## JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik
Vol. 7 No. 2 September 2019, Hal. 108-123

## Implementasi Pengoperasian Bus Trans Mataram Metro Di Kota Mataram (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Mataram)
Mustamin H. Idris 1 , M. Ulfatul Akbar 2 , Fauzy As Syafiq 3
1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
2 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 8-08-2019 Disetujui: 30-08-2019
Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemacetan  transportasi  perkotaan  yang  diakibatkan  tingginya jumlah  kendaraan  dari  para  pengguna  alat  transportasi  itu  sendiri. Menanggapi  permasalahan  tersebut  Kementerian  Perhubungan mencanangkan  program  pengembangan  angkutan  umum  berbasis jalan  salah  satunya  pengadaan  Bus  Rapid  Transit  (BRT)  untuk wilayah  Kota  Mataram  dan  sekitarnya.  BRT  Kota  Mataram  yang disebut juga Bus Trans Mataram merupakan salah satu jenis model angkutan  umum  yang  efisien,  aman,  nyaman  dan  terjangkau dengan  daya  beli  masyarakat.  Bus  Trans  Mataram  ini  mulai beroperasi pada tanggal 21 November 2016  yang memiliki 4 rute. Pertama,  di  dalam  kota,  kedua  dari  pinggiran  timur  kota,  ketiga dari pinggiran utara kota dan keempat, sayang-sayang hingga jalan Lingkar Selatan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang  terjadi  di  lapangan  dan  menyajikan  data  secara  sistematis, faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  atau  fenomena  yang terjadi  di  lapangan.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  Teknik Observasi,  Wawancara,  dan  Dokumentasi.  Peneliti  menggunakan Triangulasi  sumber  untuk  mengecek  keabsahan  data  penelitian. Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  tiga  komponen yang  terdiri  dari  Reduksi  data,  Penyajian  data,  dan  Penarikan kesimpulan.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  ini  menunjukan  bahwa implementasi  kebijakan  pengoperasian  bus  Trans  Mataram  Metro di Kota Mataram belum berjalan secara efektif. Hal ini berdasarkan dari  kurangnya  sosialisasi,  tidak  konsistennya  implementor,  tidak adanya  ketegasan  pemerintah  daerah,  tidak  tersedianya  anggaran operasional yang memadai dalam mengimplementasikan program, dibutuhkannya  kontribusi  dari  Dishub  Kota  Mataram  di  bidang angkutan.  Sedangkan  untuk  indikator,  besarnya  biaya  yang dibutuhkan dalam pemenuhan biaya operasional, terjadi penurunan jumlah  penumpang,  dan  masih  terdapat  ketidaksesuaian  kualitaas pelayanan  pada  bus  Trans  Mataram  Metro.  Oleh  karena  harus adanya  pembenahan  dari  lembaga-lembaga  terkait  mengenai pengoperasian Bus Trans Mataram Metro sehingga berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## Kata Kunci:
1. Implementasi
2. Pengoperasian
3. Bus Trans
4. Kota Mataram
Keyword:
1. Implementation
2. Operation
3. Trans Bus
4. Mataram City

## Abstract
This  research  is  motivated  by  the  problem  of  urban  transportation congestion  caused  by  the  high  number  of  vehicles  of  the  users  of  the transportation  itself.  Responding  to  the  problem,  the  Ministry  of Transportation  has  launched  a  road-based  public  transportation development program, one of which is the provision of Bus Rapid Transit (BRT) for the City of Mataram and surrounding areas. The Mataram City BRT,  also  called  the  Trans  Mataram  Bus,  is  one  of  the  types  of  public transportation  models  that  is  efficient,  safe,  comfortable  and  affordable with people's purchasing power. The Trans Mataram Bus starts operating on November 21, 2016 which has 4 routes. First, in the city, second from the eastern suburbs, third from the northern suburbs of the city and fourth, unfortunately to the South Ring Road.
This  study  uses  a  qualitative  method.  Qualitative  research  is research  that  aims  to  describe  and  describe  events  and  phenomena  that occur  in  the  field  and  present  data  systematically,  factually,  and accurately  about  facts  or  phenomena  that  occur  in  the  field.  Data collection  is  done  by  Observation,  Interview,  and  Documentation Techniques. Researchers use source triangulation to check the validity of research  data.  Data  analysis  in  this  study  used  three  components consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
The  results  of  this  research  indicate  that  the  implementation  of Trans  Mataram  Metro  bus  operating  policies  in  Mataram  City  has  not been effective. This is based on the lack of socialization, the inconsistency of  the  implementor,  the  lack  of  firmness  of  the  local  government,  the unavailability  of  an  adequate  operational  budget  in  implementing  the program, the need for contributions from the Transportation Department of Mataram in the field of transportation. As for the indicators, the amount of  costs  needed  to  meet  operational  costs,  a  decrease  in  the  number  of passengers, and there are still mismatches of service quality on the Trans Mataram Metro bus. Therefore there must be improvements from relevant institutions  regarding  the  operation  of  the  Trans  Mataram  Metro  Bus  so that it runs according to the plan that has been set.
——————————  ——————————

## Latar Belakang
Negara  berkembang  adalah  Negara  yang pendapatan rata-ratanya rendah, infrastruktur relative  berkembang,  dan  indeks  perkembangan manusia  berada  di  bawah  standar  normal  global. Kelompok  Negara  berkembang  ini  memiliki pembangunan sosial terbelakang  yang tampak pada rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia,  seperti rendahnya  usia  harapan  hidup,  tingginya  kematian bayi dan anak.
Permasalahan pembangunan yang ada di negara berkembang masih belum berjalan secara maksimal. Pendapatan  penduduk  di  sektor  swasta  dan  juga pemerintah masih tergolong rendah. Tidak hanya itu, daya saing negara berkembang di pasar Internasional  juga  rendah.  Sektor  swasta  maupun pemerintahan  memiliki  tabungan  yang  minim  dan tingginya utang kepada pihak luar negeri.  Finansial
pemerintah  maupun  swasta  bergantung  pada pinjaman  asing,  investasi  swasta  dari  luar  dan  juga bantuan dari negara lain. Negara berkembang secara sengaja  membatasi  pengeluaran  untuk  sektor  sosial sebab  dana  dialokasikan  ke  sektor  lain  yang  dirasa lebih  penting.  Misalnya  infrastruktur  ataupun pendidikan. Bahkan negara tertentu tidak menyediakan  jaminan  sosial  bagi  penduduk  yang cacat, hamil, pengangguran, sakit, dan mati.
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  sedang mengalami  pertumbuhan  ekonomi.  Berdasarkan data  dari  BPS,  pada  kuartal  II  tahun  2016 pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  mencapai  5.18%. Dari  segi  fisik,  indikasi  adanya  pertumbuhan ekonomi terutama di daerah urban adalah tingginya intensitas  pergerakan  masyarakat.  Hal  ini  membuat bidang transportasi menjadi perhatian turunan  yang artinya kebutuhan terhadap transportasi berasal dari kebutuhan  terhadap  pergerakan  masyarakatnya.

## 110 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 108-123
Tingginya  pergerakan  masyarakat  menunjukan tingginya aktivitas ekonomi. Pergerakan bisa dilihat dari adanya perpindahan masyarakat untuk bekerja, sekolah,  melakukan  distribusi  barang  logistik,  dll. Di  daerah  urban  sistem  pergerakan  ini  begitu kompleks.  Banyaknya commuters,  shoppers dan pelajar  yang  memerlukan  pergerakan  ke  kawasan tujuannya  membentuk  sistem  jaringan  pergerakan dengan pola sendiri.
Di  negara-negara  berkembang,  permasalahan kemacetan  sendiri  disebabkan  oleh  banyak  hal. Pendapatan  rendah,  urbanisasi  yang  sangat  cepat, terbatasnya  sumber  daya,  khususnya  dana,  kualitas dan  kuantitas  data  yang  berkaitan  dengan transportasi,  kualitas  sumber  daya  manusia,  tingkat disiplin  yang  rendah,  dan  lemahnya  sistem perencanaan  dan  kontrol  membuat  permasalahan transportasi menjadi semakin parah (Ofyar Z Tamin: 2000).
Transportasi merupakan urat nadi Pembangunan  Nasioanal  untuk  melancarakan  arus manusia  barang  maupun  informasi.  Sebagai  alat penunjang  tercapainya  pengalokasian  sumber- sumber  perekonomian  secara  optimal.  Untuk  itu jasa transportasi harus cukup tersedia secara merata dan  terjangkau  daya  beli  masyarakat.  Transportasi yang  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  di Indonesia  adalah  salah  satunya  transportasi  darat. Pertambahan penduduk dan luas kota menyebabkan jumlah  lalu  lintas  juga  meningkat.  Sedangkan sistem  lalu  lintas  mendekati  jenuh,  sehingga bertambahnya  jumlah  lalu  lintas  berpengaruh  besar terhadap lingkungan.
Akan  tetapi  dalam  realitasnya,  permasalahan kemacetan akibat banyaknya jumlah alat transportasi  darat  ini  masih  terjadi  dalam  kategori yang  memprihatinkan.  Mengurai  lebih  dalam mengenai  sebuah  permasalahan  kemacetan  di  kota- kota  besar  Indonesia  tidak  akan  terlepas  dari  para pengguna  alat  transportasi  darat  itu  sendiri.  Dalam hal ini masyarakat di kota-kota besar menjadi target utama  di  dalam  usaha  mencoba  memahami kemacetan terkait akibat tingginya jumlah kendaraan.
Permasalahan transportasi perkotaan tidak akan pernah lepas dari masalah kemacetan, permasalahan yang  jamak  terjadi  utamanya  pada  kota-kota  besar. Permasalahan  ini  pun  nampaknya  mulai  terjadi  di Kota  Mataram.  Perkembangan  Kota  Mataram  yang berimbas pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan  masyarakat  telah  merubah  pola kegiatan yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas  masyarakat.  Kita  rasakan  sendiri,  kondisi lalu  lintas  Kota  Mataram  yang  semakin  padat
beberapa  tahun  terakhir  khususnya  pada  jam-jam sibuk  yaitu  pada  pagi,  siang  dan  sore  hari khsusunya  pada  jam-jam  kerja  dan  sekolah.  Dapat dipastikan kondisi tersebut akan semakin sering kita rasakan  dan  bahkan  akan  mencapai  puncaknya apabila tidak dapat tertangani dengan baik.
Pelayanan  angkutan  umum  di  Kota  Mataram saat  ini  berada  dalam  kondisi  yang  cukup memprihatinkan.  Namun  bila  ditinjau  dari  aktivitas pergerakkan  didalam  kota  saat  ini,  Kota  Mataram sebagai  ibu  kota  provinsi  NTB  menunjukkan bangkitan  perjalanan  yang  tinggi  dibandingkan dengan  kota-kota  disekitarnya.  Kondisi  seperti  ini untuk  suatu  kota  besar  lazimnya  membutuhkan suatu  layanan  angkutan  umum  yang  handal  untuk mengakomodasi  kebutuhan  mobilitas  penduduk yang  juga  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  kota. Saat  ini  hanya  terdapat  2  trayek  angkutan  umum yang  beroperasi  di  Kota  Mataram  yang  kinerja layanannya  sudah  sangat  jauh  menurun.  Mengacu pada  laporan  DED  Interkoneksi  Angkutan  Umum Trans  Mataram  Metro,  rata-rata  faktor  muat  (load factor) harian angkutan kota yang beroperasi kurang dari  46%  dan  cenderung  menuju  kondisi  berhenti operasi (collapse). Situasi  inilah  yang  melatar belakangi masyarakat untuk lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil pribadi selain dari kemudahan dalam memiliki  dan  mengoperasikan.  Kondisi  seperti  ini untuk  suatu  kota  besar  lazimnya  membutuhkan suatu  layanan  angkutan  umum  yang  handal  untuk mengakomodasi  kebutuhan  mobilitas  penduduk yang  juga  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  kota (Sufiani et al: 2016).
Menanggapi
permasalahan tersebut Kementerian  Perhubungan  mencanangkan  program pengembangan  angkutan  umum  berbasis  jalan  di wilayah perkotaan. Salah satu dari realisasi program tersebut adalah pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) untuk  wilayah  Kota  Mataram  dan  sekitarnya.  BRT Kota  Mataram  disebut  juga  dengan  bus  Trans Mataram  Metro.  BRT  merupakan  salah  satu  jenis model angkutan umum yang efisien, aman, nyaman dan  terjangkau  oleh  daya  beli  masyarakat. Pemerintah  berharap  dengan  adanya  BRT  dapat meningkatkan daya tarik masyarakat untuk menggunakan  angkutan  umum  sehingga  dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Bus  Trans  Mataram  Metro  merupakan  suatu sistem transportasi bus cepat, murah, dan ber AC di kawasan  Kota  Mataram.  Bus  ini  merupakan  salah satu  bagian  dari  program  penerapan  Bus  Rapid Transit (BRT). Motto pelayanan bus Trans Mataram Metro adalah “Aman, Nyaman, Andal, Terjangkau,
dan  Ramah  Lingkungan”.  Landasan  kebijakan  Bus Trans  Mataram  Metro  ini  sendiri  adalah  Undang- undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  angkutan jalan dan lalu lintas.
Bus Trans Mataram Metro ini mulai beroperasi pada  tahun  2016,  tepatnya  pada  tanggal  21 November  2016,  bus  Mataram  Metro  memiliki ukuran  yang  hampir  sama  dengan  bus-bus  pada umumnya,  perbedaannya  adalah  pada  bus  Trans Mataram  Metro  ini  menerapkan  sistem  murah dimana  para  penumpang  umum  dikenakan  tarif jauh-dekat  sebesar  4000  per  orang.  Selain  itu, tempat  duduk  yang  berhadapan  dan  memanjang, memiliki  daya  tampung  penumpang  di  masing- masing busnya sebanyak 75 orang dan di dalam bus menggunakan  air  conditioner  (AC)  yang  membuat penumpang tidak kepanasan seperti di bus-bus kota pada  umumnya.  Bus  Trans  Mataram  Metro  sendiri memiliki 4 rute. Pertama, di dalam kota, kedua dari pinggiran  timur  kota,  yaitu  Narmada-Selagalas- Senggigi.  Ketiga,  dari  pinggiran  utara  kota,  yaitu Gunung  Sari-Udayana  hingga  Banyu  Mulek  di selatan. Keempat, Sayang-sayang-Gegutu-Jalan Bung  Karno-Bung  Hatta  hingga  Jalan  Lingkar Selatan.
Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, peneliti  merasa  tertarik  dan  bermaksud  untuk mengadakan  penelitian  lebih  lanjut yang dituangkan  dalam  bentuk  usulan  penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan Pengoperasian  Bus  Trans  Mataram  Metro  di Kota Mataram (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Mataram )”
Tinjauan Pustaka a. Kebijakan Perencanaan Angkutan Massal
Dalam  menyempurnakan  proposal  ini,  Berikut teori-teori  yang  dikutip  dari  penelitian-penelitian terdahulu:
a. Angkutan  Umum  Penumpang  di  Kota  Mataram biasa  disebut  bemo  adalah  salah  satu  sarana transportasi  yang  digunakan  untuk  melayani aktivitas masyaraat di Kota Mataram. Berdasarkan  keputusan  Walikota  Mataram  No: 14/KPTS/2000  tentang  penetapan  lintasan trayek  angkutan  umum  penumpang  dalam jaringan  trayek  Kota  Mataram,  terdapat  13 jaringan  trayek  untuk  pelayanan  penumpang, yang  terdiri  dari  2 trayek  utama  dengan  jumlah armada 388 unit, 3 trayek cabang 10 unit, dan 8 trayek  ranting  39  unit.  Dari  13  jaringan  trayek tersebut  yang  masih  beroperasi  sampai  saat  ini hanya  angkutan  umum  penumpang  rute  Sweta- Ampenan.  Berdasarkan  Peraturan  Walikota Mataram  No:  17  Tahun  2013  tentang  tarif
angkutan  umum  penumpang  jauh-dekat  adalah Rp.  4000  untuk  penumpang  umum  dan  Rp. 3000  untuk  penumpang  pelajar  berseragam (Yuliana et al, 2014:130)
b. Menurut  Warpani  dalam  Yuliana  (2014:132), pengadaan  pelayanan  AUP  memang  secara langsung  mengurangi  banyaknya  kendaraan pribadi,  namun  AUP  bukan  salah  satu  jalan keluar  untuk  menyelesaikan  masalah  lalu-lintas kota. Pelayanan AUP akan berjalan dengan baik apabila tercipta keseimbangan antara penyediaan  dan  permintaan.  Dalam  hal  ini partisipasi pemerintah sangat diperlukan dengan tujuan:  (a)  Menjamin  sistem  operasi  yang  sama bagi  kepentingan  masyarakat  pengguna  jasa angkutan,  petugas  pengelola  angkutan  dan pengusaha jasa angkutan. (b) Mengarahkan agar lingkungan  tidak  terlalu  terganggu  kegiatan angkutan. (c) Menciptakan persaingan sehat dan menghindarkan  kembaran  yang  tidak  perlu.  (d) Membantu  perkembangan  dan  pembangunan nasional  maupun  daerah  dengan  meningkatkan pelayanan jasa angkutan. (e) Menjamin pemerataan  jasa  angkutan  sehingga  tidak  ada pihak  yang  dirugikan.  (f)  Mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan.
c. Definisi  world  bank  dalam  Rudor  et  al (2012:161)  menyatakan  konseptual, sustainable transportation adalah transportasi yang melayani  tujuan  utama  sebagai  penggerak ekonomi  wilayah  perkotaan  dan  perkembangan sosial. Poin penting dalam sustainable transportation, yaitu:
1) Kegiatan  transportasi  yang  mengutamakan keselamatan  dan  kenyaman  pemakai  atau masyarakat.  Hal  ini  mengingat  jalan  ataupun infrastruktur  transportasi  lainnya  dibuat  untuk manusia bukan untuk kendaraan. Jadi kenyamanan manusia umum harus diutamakan.
2) Semua  kegiatan  transportasi  harus  dilakukan secara  efisien  dan  efektif  baik  untuk  pemakai kendarannya ataupun bahan bakar yang digunakan.  Selama  ini  kendaraan  pribadi  rata- rata setiap harinya hanya berisi satu orang. Jadi jika satu orang itu dialihkan untuk menggunakan  kendaraan  umum,  maka  bisa dibayangkan  berapa  banyak  bahan  bakar  yang akan  tersimpan  dan  berapa  banyak  kemacetan dan emisi kendaraan yang akan berkurang.
3) Tiga  pilar  penting  transportasi,  yaitu  ekologi, ekonomi  dan  sosial  harus  seimbang.  Kegiatan transportasi dalam konsep sustainable transportation  harus  bisa  menyeimbangkan semua aspek tersebut.
4) Trasnportasi  bukan  hanya  bisa  dinikmati  masa sekarang,  namun  juga  untuk  masa  yang  akan datang.
5) Penggunaan transportasi yang ramah lingkungan.
d. Menurut  Peraturan  Daerah  Kota  Mataram Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggara Perhubungan adalah (1) Bhwa untuk menunjang perkembangan pembangunan, mendorong pertumbuhan  perekonomian,  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mengatasi permasalahan  kemacetan  dan  pengendalian kecelakaan  lalu  lintas  di  daerah,  diperlukan perbaikan  system  Lalu  Lintas  dan  Angkutan jalan  yang  menjamin  keselamatan,  kelancaran, ketertiban,  keamanan  dan  kenyamanan,  serta berwawasan lingkungan.
(2) Bahwa penyelenggaraan perhubungan perlu
diintegrasikan  dengan  system  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  ke  dalam  satu  kebijakan Pemerintah  Daerah  melalui  penataan  system transportasi  perkotaan  yang  berbasis  pelayanan kepada  masyarakat.  (3)  Bahwa  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentag Pemerintah  Daerah,  maka  pemerintah  daerah dapat melaksanakan penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan kewenangannya. b. Pengertian Kebijakan Publik
Terdapat  banyak  definisi  mengenai  apa  yang maksud  dengan  kebijakan  publik  dalam  literatur- literatur  politik.  Masing-masing  definisi  memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena  masing-masing  para  ahli  mempunyai  latar belakang  yang  berbeda-beda,  walaupun  pendekatan dan  model  yang  digunakan  oleh  para  ahli  pada akhirnya  juga  akan  dapat  menentukan  bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.
Laswell  dan  Kaplan  dalam  Nugroho  (2008:53) mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai  suatu program  yang  diproyeksikan  dengan  tujuan-tujuan tertentu,  nilai-  nilai  tertentu,  dan  praktik-praktik tertentu.  Sedangkan  James  Anderson  dalam  Islamy (2001:19) mengemukakan kebijakan publik sebagai kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang  dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.
Sementara itu Dunn dalam Pasolong (2010:39), mengatakan  kebijakan  publik  sebagai  suatu rangkaian  pilihan-pilihan  yang  saling  berhubungan yang  dibuat  oleh  lembaga  atau  pejabat  pemerintah pada  bidang-bidang  yang  menyangkut  tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan,  pendidikan,  kesejahteraan  masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain. Kemudian, secara lebih singkat, Thomas R. Dye dalam Santosa
(2009:27)  merumuskan  kebijakan  sebagai  pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak.
Dari  beberapa  definisi  tersebut  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  kebijakan  publik  merupakan serangkaian  tindakan  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah  (instansi  publik)  yang  mempunyai tujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat.
c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik
Charles  Lindblom  dalam  Winarno  (2007:32) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan public  merupakan  proses  yang  kompleks  karena melibatkan  banyak  proses  maupun  variabel  yang harus  dikaji  oleh  actor  pembuat  kebijakan.  Oleh karena  itu,  beberapa  ahli  politik  yang  menaruh minat  untuk  mengkaji  kebijakan  publik  membagi proses-proses  penyusunan  kebijakan  publik  ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah  untuk  memudahkan  dalam  mengkaji kebijakan  publik.  Tahap-tahap  kebijakan  publik yang  dikemukakan  oleh  Dunn  (1998:22)  adalah sebagai berikut:
1. Tahap Penyusunan Agenda Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan  masalah-masalah  pada  agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalahmenjadi prioritas dalam agenda kebijakan  publik.  Pada  akhirnya,  beberapa masalah  masuk  ke  agenda  kebijakan  para perumus  kebijakan.  Pada  tahap  ini  suatu masalah  mungkin  tidak  disentuh  sama  sekali, sementara  masalah  lain  ditetapkan  menjadi fokus  pembahasan,  atau  ada  pula  masalah karena  alasan-alasan  tertentu  ditunda  untuk waktu yang lama.
2. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian  dibahas  oleh  para  actor  pembuat kebijakan.  Masalah-masalah  tersebut  kemudian didefinisikan  untuk  kemudian  dicari  solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative  atau  pilihan  kebijakan  (policy alternatives/policy  options)  yang  ada.  Sama halnya  dengan  perjuangan  suatu  masalah  untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing  untuk  dapat  dipilih  sebagai  tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap  ini,  masing-masing  aktor  akan  “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.
3. Tahap Adopsi Kebijakan
Berbagai  macam  alternatif  kebijakan  yang ditawarkan  oleh  para  aktor  perumus  kebijakan, pada  akhirnya  salah  satu  dari  alternative kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan public dengan dukungan dari  mayoritas  legislatif,  consensus  antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu  program  kebijakan  hanya  akan  menjadi catatan-catatan  elit,  jika  program  tersebut  tidak diimplementasikan.  Oleh  karena  itu,  keputusan program  kebijakan  yang  telah  diambil  sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan,  yakni  dilaksanakan  oleh badan-badan  pemerintah  di  tingkat  bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan  pemerintah  yang  memobilisasi sumberdaya  finansial  dan  manusia.  Pada  tahap implementasi  ini  muncul  berbagai  kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi  kebijakan  mendapat  dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang  lain  mungkin  akan  ditentang  oleh  para pelaksana.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan
Pada  tahap  ini  kebijakan  yang  telah  dijalankan akan  dinilai  atau  dievaluasi,  hal  ini  dilakukan untuk  melihat  sejauh  mana  kebijakan  yang dibuat  telah  mampu  memecahkan  masalah. Kebijakan  public  pada  dasarnya  dibuat  untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.  Oleh  karena  itu,  ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi  dasar  untuk  menilai  apakah  kebijakan public telah meraih dampak yang diinginkan.
Dilihat  dari  uraian  di  atas  mengenai  tahapan pembuatan kebijakan publik, maka dapat dimengerti bahwa  dalam  perumusan  kebijakan  public  tidaklah mudah.  Mengingat  banyaknya  masalah-masalah yang  ada  dalam  masyarakat  tentunya  juga membutuhkan  pemecahan  masalah  yang  tepat  dan sesuai  untuk  kondisi  masyarakat  yang  ada.  Oleh karena  itu  dalam  menentukan  kebijakan  para  aktor harus  benar-benar  mengkaji  dengan  tepat  sehingga tidak merugikan masyarakat.
d. Implementasi Kebijakan Publik
Secara  etimologis  pengertian  implementasi menurut  Kamus  Webster  yang  dikutip  oleh  Wahab (2004:64) adalah “to provide the means for carrying out  (menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan sesuatu);  dan  to  give  practical  effect  to  (untuk menimbulkan  dampak/akibat  terhadap  sesuatu)”.
Sementara  Donald  S.  Van  Metter  dan  Carl  E.  Va dalam  Widodo  (2010:86)  memberikan  pengertian implementasi dengan mengatakan:
Policy  implementation  encompasesses  those action  by  public  and  private  individual  (or  group) that  are  directed  at  the  achievement  of  objectives set forth in prior policy decision. This include both one  time  efforts  to  transfrom  decisions  into operational  terms,  as  well  as  continuing  efforts  to achieve  the  large  and  small  changes  mandated  by policyyy decision
Dan  Mazmanian  dan  Sabatier  dalam  Widodo (2010:87) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan:
To  understand  what  actually  happens  after  a program  is  enacted  or  formulated  is  the  subject  of policy  implementation.  Those  event  and  activities that  occur  after  the  issuing  of  outhoritative  public policy  directives,  wich  included  both  the  effort  to administer  and  the  subtantives,  which  impacts  on the people and event
Sehingga  Widodo  (2010:88)  memberikan kesimpulan pengertian bahwa:
Implementasi  merupakan  suatu  proses  yang melibatkan  sejumlah  sumber  yang  termasuk manusia,  dana,  dan  kemampuan  organisasional yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.
Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan  banyak  organisasi  dan  tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab (2005:63) “implementasi kebijakan dapat  dilihat  dari  sudut  pandang  (1)  pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (target group)”. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005:63) memfokuskan  diri  pada  “sejauh  mana  kebijakan tersebut  telah  tercapai  dan  apa  alasan  yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005:64)
implementasi  akan  terfokus  pada  “tidakan  pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan  program”.  Sementara  dari  sudut pandang  target  groups,  menurut  Wahab  (2005:64) implementasi  akan  lebih  dipusatkan  pada  “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah  pola  hidupnya  dan  berdampak  positif panjang  bagi  peningkatan  mutu  hidup  termasuk pendapatan mereka”.

## e. Pelayanan Publik
Masyarakat  setiap  saat  selalu  menuntut pelayanan  publik  yang  berkualitas  dari  birokrat, meskipun  tuntutan  tersebut  sering  tidak  sesuai dengan  harapan  karena  secara  empiris  pelayanan publik  yang  ada  masih  bercirikan  berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.
Secara  konseptual,  pelayanan  menurut  Kotler dalam  Sinambela  dkk  (2006:4)  adalah  setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun  hasilnya  tidak  terikat  pada  suatu  produk secara  fisik.  Selanjutnya  Sampara  berpendapat dalam  Sinambela  dkk  (2006:5),  pelayanan  adalah suatu  kegiatan  atau  urutan  kegiatan  yang  terjadi dalam  interaksi  langsung  antarseseorang  dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan  pelanggan.  Kemudian  dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan  sebagai  hal,  cara,  atau  hasil  pekerjaan melayani.
Sementara  itu,  istilah  publik  berasal  dari Bahasa  Inggris  public  yang  berarti  umum, masyarakat,  Negara.  Kata  publik  sebenarnya  sudah diterima  menjadi  Bahasa  Indonesia  Baku  menjadi publik  yang  berarti  umum,  orang  banyak,  ramai. Padanan  kata  yang  tepat  digunakan  adalah  praja yang  sebenarnya  bermakna  rakyat  sehingga  lahir istilah  pamong  praja  yang  berarti  pemerintah  yang melayani  kepentingan  seluruh  rakyat.  Inu  dan kawan-kawan  dalam  Sinambela  dkk  (2006:5) mendefinisikan  publik  adalah  sejumlah  manusia yang  memiliki  kebersamaan  berpikir,  perasaan, harapan,  sikap  dan  tindakan  yang  benar  dan  baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki.
Oleh  karena  itu,  Sinambela  dan  kawan-kawan mengartikan  pelayanan  publik  sebagai  kegiatan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  sejumlah manusia  yang  memiliki  setiap  kegiatan  yang menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
Menurut  Undang-Undang  No  25  tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik,  pelayanan  publik  adalah kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan  atau pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik.
Berdasarkan  definisi  diatas,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pelayanan  publik  adalah serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  akan  pelayanan  yang
menawarkan  kepuasan  bagi  setiap  warga  negara yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.
Pelayanan  publik  adalah  salah  satu  tugas  utama pemerintah yaitu untuk melayani warga masyarakatnya, dasar terselenggaranya pelayanan public itu sendiri terwujud pada salah satu  Undang-Undang  yang  berlaku  di  Indonesia yaitu  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik.  Undang-Undang diatas  yang  menjadi  dasar  utama  bagi  peneliti dalam menganalisis arti penting pelayanan public khususnya aspek aksesibilitas transportasi publik pada  moda  transportasi  Bus  Rapid  Transit  di Kota Mataram.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan  adalah  melalui  pendekatan  kualitatif. Artinya  data  yang  dikumpulkan  bukan  berupa analisis  angka-angka  statistik,  melainkan  data tersebut  berasal  dari  naskah  wawancara,  catatan lapangan,  dokumen  pribadi,  dan  dokumen  resmi lainnya.  Menurut  David  William  dalam  Moleong (2006:5)  menulis  bahwa  “penelitian  Kualitatif adalah  penelitian  yang  menggunakan  latar  alamiah dengan  maksud  menafsikan  fenomena  yang  terjadi dan  dilakukan  dengan  jalan  melibatkan  berbagai metode yang ada”.
Selanjutnya,  masih  menurut  Moleong  (2006:6) yang  menyatakan  bahwa  “Penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  dimaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan,  dan  lain-lain,  secara  holistik  dan  dengan cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa, pada suatu kontek khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah”.  Dengan metode  penelitian  ini  penulis  merasakan  cukup memudahkan dalam melaksanakan penelitian dikarenakan  data  yang  dikumpulkan  penulis  bukan merupakan data analisis angka-angka statistik.
Menambahkan  menurut  Lincoln  dan  Guba dalam  Moleong  (2002:17),  penelitian  Kualitatif yaitu  “penelitian  yang  lebih  menekankan  pada pengungkapan  makna  dan  proses,  latar  belakang alami  ( natural  setting )  dan  digunakan  sebagi sumber  data  langsung  dari  peneliti  sendiri  sebagai instrumen kunci”. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berhubungan dengan implementasi  kebijakan  pengoperasian  bus  Trans Metro  Mataram,  serta  factor  pendukung  dan penghambat  yang  dihadapi  dalam  pengoperasian Bus Trans Metro Mataram di Kota Mataram.
Penelitian kualitatif ini tidak hanya mengungkapkan  peristiwa  riil,  tetapi  lebih  dari  itu hasilnya  diharapkan  dapat  mengungkapkan  nilai- nilai  tersembunyi.  Selain  itu  penelitian  ini  akan lebih  peka  terhadap  informasi  yang  bersifat kualitatif  deskriptif  dengan  secara  relatif  berusaha mempertahankan keutuhan dari objek yang diteliti.
Menurut Faisal (2005:18) “Penelitian deskriptif yaitu sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan ( deskripsi ) sejumlah variabel yang berkenaan  dengan  masalah  dan  unit  yang  diteliti”. Lebih  lanjut  Faisal  (2005:20)  menjelaskan  bahwa “penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk  explorasi dan  klarifikasi  mengenai  suatu  fenomena  atau kenyataan  sosial,  dengan  jalan  mendeskripsikan sejumlah  variabel  yang  berkenaan  dengan  masalah dan unit yang diteliti”.
Lokasi penelitian menurut Iskandar (2008:219) adalah  situasi  dan  kondisi  lingkungan  tempat  yang berkaitan  dengan  masalah  penelitian.  Moleong (2000:86)  menyatakan  bahwa  dalam  penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan jalan  mempertimbangkan  teori  substantive  dan menjajaki  lapangan  untuk  mencari  kesesuaian dengan kenyataan  yang ada di lapangan,  sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.
Guna memperoleh data, penelitian ini dilakukan  pada  Dinas  Perhubungan  Kota  Mataram dan  Kantor  Cabang  Perum  Damri  Mataram  yang akan  dilakukan  pada  Bulan  Mei  sampai  dengan selesai.  Dipilihnya  lokasi  ini  karena  dirasa  dapat memberikan  informasi  yang  akurat  mengenai implementasi  kebijakan  pengoperasian  Bus  Trans Mataram Metro di Kota Mataram,
Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik snowball sampling atau teknik bola salju. Menurut Sutopo (2002:370) menyatakan bahwa  “Penelitian  yang  menggunakan  teknik snowball  sampling yaitu  penelitian  tanpa  rencana, mengorek  informasi  kepada  informan  satu  yang kemudian  menunjukkan  informan  kedua  dan demikian juga dengan informan kedua menunjukkan  informan  ketiga  terus  sampai  dirasa informasi  yang  diperoleh  lengkap  dan  mendalam”.
Snowball Sampling ini dilakukan untuk melengkapi informasi  yang  ada  sehingga  dalam  proses pengumpulan data, peneliti tidak membatasi jumlah informan  dan  lebih  memilih  informan  yang mengetahui masalah secara mendetil.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas  Perhubungan Kota  Mataram,  Pegawai  Dishub  Kota  Mataram,
Ketua  Kantor  Cabang  Perum  Damri  Mataram Selaku  Pengoperasian  dan  Pengelola  Bus  Trans Matram  Metro  dan  masyarakat  pengguna  bus  trans Mataram Metro, serta informan lain yang di anggap mempunyai hasil mendetil.
Dalam  penelitian  ini  data  yang  dikumpulkan ada dua macam yaitu:

## a. Data Primer
Menurut  Indriantoro  dan  Supomo  (2002:146) “data  primer  merupakan  sumber  data  penelitian yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  asli (tidak melalui media prantara)”. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan secara langsung.
b. Data Sekunder
Menurut  Indriantoro  dan  Supomo  (2002:147) data  sekunder  merupakan  “sumber  data  penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media prerantara  (diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak  lain)”. Yang  menjadi  data  skunder  yaitu  terdiri  dari  surat kabar,  undang-undang  yang  menyangkut  dengan pelayanan, buku daftar tamu dan lain-lainnya.
Menurut  Lofland  dan  Lofland  (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata,  dan  tindakan,  selebihnya  adalah  data tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-lain.  Kata-kata dan  tindakan  orang-  orang  yang  diamati  atau diwawancarai  merupakan  sumber  data  utama. Sumber  data  utama  dicatat  melalui  catatan  tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film (Moleong, 2007:157).
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  sumber  data yang  diperoleh  secara  lisan  dan  tertulis.  Adapun teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Metode  observasi  adalah  suatu  usaha  sadar untuk  mengumpulkan  data  yang  dilakukan  secara sistematis dengan prosedur yang terstandar (Suharsimi Arikunto, 2010:265). Observasi merupakan bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan  cara  pengamatan  kejadian  dan  pencatatan dengan  sistematis  terhadap  fenomena-fenomena yang  diteliti.  Observasi  bukan  hanya  menentukan siapa  yang  akan  diwawancara  melainkan  juga menetapkan konteks, kejadian, dan prosesnya.
2. Wawancara
Wawancara  adalah  cara  menghimpun  bahan keterangan  yang  dilakukan  dengan  tanya  jawab secara  lisan  secara  sepihak  berhadapan  muka,  dan dengan  arah  serta  tujuan  yang  telah  ditetapkan.

## 116 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 108-123
Sudijono  (1996:82)  ada  beberapa  kelebihan pengumpulan  data  melalui  wawancara,  diantaranya pewawancara  dapat  melakukan  kontak  langsung dengan  peserta  yang  akan  dinilai,  data  diperoleh secara    mendalam,  yang    diinterview    bisa mengungkapkan  isi  hatinya  secara  lebih  luas, pertanyaan  yang  tidak  jelas  bisa  diulang  dan diarahkan yang lebih bermakna.
3. Dokumentasi
Arikunto  (2002:206)  metode  dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  rapat, legger, agenda dan sebagainya. Nawawi (2005:133) menyatakan  bahwa  studi  dokumentasi  adalah  cara pengumpulan  data  melalui  peninggalan  tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.
Secara  persial  prosedur  analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunanakan  model  analisis  data dari  Milles  dan  Huberman  (2000:15-21)  yaitu analisis  interaktif  dengan  langkah-langkah  sebagai berikut:
1. Pengumpulan  informasi  melalui  wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung kelapangan untuk menunjang penelitian  yang  dilakukan  agar  mendapat sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi  Data  yaitu  proses  pemilihan  proses pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan, transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari catatan-catatan  dilapangan  selama  penelitian tujuan diadakan transkip data (tansformasi data) untuk  memilih  transformasi  data  yang  sesuai dengan  masalah  yang  terjadi  pusat  penelitian lapangan.
3. Penyajian  data  ( data  display) yaitu  kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif dan tabel yang bertujuan mempertajam pemahaman  penelitian  terhadap  informasi  yang dipilih  kemudian  disajikan  dalam  tabel  atau uraian  penjelasan.  Penyajian  data  atau display data  dimaksudkan  agar  memudahkan  bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan  atau  bagian-bagian  tertentu  dari penelitian.
4. Menarik  Kesimpulan  (verifikasi)  yaitu  mencari arti  pola-pola  penjelasan,  konfigurasi  yang mungkin,  alur  sebab-akibat  dan  proposisi. Verifikasi  dalam  data  penelitian  kulitatif  ini dilakukan  secara  terus-menerus  sepanjang proses  penelitian  berlangsung  sejak  awal
memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan  data,  peneliti  berusaha  untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan.
Agar data yang diperoleh dijamin keabsahannya  sehingga  dapat  dipertanggung jawabkan  hasil  penelitiannya,  maka  perlu melakukan triangulasi. Menurut Moleong (2011:330) “Triangulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan  atau  sebagai  penanding  untuk  data itu”. Menurut Danzim dalam Moleong (2011:330) membedakan “empat macam Triangulasi sebagai teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang memanfaatkan  penggunaan sumber,  metode, penyidik, dan teori” .
Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan Triangulasi  dengan  penggunaan sumber. Menurut Patton  dalam  Moleong  (2011:330)  menyebutkan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan  dan  mengecek  balik  erajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang membedakan dalam penelitian kualitatif”.  Pengecekan  keabsahan  data  dengan sumber menurut  Moleong  (2011:331)  dapat diketahui dengan cara:
a. Membandingkan  data  hasil  pengamatan  dengan data hasil wawancara
b. Membandingkan  apa  yang  dikatakan  orang didepan  umum  dan  apa  yang  dikatakan  orang secara pribadi
c. Membandingkan  dengan  apa  yang  dikatakan orang-orang  tentang  situasi  penelitian  dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
d. Membandingkan  keadaan  dengan  persfektif seseorang  dengan  berbagai  pendapat  dan pandangan  orang  seperti  rakyat  biasa,  orang yang  berpendidikan  menengah  atau  tinggi,
orang berada, orang pemerintahan
e. Membandingkan  hasil  wawancara  dengan  isi suatu dokumen yang berkaitan
Dalam  penelitian  ini  untuk  mengecek keabsahan data, peneliti lebih memfokuskan kepada membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

## Hasil dan Pembahasan

## a. Implementasi  Kebijakan Pengoperasian Bus Trans Mataram Metro Di Kota Mataram
Menurut  pakar  ilmu  kebijakan  publik  Edward III  tahapan  penting  siklus  kebijakan  publik  adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap  hanya  merupakan  pelaksanaan  dari  apa
yang  telah  diputuskan  oleh  legislative  atau  para pengambil  keputusan,  seolah-olah  tahapan  ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting  kerena  suatu  kebijakan  tidak  akan  berarti apa-apa  jika  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  baik dan  benar.  Dengan  kata  lain  implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan  secara  maksimal  dan  dapat  mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.
Dalam lingkup wilayah Kota Mataram pemerintah  daerah  telah  mengeluarkan  kebijakan berupa  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  tentang penyelenggaraan  perhubungan  dalam  lingkup  Kota Mataram. Karena Peraturan Daerah tersebut telah di tetapkan  dan  disahkan  dan  diberlakukan  maka kebijakan tersebut harus diterapakan untuk mencapai  tujuan  utama  Peraturan  Daerah  tersebut dibuat.  Penulis  menggunakan  teori  Edward  III dalam melihat Implementasi Kebijakan Pengoperasian  Bus  Trans  Mataram  Metro  di  Kota Mataram. Edward III menjelaskan bahwa ada empat varaibel  yang  menjadi  indikator  keberhasilan pengimplementasian  suatu  kebijakan  publik  yaitu komunikasi,  sumber  daya,  struktur  birokrasi  dan disposisi.
Berikut  ini  penulis  akan  membrikan  uraian mengenai  pengimplementasian  Pengoperasian  Bus Trans Mataram Metro di Kota Mataram.
a. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  proses  penyampaian informasi  dari  komunikator  kepada  komunikan. Sementara  itu,  komunikasi  kebijakan  berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan  dari  pembuat  kebijakan  (policy  makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).
Dalam  komunikasi  yang  terpenting  adalah akses  informasi,  dalam  rangka  akses  informasi. Pemerintahan  Daerah  wajib  menyebarluaskan rancangan  atau  peraturan  perundang-undangan tingkat  daerah.  Penyebarluasan  bagi  Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan dibawahnya dilakukan sesuai dengan perintah Pasal 94 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan perundang-undangan  yang menyatakan  bahwa:  Penyebarluasan  Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota  yang  telah  dituangkan  dalam Lembaran  Daerah  dilakukan  bersama  oleh  DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak  ramai  mengetahui  Peraturan  Perundang- undangan  di  daerah  yang  bersangkutan  dan mengerti/memahami isi serta maksud yang
terkandung  di  dalamnya.  Penyebarluasan  dapat dilakukan  melalui    media    elektronik,  atau  media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan serta media  komunikasi  langsung.  Jadi  suatu  produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah seharusnya diketahui  dan  dipahami  oleh  seluruh  komponen yang terkait didalamnya.
Untuk  mengukur  sejauh  mana  keefektifan komunikasi  kebijakan  pengoperasian  Bus  Trans Mataram  Metro  di  Kota  Mataram  dapat  kita  lihat pada dimensi berikut:
1. Transmisi
Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana  kebijakan  tetapi  juga  kepada  kelompok sasaran dan pihak yang terkait yang berkepentingan baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Kebijakan  Pengoperasian  Bus  Trans  Mataram Metro  telah  disosialisasikan  kepada  pihak  terkait, karena dalam penyelenggarannya ini melalui proses yang  panjang  dimulai  dari  perizinan  pengadaan serta rancangan dimana Pemerintah Pusat memberikan tanggung jawab kepada Dinas Perhubungan  Kota  Mataram  sebagai  pelaksana, kemudian  diserahkan  kepada  Perum  Damri  Kota Mataram  sebagai  pengelola  dalam  pengoperasian Bus  Trans  Mataram  Metro  di  Kota  Mataram. Melalui  penjelasan  ini  kita  dapat  menyimpulkan bahwa proses penyelenggaraan Bus Trans Mataram Metro  melalui  beberapa  proses  perizinan  sampai pada tahap pengadaan melalui beberapa tahap yang panjang sehingga tidak ada alasan lagi bagi instansi terkait  untuk  tidak  mengetahui  dan  memahami maksud  dan  tujuan  dalam  penyelenggaraan  Bus Trans Mataram Metro di Kota Mataram.
Sosialisasi  Pengoperasian  Bus  Trans  Mataram Metro  ditingkat  pelaksana  atau  implementor  ini telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 21  November  2016  melalui  media  massa  yaitu melalui  Tempo.co  yang  di  dalamnya  berisikan informasi  mengenai  Sebanyak  25  unit  bus  rapid transit  (BRT)  mulai  diopesikan  di  Mataram. Sebagai  awal  pengoperasian,  selama  45  hari digratiskan bagi pelajar saat jam berangkat dan jam pulang  sekolah.  Di  luar  jam  tersebut,  termasuk penumpang  umum,  dikenai  ongkos  jauh-dekat  Rp 4000 per orang.
Sedangkan  sosialisasi   Pengoperasian  Bus  Trans Mataram  Metro  kepada  kelompok  sasaran  atau masyarakat  Kota  Mataram  khususnya  pengguna angkutan  umum,  juga  disosialisasikan  langsung oleh aparat Dinas Perhubungan Kota Mataram.
2. Dimensi Kejelasan Informasi

## 118 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 108-123
Dimensi  kejelasan  menghendaki  agar  informasi yang  jelas  dan  mudah  dipahami,  selain  itu menghindari  kesalahan  interpretasi  dari  pelaksana kebijakan,  kelompok  sasaran  maupun  pihak  yang terkait dalam implementasi kebijakan. Pengoperasian  Bus  Trans  Mataram  Metro  di  Kota Mataram  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan masalah  yang  ada  di  jalan-jalan  Kota  seperti kemacetan  dan  tingginya  penggunaan  kendaraan pribadi  yang  mengakibatkan  penuhnya  ruas  jalan bagi  pengguna  jalan,  jadi  seluruh  upaya  yang dilakukan implementor adalah bagaimana meminimalisir  penggunaan  kendaraan  pribadi  agar tidak mengakibatkan kemacetan.

## 3. Konsistensi Informasi
Dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang  disampaikan  harus  konsisten  sehingga  tidak menimbulkan  kebingungan  pelaksana  kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
Informasi  mengenai  pengoperasian  Bus  Trans Mataram Metro adalah untuk mengurangi kemacetan  dan  penggunaan  kendaraaan  pribadi. Pelaksanaan  kebijakan,  kelompok  sasaran,  dan pihak  terkait  sudah  mengetahui  maksud  tujuan pengoperasian tersebut.
Masyarakat  telah  mengetahui  dan  mengerti mengenai Pengoperasian Bus Trans Mataram Metro tersebut.
b. Sumber Daya
Sumber  daya  memiliki  peranan  penting  dalam implementasi  kebijakan  bagaimanapun  jelas  dan konsistensinya  ketentuan-ketentuan  dan  aturan- aturan  serta  bagaimanapun  akuratnya  penyampaian ketentuan-ketentuan  atau  aturan-aturan  tersebut, jika  para  pelaksana  kebijakan  yang  bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan  kebijakan  secara  efektif  maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
Sebagai daerah otonom Kota Mataram tentunya mempunyai sumber
daya untuk
mengimplementasikan  kebijakan  yang  telah  dibuat termasuk
dalam mengimplementasikan Pembangunan  Daerah  sebagai  suatu  tahapan pembangunan daerah. Sumberdaya di sini berkaitan dengan  segala  sumber  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan. Sumber  daya  ini  mencakup  sumber  daya  manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia
Implementasi  kebijakan  tidak  akan  berhasil tanpa  adanya  dukungan  dari  sumber  daya  manusia yang  cukup  kualitas  dan  kuantitasnya.  Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi  di  bidangnya,  sedangkan  kuatitas berkaitan  dengan  jumlah  sumber  daya  manusia apakah  sudah  cukup  untuk  melingkupi  seluruh kelompok  sasaran.  Sumber  daya  manusia  sangat berpengaruh  terhadap  keberhasilan  implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

## 2. Staf dan Skill
Sumber daya manusia berkaitan dengan staf atau  aparat  pelaksana  apakah  sudah  cukup  tersedia atau  perlu  adanya  penambahan  staf  implementor kebijakan.  Ketersediaan  jumlah  staf  yang  cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan. Kegagalan yang  sering  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan salah  satunya  disebabkan  oleh  karena  staf  yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di  bidangngya.  Namun  jumlah  staf  yang  memadai belum  menjamin  keberhasilan  implementasi  suatu kebijakan,  staf  harus  mempunyai  keterampilan  dan kompentensi dibidangnya masing-masing.

## 3. Sumber Daya Anggaran
Dalam  implementasi  kebijakan,  anggaran berkaitan  dengan  kecukupan  modal  atau  investasi atas  suatu  program  atau  kebijakan  untuk menjamin terlaksananya  kebijakan,  sebab  tanpa  dukungan anggaran  yang  memadahi,  kebijakan    tidak    akan berjalan    dengan    efektif    dalam    mencapai    tujuan dan sasaran.
Sementara  itu  dalam  mengimplementasikan kebijakan pengoperasian Bus Trans Mataram Metro di  Kota  Mataram.  Jumlah  Anggaran  mengalami penurunan  di  setiap  tahun  pengoperasiannya  tidak ada  dukungan  dari  anggaran  khusus yang dianggarkan  dalam  APBD  Kota  Mataram.  Seluruh biaya yang digunakan dalam penegakan pengoperasiannya  ini  hanya  dialokasikan  melalui anggaran  operasional  badan  atau  instansi  terkait sehubungan  dengan  itu  berikut  hasil  wawancara penulis  dengan  bapak  H.  Lalu  Wirajaya,  ST.  M.Si sebagai kepala bidang angkutan di Dinas Perhubungan Kota Mataram, beliau mengatakan: “ kalo kita mengoperasikan 4 bus saja anggarannya untuk  1  tahun  kurang  lebih  sebesar  10  Miliyar  ini sebenarnya  Damri  tidak  sanggup  mengoperasikan, karena Damri istilahnya punya BUMN, jadi mereka itu profit riented, jadi kalo mereka jalan tanpa ada profit  bias-bisa  BRT  akan  diberhentikan.  Itulah permasalahannya  karena  biaya  operasionalnya
besar jadi tidak sanggup mengoperasikan. Dukungan  dari  kita  juga  mungkin  anggaran  10 Miliyar terlalu berat termasuk provinsi ”. (Wawancara, 08 Juli 2019).
Senada dengan hal itu pihak Damri membenarkan  bahwa  tidak  ada  anggaran  khusus untuk  mengoperasikan  Bus  Trans  Mataram  ini. Namun karena kurangnya anggaran maka Bus Trans Mataram  Metro  jarang  dioperasikan  dengan  alasan tidak adanya biaya operasional.

## c. Disposisi
Disposisi atau sikap adalah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh elemen-elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan  adanya  penumbuhan  perilaku  dari sikap  yang  ditunjukkan  oleh  para  pengembang kebijakan  pemerintah  pada  subyek  dan  obyek kebijakan.  Termasuk  di  dalamnya  berbagai  bentuk program  kegiatan  dan  tindak  lanjut  dari  suatu kegiatan pembangunan.
Kecenderungan  perilaku  atau  karakteristik  dari pelaksana  kebijakan  berperan  penting  untuk mewujudkan  implementasi  kebijakan  yang  sesuai dengan  tujuan  atau  sasaran.  Karakter  penting  yang harus  dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan  misalnya kejujuran  dan  komitmen  yang  tinggi.  Kejujuran mengarahkan  implementor  untuk  tetap  berada dalam  masa  program  yang  telah  digariskan, sedangkan  komitmen  yang  tinggi  dari  pelaksana kebijakan  akan  mereka  selalu  antusias  dalam melaksanakan  tugas,  wewenang,  fungsi,  dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Dalam  hal  implementasi  pengoperasian  Bus Trans  Mataram  Metro  di  Kota  Mataram,  disposisi atau sikap implementor belum seutuhnya mendukung  dan  menjalankan  tupoksinya  dengan baik.  Sangat  jelas  bahwa  Dinas  Perhubungan  Kota Mataram sebagai pelaksana penyelenggara beroperasinya  Bus  Trans  Mataram  Metro  tersebut dibantu  oleh  Damri  sebagai  selaku  pengelola  Bus Trans Mataram Metro.
Sejauh  ini  selama  beroperasinya  Bus  Trans Mataram Metro ini diadakan dan dioperasikan pada tahun  2016  sampai  sekarang  (tahun  2019), pengoperasian Bus Trans Mataram Metro ini belum maksimal dikaranakan pihak pelaksana hanya turun langsung  kelapangan  secara  insidentil.  Tidak adanya  waktu  tertentu  yang  ditetapkan  untuk melakukan sosialisasi, pengecekan, dan pengarahan kepada  masyarakat  memunculkan  indikasi  bahwa aparat pelaksana masih pragmatis dalam mengoperasikan Bus Trans Mataram Metro tersebut.
Adapun  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Lalu Wirajaya,  ST.  M.Si,  yang  berkaitan  dengan  sikap disposisi  pelaksana  implementor  di  Kota  Mataram belum efektif sesuai petikan wawancara berikut ini: “ Dari  kami  sendiri  belum  disiapkannya  bentuk kelembagaan yang akan mengelola dan mengendalikan pengoperasian serta pengembangan sistem  angkutan  massal  ini,  yang  secara  khusus menangani  Bus  Trans  Mataram  karena  kurangnya minat dari masyarakat dalam mendukung perkembangan  moda  transportasi  public  di  Kota Mataram .”. (Wawancara, 08 Juli 2019).
d. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Aspek struktur  organisasi  ini  melingkupi  dua  hal  yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama  adalah  mekanisme,  dalam  implementasi kebijakan  biasanya  sudah  dibuat  standart  operation procedure  (SOP).  SOP  menjadi  pedoman  bagi setiap  implementor  dalam  bertindak  agar  dalam pelaksanaan  kebijakan  tidak  melenceng  dari  tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi,  struktur  birokrasi  yang  teralalu  panjang dan  terfragmentasi  akan  cenderung  melemahkan pengawasan  dan  menyebabkan  prosedur  birokrasi yang  rumit  dan  kompleks  yang  selanjutnya  akan menyebabkan  aktivitas  organisasi  menjadi  tidak fleksibel.
Kebijakan  pengoperasian  Bus  Trans  Mataram Metro merupakan suatu penyelenggaraan pembangunan  Nasional  yang  mempunyai  prosedur dan standar operasional agar kebijakannya terlaksana  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Berdasarkan  isi  penjelasan  Peraturan  Daerah No  7  Tahun  2016  Tentang  penyelenggaraan perhubungan,  maka  sturktur  birokrasi  dalam mengimplementasikan  kebijakan  pengoperasian Bus  Trans  Mataram  Metro  tersebut,  maka  dapat dilihat uraian sebagai berikut:
Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan  dan  pertumbuhan  perekonomian  di Kota  Mataram,  diperlukan  sistem  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  yang  lancar,  tertib,  aman,  nyaman, berdaya  guna  dan  berhasil  guna.  Dimana, penyelenggaraan    Lalu    Lintas    dan    Angkutan Jalan    mempunyai    peran    strategis  dalam mendukung  pembangunan  daerah  dan  sebagai bagian  dari  upaya  memajukan  kesejahteraan masyarakat,  penyelenggaraan  pemerintahan,  dan meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta kemandirian  daerah  berdasarkan      prinsip demokrasi,      pemerataan      dan      keadilan,      peran
serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan  potensi  daerah.  Maka,  Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan  sebagai  bagian  dari  sistem transportasi  harus  dikembangkan  potensi  dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  berlalu lintas dan Angkutan Jalan.
Selain itu, sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu  diselenggarakan  dengan  mengintergrasikan semua  komponen  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  ke dalam  satu  kesatuan  yang  mencakup  seluruh kebijaksanaan  Pemerintah  Daerah  berdasarkan kewenangannya  sesuai  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Maka untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  perlu  adanya koordinasi  antara  stakeholders,  instansi  terkait dilingkungan  Pemerintah  Kota  Mataram,  maupun antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Kepolisian, Pihak terkait  dan  adanya  peran  serta  masyarakat, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan  fisik  daerah  dengan  pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan  di  Kota  Mataram  yang  selama  ini  kurang menunjukkan  efektifitas  dan  efisiensi  kinerja, sehingga  perlu  diadakan  penyesuaian  dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan perundang-undangan  tentang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  ke  dalam  satu  Peraturan  Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Dalam  Peraturan  Daerah  No  7  Tahun  2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan manggambarkan  struktur  birokrasi  yang  jelas  akan tetapi  menurut  pengamatan  penulis  dilapangan bahwa  instansi  yang  terkait  belum  menjalankan tugas dan fugsinya sebagaimana mestinya.
e. Kontribusi Dinas Perhubungan Kota Mataram Dalam upayanya untuk meningkatkan pelayanan  mesyarakat  di  bidang  angkutan  kota  di Kota  Mataram  maka  Dishub  Kota  Mataram diharuskan  untuk  memaksimalkan  perannya  yakni sebagai  pembuat  kebijakan  (regulator),  penyedia fasilitas (fasilitator) dan sebagai pengawas (evaluator).  Sebab  sebagaimana  sasaran  yang  ingin dicapai  oleh  Dishub  Kota  Mataram  adalah terciptanya  pelayanan  transportasi  yang  efektif, dalam  arti  aksesibilitas  tinggi,  terpadu,  kapasitas mencukupi,  tarif  terjangkau,  tertib,  teratur,  lancar dan  cepat,  selamat,  aman,  mudah,  tepat  waktu  dan nyaman,  serta  efisien  dalam  kesatuan  jaringan Transportasi  Nasional  (  Dinas  Perhubungan  Kota Mataram).
1) Dishub Sebagai Pembuat Kebijakan (Regulator) Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan  Masyarakat  Di  Bidang  Angkuta Kota Di Kota Mataram
Begitu  besar  pentingnya  moda  transportasi umum ini Dishub Kota Mataram sebagai salah satu dinas pemerintah yang bertugas untuk mengatur lalu lintas  dan  angkutan  diberikan  kewenangan  untuk membuat suatu aturan atau kebijakan yang nantinya dapat  memberikan  kepuasan  pelayanan  kepada masyarakat.  Aturan  tersebut  diantaranya  adalah  (1) Menetapkan  jalur  trayek  angkutan  kota,  di  mana terdapat  4    jalur    trayek    angkutan    kota    di    Kota Mataram,  (2)  Penetapan  tarif,  dimana  untuk penumpang  umum  dikenakan  tarif  Rp  4000  dan untuk pelajar gratis, (3) Penetapan waktu beroperasi angkutan  kota  yakni  dimulai  pagi  hari  pukul  05.00 dan berakhir malam hari pukul 21.00, (4) Ketentuan Uji KIR.
2) Dishub Sebagai Penyedia Fasilitas (Fasilitator) Dalam Upaya-Upaya
Peningkatan    Pelayanan  Masyarakat  Bidang Angkutan Kota Di Kota Mataram
Dishub  Kota  Mataram  memberikan  fasilitas- fasilitas penunjang pelayanan angkutan kota kepada semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status ataupun  jenis  kelamin,  sehingga  akan  tercipta pelayanan  yang  adil  yang  dirasakan  oleh  penerima pelayanan  yaitu  masyarakat  Kota  Mataram.  Hal tersebut  meliputi  (1)  Menyediakan  unit-unit angkutan  kota  dimana  banyaknya  kendaraan angkutan kota yang beroperasi di Kota Mataram, (2) Menyediakan  sarana  dan  prasarana,  yakni  berupa terminal dan sub-terminal serta halte.
3) Dishub Sebagai Pengawas (Evaluator) Dalam Upaya-Upaya
Peningkatan Pelayanan Masyarakat  Bidang  Angkutan  Kota  Di  Kota Mataram
Dishub  Kota  Mataram  sebagai  Dinas  yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat menjadi  pengawas  agar  tujuan  dan  sasaran  dapat terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  rencana. Berikut  merupakan  wewenang  Dishub  Kota Mataram  sebagai  pengawas  bidang  angkutan, meliputi  (1)  pengawasan  terhadap  pelaksaan  izin usaha  angkutan  dan  izin  trayek  (2)  Pengawasan terhadap  kelayakan  kendaraan  bermotor  umum  (3) Pengawasan  kesesuaian  jalur  angkutan  kota  (4) Pengawasan  kesesuaian  tarif  (5)  Penyidikan terhadap kelebihan muatan
f. Terpenuhi  Tidaknya  Pemasukan  Dengan Biaya Operasional
Dalam  penyelenggaraan  Bus  Trans  Mataram Metro  di  Kota  Mataram  mengalami  masalah  dalam hal  anggaran,  tidak  terlaksananya  anggaran  yang dikeluarkan  Dishub  NTB,  Pemkab  Lombok  Barat dan  Dishub  Kota  Mataram  akibat  peralihannya anggaran untuk penanganan pasca gempa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu staf Dinas Perhubungan Kota Mataram, Berikut hasil wawancara:
“ Kalau  2019  kita  tidak  pernah  menganggarkan untuk  BRT.  Tahun  2018  itu  dianggarkan  oleh Dishub  Provinsi  NTB  yang  Rp  500  juta.  Makanya sempat  beberapa  kali  jalan.  Saya  belum  tahu  dan belum dapat informasi apakah provinsi menganggarkan  itu  pada  tahun  ini ”.(Wawancara, 08 Agustus 2019).
e. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi  Kebijakan  Pengoperasian  Bus Trans Mataram Metro Di Kota Mataram
Adapun  faktor  pendukung  dan  penghambat implementasi  pengoperasian  Bus  Trans  Mataram Metro Di Kota Mataram adalah sebagai berikut:
1) Faktor Pendukung
Dalam  Pelaksanaan  Bus  Trans  Mataram Metro di  Kota  Mataram  terdapat  faktor  pendukung  dalam pengoperasiannya:
a. Membantu pada Masyarakat yang tidak memiliki akses kendaraan pribadi.
b. Adanya layanan alternative dari pemerintah.
c. Membantu  masyarakat  yang  ekomominya rendah.
2) Faktor Penghambat
Di  setiap  faktor  pendukung  maka  pasti  akan ada  faktor  penghambat,  faktor  penghambat  dalam implementasi  kebijakan  pengoperasian  Bus  Trans Mataram  Metro  di  Kota  Mataram  meliputi ketidaktahuan  masyarakat  mengenai  pengoperasian Bus Trans Mataram Metro di Kota Mataram sebagai moda transportasi massal. Hal ini berdasarkan hasil wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  Bapak Ismail Faruqi yang mengatakan bahwa:
“ Masa  ada  Bus  Trans  Mataram  Metro  yang  saya tahu cuma adanya pembangunan halte di sepanjang jalan  di  Kota  Mataram,  saya  kira  pembangunan halte  itu  sebagai  tempat  pemberhentian  angkot, cidomo  sama  angkutan  lain ”  (Wawancara,  08  Juli 2019).
Masih  banyaknya  masyarakat  yang  belum mengetahui  pengoperasian  Bus  Trans  Mataram Metro di Kota Mataram yang disebabkan pemberian informasi  dari  pihak  pelaksana  yang  belum terlaksana  dengan  baik  dan  ketidaksanggupan
Pemerintah  Kota  dalam  memenuhi  anggaran operasional Bus Trans Mataram Metro.

## Simpulan
Berdasarkan  uraian  dan  hasil  penelitian  yang telah di jelasakan pada bab sebelumnya maka penulis menarik  kesimpulan  sesuai  dengan  permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Kebijakan Pengoperasian  Bus  Trans  Mataram  Metro  Di  Kota Mataram adalah sebagai berikut:
Dari hasil Pelitian dilapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan pengoperasian  Bus  Trans  Mataram  belum  berjalan efektif dan masih terdapat kendala dalam implementasinya  yang  masih  harus  diperbaiki.
Adapun penyebab
Implementasi Kebijakan
Pengoperasian  Bus  Trans  Mataram  Metro  di  Kota Mataram  belum  berjalan  efektif  adalah  sebagai berikut:
a. Komunikasi,  belum  maksimalnya  sosialisasi yang  dilakukan  sehingga  baik  aparat  pelaksana maupun  masyarakat  belum  mengetahui  tugas, fungsi dan perannya masing-masing.
b. Sumber  daya,  berdasarkan  pengamatan  penulis bahwa  sumber  daya  dan  perangkat  organisasi implementor  sudah  memadai  namun  belum maksimal dari segi pelaksanaanya.
c. Disposisi,  hal  ini  berkaitan  dengan  sikap  dan konsistensi implementor yang terkesan mengabaikan  kebijakan  tersebut.  Sehingga pelaksanaan  pengoperasian  Bus  Trans  Mataram Metro belum continue dan berkelanjutan.
d. Struktur  birokrasi,  instansi  yang  terkait  dalam mengimplementasikan pengoperasian Bus Trans Mataram  Metro  serta  alur  dan  mekanismenya sudah  jelas  dalam  Perda,  namun  implementor belum  bisa  berperan  sesuai  tugas,  fungsi  dan tanggung  jawabnya.  Masih  ada  tumpang  tindih pada  wilayah  kerja  masing-masing  instansi pelaksana.
1. Faktor Pendukung dan Penghambat
a. Faktor Pendukung Adapun  faktor  pendukung  Pengoprasian
Bus  trans  Mataram  Metro  di  Kota  Mataram adalah sebagai berikut:
1) Membantu  pada  masyarakat  yang  tidak memiliki akses kendaraan pribadi.
2) Adanya layanan alternative dari pemerintah.
3) Membantu masyarakat ekonomi rendah.
b. Faktor Penghambat
Adapun faktor penghambat dalam Pengoprasian    Busa  Trans  Mataram  Metro  di Kota mataram seperti, ketidak tahuan

## 122 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 108-123
Masyarakat  mengenai  pengoprasian  Bis  Trans Mataram Metro di Kota Mataram sebagai Moda Transportasi Massal.
Sedangkan untuk indikatornya sebagai berikut:
1) Untuk  Biaya  Operasional  bagi  Bus  Trans Mataram  Metro  di  butuhkan  pengeluaran yang  sangat  besar  bagi  pelaksanaan kebijakan pengoperasian Bus Trans
Mataram  Metro  di  Kota  Mataram  Metro tersebut. 2) Jumlah Penumpang. Berdasarkan pengamatan  penulis  jumlah  penumpang per koridor mengalami penurunan.
3) Kualitas  Pelayanan.  Dari  pengamatan penilis  terhadap  pelayanan  masih  belum memenuhi stantar pelayanan yang baik
4) Kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan pihak pelaksana

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas  maka  dapat  direkomendasikan  saran-saran sebagai berikut:
a. Pemerintah Kota Mataram melalui instansi yang terkait  dengan  Perda  tersebut  harus  konsisten dalam  menjalankan  dan  memberikan  pelayanan sesuai  dengan  isi  Perda  No  7  Tahun  2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan tersebut agar berjalan sesuai semesrinya.
b. Pengguna  menggunakan  fasilitas  layanan  dari pemerintah, guna mempermudah dan memperlancar aktivitas ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama.
c. Diharapkan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran dari Kebijakan pengoperasian Bus  Trans  Mataram  Metro  untuk  ikut  berperan mematuhi dan mengamalkan demi menciptakan Kota  Mataram  yang  maju,  religius  dan berbudaya.
d. Perlu  dilakukan  sosialisasi  yang  luas  guna memperbaiki informasi serta layanan Bus Trans Mataram Metro.
e. Bus  Trans  Mataram  Metro  ini  membantu mengurangi  kemacetan  pada  jam  kerja  karena banyaknya kendaraan pribadi.

## Daftar Pustaka
[1] Abdul  Wahab,  Solichin.  2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. [2] Agustinus,  Leo.  2006. Politik  dan  Kebijakan Publik . Bandung: AIPI.
[3] Arikunto, Suharsimi.
2002. Prosedur
Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:
PT. Rineka Cipta. [4] . 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: PT. Rineka Cipta. [5] Duarte.  2012. Bus  Rapid  Transit  (BRT),  Alat transportasi massal .
[6] Dunn,  William  N.  2000. Pengantar  Analisa Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
[7] Faisal.  2005. “Analisis  Agency  Costs,  Stuktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance” . Jurnal Riset Akutansi Indonesia, Vol. 8, No. 2, Mei 2005, hal. 175-190
[8] H.B,  Sutopo.  2002. Metodologi  Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
[9] .  2006. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Surakarta: UNS Press.
[10] Indriantoro,  Nur.,  dan  Supomo.  2002. Metode  Penelitian  Bisnis  untuk  Akutansi  dan Manajemen . Yogyakarta: BPFE.
[11] Iskandar.  2008. Metodologi  Penelitian Pendidikan  dan  Sosial  (Kuantitatif  dan Kualitatif) . Jakarta: GP Press.
[12] Islamy,  M.  Irfan.  2001. Prinsip-prinsip Perumusan  Kebijakan  Negara .  Jakarta:  Bumi Aksara.
[13] Lofland,  John.,  Lofland,  Lyn.H.  1984. Analyzing Social Settings . California:
Wadsworth Publishing Company.
[14] Mentari.  2017. Implementasi  Kebijakan Pengadaan Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar di Kecamatan  Mandau  Kabupaten  Bengkalis . JOM FISIP, Vol. 4 No. 2.
[15] Miles,  M.B.,  dan  Huberman.  2000. Analisis Data  Kualitatif .  Terjemahan  oleh  Tjetjep Rohendi Rohadi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
[16] Moleong.,  dan  J,  Lexy.  2000. Metode
Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja
Rosdakarya. [17] . 2002. Metode
Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja
Rosdakarya. [18] . 2006. Metode
Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja
Rosdakarya. [19] . 2007. Metode
Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja
Rosdakarya. [20] . 2011. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
[21] Nawawi,  Hadari.  2005. Penelitian  Terapan . Yogyakarta: Gajah Mada University.
[22] Nugroho,  Riant.  2008.  Publik  Policy: Teori kebijakan-Analisis  Kebijakan-Proses. Jakarta: Elex Media Komputindo.
[23] Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
[24] Rudor, Chrisgerson., dan Findi A,
Muhammad.  2012. Kebijakan  Perencanaan Angkutan  Massal  di  Kota  Bogor .  Jurnal Ekonomi  dan  Kebijakan  Pembangunan,  hlm. 159-166, Oktober 2012, Vol.1 No.2.
[25] Sadali, dkk. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu  (Geografi,  Sejarah,  Sosiologi,  dan Ekonomi). Jakarta: Bumi Aksara.
[26] Santoso,  Pandji.  2009. Administrasi  Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT. Refika Aditama.
[27] Sinambela,  LijanPoltak.  2006. Reformasi Pelayanan Publik:  Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
[28] Sudijono,  Anas.  1996. Pengantar  Evaluasi Pendidikan .  Jakarta:  PT.  Raja.  Grafindo Persada.
[29] Suharno.  2010. Dasar-dasar  Kebijakan Publik . Yogyakarta: UNY Press.
[30] Tamin,  Ofyar  Z.  2000.  Perencanaan  dan Pemodelan  Transportasi.  Bandung:  Penerbit ITB
[31] Widodo,  Joko.  2010. Analisis  Kebijakan Publik . Malang: Bayumedia.
[32] Winarno,  Budi.  2007. Kebijakan  Publik: Teori dan Proses . Yogyakarta: Media Presindo.

## Artikel/Modul/Diktat
[1] Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
[2] Crishandrix. 2013. Kemacetan dan Pola Adaptasi Pengendara  di  Kota  Besar  (Seri  “parody  lalu lintas
jalanan”).
[https://chrishandrix.wordpress.com/2013/03/18/ kemacetan-dan-pola-adaptasi-pengendara-di- kota-besar/], di akses pada tanggal 04/04/2019.
[3] Firdaus,  Adam.  2016. Cerminan  Evaluasi Permasalahan Indonesia Sebagai Negara Berkembang . [https://www.depokpos.com/arsip/2016/12/cermi nan-evaluasi-permasalahan-indonesia-sebagai- negara-berkembang/],  di  akses  pada  tanggal 04/04/2019.
[4] Krisiyanto.  2009. Dampak  Negatif  Transportasi Darat Dan Penanggulangannya .
[https://krizi.wordpress.com/tag/kemacetan-di- indonesia/], di akses pada tanggal 04/04/2019.
[5] Sufiani, A., Alvinsyah., Hadian, E. 2016. Potensi dan  Kendala  Pengembangan  Angkutan  Umum massal di kota mataram dan
Sekitarnya.[http://iutri.org/artikel/potensi-dan- kendala-pengembangan-angkutan-umum-masal- di-kota-mataram-dan-sekitarnya.html],diakses pada tanggal 12/04/2019.
[6] https://nasional.tempo.co/read/821876/bus-rapid- transit-mulai-beroperasi-di-kota-mataram
.