Revised: 15-2-2023 Accepted: 10-5-2023
Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap

## Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

## Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, Tirsa Tatara
Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia zaenal@usm.ac.id

## Abstrak
Tujuan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa kajian yuridis tindak pidana korupsi) dan penanganan pencegahan  pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  yuridis  sosiologis.  Hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  dalam  PTSL  dimulai  dengan    adanya  identifikasi penyebab terjadi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan PTSL sendri banyak dtemukan unsur tindak pidana koruspi seperti adanya pungutan liar dan gratifikasi.  Salah satu upaya pencegahan tindak pidan  korupsi  dalam  PTSL  melalui  kerja  sama  dengan  Tim  Saber  Pungli.  Konsep  ideal  yang ditempuh pemerintah pada masa yang akan datang sebagai upaya program anti korupsi terdiri dari konsep eksternal dan internal, selain itu diperlukan langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi, pembaharuan,  dan/atau  perubahan.  Saran  yang  digunakan  oleh  penlitian  ini  adalah  diharapkan progam  pendaftaran  tanah  pertama  kali  berdasarkan  PTSL  yang  dilakukan  secara  massal  yang diperuntukkan  kepada  semua  golongan  ekonomi  dapat  terlaksana  dengan  lancar  demi  tertibnya hukum  pertanahan  nasional  guna  menjamin  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi pemilik hak atas suatu bidang tanah.
Kata kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
The purpose of the research conducted is to find out and analyze the juridical study of corruption crimes in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and the  ideal  concept  pursued  by  the  government  as  an  anti-corruption  effort  to  be  applied  in  the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in the future. This research  uses  sociological  juridical  legal  researc.The  results  of  the  study  can  be  concluded  that corruption  crimes  in  PTSL  begin  with  the  identification  of  the  causes  of  corruption  crimes.  In terms of law enforcement, it is related to efforts to prevent and eradicate corruption, whether or not  law  enforcement  is  successful  depends  on  the  components  of  the  legal  structure,  legal substance,  and  legal  culture.Law  enforcement  is  described  in  several  stages  including  pre- adjudication  with  the  cooperation  of  the  Pungli  Saber  Team  which  continues  the  process  of investigating  and  investigating  suspected  perpetrators  of  corruption  crimes  by  the  police  by including  at  least  2  (two)  pieces  of  evidence,  after  the  minutes  of  the  results  of  the  complete investigation  (P21)  then  proceed  to  the  prosecutor's  office.The  ideal  concept  pursued  by  the government in the future as an effort to implement an anti-corruption program consists of external and internal concepts, in addition to that government steps are needed to evaluate, update, and/or change.The  suggestion  this  research  is  that  it  is  hoped  that  the  first  land  registration  program based on PTSL which is carried out en masse which is  intended for all economic groups can be carried out smoothly for the orderly order of national land law to ensure legal certainty and legal protection for owners of rights to a plot of land.
Keywords: Complete Systematic Land Registration (PTSL);Corruption Crimes
Revised: 15-2-2023 Accepted: 10-5-2023
Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap

## 1. PENDAHULUAN
Korupsi  mempunyai  dampak  negatif  bagi  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia,  yang  salah  satu  dampaknya  adalah  rendahnya  pelayanan  publik sehingga akan menghambat investasi yang akan masuk di Indonesia. 1 Pendaftaran tanah  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan  publik  di  sektor  pertanahan juga  tidak  lepas  dari  kejahatan  korupsi.  Adanya  pendaftaran  tanah  merupakan salah  satu  bentuk  pengakuan  negara  dalam  memberikan  perlindungan  hak  milik bagi setiap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI. 2
Latar  belakang  dilaksanakannya  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  adalah  rendahnya  data  kepemiikan  tanah  yang  terdaftar  di database . Sertifikat  merupakan  alat  bukti  hak  milik  atas  tanah  yang  sebagai  salah  satu perwujudan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepemilikan  tanah. 3 Adanya PTSL  tersebut  dapat  mempercepat  pendaftaran  tanah  mengingat  di  Indonesia jumlah  kepemilikan  tanah  yang  terdaftar  tergolong  rendah  masih  banyaknya problematika dan sengketa pertanahan. 4 Adanya PTSL itu sendiri juga merupakan upaya  pembenahan database pendaftaran  tanah,  sehingga  hal  ini  dapat mengurangi  timbulnya  sengketa  pertanahan.  Sebagaimana  telah  diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria agar dapat  mengurangi  konfik pertanahan dan memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah. 5
Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini anatar  lain  penelitian  oleh  Andriani  (2018)  membahas  mengenai  kelengkapan berkas data  yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap (PTSL) dalam  rangka menjamin  kepastian  hukum. 6 Kelebihan  penelitian  tersebut  adalah  terjamin kepastian hukum sebidang tanah yang dimiliki oleh pemohon melalui pelaksanaan PTSL.  Kemudian,  penelitian  oleh  Arif  (2018)  membahas  mengenai  tidak terpenuhinya  target  objek  PTSL. 7 Kelebihan  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan PTSL  sudah  berjalan  baik  yaitu  di  Kabupaten  Bantul.    Untuk  suatu  daerah  yang
1 Aryas  Adi  Suyanto,  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Lembaga  Rasuah  dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia,” Jurnal  USM  Law  Review  1,  Nomor  1, (2018)  :  41, https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231.
