History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember: 198 - 209 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3839

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PUBLIK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Putri  Puspita  Sari 1) , Maria 2) , Rosy  Armaini 3)
Prodi  Akuntansi  Sektor  Publik Politeknik  Negeri  Sriwijaya,  Palembang, Indonesia 1,2,3) Corresponding Author: putripuspitapaisol@gmail.com 1) , mariamardjuki@gmail.com 2) , rosyarmaini@polsri.ac.id 3)

## Abstrak
Kajian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  bukti  secara  empiris  pengaruh akuntabilitas publik BLUD Rumah  Sakit  BARI  Palembang.  Faktor  yang  diamati,  standar  pelayanan  minimal  dan  pemanfaatan informasi  teknologi.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kuantitatif  dan  data  menggunakan  regresi. Populasi  penelitian  ini  pegawai  di  Rumah  Sakit  BARI  Palembang  sedangkan  sampel  penelitian mengmenggunakan  purposivel  sampling  yang  dikhususkan  pada  pegawai  selsuai  bagian  masing- masing. Responden penelitian yaitu sebanyak 30 orang. Hasil penelitian menunjukkan standar pelayanan minimal  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  berkontribusi  sebesar  98,5  %  terhadap  akuntabilitas publik badan layanan umum daerah. Dengan adanya kajian ini diharapkan b erimplikasi bagi pegawai Rumah Sakit BARI Palembang dalam melaksanakan pelayanan menuju pada tata kelol a layanan publik yang  baik  dan  bersih.  Saran  bagi  penelitian  yang  akan  datang  agar  sampel  penelitian  diperbanyak dengan  mengamati  pada  perangkat-perangkat  daerah  lainnya.  Selain  itu,  faktor-faktor  yang berhubungan dengan upaya faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik BLUD dapat ditambahkan lagi.

## Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimal, Teknologi Informasi, Akuntabilitas  Publik

## Abstract
This  study  is  intended  to  find  empirical  evidence  about  the  influence  of  public  accountability  BLUD  Palembang BARI  Hospital.  Factors  observed,  minimum  service  standards  and  utilization  of  information  technology.  This research  includes  quantitative  research  and  data  using  regression.  The  research  population  is  employees  at  the  BARI Palembang  Hospital,  while  the  research  sample  uses  purposive  sampling  which  is  aimed  at  employees  according  to their  respective  sections.  The  research  respondents  were  as  many  as  30  people.  The  results  showed  that  the minimum  service  standards  and  the  utilization  of  information  technology  contributed  98,5%  to  the  public accountability  of  regional  public  service  agencies.  With  this  study,  it  is  hoped  that  it  will  have  implications  for employees  of  the  BARI  Palembang  Hospital  in  carrying  out  services  towards  good  and  clean  public  service governance.  Suggestions  for  future  research  are  to  increase  the  research  sample  by  observing  other  regional instruments.  In  addition,  the  factors  related  to  the  efforts  of  factors  affecting  the  public  accountability  of  the  BLUD can be added.
Keywords:  Minimum  Service Stndards,  Information  Technology,  Public  Accountability

