## KAWISTARA
VOLUME 4 No. 2, 17 Agustus 2014 Halaman 111-224

## DINAMIKA EKOWISATA TRI NING TRI DI BALI PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TIGA TIPE EKOWISATA BALI
I Nyoman Sukma Arida Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Bali. Email: sukma.arida@gmail.com

## M.Baiquni
Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

## Janianton Damanik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

## Heddy Shri Ahimsa-Putra
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT
This study is aimed at explain the dynamic process in the development of ecotourism in Bali. Its objectives are 1) to identify and analyze typologies of ecotourism in Bali, 2) to analyze each type of ecotourism, focusing on the aspects of ecotourism products, local community involvement, and its development strategy, and 3) to analyze and formulate appropriate model of ecotourism development in Bali. This is a descritive qualitative research with relevant data acquisition techniques, namely (a) in-depth interview, (b) field observation, (c) Focus Group Discussion(FGD), and (d) document studies. The four methods were used to capture the needs of data in the field, in accordance with scope of the problem investigated and research objectives. This study found that ecotourism typology in Bali, in terms of its main moving actors (agent of change), is  divided  into  three,  namely:  (1)  investor-driven  ecotourism  (investor  type),  (2)  community-driven ecotourism (community type), and (3) government-driven ecotourism (government type). This three- type ecotourism in Bali is also known as tri ning tri. In practice, each type of ecotourism has different level of conformity with ecotourism principles (TIES, 2000), so that they can be categorized into three groups, which are major ( utama ), intermediate ( madya ) and contemptible ( nista ). Some particular Balinese life stances such as rwa bhineda (dualism) , paduwen sareng (common ownership) , dan nempahang rage (self devotion) enable the different types of ecotourism to live and develop side by side harmonically in Bali, without negating each other. Through observation in the micro level, this study found that the characteristic of each type tends to shift into hybrid type due to, among others, close interaction with different kinds of stake holders. This also means that the type of ecotourism developed in a village, for example, will most likely to be modified or improvised in such a way to accommodate the available resource potency and characteristic of stakeholders involved on its development or management. The ability to manage all forms of ecotourism, which mainly come from outside of Bali, is then combined by Balinese with their life stance of rwa bhineda. Therefore, any ecotourism type or model that comes into, enters and develops in Bali, eventually transforms into a new type of ecotourism.
Keywords : Ecotourism, Tri ning tri, Typologies, Community involvement.

## KAWISTARA
VOLUME 4 No. 2, 17 Agustus 2014 Halaman 111-224

## DINAMIKA EKOWISATA TRI NING TRI DI BALI PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TIGA TIPE EKOWISATA BALI
I Nyoman Sukma Arida Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Bali. Email: sukma.arida@gmail.com

## M.Baiquni
Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
Janianton Damanik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

## Heddy Shri Ahimsa-Putra
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

## ABSTRAK
Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskankan proses dinamika yang terjadi dalam pengembangan ekowisata  di  Bali.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1)  mengetahui  dan menganalisis tipe-tipe ekowisata yang berkembang di Bali, 2) menganalisis perkembangan ekowisata pada  masing-masing  tipe,  khususnya  dalam  aspek  produk  ekowisata,  pelibatan  masyarakat lokal, dan strategi pengembangan, dan 3) menganalisis dan merumuskan model pengembangan ekowisata di Bali. Penelitian ini bercorak penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang memiliki relevansi dengan pendekatan dan kerangka teori tersebut, ada empat cara, yaitu: (a) wawancara mendalam (indepth interview) , (b) Pengamatan (observasi lapangan), (c) diskusi terfokus (Focus  Group  Discussion- FGD),  dan  (d)  studi  dokument.  Penelitian  ini  menggunakan  keempat metode  ini  untuk  menggali  kebutuhan  data  di  lapangan,  sesuai  dengan  lingkup  masalah  dan tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa tipologi ekowisata Bali dilihat dari sisi aktor utama yang menggerak kan ( agent of change ) dapat dipilah menjadi tiga, yaitu: (1) ekowisata yang digerakkan oleh investor (tipe Investor), (2) ekowisata yang digerakkan oleh masyarakat (tipe Partisipatif), dan (3) ekowisata yang digerakkan oleh pemerintah (tipe pemerintah). Ekowisata Bali  yang  cenderung  berpola  tiga  ini  disebut  sebagai tri  ning  tri. Dalam  praktiknya  masing- masing  tipe  memiliki  tingkat  kesuaian  yang  berbeda-beda  dengan  prinsip-prinsip  ekowisata (TIES, 2000), sehingga bisa dikelompokkan ke dalam ekowisata utama, madya , dan nista . Beberapa sikap hidup masyarakat Bali seperti rwa bhineda, paduwen sareng, dan nempahang rage membuat masing-masing  tipe  ekowisata  bisa  berkembang  berdampingan  secara  harmonis  di  Bali,  tanpa meniadakan  satu  sama  lain.  Dari pengamatan pada level mikro ditemukan bahwa karakteristik masing-masing tipe cenderung bergeser ke arah tipe hibrid, akibat dari proses interaksinya dengan beragam stakeholder. Artinya, ekowisata yang masuk ke suatu desa akan diimprovisasikan sesuai dengan  potensi  sumber  daya  yang  tersedia  dan  keunikan  stakeholder  yang  terlibat  di  dalam pengelolaan  ekowisata.  Kemampuan  mengolah  segala  bentuk  ekowisata  yang  datang  dari  luar tersebut  berpadu  dengan  sikap  hidup rwa  bhineda sehingga  menyebabkan  kepariwisataan  yang