2 Sitta  Saraya,  Yusrina  Handayani,  dan  Ahmad  Yusuf,  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi PTSL  di  Desa  Sidomukti  Kecamatan  Weleri  Kabupaten  Kendal,” Esensi  Hukum 3,  no.  2  (2021):  189, https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.110.
3 Isdiyana Kusuma  Ayu, “Problematika Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah Melalui  Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  Di  Kota  Batu,” Legality :  Jurnal  Ilmiah  Hukum 27,  no.  1  (2019):  339, https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8956.
4 Nur  Aisah,  Zaenal  Arifin,  and  Shonia  Hugeng  Purnama,  “Kesadaran  Masyarakat  Terhadap  Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah,” Journal Juridischh 1, no. 1 (2023): 1–9.
5 Mat Dadi et al., “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terhadap Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Lahan Pertanian,” Journal Juridisch 1, no. 1 (2023): 33–45.
6 Desi  Andriani,  “Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  (Ptsl)  Dalam  Rangka Menjamin Kepastian Hukum Di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul” (2018), http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/162409.
7 Fanni  Damara  Arif,  “Analisis  Yuridis  Pelaksanaan  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL) Program Kerja Tahun 2017-2018 Pada Kantor Pertanahan Kota Medan” (2018).
Revised: 15-2-2023 Accepted: 10-5-2023
Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap
kurang  antusias  bagi  warganya  mengikuti  PTSL  maka  perlu  dilakukan  upaya sosialisasi tentang pentingnya kpemilikan bukti hak atas tanah.
Selanjutnya  penelitian  oleh  Fadlurrohman  (2018)  membahas  mengenai kendala  teknis  dan  yuridis  pada  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL). 8 Kelebihan  penelitian  tersebut  adalah  pelaksanaan  PTSL  telah berjalan  dengan  baik  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  PTSL  serta mencapai  target  bidang  tanah  yang  ditentukan.  Sedangkan  kelemahan  penelitian tersebut  adalah  terdapat  kendala  baik  dari  segi  teknis  dan  yuridis  seperti  kondisi wilayah,  aspek  masyarakat  dan  lainnya. Sedangkan,  pada  penelitian  ini  fokus penelitiannya  mengenai  tindak  pidana  korupsi  bidang  pertanahan  terhadap pelaksanaan  program  PTSL.  Penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  kelebihan  dan kelemahan  yaitu  kelebihannya  adalah  dapat  mengidentifikasi  penyebab  terjadi tindak  pidana  korupsi  bidang  pertanahan  terhadap  program  PTSL;  dan kelemahannya  adalah  terdapat  tindak  pidana  korupsi  bidang  pertanahan,  maka dilakukan upaya anti korupsi di masa yang akan datang sebagai konsep ideal yang ditempuh pemerintah. Selain adanya perbedaan mengenai penelitian PTSL diatas, juga  terdapat  kelebihan  yang  melekat  pada  penelitian  tersebut  yaitu  program PTSL  merupakan  bagian  dari  program  strategis  nasional,  untuk  pertama  kali dilakukan  pendaftaran  tanah  secara  sistematis  bagi  tanah  yang  belum  terdaftar. Tujuan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa kajian  yuridis  tindak  pidana  korupsi)  dan  penanganan  pencegahan  pelaksanaan PTSL.

