PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH ABBASIYAH

## Nurwahida 1
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia Email: nurwahidaharis03@gmail.com
Samirah 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia Email: mirasiah10@gmail.com
Siradjuddin 3
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia Email: siradjuddi@uin-alauddin.ac.id
Abstract
The  Abbasid  dynasty  was  the  third  dynasty  in  the  periodization  of  Islamic civilization. At that time, the development of Islamic civilization had reached its peak and was recorded by historians as the golden age of the Muslim ummah. This is  supported  by  the  presence  of  a  new  Islamic  civilization,  as  an  example  for civilizations in other cities throughout the world. The study of Islamic economics began to emerge and was widely studied during the Abbasid period. The main object of study is state finance and taxation. The power of the Abbasid dynasty was to continue the power of the Umayyad dynasty. It was named the Abbasid Daulah because the founders and rulers of this dynasty were descendants of Abbas, the uncle of the prophet Muhammad SAW. The Abbasid dynasty was founded by Abdullah al-Abbas. He was born in Humaimah in 104 H. He was appointed Caliph on 3 Rabiul Awwal 132 H. The rule of the Abbasid dynasty lasted from 750-1258 M.
Keywords: Abbasid Daula, Islamic Economic, Thought

## Abstrak
Daulah Abbasiyah adalah dinasti ketiga dalam perkembangan sejarah peradaban Islam.  Periode Dinasti  Abbasiyah,  kemajuan  peradaban  Islam berada di  puncak kejayaan dan dianggap sebagai zaman keemasan umat Muslim menurut para ahli sejarah.  Peradaban  Islam  yang  baru  muncul  sebagai  contoh  bagi  peradaban- peradaban  di  berbagai  kota  di  seluruh  dunia.  Studi  ekonomi  Islam  menjadi semakin penting dan banyak dipelajari selama masa Abbasiyah. Fokus utama dari studi  tersebut  adalah  keuangan  negara  dan  perpajakan.  Kepemimpinan  Dinasti Bani  Abbasiyah  meneruskan  kekuasaan  Dinasti  Bani  Umayyah  sebelumnya. Dinasti  yang  diberi  nama  Abbasiyah  sebab  para  pendiri  dan  pemimpin  Dinasti
tersebut merupakan anak cucu  keturunan Abbas, saudara laki-laki dari ayah Nabi Muhammad  SAW.  Dinasti  Abbasiyah  dibangun  oleh  Abdullah  al-Abbas,  yang lahir di Humaimah pada tahun 104 H, dan menjadi Khalifah pada tanggal 3 Rabiul awwal 132 H. Daulah Abbasiyah berkuasa sejak tahun 750-1258 M.
Kata Kunci : Daulah Abbasiyah, Pemikiran, Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN
Sejarah ekonomi Islam dimulai ketika diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dan berlanjut pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Saat ini, Islam telah memberikan  kontribusi  yang  signifikan  kepada  dunia  karena  para  nabi  telah memberikan kontribusi yang diperlukan bagi dunia Arab. Sepeninggal Khulafaur Rasyidin, Muncullah Daulah Bani Umayyyah dan Bani Abbasiyah 1 .
Dinasti  Abbasiyah  merupakan  keluarga  penguasa  ketiga  pada  masa peradaban Islam. Para sejarawan menganggap era ini sebagai masa keemasan umat Islam  yang  menandai  puncak  perkembangan  peradaban  Islam.  Periode  ini menyaksikan munculnya peradaban Islam baru yang menjadi haluan bagi sebagian kota-kota di penjuru dunia. Dinasti Abbasiyah menjadikan Bagdad sebagai pusat studi ilmiah, menjadikannya titik fokus urusan politik, sosial, dan budaya 2 .
Kekhalifahan  Abbasiyah  didirikan  pada  tahun  132  H  atau  750  M  dan berlangsung  hingga  tahun  657  H  atau  1075  M,  mencapai  puncaknya  dalam beragam  bidang  seperti  ilmu  pengetahuan,  pengelolaan  keuangan,  sistem perekonomian,  dan  pemerintahan.  Selama  periode  ini,  banyak  bidang  ilmu berkembang  dan  di  alih  bahasa  ke  dalam  bahasa  Arab,  menghasilkan  jilid  yang berjumlah  ribuan.  Dinasti  Abbasiyah  mengambil  alih  kekuasaan  dari  Dinasti Umayyah pada tahun 750 H. Kekhalifahan ini dibangun oleh Abdullah al-Saffah,
1 Umayyah  Dan  and  Bani  Abbasiyah,  ‘At-Tuhfah:  Jurnal  Studi  Keislaman.  Vol.9,  No.2, 2020 | 66’, 9.2 (2020), 66–82.
2 Haidar Putra Daulay, Zaini Dahlan, and Yumita Anisa Putri, ‘Peradaban Dan Pemikiran Islam  Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization and Thought in the Abbasid Period’, 1.2 (2021), 228–44.
anak cucu al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, dan dinamai sesuai dengan keluarganya 3 .
Pada  awal  kekhalifahan  Bani  Abbasiyah,  kondisi  keuangan  negara terbilang stabil, bahkan melimpah. Hal ini merupakan hasil dari pendapatan negara yang kontras melebihi pengeluarannya. Pada masa itu, kekuasaan berada di tangan khalifah  Mansur.  Khalifah  al-Mansur  berhasil  menetapkan  pondasi  yang  kuat untuk  pengelolaan  pendapatan  dan  belanja  negara.  Prioritas  Al-Mansur  dalam memerintah  kekhalifahan  Abbasiyah  didasarkan  pada  pemikiran  dan  manuver politik yang tajam, mirip dengan kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dalam memperkuat Islam 4 .

## METODE
Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian artikel ini yaitu melalui  studi  kasus,  atau  kadang  disebut  dengan  penelitian  kepustakaan.  Lebih khusus  lagi,  model  Pendekatan  memfasilitasi  eksplorasi  sejumlah  buku,  karya tulis, tulisan jurnalistik, artikel, atau jurnal akademik yang diambil dari sumber- sumber  kepustakaan.  Pada  tahap  berikutnya  sejumlah  data  yang    terkumpul, informasi tersebut kemudian diperiksa serta diolah dengan akurat dan cermat guna mendapatkan karya ilmiah yang bermutu dan berkualitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Berdirinya Daulah Abbasiyah
Kekhalifahan  Abbasiyah  atau  Dinasti  Abbasiyah  merupakan  periode yang  sangat  mencengangkan  dalam  sejarah,  sering  disebut  sebagai  Zaman Keemasan Islam. Masa ini menarik untuk dipelajari karena beberapa faktor. Pertama,  masa  ini  bermula  dengan  peralihan  kekhalifahan  dari  Dinasti Umayyah yang singkat umurnya ke Dinasti Abbasiyah yang lebih tahan lama.
3 (Ridwanto, 2023)
4 Fakultas  Addin,  Iain  Syekh,  and  Nurjati  Cirebon,  ‘Penulis  Adalah  Dosen  Tetap  Pada Fakultas Addin IAIN Syekh Nurjati Cirebon 25’, 25–50.
Selain itu, pada periode ini, kerajaan Islam mencapai penguasaan wilayahnya yang  paling  luas  dan  kuat.  Ini  juga  dicirikan  dengan  urbanisasi  tingkatan terbesar dan perniagaan Islam meluas mulai India yang ada di bagian Timur hingga Spanyol yang ada di Barat. Kerajaan umat Islam juga menduduki level administrasi  negara  dan  pengembangan  budaya  yang  tinggi.  Terakhir,  era Abbasiyah adalah masa ketika karya ilmiah mengenai isu-isu ekonomi muncul untuk  pertama  kalinya  dalam  studi  khusus 5 .  Dinasti  Abbasiyah  atau Kekhalifahan  Abbasiyah  didirikan  untuk  meneruskan  pemerintahan  Dinasti Bani  Umayyah  sebelumnya.  Pemerintahan  ini  disebut  Kekhalifahan Abbasiyah  dilatar  belakangi  penguasa  kerajaan  atau  dinasti  tersebut merupakan generasi Al-Abbas, saudara laki-laki dari ayah Nabi Muhammad SAW 6 .

## B. Faktor-Faktor Berdirinya Daulah Abbasiyah
Terdapat berbagai faktor sehingga menyebabkan dibangunnya Dinasti Abbasiyah  yang  dibarengi  dengan  kondisi  yang  menjadikan  lemahnya pemerintah sebelumnya, yaitu:
1. Konflik  politik  yang  berlangsung  ditengah  Bani  Muawiyah  dan pendukung setia Ali bin Abi Thalib (kelompok Syiah).
2. terbentuknya  kelompok  Khawarij  karena  persaingan  politik  yang terjadi antara Muawiyah dan Syiah serta kebijakan reformasi agraria yang tidak adil.
3. Penyelesaian konflik khilafah melalui jalan damai.
4. Prinsip  pemahaman  keputusan  politik  berdasarkan  Al-Quran  dan kelompok Khawarij Muslim non-Arab
5. Pandangan hijrah yang mengharuskan semua orang untuk bergabung dengan kelompok Khawarij, yang dianggap sebagai kelompok masuk dar al-harb, dengan hanya kelompok Khawarij dianggap masuk dar al-Islam
5 (Abdul Qoyum et al., 2021)
6 (Sapriadi et al., 2021.)
6. Pemberontakan intensif pemeluk Syiah kepada Bani Umayyah pasca wafatnya Husein bin Ali yang terjadi di perang Karbala.
7. Konsep mawali yang menggambarkan ketidaksesuaian antara umat Islam Arab dan non-Arab 7 .

## C. Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa daulah Abbasiyah
Kebangkitan studi ekonomi Islam dimulai pada periode Abbasiyah dan menjadi topik yang sangat dipelajari. Fokus pokoknya adalah pada keuangan negara dan perpajakan. Ini dilator belakangi oleh beberapa alasan, antara lain adalah semakin kompleksnya permasalahan negara karena pemekaran negara, perubahan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah antara umat Islam dan non-Islam,  berkembangnya  pertanian  sebagai  sumber  pokok  pendapatan negara yang menarik perhatian para cendekiawan Muslim  atas pemungutan pajak  tanah,  sifat  permasalahan  ekonomi  yang  memerlukan  fokus  pada kemerataan  secara  teoritis  maupun  fungsional,  kemudian  menjadikan sebagian  penulis  yang  awal  menjadi  hakim  maupun  ahli  hukum.  Keunikan perpajakan  menjadi  subjek  dimana  ia    meliputi  berbagai  masalah  terkait dengan kebijakan perekonomian negara. Perpajakan berdimensi politik yang menjadi  isu  mendasar  dalam  Islam,  yang  merupakan  agama  dimana  Islam tidak memisahkan agama dan politik. Dukungan dari beberapa khalifah dan kepala  pemerintah  yang  memberikan  tugas  serupa  dengan  "komite investigasi" modern. 8 .
D. Tokoh-tokoh Pemikir Ekonomi Islam Pada Masa daulah Abbasiyah
1. Abu Yusuf
a. Biografi
Ulama  yang  nama  lengkapnya  bernama Ya’qub  bin  Ibrahim  bin Habib  bin  Khunais  bin  Sa’ad  al -Anshari  al-Jalbi  al-Kufi  al-Baghdadi.  Ia dilahirkan  di  Kuffah  pada  tahun  113  H  atau  731  M.  Abu  Yusuf  wafat  di Baghdad pada tahun 182 H atau 798 M 9 .
7 (Ajid.Pdf, 2021)
8 (Abdul Qoyum et al., 2021)
9 (Husein., 2023)
Karya Al-Kharaj oleh Abu Yusuf adalah sebuah karya fenomenal yang memberikan analisis yang komprehensif, tidak hanya mengulas tentang sumber-sumber  keuangan  negara  seperti kharaj,  jizyah,  ‘usyr,  ghanimah  , fai’, shadaqah, dan zakat, yang digunakan untuk mengelola baitul maal masa itu.  Abu Yusuf menulis Kitab al-Kharaj ini didasari oleh permintaan, titah dan  pertanyaan  Khalifah  Harun  Ar-Rasyid  tentang  beragam  permasalahan sistem  pajak.  Karena  itu,  Karya  al-Kharaj  ini  memiliki  orientasi  birokrasi sebab ditulis sebagai respons terhadap permintaan dan keinginan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang bercita-cita menggunakannya untuk menjadi panduan administrasi lembaga pengelola keuangan atau Baitul Mal agar negara serta rakyat  mencapai kesejahteraan. 10 .
b. Pemikiran Ekonomi
Dalam pemikirannya , variabel yang disoroti dalam hal ini termasuk kedalamnya  negara  dan  kegiatan  perekonomian  .  tanggung  jawab  negara utamanya  adalah  kesejahteraan  rakyat,  kemudian  menjadikan  orientasi proyeknya  adalah  mencapai  kesejahteraan  umum,  contohnya  pembuatan saluran  irigasi,  penghubung  jalan  ,  dan  fasilitas  umum  lainnya,  menjadi tanggungan  negara 11 .  Pokok  sentral  fikiran  Abu  Yusuf  terletak  pada persoalan keuangan publik. Dengan observasi dan melakukan analisis yang tepat,  Abu  Yusuf  memaparkan  permasalahan  pengelolaan  dana  dan menyarankan  berbagai  peraturan  yang  perlu  diambil  guna  perkembangan perekonomian dan kehidupan masyarakat yang sejahtera 12 .
Dalam pandangan ini, fokusnya adalah pada negara dan aktivitas ekonomi.  Negara  bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  rakyat,  sehingga proyek-proyeknya berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan sosial, misalnya  pembuatan  saluran  irigasi,  penghubung  jalan,  dan  berbagai infrastruktur  lainnya,  yang  menjadi  tanggungan  oleh  Abu  Yusuf  memiliki
10 (Abdul Qoyum et al., 2021)
11 (Abdul Qoyum et al., 2021)
12 (Abdul Qoyum et al., 2021)
keahlian khusus dalam permasalahan anggaran negara. kegiatan pemantauan dan  menganalisis  dengan  cermat,  Abu  Yusuf  mengidentifikasi  tantangan kesulitan  pendapatan  kemudian  memberikan  saran  kebijakan  untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.
Pemikiran  kontroversialnya  terlihat  ketika  ia  menolak  adanya kontrol  pemerintah  dan  penetapan  harga.  Pada  masa  Abu  Yusuf, kepercayaan umum adalah bahwa jika barang langka otomatis harganya akan meningkat,  dan  apabila  barang  berlimpah  maka  harga  akan  menurun. Meskipun demikian, ia menentang pandangan tersebut dan meyakini bahwa kelangkaan barang tidak selalu berdampak pada kenaikan harga, begitu pula kelimpahan barang tidak selalu berarti harga akan turun. Menurutnya, harga tidak hanya ditentukan oleh penawaran barang tetapi juga oleh permintaan pasar.
Oleh  sebab  itu,  fluktuasi  harga  tidak  selalu  dipengaruhi  oleh perubahan  permintaan  barang.  Abu  Yusuf  menyatakan  bahwa  kegiatan ekonomi  merupakan  suatu  fenomena  yang  terus  berubah  dan  berasal  dari kegiatan  bersama-sama  masyarakat  Islam.  Beberapa  faktor  pemicu  dalam menumbuhkan dan mempercepat kegiatan ekonomi berbeda-beda dalam hal pentingnya  dan  kekuatannya.  Pertama,  mencapai  hukum  tertinggi  agar seseorang dapat memimpin dengan bantuan Tuhan yang maha esa. Kedua, berusaha  dalam  mencukupi  keperluan  materi  juga  kebutuhan  sekunder lainnya.  Ketiga,  usaha  atau  keinginan  penguasa.  Abu  Yusuf  menyatakan bahwa fenomena ekonomi tidak serta merta mempunyai keterkaitan sebab akibat yang jelas. Menurutnya, sumber ekonomi terletak pada dua fase yang berbeda, yaitu:
1. Fase  pertama  mencakup  unsur-unsur  alam  seperti  air  dan  tanah.
Sumber  daya  ini memiliki  kekuatan  besar  dan  berproduksi  secara natural dan mandiri.
2. Fase kedua adalah tenaga kerja. Fase ini memiliki peran yang sedikit tidak  optimal  dan    dilakukan  tidak  secara  teratur  misalnya perawatan dan juga penggunaan lahan, pembuatan saluran air, dan sebagainya. Dalam  menjalankan  restrukturisasi  sistem  ekonomi  negara
Baghdad, Abu Yusuf mengembangkan beberapa metode, yaitu:
1. Mengubah  Sistem  Wazifah  dengan  Sistem  Muqassamah.  Istilah wazifah  dan  muqassamah  digunakan  dengan  maksud  untuk merujuk  pada  metode  pemungutan  pajak.  Sistem  wazifah merupakan metode pemungutan pajak diambil berdasarkan pada nilai konstan tanpa memperhitungkan kesanggupan wajib pajak, sedangkan  sistem  muqassamah  yaitu  metode  pemungutan  pajak dengan  mempertimbangkan  kesanggupan  juga  proporsi penghasilan wajib pajak. 2. Mengembangkan paham tentang elastistas sosial. Walaupn hukum dalam Islam telah mengesahkan umat Islam sebagai suatu individu yang memiliki kapasitas terhadap hukum yang penuh,  penduduk non-Muslim dijamin untuk mendapatkan perlindungan hukum dari otoritas  Islam  ketika  berada  di  wilayah  Dar  al-Islam.  Setiap Muslim  tunduk  pada  hukum  Islam  dan  memiliki  hak kewarganegaraan  penuh,  namun  hak-hak  warga  negara  dapat berbeda tergantung pada hubungan dan kepentingan mereka. 3. Mendirikan  sistem  ekonomi  dan  politik  yang  terang-terangan. keterbukaan yang diterapkan oleh Abu Yusuf nampak jelas pada saat  ia  menggambarkan  pendapatan  negara,  termasuk  ghanimah dan fai' sebagai pendapatan insidentil, dari pembagian kekayaan yang  dilakukan  Abu  Yusuf,  empat  bagian  dibagikan  kepada tentara , sedangkan seperlimanya disimpan dalam kas rakyat atau baitulmal untuk kemaslahatan umat.
4. Mewujudkan  sistem  perekonomian  yang  mandiri.  dalam  usaha dalam  mewujudkan  sistem  perekonomian  yang  mandiri  dapat dilihat  atas  Penolakan  Abu  Yusuf  terhadap  campur  tangan pemerintah  atas  pengendalian  dan  ikut  menetapkan  harga.
Didalam  kasus  tersebut,  ia  memberikan  pendapat  jika  kuantitas barang tidak bisa menjadi penentu utama fluktuasi harga, namun terdapat variabel yang lebih menentukan. 5. Membangun tatanan politik dan sistem ekonomi yang transparan terlihat dalam karya Abu Yusuf saat ia menjelaskan pendapatan negara, termasuk ghanimah dan fai' sebagai pendapatan insidentil,
dari  pembagian  kekayaan  yang  dilakukannya.  Abu  Yusuf  juga membagikan  empat  bagian  kepada  tentara,  sementara seperlimanya  disimpan  dalam  kas  rakyat  atau  baitulmal  untuk kemaslahatan  umat.  d.  Mewujudkan  sistem  perekonomian  yang otonom terlihat dalam penolakan Abu Yusuf terhadap intervensi pemerintah  dalam  pengendalian  dan  penetapan  harga. Menurutnya, kuantitas barang bukanlah penentu utama fluktuasi harga, namun yang lebih menentukan adalah variabel lain 13 .
2. Al-Syaibani
a. Biografi
Pemikir  Ekonomi  Islam  yang  bernama  Al-Syaibani    bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Farqad Al-Syaibani yang  lahir  pada  tahun  132  H  atau  750  M  dikota  Wasith.  Al  Syaibani menyumbang banyak pemikiran dan karya penting pada masa pemerintahan bani  Abbasiyah, Kitab  Al-Kasb  menjadi  prestasi  karya  tulis  yang monumental dari Al-Syaibani yang paling fenomenal 14 .
b. Pemikiran Ekonomi
13 Rahmani Timorita Yulianti, ‘Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf’, 1–26.
Dalam  Kitab  Al-Kasb,  Al-Syaibani  menyajikan  pengamatan  ekonomi mikro.  Kajian  tersebut  menjelaskan  tentang  teori  dan  sumber  pendapatan kemudian  dalam  buku  tersebut  juga  menjelaskan  tentang  pedoman  dalam perilaku  konsumsi  dan  produksi.  Dalam  ilmu  ekonomi,  kegiatan  tersebut dianggap sebagai kegiatan produksi. Terdapat beberapa pemikiran ekonomi Al-Syaibani, yaitu : 15
1. Al-Kasb (kerja)
Dalam  Islam,  kegiatan  mencari  rezeki  atau  bekerja merupakan hal yang menjadi kewajiban yang diharuskan kepada setiap  individu  yang  menginjak  usia  dewasa  dan  kemudian diharuskan  menjalankan peraturan hukum dan agama, kemudian memang  bekerja  merupakan  kewajiban  yang  harus  ikhlas dilakukan  oleh  seorang  suami  untuk  menafkahi  keluarganya. Dalam  mencari  rezeki  yang  telah  dijanjikan  oleh  Allah  SWT, setiap  makhluk  hidup  harus  rajin  dan  giat  dalam  bekerja  dan melakukan yang terbaik atas pekerjaannya, guna mencapai tujuan yang diinginkan
2. Konsep Kekayaan dan Kefakiran
Al-Syaibani  Berpendapat  bahwa,  meskipun  melimpahnya literatur  dalam  menjelaskan  tentang  menjadi  kaya  adalah keutamaan,  namun  perilaku  orang  miskin  memiliki  kedudukan yang  lebih  tinggi.  Bahkan  beliau  mengatakan,  ketika  seseorang merasa  puas  dengan  hal-hal  yang  dibutuhkan  lalu  fokus  atas kebaikan yang telah diterimanya, memperhatikan urusan akhirat, maka itu lebih utama baginya. Dalam hal ini, sifat dan perilaku orang  miskin  diartikan  sebagai  keadaan  berkecukupan,  dan menjauhi perasaan tidak merasa cukup.
3. Klasifikasi Usaha-Usaha
Ditinjau  dari  usaha  ekonomi  menurut  Al-Syaibani dibedakan  kedalam  empat  golongan,  yaitu  penggunaan  sewaan, perdagangan,  agrikultur,  serta  industri.    Namun  banyak  ahli ekonomi modern saat ini membaginya atas tiga jenis yaitu jasa, agrikultur,  serta  industri.  Sedangkan  usaha  pengabdian  menurut para ulama, meliputi usaha perdagangan.

## 4. Kebutuhan Kebutuhan
Al Syaibani menerangkan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah  menciptakan  manusia  sebagai  makhluk  yang  batang tubuhnya tidak dapat berdiri melainkan ada empat hal yang harus terpenuhi, yaitu makanan, minuman (pangan) , pakaian (sandang), dan  rumah  tinggal  (papan).  Para  ahli  ekonomi  juga mengemukakan  bahwa  keempat  hal  ini  merupakan  subjek ekonomi.

## 5. Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan
Spesialisasi  dan  distribusi  pekerjaan  merupakan  pokok utama dalam pemikiran ekonomi Al-Syaibani. Ia mengemukakan bahwa manusia pasti membutuhkan antar satu dengan lain dalam hidupnya dan tidak dapat hidup sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat terampil dan mahir dalam segala ilmu yang diperlukan sepanjang hidupnya. 16 .
3. Abu Ubaid
a. Riwayat hidup singkat
Abu  Ubaid  yang  bernama  asli  Abu  Ubaid  al-Qasim  bin  Salam  ibn Miskin Ibn Zaid al-Azdhi, ia dilahirkan pada tahun 154 H di Bahrah (Harat) diprovinsi  Khurasan  (barat  laut  Afghanistan).  Beberapa  sumber  literatur yang  dapat  ditemukan  menerangkan  bahwa  Abu  Ubaid  hidup  pada  masa
16 Addin, Syekh, and Cirebon.
Daulah  Abbasiyah  yang  dimulai  dari  Khalifah  al-Mahdi  (158/775  M) (Muslimin, 2022).
b. Pandangan ekonomi
Kitab Al-Amwal,  yang  merupakan  buku  fenomenal  dari  Abu  Ubaid dengan  jelas  berupaya  mengartikulasikan  ideologi  Islam  dalam  kegiatan manusia  sehari-hari.  Inti  dari  ajarannya  adalah  membela  penyaluran kekayaan  yang  tidak  memihak  dan  merata  yang  berdasar  pada  prinsip keadilan  fiskal  dengan  sebaik-baiknya.  Menurut  Abu  Ubaid  hadiah  atau pemberian  apapun  bentuknya,  apabila  diberikan  oleh  negara  ataupun pemerintah kepada individu ataupun kelompok hendaknya didasarkan pada sejauh  mana  pengabdiannya  kepada  masyarakat.  Pemikiran  ekonomi  Abu Ubaid mencerminkan urgensi menjaga serta memelihara hak serta kewajiban penduduk,  menggunakan  kata  adil  mejadi  dasar  utama  terhadap  aturan pemerintah  dan  menegaskan  kewajiban    bersatu  dan  bertanggung  jawab secara bersama-sama. Lebih lanjut, Abu Ubaid dengan teguh dan tanpa ragu mengatakan  jika  penguasa  harus  memastikan  taraf  hidup  yang  cukup  dan sesuai bagi setiap individu dalam masyarakat Islam. Ia berpendapat bahwa negara harus mengelola dan mengalokasikan pendapatan kepada masyarakat, dan uang harus memiliki nilai intrinsik sebagai standar pertukaran. Nilai dan sebagai  alat  tukar.  Ia  meyakini  hanya  dinar  dan  dirham  yang  cocok digunakan  sebagai  alat  tukar  karena  nilainya  yang  stabil  sehingga  dapat membantu  menghindari  inflasi  yang  merugikan  perekonomian  negara  . Keuangan  publik  mencakup  seluruh  sumber  daya  pendapatan  yang pengelolaannya  untuk  kebutuhan  penduduk,  baik  yang  ditangani  secara individu, bersama-sama, maupun yang ditangani pemerintah 17 .
4. Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar
a. Biografi
17 Jurnal  Ilmiah and Ekonomi Islam, ‘Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam Di Indonesia’, 9.01 (2023), 697–704.
Yahya bin Umar memiliki nama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin  Yusuf  Al-Kannani  Al-Andalusi,  ia  dilahirkan  pada  tahun  213  H  dan dibesarkan  di  Kordova,  Spanyol.  Yahya  bin  Umar  kemudian  wafat  pada tahun 289 H atau 901 M) 18 .
b. Pemikiran ekonomi
Yahya  bin  Umar  berpendapat  bahwa,  kegiatan  ekonomi  adalah komponen integral dari keimanan dan kepasrahan diri seorang muslim untuk Allah  SWT.  Artinya  ketaqwaan  seorang  muslim  adalah  prinsip  dalam ekonomi  Islam,  dan  menjadi  aspek  penting  yang  menjadi  pembeda  antara ekonomi  Islam  dengan  ekonomi  konvensional.  Sebagaimana  disebutkan, fokus Yahya bin Umar adalah hukum pasar yang tercermin atas pengkajian tas'ir  (penetapan  harga).  Yahya  bin  Umar  tidak  mengizinkan  kebijakan penetapan harga (Al-tas'ir) apabila kenaikan harga karena disebabkan oleh interaksi  alami  penawaran  dan  permintaan.  Maka  dari  itu  dalam  kasus semacam ini, kepala negara tidak memiliki kewenangan dalam mengadakan campur tangan terhadap harga. Namun jika kenaikan harga disebabkan dari kesalahan  manusia,  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat,  pemerintah  memiliki  hak  untuk  melakukan intervensi  terhadap  harga  apabila  terdapat  suatu  kegiatan  yang  bisa mengancam eksistensi masyarakat luas.  Menurut Yahya bin  Umar,  kepala negara dilarang melakukan campur tangan, melainkan terdapat dua alasan, yaitu:
1) Para  pedagang  menyimpan  barang  dagangan  tertentunya  untuk  tidak dijual,  dan  barang  teersebut  merupakan  barang  yang  dicari  dan dibutuhkan  oleh  masyarakat,  kemudian  dapat  memicu  terjadinya kemudharatan dan menyabotase mekanisme yang ada di pasar.
18 (Adiwarman, 2004)
2) Para pedagang menjalankan praktik siyasah al-ighraq atau banting harga (dumping) yang dapat memicu kompetisi berlebihan dan tidak seimbang dan menjadi pemicu ketidakstabilan harga yang ada di pasar 19 .
5. Pemikiran ekonomi Al-Mawardi
a. Riwayat hidup singkat
Al-Mawardi  memiliki  nama  lengkap  Abu  Al-  Hasan  bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'l. Ia dilahirkan di kota Basrah pada tahun 364 H atau 974 M. Al-Mawardi wafat pada tahun 450 H atau 1058 M di kota Baghdad pada usia 86 tahun( 20 .
b. Pemikiran ekonomi
Secara hakikat, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tampak setidaknya dalam tiga tulisannya , yaitu kitab Adab ad-Dunya wa ad - Din, al -Hawi, dan  al-Ahkam  as-Sulthaniyyah.  Dalam  kitab  Ad-dunya  wa  ad  -Din membahas  mengenai  tingkah  laku  dan  sikap  ekonomi  yang  dilakukan seorang  muslim  dan  empat  jenis  bidang  pencaharian  pokok  diantaranya adalah  pertanian,  peternakan  ,  perdagangan,  dan  industri 21 .  Berikut  ini beberapa contoh dari pemikiran ekonomi al  - Mawardi yang berkontribusi atas kemajuan perekonomian Islam, yaitu :

## 1. Negara dan Aktivitas Ekonomi
Al-Mawardi  menekankan  jika  pemimpin  suatu  wilayah (imama) adalah perangkat yang berfungsi melanjutkan misi kenabian dalam  melestarikan  agama  juga  mengelola  wilayah.  Melestarikan agama  serta  mengelola  wilayah  adalah  dua  tipe  kegiatan  yang memiliki  perbedaan,  namun  dalam  hal  ini  keduanya  masih  saling berkaitan.  Oleh  karena  itu,  negara  berperan  aktif  dalam  mencapai sasaran  material  dan  spiritual.  Merupakan  kewajiban  moral  bagi pemerintah untuk menyokong guna mencapai kemaslahatan bersama,
19 (Adiwarman, 2004)
20 Arifin Lubis, 2024)
21 (Ahabuddin, 2022)
termasuk  menjaga  kepentingan  masyarakat  dan  menjaga  stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Negara harus mengatur dan membiayai pengeluaran yang diperlukan untuk pelayanan publik karena individu tidak dapat membiayai pelayanan tersebut sendiri. Oleh karena itu, pelayanan publik merupakan kewajiban sosial dan harus didasarkan pada kebaikan bersama.

## 2. Pinjaman umum
untuk  menutupi  defisit  anggaran  diperbolehkan  dalam hukum  Islam  karena  Nabi  Muhammad  SAW  dahulu  kala.  Namun rinciannya tidak diriwayatkan dalam hadis atau literatur hukum. Hal ini menyebabkan Al-Mawardi untuk membahas kondisi dan keadaan di mana pinjaman umum. diperbolehkan. Al-Mawardi setuju dengan pinjaman umum karena ia percaya pada perbedaan antara mendanai tugas-tugas pemerintah dan mendanai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

## 3. Perpajakan
Mengenai perpajakan, Al -Mawardi memiliki pendapat yang sedikit berbeda dibandingkan dengan pandangan klasik di masanya. Ia  meyakini  keadilan  hanya  akan  tercapai  bagi  wajib  pajak  jika pemungut  pajak  harus  menimbang  setidaknya  empat  hal  dalam menilai  kharaj,  antara  lain:  produktivitas  tanah,  spesies  tanaman, sistem  pengairan,  dan  jarak  antara  lahan  yang  dikenai  kharaj  dan pasar.

## 4. Lembaga Keuangan Negara (Baitul Maal)
Al-Mawardi  berpendapat  bahwa,  untuk  mencukupi kebutuhan pokok setiap warga negara, negara memerlukan lembaga keuangan  negara  (Baitul  Maal)  telah  berdiri  dan  dikelola  secara abadi.  Hal  tersebut  untuk  memastikan  pendapatan  negara  dari
berbagai  sumber  tidak  tercampur  dan  dianggarkan  sesuai ketentuannya masing-masing.

## 5. Konsep Keadilan
Dalam Islam, keadilan memuat pengertian yang bermakna tinggi.  Hal  ini  berbeda  dengan  keadilan yang  dibuat  oleh manusia. Keadilan ciptaan manusia dengan ajara humanistik telah memisahkan paham-paham  kerohanian  serta  berlebihan  dalam  meninggikan manusia  sebagai  individu,  kemudian  menjadikan  manusia  sebagai titik pokok. Namun pemahaman keadilan dalam Islam menempatkan manusia pada posisi yang  semestinya sebagai individu dan  sebagai Masyarakat.

## E. Perekonomian pada masa daulay Abbasiyah
Pemerintahan  Dinasti  Abbasiyah  melanjutkan  dari  pemerintahan Dinasti Bani Umayyah. Dinasti ini dikenal sebagai Kekhalifahan Abbasiyah sebab semua penguasa termasuk pendiri dinasti tersebut merupakan anak cucu dari  Abbas,  yang  merupakan  saudara  laki-laki  dari  ayah  Nabi  Muhammad SAW.  Abdullah  al-Abbas,  pendiri  Dinasti  Abbasiyah,  ia  dilahirkan  di Humaimah  pada  tahun  104  H  selanjutnya  diangkat  sebagai  Khalifah  pada tanggal 3 Rabiul awwal 132 H. Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dimulai dari tahun 750 hingga 1258 Masehi 22 .
Jika fondasi Kekhalifahan Abbasiyah didirikan oleh Abdul Abbas as-Saffah  dan  al-Manshur,  dan  berada  di  puncak  masa  jayanya  terjadi  pada masa pemerintahan tujuh khalifah berikutnya yaitu al - Mahdi, al-Hadi, Harun al-Rasyid,  al-Ma'mun,  al-Mu'tasim,  al-Wathiq,  dan  al-Mutawakkil.  Selama periode Kekhalifahan Abbasiyah, pola pemerintahan berubah sesuai dengan pergantian politik, sosial, ekonomi, dan budaya setiap masa kepemimpinan. Selama  pemerintahan  Dinasti  Abbasiyah,  berbagai  tradisi  dan  praktik ekonomi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu: 23
22 (Badri Yatim, 2012) 23 Vol.
1. Al-Mahdi (775-785 M)
Al -Mahdi meliliki nama yang memilki arti “Pemimpin yang Baik” atau “Penebus” kemudian dilantik menjadi khalifah ketika sang ayah sudah mendekati akhir  hayatnya.  Masa  pemerintahan  yang  dipegang  olehnya  damai  dengann keberlanjutan kebijakan dari para penguasa terdahulu. Kolaborasi bersama Muslim aliran Syiah yang eksis dalam kekhalifahan berlangsung pada masa pemerintahan al-Mahdi. Anggota keluarga dari Barmakid tersebur berkuasa, kemudian menjadi penasihat Khalifah dimulai pada masa al - 'Abbas sebagai wazir,  dan mendapatkan pengaruh kuat yang serupa pada masa al - Mahdi dan menjalin kerja sama dengan khalifahguna mencapai masyarakat yang makmur. Dinasti Abbasiyah. Al- Mahdi terus mengembangkan pemerintahan Dinasti Abbasiyah, mengadakan departemen baru untuk militer, peradilan, dan perpajakan. Qadis atau hakim dilantik, kemudian undang-undang mengenai non-Arab diberlakukan. Pada periode pemerintahan al - Mahdi, kegiatan ekonomi berangsur membaik ditandai atas kemajuan di bidang agrikultur melalui pengelolaan air dan adalanya peningkatan penambangan sumber daya  seperti  emas,  perak,  tembaga,  dan  besi.  disamping  itu,  perdagangan  lintas diantara  wilayah  Timur  dan  wilayah  Barat  juga  mendatangkan  pendapatan berlimpah.  Basra  adalah  pelabuhan  yang  penting.  Oleh  karena  itu,  pertanian, pertambangan, dan perdagangan adalah pilar ekonomi Dinasti Abbasiyah. Untuk meningkatkan  sektor  pertanian,  pemerintah  memberlakukan  keringanan  pajak hasil pertanian, jaminan hak kepemilikan, pengamanan, perluasan lahan pertanian, dan pembangunan bendungan dan kanal. Di sisi lain, untuk meningkatkan sektor perdagangan,  pemerintah  menggali  sumur,  membangun  tempat  peristirahatan untuk  kafilah  dagang,  membentuk  berbagai  armada  dagang,  dan  menjaga keamanan pelabuhan dan pantai. 24 .
2. Harun Ar-Rasyid (786-809 M)
Ekonomi Kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat selama pemerintahan Khalifah  Harun  Al-Rasyid.  Untuk  mengatur  keuangan  negara,  ia  mengangkat
24 Vol.
seorang  Wazir  untuk  memimpin  beberapa  diwan  dan  mendirikan  Baitul  Maal. Pendapatan Baitul Maal digunakan untuk penelitian ilmiah, penerjemahan buku berbahasa  Yunani,  dan  pembayaran  pegawai  dan  pertahanan.  Selama pemerintahannya,  khalifah  memperluas  sumber  pendapatan  negara  dengan mendirikan  Baitul  Maal  dan  memilih  seorang  wazir  untuk  memimpin  beberapa departemen, yaitu : 25
a. Diwan al-khazanah, yang bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan negara;
b. Diwan al-azra, yang bertanggung jawab atas kekayaan hasil bumi negara; dan
c. Diwan  al-khazanah  as-siaah,  yang  bertanggung  jawab  atas  perlengkapan angkatan perang.
Selain itu, karena Khalifah Harun sangat memperhatikan masalah pajak, dia memerintahkan Abu Yusuf untuk menulis buku yang menguraikan aturan ekonomi syariah yang disebut al-Kharaj. Berikut ini adalah sumber pemikiran ekonomi pada masa itu yang berasal dari sektor keagamaan:
a. Perdagangan dan Industri: Selain memperhatikan pertanian dan industri, para  khalifah  Abbasiyah  juga  sangat  memperhatikan  perdagangan. Mereka  membangun  sumur  dan  tempat  tinggal  di  sepanjang  jalur perdagangan, membangun armada niaga, dan membangun armada kapal untuk melindungi pesisir negara dari bajak laut.
b. Pendirian  pemerintahanKekhalifahan  yang  stabil  juga  sangat mempengaruhi  pertanian,  menyebabkan  pembangunan  daerah.  Sektor pertanian  diberi  insentif  untuk  menghasilkan  produk  pertanian  yang berkualitas tinggi dan beragam sepanjang tahun, seperti beras, biji-bijian, sayuran,  coklat,  minyak  zaitun,  dan  tanaman  industri  seperti  kayu  dan hasil hutan.
25 (Ulum F, 2014)
c. Perkembangan penelitian tentang pertanian.Berbeda dengan para khalifah Dinasti  Bani  Umayyah,  yang  menindas  petani  dan  membebani  mereka dengan  pajak  yang  tinggi,  para  khalifah  Abbasiyah  pada  awalnya menghormati dan membela petani, bahkan menurunkan pajak atas hasil pertanian mereka dan bahkan menghapusnya sama sekali.
d. Pendapatan PemerintahPendapatan Nasional: Selain sektor perdagangan, pertanian, dan industri, sumber pendapatan negara juga berasal dari pajak hasil  bumi.  Ada  tiga  jenis  pajak  hasil  bumi:  Al-Muhasabah,  yang merupakan  pembayaran  pajak  berdasarkan  jumlah  tanah  yang  dimiliki, bukan  hasil  dari  tanah  tersebut;  Al-Muqasamah,  yang  merupakan pembayaran pajak berdasarkan hasil yang diperoleh dari tanah tersebut; dan  Al-Qasamah,  yang  merupakan  pembayaran  pajak  yang  didasarkan pada kesepakatan

## F. Relevansi Perekonomian Pada Masa Daulah Abbasiyah di Masa Modern
Sistem  ekonomi  selama  kekuasaan  Abbasiyah  memiliki  dampak  yang signifikan terhadap potensi ekonomi Islam saat ini, terutama dalam hal ajaran yang mementingkan pedoman ajaran Islam:
1. Perniagaan  :  Strategi  perniagaan  yang  diterapkan  dalam  periode Abbasiyah  berperan  aktif  serta  menyumbang  kontribusi  yang signifikan  atas  perkembangan  ekonomi  .  para  pedagang  memperluas koneksi  perdagangannya,  baik  melalui  darat  maupun  pelayaran, kemudian mengenalkan metode perbankan syariah seperti al-wakalah atau  surat  kuasa  dan  al-sarf  atau  penukaran  mata  uang.  Potensi  dan daya perniagaan Islam saat ini terlihat jelas dalam kemajuan keuangan Islam,  perbankan  Islam,  dan  perdagangan  internasional  berdasarkan hukum Islam
2. Inovasi  dan  Kreativitas:  Selama  Masa  Keemasan  sains  dan  inovasi
Islam,  Kekhalifahan  Abbasiyah  menyaksikan  lonjakan  kemajuan  di bidang  matematika  ,  astronomi  ,  kedokteran,  dan  teknik  yang dilakukan  oleh  para  cendekiawan  dan  peneliti  Muslim  .    Potensial
ekonomi  syariah  saat  ini    bertumpu  pada  pembaruan  dan  daya  cipta dalam  menciptakan  komoditas  dan  pelayanan  jasa  yang  selaras  atas nilai  -  nilai  Islam  seperti  kehalalan  ,  beretika  ,  konsisten  dan berkesinambungan.
3. Kewirausahaan : Pada periode Abbasiyah , munculnya kelas wirausaha dan  pengelola  bisnis  memainkan  fungsi  vital  dalam  perkembangan perekonomian.  Usahawan  muslim  pada  periode  tersebut  memiliki peranan  untuk  mengembangkan  perniagaan  dan  menciptakan kesempatan  kerja  .  Peluang  kewirausahaan  dalam  Islam  saat  ini nampak dari tumbuhnya usaha kecil dan menengah berdasarkan prinsip Islam , contohnya musyarakah ( kemitraan ) dan mudarabah
4. Agrikultur  (pertanian)  dan  Irigasi  (pengairan):  Selama  periode Kekhalifahan Abbasiyah, kemajuan sektor pertanian dengan bantuan praktik irigasi (pengairan) yang berdaya maksimal.  Potensi ekonomi sektor  pertanian  bertahan  hingga  saat  ini,  dimana  pertanian  yang modern  serta  pemeliharaan  air  secara  maksimal  otomatis menumbuhkan  daya  hasil  pertanian  dan  keberlangsungan  pangan. Beberapa sumber peningkatan tersebut antara lain pengelolaan irigasi yang  maju,  perkembangan  dan  pemanfaatan  teknologi  dalam menunjang pertanian, dan adanya pemekaran areal pertanian.
5. Sistem  Perpajakan:  Periode  Kekhalifahan  Abbasiyah,  metode pengumpulan pajak seperti Jizyah, zakat dan kharaj diterapkan guna mendanai keperluan negara. Pajak merupakan potensi ekonomi yang ada saat ini, sistem perpajakan yang efisien dan efektif dan berkeadilan sehingga  menghasilkan  pemasukan  kas  negara.  Beberapa  sumbernya antara lain pengelolaan dan aturan perpajakan yang efisien, perbaikan administrasi perpajakan, dan upaya pemberantasan korupsi. 26 .
26 Dieke Husna Kamilla Dieke, ‘Sistem Ekonomi Islam  Pada Masa Bani Abbasiyah Dan Potensinya Dalam Ekonomi Masa Kini’, Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial, 4.2 (2023), 117–26 <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938>.

## KESIMPULAN
Dinasti  Abbasiyah  merupakan  dinasti  ketiga  dalam  sejarah  peradaban Islam,  masa  itu  peradaban  Islam  memperoleh  masa  keemasannya  dan  dianggap sebagai puncak perkembangan masyarakat Islam oleh sejarawan. Hal ini ditandai dengan munculnya peradaban Islam baru yang menjadi contoh bagi peradaban di berbagai kota di dunia.
Kekhalifahan  Abbasiyah  membangun  Bagdad  sebagai  pusat  intelektual. Kekhalifahan Abbasiyah adalah negara Islam yang berkembang pada tahun 132 H atau 750 M sampai tahun 657 H atau 1075 M dan meraih puncak kemajuan dalam beberapa  cabang  ilmu  seperti  ilmu  pengetahuan,  pengelolaan  keuangan,  sistem perekonomian,  dan  pemerintahan..  Selama  ini,  berbagai  Ilmu  pengetahuan diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Arab  dengan  jumlah  besar,  dengan  jilid  yang berjumlah ribuan. Keluarga Abbasiyah menguasai dunia Islam pasca pelengseran Dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 H. Abdullah al - Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas adalah pendiri negara ini

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Qoyum  dkk,(2021) Sejarah  pemikiran  ekonomi  Islam,    Departemen Ekonomi  dan  Keuangan  syariah-  Bank  Indonesia,  (  Edisi  pertama  juni,

## Jakarta)
Addin, Fakultas, Iain Syekh, and Nurjati Cirebon, ‘ Penulis Adalah Dosen Tetap Pada Fakultas Addin IAIN Syekh Nurjati Cirebon 25 ’ , 25 – 50
‘ Ajid.Pdf ’
Dan, Umayyah, and Bani Abbasiyah, ‘ At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman. Vol.9, No.2, 2020 | 66 ’ , 9.2 (2020), 66 – 82
Daulay, Haidar Putra, Zaini Dahlan, and Yumita Anisa Putri, ‘ Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization and Thought in the Abbasid Period ’ , 1.2 (2021), 228 – 44
Dieke, Dieke Husna Kamilla, ‘ Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Dan Potensinya Dalam Ekonomi Masa Kini ’ , Nirwasita: Jurnal
Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial, 4.2 (2023), 117 – 26 <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938>
Ilmiah, Jurnal, and Ekonomi Islam, ‘ Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu
Ubaid Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam Di Indonesia ’ , 9.01 (2023), 697 – 704
Vol, Business U B S, ‘ No Title ’ , 12.5 (2023), 2859 – 72
Yulianti, Rahmani Timorita, ‘ Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf ’ , 1 – 26