## Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)
Alyani Mahfuzh, Kholis Roisah Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email: alyani.mahfuzh26@gmail.com

## Abstract
Default is a situation when someone do not fulfil their obligation to the agreement or break the promise by accident  or  negligence.  The  purpose  of  this  thesis  is  to  determine  the  form  of  the  default  in  the  case registered  in  Kupang  District  Court  with  the  verdict  Number  18/PDT.G/2016/PN.KPG  and  legal consequences for the party who have defaulted of the agreement. This research is using normative approach with descriptive-analytical specification. The results of this research have showed the conclusion: 1) The forms of the default in this case is the defendant has done the agreement but not as promised; 2) The legal consequences for  the party that defaulted are to  pay the amount  left of  kiosk purchase  Rp 80.500.000,- (eighty million five hundred thousand rupiah) and paid a court fee of Rp. 571.000, (five hundred and seventy one thousand rupiah).

## Keywords: agreement; default; law

## Abstrak
Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji yang disebabkan karena kesengajaan ataupun lalai. Tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui jenis wanprestasi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG dan akibat  hukum  bagi  pihak  yang  telah  melakukan  wanprestasi  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri Kupang  Nomor  18/PDT.G/2016/PN.KPG).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  normatif (penelitian  normatif)  dengan  spesifikasinya  yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  kesimpulan  bahwa:  1)  Bentuk  wanprestasi  dalam  kasus  ini  yaitu  Tergugat  melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; 2) Akibat hukum bagi pihak yang telah wanprestasi yaitu  membayar  sisa  uang  pembelian  kios  sebesar  Rp.80.500.000,-  (delapan  puluh  juta  lima  ratus  ribu rupiah) dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
Kata kunci: perjanjian; wanprestasi; hukum

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Permasalahan
Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki kondisi perekonomian tidak menentu. Banyaknya kebutuhan hidup  yang diperlukan sementara lapangan pekerjaan yang masih  sangat terbatas, menuntut setiap orang untuk menjadi pelaku bisnis dengan membuka usaha sendiri demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memulai suatu usaha atau bisnis, setiap pelaku bisnis harus mempertimbangkan  beberapa  hal  seperti  modal,  tempat  usaha,  jenis  usaha,  target  pasar  dan
sebagainya.  Tempat  usaha  merupakan  hal  yang  sangat  dasar  dan  penting  untuk  memulai  suatu kegiatan  usaha  atau  bisnis.  Beberapa  pelaku  bisnis  menggunakan  lahan  milik  pribadi  untuk dibangun sebagai tempat usaha, namun terdapat juga pelaku bisnis yang memilih untuk menyewa atau membeli suatu lahan atau bangunan seperti kios untuk dijadikan tempat kegiatan usahanya.
Dalam melakukan kegiatan jual beli dilakukan dengan membuat perjanjian yang mengikat para  pihak.  “Perikatan  merupakan  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  orang  atau  dua  pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu” (Subekti, 2010). Sumber perikatan adalah adanya  perjanjian,  sehingga  menyebabkan  terjadinya  perikatan.  Perjanjian  menjadi  suatu hubungan hukum yang menyangkut dengan harta benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak yang berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut (Prodjodikoro, 2011).
Terdapat 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Pada perjanjian tertulis terbagi menjadi 2 (dua) jenis terdiri atas akta otentik dan akta yang dibuat di bawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang formatnya diatur dan ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut (Subekti, 2008). Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi, semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan (Mertokusumo, 1998).
Dalam membuat suatu perjanjian ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi persyaratan  menjadi  sahnya  suatu  perjanjian  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata, antara lain sebagai berikut:
1. Sepakat;
2. Cakap;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Sebab yang halal.
Sepakat dan cakap disebut sebagai syarat subyektif, yaitu berkaitan dengan orang-orang atau subyeknya  yang  melakukan  perjanjian.  Sedangkan  suatu  hal  tertentu  dan  sebab  yang  halal merupakan  syarat  obyektif  karena  mengenai  isi  perjanjiannya  sendiri  yaitu  suatu  obyek  dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila syarat obyektif tidak dapat terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (Rusli, 1996).
Dengan  terpenuhinya  keempat  syarat  di  atas,  suatu  perjanjian  dinilai  sah  dan  mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum  atau tidak sah. Tujuan dibuatnya suatu  perjanjian adalah  agar para pihak memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan memaksa ( force majeure ).
Namun  dalam  prakteknya  sering  ditemukan  keadaan  di  mana  salah  satu  pihak  tidak memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan,  dengan  demikian  hal  tersebut dapat  dikatakan  sebagai  wanprestasi.  Salah  satu  dari  kasus  adanya  wanprestasi  dalam  masalah perjanjian jual beli dapat ditemui dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN. KPG.
Kasus tersebut, pada bulan September 2014 Penggugat bernama Bapak Langsang menyewa tanah selama satu tahun dengan melakukan perjanjian sewa tanah dengan Pemilik Tanah bernama Ibu Katharina Suban Raya untuk membangun sebuah kios dengan bangunan darurat  berukuran ± 10m x 20m. Setelah masa sewa tersebut habis pada bulan September 2015, akan dilanjutkan lagi sewa tersebut oleh Ibu Dorce Ndoen, yang dalam kasus ini disebut sebagai Tergugat. Pada bulan April 2015, Penggugat melakukan penyerahan kios tersebut kepada Tergugat, yang saat itu masih dalam  tenggang  waktu  sewa  antara  Penggugat  dengan  Pemilik  Tanah.  Penggugat  menjual  kios tersebut beserta segala isi dagangannya yang terdiri dari 1 (satu) unit depot air minum, 2 (dua) buah kulkas/lemari es, 6 (enam) buah etalase, dan barang dagangan kios dengan total penjualan sejumlah  Rp. 125.000.000,-  (“seratus  dua puluh  lima juta rupiah”) kepada Tergugat.  Keduanya telah  sepakat  apabila  setelah  ditandatanganinya  surat  perjanjian  jual  beli  sesuai  akta  di  bawah tangan yakni tanggal 21 April 2015, Tergugat akan mentransfer sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tahap pertama dan sisanya akan dibayar kemudian yakni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa setelah jatuh tempo sesuai  dengan perjanjian jual  beli  ternyata  Tergugat  belum  menyetor  uang  tahap  pertama  tersebut,  hingga  pada  bulan November  2015  setelah  Penggugat  menemui  dan  menagih  Tergugat  akhirnya  Tergugat menyerahkan uang panjar tahap pertama sejumlah Rp. 27.000.000,-  (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat  berjanji  akan  membayar  lagi  sisa  panjar  pada  tanggal  5    Desember  2015.  Kemudian, pada tanggal 5 Desember 2015 Penggugat mendatangi Tergugat untuk menagih sisa uang panjar tersebut,  tetapi  Tergugat  mengusir  Penggugat  dengan  meminta  kembali  uang  yang  telah dibayarnya  dan  menyuruh  Tergugat  untuk  mengangkat  kembali  barang-barang  dagangannya, padahal barang dagangan milik Penggugat telah dijual oleh Tergugat dan Tergugat telah mengisi
kembali  barang  dagangan  yang  telah  dijualnya  dengan  barang  dagangan  baru.  Sampai  dengan gugatan  tersebut  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Kupang,  Tergugat  belum  membayar kepada Penggugat sesuai dengan isi Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 21 April 2015.

## 2. Kerangka Teori
Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, disebutkan bahwa “jual beli merupakan suatu perjanjian yang salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya sebagai pihak yang membayar sesuai dengan harga yang disepakati”. Dapat disimpulkan bahwa bahwa dalam suatu perjanjian jual beli terdapat unsur utama yaitu adanya barang dan harga, yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju mengenai harga dan barang yang menjadi objek jual beli tersebut. Sifat konsensuil dari perjanjian jual beli sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1458  KUHPerdata  yang  berbunyi  “Jual  beli  dianggap  sudah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak seketika  setelah  mereka  mencapai  kata  sepakat  tentang  barang  dan  harga,  meskipun  barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar” (Subekti, 2014).
Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata bentuk dari prestasi dapat berupa:
1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu
Apabila  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  apa  yang  telah  diperjanjikannya  atau  lalai dalam  melaksanakan  perjanjian  tersebut,  maka  ia  dikatakan  telah  melakukan  wanprestasi  atau ingkar  janji.  “Wanprestasi  yaitu  suatu  keadaan  terjadi  akibat  kelalaian  atau  kesalahan  debitur secara  sadar  dan  bukan  dalam  keadaan  memaksa,  sehingga  debitur  tidak  dapat  melaksanakan prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian” (Pramono, 2003).

## 3. Permasalahan
Adapun pokok pembahasan dalam  artikel  ini  lebih  menyoroti tentang bentuk  wanprestasi yang ada dalam kasus wanprestasi wanprestasi dalam masalah perjanjian jual beli serta bagaimana akibat hukumnya. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Indonesia agar lebih memahami tentang perjanjian dan wanprestasi (ingkar janji) yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Dari uraian dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)?

## 4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Artikel ini merupakan hasil karya sendiri. Dalam artikel ini dimuat berbagai macam sumber rujukan  dari  studi  kepustakaan  yang  dijadikan  sebagai  sumber  referensi,  pemahaman  teori  dan pengutipan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artikel ini menggunakan sudut pandang hukum mengenai wanprestasi (ingkar janji) yang banyak ditemui dimasyarakati sehingga sangat menarik untuk diangkat menjadi permasalahan artikel ini. Artikel ini dibuat dengan terlebih dahulu  melakukan  perbandingan  terhadap  3  (tiga)  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  yang termuat dan dirumuskan sebagai berikut:
1. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Perusahaan Yanni Shoes Garment dengan Toko  Yolo Concept  Store Yang  Dirugikan  Di  Kota  Denpasar”  (Listiyanti,  Wiryawan,  & Indrawati,  2018).  Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis permasalahan penyebab wanprestasi yang dialami oleh Perusahaan Yanni Shoes Garment dan tanggung jawab perusahaan Yanni Shoes Garment terhadap Toko Yolo Concept Store terkait mutu barang yang tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh  Perusahaan Yanni Shoes Garment sebagaimana diatur dalam perjanjian yang disebabkan oleh kurang telitinya pemilik Yanni Shoes  Garment atas  pesanan-pesanan  yang diterima  sehingga perusahaan itu sendiri menjadi kewalahan, dan disertai dengan kurangnya pengetahuan freelance mengenai bahan- bahan  dalam  pembuatan  pesanan  sandalnya  sebagaimana  dalam  perjanjian.  Yanni Shoes Garment bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Toko Yolo Concept Store , sesuai dengan hasil negosiasi antara kedua belah pihak.
2. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Studi Penelitian Pada  Pengembang  Kota  Semarang)”  (Paramita,  Yunanto,  &  Hendrawati,  2016).  Pokok permasalahan  dalam  penelitian  ini  membahas  mengenai  wanprestasi  dalam  perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan dan upaya penyelesaiannya. Hasil dari penelitian ini diketahui  bahwa  ditemukan  adanya  wanprestasi  dalam  “pelaksanaan  perjanjian  pengikatan jual  beli  tanah  dan  bangunan  (Perumahan)  antara  pengembang  dengan  konsumen”  yang
disebabkan  karena  pelaksanaan  PPJB  dilakukan  sebelum  bangunan  jadi/selesai  dibangun. Pengembang melakukan wanprestasi karena terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan dan menyerahkan bangunan serta fasilitas, disamping itu juga kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian jual beli. Upaya dalam menyelesaikan tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi tersebut telah dilakukan oleh pengembang yaitu pengembang bertanggung jawab dengan adanya masa garansi dan sanksi bagi pengembang manakala terjadi keterlambatan penyerahan rumah yang dilakukan dengan jalan musyawarah.
3. “Tanggung  Jawab  Atas  Terjadinya  Wanprestasi  (Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT)” (Wibawati, Prihatinah, & Haryanto, 2019). Persoalan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini yaitu terkait pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menyelesaikan kasus wanprestasi dalam putusan  perkara  Pengadilan  Negeri  Purwokerto  Nomor:  30/PDT.G.S/2018/PN.PWT,  dan pertanggungjawaban yang diambil dalam kasus wanprestasi pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto  Nomor:  30/PDT.G.S/2018/PN.PWT.  Hasil  penelitian  tersebut  disimpulkan bahwa hakim menyatakan bahwa debitur dianggap wanprestasi dan diharuskan menyerahkan seluruh objek hak tanggungan kepada kreditur. Keputusan yang diambil hakim tersebut sangat tepat  dan  sudah  sesuai  dengan  KUHPerdata  dan  UUHT.  Meskipun  demikian  penggunaan Pasal  1234  KUHPerdata  dianggap  kurang  tepat  untuk  menjadi  dasar  hukum  wanprestasi debitur. Seharusnya yang lebih tepat dengan menggunakan Pasal 1238 sampai dengan 1246 KUHPerdata, karena dalam hal ini debitur sudah dianggap sudah bertanggung jawab dengan menjaminkan seluruh harta yang.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan sekunder. Dalam metode penelitian studi kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan  pustaka.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  deskriptif-analisis,  dengan mengaitkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan (Soemitro, 1990).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk  Wanprestasi  Dalam  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kupang  Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG
Menurut  Kamus  Hukum,  “wanprestasi  adalah  kealpaan,  kelalaian,  cedera  janji,  serta  tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian” (Harahap, 1986). “Wanprestasi yaitu suatu keadaan karena kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat melaksanakan prestasi seperti yang telah diatur dalam perjanjian, hal tersebut dilakukan secara sadar bukan karena keadaan terpaksa, sehingga wanprestasi  adalah tidak  terpenuhinya  atau lalai  dalam  melaksanakan  kewajiban  sesuai yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak itu sendiri yaitu kreditur dengan debitur” (HS, 2019).
Wanprestasi memiliki hubungan yang erat dengan somasi. Somasi  diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Wanprestasi terjadi ketika debitur dinyatakan telah lalai melakukan tanggung jawabnya, atau tidak mampu membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Ketika tidak ditentukan tenggang waktunya dalam pelaksanaan  pemenuhan  prestasi,  maka  kreditur  perlu  untuk  memberi  peringatan  atau  menegur debitur untuk segera melakukan kewajibannya. Teguran semacam ini disebut dengan somasi (HS, 2014)
Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:
a. Tidak melakukan prestasi yang telah disanggupinya;
b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
c. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Dalam kasus tersebut, terdapat alat bukti surat berupa fotokopi surat perjanjian jual beli (P-1) yang  telah  ditandatangani  oleh  Bapak  Langsang  selaku  Penggugat  dan  Ibu  Dorce  Ndoen  selaku Tergugat,  kedua  pihak  telah  sepakat  dan  menandatangani  surat  perjanjian  jual  beli  tertanggal  21 April 2015 yang dibuat dengan akta bawah tangan kemudian disahkan dihadapan Notaris. Dengan adanya  bukti  tersebut  menyebabkan  akibat  hukum  mengenai  hak  dan  kewajiban  yang  harus dipenuhi  oleh  kedua  pihak,  seperti  yang  tertera  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata,  perjanjian  yang dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  mengakibatkan  perjanjian  tersebut  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang bagi keduanya.
Penggugat dan Tergugat telah sepakat melaksanakan jual beli kios beserta barang dagangan kios yang terdiri dari 1 (satu) unit bangunan kios yang berukuran ± 10m x 20m yang dibangun di
atas tanah sewa, 1 (satu) unit depot air minum, 2 (dua) buah lemari es/kulkas, 6 (enam) buah etalase, serta barang-barang dagangan yang nilai keseluruhannya ” sebesar         Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). ” Sehingga dalam kasus ini Tergugat harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati.
Berdasarkan bukti P-1 berupa surat perjanjian jual beli dalam Pasal III dan IV menyatakan bahwa  Tergugat  berjanji  setelah  ditandatanganinya  surat  perjanjian  tersebut  akan  mentransfer pembayaran Tahap I pada tanggal 22 April 2015 ” sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan  pembayaran  Tahap  II  akan  dibayar  pada  tanggal  1  Mei  2015  sebesar  Rp.  25.000.000,-  (dua puluh lima juta rupiah). ” Setelah jatuh tempo ternyata pihak Tergugat belum melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran pada Tahap I tersebut. Kemudian, berdasarkan bukti P-2 berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 21 November 2015 bahwa Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar  Rp.  98.000.000,-  (sembilan  puluh  delapan  juta  rupiah)  akan  dibayar  pada  tanggal  5 Desember 2015. Bukti P-2 tersebut  telah dicocokkan dengan bukti T-8 berupa  fotokopi  kwitansi pembayaran  sebuah  kios  dengan  seisinya  merupakan  bukti  bahwa  adanya  pembayaran  yang dilakukan oleh Tergugat.
Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan  debitur  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang  ditentukan.” Pada pokoknya  dalam  Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  seseorang  dianggap  telah  melakukan wanprestasi  ketika  telah  mendapatkan  somasi  berupa  surat  perintah,  akta,  atau  telah  ditentukan dalam perikatan itu sendiri.  Somasi dalam perkembanganya  dapat  dilakukan secara lisan. Dalam kasus  ini,  Penggugat  telah  menghampiri  Tergugat  untuk  menegur  dan  menagih  sisa  pembayaran jual  beli  kios,  namun  sampai  gugatan  tersebut  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  Kupang,  Tergugat belum membayar sisa uang pembelian kios kepada Penggugat.
Adapun bantahan dari Tergugat dalam posita jawabannya namun tidak didukung oleh bukti- bukti hukum berupa dokumen/surat atau keterangan dari saksi. Menurut Majelis Hakim, dalil dalam petitum gugatan poin 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Tergugat tidak membayar kepada Penggugat sesuai dengan isi kesepakatan/Perjanjian Jual Beli tertanggal 21 April 2015 dianggap sebagai suatu wanprestasi  dengan  mengingkari  perjanjian  yang  telah  disepakati  yang  mengakibatkan  kerugian bagi penggugat, dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim.
2. Akibat  Hukum  Bagi  Pihak  Yang  Telah  Melakukan  Wanprestasi  (Studi  Kasus  Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)
Wanprestasi menyebabkan terjadinya kerugian kepada pihak lain, khususnya jika pihak lain tersebut  merupakan  pedagang  maka  ia  akan  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan  (Subekti, 2010).  Akibat  hal  tersebut  maka  pihak  selaku  wanprestasi  akan  mendapatkan  sanksi  atau  harus menanggung akibat dari kerugian tersebut.
Pihak yang melakukan kelalaian atau kealpaan dalam hal pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati maka diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman. Ada 4 macam hukuman sebagai akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi, yaitu:
a. Ganti rugi
KUHPerdata menjelaskan kerugian yang harus mendapatkan ganti rugi mencakup 3 hal antara lain:
1) Biaya  adalah  setiap  uang  (termasuk  ongkos)  yang  harus  dikeluarkan  secara  nyata  oleh pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi.
2) Rugi  adalah  keadaan  merosotnya  jumlah/nilai  dari  kekayaan  kreditur  yang  diakibatkan terjadinya wanprestasi.
3) Bunga adalah keuntungan yang semestinya didapatkan oleh kreditor akan tetapi batal yang disebkan adanya wanprestasi.
Dalam  hal  penuntutan  ganti  rugi,  undang-undang  memberikan  ketentuan  mengenai pembatasan yang diperbolehkan dalam menuntut ganti rugi.  Meskipun demikian, debitur yang lalai  dalam  tanggungjawabnya,  tetap  mendapatkan  perlindungan  dari  undang-undang.  Hal tersebut diatur dalam Pasal 1247 KUHPerdata yang menyatakan:
“Debitur  hanya  diwajibkan  mengganti  biaya,  rugi,  dan  bunga  yang  nyata  telah,  atau sedianya harus dapat diduganya pada waktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan suatu tipu daya yang dilakukan olehnya” .
dan Pasal 1248 KUHPerdata yang menyatakan:
“Bahkan  jika  hal  tidak  terpenuhinya  perikatan  itu  disebabkan  tipu  daya  Debitur, penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  sekedar  mengenai  kerugian  yang  diderita  oleh  si Kreditur  dan  kehilangan  keuntungan  baginya,  hanyalah  terdiri  dari  atas  apa  yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan”.
b. Pembatalan perjanjian
Membahas tentang pembatalan perjanjian, “sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur  mungkin  ada  orang  yang  tidak  dapat  melihat  sifat  pembatalannya  atau  pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman” (HS, 2019) . P embatalan perjanjian, bertujuan untuk membuat kedua belah pihak kembali dalam keadaan sebelum diadakannya perjanjian tersebut.
Pembatalan perjanjian yang disebabkan karena kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan salah  satu  pihak  ini,  dalam  KUHPerdata  terdapat  pengaturannya  pada  Pasal  1266  yang mengatakan  bahwa:  “Syarat  batal  dianggap  selamanya  dicantumkan  dalam  perjanjian- perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”.
Dalam hal perjanjian dibatalkan, apabila salah satu pihak sudah memperoleh sesuatu dari pihak lain “(berupa uang ataupun barang)” maka uang atau barang tersebut harus dikembalikan. Dengan hal tersebut maka perjanjian itu ditiadakan atau dianggap tidak pernah ada.
c. Peralihan resiko
Debitur  yang  lalai  akan  mendapatkan  sanksi  berupa  Peralihan  resiko,  sebagaimana tercantum  dalam  KUHPerdata  pada  Pasal  1237  ayat  (2)  yaitu:  “Jika  si  berutang  lalai  akan menyerahkan suatu barang yang bersangkutan, maka semenjak perikatan dilakukan barang itu menjadi tanggungannya”.
Persoalan resiko ini menjadi suatu persoalan dalam situasi memaksa. Dapat disimpulkan bahwa  manakala  terjadi  wanprestasi  kreditur  diberikan  hak  untuk  memilih  dari  beberapa alternatif  pilihan,  yaitu  menuntut  debitur  untuk  melaksanakan  semua  tanggung  jawabnya seperti  yang  disepakati  dalam  perjanjian    atau  melakukan  pembatalan  perjanjian,  dengan menanggung biaya, kerugian dan bunga.
Secara umum wanprestasi terjadi karena kesalahan debitur. Debitur dituduh telah lalai, namun  demikian  debitur  masih  dapat  membela  dirinya  apabila  ia  tidak  sepenuhnya  salah. Menurut Pasal 1244 KUHPerdata, debitur dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawabnya ketika ia dapat menunjukkan bukti-bukti atas wanprestasi terjadi yang disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.
Suatu pihak dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan somasi berupa teguran atau ditagih janjinya terlebih dahulu. Apabila seseorang tersebut  telah secara tegas sudah  diperingatkan supaya memenuhi tanggung jawabnya seperti yang sudah disepakati dalam perjanjiannya namun tidak menerima dan melaksanakannya, maka ia dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi.
d. Membayar biaya perkara
Masalah wanprestasi tersebut ketika dibawa ke Pengadilan, maka pihak yang kalah dalam perkara tersebut harus membayar biaya perkara yang diperhitungkan oleh Majelis Hakim.
Pada  sengketa  antara  Pak  Langsang  selaku  Penggugat  dengan  Ibu  Dorce  Ndoen  selaku Tergugat, keduanya telah sepakat melakukan jual beli kios beserta segala isi dagangannya dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), pada sekitar bulan November 2015 Tergugat baru membayar uang panjar sebagai pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 27.000.000,- (dua  puluh  juta  rupiah)  dan  berjanji  akan  membayar  sisa  uang  panjar  tersebut  pada  tanggal  5 Desember 2015. Pada tanggal 5 Desember 2015, saat Penggugat menagih sisa pembayaran uang panjar  tersebut,  Tergugat  mengusir  Penggugat  dan  tidak  membayar  sisa  pembayaran  sampai Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kupang.
Dalam petitum poin 4 gugatan Penggugat, Penggugat memberikan tuntutan kepada Tergugat untuk membayar uang sisa pembelian kios sesuai Surat Perjanjian tanggal 21 April 2015, sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
Berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang mengatakan bahwa pada Pukul 22.00 WITA pada  bulan  April  2015,  saksi  Yopi  melihat  Penggugat  mengambil  barang-barang  di  kios  dengan mobil pick  up .  Selanjutnya,  saksi  Maria  Katherina  Suban  Raya  selaku  pemilik  tanah  juga menjelaskan bahwa pada tanggal 21 April saksi ke kios dan saksi melihat barang-barang di dalam kios masih banyak sedangkan pada tanggal 22 April 2015 pada sore hari saksi ke kios, saksi melihat ada Tergugat yang menempati kios tersebut dan saksi melihat barang-barang jualan di dalam kios tersebut  tinggal  sedikit.  Saksi  Maria  juga  menerangkan  bahwa  Tergugat  menyampaikan  kepada saksi bahwa lemari es dan depot isi ulang air galon rusak, serta lampu tidak menyala karena listrik korslet.  Keterangan  saksi  tersebut  bersesuaian  dengan  bukti  surat  T-9.  T-10,  dan  T-11  yang menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan Tergugat.
Dari keterangan saksi diatas dan dengan didukung alat bukti tertulis milik Tergugat, Majelis Hakim mengabulkan petitum poin 4 gugatan Penggugat, namun dengan nilai yang telah dikurangi dengan  biaya  belanja  barang  dagangan  dan  perbaikan  kios  yang  diperhitungkan  sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga uang sisa yang harus dibayarkan oleh Tergugat  kepada Penggugat  adalah sebesar  Rp.80.500.000,-  (delapan puluh  juta lima ratus ribu  rupiah).  Dalam  putusan  perkara  tersebut,  gugatan  Penggugat  dikabulkan  untuk  sebagian,
sehingga putusan perkara ini dimenangkan oleh Penggugat. Oleh karena pihak Tergugat di pihak yang  kalah,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  192  Rbg,  maka  Tergugat  dihukum  untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas  mengenai  wanprestasi  dalam perjanjian  jual  beli  kios  di  atas  tanah  sewa  (studi  kasus  putusan  nomor:  18/PDT.G/2016/PN.KPG), maka dapat diambil simpulan, yaitu:
1. Bentuk  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  dalam  kasus  ini  dapat  dikategorikan  bahwa Tergugat melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembayaran uang panjar “ sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, ” kemudian Tergugat berjanji akan membayar sisa uang pembelian kios pada tanggal 5 Desember 2015, namun janji tersebut tidak dilaksanakan sampai  gugatan  Penggugat  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  Kupang.  Adanya  pembayaran  yang dilakukan  oleh  Tergugat,  membuktikan  bahwa  Tergugat  telah  melaksanakan  perjanjian  tersebut akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya, karena tidak membayar sisa uang pembelian kios pada tanggal yang telah dijanjikan.
2. Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang  Nomor  18/PDT.G/2016/PN.KPG  yang  dilakukan  Ibu  Dorce  Ndoen  selaku  Tergugat kepada Bapak Langsang yaitu dalam bentuk membayar uang sisa pembayaran jual beli kios beserta isi  dagangannya  sebesar  Rp.  80.500.000,-  (delapan  puluh  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Harahap, Y. (1986). Segi-Segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni.
HS, S. (2014). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika.
_____ . (2019). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika.
Mertokusumo, S. (1998). Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty.
Pramono, N. (2003). Hukum Komersil . Pusat Penerbitan UT.
Prodjodikoro, W. (2011). Azas-Azas Hukum Perjanjian . Bandung: CV. Mandar Maju.
Rusli,  H.  (1996). Hukum  Perjanjian  Indonesia  dan  Common  Law (Cet  II).  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Cet 4). Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia.
Subekti. (2010). Hukum Perjanjian . Jakarta: PT. Intermasa.
______ . (2014). Aneka Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti.
______ . (2008). Hukum Pembuktian . Jakarta: Pradnya Paramita.

## Artikel Jurnal:
Listiyanti, P. S. D., Wiryawan, I. W., &  Indrawati, A. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli  Antara  Perusahaan  Yanni  Shoes  GarmentDengan  Toko  Yolo  Concept  StoreYang Dirugikan Di Kota Denpasar. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , Vol.1, (No.9).
Paramita, A. R., Yunanto, & Hendrawati, D. (2016). Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Studi Penelitian Pada Pengembang Kota Semarang). Diponegoro Law Journal , Vol. 5, (No.3).
Wibawati,  S.  T.,  Prihatinah,  T.  L.,  &  Haryanto,  B.  S.  (2019).  Tanggung  Jawab  Atas  Terjadinya Wanprestasi  (Tinjauan Yuridis  Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/ Pdt.G.S/2018/Pn.Pwt). Soedirman Law Review , Vol. 2, (No.1) .

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ).