Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Maret 2021, Hal. 78-82| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2798.78-82

## PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM ULANG
I Kadek Andika Setiawan, I Gusti Bagus Suryawan, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia andikasetiawan0398@gmail.com , suryawanpetemon@gmail.com , arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan  pemilihan  umum  yang  mengalami  kegagalan  akan  menimbulkan  pemilihan  umum  ulang  dan tentunya  membutuhkan  anggaran  tambahan.  Tujuan  penelitina  ini  yaitu  untuk  mengetahui  mekanisme pelaksanaan  Pemilihan  Umum  ulang  dan  menganalisis  penggunaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  ulang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normative  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  juga  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum ulang adalah perselisihan hasil Pemilihan Umum yang  disengketakan,  oleh  calon  pasangan  Presiden  dan  anggota  calon  legislatif  melalui  putusan  Mahkamah Konstitusi. Mekanisme pemberian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum ulang adalah pengajuan anggaran biaya tambahan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum kepada Lembaga Anggaran dan Departemen Anggaran untuk merevisi anggaran pelaksanaan Pemilihan umum yang mengalami pelaksanaan Pemilihan Umum ulang.
Kata Kunci : Mekanisme, Pemilihan Umum, Pemilu Ulang, APBN

## Abstract
A failed general election will result in a re-election and will certainly require additional budget. The purpose of this research is to find out the mechanism for the implementation of the re-election and to analyze the use of the State  Revenue  and  Expenditure  Budget  in  the  implementation  of  the  re-election.  The  research  method  used  is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the mechanism for implementing the re-election is a dispute over the results of the disputed General Election, by presidential candidates and members of the legislative candidates through the Constitutional Court decision. The mechanism for the provision of funds from the State Revenue and Expenditure Budget in the implementation of the re-General Election is the submission of additional costs by the General Election Commission to the Budget Institution and the Budget Department to revise the budget for the implementation of General Elections that are undergoing re-election.
Keywords: Mechanism, General Election, Re-election, APBN

