## Implementasi Asuransi Syari’ah Berbasis Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda
Habib Ismail 1 , Ahmad Muslimin 2 , Amin 3 , Wiwik Damayanti 4 M. Anwar Nawawi 5 *1,2,3&4 Institut Agama Islam Maarif (IAIMNU) Metro Lampung 5 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tulang Bawang, Lampung e-mail: habibismail65@gmail.com, amin.iaimnu@gmail.com, wiwikdamayanti77@gmail.com
Abstrak: Fokus topik artikel ini adalah pada aspek filosofis Hukum Islam dalam praktik asuransi syariah  berbasis Multi  Level  Marketing (MLM)  dari  sudut  pandang Maqasid  Al-Syari'ah Jasser Auda,  dimana  asuransi  adalah  proses  dari  penanggung  yang  menyerahkan  tanggung  jawab kepada  tertanggung  dalam  bentuk  takaful.  Proses  pemasarannya    biasa  dilaksanakan  dengan prinsip keagenan, namun tidak menutup kemungkinan proses ini bisa menggunakan penjualan langsung  berjenjang  dengan  istilah  lain Multi  Level  Marketing (MLM).  Persoalan  penting  yang kemudian  muncul,  bagaimana status  hukum  penanggung  pertama  kepada  penanggung  kedua? Persoalan  ini  akan  dipecahkan  dengan  pendekatan  filosofis,  dengan  mengkaji  seluruh  proses penjualan  jasa  asuransi.  Penelitian  ini  merupakan  study  kepustakaan  ( library  reseach ).  Hasil penelitian  menemukan  bahwa  implementasi  asuransi  syari’ah  berbasis Multi  Level  Marketing (MLM)  bisa  dilaksanakan  dengan  dua  konsep.  Pertama,  secara  proporsional  perusahaan asuransi  hanya  menyediakan  produk  asuransi  sebagai cending  company  (upline), kemudian posisi    konsumen  lainnya  menjadi  member (downline) dan  seterusnya  kebawah.  Kedua, diimplementasikan  sebagaimana  perusahaan  jasa  reasuransi,  dimana  perusahaan  reasuransi juga mempunyai tata kerja yang bersifat dan lazim berlaku secara internasional, yang meliputi bentuk-bentuk reasuransi dan metode terjadinya reasuransi. 2) Implementasi asuransi syari’ah berbasis Multi level Marketing (MLM) dalam perspektif Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda  bahwa nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  pola  pertama  dan  kedua  dalam  sistem  pemasaran  asuransi syari’ah dengan Multi Level Marketing (MLM) tergantung dalam kontrak perjanjian yang di atur antara cending  company dengan  para member di  bawahnya  dengan  menekankan  pada  aspek kognitif, Utuh ( Wholeness ), Openness (Self-Renewal), Interrelated Hierarchy, Multi-dimensionality, Purposefulness.
Kata Kunci: Asuransi Syariah, Multi Level Marketing , Maqashid Al-Syari’ah , Jasser Auda.

## PENDAHULUAN
Asuransi
syariah merupakan program  yang  dikembangkan  untuk saling  membantu  dan  mengembangkan konsep  antar  sesama  peserta.  Untuk  itu, salah satu peserta menjadi penjamin bagi peserta  lainnya  atas  risiko  yang  timbul. Prinsip ini dilakukan dengan konsep dana tabar  atau  dana  kebajikan  yang  berguna untuk mengambil risiko. Dalam perkembangannya, asuransi syariah telah menjadi  pilihan  masyarakat  Muslim dalam  berinvestasi  dan  mendapatkan perlindungan, terhindar dari ketidakpastian,  dan  sistem  bunga  yang haram.  Dengan  melaksanakan  akad tijarah ,  yaitu  segala  bentuk  akad komersial  dan  akad tabarru, yang dilakukan dengan tujuan tolong- menolong,  bukan    semata    untuk  tujuan komersil  (Sula,  2004:378).  Sebagaimana dimaksud  tercantum  dalam  firman  Allah SWT dalam  QS.  Al-Hasyr  [59]:  18  yang berbunyi:
ٖۖ  دَغِل  ۡتَهَّدَق  اَّه  ٞسۡفًَ  ۡرُظٌَتۡل َو  َ َّللَّٱ  ْاىُقَّتٱ  ْاىٌَُهاَء  َييِذَّلٱ  اَهُّيَأَٰٓ َي َىىُلَوۡعَت اَوِب  ُُۢريِبَخ َ َّللَّٱ َّىِإ ََۚ َّللَّٱ ْاىُقَّتٱ َو ٨١ Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman, bertakwalah  kepada  Allah  dan  hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya  untuk  hari  esok  (akhirat); dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Perusahaan asuransi dapat mempekerjakan  agen  asuransi  dalam bentuk usaha perorangan atau organisasi perusahaan  yang  memiliki  hubungan kerja  dengan  perusahaan  asuransi  atau independen  untuk  menawarkan  produk asuransi.  Agen  asuransi  adalah  orang yang  bekerja  sendiri  atau  suatu  badan usaha  yang  bertindak  untuk  dan  atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi  persyaratan  untuk  mewakili
Perusahaan  Asuransi  atau  Perusahaan Asuransi  Syariah  dalam  memasarkan produk  asuransi  atau  asuransi  syariah. produk, sesuai Pasal 1 angka 28 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014.
Multi Level Marketing (MLM) adalah jenis  pengembangan  pemasaran  yang dapat  dipilih  oleh  perusahaan  (pembuat) dari  banyak  cara  untuk  memasarkan/ mendistribusikan/  menjual  produknya melalui penciptaan armada pemasar/distributor/penjualan  langsung (independen), tanpa  campur  tangan perusahaan.  Distributor  independen  dan jaringan  penjual  langsung  yang  mereka bangun  menentukan  target  penjualan dalam  skema Multi  Level  Marketing (MLM)  ini.  Sedangkan remunerasi yang diterima  berupa  potongan  harga,  dan komisi/insentif ditetapkan oleh perusahaan  produksi  secara  bertahap berdasarkan total nilai penjualan ( volume point/business  point )  yang  diberitahukan kepada  setiap  distributor  independent sejak  mereka  mendaftar  menjadi  calon anggota.
Hubungan  agen  asuransi  dengan sistem Multi  Level  Marketing (MLM) adalah  dengan  agen  asuransi  yang memiliki kuasa dari penanggung/perusahaan asuransi. Karena  tidak  terikat  perjanjian  langsung dengan penanggung, pihak tertanggung/pemegang polis akan dirugikan  jika  hal  ini  dilakukan.  Jika kondisi  risiko  muncul  di  masa  depan, klaim  asuransi  mungkin  sulit  diperoleh karena  tidak  adanya  kesepakatan  yang mendasarinya; namun demikian, tertanggung  tetap  dapat  mengandalkan ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen yang menekankan  bahwa  produsen/pelaku usaha (dalam hal perasuransian, perusahaan  asuransi  dan  agen  asuransi)
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
harus  menjalankan  kegiatan  usahanya dengan  itikad  baik,  yaitu  hati-hati,  dan sesuai dengan hukum
serta pertanggungjawaban (Sumiyati, 2012). Secara  teologis,  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peradaban manusia, tidak harus langsung berhadapan  dengan  teks;  sebaliknya, ijtihad harus digunakan untuk menemukan  solusi.  Islam  memberikan skala  normatif  global,  mirip  dengan aktivitas  ekonomi.  Bisa  dikatakan, misalnya,  menyangkut  masalah  operasi jual beli dan penjaminan utang. Al-Qur'an hanya  mencakup  jual  beli  yang  halal secara  umum,  seperti  barang  mana  yang khiyar  dan  tidak,  dan  tidak  membahas secara  mendalam  tentang  cara-cara menjamin  hutang  atau  aturan.  Ijtihad digunakan  untuk  memperoleh  hal-hal yang tidak tercakup dalam kedua sumber hukum dasar tersebut.
Upaya  hukum  yang  relevan  dengan kesulitan  yang  dihadapi  dapat  dilakukan, khususnya  dalam  bidang  muamalah, sepanjang  diketahui  tujuan  hukumnya ( Maqashid  Al-Syariah ).  Selain  ayat-ayat hukum  dengan  batasan  dalam  bidang muamalah,  akan  ada  solusi  yang  mampu menyelesaikan  kesulitan  dan  tidak terbatas  jumlahnya.  Menurut  Abdul Wahab  Khallaf,  ilmu Maqasid  Al-Syari'ah sangat  penting  karena  dapat  digunakan untuk  memahami  redaksi  Al-Qur'an  dan As-Sunnah,  menyelesaikan  argumentasi yang  saling  bertentangan,  dan  yang terpenting,  menetapkan  hukum  terhadap kasus-kasus  yang  dilanggar  oleh  Al- Qur'an  dan  Sunnah  tidak  mengakomodir dalam  kajian  kebahasaan  (Effendi, 2005:237).
Jasser  Auda  juga  menawarkan konsep fiqh modern berbasis Maqasid al- Syariah,  selain  penjelasan  di  atas.  Ia mendasarkan  filosofi  pemikirannya  pada
Maqashid
Al-Syariah , dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai gaya  berpikirnya  dan  pisau  analitis. Sebuah  teknik  baru  untuk  membahas hukum Islam dan Ushul Fiqh yang belum pernah dicoba sebelumnya. Ini menyoroti bahwa  Islam  adalah  agama  yang mempromosikan  nilai-nilai  kemanusiaan dan menawarkan solusi untuk kehidupan manusia yang sehat dan seimbang.  Inilah pertanyaan yang coba dijawab oleh Jasser Auda:  bagaimana  sebuah  gagasan  sistem dapat  mengendalikan  kehidupan  umat Islam  sedemikian  rupa  sehingga  mereka berjalan  sesuai  aturan  dan  bermanfaat bagi manusia?
Karena  pengertian Maqasid yang dikemukakan  oleh Maqasid  Al-Shari'ah Jasser  Auda  lebih  luas,  elastis,  moderat, dan  berani,  ia  dipilih  sebagai  sudut pandang dalam penelitian ini. Selain itu, ia mencoba  untuk  membangun  kembali konsep  maqashid  tradisional  tentang perlindungan  dan  pelestarian  demi doktrin Maqashid baru tentang pembangunan  dan  hak.  Selain  itu,  ia bercita-cita untuk menghidupkan kembali ilmu tentang ruh al-tashri sebagai sarana istinbath syariat  Islam  melalui  konsep Maqasid al-Syariah nya (Irfan, 2013:184). Filsafat  sistem,  menurut  Jasser Auda,  adalah  kritik  terhadap  modernitas dan postmodernitas yang  mengkritik reduksionisme modern, yang berpendapat bahwa semua pengalaman manusia hanya dapat  dipahami  melalui  logika  sebab- akibat.  Irasionalitas  dan  dekonstruksi postmodernisme juga  ditantang  oleh filsafat  sistem.  Filsafat  sistem  muncul sebagai  filsafat post-postmodern yang melampaui rasionalisme dan tidak terikat oleh  sentrisitas  Eropa.  Alam  semesta, menurut  filosofi  sistem,  adalah  struktur rumit  yang  tidak  dapat  didekati  melalui pendekatan kausal (Auda, 2007:29).
Jasser Auda mengembangkan seperangkat  kategori  untuk  menerapkan teori sistem pada hukum Islam, termasuk sifat kognitif (karakter kognitif), keutuhan ( wholeness ), keterbukaan ( openness ),  hierarki  terkait, multidimensi (multi-dimensi), dan  tujuan.  Hubungan perwujudan  hukum  dalam  sistem  inilah yang  menarik  perhatian  peneliti  dalam menganalisa  asuransi  syari’ah  dengan sistem Multi  Level  Marketing (MLM) dalam  sudut  pandang Maqashid  Al- Syari’ah Jasser Auda.

## TINJAUAN PUSTAKA
Asuransi  dan Asuransi Syariah Dalam  ekonomi  Islam  dikenal dengan  adanya  lembaga  keuangan  yang berbentuk  bank  dan  lembaga  keuangan perekonomian  umat  non  perbankan, diantaranya  asuransi  syariah  (Thamrin, 2021).  Asuransi  biasanya  disebut  dalam bahasa  Inggris  sebagai insurance dan assurance ,  yang  berarti  "jaminan  resmi, tindakan  atau  sarana  untuk  memastikan atau  memastikan,  jaminan,"  antara  lain. Asuransi  adalah  kontrak  di  mana  satu penjamin asuransi
setuju untuk membayar  orang  lain  yang  dilindungi, disebut 'tertanggung', sejumlah uang, atau yang  setara,  untuk  peristiwa  tertentu dengan  imbalan  biaya  yang  disepakati disebut 'premi' (Ivamy, 1993:3). Sistem  asuransi  syariah  memiliki konsep  pembagian  risiko  daripada transfer risiko seperti asuransi konvensional. Asuransi
syariah merupakan  suatu  cara  dalam  mengelola risiko  yang  datang  sesuai  dengan  azas tolong  menolong  antar  sesama.  Dewan Syariah  Nasional  dalam  fatwa  DSN No.21/DSN MUI/X/2001 mengenai pengertian  asuransi  syariah (ta’min, takaful,  atau  tadhamum )  adalah  usaha saling  melindungi  dan  tolong  menolong
diantara  sejumlah  tolong-menolong,  adil, dan bahkan saling menguntungkan antara sesama pemegang polis maupun perusahaan.  Sehingga  asuransi  syariah dikenal  tidak  mementingkan  keuntungan namun  tujuannya  adalah  sosial,  saling membantu yang kesusahan dalam menghadapi  musibah  sesuai  dengan  Al- Quran  dan  As-Sunnah  (Jannah  dan Nugroho, 2019).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2014  tentang  Perasuransian  Pasal 1  ayat  1,  asuransi  merupakan  perjanjian antara  dua  pihak,  yaitu  perusahaan asuransi  dan  pemegang  polis,  yang menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
a. Memberikan  ganti  rugi  kepada tertanggung  atau  pemegang  polis atas  setiap  kerugian,  kerusakan, biaya  yang  timbul,  kehilangan keuntungan,  atau  tanggung  jawab hukum  kepada  pihak  ketiga  yang mungkin  diderita  oleh  tertanggung atau  pemegang  polis  sebagai  akibat dari terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. Melakukan pembayaran berdasarkan meninggalnya tertanggung atau pembayaran berdasarkan  nyawa  tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan  dan/atau  berdasarkan hasil pengelolaan dana. Az-Zarqa  juga  menulis  dalam bukunya 'Aqdu at-Ta'min wa Mauqifu ash- Shari'ah  al-Islamiyyah  Minhu' bahwa sistem asuransi yang diakui oleh para ahli hukum  (syariah)  adalah  sistem  ta'awun dan tadhamun yang  berusaha  untuk menutupi  peristiwa  atau  bencana  yang hilang.  Tanggung  jawab  ini  didelegasikan kepada  sekelompok  tertanggung,  yang bertanggung  jawab  untuk  menyediakan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
pengganti  bagi  mereka  yang  terkena dampak  bencana.  Kumpulan  premi mereka digunakan
untuk menggantikannya.  Mereka  (para  ahli syariah) mengklaim bahwa ketika memutuskan  hukum  yang  berkaitan dengan  kehidupan  sosial  dan  ekonomi, Islam  bercita-cita  untuk  menciptakan masyarakat yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong  dan  jaminan  dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Sementara itu, Al-Fanjari menjelaskan apa itu tadhamu (Al-Fanjari, 1994:23).
Dari terminoogi sebagaimana di ata, maka  ssuransi  syariah  adalah  salah  satu kegiatan  usaha  yang  dilakukan  menurut prinsip  syariah.  Asuransi  syariah  disebut juga  dengan  asuransi  ta’awun  yang artinya  tolong-menolong  atau  saling membantu. Oleh karenanya dapat dikatakan  bahwa  asuransi  ta’awun prinsip  dasarnya  adalah  dasar  syariat yang  saling  toleran  terhadap  sesama manusia  untuk  menjalin  kebersamaan dalam  meringankan  bencana  yang mungkin dialami (Effendi 2016, 73). Dasar Hukum Asuransi Syariah Dasar hukum asuransi syariah tidak terlepas  dari  ayat,  hadis,  dan  kaidah fiqhiyah sebagaimana yang tertera dalam fatwa DSN MUI Ayat yang dijadikan dasar adalah ayat tentang perintah mempersiapkan hari depan (QS Al-Hasyr:
18), ayat tentang prinsip-prinsip muamalah, baik  yang harus dilaksanakan maupun  dihindarkan  sebagaimana  QS  Al- Maidah: 1:
َّلَِّإ  ِن َعًَۡ ۡلۡٱ ُةَويِهَب نُكَل  ۡتَّل ِحُأ َِۚدىُقُعۡلٱِب ْاىُف ۡوَأ ْا َٰٓىٌَُهاَء  َييِذَّلٱ اَهُّيَأَٰٓ َي اَه ُنُك ۡحَي َ َّللَّٱ  َّىِإ  ٌۗ م ُرُح  ۡنُتًَأ َو ِدۡيَّصلٱ يِّل ِحُه  َرۡيَغ  ۡنُكۡيَلَع   ىَلۡتُي اَه
ُدي ِرُي
Artinya: Hai  orang-orang  yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan  bagimu  binatang  ternak, kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu. (Yang  demikian  itu)  dengan  tidak
menghalalkan  berburu  ketika  kamu sedang  mengerjakan  haji.  Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya . Hadis  Nabi  Muhammad SAW yang menjadi  rujukan  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  (DSN-MUI)  dalam  memutuskan pedoman  asuransi  Syariah,  di  antaranya hadis  tentang  meringankan  beban  yang ditanggung  oleh  orang  mukmin  yang kesusahan  adalah  suatu  perbuatan  mulia dan  akan  mendapatkan  balasannya  yang baik  di  akhirat  kelak.  Hadis  yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Artinya: Dari Abu Hurairah
Radliyallaahu  'anhu  bahwa  Rasulullah Shallallaahu  'alaihi  wa  Sallam  bersabda: "Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang  muslim  dari  kesusahan  dunia, Allah  akan  melepaskan  kesusahannya pada hari kiamat; barangsiapa memudahkan  seorang  yang  mendapat kesusahan,  Allah  akan  memudahkan urusannya  di  dunia  dan  akhirat;  dan barangsiapa  menutupi  (aib)  seorang muslim,  Allah  akan  menutupi  (aibnya)  di dunia  dan  Akhirat;  dan  Allah  selalu  akan menolong  hambanya  selama  ia  menolong saudaranya." (H.R.  Muslim,  Nomor  Hadis 2699)(An-Naisaburi, 1991).

## Prinsip Umum Asuransi Syariah
Secara  umum  prinsip  yang  dipakai dalam  Asuransi  Syariah  menggunakan takaful , secara  garis  besar dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Prinsip Tolong Menolong Asuransi syariah adalah akad perlindungan  timbal  balik  antara  dua pihak  yang  mencakup  komponen saling tolong-menolong demi kebaikan.
b. Prinsip Pengorbanan Pemanfaatan  gagasan tabarru' sebagai konsep  dasar  dalam  asuransi  syariah mencontohkan pendekatan ini. Pengorbanan  untuk  saudara  Muslim
seseorang  adalah  perbuatan  besar yang akan dibalas oleh Allah di akhirat.
“Barangsiapa
yang memenuhi keinginan  saudaranya,  niscaya  Allah akan mengabulkan keinginannya,” demikian  bunyi  hadits  Nabi.  (HR Bukhari Muslim).
c. Prinsip jaminan Setiap  Muslim  harus  memastikan keselamatan dan kesejahteraan saudaranya. “Seorang
mukmin terhadap  sesama  mukmin  itu  seperti sebuah  bangunan,  bagian  yang  satu menguatkan bagian yang lain, lalu Nabi menjentikkan jarinya,” demikian bunyi hadits  Nabi  Muhammad Saw ”.  (H.R. Bukhari dan Muslim).
d. Prinsip  keselamatan,  kesejahteraan dan perlindungan Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  jika seorang  Muslim  menderita  bencana,
saudara-saudaranya  harus  mengambil tindakan
proaktif untuk
melindunginya. Konsepsi  Multi  Level  Marketing  dan Multi Level Marketing Syari’ah Secara Etimologi Multi Level Marketing  (MLM) berasal  dari  bahasa Inggris Multi berarti  “banyak”  sedangkan kata level berarti  “jenjang  atau  tingkat”. Adapun  marketing  berarti  pemasaran. Secara  kongkrit  MLM  bisa  diartikan pemasaran  yang  berjenjang  banyak. Disebut  sebagai “Multi  Level” karena merupakan  suatu  organisasi  distributor yang  melaksanakan  penjualan  yang berjenjang banyak atau bertingkattingkat (Harefa, 1999).
Multi Level Marketing (MLM) adalah teknik pemasaran yang canggih berdasarkan  jaringan  distribusi  yang dibangun  dari  waktu  ke  waktu  dengan mengatur pelanggan dan orang pemasaran  secara  strategis.  Dengan istilah  lain,  MLM  adalah  pemasaran
berjenjang yang mempekerjakan konsumen  sebagai  staf  pemasaran melalui  jaringan  distributor  (Muslih, 2010).
Pemasaran  dan  distribusi  yang dilakukan  melalui  banyak  level,  yang biasa  dikenal  dengan  istilah Upline (tingkat  atas)  dan Downline (tingkat bawah),  orang  akan  disebut Upline jika mempunyai Downline . Dan inti dari bisnis Multi  Level  Marketing (MLM)  ini  adalah digerakkan  dengan  jaringan,  baik  yang sifatnya  vertikal  atas  bawah  maupun horizontal kiri-kanan.
Sebagaimana  peneliti  sebutkan  di atas,  bahwa  istilah Multi  Level  Marketing (MLM)  tidak  ditemukan  dalam  Undang- undang perdagangan maupun Fatwa DSN MUI, melainkan dengan bahasa Penjualan Langsung  Berjenjang  dan  Penjualan Langsung Berjenjang Syari’ah.
Dalam  konteks  ini  PLBS  terdapat beberapa  kriteria  yang  berbeda  dengan konsep Multi Level Marketing (MLM) pada umumnya. Pertama , dalam hal pengawasan,  perusahaan  MLM  Syariah memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  yang bertugas  mengawasi  kegiatan  bisnis  dan memberikan  arahan  untuk  memastikan bahwa  tidak  ada  tindakan  perusahaan yang  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  Islam.  Produk  yang  dijual,  iklan, program  pemasaran,  dan  kegiatan seremonial  dalam  korporasi  semuanya berada  di  bawah  pengawasan  ini.  Tidak seperti Multi  Level  Marketing (MLM) tradisional,  yang  diawasi  langsung  oleh perusahaan penyelenggara (Jauhari,
2013:51).
Kedua ,  barang  yang  ditawarkan layak/halal untuk digunakan atau dikonsumsi  sesuai  dengan  syariat  Islam. MUI  mengeluarkan  sertifikasi  halal kepada  pelaku  usaha,  namun  sertifikasi tersebut  tidak  dicantumkan  dalam
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
kemasan produk, padahal label halal ada. Sedangkan  produk  yang  tidak  tergolong makanan atau minuman cukup dibicarakan  dengan  Dewan  Pengawas Syariah  secara  lisan  atau  tertulis. Multi Level Marketing (MLM) tradisional, di sisi lain,  tidak  menganggap  ide  ini  sebagai patokan,  lebih  memilih  untuk  fokus  pada bisnis (Jauhari, 2013).
Ketiga ,  dalam  sistem  pembagian bonus  kepada member dan marketing plan perusahaan harus terbebas dari hal- hal  yang  diharamkan,  utamanya  adalah unsur maysir (judi), gharar (penipuan) dan riba.
Mengenai pengaturan persyaratan,  tercantum  dalam  dalam fatwa DSN 75/2009. Jika sudah memenuhi  dua  belas  persyaratan,  maka akan  diberikan  sertifikat  syariah  oleh Dewan Syariah Nasional.
Keempat , Multi  Level  Marketing (MLM)  Syariah  memiliki  orientasi  bisnis menjual  produk  berupa  barang,  bukan pada  merekrut  orang.  Perlu  diketahui bahwa Multi Level Marketing (MLM) yang mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN MUI  harus  memenuhi  semua  perizinan yang  berlaku  di  negara  Indonesia,  antara lain  memiliki  Surat  Izin  Usaha  Penjualan Langsung  (SIUPL) (Jauhari, 2013). Perkembangan  Pemikiran  Hukum Islam
a. Islamic Traditionalism Ada  empat  varian  disini. Pertama , Scholastic  Traditionalism ,  dengan  ciri berpegang  teguh  pada  salah  satu madhhab fiqh tradisional sebagai sumber hukum tertinggi,
dan hanya membolehkan  ijtihad,  ketika  sudah  tidak ada lagi ketentuan hukum pada madhhab yang dianut.
Kedua,
Scholastic NeoTraditionalism, bersikap terbuka terhadap  lebih  dari  satu  madhhab  untuk dijadikan  referensi  terkait  suatu  hukum, dan  tidak  terbatas  pada  satu  madhhab
saja.  Ada  beberapa  jenis  sikap  terbuka yang  diterapkan,  mulai  dari  sikap terhadap  seluruh  madhhab  fiqh  dalam Islam,  hingga  sikap  terbuka  pada madhhab Sunni atau Syiah .  Ketiga, Neo- Literalisme, yang berbeda dengan literalisme  tradisional  (yakni  mazhab Zahiri). Baik Muslim Sunni maupun Syiah mempraktikkan neo-literalisme. Literalisme  klasik  (seperti  bentuk  Ibn Hazm) berbeda dari neo-literalisme dalam literalisme  klasik  yang  lebih  terbuka untuk  banyak  koleksi  hadits,  tetapi neo- literalisme terutama  bergantung  pada kumpulan  hadits  dalam  aliran  pemikiran tertentu. Neo-literalisme, di sisi lain, mirip dengan literalisme klasik karena menolak gagasan menggunakan niat atau maqashid  sebagai  sumber  hukum  yang sah. Mazhab Wahhabi adalah contoh neo- literalisme  saat  ini.  Teori  Berorientasi Ideologi  adalah  jenis  teori  keempat.  Ini adalah aliran tradisionalisme yang paling dekat  dengan postmodernisme dalam  hal mengkritik 'rasionalitas' saat ini dan cita- cita  yang  berprasangka  seperti  ' euro- centricity ' dan 'west-centricity .' Salah satu sikap  sekte  ini  adalah  penolakannya terhadap demokrasi dan sistem demokrasi,  yang  mereka  yakini  secara inheren bertentangan  dengan  sistem Islam (Idem, 2011:15).
b. Modernisme dalam Islam. Para pemimpin mazhab ini memiliki kesamaan  sifat  yaitu  menggabungkan pendidikan  Islam  dan  Barat  untuk memberikan tawaran baru bagi reformasi dan  reinterpretasi  Islam (re-interpretasi). Ada  lima  opsi  berbeda  di  sini. Reinterpretasi  Reformis adalah  langkah pertama.  Juga  dikenal  sebagai  'aliran eksegesis  kontekstual' ,  atau  'interpretasi sistematis',  seperti  yang  didefinisikan oleh  Fazlur  Rahman.  Muhammad  Abduh, Rashid  Ridha,  dan  al-Tahir  Ibn  Ashur,
misalnya,  telah  menawarkan  mazhab tafsir  baru  yang  konsisten  dengan sains dan rasionalitas saat ini.
Kedua, reinterpretasi  apologetika. Perbedaan  antara reinterpretasi  reformis dan apologetik adalah  bahwa  reformis mencari  perubahan  yang  berarti  dalam penerapan praktis hukum Islam, sedangkan reinterpretasi  apologetik lebih mementingkan  pembenaran  status  quo tertentu,  apakah  'Islam'  atau  'non-Islam'. Biasanya  berdasarkan  kecenderungan politik  seseorang.  Ali  Abdul  Raziq  dan Mahmoed Mohammad Taha, misalnya.
Ketiga, Reinterpretasi  Berorientasi Dialog/Reinterpretasi  Berorientasi  Sains adalah  opsi  ketiga.  Ini  adalah  aliran modernis  yang  menggunakan  metode reinterpretasi  baru.  Mereka  memberikan apa  yang  mereka  sebut  "interpretasi ilmiah dari Al-Qur'an dan Sunnah." Dalam pandangan  ini,  'rasionalitas'  didasarkan pada  'sains',  dan  teks-teks  Al-Qur'an  dan hadits diinterpretasikan ulang berdasarkan penemuan-penemuan ilmiah terkini.
Teori  Berorientasi  Minat  adalah jenis  teori keempat. Dengan  membaca nash dengan  penekanan  pada  maslahah yang  ingin  dicapai,  pendekatan  berbasis maslahah bertujuan  untuk  menghindari kelemahan  sikap apologetik. Misalnya, Mohammad  Abduh  dan  al-Tahir  ibn Ashur,  yang  secara  khusus  tertarik  pada maslahah dan maqashid dalam  hukum Islam,  menginginkan  reformasi  dan revitalisasi  hukum  Islam  berdasarkan metodologi baru berbasis maqasid. Poin kelima adalah  usul revision. Gerakan  ini  bertujuan  untuk  merevisi Usul  al-Fiqh,  mengabaikan  keberatan neotradisionalis dan fundamentalis lainnya. Bahkan orang-orang Usul Revisionis telah mengklaim bahwa "tidak ada kemajuan berarti dalam hukum Islam
yang  dapat  dicapai  kecuali  Usul  a-Fiqh dikembangkan  dari  hukum  Islam  itu sendiri." Mohammad Abduh (1849-1805), Mohammad  Iqbal  (1877-1938),  Rashid Ridha,  al-Tahir  ibn  Ashur,  al-Tabtabai, Ayatullah al-Sadir, Mohammad al-Ghazali, Hasan al-Turabi, Fazlur Rahman, Abdullah Draz,  Sayyid  Qutb,  dan  Fathi  Osman adalah  beberapa  nama  yang  disebutkan. Ali  Abdul  Raziq,  Abdulaziz  Sachedina, Rashid  Ghannouchi,  dan  Mohammad Khatami juga ada dalam daftar.
C. Postmodernisme . Dalam  cara Derriida ,  metode  umum kecenderungan  ini  adalah  ' dekonstruksi'. Lalu ada Poststrukturalisme. Upaya untuk membebaskan  masyarakat  dari  otoritas teks  dengan  menerapkan  teori  semiotika (teori  yang  menyatakan  bahwa  “Bahasa tidak  merujuk  langsung  pada  realitas”) terhadap teks Al-Qur’an untuk membedakan  antara  bentuk  implikasi tersirat  dan  eksplisit  (pisahkan  implikasi dari yang tersirat). Kedua, ada historisisme.  Al-Qur'an  dan  hadits  dinilai sebagai "artefak budaya", dan proklamasi hak  asasi  manusia  modern  disarankan sebagai sumber etika dan regulasi hukum. Studi Kritis-Hukum adalah kategori ketiga (CLS).  Upaya  untuk  membongkar  posisi 'kekuasaan'  yang  mempengaruhi  hukum Islam, seperti suku-suku Arab terkemuka dan "elitisme laki-laki". Post-Kolonialisme adalah  kategori keempat. Mengkritik pendekatan orientalis tradisional terhadap hukum Islam dan mengadvokasi metode baru
berdasarkan kesalahpahaman  esensialis  (prasangka) tentang  budaya  Islam. Kelima, Neo- Rationalism .  Menggunakan  pendekatan historis  terhadap  hukum  Islam  dan mengacu pada madhhab mu’tazilah dalam hal rational  reference untuk  mendukung pemahaman  mereka.  Banyak  nama  yang disebut.  Antara  lain  Mohammad  Arkoun,
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
Nasr  Hamid  Abu  Zaid,  Hasan  Hanafi,  al- Tahir al-Haddad dan juga Ebrahim Moosa dengan  buku-buku  atau  artikel  yang disebut  dalam  bab  Bibliograpi.  Juga Ayatullah  Shamsuddin,  Fathi  Osman, Abdul  Karim  Soroush,  Mohammad Shahrur dan yang lain-lain.
Jasser  Auda  kemudian  mengajukan pendekatan sistem untuk mengembangkan kerangka baru pengembangan  hukum  Islam  di  era global-kontemporer.  Berikut  ini  adalah temuan penelitian terhadap tiga kecenderungan  hukum  Islam  tersebut  di atas: “ Current applications (or rather, mis- applications) of Islamic Law  are reductionist  rather  than  holistic,  literal rather than moral, one-dimensional rather than multidimensional, binary rather than multi-valued, deconstructionist rather than reconstructionist,  and  causal  rather  than teleological” (Auda, 2007) . Penerapan  hukum  Islam  di  era modern  –  atau  lebih  tepatnya  kesalahan penerapan  –  karena  penerapannya  lebih bersifat  reduktif  (kurang  lengkap) daripada  lengkap,  lebih  menekankan makna  literal  di  atas  moral,  dan  lebih menitikberatkan  pada  satu  dimensi daripada  nilai-nilai  multidimensi.  Yang dianggap  lebih  baik  adalah  warna  hitam dan  putih  daripada  warna  pelangi, dekonstruktif daripada rekonstruktif, dan kausalitas  daripada  berorientasi  pada tujuan (teleologis).
METODE Jenis  artikel  ini  adalah  kualitatif, yang menganalisis bagaiana Implementasi Asuransi  Syari’ah  Berbasis  Multi  Level Marketing  (MLM)  kemudian  dianalisis dalam perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda . Pendekatan yang diganakan adalah pendekatan kepustakaan ( library research ),  yaitu  mengkaji  teori Maqashid
Syari’ah pemikirannya Jasser Auda. Selain itu menelaah buku-buku dan karya-karya yang berhubungan dengan topik pembahasan.  Studi  kepustakaan  yaitu, dan  cenderung,  berdasarkan  analisis induktif.
HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi
Asuransi
Syari’ah Berbasis Multi Level Marketing Seperti yang telah dikatakan sebelumnya,  asuransi  syariah  adalah konsep  yang  didasarkan  pada  keadilan bagi  kedua  belah  pihak,  khususnya melalui penggunaan ide takaful.  Asuransi syariah  biasanya  menggunakan  sistem penjualan  tidak  langsung  (agensi)  dalam ide  pemasarannya,  yang  muncul  untuk memposisikan  asuransi  syariah  sebagai produk  eksklusif  yang  tersedia  secara eksklusif bagi mereka yang berpenghasilan  tinggi.  Asuransi  jiwa,  di sisi  lain,  membutuhkan  kemampuan pemasaran  yang  substansial.  Prasyarat untuk keduanya sedikit berbeda; pemasaran  asuransi  jiwa  memerlukan kemampuan penjualan pribadi yang lebih besar  serta  kapasitas  untuk  merekrut, melatih, dan mengembangkan agen.
Sementara  itu,  pemahaman  produk yang  baik  (sebagai  penjamin  emisi), kemampuan  melobi,  dan  jaringan  lebih penting  dalam  pemasaran  asuransi kerugian.  Pendekatan  yang  berbeda digunakan  dalam  proses  penjualan asuransi jiwa. Bumi Putra, bisnis asuransi jiwa  terbesar  dan  tertua  di  Indonesia, misalnya, memiliki struktur pengembangan agen standar yang banyak ditiru  oleh  perusahaan  asuransi  jiwa lainnya.  Sistem  FDS  ( Field  Development System ) digunakan oleh sejumlah perusahaan  asuransi  jiwa  di  seluruh dunia,  termasuk  banyak  perusahaan asuransi  jiwa joint  venture di  Indonesia.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
Pendekatan  ini  telah  diuji  secara menyeluruh  dan  sangat  ideal  untuk mengembangkan agen atau pemasar yang ingin menjadi pemasar profesional. Tidak ada perdebatan dalam konsep ini tentang apakah  syariah  dapat  diterapkan  atau tidak. Asuransi
Syariah dapat menerapkan  pendekatan  ini  karena murni  ilmu  penjualan.  Sistem  ini  telah digunakan  oleh  Grup  Takaful  sejak  2002. Takaful mengubahnya dengan memasukkan  unsur-unsur  tentang  iman yang  benar,  ibadah,  dan  nilai-nilai,  serta budaya perusahaan yang Islami.
Sistem  FDS  ( Field  Development System )  ini  dapat  dibagi  menjadi  dua tujuan  yang  saling  berkaitan  erat. Pertama  dan  terpenting,  rekrut  dan pertahankan FC (seperti mengembangkan FC  baru  menjadi  FC  yang  sudah  mapan). Kedua, Mengembangkan FC menjadi lebih baik.
FDS  ( Field  Development  System ) dalam  implementasinya  terutama  untuk memenuhi  6  kebutuhan  dasar  dalam pengembangan Financial  Consulting (FC). Pertama, Prospek  untuk  dihubungi ( prospecting  methods & market ). Kedua, Kebiasaan  dalam  membuat  perencanaan ( planning  &  work  habit ). Ketiga, Pengetahuan ( product & technical knowledge ). Keempat, Keterampilan menjual  ( selling  skill ). Kelima, Antusias dan  keinginan  untuk  berhasil  ( principles of  success ). Keenam, Kode  etik  pada kegiatan Financial Consulting sehari-hari. Dalam FDS  Development  Methods , secara  garis  besar  dikenal  ada  4  pola pengembangan  Agen  atau  FC. Pertama, Performance  Review & Planning (PRP). Kedua,  Individual  Instruction  and  Drill (IID). Ketiga,  Filed  Observation  & Demonstration (FOD). Keempat,  Group Instruction & Drill (GID).
Uraian  penjualan  dalam  asuransi  di atas berbeda konteksnya jika asuransi ini dipasarkan  dengan  penjualan  langsung berjenjang atau istilah lainnya Multi Level Marketing (MLM),  dimana  perusahaan berusaha  menarik  konsumen  untuk menjadi  anggota  dengan  mewajibkan calon  konsumen  untuk  membeli  suatu paket  produk  perusahaan  dengan  harga tertentu, sebagaimana dijelaskan diatas.
Bentuk  operasi  ini  dapat  dilakukan dengan dua cara: pertama , di perusahaan asuransi  yang  secara  proporsional perusahaan  asuransi  hanya  memasok barang asuransi sebagai perusahaan yang sedang tren ( upline ), kemudian konsumen lain bergabung menjadi anggota ( downline ), dan seterusnya.
Kedua , konsep ini di implementasikan sebagaimana
perusahaan  jasa  reasuransi,  dimana perusahaan  reasuransi  juga  mempunyai tata kerja yang bersifat dan lazim berlaku secara  internasional,  yang  meliputi bentuk-bentuk  reasuransi  dan  metode terjadinya reasuransi.
Secara teori  reasuransi  pada dasamya  mempunyai  dua  bentuk  pokok, yaitu: Pertama,
Reasuransi yang berdasarkan  atau  menurut  perbandingan tertentu ( proporsional/proportional ).
Kedua, Reasuransi yang tidak berdasarkan  atau  menurut  perbandingan tertentu ( non proporsional/non proportional ) (CE. Golding, 1985:25). Sedangkan  metode  atau  tata  cara untuk  menuju  pada  salah  satu  bentuk tersebut  dapat  terjadi  berdasarkan perjanjian  yang  meliputi  beberapa  cara dengan berbagai variasi. Metode reasuransi  pada  garis  besarya  adalah sebagai berikut (Hartono, 2008): Pertama, Reasuransi  fakultatif  atau reasuransi  yang  tidak  wajib. Kedua,
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
Bentuk Reasuransi Proporsional Non Proporsional Quota Share Surplus Excess Of Loss Excess Of Loss Ratio/stop Loss On a per risk basis On a per event basis
Reasuransi dengan
perjanjian ( treaty/obligatory ).
Bertolak  dari  dua  bentuk  di  atas, apakah reasuransi yang proporsional atau reasuransi  yang  non  proporsional  dan dua  cara  pokok  untuk  menuju  kedua bentuk  termaksud  di  atas  maka  terdapat empat  kemungkinan  kombinasi  sebagai berikut  (Hartono,  2008): Pertama,
Reasuransi  yang  proporsional  fakultatif ( proportional  fakulta  tive  reinsurance ). Kedua, Reasuransi  yang  proportional berdasarkan  perjanjian  ( proportional obligatory/treaty reinsurance ). Untuk mempermudah kajian, bentuk  reasuransi  sebagaimana  skema berikut ini :
Gambar 1.
Bentuk Reasuransi
Sumber: Hartono, 2008 Dapat  disimpulkan  baik  reasuransi proporsional  maupun non-proporsional dapat  ditutup  baik  secara  sukarela maupun  sukarela/wajib.  Berbagi  Kuota, Surplus ,  dan Open  Cover adalah  pilihan proporsional yang paling umum. Kelebihan  kerugian  atau stop  loss adalah contoh  umum  kerugian non-proporsional. Pada  dasarnya,  pendekatan  seperti  yang disebutkan  di  atas  dapat  berkembang dalam  berbagai  cara,  tergantung  pada kebutuhan  dan  pengalaman  masing- masing  perusahaan  sepanjang  waktu. Oleh  karena  itu,  penting  untuk  dipahami bahwa  konsumen,  dalam  hal  ini  sebagai anggota  ( downline )  perusahaan  asuransi, wajib  menanggung downline lain  di bawahnya.
Bentuk  reasuransi  paling  awal  dan paling  mendasar  adalah  reasuransi fakultatif. Karena ceding company/insurer mengambil  peran  dari  tertanggung  asli
dan metodenya mengambil peran sebagai penanggung awal, setiap kasus diasuransikan  kembali  secara  terpisah, bentuk ini sangat mirip dengan pertanggungan langsung. Akibatnya, setiap  transaksi  risiko  sepenuhnya terpisah.  Reasuransi  diberikan  informasi tentang  setiap  risiko,  dan  ia  harus mematuhi  kondisi  asli  polis  yang sebenarnya (Hartono, 2008).
Meskipun  demikian  penanggung ulang  tidak terikat sepenuhnya  karena ia tetap  mempunyai  kebebasan,  apakah    ia akan  bersedia  atau  tidak  bersedia  untuk memikul  risiko  yang  diberikan  oleh ceding company . Dalam hubungan reasuransi dengan cara fakultatif ( facultative  reinsurance )  reasuradur/ penanggung  ulang  berhak  memperoleh semua  keterangan  yang  dianggap  perlu (untuk menentukan sikap terhadap suatu penawaran  yang  diajukan  kepadanya)
dari ceding company . Apabila ia menerima penawaran  itu,  maka  reasuradur  "harus meng  ikuti  segala  untung  rugi"  dari ceding  company  yang  harus  mengikuti pula  semua  syarat  dari  polis  asli,  dari risiko  yang  diterima  ( must  follow  the fortune  of  the  ceding  company  and  the same condition of the original policy ). Sampai saat ini bentuk semacam ini masih banyak dipakai terutama di antara perusahaan-perusahaan  asuransi  yang sudah  mempunyai  hubungan  dengan reasuransi  baik,  terutama  secara  historis Biasanya metode ini  dipergunakan untuk keadaan  yang  tidak  terus  menerus,  jadi hanya secara insidental saja. Secara ideal konsep  ini  kemudian  bisa  diterapkan dalam sistem penjualan langsung berjenjang  sebagaimana  dalam Multi
Level Marketing (MLM).
Implementasi
Asuransi
Syari’ah
Berbasis Multi  Level  Marketing Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari’ah Jasser Auda Dalam konteks Maqashid Al-Shari’ah kajian  di  atas  memberikan  gambaran secara  konseptual, bahwa nilai-nilai yang terkandung  dalam  pola  pertama  dan kedua  dalam  sistem  pemasaran  asuransi syariah  dengan Multi  Level  Marketing (MLM) tergantung dalam kontrak perjanjian  yang  di  atur  antara cending company dengan  para  member  di bawahnya.
Dalam  prinsip  perjanjian,  konteks perjanjian asuransi syariah lebih menekankan  pada  aspek  ketauhidan sebagai  wujud  perlindungan  agama  ( hifd al-dhin ),  upaya  ini  dilakukan  agar  dalam perjanjian  ini  terhindar  dari  resiko  dan menekankan  asas ta’awun antara  satu dengan  lainnya.  Sebagai  gambaran dimensi Maqashid Al-Shari’ah Jasser Auda lebih  menekankan  pada  aspek  kognitif, Utuh ( Wholeness ) Openness ( Self- Renewal ), Interrelated  Hierarchy ,  Multi-
dimensionality, Purposefulness .  Unsur- unsur  ini  bisa  dijelaskan  sebagaimana berikut :
Aspek Kognisi dalam Asuransi Syari’ah berbasis MLM
Dalam  keteraturan  akad  perjanjian asuransi  syariah  berbasis Multi  Level Marketing (MLM),  penekanannya  lebih pada  aspek  keadilan  dalam quota  share dan  surplus  yang  diberikan  oleh cending company kepada para member dibawahnya  sekaligus  sebagai  pemasar produk.  Prinsip  keadilan  dalam  hal  ini secara prioriti lebih pada mana yang lebih maslahah dan  mana  yang  lebih  banyak madhorotnya .  Dimensi  ini  menekankan pada kejelian manusia dalam menentukan sendiri  konteks  keadilan  dalam  kontrak, walau pada dasarnya konsep ini telah ada dalam  nash.  Pencapaian maqashid , menurut  Auda,  merupakan  landasan penting  dan  vital  bagi  sistem  hukum Islam.
Teks  dasar  (Al-Qur'an  dan  hadits) harus  dikembalikan  ketika  mempelajari maqasid, bukan ide atau pemikiran faqih . Akibatnya, pencapaian tujuan ( maqashid ) berfungsi  sebagai  ujian  lakmus  untuk validitas  setiap ijtihad ,  terlepas  dari kecenderungan  atau  aliran  pemikiran tertentu. Tujuan penegakan hukum Islam harus  diarahkan  untuk  kemaslahatan masyarakat di daerah tersebut .
Aspek Utuh (Wholeness) dalam Asuransi Syari’ah berbasis MLM Dalam era sekarang ini, penelitian di bidang  ilmu  alam  dan  sosial  telah bergeser  secara  luas  dari ‘piecemeal analysis’ , classic  equations dan logical statements ,  menuju  pada  penjelasan seluruh  fenomena  dalam  istilah-istilah yang  bersifat holistic  sistem. Aspek  ini memberikan  keteraturan  system  hokum tidak  hanya  melihat  pada  konsep  hokum asuransi  itu  sendiri,  namun  lebih  pada
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
konteks  hakikat  hokum  yang  terkandung dalam asuransi syariah.
Melihat  pada  konsepnya,  asuransi syari’ah dengan system
MLM menekankan  pada  aspek  perjanjian (kontrak)  yang  terjadi  antara  cending company dengan patner kerja dibawahnya.  Detail  danketeraturan  akad tersebut  sepanjang  tetap  memegang teguh  asas  takaful  dan  ta’awun  sebagai system  utama  asuransi  syari’ah  pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan. Namun  keterikatan  antara  penanggung dan  penanggung  ulang  pada  konteks  ini harus  dilaksanakan  secara  terbuka  dan tidak ada unsur penipuan didalamnya.
Pada  intinya, Modernitas tidak hanya  memberikan  informasi  yang  tepat dan  teknologi  yang  telah  terbukti,  tetapi juga  alat  prosedural  ilmiah  untuk menghadapi ketidakpastian dan membuat prakiraan numerik. Auda berusaha untuk membawa  dan memperluas maqashid  al- syari'ah dari individu ke tingkat universal sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum;  inilah  yang  dia  sebut  sebagai maqashid  al-syari'ah,  yang  mencakup konsep-konsep seperti keadilan, kebebasan, dan sebagainya.
Aspek  Openness (Self-Renewal) dalam Asuransi Syari’ah berbasis MLM Sebagaimana  aspek  utuh  dari penjelasan  sebelumnya,  kontek  ini  harus ada system keterbukaan antara pemegang polis  utama  dan  pemegang  polis  kedua, konteks ini akan meninbulkan ketidakpastian  hokum  jika  nilai-nilai keterbukaan  dalam  hokum  asuransi syari’ah  berbasis  MLM  masih  tertutup dalam  hal surplus dan quota  share yang diberikan  pada  pemegang  polis.  Itu artinya ketergatungan penanggung utama dan  seterusnya  harus  terbuka  dalam perjanjian yang diberikan.
Pada  tataran  ini cognitive  culture berarti  mental  kerangka  kerja  dan
kesadaran  terhadap  realitas  dimana dengannya seseorang berinteraksi dengan  dunia  luar.  Mengubah cognitive culture berarti mengubah sudut pandang, kerangka  berpikir  atau worldview .  Cara pandang pada konteks ini lebih menekankan  pada  asas  saling  terbuka dalam kontrak, tidak ada unsur penipuan dan dhoror didalamya.
Aspek Interrelated  Hierarchy dalam Asuransi Syari’ah berbasis MLM Sistem  hukum  Islam  dan  struktur masyarakat  atau  lingkungan  di  mana hukum  itu  ada  memiliki  kesamaan. Pandangan  dunia  atau  ideologi  seorang ahli  hukum  memiliki  dampak  yang signifikan  terhadap  sistem  hukum  Islam ( faqih ). Filosofi seorang faqih berkembang sebagai akibat dari persoalan  sosial,  budaya,  dan  ekonomi yang ditemuinya dalam kehidupan sehari- hari. Seorang faqih menempatkan dirinya (mengalami  penataan)  dalam  struktur lingkungan dimana suatu hukum diundangkan  sebagai  komponen  subjek dari  subjek  kolektif  (masyarakat).  Dalam proses  strukturasi  seperti  inilah,  sistem hukum  Islam  memperoleh  pengakuan ditengah-tengah masyarakat.
Penerapan fitur Interrelated – hierarchy dalam asuransi syari’ah melihat dari  aspek  dhoruriyat,  hajiyat  dan tahsiniyat  yang  berbasis Multi  Level Marketing (MLM) adalah baik kandungan aspek  menjaga  harta  ( al-Hifd  al-Mal ) dengan  bangunan  jaringan Multi  Level Marketing (MLM) yang ada, menjaga jiwa ( al-Hifd  al-nafs ) sebagai  perwujudan  dari nilai-nilai hukum Islam, menjaga akal ( al- Hifd al-Aql ) sebagai perwujudan dari rasa syukur  dalam  keberlanjutan  keilmuan asuransi.  Maka  aspek  ini  dinilai  sama- sama  penting  dalam  keteraturan  hukum Islam.  Idealnya hierarchy hukum  Islam cenderung memberikan klasifikasi hukum
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
terkait  dengan  model  baru  yang ditawarkan.
Aspek Multi-dimensionality dalam Asuransi Syari’ah berbasis MLM Sebuah  sistem  bukanlah  satu kesatuan.  Namun,  itu  terdiri  dari beberapa elemen yang saling berhubungan.  Ada  struktur  logis  di seluruh sistem. Karena sistem terdiri dari banyak  bagian  yang  rumit,  ia  memiliki spektrum  multidimensi .  Sebuah  sistem dapat  dibandingkan  dengan  masalah asuransi  syariah  berbasis  MLM.  Asuransi berbasis  MLM  adalah  sistem  dengan banyak  elemen  berbeda  yang  semuanya terhubung  dan  terhubung.  Anggota  di bawah firma cending memiliki keterikatan lengkap  dengan  anggota  di  bawahnya, dan  anggota  di  bawahnya  memiliki keterikatan  lengkap  dengan  anggota  di bawahnya, dan seterusnya.
Purposefulness dalam Asuransi Syari’ah berbasis MLM
Setiap  sistem  memiliki  output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang  dihasilkan  dari  jaringan  sistem  itu. Dalam  teori  sistem,  tujuan  dibedakan menjadi goal  (al-hadaf) dan purpose ( al- ga>yah ).  Dalam  persoalan  asuransi syariah  berbasis  MLM,  konteks  ini berupaya  untuk  menghadirkan  tujuan bahwa  saling  tolong  menolong  ( taawun ) dalam  konsep  asuransi  justru  lebih sistematis  jika  dibuat  dengan  cara  kerja MLM  sebagai  konteks  yang  saling menanggung  antara  satu  dengan  lainnya. Dalam  hal  ini  sebuah  sistem  akan menghasilkan  tujuan  ( al-gayah )  jika  ia mampu  menghasilkan  tujuan  itu  sendiri dengan  cara  yang  berbeda-beda  dan dalam  yang  sama,  atau  menghasilkan berbagai  tujuan  dan  dalam  situasi  yang beragam.
Sementara  sebuah  sistem  akan menghasilkan  goal  ( al-hadaf )  jika  ia hanya  berada  di  dalam  situasi  yang
konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu  tujuan saja. Dalam  konteks  ini,  asuransi  syariah berbasis  MLM  berada  dalam  pengertian purpose ( al-gayah ) tidak bersifat monolitik  dan  mekanistik,  tetapi  bisa beragam  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi.

## SIMPULAN
Bahwa implementasi asuransi syari’ah  berbasis Multi  Level  Marketing (MLM)  bisa  dilaksanakan  dengan  dua konsep, pertama ,  secara  proporsional perusahaan  asuransi hanya menyediakan produk asuransi sebagai cending company ( upline ),  kemudian  posisi    konsumen lainnya  menjadi  member  ( downline )  dan seterusnya kebawah. Kedua, diimplementasikan sebagaimana perusahaan  jasa  reasuransi,  dimana perusahaan  reasuransi  juga  mempunyai tata kerja yang bersifat dan lazim berlaku secara  internasional,  yang  meliputi bentuk-bentuk  reasuransi  dan  metode terjadinya reasuransi.
Implementasi asuransi syariah berbasis Multi  Level  Marketing (MLM) dalam  perspektif Maqasid  Al-Syari’ah Jasser  Auda  bahwa  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  pola  pertama  dan kedua  dalam  sistem  pemasaran  asuransi syariah  dengan Multi  Level  Marketing (MLM) tergantung dalam kontrak perjanjian  yang  di  atur  antara cending company dengan para member dibawahnya  dengan  menekankan  pada aspek kognitif, Utuh ( Wholeness )
Openness ( Self-Renewal ), Interrelated Hierarchy, Multi-dimensionality,
Purposefulness.
Artikel ini merupakan hasil penelitian  yang  difasilitasi  oleh  lembaga penelitian  dan  pengabdian  masyarakat LP2M,  serta  didanai  oleh  IAIMNU  Metro Lampung. Penulis sampaikan terimakasih
yang  sebesar-besarnya  kepada  LP2M IAIMNU Metro Lampung.

## DAFTAR RUJUKAN
Al-Bukhari,  Muhammad  bin  Ismail. (2002). Sahih  Bukhari/Al-Jami  al- Shahih Hadis  Nomor  2310.  Beirut: Dar Ibnu Kasir.
Al-Fanjari, Muhammad Syauqi. (1994). Al- Islam wa at-Ta'min . Riyadh: Fikr. Arfan, Abbas. (2008). Geneologi Pluralitas Mazhab  Dalam  Hukum  Islam . Malang: UIN Malang Press. Irfan,  A.  (2013).  Maqasid  al-Syari'ah sebagai  Sumber  Hukum  Islam: Analisis  terhadap  Pemikiran  Jasser Auda. Al-Manahij:  Jurnal  Kajian Hukum Islam , 7 (2), 183-194.
Auda,  Jasser.  (2007). Maqasid  al-Shariah as  Philosophy  of  Islamic  Law:  A System  Approach. London:  The International  Institute  of  Islamic Thought.
Auda,  Jasser.  (2013). Maqasid  al-Syariah, A  Beginner  Guide .  Terjemah  ‘Ali ‘Abdelmon’im.  Yogyakarta:  SUKA- Pers UIN Sunan Kalijaga
CE. Golding, (1985). The Law and Practice of  Reinsurance .  London:  Buckley Press Limited. Effendi, Satria. (2005). Ushul Fiqh . Jakarta: Prenada Media. Effendi,  A.  (2016).  Asuransi  Syariah  Di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan  Industri  Asuransi  Syariah). Wahana  Akademika:  Jurnal  Studi Islam dan Sosial , 3 (2), 71-92. Harefa,  Andrias.  (1999). Multi  Level Marketing:  Alternatif  Karier  dan Usaha  Menyo  ngsong  Milinium Ketiga. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama. Hartono,  Sri  Rejeki.  (2008). Hukum Asuransi  dan  Perusahaan  Asuransi .
Jakarta: Sinar Grafik. Abdullah,  M.  A.  (2011).  Hak  Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan  Filsafat  Sistem  dalam Usul  Fikih  Sosial. Jurnal  Salam , 14 (1).
Ivamy,  Hardy . (1993). General  Principles of  Insurance  Law,  ed. 6 . London: Butterworths.
Jauhari,  Sofwan.  (2013). MLM  Syariah: Buku  Wajib  Wirausahawan  Muslim Praktisi  MLM  Syariah .  Jakarta: Mujaddidi Press.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.
(2014). Al-Qur’an dan Terjemahnya. Solo:  Kementerian  Agama  Republik Indonesia, Penerbit Abyan.
Jannah,  D.  M.,  &  Nugroho,  L.  (2019). Strategi  meningkatkan  eksistensi asuransi syariah di Indonesia. Jurnal Maneksi , 8 (1), 169-176.
Muslim,  Abul  Husain  bin  al-Hajjaj  al- Qusyairi an-Naisaburi. (1991). Sahih Muslim/Al-Jami  al-Shahih .  Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Muslim, Imam. (1994). Shahih Muslim Vol. Juz  5  No.4677.. Beirut:  Dar  al-Kutub al-Ilmiyah.
Pasal  1  ayat  1  Undang-undang  No.  40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Thamrin, H. (2021). Relevansi Utility Dan Mashlahah  Dalam  Mikro  Ekonomi Syariah. Syarikat:  Jurnal  Rumpun Ekonomi Syariah , 4 (2), 1-9. Sula, Muhammad Syakir. (2004). Asuransi Syariah:  Life  and  General:  Konsep dan  Sistem  Operasional  Cet.1.
Jakarta: Gema Insani.
Sumiyati,  S.  (2017).  Praktik  Asuransi
Dengan Sistem Multi Level Marketing  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2014
Tentang  Perasuransian. Jurnal  Bina Mulia Hukum , 1 (2), 206-215. www.  jasserauda.net.  diakses  pada  31 Januari 2017.