## 2. METODE
Pada  penelitian  ini  metode  pendekatan  yang  digunakan  yuridis  sosiologis. Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  analitis  untuk memberikan  gambaran  secara  tepat  mengenai  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan, gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat dan segala sesuatu yang berhubungan  dengan  penelitian. 9 Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer yang  yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya  yaitu  berupa  wawancara.  Metode analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  deskriptif  kualitatif  dengan menggambarkan  dan  menginterpretasikan  kondisi  atau  hubungan  yang  ada, pendapat  yang  sedang  tumbuh,  proses  yang  sedang  berlangsung,  akibat  yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang. 10 Selanjutnya dalam pengolahan  data,  analisis  yang  dilakukan  menguraikan  hasil  penelitian,  sehingga
8 M.  Dani  Fadhlurrohman,  “Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (Ptsl)  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2017  Di Kabupaten Dompu” (2018), https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8354.
9 Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2007).
10 Sunarto, Metode Penelitian Deskriptif (Usaha Nasional, 1990).
Revised: 15-2-2023 Accepted: 10-5-2023
Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap
dapat  diketahui  kajian  yuridis  tindak  pidana  korupsi  bidang  pertanahan  terhadap PTSL.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kajian Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  sebagai  bentuk  untuk menjamin  kepastian  hukum  dan  perlindungan  kepemilikan  tanah  masyarakat. Namun, masih ada berbagai masalah pada implementasi pelaksanaannya. 11 Masih adanya  Tipikor  pada  program  PTSL  seperti  gratifikasi,  suap,  pungli,  pemerasan dan  penyalahgunaan  jabatan.  Tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  dalam  PTSL banyak  dilakukan  oleh  oknum  yang  mempunyai  jabatan  atau  kedudukan  dalam kepanitiaan  PTSL  seperti  oknum  perangkat  desa  setempat  seperti  oknum  Kepala Desa,  Kepala  Dusun,  Ketua  RT/RW,  maupun  oknum  warga  yang  menjadi kepanitiaan PTSL.
Ketentuan  kepastian  hukum  bidang  pertanahan  tertuang  dalam  Pasal  28  D Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun1945  “Setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum.” 12 Kepastian  hukum  dalam pendaftaran  tanah  meliputi  orang/badan,  batas,  lokasi  serta  luas  tanah,  dan kepastian akan hak milik atas tanah. 13 Kepastian hukum  terhadap hak atas tanah artinya adanya kepastian terhadap objek atas tanah dan subjek atas tanah. 14 Pada pelaksanaan  PTSL  rentan  terjadi  penyimpangan  yang  berujung  pada  adanya tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  oknum  tertentu  seperti  adanya penarikan  biaya  melebihi  ketentuan,  adanya  biaya  tambahan  untuk  percepatan proses bahkan biaya-biaya lain yang tidak sesuai dengan aturan. 15
Selain dijerat dengan Undang-Undang Tipikor, pelaku tindak pidana korupsi pada  program  PTSL  juga  dapat  dijerat  dengan  SKB  3  Menteri  yang  mengatur pelaksanaan  dan  pembiayaan  dalam  PTSL  yang  telah  diterbitkan  di  setiap Pemkab/Pemkot.  Tentu  dalam  hal  ini  keterlibatan  masyarakat  sangat  penting, sebagai  pengawasan  langsung  terhadap  indikasi  kejahatan  korupsi  pertanahan
11 Muhamad  Burhanuddin,  Lidya  Christina  Wardhani,  and  Faizal  Adi  Surya,  “Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (Ptsl)  Sebagai  Upaya  Untuk  Mencegah  Sengketa  Kepemilikan  Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus,” Jurnal Suara Keadilan 23, no. 1 (2022): 55.
12 Astarina  Ayu  Primastya,  “Pembebanan  Biaya  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (  PTSL  ) Tinjauan Peraturan Bupati Banyuwangi Dan Mashlahah Mursalah,” Journal of Islamic Business Law Volume 4, no. 2 (2020): 2.
13 Istiqamah  Istiqamah,  “Tinjauan  Hukum  Legalisasi  Aset  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah,” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5, no. 1 (2018): 227, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814.
14 Agus  Salim,  “Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik  Dengan Adanya  Penerbitan  Sertifikat  Ganda,” Jurnal  Usm  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  174, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269.
15 T A perdana Surya and H Widodo, “… Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Panitia Desa Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa X …,” Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya 9, no. 3 (2022): 5, https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/41570.
Revised: 15-2-2023 Accepted: 10-5-2023
Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap
tersebut.  Menurut  Latif,  selaku  Koordinator  Yuridis,  Kantor  Pertanahan  Kota Semarang,  pembiayaan  PTSL  yang  ditanggung  pemerintah  antara  lain penyuluhan,  pengumpulan  data  yuridis,  pengukuran  bidang  tanah,  penetapan hak/panitia  A,  pendaftaran  tanah  dan  penerbitan  sertipikat  dan  blangko permohonan.  Biaya  pelaksanaan  PTSL  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  meliputi  penyuluhan,  pengumpulan  data  yuridis, pengukuran bidang tanah, penetapan hak/panitia A, pendaftaran tanah, penerbitan sertipikat  dan  blangko  permohonan.  Sedangkan  untuk  persiapan  PTSL  biaya dibebankan  pada  masyarakat  sebagai  pemohon  PTSL  antara  lain  patok  batas tanah,  materai,  segala  pengurusan  atas  hak  di  desa  dan  kecamatan,  fotokopi berkas, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 16
Kasus  tindak  pidana  korupsi  di  bidang  PTSL  yang  telah  membunyai kekutan  hukum  yang  tetap  telah  diputus  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  2/Pid.Sus-TPK/2019/PNSmg  tertanggal  07 Mei  2019  dengan  terdakwa  atas  nama  Sunarto,  Jabatan  Kepala  Desa  Kawengan, Kecamatan  Jepon,  Kabupaten  Blora,  Provinsi  Jawa  Tengah  melakukan  tindak pidana  korupsi  pada  PTSL  tahun  2018  dengan  ketentuan  melanggar  Pasal  11 Undang-Undang  Tipikor  dan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  SKB  3  Menteri. Terdakwa  Sunarto  dijatuhi  pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  dan  6  (enam) bulan  dikurangi  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan  dan  denda  sebesar  Rp.50.000.000  (lima puluh  juta  rupiah) subsidiair 3  (tiga)  bulan  kurungan. 17 Terdakwa  Sunarto memungut pembiayaan perbidang atau perbuku sertipikat pada PTSL tidak sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  dalam  PTSL.  Kasus  tersebut  mengandung  motif tindak  pidana  korupsi  berupa  penyalahgunaan  jabatan.  Hal  ini  menjadi pertimbangan  bagi  pemerintah  agar  melakukan  evaluasi  dengan  meningkatkan pengawasan  dalam  sistem  pelaksanaan  PTSL  lebih  maksimal  pelayanannya. Apabila  dianalisis  dengan  teori  sistem  hukum  Lawrence  M.  Friedman  bahwa penegakan  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh:  1.)  Subtansi  hukum  sebagai  norma, aturan,  dan  perilaku  nyata  manusia  yang  berada  pada  sistem  itu;  2.)  Struktur hukum  yaitu  kerangka  bentuk  yang  permanen  dari  sistem  hukum  yang  menjaga proses  tetap  berada  dalam  batasannya;dan  3.)  Budaya  hukum  adalah  suasana pemikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan  bagaimana  hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.
Beberapa faktor penyebab korupsi PTSL baik secara langsung maupun tidak langsung  tersebut,  apabila  dikaitkan  dengan  teori  Lawrence  M.  Friedman  dalam teori  sistem  hukum,  menyatakan  bahwa  unsur-unsur  sistem  hukum  terdiri  dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum mempunyai pengaruh besar
16 Tirsa,  “Wawancara  Dengan  Latif :  Pembiayaan  Program  Pendaftaran  Tanah  Sitematis  Lengkap (PTSL)” (Kantor Badan Pertanahan Semarang, 2023).
17 Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  “Putusan  Nomor  2/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Smg” (2019).
Revised: 15-2-2023 Accepted: 10-5-2023
Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap
pada  program  PTSL.  Dalam  struktur  hukum  berupa  organ  Saber  Pungli, Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Untuk  substansi hukum  didasari  dengan  adanya  kejelasan  berupa  Undang-Undang  Tipikor  dan SKB  3  Menteri.  Sedangkan  dalam  budaya  hukum  ditandai  dengan  kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat yang menyebabkan terjadinya perilaku korupsi. Budaya  hukum  tersebut  diperkuat  dengan  salah  satu  penyebab  tindak  pidana korupsi  yang  lain,  yakni  adanya  budaya  dan  kebiasaan  dari    masyarakat.  Setiab bagian  dari  masyarakat  harus  mempunyai  untuk  melawan  dan  memberantas korupsi.  Perlu  adanya  peningkatan  kesadaran  masyarakat  dalam  memahami bahaya  dan  dampak  negarif  dari  korupsi.  Pemerintah  dalam  hal  ini  Kantor Pertanahan  juga  perlu  menyusun  tata  kelola  pelaksanaan  PTSL  beserta  sistem pengawasan  yang  melekat  untuk  menghindari  adanya  penyimpangan  dan  tindak pidana korupsi di PTSL.
Berdasarkan  analisis  kajian  yuridis  tindak  pidana  korupsi  dalam pelaksanaan  program  PTSL  dan  teori  penegakan  hukum  bersifat primum remedium menurut  prinsip  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB) sebagai  pijakan  bagi  bagi  pejabat  yang  berweang  dalam  mengambil  kebijakan ataupun keputusan  yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dapat  ditarik  kesimpulan  sementara,  yaitu  tindak  pidana  korupsi  dalam pelaksanaan  PTSL  dimulai  dengan    adanya  identifikasi  penyebab  terjadi  tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dalam hal penegakan  hukum  mempunyai  kaitan  terhadap  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi dengan demikian berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penegakan  hukum  dijabarkan  dalam  beberapa  tahap  diantaranya  pra  ajudikasi dengan digandengnya Tim Saber Pungli yang dilanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan  terhadap  terduga  pelaku  tindak  pidana  korupsi  oleh  pihak  kepolisian dengan  menyertakan  minimal  2  (dua)  alat  bukti,  setelah  berita  acara  hasil  dari penyidikan lengkap (P21) maka dilanjutkan ke pihak kejaksaan.
3.2 Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Korupsi  di  Indonesia  diperlukan  penanganan  yang  sistematis,  sejalan dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2006  tentang Pengesahan United  Nations  Convention  against  Corruption (UNCAC)  yang menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. 18 Pemberantasan tindak pidana korupsi yang ideal  yaitu dengan upaya  pencegahan  secara  preventif  dan  edukatif  juga  harus  dilakukan,  seiring
18 “UU  Nomor  7  Tahun  2006  Tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  against  Corruption (UNCAC),” (2006).
Revised: 15-2-2023 Accepted: 10-5-2023
Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap
dengan  upaya  represif. 19 Pelaksanaan  program  anti  korupsi  bertujuan  untuk mendeteksi  adanya tindakan koruptif  yang masih kurang tranparansi  dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan. 20 Program anti korupsi tidak hanya dilakukan oleh  pemerintah  saja  teapi  juga  melibatkan  seluruh  komponen  yang  ada  di masyarakat.
Upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  di  lingkungan  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus dilakuakn secara sistematis yang mulais dari setiap bagian yang ada di paling bawah sampai dengan top  management. Pelaksanaan  Zona  Integritas  Wilayah  Bebas  Korupsi (WBK) beserta pemantauan dan evaluasinya merupakan salah satu  contoh upaya pembanguan  integritas  bagi  seluruh  pegawai.  Di  samping  itu  perlu  adanya perubahan budaya kerja yang berbasi pelayanan dan peningkatan kinerja, evaluasi sumber  daya  manusia  dan  adanya  tata  kelola    yang  meliputi  penetapan  kinerja individu, penegakan kode etik, sistem informasi pegawai. 21
Program anti korupsi secara umum dalam pencegahan tindak pidana korupsi di  lingkungan  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional (ATR/BPN)  adalah  pembangunan  sumber  daya  manusia  (SDM)  para  pegawai, pembangunan  sarana  pelayanan  yang  memadai,  penyederhanaan  regulasi, penyederhanaan  birokrasi,  dan  pelayanan  yang  berorentasi  bebas  dari  perilaku korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN).  Salah  satu  penyebab  terjadinya  tindak pidana  korupsi  yaitu  adanya  keptusan  atau  peraturan  dari  kepala  desa  atau  lurah setempat  yang  yang  mengatur  tentang  panitia  pelaksana  PTSL  dan  biaya pendampingan bagi panitia pelaksana. 22 Selaini itu bentuk tindak pidana korupsi liannya  yaitu  berupa  gratifikasi,  dimana  Panitia  PTSL  maupun  kepala  desa desa/lurah  menerima  hadiah  atau  janji  yang  berhubungan  dengan  proses pengurusan sertifikat tanah pertama kali dalam PTSL. 23
Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  tidak  harus  menunggu  adanya masyarakat  sebagai  korban,  tetapi  sebagai  upaya  antisipasi  dan  pencegahan sekaligus  untuk  meningkatkan  pelayanan  PTSL  terhadap  masyarakat. 24 Menurut Latif,  selaku  Koordinator  Yuridis,  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang, pelaksanaan  PTSL  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan-
19 Budi  Santoso,  “Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia,” Jurnal  Ketahanan  Nasional  Universitas Gadjah Mada 10, no. 2 (2005): 60, https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.417.
20 Mudemar  A  Rasyidi,  “Korupsi  Adalah  Suatu  Perbuatan  Tindak  Pidana  Yang  Merugikan  Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama,” Jurnal Mitra Manajemen 6, no. 2 (2020): 40.
21 Masyhudi Masyhudi, “Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no. 1 (2019): 59, https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art3.
22 Saraya,  Handayani,  and  Yusuf,  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  PTSL  Di  Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.”
23 Sri Endah Indriawati, “Pembuktian Pidana Gratifikasi Terhadap Pungutan Liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 6 (2021): 98.
24 Yaris  Adhial  Fajrin  and  Ach.  Faisol  Triwijaya,  “Pencegahan  Korupsi  Pasca  Putusan  MK  Nomor 71/PUU/XIV/2016 Melalui Pendekatan Kebijakan. HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani),” Humani 9, no. 1 (2019): 55.
Revised: 15-2-2023 Accepted: 10-5-2023
Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap
undangan  dan  SKB  3  Menteri  di  mana  terdapat  perbedaan  jumlah  besaran  biaya yang  ditanggung  dalam  penyelesaian  pelaksanaan  PTSL  di  beberapa  wilayah harus  disesuaikan  dengan  kesulitan  dan  kontur  tanah  yang  ada  apakah  berupa perbukitan,  jurang  atau  tanah  datar. 25 Adanya  penetapan  biaya  PTSL  dengan memperhatikan  sosiologis  dan  geografis  tanah  maka  biaya-biaya  tambahan  yang muncul  dalam  pelasaksanan  PTSL  sudah  terhitung  dan  dibebankan  oleh  biaya resmi, sehingga akan meminimalisir adanya penyimpangan. 26
Penentuan  biaya  pelaksanaan  PTSL  idealnya  mempertimbangkan  kesulitan dengan  seharusnya  melihat  dan  mempelajari  keadaan  di  lapangan  secara mendalam.  Adanya  evaluasi,  dan  harmonisasi  terhadap  peraturan  perundang- undangan akan memberikan keadilan tetapi juga kepastian hukum bagi pelaksana PTSL di lapangan. Perlunya konsep ideal sebagai bentuk dari pencegahan tindak pidana  korupsi  dengan  penerapan  program  anti  korupsi  di  masa  mendatang terhadap  pelaksanaan  PTSL.  Menurut  Latif,  selaku  Koordinator  Yuridis,  Kantor Petanahan  Kota  Semarang  terdapat  2  (dua)  konsep  ideal  yang  seharusnya ditempuh  pemerintah  antara  lain  konsep  pendukung  dari  luar  (eksternal)  dan konsep  pendukung  dari  dalam  (internal).  Konsep  pendukung  dari  luar  atau  yang sering  disebut  dengan  konsep  ekternal,  yang  diperlukan  untuk  program  anti korupsi  pada  pelaksanaan  PTSL  dengan  melalui  sosialisasi  hukum  dan pengawasan  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  dan  Pemda  baik  kepada masyarakat  maupun  panitia  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  Sedangkan, konsep  pendukung  dari  dalam  atau  yang  sering  disebut  dengan  konsep  internal, yang  diperlukan  untuk  program  anti  korupsi  pada  pelaksanaan  PTSL  di  masa mendatang  dengan  transparansi  penggunaan  biaya  kepada  peserta,  pemberian pendidikan hukum terhadap panitia. 27
Berdasarkan  analisis  kajian  yuridis  tindak  pidana  korupsi  dalam pelaksanaan  program  PTSL  dan  teori  bekerjanya  hukum  didalam  masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan sementara, yaitu konsep ideal  di masa mendatang merupakan  pembentukan  suatu  entitas  dalam  tindakan  preventif  dan  edukatif berupa  sarana  non  penal  yakni,  diperlukannya  konsep  eksternal  dan  konsep internal.  Konsep  eksternal  dilakukan  dengan  memperkuat  sosialisasi  hukum  dan pengawasan  dari  Badan  Pertanahan    Nasional  (BPN).  Sedangkan  dalam  konsep internal, pelaksanaan  PTSL dilakukan secara transparansi, pemberian pendidikan hukum  terhadap  panitia,  penguatan  integritas  dan  kejujuran  bagi  panitia, pembentukan  penyelenggaraannya  yang  bersih,  jujur,  dan  adil,  pemberlakuan pakta  integritas  bagi  panitia  dan  penyumpahan  terhadap  panitia  sebelum melaksanakan kegiatan agar tidak melakukan korupsi.
25 Saraya,  Handayani,  and  Yusuf,  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  PTSL  Di  Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.”
26 Tirsa,  “Wawancara  Dengan  Latif :  Pembiayaan  Program  Pendaftaran  Tanah  Sitematis  Lengkap (PTSL).”
27 Tirsa.
Revised: 15-2-2023 Accepted: 10-5-2023
Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap

## 4. PENUTUP
Kajian  yuridis  tindak  pidana  korupsi  dalam  pelaksanaan  program  PTSL, dimulai  dengan    adanya  identifikasi  penyebab  terjadi  tindak  pidana  korupsi. Dalam hal penegakan hukum mempunyai kaitan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan demikian berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Perlu  adanya  penetapan  biaya  PTSL  yang  ideal  dengan  memperhatikan  faktor kesulitan dan kontur tanah  yang menjadi  objek PTSL untuk menghindari  adanya biaya-biaya  tambahan  yang  menjadi  beban  bagi  pelaksana  PTSL  sehingga  akan menjadi  dasar  bagi  petugas  dalam  melakukan  pungutan  liar  kepada  masyarakat. Konsep  ideal  yang  ditempuh  pemerintah  sebagai  upaya  anti  korupsi  untuk diterapkan  dalam  pelaksanaan  PTSL  di  masa  yang  akan  datang  merupakan pembentukan  suatu  entitas  dalam  tindakan  preventif  dan  edukatif  berupa  sarana non  penal  yang  berkaitan  dengan  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi, yang didukung dengan konsep internal maupun konsep eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Suyanto, Aryas. “Komisi  Pemberantasan Korupsi  Sebagai  Lembaga  Rasuah Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia.” Jurnal  USM Law Review 1, no. 1 (2018): 41. https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231. Aisah, Nur, Zaenal Arifin, and Shonia Hugeng Purnama. “Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah.” Journal Juridischh 1, no. 1 (2023): 1–9.
Arif, Fanni Damara. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Program  Kerja  Tahun  2017-2018  Pada  Kantor Pertanahan Kota Medan,” 2018.
Ayu,  Isdiyana  Kusuma.  “Problematika  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Melalui
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Di  Kota  Batu.” Legality :  Jurnal Ilmiah Hukum 27, no. 1 (2019): 339. https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8956.
Burhanuddin,  Muhamad,  Lidya  Christina  Wardhani,  and  Faizal  Adi  Surya. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap (Ptsl) Sebagai  Upaya Untuk  Mencegah  Sengketa  Kepemilikan  Dan  Batas  Tanah  Di  Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.” Jurnal Suara Keadilan 23, no. 1 (2022): 55. Dadi,  Mat,  Zaenal  Arifin,  Kukuh  Sudarmanto,  and  Amri  Panahatan  Sihotang.
“Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Kepentingan  Umum  Dalam Perlindungan Lahan Pertanian.” Journal Juridisch 1, no. 1 (2023): 33–45. Desi  Andriani.  “Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  (PTSL) Dalam  Rangka  Menjamin  Kepastian  Hukum  Di  Kecamatan  Pandak Kabupaten Bantul,” 2018.
Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Putusan  Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg (2019).
Fajrin,  Yaris  Adhial,  and  Ach.  Faisol  Triwijaya.  “Pencegahan  Korupsi  Pasca Putusan  MK  Nomor  71/PUU/XIV/2016  Melalui  Pendekatan  Kebijakan. HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani).” Humani 9, no. 1 (2019): 55.
Revised: 15-2-2023 Accepted: 10-5-2023
Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap
Fuady, Munir. Perbandingan Ilmu Hukum . Bandung: Refika Aditama, 2007. Indriawati,  Sri  Endah.  “Pembuktian  Pidana  Gratifikasi  Terhadap  Pungutan  Liar Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap (PTSL).” Jurnal  Kertha  Semaya 9, no. 6 (2021): 98.
Istiqamah,  Istiqamah.  “Tinjauan  Hukum  Legalisasi  Aset  Melalui  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Terhadap  Kepemilikan  Tanah.” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5, no. 1 (2018): 227. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814.
M.  Dani  Fadhlurrohman.  “Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (Ptsl)  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu,” 2018.
Masyhudi,  Masyhudi.  “Membangun  Sistem  Integritas  Untuk  Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no. 1 (2019): 59. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art3. Primastya,  Astarina  Ayu.  “Pembebanan  Biaya  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap ( PTSL  ) Tinjauan Peraturan Bupati Banyuwangi  Dan Mashlahah Mursalah.” Journal of Islamic Business Law Volume 4, no. 2 (2020): 2. Rasyidi,  Mudemar  A.  “Korupsi  Adalah  Suatu  Perbuatan  Tindak  Pidana  Yang Merugikan  Negara  Dan  Rakyat  Serta  Melanggar  Ajaran  Agama.” Jurnal Mitra Manajemen 6, no. 2 (2020): 40.
Salim, Agus. “Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik  Dengan  Adanya  Penerbitan  Sertifikat  Ganda.” Jurnal  USM  Law Review 2, no. 2 (2019): 174. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269.
Santoso,  Budi.  “Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia.” Jurnal  Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada 10, no. 2 (2005): 60.
https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.417. Saraya, Sitta, Yusrina Handayani, and Ahmad Yusuf. “Penegakan Hukum Tindak Pidana  Korupsi  PTSL  Di  Desa  Sidomukti  Kecamatan  Weleri  Kabupaten Kendal.” Esensi Hukum 3, no. 2 (2021): 188–201. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.110.
Sunarto. Metode Penelitian Deskriptif . Usaha Nasional, 1990. Surya,  T  A  perdana,  and  H  Widodo.  “…  Pelaku  Tindak  Pidana  Pungutan  Liar Yang  Dilakukan  Oleh  Panitia  Desa  Pada  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap Di Desa X ….” Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya 9, no. 3 (2022): 5.
Tirsa.  “Wawancara  Dengan  Latif :  Pembiayaan  Program  Pendaftaran  Tanah Sitematis Lengkap (PTSL).” Kantor Badan Pertanahan Semarang, 2023.
UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), (2006).