## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI - AD YANG MELAKUKAKAN DISERSI DI KODAM XIV/HASANUDDIN
Enforcement Of Military Law Against Members Of TNI - AD Who Committed The Crime Of Disertion At Kodam XIV/Hasanuddin
Noris Mbotengu 1* , Yulia A. Hasan 2 , Basri Oner 2
1 Pengadilan Militer III-6 Makassar
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: norispk18@gmail.com
Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  penyebab  Desersi  di  wiliayah  Kodam  XIV/Hsn,  dan  langkah-langkah  penanganan terhadap  pelaku  Desersi  di  wiliayah  Kodam  XIV/Hsn,  dengan  metode  menggunakan  penelitian  hukum  normatif-empiris, adapun analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif data primer dan data sekunder. Pengolahan data terlebih dahulu  diadakan  pengorganisasian  terhadap  data  primer  yang  diperoleh  melalui  perundang-undangan  terkait  dan kepustakaan.  Data  yang  terkumpul  selanjutnya  dibahas,  disusun,  diuraikan,  dan  ditafsirkan,  serta  dikaji  permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah. Adapun Hasil penelitian bahwa Penerapan hukum pidana  militer  terhadap  anggota  TNI  yang  terbukti  melakukan  desersi  merupakan  wewenang  dari  peradilan  militer  untuk mengadilinya,  kemudian  tahapan-tahapannya  berupa  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  Polisi  Militer  atas  perintah  dari Atasan  Yang  Berhak  Menghukum  (Ankum).  selanjutnya  berkas  penyelidikan  diberikan  kepada  Oditur  Militer  untuk dipelajari,  maka  oditur  militer  membuat  surat  dakwaan  untuk  dilimpahkan  ke  Pengadilan  Militer,  setelah  peradilan  merasa cukup dengan berkas dari Oditur Militer, maka peradilan militer akan mengadili anggota militer yang didakwakan melakukan desersi.  Penyelesaian  perkara  dalam  peradilan  militer  pada  saat  ini  telah  di  atur  dengan  baiknya,  akan  tetapi  diharapkan semua  yang  berperan  dalam  proses  penyelesaian  perkara  militer  melakukan  semua  tahapan  tersebut  dengan  berasaskan Keadilan dan Hukum Positif. Penerapan peraturan yang ada harus dilakukan secara konsisten dan selalu diadakan pengkajian terhadap perkara-perkara desersi agar dari hambatan tersebut dapat dicari solusi dan jalan keluar untuk mengurangi kuantitas tindak pidana desersi.
Kata Kunci : Desersi, Penegakan, Hukum

## ABSTRACT
This research aims to determine: 1) the factors causing the crime of desertion in the area of Kodam XIV/Hsn. 2) What are the  steps  for  dealing  with  perpetrators  of  the  crime  of  desertion  in  the  area  of  Kodam  XIV/Hsn.This  research  uses normative-empirical legal research, while the data analysis used is a qualitative approach to primary and secondary data. where  in  analyzing/processing  data,  primary  data  obtained  through  relevant  legislation  and  literature  is  first  organized. Then  the  collected  data  is  then  discussed,  compiled,  described  and  interpreted,  and  the  problem  is  studied  so  that  a conclusion is obtained as a problem solving effort.The results of the research show that the application of military criminal law to members of the TNI who are proven to have committed the crime of desertion is within the authority of the military court  to  try  them,  then  the  stages  take  the  form  of  an  investigation  carried  out  by  the  Military  Police  on  orders  from superiors who have the right to punish (Ankum). then the investigation files are given to the Military Prosecutor for study, then the military prosecutor makes an indictment to be handed over to the Military Court, after the judiciary is satisfied with the files from the Military Prosecutor, then the military court will try the military member accused of desertion. Settlement of  cases  in  military  justice  is  currently  well  regulated,  but  it  is  hoped  that  all  those  who  play  a  role  in  the  process  of resolving military cases carry out all these stages based on Justice and Positive Law. The application of existing regulations must be carried out consistently and studies of desertion cases must always be carried out so that solutions and solutions can be found from these obstacles to reduce the quantity of criminal acts of desertion.
Keywords: Law, Enforcement, Desertion
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/

## 1.   PENDAHULUAN
Pada  UU  RI  No.  34  Tahun  2004  tentang  Tentara Nasional  Indonesia,  TNI  sebagai  alat  pertahanan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  mempunyai  tugas  untuk melaksanakan  kebijaksanaan  pertahanan  negara  untuk menegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan wilayah  dan  melindungi  keselamatan  bangsa,  menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64  UU  RI  No.  34  Tahun  2004,  yaitu  “Hukum  militer  dibina dan  dikembangkan  oleh  pemerintah  untuk  kepentingan penyelenggaraan  kepentingan  pertahanan  negara”.  Apabila ada  prajurit  yang  tidak  memenuhi  peraturan-peraturan  yang ada  maka  prajurit  tersebut  disebut  melakukan  tindak  pidana. Salah  satu  tindak  pidana  militer  yang  dikategorikan  tindak pidana  murni  adalah  tindakan  desersi.  Macam-macam  tindak pidana  murni  prajurit  dalam  Pasal  87  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), yaitu meninggalkan  dinas  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari, meninggalkan  tugas-tugas  kedinasan  yang  diperintahkan, melarikan  diri  dari  kesatuan  tugasnya  selama  pertempuran baik  yang  dilakukan  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja tanpa  seizin  komandannya.  Mengenai  proses  pemidanaannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.
Proses  penyelesaian  tindak  pidana  militer  khususnya desersi  pada  umumnya  berbeda  dengan  tindak  pidana  umum, letak  perbedaannya  adalah  pada  subyeknya  bahwa  tindak pidana  militer  dilakukan  oleh  seorang  militer  seperti  yang dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UU  RI  No.  34  Tahun  2004 yaitu  prajurit  adalah  anggota  TNI  yang  terdiri  dari  TNI Angkatan  Darat,  TNI  Angkatan  Laut,  TNI  Angkatan  Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab Desersi di wiliayah Kodam XIV/Hsn, dan langkah-langkah penanganan  terhadap  pelaku  Desersi  di  wiliayah  Kodam XIV/Hsn,  dengan  metode  menggunakan  penelitian  hukum normatif-empiris,

## 2. METODE

## 2.1 Jenis Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  yuridis-empiris.  Pengumpulan  data yang dilakukan melalui studi putusan, kepustakaan, wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  data  yang  digunakan yaitu  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pengadilan  Militer  III-16 Makassar  Penentuan  lokasi  tersebut  didasarkan  atas pertimbangan  bahwa  di  kantor  tersebut  tersedia  data  yang diperoleh  sebagai  bahan  analisa,  pengumpulan  dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana Desersi di Wilayah Kodam XIV/Hasanuddin
Faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  tindak pidana  Desersi  menurut  hasil  wawancara  kami  pada  tanggal tanggal  22  Agustus  kepada  beberapa  orang  petugas  penegak hukum  yaitu  Kapten  Chk  Nandar  F.  S.H.  Sebagai  Hakim Militer  di  Pengadilan  III-16  Makassar,  Sertu  Anwar  sebagai Personel  Polisi  Militer  Angakata  Darat,  dan  Mayor  Chk Nasution,  S.H.,  M.H.  Sebagai  Oditur  Militer  Pada  Oditurat Militer IV-17 Makassar adalah sebagai berikut:
1. Faktor Mental Prajurit
Terjadinya  tindak  pidana  Desersi  akibat  Mental  yang lemah antara lain ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan keadaan  di  satuan  seperti  latihan,  aturan-aturan  serta  disiplin yang  relatif  berat  dan  ketat  yang  secara  mental  mereka  tidak tahan tekanan,  latihan keras dan disiplin  yang  ketat. Tekanan dari  atasan  atau  seniornya  serta  latihan  yang  relatif  berat  dan disiplin  ketat  dimaknai  sebagai  penyiksaan  dan  pengekangan kebebasan  yang  terasa  asing  bagi  dirinya.  Hal  ini  selaras dengan  hasil  wawancara  kami pada tanggal 23  Agustus 2023 bersama salah satu.
Terdakwa  TNI  AD  pelaku  tindak  pidana  Desersi  yang mengatakan  bahwa  faktor  penyebab  Prajurit  melakukan Desersi adalah karena tidak adanya kemampuan prajurit untuk menyesuaikan  diri  dengan  latihan  dan  menjalankan  norma disiplin yang demikian ketat sebagai norma yang paling utama sebagai ciri khas dalam tata kehidupan militer.
2. Menghindari Masalah Pribadi Faktor  ini  sangat  erat  kaitanya  dengan  kepribadian selama  Prajurit  berdinas,  di  awali  dengan  mental  yang  lemah kemudian kecendrungan membuat masalah di luar kedinasanya  sebagai  Prajurit  seperti  contoh  hutang  piutang kepada  orang  luar,  tindak  kriminal  yang  dilakukan  diluar, perzinahan  kepada  wanita  yang  kemudian  tidak  mau bertanggung  jawab  dan  masih  banyak  lagi  hal  hal  yang membuat  seorang  Prajurit  memilih  meninggalkan  satuanya tanpa  Izin  atau  Desersi.  Hasil  wawancara  kami  pada  tanggal 25  Agustus  2023  bersama  Mayor  Chk  Nasution,  S.H.,  M.H. Sebagai Oditur Militer Pada Oditurat Militer IV-17 Makassar mengatakan  bahwa  faktor  yang  menjadi  penyebab  Prajurit TNI  AD  jajaran  Kodam  XIV/Hsn  melakukantindak  pidana Desersi,  karena  menghindari  masalah  atas  yang  dilakukan sebelumnya  antara  lain  memiliki  hutang  di  mana-  mana, perzinahan, penganiayaan atau insubordinasi.
Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa  prajurit meninggalkan  satuan  (Desersi)  tanpa  izin  komandannya  pada umumnya disebabkan oleh adanya pelanggaran permasalahan sebelumnya.
3. Faktor Ekonomi
Kebutuhan hidup prajurit dan keluarganya yang meliputi sandang,  pangan  dan  papan  merupakan  hak  mendasar  yang harus terpenuhi sebagai standar hidup layak minimum. Dilihat dari gaji yang diterima prajurit pada strata tamtama ditambah Uang  Lauk  Pauk  (ULP)  setiap  bulannya  ±  Rp.  1.800.000,- dengan  pangkat  terendah  Prajurit  Dua  (Prada),  sebenarnya relatif  kecil  jika  dibandingkan  dengan  profesi  lain.  Gaji  yang relatif  kecil  tersebut  jika  dihadapkan  dengan  tuntutan kebutuhan  dan  kehidupan  khususnya  di  kota,  maka penghasilan sebesar itu jauh dari cukup untuk standar hidup di kota.  Di  samping  itu,  pola  hidup  terutama  di  kota  yang
cenderung konsumsi telah merubah gaya hidup prajurit, bukan hanya  kebutuhan  sandang  pangan  dan  papan  tetapi  sudah meningkat pada kebutuhan sarana transportasi dan komunikasi.
Hasil  dari  Wawancara  bersama  Sertu  Anwar  Personel Penyidik  Polisi  Militer  Angkatan  Darat  pada  tanggal  25 Agustus  2023  mengatakan  bahwa:  Faktor  penyebab  Prajurit melakukan  tindak  pidana  Desersi,  di  antaranya  karena  faktor ekonomi,  karena  kebiasaan  yang  tidak  lazim  prajurit  itu sendiri  seperti  hidup  boros  sehingga  menutupi  kebutuhan hidupnya  untuk  bisa  bertahan  sampai  menerima  gaji  pada bulan  berikutnya  terpaksa  harus  mencari  penghasilan tambahan di luar dengan meninggalkan tugas dinas.
Jadi,  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  desersi yang  dilakukan  oleh  prajurit  TNI  AD  di  jajaran  Kodam XIV/Hsn  antara  lain  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  yang tidak mencukupi untuk standar minimum hidup layak di kota.

## 3.2. Langkah-Langkah  Penanganan  Perakara  Tindak Pidana Desersi di Wilayah Kodam XIV/Hsn
Upaya  penanganan  dari  para  pihak  penegak  hukum  di lingkungan TNI khususnya di satuan Pengadilan Militer III-16 Makassar  dalam  rangka  meminimalisir  terjadinya  tindak pidana  Desersi  di  wilayah  Kodam  XIV/Hsn  menurut  hasil wawancara  kami  kepada  Mayor  Chk  Nasution  selaku  Oditur Militer  Makassar  yaitu  dilakukan  dalam  2  bentuk  :  Pertama adalah  penanganan  secara  Preventif  dan  Kedua  Penangan secara  Represif.  Kegiatan  penanganan  tersebut  selama  ini terus  dilakukan  namun  belum  optimal  langkah-langkah penanganan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Preventif Langkah Preventif, adalah sebuah tindakan penanganan atau  pencegahan  suatu  hal  negatif  agar  hal  tersebut  tidak terjadi  yang  bersifat  positif  dan  dilakukan  secara  sistematik, terencana  ,  terpadu  dan  terarah  dengan  tujuan  menciptakan kembali  kesadaran  disiplin  yang  tinggi  guna  menekan terjadinya  tindak  pidana  Desersi.  Adapun  hal  hal  yang  di lakukan adalah sebagai berikut:
a) Menyelenggarakan  Sosialisasi  Hukum  di  Satuan Bawah.
Kegiatan  Sosialisasi  ini  rutin  dilaksanakan  oleh Pengadilan  Militer  III-16  Makassar  khususnya  di satuan  satuan  tempur  seperti  Batalyon  Infanteri  , Arahanud  ,  Kaveleri  dan  satuan  tempur  lainnya, untuk  memberikan  Perkembangan  pengetahuan tentang Hukum disiplin Militer yang sangat kurang di  didapatakan  di  satuan  satuan  tempur  yang  ada. Kemudian juga disatuan satuan tempur ini disitulah terdapat banyak Prajurit golongan Tamtama Bintara dan  Perwira  yang  pada  kenyataanya  perkara Desersi  yang  terbanyak  terjadi  adalah  dari  satuan satuan  tempur,  hal  ini  membuat  pelaksanaan penyuluhan  hukum  harus  dilaksanakan  di  satuan satuan  tempur.  Melalui  penyuluhan  hukum  ini diharapkan  ke  depan,  prajurit  tidak  ada  lagi  yang terlibat  maupun  melibatkan  diri  dengan  masalah hukum yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan merusak citra TNI pada umumnya.
b) Memberikan Pembinaan Mental Selain  penyuluahan  hukum  yang  diberikan  kepada Prajurit  di  satuan,  pembinaan  secara  mental  juga diberikan  oleh  Komandan  disatuan  masing-masing satuan.  Kegiatan  Pembinaan  Mental  merupakan salah  satu  dasar  upaya  pembinaan  satuan  yang
dapat  mencegah  dan  mengurangi  pelanggaran hukum, meningkatkan disiplin dan tata tertib, serta memberikan  bekal  agar  sikap  mental  dan  perilaku Prajurit tetap murni.
c) Jam Komandan Kegiatan evaluasi khusus ini agendanya tergantung kepada  komandan  itu  sendiri.  Jam  komandan  ini maksudnya  adalah  pengarahan  kepada  seluruh anggota  prajurit  kesatuannya  yang  bentuk  nya  itu berupa  saran,  perintah,  teguran-teguran  agar  selalu patuh  dan  taat  terhadap  tugas  kedinasan  serta hukum yang berlaku dilingkungan militer.
d) Represif
Langkah  represif  pada  dasarnya  adalah  penindakan terhadap  para  pelaku  tindak  pidana  guna  di  proses  sesuai dengan hukum yang berlaku. Sederhananya represif dilakukan dengan  cara  memberikan  hukuman  atau  sanksi  kepada  orang yang  melanggar.  Tindakan  represif  juga  ditujukan  untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran yang beralaku di lingkungan  TNI.  Upaya  represif  berupa  pemidanaan  bagi pelaku  tindak  pidana  desersi  TNI  melalui  peradilan  militer diajatuhi pidana penjara paling singkat 1 (satu) 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan penjara. Berat dan ringan suatu putusan hakim, tergantung  pada  motif  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku tindak pidana desersi TNI.
Adapun  penjatuhan  pidana  tambahan  berupa  pemecatan kepada  pelaku tindak pidana  desersi TNI, apabila melakukan pengulangan  tindak  pidana  desersi  TNI,  alasan-alasan  atau keterangan  pribadi  dari  pelaku  yang  dianggap  hakim  tidak jelas dan melakukan 2 (dua) tindak pidana secara bersamaan .

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  penyebab  terjadinya  suatu  tindak  pidana  Desersi  di wilayah Kodam XIV/Hsn adalah karena beberapa faktor, yaitu faktor  mental  prajurit,  menghindari  masalah  pribadi,  dan faktor ekonomi.  Langkah yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana Desersi di  wilayah  Kodam  XIV/Hsn,  secara  garis  besar  di  tempuh dengan  dua  upaya  yaitu  upaya  Preventif  (pencgahan)  dan upaya Represif (penindakan/pemberian Sanksi).
Disarankan  penanganan  kasus  desersi  perlu  diterapkan sistem  dua  jalur  secara  berimbang  (balance)  yaitu  penegakan hukum  secara  tegas  dan  peningkatan  kemampuan  komandan satuan  untuk  mendeteksi  secara  dini  gejala  akomodatif terhadap aspirasi anggotanya dan berusaha  mencarikan  solusi pemecahannya  secara  cepat  dan  tepat,  sehingga  potensi prajurit melakukan tindak pidana desersi dapat dicegah.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman Kalau, “Pembaharuan Undang-undang Hukum Disiplin  Militer  Dalam  Perspektif  Pembinaan  Disiplin Prajurit  TNI”,  Pusat  Studi  Hukum  Militer  Sekolah Tinggi Hukum Militer, November 2014.
Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana.
Agustinus  PH  dan  Yuliana  Yuli  W,  “Pembaharuan  Hukum Pidana  Militer  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional”,  UPN  Veteran  Jakarta,  Jurnal  Juridis Desember 2014.
Ahmad  Hariri,  “Penyidikan  Tindak  Pidana  Di  Lingkungan Peradilan  Militer  Dalam  Kaitannya  Dengan  Undang-
Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI - AD Yang Melakukakan Disersi… (Noris Mbotengu, Yulia A Hasan)
Undang  Nomor  31  Tahun  1997  Tentang  Peradilan Militer”,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas Syiah Kuala, 2014.
Bambang  Purnomo,  1998.  Orientasi  Hukum  Acara  Pidana Indonesia, Yogyakarta: Amarta Buku Bandung: Alumni. Barda  Nawawi  Arief,  2001,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan,  Bandung:  Citra Aditya Bakti
Chairul  Huda,  2006.  Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana Prenada Media.
Devit  Mangalede,  “Penerapan  Hukum  Bagi  Anggota  Militer Yang Melakukan Desersi”, Lex Crimen, Agustus 2017. Dini  Dewi  Heniarti.  2017.  Sistem  Peradilan  Militer  di
Indonesia. Refika Aditama. Bandung
H.A.  Zainal  Abidin  Farid,  Hukum  Pidana  I,  Jakarta:  Sinar Grafiika, 2007
Hamzah,  Andi.  1986.  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan Indonesia  dari  Retribusi  ke  Reformasi.  Jakarta:  Pradya Paramita.
Hukum  Pidana  Militer  di  Indonesia,  Cetakan  VII  (Jakarta,
Badan Pembinaan Hukum TNI) 2020
Moch  Faisal,  2004,  Peradilan  Militer  di  Indonesia,  Bandung:
Mandar Maju,
Moeljanto.  2018.  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Edisi  Revisi. Rineka Cipta. Jakarta.
Moeljatno,  2002.  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Jakarta:  Rineka
Cipta
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  2005.  Teori-Teori  dan
Kebijakan Pidana.
Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni. Muladi.  2002  Lembaga  Pidana  Bersyarat.  Bandung:  Alumni.
Moeljatno, Op Cit.
Nikmah  Rosidah,  Hukum  Peradilan  Militer,  CV.  Anugrah
Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019.
Oemar  Seno  Adji,  1991.  Etika  Profesional  dan  Hukum
Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Jakarta: Erlangga
P.A.F.  Lamintang,  1996.  Dasar-Dasar  Untuk  Mempelajari Hukum  Pidana  Yang  Berlaku  Di  Indonesia,  Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, Perundang-undangan  dan  Yurisprudensi,  Bandung: Penerbit Alumni Rima  Katherina  Poli,  “Pertanggungjawaban  Bagi  Anggota Militer  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Gratifikasi”, Lex Privatum
S.R. Kanter, Hukum Pidana Militer, 1985, edisi Revisi, BPK. Gunung Mulia
Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bandung: Bina Cipta. Soejono  Soekanto,  2004.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Soerjono  Soekanto,  2007,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi
Penegakan  Hukum.  Jakarta,  Penerbit  PT.  Raja  Grafindi
Persada.
Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Tamsil M. Djabir T, Dkk, “Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak  Pidana  Lesbian,  gay,  Biseksual,  Transgender  Di
Wilayah  Komando  daerah  MIliter  XIV/Hasanuddin”, Indonesia Jurnal Of Law Vol. 5 No. 2 Juni 2023 Tongat,  Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Pres, Malang: 2008 Tongat,  Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Pres, Malang: 2008 Yulia  A  Hasan,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Buah Kapal  Yang  Bekerja  Pada  Pengusaha  Perkapalan Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Hukum
Ketenagakerjaan”,  Indonesia  Jurnal  Of  Legality  Vol.  5. No.2 Juni 2023
Yusep  Mulyana,  Hukum  Peradilan  Militer,  MDP  Media (Anggota IKAPI), Bandung, 2021.