## Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Lindung

## ( Studi Di Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung

## Kayu Tangi Blok I Kota Banjarbaru )
Nasruddin 1 ; Gusti M. Syahcreza Febrian 2 ; Ananta Dandy Rukmana 2 , Muhammad Indra 2
.Program Studi S1 Geografi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin, Indonesia ( nasruddin.luthfie@ulm.ac.id)
Abstrak. Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya  semula, seperti direncanakan menjadi fungsi lain  yang berdampak negatif terhadap  lingkungan  dan  potensi  lahan  tersebut.  Alih  fungsi  lahan  hutan  lindung memiliki  dampak  pada  keberlanjutan  ekosistem  lingkungan  secara  luas.  Hutan  lindung sebagai kawasan yang  mempunyai  fungsi  pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata  air, mencegah  banjir,  mengendalikan  erosi,  mencegah intrusi  air  laut,  dan  memelihara  kesuburan  tanah.  Metode  penelitian  dilaksanakan  melalui interpretasi  hasil  pemotretan  foto  udara  menggunakan  pesawat  tanpa  awak (drone) Tahun 2018,  observasi  lapangan  melalui  wawancara  pada  masyarakat  di  Kawasan  Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi Blok 1 Kota Banjarbaru dengan teknik insidental sampling, yang selanjutnya  dilakukan  analisis  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  alih fungsi lahan yang terjadi di Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung Kayu Tangi Blok 1 Kota Banjarbaru menunjukkan 22,42% beralih fungsi menjadi kawasan bukan alami atau dengan  luas  215,316  ha  dengan  perincian  lahan  garapan  13,10%,  perkebunan  8,01%, bangunan  1,1%,  dan  pertanian  0,24%.  Faktor  terbentuknya  alihfungsi  didominasi  oleh kesulitan  dalam  mendapatkan  jenis  pekerjaan  sampingan,  serta  pengetahuan  masyarakat yang  rendah  terhadap  status  lahan  kawasan  hutan  lindung  yang  kepemilikannya  oleh pemerintah.  Hasil  penelitian  merekomendasikan:  1)  diperlukan  suatu  model  dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebagai suatu program yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui suatu lembaga swadaya yang dibentuk masyarakat  bersama  pemerintah  dengan  target  mengembalikan  fungsi  kawasan  melalui kegiatan  agrofrestri,  2)  diperlukan  penyusunan  lanskap  kawasan  berbasis  perencanaan partisipatif yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan masyarakat.

## Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Pengelolaan Hutan Lindung Berbasis Masyarakat

## 1. PENDAHULUAN
Alih  fungsi  lahan  dapat  diartikan sebagai  berubahnya  fungsi  sebagian  atau
seluruh  kawasan  dari  fungsinya  semula, seperti  direncanakan  menjadi  fungsi  lain yang berdampak negatif terhadap
lingkungan  dan  potensi  lahan  tersebut[1].
Hutan  merupakan  bagian  dari  sumber  daya alam yang juga karunia dan  ciptaan Tuhan Yang  Esa.  Hutan  memiliki  peranan    yang sangat    penting    dalam    kelangsungan hidup  dan  kehidupan    makhluk  di  bumi.
Pengelolaan    hutan  sangat  penting  untuk dilakukan  bermanfaat  untuk  mengetahui sejauhmana  pemanfaatan  dan  penggunaan kawasan hutan tersebut.  Pemanfaatan lahan pada kawasan hutan lindung secara berlebihan akan berdampak pada penurunan daya dukung lahan.
Pengetahuan  masyarakat  terhadap status lahan kawasan hutan lindung menjadi sangat  penting,  agar  kedepannya  hutan lindung yang berfungsi melindungi kawasan budidaya tetap dapat dipertahankan.  Pengelolaan  hutan  lindung secara partisipatif telah diamanatkan melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 268/KPTS/Dir/2007 tentang pedoman  Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan Bersama  Masyarakat  Plus  (PHBM  Plus). PHBM  merupakan  suatu  program  yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat  sekitar  hutan  melalui  suatu lembaga swadaya yang dibentuk masyarakat  bersama  pemerintah [2], [3].
Sistem  PHBM  ini  dilaksanakan  dengan prinsip bersama, berdaya dan berbagi dalam hal  pemanfaatan  lahan,  waktu  dan  hasil
dalam  pengelolaan  sumberdaya  hutan dengan  prinsip  saling  menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggungjawab sosial (Khususiyah,  dkk.  2009  dalam  Darmanto, 2014)[4].
Penarapan  model  PHBM  sebagai alternatif dalam pengelolaan hutan lindung, seyogyanya menjadi opsi diberbagai kawasan  hutan  lindung  di  Indonesia, termasuk  di  Kawasan  Pengelolaan  Hutan (KPH)  Kayu  Tangi  Blok  I  Banjarbaru Provinsi  Kalimantan  Selatan. KPH  Kayu Tangi  merupakan  suatu  kawasan  hutan lindung  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan dengan luas 960,233 Ha yang diperuntukkan  sebagai  kawasan  konservasi sumberdaya air serta perlindungan ekosistem  gambut.  Alih  fungsi  penggunaan lahan  di  KPH  Kayu  Tangi  saat  ini  masif dilakukan  masyarakat  dari  peruntukkan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya.  Hasil  pengolahan  data  drone  dan dan survei lapangan Tahun 2020 menunjukkan  bahwa  kegiatan  alih  fungsi lahan  di  KPH  Kayu  Tangi  yakni  22,42% beralih  fungsi  menjadi  kawasan  bukan alami  dengan  aktivitas  lahan  garapan, perkebunan/pertanian serta kegiatan permukiman.

## 2. METODE

## PA D ARINGA N
Metode penelitian dilaksanakan melalui  interpretasi  hasil  pemotretan  foto udara  menggunakan  pesawat  tanpa  awak
(drone)  Tahun  2018,  observasi  lapangan
melalui wawancara di Kawasan
Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi Blok
1 Kota Banjarbaru dengan teknik insidental sampling,  yang  selanjutnya  dilakukan
analisis secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kawasan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)
Kayu  Tangi  Blok  1 merupakan  bagian  dari
Kawasan  Pengelolaan  Hutan  Produksi (KPHP).  KPHP  adalah  KPH  yang  luas wilayahnya  seluruh  atau  sebagian  besar terdiri  dari  kawasan  hutan  produksi[5]. KPH  Kayu  Tangi  merupakan  kawasan hutan  lindung  berdasarkan  SK  Menteri
Kehutanan No. 435/Menhut-II/ 2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan[6]. KPH Kayu Tangi  Blok  1  secara  administrasi  di Kecamatan Liang Anggang Kota
Banjarbaru  dengan  luas  kawasan  960,233 ha,  dengan  geoposisi  yang  strategis  yang memiliki  kedekatan  dengan  akses  dengan bandara  Internasional Syamsudin  Noor
Banjarmasin  di  Banjarbaru  dengan  kondisi topografi datar 2,25-4,30 mdpal.
Alih fungsi lahan di KPH Kayu Tangi Blok 1 berdasarkan analisis peta penggunaan  lahan  telah  beralih  fungsi
215,316 ha dengan perincian lahan garapan (13,10%),  perkebunan  (8,01%),  bangunan (1,1%), pertanian 0,24%.
Tabel 1. Penggunaan  Lahan  di KPH
Kayu Tangi Blok I
Sumber: Tim LPPM ULM, 2020

## Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan di KPH
Kayu Tangi Blok 1 Kota Banjarbaru
(Sumber: TIM LPPM ULM, 2020)
Aktivitas  perambahan  masyarakat  di KPH  Kayu  Tangi  Blok  1  Kota  Banjarbaru didominasi  pada  masyarakat  yang  tidak memiliki  pekerjaan  sampingan  (46,15%), buruh  tani  dan  peternak  (30,77%)  dan adanya  ketergantungan  masyarakat  dari
aspek ekonomi sebagai lokasi untuk sumber matapencaharian
Tabel 2. Jenis Pekerjaan Masyarakat Perambah di KPH Kayu Tangi Blok 1
Sumber: Survei Tim LPPM ULM, 2020
KPH  Kayu  Tangi  Blok  1  saat  ini terancam keberlangsungannya sebagai kawasan  yang  memiliki  fungsi  lindung  di Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Aktivitas masyarakat  di  KPH  Kayu  Tangi  dengan kegiatan  budidaya  menjadi  pemicu  utama pada  rendahnya  daya  dukung  kawasan  dan berdampak  pada  kekeringan  lahan  serta kebakaran  lahan  saat  musim  kemarau. Kondisi  ini  menyebabkan  pada  semakin tipisnya  bahkan  hilanganya  lapisan  tanah gambut di KPH Kayu Tangi (17,02%).
Tabel 3. Kedalaman Gambut di KPH Kayu
Tangi
Sumber: Dinas PUPR Kota Banjarbaru, 2018
Gambar 2. Papan  Pengumuman  Dinas Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Selatan tentang  Status  KPH  Kayu  Tangi ( Sumber: Tim Survei LPPM ULM, 2020)
Rendahnya  pengetahuan  masyarakat terhadap  status  lahan  di  KPH  Kayu Tangi merupakan problem serius dalam penegakkan  supremasi  hukum  ke-agrari-an hutan lindung. Fakta lapangan menunjukkan bahwa masih dijumpai papan nama yang bertuliskan sertifikat kepemilikan lahan individu mayarakat serta bangunan permanen yang teriindikasi sebagai  praktik  penyerobotan  lahan  milik negara
Gambar 3. Indikasi Penyerobotan Lahan di KPH Kayu Tangi (Sumber: Tim Survei LPPM ULM, 2020)

## PA D ARINGA N
Pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai
budaya
masyarakat,    aspirasi
dan  persepsi
masyarakat,  dan  melibatkan  masyarakat setempat  dalam  pengelolaan  hutan  dengan adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) [7].
Darmanto  (2014)  dalam  disertasinya mengenai  “T ata  Kelola  Dalam  Pengelolaan
Hutan  Lindung  (Suatu  Kajian  dengan menggunakan Soft  Systems  Methodology) ” menyimpulkan 6    (enam)    prinsip governansi  yang    baik    dalam pengelolaan hutan  lindung,  diantaranya:  1) pentingnya aspek  pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat    yang    partisipatif dalam pengelolaan    hutan    lindung,  2) peningkatan    efisiensi    dan    efektivitas pengelolaan    hutan    lindung    dapat didukung    melalui    penyusunan Standard Operating  Procedure (SOP)  yang  baik,  3) perencanaan  program  yang memperhatikan aspek  keadilan  dan        kesetaraan dapat mewujudkan governansi yang      baik dalam      pengelolaan      hutan      lindung,  4) pentingnya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat untuk mengoptimalkan transparansi    dalam    pengelolaan    hutan
lindung,
5) akuntabilitas dapat dimaksimalkan melalui implementasi program yang tepat dalam    pengelolaan
hutan    lindung,  dan  6) pembuatan
keputusan sangat penting melalui kesepakatan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) sehingga tercapai konsensus secara optimal dalam pengelolaan hutan lindung[4].
Penarapan  model  PHBM  sebagai alternatif dalam pengelolaan hutan lindung, seyogyanya menjadi opsi diberbagai kawasan  hutan  lindung  di  Indonesia, termasuk  di  Kawasan  Pengelolaan  Hutan (KPH)  Kayu  Tangi  Blok  I  Banjarbaru Provinsi  Kalimantan  Selatan.  KPH  Kayu Tangi  merupakan  suatu  kawasan  hutan lindung  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan dengan luas 960,233 Ha yang diperuntukkan  sebagai  kawasan  konservasi sumberdaya air serta perlindungan ekosistem  gambut.  Alih  fungsi  penggunaan lahan  di  KPH  Kayu  Tangi  saat  ini  masif dilakukan  masyarakat  dari  peruntukkan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya.  Hasil  pengolahan  data  drone  dan dan survei lapangan Tahun 2020 menunjukkan  bahwa  kegiatan  alih  fungsi lahan  di  KPH  Kayu  Tangi  yakni  22,42% beralih  fungsi  menjadi  kawasan  bukan alami dengan aktivitas perkebunan/pertanian serta lahan garapan.

## 4. KESIMPULAN
Hasil penelitian menyimpulkan
bahwa  alih  fungsi  lahan  yang  terjadi  di

## PA D ARINGA N
Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH)
Lindung  Kayu  Tangi  Blok  1  Kota
Banjarbaru,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Alih  fungsi  lahan  di  KPH  Kayu  Tangi
Blok  1 yakni  215,  316  ha  (22,42 %) menjadi  kawasan  bukan  alami  dengan perincian lahan garapan 13,10%,
perkebunan  8,01%,  bangunan  1,1%, dan pertanian 0,24%.
2. Faktor terbentuknya alihfungsi
didominasi oleh kesulitan dalam mendapatkan jenis pekerjaan
sampingan, serta pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap status lahan  kawasan  hutan  lindung  yang kepemilikannya oleh pemerintah.
Hasil  penelitian  merekomendasikan:  1) diperlukan  suatu  model  dalam  Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)
sebagai  suatu  program yang  dilaksanakan dengan  melibatkan  masyarakat  sekitar hutan melalui suatu lembaga swadaya  yang dibentuk  masyarakat  bersama  pemerintah dengan target mengembalikan fungsi kawasan  melalui  kegiatan  agrofrestri,  2) diperlukan  penyusunan  lanskap  kawasan berbasis  perencanaan  partisipatif  yang saling  menguntungkan  antara  pemerintah dengan masyarakat.

## REFERENSI
Nasruddin, Luthfi Muta’ali, Su
Ritohardoyo dan  Suharyadi ,  “Alih Fungsi Lahan dan Ketahanan Pangan di  Kawasan Pertambangan  Batubara Kabupaten  Kutai  Kartanegara,”  in Memperkokoh  Kesadaran  Spasial
Kepemimpinan NKRI Untuk Menghadapi Tantangan Global, 2013, pp. 589 – 598.
W.  Y.  P.  Ayu  Novawana  Sabila,  Suryadi,
“Implementasi  Program  Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, ” J. Adm. Publik,  vol.  3,  no.  12,  pp.  1975 – 1980, 1980.
Direksi  Perum  Perhutani,  “Keputusan
Direksi  Perum  Perhutani  Nomor:
268/KPTS/Dir/2007 tentang Pedoman  Pengelolaan  Sumberdaya Hutan  Bersama  Masyarakat  Plus (PHBM Plus),” 2007.
Darmanto, “Tata Kelola Dala m Pengelolaan Hutan Lindung (Suatu Kajian dengan menggunakan Soft Systems Methodology),” Jakarta, 2014. Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia, “Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2010  tentang  Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan  Hutan  pada  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL) dan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Produksi (KPHP),” Jakarta, 2010.
Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia,
“Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukkan  Kawasan  Hutan  di Provinsi Kalimantan Selatan,” Jakarta, 2009. Rofi  Wahanisa,  “Model  Pengelolaan  Hutan Bersama Masyarakat (PHBM),” Yustisia,  vol.  4,  no.  2,  pp.  416 – 438,
2015.