## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Teori Kutukan Sumber Daya Alam ( Resource Curse ) dalam Perspektif Ilmu Politik

## Ahmad Sholikin
Pengajar di Program Studi Politik dan Pemerintahan Universitas Islam Darul Ulum akhmad.sholikin@gmail.com

## Abstract
Overall,  the  empirical  literature  related  to  "Natural  Resource  Curse"  can  be  divided into three main strands; first, which examines the impact of natural resources and economic growth. Literrature studies explain economic outcomes in countries rich in natural resources in  part  operate  from  a  neoclassical  /  public  choice  or  behaviorist  perspective.  The  second literacy  study;  examine  the  impact  of  natural  resources  on  democracy  or  democratic institutions.  In  one  of  his  previous  contributions,  Ross  (2001)  not  only  discussed  the mechanism  and  channel  but  also  examined  it  empirically.  Ross  points  out  that  natural resources  in  the  form  of  oil  and  mineral  wealth  are  negatively  related  to  the  size  of democracy. He also found tentative support for three causal mechanisms connecting oil and authoritarian  rule.  Third  empirical  literature  review;  examines  the  impact  of  natural resources on institutional governance measures, such as corruption. Ades and Di Telia (1999), empirically and theoretically look for the determinants of corruption, the results include the impact of natural resources. Using the share of fuel and mineral exports in total exports, they invaded whether an increase in this section led to an increase in corruption in the 1980s and 1990s.

## Keywords: Resource Curse, Theory Studies, Natural Resources

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020

## Pendahuluan
Kajian  tata  kelola  Pemerintahan pada  sektor  Minyak  Bumi  dan  Gas dilatarbelakangi  oleh  beberapa  alasan. Pertama,  alasan  empiris,  dan  kedua alasan teoritis. Secara empiris kecenderungan  yang  ada  selama  ini adalah  berbagai  skema  Dana  Minyak Bumi  dan  Gas  dipraktikkan  pada  level nasional  atau  pemerintah  pusat.  Namun hal  itu  tidak  menutup  kemungkinan berbagai  skema  tersebut  dipraktikkan dalam  level  lokal/sub  nasional/negara bagian  dalam  negara  kesatuan  yang desentralistik  atau  mengadopsi  tata pemerintahan  yang  asimetris  atau negara federal. Bojonegoro menjadi salah satu daerah di Indonesia yang melakukan inisiasi untuk merancang dan membentuk  Dana  Minyak  Bumi  dan  Gas tersebut.
Alasan  kedua  adalah  alasan teoritis.  Selama  ini  Dana  Minyak  Bumi dan  Gas  merupakan  salah  satu  skema yang  diterapkan  oleh  beberapa  negara dalam upaya untuk keluar dari fenomena kutukan  Sumber  Daya  Alam  ( Natural Resource  Curse ).  Fenomena  kutukan sumber daya alam terjadi ketika negara- negara  yang  memiliki  kekayaan  sumber daya  alam  melimpah  yang  seharusnya memiliki  pertumbuhan  yang  cepat, memiliki  tingkat  kemiskinan  yang
rendah,  dan  tingkat  kesejahteraan  yang tinggi  cenderung  memiliki  pertumbuhan ekonomi  yang  lebih  rendah,  tingkat kemiskinan  yang  lebih  tinggi,  dan kesejahteraan  yang  rendah.  Sebagai contoh,  terdapat  30  negara-negara  Sub Sahara  Afrika  pengekspor  mineral tambang mengalami pertumbuhan ekonomi  yang relative lambat  selama periode  1960 – 1971  (Wheeler,  1984). Temuan  ini  sejalan  dengan  Nankani (1980) yang menemukan bahwa Negara- negara  pengekspor  mineral  hanya memiliki rata-rata pertumbuhan berkisar 1,9%.  Bahkan, “ price  boom ” minyak tahun 1971 dan 1983 tidak memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi.
Indonesia  adalah  salah  satu negara  berkembang  yang  memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat besar.  Peningkatan  cadangan  Migas (minyak  dan  gas)  Indonesia  sepanjang 2017 mencapai 55,33%, atau 92,2% dari target  60%  (ESDM,  2018).  Pada  level nasional,  Indonesia  dipandang  mampu mengatasi  dampak  negatif  dari  kutukan sumber  daya  alam.  Setidaknya  ini  dapat dilihat  selama  tahun  1970-an  dan  1980- an,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia sangat  pesat  dan  luar  biasa  (Sholikin, 2018). Sektor minyak dan gas menyumbang  sebanyak  80%  dari  total

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
ekspor  tahunan  negara  dan  70%  dari pendapatan  tahunan  pemerintah  pusat selama  dekade  ini  (Rosser,  2002:  43). Namun, sumbangan sektor migas mengalami  penurunan  dari  tahun  ke tahun:  34%  (1990),  10,64%  (2002), 8,31%  (2005),  dan  7,77%  (2006).
Pemerintah Indonesia
masih memperkirakan adanya cadangan minyak  bumi  sebesar  4.37  milyar  barel dengan  potensi  sebesar  4.558  milyar barrel,  sedangkan  cadangan  gas  bumi diperkirakan  sebesar  94  trilyun  kaki kubik  dengan  potensi  sebesar  93.1 trilyun kaki kubik (Steele, 2007: 90-91).
Keberadaan industri Minyak Bumi dan  Gas  di  Indonesia  menjadikan  APBN Indonesia tergantung pada sektor migas. Dalam  lima  dekade  terakhir,  sektor migas  menjadi  salah  satu  sumber  utama penerimaan  negara  dalam  bentuk  pajak dan  penerimaan  negara  bukan  pajak (PNBP) hingga 25% dari total APBN (SKK Migas,  2017).  Ketergantungan  negara dan  masyarakat  pada  sektor  migas  juga dapat  dilihat  dari  pola  konsumsi masyarakat terhadap BBM yang diperkirakan  mencapai  1,6  Juta  barrel per  hari,  sedangkan  produksi  minyak bumi  mengalami  penurunan  sebesar 3,07%  atau  hanya  852  ribu  barrel  per hari.  Begitu  juga  dengan  cadangan minyak yang mengalami penurunan dari
estimasi 4,3 miliar barrel (bbl) pada awal 2007  menjadi  3,7  miliar  bbl  pada 2017(SKK Migas, 2017).
