## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## TINJAUAN REGULASI GREEN BANKING DI INDONESIA
Zenia Aziz Khoirunisa, Sapto Hermawan
Universitas Sebelas Maret E-mail: zenia.khoirunisa@student.uns.ac.id , saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023
Diterima: 12 Juli 2023 Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords: Banking  sector;  Green banking;  Environmental sustainability Economic  growth  not  accompanied  by  the  principle  of sustainability  threatens  the  environmental  ecosystem. This  economic  growth  is  inseparable  from  the contribution  of  the  fundamental  elements  within  it, including the banking sector. Banking also contributes to environmental  damage,  such  as  forest  fires.  These disasters  can  occur  significantly  due  to  non- environmentally friendly projects financed by banks. As a result, financing based on environmental sustainability is urgently needed to combat environmental damage. Green banking integrates environmental considerations into its financing  products  and  operational  systems.  In  order  to ensure the achievement of green banking standards that genuinely save the environment and create consistency in the  market,  comprehensive  regulations  are  urgently needed. This study examines green banking regulations in Indonesia with normative research methods. The findings show  that  there  is  a  weakness  in  green  banking regulations in Indonesia that have significant impacts. The absence of setting 'green' standards in these regulations causes  green  banking  practices  in  Indonesia  not  to function  optimally  as  a  solution  to  stop  environmental disasters. What happened instead needs to be clarified is a market,  inconsistencies  in  green  banking  practices,  and the potential for greenwashing. Abstrak Kata kunci: Sektor  perbankan; Green banking ; Keberlanjutan lingkungan Pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  diiringi  dengan prinsip keberlanjutan secara nyata membawa ancaman bagi  ekosistem  lingkungan.  Pertumbuhan  ekonomi tersebut  tidak  terlepas  dari  kontribusi  elemen-elemen fundamental  di dalamnya, termasuk sektor perbankan.
Perbankan  turut  berkontribusi  pada  terjadinya
Corresponding Author:
Zenia Aziz Khoirunisa, E-mail : zenia.khoirunisa@student.uns. ac.id kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan. Bencana tersebut  dapat  terjadi  secara  signifikan  akibat  proyek- proyek  tidak  ramah  lingkungan  yang  dibiayai  oleh perbankan. Akibatnya, pembiayaan berbasis keberlanjutan  lingkungan  sangat  dibutuhkan  untuk memerangi  kerusakan  lingkungan. Green  banking (perbankan  hijau)  mengintegrasikan  pertimbangan terhadap lingkungan ke dalam produk pembiayaan serta sistem  operasional  mereka.  Guna  memastikan tercapainya  standar green  banking yang  benar-benar menyelamatkan lingkungan dan terciptanya konsistensi di  pasar,  kebutuhan  akan  regulasi  yang  komprehensif sangat  dibutuhkan.  Penelitian  ini  mengkaji  regulasi green  banking di  Indonesia  dengan  metode  penelitian normatif.  Temuan  menunjukkan  bahwa  terdapat kelemahan  pada  regulasi green  banking di  Indonesia yang  berdampak  signifikan.  Absennya  pengaturan standar  ‘hijau’  dalam  r egulasi  tersebut  menyebabkan praktik green banking di Indonesia tidak secara optimal berfungsi  sebagai  solusi  penghentian  bencana lingkungan. Hal yang terjadi justru timbul kebingungan dalam pasar, inkonsistensi praktik green banking , serta berpotensi pada greenwashing .
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  global  yang  tidak  diikuti  dengan  praktik  yang berkelanjutan  menimbulkan  ancaman  terhadap  lingkungan  hidup.  Pertumbuhan ekonomi  tersebut  tidak  terlepas  dari  kontribusi  elemen-elemen  fundamental  di dalamnya,  termasuk  sektor  perbankan.  Sektor  ini  berperan  besar  dalam  memicu kebakaran  hutan  lahan  (karhutla)  dan  bencana  asap  di  Indonesia.  Bank  Rakyat Indonesia  (BRI),  Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  dan  bank  raksasa  Jepang  Mizuho Financial Group serta Mitsubishi UFJ Financial Group telah mendanai industri yang “berisiko terhadap hutan” sejak penandatanganan Perjanjian Iklim Paris. Menurut data yang dirilis forestandfinance.org, bank-bank tersebut mendukung perusahaan yang  gagal  mengakhiri  krisis  karhutla  di  perkebunan  kelapa  sawit  dan  pulp  di Indonesia. Hal ini tampak sangat nyata dalam pembiayaan Sinar Mas Grup (SMG) yang  menjadi  penerima  manfaat  terbesar  dari  pembiayaan  bank  di  mana  SMG menerima pinjaman senilai 19 milyar dolar AS dalam lima tahun terakhir (2015- 2020), dengan rincian 14.3 milyar dolar AS untuk operasi pulp dan kertas, dan 4,5 milyar  dolar  AS  untuk  operasi  sawitnya  (Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia, 2020).
Berangkat  dari  permasalahan  di  atas,  perlu  adanya  sebuah  transformasi dalam  strategi  bisnis  dan  sistem  operasional  perbankan  untuk  menghentikan kontribusinya dalam merusak lingkungan. Transformasi ini dapat dilakukan melalui sebuah konsep perbankan hijau: green banking. Konsep utama green banking secara resmi diperkenalkan pada tahun 2003 dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan  memperkenalkan  undang-undang  yang  ramah  lingkungan  untuk  mengatur
industri perbankan. Setelah itu, Equator Principles (EPs) diluncurkan dan prinsip- prinsip tersebut awalnya diadopsi oleh beberapa bank global terkemuka termasuk Citigroup Inc., Royal Bank of Scotland, dan Westpac Banking Corporation. Kekuatan perbankan  hijau  semakin  dipercepat  pada  tahun  2009  ketika  Amerika  Serikat memperkenalkan  Undang-Undang  Perbankan  Hijau  dengan  tujuan  mendirikan bank hijau di bawah kepemilikan pemerintah (Suborna, 2020:89).
Definisi perbankan hijau atau green banking dibedakan dalam dua kategori besar:  secara  teoretis  dan  operasional  (Suborna,  2020:90).  Secara  teoretis,  bank hijau merupakan bank yang mempertimbangkan dampak dari operasinya, berbagai produk  dan  layanannya  untuk  generasi  sekarang  dan  mendatang.  Adapun  secara operasional, menurut Reserve Bank of India, green banking dianggap sebagai upaya untuk membuat proses internal bank, infrastruktur fisik, dan teknologi informasi yang efektif terhadap lingkungan dengan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan ke tingkat minimum (Suborna, 2020:97).
Indikator green  banking terbagi  menjadi  empat  domain: green  product (produk hijau), green operational (operasional hijau), green consumer (konsumen hijau), dan green policy (kebijakan hijau) (Andarsari & Firdiansyah, 2020: 241-242). Green  product berhubungan  dengan  penyediaan  produk  dan  layanan  perbankan yang tidak berpotensi merusak lingkungan hidup. Green product dapat diwujudkan misalnya  melalui  pembiayaan  proyek  ramah  lingkungan  ( green  project ).  Green operational berkaitan dengan upaya bank untuk menjadikan kegiatan operasional bank  menjadi  lebih  baik  dari  waktu  ke  waktu  dengan  kesadaran  terhadap lingkungan  yang  semakin  meningkat  sebagai  bank  ramah  lingkungan ( environmentally-friendly )  misalnya  penghematan  penggunaan  energi,  listrik,  air, dan  bahan  bakar  dalam sistem  operasional  perbankan. Green  consumer diartikan sebagai pemberian layanan terbaik kepada nasabah dengan tetap memperhatikan dampaknya  terhadap  lingkungan  termasuk  memberikan  kredit  kepada  nasabah yang  dalam  bisnisnya  tidak  menimbulkan  dampak  kerusakan  lingkungan  ( green loan ). Green policy merupakan kebijakan yang diambil perusahaan dengan berpihak pada pelestarian lingkungan atau kebijakan bank yang ditujukan untuk mengurangi dampak  kerusakan  lingkungan  atas  bisnis  perbankan  yang  dijalankan  seperti penyaluran dana bina lingkungan dan program kemitraan ( green partnership ) pada aktivitas  yang  berkaitan  dengan  lingkungan,  perbankan  ramah  lingkungan  serta pelatihan  dan  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  konservasi  lingkungan  bagi karyawan perbankan melalui gerakan hijau.
Keterlibatan sektor perbankan dalam menjaga lingkungan didukung oleh teori  legitimasi  yang  berfokus  pada  interaksi  antara  perusahaan  dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga  harus  memperhatikan  norma-norma  sosial  kemasyarakatan  karena kesesuaian  dengan  norma  sosial  dapat  membuat  perusahaan  semakin legitimate (sah)  (Utari  et  al.,  2021:239-250).  Untuk  tetap  mendapatkan  legitimasi,  maka organisasi  perusahaan  harus  mengkomunikasikan  aktivitas  lingkungan  dengan melakukan pengungkapan lingkungan sosial (Berthelot & Robert, 2011:106-123). Pengungkapan  lingkungan  dinilai  bermanfaat  untuk  memulihkan,  meningkatkan, dan mempertahankan legitimasi yang telah diterima (Hadjoh & Sukartha, 2013: 1- 18).
Peran  industri  perbankan  dalam  mewujudkan  lingkungan  yang berkelanjutan adalah mendukung nasabahnya untuk beralih pada produk keuangan berkelanjutan  dan  mengintegrasikan  risiko  serta  peluang  terkait  lingkungan  ke dalam  rencana  operasional  perbankan  termasuk  pinjaman.  Investasi  yang  sehat, yang  didukung  oleh  bank,  dapat  mendorong  perusahaan  yang  selama  ini  terlibat dalam perusakan lingkungan untuk berubah menjadi perusahaan yang beorientasi pada  keberlanjutan  lingkungan  tanpa  kehilangan  daya  saingnya.  Upaya  tersebut merupakan  wujud  kesadaran  bank  terhadap  risiko  kemungkinan  terjadinya masalah  lingkungan  pada  proyek  yang  dibiayainya  yang  mungkin  berdampak negatif  berupa  penurunan  kualitas  kredit  dan  reputasi  bank  yang  bersangkutan (International Finance Corporation, 2016:5).
Kegagalan  komitmen  sukarela  bank  dalam mewujudkan  perbankan hijau dan  kurangnya  akuntabilitas  berarti  bank  dapat  membuat  kesepakatan  yang bermasalah berulang kali lagi. Masyarakat dan organisasi nirlaba lingkungan sedang memberi  perhatian  terhadap  batasan  dalam  hukum  untuk  mencoba  meminta pertanggungjawaban  pemodal.  Namun,  pemerintah  perlu  mengatur  institusi keuangan  dan  perusahaan  agar  secara  efektif  mengakhiri  keterlibatan  mereka dalam deforestasi dan mendapatkan keuntungan darinya (Global Witness, 2021:3). Pengaturan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk regulasi yang komprehensif. Regulasi green  banking yang  komprehensif  merupakan  bentuk  hukum sebagai alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat ( law as a tool of social  engineering ).  Istilah  tersebut  merupakan  hasil  pemikiran  Roscoe  Pound (Safira, 2017:187). Satjipto Rahardjo memberikan pengertian law as a tool of social engineering sebagai penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat dengan  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu.  Prosesnya  berlangsung  cukup  panjang dan efek yang ditimbulkan bisa merupakan efek yang sifatnya berantai (Rahardjo, 2006).
Di negara-negara Barat, pertumbuhan produk hijau terutama disebabkan oleh peraturan dan undang-undang lingkungan yang lebih baik. Tindakan regulasi, terutama yang memberikan kepastian harga di pasar lingkungan dan yang melarang praktik  yang  tidak  berkelanjutan,  dapat  mendorong  permintaan  produk  dan layanan  ramah  lingkungan  di  antara  klien  bank.  Di  Eropa,  kebijakan  pemerintah proaktif, seperti Skema Perdagangan Emisi Uni Eropa, feed-in tariff Jerman untuk energi  terbarukan,  dan  Skema  Dana  Hijau  Belanda,  telah  membantu  memicu permintaan  dan  pengembangan  pilihan  konsumen  yang  lebih  ramah  lingkungan (Sachs et al., 2019:51).
Survei Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan masyarakat umumnya sudah  memiliki  inisiatif  dalam  penggunaan  produk  ramah  lingkungan  (Katadata Insight Center, 2022). Sayangnya inisiatif ini tidak didukung oleh kehadiran peran negara yang optimal guna mewadahi orientasi masyarakat yang telah memasukkan pertimbangan  lingkungan  terhadap  produk  keuangan  yang  mereka  gunakan. Indonesia masih lamban dalam penerapan green finance dibandingkan negara lain. Riset  Global  Green  Finance  Index  9  dalam  (Katadata  Insight  Center,  2022) menunjukkan bahwa Indonesia - diwakili Jakarta - berada di peringkat 56 dari 81 negara pada 2022. Sebagai perbandingan di Asia Tenggara, Singapura menduduki posisi ke-16 dan Kuala Lumpur di posisi ke-50. Sedangkan Bangkok di posisi ke-59.
Peringkat  global  yang  cenderung  rendah  tersebut  menunjukkan  bahwa green finance di Indonesia masih berada pada tahap awal. Tahap  awal  tersebut  terwujud  dalam  inisiasi green  banking di  Indonesia yang ditunjukkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Lilik Handajani pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan inisiasi praktik green banking pada laporan tahunan bank BUMN periode 2015-2017 dengan mengidentifikasi isu-isu pelaporan  dan  tingkat  pengungkapan green  banking serta  merumuskan  domain pelaporan dan indikator kegiatannya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa bank  BUMN  telah  melakukan  inisiasi  praktek  green  banking  dengan  bentuk aktivitas  yang  beragam  karena  belum  adanya  standar  pelaporan  yang  jelas  dan terjadi  kecenderungan  pelaporan  aktivitas green  banking yang  meningkat  dalam kurun 3 tahun terakhir (Handajani, 2019:130).
Penelitian  kedua  yang  berkaitan  dengan green  banking di  Indonesia dilakukan  oleh  Safitri  dkk  yang  bertujuan  mengkaji  peran  hukum  dalam implementasi green  banking di  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa instrumen  AMDAL  belum  digunakan  secara  efektif  namun  hanya  sebagai pemenuhan  persyaratan  pengajuan  kredit  saja.  Kebijakan  yang  mengarah  pada green  banking yang  telah  ada,  belum  dilakukan  oleh  mayoritas  bank  dalam penyaluran kredit sehingga penting untuk mencari pola kebijakan sebagai alternatif penerapan green banking (Safitri et al., 2019:115-138). Green  banking tidak  mengurangi  daya  saing  perbankan  namun  justru berpengaruh  positif  terhadap  profitabilitas  bank.  Hal  ini  dibuktikan  dengan penelitian Anggraini dkk yang menganalisis penerapan green banking dan kinerja keuangan  terhadap  profitabilitas  bank  di  Indonesia  periode  2016-2019.  Sampel penelitian  menggunakan  metode purposive  sampling dan  diperoleh  9  bank  yang sesuai  kriteria.  Pengujian  data  menggunakan  analisis  regresi  berganda.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan green  banking berpengaruh  positif signifikan  terhadap  profitabilitas,  kecukupan  modal  tidak  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap  profitabilitas,  kredit  bermasalah  tidak  berpengaruh  negatif signifikan terhadap
profitabilitas, efisiensi bank berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, tingkat likuiditas bank tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (Anggraini et al., 2020: 141-161).
Ketiga penelitian tersebut menandakan bahwa green banking telah dikenal dalam  sektor  perbankan  di  Indonesia  dan  terbukti  meningkatkan  profitabilitas bank.  Namun,  dari  ketiga  penelitian  tersebut,  belum  ada  penelitian  yang  secara spesifik meninjau regulasi green banking di Indonesia. Kesenjangan penelitian inilah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Guna memaksimalkan kontribusi tersebut, keberadaan green banking di Indonesia harus didukung dengan legislasi yang secara komprehensif  mengatur  standar-standar  tertentu  agar  praktek green  banking benar-benar  tepat  sasaran  sebagai  fungsinya  dalam  menyelamatkan  lingkungan. Oleh  karena  itu,  penulis  memulai  penelitian  ini  dengan  meninjau  regulasi green banking di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk
menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  (Marzuki,  2014:  35).  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dengan  cara  melakukan menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Dalam hal ini, penulis melakukan analisis regulasi terkait green banking di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbankan hijau di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  51/POJK.03/2017  tentang  Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Beleid tersebut memuat ketentuan  bahwa    Lembaga  Jasa  Keuangan  (LJK),  Emiten,  dan  perusahaan publik wajib  menerapkan  keuangan  berkelanjutan  dalam  kegiatan  usaha. Penerapan keuangan berkelanjutan itu dilakukan antara lain menggunakan prinsip investasi bertanggung jawab; strategi dan praktik bisnis berkalanjutan; pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. Terdapat pula ketentuan teknis seperti pedoman penyampaian rencana aksi keuangan berkelanjutan, pelaporan, dan publikasi.
Pelaksanaan green banking membutuhkan dukungan legislasi yang jelas dari pemerintah.    Oleh  karena  itu,  regulasi  terkait  green  banking  sebagai  landasan keberjalanannya  haruslah  dirancang  dengan  tujuan  agar  perbankan  dapat menjalankan  fungsinya  dalam  mewujudkan  keberlanjutan  lingkungan  dengan efektif  dan  efisien.  Regulasi  perlu  mengatur  terkait  standar  hijau  sehingga  akan bermanfaat bagi pelaku pasar karena mereka mendapatkan tingkat informasi yang lebih  tinggi  secara  kuantitatif  dan  kualitatif.  Melalui  ini,  perbankan  dapat termotivasi  untuk  lebih  banyak  membiayai  proyek-proyek  hijau  yang  dapat menyelamatkan lingkungan.
Terdapat  kelemahan  pengaturan green  banking di  Indonesia  yang berdampak  signifikan  pada  keberadaan green  banking di  Indonesia.  Kelemahan tersebut  yakni  tidak  ada  standar  definisi  yang  jelas  tentang  apa  yang  dimaksud dengan  investasi  “hijau”  atau  “berkelanjutan”  dan  sejauh  mana  sebuah  investasi sudah dapat dikatakan sebagai investasi hijau maupun investasi berkelanjutan. Hal ini  berdampak  luas.  Bagi  sektor  perbankan,  menjadi  sulit  bagi  bank  untuk mengidentifikasi  serta  menilai  dampak  lingkungan  dari  kegiatan  pinjaman  dan investasi mereka. Pemenuhan standar green product bank juga berada di area yang abu-abu karena  tidak ada  ketentuan  yang  jelas  sejauh apa  produk  bank  tersebut telah memenuhi kriteria “hijau”.
Bagi  investor,  ketiadaan  definisi  tersebut  merupakan  sebuah  hambatan untuk  membandingkan  berbagai  produk  atau  layanan  ramah  lingkungan  yang ditawarkan  oleh  bank.  Keuangan  hijau  mencakup  tujuan  lingkungan  lainnya (misalnya  perlindungan/restorasi  keanekaragaman  hayati),  sementara  keuangan berkelanjutan  luas  domainnya  meliputi  faktor  lingkungan,  sosial  dan  tata  kelola (ESG). Keuangan hijau harus dilihat sebagai bagian dari keuangan berkelanjutan; atau  keuangan  berkelanjutan  dapat  dianggap  sebagai  evolusi  keuangan  hijau (Spinaci, 2021).
Resiko  lain  yang  dapat  timbul  akibat  ketiadaan  standar  ‘hijau’  yang  jelas adalah greenwashing . Greenwashing didefinisikan  sebagai  penyesatan  publisitas atau  propaganda  yang  disebarluaskan  oleh  suatu  organisasi,  dll.,  seakan-akan menyajikan citra publik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan; citra publik
terhadap tanggung jawab lingkungan yang diumumkan oleh atau untuk organisasi, dll, dianggap tidak berdasar atau sengaja menyesatkan ( Oxford English Dictionary , 2022).  Manifestasi greenwashing dapat  mengambil  banyak  bentuk,  mulai  dari mengubah  nama  produk  untuk  menimbulkan  persepsi  bahwa  produk  tersebut berasal  dari  lingkungan  alami  (padahal  sebenarnya  tidak)  hingga  meluncurkan kampanye pemasaran yang dilakukan oleh industri pencemar untuk menumbuhkan citra hijau.
Asosiasi Bankir Swiss (The Swiss Bankers Association, selanjutnya disebut “SBA”) membagi greenwashing di sektor perbankan menjadi tiga kategori. Bagian pertama berkaitan dengan definisi pembiayaan berkelanjutan. Menurut SBA, belum terdapat  konsensus  bagaimana  dampak  lingkungan  dari  produk  keuangan  harus diukur, yaitu alasan mengapa standar definisi belum dibuat. Janji bank terkait iklim seringkali tidak konsisten, dan tidak ada definisi baku dari istilah-istilah tersebut (Marchant, 2020). Akibatnya, menilai efek sebenarnya dari komitmen berkelanjutan dan  membandingkan  produk  investasi  berkelanjutan  menjadi  sebuah  tantangan (Taru Mustalahti, 2022:16-17).
Risiko ketiadaan standar definsi tersebut terutama dihadapi oleh investor. Ketertarikan  pada  keuangan  hijau  dan  keberlanjutan  meningkat  sangat  cepat  di kalangan investor di seluruh dunia, dan beberapa inisiatif swasta secara sukarela telah mencoba untuk menciptakan beberapa standar pasar. Pembuat kebijakan juga sangat  aktif  dalam  meluncurkan  berbagai  inisiatif  regulasi  dan  non-regulasi  di tingkat  global  atau  tingkat  lokal.  Untuk  menghindari  fragmentasi  pasar,  ada permintaan untuk harmonisasi yang lebih besar di antara para pelaku pasar ukuran yang  berbeda.  Ada  juga  kebutuhan  untuk  meningkatkan  standarisasi  dan pengungkapan  informasi  nonkeuangan  yang  diterbitkan  oleh  perusahaan  dan digunakan  untuk  mengevaluasi  risiko.  Melakukan  hal  itu  akan  membantu meningkatkan  ketersediaan  data,  membuat  data  lebih  dapat  dibandingkan,  dan menghadirkan lebih banyak transparansi dan kejelasan kepada investor  (Spinaci, 2021) .  Kesalahan  analisis  akibat  tidak  ada  definisi  baku  terkait  ‘standar  hijau’ memungkinkan investor mengalami kerugian keuangan.
Bagian  kedua  dari  definisi  SBA  secara  eksplisit  berkaitan  dengan perlindungan  investor  swasta  untuk  menerima  saran  investasi  individual  dan rekomendasi  produk  investasi  yang  sesuai  toleransi  risikonya.  Dalam  kategori ketiga,  SBA  mendefinisikan greenwashing sebagai  aktivitas  dimana  karakteristik produk investasi berbeda dari, misalnya klaim pasar  (Swiss Banking, n.d.). Selain klaim  pasar  yang  salah,  Marchant  (2020:18)  menyatakan  bahwa  janji  bank  yang berlebihan  tentang  iklim  dapat  diklasifikasikan  sebagai greenwashing .  Misalnya, beberapa  bank  telah  mengumumkan  bahwa  mereka  menargetkan  emisi  karbon bersih pada tahun 2050 tetapi belum menginformasikan perubahan konkrit yang akan  mereka  terapkan  mencapai  tujuan.  Marchant  (2020:18)  juga  menunjukkan bahwa  hal  itu  dapat  dipertimbangkan  sebagai greenwashing jika  bank  terus membiayai sektor bahan bakar fosil dan sektor bermasalah lainnya kendati klaim awal yang mereka punya tentang perubahan iklim. Absennya definisi standar hijau yang  berakibat  pada greenwashing pada  akhirnya  memunculkan  kebingungan, inkonsistensi, dan tidak adanya transparansi dalam pasar.

## PENUTUP Kesimpulan
Green  banking menghadirkan  strategi  baru  yang  menjanjikan  dalam menghentikan pencemaran lingkungan dan mewujudkan keberlanjutan lingkungan di  Indonesia.  Sayangnya,  regulasi  yang  mengaturnya  masih  memiliki  kelemahan yakni tidak terdapat definisi yang jelas terkait standar hijau dan sejauh apa investasi sudah  dapat  dikatakan  ‘hijau’  dan  tidak  terdapat  norma  yang  secara  khusus ditujukan untuk penghentian deforestasi. Ketiadaan standar ‘hijau’ ini menciptakan kebingungan, inkonsistensi, dan tidak adanya transparansi dalam pasar. Selain itu, berakibat pada resiko greenwashing serta kerugian pada investor dan nasabah.
Saran
Pencantuman standar investasi hijau harus segera dilakukan Tanpa adanya dua hal tersebut, praktik green banking di Indonesia akan terus berada di titik abu- abu  karena  setiap  entitas  memiliki  tafsiran  masing-masing  terkait  seberapa  jauh investasi sudah dianggap ‘hijau’ yang bermuara pada lambatnya masalah kerusakan lingkungan akan tertangani.

## DAFTAR PUSTAKA
Andarsari,  Firdiansyah, Penerapan  Praktik  Green  Banking  pada  Bank  BUMN  di Indonesia . Jurnal EKSEKUTIF, Volume 17, Issue 2, 241 – 242, 2020.
Anggraini,  Aryani,  &  Prasetyo, Analisis  Implementasi  Green  Banking  dan  Kinerja Keuangan  Terhadap  Profitabilitas  Bank  di  Indonesia. Jurnal  Bisnis, Manajemen, Dan Informatika, Volume 17, Issue 2, 141 – 161, 2020. Berthelot, Robert, Climate Change Disclosures: An Examination of Canadian Oil and Gas Firms . Issues in Social and Environmental Accounting, Volume 5 , Issue 1, 106 – 123, 2011. Hadjoh,  Sukartha, Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Kinerja  Keuangan  dan  Eksposur Media Pada Pengungkapan Informasi Lingkungan . E-Jurnal Akuntansi,
Volume 4 , Issue 1, 1 – 18, 2013. Handajani, L. Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia . Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Volume 6, Issue 2, 130, 2019.
International  Finance  Corporation, How  Banks  Can  Seize  Opportunities  in  Climate and Green Investment . EMCompass, 5, 2016. Katadata  Insight  Center, Peluang,  Tantangan,  dan  Inisiatif  Green  Finance  di Indonesia ,  3  Juni  2022,  URL:  https://katadata.co.id/analisis-green- finance
Marchant, Are  banks  really  going  green,  or  just  greenwashing? ,  2020,  URL: https://www.environmental- finance.com/assets/files/magazines/ef-winter-2020.pdf
Oxford English Dictionary , 2022, Oxford University Press, United Kingdom. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  51/POJK.03/2017  tentang  Penerapan Keuangan  Berkelanjutan  bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emiten,  dan Perusahaan Publik
Marzuki,  2014, Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi) ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum (Cetakan Keenam), PT Citra Aditya Bakti Bandung. Sachs,  Woo,  Yoshino,  &  Taghizadeh-Hesary,  2019, Handbook  of  Green  Finance: Energy Security and Sustainable Development , Springer, Singapore. Safira, Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia , Kodifikasia, Volume 11, Issue 1, 187, 2017. Safitri, Hartiwiningsih, & Purwadi, The Role of Law on the Implementation of Green Banking in Indonesia , Jurnal Cita Hukum, Volume 7, Issue 1, 115 – 138, 2019.
Spinaci, Green  and  Sustainable  Finance (PE  679.081),  European  Parliamentary Research Service, 2021.
Suborna,  2020, Principles  of  Green  Banking,  Managing  Environmental  Risk  and Sustainability , De Gruyter, Berlin. Swiss Banking, Sustainable Finance , URL: https://www.swissbanking.ch/en/topics/sustainable- finance/greenwashing
Taru  Mustalahti, Green  Banking  and  Greenwashing:  Systematic  Literature  Review , Jyväskylä University School of Business and Economics, 2022.
Utari,  Pramitari,  &  Yunita, Corporate  Social  Responsibility  dan  Profitabilitas Perusahaan Perbankan di Indonesia , Buletin Studi Ekonomi, Volume 26 , Issue 2, 239 – 250, 2021.
Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia, Korporasi  dan  Bank  Negara  Mendorong Karhutla  di  Indonesia .  Siaran  Pers,  2  September  2020,  URL: https://www.walhijambi.or.id/siaran-pers-korporasi-dan-bank- negara-mendorong-karhutla-di-indonesia/