Volume 04 Nomor 01 Agustus 2019
2622-9633 (Online) 2528-5580 (Cetak) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi. i.v4i1.1411

## Pengembangan Kapasitas Bank Sampah Untuk Mereduksi Sampah Di Kota Tanjungpinang
Mawarni Hani Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji mawarnihani@gmail.com

## Dian Prima Safitri
Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dianprima2000@gmail.com

## ABSTRAK
Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan semakin banyaknya sampah yang dihasilkan yang bersumber dari sumber timbulan sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah industri, sampah  perdagangan,  dan  lain  sebagainya.  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang terus  berupaya  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  mengenai  pentingnya kebersihan  dan  melakukan  upaya  untuk  menekan  volume  sampah  dengan adanya pengembangan kapasitas bank sampah. Adapun tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pengembangan  kapasitas  bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang. Informan penelitian ini  adalah  Dinas  Lingkungan  Hidup,Dinas  Perumahan  Rakyat  Kawasan Perumahan  Rakyat  Kawasan  Pemukiman  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Tanjungpinang,  dan  pengurus  bank  sampah.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Teknis  analisis  data  yang digunakan  adalah  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  1)  belum  adanya  sistem  rekrutmen  pegawai yang  tepat  didalam  pengembangan  sumber  daya  manusia.  2)  dimensi penguatan  organisasi,  Dinas  Lingkungan  Hidup  bekerja  sama  dengan pegadaian,  sebagai  inovasi  dalam  meningkatkan  minat  masyarakat  untuk menabung. 3) dimensi reformasi kelembagaan melalui Peraturan Walikota No 43  Tahun  2018  tentang  kebijakan  dan  strategi  daerah  (jakstrada)  dalam pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis  sampah  rumah tangga  harus  mencapai  target  100%  sampah  yang  terkelola  ditahun  2025 diukur  melalui  pengurangan  sampah  sebesar  30%  dan  penanganan  sampah sebesar 70%. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas bank sampah  untuk  mereduksi  sampah  di  Kota  Tanjungpinang  sudah  optimal, meskipun  belum  berjalan  begitu  sempurna.  Saran  peneliti  yaitu  pemerintah diharapkan  mendorong  berdirinya  bank  sampah  disetiap  kelurahan  dan kecamatan sehingga sampah di Kota Tanjung pinang bisa direduksi .
Kata Kunci: Bank Sampah, Pengembangan Kapasitas
I. Pendahuluan
Penelitian  ini  ingin  mengkaji    pengembangan  kapasitas  bank  sampah untuk  mereduksi  sampah  di  Kota  Tanjungpinang. Lajunya  pertumbuhan penduduk  di  kota  Tanjungpinang,  mengakibatkan  banyaknya  aktifitas  yang terjadi  di  Kota  Tanjungpinang.  Aktifitas  yang  dilakukan  oleh  penduduk  atau masyarakat  Kota  Tanjungpinang  akan  berdampak  kepada  kebersihan lingkungan  kota.  Hasil  dari  aktifitas  masyarakat  ini  adalah  semakin  banyak sampah-sampah  yang  dihasilkan  dari  bahan-bahan  yang  habis  pakai  atau bahan-bahan  yang  tidak  di  pergunakan  lagi  yang  bersumber  dari  sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan .
Bank  sampah  di  Kota  Tanjungpinang  berdiri  karena  adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengolahan sampah dengan  sistem  bank  sampah  ini  diharapkan  mampu  membantu  pemerintah dalam  menangani  sampah  dan  meningkatkan  nilai  ekonomi.  Bank  sampah juga  merupakan  salah  satu  indikator  dalam  penilaian  adipura  setiap tahunnya.  Berikut  ini  alasan  mengapa  diperlukan  bank  sampah  dalam pengelolaan sampah:
1. Indonesia  telah  memiliki  undang-undang  No  18  Tahun  2008  tentang pengelolaan  sampah,  bank  sampah  salah  satu  sistem  yang mengimplementasikan  undang-undang  dimaksud  dalam  mengelola sampah yang dimulai dari sumbernya
2. Jumlah sampah yang diangkut ke TPA terus meningkat.
3. Kebiasaan masyarakat membakar dan membuang sampah sembarangan terus berjalan.
4. Sebagian  masyarakat  masih  berprasangka  buruk  terhadap  profesi penggiat sampah (pemulung).
5. Belum dilibatkannya peran pembeli sampah (pengepul) secara optimal oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah.
