Jurnal Ulunnuha P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050 Vol. 10 No.1 / Juni 2021

## MERAJUT KEMASLAHATAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN

## Eko Zulfikar
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: ekozulfikar_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
In the world of economy, the efforts made by humans to fulfill the necessities of life certainly involve other parties. So that the operational behavior of assets arises not only for personal interests, but also includes the benefit of the people (social). This paper seeks to introduce how benefit is in the economy as far as the Qur'an sees it. By using the thematic interpretation method, it is concluded that there are at least six  economic  benefits  in  the  Qur'an  that  must  be  guided  by  at  least  six,  namely; economic activities are not illegal in nature, optimize natural resources, carry out equitable distribution, do not abuse one another, must have balance and simplicity, and  consume  something  that  is  lawful  and  thayyib.  These  six  ways  of  knitting economic  benefit  are  expected  to  be  able  to  become  basic  guidelines  as  well  as  a stepping stone in accordance with the normativity of the Koran in order to carry out all economic activities, so that disparities and insecurity can be minimized.
Keywords: The Qur’an, Economy, Benefit , Thematic Interpretation

## Abstrak
Dalam  dunia  perekonomian,  usaha  yang  dilakukan  manusia  untuk  pemenuhan kebutuhan  hidup  sudah  pasti  melibatkan  pihak  lain.  Sehingga  timbul  perlilaku operasional harta  kekayaan tidak hanya  untuk  kepentingan pribadinya, namun  juga mencakup kemaslahatan orang banyak (sosial). Tulisan ini berusaha mengintroduksi bagaimana kemaslahatan dalam ekonomi sejauh yang dipandang al-Qur’an. Dengan menggunakan  metode  tafsir  tematik,  didapati  kesimpulan  bahwa  kemaslahatan ekonomi  dalam  al-Qur’an  yang  harus  dipedomani  paling  tidak  ada  enam,  yaitu; aktivitas  ekonominya  tidak  bersifat  ilegal,  mengoptimalkan  sumber  daya  alam, melakukan  pemerataan  yang  berkeadilan,  tidak  saling  menzalimi  satu  sama  lain, harus ada keseimbangan dan kesederhanaan, serta mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib .  Enam  cara  merajut  kemaslahatan  ekonomi  ini  diharapkan  mampu menjadi  pedoman  dasar  sekaligus  pijakan  sesuai  dengan  normativitas  al-Qur’an dalam  rangka  melakukan  segala  aktivitas  ekonomi,  agar  kesenjangan  dan  ketidak- sejahteraan dapat terminimalisir.
Kata kunci: Al-Qur’an, Ekonomi, Kemaslahatan , Tafsir Tematik

## PENDAHULUAN
Dalam  ilmu  ekonomi,  sudah menjadi  lazim  terdapat  sebuah  prinsip yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya: “Bermodalkan  sangat kecil  untuk  menghasilkan  keuntungan yang  sangat  besar”. Sehingga  dalam dunia  ekonomi,  suatu  usaha  akan dianggap rugi jika grafik keuntungannya  mengalami  degradasi atau  bahkan  stagnasi.  Dari  sini  sangat wajar  bila  pelaku  ekonomi  sangat intensif  dalam  mengejar  keuntungan dan  kemanfaatan.  Keuntungan  dan kemanfaatan  ini  secara  utilitas  lebih berorientasi  untuk  meraih  kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbesar.
Dalam kacamata Islam, pemenuhan  kebutuhan  manusia  pada dasarnya  mengacu  pada  kesadaran yang  bersifat  mikro  dan  makro.
Cakupan  skala  mikro  lebih  menitik- tekankan  pada  urusan ilahiyah, yakni manusia  harus  selalu  merasakan kebutuhan terhadap Tuhan dengan cara beribadah kepada-Nya untuk mencapai kebahagiaan  di  dunia  maupun  akhirat. Sedangkan  pada  skala  makro,  manusia merupakan  makhluk  sosial  yang mengharuskan  adanya  saling  interaksi. Dengan  kata  lain,  manusia  tidak  akan bisa  mencukupi  kebutuhan  hidupnya sendiri  tanpa  melibatkan  pihak  lain, baik kebutuhan dalam bentuk produksi, konsumsi maupun distribusi. 1
Di  samping  itu,  pemenuhan kebutuhan  dan  pencapaian  keinginan pada  faktanya  mengharuskan  adanya uang, sebagai sarana untuk pemenuhan
1 Muhammad Khairil, dkk,
“Implementasi  Pemahaman  Ayat  Al-Qur’an
Tentang  Rezeki  Di  Kalangan  Pemulung  Kota
Padang” Jurnal  Ulunnuha, Vol.  9,  No.  1, Tahun 2020, h. 2.
dan  pencukupan  kebutuhan  tersebut. Maka kegiatan ekonomi dapat dipahami  sebagai  tindakan  manusia yang  berkaitan  erat  dengan  cara memperoleh uang dan cara mengoperasional-kannya. Selain sebagai  makhluk  sosial,  manusia  juga dapat  dikatakan  sebagai  makhluk ekonomi,  sebab  setiap  manusia  dalam strata apa pun atau level berbeda, tidak akan  terlepas  dari  kegiatan  tersebut, yakni memenuhi kebutuhan hidup baik dilakukan  dengan  cara  wajar  (halal) maupun yang tidak wajar (haram).
Dengan demikian, dalam pandangan  Islam,  cakupan  kegiatan ekonomi  tidak  hanya  mengacu  pada pemenuhan  kebutuhan  dan  keinginan semata,  tetapi  juga  dilakukan  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  dan  legal, bukan  dengan  jalan  batil  atau  zalim. Begitu  pula  dalam  rangka  alokasi ataupun  operasional  uang,  juga  harus dilakukan  dengan  jalan  yang  benar sesuai  dengan  aturan-aturan  yang berlaku.
Dalam konteks pembahasan ini, al-Qur’an  menuturkan  bahwa  semua yang  ada  di  dunia  –termasuk  harta– pada  hakikatnya  adalah  milik  Allah Swt  (QS.  al-Baqarah  [2]:  284), sementara  manusia  hanya  sebagai wakil  Allah  yang  mendapatkan  hak untuk  mengelolanya  dalam  konteks kemaslahatan  dan  kesejahteraan  (QS. al-Baqarah [2]: 30). Hal ini mengandung  arti  bahwa  terpenuhinya kebutuhan  dan  tercapainya  keinginan, seseorang harus menyadari skala makro bahwa  hasilnya  bukan  semata-mata dari  usahanya  sendiri,  melainkan  ada keterlibatan  pihak  lain,  yakni  Allah Yang  Maha  Kuasa.  Kesadaran  makro ini-lah yang akan menumbuhkan sikap untuk  tidak  mengoperasionalkan  harta
kekayaannya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mencakup kemaslahatan sosial. Tulisan ini secara spesifik akan mengulas kemaslahatan ekonomi dalam  perspektif  al-Qur’an.  Uraiannya tidak  menjelaskan  secara  terpisah tentang tiga istilah kegiatan ekonomi – produksi,  konsumsi  dan  distribusi, namun hanya mengintroduksi beberapa prinsip  tentang  kemaslahatan  ekonomi yang  harus  dipedomani  menurut  al- Qur’an. Penelitian tentang kemaslahatan  ekonomi  ini  sejatinya masih relatif sedikit dilakukan. Apalagi tentang  penelitian  yang  secara spesifik membahas tentang prinsip kemaslahatan  ekonomi  yang  harus dipedomani menurut al-Qur’an. Sebagai contoh, tulisan Amiruddin K. yang membahas  tentang Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam. Dalam  pembahasannya, ia menyinggung  seputar  maslahat  yang dapat mencapai tujuan falah (kebahagiaan)  tanpa  mengintroduksi prinsip-prinsip  yang  harus  dijadikan pijakan oleh setiap manusia. Amiruddin menyimpulkan bahwa kemaslahatan harus mengalir universal, yakni mencakup orang banyak. 2
Tulisan  Rizal  Fahlefi  dengan tema Implementasi  Maslahah  Dalam
Kegiatan  Ekonomi  Syariah juga menyinggung  tentang  kemasalahatan ekonomi, akan tetapi cakupannya lebih kepada  penerapan  maslahat  dalam bidang ekonomi yang berdampak pada perkembangan,  seperti  dalam  akivitas ekonomi  perbankan  terkait  bunga  dan bagi  hasil,  dibolehkannya  intervensi
2 Amiruddin  K,  “Nilai  Maslahat  Dalam Sistem  Ekonomi  Islam”, EcceS  (Economics Social  and  Development  Studies), Vol.  2,  No. 1, Tahun 2016.
pemerintah    dalam  menetapkan  harga, perlunya  langkah-langkah  konstruktif terkait pengelolaan zakat produktif, dan masih banyak lagi. 3
Begitu  juga  penelitian  dengan judul Maslahat  Memelihara  Harta Dalam  Sistem  Ekonomi  Islam yang dilakukan  oleh  Andi  Iswandi.  Ia menyimpulkan  bahwa  kemaslahatan memelihara  harta  harus  mengacu  pada maqashid  al-syariah pada  poin  yang kelima, yakni hifdz al-mal (memelihara harta). Andi tidak sedikitpun mengulas prinsip-prinsip  kemaslahatan  ekonomi dalam al-Qur’an yang harus dipedomani oleh seluruh umat manusia ketika menjalankan aktivitas ekonomi. 4
Oleh  karena  itu,  tulisan  ini berbeda  dengan  tulisan  yang  ada sebelumnya, karena orientasi pembahasannya mengulas tentang kemaslahatan ekonomi dengan menyajikan  prinsip-prinsip  yang  harus dipedomani dalam melakukan aktivitas ekonomi.  Tulisa  ini  diharapkan  dapat menyumbang nilai-nilai universal untuk dijadikan pedoman dasar sekaligus  pijakan  dalam  merajut kemaslahatan, kesejahteraan, dan menggempur kesenjangan dalam segala aktivitas perekonomian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode  tematik,  yakni  mengumpulkan ayat-ayat  yang  berbicara  tentang kemaslahatan
ekonomi dan
menganalisanya  secara  interpretatif
3 Rizal Fahlefi, “Implementasi
Maslahah  Dalam  Kegiatan  Ekonomi  Syariah”, JURIS, Vol. 14, No. 2, Tahun 2015.
4 Andi  Iswandi,  “Maslahat  Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam”, SALAM: Jurnal  Filsafat  dan  Budaya  Hukum, Vol.  1, No. 1, Tahun 2014.
dengan  cara  memahami  secara  kritis dan  mengungkap  makna  dan  maksud dari  setiap  ayat  tentang  kemaslahatan ekonomi.
Di samping itu, penulis menggunakan  metode kualitatif dan studi pustaka (library research) murni ,
yakni  melakukan  penelitian  dengan cara  mengadopsi  setiap  informasi  dari data  tertulis yang relevan dengan tema pembahasan.  Dengan  begitu,  terdapat dua sumber informasi dalam mengulas tema  pembahasan  yang  dimaksud  agar cakupan penjelasannya semakin komprehensif,  yakni  sumber  informasi primer dan sekunder. Sumber informasi primer adalah  data  yang  paling  sesuai  dan menjadi  fokus  kajian  pembahasan. Karena temanya membahas kemaslahatan  ekonomi  dalam  al- Qur’an, maka sumber primernya adalah ayat-ayat  al-Qur’an  yang  berkaitan langsung dengan tema tersebut. Sementara  informasi  sekunder didapat dari  kitab-kitab  tafsir  yang  memiliki korelasi  dengan  tema  pembahasan. 5
Sebut  saja  seperti Tafsir  al-Qur’an  al- ‘Adzim karya  Ibn  Katsir, Tafsir  al- Kabir  wa  Mafatih  al-Ghaib karya Fakhruddin  al-Razi, Tafsir  al-Jami’  li Ahkam  al-Qur’an karya  al-Qurthubi, Tafsir  al-Munir karya  al-Zuhaili, al- Tahrir wa al-Tanwir karya Ibn ‘Asyur, dan lain-lain.

