Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat https://journal-center.litpam.com/index.php/linov
Juni 2024 Vol. 9, No. 2 e-ISSN: 2541-626X pp. 251-257

## Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Bantuan Hukum Dan Konsultasi Hukum Secara Cuma-Cuma

## Parulian Siagian, Sy. Hasyim Azizzurrahman, *Abunawas
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat, Indonesia
*Corresponding Author e-mail: abu.nawas@hukum.untan.ac.id
Received: Desember 2023; Revised: Mei 2024; Published: Juni 2024
Abstrak : Bantuan hukum Cuma-Cuma adalah merupakan hak bagi setiap warga negara yang dapat digunakan kapanpun  selama  ketentuan  yang  dipersyaratkan  dapat  dipenuhi  oleh  setiap  warga  negara  namun  pada kenyataan  ditengah  masyarakat,  hak  tersebut  tidak  dapat  terealisasi  dikarenakan  kurangnya  pemahaman masyarakat  tentang  eksistensi  penggunaan  bantuan  hukum  Cuma-Cuma  dan  prosedur  penggunaan  bantuan hukum  Cuma-Cuma  bagi  setiap  masyarakat  yang  membutuhkan.  Pemahaman  tentang  penerapan  bantuan hukum Cuma-Cuma menjadi tanggung jawab pemerintah melalui berbagai lembaga yang ada, lembaga bantuan hukum  dan  lembaga  pendidikan.  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat    (PKM)  terkait  sosialisasi  Bantuan hukum  Cuma-Cuma,  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat    (PKM)  terkait  sosialisasi  dan  edukasi masyarakat  tentang  penggunaan  dan  prosedur  tahapan  penggunaan  bantuan  hukum  dan  landasan  hukum penerapan  bantuan  hukum  Cuma-Cuma  kepada  masyarakat.  Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  sebanyak  50  orang peserta yang merupakan  aparat  Kelurahan,  Tokoh  Masyarakat  dan  Masyarakat  dari  Kelurahan  Jawa,  Kegiatan dilakukan  dengan  metode  ceramah  dan  diskusi  terkait  teknis  penggunaan  bantuan  hukum  Cuma-Cuma  dan prosedur pengajuan bantuan hukum cuma-Cuma pelaksanaan kegiatan menghasilkan pemahaman masyarakat tentang  prosedur  penyelesaian  persoalan  pidana  dan  keperdataan.  Berdasarkan  monitoring  selama  kegiatan terhadap  problema  masyarakat  dalam  memahami  dan  mendapatkan  layanan  bantuan  hukum  dan  konsultasi hukum  secara  Cuma-Cuma  yang  dijamin  oleh  undang-undang  dan  evaluasi  di  akhir  kegiatan  menunjukkan partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  ini  sangat  tinggi,  rasa  keingintahuan    serta    keberhasilannya    dalam menyimak  materi  yang  disampaikan  terindikasi  pada  jawaban-jawaban yang diberikan sangat memuaskan. Sebanyak  5  pertanyaan  uraian  yang  diberikan  secara  tertulis  mampu  dijawab  oleh  ke  50  peserta  kegiatan tersebut dan mampu dijawab secara benar.
Kata Kunci: Bantuan Hukum, Konsultasi Hukum, Cuma-Cuma

## Strengthening Community Understanding of the Use of Free Legal Aid and Legal Consultation
Abstract:  Free  legal  aid  is  a  right  for  every  citizen  which  can  be  used  at  any  time  as  long  as  the  required provisions can be fulfilled by every citizen, but in reality in society, this right cannot be realized due to a lack of public  understanding  about  the  existence  of  the  use  of  free  legal  aid  and  procedures  for  using  free  legal assistance  for  every  person  in  need.  Understanding  the  implementation  of  free  legal  aid  is  the  responsibility  of the government through various existing institutions, legal aid institutions and educational institutions. Community service activities (PKM) related to the socialization of free legal aid. Community service activities (PKM) related to the socialization and education of the public regarding the use and procedures for the stages of using legal aid and the legal basis for implementing free legal aid to the community. This activity was attended by 50 participants who  were  Village  officials,  Community  Leaders  and  the  Community  from  Java  Village.  The  activity  was  carried out using lecture and discussion methods related to the technicalities of using free legal aid and procedures for applying  for  free  legal  aid.  Based  on  monitoring  during  the  activity  and  evaluation  at  the  end  of  the  activity,  it showed that community participation in this activity was very high, their curiosity and success in listening to the material  presented  was  indicated  by  the  answers  given  which  were  very  satisfying.  A  total  of  5  descriptive questions given in writing were able to be answered by the 50 participants in the activity.
