p-ISSN: 2089-4473  e-ISSN: 2541-1314

## ANALISIS PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA PADA TIAP KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN
Amalia Romadhona , email:amalia.romadhona@untirta.ac.id Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## ABSTRACT
This research aims to analyze the impact of fertile age couples (FEA), per capita expenditure and school participation rates (SPR) on family planning acceptors in districts /cities in Banten Province. This research uses secondary data during the periods of 2011-2017. The research methodology used  in  this  study  is panel data  regression with  FEM (Fixed Effect  Model).  The  results of  this research show that simultaneously, FEA, per capita expenditure and SPR have significant impact on family planning acceptors. Partially, FEA and per capita expenditure have significant positive impact on family planning acceptors. Meanwhile, SPR does not have a significant impact on family planning acceptors.
Kata Kunci: FEA, Per Capita Expenditures, SPR, family planning acceptors, Panels Data.

## PENDAHULUAN
Keluarga  Berencana  (KB)  merupakan  salah  satu  upaya  peningkatan kepedulian  serta  peran  aktif  masyarakat  dengan  cara  penundaan  usia perkawinan,  pengontrolan  jumlah  dan  cara  kelahiran,  pembinaan  kemandirian keluarga,  peningkatan  kesejahteraan  keluarga,  demi  merealisasikan  keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, 2019).
KB  berdasarkan  konsep  WHO  ( World  Health  Organization)  yaitu  langkah untuk  membantu  individu  atau  suami  dan  isteri  guna:  (1)  membatasi  jumlah kelahiran, (2) mengatur kelahiran yang berkualitas, (3) mengatur jarak kelahiran, (4) mengontrol timing kelahiran yang tepat, (5) menentukan jumlah optimal anak dalam keluarga (Hartanto, 2010).
Tujuan  kebijakan  KB  yaitu  untuk  pengendalian  pertumbuhan  penduduk dengan  usaha  menurunkan  angka  kelahiran.  Kebijakan  ini  diiringi  dengan langkah-langkah  pembangunan  lain  yang  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  keluarga.  Usaha  menekan  angka  kelahiran  adalah  dengan menghimbau  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  untuk  berKB.  Sejalan  dengan  itu penduduk pra-PUS dikenalkan dengan konsep KB.
Faktor  penentu  PUS  dalam  pemilihan  metode  kontrasepsi  yaitu:  1. Pasangan, dapat mempengaruhi motivasi dalam pemilihan metode kontrasepsi yang  akan  digunakan,  2.  Kesehatan,  berkaitan  dengan  kondisi  fisik  calon
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
akseptor, 3. Metode kontrasepsi, berkaitan dengan efektivitas juga untung rugi dan pertimbangan ekonomis (Hartanto, 2010).
Program  KB  merupakan  komponen  dalam  pembangunan  nasional  yang bertujuan  mencapai  kesejahteraan  ekonomi,  spiritual  dan  sosial  budaya Indonesia yang  seimbang  dengan  kemampuan  produksi  nasional.  Gerakan KB yang  dicanangkan  sejak  tahun  1971  dinilai  masyarakat  internasional  sebagai program yang sukses menekan angka kelahiran. Pembatasan jumlah kelahiran dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi contohnya kondom, spiral, IUD (Intraurine Device)  dan sebagainya. N.  Gregory  Mankiw  dalam “Principles  of  Economics”  menyatakan  bahwa para ahli ekonomi dan ahli sosial lainnya telah lama memperdebatkan bagaimana penduduk  memiliki  pengaruh  terhadap  pembangunan  (Mankiw,  2015). Argumentasi  bahwa  masalah  kependudukan  yang  berkaitan  dengan  tingginya jumlah penduduk menjadi permasalahan tidak bisa dihindari (too many people too many problem). Jumlah penduduk yang terlalu besar merupakan tanggungan yang  menghambat  program  pembangunan,  apabila  tidak  disertai  dengan perbaikan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Laju  pertumbuhan  penduduk  yang tinggi, ketimpangan penyebaran penduduk menjadi problema yang hingga kini kerap dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini sejalan dengan  pendapat  Malthus  bahwa  pertambahan  penduduk  serupa  deret  ukur sementara pertambahan bahan makanan serupa deret hitung.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pulau Jawa adalah pulau dengan populasi  tertinggi  yang  masih  menjadi  destinasi  utama  bagi  para  imigran  di Indonesia.  Berdasarkan  hasil  sensus  penduduk  tahun  2010,  Provinsi  Banten menempati peringkat pertama di Pulau Jawa dengan laju pertumbuhan penduduk periode  2000-2010  yang  mencapai  2,79  persen.  Maka  untuk  tahun-tahun selanjutnya  masalah  kependudukan  di  Provinsi  Banten  perlu  mendapatkan perhatian ekstra guna mengantisipasi ledakan penduduk yang mungkin timbul. Hal  ini  didukung  juga  perkembangan  terkini  ditunjukkan  melalui  hasil  survei Badan  Pusat  Statistik    Provinsi  Banten  bahwa  laju  pertumbuhan  penduduk Provinsi Banten tahun 2011-2017 masih cukup tinggi yaitu sekitar 2,20 persen. Banten  adalah  provinsi  yang  berdiri  pada  tahun  2000.  Posisinya  yang strategis menjadi destinasi baru bagi imigran yang tidak lagi menjadikan ibu kota sebagai  satu-satunya  tujuan  atau  tempat  menemukan  peruntungan.  Karena posisinya  yang  dekat  dengan  pusat  pemerintahan  Indonesia  dan  sebagian wilayahnya  yaitu  Kota  Tangerang,  Kota  Tangerang  Selatan  serta  Kabupaten Tangerang  merupakan  lingkup  Jabodetabek  ( commuter  area),  menjadikan Banten sebagai tujuan ekspansi pembangunan ibu kota yang perkembangannya semakin merambah ke wilayah Banten terlebih akses transportasi commuter line sudah menjangkau Kabupaten Lebak.
Kepedulian  Negara  Indonesia  dalam  mengendalikan  jumlah  penduduk, salah satunya tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005-2025  yang menjelaskan  dalam  visi  misinya  bahwa  kemajuan  suatu  negara  dinilai menggunakan indikator kependudukan yang relevan dengan laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa perkembangan penduduk terdiri atas perencanaan dan wawasan kependudukan. Demikian  juga,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) 2015-2019, menyantumkan tujuan kebijakan serta strategi pembangunan dalam agenda  peningkatan  upaya  pembangunan  sosial  yang  berkesinambungan, melalui  salah  satu  strategi  yaitu  meningkatkan  pengendalian  pertumbuhan penduduk.
Pengendalian  pertumbuhan  penduduk  erat  kaitannya  dengan  subjek sekaligus objek dalam realisasi kebijakan pemerintah melalui program Keluarga Berencana (KB), yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) dengan rentang usia 20-45 tahun. Pada masa  ini PUS diharapkan mampu mengendalikan angka kelahiran melalui  program  KB  sehingga  jumlah  dan  jarak  kehamilan  bisa  diatur  guna peningkatan  reproduksi  dan  generasi  yang  lebih  berkualitas.  Berbagai  upaya pemerintah  guna  menyukseskan  program  KB  ini  telah  dilakukan,  diantaranya pemberian  alat  kontrasepsi  gratis  dan  sosialisasi  pentingnya  mengikuti  KB. Namun pada prakteknya, masih banyak penduduk Provinsi Banten yang belum menyadari pentingnya KB dan cenderung apatis dengan mengabaikan program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan di masa depan.
Berhasilnya  program  KB  ini  dapat  dilihat  dengan  angka  kelahiran  yang terkendali  dan  jumlah  pengguna  KB  (akseptor  KB)  terus  bertambah.  Hal  ini menunjukkan bahwa penduduk Provinsi banten sudah memiliki kesadaran akan pentingnya  KB  dan  berpartisipasi  dalam  pembangunan  nasional.  Dibawah  ini adalah data perkembangan akseptor KB per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode 2011-2017.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

