## EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI SUB PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Paulus Leliak 1 , Gatot Sasongko 2
1 Fakultas Pascasarjana Interdisiplin, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
1 092017001@student.uksw.edu , 2 gatot.sasongko@staff.uksw.edu

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  efficiency  of  local  tax  revenues,  the contribution  of  sub-regional  taxes  to  local  taxes,  the  effectiveness  of  local  tax  revenues  and sub-regional taxes. The research method is quantitative descriptive with secondary data from the Regional Revenue Agency in West Southeast Maluku Regency, West Southeast Maluku District  Financial  and  Asset  Management  Agency  and  the  Directorate  General  of  Fiscal Balance of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in 2012 - 2016. The result is inefficiencies  in  tax  collection  area.  The  highest  sub-regional  tax  contributions  are  taxes  on non-metal  minerals  and  rocks,  under  restaurant  tax  and  street  lighting  taxes.  Regional  tax effectiveness  is  categorized  as  less  effective.  The  effectiveness  of  regional  sub-tax  namely hotel  tax  and  tax  on  non-metal  minerals  and  rocks  is  categorized  as  very  effective; advertisement  tax,  street  lighting  tax  and  acquisition  fee  for  land  and  building  rights  are categorized as quite effective; advertisement tax, entertainment tax and rural and urban land and building tax are categorized as ineffective.
Keywords: West Southeast Maluku, Sub Regional Taxes, Efficiency, Contributions, Effectiveness

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  efisiensi  penerimaan  pajak  daerah,  kontribusi  sub pajak daerah terhadap pajak daerah, efektivitas penerimaan pajak daerah dan sub pajak daerah. Metode  penelitian  adalah  kuantitatif  deskriptif  dengan  data  sekunderdari  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Maluku Tenggara  Barat,  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  Daerah Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  dan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  tahun  2012  –  2016.  Hasilnya  adalah  efisiensi pemungutan  pajak  daerah  tidak  efisien,  kontribusi  sub  pajak  daerah  tertinggi  adalah  pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan,  dibawahnya  pajak  restoran  dan  pajak  penerangan  jalan. Efektivitas pajak daerah dikategorikankurang efektif. Efektivitas sub pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan dikategorikan sangat efektif; pajak reklame, pajak  penerangan jalan  dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  dikategorikan  cukup efektif; pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikategorikan tidak efektif.
Kata kunci: Maluku Tenggara Barat, Sub Pajak Daerah, Efisiensi, Kontribusi, Efektivitas
Otonomi  daerah  merupakan  sebuah  keniscayaan  karena  dengan  lahirnya  otonomi daerah  maka  setiap  daerah  diberikan  keleluasaan  untuk  melaksanakan  kewenangannya  guna mengurus  atau  mengatur  rumah  tangganya  sendiri  baik  itu  urusan  pemerintahan  maupun urusan  pelayanan  publik  atas  dasar  prakarsa,  kreativitas  dan  peran  serta  aktif  masyarakat dalam rangka memajukan dan mengembangkan daerahnya.
Melalui  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  dimanaPemerintah Daerah  diberikan  kewenangan  yang  seluas-luasnya  untuk  menggali  sumber-sumber pendanaan  untuk  membiayai  pelaksanaan  pembangunan  dengan  memanfaatkan  pengelolaan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah yang bisa dijadikansebagai potensi atau sumber pendapatan daerah sehingga akan mengurangi tingkat ketergantungan daerah otonom terhadap sumber-sumber  keuangan  dari  Pemerintah  Pusat.Dengan  semakin  berkurangnya  tingkat ketergantungan  daerah  otonom  terhadap  bantuan  keuangan  Pemerintah  Pusat,  akan  semakin berdampak  positif  bagi  kinerja  Pemerintah  Daerah  karena  dianggap  mandiri  dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.Kemandirian daerah akan tercapai melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  Daerah  yang  mandiri  akan  mampu melaksanakan pembangunan daerah dengan baik sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Kesejahteraan  masyarakat  yang  meningkat  dapat  dilihat  dari  rendahnya  angka kemiskinan, rendahnya angka pengangguran dan meningkatnya daya beli masyarakat.
Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  merupakan  salah  satu  kabupaten  pemekaran  di Propinsi  Maluku  yang  masih  terus  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pembangunan  guna menciptakan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  masyarakatnya.Untuk  merealisasikan  program  dan kegiatan  yang  telah  ditetapkan  tentu  dibutuhkan  pendanaan  yang  baik  dan  tersedia  dalam jumlah yang cukup disamping itu harus berasal dari kemampuan dan kekuatannya sendiri. Berikut adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat :
Tabel 1
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Tahun 2012–2016 No Tahun Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Pajak Daerah (Rp) Retribusi Daerah (Rp) Lain-lain PAD Yang Sah (Rp) 1 2012 2.508.000.707 3.079.040.433 6.729.210.118 12.316.251.258 2 2013 3.449.307.484 3.176.015.843 11.535.291.507 18.160.614.834 3 2014 5.056.455.794 3.180.631.854 10.963.189.318 19.200.276.966 4 2015 5.825.614.778 3.078.549.613 16.645.535.451 25.549.699.842 5 2016 7.829.991.234 4.080.033.278 16.914.471.448 28.824.495.960
Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kab. MTB., Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. MTB.dan Ditjen. Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI. (2017).
Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah lebih besar disumbangkan lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  setelah  itu  pajak  daerah  kemudian  retribusi daerah.Sesuai  tabel  diatas  maka  penulis  lebih  tertarik  meneliti  tentangpajak  daerah  karena pajak  daerah  memiliki  peningkatan  lebih  tinggi  yaitu  sebesar  3  (tiga)  kali  lipat  bila dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain.
Pajak  merupakan  salah  satu  kewajiban  masyarakat  dalam  menunjang  pembangunan didaerahnya  selain  itu  dengan  membayar  pajak  merupakan  bukti  atau  wujud  partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan didaerah, olehnya itu aparatur pemerintah pengelola pajak  sudah  seharusnya  jujur  dalam  mengelola  uang  rakyat  ini.  Berikut  ini  ditampilkan  data target dan realisasi pajak daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari tahun 2012 – 2016 :
Tabel 2 Data Target dan Realisasi Pajak DaerahKabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012– 2016 No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 1 2012 3.986.256.070 2.508.000.707 2 2013 4.328.921.800 3.449.307.484 3 2014 3.904.700.510 5.056.455.794 4 2015 6.665.640.612 5.825.614.778 5 2016 9.907.280.000 7.829.991.234
Sumber  :  Badan  Pendapatan  Daerah  Kab.  MTB.,Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  Daerah  Kab. MTB.  dan Ditjen. Perimbangan KeuanganKemenkeu RI. (2017).
Dari  tabel  2.terlihat  realisasi  pajak  daerah  berfluktuasi  danlebih  didominasi  oleh  tidak tercapainya  target  yang  telah  ditetapkan  karena  penetapan  target  yang  terlalu  besar.  Hanya tahun  tahun  2014  yang  berhasil  melebihi  target  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  menunjukan bahwa  penetapan  target  oleh  pemerintah  daerah  tidak  dilakukan  dengan  perhitungan  yang baik dan akurat serta tidak pernah didasarkan pada nilai realisasi tahun sebelumnya.
Penelitian  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sebagai  sumber  pendapatan  asli daerah  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya  yaituYaneka  Julistiana  et  al (2012)dan  Avian  Nur  Andianto  et  al  (2017),  hasil  penelitiannya  adalahrasio  efisiensinya dikategorikan sangat efisien dan rasio efektifitasnya dikategorikan sangat efektif. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu  sama-sama meneliti tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan  alat  analisis  yang  sama  pula  yaitu  rasio  efektifitas  dan  rasio  efisiensi.  Sedangkan perbedaannya  dari  kedua  penelitian  ini  yaitu  Yaneka  Julistiana  et  al  (2012) meneliti tentang pendapatan asli daerah sedangkan Avian Nur Andianto et al (2017) penerimaan pajak daerah. Namunkelemahan dari kedua penelitian diatas yaitu mereka tidak fokus selain itu alat analisis yang digunakan hanya 2 (dua) alat analisis yaitu rasio efektifitas dan rasio efisiensi sehingga kajian lebih mendalam dengan menggunakan alat analisis derajat kontribusi belum digunakan.
Penelitian  lebih  lanjut  dengan  menggunakan  alat  analisis  derajat  kontribusi,  rasio efektifitas  dan  rasio  efisiensi  telah  dilakukan  oleh  Devy  Octaviana  S.  (2103),  Martha  M. Koibur  (2015),  Ryfal  Yoduke  et  al  (2015),  I  Gede  Oka  Dhananjaya  B.  (2015),  Zainuddin (2016),  Ismiranti  M.  Putri  (2016),  hasil  penelitian  dari  para  peneliti  tersebut  menunjukan bahwa  rasio  efektifitasnya  dikategorikan  efektiff,  rasio  efisiensinya  dikategorikan  sudah efisien  dan  derajat  kontribusinya  dikategorikan  sangat  berkontribusi.  Persamaan  dari penelitian-penelitian  ini  yaitu  sama-sama  meneliti  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah sebagai  sumber  pendapatan  asli  daerah  dengan  alat  analisis  yang  sama  pula  yaitu  rasio efektifitas,  rasio  efisiensi  dan  derajat  kontribusi.  Tetapi  kekurangan  dari  penelitian  mereka yaitu cakupannya masih terlalu global atau bersifat umum karena belum fokus untuk meneliti secara mendalam tentang sub pajak daerah.
Penelitian  tentang  sub  pajak  daerah  telah  dilakukan  oleh  Pratiwi  DK  (2002),  Ira Hardiana  Kusuma  W.  (2005),  Ratih  U.  Hidayanti  (2008),  Reza  Arditia  (2012),  H.  Mat  Juri (2012), Raymond R. Korengkeng (2017), I Nyoman Sutama et al (2017). Hasil penelitiannya adalah  kontribusi  sub  pajak  daerah  selalu  berfluktuasi,  rasio  efektifitasnya  dikategorikan sudah efektif dan rasio efisiensinya dikategorikan sangat efisien. Persamaan dari penelitian ini adalah  sama-sama  meneliti  sub  pajak  daerah  dengan  menggunakan  alat  analisis  yang  sama pula  yaitu  alat  analisis  derajat  kontribusi,  rasio  efektifitas  dan  rasio  efisiensi.  Sedangkan perbedaannya  terletak  pada  lokasi  dan  waktu  penelitian.  Kelemahan  dalam  penelitian  ini adalah mereka belum meneliti secara mendalam semua sub pajak daerah sehingga kajian lebih mendalam  dan  lebih  fokus  tentang  sub  pajak  daerah  akan  dilakukan  oleh  penulis  dengan menggunakan alat analisis derajat kontribusi, rasio efektifitas dan rasio efisiensi.
Yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  rasio  efisiensi pemungutan  pajak  daerah,  derajat  kontribusisub  pajak  daerah  serta  rasio  efektifitaspajak daerah dan sub pajak daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