Keywords: Legal Assistance, Legal Consultation, Free
How  to  Cite: Siagian,  P.,  Azizzurrahman,  S.  H.,  &  Abunawas,  A.  (2024).  Penguatan  Pemahaman  Masyarakat Terhadap  Penggunaan  Bantuan  Hukum  Dan  Konsultasi  Hukum  Secara  Cuma-Cuma. Lumbung  Inovasi:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 9 (2), 251 –257. https://doi.org/10.36312/linov.v9i2.1655
https://doi.org/10.36312/linov.v9i2.1655
Copyright © 2024, Siagian et al This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN
Jaminan  terhadap  hak-hak  konstitusional  merupakan  salah  satu  ciri  dari sebuah  negara  hukum.  Sebuah  negara  hukum  harus  mampu  menghadirkan jaminan  terhadap  hak-hak  konstitusional  setiap  orang.  Dengan  adanya  jaminan tersebut,  diharapkan  agar  terwujud  suatu  pengakuan,  jaminan,  perlindungan, serta kepastian hukum yang adil bagi segenap orang. Jaminan terhadap hak-hak konstitusional  merupakan  jaminan  yang  diberikan  kepada  setiap  orang,  tanpa memandang status sosial yang dimiliki. Salah satu bentuk jaminan terhadap hak- hak  konstitusional  diimplementasikan  dalam  bentuk  bantuan  hukum.  Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang  diberikan secara cuma-cuma. Sasaran dari bantuan  hukum  menurut  ketentuan  Undang-Undang  Bantuan  Hukum  adalah anggota  masyarakat  miskin.  Realitas  menunjukkan  bahwa  masih  banyak masyarakat miskin yang tidak/belum memanfaatkan bantuan hukum, dikarenakan berbagai  faktor.  Mulai  dari  ketidakpahaman,  ketidaktahuan,  sampai  keengganan berhubungan  dengan  kerumitan  prosedur,  menjadikan  bantuan  hukum  tidak dapat diakses secara optimal oleh masyarakat miskin.
Kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Sebagai contoh Amerika Serikat, antara  bulan  Februari  dan  September  2020  saat  berlangsungnya  pandemi Covid19,  dilaporkan  adanya  temuan  peningkatan  kemiskinan  dari  14%  menjadi 16,7%.  Tidak  berbeda  dengan  di  Indonesia,  pada  bulan  September  tahun  2020 sebesar  10,19  persen, meningkat 0,41  persen  poin  terhadap  Maret  2020  dan meningkat  0,97  persen  poin  terhadap  September  2019  (BPS,  2020).  Terlepas dari  faktor  yang  menjadi  sebab  peningkatan  angka  kemiskinan,  kemiskinanpun turut  serta  menjadi  faktor  peningkatan  angka  kriminalitas.  Berbagai  publikasi laporan,  telah  menganalisis  bagaimana  perekonomian  dan  kemiskinan mempengaruhi  kriminalitas  (Riyardi  &  Guritno,  2022).  Faktor  ekonomi  menjadi salah  satu  hal  yang  mendasari  seseorang  untuk  melakukan  tindak  kejahatan, biasanya  para  pelaku  tindak  kejahatan  adalah  mereka  yang  berpenghasilan rendah,  berstatus  sebagai  seorang  pengangguran  atau  penduduk  miskin (Kompas,2020). Pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kriminalitas  (Dermawanti  et  al,  2013).  Kemudian,  secara  umum  pelaku melakukan  tindakan  kriminalitas  dikarenakan  nafsu  dan  emosi  yang  tidak terkontrol,  kemiskinan,  dan  rendahnya  standar  nilai-nilai  sosial  di  masyarakat yang  di  tempatinya  (Ulum  &  Ginting,  2021),  sebagai  upaya  memastikan  bentuk pelayanan  pemerintah  yang  dapat  berdampak  pada  SDGs  Pembangunan  yang berkelanjutan  tanpa  meninggalkan  eksistensi  masyarakat  secara  keseluruhan khususnya terhadap pemenuhan perlindungan hukum dan hak dasar masyarakat menengah  kebawah  yang  berkaitan  dengan  imbas  dari  pengembangan pembangunan dan peningkatan pengaruh global.
Kemiskinan  yang  melanda  sebagian  masyarakat  di  Indonesia,  semakin diperparah oleh pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak akhir tahun 2019 atau awal  2021  silam.  Masyarakat  yang  sudah  miskin  semakin  tertekan  dan  tidak berdaya  menghadapi  persoalan-persoalan  kehidupan,  termasuk  persoalan hukum  yang  mereka  alami.  Jangankan  untuk  membiayai  jasa  hukum  oleh advokat, untuk biaya makan minum sehari-hari saja masih kesulitan (Sunggara et al, 2021).  Faktor  utama  yang  melatar  belakangi  banyaknya  kriminalitas  selama pandemi  Covid-19  dan  menjadi  tren  yang  meningkat  adalah  faktor  ekonomi
(Ulum  &  Ginting,  2021).  Pada  ujungnya,  masyarakat  miskin  yang  mengalami kasus  hukum  kesulitan  mendapatkan  akses  layanan  bantuan  hukum  secara mudah yang disediakan oleh pemerintah
Upaya masyarakat miskin untuk  mendapatkan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejatinya menjadi pencapaian penting dalam pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah,  melalui  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  secara terprogram  dan  berkelanjutan  mengupayakan  pembinaan  kesadaran  hukum masyarakat secara sistematis dan menyeluruh. Masyarakat miskin, dalam kondisi menghadapi persoalan hukum, seperti kehilangan arah, tidak mengerti atau tidak faham  prosedur  mendapatkan  layanan  bantuan  hukum.  Penting  untuk  tetap diingat  bahwa,  konstitusi  telah  mengatur,  seluruh  masyarakat  memiliki  hak  yang sama di hadapan hukum (Rahardjo, 1983). Mendapat kepastian hukum yang adil (access to justice) adalah salah satu hak dasar yang mesti dipenuhi oleh negara bagi masyarakat miskin. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua yang berbunyi  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum”. Layanan  bantuan  hukum  cuma-cuma  bagi  masyarakat  miskin  diberikan  dalam bidang  perdata,  pidana,  ataupun  juga  berkaitan  dengan  persoalan  Tata  Usaha Negara.
Bantuan  hukum  adalah  salah  satu  program  pemerintah  pusat  yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  (selanjutnya Undang-Undang  Bantuan  hukum).  Program  bantuan  hukum  tersebut  telah berjalan  selama  Sembilan  tahun.  Namun  demikian,  masyarakat  miskin  belum sepenuhnya mengerti program tersebut. Merekapun tidak mengerti prosedur dan syarat-syarat mengajukan permohonan layanan bantuan hukum. Pengertian dan pemahaman  terhadap  prosedur  dimaksud  oleh  masyarakat  sangat  penting, layaknya  pengertian  dan  pemahaman  Sistem  Operasional  Prosedur  (SOP)  oleh para  karyawan  terhadap  bidang  pekerjaan  yang  mereka  lakukan.  Budijanto (2016) mengatakan pada dasarnya SOP adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang  mengatur  tahapan  suatu  proses  kerja  atau  prosedur  kerja  tertentu (Herawati, 2016). Kemudian, meskipun secara teori, asas fiksi hukum masih tetap dipakai,  bahwa  seluruh  masyarakat  dianggap  tahu  Undang-Undang  Bantuan hukum,  dianggap  mengerti  prosedur  dan  syarat-syarat  pengajuan  permohonan pelayanan  bantuan  hukum  (das  sollen),  namun  dalam  kenyataannya  tidak demikian  (das  sein)  terdapat  banyak  masyarakat  miskin  atau  golongan menengah  kebawah  belum  mengetahui  atau  tidak  dapat  mengakses  layanan bantuan  hukum  secara  Cuma-Cuma  karena  pemahaman  tentang  prosedur  atau tata  cara  pengajuan  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  dan  konsultasi  secara Cuma-Cuma, hal tersebut terlihat dari berbagai fakta yang terjadi di singkawang yang diungkapkan oleh masyarakat.
Di  sisi  lain,  pemerintah  telah  menyediakan  anggaran  bagi  masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan kasus hukum melalui program bantuan hukum.  Tidak  maksimalnya  penyerapan  anggaran  bantuan  hukum  dari pemerintah  melalui  ogranisasi  bantuan  hukum  yang  terdaftar  di  Kementrian Hukum  dan  HAM,  menjadikan  sebuah  tantangan  tersendiri  bagi  pemerintah dan stake  holder terkait , agar  dapat  mengoptimalkan  peran  bantuan  bagi masyarakat miskin .
Beranjak  dari  gambaran  permasalahan  di  atas  Tim  Pengabdian  Kepada Masyarakat  bagian  hukum  pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Tanjungpura memiliki  tanggungjawab  yuridis dan moral  ikut  berperan  serta  dalam  memberi penguatan  kepada  masyarakat  tentang  eksistensi  keberadaan  bantuan  hukum dan konsultasi hukum secara Cuma-Cuma yang telah disiapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu.

## METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan
kegiatan yang  dipergunakan
dalam
kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  Kelurahan  Jawa,  Kecamatan Singkawang  Tengah,  Jln.  Bambang  Ismoyo.  Singkawang.    disesuaikan  dengan bentuk  dan  jenis  kegiatan  seperti  metode  yang  dilakukan  oleh  Benuf  dan  Azhar (2020). Kegiatan ini dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
a. Metode  Pendekatan  Capasity  Building atau  penguatan  kelembagaan; merupakan  pendekatan  dengan  menyasar  pada  pengetahuan,  pemahaman dan  kapasitas  sasaran  PKM,  yaitu  masyarakat  Kurang  Mampu.  Metode  ini dilakukan  dengan  menggunakan  metode  ceramah,  dialog  dan  tanya  jawab tentang  keberadanan  bantuan  hukum  dan  konsultasi  hukum  secara  Cuma- Cuma.
b.  Memperkuat  ikatan  internal  masyarakat  melalui  tokoh  masyarakat,  guna memperkuat  kesadaran  dan  sensivitas  terhadap  permasalahan  hukum  yang ada dan penggunaan fasilitas layanan bantuan dan konsultasi hukum secara Cuma-cuma.
c.  Memotivasi  terbentuknya  dan  atau  dibuatnya  system  dan  mekanisme informasi  dan  penangan  terhadap  masyarakat  yang  memiliki  persoalan hukum untuk dapat melakukan konsultasi dan mendapatkan bantuan hukum.
d.  Pembagian Alat brosur Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
Pengolahan  data  dilakukan  terhadap  pertanyaan  sama  yang  diajukan pada  Pra  kegiatan  dan  Pasca  Kegiatan,  tingkat  keberhasilan  diukur  pada perubahan  penguatan  terhadap  pemahaman  masyarakat  terhadap  layanan bantuan  hukum  Cuma  dan  pemahaman  terhadap  upaya  penyelesaian permaasalahan hukum yang dihadapi.

## HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan  Hasil  Proyeksi  Penduduk  Sementara  (Interim)  2020 pertengahan  tahun,  jumlah  penduduk  Kota  Singkawang  tahun  2022  berjumlah 241.467 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 479 jiwa per kilometer persegi. Karena  itu,  persoalan  mendesak  bagi  daerah  adalah  minimnya  sumber  daya manusia untuk mengelola pembangunan di daerah yang potensinya amat besar.
Tingkat  keamanan  masyarakat  juga  merupakan  salah  satu  pendukung tercapainya  kesejahteraan  penduduk.  Jumlah  Kejahatan  menurut  data  Polres Singkawang selama tahun 2022, tercatat sebanyak 174 kasus atau turun sekitar 32,56  persen  dibanding  tahun  sebelumnya.  Pada  Tahun  2022,  besarnya  angka Crime  Rate  Kota  Singkawang  adalah  105  per  100.000  penduduk,  yang  berarti dari  100.000  orang  penduduk  di  Kota  Singkawang,  sebanyak  105  orang  di antaranya  mempunyai  resiko  terkena  tindak  pidana.  Pada  tahun  2022,  jenis kejahatan yang terbanyak terjadi di Kota Singkawang adalah narkoba, pencurian kendaraan  bermotor,  dan  pencurian  dengan  pemberatan  yaitu  masing-masing sebanyak  80  kasus  atau  sekitar  31,50,  44  kasus  atau  sekitar  17,32  persen  dan
31  kasus  atau  12,20  persen  dari  keseluruhan  tindak  kejahatan  yang  dilaporkan. Secara ringakas dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Jumlah kasus di Kota Singkawang pada tahun 2022.
Dengan  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  di  lingkungan  Masyarakat tersebut, maka perlu kiranya diberikan pemahaman dan informasi terait bantuan hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  Masyarakat  yang  membutuhkan.  Minimnya informasi terkait bantuan hukum Cuma-Cuma serta upaya penyelesaian masalah hukum  yang  melibatkan  Masyarakat  Kelurahan  Jawa,  Kecamatan  Singkawang Tengah,  Jln.  Bambang  Ismoyo,  Singkawang  menjadi  sasaran  pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Untan.
Materi  Pelaksanaan    pengabdian  masyarakat    adalah  materi  yang berkaitan  dengan  kebutuhan  yang  diusung    dalam  pelaksanaan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat    tentang  penguatan  pemahaman  masyarakat terhadap  penggunaan  layanan  bantuan  hukum  dan  konsultasi  hukum  secara Cuma-Cuma  yang  meliputi  :  Permasalahan  hukum  yang  sering  terjadi  di lingkungan  Masyarakat,  Bantuan  Hukum  Gratis,  Dasar  Hukum  bantuan  Hukum Gratis, Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, Tujuan Bantuan  Hukum,  Syarat Pemberian  Bantuan  Hukum  Berdasarkan  Undang-Undang  No.16  Tahun  2011, Hak  Penerima  Bantuan  Hukum,  Kewajiban  Penerima  Bantuan  Hukum,  Layanan Bantuan Hukum, Syarat Memperoleh Bantuan Hukum, Alur Penerimaan Bantuan Hukum  dan    Pusat  Konsultas  Bantuan  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Tanjungpura.
Sehingga  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masayarakat  yang  dilakukan memberikan  pemahaman  yang  mendalam  terkait  permasalahan  yang  sering terjadi  di  lingkungan  Masyarakat.  Harapan  dari  terlaksananya  Pengabdian Kepada  Masyarakat  guna  memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan  kepada Masyarakat  terkait  bantuan  hukum  Cuma-Cuma  yang  dapat  diberikan  dan diperoleh  Masyarakat  apabila  terjadi  permasalahan  hukum,  sehingga  dengan dilaksanakannya  Pengabdian  Kepada  Masyrakat  memberikan  bantuan  kepada
Masyarakat setempat untuk memahami bagaimana prosedur pengajuan bantuan hukum Cuma-Cuma serta hak dan kewajiban yang boleh diterima dan dilakukan Masyarakat.
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  menunjukkan adanya  hasil  memuaskan  ditunjukkan  dari  adanya  dialog  yang  dilakukan  atas tanggapan  dari  masyarakat  atas  permasalahan  yang  dialami  dan  solusi  yang iberikan  oleh  Pemateri  dan  Penguatan  pemahaman  terhadap  prosedur mendapatkan  bantuan  hukum  Cuma-Cuma  yang  dapat  digunakan  dalam menyelesaiakan  persoalan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat,  hasil  tersebut  turut dikuatkan  dengan  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan  terhadap  pertanyaan yang  diajukan  setelah  kegiatan  dilakukan  memperlihatkan  adanya  perubahan masyarakat  tentang  pemahaman  bantuan  hukum  secara  Cuma-Cuma  dan bagaimana  pemenuhan  persyaratan  terhadap  penggunaan  layanan  bantuan hukum Cuma-Cuma yang telah diprogramkan oleh pemerintah dan yang dijamin oleh undang-undang.

## KESIMPULAN
Masalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan kurangnya  pemahaman  mereka  tentang  tata  cara  mendapatkan  bantuan  hukum cuma-cuma oleh masyarakat yang kurang mampu adalah tantangan yang serius dalam  menjaga  akses  keadilan  yang  setara.  Upaya  ini  akan  membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum cuma-cuma dan memberikan  akses  yang  lebih  baik  untuk  mendapatkan  keadilan  bagi  mereka yang kurang mampu.
Dengan  kesadaran  dan  pengetahuan  yang  lebih  baik,  masyarakat  dapat lebih  efektif  mengatasi  masalah  hukum  mereka,  Penyuluhan  hukum  tentang bantuan  hukum  cuma-cuma  bagi  masyarakat  tidak  mampu  adalah  langkah penting  untuk  meningkatkan  kesadaran  mereka  tentang  hak-hak  mereka  dan bagaimana mendapatkan akses ke bantuan hukum yang dibutuhkan. Penyuluhan hukum  tentang  bantuan  hukum  cuma-cuma  dapat  membantu  masyarakat  yang tidak  mampu  memahami  hak-hak  mereka  dan  bagaimana  mereka  dapat memanfaatkannya  untuk  mengatasi  masalah  hukum  mereka.  Ini  adalah  langkah penting  untuk  memastikan  bahwa  akses  keadilan  tetap  terbuka  untuk  semua orang.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  2018  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jakarta.
Rahardjo, S. 1983. Masalah Penegakan Hukum. Jakarta :  Sinar Baru.
Benuf,  K.  &    Azhar,  M.  2020.  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7 (1).
Budijanto,  O.W.  2016.  Peningkatan  Akses  Bantuan  Hukum  Kepada  Masyarakat Miskin (Intensify Access Of Law Aid To The Poor. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 16 (4).
Dermawanti.,  Abdul  Hoyyi,  A.  &  Rusgiyono,  A.    2013.  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kriminalitas  di  kabupaten  batang  Tahun  2013  dengan Analisis Jalur”. Jurnal Gaussian, 4 (2).
Herawati,  T.  2016.  Pengaruh  Prosedur  Kerja  dan  Manajemen  Diri  Terhadap Keselamatan  Kerja  Pada  Karyawan  PT.X. Jurnal  Universitas  Mulawarman, 4 (3).
Riyardi,  A.,  &  Guritno,  R.B.  2022.  Faktor  Ekonomi  Yang  Mempengaruhi  Penurunan Kriminalitas  di  Provinsi  Jawa  Tengah:  Analisis  Mikroekonomi. Jurnal  Ilmu Kepolisian ,  16 (1).
Sunggara,  M.A.,  Meliana,  Y.,  Gunawan,  A.F.,  &  Yuliana,  S.  2021.  Penerapan  dan Pemberian  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Kurang  Mampu. Jurnal  Unpal , 19 (2).
Ulum,  M.B.  &  Ginting,  R.  2021.  Tinjauan  Kriminologi  Terhadap  meningkatnya Kriminalitas Saat Pandemi Covid-19 di Kota Depok. Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan ,  10 (3).
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.