## IMPLEMENTASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DIGITALISASI TEKNOLOGI DI INDONESIA
Riswati Institut Pemerintahan Dalam Negeri riswati@ipdn.ac.id

## ABTRAK
Pemerintah  sedang  melakukan  transformasi  Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah,  berbasis Digitalisasi Teknologi, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Implementasi  Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah  Berbasis Digitalisasi  Teknologi “Tujuannya  adalah  ingin  mengetahui sejauh  mana  penerapan  sistem  ini  dilakukan  oleh pemerintah  daerah-pemerintah  daerah,  dan  sejauh  mana  manfaatnya  bagi penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan analisis deskriptif, dengan sumber data dari data sekunder dan data primer. Hasil dan simpulan, bahwa penerapan digitalisasi teknologi  telah  dilakukan  oleh  beberapa  pemerintah  daerah,  dalam  implementasinya. Namun  belum  semuanya  dapat  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  dikarenakan  keterbatasan kemampuan  sumberdaya  manusia,  dukungan  sarana  dan  prasarana  lainnya,  khususnya jaringan koneksi internet, yang masih lemah, sehingga mengganggu dalam pelaksanaannya. Namun  semangat  untuk  melakukannya  sudah  sangat  baik,  sehingga  manfaatnya  dalam pelayanan publik sangat dirasakan oleh masyarakat banyak. Komitmen Kominfo RI untuk mendukung  dengan  menyempurnakan  jaringan  internet  diseluruh  Indonesia.  Di  masa pandemik  Covid-19,  sebagian  besar  OPD-OPD  didaerah  yang  bertanggungjawab  untuk melakukan  pelayanan  publik,  telah  melakukan  pelayanan  publik  dengan  aplikasi digitalisasi teknologi dan masyarakat merasakan kepuasannya.
Kata Kunci: Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Berbasis Digitalisasi.

## ABSTRACT
The government is conducting a transformation of Local Governance, based on Digitalization of  Technology,  for  that  the  author  is  interested  in  conducting  a  research  entitled "Implementation of Local Government Governance Based on Digitalization of Technology". benefits for the implementation of Good Governance in Indonesia. The method used in this study is a qualitative method, with descriptive analysis, with data sources from secondary data and primary data. The results and conclusions, that the application of technology digitization has  been  carried  out  by  several  local  governments,  in  its  implementation.  However,  not everything can run well, this is due to the limited ability of Human Resources, the support of other facilities and infrastructure, especially the internet connection network, which is still weak, so that it interferes in its implementation. However, the enthusiasm to do so is very, very good, so that the benefits in public services are felt by many people. Kominfo RI's commitment to  support  by improving the internet network throughout Indonesia. During the COVID-19 pandemic, most of the regional OPD OPDs that are responsible for providing public services have carried out public services using technology digitization applications. And people feel the satisfaction.
Keywords: Implementation of Local Governance, Digitalization Based.

## PENDAHULUAN
eknologi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah, diera otonomi  daerah  seperti  sekarang ini, merupakan sebuah keharusan dilaku- kan atau dilaksanakan oleh Pemerintahan daerah  dalam  melakukan  pelayanan publik.  Dan  ini  merupakan  salah  satu tuntutan  reformasi  di  Indonesia  Tahun 1998.  D  imasa  rezim  Orde  Baru transparansi pemerintahan
daerah merupakan  sebuah  keniscayaan,  karena pada  itu  Indonesia  berada  di  bawah bayang-bayang  Pemerintahan  otoriter yang  membelenggu  selama  hampir  32 (tiga puluh dua) tahun lamanya. Dimana- mana  terjadinya  prilaku  birokrasi  yang korup  dan  terabaikannya  transparansi pemerintahan  daerah.  Masyarakat  tidak berdaya  menghadapi  permasalahan  dan kondisi  ini,  karena  Masyarakat  tidak mudah  memperoleh  akses  informasi terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  dan  pemerintah  daerah, terkait  dengan  kebijakan  di  bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Rendahnya  transparansi  pemerintah  dan pemerintahan  daerah  yang  sebenarnya dapat  diperbaiki  dengan  menggunakan sistem  digital  dalam  Tata  Kelola Pemerintahan  daerah,  justru  pemerintah daerah belum mampu untuk melaksanakannya. Pemerintah  abai  pada  aspek transparansi,  sehingga  berdampak  buruk kepada akuntabilitas pemerintahan daerah,  sehingga  masyarakat  amat kecewa terhadap praktek penyelenggaraan  Pemerintahan  secara umum.  Muncullah  gelombang  reformasi dengan  berbagai  agenda  tuntutan  rakyat terhadap pemerintah, diantaranya reformasi birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan nepotisme terhadap birokrasi pemerintahan dan pemerintahan daerah. Setelah reformasi berjalan pemerintah  pusat  mulai  menata  negara menuju  kondisi  yang  lebih  baik sebagaimana  tuntutan  yang  diharapkan oleh  rakyat.  Hal  mendasar  yang dilaksanakan adalah melakukan perubahan  atau  mengamandemen  UUD 1945,  dan  menata  ulang  posisi-posisi lembaga  negara,  memekarkan  jumlah provinsi, Kabupaten/kota hal ini dilakukan untuk dapat menjawab dengan cepat tuntutan reformasi saat itu. Kehadiran KPK pada masa reformasi  yang  diikuti  dengan  reformasi birokrasi, adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang transparan  dan  akuntabel  sehingga pemerintah  melakukan  transformasi  tata kelola Pemerintahan dengan menerapkan sistem digitalisasi dalam penyelenggaraan pelayan publik.
Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penerapan  digital  teknologi  pada penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, merupakan wujud dari tujuan pemerintah untuk  menyelenggarakan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  sehingga  salah satunya  adalah  dengan  penerapan digitalisasi  teknologi,  sistem  ini  memiliki keunggulan  khususnya  dalam  pelayanan publik,  dimana  masyarakat  tidak  perlu melakukan  tatap  muka  secara  langsung dalam  membutuhkan  pelayanan  dari jajaran  Aparatur  Sipil  Negara,  cukup menggunakan teknologi digital terkoneksi dengan  jaringan  internet  dan  masuk  ke dalam website yang telah disediakan oleh OPD-OPD yang
menyelenggarakan pelayanan  publik,  maka  semua  akan terjawab  dan  mendapatkan  pelayanan yang dibutuhkan secara cepat dan efektif serta efisien. Tinggal bagaimana sistem ini

## T
disosialisasikan  oleh  jajaran  pemerintah daerah khususnya di setiap OPD-OPD yang melaksanakan pelayanan publik.
Akhirnya  dapat  dipahami  bahwa
Sistem  Digital  Tata  Kelola  Pemerintahan Daerah  adalah  tata  kelola  pemerintahan daerah yang menerapkan atau menggunakan sistem digital atau komputerisasi  (teknologi  informatika). Misalnya:  penerapan/implementasi  KTP Elektronik (e-ktp) , e-budgeting, e- planning, dll. Implementasi atau penerapan  Sistem  Digital  Tata  Kelola Pemerintahan  Daerah  bertujuan  untuk menyelenggarakan tata kelola
pemerintahan  daerah  menjadi  lebih  baik (Good  Governance). Dengan  menerapkan sistem  digital  diharapkan  prinsip-prinsip Good  Governance sebagaimana  acuan United  Nation  Development  Program (UNDP) dapat  terwujud.  Sembilan karakteristik Good  Governance menurut UNDP itu antara lain sebagai berikut:
a. Partisipasi (Participation).
b. Transparansi (Transparency).
c. Akuntabilitas (Accountability).
d. Efektif  dan  Efisien (Effective  and Efficient).
e. Kepastian Hukum (Rule of Law).
f. Responsif (Responsive).
g. Konsensus (Consensus).
h. Kesetaraan dan Inklusif (Equality and Inclusiveness).
i. Visi Strategis (Strategic vision).
Sebenarnya penerapan Sistem Digital  dalam  Tata  Kelola  Pemerintahan Daerah  di  Indonesia  dalam  rangka mewujudkan good  governance telah dilakukan  sejak  awal  reformasi  di  tahun 2000  yang  dilakukan  oleh  Kabupaten Jembrana  di  Provinsi  Bali,  dimana  pada saat  itu  Kabupaten  Jembrana  telah melakukan praktek tata kelola
Pemerintahan  daerah  dengan  berbasis digitalisasi.  (teknologi  informasi).  Dan Kabupaten  Jembrana  dijadikan  contoh oleh  Kabupaten/kota  di  Indonesia, diantaranya Kota Surabaya yang menerapkan e-paper yaitu  penulisan disposisi  walikota  dengan  menggunakan tablet/android.  Pemerintah  DKI  Jakarta dan  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi yang menerapkan e-budgeting . Paradigma implementasi  Sistem  Digital  Tata  Kelola Pemerintahan  Daerah  menjadi  suatu keharusan bagi daerah-daerah, karena hal itu  merupakan  salah  satu  cara  untuk menjawab tuntutan transparansi pemerintahan yang diinginkan publik atau masyarakat.
Reformasi telah berjalan hampir dua puluh  tiga  tahun,  banyak  pemerintah daerah  secara  konsisten  menerapkan sistem  digital,  diantaranya  beberapa pemerintah  daerah  seperti  DKI  Jakarta, Kota  Surabaya,  Kabupaten  Banyuwangi, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, Bali dan banyak  pemerintah  daerah  lainnya  di Indonesia  telah  melakukan  system digitalisasi dalam pelayan publik, apalagi di  masa  pendemi  Covid-19  ini,  dimana pelayanan  publik  sangat  dibatasi  dengan adanya  pembatasan  kegiatan Masyarakat berskala besar (PSBB), PPKM Darurat, dan PPKM Mikro serta PPKM level 4, 3,2 dan 1. Hal  ini  membuat  pelayanan  publik  harus dilakukan dengan sistem on-line menggunakan  teknologi  digital.  Contoh: Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang menerapkan  sistem  keuangan  daerah dengan program e-budgeting , menerapkan e-musrenbang, mengimplementasikan e-planning ,  juga menerapkan  aplikasi smart  city yang dapat  diakses  dari  android  (telepon pintar)  setiap  warga  ;  selanjutnya Pemerintah  Kota  Surabaya  memelopori pemasangan  website/  portal  bagi  setiap
kelurahan,  kecamatan  dan  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD);  di  Pemerintah Kabupaten  Banyuwangi  diterapkan  pula pengelolaan  keuangan  daerah  dengan e- budgeting yang  lebih  detail;  kemudian Pemerintah Kota Denpasar mengembangkan sistem pelayanan
perijinan  satu  pintu/satu  atap,  yang selanjutnya  model-model  itu  menjadi rujukan nasional untuk dapat diterapkan di semua daerah di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif, dengan  analisis  deskriptif.  Metode kualitatif  menurut  Bogdan  dan  Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik tertulis maupun lisan dari obyek  yang  sedang  diteliti  dan  diamati. Pendekatan  kualitatif  menekankan  pada makna,  penalaran,  definisi  suatu  situasi tertentu  (dalam  konteks  tertentu),  lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan  dengan  kehidupan  sehari- hari. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses dibandingkan hasil akhir.  Sehingga  urutan  kegiatan  dapat berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi temuan di lapangan. Pendekatan diarahkan  pada  latar  belakang  secara holistik.
Tipe  penelitian  yang  peneliti gunakan  adalah  penelitian  deskriptif, dimana  penelitian  deskriptif  adalah sebuah  penelitian  bertujuan  untuk menjelaskan  suatu  gambaran  atau fenomena  keadaan  yang  terjadi  saat  ini dengan  menggunakan  prosedur  ilmiah untuk  menjawab  masalah  secara  aktual. Dan  metode  penelitian  deskriptif  adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan,  menginterpretasikan suatu fenomena yang terjadi ( Sugiyono,2011).

## 1. Sumber Data
Sumber data diperoleh dari data sekunder dan  data  primer,  adapun  data  sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dari  kajian- kajian literature, dokumentasi, peraturan- peraturan  serta  media  cetak  dan  media elektronik,  sedangkan  data  primer, diperoleh dari hasil observasi di lapangan, dengan  mendapatkan  informasi  dari berbagai  informan  di  masyarakat  dan pemerintah daerah, serta hasil wawancara. 2. Teknik Pengumpulan Data Teknik  pengumpulan  data  yang peneliti lakukan adalah dengan mendapatkan informasi Untuk mendapatkan kelengkapan informasi sesuai dengan fokus penelitian: a. Data Primer
Data  Primer  merupakan  data  yang diperoleh  langsung  dari  informan penelitian,  berupa  hasil  wawancara, data  primer  akan  menjadi  sumber data  utama  dalam  penelitian.  Dalam mendapatkan  data  primer,  dapat dilakukan  dengan  cara  sebagai berikut:
a) Wawancara;  Teknik  pengum- pulan  data  melalui  tanya  jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi- informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini. b) Observasi;  Mengamati  secara langsung-tanpa mediator- sesuatu  objek  untuk  melihat dengan  dekat  kegiatan  yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan  observasi  meliputi melakukan  pengamatan  dan pencatatan  secara  sistematik
kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek  yang  dilihat  dan hal-hal  lain  yang  diperlukan dalam  mendukung  penelitian yang sedang dilakukan. c) Dokumentasi; Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca literature, tulisan,  maupun  dokumen  yang dianggap peneliti berkenan dengan  penelitian  yang  sedang diteliti.
b. Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang mendukung  data  primer.  Data  yang ditambahkan  atau  pelengkap  yang bisa  didapat  dari  studi  pustaka  dan literatur-literatur  yang  berkaitan dengan penelitian.

## 3. Teknik Analisis Data
Adalah data disusun secara sistematis yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara, catatan  di  lapangan  dan  dokumentasi, dengan  cara  mengorganisasikan  data  ke dalam  kategori,  serta  menjabarkan  ke dalam  unit-unit  melakukan  sintesa, menyusun  ke  dalam  pola,  memilih  mana yang  penting  dan  akan  dipakai  untuk dibuatkan  kesimpulan  agar  mudah dipahami oleh diri sendiri dan pihak lain. Komponen-komponen dalam analisa data:
a. Reduksi Data Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyeder- hanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari  catatan-  catatan  tertulis  di lapangan.
b. Penyajian Data
Penyajian  data  dibatasi  sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan  dan  diklarifikasi  untuk
mempermudah  peneliti  penyajian data.
c. Verifikasi (Menarik Kesimpulan) Kesimpulan selama penelitian berlangsung  makna-makna  yang muncul  dari  data  yang  diuji kebenarannya,  kekokohannya  dan kecocokannya  sehingga  diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.
d. Teknik Keabsahan Data Untuk  menguji  kredibilitas  data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi adalah menjaring  data  dengan  berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan.  Setelah  mendapatkan data  yang  jenuh  yaitu  keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber data  telah  sama  maka  data  yang didapatkan  lebih  kredibel.  Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan Triangulasi  Sumber.  Yaitu  dengan membandingkan  atau  mengecek ulang  derajat  kepercayaan  suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mencermati fenomena perkembangan  tata  kelola  pemerintahan daerah yang terjadi sejak awal reformasi, salah satunya adalah fenomena keberadaan  website  atau  portal  milik pemerintah  daerah.  Hampir  semua pemerintah  daerah  telah  memilikinya, meski terdapat perbedaan kualitas dalam pengelolaannya. Dari fenomena itu dapat dilihat atau diamati terjadinya peningkatan  sirkulasi  informasi  antara
Jurnal Media Demokrasi – Vol. 3 No. 2, Oktober 2021: 1 - 15
masyarakat dengan pemerintah daerahnya.  Sirkulasi  informasi  itu  dapat dilihat pada jumlah kunjungan masyarakat  ke  website  milik  pemerintah daerah.  Hal  itu  menunjukkan  kepedulian masyarakat  terhadap  apa  saja  yang dipublikasikan  dalam  website,  termasuk di  dalamnya  tentang  kebijakan  publik yang dibuat oleh pemerintah daerah.
Untuk  terus  mendorong  agar  tingkat partisipasi  masyarakat  tumbuh  semakin tinggi,  maka  sistem  digital  harus  terus dikembangkan,  pada  konteks New  Public Governance (NPG) , aspek kepuasan publik harus  menjadi  fokus  perhatian  dengan meningkatkan kualitas layanan, dalam hal ini  kualitas  pengelolaan  website/portal milik  pemerintah  daerah  harus  terus disempurnakan,  data  yang  ditampilkan atau  disediakan  harus  data  yang  valid (updating) .  Seperti  apa  yang  telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya,
Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang terbukti  telah  mampu  menjadi  Juara dalam  KABTA  Web  Awards  Tahun  2015 yaitu  pemerintah  kabupaten/kota  yang mampu  menampilkan  website  terbaik. Ternyata  kondisi  itu  juga  berhubungan dengan  Index  Pembangunan  Manusia (IPM) dimana di ketiga daerah tersebut di atas ternyata IPM masyarakatnya tergolong  tinggi  (Sumber:  Data  BPS  RI Tahun  2014  dan  2015).  Kemudian  fakta menunjukkan bahwa rata-rata kunjungan masyarakat  atau  klien  ke  dalam  website mereka  rata-rata  berkisar  244.652  per- bulan  ( Sumber:  www.surabaya.go.id) .
Fenomena  itu  mengindikasikan bahwa ternyata pengelolaan website atau portal  milik  pemerintah  daerah  dapat mempengaruhi pencapaian good governance di  suatu  daerah. Sumber:
https://www.kemendagri.go.id/docu
ments/dapok2018/mobile/index.html ;2018 .
Website  atau  portal  pemerintah daerah  yang  dikelola  dengan  baik  juga akan mendorong penguatan transparansi penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, contohnya  pemerintah  daerah  dapat menampilkan  postur  anggaran  daerah setiap  tahunnya.  Sehingga  Masyarakat dapat mengetahui apa-apa yang
diakomodir  dalam  postur  APBD  setiap tahunnya.  Hasil  pemeriksaan  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK  RI)  sebagai salah satu aspek akuntabilitas penyeleng- garaan  pemerintahan  daerah  juga  dapat di- upload ke  dalam  website,  agar masyarakat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah oleh para pejabat daerah. Dan  hampir  semua  pemerintah  daerah kabupaten/kota telah menampilkan postur anggarannya dan hasil
pemeriksaan  BPK  RI  ke  dalam  website milik pemda masing-masing. Beberapa  pemerintah  daerah  yang sejak lama telah menggunakan digitalisasi teknologi  dalam  penyelenggaraan  tata kelola Pemerintahan daerahnya diantaranya: 1. Kota  Surabaya,  dimana  dalam menyapa  warganya,  telah  membuat ruang  publik  dengan  website  yang diberi  nama  Sapa  Warga,  dimana portal  ini  khusus  untuk  melakukan komunikasi  dengan  Masyarakat, Masyarakat diberi ruang untuk dapat berkomunikasi  secara langsung, terkait  berbagai  permasalahan  yang ditemukan  dan  langsung  dapat berdialog, guna mencari dan
mendapatkan  jawaban  solusi  dari pemerintah daerah.
Ini  merupakan  bentuk  salah  satu pelayanan  publik,  dalam  rangka
menuju  tatakelola  Pemerintahan yang baik di Kota Surabaya.
2. Kota  Surabaya  juga  menerapkan E- Paper dan Good Governance E-paper atau  surat  elektronik tidak  semata-mata  model  sirkulasi email, namun lebih dari itu, tepatnya memiliki  pengertian  yang  lebih  luas. Jadi tidak hanya sebatas email biasa, tetapi mengembangkan software atau aplikasi  khusus  tata  naskah  dinas pemerintah  daerah.  Dan  Kota Surabaya  merupakan  Kota  yang sangat  aktif  mengembangkan  model pengisian dalam pengelolaan disposisi surat dengan menggunakan teknologi informasi. Walikota Surabaya  cukup  mendisposisi  surat melalui tablet atau android, kemudian  langsung  diteruskan  ke pejabat di bawahnya. Model software demikian jelas akan lebih menguntungkan,  lebih  cepat  sampai kepada pejabat terkait (lebih efektif) dan  tidak  menghabiskan  kertas sebanyak  model  manual  (lebih efisien).  Model  disposisi  demikian juga  jauh  lebih  transparan,  setiap orang  bisa  membuka  aksesnya,  jadi banyak karakteristik Good Governance yang  didorong  untuk semakin meningkat. Model e-paper seperti  yang diterapkan  oleh  Pemerintah  Kota Surabaya  seharusnya  segera  dapat ditiru  oleh  daerah-daerah  lain, terutama daerah-daerah yang tingkat kualitas  SDM  Aparaturnya  tergolong sudah  baik  serta  siap  untuk melaksanakannya, telah siap dari sisi penguasaan  teknologi  informasi, telah  siap  sarana  prasarana  untuk menyelenggarakannya, terutama ketersediaan basis jaringan internet.
Penerapan  model  itu  tentunya sangat  bergantung  kepada  kesung- guhan  dan  komitmen  pimpinan puncak  pemerintah  daerah,  bila kepala  daerah  belum  memiliki komitmen  dan  kesungguhan  maka niscaya  aplikasi  model  itu  dapat diterapkan di suatu daerah, jadi kata kuncinya adalah visi strategis kepala daerah,  yang  merupakan  satu karakteristik  dari  konsep Good Governance . Advokasi bisa dilakukan dengan  membuat  regulasi  khusus agar  pemerintah  daerah  didorong atau bahkan diharuskan menerapkan e-paper tersebut.  Kemudian  bagi daerah  yang  dapat  melaksanakan dengan  sangat  baik,  diberikan penghargaan  tidak  hanya  dalam bentuk  sertifikat  juara,  tetapi  dalam bentuk  materi  atau  bantuan  untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan dengan berbasis sistem digital.
Konteks  NPG  melihat e-paper sebagai sebuah nilai baru dalam tata kelola  pemerintahan  daerah,  sebuah terobosan  brilian  karena  mampu mempercepat  komunikasi  antara atasan  dengan  bawahan,  mampu menerobos pakem konvensional yang penuh  dengan  pemborosan  waktu, pemborosan  sarana.  Dimana  nilai utama  yang  dikedepankan  adalah kecepatan berbuat (responsif) menangani  masalah-masalah  yang menjadi  urusan  pemerintah  daerah. Dan  sepatutnya e-paper terus dikembangkan menjadi semakin baik, menjadi  semakin  canggih  serta mungkin menjadi lebih smart. 3. Hampir semua pemerintah daerah di Indonesia, telah melakukan

## Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP).
Model pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan Sistem Pelayanan  Terpadu  Ijin  Satu  Pintu (PTSP)  merupakan  model  pelayanan yang  telah  dilaksanakan  di  semua pemerintah  daerah  di  Indonesia. Berkembangnya model ini, menunjukkan  bahwa  tugas  pokok pemerintah  daerah  dapat  dilakukan dalam  satu  gedung  pelayanan,  yang diberi  nama one  stop  service .  Mulai dari pelayanan administrasi kependudukan (KTP, Kartu Keluarga), pelayanan Surat Ijin Usaha, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan,  dll.  Model  ini  sebenarnya baik  untuk  mendorong  peningkatan partisipasi  masyarakat,  masyarakat mau mengurus kepentingannya sendiri  tanpa  melalui  pihak  lain (misalnya  melalui  jasa  makelar  atau biro jasa).
Tumbuhnya prinsip-prinsip atau karakter Good  Governance sangat dimungkinkan  menjadi  lebih  baik dengan menerapkan Sistem Pelayanan  Ijin  Satu  Pintu/Satu  Atap, mendorong ketaatan terhadap hukum bagi penyelenggara pemerintahan  daerah  dan  juga masyarakat. Adanya kejelasan prosedur pelayanan, adanya kejelasan biaya pelayanan setiap jenis layanan  administrasi,  serta  adanya kepastian  waktu  penyelesaian  surat- surat  atau  ijin  yang  diperlukan  oleh masyarakat sebagai pemohon. Sehingga  model  pelayanan  ini  tentu saja  menjadi  keharusan  bagi  setiap pemerintah daerah untuk melaksanakannya. 4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)
Model  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  sebenarnya  diinspirasi dari  model  kartu Automatic  Teller
Machine (ATM) dan kartu kredit yang biasa  digunakan  oleh  perbankan, dimana sebuah kartu bisa memberikan banyak manfaat kepada pemegangnya. Kemudian di era tahun 2004  muncul  Program  Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) di Kabupaten  Jembrana  -  Provinsi  Bali, dimana  program  itu  menggunakan basis data kependudukan yaitu Kartu
Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu Keluarga  (KK),  namun  KTP  saat  itu masih bersifat konvensional, dikatakan  KTP  itu  berlaku  nasional, tetapi  belum  terekam  dalam  satu server di tingkat pusat. Jadi KTP masa itu  hanya  istilahnya  saja  nasional, namun  faktanya  belum  dikelola  oleh server secara nasional.
Di  awal  Program  JKJ  di Kabupaten Jembrana yang basis data kependudukannya  hanya  di  tingkat lokal  atau  pemerintah  daerah, pengelolaan KTP mulai dikembangkan agar terkoneksi dengan  Program  JKJ,  sehingga  pada masa  keemasan  Program  JKJ  itu setiap  masyarakat  Jembrana  cukup hanya  menunjukkan  KTP  dapat berobat  gratis  di  dokter  umum, dokter  gigi,  puskesmas  dan  RSUD Kabupaten Jembrana.
Sukses  dan  diterimanya  dengan baik  Program  JKJ  oleh  masyarakat setempat  pada  masa  itu,  mendorong penggagas JKJ dan pemerintah daerah untuk mencoba mengembangkan apa yang  dinamakan  J-SMART.  Rencana besar J-SMART adalah
mengkoneksikan  KTP  dengan  JKJ serta dengan rekening bank serta bila memungkinkan  dengan  Surat  Ijin Mengemudi. Namun rencana itu tidak dapat  terlaksana  seiring  dengan berakhirnya  masa  kepemimpinan Prof.  drg.  I  Gede  Winasa  sebagai Bupati  Jembrana.  Tetapi  makna  dan pengetahuan  tata  kelola  pemerin- tahan  yang  dapat  diambil  dari kasus itu adalah bahwa E-KTP sudah mulai digagas di tingkat pemerintah daerah (local  government) ,  bahkan  dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah pada  masa-masa  itu  telah  berlari lebih  jauh  dibandingkan  dengan pemerintah pusat. Salah satu indikasinya  misalnya  diadopsinya Program  JKJ  itu  oleh  hampir  semua pemerintah  daerah  di  Indonesia, termasuk  oleh  Pemerintah  Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur  Made  Mangku  Pastika dengan  Program  Jaminan  Kesehatan Bali  Mandara  (JKBM).  Kemudian secara  nasional  Presiden  Susilo Bambang  Yudoyono  menyusulnya dengan melaksanakan Program Jamkesmas. Semua program itu basis datanya adalah basis data kependudukan (KTP dan KK). Konsistensi dalam implementasi e-KTP akan  memberikan  kepastian data jumlah penduduk suatu daerah, termasuk jumlah penduduk Indonesia  secara  pasti.  Karena  kecil kemungkinan terdaftarnya satu orang lebih  dari  sekali,  mengingat  dalam implementasi e-KTP saat ini menggunakan  sensor  retina  mata. Artinya,  ketika  basis  data  yang dimiliki  jelas  dan  pasti,  maka  akan memberikan kemudahan bagi pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  dalam  hal  merencanakan
pembangunan  daerah  dan  rencana pembangunan  nasional.  Kepastian jumlah penduduk juga akan memudahkan dalam membagi postur anggaran dalam rangka pem- bangunan, demikian pula sehubungan dengan menyusun regulasi  sistem  politik  nasional  yang sangat  berkaitan  dengan  jumlah penduduk,  daerah  pemilihan  serta ambang batas perolehan suara untuk dapat lolos sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD. Konteks NPG melihat implementasi e-KTP dengan berbagai fakta  di  lapangan,  mengharuskan pemerintah terus berupaya menyempurnakannya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam bingkai  NKRI  semestinya  terus melakukan perbaikan-perbaikan, menyempurnakan  program  e-KTP sehingga  dimungkinkan  pada  masa depan muncul inovasi atau terobosan baru  yang  dapat  menggabungkan  e- KTP dengan identitas-identitas lainnya,  misalnya  dengan  Surat  Ijin Mengemudi,  Nomor  Pokok  Wajib
Pajak (NPWP), ATM, Kartu Kredit, dll. Pemerintah  tidak  hanya  cepat  puas dengan  hasil  pencapaian  saat  ini, upaya-upaya  untuk  menghasilkan karya  terbaik  harus  ditumbuh- kembangkan.
5. Sistem Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informatika (e- budgeting) Berdasarkan Peraturan Pemerintah  nomor  12  Tahun  2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disempurnakan dengan membuat  aplikasi  (software),  hal  ini dibuat guna untuk dapat
mempermudah  jajaran  penyeleng- gara  Pemerintahan  daerah  dan membantu  pimpinan  daerah  untuk menyusun  APBD.  Penerapan  e- budgeting sejalan dengan konsep dan prinsip-prinsip Good  Governance , dimana aspek transparansi pengelolaan  anggaran  daerah  dapat ditingkatkan  dan  semua  pihak  dapat mengetahui  secara  detail  dan  semua pihak dapat mengetahuinya.
E-budgeting juga  memberikan kemudahan  bekerja  bagi  para penyusun  APBD  sehingga aspek efektifitas  dan  efisiensi sebagai salah satu karakteristik Good Governance dapat  didorong  untuk terus  meningkat. E-budgeting yang dalam  pengelolaan  mengharuskan adanya  Standar  Biaya  Masukan (Standar  Harga  Satuan  Barang/Jasa) untuk setiap tahun anggaran berjalan untuk  setiap  item/  jenis  barang  dan jasa,  tentu  saja  memberi  manfaat besar  bagi  pemerintah  daerah  dan masyarakat sebagai pemilik anggaran. Hal itu memberi kepastian berapa  banyak  atau  berapa  besar jumlah satuan barang atau jasa yang diperlukan  dalam  menyelesaikan suatu  pekerjaan  atau  kegiatan. Sehingga  anggaran  yang  digunakan benar-benar berbasis kinerja.
E-budgeting sangat  mendorong peningkatan  prinsip-prinsip Good Governance dan Good  Governance
adalah  sebuah  system  atau  model dimana adanya konsensus yang sama antara  pejabat  pengelola  keuangan dalam  rangka  untuk  meningkatkan kesejahteraan Masyarakat serta konsensus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semua itu merupakan  prasyarat  mutlak  dalam mewujudkan Good Governance .
6. Perencanaan Berbasis Elektronik
(E-Planning). Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis elektronik disebut e- planning merupakan  salah  satu amanat  dalam  ketentuan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86 Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Perencanaan,  Pengendalian  Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal-hal, substansi, program dan kegiatan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86
Tahun  2017  itu  dibuatkan software sehingga  dapat  diaplikasikan  ke dalam  sistem  komputer.  Selanjutnya sistem  itu  dikoneksikan  dengan proses penyusunan anggaran daerah (APBD).  Sehingga  terbangun  sistem yang  berkaitan  antara  dokumen perencanaan  pembangunan  daerah dengan  rencana  pembiayaan  setiap tahun  anggaran  dalam  APBD.  Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan  Daerah (e-planning) merupakan  alat  penyusunan  RKPD, KUA  PPAS,  KUA/PPAS  Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/ Provinsi  agar  dapat  terselesaikan dengan  mudah,  cepat,  tepat  dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri Nomor  86  Tahun  2017.  Dengan adanya alat  bantu e-planning , pemerintah daerah dapat memaksimalkan  sistem  dan  sistem juga mampu menyajikan analisa yang
sangat informatif bagi para pemangku kepentingan. Proses  atau  tahapan e-planning dari  awal  tahapan  perencanaan sampai tersusunnya dokumen perencanaan  tetap  sama  dengan tahapan perencanaan secara konvensional,  yang  membedakan hanya  pada  penggunaan  teknik  atau sistem informatika, data-data perencanaan diinput ke dalam sistem komputer  yang  sudah  disiapkan.
Sehingga  dengan  cara  itu  tidak  ada aspirasi  masyarakat  yang  tercecer, namun  sistem  juga  akan  bekerja untuk  memfinalkan  program  atau kegiatan apa saja yang menjadi skala prioritas  setiap  tahun  anggaran. Proses atau model seperti itu sangat jelas mendorong meningkatnya karakteristik  prinsip-prinsip Good Governance ,  diantaranya  mendorong peningkatan partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi untuk pembangunan daerah. E-planning juga  mendorong peningkatan ketaatan aparat pemerintah  daerah  dan  masyarakat terhadap  hukum (rule  of  law)
mengingat  sistem  yang  dibangun dalam e-planning telah  disesuaikan dengan aturan normatif yang menjadi payung  hukumnya,  misalnya  jenis katalog atau item nama program atau kegiatan  harus  sesuai  dengan mekanisme  yang  ada  dalam  sistem. (Sumber: https://www.kemendagr
i.go.id/documents/dapok2018/m obile/index.html;2018)

## 7. Kota Cimahi
Dinas-dinas dalam lingkup Kota Cimahi,  yang  melakukan  pelayan kepada  Masyarakat,  telah  semuanya menggunakan  digitalisasi  teknologi, inovasi-inovasi  dan  kreatifitas  ASN Kota Cimahi, mendapat apresiasi oleh Kementerian  Dalam  Negeri  dan Kementerian  PAN  RB,  sebagai  Kota yang  penuh  inovasi.  Bahkan  di Wilayah  Bandung  Raya  pemerintah daerahnya sudah melakukan pelayanan publik dengan menggunakan  digitalisasi  teknologi, dan di masa pandemi Covid-19,semua pelayanan  publik  dilakukan  dengan digitalisasi teknologi, sehingga pelayan  publik  dapat  berjalan sebagaimana mestinya, dan Masyarakat merasakan kepuasan. Bandung Raya memiliki wilayah: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten  Bandung,  Kabupaten Bandung  Barat.  Di  Wilayah  Provinsi Jawa Barat.
