Volume 2 Nomor 1 April 2020

## KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN STANDAR BAKU DALAM  MENCAPAI KEADILAN BERKONTRAK
Wiwin Widiyaningsih 1
Email : notwin85@yahoo.com

## ABSTRAK
Asas  kebebasan  berkontrak  merupakan  asas  yang  dipergunakannya sebagai  landasan  keberadaan  perjanjian  baku  dalam  mengatur  hubungan hukum  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  namun  dalam  kenyataannya sangat jarang para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai posisi tawar seimbang.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  penerapan  asas  kebebasan berkontrak  dalam  mewujudkan  keadilan  para  pihak  dan  untuk  mengetahui kedudukan  perjanjian  baku  agar  dapat  mencapai  keadilan  bagi  kedua  belah pihak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  pelaksanaan  perjanjian  baku seringkali  menjadi  alasan  pembenar  bagi  pelaku  usaha  kepada  konsumen sehingga  menimbulkan  ketidakadilan.  Adanya  ketidakseimbangan  kedudukan pelaku  usaha  dengan  konsumen  menyebabkan  ketentuan-ketentuan  dalam perjanjian baku lebih menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen. Oleh  karena  itu  diperlukan  pembatasan  penerapan  asas  kebebasan  berkontrak dalam  kontrak  baku  dengan  memberlakukan  aturan  yang  melarang  beberapa klausul  tertentu  untuk  dimasukkan  dalam  kontrak  baku,  serta  melakukan pengawasan terhadap penggunaan kontrak baku dalam kegiatan bisnis.
Kata Kunci : Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Baku, Keadilan .
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## A. Latar Belakang
Suatu  perjanjian  melahirkan  akibat  hukum  berupa  hak  dan  kewajiban. Sesuatu  yang merupakan hak bagi suatu pihak dalam perjanjian akan  menjadi kewajiban  bagi  pihak  lain.  Saat  ini  ketentuan  hukum  perjanjian  yang  banyak digunakan  di  Indonesia  adalah  ketentuan-ketentuan  Buku  III  KUHPerdata tentang  Perikatan.  Salah  satu  asas  utama  yang  melandasi  hukum  perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak.
Asas  kebebasan  berkontrak  ( partij  autonomi,  freedom  of  kontrak, contract  vrijheid )  yang  mengakibatkan  sistem  hukum  perjanjian  terbuka.
Peraturan-peraturannya bersifat melengkapi ( aanvullen, regulatory ).
Kebebasan  berkontrak  artinya  bebas  menentukan  isi  perjanjian  dan  dengan siapa  mengadahkan  perjanjian.  Asas  kebebasan  berkontrak  bersifat  universal yang  merunjuk  pada  adanya  kehendak  yang  bebas  dari  setiap  orang  untuk membuat kontrak atau tidak membuat kontrak, pembatasannya hanyalah untuk kepentingan  umum  dan  di  dalam  kontrak  itu  harus  ada  keseimbangan  yang wajar.  Satu  hal  yang  patut  diperhatikan,  bahwa  asas  kebebasan  berkontrak adalah mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak. 2 Keseimbangan tersebut baik secara ekonomi maupun sosial. 3
Asas  kebebasan  berkontrak  ini  diakui  dalam  hukum  perjanjian  di Indonesia,  sehingga  hukum  perjanjian  di  Indonesia  menganut  sistem  terbuka. Artinya,  hukum  tidak  hanya  mengakui  jenis-jenis  perjanjian  yang  diatur  dan
2 M Faiz mufidi, Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Pengenbangan  Hukum  Ekonomi , Disertasi  Doktor,  Universitas  Padjajaran,  Bandung,  2008 hlm.12
3 Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak , Universitas Indonesia , Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, hlm.124
Volume 2 Nomor 1 April 2020
diberi  nama  dalam  undang-undang  tetapi  juga  mengakui  dan  memberikan akibat  terhadap  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  sekalipun  jenis  perjanjian tersebut  tidak  diatur  dalam  undang-undang.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  dari ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata. 4 Namun  dalam  kenyataannya sangat jarang para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai posisi tawar seimbang. Pada perjanjian yang demikian, pihak yang mempunyai posisi tawar lebih kuat akan lebih menentukan isi perjanjian.
Perjanjian-perjanjian  yang  paling  menyolok  menunjukkan  dominan salah satu pihak adalah perjanjian yang dalam bahasa Belanda disebut standard voorwarden atau  dalam  hukum  Inggris  disebut standard  contract . 5 Di Indonesia  ada  yang  menyebut  sebagai  perjanjian  baku.  Pada  perjanjian  ini ketentuan-ketentuan  di  dalamnya  lebih  banyak  ditentukan  oleh  pihak  yang mempunyai  posisi  tawar  lebih  kuat  dibandingkan  pihak  lainnya. 6 Sedangkan pihak  yang  posisi  tawarnya  lebih  rendah,  sangat  kecil  kemungkinannya mengadakan  perubahan  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam draft  perjanjian.  Dalam  arti  pihak  yang  menerima  penawaran  tidak  dalam posisi  memilih  dari  pilihan  yang  luas  tetapi  hanya  memilih  untuk  menerima atau menolak tawaran tersebut. 7
Pada  mulanya  penggunaan  perjanjian  baku  didasari  pertimbangan ekonomis,  yaitu  untuk  mengurangi  biaya  yang  ditimbulkan  oleh  pembuatan
4 Lina  Jamilah, Asas  Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian  Standar Baku , Jurnal Ilmu Hukum, Syiar Hukum, Fh.Unisba. Vol. Xiii. No. 1 Maret – Agustus 2012, hlm. 229