## KAJIAN TEORITIS
Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pada Bab I pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (www.keuda.kemendagri.go.id) ,  mendefenisikan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan  tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  Dengan demikian  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  alat  atau  wadah
untuk  menampung  berbagai  kepentingan publik  yang  diwujudkan  melalui  berbagai  kegiatan dan  program  dimana  pada  saat  tertentu  manfaatnya  benar-benar  akan  dirasakan  oleh masyarakat.
Menurut Prof. Dr. Wempy Banga, M. Si (2017:56) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  dapat  diartikan  sebagai  renana  kerja  pemerintah  daerah  yang  mengandung dua hal, pertama sebagai suatu rencana kerja keuangan yang didalamnya mengandung angka- angka  atau  jumlah  rupiah  yang  diperlukan  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  dan  sasaran penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembangunan  daerah.  Kedua  sebagai  suatu  renana  kerja fisik  dan  non  fisik  yang  akan  dilaksanakan  sebagai  upaya  mewujudkan  pelayanan  publik didaerah, khususnya bidang ekonomi dan sosial, budaya, politik dan keamanan.
Karena  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  rencana  kerja pemerintah daerah maka sudah tentu diharapkan akan memberikan dampak yang baik ketika pelaksanaannya  sehingga  apa  yang  menjadi  fungsi  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  itu  dapat  terjawab  karena  secara  teknis  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) ini mencakup dua hal yaitu untuk memprediksi masa depan serta mengevaluasi masa lampau.

## Sumber Pendapatan Daerah
Pada  Bab  I  pasal  1  ayat  50  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  21  Tahun  2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (www.keuda.kemendagri.go.id ),  menyatakan  bahwa pendapatan  daerah  adalah  hak  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai kekayaan bersih. Selanjutnya pada pasal 25 pendapatan daerah dikelompokan atas :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain – lain penerimaan yang sah
Untuk  menunjang  pembangunan  nasional  maka  sudah  tentu  pembangunan  di  setiap daerah mestinya didorong bahkan terus digalakan. Tujuannya sudah tentu untuk memberikan kesejahteraan  bagi  masyarakat  di  daerah  setempat.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  di daerah tentunya daerah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah daerah untuk selalu kreatif dan inovatif dalam mencari sumber – sumber  pendanaan  sehingga  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat  dapat  dikurangi. Sejalan  dengan  hal ini maka  pemerintah pusat  telah  membuka  ruang  yang  sebesar–besarnya melalui  kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh  undang–undang  kepada  pemerintah  daerah guna  melakukan  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  sumber  –  sumber  keuangannya.  Salah  satu
sumber  pendapatan  daerah  adalah  pendapatan  asli  daerah  yang  merupakan  pendapatan  yang bersumber dari kekayaan daerah setempat.

