## Research Article
Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Rizky Andrian Ramadhan Pulungan 1* , Lita Tyesta A.L.W. 2 1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* Rizkyandrian84@gmail.com

## ABSTRACT
The checks and balances mechanism in the process of forming the law has a positive impact, namely it can prevent the domination and  arbitrariness of one institution and a negative one, namely when no agreement is found in negotiations, which has an impact on the formation and termination of the law- making process. The study analyzes the regulation of the implementation of the checks and balances mechanism between the legislative and executive institutions in the formation of laws and whether the realization  of  the  checks  and  balances  mechanism  between  the  legislative  and  executive  institutions can be realized in the process of forming the law. This study uses a normative juridical writing method with  descriptive  analytical  research  specifications  and  the  source  of  this  research  data  is  secondary data.  The  results  of  the  discussion  that  the House  of  Representatives  (DPR)  as  the  legislative  body holds the power in forming laws, but in the process of forming the law, the president as the executive institution must involve the president, especially in the process of discussing the second level Draft Law to  obtain  mutual  approval  and  the  President  remains  take  a  role  to  take  a  stand  and  control  the implementation  of  level  II  discussions  regarding  the  Draft  Law,  so  that  it  reflects  the  realization  of checks and balances  between the DPR and  the President. The mechanism of checks and balances between the legislative and executive institutions in the formation of laws can be realized even though there is no President's veto..
Keywords : Checks and Balances; Establishment of Law; Constitutional.

## ABSTRAK
Mekanisme checks and balances dalam proses pembentukan Undang-Undang memiliki dampak positif yaitu dapat mencegah dominasi dan kesewenangan dari salah satu lembaga dan negative yaitu ketika tidak ditemukan kesepakatan dalam perundingan, yang berimbas pada kebentukan dan penghentikan proses  pembuatan  undang-undang.  Penelitian  menganalisis  pengaturan  pelaksanaan  mekanisme checks  and  balances antara  lembaga  legislatif  dan  eksekutif  dalam  pembentukan  Undang-Undang serta  realisasi  mekanisme checks  and  balances antara  lembaga  lembaga  legislatif  dan  eksekutif apakah  dapat diwujudkan dalam  proses pembentukan Undang-Undang. penelitian ini menggunakan metode  penulisan  yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis  serta  sumber  data penelitian ini yaitu data sekunder. Hasil pembahasan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif memegang kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang, tetapi dalam proses pembentukan Undang-Undang  tersebut  harus  melibatkan  presiden  selaku  lembaga  eksekutif  khususnya  dalam proses pembahasan Rancangan Undang Undang tingkat II untuk mendapatkan persetujuan bersama dan  Presiden  tetap  mengambil  peran  untuk  mengambil  sikap  dan  mengontrol  pelaksanaan pembahasan  tingkat  II  mengenai  Rancangan  Undang  Undang,  sehingga  mencerminkan  terwujudnya
checks  and  balances antara  DPR  dan  Presiden.  Mekanisme checks  and  balances antara  lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan Undang-Undang dapat diwujudkan walaupun tidak adanya hak veto Presiden.
Kata Kunci : Checks and Balance ; Pembentukan Undang-Undang; Ketatanegaraan.

## A. PENDAHULUAN
Kekuasaan itu layaknya senjata tajam yang tergantung  kepada  siapa  dan  untuk  tujuan  apa senjata  itu  digunakan,  dengan  kata  lain kekuasaan  itu  sangat  tergantung  dengan bagaimana pemegang kekuasaan itu menjalankannya,  Dari  segi  kelembagaan,  prinsip kedaulatan  rakyat  biasanya  diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution of  power).  Pemisahan  kekuasaan  cenderung bersifat  horizontal  dalam  arti  kekuasaan dipisahkan kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam  lembaga-lembaga  negara  yang  sederajat dan  saling  mengimbangi  (check  and  balances) (Polamolo,  2013),  sehingga    diperlukan  sarana untuk  mengontrol  atau  membatasi  kekuasaan tersebut agar dapat berjalan dengan semestinya. Sarana  tersebut  ialah  hukum,  yang  digunakan sebagai  pembatas  bagi  penguasa  untuk  tunduk pada hukum. Ini merupakan sarana (checks and balances), baik konstitusional maupun institusional  dimana  kekuasaan  pemerintah, pejabat  dan  agennya  setiap  saat  dapat  dimintai pertanggungjawaban berdasarkan undang- undang. Hal ini juga mencakup pemeriksaan non-
pemerintah  mengenai  kekuasaan  pemerintah, seperti  pers  bebas  dan  independen  (Maubezi, 2017).
Mengutip kalimat dari Lord Acton mengenai kekuasaan,  “ Power  tends  to  corrupt,  absolute power  corrupts  absolutely ”  (Gaffar,  2012)  dapat diartikan  bahwa  setiap  kekuasaan  yang  terpusat atau  tersentral  dalam  satu  tangan,  memudahkan pemegangnya  untuk  menyalahgunakan  atau menyelewengkan  kekuasaan  yang  ia  miliki tersebut. (Sidharta, 2004). Untuk itu trias politica, sebagai  salah  satu  karakteristik  unggul  dari demokrasi,  hadir  sebagai  konsep  yang  berfungsi untuk  mendistribusi  kewenangan  tersebut, sehingga  tidak  terkonsentrasi  pada  satu  tangan (Atmadja, 2010).
