## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 8 Issue 3, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Sinkronisasi  Tata  Cara  Pencalonan,  Pemilihan  Dan Pelantikan  Kepala  Pemerintah  Negeri  Di  Kabupaten Maluku Tengah
Natanel Lainsamputty 1
1 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Indonesia. E-mail: natanellainsamputty@gmail.com
Abstract: Dynamics The development of the village government system has undergone substantial changes with the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The regulation regarding the election of village heads has changed with a simultaneous election mechanism and the candidate who gets the most votes has the right to be appointed as village head. The purpose of this study is to examine and analyze the regulation with the election mechanism in the district of Central Maluku which in the Regional Regulation Number 03 of 2006 concerning Procedures for the Nomination, Election and Inauguration of the Head of the Negeri Government which the substance of the article on elections still refers to Law Number 32 of 2014 which is no longer valid, the regulation needs to be synchronized so that the application of the existing rules does not conflict with higher rules or positive rules. The method used in this research is a normative method with a study approach with primary data that refers to the applicable regulations and then dissected with secondary data based on concepts, theories and principles in the formation of legislation.
Keywords: Synchronization; Regional Regulations; Village Head Elections.
How  to  Site:  Natanel  Lainsamputty  (2022).  Sinkronisasi  Tata  Cara  Pencalonan,  Pemilihan  Dan  Pelantikan  Kepala Pemerintah Negeri Di Kabupaten  Maluku Tengah, 8(3), pp 293-301. DOI.10.55809/tora.v8i3.149

## Introduction
Desa  adalah  satuan  pemerintahan  yang  diberi  hak  otonomi  adat  sehingga  merupakan badan  hukum  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  (adat)  yang  berhak  mengatur  dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. 1
Menurut Widjaja Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan  desa  adalah  keragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi,  dan pemberdayaan masyarakat. 2
1 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa, (Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2011)
2 Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perdesaan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)
3 Jimly Asshiddiqie…… 277
Sinkronisasi Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Jurnal Hukum tora: 8 (3): 293-301
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  selalu  dipengaruhi  oleh  struktur  pemerintahan desa.  Sebagai  organ  pemerintahan  yang  paling  kecil  dalam  struktur  ketatanegaraan Indonesia. Mekanisme pengisihan jabatan pada organ pemerintahan desa harus sesuai dengan  prinsip  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar pelaksanaanya.
Pemilihan  kepala  desa  dalam  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  berserta  hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. 3
Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan  kepala  desa  untuk  dapat  memimpin  desa.  Pemilihan  kepala  desa  dilakukan secara  langsung  oleh  masyarakat  desa  yang  terdaftar  dengan  memilih  langsung  calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.
Berbeda halnya dengan kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah, kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dengan  nama Negeri beserta  perangkat pemerintahannya telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan  hidup  masyarakat.  Negeri  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  adat,  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak, asal usul Negeri, adat istiadat dan hukum adat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional.
Pada masa berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa kemudian disebutkan sebagai bagian dari implementasi Pasal 18B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang pada prinsipnya memberi pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum  adat,  hal  ini  kemudian  menjadi  respons  positif  oleh  pemerintah  Kabupaten Maluku  tengah  yang  melakukan  pengaturan  Negeri  untuk  melindungi  eksistensi pengakuan  terhadap  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Kabupaten  Maluku  tengah, dengan  menetapkan  Peraturan  Daerah  Nomor  03  Tahun  2006  Tentang  Tata  Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri.
Mekanise  pengisian  jabatan  kepala  pemerintah  negeri  dengan  mekanisme  pemilihan diatur abahwa pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara yang diatur dalam Pasal 35 Perda Maluku tengah Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa :
1. Calon  kepala  pemerintah  Negeri/Negeri  Administrasi  yang  memperoleh  suara terbanyak  ½  (setengah)  tambah  1  (satu)  suara  dari  jumlah  pemilih  yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
2. Apabila  calon  yang  berhak  dipilih  tidak  seorangpun  yang  mendapat  dukungan suara  terbanyak  sebagaimana  diatur  apda  ayat  (1)  panitia  pemilihan  mengadakan
Sinkronisasi Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Jurnal Hukum tora: 8 (3): 293-301
pemilihan ulang (putaran kedua) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
3. Pemilihan  ulang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan  selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
4. Pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksuda pada ayat (2) dan ayat (3), calon kepala pemerintah Negeri/Negeri Administrasi yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebgai calon terpilih.
Secara substansi pengaturan pemilihan kepala pemerintah Negeri di kabupaten maluku tengah masih diatur mekanisme putaran kedua jika calon tidak memenuhi  ½ (setengah) tambah 1 (satu) suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
Pengaturan  Pemerintah  Negeri  di  kabupaten  Maluku  tengah  masih  mengacu  pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Padahal perkembangan pengaturan  pemerintahan  desa  telah  diatur  terpisah  dengan  Undang-Undang  tentang Pemerintahan Daerah, saat inipun Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berlakunya Undang-Undang No. 6  Tahun  2014 tentang  Desa  yang  secara  substansi  telah  merubah  pengaturan  tentang pemilihan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  maka  penelitian  ini  akan  mengkaji  tentang  perlu dilakukannya  Sinkronisasi  Tata  Cara  Pencalonan,  Pemilihan  Dan  Pelantikan  Kepala Pemerintah Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah.
Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ), dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ). (Marzuki, 2016).  Penelitian normatif dengan  sumber  bahan  hukum  primer  yaitu bahan  hukum  yang  mengikat,  dan  terdiri Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang dan Peraturan Pelaksananya yang berkaitan dengan  substansi  materi  pemilihan  kepala  desa  yang  dipakai  dalam  menganalisis Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri di Kabupaten Maluku Tengah dengan bahan hukum tersier  tersebut  kemudian  digabungkan  denganbahan  hukum  sekunder  yang  akan membedah masalah pemilihan kepala desa dengan pendekatan pustaka, asas dan teori hukum.
Sinkronisasi Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Jurnal Hukum tora: 8 (3): 293-301

## Discussion

## Konsep Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundangan-Undangan
Harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses penyelarasan  atau  penyerasian  peraturan  perundang-undangan  yang  hendak  atau sedang  disusun,  agar  peraturan  perundang-undangan  yang  dihasilkan  sesuai  prinsip- prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. 4
Kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan  perundang-undangan,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apakah  rancangan peraturan  tersebut,  dalam  berbagai  aspek,  telah  mencerminkan  keselarasan  atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis  yang  hidup  dalam  masyarakat,  atau  dengan  konvensi-konvensi  dan  perjanjian- perjanjian internasional, baik bilateral  maupun  multilateral,  yang  telah  diratifikasi  oleh Pemerintah Republik Indonesia. 5
Harmonisasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum.  Harmonisasi  juga  dapat  menjamin  proses  pembentukan  rancangan  undang- undang yang taat asas demi kepastian hukum. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  adalah  proses  penyerasian  dan penyelarasan  antar  peraturan  perundangundangan  sebagai  suatu  bagian  integral  atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.
Selanjutnya  yang  dimaksud  dengan  Sinkronisasi  hukum  adalah  penyelarasan  dan penyerasian  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  peraturan perundangundangan  yang  telah  ada  dan  yang  sedang  disusun  yang  mengatur  suatu bidang  tertentu.  Maksud  dari  kegiatan  sinkronisasi  adalah  agar  substansi  yang  diatur dalam  produk  perundang-undangan  tidak  tumpang  tindih,  saling  melengkapi (suplementer),  saling  terkait,  dan  semakin  rendah  jenis  pengaturannya  maka  semakin detail  dan  operasional  materi  muatannya.  Adapun  tujuan  dari  kegiatan  sinkronisasi adalah  untuk  mewujudkan  landasan  pegaturan  suatu  bidang  tertentu  yang  dapat memberikan  kepastian  hukum  yang  memadai  bagi  penyelenggaraan  bidang  tertentu secara efisien dan efektif (Inche Sayuna 2015).
Peter  Mahmud  Marzuki  2015,  terkait  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan terdapat asas lex superiori derogat legi inferiori yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan.
4 Risky  Dian  Novita  Rahayu  Rochim,  Harmonisasi  Norma-Norma  Dalam  Peraturan  PerundangUndangan  tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014
5 Moh.  Hasan  Wargakusumah  dalam  Novianti,  Analisis  Terhadap  Pembuatan  Perjanjian  Kerjasama  Internasional (Studi di Provinsi Bali), Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012
Sinkronisasi Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Jurnal Hukum tora: 8 (3): 293-301