## PENDAHULUAN
Setiap  Negara  mempunyai  peraturan  tentang  cara  melindungi  dasar  warga negaranya,  seperti  hak  atas  jaminan  kesehatan,  karena  kesehatan  Merupakan  salah  satu keperluan  pokok  yang  diperlukan  oleh  manusia,  yang  harus  dijamin  oleh  negara  untuk salah  satu  hak  asasi  ini  harus  terpenuhi.  Cara  yang  diterapkan  masing-masing  negara tentunya  tidaklah  sama,  terdapat  faktor  yang  mempengaruhi  seperti  kepentingan negara,  paradigma  dan  sistem  hukum  yang  berlaku  (Setyowati,  2022).  Oleh  karena  itu, pemerintah  diharapkan  memastikan  ketersediaan  layanan  kesehatan  yang  memenuhi kriteria,  lalu  bisa  melayani  masyarakat  dengan  pelayanan  yang  berkualitas  secara  adil. Hal  ini  merupakan  upaya  untuk  mencapai  tujuan  negara  dan  juga  mematuhi  prinsip akuntabilitas.
Dalam  usaha  mencapai  pengelolaan  kinerja  yang  komprehensif,  diperlukan akuntabilitas  publik  sebagai  sarana  yang  memastikan  organisasi  tidak  hanya berorientasi  pada  pendapatan  semata,  tetapi  juga  memberi  fokus  pada  kepuasan pengguna  layanan  (customer-focus)  dan  mencermati  setiap  proses  serta  kepuasan pegawai.  Akuntabilitas  publik  dalam  OPD  diukur  dengan  laporan  keuangan pemerintah,  sedangkan  dalam  rumah  sakit  akuntabilitas  diukur  dengan  laporan keuangan  pemerintah  dan sistem  pelayanan  publik.
IKM  dapat  mengukur  Kualitas  kinerja  dalam  pelayanan  publik  yang  optimal menghasilkan  tingkat  kepuasan  masyarakat,  yang  merupakan  hasil  dari  perbandingan antara  kinerja  pelayanan  yang  diberikan  dengan  harapan  mereka.  Nilai  yang tinggi dari Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  mencerminkan  komitmen  pihak  penyedia  layanan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  layanan  publik,  sehingga  pemerintah dapat  dengan  jelas mengidentifikasi  kebutuhan  publik  yang harus  dipenuhi.
RSUD  Palembang  BARI  adalah  salah  satu    BLUD    yang  terletak  pada  Provinsi Sumatera  Selatan.  Banyaknya  rujukan  dan  layanan  kesehatan  yang  dibutuhkan masyarakat  pada  RSUD  BARI  maka  kepuasan  masyarakat  terhadap  kualitas  pelayanan menjadi  hal  yang  penting  dalam  menilai  kualitas  pelayanan  BLU.  Berikut  ini    grafik Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  selama  hitungan    triwulan  periode  tahun  2022 terhadap  RSUD Palembang BARI.
Gambar 1. Grafik Perbandingan Nilai Unsur terendah Indeks Kepuasan Masyarakat
Sumber  : Laporan  Survey Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  Rumah Sakit  Palembang  BARI,  2022
Berdasarkan  grafik  IKM  diatas  pada  Gambar  1.1  dapat  dilihat  bahwa  Persyaratan Pelayanan,  Prosedur  Pelayanan,  dan  Waktu  Pelayanan  telah  mencapai  nilai  yang maksimal  dalam  target  yang  ditetapkan  rumah  sakit  setiap  perhitungan  triwulan.  Pada bulan  Januari-  Maret  persentase  capaian  indeks  kepuasan  masyarakat  Persyaratan Pelayanan  mencapai  91,83%  sementara  Prosedur  Pelayanan  mencapai  88,5%  sedangkan Waktu  Pelayanan  mencapai  88,6%.  Pada  bulan  April-  Juni  persentase  capaian  indeks kepuasan  masyarakat  Persyaratan  Pelayanan  mencapai  87,5%  sementara  Prosedur Pelayanan  mencapai  87,2%  sedangkan  Waktu  Pelayanan  mencapai  88,2%.  Pada  bulan Juli-  September  persentase  capaian  indeks  kepuasan  masyarakat  Persyaratan  Pelayanan mencapai  87%  sementara  Prosedur  Pelayanan  mencapai  87,2%  sedangkan  Waktu Pelayanan  mencapai  88%.  Pada  bulan  Oktober-Desember  persentase  capaian  indeks kepuasan  masyarakat  Persyaratan  Pelayanan  mencapai  85%  sementara  Prosedur Pelayanan  mencapai  85% sedangkan  Waktu Pelayanan  mencapai  87%.
Pada  tahun  2022,  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  teridentifikasi  berdasarkan fungsi  dan  tugas  Rumah  Sakit  BARI  Palembang  terkait  dengan  pemanfaatan  teknologi informasi  yang dapat  mempengaruhi  sistem  pelayanan.  Permasalahan  tersebut  adalah:
1. Aktivitas  pemberian  informasi  di  jejaring  sosial  yang  perlu  ditingkatkan  secara berkala agar lebih  intensif.
2. Penggunaan  layanan  BARI  Mobile  untuk  mempersingkat  waktu  antrian pendaftaran  pasien  memerlukan  perhatian  dan pengembangan  lebih  lanjut.
3. Diperlukan  penambahan  jumlah  media  informasi  yang  tertulis  mengenai persyaratan  pelayanan  di setiap  unit  pelayanan  yang relevan.
Dengan  demikian,  perbaikan  pada  aspek  pemanfaatan  teknologi  informasi  tersebut dapat  meningkatkan  sistem  pelayanan  Rumah  Sakit BARI  Palembang.
Penelitian  ini  merujuk  pada  Isyaturrodhiah&Evada  (2020)  yang  menunjukkan pelaksanaan  anggaran  berbasis  kinerja  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  akuntabilitas  publik  di  RSUP  Mohammad  Hoesin.  Namun,  tidak  ditemukan pengaruh  signifikan  dari  standar  pelayanan  minimal  terhadap  akuntabilitas  publik  di
3.2 3.4 3.6 3.8 Jan-Mar April-Juni Juli-Sept Okt-Des periode Perbandingan  Nilai  Unsur Terendah  Indeks Kepuasan  Masyarakat Persyaratan Pelayanan Prosedur Pelayanan Waktu Pelayanan
rumah  sakit  yang  sama.  observasi  ini  berbeda  dengan  observasi  sebelumnya  dalam  dua aspek.  Pertama,  objek  penelitiannya  dilakukan  di  rumah  sakit  BARI  Palembang.  Kedua, variabel  yang  digunakan  termasuk  standar  pelayanan  minimal  dan  penambahan variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh  penulis.  Dan  penelitian  ini  mengacu pada  (Lestari,  2022)  yang  mengungkapkan  standar  pelayanan  minimal  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  akuntabilitas  publik  Badan  Layanan Umum Daerah (BLUD). Perbedaan  antara  studi  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  sebagai  berikut  ; penulis  menyertakan  unsur  tambahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  sebagai  satu  bagian  dari  upaya    meningkatkan  akuntabilitas publik.