## PEMBAHASAN
Konsep  Kemaslahatan  menurut  Al- Qur’an
5 Umadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada,
1998), h. 85.
Kata maslahat atau kemaslahatan  berasal  dari  kata  bahasa Arab mashlahah yang  asal  katanya shalaha-yashluhu. Di dalam al-Qur’an, kata mashlahah ini  tidak  disebutkan bentuk  aslinya,  namun  dalam  bentuk lainnya  ditemukan  kurang  lebih  180 kali. 6 Term shalah di  dalam  al-Qur’an terkadang disebut sebagai antonim dari kata fasad (QS.  al-A’raf  [7]:  56  dan 85), dan  terkadang  menjadi  antonim sayyi’ah (QS.  al-Taubah  [9]:  102). Selain  itu,  term  ini  juga  berbicara dalam  berbagai  konteks,  antara  lain; berkaitan  dengan  masalah  taubat  (QS. al-Baqarah  [2]:  160),  keimanan  dan ketakwaan  (QS.  al-A’raf  [7]:  35), pemaafan  (QS.  al-Syura  [42]:  40), wasiat  (QS.  al-Baqarah  [2]:  182), pergaulan suami-istri (QS. al-Nisa’ [4]: 128),  bahkan  ada  yang  berarti  ‘layak’ dalam hal pernikahan (QS. al-Nur [24]: 32),  serta  menunjuk  pada  setiap perbuatan, termasuk perbuatan Allah.
Selain berasal dari kata
shalaha-yashluhu yang  membentuk derivasi  seperti  kata shalih,  shalihun, dan shalihat, kata mashlahat ternyata juga  ada  yang  berasal  dari  kata ashlaha-yushlihu, misalnya seperti kata mushlihun dan mushlihin. Berdasarkan kaidah  penafsiran: “Ziyadah  al-bina’ tadullu
‘ala ziyadah al-ma’na” (tambahan huruf memberi konsekuensi penguatan makna), maka term shalaha tentu  berbeda  makna  dengan  term ashlaha. Dalam  hal  ini,  term shalaha berarti  ‘baik’  atau  intransitif  (tidak membutuhkan  objek),  sementara  term
6 Muhammad  Fuad  ‘Abd  al-Baqi, al- Mu’jam  al-Mufahras  li  al-Fadz  al-Qur’an  al- Karim (Beirut: Dar al-Fikr, 1943), h. 410-412.
ashlaha berarti  ‘memperbaiki’  atau transitif (membutuhkan objek). 7
Secara  ekstensif,  term  makna shalih,  shalihun, dan shalihat tersebut dapat  dikategorikan  sebagai  kebaikan atau  kemaslahatan  yang  bersifat individu.  Sementara  term  makna mushlihun dan mushlihin bisa diartikan sebagai  kebaikan  atau  kemaslahatan yang  bersifat  sosial.  Meski  demikian, kemaslahatan  sosial  ini  dapat  terjadi karena  adanya  bentuk  manifestasi  dari kemaslahatan  individu  –  dalam  arti perilaku  atau  perbuatan.  Oleh  karena itu,  bila  kedua  term  ini  dikorelasikan dengan  perbuatan  manusia,  maka akan membentuk  sebuah  konsep  yang  baik dan  bermanfaat  untuk  per-individu maupun sosial, bahkan mengejawantah ke alam sekitarnya.
Al-Qur’an  menerangkan  bahwa tidak  bernilai  keimanan  seseorang  jika dalam tindakannya tidak termanifestasi orientasi maslahat. Bahkan manifestasi maslahat  secara  sosial  inilah  yang disinyalir al-Qur’an  mampu  menopang eksistensi  masyarakat,  sebagaimana termaktub  dalam  QS.  Hud  [11]:  117 sebagai berikut;
اهﹸلهﹶأو  ﹴمﹾلﹸظﹺب  ىرﹸقﹾلا  كلهيل  كبر  ﹶناﹶك  امو ﹶنوحلصم
“Dan  Tuhanmu  sekali-kali  tidak  akan membinasakan  negeri-negeri  secara zalim,  sedang  penduduknya  orang- orang yang berbuat kebaikan.”
Berkaitan  dengan  ayat  ini, Wahbah  al-Zuhaili  menafsirkan  bahwa Allah  tidak  akan  merobohkan  suatu daerah  hanya  karena  akidah  mereka
7 Ahmad  Warson  Munawir, Kamus Arab-Indonesia , (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 788.
yang sesat sebagaimana syirik,
sedangkan tindakan sosial mereka tetap baik  dan  adil.  Argumentasinya  ini didasarkan  atas  apa  yang  menimpa umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Syua’ib,  kaum  Nabi  Lut,  kaum  Nabi Hud  dan  kaum  Fir’aun,  di  mana mereka dihancurkan karena tindakannya  yang  sangat  menyimpang dan  merugikan  masyarakat  secara umum,  bukan  karena  akidah  mereka berbeda dengan rasul mereka. 8
Sejalan  dengan  al-Zuhaili,  al- Qurthubi  menerangkan  bahwa  suatu Negara  yang  mencerminkan  keadilan akan selalu dijaga oleh Allah meskipun masyarakatnya kafir. Sebaliknya, Allah akan menghancurkan dan membinasakan  suatu  Negara  jika masyarakatnya  tidak  adil  serta  zalim, meskipun mereka berkeyakinan Islam. 9 Keadilan  dalam  pembahasan  ini sejatinya mengarah pada keadilan yang bersifat  sosial,  di  mana  al-Qur’an sangat menginginkan umat Islam untuk senantiasa  menebar  kebaikan  dan keadilan agar termanifestasi kemaslahatan bersama. Dari penjelasan tersebut,  dapat  dimengerti  bahwa mashlahah yang  disarikan  al-Qur’an mencakup  setiap  hal  yang  bermanfaat, baik  secara  individual,  sosial,  maupun alam sekitar.
Terlepas  dari  hal  itu,  term mashlahah memiliki  antonim  yang sering  disebut mafsadah yang  berarti khuruj  al-Syai’  ‘an  al-i’tidal (sesuatu yang  keluar  dari  garis  lurus).  Term mafsadah ini juga menyangkut  banyak hal  dalam  konteksnya,  di  antaranya
8 Wahbah  al-Zuhaili, al-Tafsir  al-Munir fi al-‘Aqidah  wa al-Syariat wa al-Manhaj , Juz XI, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 504.
9 M Muhammad al-Anshari al-Qurthubi, al-Jami’  li  Ahkam  al-Qur’an, Juz  XI, (Beirut: Dar al-Risalah, 2006), h. 234.
berkaitan  dengan  jiwa,  badan,  dan  apa saja  yang  keluar  dari  jalan  yang  lurus dan  baik. 10 Dari  sini  dapat  dipahami bahwa  kata fasad atau mafsadah mengandung  arti  segala  sesuatu  yang tidak bermanfaat atau mengarah kepada kebinasaan.
Oleh  karenanya,  semua  syariat Islam  ditegakkan  pada  satu  prinsip umum,  yaitu jalbil  mashalih (menarik kemaslahatan)  dan dar’ul  mafasid (menolak  kerusakan),  meskipun  dalam kondisi  tertentu  menolak  kerusakan lebih  diutamakan  daripada  menarik kemaslahatan, seperti ungkapan kaidah:
dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih (menolak  kerusakan  lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan).  Kaidah  ini  dapat diaplikasikan  bila mashlahah dan mafsadah berkumpul secara bersamaan,  sebab  Nabi  memiliki atensitas  yang  besar  pada  setiap  hal yang dilarang daripada yang diperintahkan. 11
Dari  penjelasan  tersebut,  maka konsep mashlahah atau ‘kemaslahatan’ menurut  al-Qur’an  lebih  berorientasi pada  kemaslahatan  sosial,  atau  dapat disebut  dengan  kemaslahatan  bersama ( al-mashlahah  al-ammah). Sebab,  di samping kemaslahatan sosial menuntut adanya kemaslahatan
individual, kemaslahatan  individual  ini  juga  tidak selalu  sinergi  dengan  kemaslahatan sosial,  bahkan  jika  kemaslahatan
10 Jamaluddin Muhammad Ibn Mandzur, Lisan  al-’Arab (Beirut:  Dar  Shadir,  t.th),  335. Lihat  juga,  Abu  al-Qasim  al-Raghib  al- Asfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an , ed. Muhammad  Sayyid  Kilani,  (Beirut:  Dar  al- Ma’rifah, t.th), h. 379.
11 Jalaluddin  al-Suyuthi, al-Asybah  wa al-Nazhair  fi  Qawa’id  wa  Furu‘  Fiqh  al- Syafi’iyyah, (Mesir:  Mushthafa  al-Bab  al- Halabi wa Awladih, 1998), h. 79.
individual mengalami kontradiktif dengan  kemaslahatan  sosial,  maka kemaslahatan individual harus ditinggalkan.
Kemaslahatan  sebagai Maqashid  al-

## Syariah
Segala  bentuk  perintah  atau larangan,  bentuk  hukum  partikular maupun undang-undang, yang direalisasikan dalam kehidupan manusia  sudah  pasti  memiliki  tujuan.
Sementara  tujuan  tersebut  tidak  lain demi  tercapainya  kemaslahatan  dan terhindarnya  kerusakan  di  dunia maupun  akhirat,  yang  kemudian  lazim disebut dengan maqashid al-syariah . 12 Untuk  mencapai maqashid  al- syariah ini, maka menarik kemaslahatan  dan  menolak  kerusakan merupakan  elemen  penting  dan  harus berjalan  seiringan  serta  tidak  dapat dipisahkan  antara  keduanya.  Karena menarik  kemaslahatan  saja  tanpa menolak  kerusakan  tidak-lah  lengkap untuk  mencapai maqashid  al-syariah , begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, menarik  kemaslahatan  dan  menolak kerusakan  dalam  penentuan  sebuah hukum  sangat  diperlukan  agar  tidak salah  sasaran  dari  tujuan  syariat  yang sebenarnya. 13
Menurut  al-Syathibi, maqashid al-syariah adalah  memformulasikan tujuan  hukum-hukum  Islam  yang termuat  dalam  al-Qur’an  dan  Hadis, sebagai  alasan  logis  untuk  konklusi suatu  hukum  yang  berorientasi  kepada kemaslahatan  sosial,  baik  di  dunia
12 Yusuf  al-Qardhawi, Fiqih  Maqashid Syariah , (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 19.
13 Muhammad  Salim  al-Amidi, al- Ihkam  fi  Ushul  al-Ahkam ,  (Riyadh:  Dar  al- Shami’i 2003), h. 345-346.
maupun  akhirat.  Ada lima  bentuk maqashid  al-syariah atau  sering disebut  dengan kulliyat  al-khamsah
(lima prinsip umum), yaitu: hifdz al-din (menjaga agama) , hifdz al-nafs (menjaga  jiwa), hifdz  al-aql (menjaga pikiran), hifdz  al-nasab (menjaga keturunan),  dan hifdz  al-mal (menjaga harta).  Adapun  kemaslahatan  yang akan dimenifestasikan dalam kehidupan manusia itu adalah dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder),
dan tahsiniyat (tersier). 14
Dalam  kaitan  ini,  ada  dua paradigma  mendasar  dalam  mencapai maqashid  al-syariah yang  layak diperhatikan;
1. Toleran ( al-samhah )
Sikap  toleran  dalam  kondisi bagaimana  dan  apa-pun  setidaknya harus  diejawantahkan.  Kata al-samhah dapat  diartikan  sebagai  sesuatu  yang mudah  untuk  dilakukan,  senantiasa melakukan  hal-hal  baik  ( i’tidal ), bersikap  adil  dan  moderat  (tidak berlebihan  atau  bersifat  wajar). 15 Oleh karena  itu,  Islam  merupakan  agama yang  sangat  menganjurkan  sifat samhah tersebut, seperti yang ditegaskan  QS.  al-Baqarah  [2]:  185 berikut ini;
رسعﹾلا مﹸكﹺب ديﹺري اﹶلو رسيﹾلا مﹸكﹺب هﱠللا ديﹺري
“Allah menghendaki kemudahan bagimu,  dan  tidak  menghendaki kesukaran bagimu.”
14 Abu  Ishaq  Ibrahim  al-Syathibi, al- Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah , ed. Muhammad  ‘Abdullah  Darraz,  Juz  II,  (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h. 324.
15 Muhammad  al-Thahir  Ibn  ‘Asyur,
Maqashid  al-Syariah  al-Islamiyyah, Juz  II, (Qatar: Daulah Qatar, 2004), h. 126.
Secara  etimologis,  kata al-yusr berarti al-suhulah (mudah  dan  ringan untuk  dilakukan).  Ayat  ini  sebenarnya menguraikan  masalah  puasa  yang memberi keringanan bagi mereka yang berhalangan  menunaikannya.  Namun menurut al-Razi, ayat ini secara umum mencakup  keseluruhan  syariat  Allah. Dengan  kata  lain,  Allah  menetapkan seluruh  syariat  dibawah  naungan rahmat-Nya  dalam  konteks al-yusr
(mudah), bukan
al-‘usr (sulit),
termasuk  dalam  masalah  muamalah. 16 Hal ini sebagaimana firman Allah:
ﹴجرح نم مﹸكيﹶلع ﹶلعجيل هﱠللا ديﹺري ام
“Allah  tidak  hendak  menyulitkan kamu” (QS. al-Maidah [5]: 6) . ﹶلعج امو ﹴجرح نم ﹺنيدلا يف مﹸكيﹶلع “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan suatu  kesukaran  untukmu  dalam agama” (QS. al-Hajj [22]: 78 .
Ayat  di  atas  pada  awalnya berbicara  tentang  kemudahan  yang diberikan oleh Allah dalam hal bersuci, yakni tayamum. Namun secara implisit mengisyaratkan,  bahwa  Allah  tidak menghendaki  kesulitan  apapun  dalam persoalan-persoalan agama, baik dalam hal  ibadah  maupun  muamalah.  Agama tidak  pernah  mempersulit  manusia untuk  melaksanakan  aturan-aturan- Nya. Bila terdapat suatu kesulitan yang dialami  manusia,  baik  yang  berkaitan langsung  dengan  hukum  asal  ataupun karena sebab lain sehingga menyusahkan, maka Islam membolehkan untuk mencari kemudahan  asalkan  tidak  haram.  Hal 16 Muhammad Fakhruddin al-Razi,
Tafsir  al-Kabir  wa  Mafatih  al-Ghaib, Juz  V,
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 98.
ini  sejalan  dengan  hadis  Nabi  berikut ini:
ع مﹸكتيهن اﹶذﹺإﹶف
مﹸكترمﹶأ اﹶذﹺإو ،هوبﹺنتجاﹶف ٍءيش ن .متعﹶطتسا ام هنم اوتﹾأﹶف ﹴرمﹶأﹺب 17
“Jika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika aku perintahkan  dengan  sesuatu  maka lakukanlah semampu kalian” .
Pada  hadis  ini,  Nabi  secara tegas  menyatakan  bahwa  umat  Islam diberi  kemudahan  sesuai  dengan kemampuan  masing-masing.  Tidak perlu  memaksakan  suatu  hukum  yang tergolong sulit, bila tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hadis di atas  dipertegas  oleh hadis  Nabi  lain yang berbunyi:
دلا بحﹶأ ةحمسلا ﹸةيفيﹺنحﹾلا ِﷲا ىﹶلﹺإ ﹺني . 18
“Yang  paling  dicintai  Allah  adalah agama yang condong kepada kebenaran  tauhid  lagi  toleran  (mudah dilakukan)” .
Berdasarkan  beberapa  ayat  dan hadis  tersebut,  telah  tampak  bahwa agama  Islam  ditegakkan  pada  asas al- hanafiyyah (cenderung kepada kebenaran) dan al-samhah (mudah dan toleran). Islam merupakan agama fitrah yang  memberikan  kemudahan  bagi setiap pemeluknya, sehingga ia diterima  sesuai  dengan  keadaan  fitrah manusia,  yakni  menghindari  kesulitan dan  kebinasaan.  Jika maqashid  al- syariah secara eksplisit tidak
17 Muhammad  bin  Isma’il  al-Bukhari,
Shahih  al-Bukhari ,  Juz  IX,  (CD  Room:  al- Maktabah  al-Syamilah,  Digital),  Hadis  no. 7288. 18 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari , Juz I, Hadis no. 30.
disebutkan, maka upaya manusia untuk mencapainya  dengan  jalan  fitrahnya. Dengan dasar sikap al-samhah (toleran dan  mudah)  ini, maqashid  al-syariah akan lebih mudah dicapai oleh manusia untuk  menghadapi  dan  mengikuti  arus perkembangan zaman.

