Vol. 6  No. 2 April 2020, Pp : 59 – 64
p–ISSN 2406-9744
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v6i2.5901
Available online at https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE
EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) PADA SDN PASCA PENGHAPUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
Endang Iryani Universitas MH Thamrin, Indonesia endang1084@gmail.com

## Abstract
Received: Revised: Accepted: 21 Februari 2020 07 Maret 2020 13 Maret 2020 Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  merupakan  pola  penerapan pendidikan yang melibatkan segala unsur guna mencapai pendidikan yang ideal.  MBS  dicita-citakan  oleh  pemerintah  menjadi  suatu  konsep  yang mampu  menjadikan  pendidikan  lebih  baik.  UPT  adalah  salah  satu  unit yang mengawasi pola penerapan MBS ditingkat Sekolah Dasar (SD), juga menjadi  jembatan  antara  sekolah  dan  dinas  pendidikan.  Penelitian  ini memiliki  tujuan  untuk  menganalisa  sejauhamana  penerapan  MBS  pada
SDN  di  kabupaten  Tangerang  pasca  penghapusan  UPT,  dengan  metode penelitian  kualitatif  pendekatan  fenomenalogi,  memotret  penerapan  MBS tersebut.  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  ternyata  penerapan  MBS  pada SDN di kabupaten Tangerang berjalan dengan baik. Dari hasil pengolahan data  menunjukan  bahwa  dari  lima  variable  skor  yang  didapat  adalah 25.984  yang  artinya  penerapan  MBS  berjalan  baik  walaupun  UPT  telah dihilangkan.  Sehingga  penelitian  ini  bisa  disimpulkan  bahwa  MBS  telah berjalan  baik  pada  SDN  di  kabupaten  Tangerang  walaupun  UPT  telah dihapus yang awalnya berperan sebagai jembatan antara sekolah dan dinas. Juga, keputusan pemerintah dalam penghapusan UPT bisa dikatakan tidak mempengaruhi  peran  sekolah  dalam  menyelenggarakan  pendidikan menjadi lebih baik ditingkat Sekolah Dasar. Keywords: Manajemen Berbasis Sekolah, MBS, Pendidikan, Sekolah Dasar, SD
(*) Corresponding Author: Endang Iryani, endang1084@gmail.com, 081385544878
How to Cite: Iryani, Endang. (2020). Evaluasi Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pada SDN Pasca Penghapusan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Research and Development Journal of Education, 6(2), 59-64.

## INTRODUCTION
Manajemen Berbasis Sekolah atau School Based Management (MBS) merupakan pola  penyesuaian  Sumber  Daya  Manusia  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh  sekolah dengan melibatkan semua unsur kepentingan yang terkait dengan sekolah yang dilakukan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah. MBS ini memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui otonomi sekolah  dengan  melibatkan  berbagai  unsur  dalam  menciptakan  pola  belajar  serta  output siswa yang bermutu. Sehingga sekolah menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan, dan mengelola  sumber  daya  yang  ada  untuk  berinovasi.  MBS  juga  memiliki  potensi  yang besar  untuk  menciptakan  kepala  sekolah,  guru  dan  administrator  yang  professional. Dengan  demikian,  sekolah  akan  bersifat  responsive  terhadap  kebutuhan  masing-masing siswa dan masyarakat sekolah. (Komariah, 2015)
MBS  ini  muncul  sebagai  suatu  jawaban  atas  adanya  sentralistik  kebijakan  oleh pemerintah.  Sebab,  selama  ini  kebijakan  sekolah  mengikuti  birokrasi  pemerintah  atau sentralistik,  tanpa  mempertimbangkan  keadaan  lingkungan  sekolah,  ketersediaan  SDM
sekolah  dan  kebutuhan  peserta  didik  sekolah.  Selain itu,  MBS juga  mencoba  menjawab bahwa  proses  dalam  pendidikan  adalah  hal  penting  bukannya  fokus  pada  out  put  atau pencetakan saja. Hal ini yang sering dilupakan oleh lembaga pendidikan dan pemerintah yang  konsen  pada  pendidikan  bahwa  memproduksi  lebih  utama  dibandingkan  proses produksi tersebut.
Dengan adanya otonomi sekolah, diharapkan bahwa sekolah mampu menciptakan sistem  dan  mekanisme  pendidikan  yang  berkualitas  dengan  melibatkan  berbagai  unsur, seperti  komite,  murid, tokoh  masyarakat  dan  pemerintah.  Selama  ini  keterlibatan  unsur- unsur  tersebut  hanya  terbatas  pada  financial  tidak  menyentuh  pada  kebijakan  dalam penyusunan sistem dan mekanisme sekolah dalam dua belajar mengajar. Sehingga, pada MBS ini keaktifan pihak sekolah sangat di utamakan sebagai lokomotif dalam penyusun kebijakan.