Berdasarkan  teori  dari  Montesquieu mengenai pembagian dan pemisahan kekuasaan tersebut,  Jhon .. Locke  menguraikan  cabang kekuasaan dalam negara yaitu Legislatif . sebagai . pembuat perundang- undangan, , Eksekutif n sebagai . pelaksanakannya dan Yudikatif
memiliki kekuasaan . untuk . menghakimi (Asshiddiqie, 2006).
Teori pemisahaan kekuasaan menurunkan adanya  mekanisme checks  and  balances ,  yang ditujukan agar dalam pemisahan kekuasaan tidak
ada  hubungan  antar  cabang  kekuasaan  yang terputus, serta untuk mencegah penyalahgunaan wewenang  yang  mungkin  terjadi.  Adapun  terkait dengan  penguatan  sistem  presidensial,  hal  ini dimaksudkan  untuk  memperkukuh  sistem pemerintahan  yang  stabil  dan  demokratis  yang dianut  dengan  berpedoman  pada  prinsip  checks and  balances  antar  lembaga  Negara  (Azhari, 2006).
Secara  historis,  mekanisme  ini  hadir dalam ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan  Konstitusi  tahun  1999  hingga  tahun 2002. Dalam perubahan ini, telah dikenal prinsip pemisahan  kekuasaan  ( separation  of  power ) berdasarkan checks and balances . Perubahan ini hadir  untuk  menggantikan  prinsip  pembagian kekuasaan  ( distribution  of  power  atau  division  of power ). Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu  sistem  yang  ada  dan  dianut  oleh  berbagai negara di dunia (Gaffar, 2012)
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD NRI 1945) telah secara jelas menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum ( rechtsstaat ),  dan  bukannya  suatu  negara  yang berdasar  kekuasaan  belaka  ( machtsstaat ) (Muabezi,  2017)  Konsep  negara  hukum  tersebut tidak  dapat  terlepas  dari  prinsip  bahwa  untuk didapatkan  suatu  perlindungan  hukum,  maka aturan  tersbeut  perlu  dirumuskan  terlebih  dahulu dalam undang-undang sebagai hukum positif. Hal ini tentu merupakan konsekuensi dari keberlakuan asas legalitas (Hadjon, 1994)
Indonesia  sebagai  salah  satu  penganut sistem  hukum  eropa  continental  atau civil  law, menempatkan  peraturan  perundang-undangan dalam  posisi  yang  strategis  sebagai  salah  satu bentuk  implementasi  dari  prinsip-prinsip  negara hukum.  menurut  konsep  rule  of  law,  setiap masalah  hukum  akan  diselesaikan  melalui peradilan  yang  sama  dan  menggunakan  hukum yang  sama  (Soemarsono,  2007).  Dalam  negara hukum ( rechtsstaat ) modern, peraturan perundang-undangan  tidak  hanya  berfungsi sebagai alat untuk mengatur nilai dan norma yang hidup  dalam  masyarakat.  Tidak  pula  terbatas hanya  sebagai  produk  lembaga  negara  yang memiliki  otoritas  dalam  pembentukan  peraturan (Latief,  2005).  Lebih  dari  itu,  Undang-Undang adalah  salah  satu  instrumen  untuk  megatur  dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita- cita  yang  diharapkan.  Berdasarkan  hal  tersebut, maka  perlu  adanya  pelaksanaan  prinsip check and  balaces antara  masing-masing  lembaga dalam pembentukan Undang-Undang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat  dirumuskan  beberapa  permasalahan sebagai  berikut:  1.  Bagaimana  pengaturan pelaksanaan  mekanisme checks  and  balances antara  lembaga  legislatif  dan  eksekutif  dalam pembentukan  Undang  -  Undang  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia?;  2.  Bagaimanakah realisasi mekanisme checks and balances antara lembaga  lembaga  legislatif  dan  eksekutif  dapat diwujudkan  dalam  pembentukan  Undang- Undang?
Pada beberapa artikel terdahulu menunjukan  tentang  adanya  begitu  banyak permasalahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan kenegaraan  di Indonesia, seperti penelitian yang dilakukan  oleh  Hezky  Fernando  Pitoy  dimana dalam  penelitiannya  membahas  tentang  masih belum  seimbangnya  mekanisme  Check  and Balances  dimana  kewenangan  DPR  yang  terlalu kuat  sehingga  membuat  lembaga  perwakilan tersebut  secara  tidak  langsung  menunjukan sistem pemerintahan yang parlementer.
