Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
DAMPAK INVESTASI INFRASTRUKTUR DI SULAWESI SELATAN TERHADAP STRUKTUR EKONOMI WILAYAH DI INDONESIA
Enggar Paskhalis Lahu
Universitas Indonesia

## Abstract
The government has carried out infrastructure development in various regions of Indonesia to encourage regional growth and address development inequalities. In Presidential Decree No. 48 In 2014, the Province of South Sulawesi (Sulsel), which is in the Eastern Region of Indonesia (KTI), received an infrastructure investment value of  IDR  39.47  trillion  consisting  of  33  projects.  This  paper  analyzes  the  impact  of infrastructure  investment  in  South  Sulawesi  using  the  IRIO  2015  table  to  see  how much  impact  it  has  on  output,  added  value,  and  income  for  South  Sulawesi,  other provinces in Sulawesi Island, the KTI region, and the West Region of Indonesia (KBI). From the results, it can be seen that the total impact of infrastructure development is mostly  received  by  South  Sulawesi itself, but  the  rest  of  the  impact  flows  are  more received by provinces in the KBI region than KTI. To increase the flow of impact to KTI areas, local governments must strengthen economic cooperation between regions in KTI areas so that the economic sector in other regions can be lifted
Keywords : IRIO, infrastuktur, pembangunan wilayah
JEL Classification : O18, R15

## PENDAHULUAN
Dalam  satu  dekade terakhir,  pemerintah  Indonesia  sedang  masif  melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Upaya ini merupakan bagian integral dari  tujuan  mempercepat  dan  memperluas  pertumbuhan  ekonomi  dan  menjadikan Indonesia  menjadi  negara  maju  pada  tahun  2045.  Rangkaian  pembangunan  telah dimulai  pada  tahun  2011  saat  pemerintah  Indonesia  dibawah  kepemimpinan  Susilo Bambang  Yudhoyono  menerbitkan Master  Plan Percepatan  dan  Perluasan Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI)  yang  kemudian  dilanjutkan  oleh pemerintahan  selanjutnya  dibawah  pimpinan  Joko  Widodo  dengan  prioritas  utama penyelesaian  infrastruktur  di  luar  pulau  Jawa.  Provinsi  Sulawesi  Selatan  (Sulsel) adalah salah satu daerah yang mendapat porsi pembangunan infrastruktur yang cukup besar dan masuk dalam prioritas pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam  Perpres  No  48  tahun  2014  yang  terbit  sebagai  tindak  lanjut  dari  MP3EI, terdapat  33  proyek  infrastruktur  di  Sulsel  yang  terbagi  kedalam  sektor  transportasi serta utilitas seperti air dan listrik dengan total nilai investasi sebesar Rp 39,47 trilliun menjadikan provinsi Sulsel sebagai  salah satu daerah penerima proyek infrastruktur terbanyak di wilayah KTI. Keputusan tersebut sejalan dengan salah satu keluaran yang diharapkan  dapat  tercapai  dari master  plan tersebut  yaitu  tercipta  pemerataan pembangunan  wilayah  dengan  lahirnya  kutub  pertumbuhan  ekonomi  baru  di  luar

