## PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR RIAU (Studi Kasus Kecamatan Bagan Sinembah)
AGUS ANJAR
Program Studi Pendidikan PKn, STKIP Labuhan Batu, Jalan SM Raja No 126 A, Aek Tapa, Rantauprapat
Diterima Oktober 2014 dan Disetujui Desember 2014

## ABSTRAK
Penelitian Ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Implementasi Tugas Pembantuan Dalam Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah. Tugas  pembantuan  pada  prinsipnya  adalah  sebuah  kebijakan  pemerintah  yang  harus dijalankan  oleh  daerah.  Maka  berdasarkan  karakteristik  penelitian,  penulis  melakukan pendekatan  dengan  menggunakan  metode  survey.  Sedangkan  yang  menjadi  populasi  dalam penelitian  ini  adalah  aparatur  Kepenghuluan  Kecamatan  Bagan  Sinembah  dengan  jumlah  74 orang.  Sedangkan  untuk  pengolahan  data  yang  didapat  dari  lapangan,  penulis  menggunakan program  SPSS For  Windows versi  12,0  dengan  pengujian  menggunakan  Uji  Chi  Square  (P  = 0,03) ini memberikan indikasi bahwa tugas Pembantuan yang diterapkan Kepenghuluan dalam hal  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Terhadap  Peningkatan    Pendapatan  Asli  Daerah tergolong  rendah,  hal  ini  tergambar  dengan  sedikitnya  rapat  koordinasi  dilingkup  Kecamatan Bagan  Sinembah  dan  kurangnya  sangsi  yang  tegas  dari  Dinaspendapatan  Kabupaten  Rokan Hilir. Maka demi meningkatkan dan memperbaiki kinerja Kepenghuluan agar tercapai hasil yang maksimal khususnya dalam hal tugas pembantuan maka diharapkan koordinasi yang baik dari tingkat  Kecamatan  dan  Kabupaten.  Bagi  daerah  Kepenghuluan  yang  kurang  antusias  dalam menjalankan  tugas  tersebut  harus  ada  sangsi  yang  tegas  dari  dinas  cabang  Kecamatan  dan Dinas Kabupaten Rokan Hilir.

## Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah
Pendahuluan Salah satu ciri Negara yang berkembang  adalah  komitmen  mereka yang kuat terhadap pelaksanaan pembangunan  Nasional.  Hal  ini  sudah tergambar  dengan  banyaknya  penerapan Daerah  otonomi  dan  salah  satu  buktinya adalah Kabupaten Rokan Hilir hasil pemecahan  dari  Kabupaten  Bengkalis.  Hal ini  mengindikasikan  bahwa  penerapan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang
tugas pembantuan yang
mempunyai makna bahwa
tugas pembantuan adalah penugasan dari
Pemerintah kepada daerah dan / desa, dari pemerintah Provinsi Kepada pemerintah
Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Hal  ini  juga  dipertegas  dengan Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  30  Tahun 2006
tentang penyerahan
urusan
Pemerintah  Kabupaten/Kota  kepada  Desa yang  berbunyi  dalam  Bab  I  Pasal  I  tentang ketentuan umum sebagai berikut: Pemerintah Daerah
adalah penyelenggara  urusan  Pemerintah  oleh Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  menurut asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia tahun 1945.

## Hal : 5– 9
Hal  ini  tergambar  di  Kecamatan Bagan  Sinembah  Kabupaten  Rokan  Hilir adanya penerapan penugasan dari Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah
Daerah dalam hal  pemungutan  Pajak Bumi dan  Bangunan.  Dengan  adanya  tugas pembantuan yang sudah diterapkan tersebut,  diharapkan  dapat  memberikan sumbangsih yang signifikan disektor Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  secara teorinya
Disamping  itu  fenomena  lain  yang terjadi  di  Kecamatan  Bagan  Sinembah adalah  mengenai  hal  administrasi  yang kurang disiplin, diantaranya adalah beberapa  Dusun  yang  sudah  membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan tetapi tidak keluar  SPPT  nya  yang  sudah  dikeluarkan oleh  Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Rokan Hilir. Ada juga beberapa Dusun yang belum membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan tetapi  keluar  SPPT  nya.  Ada  juga  SPPT pujud  yang  masuk  kedalam  SPPT  Bagan Sinembah. Kelemahan administrasi tersebut jika masyarakat luas
mengetahuinya  maka  akan  menimbulkan kecemburuan karena kurang jelasnya administrasi  dari  Pemerintah  itu  sendiri yang  memberian  dampak  terhadap  daerah itu sendiri.
Perubahan  nama  Desa  menjadi Kepenghuluan  setelah  adanya  otonomi daerah  yang  disesuaikan  dengan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah,  maka  nama  desa dirubah  menjadi  Kepenghuluan  ini  yang pertama  kali  terjadi  di  daerah  yakni  Rokan Hilir. Untuk memperkuat nama Kepenghuluan  maka  dipertegas  dalam Peraturan Daerah
Rokan
Hilir yang
termaktub  dalam  Bab  I  Pasal  I  yang berbunyi: Desa yang selanjutnya disebut dengan  Kepenghuluan  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki
kewenangan
untuk
mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat isitiadat  setempat  yang  diakui  dalam system  Pemerintahan  nasional  dan  berada di daerah.
Kepenghuluan Bahtera Makmur yang terdiri dari tujuh dusun  dan  sebagian  besar
Kepenghuluan di Kecamatan Bagan Sinembah  terdiri  dari dua dusun  tidak mengeluarkan  kewajibannya  yakni  Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan total delapan Kepengehuluan dan limah Puluh Enam
dusun  yang  terdapat  di  Kecamatan Bagan  Sinembah,  rata-rata  terdapat  satu sampai  dua  dusun  yang  tidak  membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  maka  bisa dipastikan memberikan efek terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  yang  dilimpahkan  kepada  Desa pada prinsipnya merupakan penerapan dari tugas  pembantuan  dengan  harapan  dapat memberikan sumbangsih kepada Pendapatan  Asli  Daerah.  Lebih  lanjut Soejadmoko dalam Abdullah mengemukakan:  Karena  manusia  juga merupakan  sasaran  pembangunan  dalam ideology pembangunan manusia seutuhnyan yang menjadi semboyan penting  didalam  menentukan  orientasi pembangunan  itu  sendiri,  maka  manusia sekali lagi harus dilibatkan.
Pembangunan  bisa  terwujud  secara sempurna  jika  pemungutan  pajak  berjalan sesuai  rel  yang  telah  disepakati,  sehingga pembangunan bisa terlaksana berkat adanya Pendapatan Asli Daerah yang tidak bisa  dipungkiri  salah  satu income nya adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan.
Tidak  adanya  kelancaran  dalam  hal pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan ditingkat  Kepenghuluan  Bahtera  Makmur yang mencapai 9.188 jiwa tentunya memberikan  imbas  yang  sangat  signifikan dengan pembangunan.
Dari  fenomena  inilah  penulis  merasa tertarik  untuk  mengkaji  lebih  mendalam tentang  tugas  pembantuan  yang  diterima Kecamatan  Bagan  Sinembah  Kabupaten Rokan  Hilir  yang  dalam  pelaksanaannya mengalami  penurunan  pendapatan  daerah pada tahun 2008

## Kajian Pustaka
Maksud  dari  tugas  pembantuan adalah azas atau turut sertanya Pemerintah Daerah  bertugas  dalam  melaksanakan urusan  Pemerintah  Pusat  yang  ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah  Pusat atau  Pemerintah  Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban
mempertanggung  jawabkan  kepada  yang menugaskannya.
Adanya  tugas  pembantuan  tersebut mengingat  luasnya  wilayah  dan  besarnya jumlah  penduduk  Indonesia.  Maksudnya adalah  kekuasaan  pemerintah  yang  harus dijalankan,  yang  dalam  penyelenggaraan memerlukan  suatu  system  pemerintahan yang  dapat  menerapkan  hubungan  erat
dengan  masyarakat,  dalam  hal  ini  wilayah pedesaan.
Sejalan dengan Ndraha dan Widjaja mengemukakan pemerintahan  desa  adalah menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, disamping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas  pembantuan  yang  diberikan oleh  instansi  vertical  (garis  menegak)  atau daerah  otonom  atasan.  Desa  adalah daerah  otonom  asli  berdasarkan  hukum adat  berkembang  dari  rakyat  sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani  oleh  instansi  atasan  dengan tugas-tugas pembantuan.
Lebih jauh Syafhendri menjelaskan pendelegasian yaitu pelimpahan wewenang untuk  tugas  tertentu  kepada  organisasi yang berada diluar struktur birokrasi regular yang  dikontrol  secara  tidak  langsung  oleh Pemerintah Pusat. Pendelegasian ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan ( discretion) dalam
penyelenggaraan  pendelegasian  tersebut, walapun  wewenang  terakhir  tetap  pada pihak pemberi wewenang.
Ada beberapa factor yanag melatar belakangi tugas pembantuan kepada Daerah dan desa, yakni: a.  Adanya  peraturan  perundang-undangan yang membuka peluang
dilakukan pemberian tugas pembantuan dari pemerintah  kepada  daerah  dan  desa  dan dari  pemerintah  daerah  kepada  desa, dasarnya adalah mulai dari Pasal 18A UUD 1945sampai  pada  UU  pelaksanaanya  UU Nomor 32 dan UU nomor 33 tahun 2004.
b.  Adanya political  will atau  kemauan  politik untuk  memberikan  pelayanan  yang  lebih baik.
c.  Adanya
keinginan politik
untuk
menyelenggarakan pemerinthan,
pambangunan  dan  pemberian  pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis, lebih efisien dan lebih efektif.
d.  Kemajuan  Negara  secara  keseluruahan akan  sangat  ditentukan  oleh  kemajuan daerah  dan  desa  yang  ada  didalam wilayahnya.

## Pembahasan dan Metode Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di Kecamatan  Bagan  Sinembah  Kabupaten Rokan  hilir.  Alasan  memimilih  Kecamatan Bagan  Sinembah  adalah  dari  seluruh Kecamatan  yang  ada  di  Rokan  Hilir,
Kecamatan Bagan Sinembah yang memiliki Kepenghuluan terbanyak, dengan demikian menurut penulis Kecamatan Bagan Sinembah adalah kecamatan yang memiliki tingkat  kompleksitas  dan  heterogenitas pemerintahan  Kepenghuluan  dibandingkan dengan yang Kecamatan lainnya. Disamping itu Kecamatan Bagan Sinembah perekonomiannya diatas rata-rata  jika dibandingkan  dengan  Kecamatan  lainnya hal ini terlihat dari pembangunan.
Dasar pertimbangan penetapan lokasi  ini  adalah  adanya  hambatan  tentang tugas pembantuan dalam segi Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan dimana adanya Kepenghuluan yang kurang maksimal dalam menjalankan tugas pembantuan  tersebut,  sehingga  peneliti merasa tertarik untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut.
1.1. Populasi dan Prosedur Sampel Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah aparatur Kepenghuluan di Kecamatan Bagan Sinembah, Badan Pengawas Kepenghuluan (BPK) dan
Lembaga  Masyarakat  Desa  (LMD)  yang berada  di  Kecamatan  Bagan  Sinembah yang berjumlah 314 orang.
Sedangkan  lokasi  penelitian  mencakup  20 Kepenghuluan  yang  terdiri  dari:  Bahtera Makmur,  Bakt,  Pelita,  Suka  Maju,  Simpang Pujud, Bagan Sinemah, Tuna Karya, Salak, Bakti  Makmur,  Bagan  Sinembah  Barat, Bagan  Sinembah  Timur,  Gelora,  Kencana, Lubuk  Jawi,  Pasir  Putih,  Balai  Jaya,  Suka Maju,  Bagan  Bhakti,  Bagan  Manunggal, Sapta  Permai,  Panca  Mukti  dan  Harapan Makmur.
Dalam penelitian yang menjadi unit analisis adalah orang, karena akan memperhitungkan  artikulasi  masyarakat, kepentingan masyarakat,
agrgrasi masyarakat, kesejahteraan masyarakat.

## 1.1.1.  Populasi
Karena besarnya populasi  dalam penelitian ini  maka  penulis  melakukan  pengambilan sampel  untuk  Kepenghuluan  ditetapkan 10%. Hal ini berdasarkan pendapat Jalaluddin  Rachmad yang  mengatakan “Jika  subyeknya  kurang  dari  100  orang maka lebih baik diambil seluruhnya sehingga  penelitian  ini  disebut  penelitian populasi.  Sedangkan  jika  subyeknya  besar dapat  diambil  diantara  10-15%  atau  20- 25%  atau  lebih.  Sedangkan  menurut
Singarimbun  dan  Efendi,  populasi  adalah jumlah  keseluruhan  dari  unit  analisis  yang cirri-cirinya akan diduga.  Sedanagkan menurut  furqon  (1999:135)  secara  formal populasi  dapat  juga  didefenisikan  sebagai sekumpulan  objek,  orang,  atau  keadaan yang paling tidak memiliki satu karakteristik umum  yang  sama.  Selanjutnya  menurut nazir (1999:325) populasi  adalah kumpulan dari  individu  dengan  kualitas  serta  cirri-ciri yang telah ditetapkan.
Pada penelitian ini populasinya adalah finit karena  populasinya  diketahui secara pasti yakni desa/kepenghuluan yang ada dikecamatan Bagan Sinembah. Mengingat  jumlah  populasinya  sangat besar  yakni  20  kepenghuluan/desa  maka pengumpulan data dilakukan dengan tehnik sampling,  yakni  dengan  meneliti  sebagian dari  populasi  dan  diharapkan  hasil  yang diperoleh  dapat  menggambarkan  sifat populasi yang bersangkutan.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah penghulu, perangkat kepenghuluan, Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Badan  Pengawas  Kepenghuluan.  Dengan total  populasinya  sebesar  680  orang sekecamatan Bagan Sinembah.

## 1.1.2.  Sampel
Menurut  Nazir  (1998:325)  sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dan  digunakan  utnuk  menentukan  cirri  dan sifat  yang  dikehendaki  dari  populasi. Sedangkan  menurut  Arikunto  (1996:120) sampel  adalah  sebagian    atau  wakil  dari populasi  yang  diteliti.  Sampel  yang  akan diambil dari populasi menurut Arikunto yang berpendapat sebagai berikut:
Apabila  subjeknya  kurang  dari  100, lebih baik diambil seluruh sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.  Selanjutnya  jumlah  subjeknya dapat  diambil  antara  10-15%  atau  lebih tergantung dari:
1.  Kemampuan  peneliti  dilihat  dari  waktu, tenaga dan dana
2.  Sempit  luasnya  wilayah  pengamatan dari  setiap  subjek  karena  hal  ini menyangkut banyak sedikitnya dana
3.  Besar  kecilnya  resiko  yang  ditanggung peneliti.
Untuk  penentuan  wilayah  sampling,
penulis  memilih  dua  kepenghuluan  di
Kecamatan Bagan Sinembah. Kedua kepenghuluan  tersebut  dipilih  berdasarkan kreteria berdasarkan jarak jauh dekatnya ke pusat Kecamatan Bagan Sinembah,
sehingga  terpilih  Kepenghuluan  Bahtera Makmur  dan  Kepenghuluan  Pelita  dengan jumlah 74 orang

## Hasil
Kabupaten  Rokan  Hilir  merupakan daerah  daratan.  Kabupaten  Rokan  Hilir terdiri  dari  tiga  kenegrian,  yaitu  negeri Kubu,  Bangko  dan  Tanah  Putih.  Kondisi wilayah  Kabupaten  Rokan  Hilir  terdiri  dari beberapa  sungai  dan  pulau.  Sungai  rokan merupakan    sungai  terbesar  uang  melintas sejauh  350  KM  dari  muaranya  di  Rokan Hilir  hingga  ke  hulunya  di  Rokan  Hulu. Jumlah  Penduduk  Rokan  Hilir  pada  tahun 2004 sebanyak 440.894 jiwa.
Kecamatan  Bagan  Sinembah  terdiri
dari daerah pesisir dangan tofografi daerahnya dataran. Luas wilayah
Kecamatan  Bagan  Sinembah  berkisar 84.735  Ha  dan  terletak  daerah  bukan pantai.  Kepenghuluan  yang  paling  luas wilayahnya  adalah  Kepenghuluan  Balam Sempurna  dangan  luas  wilayah  berkisar 581 hektar.
Sebagian  besar  mata  pencarian Bagan  Sinembah  adalah  sector  pertanian dengan komoditi unggulan kelapa sawit.
Jumlah  penduduk  salah  satu  factor penunjang guna meningkatkan Pendapatan Daerah,  karena  semakin  banyak  penduduk maka  secara  tidak  langsung  pembayaran Pajak  Bumi  dan  Bangunan  semakin banyak.  Berikut  tabel  jumlah  penduduk yang dijadikan sampel dalam penelitian.
Tabel 1. Jumlah Sampel Penelitian
No Desa Jumlah Penduduk Dusun KK RT RW 1 Bahtera Makmur 9.216 7 2.017 26 5 2 Pelita 1.438 2 9.33 5 2
Dari  tabel  diatas  bila  dilihat  perbandingan antara  klasifikasi  jumlah  penduduk  tidak terlalu memberikan perbedaan yang signifikan,  maka  secara  tidak  langsung akan membawa dampak pada Pemungutan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap Pendapatan Asli Daerah. Mengapa, karena
jumlah  penduduk  mempunyai  andil  yang cukup
besar
terhadap
besarnya pendapatan  dari  pemungutan  pajak  bumi dan bangunan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil
analisis
dan pembahasan  mengenai Pemungutan Pajak Bumi  dan  Bangunan  terhadap  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kecamatan Bagan Sinembah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Pelaksanaan  pemungutan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  di  Kecamatan  Bagan Sinembah  Kabupaten  Rokan  Hilir  Riau, berdasarkan penelitian sudah mendekati hasil  yang  baik  walaupun  untuk  tingkat koordinasi masih
ada terdapat kelemahan  baik  tingkat pemerintah  atas dan bawahannya. 2.  Dari hasil olah data dengan menggunakan program SPSS For
Windows versi  12,0  maka  menunjukan hasil  yang  signifikan  yakni  dengan frekuensi  0,03  maka  menyatakan  ada hubungan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan
Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian  kebijakan  pemerintah  dalam hal  tugas  pembantuan  yang  diterapkan di  Kepenghuluan  Kecamatan  Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berjalan  lamban.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi,  2002, Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek, Edisi  Revisi, Rieneka Cipta, Jakarta
Awang,  Azam,  2006, Otonomi  Desa,  dan
Partisipasi Masyarakat , Alaf Riau, Pekanbaru Direktorat  Jendral  Pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa,  2006,  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Direktorat Peraturan
Daerah Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2001 Wasistiono, Sadu, 2006, Memahami Asas Tugas
Pembantuan, Pandangan
Legalistik,
Teoritik dan Implementasi, cetakan pertama, Fokus Media, Bandung