## A. Kebijakan dan Pelayanan Publik
Menurut  (Abidin, 2016  :  19) Kebijakan  adalah  suatu  ketentuan  yang  diambil  oleh pemerintah  atau  lembaga  berwenang  dengan  tujuan  mengenai  penyelesaian  suatu masalah  atau  mencapai  sasaran  yang  diharapkan  setiap  pengunjung.  Menurut  Mulyadi (2016:45)  Kebijakan  publik  adalah  Dokumen  hukum  yang  dihasilkan  melalui  proses administratif,  ilmiah,  dan  politis  yang  dilakukan  oleh  para  pembuat  kebijakan  (policy maker)  dan  pemegang  kebijakan  terkait.  Kebijakan  publik  ini  bertujuan  untuk mengatur,  mengoprasikan,  dan  menyelesaikan  masalah  tertentu  dalam  masyarakat demi  kebutuhan  bersama.
Secara  keseluruhan,  pengertian  "pelayanan  publik"  dapat  di  istilahkan  sebagai aktivitas  dan  inisiatif  tertentu  yang  ditujukan  dalam  memenuhi  kebutuhan  umum penduduk  atau  mengasih  dukungan  dalam  meningkatkan  kenyamanan  dan kemudahan  bagi  seluruh  masyarakat.  Saat  ini,  cakupan  penyelenggaraan  pelayanan publik  semakin  meluas  dan  melibatkan  aspek  lebih  dari  sekadar  pemenuhan  atau perlindungan  hak-hak  dasar  manusia.  Hal  ini  mencakup  bidang seperti  halnya  bidang pendidikan,  sandang,  pangan,  perumahan  yang  layak,  lapangan  kerja  yang  memadai, perlindungan  kesehatan,  serta  keberlanjutan  lingkungan  yang  sehat.  ,  dan  berbagai  hal lainnya.