## 2. Kemaslahatan ( mashlahah )
Kemaslahatan individu maupun sosial  sejatinya  merupakan  atensi khusus dari syariat Islam. Namun untuk menetapkan apakah sesuatu itu termasuk  bagian  dari mashlahah atau mafsadah, harus  ada  barometer  yang jelas.  Menurut  al-Buthi,  ada  tiga  poin penting  untuk  mengukur  kemaslahatan ini; pertama, harus  melekat  pada maqashid  al-syariah , kedua, tidak kontradiktif  dengan  nash  al-Qur’an maupun  hadis,  dan ketiga, tidak kontradiktif dengan akal pikiran. 19
Sementara menurut Ibn ‘Asyur, kemaslahatan  dapat  dilihat  dari  salah satu  lima  hal; pertama, maslahah dan mafsadah -nya  dapat  dibuktikan  secara nyata, kedua, maslahah dan mafsadah - nya  secara  jelas  dapat  dipahami  oleh para  ulama  dan  cendekiawan, ketiga, maslahah dan mafsadah -nya  dapat diukur,  apakah  lebih  besar maslahah atau mafsadah -nya, keempat, maslahah dan mafsadah yang  memiliki  kadar seimbang  dapat  dijelaskan  dengan menampilkan  sejenisnya  yang  lebih mengunggulkan  salah  satunya,  dan kelima, salah  satunya  terukur  dan nyata,  sedangkan  lainnya  mengandung bahaya. 20
19 Muhammad  Sa’id  Ramadhan  al- Buthi, Dawabith  al-Mashlahah  fi  Syariah  al- Islamiyyah, (T.tp:  Muassasah  al-Risalah,  t.th), h. 119-125.
20 Ibn  ‘Asyur, Maqashid  al-Syariah  al- Islamiyyah, Juz II, h. 133..
Dari sini dapat dipahami bahwa sebagai  ukuran maqashid  al-syariah, sudah  seharusnya  mengacu  kepada kemaslahatan umum (al-mashlahah al- ‘ammah). Karena  kemaslahatan  pada dasarnya  tidak  hanya  mengukur  pada sesuatu  yang  bersifat  material,  namun juga  terkadang  pada  kondisi  tertentu, bagi  seorang  Muslim  kemaslahatan harus  didahulukan  dan  rela  berkorban sehingga  mengurangi  kepentingan  dan kepuasan dirinya.

## Kemaslahatan  Ekonomi  Dalam  al- Qur’an
Pada  pembahasan  ini,  penulis tidak  menguraikan  secara  terpisah tentang  kegiatan  ekonomi  yang  sering disebut  dengan  istilah  produksi, distribusi  dan  konsumsi.  Namun  disini hanya mengintroduksi beberapa prinsip tentang  kemaslahatan  ekonomi  sejauh yang  dipandang  al-Qur’an  untuk dipedomani setiap manusia, di antaranya adalah; 1. Tidak Bersifat Ilegal Setiap tindakan yang menyalahi aturan  syariat,  dalam  bentuk  apa  pun dihukumi haram karena telah melanggar  aturan  dan  norma  yang berlaku.  Secara  ekspansif,  tindakan yang  bernuansa  ilegal  ini  dapat dimasukkan dalam jajaran praktik batil, sebagai  antonim  dari  kata haqq (kebenaran) . Hal  ini  karena  praktik ilegal  mengandung  unsur  deviatif  dan destruktif terhadap tatanan perekonomian  suatu  Negara,  sehingga menurut  Islam  praktik  ilegal  secara absolut  dianggap  haram  dan  batil.  Ini terungkap dalam QS. al-Nisa’ [4]: 29;
مﹸكنيب  مﹸكﹶلاومﹶأ  اوﹸلﹸكﹾأت  اﹶل  اونمآ  نيذﱠلا  اهيﹶأ  اي مﹸكنم ﹴضارت نع ﹰةراجت ﹶنوﹸكت ﹾنﹶأ اﱠلﹺإ ﹺلطابﹾلاﹺب ﹺب ﹶناﹶك هﱠللا ﱠنﹺإ مﹸكسﹸفنﹶأ اوﹸلتﹾقت اﹶلو

## اميحر مﹸك
“Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil, kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  suka  sama-suka  di antara  kamu.  dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu.  Sungguh  Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
Secara tematik, ayat ini berbicara  tentang  larangan  untuk mendapatkan  harta  dengan  cara  ilegal. Term bathil pada ayat di atas mengacu pada  sesuatu  yang  berseberangan dengan tuntunan Islam, seperti memenuhi  kebutuhan  dengan  cara merampok,  menipu,  memanipulasi, mencuri,  mempraktikan  riba,  dan tindakan  lain-lain  yang  bertentangan dengan Islam. 21
Bahkan  secara  keseluruhan dalam  ayat  al-Qur’an,  mendapatkan harta  dengan  cara  batil  ini  disebut hanya empat kali dan mencakup empat paradigma pembahasan. Pertama , harta batil  berkaitan  dengan  suap  menyuap terdapat  dalam  QS.  al-Baqarah  [2]: 188, kedua, harta  batil  berkaitan dengan  perdagangan  termaktub  dalam QS. al-Nisa’ [4]: 29, ketiga, harta batil berkaitan dengan praktik riba disebutkan  dalam  QS.  al-Nisa’  [4]: 161, dan keempat, harta batil berkaitan dengan  perilaku  kaum  Yahudi  dan
21 Nashiruddin  al-Syairazi  al-Baidhawi, Anwar  al-Tanzil  wa  Asrar  al-Ta’wil  bi  Tafsir al-Baidhawi, Juz  II, (Beirut:  Dar  Ihya’  al- Turats al-‘Arabi, t.th), h. 71.
Nasrani  dijelaskan  dalam  QS.  al- Taubah [9]: 34. 22
Penyebutan  term akl  al-amwal pada  ayat  di  atas,  secara  khusus mengindikasikan  bahwa  memenuhi kebutuhan  pangan  merupakan  tujuan penting  dalam  segala  aktivitas  yang berkaitan  dengan  harta  atau  uang. 23 Dapat  pula  berarti  suatu  upaya  untuk menguasai yang secara umum berkonotasi  negatif  ( dzulm ).  Meski demikian, al-Qur’an telah membolehkan  praktik  memakan  harta yang  dilegalkan  syariat,  sebagaimana tertuang  dalam  QS.  al-Nisa’  [4]:  6 sebagai berikut:

## فورعمﹾلاﹺب ﹾلﹸكﹾأيﹾلﹶف اﲑقﹶف ﹶناﹶك نمو
“Barangsiapa  yang  miskin,  maka bolehlah  ia  makan  harta  itu  menurut yang patut.”
Pada  ayat  ini,  kata ya’kul  bi- lma’ruf dapat  berarti  boleh  memakan atau  mengoperasionalkan  harta  anak yatim selama tidak melanggar kepatutan  umum.  Namun  keterangan ayat  ini  dipertegas  oleh  QS.  al-Nisa’
[4]:  10,  bahwa  siapa  pun  yang menzalimi  anak  yatim  dengan  cara paksa  memakan  hartanya,  sejatinya mereka telah memakan api neraka yang masuk ke dalam isi perutnya dan kelak akan di siksa dalam neraka pula.
Adapun term tijarah ‘an taradh (jual beli yang sama-sama suka ) tidak termasuk  dalam  kategori  memakan harta  dengan  cara  ilegal,  meskipun pada  praktiknya  si  penjual  mengambil keuntungan  dari  pembeli.  Sebab mengambil  keuntungan  yang  wajar
22 Eko Zulfikar, “Harta dalam Perspektif al-Qur’an:  Kajian  Tafsir  Ayat-ayat  Tentang Harta Batil”, Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 16, No. 1, Tahun 2018, h. 9-18. 23 Al-Razi, Tafsir al-Kabir, Juz X, h. 71.
demi  memenuhi  kebutuhan  merupakan tujuan  dari  praktik  perdagangan  dan bukan  dianggap  mengambil  paksa  hak orang  lain.  Pengecualian  dengan menggunakan  term illa adalah  bukan berarti  melegalkan  transaksi  yang ilegal, karena term illa p ada ayat di atas termasuk istisna’ yang munqati’, bukan muttashil. Sehingga  transaksi  dalam bentuk apapun, baik dengan
keuntungan  yang  besar  ataupun  kecil, layak  diberi  label  term bathil di dalamnya,  jika  proses  transaksinya terdapat indikasi batil atau ilegal.
Dari  sini  dapat  dipahami, bahwa  kemaslahatan  dalam  ekonomi dapat tercapai bila seseorang senantiasa mengikuti  norma  dan  aturan  yang berlaku,  tidak  bersifat  ilegal  (batil). Dengan  bahasa  lain,  kemaslahatan perekonomian harus menghindari semua  perbuatan  yang  mengarah  pada ketidak-halalan atau mengandung unsur  kebatilan.  Sebab bila  melakukan praktik  ilegal,  maka  akan  mengarah pada  keharaman  yang  sudah  absolut, bukan sekedar asumsi atau yang masih diperdebatkan status hukumnya.

