Rekayasa , 2021; 14(3): 443-449 ISSN: 0216-9495 (Print) ISSN: 2502-5325 (Online)
Review Strategis Upaya Pengamanan Laut Nasional Menuju Keamanan Maritim dan Pengelolaan Ruang Laut

## Indonesia
Okol Sri Suharyo 1* , Avando Bastari 1
1 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Bumimoro Morokrembangan Kota Surabaya 60178 Jawa Timur
* okolsrisuharyo@gmail.com DOI: https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i3.13087

## ABSTRACT
The  Republic  of  Indonesia  as  a  world  maritime  country  and  an  archipelagic  country  which  has  17,504  islands  whose territorial area is dominated by the ocean. As a maritime country, Indonesia has 4 (four) points that become international chokepoints, namely the Malacca Strait, Sunda Strait, Lombok Strait and the Ombai-Wetar Strait. Indonesia has established three Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) for the peaceful passage of international shipping, which are guaranteed by international  and  national  law.  The  Indonesian  Maritime  Security  Agency  is  a  Non-Ministerial  State  Institution  whose position is under and directly responsible to the President and has the authority to enforce the law at sea and is justified by law, so that with the issuance of Law Number 32 of 2014 concerning Marine Affairs and Presidential Regulation Number 178 of 2014 concerning the Indonesian Maritime Security Agency, it can be interpreted that there is legal legitimacy for the Indonesian  Maritime  Security  Agency  in  carrying  out  its  duties,  functions  and authorities  to  carry  out  law  enforcement against special crimes at sea. This study aims to explore Indonesia's strategic role in law enforcement at sea towards national maritime security and resilience. The method used is a literature study approach and the data analysis technique used is a qualitative data approach by conducting secondary data analysis to explain the findings obtained. This research produces findings in the form of an analysis of Indonesia's strategic role in law enforcement at sea towards maritime resilience and security both nationally and regionally.
Key words : archipelagic sea lanes, Indonesian Navy, maritime security, law enforcement

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  suatu  negara  kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan merupakan  suatu  konsekuensi  atas  kondisi geografis  Indonesia  dengan  pulau-pulau  yang membentang  dari  Sabang  sampai  Merauke  dan memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 2/3 (dua  pertiga)  wilayah  Indonesia  berupa  lautan. Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luasnya, maka  Indonesia  pun  diakui  secara  internasional sebagai  negara  kepulauan  yang  ditetapkan  di Montego  Bay,  Jamaika  pada  10  Desember  1982 dalam United Nations Convention on The Law of The Sea (selanjutnya  disebut  UNCLOS)  1982  yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut  Indonesia  dengan  segala  ketetapan  yang mengikutinya.  Berdasarkan UNCLOS 1982 zona laut suatu negara dibagi menjadi zona di mana negara
memiliki kedaulatan penuh didalamnya dan zona di mana  negara  hanya  memiliki  yurisdiksi  yang terbatas dan hak berdaulat saja.
Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang  RI  nomor  17  tahun  1985,  dan konvensi  ini  berlaku  secara  efektif  sejak  16 November  1994  dan  ditandatangani  oleh  117 negara.  Dengan  demikian,  secara  geografis Indonesia  menurut  Dinas  Hidrografi  dan Oceanografi TNI AL memiliki 17.504 pulau dengan luas wilayah 7,9 juta km 2 yang terdiri dari 1,8 juta km 2 berupa daratan dan 3,2 juta km 2 wilayah laut teritorial, dimana 2,9 juta km 2 sebagai perairan zona ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  dengan  panjang  garis pantai sekitar ±81.000 km. dengan demikian, total

## REKAYASA
Journal of Science and Technology https://journal.trunojoyo.ac.id/rekayasa
Article History: Received : July, 27 th 2021; Accepted : November, 17 th 2021 Rekayasa ISSN: 2502-5325 has been Accredited by Ristekdikti (Arjuna) Decree: No. 23/E/KPT/2019 August 8th, 2019 effective until 2023
Cite this as: Suharyo.  O.S  &  Bastari,  A.  (2021 ).  Review  Strategis  Upaya Pengamanan  Laut  Nasional  Menuju  Keamanan  Maritim  dan Pengelolaan Ruang Laut Indonesia . Rekayasa 14 (3). 443-449 doi: https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i3.1308 . © 2021 Okol Sri Suharyo
wilayah  Indonesia  77%  berupa  perairan  atau  tiga kali luas wilayah daratan Indonesia.
Perairan Indonesia yang kaya Sumber Daya Alam yang terkandung di dalamnya sangat menguntungkan  bagi  bangsa  Indonesia.  Sumber daya  alam  yang  dikelola  dengan  baik  dapat Meningkatkan  kesejahteraan  bangsa  Indonesia (A.B.  Gerald,  2015).  Namun,  disisi  lain  hal  itu  juga mengundang kerawanan atau ancaman nontradisional  (A.  Romsan,  2003).  Ancaman tersebut  berupa  adanya  tindak  pelanggaran  dan tindak  kejahatan  di  laut,  seperti  pembajakan ( piracy ),  perompakan  ( armed  and  robbery ), penyeleundupan  (senjata,  amunisi,  narkotika  atau barang  psikotropika),  kejahatan  lintas  negara ( transnational  crime ),  terorisme  melalui  laut, pencurian  kekayaan  alam  (illegal  fishing,  logging, mining,  dan  illegal  oil  atau  Bahan  Bakar  Minyak), pencemaran  lingkungan  laut,  pengunaan  bahan peledak  (handak),  penggunaan  jenis  alat  tangkap yang dilarang, terorisme, sabotase objek vital, dan musibah kecelakaan di laut. Bahkan, ada keinginan negara lain untuk memanfaatkan kekayaan dengan cara  illegal  maupun  menghadirkan  armada  kapal perangnya  dengan  alasan  pengamanan  terhadap kapal-kapal  niaga  berbendera  negaranya  (A.M. Muhjiddin, 1993).
Terkait banyaknya ancaman yang mungkin hadir di perairan Indonesia, maka diperlukan stakeholder dalam penanganan keamanan laut tersebut. Saat ini ada  tiga  belas  stakeholder  terkait  dengan
permasalahan kekamlaan di Indonesia, hal ini juga memungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan  antara  ketigabelas stakeholder tersebut.    Salah  satu stakeholder yang  berwenang adalah  Badan  Kemanan  Laut  RI.  Badan  Kemanan Laut  RI  sebagai  Badan  Tunggal  Non-militer, berdasarkan Undang-Undang RI. No.32 tahun 2014 tentang  Kelautan,  melaksanakan  peran,  tugas  dan fungsinya  dengan  tetap  melakukan  koordinasi dengan  berbagai stakeholder terkait  di  bidang kemaritiman,  serta  melaksanakan  penegakan hukum lewat laut serta keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan Yuridiksi Nasional.
Bentuk  dan  sifat  patrol  keamanan  laut  (Kamla) Badan Kemanan Laut RI adalah penegakan hukum di  atau  lewat  laut.  Hal  ini  pada  umumnya  dan melaksanakan  operasi  khusus  terhadap  obyek kejadian  di  laut  di  perairan  Yuridiksi  Nasional, seperti kecelakaan/ musibah di laut, pencemaran di laut  maupun  bantuan  SAR  di  laut  dengan  prinsip filling the gap . Prinsip tersebut berarti bahwa Badan Kemanan Laut RI melaksanakan koordinasi dengan instansi militer (TNI AL) terkait dengan pelanggaran operasi penegakan kedaulatan dan hukum di atau lewat  laut  demi  menghindari  tumpeng  tindih wilayah  atau  sector  patrol  keamanan  laut. Sementara  itu  disisi  lain,  dewasa  ini  telah  terjadi kejahatan  di  area  perbatasan  RI,  dimana  pada dasarnya terkait dengan  pelanggaran wilayah dan kegiatan  illegal  manusia,  seperti  illegal  fishing, illegal  logging  dan  yang  tak  kalah  mengerikan
Gambar 1. Peta Kerawanan Laut Indonesia
adalah  illegal  immigration  atau  yang  juga  dikenal dengan  human  trafficking.  Atas  dasar  beberapa tindak pelanggaran dan kejahatan di laut perairan Indonesia tersebut, maka sesuai dengan salah satu misi Badan Keamanan Laut RI yaitu Meningkatkan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia  dan  yurisdiksi  Indonesia  dengan berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan Internasional, maka perlu di kupas lebih mendalam tentang misi dari Badan Keamanan Laut RI.

## BADAN KEAMANAN LAUT RI
Badan  Kemanan  Laut  RI  merupakan  instansi yang  memiliki  tugas  sebagai  penjaga  keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, lalu untuk  memunculkan  eksistensi  tersendiri  dalam pergaulan Internasional
maka
Bakamla menggunakan  nama Indonesia  Coast  Guard (IDNCG).  Dalam  pembentukan  Bakamla  tidaklah mudah  untuk  dilakukan,  mengingat  telah terdapatnya  banyak  instansi  yang  mempunyai kewenangan  atas  penjagaan  keamanan  di  laut berdasarkan  Undang-Undangnya  masing-masing. Banyaknya  instansi  yang  mempunyai  kewenangan atas  penjagaan  keamanan  di  laut  tersebut diantaranya  adalah  Tentara  Nasional  Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Air (Polair), Bea dan Cukai (BC), Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). Sebenarnya dari  banyaknya instansi tersebut hanya dua atau tiga dari instansi tersebut yang benar-benar “instansi laut”.
Pada pasal   3   Peraturan   Presiden Nomor 81 Tahun  2005  Tentang  Bakorkamla  mengatur mengenai  tugas  dari  Bakorkamla  yang  awalnya hanya untuk mengkoordinasi penyusunan kebijakan  dan  kegiatan  operasi  keamanan  laut. Dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang  Bakamla  menunjukkan  telah  terjadinya perubahan pada tugas  dari instansi ini, tugas dari Bakamla  yaitu  melakukan  patrol  keamanan  dan keselamatan  di  wilayah  perairan  Indonesia  dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2014  Tentang  Kelautan,  fungsi  menjadi semakin  luas.  Fungsi  dari  Bakorkamla  tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81  Taun 2005  Tentang  Bakorkamla.  Perluasan  fungsi  dari Bakorkamla  menjadi  Bakamla  yang  paling  terlihat adalah  penyelenggaraan  Sistem  Peringatan  Dini
( Early  Warning  System )  yang  sanagt  dibutuhkan Negara  Indonesia  yang  secara  geografis  dan klimatologis  merupakan  wilayah  yang  rawan  akan bencana  (alam).  Fungsi  dari  Bakamla  tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla.
Kewenangan dari Bakamla tertuang dalam Pasal 4  Peraturan  Presiden  Nomor  178  Tahun  2014
Tentang Bakamla menyebutkan bahwa kewenangan  dari  Bakamla  diantaranya  adalah melakukan  pengejaran  seketika  ( hot  persuit ), memberhentikan,
memeriksa, menangkap, membawa,  dan  menyerahkan  kapal  ke  instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum  lebih  lanjut;  dan  mengintegrasikan  sistem informasi  keamanan  dan  keselamatan  di  wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Bakamla  sebagai  instansi  pengganti  dari Bakorkamla  memiliki  kelebihan  yang  sangat banyak.  Kelebihan  tersebut  yang  sangat  terlihat adalah Bakorkamla awalnya sebagai instansi yang menerapkan  sistem Multy Agency  Single  Task , setelah digantikan oleh Bakamla sistem itu dirubah menjadi Single Agency Multy Tasks, yaitu Bakamla sebagai badan tunggal, integratif serta pemegang komando dengan tidak menghilangkan kewenangan  12  instansi  pemangku  kepentingan. Single Agency Multy Tasks menggerakkan diri serta ke 12 instansipemangkukepentingan kedalam satu kesatuan yang terintegrasi dalam mencapai tujuan. Tidak seperti Multy Agency Multy Task yang ke 12 instansi  pemangku  kepentingan  masih  terkotak- kotak  serta  tidak  terintegrasi  dengan  baik  karena bersifat sektoral (Zairi, 2019).

## KONSEP  KEAMANAN  MARITIM  ( MARITIME SECURITY )
Keberadaan makna maritime security ada karena adanya permasalahan karakteristik dan penggunaan  laut  serta  ancaman  yang  terjadi  di dalamnya.  Maritim  memiliki  pengaruh  yang  kuat pada  aspek  keamanan,  strategi,  dan  kerjasama regional  kemaritiman  (Wiji  Astuti,  2014).  Dengan begitu keamanan maritim menjadi tanggung jawab bagi  semua  negara  dalam  menjaga  keamanan wilayahnya  terutama  bagi  negara  yang  dimiliki wilayah  laut  yang  luas  (Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, 2013). Hal tersebut merupakan  isu  baru  pada  dimensi  non- konvensional.  Dalam  pemikiran  kemaritiman, pembahasan  tidak  hanya  mengenai  konsep
pertahanan  maritim  yang  berskala  militer  akan tetapi  juga  termasuk  pada  permasalahan pertahanan  terhadap  ancaman  non-militer,  antara lain penyelundupan kayu, imigran gelap, pencurian sumber daya kelautan, dan berbagai jenis ancaman lainnya (Hozairi et al, 2018).
Bila  ditinjau  dari  perspektif  jumlah  aktor  yang dilibatkan  kerjasama  keamanan  maritim  pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu (1) melalui diplomasi bilateral langsung ( direct bilateral diplomacy )  dan  (2)  melalui  pengembangan mekanisme kerjasama
regional ( regional cooperation  mechanism )  ((Bachtiar,  2020).  Isu keamanan laut saat ini mendapat perhatian karena sifatnya  yang  makin  meluas  meliputi  ancaman kekerasan,  ancaman  navigasi,  ancaman  sumber daya,  dan  ancaman  kedaulatan  dan  hukum. Sedangkan menurut The United Nations Secretary- General tidak  mendefinisikan maritime  security secara detail, akan tetapi dalam Report on Oceans and  the  Law  of  the  Sea pada  tahun  2008 menyebutkan  beberapa  indikasi  yang  dapat dinyatakan  sebagai  suatu  ancaman  terhadap maritime security, antara lain :
a. Piracy dan Armed Roberry , kejahatan laut yang membahayakan  keselamatan  para  pelaut  serta keamanan jalur navigasi dan komersil.
b. Terrorist acts, yang mengancam kapal, offshore installations dan kegiatan maritim lainnya yang berdampak  pada  terganggungnya  keadaan ekonomi  negara  bahkan  sampai  pada penyerangan fisik (Suhana, 2015).
c. Illicit  trafficjking  in  arms  and  weapons  of  mass destruction.
d. Illicit trafficking in narcotic drugs and psycotropic substance, yang  menyumbang  70  %  dari  total perdagangan obat-obatan baik selama maupun setelah pelayaran (Sagena, 2013).
e. Smuggling dan trafficking of persons melalui laut dengan  menggunakan  kapal  yang  tidak  layak guna  dan  perlakuan  yang  tidak  sesuai  dengan hak asasi manusia.
f. Illegal,  Unreported,  and  Unregulated  (IUU) Fishing, diidentifikasikan  pada  skala security yang mengancam kestabilan hubungan internasional dan keamanan laut.

## KERJA  SAMA  MULTILATERAL  KEAMANAN MARITIM
Sesuai  dengan  rekomendasi  yang  diberikan bahwa menjajaki kerjasama operasional yang dapat
dikembangkan  secara  nyata,  maka  pada  akhirnya masing-masing negara sendiri yang menerjemahkan  rekomendasi  tersebut  kedalam suatu kerjasama maritim yang lebih erat lagi, baik dengan  cara  bilateral,  maupun  secara  multilateral. Kerjasama  ini  dilakukan  karena  Negara-negara  ini memiliki  kedekatan  batas  geografis  maritim maupun daratnya (Ramdhan dan Arifin 2013), yang dimana  pada  batas  tersebut  banyak  terjadi kejahatan-kejahatan lintas batas yang mengancam kedaulatan serta keamanan Negara.
 Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC) sebagai suatu wadah pertemuan bilateral yang secara  reguler  dilaksanakan  guna  menggali potensi  dan  memonitor  kemajuan  kerja  sama kedua negara. Kedua negara menyepakati upaya pengawasan,  evaluasi,  dan  peninjauan  dengan koordinasi  antara  lembaga  penegak  hukum maritim laut Indonesia seperti Bakorkamla, TNI AL,  TNI  AU,  Kepolisian,  Kementerian  Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Bea Cukai  Indonesia,  dengan  lembaga  penegak hukum  Malaysia  yaitu Maritime  Enforcement Agency  Malaysia (MMEA), Royal  Navy , Royal Airforce ,  Kepolisian  Kerajaan  Malaysia,  serta Departemen  Perikanan  dan  Royal  Bea  cukai Malaysia (Wiranto, 2020).
 Kerjasama Trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina
Dalam rangka menghadapi tantangan keamanan terkait dengan permasalahan maritim saat ini, Indonesia bersama dengan Malaysia dan Filipina  secara  resmi  memulai  kegiatan  kerja sama patroli maritim terkoordinasi trilateral atau disebut Trilateral  Maritime  Patrol Indomalphi. Kerjasama  Trilateral  ini  bertujuan  untuk memperkuat  dan  mengkoordinasikan  patroli pada  masing-masing  daerah  maritim  di Indonesia,  Malaysia  dan  Filipina  melalui peningkatan  komunikasi,  pertukaran  informasi dan  intelijen,  percepatan  penempatan  aset Angkatan  Laut  untuk  respon  yang  cepat terhadap  kapal-kapal  yang  berada  dalam keadaan bahaya dan ancaman pada keselamatan manusia, dan memelihara komunikasi  secara  berkala  dan  koordinasi dengan  pusat  komando  maritim  serta  aset negara  di  pantai  dari  masing-masing  negara (Bachtiar, 2020).

## PENGELOLAAN  WILAYAH  RUANG  LAUT  DAN SUMBER DAYA KELAUTAN
Pemanfaatan  atau  pengelolaan  ruang  laut menurut  UU No.26  Tahun 2007 tentang penataan ruang  pasal  1  ayat  14  adalah  pengelolaan  ruang adalah  upaya  untuk  mewujudkan  struktur  ruang dan  pola  yang  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang melalui  penyusunan  dan  pelaksanaan  program (Natalie  et  al,  2010).  Dalam  rangka  pencapaian sasaran pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir,  laut  dan  pulau-pulau  kecil,  dapat dirumuskan perangkat insentif dan disinsentif untuk mengarahkan
sekaligus mengendalikan perkembangan dan perubahan fungsi kawasan dan dikembangkan  secara  sektoral  maupun  lintas sektoral  (Kadarisman,  2017).  Perangkat  insentif tersebut  bertujuan  memberikan  rangsangan terhadap kegiatan yang menunjang fungsi kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan sesuai/seiring dengan  tujuan  penataan  ruang  yang  dijabarkan dalam rencana tata ruang (Syah, 2010. Sedangkan perangkat  disinsentif  adalah  pengaturan  yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi  kegiatan  yang  tidak  sejalan  dengan rencana tata ruang atau yang bersifat merusak atau mengganggu  kelestarian  lingkungan  kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil termasuk sumber daya  kelautan  (Kusumawardhani  dan  Afriansyah, 2019).

## PERAN STRATEGIS BAKAMLA
Upaya  penegakan  Hukum  di  laut  nusantara  yang dilakukan oleh Badan Kemanan Laut RI antara lain:
 Pada  tanggal  18  Agustus  2019  Tim  Operasi Khusus (Opsus) Bakamla RI dengan menggunakan KN Bintang Laut-401 menangkap lima  kapal  yang  diduga  melakukan  kegiatan illegal  di  wilayah  perairan  Bangka  Belitung (Babel).  Kelima  kapal  ini  terdiri  atas  satu  Kapal Isap  Pasir  (KIP)  Timah  dan  empat  kapal SPOB/MT, penyuplai bahan bakar minyak (BBM) jenis  solar.  Hasil  penangkapan  kelima  kapal tersebut diantaranya 4 (empat) kapal tanker dan 1  (satu)  Kapal  Isap  Pasir  (KIP)  timah  dengan sejumlah pelanggaran yang dilakukan 4 (empat) kapal  tanker  yaitu:  tidak  memiliki  Surat  Izin Usaha  Perdagangan  (SIUP),  tidak  memiliki  izin transpor  BBM  di  tengah  laut,  perijinan  kapal tanker tidak terdaftar di Pertamina, d. izin harga minyak  tidak  ada  dan  terakhir  kualitas  minyak tidak  sesuai  dengan  Pertamina  dan  Khususnya Kapal (KIP) Timah dan tidak memiliki izin dalam melakukan  aktivitas  penambangan.  Dalam
penanganan  kejahatan  di  laut,  BAKAMLA  telah bersinergi  dengan  unsur  terkait.  Khususnya menangani masalah BBM illegal dan pengerukan  sumber  daya  alam  di  Indonesia. Selanjutnya terhadap penangkapan kelima kapal tersebut  pada  hari  itu  juga  pada  tanggal  25 Agustus  2019  dilimpahkan  proses  hukumya kepada Ditpolair Polda Babel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 Pada  hari  Minggu  tanggal  30  Juni  2019  pukul 02.00  WIB kapal Bakamla bernama KN Bintang Laut  401  telah  melakukan  penangkapan terhadap kapal berbendera Vietnam BV 8909 TS dengan  jumlah  ABK  sebanyak  20  Orang  yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam, bahwa kapal  tersebut  pada  saat  ditangkap  sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan menggunakan  alat  tangkap  yang  dilarang  di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) Laut  Natuna  Utara  yang  selanjutnya  kapal tersebut  diserahkan  PPNS  Perikanan  Satwas Natuna  akan  melakukan  proses  penyidikan berdasarkan  undang-undang  perikanan.  Satu kapal  ilegal  asal  Vietnam  BV  8909  TS diserahterimakan  kepada  Satuan  Pengawasan Natuna Kepulauan Riau, waktu itu Kapal BV 8909 TS sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal  dan  menggunakan  alat  tangkap  yang dilarang  di  perairan  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia  Laut  Natuna  Utara.  Adapun  barang bukti  yang  ikut  diserahkan  berupa  dokumen kapal, alat navigasi, alat tangkap pair trawl , serta ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 500 kilogram,  keberhasilan  BAKAMLA  menangkap kapal  perikanan  asing  merupakan  wujud  kerja sama berbagai instansi yang berwenang dalam memberantas illegal  fishing di  perairan Indonesia. Landasan hukumnya adalah Peraturan  Presiden  Nomor  115  Tahun  2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan
Penangkapan  Ikan  Secara  Ilegal  atau  lebih dikenal dengan Satgas 115.
 Pada tanggal 24 September 2019, Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Trisula Badan Kemanan Laut RI  yaitu  Kapal  Negara  (KN)  Bintang  Laut  -  401 berhasil mengamankan kapal berinisial PS 5001 yang  tengah  melakukan  transfer  bahan  bakar minyak  (BBM)  berjenis Fame  oil ,  dengan  cara floating  barge di  Perairan  Kabil,  Batam, Kepulauan Riau. Dalam keterangannya Sestama Badan  Kemanan  Laut  RI  menyampaiakan
mengenai kronologis saat jajarannya melakukan penangkapan terhadap kapal dengan inisial  PS 5001 yang didapati sedang memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) ke tugboat berinisial GS 88 melalui  perantara  tugboat  dengan  inisial  MTP atau  dengan  kata  lain  Kapal  PS  5001  yang diamankan  tengah  melakukan floating  barge kepada tugboat GS 88 dan tugboat MTP. Dalam aksi  tersebut,  BBM  yang  sudah  berhasil ditransfer ke dua kapal tugboat sebanyak 14 ton, proses  transfer  BBM  jenis FAME  (Fatty  Acid Methyl  Ester) yaitu  sejenis  bahan  bakar  nabati yang  didapat  dari ekstrak kelapa  sawit,  hal  ini yang terinidikasi dilakukan secara ilegal , karena tidak  dilengkapi  dokumen  yang  sah  dan dilakukan  saat  kapal  sedang  berlayar,  yang untuk  proses  hukum  selanjutnya  dilaksanakan pengawalan  menuju  ke  Pelabuhan  Peti  Kemas, Batu  Ampar,  Batam  serta  kemudian  akan diserahkan  kepada  pihak  Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Beberapa upaya Badan Kemanan Laut RI tersebut di  atas  menunjukkan  konsistensi  dan  eksistensi Badan  Kemanan  Laut  RI  dalam  upaya  menjaga kedaulatan  nusantara  dengan  cara  menjaga, mengawasi,  mencegah  sekaligus  minindak  segala upaya pelanggaran hukum di laut nusantara dengan berpedoman pada ketentuan hukum Nasional dan Internasional.

## KESIMPULAN
a. Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  maka dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:  Potensi  Indonesia  yang  memiliki kekayaan  alam  laut  yang  melimpah  sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung  jawab.  Hal  ini  terbukti  dengan tingginya angka pelanggaran hukum di perairan laut Nusantara.
b. Badan  Kemanan  Laut  RI  dalam  menjalankan fungsinya  salah  satunya  memiliki  kewenangan dalam  penegakan  hukum  di  laut,  kaitannya dengan kewenangan penegakan hukum tersebut yaitu memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa  dan  menyerahkan  kapal  yang  telah melakukan pelanggaran hukum di laut tersebut kepada instansi penyidik terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut. c. Upaya-Upaya  Badan  Kemanan  Laut  RI  dalam penegakan hukum di laut nusantara menunjukkan  konsistensi  dan  eksistensi  Badan
Kemanan  Laut  RI  dalam  upaya  menjaga kedaulatan  nusantara  dengan  cara  menjaga, mengawasi,  mencegah  sekaligus  minindak segala  upaya  pelanggaran  hukum  di  laut nusantara dengan berpedoman pada ketentuan hukum Nasional dan Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Alditya  Bunga  Gerald.  “Pembentukan  Undang- Undang  Tentang  Zona  Tambahan  Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum SELAT, Mei 2015: Vol. 2 No. 2.
Achmad  Romsan,  dkk.  2003. Pengantar:  Hukum Pengungsi  Internasional. Bandung:  UNHCR Regional Representation .
Atje  Misbach  Muhjiddin.  1993. Status  Hukum Perairan  Kepulauan  Indonesia  dan  Hak  Lintas Kapal Asing. Bandung: PT. Alumni.
Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  Republik Indonesia. 2013. Rencana Strategis Pengelolaan Batas  Negara  Wilayah  Laut  dan  Udara  Badan Nasional  Pengelolaan  Perbatasan  Republik Indonesia. Jakarta: BNPP-RI.
Bachtiar, A.I., (2020). Pembangunan Industri Maritim untuk Mendukung Kebijakan Kelautan Indonesia dan  Pemenuhan  Kebutuhan  Alutsista  TNI  AL (Doctoral dissertation, IPB University).
Hozairi, H., Buhari, B., Lumaksono, H., Tukan, M. and Alim, S., 2018. Pemilihan Model Keamanan Laut Indonesia Dengan Fuzzy Ahp Dan Fuzzy Topsis. Network Engineering Research Operation, 4(1).
Kadarisman,  M.,  2017.  Kebijakan  keselamatan  dan keamanan  maritim  dalam  menunjang  sistem transportasi laut. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, 4(2), pp.177-192.
Kusumawardhani,  I.  and  Afriansyah,  A.,  2019. Kebijakan  Kelautan  Indonesia  dan  Diplomasi Maritim. Jurnal Kertha Patrika, 41(3).
Natalie,  Klein,  Joanna  Mossop,  dan  Donald  R. Rothwell,  2010. Maritime  Security:  International Law  and  Policy  Perspectives  from  Australia  and New Zealand , New York: Routledge.
Ramdhan,  M.  and  Arifin,  T.,  2013.  Aplikasi  sistem informasi  geografis  dalam  penilaian  proporsi
luas  laut  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah  Geomatika, 19(2), pp.141-146.
Sagena,  Uni  W,  2013, Memahami  Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka:
Isu-isu  dan  Interaksi  Antar  Aktor .  Jurnal Interdependence Hubungan Internasional Universitas Mulawarman, Th. 1, Vol. 1. Samarinda Scott Burchill, dkk, 2001. Theories of International Relations, second edition , Palgrave, New York. Suhana, S., 2015. Kebijakan Kelautan Dan Perikanan Dan Implikasinya Terhadap Kelestarian Sumberdaya  Ikan  Dan  Ekonomi  Perikanan Indonesia.  Risalah  Kebijakan  Pertanian  Dan Lingkungan  Rumusan  Kajian  Strategis  Bidang Pertanian dan Lingkungan, 2(1), pp.70-77.
Syah, A.F., 2010. Penginderaan jauh dan aplikasinya di  wilayah  pesisir  dan  lautan.  Jurnal  Kelautan: Indonesian  Journal  of  Marine  Science  and Technology, 3(1), pp.18-28.
Wiji  Astuti  Sari.  “Reorientasi  Politik  Hukum Pengelolaan  Wilayah  Kelautan  di  Daerah
Menurut  UU  No  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah  Daerah:  Mendukung  Visi  Negara Maritim  Daerah.”  Jurnal  Ilmu  Hukum  Selat, Oktober 2015: Vol. 3, No 1.
Wiranto,  S.,  2020.  Membangun  Kembali  Budaya Maritim  Indonesia  Melalui  Kebijakan  Kelautan Indonesia  dengan  Strategi  Pertahanan  Maritim Indonesia: Perspektif Pertahanan Maritim. Jurnal Maritim  Indonesia  (Indonesian  Maritime Journal), 8(2), pp.1-16.
Zairi, H.Z., 2019.  Perancangan Enterprise Resource Planning  Badan  Keamanan  Kelautan  Indonesia Untuk  Membangun  Sinergi  Kelembagaan Negara. Joutica, 4(2), pp.293-301.