## Pajak Daerah
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  ( www.djpk.depkeu.go.id )  menjelaskan  bahwa  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disebut Pajak,  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah( www.djpk.depkeu.go.id )  maka  pajak  daerah  harus  ditetapkan  dengan peraturan  daerah  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan-peraturan  perundang- undangan serta kebijakan pemerintah pusat.
Pajak daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Pajak daerah yang berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah.
2. Penyerahannya berdasarkan Undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan undangundang dan aturan hukum lainnya.
4. Hasil  pungutan  pajak  daerah  dipergunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka  pajak  daerah  ( www.djpk.depkeu.go.id )  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah kabupaten/kota  adalah  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak Penerangan  Jalan,  Pajak  Mineral  Bukan Logam  dan  Batuan,  Pajak  Parkir,  Pajak Air  Tanah,
Pajak  Sarang  Burung  Walet,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  dan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## Pengertian Rasio Efisiensi
Rasio  efisiensi  menurut  Mahmudi,  SE.,  M.Si  (2010)  adalah  ukuran  untuk  mengukur kinerja  pemerintah  daerah  dalam  memobilisasi  sumber  daya  dalam  memaksimalkan penerimaan  pajak  daerah.  Rasio  ini  dihitung  dengan  cara  membandingkan  biaya  yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak daerah.

## Pengertian Derajat Kontribusi
Derajat kontribusi menurut Mahmudi, SE., M.Si (2010) adalah sumbangan sub pajak daerah  terhadap  total  pajak  daerah.  Derajat  kontribusi  ini  dipergunakan  untuk  menganalisis tingkat  kontribusi  sub  pajak  daerah  dalam  mendukung  pajak  daerah.  Dalam  penelitian  ini
derajat  kontribusi  dipakai  untuk  mengetahui  atau  mengukur  sumbangsih  atau  kontribusisub pajak daerah terhadap pajak daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

## Pengertian Rasio Efektifitas
Rasio  efektifitas  menurut  Mahmudi,  SE.,  M.Si  (2010)menunjukan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mengumpulkan  pajak  daerah  dan  sub  pajak  daerah  sesuai  dengan jumlah  penerimaan  pajak  daerah  dan  sub  pajak  daerah  yang  ditargetkan.Rasio  ini  dihitung dengan  cara  membandingkan  realisasi  dengan  target.Rasio  efektifitas  bertujuan  untuk menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Kabupaten  dalam  memungut  sub  pajak  daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kuantitatif. Artinya metode penelitian dimana peneliti akan menggambarkan atau menjelaskan penemuan  yang  terjadi  dari  penelitian  yang  dilakukan.  (I  Nyoman  et  all,  2017).  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan datasekunder dan metode analisis data yang digunakan adalah alat analisis derajat kontribusi, rasio efektifitas dan rasio efisiensi.

## Alat Analisis

## Rasio Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah
Skema  rasio  efisiensi  pemungutan  pajak  daerah  dapat  memberikan  gambaran keberhasilan pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah.
Menurut Mahmudi, SE., M.Si (2010). Untuk menghitung rasio efisiensi digunakan rumus:
Rasio Efisiensi Pajak Daerah n
= Biaya Pemerolehan Pajak Daerah n X 100% Realisasi Penerimaan Pajak Daerah n
Semakin kecil nilai rasio ini  maka semakin efisien kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Untuk menilai rasio efisiensi pemungutan pajak daerah maka dapat dikategorikan sebagai berikut :
Tabel 3.Klasifikasi Rasio Efisiensi Presentase Kriteria < 10% Sangat Efisien 10% - 20% Efisien 21% - 30% Cukup Efisien 31% - 40% Kurang Efisien > 40%
Tidak Efisien
Rasio Efisiensi
Jumlah Biaya Pemungutan
Realisasi Pajak Daerah Prosentase antara biaya & realisasi

## Derajat Kontribusi Sub Pajak Daerah
Skema  derajat  kontribusi  menunjukan  peran  sub  pajak  daerah  terhadap  total pendapatan daerah yang memberikan gambaran kontribusi atau sumbangan sub pajak daerah terhadap pajak daerah.
Menurut Mahmudi, SE., M.Si (2010), rumus derajat kontribusi sub pajak daerah adalah :
Derajat Kontribusi Sub Pajak Daerah n =
Penerimaan Sub Pajak Daerah n X 100% Total Penerimaan Pajak Daerah n

## Rasio Efektifitas
• Rasio Efektifitas Pajak Daerah
Skema  rasio  efektifitas  pemungutan  pajak  daerah  dapat  memberikan  gambaran kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pungutan pajak daerah terhadap target yang telah dtetapkan sebelumnya.
Menurut  Mahmudi,  SE.,  M.Si  (2010).  Untuk  menghitung  rasio  efektifitas  digunakan rumus :
Rasio Efektifitas Pajak Daerah n =
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah n X 100%
Target Penerimaan Pajak Daerah n

## • Rasio Efektifitas Sub Pajak Daerah
Skema  rasio  efektifitas  pemungutan  sub  pajak  daerah  dapat  memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pungutan sub pajak daerah terhadap target yang telah dtetapkan sebelumnya.
Menurut  Mahmudi,  SE.,  M.Si  (2010).  Untuk  menghitung  rasio  efektifitas  digunakan rumus :
Rasio Efektifitas Sub Pajak Daerah n = Realisasi Penerimaan Sub Pajak Daerah n
X 100% Target Penerimaan Sub Pajak Daerah n
Derajat Kontribusi Sub Pajak Daerah Total Penerimaan  Pajak Daerah Sub Pajak Daerah Prosentase kontribusi Pajak Daerah Realisasi Target
Prosentase antara target dan realisasi Rasio Efektifitas Sub Pajak Daerah
Realisasi Target Prosentase antara target & realisasi
Rasio Efektifitas Sub Pajak Daerah
Untuk  menilai  rasio  efektifitas  pajak  daerah  dan  sub  pajak  daerah diklasifikasimenjadi kategori sebagai berikut :
Tabel 4.

## Klasifikasi Rasio Efektifitas
Presentase Kriteria > 100% Sangat Efektif 100% Efektif 90% - 99% Cukup Efektif 75% - 89% Kurang Efektif < 75% Tidak Efektif
Sumber : Mahmudi, 2010

## PEMBAHASAN

## Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah
Dalam menjalankan roda pemerintahan tentunya pimpinan atau kepala daerah dituntut untuk  dapat  melaksanakan  setiap  program  dan  kegiatan  dengan  se-efisien  mungkin.  Untuk mengetahui  suatu  program  atau  kegiatan  pemerintah  daerah  sudah  efisien  atau  belum  dapat digunakan rasio efisiensi. Berikut ini akan dilihat tabel efisiensi pemungutan pajak daerah:
Tabel 5 Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012  – 2016 No Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Raio Efisiensi (%) Kriteria 1 2012 4.907.132.200 2.508.000.707 195,66 Tidak Efisien 2 2013 5.304.256.318 3.449.307.484 153,78 Tidak Efisien 3 2014 3.425.221.136 5.056.455.794 67,74 Tidak Efisien 4 2015 3.661.254.492 5.825.614.778 62,85 Tidak Efisien 5 2016 4.897.945.353 7.829.991.234 62,55 Tidak Efisien Rata-rata 108,52 Tidak Efisien Sumber : Hasil Perhitungan (2018)
Dari tabel 5 terlihat bahwa rasio efisiensi pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  dari  tahun  2012  –  2016  dikategorikan  tidak  efisien karena  nilai  rata-rata  prosenatsenya  108,52%  yang  artinya  biaya  atau  anggaran  yang dikeluarkan  atau  diperuntukan  untuk  memungut  penerimaan  pajak  daerah  terlalu  besar padahal  tidak  diikuti  dengan  kinerja  pemungutan  pajak  daerah  yang  lebih  baik.Namun  dari tabel  diatas  terlihat  bahwa  trend  rasio  efisiensi  terus  mengalami  penurunan  dari  waktu  ke waktu  yang  artinya  ada  perbaikan  sehingga  menunjukan  semakin efisien  kinerja  pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas  maka  terdapat  perbedaan  bila  dibandingkan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Devy  Octaviana  S.  (2103),  Zainuddin  (2016), Ryfal  Yoduke  et  al  (2015)  dan  Ismiranti  M.  Putri  (2016).  Rasio  efisiensi  dalam  penelitian pemungutan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  dikategorikan  tidak
efisien.Sedangkan  di  Provinsi  Jawa  Tengah  (Devy  Octaviana  S.,  2103),  di  Provinsi  Maluku Utara  (Zainuddin,  2016),  di  Kabupaten  Bantul  (Ryfal  Yoduke  et  al,  2015)  dan  di  Kota Surakarta (Ismiranti M. Putri, 2016) dikategorikan efisien.

## Derajat Kontribusi
Hasil perhitungan kontribusi sub pajak daerah terhadap pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 6
Derajat Kontribusi SubPajak Daerah terhadap Pajak Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Tahun 2012 – 2016 No Sub Pajak Daerah Tahun dan Derajat Kontribusi Rata- rata (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 1 Pajak Hotel 3,56 0,96 1,14 1,85 1,53 1,81 2 Pajak Restoran 28,80 34,54 30,33 28,82 17,83 28,06 3 Pajak Hiburan 1,25 0,64 0,58 1,03 0,51 0,80 4 Pajak Reklame 12,37 7,48 7,53 8,00 6,31 8,33 5 Pajak Penerangan Jalan 3,31 19,30 15,59 3,38 15,09 11,33 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 46,35 28,80 33,65 46,96 51,46 41,44 7 Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan Perkotaan - - 3,40 3,38 3,86 3,55 8 Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan 4,36 8,28 7,78 6,58 3,41 6,08

## Sumber : Hasil Perhitungan (2018)
Dari  tabel  6  terlihat  bahwa  derajat  kontribusi  sub  pajak  daerah  terhadap  total  pajak daerah  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  dari  tahun  2012  –  2016  berfluktuasi  setiap tahunnya.  Pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  sebagai  sub  pajak  yang  memberikan kontribusi  terbesar  terhadap  pajak  daerah  dengan  rata  –  rata  41,44%.  Secara  absolut  pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan  terus  meningkat  tetapi  peningkatan  total  pajak  lebih  besar dibandingkan  dengan  peningkatan  sub  pajak  ini  sehingga  derajat  kontribusinya  semakin menurun.Sesuai  potensi  sumber  daya  alam  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  memang banyak,  tetapi  sangat  disayangkan  karena  fokus  pemungutannya  lebih  banyak  diarahkan kepada  para  kontraktor  yang  mengerjakan  proyek-proyek  fisik  yang  dibiayai  oleh  APBN maupun  APBD,  sedangkan  wajib  pajak  yang  menjual  langsung  kepada  masyarakat  (untuk membangun  rumah)  maupun  pelaku  usaha  (membangun  tempat  usahanya)  belum  dipungut sehingga menjadi sumber penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.
Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka terdapat perbedaan bila dibandingkandenganhasil penelitian yang dilakukan oleh H. Mat Juri (2012) dan Reza Arditia (2012).  Sebagai  sumber  urutan  pertama  sub  pajak  daerah  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara Barat  adalah  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  sementara  sumber  urutan  pertama  di Kotamadya Samarinda (H Mat Juri, 2012) dan di Kotamadya Surabaya (Reza Arditia, 2012) adalah pajak penerangan jalan.
Urutan  selanjutnya  sebagai  sumber  pajak  daerah  adalah  pajak  restoran  dengan kontribusi  rata-rata  sebesar  28,06%.  Walaupun  kontribusi  terbesar  kedua  namun kontribusinya  mengalami  trend  yang  menurun  hal  ini  mesti  diwaspadai  karena  menunjukan tingkat  ekonomi  masyarakat  yang  terus  menurun  sehingga  turut  mempengaruhi  pendapatan dari jenis usaha ini.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas  maka  terdapat  persamaan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh H. Mat Juri (2012) dan Reza Arditia (2012) yang menempatkan pajak restoran juga  sebagai  sumber  urutan  kedua  pajak  daerah  untuk  Kotamadya  Samarinda  (  H  Mat  Juri, 2012) dan Kotamadya Surabaya (Reza Arditia, 2012).
Urutan  ketigayaitu  pajak  penerangan  jalan  dengan  rata  –  rata  kontribusi  sebesar 11,33%. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang positif karena dengan terhubungnya hampir semua wilayah di Kabupaten MTB dengan aliran listrik dari PT. PLN seharusnya juga turut memberikan kontribusi yang baik karena secara otomatis akan bertambah jumlah wajib pajak penerangan  jalan  karena  dengan  membayar  rekening  listrik  setiap  bulannya  maka  mereka telah berkontribusi untuk jenis pajak  penerangan jalan. Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka  terdapat  perbedaan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Reza  Arditia  (2012) yang  menempatkan  pajak  hotel  di  Kotamadya  Surabaya  sebagai  urutan  ketiga  sumber pendapatan pajak daerah.