6. Sampah selama ini belum menjadi media pendidikan yang optimal bagi anak-anak.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  penulis,  bank  sampah  kota
Tanjungpinang berada dibeberapa tempat yaitu:

## Tabel 1 Daftar Nama Bank Sampah
No Nama Alamat SK No SK Tanggal SK 1. Bank Sampah Induk, Bank Sampah Amad Potong Lembu Kel.Kamboja Kec.Tanjungpinang Barat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang No.08 Tahun 2017 07 Maret 2017 2. Bank Sampah Amad Potong Lembu Kel.Kamboja Kec.Tanjungpinang Barat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang No.08 Tahun 2016 12 Februari 2016 3. Bank Sampah Cermai Kel.Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2015 17 April 2015 4. Bank Sampah Dahlia (tidak aktif) Kel.Tanjung Unggat Kec.Bukit Bestari Lurah Tanjung Unggat Nomor 23 Tahun 2013 12 April 2013 5. Bank Sampah Gurindam Seraya (tidak aktif) Kel.Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur Lurah Air Raja Nomor 15 Tahun 2015 01 April 2015 6. Bank Sampah Kalpataru Jl.D.I Panjaitan Km.10 Kota Tanjungpinang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2016 19 Septembe r 2016
7. Bank Sampah SD 008 Jl.R.E Martadinata Km.6 Tanjungpinang Kepala SDN 008 Tanjungpinang Timur Nomor 421.2/024 /5.5.2.2.2. 08/2018 03 Januari 2017 8. Bank Sampah Semesta Tanjungpinang Kel.Pinang Kencana Kec.Tanjungpinang Timur Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2016 09 Mei 2016 9. Bank Sampah SMKN 1 Jl.Pramuka No.6 Kota Tanjungpinang Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Tanjungpinang Nomor 442.23/08 3a/5.5.3.2. 01/2014 10 Februari 2015 10. Bank Sampah Mitra Bahagia Sejahtera (MBS) Kel.Pinang Kencana Kec.Tanjungpinang Timur Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2018 10 Septembe r 2018 11. Bank Sampah SMPN 7 Tanjungpinang Kel.batu Sembilan Kec.Tanjungpinang Timur Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Nomor 41 Tahun 2016 01 November 2016 12. Bank Sampah Kita Maju Bersama (pasif) Kel.Bukit Cermin Kec.Tanjungpinang Barat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2019 06 Februari 2019 13. Bank Sampah Tanjung Unggat Berseri (pasif) Kel.Tanjung Unggat Bukit Bestari Kepala Dinas Lingkungan Hidup KotaTanjungpin ang Nomor 60 Tahun 2018 10 Desember 2018
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang,2019
Dari tabel diatas  peneliti hanya fokus dengan beberapa bank sampah yaitu bank sampah induk Amad Potong Lembu berada di Jalan Potong Lembu
Kemboja,  bank  sampah  KSM  Cermai  berada  di  Sei  Jang,  gang    Sei  Jang 4,Kel.Sei.Jang  Kecamatan  Bukit  Bestari,RT/RW  01/04  Kota  Tanjungpinang, Bank  sampah  Semesta  berada  di  Kelurahan  Pinang  Kencana,  Bank  sampah Mitra Bahagia Sejahtera berada di Jl.Hang Lekir, di ruko Hang Lekir, batu IX, Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, bank sampah Kita Maju Bersama, bank sampah tanjung unggat berseri,  bank sampah Kita Maju Bersama, bank sampah tanjung unggat berseri, bank sampah kalpataru.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup, Sri Herlinda mengatakan bahwa bank sampah sekolah di skip, karena pola  berfikir  bank  sampah  sekolah  itu  berbeda  dan  masuk  ke  kelompok sekolah  adiwiyata.  Selain  itu,  bank  sampah  sekolah  juga  bukan  semi komersil,bank sampah sekolah untuk mengedukasi bukan melihat dari berapa banyak  uang  yang  didapat,tidak  juga  melihat  harga,  mereka  hanya  melihat volume sebagai edukasinya.
Dalam  rangka  untuk  mereduksi  sampah  di  Kota  Tanjungpinang  maka langkah  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  pengembangan  kapasitas pada unit-unit bank sampah yang ada di Kota Tanjungpinang. Menurut grindel pengembangan  kapasitas  didefinisikan  sebagai  “serangkaian  strategi  yang ditujukan  untuk  meningkatkan  efisiensi,efektifitas  dan  responsivitas  dari kinerja  pemerintahan,  dengan  memusatkan  perhatian  pada  dimensi  sumber daya manusia, penguatan organisasi, reformasi kelembagaan atau lingkungan ( dalam Keban 2012:46)
Diperlukan  pelatihan,  sosialisasi  dan  edukasi  sebagai  proses pengembangan  ketenagakerjaan  dalam  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan  yang  dibutuhkan  personil,  termasuk  didalamnya  peningkatan kemampuan  menerapkan  teknologi  tepat  guna  untuk  meningkatkan produktivitas  kerja.  Pelatihan  dan  pengembangan  SDM    sangat  erat hubungannya  dengan  hasil  kinerja  SDM  tersebut.  Pelatihan  dan pengembangan  SDM  yang  tepat,  dapat  memberikan  efek  yang  baik  kepada pengelola bank sampah.
Tantangan kelembagaan bank sampah diantaranya adalah bagaimana menciptakan  perencanaan  yang  baik,  pengorganisasian,  koordinasi, komunikasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan stakeholders, terutama  pada  pengelola  dan  pihak  pemerintah  maupun  pihak  mitra.  Dalam
struktur  organisasi  kepengurusan  bank  sampah  yang  ada  dikota Tanjungpinang  di  SK  kan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  (  sekarang  Dinas Lingkungan Hidup). Masing-masing bank sampah yang menentukan pengelola sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Pada tahun 2017 pemerintah kota Tanjung pinang menargetkan bebas sampah di tahun 2025 melalui Peraturan Walikota No 43 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga  dan  sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga  harus  mencapai  target 100%  sampah  yang  terkelola  dengan  baik  dan  benar  pada  tahun  (2025), diukur  melalui  pengurangan  sampah  sebesar  30%  dan  penanganan  sampah sebesar  70%.  Dituangkan  dalam  program  pengelolaan  sampah  secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ketempat pemrosesan akhir (TPA) dan akan  dilaksanakan  oleh  seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah.  Didalam mencapai  hal  tersebut  Pemko  Tanjungpinang  terus  berupaya  meningkatkan kesadaran  masyarakat  mengenai  pentingnya  kebersihan  dan  melakukan upaya  untuk  mereduksi  sampah  dengan  adanya  pengembangan  kapasitas bank sampah pada unit-unit bank sampah yang ada di Kota Tanjungpinang.