Perkembangan  atas  ketatanegaraan  Indonesia yaitu  atas  lembaga  negara  dan  fungsi  serta wewenangnya  seiring  dengan  perkembangan negara  dan  kompleksitas  masyarakat  yang  ada. (Pitoy,  2014).  Pada  artikel  penelitian  Nehru Asyikin  membahas  mengenai  Check  and Balances  antara  Lembaga  legislative  dengan Lembaga eksekutive terhadap perjanjian perjanjian  internasional  pasca  terbitnya  Putusan MK  No.  13/PUU-XVI/2018  dimana  mekanisme checks  and  balances  antara  lembaga  legislatif dengan  lembaga  eksekutif  dalam  wilayah pengambilan  keputusan  terhadap  perjanjian internasional  melahirkan  kewenangan  diplomatik itu  memang  berada  di  tangan  Presiden  dan Menteri-menternya (eksekutif), tetapi tetap dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh UUD 1945 (Asyikin,  2020).  Pada  artikel  lainnya  dalam penelitian Sunarto membahas mengenai kedudukan  dari  ketiga  lembaga  negara  yaitu legislative,  eksekutif  dan  yudikatif  berada  pada kedudukan  yang  sama,  tidak  ada  lembaga
tertinggi  negara  lagi  sehingga  kedudukan lembaga  lembaga  tersebut  seimbang  dan  terjadi check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  (Sunarto,  2016). Pada penelitian  oleh  Tanto  Lailam  membahas mengenai bagaimana penataan sistem check and balances  dalam  membentuk  dan  menguji peraturan  perundang  undangan  di  Indonesia. (Lailam,  2021).  Pada  artikel  pembahasan  oleh Sulardi,  &  Irmayadi  sastra  membahas  mengenai check  and  balances  lembaga  negara  guna menata pemerintahan yang baik sehingga terjadi good government pada ketatanegaraan Indonesia (Sulardi, & Sastra, 2017). Pada artikel yang diteliti oleh  Hanif  Fudin,  membahas  mengenai aktualisasi  checks  and  balances  antara  lembaga negara  legislative  dan  yudikatif  dimana  checks and balances sebagai mekanisme penyelenggaraan  ketatanegaraan  berdasarkan konstitusionalisme (Fudin, 2022). Selain itu  pada pembahasan oleh Deddy Supriady Bratakusumah membahas  mengenai  aktualisasi  checks  and balances  pada  sistem  demokrasi  di  Indonesia. Keseimbangan kekuasaan antara ketiga lembaga negara  yaitu  eksekutif,  legislative  dan  yudikatif adalah  kunci  untuk  mewujudkan  demokrasi  di Indonesia (Bratakusumah, 2018). Pada pembahasan  oleh  Randall  G.  Holcombe menjelaskan checks and balances antar lembaga negara  sangatlah  penting  dalam  suatu  konstitusi negara  karena  bertujuan  untuk  melindungi  hak dari masyarakat suatu negara (Holcombe, 2018).
Dasar pengaturan mengenai pembentukan Undang-Undang  di  Indonesia  diatur  dalam konstitusi  yaitu  pada  Pasal  20  ayat  (1)  sampai dengan  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam  pasal  ini  dapat  terlihat  bahwa pembentukan  UUD  NRI tidaklah  sederhana,  dan membutuhkan peran dari pihak legislative (dalam hal ini DPR) dan lembaga eksekutif (dalam hal ini Presiden, selaku kepala pemerintahan). Presiden tetap  mendapatkan  peran  yang  sangat  penting karena  UUD  1945  mengaturbahwa  setiap rancangan  undang-undang  dibahas  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan  Bersama  (Prabandani,  2015). Dengan dipenuhinya peran dari 2 (dua) pihak ini, maka  tercipta  mekanisme check  and  balances sehingga  tercipta  keseimbangan  dalam  proses pembentukan undang-undang.
Bagai 2 (dua) buah mata koin, mekanisme checks and balances dalam proses pembentukan Undang-Undang  memiliki  dampak  positif  dan negative.  Pada  sisi  terangnya,  mekanisme  ini dapat  mencegah  dominasi  dan  kesewenangan dari  salah  satu  lembaga.  Sebaliknya,  dampak negative  dari  mekanisme  ini  dapat  ditemuka dalam  segi  praktis,  yakni  ketika  tidak  ditemukan kesepakatan  dalam  perundingan,  yang  berimbas pada  kebentukan  dan  penghentikan  proses pembuatan undang-undang.

## B. METODE PENELITIAN
Metode yuridis normative digunakan dalam melakukan  pendekatan  pada  penelitian  ini, dimana penelitian berfokus pada pengkajian atas penerapan  kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif.  Jurnal  hukum  ini  ditulis menggunakan  spesifikasi  deskriptif  analitis  yaitu memberikan pandangan secara khusus berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  secara sistematis.  Jurnal  hukum  ini  menggunakan penelitian hukum normatif, dengan data sekunder (data  kepustakaan)  sebagai  data  utama.  Data sekunder atau yang dikenal dengan bahan hukum merupakan  hasil  dari  telaah  pustaka  atau  kajian literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang diangkat dalam tulisan. Data dikumpulkan dengan metode  studi  kepustakaan  ( library  research), yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan objek  kajian.  Metode  yang  digunakan  dalam menganalisis  dan  mengolah  dataialah  analisis kualitati,  yang  menekankan  metode  deduktif sebagai  pegangan  utama  dan  metode  induktif sebagai tata kerja penunjang.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Pelaksanaan Mekanisme
Checks  and  Balances antara  Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia a. Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Pengaturan mengenai pembentukan Undang-Undang  antara  lembaga  legislatif  dan eksekutif  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) diatur dalam Pasal 20 ayat (1) hingga ayat (5).
