## Konstruksi Makna Pedoman Pemberitaan Media Siber oleh Wartawan Media Online Tersertifikasi
Monika Wutun 1 , Juan Ardiles Nafie 2 , Herman Elfridus Seran 3
123 Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Nusa Cendana

## ABSTRAK
Dewasa ini  wartawan  Indonesia diamanatkan oleh regulasi agar memiliki sertifikat  kompetensi. Karena itu, anggota  komunitas Jurnalis Online Indonesia (JOIN) NTT mengikuti uji kompetensi wartawan sesuai level dan dinyatakan lulus serta mendapatkan sertifikat. Sebagai wartawan profesional, komunitas ini menyadari pemahaman yang benar akan sejalan dengan penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan konstruksi makna PPMS oleh wartawan JOIN NTT tersertifikasi dalam meningkatkan pemahaman dan menerapkannya. Penelitian ini menggunakan metode studi  kasus  dengan  tiga  kategori  informan  kunci,  tambahan  dan  ahli  sebagai  triangulator.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Temuan penelitian diantaranya wartawan JOIN NTT tersertifikasi mengenal  istilah  PPMS  meski  berada  pada  level  kompetensi  berbeda.  Pemahaman  tidak  tergantung  pada  lamanya  masa  kerja maupun level kompetensi, sebab point penting dalam PPMS belum dikuasai dengan baik. Para informan hanya mengingat  serta menyebutkan hal penting yang selalu dikaitkan dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers. Karena itu, disarankan agar wartawan dapat secara mandiri mempelajari PPMS dan berupaya menerapkannya dengan tanggung jawab. Media tempat wartawan bekerja,  Dewan Pers atau lembaga lainnya  agar  mengadakan pelatihan jurnalistik  untuk  memperkuat  kapasitas wartawan  media online yang dituntut bekerja cepat, tepat dan akurat sehingga masyarakat terlindungi dari hoax.
Kata-kata Kunci : Media Siber; Wartawan; Dewan Pers; Uji Kompetensi Wartawan

## Construction Of The Meaning Of Cyber Media Reporting Guidelines By Certified Online Media Journalists

## ABSTRACT
This research aims to describe the strategy of online media journalists in NTT who are certified by the Press Council in increasing understanding and implementing the Cyber Media Reporting Guidelines (PPMS). This research uses a case study method with the research subjects being online media journalists certified by the Press Council members of JOIN NTT. Data collection techniques include in-depth  interviews, documentation  studies and observations.  The research results show that journalists who  have been certified by the Press Council know the term PPMS even though the level is different for each journalist. Understanding does not depend on the length or period of work as a journalist. Another finding is that each clause regulated in the PPMS is still not well mastered by certified JOIN NTT journalists, but they can remember and mention important things that are always associated with the journalistic code of ethics and the Press Law. This is good, because the willingness to implement regulations is the main capital to progress and develop into journalists who are more competent and have the capacity to work. Especially now, we live in a digital era with a flood of information so that society will be protected from disinformation and misinformation which results in hoaxes.
Keywords: Journalist Strategy; JOIN NTT; Cyber Media; Press Council
Korespondensi: Juan Ardiles Nafie. Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Nusa Cendana, Jln. Adisucipto Penfui Kupang-Nusa Tenggara Timur Kode Pos. 85114. Email: juan.nafie@staf.undana.ac.id.

## PENDAHULUAN
Ketika reformasi hadir di Indoensia ternyata membawa  pengaruh  baru  kebebasan  pers.  Salah satu dampak adalah terjadinya peningkatan jumlah pendirian  media.  Padahal  seorang  wartawan dituntut  memiliki  pendidikan  yang  memadai  dan mampu  memahami  kode  etik  jurnalistik  serta menyadari hak masyarakat mendapatkan informasi yang  baik  dan  benar.  Perkembangan  teknologi komunikasi dan informasi saat ini yang telah maju dengan internet membuat informasi dapat disebarluaskan dengan muda salah satunya melalui media online. Menjadi jurnalis di era digital tentu saja  menuntut  persiapkan  wartawan  termasuk wartawan  media  online  yang  memang  bekerja mengandalkan internet dan dibutuhkan kompetensi tertentu (Waluyo, 2018).
Standar  Kompetensi  Wartawan adalah bentuk  apresiasi  atas  profesionalitas  dari  pekerja media  yang  telah  berjasa  dalam  membangun masyarakat.  Standarisasi  profesi  ini  membuat pekerja  media  yang  bekerja  pada  media  dengan lingkup  siaran  atau  khalayak  sasar  bersifat  lokal mulai  dari  tingkat  kabupaten/kota,  provinsi wartawan nasional hingga wartawan yang bekerja di media massa internasional memiliki kompetensi yang setara (Wutun & Melawati, 2021).
Standar  kompetensi  merupakan  alat  ukur profesionalitas wartawan. Fungsi standar ini untuk melindungi  kepentingan  publik  dan  hak  pribadi masyarakat  akan  informasi  sebagai  hak  asasi manusia.  Karena  itu,  diperlukan  standardisasi terhadap kompetensi pekerja media. Pekerja media idealnya  menyadari  standar  ini  berfungsi  untuk menjaga  kehormatan  wartawan  agar  hak  asasi khalayak  media  dan  wartawan  sebagai  warga negara terlindungi dan bukannya dibatasi (Sukardi, 2013).
Standar kompetensi wartawan menitikberatkan  pada  kompetensi  yang  berkaitan dengan  kemampuan  intelektual  dan  pengetahuan
umum.  Di  dalam  kompetensi  wartawan  melekat pemahaman  tentang  pentingnya  kemerdekaan berkomunikasi,  berbangsa  dan  bernegara  yang demokratis.  Untuk  mencapai  standar  kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang  dilakukan  oleh  lembaga  yang  telah diverifikasi  Dewan  Pers,  yaitu  perusahaan  pers, organisasi  wartawan,  perguruan  tinggi  atau lembaga  pendidikan  jurnalistik.  Wartawan  yang belum  mengikuti  uji  kompetensi  dinilai  belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini (Sukardi, 2013).
Berdasarkan  data  yang  dipublikasikan  oleh Dewan  Pers  tercatat  terdapat  21.478  orang wartawan  telah  tersertifikasi  mulai  dari  level wartawan muda sebanyak 13.312 orang, wartawan madya sejumlah 4.106 orang dan wartawan utama sebanyak  4.060  orang.  Jumlah  ini  tersebar  di  38 provinsi  seluruh  Indonesia  (Dewan  Pers,  2023). Sementara  untuk  data  jumlah  wartawan  lulus  uji kompetensi atau disebut juga wartawan tersertifikasi  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.1. Data Status Sertifikasi Kompetensi

## Wartawan NTT
No Level Sertifikasi Jumlah (orang) 1. Wartawan Muda 99 2. Wartawan Madya 21 3. Wartawan Utama 32 Total 152 Sumber: (Dewan Pers, 2023) Meski pada website resmi https://dewanpers.or.id/  hanya  tercatat  sebanyak 152  orang  yang  tersertifikasi  kompetensi  namun berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  ditemukan masih  ada  wartawan  yang  memiliki  kartu
sertifikasi wartawan dan telah lulus uji kompetensi wartawan namun data namanya belum dicantumkan  pada  website  resmi  ini  (Wutun  & Melawati, 2020a; Wutun & Liliweri, 2018a).