Ketergantungan  sebuah  negara terhadap  Industri  migas  sudah  menjadi perdebatan  teoritis  dalam  waktu  yang lama.  Perdebatan  tersebut  mengerucut kepada tiga istilah mengenai pengelolaan yaitu: Natural  Resource  Curse (Auty, 1993; Sachs & Warner, 1997; Ross 2004),
Paradox of Plenty (Gleb 1988) dan Dutch Disease (Corden  &  Neary  1982),  yang semua  berbicara  mengenai  hukum kekayaan  alam  dan  dampaknya  bagi suatu  negara.  Sumber  daya  alam  Migas disuatu negara tidak serta-merta melemahkan  pertumbuhan  ekonomi negara.  Namun  ketika  negara  tersebut memiliki ketergantungan terhadap sumber  daya  alam  maka  bencana  itu datang  (Sachs,  Jeffrey  D,  1997). Selanjutnya, Ross dalam “Does Oil Hinder Democracy ?”  mengatakan,  sumber  daya alam  merupakan  sumber  dari  segala konflik  yang  terjadi.  Negara  dengan kekayaan  sumber  daya  alam  terutama migas,  tenyata  tidak  berkorelasi  positif terhadap  kualitas  demokrasi,  bahkan dalam  segi  ekonomi  cenderung  tidak stabil. Di negara-negara Afrika, misalnya, keberadaan migas justru memicu munculnya perang sipil ( civil war ) (Ross, 2001: 325).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
Negara  yang  memiliki  kekayaan sumber  daya  alam  yang  melimpah
namun tidak dibarengi dengan kemampuan  sumber  daya  manusia, cenderung mengalami perlambatan ekonomi  dibandingkan  dengan  negara- negara  miskin  sumber  daya  alam  (Zain, 2016: 4). Keberadaan sumber daya alam akan menjadi bencana ketika perekonomiannya tidak maju atau secara pendapatan  perkapita  negara  tinggi, namun  ketimpangan  antara  orang  kaya dan  miskin  tinggi  (Stiglitz,  2007).  Efek negatif  keberadaan  Sumber  Daya  Alam juga  terjadi  pada  pertambangan  yang memiliki  kontribusi  sangat  kecil  bagi pendapatan  suatu  daerah,  terutama  di Amerika  Serikat,  Kanada,  dan  Australia. Di sisi lain, perkembangan ekonomi lokal di  kawasan  pertambangan  ternyata bukan  dari  efek  tambang  (Power,  2002: 20). Hal serupa juga terjadi di Indonesia, banyak penduduk miskin di wilayah kaya tambang,  tingginya  kesenjangan  antara kaya  dan  miskin,  serta  munculnya gejolak-gejolak  konflik  di  daerah  sekitar tambang menjadi bukti. Contoh termutakhir  adalah  Papua,  daerah dengan  kesenjangan  tinggi  sekaligus memiliki industri emas terbesar di dunia. Penduduk  miskin  di  dua  Provinsi  Papua merupakan  yang  tertinggi  di  Indonesia
mencapai  28,4%  atau  914,9  ribu  jiwa (BPS, 2017).
Kajian-kajian  yang  ada  berfokus pada  permasalahan  ekonomi,  dalam kenyataannya  dan  khususnya  di  negara- negara  berkembang,  dengan  adanya Sumber  Daya  Alam  Migas  para  politisi tampaknya memiliki otonomi yang cukup besar untuk mengelolanya guna kepentingan  kelompoknya  (Acemoglu et.al., 2004). Hasil ekstraksi sumber daya alam  digunakan  oleh  seorang  politisi dengan dua cara, yaitu dengan memanfaatkannya langsung dan mendistribusikannya  sebagai patronase untuk  mempengaruhi  hasil  pemilihan umum.  Implikasi  dari  dua  cara  politisi memanfaatkan  sumber  daya  tersebut dapat diklsifikasikan menjadi empat tipe; pertama , para politisi cenderung melakukan  ekstraksi  dengan  cara  yang efisien  secara  sosial  karena  mereka hanya peduli pada saat mereka berkuasa dan abai pada kepemimpinan selanjutnya. Kedua , “booming” sumber daya  alam  dapat  meningkatkan  efisiensi jalur  ekstraksi.  Hal  ini  terjadi  dengan asumsi  bahwa  seorang  pemimpin incumbent akan  mengalokasikan  lebih banyak  sumber  daya  untuk  tetap berkuasa. Ketiga , “booming” sumber daya membuat politisi terlena dan mengabaikan sumber-sumber

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
pendapatan  yang  lainnya. Keempat , dampak  keseluruhan  dari  ledakan sumber  daya  alam  pada  perekonomian sangat  tergantung  pada  lembaga.  Hal  ini terjadi karena insentif politik yang dapat menentukan sejauh mana hasil kebijakan bisa  dipetakan.  Lembaga-lembaga  yang relevan  di  sini  akan  menjadi  lembaga politik  yang  mendorong  akuntabilitas politisi, dan secara umum mengembangkan  institusi  negara  jauh dari praktik patrimonial menuju penggunaan kriteria rasional dan meritokratis  dalam  mengalokasikan sumber  daya  sektor  publik  (Robinson, et.al, 2006: 450).
Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan metode  kepustakaan (library  research).
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam kajian literatur bersifat analisis deskripsi melalui  berbagai  kajian  kepustakaan dalam memperkuat analisis yang didukung  dari  berbagai  sumber  yang memiliki  kedalaman  teori  dari  para  ahli tentang  kajian  teori  kutukan  sumber daya  alam  ( resource  curse ).  Metode library  research adalah  metode  yang mengelaborasi berbagai macam literature  baik  berupa  buku,  jurnal, maupun  literature  yang  relevan  dengan tema  tulisan.  Metode  kepustakaan  ini
dipilih  karena  penulis  memadukan  hasil temuan  bertema  sama  sebagai  kajian pendahuluan (preliminary studies) dengan  kajian  kekinian  (Zed,  2008  :  2). Hal  tersebut  ditujukan  untuk  verifikasi kajian  terdahulu,  sekaligus  menemukan unsur kebaruan (novelty) dalam penelitian selanjutnya.