Melalui  Pasal  ini,  dapat  ditemukan  peran bersama  dalam  proses  pembentukan  undang- undang  antara lembaga legislative, dalam hal ini Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Presiden sebagai  salah  satu  pemegang  kekuasaan eksekutif.  Dalam  Pelaksanaan  fungsi  legislasi sangat  berkaitan  erat  dengan  penyelenggaraan sistem pemerintahan pada suatu negara. Sebab, dalam hal ini fungsi legislasi menjadi bagian dari pelaksanaan  sistem  pemerintahan  dalam hubunganya  antar  cabang  kekuasaan  eksekutif dan  legislatif  (Azzahra,  2021).  Pada  ayat  1 menjelaskan  bahwa  kekuasaan  pembentukan Undang-Undang  berada  ditangan  DPR,  namun ayat-ayat  selanjutnya  menerangkan  bahwa Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tersebut harus  dibahas  dan  disetujui  secara  bersama dengan  presiden.  Konsekuensi  dari  tidak didapatkan persetujuan bersama ialah pelarangan  pengajuan  kembali  undang-undang yang  sama  dalam  persidangan  DPR  masa  itu. Menurut  ayat  4,  RUU  yang  telah  mendapat persetujuan bersama perlu mendapat pengesahan dari presiden untuk menjadi undang- undang.  Ketika  dalam  30  hari  presiden  belum juga mengesahkan RUU yang telah mendapatkan kesepakatan  bersama  tersebut  menjadi  undang- undang,  maka  menurut  ayat  5,  RUU  tersebut
telah  dinyatakan  sah  dan  wajib  diundangkan sebagai undang-undang.
Menilik  bagian  penjelasan  dari  pasal  ini, dapat  diketahui  bahwa  kekuasaan  pembentukan UU  yang  diterima  oleh  DPR  tersebut sesungguhnya  merupakan  wewenang  atribusi dari UUD NRI 45 kepada DPR. Hal ini merupakan bagian  dari  fungsi  legislasi  DPR,  dimana  DPR menjadi  pihak  yang  diserahi  kekuasaan  paling tinggi  dalam  pembentukan  UU.  Peran  Presiden pada  tahap  ini  tetap  ditemukan,  namun  hanya dalam  bentuk  "hak"  mengajukan  RUU  kepada DPR.
Sebelumnya  UUD  NRI  1945  mengalami amandemen  pertama,  peran  DPR  dalam pembentukan  undang-undang  tidak  sekuat  saat ini.  Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  20  ayat  (1)  UUD NRI  1945  sebelum  amandemen  memberikan fungsi legislasi yang lemah bagi DPR, dan justru lebih  dominan  pada  peran  eksekutif  (Akbarrudin, 2013)  Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  telah terjadi  pergeseran  peran  dari  eksekutif  pada legislative pasca amandemen UUD.
Setelah  melewati  tahap  pembahasan bersama, peran presiden selanjutnya ialah  untuk memberikan  kesepakatan  atas  RUU  tersebut. Dala  penjelasan  Pasal  20  ayat  (4),  disebutkan bahwa  pengesahan  akan  RUU  yang  telah disetujui  bersama  tersebut  hanya  memiliki  waktu 7  hari  sejak  persetujuan  bersama  tersebut dikeluarkan.  Setelahnya,  sekretariat  negara berwajib menuangkannya dalam kertas
kepresidenan untuk selanjutnya diserahkan pada presiden untuk disahkan menjadi UU.
Mengenai  tidak  ditandatanganinya  RUU oleh  Presiden  dalam  waktu  30  hari  kerja  sejak disetujuinya  RUU  tersebut,  penjelasan  Pasal  20 ayat  (5)  menyatakan  bahwa  sebelumnya  jika dalam 30 hari kerja RUU tersebut belum disahkan menjadi UU, Pimpinan DPR dapat mengirim surat kepada  Presiden  untuk  meminta  keterangan/ penjelasan.  Selanjutnya,  jika  RUU  tersebut  tak kunjung  disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari  sejak  RUU  disetujui,  RUU  tersebut  sah menjadi UU dan wajib diundangkan.
b. Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014 tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan  Dewan Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Pengaturan  mengengai  pembentukan Undang-Undang  antara  lembaga  legislatif  dan ekeskutif  juga  diatur  dalam  Pasal  71  huruf  a sampai i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  dapat  ditarik  2 (dua) intisari sebagai berikut:
1) Hak Mengajukan RUU
Prolegnas tahun 2020 – 2024 mencatatkan bahwa  terdapat  237  RUU,  dimana  sebanyak  86
RUU  (36,2%)  merupakan  RUU  yang  berasalah dari  pemerintah  (eksekutif),  sedangkan  sisanya, yakni 151 RUU (63,8%) ialah RUU  yang berasal dari inisiatif DPR (DPR RI, 2020). Berangkat dari data  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  dalam  praktik pengajuan  RUU,  DPR  lebih  aktif/  lebih  dominan dibandingkan  Presiden.  Sebagaimana  namanya, DPR merupakan lembaga yang bertugas sebagai perwakilan rakyat. Sehingga, DPR wajib memiliki keterbukaan  bagi  siapa  saja  yang  hendak mengajukan  materi  untuk  draft  atau  RUU. Organisasi  politik,  organisasi  kemasyaratan, lembaga  swadaya  masyarakat  ataupun  warga negara dapat  dengan bebas menjadi  pengusung ide  lewat  pengajuan  rancangan  undang-undang yang mengatur mengenai hal tertentu.
