## Sikap Islam terhadap Minoritas  Non-Muslim

## Syamsul  Hadi  Untung
Dekan Fak. Ushuluddin ISID Gontor Email:  syams.untung@gmail.com

## Eko Adhi Sutrisno
Peserta  Program  Kaderisasi  Ulama  VII  ISID  Gontor Email:  ekoadhi23@gmail.com

## Abstrak
Pluralitas dalam Islam diyakini sebagai sunnatulah yang dikehendaki-Nya. Keadaan plural yang meliputi berbagai macam golongan dan kelompok menyebabkan masyarakat harus  dapat hidup  berdampingan dalam satu  lingkungan. Ketika hidup  bermasyarakat tersebut, tentunya ada yang menjadi golongan mayoritas dan minoritas. Kerap terjadi, kelompok mayoritas bersikap intoleran terhadap minoritas, sehingga terjadi penganiayaan atau  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Dalam  sejarahnya,  umat  Islam  pernah  menjadi kelompok  minoritas  dan  juga  mayoritas  di  suatu  tempat.  Ketika  berposisi  sebagai mayoritas,  umat  Islam  telah  membuktikan  mampu  hidup  damai  dengan  kelompok minoritas. Dalam pemerintahan Islam, kelompok minoritas ini menjadi tanggung jawab dan hak-hak mereka harus dijaga dan dipenuhi. Mereka ini dikenal dengan sebutan ahl al- dzimmah. Pemerintahan Islam berkewajiban menjaga dan melindungi jiwa, keyakinan, kebebasan beribadah, kehormatan, kehidupan, dan harta benda non-Muslim yang menjadi ahl al-dzimmah sejauh mereka tidak melanggar pejanjian yang telah disepakati dengan kaum Muslim. Karena pentingnya konsep ahl dzimmah tersebut, artikel ini akan mengulas konsep tersebut sehingga jelas pula sikap Islam terhadap minoritas non-muslim.
Kata Kunci: Minoritas, Ahl al-Dzimmah, Non-Muslim, Ahl al-H { arb, Ahl al-‘Ahd.

## Abstract
Plurality in Islam is believed to be sunnatullah wills. The plural condition which covering a wide range of groups caused that the community must be able to coexist in an environment. There must be a majority and minority groups in that environment. It will often occur that the majority being intolerant of minorities, resulting in persecution or human  rights  violations.  Historically,  Muslims  ever  become  a  majority  and  minority groups somewhere. When became a majority, Muslims have proved able to live in peace
with minority groups. In the Islamic government, the minority group is the responsibility and  their  rights  must  be  protected  and  fulfilled.  They  are  known  as  ahl  al-dzimmah. Islamic  government  is  obliged  to  maintain  and  protect  the  lives,  beliefs,  freedom  of worship, honor, life and property of non-Muslims which are ahl al-dzimmah as far as they do not violate the agreement with Muslims. Because of the importance of the concept of ahl dzimmah, this article will review these concepts so that the attitude of Islam towards non-Muslim minorities becomes clear.
Keywords: Minorities, Ahl al-Dzimmah, Non-Muslim, Ahl al-H { arb, Ahl al-‘Ahd.

## Pendahuluan
U mat Islam kini sedang melewati masa-masa sulit. Akhir- akhir  ini  terjadi  berbagai  aksi  yang  berkontribusi menguatkan  dugaan  bahwa  Islam  adalah  agama  yang mengajarkan  kekerasan  dan  umat  Islam  merupakan  komunitas yang tidak toleran. 1 Munculnya pemutaran film  Fitna di Belanda pada  tahun  2008  yang  “secara  liar”  memadukan  ayat-ayat  yang berkaitan dengan peperangan seolah menjadi cermin bagi sederet rentetan  konflik  berdarah  yang  tak  kunjung  usai  di  dunia internasional  yang  melibatkan  umat  Islam  dengan  komunitas agama lain. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ditengah-tengah kaum Muslim  tersebut  telah  membentuk  stereotype  yang  menyudutkan umat Islam sebagai bagian masyarakat dunia yang intoleran dan tidak dapat hidup berdampingan dengan komunitas lain.
Anggapan di atas tidaklah tepat, sebab faktanya, ketika umat Islam menjadi mayoritas pada suatu wilayah tertentu, keberadaan kelompok minoritas non-Muslim dapat dengan leluasa melakukan aktivitasnya. Namun berbanding terbalik jika umat Islam berada di  tengah-tengah  mayoritas  non-Muslim,  penganiayaan  dan penindasan  selalu  menjadi  potret  buram  yang  seolah-olah  di- pandang  sebelah  mata  oleh  masyarakat  internasional.  Sejarah menyaksikan,  bahwa  kaum  Muslim  dapat  hidup  berdampingan dengan komunitas non-Muslim dalam kondisi yang aman. Bahkan dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW telah menyusun aturan  dalam  menjalin  toleransi  antara  Islam  dan  agama- agama  lain  di  Madinah 2 yang  dikenal  dengan  “Mi > tsa > q  al-
1 Muchlis M. Hanafi, Moderasi Islam, (Ciputat: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur’an, 2013), 249.
2 Lihat: Ibn Hisya > m, Al-Si > rah al-Nabawiyyah, Tahqi > q: Mus } t } afa al-Saqa’, Jilid 1, (Mesir: Mus } t } afa al-Babi al-Hilyi, Cet. 2, 1375 H/ 1955 M), 501.
Madi > nah” 3 . Di antara butir perjanjian itu berbunyi, “Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi  orang-orang  Yahudi  adalah  agama  mereka  dan  bagi  orang- orang  Mukmin  agama  mereka,  termasuk  pengikut  mereka  dan diri mereka sendiri. Hal ini berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf.” 4
Dalam  pandangan  Islam,  warga  negara  yang  mendiami wilayah yang di dalamnya diterapkan syariat Islam dibagi menjadi dua golongan; yaitu Muslim dan non-Muslim. Warga negara non- Muslim  disebut  sebagai  ahl  al-dzimmah,  yang  berarti  orang  yang berada  dalam  perlindungan. 5 Islam  menempatkan  semua  orang yang  tinggal  di  Negara  Islam  sebagai  warga  negara  dan  mereka semua  berhak  memperoleh  perlakuan  yang  sama. 6 Negara berkewajiban menjaga dan melindungi jiwa, keyakinan, kebebasan beribadah, kehormatan, kehidupan, dan harta benda non-Muslim yang  menjadi  ahl  al-dzimmah 7 sejauh  mereka  tidak  melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum Muslim.
Berangkat  dari  pemaparan  di  atas,  tulisan  ini  akan  meng- ungkapkan  bagaimanakah  sebenarnya  sikap  Islam  terhadap kemajemukan?  dan  benarkah  Islam  tidak  toleran  terhadap  ke- beragaman? Untuk itulah, selanjutnya makalah ini akan menjelas- kan  secara  lebih  mendalam  tentang  sikap  Islam  jika  berkuasa terhadap  minoritas  non-Muslim  dalam  konsep  ahl  al-dzimmah.

## Penggolongan Non-Muslim
Islam  mengakui adanya pluralitas atau  kemajemukan, baik dalam bidang agama, ras, dan kultur sebagai kehendak Allah. Islam hanya tidak mengakui paham pluralisme yang memandang semua
3 Lihat: Abdul Aziz Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1028-1032.
4 Teks “Piagam Madinah” ini selengkapnya dapat dilihat dalam: Ibn Hisya > m, Al- Si > rah  al-Nabawiyyah,  501.  Lihat  juga  dalam:  Saifurrah } man  al-Mubarakfury,  Si > rah Nabawiyyah, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, Cet. 19, 2005), 255.
5 Yusuf al-Qard } awi, Ghair al-Muslimi > n fi > al-Mujtama’ al-Isla > miy, (Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. ke-3, 1413 H/ 1992 M), 7.
6 Abu al-A’la Maududi, Human Right In Islam, (Islamabad: Da’wah Academy, IIUI, 1998),  10.
7 Abu al-A’la Maududi, Teori Politik Islam, Terj. Salahudin Abdullah, (Bandung: al- Ma’arif, 1960), 37.
agama sama. Dalam pandangan Islam, yang membedakan seorang muslim dengan non-Muslim adalah akidahnya yang termanifestasi- kan dengan memeluk agama Islam. Perbedaan akidah merupakan perbedaan  yang  fundamental  bagi  Islam,  sehingga  menjadikan Islam  tidak  mentolerir  secara  teologis  bahwa  agama-agama  lain sama dengan Islam. 8 Meskipun demikian, Islam meyakini adanya pluralitas dalam kehidupan ini sebagai kehendak Allah. Kehendak Allah  ini  menurut  Ibn  Taimiyah  terbagi  menjadi  dua  macam. Pertama, ira > dah kawniyyah, yaitu kehendak ontologis dalam setiap eksistensi  kehidupan  sebagai  keseimbangan  seperti  adanya  baik dan buruk, cahaya  dan gelap, laki-laki dan  perempuan, dan lain sebagainya. Kedua, ira > dah di > niyyah, yaitu sebagai legislator antara yang  h } aqq  dan  yang  ba > t } il,  sehingga  ada  ciptaan  Allah  yang dikehendaki  secara  kawniyyah  dan  di > niyyah,  seperti  kebaikan, kebenaran, iman, dan segala sesuatu yang dicintai yang termaktub dalam syari’at-Nya. Namun ada juga ciptaan-Nya yang dikehendaki secara kawniyyah namun tidak dikehendaki secara di > niyyah seperti kufur, kejelekan, kebatilan dan lain sebagainya. 9
Dalam  al-Qur’an  non-Muslim  disebut  sebagai  kafir,  hal  ini dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata  kafir  sendiri  secara  bahasa  berarti  menutupi  sesuatu, melepaskan  diri,  menghapus  atau  menyembunyikan  kebaikan yang telah diterima, dan dari segi akidah, kafir berarti kehilangan iman.  Sedangkan  secara  terminologis,  Said  Hawa  memberikan pengertian  bahwa  kafir  adalah  orang  yang  ingkar  terhadap kebenaran  Islam. 10 Istilah  kafir  dalam  al-Qur’an  mengacu  pada perbuatan  yang  berhubungan  dengan  Allah,  namun  semua hubungan  tersebut  bersifat  negatif,  seperti  mengingkari  nikmat- Nya dalam QS. al-Nahl: 55 dan al-Rum: 34, lari dari tanggung jawab dalam QS. Ibrahim: 22, penolakan atau pembangkangan terhadap hukum Allah  dalam  QS.  al-Maidah:  44,  dan  meninggalkan  amal saleh  yang  diperintahkan  Allah  dalam  QS.  al-Rum:  44.  Dari  525 kali kata kafir dalam berbagai derivasinya, arti yang paling dominan
8 Ja’far Abd al-Salam, Al-Tasa > muh } fi > al-Fikri al-Isla > mi, (Kairo: Ra > bit } ah al-Ja > mi’ah al- Isla > miyyah, 1425/2005), 167.
9 Ibn Taimiyah, Majmu > ’ Fata > wa, Juz: 18, Tah } qi > q: Anwar al-Baz dan ‘Amir al-Jazar,
(Da > r al-Wafa > ’, Cet. 3, 1426 H), 134.
10 Said Hawa, Al-Islam, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Press,  2004),  288-289.
adalah pendustaan atau pengingkaran terhadap Allah dan rasul- rasul-Nya,  khususnya  kepada  Nabi  Muhammad  dengan  ajaran yang dibawanya. 11
Para  ulama  fikih  mengklasifikasikan  non-Muslim  menjadi dua  kelompok;  ahl  al-h } arb  dan  ahl  al-‘ahd.  Pembagian  ini berdasarkan  Firman Allah  Surat  al-Mumtahanah:  8-9.  Ahl  al-h } arb adalah golongan orang-orang kafir yang memerangi atau terlibat peperangan  dengan  kaum  Muslim. 12 Istilah  kafir  h } arbi  menurut Yusuf al-Qard } awi disematkan oleh para fukaha kepada golongan non-Muslim yang tinggal di wilayah mereka yang disebut da > r al- h } arb  dan  menyatakan  permusuhan  terhadap  kaum  Muslim  dan para pemimpin mereka atau yang tidak mengakui negara Islam. 13 Golongan  kafir  h } arbi  ini  adalah  semua  orang  kafir  yang  me- nampakkan permusuhan dan menyerang kaum Muslim, baik dari kalangan musyrik (kaum pagan) maupun para ahli kitab. 14
Sikap kaum Muslim terhadap mereka adalah keras disebab- kan sikap mereka yang memusuhi dan memerangi Islam. 15 Syaikh Muhammad  ibn  Shalih  al-‘Utsaimin  menyatakan,  “Kafir  h } arbi (karena  sikap  mereka)  tidak  memiliki  hak  untuk  mendapatkan perlindungan  dan  pemeliharaan  dari  kaum  Muslim.” 16 Mereka inilah golongan orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW.  Sementara  ahl  al-‘ahd  merupakan  orang-orang  non-Muslim yang bersikap baik, menjalin hubungan yang harmonis terhadap kaum  Muslim,  dan  tidak  terlibat  dalam  memusuhi  mereka. 17 Golongan  ini  adalah  mereka  yang  berdamai  dan  mengadakan ikatan perjanjian dengan kaum Muslim, baik yang memilih tinggal di  dalam  da > r  al-Isla > m  (wilayah  Islam) maupun  yang  tetap  tinggal di wilayahnya. 18
11 Abdul Aziz Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, 856.
12 Rasyid al-Ghanusyi, H { uqu > q al-Muwa > t } anah: H { uqu > q Ghair al-Muslim fi > al-Mujtama’ al-Isla > mi, (Virginia: Ma’had al-‘Alam li > al-Fikr al-Isla > mi, 1993), 59-61.
13 Yusuf al-Qardhawi, Fikih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad menurut al-Qur’an dan Sunnah, Terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan, 2010), 751.
14 Rasyid al-Ghanusyi, H { uqu > q al-Muwa > t } anah..., 60. 15 Hamka, Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984),  165.
16 Muhammad ibn S } a > lih al-‘Utsaimin, H { uqu > q Du’at Ilaiha > al-Fit } rah wa Qarraratha > al-Syari > ’ah, (Riyad: T. Pnb, 1427 H), 43. 17 Rasyid al-Ghanusyi, H { uqu > q al-Muwa > t } anah…, 60-61. 18 Yusuf al-Qard } awi, Fatwa-fatwa Kontemporer, Terj. As’ad Yasin, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 967-968.
Para fukaha membagi kelompok ahl al-‘ahd  ini menjadi tiga golongan. Hal tersebut disebabkan perbedaan sikap dan kedudukan mereka dalam menjalin perjanjian dengan kaum Muslim. Mereka adalah  ahl  al-dzimmah,  ahl  al-hudnah,  dan  ahl  al-aman.  Ahl  al- dzimmah  adalah  non-Muslim  yang  menjadi  tanggungan  kaum Muslim karena telah mengadakan  perjanjian berupa  tunduk dan patuh  terhadap  ketentuan  beserta  hukum  Allah  dan  Rasul-Nya seraya menunaikan jizyah dan mereka berdiam di wilayah Islam. 19 Golongan  ini  menjadi  tanggungan  permanen  kaum  Muslim, mereka  dijamin  hidup  dengan  aman,  damai,  dan  mendapatkan hak  dan  kewajiban  yang  secara  umum  sama  dengan  penduduk muslim lainnya, terutama di bidang sosial (muamalah). 20
Golongan  kedua  adalah  ahl  al-hudnah,  yaitu  non-Muslim yang  mengadakan  perjanjian  damai  dengan  negara  Islam. Perbedaan golongan ini dengan ahl al-dzimmah adalah keberadaan mereka yang tidak tinggal di wilayah Islam, namun mengadakan perjanjian damai dengan kaum Muslim. Telah terjadi kesepakatan di antara mereka dan kaum Muslim untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati atau yang biasa dikenal dengan istilah  gencatan  senjata. 21 Oleh  sebab  itulah,  golongan  ini  tidak menjadi  tanggungan  kaum  Muslim,  hanya  saja  kaum  Muslim memiliki  ikatan  baik  dalam  berhubungan  dengan  mereka. Terhadap  kelompok  ini  umat  Islam  memiliki  kewajiban  untuk menjaga perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. al-Taubah: 4 dan 7.
Golongan  terakhir  adalah  ahl  al-aman,  yaitu  non-Muslim yang tinggal di luar wilayah Islam (da > r al-h } arb) namun melakukan kesepakatan  perjanjian  untuk  mendapatkan  jaminan  keamanan ketika  berdiam  di  wilayah  Islam  dalam  jangka  waktu  tertentu. 22 Perbedaan  golongan  ini  dengan  golongan  lainnya  adalah keberadaan mereka di wilayah Islam (da > r al-Isla > m) bukan dengan maksud  untuk  tinggal  selamanya,  namun  dalam  jangka  waktu
19 Al-Syadzili al-Qalibi, Ahl al-Dzimmah fi > al-H { ad } arah al-Isla > miyah, (Beirut: Da > r al-Gharb al-Isla > mi, 1998), 27.
20 Ja’far ‘Abd al-Sala > m dan Ah } mad al-Syaikh, Al-Muslimu > n wa al-A < khar: Usus li Taba > du al-H { iwa > r wa al-Ta’a > wun al-Silmi, (Kairo: Ra > bit } ah al-Ja > mi’ah al-Isla > miyah, 2006/ 1427),  91.
21 Al-Syadzili al-Qalibi, Ahl al-Dzimmah…, 27.
22 Ja’far Abd al-Salam dan Ahmad al-Syaikh, Al-Muslimu > n wa al-A < khar…, 91.
yang terbatas atau sementara. 23 Golongan ini biasanya memasuki wilayah Islam dengan maksud untuk berdagang atau para musafir yang  menetap  dengan  waktu  yang  terbatas.  Karena  jika  mereka menetap  untuk  selamanya,  maka  status  mereka  akan  berubah menjadi  ahl  al-dzimmah,  sehingga  memiliki  hak  dan  kewajiban yang  berbeda. 24

## Definisi Ahl al-Dzimmah
Ahl  al-dzimmah  berasal  dari  dua  kata  yang  terpisah,  yaitu ahl  dan  dzimmah.  Secara  etimologis  kata  ahl  berarti  kabilah  atau suku dan sanak keluarga atau kerabat. 25 Dalam Lisa > n al-‘Arab, Ibn Manz } u > r  mendefinikan  kata  al-ahl  dengan  makna  yang  berbeda- beda, sesuai dengan kata sambungannya. Jika digandeng dengan kata  al-amr  (ahl  al-amr),  berarti  orang  yang  mengurusi  masalah tersebut. Jika digandengkan dengan kata al-rajul (ahl al-rajul), ber- arti orang-orang terdekat di sekitar orang tersebut. Jika digandeng- kan dengan nama semua nabi, maknanya adalah umatnya. 26
Kemudian  kata  al-dzimmah  yang  diderivasi  dari  kata  kerja dzamma-yadzummu memiliki arti al-’ahd yang bermakna janji atau al-kafa > lah  wa  al-d } a > min  yang  berarti  tanggungan  dan  jaminan, 27 juga berarti al-ama > n yaitu keamanan. 28 Ditambahkan juga oleh al- Zabidi  dalam  Ta > j  al-‘Aru > s  min  Jawa > hir  al-Qa > mu > s,  bahwa  kata  al- dzimmah  juga  berarti  al-qaum  al-mu’a > hadu > n  yang  berarti  dzu dzimmah, yakni suatu kaum yang memiliki jaminan perlindungan. 29 Dengan demikian, pengertian ahl al-dzimmah secara bahasa adalah sekelompok golongan yang mengadakan perjanjian untuk menjadi bagian  dan  memiliki  ikatan  dengan  suatu  kelompok  masyarakat yang dijaga dan dilindungi.
23 Rasyid al-Ghanusyi, H { uqu > q al-Muwa > t } anah…, 60.
24 Al-Syadzili al-Qalibi, Ahl al-Dzimmah…, 96-97.
25 Muhammad Murtad } a al-Husaini al-Zabidi, Ta > j al-‘Aru > s min Jawahir al-Qa > mu > s, Jilid 28, (Kuwait: H { ukumah al-Kuwait, 1385 H/ 1965 M), 40.
26 Ibn Manz } u > r, Lisa > n al-‘Arab, Jilid 3,  (Kairo: Da > r al-H { adits, 2003), 523.
27 Al-T { ahir Ahmad al-Zawi, Al-Qa > mu > s al-Muhi > t } , Jilid 2, (Saudi: Da > r ‘Alam al-Kutub li > al-Nasyr wa al-Tawzi > ’, 1417H/1996M), 268.
28 Ibn Manz } u > r, Lisa > n al-‘Arab, Jilid 3, 523; Muhammad Murtad } a al-Husaini al-Zabidi,
Ta > j al-‘Aru > s…, Jilid 28, 206.
29 Muhammad Murtad } a al-Husaini al-Zabidi, Ta > j al-‘Aru > s…, 206.
Sedangkan  secara  terminologi,  ahl  al-dzimmah  memiliki makna  khusus  yang  telah  dikenal  dalam  tradisi  keilmuan  Islam. Mereka adalah golongan pemilik perjanjian, pemilik tanggungan, dan  pemilik  jaminan,  yang  disebut  dalam  hukum  fikih  sebagai orang-orang  yang  mendapat  jaminan Allah  dan  Rasul-Nya  serta kaum Muslim  untuk hidup  dengan aman  dan tentram  di bawah perlindungan  Islam  di  dalam  lingkungan  masyarakat  Islam. 30 Menurut  al-Ghazali,  ahl  al-dzimmah  adalah  ahli  kitab  yang  telah balig,  berakal,  merdeka,  laki-laki,  mampu  berperang,  dan  mem- bayar jizyah. 31 Sedangkan Ibn al-Juza’i mendefinisikannya sebagai orang kafir yang merdeka, balig, laki-laki, menganut agama yang bukan Islam, mampu membayar jizyah, dan tidak gila. Al-‘Unqari mempertegas pendapat di atas dengan menyimpulkan bahwa ahl al-dzimmah  adalah  non-Muslim  yang  menetap  di  da > r  al-Isla > m dengan  membayar  jizyah. 32 Sa’id  Hawa  mengatakan  ahl  al- dzimmah  merupakan  sekelompok  orang-orang  kafir  yang  me- ngadakan perjanjian untuk tunduk kepada hukum dan kekuasaan Allah SWT sehingga masuk dalam perlindungan kaum Muslim. 33 Dengan  demikian,  ahl  al-dzimmah  merupakan  orang-orang  kafir yang mengadakan perjanjian untuk patuh pada aturan dan hukum Islam sehingga memiliki ikatan dan menjadi bagian dari penduduk negara Islam yang mendapat jaminan perlindungan.

## Konsep Ahl al-Dzimmah
Dalam pandangan Islam, ahl al-dzimmah dibagi menjadi dua golongan; ahl al-kita > b  dan komunitas-komunitas dari agama atau keyakinan lainnya. 34 Mengenai istilah ahl al-kita > b, mayoritas ulama sepakat  hanya  ditujukan  pada  dua  golongan  yaitu  Yahudi  dan Nasrani. Dan selain dua komunitas tersebut, kaum Majusi misalnya, tidak termasuk ahl al-kita > b. 35 Namun kendati terdapat penggolong-
30 Abdul Aziz Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam…, 2020.
31 Abu > Ha > mid  al-Ghaza > li > ,  Al-Waji > z  fi > Fiqh  al-Ima > m  al-Sya > fi‘i > ,  Vol.  2,  (Mesir: Muhammad Mus } t } afa, 1318 H), 198.
32 Muhammad ibn Ahmad ibn al-Juza’i al-Kalabi > , Al-Qawa > nu > n al-Fiqhiyyah fi > Talkhi > s { al-Mazhab al-Ma > likiyyah, (Beirut: Da > r al-Qalam, T. Th), 184.
33 Said Hawa, Al-Isla > m....., 294.
34 Ibn Qayim al-Jauziyah, Ah } ka > m Ahl al-Dzimmah, Tah } qi > q: Sayyid ‘Imran, (Kairo: Da > r al-Hadits, 1424/ 2003), 11-13.
35 Lihat keterangan al-T } abari dan al-Syahrastani mengenai cakupan ahli kitab. Adapun Imam al-Syafi’i lebih ketat lagi, yakni hanya memasukkan penganut Yahudi dan Nasrani
an yang sedemikian rupa, Rasulullah SAW tetap memerintahkan agar  umat  Islam  memperlakukan  mereka  (non-ahl  al-kita > b) sebagaimana  memperlakukan  ahl  al-kita > b. 36
Sejatinya, ahl al-kita > b yang menjalin hubungan baik  dengan umat Islam mendapatkan perlakuan yang istimewa dibandingkan non-Muslim  lainnya.  Keistimewaan  tersebut  telah  diterangkan dalam al-Qur’an (QS. al-Maidah: 5) bahwa dihalalkan sembelihan dan  makanan  mereka,  dan  para  lelaki  Muslim  diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan ahl al-kita > b. 37 Hal ini disebabkan kepercayaan mereka yang pada awalnya hanya menyembah Allah serta tunduk pada perintah-Nya. Sementara umat agama lainnya, meski  berbeda  namun  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama dengan  ahl  al-kita > b  jika  menjadi  bagian  dari  penduduk  wilayah Islam  (ahl  da > r  al-Isla > m). 38
Awalnya,  terdapat  perbedaan  di  antara  para  ulama  dalam menyikapi kriteria non-Muslim yang berhak mendapatkan jaminan dzimmah;  sebagian  berpendapat  bahwa  semua  non-Muslim mendapatkan  jaminan  dzimmah  dan  sebagian  lagi  tidak. 39 Imam Abu  Hanifah  menilai  bahwa  kesepakatan  dzimmah  boleh diberlakukan untuk semua orang kafir, baik itu ahl al-kita > b, Majusi, hingga kaum pagan non-Arab, namun tidak termasuk kaum pagan Arab. 40 Sedangkan  ulama  mazhab  Maliki  berpandangan  bahwa tidak ada pengecualian bagi non-Muslim yang dipungut darinya jizyah, baik dari Yahudi, Nasrani, mereka yang berkeyakinan seperti
dari  keturunan Bani Israil saja dengan alasan bahwa Nabi Musa dengan Tauratnya dan Nabi Isa dengan Injilnya tidak diutus kecuali kepada Bani Israil.  Lihat: Ibn Jari > r al-T { abari, Ja > mi’ al-Baya > n fi > Tafsi > r al-Qur’a > n, Tah } qi > q: Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Mu’assasah al- Risalah, Cet. 1, 1420), 573; al-Syahrastani, Al-Milal wa al-Nih } al, Jilid 1, (Beirut: Da > r al Ma’rifah, 1404), 207; Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Jilid 4, (Beirut: Da > r al-Fikri, 1980),  182.
36 Matan hadis tersebut, “Disampaikan kepadaku dari Malik dari Ja’far ibn Muhammad dari bapaknya, bahwasannya Umar ibn Khattab RA menyebut Majusi. Lalu ia berkata: ‘Saya tidak tahu bagaimana saya harus berbuat tentang urusan mereka.’ Maka Abd al-Rahman ibn ‘Auf berkata: ‘Saya bersaksi, sungguh saya telah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti ahli kitab’.” Malik ibn Anas, Al-Muwat } t } a’, Juz: 2,  “Bab: Jizyah Ahli Kita > b wa al-Maju > s”, Tah } qi > q: Muh } ammad Mus } t } afa al-A’z } ami, (T. T: Muassasah Zayid ibn Sulman al-Nahyan, Cet. 1, 1425), 395.
37 Yusuf al-Qard } awi, Ghair al-Muslimi > n…, 4-5.
38 Rasyid al-Ghanusyi, H { uqu > q al-Muwa > t } anah…, 56-57. 39 Said Hawa, Al-Isla > m....., 294. 40 Ibn Qayim al-Jauziyah, Ah } ka > m Ahl al-Dzimmah…,14.
Majusi,  serta  kaum  pagan  Arab  maupun  non-Arab. 41 Meskipun terdapat  perbedaan,  menurut  Imam  Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, mayoritas ulama fikih telah bersepakat bahwa diperbolehkan bagi kaum  Muslim  untuk  memberikan  ‘Aqd  al-dzimmah  (jaminan perlindungan)  kepada  seluruh  non-Muslim  secara  umum  tanpa ada  kriteria  yang  membatasi.  Jaminan  perlindungan  ini  boleh diberikan  selama  mereka  menjaga  kesepakatan  yang  terjalin. 42 Singkatnya, meskipun pada awalnya terdapat perbedaan pandang- an, namun secara umum para ulama fikih sepakat bahwa perjanjian berupa jaminan perlindungan diberikan kepada seluruh golongan non-Muslim.
Menurut  Ibn  Qayyim  diperbolehkannya  mengadakan  ‘Aqd al-dzimmah kepada seluruh golongan non-Muslim karena tidak ada pengecualian  terhadap  non-Muslim  untuk  dapat  berstatus  ahl  al- dzimmah,  dan  pendapat  tersebut  didasari  dengan  dalil-dalil  s } ari > h. Pengertian  tentang  ahl  al-dzimmah  merupakan  golongan  dari  ahl al-kita > b, yaitu Yahudi dan Nasrani, didapat dari QS. al-Taubah: 29, sedangkan  pengertian  bahwa  non-Muslim  dari  kalangan  non  ahl al-kita > b  juga  diperbolehkan  mendapatkan  perlakuan  sebagaimana ahl  al-kita > b  berdasarkan  hadis  “Sunnu  bihim  sunnata  ahl  al-kita > b” (Perlakukanlah  mereka  (orang-orang  Majusi)  seperti  ahli  kitab). 43 Ibn Qayyim melanjutkan, jika yang dijadikan kriteria pengecualian dalam hal tersebut adalah kekafiran kaum pagan sebagai penyembah berhala, sedangkan ahl al-kita > b masih tetap meyakini adanya Allah, maka gugurlah pendapat tersebut dengan dijelaskannya oleh Rasul tentang  tata  cara  memperlakukan  orang  Majusi  sebagaimana layaknya ahl al-kita > b. Lebih jauh beliau menambahkan, bahwa tidak jauh  berbeda  antara  kekafiran  kaum  musyrik  penyembah  berhala dengan kekafiran kaum Majusi yang menyembah api. 44
Selanjutnya, yang menarik untuk diperhatikan dari konsep ini adalah ‘aqd al-dzimmah. ‘Aqd al-dzimmah merupakan salah satu ciri yang menjadikan seorang non-Muslim berstatus ahl al-dzimmah atau  bukan. 45 ‘Aqd  al-dzimmah  berlaku  abadi  bagi  non-Muslim
41 Rasyid al-Ghanusyi, H { uqu > q al-Muwa > t } anah…, 56.
42 Ibn Qayim al-Jauziyah, Ah } kam Ahl al-Dzimmah…, 15.
43 Malik ibn Anas, Al-Muwat } t } a’, Juz: 2,  395.
44 Ibn Qayim al-Jauziyah, Ah } ka > m Ahl al-Dzimmah…, 15.
45 As’ad al-Sahmarani, Al-Isla > m baina al-Madzahib wa al-Adya > n, (Beirut: Da > r al- Nafais, 1413/1992), 63.
selama mereka terus tinggal di wilayah Islam. Kesepakatan tersebut menjadi  batal  jika  non-Muslim  mengkhianati  perjanjian  yang dibuat, 46 bahkan  selama  non-Muslim  yang  melakukan  perjanjian tersebut menepatinya, maka akad perjanjian tersebut berlaku bagi mereka,  keluarganya  hingga  bagi  keturunannya  di  hari  kemudi- an. 47 Berbeda  dengan  ahl  al-‘ahd  lainnya,  jika  ahl  al-dzimmah memiliki  kesepakatan  yang  abadi,  namun  menurut  para  ulama bagi ahl al-hudnah dan ahl al-ama > n, masa kesepakatan berlangsung untuk  jangka  waktu  sementara  dan  terbatas,  sesuai  dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama sebelumnya. Mereka itu semisal pedagang, para utusan dari da > r al-h } arb, atau para musafir yang  sekedar  ingin  melewati  da > r  al-Isla > m  serta  golongan  non- Muslim yang mengadakan kesepakatan gencatan senjata  dengan kaum  Muslim. 48
Bagi  mereka  yang  mengadakan  perjanjian  untuk  menjadi tanggungan  kaum  Muslim,  ditetapkan  dan  diberikan  jaminan perlindungan  dan  keamanan  dari  segala  macam  ancaman. 49 Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Abu Ubaidah ibn al- Jarah, yang pernah berpesan kepada kaum Muslim dalam agresi militernya agar senantiasa menjunjung etika dalam menyikapi non- Muslim.  Tidak  dibenarkan  kepada  kaum  Muslim  menganiaya musuh  dan  merampas  harta  mereka  dengan  semena-mena,  dan jika  mereka  mengajukan  perjanjian  damai  haruslah  diterima. 50 Tuntunan  ini  merujuk  kepada  wasiat  Rasulullah  SAW:  “Aku wasiatkan  kepada  kamu  sekalian  agar  menjaga  ahl  al-dzimmah  karena mereka  adalah  dzimmah  (tanggungan)  Nabimu.” 51
46 Ahmad Muhammad al-Hufi, Sama > h } a > t al-Isla > m, (Kairo: Da > r Nahd } ah Mis } r, 1399/ 1979),  63.
47 As’ad al-Sahmarani,  Al-Isla > m  baina  al-Madza > hib…,  63-64.  Lihat  juga:  Imam Munawir, Sikap Islam terhadap Kekerasan, Damai, Toleransi, dan Solidaritas,  (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 61.
48 Ja’far Abd al-Salam dan Ahmad al-Syaikh, Al-Muslimu > n wa al-A < khar…, 91; Al- Syadzili al-Qalibi, Ahl al-Dzimmah…, 27-28.
49 M. Marmaduke Pickthall, War and Religion, Terj. M. Hashem, (Bandung: al- Ma’arif, T. Th.), 36-38.
50 Ahmad Muhammad al-Hufi, Sama > h } a > t al-Isla > m, 59.
51 Abu Daud Sulaiman al-Bashari, Musnad Abi Daud al-Thaya > lisi > , Tah } qi > q Muh } ammad Abdul Muh } sin al-Turki, (Mesir: Da > r al-Hijr, Cet. I, 1999/ 1419), 67.

## Hak-hak Ahl al-Dzimmah
Komunitas  non-Muslim  yang  berada  dalam  tanggungan kaum  Muslim  (dzimmah  al-Muslimi > n),  mendapatkan  status  dan perlakuan yang baik sejauh mereka masih menetap di wilayah Islam dan  tidak mengkhianati  perjanjian yang  telah  disepakati  dengan kaum Muslim. Perjanjian yang bermuara pada jaminan mendapat- kan  hak  dan  kewajiban  sebagai  bagian  dari  warga  negara  Islam yang dilindungi tersebut akan berlaku  selama  ia hidup dan bagi anak cucunya  di  hari kemudian.  Bahkan  jika mereka lalai dalam menjalankan  perjanjian  yang  telah  disepakati  dan  bukan  karena berniat  melakukan  pengkhianatan  dan  pemberontakan,  negara tidak  serta-merta  memutuskan  perjanjian  tersebut. 52
Secara  umum,  ahl  al-dzimmah  mendapatkan  hak-hak  yang sama dengan yang diperoleh kaum Muslim, hanya dalam masalah tertentu  yang  menyangkut  keamanan  negara  saja  mereka mempunyai hak yang sedikit terbatasi. 53 Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ajaran-ajaran Islam dan dibuktikan secara nyata oleh  fakta  sejarah  bahwa  mereka  (ahl  al-dzimmah)  dijamin mendapatkan  hak-haknya,  bahkan  Rasulullah  SAW  mengancam keras bagi siapapun yang berbuat aniaya dan menghilangkan hak- hak  kaum  dzimmi:
“Ingatlah!  barangsiapa  berlaku  zalim  terhadap  mu’a > hid (non-Muslim  yang  mengikat  janji  setia  dengan  pemerintahan Islam),  mengurangi  haknya,  membebani  mereka  beban (jizyah)  di  luar  kemampuannya  atau  mengambil  harta mereka  tanpa  kerelaan  mereka,  maka  akulah  nantinya  yang akan  memusuhinya  di  hari  kiamat  kelak”  (HR.  al-Khatib).
Sebenarnya,  penyebutan  ahl  al-dzimmah  tersebut  memberi- kan  isyarat  bahwa  mereka  (non-Muslim)  mendapatkan  jaminan dari Allah, Rasul-Nya, dan kaum Muslim untuk dapat hidup dan memiliki ikatan di bawah naungan Islam dengan aman dan damai, mereka  ini  yang  dalam  istilah  sekarang  berstatus  warga  negara dalam suatu negara Islam. 54 Selanjutnya, mereka yang telah men-
52 Abul A’la Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Terj. Asep Hikmat,
(Bandung: Mizan, Cet. VI, 1998), 309.
53 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama…, 255.
54 Yusuf al-Qard } awi, Al-H { ala > l wa al-H { ara > m fi > al-Isla > m, (Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. 22,  1418 H/1997 M),  292.
dapatkan  jaminan  tersebut  harus  dilindungi  dan  diperlakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Seorang ahli fikih, Maliki  Syihabudin  al-Qarafi  menyinggung  masalah  tanggung jawab  umat  dan  negara  terhadap ahl  al-dzimmah    ini  dengan mengatakan:
“Perjanjian  perlindungan  adalah  menentukan  hak  yang harus  kita  patuhi,  karena  sesungguhnya  mereka  itu  ada  di samping kita,  dalam perlindungan kita, dalam perjanjian kita, dalam  perjanjian  Allah,  dalam  perjanjian  Rasulullah  SAW dan  dalam  perjanjian  Islam.  Oleh  karena  itu,  barang  siapa yang  mengganggu  mereka  kendati  dengan  sepatah  kata  yang tidak  baik,  atau  dengan  mengumpat  yang  menodai  ke- hormatan  mereka,  atau  dengan  gangguan  apapun,  maka sungguh  ia  (yang  menganiaya  tersebut)  telah  menge- nyampingkan  perjanjian  Allah,  perjanjian  Rasulullah  SAW, dan  perjanjian  Islam.” 55
Adapun  hak-hak  yang  diperoleh  oleh  non-Muslim  selama berstatus    ahl  al-dzimmah  adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  hak perlindungan  atau  keamanan,  yang  meliputi  perlindungan  dari segala  macam  penindasan  dan  ancaman  terhadap  mereka,  baik datangnya dari luar maupun dari dalam wilayah Islam. Ibn Hazm mengatakan:
“Sudah  merupakan  ijmak  umat  Islam,  bahwa  apabila  kaum kafir  datang  ke  negeri  kita  untuk  mengganggu  orang  yang berada  dalam  perlindungan,  maka  wajib  atas  kita  untuk  me- merangi  mereka  dengan  segala  kekuatan  dan  senjata,  bahkan kita harus siap mati untuk itu demi menjaga keselamatan orang yang  berada  dalam  perlindungan  Allah  dan  Rasul-Nya.” 56
Hal tersebut diamini oleh Yusuf al-Qard } awi, bahwa di antara hak-hak yang harus diberikan terhadap ahl al-dzimmah adalah hak perlindungan  dari  ancaman  pihak  luar  da > r  al-Isla > m.  Sehingga menjadi  kewajiban  bagi  pemimpin  kaum  Muslim  untuk  me- lindungi  ahl  al-dzimmah,  melepaskan  tahanan  mereka,  dan melindungi  dari  siapa  saja  yang  bermaksud  untuk  menyakiti selama  mereka  berada  di  wilayah  Islam  (da > r  al-Isla > m). 57 Sebagai- mana  yang  telah  dicontohkan  Ibn  Taimiyah  ketika  berhadapan
55 Ibid.,  293.
56 Ibid.,  293.
57 Yusuf al-Qard } awi, Ghair al-Muslimi > n…, 8.
dengan Timur Lenk, beliau menyatakan agar seluruh tawanan yang ada  dalam  kekuasaannya  dibebaskan.  Kemudian  Timur  Lenk menawarkan untuk membebaskan tawanan Islam saja kepada Ibn Taimiyah, namun beliau menolak kecuali jika ahl al-dzimmah juga turut  dibebaskan. 58
Di samping itu, perlindungan yang diberikan bukan hanya atas jaminan dari penganiayaan dan penyerangan yang dilakukan oleh pihak non-Muslim lain dari luar wilayah Islam (da > r al-H { arbi), namun jaminan yang didapatkan juga dari perlakuan diskriminatif dari  dalam  da > r  al-Isla > m  sendiri.  Demikianlah  jaminan  keamanan yang  akan  diberikan  kepada  mereka  yang  menjadi  tanggungan Islam.  Mereka  telah  memiliki  ikatan  dengan  kaum  Muslim,  se- hingga  akan  mendapatkan  keadilan  berupa  perlindungan  Islam dari pihak manapun yang berlaku aniaya terhadap mereka.
Kedua, hak kebebasan beragama. Islam memberikan kebebas- an kepada umat beragama untuk memeluk agama yang diyakini tanpa ada ancaman dan tekanan dalam bentuk apapun. Menurut ajaran Islam, setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya.  Islam  tidak  pernah  sedikitpun  membenarkan pemaksaan  terhadap  seseorang  untuk  meninggalkan  agamanya agar memeluk agama lain, apalagi untuk memeluk agama Islam. 59
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam  QS: al-Baqarah: 256.
Prinsip  tentang  kebebasan  memeluk  agama  dalam  Islam sangat ditekankan dan dijaga, selain terkandung dalam ayat di atas hak tersebut juga dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur‘an lainnya. Di antaranya Surat Yunus: 99, al-Kahfi: 29, dan al-Ka > firu > n: 6.  Seluruh  ayat-ayat  tersebut  menerangkan  bahwa  tidak  ada paksaan untuk memeluk agama  Islam.
Mengenai sikap toleransi tersebut, dikatakan oleh al-Maududi merupakan prinsip yang ditanamkan oleh Islam kepada pemeluk- nya. Meskipun tidak ada kebenaran dan kebaikan yang lebih baik daripada  Islam,  dan  meskipun  orang-orang  muslim  ditugaskan untuk  mengajak manusia memeluk Islam, namun mereka (kaum Muslim)  tidak  dibenarkan  untuk  menyebarkan  iman  melalui paksaan.  Siapa  pun  yang  memeluk  Islam  adalah  melakukannya atas  kesadaran  dan  pilihannya  sendiri.  Umat  Islam  harus  meng-
58 Ibid., 8-9.
59 Abul A’la Maududi, Hukum dan Konstitusi…, 320.
hormati  keputusan  orang-orang  yang  tidak  menerima  Islam  dan tidak  ada  tekanan-tekanan  moral,  sosial,  maupun  politik  yang dikenakan  terhadap  mereka  untuk  mengubah  keyakinannya. 60
Lebih  dari  itu,  Islam  juga  mengajarkan  kepada  umatnya tentang  tuntunan  dan  etika  dalam  berdakwah  dan  berdialog dengan  orang-orang  non-Muslim.  Islam  dengan  sangat  tegas melarang  umatnya  untuk  mencela  sembahan-sembahan  orang- orang  non-Muslim  hal  ini  sebagaimana  yang  difirmankan  Allah dalam QS: al-An’am: 108. Larangan tersebut juga berlaku terhadap pemimpin-pemimpin  atau  orang-orang  yang  dihormati  di kalangan  mereka.  Tidak  dibenarkan  bagi  kaum  Muslim  untuk menggunakan  kata-kata  celaan  terhadap  non-Muslim  sehingga melukai  perasaan  mereka. 61
Ketiga, adalah hak bekerja dan berusaha. Dalam hal ini kaum dzimmi  memiliki  hak  dan  kedudukan  yang  sama  dengan  kaum Muslim  dalam  berbagai  lapangan  pekerjaan.  Mereka  dapat menikmati  kebebasan  penuh  dalam  perdagangan,  industri, keterampilan,  pertanian,  dan  sebagainya.  Dalam  pemerintahan Islam tidak dikenal adanya keistimewaan lebih bagi kaum Muslim atas  kaum  dzimmi  dalam  peluang  usaha  dan  pekerjaan.  Non- Muslim  tidak  akan  dihambat  kesempatannya  hanya  karena perbedaan keyakinan, semua pihak mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam bidang perekonomian. 62
Kebebasan dalam bekerja bagi ahl al-dzimmah bukan sekedar slogan  perdamaian  semata,  hal  tersebut  terbukti  semenjak Rasulullah SAW masih hidup. Kaum Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah senantiasa bebas melakukan pekerjaan mereka dalam berbagai  bidang  usaha,  bahkan  pada  masa  pemerintahan  Bani Umayyah  dan  Abbasiyah,  beberapa  sektor  pekerjaan  dan  ke- terampilan  hampir  dimonopoli  oleh  mereka  (non-Muslim),  baik dalam bidang ekonomi, farmasi, dan lain-lain. 63
Keempat,  adalah  hak  jaminan  hari  tua  dan  kemiskinan.  Hal ini  didasarkan  atas  ijmak  para  sahabat  di  masa  al-khulafa > al-
60 Abul A’la Maududi, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, Terj. Bambang Iriana Djajatmadja,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 33.
61 Abul A’la Maududi, Hak-hak Asasi…, 33-34.
62 Abul A’la Maududi, Hukum dan Konstitusi…, 321-322.
63 Yusuf al-Qard } awi, Ghair al-Muslimi > n…, 17-18.
ra > syidu > n,  mereka  mencontohkan  sikap-sikap  yang  sangat  toleran dan  peduli  terhadap  kaum  dzimmi.  Umar  ibn  Khattab  RA  mem- bebaskan kewajiban  jizyah bagi  kaum dzimmi yang tidak mampu lagi  untuk  bekerja.  Umar  juga  memberi  uang  tunjangan  yang diambil  dari  bait  al-ma > l. 64 Demikian  juga  yang  ditunjukkan  oleh Khalid ibn Walid, meskipun memiliki kekuasaan sebagai panglima besar  dalam  ranah  militer  Islam,  namun  ia  tetap  menunjukkan sikap toleransi yang tak jauh berbeda dengan para pemimpin umat Islam  lainnya.  Tercatat  dalam  sejarah  bahwa  ia  memberikan tunjangan sosial bagi kaum duafa dari warga dzimmi, seperti yang tertuang dalam suratnya kepada penduduk Hirah:
“Aku  tetapkan  untuk  ahl  al-dzimmah  bahwa  di  antara  mereka yang  sudah  tua  renta  dan  tidak  mampu  bekerja,  dan  yang tertimpa  bencana,  atau  yang  dulunya  kaya  kemudian  jatuh miskin  sehingga  diberi  sedekah  oleh  orang-orang  seagama- nya,  bahwa/maka  aku  bebaskan  mereka  dari  jizyah  dan  ke- berlangsungan  kehidupannya  akan  ditanggung  dari  bait  al- ma > l  kaum  Muslim  selama  mereka  bertempat  tinggal  di  da > r  al- hijrah.” 65
Kelima, adalah hak politik dan jabatan dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan Islam, meskipun keberadaan ahl al-dzimmah merupakan  komunitas  minoritas namun  mereka  juga  mendapat- kan hak-hak politik untuk dapat menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti halnya kaum Muslim, pengecualian diberi- kan hanya pada jabatan yang berkenaan dengan corak keagamaan atau  ideologi  negara, 66 misalnya  adalah  jabatan  kepala  negara. Dalam  hal  ini  tidak  dapat  dipegang  oleh  mereka  karena  me- nyangkut  bidang  keduniaan  sekaligus  bidang  keagamaan,  yakni sebagai  perwakilan  Nabi  SAW,  dan  jelas  tidak  mungkin  seorang non-Muslim  mewakili  kedudukan  Nabi  SAW. 67 Maka,  batasan yang mereka dapatkan dalam hak ini dapat diterima oleh akal sehat (logis), karena tidak mungkin dan tidak masuk akal seseorang yang bukan  beragama  Islam  akan  melaksanakan  hukum  Islam  dan memeliharanya dengan baik.
64 Abul A’la Maududi, Hukum dan Konstitusi…, 314.
65 Ali Abdul Halim Mahmud, Karakteristik Umat Terbaik…, 136.
66 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis…, 255.
67 Yusuf al-Qard } awi, Ghair al-Muslimi > n…, 17.
Al-Maududi menyatakan bahwa semua jabatan pemerintah- an terbuka bagi kaum dzimmi, kecuali sedikit jabatan kunci semisal kepala negara dan majelis permusyawaratan. Kaum Muslim tidak dibenarkan merampas hak-hak mereka selama tidak bertentangan dengan  perintah  syariat  Islam.  Dengan  kata  lain  hanya  orang Islamlah yang mempunyai hak untuk menduduki jabatan kepala negara  dan  majelis  syura,  karena  jabatan  tersebut  akan  menjadi penentu lahirnya kebijakan-kebijakan kunci dalam tatanan peme- rintahan. 68 Namun untuk  posisi  dan kedudukan  lainnya, semisal badan  administrasi  negara,  maka  kaum  minoritas  non-Muslim berhak mendudukinya sesuai prosedur dan aturan dalam negara Islam  tersebut. 69
Hal demikian tersebut, sangat sulit ditemukan dalam pemerin- tahan  non-Muslim.  Ini  menunjukkan  bahwa  fakta  sejarah  telah banyak berbicara tentang sikap adil dan toleran yang ditunjukkan jika Islam berkuasa, hingga mereka (ahl al-dzimmah) merasa nyaman berada di tengah-tengah umat Islam. 70 Terjadinya fenomena tersebut dikarenakan  Islam  menempatkan  prinsip  keadilan  sebagai  cara pandang  dalam  setiap  perilaku  dan  tindakan  pemeluknya  hingga teraplikasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. 71

## Kewajiban-kewajiban Ahl al-Dzimmah
Disamping  hak-hak  yang  diperoleh  oleh  ahl  al-dzimmah selama  ia  menjadi  tanggungan  Islam,  mereka  juga  memiliki kewajiban sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati bersama.  Kewajiban  tersebut  adalah  menunaikan  jizyah,  ber- komitmen terhadap konstitusi Islam, dan menjaga perasaan kaum Muslim.
Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh non-Muslim yang tinggal  di  da > r  al-Isla > m  kepada  pemerintah  Islam  sebagai  wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam  dan  konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk
68 Abul A’la Maududi, Hukum dan Konstitusi…, 321.
69 Dikutip dari: Rasyid al-Ghanusyi, H { uqu > q al-Muwa > t } anah…, 73.
70 Musthafa al-Siba’i, Sistem Masyarakat Islam, (Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 1987), 182.
71 Imam  Munawwir,  Sikap  Islam  terhadap  Kekerasan,  Damai,  Toleransi,  dan Solidaritas, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 58-59.
mereka. 72 Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, para ulama bersepakat dalam mengistilahkan jizyah dengan pajak kepala yang diwajibkan kepada semua non-Muslim dari kalangan laki-laki, merdeka dan sudah  dewasa,  sehat  dan  kuat,  serta  masih  mampu  bekerja. 73 Pengadaan jizyah disandarkan kepada firman Allah di dalam QS: al-Taubah:  29.
Besarnya  jumlah jizyah sangat  relatif,  tergantung  pada kebijaksanaan pemerintah. Pembayarannya pun bersifat fleksibel, tidak  harus  dengan  uang,  melainkan  dapat  juga  dibayar  dengan hewan ternak dan hanya diberlakukan sekali setahun. 74 Pada masa Rasulullah SAW, besarnya jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa  yang  mampu  membayar,  sedangkan  perempuan,  anak- anak, pengemis, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita sakit dibebaskan dari kewajiban ini. 75
Kewajiban selanjutnya adalah komitmen terhadap konstitusi Islam. Sistem pemerintahan dalam negara Islam wajib melindungi hak  kaum  non-Muslim  untuk  hidup  aman  dan  tentram  dalam negara Islam, sebagaimana halnya warga mayoritas muslim. Atas dasar itu, para non-Muslim juga dituntut kewajibannya untuk ikut membela  negara  ketika  diserang  musuh. 76
Selain itu, ahl dzimmah juga berkewajiban menjaga perasaan kaum Muslim. Islam tidak membenarkan sikap-sikap non-Muslim yang  provokatif  dan  menyulut  konflik  di  tengah-tengah  kaum Muslim. Meskipun diberikan hak kebebasan melakukan aktivitas- nya  sebagaimana  penduduk  muslim  lainnya,  namun  kebebasan non-Muslim juga terikat dengan kebebasan warga Muslim lainnya. Mereka tidak dibenarkan merusak kebebasan golongan lainnya. 77
Sebagai  contoh  dalam  hal  makanan  dan  berpakaian,  umat  non- Muslim  berhak  mengikuti  aturan  agama  mereka  tentang  tata kehidupan  publik,  namun  hal-hal  tersebut  akan  dilarang  jika meresahkan  umat  Islam  dalam  menjalankan  kayakinannya. 78
72 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),  278.
73 Ibn Qayim al-Jauziyah, Ah } ka > m Ahl al-Dzimmah…, 28-30.
74 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Islam, 279-280.
75 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta : III IT, Cet.
II), 31.
76 Abul A’la Maududi, Hukum dan Konstitusi…, 309-311.
77 Abdul Aziz Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam…, 856.
78 Abul A’la Maududi, Hukum dan Konstitusi…, 310-312.
Mazhab  Imam  Abu  Hanifah  menyatakan:  “Islam  memboleh- kan ahlu  dzimmah meminum  minuman  keras,  memakan  daging babi, dan menjalankan segala aturan agama mereka dalam wilayah yang  diatur  oleh  syariat.”  Maka,  selama  hal  tersebut  dilakukan secara  privat  dan  tidak  dilakukan  di  ruang  publik,  negara  Islam tidak  punya  urusan  untuk  mengusik  masalah-masalah  pribadi mereka.  Namun  jika  seorang ahlu  dzimmah membuka  toko  yang menjual  minuman  keras,  maka  dia  akan  dihukum  berdasarkan aturan syariat Islam. 79

## Penutup
Adanya  pluralitas  beragama  bukanlah  suatu  masalah  di dalam  Islam.  Dalam  sejarahnya,  Islam  sangat  toleran  dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan meski bagi masyarakat yang  berbeda  keyakinan.  Islam  sangat  mengedepankan  etika kebebasan  beragama  dan  menghormati  agama  lain  serta  ikatan persaudaraan  dengan  non-Muslim.  Fakta  sejarah  telah  banyak berbicara  tentang  sikap  adil  dan  toleran  yang  ditunjukkan  jika Islam  berkuasa,  hingga  mereka  (ahl  al-dzimmah)  merasa  nyaman berada  di  tengah-tengah  umat  Islam.  Adanya  data  sejarah  ini dikarenakan  Islam  menempatkan  prinsip  keadilan  sebagai  cara pandang dalam setiap perilaku dan tindakan pemeluknya hingga teraplikasikan  dalam  pelaksanaan  pemerintahannya.  Selain  itu, perilaku  toleransi  ini  juga  merupakan  kewajiban  pemerintahan Islam  untuk  menegakkannya,  baik  bagi  Muslim  maupun  non- Muslim sebagai rakyatnya.
Bagi masyarakat non-Muslim yang hidup di wilayah Islam, selain memiliki hak sebagaimana tersebut, mereka juga memiliki kewajiban yang tentunya harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut adalah menunaikan jizyah, berkomitmen terhadap konstitusi Islam, dan  menjaga  perasaan  kaum  Muslim.  Kewajiban-kewajiban tersebut  merupakan  konsekuensi  dari  hak  yang  didapat  mereka dari pemerintahan Islam.
79 Imam Munawir, Sikap Islam…, 59-60.

## Daftar Pustaka
Abd  al-Salam,  Ja’far.  1425  M/2005  H.  Al-Tasa > muh } fi > al-Fikri  al- Isla > mi. Kairo: Ra > bit } ah al-Ja > mi’ah al-Isla > miyah.
.  dan  Al-Syaikh,  Ahmad.  2006/  1427.  Al-Muslimu > n  wa  al- A < khar:  Usus li Taba > du al-H { iwa > r wa al-Ta’a > wun al-Silmi.  Kairo: Ra > bit } ah al-Ja > mi’ah al-Isla > miyah.
Al-Bashari,  Abu  Daud  Sulaiman.  1999/  1419.  Musnad  Abi  Daud al-T { aya > lisi > ,  Tah } qi > q  Muhammad  Abdul  Muhsin  al-Turki. Mesir: Da > r al-Hijr, Cet. I.
Anas, Malik ibn. 1425. Al-Muwat } t } a’, Juz: 2, “Bab: Jizyah Ahli Kita > b wa al-Maju > s”, Tah } qi > q: Muh } ammad Must } afa al-A’z } ami. T. T.: Muassasah Zayid ibn Sulthan al-Nahyan, Cet. 1.
Dahlan, Abdul Aziz. (et.al). 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Al-Ghanusyi,  Rasyid.  1993.  H { uqu > q  al-Muwa > t } anah:  H { uqu > q  Ghair  al- Muslim  fi > al-Mujtama’  al-Isla > mi.  Virginia:  Ma’had  al-Alam  li > al-Fikr al-Isla > mi.
Al-Ghaza > li > , Abu > Ha > mid. 1318 H. al-Waji > z fi > Fiqh al-Ima > m al-Sya > fi‘i > .
Vol.  2.  Mesir:  Muhammad  Mus } t } afa.
Hamka.  1984.  Prinsip  dan  Kebijaksanaan  Dakwah  Islam.  Jakarta: Pustaka  Panjimas.
Hanafi, Muchlis M., 2013. Moderasi Islam. Ciputat: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur’an.
Hawa,  Said.  2004.  Al-Islam.  Terj.  Abdul  Hayyi  al-Kattani  dkk.
Jakarta: Gema Insani Press.
Hisyam,  Ibn.  1375  H/1955  M.  Al-Si > rah  al-Nabawiyyah.  Tah } qi > q: Mus } t } afa al-Saqa’, Jilid 1. Mesir: Mus } t } afa al-Babi al-Hilyi, Cet. 2.
Al-Hufi, Ahmad Muhammad. 1399/ 1979. Samah } at al-Isla > m. Kairo: Da > r Nahah Mis } r.
Ibn Manz } u > r. 2003. Lisa > n al-‘Arab. Jilid 3. Kairo: Da > r al-H { adits.
Iqbal,  Muhammad.  2001. Fiqh  Siyasah  Kontekstualisasi  Doktrin Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Al-Jauziyah,  Ibn  Qayim.  1424/  2003.  Ah } ka > m  Ahl  al-Dzimmah. Tah } qi > q: Sayyid ‘Imran. Kairo: Da > r al-H { adits.
Al-Kalabi > , Muhammad ibn Ahmad ibn al-Juza’i. T. Th. Al-Qawa > nu > n al-Fiqhiyyah  fi > Talkhi > s } al-Mazhab  al-Ma > likiyyah.  Beirut:  Da > r al-Qalam.
Karim, Adiwarman  Azwar.  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam. Jakarta: III IT, Cet. II.
Maududi, Abu  al-A’la.    2005.  Hak-hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam.
Terj. Bambang Iriana Djaja Atmadja. Jakarta: Bumi Aksara.
. 1960. Teori Politik Islam. Terj. Salahudin Abdullah. Bandung: al-Ma’arif.
.  1998.  Hukum  dan  Konstitusi  Sistem  Politik  Islam.  Terj. Asep
Hikmat. Bandung: Mizan, Cet. VI.
. 1998. Human  Right In Islam.  Islamabad: Da’wah Academy,, IIUI.
Al-Mubarakfury,  Shaifurrahman.  2005.  Sirah  Nabawiyah.  Jakarta:
Pustaka al-Kausar, Cet. 19.
Munawir,  Imam.  1984.  Sikap  Islam  terhadap  Kekerasan,  Damai,
Toleransi,  dan  Solidaritas.  Surabaya:  Bina  Ilmu.
Pickthall,  M.  Marmaduke.  T.  Th.  War  and  Religion.  Terj.  M. Hashem. Bandung: al-Ma’arif.
Al-Qalibi,  al-Syadzili.  1998.  Ahl  al-Dzimmah  fi > al-H { a > rah  al- Isla > miyah. Beirut: Da > r al-Garb al-Isla > mi.
Al-Qard } awi,  Yusuf.  1413  H/1992  M.  Ghair  al-Muslimi > n  fi > al- Mujtama’  al-Isla > miy.  Kairo:  Maktabah  Wahbah,  Cet.  3.
.  1418  H/1997  M.  Al-H } ala > l  wa  al-H { ara > m  fi > al-Isla > m.  Kairo: Maktabah  Wahbah,  Cet.  22.
.  1999.  Fatwa-fatwa  Kontemporer.  Jilid  2.  Terj.  As’ad  Yasin.
Jakarta: Gema Insani Press.
.  2010.  Fikih  Jihad:  Sebuah  Karya  Monumental  Terlengkap tentang  Jihad  menurut  al-Qur’an  dan  Sunnah,  Terj.  Irfan Maulana Hakim. Bandung: Mizan.
Al-Sahmarani,  As’ad.  1413/1992.  Al-Islam  baina  al-Madza > hib  wa al-Adya > n. Beirut: Da > r  al-Nafais.
Al-Siba’i, Musthafa. 1987. Sistem Masyarakat Islam. Jakarta: Pustaka al-Hidayah.
Al-Syahrastani.  1404.  Al-Milal  wa  al-Nih } al.  Jilid  1.  Beirut:  Da > r  al Ma’rifah.
Al-Syafi’i,  Muhammad  Ibn  Idris.  1980.  Al-Umm.  Jilid  4.  Beirut: Da > r al-Fikri.
Al-T } abari,  Ibn  Jari > r.  1420.  Ja > mi’  al-Baya > n  fi > Tafsi > r  al-Qur’a > n.  Tah } qi > q: Ah } mad Muh } ammad Syakir. Beirut: Mu’assasah al-Risa > lah, Cet. 1.
Taimiyah, Ibn. 1426 H. Majmu > ’ Fata > wa, Juz: 18. Tah } qi > q: Anwar al- Baz dan ‘Amir al-Jazar. Da > r al-Wafa > ’, Cet. 3.
Al-‘Utsaimin,  Muhammad  ibn  S } a > lih.  1427  H.  H { uqu > q  Du’at  Ilaiha > al-Fit } rah  wa  Qarraratha > al-Syari > ’ah.  Riyad:  T.  Pnb.
Al-Zabidi, Muhammad Murtadha al-Husaini. 1385 H/ 1965 M. Ta > j al-‘Aru > s  min  Jawahir  al-Qa > mu > s.  Jilid  28.  Kuwait:  H { ukumah al-Kuwait.
Al-Zawi,  Al-T } ahir  Ahmad.  1417  H/1996  M.  Al-Qa > mu > s  al-Muhit } . Jilid 2. Saudi: Da > r ‘Alam al-Kutub li > al-Nasyr wa al-Tawzi > ’.