Konstruksi  Teori  Komunikasi  Dalam  Tafsir Al  Qur’an Surat Al Fatihah
Mubarok mubarok@unisula.ac.id                                       110-127
Inovasi Komunikasi Pemasaran Pada RRI Semarang Agus Triyono agustriyono7@gmail.com 128-136
Pengaruh Word of Mouth dan Brand Awareness terhadap Intensi  Mengunjungi  Tempat  Wisata  Ziarah  Makam Sunan Kalijaga Demak Santi Ratnawati santirahmawati@ymail.com                                137-148
Pengaruh  Persepsi Downline Tentang  Kualitas  Jasa Upline Pada  Multi  Level  Marketing  Tianshi  Terhadap Loyalitas Downline di Malang (Studi pada jaringan Akhmad Fidzan) Devi Purnamasari devi.purnamasari9@g   mail.com 149-163
Manajemen  Krisis  Polri  dalam  Kasus  Penyerangan Lembaga  Permasyarakatan  Cebongan  Sleman  Daerah Istimewa Yogyakarta
Iva Anjar Pawestri
iva.anjar89@yahoo.co.id 164-180
Identitas Diri Remaja Melalui Status Sosial Facebook Muna Madrah munamadrah@unissula.ac.id. Made Dwi Adnjani made@unissula.ac.id                                          181-198
E fektifitas  Pelaksanaan  Kebijakan  Joko  Widodo  dalam Mengentaskan  Kemiskinan    (Studi  Opini  Pemegang Kartu  Jakarta  Sehat  dan  Kartu  Jakarta  Pintar  di  DKI Jakarta)
Indah Suryawati
indahsuryawati_2121@yahoo.com 199-218

## Jurnal Ilmiah Komunikasi
MAKNA Vol. 4 no. 2, Agustus 2013 - Januari 2014 ISSN : 2087-2461
PENANGGUNG JAWAB
Dekan FIKOM Trimanah, M.Si
Sekretaris Fakultas
Dian Marhaeni K, M.Si Ketua Penyunting Made Dwi Adnjani, M.Si Sekretaris Mubarok, M.Si Bendahara Parwati, SH Dewan Penyunting Edi Ismoyo, M.Si Drs. Haryoso Seksi Usaha
Endang Winarsih, S.Sos
Sirkulasi dan Distribusi Palupi Satwika, Amd.
Alamat Redaksi
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jl. Raya Kaligawe Km. 4
Po. Box 1054/SM
Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 ext. 448/ 449 Fax. (024) 6582455 email : jurnalfikom@yahoo.com
Manajemen Krisis Polri dalam Kasus Penyerangan Lembaga Permasyarakatan Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

## MANAJEMEN KRISIS POLRI DALAM KASUS PENYERANGAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN CEBONGAN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Oleh : Iva Anjar Pawestri
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Konsentrasi Komunikasi Strategis Email : iva.anjar89@yahoo.co.id

## Abstract :
The reform in ABRI sharpen the gap between TNI and Polri. The conflict between Polri officers and TNI forces is inevitable. Recently public shocked by cebongan penitentiary Sleman Yogyakarta attack involving the army’s special forces (Kopassus) from TNI and Polri officers. The crisis in Polri can be seen when Yogyakarta Police Chief removed from his post due to negligence in duty and can not give security to Yogyakarta’s people. The result of the study shows that Yogyakarta Police Chief removement indicated as a part of crisis management Polri about Cebongan Penitentiary attack case.
Keywords : Cricis Management, Social Conflict, Polri, Lapas Cebongan

## Abstraksi :
Reformasi ABRI membuat kesenjangan yang semakin menonjol dalam tubuh institusi militer  Indonesia  yaitu  antara  TNI  dan  Polri.  Konflik  antara  dua  aparat  keamanan  Negara tak terelakkan. Konflik terakhir yang membuat semua tertuju pada kedua aparat keamanan ini adalah penyerangan Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta yang melibatkan antara TNI yaitu Kopassus dan Polri. Krisis yang terjadi terlihat adanya Pencopotan Kapolda DIY disebabkan kelalaian  dalam  tugas  dan  tidak  dapat  memberikan  rasa  aman  terhadap  masyarakat Yogyakarta akibat penyerangan Lapas Cebongan. Hasil Penulisan ini dalam kajian literatur, yaitu pencopotan Kapolda DIY dikarenakan indikasi dari bagian manajemen krisis Polri dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan.
Kata Kunci : Manajemen Krisis, konflik sosial, Polri, Lapas Cebongan

## Pendahuluan
Institusi  Militer  yang  dimiliki  oleh Negara  Republik  Indonesia  adalah Angkatan Bersenjata  Republik  Indonesia  (ABRI) gabungan  antara  TNI  dan  Polri,  dalam perkembangannya  Institusi  Militer  Indonesia mengalami  Reformasi  dalam  Tubuh  Institusi Militer  ini.  Reformasi  yang  terjadi  yaitu dengan  keputusan  bahwa  dikembalikannya fungsi tugas dari TNI menjadi fungsi sebagai Pertahanan  Negara  dan  Polri  berfungsi menangani masalah kemasyarakatan. Sedangkan  dulu  TNI  begitu  dominan menangani masalah kemasyarakatan, sekarang
menjadi  ranah  Polri.  Sehingga  banyak  akses yang  kemudian  tertutup  untuk  TNI,  Banyak akses-akses “basah” yang dulu menjadi ranah TNI  kini  perannya  mulai  digantikan  oleh Polri. Mungkin hal ini membuat ketimpangan antara TNI dan Polri sehingga meningkatnya bentrokan  adalah  kewenangan  TNI  yang terpangkas.
Konflik  TNI-Polri  dalam  beberapa tahun  terakhir  meningkat  300%,  yang kembali  mencuat  dipermukaan  yang  sedang diperbincangkan  oleh  publik  adalah  kasus terhadap penyerangan yang dilakukan oleh TNI terhadap Mapolres OKU, Baturaja, Sumatera