## Gambar 1
Perkembangan Akseptor KB per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2011-2017
Berdasarkan Gambar 1, dapat terlihat bahwa perkembangan akseptor KB per  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten  periode  2011-2017  mengalami
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 PDGLNG LBK TGR SRG KTGR CLGN KSRG TGSL
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2015 secara serentak semua wilayah di Provinsi Banten mengalami penurunan jumlah  akseptor KB,  namun kembali terkoreksi pada tahun 2016 akibat kebijakan baru. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang  (MKJP),  adalah  respon  nyata  pemerintah  guna  menanggulangi fenomena  di  tahun  2015,  yang  dinilai  lebih  memberikan  kepastian  untuk menekan  angka  kelahiran  penduduk  dan  menawarkan  daya  tarik  lebih  bagi akseptor KB yaitu efek samping yang minimal.
Jumlah  akseptor  KB  akan  berbanding  lurus  dengan  jumlah  PUS.  Secara natural  peningkatan  PUS  akan  meningkatkan  probabilita  calon  akseptor  KB, karena mereka secara sadar berpotensi untuk secara aktif bereproduksi. Apalagi bagi pasangan muda yang minim pengalaman sehingga merasa perlu menjadi akseptor KB karena mempertimbangkan jarak usia anak sehingga tidak merasa terbebani dalam merawat dan membiayainya. Disamping itu, jumlah tanggungan dalam sebuah keluarga akan menjadi salah satu pertimbangan pasangan menjadi akseptor KB. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran per kapita yang ada dalam sebuah keluarga.
Rendahnya  tingkat  pendidikan  ( lack  education)  menyebabkan  jumlah penduduk  tidak  terkendali  ( over  population)  (Richmond,  1993).  Pendidikan merupakan  media  yang  bertujuan  untuk  menunda  usia  perkawinan  yang didukung  dengan  adanya  undang-undang  perkawinan,  pemahaman penambahan beban anggota keluarga di masa depan dan pertimbangan kualitas hidup anak. Sehingga prinsip “Banyak Anak Banyak Rejeki” tidak lagi populer di kalangan masyarakat yang teredukasi dengan baik.
Teori  mengenai  fertilitas  dari  Davis  (1956)  yang  melakukan  analisis sosiologis tentang fertilitas yang menyatakan bahwa faktor sosial, ekonomi dan budaya akan mempengaruhi fertilitas  dengan cara pemakaian alat kontrasepsi (KB). Keputusan seseorang untuk menjadi akseptor KB dipengaruhi oleh faktor- faktor  yang  dipertimbangkan  dari  segi  sosial  ekonomi  demi  keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

## TINJAUAN LITERATUR Akseptor KB (Keluarga Berencana)
Akseptor KB (Keluarga Berencana) merupakan individu yang berpartisipasi pada  program  KB  dengan  menggunakan  alat  kontrasepsi.  Berdasarkan sasarannya, akseptor KB dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan penundaan atau  pencegahan  kehamilan,  tahapan  penjarangan  kehamilan  dan  tahapan penghentian kehamilan atau kesuburan. PUS lebih disarankan menjadi akseptor KB  atau  menggunakan  alat  kontrasepsi.  Karena  PUS  berpotensi  tinggi menghasilkan keturunan yang berimplikasi pada peningkatan angka kelahiran. Terdapat  tiga  jenis  akseptor  KB:  Pertama,  PUS  yang  baru  pertama  kali menjadi  akseptor  KB  setelah  fase  kehamilan.  Kedua,  akseptor  KB  lama  yaitu pengguna alat kontrasepsi yang belum diselingi fase kehamilan. Ketiga, akseptor KB  yang  merubah  metode  kontrasepsi  yang  digunakan  menjadi  metode kontrasepsi yang lain (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, 2019).
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Pasangan Usia Subur (PUS)
Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  memiliki  rentang  usia  20-45  tahun  yang pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah memadai dalam segala hal terutama organ reproduksi yang telah berfungsi dengan baik. Pada usia ini PUS diharapkan mampu  memelihara  kesehatan  organ  reproduksinya  guna  menekan  angka kelahiran melalui metode KB, sehingga angka dan jarak kehamilan dapat diatur dalam rangka perbaikan organ reproduksi dan generasi yang lebih berkualitas.
PUS  dimudahkan  dalam  mendapatkan  keturunan  karena  kondisi  kedua pasangan  yang  normal.  Keadaan  tersebut  menjadi  alasan  PUS  memerlukan pengaturan  fertilitas  (kesuburan),  perawatan  kehamilan  dan  proses  kelahiran yang  aman.  Untuk  itu,  diperlukan  tindakan  dari  petugas  medis  untuk mensosialisasikan  pentingnya  menggunakan  alat  kontrasepsi.  Oleh  karena  itu sosialisasi harus dilaksanakan dengan benar dan dapat dipahami khalayak luas (Abdillah, 2019).