Realitas  yang  sebenarnya  tertampilkan dengan menyolok dan yang melandasi dilaksanakan  penelitian  ini,  sebab  dari  jumlah wartawan  tersertifikasi  tersebut  hanya  <20% wartawan  media  online  yang  lulus  UKW. Selanjutnya,  jika  dihitung  lagi  dengan  data  yang belum  masuk  untuk  kategori  media  online  murni maksudnya sebagai institusi media massa Lembaga ini berbadan hukum sebagai media siber dan bukan merupakan  bentuk  konvergensi  dari  media konvensional  seperti  surat  kabar,  majalah,  radio dan televisi atau media format lainnya.
Sebab itu, penting memahami hakikatnya siapa itu  wartawan.  Wartawan  merupakan  seseorang yang  pekerjaannya  mencari  dan  menyusun  berita untuk  di  muat  di  media  massa,  baik  media  cetak, media  elektronik,  maupun  media  online.  Dalam menjalankan tugasnya wartawan mampu memahami standar kompetensinya. Ketika wartawan  sudah  dapat  memahami  standar kompetensinya, maka dari kesadaran itu diharapkan  mereka  dapat  dengan  sukarela,  secara sadar  dan  bertanggung  jawab  menerapkan  kode etik  jurnalistik  dan  pedoman  pemberitaan  media siber yang dikeluarkan Dewan Pers (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2012).
Selain mematuhi kode etik jurnalistik, mereka juga  idealnya  menerapkan  pedoman  pemberitaan media  siber.  Media    Siber    (media  online)  adalah segala  bentuk  media  yang  menggunakan  wahana
internet    dan  melaksanakan  kegiatan  jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan  Standar  Perusahaan  Pers  yang  ditetapkan Dewan  Pers  (Peraturan  Dewan  Pers  Nomor  1  / Peraturan-DP  /  III  /  2012  Tentang  Pedoman Pemberitaan Media Siber, 2012).
Dewan Pers Indonesia mengeluarkan kode etik bagi media online di Indonesia dengan nama resmi Pedoman  Pemberitaan  Media  Siber  (PPMS). Terdapat  hal  baru  dalam  PPMS  antara  lain: pemutakhiran  ( update )  dengan  tautan  pada  berita yang  belum  terverifikasi  dan  media  siber mewajibkan  setiap  pengguna  untuk  melakukan registrasi  keanggotaan  dan  melakukan  proses  log in.  Hal  yang  terdapat  pada  peraturan  ini  yakni Pedoman  ini  mengatur  tentang:  (1)  Ruang Lingkup, (2) Verifikasi dan keberimbangan berita, (3)  Isi  Buatan  Pengguna  ( User  Generated Content ), (4) Ralat, (5) Koreksi dan Hak Jawab, (6) Pencabutan  Berita,  Iklan,  (7)  Hak  Cipta,  (8) Pencantuman Pedoman, dan (9) Sengketa (Peraturan Dewan Pers Nomor 1 / Peraturan-DP / III  /  2012  Tentang  Pedoman  Pemberitaan  Media Siber, 2012).
Berdasarkan  data  yang  dipublikasikan  oleh Dewan  Pers  tercatat  terdapat  21.478  orang wartawan  telah  tersertifikasi  mulai  dari  level wartawan muda sebanyak 13.312 orang, wartawan madya sejumlah 4.106 orang dan wartawan utama sebanyak  4.060  orang.  Jumlah  ini  tersebar  di  38 provinsi seluruh Indonesia (Dewan Pers, 2023).
Wartawan media online murni yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  mereka yang  tergabung  pada  organisasi  Jurnalis  Online INdonesia  atau  dikenal  dengan  JOIN  provinsi

## KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI
NTT.  Jurnalis  Online  Indonesia  (JOIN)  adalah salah satu dari puluhan organisasi Profesi Jurnalis di  Indonesia  yang  memiliki  badan  hukum  sesuai dengan  SK  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU- 0008952.AH.02.07.TAHUN2017  tanggal  05  Juni 2017  dan  telah  hadir  di  NTT  sejak  24  November 2017  dan  beranggotakan  25  media  online sementara  jumlah  anggota  secara  personal  belum dilakukan pendataan (Ga et al., 2021).
Penelitian  ini  mengunakan  teori  tanggung jawab sosial, Menurut Theodore Peterson dalan D. A. Triyono (2013) perbedaan esensial media dalam konsep  atau  teori  tanggung  jawab  sosial  adalah ” media  must  assume  obligation  of  social responsibility; and if they do not, someone must see they  do. ”  Selanjutnya  dijelaskan,  media  diawasi oleh  opini  komunitas,  Tindakan  konsumen ( consumer  action ),  etika  profesional,  dan,  dalam kasus  media  siaran  oleh  badan  pengawas pemerintah  karena  keterbatasan  teknis  dalam jumlah  saluran  dan  ketersediaan  frekuensi. Pergeseran  teori  liberal  ke  teori  tanggung  jawab sosial yang merefleksikan ketidakpuasan masyarakat  mengenai  interpretasi  terhadap  fungsi sosial  media  beserta  pelaksanaannya  yang dilakukan para  pemilik  media dan pekerja media. Hal  tersebut  mendorong  Theodore  Peterson melakukan  analisis  dan  merumuskan  lima  syarat pers  yang  menjalankan  teori  ini,  diantaranya:  (1) Syarat pertama , memberitakan peristiwa-peristiwa sehari-hari  yang  benar,  lengkap  dan  berpekerti dalam  konteks  yang  mengandung  makna;  (2)
Syarat  kedua ,  memberikan  pelayanan  sebagai forum untuk saling tukar komentar dan kritik; (3) Syarat  ketiga ,  memproyeksikan  gambaran  yang mewakili  kelompok  inti  dalam  masyarakat;  (4) Syarat keempat , bertanggung jawab atas penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat; dan (5) Syarat kelima , mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa-peristiwa sehari- hari (D. A. Triyono, 2013).
Penelitian sebelumnya oleh Sigit Eka Yunanda (2020) juga menyoroti terkait penerapan pedoman pemberitaan  media  siber  (PPMS).  Penelitian Yunanda mengkaji tentang penerapan PPMS pada berita  kriminal  dengan  dasar  teori  Newsmaking Criminology. Sebab berita kriminal dilihat sebagai suatu  komoditas  yang  tentu  saja  menjanjikan. Temuan  penelitian  Yunanda  yakni  terdapat penerapan  PPMS  terkait  keberimbangan  berita mencapai  84%  dengan  informan  yang  kompeten dan  objektif.  Selain  itu,  GoRiau.com  juga menerapkan  point  tidak  memuat  berita  bohong, fitnah, sadis dan cabul mencapai 92% serta temuan lainya (Yunanda, 2020).
Merujuk  pada  penelitian  Yunanda,  maka penelitian  ini  memiliki  persamaan  meneliti penerapan  PPMS  oleh  wartawan  media  online, namun perbedaannya tersebut mulai dari paradigma  penelitian,  metode  dan  juga  temuan penelitian.  Penelitian  ini,  menemukan  adanya pemahaman  yang  benar  dan  komitmen  untuk menerapkan  point  penting  pada  PPMS  oleh wartawan media online di NTT.
Penelitian  sebelumnya  yang  juga  mengkaji tentang  prinsip  kerja  profesional  wartawan  media online di NTT adalah penelitian Angela Ratna Sari Biu dkk dengan judul Pengalaman dan Pemaknaan Kode  Etik  Jurnalistik  Wartawan  Media  Online Swarantt.net.  Temuan  penelitian  Biu  dkk  lebih difokuskan  pada  deskripsi  pengalaman  wartawan media online swarantt.net dalam menerapkan kode etik  jurnalistik  ketika  peliputan  dan  penulisan berita.  Dikatakan,  pengalaman  ini  diperoleh  dari hasil  belajar  ( learning  by  doing ),  pelatihan jurnalistik,  membaca  buku  dan  berita.  Penelitian Biu  dkk  walau  mengkaji  kode  etik  jurnalistik namun  temuannya  selaras  dengan  penilitian  ini, bahwa  wartawan  media  online  tersertifikasi anggota  JOIN  NTT  memahami  dan  menerapkan Pedoman  Pemberitan  Media  Siber  (PPMS)  dari proses belajar selama menjadi wartawan profesional. Meski demikian, durasa waktu bekerja dan  level  kompetensi  sering  dipertanyakan keselarasannya  dengan  penerapan  PPMS  (Biu  et al., 2022).
Berdasarkan uraian sebagai latar belakang dan urgensi  penelitian,  termasuk  minimnya  jumlah wartawan  media  online  murni  tersertifikasi  yang mendorong  Tim  Peneliti    untuk  mengkaji  seperti apa  realitas  yang  dijalani  oleh  wartawan tersertifikasi  sehingga  dapat  menjadi  pendorong untuk  mereka  yang  belum  tersertifikasi  agar  mau meningkatkan  kompetensi  diri.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  mendorong wartawan  yang  sudah  tersertifikasi  kompetensi wartawan untuk semakin memperkaya pemahaman dan penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  studi  kasus.  Penelitian  studi kasus  dilakukan  karena  didorong  oleh  keperluan pemecahan  masalah.  Penelitian  studi  kasus  dapat dilakukan  pada  satu  kasus  tunggal  maupun  multi kasus (Arikunto, 2010). Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023, di Kota Kupang pada Komunitas Jurnalis  Online  Indonesia  (JOIN)  NTT  yang lokasinya menyesuaikan kesediaan dan keberadaan dari  Informan  Penelitian.  Fokus  penelitian  ini adalah  pemahaman  wartawan  dalam  menerapkan Pedoman  Pemberitaan  Media  Siber  (PPMS). Informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  10  orang terdiri  dari  wartawan  muda  7  orang,  wartawan utama 2 orang dan 1 orang Doktor ilmu komunikasi sebagai triangulator.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dapat digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  secara kuantitatif  maupun  kualitatif  seperti,  angket ( questionnare ), wawancara ( interview ), pengamatan ( observation ), uji/tes ( test ), dokumentasi  ( documentation ),  dan  sebagainya (Arikunto,  2010).  Sedangkan  teknik  analisis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengikuti pendapat yang disampaikan John W Creswell yaitu 1)Mengolah  dan  mempersiapkan  data  untuk dianalisis (data didapatkan dari lapangan penelitian); 2)Membaca keseluruhan data; 3)Menulis coding semua  data.  4)Menerapkan proses coding untuk  mendeskripsikan setting (ranah,  partisipan,  kategori  dan  tema  yang  akan dianalisis),  5)Menampilkan  cara  deskripsi  untuk

## KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI
(MONIKA WUTUN, JUAN ARDILES NAFIE, HERMAN ELFRIDUS SERAN)
menghunung antar tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif; 6)Interpretasi  tema  pada  laporan  penelitian (Creswell, 2019).  Dan diakhir untuk pemeriksaan keabsahan  data  yang  digunakan  maka  digunakan metode teknik triangulasi (Ardianto, 2010; Bungin, 2010; Pawito, 2007).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Jurnalis Online Indonesia (JOIN) merupakan salah satu dari begitu banyak organisasi Profesi  Jurnalis  di  Indonesia  yang  ada  dan berkembang  di  Indonesia.  Organisasi  ini  telah berbadan  hukum  sejak  tahun  2017  sesuai  dengan SK  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
Republik
Indonesia Nomor AHU- 0008952.AH.01.07. JOIN menjadi organisasi yang mewadahi para jumalis online menjadi profesional sejaterah  dan  bertanggung  jawab.  JOIN  juga berusaha  menangkal  berita  hoax  yang  menjadi musuh media online saat ini. Organisasi JOIN saat ini, telah hadir di 25 provinsi yang ada di Indonesia. Salah  satu  Dewan  Pimpinan  wilayah  atau  DPW berada di provinsi Nusa Tenggara Timur.

## Deskripsi  Konstruksi  Makna  PPMS  Oleh Wartawan JOIN NTT Tersertifikasi
Pemahaman wartawan media online tersertifikasi Dewan Pers yang merupakan anggota JOIN  NTT  diamanatkan  menerapkan  pedoman pemberitaan media siber dan kerja profesionalnya sebagai seorang wartawan di era digital. Ungkapan
ini  didukung  dengan  hasil  wawancara  dengan Informan  3  terkait  Pengetahuan  dan  pemahaman sebagai  wartawan  media  siber  tentang  Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dikeluarkan Dewan Pers dan klausal-klausal yang diatur pada pedoman pemberitaan  tersebut,  seperti  kutipan  wawancara berikut:
“Kalau  yang  dikeluarkan  Dewan  Pers itu,  saya  belum  ikuti.  Tapi  kalau ketentuan-ketentuan  untuk  media  siber begitu,  harus  berbadan  hukum.  Harus terdaftar Dewan Pers medianya. supaya mereka  tidak  anggap  kita  kan  ilegal  to. supaya kalau cari di Dewan Pers na pasti ada. Kan rata-rata semua media begitu. Pasti  berbadan  hukum.  Mempunyai  PT, NPWP  Perusahaan,  terdaftar  di  Dewan Pers.  Kalau  untuk  klausul-klausulnya narsum  juga  belum  begitu  mengetahui, hanya yang umum seputar yang disebutkan sebelumnya berkaitan dengan KEJ.”(INF.3,Wartawan Muda, 31)
Selanjutnya, Informan 6 juga menyampaikan bahwa ia juga kurang memahami terkait Pedoman Pemberitaan  Media  Siber  (PPMS)    karena menurutnya  PPMS  masih  terbilang  baru  bukan seperti Kode Etik Jurnalistik yang sudah ia ketahui sejak  pertama  kali  bergabung  di  media  ataupun ketika mempelajari Ilmu Humas di bangku kuliah. Hal tersebut terpaparkan pada kutipan wawancara berikut:
“Saya  kurang  memahami  itu  sih, karena  saya  juga  baru.  Itu  kan  sama dengan media online, untuk melindungi media  online  yang  tersandung  kasus hukum.  Pokoknya  poin-poinnya  dari kode etik” (INF.6,Wartawan Muda, 56)
Bagi  informan  4  Pedoman  Pemberitaan Media Siber (PPMS) dinilai seperti kebijakan atas berita yang ditulis wartawan dan diambil keputusan oleh redakur, selain itu media juga harus berbadan hukum.  Sama  seperti  informan  sebelumnya pemahaman  terkait  PPMS  masih  bisa  dikatakan tidak  sefamiliar  para  wartawan  media  online  ini memahami kode etik jurnalistik.
“Semua  berita  yang  saya  tulis  kan, kebijakan  diambil  oleh  redaktur.  Kan saya wartawan. Dong sempat minta saya jadi redaktur, saya tidak mau to. untuk sa posting  sendiri  dan  saya  berada membawahi  beberapa  wartawan,  saya bilang  tidak  yang  bertanggung  jawab redaktur.  Sa  kirim  berita.  Kau  mau tayang  ka  tidak  tayang,  terserah  kalian kan.  Yang  penting  apa  yang  saya  tulis sudah sesuai kaidah jurnalis tu.
Pedoman  media  siber  kan  seperti  itu. Tapi yang penting bahwa itu tadi, media itu harus berbadan hukum, terlepas dari engkau menggunakan berdasarkan kaidah  jurnalistik.”  (INF.4,Wartawan Muda, 40)
Informan  1  sebagai  Wakil  Ketua  II  DPW JOIN NTT mencoba menguraikan pemahamannya terkait Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang  dikhususkan  bagi  media  online.  Ia  menilai PPMS  harus  dipatuhi  dan  wajib  dipatuhi  oleh media  siber  atau  dikenal  familiar  sebagai  media online. Media tidak boleh tidak lari dari kode etik dan  undang-undang  pers  termasuk  PPMS  yang telah diterbitkan oleh Dewan Pers. Seperti kutipan wawancara dengan Informan 1 berikut:
“Jadi  pedoman  media  siber  itu  dia dikhususkan  untuk  media  online  ada  yang memang  poin-poin  yang  memang  harus  di patuhi dan itu wajib dipatuhi, tidak lari kode etik dan undang-undang pers, tetapi ada satu
point  yang  berbeda  dengan  media  cetak  itu pencabutan  berita  itu,  itu  kan  berita  yang sudah  dipublikasikan  itu  tidak  bisa  dicabut serta  merta  dari  pihak  itu,  kecuali  masalah SARA,  soal  anak  yang  ada  hubungannya dengan  pedoman  pemberitaan  ramah  anak itu yang membedakan sebetulnya, jadi cabut berita itu kita wajib menyertakan alasan kita mencabut  berita  itu  apa,  tidak  bisa  serta merta hapus kayak status facebook.” (INF.1, Wakil Ketua II DPW JOIN NTT, 34)
Hal  yang  senada  juga  disampaikan  oleh Informan  8,  Ketika  menyampaikan  pendapatnya terkait  pengetahuan  dan  pemahaman  sebagai wartawan media siber tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dikeluarkan Dewan Pers dan klausal-klausal yang diatur pada pedoman pemberitaan. Dipaparkan bawah PPMS tercantum data  perusahan  media,  nama  media  harus  ditulis secara  jelas  pada  website  beritanya,  media  wajib berbadan hukum. Selain itu berdasarkan pedoman data profil lengkap organisasi media wajib tertulis seperti  alamat  dan  nomor  kontak  termasuk  data badan  hukumnya.  Sebab  menurut  informan  8  ini, pers wajib berbadan hukum termasuk media online agar bisa dibedakan dari media sosial atau atau web blog  lainnya  yang  tidak  masuk  kategori  media massa  sesuai  Undang-Undang  Pers.  Dipaparkan juga, PPMS menyangkut apa yang boleh atau tidak boleh  dilakukan  media  online  seperti  pada  kode etik  jurnalistik  namun  dikhususnya  untuk  media online.  Konten  berita  pun  tidak  boleh  hoax  atau berita  bohong,  melindungi  privasi  narasumber, menjaga relasi baik dengan narasumber. Selain itu berita media online  bisa disunting atau diedit jika ada  pelaporan  dari  pembaca  karena  sifatnya real time ,  bisa  dihapus  namun  tidak  segampang menghapus  status  di  facebook  tetapi  harus  ada

## KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI
(MONIKA WUTUN, JUAN ARDILES NAFIE, HERMAN ELFRIDUS SERAN)
ketentuan sehingga media tidak dipandang sebelah mata karena ini menyakut integritas media.
Selanjutnya wartawan, Informan 5 menyampaikan belum terlalu memahami pedoman pemberitaan media siber. Namun dirinya mengakui pedoman  ini  berlaku  dan  wajib  diterapkan  bagi semua  media  online  punya  meskipun  dalam praktiknya  belum  meyentuh  ranah-ranah  detail yang  diatur  pada  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman
Pemberitaan  Media  Siber. Ranah  detail  dimaksud seperti  segala  isi  yang  dibuat  dan  atau dipublikasikan oleh  pengguna  media  siber, antara lain,  artikel,  gambar,  komentar,  suara,  video  dan berbagai  bentuk  unggahan  yang  melekat  pada media  siber,  seperti  blog,  forum,  komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
“Pedoman  pemberitaan  media  siber memang  untuk  semua  media  online punya  ya.  Memang  sejauh  ini  kita praktiknya  itu  belum  menyentuh  ke ranah-ranah  seperti  itu.  lebih  banyak kita berpedoman pada alkitab tadi, buku suci  seperti  yang  saya  sampaikan  tadi Undang-Undang  Pers  dan  Kode  Etik Jurnalistik.”  (INF.5,Wartawan  Muda,
31)
Penerapan  Pedoman  Pemberitaan  Media Siber  oleh  wartawan  wajib  dilakukan  ketika melaksanakan  aktivitas  kejurnalistikan.  PPMS idealnya  diterapkan  di  saat  perencanaan  liputan, peliputan di lapangan dalam menghadapi narasumber,  menyimpan  dan  menyusun  berita, mengedit  dan  mempublikasikan  berita.  Hal tersebut diungkapkan oleh Informan 6 berikut ini:
“Baca-baca  dulu  baru  kemudian  kita bikin  rencana,  mau  kemana  atau  akan ketemu siapa dulu lalu lakukan perencanaan.  Narasumber  juga  harus jelas. Kita harus perkenalkan diri dulu ke narasumber  yang  baru,  kita  harus paparkan  apa  yang  kita  butuhkan. Penyimpanannya  dalam  dokumen  dan dalam  satu  file  pastinya.  Di  bagian editing  juga  penting  dibagiannya  kita lihat gak boleh ada opini kan, dilakukan penyaringannya disitu sebelum dipublikasi.”  (INF.6,Wartawan  Muda, 56) Senada dengan ungkapan informan sebelumnya, salah satu wartawan sebagai Informan 7  dalam  penelitian  ini  menyampaikan  bahwa awalnya  melakukan  proyeksi  yang  jadi headline hari ini dan apa yang jadi bahan berita lalu mencari narasumber, seperti kutipan wawancara berikut:
“Kalau  itu  awalnya  proyeksi  dulu,  apa yang mau jadi headline hari ini, apa yang mau  jadi  bahan-bahan  berita  hari  ini. Kemudian  cari  narasumber  yang  bukan sekali langsung dapat melakukan janjian, tapi  kadang  kita  menunggu,  nanti  kan ditanya  mau  wawancara  apa  sih,  kita minimal  berikan  dia  garis  besar  apa yang mau diwawancara mungkin dia bisa siap datanya juga. Itu yang kedua, waktu ada  sesi  wawancara  ya  apa  yang  jadi topik,  kemudian  meramu  sudah  menjadi berita dikirim ke editor selanjutnya untuk di publish” (INF.7,Wartawan Muda, 45)
Hal yang sama juga diungkapkan Informan 4, dirinya juga pertama-pertama harus mempersiapkan  diri,  membidik  isu-isu  apa  yang mau  diangkat,  kemudian  lalu  membuat  konsep. Dalam  menulis  dan  mempublikasikan  berita kadang  dirinya  lupa  beberapa  hal  kecil  yang
terlanggar  tetapi  nanti  akan  diingatkan  oleh redaktur atau rekan wartawan untuk kembali pada pedoman dan kode etik.  Kemudian, terkait caranya menerapkan  pedoman  pemberitaan  media  siber adalah  dengan  membuat  proyeksi  sendiri,  seperti diceritakan  di  malam  hari  biasanya  dirinya nembuat planning ,  melakukan Langkah persiapan agar  kegiatan  liputan  tersistem  dengan  baik.  Jika demikian dilakukan maka PPMS yang dimaksudkan bisa diterapkan oleh dirinya.