## Manajemen Krisis Polri dalam Kasus Penyerangan Lembaga
Permasyarakatan Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Selatan  pada  tanggal  7  Maret  2013  dan Penyerangan  Lembangan  Permasyarakatan Cebongan,  Sleman, Yogyakarta  pada  tanggal 23 Maret 2013.
Peristiwa  bentorkan  antara  TNI  dan Polri di OKU bukan pertama kalinya terjadi. Menurut data dari  Komisi untuk Orang Hilang dan  Korban  Tindak  Kekerasan  (Kontras) sejak  2005  hingga  2012  bentrok  TNI-Polri diberbagai daerah yaitu :
Tabel 1. Bentrok antara TNI dan Polri Bentrok TNI – Polri dari tahun 2005-2012 26 Kali Bentrok Korban Tewas 11 orang ( 7 Polri dan 4 TNI) Korban Luka – Luka aparat dua instansi 47 Korban Sumber : Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan(Kontras)
Konflik  terbaru  antara  TNI-Polri yang  sedang  banyak  dibicarakan  beberapa bulan terakhir ini adalah bermula dari terjadi penusukan  seorang  anggota  Kopasus  Grup II  Kandang  Menjangan  Kartasura  yang melibatkan  Sertu  Heru  Santoso  menjadi korban  dianiaya  oleh  kelompok  preman  di Hugo’s  Cafe  Yogyakarta  pada  tanggal  19 Maret  2013.  Konflik  ini  bermula  pada  saat kedatangan  Sertu  Santoso  ke  Hugo’s  Cafe dan  bertemu  dengan  kelompok  preman  yang berada ditempat yang sama. Setelah kelompok preman  yang  berjumlah  4  orang  yang diantaranya  salah  satu  orang  sebagai  disersi dari anggota Polri tersebut mengetahui bahwa Sertu Santoso adalah anggota Kopasus terjadi percekcokan yang mengakibatkan penusukan hingga terjadi korban Sertu Santoso meninggal akibat  kesalahpahaman  yang  terjadi  karena 4  orang  preman  tersebut  dibawah  kendali minum-minuman keras.
Tak berakhir pada penusukan
Sertu  Santoso  di  Hugo’s  Cafe  tapi  konflik berkembang  saat  4  orang  preman  tersebut sudah  ditangkap  oleh  pihak  Polda  DIY. Setelah  di  ketahui  pemindahan  keempat tersangka  kasus  penusukan  di  Hugo’s  Cafe terjadi  penyerangan  pada  pukul  00.15  sabtu dini pada tanggal 23 Maret 2013. Kronologis penyerangan  sebagai  berikut  sabtu  dini  hari empat orang berkunjung ke Lapas Cebongan mengaku  petugas  Polda  DIY  dengan membawa  surat  dengan  kop  surat  Polda DIY,  setelah  dibukakan  pintu  empat  orang tersebut menodongkan pistol ke arah petugas Lapas  dan  kemudian  segerobongan  pelaku penyerangan  muncul  dan  menerobos  masuk ke Lapas tanpa sebelumnya mendapatkan izin masuk  oleh  petugas  Lapas.  pelaku  meminta untuk  ditunjukan  ruang  sel  keempat  pelaku penganiayaan di Hugo’s Cafe. Petugas Lapas melakukan  penolakan  namun  tidak  berhasil karena dipaksa oleh pelaku untuk menunjukan ruang sel tersebut, setelah pelaku tiba di ruang sel keempat tersangka penganiayaan tersebut dan  menembak  keempat  tersangka  hingga tewas  dengan  luka  tembak  yang  ditemukan setelah  hasil  autopsi  terdapat  31  selongsong peluru yang bersarang ditubuh keempat korban tersebut.  setelah  menembak  keempat  korban tersebut sekelompok pelaku yang diperkirakan 17  orang  pergi  dengan  mengambil  barang bukti  berupa  kamera  CCTV  yang  dipasang di  Lapas  Cebongan.  Pelaku  melakukan penyerangan tersebut atas dasar balas dendam atas  kematian  yang  dilakukan  oleh  keempat orang  korban  yang  sudah  menganiaya  Sertu Heru  Santoso  hingga  tewas,  dikarenakan 12  orang  anggota  kopasus  grup  II  Kandang Menjangan  Kartosuro  ini  sebagai  bawahan Sertu Heru Santoso yang berbalas budi karena pernah  ditolong  oleh  korban  penganiayaan tersebut dan solider sesama anggota kopasus.
Akibat penyerangan di Lapas Cebongan  pada  tanggal  23  Maret  2013, menjadikan citra Polri menjadi negatif karena Polda  DIY  tidak  dapat  mengantisipasi  dan tidak  mampu  menciptakan  suasana  aman  di masyarakat. Dapat dilihat dari berbagai konflik yang sudah terjadi antara TNI-Polri dan opini negatif  dari  publik  terhadap  penyerangan
Lapas  Cebongan  yang  ditujukan  pada  pihak Polri.  Berikut  adalah  Hasil  Investigasi TNI,  Komnas  HAM  dan  Fakta  Lapangan Penyerangan Lapas Cebongan :
Tabel 2. Fakta Lapangan Penyerangan Lapas Cebongan Hasil Tim Investigasi TNI 12 orang anggota TNI sebagai tersangka kasus penyerangan Lapas Cebongan Hasil Tim Investigasi Komnas HAM 45 saksi penyerangan kasus penyerangan Lapas Cebongan (13 Napi dan Sipir) Fakta Lapangan 4 orang Korban Kasus Penyerangan Lapas Cebongan Sumber : surat kabar Suara Merdeka Pada  tanggal  20  Juni  2013  sebanyak 12  anggota  Kopassus  Grup  II  Kandang Menjangan yang menjadi tersangka kasus dugaan penyerangan Lembaga
Permasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta menjalani sidang perdana. Sidang yang  digelar  di  Pengadilan  Militer  II-11, Yogyakarta sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam Persidangan dihadirkan 42 saksi yang terdiri 31 tahanan Lapas Cebongan dan 11 Petugas Lapas.  Dalam  persidangan  diketahui  motif pembuhunan  adalah  aksi  balas  dendam pembunuhan  Serka  Heru  Santoso  di  Hugo’s Cafe, Yogyakarta  dan  pembacokan  terhadap Sertu Sriyono.
Perencanaan  dalam  penyerangan Lapas Cebongan dengan membawa surat kop Polda  DIY  untuk  dapat  membawa  keempat tahanan.  Kemudian  ada  pembagian  tugas dan  peran  seperti  komandan,  eksekutor, time  keeper ,  penjaga  pintu  utama,  hingga merampas CCTV Lapas. Pada saat pembacaan  dakwaan  para  tersangka  dikenai pasal dakwaan 121 ayat (1) KUHP Militer jo 55 (1) Ke-1 KUHP.
Dari  pasal  dakwaan  yang  dibacakan dalam sidang perdana kasus cebongan sebagai tersangka  didakwa  Dari  pasal  dakwaan yang  dibacakan  dalam  sidang  perdana  kasus Cebongan,  Serda  Ucok  Tigor  Simbolon bersama  Serda  Sugeng  Sumaryanto  dan Koptu  Kodik,  didakwa  dengan  Pasal  340 KUHP  mengenai  pembunuhan  berencana; Pasal  338  KUHP  mengenai  pembunuhan dengan  sengaja;  Pasal  351  KUHP  mengenai penganiayaan;  dan  Pasal  103  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Di  berkas  kedua,  Sertu  Tri  Juwanto, Sertu  Anjar  Rahmanto,  Sertu  Martinus Roberto  Paulus  Banani,  Sertu  Suprapto,  dan Sertu Herman Siswoyo didakwa dengan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana; Pasal  338  KUHP  mengenai  pembunuhan dengan  sengaja;  dan  Pasal  351  KUHP mengenai penganiayaan.
Berkas  ketiga,  yaitu  Sersan  Dua Ikhmawan  Suprapto  didakwa  dengan  pasal kelalaian;  memberikan  kesempatan  untuk melakukan  pembunuhan  dan  berperan memberi  tahu  4  sasaran  Cebongan.  Serda Ikhmawan dikenai Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan  berencana;  Pasal  338  KUHP mengenai  pembunuhan  dengan  sengaja;  dan Pasal  103  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Di  berkas  keempat,  yaitu  Sersan Mayor Rokhmadi, Sersan Mayor Muhammad Zaenuri,  dan  Sersan  Kepala  Sutar  didakwa dengan  Pasal  121  Ayat  (1)  KUHP  Militer jo  55  (1)  ke-1  KUHP.  Pasal  ini  berisi  tidak memberitahukan  atau  meneruskan  informasi situasi keamanan kepada atasannya.
Konflik di tubuh TNI-Polri belakangan ini  nampak  mencuat  di  permukaan  dalam berbagai bentuk, kebijakan Kapolri mencopot jabatan  Kapolda  DIY  harus  dilakukan  dalam kasus  penyerangan  Lapas  Cebongan  Sleman Yogyakarta.  Penyerangan  yang  dilakukan oleh 12 anggota Kopasus hingga menewaskan empat tahanan titipan dari Polda DIY, Akibat peristiwa tersebut masyarakat menjadi merasa tidak  aman  akibat  ulah  dari  premanisme

## Manajemen Krisis Polri dalam Kasus Penyerangan Lembaga Permasyarakatan Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Jurnal Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 4 No. 2, Agustus 2013-Januari 2014
yang  terjadi  di  wilayah  Yogyakarta.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui obyektifitas  Pemberitaan  atas  opini  publik menjadikan  citra  negatif  pihak  Polri  setelah kegagalan intelegensi Kapolda DIY mengenai kasus  penyerangan  Lapas  Cebongan  pada harian surat kabar Suara Merdeka. Menyikapi peristiwa  tersebut  sebagai  Kapolri  dengan mencopot  Kapolda  DIY  dan  bagaimana manajemen  krisis  Kapolri  atas  pemberitaan negatif media dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan  dengan  melakukan  pencopotan Kapolda  DIY  untuk  mengembalikan  citra Polri sesuai dengan konsep manajemen krisis ditubuh Polri.

## Pembahasan
Kultur  Profesionalisme  TNI-Polri yang belum tumbuh baik dalam insitusi militer tersebut  sehingga  dengan  adanya  reformasi yang terjadi ditubuh institusi tersebut membuat berbagai  konflik  yang  terjadi.  Padahal  TNI –  Polri  adalah  Institusi  Militer  Negara  yang dapat  memberikan  rasa  nyaman,  ketenangan dan perdamaian.
Konflik  yang  terjadi  antara TNI-Polri dapat menjadikan bom waktu yang sewaktu- waktu  dapat  meledak  karena  perselisahan yang tak kunjung selesai. Pertentangan antara TNI-Polri  amat  disayangkan  yang  hanya mengedepankan  egois  antar  masing-masing Institusi Militer ini.
Dalam penerapan konflik dan kekuasaan, pendefinisian konflik oleh Hocker dan Hilmot (1995) adalah ekspresi perjuangan diantara minimal dua belah pihak yang saling tergantung  untuk  mencapai  tujuan  tertentu, dimana  dua  belah  pihak  itu  merasa  tidak memiliki  sesamaan  tujuan,  memperebutkan imbalan  yang  langka,  dan  adanya  gangguan dari  pihak  lain  dalam  upaya  pencapaian tujuan.  Konflik  yang  dapat  diartikan  sebagai ketidakmerataan pembagian kekuasaan.
Seperti  kasus  konflik  antara  TNI-Polri  yang menyisakan  ketimpangan.  Teori Human Relations mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai konflik dalam organisasi,
bahkan  mereka  menganggap  hal  itu  sebagai kekuatan negatif dan kontraproduktif yang harus dihindari (Dessler,1980)
(Spiker,1997:268-269).