## Substansi Materi Pengisian Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014
Perkembangan pengturan tentang desa yang diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 telah mengalami  perubahan  yang  subtansial,  dimana  konsep  pengaturan  desa  telah disesuaikan  dengan  perkembangan  desa.  Dalam  kaitan  dengan  pencalonan  dan pemilihan kepala desa juga mengalami perubahan mekanisme pemilihan. UU No. 6 tahun 2014 dalam Pasal 31 menyebutkan bahwa:
1. Pemilihan  Kepala  Desa  dilaksanakan  secara  serentak  di  seluruh  wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pemilihan  Kepala  Desa  serentak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur  dengan  atau  berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya terkait dengan hasil pemilihan disebutkan dalam Pasal 37 yaitu :
1. Calon  Kepala  Desa  yang  dinyatakan  terpilih  adalah  calon  yang  memperoleh  suara terbanyak.
2. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
3. Panitia  pemilihan  Kepala  Desa  menyampaikan  nama  calon  Kepala  Desa  terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Badan  Permusyawaratan  Desa  paling  lama 7  (tujuh)  hari setelah  menerima laporan panitia  pemilihan  menyampaikan  nama  calon  Kepala  Desa  terpilih  kepada Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian  hasil  pemilihan  dari  panitia  pemilihan  Kepala  Desa  dalam  bentuk keputusan Bupati/Walikota.
Sejalan dengan pendelegasian kewenangan untuk selanjutnya kewenangan pengaturan lebih  lanjut  terhadap  mekanisme  pemilihan  kepala  desa,  akan  diatur  dalam  peraturan daerah kabupaten/kota. Jadi rujukan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepala  desa  atau  yangdisebut  dengan  nama  lain  adalah  peraturan  daerah kabupaten/kota,  namun  kenyataan  yang  terjadi  semenjak  berlakunya  UU  No.  6  tahun 2014. Pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah masih menerapkan dasar peraturan daerah  yang  rujukannya  pada  UU  no.  32  Tahun  2004  yang  sudah  tidak  berlaku  lagi. Adapun pengaturan tersebut menyebutkan:
Sinkronisasi Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Jurnal Hukum tora: 8 (3): 293-301
1. Calon  kepala  pemerintah  Negeri/Negeri  Administrasi  yang  memperoleh  suara terbanyak ½ (setengah) tambah 1 (satu) suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
2. Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana diatur apda ayat (1) panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang (putaran kedua) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
3. Pemilihan  ulang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan  selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
4. Pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksuda pada ayat (2) dan ayat (3), calon kepala pemerintah  Negeri/Negeri  Administrasi  yang  memperoleh  suara  terbanyak, ditetapkan sebgai calon terpilih.
Secara  substansi  pengaturan  pemilihan  kepala  pemerintah  Negeri  masih  diatur mekanisme  2  (dua)  putaran  jika  calon  tidak  memenuhi    ½  (setengah)  tambah  1  (satu) suara  dari  jumlah  pemilih  yang  menggunakan  hak  pilihnya.  Selain  mekanisme  2  (dua) putaran, proses pemilihan kepala pemerinath Negeri di Kabupaten Malku Tengah belum mengatur terkait pemilihan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Logika hukum  dilaksanakannya  pemilihan  secara  serentak  adalah  sebagai  bagian  dari penyesuaian  mekanisme  pemilihan  Presiden  dan  Pemilihan  Legislatif,  hal  ini  dengan pertimbangan untuk meminimalisir biaya dalam proses pemilihan yang dilakukan secara terpisah.
Ketidaksinkronan pengaturan pemilihan kepala pemerintahan Negeri dengan Peraturan yang  diatas  atau  dengan  peraturan  yang  baru,  berdampak  pada  ada  beberapa  Negeri yang  menagjukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yaitu  Negeri  Nakupia, Kecamatan TNS,  kemudian  Negeri  Labuang,  Kecamatan Seram  Utara.  Problem  ini  juga dilatarbelakangi dengan status Pemerintah Negeri di Maluku Tengah yang belum jelas. Karena  sampai  saat  inipun  pengakuan  tersebut  belum  menyesuaikan  dengan penagaturan dalam UU No. Tahun 2014 yang membagi desa menjadi desa dan desa adat. Kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Negeri ini belum ditetapkan menjadi Desa adata,  wlaupun  dalam  prakteknya  masih  tetap  mempertahankan  sistim  pemerintahan adat yang dimilki, namun kenyataan tersebut tidak sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten maluku tengah untuk menetapkan Negeri sebagai salah satu desa adat yang ada diindonesia, penetapan tersebut merupakan legitimasi dari sebuah  kepastian  hukum  dalam  pengakuan  Negeri  sebagai  bagian  dari  struktur pemerintahan yang ada di Indonesia.
Terhadap pengaturan pemilihan kepala Pemerintah Negeri di Maluku Tengah, hal yang paling  urgen  adalah  Pemerintaha  Kabupaten  dalam  hal  ini  Bupati  bersama  DPRD Kabupaten Maluku Tengah harus secepatnya melakukan sinkronisasi pengaturan tentang pemilihan  kepala  pemerintah  Negeri  atau  desa.  Sinkkronisasi  ini  penting  untuk menghindari terjadinya konflik antar warga masyarakat dengan pemerintah daerah.
Sinkronisasi Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Jurnal Hukum tora: 8 (3): 293-301
Konflik ini bisa terjadi dan sangat beralasan, karena kalau ditinjau dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan asas lex superiori derogat legi inferiori yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan.  Kenyataannya  pemerintah  daerah  masih  tetap  memaksakan  untuk menjadikan  Peraturan  Daerah  Nomor  03  Tahun  2006  Tentang  Tata  Cara  Pencalonan, Pemilihan  dan  Pelantikan  Kepala  Pemerintah  Negeri.  Hal  ini  sangat  berdasar  karena argumentasi yangdibangun adalah Perda tersebut masih berlaku dan belumdilakukannya perubahan.
Pertentangan norma ini harus segera diselesaikan, pada prinsipnya dalam konsep Negara Kesatuan  rujukan  aturan  harus  tetap  mengaju  pada  hirakri  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, artinya perludilakukannya sinkronisasi agar peraturan  dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya.
Problematika Disharmoni hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Harmonisasi dan sinkronisasi dilakukan sebagai upaya  atau  proses  penyesuaian  asas  dan  sistem  hukum  agar  terwujud kesederhanaan/kemanfaatan  hukum,  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Harmonisasi hukum  sebagai  suatu  proses  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan, mengatasi  hal-hal  yang  bertentangan  dan  kejanggalan  antar  norma-norma  hukum  di dalam  peraturan  perundangundangan,  sehingga  terbentuk  peraturan  perundang- undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas.
Sinkronisasi Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Jurnal Hukum tora: 8 (3): 293-301