## 2. Mengoptimalkan  Sumber  Daya Alam
Dalam  hal  ekonomi,  aturan
Islam  telah  menginstruksikan  agar umat manusia senantiasa mengoptimalkan  sumber  daya  alam yang  telah  diberikan  oleh  Allah  di bumi. Karunia Allah dalam perekonomian  akan  menguntungkan dalam jumlah besar manakala manusia dapat  mengelolanya  dengan  maksimal. Hal  ini  sebagaimana  penegasan  Allah dalam  QS.  al-Jumuah  [62]:  10  berikut ini:
اوغتباو ﹺضرﹶأﹾلا يف اورشتناﹶف ﹸةاﹶلصلا تيضﹸق اﹶذﹺإﹶف مﹸكﱠلعﹶل  اﲑثﹶك  هﱠللا  اورﹸكﹾذاو  هﱠللا  ﹺلضﹶف  نم

## ﹶنوحلﹾفت
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah Allah  sebanyak  mungkin  supaya  kamu beruntung.”
Secara  eksplisit,  ayat  ini berbicara  tentang  perintah  Allah  agar senantiasa  mencari  karunia-Nya  di muka  bumi.  Di  samping  manusia diajarkan  untuk  selalu  disiplin  dalam menunaikan ibadah wajib, ayat ini juga memerintahkan  agar  selalu  giat  dalam bekerja  dan  belajar  secara  intensif untuk  mengoptimalkan  kekayaan  alam di  muka  bumi.  Melalui  ayat  ini,  Allah menginginkan  umatnya  untuk  mencari karunia-Nya dengan bekerja, memahami  ilmu  pengetahuan,  dan tidak  berdiam  diri  dirumah  tanpa  ada ikhtiar untuk mencari rezeki.
Dalam  memaksimalkan karunia
Allah  dibumi,  manusia  harus  siap bertanggung  jawab  untuk  melestarikan dan  memperhatikan  konservasi  alam sekitarnya. Manusia tidak diperbolehkan  mengikuti  hawa  nafsu yang  serakah  dalam  memanfaatkan kekayaan  alam  ini.  Dengan  ambisi keserakahan  setiap  manusia,  mereka mengeksploitasi  alam  secara  brutal tanpa menjadikannya sebagai kebutuhan  hidup  yang  pragmatis  serta objek  nilai  perekonomian.  Hal  ini mengakibatkan  sumber  daya  alam mengalami kepincangan dan kerusakan total,  sebagaimana  termaktub  dalam penjelasan ayat:
يديﹶأ تبسﹶك امﹺب ﹺرحبﹾلاو ربﹾلا يف داسﹶفﹾلا رهﹶظ مع  يذﱠلا  ضعب  مهﹶقيذيل  ﹺسانلا مهﱠلعﹶل  اوﹸل ﹶنوعﹺجري
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusi,  supaya  Allah  merasakan kepada  mereka  sebahagian  dari (akibat)  perbuatan  mereka,  agar mereka  kembali  (ke  jalan  yang  benar) (QS. al-Rum [30]: 41) .
Ibn  Katsir  menafsirkan,  bahwa ayat  ini  memberi  indikasi  terkait berkurangnya  buah  hasil  dari  tanaman dan  buah-buahan  yang  disebabkan adanya  perilaku  ilegal  dari  para penghuninya. Menurut Abu al-‘Aliyah, kerusakan  di  bumi  ini  disebabkan perbuatan maksiat kepada Allah, sebab terjaganya  langit  dan  bumi  salah satunya menerapkan ketaatan. 24
Sementara  dalam  pandangan  al- Maraghi,  terjadinya  banyak  kerusakan di  dunia  adalah  bentuk  akibat  dari adanya  pertempuran  antar  pasukan, pesawat  perang,  kapal  tempur  dan kapal  selam.  Hal  ini  diakibatkan  oleh kezaliman  manusia  yang  serakah  yang tidak  memperhatikan  keseimbangan sistem kerja alam. 25
Dengan  demikian,  kerusakan dan  kepincangan  alam  ini  tidak  lain akibat  ulah  manusia  sendiri  yang serakah,  tidak  mengoptimalkan  dan melestarikan  alam.  Kehancuran  alam semesta sejatinya bukan karena perilaku manusia, seperti penggundulan
24 Abu  al-Fida’  Ibn  Katsir, Tafsir  al- Qur’an  al-‘Adzim, Juz  VI, (Beirut:  Dar  al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), h. 287.
25 Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz  XXI,  (Mesir:  Maktabah, 1946), h. 55.
hutan, berburu secara ilegal, membuang  sampah  sembarangan,  dan lain-lainnya,  tetapi  lebih  mengarah pada perilaku non-fisik, seperti kefasikan,  kemunafikan,  kemusyrikan, kezaliman  dan  segala  perbuatan maksiat  dari  manusia  itu  sendiri. Meskipun  hanya  sebagian  kecil  yang berbuat  kerusakan  ini,  namun  dampak akibatnya berskala global. 26
Terlepas dari hal tersebut, yang jelas  dalam  mencari  rezeki,  manusia harus menerapkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ini dapat  terealisasi  manakala  seseorang yang bekerja meniatkan segala aktivitasnya untuk mencari ridha Allah, sehingga  jika  sudah  tiba  waktu  untuk ibadah kepada-Nya, ia segera menjalankannya.  Dalam  kondisi  apa pun,  baik  berdiri,  tidur,  dan  lain-lain, seseorang  harus  senantiasa  mengingat Allah,  mencari  karunia  dan  rezekinya juga  harus  dzikir  kepada-Nya,  maka dengan  ini  Allah  akan  meluaskan rezeki  dengan  berlipat  ganda  atas upaya yang telah dilakukan. 27
Mengoptimalkan  sumber  daya alam yang berusaha memadukan antara kehidupan  dunia  dan  akhirat,  telah disinggung  dalam  QS.  al-Qashshash [28]: 77 sebagai berikut:
سنت  اﹶلو  ﹶةرخآﹾلا  رادلا  هﱠللا  كاتآ  اميف  ﹺغتباو ايندلا نم كبيصن
26 Eko  Zulfikar,  “Wawasan  al-Qur’an Tentang  Ekologi:  Kajian  Tematik  Ayat-ayat Konservasi  Lingkungan”, QAF:  Jurnal  Ilmu Al-Qur’an  dan  Tafsir, Vol.  2,  No.  2,  Tahun 2018, h. 121.
27 Sayyid  Quthb, Tafsir  fi  Zhilal  al- Qur’an:  Dibawah  Naungan  al-Qur’an, terj. As’ad  Yasin  dkk,  Juz  VI,  (Jakarta:  Gema Insani Press, 2003), h. 102-104.
“Dan  carilah  pada  apa  yang  telah dianugerahkan  Allah  kepadamu  untuk (kebahagiaan)  negeri  akhirat,  dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.” Ayat ini secara tegas menyatakan, bahwa kehidupan manusia dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonomi, pertama  harus  diniatkan  untuk  tujuan kehidupan  akhirat,  baru  kemudian disusul kehidupan dunia. Dari sini jelas bahwa  prioritas  primer  kehidupan manusia  adalah  akhirat,  sehingga berbagai  potensi  yang  dimiliki,  baik potensi  tenaga,  ilmu,  pengetahuan, gagasan,  dan  lain  sebagainya  harus didedikasikan  ibadah  secara  penuh untuk  Allah  dan  bertujuan  akhirat.  Di samping  itu,  prioritas  sekunder  juga harus  diperhatikan,  karena  pada hakikatnya kehidupan dunia merupakan washilah atau  perantara untuk menuju prioritas primer tersebut.

## 3. Pemerataan yang Berkeadilan
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa setiap  manusia  apa  pun  latar-belakang dan status sosialnya ingin mendapatkan perilaku secara adil. Keinginan semacam  ini  bersifat  kodrati,  sehingga perlakuan  adil  yang  digaungkan  oleh setiap agama berlaku untuk kemaslahatan  yang  bersifat  universal. Di samping keadilan universal mengindikasikan kebaikan dalam konteks hubungan bermasyarakat, juga merupakan  bentuk  realisasi  dari keinginan  manusia  yang  bersifat kodrati. Adanya keadilan universal dalam  struktur  masyarakat  harus dibarengi  dengan  adanya  prinsip pemerataan.  Hal  ini  bertujuan  agar
perekonomian  tidak  hanya  meluas  dia kalangan-kalangan tertentu saja, melainkan  juga  harus  mencakup kesejahteraan dan kemaslahatan bersama sesuai dengan petunjuk syariat
Islam.  Prinsip  pemerataan  ini  telah termaktub  dalam  penjelasan  QS.  al- Hasyr [59]: 7;
هﱠللﹶف  ىرﹸقﹾلا  ﹺلهﹶأ  نم  هلوسر ىﹶلع هﱠللا َءاﹶفﹶأ  ام ﹺﲔكاسمﹾلاو  ىماتيﹾلاو  ىبرﹸقﹾلا  يذلو  ﹺلوسرللو ِءايﹺنﹾغﹶأﹾلا  نيب  ﹰةﹶلود  ﹶنوﹸكي  اﹶل  يﹶك  ﹺليﹺبسلا  ﹺنباو

