## Implikasi Yuridis Terhadap Privasi Akses Pornografi
Adinda Setyaning Utami adinda.setyaning.utami-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
People who consume pornographic content are more likely to support violence. Law No.44 of 2008 concerning pornography has been regulated regarding prohibited actions, which are contained in Article 4 - Article 14 of the Pornography Law. Meanwhile, just watching for himself then his act will not be an offense, but if it begins with the activity of downloading pornographic files (and not for himself) then disseminating  it  is  an  offense  in  the  provisions  in  Articles  5  and  6 of the Pornography Law and of course it can. convicted. Therefore, writing focuses on the basis of consideration that a person should not be convicted of accessing pornographic content and the implications that arise as a result of accessing pornographic content, because there are no specific rules that regulate not being allowed to access or watch content that contains pornography, but it is related to privacy rights, free with private life is the government's responsibility as well as to consider binding provisions as a preventive measure in criminal acts due to pornographic content. Keywords: Porn; Criminal Crime; Delict; Privacy; Cyberporn.

## Abstrak
Orang-orang yang mengonsumsi konten pornografi memiliki sikap cenderung mendukung kekerasan. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008  Tentang  Pornografi  telah  diatur  mengenai  tindakan  yang dilarang, yang terdapat dalam Pasal 4 – Pasal 14 UU Pornografi.
Sedangkan, menonton saja untuk dirinya sendiri maka perbuatannya itu tidak akan menjadi delik, tetapi jika diawali dengan aktivitas mengunduh file porno (dan tidak untuk dirinya sendiri) kemudian menyebarluaskan itu sudah termasuk delik dalam ketentuan di Pasal
5 dan 6 Undang- Undang Pornografi dan tentu dapat dipidana. Oleh karena itu, penulisan menitikberatkan terhadap dasar pertimbangan tidak  dipidananya  seseorang  mengakses  konten  pornografi  dan implikasi  yang  muncul  akibat  mengakses  konten  pornografi, karena belum ada aturan khusus yang mengatur tentang tidak boleh mengakses  atau  menonton  konten  yang  bermuatan  pornografi, tetapi berkaitan dengan privacy rights , bebas dengan kehidupan pribadi adalah tanggung jawab pemerintah juga untuk memikirkan ketentuan yang mengikat sebagai upaya preventif dalam tindakan kriminal akibat konten pornografi.
Kata Kunci: Pornografi; Kejahatan Kriminal; Tindak Pidana; Rahasia; Kejahatan Siber Pornografi.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 4, Oktober 2023
How to cite: Adinda Setyaning Utami, ‘Implikasi Yuridis Terhadap Privasi Akses Pornografi’ (2023) Vol. 6 No. 4 Jurist- Diction
Histori artikel: Submit 17 Januari 2023; Diterima  12 Juni 2023; Diterbitkan 30 Oktober 2023.
DOI:
10.20473/jd.v6i4.51219 p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 588 Adinda Setyaning: Implikasi Yuridis Terhadap...

