## PENERAPAN SANKSI REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA
DAN PECANDU NARKOTIKA
oleh: Sri Mulyati Chalil 

## ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur ketentuan-ketentuan sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat ketentuan tentang jaminan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Kemudian dengan adanya ketentuan tersebut, telah memberikan wewenang kepada hakim untuk memerintahkan penyalah guna atau pecandu menjalani pengobatan serta perawatan melalui rehabilitasi. Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika serta Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan program pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, Upaya pemerintah dan penegak hukum dengan membentuk peraturan-peraturan tentang pelaksanaan atau petunjuk teknis penempatan penyalah guna dan pecandu Narkotika di lembaga rehabilitasi, sudah cukup untuk menghindarkan pidana penjara dari penyalah guna dan pecandu Narkotika yang hanya sebagai pemakai saja.
Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalah Guna, Pecandu Narkotika
A . PENDAHULUAN
Keberadaan Narkotika di dunia ilmu pengetahuan dan kesehatan merupakan suatu upaya memanfaatkan fungsi Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sejarah perkembangan Narkotika di Indonesia diawali dengan pengaturan tentang perkembangan peredaran Narkotika. Peraturan perundang-undangan yang ada sebelum diadakan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, hanya mengatur mengenai hukum perdagangan dan penggunaan Narkotika, sedangkan tentang pemberian layanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. 1) Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961 menyebutkan beberapa ketentuan bagi para pihak yang mengikuti konvensi (termasuk negara Indonesia) untuk memberikan fasilitas bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika agar bisa diberikan rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 38 Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961. Isi Pasal 38 Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961 mengandung beberapa hal yang mengatur tentang tindakan khusus yang dianjurkan bagi negara-negara peserta konvensi terhadap upaya pemberian rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika diantaranya adalah upaya pencegahan sejak awal penyalahgunaan
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
1) Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.107.
Narkotika, kemudian diberikannya fasilitas perawatan, pendidikan, rehabilitasi dan hal lainnya kepada penyalah guna dan pecandu Narkotika.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit mendukung Konsep double track system terhadap penyalah guna dan pecandu Narkotika. Hal ini karena pemberian sanksi pidana bukan satu-satunya cara dalam menangani penyalah guna dan pecandu Narkotika, akan tetapi masih terdapat sanksi rehabilitasi di dalam peraturannya.
Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada hakim di dalam Undang- Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika dapat berupa pemberian perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Pemberian sanksi rehabilitasi ini tidaklah dapat diberlakukan bagi seluruh penyalah guna Narkotika. Namun, untuk mendapatkan sanksi ini, ada kriteria-kriteria tertentu bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, sehingga dapat di seleksi antara pengguna saja dengan pengguna sekaligus sebagai pengedar. 2) Pemberian sanksi berupa rehabilitasi oleh pemerintah Indonesia, tidak berarti menjadikan penyalah guna dan pecandu Narkotika tersebut terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Karena bagaimanapun juga dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa masa menjalani rehabilitasi bagi penyalah guna atau pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani masa hukumannya. Upaya pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika semakin didukung dengan adanya ketentuan-ketentuan selain dari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh dari ketentuan-ketentuan lain tersebut adalah, dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur tentang kriteria serta penempatan penyalah Guna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Keberadaan pemikiran dan peraturan yang mendukung tentang konsep pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, pada kenyataannya hal tersebut tidak memberikan jaminan bahwa semua penyalah guna atau pecandu Narkotika bisa mendapatkan sanksi rehabilitasi sebagai alternatif dari sanksi pidana penjara. karena bagaimanapun juga masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seorang penyalah guna atau pecandu Narkotika tidak mendapatkan sanksi rehabilitasi sebagai alternatif dari sanksi pidana penjara. Sebagai contohnya adalah Putusan No. 1065/Pid.Sus/2015/PN.Bdg dengan terdakwa Ramli Pribadi alias Dede bin Edy Jubaedy yang pada akhirnya divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan, penahanan, dan rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa sebelumnya. Padahal jika dilihat terdakwa Ramli hanyalah penyalah guna saja bahkan untuk disebut sebagai pecandu, terdakwa Ramli pada saat itu belum benar-benar kecanduan. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari dokter ahli yang memeriksanya bahwa
2) Syaiful Bakhri , Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm.254.
terdakwa Ramli merupakan pengguna Narkotika di atas coba-coba namun masih di bawah taraf kecanduan dan sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum. Kemudian dikatakan oleh ahli bahwa terdakwa Ramli tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika atau dengan kata lain terdakwa Ramli adalah penyalah guna bagi diri sendiri bukan termasuk jaringan pengedar maupun bandar Narkotika. Kemudian contoh putusan lainnya adalah Putusan No. 639/Pid.Sus/2015/PN.Bdg dengan terdakwa Robet Salim bin Anton Salim. Terdakwa Robet Salim divonis 6 (enam) bulan sanksi pidana penjara dikurangi selama masa penahanan dan sisa waktu dari sanksi pidana dijatuhkan tidak perlu dijalankan dan diganti dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut ahli, terdakwa sudah mengalami ketergantungan taraf berat (pecandu). Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukan bahwa terdakwa Robet belum pernah dihukum dan tidak terbukti terlibat dengan jaringan peredaran Narkotika atau bisa dikatakan bahwa terdakwa Robet Salim bukan merupakan pengedar atau bandar Narkotika, akan tetapi terdakwa Robet Salim hanya merupakan penyalah guna bagi diri sendiri dengan kecanduan taraf berat terhadap Narkotika. Selain contoh kasus yang telah disebutkan, masih terdapat ketidakpastian pemberian rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika yang sebelumnya pernah dipenjara akibat menggunakan Narkotika untuk diri sendiri, harus dipenjara kembali Akibat mengulangi perbuatannya untuk menggunakan Narkotika karena sudah terlanjur mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.
Berdasarkan uraian dari pemikiran-pemikiran pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika pada kenyataannya antara praktek dengan teori yang ada, tidak selalu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika?

## B . PEMBAHASAN
1. Upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika
Penerapan sanksi rehabilitasi kepada penyalah guna atau pecandu sebagai salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, tidak terlepas dari upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Penerapan peraturan sebagai petunjuk penanganan penyalah guna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pada kenyataannya masih terdapat perbedaan dalam setiap pelaksanaannya di setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum. Perbedaan pelaksanaan yang dimaksud meliputi penangkapan, penempatan penyalah guna ataupun pecandu Narkotika selama proses pemeriksaan
hingga persidangan, upaya pemeriksaan serta pemberian rehabilitasi melalui rekomendasi tim asesmen, kemudian pertimbangan serta putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim.
Perbedaan penanganan penyalah guna dan pecandu Narkotika menjadi perhatian utama penulis karena berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, apabila memang ada keterpaduan antara pandangan pemerintah dengan penegak hukum, maka kemungkinan perbedaan- perbedaan yang terjadi dalam menangani penyalah guna ataupun pecandu Narkotika bisa lebih diminimalisir.
Menurut Pasal 2 Peraturan Bersama yang telah di bentuk pemerintah dan penegak hukum, setiap lembaga yang ada di dalam Peraturan Bersama memiliki tujuan yang diantaranya adalah agar terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu bagi penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang menjadi tersangka, terdakwa, atau Narapidana.
Kasus Ramli sebagai penyalah guna yang direhabilitasi saat penyidikan hingga persidangan akan tetapi divonis oleh hakim pidana penjara 1(satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian kasus Robet Salim sebagai pecandu yang oleh BNN dan Jaksa di rehabilitasi kemudian oleh hakim dipindahkan ke dalam Rumah Tahanan Negara saat proses penyidikan hingga persidangan dan divonis pidana penjara 6 (enam) bulan pidana penjara tersebut oleh hakim diperintahkan tidak perlu dijalankan dan diganti dengan rehabilitasi. Kasus Ranailah seorang pecandu sebelumnya pernah dihukum dengan kasus yang sama, tidak diberikan sama sekali upaya rehabilitasi ditahan di dalam rumah tahanan dari mulai penyidikan hingga persidangan dan vonis hakim adalah dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Berdasarkan kasus-kasus tersebut, telah menunjukan kinerja Kepolisian, BNN, Jaksa, dan Hakim dalam menangani penyalah guna ataupun pecandu. Berdasarkan ketiga kasus yang telah penulis kemukakan sudah seharusnya ketiga terdakwa yang ada pada masing- masing kasus dapat diberikan sanksi rehabilitasi karena memenuhi syarat yang diantaranya adalah tidak melebihi barang bukti Narkotika yang sudah ditetapkan di dalam SEMA tersebut dan bukan termasuk jaringan peredaran gelap Narkotika. Pengecualian terjadi apabila pemberian pidana penjara dalam kasus Ranailah didasarkan pertimbangan hakim yang menggunakan SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Rehabilitasi, karena diantara syaratnya mencantumkan pemberian rehabilitasi oleh hakim diberikan kepada penyalah guna atau pecandu Narkotika yang bukan residivis. Akan tetapi bagi kasus Ramli Hakim tidak mempertimbangkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 dan memberikannya pidana penjara berbeda dengan Robet Salim yang diberikan sanksi rehabilitasi.
Perbedaan penanganan pada kasus Ranailah yang tidak diberikan asesmen maupun rehabilitasi sangat disayangkan oleh penulis karena
menurut Pasal 4 Undang-Undang 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang 35 Tahun 2009 salah satunya adalah adanya jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memberikan upaya awal dengan mencantumkan pemberian jaminan adanya upaya pengaturan rehabilitasi bagi penyalah guna serta memberikan kewajiban bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di dalam Pasal 4 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih menemui permasalahan yang mengakibatkan tidak adanya keterpaduan antara lembaga pemerintah maupun penegak hukum di dalam menerapkan rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, padahal jika ditelusuri dengan seksama, hampir setiap lembaga yang terkait dengan penerapan sanksi rehabilitasi penyalah guna ataupun pecandu Narkotika memiliki peraturan petunjuk teknis tentang bagaimana menangani penyalah guna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
Peraturan yang akan dibahas pertama kali adalah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan Bersama tersebut merupakan upaya dari lembaga-lembaga yang berwenang menangani penyalah guna dan pecandu Narkotika untuk diberikan upaya rehabilitasi.
Peraturan yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, mengatur tentang petunjuk teknis penempatan tersangka ataupun terdakwa pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 diantaranya mengatur tentang pembentukan serta komposisi dari tim asesmen. Peraturan rehabilitasi diatur juga oleh Kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR PER-029/A/JA/12/2015. Perpanjangan waktu penempatan penyalah guna ataupun pecandu Narkotika dapat diperpanjang kembali oleh hakim. Wewenang hakim tersebut salah satunya berdasarkan Peraturan Bersama yang sebelumnya telah dibentuk. Pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika tidak begitu saja dibiarkan oleh pemerintah Indonesia, hal ini dilakukan dengan menunjang pemberian rehabilitasi tersebut dengan sarana dan fasilitas yang memenuhi standar rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Peraturan tersebut diawali dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabiltasi Sosial yang Diselengarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun Masyarakat. Peningkatan lembaga rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN
ditunjang dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Selain memberi standar pada lembaga rehabilitasi sosial, Menteri Sosial membuat Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dalam peraturan tersebut diberikan suatu ketentuan pembinaan bagi pemakai Narkotika setelah direhabilitasi serta adanya upaya advokasi agar penyalah guna dan pecandu Narkotika dapat diberikan rehabilitasi sosial. Tidak jauh berbeda dengan Menteri sosial, Menteri Kesehatan juga membentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 TAHUN 2014, diantaranya mengatur tentang petunjuk teknis penangangan penyalah guna dan pecandu Narkotika baik itu masalah tata cara pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, pemberian fasilitas, pembiayaan dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, diwajibkan melaporkan diri kepada instansi wajib lapor selama menjalani rehabilitasi.
Berdasarkan upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi, dengan membentuk peraturan-peraturan tentang pelaksanaan atau petunjuk teknis penempatan penyalah guna dan pecandu Narkotika di lembaga rehabilitasi, sebenarnya sudah cukup untuk menghindarkan pidana penjara dari penyalah guna dan pecandu Narkotika yang hanya sebagai pemakai saja. Upaya yang harus terus ditingkatkan oleh pemerintah dan penegak hukum adalah pola pikir agar menempatkan penyalah guna dan pecandu Narkotika di lembaga rehabilitasi dan bukan dimasukan ke penjara, karena efek buruk ketika dipenjara, dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi mental mereka dan yang paling parah dari efek buruk penjara adalah, dapat mencetak mereka dari sekedar pemakai saja menjadi seorang pengedar, kurir, ataupun bandar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika
Pengaturan pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya untuk merehabilitasi penyalah guna dan pecandu Narkotika, merupakan bagian dari program pemerintah Indonesia untuk menggunakan sanksi lain sebagai alternatif dari sanksi pidana penjara, dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Penyalah guna dan pecandu Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyalah guna dan pecandu Narkotika saja, tidak merangkap sebagai pengedar, kurir ataupun bandar.
Penerapan pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, tidak selalu bisa terlaksana sesuai aturan yang ada, meskipun sudah jelas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjamin adanya pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Penerapan sanksi rehabilitasi yang berbeda-beda seperti kasus yang terjadi terhadap Robet Salim, Ramli Pribadi, dan Ranailah menjadi suatu kendala yang terjadi di dalam praktek pelaksanaannya. Perbedaan pemberian sanksi terhadap penyalah guna maupun pecandu Narkotika bukan satu-satunya kendala. Keberadaan aturan yang tidak mengikat sehingga memberikan wewenang yang luas untuk menentukan sanksi kepada penegak hukum, hal ini tentu saja dapat memberikan kesempatan bagi para oknum penegak hukum untuk memperjualbelikan aturan pemberian rehabilitasi kepada penyalah guna ataupun pecandu Narkotika sehingga jika ingin direhabilitasi dan tidak ditempatkan dipenjara, penyalah guna ataupun pecandu Narkotika harus membayar sejumlah uang kepada oknum penegak hukum tersebut. Berdasarkan aturan yang ada, selain adanya kesempatan untuk jual beli sanksi rehabilitasi oleh oknum penegak hukum, pemberian sanksi rehabilitasi harus menghadapi kendala soal pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya bagi mereka yang harus direhabilitasi atas penetapan atau putusan dari hakim. Kendala soal pembiayaan pemberian sanksi rehabilitasi muncul akibat pembiayaan rehabilitasi penyalah guna dan pecandu Narkotika yang direhabilitasi atas tindakan melaporkan diri sendiri, maupun berdasarkan dari penetapan atau putusan dari Majelis Hakim, masih menggunakan biaya dari negara.
Berdasarkan beberapa kendala didalam pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan juga pecandu Narkotika yang telah disebutkan, penulis mencoba memperjelas bagaimana kendala tersebut dapat terjadi, melalui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Faktor-faktor tersebut diantaranya berasal dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat. Peraturan hukum yang ada, menjadi salah satu faktor yang berpengaruh besar dan berperan penting terhadap program pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Pengaruh yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalah guna dan pecandu Narkotika adalah, memberikan sanksi rehabilitasi sebagai alternatif sanksi pidana penjara bagi penyalah guna ataupun pecandu Narkotika. Kewajiban penyalah guna ataupun pecandu Narkotika untuk direhabilitasi memang sudah sewajarnya karena penyalah guna dan juga pecandu Narkotika selain sebagai pelaku mereka juga dianggap sebagai korban dari perbuatannya sendiri, oleh karena itu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa penyalah guna dan pecandu Narkotika wajib direhabilitasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna ataupun pecandu Narkotika, mendapat dukungan dari instansi pemerintah maupun penegak hukum. Dukungan tersebut berupa peraturan-peraturan penunjang untuk
memberikan rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, akan tetapi keberadaan peraturan-peraturan penunjang tentang tata cara pelaksanaan, syarat-syarat, maupun jaminan pemberian rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, sebagai penunjang pemberian rehabilitasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masih banyak yang posisinya hanya sebagai anjuran tidak mengikat khusus bagi setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum. Akibat lemahnya posisi peraturan-peraturan penunjang tersebut, dapat berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan dari setiap lembaga yang berwenang dalam menangani setiap penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang tertangkap. Perbedaan perlakuan tersebut meliputi tahap pemeriksaan, penahanan, hingga diberikan suatu putusan oleh Majelis Hakim terhadap penyalah guna ataupun pecandu Narkotika.
Lemahnya posisi peraturan-peraturan penunjang pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, tidak hanya berdampak perbedaan perlakuan dari setiap lembaga yang berwenang menangani setiap penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang tertangkap, akan tetapi dampak dari perbedaan perlakuan tersebut dapat membuka kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk memperjualbelikan sanksi rehabilitasi, kemudian pemberian rehabilitasi juga menjadi terbatas untuk diberikan akibat masalah pembiayaan yang menjadi penghambat mengapa pemberian sanksi rehabilitasi, hal ini karena pembebanan masalah pembiayaan yang harus ditanggung sendiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk memberikan atau menempatkan penyalah guna dan pecandu Narkotika yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana ke dalam lembaga rehabilitasi. Masalah pembiayaan tersebut berdampak pada beban lembaga-lembaga pemerintah maupun penegak hukum yang memberikan rehabilitasi kepada penyalah guna ataupun pecandu semakin bertambah, karena ketika lembaga-lembaga tersebut memiliki keterbatasan anggaran yang diberikan oleh negara, dapat berpotensi menimbulkan suatu pemikiran saling melempar tanggung jawab antar lembaga yang berwenang untuk memberikan rehabilitasi bagi penyalah guna atau pecandu.
Perkembangan pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika tidak terlepas dari peran penegak hukum, yang menjadi permasalahan disini adalah sudut pandang para penegak hukum untuk memperlakukan atau menempatkan penyalah guna atau pecandu ke tempat yang seharusnya. Penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang dianggap sebagai orang yang sedang sakit, terkadang masih ditempatkan di rumah tahanan atau lapas. Keberadaan pasal rehabilitasi di dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan penunjangnya di masing- masing lembaga yang berwenang menangani penyalah guna dan pecandu, ternyata belum cukup ampuh untuk merubah pola pikir seluruh jajaran penegak hukum agar mengkhususkan penyalah guna ataupun pecandu Narkotika sebaiknya ditempatkan di lembaga rehabilitasi untuk diberikan perawatan karena apabila pidana penjara yang diberikan kepada penyalah guna atau pecandu, hal ini dapat berpotensi memberikan efek negatif.
Penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang ditahan di rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan berpotensi menambah pengetahuan mereka tentang penyalahgunaan Narkotika, atau bisa dikatakan yang tadinya hanya sebatas penyalah guna atau pecandu saja ketika mereka mendapat kesempatan berbaur dengan sesama narapidana Narkotika dari berbagai status (pengedar,kurir,bandar), akan menambah pengetahuan mereka dan ketika keluar dari penjara, yang tadinya hanya sebatas pemakai saja, bisa berpotensi menjadi pengedar, kurir, bahkan menjadi bandar.
Sarana dan fasilitas termasuk juga kedalam salah satu faktor yang mempengaruhi program pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Dilihat dari keadaan saat ini, keberadaan rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan, masih belum banyak yang mampu untuk melakukan pemisahan khusus atau penahanan terpisah antara penyalah guna atau pecandu Narkotika saja dengan kurir, pengedar atau bandar Narkotika di bangunan atau lingkungan yang berbeda. Permasalahan selanjutnya adalah petugas pengawas rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang kelebihan beban tugas dengan banyaknya penghuni dan blok di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang harus mereka awasi, sehingga memperbesar kemungkinan adanya penyelundupan Narkotika ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Faktor masyarakat berperan penting terhadap mengapa penyalah guna ataupun pecandu Narkotika sebaiknya direhabilitasi daripada harus dipidana penjara. Dampak yang dapat ditimbulkan berupa penilaian masyarakat atau bisa dikatakan “cap” dari masyarakat kepada penyalah guna ataupun pecandu sebagai mantan narapidana, akan menimbulkan dampak lebih buruk kepada penyalah guna ataupun pecandu Narkotika untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian sanksi rehabilitasi. Pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, belum bisa berkembang pesat dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi, terutama pada peraturan-peraturan penunjang yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada saat ini tidak mengikat secara menyeluruh kepada setiap lembaga. Kendala soal pembiayaan rehabilitasi yang dibebankan kepada setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum, dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya penahanan penyalah guna atau pecandu Narkotika di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, padahal jika dilihat dari sarana dan fasilitas penjara yang ada saat ini, penahanan penyalah guna dan pecandu Narkotika di penjara belum bisa memberikan jaminan bahwa penyalah guna dan pecandu tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Dampak yang terburuk penempatan penyalah guna atau pecandu Narkotika ke dalam penjara adalah penyalah guna atau pecandu Narkotika apabila ditahan di lingkungan yang sama dengan pengedar, kurir ataupun bandar akan menimbulkan kemungkinan penyalah guna dan pecandu yang tadinya hanya sebagai pemakai, setelah keluar dari penjara bisa menjadi kurir, pengedar, bahkan menjadi seorang bandar karena sebelumnya telah mempelajari hal-hal tentang peredaran Narkotika di penjara.

## C . PENUTUP Kesimpulan
1. Berdasarkan upaya pemerintah dan penegak hukum dengan membentuk peraturan-peraturan tentang pelaksanaan atau petunjuk teknis penempatan penyalah guna dan pecandu Narkotika di lembaga rehabilitasi, sebenarnya sudah cukup untuk menghindarkan pidana penjara dari penyalah guna dan pecandu Narkotika yang hanya sebagai pemakai saja. Upaya yang harus terus ditingkatkan oleh pemerintah dan penegak hukum adalah pola pikir agar menempatkan penyalah guna dan pecandu Narkotika di lembaga rehabilitasi dan bukan dimasukan ke penjara
2. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian sanksi rehabilitasi. Pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, belum bisa berkembang pesat dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi, terutama pada peraturan-peraturan penunjang yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada saat ini tidak mengikat secara menyeluruh kepada setiap lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku: Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009.
Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2015 . Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983.
-----------, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung,1986. Syaiful Bakhri, Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Sumber Lain: “Single Convention On Narcotic
Drugs ,1961”, www.unodc.org/pdf/ convention _ 1961_en. pdf , diakses pada tanggal 16 Juni 2016 jam 05.30.