“Saya buat proyeksi sendiri, jujur kalau dulu  saya  selalu  buat  begitu  kalau  mau jadi wartawan professional. Malam hari kita buat desain, apa yang harus dibuat besok. Di media cetak kita dituntut begitu punya master  planning  karena tiap  hari dibebankan  berita.  Kalau  sekarang terkadang kerja berdasarkan naluri atau insting  wartawan  baik  itu  kebijakan, politik,  ekonomi  dan  segala  macam termasuk  pendidikan.  Harusnya  bisa tetapkan  segala  macam  itu,  seharusnya bisa tersistem.” (INF.4,Wartawan Muda,
40)
Lebih lanjut, Informan 8 dalam menerapkan  Pedoman  Pemberitaan  Media  Siber pada  aktivitas  kejurnalistikan  tidak  boleh  keluar gadri perencanaan atau apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena kalau mau professional harus memberitakan  kebenaran  tidak  boleh  hoax sehingga  informasi  berguna  bagi  pembaca.  Jika dilihat  dari  proses  peliputan,  dipaparkan  awalnya dibuat  perencanaan  di  mana  langkah  pertama dirinya  melihat  perkembangan  isu  yang  sedang hangat di Masyarakat, apa yang mau dianggap dan dipublikasi medianya dalam berita. Setelah dirinya mengetahui  isu-isu  yang  harus  dikejar  dan  dibuat berita,  Langkah  selanjutnya  adalah  peliputan  di
lapangan dengan Langkah mencari dan mewawancarai  narasumber.  Narasumber  yang diwawancarai menurut Informan 8 harus memiliki kompetensi  atau  sesuai  dengan  bidang  yang  mau diberitakan.  Ketika  mewawancarai  seseorang narasumber, wartawan dituntut memiliki kemampuan mengembangkan pertanyaan penelitian  agar  laporan  beritanya  bisa  dalam  dan banyak informasi tersampaikan.
“ Kita  harus  lihat  perkembangan  isu,  apa yang  mau  diangkat,  memilih  narasumber yang  kompeten.  Jurnalis  harus  kembangkan dia punya pertanyaan, kita mesti temukan hal baru  dan  perlu  dikejar.  Hal  ini  sangat penting.  Kemudian  menulis  berita  dan mengeditnya, namun jangan lupa konfirmasi. Kalau  sudah  Ok  dan  punya  pengalaman silahkan dipublish setelah melewati redaktur.” (INF.8,Wartawan Muda, 44)
Selanjutnya  Informan  3  dalam  menerapkan Pedoman  Pemberitaan  Media  Siber  (PPMS) memiliki  triknya  sendiri.  Pertama,  dirinya mempersiapkan  diri,  kemudian  mirip  seperti Informan 8, dia juga mencoba menganalisis isu-isu menarik perhatian publik yang sedang perkembang di tengah masyarakat. Kemudian setelah diputuskan  isunya  apa,  kemudian  dilanjutkan dengan peliputan yang didahului dengan membuat konsep penting ibarat membuat daftar belanjaan di lapangan.  Tujuannya,  dijelaskan  agar  ketika  di lapangan  wartawan  tidak  kebingungan  atau mengalami  putus  logika.  Sebab  sebagai  seorang jurnalis mereka mewakili nama baik dari lembaga media tempat mereka bekerja.
”Penerapan itu termasuk evaluasi. Dulu koran  biasa  evaluasi  tiap  hari  sabtu. Sekarang  kadang terkejar  oleh deadline akhirnya  sering  posting  berita    baru

## KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI
(MONIKA WUTUN, JUAN ARDILES NAFIE, HERMAN ELFRIDUS SERAN)
dievaluasi.  Evaluasi  sendiri,  saya  coba baca berita di web. Ada typo ka apa, di koranntt.comjuga  saya  baca  dan  lihat.
Buat  evaluasi  seminggu  sekali  dua  kali. Untuk  pemahaman    PPMS  hanya  yang umum-umum saja ketahui. Pasti berbadan hukum, mempunyai PT, NPWP Perusahan, terdaftar di Dewan pers yang lainnya  berkaitan  dengan  kode  etik jurnalistik” (INF.3,Wartawan Muda, 31)
Lebih lanjut Informan 2, menjelaskan dirinya sebagai  Redaktur  dan  sudah  ada  pada  level wartawan  utama  tidak  lagi  terlalu  terlibat  aktif dalam  peliputan  di  lapangan  yang  biasanya dilaksanakan oleh wartawan pada level kompetensi wartawan  muda.  Sebagai  wartawan  utama, biasanya  dirinya  dalam  menerapkan  pedoman pemberitaan media siber berada di belakang meja, memberikan  penugasan  berdasarkan  perencanaan media, kemudian menerima b erita, mengedit atau menyunting  berita,  melihat  berita  yang  menarik dan  isunya  mendapatkan  perhatian  masyarakat akan  dipublikasikan.  Biasanya  point  penting  dari PPMS  yang  dilaksanakan  adlaah  memperhatikan tata  bahasa  sebab  point  pentingnya  di  situ  sebab berita  media  siber akan mudah dibaca dan dibaca oleh  siapa  saja.  Karena  itu  tidak  boleh  ada  opini yang sering masih ditakuti atau dikhawatirkan oleh wartawan  muda.  Selain  itu,  sekarang  wartawan lebih mudah dalam mencari sumber informasi yang tersedia di internet.
“Sekarang  media  lebih  mudah  dan diuntungkan dengan kehadiran teknologi informasi atau perkembangan digital.  Kalau  dulu  wartawan  riset  di perpustakaan,  sekarang  tinggal  akses google saja. Untuk riset awal misalnya
tinggal tulis komodo maka akan banyak informasi  komodo.  Ada  juga  media sosial seperti instagram, facebook, tentu da  informasi  orang  upload  ya,  kita langsung terjun ke lokasi sampai ambil gambar,  kemudian  tanya  asksi  mata, lalu  pergi  ke  polisi.  Atau  sekarang banyak  yang  pakai  media  sosial  untuk menyebarkan  informasi  dari  website beritanya.”  (INF.2,Wartawan  Utama, 45)
Mencermati hasil wawancara tersebut, dapat dilihat  bahwa  dalam  menerapkan  pedoman pemberitaan media siber dalam aktivitas kejurnalistikan disaat perencanaan liputan, peliputan di lapangan dalam menghadapi narasumber,  menyimpan  dan  menyusun  berita, mengedit  dan  mempublikasikan  berita  wartawan melihat perkembangan isu, harus melihat narasumber  yang  sesuai  untuk  wawancarai, kembangkan isu itu, membuat berita, berita dikirim kemudian  edit,  setelah  sudah  oke  beritanya  baru publikasi.
Dalam  menerapkan  pedoman  pemberitaan media  siber  dalam  kerja  profesionalnya  sebagai seorang wartawan di era digital ada kendala yang dihadapi  dan  cara  cara  wartawan  mengatasi kendala  dalam  penerapan  pedoman  pemberitaan media  siber  selama  karier  profesional.  Ungkapan ini  didukung  oleh  hasil  wawancara  dengan informan 8 berikut:
“Biasanya sih verifikasi ke narasumbernya, biasanya mereka
banyak alasan.  Kalau dihubungi gabisa, untuk  mengatasinya  kalo  mereka  tidak bisa  dihubungi  berulang  kali  kita  bisa taruh  keterangan  pada  berita  kalau narasumbernya  susah  dihubungi,  bisa
taruh  screenshootan  WA  dengan  dia” (INF.8,Wartawan Muda, 44)
Selanjutnya,  Informan  2  mengatakan kendala itu lebih ke arah kaidah-kaidah jurnalistik dan  kode  etik  jurnalistik  seperti  hasil  wawancara berikut:
“ Kendalanya  itu  lebih  ke  arah  jadi kadang  kaidah-kaidah  jurnalistik  dan kode etik jurnalistik kan kalau tidak 5 W +  1  H  itu  berarti  sudah  keluar  dari pedoman-pedoman tapi tidak pernah ada masalah  to?  Itu  sudah  biasa  dijalankan saja, lalu sekarangan kita mau berpedoman  dimana?  Paling  pedoman UU  PERS  dan  kode  etik  jurnalistik. Kemudian  menghindari  plagiat  dan  hak cipta  sah.  Cara  mengatasi  plagiat  ya menuliskan  sumber.”  (INF.2,Wartawan Utama, 45)
Lebih  lanjut,  Informan  5  menyampaikan tantangan terbesar itu adalah bagaimana menjalankan  proses,  fungsi,  konfirmasi  dan klarifikasi. Seperti kutipan wawancara berikut:
“Tantangan  terbesar  itu,  mungkin wartawan yang lain juga punya tantangan  yang  sama  seperti  yang  saya sampaikan  ini.  tantangan  terbesar  itu adalah  bagaimana  kita  menjalankan proses, fungsi konfirmasi dan klarifikasi. Kadang-kadang  kita  wartawan  sudah lama  to,  kadang-kadan  kita  tidak  kenal orang,  check  and  recheck  ini  persoalan ini, kita menulis soal ini, pasti kita tanya teman-teman yang lain, ada yang punya nomor  ini  ko?,  minta,  tanya.  Tantangan terbesar  karena  media  siber  ini  kan sangat  sangat  gampang  sebenarnya,  ini hari  orang  buat,  besok  sudah  jadi wartawan, tapi menulis dengan baik dan benar  ini  kan  tidak  semua  orang  bisa. Jadi  kendalanya  lebih  ke  verifikasi.” (INF.5,Wartawan Muda, 31)
Selanjutnya informan ahli sebagai tringualtor  pada  penelitian  ini  yang  disebut sebagai  Informan  10  adalah  Doktor  Ilmu Komunikasi yang mengkaji tentang komunikasi  massa  di  era  digital,  mengakui masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh media online di Kota Kupang dan  NTT.  Sebab  dari  hasil  penilaian berdasarkan  konfirmasi  yang  disampaikan tentang masih minimnya pemahaman wartawan  media  online  di  NTT  terkait Pedoman  Pemberitaan  Media  Siber  sebagai rambu-rambu  dalam  menjalankan  aktivitas kejurnalistikan  di  media  onlie,  maka  perlu ditegaskan  perlu  kemauan  yang  tinggi  dan kerja keras dari pekerja media.
Menurut informan 10, kualitas pemberitaan  media  online  sangat  tergantung pada  para  pekerja  medianya.  Dirinya  tidak mempersoalkan  apakah  pekerja  media  itu sudah  tersertifikasi  pada  level  kompetensinya ataupun  baru  pada  tahap  belajar  tetap  harus berupaya  meningkatkan  kapasitas  diri  dengan membekali  diri  agar  paham  regulasi,  paham pedoman kerja tiap media dan paham kode etik yang  membingkai  pekerjaannya.  Dia  juga menilai  tiap  media  online  terlebih  pemilik media dan para pemimpin media online di NTT memiliki  kewajiban  untuk  mensosialisasikan dan  memastikan  tiap  pekerja  medianya  atau wartawan  memiliki  pemahaman  yang  benar tentang  Pedoman  Pemberitaan  Media  Siber agar tidak kaget jika mendengar amanat PPMS terkait pencabutan berita sebab ada aturan yang membingkainya.

## KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI
(MONIKA WUTUN, JUAN ARDILES NAFIE, HERMAN ELFRIDUS SERAN)
“Di Pedoman Pemberitaan Media Siber itu  ada  poin  mencakup  pencabutan berita. Berita yang sudah dipublikasikan tidak  dapat  dicabut  karena  alasan penyensoran  dari  pihak  luar  redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan,
masa depan anak, pengalaman  traumatik  korban  atau berdasarkan  pertimbangan  khusus  lain yang ditetapkan Dewan Pers. Karena itu, wartawan dan media mesti seleketif dan cerdas agar tidak diintimidasi.” (INF.10,Doktor Ilmu Komunikasi, 43)

## PEMBAHASAN
Wartawan  media  online  di  NTT  yang  telah tersertifikasi Dewan Pers baik pada level wartawan muda, wartawan madya maupun  wartawan utama yang  merupakan  anggota  JONI  NTT  idealnya memiliki pemahaman yang benar tentang Pedoman Pemberitaan  Media  Siber  sebagai  regulasi  positif yang ditetapkan oleh Dewan Pers dalam Peraturan Dewan  Pers  Nomor  1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang  Pedoman  Pemberitaan  Media  Siber. Pedoman ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa  pelaksanaan  kemerdekaan  pers  dapat diwujudkan  oleh  pers  yang  merdeka,  profesional, patuh  pada  asas,  fungsi,  hak,  kewajiban,  dan peranannya  sesuai  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  1999  tentang  Pers,  serta  Kode  Etik Jurnalistik.
Apalagi dewasa ini media hidup di era digital dengan  berbagai  tingkat  kemudahannya.  Namun diharapkan media online bekerja secara profesional apalagi  sudah  tersedia  berbagai  regulasi  yang membingkai kerja profesional termasuk PPMS ini. Perkembangan media yang semakin besar memang menjadi  ancaman  tersendiri  bagi  pemilik  media
termasuk  bagi  para  konsumen  media  yang  tidak bisa  terlepas  dari  pemerintah  dan  parlemen  yang menghasilan regulasi yang membingkai kehidupan media  termasuk  bisnis  media.  Memang  media membutuhkan  dukungan  sumber  pendapatan (income) tambahan  namun  harus  patuh  pada regulasi  yang  berlaku  (Limburg,  2008).  Pendapat Limburg  ini  juga  mestinya  dapat  berlaku  di Indonesia  dan  bisa  dilaksanakan  oleh  media termasuk  wartawan  agar  mengedepankan  etika dalam  menulis berita media online. PPMS  adalah satu  turunan  dari  etika  media  sebagaimana dimaksud oleh Limburg.
Wartawan  yang  telah  tersertifikasi  Dewan Pers hendaknya dapat menampilkan bahwa mereka adalah  wartawan  media  online  kompeten  dengan salah  satu  cara  menerapkan  secara  konsisten  dan bertanggung  jawab  Pedoman  Pemberitaan  Media Siber  (PPMS)  ini.  PPMS  mengatur  tentang  1) Ruang  Lingkup,  yang  membahas  tentang  batasan media  online  dibedakan  dengan  media  jenis lainnya yang mana wahana utamanya menggunakan internet dengan variasi konten yang beragam; (2) Verifikasi dan keberimbangan berita, (3)  Isi  Buatan  Pengguna  ( User  Generated Content ), (4) Ralat, (5) Koreksi dan Hak Jawab, (6) Pencabutan  Berita,  Iklan,  (7)  Hak  Cipta,  (8) Pencantuman  Pedoman,  dan  (9)  Sengketa  yang berkaitan  dengan  penilaian  akhir  penerapan peraturan  ini  (Peraturan  Dewan  Pers  Nomor  1  / Peraturan-DP  /  III  /  2012  Tentang  Pedoman Pemberitaan Media Siber, 2012). Namun sayangnya,  dari  hasil  penelitian  diperoleh  realitas
belum  semua  wartawan  yang  sudah  disertirifikasi ini  memiliki  pemahaman  yang  komprehensif. Mereka hanya mengingat beberapa hal pokok yang penting dan lebih banyak dengan mudah menjawab PPMS  tidak  bertentangan  dengan  kode  etik jurnalistik  sebagai  langkah  aman.  Sebab  memang idealnya  PPMS  tidak  bertentangan  dengan  kode etik dan malahan merupakan turuan dari kode etik jurnalistik yang dibuat khusus untuk institusi media dan pekerja media online.
Karena  itu,  strategi  yang  dijalankan  oleh anggota JOIN NTT yang telah disertifikasi dalam meningkatan  pemahaman  dan  penerapan  PPMS pada  aktivitas  profesionalnya  memiliki  kesamaan titik  pentingnya  pedoman  ini  dilaksanakan. Apalagi  di  era  digital  ini  di  tengah  gempuran jurnalisme  kloning,  plagiasi  berita, copy  paste berita  tanpa  melakukan  aktivitas  peliputan  berita, dan berita informasi hoax menjadi ancaman dalam menjaga kredibilitas media. Kredibilitas dimaksud tidak  sekedar  kredibilitas  institusi  media  tetapi tentu  saja  kredibilitas  wartawan  yang  menjadi ujung tombak media di lapangan.
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  strategi utama  yang  dijalankan  adalah  memastikan  legal formal  dari  institusi  media  yang  disebut  badan hukum. Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman wartawan  media  siber  yang  menjadi  informan penelitian ini, terlihat bahwa dalam penerapannya ketentuan  media  siber  harus  berbadan  hukum diamini  oleh  semua  karena  media  bukan perorangan tetapi badan hukum. Selain itu, media online  harus  terdaftar  di  Dewan  Pers  agar  tidak anggap  ilegal  dan  juga  dapat  mudah  ditemukan kalau dicari di Dewan Pers. Pada umumnya semua
media  pasti  berbadan  hukum  dan  biasanya berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT),  memiliki NPWP  Perusahaan,  dan  terdaftar  di  Dewan  Pers. Hal ini penting agar melindungi media online yang tersandung kasus hukum.
Dalam  menerapkan  PPMS,  wartawan  JOIN NTT  yang  sudah  tersertifikasi  mengedepankan penerapan  kode  etik  jurnalistik    yang  disesuaikan dengan  PPMS  ini.  Pedoman  Pemberitaan  Media Siber  dikhususkan  untuk  media  online  dan memang  poin-poin  yang  memang  harus  dipatuhi dan  itu  wajib  dipatuhi,  tidak  lari  kode  etik  dan undang-undang pers. Selain itu, terdapat poin yang berbeda  bila  dibandingkan  dengan  media  cetak yaitu pencabutan berita. Di mana berita yang sudah dipublikasikan  itu  tidak  bisa  dicabut  serta  merta karena penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait  masalah  SARA,  kesusilaan,  masa  depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan  pertimbangan  khusus  lain  yang ditetapkan  Dewan  Pers,  tidak  bisa  serta  merta menghapus layaknya status di media sosial.
Berdasarkan temuan penelitian ada berbagai bentuk  penerapan  pedoman  pemberitaan  media siber.  Semua  media  online  sebenarnya  selalu  ada dan menerapkannya. Mereka selama ini mencatumkan  informasi  terkait  perusahaan  pers, yakni  perusahaan  media  atau  kop  media  harus ditulis,  susunan  struktur  juga  harus  ada,    nomor kontak/hp, berbadan hukum. Selain itu,  wartawan dalam  menjalankan  tugas  menerapkan  pedoman pemberitaan media siber dalam aktivitas kejurnalistikan  dengan  perencanaan  liputan, peliputan di lapangan dalam menghadapi narasumber,  menyusun  berita,  mengedit  dan

## KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI
mempublikasikan  berita.  wartawan  saat  melihat perkembangan  isu  lalu  kembangkan  isu  itu,  juga harus  melihat  narasumber  yang  sesuai  untuk wawancarai,  membuat  berita,  berita  dikirim kemudian edit, setelah  semua berita sudah fix baru dipublikasi.
Jika  merujuk  pada  Teori  Pers  Tanggung Jawab Sosial ( Press Social Responsibility Theory ) merupakan hasil revisi dari teori sebelumnya, yaitu teori  liberal.  Teori  tanggung  jawab  sosial  yang dibahas dalam “ Four Theories of The Press ” oleh Theodore Peterson, dinyatakan sebagai pergeseran dari  teori  liberal  (A.  Triyono,  2012).  Berkaitan dengan  hal  ini,  Theodore  Peterson  menegaskan teori tanggung jawab sosial pers mempunyai dasar pemikiran utama kebebasan menyandang kewajibankewajiban  secara  beriringan  dan  pers menikmati kedudukan istimewa wajib bertanggung jawab  kepada  masyarakat  (Armansyah,  2015). Juga terjadi bahwa profesionalisme didorong oleh teori  tanggung  jawab  sosial  yang  tidak  hanya mencakup  penekanan  pada  standar  prestasi  yang tinggi  tetapi  juga  pada  hakikat  “keseimbangan” tertentu  dan  kenetralan  yang  paling  berkembang dalam media siaran (McQuail, 2011).
Pada  Media  siber  dikhususkan  pada  media online  tentu  memiliki  aturan  yang  memang  harus di patuhi dan wajib, antara lain tidak lari kode etik dan  undang-undang  pers.  Sehingga  berita  yang sudah  dipublikasikan  itu  tidak    semenamena dicabut  dari  pihak  itu,  hal  ini  merupakan  suatu bentuk tanngung jawab media dalam memberitakan  informasi.    Prinsipnya  dalam
pencabutan  berita  itu  wajib  menyertakan  alasan sehingga  mencabut  berita  tersebut,  tidak  bisa langsung  menghapus  layaknya  status  di  media sosial.
Dalam publikasi wartawan juga memperhatikan  hak  cipta,  tetap  tampilkan sumbernya  apabila  ngambil  foto  dari  google  atau milik  orang.  Selain  itu,  hasil  foto  atau  visualnya ditampilkan  guna  memperkuat  isi  berita.  Dengan demikian  berita  yang  ditunjukan  di  medsos  dapat mendukung  isi  dari  berita.  Foto  yang  dimasukan juga  sikron  dengan  isi  berita  dan  memperkuat  isi berita bahwa ini benar hasil wawancara tergantung angle -nya  siapa  yang  diangkat  dalam  foto.  Hal tersebut  dilakukan  wartawan  karena  profesi  ini dianggap  sebagai  hati  dan  jiwa  jurnalisme.  Para wartawan  adalah  insan  yang  harus  mampu mencari,  mengolah  dan  menciptakan  isi  produk jurnalistiknya  dengan  menggunakan  perasaannya dan  pikirannya  sehingga  industri  ini  dapat  hidup dengan jiwa dan semangat tertentu. Para wartawan harus  menjiwai  produk  jurnalistiknya  dengan pengetahuan-pengetahuan  yang  bisa  mengisi fungsi  pers  di  masyarakat,  mereka  dituntut mengikuti
pendidikan khusus jurnalistik/jurnalisme, disertifikasi dan menerapkan  semua  regulasi  yang  membingkai kerja profesionalnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  wartawan media  online  anggota  JOIN  NTT  berupaya
mengonstruksi  pemahaman  tentang  Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dengan merujuk pada  Undang-Undang  Pers  dan  Kode  Etik Jurnalistik.  Selain  itu,  masa  kerja  seorang wartawan dan level kompetensinya pun tidak dapat berbanding  lurus  dengan  konstruksi  makna  yang terbangun  dalam  diri  seorang  wartawan  tentang PPMS.
Peningkatan pemahaman dan Upaya menerapkan  PPMS  dalam  kerja  profesional anggota  JOIN  NTT  masih  merupakan  pekerjaan rumah  yang  harus  diselesaikan.  Pekerjaan  rumah ini  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  media massa  tempat  wartawan  bekerja,  ataupun  Dewan Pers  sebagai  otoritas  berwenang  yang  mengurus urusan terkait media massa tetapi kunci utamanya ada  pada  diri  wartawan  yang  bersangkutan. Wartawan mesti memiliki upaya untuk meningkatan kapasitas diri agar memahami dengan benar  amanat  PPMS  dan  menrapkan  tiap  point pentingnya dalam kerja jurnalistik.
Wartawan  media  online  anggota  JOIN  NTT disarankan secara mandiri mempelajari PPMS dan dengan  tanggung  jawab  menerapkan  tiap  klausal yang  diatur  pada  PPMS.  Selain  itu,  media  massa dan  Dewan  Pers  serta  pemangku  kepentingan terkait  agar  memfasilisasi  kegiatan  seperti pelatihan jurnalistik berkala yang dapat memperkuat  kapasitas  wartawan  media  online  di NTT. Hal ini penting sebab kita hidup di era digital dengan banjir informasi sehingga masyarakat akan terlindungi  dari  disinformasi  dan  misinformasi yang mengakibatkan hoax.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianto, E. (2010). Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif . PT. Simbiosa Rekatama Media. Arikunto, S. (2010). Manajemen Penelitian (Cetakan Ke). Rineka Cipta. Armansyah. (2015). Pengantar Hukum Pers .
Gramata Publishing.
Biu, A. R. S., Wutun, M., & Nafie, J. A. (2022).
Pengalaman dan Pemaknaan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Media Online swarantt .net. Jurnal Communio Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana ,
11 (1), 63–75.
https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jikom .v11i1.4127
Bungin, B. (2010). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana.
Creswell, J. W. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Cetakan IV). Pustaka Pelajar.
Peraturan Dewan Pers Nomor 1 / Peraturan-DP /
III / 2012 Tentang PEDOMAN
PEMBERITAAN MEDIA SIBER, 1 (2012). Dewan Pers. (2023). Sertifikasi Wartawan .
Ga, I. M. R., Wutun, M., & Aslam, M. (2021).
Pengalaman Komunikasi Wartawan Media Cetak Beralih Ke Media Online Di Kota Kupang. Jurnal Digital Media Dan
Relationship , 3 (2), 70–78.
https://doi.org/10.51977/jdigital.v3i2.608
Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (2012).
Jurnalistik Teori dan Praktek . Remaja

## KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI
(MONIKA WUTUN, JUAN ARDILES NAFIE, HERMAN ELFRIDUS SERAN)
Rosdakarya.
Limburg, V. E. (2008). Etika Media Elektronik .
Pustaka Pelajar. McQuail, D. (2011). Teori Komunikasi Massa McQuail, Edisi 6 Buku 1 . Salemba
Humanika.
Pawito. (2007). Penelitian Komunikasi Kualitatif .
Pelangi Aksara Yogyakarta.
Sukardi, W. A. (2013). Standar Kompetensi Wartawan . Dewan Pers.
Triyono, A. (2012). Paradigma baru manajemen sumber daya manusia . Oryza.
Triyono, D. A. (2013). The Four Press Media
Theories: Authoritarianism Media Theory,
Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory. Jurnal
Pengembangan Humaniora , 13 (3), 194–201.
Waluyo, D. (2018). Tinjauan Standar Kompetensi
Wartawan untuk Meningkatkan Kapasitas
Media dan Profesionalisme. Jurnal Studi
Komunikasi Dan Media , 22 (2), 167–184.
https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220206
Wutun, M., & Liliweri, Y. K. N. (2018). Standar
Kompetensi Wartawan Bagi Wartawan
Media Online di Kota Kupang .
Wutun, M., & Melawati, F. T. (2020).
PEMAKNAAN STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN DAN PENERAPAN JURNALISME RADIO DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYIARAN
DI NTT .
Wutun, M., & Melawati, F. T. (2021). Pemaknaan
Standar Kompetensi Wartawan Dan Penerapan Jurnalisme Radio Dalam Meningkatkan Kualitas Penyiaran Di NTT. Jurnal Communio Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana , 10 (1), 74–87.
https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jikom .v10i1.3676
Yunanda, S. E. (2020). Implementasi Pedoman Pemberitaan Media Siber Pada Berita Kekerasan Seksual Di Media Siber Goriau.Com. JOM FISIP , 7 (1), 1–14.