Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
PERBANDINGAN KEBIJAKAN TATA RUANG ANTARA INDONESIA DENGAN BELANDA, DENMARK DAN SELANDIA BARU

## Haris Budiman
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan haris.budiman@uniku.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan kebijakan penataan ruang antara Indonesia dengan beberapa negara seperti Belanda, Denmark dan Selandia Baru.  Hal  ini  karena  penataan  ruang  di  Indonesia  masih  menimbulkan  berbagai permasalahan  seperti  alih  fungsi  lahan  pertanian,  meningkatnya  frekuensi  dan cakupan  bencana,  lingkungan  perumahan  yang  kumuh  dan  pencemaran lingkungan,  sehingga  cita-cita  bangsa  Indonesia  mewujudkan  masyarakat  yang dan  makmur  sulit  terwujud.  Metode  penelitian  menggunakan  metode  yuridis normatif dimana data diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder.  Data  yang  diperoleh  dicomparasi  serta  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pemerintah  harus  merekontruksi Undang  Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  karena  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi  saat  ini.  Kemudian  pemerintah  juga  perlu membentuk lembaga yang bersifat tetap dan independen untuk kebijakan  tata  ruang  di  tingkat  pusat  dan  daerah,  serta  perlu  diupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebijakan penataan ruang, untuk  menumbuhkan  kesadaran  dan  kepatuhan  terhadap  kebijakan  penataan
Kata Kunci : Perbandingan; Tata Ruang; Kebijakan
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## COMPARISON OF SPATIAL POLICY BETWEEN INDONESIA WITH THE NETHERLANDS, DENMARK AND NEW ZEALAND

## Haris Budiman
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan haris.budiman@uniku.ac.id

## Abstract
This  study  aimed  to  compare  the  spatial  policy  between  Indonesia  and  several countries, such as the Netherlands, Denmark and New Zealand in which caused by the spatial planning in Indonesia that still raises some various problems, such as the  conversion  of  agricultural  land,  the  increasement  of  frequency  and  scope  of disasters,  slum  housing  and  environmental  pollution,  so  the  ideals  of  the Indonesian  people  to  create  a  just  and  prosperous  society  are  difficult  to  be realized.  This  study  used  the  normative  juridical  method  as  a  research  method, where the data is obtained from literature studies using secondary data. The data obtained  were  compared  and  analyzed  descriptively  qualitatively.  The  results showed  that  the  government  must  immediately  reconstruct  Law  No.  26  of  2007 regarding Spatial Planning because it is no longer in accordance with the current conditions.  Subsequently,  the  government  also  needs  to  establish  permanent  and independent  institutions  to  coordinate  spatial  planning  policy  at  the  central  and regional levels. In addition, it is necessary to increase community participation in managing  spatial  planning  policy  aimed  at  fostering  awareness  and  compliance with spatial planning policy.
Keywords: Comparison; Spatial Planning; Policy
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kebijakan  penataan  ruang  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang  Undang Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang.  Undang  undang  ini mengamanatkan  bahwa  pemanfaatan  tata  ruang  harus  direncanakan  dengan matang  sehingga    penyelenggaraan  penataan  tata  ruang  dapat  mewujudkan  tata ruang  yang  aman,  nyaman,  produktif  dan  berkelanjutan  dan  untuk mengakomodasi  dinamika  perkembangan  pembangunan  yang  tumbuh  pesat. 1 Oleh karena itu Pasal 14 undang-undang ini menegaskan bahwa perencanaan tata ruang harus dibuat dalam rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Karena  dalam  konteks  ini  pemerintah  harus  mampu  melindungi  dan  mengelola kekayaan  alam  yang  dimilikinya  secara  terpadu,  berkelanjutan  dan  memenuhi unsur-unsur ketertiban. 2
Pengelolaan  rencana  tata  ruang  seperti  tersebut  di  atas    dimaksudkan  agar penataan  ruang  dilakukan  secara  transparan,  efektif,  dan  partisipatif,  untuk mewujudkan  tata  kehidupan  masyarakat  yang  sejahtera  dan  berkeadilan,  oleh karena  itu    penggunaan  lahan  harus  dilakukan  secara  terintegrasi  dengan memperhatikan keberadaan ruang terbuka, ruang hijau dan membatasi pemekaran kota secara berlebihan, sehingga keadilan ekologis dapat terpenuhi. 3 Oleh karena itu  kebijakan tata  ruang  yang  dibuat  harus  memperhatikan  berbagai  faktor,  tidak saja  faktor  penduduk  dan  kewilayahan  tetapi  juga  perubahan  iklim  atau pemanasan  global  sebagai  isu  dunia  saat  ini.  Karena  perubahan  iklim  menjadi
1 Jaka Suryanta dan Irmadi Nahib, Kajian Spasial Evaluasi Rencana Tata Ruang Berbasis Kebencanaan Di Kabupaten Kudus Provinsi  Jawa Tengah , Majalah Ilmiah Globe, Vol. 18 No. 1 April 2016
