Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 1, Issue 4, Januari 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI LUAR TITIK KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMBAR

## INVESTIGATION OF MINING CRIMEs OUTSIDE THE COORDINATE POINT OF MINING BUSINESS PERMIT AT  SPECIAL CRIMINAL INVESTIGATION DIRECTORATE OF THE WEST SUMATERA REGIONAL POLICE

## Hendra Yose
Magister of Law at Ekasakti University Email: hendrayose1973@gmail.com

## ABSTRACT
Regarding Mineral and Coal Mining, the mining permit area is regulated in Article 158  of  Act  Number  4  of  2009.  West  Sumatera  Province,  with  its  rich  natural  resources, attracts  every  person  and  corporation  to  carry  out  mining  activities in  various  ways  and uses  of  equipment  that  is  not  only  traditional  but  also  modern  equipment  using  heavy equipment.  The  one  of  the  modes  of  mining  committed  to  carry  out  mining,  the investigation was carried out by the Special Criminal Investigation Directorate of the West Sumatra Regional Police.

## Keywords: Investigation, Mining Crimes, Mining Business Licenses

## PENDAHULUAN
Salah  satu  kekayaan  alam  Indonesia  adalah  terdapatnya  bahan  galian  berupa mineral  endapan-endapan  alam  dan  menjadi  aset  tidak  tergantikan  bagi  bangsa  Indonesia oleh  karenanya  penguasaannya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Adanya  penegasan  tersebut  mencerminkan pentingnya  setiap  pengelolaan  atau  pengusahaan  hanya  dapat  dilakukan  dengan  adanya izin dari negara (pemerintah). Selain itu juga memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur  dan  mengawasi  tata  cara  pengelolaan  bahan  galian  dalam  bentuk  peraturan
perundang-undangan.
Keberadaan kegiatan pertambangan selain membawa dampak positif juga memiliki dampak  negatif.  Dimana  kegiatan  pertambangan  selalu  identik  dengan  pengrusakan lingkungan dan masalah-masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai standar operasional pertambangan,  ketidakpedulian  terhadap  masalah  lingkungan  sekitar,  atau  kesengajaan untuk  tidak  berbuat  seperti  yang  diperjanjikan  dalam  kontrak  ( product  sharing atau kontrak karya/reklamasi, dan sebagainya) atau izin kegiatan pertambangan serta timbulnya masalah  dengan  masyarakat  sekitar  adalah  akar  permasalahan  dalam  kehadiran  kegiatan pertambangan di suatu daerah.
Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang  bersifat  resmi,  tetapi  juga  menyentuh  kepada  kegiatan  pertambangan  yang  bersifat tidak resmi (tidak memilki izin/ illegal ) atau biasa disebut illegal mining , bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.
Maraknya  kegiatan  pertambangan  tanpa  izin  ( illegal  mining) tidak  terlepas  dari beberapa  faktor  yang  melandasi  keberadaannya.  Perkembangan  kegiatan  pertambangan tanpa  izin  ini  sudah  mencapai  tahap  yang  sangat  mengkhawatirkan  karena  juga menimbulkan  tumbuhnya  perdagangan  produk  pertambangan  di  pasar-pasar  gelap (black market) yang  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  pelanggaran  terhadap  penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.
Tindak  pidana  pertambangan  tanpa  izin  dengan  berbagai  cara  dan modus operandinya telah  berkembang  sedemikian  rupa  dengan  menggunakan  peralatan  yang tidak  hanya  tradisional  oleh  masyarakat  saja  tetapi  juga  dengan  peralatan  yang  cukup modern  dengan  menggunakan  alat  berat,  maka  aparat  penegak  hukum,  baik  kepolisian, kejaksaan  dan  pengadilan  dalam  menangani  terjadinya  tindak  pidana  tersebut,  dituntut untuk  profesional,  teliti  dan  cermat  serta  menunjukan  integritasnya,  karena  bukan  tidak mungkin  ada  “tekanan”  dan  “permintaan”  dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk mengaburkan  dan  menghentikan  proses  penyidikan,  penuntutan  maupun  pemeriksaan  di pengadilan dengan berbagai dalih dan alasan. Kondisi seperti inilah yang sering mewarnai penanganan  tindak  pidana  pertambangan  tanpa  izin,  sehingga  berimplikasi  pada  belum terwujudnya penegakan hukum (unlaw enforcement) .
Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin adalah:
“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan (IUP),IPR  atau  IUPK  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37,  Pasal  40  ayat  (3), Pasal  48, Pasal 67 ayat  (1), Pasal  74 aat (1) atau ayat  (5) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Kabupaten  Padang  Pariaman  yang  memiliki  sumber  daya  alam  di  bidang pertambangan menarik siapapun, baik perorangan ataupun korporasi untuk megeksplorasinya  dalam  kegiatan  pertambangan,  baik  yang  berizin (legal) maupun  tanpa izin  ( illegal  mining), sehingga  menarik  minat  masyarakat  untuk  mengeksplorasinya sungguhpun  tentu  saja  berimplikasi  terhadap  masalah  hukum  khususnya  dengan  masalah pidana  dan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  serta  melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Penyidikan tindak  pidana  pertambangan  di  luar  titik  koordinat  wilayah  izin  usaha  pertambangan, dilakukan  oleh  penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus)  Kepolisian Daerah Sumatera Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/266/X/2017/SPKT Polda Sumbar  tanggal  12  Oktober  2017  dan  Surat  Perintah  Penyidikan  Nomor: Sp.Sidik/32/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 12 Oktober 2017.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  penyidikan  tindak  pidana  pertambangan  di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan?

## METODE PENELITIAN
Salah  satu  kekayaan  alam  Indonesia  adalah  terdapatnya  bahan  galian  berupa mineral  endapan-endapan  alam  dan  menjadi  aset  tidak  tergantikan  bagi  bangsa  Indonesia oleh  karenanya  penguasaannya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat, yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Adanya  penegasan  tersebut  mencerminkan pentingnya  setiap  pengelolaan  atau  pengusahaan  hanya  dapat  dilakukan  dengan  adanya izin dari negara (pemerintah). Selain itu juga memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur  dan  mengawasi  tata  cara  pengelolaan  bahan  galian  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan.
Keberadaan kegiatan pertambangan selain membawa dampak positif juga memiliki dampak  negatif.  Dimana  kegiatan  pertambangan  selalu  identik  dengan  pengrusakan lingkungan dan masalah-masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai standar operasional pertambangan,  ketidakpedulian  terhadap  masalah  lingkungan  sekitar,  atau  kesengajaan untuk  tidak  berbuat  seperti  yang  diperjanjikan  dalam  kontrak  ( product  sharing atau kontrak karya/reklamasi, dan sebagainya) atau izin kegiatan pertambangan serta timbulnya masalah  dengan  masyarakat  sekitar  adalah  akar  permasalahan  dalam  kehadiran  kegiatan pertambangan di suatu daerah.
Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang  bersifat  resmi,  tetapi  juga  menyentuh  kepada  kegiatan  pertambangan  yang  bersifat tidak resmi (tidak memilki izin/ illegal ) atau biasa disebut illegal mining , bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.
Maraknya  kegiatan  pertambangan  tanpa  izin  ( illegal  mining) tidak  terlepas  dari beberapa  faktor  yang  melandasi  keberadaannya.  Perkembangan  kegiatan  pertambangan tanpa  izin  ini  sudah  mencapai  tahap  yang  sangat  mengkhawatirkan  karena  juga menimbulkan  tumbuhnya  perdagangan  produk  pertambangan  di  pasar-pasar  gelap (black market) yang  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  pelanggaran  terhadap  penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.
Tindak  pidana  pertambangan  tanpa  izin  dengan  berbagai  cara  dan modus operandinya telah  berkembang  sedemikian  rupa  dengan  menggunakan  peralatan  yang tidak  hanya  tradisional  oleh  masyarakat  saja  tetapi  juga  dengan  peralatan  yang  cukup modern  dengan  menggunakan  alat  berat,  maka  aparat  penegak  hukum,  baik  kepolisian,
kejaksaan  dan  pengadilan  dalam  menangani  terjadinya  tindak  pidana  tersebut,  dituntut untuk  profesional,  teliti  dan  cermat  serta  menunjukan  integritasnya,  karena  bukan  tidak mungkin  ada  “tekanan”  dan  “permintaan”  dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk mengaburkan  dan  menghentikan  proses  penyidikan,  penuntutan  maupun  pemeriksaan  di pengadilan dengan berbagai dalih dan alasan. Kondisi seperti inilah yang sering mewarnai penanganan  tindak  pidana  pertambangan  tanpa  izin,  sehingga  berimplikasi  pada  belum terwujudnya penegakan hukum (unlaw enforcement) .
Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin adalah:
“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan (IUP),IPR  atau  IUPK  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37,  Pasal  40  ayat  (3), Pasal  48, Pasal 67 ayat  (1), Pasal  74 aat (1) atau ayat  (5) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Kabupaten  Padang  Pariaman  yang  memiliki  sumber  daya  alam  di  bidang pertambangan menarik siapapun, baik perorangan ataupun korporasi untuk megeksplorasinya  dalam  kegiatan  pertambangan,  baik  yang  berizin (legal) maupun  tanpa izin  ( illegal  mining), sehingga  menarik  minat  masyarakat  untuk  mengeksplorasinya sungguhpun  tentu  saja  berimplikasi  terhadap  masalah  hukum  khususnya  dengan  masalah pidana  dan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  serta  melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Penyidikan tindak  pidana  pertambangan  di  luar  titik  koordinat  wilayah  izin  usaha  pertambangan, dilakukan  oleh  penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus)  Kepolisian Daerah Sumatera Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/266/X/2017/SPKT Polda Sumbar  tanggal  12  Oktober  2017  dan  Surat  Perintah  Penyidikan  Nomor: Sp.Sidik/32/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 12 Oktober 2017.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
3. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
4. Apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  penyidikan  tindak  pidana  pertambangan  di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan?

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Di Luar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha  Pertambangan  Pada  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian Daerah Sumatera Barat
Penyidikan  tindak  pidana  dapat  dilakukan  apabila  penyidik  mengetahui  atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang mendengar, mengalami, dan melihat, atau  menjadi  korban  tindak  pidana.  Setelah  menerima  laporan,  dilakukan  proses penyelidikan dan apabila hasil dari penyelidikan menyimpulkan bahwa tindak pidana yang  terjadi  adalah  dalam  ranah  pidana,  maka  selanjutnya  ditingkatkan  ke  tahap penyidikan.
Berdasarkan hasil penelitian  yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa proses  penyidikan  tindak  pidana  pertambangan  di  luar  titik  koordinat  wilayah  izin usaha  pertambangan  pada  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sumbar  adalah sebagai berikut:

## 1. Menerima Laporan
Laporan  tindak  pidana  pertambangan  di  luar  titik  koordinat  wilayah  izin  usaha pertambangan diterima Polda Sumbar dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/266/X/2017/SPKT  Polda  Sumbar  tanggal  12  Oktober  2017.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  penyidik  diperoleh  penjelasan  bahwa  dasar  bagi  penyidik Ditreskrimsus  Polda  Sumbar  untuk  memulai  tindakan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan adalah:
a. Laporan  Polisi  Nomor  :  LP/A/266/X/2017/SPKT  Polda  Sumbar  tanggal  12 Oktober 2017;
b. Surat  Perintah  Penyidikan  Nomor  :  Sp.Sidik/32/X/2017/Ditreskrimsus, tanggal 12 Oktober 2017.
c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:
SPDP/20/X/2017/Ditreskrimsus, tanggal 16 Oktober 2017. 1

## 2. Melakukan Tindakan Pertama
Pada perkara tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan, penyidik telah berhasil mengumpulkan barang bukti berupa:
a. 1  (satu)  unit  alat  berat  jenis  eskavator  merk  KOMATSU  PC  200  warna kuning beserta kunci kontak;
b. 1 (satu) unit mobil dump truck merk merah Toyota Dyna Nopol BE 9583 CJ beserta kunci kontak dan STNK atas nama Eka Lestari;
c. 1  (lembar)  Laporan  Harian  Material  Keluar  SC-Rimbo  Kalam  UD.  Sinar Motor hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 yang berisi catatan Nomor Polisi kendaraan sebanyak 20 (dua puluh) unit;
d. 20  (dua  puluh)  lembar  nota  bon  warna  kuning  tanggal  12  Oktober  2017. Kemudian barang bukti tersebut akan dicocokkan dengan keterangan pelapor dan saksi yang lain. 2
3. Melakukan Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan a. Penangkapan
Pada  penyidikan  tindak  pidana  pertambangan  di  luar  titik  koordinat  wilayah  izin usaha pertambangan ini, tersangka H.M. Baidir Jambak Pgl Baidir tidak dilakukan tidak  dilakukan  tindakan  hukum  berupa  penangkapan,  namun  terhadap  tersangka H.M. Baidir Jambak Pgl Baidir dilakukan pemanggilan dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2017. 3

## b. Penahanan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  penjelasan  bahwa  dalam  perkara  tindak pidana  pertambangan  di  luar  titik  koordinat  wilayah  izin  usaha  pertambangan  ini, penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumbar  tidak  melakukan  tindakan  hukum  berupa
1 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Brigadir  Polisi  Satu  (Briptu)  Yudha  Legowo,  Penyidik Pembantu  Pada  Subdit  IV  Tipiter  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus)  Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada tanggal 5 September 2018 di Padang.
2 Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Satu (Briptu) Yudha Legowo, Penyidik Pembantu Pada  Subdit  IV  Tipiter  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus)  Kepolisian  Daerah  (Polda) Sumatera Barat pada tanggal 5 September 2018 di Padang.
3 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (AKBP)  Rokhmad  Hari  Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.
penahanan terhadap tersangka H.M. Baidir Jambak Pgl Baidir. 4

## c. Penggeledahan
Dalam  perkara  tindak  pidana  pertambangan  di  luar  titik  koordinat  wilayah  izin usaha  pertambangan  ini,  penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumbar  tidak  melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan.
d. Penyitaan
Berdasarkan  Surat  Perintah  Penyitaan  Nomor:  Sp.Sita/15/X/2017/  Ditreskrimsus tanggal 12 Oktober 2017, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
a. 1 (satu) unit alat berat jenis eskavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning beserta kunci kontak;
b. 1 (satu) unit mobil  dump  truck merk merah Toyota Dyna Nopol  BE 9583 CJ beserta kunci kontak dan STNK atas nama Eka Lestari.
c. 1  (lembar)  Laporan  Harian  Material  Keluar  SC  –  Rimbo  Kalam  UD.  Sinar Motor  hari  Kamis  tanggal  12  Oktober  2017  yang  berisi  catatan  Nomor  Polisi kendaraan sebanyak 20 (dua puluh) unit.
d. 20 (dua puluh) lembar nota bon warna kuning tanggal 12 Oktober 2017. 5

## 4. Pemeriksaan Saksi-saksi dan Tersangka.
Pemeriksaan terhadap para saksi-saksi dan tersangka merupakan bagian atau tahap yang  paling  penting  dalam  proses  penyidikan,  karena  dari  tersangka  dan  saksi  akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi,yaitu
a. Pemeriksaan Saksi-saksi
Saksi  merupakan  suatu  alat  bukti  yang  sangat  menentukan  dalam  proses  peradilan, karena  saksi  itu  adalah  seseorang  yang  dapat  memberikan  keterangan  tentang  telah terjadi  sesuatu  tindak  pidana,  dimana  ia  mendengar,  melihat  dan  mengalami  sendiri peristiwa  tersebut.  Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  diperoleh  penjelasan bahwa  saksi-saksi  yang  diperiksa  dalam  perkara  tindak  pidana  pertambangan  di  luar
4 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (AKBP)  Rokhmad  Hari  Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.
5 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (AKBP)  Rokhmad  Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.
titik  koordinat  wilayah  izin  usaha  pertambangan,  berjumlah  7  (tujuh)  orang  saksi. Adapun  saksi-saksi  dimintai  keterangannya  adalah:  Syamsurizal  Pgl  Uncu,  Surya Putra,  SH  Pgl  Surya,  Kamzar.  MS  Pgl  Mak  Sikam,  Hendri  Pgl  Hen,  Dedet  Sumardi Pgl Dedet, Zainudin Pgl. Yas dan Syafril Efendi Pgl Syaf,

## b. Pemeriksaan Ahli
Dalam perkara tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan,  Penyidik  telah  meminta  keterangan  ahli  dari  Dinas  Energi  dan  Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, yaitu:
1) Ir. John Edward berdasarkan Surat Permintaan dari Direktur Reserse krimsus Polda Sumbar  sebagaimana  Surat  Nomor  :  B/715/X/2017/Ditreskrimsus  tanggal  16 Oktober  2017,  perihal  Permintaan  Ahli  Pertambangan,  serta  Surat  Perintah  Tugas dari  Kepala  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Propinsi  Sumbar  Nomor: 094/1098/MBPA/DESDM/2017, tanggal 16 Oktober 2017, tentang Penunjukan ahli di bidang pertambangan umum.
2) Azril  Aziz,  S.T,  Pgl  Azril,  berdasarkan  Surat  Permintaan  dari  Direktur  Reserse krimsus  Polda  Sumbar  sebagaimana  Surat  Nomor:  B/712/X/2017/Ditreskrimsus, tanggal  12  Oktober  2017,  perihal  Permintaan  Ahli  Planologi,  serta  Surat  Perintah Tugas  dari  Kepala  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Propinsi  Sumbar Nomor:  094/MB/DESDM/2017,  tanggal  12  Oktober  2017,  tentang  Penunjukan Ahli di Bidang Planologi.

## c. Pemeriksaan Tersangka
Pada  pemeriksaan  terhadap  tersangka  tindak  pidana  pertambangan  di  luar  titik koordinat  wilayah  izin  usaha  pertambangan  ini,  tersangka  H.M.  Baidir  Jambak  Pgl Baidir  tidak  didampingi  oleh  Penasehat  Hukum  dan  tersangka  cukup  akan memberikan  keterangan  sendiri.  Pada  pemeriksaan  tersangka  ini  proses  pemeriksaan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5. Selesainya Penyidikan
Pada perkara tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan,  pihak  Kejaksaan  Negeri  Padang  Pariaman  berpendapat  bahwa  berkas perkara  dari  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus)  Kepolisian  Daerah Sumatera Barat tersebut sudah lengkap (P.21) sehingga dapat dilanjutkan untuk dilakukan
penuntutan dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pariaman. 6
B. Kendala-kendala  yang  Dihadapi  Penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Pertambangan Di Luar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha  pertambangan  adalah  tindakan represif sebagai  bagian  dari  upaya  penanggulangan yang  diartikan  sebagai  usaha  untuk  mencegah  dan  mengurangi  praktik  tindak  pidana  di bidang  pertambangan  pada.  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat.  Dalam melakukan  penyidikan  pihak  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus) Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  sudah  berupaya  semaksimal  mungkin,  namun  dalam pelaksanaan penyidikan tersebut masih menemui kendala-kendala.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  diperoleh  penjelasan  bahwa kendala-kendala  yang  dihadapi  penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus (Ditreskrimsus)  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  penyidikan  tindak  pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan, antara lain:
1. Kurangnya Peran Serta dan Kesadaran Hukum Pada Masyarakat
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Diteskrimsus)  Kepolisian  Daerah  (Polda)  Sumatera Barat diperoleh penjelasan bahwa:
Tindak  pidana  pertambangan  di  luar  titik  koordinat  wilayah  izin  usaha pertambangan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat, sebagian  masyarakat  yang  menjadi  pelaku  tidak  lagi  menghiraukan  setiap  aturan yang  wajib  untuk  dipatuhi.  Hal  ini  disebabkan  karena  masyarakat  yang  menjadi pelaku,  melakukan  penambangan  bukan  lagi  sebagai  pekerjaan  alternatif  tetapi sebagai  pekerjaan  utama  untuk  memenuhi  kebutuhan  finansialnya  dan  banyak anggota  masyarakat  yang  bergantung  kehidupannya  pada  kegiatan  penambangan tersebut.  Kondisi  ini  mengakibatkan  penyidik  kesulitan  untuk  mendapatkan  saksi, karena mereka adalah bagian dari pelaku yang bekerja, sehingga tidak mau menjadi saksi”.  Sementara  anggota  masyarakat  yang  lain  yang  bukan  pelaku  juga  tidak bersedia  memberi  informasi  dan  cenderung  mengabaikan  aturan  yang  ada,  karena menganggap bahwa mereka berusaha di lahan milik sendiri. 7
6 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (AKBP)  Rokhmad  Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.
7 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (AKBP)  Rokhmad  Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.

## 2. Kurangnya jumlah personil penyidik.
Faktor  penghambat  dalam  melaksanakan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana pertambangan  di  luar  titik  koordinat  wilayah  izin  usaha  pertambangan  di  Kabupaten Padang  Pariaman  adalah  kurangnya  jumlah  personil  yang  bertugas  sebagai  penyidik, sehingga  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  pertambangan  di  luar  titik  koordinat wilayah  izin  usaha  pertambangan  menemui  kendala.  Jumlah  penyidik  dan  penyidik pembantu  yang  dimiliki  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Diteskrimsus)  Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat sebanyak 21 (dua puluh satu) personil, dimana yang hanya memenuhi  syarat  kepangkatan  sebagai  penyidik  dan  penyidik  pembantu  sebagaimana diamanatkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  hanya  11  (sebelas) personil.  Bila  dikaitkan  dengan  banyaknya  perkara  yang  ditangani  dibandingkan  dengan jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang dimiliki, maka tidak sebanding, karena pada hakekatnya  setiap  personil  penyidik  sudah  memegang  perkara  masing-masing,  sehingga dengan  kondisi  demikian  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  pertambangan  di  luar  titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan menjadi terkendala. 8

## 3. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta Peralatan.
Faktor  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh  Ditreskrimsus  Polda  Sumbar merupakan salah satu kendala yang ditemui dalam penyidikan tindak pidana pertambangan di  luar  titik  koordinat  wilayah  izin  usaha  pertambangan.  Faktor  tersebut  meliputi  tidak adanya  kendaraan (derek)  yang dimiliki untuk  menarik  alat berat  yang berada di  wilayah pertambangan dengan kondisi  jalan  yang sangat buruk dan jauhnya lokasi  pertambangan, sehingga menyulitkan penyidik untuk melakukan penyitaan alat berat sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan. 9
4. Kurangnya  Koordinasi  dan  Kerja  Sama  antara  Pihak  Kepolisian  Dengan  Dinas Pertambangan
Dalam penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha  pertambangan  kerjasama  antara  aparat  kepolisian  dengan  Dinas  Pertambangan
8 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (AKBP)  Rokhmad  Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.
9 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (AKBP)  Rokhmad  Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.
sangat  diperlukan  untuk  melaksanakan  penegakan  hukum,  terutama  untuk  koordinasi dalam  hal  mendatangkan  saksi  ahli  pertambangan  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS).  Kurangnya  kejasama  antara  aparat  kepolisian  dengan  Dinas  Pertambangan disebabkan  karena  dalam  melakukan  penegakan  masing-masing  instansi  tidak  saling berkoordinasi dan hanya jalan sendiri-sendiri. 10

## 5. Tidak adanya upaya paksa berupa penahanan tersangka
Tersangka  yang  tidak  dilakukan  penahanan  dalam  perkara  tindak  pidana pertambangan  di  luar  titik  koordinat  wilayah  izin  usaha  pertambangan  menjadi  kendala yang  dihadapi  penyidik.  Kendala  yang  dihadapi  berupa  kurang  efektifnya  proses penyidikan,  karena  penyidik  harus  mengirimkan  surat  panggilan  setiap  akan  memeriksa tersangka dan tidak setiap saat  penyidik bisa melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, sehingga  kondisi  ini  dapat  memperlambat  jalannya  proses  penyidikan.  Selain  itu  juga terkadang  tersangka  mengelak  dari  sangkaan  dengan  memberikan  keterangan  yang berbelit-belit yang menyulitkan penyidik untuk menarik kesimpulan tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan yang dilakukan tersangka.
6. Adanya Oknum Aparat yang Melindungi Pelaku Tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan.
Dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  pertambangan  di  luar  titik  koordinat wilayah izin usaha pertambangan tidak jarang penyidik menemui kendala karena seringkali ada intervensi dari oknum aparat yang dari kepolisian maupun dari pemerintah Kabupaten Padang  Pariaman  maupun  dari  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  sebagai  pelindung ataupun  bahkan  sebagai  pemodal  dan  pemilik  dari  penambangan  tersebut.  Kondisi  ini merupakan  rahasia  umum  yang  telah  diketahui  oleh  masyarakat  secara  luas,  sehingga terkadang penyidik diintervensi yang berakibat penyidikan tidak berjalan optimal. 11

## PENUTUP
Penyidikan  tindak  pidana  pertambangan  di  luar  titik  koordinat  wilayah  izin  usaha
10 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (AKBP)  Rokhmad  Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.
11 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (AKBP)  Rokhmad  Hari  Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.
pertambangan  pada  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera Barat  dilaksanakan  dengan  prosedur  yaitu:  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan melakukan  upaya  paksa  berupa  penyitaan  serta  melakukan  pemeriksaan  terhadap  para saksi-saksi  dan  saksi  ahli  dan  tersangka,  dan  menerapkan  unsur-unsur  Pasal  158  undang- undang  mineral  dan  batu  bara,  yang  selanjutnya  menyerahkan  berita  acara  penyidikan kepada  penuntut  umum  karena  sudah  lengkap  sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP  dan undang-undang  Kepolisian  serta  Perkapolri  tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak Pidana..
Kendala-kendala  yang  dihadapi  penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus Kepolisian Daerah Sumatera  Barat  dalam  penyidikan tindak pidana pertambangan di  luar titik  koordinat  wilayah  izin  usaha  pertambangan  adalah: pertama, kurangnya  peran  serta dan  kesadaran  hukum  masyarakat, kedua, kurangnya  jumlah  personil  penyidik, ketiga, kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan, keempat, kurangnya koordinasi dan kerja sama  antara  pihak  kepolisian  dengan  dinas  pertambangan, kelima ,  tidak  dilakukannya penahanan terhadap tersangka dan keenam adanya oknum  aparat  yang melindungi  pelaku tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi Wibowo, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik , Hayfa Press, Padang, 2012
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2001
Bryan  A. Garner, Black’s Law Dictionary , Seventh  Edition, West  Group, St.  Paul,  Minn, 1999
H. Salim, HS, Hukum Pertambangan Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
Hamrat  Hamid  dkk., Pembahasan  Permasalahan  KUHAP  Bidang  Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997
Harun  M.  Husein, Penyidikan  Dan  Penuntutan  Dalam  Proses  Pidana, Rineka  Cipta, Jakarta, 1991
Hermien  Hadiati  Koeswadji, Hukum  Pidana  Lingkungan, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1993
Jimly  Asshiddiqie , Agenda  Pembangunan  Hukum  Nasional  Di  Abad  Globalisasi, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
Moch.  Faisal  Salam, Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Mandar  Maju, Bandung, 2007
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1993
Otto  Soemarwoto, Ekologi,  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan, Djambatan,  Jakarta, 2009
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia, 1995
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , Sinar Baru, Jakarta, 1997