## BERBAGAI PENDEKATAN DAN USAHA UNTUK MENGURANGI OCCUPATIONAL FRAUD
Yulianto  – Politeknik LP3I Bandung

## ABSTRACT
Fraud is defined by Association  of Certified Fraud Examiners (ACFE) as: “The  use  of  one’s  occupation  for  personal  enrichment  through  the  deliberate misuse  or  misapplication  of  the  employing  organization’s  resources  or  assets. Occupation fraud and abuse is a widespread problem affects every organization. Survey participants estimated that the typical organization loses 5% of its revenues to  fraud  each  year. Fraud  harms  everyone  in  the  organization.  Perpetrators committed  fraud  are  influenced  by  three  elements  :  motivation,  opportunity,  and rationalization. Three elements are called  fraud triangle. Motives can be separated into  four  major  categories  such  as  psychotic,  economic,  egocentric,  and ideological. Most of occupational frauds are committed for economic reasons, and are often attributable to alcoholism, drug abuse, gambling, and high living. Loose or  lax  controls  and  a  work  environment  that  does  not  value  honesty  provide  the opportunity.    When  motives  are  coupled  with  such  opportunities  and rationalization, the potential for fraud is increased. The negative effects of fraud should be decreased through prevention and detection strategies. Fraud prevention means creating a work environment that values honesty. Senior managers who role- model  truth  and  fairness  in  their  daily  interactions  with  their  peers  and subordinates  can  create  such  an  environment.  Prevention  also  means  regularly monitored and enforced internal controls. Therefore, prevention strategies include tight controls, anti-fraud controls, ethical codes, fair treatment, awareness training, applicant  screening,  and  honest  role  models.  Detection  strategies  include monitoring variance reporting systems, internal audit, external audit, compliance audit,  management review, account reconciliation.
KeyWords  :    Occupational  Fraud,  Motives,  Opportunity,  Rationalization Prevention, Detection

## JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS
VOLUME 6 NO 1 JANUARI 2020
jrak@plb.ac.id

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Association  of  Certified  Fraud  Examiners  (ACFE)  sejak  tahun  1996  secara  berkala menerbitkan kajian mengenai fraud dan penyalahgunaan (abuse) di tempat kerja. Laporan yang pernah  diterbitkan  adalah  Report  to  the  Nations  on  Occupational  Fraud  &  Abuse  1996,  2002, 2004, 2006, 2008, 2010, dan yang terakhir 2012. Fraud  yang dimaksud di dalam karya tulis ilmiah ini adalah occupational fraud yang kadang-kadang ditulis fraud.
Pada  Januari  2010  sampai  dengan  Desember  2011,  Certified  Fraud  Examiners  (CFEs) melakukan  investigasi  kasus  fraud  yang  diperoleh  dari  94  negara  yang  kemudian  dituangkan dalam  The  ACFE’s  2012  Report  to  the  Nations  on  Occupational  Fraud  &  Abuse  dan  hasilnya sebagai berikut : organisasi mengalami kerugian 5% dari pendapatan (revenue) akibat fraud setiap tahun. Rata-rata (median) kerugian yang disebabkan oleh occupational fraud $ 140,000.
Rata-rata (median) berlangsungnya  fraud sebelum dideteksi adalah 18 bulan. Fraud yang paling banyak dilakukan dalam bentuk asset misappropriation (87% dari seluruh fraud, besarnya kerugian  rata-rata    $  120,000).  Modus  operandi  :  corruption  (54%),  billing  schemes  (33%), expense  reimbursement  fraud  (21%),    fraudulent  statements  (21%),  non-cash  (16%).  Skema (scheme)  yang  lain  dalam  bentuk  skimming,  cash  on  hand,  payroll  fraud,  cash  larceny,  check tampering dan register disbursements.
Occupational fraud banyak terungkap karena adanya tip off (dilaporkan secara informal). Korban  terbesar  akibat  occupational  fraud  adalah  small  businesses  (UKM)  yaitu  perusahaan dengan  jumlah  pekerja  paling  banyak  100  orang  karena  small  businesses  ini  tidak  menerapkan anti-fraud controls.
Pelaku  (perpetrator)  berasal  dari  6  departemen  :  Accounting  (22%),  Operations  (17%), Sales (30%), Executive/upper management (12%), Customer service (7%), dan Purchasing (6%).
Pelaku (perpetrator) dengan level wewenang yang lebih tinggi cenderung menyebabkan kerugian  yang  lebih  besar.  Rata-rata  (median)  kerugian  akibat  fraud  yang  dilakukan  oleh owner/executives $ 573,000, oleh manajer $ 180,000, dan oleh pekerja  adalah $ 60,000. Fraud yang dilakukan oleh level executive membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendeteksinya.
2012 Report to the Nations on Occupational Fraud & Abuse dengan responden  berasal dari berbagai negara antara lain Amerika Serikat, Asia, Eropa, Afrika,  Kanada, dapat dijadikan sebagai  bahan  rujukan  bagi  profesi  yang  care  terhadap  fraud  yaitu  fraud  auditor,  forensic accountant  atau  fraud  examiner    di  Indonesia  yang  bertugas  untuk  memerangi  fraud  atau  oleh profesi  yang  lain  seperti  auditor  internal,  auditor  eksternal  (public  accountant),  auditor  BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Fraud terbukti telah merugikan perusahaan, organisasi maupun negara ditunjukkan dengan besarnya  angka  kerugian  finansial  akibat  occupational  fraud.  Korupsi  adalah  salah  satu  bentuk fraud  di  Indonesia  yang  telah  memporak-porandakan  tatanan  perekonomian  Indonesia,  bahkan sistem pendidikan juga ikut dirusaknya. Fraud harus dilawan supaya korban dan kerugian akibat fraud bisa ditekan sekecil mungkin. Memerangi fraud tidak gampang karena menurut penelitian (Bologna dan  Lindquist : 1995, hlm.32) 90% financial fraud diketemukan secara kebetulan (by accident).  Penulis  sebelum  menentukan  judul,  terlebih  dahulu  telah  membandingkan  dengan  2 buah karya tulis ilmiah lain dengan topik atau tema  yang  serupa  yaitu :   “Mengungkap Tindak Kecurangan  (Korupsi)  dengan  Bantuan  Forensic  Accountant  (Fraud  Auditor)”,  pengarang  M. Rasuli,  Media  Akuntansi,  No.  15/Th.VII/November  -  Desember  2000.  “Skeptisme  Profesional
Auditor  dalam  Mendeteksi  Kecurangan”,  Suzy  Noviyanti,  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia, Volume 5, Nomor 1, Juni 2008.
Penulis   hanya mengkaji fraud yang terjadi di sektor privat bukan di sektor publik yaitu fraud yang terjadi di dalam perusahaan swasta dan yang berkaitan dengan hubungan kerja. Oleh karena  itu,  penulis  memilih  judul    “Berbagai    Pendekatan  dan  Usaha  untuk  Mengurangi Occupational Fraud.
Identifikasi masalah :  Mengapa pekerja melakukan fraud? Bagaimana mencegah fraud ? Bagaimana mendeteksi fraud ?
Tujuan  karya  tulis  ilmiah  ini  untuk  menjelaskan  mengapa  pekerja  melakukan  fraud; bagaimana  mencegah  fraud;  bagaimana  mendeteksi  fraud.  Penulis  mengharapkan  karya  tulis ilmiah  ini  akan  memberikan  kontribusi  bagi  perusahaan,  organisasi  atau  pihak  lain  untuk mengurangi, mereduksi timbulnya occupational fraud (fraud yang timbul dalam hubungan kerja).

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Fraud
Fraud  menurut ACFE adalah memanfaatkan  kedudukan seseorang  di  dalam perusahaan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyalahgunakan dengan sengaja atau menerapkan dengan cara yang salah  sumberdaya atau aset yang digunakan perusahaan.
Definisi ini sangat luas, meliputi perilaku yang buruk dari pekerja, manajer, dan eksekutif dalam bentuk modus operandi yang sederhana seperti pencurian perlengkapan perusahaan hingga modus  operandi  yang  canggih  seperti  penyajian  laporan  keuangan  yang  menyesatkan.  Semua skema ini memiliki empat unsur kunci : dilakukan dengan diam-diam;  melanggar kepercayaan yang diberikan perusahaan; dilakukan karena pelaku mendapatkan manfaat finansial baik langsung maupun  tidak  langsung    dan  menyebabkan  berkurangnya  harta,  pendapatan  atau  sumber  dana perusahaan.
ACFE menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud tree. Pohon ini memiliki beberapa  cabang,  ranting,  dan  anak  ranting.  Bagan  ini  sengaja  tidak  diterjemahkan  ke  dalam bahasa Indonesia karena terjemahannya belum tentu sama dengan makna aslinya.

## Jenis-Jenis Fraud di Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  menyebut  beberapa  Pasal  yang berhubungan  dengan  fraud  antara  lain  :  Pasal  362  (Pencurian);  Pasal  368  (Pemerasan  dan Pengancaman); Pasal 372 (Penggelapan); Pasal 378 (Perbuatan Curang); Pasal 396 (Merugikan Pemberi  Piutang  dalam  keadaan  Pailit);  Pasal  406  (Menghancurkan  atau  Merusakkan  Barang). Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP secara khusus diatur di  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP merupakan salah satu contoh prinsip peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan nama lex specialis derogat lex generalis  (undang-undang  khusus  mengesampingkan  undang-undang  yang  umum).  Selain  di KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, fraud juga diatur di UU Perpajakan, UU Pencucian Uang (money laundring), UU Perlindungan Konsumen, dan lain sebagainya.

## Jenis-Jenis Fraud Menurut ACFE
Occupational  fraud  tree  ini    memiliki  tiga  cabang  utama,  yaitu  corruption,  asset misappropriation,  dan  fraudulent  statements.    Corruption  dalam  fraud  tree  serupa  tetapi  tidak sama dengan pengertian korupsi yang ada di UU No. 31 Tahun 1999 karena ada 30 tindak pidana korupsi yang diatur di UU No. 31 Tahun 1999, tidak seperti yang termuat dalam fraud tree yakni conflicts  of  interest,  bribery,  illegal  gratuities,  economic  extortion.  Conflict  of  interest  (konflik kepentingan)  adalah  fraud  yang  melibatkan  penguasa  beserta  keluarga  dan  kroninya.  Bribery adalah fraud dalam bentuk penyuapan yang banyak ditemui dalam dunia bisnis. Illegal gratuities adalah  fraud  dalam  bentuk  pemberian  atau  hadiah  yang  merupakan  bentuk  terselubung  dari penyuapan. Economic extortion adalah fraud dalam bentuk pemerasan secara ekonomik. Purchase Schemes  adalah  fraud  dalam  bentuk  skema  pembelian.  Kickbacks  adalah  fraud  dalam  bentuk penyuapan,  penjual  menyerahkan  sebagian  hasil  penjualannya.  Bid  rigging  adalah  fraud  yang merupakan permainan dalam tender (Tuanakotta, 2012, hlm.198).
Asset misappropriation adalah pengambilan aset secara ilegal yaitu tidak sah atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, dikategorikan sebagai penggelapan. Larceny adalah fraud dalam bentuk pencurian, sedangkan penggelapan adalah embezzlement. Asset misappropriation yang berbentuk tunai (cash) ada tiga bentuk : skimming, larceny, dan fraudulent disbursements. Dalam skimming, uang diambil sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan, disebut lapping. Kalau uang sudah ada di perusahaan, kemudian diambil, disebut larceny (pencurian) yaitu bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia. Peluang terjadinya pencurian berkaitan dengan lemahnya  sistem  pengendalian  intern,  khususnya  berkenaan  dengan  perlindungan  keselamatan aset (safeguarding of assets).  Jika arus uang sudah masuk ke dalam sistem, pengambilan uang ini disebut  fraudulent  disbursements.  Asset  misappropriation  yang  berbentuk  non  cash  antara  lain pencurian persediaan. Misuse adalah penyalahgunaan, misalnya penggunaan kendaraan bermotor perusahaan atau aset tetap lainnya untuk kepentingan pribadi.
Fraudulent  statements  adalah  fraud  yang  dikenal  secara  akrab  oleh  para  auditor  yang melakukan general audit (opinion audit). Fraud berkenaan penyajian laporan keuangan menjadi perhatian auditor, masyarakat atau LSM / NGO. Ranting pertama menggambarkan fraud dalam menyusun laporan keuangan. Fraud ini berbentuk salah saji (mistatement) baik overstatement atau understatement. Cabang dari ranting ini ada dua. Pertama, menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (asset/revenue statements). Kedua, menyajikan aset atau pendapatan lebih  rendah  dari  yang  sebenarnya  (asset/revenue  understatements).  Ranting  kedua menggambarkan fraud dalam menyusun laporan non-keuangan. Fraud ini berbentuk penyampaian laporan  non-keuangan  secara  menyesatkan,  lebih  bagus  dari  keadaan  yang  sebenarnya,  dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan. (Tuanakotta, 2010, hlm.203).

## PEMBAHASAN

## Mengapa Pekerja melakukan fraud ?
Fraud terjadi karena ada 3 faktor yaitu :  (1). motif (motive); (2). peluang (opportunity), dan (3). rasionalisasi (rationalization).
Motif  dapat  dibagi  menjadi  4  bentuk  yaitu  :  (1).  psikotik  (psychotic);  (2).  ekonomik (economic);  (3).  egosentrik  (egocentric),  dan  ideologis  (ideological).  Motif  psikotik  tidak  bisa dijelaskan  secara  rasional  seperti  kleptomani.  Motif  dapat  berwujud  sederetan  emosi  seperti cemburu,  dengki,  dendam,  marah,  tamak,  benci,  sombong,  malas  atau  takut  terhadap  ejekan, penolakan,  kemiskinan,  penyakit,  kematian,  kegagalan,  kerugian,  dan  ketidakpastian.  Motif egosentrik muncul  karena seseorang ingin lebih bergengsi, lebih diakui status sosial  atau status politisnya  atau  karena  sebuah  promosi  jabatan.  Motif  ideologis  timbul  karena  pelaku  merasa superior  daripada  korban  atau  pelaku  merasa  dieksploitasi,  disalahgunakan  atau  diperlakukan secara  deskriminatif  oleh  korban.  Motif  ekonomik  adalah  motif  yang  paling  umum  terjadi, seseorang menginginkan atau membutuhkan uang, kekayaan.
Peluang  (opportunity)  sangat  erat  hubungannya  dengan  sistem  pengendalian  internal. Pengendalian internal yang lemah dan lingkungan kerja yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, membuka peluang yang besar bagi pelaku (fraudster) untuk melakukan fraud.
Rasionalisasi  (rationalization)  adalah  pembenaran  diri  atas  tindakan  yang  dilakukan. Pelaku melontarkan beberapa ungkapan : “Saya tidak mencuri hanya meminjam uang perusahaan, nanti juga pasti saya kembalikan“; ‘‘Saya tidak merugikan orang lain“; ‘‘Saya kira tidak ada orang di dunia ini yang jujur 100%“; ‘‘tindakan ini juga bertujuan baik“; ‘‘Saya hanya iseng ....“; ‘‘Setiap orang akan melakukan hal yang sama“. Dari ungkapan-ungkapan tersebut, pelaku menjustifikasi tindakannya  sebagai  perilaku  yang  wajar  atau  secara  moral  masyarakat  menerimanya.  Setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini hilang.
Motif, peluang, dan rasionalisasi saling berinteraksi satu sama lain. Jika ketiga unsur ini bergabung menjadi satu, peluang terjadinya fraud sangat besar. Tiga elemen ini dalam auditing disebut segitiga fraud (fraud triangle).

## Bagaimana Mencegah Fraud ?

## Mengurangi Dampak Negatif Motif
Fraud  masih  mungkin  terjadi  walaupun  sistem  akuntansi  dikendalikan  dengan  ketat. Pelaku  fraud  dapat  berasal  dari  berbagai  level  manajemen  dalam  organisasi  atau  perusahaan. Fraud lebih sering terjadi karena beberapa kondisi sebagai berikut :  pengendalian internal tidak ada, lemah atau dilemahkan; pekerja direkrut tanpa mempertimbangkan kejujuran dan integritas; pekerja diperalat, dieksploitasi, disalahgunakan atau ditempatkan dalam kondisi tertekan (stress) yang berat untuk mencapai tujuan dan sasaran finansial. Model manajemen itu sendiri korup, tidak efisien  atau  tidak  kompeten.  Pekerja  yang  dipercaya  memiliki  masalah  pribadi  yang  tidak  bisa diselesaikan  atau  dipecahkan,  biasanya  masalah  keuangan,  kebutuhan  kesehatan  keluarga,  atau kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, gila judi.
Menurut Report to the Nations 2012, sinyal dan gejala-gejala fraud (red flags) diawali oleh berbagai masalah yang dihadapi pelaku yaitu : besar pasak dari tiang (living beyond one’s means, 36 %  of cases); kesulitan keuangan (experiencing financial difficulties, 27 % of cases); kedekatan yang tidak biasa dengan pemasok/pelanggan (unusually close association with vendor/customer, 19%  of  cases);  tidak  suka  berbagi  tugas  (control  issues;  unwillingness  to  share  duties,  18%  of cases);  sikap  hidup  berfoya-foya  (“wheeler-dealer”  attitude,  15%  of  cases);  perceraian  atau masalah  keluarga  (divorce/family  problems,  15%  of  cases);  mudah  tersinggung,  curiga  atau bersikap defensif (irritability, suspiciousnessor defensiveness, 13% of cases); kecanduan narkoba
(addiction  problems,  8%  of  cases);  menolak  mengambil  cuti  (refusal  to  take  vacations,7%  of cases).
Mencegah  penyakit  lebih  baik  daripada  mengobatinya.  Mencegah  fraud  lebih  baik daripada  mendeteksinya.  Oleh  karena  itu  pencegahan  harus  dilakukan  sebelum  dilakukan pendeteksian. Pencegahan dimulai dengan proses rekruitmen  yang dilakukan secara profesional dan adil. Pilihlah pekerja atau karyawan yang jujur, lakukan proses scanning, cek curriculum vitae dan  lampirannya,  cek  siapa  referensinya,  cek  surat  pengalaman  kerjanya.  Jika  memungkinkan, konfirmasi  ke  perusahaan  tempat  pelamar  bekerja  sebelumnya.  Lakukan  tes  psikologis  untuk mendeteksi apakah pelamar memiliki masalah psikotik (kleptomania, aditif, perilaku menyimpang lainnya)  dan  mengukur  kejujuran  dan  integritas.  Proses  scanning  dan  rekruitmen  ini  tidak memberikan jaminan 100%. Langkah berikutnya menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran (honesty) dan integritas, monitor perilaku karyawan. Di sinilah peran manajemen papan atas untuk menjadi tone of the top, panutan bagi rekan sejawat dan bawahannya. Masyarakat  Indonesia  umumnya  masih  bersifat  paternalistik,  pimpinan  masih  disegani  dan menjadi public figure bagi bawahannya. Perilaku pimpinan yang negatif cepat diadopsi atau ditiru oleh bawahannya. Di samping itu, perlu dibangun sistem reward and punishment yang adil, ada umpan balik atas kinerja yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, sistem penggajian yang kompetitif, penghargaan kepada karyawan, memberikan perlindungan dan tempat kerja yang aman, peralatan kerja yang memadai dan pelatihan kerja.
Timbulkan kesadaran pentingnya fraud awareness, ‘‘Don’t steal if you do and we catch you,  you’ll  be  fired  !“.  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan memungkinkan perusahaan melakukan PHK jika karyawan terbukti melakukan fraud. Pasal 158 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 berbunyi : “Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut : “a. melakukan  penipuan,  pencurian,  atau  penggelapan  barang  dan/atau  uang  milik  perusahaan;  “b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.“ Pasal atau klausul  ini dapat dicantumkan di dalam  Peraturan Perusahaan (PP) atau  PKB (Perjanjian  Kerja Bersama).

## Faktor Pendukung Terjadinya Fraud
Sumber : Association of Certified Fraud Examiners, 2012 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse

## Pemberantasan Fraud
Fraud dapat juga dicegah dengan menerapkan anti-fraud controls seperti external audit of Financial Statement (Audit eksternal atas laporan keuangan);, Code of conduct (Aturan perilaku / kode  etik);    Internal  Audit  /  FE  department  (Audit  internal);  External  audit  of  ICOFR  (Audit eksternal  untuk  pengendalian  intern  atas  pelaporan  keuangan);  Employee  support  programs (Program  dukungan  bagi  karyawan);  Management  certification  of  F/S  (Sertifikasi  mengenai kewajaran  laporan  keuangan  oleh  manajemen);  Independent  Audit  Committee  (Komite  Audit Independen); Hotline (Saluran komunikasi khusus untuk melapor ketidakberesan); Management review  of  IC  (Telaah  manajemen  atas  pengendalian  intern);  Fraud  training  for  managers  / executives (Pelatihan mengenai fraud untuk manajer dan eksekutif); Fraud training for employees (Pelatihan mengenai fraud untuk karyawan); Anti-fraud policy (Kebijakan memberantas fraud); Surprise Audit (Audit dengan kunjungan mendadak); Job Rotation / Mandatory Vacation ( Alih tugas/wajib ambil cuti); Rewards for Whistleblowers (Imbalan bagi peniup peluit).
Gambar 3 Pencegahan dengan Anti-fraud Controls

## Sumber : Association of Certified Fraud Examiners, 2012 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse

## Bagaimana Mendeteksi Fraud ?
Pelajaran yang dapat dipetik dari Report to the Nations 2012, fraud terungkap karena tip off  (laporan  informal)  sebesar  43,3%.  Dideteksi  oleh  kegiatan  internal  audit  sebesar  14,4%, terungkap secara tidak sengaja (by accident) sebesar 7%, diungkap oleh kegiatan external audit hanya 3,3 %.
Oleh karena itu, untuk mendeteksi fraud, perlu dilakukan strategi pendeteksian dengan cara memonitor variance reporting (laporan varian atau selisih), audit internal, audit eksternal, audit ketaatan (compliance audit), telaah manajamen (management review), rekonsiliasi akun (account reconciliation).

## Gambar 4 Bagaimana Fraud Terdeteksi

## Sumber : Association of Certified Fraud Examiners, 2012 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse
Oleh karena itu, untuk mendeteksi fraud, perlu dilakukan strategi pendeteksian dengan cara memonitor variance reporting (laporan varian atau selisih), audit internal, audit eksternal dan audit ketaatan (compliance audit).

## KESIMPULAN
Occupational  fraud  adalah  memanfaatkan  kedudukan  seseorang  di  dalam  perusahaan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyalahgunakan dengan sengaja atau menerapkan dengan cara yang salah  sumberdaya atau aset yang digunakan perusahaan.
Pekerja  melakukan  fraud  dipengaruhi  oleh  tiga  unsur,  yaitu  :  motif,  peluang,  dan rasionalisasi. Ketiga unsur ini disebut segitiga fraud (fraud triangle). Motif dapat dikategorikan menjadi 4 golongan :   psikotik, ekonomik, egosentrik, dan ideologis. Kebanyakan motif ekonomik menjadi alasan utama pekerja melakukan fraud. Jika motif, kesempatan, dan rasionalisasi bersatu padu, peluang terjadinya fraud sangat besar. Berbagai pendekatan dan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi occupational fraud adalah kegiatan pencegahan dan pendeteksian fraud.
Mencegah  fraud  berarti  menciptakan  sebuah  lingkungan  kerja  yang  menjunjung  tinggi nilai-nilai kejujuran. Manajer senior (manajer puncak) harus menjadi tone of the top, panutan yang baik  bagi  rekan  sejawatnya  dan  bawahannya  dalam  kegiatan  operasional  sehari-hari.  Perilaku pimpinan yang kurang baik, akan mudah ditiru atau diadopsi oleh bawahannya. Mencegah fraud juga  berarti  secara  teratur  memonitor  dan  menegakkan  pengendalian  internal.  Oleh  karena  itu, strategi pencegahan meliputi kegiatan pengendalian yang ketat, pemberantasan fraud, membangun etika, perlakuan yang adil, pelatihan tentang kesadaran adanya fraud (fraud awareness), screening pelamar, dan perilaku yang jujur.
Strategi  pendeteksian  meliputi  monitor    laporan  selisih  (variance),  audit  internal,  audit eksternal, audit ketaatan, telaah manajemen, rekonsiliasi akun.

## DAFTAR PUSTAKA
Association Certified Fraud Examiners. 2012 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. Retrieved August 28, 2013, from http : // www.acfe.com/rttn-highlights.aspx. Bologna,  Jack  dan  Lindquist,  Robert  J.  1995.  Fraud  Auditing  and  Forensic  Accounting.  John Wiley  Sons, Inc. Hlm. 7 – 35, 129 – 145.
Moeljatno. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta : BumiAksara.
Tuanakotta,  Theodorus  M.  2010.  Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigatif.  Jakarta  :  Penerbit Salemba Empat. Hlm. 189 – 286.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2003. Bandung : Fokusmedia.