## ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
Zainur Ihsan 1* , Wulan Purnama Sari 2* , Yeni 3*
1* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Jl. A.Yani Pontianak, Email: zaikhanstg@gmail.com
2 * Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Jl. A.Yani Pontianak. 3* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Jl. A.Yani Pontianak.
Abstak: Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Sintang  dibentuk  berdasarkan Peraturan  Bupati  Sintang  Nomor  131  Tahun  2016  Tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah  Kab.  Sintang.  Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Sintang tersebut,  BAPPENDA merupakan unsur  pelaksana  teknis  pemerintahan  daerah yang dipimpin oleh  Kepala  Badan  yang  berada  dibawah  dan  pertanggung  jawab  kepada  Bupati melalui Sekretaris  Daerah  sesuai  dengan  bidang  kewenangannya.  Sumber  pendanaan pelaksanaan  pemerintahan  daerah  di  Kab.  Sintang  terdiri  dari  Pendapatan  asli  Daerah,  Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain-lain yang  sah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Menganalisis  tingkat  efektivitas  pemungutan  pajak hotel,  pajak  h i b u r a n   d a n   p a j a k   restaurant di Kabupaten Sintang tahun 2019  – 2021. Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kuantitatif.  Data  yang  dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa daftar rincian target dan realisasi penerimaan pajak  hotel,  pajak  hiburan  dan    pajak  restoran  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Badan pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Sintang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  a) rata-rata efektifitas pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restaurant  di Kabupaten Sintang dari tahun 2019 – 2021 menunjukan hasil dengan kriteria efektif.
Kata Kunci : Efektivitas; Pajak Hotel: Pajak Restoran, Pajak Hiburan

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara
kesatuan  dengan  sistem  pemerintahan berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan dengan  memberikan  keleluasaan  dan kesempatan  kepada  daerah  dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Menurut  pasal  2  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  bahwa Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
terbagi  dalam  daerah  provinsi,  daerah kabupaten, dan daerah kota. Pasal 1 ayat (12)  juga  menjelaskan  Daerah  Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang  mempunyai  batas  daerah  tertentu berwenang  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi  masyarakat  dalam  ikatan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Daerah-daerah tersebut mempunyai hak
dan kewajiban untuk mengatur daerahnya  sendiri  yang  kemudian  tetap dikontrol  oleh  pemerintah  pusat  sesuai dengan  undang-undang.  Pelaksanaan otonomi daerah
tersebut diselenggarakan agar kesejahteraan masyarakat terwujud melalui pelayanan, peningkatan,  pemberdayaan,  dan  peran serta masyarakat. Dalam mengimplementasikannya. Badan Pengelola Pendapatan
Daerah  Kabupaten  Sintang  dibentuk berdasarkan  Peraturan  Bupati  Sintang Nomor  131  Tahun  2016  Tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah Kab.  Sintang.  Berdasarkan  Peraturan Bupati  Sintang  tersebut,  BAPPENDA merupakan  unsur  pelaksana  teknis pemerintahan  daerah  yang  dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan  pertanggung  jawab  kepada  Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.
Sumber pendanaan  pelaksanaan  pemerintahan daerah  di  Kab.  Sintang  terdiri  dari Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh  dari  pajak  provinsi  yang terdiri  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor, Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak  Air  Permukaan  dan  Pajak  Rokok. Sedangkan penerimaan
pajak kabupaten/kota  di  antaranya  adalah Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran  Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak
Sarang  Burung  Walet,  Pajak  Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, PBB P2 dan BPHTB.  Juga  Retribusi  kesehatan, Retribusi  Dinas  Perhubungan,  Retribusi Dinas  Komunikasi  dan  Informatika,
Retribusi Setda, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi DPMPTSP,  Retribusi  Kesehatan  dan Retribusi Disdukcapil. Penelitian  ini  bertujuan  untuk Menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak h i b u r a n   d a n   p a j a k   restaurant  di Kabupaten  Sintang  tahun  2019  –  2021. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  deskriptif  kuantitatif.  Data yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini adalah  data  kuantitatif  berupa  daftar rincian  target  dan  realisasi  penerimaan pajak  hotel,  pajak  hiburan  dan    pajak restoran  pada  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) di Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
Dari  data  yang  diperoleh  dari  sumber laporan  PAD  Kab.Sintang,  tahun  2020  saat pademi  covid-19  melanda  telah  terealisasi penerimaan  PAD  sebesar  Rp.  3.289.702.575,51 dari  target  1.896.000.000,00.  Sebelum  covid-19 PAD  tahun  2019    telah  terealisasi  penerimaan sebesar
4.026.943.264,70 dari target
3.255.000.000,00  Target  penerimaan  PAD tersebut berasal dari empat sumber yaitu pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  serta  lain- lain pendapatan daerah yang sah. Dari data di atas  dapat  dilihat  bahwa  pendapatan  daerah yang  sah  lain-lain  memegang  peranan  yang sangat  dominan  dibanding  penerimaan  yang lainnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif.
Menurut  Arikunto  (2002)  dalam  Arif Suciadi  R  (2014  :  17)  pada  dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian  non  hipotesis  sehingga  dalam langkah  penelitiannya  tidak  perlu adanya  hipotesis.  Metode  deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk  membuat  gambaran  mengenai situasi  atau  kejadian  sedangkan  analisis kuantitatif  adalah  metode  analisis dengan melakukan perhitungan terhadap  data  data  yang  bersifat pembuktian  dari  masalah  sehingga metode  deskriptif  kuantitatif  adalah metode  penelitian  melalui  langkah- langkah yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.
Dalam  penelitian  ini  metode pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  dokumentasi  dan  studi  pustaka. A)  Dokumentasi,  Menurut  J.Supranto (1999)  dalam  Arif  Suciadi  (2014) dokumentasi  adalah  ditujukan  untuk memperoleh  data  langsung  dari  tempat penelitian,  meliputi  buku-  bukuyang relevan,  peraturan-peraturan,  laporan kegiatan  dan  data  yang  relevan  dengan penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan  mengadakan  penelaahan  dan pencatatan  dokumen-dokumen  tertulis instansi. Dokumen yang dimaksud disini adalah  dokumen  yang  ada  di  Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten  Sintang  tentang  penerimaan pajak  hotel,  hiburan  dan  pajak  restoran pada  PAD  Kabupaten  Sintang  tahun 2019  –  2021.b)      Studi  Pustaka,  Studi pustaka  adalah  metode  pengumpulan data  dengan  cara  membaca  literatur, arsip,
dan
buku-buku (J.Supranto,1999:47)  dalam  Arif  Suciadi
(2014).  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  diambil  dari  buku referensi, undang-undang dan peraturan daerah Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan pajak dearah. Metode Penelitian mengungkapkan cara-cara yang
digunakan dalam  proses  penelitian  atau metode  penyelesaian  terhadap  analisis data yang sesuai

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tingkat  efektivitas  pemungutan  pajak hotel  dapat  diketahui  dengan  menggunakan rasio efektivitas, yaitu rasio yang menggambarkan  kemampuan    Pemerintah Daerah  dalam  merealisasikan  pajak  hotel  yang direncanakan  dibandingkan  dengan  anggaran yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi riil  daerah (Halim:2007 dalam Putu Intan:2015), yang dapat dihitung dengan  membandingkan  antara realisasi  penerimaan  pajak  hotel  terhadap penerimaan  PAD  yang  ditetapkan.  Perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sintang  tahun  2019  –  2021    dapat  dilihat  pada Tabel berikut:
Table 3.1 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2019 -
2021 Tahun Pajak Hotel  (Rp) Rasio Presen tase % Kriteria Efektifit as Target Realisas i 2019 1.052.000. 000 1.061.51 0.927 100,90 Sangat efektif 2020 611.939.20 0 666.278. 740 108,88 Sangat efektif 2021 1.019.898. 700 695.993. 394 68,24 kurang efektif Rata – rata 92,67 Efektif
Sumber : BAPPENDA Kab. Sintang, 2022, (Data olahan) Dari  tabel  3.1  menunjukan  rata-rata efektifitas pajak hotel di Kabupaten Sintang dari tahun  2019  –  2021  sebesar  92,67  persen  dengan kriteria efektif karena menunjukan  rasio berada di  atas  90  %  s/d  100  %.  Pada  tahun  2019  rasio
efektivitas  sebesar  100,90  %  dengan  kriteria sangat  efektif. Pada tahun 2020 rasio efektivitas berada di angka 108,88 % dengan kriteria sangat efektif  dan  pada  tahun  2021  rasio  efektivitas sebesar 68,24 % dengan kriteria kurang efektif.

## 3.2. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan
Tingkat  efektivitas  pajak  hiburan dapat  dihitung dengan  membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target yang  telah  ditetapkan.  Perhitungan efektivitas Pemungutan pajak hiburan di Kabupaten  Sintang  pada  tahun  2019  – 2021  dapat dilihat pada Tabel berikut : Table  3.2  Perhitungan  Efektivitas  Pemungutan Pajak Hiburan Tahun 2019 - 2021
Tahun Pajak Hiburan (Rp) Rasio Prese ntase % Kriteria Efektifitas Target Realisas i 2019 320.000. 000 277.513. 072 86,72 Cukup efektif 2020 345.000. 000 695.220. 676 201,51 Sangat efektif 2021 620.000. 000 602.554. 930 97,19 Efektif Rata – rata 128,47 Sangat efektif
Sumber : BAPPENDA Kab. Sintang, 2022,
(Data Olahan) Dari  tabel  3.2  menunjukan  rata-rata efektifitas  pajak  hiburan  di  Kabupaten  Sintang dari  tahun  2019  –  2021  sebesar  128,47  persen dengan kriteria sangat efektif karena menunjukan    rasio  berada  di  atas  100  %.  Pada tahun  2019  rasio  efektivitas  sebesar  86,72% dengan kriteria cukup  efektif. Pada tahun 2020  rasio  efektivitas  berada  di  angka 201,51%  dengan  kriteria  sangat  efektif dan  pada  tahun  2021  rasio  efektivitas sebesar 97,19% dengan kriteria  efektif.

## 3.3.  Efektivitas  Penerimaan  Pajak Restauran
Tingkat  efektivitas  pajak  restauran dapat  dihitung dengan  membandingkan
realisasi penerimaan pajak dengan target yang  telah  ditetapkan.  Perhitungan efektivitas  Pemungutan  pajak  restaurant di Kabupaten Sintang pada tahun 2019 – 2021  dapat dilihat pada Tabel berikut : Table  3.3 Perhitungan  Efektivitas  Pemungutan Pajak Restauran Tahun 2019 - 2021
Tahu n Pajak Restauran  (Rp) Rasio Present ase % Kriteria Efektifita s Target Realisasi 2019 3.255.000. 000 4.026.712. 864 123,71 Sangat efektif 2020 1.896.000. 000 3.289.702. 575 173,51 Sangat efektif 2021 4.455.000. 000 3.458.438. 038 77,63 Kurang Efektif Rata – rata 124,95 Sangat efektif
Sumber : BAPPENDA Kab. Sintang,2022, (Data Olahan)
Dari tabel 3.3 menunjukan rata-rata efektifitas pajak restaurant  di Kabupaten Sintang  dari  tahun  2019  –  2021  sebesar 124,95  persen  dengan  kriteria  sangat efektif karena menunjukan  rasio berada di  atas  100  %.  Pada  tahun  2019  rasio efektivitas  sebesar  123,71%  dengan kriteria  sangat  efektif.  Pada  tahun  2020 rasio efektivitas berada di angka 173,51% dengan  kriteria  sangat  efektif  dan  pada tahun  2021  rasio  efektivitas  sebesar 77,95% dengan kriteria kurang  efektif .
3.4. Kontribusi  Pajak  Hotel  pada  PAD Kabupaten Sintang Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel  terhadap  PAD  Kabupaten  Sintang dapat dihitung dengan cara membandingkan antara
realisasi penerimaan  pajak  hotel dengan realisasi Pendapatan  Asli  Daerah  pada  tahun tertentu.  Perhitungan  kontribusi  pajak hotel  terhadap  PAD  Kabupaten  Sintang tahun  2019  –  2021    dapa        dilihat  pada tabel berikut ini.
Table  3.4 Kontribusi  Pajak  Hotel  pada  PAD Kabupaten Sintang tahun 2019 - 2021
Tahu n Realisasi Pajak Hotel (Rp) Realisasi PAD (Rp) Persent ase Kontrib usi (%) Kriteria Kontribus i 2019 1.061.510. 927 56.485.780.3 92 1,87 Sangat kurang 2020 666.278.74 0 32.093.452.0 67 2,07 Sangat kurang 2021 695.993.39 4 45.630.613.0 99 1,52 Sangat kurang
Sumber : BAPPENDA Kab. Sintang, 2022, Data

## Olahan
Dari  tabel  3.4  di  atas  dapat  di ketahui  bahwa  realisasi  penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.061.510.927,00  memberikan  kontribusi terhadap  PAD  Kabupaten  Sintang sebesar  1,87  %,  realisasi  penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 sebesar Rp. 666.278.740,00  memberikan  kontribusi terhadap  PAD  Kabupaten  Sintang sebesar  2,07  %,  dan  pada  tahun  2021 realisasi  pajak  hotel  di  Kabupaten Sintang  sebesar  Rp.  695.993.394,00 memberikan  kontribusi  terhadap  PAD Kabupaten Sintang sebesar 1,52 %.

## 3.5. Kontribusi Pajak Hiburan  pada PAD  Kabupaten Sintang
Perhitungan kontribusi pajak hiburan  terhadap  PAD  Kabupaten Sintang  tahun  2019  –  2021    dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Table  3.5 Kontribusi  Pajak  Hiburan  pada  PAD Kabupaten Sintang tahun 2019 - 2021
Ta hu n Realisas i Pajak Hiburan (Rp) Realisas i PAD (Rp) Persen tase Kontri busi (%) Kriteria Kontrib usi 20 19 277.513. 072 56.485.7 80.392 0,49 Sangat kurang 20 20 695.220. 676 32.093.4 52.067 2,16 Sangat kurang 20 21 602.554. 930 45.630.6 13.099 1,32 Sangat kurang
Sumber  :  BAPPENDA  Kab.  Sintang,  2022,  (Data Olahan)
Dari  tabel  3.5  di  atas  dapat  di ketahui  bahwa  realisasi  penerimaan pajak  hiburan    pada  tahun  2019  sebesar Rp. 277.513.072,00, memberikan kontribusi  terhadap  PAD  Kabupaten Sintang  sebesar  0,49  %,  realisasi penerimaan  pajak  hiburan  pada  tahun 2020 sebesar Rp. 695.220.676,00,- memberikan  kontribusi  terhadap  PAD Kabupaten  Sintang  sebesar  2,16  %,  dan pada  tahun  2021  realisasi  pajak  hiburan di  Kabupaten  Sintang  sebesar  Rp. 602.554.930,00,-memberikan  kontribusi terhadap  PAD  Kabupaten  Sintang sebesar 1,32 %.

## 3.6. Kontribusi Pajak Restauran    pada PAD  Kabupaten Sintang
Perhitungan  kontribusi  pajak restauran  terhadap  PAD  Kabupaten Sintang  tahun  2019  –  2021    dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Table 3.6 Kontribusi Pajak Restauran  pada PAD Kabupaten Sintang tahun 2019 - 2021
Tah un Realisas i Pajak Restaur an (Rp) Realisas i PAD (Rp) Persen tase Kontri busi (%) Kriteria Kontrib usi 2019 4.026.71 2.864 56.485.7 80.392 7,12 Sangat kurang 2020 3.289.70 2.575 32.093.4 52.067 10,25 Kurang baik 2021 3.458.43 8.038 45.630.6 13.099 7,57 Sangat kurang
Sumber : BAPENDA Kab. Sintang 2022, Data Olahan
Dari  tabel  3.6  di  atas  dapat  di ketahui  bahwa  realisasi  penerimaan pajak restauran  pada tahun 2019 sebesar Rp.  4.026.712.864,70    memberikan kontribusi  terhadap  PAD  Kabupaten Sintang  sebesar  7,12  %,  realisasi penerimaan  pajak  restauran  pada  tahun
2020 sebesar Rp. 3.289.702.575,51 memberikan  kontribusi  terhadap  PAD Kabupaten Sintang sebesar 10,25 %, dan pada tahun 2021 realisasi pajak restauran di  Kabupaten  Sintang  sebesar  Rp. 3.458.438.038,00  memberikan  kontribusi terhadap  PAD  Kabupaten  Sintang sebesar 7,57 %.
3.7. Perbandingan
Realisasi
Penerimaan  Pajak  Hotel,  Pajak Hiburan  dan  Pajak  Restauran tahun 2019 – 2021
Perbandingan  realisasi  penerimaan pajak  hotel,  pajak  hiburan  dan  pajak resatauran pada tahun 2029 – 2021 dapat di lihat pada tabel  berikut ini :
Table  3.7 Perbandingan  Realisasi  Penerimaa Pajak  Hotel,  Pajak  Hiburan  dan  Pajak Restauran  Kabupaten  Sintang tahun 2019
- 2021 Tahun Realisasi Pajak Hotel (Rp) Realisas i Pajak Hiburan (Rp) Realisa si Pajak Restaur an (Rp) Per Desember 2019 1.061.510. 927 277.513. 072 4.026.71 2.864 Per desember 2020 666.278.74 0 695.220. 676 3.289.70 2.575 Per desember 2021 695.993.39 4 602.554. 930 3.458.43 8.038

## Sumber : BAPENDA Kab. Sintang 2022, Data Olahan
Dari  tabel    3.7  di  atas  menunjukan bahwa  realisasi  penerimaan  Pajak  hotel di  kabupaten  Sintang  pada  tahun  2019 sebesar  Rp.  1.061.510.927,00  dan  pada tahun  2020  sebesar  Rp.  666.278.740,00. Dari  data  tersebut  menunjukan  adanya penuruan  realisasi  penerimaan  pajak hotel  sebesar  Rp.  395.232.187,00  atau sebesar  37,23  %.  Hal  ini  terjadi  karena
pada  tahun  2020  terjadi  lonjakan  kasus covid-19 sehingga pemerintah Indonesia dan  Kabupaten  Sintang  khususnya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala  Besar  yang  berdampak  pada penurunan  mobilitas  masyarakat  yang secara  langsung  juga  mempengaruhi tingkat  okupasi  hotel  yang  ada  di Kabupaten  Sintang.  Penurunan  tingkat okupasi  kamar  hotel  menyebabkan tingkat  pendapatan  hotel  dari  jasa pelayanan tamu menurun secara signifikan.  Pada  tahun  2021  atau  pada era  new  normal  realisasi  pajak  hotel sebsar  Rp.  695.993.394,00  meningkat  di banding  tahun  sebelumnya  yaitu  tahun 2020  sebesar  Rp.  29.714.654,00  atau 4,27%.
Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019 sebesar Rp. 277.513.072,00  dan  pada  tahun  2020 mengalami  peningkatan  sebesar  Rp. 695.220.676,00  atau  39,91%.  Realisasi pajak  hiburan  pada  tahun  2021 mengalami  penurunan  yaitu  sebesar Rp.  602.554.930,00  lebih  rendah  di bandingkan  penerimaan  pajak  hiburan pada  tahun  2020  yaitu  sebesar  Rp. 695.220.676,00 atau mengalami penurunan sebesar 13,32 %. Realisasi penerimaan
pajak restauran  pada  tahun  2019  yaitu sebesar  Rp.  4.026.712.864,70,  dan  pada tahun  2020  realisasi  pajak  sebesar  Rp. 3.289.702.575,51.  Dari  data  tersebut menunjukkan  ada  penuruan  realisasi pajak  restauran  dengan  selisih  Rp. 737.010.289,19  atau  sebesar  18,30  %. Selanjutnya  pada  tahun  2021  realisasi pajak restaurant sebesar Rp. 3.458.438.038,00 mengalami
peningkatan jika di bandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.  3.289.702.575,51  dengan  selisih sebesar  Rp.  168.735.462,49  atau  sebesar 4,87 %.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan  penelitian  ini  maka  dapat diambil  kesimpulan  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa:
a)  rata-rata  efektifitas  pajak  hotel  di
Kabupaten  Sintang  dari  tahun  2019  – 2021  sebesar  92,67  persen  dengan kriteria  efektif  karena  menunjukan rasio berada di atas 90 % s/d 100 %.
b)  rata-rata  efektifitas  pajak  hiburan  di Kabupaten  Sintang  dari  tahun  2019  – 2021  sebesar  128,47  persen  dengan kriteria sangat efektif karena menunjukan    rasio  berada  di  atas  100
%.
c)  rata-rata efektifitas pajak restaurant  di Kabupaten  Sintang  dari  tahun  2019  – 2021  sebesar  124,95  persen  dengan kriteria sangat efektif karena
menunjukan    rasio  berada  di  atas  100 %.
d)  realisasi  penerimaan  pajak  hotel  pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.061.510.927,00 memberikan  kontribusi  terhadap  PAD Kabupaten  Sintang  sebesar  1,87  %, realisasi  penerimaan  pajak  hotel  pada tahun  2020  sebesar  Rp.  666.278.740,00 memberikan  kontribusi  terhadap  PAD Kabupaten Sintang sebesar 2,07 %, dan pada tahun 2021 realisasi pajak hotel di Kabupaten Sintang sebesar Rp.
1.019.898.700,00 memberikan kontribusi
terhadap  PAD  Kabupaten  Sintang sebesar 2,23 %.
e) realisasi  penerimaan  pajak  hiburan pada  tahun  2019  sebesar  Rp. 277.513.072,00,-memberikan kontribusi  terhadap  PAD  Kabupaten Sintang  sebesar  0,49  %,  realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020  sebesar  Rp.  695.220.676,00,- memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten  Sintang  sebesar  2,16  %, dan  pada  tahun  2021  realisasi  pajak hiburan di Kabupaten Sintang sebesar Rp. 602.554.930,00,-memberikan kontribusi  terhadap  PAD  Kabupaten Sintang sebesar 1,32 %.
f)  realisasi  penerimaan  pajak  restauran pada  tahun  2019  sebesar  Rp. 4.026.712.864,70 memberikan kontribusi  terhadap  PAD  Kabupaten Sintang  sebesar  7,12  %,  realisasi penerimaan  pajak  restauran  pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.289.702.575,51
memberikan kontribusi  terhadap  PAD  Kabupaten Sintang  sebesar  10,25  %,  dan  pada tahun 2021 realisasi pajak restauran di Kabupaten  Sintang  sebesar  Rp. 3.458.438.038,00 memberikan kontribusi  terhadap  PAD  Kabupaten Sintang sebesar 7,57 %.
Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di  atas,  maka  sebagai  bahan masukan  agar  tingkat  efektivitas  dan kontribusi pajak hotel, pajak hiburan dan pajak  restoran,  pada  PAD  Kabupaten Sintang  dapat  lebih  maksimal  maka diperlukan  beberapa  perbaikan  atas kekurangan  yang  ada  sebelumnya.
Untuk itu penulis menyampaikan  saran sebagai berikut :
(1) Penerimaan  pajak  hotel,  pajak hiburan  dan  pajak  restaurant  di Kabupaten  Sintang  secara  nominal memang  sudah  cukup  baik  terbukti dari  realisasi  penerimaannya  sudah melebihi target yang sudah ditetapkan  dengan  rata-rata  rasio efektifitas  masing-masing  sebesar 92,67  %,  128,47  %  dan  124,95  % dengan  kriteria  efektif,  dan  sangat efektif.  Akan  tetapi  kontribusi  yang diberikan  terhadap  PAD  masih sangat kurang. Untuk itu pemerintah daerah  hendaknya  lebih  gencar melakukan
sosialisasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga  penerimaan  pajak  hotel, pajak  hiburan  dan  pajak  restoran, dapat  lebih  dioptimalkan  lagi  dan ditunjang  dengan  kebijakan  yang bersifat  intensifikasi  maupun  yang bersifat ekstensifikasi sehingga dapat memberikan  peningkatan  terhadap penerimaan  pajak  daerah    di Kabupaten Sintang.
(2) Pemerintah Kabupaten Sintang khsususnya Badan Pengelola Pendapatan Daerah  sebaiknya terus meningkatkan kinerjanya,  dengan:
a. Memberi  penyuluhan  kepada masyarakat khsusnya subjek pajak secara berkelanjutan khususnya  tentang  pajak  hotel, pajak hiburan dan pajak restoran.
b. Melakukan analisis potensi secara terinci  mengenai  pajak  pajak  hotel, pajak  hiburan  dan  pajak  restoran sehingga dapat
memberikan gambaran  pada  penentuan  target
dan  realisasi  pajak  pada  tahun selanjutnya.
c. Meningkatkan  kinerja  pelayanan petugas  pada  saat  menerima pajak  hotel,  pajak  hiburan  dan pajak restoran, hal tersebut untuk menghindarkan wajib pajak mempunyai  sikap  malas  untuk membayar pajak karena pelayanan  yang  kurang  baik  dari petugas pajak yang dapat berdampak  pada  penerimaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfan A. Lamia, David P.E. Saerang, Heince R.NWokas ( 2015). “ Analisis Efektivitas dan  Kontribusi  Pemungutan  Pajak Restoran,  Pajak  Reklame,  dan  Pajak
Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa
Utara ”Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi
Volume 15 No. 05.
Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327 . Tahun 1994. Koswara, E. ( 2000) . Menyongsong . Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun  1999:  Suatu  Telaahan  dan Menyangkut  Kebijakan,  Pelaksanaan dan  Kompleksitasnya”, CSIS  XXIX Nomor 1, Jakarta. Mardiasmo (2004 ). Otonomi dan Manajenem Keuangan Daerah” Yogyakarta: Andi, Peraturan  daerah  Kabupaten  Sintang  No.  2 tahun 2011 tentang pajak daerah
Permendagri 21 Tahun 2011 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Suciadi,  Arif (2014). Tingkat Kontribusi  dan Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan  Daerah  (PAD)  Kabupaten
Malang  Jawa  Timur” Fakultas  ekonomi Universitas Brawijaya Malang, undang  - undang No. 28 tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
23  Tahun  2004  tentang  Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah

## UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Yuliartini,Putu Intan Ni Luh, Supadmi (2015.
). Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Hotel dan  Restoran  Pada  Pemerintah  Daerah Kota  Den pasar.  E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana. 10.2 489-502.