Penyusunan  draft  RUU  bukan  perkara mudah,  dimana  diperlukan  kemampuan  yuridis yang baik dan bahkan kemampuan teknis dalam bidang-bidang  tertentu.  Untuk  membantu pekerjaan  tersebut,  DPR  bahkan  merekrut  staff ahli  atau  professional  untuk  membantu  dalam penyusunan  RUU.  Tak  jarang  ditemukan  bahwa tiap  anggota  DPR  memiliki  staff  pribadi  yang difungsikan  untuk  membantu  menganalisis  dan penyusunan  RUU.  Selain  itu,  sah-sah  saja apabila  DPR  ingin  menerima  naskah  akademik ataupun  draft  RUU  yang  diajukan  oleh masyarakat  untuk  selanjutnya  menjadi  bahan pertimbangan atau pengkajian. Apa yang menjadi persoalan  tidak  semata-mata  terletak  pada kemauan  anggota  DPR  untuk  menggunakan haknya dalam mengajukan  usul RUU. Lebih  dari
itu,  ialah  bagaimana  setiap  anggota  DPR menyikapi  bergesernya  kekuasaan  legislatif  dari Presiden ke DPR.
2) Pembahasan dan Persetujuan RUU
Ketentuan  Pasal  71  huruf  A  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2019  tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  secara  tegas  menyebutkan  bahwa pembahasan dan pesetujuan harus dilaksanakan secara  bersama  antara  DPR  dengan  Presiden. Disini  dapat  dilihat  dengan  jelas  peran  penting dari  presiden.  Pergeseran  wewenang  utama pembentukan  UU  yang  tadinya  milik  eksekutif menjadi milik lembaga legislatif tidak menghilangkan  kewenanangan  presiden  secara sepenuhnya.  Tanpa  persetujuan  Presiden  atas RUU  tersebut,  maka  RUU  tidak  akan  berubah statusnya menjadi UU.
Pembahasan  masa  sidang  pembahasan suatu RUU di DPR ialah paling lambat 60 (enam puluh)  hari  terhitung  sejak  pihak  bersangkutan menerima  surat  dari  pihak  bersangkutan  lain. Ketika  RUU yang diajukan berasal dari presiden, maka presiden wajib menyerahkan surat Presiden pada  DPR.  Sebaliknya,  jika  RUU  berasal  dari inisiasi DPR, maka presiden akan menerima surat pimpinan DPR.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 menerangkan bahwa bagi  RUU  yang  tidak  mendapat  persetujuan
bersama, maka RUU tersebut tidak boleh dibahas kembali pada masa sidang yang sama. Mengenai berapa  lama  yang  dimaksud  dengan  “masa sidang  yang  sama”,  UU.  No.  13  Tahun  2019 menyebutkan  bahwa  jangka  waktunya  ialah selama 60 (enam puluh) hari.
c. Menurut  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang-Undang  No.  15  Tahun  2019 membagi 5 tahap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni perencanaan, penyusunan,  pembahasan,  pengesahan,  serta pengundangan.
Pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap ini  dilakukan  persiapan  RUU  yang  diinisiasi  oleh DPR.  Secara  teknis,  Peraturan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2018  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan Dewan  Perwakilan  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menjadi  payung hukum  yang  mengatur  bagaimana  pelaksanaan proseduralnya.  Badan  Pembantuan  Penyiapan Usul  Inisiatif  DPR  Sebelum  sampai  pada  usul inisiatif  DPR,  ada  beberapa  badan  yang membantu  penyiapan  suatu  RUU.  RUU  Tata Cara  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  disiapkan  oleh  Tim  Asistensi  Badan Legislasi (BALEG).
Tahap  penyusunan  Dilakukan  prakarsa berdasarkan  Prolegnas  (Program  Legislasi
Nasional).  Penyusunan  RUU  yang  didasarkan Prolegnas  tidak  memerlukan  persetujuan  izin prakarsa  dari Presiden. Menurut Pasal 3 PP No. 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang,  Rancangan  Peraturan  Pemerintah,  Dan Rancangan  Peraturan  Presiden,  ditemukan ketentuan  bahwa  pemrakarsa  RUU,  dalam keadaan  tertentu,  tetap  dapat  mengajukan  RUU yang  tidak  terdaftar  dalam  Prolegnas.  Hal  ini dapat  dilakukan  setelah  mendapat  izin  Prakarsa dari  Presiden  dengan  disertai  penjelasan mengenai  konsepsi  pengaturan  RUU  yang  akan diajukan.
Tahap  pembahasan.  Pembahasan  RUU terkadang  tidak  hanya  melibatkan  DPR  dan Presiden,  kadangkala  dalam  topik  tertentu,  DPD pun  ikut  berperan  dalam  tahap  ini.  Pembahasan dilakukan  melalui  2  tingkat  pembicaraan.  Pada tingkatr  pertama,  dilakukan  rapat  komisi,  rapat gabungan komisi, rapat badan anggaran, ataupun rapat  panitia  khusus.  Selanjutnya  pada pembahasan tingkat 2, dilakukan rapat paripurna. Umumnya  pada  tahap  ini  kesepakatan ditemukan.
Tahap  pengesahan.  Pasca  didapatkan kesepakatan  antara  DPR  dengan  Presien  atas RUU yang telah diajukan, maka tahap selanjutnya ialah  tahap  pengesahan.  Dalam  jangka  waktu paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak  RUU  dinyatakan disepakati,  maka  RUU  tersebut  wajib  disahkan dan  dituangkan  dalam  kertas  kepresidenan  oleh
Sekretariat  Negara.  Selanjutnya,  RUU  tersebut dikirimkan  kepada  Presiden  untuk  mendaptkan pengesahan dari Presiden sebagai UU, dan wajib ditandatangani  dalam  jangka  waktu  30  (tiga puluh) hari sejak disetujui.