Dapat kita ketahui bahwa tujuan sebenarnya pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan suatu organisasi untuk meningkatkan  daya  tanggap  individu,  organisasi  atau  sistem  terhadap perubahan  lingkungan  sehingga  mampu  beradaptasi  dengan  tuntutan perubahan  zaman.  Upaya  tersebut  dibangun  dari  potensi  yang  sudah  ada kemudian  diproses  agar  lebih  meningkatkan  kualitas  individu,  organisasi, serta sistem agar dapatr bertahan ditengah perubahan lingkungan.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana pengembangan  kapasitas  bank  sampah  untuk  mereduksi  sampah  di  Kota Tanjungpinang  dengan  memusatkan  perhatian  pada  teori  pengembangan kapasitas yang dikemukakan oleh Grindle dalam Keban,dkk (2012:46) melalui dimensi pengembangan sumber daya manusia, dimensi penguatan organisasi, dimensi reformasi kelambagaan.

## II. Tinjauan Pustaka
Secara  umum  konsep  pengembangan  kapasitas  dapat  dimaknai sebagai  proses  membangun  kapasitas  individu,  kelompok,  atau  organisasi.
pengembangan  kapasitas  dapat  diartikan  sebagai  upaya  memperkuat kapasitas  individu,  kelompok,  atau  organisasi  yang  dicerminkan  melalui pengembangan  kemampuan,  keterampilan,  potensi  dan  bakat  serta penguasaan  kompetensi-kompetensi  sehingga  individu,  kelompok  atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.
Dalam  pengembangan  kapasitas  memiliki  dimensi,  fokus  dan  tipe kegiatan.  Dimensi,  fokus  dan  tipe  kegiatan  tersebut  menurut  Grindle  dalam Keban,dkk (2012:46) adalah sebagai berikut:

## Tabel 2 Dimensi Pengembangan Kapasitas
Dimensions Focus Type Of Activies Human Resource (pengembangan SDM). Supply  of  profesional  and technical personel (kesediaan  tenaga  teknis dan profesional). Training, salaries, conditions of work, recruitment (pelatihan, gaji, kondisi kerja dan rekrutmen). Organizational strengthening (penguatan organisasi). Institusions  system  to improve  performance  of spwcific taks and functions; and microstructures (sistem manajemen dalam mengembangkan performasi tugas-tugas khusus dan fungsi; struktur mikro). Incentive system, utilizationnof personel, leadership,organizational culture, communications, manajerial structures (sistem insentif, pemanfaatan personil,kepemimpinan,bud aya  organisasi,  komunikasi dan struktur manajerial).
Institutional reform (reformasi kelembagaan ) Institusions and system,macrostructures (lembaga dan sistem;struktur makro) Rules  of  the  game  for economic and politicalregimes,  policy  and legal change, system reform (aturan  permainan  untuk rezim politik dan perubahan
kebijakan,reformasi sistem)
Sumber: Grindle dalam Keban,dkk (2012:46)
Dari tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dimensi pengembangan  kapasitas meliputi: 1) dimensi pengembangan sumber daya manusia dengan fokus pada kesediaan  tenaga  teknis  dan  profesional,  sedangkan  aktivitasnya  meliputi, pelatihan,  gaji,  kondisi  kerja  dan  rekrutmen.  2)  dimensi  penguatan organisasi,  dengan  fokus    pada  sistem  manajemen  dalam  mengembangkan performasi  tugas-tugas  khusus  dan  fungsi;  struktur  mikro;  sedangkan  jenis aktivitasnya  meliputi, sistem intensif, pemanfaatan personil, kepemimpinan, budaya  organisasi,komunikasi  dan  struktur manajerial. 3)  dimensi  reformasi kelembagaan  dengan  fokus  lembaga  dan  sistem;  struktur  makro,sedangkan jenis  aktivitasnya  meliputi,aturan  permainan  untuk  rezim    politik  dan perubahan kebijakan,reformasi sistem.
Setelah  diuraikan  beberapa  dimensi  yang  ada  dalam  pengembangan kapasitas  yang  terdiri  dari  dimensi  pengembangan  sumber  daya  manusia, dimensi  penguatan  organisasi,  dan  dimensi  reformasi  kelembagaan.  Maka ketiganya diharapkan dapat
dilaksanakan
secara efektif dan berkesinambungan.
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan  program pengembangan  kapasitas.  Secara  khusus  menurut (Riyadi,2003)  dalam  sebuah  artikel  secara  khusus  menyampaikan  bahwa faktor-faktor  signifikan  yang  mempengaruhi capacity  building meliputi  4  hal pokok yaitu:
1) Komitmen  bersama. Komitmen  bersama dari  seluruh  aktor  yang terlibat  dalam  sebuah  organisasi  sangat  menetukan  sejauh  mana pengembangan  kapasitas  akan  dilaksanakan  ataupun  disukseskan. Komitmen  bersama  ini  merupakan  modal  dasar  yang  harus  terus menerus  ditumbuh  kembangkan  dan  dipelihara  secara  baik  oleh karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi.