## B. Akuntabilitas Publik
Menurut Madiasmo  (2022 : 27)  Akuntabilitas  adalah pandangan  yang  lebih komprehensif  mengenai  stewardship  adalah  akuntabilitas  publik.  Stewardship  merujuk pada  pengaturan  atau  pengendalian  dari  suatu  kegiatan  dengan  cara  yang  ekonomis dan  efisien  tanpa  adanya  kewajiban  untuk  melaporkan.  Di  sisi  lain,  akuntabilitas mengacu  pada  tanggung  jawab  seorang  steward  (pengelola)  terhadap  pemberi tanggung jawab.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  akuntabilitas  publik  yaitu  sebuah  cara  pelaksana anggaran  untuk  memberikan  suatu  pertanggungjawaban  kepada  penduduk  dan atasannya,  yang  menghasilkan  kepuasan  masyarakat  terhadap  manfaat  yang  diterima
dari  pelaksanaan  program  atau  kegiatan  tersebut.  Terdapat  2  macam  akuntabilitas publik  yaitu,  Akuntabilitas  vertikal  adalah  ketika  unit-unit  kerja  (dinas)  harus memberikan  pertanggungjawaban  kepada  pemerintah  daerah,  sementara  akuntabilitas horizontal  adalah  ketika  mereka  harus  memberikan  pertanggungjawaban  kepada masyarakat secara  umum.
Keterkaitan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  dengan  akuntabilitas  publik  adalah tekait  dengan  akuntabilitas  horizontal  yang  pertanggungjawaban  nya  kepada  seluruh penduduk,  SPM  melibati  pelayanan  masyarakat  dan  diperoleh  masyarakat  harus terpenuhi  secara  minimal,  agar  masyarakat  puas  terhadap  pelayanan  publik  yang diberikan.  Apabila  SPM  sudah  terpenuhi  akan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas publik.
Keterkaitan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dengan  akuntabilitas  publik  adalah, Penerapan  teknologi  informasi  yang  konvergen  dalam  konteks  e-Government  bisa memberikan  kenyamanan  dan  memungkinkan  penduduk  agar  mendapatkan  informasi atau  berkomunikasi  secara  interaktif.  Pemanfaatan  teknologi  dapat  menyederhanakan akses  masyarakat  terhadap  informasi,  mengurangi  tingkat  korupsi,  serta  menjadi  salah satu  metode  untuk  meningkatkan  tingkat transparansi  dan akuntabilitas  publik.

## C. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun  2018  Tentang  Badan Layanan  Umum  Daerah  (2018).  Pasal  1,  dalam  peraturan  ini  BLUD  merupakan  sistem yang  diterapkan  oleh  unit  pelaksanaan  teknis  dinas  atau  badan  daerah  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  mempunyai  fleksibilitas  dalam  pola pengelolaan  keuangan  sebagai  pengecualian  dari  ketentuan  pengelolaan  daerah  pada umumnya.
Tujuan  BLUD  agar  meningkatkan  efektivitas,  efisiensi,  keterjangkauan,  transparansi, dan  akuntabilitas  untuk  memberikan  pelayanan  publik.  Hal  ini  dilakukan  dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  keadilan,  kelayakan,  dan  manfaat,  Sesuai  dengan prinsip-prinsip  bisnis  yang  baik.Tujuan  utama  BLUD  adalah  mendukung  pencapaian tujuan  pemerintah  daerah  yang  menjalankan  manajemen  berdasarkan  kewenangan yang  diberikan  oleh  kepala  daerah.  Kepala  daerah  memiliki  tanggung  jawab  terhadap kebijakan  penyelenggaraan  pelayanan  umum,  sementara  pejabat  yang  mengelola BLUD  memiliki  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  pemberian  layanan  umum, terutama  dalam  konteks  menghasilkan  manfaat.  BLUD  dianggap  sebagai  bagian integral  yang tak terpisahkan  dari  pemerintah  daerah.
Unit  Organisasi  Bersifat  Khusus  RSUD  BLUD  adalah  bagian  dari  Dinas  Kesehatan yang  menawarkan  layanan  kesehatan  yang  berkualitas  dan  memiliki  kemandirian dalam  manajemen  keuangan,  aset  daerah,  dan  urusan  pegawai.  Tugas  utama  dari BLUD  RSUD  adalah  menyediakan  layanan  kesehatan  komprehensif  yang  mencakup perawatan  inap, perawatan  ambulans,  dan perawatan  gawat darurat  kepada  individu.

## D. Standar Pelayanan Minimal
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun  2005  Tentang Pedoman  Penyusunan  Dan  Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal,  Standar  Pelayanan Minimal  adalah  ketentuan  tentang  jenis  dan mutu  pelayanan  dasar  yang  merupakan urusan  wajib daerah  yang berhak diperoleh  setiap  warga  secara  minimal.
Menurut  (Kemenkes  RI,  2016)  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  di  bidang kesehatan  adalah  peraturan  yang  mengatur  jenis  dan  tingkat  kualitas  pelayanan  dasar yang  harus  tersedia  untuk  setiap  warga  negara  sebagai  hak  dasar.  Setiap  warga  negara, sesuai  dengan  kodratnya,  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar hidupnya  dengan  memanfaatkan  kemampuan  manusiawi  yang dimilikinya
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang Standar  Pelayanan  Minimal,  yang  selanjutnya  disingkat  SPM  yaitu  ketentuan  mengenai jenis  dan  mutu  pelayanan  dasar  yang  merupakan  urusan  pemerintahan  wajib  yang berhak  diperoleh  setiap  warga  negara  secara  minimal.  Mutu  pelayanan  dasar  adalah ukuran  kuantitas  dan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  kebutuhan  dasar  serta pemenuhannya  secara  minimal  dalam  Pelayanan  Dasar  sesuai  standar  teknis  agar hidup  secara  layak.  Pelayanan  dasar  disini  merupakan  pelayanan  publik  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  warga  negara.
Dalam  konteks  standar  pelayanan  minimal,  istilah  "minimal"  mengacu  pada  tingkat pelayanan  yang  dianggap  sebagai  persyaratan  minimum  dari  perspektif  masyarakat, namun  memiliki  makna  "optimal"  ketika  dilihat  dari  perspektif  pemerintah  daerah. Istilah  lain,  standar  pelayanan  minimal  adalah  frasa  yang  digunakan  oleh  masyarakat yang  menerima  layanan  untuk  menjelaskan  standar  kualitas  dan  jumlah  yang diharapkan  dari  pemerintah  daerah  sebagai  penyedia  layanan publik.

## E. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Menurut  Nahariah  &  Armita  (2022) Teknologi  informasi  adalah  alat  berupa perangkat  keras  atau  perangkat  lunak  untuk  membantu  meningkatkan  mutu  informasi yang  diberikan  kepada  penduduk  adalah  suatu  hal  penting.  Penggunaan  teknologi informasi  dalam  sektor  kesehatan,  khususnya  di  Rumah  Sakit,  memiliki  peran  utama dalam  meningkatkan  kualitas  layanan kesehatan.
Menurut  Armaini  (2017)  Tidak  hanya  itu,  penting  juga  untuk  membangun  sistem pengendalian  internal  yang  memenuhi  guna  memberikan  kepercayaan  yang  memadai tentang  pencapaian  tujuan  organisasi  lewat  aktivitas yang  efisiensi  dan  efektivitas, keakuratan  pelaporan  keuangan,  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  berlaku,  serta perlindungan  aset  negara.
Berdasarkan  teori  yang dijelaskan  diatas,  berikut  kerangka pemikiran  penelitian  ini.
Sumber:  Penulis,  2023

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipilih  yaitu  penelitian  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono 2018:15)  Penelitian  kuantitatif  adalah  sebuah  pendekatan  yang  mengacu  pada paradigma  positivisme.  Metode  ini  dipergunakan  dalam  menginvestigasi  populasi atau  sampel  terpilih  dengan  mengumpulkan  data  lewat  instrumen  penelitian, kemudian  menganalisis  secara  kuantitatif  atau  statistik.  Tujuan  utamanya  yaitu menggambarkan  dan  menguji  hipotesis  yang sudah  dirumuskan  sebelumnya.
Data  yang  dipergunakan  yaitu  data  primer,  adalah  sumber  data  yang  langsung diberikan  kepada  pengumpul  data  (Sugiyono,  2018:213).  Dalam  observasi  ini,  data primer  didapat  dari  tanggapan  responden  terhadap  kuesioner  yang telah  disebarkan.

## A. Tempat dan Waktu Penelitian
Dalam  observasi  ini,  dibutuhkan  data  yang  tepat  dan  akurat.  Penulis  memilih melakukan  penelitian  di  Rumah  Sakit  Palembang  BARI,  sebuah  Badan  Layanan  Umum Daerah  (BLUD)  yang  terletak  di  Jl.  Panca  Usaha  No.1,  Kel  5  Ulu,  Kec  Seberang  Ulu  I, Kota  Palembang, Provinsi  Sumatera Selatan.  Dilakukan  pada  tahun 2023.

## B. Populasi
Menurut  Sugiyono  (2018:130)  populasi  yaitu  Wilayah  generalisasi  dalam  penelitian ini  mencakup  subyek  atau  obyek  yang  memiliki  Ciri-ciri  dan  atribut  khusus  yang  disah kan  oleh  peneliti  agar  diselidiki  lalu  ditarik  kesimpulannya.  menurut  pengertian  ini maka  populasi  pada  observasi  sesuai  dengan  tupoksi  beberapa  bidang  dan  bagian pada  Rumah  Sakit  Palembang  BARI  terkait  variabel  penelitian  Standar  Pelayanan Minimal,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Akuntabilitas  Publik  Badan  Layanan Umum  Daerah.  Terdapat  30  reponden  dalam  populasi  penelitian  ini,  yaitu  dalam bidang  humas dan  admisi.