2 Mohtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan , Penerbit PT Alumni, 2013, Bandung, hlm 14.
3 Haris Budiman dkk., Factors Influencing the Implementation of Spatial Planning Policy in the  Regions  (A  Case  Study  in  Region  III  Cirebon) ,  Procceding  International  Conference  Law Economic and Human Right 2020, Atlantis Press, Mei 2020. https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.023
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
variabel yang ikut mempengaruhi model praktik hukum dan type lawyering yang dijalankan selama ini. 4
Penelitian  ini  terkait  juga  dengan  penelitian  Suci  Rahmadani  dan  Misran Misran (2018), dalam penelitiannya tersebut membahas tentang hukum tata ruang ( ruimtelijke  ordeningrech;  spasial  law )  merupakan   cabang  ilmu  hukum  yang relatif  baru.  Hukum  tata  ruang  umumnya  dimasukkan  sebagai  bagian  hukum administrasi,  karena  sebagian  besar  substansinya  mengatur  kebijakan  penataan ruang  mulai  dari  perencanaan  ruang,  pemanfaatan  ruang,  sampai  pada pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Penataan  ruang  adalah  suatu   sistem  proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 5
Sedangkan  penelitian  yang  oleh  Muhar  Junef  (2017)  lebih  fokus  kepada proses  penegakan  hukum  atas  pelanggaran  penataan  ruang.  Masalah  penegakan hukum sering ditemukan dalam proses pelaksanaan tata ruang pada suatu wilayah. Banyaknya  pelanggaran  dalam  pelaksanaan  tata  ruang  pada  akhirnya  dilegalkan dengan  mengubah  rencana  tata  ruang  yang  telah  disusun  sebelumnya. Sedangkan  untuk  mewujudkan  ruang  wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman, produktif  dan  berkelanjutan  hal  yang  utama  adalah  adanya  harmonisasi  antara lingkungan  alam  dan  lingkungan  buatan,  juga  keterpaduan  dalam  penggunaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  buatan  dengan  memperhatikan  sumber  daya manusia  serta  perlindungan  fungsi  ruang  untuk  menghindari  adanya  dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 6
Penelitian  yang  dilakukan  oleh    Suyitno  Y  Imran  pada  penelitianya menyimpulkan    bahwa  fungsi  penataan  tata  ruang  dalam  menjaga  kelestarian lingkungan  hidup  mengalami  berbagai  permasalahan  yakni  pertama,  konflik
4 P Dirgahayani, DN Choerunnisa, Development of Methodology to Evaluate TOD Feasibility in Buil up  Environment  (Case  Study  Jakarta  and  Bandung,  Indonesia ),  IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Sciene, 2018.
5 Suci Rahmadani, Misran Misran, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan ,    Jurnal  Justisia  Vol  3  No  1,    Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry  Banda  Aceh,  2018,  Banda Aceh, hal 140-163. http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i1.5090
6 Muhar Junef, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ,  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  Vol  17  No.  4,  tahun  2017,  hlm  373-390. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.373-390
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
antar-sektor dan antar-wilayah. Kedua, degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang, baik di darat, laut dan udara. Ketiga, dukungan terhadap pengembangan  wilayah  belum  optimal,  seperti  diindikasikan  dari  minimnya dukungan  kebijakan  sektor  terhadap  pengembangan  kawasan-kawasan  strategis nasional  dan  daerah.  Pedoman  bahwa    pengelolaan  tata  ruang  sebagai  acuan pembangunan,    sering  dikesampingkan  ketika  terdapat  keinginan  untuk melaksanakan  pembangunan  dengan  orientasi  ekonomi  atau  meningkatkan investasi, yang sebenarnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 7
Bahkan  hasil  sensus  pertanian  tahun  2013  menunjukan  Indonesia kehilangan  0,25  hektar  lahan  pertanian  yang  beralih  fungsi  menjadi  lahan  non pertanian. Kalau 0,25 hektar lahan pertanian ini diolah oleh satu keluarga petani, maka  kita  dapat  mengatakan  bahwa  setiap  menit  di  Indonesia  ada  satu  keluarga yang kehilangan kehidupannya. 8
Kondisi  tersebut  menyebabkan  terjadinya  pergeseran  beberapa  hal mendasar  dalam  pembangunan  seringkali  menghadapi  kenyataan-kenyataan berupa  ekses-ekses  yang  justru  tidak  jarang  membuat  tujuan  yang  dicanangkan sulit  tercapai.  Dampak  lainnya  adalah  terjadinya  kerusakan  dan  pencemaran lingkungan  hidup  dan  pertumbuhan  itu  sendiri  bersifat  semu.  Tumbuh  dan berkembangnya  rejim-rejim  yang  represif  yang  menurut  Herbert  Feith  disebut sebagai Repressive  Developmentalist  Regimes yang  cenderung  korup  atau berkembangnya korupsi, kolusi, manipulasi dan nepotisme serta sangat minimnya peran serta masyarakat. 9
Penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya  yang  hanya  terfokus tentang pelaksanaan dan kebijakan tata ruang di Indonesia. Sedangkan  penelitian ini  lebih  fokus  membahas  perbandingan  kebijakan  tata  ruang    Indoneia  dengan negara  lain.    Adapun  negara  yang  diperbandingkan  adalah  Belanda,  Denmark
7 Suwitno  Y  Imran, Fungsi  Tata  Ruang  Dalam  Menjaga  Kelestarian  Lingkungan  Hidup  Kota Gorontalo , Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 Nomor 3, Tahun 2013, Purwokerto. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.251
