## Article
DOI : https://doi.org/10.31629/jmm.v4i2.2835

## Petani Karawang Melawan Kemiskinan Dalam Kuasa-Politik ; Studi Observasi
Partisipatif Tahun 2004-2005
Mulyadi J. Amalik Universitas Airlangga pule.langpipi@gmail.com

## Abstract
Agricultural world  was a leading sector in longterm development in the past goverment (Orde Baru). Agricultural sector was always as a priority in every stages of five years  goverment developmental planning.  Unfortuneatly those regulation concept and theories of the goverment only putting farmers as an object not as subject in  order to develop political images for commercial agencies.  Goverment developmental policy in New Order, which top- dwon system, induced farmer dependency especially in Karawang district. Therefore, most of them start to build a contrary system to against the policies. This studies using participatory observational, interviews,  and intensif dialogue among farmers in Karawang district. Literature data analysis using modernity, developmental, societies and  political  sociological  theories.    The  reformation  era  become  a    first  momentum  for  Karawang’s  farmers  to reorganize  and  institutionalize  their  ”heiding  resistance”.  After  five  years  of  reformation,    their  organization became  participative  and  independent.  Through  this  organization,  farmers  capable  to  create  diplomacy, democracy, advocacy, networking and strengthen literacy in order to reorganize their political empowerment.
Keywords: Karawang’s agricultural, New Order, development, modernity, industry

## Abstrak
Dunia pertanian merupakan sektor ungulan dalam pembangunan jangka panjang pada masa pemerintahan Orde Baru. Sektor pertanian selalu menjadi basis  prioritas dalam setiap tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)  RI.  Namun,  konsep  dan  teori  modernisasi  yang  melandasi  pembangunan  dunia  pertaniana  itu  tidak meletakkan  petani  sebagai  subyek,  melainkan  dijadikan  obyek,  baik  untuk  kepentingan  pencitraan  politik pemerintah  Orde  Baru  maupun  untuk  kepentingan  komersil  aparat  terkait.  Khusus  di  Kabupaten  Karawang, kebijakan  pembangunan  pertanian  masa  Orde  Baru  yang  bersifat  top-down  menyebabkan  ketergantungan petani sekaligus melahirkan pembangkangan atau perlawanan tersembunyi. Riset ini menggunakan metodologi observasi-partisipatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  pengamatan,  wawancara,  dan  dialog  intensif dengan para petani di Kabupaten Karawang. Analisis data kepustakaan menyangkut sejarah dan isu-isu strategis dunia petani dilakukan dengan landasan teori modernisasi, teori pembangunan, teori masyarakat, dan sosiologi politik.  Setengah  dekade  awal  pascareformasi  menjadi  momentum  bagi  petani  Karawang  untuk  menata  dan melembagakan ”perlawanan tersembunyi” mereka menjadi manifes sebagai organisasi petani yang independen dan  partisipatif.  Melalui  organisasi  itulah  petani  melakukan  pemberdayaan  politik  untuk  kepentingan  kolektif, seperti cara berorganisasi, berdemokrasi, berdiplomasi, advokasi nonlitigasi, menggunakan media massa untuk opini, menata jaringan, dan menguatkan literasi berdasarkan pengalaman
Kata kunci: Pertanian Karawang, Orde Baru, Pembangunan, Modernisasi, Industri

## Pendahuluan
Pada  masa  lalu,  intervensi  pemerintah  Orde  Baru  sangat  kuat  dalam  pertanian  Kabupaten  Karawang, Jawa  Barat.  Pemerintah  menginisiasi  pembentukan  organisasi  petani,  koperasi  petani,  penyeragaman  pola tanam atau bibit padi serta pestisida yang mematikan daya kreatif dan kearifan lokal petani. Petani terbiasa menunggu  dan  meminta  kebaikan  pemerintah saat  dunia  pertanian  diguncang  musibah  mewujud  menjadi alam kesadaran dan pengetahuan petani. Pemerintah berupaya menanamkan kesadaran mistis pada petani
melalui  program-program  atau  pembangunan  pertanian  yang  berbau  karitatif,  walaupun  sebenarnya bersifat memaksa dan sarat dengan kepentingan politik. Akibatnya, petani memistifikasi pemerintah serupa malaikat  kesejahteraan.  Ketika  kebaikan  pemerintah  tidak  terbukti  menyelamatkan  petani  dalam  jangka panjang,  petani  kehilangan  kepercayaan  dan  melakukan  resistensi  secara  diam -diam.  Kronologi  historis pertanian  di  Kabupaten  Karawang  di  bawah  ini  akan  menunjukkan  proses  dan  intensitas  terjadinya pergeseran  kesadaran  dan  pengetahuan  petani.  Ini  memperlihatkan  tahap  perubahan,  dinamika  dan kompleksitas, serta kejutan-kejutan besar dalam masyarakat petani Karawang.
Pertama,  tahun  1966-1970.    Pemerintah  memberlakukan  kebijakan  Revolusi  Hijau.  Menyusul  itu, lahirlah  program  Panca  Usaha  Tani  yang  terdiri  dari:  1)  pemilihan  bibit  unggul;  2)  pengolahan  tanah  yang baik;  3)  penggunaan  air  irigasi;  4)  pemupukan  yang  berimbang;  dan  5)  pengendalian  hama.  Program  ini mengharuskan  petani  menggunakan  pestisida  secara  besar-besaran,  namun  disubsidi  oleh  pemerintah. Petani  diwajibkan  membeli  bibit  padi  dari  pemerintah.  Bila  kedapatan  petani  menggunakan  varietas  yang berbeda dari ketentuan pemerintah, tanaman petani tersebut akan dicabuti. Akibatnya, padi varietas lokal lambat-laun  menghilang.  Dalam  situasi  seperti  ini,  petani  tidak  punya  pilihan  karena  trauma  pada  musim kelaparan  yang  telah  menimpa  mereka  pada  masa  sebelumnya.  Tahun  1967,  kawasan  pertanian  di Karawang  menjadi  ladang  racun  karena  penggunaan  pestisida  yang  berlebihan.  Pada  tahun  itulah Intensifikasi Massal (Inmas) dan Bimbingan Massal (Bimas) mulai dicanangkan.
Tahun  1968,  pestisida  jenis  Agrotion  disemprotkan  ke  kawasan  pertanian  Karawang  dengan menggunakan  pesawat  terbang  sehingga  merusak  keseimbangan alam.  Tidak  hanya  hama  pad i  yang  mati, tetapi  juga  burung-burung  sawah  dan  semua  jenis  serangga.  Bahkan,  banyak  pohon  tanaman  keras  tidak bisa  berbuah.  Menurut  para  petani  Karawang  yang  mengalami  zaman  “hujan  pestisida”  tersebut,  hanya makhluk sejenis semut hitam yang bisa bertahan hidup. Pada tahun 1969, ketika terjadi ledakan hama dan penyakit  padi  yang  dijuluki  OPT  (Organisme  Pengganggu  Tanaman),  petani  mulai  terbiasa  membeli  bibit unggul,  pestisida,  pupuk  buatan  pabrik  yang  ditetapkan  pemerintah.  Program  Panca  Usaha  Tani  pun menunjukkan  hasilnya,  yaitu  kepatuhan  petani  pada  pemerintah.  Hingga  tahun  1970,  petani  mulai merasakan  peningkatan  biaya  produksi  dalam  bertani  sebab  diarahkan  menggunakan  alat-alat  mesin pertanian.  Tenaga  kerbau  untuk  membajak  sawah  dapat  diganti  dengan  mesin  pembajak  (traktor). Pemerintah memunculkan padi varietas Pelita I dan II untuk mengganti varietas VB5 yang rentan penyakit, tetapi terjadi lonjakan hama jenis wereng.