5 Mariam  Darus  Badrulzaman, Aneka  Hukum  Bisnis ,  Alumni,  Bandung,  1994,  hlm. 46.
6 Ibid
7 M Faiz Mufidi, Op.Cit, hlm. 13
Volume 2 Nomor 1 April 2020
kontrak  dan  juga  untuk  kepraktisan. 8 Oleh  karena  itu,  dewasa  ini  perjanjian baku  dipergunakan  tidak  hanya  dalam  Perbankan  konvensional,  Perbankan syariah,  Pasar  modal  syariah,  Asuransi  syariah,  akan  tetapi  perjanjian  baku banyak  diperggunakan  dalam  berbagai  transaksi  perdagangan  yang  meliputi penjualan barang, jasa maupun piranti lunak, termasuk lisensi. 9
Dengan  banyaknya  perjanjian  baku  dipergunakan  dalam  berbagai transaksi  dan  melihat  dalam  perjanjian  tersebut,  dimana  posisi  dominan  oleh satu pihak, maka ada kemungkinan perjanjian baku tersebut, telah mengurangi perwujudan  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  perspektif  perlindungan  yang seimbang bagi para pihak dan bertentangan dengan rasa keadilan.
Patut diduga sifat perjanjian yang berbentuk baku ini tidak akan mampu memberikan  rasa  keadilan  yang  memadai  bagi  pihak  yang  posisinya  lemah. Keadilan dalam hal ini adalah keadilan yang didasari Asas Proporsionalitas, di mana  para  pihak  mempunyai  beban  kewajiban  dan  hak  yang  proporsional dengan  kontribusinya. 10 Namun  dalam  kenyataanya  bentuk  maupun  isi perjanjian  telah  ditentukan  oleh  pihak  yang  kuat  sebelum  perjanjian  itu ditandatangani  oleh  para  pihak.  Tidak  akan  bisa  dipungkiri  pihak  yang  kuat akan  berusaha  agar  semua  kepentingannya  dapat  diakomodir  di  dalam
8 Ibid
9 Tim  Lindsey,  et.al. Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar ,  Asian  Law  Group bekerjasama dengan PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 333
10 Hernoko,  A  Yudha  &  Ratnawati,  Ika  Yunia, Asas  Proporsionalitas  dalam Perjanjian Waralaba ( Franchise ). Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1 No.1, April 2015, hlm 17
Volume 2 Nomor 1 April 2020
perjanjian  tersebut,  meskipun  hal  tersebut  potensial  untuk  menimbulkan kerugian ekonomi atau ketidakadilan pada pihak lainnya 11
Adanya  perbedaaan  posisi  bagi  para  pihak  ketika  perjanjian  baku diadakan  tidak  memberikan  kepada  pihak  konsumen  dalam  mengadahkan perundingan  dengan  pelaku  usaha.  Dalam  hal  ini,  konsumen  tidak  diberikan keleluasan  dalam  menentukan  isi  perjanjian  karena  konsumen  tidak mempunyai  kewenangan.  Sehingga  perjanjian  baku  dinilai  tidak  memenuhi aturan  yang  dikehendaki  oleh  Pasal  1320  KUH  Perdata  jo.  Pasal  1338  KUH Perdata. 12
Berpijak  pada  permasalahan  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  di dalam  perjanjian  baku  yang  dibuat,  terdapat  unsur  keharusan  yang  harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di  dalam  perjanjian  tersebut.  Merujuk  pada  landasan  dasar  dilakukanya  suatu kontrak  atau  perjanjian,  dalam  hal  ini  cenderung  mengacu  pada  hal-hal  yang bersifat bisnis atau ekonomi (keuangan). Oleh karena itu dalam suatu kontrak yang  dibuat  oleh  para  pihak,  seharusnya  mampu  mewadahi  kepentingan- kepentian  para  pihak.  Adanya  kepentingan  para  pihak,  merupakan  suatu  hal yang  tidak  dapat  dipisahkan,  karena  pada  dasarnya  dalam  kontrak  perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan.
Mengacu  pada  pemikiran  bahwa  suatu  perjanjian  terjadi  ketika  para pihak  yang  ada  di  dalamnya  sepakat  untuk  saling  mengikatkan  diri,  maka
11 Ery  Agus  Priyono, Aspek  Keadilan  Dalam  Kontrak  Bisnis  Di  Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba ) Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 14, Nomor 1, Semarang 2018, hlm 17
12 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum…Op.Cit , hlm. 105.
Volume 2 Nomor 1 April 2020
dalam  hal  ini  pelaksanaan  perjanjian  tidak  dapat  lepas  dari  prinsip konsensualisme  yang  merupakan  suatu  syarat  pembentuk  perjanjian.  Prinsip konsensualisme merupakan syarat mutlak dalam setiap kontrak yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum. 13
Suatu  perjanjian  dianggap  terjadi  setelah  para  pihak  mengatakan kesepakatan.  Lebih  jauh  memahami  tentang  kesepakatan  para  pihak,  bahwa pada  hakikatnya  dalam  hubungan  hukum  perjanjian,  kesepakatan  yang  terjadi terbentuk karena proses tawar menawar. 14 Melalui proses tawar menawar inilah para  pihak  akan  mengetahui  secara  jelas  dan  detail  terkait  dengan  hak  serta kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan perjanjian tersebut.
Dalam  perjanjian  baku  yang  isinya  telah  ditentukan  oleh  salah  satu pihak,  maka  prinsip-prinsip  hukum  perjanjian  yang  terdapat  di  dalam  hukum perjanjian  seakan  terabaikan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  negosiasi dalam  perjanjian  baku,  posisi  tawar  salah  satu  pihak  juga  lemah. 15 Posisi demikian  yang  menjadi  ketertarikan  penulis  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul  “ Asas  Kebebasan  Berkontrak  Terhadap  Perjanjian  Standar Baku Dalam  Mencapai Keadilan Berkontrak”
13 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum  Perikatan Nasional , Alumni,  Bandung,1986.  hlm 5.  Lihat  juga  Yohanes  Sogar  Simamora, Hukum  Perjanjian ,  LaksBang  PRESSindo, Yogyakarta,  2009, hlm. 191
14 Ibid
15 Muhamad  Hasan  Muaziz  dan    Achmad  Busro, Pengaturan  Klausula  Baku  Dalam Hukum Perjanjian  Untuk  Mencapai  Keadilan Berkontrak, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015,  hlm76
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## B.  Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  penerapan  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  mewujudkan keadilan para pihak?
2. Bagaimana  kedudukan  perjanjian  baku  agar  dapat  mencapai  keadilan  bagi kedua belah pihak?

## C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  penerapan  asas  kebebasan  berkontrak  dalam mewujudkan keadilan para pihak
2. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian baku agar dapat mencapai keadilan bagi kedua belah pihak.

## D. Kerangka Pemikiran
Kerangka  teori  adalah  kerangka  pemikiran  atau  butir-butir  pendapat mengenai  suatu  permasalahan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman ( guidance )  teoritis  untuk  dijadikan  sebagai  pisau  analisis  dalam  jurnal  ini.
Kerangka  teori 16 yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  ataupun batasan-batasan  tentang  teori-teori  yang  akan  dipakai  sebagai  landasan penelitian yang akan dilakukan. 17 Menurut John. W. Best, teori pada dasarnya
16 Uber  Silalahi, Metode  dan  Metodologi  Penelitian .  Bina  Budaya,  Bandung  1998, hlm. 69
17 Mardalis, Metode Penelitian (Suatu  Pendekatan Proposal ), Bumi Aksara. Jakarta, 1999, hlm. 41
Volume 2 Nomor 1 April 2020
berisi  penggambaran  hubungan  sebab  akibat  diantara  variabel-variabel.  Suatu teori  di  dalam  dirinya  terkandung  keunggulan  untuk  bisa  menjelaskan  suatu gejala. Tidak itu saja, suatu teori juga berkekuatan untuk memprediksi sesuatu gejala. 18 Teori  adalah  “ Something  assume  as  starting  point  scientific investigation ”  Asumsi  dasar  untuk  membuktikan  penelitian  ilmiah. 19 Teori  di jadikan prinsip umum yang tingkat kebenarannya menjadi rujukan dan di akui kalangan  ilmuan. 20 Teori  hukum  adalah  teori  dalam  bidang  hukum  yaitu berfungsi  memberikan  argumentasi  yang  meyakinkan  bahwa  hal–hal  yang  di jelaskan itu adalah ilmiah atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal- hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis, 21 berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat. 22
Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka kerangka  pemikiran  penelitian  ini  menggunakan Teori  keseimbangan ,  serta didukung dengan Teori Perjanjian dan Teori Keadilan .
Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian  ini, yaitu yang  pertama  teori  keseimbangan,  Teori  ini  memberikan  rujukan  asas-asas yang dipakai dalam pembuatan perjanjian/kontrak baku agar dapat memberikan keadilan terhadap para pihak sehingga mampu melindungi hak asasi manusia.
18 Ibid. hal. 41-42. 19 Paul Edward, disitir oleh juhaya S. Praja ,  Teori  Hukum Dan Aplikasinya . Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 1.
20 Ibid
21 Ismail Sunny, dan Muhammad Rasyid, Negara Hukum (Suatu Study Tentang Suatu Prinsip-prinsipnya  Dilihat  Dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  Pada  Periode  Negara Madinah Dan Masa Kini), Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2010, hlm. 8.