Tahap  pengundangan.  Sebagai  tahap terakhir,  RUU  yang  tadinya  tealh  disahkan tersbeut kemudian mengalami proses pengundangan.  RUU  yang  telah  disahkan tersebut ditempatkan pada Lembaran Negara RI, Tambahan  Lembaran  Negara  RI,  Berita  Negara RI,  serta  Tambahan  Berita  Negara  RI.  Pada tahap  ini,  RUU  telah  resmi  menjadi  Undang- Undang.  Dengan  resminya  menjadi  Undang- Undang,  setiap  orang  dapat  mengakses, mengetahui,  serta  mematuhi  peraturan  tersebut sejak  undang-undang  tersebut  dinyatakan berlaku.
2. Realisasi Mekanisme Checks and Balances antara  Lembaga  Legislatif  dan  Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang
Sebelumnya  telah  dibahas  bagaimana pentingnya  peran  lembaga  eksekutif,  yakni Presiden serta lembaga legislative, dalam hal ini DPR,  dalam  pembentukan  Undang-Undang. Dalam tahap pengajuan, sesungguhnya tidak ada aturan  formil  yang  mewajibkan  bagi  DPR  untuk menerima  RUU  yang  diusulkan  oleh  Presiden. Dengan  kata  lain,  sah-sah  saja  untuk  DPR menolah  RUU  usulan  Presiden.  Namun  begitu, dalam  praktik  selama  ini,  setiap  RUU  yang diajukan  oleh  pemerintah  berhasil  tembus  pada
tahap  pembahasan  bersama  dengan  DPR (Kasim, 2011)
Dalam  praktiknya,  Presiden  tidak  terjun langsung  pada  rapat  pembahasan  hingga persetujuan  bersama  atas  suatu  RUU.  Presiden memiliki pembantu-pembantunya dalam menjalankan tugas, yakni Menteri. Presiden dapat menunjuk Menteri yang bersangkutan, atau yang berkaitan  dengan  materi  RUU  yang  sedang dalam  proses  pembahasan,  untuk  mewakili kehadirannya.  Hal  ini  terjadi  karena  dirasa  tidak mungkin  bahwa  seorang  Presiden,  dengan segala  urusannya,  terlibat  langsung  pada  setiap pembahasan  RUU  bersama  dengan  Presiden. Hal  ini  juga  merupakan  bentuk  pemberdayaan terhadap  fungsi  Menteri  sebagai  pembantu Presiden.  Meskipun  begitu,  penerapan  Pasal  20 ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang  mengamanahkan Presiden  untuk  terlibat  dalam  pembahasan  RUU tidak terkurangi esensinya.
Umumnya, pembahasan RUU terjadi pada tahap  pembicaraan  Tingkat  I,  dan  persetujuan didapatkan pada pembiacaraan Tingkat II (Kasim, 2011).  Dengan  hadirnya  menteri  yang  mewakili Presiden  dalam  tahap  pembahasan,  maka  UU nantinya  akan  menjadi  sah  secara  formil (procedural) dan materiil. RUU yang diajukan oleh DPR,  menilik  pada  praktiknya  selama  ini, cenderung  lebih  mungkin  untuk  mencapai persetujuan  bersama  antara  DPR  dengan Presiden.
Berdasarkan  hal  tersebut,  mekanisme checks  and  balances antara  lembaga  legislatif
dan  eksekutif  dalam  pembentukan  Undang- Undang  ditinjau  menurut  Pasal  20  ayat  (1) sampai dengan ayat (5) UUD NRI 1945 karena di dalam  ketentuan  konstitusi  tersebut  sudah mengatur mengenai tugas dan peran antara DPR dan  Presiden  dalam  pembentukan  Undang- Undang yang mencerminkan adanya prinsip atau mekanisme checks  and  balances .  Dalam ketentuan  Pasal  20  UUD  NRI  1945  tersebut, mengatur  juga  mengenai  adanya  timbal  balik peran  dan  tugas  antara  DPR  dan  Presiden, maksudnya adalah dalam pembentukan Undang- Undang  seperti  yang  diamanahkan  dalam  Pasal 20  ayat  (2)  menyatakan,  bahwa  setiap  RUU dibahas  oleh  DPR  dan  Presiden  untuk mendapatkan  persetujuan  bersama  di  mana  hal ini  mencerminkan  harus  adanya  campur  tangan dan  peran  dari  masing-masing  lembaga  dalam tahap  pembahasan  tersebut  untuk  mendapatkan persetujuan bersama.
Walaupun  dalam  praktiknya,  pada  tahap pembahasan  tingkat  II  Presiden  diwakilkan  oleh Menteri-menterinya  untuk  membahas  dengan DPR  karena  tidak  mungkin  dalam  setiap  rapat dalam  membahas  RUU  Presiden  turun  tangan secara  langsung  untuk  hadir.  Hal  ini  juga  tidak membantah  perwujudan  mekanisme checks  and balances antara  DPR  dan  Presiden  karena keterlibatan Menteri  yaitu sebagai tangan kanan pembantu Presiden yang juga merupakan bagian dari lembaga eksekutif.
