## PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA RATIFIKASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION DAN
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Oleh: Kristian S.H. 1 Dan Dr. P. Lindawaty S. Sewu S.H., M.Hum., M.Kn. 2

## Abstrak
Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Mengingat  bahwa  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  terjadi  secara  sistematik  dan  meluas  serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, tindak pidana korupsi tidak hanya telah  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  telah  melanggar  hak-hak  sosial  dan  ekonomi masyarakat  secara  luas  dan  dalam  jangka  panjang  akan  membawa  bencana  bagi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Oleh  karena  itu,  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi  dapat digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa  melainkan  termasuk  dalam  kejahatan  yang  dilakukan  dengan tersistematis, terorganisir. Tindak pidana korupsi dilakukan juga dengan dimensi-dimensi kejahatan yang  selalu  baru  ( new  dimention  of  crime )  bahkan  dilakukan  melampaui  lintas  batas  negara ( transnational  crime ),  dampak  dari  tindak  pidana  korupsi  merupakan  kejahatan  yang  berdampak luar biasa. Hal tersebut menimbulkan kesadaran bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan  dengan  cara-cara  luar  biasa  ( extra  ordinary  treatment ).  Upaya  pemberantasan  tindak pidana korupsi yang selama lebih dari 60 tahun telah dilakukan, baik pada era Orde Lama dan Orde baru,  maupun  pada  Era  Reformasi,  serta  Era  Baru  pemerintahan  saat  ini.  Namun  upaya  yang dilakukan ternyata belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan hasil survei  lembaga  rating  kaliber  dunia  berkaitan  dengan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  telah menempatkan  Indonesia  ke  dalam  peringkat  teratas  di  Asia  atau  sekurang-kurangnya  ke  dalam kelompok  sepuluh  besar  negara  terkorup  di  dunia.  Menanggapi  hal  ini,  sudah  tentu  hukum  harus kembali  mengambil  peranannya  sebagai  alat  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  aman,  adil, makmur  dan  sejahtera  yakni  dengan  melakukan  penindakan  dan  pencegahan  dilakukannya  tindak pidana  korupsi.  Pada  tanggal  18  April  2006  lalu  Indonesia  telah  meratifikasi The  United  Nations Convention Against Corruption melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang  Pengesahan UNITED  NATIONS  CONVENTION  AGAINST  CORRUPTION ,  2003  ( KON- VENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003). Namun sangat  disayang- kan, ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption melalui Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2006  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  masih  banyak prinsip-prinsip  yang  terdapat  dalam The  United  Nations  Convention  Against  Corruption belum diadopsi  oleh  peraturan  perundang-undangan  nasional  khususnya  peraturan  perundang-undangan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, The United Nations Convention Against Corruption, 2003, Pembaharuan Hukum Pidana.
1 Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
2 Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

## Jurnal Lex Publica Jurnal Lex Publica, Vol. I, No. 2, Mei 2015, hal. 101 - 118

## Abstract
The increasing cases of corruption over the years has caused huge losses to the state, which in turn may have an impact on the onset of the crisis in various fields. Given that corruption in Indonesia occurred in a systematic and widespread and scope that enters all aspects of society, corruption has not  only  been  detrimental  to  state  finance,  but  also  has  violated  the  social  rights  and  economic society  at  large  and  in  the  long  run  will  bring  disaster  for  society,  nation  and  state.  Therefore, corruption can no longer be classified as an ordinary crime but is included in the crimes committed by  tersistematis,  organized.  Corruption  carried  out  also  with  dimensions  that  are  always  new crimes (new dimention of crime) even performed beyond the cross-border (transnational crime), the impact  of  corruption  is  an  extraordinary  crime  that  impacts.  This  raises  awareness  that  the eradication of corruption needs to be done in ways remarkable (extraordinary treatment). Efforts to eradicate corruption which for more than 60 years has been carried out, both in the era of the Old Order and New Order,  as  well as  in  the Reform Era, as well as New Era current administration. But  it  turns  out  the  efforts  made  have  not  shown  the  expected  results.  This  is  evidenced  by  the results  of  the  survey  rating  agencies  world-caliber  associated  with  the  eradication  of  corruption has put Indonesia into the top ranking in Asia or at least into groups of ten most corrupt countries in  the  world.  In  response  to  this,  of  course,  the  law  must  re-take  the  role  as  a  tool  to  create communities  that  are  safe,  equitable,  and  prosperous  that  by  doing  repression  and  prevention  of corruption.  On  April  18,  2006  Indonesia  has  ratified  the  United  Nations  Convention  Against Corruption  through Law of  the Republic of  Indonesia  Number 7 of  2006 on Ratification UNITED NATIONS  Convention  against  Corruption,  2003  (UNITED  NATIONS  CONVENTION  ON  ANTI- CORRUPTION,  2003).  Unfortunately,  the  ratification  of  the  United  Nations  Convention  Against Corruption  through  Law  No.  7  of  2006  can  not  be  executed  properly.  This  is  because  there  are many  principles  contained  in  the  United  Nations  Convention  against  Corruption  has  not  been adopted  by  the  national  legislation,  especially  legislation  pertaining  to  the  eradication  of corruption  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  31  of  1999  as  amended  by  Law  of  the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 on Corruption Eradication.
Keywords: Eradication of Corruption, The United Nations Convention against Corruption, 2003, the Criminal Law Reform.

## A. LATAR BELAKANG
Berbicara  mengenai  tindak  pidana  kor- upsi  merupakan  hal  yang  tidak  akan  kunjung selesai.  Hal  ini  dikarenakan  masalah  tindak pidana  korupsi  merupakan  persoalan  klasik yang  telah  lama  ada  bahkan  dari  waktu  ke waktu  terus  berkembang  kuantitas  dan  kuali- tasnya.  Sejarawan Onghokham pernah  me- nyebutkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  ada ketika  orang  mulai  melakukan  pemisahan  an- tara  keuangan  pribadi  dan  keuangan  umum. 3 Menurut Onghokham ,  pemisahan  keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan
3 LPPNRI, Panduan  Kegiatan  Sadar  Hukum  Mengenai Korupsi  Kolusi  Nepotisme  Bagi  Aparatur  Pemerintah, Perguruan  Tinggi dan  Masyarakat, Jakarta,  2008,  hlm. 3-4.
tradisional. 4 Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa  tindak  pidana  korupsi  mulai  dikenal pada saat sistem politik modern dikenal. 5
Berbeda  dengan  pendapat Onghokham di  atas, Alfiler menyatakan  bahwa  korupsi merupakan: “Purposive  behavior  which  may be deviation from an expected norm but is un- dertake nevertheless with a view to attain ma- terials  or  other  rewards”. 6 (Terjemahan  be- bas:  (Perilaku  bertujuan  yang  mungkin  me- nyimpang  dari  norma  yang  diharapkan  tetapi tetap  dilakukan  dengan  maksud  untuk  men- capai materi atau imbalan lainnya.)
Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia hingga saat ini disinyalir menjadi salah satu
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid .
Jurnal Lex Publica Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi ...
Kristian dan P. Lindawaty S. Sewu
penyebab  terpuruknya  sistem  perekonomian dan keuangan yang terjadi secara sistemik dan meluas  sehingga  bukan  saja  merugikan  kon- disi  perekonomian  dan  keuangan  negara,  teta- pi  juga  telah  melanggar  hak-hak  sosial  dan ekonomi  masyarakat  secara  luas. 7 Hal  serupa dikemukakan  dengan  tegas  dalam  Penjelasan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang menyatakan bahwa:
“ … Dalam kenyataan, adanya perbuatan korupsi  telah menimbulkan kerugian ne- gara  yang  sangat  besar  yang  pada  gili- rannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi  secara  sistematik  dan  meluas  se- hingga tidak hanya merugikan keuangan negara,  tetapi  juga  telah  melanggar  hak- hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  se- cara  luas,  maka  pemberantasan  korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa …”
Demikian  juga  dalam  Penjelasan  Un- dang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  dikemukakan  dengan tegas bahwa:
“ … Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah  meluas  dalam  masyarakat.  Per- kembangannya  terus  meningkat  dari  ta- hun  ke  tahun,  baik  dari  jumlah  kasus yang  terjadi  dan  jumlah  kerugian  keua- ngan  negara  maupun  dari  segi  kualitas tindak  pidana  yang  dilakukan  semakin sistematis  serta  lingkupnya  yang  mema- suki  seluruh  aspek  kehidupan  masyara- kat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang  tidak  terkendali  akan  membawa bencana  tidak  saja  terhadap  kehidupan perekonomian  nasional  tetapi  juga  pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.  Tindak  pidana  korupsi  yang meluas dan sistematis juga merupakan
7 Departemen  Hukum  dan  HAM  Republik  Indone-sia, Penelitian  Hukum  tentang  Aspek  Hukum  Pemberanta- san Korupsi di Indonesia , Jakarta, 2008, hlm. 1.
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak  ekonomi  masyarakat,  dan  kare- na itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai ke- jahatan  biasa  melainkan  telah  menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun da- lam  upaya  pemberantasannya  tidak  lagi dapat  dilakukan  secara  biasa,  tetapi  di- tuntut cara-cara yang luar biasa...”
Mantan  Sekretaris  Jenderal  PBB, Kofi Annan pernah  menggungkapkan  bahwa  tin- dak  pidana  korupsi  telah  melukai  dan  menya- kiti  kaum  miskin  melalui  ketidak-proporsio- nalan  atau  ketimpangan  alokasi  pendanaan, menurunkan  kemampuan  pemerintah  untuk melakukan  pelayanan  mendasar  terhadap  war- ga  negaranya,  menimbulkan  ketidakseimba- ngan  dan  ketidakadilan  serta  berpengaruh  bu- ruk  terhadap  investasi  dan  dana  bantuan  luar negeri. 8 Dalam  kacamata  global,  selain  meng- hambat  investasi,  tindak  pidana  korupsi  itu sendiri adalah hambatan terbesar untuk merea- lisasikan  keseimbangan  pendapatan,  kesejah- teraan,  akses  pendidikan  bahkan  pemberanta- san  kemiskinan. 9 Salah  satu  faktor  terpenting adalah  saat  arus  uang  dan  pola-pola  korupsi ternyata  telah  menembus  sekat-sekat  kedau- latan  negara.  Hal  ini  menjadi  masalah  krusial jika  di  masing-masing  negara  terdapat  standar hukum  yang  berbeda,  bahkan  seringkali  ber- tolak belakang dalam hal perlawanan terhadap korupsi. Bukan tidak mungkin, sebuah perbua- tan  yang  di  satu  negara  diklasifikasikan  seba- gai  tindak  pidana  korupsi,  ternyata  dinilai  se- baliknya di negara lain. 10
Oleh  karenanya,  tidaklah  berlebihan apabila  dikatakan  bahwa  fenomena  maraknya tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di  Indone- sia  sudah  menjadi  penyakit  kronis  dan  sulit untuk  disembuhkan.  Miris  rasanya  melihat fakta bahwa bangsa Indonesisa merupakan sa- lah  satu  bangsa  terkorup  di  dunia  tetapi  yang muncul “secara hukum” tidak ditemukan ko-
8 Perpustakaan  KPK,  http://perpustakaan.kpk.go.id/ index.php?p=show_detail&id=1082,  diakses  terakhir pada  hari  Selasa,  21  Januari  2014  pada  pukul  22.33 WIB.
9 Ibid. 10 Ibid.
ruptor. 11
Dilihat  dari  cara  melakukannya,  tindak pidana  korupsi  dewasa  ini  tidak  dilakukan  se- cara  tradisional  dan  konvensional  tetapi  telah dilakukan  dengan tersistematis,  terorganisir, dilakukan  dengan  dimensi-dimensi  kejahatan yang  selalu  baru  ( new  dimenstion  of  crime ) bahkan dilakukan lintas batas negara ( transna- tional ). Dalam konteks nasional,  dapat  dikata- kan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  sudah  men- jadi  suatu  sistem  yang  menyatu  dan  sangat sulit  untuk  dipisahkan  dengan  penyelenggara- an  pemerintahan  Negara.  Dikatakan  demikian karena dari mulai penyelenggaraan pemerinta- han terkecil sampai penyelenggaraan pemerin- tahan  besar  selalu  dibumbui  dengan  adanya “uang pelicin” yang dapat dikategorikan seba- gai tindak pidana korupsi. 12 Terkait dengan hal ini, ada pula  yang menyatakan bahwa struktur pemerintahan  yang  dibangun  dengan  latar belakang  korupsi  akan  menjadi  struktur  yang korup  dan  akan  hancur  manakala  korupsi tersebut  dihilangkan. 13 Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa pemerintahan justru
11 Melihat kondisi Indonesia saat ini, kita dapat melihat kegagalan  penegakan  hukum  untuk  membawa  koruptor ke penjara oleh aparat penegak hukum dalam lingkaran sistem peradilan pidana terpadu. Kegagalan  tersebut le- bih  disebabkan  oleh  sikap  submisif  terhadap  kelengka- pan  hukum  yang  ada  seperti  prosedur,  administratif, doktrin dan asas. Sebagai konsekuensinya, hukum justru dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum  tertentu  sebagai safe heaven bagi  para  koruptor.  Lihat  selengkapnya  dalam: Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif  Sebagai  Dasar Pembangunan Hukum Indonesia dalam “Mengupas Hu- kum  Progresif  Indonesia”  Semarang,  Pustaka  Pelajar, 2006, hlm. 8.
12 Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari, tindak pida- na  korupsi  hampir  terjadi  di  setiap  tingkatan  dan  aspek kehidupan  masyarakat.  Mulai  dari  mengurus  Ijin  Men- dirikan  Bangunan,  proyek  pengadaan  di  instansi  peme- rintah sampai proses penegakan hukum. Tanpa disadari, tindak  pidana  korupsi  muncul  dari  kebiasaan  yang  di- anggap  lumrah  dan  wajar  oleh  masyarakat  umum.  Se- perti memberikan hadiah kepada pejabat pegawai negeri atau  keluarganya  sebagai  imbal  jasa  sebuah  pelayanan. Kebiasaan  itu  dipandang  lumrah  dilakukan  sebagai  ba- gian  dari  budaya  ketimuran.  Kebiasaan  koruptif  ini  la- ma-lama  akan  menjadi  bibit-bibit  korupsi  yang  nyata. Lihat  selengkapnya  dalam:  Komisi  Pemberantasan  Ko- rupsi, Memahami  Untuk  Membasmi,  Buku  Saku  Untuk Memahami  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Komisi  Pemberan- tasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 1.
13 LPPNRI, Loc.Cit , hal. 4-5.
akan hancur apabila korupsi diberantas. Sejarah  menorehkan  catatan  panjang perjuangan  bangsa  Indonesia  melawan  korup- si.  Dan  perlu  untuk  disadari  bahwa  selama  ini kita  belum  menang  melawan  tindak  pidana korupsi.  Hal  ini  ditandai  dengan  semakin  ma- raknya tindak pidana korupsi. Meskipun demi- kian, perlu diingat bahwa sebagai bangsa peju- ang,  bangsa  Indonesia  tidak  pernah  dan  tidak boleh  menyerah  dalam  perang  melawan  ko- rupsi  ini.  Perlawanan  harus  terus  dilakukan dengan  lebih  masif,  sistematis,  konsisten  dan berkomitmen. 14 Upaya  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  yang  selama  lebih  60  tahun telah dilakukan, baik pada era Orde Lama dan Orde  baru,  maupun  pada  Era  Reformasi,  serta Era  Baru  pemerintahan  saat  ini,  ternyata  be- lum  menunjukkan  hasil  seperti  yang  diharap- kan. 15
Hal  ini  terlihat  dalam  data Political  and Economic  Risk  Consultancy (PERC)  tahun 2010  yang  menempatkan  Indonesia  sebagai Negara paling korup dari 16 negara Asia Pasi- fik. Lebih lanjut, lembaga rating kaliber dunia berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi  telah  menempatkan  Indonesia  ke  da- lam  peringkat  teratas  di  Asia  atau  sekurang- kurangnya  ke  dalam  kelompok  sepuluh  besar negara  terkorup  di  dunia. 16 Hal  ini  diperparah dengan  fakta  yang  menunjukan  bahwa  sema- kin hari, tindak pidana korupsi semakin marak dilakukan  sehingga  kuantitas  dan  kualitasnya tidak menurun bahkan justru meningkat.  Beri- kut  akan  dipaparkan  data  statistik  yang  me- nunjukan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  sema- kin meningkat dari waktu ke waktu.
14 Komisi Pemberantasan Korupsi, Optimalisasi Pelaya- nan Publik Laporan Tahunan KPK 2008, Komisi Pem- berantasan Korupsi, Jakarta, 2008, hlm. 14.
15 LPPNRI, Loc.Cit , hlm. 4-6.
16 I Gede Made Sadguna. Peranan PPATK Dalam Pem- berantasan  Korupsi  Menuju  Good  Corporaate  Gover- nance Sektor Keuangan, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 24 - Nomor 3 Tahun 2005 hlm. 16.
Tabulasi Data Penangan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Tahun 2004-2013 (Data Per 31 Desember 2013). Penindakan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 585 Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 353 Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 277 Inkracht 0 5 17 23 23 39 34 34 28 40 243 Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 247
Berdasarkan  data  statistik  dan  tabulasi data diatas, dapat dilihat bahwa per 31 Desem- ber  2013,  di  tahun  2013  KPK  telah  berhasil melakukan  penyelidikan  81  perkara,  penyidi- kan  70  perkara,  penuntutan  41  perkara, in- kracht 40 perkara dan eksekusi 44 perkara.
Dan dengan demikian,  maka total  penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004- 2013  adalah  penyelidikan  585  perkara,  penyi- dikan  353  perkara,  penuntutan  277   perkara, inkracht  243  perkara,  dan  eksekusi  247 perkara.
Tabulasi Data Jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2004-2013 (Data Per 31 Desember 2013). Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Pengadaan Barang/ Jasa 2 12 8 14 18 16 16 10 8 9 113 Perijinan 0 0 5 1 3 1 0 0 0 3 13 Penyuapan 0 7 2 4 13 12 19 25 34 50 164 Pungutan 0 0 7 2 3 0 0 0 0 1 12 Penyalahgunaan Anggaran 0 0 5 3 10 8 5 4 3 0 38 TPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 Merintangi Proses KPK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 49 70 354
Berdasarkan  data  statistik  dan  tabulasi data  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  per  31  De- sember 2013, di tahun 2013 KPK telah berha- sil melakukan penanganan korupsi yang dido-
minasi  dari  jenis  perkara  penyuapan  yaitu  se- besar 50 kasus, disusul korupsi pengadaan ba- rang/jasa sebanyak 9 kasus, TPPU sebanyak 7 kasus, dan korupsi perijinan sebanyak 3 kasus.
Tabulasi Data Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2013 (Data Per 31 Desember 2013).
Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Anggota DPR dan DPRD 0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 73 Kepala Lembaga/ Kementerian 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 11 Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4 Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 7 Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 10 Walikota/Bupati dan Wakil 0 0 3 7 5 5 4 4 4 3 35 Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 114 Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 8 Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 94 Lainnya 0 6 1 2 4 4 9 3 3 8 40 Jumlah Keseluruhan 4 23 29 27 55 45 65 39 50 59 396
Berdasarkan  data  statistik  dan  tabulasi data diatas, dapat dilihat bahwa per 31 Desem- ber 2013, di tahun 2013 KPK telah berhasil
menangkap  tersangka  korupsi  dari  dari  unsur pengusaha atau swasta sebanyak 24 orang, di- susul anggota DPR/DPRD sebanyak 8 orang,
eselon I/II/III sebanyak 7 orang, Kepala Lem- baga/Kementerian 4 orang, dan Hakim 3
orang. Tabulasi Data Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2013 (Data Per 31 Desember 2013). Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Anggota DPR RI 0 0 0 0 7 10 7 2 6 2 34 Kementerian Lembaga 1 5 10 12 13 13 16 23 18 43 154 BUMN/BUMD 0 4 0 0 2 5 7 3 1 0 22 Komisi 0 9 4 2 2 0 2 1 0 0 20 Pemerintah Propinsi 1 1 9 2 5 4 0 3 13 3 41 Pemkab/Pemkot 0 0 4 8 18 5 8 7 10 18 78 Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 48 66 349
Berdasarkan  data  statistik  dan  tabulasi data  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  per  31  De- sember  2013,  di  tahun  2013  penanganan  tin- dak pidana korupsi lebih banyak ditemukan di lingkungan instansi Kementerian atau Lemba-
ga  Pusat  sebanyak  43  perkara,  disusul  dari Pemerintah  Kabupaten/Kota  sebanyak  18  per- kara,  Pemerintah  Provinsi  sebanyak  3  perkara dan dari DPR sebanyak 2 perkara.
Tabulasi Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Berkekuatan Hukum Tetap ( Inkracht ) Tahun 2004-2013 (Data Per 31 Desember 2013). Inkracht 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Pengadilan Negeri 3 5 9 9 20 20 21 8 10 105 Pengadilan Tinggi 0 3 0 0 2 3 0 3 10 21 Mahkamah Agung 2 9 14 14 17 11 13 17 20 117 Jumlah 5 17 23 23 39 34 34 28 40 243
Berdasarkan  data  statistik  dan  tabulasi data diatas, dapat dilihat bahwa per 31 Desem- ber  2013,  di  tahun  2013  perkara  korupsi  yang telah  diputus  berkekuatan  hukum  tetap  ( in- kracht )  berjumlah:  10  perkara  di  tingkat  Pe- ngadilan  Negeri,  10  perkara  di  tingkat  Penga- dilan Tinggi, dan 20 perkara di tingkat Mahka- mah Agung.
Berdasarkan  data-data  dari  tahun  2004 sampai  dengan  tahun  2013  sebagaimana  dike- mukakan diatas, dapat dilihat dengan jelas pe- ningkatan  dan  sektor  atau  bidang  mana  saja yang  rawan  dilakukannya  tindak  pidana  ko- rupsi. Menanggapi  hal  ini, sudah tentu hukum harus  kembali  mengambil  peranannya  sebagai alat  untuk  menciptakan  masyarakat  yang aman,  adil,  makmur  dan  sejahtera  yakni  de- ngan  melakukan  penindakan  dan  pencegahan dilakukannya  tindak  pidana  (termasuk  dida- lamnya  tindak  pidana  korupsi).  Berkaitan  de- ngan  hal  ini,  pada  dasarnya  pemerintah  telah melakukan  berbagi  upaya  misalnya  dengan mengeluarkan peraturan  perundang-undangan
tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, telah  mengeluarkan  peraturan  perundang-un- dangan  yang  memberi  sanksi  keras  terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi,  sudah  dibentuk lembaga  anti  korupsi,  diadakan  pelbagai  pela- tihan untuk meningkatkan kapasitas dan integ- ritas  birokrat  untuk  memerangi  korupsi  dan lain  sebagainya.  Yang  menjadi  pertanyaan adalah,  mengapa  tindak  pidana  korupsi  justru semakin  meningkat?  Apakah  perlu  dilakukan perombakan  hukum  di  Indonesia?  Pertanyaan ini  seakan  menjadi  kegelisahan  berbagai  kala- ngan  (khususnya  bagi  mereka  yang  berkecim- pung di dunia hukum) karena situasi dan kon- disi  dunia  hukum  di  Indonesia  yang  masih sangat  carut-marut.  Keadaan  ini  dalam  kenya- taannya  diperparah  dengan  lemahnya  pene- gakkan  supremasi  hukum  di  Indonesia  karena kurangnya  keberanian,  ketegasan  dan  inovasi yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum Indonesia  dalam  menegakan  dan  melaksana- kan  hukum  dan  peraturan  perundang-unda- ngan yang berlaku.
Untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan tersebut  memang  tidaklah  mudah.  Hal  ini  di- karenakan  pemberantasan  tindak  pidana  ko- rupsi akan melibatkan banyak faktor misalnya kemiskinan,  rendahnya  kesadaran,  rendahnya law  enforcement, lemahnya  sanksi,  lemahnya kapasitas dan integritas lembaga peradilan dan lain  sebagainya.  Terlepas  dari  berbagai  faktor tersebut,  menurut  hemat  penulis,  lemahnya penanganan  (pencegahan  dan  pemberantasan) tindak  pidana  korupsi  diakibatkan  karena  hu- kum positif yang ada saat ini belum menyesu- aikan  dengan  peraturan  internasional  dalam mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana korupsi.
Apabila  melihat  kebelakang,  pada  tang- gal  18 April 2006 lalu  Indonesia telah merati- fikasi The United Nations  Convention Against Corruption melalui  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pe- ngesahan The  United  Nations  Convention  A- gainst  Corruption ,  2003  (disebut  juga  dengan Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti Korupsi, 2003). Konvensi tersebut adalah kon- vensi  PBB  yang  mengatur  mengenai  kerja  sa- ma  internasional  untuk  menngatasi  tindak  pi- dana  korupsi,  mulai  dari  mengejar  dan  me- nangkap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  mene- lusuri  harta  yang  diperoleh  dari  kejahatan  dan merampas  hasil-hasil  atau  kekayaan  yang  di- peroleh dari tindak pidana korupsi.
Dalam  kenyataannya  saat  ini,  sangat  di- sayangkan  setelah  7  (tujuh)  tahun  dari  ratifi- kasi The  United  Nations  Convention  Against Corruption melalui  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2006  tentang  Pengesahan The  United Nations  Convention  Against  Corruption ,  2003 (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti Korupsi,  2003)  ternyata  dalam  pelaksanaan- nya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini  dikarenakan  masih  banyak  prinsip-prinsip yang terdapat dalam The United Nations Con- vention  Against  Corruption belum  diadopsi oleh  peraturan  perundang-undangan  nasional khususnya peraturan perundang-undangan yang  menyangkut  pemberantasan  tindak  pida- na  korupsi  yakni  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka penulis ingin mengkaji beberapa permasalahan yakni Prinsip-prinsip hukum apa yang terdapat dalam The United Nations Convention Against Corruption namun  belum  diadopsi  dalam  pe- raturan  perundang-undangan  nasional,  kemu- dian dapatkah prinsip-prinsip hukum yang ter- dapat  dalam The  United  Nations  Convention Against  Corruption diadopsi  dalam  peraturan perundang-undangan  nasional  khususnya  da- lam  rangka  pembaharuan  hukum  pidana  In- donesia.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengertian Korupsi
Korupsi dalam bahasa Latin disebut cor- ruptio atau corruptus ,  dalam  bahasa  Belanda disebut corruptie ,  dalam  bahasa  Inggris  dise- but corruption ,  dalam  bahasa  Indonesia  dise- but  korupsi  dan  dalam  bahasa  Sansekerta  se- bagaimana  tertuang  dalam  Naskah  Kuno  Ne- gara  Kertagama  arti  harfiah corrupt menun- jukkan  kepada  perbuatan  yang  rusak,  busuk, bejad,  tidak  jujur  yang  disangkut-pautkan  de- ngan keuangan. 17
Ditinjau  dari  segi  istilah,  tindak  pidana korupsi  berasal  dari  kata  “ corrupteia ”  dalam bahasa  latin  “ bribery ”  berarti  penyuapan  atau “ seduction ”  makna  yang  diartikan  “ corrupti ” atau  “ corruptus ”  diartikan  sebagai  memberi- kan,  menyerahkan  kepada  seseorang  untuk atau  agar  orang  tadi  berbuat  untuk  atau  guna memberikan  keuntungan  (bagi  si  pemberi). 18 Sedangkan yang diartikan sebagai “ seduction ” atau penggoda ialah sesuatu  yang menarik un- tuk  membuat  seseorang  menyeleweng  dan dipakai  juga  untuk  menunjukkan  keadaan  dan perbuatan yang busuk. 19
Tindak  pidana  korupsi  di  dalam Black’s Law  Dictionary diartikan sebagai: “suatu per- buatan yang dilakukan dengan maksud untuk
17 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni Ban- dung, Cetakan Keempat, 1996, hlm. 115.
18 Fockema Andrea, Kamus Hukum, Bina Cipta: Ban- dung, 1983, hlm. 45.
19 Ibid.
memberikan  suatu  keuntungan  yang  tidak  se- suai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak  lain,  secara  salah  menggunakan jabatannya  atau  karakternya  untuk  mendapat- kan  suatu  keuntungan  untuk  dirinya  sendiri atau  untuk  orang  lain,  bersamaan  dengan  ke- wajibannya dan hak-hak dari pihak lain”. 20
Menurut Piers  Beirne dan James  Mes- serschmidt ada  4  (empat)  tipe  tindak  pidana korupsi  yang  semuanya  berkaitan  erat  dengan kekuasaan.  Keempat  tipe  tersebut  adalah political  bribery,  political  kickbacks,  election fraud dan corrupt  campaign  practices.  Politi- cal  Bribery adalah  termasuk  kekuasaan  di  bi- dang  legislatif  sebagai  pembentuk  undang-un- dang.  Secara  politis  badan  tersebut  dikendali- kan  oleh  suatu  kepentingan  karena  dana  yang dikeluarkan  pada  masa  pemilihan  umum  se- ring berkaitan dengan aktivitas perusahaan ter- tentu.  Para  pengusaha  berharap  anggota  yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan  mereka. Political  Kick-backs , yaitu  kegitan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan sistem  kontrak  pekerjaan  borongan  antara pejabat  pelaksana  dan  pengusaha  yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang  bagi  pihak-pihak  yang  bersangkutan. Election  Fraud adalah  korupsi  yang  berkaitan langsung  dengan  kecurangan  pemilihan  u- mum.  Sedangkan Corrupt  Campaign  Practice adalah  praktik  kampanye  dengan  mengguna- kan  fasilitas  negara  maupun  uang  negara  oleh calon  yang  sedang  memegang  kekuasaan  ne- gara. 21
Sedangkan  apabila  dilihat  dari  ciri-ciri- nya, ciri-ciri dari tindak pidana korupsi menu- rut Shed  Husein  Alatas adalah  sebagai  beri- kut:
1. Tindak pidana korupsi senantiasa melibat- kan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sa- ma dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguh- nya tidak ada dan kasus itu biasanya ter- masuk dalam pengertian penggelapan;
2. Tindak  pidana  korupsi pada umumnya di-
20 Henry  Campbell  Black, Black‟s  Law  Dictionary , Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990. 21 H.A. Rasyid Noor, Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia ,  Varia  Peradilan,  Nomor  278,  Edisi  Januari 2009, hlm. 28.
lakukan  secara  rahasia,  kecuali  tindak  pi- dana  korupsi  itu  telah  merajalela  dan  be- gitu dalam sehingga individu yang berkua- sa  dan  mereka  yang  berada  didalam  ling- kungannya  tidak  tergoda  untuk  menyem- bunyikan perbuatannya.  Namun,  walaupun demikian  motif  dilakukannya  tindak  pida- na  korupsi  tersebut  tetap  dijaga  kerahasia- annya;
3. Tindak  pidana  korupsi  melibatkan  elemen kewajiban  dan  keuntungan  timbal  balik (kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang);
4. Mereka  yang  mempraktikkan  cara-cara tindak  pidana  korupsi  biasanya  berusaha untuk  menyelubungi  perbuatannya  dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat tindak pidana korupsi menginginkan  keputusan  yang  tegas  dan mampu  untuk  mempengaruhi  keputusan- keputusan itu;
6. Setiap  perbuatan  yang  merupakan  tindak pidana korupsi mengandung penipuan, bia- sanya  dilakukan  oleh  badan  publik  atau umum (masyarakat);
7. Setiap bentuk tindak pidana korupsi adalah suatu  pengkhianatan  terhadap  kepercaya- an. 22

## 2. Latar  Belakang  dan  Tujuan  Dari  The
United  Nations  Convention  Against  Cor- ruption (UNCAC)
Latar  belakang  lahirnya United  Nations Convention  Against  Corruption  (UNCAC) da- pat  dilihat  dalam Preamble (Pembukaan)  dari The  United  Nations  Convention  Against  Cor- ruption (UNCAC) itu sendiri yang menyatakan bahwa:
“The  States  Parties  to  this  Convention, Concerned  about  the  seriousness  of problems  and  threats  posed  by  corrup- tion to the stability and security of socie- ties, undermining the institutions and va- lues  of  democracy,  ethical  values  and justice  and  jeopardizing  sustainable  de- velopment  and  the  rule  of  law,  Concer- ned also about the links between corrup- tion and other forms of crime, in particu-
22 Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, LP3S, Jakar- ta, 1983, hlm. 10.
lar  organized  crime  and  economic  cri- me,  including  money-laundering,  Con- cerned further about cases of corruption that  involve  vast  quantities  of  assets, which  may  constitute  a  substantial  pro- portion  of  the  resources  of  States,  and that  threaten  the  political  stability  and sustainable  development  of  those  States, Convinced that corruption is no longer a local  matter  but  a  transnational  pheno- menon that affects  all societies and eco- nomies,  making  international  cooperati- on  to  prevent  and  control  it  essential, Convinced  also  that  a  comprehensive and multidisciplinary approach is requi- red  to  prevent  and  combat  corruption effectively,  Convinced  further  that  the availability  of  technical  assistance  can play  an  important  role  in  enhancing  the ability  of  States,  including  by  strengthe- ning  capacity  and  by  institution-buil- ding,  to  prevent  and  combat  corruption effectively,  Convinced  that  the  illicit  ac- quisition of  personal wealth can be par- ticularly  damaging  to  democratic  ins- titutions, national economies and the ru- le  of  law,  Determined  to  prevent,  detect and deter in a more effective manner in- ternational  transfers  of  illicitly  acquired assets  and  to  strengthen  international cooperation  in  asset  recovery,  Acknow- ledging  the  fundamental  principles  of due  process  of  law  in  criminal  procee- dings and in  civil  or administrative  pro- ceedings  to  adjudicate  property  rights, Bearing in  mind that  the prevention and eradication  of  corruption  is  a  responsi- bility  of  all  States  and  that  they  must cooperate  with  one  another,  with  the support  and  involvement  of  individuals and  groups  outside  the  public  sector, such  as  civil  society,  nongovernmental organizations  and  community-based  or- ganizations,  if  their  efforts  in  this  area are to be effective, Bearing also in mind the  principles  of  proper  management  of public  affairs  and  public  property,  fair- ness,  responsibility  and  equality  before the law and the need to safeguard integ- rity and to foster a culture of rejection of
corruption, Commending the work of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and the United Nations Office on Drugs and Crime in preventing and combating corruption, Recalling the work carried out by other international and regional organizations in this field, including the activities of the African Union, the Council of Europe, the Cus- toms Cooperation Council (also known as the World Customs Organization), the European Union, the League of Arab States, the Organisation for Economic Cooperation and Development and the Organization of American States, Taking note with appreciation of multilateral instruments to prevent and combat cor- ruption, including, inter alia, the Inter- American Convention against Corrupti- on, adopted by the Organization of Ame- rican States on 29 March 1996, the Con- vention on the Fight against Corruption involving  Officials  of  the  European Communities or Officials of Member States of the European Union, adopted by the Council of the European U-nion on 26 May 1997 the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Tran- sactions, adopted by the Organisation for Economic Cooperation and Develop- ment on 21 November 1997, the Crimi- nal Law Convention on Corruption, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 27 January 1999, the Civil Law Convention on Cor- ruption, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 4 November 1999, and the African Union Convention on Preventing and Comba- ting Corruption, adopted by the Heads of State and Government of the African U- nion on 12 July 2003, Welcoming the en- try into force on 29 September 2003 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime …” (terjemahan bebas oleh penulis: “Dengan demikian, dapat dilihat bahwa negara- Negara peserta konvensi merasa prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman
yang  ditimbulkan  oleh  korupsi  terhadap stabilitas  dan  keamanan    masyarakat yang  merusak  lembaga-lembaga  dan nilai-nilai  demokrasi,  nilai-nilai  etika dan keadilan serta mengacaukan pemba- ngunan  yang  berkelanjutan  dan  penega- kan hukum. Negara peserta konvensi pri- hatin  pula  atas  hubungan  antara  korupsi dan  bentuk-bentuk  lain  kejahatan,  khu- susnya  kejahatan  terorganisir  dan  keja- hatan  ekonomi,  termasuk  pencucian uang.  Keprihatinan  lainnya  berkenaan dengan  kasus-kasus  korupsi  yang  meli- batkan jumlah asset yang besar yang da- pat  merupakan bagian penting dari sum- ber  daya  Negara,  dan  yang  mengancam stabilitas  politik  dan  pembangunan  yang berkelanjutan Negara tersebut, Meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan ma- salah  lokal,  tetapi  merupakan  fenomena internasional  yang  mempengaruhi  selu- ruh masyarakat dan ekonomi, yang men- jadikan  kerja  sama  internasional  untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting,  Meyakini  juga  bahwa  suatu pendekatan yang komprehensif dan mul- tidisipliner  diperlukan  untuk  mencegah dan  memberantas  korupsi  secara  efektif,
Meyakini lebih lanjut bahwa keberadaan bantuan  teknis  dapat  memainkan  pera- nan  yang  penting  dalam  meningkatkan kemampuan  Negara,  termasuk  dengan memperkuat  kapasitas  dan  dengan  pe- ningkatan  kemampuan  lembaga  untuk mencegah  dan  memberantas  korupsi  se- cara  efektif,  Meyakini  bahwa  perolehan kekayaan  pribadi  secara  tidak  sah  dapat secara khusus merusak lembaga-lembaga demokrasi, sistem ekonomi nasional dan penegakan  hukum,  Berketetapan  untuk mencegah, mendeteksi, dan menghambat dengan  cara  yang  lebih  efektif  transfer internasional  aset  yang  diperoleh  secara tidak  sah  dan  untuk  memperkuat  kerja sama  internasional  dalam  pengembalian aset, Mengakui prinsip-prinsip dasar pro- sedur  hukum  dalam  proses  pidana  dan perdata  atau  proses  administratif  untuk mengadili  hak-hak  atas  kekayaan,  Me- ngingat bahwa pencegahan dan pembe-
rantasan korupsi merupakan tanggungja- wab  semua  Negara  dan  bahwa  Negara- negara  harus  saling  bekerja  sama,  de- ngan  dukungan  dan  keterlibatan  orang- perorangan  dan  kelompok  di  luar  sektor publik, seperti masyarakat madani, orga- nisasi  nonpemerintah  dan  organisasi  ke- masyarakatan  agar  upaya-upaya  dalam bidang ini dapat efektif,  Mengingat  juga prinsip-prinsip  pengelolaan  yang  baik urusan-urusan publik dan kekayaan pub- lik, keadilan, tanggungjawab dan keseta- raan  di  muka  hukum  dan  kebutuhan  un- tuk  menjaga  integritas  dan  untuk  me- ningkatkan  budaya  penolakan  terhadap korupsi,  Menghargai  hasil  kerja  Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pi- dana  dan  Kantor  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  untuk  Obat  Terlarang  dan  Keja- hatan dalam mencegah dan memberantas korupsi,  Mengingat  hasil  kerja  organisa- si-organisasi  internasional  dan  regional lainnya  dalam  bidang  ini,  termasuk  ke- giatan-kegiatan  Uni  Afrika,  Dewan  Ero- pa,  Dewan  Kerja  sama  Kepabeanan  (ju- ga  dikenal  sebagai  Organisasi  Kepabea- nan Dunia), Uni Eropa, Liga Negara-Ne- gara  Arab,  Organisasi  untuk  Kerja  sama Ekonomi dan Pembangunan dan Organi- sasi  Negara-Negara  Amerika,  Mencatat dengan  penghargaan  instrumen-instru- men  multilateral  untuk  mencegah  dan memberantas  korupsi,  termasuk  antara lain  Konvensi  Antar  Amerika  Anti  Ko- rupsi yang disahkan oleh Organisasi Ne- gara-Negara  Amerika  pada  tanggal  29 Maret  1996,  Konvensi  tentang  Pembe- rantasan  Korupsi  yang  melibatkan  Peja- bat-Pejabat Masyarakat  Eropa atau Peja- bat-pejabat  Negara-Negara  Anggota  Uni Eropa  yang  disahkan  oleh  Dewan  Uni Eropa  pada  tanggal  26  Mei  1997,  Kon- vensi  tentang  Memberantas  Penyuapan Pejabat-Pejabat  Publik  Asing  dalam Transaksi-Transaksi  Bisnis  Internasional yang  disahkan  oleh  Organisasi  untuk Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan pada  tanggal  21  November  1997,  Kon- vensi  Hukum  Pidana  tentang  Korupsi yang disahkan oleh Komite Menteri-
Menteri  Dewan  Eropa  pada  tanggal  27 Januari  1999,  Konvensi  Hukum  Perdata tentang  Korupsi,  yang  disahkan  oleh Komite  Menteri-Menteri  Dewan  Eropa pada  tanggal  4  November  1999  dan Konvensi  Uni  Afrika  tentang  Pencega- han dan Pemberantasan Korupsi yang di- sahkan  oleh  Kepala-Kepala  Negara  dan Pemerintahan Uni Afrika pada tanggal 12  Juli  2003,  Menyambut  berlakunya Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Menentang  Kejahatan  Lintas-Negara Terorganisir”.)
Sedangkan  tujuan  utama  yang  ingin  di- capai  oleh The  United  Nations  Convention  A- gainst  Corruption (UNCAC)  diatur  secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 The United Na- tions  Convention  Against  Corruption (UN- CAC) yang menyatakan bahwa:
“Article 1: Statement of purpose (Tuju-an) The purposes of this Convention are:
(Tujuan Konvensi ini adalah:)
a. To  promote  and  strengthen  measures  to prevent  and  combat  corruption  more  effi- ciently  and  effectively (Terjemahan  bebas: Meningkatkan  dan  memperkuat  upaya- upaya  untuk  mencegah  dan  memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif);
b. To promote, facilitate and support interna- tional  cooperation  and  technical  assistan- ce  in  the  prevention  of  and  fight  against corruption,  including  in  asset  recovery (Terjemahan  bebas:  Meningkatkan,  mem- fasilitasi dan mendukung kerja sama inter- nasional  dan  bantuan  teknis  dalam  pence- gahan  dan  pemberantasan  korupsi,  terma- suk dalam pengembalian aset);
c. To  promote  integrity,  accountability  and proper  management  of  public  affairs  and public property (Terjemahan bebas: Me-
ningkatkan integritas, akuntabilitas dan pe- ngelolaan  yang  baik  urusan-urusan  publik dan kekayaan publik).”

## 3. Implementasi  The  United  Nations  Con- vention  Against  Corruption  (UNCAC) Dalam  Memberantas  Tindak  Pidana Korupsi Di Indonesia
Sebagaimana  telah  dikemukakan  pada bagian  sebelumnya,  terdapat  prinsip-prinsip dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)  yang  sudah  diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional namun  ada  juga  yang  belum  diadopsi  dalam peraturan  perundang-undangan  nasional.  Perlu pula  diketahui  bahwa  meskipun  dalam  peratu- ran  perundang-undangan  nasional  sudah  ter- dapat  prinsip-prinsip  yang  sesuai  dengan The United  Nations  Convention  Against  Corrup- tion (UNCAC),  prinsip-prinsip  tersebut  belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu, hal penting  yang harus diperhatikan dalam rangka mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana korupsi  tidak  hanya  berkaitan  dengan  penga- dopsian  prinsip-prinsip  yang  terdapat  dalam The  United  Nations  Convention  Against  Cor- ruption (UNCAC)  melainkan  juga  tahap  pe- laksanaannya (aplikasi dan eksekusinya).
Dalam  bidang  pencegahan  dan  pembe- rantasan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana dibahas  dalam  tulisan  ini,  penulis  berhasil mengidentifikasi  ketentuan-ketentuan yang terdapat  dalam  UNCAC  yang  sudah  diadopsi maupun  yang belum diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Mengenai  ketentuan-ketentuan  pencega-han dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  tertuang  dalam  UNCAC  yang sudah ataupun yang belum diadopsi dalam pe- raturan  perundang-undangan  Indonesia,  dapat digambarkan dengan tabel berikut:
Nomor Kriteria Pengaturan tindak pidana korupsi menurut UNCAC (Bab III Pasal 15 – Pasal 22 UNCAC) Pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 01 Penyuapan pejabat publik nasional. Diatur dalam pasal 15 huruf a dan Pasal 15 huruf b UNCAC. Berdasarkan Pasal 15 huruf (a) UNCAC
suatu  perbuatan  dikatakan  sebagai  tindak pidana  korupsi  penyuapan  pejabat  publik
Pengaturan  tindak  pidana  korupsi  yang termasuk  ke  dalam  penyuapan  pejabat publik  nasional  sudah  diatur  dalam  Un- dang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun   2001
nasional  apabila  memiliki  unsur-unsur  de- lik  sebagai  berikut:  dilakukan  dengan  se- ngaja;  memberikan  janji,  tawaran,  pembe- rian  yang  tidak  semestinya;  secara  lang- sung  atau  tidak  langsung;  kepada  pejabat publik  nasional  atau  badan  lain,  agar  pe- jabat  yang  bersangkutan  bertindak  tidak sesuai dengan tugasnya.
Kemudian  berdasarkan  Pasal  15  huruf  (b) UNCAC,  suatu  perbuatan  termasuk  dalam tindak  pidana  korupsi  penyuapan  pejabat publik  nasional  apabila  memenuhi  unsur- unsur  delik  berikut  ini:  perbuatan  itu  dila- kukan  dengan  sengaja;  dilakukan  oleh  pe- jabat  publik  atau  orang  atau  badan  lain; meminta  atau  menerima  manfaat  yang  ti- dak semestinya; baik secara langsung mau- pun tidak langsung;  sehingga pejabat yang bersangkutan  bertindak  tidak  sesuai  de- ngan tugasnya.
Dari  pengaturan  Pasal  15  huruf  (a)  dan huruf  (b)  UNCAC  memiliki  perbedaan mendasar.  Dalam  Pasal  15  huruf  (a)  me- ngandung  unsur-unsur  tindak  pidana  ko- rupsi  penyuapan  pejabat  publik  nasional pada  sisi  penyuap  atau  pemberi  suap,  se- dangkan  Pasal  15  huruf  (b)  mengandung unsur-unsur  tindak  pidana  korupsi  penyu- apan  pejabat  publik  nasional  untuk  pihak yang  disuap  atau  penerima  suap.  Dengan demikian,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa tindak  pidana  korupsi  (khususnya  penyua- pan) itu selalu melibatkan dua pihak yakni pemberi dan penerima suap.
Disamping  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa suatu  perbuatan  termasuk  ke  dalam  tindak pidana  korupsi  penyuapan  pejabat  publik nasional  menurut  UNCAC  apabila  pejabat publik nasional atau badan lain yang mem- beri  suap  atau  menerima  suap  sehingga atau agar pejabat publik nasional yang  ber- sangkutan  tidak  bertindak  sesuai  dengan tugasnya adalah tindak pidana korupsi.
khususnya  pasal-pasal  mengenai  tindak korupsi  yang  terkait  dengan  suap-me- nyuap  yaitu:  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  dan huruf  b,  Pasal  5  ayat  (2),  Pasal  6  ayat  (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d serta Pasal 13.  Unsur-unsur  delik  dari  pasal-pasal tersebut  pada  dasarnya sudah  diadopsi melalui  unsur  delik  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  diatur  dalam  UNCAC  tepat- nya  dalam  Pasal  15  huruf  a  dan  Pasal  15 huruf  b  mengenai  tindak  pidana  korupsi penyuapan pejabat publik nasional. 02 Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik.
Mengenai tindak pidana korupsi penyua- pan pejabat publik asing dan pejabat orga- nisasi internasional publik ditur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) UNCAC. Suatu perbuatan disebut tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: dengan sengaja; memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat  yang tidak semestinya, secara langsung ataupun tidak langsung; kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik atau orang atau badan lain; agar pejabat yang bersangkutan tidak bertindak sesuai dengan tugas resminya.
Dalam  prinsip  hukum  pidana  untuk  me- nentukan suatu perbuatan  masuk ke dalam tindak  pidana  maka  perbuatan  tersebut harus  memenuhi  semua  unsur  yang  ter- kandung  dalam  Pasal  yang  berkaitan.  Pa- sal  16  ayat  (1)  UNCAC  khususnya  unsur pejabat  publik  asing  atau  pejabat  organi- sasi  internasional  publik belum  diadopsi dalam  pasal-pasal  atau  ketentuan-keten- tuan  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana korupsi  suap-menyuap  dalam  hukum  na- sional sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b,  Pasal  5  ayat (2),  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d serta Pasal 13 Undang-Un-dang
Dari  unsur-unsur  delik  di  atas,  tindak  pi- dana  korupsi  penyuapan  ini  mirip  dengan unsur-unsur  delik  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  15  huruf  a  sebagaimana  telah dijelaskan  diatas,  namun  perbedaannya adalah  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  yang  men- jadi  salah  satu  unsurnya  (subjek  hukum- nya)  adalah  pejabat  publik  asing  atau  pe- jabat organisasi internasional publik.
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sama sekali tidak  menga-tur tindak  pidana  korupsi  penyuapan  pejabat publik  asing  atau  pejabat  organi-sasi internasional  publik.  Artinya,  penga-turan Pasal 16 ayat (1) UNCAC belum diadopsi ke  dalam  peraturan  perundang-undangan nasional Indonesia. 03 Penggelapan, penyalahguna an atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik.
Tindak  pidana  korupsi  penggelapan,  pe- nyalahgunaan atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik diatur secara tegas dalam Pasal 17 UNCAC. Untuk  menentukan  suatu  perbuatan  terma- suk  ke  dalam  tindak  pidana  korupsi  seba- gaimana  diatur  dalam  Pasal  17  UNCAC yakni  sebagai  tindak  pidana  penggelapan, penyalahgunaan  atau  penyimpangan  lain atas  kekayaan  oleh  pejabat  publik  harus memenuhi  unsur-unsur  delik  sebagai  beri- kut:  dilakukan  dengan  sengaja;  dilakukan oleh  pejabat  publik;  perbuatannya  berupa penggelapan,  penyalahgunaan  atau  pe- nyimpangan;  dilakukan  terhadap  kekaya- an,  dana  atau  sekuritas  publik  atau  swasta atau  barang  lain;  barang-barang  tersebut dipercayakan  kepadanya  karena  jabatan- nya;  dilakukan  untuk  kepentingan  sendiri atau orang lain atau badan lain.
Unsur-unsur  tindak  pidana  sebagai  tindak pidana  penggelapan,  penyalahgunaan  atau penyimpangan  lain  atas  kekayaan  oleh pejabat  publik  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  17  UNCAC  sudah  terpenuhi  oleh peraturan  perundang-undangan  nasional yaitu  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Ta- hun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  khususnya  pengaturan tentang  tindak  pidana  korupsi  yang  terkait dengan  penggelapan  dalam  jabatan  seba- gaimana  diatur  dalam:  Pasal  8,  Pasal  9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pa- sal 10 huruf c.
Unsur-unsur  delik  yang  terkandung  dalam pasal-pasal  tersebut  pada  dasarnya sudah diadopsi sesuai  dengan  unsur-unsur  tin- dak  pidana  korupsi  penggelapan,  penya- lahgunaan  atau  penyimpangan  lain  keka- yaan oleh pejabat publik sebagaimana dia- tur dalam Pasal 17 UNCAC kecuali ber- kaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh pihak swasta. 04 Pemanfaatan pengaruh kekuasaan. Dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC diatur  secara  tegas  mengenai  tindak  pida- na  korupsi  yang  terkait  dengan  peman- faatan pengaruh.
Setiap  perbuatan  dinyatakan  sebagai  tin- dak  pidana  korupsi  akibat  pemanfaatan pengaruh  berdasarkan  ketentuan  pasal  18 huruf a apabila memenuhi unsur-unsur de- lik sebagai berikut: dengan sengaja; mem- berikan  janji,  tawaran  atau  pemberian manfaat  yang  tidak  semestinya;  kepada pejabat  publik  atau  orang  lain;  secara langsung atau tidak langsung; agar pejabat yang  bersangkutan  menyalahgunakan  pe- ngaruhnya  yang  sudah  ada;  dengan  mak- sud  untuk  memperoleh  manfaat  yang  ti- dak  semestinya  untuk  kepentingan  peng- hasut atau untuk orang lain.
Setiap  perbuatan  dinyatakan  sebagai  tin- dak  pidana  korupsi  akibat  pemanfaatan pengaruh  berdasarkan  ketentuan  pasal  18 huruf   b   apabila   memenuhi unsur-unsur delik   sebagai   berikut:   dengan   sengaja;
Dari uraian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC disamping, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemanfaatan pengaruh ini erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi suap-menyuap yang sudah dia- dopsi dan diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d serta Pasal 13 Undang-Un-dang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain  itu,  tindak  pidana  korupsi  yang  ter- kait  dengan  pemanfaatan  pengaruh  khu- susnya  Pasal  18  huruf  b  UNCAC  identik dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  terkait dengan  pemerasan  sebagaimana  diatur secara tegas dalam Pasal 12   huruf e, g dan huruf  f  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Ta-
dilakukan  oleh  pejabat  publik  atau  orang lain;  secara  langsung  atau  tidak  langsung; meminta  atau  menerima  manfaat  yang tidak  semestinya  untuk  kepentingan  peja- bat  tersebut  atau  orang  lain;  agar  pejabat yang  bersangkutan  atau  orang  lain  terse- but  menyalahgunakan  pengaruhnya  yang ada.
hun  2001  dan  juga  termasuk  ke  dalam tindak  pidana  korupsi  gratifikasi  yang  te- lah  diatur  secara  tegas  dalam  Pasal    12  B jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bah- wa  pengaturan  mengenai  tindak  pidana korupsi  yang  berkaitan  dengan  peman- faatan  pengaruh  yang  diatur  dalam  Pasal 18  huruf  a  dan  Pasal  18  huruf  b  UNCAC
sudah diadopsi dan diatur dalam peratu- ran nasional Indonesia. 05 Penyalahguna an fungsi. Tindak  pidana  korupsi  yang  termasuk penyalahgunaan  fungsi  diatur  secara  tegas dalam Pasal 19 UNCAC.
Dalam  pasal  tersebut  terdapat  unsur-unsur perbuatan  yang  termasuk  ke  dalam  tindak pidana  korupsi  yang  berkaitan  dengan  pe- nyalahgunaan fungsi. Unsur-unsur tersebut adalah  sebagai  berikut:  dilakukan  dengan sengaja;  menyalahgunakan  fungsi  atau  ja- batan;  oleh  pejabat  publik  dalam  pelaksa- naan  tugasnya;  melaksanakan  atau  tidak melaksanakan  perbuatan  yang  melanggar hukum;  dengan  maksud  untuk  mempero- leh  manfaat  yang  tidak  semestinya  untuk dirinya  atau  untuk  orang  lain  atau  untuk badan lain.
Dengan  perkataan  lain,  dapat  dikatakan bahwa  tindak  pidana  korupsi  yang  berkai- tan  dengan  penyalahgunaan  fungsi  adalah tindakan  yang dilakukan oleh pejabat pub- lik  yang  menyalahgunakan  jabatan  atau fungsinya demi mendapatkan manfaat yang tidak seharusnya.
Tidak  pidana  korupsi  yang  berkaitan  de- ngan  penyalahgunaan  fungsi  sebagaimana diatur  dalam  UNCAC  identik  dengan  tin- dak  pidana  korupsi  penggelapan,  penya- lahgunaan  atau  penyimpangan  lain  keka- yaan  oleh  pejabat  publik  yang  telah  diatur secara  tegas  dalam  Undang-Undang  No- mor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pembe- rantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yakni  se- bagaiman  diatur  dalam:  Pasal  8,  Pasal  9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pa- sal 10 huruf c.
Dengan  demikian,  pengaturan  mengenai tindak  pidana  korupsi  berupa  penyalahgu- naan  fungsi  yang  diatur  dalam  Pasal  19 UNCAC  telah  diadopsi dan  diatur  dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
06 Memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Dalam UNCAC, tindak  pidana  korupsi  be- rupa  memperkaya  diri  sendiri  secara  tidak sah diatur secara tegas dalam Pasal 20. Untuk  mengklasifikasikan  suatu  perbuatan ke  dalam  tindak  pidana  korupsi  berupa memperkaya  diri  sendiri  secara  tidak  sah, harus  memenuhi unsur-unsur  delik sebagai berikut:  dilakukan  dengan  sengaja;  mem- perkaya  diri  sendiri  (pejabat  publik);  dida- patkan  secara  tidak  wajar;  tidak  dapat  di- pertanggungjawabkan  dalam  kaitan  de- ngan penghasilannya yang sah. Unsur-unsur  yang  telah  disebutkan  terse- but  menurut  hemat  penulis  masih  dapat ditafsirkan  sangat  luas,  semua  jenis  tindak pidana  korupsi  yang  terdapat  dalam  UN- CAC  seperti  suap-meyuap,  penggelapan, penyalahgunaan  atau  penyimpangan  lain atas  kekayaan  oleh  pejabat  publik,  peman- faatan   pengaruh,   penyalahgunaan  fungsi dan   penggelapan   di   sektor   swasta  bisa
Demikian juga jenis tindak pidana korupsi dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Ta- hun  2001  seperti  korupsi  yang  terkait  de- ngan  kerugian  keuangan  Negara,  korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, korup- si  yang  terkait  dengan  penggelapan  dalam jabatan,  korupsi  yang  terkait  dengan  pe- merasan,  korupsi  yang  berkaitan  dengan perbuatan curang, korupsi  yang terkait de- ngan  benturan  kepentingan  dalam  penga- daan  dan  korupsi  yang  terkait  dengan  gra- tifikasi  dapat  dikategorikan  sebagai  per- buatan  memperkaya  diri  sendiri  secara tidak sah.
Semua  jenis  tindak  pidanan  korupsi  yang telah  disebutkan  sebagaimana  diatur  seca- ra tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  itu memenuhi unsur-unsur tindak   pidana   korupsi   memperkaya diri
memenuhi unsur tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri secara tidak sah.
sendiri secara tidak sah yang diatur dalam UNCAC . 07 Penyuapan di sektor swasta. Tindak  pidana  korupsi  lainnya  yang  diatur dalam  UNCAC  adalah  tindak  pidana  ko- rupsi  penyuapan  di  sektor  swasta,  menge- nai  tindak  pidana  tersebut  diatur  secara tegas dalam Pasal 21 huruf (a) dan huruf (b) UNCAC.
Untuk  menentukan  suatu  perbuatan  terma- suk  ke  dalam  tindak  pidana  sebagaimana diatur  dalam  pasal  21  huruf  (a),  maka  ha- rus  memenuhi  unsur-unsur  delik  sebagai berikut:  dilakukan  dengan  sengaja;  dalam rangka  kegiatan  ekonomi,  keuangan  atau perdagangan;  memberikan  janji,  penawa- ran  atau  pemberian  manfaat  yang  tidak semestinya;  secara  langsung  atau  tidak langsung;  kepada  orang  yang  memimpin atau  bekerja  dalam  jabatan  apapun  atau orang  lain  untuk  badan  sektor  swasta;  su- paya  orang  yang  bersangkutan  bertindak tidak sesuai dengan tugasnya. Sedangkan  unsur-unsur  delik  yang  terda- pat dalam Pasal 21 hurf (b) adalah sebagai berikut:  dilakukan  dengan  sengaja;  oleh orang  yang  memimpin  atau  bekerja  dalam jabatan  apapun  atau  orang  lain  untuk  ba- dan  sektor  swasta;  dalam  rangka  kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan; me- minta  atau  menerima  manfaat  yang  tidak semestinya;  secara  langsung  atau  tidak langsung;  untuk  dirinya  atau  orang  lain; agar  orang  yang  bersangkutan  bertindak tidak sesuai dengan tugasnya. Dari  pengaturan  Pasal  21  huruf  (a)  dan huruf  (b)  memiliki  perbedaan  mendasar, dalam  Pasal  21  huruf  (a)  mengandung  un- sur-unsur tindak pidana korupsi penyuapan di  sektor  swasta  pada  sisi  penyuap  atau pemberi  suap,  sedangkan  Pasal  21  huruf (b) mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi  penyuapan  di  sektor  swasta  untuk pihak  yang  disuap  atau  penerima  suap. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  tindak  pidana  korupsi  (khususnya penyuapan)  itu  selalu  melibatkan  dua  pi- hak (pemberi dan penerima suap).
Mengenai  pengaturan  tindak  pidana  ko- rupsi  jenis  ini  di  Indonesia belum  diatur secara  tegas.  Dalam  peraturan  perundang- undangan  Indonesia,  yang  diancam  de- ngan  pidana  adalah  perbuatan  penyuapan atau  gratifikasi  kepada  pejabat  Negara. Dengan  perkataan  lain,  dapat  dikatakan bahwa  penyuapan  di  sektor  swasta  belum dapat dikenakan sanksi pidana. 08 Penggelapan kekayaan  di sektor swasta. Penggelapan  kekayaan  di  sektor  swasta merupakan  tindak  pidana  korupsi  sebagai- mana  diatur  secara  tegas  dalam  Pasal  22 UNCAC.
Untuk  menentukan  suatu  perbuatan  terma- suk dalam penggelapan kekayaan di sektor swasta  maka  harus  memenuhi  unsur-unsur delik  sebagai  berikut:  dilakukan  dengan sengaja;  dilakukan  oleh  orang  yang  me- mimpin atau bekerja dalam jabatan apapun di badan sektor swasta; penggelapan  terha- dap  kekayaan,  dana  atau  sekuritas  swasta atau  barang  lain  yang  berharga;   barang-
Mengenai pengaturan tindak pidana ko- rupsi jenis ini di Indonesia masih diatur dalam KUHP tentang tindak pidana penggelapan yakni Pasal 372 jo. Pasal 374 KUHP dan tidak diatur secara tegas da- lam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Ta- hun 2001. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa rumusan Pasal 22 UNCAC, apabila dikonstruksikan kedalam hukum nasional di Indonesia bukanlah tindak pidana ko- rupsi tetapi tindak pidana penggelapan pa- da umumnya.
barang  tersebut  dipercayakan  kepadanya karena  jabatannya;  dalam  rangka  kegiatan ekonomi keuangan atau perdagangan. Pada  dasarnya,  rumusan  tindak  pidana  ko- rupsi  ini  mirip  dengan  rumusan  tindak  pi- dana  korupsi  penggelapan,  penyalahguna- an  atau  penyimpangan  lain  atas  kekayaan oleh  pejabat  publik  yang  diatur  dalam  Pa- sal 17 UNCAC. Namun perbedaan menda- sarnya  adalah  dalam  Pasal  22  UNCAC  di- sebutkan  dalam  salah  satu  unsurnya „dila- kukan oleh orang yang memimpin atau be- kerja dalam jabatan apapun di badan sek- tor  swasta‟ jadi  tindak  pidana  korupsi  ini adalah  tindak  pidana  yang  tidak  dilakukan oleh pejabat publik melainkan dilakukan oleh  seseorang  yang  bekerja  di  sektor swasta.
Berdasarkan  tabel  perbandingan  diatas, dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa  pengaturan mengenai  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Ta- hun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Ta- hun  2001  ada  yang  belum  diimplementasikan atau  tidak  selaras  dengan  UNCAC  yakni  ber- kaitan  dengan  pengaturan  tindak  pidana  ko- rupsi  tentang  penyuapan  di  sektor  swasta  atau penggelapan  di  sektor  swasta  dan  penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi in- ternasional  publik.  Oleh  karena  itu,  dalam rangka  pembaharuan  hukum  pidana  ( penal reform )  ataupun  dalam  melakukan  revisi  ter- hadap  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Un- dang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pembe- rantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  perlu  dilaku- kan  pengaturan  mengenai  tindak  pidana  ko- rupsi  tentang  penyuapan  di  sektor  swasta  atau penggelapan  di  sektor  swasta  dan  penyuapan pejabat  publik  asing  dan  pejabat  organisasi internasional publik. Pelaksanakan secara kon- sisten  prinsip-prinsip  yang  terdapat  dalam UNCAC  diharapkan  dapat  meningkatakan pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi dilakukan dengan baik.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada  bagian-bagian  sebelumnya,  maka  pada bagian ini akan ditarik kesimpulan umum yang dianggap  penting  dan  relevan  berkaitan  de- ngan pemberantasan tindak pidana  korupsi
pasca  ratifikasi The  United  Nations  Conventi- on  Against  Corruption dan  pembaharuan  hu- kum pidana Indonesia, sebagai berikut:
1) Tindak  pidana  korupsi  adalah  salah  satu tindak  pidana  yang  dapat  dikelompokan sebagai extra  ordinary  crimes,  transnatio- nal  crime,  organized  crime,  transnational organized  crime  dan  new  dimentions  of crime.
2) Tindak pidana korupsi terus meningkat da- ri  waktu  ke  waktu.  Hal  ini  sekaligus  me- nunjukan  bahwa  pencegahan  dan  pembe- rantasan  tindak  pidana  korupsi  saat  ini masih belum efektif.
3) Ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  per- undang-undangan nasional ada yang sudah sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  terkan- dung  dalam  UNCAC  dan  ada  pula  yang belum sesuai.
4) Belum  efektifnya  pencegahan  dan  pembe- rantasan  tindak  pidana  korupsi  saat  ini  sa- lah  satu  faktornya  dikarenakan  belum  se- suainya  peraturan  perundang-undangan nasional dengan ketentuan-ketentuan inter- nasional (dalam hal ini The United Nations Convention Against Corruption).
5) Penyesuaian  peraturan  perundang-unda- ngan nasional dengan UNCAC merupakan kebutuhan mendesak (urgent needs).
6) Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  me- rupakan  suatu  yang  wajib  dilakukan  oleh segenap  masyarakat  (tidak  hanya  para  pe- negak hukum) karena dengan adanya pem- berantasan tindak pidana korupsi  yang
efektif  dan  evisien  diharapkan  dapat  me- ngurangi  atau  bahkan  menghapuskan  ke- miskinan  dan  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.
Demi  meningkatkan  upaya  pencegahan dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia,  penulis  menyarankan  beberapa  hal berikut ini:
1) Perlu  dilakukan  pembaharuan  hukum  pi- dana dalam rangka mencegah dan membe- rantas maraknya tindak pidana korupsi.
2) Pembaharuan hukum pidana tersebut dapat dilakukan  dengan  pembaharuan  KUHP Nasional  maupun  merevisi  Undang-Un- dang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang  Nomor
20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3) Perlu  dilakukan  pengaturan  secara  tegas mengenai  tindak  pidana  korupsi  tentang penyuapan di sektor swasta atau penggela- pan  di  sektor  swasta  dan  penyuapan  peja- bat  publik  asing  dan  pejabat  organisasi internasional publik.
4) Ketentuan  atau  prinsip-prinsip  pemberan- tasan  tindak  pidana  korupsi  (baik  dalam UNCAC  maupun  dalam  hukum  nasional) selain telah diratifikasi  namun  perlu dilak- sanakan  secara  maksimal,  integral,  tidak pandang  bulu,  konsisten  dan  dilakukan dengan penuh integritas.

## Daftar Pustaka

## Buku dan Literatur
Fockema Andrea, Kamus Hukum, Bina Cipta: Bandung, 1983. H.A. Rasyid Noor, Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia , Varia Peradilan, Nomor 278, Edisi Januari 2009.
Henry Campbell Black, Black‟s Law Dictionary , Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990.
I Gede Made Sadguna. Peranan PPATK Dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Good Corporate Governance Sektor Keuangan, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 24 - Nomor 3 Tahun 2005.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi , Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Optimalisasi Pelayanan Publik Laporan Tahunan KPK 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2008.
LPPNRI, Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi Kolusi Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat, Jakarta, 2008.
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Indonesia dalam “Mengupas Hukum Progresif Indonesia” Semarang, Pustaka Pelajar, 2006.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996. Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, LP3S, Jakarta, 1983.

## Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan The United Nations Convention Against Corruption.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
The United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi).

## Internet
http://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=show_detail&id=1082 http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi http://acch.kpk.go.id/statistik-perkara-berkekuatan-hukum-tetap .