22 Koentjaraningrat, Metode-metode  Penelitian  Masyarakat ,  Edisi  Ketiga,  Gramedia, Jakarta, 1993,  hlm 19
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Teori  ini  dikemukakan  oleh  Joel  Levin  dan  Banks  Mc.Dowell  dengan  awal thesis  landasan  kekuatan  mengikatnya  kontrak  adalah “A  legally  binding contract  exists  where  an  obligation  has  been  voluntarily  assumed,  is reasonably  fair  to  the  party  against  whom  it  is  enforced,  is  consistent  with society‟s  contractual  expectations,  and  gives  rise  to  no  administrative difficulties barring enforcement” (sebuah kontrak memiliki kekuatan mengikat secara  hukum  apabila  kewajiban  yang  timbul  secara  sukarela, adil  bagi  pihak yang  lainnya,  konsisten  dengan  harapan-harapan  masyarakat  dalan  hubungan kontraktual, dan tidak memiliki kesulitan administrasi dalam pelaksanaannya) 23
Komponen  kontrak  yang  dapat  mengikat  secara  hukum  terdiri  dari  empat komponen yakni:
1. Dilakukan secara sukarela ( voluntariness );
2. keadilan/kelayakan ( fairness ),
3. harapan-harapan  hubungan  kontraktual  dalam  masyarakat/ketertiban  umum ( society‟s contractual expectations );
4. tidak  ada  kesulitan  adminsitrasi  dalam  pelaksanaannya  ( absence  of administrative difficulties ).
Komponen  teori  pertama  dan  kedua  yakni  “dilakukan  secara  sukarela (kesukarelaan)” dan “keadilan” merupakan variabel yang berubah-ubah namun bersifat  “ check  and  balance ”  artinya  dalam  suatu  kontrak  apabila  tingkat kesukarelaannya kurang maka secara proporsional keadilan harus ditingkatkan,
23 Joel  Levin  and  Banks  McDowell,  “ The  Balance  Theory  of  Contracts:  Seeking Justice in  Voluntary Obligations ”, Articles, sumber:http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other- mcdowell.pdf, diakses pada tanggal 12/0 2020.
Volume 2 Nomor 1 April 2020
demikian  pula  sebaliknya  apabila  tingkat  kesukarelaannya  tinggi  maka penekanan pada tingkat keadilan menjadi lebih berkurang.
Kesukarelaan  ( voluntariness )  diukur  berdasarkan  tindakan  yang dilakukan  secara  sadar  ( consciously )  dan  dipilih  berdasarkan  kehendak  bebas ( willingly )  dari  pemberi  janji.  Semakin  tinggi  tingkat  kesukarelaan  maka semakin besar kekuatan berlakunya  yang dapat dipaksakan oleh hukum untuk berlakunya.  Kontrak  yang di dalamnya tidak terdapat pilihan bebas (tidak ada pilihan  lain)  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  sehingga menimbulkan kebutuhan akan “keadilan/kelayakan” di dalamnya.
Keadilan  atau  kelayakan  ( fairness )  adalah  sebuah  konsep  moral  yang menjadi perdebatan sejak dahulu. Berdasarkan teori ini konsep keadilan/kelayakan ( fairness ) ditandai dengan adanya pengetahuan yang cukup terhadap  semua  aspek  dari  kontrak  dan  memiliki  kemampuan  untuk memperhitungkan  akibat  dari  kontrak 24 .  Penekanannya  pada  hal-hal  yang secara  wajar  akan  disepakati  oleh  para  pihak  berdasarkan  pengetahuannya bukan  pada  persamaan  hasil  yang  akan  diharapkan  ( proporsional ).
Pengetahuan  yang  penuh  oleh  para  pihak  terhadap  hal-hal  yang  disyaratkan dalam kontrak.
Komponen  ketiga  dan  keempat  yakni  sesuai  dengan  ketertiban  umum ( consistency with society‟s contractual expectations ) 25 dan tidak ada kesulitan
24 Sinta, Kajian Teoritik Kontrak Baku ,  https://sinta. unud.ac.id/uploads/ dokumen_dir/ 28b180 cebdadda3a7ae54c3df73da611.pdf, diakses pada tanggal 9/2/2020 25 Peter  Mahmud  Marzuki  menyatakan  bahwa  ketertiban  umum  yang  dibuat  untuk membatasi  kebebasan  berkontrak  tidak  harus  dalam  ruang  lingkup  hukum  publik  namun terdapat  pula  dalam  ruang  lingkup  hukum  privat,  ketertiban  umum  tidak  harus  selalu  berupa aturan  hukum  yang  bersifat  memaksa,  melainkan  dapat  pula  berupa  asas-asas  hukum.  Suatu
Volume 2 Nomor 1 April 2020
administratif  ( administrative  convenience )  dalam  pelaksanaanya  merupakan variable  yang  tergantung  pada  undang-undang  dan  bersifat  relatif.  Kesulitan administratif  diartikan  tidak  menimbulkan  kesulitan  dalam  pelaksanaanya contohnya penentuan ganti rugi yang jelas dan dapat diukur.
Sebagai  pendukung  teori  keseimbangan  akan  digunakan  teori Perjanjian.  Istilah  perjanjian  sering  disebut  juga  dengan  persetujuan,  yang berasal  dari  bahasa  Belanda  yakni overeenkomst .  Menurut  Subekti  “Suatu perjanjian  dinamakan  juga  persetujuan  karena  kedua  pihak  itu  setuju  untuk melakukan  sesuatu,  dapat  dikatakan  bahwa  dua  perkataan  (perjanjian  dan persetujuan) itu adalah sama artinya”. 26
Istilah  kontrak  merupakan  istilah  yang  dipakai  dalam  praktek  bisnis selain  istilah  perjanjian  dan  persetujuan.  Kerancuan  akan  istilah  kontrak  atau perjanjian  masih  sering  diketemukan  dalam  praktek  bisnis.  Pelaku  bisnis memahami  bahwa  kedua  istilah  antara  perjanjian  dan  kontrak  mempunyai pengertian  yang  berbeda.  Menurut  Muhammad  Syaifuddin  pengertian  antara perjanjian  dan  kontrak adalah  sama,  jika dilihat  dari  pengertian  yang  terdapat dalam KUHPerdata sebagai produk warisan kolonial Belanda, maka ditemukan istilah  “ overeenkomst ”  dan  “ contract ”  untuk  pengertian  yang  sama, sebagaimana  dicermati  dalam  Buku  III  Titel  Kedua  Tentang  Perikatan- Perikatan  yang  Lahir  dari  Kontrak  atau  Persetujuan,  yang  dalam  bahasa
kontrak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  apabila  bertentangan  dengan  asas  yang fundamental  dari  organisasi  kehidupan  bermasyarakat  yang  ada.  Asas-asas  fundamental merupakan  nilai-nilai  filosofis  dari  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat.  (Lihat  Peter Mahmud Marzuki,  “ Batas-Batas  Kebebasan  Berkontrak ”,  Artikel, Majalah Yuridika Volume 18 No.3, 2003, hlm 215)
26 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermassa, Jakarta, 1987,  hlm.11
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Belanda ditulis “ Van  verbintenissen  die uit  contract  of  overeenkomst  geboren worden ”.
Definisi  dari  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata  yang menentukan  bahwa  “Suatu  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan  di  mana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih”.  Dari definisi  tersebut  beberapa  sarjana  kurang  menyetujui  karena  mengandung beberapa kelemahan.
Menurut  Abdulkadir  Muhammad,  rumusan  Pasal  1313  KUHPerdata mengandung kelemahan karena: 27
1. Hanya menyangkut sepihak saja.
Dapat  dilihat  dari  rumusan  “satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap  satu  orang  atau lebih  lainnya”.  Kata  “mengikat”  sifatnya  sepihak, sehingga  perlu  dirumuskan  “kedua  belah  pihak  saling  mengikatkan  diri”, dengan  demikian  terlihat  adanya  konsensus  antara  pihak-pihak,  agar meliputi perjanjian timbal balik.
2. Kata “perbuatan” termasuk di dalamnya konsensus.
Pengertian  perbuatan  termasuk  juga  tindakan  melaksanakan  tugas  tanpa kuasa  atau  tindakan  melawan  hukum  yang  tidak  mengandung  consensus. Seharusnya digunakan kata persetujuan
3. Pengertian perjanjian terlalu luas
Luas  lingkupnya  juga  mencangkup  mengenai  urusan  janji  kawin  yang termasuk  dalam  lingkup  hukum  keluarga,  seharusnya  yang  diatur  adalah
27 Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan , Citra Aditya Bandung, 1992,hlm.78.
Volume 2 Nomor 1 April 2020
hubungan  antara  debitur  dan  kreditur  dalam  lapangan  harta  kekayaan. Perjanjian  yang  dimaksudkan  di  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata  adalah perjanijan  yang  berakibat  di  dalam  lapangan  harta  kekayaan,  sehingga perjanjian  di  luar  lapangan  hukum  tersebut  bukan  merupakan  lingkup perjanjian yang dimaksudkan.
4. Tanpa menyebutkan tujuan.
Rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tidak mencantumkan tujuan dilaksanakannya  suatu  perjanjian,  sehingga  pihak-pihak  yang  mengikatkan diri tidak memiliki kejelasan untuk maksud apa diadakan perjanjian.
Pendapat  dari  Abdul  Kadir  Muhamad  didukung  oleh  pendapat  R.
Setiawan.  Menurutnya  bahwa  “Pengertian  perjanjian  tersebut  terlalu  luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum  dan  perwalian  sukarela,  padahal  yang  dimaksud  adalah  perbuatan melawan  hukum”. 28 Mariam  Darus  Badrulzaman 29 ,  tidak  memberikan penjelasan  mengenai  apa  itu  perjanjian,  namun  memberikan  kritik  pula terhadap  definisi  perjanjian  yang  terdapat  di  dalam  ketentuan  Pasal  1313 KUHPerdata adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja, sedangkan terlalu luas karena mencakup juga janji  kawin  yaitu  perbuatan  di  dalam  hukum  keluarga  yang  menimbulkan perjanjian juga.
Penelitian ini juga mengunakan teori  keadilan untuk mengatur  kontrak standar  baku.  Pembahasan  tentang  hubungan  kontraktual  para  pihak  pada
28 R.Setiawan, Pokok –Pokok Hukum Perikatan , Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm.49.
29 .Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum ..Op.Cit , hlm.18
Volume 2 Nomor 1 April 2020
hakikatnya  tidak  dapat  dilepaskan  dalam  hubungannya  dengan  masalah keadilan.  Kontrak  sebagai  wadah  yang  mempertemukan  kepentingan  satu pihak  dengan  pihak  lain  menuntut  bentuk  pertukaran  kepentingan  yang  adil. Pertanyaan seputar apa itu ”keadilan” adalah sebuah pertanyaan yang acap kali kita  dengar,  namun  pemahaman  yang  tepat  justru  rumit  bahkan  abstrak, terlebih  apabila  dikaitkan  dengan  pelbagai  kepentingan  yang  demikian kompleks. 30 Keadilan  menurut  Aristoteles, 31 dalam  karyanya  “Nichomachean ethics”,  artinya  berbuat  kebajikan,  atau  dengan  kata  lain,  keadilan  adalah kebajikan  yang  utama.  Menurut  Aristoteles, 32 ” justice  consists  in  treating equals  equally  and  unequals  unequally,  in  proportion  to  their  inequality.” Prinsip ini beranjak dari asumsi ”untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.”