## Conclusion
Terjadinya  disharmonisasi  pengaturan  pemilihan  kepala  desa  atau  yang  disebut  di Kabupaten  Maluku  Tengah  Kepala  Pemerintah  Negeri  berdampak  pada  ketidakjelasan pengaturan pemilihan tersebut. Ketidakjelsan ini dapat menimbulkan konflik ditengah- tengah masayarakat, maupun konflik antara masyarakat dan pemerintah kabupaten.
Disharmonisasi  ini  harus  diselesaikan  dengan  dilakukannya  sinkronisasi  aturan  yang masih berlaku. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri tidak lagi sesuai dengan Peraturan Perundang-Udangan  yang  baru  yaitu  UU  No.  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  telah mengatura  mekanisame  pemilihan  serentak  dan  juga  calon  yang  telah  memiliki  suara terbanyak  berhak  dilantik  menjadi  kepala  pemerintahan  dan  tidak  mengatur  tentang mekanisme 2 (dua) putaran.
Asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  asas lex  superiori  derogat  legi inferiori yang  menjelaskan  bahwa  apabila  terjadi  pertentangan  antara  peraturan perundang-undangan  yang  secara  hierarki  lebih  rendah,  maka  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  rendah  itu  harus  disisihkan.  Dengan  demikian  Peraturan  Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah  Negeri  harus  segera  diganti  dengan  Perda  yang  baru  yang  sesuai  dengan dasar hukum postif yang mengatur tentang Desa.
Sinkronisasi Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Jurnal Hukum tora: 8 (3): 293-301

## References
Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perdesaan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)
Hanif  Nurcholis,  Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan,  Pemerintahan  Desa,  (Jakarta:  PT Glora Aksara Pratama, 2011)
Hans Kelsen. 1979. Allgemeine der Normen. Wien: Manz, hlm. 99.
I.C.  van  der  Vlies.  2005.  Handboek  Wetgeving.  Diterjemahkan  oleh  Linus  Doludjawa,
Jakarta: Direktorat Jenderal
Marzuki, P. M. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
Moh.  Hasan  Wargakusumah  dalam  Novianti,  Analisis  Terhadap  Pembuatan  Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali), Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012

## Ni’matul  Huda,  Hukum  Pemerintahan  Desa  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak
Kemerdekaan Hingga Era Reformasi (Malang: Setara Press, 2015
Nurfaqih  Irfani,  2020.  Asas  lex  superior,  lex  specialis,  dan  lex  posterior:  pemaknaan, problematika,  dan  penggunaannya  dalam  penalaran  dan  argumentasi  hukum, hlm. 308.
Risky  Dian  Novita  Rahayu  Rochim,  Harmonisasi  Norma-Norma  Dalam  Peraturan PerundangUndangan  tentang  Kebebasan  Hakim,  Jurnal  Ilmiah,  Malang: Universitas Brawijaya, 2014