## Pendahuluan
Porno atau pornografi, merujuk pada Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (“UU Pornografi”). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pornografi  adalah  gambar,  sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Dalam  UU  Pornografi  diatur  mengenai  tindakan-tindakan  yang  dilarang, yang  terdapat  dalam  Pasal  4  –  Pasal  14  UU  Pornografi.  Sehubungan  dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut, tidak ada peraturan yang melarang seseorang untuk menonton atau mengakses situs bermuatan pornografi. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi sangat berkembang pesat, terutama di Indonesia. Kemajuan dan perkembangan teknologi telah merubah kehidupan masyrakat dengan kebudayaan yang baru. Kenyataannya teknologi internet ini telah membawa manusia pada peradaban yang baru, yang artinya terjadi suatu perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas yang semulanya nyata ke aktivitas maya atau (virtual) yang disebut dengan istilah cyberspace . 1
Memasuki era millennial hampir semua lapisan masyrakat di Indonesia baik yang masih di jenjang sekolah sampai orang tua pun tidak luput dari aspek modernisasi yaitu berupa input digital yang secara tidak langsung mempermudah untuk melakukan segala aktivitas dan kegiatannya. Perkembangan teknologi dapat membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, positif maupun negatifnya akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. 2 Setiap perubahan pasti menghasilkan baik dan buruk, begitupun dengan teknologi internet. Banyak yang dapat kita manfaatkan dari kehadiran internet yaitu sebagai mempermudah informasi input
1 Maskun, Kejahatan Siber (Cybercrime): Suatu Pengantar (Kencana 2013).[15].
2 Andi Hamzah dan Boedi D. Marsita, Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer (Sinar Grafika 1992).[10].
digital dan juga mudah untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak tanpa harus bertemu, sehingga teknologi internet sangat dirasa memiliki banyak keuntungan, tetapi adapun hal yang negatif atau buruk dari hadirnya internet salah satu contohnya adalah cybercrime . 3
Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagain faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkannya terjadi kejahatan. 4 Penyalahgunaan atau hal yang negatif dari perkembangan dan kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah Cybercrime . 5 bentuk kejahatan Cybercrime adalah Cyberporn atau pornografi online. Cyberporn atau pornografi online merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut dengan ruang maya atau ( cyberspace ) yang dapat berupa  gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya dengan berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat unsur kecabulan, eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 6
Berdasarkan  KUHP  dan  UU  ITE  No.  11Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  tidak  diatur  tentang  peraturan  pornografi  hanya  saja menjelaskan tentang “muatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian, dalam UU Pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008 pengaturan pornografi melalui internet dijelaskan secara tegas. Dalam kaitannya dengan mengakses, tidak adanya pelarangan terkait hal yang demikian, bahkan jika dirasa dalam fakta yang terjadi, begitu banyak kasus seperti pemerkosaan, pencabulan yang terjadi akibat dari dampak menonton situs pornografi. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan penelitian
3 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan  Mayantara  (Cybercrime) (Refika Aditama 2005).[59].
4 ibid. [59].
5 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia (Abacus 2006).[1].
6 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).

## 590 Adinda Setyaning: Implikasi Yuridis Terhadap...
yang nantinya dapat membentuk sebuah ketentuan kuat sebagai upara preventif dalam penanggulanagan masalah perkosaan dan tindakan kriminal lainnya yang disebabkan karena mengakses konten pornografi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ), 7 yang akan sedikit diuraikan sebagai berikut:
1.  Pendekatan yang pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan  ( statute approach ),  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 8
2.  Pendekatan kedua yang digunakan pendekatan konsep merupakan. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. 9

## Dasar Pertimbangan Tidak Dipidananya Seseorang Mengakses Konten Pornografi
Norma kesusilaan menjadi parameter utama bagi suatu bangsa, khususnya Indonesia, untuk tetap mempertahankan jati diri dan identitas bangsa yang beradab
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenadamedia Group  2016).
[133-136].
8 ibid . 9 ibid. [135].
dari sisi susila, Keyakinan akan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat menjadi pisau yang akan membedah garis tipis antara muatan yang mengandung seni atau mengandung nilai asusila. 10
Terhadap  tindakan  akses  privasi  pornografi,  penulis  mengembangkan bahwasannya  sama  halnya  dengan  hak  atas  materi  pornografi,  yang  ditujukan untuk kepentingan pribadi. Timbulnya hak atas materi privasi akses pornografi sejatinya sebuah problematika yang cukup rumit, baik ditinjau dari segi hukum, hak asasi manusia, sosial dan budaya di Indonesia. Terdapat beberapa kemungkinan  pembuatan  materi  pornografi  untuk  diri  sendiri  dan  kepentingan sendiri, diantaranya: 11
1.  Materi p ornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri;
2. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri bersama orang lain;
3. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek orang lain;
4. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek diri sendiri;
5. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek orang lain.
Dasar terhadap pemikiran hak sudah ada sejak awal keberadaan manusia itu sendiri, Tuhan menegaskan hak istimewa manusia untuk menikmati dan mengelola kekayaan alam sebagai penunjang kehidupan. Dalam buku Peter Mahmud Marzuki ditegaskan bahwa keberadaan hak pada dasarnya bersumber pada kebutuhan dan eksistensi diri manusia. 12 Sebagai manusia, akan kodratnya selalu akan memperjuangkan hak sebagai bagian penunjang kehidupan untuk dapat tumbuh dan berkembang, untuk aktualisasi diri juga dimaknai sebagai jaminan atas pengakuan dan perlindungan pemenuhan interaksi sosial dengan manusia lainnya.
Terdapat  3  (tiga)  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  kesusilaan  yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
10 Hwian Christianto, 'Eksistensi Hak atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan' (2015) 1 Journal Unpar.[88].
11 ibid .[85].
12 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana Prenada 2011).[53 ].