## I Nyoman Sukma Arida -- Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali Problematika dan Strategi Pengembangan Tiga Tipe Ekowisata Bali
datang,  masuk,  kemudian  berkembang  di  Bali ditransformasikan menjadi sebuah bentuk baru.
Kata  Kunci :  Ekowisata,  Tri  ning  tri,  Tipologi, Pelibatan masyarakat.
PENGANTAR Berbagai  fenomena  pembangunan kepariwisataan  yang  terjadi  akibat  perkem- bangan  pariwisata  Bali  selama  ini  lebih cenderung  mengarah  kepada  menguatnya bentuk  pariwisata  massal (mass  tourism) . Tidak  hanya  jumlah  wisatawan,  juga penyediaan  infrastuktur  pariwisata,  peri- laku  wisatawan,  serta  aktivitas  yang dilakukan  oleh  wisatawan  di  Bali  semakin merepresentasi  sosok  pariwisata  massal (Picard,  2006).  Faktor  kebijakan  pemerintah di  dalam  menempatkan  Bali  sebagai destinasi  pariwisata  andalan  memainkan peran  penting  dalam  hal  ini.  Pemerintah sebagai lokomotif penggerak pembangunan kepariwisataan  selalu  menargetkan  jumlah kunjungan  wisatawan  sebanyak-banyaknya sebagai cerminan kesuksesan pembangunan pariwisata. Fasilitas akomodasi, baik kategori hotel  berbintang  dan  non-bintang  maupun resort-resort mewah yang dimiliki pemodal asing terus dibangun tanpa memperhatikan daya dukung di Bali.
Hal ini tercermin dari makin meningkat- nya nilai investasi di sektor pariwisata di Bali. Badan  Penanaman  Modal  Provinsi  (BPMP) Provinsi  Bali  mencatat  bahwa  dari  Rp  7 triliun  investasi  pada  tahun  2010,  sebanyak 80 persen di antaranya masuk untuk sektor pariwisata.  Data  lain  menunjukkan  bahwa pada tahun 2009 tercatat jumlah kamar hotel bintang  sebanyak  18.684  unit  ditambah dengan 21.775 unit kamar hotel non-bintang (BPS, 2011). Sementara jumlah kamar hotel di Bali,  baik  berbintang  maupun  non-bintang, pada  tahun  2010  sudah  mencapai  45.557 kamar.  Jika  diasumsikan  rerata  luas  lahan yang digunakan untuk 1 unit kamar adalah 25 m 2 , maka total luas lahan yang diokupasi kamar hotel mencapai 113,89 hektar (Atmaja, Y., I.B., 2002).
Masifnya  pertumbuhan  investasi  pari- wisata tersebut pada tataran realitas terlihat
dalam  perubahan  bentang  lahan  pulau  Bali secara drastis. Daerah pesisir, daerah bantaran sungai,  perbukitan,  dan  pegunungan; bahkan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan  air  pun  tidak  lepas  dari  sasaran lokasi  pembangunan  fasilitas  pariwisata. Perubahan  fungsi-fungsi  lahan  yang  sangat pesat,  bukan  saja  menjadi  ancaman  serius terhadap  eksistensi  para  petani  yang  sejak lama  bergantung  pada  lahan  pertanian sawah, tetapi juga mengakibatkan perubahan struktur pekerjaan yang rentan menciptakan masalah pengangguran (Sutawan, 1997).
Pada  konteks  pengembangan  destinasi pariwisata,  berbagai  kondisi  di  atas  sangat potensial  mengubah  wajah  Bali  menjadi destinasi  pariwisata  yang  jauh  dari  nilai- nilai  pariwisata  budaya.  Padahal  sejatinya, kehidupan  sosial  budaya  masyarakat,  dan pariwisata di Bali merupakan dua hal yang tidak  dapat  dipisahkan.  Komponen  sosial budaya  masyarakat  adalah  modal  utama dalam  pengembangan  pariwisata  Bali.  Di dalam jaringan komponen tersebut, budaya agraris  yang  terwujud  dalam  tatanan desa pakraman (dulu  disebut  desa adat ) dan  Subak  berfungsi  sebagai  pilar  utama penyangga  struktur  sosial  budaya  yang ada.  Artinya,  faktor  kunci  keberhasilan pembangunan pariwisata Bali terletak pada keberlangsungan  dua  pranata  tradisional tersebut.  Idealnya  pengembangan  pari- wisata  Bali  semestinya  diarahkan  agar mampu menciptakan pola hubungan saling menguntungkan (simbiotik-mutualistik) antara elemen-elemen desa pakraman dengan industri  pariwisata.  Dengan  demikian  pari- wisata  diharapkan  akan  menjadi  bagian hidup dan mempunyai makna/memberikan manfaat  bagi  kehidupan  masyarakat  desa pakraman itu  sendiri  (Timothy  dan  Boyd, 2003). Di  tengah  situasi  dan  kondisi  yang saling  bersilang-kelindan  di  atas,  beberapa kalangan  di  Bali  mencoba  tetap  optimistik dengan mendesain pola-pola pengembangan produk  wisata  yang  dekat  dengan  prinsip- prinsip pariwisata budaya. Mereka mengem- bangkan  produk  wisata  berbasis  ekowisata
Kawistara, Vol. 4, No. 2, Agustus 2014: 111-128
di  beberapa  desa  potensial.  Walaupun masih  berupa  rintisan (pioneer), eksperimen pengembangan ekowisata tersebut berupaya menerapkan  prinsip-prinsip  ekowisata sebagai  terjemahan  dari  pembangunan pariwisata berkelanjutan ( sustainable tourism development ).  Bertitik-tolak  dari  pemikiran tersebut,  tulisan  ini  bermaksud  untuk menjelaskankan  dan  menganalisis  proses perubahan  (dinamika)  yang  terjadi  dalam pengembangan  eko wisata  di  Bali.  Kajian diarahkan  pada  dua  aspek  penting  yaitu aspek  proses  pelibatan  masyarakat  dan strategi  pengembangan  ekowisata.  Proses tersebut itulah diharapkan dapat dihasilkan tipologi ekowisata dari berbagai jenis produk ekowisata  yang  ada  di  Bali  serta  model pengembangan ekowisata Bali ke depan.
Sejarah  perkembangannya,  istilah  eko- wisata  mengalami  dialektika  pendefinisian, dengan  tanpa  meninggalkan  substansinya yang  pro-masyarakat  lokal (pro  local  people) tersebut.  Meskipun  istilah  ekowisata sudah  sering  dipergunakan  oleh  kalangan akademisi, pebisnis wisata, dan NGO, tetapi penggunaan  istilah  ekowisata  masih  sering dikacaukan (Galley, G., and Clifton, J.,2004). Salah  satunya  diberikan  oleh  oleh  Hector Cebalos  Lascuarin  (Lascuarin,1987,  dalam Boo, 1991) sebagai “ Traveling to undisturb area or uncontaminated natural areas with a specific objective  of  studying,  admiring  and  enjoying the  scenery  and  its  wild  plants  and  animals ”. Konsep  ini  dipertegas  lagi  oleh  David Western  (1987)  yang  menyatakan  bahwa ekowisata merupakan aktivitas wisata yang bertangung jawab untuk kelestarian alamnya. Ekowisata  harus  mampu  menciptakan  dan memuaskan  keinginan  alam,  dengan  cara mengkonservasi,  melestarikan  ekologi,  dan melibatkan  peran  aktif  wisatawan  dalam setiap pengembangan serta pembangunan. Pengertian  yang  tidak  jauh  berbeda, The  International  Ecotourism  Society (2002), mengkerucutkan  pengertian  itu  dengan mendefinisikan bahwa ekowisata merupakan suatu  bentuk  perjalanan  wisata  yang bertanggung  jawab  ke  kawasan  alami  yang dilakukan  dengan  tujuan  mengkonservasi
lingkungan  dan  melestarikan  kehidupan dan  kesejahteraan  penduduk  setempat. Aspek  tanggungjawab  dan  kelestarian  ini ditekankan lagi oleh ahli lainnya (Damanik, J. dan Weber, H.F., 2006), dengan meletakkan ekowisata  sebagai  kegiatan  wisata  berbasis alam, bersifat berkelanjutan, dikelola secara khusus,  berdampak  positip  terhadap  ling- kungan, berorientasi pada lokal, tidak bersifat konsumtif, dan fokus pada pengalaman serta pendidikan tentang alam.
Berbagai  definisi ekowisata  yang  telah dijelaskan  di  atas,  terlihat  bahwa  para  ahli dan peneliti ekowisata lebih banyak melihat ekowisata dari sudut pandang perjalanan dan pasar (wisatawan). Padahal dalam penelitian kali ini, peneliti hendak lebih banyak melihat fenomena ekowisata sebagai sebuah produk yang  tengah  berubah.  Dengan  demikian definisi dan prinsi-prinsip yang digambarkan di  atas  hanya  bisa  dipergunakan  untuk memberikan  wawasan  mendasar  ( insight ) bagi  peneliti  dalam  memahami  ekowisata. Selanjutnya dari serangkaian pengertian dan prinsip-prinsip  ekowisata  di  atas  peneliti dapat  merangkum  poin-poin  penting dari  ekowisata  untuk  melihat  fenomena ekowisata di Pulau Bali. Dengan memadukan berbagai  definisi  yang  telah  disampaikan para  ahli  sebelumnya,  peneliti  mencoba merumuskan  definisi ekowisata  dari  sudut pandang  pentingnya  aspek  produk  dan aspek pelibatan masyarakat:
Ekowisata  adalah  kegiatan  perjalanan wisata  di  daerah  yang  masih  alami  atau daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam,  di  mana  tujuannya  selain  untuk menikmati  keindahan  juga  melibatkan unsur  pendidikan,  pemahaman,  dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi lingkungan,  dan  pelibatan  masyarakat setempat  sekitar  Daerah  Tujuan  Ekowisata dalam pengelolaannya .
Tipologi Ekowisata American  Heritage  Dictionary menjelas- kan pengertian tipologi sebagai berikut, ’The study or systematic classification of types that have characteristics or traits in common’ . Jadi, tipologi

## I Nyoman Sukma Arida -- Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali Problematika dan Strategi
Pengembangan Tiga Tipe Ekowisata Bali
adalah  studi  atau  klasifikasi  sistematis  dari berbagai tipe yang mempunyai karakteristik atau kualitas bersama. Selanjutnya pengertian tentang  tipologi  yang  lebih  operasional dikemukakan  oleh  Waddock  (1989).  Ia merumuskan  pengertian  tipologi  sebagai ‘model organisasional yang secara sistematis menggambarkan bagaimana fenomena sosial bervariasi  atau  serupa  dalam  kaitannya dengan  atribut-atribut  tertentu’  (Waddock, 1989  via  Selin:263).  Pengertian  inilah  yang akan dipergunakan dalam penelitian tentang tipologi ekowisata Bali ini.
Pentipologian  berguna  dalam  pem- bangunan  kepariwisataan  lebih  lanjut dari  suatu  destinasi.  Pemahaman  tipologi wisatawan  berdasarkan  negara  dan  daerah asal,  gender,  umur,  strata  sosial,  ekonomi, budaya,  dan  iklim,  misalnya,  menjadi penting  dalam  konteks  pencitraan  destinasi (Gee,1997). Selain itu tipologi juga bermanfaat untuk mengetahui pola kunjungan, motivasi, dan  dampak  terhadap  strategi  promosi dan  pemasaran.  Dengan  demikian,  tipologi wisatawan dalam konteks ini dapat menjadi alat  perencanaan  yang  efektif,  sebagai petunjuk  praktis  untuk  mengidentifikasi dampak  spasial,  tolok  ukur  pertumbuhan, dan  instrumen  dalam  menyusun  formulasi kebijakan  pariwisata.  Sejajar  dengan  pen- jelasan  ini,  penyusunan  tipologi  ekowisata pun kurang lebih akan menghasilkan manfaat yang sama.
Salah-satu penelitian tipologi dilakukan oleh  Lindberg  (1991)  yang  menghasilkan tipologi  ekowisata  berdasarkan  kriteria ‘siapa’  melakukan  jenis  perjalanan  ‘apa’. Ia  memilah  ekowisata  ke  dalam  beberapa tipe,  antara  lain:  (1) hard-core: peneliti  atau anggota  lainnya  yang  mengikuti  perjalanan yang direncanakan ke suatu daerah dengan tujuan khusus, seperti mempelajari sesuatu, melestarikan  lingkungan,  atau  tujuan- tujuan  khusus  lainnya,  (2) dedicated: orang- orang  yang  melakukan  perjalanan  khusus untuk  melihat  area-area  yang  dilindungi dan  ingin  memahami  alam  setempat  dan sejarah budaya, (3) mainstream: orang-orang yang  mengunjungi  destinasi-destinasi  yang
bersifat  khusus  dengan  mengambil  sebuah paket perjalanan yang tidak umum, dan (4) casual: orang-orang  yang  ikut  serta  dalam suatu perjalanan ke alam bebas, tidak lebih dari  sehari  merupakan  bagian  dari  liburan yang lebih panjang.
Dari  berbagai  jenis  penerapan  tipologi ekowisata  dalam  berbagai  kajian,  terdapat satu  benang  merah  yang  dapat  dipetik bahwa tipologi lebih banyak dibuat dengan mengkaji aspek aktivitas wisatawan. Hal ini misalnya terlihat dari kajian yang dilakukan oleh  Weaver  (2001),  Lindberg(  1991),  dan rumusan ekowisata Queensland (1995). Selin (1999) melakukan perumusan tipologi secara agak  berbeda  dengan  melihat  pola-pola kerjasama  yang  ada  di  berbagai  kawasan dalam suatu destinasi.
Setidaknya  dari  hasil-hasil  penelitian terdahulu  yang  berhasil  dikumpulkan, pengkajian  tipologi  ekowisata  dengan melihat  aspek  ‘siapa  yang  menggerakkan pengembangan  ekowisata  di  suatu  destinasi ( agent of change ). Dengan demikian tulisan ini mencoba menganalisis tipologi ekowisata Bali dari  sudut  pandang  ‘penggerak  ekowisata’, sekaligus  melihat  dinamika  pelibatan masyarakat  dan  startegi  pengembangannya. Secara  spesifik  tujuan  tulisan  ini  sebagai berikut:  (a)  menganalisis  tipologi  ekowisata yang berkembang di Bali dan (b) menganalisis dan  merumuskan  model  pengembangan ekowisata yang dapat dibangun.
Tulisan ini dibangun dari hasil penelitian yang  dikerjakan  dengan  menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif  deskriptif. Sesuai  dengan  pendekatan  kualitatif  dan pilihan  teori  yang  diambil  dalam  penelitian ini, maka data yang dikumpulkan cenderung bersifat deskriptif dan bukan tabulasi seperti dalam  pendekatan  kuantitatif.  Teknik pengumpulan  data  yang  memiliki  relevansi dengan  pendekatan  dan  kerangka  teori tersebut, ada empat cara, yaitu: (a) wawancara mendalam (indepth interview) , (b) Pengamatan (observasi  lapangan),  (c)  diskusi  terfokus (Focus  Group  Discussion- FGD),  dan  (d)  studi dokumen.  Penelitian  ini  menggunakan keempat  metode  ini  untuk  menggali
Kawistara, Vol. 4, No. 2, Agustus 2014: 111-128
kebutuhan  data  di  lapangan,  sesuai  dengan lingkup masalah dan tujuan penelitian.