## Efektifitas Pajak Daerah
Berikut  akan  ditampilkan  hasil  perhitungan  efektifitas  pemungutan  pajak  daerah  di Kabupaten Maluku Tenggara Barat :
Tabel 7 Efektifitas Pajak Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 – 2016 No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Kriteria 1 2012 3.986.256.070 2.508.000.707 62,92 Tidak Efektif 2 2013 4.328.921.800 3.449.307.484 79,68 Kurang Efektif 3 2014 3.904.700.510 5.056.455.794 129,50 Sangat Efektif 4 2015 6.665.640.612 5.825.614.778 87,40 Kurang Efektif 5 2016 9.907.280.000 7.829.991.234 79,03 Kurang Efektif Rata-rata 87,70 KurangEfektif

## Sumber :Hasil Perhitungan (2018)
Dari tabel 7 terlihat bahwa efektifitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Maluku Tenggara  Barat  dari  tahun  2012–2016  berfluktuasi  dengan  rata-rata87,70%  atau  kurang efektif.  Capaian  tertinggi  tahun  2014 mencapai  129,50  %,  penyebabnya  adalah  angka  target yang  ditetapkan  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  targetnyahal  inidiakibatkan  karena  pada tahun  ini  digelarnya  pemilihan  legislative  sehingga  perkiraaan  konstalasi  politik  yang  akan memanas akan berdampak pada penerimaan pajak daerah padahal ekspektasi ini tidak terbukti justru  ralisasinya  besar  sekali.  Disamping  itu  terlihat  bahwa  belum  adanya  pola  penetapan
angka  target  yang  tepat  sehingga  mengakibatkan  efektifitas  pajak  daerah  yang  terus berfluktuasi.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas  maka  terdapat  perbedaan  dibandingkan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  H.  Mat  Juri  (2012)  dan  Reza  Arditia (2012).Dalam  penelitian  tentang  efektifitas  pemungutan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Maluku Tenggara Barat dikategorikan kurang efektif, sementara efektifitas pemungutan pajak daerah dalam  penelitian  di  Kotamadya  Samarinda  (H  Mat  Juri,  2012)  adalah  efektif  dan  di Kotamadya Surabaya (Reza Arditia, 2012) adalah sangat efektif.
Dalam  rangka  menunjang  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Kabupaten  Maluku Tenggara Barat serta demi terwujudnya desentralisasi fiskal maka pemerintahan daerah sudah tentu  akan  selalu  berusaha  untuk  mewujudkan  kemandirian  keuangan  daerah.  Tingkat kemandirian  keuangan  daerah  yang  besar  menunjukan  bahwa  tingkat  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  bantuan  anggaran  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah Provinsi Maluku melalui dana perimbangan semakin kecil pula. Dilain sisi, jika kemandirian keuangan  daerah  itu    tinggi  akan  berdampak  pada  pelayanan  publik  yang  lebih  berkualitas serta  terciptanya  investasi  jangka  panjang  dan  meningkatnya  pendapatan  per  kapita masyarakat.  Perhatian  serius  dari  pimpinan  daerah  terhadap  manajemen  serta  pengelolaan pajak  daerah  dan  sub  pajak  daerah  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  harus  diperbaiki karena  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kinerja  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam melakukan pemungutan pajak daerah masih termasuk kategori cukup  efektifnamun  rasio  efisiensi  pemungutan  pajak  daerah  dikategorikan  tidak  efisien artinya anggaran  yang  diperuntukan  terlalu  besar  dan  tidak  berbanding  lurus  dengan  kinerja pemungutan  pajak  daerah  sehingga  akan  berpengaruh  pada  kemandirian  keuangan  daerah karenaKabupaten Maluku Tenggara Barat masih termasuk kategori kabupaten yang memiliki tingkat  ketergantungan  yang  sangat  tinggi  terhadap  transfer  dana  atau  anggaran  dari pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  provinsi  yang  artinya  menunjukan  kegagalan pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita otonomi daerah.

## Efektifitas Sub Pajak Daerah
Melalui analisis efektifitas dapat diketahui atau dapat memberikan gambaran seberapa besar  realisasi  sub  pajak  daerah  terhadap  target  yang  seharusnya  tercapai  pada  kurun  waktu 2012 – 2016.
Berikut  adalah  tabel  efektifitas  masing  –  masing  komponen  pajak  daerah  yang  dipungut  di Kabupaten Maluku Tenggara Barat :
Tabel 8 Efektifitas Pajak Hoteldi Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 – 2016 No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Kriteria 1 2012 60.000.000 89.317.813 148,86 Sangat Efektif 2 2013 164.300.000 33.298.650 20,27 Tidak Efektif 3 2014 79.500.000 57.631.050 72,49 Tidak Efektif 4 2015 95.400.000 107.761.800 112,96 Sangat Efektif 5 2016 120.000.000 119.499.470 99,58 Cukup Efektif Rata-rata 221,32 Sangat Efektif