## C. Sampel

## Standar Pelayanan
Minimal  (X 1 )
Pemanfaatan Teknologi  Informasi
(X 2 ) Akuntabilitas Publik BLUD  (Y) H 1
H 2 H 3
“Sampel    adalah    sub    dari    populasi  yang  mempunyai  jumlah  dan  karakteristik  ” (Sugiyono,  2018:131).  Jika  jumlah  populasi  banyak  dan  tidak  memungkinkan  untuk diteliti  semua,  maka dari  itu, peneliti  dapat memilih  sampel  dari  populasi  tersebut.
Non  probability  sampling  adalah  sampel  yang  digunakan  dalam  observasi. Dikarenakan  tidak  semua  populasi  terlibat  dalam  observasi.  Teknik  sampling  jenuh  yang digunakan  penulis.    Menurut  (Sugiyono,  2018:138)  Sampling  jenuh  atau  sensus  yaitu suatucara  menentukan  sampel  diman  seluruh  anggota  populasi  dijadikan  sampel. Biasanya  cukup  relatif  kecil  populasi  yang  digunakan  dalam  metode  ini,  kurang  lebih 30  orang,  atau  dalam  observasi  ingin  mencapai  generalisasi  dengan  tingkat  kesalahan sangat rendah.

## D. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  mengandalkan  data  primer  yang  didapat  dari  2  cara,  yaitu  penelitian pustaka  dan  penelitian  lapangan.  Penelitian  pustaka  menggunakan  literatur kepustakaan  seperti  buku,  jurnal,  dan  laporan  hasil  penelitian  sebelumnya.  Sementara itu,  penelitian  lapangan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi, wawancara,  kuesioner,  dan dokumentasi.
Kuesioner  disampaikan  secara  langsung  kepada  responden,  sehingga  peneliti  dapat berinteraksi  langsung  dengan  mereka  dan  memperoleh  informasi  tambahan  terkait penelitian  jika  diperlukan.  Selain  itu,  dengan  metode  ini,  peneliti  dapat  mengurangi kemungkinan  kuesioner  diisi  oleh  orang  yang tidak relevan  dengan  penelitian.