Otonomi  pada  sistem  MBS  ini,  juga  diharapkan  sebagai  langkah  meningkatkan partisipasi  orang  tua  yang  selama  ini  hanya  menyerahkan  anaknya  kepada  sekolah, mengeluarkan  biaya  adminsitrasi  tanpa  ada  kepedulian  dari  sistem  serta  mekanisme sekolah untuk proses belajar anaknya. Konsep MBS, orang tua mampu menyumbangkan ide dan konsepnya terhadap sistem pendidikan di sekolah tempat anaknya belajar, sebab MBS lebih mengutamakan peningkatan prestasi siswa tidak hanya memunculkan prestasi siswa tanpa didukung dengan proses belajar yang baik.
Ideal  MBS  ini  diharapkan  mampu  membangun  pola  pendidikan  yang  baik  di Kabupaten  Tangerang.  Kabupaten  yang  terletak  di  Provinsi  Banten  dan  berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta ini, menjadi wilayah pertumbuhan investor yang sangat tinggi terutama pada Property seperti Citra Raya, Sumarecon dan BSD City. Perusahaan besar  properti  ini  membuat  kota  sendiri  yang  terpisah  dengan  penataan  pemerintah kabupaten  Tangerang.  Dimana  mereka  memiliki  sekolah  salah  satunya  sebagai  sarana pendidikan.  Sehingga  hal  ini  menjadikan  pemerintah  Kabupaten  Tangerang  harus menerapkan  pola  pendidikan  yang  mampu  bersaing  dengan  sekolah-sekolah  swasta favorit. Salah satunya adalah penerapan MBS di Sekolah Dasar Negeri (SDN).
Awal  mulanya  MBS  ini  dikontrol  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Sekolah Dasar.  UPT  yang  juga  berperan  sebagai  supervisi  ini  memiliki  peranan  yang  signifikan dalam  Pendidikan  sebagaimana  dipahami  bahwa  supervisi  merupakan  kegiatan pengawasan  dengan  fokus  utama  melakukan  penilaian  keterlaksanaan  kaidah-kaidah keilmuan dalam bentuk konsep dan teori yang melandasi pekerjaan profesional. Supervisi dilakukan  dalam  hubungan  profesional  antara  pengawas  dan  orang-orang  yang melaksanakan  pekerjaan  profesional,  dalam  penyelenggaraan  sekolah  hubungan profesional  yang  dimaksudkan  misalnya  antara  pengawas  dan  guru  (Satori,  2016). Sehingga  penerapan  MBS  mampu  dievaluasi  setiap  saat  dan  bisa  dievaluasi  setiap tahunnya. Akan tetapi 2018, terjadi kebijakan penghapusan UPT oleh Dinas Pendidikan kabupaten Tangerang.  Hal ini  bertujuan  agar sekolah menjadi  mandiri  dalam  mengelola sekolah  dan  langsung  berhubungan  dengan  dinas  pendidikan  tanpa  ada  perantara. Tentunya  ini  akan  menjadi  hal  baru  bagi  manajemen  SDN  di  kabupaten Tangerang  dan secara tidak langsung akan menyentuh pada penerapan MBS yang selama ini berjalan.
Berlandaskan  dari  itu,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terhadap penerapan MBS pasca kebijakan penghapusan UPT di SDN kabupaten Tangerang, karena dampak penghapusan UPT ini secara tidak langsung akan memberikan dampak pada pola manajemen  MBS  di  SDN.  Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari  tahu sejauhmana  dampak  penerapan  MBS  pasca  penghapusan  UPT  tersebut.  karena sebelumnya  UPT  memiliki  peran  yang  sangat  signifikan  bagi  Sekolah  Dasar  dalam memberikan  arahan  dan  masukan  dalam  pola  manajemen  sekolah,  juga  kemudahan sekolah dalam memberikan laporan administrasi ke Dinas Pendidikan.

## METHODS
Penelitian  ini  dilakukan  selama  empat  bulan,  dimulai  pada  bulan  September sampai dengan Desember 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan  pendekatan  Phenomologi.  Dengan  tehnik  pengumpulan  data  menggunakan beberapa tehnik yaitu:
a. Survey instansional yakni kepada Dinas Pendidikan dan Sekolah Dasar
b. Melakukan  kunjungan  lapangan  bila  ada  hal-hal  yang  dipandang  perlu  untuk dilakukan verifikasi
c. Diskusi, merupakan kegiatan untuk membahas dan mengkaji  data dan temuan dalam monitoring dan evaluasi  dengan  para pemangku kepentingan.
d. Supervisi dan monitoring, yakni memberikan arah dan pemantauan mekanisme kinerja sekolah.
Adapun  analisis  data  yang  dilakukan  adalah  sesuai  dengan  tipe  rancangan penelitian program, maka teknik analisa data mengikuti logika dari rancangan penelitian yang digunakan. Teknik analisis yang akan digunakan adalah:
1. Analisis deskriptif
Teknik  analisis  ini  memberikan  gambaran  secara  komprehensif  dengan menyajikan  berbagai  data/informasi  baik  dari  lapangan  maupun  dari  instansional. Analisis ini disajikan dalam bentuk tabulasi, gambar dan verbal.
2. Analisis review dan evaluasi regulasi Teknis  analisis  ini  dilakukan  untuk  melakukan  review  dan  studi  mengenai berbagai  regulasi,  peraturan,  persyaratan  dan  pelaksanaanya  berkaitan  dengan pendidikan.
3. Analisis faktor-faktor internal dan eksternal Analisis ini dilakukan untuk melakukan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dalam penelitian pendidikan sekolah dasar melalui variable MBS.

## RESULTS & DISCUSSION
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan  terutama  di  daerah,  karena  sekolah  dan  masyarakat  tidak  perlu  menunggu perintah  dari  pusat,  tetapi  dapat  mengembangkan  suatu  visi  pendidikan  yang  sesuai dengan kondisi daerah dan melaksanakan visi pendidikan secara mandiri (Pratiwi, 2016). Gambaran  ini  memberikan  pemahaman  bahwa  MBS  merupakan  konsep  yang  sangat bagus  untuk  mewujudkan  Pendidikan  berkualitas  di  Indonesia.  Hal  ini  terbukti  pada evaluasi  Implementasi  MBS  di  Indonesia  dievaluasi  pada  tahun  2000,  2002,  2005,  dan 2010. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar  Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Dasar  2012  implementasi  program  MBS  di Indonesia dievaluasi pada Tahun 2000, 2002, 2005, dan 2010. Hasil evaluasi pada Tahun 2000,  2002,  2005  menunjukkan  bahwa  program  pembinaan  MBS  memberikan  dampak positif,  antara  lain:  (1)  peningkatan  manajemen  sekolah  yang  lebih  transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel; (2) peningkatan mutu pendidikan; (3) menurunnya tingkat  putus  sekolah;  (4)  peningkatan  implementasi  pembelajaran  yang  berpusat  pada siswa  dengan  strategi  PAKEM;  dan  (5)  peningkatan  peran  serta  mayarakat  terhadap pendidikan di SD (Mistrianingsih, Imron dan Nurabadi, 2016).
Hasil  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  KEMENDIKBUD  pada  MBS  disaat  Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  untuk  Sekolah  Dasar  (SD)  belum  dihapus.  Tugas  dari  UPT tersebut adalah membantu pihak sekolah dalam melakukan manajemen Pendidikan pada SD.  Tahun  2018  UPT  di  hapus  di  Kabupaten  Tangerang,  hal  ini  pasti  akan  merubah
beberapa pola dalam manajemen Pendidikan SD. Dari data penelitian diperoleh dari hasil angket, wawancara, dan diperkuat dengan dokumentasi yang dilakukan di Sekolah Dasar Kabupaten  Tangerang.  Subjek  penelitian  data  angket  teridiri  dari  kepala  sekolah,  wakil kepala  sekolah,  pengawas  (K3S)  dan  perwakilan  PGRI  kecamatan  yang  berjumlah  55 responden. Data yang diambil merupakan informasi yang berkaitan dengan implementasi MBS di Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang yang  meliputi kemandirian, kerjasama, partisipasi,  keterbukaan,  dan  akuntabilitas  sekolah.  Berikut  ini  deskripsi  data  hasil penelitian:
Tabel 1. Rerata Jumlah Skor Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah No Variabel Jumlah Item Skor Min Skor Maks Skor 1 Kemandirian Sekolah 50 4.900 19.600 14.751 2 Kerjasama Sekolah 12 1.176 4.704 3.496 3 Bentuk Partisipasi 12 1.176 4.704 3.528 4 Keterbukaan Sekolah 8 784 3.136 2.456 5 Akuntabilitas Sekolah 6 588 2.352 1.753 Impelementasi MBS secara keseluruhan 88 8.624 34.496 25.984
Sumber : Penulis 2020
Berdasarkan  data  Tabel  1,  bahwa  variable  kemandirian  sekolah  mendapatkan skor  paling  tinggi  dibandingkan  dengan  variable  lainnya  (Kerjasama  sekolah,  Bentuk Partisipasi, Keterbukaan Sekolah dan Akuntabilitas Sekolah).
Dari  data  diatas,  maka  rata-rata  ideal  (Mi)  dan  standar  deviasi  ideal  (sdi)  dapat dihitung.  Selanjutnya  dibuat  kategori  penilaian  masing-masing  variabel  sesuai  dengan rumus dari olah data. Berikut ini hasil pengkategoriannya.

## Tabel 2.
Kategori Penilaian Jumlah Skor Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah No Variabel Rentang Nilai Skor Kategori 1 Kemandir ian Sekolah x ≥ 15.925 =  Sangat Baik 14.751 Baik 13.475 s/d 15.901 = Baik 11.049,5 s/d 13.451    = Cukup Baik 8.600 s/d 11.025 =  Kurang Baik x ≤ 8.575 =  Tidak Baik x ≥ 3.822 =  Sangat Baik 2 Kerjasam a Sekolah 3.234 s/d 3.816  = Baik 2.652 s/d 3228    =  Cukup Baik 2.064 s/d 2.646  =  Kurang Baik 3.496 Baik x ≤ 2.058 =  Tidak Baik x ≥ 3.822 =  Sangat Baik 3 Bentuk Partisipasi 3.234 s/d 3.816  = Baik 2.652 s/d 3.228  =  Cukup Baik 2.064 s/d 2.646  =  Kurang Baik 3.528 Baik
x ≤ 2.058 =  Tidak Baik x ≥ 2.548 =  Sangat Baik 4 Keterbuka an Sekolah 2.156 s/d 2.544  = Baik 1.768 s/d 2.152  =  Cukup Baik 1.376 s/d 1.764  =  Kurang Baik 2.456 Baik x ≤ 1.372 =  Tidak Baik x ≥ 1.911 =  Sangat Baik 5 Akuntabil itas Sekolah 1.617 s/d 1.908  = Baik 1.326 s/d 1.614  =  Cukup Baik 1.032 s/d 1.323  =  Kurang Baik 1.753 Baik x ≤ 1.029 =  Tidak Baik Impelementasi MBS x ≥ 28.028 =  Sangat Baik 13.475 s/d 27.985 = Baik 19.447 s/d 23.716 =  Cukup Baik 15.135 s/d 19.404 = Kurang Baik x ≤ 15.092 =  Tidak Baik 25.984 Baik

## Sumber : Penulis 2020
Dari  data  Tabel  2  diatas  dapat  diketahui  beberapa  hal, pertama variable kemandirian  sekolah  mendapatkan  skor  paling  tinggi  yakni  14.751,  yang  artinya  bahwa penerapan  MBS  telah  menjadikan  sekolah  mandiri  dan  penghapusan  Unit  Pelaksana Tugas  (UPT)  pada  Sekolah  Dasar  Negeri  (SDN)  kabupaten  Tangerang  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  manajemen  Sekolah  Dasar  Negeri  (SDN). Kedua ,  kerjasama  sekolah juga  memperoleh  skor  baik.  Ini  berarti  bahwa  rata-rata  Sekolah  Dasar  Negeri  (SDN)  di kabupaten  Tangerang  memiliki  pola  kerjasama  yang  bagus  baik  dalam  kerjasama  tugas diinternal  sekolah,  atau  pola  kerjasama  dengan  pihak  luar  sekolah  yang  bertujuan membangun sekolah menjadi lebih baik.
Ketiga ,  variable  Bentuk  Partisipasi  juga  mendapatkan  skor  3.528  yang  artinya baik.  Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  di  kabupaten  Tangerang terhadap  Sekolah  Dasar  Negeri  (SDN)  menunjukan  bagus  dalam  kepedulian  pada perjalan manajemen sekolah. Begitu juga sebaliknya, sekolah telah berperan baik dalam melibatkan  masyarakat  dalam  membangun  sekolahnya. Keempat ,  variable  Keterbukaan. Walau skor pada variable ini adalah 1.753 tapi masuk kategori baik, jadi keterbukaan baik transparansi  dana  dan  pendapat  pada  Sekolah  Dasar  Negeri  (SDN)  di  Kabupaten Tangerang  baik.  Walaupun  ada  beberapa  hal  yang  pihak  sekolah  tidak  bisa  terbuka dengan  masyarakat  karena  adanya  pertimbangan  kebijakan  internal  yang  harus  ditutupi informasinya,  hal  ini  sebagaimana  peneliti  dapatkan  pada  saat  pengumpulan  data. Sehingga tidak heran kalau skor pada variable ini rendah. Kelima , variable Akuntabilitas memiliki  skor  paling  rendah  dari  variable  lain,  yaitu  1.753.  akan  tetapi  variable  ini dikategorikan baik. Artinya, akuntabilitas pada SDN di kabupaten Tangerang baik.
Berdasarkan perolehan jumlah skor diatas, bisa disimpulkan bahwa implementasi Manajemen  Berbasis  Sekolah  pada  kategori  baik.  Perolehan  skor  ini  berasal  dari perolehan  jumlah  skor  tiap  variabel.  Variabel  kemandirian  sekolah,  kerjasama  sekolah, bentuk  partisipasi,  keterbukaan  sekolah,  dan  akuntabilitas  sekolah  semuanya  pada kategori  baik.  Berdasarkah  hasil  data  ini  maka  dapat disimpulkan  bahwa  impelementasi manajemen  berbasis  sekolah  di  SD  Kabupaten  Tangerang  dikategorikan  baik  pasca penghapusan  UPT.  Sisi  lain,  pemerintah  tidak  melakukan  kesalahan  dalam  perubahan
manajemen  pada  Sekolah  Dasar  Negeri  (SDN)  dalam  bentuk  penghapusan  UPT  pada tingkat  bawah  yang  awalnya  UPT  menjadi  jembatan  antara  Sekolah  dan  Dinas Pendidikan  dalam  konsultasi,  pengawasan  kebijakan  dan  anggaran.  Sehingga  ruh  dari Pendidikan sebagai gerbang dalam membangun generasi bangsa yang memiliki megaskill dan mantap  kedepannya masih terjaga dengan baik.

## CONCLUSION
Sebagaimana  harapan  pemerintah  bahwa  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) adalah konsep dimana sekolah melakukan otonominya sendiri baik dalam pembangunan dan  keuangan.  Semua  aspek  bersifat  demokrasi  dan  adanya  keterlibatan  masyarakat dalam  pembangunan  sekolah.  Penghapusan  Unit  Pelaksana  Tugas  (UPT)  pada  Sekolah Dasar  Negeri  (SDN)  di  kabupaten  Tangerang  ternyat  tidak  memiliki  pengaruh  pada penerapan  MBS.  Yang  awalnya  sekolah  memiliki  ketergantungan  pada  UPT  dalam  hal konsultasi  kebijakan  dan  keuangan,  karena  UPT  adalah  jembatan  antara  sekolah  dan dinas  pendidikan.  Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa  penerapan  MBS  masih  berjalan normal  walau  UPT  telah  dihapuskan  dan  kebijakan  pemerintah  akan  penghapusan  UPT tidak  menjadikan  pendidikan  di  SDN  kabupaten  Tangerang  menurunkan  mutunya. Rekomendasi  untuk  peneliti  yang  akan  meneliti  MBS  adalah  melakukan  Analisa  terkait lineritas  akademik  guru  terhadap  penerapan  MBS,  karena  pada  penilitian  ini,  peneliti tidak melakukan kajian akan hubungan lineritas akademik guru terhadap penerapan MBS.

## REFERENCES
Arinda  Firdianti.  (2018).  Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar. Lampung: CV. GRE Publishing. Arinda Firdianti.
(2018).  Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  Dalam  Meningkatkan Prestasi Belajar. Lampung: CV. GRE Publishing.
Engkoswara dan Aan Komariah. (2015) . Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Kemendikbud.  (2013).  Kerangka  Dasar  Kurikulum  2013.  Jakarta:  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
Mistrianingsih,  S.,  Imron,  A.,  &  Nurabadi,  A.  (2016).  Peran  Kepala  Sekolah  dalam Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah.  Jurnal  Manajemen  Pendidikan, Volume 25, Nomor 1. Hlm. 20-26.
Pratiwi,  S.  N.  (2016).  Manajemen  Berbasis  Sekolah  dalam  Meningkatkan  Kualitas Sekolah.  EduTech: Jurnal Ilmu  Pendidikan  Dan  Ilmu  Sosial, Vol.  2  No.  1  Hlm. 86-96.
Satori,  Djam’an.  (2016).  Pengawasan  dan  Penjaminan  Mutu  Pendidikan.  Alfabeta: Bandung.