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
pulau Jawa
Berbagai penelitian telah menyimpulkan bahwa infrastruktur fisik merupakan salah satu faktor penting bagi pembangunan ekonomi daerah (OECD, 2012) dan juga berperan  signifikan  terhadap  konvergensi  daerah  (Sloboda  &  Yao,  2008)  dengan potensi  tingkat  pengembalian  ekonomi  hingga  12-29%  (World  Bank,  1994).  Pada kasus  Indonesia,  pembangunan  infrastruktur  di  daerah  yang  memiliki  pendapatan perkapita  riil  lebih  rendah  akan  mendorong  daerah  tumbuh  lebih  cepat  dengan kecepatan konvergensi sebesar 1,75% atau setara dengan half-life sekitar 41,14 tahun (Maryaningsih et.al, 2014). Didapati pula bahwa pembanguan infrastruktur fisik dapat memberikan  dampak  yang  lebih  besar terhadap  perekonomian  di  daerah  itu  sendiri atau secara intraregional (Usman, 2020; Taufiqo, 2019; Anas et.al, 2017, Tupamahu & Tipka, 2016; dan Pradono & Praditashasri, 2011). Namun, penelitian yang melihat dari dimensi interregional menunjukkan hasil yang  berbeda.  Napitupulu  et.al  (2018)  memberikan  bukti  yang  cukup  lengkap mengenai dampak pembangunan infrastruktur dalam keterkaitan antar daerah. Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  dampak  limpahan  sektor  infrastrukutur  jalan  dan jembatan dari Sumatera ke Jawa-Bali 5 kali lebih besar dibandingkan dari Jawa-Bali ke Sumatera. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak pembangunan infrastruktur di suatu daerah ke daerah lain sangat ditentukan oleh keterkaitan sektor. Dalam hal ini, kebutuhan input yang digunakan dari Jawa-Bali untuk pembangunan di Sumatera lebih tinggi dibanding kebutuhan input dari Sumatera untuk pembangunan di Jawa- Bali.  Fenomena  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  di  Kalimantan  Timur  yang menemukan  adanya  kesenjangan  dampak  pembangunan  infrastruktur  antar  daerah yang berada dalam provinsi yang sama (Barus et.al, 2012). Lebih lanjut, Muljono et.al (2010) menjelaskan bahwa secara nasional, perekonomian Kawasan Barat Indonesia (KBI)  lebih  cepat  merespon  dampak  pembangunan  infrastruktur  dibandingakn  KTI sekalipun pembangunan infrastruktur terjadi di KTI, karena tingginya spillover effect KTI  terhadap  KBI.  Beberapa  temuan  tersebut  mengkonfirmasi  hasil  penelitian Sutrisna  (2010)  yang  mendapati  bahwa  ada  dua  wilayah  yaitu  Sumatera  dan  Jawa yang memiliki pengganda umpan balik terbesar. Sehingga ketika terjadi shock pada sektor-sektor  yang  terkait  dengan  infrastruktur  fisik  maka  efek  peningkatan output paling besar akan diterima oleh wilayah Jawa atau Sumatera itu sendiri.
Oleh  karena  itu,  menilai  dampak  yang  dihasilkan  dari  pembangunan infrastruktur di Sulsel terhadap struktur ekonomi wilayah di Indonesia penting untuk dilakukan. Sejauh mana pembangunan infrastruktur di Sulsel dapat mengakselereasi pertumbuhan  wilayah  ekonomi  di  Pulau  Sulawesi  dan  KTI,  sehingga  diharapkan mampu  mengurangi  ketimpangan  pembangunan  KBI  dan  KTI  yang  selama  ini menjadi  masalah  pembangunan  wilayah  di  Indonesia.  Diperkirakan  pembangunan infrastruktur  di  Provinsi  Sulsel  akan  memberikan  dampak  positif,  baik  terhadap Provinsi  Sulsel,  Pulau  Sulawesi  dan  Indonesia  pada  umumnya.  Penelitian  ini  akan menghitung seberapa besar kontribusi pembangunan infrastruktur di Sulsel tersebut terhadap  Sulsel,  Provinsi  lain  di  Sulsel,  serta  KTI.  Kajian  ini  juga  mencoba  untuk memetakan berapa besar dampak pembangunan infrastruktur tersebut yang mengalir ke KBI dan KTI.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## Gambaran Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan  data  yang  dihimpun  dari  BPS  (2020),  Sulsel merupakan  motor perekonomian  bagi  Pulau  Sulawesi  dengan  kontribusi  ekonomi  sebesar  49,58%. Sedangkan  bagi  perekonomian  nasional,  Sulsel  mampu  menyumbang  3,14%  nilai tambah nasional. Sulsel juga menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi  yang  tertinggi  dan  konsisten  berada  di atas  pertumbuhan  nasional.  Dalam kurun waktu 2013-2018 perekonomian Sulsel bertumbuh di atas 7 % meskipun pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan di angka 6,92 %. Sedangkan perekonomian nasional  dalam  kurun  waktu  yang  sama  hanya  dapat  bertumbuh  di  angka  5  %. Kemudian,  jika  dibandingkan  dengan  provinsi  lain,  hanya  Sulsel  yang  mampu bertahan di posisi tiga besar pertumbuhan ekonomi tertinggi dari tahun 2016-2019. Performa perekonomian yang dicapai Sulsel ditopang oleh kontribusi dari beberapa sektor  unggulan.  Pertanian  merupakan  sektor  yang  paling  dominan  bagi perekonomian Sulsel sebesar 21,28 % disusul oleh sektor perdagangan sebesar 14,80 %,  konstruksi  sebesar  14,18  %,  dan  industri  pengolahan  sebesar  13,16  %.    Atas dominasi di sektor pertanian, Sulsel dapat menjadi penghasil tanaman pangan terbesar di  KTI  dan  menyandang  predikat  sebagai  lumbung  pangan  nasional  di  Indonesia Timur.

## Investasi Infrastruktur di Sulawesi Selatan
UU  No.17  tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005-2005 telah mengamanatkan agar rencana pembangunan jangka menengah  nasional  (RPJMN)  mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan jaringan infrastruktur. Jika  dibagi  per  wilayah,  urgensi  infrastuktur  sangat  terlihat  di  wilayah  KTI  yang identik  dengan  masalah  kesenjangan  akibat  ketersediaan  infrastruktur  yang  masih minim  dibandingkan  wilayah  KBI.  Kajian  yang  dilakukan  oleh  Bappenas  (2014), mengungkapkan wilayah KTI dihadapkan dengan masalah konektivitas dan tingginya biaya logistik sehingga kebutuhan infrastruktur transportasi sangat mendesak untuk segera dibangun di wilayah KTI.
Studi  yang dilakukan oleh JICA tahun 2008 sebelumnya telah memprediksi dan  merekomendasikan  agar  pembangunan  jaringan  infrastruktur  transportasi mendapat prioritas pembangunan untuk menunjang aksesbilitas dan multi-modalitas di  provinsi  Sulsel  seiring  dengan  kenaikan  kebutuhan  perjalanan  dan  distribusi logistik. Dalam Perpres No. 48 tahun 2014, pembangunan infrastuktur provinsi Sulsel terbagi  ke  dalam  lima  wilayah  pembangunan  yaitu  Makassar,  Wajo,  Pare-pare, Palopo,  dan  Gowa  yang  menjadi  simpul  konektivitas  dan  penyedia  utilitas  bagi wilayah  sekitar.  Sebagian  besar  pembangunan  infrastruktur  dititikberatkan  pada penyediaan konektivitas antar wilayah dengan menambah jenis transportasi baru yaitu kereta api, penanganan jalan lintas provinsi, perluasan pelabuhan, dan pembangunan bandara di wilayah baru. Selain itu, infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi lainnya seperti  pembangkit  listrik  serta  bendungan  juga  dibangun  secara  merata  di  seluruh wilayah simpul untuk memenuhi  kebutuhan energi yang terus meningkat.
Dokumen perencaan tersebut menargetkan seluruh proyek infrastruktur akan rampung  pada  tahun  2025.  Setelah  dilakukan updating kondisi  terkini  dari  setiap proyek, sebanyak 22 proyek masih berada dalam tahap pembangunan termasuk satu

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
proyek  prioritas  KA  Makassar–Pare-pare  yang  ditargetkan  beroperasi  pada  tahun 2021. Sedangkan 11 diantaranya termasuk dua proyek prioritas yaitu Makassar New Port ,  dan  PLTU  Takalar  telah  beroperasi.  Daftar  lengkap  investasi  proyek infrastruktur di Sulsel dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 1 Daftar Proyek Infrastuktur di Sulawesi Selatan
Kategori Proyek Infrastruktur Nilai Investasi (millyar) Wilayah Keterangan Bendungan Bendungan Bontosunggu Maros 600 Maros On Progress Bendungan Kelara 635 Gowa On Progress Bendungan Passelorang 750 Wajo Beroperasi Bendungan Torere 650 Pare-pare On Progress Jalur Kereta Api Jalur KA Makassar- Pare-pare 6400 Nasional On Progress Jalur KA Mamminasata 4000 Makassar On Progress Pelabuhan Makassar New Port 2220 Makassar Beroperasi Pelabuhan Pare-pare 100 Pare-pare On Progress Pelabuhan Penyeberangan Garongkong Barru 468 Pare-pare Beroperasi Pembangunan Faspel Laut Garongkong 293 Pare-pare On Progress Jalan dan Jembatan Jalan Bypass Mamminasata 800 Makassar On Progress Jalan Mamminasata 14 Makassar Beroperasi Jalan Maros- Watampone 417 Maros On Progress Jalan Pare-pare – Toraja 896 Tana Toraja On Progress Jalan Siwa – Pare – Barru – Maros – Makassar 2657 Makassar On Progress Jalan Takalar – Sungguminasa 11 Makassar On Progress Fly Over – Akses Bandara Sultan Hasanuddin 100 Makassar On Progress Underpass AP Pettarani 300 Makassar On Progress Bandara Pengembanagan Bandara Buntu Kunik Tator 38 Tana Toraja Beroperasi Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin 865 Makassar On Progress Pengadaan Listrik PLTA Bakaru 1833 Pare-pare On Progress PLTA Bonto Batu 660 Pare-pare Beroperasi PLTA Malea 20 Palopo On Progress PLTGU Makassar 900 Makassar On Progress PLTU Barru 2 1358 Pare-pare On Progress

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
PLTU Jeneponto 1358 Gowa Beroperasi PLTU Punagaya 2800 Gowa Beroperasi PLTU Sulsel 2 1358 Gowa Beroperasi PLTU Sulsel 3 1358 Gowa On Progress Transmisi Listrik Sulsel 2793 Lainnya Beroperasi Gardu Induk Sulsel 1978 Lainnya On Progress SPAM Pembangunan IPA Mamminasata 601 Makassar Beroperasi SPAM Makassar 240 Makassar On Progress Total 33 39471
Sumber: Perpres Nomor 48 Tahun 2014 – Lampiran 2 MP3EI KE Sulawesi (diolah)
Dari  tabel  1,  terlihat  pembangunan  infrastruktur  terbanyak  berlokasi  di wilayah Makassar yang merupakan ibukota provinsi Sulsel dengan total nilai investasi sebesar Rp 12,7 trilliun atau 32 % dari keseluruhan. Proyek infrastruktur dengan nilai investasi terbesar adalah jalur Kereta Api (KA) Makassar-Pare-pare sebesar Rp 6,4 trilliun.  Jalur  KA  Makassar-Pare-pare  ini  merupakan  bagian  dari  proyek  Jalur  KA trans Sulawesi yang akan menghubungkan seluruh provinsi di pulau Sulawesi.  Kota Makassar sebagai pusat perekonomian Sulsel akan semakin diperkuat konektivitasnya dengan  kabupaten/kota  lainnya  di  Sulsel  sehingga  arus  mobilitas  serta  distribusi barang dari dan ke kota Makassar dapat semakin meningkat dan efisien.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Dampak Investasi Infrastruktur Terhadap Perekonomian
Teori  ekonomi  neoklasik  menjelaskan  bahwa  perekonomian  terdiri  dari konsumsi,  investasi,  pengeluaran  pemerintah,  dan  net  ekspor.  Dari  konsep  tersebut diketahui  bahwa  investasi  merupakan  faktor  penting  dalam  meningkatkan output perekonomian.  Investasi  dan  perekonomian  berkorelasi  positif  sehingga  ketika investasi meningkat maka perekonomian juga akan meningkat (Mankiw, 2010).
Karena  pengaruh  investasi  yang  besar  terhadap  perekonomian,  maka  bisa dikatakan  bahwa  pengembangan  dari  infrastruktur  dengan  cara  meningkatkan investasinya,  merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk  dilakukan.  Investasi  pada infrastruktur akan memberikan dua manfaat langsung pada perekonomian. Manfaat yang  pertama  adalah  dengan  melakukan  investasi  pada  infrastruktur  terutama infrastruktur  yang  krusial  maka  hal  tersebut  membuat  kapasitas  produktivitas  dari perekonomian akan meningkat. Ketika permintaan barang dan jasa meningkat, maka tambahan kapasitas produktivitas tersebut akan terus mempromosikan pertumbuhan ekonomi.  Kemudian  manfaat  yang  kedua  adalah  investasi  pada  infrastruktur  akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sehingga, pembangunan infrastruktur adalah wujud  nyata  dari  upaya  pembangunan  nasional  dalam  menciptakan  pemerataan, kesejahteraan, dan produktivitas suatu wilayah.
Berbagai  penelitian  dan  studi  empiris  telah  membuktikan  bahwa  kemajuan suatu  negara  atau  wilayah  tidak  dapat  terlepas  dari  dukungan  infrastruktur  yang dimiliki.  Keberadaan  infrastruktur  yang  mampu  mendukung  aktivitas  ekonomi, meningkatkan  aksesbilitas,  serta  mobilitas  perpindahan  barang  dan  jasa  berperan penting  dalam  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  (Eberts,  1991;  Munnell,  1992;

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Sanchez,  1998).  Merujuk  pada  publikasi World  Development  Report (World  Bank, 2012),  infrastruktur  berperan  penting  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi dimana wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi memiliki pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  tinggi.  Infrastruktur  yang  dimaksud  antara  lain, public utilities, seperti energi, telekomunikasi, pipa pensuplai air, sanitasi dan saluran air,  serta  pembuang  limbah    atau  kotoran  dan  pipa  gas;  p ublic  work, seperti  kanal, irigasi,  drainase  serta transportasi  (jalan  raya,  kereta  api,  pelabuhan,  dan  bandara). Efek  dari  pembangunan  infrastruktur  pada  suatu  daerah  bergantung  pada  jenis investasi  infrastuktur  yang  dibangun  dan  kondisi  ekonomi  dari  daerah  itu  sendiri (Eberts, 1990).
Konsep Inter Regional Input Outout (IRIO)
Model Tabel Inter-Region Input Output (IRIO) merupakan suatu alat analisis ekonomi regional yang dapat diintegrasikan ke dalam subsistem perencanaan nasional dengan  mempertimbangkan  kondisi  geografis  dan  potensi  ekonomi  regional  yang berbeda di setiap porpinsi atau pulau. IRIO memiliki kelebihan untuk memperlihatkan peranan  dari  masing-masing  region  dan  adanya  saling  ketergantungan  antar  region yang  tidak  dapat  dijelaskan  dalam  model Input - Output (IO)  nasional  atau  regional biasa. IRIO, selain mampu menunjukkan struktur ketergantungan sektoral ( sectoral independency ), juga mampu menunjukkan ketergantungan antar wilayah atau regional ( regional  interdependency ).  Beberapa  indikator  ekonomi  yang  dapat  direkam  oleh model IRIO adalah sebagai berikut, 1) Peranan dan potensi region menurut lokasinya, seperti kawasan Indonesia Barat dan Timur, 2) Konsentrasi industri menurut region yang memperlihatkan sebaran industri menurut ragam kegiatan lapangan usahanya, 3) Tingkat  saling  ketergantungan  antar  region,  baik  yang  mencakup  sektor-sektor roduksi, seperti penyediaan bahan baku maupun yang berkaitan dengan sektor-sektor pengguna,  seperti  penyediaan  barang  dan  jasa  permintaan  akhir  ( final  demand ),  4) Hubungan perdagangan lintas region yang dapat menjadi pola dasar bagi perumusan kebijakan  ekonomi  lintas  sektoral  yang  mengacu  kepada  terciptanya  mekanisme aktivitas  distribusi  barang  yang  memberikan  nilai  tambah  optimal  bagi  sektor perdagangan,  5)  Keseimbangan  antar  sektor  industri  di  berbagai  region  yang  perlu terus ditata secara terencana agar aktivitas industri secara nasional bisa menghasilkan produktivitas  tinggi.  Adapun  contoh  simplifikasi  dari  tabel  IRIO  dapat  dilihat  pada tabel berikut
Tabel 2 Tabel IRIO
Input Output
Permintaan Antara Permintaan Akhir
Total Output Propinsi A Propinsi B Prop A Pro B Ekspor LN Sektor 1 Sektor 2 Sektor 1 Sektor 2 Input antar a Prop
A Sektor 1 𝑋 11 𝐴𝐴 𝑋 12 𝐴𝐴 𝑋 11 𝐴𝐵 𝑋 12 𝐴𝐵 𝐹 1 𝐴𝐴 𝐹 1 𝐴𝐵 𝐸 1 𝐴 𝑋 1 𝐴
Sektor 2 𝑋 21 𝐴𝐴 𝑋 22 𝐴𝐴 𝑋 21 𝐴𝐵 𝑋 22 𝐴𝐵 𝐹 2 𝐴𝐴 𝐹 2 𝐴𝐵 𝐸 2 𝐴 𝑋 2 𝐴

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Prop B Sektor 1 𝑋 11 𝐵𝐴 𝑋 12 𝐵𝐴 𝑋 11 𝐵𝐵 𝑋 12 𝐵𝐵 𝐹 1 𝐵𝐴 𝐹 1 𝐵𝐵 𝐸 1 𝐵 𝑋 1 𝐵
Sektor 2 𝑋 21 𝐵𝐴 𝑋 22 𝐵𝐴 𝑋 21 𝐵𝐵 𝑋 22 𝐵𝐵 𝐹 2 𝐵𝐴 𝐹 2 𝐵𝐵 𝐸 2 𝐵 𝑋 2 𝐵 Impor LN 𝑋 1 𝑀𝐴 𝑋 2 𝑀𝐴 𝑋 1 𝑀𝐵 𝑋 2 𝑀𝐵 𝐹 𝑀𝐴 𝐹 𝑀𝐵 Total Input Antara Σ𝑥 11 𝐴 Σ𝑥 12 𝐴 Σ𝑥 11 𝐵 Σ𝑥 12 𝐵 Input Primer (NTB) 𝑉 1 𝐴 𝑉 2 𝐴 𝑉 1 𝐵 𝑉 2 𝐵 Total Input 𝑋 1 𝐴 𝑋 2 𝐴 𝑋 1 𝐵 𝑋 2 𝐵

## Sumber: Sutrisna (2010)
Pada  tabel,  matriks  diagonal  merupakan  matriks  transaksi  antar  sektor  di dalam satu daerah, matriks off-diagonal merupakan transaksi sektor antar suatu daerah dengan  daerah  lain.  Matriks  ini  mengandung  informasi  penting  tentang  bagaimana kenaikan  produksi  dari  suatu  sektor  akan  menyebabkan  perubahan  di  sektor-sektor lainnya.  Karena  setiap  sektor  memiliki  pola  keterkaitan  antar  sektor  yang  berbeda- beda,  maka  dampak  dari  perubahan  produksi  suatu  sektor  terhadap  total  produksi sektor-sektor  lainnya  juga  berbeda.  Dampak  inilah  yang  kemudian  diistilahkan sebagai multiplier effect .
Komponen data IRIO terdiri dari komponen output (horizontal) dan komponen input (vertikal).  Komponen output menggambarkan  permintaan  antara  (masing- masing daerah) dan permintaan akhir (konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah pusat  dan  masing-masing  daerah,  investasi  pemerintah  pusat  dan  daerah,  investasi swasta,  perubahan stock) .  Sedangkan  komponen input (vertikal)  menggambarkan input antara  masing-masing  daerah, input primer  (upah,  gaji,  surplus  usaha, penyusutan, indirect tax , dan subsidi).
Sama halnya dengan model I-O, model IRIO ini juga memiliki keterbatasan karena  sifatnya  yang  statis  dan  linear.  Transaksi-transaksi  yang  digunakan  dalam penyusunan  tabel  I-O  harus  memenuhi  tiga  asumsi  dasar,  yaitu:  (a)  Asumsi homogenitas, mensyaratkan bahwa setiap sektor produksi suatu output tunggal dengan struktur input tunggal dan bahwa tidak ada subtitusi otomatis antara berbagai sektor.
(b) Asumsi proporsionalitas, mensyaratkan bahwa dalam proses produksi, hubungan antara input dengan output merupakan  fungsi  linier  yaitu  setiap  jenis input yang diserap  oleh  sektor  tertentu  naik  atau  turun  sebanding  dengan  kenaikan  atau penurunan output sektor  tersebut.  (c)  Asumsi  aditivitas,  yaitu  suatu  asumsi  yang menyebutkan  bahwa  efek  total  pelaksanaan  produksi  diberbagai  sektor  dihasilkan oleh  masing-  masing  sektor  secara  terpisah.  Ini  berarti  bahwa  di  luar  sistem input - output semua  pengaruh  dari  luar  diabaikan.    Asumsi  semacam  ini menolak  adanya pengaruh perubahan teknologi ataupun produktivitas, berarti perubahan kuantitas dan harga input sebanding  dengan  perubahan  kuantitas  dan  harga output .  Model input- output ini juga meniadakan hukum law diminishing of returns yaitu titik jenuh dari penambahan input . Kelemahan lainnya dari model input–output ini yaitu model ini tidak bisa memprediksikan kapan pertumbuhan tersebut bisa tercapai.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## METODE PENELITIAN
Dengan memanfaatkan data dari tabel IRIO tahun 2015, estimasi total dampak akan  diawali  melalui  proses  perhitungan multiplier  effect untuk  mendapatkan  nilai pengganda dari setiap indikator yaitu output , nilai tambah, dan pendapatan. Multiplier effect yang akan dihitung menggunakan persamaan berikut
Pengganda Output
o j= ∑ aij n i=1 Keterangan: o j=pegganda output tipe I sektor j aij = matriks kebalikan koefisien input model terbuka
Pengganda Nilai Tambah y j= ∑ aij hj n i=1 y j∗= y j h j Keterangan: y j=pengganda nilai tambah biasa sektor j y j∗ =pengganda nilai tambah tipe I sektor j hj = koefisien nilai tambah aij = matriks kebalikan koefisien input model terbuka
Pengganda Pendapatan w j= ∑ aij ej n i=1
W j∗= W j e j Keterangan: W j = pengganda pendapatan biasa sektor j w j∗ =pengganda pendapatan tipe I sektor j ej = koefisien pendapatan aij = matriks kebalikan koefisien input model terbuka
Setelah  nilai  pengganda  dari  setiap  indikator  diperoleh,  analisis  dampak investasi  proyek  infrastruktur  di  provinsi  Sulsel  terhadap  perekonomian  nasional dilakukan  dengan  menginjeksi  nilai  investasi  sebesar  Rp  39,47  trilliun  ke  dalam sektor-sektor  yang terkait diantaranya, sektor  pengadaan listrik, gas, dan air bersih, bangunan,  transportasi  darat,  transportasi  laut,  transportasi  udara.  Selanjutnya, dilakukan proses perkalian antara nilai shock dengan masing-masing nilai pengganda dari output , nilai tambah, dan pendapatan. Hasil yang diperoleh merupakan gambaran total dampak yang diperoleh setiap wilayah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari (1) data IRIO tahun 2015, (2) data investasi infrastruktur, dan (3) PDRB. Data nilai investasi proyek infrastruktur provinsi Sulsel berasal  dari  Perpres  No.  48  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi  Indonesia  2011-2025.  Data  lainnya  terkait  indikator  makroekonomi diperoleh dari BPS dan Bank Indonesia.

## HASIL DAN ANALISIS
Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, analisis dampak yang diperhitungkan  mencakup  seluruh  infrastruktur  fisik  baik  yang  sudah  beroperasi maupun  yang  masih  dalam  pengerjaan.  Besaran shock yang  dimasukkan  kedalam analisis mengikuti nilai yang tercatat dalam dokumen program MP3EI.  Berdasarkan jenis  infrasturktur  yang  dibangun,  maka  sektor  yang  mendapat shock infrastruktur yaitu (1) sektor listrik, gas, dan air bersih, (2) sektor bangunan, (3) sektor angkutan darat, (4) sektor angkutan air, (5) dan sektor angkutan udara.
Analisis Dampak Terhadap Output
Nilai  investasi  infrastruktur  provinsi  Sulsel  sebesar  Rp39,47  trilliun  akan meningkatkan output perekonomian  nasional  sebesar  Rp  59,233  trilliun.  Seluruh provinsi yang ada di Indonesia memperoleh pertambahan output dari pembangunan infrastruktur di Sulsel. Output perekonomian  provinsi Sulsel meningkat sebesar Rp 52,132  trilliun  atau  sebesar  88,01  %  dari  total  dampak output yang  dihasilkan. Provinsi lainnya   yang mendapat penambahan output terbesar setelah Sulsel adalah DKI Jakarta sebesar Rp 1,9 trilliun atau 3,22% dari total dampak dan provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1,4 trilliun atau sebesar 2,36% dari total dampak. Pulau Sulawesi secara  keseluruhan  mendapatkan  aliran  dampak  sebesar  88,25  %  atau    Rp  52,274 trilliun. Namun, jika Sulsel di kecualikan, maka dampak yang diterima provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi hanya sebesar 0,24 % atau Rp 142 milliar. Provinsi yang mendapatkan peningkatan output terbesar adalah provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp  128  milliar  dan  yang  terendah  adalah  provinsi  Sulawesi  Utara  sebesar  Rp  1,5 milliar.  KTI  secara  keseluruhan  mendapat  aliran  dampak  sebesar  88,76  %  atau  Rp 52,576 trilliun. Namun, jika Sulsel dikecualikan maka dampak yang diterima provinsi lain yang ada di wilayah KTI hanya sebesar 0,75 % atau Rp 445 milliar. Provinsi yang mendapat peningkatan output terbesar adalah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 140 milliar atau 0,24% dari total dampak yang dihasilkan. KBI memperoleh aliran dampak output yang  lebih  besar  dibandingkan  wilayah  KTI.  KBI  memperoleh  peningkatan output sebesar  11,24  %  berbanding  0,75  %  untuk  wilayah  KTI.  DKI  Jakarta,  Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan adalah tiga provinsi yang menerima dampak terbesar di wilayah KBI masing-masing sebesar 3,22%, 2,36%, dan 1,37%.

## Analisis Dampak terhadap Nilai Tambah
Nilai  investasi  infrastruktur  provinsi  Sulsel  sebesar  Rp  39,47  trilliun  akan meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional sebear Rp 47 trilliun atau 0,41 % dari  nilai  tambah  perekonomian  pada  tahun  2015.  Seluruh  provinsi  yang  ada  di Indonesia memperoleh peningkatan nilai tambah  atas pembangunan infrastruktur di Sulsel.  Nilai  tambah  perekonomian  Provinsi  Sulsel  meningkat  sebesar  Rp  36,373 trilliun atau sebesar 77,4 % dari total dampak output yang dihasilkan. Provinsi lainnya yang mendapat peningkatan nilai tambah terbesar setelah Sulsel adalah DKI Jakarta sebesar  Rp  3,4  trilliun  atau  7,23%  dan  provinsi  Sumatera  Selatan  sebesar  Rp  1,26

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
trilliun  atau  sebesar  2,68%  dari  total  dampak.  Pulau  Sulawesi  secara  keseluruhan mendapatkan aliran dampak sebesar 78,13 % atau  Rp 36,7 trilliun. Namun, jika Sulsel di kecualikan, maka dampak yang diterima provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi hanya sebesar 0,72 % atau Rp 340 milliar. Provinsi yang mendapatkan peningkatan output terbesar  adalah  provinsi  Sulawesi  Tengah  sebesar  Rp  309  milliar  dan  yang terendah  adalah  provinsi  Sulawesi  Utara  sebesar  Rp  4,3  milliar.  KTI  secara keseluruhan mendapat aliran dampak sebesar 79,08 % atau Rp 37,2 trilliun. Namun, jika Sulsel dikecualikan maka dampak yang diterima provinsi lain yang ada di wilayah KTI hanya sebesar 1,68 % atau Rp 787 milliar. Provinsi yang mendapat peningkatan output terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 309 milliar atau 0,24% diikuti  oleh  Provinsi  Maluku  Utara  sebesar  Rp  215  milliar  atau  0,46%  dari  total dampak nilai tambah yang dihasilkan. KBI memperoleh aliran dampak nilai tambah yang  lebih  besar  dibandingkan  wilayah  KTI.  KBI  memperoleh  peningkatan  nilai tambah  sebesar  20,92  %  berbanding  1,68  %  untuk  wilayah  KTI.  DKI  Jakarta, Sumatera  Selatan,  dan  Jawa  Barat  adalah  tiga  provinsi  yang  menerima  dampak terbesar di wilayah KBI masing-masing sebesar 7,23%, 2,68%, dan 2,15%.

## Analisis Dampak terhadap Pendapatan
Nilai  investasi  infrastruktur  provinsi  Sulsel  sebesar  Rp  39,47  trilliun  akan meningkatkan pendapatan nasional sebear Rp 14 trilliun. Seluruh provinsi yang ada di  Indonesia  memperoleh  pertambahan output dari  pembangunan  infrastruktur  di Sulsel. Pendapatan di Provinsi Sulsel meningkat sebesar Rp 11 trilliun atau sebesar 78,8  %  dari  total  dampak  yang  dihasilkan.  Provinsi  lainnya  yang  mendapat peningkatan  pendapatan  terbesar  setelah  Sulsel  adalah  DKI  Jakarta  sebesar  Rp  1,1 trilliun atau 7,3 % dari total dampak dan provinsi Jawa Barat sebesar Rp 333  milliar atau  sebesar  2,37%  dari  total  dampak.  Pulau  Sulawesi  secara  keseluruhan mendapatkan aliran dampak sebesar 79,65 % atau  Rp 11,2 trilliun. Namun, jika Sulsel di kecualikan, maka dampak yang diterima provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi hanya sebesar 0,85 % atau Rp 120 milliar. Provinsi yang mendapatkan peningkatan pendapatan terbesar adalah provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 108 milliar dan yang terendah  adalah  provinsi  Sulawesi  Utara  sebesar  Rp  1,5  milliar.  KTI  secara keseluruhan mendapat aliran dampak sebesar 80,8 % atau Rp 11,376 trilliun. Namun, jika Sulsel dikecualikan maka dampak yang diterima provinsi lain yang ada di wilayah KTI  hanya  sebesar  2%  atau  Rp  282  milliar.  Provinsi  yang  mendapat  peningkatan pendapatan  terbesar  adalah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  sebesar  Rp  108  milliar  atau 0,24% diikuti oleh Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 88 milliar atau 0,63 % dari total dampak  yang  dihasilkan.  KBI  memperoleh  aliran  dampak output yang  lebih  besar dibandingkan  wilayah  KTI.  KBI  memperoleh  peningkatan output sebesar  19,2  % berbanding 2,34 % untuk wilayah KTI. DKI Jakarta,  Jawa Barat, dan Jawa Tengah adalah  tiga  provinsi  yang  menerima  dampak  peningkatan  pendapatan  terbesar  di wilayah KBI masing-masing sebesar 7,3%, 2,37%, dan 2,07%.

## KESIMPULAN & REKOMENDASI
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  atas  analisa  dampak  pembangunan infrastruktur  di  Sulsel  menggunakan  IRIO  tahun  2015,  dapat  disimpulkan  bahwa kebijakan  pemerintah  untuk  membangun  infrastruktur  secara  masif  di  Sulsel  sudah

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
tepat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulsel dan nasional. Dengan nilai  investasi  infrastruktur  sebesar  Rp  39,47  trilliun,  perekonomian  Indonesia mengalami  peningkatan output ,  nilai  tambah,  dan  pendapatan  dengan  nilai  total dampak  masing-masing  Rp  59,2  trilliun,  Rp  47  trilliun,  dan  Rp  14  trilliun.  Sulsel mendapat  aliran  total  dampak output sebesar  88  %,  nilai  tambah  77,4  %,  dan pendapatan  78,8%.  Dengan  demikian,  total  dampak  yang  dihasilkan  sekitar  80  % diterima  oleh  Sulsel  sendiri  dan  sisanya  tersebar  ke  wilayah  lain.  Hasil  ini  sejalan dengan  berbagai  penelitian  terdahulu  yang  membuktikan  bahwa  aliran  dampak terbesar dari pembangunan infrastruktur diterima oleh daerah itu sendiri.
Namun, secara interregional pembangunan infrastuktur di Sulsel tidak optimal dalam  mengalirkan  dampak  yang  dihasilkan  ke  provinsi  lain  yang  ada  di  Pulau Sulawesi dan provinsi lain yang ada di wilayah KTI. Total dampak yang dihasilkan baik  dari  sisi output ,  nilai  tambah,  dan  pendapatan  jauh  lebih  besar  mengalir  ke wilayah  KBI.  Bahkan  total  dampak  yang  diterima  oleh  satu  provinsi  di  luar  Sulsel yaitu  DKI  Jakarta  lebih  besar  daripada  total  dampak  yang  diterima  oleh  seluruh provinsi di wilayah KTI baik dari sisi dampak output , nilai tambah, dan pendapatan. Keluaran  yang  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  lebih  bagi  pertumbuhan ekonomi  wilayah  KTI  tidak  tercapai  melalui  pembangunan  infrastruktur  tersebut. Temuan ini membuktikan bahwa struktur perekonomian di Indonesia belum banyak berubah setidaknya dalam kurun waktu 2005-2015 dimana KBI khususnya Jawa dan Sumatera masih mendominasi besaran nilai pengganda umpan balik sehingga secara umum  dampak  pembangunan  di  wilayah  KTI  lebih  banyak  mengalir  ke  KBI. Bappenas (2015) menyatakan bahwa pembangunan di wilayah KTI tidak akan optimal dalam  meningkatkan  pertumbuhan  wilayah  karena  perencanaan  pembangunan infrastruktur belum beorientasi “ affirmative action ”  melainkan masih bersifat ego- sektoral.
Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran yang diharapkan dari pembangunan infrastuktur  yang  masif  di  KTI  maka  yang  pertama  pemerintah  harus  mendorong penguatan kerjasama ekonomi antar provinsi yang berada di wilayah KTI agar aliran dampak pembangunan infrastruktur lebih banyak diterima diterima oleh wilayah KTI itu sendiri. Kedua, memastikan proses pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan tepat  waktu  untuk  mengoptimalkan  dampak  yang  diestimasi  mengingat  sebagian besar masih dalam proses pembangunan bahkan beberapa diantarnya telah melewati perkiraan waktu yang telah ditargetkan.

## Keterbatasan Studi
Besaran dampak yang diperoleh antar wilayah tidak dapat ditentukan secara pasti  realisasinya  di  masa  depan  karena  sifat  dari  model  IRIO  yang  statik  dan ketidakmampuan  model  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  lain  diluar  hubungan ekonomi antar daerah yang dapat mempengaruhi capaian hasil perhitungan. Sehingga jika  terjadi  perubahan  hubungan  ekonomi  antar  daerah  dalam  rentang  waktu  masa pembangunan,  model  IRIO  tidak  dapat  menangkap  dan  menjelaskan  perubahan tersebut.  Selain  itu,  nilai shock yang  digunakan  masih  mengacu  pada  dokumen perencanaan karena keterbatasan data dari nilai investasi sebenarnya yang terealisasi. Saran  untuk  penelitian  berikutnya  dapat  menggunakan  besaran shock yang  telah

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
disesuaikan  dengan  nilai  realisasi  investasi  yang  sebenarnya  untuk  setiap  proyek infrastruktur.

## DAFTAR PUSTAKA
Anas, R., Tamin, O.Z. and Wibowo, S.S., 2017. Pengaruh investasi infrastruktur jalan terhadap sektor industri pengolahan. Jurnal Transportasi , 17 (2).
BAPPENAS  &  Puslitbang  Kebijakan  dan  Manajemen  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian  Masyarakat  Universitas  Hasanuddin.  2014. Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Dalam Konteks Kekinian Indonesia . Makassar.
Barus, Y., 2011. Dampak pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur: suatu analisis input-output antar wilayah.
Duffy-Deno, K. T., & Eberts, R. W. 1991. Public infrastructure and regional economic development:  A  simultaneous  equations  approach. Journal  of  Urban Economics , 30 (3), 329–343.
JICA. 2008. Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi . https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11881414_13.pdf
Maryaningsih,  N.,  Hermansyah,  O.  and  Savitri,  M.,  2014.  Pengaruh  infrastruktur terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia. Buletin  Ekonomi  Moneter  dan Perbankan , 17 (1), pp.62-98.
Muljono, S., 2010. Dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap perekonomian dan  distribusi  pendapatan  intra  dan  interregional  kawasan  barat  dan  timur Indonesia: suatu analisis model interregional social accounting matrix
Munnell, A. H. 1992. Policy Watch: Infrastructure Investment and Economic Growth. Journal of Economic Perspectives , 6 (4), 189–198.
Napitupulu,  M.,  Tambunan,  M.,  Daryanto,  A.  and  Oktaviani,  R.,  2018.  Dampak infrastruktur  Jalan  Terhadap Perekonomian Pulau Jawa-Bali dan Sumatera. Jurnal Jalan-Jembatan , 28 (1).
OECD.  2012. Strategic  Transport  Infrastructure  Needs  to  2030 .  Paris:  OECD Publishing. http://www.oecd.org/futures/infrastructureto2030/strategictransportinfrastruct ureneedsto2030.htm.
Pradono,  P.  and  Pradhitasari,  H.,  2016.  Manfaat  investasi  pembangunan  jalan  tol bandung intra urban dari perspektif makro. Tataloka , 13 (2), pp.82-95.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Republik  Indonesia,  Peraturan  Presiden  No.  48  Tahun  2014  tentang  Perubahan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Sanchez-Robles, B. L. A. N. C. A. 1998. Infrastructure Investment And Growth: Some Empirical Evidence. Contemporary Economic Policy , 16 (1), 98–108.
Sloboda,  B.,  and  V.  Yao.  2008.  Interstate  spillovers  of  private  capital  and  public spending. Annals of Regional Science 42 (3): 505–518.
Sutrisna,  M.G.,  2010.  Dampak  Pengembangan  Infrastruktur  dalam  MP3EI  terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Kebijakan Ekonomi , 6 (1), pp.89-114.
Taufiqo,  F.U.K.,  2019.  Dampak  Pembangunan  Jalan  Tol  Sumo  Terhadap Perekonomian Jawa Timur: Analisis Model Input-output Jawa Timur. Journals of Economics Development Issues (JEDI), 2(1), hal. 48-57
Tupamahu,  M.K.  and  Tipka,  J.,  2016.  Analisis  Peranan  Dan  Dampak  Investasi
Infrastruktur Terhadap Perekonomian Maluku: Analisis Input- Output. BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan , 10 (1), pp.25-36.
Usman, M.T., 2020. Pengaruh Pembangunan Jalan Layang Tol Jakarta Cikampek II terhadap  Pembentukan  Struktur  Perekonomian  Jawa  Barat. AKSES:  Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 15 (2).
World Bank. 2012. World Development Report 1994 : Infrastructure for Development . https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5977