## PEMBAHASAN
Tipologi Ekowisata Penelitian  ini  berhasil  diidentifikasi 42  Dearah  Tujuan  Wisata  (DTW)  yang diklasifikasi  sebagai ekowisata.  Masing-
masing  DTW  memiliki  potensi,  ragam atraksi,  segmen  pasar,  dan  tingkat perkembangan  yang  berbeda-beda  sesuai dengan  karakteristiknya  masing-masing. Melalui sebuah instrumen sederhana berupa kuisioner  sederhana  42  DTW  ekowisata tersebut diklasifikasikan ke dalam kelompok- kelompok  atau  tipe  tertentu  sesuai  dengan karakteristiknya.
Tabel 1. Tipologi Ekowisata di Bali Tipe Ekowisata Produk dan Jenis Atraksi Strategi Pengelolaan Pola Pelibatan Masyarakat Karakter wisatawan (1) Tipe Investor (Elephant Safari Park, Bali Zoo Park, Bali Bird Park, Bakas Safari, Bali Safari and Marine Park) a.  Taman b.  Menunggang satwa langka c.  Wisata pantai d.  Arung Jeram e.  Panorama alam a.  Aktor : Investor asing dan domestik b.  Model kerjasama timpang, a.  Partisipasi masyarakat lokal rendah b.  Pembagian keuntungan ekonomi kepada banjar Casual/ popular Soft actifity (2) Tipe Pemerintah (Taman Nasional Bali Barat, Kebun Raya Bedugul, Desa Baha, Pangsan, Penglipuran, Bayunggede) a.  Desa wisata; b.  Kunjungan singkat ke desa- (Sight seeing) . a.  Kerja sama desa dengan pemda b.  Masyarakat diwakili banjar. a.  Partisipasi masyarakat rendah - sedang. b.  Banjar Aktif Casual/popular Soft actifity (3) Tipe Masyarakat
( Monkey Forest,
Burung Kokokan,
JED (Dukuh,
Sibetan, Ceningan, Tenganan, Plaga), a.  Aktif bersama warga desa, trecking, hiking, b.  Bird watching a.  Pengelolaan sepenuhnya masyarakat lokal: koperasi primer dan Banjar. a.  Partisipasi masyarakat tinggi b.  Pola partisipatif: trainning, workshop . a.  Popular b.  Small group c.  Hard activity
Sumber: Analisis Data lapangan (2012-2013), dan studi dokumen pada penelitian Weaver, (2001); Lindberg, (1991);Queensland, (1995), dan Selin, (1999).
Beberapa  aspek  yang  digali  dan dikumpulkan pada saat di lapangan, antara lain:  (1)  bentuk  produk  dan  jenis  atraksi yang dipasarkan; (2) Inisiator ekowisata dan manajemen  pengelolaan,  (3)  keterlibatan masyarakat  lokal  dalam  perencanaan  dan pengelolaan,  kontrol  terhadap  sumber daya,  terserap  sebagai  tenaga  kerja,  dan ada  atau  tidaknya  hasil  keuntungan  yang dapat  dinikmati  oleh  masyarakat,  dan  (4) peranan  pemerintah  dalam  setiap  tahapan proses. Hasil pencapaian optimal dari proses tersebut tergambarkan dalam Matrik 1.
Dari  temuan  di  atas  terlihat  bahwa tipologi  ekowisata  Bali  dilihat  dari  sisi aktor  utama  yang  menggerakkan  ( agent  of change )  serta  manajemen  pengelolaan  yang diterapkan dapat dipilah menjadi tiga, yaitu (1) ekowisata yang digerakkan oleh investor (tipe Investor), (2) ekowisata yang digerakkan oleh  masyarakat  (tipe  Partisipatif),  dan  (3) ekowisata yang digerakkan oleh pemerintah (tipe  pemerintah).  Berikut  ini  adalah  pen- jelasan karakteristik dari masing-masing tipe ekowisata di Bali tersebut.

## I Nyoman Sukma Arida -- Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali Problematika dan Strategi Pengembangan Tiga Tipe Ekowisata Bali

## Tipe Investor (Banjar Taro Kaja dan
Bali Elephant Park) Ekowisata  dengan  tipe  investor  arti- nya  perencanaan  dan  pengembangan  eko- wisata  dilakukan  oleh  pemilik  modal dengan  tujuan  utama  untuk  memperoleh keuntungan dari sisi bisnis karena bertujuan untuk kepentingan bisnis, maka pemakaian label ekowisata hanya bersifat artifisial atau pencitraan.  Ketika  wacana  global  dipenuhi oleh  isu  lingkungan  termasuk  dalam sektor  pariwisata  ( green  tourism ),  maka  isu lingkungan  tersebut  juga  digunakan  oleh para pemilik modal untuk melebarkan sayap bisnisnya. Maka bermunculanlah bermacam bentuk  pariwisata  yang  menamakan  diri sebagai ecotourism atau green tourism . Ekowisata  dengan  tipe  investor  yang berkembang  di  Bali  dicirikan  oleh  peran dominan  pemilik  modal  dari  luar  kawasan, bahkan  dari  luar  negeri  dalam  mengelola ekowisata. Modal memiliki faktor penting di dalam mengendalikan operasional ekowisata mulai sejak perencanaan, pengelolaan hingga pembagian  hasil  usaha  ekowisata.  Dengan akumulasi modal pula, pengusaha ekowisata menjalankan usaha bisnisnya agar dapat me- raup  keuntungan  dalam  jangka  waktu  yang telah ditargetkan. Sesuai dengan sifat modal yang selalu ekspansif, usaha ekowisata yang digerakkan  pun  senantiasa  menjadikan  ke- untungan  finansial  sebagai  target  utama (Arida, N.S dan Damanik, J., 2012).
Tipe Pemerintah (Desa Pengelipuran, Bangli) Pada  ekowisata  dengan  tipe  pemerin- tah  dicirikan  oleh  adanya  peran  dan intervensi  pemerintah  yang  besar  dalam pengembangan  ekowisata  di  sebuah  desa. Intervensi  pemerintah  yang  dalam  hal  ini direpresentasikan  oleh  Dinas  Pariwisata tersebut  biasanya  berlabel  ‘pengembangan desa wisata’. Desa-desa yang dikembangkan sebagai desa wisata pada umumnya memiliki potensi budaya dan alam yang besar. Ekowisata  dengan  tipe  pemerintah memiliki  beberapa  karakter  yang  menonjol dalam  strategi  pengembangannya,  antara
lain:  mengandalkan  peran  pemerintah  yang dominan,  cenderung  duplikasi,  berskala kecil,  dan  meminggirkan  peran  masyarakat. Kuatnya peran pemerintah merupakan karak- teristik  utama  dari  tipe  ini  karena  dimulai dan  berkembangnya  ekowisata  memang diinisiasi oleh Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata.  Pemerintah  memegang  peranan yang  penting  dengan  mengerahkan  segenap sumber  daya  yang  ada  untuk  mendorong terwujudnya  ekowisata  (desa  wisata)  di sebuah  desa.  Dengan  demikian  program ekowisata bersifat top down dari atas ke bawah, instruksional, dan minim partisipasi. Desa-desa ekowisata bertipe pemerintah mengandalkan landscape desa dan kekayaan budaya  sebagai  basis  atraksi  dan  produk ekowisatanya.  Beberapa  desa  Baliage  di wilayah  pegunungan  Bali  Tengah  yang memiliki  khasanah  budaya  ‘Bali  asli’ dipromosikan dengan gencar oleh beberapa Pemerintah  daerah  kabupaten  karena  di- yakini  dapat  menjadi  magnet  daya  tarik wisata.  Desa-desa  tersebut  memiliki  pola pemukiman  yang  khas  dan  kehidupan adat-istiadat  yang  mencerminkan  keunikan kebudayaan.  Beberapa  desa  lainnya  meng- andalkan  kehidupan  budaya  agraris  Subak dengan  segala  pernak-perniknya.  Akan tetapi, berbeda dengan desa-desa dalam tipe Masyarakat yang rata-rata berhasil menggali keunikan  masing-masing untuk  ditonjolkan dan dikemas menjadi atraksi, pada desa-desa tipe  Pemerintah  keunikan  potensi  tersebut jarang yang dapat diungkap untuk dijadikan branding produk.  Potensi  hutan  bambu  di Desa  Penglipuran,  Bangli,  misalnya  tidak dapat  tergarap  maksimal  sebagai  produk wisata yang semestinya mampu menunjang keberadaan  desa  tersebut  sebagai  desa wisata. Demikian juga beberapa desa lainnya di  wilayah  kabupaten  lainnya,  seperti  Desa Pinge,  Tabanan;  Desa  Lodtunduh,  Gianyar, dan Desa Baha, Badung. Desa-desa tersebut digadang-gadang  menjadi  Desa  Wisata berbasis  agro  (pertanian),  tetapi  ‘gagal’ mengkerucutkan brand tersebut  menjadi lebih  spesifik  sehingga  bisa  utuh  menjadi milik desa tersebut.
Kawistara, Vol. 4, No. 2, Agustus 2014: 111-128

