Universitas Diponegoro

## Research Article

## Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika
Risya Hadiansyah 1* , Nur Rochaeti 2
1
Program Magister Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * Risyahadi@students.undip.ac.id

## ABSTRACT
Currently,  the  problem  of  narcotics  abuse  has  indeed  damaged  all  elements  of  society  who  are  users, including  children.  Therefore,  rehabilitation  exists  to  provide  protection  for  addicts  and  victims  of  narcotics abuse  by giving them  the opportunity to  recover  and  resume  their  lives  in  society,  especially  for  narcotics abusers  who  are  classified  as  children.  The  urgency  of  this  writing  aims  to  find  out  how  the  process  of implementing  rehabilitation  for  children  who  abuse  narcotics  and  what  obstacles  are  in  the  process  of implementing rehabilitation. The research uses a type of normative juridical research method by maximizing the  case approach  and  the  law  approach.  The  results  of  this  study  indicate that  the  rehabilitation  process consists of 5 (five) stages, namely the intake process, detoxification, entry, primary stage, and re-entry stage. The implementation of Rehabilitation also encountered obstacles such as general ignorance of the community and the uncooperativeness of prospective residents. This article is expected to provide constructive advice regarding the rehabilitation of children who become narcotics abusers as well as provide information for the community, child care institutions, and community members involved.
Keywords: Child; Narcotics Abuser; Rehabilitation.

## ABSTRAK
Saat ini, problematika penyalahgunaan narkotika memang telah merusak seluruh elemen masyarakat yang menjadi pengguna, tidak terkecuali termasuk anak-anak. Maka dari itu rehabilitasi hadir untuk memberikan perlindungan  untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan melanjutkan kembali kehidupannya dalam masyarakat,  terkhusus  untuk penyalahguna narkotika yang diklasifikasikan sebagai anak. Urgensi penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika dan hambatan apa saja dalam proses penerapan rehabilitasi. Tulisan  ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan memaksimalkan pendekatan kasus dan pendekatan Undang–Undang. Hasil  penelitian  ini  di  dapat bahwa Proses rehabilitasi terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu intake process, detoksifikasi, entry, primary stage, dan re-entry  stage. Penerapan  Rehabilitasi  juga  menemukan  hambatan  seperti ketidaktahuan  masyarakat secara menyeluruh dan tidak kooperatifnya calon residen. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan saran yang konstruktif mengenai rehabilitasi terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkotika serta memberikan informasi untuk masyarakat, lembaga pemerhati anak, dan anggota masyarakat yang terlibat.
Kata kunci: Anak; Penyalahguna Narkotika; Rehabilitasi.
Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Undang–Undang Sistem  Peradilan  Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang tertera pada Pasal 1 Ayat (3) mendefinisikan bahwa “anak yang berkonflik ” dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang ” telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur ” 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
Romli  Atmasasmita  juga  menyatakan  dalam bukunya bahwa  kejahatan  anak sebagai  setiap perilaku  anak  di  bawah  18  tahun  dan  belum  kawin yang  melanggar  ketentuan hukum  yang  berlaku dapat mengancam pertumbuhan anak (Cahyaningtyas, 2016).
Penanganan perkara anak yang memiliki konflik dengan hukum, senantiasa kondisi anak harus diperhatikan karena karakteristik anak yang jelas memiliki  perbedaan dari orang dewasa (Rahayu, 2015). Semua karena jika melihat dari keadaan psikologisnya dan sifat  dasar  anak, pada beberapa hal anak harus mendapatkan perlakuan spesifik dan proteksi yang spesial juga (Maskur, 2012).
Agar anak pada waktu kemudian hari dapat menjalani tanggung jawabnya, maka anak wajib diberikan kesempatan yang sebebas mungkin agar anak dapat merasakan tumbuh kembang secara maksimal, baik secara fisik (physically), mental (mentally), dan sosial (socially). Untuk mencapai hal tersebut dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi anak, maka harus dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta diberikan perlakuan yang tidak
memberikan  perbedaan  kepada anak-anak (Djamil, 2013).
Anak harus dilindungi dari i dampak-dampak negatif perkembangan i pembangunan, kemajuan IPTEK, globalisasi komunikasi i dan informasi, serta perubahan gaya hidup orang dewasa yang telah membawa perubahan-perubahan sosial yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif dan pastinya memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai dan perilaku anak. Sebagai contoh nya adalah terkait penyalahgunaan narkotika.