Ketentuan  Pasal  20  ayat  (1)  sampai dengan  ayat  (5)  memang  tidak  mengatur  secara
eksplisit  adanya  hak  veto  Presiden,  tetapi Presiden  dapat  memberikan  sikap  dan  jawaban pada  tahap  pembahasan  yang  diwakilkan Menterinya  sebagai  tangan  kanan  pembantu Presiden  tersebut.  Hak  veto  sendiri  merupakan hak  presiden  dimana  presiden  dapat  menolak suatu  rancangan  undang  undang  yang  telah diusulkan  oleh  para  pembuat  undang  undang (legislative). Mengacu pada International Encyclopedia of Government and Politic , hak veto merupakan suatu pertimbangan kekuasaan yang penting  dalam  memelihara  sistem  pemisahan kekuasaan  pemerintahan.  Realitanya,  meskipun Indonesia  tidak  memiliki  hak  veto,  presiden seringkali  meminta  DPR  untuk  menunda pengesahan  di  rapat  paripurna  pada  tahap pembahasan tingkat II. Hal ini dapat dilihat pada tahun  kepengurusan  DPR  periode  sebelumnya, yaitu  periode  2014-2019  ada  sebanyak  41  RUU yang belum disahkan dari total 55 RUU prolegnas periode kepengurusan DPR 2014-2019.
Berdasarkan  hal  tersebut,  walaupun dengan  banyaknya  RUU  yang  tidak  disahkan tetapi  Presiden  tetap  mengambil  peran  untuk mengambil  sikap  dan  mengontrol  pelaksanaan pembahasan  tingkat  II  mengenai  RUU  tersebut, sehingga mencerminkan terwujudnya checks and balances antara  DPR  dan  Presiden  dalam pembentukan Undang-Undang.

## D. SIMPULAN
Pengaturan pelaksanaan mekanisme checks  and  balances antara  lembaga  legislatif
dan  eksekutif  dalam  pembentukan  Undang- Undang  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia dalam  Pasal  20  UUD  NRI  1945  menyimpulkan, bahwa  meskipun  DPR  selaku  lembaga  legislatif memegang  kekuasaan  dalam  membentuk Undang-Undang, tetapi dalam proses pembentukan
Undang-Undang tersebut
melibatkan  presiden  selaku  lembaga  eksekutif khususnya dalam proses pembahasan Rancangan  Undang-Undang  untuk mendapatkan persetujuan  bersama.  Pengaturan  dalam  Pasal 71  huruf  a  sampai  dengan  huruf  i  UU  MD3  juga menyimpulkan ketentuan yang sama juga seperti dalam  Pasal  20  UUD  NRI  1945  yang menyebutkan  bahwa  RUU  yang  diajukan  oleh DPR  harus  dibahas  dengan  Presiden  untuk mendapat persetujuan bersama dan memberikan persetujuan  atau  tidak  memberikan  persetujuan terhadap  peraturan  pemerintah  pengganti undang-undang  yang  diajukan  oleh  Presiden untuk  menjadi  Undang-Undang.  Pengaturan tersebut  dilengkapi  dengan  ketentuan  pada  UU Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (UU  No.  15  Tahun  2019)  menguraikan  proses pembuatan Undang-Undang dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan  dan  pengundangan  yang  dalam setiap  proses  tersebut  melibatkan  DPR  dan Presiden selaku lembaga legislatif dan eksekutif.
Mekanisme checks  and  balances antara lembaga  legislatif  dan  eksekutif  dalam pembentukan  Undang-Undang  ditinjau  menurut Pasal  20  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  UUD
NRI  1945  dapat  diwujudkan  karena  karena  di dalam  ketentuan  konstitusi  tersebut  sudah mengatur mengenai tugas dan peran antara DPR dan  Presiden  dalam  pembentukan  Undang- Undang yang mencerminkan adanya prinsip atau mekanisme checks  and  balances .  Dalam ketentuan  Pasal  20  UUD  NRI  1945  tersebut, mengatur  juga  mengenai  adanya  timbal  balik peran dan tugas antara DPR dan Presiden dalam pembentukan  Undang-Undang  seperti  dalam Pasal 20 ayat (2) menyatakan, bahwa setiap RUU dibahas  oleh  DPR  dan  Presiden  untuk mendapatkan  persetujuan  bersama  di  mana  hal ini  mencerminkan  harus  adanya  campur  tangan dan  peran  dari  masing-masing  lembaga  dalam tahap  pembahasan  tersebut  untuk  mendapatkan persetujuan  bersama.  Ketentuan  Pasal  20  ayat (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  memang  tidak mengatur  secara  eksplisit  adanya  hak  veto Presiden,  tetapi  Presiden  dapat  memberikan sikap dan jawaban pada tahap pembahasan yang diwakilkan  Menterinya  sebagai  tangan  kanan pembantu Presiden tersebut. Realitanya Presiden seringkali  meminta  DPR  untuk  menunda pengesahan  di  rapat  paripurna  pada  tahap pembahasan tingkat II. Berdasarkan hal tersebut, walaupun  seringkali  adanya  RUU  yang  tidak disahkan, tetapi Presiden tetap mengambil peran untuk  mengambil  sikap  dan  mengontrol pelaksanaan  pembahasan  tingkat  II  mengani RUU tersebut, sehingga mencerminkan terwujudnya  checks  and  balances  antara  DPR
dan  Presiden  dalam  pembentukan  Undang- Undang.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Akbarrudin,  A.  (2013).  Pelaksanaan  Fungsi Legislasi  DPR  RI  dan  DPD  RI  Pasca Amandemen  UUD  1945. Pandecta ,  Vol.8,
(No.1),pp52-66.https://doi.org/10.15294/
pandecta.v8i1.2352
Muabezi,  Zahermann  A.  (2017).  Negara Berdasarkan Hukum ( Rechtsstaats ) Bukan Kekuasaan  ( Machtsstaat ).  Jurnal  Hukum dan  Peradilan,  Vol.6,  (No.3).  pp  421-446. http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421
-446
Sidharta,  Bernard  A.  (2004).  Kajian  Kefilsafatan tentang  Negara  Hukum.  Jurnal  Hukum Jentera,Edisi3,Tahun  II.https://doi.org/10.
31227/osf.io/cwev7
Asyikin,  Nehru.  (2021).  Checks  And  Balances Antara  Lembaga  Legislatif  Dengan
Eksekutif Terhadap Perjanjian
Internasional  Pasca  Putusan  Mk  No.
13/PUU-XVI/2018. Jurnal Hukum Progresif , Vol.14,(No.1),pp31-49. https://doi.org/10.33 019/progresif.v14i1.1653
Azzahra,  F.  (2021).  Rekonstruksi  Kewenangan Presiden  Dalam  Pembentukan  Undang- Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial  Indonesia.  Jurnal  Legislasi Indonesia,Vol.18,(No.2),pp153-167. https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.719
Azhari,  Aidul  F.  (2006).  Evaluasi  Proses
Amandemen UUD 1945: Dari
Demokratisasi  Ke  Perubahan  Sistem. Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.9,(No.2),pp158- 171.https://publikasiilmiah.ums.ac.id/ handle/11617/736
Bratakusumah, Deddy S. (2018). Actualization of Checks  and  Balances  Between  Executive, Legislative  and  Judicial  In  Indonesia. The Indonesian  Journal  of  Development Planning ,Vol.2,(No.3),pp219-226. https://doi.org/10.36574/jpp.v2i3.47
Pitoy,  Hezky  F.  (2014).  Mekanisme Checks  And
Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem  Pemerintahan  Presidensial  di Indonesia. Lex et Societatis , Vol.II, (No.5), pp.28-38.https://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/lexetsocietatis/article/view/4889/ 4414
Fudin, H. (2022). Aktualisasi Cheks and Balances
Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan  Rakyat  dan  Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , Vol.19,(No.1), pp.202-224.https://doi.org/10.31078/jk1919
Holcombe,  Randall  G.  (2018).  Cheks  and
Balances: Enforcing Constitutional
Constraints.  Economies,  Vol.6,  (No.4),  pp 1-12.https://doi.org/10.3390/economies 6040057
Kasim, A. (2011). Proses Pembentukan Undang- Undang  Pasca  Pergeseran  Kekuasaan Legislatif  Dari  Presiden  Ke  DPR. Jurnal Aktualita ,Vol.6,(No.3).http://jurnal.untad.
ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/vi ew/2479
Lailam,  T.  (2021).  Problem  dan  Solusi  Penataan Checks  and  Balances  System  dalam Pembentukan  dan  Pengujian  Undang-
Undang di Indonesia. Negara
Hukum ,Vol,12,(No.1),pp123-142.DOI:
10.22212/jnh.v12i1.1721
Polamolo,  S.  (2013).  Reformasi  Konstitusi Indonesia: Fenomena Transisi Kekuasaan. Supremasi  Hukum;  Jurnal  Kajian  Ilmu Hukum, Vol.2,(No.1),pp.97-124. https://doi.org/10.144 21/sh.v2i1.1902 Soemarsono,  M.  (2007).  Negara  Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuaan Negara. Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol.37,(No.2),pp.300-322.  http://dx.doi.org/ 10.21143/jhp.vol37.no2.1480
Sunarto.  (2016).  Prinsip  Checks  And  Balances Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia.
Masalah Masalah Hukum, Vol.45,
(No.2),pp157-163.  https://doi.org/10.14710/ mmh.45.2.2016.157-163.
Sulardi.,  &  Sastra,  Irmayadi.  (2017).  Check  And Balances  Kekuasaan  Lembaga  Negara Guna  Menata  Pemerintahan  Yang  Baik (Good Government). Jurnal Hukum Replik,
Vol.5,(No.2),pp184-199 http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.926 Prabandani,  Hendra  W.  (2015).  Batas
Konstitusional
Kekuasaan Eksekutif
Presiden  (Constitutional  Limits  Of  The
Presidential  Executive  Power).  Jurnal
Legislasi Indonesia, Vol.12, (No.3). pp 267- 276. https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.409

## ARTIKEL
Hadjon,  Philipus  M.  (1994).  Ide  Negara  Hukum dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia.  Makalah  pada  Simposium
tentang Politik, Hak Asasi dan
Pembangunan.  Dalam  rangka  dies  natalis
XL/Lustrum VII Universitas Airlangga.

## BUKU
Asshiddiqie,  J.  (2006). Pengantar  Ilmu  Hukum Tata  Negara  Jilid  II .  Jakarta:  Sekretariat
Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah
Konstitusi RI.
Atmadja,  Dewa  G.  (2010). Hukum  Kostitusi
Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah
Perubahan  UUD  1945 .  Malang:  Setara
Press.
Latief, A. (2005). Hukum dan Peraturan Kebijakan pada  Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  UII
Press.
Gaffar,  Janedjri  M.  (2012). Demokrasi Konstitusional  Praktik  Ketatanegaraan
Indonesia  Setelah  Perubahan  UUD  1945 .
Jakarta: Konstitusi Press.

## SUMBER ONLINE
DPR RI. (2020). Data Program Legislasi Nasional
(Prolegnas)  Tahun  2020-2024.  Retrieved from https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas.