COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 5 Nomor 2, Januari-Juni 2022 e-ISSN : 2597-5234

## ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH21) MENURUT EKONOMI ISLAM

## ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PENSONAL INCOME TAX ACCORDING (pph21) TO ISLAMIC ECONOMICS
Qorien Arifah Elhany Mahaka 1 , Havizon 2 , Lucy Auditya 3
Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu 1,2,3

## ABSTRAK
Pajak  penghasilan  orang  pribadi  (PPh  21)  adalah  pungutan  wajib  yang  berkaitan  dengan penghasilan yang diperoleh seorang wajib pajak orang pribadi melalui pekerjaan, jasa ataupun kegiatan  yang  sedang  dilakukannya.  Penelitian  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui pelaksanaan pajak (PPh 21) dalam konteks ekonomi islam. Metode yang digunakan di dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yang  termasuk  dalam  penelitian  kepustakaan,  yaitu sumber  penelitian  berasal  dari  buku,  penelitian  terdahulu,  jurnal,  dan  internet.  Dari  semua sumber tersebut, kemudian diolah untuk dianalisis guna mendapatkan suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan tarif progresif pada pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21)  diperbolehkan  dalam  Islam  atas  pertimbangan  keadilan  dan  kemaslahatan  serta  pajak penghasilan  orang  pribadi  (PPh  21)  memenuhi  prinsip  pemungutan  pajak  (dharibah)  dalam ekonomi Islam sehingga boleh diambil pajaknya.
Kata Kunci: PPh 21, Tarif Progresif, Prinsip Pemungutan.

## ABSTRACT
Personal income tax (PPh 21) is a mandatory levy relating to income earned by an individual taxpayer  through  the  work,  services  or  activities  he  is  doing.  The  research  was  conducted with  the  aim  of  knowing  the  implementation  of  taxes  (PPh  21)  in  the  context  of  Islamic economics. The method used in this study is a qualitative method which is included in library research, namely the research sources come from books, previous research, journals, and the internet. From all these sources, then processed to be analyzed in order to get a conclusion. The results of this study are that the determination of progressive rates on personal income tax (PPh 21) is allowed in Islam for considerations of justice and benefit and personal income tax (PPh 21) meets the principle of tax collection (dharibah) in Islamic economics so that the tax may be taken.
Keywords: PPh 21, Progressive Rates, Principle of Collection

## PENDAHULUAN
Pembangunan  adalah  suatu  proses kegiatan  yang  dilakukan  dengan  maksud mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih  baik.  Pembangunan  suatu  negara merupakan aspek yang sangat penting agar suatu  negara  dapat  terus  berkembang hingga  meraih  kemajuan  bagi  negara
tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan negara, diperlukan rencana yang matang.
Selain  itu,  perihal  dana  juga merupakan  hal  pokok  yang  harus  ada dalam  suatu  pembangunan.  Tanpa  adanya dana,  pembangunan  tersebut  tidak  akan dapat berjalan. Untuk menjalankan pembangunan,  diperlukan  sejumah  besar dana yang mana jumlah ini tidaklah sedikit
mengingat  pembangunan  yang  terus bertambah. Suatu negara memperoleh dana guna  pembangunan  yaitu  berasal  dari sumber  pendapatan  negara.  Adapun sumber  pendapatan  negara  terdiri  dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak serta hibah.
Pajak  merupakan  suatu  bentuk partisipasi  wajib  yang  terutang,  yang dibebankan  kepada  orang  pribadi  atau badan  untuk  diserahkan  kepada  negara yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang, pajak yang sudah dibayarkan  tersebut  tidak  serta  merta digunakan  untuk  kepentingan  individu yang dibebankan pajak tersebut melainkan dipakai  demi  kepentingan  masyarakat luas.(Anastasia & Lilis, 2014).
Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai dan pajak lainnya, merupakan penerimaan.
Tabel 1. Besaran Tarif Pajak Penghasilan Orang

## Pribadi
Sumber : pajak.go.id
Berdasarkan  tabel  diatas,  terlihat jelas  bahwa  persentase  tarif  pajak  akan semakin  besar  sesuai  dengan  peningkatan besaran penghasilan kena pajaknya. Hal ini disebut  dengan  tarif  pajak  progresif (Supramono & Theresia, 2019).
Pajak atau yang lebih dikenal dengan nama dharibah dalam  islam  merupakan perwujudan bentuk muamalah yang terjadi di  dalam  suatu  bentuk  sistem  ekonomi dimana  setiap  orang  memiliki  kewajiban disamping  haknya  yang  secara  langsung dimanfaatkan  negara  untuk  mencukupi keuangan  atau  tabungan  kas  negara  yang akan digunakan negara untuk kesejahteraan  rakyat  dan  mencukupi
berbagai  kebutuhan  guna  kepentingan umum (Maman & Fadilah, 2017). Didalam penelitian  Eka  Sri  Wahyuni,  diterangkan bahwa  pemerintah  yang  berwenang  dalam mengakomodasi  semua  kegiatan  negara sudah  sejak  dari  zaman  Rasulullah  SAW mengenal konsep pajak, hal ini berdasarkan  pada  zaman  Rasulullah  SAW sudah  mengenal  sistem jizyah dan kharaj (Eka,  2014).
Selain jizyah dan kharaj ,  pendapatan negara  dalam  Islam  juga  ada ghanimah , ‘ushr ,  zakat,  sedekah,  infaq, fay’i dan wakaf.  Untuk  pajak  penghasilan  orang pribadi  tidak  ada  pada  zaman  Rasulullah SAW,  sahabat,  dan  Tabi’in,  melainkan mulai muncul saat ekonomi modern. Pajak penghasilan  orang  pribadi  memiliki kemiripan  dengan  salah  satu    kewajiban umat  Islam,  yaitu  zakat  profesi  bagi  yang telah  memenuhi  syarat.  Yang  mana keduanya sama-sama merupakan bersumber  dari  penghasilan  orang  pribadi atas pekerjaannya. Berdasarkan  hasil  Fatwa  MUI tentang  zakat  profesi  (penghasilan), menyebutkan bahwa penghasilan merupakan semua perolehan atau pendapatan  baik  itu  berupa  gaji,  upah, honor maupun sumber lain yang didapatkan  dari  cara  yang  halal  dan  juga baik. 2,5% merupakan besaran kadar zakat profesi  (Fatwa  MUI  No.  3  Tahun,  2003  ). Sepanjang  sejarah,  sejak  dahulu  sampai sekarang  kadar  zakat  profesi  ini  tidak berubah.  Berbeda  dengan  tarif  pajak penghasilan  orang  pribadi  yang  sebesar 5%,  15%,  25%,  dan  30%  mengikuti besaran penghasilan kena pajaknya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  kepustakaan (Library  Research) .  Sumber  penelitian menggunakan data-data yang berhubungan dengan penelitian pajak penghasilan orang pribadi  (PPh  21)  dari  buku-buku,  jurnal, internet  serta  penelitian  terdahulu  yang sesuai  dengan  permasalahan  peneliti. Kemudian  data-data  yang  diperoleh  di
analisa untuk ditarik kesimpulan.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan mengetahui  pelaksanaan  pajak  (PPh  21) dalam konteks ekonomi islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pajak Secara Umum
Pajak adalah suatu bentuk partisipasi  yang  diwajibkan  bagi  setiap warga negara atau suatu badan yang harus dibayarkan  wajib  pajak  kepada  negara, sedangkan  untuk  sifatnya  sendiri  adalah memaksa  yaitu  setiap  wajib  pajak  harus membayar  pajak  dan  tidak  bisa  lari  dari pembayaran  pajak  tersebut,  hal  ini berdasarkan
undang-undang
yang menjelaskan bahwa pajak bersifat memaksa. Sebagai pembayar pajak seseorang  tidak  akan  dapat  merasakan manfaatnya  terkhusus  untuk  dirinya sendiri,  tapi  pajak  digunakan  untuk kemakmuran  rakyat  secara  umum  dan bukan digunakan bagi kepentingan individu (DJP. go.id).
Pajak  merupakan  suatu  pungutan terutang    yang  diambil  negara  kepada wajib  pajak  yang  dapat  dipaksakan  agar dibayarkan dengan tidak mendapat manfaat  kembali  dari  pajak  yang  mereka bayarkan  tersebut,  yang  mana  hasil  dari pungutan  pajak  tersebut  akan  digunakan untuk  pengeluaran  umum  negara  dalam menjalankan  pemerintahan    (Yurista, 2017).
Di dalam penelitian Ichsan dijelaskan  bahwa  pajak  merupakan  suatu pungutan terutang bagi wajib pajak kepada negara yang hasil dari pajak tersebut akan digunakan  untuk  kepentingan  seluruh warga  negara.  Manfaat  dari  pajak  yang dibayarkan  tidak  dapat  dirasakan  secara langsung,  tapi  manfaat  itu  akan  dirasakan setelah pemerintah menggunakannya untuk pengeluaran  negara  dimana  manfaat  ini tidak hanya akan dirasakan oleh si pemberi pajak  melainkan  juga  dapat  dirasakan untuk seluruh lapisan masyarakat. (Ichsan, 2018).
Dari  beberapa  pengertian,  dapat disimpulkan  pajak  adalah  suatu  bentuk
partisipasi  warga  negara  selaku  wajib pajak  dalam  membayarkan  iuran  terutang dalam bentuk pajak kepada negara, dimana ketentuan terkait pajak ini telah dijelaskan didalam  peraturan  perundang-undangan, menerangkan  bahwa  membayar  pajak merupakan wajib bagi seorang wajib pajak atau suatu badan dan tidak ada seorangpun yang  dapat  lari  dari  tanggung  jawab membayar  pajak  karena  pajak  bersifat memaksa.  Disamping  kewajiban  pasti  ada hak yang akan diperoleh, pajak yang sudah dibayarkan  memang  tidak  dapat  dirasakan secara  langsung  bagi  wajib  pajak  karena dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembiayaan  kebijakan  pemerintah  demi kepentingan  umum  dan  bukan  untuk kepentingan  individu.  Maka  pembayar pajak yang juga sebagai warga negara pasti akan  merasakan  hasil  dari  penggunaan pajak  setelah  pemerintah  mengatur  semua keperluan  di  dalam  pengeluaran  negara, seperti  manfaat  yang  akan  dirasakan  dari berbagai macam pembangunan infrastuktur publik.
Pajak  terdiri  dari  berbagai  fungsi, pertama  adalah    fungsi  anggaran (budgetair) , atau juga biasa disebut fungsi utama pajak, yaitu pajak akan difungsikan sebagai  alat  untuk  mengisi  keuangan  kas negara  sebanyak  mungkin,  sehingga  pada saat  akan  membayar  pengeluaran  negara uang  tersebut  dapat  segera  dikeluarkan. (Safri,  2015).  Kedua,  adalah  fungsi mengatur (regulair) yang merupakan fungsi  pajak  sebagai  alat  yang  akan digunakan  pemerintah  dalam  mengatur atau melaksanakan kebijakannya.
(Mardiasmo,  2019).  Misalnya  pengenaan pajak  dengan  jumlah  yang  besar  terhadap barang  impor  dari  luar  negeri  yang  dapat menghancurkan atau melemahkan produk- produk dalam negeri.
Selain  itu,  terdapat  4  (empat) macam  tarif  pajak:  (1)  Tarif  sebanding (proporsional), adalah tarif dengan persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah  yang  dikenai  pajak  sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
(2)  Tarif  tetap,  adalah  tarif  berupa  jumlah yang  tetap  (sama)  terhadap  berapa  pun jumlah  yang  dikenai  pajak  sehingga besarnya  pajak  yang  terutang  tetap.  (3) Tarif  progresif,  adalah  persentase  yang digunakan semakin meningkat bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar serta (4) Tarif degresif, adalah persentase tarif yang digunakan  semakin  menurun  bila  jumlah yang  dikenai  pajak  semakin  besar  (Haula & Edi, 2012).
Pajak (Dharibah) dalam Islam Secara    etimologi  pajak  disebut dengan dharibah dalam Bahasa Arab, yang berarti menetapkan, mewajibkan, memukul,  menentukan,  membebankan ataupun  menerangkan.  Secara  bahasa, dharibah dapat  dimaknai  dengan  banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk  kewajiban  yang  dipungut dari  harta  seseorang.  Hal  ini  terlihat  jelas dalam  ungkapan  bahwa jizyah dan kharaj dipungut  secara dharibah ,  yakni  secara wajib (Maman & Fadilah, 2017).
Dharibah yang  dikenal  sebagai pajak  merupakan  suatu  kewajiban  yang dibayarkan oleh kaum muslim berupa harta untuk membiayai berbagai kebutuhan yang diwajibkan atas mereka pada kondisi disaat Baitul  Mal  sedang  kosong.  Adanya landasan  hukum,  bahwa  Allah  juga  telah mewajibkan kepada negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa  kaum  muslim,  yaitu  jika  tidak ada  harta  sama  sekali  sedangkan  kaum muslim tidak ada yang mau mendermakan hartanya  menjadi  alasan  ditetapkannya dharibah .  Allah  SWT  memberikan  hak kepada  negara  untuk  mendapatkan  harta dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan guna menghilangkan
kemudharatan  tersebut  dari  kaum  muslim. Namun,  kewajiban  membayar dharibah tersebut  hanya  dibebankan  kepada  mereka yang  mempunyai  kelebihan  dalam  bidang ekonomi  dan  dianggap  mampu  (Misanam, 2007).
Ada  banyak  sumber  pendapatan negara  Islam.  Pertama  sekaligus  menjadi
sumber  terpenting  adalah  zakat.  Zakat merupakan  kewajiban  untuk  golongan kaya  dalam  memberikan  sejumlah  harta sesuai  dengan  takaran    di  antara  sesama masyarakat  (Fudhail,  2013).  Selain  zakat sumber  pendapatan  negara  Islam  juga  ada ‘ushr , ghanimah , fay’i , jizyah,  kharaj, infak, sedekah, dan wakaf.
Ada  beberapa  karakteristik  dari pajak  ( dharibah )  menurut  syariat  Islam sebagai berikut: Pertama, pajak ( dharibah ) bersifat  temporer  dan  tidak  bersifat kontinue,  artinya  pajak  diambil  hanya ketika keadaan baitul mal kosong. Namun apabila  baitul  mal  telah  terisi  kembali, maka  kewajiban  untuk  membayar  pajak bisa  dihentikan  bahkan  dihilangkan. Kedua,    pajak  ( dharibah )  yang  dipungut hanya boleh digunakan dalam pembiayaan yang  menjadi  kewajiban  bagi  kaum muslim  dan  hanya  sebatas  jumlah  yang diperlukan.  Ketiga,  pajak  ( dharibah )  yang dipungut  hanya  boleh  dari  kaum  muslim dan  tidak  dari  kaum  non-Muslim. Keempat,  pajak  ( dharibah )  yang  dipungut hanya  dari  kaum  muslim  yang  mampu yaitu  memiliki  kelebihan  dalam  bidang ekonominya dan bukan pada kaum muslim yang  kurang  mampu.  Kelima,  pajak ( dharibah )  yang  dipungut  hanya  boleh sebatas  dari  jumlah  pembiayaan  yang diperlukan saja. Keenam, pajak
( dharibah )  bila  sudah  tidak  diperlukan pungutan pajak boleh dihapuskan. (Gusfahmi, 2011)

## Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  (PPh 21)
Penghasilan  adalah  sejumlah  besar tambahan  ekonomis  yang  dihasilkan  oleh orang  yang  bekerja  dan  dapat  digunakan untuk  membiayai  konsumsi  segala  jenis kebutuhan  dan  menambah  nilai  kekayaan, dengan jenis apapun pekerjaanya.
(Subadriyah, 2017) Pajak  penghasilan  Pasal  21  adalah pajak  yang  dikenakan  untuk  penghasilan yang  dihasilkan  oleh  seorang  wajib  pajak orang pribadi terkait dengan keahlian yang mereka  peroleh  yang  mana  keahlian  ini
mereka  fungsikan  didalam  pekerjaan  yang sedang dikerjakan guna untuk memperoleh sejumlah tambahan ekonomis.
Penetapan  Tarif  Pajak  Penghasilan Orang  Pribadi  (PPh  21)  Menurut Ekonomi Islam
Pengenaan Pajak Penghasilan
Orang Pribadi (PPh 21) menggunakan tarif progresif.  Yang  berarti  setiap  peningkatan pengenaan  pajak,  persentase  tarif  pajak juga  akan  meningkat  sesuai  dengan besaran jumlah tingkatan penghasilan kena pajak.  Jadi,  tarif  pajak  yang  didapatkan untuk setiap wajib pajak (PPh21)  berbeda- beda. Ada yang mendapat tarif pajak yang rendah  dan  juga  ada  yang  mendapat  tarif pajak besar, Semakin besar penghasilannya maka tarif pajak yang akan ia peroleh juga akan  menjadi  lebih  besar.  (Mardiasmo, 2019)
Sebagai  salah  satu  fungsi  pajak, fungsi budgetair disebut-sebut  sebagai fungsi  utama  pajak,  dimana  pajak  akan berperan  untuk  mengisi  kas  negara seoptimal mungkin. Dalam Al-Qur’an tarif pajak  progresif  tidak  dijelaskan  secara tegas.  Penetapan  tarif  diserahkan  kepada penguasa atau pemerintah
yang berwewenang (ulil  amri) .  Pemerintah harus  mempertimbangkan  keadilan  dan kemaslahatan  bagi  seluruh  masyarakat dalam penetapan tarif pajak.
Pemungutan pajak harus ditetapkan secara  adil.  maksudnya,  setiap  pengenaan pajak  harus  selalu  sesuai  dengan  keadilan dimana  besaran  pajak  yang  kenakan kepada  seseorang  haruslah  sesuai  dengan kondisi  wajib  pajak  tersebut,  adil  tidak selalu  dengan  jumlah  yang  sama  tapi  adil adalah ketika setiap orang dapat menganggung pajak tersebut sesuai dengan proporsi  wajib  pajak  masing-masing (Mardiasmo, 2019)
Dalam  pelaksanaan  pemungutan pajak,  kemampuan  dan  penghasilan  wajib pajak  harus  menjadi  pertimbangan  bagi negara dalam pengenaan besaran pembayaran  pajak.  Dengan  perbandingan antara  jumlah  pajak  yang  dibebankan
dengan  kemampuan  dalam  membayar pajak  yang  diukur  dengan  tingkat penghasilan  wajib  pajak  (Westi  &  Sigit, 2018).
Agar terciptanya sistem pajak yang adil,  terdapat  beberapa  kriteria  yang  harus terpenuhi (Abdul, 2010), yaitu:
1. Pungutan pajak tujuannya demi pembiayaan  keperluan  negara  dalam mewujudkan maqashid/ kemaslahatan umat. Pajak dipungut atas alasan bahwa negara  tidak  dapat  mengisi  kas bendahara  yang  kosong,  tapi  dengan pengenaan pajak negara mampu mengisi kas negara dan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mendukung seluruh warga negara dalam melakukan semua aktivitas. 2. Sehubungan dengan kemampuan seorang  wajib  pajak  maka  beban  tidak boleh  sama    dan  harus  sesuai  dengan kemampuan yang tidak
memberatkannya.  Pajak  penghasilan orang  pribadi  (PPh21)  menggunakan tarif  pajak  progresif,  maksudnya semakin  besar  penghasilan  kena  pajak yang didapat seseorang maka tarif pajak yang  akan  mereka  tanggung  juga  akan menjadi lebih besar, begitupun sebaliknya.
3. Sumber  pendapatan  negara  yang diperoleh dari pajak harus dipergunakan untuk  kepentingan  umum.  Penetapan tarif progresif yang akan semakin besar bagi  wajib  pajak  dengan  penghasilan yang  tinggi  diperbolehkan  dalam  Islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan.  Pajak  penghasilan  orang pribadi  (PPh  21)    menjadi  sumber pendapatan  negara  yang  terbesar,  yang mana  nantinya  akan  digunakan  untuk keperluan yang akan sangat bermanfaat bagi kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur.
Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa pajak  penghasilan  orang  pribadi  (PPh21) selaras  dengan  sasaran  Islam,  yaitu distribusi  pendapatan  yang  merata  demi keadilan  sosial.  Dimana  dengan  mereka membayar  pajak,  secara  tidak  langsung
telah  ikut  membantu  orang-orang  yang membutuhkan  setelah  dana  pajak  tersebut digunakan  pemerintah  demi  kemaslahatan umum.

## Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  (PPh 21) Menurut Ekonomi Islam
Prinsip  pelaksanaan  pemungutan pajak  negara  oleh ulil  amri (Gusfahmi,
2011), yaitu:
1. Harus Ada Nash yang Memerintahkannya. Pajak harus dipungut  dengan  tujuan  mengisi  kas negara yang kosong dan dengan sumber dana  tersebut  harus  dipergunakan  demi kepentingan  kemaslahatan  umat.  Allah SWT berfirman:
2.
وَ ﻻَ ﺗ َﺄْ ﻛُ ﻠُ ﻮ ا أَ ﻣْ ﻮَ اﻟَ ﻜُ ﻢ ﺑَ ﯿْﻨَ ﻜُ ﻢ ﺑِ ﺎﻟْ ﺒَﺎ طِ ﻞِ وَ ﺗُ ﺪْ ﻟُ ﻮ ا ﺑِ ﮭَ ﺎ إِﻟَ ﻰ اﻟْ ﺤُ ﻜﱠ ﺎ مِ ﻟِ ﺘَﺄْ ﻛُ ﻠُ ﻮ ا ﻓَ ﺮِ ﯾ ﻘً ﺎ ﻣِّ ﻦْ أَ ﻣْ ﻮَ ا لِ ا ﻟﻨﱠ ﺎ سِ ﺑِ ﺎ ﻹِْ ﺛْ ﻢِ وَ أَﻧ ﺘُ ﻢْ ﺗَ ﻌْ ﻠَ ﻤُ ﻮ نَ
“Dan janganlah sebahagian kamu  memakan  harta  sebahagian  yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)  harta  itu  kepada  hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian  dari  pada  harta  benda orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah: 188)
Terdapat  kewajiban  lain  yang harus  seorang  muslim  keluarkan  selain zakat, pungutan pajak penghasilan dapat menjadi  jalan  dalam  membantu  sesama selain dari pemberian zakat.
Pemungutan  pajak  penghasilan  dapat dijadikan  sebagai  kewajiban  lain  selain zakat.  Dalil  berkenaan  yaitu  firman Allah SWT:
اﻟْ ﺒِ ﺮﱠ اَ نْ ﺗُ ﻮَﻟﱡ ﻮْ ا وُ ﺟُ ﻮْ ھَ ﻜُ ﻢْ ﻗِﺒَ ﻞَ اﻟْ ﻤَ ﺸْ ﺮِ قِ وَا ﻟْ ﻤَ ﻐْ ﺮِ ب ِ ﻟَﯿْ ﺲ َ وَﻟٰ ﻜِ ﻦﱠ اﻟْ ﺒِ ﺮﱠ ﻣَ ﻦْ اٰ ﻣَ ﻦَ ﺑِﺎ …ﱣ ِ وَا ﻟْﯿَ ﻮْ مِ ا ﻻْٰ ﺧِ ﺮِ وَا ﻟْ ﻤَﻠٰ ۤ ﯨ• ﻜَ ﺔِ وَا ﻟْ ﻜِ ﺘٰ ﺐ ِ وَا ﻟﻨﱠ ﺒِﯿّٖ ﻦَ ۚ وَاٰ ﺗَ ﻰ اﻟْ ﻤَﺎ لَ ﻋَ ﻠٰ ﻰ ﺣُ ﺒِّﮫٖ ذَ وِ ى اﻟْ ﻘُ ﺮْ ﺑٰ ﻰ وَا ﺑْ ﻦَ اﻟ ﺴﱠ ﺒِﯿْ ﻞِۙ وَا ﻟ ﺴﱠ ﺎۤﯨ• ﻠِﯿْ ﻦَ وَ ﻓ ﻰِ وَا ﻟْﯿَ ﺘٰ ﻤٰ ﻰ وَا ﻟْ ﻤَ ﺴٰ ﻜِ ﯿْ ﻦَ اﻟ ﺮِّ ﻗَﺎ ب ِ ۚ وَا َﻗَﺎ مَ اﻟ ﺼ ﱠﻠٰ ﻮ ةَ وَاٰ ﺗَ ﻰ اﻟ ﺰﱠ ﻛٰ ﻮ ةَ ۚ وَا ﻟْ ﻤُ ﻮْ ﻓُ ﻮْ نَ ﺑِ ﻌَ ﮭْ ﺪِ ھِ ﻢْ اِذ َا ﻋَ ﺎ ھَ ﺪُ وْ ا ۚ وَا ﻟ ﺼ ﱣﺒِ ﺮِ ﯾْ ﻦَ ﻓِ ﻰ اﻟْ ﺒَﺄْ ﺳَ ﺎۤ ءِ
و ﻟٰ ۤ ﯨ• ﻚَ وَا ﻟ ﻀ ﱠﺮﱠ اۤ ءِ وَ ﺣِ ﯿْ ﻦَ اﻟْ ﺒَﺄْ سِۗ اُ و ﻟٰ ۤ ﯨ• ﻚَ اﻟﱠ ﺬِ ﯾْ ﻦَ ﺻ َﺪَ ﻗُ ﻮْ ا ۗ وَا ُ ھُ ﻢُ اﻟْ ﻤُ ﺘﱠﻘُ ﻮْ نَ
“Bukanlah menghadapkan wajahmu  ke  arah  timur  dan  barat  itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya  kebajikan  itu  ialah beriman  kepada  Allah,  hari  akhir malaikat-malaikat,  kitab-kitab,  nabi- nabi  dan  memberikan  harta  yang dicintainya  kepada  kerabatnya,  anak- anak  yatim,  orang-orang  miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)  dan  orang-orang  yang meminta-minta;dan (memerdekakan)
hamba  sahaya,  mendirikan  shalat,  dan menunaikan  zakat;  dan  orang-orang yang  menepati  janjinya  apabila  ia berjanji,  dan  orang-orang  yang  sabar dalam  kesempitan,  penderitaan  dan dalam  peperangan.  Mereka  itulah orang-orang  yang  benar  (imannya); dan  mereka  Itulah  orang-orang  yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 177)
Dijelaskan  bahwa  harta  yang dicintai  itu  harus  diberikan  kepada kerabat,  fakir  miskin,  anak  yatim, musafir,dan  seterusnya.  pemanfaatan pajak yang digunakan demi kepentingan umum  dapat  memungkinkan  bagi seorang  wajib  pajak  untuk  memenuhi perintah Allah  SWT  didalam  surat tersebut (Gusfahmi, 2011)
Selain  ayat  diatas  juga  terdapat hadits  Rasulullah  yang  menerangkan adanya  kewajiban  lain  selain  zakat, yaitu:
ﺣَ ﺪﱠ ﺛَﻨَ ﺎ ﻣُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪُ ﺑْ ﻦُ أ َﺣْ ﻤَ ﺪَ ﺑْ ﻦِ ﻣَ ﺪﱡ وَ ﯾْ ﮫِ ﺣَ ﺪﱠ ﺛَﻨَ ﺎ ا ﻷْ َﺳْ ﻮَ دُ ﺑْ ﻦُ ﻋَ ﺎ ﻣِ ﺮٍ ﻋَ ﻦْ ﺷَ ﺮِ ﯾ ﻚٍ ﻋَ ﻦْ أَﺑِ ﻲ ﺣَ ﻤْ ﺰَ ةَ ﻋَ ﻦْ اﻟ ﺸﱠ ﻌْ ﺒِ ﻲّ ِ ﻋَ ﻦْ ﻓَﺎ طِ ﻤَ ﺔَ ﺑِﻨْ ﺖ ِ ﻗَﯿْ ﺲٍ ﻗَﺎ ﻟَ ﺖْ ﺳَ ﺄَﻟْ ﺖ ُ أَ وْ ﺳُ ﺌِ ﻞَ اﻟ ﻨﱠﺒِ ﻲﱡ ﺻ َﻠﱠ ﻰ ¼ ﱠُ ﻋَ ﻠَﯿْ ﮫِ وَ ﺳَ ﻠﱠﻢَ ﻋَ ﻦْ اﻟ ﺰﱠ ﻛَ ﺎةِ ﻓَﻘَ ﺎ لَ إِ نﱠ ﻓِ ﻲ ا ﻟْ ﻤَﺎ لِ ﻟَ ﺤَ ﻘ¾ﺎ ﺳِ ﻮَ ى ا ﻟ ﺰﱠ ﻛَ ﺎةِ ﺛ ُﻢﱠ ﺗَ ﻼَ ھَ ﺬِ هِ ا ﻵْ ﯾَ ﺔَ اﻟﱠ ﺘِ ﻲ ﻓِ ﻲ اﻟْ ﺒَﻘَ ﺮَ ة } ﻟَﯿْ ﺲ َ اﻟْ ﺒِ ﺮﱠ أَ نْ ﺗُ ﻮَﻟ ﱡﻮا وُ ﺟُ ﻮ ھَ ﻜُ ﻢْ { ا ﻵْ ﯾَ ﺔَ “Telah  menceritakan  kepada  kami Muhammad bin Ahmad bin Madduwaih telah  menceritakan  kepada  kami  Al aswaad bin ‘Amir dari Syarik dari Abu
Hamzah  dari  Asy  Sya’bi  dari  Fatimah binti  Qais  dia  berkata,  saya  bertanya kepada  Nabi  Shalallahu  ‘alaihi  wa salam  tentang  zakat,  lalu  beliau bersabda:  “sesungguhnya  pada  harta ada  kewajiban  atau  hak  (untuk dikeluarkan)  selain  zakat.”  Kemudian beliau  membaca  firman  allah  ta’ala yang terdapat dalam surat Al-baqarah: bukanlah  menghadapkan  wajahmu  ke arah  timur  dan  barat  itu  suatu kebajikan ayat” ( HR.Tirdmizi ) Pajak  penghasilan  orang  pribadi (PPh21)  sudah  bisa  dikategorikan  ke dalam  harta  yang  wajib  dikeluarkan selain  zakat,  karena  objeknya  berupa penghasilan/kekayaan.  Dengan  begitu pajak  penghasilan  orang  pribadi  (PPh 21) memenuhi prinsip yang pertama.
3. Harus  Ada  Pemisahan  Muslim  dan Non-Muslim
Dalam  pajak  penghasilan  orang pribadi  (PPh  21)  baik  muslim  maupun non-muslim  tidak  dibedakan  sebagai wajib  pajak.  Jika  dibedakan  antara wajib  pajak  muslim  dan  wajib  pajak non-muslim  maka  pembayaran  PPh oleh  wajib  pajak  muslim  pada hakikatnya adalah dharibah . Bagi wajib pajak  non-muslim  pada  hakikatnya adalah jizyah .  Namun, jizya h  yang tersedia di negara Islam awal kini telah tidak  tersedia  lagi.  Hasilnya  negara Islam  modern  tidak  ada  pilihan  lain selain  mengambil  pajak  dari  rakyat untuk  mendanai  semua  kebutuhan negara, dimana setiap tahun pengeluaran terus mengalami peningkatan seiring
perkembangan dunia sekarang (Chaudry, 2019).
Karena  dalam  pajak  penghasilan orang  pribadi  (PPh  21)  tidak  adanya pembedaan  antara  wajib  pajak  muslim dan non-muslim, maka sebagai seorang muslim  mereka  harus  membayar  ganda pajak  penghasilannya,  yaitu  membayar pajak  dan  juga  membayar  zakat penghasilan.
Oleh karenanya pemerintah mencari solusi atas persolan ini, dengan
menjadikan  zakat  profesi  pengurang dari  penghasilan  kena  pajak.  Hasilnya pajak  penghasilan  yang  dibayarkan akan  dikurangi  setelah  ia  membayar zakat profesi, sehingga seorang muslim tidak  akan  terbebani  membayar  pajak setelah ia menyerahkan zakat profesinya. Sebagai penerapan dari
pelaksanaan  UU  No.  36  Tahun  2008,
Direktur  Jendral  Pajak  menerbitkan Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan  Zakat  Atas  Penghasilan dalam  Penghitungan  Penghasilan  Kena Pajak.  Jumlah  penghasilan  yang  dapat dikurangi  dari  zakat  hanya  2,5%. Penghasilan kena pajak pada tahun yang sama  dapat  dikurangkan  menggunakan zakat dan dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan),  kecuali  jika  wajib pajak  dapat  membuktikan  bahwa penghasilan  tersebut  telah  dilaporkan dalam  SPT  sebelumnya  (Gusfahmi, 2011).
Adapun  Dr.  Yusuf  al-Qardhawi mengizinkan  penarikan  pajak  terhadap kaum  muslimin,  berdasarkan  hal-hal berikut:  (1)  Hal  yang  tanpa  adanya  itu suatu kewajiban tidak dapat dikerjakan, maka  hal  tersebut  menjadi  wajib.  (2)
Mencegah mudharat lebih diprioritaskan dari memberikan manfaat. (3) kepentingan individu yang kecil dapat dikorbankan untuk kepentingan  rakyat  yang  jauh  lebih besar.  (4)  Kemudharatan  individual dapat  ditoleransi  untuk  manfaat  yang lebih luas. Dari keempat alasan tersebut, maka Dr. Yusuf
al-Qardhawi berpendapat bahwa pajak boleh dikenakan  terhadap  kaum  muslimin disamping zakat.
4. Hanya  Golongan  Kaya  yang  boleh Menanggung Beban kewajiban  untuk  menanggung beban  utama  dalam  pungutan  baik  itu pajak  maupun  zakat  hanya  berasal  dari golongan  yang  kaya  saja,  karena mereka dianggap mempunyai kelebihan
untuk  menjalani  hidup  dengan  baik meski  setelah  membayar  beban  pajak dan  zakat.  Hal  ini  berdasarkan  firman Allah SWT:
ﻛَ ﺒِﯿْ ﺮٌ   اِﺛْ ﻢٌ ﻓِﯿْ ﮭِ ﻤَﺎ ٓ ﻗُ ﻞْ وَا ﻟْ ﻤَ ﯿْ ﺴِ ﺮِۗ اﻟْ ﺨَ ﻤْ ﺮِ ﻋَ ﻦِ ﯾَ ﺴْ ـËﻠُ ﻮْ ﻧَ ﻚَ وَ ﯾَ ﺴْ ـËﻠُ ﻮْ ﻧَ ﻚَ ﻧﱠﻔْ ﻌِ ﮭِ ﻤَﺎۗ ﻣِ ﻦْ اَ ﻛْ ﺒَ ﺮُ وَاِ ﺛْ ﻤُ ﮭُ ﻤَﺎ ٓ ﻟِﻠ ﻨﱠﺎ سِۖ وﱠ ﻣَ ﻨَﺎ ﻓِ ﻊُ ا ﻻْٰ ﯾٰ ﺖ ِ ﻟَ ﻜُ ﻢُ   ¼ﱣ ُ ﯾُﺒَ ﯿِّ ﻦُ ﻛَ ﺬٰﻟِ ﻚَ اﻟْ ﻌَ ﻔْ ﻮَۗ   ﻗُ ﻞِ   ەۗ ﯾُﻨْ ﻔِﻘُ ﻮْ نَ ﻣَﺎ ذَا ﺗَﺘَ ﻔَ ﻜﱠ ﺮُ وْ نَۙ ﻟَ ﻌَﻠﱠ ﻜُ ﻢْ
“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka
nafkahkan.
Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepadamu supaya  kamu  berfikir.” (Q.S.  Al-
Baqarah: 219)
Seseorang  dapat  dikatakan  kaya apabila  mempunyai  kelebihan  harta setelah  membiayai  segala  kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lainnya baik  untuk  dirinya  sendiri  juga  untuk keluarganya yang dinilai dari kelayakan masyarakat  disekitarnya  (Gusfahmi,
2011).
Pajak  penghasilan  orang  pribadi (PPh21)  mengatur  yang  menjadi  wajib pajak  adalah  pegawai,  pensiunan (penerima  uang  pesangon),  tenaga  ahli, dan  lain  sebagainya  yang  mempunyai penghasilan  minimal  diatas  rata-rata. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh21)  memenuhi  prinsip  yang  ketiga ini. Masyarakat yang penghasilannya di bawah  rata-rata  tidak  wajib  dikenakan pajak  karena  islam  tidak  akan membebankan sesuatu pada pihak yang tidak dapat memikul beban tersebut.
5. Adanya  Tuntutan  Demi  Kemaslahatan Umum
Prinsip  kebijakan  penerimaan negara  yang  ke-empat  adanya  tuntutan kemaslahatan  demi  umum.  Ketika terjadi  keadaan  yang  darurat  dan  kas negara  sedang  kosong.  Seorang Ulil Amri sebagai  pemimpin  suatu  wilayah diperbolehkan  untuk  mengambil  pajak demi  kepentingan  kemaslahatan  umat dan bila tidak terpenuhi berkemungkinan
akan terjadi
kemudharatan  yang  jauh  lebih  besar. Atas dasar inilah, negara diperbolehkan untuk  mengambil  suatu  jenis  pungutan tambahan  (Gusfahmi,  2011).  Hadits yang  memerintahkan  untuk  memenuhi tuntutan kemaslahatan umum, yaitu:
ا ﻹ ﻣ ﺎ م ر ا ع و ھ ﻮ ﻣ ﺴ ﺆ و ل ﻋ ﻦ ر ﻋ ﯿﺘ ﮫ ) ر و اه ﻣ ﺴ ﻠﻢ (
“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara  dan  pengatur  urusan (rakyat),  dan  dia  akan  diminta pertanggungjawabannya terhadap
rakyatnya.” (HR Muslim)
Dari  data  Badan  Pusat  Statistik, diperoleh data pendapatan atau penerimaan  negara  Rp  1.698,6  triliun pada  tahun  2020.  Penerimaan  negara sebagian  berasal  dari  pajak  Rp  1.404,5 triliun. Sisanya sebesar Rp 294,1 triliun diperoleh  lewat  penerimaan  negara bukan  pajak  serta  Rp  0,1  triliun  dari hibah.
Berdasarkan keseluruhan pemungutan  pajak,  tercatat  sumber penerimaan  yang  terbesar  diperoleh negara  berasal  dari  pajak  penghasilan, yaitu  sebesar  Rp  772,2  triliun.  Dari penjelasan  tersebut,  terlihat  bahwa pajak  merupakan  aspek  yang  penting dalam  mengisi  kas  negara  yang tujuannya  adalah  untuk  melaksanakan pelaksanaan pembangunan negara demi kepentingan bersama.
Pemungutan  pajak  penghasilan ditetapkan pemerintah berdasarkan kepada  kemaslahatan  negara  dan seluruh  masyarakat,  maka  masyarakat yang  menjadi  wajib  pajak  sudah semestinya  mengikuti  pengaturan  yang sudah  dirancang  oleh  pemerintah. Sebagaimana firman Allah SWT:
وَا ُو ﻟِ ﻰ اﻟ ﺮﱠ ﺳُ ﻮْ لَ وَا َطِ ﯿْ ﻌُ ﻮ ا
¼ﱣ َ اَ طِ ﯿْ ﻌُ ﻮ ا اٰ ﻣَ ﻨُ ﻮْٓ ا اﻟﱠ ﺬِ
ﯾْ ﻦَ ﯾٰٓﺎَ ﯾﱡ ﮭَﺎ
¼ﱣ ِ   اِﻟَ ﻰ ﻓَ ﺮُ دﱡ وْ هُ ﺷَ ﻲْ ءٍ   ﻓِ ﻲْ ﺗَﻨَ ﺎ زَ ﻋْ ﺘُ ﻢْ ﻓَﺎِ نْ ﻣِ
ﻨْ ﻜُ ﻢْۚ ا ﻻْ َﻣْ ﺮِ
ذٰﻟِ ﻚَ ا ﻻْٰ ﺧِ ﺮِۗ وَا ﻟْﯿَ ﻮْ مِ ﺑِﺎ …ﱣ ِ ﺗُ ﺆْ ﻣِ ﻨُ ﻮْ نَ
ﻛُ ﻨْﺘُ ﻢْ   اِ نْ وَا ﻟ ﺮﱠ ﺳُ ﻮْ لِ ﺗَﺄْ وِ ﯾْ ﻼً وﱠ اَ ﺣْ ﺴَ ﻦُ ﺧَ ﯿْ ﺮٌ
“Hai  orang-orang  yang  beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-
Nisa : 59) Dari penelitian M. Fahri,
dijelaskan  bahwa Ulil  Amri terbagi menjadi  dua  kata  yaitu, Ulu yang bermakna  pemilik  serta al-Amr yang bermakna kekuasaan. Ulil Amri
merupakan  pemilik  kekuasaan  yang bermakna seseorang yang berhak untuk mangatur  dan  memimpin  pada  jalan yang  lurus  dan  mencegah  agar  tidak melenceng  pada  kemudharatan  (M. Fahri, 2016).
Sebagai  pemimpin  umat  Islam Ulil  Amri berhak  menentukan kebijakan  atau  keputusan-keputusan demi  kemaslahatan  umat,  selama keputusan  itu  sesuai  dengan  yang terdapat  didalam  al-Qur’an  dan  hadist umat  Islam  wajib  menerima  dan  patuh terhadap  putusan  yang  telah  ditetapkan oleh Ulil  Amri. Apabila  dari  kebijakan yang dikeluarkan ulil amri (pemerintah) melenceng  dari  syariat  islam  dan mengarah  pada  perbuatan  maksiat, maka  kewajiban  untuk  mematuhi ulil amri (pemerintah)  sudah  hilang  atau dapat  diabaikan.  Jika  ditinjau  dari prinsip  adanya  tuntutan  kemaslahatan umum,  maka  pajak  penghasilan  orang pribadi  (PPh  21)  telah  memenuhi prinsip  pemungutan  pajak (dharibah) dalam Islam.