Ulpianus 33 menggambarkan  keadilan  sebagai  “ justitia  est  constans  et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi ” (keadilan adalah kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya)  atau  “ tribuere  cuique  suum”  -  “to  give  everybody  his  own ”, memberikan  kepada  setiap  orang  yang  menjadi  haknya. 34 Perumusan  ini dengan  tegas  mengakui  hak  masing-masing  person  terhadap  lainnya  serta  apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.
30 Burhanuddin Salam, Etika Sosial , Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 117.
31 Ibid
32 O. Notohamidjojo, Masalah: Keadilan, Tirta Amerta , Semarang, 1971, hlm. 7.
33 O. Notohamidjojo, Op. Cit., hlm. 18–19.
34 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius , Yogjakarta, 2000, hlm. 86–87.
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Menurut  Thomas  Aquinas 35 Dalam  konteks  keadilan  distributif, keadilan  dan  kepatutan  ( equity )  tidak  tercapai  semata-mata  dengan  penetapan nilai  yang  aktual,  melainkan  juga  atas  dasar  kesamaan  antara  satu  hal  dengan hal yang lainnya ( aequalitas rei ad rem ). Ada dua bentuk kesamaan yaitu:
1. Kesamaan proporsional ( acqualitas proportionis )
2. Kesamaan kuantitas atau jumlah ( acqualitas quantitas )
Sementara  itu  pembagian  keadilan  menurut  pengarang  modern,  antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh John Boatright dan Manuel Velasquez, 36 yaitu:
1. Keadilan distributif ( distributive justice ), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, di mana benefits and burdens harus dibagi secara adil,
2. Keadilan  retributif  ( retributive  justice ),  berkaitan  dengan  terjadinya kesalahan,  di  mana  hukum  atau  denda  dibebankan  kepada  orang  yang bersalah haruslah bersifat adil,
3. Keadilan kompensatoris ( compensatory justice ), menyangkut juga kesalahan yang  dilakukan,  tetapi  menurut  aspek  lain,  di  mana  orang  mempunyai kewajiban  moral  untuk  memberikan  kompensasi  atau  ganti  rugi  kepada pihak lain yang dirugikan
Sehubungan  dengan  hakikat  keadilan  dalam  kontrak,  beberapa  sarjana mengajukan pemikirannya tentang keadilan  yang berbasis kontrak, antara lain
35 E.  Sumaryono, Etika  Hukum  Relevansi  Teori  Hukum  Kodrat  Thomas  Aquinas , Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 90–91
36 Ibid
Volume 2 Nomor 1 April 2020
John  Locke,  Rosseau,  Immanuel  Kant,  serta  John  Rawls. 37 Para  pemikir tersebut  menyadari  bahwa  tanpa  kontrak  serta  hak  dan  kewajiban  yang ditimbulkannya,  maka  masyarakat  bisnis  tidak  akan  berjalan.  Oleh  karena  itu tanpa  adanya  kontrak,  orang  tidak  akan  bersedia  terikat  dan  bergantung  pada pernyataan  pihak  lain.  Kontrak  memberikan  sebuah  cara  dalam  menjamin bahwa  masing-masing  individu  akan  memenuhi  janjinya,  dan  selanjutnya  hal ini memungkinkan terjadinya transaksi di antara mereka.
Dengan  mengambil  pelajaran  dari  kegagalan  teori-teori  sebelumnya, Rawls 38 mencoba menawarkan suatu bentuk penyelesaian yang terkait dengan problematika  keadilan  dengan  membangun  teori  keadilan  berbasis  kontrak. Menurutnya  suatu  teori  keadilan  yang  memadai  harus  dibentuk  dengan pendekatan  kontrak,  di  mana  azas-azas  keadilan  yang  dipilih  bersama  benar- benar  merupakan  hasil  kesepakatan  bersama  dari  semua  person  yang  bebas, rasional,  dan  sederajat.  Hanya  melalui  pendekatan  kontrak  sebuah  teori keadilan  mampu  menjamin  pelaksanaan  hak  dan  sekaligus  mendistribusikan kewajiban  secara  adil  bagi  semua  orang.  Oleh  karenanya  dengan  tegas  Rawls menyatakan,  suatu  konsep  keadilan  yang  baik  haruslah  bersifat  kontraktual, konsekuensinya  setiap  konsep  keadilan  yang  tidak  berbasis  kontraktual  harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.