8 Badan Pusat Statistik: Sensus Pertanian Tahun 2013.
9 Esmi  Warrasih, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis ,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 2005, Semarang, hlm 35.
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dan  Selandia  Baru.  Hasil  perbandingan  ini  diharapkan  dapat  memberikan masukan  untuk  penyempurnaan  dan  merekontruksi  kebijakan  tata  ruang  di Indonesia.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari kontruksi perencanaan tata  ruang  yang  bersendikan  pada  nilai-nilai  keadilan  dan  kesejahteraan  dengan melakukan  perbandingan  bagaimana  kebijakan  tata  ruang  yang  sudah dilaksanakan di Indonesia dengan kebijakan penataan ruang di beberapa negara.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka    yang  menjadi  rumusan masalah  yang  menjadi  fokus  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah,  bagaimana perbandingan  kebijakan  tata  ruang  di  Indonesia  dengan  beberapa  negara  yaitu Belanda, Denmark dan Selandia Baru.

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dengan  menggunakan  data  sekunder.  Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung di lapangan, tetapi diperoleh dari bahan pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. 10

## II. PEMBAHASAN

## A. Kebijakan Tata Ruang di Belanda
Negara Belanda terdiri atas wilayah yang sebagian besar dataran rendah yang dikelilingi oleh air. Pemerintah mulai mempublikasikan kebijakan tata ruang, dan mulai  dari  pengembangan  pusat  pertumbuhan  di  luar  wilayah  Metropolitan  dan kebijakan kota yang berorientasi pasar. 11
UU Perencanaan Tata Ruang ( Wet op de Ruimtelijke Ordening, WRO ), yang mengatur  perencanaan  tata  ruang  dan  perencanaan  kota  secara  terpisah  dari perumahan,  disahkan  pada  tahun  1965.  Dalam  kaitannya  dengan  perubahan pemerintahan  pada  tahun  2010,  Visi  Struktural  tentang  Infrastruktur  dan  Tata Ruang (SVIR) didirikan pada Maret 2012 dan menggantikan Strategi Tata Ruang
10 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , Alfabeta, 2008, Bandung, hlm 119.
11 Ministry  of  Infrastructure  and  the  Environment, Summary national  policy strategy for Infrastructure and spatial planning (Ministry of Infrastructure and the Environment, Netherlands, 2014).
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Nasional    dan  dinyatakan  sebagai  tujuan  jangka  menengah  menuju  2028,  yaitu, meningkatkan  daya  saing  dengan  memperkuat  struktur  ekonomi  tata  ruang, meningkatkan  dan  mengamankan  ruang  yang  dapat  diakses  dengan  prioritas pertama kepada pengguna dan mengamankan lingkungan yang berkelanjutan dan aman yang menjaga kekayaan alam dan nilai budaya dan sejarah yang tinggi. 12
Perencanaan Tata Ruang dilakukan oleh National Spatial Planning Agency, The  Ministry  of  Housing,  Spatial  Planning  and  the  Environment  (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu or VROM). Badan  ini  membuat perencanaan  ruang  yang  bisa  mengakomodir  penggunaan  ruang  dalam  jumlah terbatas  namun  menarik,  enak  ditinggali  dan  menciptakan  masyarakat  yang sejahtera. 13
Undang–Undang  Penataan  Ruang  ( Wet  op  de  ruimtelijke  ordening  /  Wro) yang    dibuat sejak tahun 1965 telah beberapa kali mengalami perubahan. Saat ini Wro  baru  mulai  berlaku  sejak  1  Juli  2008.  Wro  ini  mengatur  tentang  landscape Belanda  hari  ini  dan  masa  yang  akan  datang.  Dalam Wro terbaru  memuat perubahan  diantaranya  bahwa  Pemerintah  Kota  ( Municipal  authorities )  harus membuat rencana zonasi serta harus tersedia dokumen perencanaan dalam format digital bersamaan dengan hardcopy-nya.
