COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## PERMASALAHAN HUKUM PENGADAAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNG IBUKOTA NUSANTARA
Daru Trimustiko Sakti 1 , Muhammad Efendy 2 , Rahmida Erliyani 3 1,2,3 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
darutrimustiko190179@gmail.com 1 , mohammad.effendy.unlam@gmail.com 2 ,
rahmida.erliyani@gmail.com 3 Article Info Abstract Article History Received: November 21, 2023 Accepted: December 29, 2023 The problem of land is a problem that often occurs, especially in urban areas where the need for land continues to increase in proportion to the number of people  living  in  urban  areas.  Procurement  of  land  for  various  community needs  such  as  infrastructure  development,  residential  land,  office  land, industrial land and so on is a problem that is currently always faced and often gives  rise  to  new  problems.  The  transfer  of  Indonesia's  capital  city  from Jakarta to the capital city of Nusantara has become a new problem regarding the procurement of land rights for the construction of a new capital city, where land that was not previously used as the national capital area has become the  national  capital  area.  Some  things  like  Procedures  for  procuring  land rights  for  the  construction  of  supporting  facilities  for  the  capital  of  the Nusantara and regarding forms of legal protection that can protect land rights holders who receive compensation who are affected by the construction of supporting  facilities  for  Nusantara  Capital  City  are  interesting  matters  to discuss. This research uses research methods empirical normative.
Keywords:
Land Acquisition;
Development;
Nusantara Capital City

## Abstrak
Masalah  tanah  adalah  masalah  yang  sering  terjadi,  terutama  di  area  perkotaan  di  mana kebutuhan akan tanah terus meningkat seiring proporsi jumlah penduduk yang tinggal di area perkotaan. Pengadaan tanah untuk berbagai kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, tanah hunian, tanah kantor, tanah industri, dan sebagainya adalah masalah yang selalu dihadapi dan seringkali menimbulkan masalah baru. Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke ibu kota Nusantara telah menjadi masalah baru terkait pengadaan hak tanah untuk pembangunan ibu kota baru, di mana tanah yang sebelumnya tidak digunakan sebagai area  ibu  kota  nasional  menjadi  area  ibu  kota  nasional.  Beberapa  hal  seperti  Prosedur pengadaan  hak  tanah  untuk  pembangunan  fasilitas  pendukung  ibu  kota  Nusantara  dan mengenai  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat  melindungi  pemegang  hak  tanah  yang menerima kompensasi yang terkena dampak oleh pembangunan fasilitas pendukung ibu kota Nusantara  adalah  hal-hal  menarik  untuk  dibahas.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian empiris normatif.
Kata Kunci : Pengadaan Tanah; Pembangunan; Ibu Kota Nusantara

## I. PENDAHULUAN
Tanah sebagai salah satu hal yang berharga bagi seseorang, sebab tanah bukan hanya menjadi asset melainkan menjadi tempat tinggal sehingga memiliki nilai histori tersendiri bagi sebagian  orang.  Tanah  menjadi  suatu  hal  yang  berharga  sehingga  biasanya  juga  menjadi warisan  turun  temurun  bagi  sebagian  keluarga.  Kegunaan  dari  tanah  menjadi  salah  satu komponen  yang  penting  dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam  masyarakat.  Berdasarkan  hal
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
tersebut  maka  permasalahan  mengenai  pertanahan  juga  beragam  terjadi  dari  berbagai lapisan masyarakat.
Kasus  pertanahan  yang  dialami  sampai  saat  ini  paling  utama  di  area  perkotaan merupakan  terus  menjadi  terbatasnya  ketersediaan  tanah  guna  pembangunan  untuk kebutuhan  umum.  Seringkali  penanganan  dan  penyelesaian  terhadap  masalah  dan  konflik pertanahan  dihadapkan  pada  dilematisasi  antara  berbagai  kepentingan  yang  sama-sama penting. Cara pembebasan tanah kerapkali menginginkan durasi yang lumayan lama. Perihal itu yang sepanjang ini teridentifikasi selaku pemicu penting terhambatnya program-program Pemerintah  dalam  usaha  menaikkan  jasa  khalayak,  yang  kesimpulannya  berakibat  pada lambatnya kenaikan keselamatan warga.
Pentingnya  permasalahan  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum  tersebut,  maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Undang-Undang Pengadaan Tanah), yang diharapkan akan menjamin hak masing-masing pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang  ini  memperbolehkan  pemerintah  untuk  mengambil  alih  tanah  untuk memfasilitasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur baru.
Konflik agraria bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia, telah banyak contoh kasus yang  bisa  kita  lihat  baik  konflik  individu  dengan  individu,  individu  dengan  kelompok  dan kelompok  dengan  kelompok.  Masalah  tanah  merupakan  masalah  yang  menyangkut  hak rakyat yang paling dasar, disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah  kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.
Tindakan  pemerintah  telah  dilegalisasi  oleh  konstitusi  negara  yaitu  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-  besar kemakmuran  rakyat.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  UUPA  berpangkal    pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak perlu dan tidak pada tempatnya negara bertindak sebagai pemilik tanah. Lebih tepat jika negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat  bertindak  selaku  badan  penguasa. Mengacu pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, serta Penjelasan Umum UUPA menegaskan hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan    (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hak tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat tanah. Lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku badan penguasa.
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA),  semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi sosial, serta Penjelasan Umum UUPA menegaskan hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang,  tidaklah  dapat  dibenarkan,  bahwa  tanahnya  itu  akan  dipergunakan  (atau  tidak dipergunakan)  semata-mata  untuk  kepentingan  pribadinya,  apalagi  jika  hak    tersebut menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat.  Penggunaan  tanah  harus  disesuaikan      dengan keadaannya  dan  sifat  dari  haknya,  hingga  bermanfaat  baik  bagi  kesejahteraan  dan kebahagiaan yang memiliki haknya maupun bagi masyarakat dan Negara. Tetapi tidak berarti bahwa  kepentingan  perseorangan  akan  terdesak  sama  sekali  oleh  kepentingan  umum (masyarakat).
Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga  pada  akhirnya  akan  tercapai  tujuan  pokok  yaitu  kemakmuran,  keadilan  dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum II angka 4 UUPA.  Ketentuan  Pasal  18  UUPA  yang  menyatakan  “untuk  kepentingan  umum,  termasuk kepentingan bangsa dan Negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,” kata-kata “kepentingan umum   dan pembangunan” telah menjadi alat efektif
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
untuk  melegitimasi  penyediaan  tanah  seluas-luasnya  oleh  Negara  untuk  kepentingan investasi.
Saat ini, Pemerintah Republik Indonesia sedang melakukan pemerataan pembangunan dan investasi di Wilayah Kalimantan Timur. Tentu saja, dukungan ini tidak terlepas dengan kaitannya Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Sebagaimana yang telah diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Ibu  Kota Negara. Adapun jumlah lahan yang harus dibebaskan pada jalan pendekat Jembatan Pulau Balang  sisi  Balikpapan  membutuhkan  anggaran  Rp.  318.000.000.000  (tiga  ratus  delapan belas milyar rupiah), dengan luas area sekitar 129 hektare. Mengutip informasi dari Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Bapak Junaidi bahwa Pembebasan lahan  jalan  pendekat  Jembatan  Pulau  Balang  sisi  Balikpapan  akan  diambil  alih  oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala  Dinas  Pertanahan  dan  Penataan  Ruang  Neny  Dwi  Winahyu  mengatakan pemindahan  ibu  kota  negara  Nusantara  membuat  adanya  perubahan  tanah  jalan  dari sebelumnya non-tol menjadi bagian jalan tol. Karena itu, pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan  Jalan  Nasional  (BBPJN)  Kalimantan  Timur  sebagai  pelaksana,  baik  dari pengadaan  tanah  maupun  pembangunan,  sedang  merevisi  Dokumen  Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Terkait lahan yang sudah dihibahkan itu dalam pengadaan tanah 129  haktare,  nantinya  tanah  itu  sebagai  aset  provinsi  akan  dihibahkan  menjadi  aset  pusat atau Barang Milik Negara (BMN) melalui BBPJN .
Segmen  yang  terhubung  dengan  Jembatan  Pulau  Balang  adalah  Segmen  5A,  yaitu Segmen  Simpang  Tempadung–Jembatan  Pulau  Balang  sepanjang  6,675  kilometer. Pembangunan ruas tol ini disiapkan dengan pagu anggaran Rp 2,24 triliun. Dengan perkiraan masa pelaksanaan pembangunan selama 2 tahun. Mulai Agustus 2022 hingga Maret 2022. Terhubung  pula  dengan  Segmen  3A,  yakni  Segmen  Kaltim  Kariangau  Terminal  (KKT) Kariangau–Simpang Tempadung dengan panjang 7,325 kilometer. Pagu pembangunan ruas tol ini adalah Rp 2,02 triliun. Dengan masa pelaksanaan Agustus 2022 hingga Maret 2024. Selain itu, ada Segmen 3B, yaitu Segmen Karang Joang–KKT Kariangau yang akan dibangun dengan  pagu  anggaran  Rp  3,47  triliun.  Jalan  sepanjang  7.325  kilometer  ini  juga  dibangun kurang dari 2 tahun.
Mulai  September  2022  hingga  Maret  2024.  Kepala  Balai  Besar  Pelaksanaan  Jalan Nasional  (BBPJN)  Kaltim  Junaidi  sebelumnya  menerangkan,  sudah  ada  lahan  sekira  1,5 kilometer  lahan  yang  telah  dihibahkan  ke  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat.  Dari  kebutuhan  lahan  untuk  pembangunan  dua  segmen  di  Jalan  Tol  IKN  menuju Jembatan Pulau Balang sekira 27 kilometer.
Maka  dari  itu,  pembangunan  jalan  tol  dan  investasi  di  wilayah  Kalimantan  Timur tepatnya  jalan  Pendekat  Jembatan  Pulau  Balang  wilayah  Kota  Balikpapan  pastinya dibutuhkan  pengadaan  lahan  yaitu  tanah  oleh  pemerintah.  Pengadaan  tanah  untuk pembangunan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pemegang hak atas tanah mengenai dasar dan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah itu sendiri. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas  tanah  yang  tanahnya  diperlukan  untuk  kegiatan  pembangunan.  Pembebasan  lahan adalah  setiap  kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah  dengan  memberikan  ganti  rugi  kepada pemilik tanah atau melepaskan serta menyerahkan lahan, baik berupa bangunan, tanaman, beserta  benda-benda  yang  ada  dalam  lahan  tersebut.  Hingga  saat  ini,  pembebasan  lahan jalan pendekat jembatan pulau balang belum menunjukkan titik terang.
Adapun  permasalahannya  bisa  dilihat  dari  warga  yang  merasa  adanya  ketimpangan dalam  penetapan  harga  tanah.  Para  pemilik  tanah  yang  enggan  melepaskan  tanahnya kepada  pemerintah  beralasan  bahwa  nilai  ganti  rugi  yang  ditawarkan  pemerintah  terlalu murah dan tidak sesuai dengan standar harga tanah di pasaran. Selain itu, warga mengancam akan menghentikan pengerjaan pembangunan jalan akses pendekat menuju jembatan Pulau Balang, jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak segera membayar ganti rugi lahan.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini membahas mengenai prosedur pengadaan hak atas  tanah  untuk  pembangunan  sarana  pendukung  ibu  kota  Nusantara  dan  membahas mengenai  bentuk  perlindungan  hukum  yang  bisa  melindungi  pemegang  ha  katas  tanah penerima  ganti  kerugian  yang  terdampak  pembangunan  sarana  pendukung  Ibu  Kita Nusantara.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif empiris, penelitian normatif berfokus pada hal yang bersifat teoritis dan penelitian hukum  empiris  berkaitan  dengan  kondisi  di  lapangan,  Dalam  penelitian  ini  terkait penyelesaian  pembebasan  lahan  terkena  pembangunan  jalan  tol  pada  jalan  pendekat Jembatan Pulau Balang di wilayah kota Balikpapan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  Pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statue  Approach ),  Pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan Pendekatan yuridis-sosiologi ( sociological approach )

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prosedur Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Sarana Pendukung Ibukota Nusantara
Kewenangan  negara  untuk  mengambil  tanah-tanah  masyarakat  melalui  lembaga pengadaan tanah tidak lain adalah sebagai implementasi hak menguasai negara, tentunya pengambilan  tanah-tanah  tersebut  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  demi  kepentingan umum.  Pengadaan  tanah  adalah  setiap kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah  dengan  cara memberikan  ganti  rugi   kepada  yang  melepaskan  atau  menyerahkan  tanah,  bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Menurut Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan. Adapun yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti-rugi kepada yang berhak atas tanah itu. Penjelasannya bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut, tidak dengan cara lain selain pemberian ganti rugi.
Terkait  dengan  kepentingan  umum,  maka  landasan  yang  digunakan  adalah berdasarkan Pasal 1angka 1 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum. Pada Keppres tersebut menyatakan  bahwa  pengadaan tanah  adalah  setiap  kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah dengan acara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa rumusan pengadaantanah yang digunakan adalah Keppres No. 55 Tahun 1993 sama dengan Permendagri No. 2 Tahun 1985.
Memperhatikan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yakni Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara  memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dengan demikian beberapa penjelasan landasan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum lebih menonjolkan aspek ganti rugi, sedang aspek sosial dan lain sebagainya menjadi dikesampingkan.
Secara  normatif  di  dalam  Pasal  6  UUPA  ditegaskan  bahwa  semua  hak  atas  tanah mempunyai  fungsi  sosial.  Hal  ini  telah  dinyatakan  bahwa  di  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD 1945,  di  mana  frasa  “fungsi  sosial”  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  UUD  1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), namun secara implisit, ayat ini harus ditafsirkan bahwa fungsi sosial  dari  hak  milik  primer  dapat  diartikan  sebagai  hak  milik  yang  tidak  boleh  dibiarkan merugikan  kepentingan  umum  atau  masyarakat  umum.  Dalam  Penjelasan  Pasal  6  UUPA dinyatakan  bahwa  seseorang  tidak  boleh  semata-mata  mempergunakan  untuk  pribadinya pemakaian  atau  tidak  dipakainya  tanah  yang  menyebabkan  kerugian  dalam  masyarkat. Dalam  ketentuan  UUPA  dijelaskan  bahwa  memiliki  hak  berarti  harus  atau  wajib mempergunakannya  dan  dalam  mempergunakannya  harus  diingat  juga  untuk  kepentingan umum sesuai dengan tujuan pemberian hak tersebut. Begitu juga dengan hak individu, bahwa
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
hak  itu  sudah  tercakup  dalam  pengertian  fungsi  social  (dwi  tunggal).  Pencantuman  fungsi social di dalam peraturan perundang-undangan merupakan penegasan dari hukum adat itu sendiri.
Tujuan  pengadaan  tanah  lainnya  adalah  proses  dimana  Pengadaan  tanah  adalah proses di mana pemerintah atau pihak swasta mendapatkan hak atas tanah dari pemiliknya, biasanya  untuk  tujuan  proyek  infrastruktur,  pembangunan,  atau  pengembangan  lainnya. Proses  ini  dapat  berbeda-beda  di  setiap  negara,  tergantung  pada  hukum  dan  regulasi setempat. Adapun prosedur pengadaan tanah melibatkan langkah-langkah berikut: 1)  Identifikasi Kebutuhan ;
Pemerintah  atau  pihak  yang  berkepentingan  harus  mengidentifikasi  kebutuhan  untuk mengakuisisi  tanah,  baik  untuk  pembangunan  infrastruktur,  proyek  pemerintah,  atau tujuan umum lainnya.
2)  Penilaian dan Penentuan Nilai Tanah ; Penilai  independen  biasanya  ditugaskan  untuk  menentukan  nilai  pasar  yang  adil  dari tanah  yang  akan  diakuisisi.  Nilai  ini  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menentukan kompensasi kepada pemilik tanah.
3)  Pemberitahuan Kepada Pemilik ; Pemilik tanah biasanya diberi pemberitahuan resmi tentang niat untuk mengakuisisi tanah mereka. Pemberitahuan ini harus mencakup informasi mengenai tujuan pengadaan, nilai kompensasi yang ditawarkan, dan prosedur selanjutnya.
4)  Negosiasi Kompensasi ; Pihak yang akan mengakuisisi tanah dan pemilik tanah dapat melakukan negosiasi untuk menentukan jumlah kompensasi yang setuju. Negosiasi ini dapat melibatkan perundingan langsung atau melibatkan mediator jika diperlukan.
5)  Persetujuan Kesepakatan Kompensasi ;
Apabila  kesepakatan  dapat  dicapai,  maka  pihak  yang  akan  mengakuisisi  tanah  dan pemilik  tanah  menandatangani  perjanjian  kompensasi  yang  mencakup  rincian pembayaran dan kondisi lainnya.
6)  Persetujuan dan Persetujuan Hukum ; Kesepakatan  yang  dicapai  kemudian  diajukan  untuk  persetujuan  hukum.  Ini  bisa melibatkan  pengadilan  atau  lembaga  hukum  lainnya  untuk  memastikan  kesepakatan sesuai dengan hukum yang berlaku.
7)  Pemberian Kompensasi dan Transfer Hak ; Setelah  semua  persyaratan  hukum  terpenuhi,  pihak  yang  akan  mengakuisisi  tanah membayar  kompensasi  kepada  pemilik  tanah.  Selanjutnya,  hak  atas  tanah  tersebut secara resmi ditransfer ke pihak yang mengakuisisi.
8)  Penyerahan Fisik Tanah ;
Setelah transfer hak, pihak yang akan mengakuisisi tanah akan mengambil kontrol fisik atas properti. Proses ini dapat melibatkan pengosongan tanah oleh pemilik sebelumnya.
9)  Rehabilitasi dan Pemulihan ;
Apabila  diperlukan,  pihak  yang  akan  mengakuisisi  tanah  dapat  melakukan  rehabilitasi atau pemulihan lingkungan setelah tanah dikuasai, tergantung pada kondisi kontrak.
10) Pelaporan dan Pemantauan ;
Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, proses pengadaan tanah biasanya melibatkan  pelaporan  dan  pemantauan  yang  teratur  untuk  memastikan  bahwa  semua tahapan dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
Ketentuan  Pelaksanaan  PP  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  resmi  terbit.  Dalam Permen  ATR/BPN  19/2021  disebutkan  terdapat  empat  tahap  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum. Keempat tahap tersebut adalah perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil.
a.  Tahap Perencanaan
Pada tahap perencanaan ini, pengadaan tanah didasarkan pada rencana tata ruang dan prioritas pembangunan. Dalam perencanaannya, instansi yang memerlukan tanah dapat
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
melibatkan kementerian/lembaga lain di bidang pertanahan maupun instansi yang terkait. Produk perencanaan pengadaan tanah yang dihasilkan adalah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) merupakan ouput dalam  kegiatan  perencanaan pengadaan  tanah yang  menjadi  tanggung  jawab  setiap instansi  yang  memerlukan tanah dimana  penyusunannya  didasarkan  atas  rencana  tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan. DPPT hanya berlaku selama dua tahun. DPPT ini memuat dua muatan, yakni muatan wajib serta muatan tambahan.
Dalam pelaksanaanya pembahasan mengenai perencanaan pengadaan tanah, terdapat beberapa  masukan  dari  unsur  internal  agar  pedoman  lebih  mudah  dipahami  dan dilaksanakan  di  lapangan.  Beberapa  masukan  yang  disampaikan  dalam  pembahasan draft pedoman final antara lain adalah :
1)  Disusunnya  Dokumen  Perencanaan  Pengadaan  Tanah  (DPPT)  bertujuan  untuk penerbitan penetapan lokasi oleh gubernur, sehingga pemenuhan syarat satu daerah dengan  lainnya  bisa  memiliki  detail  yang  berbeda  karena  pemenuhan  terhadap peraturan daerah/ peraturan gubernur setempat.
2)  Adanya  beberapa  DPPT  yang  belum  bisa  diterima  oleh  gubernur  setempat menjadikan koordinasi dengan Pemda, dinas di daerah serta BPN menjadi hal yang harus  dilaksanakan  saat  penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Pengadaan  Tanah (DPPT).  Adanya  koordinasi  tersebut  dapat  mengidentifikasi  permasalahan  yang mungkin  akan  terjadi  serta  meminimalisir  permasalahan  yang  terjadi  dalam  proses pelaksanaan pengadaan tanah.
3)  Dalam  pelaksanaan  di  lapangan,  penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Pengadaan Tanah  (DPPT)  dilakukan  dengan  cara  yang  berbeda-beda  karena  tidak  terdapat panduan  pelaksanaan  penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Pengadaan  Tanah (DPPT) sehingga menghasilkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang  beragam,  sehingga  diperlukan  suatu  pedoman  untuk  menyusun  Dokumen Perencanaan  Pengadaan  Tanah  (DPPT)  agar  diperoleh  hasil  yang  tidak  beragam, memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan dan terkini.
b.  Tahap Persiapan Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021, kepala daerah akan membentuk tim verifikasi DPPT sejak diterimanya DPPT. Tim verifikasi tersebut melibatkan unsur Pemda serta dinas teknis terkait. Setelah dilakukan verifikasi, dibentuk tim persiapan pengadaan tanah,  lima  hari  setelah  DPPT  terverifikasi.  Dalam  tahapan  persiapan  nantinya  akan dilaksanakan  konsultasi  publik  untuk  mendapatkan  kesepakatan  dengan  pihak  yang berhak dan apabila diperlukan,  Kepala Daerah dapat membentuk tim kajian keberatan, instansi  yang  menyelenggarakan  pengadaan  tanah  dapat  mengajukan  permohonan pelaksanaan pengadaan tanah dengan melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan. Dokumen tersebut antara lain, SK Penetapan Lokasi,  DPPT, data awal pihak yang berhak dan  objek  pengadaan  tanah;  data  awal  masyarakat  terkena  dampak,  berita  acara kesepakatan; surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah; surat pernyataan izin  alih  status  penggunaan/pelepasan,  dan  surat  pernyataan  kesiapan  dokumen anggaran yang telah mengalokasikan biaya operasional dan biaya pendukung dan ganti rugi.
c.  Tahap Pelaksanaan
Dalam  proses  pelaksanaan  pengadaan  tanah  terdapat  proses  ganti  kerugian,  yang melibatkan  penilai  pertanahan/appraisal.  Terdapat  beberapa  kondisi  yang  perlu diperhatikan.  Di  antaranya  masih  kurangnya  pemahaman  terhadap  aturan  terkait pengadaan tanah dan standar penilaian. Selain itu, penilai masih memiliki keraguan untuk terlibat  dalam  pengadaan  tanah  karena  terdapat  dampak  hukum  dari  kegiatan penilaiannya.
Atas  dasar  itu,  peningkatan  kompetensi  harus  dilakukan  terhadap  penilai  pertanahan. Para penilai pertanahan perlu diperlengkap dengan kualifikasi teknis, yaitu telah mengikuti pendidikan  Standar  Untuk  Penilaian  Pengadaan  Tanah.  Penilai  pertanahan  juga  perlu memperbaharui pengetahuan mereka tentang peraturan perundang-undangan. Kita harus
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
memastikan Penilai pada pengadaan tanah menerapkan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilaian Indonesia dengan tepat melalui evaluasi hasil penilaian yang dikerja samakan  dengan  PPPK  dan  Masyarakat  Profesi  Penilai  Indonesia  (MAPPI)  dan memanfaatkan  aplikasi  MITRA  Penilai  sebagai  media  komunikasi  dalam  melakukan registrasi dan pemuktahiran data sehingga terbentuk Database Penilai Pertanahan.
d.  Tahap Penyerahan Hasil
Untuk penyerahan hasil pengadaan tanah, menurut Permen ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021, paling lama 14 hari sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah. Bentuk penyerahan hasil pengadaan tanah berupa Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah  dan  instansi  yang  memerlukan  tanah  wajib  menyertipikatkan  tanah  yang  sudah diserahkan  tersebut.  Selain  itu,  Dokumen  Pelaksanan  Pengadaan  Tanah  harus diintegrasikan secara elektronik.

## Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Penerima Ganti Kerugian Yang Terdampak Pembangunan Sarana Pendukung Ibu Kota Nusantara
Masalah  tanah  merupakan  masalah  yang  senantiasa  menarik  perhatian  dikarenakan tanah adalah sumber kehidupan selain air. Dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak membutuhkan tanah, apalagi negara-negara yang masih agraris. Oleh karena itu, masalah pertanahan masih merupakan masalah yang utama yang masih dihadapi oleh negara yang penghidupan  ekonominya  masih  ditunjang  dari  sektor  pertanian.  Kecenderungan berkurangnya tanah untuk digarap dan juga kondisi sosial yang kurang seimbang dikarenakan keadaan  perekonomian  masyarakatnya  yang  tidak  merata  dan  juga  diperparah  dengan kondisi pembagian tanah yang kurang terencana dengan baik menimbulkan masalahmasalah pertanahan yang dapat mengakibatkan permasalahan di bidang politik, ekonomi dan sosial.
Kebutuhan atas tanah untuk keperluan pembangunan harus pula mendapat perhatian dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur, oleh karena itu harus pula diusahakan adanya keseimbangan antara keperluan tanah untuk keperluan pribadi atau perorangan dan kepentingan  banyak  pihak  atau  masyarakat  pada  umumnya.  Dalam  rangka  memberikan kepastian akan hak atas tanah, dalam pasal 19 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  dinyatakan  bahwa  Pemerintah menyelenggarakan  pendaftaran  tanah.  Terhadap  tanah  yang  telah  didaftarkan  selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah atau sering disebut sertipikat hak atas tanah. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah.
Perlindungan  hukum  terhadap  hak  milik  atas  tanah  yang  tanahnya  akan  digunakan sebagai  proyek  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  menjadi  sangat  penting  karena dalam  kondisi  tertentu  pemegang  hak  atas  tanah  harus  menyerahkan  tanahnya  kepada Pemerintah, dengan alasan kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 6 UU No. 2 Tahun 2012). Sehubungan dengan upaya perlindungan hukum atas hak milik tanah, kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum diperlukan. Pemberian kepastian hukum di bidang pertanahan ini, memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.
Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pemerintah telah menerbitkan beberapa aturan hukum diantaranya :
1.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria, dalam  Pasal  19  memerintahkan  untuk  diselenggarakannya  pendaftaran  tanah  dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud.
2.  Penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  tersebut  kemudian  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  Pendafataran  Tanah  yang  disempurnakan menjadi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah. Ketentuan  tersebut  mengandung  makna  bahwa  selama  belum  dibuktikan  yang sebaliknya,  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  dicantumkan  dalam  bukti  yang  ada  harus diterima  sebagai  data  yang  benar,  baik  dalam  perbuatan  hukum  sehari-hari  maupun
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
dalam  sengketa  di  Pengadilan,  sepanjang  data  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
Asas fungsi sosial hak atas tanah yang ditemukan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  UUPA,  di  mana  dalam  menggunakan  hak  atas  tanah  harus mengedepan  kepentingan  bangsa  dan  negara  serta  kepentingan  bersama  (kepentingan umum) dari seluruh rakyat daripada kepentingan pribadinya. Namun di dalam UUPA tidak ada menyebutkan  secara  rinci  mengenai  apa  itu  kepentingan  umum.  Hanya  ada  ditemukan  di dalam Pasal 7 UUPA bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan  tanah  yang  melampaui  batas  tidak  diperkenankan.  Arti  kepentingan  umum  di dalam  UUPA  tidak  dijelaskan,  hanya  saja  terhadap  kepentingan  umum  tersebut  jangan sampai menimbulkan “kerugian”. Hal ini di dalam Penjelasan Umum II (4) bahwa kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi, hingga pada akhirnya tercapai tercapai tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Keadilan  disebutkan  di  dalam  Penjelasan  Umum  tersebut,  di  dalam  UUPA  maupun Penjelasan Umumnya tidak menyebutkan kerugian.
Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  milik  atas  tanah  serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah dalam pembangunan. Pertama Negara  patut  melindungi  pemegang  sertifikat  hak  atas  tanah  karena  adanya  itikad  baik pemegangnya dan adanya keputusan negara menerbitkan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah  yang  tidak  patut  dibatalkan  negara  tanpa  santunan,  untuk  itu  perlu  adanya  aturan hukum  administrasi  negara  dan  pelaksanaannya  yang  sah,  benar  dan  tepat  sehingga perlindungan  hukum  patut  diberikan  kepada  pemegang  sertifikat  hak  atas  tanah.  Kedua, meningkatnya  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang  memerlukan  tanah,  maka pengadaannya  perlu  dilakukan  secara  cepat  dan  transparan  dengan  tetap  memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  suatu  kebijakan  dalam  perolehan  tanah  untuk pembangunan.  Hal  ini  ditempuh  dengan  lembaga  pengadaan  tanah  yang  pengaturannya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum diubah  oleh  Peraturan  Presiden  No.  65  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum.  Adanya  pengaturan  mengenai  pengadaan  tanah  menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk  kepentingan  umum  serta  menjadi  jaminan  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  untuk mendapatkan ganti rugi yang layak, sehingga memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Ganti rugi yang layak bagi pemegang hak atas tanah bertujuan untuk menghormati hak-hak pemegang tanah yang telah bersedia untuk melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya kepada negara. Pengaturan-pengaturan  yang  terkait  mengenai  pengadaan  tanah  beberapa  kali  telah mengalami  perubahan.  Perubahan-perubahan  tersebut  dimaksudkan  untuk  lebih menghormati  dan  menjamin  hak-hak  dari  pemegang  hak  atas  tanah.  Dalam  praktik pengadaan tanah untuk kepentingan umum, apabila tidak terjadi kesepakatan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan konsinyasi. Dengan kata lain, adanya konsinyasi ini tidak memberikan pilihan  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  selain  melepaskan  atau  menyerahkan  hak  atas tanah. Secara normatif, konsinyasi diperbolehkan, lalu bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.
Penghormatan  dan  penghargaan  terhadap  hak  atas  tanah  yang  diambil  dalam pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  diwujudkan dalam pemberian ganti rugi. Bentuk dan besarnya ganti rugi merupakan unsur yang penting, karena terkait dengan kelangsungan hidup pemegang hak atas tanah. Realitasnya, hal terumit dalam  pengadaan  tanah  adalah  penentuan  besarnya  ganti  rugi,  apalagi  bentuk  ganti  rugi berupa uang. Masalah yang berkenaan dengan ganti rugi dalam bentuk uang oleh Maria S.W. Sumardjono dapat dirinci sebagai berikut :
1.  Ganti rugi dinilai terlalu rendah oleh pemegang hak atas tanah;
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
2.  Ganti rugi yang dituntut oleh pemegang hak atas tanah terlalu tinggi yang tidak terlampau sulit untuk dipenuhi oleh pihak swasta, namun dapat menyulitkan bagi Pemerintah dalam melangsungkan proyek-proyeknya;
3.  Ganti rugi tidak diterimakan langsung kepada mereka yang berhak dan/atau jumlahnya dipotong untuk keperluan yang tidak jelas.
Konsep ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, yaitu penggantian terhadap kerugian  baik  bersifat  fisik  dan/atau  non  fisik  sebagai  akibat  pengadaan  tanah  diberikan kepada  yang  mempunyai  tanah,  bangunan,  tanaman,  dan/atau  benda-benda  lain  yang berkaitan dengan tanah, yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Bila dikaitkan dengan dasar pembentukan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden No. 65 Tahun  2006,  sebagaimana  dimuat  dalam  Konsideran  “mengingat”nya,  maka  penggunaan istilah  ganti  rugi  dalam  pengadaan  tanah  ini  adalah  tidak  tepat.  Sebaiknya,  istilah  yang digunakan  bukanlah  ganti  rugi  melainkan  penggantian  yang  layak.  Kalau  ganti  rugi  nilai penggantiannya  bisa  tidak  layak,  sedangkan  penggantian  yang  layak  nilai  penggantiannya sudah pasti layak.
Penetapan  ganti  rugi  seringkali  menemui  kendala,  antara  lain  tidak  tercapainya kesepakatan mengenai besarannya. Oleh karena itu, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 mengatur dasar perhitungan besarnya ganti rugi sebagai berikut :
1.  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  atau  nilai  nyata/  sebenarnya  dengan  memperhatikan  Nilai  Jual Obyek  Pajak  tahun  berjalan  berdasarkan  penilaian  Lembaga/Tim  Penilai  Harga  Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
2.  Nilai  jual  bangunan  yang  ditaksir  oleh  perangkat  daerah  yang  bertanggung  jawab  di bidang bangunan;
3.  Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
Berkenaan  dengan  penetapan  ganti  rugi,  Abdurrahman  menegaskan  bahwa  yang terpenting justru bukannya pada pedoman besarnya ganti rugi berdasarkan NJOP, akan tetapi berdasarkan  musyawarah  antara  Panitia  Pengadaan  Tanah  dengan  pemegang  hak  atas tanah  yang  didalamnya  memuat  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  tersebut.  Dalam menentukan  besarnya  ganti  rugi  kedua  belah  pihak  menggunakan  pedoman  harga  dari Lembaga/Tim  Penilai  harga  tanah,  namun  harga  tersebut  tidak  bersifat  mutlak  tetapi dipandang  sebagai  acuan  saja.  Yang  diutamakan  dalam  penentuan  besarnya  ganti  rugi adalah hasil kesepakatan dalam muyawarah, sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan dan  diuntungkan  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Parameter  untuk mengukur layak atau tidak layak dapat berpedoman kepada pengaturan Peraturan Presiden No.  36  Tahun  2005  bahwa  disebutkan  dalam  konsep  ganti  rugi  salah  satu  unsurnya  yaitu dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
Pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum sebagaimana yang ditetapkan dengan Keppres No. 55 Tahun 1993 dinilai sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Penerbitan Perpres No. 36 Tahun 2005 yang sudah dirobah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan  upaya  pemerintah  untuk  memberikan  suatu  bentuk  perlindungan  dan  jaminan akan  adanya  kepastian  hukum  atas  kepemilikan  tanah  bagi  seseorang  ialah  dengan dilakukannya  suatu  pendaftaran  hak  atas  tanah  sebagaimana  rumusan  pasal  19  Ayat  1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat atas tanah dalam pembangunan adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya.
Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan,  kedamaian,  ketentraman bagi  segala  kepentingan  manusia  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Sehingga  masyarakat
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
merasakan peran dan kehadiran negara dalam rangka mensejahterakan dan juga melindungi hak-hak masyarakat khususnya hak milik atas tanah dan juga pemegang hak milik tersebut dalam  hal  ini  adalah  masyarakat  itu  sendiri.  Sehingga  di  harapkan  dengan  adanya perlindungan  tersebut  maka  kesejahteraan  dan  juga  kemakmuran  akan  dirasakan masyarakat.
Selanjutnya  dalam  kontek  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  demi  kepentingan umum  diperlukan  upaya  untuk  menyerasikan  hubungan  antara  pemerintah/pemerintah daerah dan pihak-pihak yang tanahnya terkena pembangunan untuk kepentingan umum tidak mengusik rasa keadilan. Artinya perlu sosialisai program tersebut, perlu penyemaan persepsi tentang  kesepakatan  harga  tanah,  juga  proses  ganti  rugi  yang  tidak  menyulitkan  warga masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan untuk kepentingan   umum.
Ketika pemegang hak melepaskan haknya untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan umum tersebut, maka pemberian ganti kerugian yang layak yang harus diterima sebagai  bentuk  perhormatan  dan  pengakuan  terhadap  hak  individu  hak  atas  tanah  yang merelakan  melepaskan  atau  menyerahkan  hak  atas  tanah  untuk  kepentingan  umum. Pengambilan tanah untuk kepentingan umum tanpa disertai ganti kerugian yang layak sama dengan  perampasan  hak  atas  tanah.  Layak  disini  dapat  diartikan  sebagai  “keadilan”  yang diterima  oleh  masyarakat,  apakah  layak  disini  bisa  berwujud  keadilan  bagi  pemegang  hak yang melepaskan haknya.
Terhadap ganti kerugian juga harus tetap memperhatikan hak-hak individu yang sudah diambil untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat umum. Jangan sampai pemegang hak dirugikan atas ganti rugi ini. Keadilan yang seperti apa yang layak untuk mereka yang melepaskan haknya demi kepentingan bangsa, negara dan kepentingan umum. Sistem yang dianut oleh Undang-Undang Pokok Agraria lebih condong menganut sistem publikasi negatif di  mana  hak  kepemilikan  atas  tanah  sifatnya  tidak  mutlak,  bisa  diadakan  perlawanan  dari pihak lain yang membuktikan sebaliknya, sistem publikasi negatif yang berlaku diharapakan dapat  memberikan  keadilan  berupa  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  atau  yang sesungguhnya berhak atas sebidang tanah untuk mengadakan perlawanan terhadap pihak- pihak  lain  yang  telah  mendaftarkan  bidang  tanah  miliknya,  untuk  menghindari  pemilik  asli dikemudian hari kehilangan tanah hak miliknya secara sepihak. Namun yang terjadi adalah ganti  kerugian  tersebut  dirasakan  tidak  adil  oleh  masyarakat  yang  haknya  diambil  untuk kepentingan umum.
Ketidakadilan tersebut dirasa dalam hal bentuk ganti kerugiannya, di mana penolakan atas tawar menawar dengan rakyat pemilik tanah, memberikan kesan kuat bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum berlangsung seperti jual-beli, padahal hubungan pemerintah dengan warga pemilik tanah dalam kasus pengadaan tanah mestinya dipahami bukan seperti pembeli  dan  penjual  di  pasar,  melainkan  sebagai  para  pihak  yang  berkomitmen  bersama- sama  membangun  Negara.  Adapun  nilai  adil  bagi  masyarakat  bahwa  harga  yang  mereka inginkan berdasarkan kepada nilai pasar tanah, bahan bangunan dan risiko kehilangan hak atas  tanah.  Jika  sesuai  ketentuan  dasar  harga  ganti  kerugian  tersebut  masyarakat  pasti menyetujuinya.
Dalam banyak kasus atau permasalahan pengadaan tanah di Indonesia, ada beberapa persoalan yang sering terjadi yang sangat merugikan masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan untuk kepentingan umum. Disini penulis memaparkan persoalan yang penulis temui yaitu tidak adanya penyesuaian harga apabila pemerintah terlambat dalam membayar ganti rugi ha katas tanah yang terdampak pembangunan untuk kepentingan umum tersbut, atau pihak ketiga terlambat dalam pembayaran ganti rugi.
Ketika  terjadi  penundaan  pembayaran  ganti  rugi  oleh  pemerintah  harusnya  ada penyesuaian  harga  sesuai  dengan  kenaikan  harga  yang  terbaru  setiap  tahunnya.  Namun belum  adanya  aturan  yang  mengatur  mengenai  penyesuain  harga  itulah  yang  merugikan masyarakat  yang  terdampak  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Seharusnya  ada aturan  yang  mengatur  untuk  melindungi  masyarakat  sebagai  penerima  ganti  rugi,  yang seharusnya harga tanah tersebut mengalami kenaikan harga setiap tahunnya.
Disinilah peran keadilan dalam pengadaan tanah untuk melindungi masyarakat sebagai
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
penerima  ganti  rugi.  Asas  keadilan  dalam  pengadaan  tanah  harus  bisa  dirasakan  oleh masyarakat.  Di  sini  di  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  di  mana  subyek hukum  melepaskan  haknya  untuk  kepentingan  umum.  Ketika  pemegang  hak  melepaskan haknya,  keadilan  yang  harus  diterima  oleh  subyek  hak  tersebut  adalah  dalam  hal  ganti kerugian yang layak, yang bisa dinikmati subyek seperti semula.
Pentingnya aturan yang melindungi hak masyarakat sebagai penerima ganti rugi, yaitu aturan yang mengatur mengenai penyesuaian harga apabila terjadi penundaan pembayaran oleh  pemerintah  atau  pihak  ketiga  agar  keadilan  dirasakan  oleh  masyarakat.  Ada  kalanya dalam  realitas,  praktik  pengadaan  tanah  masih  banyak  dijumpai  terabaikannya  hak  -  hak pemegang hak atas tanah terlebih bagi kaum minoritas dan rakyat kecil. Mereka mengalami pereduksian  kesejahteraan  akibat  adanya  pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas  tanahnya untuk  kepentingan  pihak  yang  memerlukan  tanah,  dalam  hal  ini  yaitu  Pemerintah.  Secara otomatis hal tersebut tentu telah melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang secara tegas diakui oleh konstitusi sehubungan dengan prinsip kelangsungan hidup yang layak.
Terkait dengan hal tersebut perlu dikaji mengenai bentuk perlindungan hukum dalam penetapan ganti rugi terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta akibat hukum dengan adanya konsinyasi bagi pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah, sehingga dapat memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak-hak pemegang hak atas tanah, karena tanah sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional penggunaanya  harus  dapat  mewujudkan  kesejahteraan,  kebahagiaan  dan  keadilan  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemegang hak atas tanah diberikan perlindungan hukum terhadap ketidaksepakatan dalam hal penetapan ganti rugi, hal ini diatur dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Presiden No. 36  tahun  2005.  Pemegang  hak  atas  tanah  dapat  mengajukan  keberatan  kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri disertai dengan penjelasan dan alasan  keberatan.  Bupati/Walikota  atau  Gubernur  atau  Menteri  Dalam  Negeri  setelah mendengar  dan  mempelajari  pendapat  dan  keinginan  pemegang  hak  atas  tanah  serta pertimbangan  panitia  pengadaan  tanah  dapat  mengukuhkan  atau  mengubah  keputusan panitia pengadaan tanah mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang akan diberikan.
Apabila pemegang hak atas tanah tidak menerima upaya penyelesaian tersebut diatas, maka dapat diajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda- benda  Yang  Ada  Di  atasnya.  Dari  uraian  diatas,  pemegang  hak  atas  tanah  hanya  dapat mengajukan keberatan terhadap besarnya ganti rugi, bukan terhadap hak atas tanah yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum. Konsekuensinya, pemegang hak atas tanah tidak ada pilihan lain selain melepaskan atau menyerahkan hak atas tanah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa kewenangan negara untuk  mengambil  tanah-tanah  masyarakat  melalui  lembaga  pengadaan  tanah  tidak  lain adalah  sebagai  implementasi  hak  menguasai  negara,  tentunya  pengambilan  tanah-tanah tersebut  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  demi  kepentingan  umum.  Pengadaan  tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi  kepada yang  melepaskan  atau  menyerahkan  tanah,  bangunan,  tanaman  dan  benda-benda  yang berkaitan dengan tanah.
Pengadaan  tanah  oleh  pemerintah  daerah  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara antara lain: melalui pelepasan hak atas tanah; pencabutan hak atas tanah atau jual beli/tukar menukar untuk pengadaan tanah dengan skala tidak lebih dari satu hektar. Adapun landasan hukumnya:  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  yang  pelaksanaannya  merujuk  pada Perpres  Nomor  36  Tahun  2005  dan  Perpres  No.  65  Tahun  2006  serta  Peraturan  Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2007. Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum resmi terbit. Dalam Permen ATR/BPN 19/2021 disebutkan terdapat empat tahap pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum.  Keempat  tahap  tersebut  adalah  perencanaan,  persiapan,
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
pelaksanaan,  serta  penyerahan  hasil.  menentukan  besarnya  ganti  rugi  kedua  belah  pihak menggunakan pedoman harga dari Lembaga/Tim Penilai harga tanah, namun harga tersebut tidak  bersifat  mutlak  tetapi  dipandang  sebagai  acuan  saja.  Yang  diutamakan  dalam penentuan besarnya ganti rugi adalah hasil kesepakatan dalam muyawarah, sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan dan diuntungkan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Parameter  untuk  mengukur  layak  atau  tidak  layak  dapat  berpedoman  kepada pengaturan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 bahwa disebutkan dalam konsep ganti rugi salah satu unsurnya yaitu dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Sehingga ketika terjadi penundaan  atau  keterlambatan  pembayaran  gati  rugi  oleh  pemerintah  atau  pihak  ketiga seharusnya nilai ganti rugi disesuaikan dengan nilai harga tanah saat ini atau sesuai dengan perubahan  kenaikan  inflasi.  Implementasi  Asas  Keadilan  dalam  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan  Umum  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan,  bahwa  di  dalam  pengadaan tanah untuk kepentingan umum, asas keadilan harus memberikan jaminan penggantian yang layak. Layak artinya adil, jadi pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu harus adil pada saat proses pengadaan tanah hingga setelah proses akhir dari pengadaan tanah yaitu hasil ahkir yang merupakan wujud asas keadilan dengan pemberian ganti kerugian dan kehidupan lebih baik setelah ganti kerugian.

## REFERENSI
Balikpapan  Pos.  2022. https://balikpapan.prokal.co/read/news/250937-ganti-rugi-tanah- dianggap-kelewat-murah-warga-km-11-karang-joang-tolak-jalan-tol-pulau-balang.html (Diakses Tanggal 5 Januari 2023)
Bisnis.Com.  2022.  Https://Www.Wartanitizen.Com/67123/Pembangunan-Jalan-Pendekat- Jembatan-Pulau-Balang-Sisi-Balikpapan-Menunggu-Revisi-Status-Pengadaan- Lahan.Html. (Diakses Tanggal 3 Oktober 2022)
E-Koran  Kaltim.  2022. Https://Pusaranmedia.Com/Read/7614/Pembebasan-Lahan-Jalan Pendekat-Jembatan- Pulau-Balang-Diambil-Alih-Pusat. (Diakses Tanggal 27 September 2022).
Kaltimpost.  2022.  Https://Kaltimpost.Jawapos.Com/Utama/22/09/2022/Lelang-Sudah-Kelar- Lahan-Ikn- Belum-Klir. (Diakses Tanggal 3 Oktober 2022).
Korankaltara, 2022. https://korankaltara.com/warga-ancam-hentikan-pengerjaan-jalan-pulau- balang . (Diakses  Tanggal 3 Oktober 2022)
Limbong, Bernhard, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, (Penerbit Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011)
Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum..
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan.
Soedharyo, Soimin. 1993. “Status Hak Dan Pengadaan Tanah”, (Jakarta, Sinar Grafika,) Sumardjono, Maria S.W., Tanah dalam persektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (Jakarta:
Kompas,2008)
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Tentang Sistem Perekonomian Nasional Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Undang-Undang Pengadaan Tanah)
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Pasal  6  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.