## Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda

## Erdianto Effendi
Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  upaya  penyelesaian  perkara  kejahatan terhadap  harta  benda  yang  selama  ini  dilakukan  dengan  menjatuhkan  pidana  penjara  yang  tidak dapat  memulihkan  kerugian  yang  dialami  korban.  Melalui  pendekatan restorative  justice , seharusnya  hakim  diberikan  pilihan  untuk  menjatuhkan  pidana  ganti  rugi  kepada  korban  sebagai pidana  pokok  yang  ternyata  belum  diatur  baik  dalam  KUHP  maupun  RUU  KUHP.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan, konsep,  dan  perbandingan.  Hasil  pembahasan  penelitian  ini  memberikan  alternatif  penyelesaian atau  penegakan  hukum  kejahatan  terhadap  harta  benda  dengan  mengusulkan  penjatuhan  pidana ganti rugi kepada korban sebagai pidana pokok yang wajib dijatuhkan oleh hakim sebagai ide yang baru dalam sistem  hukum di Indonesia. Konsep ini berbeda dengan penerapan restorative justice selama  ini  di  Indonesia  atau  di  luar  negeri  yang  menerapkannya  di  tingkat  penyidikan  dan penuntutan.
Kata kunci : Kejahatan Harta Benda; Pidana Ganti Rugi; Restorative Justice

## Abstract
This  study  aims  to  examine  and  analyze  efforts  to  resolve  cases  of  crimes  against  property  that have been committed by imposing prison sentences that cannot recover losses suffered by victims. Through  the  restorative  justice  approach,  judges  should  be  given  the  option  to  impose  criminal compensation on victims as the main crime that has not been regulated in both the Criminal Code and  the  Criminal  Code  Bill.  The  research  method  used  is  normative  juridical  with  a  statutory, conceptual,  and  comparative  approach.  The  results  of  the  discussion  of  this  study  provide  an alternative  to  the  settlement  or  enforcement  of  crimes  against  property  by  proposing  the imposition of criminal compensation to victims as the main crime. This concept is different from the application of restorative justice so far in Indonesia or abroad which applies it at the level of investigation and prosecution.
Keywords : Criminal Indemnity; Property Crimes ; Restorative Justice
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  pidana  bertujuan  melindungi  kepentingan  negara,  pemerintah, masyarakat, dan individu baik jiwanya, kehormatan dan harta bendanya.  Hukum pidana pada dasarnya tidak merupakan bidang hukum yang berdiri sendiri karena norma-norma  dalam  hukum  pidana  pada  dasarnya  meminjam  norma  hukum bidang lain dengan menambahkan sanksi berupa pidana atas pelanggaran hukum itu. Misalnya tentang kejahatan terhadap jiwa, pada dasarnya merupakan norma di bidang  hak  asasi  manusia  atau  kejahatan  pencurian  sebenarnya  merupakan pemguatan  hukum  pidana  atas  hak  milik  yang  merupakan  objek  perlindungan dalam  hukum  perdata. 1 Hukum  pidana  yang  dengan  sanksinya  merampas kebebasan sipil  warga negara melalui sarana kriminalisasi  telah diterima sebagai kelaziman  dan  dipraktikkan  oleh  berbagai  negara  modern  termasuk  Indonesia. Namun  demikian,  dalam  mengatur  perilaku  sosial  masyarakat  tersebut,  negara harus  proporsional  menempatkan  sarana  yang  tepat  untuk  digunakan  dengan tujuan  yang  hendak  dicapai.  Pilihan  menggunakan  hukum  pidana  harus  diambil ketika  tidak  ada  alternatif  lain  yang  tersedia  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama yang memiliki efek lebih kecil. 2
KUHP  dirumuskan  dengan  sistematika  yang  menyesuaikan  dengan kepentingan  perlindungan  dan  tujuan  dibentuknya  hukum  pidana  tersebut. Kejahatan  terhadap  harta  benda  diatur  mulai  Bab  XXII  hingga  Bab  XXX  yang bertujuan  menjamin  kepentingan  hak  milik  pemilik  barang  agar  tidak  diganggu siapapun.  Kejahatan  itu  antara  lain,  pencurian,  pemerasan  dan  pengancaman, penggelapan, penipuan dan penghancuran dan perusakan benda, serta penadahan. 3 Dalam  kejahatan  terhadap  harta  benda,  yang  ingin  dijamin  adalah  tidak terganggungnya  hak  milik  warga  negara  yang  apabila  diganggu  diancam  dengan sanksi  berupa  pidana.  Sanksi  pidana  dalam  hal  ini  sesungguhnya  hanya  bersifat wanti-wanti, tidak benar-benar ingin diterapkan. Masyarakat yang menjadi korban tindak pidana terhadap harta benda lebih menginginkan harta bendanya kembali, bukan untuk  mengirim  pelaku ke penjara. Meski  dari perspektif negara, perilaku tersebut dipandang sebagai kejahatan yang harus dibalas bagi korban itu tidak lah penting sama sekali. 4
Untuk  melaksanakan  hukum  pidana  materiil  termasuk  dalam  hal  ini terhadap kejahatan harta benda, dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara pidana.  Hukum  acara  pidana  bertugas  melaksanakan  hukum  pidana  materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat- alatnya  dapat  mewujudkan  wewenangnya  untuk  memidana  atau  membebaskan
1 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Berdasarkan Keyakinan Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2018).
2 Mahrus  Ali  and  Irwan  Hafid,  ‘Kriminalisasi  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup’, Jurnal USM Law Review Vol , 5.1 (2022), 1–15 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>.
3 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda , Media Nusa Creative (Malang, 2021).
4 Andi Rahma and Nur Rismawati, ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar’, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) │ , 2.3 (2020), 316–27.
e-ISSN : 2621-4105
pidana. 5 Dilihat dari perspektif pemidanaan, pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian, penggelapan dan penipuan berkisar antara 4 sampai 5 tahun.
Meski terhadap pelaku telah dijatuhi pidana penjara, dari sisi korban belum tentu mendapatkan apa yang diinginkan dengan tindakan melaporkan kasus yang dialaminya. 6 Dalam  kasus  pencurian,  barang  yang  dicuri  dapat  dikembalikan kepada  korban  setelah  barang-barang  tersebut  dipergunakan  sebagai  bukti  di persidangan,  dengan  catatan  barang  tersebut  belum  dijual  atau  belum  habis  atau belum  rusak.  Namun  dalam  kasus  penipuan,  penggelapan,  perusakan  atau penadahan, barang yang menjadi objek kejahatan tersebut tidak dapat dimiliki lagi oleh  korban.  Pelaku  dianggap  telah  mempertanggungjawabkan  perbuatannya dengan  menjalani  pidana  penjara.  Jika  korban  ingin  mendapatkan  hartanya, korban harus menempuh jalur hukum perdata dengan mengajukan gugatan kepada pelaku. Itu pun belum tentu berhasil. Pemidanaan atau penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan tidak mencapai apa yang menjadi tujuan pemidanaan dan  bahkan tidak berhasil mencapai  tujuan hukum  pidana itu sendiri. 7
Pidana  ganti  rugi  sendiri  bukan  lah  hal  baru  dalam  hukum  pidana.  Pidana ganti  rugi  sudah  dikenal  dalam  tindak  pidana  korupsi  dimana  negara  dianggap sebagai  korban  kejahatan.  Demikian  pula  dengan  pidana  pemulihan  keadaan, secara teoritis sudah dikenal dalam masyarakat adat dan disusun pula dalam RUU KUHP,  namun  sayangnya  belum  diatur  secara  tegas  dan  konkrit  sehingga diperkirakan akan sulit diterapkan. Kajian terkait ganti rugi bagi korban kejahatan harta benda telah beberapa kali dilakukan, namun studi tersebut  belum ada  yang mengaitkannya  pemberian  ganti  rugi  sebagai  bentuk  pidana  yang  dijatuhkan  di pengadilan.  Ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  kajiannya  hampir  sama dengan  penelitian  ini  antara  lain  oleh  Ningsih  (2014).  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  seharusnya  dalam  pemberian  ganti  rugi  diefektifkan penggunaan Pasal 98 KUHAP dan dan menemukan bahwa penyelesaian ganti rugi dilakukan  dengan  pendekatan restorative  justice secara  adat. 8 Selanjutnya penelitian  oleh  Saimima  (2019)  yang  lebih  fokus  pada  ganti  rugi  tindak  pidana perdagangan  orang,  bukan  tindak  pidana  terjadap  harta  benda. 9 Sedangkan penelitian Ali (2018) meneliti tentang kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada  korban  tindak  pidana  yang  mengusulkan  pembaharuan  pengaturan kompensasi  memfokuskan pada pemenuhan hak-hak korban  yang dilanggar oleh
5 Fauziah Lubis, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana (Medan: CV. Manhaji Medan, 2020).
6 Liang  Chen,  Shirley  S.  Ho,  and  May  O.  Lwin,  ‘A  Meta-Analysis  of  Factors  Predicting Cyberbullying Perpetration and Victimization: From the Social Cognitive and Media Effects Approach’, New Media and Society , 19.8 (2017), 1194–1213 <https://doi.org/10.1177/1461444816634037>.
7 Noveria  Devy  Irmawanti  and  Barda  Nawawi  Arief,  ‘Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman  Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana’, Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia , 3.2 (2021), 220.
8 Sherly  Ningsih,  ‘Pemberian  Ganti  Rugi  Oleh  Pelaku  Kepada  Korban  Kejahatan  Harta  Benda Menurut Kuhap’, Jurnal Kriminologi Indonesia , 10.2 (2014), 49–58.
9 Ika  Dewi  Sartika  Saimima;  Fransiska  Novita  Eleanora;  Widya  Romasindah,  ‘Simbur  Cahaya’, Simbur Cahaya , 26.2 (2019), 116–30.
e-ISSN : 2621-4105
negara.  Ia  tidak  perlu  bergantung  kepada  putusan  pengadilan  terhadap  terdakwa, diberikan  juga  kepada  korban  suatu  tindak  pidana  yang  pelakunya  meninggal dunia  sebelum  proses  peradilan  selesai  atau  digelar,  atau  korban  salah  tangkap aparat penegak hukum. 10
Penelitian ini difokuskan pada pengaturan ganti rugi sebagai bentuk pidana yang  harus  dijatuhkan  hakim  di  tingkat  pengadilan  yang  dalam  bentuk  pidana pokok  dan  bersifat  wajib  yang  diformalkan  dalam  bentuk  putusan  pengadilan, bukan  sekedar  penyelesaian  di  luar  pengadilan.  Konsep  ini  berbeda  dengan penerapan restorative  justice selama  ini  di  Indonesia  atau  di  luar  negeri  yang menerapkannya  di  tingkat  penyidikan  dan  penuntutan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  berbagai  model  penyelesaian  yang  selama  ini  sudah dipraktikkan  dan  mengusulkan  perubahan  mendasar  dalam  bentuk  pidana  pokok terhadap pelaku kejahatan terhadap harta benda.
2. METODE
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 11 Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian  deskriptif  analitis.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder,  berupa bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  undang-undang  dan peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  jurnal  yang  merupakan  hasil penelitian para akademisi hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan  dengan  studi  pustaka.  Untuk  melengkapi  data,  dilakukan  wawancara kepada  15  orang  jaksa  sebagai  responden  tentang  penggunaan  penggabungan gugatan  ganti  dengan  tuntutan  pidana.  Sample  diambil  dengan  menggunakan simple  random  sampling  yaitu  pengambilan  secara  acak  sederhana.  Data  yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
KUHP  saat  ini  yang  merupakan  warisan  Hindia  Belanda,  tidak  mengenal adanya pidana ganti kerugian atau pidana pemulihan keadaan. Bentuk pidana yang objeknya berupa harta benda pelaku adalah pidana denda dan pidana perampasan barang  tertentu.  Pidana  denda  adalah  salah  satu  jenis  pidana  pokok  yang  diatur dalam Pasal  10 KUHP.  KUHP    yang berlaku berdasarkan UU No.1  Tahun 1946 j.o.  UU  No.  73  Tahun  1958  adalah  berasal  dari Wetboek  van  Strafrecht  voor Nederlands Indie yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918. 12 Sedangkan pidana perampasan barang tertentu diatur sebagai pidana tambahan.
10 Mahrus Ali and Ari Wibowo, ‘Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana’, Yuridika , 33.2 (2018), 260 <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.