## Tipe Masyarakat (Banjar Dukuh,
Sibetan, Karangasem) Ekowisata yang dirintis dan dikelola oleh warga  masyarakat  dan  sepenuhnya  berada dalam  kontrol  masyarakat  setempat  dalam penelitian  ini  digolongkan  sebagai  ekowisata bertipe Masyarakat ( grass root ). Warga masya- rakat baik secara mandiri maupun dengan di- bantu  pendampingan  dari  pihak  luar  (tokoh atau  LSM),  berinisiatif  membangun  dan mengembangkan  eko wisata  yang  bersumber dari potensi sumber daya alam yang dimiliki desa  tersebut.  Perkembangan  ekowisata tipe  ini  pada  umumnya  berjalan  secara natural  mengikuti  tahapan-tahapan  proses pemahaman yang dimiliki warga desa. Tipe  ekowisata  masyarakat  memiliki beberapa  karakter  khas  dalam  strategi pengembangannya,  antara  lain;  melibatkan masyarakat  secara  maksimal,  berskala  kecil baik dalam tampilan atraksi maupun modal yang  dimiliki,  dan  berjejaring  ( networking ). Ciri  yang  paling  menonjol  dari  ekowisata tipe  Masyarakat  adalah  tingginya  tingkat keterlibatan  masyarakat  dalam  mengelola ekowisata. Pada beberapa kasus, masyarakat malah  merupakan  pelaku  aktif  dengan menggunakan  pranata  atau  lembaga  tradi- sional  yang  dimiliki  seperti banjar,  sekehe, dan subak . Pada beberapa contoh ~misalnya JED (Jaringan Ekowisata Desa)~ keterlibatan masyarakat terbentuk akibat adanya campur tangan  (intervensi)  dari  pihak  luar  seperti Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM). Akan  tetapi,  beberapa  desa  ekowisata  yang muncul  lebih  awal,  partisipasi  masyarakat tersebut  tumbuh  secara  alami  dan  mandiri, dengan  adanya  pemicu  dari  seorang  atau beberapa  tokoh  warga  lokal  (misalnya pada  kasus  desa  Munduk,  Tabanan,  dan Desa  Kemenuh,  Sukawati).  Selanjutnya, masyarakat  mengupayakan  pembangunan dan  pengelolaan  ekowisata  di  desanya secara  swadaya,  swakarsa,  dan  swakelola. Fenomena  demikian  misalnya  dapat  dilihat dari  obyek  wisata  alam  Wanara  Wana (monkey forest) , desa adat Padangtegal, Ubud; wisata alam Burung Kokokan, Petulu, Ubud; dan wisata alam Kera, Sangeh, Badung.
Tujuan pengembangan ekowisata dalam hal  ini  memang  tidak  semata-mata  untuk memperoleh  keuntungan  finansial  semata. Dengan  kata  lain,  paling  tidak  masyarakat menyadari bahwa apa yang mereka kerjakan melalui  ekowisata  tidak  akan  dapat  mem- peroleh  keuntungan  finansial  secara  cepat dan  instant.  Dalam  konstruksi  kesadaran demikian masyarakat lebih mengasosiasikan ekowisata  sebagai  sebuah  instrumen  untuk mengenali dan menggali sumber daya yang dimiliki dan mengemasnya menjadi sebuah produk wisata. Dengan demikian sisi bisnis dari pengembangan wisatanya tersebut tidak terlampau  mendapatkan  perhatian.  Alih- alih  dikembangkan  secara  profesional  dan memenuhi perhitungan bisnis murni.

## Sebaran Ekowisata Bali: Sebuah
Analisis Kewilayahan Dalam  wilayah  kepariwisataan  Bali, sebaran  produk-produk  ekowisata  yang telah  berkembang  ternyata  juga  mengikuti pola persebaran produk atau Daerah Tujuan Wisata  konvensional.  Beberapa  objek ekowisata  yang  bertipe  Masyarakat  malah berada  di  dalam  sebuah  kawasan  wisata konvensional. Obyek ekowisata monkey forest desa  Padangtegal,  burung  Kokokan  Petulu, dan  banjar  Nyuh  Kuning,  misalnya,  masih berada  di  dalam  kawasan  pariwisata  Ubud dan  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari dinamika  kepariwisataan  dalam  kawasan tersebut.
Beberapa  obyek  ekowisata  bertipe Masyarakat lainnya memang berlokasi jauh dari  sentra-sentra  kawasan  dan  daerah wisata  yang  sudah  ada.  Obyek  Jatiluwih, banjar  Dukuh  Sibetan,  desa  Munti  gunung, misalnya  lokasinya  cukup  jauh  dari  sentra- sentra  daerah  wisata.  Kondisi  ini,  secara positif  memberikan  karakter  yang  lebih kuat bagi obyek-obyek tersebut karena tidak berada  di  bawah  bayang-bayang  kebesaran citra  obyek  wisata  konvensional.  Akan tetapi,  pada  sisi  lain,  obyek-obyek  tersebut memerlukan upaya yang lebih keras dalam mempromosikan  keunggulannya  agar  ter- jangkau oleh segmen pasarnya.

## I Nyoman Sukma Arida -- Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali Problematika dan Strategi Pengembangan Tiga Tipe Ekowisata Bali
Secara  lebih  jelas,  sebaran  peta ekowisata  di  Bali  dapat  dilihat  pada Gambar  1.  Pada  gambar  tersebut  terlihat bahwa  sebaran  ekowisata  di  Bali  pada umumnya  berada  di  wilayah  Bali  Selatan dan  Bali  Tengah  (Bali  pegunungan), khususnya  di  kawasan-kawasan  wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah Bali, seperti Ubud, Kuta, Nusa Dua, dan Pantai
Lebih. Meskipun begitu, beberapa produk ekowisata  juga  berada  di  luar  kawasan tersebut, seperti di Buleleng, Karangasem, dan Jembrana. Salah satu ciri umum yang menonjol  dari  pemilihan  lokasi  tersebut adalah  produk-produk  ekowisata  banyak dikembangkan di kawasan pedesaan yang masih  tergolong  asri  dan  alami,  seperti keberadaan Elephant Safari Park di Taro.
Gambar 1. Peta Sebaran Ekowisata di Bali
Apabila  dilihat  per-tipe,  ekowisata tipe  Investor  lebih  banyak  berpusat  di  Bali Selatan,  khususnya  di  Kabupaten  Gianyar dan  Badung.  Sedangkan  tipe  Pemerintah keberdaannya merata di seluruh kabupaten di  Bali,  tetapi  yang  berada  di  kabupaten- kabupaten  di  Bali  Selatan  relatif  lebih  ber- kembang, sebagai imbas dari pengaruh pusat- pusat  kawasan  wisata  yang  memang  lebih banyak berada di Bali Selatan. Sementara itu ekowisata  bertipe  Masyarakat  dengan  sub tipe alami lebih banyak berada di Bali Selatan. Akan  tetapi,  ekowisata  subtipe  ekowisata yang  didampingi  oleh  LSM  lebih  banyak berlokasi  di  wilayah-wilayah  ‘pinggiran’, seperti di Kabupaten Karangasem (Tenganan dan  Sibetan),  Badung  bagian  Utara  (Banjar Kiadan),  dan  Klungkung  kepulauan  (Pulau Ceningan).
Dari  keseluruhan  produk  ekowisata yang  ada  dalam  peta,  terlihat  bahwa  produk ekowisata yang paling mendekati bentuk dan ciri-ciri ideal dari ekowisata secara konsepsional (tipe  Masyarakat)  jumlahnya  masih  sedikit. Lokasinya pun cenderung berada di wilayah- wilayah  ‘pinggiran’.  Fakta  ini  mengafirmasi bahwa  berbagai  bentuk  ekowisata  yang diidealkan  di  Bali,  sebenarnya  juga  masih sulit  untuk  bisa  ditemukan  rujuk an  bentuk praksisnya.  Walaupun  demikian,  ini  bukan berarti  ekowisata  Bali  gagal  mewujudkan implementasi konseptualnya, tetapi pengaruh penetrasi  pasar  dan  para  pelaku  bisnis  di produk wisata bertipe investor yang jauh lebih kuat sehingga memiliki pengaruh besar dalam mendorong  terjadinya  perubahan  bentuk ekowisata  ideal  menuju  bentuk  replikasi ekowisata atau pseudo -ekowisata.
Kawistara, Vol. 4, No. 2, Agustus 2014: 111-128