## مﹸكنم
“Apa  saja  harta  rampasan  (fa’i)  yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta  benda)  yang  berasal  dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak- anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan orang-orang  yang  dalam  perjalanan, supaya  harta  itu  jangan  beredar  di antara  orang-orang  kaya  saja  di antara kamu.”
Secara tematik, ayat ini termasuk dalam ketegori harta rampasan  yang  harus  disama-ratakan bagiannya ke dalam struktur masyarakat.  Harta  rampasan  pada  ayat ini  tidak  diperbolehkan  hanya  berkutat pada  kalangan  orang-orang  kaya semata,  melainkan  harus  merata  pada golongan  tertentu,  seperti  anak  yatim, fakir miskin, dan orang-orang lain yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa dalam struktur masyarakat, sudah pasti terdapat golongan ini dan termasuk dari golongan  mayoritas. Bahkan golongan ini  yang  paling  sering  tidak  dijadikan acuan dalam aktivitas ekonomi.
Atas  dasar  demikian,  sudah seyogianya  dalam  aktivitas  ekonomi harus memperhatikan basis masyarakat
atau  golongan  mayoritas  sebagaimana di  atas,  agar  sesuai  dengan  ajaran ekonomi  Islam.  Ibn  ‘Asyur  dalam konteks ini memandang bahwa aktivitas ekonomi tersebut bisa mencakup  apa  saja,  seperti  harta rampasan,  hasil  tambang,  harta  zakat, pemanfaatan lahan,
perpajakan,
pewarisan  dan  semua  transaksi  dalam bentuk akad jual beli. 28 Sementara istilah keadilan dalam  al-Qur’an  disebutkan  dengan dua  kata, al-adl dan al-qisth. Dalam pembahasannya, al-adl lebih  umum daripada al-qisth. Kata al-qisth
orientasi  mulanya  merupakan  term untuk  menunjuk  makna  adil  dalam masalah  tertentu  terkait  hukum  dan putusan.  Sedangkan al-adl membahas banyak  hal,  di  antaranya  masalah poligami  terdapat  pada  QS.  al-Nisa’ [4]:  3  dan  129,  utang  piutang  yang tercantum  dalam  QS.  al-Baqarah  [2]: 282, perceraian di dalam QS. al-Thalaq [65]:  2,  pergaulan  antar  suami-istri termaktub dalam QS. al-Syura [42]: 15, dan lain-lain.
Namun  yang  jelas,  berdasarkan kedua  kata  tentang  keadilan  di  atas, umat Islam diwajibkan untuk berperilaku  adil  dalam  segala  hal,  dan tidak diperbolehkan menaruh kebencian  yang  lahir  akibat  transaksi dengan  pihak-pihak  lain  disekitarnya. Al-Qur’an menjelaskan
tentang bersikap  adil  ini  sebagai  sarana  untuk menyempurnakan takwa  kepada  Allah, sebagaimana  terlukis  dalam  QS.  al- Maidah [5]: 8 berikut ini:
اﱠلﹶأ ىﹶلع ﹴموﹶق ﹸنآنش مﹸكنمﹺرجي اﹶلو اوﹸلدعا اوﹸلدعت

## ىوﹾقتلل برﹾقﹶأ وه
28 Muhammad  al-Thahir  Ibn  ‘Asyur, Tafsir al-Tahrir wa Tanwir , Juz V, (Beirut: Dar al-Tunisiyyah, 1984), h. 85.
“Janganlah  sekali-kali  kebencianmu terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat kepada takwa.”.
Ayat ini mengindikasikan bahwa sebagai  prestasi tertinggi dalam keberagaman  masyarakat,  ketakwaan harus  selalu  eksis  dalam  diri  umat Islam,  dan  tidak  ada  ketakwaan  tanpa perilaku adil. Namun demikian, prinsip keadilan  ini  sejatinya  harus  mengacu pada keadilan yang berbasis kesejahteraan  dan  kemaslahatan  sosial. Keadilan juga tidak berarti pemerataan yang  dibagi  pada  porsi  dan  jumlah yang  sama,  karena  menyamakan  dua hal berbeda mirip seperti membedakan dua  hal  yang  sama.  Di  samping  itu, secara  absolut,  permasaan  dalam jumlah  dan  porsi  sama  merupakan suatu  hal  yang  mustahil  karena berseberangan dengan tabiat manusia.
Oleh  karena  itu,  terciptanya pemerataan  yang  berkeadilan  dalam kemaslahatan  ekonomi  bisa  dipahami sebagai  kesetaraan  dalam  kesempatan yang  sama,  serta  memaksimalkan potensi  kemampuan  setiap  individu dalam memanfaatkan kesempatan yang telah tersedia. Kemaslahatan perekonomian  dapat  terealisasi  bila Negara memberi ruang sama dan bebas bagi setiap warganya untuk melaksanakan aktivitas ekonomi secara merata  dan  adil  demi  terciptanya kemaslahatan sosial.

## 4. Tidak Saling Menzalimi
Sebagaimana disinggung dimuka,  bahwa  sudah  menjadi  fitrah manusia yang ingin selalu memperoleh keuntungan  dan  tidak  mau  dirugikan dalam  usahanya.  Padahal  keuntungan
dan  kerugian  merupakan  sebuah keniscayaan yang termanifestasi dalam aktivitas  jual  beli  atau  segala  bentuk aktivitas  ekonomi.  Dengan  hal  ini, sudah  seharusnya  manusia  tidak merugikan  orang  lain  dalam  konteks apa pun. Bahkan al-Qur’an menggariskan  beberapa  prinsip  dasar agar  tidak  saling  merugikan  satu  sama lainnya,  sebagaimana  dijelaskan  dalam QS. al-Baqarah [2]: 279;
ﹶنومﹶلﹾظت اﹶلو ﹶنوملﹾظت اﹶل
“Kamu  tidak  menganiaya  (merugikan) dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).”
Uraian  ayat  ini  merupakan bagian dari ayat-ayat tentang riba. Riba dilarang Islam karena akan menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu pihak  (terzalimi).  Dalam  perspektif Islam,  riba  merupakan  tambahan  nilai yang  diperuntukkan  bagi  kreditor  dari debitor  karena  adanya  penangguhan waktu  atau  jenis  barang  yang berbeda. 29 Dari sini sangat jelas bahwa riba sangat bertentangan dengan syariat Islam  yang  lebih  memperhatikan kemaslahatan  umat.  Meski  demikian, ayat  ini  berlaku  universal  bagi  setiap aktivitas  ekonomi  yang  berkaitan dengan  muamalah  yang  ilegal  atau batil.  Sehingga  ini  dapat  dijadikan landasan  normatif  dalam  aktivitas muamalah  agar  tidak  mengambil  harta orang  lain  secara  paksa,  begitu  pula sebaliknya,  orang  lain  tidak  berhak mengambil harta kita.
Term dzulm sendiri  dengan berbagai  bentuknya  disebutkan  al-
29 Muhammad ‘Ali al-Shabuni, Shafwat al-Tafasir, (Beirut:  Dar  al-Qur’an  al-Karim, t.th),  h. 318.
Qur’an  sebanyak  317  kali. 30 Secara bahasa,  kata dzulm berarti dzulmah yang  berarti  kegelapan,  merupakan antonim  dari  kata nur berarti  cahaya. Mayoritas pakar bahasa mendefinisikan term dzulm dengan  dua  arti, pertama, menempatkan  sesuatu  bukan  pada tempat  seharusnya,  dan kedua, suatu perbuatan yang melebihi batas kebenaran,  baik  sedikit  maupun banyak. 31 Dengan demikian, kata dzulm ini orientasinya menunjuk pada perbuatan yang berimplikasi pada dosa kecil maupun dosa besar.
Terkait  dengan  term dzulm,
terdapat  penjelasan  komprehensif  dari sahabat  ‘Ali  bin  Abi  Thalib  yang membagi  menjadi  tiga  pengertian;
pertama, kezaliman yang tidak terampuni  yang  sering  disebut  dosa besar  (QS.  Luqman  [31]:  13  dan  QS.
Hud  [11]:  18), kedua, kezaliman  yang terampuni,  atau  dosa  kecil  (QS.  al- Qashshash  [28]:  16  dan  QS.  al-Kahfi [18]:  35),  dan ketiga, kezaliman  yang harus  dibinasakan,  yaitu  kezaliman sosial atau dosa klolektif (QS. al-Anfal [8]: 25 dan QS. Hud [11]: 67). Berdasarkan  pada  penjelasan
‘Ali  bin  Abi  Thalib,  maka  kezaliman dalam konteks pembahasan ini termasuk kategori yang ketiga. Kezaliman  jenis  ini  jauh  lebih membahayakan  daripada  kezaliman dua  jenis  yang  pertama,  karena  ia menjadi  sebab  kehancuran  umat.  Di samping  Kezaliman  sosial  ini  menjadi sebab kebinasaan umat secara
ekstensif,  ia  juga  termasuk  kezaliman yang  mengacu  kepada  ketidak-adilan yang  menjadi  penindas  dan  ketidak-
30 Al-Baqi, al-Mu’jam  al-Mufahras., h. 434-439.
31 Al-Asfahani, al-Mufradat  fi  Gharib al-Qur’an , h. 315.
pedulian.  Perilaku  semacam  ini  sering terjadi  dalam  dunia  ekonomi,  di  mana setiap aktivitasnya tidak jarang dipengaruhi  oleh  sifat  dasar  manusia; serakah, eksploitatif dan kikir.
Dengan  demikian,  larangan saling  menzalimi  dalam  aktivitas perekonomian  bukan  saja  berkaitan dengan  kegiatan  praktis,  namun  juga terkait  dengan  kemaslahatan  dan kelangsungan hidup sebuah bangsa dan masyarakat.  Kezaliman  di  bidang ekonomi  termanifestasi  dalam  bentuk transaksi  yang  terdapat  unsur gharar (tidak  jelas  atau  penipuan), maisir (spekulasi dan manipulatif), dan sistem riba.  Oleh  karena  itu,  Islam  melarang keras  umatnya  agar  tidak  menjalankan aktivitas  perdagangan  yang  disertai ketidak-jujuran, sebab praktik semacam ini  akan  menimbulkan  kesenjangan dalam  perekonomian  yang  akibatnya berskala global dan jangka panjang.
5. Keseimbangan dan