## 1.  Karakteristik  Pemberitaan  Penyerangan Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta pada Surat Kabar Suara Merdeka

## a.  Proporsi Frekuensi Pemunculan Berita Kasus Penyerangan Lapas Cebongan
Harian  Surat  Kabar  Suara Merdeka  menampilkan  berita  tentang penyerangan  Lapas  Cebongan  edisi  24 Maret 2013 – 11 April 2013 sebanyak 40 berita dengan topik Penyerangan Lapas Cebongan  yang  ditampilkan  dalam surat kabar Suara Merdeka. Presentase pemberitaan  kasus  Penyerangan  Lapas Cebongan pasca kejadian yaitu 40 buah selama 19 hari sebagai berikut minggu pertama  32,5%,  minggu  kedua  42,5%, dan minggu ketiga 22,5%. Dilihat dari hasil presentase Harian Suara Merdeka aktif  memberitakan  tentang  kasus peyerangan Lapas Cebongan.
b.  Proporsi  Kecenderungan  Positif  dan Negatif  serta  Tata  Letak  dalam  Berita Kasus Penyerangan Lapas Cebongan
Dari  hasil  proporsi  frekuensi pemuunculan berita bahwa Harian Suara Merdeka  aktif  dalam  memberitakan kasus  penyerangan  Lapas  Cebongan. Perkembangan dari kasus penyerangan diberitakan oleh Suara Merdeka secara update  karena  dianggap  sebagai  kasus yang  krusial  di  bidang  pertahanan  dan keamanan Indonesia.
Tabel 3. Proporsi frekuensi kecenderungan Positif dan Negatif serta Tata Letak Berita Kasus Penyerangan Lapas Cebongan
No. Kecenderung- an Berita Frekuensi (Kali) Presentase (%) 1. Positif 38 95% 2. Negatif 12 30% Tata letak Frekuensi (Kali) Presentase (%) 1. Headline 11 27,5% 2. Non-headline 29 72,5% Sumber  :  data  primer  yang  diolah, 2013

## c.  Penggambaran  Polri  dalam  Kasus Penyerangan  Lapas  Cebongan  di Harian Suara Merdeka
Penggambaran  surat  kabar Suara Merdeka terhadap Polri selama pasca  penyerangan  Lapas  Cebongan ditandai dengan penilaian yang positif yaitu  dengan  kalimat  diapresiasi, sementara  penilaian  negatif  yaitu dengan  kalimat  ketidakberhasilan aparat  melindungi  warga,  kegagaln intelejen,  tidak  menghidupkan  spirit disiplin,  ketidaktertiban  hukum  dan keamanan,  pelanggaran  HAM  dan pembiaran  oleh  Polda  DIY,  tidak ada  inisiatif  dari  Kapolda  DIY,  dan memporakporandakan kepercayaan umum terhadap supermasi hukum.
Tabel  4.  Penggambaran  Polri  dalam Kasus  Penyerangan  Lapas  Cebongan di Harian Suara Merdeka
No. Penggambar- an Polri Frekuensi Presentase 1. Positif 18 46,5 % 2. Negatif 8 20,5% 3. Netral 13 33,3%
Sumber : data primer yang diolah, 2013
Kecenderungan  berita  negatif  opini publik tentang Polri dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan adalah dengan berita pada edisi 24 Maret 2013 Koran Suara Merdeka dengan tema  berita  yaitu  “Lapas  Berdarah  :  Empat Pembunuh Anggota Kopassus Ditembak Mati di  Sel”,  dalam  berita  menampilkan  bahwa sudah  ada  kejanggalan  dalam  pemindahan para  tersangka  ke  Lapas  Cebongan  pada tanggal  22  Maret  2013.  Kapolda  DIY  dalam berita  ini  tentang  pemindahan  ke  Lapas Cebongan  dengan  alasan  bahwa  keamanan didalam  Lapas  sudah  kuat  dan  proses perencanaan pemindahan para tersangka sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Namun kejanggalan tersebut terlihat ketika pengacara dari  para  tersangka  tidak  mengetahui  alasan yang  jelas  pemindahan  para  tersangka  ke Lapas  Cebongan,  tim  pengacara  hanya mengetahui  alasan  pemindahan  dikarenakan adanya renovasi tahanan di Polda DIY.  Dapat dilihat dari kutipan berita sebagai berikut.
kuasa  hukum  para  tersangka,  Rio Bagaskara, menyesalkan pemindahan tempat  penahanan  keempat  korban penembakan,  dari  Mapolda  DIY  ke Lapas  Cebongan  yang  berklasifikasi klas  IIB.  Menurut  dia,  tewasnya keempat  tersangka  menjadi  tanggung jawab Polda DIY. (Suara Merdeka, 24 Maret 2013, Halaman 11)
Menteri  Hukum  dan  HAM  Amir Syamsuddin  mengakui,  penembakan di  dalam  Lapas  Cebongan  Sleman merupakan  bentuk  ketidakberhasilan aparat  melindungi  warga . (Suara Merdeka, 24 Maret 2013, Halaman 9)
Dalam berita di atas menunjukan bahwa pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh Kapolda DIY. Hal ini berlaku pula pada tema lainnya yang memperlihatkan kecenderungan berita  menampilkan  Kapolda  DIY  salah mengambil  keputusan  dalam  pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan dan adanya

## Manajemen Krisis Polri dalam Kasus Penyerangan Lembaga Permasyarakatan Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Jurnal Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 4 No. 2, Agustus 2013-Januari 2014
indikasi  pelanggaran  HAM,  Karena  tim pengacara  yang  diberi  alasan  oleh  Kapolda DIY  adanya  renovasi  sel  tahanan,  ternyata setelah  beberapa  perwakilan  tim  pengacara melihat di Polda DIY tidak ada proses renovasi sel tahanan. Disinilah mulai ada kejanggalan – kejanggalan  atas  pemindahan  para  tersangka ke Lapas Cebongan. Seperti berita pada edisi 25 Maret 2013 yang berjudul “Sabtu Berdarah : Korban diterjang 31 peluru”.
Penasihat  hukum  keempat  korban, Rio Ramabaskara
mengatakan,
akan  mendalami  kasus  ini  karena ada  indikasi  pelanggaran  HAM  dan pembiaran yang dilakukan Polda DIY, terutama  terkait  dengan  pemindahan dari  tahanan  Polda  DIY  ke  Lapas Cebongan . ( Suara Merdeka, 25 Maret 2013, Halaman 11)
Ia  juga  kecewa  karena  setelah kejadian  itu  tidak  ada  inisiatif  polisi untuk  menutup  semua  akses  ke  luar Jogja.( Suara Merdeka, 25 Maret 2013, Halaman 11)
Kapolda DIY Brigjen Sabar Rahardjo mengatakan,  akan  mengusut  tuntas kasus  itu.  Ia  menolak  peristiwa  itu disebut  sebagai  kegagalan  intelijen. Menurutnya, keamanan sudah kuat dan pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan  pada  Jumat  (22/3)  siang sudah dikoordinasikan sejak beberapa hari  sebelumnya.  Pemindahan  itu dilakukan karena Mapolda DIYsedang direnovasi . ( Suara Merdeka, 25 Maret 2013, Halaman 9)
Berita  yang  dimuat  oleh  surat  kabar Suara  Merdeka  pada  edisi  27  Maret  2013, dengan  judul  berita  yaitu  “sabtu  berdarah :  Komnas  HAM  bentuk  Tim  Investigasi Khusus”.  Dalam  berita  ini  menampilkan sejumlah  penyelidikan  yang  dilakukan oleh  komnas  HAM  salah  satunya  adalah pemindahan tahanan ke Lapas Cebongan yang dilakukan  atas  perintah  dari  Kapolda  DIY.
Dalam  pemberitaan  ini  seakan  –  akan  sudah tercium  bahwa  ada  sebuah  rencana  besar sehingga  para  tersangka  harus  di  pindahkan ke Lapas Cebongan dan kejadian penyerangan tersebut  dilakukan  sangat  cepat  sudah terencana sangat rapi.
Kepala  Negara  menilai  serangan tersebut  juga  memporakporandakan kepercayaan umum terhadap supremasi hukum di Republik ini (Suara
Merdeka,  27  Maret  2013,  Halaman 11).
“Dilihat dari segi HAM, pembunuhan ini adalah suatu pelanggaran. Terlebih para korban masih berstatus tersangka, belum ada putusan pengadilan” (Suara Merdeka, 27 Maret 2013, Halaman 1)
Pada berita edisi 31 Maret 2013 yang berjudul  “Tuding  Ada  Isu  Pemutarbalikan Fakta  Kasus  Cebongan”,  dengan  hadirnya tulisan  milik  Idjon  Djanbi  di  jejaring  sosial yang  menyudutkan  Komnas  HAM  dan Polri  yang  harus  bertanggung  jawab  dalam penyerangan  di  Lapas  Cebongan.  Dalam pemberitaan  ini  dianggap  mengacaukan  tim investigasi yang mengusut penyerangan Lapas Cebongan  sehingga  kasus  ini  tidak  dapat  di selesaikan  dengan  tuntas,  dengan  berdalih bahwa  Komnas  HAM  dan  Polri  memutar balikkan  fakta  dalam  kasus  penyerangan Lapas  Cebongan.  Harapan  dari  masyarakat dan Komnas HAM kasus ini bisa diungkap di publik dan tidak ada yang ditutup-tutupi dan terselesaikan dengan tuntas.
kita  melihat  aparat  negara  yang seharusnya  mencegah  kekerasan  juga menjadi  bagian  dari  kekerasan  itu sendiri. (Suara  Merdeka,  31  Maret 2013, Halaman 7)
Ketua  Komnas  HAM  Siti  Nurlaela, menganggap  tulisan  Idjon  Djanbi tersebut menyudutkan komisinya dengan menyebutnya sebagai
Jurnal Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 4 No. 2, Agustus 2013-Januari 2014
antek  asing.  “Tulisan  itu  sama sekali  nggak  benar.  Benarbenar bertujuan  memutarbalikkan  fakta  dan menyudutkan  kami,  juga  Polri,”  kata Siti,  kemarin. .(Suara  Merdeka,  31 Maret 2013, Halaman 1)
Beberapa berita yang memperlihatkan kecenderungan  bahwa  Kapolda  bersalah dalam  pemindahan  para  tersangka  ke  Lapas Cebongan,  seperti  berita  pada  edisi  01 April 2013  dengan  judul  “Sabtu  berdarah  :  Polisi buat  sketsa  dua  pelaku”.  Dalam  keterlibatan TNI dalam investigasi kasus Lapas Cebongan, harus  dilihat  juga  dalam  pemindahan tersangka  ke  Lapas  Cebongan.  Harapan  dari Kontras  dengan  dibentuknya  tim  investigasi dari  TNI  dan  Polri  bukan  untuk  ajang saling  menjatuhkan,  namun  tim  yang  saling melengkapi. Sehingga dapat mengusut tuntas kasus ini termasuk ada apa dibalik pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan.
Menurut  dia,  juga  jangan  sampai luput adalah investigasi yang berkorelasi  dengan  keputusan  Polda soal  pemindahan  tahanan.  Terlebih lagi  ada  informasi,  Polda  sudah berkoordinasi dengan Pangdam terkait  pemindahan  tersebut.  ”Untuk lebih  fair-nya,  maka  Kapolda  DIY dan  Pangdam  IV  Diponegoro  harus dimintai  keterangan  oleh  sebuah  tim investigasi .(Suara  Merdeka,  01  April 2013, Halaman 11)
Semakin nampak adanya kejanggalan dalam  pemindahan  para  tersangka  ke  Lapas Cebongan  tersebut.  Pemberitaan  surat  kabar Suara  Merdeka  pada  edisi  05  April  2013, dengan  judul  “Publik  ingin  Peradilan  yang Fair”. Dikatakan oleh pihak Kompolnas bahwa ada  spekulasi  dalam  penyerangan  Lapas Cebongan  yang  dibalik  dari  penyerangan tersebut  ada  pihak  kepolisian.  Pemindahan ke  Lapas  Cebongan  dikarenakan  memang kesengajaan  pihak  Polda  DIY  dikarenakan
sudah  tahu  adanya  penyerangan  sehingga memudahkan  anggota  kopassus  menyerang karena  ketika  dipindahkan  ke  Lapas  tentu saja  penjagaan  kurang  kuat  hanya  sipir  yang dibekali  senjata  yang  tidak  sepadan  dengan anggota  kopassus  dan  cara  menghadapi serangan tak selihai anggota kepolisian.
”Meskipun kemudian muncul spekulasi bahwa pelakunya adalah polisi namun orang  yang  memiliki  motif  terhadap empat tersangka tersebut tentu berasal dari  kesatuan  yang  sama  dengan korban,” (Suara  Merdeka,  05  April 2013, Halaman 11)
Harian  Surat  Kabar  Suara  Merdeka kemudian  menampilkan  berita  pada  edisi 06  April  2013  dengan  judul  “Kapolda  DIY Dicopot”.  Mabes  Polri  mencopot  jabatan Kapolda  DIY  sebagai  bukti  bahwa  Kapolda DIY  lalai  dalam  menjalankan  tugas  sebagai Kapolda DIY dalam kasus Penyerangan Lapas Cebongan.  Pemberitaan  tentang  pencopotan Kapolda DIY merupakan salah satu tindakan Kapolri untuk mengantisipasi kondisi setelah penyerangan  Lapas  Cebongan.  Dalam pemberitaan  menampilkan  bahwa  salah satu  alasan  mencopot  Kapolda  dikarenakan Kapolda  DIY  dianggap  gagal  dalam mengantisipasi penyerangan Lapas Cebongan dengan memindahkan para tersangka ke Lapas Cebongan dengan alasan renovasi sel tahanan di Polda DIY.
Dikatakan  Nurlaela,  bahwa  saat  ini temuan dari Komnas HAM ada indikasi pelanggaran  hak  hidup,  terbebas dari  penganiayaan  dan  hak  atas  rasa aman. Indikasi tersebut adalah bentuk pelanggaran HAM. (Suara Merdeka, 06 April 2013, Halaman 11)
Mabes Polri mencopot jabatan Brigadir Jenderal (Pol) Sabar Rahardjo sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemicu pencopotan orang nomor satu

## Manajemen Krisis Polri dalam Kasus Penyerangan Lembaga
Permasyarakatan Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Jurnal Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 4 No. 2, Agustus 2013-Januari 2014
di  DIY  ini  disebut-sebut  karena  yang bersangkutan  gagal  mengantisipasi kejadian  penyerangan  di  Lapas Cebongan, Sleman, yang menewaskan empat  tahanan  titipan  Polda. (Suara Merdeka, 06 April 2013, Halaman 1)
Pemberitaan pada edisi 07 April 2013 di  surat  kabar  Suara  Merdeka  dengan  judul berita  “Sabtu  berdarah  :  Giliran  Pangdam Diganti”.  Dengan  pencopotan  Kapolda  DIY dan Pangdam Diponegoro adalah bukti bahwa langkah yang tepat, karena sebagai pimpinan ditempat kejadian yang lalai dengan tugasnya sehingga  penyerangan  Lapas  Cebongan terjadi.  Pencopatan  jabatan  Kapolda  DIY dan  Pangdam  Diponegoro  adalah  salah  satu bukti bahwa kinerja mereka sebagai pimpinan ditempat  terjadinya  kejadian  dianggap  lalai sehingga  peristiwa  penyerangan  terjadi.
Sebagai pemimpin seharusnya dapat mempunyai  strategi  untuk  tetap  menjaga kondisi  yang  kondusif  dalam  setiap  kasus yang terjadi.
langkah tersebut juga bukti kesadaran petinggi Polri dan TNI bahwa aparatur mereka  khususnya,  yang  memegang tali  komando  telah  lalai,  sehingga terjadi  peristiwa  yang  mengenaskan itu.( Suara  Merdeka,  07  April  2013, Halaman 1)
Berikutnya  pemberitaan  selanjutnya pada  edisi  07  April  2013  dengan  judul “Komnas  HAM  Lanjutkan  Investigasi”. Investigasi  yang  dilakukan  oleh  Komnas HAM Menjelaskan kejangggalan dalam kasus pemyerangan  Lapas  Cebongan  yaitu  :  (1) pemindahan  empat  tersangka  yang  menjadi korban  penyerangan  ke  LP  Cebongan;  (2) perlu mendalami jumlah pelaku penyerangan, sebelas, tujuh belas, atau sepuluh; dan (3) cara para  pelaku  menyerang  penjara  cebongan, apakah  pelaku  bergerak  tidak  dalam  konteks hirearki  atau  solidaritas  diantara  mereka  dan tidak melibatkan komandan di atasnya.
Dalam  menanggapi  Konflik  yang terjadi dalam institusi Polri dalam pemberitaan terkait  tentang  penyerangan  Lapas  cebongan yang  melibatkan  anggota  kopassus  sebagai tersangka  dalam  kasus  penyerangan  tersebut dengan  opini  publik  melihat  kecenderungan berita negatif tentang kebijakan Kapolda DIY memindahkan  tersangka  dari  tahanan  Polda DIY ke Lapas Cebongan dapat dilihat, ketika isu  menjadi  tidak  dapat  dikendalikan  maka akan menjadi sebuah krisis. Manajemen krisis adalah istilah yang digunakan terhadap proses yang  dilakukan  oleh  organisasi  atau  institusi dalam mengahapi isu-isu yang tidak terkendali tersebut.
Sebagaimana halnya dengan perencanaan, penganggaran, evaluasi program dan alat manajerial lainnya, komunikasi juga adalah  alat  penting  sebab  ia  mempengaruhi kontrol  warga  atas  pemerintah.  Komunikasi mempengaruhi moral karyawan dan produktivitasnya  dan  memengaruhi  semua segi  pemerintahan.  Karena  keputusan  dan tindakan pemerintah sering memengaruhi lebih banyak  warga  dan  dengan  konsekuensi  yang lebih  besar,  komunikasi  dalam  pemerintahan cenderung  menjadi  lebih  penting  dan  lebih sulit  ketimbang  komunikasi  dalam  bisnis (Cutlip, 2011:473)
Dalam  birokrasi  yang  ideal  tidak ada  tempat  untuk  partisipasi  warga.  Warga kurang  punya  keahlian  teknis,  tidak  akrab dengan rutinitas birokrasi, dan terlibat secara emosional dengan isu, bukan secara berjarak dan rasional. Warga berada diluar hierarki dan karenanya  susah  dikontrol.  Konsekuensinya, partisipasi mungkin memperlama waktu yang dibutuhkan  untuk  mendapatkan  keputusan dan meningkatkan konflik (Cutlip,2011:474).
Opini publik yang beredar dimasyarakat  tentang  penyerangan  Lapas Cebongan cenderung opini negatif yang yaitu kesalahan pada Kapolda DIY yang tidak bisa mempertanggung jawabkan pemindahan empat orang  tahanan  tersebut  ke  Lapas  Cebongan dengan alasan bahwa tempat tahanan di Polda DIY  sedang  direnovasi,  sebuah  pernyataan yang  janggal  ketika  pemindahan  tahanan
Jurnal Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 4 No. 2, Agustus 2013-Januari 2014
hanya  karena  renovasi  yang  berujung  pada penyerangan  sehingga  keresahan  masyarakat terhadap keamanan di Yogyakarta karena ulah premanisme,  opini  negatif  teersebut  tertuju kepada  pihak  Polri  yang  dinilai  lalai  dalam mengamankan keamanan daerah.

## 2.  Manajemen  Krisis  Polri  dalam  Kasus Penyerangan  Lapas  Cebongan  Sleman Yogyakarta
Upaya organisasi yaitu Polri untuk mengatasi krisis disebut sebagai manajemen krisis. Menurut Delvi (2007:1) mengatakan “ crisis  management  is  special  meansures taken to solve problems caused by a crisi s” mengatasi krisis pada dasarnya merupakan proses bertahap ( step by step ) dan melalui rangkaian  aktivitas.  (Rahmat,2012:180). Tujuan dari manajemen krisis adalah untuk menghentikan  dampak  negatif  dari  suatu peristiwa  melalui  upaya  dan  penerapan beberapa  strategi  dan  taktik.  Semua penyebab  krisis  termasuk  dalam  empat kategori  yaitu  bencana  alam,  masalah teknis, kesalaan manusia ( human eror ), dan keputusan  manajemen  (manajemen  tidak dapat  mengambil  keputusan  yang  tepat). Terjadinya  krisis  banyak  diakibatkan yaitu  krisis  berada  pada  kategori  terakhir yatu  keputusan  manajemen  (manajemen tidak  dapat  mengambil  keputusan  yang tepat),  disini  sebagai  pimpinan  kepolisian wilayah kesatuan DIY yaitu Kapolda DIY dinilai  salah  mengambil  keputusan  untuk mempindahkan  empat  tahanan  ke  Lapas Cebongan yang mengakibatkan terjadinya penyerangan  secara  brutal  oleh  anggota Kopassus,  sehingga  dari  opini  publik Kapolda  DIY  kurang  memperhitungkan konsekuensi yang akan terjadi dan kurang hati  –  hati  dalam  mengambil  keputusan untuk pemindahan empat tahanan tersebut.  Keputusan  manajemen  yang salah mengakibatkan Kapolda DIY dinilai sebagai sebuah kegagalan intelegensi polisi dalam mengatasi kasus ini.
Pendekatan  yang  diprioritaskan, strategi  untuk  menjaga  dan  memulihkan
reputasi  organisasi,  implementasi  dari perencanaan  yang  efektif,  memberi wewenang  kepada  organisasi  untuk bertindak  sedini  mungkin,  merespons berdasarkan ketentuan, kejujuran, dan  empati.  Dalam  hal  ini  Polri  harus memberikan beberapa tahap unutk menghadapi  manajemen  isu  menurut Morag  Cuddeford-Jones  (2002),  seperti :  (1)  membangun  komunikasi  dengan para  stakeholder,  (2)  meyakinkan  jika isu    tersebut  layak  untuk  dimanage,  (3) memelihara kontak dengan para ahli yang bisa  membantu  penelitian  dan  memberi dukungan,  (4)  membentuk  koalisi  dengan organisasi  –  organisasi  yang  serupa,  (5) membuat  rencana  manajemen  resiko  dan mereviewnya  secara  regular,  mengupdate dan  memodifikasinya  jika  diperlukan,  (6) melibatkan  manajemen  senior  dalam  tim. Dan bisa juga menerapkan prinsip – prinsip strategis  dalam  manajemen  krisis  yang dikemukaan  oleh  Ronald  Smith  (2005) adalah : (1) prinsip mengadakan hubungan, (2) prinsip media sebagai teman, (3) prinsip prioritas reputasi, (4) prinsip respons cepat, (5) prinsip keterbukaan penuh, (6) prinsip satu suara.
Dalam  buku Crisis  Public  Relations (Nova,  2009:82)  ada  lima  tahapan  dalam siklus  hidup  krisis  yang  harus  dikenal  dan dipahami adalah sebagai berikut :
1.  Tahap pre – crisis (sebelum krisis)
Tahap  ini  adalah  kondisi  sebelum sebuah  krisis  muncul.  Benih  krisis  sudah ada sehingga jika muncul suatu kesalahan yang kecil saja, krisis dapat terjadi. Benih yang mulai timbul pada tahap ini biasanya tidak diperhatikan karena beberapa aspek dalam  perusahaan  atau  institusi  memang penuh resiko. Selain itu perusahaan tidak mempunyai  perencanaan  menghadapi krisis.
Benih krisis dalam tubuh TNI-Polri sudah  sering  terjadi  dari  permasalahan kecil  yang  mengakibatkan  bentrok diantara dua aparat keamanan tersebut dan
Manajemen Krisis Polri dalam Kasus Penyerangan Lembaga Permasyarakatan Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Jurnal Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 4 No. 2, Agustus 2013-Januari 2014
kesenjangan  –  kesenjangan  yang  terjadi yang memperkuat konflik tersebut. Dalam kasus  penyerangan  Lapas  Cebongan ini  melibatkan  oknum  anggota  kedua aparat  ini  yaitu  Yohanes  Juan  Mambait alias  Juan  yang  berusia  38  tahun  adalah anggota  Polresta  Yogyakarta,  yang  harus diberhentikan  karena  keterlibatan  kasus narkoba  dan  sertu  Heru  Santoso  sebagai anggota  Kopassus.  Dendam  diakibatkan hilangnya  nyawa  seorang  teman  yang mengakibatkan  penyerangan  ini  terjadi, sehingga krisis ini semakin nampak.
2.  Tahap warning (peringatan)
Tahap  ini  dianggap  sebagai  salah satu  tahap  yang  paling  penting  dalam daur  hidup  krisis.  Di  dalamnya,  suatu masalah  untuk  pertama  kalinya  dikenali, dapat dipecahkan, diakhiri selamanya atau dibiarkan  berkembang  menuju  kepada kerusakan yang menyeluruh. Krisis dapat dengan  mudah  muncul  pada  tahap  ini karena ketakutan menghadapai badai atau masalah  dan  menganggapnya  tidak  ada. Reaksi yang umum terjadi pada tahap ini adalah kaget, menyangkal dan pura – pura merasa aman.
Krisis yang dihadapi dalam kasus penyerangan  Lapas  Cebongan  yaitu  pada saat  Kapolda  DIY  memindahkan  empat tahanan  dengan  alasan  sel  tahanan  Polda DIY  sedang  direnovasi,  padahal  sel tahanan  tersebut  tidak  dalam  kondisi  di renovasi. Kesalahan mengambil keputusan tersebut di bantah dengan alasan sedang di renovasi padahal itu salah satu keputusan yang salah, dimana memindahkan tahanan tersebut  tanpa  memikirkan  kondisi Lapas  Cebongan  yang  minim  penjagaan dibandingkan dengan Polda DIY.
3.  Tahap acute (akut)
Pada  tahap  ini  krisis  mulai terbentuk,  media  dan  publik  mulai mengetahui  adanya  masalah.  Jika  krisis sudah sampai pada tahap ini, perusahaan tidak  dapat  berdiam  diri  karena  sudah mulai  menimbulkan  kerugian.  Saat
inilah  berbagai  dokumen  dan  modul diketahui, apakah para staf telah dibekali pengetahuan mengenai manajemen krisis  atau  tidak.  Jika  tidak  maka  sudah terlambat bagi manajemen untuk memulai dan menyelesaikan masalahnya.
Setelah  kasus  penyerangan  Lapas Cebongan media mengetahui dan muncul tentang  opini  negatif  bahwa  sebenarnya pemindahan empat tahanan tersebut kedua pimpinan  aparat  keamanan  ini  sudah dikeahui  akan  ada  penyerangan  tersebut, sehingga  Polri  mendapatkan  opini negatif  dengan  pengambilan  keputusan pemindahan  empat  tahanan  tersebut  ke Lapas Cebongan.
4.  Tahap Clean-up (pembersihan)
Saat  masalah  melewati  tahap warning tanpa diselesaikan maka kerusakan perusahaan mulai timbul. Inilah waktunya  untuk  memulihkan  perusahaan dari kerugian. Setidaknya menyelamatkan apa  saja  yang  tersisa,  baik  sisa  produk (jika  dapat  diaplikasikan),  reputasi,  citra perusahaan, kinerja,dan lini produksi. Saat pemulihan, perusahaan harus menghadapi hal-hal yang terkait dengan hukum, media, tekanan publik, dan litigasi. Tetapi himah yang  dapat  diambil  yaitu  perusahaan dapat melihat bagaimana suatu krisis akan timbul,  bagaimana  menghadapi  krisis, dan memastikan krisis tidak akan pernah terulang lagi.
Pemulihan  reputasi  terhadap  citra Polri yaitu dengan pengambilan keputusan oleh  Kapolri  dengan  mencopot  Kapolda DIY  sebagai  salah  satu  bentuk  tanggung jawab Polri atas kelalaian yang dilakukan oleh  Kapolda  DIY.  Selain  itu  Polri membentuk tim investigasi untuk mengusut siapa pelaku penyerangan tersebut sebagai salah satu bukti tanggung jawab Polri atas kejadian  penyerangan  Lapas  Cebongan yang menyeret institusi Polri dikarenakan kegagalan intelegen Kapolda DIY. Setelah dilakukan  pencopotan  Kapolda  DIY, muncul  opini  positif  dari  masyarakat
dikarenakan keresahan warga yogyakarta tentang premanisme, sehingga masyarakat mendukung  pemberantasan  premanisme yang ada di Kota Yogyakarta.
5.  Tahap post – crisis (sesudah krisis)
Inilah tahap yang telah disebutkan sebelumnya, yakni perusahaan seharusnya bereaksi saat suatu krisis muncul ke tahap warning . Jika sejak awal tidak dihentikan, krisis akan terjadi. Namun, jika perusahaan dapat memenangkan kembali kepercayaan publik  dan  dapat  beroperasi  kembali dengan normal maka secara formal dapat dikatakan krisis telah berakhir.
Dengan  hasil  investigasi  dari pihak  TNI  dan  Polri  maka  terungkap pelaku dari penyerangan Lapas Cebongan tersebut,  sehingga  publik  merasa  bahwa tidak  semua  kasus  yang  melibatkan aparat keamanan tidak dapat diselesaikan hingga  pengadilan.  Kepercayaan  publik sedikit  terobati  dengan  berjalanannya proses  investigasi  yang  transparan,  ada tanggung jawab dari Polri dan TNI dengan mencopot  pemimpin  wilayah  kesatuan yang  seharusnya  memberi  rasa  nyaman kepada masyarakat Yogyakarta, dan proses peradilan  yang  terbuka  sehingga  tidak menimbulkan opini negatif.
Dalam buku Public Relation & Crisis
Management  Pendekatan  Critical  Public
Relations  Etnografi  Kritis  &  Kualitatif
(Rahmat,2012:209) untuk memulihkan reputasi  dan  mengembalikan  reputasi  yang sempat hilang akibat krisis, model manajemen krisis  dan  komunikasi  krisis  disesuaikan dengan tahapan krisis, yaitu :
Tabel 5. Tahapan Krisis Tahap Krisis Model Manajemen Krisis Model Komunikasi Krisis Pra- Krisis Signal detection, prevention, preparation Membentuk pengetahuan tentang krisis (lebih bersifat internal), menyamakan persepsi diantara anggota organisasi. Krisis Mengetahui peristiwa – peristiwa pemicu dan respons, damage containment. Memengaruhi persepsi publik tentang krisis, persepsi tentang organisasi dan segala upaya organisasi mengatasi krisis. Pasca- Krisis Recovery, learning, follow up informasi dengan publik, kerja sama untuk investigasi, berupaya kembali normal. Memulihkan reputasi dan mengembali- kan reputasi yang sempat hilang akibat krisis.
Sumber  :  (disarikan  dari  Coombs  (2010)  , Rahmat, 2012:209)
Salah  satu  cara  mengembalikan reputasi  Polri  dimata  Publik  dengan  sebuah kebijakan  pengambilan  keputusan  yang dilakukan  oleh  Kapolri  dengan  mencopot atau  memutasi  jabatan  Kapolda  DIY  karena kasus  penyerangan  Lapas  Cebongan  yang melibatkan  12  orang  anggota  Kopasus dengan segala bukti dan langkah yang sudah

## Manajemen Krisis Polri dalam Kasus Penyerangan Lembaga Permasyarakatan Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Jurnal Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 4 No. 2, Agustus 2013-Januari 2014
diambil  oleh  Kapolri  dengan  membentuk Tim Investigasi penyelidikan dan penyidikan kasus  Lapas  Cebongan  dari  awal  kejadian hingga  kronologis  penyerangan,  terdapat indikasi  bahwa  Kapolda  DIY  dianggap lalai  dalam  menjalan  Tugas  sebagai pimpinan  kurang  bijak  dalam  mengambil keputusan  memindahkan  keempat  tersangka penganiayaan dari Rutan Polda DIY ke Lapas Cebongan  Sleman,  dengan  alasan  bahwa
Rutan sedang dalam renovasi.
Dengan mempengaruhi persepsi publik  dengan  pengambilan  keputusan Kapolri untuk mencopot Kapolda DIY adalah langkah sigap yang dilakukan Kapolri untuk mengembalikan  reputasi  sehingga  dapat mengubah  persepsi  publik  dan  strategi  Polri untuk mengatasi krisis tersebut.
Beberapa  opini  publik  yang  negatif mengenai pemindahan tersangka ke LP adalah sebuah  kelalaian,  pemindahan  dari  tahanan Polda  DIY  ke  Lapas  Cebongan  terdapat unsur  pelanggaran  HAM  yang  di  lakukan oleh  Kapolda  DIY  karena  pemindahan para  tersangka  sudah  direncanakan  sangat matang. Aksi  penyerangan  Lapas  Cebongan dilakukan dengan terencana rapi dan eksekusi penyerangan dilakukan dengan sangat cepat.
Setelah  dilakukan  invertigasi  yang didapatkan  dari  pihak  Polri  sebanyak  17 orang  penyerbu  sebagai  fakta  lapangan, 45  orang  saksi  yaitu  13  Napi  dan  Sipir  LP Cebongan.  Sebuah  Isu  yang  dilambungkan oleh  Djon  Djanbi  salah  seorang  pengguna akun  Facebook  yang  memberikan  tuduhan mengarah ke Polri dan Komnas HAM dalam proses pencarian bukti-bukti. Sedangkan Fakta yang  diberikan  oleh  Tim  Investigasi  Pihak TNI  adalah  11  orang  dari  anggota  Kopasus Grup  II  Kandang  Majengan  Kartasura  yang melakukan penyerangan Lapas Cebongan.
Dalam  kasus  penyerangan  tersebut juga  mencuatkan  opini  publik  negatif tentang kebijakan Kapolda dalam mengambil keputusan  yaitu  mengutip  dari  Koordinator Kontras di harian Suara Merdeka pada edisi 01 April 2013, bahwa adanya koordinasi antara
Kapolda  dan  Pangdam  terkait  pemindahan ke  Lapas  Cebongan.  Kasus  penyerangan  ini juga  memunculkan  spekulasi  yang  terjadi bahwa  pelaku  penyerangan  terdapat  anggota Polisi dengan memiliki motif terhadap empat tersangka tersebut.
Media online merdeka.com menampil- kan berita tentang Beredarnya Short Message Service (SMS) bahwa akan ada penyerangan di  Lapas  Cebongan  dengan  judul  berita “Kontras : Sebelum Cebongan diserang, polisi dapat SMS peringatan”, SMS tersebut beredar pada pukul 18.52 WIB pada tanggal 22 Maret 2013.  Berikut  kutipan  SMS  yang  beredar  di kalangan  aparat  keamanan  saat  dibacakan oleh  Koordinator  Komisi  Orang  Hilang  dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar pada tanggal 10 Juni 2013.
“Info  dari  Wakapolresta  yka. Tiga  pleton  Kopassus  sudah  berada di  DY  mohon  waspada  and  mohon dikonsumsi kita-kita saja. 86, 87 rekan- rekan secara rapi, konsumsi corp baju cokelat  kemungkinan  beraksi  malam minggu karena aku sayang kalian,”
Dengan  adanya  sms  yang  sudah beredar  seharusnya  dapat  dicegah  oleh aparat  keamanan  petinggi  Polisi  Kapolda DIY  dan  petinggi TNI AD.  Sebagai  petinggi Polda  Yogyakarta  seharusnya  tanggap dengan  informasi  tersebut,  sehingga  muncul kejanggalan pemindahan para tersangka kasus penyerangan di Hugo’s Cafe ke Lapas Kelas II Cebongan  yang  memperkuat  kecenderungan opini  publik  tentang  pengambilan  keputusan tersebut  dan  lemah  pengamanan  Polri  dalam kasus tersebut.
Pengambilan keputusan Kapolri dengan  mencopot  Kapolda  DIY  adalah keputusan  yang  sangat  tepat  dengan  alasan yang  konferhensif  bahwa  Kapolda  DIY gagal  mengantisipasi  kejadian  penyerangan di  LP  dengan  ketidaktanggapan  dalam mengantisipasi sebuah kasus yang kemungkinan dapat terjadi. Sehingga
Brigadir Jendral (Pol) Sabar Raharjo sebagai kapolda  DIY  dicopot  dengan  digantikan oleh  Brigadir  Jendral  (Pol)  Haka  Astana. Dengan  konsekuensi  jabatan  digantikan karena  Kapolda  DIY  adalah  pimpinan tertinggi  di  daerah  tempat  kejadian  tersebut. dapat  dilihat  dalam  struktur  organisasi  Polri dengan  kekuasaan  tertinggi  pada  Institusi ini  adalah  Kapolri.  Sebagaimana  dapat dilihat  dalam Teori  Birokrasi Webber  (1947) merekomendasikan hal sebagai berikut:
1.  Susunan pemegang kekuasaan yang jelas
2.  Pengelompokan  pekerja  berdasarkan bidang spesialisasinya
3.  Peraturan  dan  sistem  yang  jelas  tentang hak, kewajiban dan tugas tiap pekerja
4.  Prosedur  kerja  yang  mengutamakan performa
5.  Impersonalization dalam hubungan
organisasi pekerja 6.  Seleksi dan promosi yang didasarkan pada kompetensi 7.  Webber beranggapan birokrasi dapat  meminimalisir  ambiguitas  dan ketidakaturan dari sebuah organisasi
8.  Aturan  formal,  kepemimpinan  yang  jelas serta tanggung jawab bagi semua anggota organisasi akan membawa organisasi pada tujuan yang diinginkan
9.  Semua eleman dalam birokrasi merupakan komponen  penggerak  organisasi,  mereka diatur  sesuai  dengan  sistem  militer. Kerana  tiap  anggota  diibaratkan  sebagai komponen penggerak dalam sebuah mesin organisasi.
Dalam  Teori  Birokrasi  Webber sangatlah tepat digunakan dalam pengambilan keputusan  Kapolri  untuk  mencopot  atau memutasi Kapolda DIY karena kepemimpinan yang  jelas  serta  tanggung  jawab  bagi semua  anggota  organisasi  sehingga  dapat mewujudkan  organisasi  sesuai  dengan tujuan.  Rincian  tanggung  jawab  dan  tugas Polri  dapat  dilihat  pada  stuktur  Organisasi, yang  merupakan  konsep  dari  teori  Birokrasi oleh  Max  Webber,  bahwa  sebuah  organisasi untuk mewujudkan efesiensi organisasi maka perlu  adanya job  description dan  hirearki kewenangan  yang  melekat  sesuai  dengan jabatan tiap anggota organisasi dalam struktur organisasi.    Berikut  ini  struktur  organisasi Polri sebagaimana dikutip dari situs web Polri:
Gambar 1. Struktur Organisasi dalam tubuh Polri

## Manajemen Krisis Polri dalam Kasus Penyerangan Lembaga
Permasyarakatan Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan  struktur  tersebut  dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2010  tentang Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Satuan Organisasi  satuan  organisasi  pada  tingkat Markas  Besar  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Polri  merupakan  alat  negara  yang berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (Kapolri)  adalah  pimpinan  Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi Kepolisian. Dalam susunan organisasi Mabes Polri  terdiri  dari  (1)  unsur  pimpinan,  (2) unsur  pengawasan  dan  pembantu  pimpinan/ pelayanan, (3) unsur pelaksanaan tugas pokok, dan  (4)  unsur  pendukung.  Kapolri  adalah sebagai  unsur  pimpinan  dalam  Mabes  Polri sehingga mempunyai kekuasaan penuh dalam organisasi Polri.
Setelah melakukan investigasi terhadap kasus  penyerangan  di  Lapas  Cebongan  Polri mendapatkan  profil  pelaku  dan  melakukan sketsa wajah para pelaku. Dengan dicopotnya Kapolda DIY dari jabatannya karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas, itu salah satu wujud  mengembalikan  reputasi  Polri  dimata Publik.  Dampak  positif  dari  masalah  yang penyerangan LP Cebongan pemerintah khusus nya Polri mendapat dukungan dari media dan publik.
Seperti  yang  ditulis  oleh  Grossman dan  Martha  Kumar  yaitu  telah  terjadi  salah satu kekuatan utama di arena politik nasional, memengaruhi kekuatan besar lainnya seperti  Presiden,  Kongres,  Birokrasi,  Parta Politik,  dan  Kelompok  penekan  yang  pada gilirannya  dipengaruhi  oleh  mereka  (media) (Cutlip,2011:491). Untuk menyelesaikan krisis, manajemen harus memiliki crisis
manajemen  plans  yang  didesain  secara teliti  untuk  menghadapai  berbagai  level krisis  yang  mungkin  terjadi  oleh  karena  itu
jika  terjadi  kondisi  kritis,  institusi  dapat mengidentifikasikan  dan  merespon  dengan baik. Identifikasi siklus krisis, dimulai dengan persiapan menghadapi krisis ( preparadness for crisis ),  penyelesaian  krisi  ( crisis  resolution ), mengambil pelajaran dari krisis ( consolidation of  learning ),  mengkomunikasikan  kepada public  ( communication  for  change )  dan berkomitmen  untuk  melakukan  perbaikan ( initiation of change ).
Keterbukaan informasi yang merupakan  hasil  dari  pemberitaan  media, seringkali  mempengaruhi  jalannya  bisnis perusahaan dan memberikan dampak negative dalam  hal  keuangan,  politik,  dan  hukum. Dalam mengatasi krisis harus secara matang, pemimpin  dapat  memerintahkan  bagaimana dan apa sebaiknya dilakukan saat krisis terjadi, mengantisipasi krisis dapat dilakukan dengan menggunakan  perencanaan  strategi  dan manajemen resiko. Setiap krisis harus dihadapi secara serius oleh pimpinan dan disampaikan kepada  public  secara  jujur.  Pemimpin  harus belajar dari setiap krisis yang terjadi.
Penanganan  manajemen  krisis  yang efektif untuk Polri dalam kasus penyerangan Lapas  Cebongan  yaitu  dengan  melihat faktor  penilaian  tingkatan  pentingnya  isu, yang  diperlukan  tanggapan  yang  segera atau  tidak  tergantung  tingkat  permasalahan yang  menyebabkan  timbulnya  pemberitaan negatif  atas  citra  Polri  dimata  publik.  Selain itu, Polri harus mempunyai narasumber yang berkualitas  untuk  menanggapi  masalah  yang terjadi  dalam  penyerangan  Lapas  Cebongan yang  dapat  menjelaskan  proses  dan  hasil investigasi  yang  sudah  dilakukan  oleh  Polri sehingga  publik  percaya  bahwa  kasus  ini diproses  sesuai  dengan  prosedur.  Kemudian, narasumber  yang  sudah  ditunjuk  oleh  Polri merupakan narasumber yang mengerti tentang duduk  permasalahan  dan  dapat  menjelaskan secara  rinci  apa  yang  sudah  dilakukan  oleh Polri  sehingga  dapat  menjawab  inti  dari permasalahan tersebut.
Kehadiran  media  menjadi  hal  yang menguntungkan,  media  menjadi  mitra  yang menguntungkan  dalam  tiga  hal  :  (1)  untuk
Jurnal Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 4 No. 2, Agustus 2013-Januari 2014
menyebarkan  informasi  tentang  situasi terkini  krisi  secara  luas  dan  berulang  – ulang.  Informasi  ini  untuk  menjelaskan perusahaan  atau  organisasi  sehingga  publik merasakan  kecukupan  informasi;  (2)  sarana memperoleh umpan balik dari publik. Publik dapat  mengungkapkan  opininya  lewat  surat pembaca;  (3)  sebagai  sarana  memonitor tentang kondisi organisasi, isu – isu, produk, pesaing,  kecenderungan  –  kecenderungan ( trend )  maupun  lingkungan  sosial  secara keseluruhan yang tercermin dari berita – berita media. (Rachmat, 2012:202-203).
Dalam  pengembalian  reputasi  dari segi  ekternal  media  sangat  membantu  dalam pengembalian reputasi dengan memberitakan dari  sisi  positif  setelah  masa  krisis  dan pengambilan  keputusan  untuk  menghentikan krisis  agar  tidak  berlangsung  lama.  Upaya pengembalian reputasi dari sisi internal Polri yaitu dengan upaya mulai mengubah persepsi negatif publik antara hubungan TNI dan Polri yang  positif  upaya  proses  benah  diri  dari kedua institusi aparat keamanan ini.
Media salah satu jembatan pemerintah dan publik, dengan pemberitaan media dengan mendukung  penumpasan  preman,  yang seolah  –  olah  publik  menyetujui  terjadinya penyerangan  di  Lapas  Cebongan  karena empat  korban  adalah  orang  –  orang  yang menorehkan  catatan  kriminal  di  kepolisian. Salah  satu  korban  penyerangan  Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dicky Ambon yang  berusia  31  tahun,  berdasarkan  catatan Polres Yogyakarta pernah ditahan dalam kasus pemerkosaan  dan  pembunuhan.  Sementara Yohanes Juan Mambait alias Juan yang berusia 38 tahun adalah anggota Polresta Yogyakarta, yang harus diberhentikan karena keterlibatan kasus narkoba.
Premanisme  seperti  menjadi  bagian rantai  kehidupan,  premanisme  dalam  bentuk apapun  selalu  ada.  Tidak  memandang  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  yang menyandang sebutan sebagai kota pelajar atau budaya.  Premanisme  berkembang  ke  tingkat mahasiwa yang bercorak etnis hingga tingkat pelajar.  Biasanya  mahasiswa  yang  menjadi
preman  adalah  mahasiswa  yang  berasal  dari luar  jawa  yang  merantau  di  Yogyakarta  dan drop  out dari  kampus  kemudian  membentuk kelompok  dengan  teman  –  teman  satu  etnis, kemudian  kelompok  tersebut  berubah menjadi  preman  yang  dikarenakan  tidak memiliki  pekerjaan.  Sehingga  bagaimanapun premanisme  di Yogyakarta  harus  dihapuskan dan tidak berkembang selagi ada lingkungan kondusif yang mendukung.

## Penutup

## Kesimpulan
Kasus  Penyerangan  Lapas  Cebongan merupakan sebagian bentrok yang terjadi pada tubuh TNI-Polri yang seharusnya bersatu untuk mengamankan  Negara  Indonesia.  Dengan terjadinya kasus penyerangan tersebut Kapolri mengambil  keputusan  yang  sudah  tepat dikarenakan Kapolda DIY terbukti melakukan kesalahan  dengan  lalai  menjalankan  tugas secara baik.
Ketika  krisis  muncul  maka  setiap organisasi  menggunakan  peluang  dengan memanage  krisis  tersebut  menjadi  lebih terkendali.  Seperti  kasus  penyerangan  Lapas Cebongan  muncul  Pemberitaan  negatif tentang  Kapolda  DIY  tentang  pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan merupakan kejanggalan dan kegagalan intelegensi Kapolda DIY  sebagai  pimpinan  aparat  keamanan kepolisian  didaerah  Yogyakarta  yang  tidak bisa  menjadikan  rasa  aman  dan  mencegah peristiwa  penyerangan  ini  terjadi.  Dengan kasus  penyerangan  Lapas  Cebongan  dapat diusut  tuntas  dan  memperbaiki  manajemen krisis  yang  terjadi  di  tubuh  Polri  dan  TNI sehingga memperbaiki sistem kebijakan kedua organisasi dan hukum keamanan Nasional.
Pengembalian  reputasi  Polri  dalam kasus ini dengan mengambil keputusan dengan mencopot  Kapolda  DIY  adalah  salah  satu bentuk  tanggung  jawab  Polri  kepada  Publik dalam  mengambil  langkah  dan  mengatasi masalah  dengan  solusi  yang  tepat  untuk mengembalikan reputasi Polri dimata Publik. Faktor Internal harus diperhatikan dengan lebih

## Manajemen Krisis Polri dalam Kasus Penyerangan Lembaga Permasyarakatan Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Jurnal Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 4 No. 2, Agustus 2013-Januari 2014
berbenah diri antara masing – masing institusi sehingga  mengubah  persepsi  negarif  ke  arah yang positif untuk hubungan profesional kerja antar kedua aparatur keamanan negara ini.

## Saran
Dengan  kasus  penyerangan  Lapas Cebongan yang dilakukan secara brutal tidak bisa dianggap sebelah mata. Ini adalah konflik yang  sangat  serius  yang  terjadi  antara  TNI- Polri karena akan menjadikan efek negatif yang akan lebih mencuat karena konflik institusi ini yang akan berdampak pada ketertiban hukum dan  keamanan.  Kekhawatiran  akan  muncul lagi  jika  terjadi  tindakan  yang  begitu  frontal yang  dilakukan  TNI-Polri,  Karena  Institusi ini  bukan  aparat  pemerintah  biasa,  namun dibelaki  senjata  lengkap  dan  Sebagai  aparat keamanan  harus  menjaga  kredibiltas  serta citra satuan elit kebanggaan bangsa ini.
Dalam  kasus  penyerangan  Lapas Cebongan,  Polri  sebagai  salah  satu  institusi yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan terhadap  masyarakat  untuk  memberi  rasa aman dalam mengatasi manajemen krisis yang terjadi sesuai dengan teori manajemen krisis. Untuk kedepannya sebaiknya Polri lebih bisa mengantisipasi  terhadap  krisis  yang  akan terjadi  pada  saat  masa pre-cricis agar  krisis tersebut  tidak  berkepanjangan  dan  menjadi pemberitaan negatif terhadap Polri dan mulai melakukan  pembenahan  dalam  hubungan antara TNI dan Polri.

## Daftar Rujukan :
Cutlip, Scoot M., Center, Allen H., and Broom, Glen  M.  (2011). Effective  Public Relations (edisi kesembilan) . Jakarta : kencana.
Daniels,  Tom  D.,  Barry  K,  Spiker.,  and Michael Papa. (1997). Perspectives on Organizational Communication .
Nova, Firsan. (2009). Crisis Public Relations . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Kriyantono, Rahmat. (2012). Public Relation
&  Crisis  Management  Pendekatan Critical  Public  Relations  Etnografi Kritis & Kualitatif . Jakarta : Kencana.
Pace, R. Wayne., Brent, D. Paterson., and M. Dallas  Burnett.  (2010) Komunikasi organisasi .
Smith, Ronald D. (2005). Strategic Planning for  Public  Relations  (2nd  Edition) . New  Jersey  :  lawrence  Erlbaum Assoiciates.
Wisesa, Silih Agung. (2005). Strategi Public Relations . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

## Sumber artikel :
Kontras : Sebelum Cebongan diserang, polisi dapat  SMS  peringatan.  (2013). http://www. merdeka.com/peristiwa/kontras-sebelum- cebongan-diserang-polisi-dapat-sms- peringatan.html diunduh  pada  tanggal  01 oktober 2013 pukul 20.59 WIB.
Manajemen  Krisis  Industri  Kesehatan. (2013). http://www.solopos.com/2013/12/14/ g a g a s a n - m a n a j e m e n - k r i s i s - i n d u s t r i - kesehatan-474334 diunduh  pada  tanggal  04 Januari pukul 7.48 WIB.
JI,H33,H46,P58,K24-59.  (2013,  24  Maret). Lapas berdarah : Empat Pembunuh Anggota Kopassus  Ditembak  Mati  di  Sel .  Suara Merdeka: 9
Sgt,F4,H50,K41,P28-59.  (2013,  25  Maret). Sabtu berdarah : Korban diterjang 31 peluru . Suara Merdeka: 11
J1,k24-80. (2013, 27 Maret). Sabtu berdarah : Komnas HAM bentuk Tim Investigasi Khusus . Suara Merdeka: 2
F4,P58-90.  (2013,  31  Maret). Tuding  Ada Isu  Pemutarbalikan  Fakta  Kasus  Cebongan . Suara Merdeka: 1
H46,dtc-90. (2013, 01 April). Sabtu Berdarah : polisi buat sketsa dua pelaku . Suara Merdeka: 11
H46,K24,F4-90.  (2013,  05  April). Publik ingin Peradilan yang Fair . Suara Merdeka: 11
Permasyarakatan Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
J1,viva,dtc-80. (2013, 06 April). Kapolda DIY Dicopot . Suara Merdeka: 1
Dwi,F4,H55,dtc-71.  (2013,  07  April). Sabtu berdarah : Giliran Pangdam Diganti . Suara Merdeka: 1
Dwi,sgt,F4,dtc-71. (2013, 07 April). Komnas HAM  Lanjutan  Investigasi .  Suara Merdeka: 9