## PELAKSANAAN  UNDANG  UNDANG  NOMOR  22  TAHUN  1999 TENTANG  PAJAK  DAERAH  DAN  RETRIBUSI  DAERAH
Dra. ERNAWATI., MM  -  DJOKO KRISTIANTO, SE., M.Si

## Dosen Fakultas Ekonomi UNISRI
Abstract:
The Various policy which is gone through  a government representing mirroring of Law No. 22 Year 1999 instructed development of to area can improve the area economics. In order to giving broader autonomy. To finance-related area especially area give by the introductions to be able to fill the source of existing fund as according to potency and each area situation so that later can improve the Original Earnings of Its Area for the sake of its own household defrayal. Keyword : Area Iease, PAD

## LATAR BELAKANG
Berbagai  kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah  yang  merupakan  pencerminan  Undang Undang  No.  22  Tahun  1999  diarahkan  agar  pembangunan  daerah  dapat  meningkatkan perekonomian  daerah.  Kebijakan  tersebut  secara  garis  besar  mencakup  lima  komponen  utama, pertama  adalah  kebijakan  dibidang  penerimaan  daerah  yang  diprioritaskan  pada  penggalian sumber-sumber Pendapatan  Asli Daerah (PAD).  Kedua adalah kebijakan dibidang pengeluaran yang  berorientasi  pada  prinsip  desentralisasi  dalam  perencanaan,  penyusunan  program, pengambilan keputusan dalam melilih kegiatan dan proyek-proyek daerah serta pelaksanaannya. Ketiga  adalah  peningkatan  kemampuan  organisasi  pemerintah  daerah.  Keempat  adalah  usaha memperkuat  sistem  pemantauan  dan  pengendalian  pemerintah  daerah  yang  efektif.  Terakhir adalah mendorong partisipasi swasta dalam bidang pelayanan masyarakat.
Sejalan  dengan  pemerataan  dan  penyebaran  pembangunan  di  Indonesia,  maka  peranan pemerintah  daerah  menjadi  sangat  penting.  Pemerintah  daerah  perlu  selalu  meningkatkan pendapatan  daerah  guna  membiayai  pembangunan  di  daerahnya  serta  mengurangi ketergantungan  pada  subsidi  dari  pemerintah  pusat.  Pemerintah  daerah  sama  halnya  dengan Pemerintah Pusat mempunyai kepentingan yang sama dalam penyelenggaraannya. Dalam rangka pemberian  otonomi  yang  lebih  luas.  Kepada  daerah  terutama  dibidang  keuangan  daerah  diberi kewenangan  untuk  dapat  mengisi  sumber  dana  yang  ada  sesuai  dengan  potensi  dan  keadaan daerah masing-masing sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sendiri.

## RETRIBUSI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pengertian  retribusi  pada  dasarnya  secara  umum  didefinisikan  sebagai  berikut:  “Retribusi adalah merupakan pungutan yang di lakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan  oleh  pemerintah  secara  langsung  atau  nyata”  (Mardiasmo,  2003).  Pelaksanaan pemungutan  retribusi  daerah  dalam  era  sekarang  ini  diatur  dengan  Undang  Undang  Nomor  22 Tahun    1999  tentang  pajak  daerah  dan  retribisi  daerah  yang  mengatur  mengenai  ketentuan- ketentuan  pokok  sebagai  kebijaksanaan  dan  petunjuk  daerah  dalam  pelaksanan  pungutan  pajak daerah  dan  retribusi  dearah,  sekaligus  menetapkan  pengaturan  secara  rinci  untuk  menjamin penerapan prosedur umum pajak daerah dan retribusi daerah.
Pajak  daerah,  dan  retribusi  daerah,  retribusi  pasar  merupakan  salah  satu  jenis  retribusi  jasa umum. Agar program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan, maka Pendapatan Asli Daerah  harus  selalu  diupayakan  dapat  meningkat  setiap  tahunnya.  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Sragen  diharapkan  mampu  berperan  lebih  besar  dalam  pembiayaan  pemerintah  daerah. Mengingat  peranan  PAD  masih  relatif  kecil  dalam  usaha  pembiayaan  pembangunan  daerah, maka  usaha  peningkatan  PAD  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting,  atau  setidak-tidaknya dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau pemerintah daerah diatasnya.
Diharapkan  dengan  meningkatnya  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  tercipta  otonomi  daerah. Peningkatan  penerimaan  retribusi  pasar  akan  mempengaruhi  besarnya  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), sehingga akan sangat berpengaruh terhadap sumber keuangan daerah yang dipergunakan untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  di  daerah  pada  khususnya  dan  pembangunan nasional  pada  umumnya.  Dengan  semakin  sejahteranya  masyarakat  akan  mendorong meningkatnya  tingkat  konsumsi  masyarakat  yang  berujung  pada  peningkatan  permintaan masyarakat

## SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Sistem  administrasi  Pemerintah  daerah  Di  Indonesia  ditandai  oleh  dua  pendekatan dekonsentrasi  dan  desentralisasi  (Devas,  2004:1).  Kedua  pola  ini  berjalan  seiring,  dengan perangkat  administrasi  dekonsentrasi  berjalan  sejajar  dengan  perangkat  Pemerintah  Daerah. Dekonsentrasi  menurut  Undang  Undang  Nomor  22  tahun  1999  Pasal  1  tentang  Pemerintah Daerah,  dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  wewenang  dari  Pemerintah  kepada  gubernur  sebagai wakil  Pemerintah  dan  atau  perangkat  pusat  di  daerah,  sedangkan  menurut  Undang  Undang
Nomor 22 tahun 1999 Pasal 1 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyelenggaraan wewenang  Pemerintah  oleh  Pemerintah  Daerah  otonom  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).    Menurut  Sadono  Sukirno  (2003),  Kekuasaan  Pemerintah  Daerah dalam  menjalankan  kebijaksanaan  pembangunan  jelas  lebih  terbatas,  jika  dibandingkan  dengan kekuasaan  Pemerintah  Pusat.  Bentuk  campur  tangan  Pemerintah  Pusat  terhadap  peranan Pembangunan Saerah pada dasarnya terwujud dalam hal sebagai berikut :
1) Peranan  Pembangunan  Daerah  hanyalah  merupaka  pelengkap  bagi  Pembangunan  Nasional. Sehingga  dapat    menjamin  agar  pembangunan  daerah  dapat  membangun  Nasional,  harus dilakukan  koordinasi  yang  baik  antara  Pemerintah  Daerah  dalam  menyusun  rencana Pembangunannya, Pemerintah Daerah harus Pusat didaerahnya.
2) Pemerintah daerah tidak  mempunyai kekuasaan dalam  menjalankan kebijaksanaan  moneter, sehingga  harus  mau  menerima  konsukuensi  dari  setiap  kebijaksanaan  yang  dilaksanakan Pemerintah Pusat (Bank Sentral).
3) Pemerintah Daerah juga tidak mempunyai kekuasaan menciptakan kebijakan untuk mengatur perdagangan  antar  daerah  dan  investasi  semua  Peraturan  tentang  peranan  modal  (asing maupun  dalam  negri),  pengembangan  sector-sektor  industri  dan  pertanian  serta  peraturan lainnya, pada umumnya ditentukan Pemerintah Pusat.
4) Kebijaksanaan  fiscal  yang  dilakukan  Pemerintah  daerah  merupakan  pelengkap  bagi kebijaksanaan fiscal Pemerintah Pusat. Kebijaksanan fiscal Pemerintah Daerah tersebut tidak boleh menetralisir atau bertentangan dengan kebijaksanaan pusat.

## SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH
Untuk memperlancar Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah memerlukan sumber-sumber penerimaan  yang  rutin  dan  kontinyu.  Adapun  sumber-sumber  Penerimaan  Daerah  menurut Undang  Undang  Nomor  22  tahun  1999  mengenai  Pemerintah  Daerah  menurut  (Munawir 2004:19)  antara lain :

## 1. Pendapatan Asli Daerah
a) Hasil Pajak Daerah
Pungutan  daerah  berdasarkan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  daerah  untuk  pembiayaan rumah  tangganya  sebagai  bahan  hukum  Publik  tanpa  memberikan  prestasi  kembali  yang dapat langsung ditunjuk.
b) Hasil Retribusi Daerah
Pungutan  Daerah  sebagai  pembayaran  pemakaian  atau  karena  memperoleh  jasa  pekerjaan, usaha  atau  milik  daerah  bagi  yang  berkepentingan  atau  karena  jasa  yang  diberikan  oleh daerah.
c) Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
Penerimaan  yang  berasal  dari  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan Prinsip  pengelolaan  berdasarkan  ekonomi  perusahaan  tanpa  meninggalkan  asas public service dan sebagai wajib disetorkan ke kas daerah
d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Penerimaan  yang  merupakan  hasil  dari  usaha-usaha  daerah  selain  tersebut  diatas,  seperti penerimaan  dari  dinas-dinas  daerah  dan  penerimaan  dari  persewaan  tanah,  rumah,  dan kendaraan milik Pemerintag Daerah