## 592 Adinda Setyaning: Implikasi Yuridis Terhadap...
Pornografi, namun di dalam Pasal 27 ayat 1 tidak mendefinisikan secara tegas tentang  kesusilaan,  dan  di  dalam  KUHP  kesusilaan  diartikan  sebagai  tindakan pornografi dan pornoaksi, mempertunjukkan alat vital, zina dan perbuatan cabul serta pemerkosaan. 13
Berbagai tindak kriminal terjadi di tengah masyarakat seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual, si pelaku terdorong melakukannya setelah menonton film porno di internet, kasus maraknya penyebaran foto bugil di internet dari hasil rekayasa foto, kasus jual-beli VCD Porno yang melibatkan orang dewasa maupun anak-anak, dan masih banyak kasus lainnya. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dimaksudkan untuk segera mencegah berkembangnya pornografi  dan  komersialisasi  seks  di  masyarakat,  dan  memberikan  kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan. 14 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 menjerat bagi setiap orang  yang  memiliki  atau  menyimpan  produk  pornografi.  Ketentuan  tentang larangan  kepemilikan  produk  pornografi  dinyatakan  dalam  Pasal  6  Undang- undang Nomor 44 Tahun 2008 bahwa Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali  diberi  kewenangan  oleh  perundang-undangan.  Yang  dimaksud  “diberi kewenangan  oleh  perundang-undangan”  disini  misalnya  lembaga  sensor  film, lembaga pengawasan penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan. 15
Lalu, Pasal 43 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 memerintahkan kepada  setiap  orang  yang  menyimpan  atau  memiliki  produk  pornografi  untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 berlaku. Pemusnahan yang dimaksud seperti menghapus semua file
13 Hwian Christianto (n 10).
14 Asrini Hanifah, 'Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi di Internet Sebagai Kejahatan Mayantara' (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009).[22].
15 ibid .
komputer bermuatan pornografi yang tersimpan di CD, Harddisk, Flash disk atau media penyimpanan lainnya. 16 Tentu, bagi orang yang masih menyimpan produk pornografi akan terkena sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.
Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pemblokiran terhadap akses situs porno agar tidak dapat diunduh dengan menyediakan software antipornografi. Meskipun demikian, situs porno di internet bertambah jumlahnya setiap saat, sehingga penggunaan software antipornografi perlu dibarengi dengan upaya yang lain, misalnya memberdayakan peran orang tua untuk mengawasi dan memberi penjelasan kepada anak-anak untuk tidak mengunduh pornografi lewat internet atau media lainnya.
Lalu  lintas  informasi  bergerak  dengan  sangat  cepat  ( information superhighway ), gambar, tulisan dan cerita-cerita jorok terbang ke segala penjuru mencari pengakses yang ingin melihat atau membaca informasi tersebut. Dalam hal ini gambar atau tulisan atau cerita jorok itu sebenarnya ada di sekitar kita dalam gelombang yang tidak terlihat oleh mata, sepertinya jauh tetapi sebenarnya dekat. Sebenarnya apa yang terlihat atau terpampang di layar monitor telah memenuhi  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  delik  pornografi,  tetapi  peraturan hukum pidana kita tidak dapat menjangkau ke sana yang disebabkan karena penafsiran yang ada terhadap pasal tersebut masih terkungkung dengan makna lama tentang pornografi. 17
Persoalan ini merupakan persoalan yang muncul pada tahap teoritis yang berimplikasi pada tahap praktis di mana aparat penegak hukum belum atau tidak dapat bergerak jika tidak ada legitimasi dari para akademisi di samping kemampuan yang bersifat teknis dari teknologi informasi. Pengaturan hukum positif Indonesia ternyata masih kurang memadai atau ketidaksesuaian jika dikaitkan  dengan  perkembangan  pornografi  di  internet  ( cyberporn )  sekarang, dintaranya  adalah:  Pemberian  batasan  pornografi  yang  tidak  jelas,  pihak  yang
16 ibid .
17 Dwi Haryadi, Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia (Lima 2013).[34].