37 Wacks,  Raymond, Jurisprudence,  Blackstone  Press  Limited ,  London,  1995.  hlm. 191
38 Ibid
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Dalam konteks ini Rawls 39 menyebut ” justice as fairness ” yang ditandai adanya  prinsip  rasionalitas,  kebebasan  dan  kesamaan. 40 Oleh  karena  itu diperlukan  prinsip-prinsip  keadilan  yang  lebih  mengutamakan  asas  hak daripada  asas  manfaat.  Rawls  merumuskan  dua  prinsip  keadilan  distributif, sebagai berikut: 41
1. Prinsip I  - the greatest equal principle , bahwa setiap orang harus memiliki hak  yang  sama  atas  kebebasan  dasar  yang  paling  luas,  seluas  kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi)  yang  harus  dimiliki  semua  orang.  Dengan  kata  lain,  hanya  dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak);
2. Prinsip II, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip berikut:
(1) ( the different principle
(2) the principle of fair equality of opportunity .
Prinsip  ini  diharapkan  memberikan  keuntungan  terbesar  bagi  orang- orang  yang  kurang  beruntung,  serta  memberikan  penegasan  bahwa dengan  kondisi  dan  kesempatan  yang  sama,  semua  posisi  dan  jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip Perbedaan Objektif)
39 Agus  Yudha  Hernoko, Keseimbangan  Versus  Keadilan  Dalam  Kontrak  (Upaya Menata  Struktur  Hubungan  Bisnis  dalam  Perspektif  Kontrak  yang  Berkeadilan), Airlangga University Press,2010, hlm 10
40 Andre  Ata  Ujan, Keadilan  dan  Demokrasi  (Telaah  Filsafat  Politik  John  Rawls) Keadilan  dan  Demokrasi  (Telaah  Filsafat  Politik  John  Rawls) ,  Kanisius,  Yogjakarta,  1999, hlm. 71.
41 Agus Yudha Hernoko. Keseimbangan Versus…Op.Cit.. hlm, 11
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Menarik  untuk  digarisbawahi  bahwa  konsep  kesamaan  menurut  Rawls harus  dipahami  sebagai  ”kesetaraan  kedudukan  dan  hak”,  bukan  dalam  arti ”kesamaan  hasil”  yang  dapat  diperoleh  semua  orang.  Kebebasan  yang  ada selalu dalam kebebasan yang ”tersituasi” (dalam konteks ”ini” dan ”di sini”), sehingga  disandarkan  pada  berbagai  kondisi,  keadaan-keadaan  dan  kualitas masing-masing. Tentunya pandangan ini semakin membuka mata mereka yang senantiasa menuntut hasil yang sama tanpa memandang proses (prosedur) dari awal  hingga  akhir.  Bagi  Rawls  kesamaan  hasil  bukanlah  alasan  untuk membenarkan  sebuah  prosedur.  Keadilan  sebagai  fairness  atau  sebagai pure procedure  justice tidak  menuntut  setiap  orang  yang  terlibat  dan  menempuh prosedur  yang  sama  juga  harus  mendapat  hasil  yang  sama.  Sebaliknya,  hasil prosedur  yang fair itu  harus  diterima  sebagai  adil,  juga  apabila  setiap  orang tidak mendapat hasil yang sama. Dengan demikian konsep keadilan yang lahir dari  suatu  prosedur  yang  diterima  oleh  semua  pihak  juga  harus  diterima sebagai  konsep  yang  pantas  berlaku  untuk  umum. 42 Oleh  karena  itu  harus dipahami  bahwa  keadilan  tidak  selalu  berarti  semua  orang  harus  selalu mendapatkan  sesuatu  dalam  jumlah  yang  sama,  tanpa  memperhatikan perbedaan-perbedaan yang secara objektif ada pada setiap individu.
Terkait dengan kompleksitas hubungan kontraktual dalam dunia bisnis, khususnya  terkait  dengan  keadilan  dalam  kontrak,  maka  berdasarkan  pikiran- pikiran  tersebut  di  atas  kita  tidak  boleh  terpaku  pada  pembedaan  keadilan klasik.  Artinya  analisis  keadilan  dalam  kontrak  harus  memadukan  konsep
42 Andre  Ata  Ujan, Keadilan  dan  Demokrasi ( Telaah  Filsafat  Politik  John  Rawls ), Kanisius, Yogjakarta, 1999, hlm. 4
Volume 2 Nomor 1 April 2020
kesamaan  hak  dalam  pertukaran  (prestasi  –  kontra  prestasi)  sebagaimana dipahami  dalam  konteks  keadilan  komutatif  maupun  konsep  keadilan distributif sebagai landasan hubungan kontraktual.

## E. Metode Penelitian
Metodologi  merupakan  salah  satu  cara  yang  dilakukan  oleh  peneliti untuk  melakukan  suatu  penelitian.  Salah  satu  tujuan  dari  dilakukanya  suatu penelitian adalah untuk menemukan penemuanpenemuan baru serta informasi- informasi  yang  didapat  melalui  prosedur-prosedur  penelitian  yang  ada, sehingga  dapat  dihasilkan  suatu  data  penelitian  yang  falid  dan  dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi ilmiah, maupun secara teoritis.