11 Kornelius  Benuf  and  Muhammad  Azhar,  ‘Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontempore’, Jurnal  Gema  Keadilan ,  7.1  (2020),  145–60 <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
12 Indung  Wijayanto,  ‘Kebijakan  Pidana  Denda  Di  KUHP  Dalam  Sistem  Pemidanaan  Indonesia’, Pandecta: Research Law Journal , 10.2 (2015), 248 <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4956>.
e-ISSN : 2621-4105
Penyelesaian  perkara  kejahatan  terhadap  harta  benda  yang  selama  ini dilakukan  dengan  menjatuhkan  pidana  penjara  tidak  dapat  memulihkan  kerugian yang  dialami  korban,  karena  korban  tidak  mendapatkan  kembali  haknya  yang dirampas oleh pelaku. Tiga penelitian sebelumnya mengusulkan pemberian ganti rugi  pada  tahap  sebelum  peradilan,  atau  berfokus  hanya  pada  tindak  pidana  lain yang  bukan  tindak  pidana  terhadap  harta  benda  serta  dengan  menerapkan ketentuan  Pasal  98  saja.  Ketiga  alternatif  tersebut  kurang  efektif  karena  lebih mengandalkan kepada kemauan baik para jaksa dan polisi bukan mewajibkan. Di beberapa  negara,  sistem  pidana  denda  mengenal  pidana  denda  harian  seperti Finlandia  dan  Denmark.  Di  Finlandia  pidana  denda  dihitung  dengan menggunakan  gaji  atau  upah  harian  yang  diperoleh  terpidana. 13 Dilihat  dari bentuk pidana denda, pidana ini paling dekat dengan pidana ganti kerugian dalam tindak  pidana  korupsi.  Namun  demikian,  dalam  tindak  pidana  korupsi,  baik pidana  denda  maupun  pidana  ganti  kerugian  diserahkan  kepada  negara.  Hal  ini dapat dimaklumi karena yang menjadi korban dalam tindak pidana korupsi adalah negara, sehingga yang harus dipulihkan oleh pelaku adalah kerugian negara.
Demikian  pula  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang. 14 Undang-undang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sudah  dikenal  adanya  kewajiban  pemulihan  aset bagi  pelaku,  pemulihan  aset  tidak  menjangkau  korban.  Kewajiban  pelaku  untuk memulihkan  kerugian  disetorkan  kepada  negara,  bukan  kepada  korban.  Menurut Tania Irwan, 15 idealnya proses pemulihan aset adalah pemulihan kerugian korban, bukan  sekedar  dinyatakan  dirampas  untuk  negara,  akan  tetapi  dikembalikan kepada yang berhak.
Sistem perampasan dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, disebut sebagai in personam forfeiture yang merupakan perampasan aset terhadap aset  yang  dikaitkan  dengan  pemidanaan  seseorang  terpidana.  Perampasan  aset melekat  sebagai  sanksi  pidana.  Di  samping  itu,  perampasan  aset  juga dimungkinkan  secara  perdata  yang  disebut in  rem  forfeiture merupakan perampasan  yang  dilakukan  tanpa  pemidanaan.    Yang  ketiga,  perampasan  aset secara  administratif,  merupakan  perampasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah tanpa putusan pengadilan. 16
Salah  satu  putusan  kasus  pencucian  uang  dan  penipuan  yang menggemparkan  adalah  kasus First  Travel dimana  Hakim  menjatuhkan  putusan perampasan  barang  untuk  negara,  sementara  korban  tidak  mendapatkan  kembali
13 Tommy  Leonard,  ‘Pembaharuan  Sanksi  Pidana  Berdasarkan  Falsafah  Pancasila  Dalam  Sistem Hukum Pidana Indonesia’, Yustitia Jurnal Hukum , 5.2 (2016), 80–91.
14 Sergij  S.  Vitvitskiy  and  others,  ‘Formation  of  a  New  Paradigm  of  Anti-Money  Laundering:  The Experience  of  Ukraine’, Problems  and  Perspectives  in  Management ,  19.1  (2021),  354–63 <https://doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.30>.
15 ‘Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang  Dalam  Kasus  First  Travel’, JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) ,  5.4  (2021),  698–719 <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2223/http>.
16 Ahmad Siboy Moh Rasidi, Afandi, ‘Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Loundering)  Di  Tinjau  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Ham)’, Dinamika , 28.10 (2022), 4523–42.
e-ISSN : 2621-4105
haknya yang dirampas pelaku. Sejak Januari 2015 hingga Juni 2017, First Travel mempromosikan  paket umroh dengan harga cukup murah. Terdapat 93.295 orang calon  jamaah  yang  telah  menyetorkan  uangnya.  Dari  jumlah  93.295  tersebut terdapat  63.310  orang  calon  jamaah  yang  telah  membayar  lunas  tetapi  tidak berhasil diberangkatkan. Uang  yang telah disetorkan jamaah sejumlah sekitar Rp 905.333.000.000,-  (sembilan  ratus  lima  milyar  tiga  ratus  tiga  puluh  tiga  juta rupiah) tidak dikembalikan. 17
Dalam  persidangan,  jaksa  penuntut  umum  memuntut  agar  terdakwa mengembalikan  barang  bukti  berupa  uang  yang  telah  disetorkan  oleh  jamaah dikembalikan  kepada  korban.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Depok  menolak tuntutan tersebut  dengan alasan sulit  untuk menentukan siapa  yang berhak untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut dan mengkhawatirkan korban akan merebutkan  aset  yang  disita  jika  dikembalikan  kepada  pihak  korban.  Untuk mencegah  ketidakpastian  hukum  atas  aset  tersebut  Majelis  Hakim  menganggap adil jika aset yang disita dirampas untuk negara. 18 Dengan putusan tersebut, hakim mengabaikan actual  victim dari  kejahatan  tersebut  yaitu  calon  jamaah.  Meski demikian,  Rasidi  dan  Afandi  menilai  putusan  kasus First  Travel tersebut  sudah tepat karena untuk penyelesaian pengembalian aset, seharusnya diserahkan kepada peradilan  perdata.  Begitu  lah  pandangan  umum  penegak  hukum  di  Indonesia selama  ini.  Terdapat  pandangan  yang  tegas  untuk  memisahkan  perkara  perdata dengan pidana. Penyelesaiannya dilakukan melalui kamar masing-masing. Akibat yang  timbul  adalah  lamanya  penyelesaian  yang  dilakukan  pengadilan  dalam memberi rasa keadilan kepada masyarakat.
Pandangan  tersebut  tidak  sejalan  dengan  prinsip  hukum  acara  pidana  yaitu cepat  sederhana  dan  murah.  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang Kehakiman,  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “sederhana”  adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  tidak  mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. 19
Kasus yang lebih kurang sama terjadi di banyak tempat di Indonesia. Salah satu kasus penipuan umroh yang terjadi di Pekanbaru yang dilakukan oleh PT M yang  telah  menipu  ratusan  korban.  Direktur  PT  M  atas  nama  J  telah  dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun hingga kini korban tetap tidak mendapatkan haknya. 20 Terhadap masalah tersebut, secara normatif sesungguhnya
17 Irwan. 18 Moh Rasidi, Afandi.
19 Raden  Achmad  Syarnubi  Bunyamin  Alamsyah  and  Amir  Syarifuddin,  ‘Kebijakan  Pidana  Dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana’, Legalitas , X.1 (2018), 36–65.
20 Siska Amelya, ‘Kebijakan Integratif Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel  Ibadah Umroh’, Panji Keadilan , 4.1 (2021).
e-ISSN : 2621-4105
sudah  ada  jalan  keluar,  namun  jarang  sekali  dipraktikkan.  Jalan  keluarnya  diatur dalam Pasal 98  KUHAP.