## Strategi Pengembangan Ekowisata
Pengembangan  ekowisata  ketiga  desa melakukan  strategi  yang  berbeda-beda sesuai  dengan  konteks  persoalan  yang dihadapi  (Matrik  2).  Pilihan  strategi  yang ditempuh tentu berhubungan dengan model pemberdayaan masyarakat yang terjadi dan pengembangan  produk  ekowisata  yang dilakukan  pada  masing-masing  desa.  Pada beberapa  dimensi  pilihan-pilihan  strategi yang  ditempuh  memiliki  pola  yang  mirip. Beberapa  kesamaan  pola  yang  muncul,
antara  lain:  menggunakan  landscape  desa sebagai  basis  atraksi,  memakai  lembaga banjar/desa adat sebagai instrumen negosiasi dengan  pihak  luar,  menjalin  jaringan ( networking ) dengan multi stakeholders, dan mengembangkan  promosi  serta  informasi melalui  perangkat  internet.  Keseluruhan strategi dipergunakan untuk mengakselerasi segala  sumber  daya  pariwisata  lokal  guna meraih  kesejahteraan  bersama  melalui pengembangan ekowisata.
Tebel 2 . Perbandingan dalam Strategi Pengembangan Ekowisata di Tiga Desa/Tipe Desa Strategi Pengembangan Ekowisata Taro (Tipe Investor) a.  Bekerja sama dengan investor besar. b.  Memanfaatkan hubungan patronase kultural dengan tokoh puri Ubud yang sekaligus merupakan Bupati Gianyar. c.  Menggunakan kekuatan banjar adat ketika bernegosiasi dengan investor. d.  Memanfaatkan pura sebagai simpul konsolidasi dalam penggunaan keuntungan usaha ekowisata. e.  Promosi produk menggunakan jaringan Internet. Penglipuran (Tipe Pemerintah) a.  Bekerja sama dengan Pemerintah daerah (Dinas Pariwisata Kabupaten) dalm mengembangkan ekowisata. b.  Mengikuti bermacam lomba pariwisata guna mempromosikan ekowisata desa.
c.  Menggunakan institusi banjar sebagai penanggungjawab dalam mengelola ekowisata, d.  Memanfaatkan jasa travel agen dalam mendapatkan kunjungan wisatawan. e.  Memanfaatkan pura sebagai ikon produk ekowisata. Dukuh, Sibetan (Tipe Partisipatif) a.  Bekerjasama dengan LSM.
b.  Mengembangkan paket-paket wisata berbasis potensi desa.
c.  Merumuskan Tata Ruang Wilayah Desa sebagai alat untuk menjaga keutuhan fungsi kawasan wilayah banjar.
d.  Membentuk koperasi primer di banjar untuk kelola ekowisata.
e.  Menggunakan pengaruh dan kekuatan banjar adat dalam mengembangkan ekowisata.
f.  Membangun jaringan dengan desa-desa lain dalam wadah JED dan Bali DWE.
Sumber: Survey dan wawancara lapangan (2012-2013).

## Persamaan dan Perbedaan Pilihan
Strategi Dari  uraian  sebelumnya  terlihat  bahwa tiga  desa  yang  mewakili  tipe-tipe  ekowisata yang  dikaji  menampilkan  karakteristik yang  menarik  dalam  hal  penerapan  strategi pengembangan ekowisata. Terdapat beberapa titik  kesamaan  dan  perbedaan  di  dalam
proses strategi pengembangan bila dicermati dari uraian sebelumnya. Kesamaan pola yang muncul dijelaskan berikut ini.
Pertama, munculnya  peran  ‘orang  kuat’ dalam proses awal pengembangan ekowisata di  masing-masing  tipe.  Pada  tipe  Investor ‘orang kuat’ tersebut tersimbolisasi pada figur kepala daerah sekaligus tokoh Puri Ubud, yaitu

## I Nyoman Sukma Arida -- Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali Problematika dan Strategi Pengembangan Tiga Tipe Ekowisata Bali
Cokorde  Budi  Suryawan  (CBS).  Demikian pula  pada  tipe  Pemerintah  ‘orang  kuat’  ter- simbolisasi pada figur Bupati Ida Bagus Ladip (IBL).  Kemiripan  pada  dua  tipe  tersebut bahwa kemunculan ‘orang kuat’ dalam proses awal  inisiasi  ekowisata  selain  karena  alasan formalitas  politik  kenegaraan  (sebagai  kepala daerah),  juga  terkandung  alasan  keterkaitan kultural.  Bupati  CBS  merupakan  salah-satu tokoh Puri Ubud, di mana antara warga Taro Kaja dengan Puri Ubud memiliki relasi patron- klien  sejak  lama.  Sedangkan  di  antara  warga Penglipuran  dengan  Bupati  IBL  memiliki keterkaitan cultural guru~sisya . Pada kasus Taro Kaja, kehadiran ‘orang kuat’ sangat menentu- kan  dan  membantu  warga  Taro  Kaja  dalam bernegosiasi  dengan  investor.  Sedangkan  di Penglipuran,  sebaliknya,  kehadiran  peran ‘orang  kuat’  justru  menjadi  instrumen penundukan  (hegemoni)  pemerintah  daerah terhadap  kemampuan  masyarakat  lokal Penglipuran dalam mengelola desa wisatanya secara mandiri dan partisipatif. Hal ini dengan benderang terlihat dalam penetapan prosentase bagi hasil retribusi yang sangat tidak adail. Sementara  itu  pada  tipe  Masyarakat (Banjar  Dukuh),  kehadiran  ‘orang  kuat’ muncul  pada  perkembangan  terakhir perjalanan  ekowisata,  di  mana  Bupati Kabupaten  Karangasem  mengajak  investor asal  Jepang  untuk  berinvestasi  di  banjar Dukuh.  Masyarakat  pun  terbelah  dalam menyikapi  kehadiran  investor  tersebut; sebagian  ada  yang  setuju  dan  melihat  hal tersebut sebagai sebuah peluang baru setelah lelah menunggu keuntungan dari ekowisata. Sementara  sebagian  warga  lainnya  tidak setuju  dengan  kehadiran  investor  karena dinilai dapat mengancam kedaulatan warga terhadap  sumber  daya  alamnya.  Fenomena tersebut  menjadi  ujian  dari  proses  panjang pemberdayaan masyarakat Dukuh.
Fenomena  di  tiga  desa  di  atas  men- cerminkan  bahwa  pengembangan  ekowisata pada tipe Investor dan Pemerintah cenderung berpola  elitis.  Artinya  hanya  melibatkan orang-orang tertentu yang memiliki kekuasa- an dan akses. Asumsi yang dibangun bahwa aktor sosial yang terlibat dalam pembangunan
pariwisata  bersifat  heterogen,  sehingga  inter- aksi yang terjadi diwarnai oleh berbagai konflik kepentingan. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan  pariwisata  diklasifikasinya  ke dalam dua pola, yaitu pola elitis dan partisipasi masyarakat. Pola elitis cenderung didominasi oleh  segelintir  orang  dan  bersifat  langsung karena kekuasaan yang dimilikinya. Hal inilah yang  terjadi  di  Taro  Kaja  dan  Penglipuran, di  mana  proses  ekowisata  dikendalikan  oleh sekelompok kecil elite.
Sedangkan  pengembangan  ekowisata  di Dukuh, Sibetan, cenderung lebih menunjuk kan pola  partisipatif  dengan  melibatkan  banyak orang,  tetapi  hubungannya  bersifat  tidak langsung  karena  membutuhkan  peran serta warga  masyarakat.  Pembangunan  eko wisata yang  dilakukan,  banyak  ditandai  oleh  suatu perjuangan melalui proses negosiasi-negosiasi, dan kesepakatan-kesepakatan bersama sebagai pedoman dalam menkon struksikannya.
Kedua, digunakannya pranata tradisional banjar/desa adat untuk mengelola ekowisata.Pada  ketiga  tipe  ekowisata masyarakat menggunakan instrumen banjar/desa  adat  sebagai  pihak  pemegang otoritas pengelolaan ekowisata. Penggunaan lembaga  banjar/desa  adat  (dan  bukan dusun/desa  dinas)  jelas  memiliki  landasan argumentasi  yang  bernuansa  politik. Landasan  argumentasinya  bahwa  institusi banjar  dipandang  lebih  memiliki  kekuatan dan  kharisma  ketika  berhadapan  dengan kekuatan  suprastruktur  (baik  pemerintah maupun investor).
Dari berbagai cerita kasus pengembang- an  ekowisata  jelas  terlihat  betapa  institusi tradisional  banjar  pakraman  dipergunakan secara  efektif  sebagai  instrumen  untuk mengakumulasikan,  mengkoordinir,  dan mensinergikan modal-modal internal lain nya. Sehingga mereka menjadi lebih kuat dan solid dalam  menghadapi  aktor-aktor  dari  luar, seperti pemerintah, investor, biro perjalanan, dan  sebagainya.  Kekuatan banjar  pakraman sangat  diandalkan  karena  kewibawaannya masih  diakui  oleh  anggota  warga  banjar. Dalam  praktiknya,  banjar/desa  adat membentuk Badan Pengelola Pariwisata (atau
sebutan  lain)  yang  menjadi  perpanjangan tangan  banjar  dalam  mengelola  ekowisata. Namun  wewenang  dan  tanggung-jawab masih dikendalikan oleh banjar.
Ketiga , digunakannya simbol-simbol yang bersifat  tradisional  dalam  proses  menyatukan sikap  masyarakat  dalam  menghadapi  dina- mika  ekowisata.  Simbol-simbol  dan  pranata tersebut, sala-satunya berupa sistem pura. Pura dipergunakan sebagai simpul pemersatu dalam mencegah timbulnya konflik ketika merespons hasil  ekonomi  ekowisata.  Pada  ketiga  tipe, dengan  jumlah  hasil  ekonomi  pengelolaan ekowisata  yang  sangat  beragam,  terlihat pemanfaatan  dominan  hasil  ekowisata  adalah untuk kebutuhan pura, baik untuk kepentingan pembangunan dan pemeliharaan bangunannya maupun untuk biaya penye lenggaraan upacara. Dengan  demikian  seluruh  warga  masyarakat merasakan  manfaatnya  karena  beban  mereka untuk  mengeluarkan  iuran  sosial  ke  pura ( pesuan-pesuan ) menjadi lebih ringan. Keempat , aktor-aktor yang terlibat dalam proses  pengelolaan  ekowisata  di  ketiga desa  menunjukkan  adanya  kecenderungan perluasan  dalam  hal  jumlah  dan  intensitas interaksi  antar-aktor  ( stakeholder ).  Pada tahap  awal  perkembangan  masing-masing tipe  ekowisata  terjadi  dominansi  peran  oleh aktor  tertentu  (sesuai  dengan  nama  tipenya; pada  ekowisata  bertipe  Investor  misalnya aktor  yang  dominan  ialah  investor),  namun dalam  proses  perjalannya  kemudian  aktor- aktor lainnya mulai masuk dan terlibat dalam pengelolaan  dan  pengembangan  ekowisata. Munculnya  keterlibatan  peran  aktor  baru tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran karakteristik dari tipe ekowisata yang semula dominan  menjadi  bercampur/hibrid  (Proses pergeseran  karakter  ini  secara  khusus  akan dibahas dalam sub bab terakhir bab ini.) Sedangkan perbedaan pola yang terlihat adalah  sebagai  berikut: Pertama ,  terdapat perbedaan  yang  mencolok  dalam  hal basis dan  pengemasan  atraksi  ekowisata .  Pada  tipe investor,  basis  atraksi  yang  digunakan merupakan  potensi  yang  didatangkan  dari luar  desa,  bahkan  luar  provinsi  (import), sehingga atraksi yang muncul adalah atraksi
yang  sangat  asing  dengan  potensi  lokal yang  ada  di  desa  tersebut.  Sedangkan  pada desa  ekowisata  bertipe  Masyarakat  ( grass root )  atraksi  ekowisatanya  bersumber  dari potensi  sumber  daya  lokal  yang  dimilikinya karena  yang  dijual  adalah  milik  sendiri, masyarakat  dapat  berdiri  sejajar  dengan wisatawan.  Masyarakat  berperan  menjadi penutur  kekayaan  budayanya  sendiri  ( local interpreter ),  sehingga  dapat  lebih  terlibat dalam  kegiatan  ekowisata.  Kondisi  ini bermuara pada sikap masyarakat yang lebih berbangga dengan apa yang dimilikinya, apa yang  dilakukan,  dan  apa  yang  ditawarkan kepada  wisatawan.  Sementara  itu  pada  tipe Pemerintah  terjadi  ambiguitas;  sebagian potensi  lokal  berhasil  dikemas  menjadi atraksi wisata, sedangkan sebagian lagi masih terpendam  dan  tersembunyi  karena  belum mendapat  sentuhan  inovasi  untuk  menjadi atraksi  ekowisata,  misalnya;  potensi  hutan bambu  di  Desa  Penglipuran.  Ada  ketidak- bersambungan (diskoneksitas) pada beberapa aspek, antara apa yang ‘dimiliki’ dengan apa yang ‘dijual’ kepada wisatawan.
Kedua , terdapat  perbedaan  dalam  hal kapasitas dan kemampuan inovasi masyarakat lokal dalam mengelola ekowisata . Pada tipe Masyarakat yang  tampak  dominan  adalah  kekuatan dan  modal  sosial  masyarakat  lokal  dalam mengelola  ekowisata  desanya.  Kekuatan lokal  tersebut  terlihat  melalui  inovasi-inovasi dan  kreativitas  yang  senan tiasa  tumbuh  dan berkembang  dalam  merespons  persoalan yang ada. Sedangkan pada tipe investor yang tampak dominan adalah peran investor dalam pengelolaan  atraksi  ekowisata.Masyarakat lokal  hanya  berperan  sebagai  obyek  dan penikmat hasil pengusahaan ekowisata. Pada situasi tertentu investor dijadikan ‘sapi perah’ oleh pihak desa adat.
Kondisi  relasi  transaksional  demikian masyarakat  desa  adat  kehilangan  elemen vitalnya  dalam  mengelola  segenap  potensi sumber  daya  pariwisata  yang  dimilikinya. Sementara  itu  pada  ekowisata  bertipe Pemerintah,  kekuatan  inovasi  lokal  masya- rakat  seolah-olah  berada  di  bawah  kontrol pemerintah  daerah.  Masyarakat  tidak

## I Nyoman Sukma Arida -- Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali Problematika dan Strategi Pengembangan Tiga Tipe Ekowisata Bali
berani  mengambil  inisiatif  bila  tidak  ada instruksi  atau  arahan  dari  Pemerintah. Baru  belakangan  (tahun  2012)  masyarakat tergerak membentuk Badan Pengelola Desa Wisata sebagai bentuk kesadaran baru dalam memanfaatkan potensi desanya.
Dari  butir pertama dan kedua di  atas, apabila  produk  ekowisata  dibuat  oleh pengusaha  dengan  melibatkan  kekuatan kapital yang besar, maka produk ekowisata hanya  mengikuti  keinginan  wisatawan. Produk  yang  dikreasi  didesain  untuk memenuhi  selera  pasar  sesuai  dengan tren  global  yang  sedang  digemari.  Guna pemenuhan  kebutuhan  pasar  tersebut faktor-faktor  produksi  pariwisata  bekerja mengeksploitasi  sumber  daya  yang  ada  di destinasi  ekowisata  dengan  tidak  begitu memperhatikan  aspirasi  masyarakat  lokal atau  sekitar  destinasi.  Sedangkan  pada destinasi ekowisata yang menjadikan masya- rakat  lokal  sebagai  pelaku  jasa  pariwisata (Tipe  Masyarakat),  produk-produk  eko- wisata  yang  disajikan  bagi  wisatawan merupakan  akumulasi  proses  partisipasi aktif dari segenap stakeholders masyarakat, NGO, dan kalangan kreatif lainnya.
Ketiga ,  terdapat  perbedaan tingkat kesadaran  terhadap  pentingnya  penguasaan terhadap  ‘ruang  hidup  bersama’  di  ketiga  tipe . Ruang  hidup  bersama  maksudnya  adalah segenap wilayah desa sebagai basis produksi pariwisata.  Pada  tipe  Masyarakat  sejak  awal pengembangan ekowisata, masyarakat sudah menjaga  ruang  hidupnya  dengan  membuat Tata  Ruang  Wilayah  Desa  sebagai  bentuk antisipasi  terhadap  gempuran  luar,  terutama investor.  Sedangkan  pada  desa  bertipe Pemerintah,  kesadaran  untuk  menjaga  ruang hidup  tersebut  muncul  belakangan,  jauh setelah  pariwisata  masuk  merasuki  sendi- sendi  kehidupan  masyarakatnya.  Masyarakat desa  Penglipuran,  misalnya,  berencana akan  membuat  Tata  Ruang  Wilayah  Desa mereka  setelah  mencermati  perkembangan penggunaan  lahan  di  sekitar  desanya  yang semakin  mengkuatirkan.  Sementara  itu  pada ekowisata tipe Investor serta inisiatif menjaga ruang  hidup  bersama  tersebut  hampir  tidak
ada. Area berdirinya wisata gajah di Taro Kaja sendiri  merupakan  Tanah  Adat  yang  ‘secara sadar’  diserahkan  (dalam  skema  hak  guna pakai jangka panjang) kepada investor untuk dipakai  sebagai  sebagian  aset  pengelolaan ekowisata.  Jalan  koridor  Taro-Ubud  juga berkembang pesat berbagai properti bercorak villa yang banyak dimiliki orang asing.
Keempat ,  dari  proses  yang  terjadi  di ketiga desa terlihat bahwa hasil pengelolaan ekowisata tidak selalu berupa uang (manfaat ekonomi),  seperti  yang  terlihat  menonjol terjadi di Banjar Taro Kaja, tetapi hasil tersebut bisa  pula  berupa  hasil  non~ekonomi.  Hasil tersebut misalnya berupa: (a) meningkatnya rasa bangga warga desa terhadap keberadaan desa  mereka  (kasus  banjar  Dukuh,  Sibetan dan Penglipuran); (b) meningkatnya soliditas dan  setia  kawan  antara  desa-desa  pelaku ekowisata  (kasus  JED  pada  4  desa);  dan  (c) meningkatnya kapasitas warga yang terlibat langsung dalam proses ekowisata. Kapasitas tersebut  dalam  perjalanannya  tidak  hanya penting  untuk  mengelola  pariwisata  di desa,  tetapi  juga  berguna  dalam  mengatasi problem-problem  lainnya  di  desa  (kasus Dukuh,  Sibetan).  Dalam  banyak  situasi, hasil  non~ekonomi  tersebut  justeru  lebih bermanfaat  dan  lebih  dirasakan  dari  pada manfaat uang (Arida, N.S. , 2009). Sebaliknya, keberlimpahan  hasil  ekonomi  di  Taro  Kaja pada beberapa aspek malah sering memantik konflik baru di tengah kehidupan masyarakat karena  rendahnya  kemampuan  mengelola hasil  ekowisata  bagi  kesejahteraan  segenap warga  dan  munculnya  budaya  koruptif  di tengah  kehidupan  desa  yang  sebelumnya bersih dan saling mempercayai.
Kelima , desa-desa  yang  tergolong  tipe Masyarakat menggunakan strategi ber jejaring ( networking ), sementara dua tipe lainnya strategi demikian  kurang  terlihat . Strategi  ini  dapat dilihat  dari  pengembangan  ekowisata  yang dilakukan  oleh  desa-desa  yang  menghimpun diri dalam kelompok JED (Jaringan Ekowisata Desa).  Pada  awalnya  kelompok  ini  hanya terdiri  dari  4  desa  dengan  didampingi  oleh Yayasan  Wisnu.  JED  berbentuk  koperasi sekunder,  sedangkan  keempat  desa  sebagai
Kawistara, Vol. 4, No. 2, Agustus 2014: 111-128
anggota  JED  membangun  koperasi  primer agar bisa berafiliansi dengan JED. Akan tetapi, keberadaan koperasi primer di masing-masing banjar tetap berada di bawah payung lembaga banjar adat. Pada tahun 2005, JED memperluas jaringannya  dengan  membentuk  Bali  DWE (Bali  Desa  Ekowisata  Ekologis).Melalui  Bali DWE  mereka  pun  membuka  keanggotaan sebagai desa ekowisata bagi desa-desa lainnya yang  berminat.  Bali  DWE  melakukan  upaya standarisasi ekowisata yang berbasis kearifan lokal.
Ekowisata Berpola Serba Tiga Tipologi  yang  dihasilkan  maupun pilihan strategi yang diterapkan pada masing- masing  studi  kasus  tipe  ekowisata,  terlihat sebuah  benang  merah  yang  melambari hasil kajian penelitian ini. Benang merah itu berupa adanya suatu pola ‘serba tiga’ dalam tipe-tipe  ekowisata  Bali,  yaitu  tipe  investor (swasta), masyarakat, dan pemerintah (lihat tabel  1).  Pola  ‘serba  tiga’  ini  muncul  pada level  makro  (pulau/provinsi)  maupun mikro,  yaitu  level  desa  ekowisata.  Pada terminologi  lokal  (bahasa  Bali)  pola  serba tiga demikian dikenal dengan istilah tri ning tri ,  sehingga  pola  serba  tiga  yang  muncul dalam pola pengembangan ekowisata Bali ini pun  dinamai  ekowisata tri  ning  tri .  Dengan demikian penelitian ini meneguhkan bahwa pola  ekowisata tri  ning  tri ini  akan  dapat ditemukan di setiap wilayah pulau Bali; Bali Selatan, Bali Tengah (pegunungan), maupun Bali  Utara.  Pada  pembahasaan  yang  lain dapat  diungkapkan  bahwa  terwujudnya sebuah  atraksi  ekowisata  di  suatu  wilayah atau lokasi setidak-tidaknya harus disokong oleh tiga komponen, yaitu pihak masyarakat lokal  sebagai  pemilik  dan  pengampu
wilayah,  pihak  investor/swasta  (lokal, nasional,  ataupun  global)  sebagai  pihak yang  mendukung  pendanaan,  dan  pihak pemerintah  sebagai  pihak  yang  berwenang mengeluarkan izin usaha kepariwisataan dan memfasilitasi pembangunan kepariwisataan. Demikianlah,  ternyata  konsepsi  serba tiga  ini  tidak  hanya  ditemukan  dalam  pola penyebaran  ekowisata  pada  level  makro Pulau  Bali,  tetapi  menelusup  ke  bagian- bagian  kehidupan  juga,  yaitu  cara  berpikir dan  berkeyakinan  yang  paling  substil  dari masyarakat  Bali,  yang  dalam  penelitian  ini direpresentasi  oleh  ketiga  desa  ekowisata. Pada  terminologi  Bali  pola  ‘serba  tiga’  ini dikenal  dengan  istilah tri  ning  tri (kalau polanya  serba  4  disebut kanda  pat ).  Beranjak dari  sinilah  kemudian  penelitian  ini  hendak meneguhkan dengan memberikan nama pola ekowisata Bali ini sebagai ekowisata tri ning tri , yaitu sebuah pola ekowisata yang memiliki kecenderungan  senantiasa  terpilah  menjadi tiga. Ekowisata tri ning tri merupakan sebuah pola ekowisata yang khas dan otentik Bali. Dalam  konteks  hasil  penelitian  ini;  tiga tipe  ekowisata  yang  dihasilkan  juga  bisa dipilah  sesuai  kerangka  pemahaman  ruang masyarakat  Bali,  yaitu  konsepsi Tri  Mandala (tabel 3). Dari matrik tersebut terlihat bahwa ekowisata  Bali  pun  dapat  dipahami  sebagai sebuah  pengelompokan  berjenjang  sesuai dengan  kualitasnya,  diawali  dengan  jenjang terendah, sedang, dan tinggi. Hal ini kualitas tersebut  ditentukan  berdasarkan  tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekowisata  TIES.  Berdasarkan  hasil  penilaian kualitatif  tersebut,  maka  ekowisata  tipe Investor termasuk ekowisata nista , ekowisata tipe Pemerintah termasuk ke dalam ekowisata madya , dan  ekowisata  tipe  Masyarakat termasuk ke dalam ekowisata utama.
Tabel 3 . Ekowisata Tri ning Tri dalam Kerangka Pemahaman Lokal ‘Tri Mandala’ Item Aspek ‘ Tri Mandala’ Desa/banjar yang menerapkan Utama Mandala Madya Mandala Nista Mandala Pemaknaan Kosmologi Bali Parahyangan Kepala ( Tri angga ) Hulu, sakral Pawongan Badan Tengah (transisi) Palemahan Kaki Teben (hilir),Profan