## Kesederhanaan
Poin  ini  menguraikan  pola konsumsi  yang  selalu  berubah-ubah dalam  kehidupan  manusia,  di  mana mereka  mengkonsumsi  suatu  barang sejalan  dengan  besar  pendapatan  yang diterimanya.  Pola  seorang  konsumen ketika  mengkonsumsi  barang  akan selalu  berorientasi  untuk  mendapatkan kepuasan maksimum yang sukar untuk diukur.  Atas  dasar  ini,  sebuah  prinsip keseimbangan dalam aktivitas ekonomi diperlukan atensitas  agar kemaslahatan tetap  berjalan  produktif.  Hal  ini terbukti  secara  faktual  bahwa  pola masyarakat yang senang mengkonsumsi  berlebih-lebihan  akan membawa dampak pada krisis kehidupan,  baik  berupa  bencana ekologis ataupun bencana sosial.
Oleh karena itu, demi kemaslahatan sosial tetap memancarkan  eksistensinya,  al-Qur’an melarang  mengkonsumsi  secara  royal atau  berlebih-lebihan,  sebagaimana penjelasan QS. al-A’raf [7]: 31 berikut ini:
بحي  اﹶل  هنﹺإ  اوﹸفﹺرست  اﹶلو  اوبرشاو  اوﹸلﹸكو

## ﲔفﹺرسمﹾلا
“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.  Sungguh  Allah  tidak menyukai  orang-orang  yang  berlebih- lebihan.”
Larangan israf pada  ayat  ini mengandung  arti  bahwa  boleh  makan dan  minum  yang  halal  namun  tidak melebihi batas yang dilarang, sebagaimana  mengalokasikan  harta kepada  hal-hal  yang tercela.  Termasuk kategori israf juga  adalah  berusaha mendapatkan sesuatu secara berlebihan padahal bukan termasuk kebutuhan. 32
Ibn ‘Asyur menambahkan, israf adalah melewati  batas-batas  kewajaran dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan melalui  sesuatu  yang  dianggapnya baik.  Hal  ini  karena  seseorang  ketika ingin  mendapatkan  sesuatu  yang disenangi,  mereka  bertindak  melebihi batas pada umumnya, sehingga mereka selalu  ingin  untuk  memperkaya,  dari satu  kenikmatan  ke  kenikmatan  lain sampai tidak terbatas. 33
Contoh  representatif  tentang israf dikemukakan  M.  Quraish  Shihab dalam  kitab  tafsirnya, bahwa  termasuk perbuatan israf adalah terdapat seorang yang  kaya  raya  memberi  kepada  anak
32 Al-Razi, Tafsir al-Kabir, Juz XIV, h.
66. 33 Ibn  ‘Asyur, Tafsir  al-Tahrir  wa
Tanwir , Juz VIII, h. 95.
kecil kebutuhan yang melebihi batasnya, sementara pada orang dewasa yang  lagi  membutuhkan  pekerjaan diberinya  sebanyak  pemberian  kepada sang  anak  kecil  itu.  Hal  ini,  bagi Quraish  Shihab,  merupakan  perbuatan tercela  yang  tidak  memperhatikan prinsip keseimbangan dan kesederhanaan. 34
Berdasarkan  ini-lah  kenapa Allah  tidak  suka  terhadap  perbuatan israf , karena ketika sudah menjadi adat kebiasaan  dalam  hidupnya,  seseorang di  samping  sulit  melepaskan  diri  dari jeratan gaya hidup royal dan hedonistik,  ia  juga  terdorong  untuk selalu  mendapatkan  harta  dengan  cara ilegal  atau  haram,  demi  memuaskan kebiasaan israf itu.  Oleh  karena  itu, Islam  menganjurkan agar  hidup  secara wajar dan sederhana untuk menumbuhkan  sikap  penghormatan terhadap  pihak  lain  yang  stratanya berada di bawah. Selain itu, mengutamakan kepentingan  sosial  secara  ekspansif merupakan hal yang sangat fundamental  dalam  aktivitas  ekonomi. Dengan  kata  lain,  setelah  konsumen Muslim mendapatkan
kepuasan maksimal,  ia  juga  harus  membagi pendapatannya  untuk  konsumsi  dan distribusi  di  jalan  Allah  melalui  zakat, infak  dan  sedekah.  Hal  ini  harus disadari bahwa suatu penghasilan pasti melibatkan  pihak  lain  secara  aktif, sebagaimana  Allah  berfirman  dalam QS.  al-Ma’arij  [70]:  24-25  sebagai berikut;
34 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al- Mishbah:  Pesan,  Kesan,  dan  Keselarasan  Al- Qur’an ,  (Jakarta:  Lentera  Hati,  2002),  Juz  IX, h. 151.

## موﹸلعم  قح  مﹺهلاومﹶأ  يف  نيذﱠلاو
. ﹺلئاسلل ﹺمورحمﹾلاو
“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang  (miskin)  yang  meminta  dan orang  yang  tidak  mempunyai  apa-apa (yang tidak mau meminta.”
Term haq pada ayat ini, kata al-
Zuhaili,  merupakan  bentuk  pergantian arti  sedekah  yang  menumbuhkan kesadaran bahwa para peminta sebenarnya  juga  ikut  memiliki  harta tersebut.  Kesadaran  dalam  konteks  ini sejatinya bersifat fitrah, sehingga tidak ada  asumsi  bagi  si  pemberi  merasa lebih  mulia  dan  lebih  terhormat daripada  yang  diberi.  Sehingga  ketika si  pemberi  merasa  senang  dan bahagia karena  harta  yang  diberikan,  maka yang  diberi  pun  juga  merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan si pemberi. 35 Contoh
representatif  dalam  hal  ini  dapat dijumpai  ketika  ada  anak  jalanan  atau orang  miskin,  dan  kita  memiliki kemampuan  bersedekah,  kemudian memberikan  sebagian  uang  kepada mereka,  maka  ketika  itu  kita  akan merasakan  kepuasan  disebabkan  telah membantu  saudara  kita.  Bahkan kepuasannya  terasa  lebih  ketika  uang itu  dipakai  untuk  membeli  sesuatu sesuai dengan kebutuhannya.
Dari  sini,  sangat  penting kiranya  menanamkan  kemaslahatan sosial  sebagai  kebutuhan  yang  absolut dan  mutlak  dalam  konteks  pola ekonomi  yakni  konsumsi  seseorang. Pola  konsumsi  ini  harus  baik  dan membawa  manfaat  serta  kemaslahatan
35 Al-Zuhaili, al-Tafsir  al-Munir. ,  Juz XV, h. 131.
bagi  pihak  lain  dan  alam  sekitar.  Di samping  itu,  kemaslahatan  ekonomi bisa  termanifestasi  bila  seseorang memiliki  sifat  dermawan.  Ini  penting bagi  per-individual,  karena  jika  tidak memiliki sifat dermawan ia kelak akan mendapatkan kerugian di akhirat,  serta tidak  tertanam  kemaslahatan  sosial dalam kehidupan dunia.

