## Keabsahan Perkawinan Via Video Conference

## Anisa Citra Riza
Anisacitra2908@gmail.com
M. Amin Qodri m_aminqodri@unja.ac.id
Sulhi Muhammad Daud sulhidaud@unja . ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This study aims to determine and analyze the validity of marriages and the application of marriage  registration  via  video  conference  in  Indonesia’s  positive  law  which  regulates marriage, namely Law Number 1 of 1974 concerning marriage. The issues raised are how the  legality  of  marriage  via  video  conference  is  in  Indonesian  positive  law  and  how  to apply marriage registration via video conference in Indonesian positive law. The method used  is  a  normative  juridical  research  type,  using  the  Statute  Approach,  Conceptual Approach, and Case Approach. From the results of research on the validity of marriage via video  conference  in  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage,  for  the  validity  of  a marriage,  the  State  has  left  it  entirely  to  every  religion.  So  that  if  a  marriage  via  video conference is declared valid according to religious law, then the marriage is declared valid under  positive  Indonesian  law  as  long  as  it  does  not  conflict  with  the  provisions  of  the applicable  legislation.  Marriage  registration  via  video  conference  for  Muslims  prefers marriages  remotely  by  being  represented  using  a  power  of  attorney.  Registration  of marriages via video conference for non-Muslims must be legal according to the laws and regulations.  That  is,  if  the  marriage  is  religiously  legal  (Article  2  paragraph  (1)  of  the Marriage Law). so that those who marry by video conference are declared valid according to their religion, they are entitled to a marriage registration by the Civil Registry Office.
Keywords : Legality of Marriage; Video conferencing; Positive Indonesian Law.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan menganalisis keabsahan perkawinan dan penerapan  pencatatan  perkawinan  via video  conference dalam  hukum  positif  Indonesia yang  mengatur  mengenai  perkawinan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan.  Permasalahan  yang  diangkat  yaitu  bagaimana  keabsahan perkawinan  via video  conference dalam  hukum  positif  Indonesia  dan  bagaimana penerapan  pencatatan  perkawinan  via video  conference dalam  hukum  positif  Indonesia. Metode  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan
Volume 3 Nomor 3  Oktober 2022     Halaman 448 – 467
Editorial  Office :  Faculty  of  Law,  Jambi  University,  Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Pendekatan  Perundang-Undangan,  Pendekatan  Konseptual,  dan  Pendekatan  Kasus.  Dari hasil  penelitian  mengenai  keabsahan  perkawinan  via video  conference dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  untuk  keabsahan  suatu  perkawinan Negara  telah  menyerahkan  sepenuhnya  kepada  setiap  agama.  Sehingga  apabila perkawinan via video conference dinyatakan sah menurut hukum agama maka perkawinan tersebut  dinyatakan  sah  secara  hukum  positif  Indonesia  selama  tidak  bertentangan dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  perkawinan  v ia  video conference bagi  yang  beragama  Islam  lebih  menghendaki  perkawinan  secara  jarak  jauh dengan  cara  diwakilkan  menggunakan  surat  kuasa.  Pencatatan  perkawinan  via video conference bagi yang beragama non muslim pelaksanaannya harus sah menurut Peraturan Perundang-undangan. Maksudnya apabila perkawinan tersebut sah secara agama (Pasal 2 ayat  (1) Undang-Undang Perkawinan). sehingga bagi mereka yang menikah secara video conference dinyatakan sah  menurut  agamanya  berhak  mendapatkan  pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil.
Kata kunci : Keabsahan Perkawinan; Video conference ; Hukum Positif Indonesia.

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan suatu perkawinan sudah diberlakukan sejak masyarakat pada zaman dahulu sampai pada masa modern sekarang ini. Hal ini terlihat dari faktor yang paling mempengaruhi suatu perkawinan dalam masyarakat yaitu faktor agama seperti agama Islam,  Kristen  Protestan,  Katolik,  Hindu,  Buddha,  dan  konghucu.  Ketentuan  hukum positif Indonesia  yang  mengatur  mengenai  Perkawinan  diundangkan  dalam Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Undang-Undang  ini  merupakan hukum  materiilnya  dan  dilengkapi  dengan  peraturan  pelaksanannya  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Berdasarkan  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  yang  menyebutkan bahwa  “Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaannya  itu”.  Dengan  adanya  aturan  tersebut  telah  jelaslah membuktikan bahwa agama sebagai patokan dalam menetapkan keabsahan dari suatu perkawinan.
maka dari enam agama yang berlaku di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu mempunyai persyaratan keabsahan perkawinan yang berbeda-beda. Dalam agama  Islam  perkawinan  dianggap  sah  apabila  terpenuhi  syarat  dan  rukun  nikah. 1
Menurut  agama  Kristen  Protestan  bahwa  agar  perkawinan  itu  sah  menurut  hukum negara  maupun  hukum  tuhan.  Haruslah  dilakukan  berdasarkan  baik  hukum  agama
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 59.
maupun  hukum  negara. 2 Untuk  agama  Katolik  perkawinan  sah  apabila  dilakukan berdasarkan  Kitab  Kanonik  pada  Kanon  1108:1  serta  terpenuhi  syarat  materil  dan syarat  formil  yang  telah  ditentukan  dalam  gereja  katolik. 3 Menurut  hukum  agama Hindu  Perkawinan  secara  agama  adalah  suatu  perkawinan  yang  sah.  Perkawinan dalam  agama  Hindu  itu  lebih  menitikberatkan  ke  Tuhan  yang  nomor  satu,  yang dimaksud  ketuhanan  yang  nomor  satu  adalah  apabila  telah  memenuhi  syarat  dan ketentuan  dalam  agama  Hindu  maka  perkawinan  tersebut  itu  sah.  Meskipun  tidak dilakukan  pencatatan.  Menurut  hukum    agama  Buddha  perkawinan  yang  dilakukan berdasarkan  agama  Buddha  adalah  sah  bila  dilakukan  sesuai  persyaratan  dan ketentuan  dalam  agama  Buddha.  Secara  otomatis  juga  mendapatkan  hak  yang  sama dengan istri dicatatkan dalam hal nafkah lahir maupun batin. 4 Untuk agama Konghucu perkawinan  dianggap  sah apabila li  yuan perkawinan  disaksikan  oleh orang  tua  dari kedua belah pihak dan apabila orang tua dari salah satu pihak atau dari kedua pihak sudah  tiada dapat digantikan oleh kerabat sebagai wali dari  calon mempelai, dengan memenuhi  persyaratan  administrasi,  dan  melakukan  pengakuan  iman  dalam  agama konghucu. 5
Pelaksanaan perkawinan umumnya dilakukan secara langsung dalam satu tempat dan  waktu  yang  sama  tanpa  ada  batas-batas  yang  memisahkan  antara  pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Namun dikarenakan kemajuan teknologi  pada masa sekarang ini semakin  hari semakin berkembang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Penggunaan teknologi dalam masyarakat menyebabkan  dunia  Teknologi  Informasi  semakin  canggih  dan  menyebabkan terjadinya  pergeseran  nilai,  salah  satunya  dalam  bidang  hukum  khususnya  yang mengatur  mengenai  perkawinan,  adapun  bentuk  fenomena  pergeseran  nilai  yang terjadi tersebut adalah perkawinan yang dilaksanankan berbasis video conference atau biasa dikenal dengan sebutan “Perkawinan Online” .
