## SAND BY PASSING METHOD; KAJIAN TEKNIK PELESTARIAN KAWASAN PESISIR TANJUNG BENOA DAN NUSA DUA, BALI
Ni Putu Suda Nurjani ¹, I Nyoman Sudipa ²
1,2 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115 Email : suda.nurjani@gmail.com 1 , nyoman_sudipa@yahoo.com 2
Abstrak - Kawasan pesisir Bali dipandang sebagai salah satu kawasan yang memiliki banyak makna dan  tata  nilai  ruang.  Sebelum  pengembangan  pariwisata,  kawasan  pesisir  telah  memiliki  beragam fungsi.  Pertama  sebagai  tempat  bermukim,  Kedua  sebagai  tempat  untuk  melaksanakan  upacara yadnya.  Namun,  pasca  pengembangan  pariwisata  di  Bali,  kawasan  pesisir  mengalami  degradasi. Kawasan  Tanjung  Benoa  dan  Nusa  Dua  sebagai  salah  satu  ikon  pariwisata  Bali,  saat  ini  banyak mengalami  permasalahan  lingkungan.  Pembangunan  akomodasi  pariwisata  tanpa  adanya  usaha pelestarian,  menyebabkan  banyak  daerah  pesisir  yang  mengalami  erosi  dan  abrasi.  Tempat  ritual keagamaan  di  area  pesisir  semakin  berkurang  karena  sebagian  besar  dikuasai  oleh  pemilik  modal besar.  Permasalahan  ini  memerlukan  kajian  mendalam  dan  kerjasama  dari  berbagai  pihak,  agar identitas kawasan pesisir dapat berjalan selaras dan seimbang dengan perkembangan peradaban saat ini. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif temuan lapangan (fields research). Berdasarkan hasil  penelitian  di  lapangan  serta  pelaksanaan  focus  group  discussion  (FGD)  dengan  masyarakat setempat,  ditarik  kesimpulan  bahwa,  teknik  pemulihan  pantai  dengan  metode  sand  by  passing dipandang efektif  untuk  menanggulangi  erosi  dan  abrasi di  kawasan  pesisir  Nusa  Dua  Bali.  Namun, keberhasilan metode ini dalam menangani abrasi serta erosi berdampak pada pembentukan pola ruang dan sistem petanda aktivitas, di sepanjang pesisir Nusa Dua dan Tanjung Benoa.
Kata Kunci : Konservasi; Sand By Passing; Kawasan Pesisir.
Abstract – The coastal area of Bali is seen as one of the areas that has many meanings and spatial values. Before tourism developed,  coastal areas have been used for many function . First as a place to live in the community, as a place where marine animals live,  and third as a place to organize balinese ceremonies . However, after the development of tourism in Bali , coastal  areas.  Tanjung  Benoa  and  Nusa  Dua  areas  as  one  of  Bali's  tourism  icons,  are currently  experiencing  many  environmenta l  problems.  The  construction  of  tourism accommodation  without  conservation  efforts,  caused  many  coastal  areas  to  experience erosion and abrasion. Religious ritual sites in coastal areas are dwindling because they are mostly  controlled  by  owners  of  large  capital.  This  problem  requires  in -depth  study  and cooperation from various parties, so that the identity of the coastal area can run in harmony and  balance  with  the  development  of  current  civilization.  This  research  is  included  in qualitative  research  on  field  findings  (fields  research).  Based  on  the  results  of  research  in the  field  and  the  implementation  of  focus  group  discussions  (FGD)  with  local  communities, it  was  concluded  that,  coastal  recovery  techniques  using  the  sand  by  passing  method  are considered effective  for  overcoming erosio n and abrasion  in  the  coastal area  of Nus a  Dua, Bali.  However,  the  success  of  this  method  in  dealing  with  abrasion  and  erosion  has  a significant impact on the formation of spatial patterns and signage block of the coastal areas of Nusa Dua and Tanjung Beno a.
Keywords : Conservation; Sand By Passing; Coastal Areas.

## PENDAHULUAN
Wilayah  pesisir  merupakan  wilayah  peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi  oleh  aktivitas  daratan,  seperti sedimentasi  dan  aliran  air  tawar,  dan  bagian daratannya  masih  dipengaruhi  oleh  aktivitas
lautan  seperti  pasang  surut,  angin  laut,  dan perembesan  air  asin  (Ketchum,  1972).  Secara yuridis  dalam  Undang-Undang  (UU)  Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  No.1  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil, didefinisikan bahwa wilayah pesisir
merupakan  daerah  peralihan  antara  ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di  darat  dan  laut.  Dalam  konteks  ini,  ruang lingkup  pengaturan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil  meliputi  daerah  peralihan  antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan  di  darat  dan  laut,  ke  arah  darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke  arah  laut  sejauh  12  (dua  belas)  mil. Penentuan  batas  wilayah  pesisir  dunia  secara umum  dibedakan  menjadi  tiga  kategori,  1) Keberadaan  garis  linier  secara  arbitrer  tegak lurus  terhadap  garis  pantai  (coastline  atau shoreline),  2)  batas-batas  administratif  dan hukum negara, dan 3) karakteristik dan dinamika ekologis  (biofisik)  yakni  sebaran  spasial  dari karakteristik  alamiah  (natural  features)  atau kesatuan  proses-proses  ekologis  seperti  aliran sungai, migrasi biota dan pasang surut (Dahuri dkk.  1996).  Kewenangan  pengelolaan  wilayah pesisir,  berada  pada  tingkat  provinsi.  Namun, eksistensi  kawasan  pesisir  sangat  bergantung pada  kebijakan  dan  regulasi  yang  diterapkan oleh kabupaten/kota yang menaungi kawasan di sekitar pesisir. Sebagai wilayah peralihan antara darat  dan  laut,  area  pesisir  memiliki  beragam ekosistem  yang  unik,  berlimpah  sumber  daya yang digunakan untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Topografi kawasan pesisir relatif landai,  sehingga  mudah  dikembangkan  untuk berbagai macam kepentingan.
Garis pantai identik dengan dengan garis batas, pertemuan  antara  daratan  dengan  air  laut. Posisi garis pantai bersifat tidak tetap dan dapat berpindah (walking land atau walking vegetation) sesuai dengan pasang surut air laut dan abrasi serta pengendapan lumpur (Wahyono,  2009).  Berdasarkan  kemampuan daya dukung (carrying capacity) dan kemampuan  alamiah  untuk  mempengaruhi (assimilative capacity) serta kesesuaian penggunaannya,  kawasan  pesisir  cenderung menjadi sasaran eksploitasi. Semakin tinggi nilai ekonomis kawasan tersebut, semakin tinggi pula ancaman kerusakan lingkungan yang dihadapi. Eksploitasi  disini  menekankan  pada  kerusakan akibat  campur  tangan  manusia.  Pemanfaatan sumber daya pesisir tanpa adanya penanaman
kembali  atau  usaha  konservasi  mendorong terjadinya degradasi lingkungan.
Pulau  Bali  khususnya  kawasan  Bali  selatan, sangat  identik  dengan  kawasan  pesisir  yang indah.  Pengembangan  kawasan  pesisir  Bali selatan untuk sektor pariwisata terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengembangan pariwisata di satu sisi berdampak positif bagi perekonomian masyarakat Bali, namun pengembangan tersebut  juga  membawa  dampak  negatif  yang tentunya  menjadi  pro  dan  kontra  di  kalangan masyarakat  Bali.  Pesatnya  pembangunan fasilitas  wisata  di  kawasan  pesisir  Bali, mendorong  munculnya  privatisasi  kawasan pesisir oleh pemilik modal kapital. Dalam hal ini fungsi area pesisir mulai menuai pro dan kontra di  kalangan  masyarakat  Bali.  Satu  sisi  pesisir memiliki fungsi ritual budaya, namun di sisi lain ada  kepentingan  ekonomi  yang  diwadahi  oleh kawasan  tersebut.  Kepentingan  lainnya  juga identik  dengan  konservasi  kawasan  mangrove sebagai  garda  terdepan  dalam  pencegahan abrasi pantai. Akan tetapi seiring berkembangnya pariwisata, kawasan mangrove juga  mengalami  alih  fungsi  menjadi  kawasan terbangun.
Kawasan  Nusa  Dua  merupakan  salah  satu kawasan  pariwisata  terpadu  yang  menjadi pelopor  pengembangan  pariwisata  pertama  di Bali. Kawasan ini terletak di Kabupaten Badung, yang  merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang paling  banyak  memanfatkan  kawasan  pesisir untuk  pembangunan  akomodasi  dan  fasilitas wisata.  Sebelum  pembangunan  pariwisata  di kawasan Nusa Dua, masyarakat menggantungkan  hidupnya  dari  menangkap ikan.  Perkembangan  pembangunan  kemudian mulai mendorong eksploitasi sumber daya alam yang ada di kawasan Nusa Dua. Bermula pada penambangan  karang  secara  besar-besaran yang  terjadi  pada  awal  tahun  1960-an, mengakibatkan terumbu karang di area intertidal hancur  dan  habis  ditambang.  Selain  untuk keperluan  kontruksi  bangunan  rumah  tangga, penambangan  karang  juga  dijadikan  mata pencaharian  sebagian  besar  penduduk  untuk dijual  ke  pusat  kota  Denpasar  dan  sekitarnya. Penambangan  berhenti  saat  kawasan  BTDC
( Bali  Tourism  Development  Corporation )  yang saat ini disebut dengan ITDC.
Pembangunan  kawasan  pariwisata  Nusa  Dua pada  awalnya  merupakan  bagian  dari  rencana induk  pengembangan  pariwisata  Bali  dengan permukiman  wisatawan  secara  terpusat,  jauh dari kehidupan masyarakat, sehingga pengaruh negatif  yang  langsung  dari  wisatawan  dapat ditekan dan diminimalisir. Lahan yang dijadikan prioritas utama adalah lahan tidak produktif yang berada  di  kawasan  bukit  Pecatu  sampai  Nusa Dua.  Selain  itu,  kategori  lainnya  adalah  lahan tersebut  memiliki  penduduk  jarang,  berpasir putih  dan  dekat  dengan  Bandar  Udara  Ngurah Rai. Pengembangan proyek kawasan pariwisata Nusa Dua sebagai kawasan pariwisata terpadu, pemerintah bekerjasama dengan SCETO (konsultan  dari  Prancis)  membagi  rencana pengembangan  ke  dalam  dua  tahapan  utama. Pertama,  penyediaan  sarana  dan  prasarana, dan kedua, peningkatan jalur-jalur jalan menuju daerah-daerah yang akan dikunjungi wisatawan dari Nusa Dua. Akan tetapi, dalam perjalanannya,  implementasi  pembangunan  di kawasan ini mengalami berbagai kondisi di luar perencanaan  utama.  Pengembangannya  kini tidak  sebatas  dalam  zona  area  terpadu  yang telah  direncanakan  sebelumnya,  namun,  mulai merambah luas ke sebagian besar kawasan Bali selatan dan pusat kota. Peningkatan wisatawan yang  berkunjung  ke  Bali  selatan  membawa dampak bawaan degradasi lingkungan, perambahan mangrove, dan privatisasi kawasan pantai.
Arsitektur  tradisional  Bali  yang  saat  ini  masih dipertahankan  dan  dijadikan  acuan  dalam pengembangan pembangunan, diharapkan mampu  beradaptasi  dengan  perkembangan pembangunan, tanpa memusnahkan jati kearifan  lokal  yang  telah  diwarisi  secara  turun temurun.  Permasalahan  ini  memerlukan  kajian mendalam  oleh  berbagai  pihak,  Bagaimana metode  pelestarian  kawasan  pesisir  Bali Selatan,  khususnya  sepanjang  pesisir  Tanjung Benoa  sampai  Nusa  Dua,  agar  keberlanjutan fungsi  dan  tata  nilai  kawasan  tetap  terjaga, namun tidak mengesampingkan fungsi ekonomi yang saat ini diwadahi.

## METODE
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif temuan  lapangan  ( fields  research) .  Data  awal yang  diambil  dari  foto  citra  satelit,  kemudian dikomparasi  dengan  hasil  observasi  lapangan. Kawasan  pesisir  Tanjung  Benoa  sampai  Nusa Dua  yang  terlihat  dalam  foto  satelit  mengalami perubahan  signifikan,  diamati  langsung  ke lapangan. Wawancara dan diskusi dengan tokoh dan masyarakat desa dilakukan untuk menggali tata nilai yang diwadahi oleh kawasan tersebut. Data  hasil  wawancara  dan  pengamatan lapangan kemudian dikumpulkan untuk dilakukan  analisa  mendalam.  Data  temuan lapangan dikoordinasikan kembali dengan Balai Wilayah  Sungai  Bali-Penida,  dan  masyarakat setempat, dilaksanakan focus group discussion (FGD)  guna  menemukan  solusi  bersama  yang tidak  bertentangan  dengan  adat  dan  budaya masyarakat,  dalam  mengelola  pesisir  Tanjung Benoa  dan  Nusa  Dua.  Metoda  penanganan akhir  yang  disepakati  kemudian  dikomparasi dengan filosofi arsitektur Bali.
Hasil  komparasi  dan  analisanya  kemudian diajukan  ke  pemerintah  setempat  dan  pihak ketiga  untuk  ditindaklanjuti  sebagai  metoda penanganan kerusakan kawasan pesisir. Teknik kepustakaan dipergunakan untuk mendapatkan teori,  konsep  dan  informasi  terkait  dengan rumusan  masalah  pada  penelitian  ini.  Buku, jurnal, dan peraturan terkait dikomparasi dengan fenomena  yang  terjadi  di  lapangan  sehingga diperoleh  analisa  umum  yang  kemudian dijadikan rekomendasi untuk pemecahan masalah penelitian.
Metode  Sand  by  Passing  Untuk  Konservasi Kawasan Pesisir
Metoda sand by passing adalah sebuah metoda penanganan  kerusakan  kawasan  pesisir  yang telah  banyak  digunakan  di  berbagai  negara maju. Ilham (2018) menyebutkan bahwa metode Sand by passing terdiri atas tiga macam teknik. Pertama  yaitu water  based  mobile  system . Kedua  metoda land  based  mobile  system ,  dan ketiga adalah fixed system . Teknik water based mobile  system mempergunakan  kapal  keruk
untuk  mengambil  pasir,  sedangkan  teknik land based  mobile  system menggunakan  alat  keruk ( backhoe )  atau  pompa  yang  dipasang  di  atas trailer , seperti terlihat pada gambar 1 berikut.
Gambar 1 . Backhoe dredger Sumber: https://www.iadc-dredging.com/wp- content/uploads/2016/07/facts-about-backhoe- dredgers.pdf
Widi  dkk  (2014,  p;244)  memberikan  klasifikasi berbeda dengan Ilham (2018) terkait teknik sand by  passing untuk  konservasi  pantai.  Widi  dkk (2014,  p;244)  menyebutkan  bahwa  ada  tiga teknik  dasar  yang  dapat  dipergunakan  dalam metode sand by passing diantaranya, a). Land - based  dredging  plants, b) floating  dredges dan c) land  based  vehicles. Teknis  dasar Land  - based  dredging  plants adalah  sebuah  teknik yang  mana  pasir  yang  ditransportasikan sepanjang pantai ditahan pergerakannya mencapai plant. Dreging plant ditempatkan pada posisi  di  dekat  pantai  (disambungkan  dengan bangunan  yang  sudah  ada  di  sekitar  pantai, tidak tergantung pada pondasi).
Gambar 2. Land - based dredging plants
Sumber: https://frtr.gov/matrix/Environmental- Dredging/
Plants  bergerak  ditempatkan  pada  dermaga ( piers ) atau jetties dengan kemampuan pengerukan sepanjang piers dan kedua sisi nya. Lokasi  plants  yang terlalu  jauh menuju  daratan akan  menghasilkan  plants  yang  terkurung  oleh
daratan  ( landlocked ).  Kondisi  inilah  yang kemudian  dapat  menyebabkan  pengurangan material  pada  barrier,  seperti  terlihat  pada gambar 2.
Kedua adalah teknik floating dredges. Pengoperasian floating dredges diklasifikasikan dalam  dua  kategori  umum,  yaitu  hidrolik  dan mekanik. Hidraulik  dredges berupa pipeline penghisap dengan plain suction atau cutterhead untuk menggali material yang keras. Sedangkan tipe-tipe  mekanik  meliputi dipper  dredges dan bucket dredges . Teknik ketiga yang disampaikan oleh Widi dkk (2014, p;244) adalah land  based  vehicle (menggunakan  kendaraan pengangkut).  Apabila  mempergunakan  teknik ini, ada beberapa faktor yang wajib diperhatikan. Ketersediaan  akses  jalan  dan  jembatan  wajib dipastikan  agar land-based  equipment dapat masuk ke daerah penimbunan, serta pengawasan  terhadap  kendaraan  harus  akurat supaya  kendaraan  dapat  beroperasi  dengan leluasa.

## Sejarah Perkembangan Pariwisata Nusa Dua dan Tanjung Benoa
Pesisir  Nusa  Dua  dan  Tanjung  Benoa  mulai dilirik  oleh  investor  pada  periode  tahun  1970. Awal mula perencanaan kawasan ini pada tahun 1969 ketika Pemerintah Republik Indonesia dan United  Nations  Development  Program (UNDP) berinisiatif untuk melakukan riset dalam rangka pengembangan pariwisata Bali. Perencanaan ini muncul terinspirasi dari hasil riset yang telah di lakukan  oleh  SCETO  (Konsultan  Pariwisata Perancis).  Hasil  studi  tersebut  menitikberatkan pada  perlunya  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat Bali, di satu sisi wajib melestarikan lingkungan, budaya serta adat istiadat Bali yang unik.  Pada  tahun  1972  Pemerintah  Indonesia dan  UNDP  menunjuk Pacific  Consultant International untuk membuat cetak biru Kawasan Pariwisata Terpadu Nusa Dua.
Sebagai  tindak  lanjut  hasil  cetak  biru  tersebut, pemerintah  kemudian  membentuk  sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 1973,  yang  bertugas  untuk  mengembangkan pariwisata  Bali.  Badan  usaha  milik  negara  ini kemudian  dikenal  dengan  nama  BTDC  ( Bali
Tourism  Develeopment  Coorporation ).  BTDC memiliki tugas untuk membuat detail perencanaan  dan  pembangunan,  mendesain infrastruktur yang memiliki standar internasional, sehingga  wisatawan  tertarik  untuk  datang  ke Bali. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu  Nusa  Dua  kemudian  terealisasi  pada tahun  1980,  dengan  dibuka  nya  hotel  pertama yaitu  Nusa  Dua  Beach  Hotel  dengan  kapasitas 450 kamar.
Pengembangan  kawasan  pariwisata  terpadu Nusa  Dua  ini  berdampak  juga  sampai  pada kawasan  Tanjung  Benoa  yang  berada  di sebelah  utara  kawasan  Nusa  Dua.  Fasilitas wisata  pendukung  BTDC  mulai  dibangun  di kawasan  Tanjung  Benoa.  Maraknya  restoran, wahana olahraga air berdampak pada keberlanjutan lingkungan pesisir pantai. Pembangunan  fasilitas  wisata  pada  sempadan pantai, dan privatisasi pantai oleh pemilik hotel, sering  menjadi  pemicu  konflik  pemanfaatan ruang.  Dalam  perkembangannya  kini,  BTDC sebagai  badan  pengelola  kawasan  pariwisata terpadu  Nusa  Dua,  pada  tahun  2014  namanya telah dirubah menjadi ITDC ( Indonesia Tourism Development Corporation ). Perubahan nama ini disebabkan  oleh  diperluas  nya  cakupan pengelolaan  kawasan.  ITDC  kini  tidak  hanya mengelola  kawasan  pariwisata  terpadu  Nusa Dua  Bali,  akan  tetapi  juga  mengelola  kawasan pariwisata  Mandalika  yang  berada  di  Pulau Lombok bagian selatan.
Filosofi  Arsitektur  Tradisional  Bali  Dalam Pembentukan Ruang di Kawasan Pesisir
Arsitektur Tradisional Bali (ATB) adalah arsitektur  yang  dikembangkan  secara  turun temurun,  dari  generasi  kegenerasi,  dengan aturan-aturan  tradisional  Bali,  baik  tertulis maupun lisan dan dianggap baik oleh masyarakat,  sehingga  dapat  diterima  sebagai pedoman  berkelanjutan  (Gelebet,  1982;  Putra, 2009). Arsitektur tradisional Bali juga tidak lepas dari  adanya  perubahan  dan  adaptasi  terhadap perkembangan  peradaban.  Seperti  pernyataan Rapoport  (1969),  yang  menyebutkan  bahwa, perubahan dalam arsitektur kemungkinan dapat disebabkan  oleh  dua  faktor,  diantaranya  faktor
primer  (sosial  budaya)  dan  faktor  sekunder (iklim,  perkembangan  bahan  dan  material, teknologi, konstruksi, perkembangan lahan dan sebagainya).  Pesisir  sebagai  sebuah  ruang makro  yang  mewadahi  kehidupan  makhluk hidup,  tidak  luput  dari  pengaruh  perubahan dunia arsitektur tradisional Bali.
Dahuri  (2000)  menyatakan  bahwa  perubahan yang  terjadi  di  kawasan  pesisir,  cepat  atau lambat akan mempengaruhi ekositem lain yang ada  di  lingkungan  pesisir.  Apabila  ekosistem pesisir  tidak  dikelola  dengan  bijaksana,  maka fungsi ekologis kawasan tersebut akan terganggu.  Arsitektur  tradisional  Bali  yang mengutamakan keharmonisan semesta dengan filosofi Tri  Hita  Karana ,  senantiasa  dijadikan landasan dasar di setiap perencanaan maupun pengelolaan  kawasan  terbangun  di  Bali. Susanta  (2016)  memberikan  sebuah  analisis umum tentang perencanaan ruang makro yang ada  di  Bali.  Konsep  keseimbangan  kosmos dalam  arsitektur  tradisional  Bali  menurut Susanta (2016), dilihat berdasarkan dua sumbu utama. Pertama adalah sumbu kosmos (berdasarkan kondisi geografi alam, gunung dan laut), kedua adalah sumbu prosesi/ritual.
Gunung sebagai sumbu kosmos yang terletak di bagian  tengah  pulau  Bali,  membentuk  vertikal dua  arah  yaitu kaja (utara/gunung)  dan kelod (selatan/laut).  Orinetasi  gunung  dipandang sebagai  kawasan  yang  memiliki  nilai  paling utama,  sedangkan  orientasi  ke  arah  laut dipandang  sebagai  kawasan nista (profane). Secara  hirarki  kemudian  membentuk  sumbu kaja-kelod (utara-selatan) dimana utara/gunung (utama),  tengah  ( madya ),  dan  selatan/laut ( nista ). Sumbu kedua yaitu sumbu prosesi/ritual berlandaskan  pada  terbit  dan  terbenamnya matahari  yang  berlangsung  secara  berulang. Arah  timur  sebagai  arah  matahari  terbit dipandang memiliki nilai utama, sedangkan arah barat  sebagai  tempat  matahari  terbenam dipandang memiliki nilai nista . Perpaduan kedua sumbu  ini  kemudian  membentuk  zonasi  pola sembilan  petak  yang  dipergunakan  sebagai landasan penataan ruang di wilayah Bali, seperti terlihat pada gambar 5 berikut.
Gambar 5 . Konsep keseimbangan kosmos sebagai landasan perencanaan ruang dalam arsitektur tradisional Bali Sumber: Modifikasi Penulis dari Susanta (2016)
Konsep ruang dalam proses penataan kawasan pesisir, terbentuk atas berbagai macam kepentingan,  diantaranya, ruang  yang  dibentuk untuk  kepentingan  ekonomi,  kawasan  sosial budaya,  ruang  wilayah  ekologi  dan  ruang wilayah  politik.  Perbedaan  kepentingan  ini kemudian membentuk sebuah pola hirarki ruang di kawasan pesisir, yang mana implementasinya kemudian menjadi zona private dan public space berdasarkan  tingkat  kepentingan  ekonomi. Komparasi  zone  ruang  berdasarkan  filosofi arsitektur  tradisional  Bali,  akan  terlihat  sumbu kosmos sebagai faktor dominan yang menentukan pembagian zona public dan private. Namun,  ketika  diamati  lebih  mendalam  pada pemanfaatan kawasan pesisir Bali khususnya di kawasan Nusa Dua dan Tanjung Benoa saat ini, pembagian  zona  pemanfaatan  ruang  sebagian besar  ditentukan  oleh  intervensi  kapitalisme yang  menggeser  landasan  dasar  arsitektur tradisional Bali.

## Teknik Pelestarian Kawasan Pesisir Tanjung
Benoa  dan  Nusa  Dua,  Bali  dengan  Metode

## Sand by Passing
Undang-undang  tentang  penataan  ruang  yaitu Perpres  No.  45  Tahun  2011  tentang  Rencana
Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan
Denpasar,  Badung,  Gianyar  dan  Tabanan (Sarbagita),  kawasan  Teluk  Benoa  ditetapkan sebagai  Kawasan  Konservasi  Perairan  (Pasal 55  ayat  (5)),  salah  satu  jenis  Kawasan Konservasi  di  Wilayah  Pesisir dan  Pulau-Pulau Kecil  menurut  UU  No.  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil.  Sistem  zonasi  dan  Konservasi  Perairan dan  peruntukannya  menurut  PP  No.  60  Tahun 2007 dan Permen KP No. 30 Tahun 2010 yaitu: a.  Zona  Inti;  Perlindungan  mutlak  habitat  dan populasi  ikan,  Penelitian,  dan  Pendidikan  b. Zona  Perikanan  Berkelanjutan;  Perlindungan habitat  dan  populasi  ikan,  Penangkapan  ikan dengan  alat  dan  cara  yang  ramah  lingkungan, Budidaya  ramah  lingkungan,  Pariwisata  dan rekreasi,  Penelitian  dan  pengembangan,  dan Pendidikan c. Zona Pemanfaatan; Perlindungan dan  pelestarian  habitat  dan  populasi  ikan, Pariwisata dan rekreasi, Penelitian dan pengembangan,  dan  Pendidikan  d.  Zona Lainnya;  antara  lain  berupa  zona  perlindungan dan zona rehabilitasi.
Wilayah  pesisir  adalah  wilayah  yang  cukup kompleks,  karena  dalam  wilayah  ini  terdapat beragam  makhluk  hidup  (area  transisi  antara darat dan laut). Supriyanto (2003)
mengungkapkan bahwa, wilayah pesisir termasuk dalam kategori wilayah yang kompeks karena,  kelangsungan  wilayah  ini,  melibatkan banyak  pihak  yang  saling  terkait,  bahkan seringkali  memiliki  peran  yang  saling  tumpang tindih.  Selaras  dengan  pernyataan  tersebut, Hakim  dkk,  (2012)  memberikan  pendapat bahwa, ekosistem pantai sesungguhnya mempunyai  keseimbangan  dinamis.  Pantai memiliki  kecenderungan  untuk  menyesuaikan diri berdasarkan karakteristik fisik (bentuk profile yang  sudah  ada).  Mekanisme  pantai  dapat dihancurkan  oleh  gelombang  normal  yang datang,  sedang  gelombang  besar/  badai  yang mempunyai  energi  besar,  dapat  menyebabkan terjadinya  erosi.  Secara  alamiah,  di  pesisir pantai  dapat  terjadi  dua  kemungkinan,  yaitu material  atau  ekosistem  yang  ada  di  pantai dapat  kembali  seperti  semula  akibat  adanya gelombang  normal  yang  datang  membawa
Utamaning Nista Utamaning Madya Utamaning Utama Madyaning Nista Madyaning Madya Madyaning Utama Nistaning Nista Nistaning Madya
Nistaning Utama
Arah Gunung M at aha ri Ter benam M at aha ri Ter bi t Arah Laut
material  baru,  atau  material  dapat  tergerus sehingga terjadi abrasi dan erosi pantai.
Wilayah pantai dimulai dari titik terendah air laut pada  saat  surut,  sampai  pada  titik  tertinggi  air laut ke arah darat, pada saat terjadi gelombang tinggi.  Tempat  pertemuan  air  laut  dengan daratan disebut dengan garis pantai (shore line).
Posisi  garis  pantai  dapat  berubah  ubah  sesuai dengan  pasang  surut  air  laut.  Karakteristik bentuk  fisik  pantai  ada  berbagai  macam. Pertama adalah pantai terjal ( cliff) , kedua adalah pantai berpasir ( sand beach) , dan ketiga adalah pantai berlumpur ( mud beach) . Pada saat akan melaksanakan  konservasi  pantai,  wajib  dilihat terlebih  dahulu,  bagaimana  karakteristik  pantai yang  akan  dikonservasi,  sehingga  dapat diterapkan metode yang tepat.
Secara  umum,  faktor  penyebab  kerusakan pantai  dapat  dibedakan  menjadi  dua.  Pertama adalah  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  alam, kedua adalah kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Vreugdenhill (1999), menjelaskan  bahwa  proses  perubahan  garis pantai,  berlangsung  secara  terus  menerus melalui  berbagai  proses  seperti  abrasi  dan akresi.  Abrasi  adalah  proses  pengikisan  pantai yang  disebabkan  oleh  arus  laut  yang  bersifat merusak  (Wibowo,  2012).  Abrasi  memiliki perbedaan dengan erosi. Yuwono (2005) dalam Wibowo  (2012)  mengungkapkan  bahwa  erosi adalah  proses  mundurnya  garis  pantai  dari kedudukan  semula,  yang  disebabkan  oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan kapasitas angkutan sedimen, sedangkan abrasi diartikan sebagai proses terkikisnya batuan atau material  keras  seperti  dinding  atau  tebing  batu yang  biasanya  diikuti  oleh  longsoran  dan runtuhan material.
Kawasan  pantai  Nusa  Dua  sampai  Tanjung Benoa, adalah kawasan pantai dengan karakteristik  berpasir  ( sand  beach ).  Kerusakan pantai  di  sepanjang  kawasan  ini,  telah  menjadi polemik  magi  masyarakat  dan  pengelola  ITDC mulai  tahun  2016.  Seperti  yang  dikutip  dari nusabali.com  edisi  20  September  2016, disebutkan  bahwa,  panjang  garis  pantai  di kawasan  ITDC  Nusa  Dua  yang  tergerus  abrasi telah  mencapai  panjang  150 –200  meter,  dan
tanggul penahan ombak banyak yang mengalami kerusakan. Adapun perubahan garis pantai, serta perkembangan kondisi fisik Pantai Nusa Dua, dapat dilihat pada gambar 3 berikut.
Gambar 3. Kondisi kerusakan Pantai Nusa Dua Sumber: Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, 2021
Meningkatnya sedimentasi disepanjang kawasan pantai Tanjung Benoa dan Nusa Dua, kerusakan hutan mangrove yang berada di area barat  dan  utara  pantai  Tanjung  Benoa, menyebabkan  meningkatnya  ketinggian  arus pantai  yang  menerjang  kawasan  ini,  karena tidak ada barrier pelindung. Maraknya pembangunan fasilitas wisata, semakin mengurangi  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau dan mengakibatkan lahan di sepanjang kawasan pesisir pantai semakin terkikis. Seperti terlihat pada gambar 4 berikut.
Berdasarkan fenomena ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, bekerjasama dengan Balai Wilayah  Sungai  Bali  Penida  dan  institusi keteknikan  yang  ada  di  Bali,  melaksanakan analisis  terhadap  kawasan  ini.  Adapun  hasil analisis  sedimentasi  Kawasan  Nusa  Dua  dan Tanjung  Benoa,  dapat  dilihat  pada  gambar  5 berikut.
Gambar 4. Kondisi Kerusakan Pantai Tanjung Benoa Sumber: Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali
Gambar 5. Hasil Analisis Pesisir Tanjung
Benoa-Nusa Dua
Sumber : Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, 2022
Gambar 6. Rencana penanganan kawasan pesisir Nusa Dua-Tanjung Benoa Sumber : Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali
Penida, 2022
Gambar  5  diatas  memperlihatkan  bahwa, sepanjang  kawasan  pantai  Nusa  Dua  dan Tanjung  Benoa  telah  terjadi  perpindahan sedimen  akibat  arus  ( littoral  drift ),  yang mencapai angka 5000 M 3 per tahun.
Berdasarkan  data  ini  dibuatlah  beberapa alternatif penanganan seperti yang terlihat pada Gambar 6.  Adapun Jumlah kubikasi pasir yang diperlukan dapat terlihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1 . Jumlah Kubikasi Pasir untuk penanganan pesisir Nusa Dua-Tanjung Benoa
Sumber: BWS Bali Penida, 2022
Pola  Ruang  Pesisir  Nusa  Dua  dan  Tanjung Benoa  Pasca  Implentasi  Teknik  Sand  by Passing
Pola  ruang  masyarakat  Bali  identik  dengan falsafah Tri Hita Karana yang membagi orientasi ruang berdasarkan sumbu bumi dan arah terbit serta  terbenamnya  matahari.  Ruang  untuk pelaksaan  kegiatan  ritual  senantiasa  mengacu kearah timur dan utara. Sedangkan ruang untuk kegiatan  pariwisata  menyesuaikan  dengan fungsi fasilitas wisata yang dibuat.
Gambar 7 . Pembatasan walkway pasca re-leveling dengan metode sand by passing Sumber: Analisis penulis, 2022
Pasca  penataan  kawasan  pesisir  dengan mempergunakan  teknik sand  by  passing ini, terbentuk  beberapa  area  re-leveling  yang
membentuk sebuah pola tertentu dengan kesan barrier aktivitas antar zona, sekaligus difungsikan  sebagai  batas  sempadan  pantai. seperti terlihat pada gambar 7 diatas.
Pembuatan groin di sepanjang pesisir Nusa Dua dan Tanjung Benoa mebentuk pola ruang yang sangat estetis. Selain berfungsi sebagai dinding penahan  pasir,  ruang-ruang  ini  dimanfaatkan sebagai  tempat  olahraga  dan  rekreasi  oleh masyarakat. Seperti terlihat pada gambar 8.

## SIMPULAN
Littoral  drift yang  terjadi  di  sepanjang  pantai Tanjung Benoa-Nusa Dua, memerlukan penanganan  secara  alami  karena  kawasan pesisir  senantiasa  mengalami  pergerakan  arus laut.  Metode sand  by  passing dilaksanakan dengan  penimbunan  pasir  secara  alami  pada area tertentu yang telah di analisis kedalamannya, sebagai solusi terhadap fenomena littoral drift . Pembuatan groin sebagai dinding  penahan  pasir  selain  berfungsi  secara struktur  konstruksi  juga  membentuk  pola  ruang estetis sebagai tempat rekreasi baru dan jogging track.  Re-levelling  yang  membentuk  dinding pembatas sekaligus berfungsi sebagai sempadan pantai, memberikan solusi visualisasi nyata  penerapan  batas  membangun  yang sebelumnya tidak terdeteksi akibat abrasi.
Gambar 8 . Pembangunan groin (dinding penahan pasir) yang estetis membentuk ruang rekreasi dan arena jogging track Sumber: Analisis Penulis, 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Dahuri R, Ginting Sp, Rais J, Sitepu MJ. 1996.
Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan  Lautan  Secara  Terpadu.  Jakarta: Pradnya Paramita.
Dahuri,  R.  2000.  Orientasi  Baru:  Menoleh  ke Laut Dalam: Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan  untuk  Kesejahteraan  Rakyat. LIPSI  (Lembaga  Informasi  dan  Studi Pembangunan  Indonesia) –  Direktorat Jenderal  Pesisir,  Pantai,  dan  Pulau-Pulau Kecil  Departemen  Eksplorasi  Laut  dan Perikanan. Jakarta, Indonesia, hal. 1-8.
Dewi  Agusinta.  2004. Konsep  pengelolaan wilayah pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan  di  bali Paper  presented  at  the Arsitektur,  Lingkungan,  dan  Pariwisata Menuju Pembangunan Berkelanjutan,
Denpasar.
Gelebet,  I  N.  dkk.  1982.  Arsitektur  Tradisional
Daerah Bali. Denpasar: Proyek
Inventarisasi  Kebudayaan  Daerah  Kanwil
Depdikbud Propinsi Bali.
Hakim,  A.  Buddin,  Suharyanto,  Hidayat,  K.,
Wayju.  2012.  Efektifitas  penanggulangan abrasi  menggunakan  bangunan  pantai  di pesisir  kota  Semarang,  Prosiding  Seminar Nasional  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam dan Lingkungan. Semarang. Ilham Iskandar. 2018. Analisa Penanggulangan
Sedimentasi Dengan Metode Sand
Bypassing Studi Kasus Terminal Domestik PT  TPS. Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember, Surabaya. Ketchum,  1972.  GESAMP  2001.  Reports  and Studies.  A  Sea  of  Trouble.  Coordination Office  of  the  Global  Programme  of  Action for The Protection of The Marine
Environment  from  Land  and  Based Activities  (UNEP).  The  Hague  Division  of Environmental Convention (UNEP)- Nairobi Ketchum,  1972.  dalam  Kay  dan  Alder,  1999.
Coastal  planning  and  management  by  R.
Kay and J. Alder, 1999. Spon, xxi+375 pp.
Rapoport,  A.  1969.  House  Form  and  Culture.
New Jerssey: Prentice Hall.
Supriyanto,  A.  2003.  Thesis:  Analisis  abrasi pantai dan alternatif penanggulangannya di perairan  pesisir  perbatasan  Kabupaten
Kendal-Kota  Semarang,  Magister  Ilmu Lingkungan. Universitas Diponogoro. Semarang
Susanta,  W.  (2016). Konsep  dan  Makna
Arsitektur Tradisional Bali Dan Aplikasinya Dalam  Arsitektur  Bali .  Paper  presented  at the Workshop Arsitektur Etnik
dan Aplikasinya  Dalam  Arsitektur  Kekinian,
Denpasar.
Vreugdenhil,  C.B.  1999. Transport  Problems  in Shallow water, battleneeks and Appropriate Modeling :  Twente  University,  Department of  Civil  Engineering  and  Management.
Seminar on Sediment, Transport, Modelling. Bandung Institute of Technology February 5-6, Seminar papers: 8 hal.
Wahyono SK, 2009. Indonesia Negara Maritim. Teraju. Jakarta.
Widi  A  Pratikno,  S.,  Solikhin,  Kriyo  Sambodho. 2014.  Struktur  Pelindung  Pantai.  Jakarta: PT.  Mediatama  Saptakarya (PT.  MEDISA)
Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123 456789/16417/6.%20BAB%20II.pdf?seque nce=6&isAllowed=y