Dasar pemikiran lahirnya ketentuan Pasal 98 adalah kesulitan bagi korban untuk  menempuh  jalur  perdata  lagi,  padahal  mereka  adalah  korban  kecuali  jika dimungkinkan  penggabungan  acara  pidana  dan  perdata  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 98 KUHAP. Namun demikian, di dalam praktik, ketentuan Pasal 98 boleh  dikatakan  tidak  pernah  dipraktikkan.  Berdasarkan  wawancara  dengan  16 orang  jaksa  penuntut  umum,  semuanya  mengaku  belum  pernah  menerapkan ketentuan Pasal 98 tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :
Tabel 1. Penerapan Pasal 98 KUHAP oleh Jaksa No. Jaksa (inisial) Provinsi Pernah 1. A Riau Belum Pernah 2. D Sumatera Barat Belum Pernah 3. S Jawa Tengah Belum Pernah 4. R Kalimantan Selatan Belum Pernah 5. J Kepulauan Riau Belum Pernah 6. I Kalimantan Tengah Belum Pernah 7. A Nusa Tenggara Timur Belum Pernah 8. R Sumatera Selatan Belum Pernah 9. D Jawa Barat Belum Pernah 10. G Jambi Belum Pernah 11. K Kepulauan Bangka Belitung Belum Pernah 12. R Jakarta Belum Pernah 13. Y Sulawesi Tengah Belum Pernah 14. D Nusa Tenggara Timur Belum Pernah 15. I Kepulauan Bangka Belitung Belum Pernah 16. J Sulawesi Tengah Belum Pernah sumber : data diolah
Berdasarkan  Tabel  1,  dapat  diketahui  bahwa  16  orang  jaksa  yang  menjadi responden belum pernah menggunakan Pasal 98 KUHAP. Meski jaksa  yang jadi responden mengaku belum  pernah menerapkan Pasal  98 KUHAP, sesungguhnya sudah  ada  petunjuk  teknis  tentang  penerapan  Pasal  98  KUHAP  tersebut  yang tertuang  Petunjuk  Jaksa  Agung  No.  B-63/E/2/1994  tentang  Perlindungan Terhadap  Korban  Kejahatan.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  pengaturan mengenai  penggabungan  gugatan  ganti  kerugian  atau  pun  restitusi  bagi  korban tindak  pidana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  98  KUHAP  tersebut,  meski  sudah dilengkapi dengan peraturan kejaksaan, dalam praktik masih jarang diterapkan. 21
Kasus  penerapan  Pasal  98  terjadi  baru-baru  ini  di  PN  Tangerang.  Majelis Hakim  PN  Tangerang  mengabulkan  penggabungan  gugatan  ganti  kerugian  yang diajukan  oleh  korban  skema  ponzi  Rp1  triliun.  Dalam  amar  putusannya,  majelis hakim menyatakan terdakwa Budi Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan
21 Rena Yulia, ‘Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana’, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 28.1 (2016), 33 <https://doi.org/10.22146/jmh.15858>.
melakukan  tindak  pidana  penipuan  dan  pencucian  uang  dan  menjatuhkan  pidana selama  13  tahun,  dan  denda  Rp.  2  miliar  subsider  6  bulan  kurungan.  Selain  itu, majelis  hakim  menghukum  tergugat  membayar  ganti  kerugian  sebesar  Rp53 Miliar pada 8 orang korban yang menggugat. 22
Kehadiran  Pasal  98  KUHAP  tergolong  unik  karena  menggabungkan tuntutan  pidana  dengan  tuntutan  perdata.  KUHAP  sesungguhnya  tetap  tidak mengakomodir  adanya  ganti  rugi  terhadap  korban  sebagai  bentuk  sanksi  yang seharusnya  dijatuhkan  kepada  pelaku  sebagaimana  dalam  tindak  pidana  korupsi atau  tindak  pidana  pencucian  uang.  Persoalan  kerugian  korban  yang  tidak  pulih dalam  tindak  pidana  terhadap  harta  benda,  bukan  la  persoalan  hukum  formal, tetapi sesungguhnya menjadi materi yang seharusnya diatur dalam hukum pidana materil.  Idealnya,  hukum  pidana  mengatur  bahwa  pidana  yang  dapat  dijatuhkan kepada  pelaku  kejahatan  terhadap  harta  benda  adalah  ganti  rugi  atau  pemulihan keadaan bagi korban, baik sebagai pidana alternatif yang bisa dipilih antara pidana badan atau pidana ganti rugi, atau justru sebagai pidana komulatif dimana pelaku diwajibkan  menjalani  pidana  badan  sekaligus  pidana  ganti  rugi  kepada  korban sebagaimana yang terjadi dalam tindak pidana korupsi.
Secara  konsepsi,  konsep  ganti  rugi  kepada  korban  bukan  lah  hal  baru. Konsep ganti rugi kepada korban dikenal pula dalam hukum Islam dengan konsep diyat. Diyat adalah denda yang dibayarkan sebagai ganti rugi kepada korban atau keluarganya  melalui  keputusan  hakim.  Meskipun  bersifat  hukuman, diyat merupakan  harta  yang  diberikan  pada  keluarga  korban  bukan  pemerintah.  Dari segi  ini, diyat lebih  mirip  ganti  rugi.  Apalagi  besarnya  dapat  berbeda  menurut perbedaan kerugian materiil yang terjadi dan menurut perbedaan kesengajaan atau tidaknya  sebuah  delik. 23 Konsep diyat dalam  hukum  Islam,  sejalan  dengan keadilan  restoratif.  Dalam  hukum  pidana  Islam  ganti  rugi  dimaksudkan  untuk mewujudkan  keadilan  dan  keseimbangan  bagi  pelaku  dan  korban.  Keadilan restoratif  dalam  hukum  pidana  Islam  diatur  dalam  Q.S.  Al-Hujurat  (49):  10  dan Q.S. Asy-Syuura (42): 40. Di samping itu, Al-Qur’an juga mengatur perdamaian dan pengampunan dalam menyelesaikan kejahatan. Perdamaian dan pengampunan bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan keberlangsungan hidup. 24
Demikian  pula  dalam  hukum  adat  masyarakat  Indonesia.  Sanksi  ganti  rugi dalam  hukum  adat  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus  dibayar  berdasarkan tuntutan  dari  pihak  yang  telah  dirugikan  atau  korban.  Tujuannya  untuk menyelesaikan  masalah  dengan  damai.  Bentuknya  ada  dua  yaitu  materil  dan imateril.  Dalam  bentuk  materil  yaitu  membayar  denda  adat,  dan  dalam  bentuk
22 Kuswandi,  ‘Gugatan  Skema  Ponzi  Rp  1  T  Dikabulkan,  Aset  22  Korban  Dikembalikan’, Https://Www.Jawapos.Com/Nasional/Hukum-Kriminal , 2022.