## Pengeluaran Per Kapita
Pengeluaran  per  kapita  merupakan  nominal  yang  dibelanjakan  untuk konsumsi suatu rumah tangga dalam kurun waktu sebulan dibagi dengan jumlah anggota  dalam  rumah  tangga  tersebut.  Data  pengeluaran  dapat merepresentasikan  pola  konsumsi  rumah  tangga  secara  general  memakai indikator  proporsi  pengeluaran  makanan  dan  non  makanan.  Struktur pengeluaran rumah tangga bisa dijadikan alat untuk menilai level kesejahteraan ekonomi  masyarakat  yang  memiliki  hubungan  tidak  searah.  Semakin  rendah proporsi  pengeluaran  untuk  makanan  terhadap  total  pengeluaran mengindikasikan kondisi kesejahteraan yang membaik. Adapun formulanya yaitu sebagai berikut:
Pengeluaran Per Kapita =   x 100  (1)
Keterangan: a : Total pengeluaran seluruh anggota rumah tangga dalam kurun waktu sebulan b : Jumlah anggota rumah tangga
Pengeluaran  rumah  tangga  diklasifikasikan  menurut  kelompok  makanan dan  bukan  makanan.  Perubahan  pendapatan  individu  berdampak  pada perubahan  pola  pengeluaran.  Semakin  tinggi  pendapatan  mencerminkan pengeluaran  bukan  makanan  yang  juga  semakin  tinggi.  Oleh  karena  itu,  pola pengeluaran dapat digunakan untuk mengukur level kesejahteraan masyarakat dengan mencermati pergeseran struktur konsumsi (Badan Pusat Statistik, 2019).
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan presentase dari seluruh anak yang  masih  sekolah  dalam  suatu  kelompok  umur  tertentu  terhadap  total penduduk  pada  kelompok  umur  tersebut  (Badan  Pusat  Statistik,  2019).  APS berdasarkan kelompok umur yaitu sebagai berikut:
APS 7-12 tahun = (Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
APS 13-15 tahun = (Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100 APS 16-18 tahun = (Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang masih bersekolah / Jumlah penduduk usia 16-18 tahun) x 100 APS 19-24 tahun = (Jumlah penduduk usia 19-24 tahun yang masih bersekolah / Jumlah penduduk usia 19-24 tahun) x 100
Teori Ekspektasi Rasional Teori ekspektasi rasional yang diperkenalkan oleh John Muth pada tahun 1961  menyebutkan  bahwa  sikap  masyarakat  yang  bersifat  ekspektasi  rasional sangat penting sekali peranannya dalam menentukan tindakan-tindakan mereka di masa kini dan akan datang. Secara agregat, tindakan itu akan mempengaruhi kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Teori ini mengungkapkan bahwa secara umum  masyarakat  menyadari  efek  yang  mungkin  muncul  dari  kebijakan- kebijakan  pemerintah.  Kemampuan  dalam  peramalan  dan  pendugaan  dampak tindakan pemerintah yang memicu pelaku ekonomi bertindak di masa sekarang dengan harapan dapat melindungi mereka dari efek buruk kebijakan pemerintah tersebut di masa depan (Sukirno, 2007: 311-315).
Pada dasarnya, ekspektasi dikatakan bersifat rasional apabila mempunyai tiga  ciri  penting  berikut:  Pertama,  ekspektasi  itu  didasarkan  kepada  informasi yang relatif lengkap mengenai suatu persoalan. Seorang atau sekumpulan pelaku kegiatan  ekonomi  yang  rasional  akan  memiliki  informasi  yang  lebih  lengkap daripada keadaan yang dialaminya pada masa lalu atau yang baru dialaminya. Kedua,  berdasarkan  informasi  yang  didapat,  pelaku-pelaku  kegiatan  ekonomi akan  bertindak  secara  rasional,  yaitu  tindakan  yang  paling  banyak  memberi keuntungan atau kepuasan kepadanya atau mengoptimumkan hasil tindakannya. Ketiga, pelaku kegiatan ekonomi memahami dengan jelas akibat atau dampak dari  berbagai  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  pemerintah.  Pemahaman  ini diperoleh berdasarkan pengalaman pada periode sebelumnya.
Teori Perilaku
Perilaku merupakan tindakan seseorang atau individu yang diamati secara biologis.  Perilaku  (manusia)  dalam  arti  luas  yaitu  seluruh  tindakan,  baik  yang dapat  dilihat  secara  langsung  maupun  yang  tidak  bisa  dilihat  oleh  orang  lain. Menurut Notoatmodjo (2007) yang sejalan dengan pendapat Skinner, seorang ahli psikologi menyebutkan  bahwa  perilaku  adalah respon  atau  reaksi  individu terhadap  stimulus  (rangsangan  dari  luar).  Maka  dari  itu  perilaku  ini  terbentuk melewati  proses  adanya  rangsangan  terhadap  individu,  lalu  individu  tersebut bereaksi,  sehingga  teori  ini  disebut  teori  “S-O-R”,  atau Stimulus  Organisme Respons.
Perilaku  kesehatan  dalam  pembatasan  perilaku  menurut  Skiner  tersebut, merupakan  salah  satu  reaksi  individu  terhadap  rangsangan  atau  objek  yang berhubungan  dengan  sakit  dan  penyakit,  sistem  layanan  kesehatan, makanan dan  minuman,  juga  lingkungan.  Dari  batasan  perilaku  tersebut,  perilaku kesehatan dapat  dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, perilaku pemeliharaan kesehatan ( health maintenance) adalah perilaku atau tindakan seseorang untuk
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
tetap sehat dan upaya penyembuhan ketika sakit. Kedua, perilaku pencarian dan pemakaian sistem atau fasilitas layanan kesehatan atau pencarian pengobatan ( health seeking behavior) adalah berkenaan dengan usaha atau tindakan individu ketika  terjangkit  salah  satu  penyakit  dan  atau  kecelakaan.  Ketiga,  perilaku kesehatan  lingkungan adalah cara individu bereaksi terhadap lingkungan, baik fisik  maupun  sosial  budaya  dan  lainnya  sehingga  lingkungan  tersebut  tidak mengganggu kondisi kesehatannya.

## Proses Pengambilan Keputusan
Pengambilan  keputusan  yaitu  suatu  alur  komunikasi  dan  keikutsertaan yang  merupakan statement  yang  diperbolehkan  antar  alternatif  atau  antar metode untuk dijalankan atau tidak dijalankan (Suryadi, 2002). Hasil keputusan digunakan guna memperoleh tujuan yang dikehendaki.
Permasalahan  pengambilan  keputusan  merupakan  wujud  pemilihan  dari bermacam-macam  alternatif  upaya  yang  akan  dipilih  menggunakan  tahapan khusus,  dengan  harapan  akan  membuahkan  suatu  keputusan  yang  unggul. Prosedur  pengambilan  keputusan  meliputi  identifikasi  masalah  yaitu  proses menentukan masalah yang sesungguhnya sedang dihadapi, mengklasifikasikan capaian-capaian khusus yang dikehendaki, menganalisa beberapa kemungkinan guna  memperoleh  tujuan  yang  telah  ditentukan  dengan  cara  memilih  sesuatu yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Setiap alternatif yang dipilih  membawa  konsekuensi  yang  berbeda,  baik  dengan  kelebihan  dan kekurangan  yang  ditimbun.  Pilihan  yang  dituju  harus  dapat  memberikan keputusan  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  pengambilan keputusan.
Tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan yaitu:
1. Intelligence,  merupakan  tahapan  dalam  proses  penelurusan  serta pengidentifikasian masalah.
2. Design,  merupakan  tahapan  dimana  proses  pemilihan  cara  atau  alat kontrasepsi  dilakukan  berdasarkan  indikator  yang  ada.  Indikator  tersebut kemudian akan dikenakan  bobot guna menjadi pola pemilihan metode atau alat  kontasepsi.  Indikator  tersebut  yaitu  umur,  tingkat  pendidikan,  jumlah anak dan sikap keberhasilan alat dan keadaan kesehatan.
3. Tahap  pemilihan  ( choice),  merupakan  tahapan  menganalisa  berdasarkan indikator pemilihan cara atau alat kontrasepsi.
4. Tahap  implementasi  ( implementation),  merupakan  tahapan  menerapkan ketiga tahapan yang telah direncanakan. Calon akseptor KB  memakai tahapan ini untuk menentukan cara atau alat kontrasepsi yang akan digunakan.