Kedua, tahun 1971-1980.  Tahun 1973, pemerintah memasyarakatkan Badan Usaha Unit Desa  (BUUD) yang  berfungsi  memonopoli  pembelian  hasil  pertanian  dan  pendistribusian  pupuk  pabrik,  bibit,  dan  obat (pestisida).  Petani  harus  membeli  pupuk  dan  menjual  hasil  panen  ke  BUUD  dalam  wilayah  Karawang.  Bila tidak,  panen  petani  akan  disita  pemerintah.  Andai  petani  tidak  membeli  pupuk  di  BUUD,  mereka  akan ditanggkap.  Akan  tetapi,  bila  pupuk  tidak  diambil,  beban  kredit  dianggap  terus  berjalan.  Pelembagaan proses jual-beli kebutuhan pokok pertanian melalui BUUD ini sesungguhnya dapat meminimalisasi gerakan kaum  lintah  darat  atau  pengijon,  tetapi  kepengurusan  lembaga  tersebut  dipenuhi  oleh  elite  pemerintah. BUUD  itu  diisi  oleh  aparat  kepolisian,  kejaksaan,  dan  sejumlah  birokrat  dari  instansi  pemerintah,  selain Kepala Desa dan pejabat Bank Rakyat Indonesia (BRI). Petani tidak punya tempat di lembaga dagang tingkat desa  ini.  Aspirasi  dan  hak-hak  petani  tidak  terakomodasi.  Petani  justru  membelot  atau  membangkang dengan mengutang kepada lintah darat.
Tahun  1975,  pemerintah  menerapkan  Intensifikasi  Khusus  (Insus)  setelah  padi  varietas  Pelita  mulai memunculkan  OPT  baru,  yaitu  walang  sangit  dan  ulat  grayak.  Tahun  1977,  pemerintah  membentuk organisasi petani bernama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang menimbulkan pengelompokan status petani, seperti pemula, madya, dan utama. Keanggotaan KTNA bersifat elitis karena hanya berisi para petani (dan  nelayan)  yang  dianggap  unggul/berhasil  secara  individual.  Pada  masa  inilah  cara  memanen  padi dengan  ani-ani  (ketam)  diganti  dengan  sabit.  Peran  perempuan  mulai  terpinggir  akibat  pergantian  cara panen  ini.  Sementara  itu,  penyemprotan  hama  dari  udara  dengan  pesawat  masih  diterapkan  dan  impor beras  mulai  dilakukan  oleh  pemerintah.  Beras  itu  didatangkan  dari  Korea,  Jepang,  dan  Vietnam.  Antara 1975-1976, masyarakat petani dilanda ancaman kelaparan karena gagal panen akibat ledakan OPT. Bulgur pun menjadi alternatif pengganti beras.
Pada  1978-1980,  tanah  lahan  pertanian  di  tiga  kecamatan  di  Kabupaten  Karawang,  yaitu  Kecamatan Pakisjaya,  Cilamaya,  dan  Tempuran  kehilangan kesuburan  (bera)  sehingga  tidak  dapat  ditanami  padi.  Para petani  meninggalkan  lahannya  tersebut  dan  bertransmigrasi  dengan  dana  swadaya.  Ketika  pemerintah memberlakukan Program Nasional Sertifikasi, tanah-tanah bera itu disertifikatkan oleh perangkat desa dan diagunkan ke bank. Terjadilah konflik panjang antara perangkat desa dan petani pemilik lahan yang sudah pulang  dari  bertransmigrasi.    Mendekati  1980,  pemerintah  menyelenggarakan  proyek  pencetakan  sawah baru  oleh  Unit  Pelaksanaan  Pembentukan  Sawah  Baru  untuk  Provinsi  Jawa  Barat.  Proyek  ini  sukses  di Kecamatan  Tempuran  dan  Kecamatan  Pedes,  Kabupaten  Karawang,  tetapi  berkonflik  di  Kecamatan  Batu
Jaya dan Kecamatan Cilamaya. Bersamaan dengan itu pemerintah melakukan sertifikasi tanah, pengolahan tanah, pemeliharaan tanah, pemberian sarana produksi, dan pemberian kredit yang dikembalikan setelah 5 tahun. Sisi lain, rakyat mulai menolak keberadan BUUD yang tidak efektif dan ada kelonggaran bagi petani untuk  menentukan  varietas  padi  yang  mau  ditanam.  Pelonggaran  itu  diberikan  untuk menghindari  gejolak menjelang pemilihan umum dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Ketiga,  tahun  1981-1990.    Tahun  1981,  varietas  Cisadane  dikampanyekan  pemerintah  dengan  opini bahwa  virietas  tersebut  dapat  menghasilkan  8  ton  gabah  per  hektar.  Menurut  pemerintah,  hasil  tersebut terbukti di Desa Rawagempol, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga lahir slogan versi pemerintah yang berbunyi: “Merawagempolkan Jawa Barat”. Slogan ini berfungsi memistifikasi fakta di kalangan  petani  Karawang  untuk  memperlancar  agenda  swasembada  pangan.  Pemerintah  menginstruksi petani  agar  memakai  benih  varietas  Cisadane  dari  satu  produsen,  yaitu  perusahaan  milik  negara  (BUMN) P.T.  Sang  Hyang  Sri.  Di  kalangan  petani  sesungguhnya  sudah  muncul  varietas  tandingan,  yaitu  varietas Citanduy dan Cimandiri.
Ujung  1981,  aparat  Golongan  Karya  melakukan  Golkarisasi  pada  masyarakat    Karawang.  Tahun  1982, pemerintah  memberikan  bantuan  traktor  kepada  petani,  namun  tidak  pernah  diterima  petani.  Petani menyebutnya  sebagai  bantuan  simbolis.  Dalam  hitungan  politik,  bantuan  itu  untuk  meredam  radikalisasi petani  sebab  mendekati  pemilihan  umum  ke-3.  Antara  1981-1984,  pemerintah  mengumbar  cerita keberhasilan  swasembada  pangan  ke  level  internasional  sehingga  Presiden  Soeharto  memperoleh penghargaan  dari  Food  and  Agriculture  Organization  (FAO)  di  Roma,  Italia.  Tahun  1983 -1984,  pemerintah menjanjikan dana gratis naik haji bagi petani yang bisa panen sampai 14 ton per hektar. Akibatnya, petani mengidap mental berjudi dengan menghalalkan segala cara. Di kalangan petani mulai muncul perilaku asal bapak senang (ABS) dengan merekayasa hasil pertaniannya. Misalnya, panen padi seluas 2 hektar dikatakan 1 hektar. Padahal, inovasi petani sudah tumbuh dengan menciptakan varieta s Jeger dan varietas Delis yang disebut varietas Muncul.
Tahun  1985,  terjadi  ledakan  hama  wereng  di  17  provinsi  di  Indonesia,  termasuk  Jawa  Barat.  Muncul wabah  penyakit  tungro  dari  varietas  Cisadane.  Pemerintah  mengenalkan  organisasi  Petani  Pengguna Pemakai Air (P3A) Mitra Cai di kalangan petani di Kabupaten Indramayu hingga Kabupaten Karawang. Tahun 1986  pemerintah  mengeluarkan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  3  Tahun  1986  tentang  pelarangan  57 jenis insektisida. Inpres ini dikawal oleh Komisi Pestisida  (Kompes) yang beranggotakan aparat pemerintah dari  instansi  terkait  dan  bertujuan  mengawasi  petani  agar  tidak  menanam  varietas  Cisadane.  Bila  petani melanggar,  tanamannya  akan  dicabuti  oleh  aparat  desa  yang  melibatkan  anak-anak  sekolah.  Tahun  1987, pemerintah  mencanangkan  program  Supra  Insus  Jalur  Pantura  yang  berisi  10  paket  teknologi,  yaitu  1) pengolahan yang baik dan sempurna; 2) benih berlabel biru atau IR64; 3) jarak tanam 22 x 22 cm, 15 x 30 cm, atau 1 hektar sama dengan 200.000 rumpun padi; 4) pemupukan yang berimbang: urea 2 kwintal, TSP 1 kwintal,  ZA  1  kwintal,  dan  KCl  1  kwintal;  5)  penggunaan  pupuk  pelengkap  cair  (PPC)  --jenis  PPC  =  sitosin 50.000/liter--  atau  zat  perangsang  tumbuh  (ZPT);  6)  pola  tanam:  padi-padi-palawija;  7)  tata  guna  air  di tingkat usaha tani; 8) pengendalian hama terpadu; 9) pergantian varietas; dan 10) penanganan pascapanen: menggunakan power traser untuk perontok padi [di atas lahan seluas 4 x 4 m], menggunakan sabit bergerigi [diberi  gratis  oleh  pemerintah],  dan  pembentukan  kelompok  jasa  permanen.  Pada  tahun  tersebut  harga gabah  naik  mencapai  Rp24.000;/kwintal.  Kenaikan  itu  mendekati  pemilihan  umum  ke -4.  Pemerintah  Orde Baru juga membagikan semprotan gratis untuk petani, walau sebagian dijual oleh aparat yang bertugas. Ada pula  kredit  alat-alat  mesin  pertanian  dengan  jaminan  sertifikat  tanah.  Traktor  pembajak  sawah  dan pengering gabah pun banyak digunakan petani, selain mesin penggilingan beras.
Sisi  lain,  pemerintah  terus  menggencarkan  program  Kredit  Usaha  Tani  (KUT),  pengadaa n  pangan,  dan pengadaan  sarana  produksi  (pupuk  dan  pestisida).  Pemantauan  pada  petani  terus  dijalankan  pula  secara ketat. Bagi petani yang masih menanam varietas Muncul akan didenda Rp50.000; dan hasil panennya tidak akan  dibeli  oleh  Depot  Logistik  (Dolog).  Ketika  itu,  hasil  panen  IR64  tergolong  tinggi  sehingga  menjadi berkah  bagi  pemegang  mandat  KUT  dan  Dolog.  Dalam  perkembangan  berikutnya,  harga  gabah  kembali jatuh  menjadi  Rp11.000;/kwintal  dan  petani  mulai  menolak  keberadaan  KUT.  Akibatnya,  kucuran  bantuan pemerintah  untuk  petani  melalui  KUT  hanya  dimanfaatkan  oleh  pengurus  KUT  sendiri.  Hingga  1987, pemerintah mewajibkan petani menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) dan sebelumnya diberi pelatihan tentang koperasi.
Memasuki  1989,  pemerintah  memperluas  varietas  IR64  dan  kembali  mengharuskan  petani menanamnya.  Namun,  Kelompok  Tani Sempurna  di  Kecamatan  Cilamaya  berani  menentang  keharusan  itu dengan tetap menanam varietas Muncul. Sejak 1989 hingga 1990, terjadi ledakan OPT, yaitu sejenis hama putih  penggerek  batang  padi.  Wabah  OPT  akibat  petani  menggunakan  carbofuran  atau  pestisida  besar- besaran  ini  tidak  hanya  menimpa  Kabupaten  Karawang,  tetapi  juga  Kabupaten  Tangerang,  Kabupaten Bekasi,  Kabupaten  Subang,  dan  Kabupaten  Cirebon.  Di  Kabupaten  Karawang,  tanaman  padi  petani
mengalami  bapuk  (menguning  dan  kemudian  mengering  sampai  mati)  sehingga  banyak  petani  yang  stres dan wafat mendadak. Pejabat pemerintah tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten berdatangan ke daerah - daerah  yang  terkena  musibah  itu  sambil  membagi-bagikan  benih  dan  obat  tanaman  secara  gratis.  Selama tahun 1990 tersebut, pemerintah menggelar pelatihan pengendalian hama terpadu (PHT) di tiap -tiap desa di 5 kabupaten itu selama 14 hari. Pelatihan PHT ini dilembagakan menjadi Sekolah Lapangan Peng endalian Hama Terpadu (SLPHT), tetapi kapasitasnya sangat lemah sehingga tidak efektif.
Keempat, tahun 1991-2000.  Tahun 1991, saat  hama penggerek batang padi masih mewabah, muncul pula  ledakan  OPT  sejenis  walang  sangit,  ulat  grayak,  wereng,  dan  hama  putih.  Petani  kehilangan kepercayaan  pada  ketahanan  varietas  IR64  terhadap  hama  dan  penyakit.  Petani  lebih  suka  menanam varietas  Muncul.  Untuk  menyaingi  varietas  Muncul,  pemerintah  menciptakan  varietas  Membramo.  Bagi petani  yang  menanam  varietas  Membramo  tersebut  pemerintah  menjanjikan  harga  jual  yang  tinggi, walaupun janji tersebut tidak pernah ditepati. Bersamaan, ilmuwan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Philipina  datang  ke  Kabupaten  Karawang  untuk  meneliti  ledakan  hama  penggerek  batang  padi. Laboratorium  Pertanian  pun  didirikan  di  Desa  Penyingkiran,  Kecamatan  Rawamerta,  Karawang.  Peneliti an itu  didanai  oleh  FAO.  Dinas  Pertanian  Karawang  sendiri  menggratiskan  petromak  dan  kantong  plastik kepada  petani  untuk  memunguti  gumpalan-gumpalan  telur  hama  penggerek  batang  padi  di  sawah.  Anak- anak  Sekolah  Dasar  dikerahkan  untuk  membantu  petani.  Sementara  itu,  proyek  PHT  terus  dilaksanakan, walaupun tidak laku di kalangan petani.
Pada  1992,  terbit  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1992  tentang  Budidaya  Tanaman.  Petani dibebaskan  bercocok  tanam.  Keluar  pula  Instruksi  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  28  Tahun  1992  t entang Pengembangan  Pengendalian  Hama  Terpadu,  disusul  Instruksi  Bupati  Karawang  Nomor  10  Tahun  1992 tentang  Pengembangan  Pengendalian  Hama  Terpadu  Swadaya.  Kelompok  Tani  Kecamatan  Jatisari, Karawang,  mendapat  penghargaan  Supra  Insus  dari  pemerintah  pusat  pada  tahun  ini.  Tahun  1993, pemerintah  melonggarkan  kebijakannya  tentang  pertanian  sebab  menjelang  pemilihan  umum  dan  Sidang Umum MPR. Masa itu, pemerintah menggelar pertemuan taruna tani se-Indonesia di Simalungun, Sumatera Utara. Ada pula pelimpahan tugas pemanduan PHT dari aparat pemerintah kepada petani sehingga berlaku oleh petani untuk petani.
Tahun 1994, pemerintah menekan petani agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tenggang waktu  3  bulan.  Bersamaan,  Kabupaten  Karawang  mendapat  penghargaan  S upra  Insus  dari  pemerintah pusat. Rentang 1996-1997, tanah petani di Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya, dikapling untuk perumahan oleh  perusahaan  pengembang.  Para  petani  melawan  dengan  siasat  melakukan  “kuningisasi”  sehingga menghasilkan  rekomendasi  dari  pemerintah  setempat  yang  berisi  larangan  membangun  perumahan  dan industri  di  atas  lahan  produktif.  Izin  prinsip  pengembangan  kota  pun  dipersulit.  Tanah  milik  petani  yang semula dikapling akhirnya kembali kepada petani.
Dalam tahun 1994 pula petani alumni Sekolah Lapangan PHT dari 6 kelompok tani di Desa Rawa Gempol Wetan, Kecamatan Cilamaya, membentuk organisasi bernama “IKLAS”. Organisasi ini fokus melakukan PHT se-Kabupaten  Karawang  yang  diikuti  sekitar  1.300  orang  petani  dan  dihadiri  Bupati  serta  Camat  se- Kabupaten  Karawang.  Kegiatan  IKLAS  ini  dihadiri  juga  oleh  anggota  Fraksi  ABRI  dan  Fraksi  Golkar  DPRD Karawang  serta  utusan  dari  instansi  pemerintah  terkait.  Namun,  petugas  penyuluh  pertanian  tidak mengakui keberadaan organisasi IKLAS dan menuduhnya sebagai Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Pada masa ini,  gerakan-gerakan  oposisi  pro-demokrasi  yang  dipelopori  aktivis  mahasiswa,  intelektual-kritis,  dan Lembaga Swadaya Masyarakat mulai bangkit di berbagai kota di Indonesia. Pada Juli 1996, pecah kerusuhan politik  di  Jakarta  menyusul  konflik  internal  penuh  kekerasan  di  tubuh  Partai  Demokrasi  Indonesia  akibat intervensi  pemerintah  Orde  Baru.  Efeknya,  gerakan  pro-demokrasi  mengalami  tiarap  nasional  dan  banyak aktivis oposisi diburu dan ditangkap.
Memasuki  1997,  petani  mendapat  kemudahan  dari  pemerintah  karena  akan  menjelang  pemilihan umum  dan  Sidang  Umum  MPR.  Pejabat  pemerintah  provinsi  dan  para  menteri  merayakan  Hari  Krida Pertanian  di  Pangandaran,  Jawa  Barat.  Bersamaan,  terjadi  perundingan  antara  organisasi  tani  IKLAS  dan Himpunan  Kelompok  Tani  Indonesia  (HKTI)  serta  Kontak  Tani  Nelayan  Andalan  (KTNA)  Karawang. Perundingan  yang  dihadiri  oleh  ketua  Pendidikan  Pelatihan  dan  Penyuluhan  (PPL)  Pusat  tersebut  tidak memperoleh  titik  temu  karena  perbedaan  pendapat  yang  tajam.  PPL  membuat  pernyataan  bahwa organisasi  tani  yang  sah  di  Kabupaten  Karawang  ialah  organisasi  bentukan  pemerintah,  yaitu  HKTI  dan KTNA.  Jauh  sebelum  ini,  para  petani  sudah  antusias  menerima  organisasi  tani  IKLAS  sehingga  mulai berkembang di tingkat kecamatan di Karawang.
Saat  pemilihan  umum  1997,  Golkar  sebagai  partai  berkuasa  diduga  melakukan  banyak  kecurangan sehingga  memperoleh  suara  tidak  masuk  akal:  hampir  100%  secara  nasional.  Dugaan  kecurangan  itu mengundang perhatian para akademisi dan pengamat politik internasional. Dunia internasional melihatnya sebagai  gejala  kediktatoran  yang  mengancam  negara-negara  maju  dalam  berinvestasi  di  Indonesia.  Mei
1998 merupakan penanda keberhasilan gerakan kaum oposisi dan pro-demokrasi. Tumbalnya cukup mahal sebab  ditandai  oleh  banyaknya  aktivis  pro-demokrasi  yang  diculik,  ditangkap,  atau  dibunuh.  Selain mengalami kerusuhan yang melanda sebagian besar wilayah Nusantara, Indonesia mengalami puncak krisis ekonomi  hingga  nilai  tukar  rupiah  berkisar  antara  Rp10  ribu-Rp11  ribu  per  dollar  AS.  Hingga  Presiden Soeharto  mundur  dan  digantikan  oleh  wakilnya  B.J.  Habibie,  rupiah  berada  di  posisi  Rp12/dollar  dan melambung ke Rp16 ribu/ dollar.
Di  Karawang,  petani  mengundurkan  musim  tanam  karena  kemarau  panjang.  Hama  wereng  cok lat meledak  sehingga  lahan-lahan  pertanian  Golongan  Air  I  gagal  panen  dan  lahan-lahan  pertanian  Golongan Air  4  retak-retak.  Presiden  Habibie  berkunjung  ke  Desa  Layapan,  Kecamatan  Tempuran,  Karawang,  dan menjanjikan akan menaikkan harga gabah serta menyubsidi pupuk KCl yang akan didatangkan dari Kanada. Pihak Departemen Pertanian RI juga berkunjung ke Karawang dan menyatakan bahwa OPT disebabkan oleh varietas  Muncul.  Sebagian  petani  mengalami  gagal  panen  pada  musim  tanam  kedua.  Paket  bantuan  dari pemerintah  melalui  KUT  ditolak  petani  kecuali  dalam  bentuk  uang.  Petani  juga  dilanda  keresahan  akibat banyaknya pencurian traktor milik mereka dan aparat kepolisian lamban merespon itu.
Tahun 1999, kegagalan panen di sebagian wilayah Kabupaten Karawang makin menjadi -jadi. Petani dari 13 kecamatan mengajukan tuntutan kepada pemerintah melalui DPRD Kabupaten Karawang, antara lain, 1) perbaikan kinerja Petugas Penyuluh Lapangan atau bubarkan PPL; 2) pengelolaan dana Iuran Pengguna Air (IPAir)  diserahkan  pada  petani  secara  otonom;  3)  tanda  bukti  pembayaran  Pajak  Bumi-Bangunan  harus berupa  surat  sah  dari  bank  yang  ditunjuk;  dan  4)  penolakan  terhadap  Unit  Usaha  Otonomi  (UUO).  Akibat tuntutan  petani  pada  poin  1  itu,  60  orang  PPL  mendemo  seorang  tokoh  petani  Karawang,  Daipin,   yang tinggal di Kecamatan Cilamaya, Karawang. Tokoh petani tersebut memang dikenal kritis dan berani, selain sebagai  salah  satu  pencetus  berdirinya  organisasi  tani  IKLAS  yang  visi-misinya  berseberangan dengan  PPL, KTNA,  dan  HKTI.  Hingga  tahun  2000,  petani  Karawang  mulai  memperoleh  pelatihan  advokasi  yang didampingi oleh staf FAO. Dinas Pertanian Karawang turut memberikan pelatihan agen hayati untuk petani. Pemerintah  pusat  juga  mengeluarkan  program  ketahanan  pangan  dan  kredit  ketahanan  pangan  secara nasional

## Metode Penelitian
Riset  sederhana  ini  merupakan  akumulasi  pengalaman  empiris  penulis  saat  menjadi  fasilitator pemberdayaan  petani  Karawang  oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  Dutha  Tani  Karawang  selama tahun 2004-2005. Oleh karena itu, riset ini  menggunakan metodologi observasi-partisipatif  dengan teknik pengumpulan  data  melalui  pengamatan-terlibat,  wawancara,  dan  dialog  intensif  sepanjang  penulis  berada di  lingkungan  para  petani  di  Kabupaten  Karawang,  Jawa  Barat.  Analisis  data  kepustakaan  menyan gkut sejarah dan isu-isu strategis dunia petani di Karawang, dilakukan dengan landasan teori modernisasi, teori pembangunan, teori masyarakat, dan sosiologi politik yang menyangkut petani.

## Hasil dan Diskusi
Luas Kabupaten Karawang ialah 1.753,27 km2 atau  sama dengan 3,37 % luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan  berbagai  catatan  resmi  pemerintah,  sawah-sawah  di  Kabupaten  Karawang  berada  di  atas  lahan kering  yang  dibagi  menjadi  lahan  berpengairan  teknis,  setengah  teknis,  sederhana,  dan  juga  tadah  hujan. Penggolongan  jenis  lahan  sawah  ini  tercermin  dari  sistem  pengairan  di  Kabupaten  Karawang  sebagaimana terlihat pada tabel berikut;
Jenis Pengairan Luas Th. 2001 (dalam Ha) Prosentase Luas Th. 2002 (dalam Ha) Prosentase Irigasi teknis 80.531 86,05 80.556 86,50 Irigasi semi teknis 5.006 5,35 5.107 5,48 Irigasi sederhana 4.218 4,50 4.218 4,52 Tadah hujan 3.835 4,10 3.249 3,50 Jumlah 93.590 100,00 93.130 100,00
Tabel 1.  Karawang Dalam Angka, 2002.
Dari  tabel  di  atas,  tampak    luas  total  lahan  pertanian  di  Kabupaten  Karawang  pada  tahun  2002  mulai berkurang  dibanding  luas  total  lahan  tahun  2001.  Penyempitan  lahan  pertanian  ini  seolah  menguntungkan mengingat pengairan persawahan di kabupaten tersebut menggunakan irigasi teknis, bukan tadah hujan. Curah hujan  di  Kabupaten  Karawang  tergolong  rendah,  yaitu  1.453  mm  atau  121  mm  per  bulan.  Akan  tetapi,  pada musim  tanam  pada  tahun  2003-2004,  areal  pertanian  di  Kabupaten  Karawang  mengalami  kekeringan  dan kebanjiran  silih  berganti.  Pada  musim  tanam  gadu  (morekat)  tahun  2003,  misalnya,  terdapat  sekitar  22.000
hektar  sawah  petani  Karawang  yang  dilanda  kekeringan.  Pada  tanggal  7  Mei  2003,  Bupati  Karawang  Ahmad Dadang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 521.1/1436-EK tentang Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian. Surat Edaran tersebut memuat hasil rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam rangka menyikapi  krisis  kekurangan  air  untuk  lahan  persawahan  di  Karawang.  Pemkab  Karawang  menggulirkan  3 program praktis, yaitu 1) Gilir giring, yakni program pendistribusian air ke petakan sawah petani secara bergilir dan  dalam  pelaksanaannya  melibatkan  petani,  aparat  pemerintah  kecamatan  dan  desa,  serta  kepolisian  dan tentara;  2)  Pompanisasi,  yakni  progam  kredit  atau  utang  untuk  petani  dari  pemerintah  dalam  bentuk  1  unit pompa air  senilai  Rp8 juta  dan  utang  itu  harus  dibayar  petani  secara  berangsur sebanyak 8 kali atau 8 musim panen;  dan  3)  Singgangisasi,  yakni  praktek  memanfaatkan  tunas-tunas  atau  butiran-butiran  padi  yang  tumbuh sehabis  sawah  dipanen.  Butir  padi  hasil  singgang  ini  biasanya  kecil-kecil  dan  setelah  menjadi  nasi  biasanya lembek.  Oleh  karena  itu,  padi  singgang  biasanya  digunakan  untuk  makanan  bebek  dan  sifatnya  milik  umum, walau berada di lahan milik perorangan. Ketiga program tersebut ditentang oleh para petani Karawang karena dalam pelaksanaannya justru terasa membebani atau memberatkan petani.
Pada  Pebruari  2004,  hampir  setengah  bulan  sawah-sawah  petani  terendam  air  akibat  banjir.  Menurut catatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang, banjir itu merendam sekitar 25.246 hektar areal persawahan petani sehingga merusak semua tanaman padi yang baru ditanam.  Jauh sebelum ini, pada Pebruari 2002, banjir juga pernah melanda areal pertanian di Kabupaten Karawang. Ada sekitar 1.500 hektar sawah yang terendam  banjir  di  tiga  desa  di  Kecamatan  Tempuran  dan  menimpa  sekitar  350  hektar  sawah  di  satu  desa  di Kecamatan  Telagasari,  Kabupaten  Karawang.  Umur  tanaman  padi  yang  terkena  banjir  itu  rata-rata  sekitar  30 hari. Sebagian besar mata pencarian penduduk Kabupaten Karawang adalah bertani. Namun, lapisan sosial kaum petani  tersebut  dapat  dipetakan  berdasarkan  status  atau  posisi  kerjanya,  yaitu  sebagai  petani  pemilik,  petani penggarap,  dan  buruh  tani.  Berdasarkan  catatan  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Karawang  terukur  bahwa  jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 1998 ialah sebesar 1.630.144 jiwa atau terdiri dari 326.029 Kepala Keluarga (KK). Diantara jumlah itu, tercatat sekitar 281.405 Kepala Keluarga (KK)  yang menekuni pertanian padi. Tabel di bawah ini memperlihatkan gambaran jumlah penduduk sesuai status kepetaniannya itu.
No Rincian Jumlah KK 1 Petani pemilik tidak menggarap 43.362 KK 2 Petani pemilik penggarap 80.905 KK 3 Petani penggarap 47.574 KK 4 Petani buruh 118.431 KK 5 Petani tambak 1.824 KK 6 Petani buruh tambak 1.312 KK Jumlah 281.405 KK
Tabel 2.  Jumlah Petani Kabupaten Karawang Tahun 1998
Berdasarkan  data  di atas,  menurut  hasil  penelitian  Tim  PIKA  Sp  PSDA  (Pusat  Sumber  Daya  Air  Jawa Barat,  tahun  2002),  hanya  25%  saja  petani  yang  memiliki  pekerjaan  tambahan.  Selain  itu,  petani  yang berkeinginan beralih profesi berjumlah sebesar 60%, tetapi mereka tidak segera melaksanakan niatnya itu karena  belum  ada  lapangan  kerja  yang  bisa  dimasuki  kecuali  mungkin  pekerjaan  serabutan,  seperti  buruh bangunan,  pertukangan,  dan  lain-lain.  Dari  penelitian  ini  tersimpul  bukti  bahwa  kehidupan  kaum  petani selalu berada dalam garis yang serba kekurangan. Pada saat yang sama, mitos Kabupaten Karawang sebagai daerah  Lumbung  Padi  masih  ditembang-tembangkan.  Pada  tahun  2002,  misalnya,  pemerintah  kabupaten mengatakan  bahwa  Kabupaten  Karawang  dapat  menghasilkan  1.095,657  ton  padi  dari  hamparan  sawah petani  seluas  93.130  hektar.  Padahal,  hasil  produksi  padi  selama  lima  tahun  terakhir  terhitung  dari  tahun 2002 itu mengalami penurunan yang disebabkan oleh bencana, biaya produksi mahal, harga gabah rendah, alih fungsi lahan untuk industri dan perumahan, dan lain-lain. Tabel berikut ini menggambarkan penurunan hasil produksi padi itu:
Rincian 1998 1999 2000 2001 2002 Produksi Padi (ton) 918,924 1.108.596 1.083,596 1.111,013 1.095,657 Luas Panen (ha) 180,429 185,602 183,948 186,543 182,635 Produktivitas ton/ha 5,092 5,973 5,890 5,656 5,99
Tabel 3. Luas Panen dan Produksi Padi di Karawang
Dalam  konteks  kepemilikan  lahan,  petani  di  Kabupaten  Karawang  dapat  pula  dipetakan  menjadi,  sebagai berikut: 1) petani miskin dengan kepemilkian lahan di bawah 1 hektar; 2) petani sedang atau menengah dengan kepemilikan lahan antara 1 hektar hingga 5 hektar; dan 3) petani kaya dengan kepemilikan lahan di atas 5 hektar.
Petani yang berada di luar poin 1 hingga 3 dapat dikatakan sebagai petani tanpa lahan (landless), yaitu buruh tani,  petani  penggarap,  petani  penderep  (buruh  panen),  dan  petani  pengeprik  (pengumpul  sisa-sisa  padi  di sawah yang telah dipanen). Munculnya petani pengeprik itu terkait erat dengan pergeseran teknis dalam dunia pertanian  di  Karawang.  Pada  masa  lampau,  sebelum  padi  varietas  unggul  ditemukan,  cara  panen  dilakukan dengan  mengggunakan  ani-ani  (ketam).  Cara  ini  efektif  untuk  menghindari  kerontokan  bulir-bulir  padi  dari tangkainya  saat  dipanen.  Batang  padi  relatif  tinggi.  Panen  dengan  alat  ani-ani  (ketam)  membutuhkan  kehati- hatian agar tidak terkena jari tangan dan hal ini justru memperkecil tingkat kerusakan tangkai padi yang diketam. Saat  ini,  setelah  padi-padi  varietas  unggul,  seperti  IR,  PB,  dan  lain-lain  ditemukan,  batang  padi  yang  tumbuh umumnya  pendek-pendek  dan  tangkainya  pun  pendek  serta  bulir-bulirnya  mudah  rontok.  Tentulah  sulit  dan lamban  bila  padi-padi  ini  dipanen  dengan  alat  ketam.  Lalu,  digunakanlah  sabit  atau  arit  sebagai  alat  panen sehingga lebih cepat dan mudah. Akan tetapi, penggunaan sabit tidak bisa menghindari kerusakan tangkai padi sehingga  bulir-bulirnya  banyak  rontok.  Proses  perontokan  yang  semula  memanfaatkan  kekokohan  kaki  untuk menggilas  tangkai-tangkai  padi  sudah  diganti  dengan  mesin  perontok  atau  papan  perontok.  Semua  proses perontokan nonkaki ini dilakukan di sawah, bukan di lumbung sehingga tidak bisa menghindari butiran-butiran padi yang tersisa. Butiran-butiran padi yang tersisa di sawah inilah yang dipunguti oleh petani pengeprik.
Pemetaan  lapisan  sosial  petani  berdasarkan  kepemilikannya  lahan  di  atas  sesungguhnya  sangat  relatif. Petanya  bisa  berubah  kapan  pun  sebab  tergantung  pada  nilai  ekonomis  lahan  pertanian  yang  terus  bergeser sesuai  perkembangan  politik-ekonomi  di  Kabupaten  Karawang  dan  tingkat  nasional.  Apalagi,  menurut  hasil penelitian  Kurnia,    akibat  industrialisasi  yang  terus  digalakkan  di  Kabupaten  Karawang,  ada  indikasi  terjadi perubahan  orientasi  petani  dan  masyarakat  umum  dalam  memandang  lahan  pertanian.  Bila  pada  masa  dulu lahan pertanian dianggap sebagai alat produksi, maka pada masa sekarang lahan pertanian itu dianggap sebagai komoditas  yang  potensial  untuk  diperjualbelikan.  Adanya  perubahan  orientasi  tersebut  menunjukkan  bahwa pertanian  dianggap  sebagai  satu-satunya  penghidupan  bagi  petani  karena  belum  banyak  alternatif  pekerjaan lain.  Sisi  lain,  ada  desakan  dari  sektor  industri  yang  mampu  mengubah  makna  tanah  dari  bernilai  sosial (sosiological rent) menjadi bernilai ekonomis (economical rent).
Perkembangan industri di Kabupaten Karawang memang memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Regional  Bruto  (PDRB)  kabupaten  ini  yang  semula  didominasi  sektor  pertanian.  Sejak  satu  dasawarsa  lebih, sektor  industri  di  Kabupaten  Karawang  telah menggeser  posisi  sektor  pertanian  dalam  kontribusinya  terhadap PDRB. Sebagai contoh, pada tahun 2001, sektor industri menyumbangkan keuntungan sebesar 31,6 persen bagi Kabupaten Karawang, sementara sektor pertanian hanya mampu memberikan keuntungan sebesar 17,6 persen saja.  Meluasnya  areal  industri  di  Kabupaten  Karawang  terkait  dengan  perencanaan  pemerintah  yang  ingin menjadikan  kabupaten  tersebut  sebagai  kawasan  pengembangan  industri.  Pemerintah  menerbitkan  payung hukumnya  dalam  bentuk  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  53  Tahun  1989.  Akibatnya,  daerah  pertanian semakin  tertekan  oleh  pemukiman-pemukiman  atau  perumahan  penduduk  dan  pusat-pusat  industri.  Hal  ini pulalah yang mendorong terjadinya perubahan cara masyarakat petani dalam memandang lahan pertanian yang dimilikinya.  Semula  lahannya  dianggap  sebagai  alat  produksi,  lalu  dianggap  sebagai  komoditas  untuk diperjualbelikan. Tercatat bahwa penggunaan lahan di luar aktivitas pertanian di Kabupaten Karawang terdiri dari pemukiman  11,00%,  untuk  hutan  9.31%,  untuk  perikanan  7,2%,  untuk  industri  mencapai  sekitar  19.055,11 hektar yang terdiri dari kawasan industri seluas sekitar 5.837,5 hektar dengan 17 perusahaan, dan kawasan kota industri seluas sekitar 8.100 hektar serta kawasan zona industri seluas sekitar 5.117,6 hektar. Selain itu, terdapat lahan yang berupa tegalan atau kebun, padang rumput, tambak, perkebunan negara atau swasta, dan lahan yang belum diusahakan.
Kabupaten  Karawang  kian  mengalami    kontradiksi.  Pada  satu  sisi,  Kabupaten  Karawang  masih  diharapkan sebagai  pemasok  utama  padi  bagi  daerah  Jawa  Barat.  Mitos  Lumbung  Padi  masih  akan  terus  dihidupkan, walaupun  petani  Karawang  sudah  sering  mengejek  julukan  itu  dengan  memelesetkannya  menjadi  “Lumbung Hama  dan  Penyakit”.  Sisi  lain,  pada  saat  yang  sama  pemerintah  menetapkan  Kabupaten  Karawang  menjadi kawasan industri sehingga konversi lahan untuk pertanian ke nonpertanian tak dapat dielakkan. Sektor pertanian mulai  dianggap  kurang  menjanjikan  bagi  kesejahteraan  petani  dan  masyarakat  pada  umumnya,  walaupun anggapan  itu  lahir  dari  konstruksi  pengetahuan  pemerintah  sendiri  terhadap  dunia  pertanian.  Kalangan masyarakat  dan  pemerintah  masih  banyak  yang  menganggap  dunia  pertanian  dan  petani  identik  dengan kemiskinan, tradisional, dan kuno. Bagi petani, fakta tentang kemiskinan dan kemelaratan tersebut memang ada dan tidak pernah mereka ingkari, tetapi penyebabnya tidak tunggal. Fakta itu tidak semata-mata terjadi karena faktor  internal  yang  berasal  dari  diri  petani  sendiri.  Malah  faktor-faktor  eksternallah  yang  paling  banyak menentukan baik atau buruknya kondisi petani dan pertaniannya. Bahkan, sejak Orde Baru, pemerintah adalah aktor tunggal dan pusat penentu kebijakan paling berkuasa atas dunia pertanian.
Tanda  panah  besar  menunjukkan  posisi  tawar  yang  kuat,  sedang  tanda  panah  kecil  menunjukkan  posisi tawar yang lemah. Tanda panah besar dua arah menunjukkan posisi tawar yang seimbang dan sama kuat. Pada bagan  di  atas  terlihat  posisi  tawar  petani  yang  lemah.Di  Kabupaten  Karawang  saat  itu  pemerintah  telah
menggulirkan  program  Pembaharuan  Kebijakan  Pengelolaan  Irigasi  (PKPI)  yang  melibatkan  banyak  pihak. Program PKPI ini dijalankan atas dasar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1999 dan diperkuat pula oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2001. Senada dengan peraturan perundangan itu, program PKPI ini mengandung spirit pemberdayaan bagi petani. Program tersebut bermaksud mendorong para petani agar eksis dengan membentuk organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan kemudian membentuk Gabungan P3A (GP3A). P3A dan GP3A adalah istilah umum untuk organisasi pengelola irigasi dan berfungsi sebagai wadah untuk petani pemakai air di suatu daerah pelayanan irigasi. Idealnya organisasi ini dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis.  Organisasi  petani  ini  memiliki  tanggung  jawab  dan  hak  untuk  mengambil  keputusan  dalam pengelolaan  irigasi,  sedangkan  pemerintah  hanya  memfasilitasi  dan  memberikan  bantuan  sesuai  kebutuhan petani.

## Bagan 1. Konsep Penyelesaian Petani Karawang Dalam Kuasa Politik
Sejak  program  PKPI  ini  dilaksanakan,  Kabupaten Karawang  saat  itu  dijadikan  daerah  contoh  (pilot  project) sehingga  telah  terbentuk  18  organisasi  P3A  dan  4  organisasi  GP3A.  Pada  tahun  1990-an,  P3A  di  Kabupaten Karawang  dikenal  dengan  sebutan  Mitra  Cai.  Namun,  lembaga  petani  pemakai  air  itu  tidak  berjalan  sebab pemerintah  lebih  cenderung  mengutamakan  sektor  industri  dibanding  pertanian.  Khusus  di  Kabupaten Karawang,  terdapat  banyak  saluran  irigasi  yang  mengalami  kerusakan  berat.  Organisasi  Mitra  Cai  tidak  bisa mengatasi  masalah  ini.  Ketiadaan  dana  dan  infrastruktur  lembaga  yang  lemah  merupakan  alasan  utamanya. Akhirnya, organisasi Mitra Cai itu meredup, bubar, dan lenyap dengan sendirinya.
P3A dan GP3A yang dicanangkan pemerintah di Kabupaten Karawang saat itu tidak pula mulus dari cacat. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh LSM Dutha Tani Karawang pada pertengahan tahun 2004,  tersimpul hal- hal  yang  menarik  untuk  dicermati,  yakni  1)  pembentukan  P3A  masih  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan pendekatan  proyek  sehingga  berbau  top-down  dan  keberlangsungannya  menjadi  rentan  bila  proyek  sudah selesai  sesuai  batas  waktunya;  2)  sumberdaya  manusia  dalam  organisasi  P3A  tidak  dibina  secara  profesional sehingga  tidak  paham  visi,  misi,  dan manajemen organisasi  P3A  serta  tidak  mengerti  tentang  penyalahgunaan wewenang  atau  korupsi  dalam  makna  luas;  dan  3)  pembentukan  P3A  tidak  berbasis  pada  kepentingan masyarakat petani sebab kebanyakan pengurusnya ditunjuk langsung, bukan dipilih secara demokratis.
Selama masa Orde Baru, organisasi P3A sudah ada secara nasional di Indonesia. Akan tetapi, segala bentuk dan format kerjanya diseragamkan. Jelaslah kepentingan pemerintah Orde Baru di balik pembentukan P3A itu, yaitu  dalam  rangka  pemantauan  dan  pengendalian.  Organisasi  ini  pun  dapat  dijadikan  mesin  politik  untuk memenangkan  partai  berkuasa  dalam  pemilihan  umum  sekaligus  untuk  mempertahankan  kuasa-politik pemerintahan  Orde  Baru.  Sifat  pembentukan  organisasi  yang  top  down  ini  sesungguhnya  tidak  mengakar  di masyarakat,  tetapi  dipatuhi  karena  ada  upaya  paksa  atau  tekanan  dari  aparat  pemerintah.  Dalam  masa  yang amat lama, kondisi ini akan mengubah atau membentuk petani berkarakter/bermental klien.  Dalam bahasa yang populer di kalangan pejabat, intelektual, dan aktivis hal itu disebut sebagai ketergantungan absolut. Begitu pula
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Permasalahan: Otonomi Daerah dan PAD PERUM JASA TIRTA II Permasalahan: Kewenangan/ hak mengelola air PETANI Permasalahan: Air, Lahan, dan Harga. GP3A Permasalahan: Posisi politik/kekuasaan atas sumberdaya air DINAS BINA MARGA
(Subdin Pengairan)
Permasalahan:
Kewenangan/ hak mengelola air
dalam  masalah  pengelolaan  air  dan  irigasi  untuk  pertanian.  Petani  selalu  mengeluh,  meminta,  dan  menunggu sebab menganggap urusan air dan irigasi itu sepenuhnya datang dari kebaikan hati pemerintah. Padahal, secara politik  maupun  ekonomi,  tidak  ada  hak-hak  yang  bisa  sepenuhnya  didapatkan  secara  gratis.  Harus  ada perjuangan dan tentu akan ada yang menjadi korbannya!

## Kesimpulan
Kesimpulannya dimaksudkan untuk mengatakan bahwa pemberdayaan yang mendesak bagi para petani di Kabupaten Karawang ialah pemberdayaan politik. Politik di sini tentulah dalam pengertian yang luas dan terkait  dengan  kemampuan  berdemokrasi.  Berunding  atau  berdiplomasi,  pe nggunaan  media  massa  untuk opini  publik  yang  baik,  lobi-lobi  taktis  dan  strategis  sesuai  kepentingan  kolektif,  cara  mengorganisasikan jaringan,  menggunakan  kemampuan  intelektual  berdasarkan  pengalaman  dan  bacaan,  atau  kemampuan berorganisasi  secara  terdidik  dan  profesional,  merupakan  sebagian  dari  hal-hal  yang  pokok  dalam pemberdayaan  politik  itu.  Tentu  argumen  ini  diajukan  dengan  alasan  berdasarkan  fakta  empiris.  Bahwa pada  masa  Orde  Baru  hingga  awal  reformasi  masih  terjadi  hal-hal,  seperti  berikut:  “Ketika  petani  telah memiliki kecerdasan dan keberanian untuk melawan, pada saat yang sama mereka dikalahkan oleh dua hal yang  mereka  tidak  punyai  sekaligus,  yaitu  kekuasaan  secara  politik  dan  modal  (uang)  secara  ekonomi.” Argumen  ini  juga  diajukan  dalam  rangka  mengambil  jalan  berbeda  dari  kebanyakan  pemberdayaan  yang sering didasarkan pada indikator-indikator kemiskinan, baik kemiskinan absolut (dinilai berdasarkan ukuran- ukuran  tertentu)  maupun  kemiskinan  relatif  (dinilai  berdasarkan  perbandingan  kondisi  satu  m asyarakat dengan yang lain).
Tidak  ada  orang  yang  menolak  hidup  sejahtera.  Kesejahteraan  itu  adalah  impian.  Kesejahteraan merupakan  konsep  yang  abstrak,  tetapi  berasal  dari  realitas  yang  konkret  dan  rasional,  yaitu  ekonomi. Kemiskinan  juga  merupakan  konsep  yang  abstrak,  tetapi  sama  dengan  konsep  kesejahteraan  karena  juga berasal dari realitas yang konkret dan rasional, yaitu ekonomi. Namun, gambaran tentang kemiskinan selalu dihadapkan pada gambaran tentang kesejahteraan dalam posisi yang berbanding terbal ik. Bila dua konsep ini  dinilai  berdasarkan  indikator-indikator  yang  serba  terukur  dalam  bentuk jumlah  dan  angka,  maka  pasti akan  ada  indikator  di  luar  itu  yang  terlewatkan.  Atas  alasan  inilah,  maka  pemberdayaan  politik  di  atas diajukan sebagai salah satu cara rakyat menuju kesejahteraan.
Dalam  konteks  petani  di  Kabupaten  Karawang  saat  itu,  misalnya,  kemiskinan  absolut  maupun kemiskinan relatif mungkin saja wajib dientaskan, tetapi “kemiskinan” dalam politik rupanya juga mendesak di  atasi.  Targetnya,  agar  kaum  petani  mendapatkan  hak-hak  politiknya  secara  sah  sehingga  mereka  tidak sekedar dapat duduk di sebuah kursi kekuasaan di tingkat desa atau kabupaten, tetapi juga berkemampuan menentukan arah-tujuan kebijakan pemerintahan sesuai kehendaknya. Paling minimal, kaum petani mampu mempengaruhi kebijkan pemerintah sehingga berubah ke arah kepentingan mereka secara kolektif.

## Referensi
Berger,  Arief  Budiman,  1991,  Negara  dan  Pembangunan,  Studi  tentang  Indonesia  dan  Korea  Selatan,  Jakarta:
Yayasan Padi dan Kapas.
Abdul Arif, “Air, Pemkab, Pasar dan Petani,” dalam Buletin SOAL Edisi 24/Th. Ke-2/Mei-Juli 2003. Boby AM, “Penilaian Redaksi: Petani dan Perahu Nabi Nuh,” dalam Buletin SOAL Edisi 5/Th. Ke-3/Maret 2004. Berger,  Peter  L.,  dan  Hansfried  Kellner,  1981,  Sociology  Reinterpreted.  An  Essay  on  Method  and  Vocation, terjemahan  Herry  Joediono,  1985,  Sosiologi  Ditafsirkan  Kembali.  Esei  tentang  Metode  dan  Bidang  Kerja, Jakarta: LP3ES.
Buletin SOAL, Edisi 19/Th. Ke-2/Desember 2002. Company Profile Perum Jasa Tirta II, 2000 (?), Purwakarta: Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Jatiluhur. Evers,  Hans-Dieter,  1988,  Teori  Masyarakat:  Proses  Peradaban  dalam  Sistem  Dunia  Modern,  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Fernandes,  Walter,  dan  Rajesh  Tandon  (Eds.),  1993,  Riset  Partisipatoris  -  Riset  Pembebasan,  Jakarta:  P.T.
Gramedia Pustaka Utama.
Koentjaraningrat, 1991, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
_______ dan Donald K. Emmerson, 1982, Aspek  Manusia dalam Penelitian Masyarakat, Jakarta: P.T. Gramedia untuk Yayasan Obor Indonesia.
Kuntowijoyo,  2002,  Selamat  Tinggal  Mitos  Selamat  Datang  Realitas:  Esai-esai  Budaya  dan  Politik,  Bandung: Penerbit Mizan, halaman 90/94.
Kuntowijoyo, “Mentalitas Bangsa Klien,” dalam Kompas, 23 Desember 2004.
Kurnia  Mansyur,  2005,  Pengelolaan  Irigasi  Berbasis  Masyarakat.  Studi  tentang  Pembaharuan  Kebijakan
Pengelolaan Irigasi (PKPI) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Studi S-2 Sosiologi Konsentrasi Studi Pembangunan Pascasarjana UGM.
Mansour Fakih, 2001, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pamungkas,  Sri-Bintang,  1996,  Pokok-pokok  Pikiran  tentang  Demokrasi  Ekonomi  dan  Pembangunan,  Jakarta:
Yayasan Daoelat Ra’jat.
Rachbini, Didik J., 2001, Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Scott, James C., 1993, Perlawanan Kaum Tani, terjemahan Budi Kusworo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Susetiawan,  2000,  Konflik  Sosial,  Kajian  Sosiologis  Hubungan  Buruh,  Perusahaan,  dan  Negara  di  Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan tangal 15 Oktober 2004.
Yustika, Ahmad Erani, 2000, Industrialisasi Pinggiran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.