2) Kepemimpinan. Faktor conducive leadership merupakan salah satu hal yang  paling  mendasar  dalam  mempengaruhi  inisiasi  dan  kesuksesan program  pengembangan  kapasitas  personal  dalam  kelembagaan
sebuah organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, harus terus  menerus  didorong  sebuah  mekanisme  kepemimpinan  yang dinamis  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  sektor  swasta. Kepemimpinan  kondusif  yang  memberikan  kesempatan  luas  pada setiap  elemen  organisasi  dalam  menyelenggarakan  pengembangan kapasitas  merupakan  sebuah  modal  dasar  dalam  menentukan efektivitas  kapasitas  kelembagaan  menuju  realisasi  tujuan  organisasi yang diinginkan.
3) Reformasi  Peraturan. Kontekstualitas  politik  pemerintahan  daerah  di indonesia  serta  budaya  pegawai  pemerintah  daerah  yang  selalu berlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal-formal prosedural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itulah, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan  maka  reformasi  (atau  dapat  dibaca  penyelenggaran peraturan  yang  kondusif)  merupakan  salah  satu  cara  yang  perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini.
4) Reformasi  kelembagaan. Reformasi  peraturan  di  atas  tentunya merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan ini. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada
pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program  kapasitas  personal  dan  kelembagaan  menuju  pada  realisasi tujuan  yang  ingin  dicapai.  Reformasi  kelembagaan  menunjuk  dua aspek  penting  yaitu  struktural  dan  kultural.  Kedua  aspek  ini  harus dikelola  sedemikian  rupa  dan  menjadi  aspek  yang  penting  dan kondusif  dalam  menopang  program  pengembangan  kapasitas  karena pengembangan  kapasitas  harus  diawali  pada  identifikasi  kapasitas yang  dimiliki  maka  harus  ada  pengakuan  dari  personal  dan  lembaga tentang  kelemahan  dan  kekuatan  yang  dimiliki  dari  kapasitas  yang tersedia ( existing capacities ).

## III. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  yang  berupa
kata-kata lisan ataupun tulisan dari informan yang diteliti. Metode penelitian ini  dipilih  yaitu  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  mengungkapkan dampak  sosial.  Penelitian  ini  ingin  menggali  data  dan  informasi  tentang pengembangan  kapasitas  bank  sampah  untuk  mereduksi  sampah  di  Kota Tanjungpinang.
Lokasi  penelitian  adalah  tempat  dimana  penelitian  dilakukan.  Lokasi penelitian  ini  berada  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Tanjungpinang,  Dinas Perumahan  Rakyat  Kawasan  Pemukiman  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Tanjungpinang,  dan  beberapa  unit  Bank  sampah  yang  ada  dikota Tanjungpinang.  Hal  ini  dilakukan  guna  mempermudah  peneliti  dalam mendapatkan sejumlah data yang diperlukan.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Seksi  Pengadaan  dan Pengendalian  Pengangkutan  Dinas  Perumahan  Rakyat  Kawasan  Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah  dan  Limbah  B3  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Tanjungpinang,  serta pengelola/pengurus bank sampah yang ada di Kota Tanjungpinang.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  data  primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara pada informan dan  lokus  yang  telah  ditentukan,  semua  hasil  yang  diperoleh  ditabulasi  dan dianalisis  secara  deskriptif  dalam  bentuk  lisan  maupun  tulisan.  Sedangkan data  sekunder  diperoleh  melalui  penelusuran  berbagai  pustaka  seperti Undang-undang Republik Indonesia, peraturan-peraturan yang terkait, buku- buku, tulisan-tulisan penelitian, studi kasus, ataupun artikel dan jurnal yang diterbitkan.
Wawancara  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang  harus  diteliti,  dan  juga  apabila  peneliti  ingin  mengetahui  hal-hal  dari responden  yang  lebih  mendalam  dan  jumlah  respondennya  sedikit/kecil, (Sugiyono,  2013:137).  Wawancara  dilakukan  untuk  menggali  informasi terkait  bank  sampah  yang  ada  dikota  Tanjungpinang  melalui  informan- informan  dalam  penelitian.  Wawancara  terhadap  informan  dipandu  dengan pedoman  interview  berstandar  dalam  bentuk  pertanyaan.  Keterangan  waktu wawancara bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi.

## IV. Pembahasan
Untuk menjawab penelitian peneliti
menggunakan model pengembangan  kapasitas  menurut  Grindle  dalam  Keban,dkk  (2012:46). Model ini dipilih karena variabel-variabel dari model pengembangan kapasitas ini dapat menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana pengembangan  kapasitas  bank  sampah  untuk  mereduksi  sampah  di  Kota Tanjungpinang. Adapun variabel-variabel dari model pengembangan kapasitas ini  adalah  pengembangan  sumber  daya  manusia,  penguatan  organisasi,  dan reformasi kelembagaan.
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Pengembangan  kapasitas bank  sampah  Kota  Tanjungpinang  yang difokuskan  pada  tingkatan  individu/Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  adalah melalui  sistem  rekrutmen  yang  tepat,  pelatihan,  gaji,  dan  kondisi  kerja. Pengembangan  kemampuan  SDM  ini  harus  menjadi  prioritas  pertama  oleh sebuah  organisasi,  karena  SDM  yang  berkualitas  prima  akan  mampu mendorong terbentuknya kemampuan faktor non-manusia secara optimal.
Dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  pengadaan rekrutmen,seleksi,belum  terlaksana  dengan  baik  untuk  pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang bergabung dalam program bank sampah. Dalam memilih SDM masih menggunakan tingkatan individual, yaitu siapa yang bersedia menjadi pengurus  tanpa  adanya  proses  rekrutmen.  Pada  tingkatan  individual  ini secara  umum  dilakukan  dengan  pelatihan,  dan  sosialisasi  yang  merupakan suatu  keharusan  dalam  upaya  pengembangan  sumber  daya  manusia  untuk menjawab  berbagai  persoalan  dalam  lingkup  sumber  daya  manusia  yang kompeten.  Pelatihan  dapat  dilaksanakan  oleh  pemerintah  maupun  pengelola bank sampah yang bekerja sama dengan pihak RT/RW kelurahan setempat.
Pelatihan dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun pengelola bank sampah  yang  bekerja  sama  dengan  pihak  RT/RW  kelurahan  setempat. Pada tahun 2019 pelatihan yang pernah dilakukan  oleh pemerintah provinsi yaitu pelatihan  daur  ulang  yang  difasilitasi  oleh  Dinas  Lingkungan  dan  Kehutanan
provinsi  Kepri  di  lakukan  di  Batam,  dengan  tema  memanfaatkan  limbah plastik dari sachet.
Pengembangan  kemampuan  SDM  ini  harus  menjadi  prioritas  pertama oleh  sebuah  organisasi,  karena  SDM  yang  berkualitas  prima  akan  mampu mendorong  terbentuknya  kemampuan  faktor  non-manusia  secara  optimal. Dengan kata lain, kemampuan suatu daerah secara komprehensif tidak hanya tercermin  dari  kapasitas  SDM-nya  saja,  namun  juga  kapasitas  yang  bukan berupa  faktor  manusia (non-human  capacity ),  misalnya  kemampuan keuangan  dan  sarana  /prasarana  atau  infrastruktur.  Dengan  itu  adanya recruitment yang  tepat,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  SDM  sesuai klasifikasi  kebutuhan  organisasi  dalam  pembaharuan  dan  pengembangan. Sesuai  dengan  pendapat  dari  Rivai  Sagala  (2008:147)  mengatakan  bahwa rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan.
b. Penguatan Oraganisasi
Pengembangan  kapasitas  bank  sampah  Kota  Tanjungpinang  yang difokuskan  pada  tingkatan  organisasi  melalui  pemanfaatan  personil ,komunikasi, kepemimpinan, sistem insentif.  Penguatan organisasi bertujuan untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  organisasi  instansi  pemerintah secara  proporsional  sesuai  dengan  kebutuhan  pelaksanaan  tugas  masing- masing.
Struktur  organisasi  Bank  sampah  yang  ada  di  Kota  Tanjungpinang semuanya  di  SK  kan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup.  Masing-masing  bank sampah  yang  memilih  anggota  nya  sesuai  dengan  kedudukan  dalam kepengurusan.  Anggota  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  bidangnya sehingga  program  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  Milen  (2004)  mengemukakan  bahwa  salah  satu  penguatan organisasi yaitu memfokuskan proses dan struktur yang dapat mempengaruhi bagaimana  organisasi  tersebut  menetapkan  tujuannya  dalam  menyusun  dan menyusun  pekerjaannya  secara  insentif.  Struktur  organisasi  yang  baik  dan tepat dapat menjawab tantangan perubahan yang dihadapi oleh organisasi.
Fokus  perhatian  dalam  penguatan  organisasi  menurut  Haryono,  dkk (2012:47)  terletak  pada  pemanfaatan  personil,  bagaimana  mendesain struktur manajerial dan persoalan pengembangan jaringan-jaringan:

## a. Pemanfaatan personel
Salah  satu  unsur  dalam  penguatan  organisasi  adalah  pendayagunaan aparatur  atau  biasa  disebut  dengan  pemanfaatan  personel,  yaitu menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya atau istilah lainnya the right  man  on  the  right  place. Dengan  menerapkan  prinsip  ini  maka  akan menciptakan pegawai yang memiliki kompetensi yang tepat atau menciptakan aparatur  yang  profesional  dalam  bidangnya.  Pada  penelitian  ini  konsep pemanfaatan  personil  dipahami  sebagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  DLH dalam  memanfaatkan  pengelola  bank  sampah  agar  memiliki  keprofesionalan bekerja. Misalnya dengan memfokuskan masing-masing bidang yang telah di tetapkan.  Sesuai  dengan  tujuan  dari  penerapan  prinsip  ini  adalah menciptakan  pengurus  yang  profesional  dalam  bidangnya.  Haryono,dkk (2012:72) menjelaskan bahwa upaya pemanfaatan personel menjadi penting untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  profesional  yang  pada akhirnya  mampu  melahirkan  sumber  daya  manusia  yang  mampu  menjadi motor  penggerak  bagi  terwujudnya  organisasi  yang  dinamis,inovatif,adaptif, dan responsif terhadap tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan.
b. Aspek manajerial
Aspek  manajerial  menyangkut  bagaimana  pengelolaan  organisasi menggunakan  prinsip-prinsip  manajemen  yang  baik.  Prinsip-prinsip manajemen  pada  umuumnya  yaitu planning,organizing,actuating  and controling (POAC)  sehingga  pelaksanaan  suatu  program  dapat  dilaksanakan dengan  baik.  Salah  satu  aspek  terpenting  yang  merupakan  bagian  dari penguatan organi`sasi adalah penerapan aspek manajerial, pada penelitian ini dipahami  bahwa  penerapan  aspek  manajerial  adalah  bagaimana  pemerintah mampu  melakukan  inovasi  dalam  segi  pemasaran  untuk  bank  sampah  kota Tanjungpinang salah satunya melakukan kerja sama dengan pegadaian.

## c. Jejaring kerjasama
Dalam  upaya  pengembangan  jaringan  yang  merupakan  basis  dari interaksi  sosial  dan  sah  didalam  organisasi.  Kemampuan  membentuk  kerja sama  antara  organisasi,  menuntut  adanya  kemampuan  khusus  dari organisasi.  Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  menunjang jaringan kerjasama adalah sebagai berikut:
1. Jaringan  kerjasama  yang  dibangun  harus  didasarkan  pada  prinsip saling  menguntungkan,  dengan  menghindari  ketergantungan  dan eksploitasi.
2. Jaringan kerjasama harus menjaga berkesinambungan
3. Jaringan kerjasama harus menjaga berkesinambungan kegiatan dalam jangka waktu yang panjang untuk kepentingan bersama.
Kepemimpinan  adalah  salah  satu  faktor  yang  memiliki  pengaruh terhadap
penyelenggaraan
program
pengembangan
kapasitas individu/personal  dalam  lembaga.  Dalam  struktur  organisasi  pemimpin merupakan  orang  yang  memiliki  andil  besar  dalam  upaya  membawa bawahannya kearah kemajuan. Kepemimpinan yang kondusif, pemimpin yang peka  dan  mengetahui  kebutuhan  akan  pengembangan  kualitas  diri  bawahan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengembangan kapasitas.Semakin pemimpin memberikan kepercayaan dan suasana kondusif pada  anggota  untuk  berkembang,  maka  akan  semakin  sukseslah  program pengembangan  kapasitas  dalam  sebuah  organisasi.  Partisipasi  aktif  dari seluruh  anggota  organisasi  pada  hakekatnya  akan  menghasilkan  analisis dengan  penilaian  yang  objektif  dan  pengembangan  kapasitas  pun  dapat dikatakan  dengan  baik.Hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Grindle  dalam  Rulinawaty  (2015)  bahwa  organisasi  akan survive apabila penguatan  organisasi  selalu  dipertahankan.  Penguatan  organisasi  lebih berfokus  pada  sistem  organisasi  bukan  individu.  Artinya  semakin  baik penguatan organisasi maka akan meningkatkan kinerja organisasi.
Kesuksesan  dalam  organisasi  sangat  tergantung  kepada  para anggotanya  baik  dalam  hal  hubungan  antar  individu  maupun  kelompoknya. Sikap  yang  sangat  urgen  dalam  pembentukan  komunikasi  yang  solid  adalah dengan  membangun  komunikasi  dan  saling  memberikan  kepercayaan. Organisasi  dapat  diartikan  sebagai  kumpulan  beberapa  orang  yang  bekerja bersama-sama  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Dinas  Lingkungan  Hidup (DLH) melakukan kerja sama dengan pihak pegadaian untuk pengembangan kinerjanya  bank  sampah,  baik  dari  segi  produksi,  segi  pemasaran,segi  SDM dan segi manajemen keuangan. Di sisi keuangan dan sisi pemasaran selama ini  bank  sampah  yang  ada  di  Kota  Tanjungpinang  hanya  mengandalkan  di pelapak. Perlu inovasi perlu strategi lain untuk meningkatkan kinerja mereka
salah satunya dengan promosi dengan cara mengubah pola pikir masyarakat bahwa  bank  sampah  bisa  dijadikan  emas.  Padahal  prinsip  kerjanya  tetap sama,  sampah  dijadikan  duit,  duit  di  konversikan  ke  emas  dan  yang  bisa melaksanakan itu  pegadaian.

## d. Reformasi Kelembagaan
Reformasi  kelembagaan  pada  intinya  menunjukan  kepada  iklim  dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan  menuju  pada  realisasi  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Sebagai sebuah  bagian  dari  implementasi  program  yang  sangat  dipengaruhi  oleh faktor kepemimpinan maka reformasi merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyesuaikan program kapasitas ini.
Pada  sebuah  lembaga  dikenali  tidak  hanya  sekedar  dari  tujuannya, aturan mainnya dan bagannya saja. Namun jaringan hubungan imformal ikut berpengaruh besar terhadap kegiatan setiap unit lembaga apapun nama dan bentuknya.  Apakah  itu  lembaga  bisnis,  lembaga  sosial,  maupun  lembaga publik.  Yang  pasti  bahwa  hubungan  dalam  lembaga,  baik  dalam  konteks formal  maupun  informal,  mempunyai  kekuatan  dan  kekuasaan  yang  besar dalam  menentukan  prilaku  setiap  anggotanya.Oleh  karena  itu,  Sharp  dalam Budi  Setiyono  (2014:141)  mengatakan  bahwa  lembaga  adalah  merupakan sekumpulan orang yang bekerja di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  lembaga  satu  sama  lain pastinya berkaitan. Pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang berada dalam dua  lingkup  dinas  yaitu    DLH  dan  Perkim.  DLH  melakukan  pengurangan sedangkan  perkim  melakukan  penanganan.  Dari  sisa-sisa  pengurangan sampah  yang  tidak  bisa  diolah  lagi  dibuang  ke  TPA,  TPS  3R,  dan  TPS  T, menggunakan amrool  truck,  dump  truck ataupun  yang  sejenisnya.
Pengangkutan  sampah  yang  tidak  bisa  diolah  lagi  atau  sampah  yang  sudah tidak  bernilai  itu  tugasnya  perkim,  karena  perkim  yang  memiliki  fasilitas sarana dan prasarana tersebut.
Terkait  Perda  kota  Tanjungpinang  Nomor  3  Tahun  2015  dan  perda nomor  14  tahun  2009,  menimbang  bahwa  dalam  pengelolaan  sampah diperlukan  kepastian  hukum,  kejelasan  tanggung  jawab  dan  kewenangan pemerintah daerah, peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan
sampah  dapat  berjalan  secara  proporsional,  efektif,  dan  efesien,  serta menjadikan  sampah  sebagai  sumber  daya  yang  bermanfaat  secara  ekonomi bagi  daerah.  Dinas  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  secara  berskala setiap  enam  bulan  selama  20  tahun  terhadap  tempat  pemrosesan  akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. Dinas terkait juga  menerima  pengaduan  masyarakat  akibat  pencemaran  yang  disebabkan oleh  persampahan.  Semakin  baik  pembaruan  institusi  akan  meningkatkan kinerja organisasi.
Pemerintah daerah harus menyusun dokumen JAKSTRADA (Kebijakan dan  Strategi  Daerah)  dalam  kurun  waktu  6  bulan  untuk  pemerintah  daerah provinsi  dan  1  tahun  untuk  pemerintahan  kabupaten/kota.  Dokumen JAKSTRADA  (kebijakan  dan  strategi  daerah)  yang  akan  dibuat  bukanlah merupakan dokumen normatif dan kualitatif saja, tetapi merupakan dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kapasitas dan  kemampuan  daerah  masing-masing  yang  dituangkan  dalam  program pengelolaan  sampah  secara  terintegrasi  mulai dari  sumber  sampai  ketempat pemrosesan  akhir  (TPA)  dan  akan  di  laksanakan  oleh  seluruh  Organisasi Perangkat Daerah.
Melalui  Peraturan  Walikota  No  43  Tahun  2018  tentang  kebijakan  dan strategi  daerah  (JAKSTRADA)  dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan sampah sejenis sampah rumah tangga, harus mencapai target 100% sampah yang  terkelola  dengan  baik  dan  benar  pada  tahun  (2025),  diukur  melalui pengurangan  sampah  sebesar  30%  dan  penanganan  sampah  sebesar  70%. Dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ketempat pemrosesan akhir (TPA) dan akan dilaksanakan oleh seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah.  Melalui  program  bank  sampah  juga dapat mengurangi pencemaran akibat pembakaran sampah dan pembuangan sampah  sembarangan,  dan  mengurangi  sampah  yang  diangkut  ke  TPA. Berikut ini tabel target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Tanjungpinang:
Tabel 3 Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Tanjungpinang
Tabel 4 Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Tanjungpinang .
Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga  dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun) 62.698,77 64.266,24 65.872,89 67.519,72 69.207,71 70.937,90 72.711,35 74.529,13 Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas 18% 20% 22% 24% 26% 27% 28% \ 30% Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kota Tanjungpinang (Ton/Tahun) 11.285,78 12.853,25 14.492,04 16.204,73 17.994,00 19.153,23 20.359,18 22.358,74 Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga  dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun) 62.698,77 64.266,24 65.872,89 67.519,72 69.207,71 70.937,90 72.711,35 74.529,13
Sumber:  Peraturan  Walikota  No  43  Tahun  2018  tentang  kebijakan  dan strategi daerah ( JAKSTRADA ) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ,2019.
Tugas  pemerintah  adalah  mensosialisasikan  JAKSTRADA  agar masyarakat dan penggiat lingkungan mengetahui isi dari kebijakan tersebut. Dokumen  Jakstrada  akan  menjadi  rencana  induk  pengelolaan  sampah  di daerah  yang  terukur  pencapaiannya  secara  bertahap  sampai  tahun  2025. Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  telah  menetapkan target  indonesia  bersih  sampah  2025  melalui  pengurangan  sampah  sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Penetapan ini mempertimbangkan :
1) Penyusunan  skala  prioritas  jenis  sampah  plastik  yang  perlu  ditangani terlebih dahulu,
2) Jumlah target pengurangan dan daur ulang sampah plastik didasarkan hasil perhitungan realistik,terukur,dan bertahap
3) Prioritas wilayah pengurangan dan daur ulang sampah plastik.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dikemukakan  oleh  Soeprapto (2003) bahwa salah satu faktor pengembangan kapasitas adalah pembaruan sebuah  institusi,  institusi  harus  disusun  yang  mendukung  pengembangan kapasitas  kelembagaan  dan  dilaksanakan  secara  konsisten  sehingga peraturan harus sesuai dengan pengembangan kapasitas kelembagaan.