## I Nyoman Sukma Arida -- Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali Problematika dan Strategi
Pengembangan Tiga Tipe Ekowisata Bali Item Aspek ‘ Tri Mandala’ Desa/banjar yang menerapkan Utama Mandala Madya Mandala Nista Mandala Implementasi dalam pengaturan ruang desa Kahyangan tiga(pura desa, puseh, dan dalem) ,
pura dadia , pura subak , pangulun carik, catus pata, pempatan agung Mata air, embung , daerah tenget / angker, jurang ( pangkung ), bengang, dll.
Persawahan ( carik ),tegalan ( abian ),kuburan adat ( setra ), sungai, danau, empelan , karangsuwung , karang bengang . Pemukiman ( karang desa, karang paumahan ),
sekolah, pasar, jalan , wantilan, bale banjar, dan alun- alun. Ketiga desa/banjar Implementasi dalam zonasi wilayah desa Zone Konservasi murni (zone perlindungan): Sebagai daerah konservasi berbagai habitat tanaman dan fauna desa. Wisatawan tidak bisa mengakses area ini. Zone Pemanfaatan Terbatas (zone transisi/ peralihan): Wisatawan bisa melintasi area ini untuk aktifitas ekowisata, dengan sejumlah aturan. Zone pemanfaatan : Area ini digunakan sebagai lokasi sarana akomodasi dan fasilitas lainnya untuk kepentingan wisatawan, Banjar Dukuh, Sibetan Implementasi dalam manajemen ekowisata Manajemen bergaya banjar/ adat manajemen bergaya pemerintah manajemen bergaya swasta Desa Penglipuran Implementasi dalam model ekowisata Tri Ning Tri Ekowisata tipe Masyarakat Ekowisata tipe Pemerintah Ekowisata tipe Investor Banjar Dukuh Desa Penglipuran Banjar Taro Kaja Sumber: Analisis Data Primer (2012)
Jadi dengan pemahaman tri mandala dan tri  angga ,  masyarakat  Dukuh  juga  menye- pakati  sistem  zonasi  wilayah  desa  sebagai ruang  hidup  mereka,  dengan  mengaturnya ke  dalam  tiga  kategori  pengelolaan,  yaitu wilayah  konservasi  ( utama ),  wilayah  pe- manfaatan  terbatas  ( madya ),  dan  wilayah pemanfatan  ( nista ).  Masing-masing  zone memiliki aturan-aturannya tersendiri sesuai dengan  fungsi  dan  batasan-batasan  yang dimilikinya  Penyepakatan  pengelolaan ruang seperti itu juga telah disahkan dalam peraturan  adat  berupa perarem, sehingga memiliki  kekuatan  hukum  adat  tradisonal
yang  harus  diikuti  oleh  warga  Dukuh  dan dapat  menjadi  instrumen  ‘bernegosiasi’ dalam  berhadapan  dengan  pihak  luar,  baik pihak pemerintah maupun swasta. Dengan  menggunakan  medium  eko- wisata,  masyarakat  Dukuh  mempelajari kembali  kekayaan  tetumbuhan  warisan leluhur mereka dan menjadikannya sebagai bahan  belajar,  berinteraksi  dengan  para wisatawan  yang  datang  berkunjung. Pengalaman  demikian  menjadi  sebuah upaya  untuk  menemukan  kembali  jati  diri kolektif  dan  meraih  kebanggaan  sebagai orang desa di Bali. Berbeda dengan apa yang
dialami  sebagian  besar  masyarakat  lokal (adat) di berbagai kawasan di belahan dunia lainnya yang tercerabut dari akar budayanya ketika  diterpa  oleh  pengaruh  pariwisata, masyarakat  Dukuh  justru  menggunakan ekowisata  sebagai  alat  untuk  memperkuat akar budayanya.
Pada intensitas yang kurang lebih sama, sesungguhnya filosofi kearifan lokal tri mandala ini  juga  dimiliki  oleh  desa  Penglipuran  dan banjar Taro Kaja (juga oleh desa-desa lainnya di Bali). Perbedaannya adalah bahwa masyarakat banjar  Dukuh  memiliki  kesempatan  untuk melakukan  revitalisasi  terhadap  kearifan lokal  tersebut  melalui  proses  pemberdayaan pada  masa-masa  awal  dimulainya  kegiatan ekowisata  di  banjar  mereka.  Melalui  proses pembuatan  peta  wilayah  banjar  dan Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Desa -nya,  masyarakat banjar Dukuh diajak kembali mengenali potensi desanya,  membuat  aturan  pengelolaannya, dan  ‘diantarkan  kembali’  kepada  nilai-nilai kearifan  lokal  yang  sebenarnya  sejak  lama sudah mereka hayati.
Di  desa  Pengelipuran  nuansa  kearifan lokal  dalam  mengelola  ekowisata  tampak dalam  pilihan  mereka  menjadikan banjar adat sebagai pranata utama dalam mengurus ekowisata. Walaupun dalam kesehariannya, sejak  tahun  2012, banjar adat  membentuk Badan Pengelola Desa Wisata untuk menge- lola  pariwisata  di  desanya.  Penggunaan banjar adat  –bukan  banjar  dinas–dilandasi oleh pertimbangan bahwa keberadaan banjar sebagai  pranata  tradisional  masih  memiliki pengaruh yang kuat, baik ke internal ( krama adat) maupun eksternal (pemerintah, swasta). Masyarakat  Penglipuran  juga  menerap- kan  pola  manajemen  dengan  memadukan tiga  gaya  manajemen,  yaitu  manajemen banjar,  manajemen  swasta,  dan  manajemen pemerintah.
Pertanyaan  berikutnya  yang  muncul adalah;  kenapa  pola  yang  terbentuk  cen- derung  berpola  ‘serba  tiga’?  Bilahal  ini merunut kepada pola pikir dan pola keyakinan masyarakat  Bali,  maka  akan  ditemukan kesesuaiannya. Ternyata baik secara individu maupun kolektif masyarakat Bali telah terbiasa
berpikir  atau  merujuk  kepada  suatu  konsep atau  pola  yang  serba  tiga.  Masyarakat  Bali, misalnya,  begitu  familiar  memahami  ajaran- ajaran spirit moralitasnya dalam konsep yang berpilah tiga, yaitu tri kaya parisudha (manacika, wacika,  kayika),  tri  kahyangan  (pura  puseh,  bale agung,  dalem),  tri  murti  (brahma,  wisnu,  siwa), tri  mandala  (utama,  madya,  nista),  tri  angga (kepala, badan, kaki), tri hita karana (parahyangan, pawongan, palemahan), tri samaya (atita, nagata, wartamana),  tri  rna  (dewa,  rsi,  pitra),  tri  saksi (dewa saksi, manusa saksi, guru saksi) dan lain- lainnya. Sesuai  dengan  sistem  kepercayaan yang dianut, pada tataran empiriknya orang Bali  akan  membagi  dan  mengelola  ruang hidup  di  dalam  rumah  tangganya  menjadi tiga  bagian,  yaitu  bagian utama terdiri  atas bangunan  pemujaan,  bagian madya terdiri atas  bangunan  rumah  tinggal,  dan  bagian nista (hilir/ teben )  yang  merupakan  ruang untuk  membuang  dan  mengelola  sampah, memelihara ternak, dan menjemur cucian.
Rwa Bhineda dalam Peduwen Sareng Pada filosofi pengaturan ruang lokal tri mandala , masyarakat di tiga desa kemudian menerjemahkannya  kepada  kearifan  lokal selanjutnya  yang  juga  sangat  operasional, yaitu konsep rwa bhineda (Rwa Bhineda berarti segala  sesuatunya  memiliki  sisi  baik  dan sisi  buruk,  yang  dua-duanya  bermanfaat dalam menopang sistem kehidupan sosial.), paduwensareng  (Paduwen  sareng merupakan konsep hidup, rasa memiliki bersama segala sesuatu  yang  merupakan  kekayaan  hidup komunal,  baik  fisik  maupun  non-fisik)dan nempahang  rage ( Nempahang  rage berarti konsep hidup bisa menempatkan diri dalam suatu  situasi  dan  kondisi  tertentu).  Filosofi rwa  bhineda membimbing  mereka  untuk selalu menerima sisi baik dan sisi buruk dari sebuah  realitas  bahwa  apapun  unsur-unsur di  alam  pasti  memiliki  nilai  fungsionalnya karena itu mereka sebagai manusia penganut budaya  harus  bisa  menunjukkan  sikap hormat  kepada  alam.  Sehingga  dari  sini selanjutnya  akan  muncul  sikap  memiliki bersama-sama  apapun  yang  diberikan  oleh

## I Nyoman Sukma Arida -- Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali Problematika dan Strategi
Pengembangan Tiga Tipe Ekowisata Bali
alam,  baik  atau  buruk  ( druwenang  sareng ). Oleh  karena  itu,  alam  telah  memberikan segenap  sumber  daya  ini  kepadanya,  maka warga masyarakat pun akan memanfaatkan sumber  daya  alam  tersebut  secara  bijak; yakni  memanfaatkannya  tanpa  mengurangi nilai  fungsionalitasnya.  Kecukupan  ke- butuhan  hidup  mereka  selalu  diukur dengan  ambang  batas  ( carrying  capacity) lingkungan  ekologisnya.  Tujuannya  agar dapat  mengetahui  ambang  batas  tersebut, masyarakat  harus  senantiasa  melakukan positionning ( nempahang  raga ),  menyangkut sejauh  mana  aktivitasnya  telah  mengusik atau  mengganggu  keberadaan  ruang  hidup natural,  sosial,  dan  budaya  yang  menjadi habitatnya.
Apabila ditarik ke aras yang lebih luas, yaitu  aras  regional  (pulau  Bali),  penerapan konsep rwa  bhineda dan paduwen  sareng tersebut  menuntun  kepada  makna  yang kian mendalam, yaitu ketiga tipe ekowisata kendatipun  memiliki  karakteristik  yang berbeda,  bahkan  bertentangan  (misalnya tipe  Investor  dengan  skala  besarnya  sangat bertentangan  dengan  tipe  Masyarakat dengan  pola  skala  kecilnya),  tetapi  ketiga tipe  ekowisata  tersebut  tetap  dapat  hidup dan  berkembang  pada  ‘orbit’nya  masing- masing di Bali. Artinya, ketiga tipe ekowisata memiliki  jalur  lintasan  perkembangannya masing-masing,  sehingga  tidak  saling  me- niadakan satu sama lainnya. Masing-masing dapat  tumbuh  dan  berkembang  di  sebuah pulau  kecil  yang  sama  dengan  sumber daya  alam  terbatas  dan  mendapatkan segmen  pasarnya  masing-masing  (karena karakteristik  wisatawan  yang  ‘ditangkap’ juga berbeda-beda).
SIMPULAN Penelitian  yang  mendasari  tulisan ini  menemukan  bahwa  ekowisata  Bali terpilah  menjadi  tiga  tipe,  yaitu(1)  tipe Investor,  (2)  Tipe  pemerintah,  dan  (3)  tipe Masyarakat.  Masing-masing  tipe  memiliki karakteristik  yang  berbeda  bila  ditilik  dari aspek produk, pelibatan masyarakat, strategi pengembangan, dan karakter wisatawannya.
Masing-masing  tipe  ekowisata  dalam menjalankan  usahanya,  senantiasa  melaku- kan possitioning, melihat  kembali  titik  ber- pijaknya  agar  tidak  bersinggungan  dengan lahan  pihak  lain.  Setiap  tipe  mempunyai posisi,  pilihan  dan  perannya  masing- masing, yang apabila hal tersebut diingkari akan  berakibat  kontraproduktif,  bahkan menjadi  bumerang  bagi  keberlanjutannya. Dua  konsepsi  dan  praktik  empirik  sikap inilah  yang  membuat  setiap  tipe  ekowisata yang  ada  di  Bali  mampu  tumbuh  bersama, saling menghidupi satu sama lain, dan tidak terjebak kepada pertarungan tidak sehat yang saling  menegasikan.  Bahwa  pada  satu  atau dua situasi terjadi persaingan-persaingan di antara ketiga tipe tentu hal itu sesuatu yang lumrah  dalam  dunia  bisnis.Akan  tetapi, secara  empirik,  ketiganya  sampai  hari  ini tetap eksis dan berkembang di Bali.
Kondisi  ini  menggambarkan  bahwa ketiga tipe ekowisata yang ada di Bali dapat hidup bersama walaupun memiliki karakter yang  berbeda-beda  ( rwa  bhineda ).  Konsep rwa  bhineda baik  dan  buruk  sebagai  dua buah sisi kenyataan diterima dalam bingkai keharmonisan.  Demikian  pulalah  dalam realitas  empirik  perkembangan  ketiga  tipe ekowisata, yang masing-masing di dalamnya mengandung  kualitas  baik  dan  kualitas buruk  dalam  rentang  skala  yang  sangat beragam, tetapi kesemuanya itu dapat hidup dalam lintasan ‘orbit’nya masing-masing. Hasil penelitian ini meneguhkan sebuah formulasi ekowisata Bali yang tri ning tri dan bergerak  dalam  suatu  pola  sikap  kolektif rwa  bhineda dan peduwen  sareng .  Ekowisata tri ning tri haruslah dikelola sebagai sebuah ekospiritual,yaitu  ekowisata  yang  tidak hanya  bertujuan  untuk  mengkonservasi lingkungan fisikal, tetapi jauh melampaui itu, ia juga harusdapat menghargai kultur lokal dalam  memandang  lingkungan  non-fisikal, termasuk  lingkungan  spiritual,  sehingga bisa  memberikan  pandangan  baru  bagi ekowisatawan dan masyarakat lokal setelah mengikuti  aktivitas  ekowisata.  Pandangan bahwa  berwisata  bukan  lagi  hanya sekedar  proses  pemenuhan  hasrat  untuk