Kebijakan  lingkungan  yang  dimiliki  Belanda  juga  telah  mengatur pengelolaan tata ruang terutama yang terkait dengan “ruang” sebagai bagian dari kegiatan  manusia  dan  memiliki  dampak  lingkungan  dan  sosial.  Kebijakan  ruang dalam konteks Belanda diartikulasikan sebagai tempat negosiasi yang diwujudkan dalam konsensus kolektif global dan regional Uni Eropa. 14
12 https:  //www.government.nl  /topics/spatial-  planning-  and-  infrastructure/  documents/ publications /2016 /07/24/summary-national-policy-strategy-for-infrastructure-and-spatial-planning
13 Ministry  of  Infrastructure  and  the  Environment,  2014, Summary  National  Policy  Strategy  for Infrastructure and Spatial Planning, https://www.government.nl/topics/spatial planning and infrastructure/documents/  publications/ 2013/07/24/summary  national  policy  strategy  for  infrastructure  and spatial planning.
14 .http://psdr.lipi.go.id/project/kota-berkelanjutan-di-belanda-pengelolaan-ruang-hijau-di-rotterdam-b elanda.html    diakses,11 Mei 2020, pukul 15.45 WIB.
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Kebijakan Penataan Ruang terbaru ini memberikan porsi yang besar kepada keterlibatan  masyarakat  dalam  penyusunan  kebijakan.  Melalui  strategi  ini pemerintah  ingin  menciptakan  lebih  besar  ruang  bagi  pengembangan  serta memberikan  tanggungjawab  yang  lebih  besar    kepada  dewan  kota, lembaga-lembaga  masyarakat  serta  warga  masyarakat  itu  sendiri.  Selain  itu, Strategi tata ruang nya mengatur tentang ruang untuk alam, ruang untuk air, ruang untuk sungai, landscape nasional, zona hijau, wilayah Randstad, serta koordinasi dengan kebijakan pembangunan lainnya.

## B. Kebijakan Tata Ruang di Denmark
Kebijakan  tata  ruang  di  Denmark  dibagi menjadi  tiga  lapisan  administrasi; pemerintah  pusat,  kabupaten  dan  kotamadya.  Tetapi,  setelah  kekuasaan  daerah kabupaten  melemah  kekuasaan  administratif  dibagi  kedalam  dua  lapisan  yaitu pemerintah pusat dan kota.
Strategi  perencanaan  nasional  yang  dirumuskan  oleh  pemerintah  pusat disusun  oleh  12  otoritas  perencanaan  regional  (10  kabupaten,  Otoritas Kopenhagen,  dan  Dewan  Kota  Daerah  Bornholm),  dan  rencana  kota  dan  lokal yang disiapkan oleh masing-masing kotamadya. Setiap rencana tidak boleh dibuat bertentangan  dengan  keputusan  perencanaan  tingkat  atas.  Ketika  keputusan  di tingkat  atas  diubah,  rencana  di  tingkat  yang  lebih  rendah  harus  direvisi menyesuaikan keputusan tersebut. 15
Pertama,  Menteri  Lingkungan  Hidup  menetapkan  kerangka  kerja menyeluruh  untuk  perencanaan  tata  ruang  wilayah  dan  dewan  lokal  melalui laporan  perencanaan  nasional,  ringkasan  kepentingan  nasional,  arahan perencanaan nasional, dialog, dan sebagainya. Menteri memegang hak veto untuk mencocokkan  rencana  tata  ruang  kota  dengan  kepentingan  nasional  secara keseluruhan. Kedua, pemerintah daerah merumuskan rencana pengembangan tata ruang  berdasarkan  visi  pembangunan  masing-masing  wilayah.  Ini  adalah  jenis rencana  strategis  baru  yang  menggambarkan  gambaran  umum  perkembangan keseluruhan  kawasan.  Rencana  ini  terkait  erat  dengan  strategi  pengembangan
15 Danish Ministry of the Environment (2014), Spatial Planning in Denmark
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
bisnis  yang  disiapkan  oleh  forum  pertumbuhan  ekonomi  regional.  Setiap  dewan kota  meringkas  tujuan  dan  strategi  kotamadya  masing-masing  dalam  rencana kotanya  sendiri.  Rencana  tersebut  akan  menjadi  kerangka  rencana  lokal  yang harus  disediakan  oleh  kotamadya  dan  juga  merupakan  kerangka  kerja  untuk menangani proyek pengembangan individu mengikuti UU Perencanaan tata ruang dan berbagai undang-undang terkait.
Pemerintah melalui Menteri  Lingkungan  Hidup  dapat  menetapkan  aturan yang  mengikat  secara  hukum  tentang  isi  perencanaan.  Dengan  cara  ini, pemerintah  dapat  mempromosikan  proyek-proyek  dan  arah  pembangunan tertentu.  Arahan  perencanaan  nasional  dapat  digunakan  untuk  mencari  kegiatan yang  diperlukan  secara  sosial  dan  dapat  mengesampingkan  perencanaan  lokal. Selain  itu  kementerian  memiliki  tugas  mengkoordinasikan  dan  melindungi kepentingan  nasional  dalam  perencanaan  otoritas  lokal.  Karena  itu  pemerintah memiliki  kewajiban  untuk  menolak  proposal  perencanaan  otoritas  lokal  yang bertentangan dengan kepentingan nasional secara keseluruhan.

## C. Kebijakan Tata Ruang di Selandia Baru
Sistem  politik  Selandia  Baru  adalah  monarki  konstitusional  yang  memiliki ratu Inggris sebagai kepala negara yang menggunakan sistem parlementer. Sistem pemerintahan  daerah  terdiri  dari  satu  dewan  daerah,  61  otoritas  teritorial  dan  6 otoritas kesatuan. Sistem perencanaan kota di Selandia Baru terdiri dari dokumen perencanaan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Pengelolaan  Sumberdaya (1991),  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  (2002)  dan  Undang-Undang Amandemen Pengelolaan Transportasi Darat (2003). 16
Setiap  dewan  daerah  didorong  untuk  membentuk  Strategi  Pengembangan Ekonomi  Daerah.  Unit  Infrastruktur  Nasional  yang  didirikan  di  Departemen Keuangan  pada  tahun  2009  telah  mulai  merumuskan  Rencana  Infrastruktur Nasional termasuk bidang transportasi, komunikasi, energi, penyediaan air bersih, pengairan  dan  infrastruktur  sosial.  Visi  jangka  panjang  selama  20  tahun
16 http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/newzealand/index_e.html
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
menargetkan  2030  didirikan  pada  tahun  2011  untuk  menetapkan  kerangka pembangunan  infrastruktur.  Rencana  Infrastruktur  Nasional  bertujuan  untuk cara jangka  panjang  dan  terjadwal  dalam  menggunakan  dana.  Berdasarkan  kegiatan sejak 2010, mereka berencana merumuskan rencana yang andal pada 2015.
Setelah  pembentukan  Rencana  Auckland  yang  merupakan  dokumen berdasarkan  konsep  "rencana tata  ruang"  baru,  efektifitas  penetapan  rencana  tata ruang  untuk  daerah-daerah  di  luar  Auckland  telah  diperiksa  kembali  (terutama rencana  yang  terkait  dengan  pendanaan  nasional  untuk  pembangunan infrastruktur).  Juga  telah  dibahas  tentang  posisi  "rencana  tata  ruang"  di  antara rencana nasional (termasuk gagasan Rencana Tata Ruang Nasional).
Pembentukan  Rencana  Auckland  yang  merupakan  rencana  tata  ruang pertama  dan  juga  rencana  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  rencana  keuangan. Kota Auckland menjadi Otoritas Kesatuan pada tanggal 1 November 2010, dengan menggabungkan  satu  Dewan  Regional  dan  tujuh  Otoritas  Teritorial.  Diharapkan dalam  Undang-Undang  Pemerintah  Daerah  ( Auckland  Council )  2009  bahwa Auckland  Plan  akan  berkontribusi  terhadap  kesejahteraan  sosial,  ekonomi, lingkungan dan budaya  Auckland melalui Strategi Jangka Panjang Menyumbang Pertumbuhan  dan  Pengembangan  yang  Efisien  dan  Komprehensif  di  Auckland (20-30 rencana tahun).

## D. Analisa Perbandingan Kebijakan Tata Ruang
Setelah  kita  mempelajari  model  kebijakan  penataan  ruang  di  beberapa negara,  penulis  mencoba  untuk  membandingkan  kebijakan  penataan  ruang  di Indonesia. Pengaturan tata ruang di Indonesia berpedoman pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan  Ruang,  yang  selanjutnya  ditindak  lanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaran  Penataan  Ruang  dan
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Peraturan  Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 17
Konsep  penataan  ruang  dalam  undang  undang  ini  adalah  suatu  sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang memperhatikan aspek-aspek, kondisi fisik wilayah daerah yang rentan terhadap  bencana,  potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia  dan  sumber daya  buatan,  kondisi  ekonomi,sosial  budaya,  politik,  hukum,  lingkungan  hidup serta  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sebagai  satu  kesatuan  serta  geografis, geopolitik, dan geoekonomi. 18
Untuk  memberikan  kepastian  hukum,  undang-undang  Penataan  Ruang dijadikan  pedoman  dalam  penyususunan  rencana  pembangunan  di  daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah, mewujudkan keterpaduan,  keterkaitan,  dan  keseimbangan  antar  sektor,  penetapan  lokasi    dan fungsi ruang untuk investasi, dan penataan ruang kawasan strategis daerah. 19 Hal tersebut  memberikan  kejelasan  tugas  dan  tangung  jawab  serta  pembagian wewenang  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  provinsi,  dan  pemerintah daerah kabupaten/kota didalam penyelenggaraan penataan ruang
Permasalahan tata ruang di Indonesia selain terjadinya alih fungsi lahan dan konflik  lintas  sektoral,  juga  ketika  ada  faktor-faktor  yang  mendorong  terjadinya alih  fungsi  lahan  seperti  jumlah  penduduk  yang  sangat  besar,  meningkatnya kebutuhan  tanah  untuk  kegiatan  pembangunan,  penggunaan  ruang  tidak  sesuai peruntukan, menurunnya  luas  kawasan  yang  berfungsi  lindung,  kawasan  resapan air dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. 20
17 Haris Budiman, Spatial Policy Dilema: Environmental Sustainability And Economic Growth , Untag Law Review (ULREV), Vol 2, Issue 1, 2018, Semarang, hal 1-11. http://dx.doi.org/10.36356/ulrev.v2i1.717
18 Edy Lisdiono, Legislasi Penataan Ruang:Studi tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang, Disertasi, 2018, Semarang, hlm 79
19 A  Ardiansyah,  Sudi  Fahmi, The  Implementation  of  the  law  on  Spatial  Planning  in  Pekanbaru, Indonesia, IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciene, 2018
20 Darwin  Ginting, Reformasi  Hukum  Tanah  Dalam  Rangka  Perlindungan  Hak  Atas  Tanah Perorangan dan Penanaman Modal Agrobisnis , Jurnal Hukum Ius Qula Iustum, Vol. 18, No. 1, Januari 2011. http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art4
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Terjadinya  berbagai  permasalahan  dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang di  Indonesia  karena  berbagai  hal,  antara  lain  dominasi  kebijakan  sektoral  yang didasari  oleh  kepentingan  tertentu  di  tiap  sektoral,  perencanan  tata  ruang  tanpa Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis (KLHS), ketidaksesuaian antara rencana tata ruang  kota/kab,  propinsi,  dan nasional,  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam penataan  ruang,  hingga  perencanaan  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan penataan ruang atau bahkan tanpa disertai rencana tata ruang yang komprehensif. Disisi  lain,  lemahnya  aspek  penegakan  hukum  menjadi  salah  satu  penyebab terjadinya  pelanggaran  penataan  ruang.  Kenyataan  ini  menggambarkan keberadaan UU Penataan Ruang belum mampu dijadikan ruh perbaikan penataan ruang di Indonesia. 21
Berbeda  dengan  di  negara-negara  pembanding,  masalah  alih  fungsi  lahan bukan  masalah  krusial,  karena  perencanaan  tata  ruang  dilakukan  dengan melibatkan  seluruh  komponen  dan  dilaksanakan  dengan  sangat  hati-hati.  Seperti k ebijakan perencanaan tata ruang di Belanda yang dilakukan oleh National Spatial Planning Agency, The Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (Ministerie  van  Volkshuisvesting,  Ruimtelijke  Ordening  en  Milieu  or  VROM). Badan  ini  membuat  perencanaan  ruang  yang  bisa  mengakomodir  penggunaan ruang  dalam  jumlah  terbatas  namun  menarik,  enak  ditinggali  dan  menciptakan masyarakat yang sejahtera. 22
Undang–Undang  Penataan  Ruang  ( Wet  op  de  ruimtelijke  ordening  /  Wro) mengatur tentang landscape Belanda hari ini dan masa yang akan datang. Dalam Wro  terbaru  memuat  perubahan  diantaranya  bahwa  Pemerintah  Kota  ( Municipal authorities )  harus  membuat  rencana  zonasi  serta  harus  tersedia  dokumen perencanaan dalam format digital bersamaan dengan hardcopy -nya.
21 Ahmad  Jazuli, Penegakan  Hukum  Penataan  Ruang  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Pembangunan Berkelanjutan , Jurnal Rechts Vinding Vol 6 No 2, 2017, Jakarta, hlm 274. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.156
22 Ministry  of  Infrastructure  and  the  Environment,  2014, Summary  National  Policy  Strategy  for Infrastructure and Spatial Planning, https://www.government.nl/topics/spatial planning and infrastructure/documents/  publications/ 2013/07/24/summary  national  policy  strategy  for  infrastructure  and spatial planning
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Kebijakan Penataan Ruang terbaru ini memberikan porsi yang besar kepada keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Melalui Strategi ini pemerintah  ingin  menciptakan  lebih  besar  ruang  bagi  pengembangan  serta memberikan  tanggungjawab  yang  lebih  besar    kepada    dewan  kota, lembaga-lembaga masyarakat serta warga masyarakat itu sendiri.
Begitu pula model kebijakan penataan ruang di Denmark, kebijakan penataan ruang di Denmark didasarkan pada  Undang Undang Perencanaan Lokal untuk  menangani  Perubahan  Iklim  melanjutkan  kebijakan  undang  undang Perlindungan  Alam  dan  undang  undang  Perlindungan  Lingkungan.  Denmark membagi  kekuasaan  administrasi  menjadi  kekuasaan  pusat  dan  kota,  namun Menteri  memegang  hak  veto  dalam  mensinergikan  rencana  tata  ruang  kota  dan nasional,  ini  artinya  sama  dengan  di  Belanda,  dimana  pemerintahan  pusat memegang kendali dalam merumuskan kebijakan tata ruang.
Konsep  kebijakan  tata  ruang  di  Selandia  Baru  pada  prinsipnya  juga  sama dengan  di  Belanda  dan  Denmark.  Selandia  Baru  merupakan  negara  monarki konstitusional  dengan  sistem  Pemerintahan  yang  parlementer.  Kebijakan  RTRW diatur  oleh  lembaga  yang  dikenal  dengan  Dewan  Daerah  semacam  DPRD  di Indonesia.  Dewan  Daerah  ini  bertugas  untuk  menyusun  strategi  Pengembangan Ekonomi  Daerah,  sebagai  bahan  kajian  pemerintah  pusat  dalam  menyusun kebijakan Tata Ruang.
Gambaran singkat perbedaan kebijakan penataan ruang di Indonesia dengan di beberapa negara dikaitkan dengan teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
Tabel 1.
No Negara Substansi Struktur Kultur 1 Belanda Perencanaan tata ruang  diatur  dalam UU Perencanaan Tata Ruang/ Wet op de Ruimtelijke (WRO).  Dalam  UU ini  Provinsi  dan Pemerintah Kota Kelembagaan diatur oleh National  Spatial Planning  Agency, The  Ministry  of Housing,  Spatial Planning  and  the Environment Memberikan  porsi  yang besar  kepada  keterlibatan masyarakat. Melalui Strategi  ini  pemerintah ingin memberikan tanggungjawab yang
lebih  besar kepada dewan kota, lembaga
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
(Municipal Authorities)  diberi kewenangan  untuk menyusun  Rencana Zonasi dari Rencana tata Ruang yang telah ditetapkan. Badan ini membuat perencanaan  tata ruang berdasarkan  kerja sama regional masyarakat  serta  warga masyarakat. 2 Denmark Perencanaan tata ruang  diatur  dalam UU Perencanaan Tata Ruang berlaku sejak  tahun  2007. Pemerintah  daerah merumuskan pengembangan Rencana tata Ruang (RDTR) berdasarkan visi pembangunan setiap wilayah Kelembagaan  tata ruang disusun oleh pemerintah pusat, rencana tata ruang regional oleh Otoritas Regional, dan perencanaan  kota oleh setiap kotamadya.Mente ri  memegang  hak veto untuk mensinergikan RTRW  Kota  dan RTRW Nasional Setiap  tahun  menjelang Pemilu, Menteri mempublikasikan Ringkasan Perencanaan Wilayah kepada masyarakat. Ringkasan ini berisi  persyarakat  yang harus dipenuhi dalam penataan ruang. 3 Selandia Baru Rencana  tata  rang diatur  dalam  UU Pengelolaan Sumber Daya (1991),  UU  Pemda (2002),  dan  UU Transportasi  darat. Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR) dirumuskan  dalam Aucland  Plan  2011 yang  memberikan kontribusi pada kesejahteraan. RTRW disusun oleh Dewan Daerah sebagai usulan kepada pemerintah  pusat. pengelolaan  tata ruang  didasarkan pada Rencana Auckland  dengan menggabungkan Dewan  Regional dengan tujuh otoritas teritorial Sebagai  negara  Monarki Konstitusional dengan sistem Pemerintahan Parlementer,  perencanaan tata  ruang  ditetapkan  oleh pemerintah pusat (Raja) 4 Indonesia Pasal 33 UUD 1945, UU nomor 26 tahun  2007  tentang Penataan Ruang, PP nomor  26  tahun 2008 tentang Kebijakan Tata Ruang dibuat secara  berjenjang antara  pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Otonomi daerah memberikan  keleluasaan kepada daerah untuk mengatur  dan  mengurus rumah tangga sendiri, termasuk  kebijakan  tata
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
RTRW Nasional, dan  PP  nomor  15 tahun  2010  tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang. ruang,  sehingga  kontrol pemerintah pusat terhadap kebijakan di daerah sangat
lemah.
Dari  Tabel  1  di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa  studi  perbandingan kebijakan tata ruang dengan beberapa negara menunjukan bahwa perlu dilakukan rekontruksi  terhadap  regulasi  kebijakan  tata  ruang  yang  selama  ini  diatur  dalam Undang  Undang  Nomor  26  Tahun  2007.  Beberapa  faktor  yang  dapat  dijadikan pelajaran dari studi banding tersebut adalah :
a. Faktor hukum (Substansi), pengaturan kebijakan tata ruang yang diatur dalam Undang  Undang  Nomor  26  tahun  2007  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan  penduduk,    situasi  kewilayahan,  perkembangan  teknologi informasi  dan  perubahan  iklim  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan  dan penyempurnaan.
b. Faktor  lembaga  (Struktural),  perlu  dibentuk  lembaga  tetap  yang  bertugas mengelola penataan ruang secara nasional dan mensinergikan perencanaan tata ruang antar wilayah. Saat ini lembaga yang menangani tata ruang di Indonesia adalah  Badan  koordinasi  Penataan  Ruang  (BKPR)  yang  bersifat ad  hoc , sehingga  dalam  pelaksanaan  kerjanya  tidak  efektif  karena  mudah  terjadi konflik kepentingan.
c. Faktor  budaya  (Kultural),  pemerintah  harus  mengajak  peran  serta  masyarakat dalam  pengelolaan  tata  ruang  untuk  menimbulkan  kesadaran  dan  ketaatan terhadap kebijakan tata ruang.

## III. PENUTUP
Dari  perbandingan  kebijakan  tata  ruang  di  Indonesia  dengan  beberapa negara  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  tiga  faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan penataan  ruang  di  Indonesia  yang  menimbulkan  berbagai  permasalahan  tata ruang,  yaitu  secara  substansi,  pemerintah  harus  segera  merekontruksi  Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang karena sudah tidak sesuai lagi  dengan  kondisi  saat  ini.  Secara  struktural,  pemerintah  perlu  membentuk
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
lembaga yang bersifat  tetap dan independen untuk mengkoordinasikan kebijakan tata  ruang  di  tingkat  pusat  dan  koordinasi  antar  daerah.  Secara  kultural,  perlu diupayakan  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  kebijakan penataan ruang, untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Sehingga  tujuan  penataan  ruang  untuk  mewujudkan  tata  ruang  yang  aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Edy  Lisdiono, Legislasi  Penataan  Ruang:Studi  tentang  Pergeseran  kebijakan Hukum  Tata  Ruang  Dalam  Regulasi  Daerah  di  Kota  Semarang, 2009, Semarang.
Esmi  Warrasih, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis ,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, Semarang.
Mohtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  embangunan ,  Penerbit PT Alumni, 2013, Bandung.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , Alfabeta, 2008, Bandung

## Jurnal
A  Ardiansyah,  Sudi  Fahmi, The Implementation of the law on Spatial Planning in Pekanbaru,  Indonesia ,  IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental Sciene, 2018.
Ahmad  Jazuli, Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan  Berkelanjutan ,  Jurnal  Rechts  Vinding  Vol  6  No  2,  2017, Jakarta. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.156
Darwin  Ginting, Reformasi Hukum Tanah Dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah  Perorangan  dan  Penanaman  Modal  Agrobisnis ,  Jurnal  Hukum  Ius Qula  Iustum,  Vol.  18,  No.  1,  Januari  2011,  Universitas  Islam  Indonesia, 2011, Jogjakarta. http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art4 Haris  Budiman, Spatial  Policy  Dilema:  Environmental  Sustainability  And Economic  Growth ,  Untag  Law  Review  (ULREV),  Vol  2,  Issue  1,  2018, Semarang. http://dx.doi.org/10.36356/ulrev.v2i1.717
Haris  Budiman,  Anis  Mashdurohatun,  Eman  Suparman, Factors Influencing the Implementation of Spatial Planning Policy in the Regions (A Case Study in Region  III  Cirebon) ,  Procceding  International  Conference  Law  Economic and Human Right 2020, Atlantis Press, Mei 2020. https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.023
Jaka  Suryanta  dan  Irmadi  Nahib, Kajian  Spasial  Evaluasi  Rencana  Tata  Ruang Berbasis Kebencanaan Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah , Majalah Ilmiah Globe, Vol. 18 No. 1 April 2016.
Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru
Haris Budiman
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Muhar  Junef, Penegakan  Hukum  Dalam  Rangka  Penataan  Ruang  Guna Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan ,  Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure,  Vol  17  No.  4,  tahun  2017,  Ikatan  Peneliti  Hukum  Indonesia,  2017, Jakarta. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.373-390
P  Dirgahayani,  DN  Choerunnisa, Development of Methodology to Evaluate TOD Feasibility  in  Buil  up  Environment  (Case  Study  Jakarta  and  Bandung, Indonesia ), IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciene, 2018 Soedjajadi  Keman, Perubahan  Iklim  Global,  Kesehatan  Manusia,  dan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Kesehatan Lingkungan ,  Vol.  3  No.  2, Januari 2007,    Universitas Airlangga Surabaya.
Suci  Rahmadani,  Misran  Misran, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan ,    Jurnal Justisia Vol 3 No 1,    Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, Banda Aceh. http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i1.5090
Suwitno  Y  Imran, Fungsi  Tata  Ruang  Dalam  Menjaga  Kelestarian  Lingkungan Hidup Kota Gorontalo , Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No 3, Universitas Jenderal Soedirman, 2013, Purwokerto.
http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.251

## Internet
Danish Ministry of the Environment (2014), Spatial Planning in Denmark http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/newzealand/inde
x_e.html
https:  //www.government.nl  /topics/spatial-  planning-  and-  infrastructure/
documents/ publications /2016 /07/24/summary-national-policy-strategy-for-infrastructure-and-spatial-plan ning Ministry  of  Infrastructure  and  the  Environment,  2014, Summary National Policy Strategy for Infrastructure and Spatial Planning, https: //www.government.nl/topics/spatial planning and infrastructure/ documents/ publications/ 2013/07/24/summary national policy strategy for infrastructure and spatial planning
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang