## MANAJEMEN LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH NON BANK (BMT) DENGAN AKAD TAWARRUQ

## Edi Susilo
Dosen Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama - Jepara edisusilo@unisnu.ac.id

## ABSTRACT
Non-bank  Islamic  microfinance  institutions  (BMT)  are  legal  entity  Cooperative  have  no instrument to fulfill liquidity needs as Islamic banking. Whereas the BMT should provide liquidity fund for the partners / members at any time. This article uses descriptive analytical method, to understand deeply the Tawarruq  contract  as liquidity management  solutions  Non-bank Islamic Microfinance Institutions  (BMT). The results show the Tawarruq contract can be revitalized by necessity of the present to fulfill the liquidity needs of Non-bank Islamic Microfinance Institutions (BMT).
Keywords: Tawarruq, Islamic Microfinance Institutions, BMT

## ABSTRAK
Lembaga  keuangan  mikro  syariah  non  bank  (BMT)  yang  berbadan  hukum  Koperasi  tidak memiliki  instrument  dalam  memenuhi  kebutuhan  likuiditas  hariannya  sebagaimana  perbankan syariah.    Padalah  BMT  harus  menyediakan  dana  likuiditas  kepada  mitra  /anggotanya  yang mengambil  dananya sewaktu-waktu.  Artikel  ini  menggunakan metode  deskriptif analitis, untuk memahami  secara  mendalam  akad  tawarruq  sebagai  solusi  manajemen  likuiditas  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  non  bank  (BMT).  Hasil  kajian  menunjukkan  Akad  Tawarruq  dapat dirivitalisasi  berdasarkan  kebutuhan  masa  kini  untuk  memenuhi  kebutuhan  likuiditas  lembaga keuangan mikro non bank (BMT).
Kata Kunci : Tawarruq , Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BMT

## PENDAHULUAN
Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)  seperti  BMT,  sebagai  entitas lembaga keuangan yang beroperasi selayaknya  perbankan  dengan  menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (anggota), semestinya mempunyai instrument keuangan yang sama dengan perbankan.
Penghimpunan  dana  yang  dilakukan  BMT mengandung  risiko  yang  sama  dengan penghimpunan  yang  dilakukan  perbankan. Penyaluran  dana  kepada  nasabah  (anggota) yang dilakukan BMT mempunyai risiko yang sama dengan yang dilakukan dunia perbankan. Akan tetapi regulasi, pengawasan dan  instrument  untuk  mengendalikan  kedua entitas  lembaga  keuangan  ini  jauh  berbeda. Perbankan  yang  diawasi  oleh  OJK  dengan regulasi  yang  ketat  karena  menyangkut kepercayaan  public  dalam  menyimpan uangnya. Sementara BMT dengan persamaan penghimpunan dana tidak memiliki regulasi dan  pengawasan  yang  memadai  oleh regulatornya  yaitu  (Kementerian  Koperasi dan UKM). Jadi BMT melakukan penghimpunan  dana  tanpa  adanya  lembaga penjamin simpanan, menyalurkan dana tanpa instrument  pengendalian  yang  memadai. Akibatnya BMT menjadi lembaga keuangan yang membuat regulasi sendiri untuk dirinya sendiri  (self  regulation)  dalam  rangka menjaga  risiko  baik  dari  sisi  penghimpunan dana  maupun  dari  sisi  penyaluran  dana. Pengawasan dari Kementerian Koperasi dan UKM nyaris tidak ada, apalagi jangkuannya yang  luas  dengan  jumlah  Koperasi  yang mencapai  ratusan  ribu  di  seluruh  Indonesia, tidak memungkinkan untuk dilakukan pengawasan secara baik.
Manajemen  risiko  pada  sebuah  lembaga keuangan adalah hal yang harus diperhatikan dengan  baik.  Kesalahan  mengelola  risiko pada  lembaga  keuangan  seperti  BMT  dan perbankan akan berakibat hilangnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga keungan.  Krisis  di  tahun  1997/1998  adalah satu  contoh  dan  pengalaman  nyata  akan ketidak percayaan masyarakat terhadap dunia
perbankan yang berimbas pada krisi ekonomi yang multi dimensional.
Risiko likuiditas adalah risiko yang harus dijaga  oleh  lembaga  keuangan,  karena lembaga  keuangan  yang  menghimpun  dan menyalurkan  dana  akan  berhadapan  dengan persoalan likuiditas secara harian. Bila dana yang tersimpan di brankas terlau besar akan berisiko terhadap biaya dana (cost of capital) karena  lembaga  keuangan  harus  membayar bunga/bagi  hasil  kepada  pemilik  dana. Demikian  juga  bila  lembaga  keuangan kekurangan  likuiditas,  maka  akan  berakibat pada  ketidak  percayaan  masyarakat  pada lembaga  keuangan  tersebut  dan  bisa menyebabkan  rush  pada  lembaga  keungan bahkan bisa berimbas pada risiko  sistematis atau sistemik.
Perbankan  sebagai  lembaga  keuangan telah  tersedia  instrument  dalam  mengelola likuiditas,  baik  itu  dari  Bank  Sentral  (Bank Indonesia)  yang  menyediakan  instrument bantuan  likuiditas  ataupun  instrument  surat berharga (commercial paper) antar bank yang telah dipercaya efektifitasnya. Namun  BMT dengan fungsi penghimpunan dan penyaluran  dana  dari  masyarakat  (anggota) yang  sama  dengan  perbankan,  instrument semacam  ini  tidak  dijumpai.  Maka  BMT secara bersama (berjamaah) harus melakukan inovasi untuk menghasilkan instrument yang bisa diterima bersama dan saling menguntungkan  tidak  ada  satu  pihak  yang dirugikan.
Tawarruq adalah akan hybrid contract (al aqud al murakkabah) yang dapat dipergunakan oleh lembaga keuangan seperti BMT dalam memperoleh uang cash sebagai cadangan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan  likuiditasnya  secara  harian. Tawarruq yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada lembaga keuangan syariah  seperti  BMT  ini  adalah tawarruq munazzam  (organized  tawarruq) yang  tidak menyimpang  dari  kaidah  syariah  dan diorganisir  sebagaimana  yang  diatur  dalam fatwa DSN MUI No. 82/DSN- MUI/VIII/2011 tentang Bursa Komoditi.
Apa dan bagaimana tawarruq munazzam yang  ditawarkan  unutk  menyelesaikan
permasalahan
likuiditas (manajemen likuiditas)  pada  lembaga  keuangan  syariah non bank (BMT) akan dibahas dalam artikel ini.  Dengan  demikian  artikel  ini  dapat memberi kontribusi pemikiran sebagia salah satu  solusi  bagi  lembaga  keungan  mikro syariah  non  bank  (BMT)  dalam  mengelola likuiditasnya  dan  menjadi  sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang perbankan dan keuangan Syariah.

## METODOLOGI
Penulisan  artikel    ini  adalah  bersifat deskriptif analitis dengan telaah pustaka yang berasal  dari  berbagai  literature  baik  buku, jurnal, materi pelatihan dan internet sebagai data  kualitatif  yang  merupakan  sumber  dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta  memuat  penjelasan  tentang  proses- proses  yang  terjadi  dalam  lingkup  setempat (Miles  &  Huberman,  1992).  Penulisan memilih  menggunakan  metode  deskriptif analitis,  untuk  memahami  secara  mendalam akad  tawarruq  sebagai  solusi  manajemen likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah non bank (BMT).
Menurut (Bungin, 2007), Fokusnya ditekankan  untuk  mengungkap  pokok  soal yang  hendak  diteliti,  sehingga  di  dalamnya terdapat  penjelasan  mengenai  dimensi- dimensi  apa  yang  menjadi  pusat  perhatian serta nantinya akan dibahas untuk mendapat pemahaman  yang  lebih  dan  hingga  tuntas. Sedangkan  (Sugiyono,  2009),  menyatakan Fokus  penelitian  kualitatif  diperoleh  setelah dilakukan grand tour observation dan grand tour  question atau  yang  disebut  dengan penjelajahan umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Tawarruq
Kebutuhan likuiditas pada dunia perbankan  merupakan  hal  yang  tidak  bisa dihindari. Lembaga keuangan syariah sebagai  lembaga  intermediary  dari  pemilik dana lebih untuk disalurkan pada pihak yang kekurangan dana, maka dibutuhkan pengelolaan  likuiditas  dengan  baik  agar
kredibilitas dunia perbankan dapat dipertanggung  jawabkan  kepada  pemilik dana  baik  investor  maupun  pihak  ketiga sebagai pemilik dana yang disimpan di bank.
Fasilitas  likuiditas  pada  perbankan konvensional  telah  lama  berjalan  dengan berbagai instrument baik antar bank maupun fasilitas likuiditas dari bank sentral. Tentunya semua  instrument  perbankan  konvensional berbasis  bunga  yang  dilarang  dan  harus dihindari  oleh  perbankkan  syariah.  Fasilitas likuiditas  pada  bank  syariah  saat  ini  masih menggunakan  akad-akad  berbasis  ujroh seperti  akad  wadiah  pada  giro  wadiah minimum, pasar uang antar bank syariah atau sertifikat  mudharabah  antar  bank  syariah. Akad-akad ini perlu dikaji efektifitasnya dan kesesuaiannya dengan syariah (sharia compliance),  karena  kebutuhan  kas  antar bank  dengan  akad-akad  di  atas  tentu  ada kelebihan dan kelemahannya. Misalnya akad mudharabah  untuk  kebutuhan  likuiditas, maka  harus  jelas  proyek  atau  objek  yang dibagi-hasilkan, bila tidak ada objek khusus yang  dibagi-hasilkan  maka  akad  ini  kurang tepat  digunakan.  Akad  wadiah  untuk keperluan  pinjaman  likuiditas  juga  kurang tepat  karena  tidak  dapat  memastikan  return dari dana yang ditanam pada bank lain.
Tawarruq  merupakan  akad  yang  biasa digunakan  untuk  memperoleh  dana  cash secara  cepat  dengan  cara  menjual  barang yang  telah  diperolehnya  secara  angsuran (kredit).  Akad  ini  telah  lama  dipergunakan dan  dapat  ditemukan  pada  kitab-kitab  fiqh klasik.  Dalam  aplikasinya  pada  perbankan modern tentunya harus dilakukan modifikasi sesuai perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah saat ini.
Tawarruq  pertama  kali  diperkenalkan pada tahun 1421 H atau tahun 2000 Masehi di Saudi Arabia oleh Saudi British Bank dan Aljazira  Bank  pada  tahun  2002,  kemudian dipakai  oleh  perbankan  di  Negara-negara Timur  Tengah  sebagai  produk  dengan  akah murabahah komoditas dan sebagai instrument manajemen likuiditas dan produk sukuk Negara atau sukuk corporate.
Secara bahasa tawarruq berasal dari kata warq  – wariq  – waraqa yang  berarti perak
(dirham). jika seseorang membeli barang dari seorang  penjual  dengan  harga  kredit  lalu  ia menjual  barang  tersebut  secara  kontan kepada  pihak  ketiga  selain  dari  penjual. Dinamakan dengan nama At-Tawarruq juga dikatakan  dari  kalimat waraqoh yaitu lembaran  uang,  sebab  pembeli yang merupakan  pihak  pertama  sebenarnya  tidak menginginkan  barang  tapi  yang  ia  inginkan hanyalah mendapatkan uang sehingga ia bisa lebih leluasa menggunakannya.
(umarazka.blogspot.co.id, 2012)
Jadi  akad  tawarruq  dalam  praktek perbankan  syariah  merupakan  akad  yang digunakan  untuk  memperoleh  uang  tunai atau  cash  dengan  cara  menjual  asset (komoditas) yang diperolehnya secara hutang untuk  memenuhi  kebutuhan  pendanaan jangka  pendek.  Akad  ini  juga  bisa dipergunakan untuk nasabah yang memerlukan uang tunai dengan cara membeli asset dari pihak ketiga dengan cara berhutang atau  pembiayaan  yang  didanai  oleh  bank
syariah,  kemudian  nasabah  menjual  asset atau  komoditas  tersebut  kepada  pihak  lain untuk  mendapatkan  uang  tunai  yang  uang tunai  tersebut  didebet  ke  rekening  nasabah pada bank syariah tempat transaksi pertama.

## Dasar Hukum Tawarruq
DSN  MUI  telah  mengeluarkan  fatwa tentang  perdagangan  bursa  komoditas  yang diatur  dalam    (Fatwa  DSN-MUI  No: 82/DSN-MUI/VII/2011,  2011),  Fatwa  ini menjadi angin segar bagi perbankan syariah di Indonesia untuk mendesain produk dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  likuiditas perbankan  syariah  yang  selama  ini  masih menggunakan  akad  wadiah  atau  akad lainnya.
Di  dalam  (Kementerian  Agama  RI:  Al Qur'an dan Terjemahannya, 2013)(Al Qur'an),  kata  tawarruq  atau  wariq  terdapat dalam Surat Al Kahfi (18) ayat 19 :
Artinya  : “Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun” .
Akad tawarruq pada dasarnya bukan akad pembiayaan seperti pada umumnya. Akad ini hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau manajemen likuiditas  perbankan  syariah  saja,  karena lembaga  perbankan  berfungsi  mengelola
risiko.  Bila  kelebihan  dana  akan  merugikan perbankan  demikian  pula  bila  kekurangan juga akan merugiakan perbankan syariah itu sendiri.
Dalam fatwanya, (Fatwa DSN-MUI No: 82/DSN-MUI/VII/2011,  2011)  mendasari
pendapat para ulama klasik tentang tawarruq dan  wakalah  sebagai  dasar  operasional lembaga  keuangan  syariah  melaksanakan bursa  komoditas  yang  dapat  dilaksanakan dengan akad tawarruq, diantaranya :

## 1. Pendapat Ibnu Qudamah:
“Umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar wakalah itu hukumnya boleh; dan karena hajat  (kebutuhan)  orang  pun  mendorong  untuk  melakukan  wakalah.  Tidak  setiap  orang  bisa melakukan langsung apa yang ia butuhkan. Dengan demikian, ada kebutuhan terhadap wakalah tersebut.”

## 2. Pendapat Ibnu Qudamah :
“Akad  taukil  (wakalah)  boleh  dilakukan,  baik  dengan  imbalan  maupun  tanpa  imbalan.  Hal  itu karena  Nabi  shallallahu  'alaihi  wa  alihi  wa  sallam  pernah  mewakilkan  kepada  Unais  untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.”
3. Pendapat Imam Syaukani:
“Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ boleh menerima imbalan.”.

## 4. Pendapat Tim Penyusun Ensiklopedi Fiqh Islam Kuwait :
“Wakalah  dengan  upah  (imabalan)  hukumnya  sama  dengan  hukum  ijarah.  Wakil  berhak mendapatkan upah dengan menyerahkan obyek yang diwakilkan kepada  yang  mewakilkan jika obyek tersebut bisa diserah-terimakan, maka ia berhak mendapatkan upah”.

## 5. Pendapat al-Mirdawi :
Imam al-Mirdawi berkata:” jika seseorang membutuhkan uang, kemudian ia membeli barang yang seharga 100 dengan harga 150, maka hukumnya boleh. Ini adalah pendapat Madzhab (Hanbali); dan masalah tersebut dinamakan tawarruq”.

## 6. Pendapat Ibnu al Humam:
Ibnu  al-Humam  berkata:  “Seperti  orang  mau  berutang,  tapi  pihak  yang  diminta  untuk memberikan  utang  enggan  memberikan  pinjaman  (utang),  ia  malah  menjual  kepada  orang  itu barang  yang  seharga  10  dengan  harga  15  secara  tangguh.  Kemudian  orang  itu  pun  membeli barang  tersebut  dan  menjualnya  di  pasar  dengan  harga  10  secara  tunai.  Jual  beli  seperti  itu
hukumnya  boleh,  karena  tangguh  (kurun  waktu  pembayaran)  itu  berimbal  harga.  Sedangkan memberikan pinjaman (utang, qardh) hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah”.

## 7. Al-Ma’ayir Al-Syar’iyah. (2010, h. 413)
“Tawarruq bukan merupakan skema investasi maupun pembiayaan. Tawaruq hanya dibolehkan karena  hajat  (ada  kebutuhan)  dengan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi.  Oleh  karena  itu, lembaga  keuangan  syariah  (LKS)  tidak  boleh  melakukan  tawaruq  dalam  memenuhi  kebutuhan likuiditas  operasionalnya,  untuk  menggantikan  penerimaan  dana  melalui  produk  mudharabah, wakalah  untuk  investasi,  produk  reksadana,  dan  sebagainya.  Tawaruq  hanya  boleh  digunakan untuk  menutupi  kekurangan  (kesulitan)  likuiditas,  menghindari  (meminimalisir)  kerugian nasabah, dan mengatasi kesulitan operasional LKS”.
(Fatwa DSN-MUI No: 82/DSN- MUI/VII/2011, 2011) mengatur perdagangan komoditas  agar  tidak  terjebak  dalam  riba, gharar  dan  maisir  yang  dilarang  secara syar’ie, dengan ketentuan sebagai berikut :

## Ketentuan mengenai Perdagangan
1) Komoditi  yang  diperdagangkan  harus halal  dan  tidak  dilarang  oleh  peraturan perundang-undangan;
2) Jenis,  kualitas,  dan  kuantitas  komoditi yang diperdagangkan harus jelas;
3) Komoditi  yang  diperdagangkan  harus sudah ada (wujud) dan dapat diserahterimakan secara fisik;
4) Harga  Komoditi  yang  diperdagangkan harus jelas dan disepakati pada saat akad (Ijab qabul);
5) Akad  dilakukan  melalui  penawaran  dan penerimaan  yang  disepakati  para  pihak yang  melakukan  perdagangan  dengan cara-cara yang lazim berlaku di Bursa;
6) Penjual  harus  memiliki  komoditi  atau menjadi  wakil  pihak  lain  yang  memiliki komoditi;
7) Penjual  wajib  menyerahkan  komoditi yang  dijual  kepada  pembeli  dengan  tata cara dan waktu sesuai kesepakatan;
8) Pembeli wajib membayar komoditi yang dibeli kepada penjual dengan tatacara dan waktu berdasarkan kesepakatan; dan
9) Pembeli boleh menjual komoditi tersebut kepada  selain  penjual  sebelumnya/ pertama  hanya  setelah  terjadi  qabdh haqiqi  atau  qabdh  hukmi  atas  komoditi yang dibeli.

## Ketentuan mengenai Bursa
1) Bursa wajib membuat peraturan mengenai mekanisme perdagangan komoditi yang tidak bertentangan dengan prinsipprinsip syariah; 2) Bursa wajib membuat peraturan mengenai mekanisme yang
memungkinkan  terjadinya  serah  fisik komoditi yang diperdagangkan;
3) Bursa  tidak  boleh  membuat  peraturan yang  melarang  terjadinya  serah-terima fisik  komoditi  yang  diperdagangkan; Bursa wajib menyediakan sistem perdagangan di Bursa;
4) Bursa  wajib  melakukan  pengawasan terhadap perdagangan di Bursa;
5) Bursa  boleh  menetapkan  syarat-syarat tentang  pihak-pihak  yang  melakukan perdagangan di Bursa.
Ketentuan mengenai Mekanisme Perdagangan Serah-Terima Fisik 1) Konsumen  Komoditi  selaku  pembeli memesan kepada Peserta Komersial  dan berjanji (wa’d) akan melakukan
pembelian komodiiti; 2) Peserta  Komersial  membeli  komoditi dari sejumlah Peserta Pedagang
Komoditi  dengan  pembayaran  tunai (bai’);
3) Peserta  Komersial  menerima  dokumen kepemilikan yang berupa Surat
Penguasaan  Atas  Komoditi  Tersetujui (SPAKT)  yang  diterbitkan  oleh  Bursa melalui  sistem,  sebagai  bukti  atas pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi;
4) Peserta  Komersial  menjual  komoditi kepada  Konsumen  Komoditi  dengan akad  murabahah;  dan  diikuti  dengan penyerahan dokumen kepemilikan;
5) Konsumen  Komoditi  membayar  kepada Peserta  Komersial  secara  tangguh  atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad murabahah;
6) Konsumen  Komoditi  menerima  fisik komoditi tersebut dari Peserta Komersial .
Ketentuan mengenai Mekanisme Perdagangan dengan Penjualan Lanjutan 1) Konsumen  Komoditi  selaku  pembeli memesan  kepada  peserta  Komersial  dan berjanji (wa’d) akan melakukan
pembelian komoditi;
2) Peserta  Komersial  membeli  komoditi dari sejumlah Peserta Pedagang
Komoditi  dengan  pembayaran  tunai (bai’); 3) Peserta  Komersial  menerima  dokumen kepemilikan yang berupa Surat
Penguasaan  Atas  Komoditi  Tersetujui (SPAKT)  yang  diterbitkan  oleh  Bursa melalui  sistem,  sebagai  bukti  atas pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi;
4) Peserta  Komersial  menjual  komoditi kepada  Konsumen  Komoditi  dengan akad  murabahah;  dan  diikuti  dengan penyerahan dokumen kepemilikan;
5) Konsumen  Komoditi  membayar  kepada Peserta  Komersial  secara  tangguh  atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad murabahah;
6) Konsumen  Komoditi  mendapat  jaminan untuk  menerima  komoditi  dalam  bentuk SPAKT dari Peserta Komersial; sehingga dengan  demikian,  telah  terjadi  qabdh hukmi;
7) Peserta Pedagang Komoditi mewakilkan kepada  Bursa  untuk  membeli  komoditi secara tunai dengan akad wakalah;
8) Konsumen  Komoditi  boleh  menjual komoditi  kepada  Peserta  Pedagang Komoditi  secara  tunai  dengan  akad  bai' melalui  Bursa  selaku  wakil  pembeli
(Peserta Pedagang Komoditi);
9) Konsumen Komoditi menyerahkan komoditi,  dengan  mengalihkan  jaminan akan  terjadinya  serah  fisik  (SPKAT) yang  diterima  dari  Peserta  Komersial sebagaimana dimaksud dalam butir 6;
10) Konsumen Komoditi menerima
pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi; 11) Settlement (penyelesaian transaksi) Komoditi antar Peserta Pedagang Komoditi dilakukan dengan akad muqayadhah;
Ketentuan mengenai
Agen dan
Mekanisme Perdagangannya
1) Penjual  maupun  pembeli  komoditi  di Bursa  boleh  menggunakan  jasa  agen dengan akad wakalah;
2) Agen  penjual  tidak  boleh  merangkap sebagai  agen  pembeli  dalam  transaksi yang sama / pada saat yang bersamaan;
3) Dalam hal agen penjual dalam kedudukannya  sebagai  wakil  penjual merangkap  sebagai  pembeli  dalam transaksi  yang  sama/pada  saat  yang bersamaan,  kedudukan  agen  sebagai wakil gugur; selanjutnya agen berkedudukan sebagai pembeli;
4) Dalam  hal  kedudukan  agen  penjual sebagai wakil penjual, agen penjual tidak boleh  menjanjikan  keuntungan  kepada penjual;
5) Dalam  hal  kedudukan  agen  penjual sebagai  pembeli,  agen  patuh  pada ketentuan perdagangan, dan terikat pada hak dan kewajiban pembeli;
6) Dalam hal agen pembeli dalam kedudukannya  sebagai  wakil  pembeli merangkap sebagai penjual dalam transaksi  yang  sama/pada  saat  yang bersamaan,  kedudukan  agen  sebagai wakil gugur; selanjutnya agen berkedudukan sebagai penjual;
7) Dalam  hal  kedudukan  agen  pembeli sebagai  wakil  pembeli,  agen  pembeli tidak boleh menjanjikan harga yang pasti kepada pembeli;
8) Dalam  hal  kedudukan  agen  pembeli sebagai  pembeli,  agen  patuh  pada ketentuan perdagangan, dan terikat pada hak dan kewajiban pembeli;
9) Ketentuan mengenai mekanisme perdagangan melalui agen merujuk pada ketentuan  kelima  dan  keenam  dalam fatwa ini.

## Produk-produk Tawarruq pada Perbankan dan Keuangan Syariah
Akad tawarruq telah dipakai di perbankan syariah di Malaysia dan di Perbankan Syariah negara-negara  timur  tengah.  Perbankan Syariah  Malaysia  memakai  akad  tawarruq tidak  terbatas  pada  bank  sebagai  liquidity seeker,  tetapi  dipakai  juga  untuk  akad pembiayaan perseorangan. Aplikasi tawarruq untuk  nasabah  bank  syariah  ini  mendapat banyak  kritik  dari  para  ahli  fiqh  karena menyerupai bai’ al inah dengan kecendurungan pada hilah kepada riba.
Di Indonesia akad tawarruq dipergunakan untuk  transaksi  pada  bursa  komoditi  seperti yang difatwakan oleh (Fatwa DSN-MUI No: 82/DSN-MUI/VII/2011,  2011).    Aplikasi perbankan syariah oleh bank syariah kepada nasabah sampai saat ini belum dilakukan oleh perbankan  syariah  di  Indonesia.  (ISRA, 2013)  menjelaskan  aplikasi  tawarruq  pada lembaga  keuangan  dan  keuangan  Islam seperti pada gambar berikut :
Gambar 0.1 : Aplikasi Tawarruq pada Lembaga Keuangan Syariah
Gambar di atas terlihat bahwa tawarruq dapat digunakan untuk berbagai macam skim baik  sisi  sumber  pendanaan  maupun  sisi penggunaan  dana.  Dari  sisi  sumber  dana tawarruq  dapat  diturunkan  untuk  produk komoditi murabahah dan penempatan deposito.  Pada  sisi  pembiayaan,  tawarruq dapat  digunakan  pada  skim  pembiayaan personal, pembiayaan asset, cash line facility, pembiayaan komoditi murabahah, pembiayaan  untuk  pendidikan,  revolving credit, pembiayaan modal kerja, pembiayaan perumahan,  pembiayaan  proyek  dan  skim lainnya dengan pola tawarruq.
Tawarruq  juga  bisa  digunakan  dalam manajemen likuiditas perbankan dan lembaga keuangan syariah dan restrukturisasi pembiayaan/kredit  dengan  berbagai  bentuk skim  produk  misalnya  L/C  dengan  pola syariah, sekuritas hutang swasta dan fasilitas likuiditas  antar  bank.  Sektor  pemerintahan dan  korporasi  dapat  menerbitkan  sukuk ijarah dan murabahah berbasis akad tawarruq.  Tawarruq  dapat  pula  dipakai sebagai  sarana  lindung  nilai  (hedging)
perdagangan  untuk  memproteksi  risiko dengan  pola  swaps  ijarah,  lindung  nilai valuta dan lindung nilai fluktuasi suku bunga yang tidak menentu.

## Bentuk-bentuk Tawarruq
Di Indonesia beberapa lileratur membagi jenis  tawarruq  menjadi  dua  yaitu  tawarruq fiqhi  dan  tawarruq  munazzam.  Tawarruq munazzam  tidak  dikenal  dalam  kitab  fiqh klasik  karena  tawarruq  dalam  konteks asalnya adalah tawarruq individu yang tidak melibatkan lembaga seperti yang terjadi saat ini.  Perkembangan  institusional  keuangan syariah  saat  ini  menuntut  desain  baru  akad tawarruq  agar  dapat  diaplikasikan  dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah. International Shari’ah Reseach Academy for  Islamic Finance  (ISRA, 2013) membagi tawarruq menjadi : 1) Al-Tawarruq al-Fardi atau Tawarruq  berbasis  Individu  atau Classical Tawarruq . The OIC Fiqh Academy
mendefinisikan  tawarruq  jenis  ini sebagai  pembelian  komoditi  secara non  tunai  kemudian  menjualnya kembalai  secara  tunai  kepada  pihak
lain  untuk  mendapatkan  dana  cash (al-wariq) 2) Al-Tawarruq al-Munazzam (Organized Tawarruq ):
OKI  Fiqh  Academy  mendefinisikan tawarruq munazzam "ketika seseorang  (mustawariq  /  mustawriq) membeli  komoditi  dari  pasar  lokal maupun internasional secara tangguh (differed). Lembaga keuangan
mengatur perjanjian jual baik kepada lembaga  keuangan  itu  sendiri  atau melalui agen. Kemudian  mutawarriq dan  lembaga  keuangan  melakukan transaksi,dengan  harga  spot  yang lebih rendah. "
3) Al-Tawarruq  Al-Masrafi (Banking Tawarruq ):
Tawarruq  Perbankan,  adalah  bentuk lain  dari  Tawarruq  terorganisir (tawarruq  munazzam)  adalah  proses di  mana  lembaga  keuangan  syariah resmi mengatur penjualan komoditas (selain emas atau perak) antara  pasar komoditas  internasional  atau  lokal dan mutawarriq, dengan pembayaran tunda (differed) yang diikat oleh akad atas  komoditas  tersebut.  Lembaga keuangan  syariah,  akan  mewakili mutawarriq  dalam  menjualnya  ke pembeli  lain  untuk  mendapatkan uang  tunai,  kemudian  bank  akan membayar kepada mutawarriq (Bouheraoua, 2009).
4) Reverse Tawarruq : Sebagaimana  Tawarruq  Munazzam, bedanya,  Mutawarriq-nya  adalah lembaga  keuangan  atau  perbankan syariah sebagai pencari likuiditas.

## Efek Negatif dari Akad Tawarruq
Akad tawarruq tetap menjadi perdebatan di  kalangan  ahli  ekonomi  dan  keuangan syariah  terutama  akad  tawarruq  munazzam yang  tidak  dikenal  dalam  tawarruq  klasik (tawarruq fardhi). M. Nejatullah Sidqi seperti dikutip (Samsuri, 2015), menyatakan bahwa konsep tawarruq ini lebih besar mafsadahnya daripada  maslahahnya,  jika  dilihat  dari  segi
kepentingan  umum.  Di  bawah  ini  adalah mafsadah yang telah dirangkum oleh Sidqi: 1) Tawarruq menyebabkan  pembentukan utang  yang  mana  volumenya  cenderung mengalami peningkatan.
2) Hasil pertukaran ( exchange ) uang sekarang  dengan  uang  dikemudian  hari adalah tidak fair dari segi sudut pandang resiko dan termasuk ketidakpastian.
3) Hal  ini  menyebabkan  perkembang- biakan  utang  secara  terus  menerus, menuju  arah  perjudian  seperti  transaksi spekulasi
4) Hal ini menyebabkan keuangan berdasarkan  utang  ( debt  fi  nance )  yang terus  menerus,  meningkatkan  ketidak stabilan  dalam  ekonomi.  Dalam debt- based economy, suplay uang dihubungkan  kepada  utang  yang  mana tendency kedepannya adalah peningkatan ( expantion ) lonjakan infl asi.
5) Ini  menghasilkan  ketidakadilan  dalam distribusi  pendapatan  dan  kesejahteraan. Dan menghasilkan keuangan berdasarkan utang  yang  terus  menerus,  dalam ketidakefesienan alokasi sumber daya.
6) Dengan  pengkonsolidasian  pembiayaan berbasis utang ( debt fi nancing ) berkontribusi untuk meningkatkan tingkatan  ( level )  kekha  watiran  dan kerusakan ( destruction ) lingkungan
Mekanisme Tawarruq untuk Manajemen Likuiditas Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  non  Bank (BMT)
BMT  sebagai  lembaga  keuangan  mikro syariah keberadaannya telah diakui membantu  masyarakat  terutama  masyarakat kelas bawah dalam mengembangkan usahanya.  Lembaga  ini  berbadan  hukum Koperasi  yang  pada  mulanya  para  aktivis enggan  untuk  berbadan  hukum  Koperasi, namun karena tidak ada bentuk badan hukum lain yang sesuai selain Koperasi, maka BMT di seluruh Indonesia saat ini berbadan hukum Koperasi.  Karena  bila  dipaksakan  berbadan hukum  Perbankan,  maka  akan  kesulutan dalam memenuhi regulasi dari OJK atau BI.
Bila  berbadan  hukum  Lembaga  Keuangan Mikro  terbentur  pada  aturan  terbatasnya wilayah  operasional,  harus  melibatkan Pemda  sebagai  pemodal,  harus  menjadi BPR/BPRS  bila  sudah  mencapai  asset tertentu. Maka badan hukum Koperasi adalah yang  paling  sesuai  dengan  karakteristiknya dalam menghimpun dana (dana anggota) dan menyalurkan dana (kepada anggota).
Sebagai entitas berbadan hukum Koperasi yang melaksanakan praktek sebagaimana  perbankan,  maka  BMT  sering mengalami  kesulitan  likuiditas,  karena  dana yang  dihimpun  harus  disalurkan  untuk pembiayaan  dengan  jangka  waktu  rata-rata 12 bulan, sementara tabungan yang dihimpun dapat  diambil  setiap  saat.  Maka  hal  ini memaksa BMT harus menyediakan likuiditas yang  cukup  setiap  harinya.  Keadaan  seperti ini  sering  menimbulkan  masalah.  Di beberapa  daerah  bahkan  masalah  satu  BMT berimbas  secara  sistematis  kepada  BMT- BMT  lain  di  daerah  tersebut  (bisa  satu Kabupaten). Bila hal ini tidak ada pemikirian sebagai  solusi  dalam  jangka  panjang,  maka masalah  kekurangan  likuiditas  pada  BMT akan berulang.
(Fatwa DSN-MUI No: 82/DSN- MUI/VII/2011, 2011) sesungguhnya
memberikan solusi atas masalah manajemen likuiditas  lembaga  keuangan  mikro  seperti BMT,  namun  implementasi  dari  fatwa tersebut  perlu  disesuaikan  dengan  kondisi BMT  dimana  tidak  memungkinkan  untuk beroperasi di pasar komoditi yang letaknya di Jakarta.  BMT  dapat  memanfaatkan  jaringan induknya seperti Puskopsyah (Pusat Koperasi  Syariah)  yang  sudah  terbentuk  di setiap  daerah  untuk  dioptimalkan.  Untuk broker  pasar  komoditi  Puskopsyah  BMT dapat  membentuk  Strategic  Business  Unit (SBU)  dan  bekerja  sama  dengan  Bank Syariah  dalam  penyediaan  dana.  Komoditi seperti  emas  dan  perak  dapat  diperolehnya dengan melibatkan pemilik modal, perbankan  atau  BMT  lain  yang  kelebihan likuiditas untuk terlibat dan saling membantu
(ta’awun atau takaful) BMT yang kekurangan  likuiditas,  sehingga  manajemen likuiditas BMT dapat terjaga dengan baik dan
kepercayaan  masyarakat  akan  meningkat untuk  menginvestasikan  dananya  di  semua BMT di seluruh Indonesia.
Untuk  lebih  jelasnya  mekanisme  akad tawarruq sebagai solusi manajemen likuiditas  BMT  dapat  dilihat  pada  bagan berikut :

## Bagan 1 : Mekanisme Tawarruq pada LKMS non Bank (BMT)
Proses  dan  langkah  aplikasi  tawarruq  pada lembaga keuangan syariah (tawarruq munazzam) : 1) BMT Liquidity Seeker (BLS) mengajukan  aplikasi  tawarruq  kepada Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah).
2) Puskopsyah  membeli  komoditi  melalui broker 1  (Strategic Business Unit (SBU) Puskopsyah)
3) Puskopsyah  menjual  komoditi  kepada BLS dengan akad murabahah (pokok+margin) dengan pembayaran non tunai (cicilan atau tangguh).
4) Dengan  akad  wakalah  BLS  meminta Puskopsyah BMT untuk menjual komoditi  ke  pasar  komiditi  (pihak  lain yang  memiliki  dana)/Broker  2/Bank Syariah.
5) Bertindak sebagai wakil dari BLS sesuai poin no 4, Puskopsyah menjual komoditi kepada broker 2.
6) Broker  2  kemudian  memasukkan  dana hasil  penjualan  komoditi  ke  rekening BLS (BLS mendapatkan dana tunai).
7) BLS membayar pelunasan kepada Puskopsyah  (pokok  +  margin)  sesuai
akad yang telah desepakati pada akad di awal.
8) Puskopsyah  melunasi  (pokok  dan  bagi hasil/margin) kepada Broker 2
Yang perlu digaris bawahi pada mekanisme  di  atas  adalah  bahwa  ini  adalah tawarruq  munazzam  yang  melibatkan  pihak yang  memiliki  dana.  Pemilik  dana  tersebut bisa  Bank  Syariah  atau  BMT  besar  yang kelebihan  likuiditas  atau  investor  individu yang  memiliki  kelebihan  dana  kemudian diorganisir  oleh  Puskopsyah  BMT  sebagai Manajer Investasi.
Keuntungan  dari  mekanisme  ini  dapat dibagi kepada pemilik dana, SBU Puskopsyah  dan  Puskopsyah  sendiri.  Untuk menghindari  riba  dan  praktek  gharar  dan maisir, maka komoditi yang diperdagangkan harus  benar-benar  riil  dan  wujud  sebagai underlying.
Bila komoditi yang
diperdagangkan bersifat fiktif, maka mekanisme ini batal secara fiqh.
Kunci  keberhasilan  dari  mekanisme  ini adalah  dari  perkumpulan  BMT  itu  sendiri yang membentuk Puskopsyah dan membentuk SBU serta mencari mitra pemilik dana  bisa  Bank  Syariah,  BMT  yang
BANK SYARIAH / BMT KELEBIHAN LIKUIDITAS, /
INVESTOR (BROKER 2)

## SBU PUSKOPSYAH
(BROKER 1)
PUSKOPSYAH BMT BMT LIQUIDITY SEEKER (BLS) 1 2 3 4 6 7 5 8
kelebihan  dana  atau  investor  lain  untuk terlibat  dalam  mekanisme  ini  dengan  pola bagi hasil yang saling menguntungkan.
Ada beberapa syarat agar mekanisme ini dapat diaplikasikan dengan baik dan berhasil :
1) Pengukuran  kebutuhan  likuiditas  BMT secara tepat.
Mengukur  kebutuhan  likuiditas  BMT tidak  persoalan  sederhana.  Kecermatan mengukur
kebutuhan likuiditas berdasarkan teori dan manajemen likuiditas  harus  dilakukan  oleh  seorang manajer  dalam  hal  ini  pengurus  dan pengelola Puskopsyah sebagai
penyelenggara  utama  mekanisme  ini. Kesalahan  pengukuran  likuiditas  dapat berakibat  fatal,  maka  kemampuan  bayar BMT  anggota  harus  decermati  dan dianalisis dengan seksama. Jangan sampai pengukurannya melebihi batas kemampuan BMT yang akan
mengakibatkan  gagal  bayar  di  kemudian hari  atau  di  bawah  kebutuhannya  yang mengakibatkan BMT  gagal  menyediakan kebutuhan  likuiditas  untuk  pengambilan tabungan  yang  dilakukan  oleh  mitra  atau anggotanya.
2) Kebersamaan  BMT  dalam  mendukung mekanisme Selama  ini  BMT-BMT  berjalan  sendiri- sendiri tanpa terorganisir dengan baik oleh asosiasi atau organisasi yang menaunginya.  Padalah  BMT  sebagai institusi  keuangan  sangat  membutuhkan lembaga semacam APEX BMT.
Pembentukan  lembaga  ini  diperlukan regulasi  yang  rumit  dan  melibatkan ligislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  secara integral.  Bila  BMT-BMT  menunggu terwujudnya  regulasi  dan  kelembagaan APEX  BMT,  maka  sepuluh  atau  bahkan seratus  tahun  lagi  belum  tentu  terbentuk. Maka  BMT-BMT  secara  berjamaah dalam rangka mengorganisir kepentingan bersama perlu mengoptimalkan Puskopyah  yang  telah  dibentuk  dan diorganisir  dalam  rangka  mewujudkan manajemen  likuiditas  yang  baik  agar ketersediaan  dana  likuiditas  setiap  saat
dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada pemilik dana (mitra/anggota).
3) Simbiosis  mutualisme  Puskopsyah  BMT – Pemilik Dana – SBU Puskopsyah BMT Bank Syariah sesungguhnya dapat masuk pada mekanisme ini sebagai pemilik dana (shohibul maal) dan ikut serta menyukseskan  mekanisme  ini  dengan SDM  dan  teknologi  yang  dimilikinya, Bank  Syariah  sangat  memungkinkan mengambil andil besar dalam mekanisme ini.  Keterlibatan  Bank  Syariah  tidak terlepas  dari  kepentingan  bisnis,  karena Bank Syariah harus menikmati
keuntungan dari mekanisme ini. Sesungguhnya  mekanisme  ini  sangat menguntungkan  bagi  semua  pihak.  Bagi BMT  diuntungkan  dengan  ketersediaan likuiditas  setiap  waktu  walaupun  harus menanggung  biaya  sebagai  konsekuensi logis  dari mekanisme bisnis. Puskopsyah dan  SBUnya  diuntungkan  dengan  bagi hasil yang dihimpunnya dari BMT pencari likuiditas,  keuntungan  inilah  yang  harus dibagi  kepada  Bank  Syariah  selaku pemilik  dana  dan  kepada  BMT-BMT anggotanya  melalui  mekanisme  SHU yang dibagikan setiap tahun.
4) Komoditi  yang  diperdagangkan  adalah komoditi bernilai yaitu emas dan perak Emas  adalah  komoditi  yang  sangat mungkin  dijalankan  saat  ini.  Emas  yang dipergunakan  sebagai  komoditi  bisa berbentuk  emas  batangan.  Harga  emas yang  stabil  dan  cenderung  naik  menjadi komoditas menarik untuk dilaksanakannya mekanisme ini. Kenaikan  harga  emas  dapat  membantu meringankan biaya BMT pencari likuiditas.
5) Puskopsyah BMT sebagai manajer investasi menjalankannya secara profesional
Mekanisme ini harus dipersiapkan dengan baik  melalui  pelatihan  intensif  kepada karyawan  atau  pengurus  Puskopsyah, Manajer dan Karyawan SBU Puskopsyah dan  sosilalisai  intens  kepada  BMT-BMT anggota  Puskopsyah  agar  mekanisme dapat dijalankan dengan baik.
Pemahaman  fikih  muamalah  juga  harus dilakukan  agar  tidak  terjebak  kepada transaksi  grarar,  maisir  dan  riba  atau transaksi yang hilah kepada riba.

## KESIMPULAN
1. Akad Tawarruq sebagai produk
pemikiran  masa  lalu  para  ulama  dapat dirivitalisasi berdasarkan kebutuhan masa  kini  untuk  memenuhi  kebutuhan likuiditas  lembaga  keuangan  mikro syariah  non  bank  (BMT)  yang  dalam prakteknya belum mempunyai instrumen yang  tepat  dalam  memperoleh  dana likuiditas  seperti  halnya  perbankan syariah.
2. Dalam  mengorganisir  tawarruq  sebagai sebuah produk untuk memenuhi
kebutuhan likuiditas BMT oleh
Puskopsyah  BMT  yang  telah  dibentuk dan dimiliki oleh BMT-BMT dalam satu wilayah,  melibatkan  pertama  SBU ( Strategik  Business  Unit )  Puskopsyah dan  pemilik  dana  (bisa  investor  pribadi, bank  syariah  atau  BMT  lain  yang kelebihan  likuiditas)  untuk  bekerjasama sinergi dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin, B. (2007). Analisis Data Penelitian Kualitatif. . Jakarta: : PT.Raja Grafindo.
Fatwa DSN-MUI No: 82/DSN-MUI/VII/2011.
(2011). PERDAGANGAN KOMODITI

## BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DI BURSA KOMODITI. Jakarta Pusat 10320: DSN MUI.
ISRA. (2013, September ). Fatwa in Islamic Finance. (I. M. Tijani, Penyunt.) A SNAPSHOT OF TAWARRUQ IN CONTEMPORARY ISLAMIC
FINANCE , hal. 1 -5 .
Kementerian Agama RI: Al Qur'an dan Terjemahannya. (2013). Al Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta Selatan: PT. HATI EMAS.
Miles, M., & Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. Jakarta:
UI Press.
Samsuri, A. (2015, Januari). Membincang Konsep Tawarruq dalam Dunia Perbankan Dewasa ini. UNIVERSUM , Vol. 9 No. 1 hal 29 - 36.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R & D). Bandung: Alfabeta.
umarazka.blogspot.co.id. (2012).
http://umarazka.blogspot.co.id/2012/12 /apa-itu-akad-tawarruq.html diakses 06/04/2016 pukul 15:46. Diambil kembali dari
http://umarazka.blogspot.co.id/2012/12
/apa-itu-akad-tawarruq.html diakses 06/04/2016 pukul 15:46