Teori  Kutukan  Sumber  Daya  Alam ( Resource Curse )
Ada fenomena menarik yang oleh iluwan  sosial  disebut  sebagai  “kutukan sumber daya alam” (Auty 1993). Negara - negara  yang  berkelimpahan  dengan sumber  daya  alam  seperti  minyak  dan gas,  performa  pembangunan  ekonomi dan  tata  kelola  pemerintahannya  ( good governance ) kerap lebih buruk dibandingkan negara-negara yang sumberdaya alamnya lebih kecil. Sebagai ironi, kebanyakan Negara yang berkembang sebagai pengekspor sumber daya  alam  cenderung  memiliki  kualitas hidup yang rendah. Untuk menambahkan lebih banyak paradoks, pemerintah kaya sumber  daya  alam  cenderung  memiliki kinerja  yang  lebih  buruk  dalam pembangunan  politik  daripada  yang lainnya.  Fenomena  ini  juga  dikenal sebagai  " paradox  of  plenty "  dan  dikutip dalam  banyak  literatur  penelitian sebagai kutukan sumber daya alam.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
Sebelum  akhir  1980-an,  banyak peneliti-peneliti  konvensional  memiliki asumsi bahwa hubungan antara kelimpahan  sumber  daya  alam  dan pengembangan  sebuah  negara  adalah saling  menguntungkan  untuk  keduanya. Pada  tahun  1950,  misalnya  Norton Ginsburg  menyatakan  bahwa :  ‘The possession  of  a  sizable  and  diversified natural  resource  endowment  is  a  major advantage  to  any  country  embarking upon  a  period  of  rapid  economic  growth’ (Higgins  1968:  222).  Pandangan  serupa juga  diungkapkan  oleh  ekonom  arus utama  selama  periode  ini  (Viner  1952 dan Lewis 1955). Pada tahun 1960, teori Walter  Rostow  (1961)  melangkah  lebih jauh  dengan  alasan  bahwa  anugerah sumber  daya  alam  akan  memungkinkan negara-negara berkembang untuk membuat  transisi  dari  keterbelakangan kepada  industri 'take - off' ,  seperti  yang dilakukan  oleh  negara-negara  seperti Australia,  Amerika  Serikat,  dan  Inggris. Periode  selanjutnya  ekonom  neoliberal seperti  P.  J.  Drake  (1972),  Bela  Balassa (1980),  dan  Anne  Krueger  (1980) mengemukakan  argumen  yang  sama, dengan alasan bahwa sumber daya alam bisa memfasilitasi pembangunan industri suatu negara dengan menyediakan pasar domestik  dan  dana  yang  diinvestasikan (1980: 2).
Secara paradoks, meskipun muncul  harapan  besar  akan  munculnya kekayaan  dan  luasnya  peluang  yang mengiringi temuan dan ekstraksi minyak serta sumberdaya alam lainnya, anugerah  seperti  itu  kerap  kali  menjadi penghambat daripada menciptakan pembangunan yang stabil dan berkelanjutan.  Di  sisi  lain,  kekurangan sumberdaya  alam  ternyata  belum terbukti  menjadi  penghalang  terhadap kesuksesan ekonomi. Contohnya bintangbintang  dari  dunia  berkembang, yakni  Macan  Asia  (Hong  Kong,  Korea, Singapura,  dan  Taiwan)  semuanya sukses  memiliki  industri  ekspor  yang maju berbasiskan barang-barang manufaktur  dan  pertumbuhan  ekonomi yang  pesat,  padahal  tidak  memiliki cadangan sumberdaya alam besar.
Sejak akhir 1980-an, telah muncul literatur  ilmiah  yang  cukup  besar  yang telah menantang kebijakan konvensional ini. Sejumlah ekonom radikal menantang pandangan  ini  sebelum  akhir  1980-an, dengan  alasan  bahwa  struktur  ekonomi global  dan  sifat  pasar  komoditas internasional  menempatkan  negara- negara  berkembang  bergantung  pada ekspor sumber daya alam pada kerugian yang  serius  (Singer  1950;  Prebisch 1950). Gagasan bahwa sumber daya alam berpengaruh  buruk  bagi  perkembangan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
pembangunan  sebuah  negara  telah berkembang  dan  diterima  secara  luas oleh para peneliti dan pejabat dilembaga- lembaga  keuangan  internasional,  Bank Dunia  dan  Dana  Moneter  Internasional (Bannon  and  Collier  2003;  Sala-i-Martin and  Subramanian  2003;  Davis  et  al. 2003;  Leite  and  Weidmann  1999;  Sarraf and  Jiwanji  2001:  Isham  et  al.  2002; Eifert  et  al.  2003),  serta  oleh  banyak Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (lihat misalnya, Save the Children 2003; Oxfam 2002).  Literatur-literatur  tersebut  bisa dibilang  kebalikan  dari  apa  yang dipublish  pada  periode  sebelum  akhir 1980-an.  Daripada  dianggap  sebagai berkat, literatur ini menyarankan bahwa melimpahnya  sumber  daya  alam  (atau setidaknya  kelimpahan  jenis  tertentu dari  sumber  daya  alam)  meningkatkan kemungkinan bahwa negara-negara akan mengalami  hasil  ekonomi,  politik  dan sosial  yang  negatif  termasuk  kinerja ekonomi  yang  buruk,  rendahnya  tingkat demokrasi, dan perang saudara.
Di  sisi  lain,  banyak  negara  kaya sumberdaya  alam  justru  masih  berjuang supaya  bisa  lepas  landas  dan  mengejar pertumbuhan  ekonomi  yang  mandiri. Bahkan ada di antaranya yang terjerembab  ke  dalam  krisis  ekonomi yang parah (Sachs and Warner 1995). Di sejumlah  negara,  sumberdaya  alam
memang  telah  membantu  meningkatkan standar  kehidupan,  tapi  sekaligus  gagal menciptakan pertumbuhan yang mandiri.  Selama  kuartal  terakhir  abad kedua  puluh,  kendali  atas  atribut struktural telah menyebabkan pertumbuhan negara-negara kaya sumberdaya  alam  lebih  lambat  daripada pertumbuhan  negara-negara  miskin sumberdaya alam. Di samping kegagalan mencapai  pertumbuhan  ideal  ini,  ada pula  keterkaitan  erat  antara  kekayaan sumber  alam  dengan  kemungkinan lemahnya  perkembangan  demokrasi (Ross  2001),  korupsi  (Salai-Martin  and Subramanian 2003), dan perang saudara (Humphreys 2005).
Literatur tentang kutukan sumber daya  alam  terdiri  dari  tiga  sub-literatur yang terpisah; Pertama , hubungan antara sumber  daya  alam  dan  kinerja  ekonomi; Kedua ,  hubungan  antara  sumber  daya alam  dan  rezim  politik;  dan Ketiga, hubungan antara sumber daya alam dan perang  saudara.  Gagasan  kutukan sumber  daya  alam  awalnya  dikaitkan dengan  sub-literatur  yang  pertama, karena  kemunculannya  jauh  sebelum para  peneliti  lain  mempublish  hasil penelitiannya  (lihat  Ross  1999).  Tetapi seperti  dua  sub-literatur  lain  yang  telah muncul  dan  berkembang,  yang  kedua dalam  menanggapi  Wantchekon  (1999)

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
dan  Ross  (2001)  dan  yang  ketiga  dalam menanggapi  studi  seperti  Collier  dan Hoeffler  (1998),  kutukan  sumber  daya alam  telah  dipandang  sebagai  fenomena multi-dimensi,  yang  melibatkan  tidak hanya  kinerja  pembangunan  ekonomi, tetapi juga perang sipil dan otoritarianisme.
Titik  kedua  adalah  bahwa  istilah “ sumber  daya  alam ” didefinisikan bervariasi  diseluruh  literatur.  Beberapa peneliti  telah  menetapkan  istilah  ini dalam hal komoditas tertentu, misalnya ; minyak, mineral, sumber daya hutan, dan tanaman  pertanian. Disisi  lain  “sumber daya  alam” didefinisikan  dalam  hal kepemilikan  lahan  atau  ukuran  sektor primer.  Pada  saat  yang  sama,  ada beberapa  perbedaan  antara  beberapa peneliti  dalam  kelompok  pertama tentang  beberapa  komoditas  yang  dapat dianggap  sumber  daya  alam,  misalnya, termasuk  tanaman  pertanian  sementara yang  lainnya  tidak.  Ini  tidak  akan menjadi  fokus  perhatian  dalam  kajian literature  ini,  saya  hanya  membedakan antara  studi  yang  meneliti  efek perkembangan sumber daya alam secara umum  dan  orang-orang  yang  meneliti efek perkembangan sumber daya tertentu, misalnya minyak atau mineral.
Seperti disebutkan diatas, literatur  tentang  kutukan  sumber  daya
alam telah mengajukan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa sumber daya alam memiliki pengaruh yang buruk bagi pembangunan.
Kinerja Ekonomi
(Economic

## Performance)
Sebagian  besar  penelitian  telah menyajikan  bukti  yang  menunjukkan bahwa  melimpahnya  sumber  daya  alam, atau  setidaknya  sumber  daya  alam tertentu  dapat  berdampak  negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Wheeler  (1984),  menemukan  bahwa  di Afrika  sub-Sahara,  negara-negara  yang kaya akan mineral memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari  mereka  yang  tidak  kaya  mineral selama  tahun  1970-an.  Demikian  pula Gelb  dan  Associates  (1988)  menemukan bahwa  Negara  yang  pertumbuhan ekonomi  bertumpu  pada  sektor  sumber daya alam mineral mengalami kerusakan yang  serius,  dalam  hal  efisiensi pembentukan  modal  dalam  negeri selama  periode  1971-1983.  Hal  ini mengarah kepada pertumbuhan ekonomi yang  negatif  pada  Negara  yang  kaya sumber daya alam mineral, dan ini secara dramatis dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Negara
pengekspor  minyak  (lihat  juga  Auty 1993).
Sachs dan Warner (1995) meneliti

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
satu  set  data  yang  besar  dan  beragam dari  Negara-negara  yang  pertumbuhan ekonominya  berdasarkan  sumber  daya alam  antara  tahun  1970  dan  1989 dengan hasil temuan bahwa sumber daya alam  yang  berlimpah  memiliki  korelasi negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi sebuah  negara.  Leite  dan  Weidmann (1999)  dan  Gylfason  et  al.  (1999) mempublish  hasil  yang  sama,  juga dengan  menggunakan  set  data  yang besar.  Auty  (2001)  menemukan  bahwa pendapatan  per  kapita  negara  miskin sumber  daya  alam  tumbuh  lebih  besar dua  sampai  tiga  kali  lipat  dari  negara yang  memiliki  sumber  daya  alam berlimpah  antara  tahun  1960  dan  1990.
Mereka menemukan bahwa pertumbuhan  ekonomi  di  Negara  yang berbasis  sumber  daya  alam  cenderung memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang rendah.  Salah  satu  model  gangguan ekonomi  terkenal  dari  kutukan  sumber daya alam adalah " dutch disease ", sebuah fenomena penurunan di sektor
manufaktur di
Belanda setelah ditemukannya kantong gas alam besar di Groningen pada akhir tahun 1950-an.
Di  bawah  model  gangguan ekonomi,  ada  beberapa  gejala  kutukan sumber daya alam, yaitu " dutch disease ", ketidakseimbangan dalam sektor ekonomi  dan  " entrepreneurs  rent-
seeking "  atau  disinsentif  terhadap kewiraswastaan. Dutch  disease adalah ketika  booming  di  sektor  sumber  daya alam  menciptakan  kontraksi  di  sektor ekonomi  lain,  terutama  manufaktur  dan sektor pertanian (Hausmann dan Rigobon  2002:  4;  Davis  1995:  1768). Melalui  mekanisme  harga  relatif,  ekspor sumber  daya  alam  membawa  sejumlah besar  mata  uang  asing  yang  menghargai pertukaran  mata  uang nilai.  Selanjutnya, ia  meningkatkan  pendapatan  riil  dan perubahan  domestik  harga  (Kolstad  dan Wiig  2008:  2;  Davis  1995:  1768). Kenaikan  upah  mendorong  permintaan barang-barang yang tidak
diperdagangkan  dan  menarik  sumber daya ekonomi sektor tradable.
Pada saat yang sama, meningkatkan investasi di sektor nontraded, sehingga menurunkan produktivitas  manufaktur  dan  pertanian (Torvik 2009: 251; Tadjoeddin 2007: 6). Dalam  jangka  panjang, de-industrialisasi dan de-agriculturalization melemahkan industri  " learning  by  doing "  dan membuat  produk  sektor  perdagangan yang  diekspor  tidak  kompetitif  di  pasar internasional  (Krugman,  seperti  dikutip Davis 1995: 1769). Selain itu, booming di sektor  pemerintahan  juga  mungkin terjadi  di  bawah  gejala  " dutch  disease " (Davis  1995:  1769).  Di  sisi  lain,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
pengusaha rent seeking dan ketidakseimbangan sektor ekonomi pada dasarnya adalah hasil insentif dari harga sewa  yang  sangat  potensial  ditawarkan oleh  kegiatan  ekonomi  sumber  daya alam  (Baland  dan  Francois  2000). Sumber  daya  alam  membuat  pengusaha enggan  terlibat  lebih  jauh  kegiatan ekonomi  produktif;  maka  akan  ada realokasi keterampilan dan sumber daya terhadap kegiatan ekstraksi sumber daya alam  (Baland  dan  Francois,  seperti dikutip Tadjoeddin 2007).
Peneliti  lain  telah  menyajikan bukti yang menunjukkan bahwa masalah ekonomi di negara-negara yang memiliki sumber  daya  alam  melimpah  telah melampaui tingkat kemiskinan di Negara dengan  sumber  daya  alam  yang  rendah. Nankani  (1979),  misalnya,  menemukan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  negara yang  kaya  mineral  disertai  dengan dampak  yang  relatif  buruk  dalam  hal; pertumbuhan  pertanian,  diversifikasi ekspor,  dan  inflasi.  Sedangkan  Negara dengan  sumber  daya  alam  mineral  yang rendah memiliki dampak yang cenderung  lebih  ringan,  seperti  ditandai dengan  jumlah  tabungan  yang  buruk, dualisme  upah,  pengangguran  yang tinggi,  utang  eksternal  yang  tinggi,  dan pendapatan ekspor yang tidak stabil.
Wood dan Berge (1997)
menemukan negara dengan sumber daya alam yang melimpah kurang memungkinkan untuk mengekspor barang-barang  manufaktur  daripada negara-negara yang miskin sumber daya alam.  Leite  dan  Weidmann  (1999) menemukan  bahwa  kelimpahan  sumber daya  alam  cenderung  diikuti  oleh perilaku  korupsi  dari  para  pejabatnya. Atkinson dan Hamilton (2003)
menemukan  bahwa  tingkat  rata-rata tabungan di negara-negara yang berlimpah  sumber  daya  alam  lebih rendah  daripada  di  negara-negara  yang miskin  sumber  daya  alam.  Akhirnya, Ross  (2003)  menemukan  bahwa  di negara  yang  memiliki  kekayaan  minyak dan  mineral  melimpah  tidak  berdampak apapun  bagi  kehidupan  orang  miskin, khususnya  dalam  hal  kemiskinan  dan tingkat pembangunan manusia.
Tipe Rezim (Regime Type)
Literatur  terkait  kutukan  sumber daya  alam  juga  berisi  sejumlah  studi yang  menunjukkan  bahwa  negara dengan  sumber  daya  alam  yang berlimpah  dikaitkan  dengan  rendahnya tingkat demokrasi. Penelitian dari Arezki dan  Ploeg  2008  menyoroti  efek ketergantungan  sumber  daya  ekonomi politik  suatu  negara  dengan  masuknya faktor  kelembagaan.  Ross  (2001:  328) menemukan  bahwa  sumber  daya  alam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
menginduksi  sistem  politik  yang  kurang demokratis.
Wantchekon (1999)
misalnya,  meneliti  di  141  negara  antara tahun 1950 hingga 1990 dan menemukan bahwa satu persen peningkatan  ketergantungan  sumber daya  alam,  yang  diukur  dengan  rasio ekspor  utama  untuk  PDB,  meningkatkan probabilitas pemerintahan otoriter hampir  8  persen.  Dia  juga  menemukan bahwa  negara-negara  yang  kaya sumber daya  alam  lebih  mungkin  untuk mengalami  transisi  gagal  atau  lambat untuk demokrasi.
Sumbangan  sumber  daya  alam memberi  banyak  kesempatan  kepada pemerintah, seperti meningkatkan belanja  publik,  menurunkan  tingkat perpajakan, meningkatkan aset keuangan  pemerintah,  sumber  modal kerja  untuk  dipinjamkan  kepada  sektor swasta, dan sebagai sumber pembayaran utang pemerintah (Collier et.al 2009: 20). Namun,  ketergantungan  pada  sumber daya alam anugerah dapat membahayakan  kualitas  pemerintahan dan  demokrasi  di  suatu  negara  (Ross 2001;  Haber  dan  Menaldo  2010). Pemerintah  kaya  sumber  daya,  dengan lebih  besar  sumber  pendapatan  dari sumber  daya  alam-sewa  cenderung memberlakukan  tingkat  rendah  pajak kepada  rakyat.  Karena  itu,  dalam  artian
'tidak ada representasi tanpa perpajakan '(Luciani  1987:  75),  akan  ada  sedikit permintaan untuk memegang pemerintahan  untuk  account,  yang  pada gilirannya  membuat  kaya  sumber  daya pemerintah  menjadi  kurang  peka terhadap  kebutuhan  rakyat  (Huntington 1991: 65).
Ross  (2001)  menemukan  bahwa sumber daya alam mendorong bangkitnya  sistem  politik  otoriter.  Itu kemungkinan munculnya sistem patronase  juga  tinggi  seperti  yang dimiliki  pemerintah  sumber  daya  alam yang  tidak  diterima  sebagai  sumber untuk  membayar  dukungan  (Caselli  dan Cunningham  2009:  643;  Kolstad  dan Wiig 2008: 3). Tingkat rendah pajak juga merupakan  bentuk  lain  dari  sistem politik  patronase  dimana  pemerintah mencoba mendapatkan beberapa popularitas (ibid). Namun, disisi lain, ada juga  kemungkinan  oposisi  yang  lebih besar  untuk  menantang  kekuatan pemerintah  (Caselli  dan  Cunningham 2009: 630).
Jensen  dan  Wantchekon  (2004) menyajikan  temuan  yang  serupa  dalam kaitannya dengan Afrika, ia menyimpulkan  bahwa  negara  dengan sumber  daya  alam  yang  melimpah  di wilayah  ini  lebih  cenderung  menjadi otoriter,  dan  memiliki  pengalaman

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
kerusakan  demokrasi  setelah  masa transisi. Ross (2001) menyelidiki apakah ada  variasi  dalam  perihal  rezim  di berbagai  jenis  ekonomi  sumber  daya alam  di  berbagai  daerah.  Setelah memeriksa  data  dari  113  negara  antara tahun  1971  dan  1997,  ia  menyimpulkan bahwa ‘a state’s reliance on oil or mineral exports  tends  to  make  it  less  democratic; that this effect is not caused by other types of primary exports; that it is not limited to the Arabian peninsula, to the Middle East, or to sub-Saharan Africa; and that it is not limited to small states’ .
Perang Saudara (Civil War)
Sejumlah  literatur  menunjukkan bahwa Negara dengan sumber daya alam yang melimpah dikaitkan dengan timbulnya perang saudara, serta mempengaruhi  durasi  dan  intensitas perang sipil. Setelah memeriksa pengalaman  98  negara  dan  27  perang sipil,  Collier  dan  Hoeffler  (1998) menemukan  bahwa  sumber  daya  alam yang  melimpah  didefinisikan  dalam  hal rasio  ekspor  utama  untuk  PDB,  dan menjadi penentu kuat dan signifikan dari perang  sipil.  Walaupun  disisi  lain ditemukan  bahwa  hubungan  antara variabel-variabel tersebut kurang signifikan;  pada  awalnya  kekayaan sumber  daya  alam  akan  meningkatkan risiko  perang  saudara  tetapi  setelah
tingkat ekspor tertentu akan mengurangi risiko  tersebut.  Dalam  sebuah  studi berikutnya,  mereka  mengkonfirmasi temuan  ini  menggunakan  set  data  yang lebih  baik  (Collier  dan  Hoeffler  2000). Dalam  sebuah  penelitian  ketiga,  mereka meneliti  efek  dari  sumber  daya  alam yang  berlimpah  pada  berbagai  jenis perang  saudara.  Mereka  menemukan bahwa  sumber  daya alam meningkatkan risiko perang saudara baik separatis dan non separatis, tetapi terjadi kecenderungan  perang  saudara  tersebut terjadi  tiga  kali  lebih  besar  terkait dengan  sumber  daya  alam  daripada penyebab  lainnya  (Collier  dan  Hoeffler 2002).
Reynal-Querol  (2002)  melakukan penelitian serupadengan fokus penelitian hubungan antara sumber daya alam dan timbulnya  perang  sipil  baik  etnis  dan non-etnis.  Menggunakan  data  dari sampel  138  negara  antara  tahun  1960 dan  1995,  ia  menemukan  bahwa Negara dengan  sumber  daya  alam  yang berlimpah  merupakan  variabel  penting dalam menjelaskan kejadian perang sipil non-etnis  dan  bentuk-bentuk  kekerasan politik.
Tulisan  terbaru  Collier  dan Hoeffler  (2005)  menunjukkan  bahwa kekayaan  sumber  daya  alam  terus menunjukkan  hubungan  yang  linear

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
dengan  timbulnya  perang  saudara, bahkan  jika  diukur  berdasarkan  sewa dari  sumber  daya  alam  yang  melimpah diganti  dengan  produk  ekspor  asli mereka. Namun, mereka mencatat bahwa hasil  ini  kurang  signifikan  dibandingkan temuan  mereka  sebelumnya.  Ukuran berbasis  sewa  di  Negara  yang  memiliki sumber  daya  alam  berlimpah  menjadi tidak  signifikan.  Beberapa  peneliti  juga berkesimpulan  bahwa  Negara  dengan sumber daya alam yang melimpah dapat memperpanjang durasi terjadinya perang  saudara.  Doyle  dan  Sambanis (2000)  menemukan  bahwa  kekayaan sumber  daya  alam  secara  signifikan  dan berkorelasi  negatif  dengan  keberhasilan inisiatif perdamaian.
Ross  (2004:  341)  telah  mencatat bahwa  ada  hubungan  antara  kegagalan inisiatif  perdamaian  dengan  durasi perang saudara, temuan ini menunjukkan  bahwa  kekayaan  sumber daya  alam  dikaitkan  dengan  perang saudara.  Fearon  (2004)  menemukan bahwa  negara-negara  yang  kaya  akan sumber  daya  selundupan  seperti  opium, berlian,  atau  coca  cenderung  mengalami perang  sipil.  Akhirnya,  Ross  (2004:  45) mencatat, “ several observers  of  Africa’s civil  wars,  have  suggested  that  natural resources  worsen  the  intensity  of  civil wars  ‘by  causing combatants  to  fight  for
territory  that  would  otherwise  have  little value ” .  Ross  (2004)  sendiri  menemukan dukungan yang lemah untuk ide ini: dari tiga  belas  kasus  perang  saudara  yang diperiksa,  sumber  daya  alam  hanya dengan  jelas  meningkatkan  intensitas konflik dalam dua kasus; di sebelas orang lain, sumber daya alam tidak berpengaruh  pada  intensitas  perang sipil.
Bukti menunjukkan bahwa kepemilikan  sumber  daya  alam  bisa menjadi  kerugian  bagi  negara  yang menguasainya. Belakangan, fenomena ini ditangkap  dalam  banyak  penelitian  dan teori  dikembangkan  untuk  menjelaskan sifat  'kutukan  sumber  daya'.  Secara umum,  'kutukan  sumber  daya  alam' didefinisikan  sebagai  kumpulan  hasil negatif  yang  berasal  dari  kepemilikan sumber  daya  alam.  Teori  utama  dari kutukan sumber daya alam adalah bahwa hasil sosio-ekonomi negatif tidak berasal dari  sumber  daya  alam  itu  sendiri, namun  dari  hasil  ekstraksi  sumber  daya alam.  Selain  itu,  meski  tidak  ada hubungan  linier  antara  jumlah  sumber daya  alam  diekstraksi  dan  hasil perkembangan  negatif,  efek  berbahaya dari  kutukan  dapat  meningkat  karena ketergantungan  pada  sumber  daya-sewa meningkat (Sala-iMartin dan Subramanian  2003:  11;  Isham  et  al.,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
2005).
Pemetaan literatur terkait “ kutukan  sumber  daya alam”  terbagi kedalam  dua  arus  besar;  pandangan pertama ,  sebagian  literatur  memberikan bukti  bahwa  kelimpahan  sumber  daya alam  dikaitkan  dengan  berbagai  hasil pembangunan  yang  negatif,  tetapi  bukti ini  tidak  berarti  konklusif.  Gagasan tentang  kutukan  sumber  daya  tidak berarti  konklusif,  hal  ini  terjadi  karena; (i) ada berbagai faktor yang berhubungan dengan pengukuran variabel  kunci,  terutama  terkait  dengan sumber  daya  alam  yang  berlimpah  dan perang  sipil.  Hasil  dari  pengujian hipotesis  antara  perang  sipil  dan kepemilikan  sumber  daya  alam  semakin meningkatkan  keraguan  akan  hipotesis kutukan  sumber  daya.  (ii)  tidak  jelas apakah  kutukan  sumber  daya  alam dengan  berbagai  dimensinya  berlaku untuk  semua  negara  yang  memiliki sumber  daya  alam  atau  hanya  negara tertentu  saja.  Studi  yang  berbeda menunjukkan arah yang berbeda tentang masalah  ini.  Juga  ada  perdebatan  di antara mereka yang berpendapat bahwa khususnya  sumber  daya  alam  adalah masalah utama yang paling merusak, jika dikaitkan  dengan  perang  saudara.  (iii) beberapa  studi  melaporkan  temuan bertentangan  dengan  hipotesis  kutukan
sumber  daya  alam,  bahkan  ketika mereka menggunakan ukuran yang sama untuk  mendukung  hipotesis  ini  (seperti misalnya, dengan beberapa studi tentang hubungan antara sumber daya alam yang berlipah dan durasi perang saudara). (iv) studi  ini  tidak  menggambarkan  secara meyakinkan  terkait  arah  sebab-akibat dari  kekayaan  sumber  daya  alam  dan hasil-hasil  pembangunan  yang  buruk, daripada sebaliknya menanyakan terkait pengaruh variabel ketiga yang independen.
Pandangan kedua ,  penjelasan yang  ada  terkait  kutukan  sumber  daya alam  tidak  cukup  untuk  menjelaskan peran  kekuatan  sosial  atau  lingkungan ekonomi  dan  politik  eksternal  dalam membentuk  hasil-hasil  pembangunan  di negara-negara  yang  memiliki  sumber daya berlimpah. Sementara ada beberapa negara  yang  memiliki  sumber  daya berlimpah, memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang cenderung membaik,  beberapa  contoh  negara seperti  Botswana,  Indonesia,  Chili, Norwegia, Australia, Kanada, dan Malaysia (Stevens 2003: 8).

## Refleksi Teoritis
Akhirnya  berdasarkan  studi  di atas  dapat  menjadi  bukti  bahwa kelimpahan  sumber  daya  alam  atau setidaknya  kelimpahan  jenis  tertentu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
dari sumber daya alam memiliki korelasi dengan  berbagai  hasil  pembangunan. Secara  umum  masalah  dasar  dalam literatur “kutukan  sumber  daya  alam” adalah  bahwa  sebagian  besar  peneliti telah  tereduksionis  kedalam  pendekatan yang  sama,  mereka  menjelaskan  kinerja pembangunan  semata-mata  dari  segi ukuran dan sifat dukungan sumber daya alam tersebut. Sebuah konsensus muncul bahwa  berbagai  variabel  sosial  dan politik  memediasi  hubungan  antara kekayaan  sumber  daya  alam  dan  hasil pembangunan,  tetapi  para  peneliti cenderung  melihatnya  ditentukan  oleh kepemilikan sumber daya alam.
Daripada bertanya mengapa
kekayaan sumber daya alam mendorong terjadinya patologi politik yang menyebabkan  kinerja  pembangunan buruk,  mereka  seharusnya  menanyakan faktor-faktor  sosial  dan  politik  yang memungkinkan beberapa negara dengan sumber  daya  alam  melimpah  untuk pembangunan negaranya (Schrank 2004; Snyder dan Bhavnani 2005).
Keterbatasan  tersebut  membuat penelitian  ini  memberikan  perhatian yang  lebih  besar  pertanyaan  terakhir, bukan hanya karena akan meningkatkan pemahaman  kita  tentang  kapan  Negara dengan  sumber  daya  alam  yang berlimpah  dikaitkan  dengan  hasil-hasil
pembangunan, tetapi juga akan menghasilkan  rekomendasi  kebijakan yang  berguna  untuk  mengatasi  kutukan sumber daya alam.
Mereka berdebat terkait dukungan  terhadap  gagasan  kutukan sumber daya alam berdasarkan kausalitas  dari  bukti  korelasi.  Namun, arah  sebab-akibat  mungkin  sebenarnya adalah cara lain. Hal ini bisa saja perang sipil menyebabkan ketergantungan ekonomi pada sektor sumber daya alam, dengan  asumsi  bahwa  akan  membuat sulit  bagi  negara-negara  untuk  menarik investasi  manufaktur.  Schrank  (2004) mengatakan  bahwa, natural  resource dependence  may  be  a  symptom  of underdevelopment  rather  than  the  cause. Atau,  hubungan  antara  ketergantungan sumber  daya  alam  dan  berbagai  hasil pembangunan mungkin sama sekali tidak berkorelasi,  hal  ini  mungkin  hanya mencerminkan  pengaruh  variabel  ketiga yang belum diketahui.
Sama  seperti  penjualan  es  krim dan  jumlah  kasus  tersengat  matahari sangat  berkorelasi  karena  adanya perubahan musim, bukan karena konsumsi  es  krim  menyebabkan  kulit terbakar  atau  sebaliknya.  Sehingga mungkin  sumber  daya  alam  yang berlimpah dan perang saudara, misalnya, berkorelasi  karena  variabel  ketiga

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
(katakanlah, lemahnya supremasi hukum)  kedua  meningkatkan  risiko perang  sipil  dan  kesulitan  menghadapi negara dalam menarik investasi manufaktur  (Ross  2004:  338).  Ini  hanya akan dapat diperiksa dengan memeriksa lebih  dekat  mekanisme  kausal  disekitar kutukan sumber daya alam.
Daftar Pustaka
Auty, R. and Gelb, A. (2001) ‘The Political Economy  of  Resource-Abundant States’ ,  in  R.  Auty  (ed.),  Resource Abundance and Economic Development, Oxford: Oxford University Press: 126 – 44.
Balassa,  B.  (1980) The  Process  of Industrial Development and Alternative  Development  Strategies ,
Princeton: Princeton University.
Bannon, I. and Collier, P. (2003) ‘ Natural Resources  and  Conflict:  What  We Can Do’ , Chapter 1 in I. Bannon and P.  Collier  (eds),  Natural  Resources and  Violent  Conflict:  Options  and
Actions,  Washington,  DC:  World
Bank.
Collier,  P.  and  Hoeffler,  A.  (2005)
‘Resource  Rents,  Governance,  and Conflict’ , Journal of Conflict
Resolution 49.4: 625 – 33.
Gelb,  A.  and  Associates  (1988) Oil Windfalls:  Blessing  or  Curse ,  New
York: Oxford University Press.
Higgins, B. (1968)
Economic
Development:  Problems,  Principles, and Policies , New York: WW Norton and Company.
Humphreys, M. (2005), ‘ Natural Resources,  Conflict,  and  Conflict
Resolution: Uncovering the
Mechanisms ’,  Journal  of  Conflict Resolution 49.4: 508 – 37.
Krueger,  A.  (1980) ‘Trade  Policy  as  an Input  to  Development’ ,  American Economic Review 70.2: 288 – 92.
Ross, M. (2004) ‘ What Do We Know About Natural  Resources  and  Civil  War  ? ’,
Journal  of  Peace  Research  41.3:
337 – 56.
Ross,  M.  (2004) ‘How  Do  Natural Resources  Influence  Civil  War  ?
Evidence From 13 Cases’,
International  Organisation  58.1:
35 – 68.
Ross, M. (2003) ‘Oil, Drugs an d Diamonds: The  Varying  Role  of  Natural Resources  in  Civil War’ ,  in  K. Ballentine  and  J.  Sherman  (eds), The  Political  Economy  of  Armed
Conflict: Beyond Greed and
Grievance,  Boulder:  Lynne  Reiner
Publishers: 47 – 70.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
Ross,  M.  (2001) ‘Does  Oil  Hinder
Democracy ?’, World  Politics  53 (April): 297 – 322.
Ross, M. (1999) ‘The Political Economy of the  Resource  Curse’ ,  World  Politics
51.2: 297 – 322.
Rosser,  Andrew  (2004)  ‘ Why  did
Indonesia  overcome  the  resource curse? ’, IDS Working Paper No. 222.
Brighton:  Institute  of  Development
Studies.
Rosser,  Andrew  (2006) ‘The  Political
Economy  of  the  Resource  Curse:  A Literature Survey’, IDS  Working Paper  No.268.  Brighton:  The Institute of Development Studies.
Rostow,  W.  (1961) The  Stages  of Economic Growth: A Non-communist Manifesto ,  Cambridge:  Cambridge
University Press.
Sala-i-Martin,  X.  and  Subramanian,  A.
(2003) Addressing  the  Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria , Washington,
DC: International Monetary Fund.
Sholikin,  A.  (2018).  The  Future  Of
Decentralization Politics In
Indonesia. Madani Jurnal Politik Dan
Sosial Kemasyarakatan , 10 (3), 1 – 13.
Stevens,  P.  (2003) ‘Resource  Impact:  A
Curse  or  a  Blessing’ ,  Draft  Working
Paper,
Centre
for Energy,
Petroleum  and  Mineral  Law  and Policy, University of Dundee.
Tadjoeddin,  Z.M.  (2007)  ‘ A  Future Resource  Curse  in  Indonesia:  The Political  Economy  of  Natural Resources, Conflict and Development’ , CRISE Working Paper
No. 35. Oxford: Centre for Research on  Inequality,  Human  Security  and Ethnicity.
Wantchekon, L. (1999), Why Do Resource Dependent Countries Have
Authoritarian  Governments  ? (12 December),  New  Haven,  CT:  Yale University.