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  demokrasi.  Demokrasi  merupakan  sistem  pemerintahan  dari rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat.  Negara  demokrasi  merupakan  negara  yang  di  selenggarakan berdasarkan  kehendak  dan  kekuasaan  rakyat  sama  halnya  bahwa  rakyat  turut  serta  dalam  segala perbuatan  pemerintah,  atau  jika  di  tinjau  dari  sudut  pandang  organisasi  ia  berarti  sebagai  suatu pengorganisasian  negara  yang  di  lakukan  oleh  rakyat  sendiri  atau  atas  persetujuan  rakyat  karna kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat (MD, 2000) .
Dengan  mekanisme  negara  demokrasi  pemerintah  akan  sangat  berhati-hati  dalam  mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat. Kebebasan individu merupakan komponen esensial dari demokrasi. Pengaruh yang dapat diberikan dalam pelaksanaan proses politik yang demokratis dapat memperluas  dan  memperdalam  kebebasan  setiap  individu. Kebebasan merupakan hal pokok dalam demokrasi.  Penerapan  dari  negara  demokrasi  adalah  dengan  adanya  Pemilihan  Umum.  Pemilihan Umum yang demokrasi tergambar dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 Pasal 22E. Dalam pelaksanaan pemilihan umum atas perintah Undang-Undang Dasar dibentuklah Komisi  Pemilihan  Umum  yang  selanjutnya  disingkat  KPU.  Dalam  kegiatan  KPU  dalam penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu. Pada  tahun  2019  negara  Indonesia  merupakan  Negara  pertama  yang  melaksanakan  Pemilu  serentak memilih anggota legislatife dan eksekutif. Dalam rangka pembangunan nasional, sebagai pengamalan
pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi atau kerakyatan tidak hanya kita lihat di bidang politik tetapi juga  dilihat  demokrasi  bagi  suksesnya  pembangunan  nasional.  Dari  bidang  ekonomi  negara  dapat menafsirkan anggaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemilu yang merupakan pesta demokrasi rakyat.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan, Keuangan negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam penggunaan uang negara harus menggunakan system yang berlaku dan terstruktur.
Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara mengenai pengelolaan keuangan negara di gunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya di singkatan APBN yang disusun setiap tahun ( Savitri, Dewantara, Darmayanti, Dewi, & Sari, 2019 ). APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Pelaksanaan pemungutan suara ulang pasti membutuhkan anggaran tambahan untuk mencetak kembali surat suara untuk di setiap TPS yang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang gagal mengalami Pemilihan Umum ulang.
Penelitian-penelitian serupa, yaitu penelitian yang mengkaji rumusan yang serupa tetapi dengan hasil  yang  berbeda  salah  satunya  mengenai  analisis  keuangan  public  dalam  penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Indonesia  (APBN)  2018  ( Syamsurijal,  2019 ),  lainnya  mengenai analisis kinerja anggaran belanja pada komisi pemilihan umum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010- 2014 ( Lumapow, 2015 ), dan terakhir mengenai implementasi kebijakan pengelolaan keuangan komisi pemilihan  umum  Provinsi  Maluku  Utara  melalui  keputusan  KPU  No.  506/Kpts/KPU/Tahun  2013 ( Bachtiar, Areros, & Wullur, 2013 ).
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian yang baru ini bertujuan untuk menganalisi mekanisme  pelaksanaan  Pemilu  ulang  dan  mengetahui  mekanisme  penggunaan  APBN  dalam pelaksanaan Pemilu ulang.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bertujuan  untuk  menilai  suatu  peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan ( Fajar & Dkk, 2010 ). Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual. Jenis pendekatan perundangan-undangan dan konseptual ini digunakan untuk memperoleh deskripsi  penggunaan APBN dalam pelaksanaan Pemilu ulang yang diatur di dalam undang-undang. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut.
1. Bahan hukum primer yaitu peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji diantaranya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku atau literatur, jurnal hukum, website, artikel-artikel, pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang ilmu hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus KBBI, internet, majalah mingguan dan surat kabar yang digunakan  dalam kajian  penelitian  hukum ini. Sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Mekanisme Pelaksanaan Pemilu Ulang
Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintah negara yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  dibentuklah  Undang-undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum. Pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil rakyat yang  akan  menjalankan  pemerintahan  ( Anam,  2018 ),  maka  pelaksanaan  Pemilu  harus  disertai kebebasan dalam arti  tidak  mendapat  pengaruh maupun  tekanan  dari  pihak  manapun  juga.  Semakin banyak  rakyat  yang  ikut  Pemilu  dapat  dikatakan  kadar  demokrasi  semakin  tinggi  dalam penyelenggaraan pemilu.
Pemilu ulang merupakan kegiatan pemilu yang mengalami cacat dalam pelaksanaannya, sedang pemilu  yang  ditunda  bukan  merupakan  Pemilu  ulang.  Pemilu  yang  pelaksanaannya  mengalami penundaan makan akan dilaksanakan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan. Pelaksanaan Pemilu ulang
menyita waktu dan tenaga pemilih karena merupakan kerja ulang dari KPU, Bawaslu serta pihak terkait dalam panitia Pemilu setempat dan menambah beban operasionalnya.
Pelaksanaan pemilu ulang ditandai dengan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu. Masalah dalam Pemilu seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu terdiri dari pelanggaran Pemilu,  sengketa  Pemilu,  Perselisihan  hasil  Pemilu  dan  tindak  Pidana  Pemilu.Pelanggaran  Pemilu berdasarkan  temuan  pelanggaran  pemilu  dalam  penyelenggaraannya  dan  laporan  yang  mengandung unsur  pelanggaran  pemilu.  Pelapor  yang  melaporkan  pelanggaran  pemilu  harus  menyampaikan identitas  secara  tertulis.  Pelanggaran  pidana  merupakan  tindakan  kriminal  yang  yang  memberikan akibat  terhadap  pelaku  berupa  sanksi  penjara  cara  atau  denda  yang  sudah  ditetapkan  oleh  undang- undang. Perselisihan hasil Pemilu merupakan perselisihan pihak penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu  yang  berkaitan  terhadap  perolehan  suara  hasil  Pemilu  secara  nasional.  Pemilu  yang diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat supaya tidak ada keberpihakan yang menguntungkan pihak-pihak  tertentu  dalam  perolehan  hasil  suara.  Sengketa  proses  pemilu  adalah  sebagai  akibat dikeluarkannya keputusan KPU keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU Kabupaten atau kota yang yang disengketakan peserta pemilu terhadap penyelenggara pemilu. Sengketa pemilu berkaitan dengan putusan KPU sebelum pemilu diselenggarakan.
Mekanisme  pelanggaran  pemilu,  sengketa  Pemilu,  perselisihan  hasil  Pemilu  dan  tindak  pidana pemilu  berbeda-beda  dalam  penanganannya.  Dalam  hal  yang  memicu  terjadinya  kegagalan  pemilu diselesaikan sesuai dengan mekanisme dari jenis permasalahannya namun pelaksanaan pemilu ulang hanya  dapat  diputus  oleh mahkamah  konstitusi  mengenai  perselisihan  hasil  Pemilu  dan  pelaksanaan pemilu  ulang  adalah  upaya  terakhir  yang  dikarenakan  putusan  penyelenggara  Pemilu  tidak  dapat diterima  oleh  para  pihak  peserta  pemilu  yang  mempengaruhi  hasil  suara  akhir  Pemilu.  Bahwa berdasarkan  pasal  24C  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  MK  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Dalam menetapkan perolehan suara hasil peserta Pemilu anggota DPR, DPD,DPRD, dapat mengajukan  permohonan  pembatalan  penetapan  hasil  perhitungan  suara  oleh  KPU  kepada  MK, sedangkan  dalam  Penetapan  suara  hasil  pemilu  yang  diperoleh  Pasangan  calon  presiden  dan  wakil presiden mengajukan keberatan kepada MK setelah KPU menetapkan hasil Pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu ulang akan menyita waktu dan tenaga pelaksana Pemilu dan peserta Pemilu untuk memungut suara dan menghitung suara seperti dalam pelaksanaan pemilu.

## 2. Mekanisme Penggunaan APBN dalam Pelaksanaan Pemilu Ulang
Keuangan negara adalah segala sesuatu yang berurusan dengan uang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan uang atau keuangan negara dalam UUD NRI 1945 sebelum perubahan adalah APBN saja ( Asshiddiqie, 2008 ).
Peran dan fungsi uang dalam pemilu sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Dalam  pelaksanaan  atau  eksekusi  anggaran  biasanya  menghabiskan  anggaran  sesuai  perencanaan sehingga dalam pemilu ulang akan membutuhkan pembiayaan untuk melaksanakan pemungutan suara kembali dan penghitungan suara kembali di TPS yang cacat dalam pelaksanaan Pemilunya.
Pencapaian  tujuan  negara  selalu  terkait  dengan  keuangan  negara  sebagai  bentuk  pembiayaan terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Tanpa  keuangan  negara,  tujuan  negara  tidak  dapat terselenggara, sehingga hanya berupa cita-cita hukum belaka. Untuk mendapat keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan negara, harus tetap berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh UUD NRI 1945 ( Saidi, 2011 ).
APBN  yang  menganggarkan  Pemilu  yang  merupakan  belanja  Negara  untuk  mencapai  tujuan demokrasi  yang  dalam  pelaksanaannya  mengalami  cacat  pelaksanaan  Pemilu  membutuhkan pembiayaan untuk menyelenggarakan Pemilu ulang. Pembiayaan dalam Pemilu ulang  membutuhkan pendanaan  yang sama  seperti  Pelaksanaan  Pemilu sebelumnya  di  TPS yang mengalami  cacat dalam pelaksanaan  Pemilu.  pembiayaan  Pemilu  ulang  berkaitan  dengan  Anggaran  Biaya  Tambahan  yang diajukan KPU.
Dalam pemberian dana APBN dalam pelaksanaan Pemilu, aktor yang terlibat dalam penyusunan perencanaan  anggaran  hanya  KPU,  DPR,  dan  Departemen  Keuangan.  KPU  sebagai  pihak  yang mengusulkan anggaran, DPR sebagai lembaga anggaran, dan Departemen Keuangan/menteri keuangan merupakan bawahan presiden yang ditugaskan sebagai Direktorat jenderal Anggaran. Badan anggaran membahas  bersama  dalam  pemerintah  yang  diwakili  oleh  menteri  untuk  menentukan  pokok-pokok
kebijakan  fiskal  secara  umum  dan  prioritas  anggaran  untuk  dijadikan  acuan  bagi  setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran.
Departemen  keuangan  memiliki  kewenangan  dalam  peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor 206/PMK.02/2018  Tentang  Tata  Cara  Revisi  Anggaran  Tahun  Anggaran  2019  dalam  Pasal  6. Direktorat  Jenderal  Anggaran  berwenang  memproses  usul  Revisi  Anggaran  bagian  anggaran Kementerian/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memerlukan penelaahan dan  revisi  pengesahan  untuk  substansi  tertentu,  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  berwenang memproses  usul  Revisi  Anggaran  bagian  anggaran  Kementerian/Lembaga  dan  Bagian  Anggaran Bendahara Umum Negara pengesahan tanpa memerlukan penelaahan.
KPU  yang  mengusulkan  anggaran  dan  menerima  anggaran  dalam  pengadaan  perlengkapan pelaksanaan  Pemilu  ulang  dan  pendistribusian  perlengkapan  Pemilu  ulang.  Mekanisme  perencanaan dan penggunaan serta Pelaksanaan Pemilu, perencanaan dibuat oleh sekjen KPU, sekjen melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran secara berkala kepada Pleno KPU. sekjen melakukan pengawasan terhadap  seluruh  pelaksanaan  biaya  Pemilu  ( Farhan  &  Dkk,  2005 ).  Pemilu  ulang  adalah  bentuk pertanggungjawaban  pelaksanaan  Pemilu  yang gagal.

## IV. SIMPULAN AN SARAN

## 1. Simpulan
Mekanisme  pelaksanaan  Pemilu  ulang  dalam  hal  pelanggaran  pemilu,  sengketa  pemilu,  perselisihan hasil pemilu, dan tindak pidana pemilu pemicu kegagalan pemilu. Mahkamah  Konstitusi merupakan lembaga  yang  dapat  mengeluarkan  putusan  mengenai  Pemilu  ulang.  Putusan  Mahkamah  konstitusi hanya  mencakup  perselisihan  hasil  pemilu  yang  disengketakan  oleh  calon  pasangan  presiden  dan anggota  calon  legislatif.  Kemudian,  peranan  APBN  dalam  pelaksanaan  Pemilu  ulang  Dalam  hal pemberian dana APBN, KPU mengajukan anggaran biaya tambahan kepada lembaga anggaran yang terdiri  dari  DPR  dan  departemen  keuangan  merupakan  Menteri  Keuangan.  Pengadaan  dan pendistribusian  pelaksanaan  pemilu  ulang  dibiayai  oleh  APBN  yang  sudah  direvisi  berdasarkan pertimbangan departemen anggaran dan lembaga anggaran.

## 2. Saran
Melalui penelitian ini diharapkan kepada pemerintah  untuk  membangun  hubungan  yang  harmonis antara KPU sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu sebagai badan pengawas setiap tahapan Pemilu dan dan rakyat sebagai peserta Pemilu. Harmonisasi hubungan KPU, Bawaslu dan rakyat akan menjadi persoalan dalam kesuksesan Pelaksanaan Pemilu, terhindarnya dari pelaksanaan Pemilu ulang. Pemilu ulang  di  selenggarakan  karena  adanya  pelanggaran  pemilu  dan  perselisihan  hasil  Pemilu,  dengan adanya  proses  tahapan  penyelenggaran  Pemilu  ulang  akan  menambah  anggaran  yang  dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang sama. Kemudian, kepada KPU dalam menggunakan anggaran belanja harus sepadan dengan hasil yang sudah direncanakan sehingga tidak ada penggunaan anggaran tambahan dan  dapat  meminimalisir  terjadinya  kegagalan  pelaksanaan  Pemilu.  hendaknya  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsi  harus  sesuai  dengan  realita  yang  terdapat  dalam  undang-undang  sehingga  dapat tercapainya sistem demokrasi yang lebih baik. Selanjutnya, kepada  masyarakat  u n t u k   mengikuti setiap  aturan  Undang-Undang  dan  setiap  peraturan  yang  dibuat  penyelenggara  Pemilu  untuk tercapainya pemilu yang jujur dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam,  C.  (2018).  Pengaturan  Alat  Peraga  Kampanye  Dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah. JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) , 6 (2), 113.
Asshiddiqie, J. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi . Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Komputer.
Bachtiar,  M.,  Areros,  W.  A.,  &  Wullur,  M.  (2013).  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Keuangan  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Melalui Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/ TAHUN 2013. Politico: Jurnal Ilmu Politik , 10 (4), 1–18. Fajar, M., & Dkk. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Farhan, Y., & Dkk. (2005). Merajut Pemilu Bersih . Jakarta: FITRA. Lumapow, G. B. (2015). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2014 (Politeknik Negeri Manado).
MD, M. M. (2000). Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Saidi, M. D. (2011). Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Savitri, K. A. A., Dewantara, M. A., Darmayanti, N. L. P. A., Dewi, K. Y. K., & Sari, N. K. C. P. (2019). Analisis Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Ketidaktepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 9 (1), 59–71. Syamsurijal, C. A. (2019). Public Financial Analysis in the Preparation of Indonesia State Budget (APBN) 2018. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning , 3 (2), 203–224.