## 2. Dana Perimbangan
Menurut Pasal (6) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999, dana perimbangan terdiri dari :
a) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
b) Dana Alokasi Umum
Dana  Alokasi  umum  untuk  daerah  propinsi  tertebtu  ditetapkan  dalam  APBN  dengan  porsi propinsi daerah yang bersangkutan. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua  puluh  lima  persen)  dari  penerimaan  dalam  negri  yang  ditetapkan  dalam  APBN.  Porsi daerah  Kabupaten/Kota  merupakan  proporsi  bonot  daerah  Kabupaten/Kota  yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Bobot Daerah ditetapkan berdasarkan :
1. Kabupaten wilayah otonomi daerah
2. Potensi ekonomi daerah
c) Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai  kebutuhan  khusus,  denga  memperhatikan  tersedianya  dana  dalam  APBN. Kebutuhan khusus sebagai mana dimaksud adalah :
1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum.
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
Dana  alokasi  khusus  tersebut  termasuk  yang  berasal  dari  dana  reboisasi  dibagi  dengan imbangan sebagai berikut :
 40% dibagi kepada Daerah penghasil sebagai dana alikasi khusus.
 60% untuk Pemerintah Pusat
kecuali dalam rangka reboisasi, daerah yang mendapatkan pembiayaan kebutuhan khusus sebagaimana  dalam  ayat  (2)  menyediakan  dana  penyamping  dari  APBD  sesuai  dengan kemampuan daerah yang bersangkutan.

## 3. Pinjaman Daerah
Dalam  Pasal  (11)  Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  1999,  pinjaman  daerah  disebutkan sebagai berikut :
a. Daerah dapat melekukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagaimana anggarannya.
b. Daerah melakuakan pinjaman dari sumber luar negeri melalui Pemerintah Pusat.
c. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang  merupakan  asset  daerah  dan  dapat  menghasilkan  penerimaan  untuk  pembayaran kembali pinjaman, serta memberi manfaat bagi peleyanan masyarakat.
d. Daerah  dapat  melakukan  pinjaman  jangka  pendek  guna  pengaturan  arus  kas  dalam  rangka pengelolaan masyarakat.

## 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan  Asli  Daerah  sendiri  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri  yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (UU No. 22 tahun 1999) tentang Pemerintah Daerah. Supaya sumber-sumber  Pendapatan  asli  Daerah  itu  mempunyai  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi daerah maka perlu digali, ditingkatkan dan dihimpun dengan sebaik-baiknya.

## PAJAK

## 1. Pengertian Pajak
Pajak  merupakan  bagian  penting  dari  kegiatan  bernegara  sebesar  70%  dari  belanja  Negara berasal dari Pajak. Ada berbagai pengertian ahli dalam bidang perpajakan, tetapi mempunyai inti atau tujauan yang sama.
Definisi atau Pengertian pajak menurut (Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo, 2003:17):  Pajak  adalah  iuran  kepada  kas  Negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum .
Berdasarkan  definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  memiliki  unsur-unsur  iuran dari rakyat kepada Negara.
a. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang sertaaturan pelaksanaannya.
b. Tanpa  jasa  timbale  atau  kontraprestasi  dari  Negara  yang  secara  langsung  dapat  ditunjuk. Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya  kontraprestasi  individual  oleh pemerintah.
c. Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  Negara,  yakni  pengeluaran-pengeluaran  yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2. Fungsi Pajak
Ada dua fungsi pajak, yaitu :

## a. Fungsi Penerimaan (budgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pangeluaran-pengeluarannya. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
b. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakansanaan  pemerintah  dalam bidang social dan ekonomi.

## 3. Syarat Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai  dengan  tujuan  hukum,  yakni  mencapai  keadilan,  undang-undang  dan  pelaksanaan pemungutan  harus  adil.  Adil  dalam  perundang-undangan  diantaranya  mengenakan  pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam  pelaksanaannya  yakni  dengan  memberikan  hak  bagi  wajib  pajak  untuk  mengajukan keberatan,  penundaan  dalam  pembayaran  dan  mengajukan  banding  kepada  Majelis Pertimbangan  Pajak.  Pemungutan  pajak  harus  berdasarkan  undang-undang  (syarat  Yuridis).
Di  Indonesia,  pajak  diatur  dalam  UUD  1945  pasal  23  ayat  2.  hal  ini  memberikan  jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

## b) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan  tidak  boleh  mengganggu  kelancaran  kegiatan  produksi  maupun  perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
c) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
Sesuai  fungsi  budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga  lebih rendah dari hasil pemungutannya.

## d) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem  pemungutan  yang  sederhana  akan  memudahkan  dan  mendorong  masyarakat  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Syarat  ini  telah  dipenuhi  oleh  undang-undang perpajakan yang baru.

## 4. Pengelompokan Pajak
Dalam  hukum  pajak  terdapat  pembagian  jenis-jenis  pajak  yang  dibagi  dalam  berbagai kelompok-kelompok pajak. Adapun pengelompokan pajak adalah sebagai berikut :
a. Pajak langsung dan Pajak tidak langsung (Munawir, 2004 : 27):
1. Pajak langsung
Adalah  pajak  yang  dikenakan  berdasarkan  atas  surat  ketetapan  pajak  dan  pengenaannya dilakukan secara berkala.
2. Pajak tidak langsung
Adalah  pajak  yang  pemumngutannya  tidak  dilakukan  berdasarkan  atas  surat  ketetapan dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala.
b. Pajak Negara dan Pajak Daerah (Mardiasmo, 2003:92):
1. Pajak Negara (Pusat)
Adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Pusat  yang  penyelenggaraan pemungutaannya  di  daerah-daerah  yang  dilakukan  oleh  kantor  pelayanan  pajak,  dan hasilnya digunakan untuk pembinaan rumah tangga Negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah
Adalah  pajak  yang  dipungut  daerah  berdasarkan  peraturan-peraturan  pajak  yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.

## PAJAK DAERAH
Agar dapat memahami ati pajak daerah dan jenis-jenisnya, berikut ini dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pajak daerah tersebut. Pengertian pajak daerah banyak dikemukakan oleh para ahli di  bidang perpajakan tetapi arti dan tujuan pajak daerah dapat dirangkum  sebagai  berikut : Adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah  untuk  kepentingan  pembiayaan  rumah  tangga  Pemerintah  Daerah  tersebut.  (Devas, 2004:31).
Wewenang  mengenai  pajak  atas  penduduk  setempat  untuk  membiayai  layanan  masyarakat merupakan  unsur  yang  penting  dalam  sistem  Pemerintah  Daerah.  Sistem  Pajak  Daerah  yang dipakai  sekarang  ini  banyak  mengandung  kelemahan,  dan  disamping  itu,  sebagai  terbesar  dari pajak  daerah  lebih  banyak  menimbulkan  beban  daripada  menghasilkan  penerimaan  bagi masyarakat,  sehingga  perlu  diadakan  suatu  perubahan  pada  system  Pajak  Daerah  (Devas, 2004:57).
a. Menyederhanakan system pajak daerah, karena sekarang ini system ini tampaknya memiliki “nilai  pengganggu”  (nuisance  value)  yang  sangat  besar  dibandingkan  dengan  penerimaan yang dihasilkannya. Perubahan ini bertujuan mewujudkan system pajak yang lebih adil.
b. Menaikkan penerimaan dari pajak daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat.
c. Perubahan system pajak juga mungkin ada, yang menyangkut wewenang Pemerintah Daerah.

## RETRIBUSI   DAERAH
Selanjutnya untuk menjelaskan Retribusi Daerah dapat diuraikan hal-hal berikut :
1) Pengertian Retribusi:
Retribusi  menurut  Munawir  adalah  sebagai  berikut  :  Iuran  kepada  Pemerintah  yang  dapat dipaksakan dan dapat jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik, dia tidak dikenakan iuran itu. Dari pengertian-pengertian diatas, terlihat bahwa cirri mendasar dari retribusi adalah sebagai berikut :
- Dipungut oleh Negara
- Dalam pemunutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
- Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
Retribusi  dikenakan  pada  setiap  orang/badan  yang  menggunakan  jasa-jasa  yang disediakan oleh Negara.
2) Pengertian retribusi Daerah
Pengertian retribusi daerah menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Bab 1 ketentuan Umum  Pasal  1  ayat  2  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  retribusi  daerah  adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  ijin  tertentu  yana  khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## PERAN  PEMERINTAH  DAN  MASYRAKAT
Pengertian  Retribusi  Pasar  adalah  Pungutan  Daerah  sebagai  pembayaran  atas  pemanfaatan atau penggunaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun fasilitas pasar yang  dimaksud  adalah  setiap  fasilitas  yang  terdapat  di  pasar,  yang  selanjutnya  disebut  sebagai obyek retribusi pasar. Contoh dari fasilitas pasar adalah pelataran atau los yang terdapat di pasar. Namun dalam pengertian  ini  bukan  berarti  bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja  sama dengan  pihak  ketiga  karena  dengan  sangat  selektif  dalam  pemungutan  retribusi  Pemerintah Daerah  dapat  bekerjasama  dengan  badan-badan  tertentu  yang  karena  profesionalismenya  layak dipercaya  untuk  ikut  melaksanakan  sebagian  tugas  pemungutan  jenis  retribusi  secara  lebih sfisien.
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan  perhitungan  besarnya  retribusi  terutang,  pengawasan,  penyetoran,  dan  penagihan retribusi. Produk Domestik Regional Bruto dengan “Produk Asli Penduduk disuatu daerah secara regional  yang  memperhitungkan  seluruh  penyusutan  atas  barang-barang  modal  yang  tetap digunakan dalam proses produksi selama satu tahun. Perhitungan PDRB disuatu daerah dengan menjumlahkan  dalam  keadaan  bruto  produksi  dari  berbagai  sector  usaha  penduduk  daerah  itu. Produk regional  adalah  istilah  untuk  produk  regional  netto  yang  dihitung  atas  harga tetap  yang tidak  dipengaruhi  oleh  inflasi.  Dari  nilai  PDRB  yang  ditunjukkan  suatu  daerah,  ditentukan kemakmuran  daerah  itu.  Karena  itu,  PDRB  dapat  dikatakan  sebagai  tanda  kemakmuran  suatu daerah.

## KESIMPULAN
Pemerintah  perlu  mengoptimalkan  pendapatan  asli  daerah  dari  sektor  restribusi  khususnya restribusi  pasar  karena  sumbangan  yang  diberikan  dari  variabel  ini  terhadap  pendapatan  asli daerah mempunyai prospek yang terus meningkat pada sepuluh tahun ke depan. Retribusi pasar dalam memberikan sumbangan terhadap penerimaan asli daerah berada pada tahap berkembang sehingga  masih dapat di tingkatkan  lagi terutama pada sektor-sektor  yang belum optimal dalam memberikan sumbangan.
Berdasarkan kesimpulan maka disarankan  agar  sektor restribusi daerah dari sektor lain juga dapat ditingkatkan dan dioptimalkan sehingga sumbangan  yang diberikan dari restribusi daerah bagi peningkatan pendapatan asli daerah dapat lebih meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah disarankan  agar  lebih  giat  dalam  memperbaiki  dan  meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian yang  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  pembangunan  fasilitas-fasilitas  perekonomian, memperbaiki  sarana  trasportasi  dan  meningkatkan  investasi  untuk  peningkatan  pertumbuhan ekonomi.
--------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Devas, 2004, Tata Cara Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah , Raja Grafindo, Jakarta Eko Jaya, 2001, Peraturan Pajak dan restribusi  Daerah , CV. Eko Jaya, Jakarta Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik , Penerbit ANDI Yogyakarta. _________, 2003, Perpajakan , Penerbit ANDI Yogyakarta.
Munawir, 2004, Seluk Beluk Perpajakan Di Indonesia dalam Era otonomi Daerah , Jakarta, B P Panca Usaha
Rochmat Soemitro, 2006, Asas dan Dasar Perpajakan, Eresco, Bandung. Sadono Sukirno, 2003, Asa-asas Otonomi Daerah , Jakarta, Bina Ilmu.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah .
Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah . Waluyo, 2003, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, 2004, Hukum Pajak , Salemba Empat, Jakarta