Target Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas 73% 80% 75% 74% 73% 72% 71% 70% Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kota Tanjungpinang (Ton/Tahun) 45.770,10 51.412,99 49.404,67 49.964,59 50.521,63 51.075,29 51.625,06 52.170,39

## V. Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) melalui dimensi pengembangan Sumber Daya Manusia  (SDM)    tidak  berjalannya  sistem  rekrutmen  yang  tepat.  D alam memilih SDM masih menggunakan tingkatan individual, yaitu menunjuk siapa yang  bersedia  menjadi  pengurus  tanpa  adanya  proses  rekrutmen padahal dengan  adanya  sistem  rekrutmen  yang  tepat  mampu  mendorong terbentuknya  kinerja  organisasi  bank  sampah  yang  optimal.  (2)  melalui dimensi  Penguatan  Organisasi.  Pemanfaatan  personil  sudah  berjalan  dengan baik. Masing-masing bank sampah yang memilih anggota nya sesuai dengan kedudukan  dalam  kepengurusan.  DLH  mengeluarkan  SK  kepengurusan  dan sudah  melakukan  upaya  dalam  memanfaatkan  pengelola  bank  sampah  agar memiliki keprofesionalan bekerja. (3) Melalui dimensi reformasi kelembagaan, dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ketempat pemrosesan akhir (TPA) dan akan dilaksanakan oleh seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah.  Salah  satu  nya  dengan  program  bank sampah  yang  didirikan,  yaitu  melalui  Peraturan  Walikota  No  43  Tahun  2018 tentang  kebijakan  dan  strategi  daerah  (JAKSTRADA)  dalam  pengelolaan sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga,  harus mencapai  target  100%  sampah  yang  terkelola  dengan  baik  dan  benar  pada tahun  (2025),  diukur  melalui  pengurangan  sampah  sebesar  30%  dan penanganan  sampah  sebesar  70%.  Akan  tetapi  kurangnya  sosialisasi  oleh pemerintah  sehingga    ada  beberapa  masyarakat  yang  belum  mengetahui terkait program Jakstrada ini.
Berdasarkan  pembahasan  dan  kesimpulan  diatas  adapun  saran  yang peneliti berikan dalam penelitian ini dari  peneliti yaitu pemerintah diharapkan mendorong  berdirinya  bank  sampah  disetiap  kelurahan  dan  kecamatan sehingga  sampah  di  Kota  Tanjung  pinang  bisa  direduksi.  Dari  penelitian  ini ada beberapa saran yang dikeluarkan untuk tujuan penelitian sesuai indikator yang dipakai peneliti  yaitu: (1) adanya sistem rekrutmen tenaga kerja bank sampah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Karena  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  mampu  mendorong  terbentuknya  kinerja  organisasi  bank sampah  yang  optimal.(2)  mengoptimalkan  kerja  sama  antara  Dinas Lingkungan Hidup dengan pegadaian agar minat masyarakat untuk menabung semakin meningkat.(3) mengoptimalkan sosialisasi terkait Peraturan Walikota
No 43 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis  sampah  rumah tangga,  agar  masyarakat  mengetahui  apa-apa  saja  yang  terkait  dengan program  JAKSTRADA.(4) pemerintah diharapkan mendorong berdirinya bank sampah  disetiap  kelurahan  dan  kecamatan  sehingga  sampah  di  Kota Tanjungpinang bisa direduksi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Aboejoewono. 1985. Pengelolaan sampah menuju ke sanitasi lingkungan dan permasalahannya  wilayah  DKI  Jakarta  sebagai  suatu  kasus . jakarta: alfabeta.
Kadarisman.  2012.  Manajemen  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia, PT. Raja Grafindo, Depok.
Milen,  A.  2004.  Pegangan  Dasar  Pengembangan  Kapasitas,  Pondok  Pustaka Jogja,Yogyakarta.
Notoadmodjo,  Soekidjo.  2003.  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

## Jurnal
Sahadi  Humaedi,Yulinda  Adharani,  Yusshy  Kurnia  Herliani.  "Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Secara Mandiri dan Pemetaan  Sosial." Jurnal  Penelitian  &  PMM,  April  2018:Volume  5, Nomor 1.
Donna  Asteria,Heru  Heruman.  "Bank  Sampah  Sebagai  Alternatif  Strategi Pengolahan  Sampah  Berbasis  Masyarakat  di  Tasikmalaya."  Jurnal Manusia dan Lingkungan, Maret 2016:  Volume 23, Nomor 4.
Reba A nindyati Pratama, Iif Miftahul Ihsan." Peluang Penguatan Bank Sampah untuk  Mengurangi  Timbulan  Sampah  Perkotaan.”Jurnal  Teknologi Lingkungan. Januari 2017: Volume 18, Nomor 1.
Isti Surjandari, Ahmad Hidayatno, Ade Supriatna.”Model Dinamis Pengelolaan Sampah  untuk  Mengurangi  Beban  Penumpukan.”  Jurnal  Teknik Industri , Desember 2009 :volume 11, Nomor 2.
Jenevia  Dwi  Ratnasari.  "pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  pada  Badan Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Malang."  Jurnal  Administrasi  Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 2017: Volume 1, Nomor 3.

## Peraturan Perundang-undangan
Dokumen Jakstrada Peraturan Walikota No 43 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Perda Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan.
Perda  Kota  Tanjungpinang  Nomor  14  Tahun  2009  tentang  Sistem  Pengelolaan Sampah.