Dan  khususnya  di  wilayah Priangan  Timur  seperti  Kabupaten Sumedang,  Tasikmalaya,  Kabupaten Garut,  Kabupaten  Majalengka,  Kota Cirebon  dan  Kabupaten  Cirebon,  di Provinsi Jawa Barat, dalam pelayanan publik  telah  melakukan  digitalisasi teknologi,  walaupun  dengan  kondisi terbatas, hal ini dikarenakan keterbatasan  dukungan  sarana  dan prasarana penunjang, namun di masa
Covid-19  semua  pelayanan  publik dapat  berjalan  dengan  baik  dan lancar. (Sumber: Biro Humas Provinsi Jawa Barat).
Beberapa  daerah  yang  mendapatkan  penghargaan  Digital  Society  Award  (IDSA)  Tahun 2014

## Tabel 1
Pemenang Indonesia Digital Society Award (IDSA) Tahun 2014
KATEGORI: GOVERNMENT KATEGORI: OVERALL SOCIETY KOTA RANGKING PENGHARGAAN KOTA RANGKING PENGHARGAAN Surabaya 1 Platinum Banda Aceh 1 Platinum Bogor 2 Gold Sukabumi 2 Gold Denpasar 3 Gold Balikpapan 3 Gold Yogyakarta 4 Silver Makassar 4 Silver Cimahi 5 Silver Bukittinggi 5 Silver KABUPATEN RANGKING PENGHARGAAN
KABUPATEN RANGKING PENGHARGAAN Sleman 1 Platinum Banyuwangi 1 Platinum Lamongan 2 Gold Gresik 2 Gold Banyumas 3 Gold Agam 3 Gold Kutai Timur 4 Silver Bantul 4 Silver Banyu Asin 5 Silver Bandung 5 Silver Sumber: www.detiknews; 2014 .
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP)  juga  membantu  mempermudah menyelesaikan  pekerjaan  bagi  para penyelenggara  pemerintahan  daerah sehingga  prinsip  efisiensi  dan  efektifitas dapat  ditingkatkan.  Prinsip  “responsif” sebagai  salah  satu  karakteristik Good Governance juga  dapat  lebih  meningkat, karena  adanya  interaksi  langsung  antara pemohon  (warga  masyarakat)  dengan aparatur  pemerintah  daerah  sebagai pemberi  layanan.  Hal-hal  yang  menjadi keluhan warga segera bisa ditindaklanjuti.
Dengan menerapkan PTSP juga
menunjukkan  adanya  kesetaraan  antara pemberi  layanan  dan  penerima  layanan, juga adanya kesetaraan bagi semua warga yang  dilayani,  tidak  ada  lagi  istilah perlakuan  khusus  tanpa  didasari  aturan
hukum  yang  jelas,  kecuali  perlakuan khusus  bagi  kelompok  masyarakat inklusif.  Apalagi  istilah  menginginkan pelayanan lewat jalan tol atau lewat pintu belakang.  Demikian  kelebihan-kelebihan yang  dimiliki  Model  PTSP  dibandingkan dengan  model  pelayanan  konvensional sebelumnya. Salah satu pendorong untuk lebih memberdayakan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  (PTSP)  yaitu  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  yang berujung pada kemampuan daerah untuk berinovasi.  Telah  banyak  daerah  yang mampu melakukan inovasi guna mendorong kemajuan PTSP di daerahnya masing-masing.  Pada  Tabel  2  berikut dapat dilihat daerah-daerah yang
memiliki  kemajuan  dalam  melakukan inovasi.

## Tabel 2
Pemenang Inovasi Daerah Tahun 2019
KATEGORI KATEGORI KABUPATEN RANGKING PENGHARGAAN KOTA RANGKING PENGHARGAAN Banyuwangi   1 Platinum Denpasar 1 Platinum Kulon Progo   2 Gold Bogor 2 Gold Malang 3 Gold Bontang 3 Gold Situbondo   4 Silver Malang 4 Silver Banggai 5 Silver Cimahi 5 Silver
Sumber: http://litbang.kemendagri.go.id/website/mendagri-beri-penghargaan- daerah-terinovatif/;2019.
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP) dikaji dari perspektif NPG dengan akar-akar teoritisnya adalah teori institusi (institution  theory) dan  teori  jaringan (network  theory) melihat  bahwa  model pelayanan tersebut mengharuskan adanya penguatan  institusi  pemerintah  daerah, adanya  kerjasama  yang  kuat  saling membutuhkan,  saling  mendukung  antar OPD  sehingga  mampu  memberikan pelayanannya  yang  terbaik  kepada masyarakat.  Hubungan  dan  jaringan komunikasi  tidak  hanya  antara  OPD dengan OPD lainnya tetapi juga hubungan dan  jaringan  antara  personil  yang  ada  di dalamnya  sehingga  tumbuh  consensus yang  sama,  satu  consensus  untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

## KESIMPULAN
Penerapan  sistem  digitalisasi teknologi,  pada  pemerintahan  daerah  di Indonesia,  pada  dasarnya,  telah  berjalan dengan  baik,  namun  belum  semua pemerintah daerah dapat mengimplemen- tasikannya  secara  maksimal,  hal  ini
dikarenakan  belum  semua  pemerintah daerah  memiliki  dukungan  sumberdaya manusia  yang  memiliki  keterampilan dalam menggunakan digitalisasi teknologi, dan belum semua masyarakat di
Indonesia  memiliki  sistem  digitalisasi, khususnya didaerah pedesaan, sedangkan di  wilayah  perkotaan,  masyarakatnya hampir  sebagian  besar  sudah  mampu memiliki  sistem  digitalisasi  teknologi. Sehingga  ini  sebuah  tantangan  bagi pemerintah  dan  pemerintah  daerah  di Indonesia  untuk  segera  melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem digitalisasi  teknologi  dan  dukungan sarana  dan  prasarananya.  Khususnya daerah-daerah  yang  sulit  dijangkau dengan koneksi jaringan internet, pemerintah  melalui  Kominfo,  perlu mengupayakan  koneksi  jaringan  yang terpadu  dari  satu  daerah  ke  daerah  lain, agar  dengan  mudah  dapat  diakses  oleh masyarakat  yang  akan  menggunakan jaringan internet. Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan  Daerah  dengan  berbagai bentuk,  model  dan  programnya,  yang
berkaitan  dengan  upaya  penyelesaian urusan-urusan  pemerintahan  daerah dapat  memberikan  manfaat  yang  sangat besar  kepada  pemerintah  daerah  yang melaksanakannya,  memberikan  manfaat kepada masyarakatnya. Sistem Digital itu pada  konteks  tata  kelola  pemerintahan juga  mampu  mendorong  peningkatan karakteristik prinsip-prinsip Good Governanc e  sebagaimana  yang  menjadi konsep  UNDP.  Mampu  mendorong peningkatan partisipasi masyarakat untuk aktif  berperan  serta  dalam  formulasi kebijakan daerah, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. ( Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI) Sistem  digital  dengan  berbagai programnya, seperti website , SMS
Center/Call  Center,  e-paper, Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP) ,  e-ktp,  e- planning,  e-budgeting,  e-procurement,  e- warehouse mampu mendorong peningkatan  transparansi  pengelolaan anggaran daerah, mendorong terbentuknya penguatan kepastian
hukum  dan  ketaatan  terhadap  hukum (rule  of  law) bagi  para  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dalam  melaksana- kan tugasnya. Dengan menerapkan sistem digital aspek efektifitas dan efisiensi kerja semakin  dapat  ditingkatkan  pula.  Sistem digital yang memberikan ruang
transparansi  akhirnya  dapat  mendorong pula  peningkatan  sikap  responsif  para penyelenggara  pemerintahan  daerah, masyarakat  sebagai  pemilik  kedaulatan juga  diberikan  ruang  yang  sama (kesetaraan/equity)  dalam  memperoleh layanan dari aparatur pemerintah daerah.
Sistem digital yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan, dengan konsisten secara  terus  menerus  serta  sungguh- sungguh  melakukan  updating  data,  akan mampu mendorong tumbuhnya
kesadaran bersama, terbangunnya kesamaan  persepsi  untuk  melakukan perbaikan  bersama,  yang  selanjutnya pada  konteks  yang  lebih  besar  akan mampu menumbuhkan lingkungan bersama  bagi  tumbuhnya  ide-ide  kreatif (inovasi)  serta  berkembangnya  visi strategis untuk membangun daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, R. G., & dkk. (2003). Dari Parlemen ke Ruang Publik: Menggagas Penyu- sunan Kebijakan Partisipatif (Edisi ke 2). Jakarta: PSHK Jakarta.
Easton,  D.  (1971). The  Political  System . New York: Alfred A.Knopf Inc.
Friedrich,  C.J.  (1963). Man  And  His Government .  New  York:  McGraw- Hill.
Ndraha,  T.  (2011). Kybernology  (Ilmu Pemerintahan Baru) . Jakarta: Rineka Cipta.
Rush,  M.,  &  Althoff,  P.  (2008). Pengantar Sosiologi  Politik .  Jakarta:  Rajawali
Press. Setjen  DPD  RI.  2009.  Perlindungan Masyarakat Miskin Terhadap Akses Kesehatan pada Konteks Desentralisasi. Pusat Kajian Kebijakan Dan Hukum DPD RI. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara
Perencanaan,  Pengendalian  dan Evaluasi  Pembangunan  Daerah Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah, Serta  Tata Cara Perubahan Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. http://litbang.kemendagri.go.id/website/ mendagri-beri-penghargaan-
daerah - terinovatif/ 2019
https://www.menpan.go.id/site/publikas i/unduh- dokumen/surat/file/6045-daftar- top-99-sinovik-tahun-2019 https://www.menpan.go.id/site/pu blikasi/unduh- dokumen/surat/file/6044- ______pengumuman-no-b-163-pp- 00-05-2019
http://litbang.kemendagri.go.id/website/ mendagri-beri-penghargaan- daerah-______terinovatif/;2019 . https://data.go.id/dataset https://www.jakarta.go.id https://www.surabayakota.go.id https://www.banyuwangikab.go.id https://www.kemedagri.go.id https://www.denpasarkota.go.id https://www.kemendagri.go.id/documen ts/dapok2018/mobile/index.html