## Sumber :Hasil Perhitungan (2018)
Dari  tabel  8  terlihat  bahwa  efektifitas  pemungutan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Maluku Tenggara  Barat  berfluktuasi  tetapi  masih  dikategorikan  sangat  efektifdengan  prosentase sebesar 221,32%. Pada tabel diatas tahun 2013 penetapan target mencapai dua kali lipat dari nilai realisasi tahun sebelumnya, hal ini disebabkan diselenggarakannya kegiatan akbar yang berskala internasional di Kota Saumlaki sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu  kegiatan  Sail  Indonesia  dan  Sail  Saumlaki–Darwin  yang  melibatkan  wisatawan mancanegara  sehingga  secara  otomatis  akan  berdampak  pada  jumlah  tamu  yang  akan memanfaatkan  fasilitas  dari  hotel-hotel  yang  ada  di  Kota  Saumlaki  namun  hal  ini  ternyata tidak  berbanding  lurus  dengan  nilai  realisasinya.Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas  maka terdapat  perbedaan  bila  dibandingkan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ratih  U. Hidayanti  (2008).Dalam  penelitian  tentang  efektifitas  pemungutan  pajak  hotel  di  Kab.MTB adalah  sangat  efektif  sedangkan  efektifitas  pemungutan  pajak  hotel  di  Kota  Banjarmasin (Ratih  U.  Hidayanti,  2008)  adalah  tidak  efektif.Sedangkan  terdapat  persamaan  antara  hasil penelitian  ini  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  H.  Mat  Juri  (2012)  dimana efektifitas pemungutan pajak hotel di Kota Samarinda adalah cukup efektif.
Tabel 9
Efektifitas Pajak Restoran di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 – 2016
No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Kriteria 1 2012 1.956.256.070 722.188.713 36,92 Tidak Efektif 2 2013 1.525.621.800 1.191.241.287 78,08 Kurang Efektif 3 2014 1.074.590.510 1.533.474.505 142,70 Sangat Efektif 4 2015 1.289.508.612 1.678.877.338 130,20 Sangat Efektif 5 2016 1.700.000.000 1.395.871.148 82,11 Kurang Efektif Rata-rata 94,00 Cukup Efektif Sumber :Hasil Perhitungan (2018)
Dari  tabel  9  terlihat  bahwa  efektifitas  pemungutan  pajak  restoran  di  Kabupaten  Maluku Tenggara Barat adalah cukup efektifdengan prosentase 94,00%, sebenarnya nilai rata-rata ini dipengaruhi  oleh  nilai  realisasi  pada  tahun  2014  dan  2015  yang  mencapai  142,70%  dan 130,20%.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada  tahun  2014  diselenggarakan  pemilihan  legislative
dan  pemilihan  presiden  yang  tentunya  diawali  dengan  masa  kampanye  yang  pasti  akan dihadiri  oleh  masa  pendukung  yang  begitu  banyak, menjadi  sebuah  kelasiman  bahwa  dalam rapat-rapat  akbar  dilapangan  terbuka  maupun  kampanye  dialogis  pasti  para  calon  akan menjamu pendukungnya dengan nasi bungkus sehingga hal ini tentunya berdampak pada nilai realisasi pajak restoran. Berdasarkan hasil perhitungan maka terdapat perbedaan dengan yang dilakukan oleh Ratih U. Hidayanti (2008), Ira Hardiana Kusuma W. (2005) dan Reza Arditia (2012).Dalam  penelitian  tentang  efektifitas  pemungutan  pajak  restoran  di  Kab.MTB  adalah cukup efektif sedangkan efektifitas pemungutan pajak restoran di Kota Banjarmasin (Ratih U. Hidayanti, 2008), Ira Hardiana Kusuma W. (2005) di Kota Madiun dan Reza Arditia (2012) di Kota  Surabaya  adalah  efektif.  Selain  itu  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten Sumbawa  Barat  (I  Nyoman  Sutama  et  al,  2017)  dan  Kota  Surabaya  (H.  Mat  Juri,  2012) dimana efektifitas pemungutan pajak restoran adalah sangat efektif.
Tabel 10 Efektifitas Pajak Hiburan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 – 2016 No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Kriteria 1 2012 25.000.000 31.328.800 125,32 Sangat Efektif 2 2013 75.000.000 22.085.750 29,45 Tidak Efektif 3 2014 59.710.000 29.334.750 49,97 Tidak Efektif 4 2015 70.452.000 60.049.888 85,24 Kurang Efektif 5 2016 79.000.000 39.994.155 50,63 Tidak Efektif Rata-rata 67,95 Tidak Efektif Sumber :Hasil Perhitungan (2018)
Dari tabel 10 terlihat bahwa efektifitas pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Maluku Tenggara  Barat  adalah  tidak  efektifdengan  rata-rata  efektifitas  67,95%  sehingga  kinerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat  tidak berhasil dalam melakukan pemungutan jenis pajak hiburan.
Hal ini disebabkan karena belum pernah dilakukannya konser – konser musik baik oleh artis  lokal  maupun  artis  nasional,  serta  belum  dibukanya  bioskop  sebagai  sarana  hiburan keluarga  disamping  itu  belum  tersedianya  fasilitas  karaoke  keluarga  turut  mempengaruhi penerimaan daerah dari jenis pajak hiburan karena wajib pajak hiburan ini hanya bersumber dari  karaoke  atau  pub  yang  dikhususkan  untuk  orang  dewasa  saja  padahal  tempat  hiburan seperti karaoke atau pub ini pun sudah banyak yang tutup sebagai akibat dari sepinya jumlah tamu  sehingga  turut  mempengaruhi  jumlah  realisasi  pajak  hiburan.Berdasarkan  hasil perhitungan  terdapat  perbedaan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  H.  Mat  Juri (2012),  Ratih  U.  Hidayanti  (2008)  dan  Reza  Arditia  (2012).Pemungutan  pajak  hiburan  di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari tahun 2009 – 2016 tidak efektif sedangkan efektifitas pemungutan  pajak  hiburan  di  Kota  Samarinda  (H.  Mat  Juri,  2012),  di  Kota  Banjarmasin (Ratih U. Hidayanti, 2008), dan Kota Surabaya (Reza Arditia, 2012) adalah sangat efektif dan
efektif.Hal  ini  menggambarkan  potensi  pajak  hiburan  sebagai  sumber  penerimaan  pajak daerah.
Tabel 11 Efektifitas Pajak Reklame di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 – 2016 No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Kriteria 1 2012 750.000.000 310.330.000 41,38 Tidak Efektif 2 2013 500.000.000 257.970.000 51,59 Tidak Efektif 3 2014 506.900.000 381.002.800 75,16 Kurang Efektif 4 2015 608.280.000 465.975.200 76,61 Kurang Efektif 5 2016 608.280.000 494.459.500 81,29 Kurang Efektif Rata-rata 65,21 Tidak Efektif

## Sumber :Hasil Perhitungan (2018)
Dari  tabel  11  terlihat  bahwa  efektifitas  pemungutan  pajak  reklame  di  Kabupaten Maluku  Tenggara  Barat  dikategorikan  tidakefektif  dengan  prosentase  rata-rata  sebesar 65,21%.  Hal  ini  disebabkan  karena  belum  tersedianya  papan  reklame  yang  disiapkan  oleh pemerintah  daerah  padahal  banyaknya  kegiatan-kegiatan  promosi  yang  dilakukan  dengan memanfaatkan  spanduk  dan  baliho  baik  oleh  pihak  swasta  maupun  politisi  sehingga mempengaruhi rasio efektifitas pemungutan pajak reklame.
Hasil perhitungan diatas terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raymond R. Korengkeng (2017),  H. Mat Juri (2012) dan Ratih U. Hidayanti (2008). Dalam penelitian  mengenai  efektifitas  pemungutan  pajak  reklame  hasilnya  adalah  tidak  efektif sedangkan efektifitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Minahasa Utara (Raymond R. Korengkeng, 2017) adalah sangat efektif, di Kota Samarinda (H. Mat Juri, 2012)dan di Kota Banjarmasin  (Ratih  U.  Hidayanti,  2008)  adalah  efektif  sedangkan  di  Kota  Surabaya  (Reza Arditia, 2012) adalah cukup efektif.
Tabel 12 Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012–2016 No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Kriteria 1 2012 225.000.000 83.046.595 36,91 Tidak Efektif 2 2013 500.000.000 665.827.547 133,17 Sangat Efektif 3 2014 571.000.000 788.301.181 138,06 Sangat Efektif 4 2015 471.000.000 196.662.824 41,75 Tidak Efektif 5 2016 900.000.000 1.181.454.141 131,27 Sangat Efektif Rata-rata 96,23 Cukup Efektif
Sumber :Hasil Perhitungan (2018)
Dari  tabel  12  terlihat  bahwa  efektifitas  pemungutan  pajak  penerangan  jalan  di  Kabupaten Maluku  Tenggara  Barat  termasuk  kategori  cukup  efektif  dengan  prosentase  sebesar  96,23% dan  hal  ini  berarti  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  cukup  berhasil dalam melakukan pemungutan jenis pajak daerah ini. Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi sub  pajak  penerangan  jalan  berfluktuasi  bahkan  pada  tahun  2012  terlihat  realisasi  yang dicapai  sangat  kecil.  Hal  ini  disebabkan  karena  pihak  PT.  PLN  (Persero)  Ranting  Saumlaki
tidak melakukan penyetoran hasil pungutan ke rekening kas daerah sehingga ketika dilakukan audit  oleh  BPK  (Badan  Pemeriksa  Keuangan)  maka  menjadi  temuan  sehingga  Badan Pemeriksa  Keuangan  langsung  melakukan  audit  ke  kantor  mereka  dan  mereka  diwajibkan untuk  melakukan  penyetoran  kembali  ke  rekening  kas  daerah  akhirnya  nilai  realisasi  pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat besar, begitupun hal yang sama terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2016.
Selian  itu  dari  tabel  diatas  juga  terlihat  bahwa  terjadi  kenaikan  target  yang  sangat menonjol  pada  tahun  2013  hal  ini  disebabkan  karena  program  Presiden  Joko  Widodo  yang mewajibkan  tersambungnya  aliran  listrik  didaerah  perbatasan  mulai  direalisasikan  sehingga sebagian  besar  desa-desa  yang  ada  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  telah  dialiri  listrik dari  PT.  PLN  (Persero)  sehingga  hal  inilah  yang  dijadikan  dasar  untuk  menaikan target  sub pajak  ini.Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas  maka  terdapat  perbedaan  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh H. Mat Juri (2012) dan Reza Arditia (2012).Dalam penelitian tentang  efektifitas  pemungutan  pajak  penerangan  jalan  di  Kab.  MTB  maka  efektifitasnya adalah  cukup efektif sedangkan rasio efektifitas pemungutan pajak  penerangan jalan  di Kota Samarinda  (H.  Mat  Juri,  2012)  adalah  sangat  efektif  dan  di  Kota  Surabaya  (Reza  Arditia, 2012) adalah efektif.
Tabel 13 Efektifitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 – 2016 No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Kriteria 1 2012 900.000.000 1.162.500.886 129,17 Sangat Efektif 2 2013 1.000.000.000 993.429.000 99,34 Cukup Efektif 3 2014 1.000.000.000 1.701.706.808 170,17 Sangat Efektif 4 2015 3.300.000.000 2.735.919.200 82,91 Kurang Efektif 5 2016 5.000.000.000 4.028.995.600 80,58 Kurang Efektif Rata-rata 112,43 Sangat Efektif Sumber :Hasil Perhitungan (2018)
Dari tabel 13 terlihat bahwa efektifitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat  adalah sangat efektif dengan prosentase rata-rata sebesar 112,43% yang artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berhasil dalam melakukan  pemungutan  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan.  Walaupun  rasio efektifitasnya sangat efektif namun dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi lebih didominasi oleh tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyebabnya adalah realisasi ini  sangat  dipengaruhi  oleh  jumlah  proyek  fisik  yang  dikerjakan  di  Kabupaten  Maluku Tenggara  Barat  artinya  jika  proyek  fisik yang  dikerjakan  banyak  maka  nilai  realisasi  secara otomatis meningkat bila proyek fisik yang dikerjakan sedikit maka nilai realisasinya pun ikut menurun.Disamping itu fokus pemungutan lebih diarahkan kepada pekerjaan-pekerjaan fisik
yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  Kabupaten  sedangkan  pekerjaan  fisik  yang  dibiayai  melalui  dana  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi  tidak  berhasil  dipungut  karena  ketidak  seriusan pimpinan  dinas  dalam  melakukan  pemungutan  padahal  nilai  pajak  dari  pekerjaan-pekerjaan ini  sudah  dimasukan  sebagai  target,  selain  itu  pengambilan  material  pajak  mineral  bukan logam dan batuan yang dijual kepada masyarakat umum pun tidak pernah dipungut.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  maka  terdapat  perbedaan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  H.  Mat  Juri  (2012).Dalam  penelitian  rasio  efektifitas  pemungutan  pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sangat efektif sedangkan  rasio  efektifitas  pemungutan  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  di  Kota Samarinda (H. Mat Juri, 2012) adalah kurang efektif.
Tabel 14 Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat  Tahun 2009 – 2016 No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Kriteria 1 2012 - - - - 2 2013 - - - - 3 2014 314.000.000 171.841.880 54,73 TidakEfektif 4 2015 471.000.000 196.662.824 41,75 Tidak Efektif 5 2016 1.000.000.000 302.545.788 30,25 Tidak Efektif Rata-rata 42,25 Tidak Efektif Sumber :Hasil Perhitungan (2018)
Dari  tabel  14.    diatas  terlihat  bahwa  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan awalnya  merupakan  suatu  jenis  pajak  pusat  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  melalui Direktorat Jenderal Pajak.Walaupun telah ditetapkan menjadi salah satu sumber pajak daerah namun  sepanjang  daerah  kabupaten/kota  belum  ada  pertauran  daerah  untuk  mendukung pelaksanaan pemungutan maka pemungutannya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sampai  dengan  tahun  2013.Dan  pada  tahun  2014  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan mulai dipungut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Dari tabel diatas menunjukan bahwa efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari tahun 2014 – 2016 adalah tidakefektif  dengan  prosentase  rata-rata  sebesar  42,25%  yang  artinya  kinerja  Pemerintah Kabupaten  Maluku Tenggara  Barat  tidak  berhasil  dalam  melakukan  pemungutan  jenis  pajak daerah  ini.Hal  ini  disebabkan  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  memang mempunyai  wajib  pajak  yang  riil  dan  bisa  dihitung  namun  kelemahan  selama  ini  adalah pencetakan  surat  pemberitahuan  pajak  terhutang  (SPPT)  oleh  pemerintah  daerah  itu  sangat terlambat, biasanya dicetak pada bulan  Oktober – bulan November sehingga petugas pungut tidak  punya  waktu  yang  cukup  untuk  melakukan  pemungutan  selain  itu  wajib  pajak  pun
kesulitan  dalam  membayar  karena  waktu  pelunasan  yang  terlalu  pendek.  Sesuai  peraturan daerah  SPPT  dibayarkan  paling  lama  enam  bulan  sejak  tanggal  diterimanya  surat  ketetapan pajak  daerah  oleh  wajib  pajak  namun  kenyataannya  tidak  seperti  itu  karena  keterlambatan pencetakan  SPPT  sehingga  penagihan  pun  tidak  maksimal.  Selain  itu  pemerintah  daerah masih terus melakukan pembaharuan-pembaharuan data karena banyaknya pendobolan wajib pajak sehingga turut mempengaruhi nilai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan  hasil  perhitungan  maka  rasio  efektifitas  pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan  dan  perkotaan  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  adalah  tidak  efektif.Sampai dengan saat ini belum ada penelitian tentang efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan  dan  perkotaan,  olehnya  itu  penelitian  tentang  efektifitas  pemungutan  pajak  bumi dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  merupakan penelitian yang pertama sehingga belum bisa ditampilkan komparasi dengan hasil penelitian terdahulu.
Tabel 15 Efektifitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunandi Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 – 2016 No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Kriteria 1 2012 70.000.000 109.287.900 156,13 Sangat Efektif 2 2013 564.000.000 285.455.250 50,61 Tidak Efektif 3 2014 300.000.000 393.162.820 131,05 Sangat Efektif 4 2015 360.000.000 383.705.704 106,58 Sangat Efektif 5 2016 500.000.000 267.171.432 53,43 Tidak Efektif Rata-rata 99,56 Cukup Efektif
Sumber :Hasil Perhitungan (2018)
Dari  tabel  15  terlihat  bahwa  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  awalnya merupakan  suatu  jenis  pajak  pusat  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  melalui  Direktorat Jenderal  Pajak.  Walaupun  telah  ditetapkan  menjadi  salah  satu  sumber  pajak  daerah  namun sepanjang daerah kabupaten/kota belum ada pertauran daerah untuk mendukung pelaksanaan pemungutan  maka  pemungutannya  tetap  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  sampai dengan tahun 2010. Dan pada tahun 2011 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mulai dipungut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Dari  tabel  terlihat  bahwa  efektifitas  pemungutan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah cukup efektif dengan prosentase rata- rata  sebesar  99,56%  yang  artinya  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat cukup  berhasil  dalam  melakukan  pemungutan  jenis  pajak  daerah  ini.  Hal  ini  disebabkan karena  wajib  pajak  yang  memperoleh  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  di Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  wajib  melaporkannya  kepada  pemerintah  daerah  namun dalam  kenyataannya  banyak  transaksi  yang  tidak  dilaporkan  sehingga  pemerintah  daerah
tidak  mengetahuinya  karena  pajak  daerah  ini  lebih  bersifat  insidentil.  Berdasarkan  hasil perhitungan maka rasio efektifitas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten  Maluku Tenggara  Barat  adalah  cukup efektif.  Sampai  dengan  saat  ini belum ada penelitian  tentang  efektifitas  pemungutan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan, olehnya  itu  penelitian  tentang  efektifitas  pemungutan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan penelitian yang pertama sehingga belum bisa ditampilkan komparasi dengan hasil penelitian terdahulu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan,  dapat  disimpulkan  bahwa  rata-rata  efisiensi  pemungutan  pajak daerah adalah 87,07% atau tidak efisien, sub pajak daerah yang berkontribusi pada total pajak daerah yang tertinggi adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak restoran dan pajak penerangan jalan, sedangkan yang terendah adalah pajak hiburan, pajak hotel dan pajak  bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Rata-rata efektifitas pemungutan pajak daerah adalah 94,27% atau cukup efektif dan rata-rata efektifitas sub pajak daerah, yaitu: pajak hotel adalah 221,32%  atau  sangat  efektif,  pajak  restoran94%  atau  cukup  efektif,  pajak  hiburan  67,95% atau  tidak  efektif,  pajak  reklame  65,21%  atau  tidak  efektif,  pajak  penerangan  jalan  96,23% atau cukup efektif, mineral bukan logam dan batuan  112,43% atau sangat efektif, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 42,25% atau tidak efektif dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah 99,56% atau cukup efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Avian Nur Andianto et al, 2017. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan  Pajak Daerah Kota  Malang  Tahun  2013  -  2015.  Seminar  Nasional&  Call  For  Paper  FEB  Unikama 2017.
Devy Octaviana S., 2103. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap PAD Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012.
H.  Mat  Juri,  2012.  Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Samarinda.  Jurnal  Eksis,  Vol.  8  No.  1,  Maret 2012.
Ira  Hardiana  Kusuma  W.,  2005.  Analisis  Efektifitas  dan  Efisiensi  Pemungutan  Pajak  Hotel dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan PAD Di Kota Madiun Tahun 2000  – 2004.
Ismiranti  M.  Putri,  2016.  Analisis  Efektifitas,  Efisiensi  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Di Kota Surakarta Tahun 2009-2014.
I Gede Oka Dhananjaya B et al, 2015. Perbandingan Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Pada PAD Di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
I Nyoman Sutama et al, 2017. Analisis Efisiensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2016. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 Tahun 2017.
Martha  Marice  Koibur,  2015.  Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong.
Mahmudi,  SE.,  M.Si.,  2010.  Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Panduan  Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik). Penerbit : STIM YKPN, Yogyakarta.
Pratiwi DK., 2002. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : Studi Kasus  Di  Kabupaten  Klaten.  Jurnal  Kebijakan  dan  Administrasi  Publik  UGM.  Vol.  6 Tahun 2002.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  1980  Tentang  Penggolongan Bahan – Bahan Galian
Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Maluku Tenggara  Barat  Nomor  02  Tahun  2011  Tentang  Pajak Daerah
Ratih  U.  Hidayanti,  2008.  Analisis  Efektifitas  dan  Efisiensi  Pajak  Daerah  Dalam  Upaya Meningkatkan PAD Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Tahun 2003-2007.
Ryfal  Yoduke  et  al,  2015.  Analisis  Efektifitas  dan  Efisiensi  Pajak  Daerah  Serta  Kontribusi Terhadap PAD Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. Jurnal Akuntansi, Vol. 3 Tahun 2015.
Reza  Arditia,  2012.  Analisis  Kontribusi  dan  Efektifitas  Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber  PAD Kota Surabaya.
Raymond  R.  Korengkeng  et  al,  2017.  Analisis  Potensi,  Efektifitas,  Efsisensi  dan Kontribusi Pajak  Reklame  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  Di  Kabupaten  Minahasa  Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12, 2017
Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wempy Banga, Prof. Dr. M.Si (2017). Administrasi Keuangan Negara dan Daerah (Konsep,
Teori dan Fenomena di Era Otonomi Daerah). Penerbit : Ghalia Indonesia
Yaneka Julistiana et al, 2012 Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan  PAD Kabupaten Klungkung.
Zainuddin,  2016  Efisiensi,  Efektifitas  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  PAD  Provinsi Maluku Utara. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Vol. 7 Tahun 2016.
www.keuda.kemendagri.go.id www.djpk.go.id www.hukumonline.com