## 594 Adinda Setyaning: Implikasi Yuridis Terhadap...
berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi,  ancaman  hukuman  yang  terlalu  ringan,  ketidakjelasan  pihak  yang dianggap tepat mempertanggungjawabkan suatu bahan yang dikategorikan pornografi, penegakan hukum yang tidak konsisten. 18
Akan tetapi, dengan adanya pemberian pembatasan pornografi yang tidak jelas dan penegakan hukum yang tidak konsisten di Indonesia ini lantas juga menimbulkan adanya pro dan kontra berkaitan dengan hak atas materi pornografi sebagai suatu hak privasi setiap orang. Sebelumnya perlu diketahui juga bahwa hak asasi atas privasi diatur dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights 1948 (UNDHR 1948) dan Pasal 17 I nternational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Kedua peraturan tersebut dapat dimaknasi bahwa hak privasi adalah hak  yang  berada  pada  posisi  yang  sangat  kuat, tidak   ada hal   apapun   yang   boleh   mengancam   atau   mengurangi   hak   privasi sekalipun  itu  orang-orang  terdekat  (keluarga) dan salah satunya adalah hak atas materi  pornografi  yang kedudukannya sama dengan  hak-hak  lain  yang  dimiliki manusia  secara  pribadi  dan  keberadaannya tidak boleh diintervensi. 19 Terlebih lanjut  penempatan  hak  atas  materi  pornografi  sebagai  bagian  dari  hak  asasi privasi manusia juga dijelaskan secara tidak langsung dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008, yang mana muatan pasal tersebut membuktikan bahwa terkait batasan terkait kepemilikan materi pornografi untuk memuaskan kepentingan diri sendiri tidak dijelaskan. 20
Terlebih lanjut keabsahan hak kepemilikan materi pornografi sebagai hak atas privasi juga ditunjang dari konsep kepemilikan yan ada. Konsep kepemilikan yang melahirkan hak milik dari seseorang atas suatu benda berkaitan erat dengan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Salah satu konsep kepemilikan yang  dianut  adalah  konsep  kepemilikan  “ special rights ”  yang  digagas  oleh Locke dan Nozick, konsep kepemilikan yang digagas oleh Locke dan Nozick ini
18 ibid .[43].
19 Hwian Christianto (n 10).[77]. 20 ibid.
berfokus dari peran hak tersebut berkaitan dengan arti pemenuhan  tersebut  bagi pemilik hak  tersebut secara pribadi dengan orang lain. J. Waldron menjelaskan pandangan Locke dan Nozick : 21
“ On  the  Lockean approach, the interest which commands respect is one which people have only on account  of  what  they  happen  to  have  done  or what  has  happened  to  them ”.
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa konsep hak milik menurut special rights memiliki posisi yang kuat dikarenakan hak privasi berhubungan  dengan  ‘janji’  dari  orang  lain  dan  pemenuhan  prestasinya  kepada orang lain. 22 Akan tetapi pemikiran ini juga memiliki sisi kontra yaitu pemenuhan prestasi  pornografi  ini  apabila  dikaitkan  dengan  Pasal  1320  KUHPerdata,  maka 'janji' tersebut dapat dikatakan batal demi hukum karena secara substansi melanggar nilai kesusilaan. 23

## Implikasi yang Muncul Akibat Mengakses Konten Pornografi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, makna konten adalah sebuah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. 24 Sedangkan, pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah menurut Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  adalah  fambar,  sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.
Pendapat ahli Neuropsikologi Saraf menyatakan berdasarkan keilmuan yang  dimilikinya  yaitu  bahwa  adiksi  pornografi  seperti  narkoba,  yang  akan  terus berkelanjutan, dalam struktur otak manusia, ada bagian yang mengendalikan hal-hal yang menyenangkan bagi seseorang, tapi belum tentu baik bagi umum, sedangkan
21 Jeremy  Waldron, The  Right  To Private  Property (Clarendon  Press 1990).[134].
22 Hwian Christianto (n 10).[79].
23 ibid.
24 Kamus Bahasa Indonesia Edisi Elektronik, 'Pengertian Kata Konten' (Pusat Bahasa, 2008) <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/konten.html,>, dikunjungi 2 Desember 2020.

## 596 Adinda Setyaning: Implikasi Yuridis Terhadap...
dalam struktur otak manusia, ada bagian yang fungsinya pusat pengendalian reward seperti seks dan uang. 25 Beragam kasus yang banyak terjadi akibat dari menonton video  pornografi,  sehingga  keinginan  untuk  melakukan  hal  sama  terjadi  dan dilakukan. Motif dan dorongan tinjauan kriminologis seseorang melakukan tindak pidana kesusilaan yang didasari oleh kegiatan mengakses konten pornografi, memicu timbulnya banyak kasus seperti pencabulan, pemerkosaan, hingga pelecehan di depan umum seperti kasus kasus yang banyak dijumpai saat ini, salah satunya yaitu kasus pembunuhan dan pemerkosaan di Tanjungbalai Sumatera Utara, Seorang Paman yang  memperkosa  keponakannya  akibat  dari  menonton  pornografi,  seperti  dilansir dari Liputan6 yang memuat berita kasus berupa pemerkosaan yang dilakukan oleh Paman terhadap keponakannya, yang dikutip secara singkatnya Jasad siswi madrasah tsanawiyah (MTs) ditemukan dalam kondisi menggenaskan tanpa celana. Dia menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan pamannya yang kerap menonton film porno.
Seperti halnya yang pernah menjadi sebuah kemirisan bagi khalayak ramai yaitu kasus Yuyun siswi di Bengkulu, yang ditelanjangi dan disetubuhi oleh 14 remaja secara bersama-sama. 26
Gambar 1. Tangkapan Layar Berita Kasus Yuyun diakibatkan oleh Kecanduan Pornografi
Sumber: Liputa6.com
25 Krisna  Octavianus  Dwiputra,  'Ini  Dampak  Keseringan  Nonton  Film  Soal  Tindak Kriminal' (Klikdokter,2020) <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/ini-dampak- keseringan-nonton-film-soal-tindak-kriminal>, dikunjungi 31 Desember 2020.
26 Liputan6, '7 Tersangka Kasus Yuyun Dituntut 10 Tahun' (Liputan6, 2016) < https://www. liputan6.com/news/read/2502916/video-7-tersangka-kasus-yuyun-dituntut-10-tahun>, dikunjungi 2 November 2023.
Kasus mengenai kekerasan yang bersumber dari kecanduan pornografi juga dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Sumatera Selatan yang mana dilakukan oleh eorang pria parubaya bernama Kumoro berusia 54 tahun yang memperkosa dan meniduri anak kandungnya selama lima tahun terakhir, setelah polisi melakukan pengusutan dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan Kumoro ini dilatarbelakangi oleh  kecanduan  dia  untuk  menonton  pornografi. 27 Terlebih lanjut, dalam hal kekerasan atau tindak pidana dengan korban anak yang dilatarbelakangi oleh pornografi ditunjukkan di tahun 2022 sendiri Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa terdapat 502 kasus kekerasan anak yang dilatarbelakangi oleh kekerasan  fisik  dan/atau  psikis  akibat  adanya  pengaruh  negatif  teknologi  dan informasi yang mana salah satunya adalah akibat akses ponografi, terlebih lanjut terdapat juga 87 kasus korban pornografi dan cyber crime dan 85 kasus eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual. 28 Hakikat manusia sebagai satu-satunya makhluk yang mempunyai akal dan pikiran di dunia ini menjadikan manusia selalu memiliki cara untuk memenuhi segala kebutuhannya, oleh karena itu dari kasus contoh kasus-kasus tersebut sangatlah jelas bahwa kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan). 29
Keterkaitan antara hukum pidana dan kriminologi dapat dikaitkan secara teoritik, namun secara praktik sangat terbatas keterkaitannya dan pengaruhnya. Hukum pidana memusatkan perhatian kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.  Kriminologi  telah  ditunjukkan  untuk  mengungkapkan  motif  pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat
27 Tim TvOne, 'Pria di Empat Lawang Sumsel Ditangkap setelah Lima Tahun Meniduri Anak Kandungnya' (tvonenews.com, 2023) <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/ 129127-pria- di-empat-lawang-sumsel-ditangkap-setelah-lima-tahun-meniduri-anak-kandungnya?page=1>, dikunjungi 2 November 2023.
28 KPAI, 'Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan' (KPAI, 2023) < https://www.kpai.go.id/publikasi/ catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak- indonesia-terbebas-dari-kekerasan>, dikunjungi 2 November 2023.
29 Putra  Rediansyah  dan  Yoskar  Kadarisman,  'Kriminalitas  Di  Kalangan  Remaja  (Studi Terhadap Remaja Pelaku Pencabulan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Ii B Pekanbaru)' (2016) 3  Journal Online Mahasiswa: Fakultas Ilmu Politik dan Sosial.[5].

## Adinda Setyaning: Implikasi Yuridis Terhadap...
(kausalitas). 30 Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Dari uraian ini keterkaitan tersebut berperan dalam proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan.
Dalam perspektif teori kriminologi, terdapat tiga perspektif dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu :
1 . Macrotheories , adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya.
2. Microtheories , adalah teori-teori yang menjelaskan alasan melakukan kejahatan dipandang dari segi psikologi, sosiologis atau biologis.
3. Bridging theories adalah teori-teori yang menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. 31
Menganalisis model kejahatan dengan kekerasan di Indonesia dapat menggunakan salah satu perspektif teori kriminologi, yaitu teori yang dikembangkan oleh Hoefnagels. Diungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kuasa kejahatan dan pelakunya, namun kurang  memperhatikan  aspek  stigma,  dalam  ketentuan  Pasal  285  KUHP  yang secara yuridis mengatur kejahatan perkosaan, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya adalah adanya kekerasan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHP. Berbeda halnya dengan perspektif yuridis, dari perspektif kriminologi yang dijadikan tolak ukur adalah persetujuan bukanlah kekerasan yang menjadi hal pokok. Unsur persetujuan tersebut yang menentukan  dan  mengkualifikasi  suatu  perbuatan  sebagai  perkosaan.  Menurut Steven  Box  dan  J.E.  Sahetapy  pengertian  perkosaan  secara  kriminologis didasarkan atas tidak adanya consent dari pihak wanita. 32
30 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan (Akademika  Pressindo 1930).[77].
31 ibid .[78].
32 Made Darma Weda, Kriminologi (Raja Grafindo Persada 1996).[35].
Gambar 2. Kasus Guru Memperkosa Akibat Konten Pornografi
Sumber: Berita Nasional CNN,
Beragam kasus yang sering terjadi akibat dari menonton dan/atau mengakses konten  pornografi.  Mengacu  dari  pendapat  para  ahli  yang  mengatakan  bahwa tahapan efek tayangan pornografi diantaranya, yaitu: 33
1.  Tahap Addiction (Kecanduan).
2.  Tahap Escalation (Eskalasi),  lazimnya  terjadi  karena  ajakan  teman  yang kemudian muncul Hasrat untuk ikut melakukan, dan terjadi secara berkelanjutan.
3.  Tahap Desensitization (Desensitisasi), pada tahap ini anggapan bahwa pornografi hal yang biasa, sehingga ada kecenderungan untuk membuat dan membagikan konten pornografi kepada orang lain.
4.  Tahap Act-Out , sedangkan untuk tindakan ini merupakan akibat buruk yang bukan hanya kepada dirinya sendiri tetapi juga terhadap orang lain.
Terhadap Pornografi yang ditonton remaja merupakan sensasi seksual yang diterima sebelum waktunya, sehingga yang terjadi adalah mengendapnya kesan mendalam di bawah otak sadar yang bisa membuat seseorang sulit konsentrasi, tidak fokus, malas belajar, tidak bergairah melakukan aktivitasyang semestinya, hingga mengalami shock  dan  disorientasi  (kehilangan  pandangan)  terhadap  jati  diri  mereka  sendiri
33 Hari Harjanto Setiawan, Ruaida Murni, dan Setyo Sumarno, Dampak Media Berkonten Pornografi Terhadap Anak (Kementerian Sosial 2018).[70].

## Adinda Setyaning: Implikasi Yuridis Terhadap...
bahwa sebenarnya mereka masih remaja. 34 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, makna konten adalah sebuah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. 35 Sedangkan,  pornografi  menurut  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah fambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Pendapat ahli Neuropsikologi Saraf menyatakan berdasarkan keilmuan yang dimilikinya yaitu bahwa adiksi pornografi seperti narkoba, yang akan terus berkelanjutan, dalam struktur otak manusia, ada bagian yang mengendalikan hal-hal yang menyenangkan bagi seseorang, tapi belum tentu baik bagi umum, sedangkan dalam struktur otak manusia, ada bagian yang fungsinya pusat pengendalian reward seperti seks dan uang. 36

## Kesimpulan
Dari pemaparan dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu hak atas materi pornografi secara implisit diakui dalam penjelasan pasal 4 UU Pornografi. Keberadaan hak atas materi pornografi tersebut harus dipahami dengan menekankan beberapa hal yaitu,sifat hak atas materi pornografi tersebut tidaklah mutlak. Pengakuan hak tersebut diakui sepanjang digunakan untuk kepentingan diri sendiri (hak privasi) tidak untuk disebarkan. Hal tersebut bersesuaian dengan tujuan perlindungan ketertiban dan kepentingan umum di bidang kesusilaan mengingat KUHP menempatkan hak tersebut sebagai “ special rights ”. Kondisi seperti yang telah diuraikan pada gilirannya akan menimbulkan persoalan baru mengingat ketersediaan materi pornografi yang beredar di masyarakat sedikit banyak berasal dari materi pornografi yang dibuat secara privasi. Batasan hak seseorang atas materi
34 ibid .[34].
35 Kamus Bahasa Indonesia Edisi Elektronik (n 24) .
36 Krisna Octavianus Dwiputra (n 25).
pornografi sudah seharusnya ditekankan pada norma kesusilaan yang bersumber dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembuatan materi pornografi walaupun untuk diri sendiri pada hakikatnya merendahkan harkat dan martabat manusia baik diri maupunorang lain. Sejalan dengan pemikiran tersebut, hukum agama menilai keberadaan  materi  pornografi  menyerang  hak  martabat  yang  dimiliki  manusia, tindakan asusila dan mencemarkan jiwa sehingga harus ditiadakan.
Pornografi dan perkembangan mental remaja seharusnya menjadi perhatian berbagai elemen, seperti orang tua, pendidik, stake holder , praktisi psikologi, praktisi hukum dan pemerintah serta peran masyarakat.Adapun solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain:
1. Kegagal an mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan.
2.  Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk aktivitas positif.
3. Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif.
4. Remaja  pandai  memilih  teman  dan  lingkungan  yang  baik  serta  orangtua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul.
Terdapat banyak bahaya yang ditimbulkan oleh pornografi, yang sifatnya secara berangsur-angsur dan bisa menyebabkan kecanduan. Seperti orang gemar minuman keras, lama-lama dia akan menjadi pecandu. Anak-anak juga demikian, semakin sering  melihat  hal-hal  berbau  pornografi,  kemungkinan  terjadi  penyimpangan seksual atau kecanduan seks semakin besar.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime) (Refika Aditama 2005).
Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia (Abacus 2006).
Andi Hamzah dan Boedi D. Marsita, Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer (Sinar Grafika 1992).
Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan (Akademika Pressindo 1930).

## 602 Adinda Setyaning: Implikasi Yuridis Terhadap...
Dwi Haryadi, Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia (Lima 2013).
Hari  Harjanto  Setiawan,  Ruaida  Murni,  dan  Setyo  Sumarno, Dampak Media Berkonten Pornografi Terhadap Anak (Kementerian Sosial, 2018).
Jeremy  Waldron, The  Right  To Private  Property (Clarendon  Press 1990).
Made Darma Weda, Kriminologi (Raja Grafindo Persada 1996).
Maskun, Kejahatan Siber (Cybercrime): Suatu Pengantar (Kencana 2013).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenadamedia  Group 2016).
------------------, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana Prenada 2011).

## Jurnal
Hwian Christianto, 'Eksistensi Hak atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan' (2015) 1 Journal Unpar 1.
Putra  Rediansyah  dan  Yoskar  Kadarisman,  'Kriminalitas  Di  Kalangan  Remaja (Studi  Terhadap  Remaja  Pelaku  Pencabulan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Anak Kelas Ii B Pekanbaru)' (2016) 3  Journal Online Mahasiswa: Fakultas Ilmu Politik dan Sosial 1.

## Karya Ilmiah
Asrini Hanifah,  'Pengaturan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pornografi  di  Internet Sebagai  Kejahatan  Mayantara'  (Skripsi  Program  Studi  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009).

## Artikel
Kamus  Bahasa  Indonesia  Edisi  Elektronik,  'Pengertian  Kata  Konten'  (Pusat Bahasa,  2008)  <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/konten.html,>, dikunjungi 2 Desember 2020.
KPAI,  'Catatan  Pengawasan  Perlindungan  Anak  Di  Masa  Transisi  Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan' (KPAI, 2023) < https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak- di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari- kekerasan>, dikunjungi 2 November 2023.
Krisna Octavianus Dwiputra, 'Ini Dampak Keseringan Nonton Film Soal Tindak Kriminal' (Klikdokter,2020)
<https://www.klikdokter.com/psikologi/ kesehatan-mental/ini-dampak-keseringan-nonton-film-soal-tindak- kriminal>, dikunjungi 31 Desember 2020.
Liputan6, '7 Tersangka Kasus Yuyun Dituntut 10 Tahun' (Liputan6, 2016) < https:// www.liputan6.com/news/read/2502916/video-7-tersangka-kasus-yuyun- dituntut-10-tahun>, dikunjungi 2 November 2023.
Tim TvOne, 'Pria di Empat Lawang Sumsel Ditangkap setelah Lima Tahun Meniduri Anak  Kandungnya'  (tvonenews.com,  2023)  <https://www.tvonenews.com/ daerah/sumatera/  129127-pria-di-empat-lawang-sumsel-ditangkap-setelah- lima-tahun-meniduri-anak-kandungnya?page=1>, dikunjungi 2 November 2023.

## Perundang-undangan

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

## Adinda Setyaning: Implikasi Yuridis Terhadap...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--