## E. Teknik Analisis  Data
Setelah  data  dari  responden  dan  sumber  data  lain  terkumpul,  langkah  berikutnya dalam  penelitian  kuantitatif  adalah  melakukan  analisis  data.  (Sugiyono,  2018:226). Dalam  proses  analisis  data,  terdapat  beberapa  tahapan  yang  perlu  dilakukan,  seperti menggabungkan  data  sesuai  variabel  dan  jenis  responden,  melakukan  tabulasi  data dari  seluruh  responden  berdasarkan  variabel  yang  diteliti,  serta  menyajikan  data  untuk setiap  variabel  yang  relevan.  Selain  itu,  diperlukan  perhitungan  penggunaan  statistik dalam  menanggapi  perumusan  masalah  dan  menguji  hipotesis  yang  telah dikemukakan  dalam  penelitian.
Menurut  Sugiyono  (2022) Dalam  observasi  ini,  digunakan  dua  jenis  statistik,  yaitu statistik  deskriptif  dan  statistik  inferensial.  Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  teknik  statistik  deskriptif.  Statistik  deskriptif  digunakan  untuk menggambarkan  dan menjelaskan  data  yang  sudah  didapat  tidak  bermaksud menyimpulkan  yang  berlaku  secara  umum  atau  generalisasi.  (Sugiyono,  2018).  Analisis statistik  deskriptif  dilakukan  untuk  menghitung  standar  deviasi,  rata-rata  (mean),  nilai maksimal,  nilai  minimal,  serta  jumlah  data  penelitian.  Dalam  penelitian  ini,  alat  bantu yang  digunakan  adalah  SPSS  IBM  26.  Sebelum  melakukan  analisis,  dilakukan  uji validitas  dan uji reliabilitas  data agar penelitian  dapat  dilanjutkan.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
A. Hasil
Variabel  dalam  penelitian  ini  meliputi  standar  pelayanan  minimal  (X1)  dan pemanfaatan  teknologi  informasi  (X2)  sebagai  variabel  independen  (variabel  bebas), serta  akuntabilitas  publik  (Y)  sebagai  variabel  dependen  (variabel  terikat).  Responden dalam  penelitian  ini  merupakan  pegawai  bidang  humas  dan  admisi  yang  bekerja  di Rumah  Sakit  Palembang  BARI.  Pengumpulan  kuesioner  dilakukan  dalam  rentang waktu  dari  bulan  Mei  2023  hingga  Juli  2023,  dan  berhasil  mengumpulkan  kembali  30 kuesioner  dari responden.
Berikut  adalah  Tabel  1  yang  menunjukkan  hasil  analisis  menggunakan  regresi  linier berganda.
Tabel 1. Uji Statistik  T
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error
Beta 1 (Constant) 1,620 1,060
1,528 ,138
X1
,892 ,062 ,710 14,375 ,000
X2
,595 ,095
,307 6,227 ,000
a. Dependent Variable: Y
Berdasarkan  hasil  output  SPSS,  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  14,375.  Untuk mencari  nilai  t  tabel,  dilakukan  uji  2  sisi  pada  tingkat  signifikansi  0.05/2  =  0.025  dengan derajat  kebebasan  df  =  n-k-1 atau 30-2-1 = 27 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel  independen).  Hasilnya,  t  tabel  diperoleh  sebagai  2,052/-2,052.  Karena  nilai  t- hitung  (14,375)  lebih  besar  dari  t-tabel  (2,052),  maka  Ha1  (hipotesis  alternatif)  diterima. Selain  itu,  signifikansi  pada  uji  t  juga  kurang  dari  0,05  (0,000<0,05),  sehingga  nilai  t hitung  sebesar  14,375  dengan  signifikansi  0,000.  Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa Standar  Pelayanan  Minimal  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Akuntabilitas  Publik.  Begitu  pula,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  secara  parsial berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Publik.
Tabel 2. Uji Statistik  F
ANOVA a
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 3729,066 2 1864,533 951,628 ,000 b Residual 52,901 27 1,959 Total 3781,967 29
a. Dependent Variable: Y b. Predictors:  (Constant), X2, X1

## (Sumber: Hasil Olahan Peneliti Menggunakan SPSS)
Dari  Tabel  2,  nilai  F -hitung diperoleh  sebesar  951,628    dengan  signifikansi  sejumlah 0,000.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  nilai  F -hitung ( 951,628 )  lebih  besar  dari  nilai  F -tabel (3,35).  Oleh  karena  itu,  secara  bersama-sama,  variabel  independen  Standar  Pelayanan Minimal  (X1)  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (X2)  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Publik.
Tabel 3. Uji Koefesien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,993 a ,986
,985
1,399753
a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

## (Sumber: Hasil Olahan Peneliti Menggunakan SPSS)
Berdasarkan  hasil  uji  determinasi,  diperoleh  nilai  R  Square  sebesar  0,986.  Artinya, variabel  Standar  Pelayanan  Minimal  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi memberikan  pengaruh  sebesar  98,6%  terhadap  variabel  Akuntabilitas  Publik. Sementara  itu,  sisanya  sebesar  1,4%  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  yang  tidak diteliti  dalam penelitian  ini  dan tidak disebutkan.

## B. Pembahasan

## a) Pengaruh Standar Pelayanan Minimal terhadap Akuntabilitas Publik
Hasil  pengujian  menunjukkan  variabel  SPM  mempunyai  dampak  positif  dan signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Publik  Rumah  Sakit  Palembang  BARI.  Dapat dikatakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  karena  variabel  standar  pelayanan
minimal  (X 1 )  memiliki  nilai  t- hitung sebesar  14,375  lebih  besar  dari  nilai  t- tabel 2,052 dengan nilai  probabilitas  0,000  berarti  lebih  kecil    dari    0.05,  maka  dapat  ditemukan  bahwa standar  pelayanan  minimal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas publik  pada  Rumah  Sakit  Palembang  BARI.  Hal  ini  berarti  bahwa  Ho  ditolak  atau  Ha diterima.  Dapat  diketahui  kondisi  standar  pelayanan  minimal  Rumah  Sakit  Palembang BARI  mempengaruhi  akuntabilitas  publik  di Rumah  Sakit Palembang BARI.

## b) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Publik
Hasil pengujian menyatakan variabel teknologi  informasi  (X 2 )  nilai  t -hitung sejumlah 6,227  lebih  besar  dari  nilai  t -tabel 2,052  dengan  nilai  probabilitas  0,000  berarti  lebih  kecil dari  0.05  yang  artinya  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas  publik  pada  Rumah  Sakit  Palembang  BARI.  Hal  ini  berarti  bahwa  Ho ditolak  atau  Ha  diterima.  Teknologi  informasi  yang  terus  ditingkatkan  dengan  adanya penggunaan  nyata  teknologi  informasi  di  lingkungan  Rumah  Sakit  Palembang  BARI akan meningkatkan  akuntabilitas  publik  di Rumah  Sakit Palembang BARI.
c) Pengaruh  Standar  Pelayanan    Minimal  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi terhadap Akuntabilitas Publik
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  yaitu  standar  pelayanan  minimal  (X 1 )  dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (X 2 )  secara  bersama  sama  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  akuntabilits  publik  Rumah  Sakit  Palembang  BARI.  Dapat  dikatakan bahwa  hal  itu  memiliki  dampak  atau  pengaruh.  positif  signifikan  karena  nilai  F -hitung > F - tabel (951,628  >  3,35)  dan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  kurang  dari  0,05  atau 5%, lalu dapat  disimpulkan  bahwa  secara  keseluruhan  variabel  independen  yaitu  standar pelayanan  minimal  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  variabel  dependen  yaitu  akuntabilitas  publik  Rumah  Sakit Palembang  BARI.  Adanya  peningkatan  standar  pelayanan  minimal  dan  pemanfaatan teknologi  informasi  yang  maksimal  akan  meningkatkan  akuntabilitas  publik  Rumah Sakit Palembang  BARI.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  uji  yang  terungkap,  Secara  parsial  variabel  standar  pelayanan minimal  memiliki  dampak  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  publik,  yang ditunjukkan  oleh  nilai  t -hitung sebesar  14,375  yang  lebih  besar  daripada  nilai  t -tabel sebesar 2,052  dengan  tingkat  signifikan  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  sebesar  0,000.  Artinya, semakin  baik  standar  pelayanan  minimal,  maka  semakin  baik  pula  akuntabilitas  publik. Demikian  pula, variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi  secara  parsial  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  publik,  dengan  t -hitung sebesar  6,227  yang melebihi  t -tabel (2,052),  dan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  yang  kurang  dari  0,05.  Dari temuan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  efektif  pemanfaatan  teknologi  informasi
dalam  menjalankan  kegiatan  instansi,  maka  akan  semakin  meningkatkan  tingkat akuntabilitas  publik.
Selanjutnya,  secara  simultan,  kedua  variabel  independen  (standar  pelayanan minimal  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi)  memiliki  pengaruh  yang  bersama-sama mempengaruhi  variabel  dependen  (akuntabilitas  publik). Temuan  ini  membuktikan bahwa  kedua  variabel  independen  mempunyai  keterkaitan  untuk  saling  memperkuat dalam  meningkatkan  akuntabilitas  publik.  Semakin  optimal  standar  pelayanan  minimal dan  pemanfaatan  teknologi  informasi,  maka  akan  semakin  meningkatkan  tingkat akuntabilitas  publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  S.  Z.  (2016).  Kebijakan  Publik  (M.  M.  dan  D.  Mandasasi  (ed.);  3rd  ed.).  Salemba Humanika.
Armaini,  R.  (2017).  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Teknologi  Informasi Terhadap  Keberhasilan  Penerapan  Akuntansi  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu, VI(2), 71–86.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2018  tentang  Standar Pelayanan  Minimal.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65  tahun  2005  Tentang  Pedoman Penyusunan  Dan  Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal  Standar  Pelayanan Minimal.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun  2018  Tentang  Badan  Layanan Umum Daerah,  (2018).
Madiasmo.  (2022). Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo  (ed.);  1st ed.).  CV ANDI  OFFSET.
Nahariah,  &  Armita,  D.  (2022).  Pemanfaatan  Teknologi  Pembelajaran  Di  Masa  Pandemi Covid-19.  Qiyam, Jurnal Al.
Setyowati,  R.  K.  (2022).  Sistem  Jaminan  Kesehatan  yang  Memenuhi  Hak-Hak Kepesertaan.  Justice Voice, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.27
Sugiyono.  (2018).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D.  (29th  ed.).  CV ALFABETA.