Pemungutan pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) telah memenuhi tiga dari empat syarat pemungutan pajak (dharibah) dalam  Islam,  yaitu  prinsip;  (1)  Harus  ada nash  yang  memerintahkannya;  (2)  Hanya golongan  kaya  yang  boleh  menanggung beban;  (3)  Adanya  tuntutan  demi kemaslahatan  umum.  Sedangkan,  pada prinsip  harus  ada  pemisahan  muslim  dan non-muslim  pada  dasarnya  tidak  terdapat di  pajak  penghasilan  orang  pribadi  (PPh 21)  karena  kaum  muslim  dan  non-muslim sama-sama  dikenakan  pajak.  Dalam  Islam hanya  kaum  muslim  saja  yang  dipungut pajaknya (dharibah) .  Namun,  jika  wajib pajak muslim dan wajib pajak non-muslim dibedakan  maka  pembayaran  pajak
penghasilan  orang  pribadi  (PPh  21)  oleh kaum  muslim  pada  hakikatnya  adalah dharibah dan bagi kaum non-muslim pada hakikatnya adalah jizyah . Sistem jizyah ini sudah  tidak  diterapkan  lagi  di  masa ekonomi  modern  saat  ini,  sehingga mengharuskan non-muslim juga dibebankan  dengan  pajak  dimana  dana yang  terkumpul  akan  digunakan  demi kepentingan  bersama.  Manfaat  dari penyaluran  dana  pajak  tidak  hanya dirasakan oleh orang yang tidak membayar pajak tapi juga dapat dirasakan oleh wajib pajak  itu  sendiri.  Jadi,  pajak  penghasilan orang  pribadi  (PPh  21)  memenuhi  prinsip pemungutan  pajak (dharibah) dalam ekonomi  Islam,  sehingga  boleh  dipungut kepada  masyarakat  dengan  adil,  merata, dan tidak membebani rakyat.

## PENUTUP Kesimpulan
Pajak  penghasilan  orang  pribadi (PPh21)  menggunakan  penetapan  jenis tarif  pajak  progresif.  maksudnya  seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak persentase  tarif  pajaknya  akan  semakin besar.  Adapun,  penetapan  tarif  progresif pada  pajak  penghasilan  orang  pribadi (PPh21)  diperbolehkan  dalam  islam  atas pertimbangan  keadilan  dan  kemaslahatan. Sehingga,  tidak  ada  masyarakat  yang merasa tertindas atas penentuan tarif pajak tersebut. Seorang ulil amri harus mengikuti Prinsip pemungutan negara yaitu : 1. Harus ada  nash  yang  memerintahkannya,  hal  ini sesuai dengan perintah Allah SWT  bahwa terdapat  kewajiban  lain  selain  zakat;  2. Harus  ada  pemisahan  muslim  dan  non- muslim,  seiring  dengan  perkembangan zaman sampai pada masa ekonomi modern seorang non-muslim tetap harus membayar pajak  hal  ini  didasarkan  pada  kepentingan bersama, dimana manfaat penyaluran dana pajak dirasakan untuk semua warga negara tanpa  terkecuali;  3.  Hanya  golongan  kaya yang  boleh  menanggung  beban,  pungutan pajak  yang  akan  diambil  hanya  bisa    dari golongan kaya saja bukan dipungut kepada pihak  yang  memiliki  kekurangan  dalam
ekonominya.  (4)  Adanya  tuntutan  demi kemaslahatan  umum.  Pajak  penghasilan orang  pribadi  (PPh  21)  telah  memenuhi prinsip  pemungutan  pajak  ( dharibah ) dalam  ekonomi  islam,  sehingga  pajak penghasilan  tersebut  sudah  dapat  diambil kepada  masyarakat  dengan  adil,  merata dan tidak membani rakyat.

## Saran
Dalam  pemungutan  pajak  harus berdasarkan  pada  4  (empat)  prinsip pemungutan  pajak,  yang  mana  pajak  baru bisa  diambil  apabila  sudah  terpenuhinya prinsip  pemungutan  dari  pajak  tersebut. Penentuan  tarif  pajak  penghasilan  orang pribadi  (PPh21)  sudah  sesuai  dengan ketentuan  ekonomi  islam  yang  mana kepentingan  dilihat  berdasarkan  kepada kepentingan  umum  dan  bukan  pada kepentingan  pribadi.  Jadi,  sebagai  seorang wajib pajak berkewajiban untuk membayarkan pajaknya tepat waktu karena manfaat  dari  penggunaan  dana  pajak adalah demi kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul,  H.  (2010).  Jurusan  Ekonomi  Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri. 61. Diana,  A.,  &  Setiawati,  S.  (2014).
Perpajakan  Teori  Dan  Peraturan Terkini .  Yogyakarta:  CV  Andi Offset. Chaudry,  M.  S.  (2019). Sistem  Ekonomi
Islam . Jakarta: Kencana. Direktorat  Jenderal  Pajak.”  n.d.  Accessed January 1, 2021. https://www.pajak.go.id/ Fatwa  MUI  No.  3  Tahun  2003  Tentang
Zakat  Penghasilan.”  n.d.  Accessed January 10, 2021. https://mui.or.id/. Gusfahmi. (2011). Pajak Menurut Syariah . Jakarta: PT Rajawali Pers. Haula,  R.,  &  Edi  S.  (2012). Pengantar Ilmu  Pajak .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Ichsan,  N.  (2018).  Tinjauan  Penerapan
Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di
Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi  Dan  Bisnis .  5(2):  117– 36.
Fahri,  M.  (2016).  Dicari,  Kepemimpinan Perspektif  Islam. Jurnal  Bestari . 64. Mardiasmo. 2019. Perpajakan . Yogyakarta: CV Andi Offset.
Misanam,  M.,  Suseno,  P.,  &  Hendrieanto, M.  B.  (2007). Ekonomi  Islam . Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. Rahman,  M.  F.  (2013).  Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara  Islam. Jurnal  Al-Iqtishad .
(5). 244.
Safri.  (2015). Pengantar  Perpajakan .
Jakarta: Granit.
Sriwahyuni, E. (2014). Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam. Jurnal Ilmiah Mizani . 1(2). 2. Subadriyah.  (2017). Pajak  Penghasilan .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Surahman,  M.  &  Ilahi,  F.  (2017).  Konsep
Pajak dalam Hukum Islam.
Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan Syariah . (1) 168. Damayanti,  W.  T.,  &  Supramono.  (2019).
Perpajakan  Indonesia-Mekanisme dan  Perhitungan .  Yogyakarta:  CV
Andi Offset.
Westi  &  Sigit.  (2017).  Metode  Penetapan Tarif  Pajak  Penghasilan  yang Berkeadilan. Jurnal Ekonomi . 7(1). 7.
Yurista,  D.  Y.  (2017).  Prinsip  Keadilan dalam  Kewajiban  Pajak  Dan  Zakat Menurut  Yusuf  Qardhawi. Ulul Albab:  Jurnal  Studi  dan  Penelitian Hukum Isla. 1(1). 39.