Perkawinan  via video  conference merupakan  salah  satu  bentuk  perkawinan  yang komunikasinya dilakukan secara jarak jauh dengan dilaksanakan pada hari yang sama
2 Ponco  Setyo  Nugroho,  “Pandangan  Kaum  Kristiani  Mengenai  Perceraian  Yang  Diatur  Dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  (Studi  Di  Kota  Semarang)”,  (Skripsi,  Universitas  Negeri Semarang, Semarang, 2013) hlm. 34.
3 Wawancara dengan  Rm.  Gregorius  Wahyu,  Pendeta  Agama  Katolik  Gereja  Santo  Gregorius Agung Paroki Jambi, tanggal 17 Februari 2022.
4 Lydya Arfina, “Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia” Jurnal Privat Law , Vol. 7 No. 1, juni 2019, hlm. 9
5 Wawancara dengan Faisal, Laoshi agama Konghucu Kelenteng Sai Che Tien Jambi, tanggal 10 Februari 2022.
antara kedua belah pihak, melalui bantuan media internet yang mampu mengirimkan gambar dan suara bersamaan secara langsung.
Alasan tertarik mengangkat masalah ini karena perihal keabsahan perkawinan via video  conference dan  pengaplikasiannya  belum  terdapat  aturan  yang  mengaturnya sedangkan  dalam  pelaksanaannya  sudah  banyak  yang  mempraktekkan  sehingga menimbulkan ketidakjelasan aturan hukum atau dengan kata lain kekosongan hukum dalam  hukum  perkawinan  Indonesia.  Ketidakjelasan  ini  terlihat  dimana  ada  yang diakui dan ada yang tidak diakui perkawinan berbasis video conference .
Kasus  yang  diakui  ini  oleh  beberapa  Kantor  Urusan  Agama  dan  kantor  Catatan Sipil  di dasarkan pada penetapan Pengadilan Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 yang menyatakan  perkawinan  melalui  telepon  sah.  Sehingga  untuk  status  hukumnya mengacu  kepada  penetapan  tersebut  dengan  menganggap  status  hukumnya  sama dengan  perkawinan  menggunakan  telepon  karena  pelaksanaannya  sama-sama dilakukan secara jarak jauh. 6
Disisi  lain  terdapat  kasus  yang  tidak  diterima  oleh  pihak  KUA  mengenai perkawinan  secara video  conference ,  dalam  hal  ini  pihak  KUA  menyarankan  untuk perkawinan  secara  jarak  jauh  tetap  boleh  dilakukan  namun  dilakukan  dengan  cara tawkil .  Hal  ini  didasarkan  pada  Pasal  29  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  yang menyatakan “Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasanya yang tegas secara tertulis    bahwa  penerimaan  wakil  atas  akad  nikah  itu  adalah  untuk  mempelai  pria”. Sedangan dengan bantuan media video conference tidak diperbolehkan.
Dari  penjelasan  diatas  perkawinan  berbasis video  conference masih  belum terdapat  kepastian  hukum  yang  jelas  mengenai ketentuan  pelaksanaan perkawinannya  dalam  hukum  positif  Indonesia  terutama  dalam  Undang-Undang Perkawinan.  Maka  dalam  pelaksanaan  perkawinan  via video  conference sebagai  poin penting  yang  perlu di kaji  secara mendalam dan perhatian  yang  serius dalam artikel ini. Selain itu penelitian ini dirasa juga cukup bermanfaat bagi masyarakat agar tidak serta merta menyatakan bahwa  perkawinan  tersebut tidak sah tanpa mengkaji  lebih dalam mengenai latar belakang masalahnya, sehingga kita dapat lebih jernih berpikir untuk  menyikapi  hal-hal  baru  dalam  cakupan  hukum  perkawinan  mengingat perkembangan teknologi informasi semakin hari semakin maju.
6 Pramana,  “Pelaksanaan  Pernikahan  Secara Online di  Kecamatan  Keliwates  (Jember)  Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia” (Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru) 2021, hlm. 59.

## B. Pembahasan
1) Keabsahan  Perkawinan  Via Video C onference Berd asarkan  Hukum  Positif Indonesia
Walaupun  belum  terdapat  aturan  dalam  hukum  positif  Indonesia  mengenai perkawinan  via video  conference ,  namun  jika  melihat  pada  Undang-Undang Perkawinan  maka konsep  dasar  keabsahan  suatu  perkawinan  didasarkan  pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dari pasal itu untuk keabsahan suatu perkawinan Negara telah menyerahkan sepenuhnya kepada setiap agama.  Agama yang  diakui  oleh  pemerintah  Indonesia  yaitu,  Islam,  Kristen  Protestan,  Katolik, Hindu,  Buddha,  dan  Konghucu.  Adapun  pandangan  menurut  enam  agama  di Indonesia  mengenai  keabsahan  perkawinan  berbasis video  conference yaitu sebagai berikut:
a) Keabsahan    Perkawinan  Via Video  Conference Dalam  Agama  Kristen Protestan
Berdasarkan  wawancara  dengan  Pendeta  Pestanatalina  Silaga mengungkapkan  bahwa    berdasarkan  hasil  rapat  Pendeta  atau  keseluruhan jajaran gereja HKBP belum dibenarkan melakukan pemberkatan nikah secara online. Ini karena dianggap tidak sah atau tidak resmi sebab tata ibadah untuk pemberkatan  itu  wajib  perjumpaan  secara  langsung  antara  kedua  calon mempelai  dan  pendeta  yang  melayani  pemberkatan  nikah.  proses pemberkatan  nikah  itu  harus  dilalui  dengan  nyanyi,  doa,  dan  kemudian  ada penyampaian  berkat  dengan  penumpangan  tangan  oleh  pendeta,  yang  mana pendeta  tidak  bisa  menumpangkan  tangannya  secara online dengan  video, tetapi  harus  menyentuh  kepala  penganten  berdua  untuk  melakukan pemberkatan  nikah  karena  pendeta  merupakan  wakil  tuhan  untuk memberkati  mereka  berdua  pada  saat  itu.  Apabila  tidak  bisa  hadir  karena suatu hal tertentu ataupun dalam keadaan darurat, perkawinan tersebut dapat diundur  sampai  waktu  yang  memungkinkan  tetapi  tidak  boleh  secara video conference . 7
b) Keabsahan Perkawinan Via Video Conference Dalam Agama Katolik
Dalam  kesempatan  wawancara  dengan  dengan  Pastor  Rm.  Gregorius Wahyu  beliau  mengemukakan  pada  agama  katolik  perkawinan  via video
7 Wawancara dengan  Pestanatalina  Silaga,  Pendeta  Agama  Kristen  Protestan  Gereja  HKBP  Jambi, tanggal 24 Februari 2022.
conference pelaksanaaanya dianggap tidak sah, hal ini karena tidak memenuhi persyaratan keabsahan perkawinan yang terdapat pada kitab Kanonik ( Codex Iuris  Canonic )  tepatnya  dalam  Kanon  1108:1  yang  berbunyi  “perkawinan hanyalah  sah  bila  dilangsungkan  di  hadapan  ordinaris  wilayah  atau  pastor paroki atau imam atau diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta dihadapan dua orang saksi”. Dari ketentuan ini jelaslah perkawinan sah jika kedua mempelai hadir dan pelaksanaannya wajib dilakukan  dihadapan  ordinaris  wilayah  atau  pastor  dengan  dihadiri  2  orang saksi.  Oleh  karena  itu  perkawinan  tidak  boleh  terpisah  antara  kedua  belah pihak yang terkait dalam proses perkawinan tersebut dan pihak gereja Katolik tidak  akan  melayani  perkawinan  berbasis online atau video  conference sekalipun dalam keadaan mendesak. 8
c) Keabsahan Perkawinan Via Video Conference Dalam Agama Hindu
Berdasarkan  wawancara  dengan  pemuka  agama  Hindu  yaitu  Pandita
Wayan  P.  Subadra  mengenai  perkawinan  via video  conference menyatakan perkawinan  berdasarkan  agama  hindu  tidak  menutup  kemungkinan  secara video  conference ,  karena  kemajuan  zaman  dan  teknologi,  dan  juga  kesibukan umat  manusia  di  zaman  sekarang  serta  keadaan  hal  itu  bisa  saja  terjadi. Dengan  catatan  dalam  keadaan  darurat  untuk  dilaksanakan  dan  hanya dijadikan  sebagai  solusi  alternatif.  Oleh  karena  itu  untuk  keabsahan perkawinan video  conference dalam  agama  hindu  tetap  sah  akan  tetapi  saat keadaan  memungkinkan  kedua  mempelai  suami  dan  isteri  yang  melakukan perkawinan video  conference dapat  melanjutkan  proses  ritual  upacara perkawinan  dipura  keluarga  seperti  pelaksanaan  puja  dan  doa  restu  kepada tuhan  untuk  menghaturkan  niat  dan  mohon  anugerah  bahwa  mereka  telah melaksanakan  perkawinan  untuk  sekiranya  dianugerahi  kebaikan-kebaikan. Adapun  dasar  agama  hindu  menyatakan  sah  perkawinan video  conference karena dalam agama  hindu menganggap sang hyang widi (tuhan) maha  tahu, maha bijaksana, dan maha ada”. 9
d) Keabsahan Perkawinan Via Video Conference Dalam Agama Buddha
8 Wawancara dengan  Rm.  Gregorius  Wahyu,  Pendeta  Agama  Katolik  Gereja  Santo  Gregorius Agung Paroki Jambi, tanggal 17 Februari 2022.
9 Wawancara dengan  Wayan P.  Subadra,  Pandita  Agama  Hindu    Pura Giri  Indra Lokha  Jambi, tanggal 13 Februari 2022 .
Melalui wawancara dengan Pandita Surya Kumala menyatakan bahwa jika terjadi perkawinan secara video conference dalam agama Buddha dianggap sah perkawinannya  dengan  memang  harus  dalam  keadaan  darurat  atau  alasan- alasan tertentu, untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan karena didalam  agama  Buddha  mayoritas  pemeluknya  adalah  keturunan  china  yang dalam  tradisinya  mereka  telah  menentukan  bulan  dan  hari  baik  untuk dilangsungkan perkawinan dan pengantin telah mendaftarkan perkawinannya 1  tahun  sebelum  perkawinan  dilangsungkan.  Untuk  aturannya  sendiri mengenai  perkawinan video  conference atau  secara  jarak  jauh  dalam  agama Buddha belum ada aturan yang mengaturnya. Namun pada  prinsipnya dalam agama  Buddha  kita  sebagai  pihak  vihara  ataupun  pemuka  agama  sifatnya hanya  membantu  menuntun  dalam  proses  pernikahan  jangan  sampai membebani  sesuatu  hal,  kalau  tidak  memungkinkan  tidak  boleh  dipaksakan sebab sah atau tidaknya sesuatu perkawinan sesungguhnya kalau kedua orang mempelai  itu  sudah  menyatakan  ataupun  sepakat  baik  itu  secara video conference ,  dengan  disaksikan  kedua  orang  tua,  dan  saksi  tidak  menjadi masalah. 10
e) Keabsahan Perkawinan Via Video Conference Dalam Agama Konghucu
Menurut  pemuka  agama  Konghucu  Jambi  yaitu laoshi Faisal  mengatakan Perkawinan  melalui  media video  conference dalam  agama  konghucu  itu  sah apabila  dilakukan  dalam  keadaan  darurat,  dengan  catatan  untuk pelaksanaannya  didasarkan  pada  aturan  perkawinan  agama  konghucu  ada  4 (empat)  bentuk  perlakuan  pelaksanaan  perkawinan  yang  harus  diperhatikan sebelum melakukan perkawinan secara jarak jauh yaitu:
1) Perkawinan antara kedua mempelai yang masih perjaka dan perawan
2) Perkawinan  yang  dilakukan  kedua  mempelai  akibat marriage  by  accident (MBA)
3) Perkawinan  antara  kedua  pasangan  yang  telah  menjadi  duda  atau  janda akibat cerai mati
4) Perkawinan  antara  kedua  pasangan  yang  telah  menjadi  duda  atau  janda akibat cerai hidup.
10 Wawancara dengan bapak PMd. Surya Kumala, Pandita agama Buddha Vihara Jaya Manggala Jambi, tanggal 20 Februari 2022.
Dari  keempat  aturan  tersebut  dalam  pelaksanaannya  mempunyai ketentuan upacara perkawinan yang berbeda-beda aturannya. Untuk itu dalam pelaksanaan  perkawinan  jarak  jauh  berbasis video  conference yang  hanya boleh melakukan perkawinan secara jarak jauh yaitu hanya poin 1 dan 2 yaitu pasangan  yang belum  pernah  menikah  sebelumnya,  sedangan pasangan  yang sudah  menjadi  duda  atau  janda  baik  karena  cerai  mati  ataupun  cerai  hidup tidak  diperbolehkan  untuk  melakukan  perkawinan  melalui video  conference dan  wajib  kedua  belah  pihak  yang  melansungkan  perkawinan  hadir  ke kelenteng. Alasannya karena untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan atau penipuan. jika pelaksanaan secara jauh maka ritual upacara perkawinan bagi  yang  telah  menikah  mempunyai  ketentuan  yang  berbeda  sehingga diwajibkan  untuk  hadir.  Selain  itu  Pelaksanaan  perkawinan video  conference tersebut  dinyatakan  sah  dalam  hukum  agama  Konghucu,  yang  terpenting li yuan perkawinan wajib disaksikan oleh orang tua dari kedua belah pihak, dan apabila  orang  tua  dari  salah  satu  pihak  atau  dari  kedua  pihak  sudah  tiada, dapat  di  gantikan  oleh  kerabat  sebagai  wali  dari  calon  mempelai,  memenuhi persyaratan  administrasi  dan  melakukan  pengakuan  iman  dalam  agama konghucu.  Untuk  kasusnya  di  Jambi  pada  tahun  2021  sudah  pernah  terjadi dimana  calon istri di Jambi dan calon suami di  Palembang melakukan li yuan (pemberkatan) dengan bantuan zoom meeting dalam upacara perkawinan. 11
f) Keabsahan Perkawinan Via Video Conference Dalam Agama Islam
Dalam hukum  agama  Islam  termasuk  ketentuan  dalam  Kompilasi  Hukum
Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan akad  nikah  melalui video  conference .  Dalam  kebiasaan  masyarakat menganggap  perkawinan  harus  dilakukan  dalam  satu  majelis  (satu  tempat), sehingga  menunjang  kesinambungan  waktu  pengucapan  ijab  dan  kabul  yang merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. sehingga agar tidak menimbulkan  keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  akad  nikah  secara Video Conference maka  bagi  sebagian  orang  harus  dilakukan  dalam  satu  majelis.
Akan  tetapi  persoalan  satu  majelis  bukanlah  merupakan  termasuk  rukun ataupun  syarat  sah  suatu  perkawinan,  melainkan  hanya  sekedar  tata  cara dan/atau suatu kebiasaan yang telah lama dilakukan.
keterkaitan  antara  kesinambungan  waktu  dan  satu  majelis  sangat  erat,
11 Wawancara dengan Faisal, Laoshi agama Konghucu Kelenteng Sai Che Tien Jambi, tanggal 10 Februari 2022.
oleh  karena  itulah  terdapat  beberapa  pandangan  ulama-ulama  mazhab  yang menafsirkan pengertian keterkaitan ini, yaitu:
a) Imam  Syafi’i lebih  cenderung  memandangnya  dalam  arti  fisik.  Dengan demikian  wali  dan  calon  mempelai  laki-laki,  harus  berada  dalam  satu ruangan, sehingga mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan, agar  kedua  belah  pihak  (wali  dan  calon  suami),  saling  mendengar  dan memahami  secara  jelas  ijab  dan  kabul  yang  mereka  ucapkan.  Disamping itu,  akad  nikah  yang  berlangsung  dalam  satu  ruangan  erat  kaitannya dengan tugas dua orang saksi itu harus tahu betul, apa yang didengar dan dilihatnya dalam majelis akad nikah itu. demikian penegasan Imam Syafi’i. menurut  beliau,  kesaksian  orang  buta  tidak  dapat  diterima,  karena  tidak dapat melihat.  Dari  pemaparan  diatas,  bahwa  akad  nikah  melalui  telepon ataupun  bentuk  lainnya  dipandang  tidak  sah  karena  tidak  memenuhi ketentuan-ketentuan diatas.
b) Imam Ahmad bin Hambali menginterpretasikan “satu majelis” dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan). Ijab dan kabul dapat diucapkan dalam  satu  waktu  atau  satu  upacara  secara  langsung  dan  tidak  boleh diselingi oleh kegiatan lain.
c) Imam  Abu  Hanifah serta  fukaha  ahlurra’yi  dan  Kufah  sejalan  pikiran mereka dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambali. Namun, Imam Ahmad bin  Hambali  menegaskan,  bahwa  dua  orang  saksi  harus  mendengar  dan memahami ucapan ijab dan kabul itu. hal ini berarti, bahwa melihat pihak- pihak yang berakad tidak merupakan keharusan tetapi kedua orang saksi harus mendengar ucapan ijab dan kabul secara sempurna. 12
Maka nikah yang dilaksanakan melalui video conference dianggap sah jika mengacu  pendapat  Imam  Ahmad  bin  Hambali  karena  perkawinan  dianggap dilaksanakan satu majelis asal saja diperhatikan fasilitas konektivitas internet agar  dalam melaksanakan  ijab  dan  kabul  tidak  terdapat  gangguan  sinyal  dan diberi fasilitas komputer ataupun media lainnya yang terhubung dengan layar proyektor serta diberi pengeras suara, karena melihat dan mendengar ijab dan kabul merupakan satu keharusan dan dianggap seperti satu majelis.
12 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam , (Jakarta: Siraja, 2006) hlm. 307- 308.
Akad  nikah  via video  conference bukanlah  hal  baru  di  Indonesia.  Telah banyak analisa yang dilakukan oleh para ulama atau ahli agama, dan pendapat sarjana dalam pembahasan ini. Adapun di Indonesia ada pendapat yang setuju dan  ada  yang  tidak  setuju,  sebagaimana  yang  dikaji  lewat Lajnah Lembaga Bahtsul Masail Nadlatul Ulama (selanjutnya disebut NU), yang menyatakan:
“menurut  NU  akad  nikah  tersebut  (melalui  internet/online)  tidak  sah, karena sudah didasarkan atas berbagai pertimbangan, karena pernikahan melalui  alat  bantu  elektronik  tidak  bisa melakukan  akad  secara  langsung. Langsung  dimaksud  adalah  keterlibatan  wali,  dan  pengantin  pria.  Kedua, karena  saksi  tidak  melihat  dan  mendengar  suara  secara  langsung pelaksanaan  akad  dan  saksi  hadir  di  majelis  akad.  Di  dalam  akad  nikah disyaratkan  lafaz  yang  (jelas).  Pernikahan  melalui  alat  elektronik  ini tergolong (samar-samar)”. 13
Namun  berbeda  dengan  pandangan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang baru-baru ini mengeluarkan ketentuan berdasarkan ijtima ulama dari tanggal 9-11 November 2021 lalu. Dalam ijtima ini dibahas beberapa hal terkait hukum dan  rekomendasi  masalah-masalah  terkini,  Salah  satunya  mengenai  hukum perkawinan  online.  Ketentuan  hukum  Perkawinan  online  menurut  Ijtima Ulama yaitu sebagai berikut:
(1) Akad  nikah  secara  online  hukumnya  tidak  sah,  jika  tidak  memenuhi salah  satu  syarat  sah  ijab  kabul  akad  pernikahan,  yakni  dilaksanakan secara ijtihadu  al  majlis (berada  dalam  satu  majelis),  dengan  lafadz yang  sharih  (jelas),  dan  ittishal  (bersambung  antara  ijab  dan  kabul secara langsung). (2) Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakilkan). (3) Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat  adanya  ittihadu  majelis,  lafadz  yang  sharih  dan  ittishal,  yang ditandai dengan: a. Wali  nikah,  calon  pengantin  pria,  dan  dua  orang  saksi dipastikan  terhubung  melalui  jejaring  virtual  meliputi  suara dan gambar (audio visual) b. Dalam waktu yang sama ( real time ) c. Adanya  jaminan  kepastian  tentang  benarnya  keberadaan  para pihak. (4) Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga)  hukumnya tidak sah.
(5) Nikah sebagaimana  pada  angka  nomor 3 (tiga)  harus  dicatatkan  para
13 Mahardika  Putera  Emas,  “Problematika  Akad  Nikah  Via  Daring  dan  Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19” , Batulis Civil Law Review, Vol. 1 No. 1,2020, hlm. 73.
pejabat pembuat akta nikah (KUA). 14
Dari  uraian  mengenai  perkawinan  via video  conference dalam  hukum agama  Islam  bahwa  perbedaan  argument  tentang  keabsahan  akad  nikah  via video  conference terletak  mengenai  penggunaan ijtihad  al-majlis (bersatu majelis)  dalam  pelaksanaan ijab  dan kabul.  Menurut penulis  soal pengertian satu  majelis  tidak  bisa  disamakan  dengan  satu  majelis  zaman  Nabi.  Sebab pada  umumnya  kehidupan  manusia  rentan  dengan  perubahan  karena  erat dengan  perkembangan  zaman,  tempat,  dan  keadaan,  untuk  itu  dalam menyikapi  terjadinya  perubahan  dan  perkembangan  kemajuan  teknologi sedangkan  norma  hukum  belum  memiliki  dalil  secara  khusus  terhadap peristiwa-peristiwa moderen sehingga dalam hal ini penulis mengacu kepada hadist  Nabi  Muhammad  yang  pernah  bersabda  dalam  hadist  yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:
“Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu.” (HR.Muslim)
Hadist  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  terkait  dengan perkembangan dunia masa depan tidak menutup kemungkinan bahwa dunia moderen  akan memunculkan peristiwa hukum yang tidak diatur secara tegas dalam norma hukum sebelumnya sehingga diperlukan pembaharuan terhadap Undang-Undang  Perkawinan  untuk  mengatur  lebih  jelas  mengenai perkawinan berbasis video conference .
Berbagai  pandangan  dan  pendapat  diatas  untuk  pelaksanaan perkawinan secara video conference dalam agama Islam masih terjadi perbedaan ada yang menganggap “sah” dan ada yang dianggap “tidak sah”. Akan tetapi sebenarnya solusi  dari  masalah  perkawinan  jarak  jauh  dalam  agama  islam  dapat  diatasi mengacu  pada  ketentuan  Pasal  29  ayat  (2)  KHI  yang  menyebutkan  “bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan  ketentuan  calon  mempelai  pria  memberi  kuasa  yang  tegas  secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria”.  Metode  ini  disebut  dengan  metode tawkil .  Hanya  saja  disebabkan perkembangan  teknologi  telekomunikasi,  metode  ini  tidak  ditempuh  karena dinilai bahwa masalah keterpisahan jarak telah dapat diatasi dengan aplikasi video  conference yang  semakin  marak,  mudah  diakses  bahkan  tanpa  biaya
14 https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/,  diakses  pada  13 Februari 2022.
yang  mahal  dan  dapat  langsung  menyambungkan  antara  wali  nikah  dengan calon  mempelai  pria  untuk  melaksanakan  ijab  dan  kabul  secara real  time tanpa bantuan dari pihak manapun.
Dari uraian tentang keabsahan perkawinan berbasis video conference dari enam  agama  yang  berlaku  di  Indonesia  ada  yang  setuju  dan  ada  yang  tidak setuju. jika kaitannya dengan teori kepastian hukum bahwa hukum dikatakan mempunyai  kepastian  yang  jelas  apabila  diundangkan  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  hukum  yang  dibentuk  itu  harus  didasarkan  pada fakta yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jika dihubungkan dengan perkawinan via video conference , dalam Undang-Undang Perkawinan belum terdapat aturan yang mengaturnya sehingga masih terjadi kekosongan hukum  dalam  Undang-Undang  Perkawinan.  sedangkan fakta  yang  terjadi banyak yang mempraktekkan perkawinan via video conference ini. Oleh k arena itu  agar  terjamin  kepastian  hukum  dan  tidak  menimbulkan  keraguan  pada masa  yang  akan  datang  diperluk an  pembaharuan  dalam  rumusan  terbaru undang-undang  perkawinan  untuk  mempertimbangkan  dalam  aturan hukumnya perihal pengaturan perkawinan yang lebih spesifik seperti aturan mengenai  perkawinan  secara video  conference untuk  mengetahui  keabsahan perkawinannya.  Agar  memberikan  manfaat  atau  kemaslahatan  sosial  bagi masyarakat  sebab  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  lebih cepat  dan  pesat  jika  dibandingkan  dengan  perkembangan  substansi  hukum, perangkat  hukum,  dan  sumber  daya  manusia  di  bidang  aparatur  penegak hukum.  hal  semacam  inilah  yang  berpotensi  untuk  menghadirkan permasalahan-permasalahan  baru.  Untuk  itu  persoalan  perkawinan  lewat video conference perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu kajian lebih mendalam.
2) Penerapan  Pencatatan  Perkawinan  Via Video  Conference Dalam

## Hukum Positif Indonesia
Ketentuan  pencatatan  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Dari ketentuan  Pasal 2 Undang-Undang  Perkawinan  jelas, setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan agar perkawinan itu diakui keabsahannya. namun jika  tidak  dicatat  dengan  sendirinya  tidak  mempunyai  keabsahan  sebagai  suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.
Penerapan pencatatan perkawinan ini merupakan sesuatu yang mutlak yang diberikan  oleh  Negara  kepada  setiap  orang.  Hal  ini  tampak  pada  Pasal  28  D Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  tahun  1945  yang  menyebutkan  “Setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.  selanjutnya pada Pasal 29 ayat (2) UUD  1945  dipertegaskan  bahwa  “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu”.
Dari  kedua  pasal  ini  dapat  dipahami  bahwa  bagi  yang  telah  melaksanakan perkawinan  menurut  agama  dan  kepercayaannya  itu,  mutlak  dan  berhak mendapatkan  sebuah  kepastian  hukum  dalam  bentuk  perlakuan  yang  sama dihadapan  hukum.  Begitu  juga  dengan  hukum  untuk  penerapan  pencatatan perkawinan  via video  conference juga  harus  mendapatkan  perlakuan  yang  sama dihadapan  hukum  seperti  halnya  perkawinan  yang  dilakukan  secara  tatap  muka langsung  apabila  dinyatakan  sah  dan  diizinkan  pelaksanaannya  menurut  agama yang  dipeluknya  maka  mutlak  pihak  lembaga  pencatat  untuk  mencatatkan perkawinannya.
Namun  dalam  prakteknya  terdapat  kasus  perkawinan  via video  conference yang  tidak  diterima  oleh  pihak  pegawai  pencatat  karena  dianggap  rentan terjadinya kebohongan dan penipuan. Untuk itu adapun kasusnya yaitu: Pertama , kasus yang terjadi pada KUA Kecamatan Sooko, Ponorogo, Jawa Timur. Pada kasus ini  pasangan  pengantin  Soni  Ali  Widayat  dan  Endang  Lestari  beberapa  hari sebelum  perkawinan  mengajukan  permohonan  perkawinan  via video  conference , pasalnya  mempelai  pria  sedang  dalam  masa  perawatan  akibat  positif  Covid-19. Akan  tetapi  pihak  KUA  menolaknya  dan  memberikan  jalan  keluar  dengan  cara diwakilkan.  Hal  ini  disampaikan  pihak  KUA  yaitu  Meky  Hasan  selaku  penghulu dengan  mendasarkannya  kepada  Peraturan  Menteri  Agama  No.  20  Tahun  2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 11 “Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di  atas  materai  yang  diketahui  oleh  Kepala  KUA  Kecamatan  atau  Kepala  Kantor
Perwakilan RI diluar negeri setempat”. Pada kasus ini mempelai pria Soni diwakili saudara pihak mempelai wanita dalam pengucapan ijab dan kabul nikah. 15
Kedua ,  kasus  perkawinan  antara  Muhammad  Amal  Fikri  dan  Debrah  Nur Kumala yang dilaksanakan antara Jakarta Indonesia dan Sydney Australia. Dalam hal  ini  calon  suami  memberikan  kuasa  kepada  ayah  kandungnya  untuk mewakilkannya  dalam  pengucapan  ijab  dan  kabul  dikarenakan  terhalang  untuk melangsungkan  perkawinan secara  tatap  muka  langsung akibat lockdown karena covid-19 .  Walaupun  begitu  calon  suami  tetap  hadir  secara  virtual  mengikuti prosesi  perkawinannya.  Pada  proses  perkawinan  pihak  calon  mempelai  sudah mengurus  perkawinannya  di  KUA  Kecamatan  Menteng  secara  lengkap  seperti halnya  persyaratan  perkawinan  pada  umumnya.  Namun  pihak  kepala  KUA tersebut  mengatakan  perkawinan  secara online tidak  boleh  dilakukan  dan dianggap tidak sah tapi perkawinan secara jarak jauh hanya bisa dilakukan dengan diwakilkan  menggunakan  surat  kuasa  yang  sudah  dilegalisir  oleh  Konjen Indonesia yang ada di Australia yang dikirim ke Indonesia. Dengan dilakukan hal tersebut maka pihak KUA akan mau mencatatkan perkawinan tersebut. 16
Dilain  sisi  terdapat  kasus  perkawinan secara video  conference yang  diterima untuk  dicatatkan  oleh  pihak  pegawai  pencatat  perkawinan,  adapun  salah  satu kasusnya  yaitu  kasus  yang  dilakukan  pasangan  Prasetio  Billy  dan  Nawal  Ahmad Basyarahil yang dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2019 waktu Indonesia dan 5 Januari 2019 waktu Amerika Serikat. Yang mana calon suami berada di New York dan  calon  istri  berada  di  Indonesia  tepatnya  di  kelurahan  Tegal  Besar,  Kec. Keliwates,  Kab.  Jember.  Perkawinan  ini  dilaksanakan  melalui video  conference menggunakan aplikasi Whatshapp. Adapun saksi dari pernikahan video conference terdiri dari dua orang saksi, yakni satu dari pihak mempelai pria dan satunya dari pihak  mempelai  wanita  dimana  kedua  saksi  berada  di  Keliwates,  Jember.  Dalam pelaksanaannya  ini  diterima  dan  disahkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Keliwetes jember.  Untuk  prosedur  pencatatan  perkawinan  mulai  dari  pendaftaran  sampai dengan tanda tangan dilakukan mempelai pria dengan mengirimkan email semua berkas persyaratan ke email KUA. 17
Selanjutnya  kasus  dalam  agama  Konghucu,  di  Jambi  sudah  pernah  terjadi
15 “Pengantin  Pria  Positif  Covid-19,  akad  Nikah  Diwakilkan  Keluarga”,  Detik, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5660013/pengantin-pria-positif-covid-19-akad- nikah-diwakilkan-keluarga. Berita, diakses pada 05 Juni 2021.
16 Tiktok Deba Nasution, https://vt.tiktok.com/ZSdgHsRpf/ diakses pada 2 Juni 2022.
17 Pramana, “Pelaksanaan Pernikahan Secara Online ”, hlm. 59.
perkawinan  via video  conference yaitu  antara  mempelai  pria  di  Palembang  dan mempelai  perempuan  di  Jambi,  perkawinan  tidak  dapat  dilangsungkan  karena diberlakukannya  PPKM  level-4  yang  melarang  untuk  berkumpul  sedangkan persiapan  pernikahan  telah  dilakukan,  untuk  menhindari  terjadinya  pembatalan, maka perkawinan tetap dilakukan  via zoom , setelah perkawinan dilakukan maka pihak  kelenteng  akan  mengeluarkan  surat  keterangan  yang  menyatakan perkawinan  tersebut  sah.  Nantinya  kedua  mempelai  setelah  melakukan li  yuan dengan  membawa  surat  keterangan  suami  isteri  tersebut  harus  mencatatkan perkawinannya  ke  kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  sipil  untuk mengeluarkan  akta  perkawinan.  Dengan  dikeluarkannya  akta  perkawinan  oleh Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  maka  perkawinan  itu  dianggap  sah  dan diakui oleh negara. 18
Dari  beberapa  kasus  yang  dianggap  sah  oleh  pihak  pegawai  pencatat perkawinan  untuk  status  hukum  perkawinan  secara video  conference status hukumnya  dianggap  sama  dengan  penetapan  Pengadilan  Jakarta  Selatan  No. 1751/P/1989 yang menyatakan perkawinan melalui telepon sah, oleh karenanya itulah yang menjadi acuan pihak KUA (selanjutnya disebut Kantor Urusan Agama dan KCS (selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil) dalam menentukan keabsahan dan pencatatan perkawinan secara video conference .
Adapun  untuk  prosedur  pencatatan  perkawinan  via video  conference untuk pencatatannya  sama  halnya  dengan  pernikahan  pada  umumnya,  dengan  catatan perkawinan  tersebut sah  menurut  hukum agama. Sehingga berhak mendapatkan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974 tentang  Perkawinan. Dalam proses perkawinan via video conference , untuk pencatatan perkawinannya pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut wajib memberitahukan kehendak  nikahnya  kepada  pihak  pegawai  pencatat  nikah  sebelum  pernikahan dilangsungkan.  Hal  ini  mengacu  pada  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
Pencatatan  perkawinan  bagi  yang  beragama  Islam  mengacu  pada  Peraturan Menteri  Agama  RI  No.  20  Tahun  2019  Tentang  Pencatatan  Pernikahan (selanjutnya  disebut  Permenag  Tentang  Pencatatan  Pernikahan).  Dalam  proses pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan
18 Wawancara dengan  Faisal,  Laoshi  agama  Konghucu  Kelenteng  Sai  Che  Tien  Jambi,  tanggal  10 Februari 2022.
dilaksanakan,  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  kerja  sebelum  dilaksanakan pernikahan  (Sebagaimana  ditegaskan  Pasal  3  Permenag  Tentang  Pencatatan Pernikahan). Pada Permenag ini tidak mengatur bahwa perkawinan secara online itu  dapat  dicatatkan  atau  tidak.  Namun  menghendaki  bagi  mereka  yang  hendak menikah  secara  jarak  jauh  dilakukan  dengan  menggunakan  surat  kuasa  dengan calon  suami  mewakilkan  kabulnya  kepada  pria  lain  berhak  mendapatkan pencatatan  pernikahan,  hal  ini  didasarkan  pada  Pasal  11  Permenag  Tentang Pencatatan  Pernikahan  yang  menegaskan  bahwa  “Dalam  hal  calon  suami  tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat  kuasa  di  atas  meterai  yang  diketahui  oleh  Kepala  KUA  Kecamatan  atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat”.
Akan  tetapi  jika  kedua  belah  pihak  calon  suami  isteri  tidak  menghendaki perkawinan dengan surat kuasa maka dapat melakukan perkawinan secara video conference .  namun  apabila  pihak  KUA  menolak  untuk  mencatatkkan  pernikahan secara video conference dan tidak mau hadir pada saat perkawinan dilakukan maka suami  isteri  tersebut  dapat  mengajukan  isbat  nikah  atau  pencatatan  nikah berdasarkan  putusan  Pengadilan  agama,  ini  didasarkan  pada  Pasal  25  ayat  (1) Bagian  Kedua  Pengesahan  Nikah  Permeng  Tentang  Pencatatan  Pernikahan  yang menegaskan “Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah  dapat  dilakukan  di  KUA  Kecamatan  yang  ditunjuk  dalam  penetapan Pengadilan Agama”.
Isbat  nikah  adalah  permohonan  pengesahan  nikah  yang  diajukan  ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Alasan-alasan dapat mengajukan isbat nikah yaitu: untuk penyelesaian perceraian, Hilangnya  Buku  Nikah,  Jika  ragu  tentang  sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat Pernikahan,  Jika  Pernikahan    tidak  tercatat  dan terjadi sebelum tahun 1974,  dan juga tidak melanggar ketentuan Undang-undang. 19
Pencatatan  perkawinan  bagi  yang  beragama  non  muslim  berbeda  prosedur pelaksanaannya dengan Pencatatan perkawinan yang beragama islam. Jika dalam agama islam pemberitahuan kehendak nikah dilaporkan kepada pihak KUA 10 hari sebelum  perkawinan  dilangsungkan  supaya  perkawinan  tersebut  dicatatkan  dan sah  menurut  hukum  Negara.  Sedangkan  bagi  yang  beragama  non  muslim
19 “Permohonan  Isbat/Pengesahan  Nikah”,  Mahkamah  Agung  RI  Pengadilan  agama  Tigaraksa, https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/,  diakses  pada  tanggal  05  Juni 2022.
pemberitahuan  kehendak  nikah  bukanlah  sebelum  perkawinan  dilangsungkan melainkan  sesudah  perkawinan  atau  pemberkatan  perkawinan  dilangsungkan. Dalam  agama  non  muslim  pemberitahuan  kehendak  nikah  sebelum  perkawinan dilaksanakan  dilaporkan  kepada  rumah  ibadah  kedua  mempelai  yang  akan menikah  seperti  Gereja,  Vihara,  Pura,  dan  Kelenteng.  Untuk  mendapatkan pengesahan  perkawinan  secara  Negara,  maka  usai  melakukan  perkawinan  atau pemberkatan perkawinan yang dinyatakan sah secara agama, langkah selanjutnya supaya  perkawinan  juga  dianggap  sah  oleh  negara,  untuk  yang  beragama  non muslim  diharuskan  mengurus  akta  perkawinan  di  KCS  dalam  waktu  60  hari setelah  perkawinan  dilangsungkan.  Hal  ini  didasarkan  pada  Pasal  34  ayat  (1) Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan yang redaksinya “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan  oleh  Penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana  di  tempat  terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”.
Jika dihubungkan dengan perkawinan via video conference untuk mereka yang beragama  non  muslim  dapat  melakukan  pencatatan  perkawinan  seperti  halnya perkawinan  pada  umumnya,  dengan  pelaksanaannya  harus  sah  menurut Peraturan  Perundang-undangan.  Perkawinan  dikatakan  sah  menurut  Peraturan Perundang-undangan  apabila  perkawinan  tersebut  sah  secara  agama,  hal  ini mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. sehingga bagi mereka yang  menikah  secara video  conference sah  menurut  agama  berhak  mendapatkan pencatatan perkawinan oleh KCS.
Untuk memperkuat pembuktian dari perkawinan via video conference terkait perangkat  teknologi  yang  digunakan,  dalam  hal  ini  dapat  menggunakan  payung hukum pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Dengan  demikian,  ketakutan  sebagian  orang  dengan  perkawinan  via video conference dimana oleh sebagian orang nikah via video conference itu rentan akan penipuan, dengan hal ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  sehingga  adanya  unsur  yang dapat  merugikan  bagi  pihak-pihak  terkait  dapat  langsung  dilaporkan  dan kemudian  dipidanakan. Sesuai  dengan  bunyi  pasal  27 ayat  (1)  dan  pasal  45 ayat (1) yakni:
Pasal 27 ayat (1)
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik
dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.
Pasal 45 ayat (1)
Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27 ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dalam  hal  pembuktian  ataupun  penerapannya  perkawinan  via video conference ini  lebih  dapat  diterima  dan  diakui  dari  pada    perkawinan  melalui media  telepon,  jika  perkawinan  melalui  media  telepon  oleh  majelis  hakim  saja diperbolehkan  sebagaimana  dalam  penetapan  No.  1751/P/1989,  yang  dalam  hal ini  hanya  sekedar  mendengar  suara  dari  para  pihak  tanpa  melihat  kondisi  fisik para pelaku, lalu bagaimana dengan perkawinan via video conference yang dalam penerapannya  jauh  lebih  maju  dari  pada  nikah  melalui  media  telepon,  yakni  di samping  dapat  didengar  suaranya,  juga  dapat  dilihat  gambar  yang  sedang berbicara.
Dengan  melihat  apa  yang  tampak  dari  permasalahan  tersebut,  dapatlah  kita bandingkan  kepada  Penetapan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  No. 1751/P/1989  tentang  keabsahan  perkawinan  melalui  telepon.  Jika  oleh  majelis hakim  sudah  menetapkan  perkawinan  melalui  media  telepon  saja  dianggap  sah dan  berhak  mendapatkan  pencatatan  dengan  hanya  kedua  pihak  medengar  saja, sedangkan perkawinan secara online bukan hanya mendengar tetapi kedua belah pihak mampu melihat  dengan  jelas  seperti halnya berkomunikasi  bertatap muka secara langsung. Maka ketetapan majelis hakim itulah yang harusnya kita pegangi terkait perkawinan via video conference .
Walaupun  begitu  dari  permasalahan  ini  bahwa  dalam  perundang-undangan atau  hukum  positif  yang  ada  di  Indonesia  belum  pernah  disinggung  perkawinan via video  conference sebelumnya,  dan  bahkan  tidak  ada  peraturan  yang mengaturnya, sedangkan dalam prakteknya sudah banyak yang melaksanakannya dimana  dari  kasus  yang  terjadi  ada  beberapa  kasus  yang  diterima  oleh  pihak pencatat  perkawinan  yaitu  KUA  dan  KCS  untuk  dicatatkan  seperti  halnya perkawinan pada umumnya, dan ada  sebagian yang tidak diterima dengan dasar belum  ada  dasar  hukumnya  namun  disarankan  secara  diwakilkan  sebagaimana kasus  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  sehingga  di  Indonesia  terkait  masalah perkawinan via video conference atau online ini masih terjadi kekosongan hukum.
Untuk  itu  nantinya  diperlukan  pembaharuan  dalam  Undang-Undang Perkawinan untuk menambahkan pengaturan tentang perkawinan berbasis online atau  via video  conference agar  tidak  terjadi  kekosongan  hukum  dalam  hukum perkawinan  di  Indonesia.  Meskipun  untuk  keabsahan  suatu  perkawinan  Negara telah  menyerahkan  sepenuhnya  kepada  setiap  agama  sebagaimana  dinyatakan pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan,  tetapi  dalam  hal  pencatatan oleh  pihak  pegawai  pencatat  perkawinan  yaitu  KUA  dan  KCS  dalam  beberapa kasus  ada  yang  tidak  diterima  untuk  dicatatkan  dengan  dasar  belum  ada  dasar hukumnya.  Sehingga  pengaturan  ini  sangatlah  diperlukan  mengingat perkembangan  pada  masyarkat  sekarang  ini  semakin  maju  sedangkan permasalahan  hukum  perkawinan  secara  online  atau video  conference ini  akan terus terjadi pada masa yang akan datang.

## C. Kesimpulan
keabsahan perkawinan via video conference berdasarkan hukum positif Indonesia, masih terjadi kekosongan hukum mengenai keabsahan dan penerapan pencatatan dari pelaksanaan  perkawinannya.  Namun  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan,  untuk  keabsahan  suatu  perkawinan  Negara  telah  menyerahkan sepenuhnya kepada setiap  agama.  Sehingga  apabila perkawinan  via video  conference dinyatakan  sah  menurut  hukum  agama  maka  perkawinan  tersebut  dinyatakan  sah secara  hukum  positif  Indonesia  dan  berhak  mendapatkan  sebuah  pencatatan  dari perkawinannya.

## DaftarPustaka
Artikel/Buku/Laporan
Arfina, Lydya. “Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia”. Jurnal Privat Law, Vol. 7 No. 1 , juni 2019.
Emas,  Mahardika  Putra.  “Problematika  Akad  Nikah  Via  Daring  dan  Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19”. Batulis Civil Review, Vol. 1, No. 1, 2020.
Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam . Siraja, Jakarta, 2006.
Nugroho,  Ponco  Setyo.  “Pandangan  Kaum  Kristiani  Mengenai  Perceraian  Yang  Diatur Dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  (Studi  Di  Kota  Semarang)”,  Skripsi Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.
Pramana. “Pelaksanaan Pernikahan Secara Online di Kecamatan Keliwates (Jember) Dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia”.  Skripsi  Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2021.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Kencana, Jakarta, 2009.

## PeraturandanPutusanHukum
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  23  Tahun  2006  yang  telah  diperbaharui  kedalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Republik  Indonesia,  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam
Republik  Indonesia,  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan.  Penetapan  Nomor  1751/P/1989 perihal Perkawinan melalui telepon sah.

## Internet
https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/,  diakses  pada  tanggal 28 Februari 2022 Pukul 22.25 WIB.
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5660013/pengantin-pria-positif-covid-19- akad-nikah-diwakilkan-keluarga. Berita, diakses pada tanggal 05  Juni 2021  Pukul 20.45 WIB.
https://vt.tiktok.com/ZSdgHsRpf/ diakses pada Kamis 2 Juni 2022 Pukul 20.15 WIB.
https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/,  diakses  pada  tanggal 05 Juni 2022 Pukul 20.25 WIB.