23 M Latifah, ‘Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP’, Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  … , 2.1 (2011), 129–50 <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188>.
24 Zainuddin,  ‘Restorative  Justice Concept on  Jarimah  Qishas  in  Islamic’, Jurnal  Dinamika  Hukum , 8.2 (2013), 335–41.
immateril  seperti  paksaan  menikah  pada  gadis  yang  telah  dicemarkan.  Hukum Indonesia  sejak  zaman  dahulu  telah  mengenal  sanksi  ganti  rugi,  yang  harus dibayar oleh orang  yang telah melakukan perbuatan  yang dipandang tercela oleh masyarakat kepada korban orang yang menderita ataupun keluarga korban. 25
Yang  ingin  dicapai  korban  dalam  masyarakat  modern  tak  jauh  berbeda. Dalam  hal  kejahatan  harta  benda  dimana  kerugian  yang  diderita  bersifat  materil, maka ganti rugi yang dimaksud adalah pengembalian barang-barang milik korban yang  hilang.  Bagi  korban  tidak  lah  penting  pelaku  dipenjara  atau  tidak. 26 Penanggulangan  kejahatan  baik  secara  penal  maupun  non  penal  ditujukan  untuk menekan  atau  mengurangi  terjadinya  kejahatan.  Menurut  G.  Pieter  Hoefnagels, kebijakan  kriminal  dalam  penanggulangan  kejahatan  dapat  dilakukan  melalui mempengaruhi  pikiran  tentang  pemidanaan,  penerapan  hukum  dan  pencegahan tanpa pemidaaan. 27 Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapan dan penegakan hukumnya. 28
Kendala  yang  ditemukan  dalam  praktik  adalah  terdakwa  tidak  mampu membayar  ganti  rugi  yang  dialami  korban.  Berkatitan  dengan  hal  ini,  dalam perspektif  global,  berdasarkan  Kongres  Internasional  pada  kongres  PBB  ke-7 " Prevention  of  crime  of  the  treatment  of  offenders ",  Milan  (Italia)  tahun  1985 dianjurkan  agar  negara  anggota  senantiasa  memperhatikan  korban  terhadap beberapa hal di antaranya adalah: Access to justice and fair treatment (kesempatan untuk  memperoleh  keadilan  dan  perlakuan  secara  adil);  Pembayaran  ganti  rugi ( restitution ) oleh pelaku tidak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya tergantung pada korban. Bahkan ditegaskan agar ganti rugi ini sebaiknya  dirumuskan  dalam  bentuk  sanksi  pidana  dalam  perundang-undangan yang  berlaku;  dan  yang  terpenting  dalam  hal  ini  adalah  bahwa  jika  pelaku  tidak mampu membayarnya, maka negara diharapkan membayar santunan ( compensation) finansial  kepada  korban,  keluarganya  atau  mereka  yang  menjadi tanggungan korban. 29
Pandangan tentang arti penting kompensasi terhadap korban dikenal dengan konsep restorative  justice .  Penggunaan  model restorative  justice di  beberapa negara  telah  sejak  lama  digunakan.  Di  Kanada,  penerapan restorative  justice dilakukan dengan menggunakan metode Victim Offenders Dialogue (VOD) sejak tahun  1991.  Konsep  VOD  tersebut  telah  diatur  dalam  perundang-undangan  di lapangan  hukum  pidana  sebagai  metode  penyelesaian  tindak  pidana.  Demikian pula  di  Jepang,  pendekatan  ADR  mulai  digunakan  menjelang  akhir  abad  ke-20
25 S  Sahabuddin,  ‘Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Saksi  Ganti  Rugi  (Politik  Hukum Rancangan KUHP Baru Terhadap Kejahatan Pencurian)’, Lex Specialis , 17 (2017), 1–2.
26 Ningsih.
27 Ani  Triwati  and  Doddy  Kridasaksana,  ‘Pijakan  Perlunya  Diversi  Bagi  Anak  Dalam  Pengulangan Tindak Pidana’, Jurnal USM Law Review , 4.2 (2021), 828 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.
28 Mutiara  Nora  and  others,  ‘Kedudukan  Advokat  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia’, Jurnal Ius Constituendum , 7.1 (2022), 159–76.
29 Eko  Soponyono,  ‘Kebijakan  Perumusan  Sistem  Pemidanaan  Yang  Berorientasi  Pada  Korban’, Masalah-Masalah Hukum , 41.1 (2012), 29–41.
e-ISSN : 2621-4105
khususnya  kasus  malpraktik  medis  yang  serius  di  tahun  1999,  yaitu,  kesalahan identifikasi pasien di Rumah Sakit Universitas Kota Yokohama dan injeksi larutan antiseptik  yang  salah  di  Rumah  Sakit  Tokyo  Metropolitan  Hiroo.  Di  Amerika Serikat,  keadilan  restoratif  sudah  dikenal  sejak  tahun  1970-an  dan  1980-an melalui program rekonsiliasi yang dikenal dengan Victim Offender Reconciliation Program di wilayah Mennonite, Amerika Serikat. 30
Dilihat  dari  perspektif  teoritis  menurut  ilmu  viktimologi,  dijatuhkannya pidana  restitusi  atau  ganti  rugi,  baik  sebagai  pidana  mandiri  maupun  sebagai alternatif pidana penjara sejalan dengan tujuan pemidanaan bahwa sanksi pidana tidak hanya berorientasi kepada pelaku kejahatan namun juga berorientasi kepada korban kejahatan. Hal itu juga akan lebih mudah menghilangkan konflik keduanya serta  akan  membebaskan  rasa  bersalah  pelaku  terhadap  korban  sebagaimana tujuan  pemidanaan  yang  digariskan  dalam  RUU  KUHP. 31 Dalam  perspektif viktimologi,  keadilan  dimaknai  sebagai  proses  pencarian  pemecahan  masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku  menjadi  penting  dalam  usaha  perbaikan  keadaan  yang  ditimbulkan  oleh perbuatan pelaku. Pendekatan konsep restorative justice yang berupaya merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control . Konsep restorative justice muncul sebagai kritik atas penerapan sistem  peradilan  pidana  dengan  pemenjaraan  yang  dianggap  tidak  efektif menyelesaikan  konflik  meskpun  telah  bergeser  dari  paradigma  retributif  ke  arah yang lebih bersifat rehabilitatif. 32
Keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  kadangkala  dipahami  sama  dengan penanganan perkara secara non penal yaitu metode merupakan pencegahan pidana dengan  tidak  mempergunakan  hukum  pidana  ( prevention  without  punishment ). 33 Padahal keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Penegakan hukum secara non penal  adalah  penegakan  tertib  sosial  dengan  melakukan  pencegahan  kejahatan, bukan  dengan  mengggunakan  sarana  hukum.  Dalam  keadilan  restoratif  pelaku kriminal  diarahkan  untuk  bertanggung  jawab    memulihkan  kerugian  yang  telah mereka sebabkan. Mereka yang menderita kerugian harus menjadi pusat perhatian dalam  pengambilan  keputusan. 34 Keadilan  restoratif  adalah  filosofi  holistik  yang telah  menjadi  semakin  populer  dalam  perdebatan  peradilan  pidana  reformis  dan penelitian  kriminologis.  Namun,  ada  beberapa  perdebatan  tentang  apakah
30 Hildayastie  Hafizah  and  Surastini  Fitriasih,  ‘Urgensi  Penyelesaian  Dugaan  Kesalahan  Medis Melalui Restorative Justice’, Jurnal USM Law Review Vol , 5.1 (2022), 205–23
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4884>.
31 Iskandar  Wibawa,  ‘Pidana  Kerja  Sosial  Dan  Restitusi  Sebagai  Alternatif  Pidana  Penjara  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’, Jurnal Media Hukum , 24.2 (2017), 105–14
<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114>.
32 Yulia.
33 Chandra Noviardy Irawan, ‘Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh  Anak Berdasarkan Restorative Justice’, Jurnal USM Law Review , 4.2 (2021), 672 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.
34 Gerry  Johnstone,  ‘Restorative  Justice  for  Victims:  Inherent  Limits?’, Restorative  Justice ,  5.3 (2017), 382–95 <https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1390999>.
e-ISSN : 2621-4105
program-programnya  cukup  memenuhi  kebutuhan  korban . 35 Braithwaite 36 berpendapat  bahwa  salah  satu  model  keadilan  restoratif  yang  dapat  diterapkan adalah  menggunakan  model reintegrative  shaming .  Untuk  pelaksanannya, restorative  justice akan  berhasil  dilaksanakan  di  masyarakat  jika  sejalan  dengan norma-norma yang ada di masyarakat terkhusus. 37
Ketidakjelasan  pengaturan  konsep restorative  justice (dalam  Islam  disebut Islah/Al Afwu), dalam sistem peradilan pidana Indonesia, menempatkan penegak hukum pada posisi  yang sulit dan dilema  karena selama ini penyelesaian perkara dalam  perkara  pidana  Indonesia  sangat  formalistik  dan  legalistik.  Karena  itu, konsep  ini  harus  diberikan  payung/kerangka  hukum  yang  terintegrasi  dalam hukum  pidana perkara (KUHP) dan hukum  pidana formal (KUHAP). 38 Keadilan restoratif  senyatanya  telah  berhasil  menyelesaikan  persoalan  kasus  pidana  di banyak  negara. 39 Di  Eropa  misalnya,  korban  dalam  keadilan  restoratif  diakui secara  resmi  sebagai  individu  yang  berhak  atas  hak  pengakuan,  bantuan  dan perlindungan. 40 Konsep restoratif  justice juga  sudah  diakomodir  dalam  RUU KUHP. Pemulihan hak korban diatur sebagai pidana tambahan. Pidana tambahan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dikenakan  dalam  hal  penjatuhan pidana  pokok  saja  tidak  cukup  untuk  mencapai  tujuan  pemidanaan.  Pidana tambahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dijatuhkan  1  (satu)  jenis atau lebih.
Dilihat  dari  ketentuan  RUU  KUHP  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  pidana perampasan barang tertentu  dan pembayaran  ganti rugi  masih merupakan pidana tambahan.  Dijadikannya  hal  tersebut  sebagai  pidana  tambahan,  maka  jelas  lah bahwa  pemikiran  penyusun  KUHP  masih  berorientasi  pada  pemidanaan  dalam bentuk  penjara,  padahal  dalam  tindak  pidana  terhadap  harta  benda,  yang diinginkan korban bukan untuk memenjarakan pelaku, tetapi kembalinya kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku. Dengan  pengaturan demikian, diperkirakan akan  tetap  sulit  bagi  hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  ganti  rugi  bagi  korban khususnya  dalam  hal  terjadinya  kejahatan  terhadap  harta  benda.  Hakim  akan cenderung  tetap  menjatuhkan  pidana  penjara  sebagai  pidana  pokok  yang  paling mungkin untuk dijatuhkan.
35 Patrick Bashizi Bashige Murhula and Aden Dejene Tolla, ‘The Effectiveness of Restorative Justice Practices on Victims of Crime:  Evidence from South Africa’, International  Journal  for  Crime,  Justice  and Social Democracy , 9.3 (2020), 1–13 <https://doi.org/10.5204/IJCJSD.1511>.
36 John  Braithwaite,  ‘The  Conversation,  the  Journal,  Not  the  Book’, The  International  Journal  of Restorative Justice , 3.1 (2020), 106–21 <https://doi.org/10.5553/tijrj/258908912020003001012>.
37 Hadi  Mahmud  Wahyu  Benny  Mukti  Setiyawan,  ‘Menggagas  Model  Restoratife  Justice  Terhadap Tindak  Pidana  Marital  Rape  Dalam  Membentuk  Perlindungan  Terhadap  Perempuan  Yang  Sesuai  Dengan Norma Hukum Di Indonesia’, Jurnal Ius Constituendum , 3.1 (2018), 68–82.
38 Ahmad  Agus  Ramdlany,  ‘Restorative  Justice  in  Islamic  Legal  Philosophy  Perspective’, International Journal of Business, Economics and Law , 24.2 (2021), 109–17 <http://152.118.58.226>.
39 Mara  Schiff,  ‘Can  Restorative  Justice  Disrupt  the  “School-to-Prison  Pipeline?”’, Contemporary Justice  Review:  Issues  in  Criminal,  Social,  and  Restorative  Justice ,  21.2  (2018),  121–39 <https://doi.org/10.1080/10282580.2018.1455509>.
40 Ivo  Aertsen,  ‘Recalibrating  Victimhood  through  Restorative  Justice:  Perspectives  from  Europe’, Restorative Justice , 5.3 (2017), 352–67 <https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1390997>.
Pasal  480  RUU  KUHP  tentang  Pencurian  mengatur  bahwa  setiap  orang yang  mengambil  suatu  barang  yang  sebagian  atau  seluruhnya  milik  orang  lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian, dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak  kategori  V.  Pasal  486  tentang  pemerasan  dan  pengancaman  juga menyebutkan  bahwa  yang  dipidana  karena  pemerasan  dengan  pidana  penjara paling  lama  9  (sembilan)  tahun  adalah  setiap  orang  yang  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang  sebagian  atau  seluruhnya  milik  orang  tersebut  atau  milik  orang  lain;  atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
Tentang  penggelapan  diatur  dalam  Pasal  490  dimana  ditentukan  bahwa setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  memiliki  suatu  barang  yang  sebagian atau  seluruhnya  milik  orang  lain,  yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan  karena tindak pidana dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  kategori  IV.  Pasal  496 menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  maksud  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan  palsu,  menggunakan  tipu  muslihat  atau  rangkaian  kata  bohong, menggerakkan  orang  supaya  menyerahkan  suatu  barang,  memberi  utang, membuat  pengakuan  utang,  atau  menghapus  piutang  dipidana  karena  penipuan, dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak  kategori  V.  Dari  lima  jenis  tindak  pidana  tersebut,  semuanya  memuat ancaman sanksi berupa pidana yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :
Tabel 2 . Daftar Ancaman Pidana Kejahatan terhadap Harta Benda Dalam RUU KUHP Tindak Pidana Pasal Pidana Pencurian 480 Penjara 5 tahun Pemerasan dan Pengancaman 486 Penjara 9 tahun Penggelapan 490 Penjara 4 tahun Penipuan 496 Penjara 4 tahun sumber : data diolah
Dari  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  pemidanaan  terhadap  kejahatan  harta benda  tetap  berorientasi  kepada  pidana  penjara  yang  lamanya  berkisar  dari  4 hingga 9 tahun. Berdasarkan kajian dalam artikel ini dimana yang diinginkan oleh korban  kejahatan  harta  benda  adalah  kembalinya  kerugian  yang  mereka  alami dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang lebih berorientasi kepada korban, maka pengaturan  sanksi  pidana  ganti  rugi  hanya  sebagai  pidana  alternatif  atau  pidana tambahan  yang  bersifat  sekunder,  dapat  dikatakan  bahwa  pengaturan  ancaman pidana  bagi  kejahatan  terhadap  harta  benda  dalam  RUU  KUHP  belum  sejalan dengan  konsep  pemidanaan  modern.  Kondisi  ini  akan  tetap  sulit  tercapainya tujuan  untuk  meminimalisir  jumlah  penghuni  lembaga  pemasyarakatan  sebagai
e-ISSN : 2621-4105
masalah terbesar dalam penegakan hukum pidana Indonesia saat ini. Penggunaan jenis  sanksi  pidana  perampasan  kemerdekaan  (pidana  penjara)  selama  ini mendapatkan  kritik-kritik  terutama  dikaitkan  dengan  dampak  negatif  dari  jenis pidana  tersebut.  Adanya  dampak  negatif  yang  melekat  dalam  penjatuhan  pidana penjara bagi pelaku kejahatan dapat berupa stigmatisasi dan prisonisasi. 41
Dilihat  dari  prosesnya  pada  saat  berada  di  pengadilan,  gagasan  penjatuhan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok mirip dengan konsep diyat dalam hukum pidana Islam. Namun ia berbeda pada objek perkara dimana dalam konsep diyat, perkara  yang  dimungkinkan  dapat  diganti  rugi  adalah  perkara  pembunuhan, sedang dalam gagasan ini pada konsep serupa diyat diterapkan perkara kejahatan terhadap harta benda.  Sungguhpun demikian, penjatuhan pidana  ganti rugi,  tidak serta  merta  menghapuskan  adanya  pidana  penjara  terhadap  pelaku  kejahatan terhadap  harta  benda.  Jika  pidana  penjara  sama  sekali  dihilangkan,  akan berdampak  pada  berkurangnya  efek  jera  bagi  pelaku  kejahatan  terhadap  harta benda. Mereka akan berpikir bahwa kejahatan ini dapat mudah dilakukan karena dengan mudah dapat ditebus. Harus ada pengecualian penerapan pidana ganti rugi sebagai  pidana  pokok.  Terhadap  kasus-kasus  pengulangan  ( recidive ),  atau kejahatan terhadap harta benda yang jumlahnya besar, berencana, bersama-sama, atau  korbannya  orang  yang  tidak  mampu,  maka  penjatuhan  pidana  penjara  tetap diperlukan.
4. PENUTUP
Penerapan restorative  justice dengan  menjadikan  pidana  ganti  rugi  sebagai pidana  pokok  dalam  penyelesaian  perkara  kejahatan  terhadap  harta  benda  patut dipertimbangkan  untuk  dimasukkan  sebagai  bentuk  pidana  dalam  RUU  KUHP. Penerapan restorative justice dengan menjadikan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan modern dan lebih dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban di samping dapat mengatasi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan.  Gagasan  ini  berbeda  dengan  penerapan restorative  justice yang selama  ini  telah  diterapkan  di  tingkat  penyidikan  dan  penuntutan  karena diterapkan pada tingkat pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, ‘Pidana Penjara Terbatas :
Sebuah  Gagasan  Dan  Reorientasi  Terhadap  Kebijakan  Formulasi  Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia’, Jurnal Law Reform , 11.1 (2015), 113– 22
Adami  Chazawi, Kejahatan  Terhadap  Harta  Benda , Media  Nusa  Creative (Malang, 2021)
Aertsen, Ivo, ‘Recalibrating Victimhood through Restorative Justice: Perspectives
from Europe’, Restorative Justice , 5.3 (2017), 352–67
<https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1390997>
41 Eko  Soponyono  Abdul  Kholiq, Barda  Nawawi  Arief,  ‘Pidana Penjara  Terbatas :  Sebuah  Gagasan Dan  Reorientasi  Terhadap  Kebijakan  Formulasi  Jenis  Sanksi  Hukum  Pidana  Di  Indonesia’, Jurnal  Law Reform , 11.1 (2015), 113–22.
Alamsyah,  Raden  Achmad  Syarnubi  Bunyamin,  and  Amir  Syarifuddin, ‘Kebijakan Pidana Dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana’, Legalitas , X.1 (2018), 36–65 Ali, Mahrus, and Irwan Hafid, ‘Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup’, Jurnal USM Law Review Vol , 5.1 (2022), 1–15 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890> Ali,  Mahrus,  and  Ari  Wibowo,  ‘Kompensasi  Dan  Restitusi  Yang  Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana’, Yuridika , 33.2 (2018), 260
<https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>
Amelya,  Siska,  ‘Kebijakan  Integratif  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penipuan Oleh Travel Ibadah Umroh’, Panji Keadilan , 4.1 (2021) Benuf, Korneliu, and Muhammad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontempore’, Jurnal  Gema Keadilan , 7.1 (2020), 145–60 <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
Braithwaite,  John,  ‘The  Conversation,  the  Journal,  Not  the  Book’, The International  Journal  of  Restorative  Justice ,  3.1  (2020),  106–21 <https://doi.org/10.5553/tijrj/258908912020003001012>
Chen,  Liang,  Shirley  S.  Ho,  and  May  O.  Lwin,  ‘A  Meta-Analysis  of  Factors Predicting  Cyberbullying  Perpetration  and  Victimization:  From  the  Social Cognitive  and  Media  Effects  Approach’, New  Media  and  Society ,  19.8 (2017), 1194–1213 <https://doi.org/10.1177/1461444816634037> Effendi,  Erdianto, Hukum  Pidana  Adat,  Gagasan  Pluralisme  Dalam  Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Berdasarkan Keyakinan Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2018)
Hafizah,  Hildayastie,  and  Surastini  Fitriasih,  ‘Urgensi  Penyelesaian  Dugaan Kesalahan  Medis  Melalui  Restorative  Justice’, Jurnal  USM  Law  Review Vol , 5.1 (2022), 205–23 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4884>
Hans Tangkau, ‘Perkembangan Politik Hukum Dalam Pembaharuan KUHP’, Lex Crimen , XVIII.5 (2010), 15
Irawan,  Chandra  Noviardy,  ‘Penanganan  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Yang Dilakukan  Oleh  Anak  Berdasarkan  Restorative  Justice’, Jurnal  USM  Law Review , 4.2 (2021), 672 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>
Irmawanti,  Noveria  Devy,  and  Barda  Nawawi  Arief,  ‘Urgensi  Tujuan  Dan Pedoman  Pemidanaan  Dalam  Rangka  Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan Hukum Pidana’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3.2 (2021), 220 Irwan, T, ‘Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana
Penipuan  Dan  Pencucian  Uang  Dalam  Kasus  First  Travel’, JISIP  (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5.4 (2021), 698–719 <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2223/http> Johnstone, Gerry, ‘Restorative Justice for Victims: Inherent Limits?’, Restorative Justice , 5.3 (2017), 382–95 <https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1390999> Kuswandi,  ‘Gugatan  Skema  Ponzi  Rp  1  T  Dikabulkan,  Aset  22  Korban Dikembalikan’, Https://Www.Jawapos.Com/Nasional/Hukum-Kriminal , 2022
Latifah,  M,  ‘Upaya  Transformasi  Konsep  Jarimah  Qisash-Diyat  Pada  Hukum
e-ISSN : 2621-4105
Positif  Melalui  RUU  KUHP’, Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk Keadilan … , 2.1 (2011), 129–50 <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188>
Leonard,  Tommy,  ‘Pembaharuan  Sanksi  Pidana  Berdasarkan  Falsafah  Pancasila Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia’, Yustitia  Jurnal  Hukum ,  5.2 (2016), 80–91
Lubis,  Fauziah, Bunga  Rampai  Hukum  Acara  Pidana (Medan:  CV.  Manhaji Medan, 2020)
Moh  Rasidi,  Afandi,  Ahmad  Siboy,  ‘Analisis  Perampasan  Aset  Oleh  Negara Dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Loundering)  Di Tinjau  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Ham)’, Dinamika ,  28.10 (2022), 4523–42
Murhula, Patrick Bashizi Bashige, and Aden Dejene Tolla, ‘The Effectiveness of Restorative  Justice  Practices  on  Victims  of  Crime:  Evidence  from  South Africa’, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy , 9.3 (2020), 1–13 <https://doi.org/10.5204/IJCJSD.1511>
Ningsih,  Sherly, ‘Pemberian Ganti Rugi  Oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta  Benda Menurut Kuhap’, Jurnal  Kriminologi  Indonesia ,  10.2  (2014), 49–58
Nora, Mutiara, Peace Hasibuan, Mujiono Hafidh Prasetyo, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, and Universitas Diponegoro, ‘Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, Jurnal Ius Constituendum , 7.1 (2022), 159– 76
Rahma, Andi, and Nur Rismawati, ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan  Fidusia  Di  Kota  Makassar’, Alauddin  Law  Development  Journal (ALDEV) │ , 2.3 (2020), 316–27 Ramdlany,  Ahmad  Agus,  ‘Restorative  Justice  in  Islamic  Legal  Philosophy Perspective’, International  Journal  of  Business,  Economics  and  Law ,  24.2 (2021), 109–17 <http://152.118.58.226>
Romasindah,  Ika  Dewi  Sartika  Saimima;  Fransiska  Novita  Eleanora;  Widya, ‘Simbur Cahaya’, Simbur Cahaya , 26.2 (2019), 116–30
S.  Vitvitskiy,  Sergij,  Oleksandr  N.  Kurakin,  Pavlo  S.  Pokataev,  Oleksii  M. Skriabin,  and  Dmytro  B.  Sanakoiev,  ‘Formation  of  a  New  Paradigm  of Anti-Money  Laundering:  The  Experience  of  Ukraine’, Problems  and Perspectives in Management , 19.1 (2021), 354–63 <https://doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.30>
Sahabuddin, S, ‘Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Saksi Ganti Rugi (Politik  Hukum  Rancangan  KUHP  Baru  Terhadap  Kejahatan  Pencurian)’, Lex Specialis , 17 (2017), 1–2 Schiff, Mara, ‘Can Restorative Justice Disrupt the “School-to-Prison Pipeline?”’,
Contemporary  Justice  Review:  Issues  in  Criminal,  Social,  and  Restorative Justice , 21.2 (2018), 121–39 <https://doi.org/10.1080/10282580.2018.1455509>
Soponyono,  Eko,  ‘Kebijakan  Perumusan  Sistem  Pemidanaan  Yang  Berorientasi Pada Korban’, Masalah-Masalah Hukum , 41.1 (2012), 29–41 Triwati,  Ani,  and  Doddy  Kridasaksana,  ‘Pijakan  Perlunya  Diversi  Bagi  Anak Dalam  Pengulangan Tindak Pidana’, Jurnal  USM  Law Review , 4.2 (2021),
828 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>
e-ISSN : 2621-4105
Wahyu Benny Mukti Setiyawan, Hadi Mahmud, ‘Menggagas Model Restorative justice Terhadap  Tindak  Pidana  Marital  Rape  Dalam  Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia’, Jurnal Ius Constituendum , 3.1 (2018), 68–82 Wibawa, Iskandar, ‘Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia’, Jurnal  Media Hukum , 24.2 (2017), 105–14 <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105- 114>
Wijayanto,  Indung,  ‘Kebijakan  Pidana  Denda  Di  KUHP  Dalam  Sistem Pemidanaan Indonesia’, Pandecta: Research Law Journal , 10.2 (2015), 248 <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4956>
Yulia,  Rena,  ‘Mengkaji  Kembali  Posisi  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana’, Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada , 28.1 (2016), 33 <https://doi.org/10.22146/jmh.15858>
Zainuddin,  ‘Restorative  Justice  Concept  on  Jarimah  Qishas  in  Islamic’, Jurnal Dinamika Hukum , 8.2 (2013), 335–41