Penyalahgunaan  narkotika,  psikotropika,  dan zat  adiktif  lainnya  akhir-akhir ini  semakin  marak  di Indonesia (Edrisy,  2016).  Bahaya  nya  lagi  saat  ini yang  menjadi  target  adalah  generasi muda yang riskan terkena ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia (Maruf, 2018). Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga yang berkaitan dengan narkotika dibantu  Kementerian PPA  dalam  peringatan  Hari  Anti  Narkotika Internasional  (HANI)  2020 mencatat jumlah penyalahgunaan narkotika sebanyak  3.376.115 orang dan angka anak sebagai penyalahgunaan narkotika tahun 2019 (dari i 13 Ibukota o Provinsi di Indonesia) didapati  peningkatan  24% - 28%. (Kompas.com,  2020) Ketua BNN, Heru Winarko mengatakan “karena jika anak-anak  muda yang sudah terjerat  oleh narkotika, maka khawatir akan digunakan jangka panjang” (BNN.go.id, 2019).

## Universitas Diponegoro
Data diatas menggambarkan peningkatan penyalahguna narkotika pada kalangan anak-anak dalam usia yang tergolong muda muda telah mengisi dan menjadi pola kriminalitas yang baru (Kibtyah, 2015). Melihat fenomenal seperti ini, saat anak sudah menjadi pelaku tindak pidana, disitu negara wajib memberikan proteksi yang lebih kepadanya (Hutahean, 2013).
Bila didasarkan dalam Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Dalam hal ini yang penulis maksud adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu penyalahguna narkotika.
Undang-Undang Narkotika memberikan penjelasan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Anak sebagai penyalahguna narkotika, hanyalah korban.” Sehingga tidak patut apabila negara memberi hukuman yang berat dengan dan  disamakan antara anak o penyalahguna narkotika dengan penjahat dewasa (pengedar narkotika) yang sesungguhnya ” (Harefa, 2017).
Wujud nyata dari negara untuk memberikan proteksi kepada anak sudah diatur dalam Undang– Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undangi Nomor 23 Tahun 2002. Sebagaimana yang terdapat di Pasal 59 ayat (1) dan (2) sebagai berikut: 1.Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. 2.Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan; Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak korban kejahatan seksual; Anak korban jaringan terorisme; Anak Penyandang Disabilitas; Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
Pembahasan lebih lanjut mengenai hal yang berkaitan antara anak dan narkotika terdapat ditemukan dalam Pasal 67 i Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 i tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor i 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana i dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e i dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan i rehabilitasi.”
Universitas Diponegoro
Penegakan
i hukum pidana terhadap penyalahgunaan i narkotika menjadi bagian kebijakan integral dalam pengawasan penggunaan narkotika. Hal tersebut i dikaji dalam penelitian seperti yang dituliskan oleh Ian G. Waddell yang berjudul “International Narcotics Control” (Waddell, 1970).
Problematika narkotika sudah berakar dan berhasil merusak seluruh golongan lapisan masyarakat yang menggunakannya. Anak-anak, remaja, hingga dewasa bisa menjadi korban penyalahguna narkotika.
Anak-anak melakukan penyalahgunaan narkotika terdiri dari beberapa faktor yang tidak serta- merta dilihat sebagai bentuk fenomena kontemporer dan harus dilibatkannya penegakan hukum untuk menekan kasus penyalahgunaan narkotika.
Pembahasan tersebut terdapat dalam penelitian yang ditulis oleh David Moore yang berjudul “Contemporary Drug Problems” (Moore, 2020).
Kejahatan  anak  ini  juga  terjadi  akibat  dari keterbatasan  anak  dalam  pemahaman  dan perlindungan  diri  dari  akibat  sistem  yang  ada (Suryani, 2018).
Maka dari itu, rehabilitasi hadir dengan tujuan memberi perlindungan untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang nantinya mereka akan diberi kesempatan untuk sembuh dan kembali normal beraktifitas seperti semula dalam bermasyarakat.
Rehabilitasi ini juga menjadi wujud nyata dari ide  double  track  system yang ada  dalam  hukum pidana  Indonesia.  Ide  ini pada  dasarnya  menuntut
kesetaraan  antara  sanksi  pidana  dan  sanksi tindakan. Sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (melalui sanksi pidana) dan  unsur  pembinaan  (melalui sanksi  tindakan) sama-sama  penting.  Sehingga  dalam  rehabilitasi penyalahguna  narkotika  ini  didapati  efek jera  dan proses penyembuhan nya (Sinaga, 2018)
Rehabilitasi memiliki peran penting untuk upaya penyembuhan ketergantungan narkotika sangat, karena dewasa ini angka pecandu narkotika dikalangan usia anak-anak hingga remaja semakin meledak (Novitasari, 2017)
Rehabilitasi dipilih karena rehabilitasi sebagai bentuk upaya yang dianggap dapat memanusiakan manusia. Dimana pada masa rehabilitasi ini tidak hanya memberikan penekanan sebagai bentuk balasan agar timbul efek jera atas perbuatan yang sudah dilakukan, rehabilitasi menawarkan berbagai macam manfaat yang positif dan membantu agar terbebas dari jeratan narkotika.
Rehabilitasi juga  menjadi  pilihan  yang proposionalitas dengan tujuan untuk menghindarkan dari tahap aplikasi sanksi pidana yang identik dengan penghukuman  belaka  (Cahyaningtyas,  2018). Rehabilitasi  juga  dipilih  sebagai  yang  terbaik  untuk kepentingan hingga masa depan anak (Hawi, 2018).
Namun, seperti kata pepatah bahwa “Jauh panggang dari api” penerapan rehabilitasi tidak mudah seperti yang diharapkan. Banyak hal yang terjadi di dalam proses penerapan rehabilitasi dan hambatan penerapan rehabilitasi di Indonesia yang terlihat dari segi teknis maupun non teknis, sangat
Universitas Diponegoro
membutuhkan bantuan keperdulian dari masyarakat sekitar untuk mencegah anak menjadi penyalahguna narkotika.
Berdasarkan pengantar tersebut, penulis menemukan permasalahan sebagai berikut,
Pertama, Bagaimana proses penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika?; Kedua, Apa hambatan proses penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika?
Penelitian sebelumnya terdapat yang membahas mengenai perlindungan i hukum untuk anak yang menjadi i penyalahguna narkotika dalam sistem i peradilan pidana anak di Indonesia yang ditulis oleh Erni Agustina, Subakdi, dan Beniharmoni Harefa dengan judul “Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam i sistem peradilan pidana anak di Indonesia” (Agustina, Subakdi, & Harefa, 2018) yang  didalam  nya membahas  upaya  diversi  dengan  tujuan  untuk menghindari  anak  dari  porses  peradilan  pidana formal  menuju  peradilan  pidana  non  formal.  Upaya perlindungan  lain  dnegan  melakukan  pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Afni Zahra dan  R.B.  Sularto menulis tentang “Penerapan asas ultimum i remedium dalam rangka perlindungan anak ” pecandu ” narkotika” (Zahra, & Sularto, 2017) dengan inti dalam  penelitian  itu bahwa asas ultimum i remedium untuk anak yang memiliki  konflik dengan hukum maksudnya adalah menjadikan keseluruhan proses peradilan pidana anak menjadi pilihan yang terakhir. Sri  Rahayu  menulis  tentang “Diversi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara
Pidana  yang  Dilakukan  Anak  Dalam Perspektif Sistem  Peradilan  Pidana  Anak”  (Rahayu,  2015). Dalam  penelitian  itu,  membahas  bagaimana  Diversi menjadi  bentuk  mediasi  penal  pada  penyelesaian kasus tindak pidana anak & juga pengaturan Diversi menjadi alternative penyelesaian kasus tindak pidana anak  pada  sistem  peradilan  pidana  anak  di Indonesia.  Penegakan  hukum  pidana  terhadap penyalahgunaan narkotika  merupakan  kebijakan integral  terhadap kontrol  penggunaan  narkotika secara internasional. Hal tersebut sudah dikaji dalam penelitian  seperti  yang ditulis  oleh  Ian  G.  Waddell yang  berjudul  “International Narcotics  Control” (Waddell,  1970).  Faktor penyalahgunaan  narkotika oleh  anak  juga  tidak bisa dipandang  sebagai fenomena yang kontemporer dan harus dilakukannya penegakan  hukum  agar  dapat meminimalisir  kasus penyalahgunaan  narkotika. Pembahasan  tersebut sebelumnya  sudah  pernah diteliti  dan  ditulis  oleh David  Moore  yang  berjudul “Contemporary  Drug Problems” (Moore, 2020).
Artikel-artikel  di  atas  membahas  mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Perlindungan anak.  Namun,  tidak  ada  yang  mengupas  lebih mendalam  mengenai  rehablitasi.  Maka  dalam penulisan artikel ini, penulis dengan melakukan pengkajian-pengkajian yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan terkait akan memaparkan mengenai rehabilitasi anak penyalahguna narkotika.

## Universitas Diponegoro

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yuridis  normatif penulis  gunakan dalam i penulisan artikel ini. Penelitian yuridis normatif dalam pemikiran Peter Mahmud Marzuki “tidak harus dijelaskan, karena istilah Belanda rechtsonderzoek atau legal research sudah i selalu normatif. Sama hal nya dengan istilah ”” yuridis-normatif yang jika ditelusuri juga tidak ” ada dalam penelitian hukum.”
Bahwasanya type penelitian harus diutarakan dalam suatu tulisan tulisan, hanya  perlu  dijelaskan bahwa tulisan ini ” adalah penelitian hukum. Dengan melihat demikian sudah jelas bisa dipastikan bahwa i penelitian tersebut memiliki sifat yang normatif dengan  memberi  penjelasan  mengenai bentuk bahan-bahan  yang dipakai dan pendekatannya (Marzuki, 2016).
Metode penelitian i hukum adalah bentuk kerja seorang ilmuan ” yang salah satunya ditandai dengan penggunaan ” metode. Metode secara harafiah awal mula  nya  memiliki  arti sebagai jalan yang harus ditempuh menjadi penelitian atau penyelidikan i berlangsung menurut i suatu rencana tertentu (Ibrahim, 2006).
Mengenai pengungkapan permasalahan dan pembahasan di dalam penelitian yang memiliki kaitan dengan materi penulisan serta penelitian,
memerlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang didasarkan kepada metode penelitian.
Dalam penelitian ini terdapat metode pendekatan. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ” ini adalah pendekatan i
perundang-undangan i (statute approach) dan pendekatan kasus i (case approach). ” Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan dengan membedah undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan i isu ” hukum yang dibahas. Pendekatan l kasus merupakan bentuk pendekatan yang erat  keterkaitannya dengan isu yang sedang dihadapi o telah jadi putusan pengadilan tetap yang sudah inkrah (Marzuki, 2016).
Metode pengumpulan bahan hukum dimaksudkan i untuk memperoleh bahan i hukum dalam penelitian. Metode  studi  kepustakaan digunakan untuk  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini dengan membaca literatur–literatur / buku–buku, jurnal hukum, peraturan ” perundang–undangan, media internet serta lain sebagainya yang memiliki kaitan ” dengan objek kajian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Proses Penerapan Rehabilitasi terhadap Anak Penyalahguna Narkotika
Sebelum mengetahui lebih mendalam mengenai proses rehabilitasi anak, pastinya dalam pelaksanaan rehabilitasi dibutuhkan sebuah prosedur adminitsrasi sebagai bentuk prasyarat dalam pengajuannya.
Mengenai rehabilitasi, dalam UU  No  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di jelaskan Pasal 4 Huruf D D di dalam nya menjelaskan penjaminan aturan upaya rehabilitasi, baik rehabilitasi i medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan penyalahguna narkotika. Selanjutnya  terbit  PP  No  25  Tahun  2011
Universitas Diponegoro
Tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Pecandu Narkotika dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Kesehatan  RI  No.  4  Tahun  2020  Tentang Penyelenggaraan  Institusi Penerimaan  Wajib  Lapor. Kedua  peraturan  tambahan  tersebut  menjadi  tulang punggung  pelaksanaan  rehabilitasi  yang  ditangani oleh IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor).
Bahwa para pecandu narkotika dan korban dari penyalahgunaan narkotika di wajibkan melakukan pelayanan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, calon pasien wajib memberikan pelaporan diri. (BNN,  2015) Terdapat dua alur mekanisme pelaporan IPWL L BNN (Institusi Penerima Wajib Lapor), antara  lain: Sukarela, Pecandu o melaporkan dirinya sendiri atas kesadarannya, pertama yang  dilakukan  dengan bentuk asesmen wawancara observasi, pemeriksaan tubuh, kejiwaan, agar mendapatkan informasi dan riwayat l pecandu narkotika sebagai bahan pendukung untuk terapi selanjutnya. Setelah asesmen, berikutnya adalah proses administrasi dan i ditempatkan di balai terapi, rehabilitasi i yang sudah  disetujui t tanpa perlu  melaksanakan  proses hukum; Program Wajib Lapor i Tersangka, bagi para pecandu narkotika yang sudah ditangani oleh penyidik, terlebih  dahulu  diharuskan  menjalani asesmen, jika terbukti memiliki  keterkaitan dengan jaringan kriminalitas narkotika tersebut maka akan di proses secara hukum.
IPWL akan menerima laporan dari pecandu narkotika. Setelah pendataan, petugas IPWL akan
melakukan melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi pecandu itu.
Pimpinan  satuan  kerja satuan  kerja  setempat berhak  membentuk tim asesmen terpadu yang biasanya terdiri dari dokter dan penegak hukum. Pembentukan tim asesmen terpadu ini dengan dasar surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota. Tim asesmen terpadu berwenang  memberikan  surat rekomendasi apakah yang  bersangkutan merangkap peran sebagai pengedar atau murni hanya sebagai pecandu narkotika saja. Tim Asesmen Terpadu juga berwenang  untuk mengatur rencana rehabilitasinya dikemudian hari (WP, 2017).
Pihak pelapor atau pemohon baik orang tua/Wali pecandu narkotika dapat mengajukan berkas administrasi. Persyaratan administrasi untuk pengajuan permohonan program rehabilitasi terdiri dari: Fotokopi Kartu i Keluarga (KK); Fotokopi Kartu i Tanda Penduduk (KTP) (Untuk di bawah umur, diperlukan fotokopi orang tua/Wali); Pas i foto berwarna ukuran 4x6 o sebanyak 2 (dua) l lembar; Materai l 6000 sebanyak 2 (dua) l lembar; Bagi i residen yang sudah datang dengan putusan pengadilan, ii diharuskan membawa berkas putusan pengadilan secara lengkap.
Permohonan program rehabilitasi bagi yang memiliki  status  sebagai “Tersangka” penyalahguna narkotika memerlukan  beberapa  syarat, antara  lain: Surat permohonan ke BNN yang berisikan: Identitas dari Pemohon dan Tersangka; Hubungan antara
Universitas Diponegoro
Pemohon dan Tersangka; Kronologis dan runtutan penangkapan tersangka;” Pas foto Tersangka ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;” Fotokopi Surat i Nikah bila pemohon adalah suami/istri i tersangka;” Fotokopi Surat ” Izin berbicara bila pemohon adalah ” Kuasa Hukum/ Pengacara dan Surat Kuasa l dari Keluarga ” Tersangka; Surat Keterangan dari Sekolah/
Perguruan i Tinggi/ Lembaga Pendidikan, bila i Tersangka adalah i Pelajar/Mahasiswa; Surat Keterangan dari Tempat ” Kerja, l bila tersangka ” sebagai Pegawai/Pekerja; Fotokopi i Surat i Penangkapan dan Surat i Penahanan o (menunjukan aslinya); Surat l Keterangan l dari tempat l rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah i atau saat ini u sedang menjalani ” proses rehabilitasi; Surat “ Permohonan dari Penyidik, Jaksa ii Penuntut Umum, ” atau Hakim untuk ’ dilakukan sebuah pemeriksaan/ ’ asesmen; Menandatangani “ surat pernyataan permohonan pengajuan i rehabilitasi ” tidak ada dipungut biaya i dan l tidak memberikan ” imbalan apapun i kepada Tim BNN; Fotokopi KTP orang i tua/Wali, i Tersangka, dan i Pengacara/Kuasa i Hukum; Fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan keseluruhan berkas dibuat dalam 8 (delapan) rangkap. .
Ketergantungan pada narkotika merupakan sebuah penyakit, dengan  arti orang yang memiliki ketergantungan kepada narkotika dianggap sedang sakit. Semua orang yang sakit harus diobati dan wajib berobat. “ Untuk itu rehabilitasi i hadir dengan tujuan memberi  perlindungan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan memberikan kesempatan i kepada mereka untuk sembuh dan
dapat  kembali  kepada  lingkungan  masyarakat sekitar.
Rehabilitasi menjadi cara o yang paling terbaik dan dianggap sebagai upaya paling memanusiakan o manusia. ” Dimana pada o rehabilitasi masa hukuman nya “ tidak hanya dijadikan sebagai wujud pembalasan dengan tujuan akhir muncul efek rasa jera saja o namun o hukuman harus o memberikan manfaat o lainnya o bagi tersangka o maupun terdakwa ” seperti yang sekarang ini sesuai pemikiran hukum modern.
Penerapan rehabilitasi untuk penyalahguna narkotika yang dalam praktik nya disebut residen berjalan dalam kurun waktu kurang lebih “ 6 o (enam) bulan i sampai o dengan 1 (satu) o tahun lamanya, tergantung dari tingkat terpapar nya penyalahguna tersebut akan zat-zat yang terkandung di dalam narkotika yang dikonsumsinya. Berikut proses tahapan penerapan rehabilitasi:

## 1) Intake Process
Intake process merupakan permulaan untuk residen dalam menjalani tahapan rehabilitasi, residen harus diperiksa terlebih dahulu dalam segi pemeriksaan jasmani, rohani dan pemeriksaan penunjang. Pada tahap ini juga residen akan berdiskusi dan mendapat pertanyaan-pertanyaan yang nanti nya akan muncul rujukan yang diberikan untuk residen dalam proses rehabilitasi selanjutnya. Biasanya Intake process dilaksanakan dalam kurun waktu i 1 (satu) hari.
Universitas Diponegoro

## 2) Detoksifikasi i
Detoksifikasi merupakan tahap berikutnya setelah intake process. Tahap Detoksifikasi ini akan membersihkan residen dari pengaruh-pengaruh zat yang ada di dalam narkotika dengan menggunakan metode Ultra Rapid Opiod Detoxfication (UROD) dan metode Symptomatic Pharmacotherapy. Tahap rapid detoxfication merupakan tahapan paling ampuh karena residen akan disuntik obat yang memiliki efek samping rasa sakit untuk residen. Tahap detoksifikasi ini memakan kurun waktu 2 i (dua) minggu.
3) Entry I (Orientasi)
Tahap ini merupakan tahap ketiga, residen diberikan  penjelaskan dan diberikan pengarahan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan regulasi yang diterapkan oleh tempat rehabilitasi. Tahapan ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) minggu.

## 4) Primary Stage
Tahap keempat  ini yaitu Primary Stage. Primary  Stage terdiri dari 3 fase utama yang harus dilakukan oleh “ residen, fase yang pertama yaitu fase younger, kedua fase middle, dan ketiga fase older. Pada proses ” younger, residen akan mempelajari beberapa poin awal seperti pengenalan diri sendiri dan pengenalan sesame residen, kedisiplinan,
“ konsep pola i hidup sehat, dan i pemberian peran ”
beserta tugas dalam ” kelompok sebagai upaya ” menumbuhkan rasa tanggungjawab untuk diri sendiri. Fase younger biasanya terlaksana dalam kurun 2 (dua) bulan. .”
Fase yang kedua adalah fase middle, fase ini akan lebih mendalami serta memantapkan rasa
disiplin kepada diri sendiri, peningkatan rasa kepercayaan diri didalam kelompok, pemantapan o pola hidup yang sehat, serta pembagian tugas dan peran dalam kelompok sebagai upaya menciptakan rasa tanggungjawab bersama (kerjasama tim), dan pemantapan untuk melakukan pengendalian diri. Residen akan menjalani fase middle dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
Fase yang ketiga pada tahap ini adalah older. Proses ini menjadikan residen memiliki penguatan o kedisiplinan diri menjadi suatu kebutuhan dan ” bukan lagi sebagai paksaan i untuk  residen, pengenalan kepada residen yang masih ditahap younger, “ penguatan o pola o hidup sehat yang menjadi bagian dari kepribadian ” residen, pemantapan dalam penguatan oo kerjasama dalam kelompok dan kehidupan sosial o internal tempat ” residen menjalani rehabilitasi o sebagai bentuk awal l proses persiapan yang nantinya akan kembali dalam kehidupan l bermasyarakat, serta diberikan tugas dan peran dalam o operasional ” tertentu di tempat residen melaksanakan  proses rehabilitasi o dan o pembinaan yang diberikan n kepada o residen younger. Residen akan o menjalani o proses older dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan.
5) Re-Entry i Stage
Tahap kelima ini bernama re-entry stage dan tahap “ ini dibagi menjadi tiga bagian l yaitu A, B, dan ” C.  Pada  tahap  A residen akan  diminta  untuk melakukan i sebuah tes minat dan bakat, seminar diskusi atau outbound dengan tujuan mempersiapkan
Universitas Diponegoro
mental percaya o diri residen, dan o pelatihan dalam menyusun sebuah rencana.
Tahap o A dilaksanakan selama i 1 (satu) minggu. Berikutnya adalah tahap B, yang dilaksanakan selama satu minggu. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap B adalah menitikberatkan pada pelaksanaan rencana yang telah disusun dalam tahap A dan didampingi i oleh seorang konseler. - Evaluasi juga harus dilaksanakan dalam tahap B setelah melakukan pelaksanaan perencanaan tersebut. Pada tahap B residen boleh mendapatkan kunjungan dari keluarga. Tahap yang terakhir adalah tahap C yang melaksanakan evaluasi i secara keseluruhan, dan diberikan sosialiasi program ” pasca melakukan rehabilitasi. ” Pada tahap C ini residen juga sudah o diperbolehkan mendapatkan kunjungan dari keluarga dan pulang o menginap bersama keluarga nya. ”
Apabila seluruh proses rehabilitasi dilaksanakan secara baik, maka kurun waktu yang dibutuhkan kurang lebih enam bulan lamanya. Residen harus menjaleni seluruh tahapan di atas, namun beberapa residen ada yang menjalani proses tahapan rehabilitasi lebih dari 6 (enam) bulan. Hal tersebut terjadi karena proses rehabilitasi itu kembali kepada residen itu sendiri dan melalui proses asesmen, evaluasi dan melihat kemauan dari residen nya itu sendiri untuk sembuh.
2. Hambatan Proses Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika
“ Proses  pelaksanaan  rehabilitasi  anak penyalahguna  narkotika  tidak  semuda  membalik
telapak tangan. Praktik nya ditemui masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam proses penerapan rehabilitasi dalam segi teknis maupun non-teknis terkhusus dalam rehabilitasi untuk anak penyalahguna narkotika. Berikut hambatan yang ditemukan  pada proses penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika.
Hambatan pertama adalah minimnya edukasi masyarakat secara menyeluruh terkait rehabilitasi, proses rehabilitasi dan menganggap bahwa proses rehabilitasi tersebut hanya ditujukan untuk pelaku narkotika yang sudah dewasa. Sehingga, dari tafsiran masyarakat mengenai hal ini berdampak kepada upaya perlindungan hukum yang  diberikan kepada anak tidak berjalan secara optimal.
Hambatan itu terbukti dan terdapat aturannya sesuai dengan ketentuan (Pasal 128 Ayat (1) UU Narkotika) yang berbunyi:
“Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
Kedua, tidak kooperatif nya calon residen dalam tahap “ asesmen terpadu o yang o dilaksanakan oleh o Tim o Asesmen o Terpadu. ” Dalam hal tidak kooperatif nya calon residen adalah terkadang muncul  jawaban  dari  pertanyaan yang tidak sesuai dengan pertanyaan wawancara yang ditanyakan oleh tim asesmen, sehingga dalam asesmen sedikit
Universitas Diponegoro
kesulitan dan seringkali menghabiskan durasi waktu yang lebih lama dari biasanya dalam tahap awal ini.
Ketiga, keterbatasan  angka sumber o daya manusia o (SDM) dalam proses penerapan rehabilitasi. Hal i ini membuat pekerjaan rehabilitasi berjalan dengan tidak optimal sebagaimana mustinya, namun kekurangan sumber daya manusia ini tidak menurunkan rasa profesionalitas mereka dalam membantu para residen untuk membebaskan diri dari jeratan zat-zat adiktif yang terdapat dalam narkotika.
Keempat, terbatas dan kurangnya fasilitas tempat rehabilitasi yang memadai, khususnya pada daerah yang terpencil di Indonesia. Karena detoksifikasi proses rehabilitasi ada yang membutuhkan fasilitas yang mumpuni dan itu belum banyak didapatkan pada daerah yang terpencil.

## D. SIMPULAN
Dengan  didasari  pada hasil beserta pembahasan sebelumnya, dapat diambil “ kesimpulan bahwa ketergantungan pada narkotika merupakan suatu penyakit, ” dengan arti orang yang memiliki rasa ketergantungan kepada narkotika dianggap sedang sakit. Sehingga semua orang yang sakit harus segera diobati sampai pulih dan kembali seperti keadaan semula.
Penerapan rehabilitasi untuk anak penyalahguna narkotika yang dalam praktiknya disebut residen berjalan dalam kurun waktu kurang lebih 6 i (enam) bulan sampai dengan 1 i (satu) tahun lamanya, semua tergantung dari tingkat terpaparnya
anak itu pada zat-zat yang terkandung di dalam narkotika yang dikonsumsinya. Proses rehabilitasi terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu intake process, detoksifikasi, entry, primary stage, dan re-entry stage.
Penerapan proses rehabilitasi tidak semudah seperti membalik telapak tangan, pastinya terdapat beberapa hambatan yang bersifat teknis maupun non-teknis. Hambatan yang biasa terjadi ialah sepertinya ketidaktahuan masyarakat secara menyeluruh dalam proses rehabilitasi dan rehabilitasi hanya ditujukan untuk pelaku narkotika yang sudah dewasa. Selain itu, tidak kooperatifnya calon residen dalam tahap asesmen terpadu juga menyulitkan untuk tim asesmen terpadu. Hambatan lain yang ditemukan adalah jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dalam proses rehabilitasi, lebih lanjut yaitu terbatas dan kurangnya fasilitas tempat rehabilitasi yang memadai serta keterbatasan anggaran dan berdampak kepada tempat rehabilitasi yang tidak mampu menampung lebih banyak jumlah residen yang akan mengalami proses rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Cahyaningtyas, I. (2016). Perlindungan Anak Pidana di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Dalam Perspektif  Model  Pembinaan  Anak  Secara Perseorangan. Legality,  Vol.24,  (No.1),  p.31. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/ar ticle/view/4255
Cahyaningtyas,  I.  (2018).  Penal  Meditation  of Treatments for Children in the Juvenile Justive System. Diponegoro  Law  Review,  Vol.3, (No.2), p.268. DOI:10.14710/dilrev.3.2.2018. 264-276
Edrisy, Ibrahim F. (2016). Implementasi Rehabilitasi terhadap  Anak  Penyalah  Guna  Narkotika (Studi  di  Wilayah  Kepolisian  Daerah Lampung). Fiat  Justisia,  Vol.10,  (No.2), pp.221-412.https://doi.org/10.25041/fiatjus tisia.v10no2.747
Harefa,  B. (2017). Perlindungan  Hukum  terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia. Perspektif, Vol.22,  (No.3),  pp.222-230. http://dx.doi.org/10.30742/pers pektif.v22i3.647 Hawi,  A.  (2018).  Remaja  Pecandu  Narkoba:  Studi tentang  Rehabilitasi  Integratif di  Panti Rehabilitasi  Narkoba  Pondok  Pesantren  Ar- Rahman  Palembang. Tadrib,  Vol.4,  (No.1), pp.99-119. https://doi.org/https://doi.org/10.
19109/Tadrib.v4i1.1958
Hutahean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku  Tindak  Pidana  Anak. Jurnal  Yudisial,
Vol.6,(No.1),pp.64-79.http://dx.doi.org/10.29 123/jy.v6i1.119
Kibtyah,  M.  (2015).  Pendekatan  Bimbingan dan Konseling  bagi  Korban  Pengguna  Narkoba. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.35, (No.1), pp.52-77. DOI:10.21580/jid.v35.1.1252
Maruf,  A.  (2018).  Pendekatan  Studi  Islam  dalam Rehabilitasi  Penyalahguna  Narkoba. Jurnal
Tawadhu, Vol.2, (No.1), pp.381-409. https:// ejournal.iaiig.ac.id/index.php/TWD/article/view/ 16
Maskur, Muhammad A. (2012). Perlindungan Hukum terhadap  Anak  Nakal  (Juvenile  delinquency) dalam  proses  acara  pidana  Indonesia. Pandecta:  Research  Law Journal, Vol.7, (No.2), pp.171-181. https://doi.org/10.15294/ pandecta.v7i2.2384
Moore,  D.  (2020).  Contemporary  Drug  Problems.
Sage  Journals, Vol.47,  (No.3),  pp.167-189. https://doi.org/10.1177/0091450920943446 Novitasari,  D.  (2017).  Rehabilitasi  terhadap  Anak Korban  Penyalahgunaan  Narkoba. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, (No.4), pp.917- 926.http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula. ac.id/index.php/jhku/article/view/2567
Rahayu,  S.  (2015).  Diversi  sebagai  Alternatif Penyelesaian  Perkara  Pidana yang  dilakukan oleh  Anak  dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol.6,
(No.1),p.45. https://online-journal.unja.ac.id/jih/
Suryani, B. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan  Anak. Doktrina:  Journal  of  Law, Vol.1, (No.2),p.76. https://doi.org/10.31289/dok trina.v1i2.1922
Sinaga,  Merry  N.  (2018). Ide  Dasar  Double  Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem  Pemidanaan  terhadap  Pelaku Kejahatan  Penyalahgunaan  Narkotika. Jurnal Penelitian  Pendidikan  Sosial  Humaniora,
Vol.3,(No.1),pp.337-345. https://doi.org/10.32 696/jp2sh.v3i1.97
Waddell,  I.  (1970).  International  Narcotics  Control.
American Journal of International Law, Vol.64,
(No.2), pp.310-323. DOI:10.2307/2198667
Zahra, Afni., & Sularto, R.B. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam Rangka Perlindungan  Anak  Pecandu  Narkotika. Law Reform,Vol.13,(No.1),pp.18-27. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948

## PROSIDING
Agustina,  Erni.,  Subakdi., Harefa, Beniharmoni.
(2018). Perlindungan  Hukum terhadap  Anak sebagai  Penyalahguna  Narkotika  dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada  Masyarakat. Jakarta:  UPN  Veteran
Jakarta.

## BUKU
BNN. (2015). Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 5: Tata
Cara Merehabilitasi  Pecandu  Narkoba.
Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
Djamil,  Muhammad  N. (2013). Anak  Bukan  untuk
Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Ibrahim,  J. (2006). Teori  dan  Metodologi  Penelitian
Hukum Normatif. Malang: Bayu Publishing.
Marzuki,  Peter  M. (2016). Penelitian  Hukum  (Edisi
Revisi). Jakarta:  Kencana  Prenada  Media
Group.
WP,  Ratna. (2017). Aspek  Pidana  Penyalahgunaan
Narkotika:  Rehabilitasi  versus  Penjara. Yogyakarta: Legality.

## SUMBER ONLINE
BNN.go.id. (2019).  Pengguna  Narkoba  di  Kalangan Remaja Meningkat. Retrieved from https://www.bnn.go.id/penggunaan-narkotika- kalangan-remaja-meningkat/.
Kompas.com.  (2020).  Kementerian  PPPA:  Naiknya Kasus  Narkoba  Anak  jadi  Alarm  bagi Orangtua. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/
17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus- narkoba-anak-jadi-alarm-bagi- orangtua?page=all