## Studi Empiris
Penelitian  yang  dijadikan  rujukan  sebagai  studi  empiris  terkait  objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Penelitian dengan judul Pengaruh Modal Sosial terhadap Fertilitas di Indonesia (Analisis Jalur Data  SUSENAS tahun  2014).  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk mengetahui  dampak  langsung  dan  tidak  langsung  dari  variabel  sub  dimensi pembentuk  modal  sosial (partisipasi  dalam  kelompok,  jejaring  sosial,  toleransi
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
beragama,  toleransi  suku,  aksi  bersama,  sikap  percaya  dan  hubungan  timbal balik)  dan  variabel  kontrol  (daerah  tempat  tinggal,  tingkat  pendidikan,  status bekerja dan umur) terhadap fertilitas melalui penggunaan KB, berdasarkan data Susenas  2014  Indonesia.  Hasil  analisis  jalur  menunjukkan  terdapat  pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung antara sub dimensi modal sosial dan variabel kontrol terhadap fertilitas pada wanita pernah kawin usia 15-54 tahun. Variabel umur dan pendidikan mempunyai pengaruh total tertinggi, diikuti sub dimensi toleransi suku dan jejaring (Yeni, 2017).

## Pengembangan Hipotesis Hubungan Pasangan Usia Subur (PUS) Terhadap Akseptor KB
PUS merupakan subjek sekaligus objek dalam penggunaan alat kontrasepsi terkait  dengan  tujuan  penundaan  atau  pencegahan  kehamilan,  penjarangan kehamilan dan pembatasan kehamilan atau kesuburan. Karena PUS berpotensi tinggi menambah jumlah kelahiran. Akseptor KB adalah PUS sebagai pengguna alat kontrasepsi dengan kisaran usia 20-45 tahun.
Berdasarkan  teori  ekspektasi  rasional,  PUS  yang  rasional  akan  menjadi akseptor  KB  berkitan  dengan  berbagai  aspek  yang  dipertimbangkan  sebagai alasan  atau  faktor  pendorong  PUS  menjadi  akseptor  KB,  salah  satunya  yaitu kesejahteraan anggota keluarga di masa mendatang. Hal ini didukung pula oleh teori perilaku yang menganalisis keputusan PUS menjadi akseptor KB dari segi biologis.  Adanya  pertimbangan  tentang  kesehatan  ibu  dan  anak  dan  jaminan pemenuhan  kebutuhan  seluruh  anggota  keluarga.  Keputusan  ini  sejalan  pula dengan konsep teori pengambilan keputusan dimana PUS melalui empat tahapan sebelum menjadi akseptor KB.

## Hubungan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Akseptor KB
Pendapatan per kapita dikaitkan dengan daya beli masyarakat tentu tidak relevan apabila disandingkan dengan kemampuan seseorang menjadi akseptor KB.  Hal  ini  dikarenakan  KB  gratis  menjadi  jawaban  permasalahan  daya  beli tersebut.  Akan  tetapi  hubungan  pengeluaran  per  kapita  dengan  keputusan seseorang menjadi akseptor KB disinyalir cukup kuat. Hal ini dikarenakan orang- orang  dengan  pendapatan  menengah  keatas  cenderung  mempertimbangkan pemenuhan  kualitas  kebutuhan  bukan  hanya  dari  segi  kebutuhan  primer (makanan pokok) namun juga pada kebutuhan sekunder dan tersier.
Data pengeluaran mampu mencerminkan pola pengeluaran rumah tangga secara general memakai kriteria presentase pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Struktur pengeluaran rumah tangga dapat digunakan sebagai indikator untuk  mengukur  level  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat,  semakin  rendah proporsi  pengeluaran  untuk  makanan  terhadap  total  pengeluaran mengindikasikan level kesejahteraan yang semakin membaik. Peningkatan mutu pendidikan,  kenyamanan  fasilitas  kesehatan  bahkan  kebutuhan  yang  bersifat leisure  seperti rekreasi  dan gaya hidup  menjadi sesuatu yang harus dipenuhi. Keikutsertaan menjadi akseptor KB pada kelompok tersebut merupakan akibat dari  pertimbangan  penentuan  jumlah  anggota  keluarga,  keluarga  kecil
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
menggambarkan  akan  semakin  berkualitas  kehidupan  setiap  individu  dalam keluarga tersebut.
Berdasarkan  teori  ekspektasi  rasional,  besarnya  pengeluaran  per  kapita akan menentukan keikutsertaan menjadi akseptor KB bahkan pemilihan jenis alat kontrasepsi.  Berbagai  jenis  alat  kontrasepsi  yang  tersedia  sejatinya  memiliki perbedaan fungsi dan harga, baik metode kontrasepsi jangka pendek maupun metode kontrasepsi jangka panjang. Dalam teori perilaku, pengeluaran per kapita berkaitan erat dengan efek samping yang ditimbulkan dari alat kontrasepsi yang digunakan.  Sedangkan  dalam  teori  pengambilan  keputusan,  pengeluaran  per kapita turut diperhitungkan pada tahap memilih tindakan metode kontrasepsi apa yang akan dipakai.
Hubungan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Terhadap Akseptor KB APS yang diperhitungkan dalam penelitian ini adalah APS yang berusia 16- 18  tahun  yang  merupakan  APS  tingkat  pendidikan  Sekolah  Menengah  Atas (SMA).  Keterkaitan  APS  tersebut  dengan  akseptor  KB  adalah  kelompok  umur tersebut yang dipandang sudah matang secara biologis (siap bereproduksi) dan partisipasi aktif kelompok usia tersebut dalam tataran akademik sudah memiliki kesadaran  akan  memunculkan insight    mengenai  pentingnya  KB  di  kemudian hari. Semakin tinggi APS maka semakin baik bagi peningkatan jumlah akseptor KB.  Pemahaman  yang  baik  tentang  KB  mengindikasikan  kesiapan  dalam mewujudkan kualitas hidup keluarga di masa depan.
Berdasarkan teori ekspektasi rasional, masyarakat dengan APS yang tinggi dalam  kelompok  usia  16-18  tahun  tentunya  memiliki  pengetahuan  tentang pentingnya  program  KB  bagi  kesinambungan  kehidupan  mereka  di  masa mendatang. Perilaku dari kelompok masyarakat tersebut menunjukkan sikap dan tindakan  yang  pro  atau  mendukung  program  pemerintah  ini  dengan  menjadi pengguna yang aktif (akseptor) sebagai wujud nyata kesadaran mereka dalam mensukseskan  program  tersebut.  Dalam  proses  pengambilan  keputusan, kelompok masyarakat tersebut mengidentifikasi masalah mengapa program KB muncul  sehingga  mempunyai  alasan  untuk  menjadi  pengguna  (akseptor)  dan dapat merencanakan tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## METODE Operasionalisasi Variabel
Berikut  adalah  definisi  operasional  variabel  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini, yaitu:
1. Akseptor KB
Akseptor KB (Keluarga Berencana) merupakan individu yang berpartisipasi aktif dalam program KB melalui pemakaian metode kontrasepsi.
2. Pasangan Usia Subur (PUS)
Pasangan Usia Subur (PUS) memiliki rentang usia 20-45 tahun yang pasangan (laki-laki  dan  perempuan)  telah  memadai  dalam  semua  hal  terutama  organ reproduksi yang telah berfungsi dengan baik.
3. Pengeluaran Per Kapita
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Pengeluaran per kapita merupakan nominal yang dibelanjakan untuk konsumsi seluruh  anggota  rumah  tangga  dalam  kurun  waktu  satu  bulan  dibagi  dengan jumlah anggota rumah tangga tersebut.
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan presentase seluruh anak yang masih sekolah dalam suatu kelompok umur tertentu (16-18) terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

## Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi metode panel. Data  panel  ( pooled)  adalah  kombinasi  data  runtun  waktu  (time  series)  dan individual ( cross-section) (Gujarati dan Porter, 2015: 235). Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas data time series dimulai tahun 2011 sampai dengan tahun  2017  dan  data cross  section  untuk  delapan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten  Serang,  Kota  Tangerang,  Kota  Cilegon,  Kota  Serang  dan  Kota Tangerang Selatan.
Model penelitian yang dipakai yaitu sebagai berikut:
AKB it = β 0 + β 1 PUS it + β 2 PPK it + β 3 APS it + ε it (2)
Dimana : AKB  : Akseptor KB PUS  : Pasangan Usia Subur PPK  : Pengeluaran Per Kapita APS  : Angka Partisipasi Sekolah β 0 : Intersep
β 1,2,3 : Koefisien regresi masing-masing variabel independen
ε : Error (5% = 0,05) i : Banyaknya observasi ( cross section); Delapan Kabupaten/Kota Provinsi Banten t : Banyaknya data time series (2011-2017)
Untuk  menentukan  model  terbaik  yang  dapat  digunakan,  peneliti  harus melakukan  uji  pemilihan  teknik  estimasi  regresi.  Terdapat  dua  cara  pada penentuan  memilih  metode  estimasi  dalam  memilih  metode  estimasi  terbaik. Pertama adalah Chow Test (Likelihood Ratio) yang dipakai dalam menentukan apakah memilih  metode Common  Effect  Model (CEM) atau Fixed Effect  Model (FEM).  Dengan  ketentuan  yaitu  jika Prob.  Cross-section  Chi  Square  <  alpha artinya FEM yang dipilih, atau jika Prob. Cross-section Chi Square > alpha artinya CEM yang dipilih. Kedua yaitu Hausman Test yang dipakai dalam menentukan apakah  memilih  metode Fixed  Effect  Model  (FEM)  atau  Random  Effect  Model (REM) . Dengan ketentuan yaitu jika Prob. Cross-section Random < alpha maka FEM yang dipilih, atau jika Prob. Cross-section Random > alpha maka REM yang dipilih.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan  dalam  pengujian  distribusi  frekuensi  dari  data  yang diteliti apakah data tersebut terrdistribusi normal atau tidak (Gujarati dan Porter, 2015: 169). Untuk mendeteksi suatu data terdistribusi normal atau tidak, dapat dipakai instrumen Jarque-Bera (JB).

## Uji Asumsi Klasik
1. Uji Multikolinearitas
Salah satu uji asumsi klasik yang harus terpenuhi dalam analisis data yaitu tidak ditemukannya korelasi antar variabel independen pada model regresi (Gujarati dan Porter, 2015: 408).

## 2. Uji Heteroskedastisitas
Model  regresi  harus  diuji  terkait  kehomogenan  varian  residual  dari  objek penelitian yang satu dengan yang lain. Jika terdapat kesamaan varian pada data residual  maka  disebut  homoskedastisitas  dan  dinamakan      heteroskedastisitas jika  tidak  terdapat  kesamaan  varian  pada  data residual    (Gujarati dan  Porter, 2015: 84).
3. Uji Autokorelasi Autokorelasi merupakan korelasi antar error pada setiap variabel dalam model regresi  (Gujarati dan  Porter, 2015: 85). Uji  autokorelasi yang  digunakan  pada penelitian menggunakan metode Durbin Watson (DW).

## Uji Hipotesis Statistik
1. Uji Statistik t (Uji Parsial)
Uji t dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (Gujarati dan Porter, 2015: 153).

## 2. Uji Statistik F (Uji Simultan)
Uji  F  adalah  suatu  pengujian  guna  mengetahui  signifikansi  pengaruh  variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan (Gujarati dan Porter, 2015: 305).
Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien  determinasi  (R 2 )  merupakan  nilai  yang  menunjukkan  besarnya presentase variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara  bersamaan.  Besarnya  R 2 berada  pada  kisaran  0  dan  1  (0  <  R 2 <  1) (Gujarati dan Porter, 2015: 94).

## HASIL DAN ANALISIS
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  menggunakan  metode  panel  FEM, model panel utama dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
AKB it =  -198.813,1  +  0,570636PUS it +  22,13587PPK it –  167,7133APS it +  ε it (3)
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Adapun  persamaan  model  setiap  kabupaten/kota  ( cross-section)  yang diteliti adalah sebagai berikut:

## Kabupaten Pandeglang
AKB it =  -129.738,78  +  0,570636PUS it +  22,13587PPK it –  167,7133APS it +  ε it (4)

## Kabupaten Lebak
AKB it =  -140.942,48  +  0,570636PUS it +  22,13587PPK it –  167,7133APS it +  ε it (5)

## Kabupaten Tangerang
AKB it =  -170.009,32  +  0,570636PUS it +  22,13587PPK it –  167,7133APS it +  ε it (6)

## Kabupaten Serang
AKB it =  -171.226,32  +  0,570636PUS it +  22,13587PPK it –  167,7133APS it +  ε it (7)

## Kota Tangerang
AKB it =  -245.367,13  +  0,570636PUS it +  22,13587PPK it –  167,7133APS it +  ε it (8)

## Kota Cilegon
AKB it =  -243.176,56  +  0,570636PUS it +  22,13587PPK it –  167,7133APS it +  ε it (9)

## Kota Serang
AKB it =  -236.315,37  +  0,570636PUS it +  22,13587PPK it –  167,7133APS it +  ε it (10)

## Kota Tangerang Selatan
AKB it =  -253.728,84  +  0,570636PUS it +  22,13587PPK it –  167,7133APS it +  ε it (11)
Hasil Uji Normalitas Model regresi yang baik yaitu model dengan residual  terdistribusi normal atau  mendekati  normal.  Hasil  uji  normalitas  data  penelitian  ini  yaitu  sebagai berikut:
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
0 2 4 6 8 10 12 14 -20000 0 20000 40000 Series: Standardized Residuals Sample 2011 2017 Observations 56
Mean 7.80e-13
Median -2870.374 Maximum 53136.49 Minimum -34080.99 Std. Dev. 16751.53 Skewness    1.274645 Kurtosis 4.941183 Jarque-Bera  23.95651
Probability 0.000006
Sumber: Pengolahan data.

## Gambar 1
Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan Gambar 1 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas secara keseluruhan variabel penelitian pada α = 5 % (0,05) dengan degree of freedom  (df  =  n-k  =  56-4  =  52)  maka  didapat  nilai  chi-square  tabel  sebesar 69,83216.  Pada  Gambar  1  diketahui  nilai Jarque-Bera  sebesar  23,95651  yang lebih kecil dari nilai chi-square tabel, maka kesimpulan pengujian tersebut adalah persamaan dalam penelitian ini tidak memiliki masalah normalitas.

## Hasil Uji Asumsi Klasik 1. Hasil Uji Multikolinearitas
Berikut ini merupakan tabel yang menyajikan  nilai matriks korelasi untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah multikolinearitas:
Tabel 1 Nilai Matriks Korelasi Variabel PUS PPK APS PUS 1,00 -0,01 -0,16 PPK -0,01 1,00 0,76 APS -0,16 0,76 1,00
Sumber: Pengolahan data.
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1, didapatkan nilai matriks korelasi antarvariabel  independen lebih  kecil  dari  0,80.  Maka kesimpulan  yang  didapat adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas.

## 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan nilai R-squared pada output regresi data panel FEM sebesar 0,977460. Nilai chi square hitung didapat dengan mengalikan nilai R-squared dan n atau jumlah observasi penelitian (0,977460 x 56) yaitu sebesar 54,73776. Dengan menggunakan α = 5 % (0,05) dan degree of freedom (df = n-k = 56-4 = 52) maka diperoleh nilai chi-square tabel sebesar 69,83216.  Didapatkan  bahwa  nilai chi  square  hitung  <  chi  square  tabel  atau 54,73776  <  69,83216,  sehingga  didapat  kesimpulan  bahwa  model  regresi penelitian ini tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## 3. Hasil Uji Autokorelasi
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  untuk  mendeteksi  autokorelasi mengunakan metode Durbin Watson (DW test) dengan kriteria pengujian dU ≤ d ≤ 4 – dU, harus ditentukan terlebih dahulu nilai dU (batas atas) pada tabel DW dengan  jumlah  observasi  (n)  sebesar  56  dan  jumlah  variabel  independen  (k) sebanyak  3  variabel,  maka  didapatkan  nilai  dU  sebesar  1,6830.  Pada  metode panel  FEM,  hasil  estimasi  uji  autokorelasi  yaitu  1,6830  <  2,159663  <  2,317 dengan demikian bisa diperoleh kesimpulan maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

## Hasil Uji Hipotesis Statistik Hasil Uji Statistik t (Parsial)
Untuk taraf signifikansi α = 5% (0,05), apabila probabilitas kurang dari α maka signifikan. Dengan hipotesis yang diajukan 2 arah maka taraf signifikansi menjadi ( α ) = 2,5 % (0,025) dan derajat kebebasan: (df = n-k = 56-4 = 52) dengan t-tabel sebesar 2,006647. Berikut hasil uji t pada penelitian ini:
Tabel 2 Hasil Uji Statistik t Variabel t-hitung t-tabel Prob. Hasil PUS 17,23197 2,006647 0,0000* Tolak H 0 PPK 2,158141 2,006647 0,0363* Tolak H 0 APS -0,312520 -2,006647 0,7561* Terima H 0
Sumber: Pengolahan data. Keterangan: * Signifikan pada α = 5%.
Hasil Uji Statistik F (Simultan) Berdasarkan  hasil  regresi  pengaruh  PUS,  pengeluaran  per  kapitan  dan angka partisipasi sekolah terhadap akseptor KB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten  yang  menggunakan  α  =  5  %  (0,05)  dengan degree  of  freedom  for numerator (dfn = k-1 = 4-1 = 3) dan degree of freedom for denominator (dfd = n-k = 56-4 = 52) maka diperoleh F-tabel sebesar 2,7826. Jika F hitung > F tabel maka H 0 ditolak. Dari hasil regresi, diperoleh F-statistik atau F-hitung sebesar 195,1413 dan  nilai  probabilitas  F-statistik  0,000000.  Dengan  demikian  diperoleh kesimpulan bahwa PUS, pengeluaran per kapitan dan angka partisipasi sekolah terhadap akseptor KB.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Berdasarkan  hasil  uji  koefisien  determinasi,  didapat  nilai R-squared  (R 2 ) sebesar  0,977460  atau  97,74  persen.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  variabel independen  (PUS,  pengeluaran  per  kapitan  dan  angka  partisipasi  sekolah) mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen yaitu akseptor KB sebesar 97,74 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 2,26 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar model estimasi penelitian ini.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Pembahasan
Pengaruh Pasangan Usia Subur (PUS) Terhadap Akseptor KB Variabel  PUS  menunjukkan  tanda  positif  dan  berpengaruh  signifikan terhadap  akseptor  KB  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Banten  periode  tahun 2011  sampai  dengan  2017,  hasil  tersebut  ditunjukkan  dengan  nilai  t-hitung sebesar 17,23197 (t-tabel = 2,006647), nilai probabilitas sebesar 0,0000 (< α = 0,025), dan nilai koefisien sebesar 0,570636, artinya apabila PUS meningkat 1 jiwa maka akseptor KB pada kabupaten/kota di Provinsi Banten akan naik sebesar 0,570636 jiwa.
Ketika  PUS  meningkat,  maka  jumlah  akseptor  KB  pun  akan  meningkat. Karena PUS adalah pihak yang berkepentingan untuk memutuskan menggunakan alat kontrasepsi sebagaimana fungsi dan tujuannya yaitu untuk mencegah atau menunda  kehamilan,  menjarangkan  usia  anak  dan  mengakhiri  kehamilan. Mereka aktif menggunakan alat kontrasepsi dengan berbagai metode, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil ini sesuai dengan teori ekspektasi rasional yang menyatakan bahwa PUS yang rasional akan menjadi akseptor KB dengan  berbagai  aspek  yang  dipertimbangkan  sebagai  alasan  atau  faktor pendorong PUS menjadi akseptor KB. Faktor pendorong tersebut didapat setelah melalui  tahapan  dalam  pengambilan  keputusan  terutama  mempertimbangkan kesejahteraan anggota keluarga di masa mendatang.

## Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Terhadap Akseptor KB
Variabel  pengeluaran  per  kapita  menunjukkan  tanda  positif  dan berpengaruh signifikan  terhadap akseptor KB pada  kabupaten/kota  di Provinsi Banten  periode  tahun  2011  sampai  dengan  2017,  hasil  tersebut  ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar 2,158141 (t-tabel =  2,006647), nilai probabilitas sebesar  0,0363  (< α =  0,025),  dan  nilai  koefisien  sebesar  22,13587,  artinya apabila  pengeluaran  per  kapita  meningkat  1  persen  maka  akseptor  KB  pada kabupaten/kota di Provinsi Banten akan naik sebesar 22,13587 jiwa.
Pengeluaran  rumah  tangga  bisa  digunakan  sebagai  indikator  untuk mengukur  level  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat.  Semakin  rendah  proporsi konsumsi untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin tinggi level kesejahteraan  suatu  keluarga.  Peningkatan  mutu  pendidikan,  kenyamanan fasilitas kesehatan bahkan kebutuhan yang bersifat leisure seperti rekreasi dan gaya  hidup  menjadi  sesuatu  yang  harus  dipenuhi.  Keikutsertaan  menjadi akseptor  KB  semakin  tinggi  seiring  dengan  upaya  sebuah  keluarga mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kehidupan setiap individu dalam keluarga tersebut.
Besarnya pengeluaran per kapita akan menentukan keikutsertaan menjadi akseptor  KB  bahkan  pemilihan  jenis  alat  kontrasepsi.  Berbagai  jenis  alat kontrasepsi  yang  tersedia  tentunya  memiliki  perbedaan  fungsi  dan  perbedaan harga,  baik  metode  kontrasepsi  jangka  pendek  maupun  metode  kontrasepsi jangka  panjang.  Efek  samping  yang  ditimbulkan  dari  alat  kontrasepsi  yang digunakan dapat diantisipasi dan diminimalisir dengan pemilihan alat kontrasepsi yang  tepat  dan  sesuai  dengan  daya  beli  akseptor  setelah  pertimbangan  dan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
proses identifikasi dari kebutuhan, fungsi, harga dan efek samping dari jenis alat kontrasepsi yang menjadi pilihan.

## Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) Terhadap Akseptor KB
Variabel APS menunjukkan tanda negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap  akseptor  KB  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Banten  periode  tahun 2011  sampai  dengan  2017,  hasil  tersebut  ditunjukkan  dengan  nilai  t-hitung sebesar -0,312520 (t-tabel = -2,006647), nilai probabilitas sebesar 0,7561 (> α = 0,025), dan nilai koefisien sebesar -167,7133, artinya apabila APS naik 1 persen maka akseptor KB pada kabupaten/kota di Provinsi Banten akan turun sebesar 167,7133 jiwa.
APS  kelompok  umur  16-18  tahun  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap akseptor KB. Peningkatan APS tidak serta merta diikuti oleh peningkatan jumlah akseptor KB. Merujuk kembali kepada pernyataan Richmond (1933) bahwa lack education menyebabkan over population sepertinya hal ini terlihat bertentangan, namun  wajar  karena  APS  yang  digunakan  belum  menyentuh  level  pendidikan perguruan  tinggi,  terkait  dengan  pilihan yang  mereka miliki yaitu  melanjutkan pendidikan atau memiliki keturunan (menikah).
Berdasarkan teori ekspektasi rasional, masyarakat dengan APS yang tinggi dalam kelompok usia 16-18 tahun pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten belum memiliki  perilaku  yang  rasional  untuk  menjadi  akseptor  KB  atau  cenderung melanjutkan  pendidikan  dibandingkan  menikah.  Dalam  proses  pengambilan keputusan,  kelompok  masyarakat  tersebut  cenderung  lebih  mementingkan pendidikan sehingga menunda usia perkawinan.

## Pengaruh  PUS,  Pengeluaran  Per  Kapita  dan  APS  Simultan  Terhadap Akseptor KB
Variabel PUS, pengeluaran per kapita dan APS secara simultan (bersama- sama)  berpengaruh  signifikan  akseptor  KB  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Banten periode tahun 2011 sampai 2017. Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji hipotesis statistik F dengan F hitung (F-statistik) sebesar 195,1413 lebih besar dari  (>)  F-tabel  sebesar  2,7826  dengan  nilai  probabilitas  F-statistik  sebesar 0,0000  (<  α  =  0,05),  maka  H 0 ditolak.  Artinya,  secara  bersamaan  variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat dipahami bahwa secara simultan variabel independen yaitu PUS, pengeluaran per kapita dan APS secara simultan  (bersama-sama)  berpengaruh  signifikan  akseptor  KB  per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode tahun 2011 sampai 2017. Berkaitan dengan keputusan untuk menjadi akseptor KB, individu atau masyarakat yang rasional menurut teori ekspektasi rasional akan menggali informasi tentang KB secara detail. Lalu dianalisa apakah menguntungkan bagi kelangsungan hidupnya atau tidak dengan memperhatikan beberapa pertimbangan baik aspek ekonomi maupun non ekonomi.
PUS yang rasional akan memilih menjadi akseptor KB karena menganggap KB  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  adalah  tindakan  yang  efektif  untuk mempertahankan  kualitas  hidup  mereka  di  masa  depan.  Sedangkan  berkaitan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
dengan  faktor  ekonomi  yang  diukur melalui  besarnya  pengeluaran  per  kapita, masyarakat akan memperhitungkan pengeluaran yang akan mereka keluarkan diluar  bahan  makanan.  Kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  anggota keluarganya  menjadi  fokus  utama,  tapi  tidak  mengabaikan  untuk  memikirkan kehidupan mereka di masa mendatang. Meskipun banyak alat kontrasepsi yang diberikan pemerintah secara gratis, tentunya banyak sekali kekurangan atau efek samping yang tidak diinginkan. Misalnya, alat kontrasepsi suntik menyebabkan wanita yang menjadi akseptor menjadi gemuk dan kehilangan kepercayaan diri. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa masih banyak yang tidak mau menjadi akseptor KB meskipun gratis. Oleh karena itu, pemerintah mengantisipasi dengan alat  kontrasepsi  jangka  panjang  contohnya IUD  (Intraurine  Device)  yang biayanya lebih mahal namun layak secara ekonomis dengan efek samping yang minimal.
Apabila individu atau masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentu akan diiringi oleh kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya KB untuk menjamin  kualitas  hidup  anak  di  masa  depan.  Hal  ini  pula  sebagai  bentuk partisipasi  mendorong  program  pemerintah  dalam  menekan  angka  kelahiran guna  menghindari  ledakan penduduk  atau  pertumbuhan  penduduk yang  tidak terkendali sehingga akan menimbulkan masalah diantaranya peningkatan beban ketergantungan.
Proses pengambilan keputusan PUS menjadi akseptor KB melalui beberapa tahapan.  Pertama,  PUS  akan  mengidentifikasi  masalah  dan  alasan  timbulnya program  KB  yang  dicanangkan  pemerintah  sejak  tahun  1971  dan  bertahan hingga saat ini. Kedua, setelah mengetahui pentingnya program KB tersebut, PUS akan  merencanakan  tindakan  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut  dengan solusi masalah yaitu menjadi akseptor KB. Ketiga, setelah memutuskan menjadi akseptor  KB  tentunya  PUS  akan  menentukan  alat  kontrasepsi  apa  yang  akan digunakan  dengan  mempertimbangkan  fungsi,  efek  samping  dan  harga.  Dan keempat, PUS akan menjadi akseptor KB aktif dengan rutin menggunakan alat kontrasepsi berdasarkan tujuan yang telah disusun sebelumnya.
Adapun  proses  pengambilan  keputusan  PUS  menjadi  akseptor  KB  dapat dilihat dalam skema gambar berikut ini.
Gambar 2
Tahapan Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Akseptor KB
Tahap 4: Menjadi Akseptor KB aktif (rutin menggunakan alat kontrasepsi)
Tahap 1: Identifikasi Lingkup Masalah dan Pentingnya KB
Tahap 2: Penyelesaian Masalah  Menggunakan Alat Kontrasepsi
Tahap 3: Pemilihan Alat Kontrasepsi
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  maka  didapat  kesimpulan sebagai berikut:
1. PUS  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  akseptor  KB  per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode tahun 2011 sampai 2017.
2. Pengeluaran per kapita memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akseptor KB per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode tahun 2011 sampai 2017.
3. APS tidak berpengaruh terhadap akseptor KB per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten  periode  tahun  2011  sampai  2017  merujuk  pada  studi  empiris  yang dilakukan  oleh  Lidya  Sri  Yeni  tahun  2017  bahwa  komunitas  melalui  modal sosial  memiliki leverage  yang  besar  terhadap  keputusan  seseorang  untuk menjadi akseptor KB.
4. Variabel PUS, pengeluaran per kapita dan APS menunjukkan pengaruh yang signifikan  secara  bersamaan  terhadap  akseptor  KB  per  Kabupaten/Kota  di Provinsi Banten periode tahun 2011 sampai 2017.
Saran Beberapa  saran  yang  diajukan  berdasarkan  hasil  penelitian  ini  adalah sebagai ebrikut:
1. Disarankan  untuk  memasukkan  variabel dummy  yang  berkaitan  dengan penerapan  kebijakan  pemerintah  dalam  program  keluarga  berencana  atau menggunakan model probit logit untuk pengambilan keputusan per individu untuk menjadi akseptor KB berdasarkan faktor sosial ekonomi.
2. Diharapkan pemerintah Provinsi Banten terus berinovasi untuk mengupayakan pentingnya KB bagi masyarakat melalui sosialisasi yang edukatif dan atraktif pada media seperti  iklan di  internet  atau  himbauan  moral  di tempat  umum yang sekiranya mudah diakses publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdilla,  Zailani.  (2019).  Wanita  Usia  Subur  dan  Pasangan  Usia  Subur. http://www/academia/edu/29089087/WANITA_USIA _SUBUR_DAN_PASANGAN_USIA_SUBUR. (diakses 11 Februari). Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  Republik  Indonesia.
(2019). https://www.bkkbn.go.id (Diakses 11 Februari). ________________________________________________________________ ______.  (2009). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  52  Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jakarta: BKKBN. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  (2005). Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Jakarta: Bappenas.
_____________________________________.  (2015). Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta: Bappenas. Badan Pusat Statistik. (2019). https://www.bps/go/id (Diakses 11 Februari).
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Banten.  (2012).  Banten  Dalam  Angka  2012. Serang: BPS Provinsi Banten.
___________________________________. (2013). Banten Dalam Angka 2013. Serang: BPS Provinsi Banten.
___________________________________. (2014). Banten Dalam Angka 2014. Serang: BPS Provinsi Banten.
___________________________________. (2015). Banten Dalam Angka 2015. Serang: BPS Provinsi Banten.
___________________________________. (2016). Banten Dalam Angka 2016. Serang: BPS Provinsi Banten.
___________________________________. (2017). Banten Dalam Angka 2017. Serang: BPS Provinsi Banten.
___________________________________. (2018). Banten Dalam Angka 2018. Serang: BPS Provinsi Banten. Davis,  K.  and  J.  Blake.  (1956).  Social  Structure  and  Fertility:  An  Analytic Framework. Economic Development and Cultural Change, Vol. 4 (3): 211-
235.
Gujarati,  Damodar  N.  dan  Dawn  C.  Porter.  (2015). Dasar-dasar  Ekonometrika (Buku 1). Jakarta: Salemba Empat. ___________________________________.  (2015). Dasar-dasar  Ekonometrika (Buku 2). Jakarta: Salemba Empat.
Hartanto,  Hanafi.  (2010). Keluarga  Berencana  dan  Kontrasepsi.  Pustaka  Sinar Harapan. Mankiw, N. Gregory. (2015). Makroekonomi. Jakarta: Erlangga. Notoatmodjo, Soekidjo. (2007). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta:
Rineka Cipta. Richmond,  Oliver  P.  (1993).  Peace  in  International  Relations.  University  of Manchester.
Sukirno,  Sadono.  (2007). Makroekonomi  Modern.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada. Suryadi, Ace. (2002). Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Balai Pustaka. Widarjono, Agus. (2007). Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII