## KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) menerbitkan sebanyak 6 artikel pada bulan Juni tahun 2022 pada Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022. Pada artikel pertama membahas tentang Patologi Manajemen Pelayanan Sektor Publik dalam Program Pemutihan Surat Kendaraan Bermotor di Provinsi  Lampung  (Studi  Pada  Samsat  Lampung  Tengah)  yang  ditulis  oleh  Pindo  Riski Saputra, Octavia Aspriani, dan Muhammad Aden Saputra. Selanjutnya tulisan yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dimana hasil tulisan tersebut ditulis Detson Ray Halomoan Sitorus, Dimas Agustian, Nurul Huda, dan Folwem Hatorangan Sitorus. Kemudian ada Mita Harmitalia, Bambang Irawan, Thalita Rifda Khaerani memuat artikelnya tentang Efektivitas Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi (Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi)  Kota  Samarinda  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Artikel selanjutnya  dengan  judul  Pendekatan  Soft  System  Methodology  Dalam  Pengembangan Community Parenting Di Desa Migran Produktif Jepara, Lampung Timur oleh Yuyun Fitriani. Artikel selanjutnya berjudul Efektivitas Penerimaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama Pandemi Covid-19 di Desa Suak Puntong yang ditulis oleh Siti Maisarah, Fadhil Ilhamsyah. Pada artikel terakhir pada edisi ini ditulis oleh Silvia Fathonah, Khaerul Umam, Fitri  Pebriani  Wahyu  yang  berjudul  Fungsi  Anggaran  Sebagai  Alat  Kebijakan  Dalam Pengembangan Seni Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung.
Kami mengucapkan selamat dan Terima kasih atas partisipasi penulis yang telah berkontribusi pada memberikan gagasan serta ide dalam menjawab permasalahan dalam kehidupan sosial sehingga artikel tersebut dapat diterbitkan pada Volume 10 Nomor 1, Juni Tahun 2022. Kami menunggu tulisan terbaik bapak/ibu pada edisi berikutnya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
KONTRIBUSI VOLUME 10 NOMOR 1 TAHUN 2022

## Penanggung Jawab
Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc

## Pimpinan Redaksi
Edison, S.AP., MPA
Pengelola Editor Chaereyranba Sholeh, S.A.P., M.A.P
Tim Editor Firman, S.T., M.A.P Okky Rizki Azizi, S.Sos., M.A.P

## Mitra Bestari
Dr. Armauliza Septiawan | Universitas Maritim Raja Ali Haji Dr. Nur Ilmiah Rivai | Universitas Maritim Raja Ali Haji Dr. Rezal Hadi Basalamah | Universitas Maritim Raja Ali Haji Azhari Setiawan, S.IP., M.Si | Universitas Maritim Raja Ali Haji Muhibudin Wijaya Laksana | UIN Sunan Gunung Djati Bandung Siti Alia | UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## Diterbitkan oleh
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

## Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

## DAFTAR ISI
Patologi  Manajemen  Pelayanan  Sektor  Publik  dalam  Program  Pemutihan  Surat Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung (Studi Pada Samsat Lampung Tengah) Pindo Riski Saputra, Octavia Aspriani, Muhammad Aden Saputra
1-8 Pengaruh  Kepemimpinan  dan  Komunikasi  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Detson Ray Halomoan Sitorus, Dimas Agustian, Nurul Huda, Folwem Hatorangan Sitorus 9-15 Efektivitas Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Mita Harmitalia, Bambang Irawan, Thalita Rifda Khaerani 16-24 Pendekatan Soft System Methodology Dalam Pengembangan Community Parenting Di Desa Migran Produktif Jepara, Lampung Timur Yuyun Fitriani 25-39 Efektivitas  Penerimaan  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Selama Pandemi Covid-19 di Desa Suak Puntong Siti Maisarah, Fadhil Ilhamsyah 40-53 Fungsi  Anggaran  Sebagai  Alat  Kebijakan  Dalam  Pengembangan  Seni  Di  Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung Silvia Fathonah, Khaerul Umam, Fitri Pebriani Wahyu 54-67

## PETUJUK PENULISAN ARTIKEL
1. Penulis  menyerahkan  naskah  berdasarkan  makalah  aslinya.  Naskah  belum  pernah dipublikasikan  di  media  manapun  dan  saat  ini  tidak  sedang  dipertimbangkan  untuk dipublikasikan di tempat lain.
2. Penulis  adalah  peneliti,  profesional,  atau  sarjana  yang  menulis  karya  ilmiah  asli berdasarkan 6 topik Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (4000-6000 kata), diketik pada kertas A-4, dengan batas tepi normal.
4. Judul harus mewakili isi naskah. Ini terdiri dari tidak lebih dari 14 kata dan ditulis dengan judul kasus.
5. Identitas penulis terdiri dari nama, afiliasi, dan email. Jika naskah ditulis oleh lebih dari satu  penulis  dengan  afiliasi  yang  sama,  alamat  afiliasi  tidak  perlu  dicantumkan  secara terpisah.  Hanya  penulis  yang  sesuai  yang  dicantumkan  berdasarkan  alamat  pos  di  baris paling bawah artikel.
6. Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dengan panjang 150-250 kata. Kata kunci ditulis dengan gaya Italic dan isi 5 kata.
7. Sistematika  Penulisan  terdiri  dari  Pendahuluan  (  menguraikan  latar  belakang,  rumusan masalah,  tujuan  penelitian.  Dan  menggambarkan  pendekatan,  teori,  atau  konsep  yang relevan sebagai dasar analisis), Metode (Bagian ini berisi uraian tentang penelitian desain, subjek  atau  objek  penelitian,  teknik  pengumpulan  data,  dan  analisis  data,  yang  telah dilakukan oleh peneliti), Hasil dan Pembahasan (berisi deskripsi temuan dan pembahasan, Penulis menyajikan hasil temuan terbaru dengan temuan penelitian yang ada ), Kesimpulan (berisi informasi singkat dan jelas tentang esensi hasil penelitian dan rekomendasi), Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua orang atau pihak yang terlibat atau membantu dalam penyelesaian kegiatan penelitian (jika ada), Daftar Pustaka.
8. Naskah lebih menyukai kutipan tidak langsung (parafrase). Kutipan berasal dari sumber utama data yang diwawancarai mendalam, disebutkan dalam paragraf dan referensi.
9. Gaya  referensi  dan  kutipan  sesuai  dengan  American  Psychological  Association  (APA) Edisi ke-6.
10. Tabel,  gambar,  grafik,  dan  bagan  dalam  naskah  harus  disebutkan  dalam  pembahasan paragraf.
11. Penulis menulis paragraf secara sistematis. Ini menghindari penggunaan titik titik, agregasi, atau penomoran berurutan ke bawah tetapi ditulis sebagai bagian dari paragraf.

## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : https://doi.org/10.31629/juan.v10i1.4335

## PATOLOGI  MANAJEMEN  PELAYANAN  SEKTOR  PUBLIK  DALAM PROGRAM PEMUTIHAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada SAMSAT Lampung Tengah)
Pindo Riski Saputra 1 ,Octavia Aspriani 2 , Muhammad Aden Saputra 3
STISIPOL Dharma Wacana Metro 1 ,Universitas Lampung 2 , Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung 3 Penulis Korespondensi: octaviaaspriani95@gmail.com
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 08-04-2022 Accepted: 25-06-2022 Published: 05-07-2022 Keterlibatan pemerintah daerah dalam kesuksesan pembangunan harus mampu  bersinergi  dengan  baik  dengan  pemerintah  pusat,  Penyakit admiistrasi  atau  yang  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  patologi  menjadi suatu variable yang melekat pada buruknya tatanan pengelolaan system administrasi, buruknya manajemen pelayanan kepada masyarakat, tentu hal  tersebut  sangat  menyimpang  dari  nilai-nilai  dan  kaidah  dasar  dari suatu  proses  implementasi  kebijakan  dalam  mengoptimalkan manajemen pelayanan publik, dimana dalam hal ini kebijakan yang telah dibuat demikian rupa harus disukseskan dengan tahapan implementasi yang  baik,  oleh  karena  itu  pemahaman  terhadap  masalah  patologi administrasi  dapat  menjadi  suatu landasan  perbaikan  administrasi. Penelitian  ini  adalah  menganalisis  data-data  skunder  yang  telah didapatkan serta membandingkan dengan teori dan  sistem administrasi yang baik. Hasil analisis dan pembahasan memunculkan beberapa poin evaluasi penting dalam menyelesaikan patologi administrasi pelayanan SAMSAT  diantaranya  adalah  Meningkatkan  system  pelayanan  terpadu, Memaksimalkan  fungsi  pengawasan  dan  komitmen  ASN  dengan pelaporan data secara online, melakukan pelayanan aduan langsung dari masyarakat, serta membentuk tim satuan tugas pengawasan pelayanan. Kata Kunci :
Patologi; Pelayanan;
Pajak; SAMSAT
Abstract
Keyword : Pathology; Service; Tax; SAMSAT The involvement of local governments in the success of development must be able to synergize well with the government, administrative disease or what  in  this  case  is  referred  to  as  pathology  becomes  a  variable  that  is inherent in poor management arrangements, poor management of services to the community, of course this is very deviating from the values and norms the basis of a policy implementation process in optimizing public services, where  in  this  case  the  policies  made  must  be  successful  with  good implementation  stages,  because  an  understanding  of  administrative problems can be the foundation of administration. This study is to analyze the secondary data that has been obtained and compare it with the theory and a good administrative system. The results of the analysis and discussion raise  several  important  evaluation  points  in  completing  SAMSAT administrative  services,  including  improving  the  quality  of  integrated services,  maximizing  the  supervisory  function  and  ASN  commitment  by reporting  data  online,  providing  direct  complaints  from  the  public,  and establishing a service supervision task force.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional pada suatu negara dimulai dari meningkatkan taraf  hidup  masyarakat  dengan  memaksimalkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  untuk  dapat mampu berdaya guna, hingga perbaikan sistem penyelenggaraan kegiatan negara dapat berjalan dengan baik. Pembangunan adalah salah suatu cara untuk melakukan perubahan negara kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, upaya pembangunan nasional merupakan proses yang direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma norma dan aturan  tertentu  menuju  perubahan  kearah  yang  lebih  baik.  “pembangunan  dapat  diartikan sebagai upaya pencapaian aspirasi yang dilakukan negara sesuai dengan hukum yang berlaku atau dalam tatanan kelembagaan atau budaya yang guna perbaikan menyeluruh” (Mahadiansar, 2020).
Partisipasi  dalam  mendukung  pembangunan  nasional  tidak  hanya  terpaku  pada  pemerintah namun  keberadaan  stakeholder  dalam  setiap  lapisan,  sangat  menentukan  kesuksesan pembangunan nasional, dalam hal ini keterlibatan pemerintah daerah harus mampu bersinergi dengan baik dengan pemerintah pusat dalam sekala pembangunan nasional, oleh sebab itu dalam pelaksanaan  percepatan  pembangunan  nasional  maka  harus  didukung  dengan  perekonomian dari  pendapatan  nasional.  Kinerja  perekonomian  dalam  suatu  negara  pada  periode  tertentu dapat diukur melalui indikator penting yaitu adalah faktor pendapatan nasional. “Pendapatan nasional  mencerminkan  terjadinya  alokasi  yang  efisien  secara  makro  yang  merupakan  nilai output nasional yang dihasilkan oleh sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu”(Hamza & Agustien, 2019).
Pendapatan nasional salah satunya sangat didukung dengan pendapatn pajak Negara, dimana dalam hal ini pajak merupakan salah satu sumber aset pendapatan nasional yang memiliki tingkat pendapatan  yang  tinggi,  dari  pendapat  sumber  jenis  pajak  diantaranya  diatur  dalam  (UUD) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan terkait tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  yang  menyatakan  bahwa  bahwa  Pajak  Daerah  terbagi  atas  Pajak  Provinsi  dan  Pajak Kabupaten/Kota.  Setiap  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota  diberikan  kewenangan  untuk  tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut jika potensi dari Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut dianggap kurang memadai, sebaliknya pemerintah  daerah  juga  dapat  menggali  potensi  dari  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota  tersebut dengan  menetapkan  pajak  atau  retribusi  selain  dari  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang- Undang,  sepanjang  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang mengemukakan bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi  daerah  dalam  upaya  pemberdayaan  daerah  dalam  pengambilan  keputusan  daerah secara  lebih  leluasa  untuk  mengelola  sumberdaya  yang  dimiliki  sesuai  dengan  kepentingan, prioritas,  dan  potensi  daerah  itu  sendiri.  Undang-Undang  No  28  tahun  2009  juga  berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, (Undang-Undang No 28 Th, 2009).
Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak yang dipungut daerah yang dilakukan oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  melalui  Kantor  Bersama  SAMSAT  sebagai  salah  satu  sumber penerimaan pajak yang memiliki potensial guna melakukan pemungutan pajak, dimana kantor bersama  Samsat  memiliki  kewenangan  dan  tanggungjawab  dalam  jumlah  pendapatan  wajib pajak  kendaraan  yang  terus  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  dalam  hal  ini  tentu dipengaruhi seiring dengan banyaknya pengguna dan pemilik kendaraan bermotor. Fenomena peningkatan kepemikikan kendaraan bermotor tersebut tentu menjadi salah satu hal yang akan berdampak positif bagi pendapatan pajak daerah, pada setiap kenaikan jumlah pendapatan pajak kendaraan  bermotor  di  Kantor  Kantor  Bersama  Samsat.  Namun  pada  kenyataannya,  secara keseluruhan  pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  pada  Kantor  Bersama  Samsat  belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan mudah. Hal tersebut dilatarbelakangi perilaku kepatuhan wajib pajak yang tidak segera melunasi pajak terutangnya meskipun telah melewati masa pajak
yang  ditetapkan  pada  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor  (STNKB).  “Kepatuhan  pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak”.(Ketut Evi Susilawati, 2018)
Kondisi  tersebut  mendorong  Pemerintah  untuk  melakukan  penerapan  pemutihan,  penerapan program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  salah  satunya  adalah  dengan  melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya untuk memiliki kendaraan dengan kepemilikan pribadi  dan  dengan  didukung  oleh  keringanan  dan  kemudahan  dalam  mengurus  kepemilikan kendaraan  bermotor,  dengan  mekanisme  seperti  ini  masyarakat  dapat  didata  sesuai  dengan kepemilikan  barangnya  sendiri.  Kebijakan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  diharapkan mampu  mendukung  penerapan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB) pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan dari PKB berpotensi besar meningkatkan pendapatan pajak pada suatu daerah seiring dengan bertambahnya  kebutuhan  masyarakat  atas  kendaraan  bermotor.  Perpajakan  Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selain dari Pajak Kendaraan Bermotor kewenangan daerah juga dibagi atas dua jenis yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara pajak kabupaten terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak  parkir, pajak  sarang  burung  walet,  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaaan  dan  perkotaan,  dan  bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.( Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Penerapan pemutihan pajak kendaraan yang diterapkan pada pemerintah daerah adalah salah satu bentuk kebijakan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Salah satunya pada  Undang-Undang  No  28  tahun  2009  yang  berkaitan  dengan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal inilah yang juga dilakukan oleh Gubernur  Lampung  dalam  rangka  menarik  minat  wajib  pajak  dan  meringankan  beban  wajib pajak. ( Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No 14 tahun 2021 ).
Pembayaran pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan diseluruh kantor SAMSAT di provinsi  Lampung,  melalui  program  pemutihan  pajak  tersebut,  para  pemilik  kendaraan  wajib pajak  tidak  dikenakan  denda,  dengan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  diharapkan  akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung dari sektor pajak kendaraan, selain itu akan meringankan masyarakat dalam melakukan mutasi kendaraan, bea balik nama gratis, dan apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokoknya saja. Namun  dalam  pelaksanaannya  kebijakan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  khusus  R4 mendapatkan respon beragam dari masyarakat, dimana dalam kebijakan tersebut salah satunya ialah mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor R4, kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Kebijakan ini memang menuai banyak komentar  ditengah-tengah  masyarakat.  Berbicara  mengenai  golongan  kendaraan  bermotor R4/Mobil, tentu saja sangat beragam. Baik dari merk, jenis, tipe, dan tahun pembuatan di negara produsen  yang  sama.  Proses  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  R4  di  provinsi  Lampung merupakan proses pemberian pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terutama yang berasal  dari  luar  provinsi  Lampung.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  provinsi  lampung merupakan  daerah  transit  dari  pulau  Jawa  dan  Sumatera  serta  menjadi  persinggahan  dari aktivitas  bisnis.  Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  kendaraan  bermotor  R4  yang  ada  di Lampung berasal dari luar Lampung.Dengan demikian otomatis, pembayaran pajak disesuaikan dengan  plat  kendaraan  bermotor  tersebut.(Peraturan  Gubernur  No  14  Tahun  2021). Implementasi  terkait  kebijakan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  tersebut  harus
mendukung pembangunan nasional dalam pendapatan pajak, oleh sebab itu dalam pelaksanaan percepatan  pembangunan  nasional  maka  harus  didukung  dengan  perekonomian  dari pendapatan  nasional.  Kinerja  perekonomian  dalam  suatu  negara  pada  periode  tertentu  dapat diukur  melalui  indikator  penting  yaitu  adalah  faktor  pendapatan  nasional.  Oleh  karena  itu patologi yang mengganggu jalannya komitmen organisasi harus menjadi elemen yang penting untuk  di  amati,  patologi  administrasi  diibaratkan  proses  pengamatan  mendalam  tentang penyakit didalam administrasi agar menjadi suatu pegangan dalam penentuan obat administrasi sebagai  upaya  dalam  mewujudkan  tata  pengelolaan  yang  baik  sebagaimana  yang  ada  pada konsep goodgovernance.

## METODE
Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penilitian ini adalah metode analisis deskriptif kualititatif.  Pendekatan  kualitatif  difokuskan  kepada  teori-teori  subtantif  dan  formal  serta kejadian-kejadian yang ada dan diakui kebenarannya. Penulisan dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan masalah yang dikaji dengan akurat mengenai fakta dan sebab dari fenomena yang diamati. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan mengambil data dari berbagai jurnal penelitian dan data sekunder dari pemerintah serta berita-berita yang dipublish. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisis dan dideskripsikan secara rinci di setiap bagian artikel ini. Data yang sudah dianalisis akan dikomparatifkan atau dibandingkan antara kajian satu dengan kajian lainnya. Metode yang dilakukan  dikonfirmasi  dengan  tujuan  penguatan  data,  dengan  melakukan  pengamatan  atau observasi langsung pada lingkungan kerja SAMSAT Lampung Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Patologi Administrasi Manajemen Pelayanan
Patologi  Birokrasi  Risman  Umar  (2008)  mendifinisikan  bahwa  patologi  birokrasi  adalah penyakit  atau  bentuk  perilaku  birokrasi  yang  menyimpang  dari  nilai-  nilai  etis,  aturan- aturan  dan  ketentuan-  ketentuan  perundang-undangan  serta  norma-norma  yang  berlaku dalam  birokrasi.  Selanjutnya  Siagian  (1994)  menyatakan  bahwa  patologi  birokrasi menyatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin  diderita  oleh  manusia.  Analogi  itulah  yang  berlaku  pula  bagi  suatu  birokrasi. Artinya  agar  seluruh  birokrasi  pemerintahan  negara  mampu  menghadapi  berbagai tantangan  yang  mungkin  timbul  baik  bersifat  politik,  ekonomi,  sosio,  kultural  dan teknologikal.  Siagian  (1994)  menyebut  serangkaian  contoh  penyakit  (patologi)  birokrasi yang lazim dijumpai. Penyakit – penyakit tersebut dapat dikategorikan dalam lima macam (Zia Ulhak & Arif, 2017).:
a. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya menejerial para pejabat dilingkungan birokrasi (birokrat). Diantara patologi jenis ini antara lain, penyalahgunaan wewenang dan  jabatan,  menerima  suap,  arogansi  dan  intimidasi,  kredibilitas  rendah,  dan nepotisme. Dalam praktiknya proses penerapan pelayanan pajak masih sangat rentan terjadi penerimaan suap mengingat proses pelayanan pajak masih belum terkoordinir secara  ketat,  banyaknya  jumlah  masyarakat  yang  ingin  melakukan  pembayaran terkadang  tidak  dilengkapi  oleh  kelengkapan  dokumen  perpajakan  hal  tersebut menyebabkan  masyarakat  mengambil  jalan  pintas  dengan  mencari  calok  dalam pelayanan pajak.
b. Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan ketrampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Diantara patologi jenis ini antara lain, ketidak  telitian  dan  ketidak  cekatan,  ketidak  mampuan  menjabarkan  kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan  kebingungan.  Dalam  indikator  kedua  ini  menggambarkan  bagaimana  proses pelayanan administrasi harus diimbangi dengan kemampuan petugas dalam melayani masyarakat
c. Patologi yang timbul karena karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Diantara patologi jenis ini antara  lain,  menerima  suap,  korupsi,  ketidak  jujuran,  kleptokrasi,  dan  mark  up anggaran. Konsep ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu di lakukan dan di awasi secara ketat oleh kantor pelayanan SAMSAT, karena dalam peraktiknya tindakan penyelewengan  petugas  administrasi  dalam  pelayanan  pajak  harus  di  awasi  dengan tidak  menimbulkan  celah  dalam  melakukan  tindakan  penyelewengan  tugas  dan wewenang.
d. Patologi  yang  dimanifestasikan  dalam  perilaku  para  birokrasi  yang  bersifat disfungsional atau negatif. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang- wenang,  konspirasi,  diskriminatif,  dan  tidak  disiplin.  Kedisplinan  pegawai  terkait pelayanan  administrasi  pajak  pemutihan  kendaraan  bermotor  dapat  ditinjau  dari seberapa cepat proses pelayanan yang diberikan, dalam hal ini tindakan para pemimpin menjadi  faktor  pendukung  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  pelayanan administrasi.
e. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. Diantara patologi jenis ini antara lain, eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat,  beban  kerja  berlebihan,  dan  kondisi  kerja  kurang  kondusif.konsisi  patologi administrasi yang terakhir menggambarkan bagaimana administrasi pelayanan pajak harus dilakukan dengan kondisi internal organisasi yang sehat, jangan sampai budaya organisasi  yang  buruk  dalam  melakukan  pelayanan  melekat  pada  pelayanan administrasi SAMSAT dalam melakukan pelayanan pajak. (Zia Ulhak & Arif, 2017).

## b. Implementasi Manajemen Pelayanan Pajak SAMSAT Lampung Tengah
Administrasi Pelayanan pajak merupakan tahapan implementasi dari suatu proses kebijakan publik, kajian ilmu administrasi publik yang dimaksudkan adalah untuk lebih memahami hubungan  antara  pemerintah  dengan  masyarakatnya  serta  meningkatkan  responbilitas kebijakan  negara  terhadap  berbagai  kebutuhan  sosial  dan  juga  melembagakan  praktek- praktek manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efesien. Patologi secara konsisten akan menggambarkan menggambarkan bagaimana administrasi pelayanan pajak harus dilakukan dengan kondisi internal organisasi yang sehat, jangan sampai budaya organisasi yang buruk dalam  melakukan  pelayanan  melekat  pada  pelayanan  administrasi  SAMSAT  dalam melakukan pelayanan pajak, sebagaimana yang pada umumnya di alami oleh masyarakat seperti budaya calo, pelayanan yang tidak ramah, tindakan pelayanan yang tidak sesuai alur prosedur  dan  sebagainya,  dalam  penerapannya  proses  pelayanan  administrasi  pajak pemutihan surat kendaraan bermotor memiliki ketertarikan untuk dilihat secara mendalam, mengingat suatu kebijakan tidak akan berguna jika tidak diimplementasikan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh konsep dan teori implementasi yang dikemukakan oleh Meter  dan  Van  Horn  bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan  tindakan-tindakan  yang dilakukan  oleh  individu-individu  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan
kebijakan  sebelumnya  (Ni  Wayan  Supriliyani,  2018).  teori  ini  menekankan  bagaimana proses  implementasi  menjadi  sebuah  tindakan  nyata  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap lapisan  dalam  organisasi  guna  menerapkan  hasil  kesepakan  bersama  untuk  mencapai tujuan.
Mulyadi  juga  memaparkan  bahwa  proses  implementasi  mengacu  pada  tindakan  untuk mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  keputusan.  Tindakan  ini berusaha  untuk  mengubah  keputusan-keputusan  tersebut  menjadi  pola-pola  operasional serta  berusaha  mencapai  perubahan-perubahan  besar  atau  kecil  sebagaimana  yang  telah diputuskan sebelumnya.(Makawata 2013.), definisi tersebut menekankan bagaimana suatu tindakan dapat mengubah suatu keputusan sehingga dalam hal ini tindakan implementasi kebijakan harus sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, oleh karenannya komitmen  implementator  harus  mendukung  bagaimana  proses  implementasi  tersebut berjalan  dengan  efektif  dan  efisien.  Untuk  lebih  mudah  dalam  memahami  patologi administrasi  dalam  implementasi  pelayanan  pajak  penulis  mencoba  melakukan perbandingan  model  implementasi  yang  dikemukakan  oleh  Meter  dan  Horn  Model  yang diperkenalkan  oleh  Donald  Van  Meter  dengan  Carl  Van  Horn,  menegaskan  bahwa “Implementasi  kebijakan  berjalan  secara  linier  dari  kebijakan  publik,  implementor,  dan kinerja  kebijakan  publik”.  Beberapa  variabel  yang  dimasukkan  sebagai  variabel  yang mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses kebijakan publik adalah:
a. Aktivitas  implementasi  dan  komunikasi  antar  organisasi  dalam  hal  ini  aktivitas komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut  harus  dilakukan  mengingat pentingnya suatu hubungan dan kordinasi antar organisasi dimana didalamnya struktur dan prosedur harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
b. Karakteristik  dan  agen  pelaksana/  implementor.  kesiapan  dari  pelayanan  SAMSAT untuk melakukan pelayanan harus berorientasi kepada kesuksesan agenda kebijakan sehingga  dalam  implementasinya  tujuan  dari  penerapan  program  tersebut  dapat mencapai tujuan dengan baik.
c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dalam indikator berikut kondisi ekonomi politik dan sosial akan berpengaruh dalam setiap agenda implementasi kebijakan, namun dalam segi pelayanan penerapan pemutihat pajak tidak terlalu dipengaruhi namun komitmen untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan.
d. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.disposition agen pelaksana dalam sebuah kebijakan sngat berpengaruh dalam mensukseskan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di provinsi lampung.
e. Pengawasan, minimnya pengawasan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap pola pelaksanaan  pelayanan  birokrasi  publik,  minimnya  pengawasan  akan  memberikan ruang  yang  terbuka  bagi  para  oknum  petugas  administrasi  dalam  melakukan penyimpangan.
f. Kualitas SDM, saat ini kualitas ASN dalam organisasi publik, masih menjadi suatu hal yang serius, hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM ASN.
g. Komitmen peralihan fungsi pelayanan konvensional, dimana dalam hal ini pelayanan konvensional  memberikan  celah  dalam  peraktik  pelayanan  sedangkan  komitmen peralihan sistem online masih menjadi variable yang belum siap untuk di optimalisasi dari berbagai aspek termasuk pada kondisi masyarakat yang belum mampu menerima perubahan  sekema  pelayanan  online,  walaupun  beberapa  daerah  sudah  mampu memaksimalkan  hal  tersebut,  namun  sistem  pelayanan  online  juga  harus  melihat kondisi geografis, sosial dan budaya pada masyarakat penerima pelayanan.
Model  Implementasi  Kebijakan  yang  telah  digambarkan  diatas  menjelaskan  bahwa implementasi  kebijakan  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  syarat  indikator  yang  harus dipenuhi guna kesuksesan suatu implementasi, Terdapat banyak model dalam implementasi kebijakan,  beberapa  teori  di  atas  menggambarkan  bagaimana  suatu  proses  implementasi menjadi faktor yang harus dipenuhi dalam setiap agenda kebijakan, dimana setiap elemen pendukung kebijakan harus mampu memaksimalkan potensi dalam mendukung kebijakan.

## SIMPULAN
Patologi  yang  terjadi  pada  administrasi  implementasi  pelayanan,  menggambarkan  bagaimana proses implementasi pelayanan pada suatu kebijakan harus dijalankan secara maksimal dengan meninjau  segala  aspek  administrasi,  dimana  didalamnya  memuat  tentang  keutamaan  fungsi pelayanan  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu  konsep  dan  ilmu  administrasi  memaparkan secara terperinci bagaimana kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu tindakan administrasi termasuk dalam hal ini digambarkan bagaimana patologi administrasi tersebut menjadi faktor buruknya suatu pelayanan kepada masyarakat, tentu hal tersebut sangat menyimpang dari nilai- nilai dan kaidah dasar dari suatu proses implementasi kebijakan, dimana dalam hal ini kebijakan yang  telah  dibuat  demikian  rupa  harus  disukseskan  dengan  tahapan  implementasi  yang  baik, oleh karena itu pemahaman terhadap masalah patologi administrasi dapat menjadi suat landasan utama bagi pelayanan SAMSAT dalam melakukan penerapan pelayanan administrasi pajak dalam lingkungan  organisasinya  dengan  efektif  dan  efisien.  Dari  temuan  dan  aanalisis  dilapangan didapatkan  beberapa  indikator  patologi  administrasi  diantaranya  adalah  komunikasi  antar organisasi,  Karakteristik  dan  agen  pelaksana,  Kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik, Kecenderungan,  Pengawasan,  Kualitas  SDM,  Komitmen  peralihan  fungsi  pelayanan.  Beberapa poin  tersebut  merupakan  temuan  patologi  yang  terjadi,  dengan  adanya  pemetaan  penyakit administrasi  yang  ditemukan  akan  menjadi  acuan  evalusi  kusus  bagi  organisasi  publik,  untuk menentukan menyakit dan administrasi sebagai landasan perbaikan.
Saran Pada pembahasan tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :
1. Meningkatkan komitmen dan sangksi tegas kepada SDM ASN,
2. Memaksimalkan fungsi pengawasan dalam setiap alur kordinasi pelayanan,
3. Meminimalisir  patologi  administrasi  dengan  melakukan  pelayanan  secara  online  untuk mempermudah tracking pelayanan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
2009, U.-U. R. I. N. 28 T. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.
2021, P. G. N. T. (n.d.). Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2021.pdf.
Aneta,  A.  (2012).  Implementasi  Kebijakan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan (P2KP)  Di  Kota  Gorontalo.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Publik,  1(1),  54. https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132
BANGUN,  P.  A.  B.  (2018).  Implementasi  Program  Electronic  Filing  (E-Filing)  Dalam  Upaya Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Medan Barat Skripsi. Analisis Kesadahan Total Dan Alkalinitas Pada Air Bersih Sumur Bor Dengan Metode Titrimetri Di PT Sucofindo Daerah Provinsi Sumatera Utara, 44–48.
Dwidjowijoto, R. N. (2006). Kebijakan publik : Formula, implementasi, dan evaluasi.
Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap  Pendapatan  Nasional  Pada  Sektor  UMKM  di  Indonesia.  Jurnal  Ekonomi
Pembangunan, 8(2), 127–135. https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45
Ketut  Evi  Susilawati,  K.  B.  (2018).  Jurnal_inter_1_V.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Mahadiansar,  M.,  Ikhsan,  K.,  Sentanu,  I.  G.  E.  P.  S.,  &  Aspariyana,  A.  (2020).  Paradigma Pengembangan  Model  Pembangunan  Nasional  Di  Indonesia.  Jurnal  Ilmu  Administrasi:
Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 17(1), 77–92. https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550
Makawata, R. V., Perizinan, P., Kabupaten, T., Sangihe, K., Pelayanan, B., Terpadu, P., & Sangihe, K. K. (n.d.). DI DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL.
Ni  Wayan  Supriliyani,  I.  P.  D.  Y.  (2018).  Dinamika  Implementasi  Kebijakan  Pajak  Progresif Kendaraan Bermotor Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 ( Studi Kasus :  Kota  Denpasar  ).  Computers  and  Industrial  Engineering,  2(January),  6. http://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference
Guide.pdf%0Ahttp://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html%0Ahttps://doi.org /10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://github.com/ethereum/wiki/wiki/White- Paper%0Ahttps://tore.tuhh.de/hand
Zia  Ulhak,  &  Arif,  S.  (2017).  Pencegahan  Patologi  Birokrasi  Melalui  Reformasi  Administrasi Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Negara, 14(3), 134–146.
JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA Volume 10 Nomor 1, Juni 2022 (9-15) P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : https://doi.org/10.31629/juan.v10i1.4327
PENGARUH

## KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP  KINERJA  PEGAWAI  PADA  DINAS  KEPENDUDUKAN  DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUPANG
Detson Ray Halomoan Sitorus 1 , Dimas Agustian 2 , Nurul Huda 3 , Folwem Hatorangan Sitorus 4
Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Timor, Indonesia 1,2 ,  Program  Studi  Manajemen,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Timor,  Indonesia 3 , Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia 4 .
Penulis Korespondensi: detsonsitorus@unimor.ac.id
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 06-04-2022 Accepted: 24-05-2022 Published: 05-07-2022 Kinerja  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kupang belum  maksimal  untuk  mencapai  target.  Kinerja  pegawai  ditentukan  oleh kepemimpinan dan komunikasi organisasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai.
Penelitian  ini  merupakan explanatory  research yang  menjelaskan  hubungan sebab akibat  antar variabel  melalui  pengujian  hipotesis. Populasi pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kupang  sebanyak  33  orang pegawai, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  angket,  dengan menyebarkan  kuesioner  secara  langsung  kepada  pegawai  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kupang.  Data  yang  telah diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dan  komunikasi  organisasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  secara  simultan terhadap kinerja pegawai. Hasil lainnya menunjukkan bahwa kepemimpinan dan komunikasi  organisasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja pegawai secara parsial. Kepemimpinan dan komunikasi organisasi pada instansi perlu dikembangkan dan ditingkatkan sehingga meningkatkan kinerja pegawai Kata Kunci : Kepemimpinan; kinerja pegawai; komunikasi organisasi Abstract
Keyword : Leadership; Employee performance; Communication; organizational. Performance  at  the  Department  of  Population  and  Civil  Registration  of  Kupang Regency did not reach the target. Employee performance control by organizational leadership and communication. This research aims to assess the effect of leadership and organizational communication on employee performance. This research uses explanatory  research  that  explains  the  causal  relationship  between  variables through hypothesis testing. The population at the Department of Population and Civil Registration of Kupang Regency is 33 employees. The sampling in this research used  the  saturated  sample  technique.  The  data  collection  method  used  is  a questionnaire  by  distributing  directly  to  the  Department  of  Population  and  Civil Registration of Kupang Regency. The data acquired is then analyzed quantitatively using multiple linear regression analysis. The consequences of this research indicate that  leadership  and  organizational  communication  have  a  simultaneous  positive and significant effect on employee performance. Other results show that leadership and  organizational  communication  have  positive  and  significant  effects  on employee performance partially. Leadership and organizational communication in organization need to develop to improve employee performance .

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Instruksi  Presiden  Indonesia  No.  07  Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah,  dengan  demikian  maka  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Kupang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015. Dalam laporan akuntabilitas merupakan realisasi kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan, tahun anggaran 2015. Berdasarkan rencana kerja tersebut maka indikator  kinerja  yang  telah  dicapai  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Kupang tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2015
No Indikator Kerja Target Renstra SKPD Realisasi Capaian SKPD Deviasi 1. Kartu Keluarga 6.000 6.100 +100 2. KTP 10.000 5.137 -4.863 3. Akta Perkawinan 400 931 +531 4. Akta Kelahiran 7.000 5.285 -1.715 5. Akta Kematian 30 167 +137 6. Akta Perceraian 30 25 -5 Total 23.460 17.645 - Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang (2015)
Pada  Tabel  1.1  Target  dan  Realisasi  Capaian  Kinerja  Sasaran  menunjukkan  bahwa  beberapa indikator  pencapaian  yang  ada  terdapat  tiga  indikator  yang  belum  mencapai  target  yang ditetapkan.  Diantaranya  KTP  yang  mengalami  kekurangan  4.863  orang,  akta  kelahiran  1.715 orang dan diikuti akta perceraian sebanyak 5 dokumen. Melihat persoalan tersebut maka Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kupang  telah  melakukan  terobosan  dengan melakukan pelayanan langsung pada masing-masing kecamatan sejak tahun 2012, namun solusi ini masih saja belum bisa menyelesaikan persoalan data kependudukan yang ada. Melihat data tersebut  maka  perlu  adanya  peningkatan  kinerja  pegawai  demi  meningkatkan  target  hasil capaian. Kinerja pegawai yang rendah tidak terjadi dengan sendirinya tetapi ada beberapa faktor- faktor  yang  mempengaruhi.  Siagian  (2002)  mengungkapkan  bahwa  kinerja  karyawan dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  antara  lain  gaji,  lingkungan  kerja,  budaya  organisasi, kepemimpinan,  motivasi  kerja,  disiplin  kerja,  kepuasan  kerja,  komunikasi  dan  faktor-faktor lainnya.  Penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  kepemimpinan,  komunikasi,  budaya organisasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai (Kiswanto, 2010; Aznuriyandi et al., 2014; Sari et al., 2015).
Kepemimpinan  merupakan  sebuah  proses  untuk  mempengaruhi  orang  lain  baik  di  dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan  kondisi  tertentu.  Proses  mempengaruhi  sering  melibatkan  berbagai  kekuasaan  seperti ancaman, penghargaan, otoritas maupun bujukan (Rivai & Mulyadi, 2011: 23). Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin tidak hanya berpengaruh terhadap keberhasilan saja, tetapi juga berpengaruh  terhadap  kepuasan,  perilaku  dan  kinerja  karyawan.  Karyawan  yang  dapat menerima  dengan  baik  keputusan  pimpinan  pada  akhirnya  akan  menciptakan  efisiensi  dan efektivitas ke seluruh organisasi. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Muizu, 2014; Ritonga & Tarigan, 2015).
Selain kepemimpinan, fungsi komunikasi juga sangat penting mempengaruhi kinerja pegawai. Terdapat  empat  fungsi  komunikasi  organisasi  yakni  1)  fungsi  informatif,  digunakan  untuk membantu  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  dengan  pekerjaan,  2)  fungsi  regulatif, digunakan  untuk  membantu  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  dengan  peraturan  yang berlaku, 3)  fungsi persuasif, untuk merubah sikap, pendapat dan perilaku seorang pegawai dan
4) fungsi integratif, berkaitan dengan penyediaan saluran kepada pegawai untuk melaksanakan tugas  dengan  baik  (Bungin,  2011:272).  Rogers  dalam  Cangara  (2011:20)  mendefinisikan komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih,  dengan  maksud  untuk  mengubah  tingkah  laku  mereka.  Hasil  penelitian  terdahulu menunjukkan bahwa komunikasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Vesmagita, 2015; Suseno Hadi Purnomo et al., 2016).
Guna  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dimana  belum  terpenuhinya  target  dan realisasi capaian kinerja sasaran. Berdasarkan uraian data, teori dan hasil penelitian terdahulu, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan cara mengungkapkan seberapa besar dan kuat pengaruh kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini  dilakukan  agar  instansi  dapat  melakukan  perbaikan  demi  meningkatkan  pencapaian  yang diperoleh saat ini.

## METODE
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah explanatory  research yang menjelaskan hubungan kausal antar variabel. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Kupang  sebanyak  33  orang  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Teknik  pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling . Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013). Skala pengukuran yang digunakan ialah  skala  likert,  yang  digunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat  dan  persepsi  seseorang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengamati pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Karakteristik Responden
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  33  orang  pegawai  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. Karakteristik responden dalam penelitian ini dilihat dari berbagai karakteristik misalnya jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan masa kerja.

## Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%) 1 Laki – laki 21 63,64 2 Perempuan 12 36,36 Jumlah 33 100,00 Sumber: Data primer yang diolah (2016)
Tabel 2 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki lebih mendominasi dengan persentase  sebesar  63,64%  dibanding  perempuan  dengan  persentase  sebesar  36,36%. Responden  dengan  kisaran  usia  36-40  tahun  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  3  mendominasi dengan  persentase  sebesar  24,24%,  diikuti  responden  dengan  kisaran  usia  41-45  tahun dengan persentase sebesar 21,21%, kemudian usia 31-35 tahun dengan persentase sebesar 18,18% dan pada masing-masing kelompok usia 46-50 tahun dan usia 51-56 tahun dengan persentase 12,12%. Berada posisi akhir yakni kelompok usia 26-30 tahun dan dibawah usia 25 tahun masing-masing dengan persentase sebesar 9,09% dan 3,03%. Data menunjukkan bahwa  pegawai  dengan  usia  yang  produktif  mendominasi  mengisi  unit  kerja,  usia  yang produktif  seringkali  dihubungkan  dengan  produktivitas  yang  tinggi.  Hal  ini  dapat dimanfaatkan  dan  menjadi  kekuatan  bagi  organisasi  melalui  pemimpinnya  untuk
mempengaruhi dan menggerakan pegawainya agar lebih produktif dalam bekerja, sehingga beberapa indikator kinerja yang belum dicapai dapat dipenuhi pada tahun kerja berikutnya.
Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan usia
No Kelompok Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 1 < 25 1 3,03 2 26 – 30 3 9,09 3 31 – 35 6 18,18 4 36 – 40 8 24,24 5 41 – 45 7 21,21 6 46 – 50 4 12,12 7 51 – 56 4 12,12 Total 33 100,00 Sumber: Data primer yang diolah (2016)
Komposisi  responden  berdasarkan  tingkat  pendidikan  pada  Tabel  4  mengungkapkan responden  didominasi  oleh  pegawai  yang  berpendidikan  SLTA  sebanyak  61,61%  diikuti dengan  pegawai  yang  berijasah  S1  sebanyak  30,03%  dan  selanjutnya  pegawai  yang berpendidikan D3 sebanyak 9,09 %.
Tabel 4. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan
No Tingkat Pendidikan  Jumlah (Orang)  Persentase (%) 1 Sarjana (S1) 10 30,03 2 Diploma/ D3 3 9,09 3 SLTA/ Sederajat 20 61,61 Total 33 100,00 Sumber: Data primer yang diolah (2016)

## b. Uji Validitas dan Realibilitas
Tabel 5. Hasil uji validitas No Kepemimpinan (X1)  Komunikasi Organisasi (X2) Kinerja (Y) Ket 1 0,432 0,569 0,618 Valid 2 0,397 0,776 0,495 Valid 3 0,624 0,575 0,662 Valid 4 0,584 0,718 0,492 Valid 5 0,500 0,535 0,563 Valid 6 0,634 0,404 0,531 Valid 7 0,584 0,754 0,552 Valid 8 0,477 0,535 0,502 Valid 9 - 0,698 - Valid 10 - 0,595 - Valid Sumber: Data primer yang diolah (2016)
Hasil analisis uji validitas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa keseluruhan item pernyataan pada  ketiga  variabel  yakni  variabel  kepemimpinan,  komunikasi  organisasi  dan  kinerja memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,3 sehingga dapat dinyatakan valid.
Tabel 6. Hasil uji reliabilitas Variabel Nilai Alpha Cronbach Kepemimpinan (X1) 0,603 Komunikasi Organisasi (X2) 0,801 Kinerja Pegawai (Y) 0,665 Sumber: Data primer yang diolah (2016)
Uji  reliabilitas  menunjukkan  sejauh  mana  suatu  instrument  dapat  memberikan  hasil pengukuran yang konsisten apabila diuji berulangkali. Tabel 6 menggambarkan bahwa nilai alpha pada  setiap  variabel  lebih  besar  dari  0,60  maka  dapat  dinyatakan  kuesioner  yang digunakan adalah handal.
c. Hasil Uji Regresi Linier
Tabel 7. Hasil uji regresi
Sumber: Data primer yang diolah (2016)
Seperti terlihat pada Tabel 7 persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:
Y = 3,632 + 0,663 x1 + 0,134 x2
Interpretasi dari hasil persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:
- Jika variabel kepemimpinan (x 1 ) dan komunikasi organisasi (x 2 ) dianggap konstan maka nilai kinerja pegawai (y) adalah sebesar 3,632
- Jika terjadi kenaikan sebesar satu pada kepemimpinan (x 1 ) maka kinerja pegawai (y) akan meningkat sebesar 0,663. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepemimpinan (x 1 ) maka kinerja pegawai (y) semakin meningkat
- Selanjutnya, apabila terjadi kenaikan sebesar satu pada komunikasi organisasi (x 2 ) maka kinerja pegawai (y) akan meningkat sebesar 0,134. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik komunikasi organisasi (x 2 ) maka semakin meningkatnya kinerja pegawai (y).
d. Pengujian Hipotesis
Tabel 8. Hasil uji simultan (Uji F )
Sumber: Data primer yang diolah (2016)
Uji  simultan  (uji  F)  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  kepemimpinan  dan  komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai, pengujian dilakukan dengan tingkat kesalahan sebesar 0,05 (5%). Tabel 8 mengungkapkan bahwa F hitung 14,320 > F tabel 3,30 artinya kepemimpinan dan  komunikasi  organisasi  secara  simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  pegawai.  Maka  dapat  dinyatakan  bahwa  hipotesis  pertama  dalam  penelitian  ini diterima.
Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Tabel 7 menunjukkan hasil kepemimpinan memiliki nilai t hitung 3,975 > t tabel
Coefficient s a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolera nce VIF 1  (Constant) 3,632 1,213 ,356 ,000 Kepemimpinan ,663 ,336 ,393 3,975 ,001 ,654 1,528 Komunikasi Organisasi ,134 ,224 ,119 2,320 ,001 ,654 1,528 a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 385,288 2 55,477 14,320 .000 a Residual 110,954 30 2,843 ,000 Total 496,242 32 a. Predictors: (Constant), Komunikasi Organisasi, Kepemimpinan b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai
2,042  artinya  kepemimpinan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  pegawai. Selanjutnya, komunikasi organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai t hitung 2,320 > t tabel 2,042. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua dan ketiga dalam penelitian ini diterima.
Tabel 9. Koefisien determinasi
Sumber: Data primer yang diolah (2016)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel bebas  terhadap  variabel  terikat.  Tabel  9  mengungkapkan  bahwa  koefisien  determinasi  (R Square ) sebesar 22,4% artinya variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh kepemimpinan dan  komunikasi  organisasi,  sedangkan  sisanya  yakni  77,6%  dapat  dijelaskan  oleh  variabel lainnya yang tidak diteliti.
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  kinerja  pegawai  semakin  meningkat  jika kepemimpinan  dan  komunikasi  organisasi  dapat  dijalankan  dengan  baik.  Hasil  ini  sejalan pernyataan Siagian (2002) yang mengungkapkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi kerja,  disiplin  kerja,  kepuasan  kerja,  komunikasi  dan  faktor-faktor  lainnya.  Penelitian  ini mendukung penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kepemimpinan dan komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai secara simultan (Kiswanto, 2010; Aznuriyandi et al., 2014; Sari et al., 2015).
Hasil  lainnya  menunjukkan  bahwa  kepemimpinan  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  pegawai,  artinya  setiap  keputusan  yang  diambil  oleh  seorang pemimpin berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Selain itu, mendukung hasil penelitian  terdahulu  yang  mengungkapkan  bahwa  kepemimpinan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  Pegawai  (Muizu,  2014;  Ritonga  &  Tarigan,  2015).  Selanjutnya, komunikasi  organisasi  terhadap  kinerja  pegawai  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan. Sehingga  mendukung  penelitian  terdahulu  yang  mengungkapkan  bahwa  komunikasi organisasi berpengaruh  positif terhadap kinerja pegawai (Suseno Hadi Purnomo et al., 2016; Vesmagita, 2015).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  kepemimpinan  dan  komunikasi organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil lainnya menunjukkan bahwa kepemimpinan dan komunikasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai secara parsial.
Pemimpin berperan besar dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui kekuasaan yang dimiliki misalnya memberikan pengarahan, hukuman dan penghargaan terhadap pegawainya. Selain itu, pemimpin merupakan role model dalam organisasi sehingga perubahan dapat dimulai dari level atas misalnya menyampaikan visi dan misi dengan jelas, menunjukkan teladan, keyakinan dan hormat kepada bawahan sehingga bawahan termotivasi untuk melakukan lebih dari apa yang diharapkan.
Komunikasi yang efektif adalah komunikasi aliran informasi dua arah dimana pengiriman dan penerimaan  pesan  yang  disampaikan  dapat  diterima  dan  dimengerti  dengan  baik.  Efektivitas komunikasi akan sangat menentukan kesuksesan organisasi baik dalam jangka pendek maupun
M odel Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .473 a ,224 ,172 3,584 a. Predictors: (Constant), Komunikasi Organisasi, Kepemimpinan
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai
jangka panjang. Beberapa hambatan yang perlu dihindari agar komunikasi organisasi menjadi efektif antara lain kualitas informasi yang disampaikan, kualitas pengirim dan penerima pesan, saluran  atau  media  yang  digunakan,  umpan  balik  yang  diterima,  bahasa  yang  digunakan  dan pemanfaatan  tipe  komunikasi  organisasi  yang  digunakan  sesuai  dengan  peruntukkannya misalnya komunikasi formal dan informal, komunikasi vertikal dan horizontal, dan komunikasi antar pribadi.
Diharapkan kepemimpinan dan komunikasi organisasi pada instansi perlu dikembangkan dan ditingkatkan sehingga kinerja pegawai semakin baik, sejalan dengan itu dapat meningkatkan dan mencapai  target  pada  tahun  kerja  selanjutnya.  Kepada  peneliti  lain,  jika  ingin  melakukan penelitian  selanjutnya  disarankan  perlu  melibatkan  variabel  lain  yang  mempengaruhi  kinerja pegawai yang belum diteliti dalam penelitian ini.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  kepada  seluruh  jajaran  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Kupang  yang  telah  menyediakan  data  kinerja  serta  bersedia  menjadi  koresponden  sehingga mendukung kelancaran penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aznuriyandi,  Hendriani,  S.,  &  Machasin.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi,  Kepemimpinan  dan Komunikasi  Terhadap  Kinerja  Karyawan  PT  Angkasa  Pura  II  (Persero)  Kantor  Cabang Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Jurnal Aplikasi Bisnis, 5(1), 1–23.
Bungin & Burhan. 2011. Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Kakilangit Kencana. Cangara & Hafied. 2011. Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kiswanto. (2010). Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Kaltim Pos Samarinda. Jurnal Eksis, 6(1), 1429–1239.
Muizu, W. O. Z. (2014). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. Pekbis Jurnal, 6(1), 1–13.
Ritonga, T. E. J., & Tarigan, U. (2015). Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor  Sub.Dolog  Wil.IV  Padangsidimpuan  (Studi  Pada  Kantor  Sub.  Dolog  Wil.  IV Padangsidimpuan). Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 79–92.
Rivai, Veithzal & Deddy Mulyadi. 2011. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sari, D. P., Manalu, F. M., & Asmarazisa, D. (2015). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Sanmina Batam. Bening, 2(1), 1–31. Siagian. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Suseno Hadi Purnomo, Heslina, A., Maulana, Yuni Wulandari, & Ramayani, F. (2016). Pengaruh Komunikasi  Dan  Motivasi  Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan  PT.  Trans  Kalla  Makassar. Jurnal ilmiah Bongaya (Manajemen & Akuntansi), 1(XX), 65–72.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Vesmagita, S. (2015). Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Tetap Pada PT. Mah Sing Indonesia. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 1(1), 29–40.

## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : https://doi.org/10.31629/juan.v10i1.3779

## EFEKTIVITAS APLIKASI PENDAFTARAN ANTRIAN PASPOR ONLINE DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI KOTA SAMARINDA
Mita Harmitalia 1 , Bambang Irawan 2 , Thalita Rifda Khaerani 3
Program  Studi  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Mulawarman, Samarinda 1,3 ,  Program  Magister  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Mulawarman, Samarinda 2
Penulis Korespondensi: bambang.irawan@fisip.unmul.ac.id
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 11-09-2021 Accepted: 25-06-2022 Published: 08-07-2022 Saat  ini  dunia  mengalami  era  distrupsi,  hal  ini  mendorong  perubahan dalam  proses  bisnis  sektor  publik  yang  berdampak  pada  model  bisnis lama  yang  harus  disesuaikan  dengan  perkembangan  zaman,  sehingga ideologi  pelayanan  juga  harus  mengikuti  era  teknologi.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi pendaftaran  online  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Samarinda.  Metode yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif kualitatif,  dengan teknik observasi, wawancara dan dokumen serta  menggunakan  model  analisis  Data  Kualitatif  Mary  de  Chesnay dengan tahapan pengumpulan data, deskripsi data mentah, reduksi data, kategorisasi  data  dan  mengkonstruksi  hubungan  kategori.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  penerapan  APAPO  di  Kantor  Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda telah berjalan efektif, hal ini tergambar dengan tidak  terjadinya  antrian,  kuota  pemohon  paspor  pada  APAPO  yang disediakan  selalu  tersedia,  tidak  adanya  praktek  percaloan.  Sosialisasi APAPO telah diadakan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan pada media cetak berupa koran, brosur, pamflet, banner dan layar display. Adanya APAPO di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda ini  sangat  membantu  masyarakat  untuk  lebih  efektif  dalam  membuat paspor juga menjadi lebih efisien karena menghemat waktu dan biaya dibandingkan  sebelum  menggunakan  antrian  offline.  Temuan  lainnya yang  tidak  kalah  penting  yaitu  adanya  faktor  penghambat  dalam penerapan APAPO adapun yang menjadi kendala yaitu kendala kualitas jaringan,  aplikasi  yang  terkadang  error,  website  yang  tidak  dapat dijangkau untuk mendaftar secara online, dan APAPO yang hanya dapat diunggah melalui handphone dengan sistem android serta literasi digital masyarakat yang masih rendah. Kata Kunci : Efektivitas; APAPO; Imigrasi

## Abstract
Currently, the world is experiencing an era of disruption. This encourages changes in public sector business processes that impact old business models that must be adapted to the times, so service ideology must also follow the technological era. This study aimed to analyze the effectiveness of using an online  registration  application  at  the  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Samarinda.  The  method  used  in  this  study  uses  a  qualitative  descriptive approach with observation, interviews, and documents techniques. It uses the Mary de Chesnay Qualitative Data analysis model with the stages of data collection, raw data description, data reduction, data categorization, and constructing  categorical  relationships.  The  results  showed  that  the
Keyword : Effectiveness; APAPO;
Immigration ;
implementation of APAPO at the Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda has been running effectively. This is illustrated by the absence of queues, the quota of passport applicants at APAPO provided is always available, and there is no brokering practice. APAPO outreach has been held through social media such as Instagram, Facebook, Twitter, and on print media in the form of  newspapers,  brochures,  pamphlets,  banners,  and  display  screens.  The existence of APAPO at the Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda really helps the community be more effective in making passports and becomes more efficient because it saves time and costs compared to before using the offline  queue.  Another  finding  that  is  no  less  important  is  that  there  are inhibiting factors in applying APAPO. At the same time, the obstacles are network  quality  constraints,  applications  that  sometimes  error,  websites that cannot be reached to register online, and APAPO, which can only be uploaded via mobile phones with the Android system and literacy. Digital society is still low.

## PENDAHULUAN
Transformasi digital merupakan pemanfaatan teknologi untuk mentransformasi cara analog jadi digital, tidak terkecuali pada organisasi sektor publik, cara-cara analog/konvensional yang saat ini banyak dilakukan, mulai berlahan menuju digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari transformasi ini meningkatkan pengalaman pelanggan, rantai pasokan, pengelolaan pemangku kepentingan dan keseluruhan proses bisnis pemerintah menjadi lebih cepat dan efektif. Akan ada banyak alasan mengapa organiasi sektor publik harus go digital , sebagaimana organisasi sektor privat telah lebih dahulu melakukannya. Salah satunya bahwa proses bisnis sektor publik telah mengalami perubahan dikarenakan dunia telah memasuki era "disrupsi digital" yang berdampak pada model bisnis lama yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Sektor publik yang erat kaitannya dengan pelayanan citizen, membutuhkan model pendekatan yang  lebih  dinamis.  Sehingga  sejatinya,  pelayanan  publik  haruslah  mengikuti  perkembangan zaman yang semakin maju dan ada empat pilar dalam prinsip pelayanan publik yaitu membantu, menyiapkan,  mengatur  dan  menyediakan,  oleh  karenanya  ideology  pelayanan  juga  harus mengikuti era teknologi sekarang (Supriyono, 2018).
Tujuan  dari  transformasi  digital  yang  terjadi  saat  ini,  diharapkan  dapat  dimanfaatkan  untuk meningkatkan  nilai  tambah  bagi  pelayanan  publik.  Sejalan  dengna  hal  tersebut,  salah  satu platform yang digunakan adalah memanfaatkan aplikasi berbasis digital dalam pelayanan publik bertujuan agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan  yang  lebih  baik.  Oleh  karenanya  adopsi  perkembangan  teknologi  informasi  juga dimanfaatkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi untuk melakukan perubahan pelayanan. Dengan melakukan  inovasi  pelayanan  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  untuk  kemudahan, kecepatan, keamanan dan kenyamanan. Kemudahan dalam pelayanan tersebut ditandai dengan model  antrian  pelayanan  yang  memungkinkan  masyarakat  semakin  dipermudah  dalam mengakses pelayanan publik.
Menurut  Kakiay,  antrian  dapat  terjadi  ketika  masyarakat  yang  datang  ke  suatu  pelayanan melebihi  batas  kapasitas  pelayanan  yang  disediakan,  maka  dibutuhkan  suatu  peningkatan percepatan  pelayanan  publik  yang  ditunjang  dengan  adanya  teknologi  informasi  supaya mengurangi antrian panjang yang terjadi dan dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat,  sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  menginginkan  pelayanan yang cepat, mudah dan murah (ALNE, 2019). Selain itu juga dengan adanya pelayanan berbasis aplikasi pendaftaran antrian permohonan paspor online berpengaruh positif terhadap efektivitas layanan pembuatan paspor (Tasya et al., 2020). Kemudian sistem antrian online akan mengurai dan mengendalikan kepadatan antrian (Jayatarsa, 2021).
Upaya  memberikan  kemudian  dalam  mengakses  pelayanan  ini,  dimulai  dengan  penerapan pelaksanaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online atau yang biasa dikenal dengan sebutan APAPO  di  seluruh  Indonesia,  dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Direktur  Jendral  Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-4166 tentang Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Secara Online  Di  Seluruh  Indonesia,  kebijakan  ini  mewajibkan  seluruh  Kantor  Imigrasi  yang  ada  di Indonesia  untuk  menerapkan  pelaksanaan  APAPO  pada  pelayanan  Permohonan  Dokumen Perjalanan  Republik  Indonesia  (Paspor).  Surat  edaran  ini  dimaksudkan  untuk  memberi kejelasan,  ketertiban  dan  kepastian  dalam  pelaksanaan  APAPO.  APAPO  dijadikan  sebagai pedoman  oleh  pegawai  imigrasi  dalam  kegiatan  pembinaan,  pengendalian  dan  pengawasaan teknis keimigrasian pada pelaksanaan APAPO. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan menjadi alternatif sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan mengajukan Paspor.
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda telah menggunakan aplikasi APAPO sejak 26 Januari 2019. Dan mewajibkan kepada seluruh masyarakat yang ingin mengajukan Paspor, baik itu pengajuan paspor baru ataupun penggantian paspor untuk menggunakan APAPO. Kelebihan dari aplikasi ini, masyarakat dapat menentukan jadwal kedatang yang bisa disesuaikan dengan waktu pilihan yang tersedia pada aplikasi, serta masyarakat juga dengan melihat kuota yang tersedia pada saat melakukan pendaftaran di hari dan waktu yang dipilih. Namun dalam penerapan aplikasi APAPO kuota antrian permohonan paspor per harinya selalu penuh, hal ini karena ketersediaan kuota yang minim. Hal ini mengakibatkan membuat masyarakat masih harus menunggu beberapa hari bahkan  minggu  untuk  mendapatkan  kuota  di  hari  tersebut.  Kuota  pemohon  paspor    dengan aplikasi  APAPO  dibatasi  100  orang/hari  dan  apabila  terjadi  ganggunan  teknis  dari  aplikasi APAPO  ini  mengakibatkan  proses  perbaikan  membutuhkan  waktu  lama  yang  dikarenakan aplikasi ini adalah aplikasi dikelola langsung oleh Dirjen Imigrasi dan akan berakibat aplikasi ini akan berdampak langsung dalam pelayanan. Selain itu adanya masyarakat yang belum terbiasa dengan model pelayanan berbasis aplikasi digital mengakibatkan masih adanya masyarakat yang datang secara langsung untuk melakukan pengisian aplikasi dengan bantuan petugas pada kantor Imigrasi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam mempercepat transformasi teknologi informasi pada sektor publik adalah masih tingginya kesenjangan digital. Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut,  menurut  Camacho  dalam  (Tyas  et  al.,  2016)  kesenjangan digital fokus pada: 1. Infrastruktur, yaitu berdasarkan perbedaan antara individu yang memiliki infrastruktur TIK serta koneksi internet dengan individu yang tidak memiliki infrastruktur TIK serta  koneksi  internet  ;  2.  Pencapaian  kecakapan  TIK,  yaitu  antara  individu  yang  berusaha mencapai kecakapan TIK yang dibutuhkan dengan individu yang tidak memiliki upaya mencapai kecakapan  TIK  yang  dibutuhkan  ;  3.  Pemanfaatan  sumberdaya,  yang  didasarkan  pada keterbatasan  individu  untuk  menggunakan  sumberdaya  yang  tersedia  di  website  (melalui internet).  Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  harus  diakui  bahwa  masih  terdapat  jarak  antara cita-cita e-government dengan kondisi sosial demografis masyarakat di Indonesia. Jarak inilah yang membuat implementasi program e-government masih tersendat salah satunya diakibatkan oleh digital literacy masyarakat yang masih kurang menjadi kendala dalam pemanfaatan layanan tersebut secara maksimal (Irawan et al., 2020). Inilah yang menjadi permasalah mendasar dari efektivitas  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  memanfaatkan  aplikasi  berbasis teknologi  informasi  yang  saat  ini  mulai  banyak  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## Efektivitas Organisasi Dan Kesenjangan Digital Dalam Pelayanan Publik
Menurut  Liang  Gie  dalam    (Mutiarin  &  Zaenudin,  2014),  efektivitas  merupakan  keadaan  yang mengandung  pengertian  mengenai  terjadinya  suatu  efek  atau  akibat  yang  dikehendaki,  maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Merujuk pada pendapat tersebut bahwa efektivitas dari setiap program yang dilakukan organisasi dapat diukur dari akibat yang ditimbulkan dan dalam hal ini tujuan yang
ingin dicapai. Selanjutnya Daft dalam (Kharisma & Yuniningsih, 2017) menyatakan efektivitas organisasi  sebagai  tingkat  keberhasilan  organisasi  dalam  usaha  untuk  mencapai  tujuan  dan sasarannya.  Ada  beberapa  pendekatan  yang  paling  sering  digunakan  dalam  pengukuran efektivitas  organisasi  salah  satunya  melalui  pendekatan  sasaran  ( goal  approach )  dan  yang dimaksud dengan sasaran (goal) organisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.  Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilannya Duncan dalam (Steers et al., 1985) efektivitas dapat diukur melalui : 1. Pencapaian tujuan, yang merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit. 2. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan  konsensus  dan  komunikasi  dengan  berbagai  macam  organisasi  lainnya.  3. Adaptasi, adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Pada  poin  ke  3  (tiga)  dari  pendapat  tersebut,  menerangkan  bahwa  kemampuan  adaptasi diperlukan  untuk  dapat  mengaselerasi  terjadinya  perubahahan  metode  yang  telah  ditetapkan oleh  organisasi  agar  dapat  mempercepat  pencapaian  dari  tujuan  organisasi.  Sehingga  hal  ini memang  sejalan  dengan  konsep  yang  digunakan.  Selain  itu  konsep  kesenjangan  digital  tidak hanya mengenai ketidakmampuan untuk mengakses informasi, pengetahuan, tetapi juga dapat menemukan pembelajaran bagaimana mengambil manfaat dari kesempatan baru tersebut, dan dalam  konteks  ini  kemampuan  adaptasi  diakibatkan  oleh  masih  lemahnya digital  literacy masyarakat  yang  masih  kurang  menjadi  kendala  dalam  pemanfaatan  layanan  tersebut  secara maksimal (Irawan et al., 2020).  Lebih jauh Camacho dalam (Tyas et al., 2016), ada tiga aspek kesenjangan  digital  yang  saling  berhubungan  dan  focus  perlu  diperhatikan,  yaitu:  1.  Akses/ Infrastruktur  ( Access/  Infrastructure )  adalah  perbedaan  kemampuan  antar  individu  dalam perolehan  akses  atau  infrastruktur  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  yang menyebabkan  perbedaan  distribusi  informasi.  2.  Kemampuan  ( Skill  and  Training )  adalah perbedaan  kemampuan  antar  individu  dalam  memanfaatkan  atau  menggunakan  akses  dan infrastruktur yang telah diperoleh. Selanjutnya adalah perbedaan antar individu dalam upaya pencapaian  kemampuan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  yang  dibutuhkan  untuk dapat  memanfaatkan  akses  dan  infrastruktur.  3.  Isi  informasi  ( Content/  Resource )  adalah Perbedaan antar individu dalam memanfaatkan informasi yang tersedia setelah seseorang dapat mengakses dan menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhannya.
Terkait dengan pendapat tersebut, penulis manarik beberapa pembelajaran penting dari konsep dikemukakan  di  atas,  yaitu  dinamika  pelayanan  publik  yang  terdisrupsi  oleh  perkembangan teknologi  informasi  memerlukan  organisasi  yang  mampu  beradaptasi  dan  mampu memanfaatkannya  menjadi  peluang  agar  dapat  mencapai  tujuannya  secara  efektif.  Namun tantangan  yang  dihadapi  adalah  masih  adanya  kesenjangan  digital  antara  pemerintah  dan masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan berbasis digital.

## METODE
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  umum  terhadap kenyataan  sosial  dari  perpektif  partisipan.  Dengan  sumber  data  yang  di  peroleh  melalui  data primer dengan melakukan wawancara kepada informan dan informan kunci serta data sekunder dari  pemohon  antrian  paspor online , website maupun  akun  resmi  sosial  media  resmi  Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah model Mary de Chesnay.

## Gambar 1 : Analisis Data Kualitatif Model Mary de Chesnay
Sumber : Sugiyono (2020)
Seluruh data hasil penelitian, maupun dari hasil analisis kategori, dan kontruksi hubungan antar kategori, dilakukan diuji keabsahannya, melalui teknik Trianggulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
E fektivitas Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda.

## Pencapaian Tujuan
Pencapaian tujuan ini bukan hanya dilihat dari aspek lembaga namun juga dilihat dari apa yang dirasakan oleh masyarakat, semakin masyarakat mendapatkan manfaat dari adanya penerapan APAPO maka semakin efektif penerapan APAPO. Sesuai dengan Kepmen Pan No.63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa setiap instansi harus memberikan pelayanan yang sederhana, jelas, memiliki kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan  sarana  prasarana,  kemudahan  akses,  kedisplinan  serta  kenyamanan  kepada masyarakat.
Aspek  pencapaian  tujuan  secara  umum  sudah  baik  dengan  melihat  indikator  kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisplinan dan kesopanan karyawan serta kenyamanan yang diberikan oleh Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Samarinda  sudah  dipenuhi  dengan  baik.  Hal  ini  tergambar  dari adanya  kesederhanaan  alur  pelayanan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  membuat masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan pelayanan pembuatan paspor dan pelayanan yang  diberikan  semakin  jelas  dan  tidak  rumit,  pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh  Kantor Imigrasi  Kelas  1  TPI  Samarinda  dapat  dengan  mudah  dimengerti  oleh  masyarakat,  pelayanan menjadi tidak rumit ketika menggunakan APAPO ini karena pada saat menggunakan APAPO tidak ada lagi antrian yang panjang ketika ingin mengurus paspor. Antrian menjadi terkendali sehingga akan  memberikan  kepuasan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI Samarinda  berupaya  untuk  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  serta  memudahkan masyarakat  untuk  mendapatkan  paspor,  melalui  tata  cara  pendaftaran  antrian  menggunakan APAPO di Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Form Halaman Login APAPO Form Pendaftaran APAPO Menu Utama E-mail Konfirmasi dan Aktivasi
Gambar 2 : Tampilan Aplikasi APAPO

## Sumber : Buku Panduan APAPO Tahun 2018
Berdasarkan alur yang ada di dalam aplikasi tersebut, menggambarkan kemudahan dalam proses pengambilan  nomor  antrian  baik  itu  yang  ingin  membuat  paspor  baru  ataupun  yang  ingin memperpanjang paspor. Masyarakat atau pemohon tidak perlu rebutan untuk mengambil nomor antrian,  pemohon  hanya  langsung  datang  sesuai  dengan  jadwal  dan  juga  pemohon  tidak  lupa melengkapi  berkas  agar  nantinya  dapat  diproses.  APAPO  ini  dapat  diakses  kapan  saja  selama mempunyai  jaringan  internet.  Hal  ini  tentunya  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda.
Sedangkan untuk aspek kepastian waktu, adanya APAPO ini masyarakat lebih merasakan waktu pelayanan lebih cepat. Sebelum diterapkannya APAPO masyarakat bisa menunggu lama di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda untuk mendapatkan nomor antrian, dan ketika menggunakan APAPO masyarakat diperkenankan untuk dapat hadir di Kantor sesuai dengan jadwal yang sudah
dipilih  tanpa  harus  mengantri  lagi.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  penyederhanaan  pelayanan, masyarakat tidak perlu antri terlalu lama dan kuota antrian juga selalu tersedia. Sebelum adanya APAPO,  jika  masyarakat  sudah  mengantri  lama  lalu  kuota  untuk  mendaftar  habis,  maka masyarakat  tidak  dapat  terlayani  pada  hari  tersebut  dan  berakibat  banyak  masyarakat  yang mengeluhkan hal ini dan juga membuat pelayanan tidak dapat berjalan dengan baik.
Keamanan,  kenyamanan  serta  kelengkapan  sarana  prasarana  dalam  kantor  merupakan  hal penting  untuk  memberikan  pelayanan  yang  prima  dan  berkualitas  kepada  masyarakat, masyarakat  akan  merasa  sangat  diperhatikan  dan  akan  meras  puas  dengan  pelayanan  yang diberikan. Sesuai dengan Misi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda, bahwa akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. tersedianya kursi tunggu yang baik, coffe corner yang disediakan untuk kepentingan masyarakat ketika ingin bersantai sambil minum teh atau kopi, juga tempat bermain anak yang telah disediakan dengan keamanan yang baik untuk anak-anak, ruang  asi  yang  dilengkapi  dengan  peralatan  dan  perlengkapan  bayi  yang  sangat  lengkap membuat  masyarakat  yang  sedang  mengurus  paspor  merasa  nyaman.  Ketersediaan  sarana prasarana yang ada di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda secara umum sudah layak dan baik sesuai  dengan  standar  pelayanan  dengan  menyediakan  ruang  tunggu  yang  nyaman,  ruang informasi  atau costumer  service yang  disediakan  untuk  membantu  masyarakat,  loket  layanan, juga  terdapat  ruang  pengelolaan  pengaduan  untuk  masyarakat  yang  tidak  mendapatkan pelayanan yang baik selama proses pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda sehingga nantinya akan ada tindak lanjut ketika ada laporan keluhan dari masyarakat.
Kemudian,  pegawai  yang  berkualitas  dalam  suatu  instansi  pemerintah  berdasarkan  Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu mampu menjalankan tugas secara profesional, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, serta santun, dan menjunjung tinggi etika. Dapat dilihat aspek pegawai, pegawai di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda sangat berpedoman kepada 5 S yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pegawai  bersikap  ramah  dan  sopan  kepada  masyarakat  yang datang.  Tidak  adanya  emosi  ketika  sedang  melayani  masyarakat  pegawai  sangat  profesional dalam  menjalankan  tugasnya,  masyarakat  yang  datang  menjadi  ratu  dan  raja  ketika  sedang dilayani. Masyarakat mendapat pelayanan yang jujur oleh pegawai dengan melihat tidak adanya biaya tambahan yang diminta kepada masyarakat, juga ketika masyarakat kesulitan para pegawai sangat tanggap untuk membantu masyarakat yang kesulitan selama proses pelayaan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda. Masyarakat menjadi prioritas utama untuk dilayani dengan baik di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda. Sehingga untuk aspek pencapaian tujuan dalam rangka penerapan  APAPO  telah  berjalan  dengan  baik  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Samarinda, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat membuat masyarakat merasa puas dan nyaman atas pelayanan yang diberikan.

## Integrasi
Integrasi  adalah  suatu  hal  yang  harus  dilakukan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  jika menerapkan program atau kebijakan baru. Setiap informasi harus jelas dan dapat di publikasikan atau  di  sosialisasikan  kepada  masyarakat.  Penyelenggaran  pelayanan  wajib  menyampaikan setiap  informasi  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  cetak  maupun  elektronik.  Dengan menampilkan  informasi  pelayanan,  masyarakat  tidak  lagi  bertanya-tanya  seputar  pelayanan sehingga  penyelenggara  bisa  lebih  maksimal  dalam  melaksanakan  layanan  yang  baik  dan profesional.  Sosialisasi  ini  harus  tepat  sasaran  agar  masyarakat  mendapatkan  informasi  yang tepat tentang program yang diterapkan agar penerapan APAPO dapat berjalan efektif.
Dalam aspek Integrasi, Kantor Imigrasi telah mensosialisasikan penerapan APAPO melalui media sosial  dan  media  cetak.  Pihak  kantor  mempublish  tentang  APAPO  pada Instagram,  Facebook, Twitter bahkan Website . Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahuinya. Dikarenakan keterbatasan  menggunakan  media  sosial  seperti  orang  yang  sudah  berumur  45  tahun  keatas,
banyak yang masih belum tau dan bingung bagaimana menggunakan APAPO tersebut. Belum ada transformasi  pengetahuan  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  masih  menilai  bahwa pelayanan offline masih lebih baik dari pengurusan online . Namun pihak kantor Imigrasi selalu memberikan  pelayanan  terbaik,  mereka  menyiapkan  brosur,  papan  pengumuman  kepada masyarakat yang belum mengetahui penerapan APAPO ini. Juga para pegawai selalu membantu masyarakat  yang  ingin  menggunakan  APAPO,  agar  masyarakat  tidak  kesulitan  bila menggunakannya.  Selain  melakukan  sosialisasi  melalu  media  sosial  dan  media  cetak,  pihak Kantor Imigrasi juga melaksanakan acara-acara secara online maupun offline serta membagikan brosur untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang APAPO.

## Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan para pegawai untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru maupun program  baru  yang  sedang  diterapkan  dalam  organisasi  tempatnya  bekerja.  Dalam  rangka mencapai tujuan nasional, Pegawai Negeri Sipil atau yang saat ini dikenal ASN (Aparatur Sipil Negara)  sebagai  unsur  utama  sumberdaya  manusia  aparatur  Negara  atau  pemerintah mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  mengemban  tugas  pemerintahan  dan pembangunan. Pegawai yang ada disuatu instansi diharapkan memiliki kompetensi, profesional, berdaya  guna,  serta  bertanggung  jawab.  Bahwa  pelatihan  merupakan  unsur  penting  untuk meningkatkan  kompetensi  seseorang  yang  mencakup  peningkatan  pengetahuan  serta keterampilan dan keahlian juga perubahan atas kinerja yang kurang baik. Pelatihan untuk ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 bahwa pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ASN agar dapat berkualitas dalam pelaksanaan tugasnya sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Oleh  karenanya,  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  sebelum  menerapkan  APAPO  ini,  para  pegawai diberi pelatihan agar para pegawai mengerti tentang aplikasi tersebut, sehingga ketika terjadi masalah,  pegawai  tersebut  dapat  menangani  dengan  sigap.  Juga  para  pegawai  yang  telah mengikuti  pelatihan  dapat  memberikan  informasi  kepada  pegawai  lainnya  tentang  aplikasi tersebut, sehinggan jika ada masyarakat yang kesulitan menggunakan APAPO, semua pegawai bisa  membantu.  Bahkan  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  telah  menyediakan  Duta  Imigrasi  untuk membantu masyarakat yang kesulitan dan akan dibimbing oleh Duta Imigrasi. Juga para pegawai ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga para pegawai sangat paham  akan  pekerjaannya  dan  pihak  kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Samarinda  selalu  memiliki program berkala untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada setiap pegawai.
Para  pegawai  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Samarinda  selalu  mengedepankan  pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat. Para pegawai mengenal 5 S yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun.  Setiap  pegawai  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Samarinda,  tidak  pernah  memberikan pelayanan  tanpa  5  S,  mereka  selalu  ramah  kepada  setiap  pengunjung  yang  datang.  Sehingga berdasarkan  kondisi  tersebut,  secara  garis  besar  penerapan  APAPO  ini  telah  efektif  dalam pencapaian, APAPO ini layak untuk terus digunakan  dan dengan terus melakukan perbaikan- perbaikan  untuk  memenuhi  dinamika  dan  kebutuhan  pelayanan  publik  pada  Kantor  Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda.

## SIMPULAN
Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda dalam aspek pencapaian tujuan telah tercapai yaitu membatasi antrian panjang, dan setelah adanya APAPO antrian tidak lagi terjadi, walaupun terdapat pembatasan kuota namun dalam 2 tahun terakhir kuota yang disediakan cukup sehingga semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari aspek adaptasi, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial maupun media cetak. Kemudian
pada aspek Adaptasi, para pegawai selalu diberikan pelatihan bimbingan teknis agar semakin meningkatkan kualitas pekerjaan yang dilakukan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih penulis sampaikan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

## DAFTAR PUSTAKA
ALNE, M. F. (2019). Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Dalam Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Irawan, B., Nizar, M., Akbar, P., & Khanz, A. H. (2020). Inovasi Pelayanan Permohonan Pengajuan Izin  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota Samarinda. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan , 4 (2), 135–145.
Jayatarsa,  N.  (2021).  ANALISIS  EFEKTIVITAS  SISTEM  ANTRIAN  ONLINE  DALAM  MENGURAI KEPADATAN ANTRIAN PASIEN PADA PUSKESMAS SENTOSA BARU. Jurnal Teknovasi: Jurnal Teknik Dan Inovasi , 8 (1), 8–17.
Kharisma, D., & Yuniningsih, T. (2017). Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar USAha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Indonesian Journal of Public Policy and Management Review , 6 , 770–781.
Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). Manajemen birokrasi dan kebijakan: penelusuran konsep dan teori . Pustaka Pelajar. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Mutiarin+%26+Zaenudin%
2C+2014&btnG=
Steers, R. M., Ungson, G. R., & Mowday, R. T. (1985). Managing effective organizations . Kent Pub.
Co.
Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif . Alfabeta.
Supriyono,  B.  (2018). Empat  Pilar  dalam  Prinsip  Pelayanan  Publik  Guna  Perwujudan  SDGs .  FIa Universitas Brawijaya. https://fia.ub.ac.id/blog/berita/empat-pilar-dalam-prinsip- pelayanan-publik-guna-perwujudan-sdgs.html
Tasya,  P.,  Purwanti,  D.,  &  Amirulloh,  M.  R.  (2020).  IMPLEMENTASI  APLIKASI  PENDAFTARAN ANTRIAN PERMOHONAN PASPOR ONLINE Implementation of Online Passport Application Queue  Registration  Application. Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara , 7 (2), 350–363.
Tyas, D. L., Budiyanto, A. D., & Santoso, A. J. (2016). Pengukuran Kesenjangan Digital Masyarakat Di  Kota  Pekalongan. Seminar  Nasional  Teknologi,  Informasi,  Dan  Komunikasi  (SENTIKA) , 590–598.

## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : https://doi.org/10.31629/juan.v10i1.4357
PENDEKATAN SOFT SYSTEM METHODOLOGY DALAM PENGEMBANGAN COMMUNITY  PARENTING DI  DESA  MIGRAN  PRODUKTIF  JEPARA, LAMPUNG TIMUR
Yuyun Fitriani 1
STISIPOL Dharma Wacana Metro, Lampung 1
Penulis Korespondensi: yuyunfitriani01.yf@gmail.com
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 11-04-2022 Accepted: 26-06-2022 Published: 08-07-2022 Program  Desmigratif  merupakan  upaya  terobosan  Kementerian Ketenagakerjaan  untuk  member  perlindungan  bagi  Pekerja  Migran Indonesia  (PMI) di desa yang menjadi kantong-kantong PMI. Program Desmigratif  memiliki  empat  pilar.  Pertama,  pendirian  pusat  informasi ketenagakerjaan  dan  layanan  migrasi.  Kedua,  menumbuhkembangkan usaha  produktif  yang  melibatkan  keluarga  PMI.  Ketiga  adalah membentuk  komunitas  pengasuhan  dan  tumbuh  kembang  anak ( Community  Parenting ).  Keempat  adalah  pembentukan  dan pengembangan koperasi/lembaga keuangan. Penelitian ini menggunakan soft  system  methodology (SSM).  SSM  adalah  sebuah metodologi  yang  cocok  untuk  membantu  suatu  organisasi  dalam menjelaskan tujuan mereka dan kemudian merancang sistem aktivitas manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan upaya  pengembangan community  Parenting Di  Desa  Migran  Produktif Jepara  mengalami  kegagalan.  Kegagalan  tersebut  disebabkan  oleh rendanya  komunikasi stakeholders, sumber  daya  yang  tidak termanfaatkan  dengan  baik,  dan  rendahnya  partisipasi  masyarakat. Beberapa  penyebab  kegaggalan  tersebut  dipecahkan  melalui pembangunan  model  konseptual  yang  merupakan  skenario  langkah untuk  menyelesaikan  permasalahan.  Langkah  awal  kegiatan  SSM dilakukan dengan resosialisasi Desmigratif dan restrukturisasi tim serta menggali  data  keluarga  PMI  untuk  identifikasi  strategi  agar  tepat sasaran. Selanjutnya membangun keterpaduan dan akses formal pihak luar untuk berpartisipasi serta adanya kepatuhan seluruh stakeholder .
Kata Kunci :
Soft System Methodology;
Komunitas Pengasuhan dan Tumbuh Kembang
Anak; Desmigratif

## Abstract
The  Desmigratif  Program  is  a  breakthrough  effort  by  the  Ministry  of Manpower to provide protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) in villages  that  are  PMI  pockets.  The  Desmigratif  Program  has  four  pillars.
First, the establishment of employment information centers and migration services. Second, develop productive businesses that involve PMI families. The  third  is  to  form  a  parenting  community  and  child  development (Community  Parenting).  Fourth  is  the  formation  and  development  of cooperatives/financial  institutions.  This  study  uses  a  soft  system methodology  (SSM).  SSM  is  a  suitable  methodology  to  assist  an organization in clarifying their goals and then designing a system of human activities to achieve those goals. The results showed that efforts to develop community parenting in the Productive Migrant Village of Jepara failed. The failure was caused by low stakeholder communication, resources that were not utilized properly, and low community participation. Some of the causes
Keyword : Soft System Methodology; Community Parenting; Desmigrative of these failures are solved through the construction of a conceptual model which is a step-by-step scenario to solve the problem. The initial step of SSM activities was carried out by resocializing the Desmigratif and restructuring the team as well as digging up PMI family data to identify strategies so that they  were  right  on  target.  Furthermore,  to  build  integration  and  formal access  to  external  parties  to  participate  as  well  as  the  compliance  of  all stakeholders.

## PENDAHULUAN
Sejak tahun 2017 Desa Jepara di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur ditetapkan menjadi  salah  satu  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  dari  220  desa  di  seluruh  Indonesia (Lendra & Fitriani, 2021). Penetapan ini berdasarkan pada banyaknya jumlah masyarakat dalam satu  desa  yang  menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI).  Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membuat klasifikasi jumlah   penempatan PMI. Kabupaten Lampung Timur menempati urutan ke-5 nasional sebagai penyumbang jumlah PMI terbanyak hingga periode Desember 2019. Data tersebut akan dipaparkan dalam tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Penempatan PMI berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Tahun 2019 (Desember)
NO. KABUPATEN/KOTA 2017 2018 2019 DESEMBER DESEMBER DESEMBER 1. Indramayu 1.424 1.745 1.806 2. LombokTimur 1.324 653 1.259 3. Cirebon (Kab) 813 954 957 4. Cilacap 738 837 859 5. LombokTengah 818 504 845 6. Ponorogo 616 732 731 7. LampungTimur 433 495 675 8. Blitar 605 668 619 9. Kendal 549 600 618 10. Subang 594 487 538
Sumber:www.bnp2tki.go.id(2019 )
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa Kabupaten Lampung Timur menjadi penyumbang PMI terbesar ke-7 di Indonesia periode Desember 2019. Kabupaten Lampung Timur menempati urutan  ke-7  setelah  Kabupaten  Indramayu,  Kabupaten  Lombok  Timur,  Kabupaten  Cirebon, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Ponorogo. Dari tabel diatas dapat diketahui  bahwa  jumlah  penempatan  PMI  Kabupaten  Lampung  Timur  setiap  tahunnya mengalami peningkatan. Periode Desember 2017 penempatan PMI Lampung Timur di luar negeri sebanyak  433  orang,  kemudian  periode  Desember  2018  naik  menjadi  495  orang  dan  pada periode Desember tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sejumlah 675 orang.
Program Desmigratif merupakan upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberi perlindungan  bagi  PMI  di  desa  yang  menjadi  kantong-kantong  PMI.  Pada  pasal  3  ayat  2  yang dimaksud  komunitas  PMI  meliputi:  a)  CalonPMI;  b)  pekerja  migran  indonesia;  c)  Purna  PMI. Kemudian  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  komunitas  PMI  di  Desmigratif  maka  Direktur Jenderal  menunjuk  petugas  Desmigratif  (pendamping)  sebagai  fasilitator.  Berikut  gambaran umum mengenai program Desmigratif:

## Gambar 1. Kerangaka Kerja Program Desmigratif
Sumber:Kemnaker.go.id (2019 )
Program Desmigratif memiliki empat pilar. Pertama, pendirian pusat informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi. Kedua, menumbuhkembangkan usaha produktif yang melibatkan keluarga PMI. Ketiga adalah membentuk komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak ( Community Parenting ).  Keempat  adalah  pembentukan  dan  pengembangan  koperasi/lembaga  keuangan. Upaya pembentukan komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak ( Community Parenting ) di Desa Jepara mengalami beberapa permasalahan diantaranya adalah karena minimnya sumber daya  manusia,  dana  dan  fasilitas  serta  tidak  ada  kolaborasi  antar stakeholder .  Upaya pembentukan Community  parenting di  Desa  Jepara berhenti  pada  tahap  sosialisasi.  Hal  ini disebabkan oleh rendahnya minat keluarga migran untuk membentuk komunitas pengasuhan dan  tumbuh  kembang  anak.  Keluarga  migran  lebih  memilih  mengasuh  anak-anak  yang ditinggalkan orang tuanya bekerja ke luar negeri dengan pola asuh yang dimiliki oleh masing- masing keluarga. Selain itu, kegagalan pembentukan Community parenting di Desa Jepara juga disebabkan oleh stakeholders yang tidak memahami perannya dengan baik. Fakta di lapangan tersebut  diperkuat  dengan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Sirait  (2021)  yang mengungkapkan  bahwa sumber  daya  keuangan/pendanaan  dan  sumber  daya  sarana  dan prasarana  yang  belum  maksimal  dapat  menjadi  penyebab  kegagalan  implementasi  suatu kebijakan. Selain itu, sikap para pelaksana kebijakan juga sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan (Sirait & Noer, 2021). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanda  (2020)  masalah  kapasitas  juga  menjadi  faktor  penentu  dari  berhasil  atau  tidaknya implementasi  kebijakan.  Keberhasilan  suatu  implementasi  adalah  bagian  dari  kapabilitas pelaksana dalam melaksanakan apa yang dicita-citakan (Amanda, 2020). Sementara itu menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Handika & Yusran (2020) keberhasilan implementasi suatu program sangat ditentukan oleh dukungan/partisipasi masyarakat (Handika & Yusran, 2020). Berdasarkan uraian permasalahan kegagalan pembentukan komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak ( Community Parenting ) di Desa Jepara penting untuk mengkaji secara sistemik bagaimana  model  pengorganisasian  dalam  mengimplementasikan  pilar  c ommunity  parenting pada  Desa  Migran  Produktif  di  Desa  Jepara  Kabupaten  Lampung  Timur  dengan soft  system methodology (SSM).

## METODE
Teknis  analisis  data  menggunakan soft  system  methodology (SSM). System  thinking adalah merupakan  cara  berpikir  baru  yang  memandang  permasalahan  secara  utuh  (tidak  terpisah- pisah).  Berpikir  sistem  merupakan  suatu  bidang  transdisiplin  yang  muncul  sebagai  respon terhadap keterbatasan dari pendekatan teknikal dalam proses reduksi untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu yang dalam hal ini dicoba untuk diterapkan melalui SSM sebagai suatu metode  dalam  kegiatan  penilaian  kelayakan  teknis  fungsi  bidang  struktur  sebuah  bangunan gedung (Janizar & Anisarida, 2019). SSM cocok digunakan untuk menganalisis situasi masalah
yang  tidak  terstruktur  dan  belum  dapat  didefinisikan  dengan  baik  (Cavana  &  Maani,  2000). Berikut pola pikir SSM:
Gambar 2. Pola Pikir SSM
Sumber: Checkland, Peter B. and Scholes, J., 1990
Tahapan SSM :
1. Mengenali situasi Permasalahan.
Pada  proses  realitas  tahapan  pertama  dimulai  dengan  studi  pengenalan  masalah  yang merupakan tahapan untuk mengindentifikasi dan mendeskripsikan secara singkat situasi yang ada dalam organisasi. Situasi yang ada pada organisasi tersebut ditunjukkan dengan ekspresi masalah. Ekpresi masalah meliputi pengumpulan data dan informasi.
2. Mengungkapkan Situasi Permasalahan . Tahap  ini  menghasilkan rich  picture .    Penggambaran  situasi  permasalahan  kedalam diagram rich picture ( problem situation expressed ), yaitu menggambar sketsa situasi real permasalahan kedalam sebuah diagram rich picture yang besar ( helicopter view ).
3. Pembuatan Definisi Sistem Permasalahan. Tahap ini dikenal dengan naming, and selecting relevant systems dan bisa diformulasikan dengan  CATWOE  ( costumer,  actor,  transformation  process,  worldview,  owners dan environmental constraint).
4. Membangun Model Konseptual. Mengembangkan  model  konseptual  berarti  membangun  model  konseptual  berdasarkan tahap  ketiga.  Model  konseptual  adalah  representasi  grafis  dari  perspektif  pada root definition.
5. Perbandingan antara model konseptual dengan situasi permasalahan .
6. Perubahan  model  yang  diinginkan.  Pendefinisian  perubahan  yang  diinginkan  dan  yang akan dilakukan (desirable and feasible changes) setelah melalui proses debat.
7. Tindakan Perbaikan (Tahap ini tidak dilakukan karena keterbatasan waktu).
2. Problem situation expressed System about thinking real world Real Word 5. Comparison of models and real world 3. Root define-tions of relevant purposeful activity system
4. Conceptual models of the systems, named in the root definitions 1. Problem situa-tion considered problematic 6. Changes: systemically desirable cul-turally feasible 7. Action to improve the problem situation

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Mengenali Situasi Permasalahan
a. Komunikasi Antar Stakeholders Tidak Optimal
(Roeslie & Bachtiar, 2018) Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan  dari  implementasi  kebijakan  publik.  Komunikasi  (atau  pentransmisisan informasi)  diperlukan  agar  para  pembuat  keputusan  dan  para  implementor  akan semakin  konsisten  dalam  melaksanakan  setiap  kebijakan  yang  akan  diterapkan dalam masyarakat (Roeslie & Bachtiar, 2018). Dalam pelaksanaan pilar ketiga aktor yang  terlibat  adalah  pendamping  program  Desmigratif,  Koordinator  program  dari Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur, bidan desa, ketua  PKK,  dan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Timur.  Permasalahan komunikasi  antar stakeholders pelaksana  pilar community  parenting berakar  pada ketidaktahuan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur mengenai keberadaan program  Desmigratif  yang  salah  satu  fokusnya  adalah  pembentukan community parenting dan  membutuhkan  keterlibatan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung Timur.  Kolaborasi  pada  hakikatnya  adalah  kerjasama  yang  dilakukan  antar organisasi  untuk  mencapai  tujuan  bersama  yang  tidak  mungkin  dilakukan  secara individu (Manurung & Dadang Mashur, 2021).
Tugas  sektor  kesehatan  pada  Program  Desmigratif  adalah  mendorong  dan memperkuat kabupaten/kota, kecamatan dan Puskesmas sehingga upaya kesehatan terkait layanan migrasi dan community parenting di desa migran produktif berjalan dengan  baik.  Penguatan  sektor  kesehatan  bagi  Purna  PMI  dan  keluarganya  di Desmigratif  jepara  dilaksanakan  dengan  pengikutsertaan  Purna  PMI  dan keluarganya  kedalam  unit-unit  kesehatan  yang  telah  dibentuk  sebelumnya.  Unit kesehatan  yang  telah  terbentuk  di  Desa  Jepara  berupa  posyandu  anak-anak, posyandu  lansia  dan  posbindu.  Pelaksanaan  unit  kegiatan  ini  sebagai  upaya peningkatan layanan kesehatan di Desmigratif Jepara dilaksanakan tanpa koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Hal ini terjadi karena petugas dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Timur  tidak  ada  yang  melakukan sosialisasi  terkait  pelaksanaan  layanan  kesehatan  di  Desmigratif.  Justru  tim  dari Kementerian Kesehatan yang langsung turun melakukan sosialisasi ke Desmigratif Jepara. Sehingga penggabungan unit layanan posyandu anak-anak, posyandu lansia serta  posbindu  untuk  PMI  purna  dan  keluarganya  dengan  masyarakat  umum dilakukan  atas  izin  dari  perwakilan  Kementerian  Kesehatan  yang  melakukan sosialisasi ke Desa Jepara. Keterlibatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dalam  pelaksanaan  pilar community  parenting sangat  terbatas  karena  komunikasi antar aktor tidak berjalan dengan baik. Dinas koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan sebagai  koordinator  pelaksanaan  program  Desmigratif  di  Kabupaten  Lampung Timur  tidak  memberikan  informasi  kepada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung Timur  mengenai  keterlibatannya  dalam  pelaksanaan  layanan  kesehatan  di Desmigratif.  Lemahnya  koordinasi  antar stakeholder menyebabkan  kondisi  tidak jelas sehingga mempengaruhi keberhasilan kebijakan (Agustino, 2020).
b. Sumber Daya Tidak Termanfaatkan dengan Baik
Dalam  implementasi  kebijakan  penting  untuk  memastikan  sebuah  kebijakan didukung  oleh  sumber  daya  yang  memadai  atau  tidak.  Kebijakan  yang  tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan mendapat hambatan dalam tahap implementasi (Roeslie & Bachtiar, 2018). Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber  daya  anggaran,  sarana  dan  prasana  maupun  kompetensi  implementor.
Pemanfaatan  sumber  daya  dalam  pelaksanaan  pilar community  parenting sangat terbatas. Tidak baiknya komunikasi dan koordinasi antar aktormenjadi faktor utama terhambatnya  pemanfaatan  sumber  daya.  Banyaknya  aktor  yang  terlibat  dalam pelaksanaan pilar community parenting seharusnya mampu menjadi kekuatan agar pilar  ini  terlaksana  dengan  baik  karena  beban  kerja  dapat  dibagi  secara  merata. Pendamping  tidak  bekerja  sendirian,  ada  bidan  desa  dan stakeholders lain  yang membantu. Namun dalam pelaksanaannya pembagian tugas tersebut tidak terjadi.
Perintah  implementasi  dalam  kebijakan  bisa  jadi  diteruskan  dengan  jelas  dan konsisten  kepada  pelaksana,  tetapi  jika  pelaksana  kekurangan  sumberdaya  yang dibutuhkan  untuk  melaksanakan  kebijakan,  maka  implementasi  cenderung  tidak akan  efektif.  Sumberdaya  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  keberhasilan implementasi kebijakan (Ramadani, 2019).
Salah  satu  unit  kegiatan community  parenting adalah  penyediaan  fasilitas  rumah baca untuk anak-anak di Desa Jepara. Namun rumah baca Desmigratif Desa Jepara hingga  saat  ini  belum  berjalan.  Alasannya  adalah  tidak  tersedianya  buku  bacaan untuk anak-anak di rumah baca tersebut. Selain itu lokasi rumah baca yang menjadi satu dengan rumah Desmigratif yang berada tepat di depan jalan lintas Way Jepara membuat  orang  tua  anak  enggan  mengizinkan  anak-anaknya  untuk  mengunjungi rumah baca tersebut dengan alasan takut anak-anak justru bermain ke tepian jalan raya.  Tidak  tersedianya  buku  bacaan  sebagai  penunjang  fasilitas  rumah  baca disebabkan oleh tidak adanya anggaran yang dapat digunakan untuk membeli buku bacaan. Anggaran pelaksanaan pilar community parenting bersumber dari APBN dan jika  memungkinkan  juga  dapat  dianggarkan  dari  dana  desa.  Dalam  implementasi kebijakan,  anggaran  berkaitan  dengan  kecukupan  modal  atau  investasi  suatu kebijakan  untuk  menjamin  terlaksananya  kebijakan,  sebab  tanpa  dukungan anggaran  yang  memadai  kebijakan  tidak  akan  berjalan  efektif  (Dewi  &  Agustina, 2018).

## c. Sikap Pelaksana Kebijakan
Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya  harus  mengetahui  apa  yang  akan  dilakukan.  Tetapi  juga  harus  memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Disposisi  adalah  kepribadian  atau  pandangan  pelaksanaan  dalam  implementasi kebijakan  publik.  Disposisi  atau  sikap  dari  para  pelaksana  kebijakan  berperan penting dalam sukses tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan (Edyanto et al., 2021). Sikap  pelaksana  kebijakan  dalam  implementasi  pilar community  parenting belum mencerminkan  sikap  kooperatif  karena  koordinasi  tidak  berjalan  dengan  baik.
Masing-masing  pihak  memiliki  pandangan  yang  berbeda  sehingga  membuat  bias. Minimnya  keterlibatan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Timur  adalah cerminan  rendahnya  disposisi  pemerintah.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung Timur  tidak  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan  bagaimana  seharusnya pihaknya  melibatkan  diri  dalam  pelaksanaan  pilar community  parenting. Hal  ini diperparah  dengan  banyaknya  staf  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Timur yang  bahkan  tidak  mengetahui  keberadaan  program  Desmigratif  di  Desa  Jepara. Keterlibatan  Dinas  Kesehatan  di  setiap  kota/kabupaten  diatur  oleh  pemerintah melalui  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  dengan  mengeluarkan  buku panduan  pelaksanaan  kesehatan  di  desa  migran.  Didalamnya  diatur  bagaimana seharusnya  dinas  kesehatan  kota  dan  kabupaten  berperan  aktif  dalam mengembangkan  pilar community  parenting. Sikap  para  pelaksana  yang  bersifat ramah,  sopan  santun,  simpati,  dan  daya  tanggap  sangat  memberikan  pengaruh terhadap implementasi kebijakan (Khasanah et al., 2018).
d. Struktur Birokrasi
Struktur  birokasi  mencangkup  aspek-aspek  seperti  struktur  birokrasi,  pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya (Ahmad Fahmi Arief,  2021).  Struktur  birokrasi  sebagai  pelaksana  sebuah  kebijakan  harus  dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi  dengan  baik  (Roeslie  &  Bachtiar,  2018).  Struktur  birokrasi  dapat membantu  untuk  tugas-tugas  dirinci  dan  ditempatkan  dalam  urutan  yang  benar. Sehingga  jelas  peran  masing-masing  pihak.  Dalam  pelaksanaan  pilar community parenting struktur  birokrasi  tidak  tercatat  secara  formal.  Hanya  saja  dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur  berperan  sebagai  penanggungjawab  ditingkat  kabupaten.  Sementara  itu kepala desa berperan sebagai pengawas di tingkat desa dan pendamping berperan sebagai  pelaksana  lapangan.  Pada  dasarnya  keberadaan  struktur  birokrasi  dalam pelaksanaan  sebuah  program  atau  kebijakan  sangat  penting  untuk  memperjelas garis-garis  batasan  tugas  pokok  dan  wewenang  masng-masing  aktor.  Struktur birokrasi  seharusnya  dibuat  dan  memiliki  kekuatan  hukum.  Adanya  struktur birokrasi yang jelas dapat menjadi salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program Desmigratf di Indonesia.

## e. Dukungan atau Partisipasi Publik Rendah
Satu penyebab tambahan mengapa pilar community parenting tidak berjalan dengan baik  di  Desa  Jepara.  Hal  tersebut  adalah  rendahnya  partisipasi  masyarakat. Partisipasi  masyarakat  menurut  (Makhmudi  &  Muktiali,  2018)  dan  (Nurbaiti  & Bambang, 2017) merupakan proses aktif dimana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dan mengikutsertakan diri di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat yang ada, di luar pekerjaannya. Partisipasi masyarakat diperlukan pada suatu program yang bersifat pemberdayaan karena keberhasilan program berkaitan dengan partisipasi masyarakat  dalam  menjalankan  program  tersebut.Partisipasi  masyarakat  ( public participation )  pada  tatanan  yang  demokratis  menghendaki  adanya  keterlibatan publik  dalam  proses  pengambilan  keputusan  ( decision-making  process )  yang semakin  penting  di  era  otonomi  daerah  (Riyandi,  2018).  Masyarakat  Desa  Jepara kurang  menyadari  pentingnya  pola  asuh  yang  benar  untuk  anak-anak  yang ditinggalkan oleh ibu atau ayahnya bekerja di luar negeri. Dalam artian anak-anak kekurangan/kehilangan  figur  salah  seorang  dari  kedua  orang  tuanya.  Bahkan menurut pendamping program ada yang kedua orang tuanya bekerja di luar negeri dan anaknya ditinggalkan di kampung bersama nenek atau saudaranya. Tidak sedikit dari  anak-anak  PMI  akhirnya  berpendidikan  rendah  karena  malas  sekolah  dan memiliki  pola  fikir  ingin  seperti  orang  tuanya  bekerja  diluar  negeri  dari  pada melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.Hal ini seharusnya menjadi tolok ukur yang serius agak dapat membangkitkan kemauan keluarga PMI yang mengasuh anak-anak dirumah untuk belajar tentang pola asuh anak. Bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana membuat anak-anak tidak kekurangan kasih sayang, dan bagaimana memotivasi anak-anak agar lebih giat belajar. Karena pilihan anak-anak untuk menjadi PMI di kemudian hari bukanlah pekerjaan yang mudah. Menjadi PMI penuh dengan resiko berat. Seperti harus berjarak dengan keluarga dan belum lagi ketika nanti mendapatkan majikan yang tidak baik di negara orang sedangkan sudah terikat kontrak sehingga sulit untuk pulang.

## 2. Mengungkapkan Situasi Permasalahan
Dasar hukum pelaksanaan Program Desmigratif berlandaskan pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 Tentang Desa Migran Produktif. Kemudian  pada  tahun  2019  diperbarui  dalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaanan Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Pemberdayaan  Komunitas  Pekerja Migran di Desa Migran Produktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga  kerja  dan  anggota  keluarganya,  mewujudkan  perluasan  kesempatan  kerja,  dan sebagai  upaya  menurunkan  jumlah  pekerja  migran  Indonesia  nonprosedural,  perlu dilakukan  pemberdayaan  kepada  komunitas  pekerja  migran  Indonesia  di  desa  migran produktif. Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilakukan dengan cara: (a) membentuk pusat layanan migrasi; (b) menumbuhkembangkan usaha produktif;  (c)  memfasilitasi  pembentukan  komunitas  pembangunan  keluarga;  dan  (d) memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa. Secara lebih jelas rich picture pelaksanaan program Desmigratif digambarkan sebagai berikut:
Gambar 3. Diagram Rich picture Program Desmigratif Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022
Pembentukan komunitas pengasuhan anak ( community
parenting ) masih berhenti pada tahap sosialisasi (3)
aktor yang terlibat dinas ketenagakerjaan, dinas kesehatan, pendamping Desmigratif, masyarakat (4) Jumlah pendamping program terbatas (2)
Pelaksanaan program Desmigratif di Desa Jepara (1)
komunikasi antar aktor tidak berjalan baik (5)
pemanfaatan sumberdaya manusia, anggaran dan sarana prasarana belum maksimal (7)
Partisipasi masyarakat rendah (6)
Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif (1) PROGRAM DESMIGRATIF 1) Layanan  informasi ketenagakerjaan 2) Pengembangan usaha produktif 3) community parenting 4) Pembentukan koperasi/lembaga keuangan (2) PERSIAPAN : 1. Identifikasi karakter masyarakat dan pemangku kepentingan, lokasi, sarana prasarana, potensi desa, dan masalah.
2. Pengusulan lokasi oleh kepala dinas ketenagakerjaan 3. Penetapan lokasi 4. Penyusunan rencana aksi 5. Sosialisasi kepala desa kepada masyarakat (3)
Kegagalan Implementasi pilar community Parenting (8)

## 3. Pembuatan Definisi Sistem Permasalahan
Dengan menggunakan analisis CATWOE, membantu mengurangi situasi yang kompleks menjadi  beberapa  kunci  yang  relevan.  Sarana  yang  digunakan  SSM  untuk  menjadikan situasi masalah lebih terstruktur menggunakan CATWOE. CATWOE merupakan akronim dari  ( costumer,  actor,  transformation  process,  worldview,  owners dan environmental constraint). Sarana  ini  membantu  dalam  menjelaskan  mengenai  tugas  dan  pokok persoalan.
Tabel 2. Tabel Analisis CATWOE No Analisis Ruang Lingkup Kendala Dukungan 1 Transformati on a. Tersedianya sarana yang berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial masyarakat di rumah belajar Desmigratif. b. Terlaksananya pendidikan dan pengasuhan terhadap anak- anak PMI secara baik dan benar. a. komunikasi antar stakeholders tidak berjalan dengan baik b. partisipasi masyarakat kelompok sasaran rendah c. tingkat pendidikan masyarakat rendah Stakeholders masih mengupayakan untuk mengimplementasi kan pilar community parenting dengan baik dan benar dengan cara memetakan permasalahan yang terjadi di lapangan 2 World View Resosialisasi program community parenting ke masrayakat tingkat pendidikan masyarakat rendah sehingga sulit memahami pentingnya pola asuh yang baik dan benar Stakeholders harus terlebih dulu membuat komitmen ulang 3 Actor a. pendamping program Desmigratif b. Koordinator program dari Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur c. bidan desa d. ketua PKK e. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Komunikasi antar aktor tidak berjalan dengan baik Aktor yang terlibat merencanakan untuk melakukan perbaikan dan melaksanakan pilar community parenting di Desmigratif Jepara 4. Owner Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Sinergitas antar pembuat kebijakan tidak terlaksana dengan baik Adanya buku panduan kesehatan di Desmigratif yang dirilis oleh kementerian
Kesehatan pada tahun 2017 5. Customer Komunitas PMI (calon PMI, PMI aktif dan Keluarganya serta Purna PMI) Partisipasi masyarakat rendah Aktor mengupayakan untuk meningkatkan kemauan masyarakat 6. Environment Keterlibatan lembaga swasta/LSM yang dapat dilakukan melalui CSR untuk memberikan dukungan realisasi rumah baca anak- anak Desmigratif a. Tidak adanya regulasi yang mengatur keterlibatan pihak swasta b. Tidak adanya koleksi buku di rumah baca Desmigratif c. Lokasi yang tidak strategis Upaya yang dilakukan aktor dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pilar community parenting

## Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

## 4. Membangun Model Konseptual
Model sistem untuk menggambarkan aktivitas komponen-komponen yang berinteraksi untuk  mencapai  tujuan  dengan  adanya  batasan  lingkungan  tertentu.  Secara  empirik dibutuhkan  pengorganisasian  untuk  mengimplementasikan  program  Desmigratif. Permasalahan  keluarga  PMI  yang  kompleks  dibutuhkan  penyelesaian  secara  sistemik karena  masing-masing  unsur  saling  mempengaruhi.  Proses  pemecahan  masalah pengorganisasian  dalam  mengimplementasikan  program  Desmigratif  dibutuhkan  agar implementasi dapat berjalan efektif dan optimal.
Pada  sistem  ini  melakukan  transformasi  bagaimana  agar  komunikasi  berjalan  secara intens, menyediakan data yang akurat mengenai keluarga PMI yang menjadi kelompok sasaran,  menciptakan  kesepakatan  dan  keterpaduan  hierarki  tim  Desmigratif  serta menyediakan akses formal pihak luar untuk berpartisipasi. Pasca ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017, Menteri Ketenagakerjaan melakukan penandatangan  Nota  Kesepahaman  dengan  tujuh  Kementerian  yaitu  Kementerian Pariwisata,  Kementerian  Kesehatan,  Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga,  Kementerian Badan  Usaha  Milik  Negara,  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi.  Seiring    berjalannya  waktu  pemerintah  melakukan perubahan  dan  mencabut  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  59  Tahun  2017 tentang  Penyelenggaraan  Demigratif.  Kemudian  pada  1  Maret2019  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaanan  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Pemberdayaan Komunitas  Pekerja  Migrandi  Desmigratif  ditetapkan  oleh  Menaker  Hanif  Dhakiri  dan diundangkan  dalam  Berita  Negara  Tahun  2019  Nomor  241  oleh  Dirjen  Perundang- undangan Kemkumham Widodo Ekatjahjana.
Tindak  lanjut  nota  kesepemahaman  antara  Kementerian  Ketenagakerjaan  dan Kementerian Kesehatan tentang sinergitas penyelenggaraan program Desmigratif, telah ditandatangani perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga  Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan  Kerja  Kementerian  Ketenagakerjaan  dengan Direktur  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat  Kementerian  Kesehatan  Nomor  Kep-
1168/PPTKPKK/IX/2017,  Nomor  HK.03/I/609/2017  tentang  Pelaksanaan  Sinergitas Penyelenggaraan Program Desmigratif pada tanggal 11  September 2017. Melalui kerja sama ini Kementerian Kesehatan beserta Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas  turut  berkontribusi  dalam  pelaksanaan  Program  Desmigratif  bidang kesehatan.
Sosialisasi  program  Desmigratif  sudah  dilakukan,  namun  pilar  ketiga  pembentukan community  parenting  belum  terbentuk.  Upaya  untuk  memecahkan  permasalahan pengorganisasian  dalam  mengimplementasikan  program  Desmigratif,  diawali  dengan memahami realitas masalah yang dihadapi. Upaya memecahkan masalah tersebut perlu diawali dengan melakukan resosialisasi program serta mengidentifikasi, dan menyusun tujuan bersama. Resosialisasi dilakukan karena mayoritas anggota tim Desmigratif tidak memahami  maksud,  tujuan,  langkah-langkah  mengimplementasikannya.  Di  sisi  lain, sebagian dari anggota tim tidak mengetahui keberadaannya sebagai bagian dari tim pilar pembentukan community parenting. Apabila resosialisasi berhasil maka informasi dapat diterima dengan baik oleh stakeholder.
Komunikasi,  informasi  dan  edukasi  seharusnya  dilakukan  kepada  seluruh  dinas-dinas terkait atau stakeholder yang terhimpun dalam tim. Disisi lain sangat dibutuhkan peran masyarakat  di  sekitar  keluarga  PMI  untuk  menginisiasi  terbentuknya  community parenting serta mengaktifkannya. Jika demikian maka permasalahan keluarga PMI tidak hanya  menjadi  konsumsi  keluarga  PMI  tersebut,    dengan  syarat  keluarga  PMI  mau membuka diri. Komunikasi merupakan unsur penting yang menyebabkan keberhasilan sebuah  kebijakan.  Komunikasi  kebijakan  berarti  merupakan  proses  penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy  implementors).  Informasi  perlu  disampaikan  kepada  pelaku  kebijakan  agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  kebijakan,  agar  proses  implementasi kebijakan bisa berjalan  dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Upaya-upaya koordinasi dan sinergisitas antara instansi terkait dan masyarakat sangat diperlukan  dalam  keberhasilan  pembangunan  keluarga.  Sosialisasi  dilakukan  untuk meyakinkan dinas-dinas instansi terkait yang tergabung di dalam tim serta pihak luar, masyarakat desa pada khususnya tentang perlunya dilakukan community parenting di lingkungannya  sebagai  bagian  dari  masyarakat  yang  rentan  dalam  kehidupan bermasyarakat sekaligus juga mendorong seluruh stakeholder untuk dapat membantu pelaksanaan  Desmigratif.  Hasil  koordinasi  dan  resosialisasi  yang  dilakukan  untuk mencari kesepahaman tentang program yang akan dilaksanakan. Jika stakeholder sudah memahami  maka  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  restrukturisasi  tim. Berdasarkan hasil FGD bahwa struktur tim tersebut tidak bisa berjalan dengan optimal. Stakeholder  yang  sudah  ditetapkan  kurang    sesuai  dengan  kebutuhan.  Selain  itu dibutuhkan  aturan  pendukung  seperti  SOP  dalam  rangka  memperjelas  mekanisme kerja.Dalam  rangka  mengimplementasikan  program  Desmigratif  dibutuhkan  data mengenai  kondisi  keluarga  PMI,  tidak  hanya  data  kuantitasnya  tetapi  juga  kondisi kualitas  keluarga  yang  ditinggalkan  sehingga  bisa  mendukung  dalam  membuat rancangan kegiatan. Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada sejumlah  persyaratan  teknis.  Hambatan  yang  terjadi  pada  implementasi  pilar pembentukan community parenting karena tidak tersedianya data yang akurat. Maka hal serius yang harus dilakukan  adalah dengan mengembangkan data keluarga PMI di tingkat desa,  langkah  ini  merupakan  kerja-kerja  supporting  dalam  mengimplementasikan program Desmigratif.
Pemberi  perlindungan  terbaik  bagi  anak  adalah  orang  tua  itu  sendiri,  sehingga  sangat dibutuhkan  data  bagaimana  kondisi  dari  orang  tua  tersebut.  Dalam  menunjang keberhasilan pilar pembentukan community parenting maka dibutuhkan data mengenai kondisi  riil  dan  masalah  yang  dihadapi  keluarga  PMI  tentang  keharmonisan  keluarga serta mengenai perlindungan anak. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membuat Perdes. Apabila data sudah tersedia maka tim lebih bisa memahami permasalahan riil yang terjadi. Kondisi demikian memudahkan dalam mengidentifikasi tujuan dan strategi yang akan dilakukan sesuai kondisi. Faktor keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya adalah kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun menurut urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainnya,  semakin  besar  pula  kemungkinan  bahwa  output  kebijakan  dari  badan-badan pelaksana.  Pada  gilirannya,  perilaku  keompok-kelompok  sasaran  akan  sejalan  dengan petunjuk-petunjuk tersebut.
Permasalahan yang terjadi adalah OPD dan lembaga-lembaga yang terhimpun dalam tim Desmigratif  terlihat  ego  sektoral,  belum  ada  sinergi.  Ketiadaan  visi,  misi  serta perencanaan yang jelas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program  (Chaniago & Juwono, 2020). Stakeholder seharusnya menunjukkan kesepakatan dan keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga, instansi-instansi pelaksana di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Penyelesaian masalah yang sangat krusial ini harus diselesaikan dengan melakukan komunikasi secara intensif. Kegiatan koordinasi merupakan kegiatan strategis yang mendukung suksesnya implementasi. Keberhasilan kebijakan juga ditentukan oleh seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai  institusi  pelaksana,  sehingga  ada  keterpaduan  hierarki.  Komunikasi  antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran.
Pilar  pembentukan  community  parenting  bisa  berjalan  adalah  dengan  membangun sinergitas, kesepakatan dan keterpaduan antar stakeholder. Membangun kerjasama pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pengawasan antar aktor pembangunan. Dibutuhkan hubungan yang baik antara tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar keluarga PMI, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, berbagai OPD terkait, PKK, Muslimat NU, Fatayat  NU,  Salimah  Lampung  Timur  dan  pihak-pihak  lainnya  yang  menunjang keberhasilan  program.  Upaya  yang  dilakukan  agar  implementasi  pilar  pembentukan community parenting bisa berhasil adalah dengan menyediakan akses formal pihak luar untuk berpartisipasi. Pihak swasta belum terlibat dalam tim, begitu juga ada lembaga di luar  tim  yang  memiliki  perhatian  dengan  keluarga  PMI  yaitu  Serikat  Buruh  Migran Indonesia.  Faktor  lain  yang  dapat  memengaruhi  implementasi  kebijakan  ialah  sejauh mana peluang-peluang untuk berpartisipasi terbuka bagi para aktor di luar badan-badan pelaksana  memengaruhi  proses  implementasi.  Partisipasi  merupakan  ciri  khas  dari masyarakat  modernyang  sangat  mendukung  keberhasilan  kebijakan(Wargadinata  & Sartika, 2019). Pimpinan sangat berperan dalam kesuksesan partisipasi. Apabila sudah tersedia  akses  dengan  pihak  luar  maka  perlu  disusun  model  hubungan  dan  tata  kerja antara  tim  Desmigratif  dengan  pihak  luar  yang  memungkinkan  untuk  berpartisipasi. Kebutuhan  akan  kepatuhan  seluruh  stakeholder  juga  menjadi  kunci  keberhasilan implementasi  pilar  pembentukan  community  parenting.  Pihak-pihak  yang  memiliki wewenang  kekuasaan  dapat  menuntut  dan  mendapatkan  kepatuhan  yang  sempurna serta  memiliki  komitmen  yang  tinggi.  Semestinya  mereka  mampu  menjamin  tumbuh kembangnya sikap patuh dan menyeluruh dari pihak-pihak lain, baik dari internal tim maupun yang berasal dari luar.
Sub komponen tersebut perlu didukung dengan dukungan publik.  Dukungan publik tidak hanya penerimaan publik secara luas terhadap bagaimana memecahkan masalah publik. Dukungan publik bisa berasal dari media massa, pejabat-pejabat daerah atau kelompok kepentingan.  Media  massa  baik  media  cetak  maupun  elektronik,  koran,  radio,  televisi lokal  maupun  nasional  semestinya  gencar  mengangkat  permasalahan  keluarga  PMI sehingga menjadi perhatian dan isu bersama. Dukungan media massa sangat penting bagi penanggulangan  permasalahan  keluarga  PMI  serta  mencegah  bertambahnya  jumlah warga negara yang ingin berangkat keluar negeri untuk menjadi PMI. Selanjutnya adalah menyusun kriteria keterpaduan hierarki yang efektif antara tim internal dengan diluar tim.  Selain  itu  perlu  dilakukan  pemantauan  secara  konsisten  agar  dalam  menjalankan program  sesuai  dengan  Tupoksi.  Harapannya  jika  hal  tersebut  berjalan  maka pengorganisasian  implementasi  pilar  pembentukan community  parenting yang  efektif dan optimal bisa terwujud.
Gambar 4. Model Pengorganisasian dalam Mengimplementasikan Pilar Community Parenting pada Desa Migran Produktif
Sumber: Data Diolah, 2020.

## SIMPULAN
Pengembangan  community  parenting  di  Desa  Migran  Produktif  Jepara  Kabupaten  Lampung Timur mengalami kegagalan karena masalah pengorganisasian yang belum optimal. Kurangnya intensitas  komunikasi  tim  pelaksana  program  menjadi  faktor  utama  penyebab  kegagalan implementasi program. Kurangnya komunikasi antar tim pelaksana berdampak pada kurangnya pemahaman tim pelaksana dengan tugas pokok dan fungsinya serta hierarki. Pemahaman tim pelaksana yang rendah mengakibatkan sumber daya yang ada belum dioptimalkan dengan baik. Di  sisi  lain,  kegagalan  upaya  pengembangan  community  parenting  di  Desa  Migran  Produktif Jepara  disebabkan  oleh  tidak  adanya  data  mengenai  keluarga  PMI  serta  tidak  adanya  akses formal pihak-pihak diluar tim untuk berpartisipasi.
Terwujudnya dukungan publik (9)
Pemantauan konsistensi stakeholder dalam
menjalankan sesuai Tupoksi (11) Restrukturisasi tim pilar pembentukan community parenting serta membuat aturan pendukung seperti SOP  (3) Penyediaan data keluarga PMI (4) Mewujudkan kesepakatan dan keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga- lembaga pelaksana Desmigratif pilar community parenting(6) Menyediakan akses formal pihak luar untuk berpartisipasi (8)
Dibutuhkan kepatuhan stakeholder Program Desmigratif (10) Resosialisasi  program Desmigratif khususnya pilar pembentukan community parentingdan menyusun tujuan bersama (2) Kebutuhan akan pengorganisasian untuk mengimplementasikan Pilar Community Parenting (1) Komunikasi secara intensif (7) Identifikasi tujuan dan strategi (5)

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid-19:  Pengalaman  Indonesia. Jurnal Borneo Administrator , 16 (2), 253–270. https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685 Ahmad  Fahmi  Arief,  R.  H.  (2021).  IMPLEMENTASI  APLIKASI  SISTEM  INFORMASI PEMBANGUNAN  DAERAH  (SIPD)  DILIHAT  DARI  ASPEK  STRUKTUR  BIROKRASI  PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABALONG. Journal STIA Tabalong , 4 (70), 732–749. Amanda, P. I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan).
TheJournalish: Social and Government , 1 , 34–38. http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7
Cavana,  R.  Y.,  &  Maani,  K.  E.  (2000).  A  Methodological  Framework  for  Systems  Thinking  and Modelling  (ST&M)  Interventions. International  Conference  on  Systems  Thinking  in Management , January 2000 , 136–141. https://doi.org/10.13140/2.1.3051.3609 Chaniago, A. R., & Juwono, V. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan EKonomi Khusus  Tanjung  Kelayang. Jurnal  Borneo  Administrator , 16 (2),  159–178. https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.676
Dewi,  Y.  C.,  &  Agustina,  I.  F.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo. JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) , 6 (2), 129– 135. https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3007
Edyanto,  AnDi,  Agustang,  Idkhan,  A.  M.,  &  Rifdan.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Otonomi Khusus  (  Otsus  )  Papua. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan  (JISIP) , 5 (4),  1445–1451. https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2577/http
Handika,  V.,  &  Yusran,  R.  (2020).  Implementasi  Program  Kotaku  dalam  Upaya  Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. Journal of Civic Education , 3 (3), 277– 286. https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.397
Janizar, S., & Anisarida, A. A. (2019). Pendekatan Soft System Methodology Untuk Penerapan Proses Sertifikat Layak Fungsi ( SLF ) Suatu Bangunan Gedung Soft System Methodology Approach for Implementing a Building Worthy Certificate ( SLF ) Processs . 2 (2), 89–99.
Khasanah, N., Sukarno, R., Yustira, O., Fitriyani, N., Intan Pramesti, T., Maolana, H., Haikal, R. F., & Pendamping  Joko  Tri  Nugraha,  D.  (2018).  PENGARUH  SUMBER  DAYA  DAN  DISPOSISI PELAKSANA  TERHADAP  KEBERHASILAN  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PROGRAM KELUARGA  HARAPAN  (PKH)  DI  KECAMATAN  BANDONGAN  KABUPATEN  MAGELANG. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN) , 02 (02), 30–35.
Lendra,  I.  W.,  &  Fitriani,  Y.  (2021).  Analisis  Kegagalan  Implementasi  Pilar  Pengembangan Koperasi di Desmigratif Jepara Kabupaten Lampung Timur. Sang Pencerah , 7 (4), 517–526.
Makhmudi, D. P., & Muktiali, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan  Pada  Program  Plpbk  Di  Kelurahan  Tambakrejo,  Kota  Semarang. Jurnal Pengembangan Kota , 6 (2), 108. https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117 Manurung, P. R., & Dadang Mashur. (2021). Kolaborasi Antar Aktor Dalam Program Desa Bebas Api Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 9 (1),
21–30.
Nurbaiti,  S.  R.,  &  Bambang,  A.  N.  (2017). Faktor  –  Faktor  yang  Mempengaruhi  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Corporate  Social  Responsibility  (  CSR  )  Factors Affecting Community Participation in the Implementation of Corporate Social Responsibility Program . 14 , 224–228.
Ramadani,  T.  (2019).  The  Implementation  of  Public  Communication  Management  Policy  at Ministry  of  Energy  and  Mineral  Resources. Jurnal  Borneo  Administrator , 15 (1),  1–18. https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.369
Riyandi,  R.  (2018).  Peran  Partisipatif  Masyarakat  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Di Kelurahan  Sitokok-Kota  Batam  Riko  Riyanda  (  Jurusan  Ilmu  Administrasi  Negara Universitas Putra Batam ). Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 4 (1), 34–46.
Roeslie,  E.,  &  Bachtiar,  A.  (2018).  Analysis  of  Implementation  Readiness  of  Healthy  Indonesia Program  With  Family  Approach  (Indicator  8:  Mental  Health)  in  Depok  City  2018. Jurnal
Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI ) or Indonesian Journal of Health Policy , 07 (02), 64–73. Sirait,  J.,  &  Noer,  K.  U.  (2021).  Implementasi  kebijakan  keolahragaan  dan  peran  pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi atlet The implementation of sports policies and the role of stakeholders in improving athlete achievement. JORPRES (Jurnal Olahraga Prestasi) , 17 (1), 1–10.
Wargadinata, E. L., & Sartika, I. (2019). the Good Governance Implementation At Village Level in East Nusa Tenggara Province. Sosiohumaniora , 21 (3), 323–332. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.22120

## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : https://doi.org/10.31629/juan.v10i1.4138

## EFEKTIVITAS  PENERIMAAN  PROGRAM    BANTUAN  LANGSUNG  TUNAI DANA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19 DI DESA SUAK PUNTONG
Siti Maisarah 1 , Fadhil Ilhamsyah 2
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar 1,2

## Penulis Korespondensi: sitimaisyarah3944@gmail.com
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 28-01-2022 Accepted: 06-07-2022 Published: 10-07-2022 Tujuan dari penulisan artikel ini untuk meninjau Efektivitas pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dari segi ketetapan waktu,  Efektifitas  dalam  ketepatan  penentuan  pilihan    penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, serta Efektivitas dalam ketepatan sasaran  yakni  pemilihan  masyarakat  desa  Suak  Puntong  yang  berhak menerima  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa.  Fokus  permasalahan dilihat dari keputusan aparatur desa dalam penentuan pemilihan Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Jangka waktu penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, serta evaluasi masyarakat setempat terhadap  masyarakat  yang  menerima  program  ini.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  Kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Pengambilan  data  diambil  dengan wawancara,observasi  dan  dokumentasi  masyarakat  setempat  dan beberapa aparatur pemerintahan desa, Data lain yang digunakan ialah berupa dokumen penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang bersumber  dari  kantor  desa  Suak  Puntong.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa dilihat dari segi ketepatan waktu belum sepenuhnya  dinyatakan efektif, ditinjau dari Segi ketepatan menentukan pilihan dan ketepatan Sasaran sudah efektif walaupun di awal terjadi kekeliruan namun dapat diatasi dengan baik. Kata Kunci :
Efektivitas; Dana desa;
Bantuan Langsung Tunai . Abstract Keyword; Effectiveness ;Village Fund; Direct Cash Assistance The  purpose  of  writing  this  article  is  to  review  the  effectiveness  of  data collection and distribution of Village Fund Cash Direct Assistance in terms of timing, effectiveness in determining the choice of distribution of Village Fund Cash Direct Assistance, and effectiveness in targeting the selection of the Suak Puntong village community who are entitled to receive direct cash assistance. Village Fund. The focus of the problem is seen from the decisions of the village apparatus in determining the selection of Candidates for the Village Fund Direct Cash Assistance, the period of receipt of the Village Fund Cash  Direct  Assistance,  as  well  as  the  evaluation  of  the  local  community towards  the  people  who  receive  this  program.  The  method  used  in  this research is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection was taken by interviewing, observing and documenting the local community and several village government officials. Other data used was in the form of a document for distributing BLT-Village Funds sourced from the Suak  Puntong  village  office.  The  results  of  this  study  indicate  that  the distribution of BLT-Village Funds in terms of timeliness has not been fully declared effective, in terms of accuracy in determining choices and accuracy of  targets,  although  errors  occur  at  the  beginning,  they  can  be  handled properly.

## PENDAHULUAN
Perkembangan Covid-19 telah mewabah seluruh penjuru dunia yang berawal pada  Akhir tahun 2019  lalu  menyebar  luas  ke  Indonesia  hingga  sampai  ke  Aceh(Britt  Yip  dan  Valeria  Perasso, 2021). Di seluruh  wilayah Aceh kasus kumulatif yang terkonfirmasi  positif covid-19  sudah mencapai  ±38.367  orang,  hingga  8  November  2021.  yang  sudah  sembuh  tercatat  sebanyak 36.226 orang, dan kasus meninggal dunia secara kumulatif sebanyak 2.062 orang. Sementara itu,  kasus  aktif  yang  masih  dirawat  di  Aceh  makin  berkurang,  tinggal  79  orang.  Data  Jumlah penduduk  Aceh  yg  terkonfirmasi  positif  Covid-19  atau  pun  yg  sudah  sembuh  ini  mengalami fluktuasi setiap harinya(Abdulgani, 2021). Dimana kondisi ini membawa dampak  buruk bagi kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Aceh, tidak hanya dari segi kesehatan saja akan tetapi  wabah  ini  telah  membawa  perubahan  besar  terhadap  kehidupan  rakyat  Indonesia khususnya  wilayah  Aceh,  sehingga  menjadi  tantangan  bagi  seluruh  aparatur  pemerintahan Indonesia untuk menyusun strategi menghadapi covid-19.
Untuk mengatasi  permasalah Ekonomi, angka Kemiskinan, dan pengangguran di Indonesia yang semakin  bertambah  akibat  pandemi,  pemerintah  pusat  membuat  sebuah  kebijakan  melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diupayakan agar penggunaan anggaran dana desa dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat  Indonesia. Program  ini berasal dari anggaran dana desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Dimana Setengah dari anggaran Dana Desa ini yang pada sebelumnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dialihkan ke pencegahan Covid-19 Dan Bantuan Langsung Tunai (Irfan sofi, 2021) . Dilihat dari Tujuan utama  kebijakan program  BLT-Dana Desa adalah untuk meringankan perekonomian masyarakat miskin dan kurang mampu agar dapat tetap bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Ansyari et al., 2021)
Dikutip dari  (Maun, 2020) Dana Desa  merupakan alokasi anggaran yang dapat dipergunakan langsung  untuk  mendukung  upaya  pencegahan  dampak  Covid-19  di  tingkat  desa.  Program Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  ini  merupakan  salah  satu  program    pemerintah  pusat, kewenangan kekuasaan sepenuhnya pada desa, desa berhak memilih masyarakat yang berhak menerima program   Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Arumdani et al., 2021).  dalam  Undang- undang  No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1 berbunyi bahwa Kepala desa bertugas menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  melaksanakan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu diperkuat dalam  pasal 49 ayat 1 bahwa perangkat desa sebagaimana dalam pasal 48  bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Maka  Untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  dari  suatu  program  maka  perlu  adanya  sebuah konsep  efektivitas,  Efektifitas  menurut  F.drucker  Dikutip  dalam  buku  (Sugiyono,  2011) menyatakan bahwa  efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Selanjutnya fremon E.  Kas  dalam  buku  (Sugiyono,  2011)  mengemukakan    efektivitas  berkenaan    dengan  derajat pencapaian  tujuan  baik    secara  eksplisit  maupun  implisit,yaitu  seberapa  jauh  tujuan  tercapai. Menurut (N.Dunn, 2017) Efektifitas adalah suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif yang  direkomendasikan  didasari  pertimbangan  apakah  alternatif  yang  direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Dikutip dari buku (Hari Lubis, 2009), menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi  karena  menjadi  ukuran  keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya. Karenanya, pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri .
Desa Suak Puntong, kecamatan Kuala Pesisir,Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu desa di  Indonesia  yang  berada  di  wilayah  Aceh  yang    masyarakatnya  terkena  dampak  Covid-19. Beberapa  industri  pabrik  yang  ada  di  desa  Suak  Puntong    yang  menjadi  sebagian  mata pencaharian masyarakat desa Suak Puntong sebagai buruh pabrik / pekerja tetap, di samping itu juga  sebagian  masyarakat  bekerja  sebagai  petani  dan  pedagang.  Namun,  dalam  hal  ini  para pekerja  luar  yang  bekerja  di  pabrik-pabrik  seperti  PT.Mifa  Bersaudara  dan  PLTU lalu  lalang
artinya  dari  desa  menuju  kota  lalu  kembali  ke  desa  lagi,  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa penyebaran Covid-19 di kota lebih dirasakan oleh masyarakat dan sangat cepat menyebar luas. Dimana  ini  berdampak  pada  masyarakat  desa  Suak  Puntong  yang  bekerja  sebagai  Buruh  / Pekerja tetap yang meluas ke keluarga lalu ke masyarakat sekitar desa suak Puntong. Dampak sosial  dapat  dilihat  dari    Ekonomi  Masyarakat  desa  Suak  Puntong  menurun  disebabkan  Oleh Covid-19 yang mana sebagian Masyarakat yang bekerja sebagai pedagang buah / sayur-mayur di pinggir  jalan enggan laku terjual disebabkan Oleh Covid-19 yang membuat pembeli takut atau perasaan was-was akan terjangkit Covid-19.
Pada awal tahun 2020 bulan April, pendataan masyarakat dilakukan oleh perangkat desa untuk pemilihan calon penerima program   BLT-Dana Desa dengan kriteria masyarakat yang masih membutuhkan  bantuan  dana,  seperti  masyarakat  yang  kehilangan  mata  pencaharian  karena Covid-19,  masyarakat  yang  belum  menerima  bantuan  keuangan  yang  tercatat  di  kelompok penerima  bansos  lainnya. Dalam Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pasal 1 nomor 18 menyatakan bahwa  BLT-Dana Desa ialah sebuah kegiatan pemberian bantuan langsung yang berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
Maka Pendataan dilakukan tahun 2020 sebanyak 147 penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa suak puntong, Perangkat desa dalam pemilihan calon  penerima Bantuan Langsung Tunai  Dana  Desa  memukul  sama  rata  artinya  setiap  keluarga  yang  tidak  menerima  Bantuan Sosial Lainnya baik keluarga itu mampu atau pun tidak mampu akan didata sebagai penerima BLT-Dana Desa. Setelah program ini berjalan 6 bulan, penyesuaian data yang tidak sesuai bahwa masyarakat miskin tidak sebanyak yang ada di data penerima BLT-Dana Desa. Instrumen Dari pihak Kabupaten kepada Desa agar aparatur Desa lebih Bijak dan teliti dalam menentukan Calon Penerimaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  pengurangan  penerima  dilakukan  oleh perangkat  desa  pada  tahun  2021.  Setelah  dilakukan  pendataan  secara  akurat  bahwasanya masyarakat  yang  betul-betul  memenuhi  kriteria  penerima  hanya  19  orang  saja.  Selain permasalahan  perangkat  desa  dalam  menentukan  calon  penerima  Bantuan  Langsung  Tunai Dana Desa, Permasalahan lain yang terjadi di lapangan adalah bagaimana sistem penyalurannya Dan efektivitas Jangka waktu penerimaan nya.
Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Maun, 2020) terkait dengan Efektivitas BLT-Dana Desa bagi masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 di desa Talaitad membuktikan bahwa manfaat dari  BLT-dana  Desa  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat,  sehin  gga  Masyarakat  sangat mengapresiasikan  Program BLT-dana Desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nafiah dan Wira Bharata, 2021) yakni Analisis efektivitas dan dampak pemberian BLT di desa Podosoko menunjukkan  bahwa  adanya  Konflik  yang  menganggap  pemerintah  desa  tidak  adil  dalam menentukan  penerima  BLT-Dana  Desa  dan  adanya  kecemburuan  antara  penerima  BLT  dan masyarakat yang tidak menerima BLT-dana Desa.  Hal yang membedakan Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yakni peneliti lebih fokus pada pemerintah desa dalam penyaluran BLT-Dana Desa terhadap penerima dan Kondisi sosial ekonomi Masyarakat yang ada di desa Suak Puntong.
Penelitian  berikutnya  dilakukan  oleh  (Ainin  Azhari  dan  dwi  suhartini  2020).  Yang  berjudul “Efektifitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19”.  Dimana  hasil  kajian    memperlihatkan  dana  desa  di  desa  berbek  kecamatan  waru kabupaten  sidoarjo  sudah  disalurkan  dengan  baik  oleh  pemerintah  desa  tersebut.  Yang menerima  BLT  di  utamakan  pada  Masyarakat  yang  kurang  mampu  dan  membutuhkan.  Dan bantuan dana BLT dianggap cukup membantu perekonomian desa desa berbek kecamatan waru kabupaten sidoarjo. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan yang ingin peneliti tulis sekarang yaitu penulis sekarang lebih berfokus pada Efektivitas pendataan dan penyaluran BLT- Dana Desa Dari segi ketetapan waktu, Efektifitas  dalam ketepatan penentuan pilihan  penyaluran BLT Dana Desa, serta Efektivitas dalam ketepatan sasaran yakni pemilihan masyarakat desa Suak
Puntong yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah berjalan dengan baik, penerimaan sudah akurat ditangan yang tepat.
Penelitian terdahulu dilakukan oleh (zakia Tutdin Dan farahdhiba Thahura 2021). Yang berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemic Di Kota Langsa”. Dimana hasil kajian  menunjukkan efektifitas BLT di masa pandemi  dengan penerima di kota langsa terlihat belum efektif. Hal ini ditunjukkan dimana masyarakat sangat antusias dalam mengikuti program yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  kegembiraan  itu  sangat  terlihat  khususnya  pada  saat penyeluran BLT, dan tidak dapat dipungkiri pelaksaan itu terdapat kekurangan. Kondisi Covid- 19  juga  memper  parah  kekurangan  ini,  karena  masyarakat  semua  terdampak.  Hal  yang membedakan  penelitian  tersebut  dengan  yang  ingin  peneliti  tulis  sekarang  yaitu  penulis sekarang lebih berfokus pada Efektivitas pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa Dari segi ketetapan waktu, Efektifitas  dalam ketepatan penentuan pilihan  penyaluran BLT Dana Desa, serta Efektivitas dalam ketepatan sasaran yakni pemilihan masyarakat desa Suak Puntong yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah berjalan dengan baik, penerimaan sudah akurat ditangan yang tepat.
Penelitian  terdahulu  dilakukan  oleh  (Rohedi  Mutiara  Dewi  Wulandari  2021).  Yang  berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid- 19 Di Desa Karangduwur”. Dimana hasil kajian  menunjukkan efektifitas melalui ketepatan waktu sudah berjalan dengan baik atau sudah tepat waktu. Sedangkan dalam hal ketepatan menentukan pilihan cenderung lebih memilih sanak saudara sendiri meskipun dalam prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan dalam ketepatan sasaran sudah tepat dan digunakan sesuai dengan tujuannya. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan yang ingin peneliti tulis sekarang yaitu  penulis  sekarang  meneliti  di  Desa  Suak  Puntong  sedangkan  dalam  jurnal  tersebut melakukan penelitian di desa karangduwur.
Desa Suak Puntong, kecamatan Kuala Pesisir,Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu desa di  Indonesia  yang  berada  di  wilayah  Aceh  yang    masyarakatnya  terkena  dampak  Covid-19. Beberapa  industri  pabrik  yang  ada  di  desa  Suak  Puntong    yang  menjadi  sebagian  mata pencaharian masyarakat desa Suak Puntong sebagai buruh pabrik / pekerja tetap, di samping itu juga  sebagian  masyarakat  bekerja  sebagai  petani  dan  pedagang.  Namun,  dalam  hal  ini  para pekerja  luar  yang  bekerja  di  pabrik-pabrik  seperti  PT.Mifa  Bersaudara  dan  PLTU lalu  lalang artinya  dari  desa  menuju  kota  lalu  kembali  ke  desa  lagi,  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa penyebaran Covid-19 di kota lebih dirasakan oleh masyarakat dan sangat cepat menyebar luas. Dimana  ini  berdampak  pada  masyarakat  desa  Suak  Puntong  yang  bekerja  sebagai  Buruh  / Pekerja tetap yang meluas ke keluarga lalu ke masyarakat sekitar desa suak Puntong. Dampak sosial  dapat  dilihat  dari    Ekonomi  Masyarakat  desa  Suak  Puntong  menurun  disebabkan  Oleh Covid-19 yang mana sebagian Masyarakat yang bekerja sebagai pedagang buah / sayur-mayur di pinggir  jalan enggan laku terjual disebabkan Oleh Covid-19 yang membuat pembeli takut atau perasaan was-was akan terjangkit Covid-19.
Pada awal tahun 2020 bulan April, pendataan masyarakat dilakukan oleh perangkat desa untuk pemilihan calon penerima program   BLT-Dana Desa dengan kriteria masyarakat yang masih membutuhkan  bantuan  dana,  seperti  masyarakat  yang  kehilangan  mata  pencaharian  karena Covid-19,  masyarakat  yang  belum  menerima  bantuan  keuangan  yang  tercatat  di  kelompok penerima  bansos  lainnya. Dalam Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pasal 1 nomor 18 menyatakan bahwa  BLT-Dana Desa ialah sebuah kegiatan pemberian bantuan langsung yang berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
Maka Pendataan dilakukan tahun 2020 sebanyak 147 penerima Bantuan Langsung Tunai’ Dana Desa di desa suak puntong, Perangkat desa dalam pemilihan calon  penerima Bantuan Langsung Tunai  Dana  Desa  memukul  sama  rata  artinya  setiap  keluarga  yang  tidak  menerima  Bantuan Sosial Lainnya baik keluarga itu mampu atau pun tidak mampu akan didata sebagai penerima
BLT-Dana Desa. Setelah program  BLT-Dana Desa ini berjalan 6 bulan, penyesuaian data yang tidak  sesuai  bahwa  masyarakat  miskin  tidak  sebanyak  yang  ada  di  data  penerima  BLT-Dana Desa. Instrumen Dari pihak Kabupaten kepada Desa agar aparatur Desa lebih Bijak dan teliti dalam menentukan Calon Penerimaan BLT-Dana Desa pengurangan penerima dilakukan oleh perangkat  desa  pada  tahun  2021.  Setelah  dilakukan  pendataan  secara  akurat  bahwasanya masyarakat yang betul-betul memenuhi kriteria penerima BLT-Dana Desa hanya 19 orang saja. Selain  permasalahan  perangkat  desa  dalam  menentukan  calon  penerima  BLT-Dana  Desa, Permasalahan lain yang terjadi di lapangan adalah bagaimana sistem penyaluran   BLT-Dana Desa ini Dan efektivitas Jangka waktu penerimaan BLT-Dana Desa.
Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam program BLT-Dana Desa selama Pandemi Covid- 19 di desa Suak Puntong diharapkan program ini berjalan dengan maksimal sesuai tujuan yang akan dicapai maka perlu adanya pengukuran efektivitas.  Oleh karena itu  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penerimaan  Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  selama  Covid-19”  khususnya  di  Desa  Suak  Puntong  Kecamatan  Kuala  Pesisir  Kabupaten Nagan Raya.  Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengukur tingkat efektivitas dari   BLT-Dana Desa ini, serta meningkatkan pemahaman penduduk tentang program   BLT-Dana Desa, dan dapat menjadi bahan evaluasi  terhadap masyarakat penerima program   BLT-Dana Desa.  Hingga kita dapat mengetahui tingkat efektivitas penyaluran Program   BLT-Dana Desa ini terhadap penerima.

## METODE
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan jenis penelitian deskriptif.  Dikutip dari Buku (Moleong, 2011) Penelitian Kualitatif menurut Bogman dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Suak Puntong, Kecamatan  Kuala  Pesisir,  Nagan  raya.  acuan  teori  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  dari Makmur 2010 yang berpendapat bahwa ada 8 indikator untuk dapat mengukur efektivitas, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 indikator dalam mengkaji  penelitian ini yakni indikator ketepatan waktu,ketepatan dalam menentukan pilihan dan ketepatan sasaran. Pengambilan data diambil dengan wawancara, observasi dan dokumentasi masyarakat setempat dan  beberapa  aparatur  pemerintahan  desa,  Data  lain  yang  digunakan  ialah  berupa  dokumen penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang bersumber dari kantor desa Suak Puntong. Fokus  penelitian  ini  adalah  Pemerintahan  Desa  Suak  Puntong  terkait  masalah  pelaksanaan penyerahan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  yang  dilakukan  oleh  perangkat  desa,  Jangka waktu penerimaannya, serta tingkat efektivitas Program  ini berlangsung  terhadap penerimanya. Penelitian  ini  mengumpulkan  beberapa  informan  yang  dipilih  menjadi  sumber  informasi  ini dikarenakan mereka mengetahui sedikit banyaknya tentang penelitian yang sedang  penulis teliti sekarang yaitu terdiri dari 5 Orang perangkat desa (kepala desa, kepala seksi pelayanan, kepala dusun,  Tuha  Peut),  2  orang  masyarakat  penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  yakni  Ibu Fatimah yang paling tidak mampu karena dia seorang janda dan Pak Zainuddin yang sakit dan tidak bisa memfungsikan kedua kakinya untuk berjalan bahkan tidak bisa beraktivitas, dan serta Masyarakat Non Penerima Bantuan langsung Tunai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Bantuan Langsung  Tunai Dana Desa ini muncul sebagai  manifestasi dengan adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang bertujuan untuk memberikan solusi  terhadap  permasalahan  publik  (persoalan  kemiskinan)  dengan  memanfaatkan    sumber daya yang tersedia (Maun, 2020). Data dari Kemendes dikutip dalam (Baso Iping, 2020) total jumlah Anggaran dana desa pada tahun 2020 sebesar Rp.72 Triliun lalu dialihkan ke program Bantuan Langsung  Tunai Dana Desa sebanyak 31%. Program ini akan disalurkan ke 123 juta Kepala  keluarga  yang  terkena  dampak    Covid-19  dan  diberikan  langsung  oleh  kepala  Desa  /
perangkat Desa. Perlu diketahui juga bahwasanya Dana Desa  fokus terhadap penanganan covid- 19,BLT, dan Padat Karya Tunai. BLT-Dana Desa merupakan bantuan berupa uang yang disalurkan oleh pemerintah desa kepada keluarga miskin di desa yang mana dana ini bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.  Adapun nilai   BLT-Dana Desa adalah Rp 600.000 setiap bulan (selama 3 bulan ) dan Rp 300.000 setiap bulan untuk bulan selanjutnya BLT-Dana Desa ini bebas pajak.
Dalam  hal  melihat  tingkat  efektivitas  program  BLT-Dana  Desa  yang  telah  dilaksanakan  oleh pemerintah  desa  kepada  masyarakat  miskin  di  desa  Suak  puntong  kecamatan  Kuala  Pesisir Kabupaten nagan Raya, maka dari itu peneliti menggunakan 3 indikator untuk menilai efektivitas dengan  teori  dari  (Makmur,  2011) untuk membedah masalah yang ada dan dianggap mampu untuk melihat tingkat efektivitas program  BLT-Dana Desa. Selanjutnya, diuraikan  melalui hasil peneliti di lapangan yakni sebagai berikut:

## a. Ketepatan waktu
Ketepatan waktu merupakan Salah satu indikator untuk menilai efektivitas penerimaan program BLT-Dana Desa. Maka dari itu Untuk melakukan sebuah kegiatan yang ada di organisasi perlu adanya  ketepatan  waktu  guna  untuk  menentukan  keberhasilan  atau  kegagalan  dari  program tersebut. Waktu  yang  digunakan  secara tepat akan mempengaruhi  tingkat  keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
Agar  kita  dapat  mengetahui  ketepatan  waktu  dalam  penyaluran    BLT-Dana  Desa  perlu dipaparkan  terlebih  dahulu  mekanisme  pendataan  calon  Penerima      BLT-Dana  Desa  (Maun, 2020) . Dalam hal ini mekanisme dan alur pendataan dapat ditentukan oleh desa sendiri dengan peraturan yang ditetapkan agar pendataan dapat dilakukan secara adil dan transparan tanda ada tebang pilih maka dari itu Desa Mendata semua masyarakat yang tidak terkena bantuan sosial lainnya ke Daftar Calon penerima BLT-Dana Desa baik Keluarga itu mampu atau tidak mampu . Menurut (Arumdani et al., 2021)dalam menyeleksi masyarakat calon penerima BLT-Dana Desa aparatur Desa dapat menggunakan data desa dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  (DTKS) sebagai    referensi  penerima  PKH,  BPNT  serta  data  dari  ketenagakerjaan  sebagai      identifikasi penerima  bantuan  kartu  prakerja.  Jika  data    penerima  Jaring  Pengaman  Sosial  tersebut  tidak tersedia,  maka  desa  bisa  menggunakan  data  rekapitulasi  penerima  bantuan  dari  pendamping program  jaring  pengaman  sosial.  Menurut  (Bappenas,  2020)  Berikut  adalah  mekanisme pendataan keluarga  miskin dan rentan calon Penerima   BLT-Dana Desa :

## Gambar 1. Mekanisme pendaftaran Bantuan Langsung Tunai
Sumber:  Bappenas 2020

## Terbitkan Surat Keputusan (SK)
Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan dan surat tugas kepada Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19.
Verifikasi, Validasi & Tabulasi Pendataan Pengesahan Publikasi Daftar Penandatan
ganan Daftar
Terbitkan
SK

## Proses Pendataan
Aparatur Desa menyiapkan data desa yang berisi  profil penduduk desa lalu, Relawan Desa atau Gugus  Tugas  Covid-19  akan  melakukan  pendataan  di  tingkat  RT/RW  atau  konsultasi  dengan Kepala Dusun.

## Proses Verifikasi, Validasi, & Tabulasi
1) Relawan Desa atau Gugus tugas Covid-19 menghimpun hasil pendataan dari RT/RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data.
2) Memprioritaskan keluarga miskin seperti perempuan sebagai kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas sebagai sasaran penerima.
3) mengambil Dokumentasi Saat melakukan verifikasi dan identifikasi.
4) Jika terdapat keluarga miskin calon penerima   BLT-Dana Desa tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan  (NIK),  maka  petugas  pendata  perlu  mencatat  dan  memberi  kepada  kasi pemerintahan  atau  petugas  khusus  di  desa,  untuk  segera  dibuatkan  Surat  Keterangan Domisili.

## Penandatanganan Daftar
1. Kepala  Desa  mengadakan  musyawarah  desa  khusus  dengan  mengundang  BPD  untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima   BLT-Dana Desa.
2. Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima   BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan   BLT-Dana Desa bulan pertama.

## Publikasi daftar
Kepala  Desa  menginformasikan  daftar  calon  penerima      BLT-Dana  Desa  yang  sudah  disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun atau di tempat-tempat yang strategis  dan  mudah  dijangkau.  Desa  juga  dapat  memanfaatkan  website  desa  atau  Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT’-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dar menyepakati solusinya.

## Pengesahan Daftar
Daftar calon penerima   BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima   BLT-Dana Desa harus sudah disahkan. Agar dapat mengetahui ketepatan waktu dalam penyaluran  BLT-Dana Desa di desa suak puntong kecamatan kuala pesisir kabupaten nagan raya maka    peneliti  mewawancarai  kepala  desa  Suak  Puntong  yakni  bapak  Saifuddin  Ar.  sebagai informan mengenai penyaluran  BLT-Dana Desa, beliau mengatakan :
“pada awal 2020 mekanisme penyaluran  program BLT-Dana Desa ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah pusat. Saya rasa pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan ketentuan dari pusat. Jadi pada awal nya itu ada dua gelombang penerimaan yang pertama diberikan pada bulan april,mei, juni sebesar RP 600.000 lalu pada tahap kedua Rp 300.000 diberikan pada bulan juli, agustus,september. selama penyaluran BLT’ Dana desa ini lancar-lancar saja. Keterlambatan pencairan terjadi juga paling lama 3-4 bulan karena  kita  menunggu  pencairan  dana  desa  dari  pihak  bank.Tetapi    sejak  bulan  agustus  2021 penyaluran dana   BLT-Dana Desa sedikit terhambat dikarenakan semua penerima bantuan di desa dan juga masyarakat desa wajib Vaksin terkecuali masyarakat di beberapa kondisi memang tidak bisa divaksin, seperti ibu menyusui atau hamil , sakit kronis, dan sebagainya. Sistem Penyaluran BLT-Dana Desa ini masyarakat diberitahukan agar datang ke kantor keuchik setiap bulan untuk mendapat    BLT-Dana  Desa,  tetapi  ada  beberapa  orang  yang  mengalami  sakit  kronis  maka penyaluran dana  BLT’ ini langsung diserahkan ke rumah penerima ”
Pernyataan  dari  bapak  Keuchik  mengenai  keterhambatan  dalam  penyaluran  BLT-Dana  Desa disebabkan oleh masyarakat yang penerima tidak ingin di vaksin, maka BLT-Dana Desa ini sedikit terhambat. Dalam Perpres Nomor 14 tahun 2021 pasal 13 (A) bahwa setiap orang yang telah ditetapkan menjadi sasaran penerima Vaksin Covid-19 Yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif,yakni :
a. Penundaan atau penghentian pemberian Jaminan Sosial/ Bantuan sosial
b. Penundaan atau penghentian layanan Administrasi pemerintahan
c. Denda
Selain dari pada itu perbandingan teori yang melibatkan hasil dari peneliti merupakan bentuk sistem keadilan yang melihat masyarakat dari segala segi. Pada sistem tertentu para aparat desa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan aturan pemerintah, hal ini dilihat dari hasil wawancara dimana  aturan  pada  masa  pandemi  covid-19  harus  melakukan  vaksinasi  sebagai  salah  satu persyaratan untuk pengambilan bantuan langsung tunai (BLT). Dari penelitian sebelumnya  yang di paparkan (Nafiah dan Wira Bharata, 2021) pada desa podosoko terdapat konflik sosial pada masyarakat,  dikarenakan  adanya  kecemburuan  sosial  diantara  orang  yang  tidak  menerima bantuan langsung tunai (BLT). dari perbedaan ini peneliti menyimpulkan bahwa melihat kondisi ekonomi masyarakat perlu ada tinjauan terdahulu tidak hanya melihat dari segi aktivitas mereka akan  tetapi  juga  melibatkan  penghasilan  dan  sumber  penghasilan  mereka  sehari-hari  guna mengantisipasi adanya perdebatan di kalangan masyarakat.
Dari  hasil  wawancara  bersama  pak  Keuchik  Desa  Suak  Puntong  peneliti  dapat  mengevaluasi bahwa tingkat ketepatan waktu penyaluran  BLT Dana Desa Di Desa Suak puntong masih 70% artinya memang sudah baik tetapi belum efektif ada beberapa faktor yang menjadi menghambat yakni  Sebagian  Masyarakat  penerima  BLT-Dana  Desa  tidak  ingin  divaksin  dan  keterlambatan Pencairan  Dana  Desa  yang  merupakan  sumber  BLT-Dana  Desa.  Tetapi  pada  mekanisme pendataan  penerima  BLT-Dana  Desa  ini  sudah  berjalan  dengan  baik.  Selanjutnya  peneliti mewawancarai  ibu  Fatimah  sebagai  penerima  BLT-Dana  Desa  mengenai  ketepatan  waktu penyaluran beliau mengatakan :
“Dari pendataan dulu orang desa datang langsung ke rumah saya liat kondisi saya setelah di data alhamdulillah  saya  termasuk  orang  yang  berhak  kena      BLT-Dana  Desa  ini.  Setiap  bulan  saya diberitahukan sama aparat desa untuk ke kantor desa kadang langsung diantar ke rumah. Kalo bulan pertama  lambat pencairan di double kan di bulan selanjutnya”.
Dari hasil wawancara bersama ibu  Fatimah peneliti dapat menyimpulkan pendataan yang sudah benar karena kemampuan SDM  yang berkualitas,Komunikasi , serta koordinasi yang baik.  Sistem pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  aparat  desa  Suak  puntong  sudah  terbilang  efektif.  peneliti (Maun,  2020)  memperoleh  hasil  yang  dimana  masyarakat  sangat  membutuhkan  dana  BLT tersebut  karena  mereka  merasa  bahwa  dengan  adanya  bantuan  tersebut  dapat  mambetu perekonomian keluarga mereka, hal ini sesuai dengan hasil wawancara di atas bahwa masyarakat yang  kurang  mampu  dalam  bentuk  fisik  maupun  ekonomi  mendapatkan  keringanan  dengan adanya bantuan BLT dari pemerintah tersebut.

## Gambar 2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
Sumber:  Diolah peneliti, September 2021

## b. Ketetapan dalam menentukan Pilihan
Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu hal yang kita anggap gampang dan bukan hanya asal tebakan akan tetapi melalui proses, agar kita dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik atau yang terjujur di antara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur di antara yang baik dan jujur (Maun, 2020) Maka dari itu pemerintah desa harus teliti dalam melakukan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
Maka Pendataan dilakukan tahun 2020 sebanyak 147 penerima BLT-Dana Desa di desa suak puntong, pada  3 bulan pertama penerima mendapat 600 ribu/bulan lalu bulan selanjutnya 300 ribu/bulan. Perangkat desa dalam pemilihan calon  penerima BLT-Dana Desa memukul sama rata  artinya  setiap  keluarga  yang  tidak  menerima  Bantuan  Sosial  Lainnya  baik  keluarga  itu mampu atau pun tidak mampu akan didata sebagai penerima BLT-Dana Desa. Setelah program BLT-Dana  Desa  ini  berjalan  6  bulan,  penyesuaian  data  yang  tidak  sesuai  bahwa  masyarakat miskin  tidak  sebanyak  yang  ada  di  data  penerima  BLT-Dana  Desa.  Instrumen  Dari  pihak Kabupaten  kepada  Desa  agar  aparatur  Desa  lebih  Bijak  dan  teliti  dalam  menentukan  Calon Penerimaan BLT-Dana Desa pengurangan penerima dilakukan oleh perangkat desa pada tahun 2021.  Maka  dari  itu  dilakukan  pendataan  secara  akurat  bahwasanya  masyarakat  yang  betul- betul memenuhi kriteria penerima BLT-Dana Desa hanya 19 orang saja. Untuk menghasilkan Pernyataan yang akurat di atas peneliti telah mewawancarai ibu Khatijah sebagai kepala seksi (kasi) pelayanan, beliau mengatakan :
“betul dek awalnya 147 org penerima BLT dana desa karena Masyarakat yang tidak dapat bantuan kita masukkan langsung ke daftar penerima BLT Dana desa,karena ada himbauan dari kabupaten bahwa data yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin di Suak puntong makanya tahun 2021 di data lagi secara teliti tersisa 19 org sampe sekarang”.
Dari  data  yang  diperoleh  oleh  informan,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  dalam menentukan  ketepatan  pilihan    aparatur  desa  mengalami  kekeliruan  dan  kurang  ketelitian. Berdasarkan Informasi dari bahwa calon penerima BLT Dana Desa  adalah keluarga miskin baik yang  terdata  dalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  maupun  yang  tidak  terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
• Tidak mendapat bantuan PKH/BPNPT/pemilik Kartu Pra Kerja;
• Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan  hidup selama tiga bulan ke depan);
• Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
Berdasarkan  hasil  peneliti  di  lapangan  melalui  dokumen  penyaluran  BLT-Dana  Desa  dan wawancara  dengan  beberapa  perangkat  desa  ,  diketahui  jumlah  penerima  Pada  Tahun  2020 sebanyak 147 orang dengan tahapan penyaluran sebagai berikut:
Tabel 1. Data penerima Bantuan Langsung Tunai 2020 Tahap Bulan Jumlah penerima Jumlah uang diterima per kepala keluarga 1 April 147 kepala keluarga Rp.600.000,00 Mei 147 kepala keluarga Rp.600.000,00 Juni 147 kepala keluarga Rp.600.000,00 2 Juli 147 kepala keluarga Rp.300.000,00 Agustus 147 kepala keluarga Rp.300.000,00 September 147 kepala keluarga Rp.300.000,00
Sumber data : Kantor Desa Suak Puntong 2021
Lalu,  Pada  Tahun  2021  dilakukan  pendataan  ulang  dengan  dengan  rincian  sebagai berikut :

## Tabel 2. Data penerima Bantuan Langsung Tunai 2021

## Sumber data : Kantor Desa Suak Puntong 2021
Selanjutnya  peneliti  mewawancarai  informan  yaitu  Bapak  Khalidin    selaku  kepala  dusun Simpanga  desa  Suak  Puntong,  guna  mengetahui  penentuan  penerima  BLT-Dana  Desa  sudah tepat, maka beliau memberikan pernyataan sebagai berikut :
“Tujuan  BLT-Dana  Desa  untuk  membantu  meringankan  perekonomian  masyarakat  selama pandemi covid-19 ini,saya juga ikut ambil dalam menentukan pemilihan penerima BLT Dana Desa ini. Pada awal-awal mungkin sedikit kekeliruan oleh kami lalu dilakukan pendataan ulang dari melalui data yang ada jadi tersisa 19 orang penerima. Dari 19 orang ini menurut saya sudah tepat dalam penentuan pemilihan.”
Peneliti  juga  mewawancarai  penerima  BLT  dana  desa  untuk  penentuan  ketetapan  pemilihan apakah  sudah  tepat  yaitu  bapak  Zainudin,  beliau  menyatakan: “saya  sangat  bersyukur  dengan adanya BLT ini, Saya sendiri menderita sakit kaki dan aparat desa langsung mengantar BLT dana desa  ke  rumah  saya.  Karena  Saya  tidak  bisa  Vaksin  tetapi  aparatur  pemerintahan  desa  tetap memberikan saya BLT, saya sangat bersyukur dan program ini memang sangat membantu saya”.
Gambar 2 . Penerima program Bantuan langsung Tunai Sumber data : Diolah Peneliti 2021
Jumlah penerima Kategori penerima Jumlah uang diterima per bulan 12 kepala keluarga Kurang mampu Rp.600.000,00 7  kepala keluarga Sakit kronis dan menahun Rp.600.000,00
Hasil dari Observasi dan wawancara peneliti di lapangan terkait ketepatan dalam menentukan pilihan  Penerima  BLT-Dana  Desa  tahun  2020,Aparatur  desa  Suak  Puntong  tidak  benar-benar teliti pada saat pengesahan di Musyawarah Desa dan keputusan daftar penerima BLT-Dana Desa yang diajukan. Besarnya resiko yang di dapat yakni  kerugian dana Desa yang seharusnya lebih diperuntukkan untuk orang-orang yang Kurang Mampu akan tetapi penerimanya di samaratakan antara yang mampu dan tidak mampu. Sedangkan pada tahun 2021 dengan adanya himbauan dari pemerintah mengenai ketidak sesuaian bahwa masyarakat miskin tidak sebanyak yang ada di data penerima BLT-Dana Desa tahun 2020 maka dilakukan pendataaan ulang dan keputusan yang lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
Dari pemaparan di atas peneliti mengambil kesimpulan yang dimana hasil data yang diperoleh perlu  ada  peninjauan  kembali  bahkan  disetiap  pencairan  baik  itu  dari  perubahan  ekonomi masyarakat, masyarakat yang mampu serta masyarakat yang benar-benar tidak mampu dalam bidang ekonomi sehingga tidak adanya kecemburuan sosial yang berperspektif sebagian orang tidak mampu disamaratakan dengan yang lebih sedikit mampu dari mereka seharusnya perlu ada pertimbangkan tentang besar kecilnya bantuan yang mereka terima.

## c. Ketepatan sasaran
Ketepatan sasaran yang tepat baik secara individu atau kelompok akan menentukan keberhasilan aktivitas organisasi . maka dari itu Pemerintah Pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari tiap tingkatan pemerintah. Guna menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilaksanakan koordinasi dalam lintas sektor ataupun lintas tingkatan pemerintah.
Menurut  (Bappenas,  2020)  berikut  merupakan  koordinasi  serta  pembagian  tugas  dan kewenangan  dalam  pembinaan  dan  pengawasan  pendataan  calon  penerima  BLT-Dana  Desa. Pemerintah pusat : Melakukan koordinasi ,arahan kebijakan, pembinaan,dan pengawasan dalam pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana DesaPemerintah Daerah Provinsi : Melakukan pemantauan,  pembinaan  dan  juga  pengawasan  pelaksanaan  kegiatan  terkait  pendataan  BLT- Dana Desa. Memetakan ketersediaan bantuan sosial serta melakukan jaring pengaman baik yang berasal  dari  pemerintah  pusat  maupun  dari  daerah  serta  mengatur  jumlah  target  dan  waktu penyalurannya.  Dari  hasil  pendataan  desa  yang  telah  diverifikasi  oleh  pemerintah  daerah Kabupaten, pemerintah daerah Provinsi dapat menentukan jumlah sasaran dari bantuan sosial Provinsi yang belum bisa dipenuhi oleh BLT-Dana Desa.
Pemerintah  daerah  Kabupaten/kota  :  Bupati/  walikota  mengarahkan  koordinasi  antar  dinas khususnya pada Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, camat, dan kepala desa. Melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan catatan sipil dalam proses pemutakhiran NIK  pada  DTKS.  Bupati/  walikota  bersama  Bappeda,  Dinas  sosial  berkoordinasi  dengan pemerintah provinsi mengenai jumlah target sasaran dan waktu penyaluran bantuan sosial yang ada di setiap daerahnya. Jika memungkinkan, Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan Desa dalam melakukan  verifikasi  dan  validasi  secara  cepat  dengan  melibatkan Pusat  Kesejahteraan  Sosial serta  potensi  dan  sumber  kesejahteraan  sosial  di  Kecamatan  Proses  pendataan  DTKS  di kabupaten/ kota. Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan pelaksanaan  penanggulangan  COVID  19  melalui  APBDes  dan  secara  khusus  pendataan  calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Kecamatan  :  Membantu  Bupati/  walikota  melakukan  verifikasi  daftar  usulan  kepala  keluarga kurang  mampu  dan  rentan  calon  penerima  BLT-Dana  Desa  yang  diusulkan  oleh  kepala  desa. Camat memantau serta mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dan menfasilitasí, mendampingi serta membimbing pemerintah desa dan relawan desa / Gugus tugas COVID 19 dalam melakukan percepatan dan penyaluran BLT-Dana Desa.
Peneliti  mewawancarai    informan  yang  merupakan  tokoh  masyarakat  yakni    Tgk.Baharuddin sebagai  Tuha Peut untuk mengetahui ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT-Dana Desa di desa Suak Puntong, beliau memberikan pemaparan sebagai berikut,
“pembagian dilakukan secara setiap bulan, Sasaran penerima BLT-Dana Desa sudah sangat akurat di tahun 2021 penerima nya merupakan masyarakat yang Lansia, Sakit Kronis, dan masyarakat yang  kurang  mampu  yang  benar-benar  tidak  mendapat  bantuan  sosial  lain,  kalo  dari  saya ketepatan sasaran penerima sudah sangat efektif ya, sudah di tangan yang tepat”
Lalu  peneliti  mewawancarai  beberapa  warga  desa  yang  tidak  menerima  BLT  Dana  Desa mengenai ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT-Dana Desa di desa Suak Puntong  bahwa dari sudut pandang masyarakat ini, para keluarga-keluarga yang menerima BLT dana Desa ini sudah sangat tepat sasaran dan layak untuk mendapatkan bantuan guna membantu Perekonomian di masa  pandemi  Covid-19.  Dari  Hasil  wawancara  bersama  informan,  peneliti  menarik  sebuah kesimpulan bahwa dalam menentukan ketepatan sasaran penerima BLT tahun 2021  Desa Suak Puntong  sudah  tepat  di  tangan  penerima  dan  kategori  yang  telah  ditentukan,  dengan  tidak adanya  tumpang  tindih  antara  penerima  BLT-Dana  Desa  dan  bantuan  sosial  lainnya,  serta Observasi langsung peneliti ke rumah- rumah penduduk yang terkena program BLT-Dana Desa ini dapat dilihat bahwa target sasaran penerimaannya sudah sangat tepat dari yang tidak mampu, Janda,  maupun  sakit  Kronis.  Lalu  peneliti  mewawancarai  beberapa  warga  desa  yang  tidak menerima BLT Dana Desa mengenai ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT-Dana Desa di desa Suak Puntong  bahwa dari sudut pandang masyarakat ini, para keluarga-keluarga yang menerima BLT  dana  Desa  ini  sudah  sangat  tepat  sasaran  dan  layak  untuk  mendapatkan  bantuan  guna membantu Perekonomian di masa pandemi Covid-19.
Dalam  hal  pelaksanaan  dari  segi  ketepatan  waktu,ketepatan  dalam  menentukan  pilihan,  dan ketepatan sasaran  tingkat efektivitas di desa suak puntong sudah dapat dikatakan sudah baik, walaupun pada awal pelaksanaannya ada beberapa kekeliruan tapi dapat diatasi oleh aparatur desa suak puntong.  Program BLT-Dana Desa sangat membantu perekonomian masyarakat di desa suak puntong  dikarenakan bantuan ini berupa uang yang diberikan langsung kepada pihak penerima setiap bulannya sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

## SIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  oleh  penulis  selama  penelitian  ini  berlangsung  di  desa  Suak Puntong kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya
• Efektivitas pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa Dari segi ketetapan waktu masih 70% artinya memang sudah baik tetapi belum efektif ada beberapa faktor yang menjadi menghambat yakni Sebagian Masyarakat penerima BLT-Dana Desa tidak ingin divaksin dan keterlambatan Pencairan Dana Desa yang merupakan sumber BLT-Dana Desa. Tetapi pada mekanisme pendataan penerima BLT-Dana Desa ini sudah berjalan dengan baik.
• Efektifitas  dalam ketepatan penentuan pilihan  penyaluran BLT Dana Desa telah sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  di  pemerintahan.pada  awalnya  memang  terjadi kekeliruan  data  tetapi  dengan  adanya  himbauan  dari  pemerintah  sehingga  jatuh  ke tangan yang lebih tepat. Dimana program ini berjalan dengan baik sampai pada saat ini dapat membantu meringankan perekonomian masyarakat selama pandemi covid-19.
• Efektivitas dalam ketepatan sasaran yakni pemilihan masyarakat desa Suak Puntong yang berhak  menerima  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  sudah  berjalan  dengan  baik, penerimaan sudah akurat ditangan yang tepat.
Pada  hakikatnya  Sistem  penyaluranBLT  Dana  Desa  di  Desa  Suak  Puntong  Suak  Puntong kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sudah berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari pemerintah. Perekonomian warga sangat terbantu dengan adanyaBLT  Dana  Desa  yang  berupa  uang  setiap  bulannya,  walaupun  sedikit  hambatan  dalam jangka waktu dapat diatasi dengan baik

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam menyelesaikan artikel jurnal ilmiah ini, tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis  berterima  kasih  kepada  semua  orang  yang  telah  membantu  dan  yang  memberikan bimbingan moral dan material sehingga artikel Ilmiah ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini  penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  Bapak  Keuchik/kepala desa aparatur Desa Seluruh masyarakat Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan  Raya,  yang  dengan  tulus  memberikan  informasi  dan  instruksi  kepada  penulis  selama magang sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulgani,  S.  (2021). Kasus  Aktif  Covid-19  di  Aceh  Tinggal  79  Orang .  Dinkes.Acehprov.Go.Id. https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2021/11/08/1039/kasus-aktif-covid-19-di- aceh-tinggal-79-orang.html
Ansyari, R., Sayuti Murakhman, & Herman, M. (2021). Efektifitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana desa untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 Di kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar. Diploma Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB . http://eprints.uniska- bjm.ac.id/id/eprint/8033
Arumdani, N., Nanda Rahmania, S., Nafi, Z., danTukiman Program Studi Administrasi Publik, A., Upn,  F.,  &  Timur,  J.  (2021).  EFEKTIVITAS  BANTUAN  LANGSUNG  TUNAI  DANA  DESA (BLTDD) DI DESA MOJORUNTUT KECAMATAN KREMBUNG KABUPATENSIDOARJO. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , 2 (5), 874–885.
Bappenas. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai -Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020 .
Baso  Iping.  (2020).  PERLINDUNGAN  SOSIAL  MELALUI  KEBIJAKAN  PROGRAM  BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN  SOSIAL. Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Dan  Ilmu  Sosial , 1 (2),  159. https://doi.org/10.38035/JMPIS
Britt Yip dan Valeria Perasso. (2021). Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini? BBC World Service. https://www-bbc- com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/dunia-
57590872.amp?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D #aoh=16396632801312&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari %251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F
Hari Lubis, M. H. (2009). EfektivitasPelayanan Publik (Cetakan Ke).
Irfan  sofi.  (2021).  Efektifitas  Bantuan  Langsung  Tunai  DAlam  Pemulihan  Ekonomi  Desa. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan Publik , 6 (3), 247–262. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280
Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan . Refika Aditama.
Maun,  carly E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena  Dampak  Covid-19  Di  Desa  Talaitad  Kecamatan  Suluun  Tareran  Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Politico , 9 (2), 1–16.
Moleong, L. J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi). PT REMAJA ROSDAKARYA.
N.Dunn,  W.  (2017). Pengantar  Analisis  Kebijakan  publik  Edisi  Kedua .  Gadjah  Mada  University Press.
Nafiah,  I.,  &  Wira  Bharata,  R.  (2021).  Analisis  Efektivitas  dan  Dampak  Pemberian  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Covid-19  di  Desa  Podosoko  Effectiveness  Analysis  and  Impact  of
Direct Cash Assistance (BLT) Covid-19 in Podosoko Village. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi , 6 (3), 263–277. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30736%2Fjpensi.v6i3.819 Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Administratif dilengkapi Metode R&D . Alfabeta.
Tutdin, zakia Dan Thahura, farahdhiba. (2021). “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa  Pandemi  Di  Kota  Langsa”.  Community:  volume  7,  nomor  2,  oktober  2021. http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/download/4363/2497
Wulandari Dewi Mutiara Rohedi. 2021. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi
Masyarakat  Miskin  Terkena  Dampak  Covid-19  Di  Desa  Karangduwur".  Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021. https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/1806/1598

## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : https://doi.org/10.31629/juan.v10i1.4444
FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT

## KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN  SENI  DI  DINAS  KEBUDAYAAN  DAN  PARIWISATA KOTA BANDUNG
Silvia Fathonah 1 , Khaerul Umam 2 , Fitri Pebriani Wahyu 3
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1,2,3

## Penulis Korespondensi: fathoanah@gmail.com
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 20-05-2022 Accepted: 20-07-2022 Published: 20-07-2022 Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  kota Bandung.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  metode penelitian  deskriptif.  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  kota  Bandung sebagai  instansi  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  atas  kebijakan mengenai  program  pengembangan  seni  ini  memiliki  program  utama yang dilakukan yaitu program pembinaan bagi lembaga seni. Yang mana kebijakan program ini merupakan kebijakan program rutin dan prioritas bagi  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  kota  Bandung.  Anggaran  yang dimiliki  oleh  dinas  sebesar  25%  di  alokasikan  kepada  program  yang terkait  kesenian,  ini  menjadikan  anggaran  yang  cukup  besar  akan berfungsi  secara  baik  atau  tidak  pada  implementasinya  kebijakan program. Hasil penelitian menunjukan bahwa  fungsi anggaran yang ada terhadap  kebijakan  program  pengembangan  seni  ini  dapat  dikatakan belum efektif, yang mana permasalahan yang terjadi masih sama disaat anggaran  belum  ada  pengurangan  dan  sesudah  ada  pengurangan anggaran. Ini perlu dilakukan evaluasi dan kajian ulang oleh dinas agar tujuan dari kebijakan program pengembangan kesenian dapat tercapai dan anggaran yang cukup besar dimiliki dapat berfungsi mengarahkan pada kebijakan program dengan hasil yang baik.
Kata Kunci : Fungsi Anggaran; Kebijakan Program;
Pemerintah/Dinas .
Abstract
Keyword; Budget Functions; Program Policies;
Government/Services This research was conducted at the Department of Culture and Tourism of the  city  of  Bandung.  By  using  a  qualitative  approach  and  descriptive research methods. The Department of Culture and Tourism of the city of Bandung as the government agency responsible for policies regarding the art  development  program  has  a  main  program  carried  out,  namely  a coaching program for art institutions. This program policy is a routine and priority program policy for the Bandung City Culture and Tourism Office. The  budget  owned  by  the  department  of  25%  is  allocated  to  programs related to arts, this makes a large enough budget to function well or not in the implementation of program policies. The results of the study indicate that the existing budget function for this art development program policy can be said to be ineffective, in which the problems that occur are still the same  when  the  budget  has  not  been  reduced  and  after  there  has  been  a budget reduction. This needs to be evaluated and reviewed by the service so that the objectives of the arts development program policy can be achieved and  a  large  enough  budget  can  function  to  direct  program  policies  with good results.

## PENDAHULUAN
Kota  Bandung  sebagai  kota  yang  terkenal  akan  kebudayaan  dan  seni  menjadikan  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung sebagai kantor pemerintahan yang berdasarkan pada Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  Dan  Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang memegang dua tugas pokok urusan pemerintahan yaitu urusan pada bidang budaya dan urusan bidang pada sektor pariwisata. Lebih lanjut pada paparan tugas utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1398 Tahun 2017 mengenai Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta  Tata  Kerja  Dinas  Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Kota  Bandung.  Pada  tugas  dan  fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung diarahkan untuk membangun kota kembang dengan  menerapkan  bahwa  sebuah  seni  maupun  kebudayaan  penting  untuk    membangun karakter manusia yang dapat menjadikan kemajuan tersendiri bagi kota Bandung.
Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memiliki tugas utama  yakni  melaksanakan  tugas  pemerintahan  yang  membentuk  kewenangan  daerah  pada bidang kebudaayaan dan pariwisata. Dalam fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan, sebagai pelaksana kebijakan, lalu sebagai pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksana administrasi dinas, dan pelaksana fungsi lain yang terkait  dengan  urusan  kebudayaan  dan  pariwisata  yang  biasanya  dimandatkan  oleh  walikota baik itu mengenai tugas dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota  Bandung  ini  lebih  mengarah  kepada  cara  penguatan  karakter  dan  jatidiri  bangsa  pada umumnya dan sunda secara khusus ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005- 2025  dan  Peraturan  Daerah  Nomor  03  Tahun  2019  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  Kota  Bandung  Tahun  2018-2023.  Tugas  dan  fungsi  tersebut  menjelaskan bahwa pembangunan kota Bandung perlu diiringi oleh kebudayaan, yang dimana ini berperan penting. Maka dari itu perlulah pengembangan kebudayaan seni, terutama pada zaman modern sekarang ini.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai kantor pemerintahan dalam urusannya pasti  memerlukan  sebuah  anggaran.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  kedua  peraturan  ini  merupakan  acuan pengelolaan keuangan daerah termasuk bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
“ Budgets explicit the public policy picks of governments and others, amongst those are preference recognize  to  the  public  area  at  the  financial  system ”,  anggaran  dapat    mengungkapkan  pilihan kebijakan  publik  pemerintah  dan  yang  lainnya,  seperti  pilihan  menghormati  sektor  publik  di bidang ekonomi menurut Denhardt dan Denhardt dalam (Herzon & Kumorotomo, 2011) . Anggaran dapat  diartikan  yaitu  salah  satu planning yang  biasanya  tersaji  sebagai  kuantitatif  yang  pada umunya disebutkan sebagai satuan uang yang dirangkap untuk rentang waktu  yang akan tiba ini berdasarkan  (Wixon,  1953).  Anggaran  merupakan  proses  suatu  penyusunan  dari  rencana keuangan tentang pendapatan dan pembiayaan, yang kemudian dana dialokasikan kepada setiap kegiatan  yang  sesuai  dengan  fungsi  dan  tujuan  atau  sasaran  yang  dituju.  Dari  pengertian- pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sebuah anggaran yang dialokasikan akan mengukur sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai kepada fungsi maupun sasaran dari anggaran itu sendiri, dimana ini akan membuat anggaran tersusun dengan sesuai prioritas dan sasaran yang akan di capai.
Sebuah fungsi anggaran secara manajerial inti ada pada anggaran sebagai alat perencanaan yang mana  dimanifestasikan  pada  proses  dari  penyusunan  anggaran,  lalu  yang  kedua  anggaran sebagai  alat  pengendalian  dimana  ini  ditunjuk  pada  evaluasi  anggaran.  Selain  sebagai  alat perencanaan dan pengendalian, pada fungsinya juga anggaran ini dapat sebagai alat kebijakan,
dimana  dengan  arahan  mengenai  kebijakan  tertentu  ini  dapat  ditentukan  melalui  anggaran organisasi  publik  ataupun  instansi  (Alim,  2018).    Anggaran  dalam  ruang  lingkup  administrasi publik  sangatlah  erat,  administrasi  publik  itu  sendiri  merupakan  sebuah  proses  keputusan  - keputusan dalam kebijakan publik yang mana sumber daya , public personnel , mauapun keuangan itu  diproses  dengan  mengoranisir  agar  dapat  diformulasikan,  lalu  diimplementasikan  dan dikelola ini menurut Chandler dan Plano dalam (Mulyadi, 2008). Dalam teori administrasi publik ini membahas terkait pelayanan yang mana bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mencapai  tujuan  tersebut  negara  dan  pemerintah  ini  harus  melakukan  pemecahan  masalah publik  ataupun  perbaikan  khususnya  pada  bidang  sumber  daya  manusia,  keuangan  dan organisasi.
Terkait hal tersebut memperbaiki masalah keuangan menjadi suatu hal harus diutamakan, agar dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  tujuan  untuk  mensejahterakan  dapat  tercapai  maka keuangan  atau public  fund harus  dipergunakan  dengan  seefektif  mungkin.  Adapun  fungsi anggaran menurut (Mardiasmo, 2009), yaitu:
1. Sebagai  alat  perencanaan  ( Planning  Tool ),  sebuah  anggaran  yang  berisikan  arahan maupun  sasaran  yang  dibuat  untuk  membuat  rencana  program  kerja  yang  dapat dijadikan  sebagai  petunjuk  agar  dapat  direalisasikan  atau  tindakan  apa  yang  akan dilakukan oleh sektor publik.
2. Sebagai alat pengendalian ( Control Tool ), anggaran dapat sebagai alat penilai kegiatan yang  dimana  berfungsi  sebagai  suatu  standar  yang  dapat  dinilai  apakah  berhasil mencapai tujuan atau tidak dan menghindari terjadinya pengeluaran yang berlebihan atau penggunaan yang tidak perlu.
3. Sebagai  alat  kebijakan  fiskal  ( Fiscal  Tool ),  anggaran  dapat  dipergunakan  untuk kestabilan perekonomian maupun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan anggaran sebagai alat kebijakan fiskal ini dapat mengetahui arah-arah kebijakan yang dapat melakukan  prediksi maupun estimasi ekonomi.
4. Sebagai  alat  koordinasi  dan  komunikasi  ( Coordination  and  Communication  Tool ), anggaran untuk mencapai tujuan yang sesuai, harus mampu mengkomunikasikan dan sebagai  alat  koordinasi  ke  seluruh  bagian  pemerintah  ataupun  organisasi  untuk dilaksanakan.
5. Sebagai alat penilaian kinerja ( Performance Measurement Tool ), anggaran merupakan sebuah  alat  yang  efektif  untuk  penilaian  kinerja.  Dimana  kinerja  akan  dinilai  atas dasar seberapa berhasilnya tujuan yang dicapai dengan anggaran yang ditetapkan.
6. Sebagai  alat  motivasi  ( Motivation  Tool ),  anggaran  juga  dapat  memotivasi  seluruh anggota untuk mencapai tujuan maupun target yang sudah di tetapkan agar sesuai.
Fungsi- fungsi diatas ini menunjukan proses yang penting dari sebuah anggaran dimana harus ada  kesesuaian  antar  fungsi  tersebut.  Dimana  pada  fungsi-fungsi  diatas  seperti  sebagai  alat perencaanan  maupun  alat  pengendalian  ini  merupakan  bagian  prosedur  penting  yang  mana kedua  fungsi  tersebut  akan  berpengaruh  dalam  menentukan  kebijakan  anggaran  pada  setiap instansi(Ramantha, 2017) . Salah satu fungsi anggaran menyebutkan bahwa anggaran ini dapat sebagai  alat  kebijakan  fiskal,  terkait  dengan  fungsi  tersebut  bahwa  sebuah  anggaran  dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Dalam hal ini anggaran yang terdapat di sebuah  instansi  atau  organisasi  dapat  mengarahkan  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan membuat  keputusan  kebijakan.  Fungsi  anggaran  sebagai  alat  kebijakan  fiskal  ini  merupakan penyesuaian  dalam  pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah  sebagaimana  ditetapkan  dalam APBN  maupun  APBD  untuk  mencapai  kestabilan  ekonomi  yang  lebih  baik  dan  tujuan  yang dikehendaki dan ditetapkan tercapai (Sudirman, 2017). Pada ruang lingkup pemerintahan budget policy ini  digunakan  dengan  tujuan  untuk  mengontrol  maupun  mencatat  terkait  hal-hal  yang berhubungan  pada  pelaksanaan  atau  implementasi  kebijakan.  Di  negara  kita  Indonesia  pada tingkat  pusat  ini  berkaitan  dengan  APBN  sedangkan  untuk  tingkat  daerah  berkaitan  dengan APBD.
Kebijakan  anggaran  atau  kebijakan  fiskal  dapat  menemukan  sebuah  tujuan,  arah  maupun prioritas mengenai pembangunan secara nasional juga mengenai pertumbuhan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, ini merupakan tujuan dari kebijakan anggaran itu  sendiri.  Bagi  sebuah  instansi  sendiri  seperti  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  kebijakan anggaran ini dapat menentukan keputusan apa saja atau hal apa saja yang akan dilakukan untuk kebutuhan masyarakat.
Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  dalam  menentukan  kebijakan  anggarannya, yang  anggaranya  ini  berasal  dari  APBD  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah),  untuk menentukan kebijakan- kebijakan anggarannya ini sangat bergantung kepada  kebijakan yang tertuang  pada  RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah),  lalu  pada  Rencana Strategis  (RENSTRA),  Rencana  Kerja  (RENJA)  dan  isu-isu  strategis  atau  permasalahan  yang terjadi.  Salah  satu  khususnya  pada  pengembangan  seni  atau  kebudayaan  di  kota  bandung, pengembangan seni dan budaya daerah yang merupakan sebuah identitas masyarakat, yang pada era  globalisasi  ini  beranjak  tidak  terbatas  membuat  menghilangnya  kesan  kebudayaan  dan kesenian lokal. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menyebutkan isu – isu strategis ataiu permasalahan  terkait pengembangan seni dan budaya.

## Gambar. 1.Isu-isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021
Terkait  dengan  isu-isu  strategis  atau  permasalahan  yang  terjadi  diatas,  ini  menggambarkan bahwa  seni  dan  budaya  masih  memiliki  banyak  permasalahan  yang  perlu  adanya  inovasi pengembangan terkait seni dan budaya, karena sebuah budaya atau seni itu tidak hanya cukup
bertahan tetapi perlu dikembangkan mengikuti zaman, yang akan menjadi sebuah nilai ataupun karakter  daerah.  Berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  pemajuan kebudayaan,  menyebutkan  bahwa  pengembangan  seni  dan  kebudayaan  dijadikan  sebagai invenstasi yang bertujuan untuk membangun masa depan agar dapat mempertahankan jati diri dan karakter bangsa.
Indikator  sasaran  strategis  meningkatnya  pemajuan  kebudayaan  yang  berkontribusi  pada pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dengan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indikator  ini  perlu  untuk  diukur  karena  kebudayaan  merupakan  bagian  dari  pembangunan berkelanjutan  (sustainable  development).  Indeks  Pembangunan  Kebudayaan  merupakan kondisi, kualitas dan kontribusi pembangunan bidang Kebudayaan yang diukur dengan indikator dan parameter tertentu, untuk memberikan arah kebijakan strategis yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Diukur dari hasil survey atas 8 dimensi  yang nilainya di standarisasi dan normalisasi menggunakan metode dari Kemendikbud dan Bappenas RI: Ekonomi Budaya; Pendidikan;  Ketahanan  SosialBudaya  Warisan  Budaya  Kebebasan  Berekspresi  Literasi  dan Budaya  Baca  Gender;  Tata  Kelola.  Dalam  pengembangan  seni  dan  budaya  memiliki  indeks capainnya,  adapun  gambaran  mengenai  posisi  indeks  pembangunan  mengenai  kebudayaan  di kota Bandung yang menunjukan bahwa pembangunan atau pengembangan terkait kebudayaan di kota bandung masi terbilang rendah.

## Gambar. 2 .Perbandingan Capain Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020 Sumber :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021
Rendahnya capain indeks kota Bandung dalam pembangunan kebudayaan ini menunjukan masih terdapat hambatan-hambatan atau masalah yang terjadi. Dimana pada gambaran diatas indeks capain kota Bandung masih jauh dari indeks rata-rata yang ada di Indonesia.

## Tabel.1 Anggaran Program Pengembangan Seni dan Budaya
No  Tahun  Anggaran Realisasi % 1 2019 13,294,000,000 12,742,540,166 95,85 2 2020 3,184,033,950 2,784,751,000 87,46
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, (diolah oleh peneliti ,2021)
Realisasinya  anggaran  mengenai  program  pengembangan  seni  dan  budaya  mengalami penurunan  secara  anggaran  dan  realisasinya  dibandingkan  pada  tahun  2019.  Penurunan  ini terjadi karena dampak adanya pandemi  COVID-19 yang mengakibatkan pada sektor seni dan budaya tidak dapat berjalan seperti hal biasanya yang mana membutuhkan aktivitas manusia
yang  mengundang  kerumunan  dan  adanya  pengurangan  jumlah  SDM  pada  sektor  seni  dan budaya.
Anggaran mengenai program pengembangan seni ini walaupun mengalami penurunan anggaran, perlu direalisasikan secara optimal dan efektif. Melihat angka dari anggaran yang dikeluarkan untuk  program  pengembangan  seni  ini  sudah  seharusnya  dapat  membuahkan outcome atau dampak yang dapat menjadikan seni dan budaya terus berkembang tidak hanya bertahan, tetapi sesuai dengan rencana – rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang ingin menjadikan seni dan budaya sebagai industri. Ini merupakan hal yang dapat dipertanyakan, apakah  dalam  implementasinya  anggaran  yang  ada  sudah  dimaksimalkan  dan  menghasilkan dampak yang baik.
Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa terkait dengan pengembangan seni di kota Bandung ini masih perlu dilakukan sebuah inovasi, perlu  adanya  fokus  kebijakan  atau  program  yang  mengarah  kepada  tujuan  pengembangan kesenian. Penelitian ini berdasarkan fenomena diatas mengenai sebuah fungsi anggaran sebagai alat kebijakan dalam program pengembangan seni yang memiliki cukup anggaran namun dalam pelaksanannya  belum  dapat  menghasilkan  sebuah  dampak  atau outcome .  Berdasarkan pernyataan diatas maka permasalahan yang terjadi ialah bagaimana dapat menghasilkan sebuah dampak  dari  program  pengembangan  seni  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kota Bandung yang ditinjau dari fungsi anggaran sebagai alat kebijakan.
Selanjutnya  peneliti  akan  menyebutkan  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  terkait,  yang pertama mengenai Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Kebakaran dan  Penanggulangan  Bencana  Kota  Bandung(Dayani,  2019)  yang  menjelaskan  bahwa  dalam pelaksanaan anggaran perlu didasarkan pada tujuan kebijakan ,dalam artian kebijakan anggaran akan baik terlaksana jika mengikuti prosedur serta tujuan yang ditetapkan. Penelitian lainnya (Dianto,  2020)  yang  berjudul  “Implementasi  Kebijakan  Anggaran  Pengembangan  Kompetensi Sumber Daya Aparatur di Pemerintahan Provinsi Jambi” ,menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  yang  menyebabkan  kurang  optimal  dan  kurang memiliki dampak yaitu salah satunya komunikasi dan anggaran yang kurang.
Penelitian terdahulu lainnya oleh (Abdussakur, 2012) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  wilayah  Kecamatan  Batu  Benawa  Kabupaten  Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan” yang menjelaskan bahwa kebijakan anggaran yang berhasil dipengaruhi oleh sebuah perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang baik.
Penelitian ini memiliki sebuah perbedaan terletak pada perbedaan metode penelitiaan, lokus  dan tujuan  penelitian.  Pada  penelitian  kali  ini,  penulis  berupaya  untuk mengetahui bagaimanakah dampak  fungsi  sebuah  anggaran  sebagai  alat  kebijakan  dalam  pengembangan  seni  di  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui apakah sebuah  fungsi  anggaran  sebagai  alat  kebijakan  dapat  efektif  dalam  implementasi  kebijakan program  yang  dihasilkan  untuk  pengembangan  kesenian.  Peneliti  berharap  ini  akan  menjadi sebuah manfaat pengetahuan yang baru akan bagaimana fungsi dari anggaran sebagai kebijakan yang dapat mengembangkan seni dan budaya.

## METODE
Peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  metode  penelitian  deskriptif.  Penetilitian kualitatif  merupakan  penelitian  yang  memiliki  proses  seperti  wawancara  atau  pengajuan pertanyaan,  pengumpulan  data  spesifik  yang  berasal  dari  partisipan,  menganalisis  data  dan menafsirkan data yang mana dilakukan oleh beberapa orang maupun kelompok dengan memiliki tujuan untuk dipelajari serta memahami yang dianggap berasal dari masalah sosial (Creswell.
John W, 2013) . Penelitian deskriptif dapat memberikan sebuah gambaran mengenai penelitian yang sebenarnya.
Untuk  memperoleh  data  pada  penelitian,  peneliti  memakai  teknik  wawancara,  observasi  dan studi  dokumentasi  (kepustakaan).  Wawancara  merupakan  bertemunya  dua  orang  yang dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun bertukar informasi dengan melakukan tanya jawab sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang bermakna (Sugiyono, 2015) . Lalu adapun  obeservasi  menurut (Widoyoko,  2014) yaitu  sebuah  pengamatan  maupun  pencatatan terhadap semua unsur yang timbul didalam suatu gejala pada objek penelitian yang dilakukan secara sistematis. Dokumentasi ialah bentuk yang dilaksanakan untuk mendapatkan sebuah data serta informasi berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka maupun gambar yang berbentuk laporan yang akan membantu penelitian (Sugiyono, 2018) .
Adapun peneliti menggunakan sumber data yang dibutuhkan yakni data primer serta sekunder. Data primer ialah objek atau dokumen secara asli yang di peroleh dengan melakukan penelitian langsung ke pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian (Silalahi, 2012) . Lalu data sekunder yaitu sumber yang secara tidak langsung menyertakan sebuah data, namun melalui perantara orang lain maupun dokumen (Indrawan, 2019) .
Peneliti  melakukan  observasi  untuk  penelitian  ini  dengan  kurun  waktu  dari  bulan  Desember hingga bulan Maret di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, peneliti juga melakukan wawancara  untuk  mendukung  informasi  dengan  pihak  yang  bersangkutan  dengan  topik penelitian melalui beberapa pertanyaan yang berfokus pada permasalahan. Target wawancara peneliti ialah pihak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
Untuk memperkuat hasil wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumentasi melalui data resmi  yang  diberikan  instansi  sebagai  data  primer  dan  website  resmi  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kota  Bandung  yaitu https://disbudpar.bandung.go.id/ sebagai  data  sekunder. Adapun teknik responden yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukakan wawancara dan memilih informan yaitu menggunakan teknik sampling acak sederhana atau simple random sampling. Teknik  ini  dinyatakan  sederhana  karena  pengambilan  responden  dilakukan  secara acak tanpa memperhatikan suatu strata atau kategori yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2014).
Tabel. 2. Informan Penelitian No Nama Jabatan 1 Muhammad Insan Kamil Kepala  Sub  Bagian  Program,  Data  dan Informasi 2 Hendi Staff  bidang  produk  budaya  dan kesenian (Sub.koordinator pemasaran Produk budaya dan kesenian) 3 Dadang Supriatna Ketua  dan  pemilik  Lembaga  seni Supukaba (Kecamatan Batununggal) 4 Putri Lusi Pelatih  dari  Sanggar  Putri  Jaya Makalangan (Kec.sumur bandung) 5 Euis Rohanah Pimpinan  sanggar/Lembaga  seni  Giri Purwa Sagara (Kec. Cibiru) Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2022
Dalam  penelitian  ini,  teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada  penulisan  ini  peneliti mempergunakan model teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2012)
yang  mengutarakan  bahwa  teknik  analisis  data  terdiri  dari  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ialah sebuah proses pemilihan, memusatkan tinjauan yang disederhanakan,  pengabstraksian  serta  mentransformasi  data  yang  muncul  pada  catatan  di lapangan. Lalu ada penyajian data yang merupakan bagian dari analisis yang berupa uraian yang dirancang  untuk  menggabungkan  informasi  secara  tersusun.  Tahap  terakhir  yaitu  penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan ini merupakan sebuah penemuan baru yang dapat berbentuk deskripsi maupun gambaran atau visualisasi objek agar dapat lebih jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Program Pengembangan Seni
Aktivitas instansi pemerintah tidak luput dari kebijakan yang dilakukan, dimana kebijakan dapat menghubungkan  antara  tujuan  dan  realisasinya  dari  hasil  kebijakan  tersebut.  Kebijakan  yang diambil  dan  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  demi  kepentingan  publik  disebut  dengan public policy atau kebijakan publik, dalam (Islamy M.I, 2006) Anderson mengatakan kebijakan publik  ialah  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  badan  atau  instansi  maupun  para  pejabat pemerintahan.  Pada  prinsipnya  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dan  ditunjukan  untuk kepentingan  masyarakat  secara  luas  ini  merupakan  sesuatu  yang  dilakukan  pemerintah  baik secara keputusan, program dan lainnya maupun juga sesuatu yang dibiarkan oleh pemerintah.
Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  pemajuan  kebudayaan  juga  pada  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional. Berdasarkan regulasi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mengambil kebijakan terkait pengembangan  kesenian  yaitu  terdapat  dua  program  utama  yaitu  program  pengembangan kebudayaan dan program pelestarian kesenian tradisional.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung kedua program ini menjadi program fokus terkait pengembangan kesenian di kota Bandung. Program pertama  yaitu  program  pengembangan  kebudayaan,  dimana  program  ini  khusus  kepada eksplorasi  mengenai  nilai-nilai  budaya  tradisi  yang  terkait  dari  setiap  objek  kebudayaan, program  ini  dilakukan  karena  sebuah  budaya  itu  tidak  cukup  hanya  bertahan  namun  perlu dikembangkan agar dapat mengikuti zaman sehingga ini dapat menjadikan sebuah nilai mauapun karakter  bagi  daerah  khususnya  kota  bandung.  Program  kedua  yaitu  program  pelestraian kesenian tradisional, dimana program ini merupakan program utama dan unggulan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada tahun 2020 bagi pengembangan kesenian di kota Bandung.  Dalam  program  ini  berfokus  pada  dua  hal  yaitu  pertama  terhadap  sumber  daya manusia dimana disbudpar memberikan pelatihan, fasilitasi sertifikasi bagi para pekerja seni. Lalu  kedua  ada  pembinaan  kelembagaan  kesenian  bagi  lingkungan  seni  seperti  sanggar, padepokan, dan lainnya dengan memberikan pembinaan dan pendampingan yang bertujuan agar lingkungan  seni  dapat  memberikan  dampak  iconic  bagi  kota  Bandung.  Program  pembinaan kelembagaan  kesenian  ini  memiliki    target  atau  ouput  yang  ingin  di  capai  yaitu  peningkatan Pendidikan  dan  pelatihan  sumber  daya  manusia  kesenian  tradisional,  nama  kegiatan  dari program ini yaitu Bandung Reueus yang dimana menjadi fokus utama bagi Disbudpar dengan tujuan dapat menjadikan lembaga seni di kota Bandung ini dapat naik kelas dengan cara di beri arahan,  wawasan,  pembinaan  hingga  pemasaran,  dalam  artian  lembaga  seni  ini  dapat meningkatkan  kualitas  dan  memberikan  sebuah  dampak  bagi  kota  Bandung  dengan  menjadi sebuah industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan juga dapat menjadi suatu icon bagi
kota Bandung. Lembaga seni terbaik di kota Bandung yang memberikan dampak besar secara ekonomi, pengembangan kesenian, pariwisata juga sebagai icon kota Bandung hanya ada satu yaitu  Saung  Angklung  Udjo,  inilah  yang  menjadikan  adanya  program  Bandung  reueus  yang dimana  berharap  lembaga-lembaga  seni  lainnya  dapat  berkembang  bukan  hanya  sekedar budayanya saja tetapi dapat menjadi sebuah industri yang berdampak. Program Bandung reueus ini memiliki bentuk kegiatan dengan mengadakan pembinaan dan pendampingan  kepada tiap sanggar atau lembaga seni lainnya yang dilakukan satu bulan sekali untuk pembinaan dan satu minggu sekali untuk kegiatan pendampingan yang kurang lebih dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan.  Setelah  kegiatan  pembinaan  dan  pendampingan  berlangsung  program  ini  melakukan evaluasi yang berbentuk pementasan dari hasil pembinaan dan pendampingan selama 6 bulan. Program Bandung reueus ini dilaksanakan pada 5 kecamatan yang ada di kota Bandung terdiri dari kecamatan Batununggal, kecamatan Sumur Bandung, kecamatan Cibiru, kecamatan Cinambo dan kecamatan Rancasari.

## Tabel. 3 Pelaksanaan Kegiatan Program Pembinaan Lembaga Seni (Bandung Reueus)
No Kecamatan Kegiatan Pembinaan 1 Batununggal Tata  cara  pengajuan  dana  hibah,  SOP  penggunaan fasilitas Gedung kesenian di kota Bandung, bisnis plan sanggar seni dengan metode bisnis model canvas . 2 Sumur Bandung Mengenal  potensi  masing-masing  sanggar, digital branding untuk  kesenian,  standarisasi  bagi  sanggar atau lembaga kesenian. 3 Cibiru Digital branding kesenian, manajemen jasa, digitalisasi sanggar,  manajemen  pertujukan,  dan  standarisasi sanggar atau lembaga kesenian. 4 Cinambo dan Rancasari  Peluang  kemandirian  bagi  sanggar  dan  lembaga  seni, standarisasi  bagi  lembaga  seni,  dan  mengenal  potensi masing-masing sanggar.
Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2022
Kebijakan yang dihasilkan melalui dua program ini atas hasil dari peninjauan isu-isu strategis terkait kesenian dan kebudayaan salah satunya yaitu nilai-nilai seni dan budaya di kota bandung yang sudah meluntur, isu tersebut ditinjau dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah kebijakan sebagai  solusi.  Kebijakan  program  mengenai  pengembangan  seni  ini  sesuai  dengan  arahan kebijakan  yang  tertuang  pada  RENSTRA  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  staff  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata kebijakan yang dilakukan untuk pengembangan seni di kota Bandung ini lebih terfokus kepada peningkatan sumber daya manusia, dimana ini bertujuan untuk menjadikan sebuah investasi di masa yang akan datang. Hal tersebut juga atas arahan dari pemerintah kota Bandung yang mana lebih berfokus meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia agar lebih unggul dan berdaya saing.
Berdasarkan  hasil  wawancara  program  yang  difokuskan  dan  diunggulkan  oleh  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu program Bandung Reueus, dalam implementasinya program yang  dijalankan  selama  6  bulan  ini  baru  dijalankan  pada  5  kecamatan.  Selama  program  ini berjalan para seniman atau pemilik sanggar yang mengikuti program Bandung reueus ini merasa cukup  terbina  dan  terfasilitasi  terutama  di  masa  pandemi  ini,  aktivitas  mereka  yang  sebagai seniman  berkurang  dengan  adanya  sosialisasi,  pembinaan  maupun  pemberian  materi  seperti digital branding, standarisasi dari sanggar, manajemen pertujukan, bisnis plan bagi sanggar seni, ini membantu mereka untuk memulai mengembangkan kembali sanggar /padepokan. Mereka juga  berkesempatan  untuk  berpentas  ditengah  musim  pandemi  dengan  adanya  program  ini membantu  para  seniman  agar  tetap  bisa  beraktifitas.  Namun  pembinaan  ini  belum  dirasa memberikan dampak yang cukup besar bagi sanggar/padepokan oleh pemiliknya, dampak yang besar ini yaitu tujuan yang disebutkan oleh DISBUDPAR bahwa sebuah lembaga seni dapat juga menjadi sebuah industri bagi kota Bandung. (Hasil Wawancara, pemilik Lembaga seni).
Untuk menjadi sebuah industri lembaga seni ini harus terus diberi pembinaan oleh dinas, seperti yang diharapkan oleh para pemilik lembaga seni bahwa program ini harus terus berlanjut jangan hanya  selalu  dibiarkan  ketika  pembinaan  selesai  seperti  hanya  sebagai  formalitas  saja  dan dengan  nama  program  Bandung  reueuss  ini  terus  dipertahankan  dan  ditingkatkan.  Dalam pernyataan  tersebut  peneliti  menemukan  bahwa  program  pembinaan  lembaga  seni  ini merupakan program rutin tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung namun tiap tahun program ini hanya memiliki nama kegiatan sebagai pembinaan saja dan pada saat pelaksanaanya tidak terorganisir sehingga para lembaga seni merasa dibiarkan saja ketika program pembinaan ini selesai, nama program Bandung Reueus ini baru ada pada saat tahun 2020 dan pada tahun 2020 program  pembinaan lembaga seni ini lebih terorganisir mulai dari sosialisasi hingga evaluasi pelaksanaanya yang akan membantu para lembaga seni untuk lebih berkembang.

## Kebijakan  Program  Pengembangan  Seni  (  Ditinjau  Dari  Fungsi  Anggaran  Sebagai  Alat Kebijakan)
Terkait ditinjau dari fungsi sebuah anggaran, dimana anggaran dapat mengarahkan kebijakan- kebijakan tertentu atau dapat dikatakan bahwa sebuah anggaran ini sebagai alat utama untuk mengarahkan sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan. Anggaran sebagai alat kebijakan ini juga membantu mencapai tujuan ataupun target yang akan dicapai. Alat penting suatu kebijakan yaitu anggaran  yang  ada.  Dimana  anggaran  merupakan  unsur  penting  pada  aktivitas  instansi pemerintahan  yang  dilakukan  secara  rutin.  Untuk  menentukan  kebijakan  anggaran  pada program pengembangan seni ini mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang mana menentukan arah kebijakan harus kemana  dan juga menentukan arah alokasi belanja program- program yang akan dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Dalam anggaran pengembangan kesenian pada tahun 2020 atas arahan oleh Pemerintahan Kota Bandung ini lebih berfokus terhadap belanja inventasi untuk SDM (Sumber Daya Manusia). Maka sesuai dengan arahan tersebut program Bandung reueus sebagai program pengembangan seni yang dijalankan pun berfokus pada sumber daya manusianya dengan melakukan pembinaan.  Pada penelitian yang  dilakukan  oleh  Wiguna  mengatakan  bahwa  dalam  menentukan  kebijakan  program  ini merupakan  hal  yang  kompleks  dimana  melibatkan  pemerintah  dan  diluar  pemerintah,  maka antara  kebijakan  program  yang  di  keluarkan  dan  anggaran  yang  digunakan  itu  harus mencerminkan  bahwa  inilah  yang  menjadi  prioritas  kebijakan  pemerintah  bagi
masyarakat(Wiguna,  2016).  Ini  menjelaskan  bahwa  fungsi  sebuah  anggaran  sebagai  alat kebijakan  itu  diperlukan  untuk  meyakinkan  bahwa  pemerintah  ini  bertangggung  jawab  atas kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus bertumbuh.
Dalam  anggaran  mengenai  pengembangan  kesenian,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Bandung terbilang cukup besar dan dapat menjanjikan program tersebut berkembang. Dimana secara  anggaran  kesuluruhan  yang  di  miliki  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Bandung,  sebesar  25%  diberikan  atau  dialokasikan  pada  bagian  kesenian  dengan  4  program utama  dan  13  kegiatan  yang  terkait  dengan  nominal  sebesar  Rp.4.127.994.001.  Menanggapi alokasi anggaran tersebut, dari hasil wawancara dengan staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diketahui  bahwa  anggaran  bagi  kesenian  pada  tahun  2020  ini    relatif  menurun  dibandingkan anggaran pada tahun 2019 faktor terbesarnya adalah pandemi Covid yang berlangsung, dimana alokasi  anggaran  pada  instansi  pemerintahan  di  lebih  dahulukan  pada  alokasi  penanganan pandemi Covid ini. Pengurangan anggaran yang signifikan ini berpengaruh pada program dan kegiatan  yang  dilaksanakan  termasuk  pada  program  pengembangan  kesenian.  (Hasil Wawancara, Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kota Bandung).

## Gambar.3. Anggaran Program Kesenian dan Kebudayan Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2022
Program pengembangan kesenian merupakan sub bagian dari salah satu program utama dari indeks kebudayaan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yaitu program pemanfaatan objek kebudayaan. Yang jika dilihat dari anggarannya dibandingkan dengan ketiga program lain, program pemanfaatan objek kebudayaan ini memiliki nilai angka yang paling besar dimana  ini  mencerminkan  bahwa  pengembangan  kesenian  ini  diprioritaskan  oleh  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan tujuan memajukan sumber daya manusia . Dengan capain pada tahun 2020 terealisasi sebesar 87,46% yang mana ini relatif menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 95,85%. Faktor utama tersebut dikarenakan anggaran  pada  tahun  2020  berkurang,  dengan  adanya  pengurangan  anggaran  menurut  staff Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  efektivitas  capaian  yang  dihasilkan  dari program kebudayaan termasuk pengembangan kesenian dikatakan masih bisa tercapai sesuai target atau sasaran yang dicapai bahkan melebihi dari target yang ditentukan. Ini bisa lihat pada gambar 3 di atas yang menunjukan angka realisasi lebih besar sebesar 0,44 di bandingkan dengan target yang telah ditentukan. Namun tingkat ke efektivitas yang melebihi target ini belum dirasa berdampak dimana anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah masih dianggap sebagai belanja
konsumsi bukan sebagai belanja investasi untuk kedepan. Anggapan ini bukan hanya pada saat anggaran yang berkurang namun pada tahun-tahun sebelumnya pun dianggap bahwa program pengembangan kesenian ini masih belum memiliki dampak yang besar sehingga perlu dilakukan kajian  ulang  atau  evaluasi  yang  mana  tidak  hanya  mengukur  efektifitas  output  tetapi  juga mengukur dampak dari output. Kedua anggapan ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh  Kepala  Sub  Bagian  Program,  Data  dan  Informasi  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Bandung (Muhammad Insan Kamil) :
“Sejauh ini saya bilang iya target tahunan yang ditetapkan tercapai tapi kalau berbicara efektivitasnya saya ngga yakin mengenai vadilitas dan reabilitas capainnya karena belum memberikan dampak dimana lembaga-lembaga seni ini dapat menjadi sebuah industri bagi kota Bandung. Jadi efektif iya tapi berdampak saya fikir belum ya, kita harus melihat ini sebagai sebuah feedback bahwa uang yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah dituju sebagai belanja investasi. Saat ini kita mengadakan pembinaan, pelatihan dan yang lain  sebagainya  uang  yang  dipakai  hanya  digunakan  sebagai  belanja  konsumsi  hanya pada saat program dilaksanakan saja tidak ada desain untuk 5 tahun kedepannya akan seperti apa agar program ini  memiliki dampak menjadi industri bagi kota Bandung. Ini yang perlu di kaji ulang, perlu dilakukannya evaluasi kelapangan agar tidak hanya diukur efektifitas  output  saja  tetapi  dampak  yang  dituju  juga  dan  uang  yang  dipakai  bukan hanya sebagai belanja konsumi tetapi dapat sebagai belanja investasi”
Belum  berdampaknya  program  pengembangan  kesenian,  dikarenakan  beberapa  faktor  atau hambatan  yang  ada.  Dimana  program  dijalankan  dengan  tanpa  tahu  tujuan  yang  jelas  seperti anggapan  bahwa  anggaran  yang  ada  tidak  dijadikan  sebagai  investasi  untuk  kedepannya sedangkan ini tidak sesuai dengan tujuan dari awal program diadakan yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai investasi untuk masa depan. Lalu pada saat perencanaan Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  masih  melakukan  perencanaan  secara sectoral dimana masalah pengembangan kesenian atau budaya hanya diselesaikan pada kacamata seni dan budayanya saja tidak secara luas ini yang menjadikan tidak menghasilkan sebuah dampak yang diinginkan. Terkait anggaran yang  berkurang, sebuah anggaran jika dipakai dengan efektif, cermat dan baik sekecil apapun anggaran akan tetap memberikan sebuah hasil, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih belum memaksimalkan fungsi dari sebuah anggaran yang ada untuk dijadikan tingkat keberhasilan bagi sebuah program dimana pada saat anggaran tahun- tahun sebelumnya belum berkurang pun permasalahan belum memberikan dampak tetap sama. Hambatan  yang  terakhir  belum  adanya  dampak  dari  program  kesenian  adalah  anggapan pemerintah atau dinas sendiri yang masih menganggap bahwa program hanya sebagai formalitas yang  ada,  dimana  asal  terlihat  program  berjalan,  asal  ada  campur  tangan  pemerintah  yang terlihat. Ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh dimana setelah program berjalan dibiarkan begitu saja dan menjadi tidak berkesinambungan sehingga tidak ada dampak yang dihasilkan.
Berdasarkan  penemuan  adanya  mengenai  hambatan-hambatan  yang  terjadi  di  atas  ini mencerminkan bahwa fungsi sebuah anggaran bagi program pengembangan seni dinilai belum efektif secara dampak yang di dapat, yang mana seharusnya fungsi anggaran ini dapat membawa program yang di prioritaskan dapat  ke arah yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Sesuai dengan  menurut  (Mardiasmo,2017)  bahwa  sebuah  efektivitas  ini  merupakan  ukuran keberhasilan atau tidaknya capaian dari tujuan sebuah organisasi, jika tujuan ini tercapai maka sebuah  organisasi  akan  dikatakan  berjalan  secara  efektif.  Yang  mana  ini  pun  berlaku  pada
instansi  pemerintahan  dan  indikator  dari  efektivitas  itu  adalah  akibat  dan  dampak  ( outcome ) yang digambarkan dari output program yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Hambatan-hambatan yang telah disebutkan juga dapat ditemukan bahwa salah satu faktor yang menentukan  baik  atau  tidaknya  sebuah  program  pada  roda  pemerintahan  ialah  sumber  daya manusia(Ani et al., 2020), dimana sumber daya manusia inilah yang melaksanakan fungsi beserta kewenangannya  untuk  mencapai  tujuan  yang  di  ingingkan  agar  dapat  efektif.  Baik  besar  dan kecilnya sebuah anggaran seharusnya membawa dampak secara perlahan bagi suatu kebijakan program karena “budget is a quantitative expression off a plan of action and aid to coordination and implementation” yang bermaksud bahwa sebuah anggaran itu tidak hanya berfungsi sebagai suatu pengendalian tetapi anggaran ini merupakan wujud implementasi dari setiap kegiatan atau kebijakan  yang  dilakukan  baik  pemerintah  maupun  non-pemerintah  (Glen,  2010).  Disini  juga jelas  fungsi  anggaran  sebagai  kebijakan  pun  harus  saling  berkaitan  dengan  fungsi  lainnya terutama  pada  saat  perencanaan  dan  pengendalian  (Sari  &  Afrizoni,  2020),  yang  mana perencanaan  yang  baik  dengan  disertai  pengendalian  yang  efektif  menentukan  terarah  atau tidaknya  penerapan  dalam  fungsi  sebuah  anggaran  sebagai  alat  kebijakan  maka  dalam implementasi  kebijakan  program  pembinaan  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Bandung akan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Ketidakberhasilan dalam mengaitkan anggaran dengan kebijakan membuat kurang berhasilnya capain tujuan, tak hanya itu  diabaikannya  proses  pelaksanaan  kebijakan  proram  pun  menimbulkan  kurang  efektifnya tujuan yang ditetapkan dengan pada saat kebijakan program berjalan. Yang mana seharusnya pada saat perencanaan dan penganggaran itu didalamnya terdapat apa yang diperlukan, apa saja kendalanya, lalu bagaimana mengelola anggaran yang ada, terkontrolnya penggunaan anggaran dan  evaluasi  kepada  hasil.  Ini  semua  merupakan  dasar  dari  pembuatan  kebijakan  anggaran maupun  kebijakan  program  yang  akan  dilakukan  dalam  satu  periode,  dengan  begini  fungsi sebuah anggaran bagi kebijakan akan secara optimal dan efektif sesuai dengan tujuan (Suleman & Hasibuan, 2018). Selaras dengan penelitian (Abdullah Ikhsan & Afrida Sari Riza, 2017) yang mana seharusnya dengan adanya anggaran yang cukup besar dan di prioritaskan maka Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  ini  sudah  seharusnya  memiliki  sebuah  tolak  ukur  untuk mengevaluasi maupun menilai dari realisasi anggaran pada tahun sebelumnya sehingga ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalam menyusun kebijakan atau program selanjutnya secara lebih matang.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dan data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, maka dari itu dapat simpulkan bahwasanya program pengembangan seni yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kota  Bandung  ini  masih  memiliki  beberapa  hambatan  pada  pelaksanaannya  yang jikan ditinjau dari fungsi anggaran sebagai alat kebijkan fiskal program pengembangan seni ini belum  dapat  memberikan  dampak  secara  ekonomi  bagi  kota  Bandung  yaitu  mendorong  atau menumbuhkan perekonomian. Dimana ini merupakan tujuan dari program pengembangan seni yang  ingin  menjadikan  budaya  dan  seni  sebagai  sebuah  industri  bagi  kota  Bandung.  Untuk menuju tujuan tersebut maka memiliki beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan Dinas pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan di Kota Bandung yaitu pertama pengembangan kebijakan dan penerapan standar lingkung seni di Kota Bandung yang  mana  hal  ini  penting  untuk  meningkatkan  kelas  para  pelaku  seni  menuju  era  industri budaya. Lalu yang kedua peningkatan kualitas penyelenggaraan event dengan menitikberatkan pada budaya sebagai atraksi utama yang mampu menjadi daya tarik wisata dan menjadi icon bagi Kota Bandung

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Ikhsan, & Afrida Sari Riza. (2017). Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Medan Denai . Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
Alim,  M.  N.  (2018).  Efektivitas  Perpaduan  Komponen  Anggaran  dalam  Prosedur  Anggaran:
Pengujian Kontinjensi Matching. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 10 .
Ani, L., Mulyadi, J., & Pratowo, D. (2020). Analisis Faktor- Faktor   Yang   Mempengaruhi   Penyerapan  Anggaran  Belanja  Dengan  Perencanaan Anggaran Sebagai  Pemodarasi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2013-2017. JURNAL EKOBISMAN , Vol.5 .
Creswell.  John  W.  (2013). Research  Design  (Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif  dan Campuran) . Pustaka Pelajar.
Dayani, D. (2019). Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tahun 2016 . http;//digilib.uinsgd.ac.id/25592/ Glen, A. W. (2010). Budgeting Penyusunan Anggaran Perusahaan: perencanaan dan pengendalian.
(Edisi 4). R.A Fadlytdan BEC .
Herzon,  Y.,  &  Kumorotomo,  W.  (2011). Politik  Anggaran:Studi  Tentang  Proses  Perumusan Kebijakan  Anggaran  Belanja  Langsung  SKPD  Dalam  Penyusunan  APBD  Tahun  2011  Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi . Universitas Gadah Mada.
Indrawan, R. (2019). Metodologi Penelitian . Refika Aditama.
Islamy M.I. (2006). Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Universitas Terbuka.
Mardiasmo. (2009). Akutansi Sektor Publik . Andi.
Mardiasmo. (2017). Efisiensi dan Efektivitas . Andy.
Mulyadi, D. (2008). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Alfabeta.
Ramantha,  I.  W.  (2017).  “Pengaruh  Partisipasi  Anggaran,  Job  Relevant  Information  Terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Manajemen .
Sari, M. P., & Afrizoni, H. (2020). Analisis Anggaran Operasional Sebagai Alat Ukur Kinerja Pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 Lubuk Alung. Pareso Jurnal , Vol.2 .
Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial . PT. Refika Aditama.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D . Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Alfabeta.
Widoyoko, E. P. (2014). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian . Pustaka Pelajar.
Wiguna,  K.  (2016).  Pengaruh  Anggaran  Terhadap  Efektivitas  Kerja  Pegawai  Di  Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung . Universitas Pasundan .
Wixon, R. (1953). Budgetary Control . Alexander Hamilton Institute.