## 6. Mengkonsumsi  yang  halal  dan thayyib
Kemaslahatan  ekonomi  dalam sub-bab  ini  mengacu  pada  konsumsi yang  memiliki  dua  arti,  yakni;  terkait mendapatkan  rezeki  secara  halal sekaligus  tidak  melanggar  aturan syariat. Hal ini dapat dimengerti dalam QS. al-Baqarah [2]: 168;
ابيﹶط اﹰلاﹶلح ﹺضرﹶأﹾلا يف امم اوﹸلﹸك سانلا اهيﹶأ اي ﲔﹺبم ودع مﹸكﹶل هنﹺإ ناﹶطيشلا تاوﹸطخ اوعﹺبتت اﹶلو
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya  syaitan  itu  adalah musuh yang nyata bagimu”.
Ibn  Katsir  menjelaskan  bahwa ayat ini mengandung arti perintah bagi hamba  Allah  yang  beriman  agar mengkonsumsi  makanan  secara  halal lagi  baik  atas  rezeki  yang  diberikan oleh  Allah.  Mengkonsumsi  sesuatu yang halal menjadi wasilah dikabulkannya doa oleh Allah, sementara mengkonsumsi sesuatu yang haram  akan  menutupi  terkabulnya  doa dan tertolaknya suatu ibadah. 36 Sementara  al-Razi memahami  kata halal dengan arti cara untuk
36 Ibn  Katsir, Tafsir  al-Qur’an  al- ‘Adzim, Juz I, h. 347.
mendapatkan suatu barang, dan wujudnya  harus  sesuai  dengan  aturan syariat. 37
Kata halal berasal  dari  kata halla-yahillu yang  berarti  mengurai ikatan atau berarti terlepas/tidak terikat. Kemudian  kata  ini  oleh  al-Qur’an digunakan  untuk  merujuk  pada  makna makanan  yang  halal. 38 Menurut  M. Quraish  Shihab,  halal  merupakan bentuk ikatan yang terlepas dari bahaya duniawi  dan  ukhrawi,  sehingga  dalam Islam  kata  halal  diartikan  ‘boleh’. 39
Sementara  kata thayyib berasal  dari kata thaba-yathubu, berarti  sesuatu yang  dirasakan  nikmat  oleh  jiwa  dan raga. 40 Ada  yang  mengartikan  sesuatu yang menenangkan jiwa ketika menikmatinya, sehingga tidak membahayakan  dirinya  baik  jasmani maupun  rohani. 41 Lebih  tepatnya, thayyib berati lezat, baik, menyehatkan, menenteramkan,  dan  yang  paling utama.
Adapun  term ya  ayyuhan-nas mengindikasikan bahwa setiap manusia selalu  diberi  kesempatan  seluas- luasnya  untuk  mengkonsumsi  apa  saja yang  telah  diciptakan  Allah  dimuka bumi  asalkan  halal. 42 Oleh  karena  itu, seruan universal yang ditujukan kepada semu  umat  manusia  bukan  suatu paksaan, namun sesuatu yang fundamental  dan  adil,  sebab  manusia
37 Al-Razi, Tafsir al-Kabir, Juz V, h. 3. 38 Al-Asfahani, al-Mufradat  fi  Gharib al-Qur’an , h. 128.
39 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  al- Qur’an:  Tafsir  Maudu’i  atas  Pelbagai Persoalan  Umat, (Bandung:  Mizan,  2003),  h. 148. 40 Al-Asfahani, al-Mufradat  fi  Gharib al-Qur’an , h. 308.
41 Ibn  ‘Asyur, Tafsir  al-Tahrir  wa Tanwir , Juz II, h. 102.
42 Ibn  ‘Asyur, Tafsir  al-Tahrir  wa Tanwir , Juz II, h. 101.
pada faktanya meskipun tidak menyembah  Allah  mereka  selalu memeperoleh  rezekinya  selama  hidup di  dunia.  Bahkan  mengkonsumsi  dan mencari  rezeki  halal  pada  hakikatnya tidak  untuk  membahagiakan  Allah, tetapi demi kemaslahatan dan kesehatan manusia itu sendiri, jiwa dan raga,  sekaligus  sebagai  manifestasi pengabdian  manusia  kepada  Allah. Dengan  demikian,  term halal berarti mengacu  pada  cara  dan  jenisnya,  dan thayyib berkaitan  dengan  alasannya, yakni  demi  kesehatan  jasmani  dan rohani.
Pada ayat lain, Allah menegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 172;
ام  تابيﹶط  نم  اوﹸلﹸك  اونمآ  نيذﱠلا  اهيﹶأ  اي نﹸك ﹾنﹺإ هﱠلل اورﹸكشاو مﹸكانﹾقزر ﹶنودبعت هايﹺإ مت “Hai  orang-orang  yang  beriman, makanlah  di  antara  rezeki  yang  baik- baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar- benar kepada-Nya kamu menyembah.”
Berdasrkan  ayat  ini,  seorang mukmin  dalam  konteks  menikmati rezeki  harus  berbeda  dengan  non- mukmin.  Sebab  mengkonsumsi  dan mencari  rezeki  yang  halal  bukan  saja demi  kesehatan  jasmani  dan  rohani, tetapi  –  lebih  dari  itu–  sebagai konsekuensi keimanan dan rasa syukur kepada  Allah.  Atas  dasar  ini,  maka kemaslahatan perekonomian akan mudah  diwujudkan  sepanjang  setiap manusia mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar yang disarikan al- Qur’an. Bahkan mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib akan menjadikan  personal-individual  selalu dinaungi ketenteraman sekaligus kesejahteraan dalam konteks apa pun.

## KESIMPULAN
Dari  penjelasan  singkat di atas, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai  berikut: pertama ,  konsep kemaslahatan menurut al-Qur’an orientasinya mengacu pada kemaslahatan sosial, atau dapat disebut dengan  kemaslahatan  bersama  ( al- mashlahah al-ammah). Karena kemaslahatan  sosial  pada  dasarnya menuntut adanya kemaslahatan individual. Jika kemaslahatan individual mengalami kontradiktif dengan  kemaslahatan  sosial,  maka kemaslahatan individual harus dikalahkan. Kedua, kemaslahatan  termasuk tujuan  untuk  mencapai maqashid  al-
syariah dalam  kehidupan  manusia.  Di samping  dengan  sikap  toleran  dan kemudahan, sikap untuk tujuan kemaslahatan universal juga merupakan  cara manusia dalam mengimplementasikan maqashid  al-
syariah. Sebab dengan kedua sikap ini, manusia akan lebih mudah menghadapi dan  mengikuti  arus  perkembangan zaman yang semakin pesat.
Ketiga, kemaslahtan  dalam ekonomi  perspektif  al-Qur’an  paling tidak  ada  enam,  yaitu:  aktivitas ekonominya  tidak  bersifat  ilegal, mengoptimalkan  sumber  daya  alam,
melakukan pemerataan yang berkeadilan,  tidak  saling  menzalimi satu sama lain, harus ada keseimbangan dan kesederhanaan, serta mengkonsumsi  sesuatu  yang  halal  dan thayyib .

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Al-Amidi,  Muhammad  Salim  (2003). al-Ihkam  fi  Ushul  al-Ahkam , Riyadh: Dar al-Shami’i.
Al-Asfahani,  Abu  al-Qasim  al-Raghib (t.th). al-Mufradat  fi  Gharib al-Qur’an .  ed.  Muhammad Sayyid  Kilani.  Beirut:  Dar  al- Ma’rifah.
Al-Baidhawi,  Nashiruddin  al-Syairazi (t.th). Anwar  al-Tanzil  wa Asrar  al-Ta’wil  bi  Tafsir  al- Baidhawi. Beirut:  Dar  Ihya’ al-Turats al-‘Arabi.
Al-Baqi,  Muhammad  Fuad  ‘Abd
(1943). al-Mu’jam al- Mufahras li al-Fadz al-Qur’an al-Karim. Beirut: Dar al-Fikr.. Al-Bukhari,  Muhammad  bin  Isma’il.
Shahih  Bukhari, CD  ROOM:
al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
Al-Buthi, Muhammad Sa’id Ramadhan (t.th). Dawabith al-Mashlahah fi  Syariah  al-Islamiyyah. T.tp: Muassasah al-Risalah.
Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa (1946).
Tafsir  al-Maraghi, Mesir:
Maktabah.
Al-Qardhawi,  Yusuf  (2007). Fiqih Maqoshid  Syariah .  Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
Al-Qurthubi,  Muhammad  al-Anshari (2006). al-Jami’  li  Ahkam  al- Qur’an, Beirut:  Dar  al- Risalah.
Al-Razi, Muhammad Fakhruddin (t.th).
Tafsir al-Kabir wa Mafatih al- Ghaib . Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Shabuni,  Muhammad  ‘Ali  (t.th). Shafwat  al-Tafasir. Beirut:
Dar al-Qur’an al-Karim.
Al-Suyuthi,  Jalaluddin  (1938). al- Asybah  wa  al-Nazhair  fi Qawa’id  wa  Furu‘  Fiqh  al- Syafi’iyyah. Mesir:  Mushthafa al-Bab al-Halabi wa Awladih.
Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim (2003). al-Muwafaqat  fi  Ushul  al- Syari’ah ,  ed.  Muhammad ‘Abdullah Darraz, Beirut:  Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
Al-Zuhaili,  Wahbah  (2009). al-Tafsir al-Munir  fi  al-‘Aqidah  wa  al- Syariat wa  al-Manhaj . Beirut:
Dar al-Fikr.
Ibn  ‘Asyur,  Muhammad  al-Thahir (1984). Tafsir  al-Tahrir  wa Tanwir . Beirut: Dar al- Tunisiyyah. -----------------------  (2004). Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah. Qatar: Daulah Qatar. Ibn Katsir, Abu al-Fida’ (1998). Tafsir al-Qur’an  al-‘Adzim. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. Ibn  Mandzur,  Jamaluddin  Muhammad (t.th). Lisan  al-’Arab. Beirut:
Dar Shadir.
Munawir,  Ahmad  Warson  (2002). Kamus Arab-Indonesia . Surabaya: Pustaka Progressif. Shihab,  M.  Quraish  (2003). Wawasan al-Qur’an:  Tafsir  Maudu’i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan. -----------------------  (2002). Tafsir  al- Mishbah:  Pesan,  Kesan,  dan Keselarasan Al-Qur’an . Jakarta: Lentera Hati. Suryabrata,  Umadi  (1998). Metodologi
Penelitian. Jakarta:  PT  raja
Grafindo Persada. Quthb,  Sayyid  (2003). Tafsir  fi  Zhilal al-Qur’an: Dibawah Naungan
al-Qur’an, terj.  As’ad  Yasin dkk.  Jakarta:  Gema  Insani Press.

## Artikel/Jurnal
Fahlefi,  Rizal  (2015).  “Implementasi Maslahah  Dalam  Kegiatan Ekonomi  Syariah”, JURIS, Vol. 14, No. 2.
Iswandi,  Andi  (2014).  “Maslahat Memelihara  Harta  Dalam Sistem Ekonomi Islam”, SALAM:  Jurnal  Filsafat  dan Budaya Hukum, Vol. 1, No. 1. K,  Amiruddin  (2016).  “Nilai  Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam”, EcceS  (Economics Social and Development Studies), Vol. 2, No. 1. Khairil,  Muhammad.  dkk  (2020). “Implementasi Pemahaman Ayat Al-Qur’an Tentang Rezeki Di Kalangan Pemulung Kota Padang” Jurnal  Ulunnuha, Vol.  9,  No. 1. Zulfikar,  Eko  (2018).  “Harta  dalam Perspektif  al-Qur’an:  Kajian Tafsir Ayat-ayat Tentang Harta Batil”. Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 16 (1). ------------------  (2018).  “Wawasan  al- Qur’an Tentang Ekologi: Kajian  Tematik  Ayat-ayat Konservasi Lingkungan”. QAF:  Jurnal  Ilmu  Al-Qur’an dan Tafsir, 2 (2).