Secara  teoritis,  metode  merupakan  pedoman  atau  cara  seorang  ilmuan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi. 43 Jenis penelitian hukum  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  normatif  (doctrinal).  Penelitian hukum  doktrinal  adalah  penelitian-penelitian  atas  hukum  yang  dikonsepsikan dan  dikembangkan  atas  dasar  doktrin  yang  dianut  sang  pengkonsep  dan  /atau sang  pengembangnya. 44 Sedangkan  pengertian  lain  mengenai  penelitian normatif (doctrinal) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. 45
Adapun  pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian hukum  adalah  pendekatan  undang-undang  (statute  approach),  dan  pendekatan
43 Soejono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 6.
44 Cholid  Narbuko,  Abu  Achmadi, Metodologi  Penelitian ,  Bumi  Pustaka,  Jakarta, 1997 hlm. 147.
45 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normativ , Bayu Publishing, Malang, 2012 hlm. 57
Volume 2 Nomor 1 April 2020
konseptual  ( conseptual  approach ). 46 Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan yaitu berupaDeskriptif Analitis.
Dalam penelitian hukum ini, data yang diperoleh merupakan data secara kwalitatif,  yaitu  analisis  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  kedalaman  data 47 , adapun  data  yang  di  dapatkan  berupa  data  kalimat  yang  tersusun  secara sistematis  sehingga  dapat  dilakukan  pembahasan  dengan  mudah.  Menurut Soerjono  Soekanto, 48 pendekatan  kwalitatif  merupakan  tata  cara  penelitian yang  menghasilkan  data  secara  deskriptif,  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan.

## F . Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Penerapan  Asas  Kebebasan  Berkontrak  Pada  Perjanjian  Baku  Dalam

## Mewujudkan Keadilan Para Pihak
Asas  kebebasan  berkontrak  terdapat  di  dalam  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata,  bersama  dengan  asas konsensualisme dan  asas  kekuatan mengikat.  Adapun  bunyi  pasal  tersebut:  “Semua  persetujuan  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.”  Pasal tersebut  menegaskan  bahwa:  “Setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya.”Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  tidak  terdapat  frasa  yang menyebutkan “kebebasan berkontrak,” sehingga tidak dapat dikatakan kalau
46 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta: 2013 hlm. 133
47 Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 38
48 Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta 1986,hlm 32.
Volume 2 Nomor 1 April 2020
merupakan  turunan  dari  asas  kebebasan  berkontrak.  Hal  ini  tentunya  tidak akan  menimbulkan  perdebatan,  seandainya  ketentuan  tersebut  semata-mata dimaknai  sebagai  pengkonkretan  asas pacta  sunt  servanda ,  yaitu  setiap perjanjian mengikat para pihak.
Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sangat jelas dapat diperoleh arti  yang  demikian,  bahwa  perjanjian  yang  sah  adalah  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Jika  perjanjian  disamakan  dengan undang-undang,  sudah  pasti  akan  termaknai  bahwa  di  dalam  perjanjian itu,   setiap  pihak  wajib  menundukan  dan  mengikatkan  diri  dalam  setiap pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing.
Andaikata  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  berbunyi  “setiap perjanjian  yang  dibuat  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”  maka  tentunya  dapat  diperoleh  pemaknaan  bahwa  yang namanya kontrak/perjanjian dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya.
Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  bukanlah  ketentuan  yang  dapat menjadi  petunjuk  kalau  kontrak/perjanjian  dapat  dilaksanakan  sebebas- bebasnya.  Akan  tetapi  pelaksanaan  dari  pada  asas  kebebasan  berkontrak dibatasi oleh beberapa prasyarat. Dengan terdapatnya frasa “…dibuat secara sah….” dalam ketentuan tersebut, berarti menunjukkan kalau ada perjanjian yang  dibuat  secara  sah,  berarti  sebaliknya  ada  juga  perjanjian  yang  bisa
Volume 2 Nomor 1 April 2020
dibuat tetapi tidak sah, dan kalau perjanjiannya tidak sah tidak dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya 49 .
Lanjut  dari  pada  itu,  penting  untuk  mengutip  secara  lengkap  dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang terdiri dari tiga ayat, yaitu:
(1). Setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yang membuatnya;
(2). Perjanjian-perjanjian  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu;
(3). Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Berdasarkan  ketentuan  dari  Pasal   1338  di  atas  yang  terdiri  atas  3 ayat, tidak ada frasa yang menyebutkan kontrak dapat dilaksanakan sebebas- bebasnya.  Setidak-tidaknya  dari  ayat  (2)  nya,  justru  mempertegas pelaksanaan kontrak  mengalami pembatasan.
Ketentuan  Pasal  1338  ayat  (2)  merupakan  kalimat  negatif,  yang mana jika dipositifkan maka akan berbunyi: “Perjanjian-perjanjian itu dapat ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat  kedua  belah  pihak,  atau  karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”
Jadi, kalau perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian yang sah, dapat  ditarik  kembali,  meskipun  tidak  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak. Atau  karena  alasan lainnya  juga  dapat  ditarik  kembali  karena  bertentangan dengan  undang-undang.  Sama  halnya  dengan  ketentuan  selanjutnya,  yaitu Pasal  1338  ayat  (3)  yang  menegaskan:  “perjanjian-perjanjian  harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
49 Negara  Hukum, Prinsip  Kebebasan  Berkontrak  Terbatas, https://www.  Negara hukum.  com/  hukum/prinsip-kebebasan-berkontrak-terbatas.html,  diakses  pada  tanggal 7/2/2020
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Pasal 1338 menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh itikad  baik  masing-masing  pihak.  Jika  dalam  perjanjian  itu  terdapat  salah satu  pihak  yang  beritikad  jahat,  maka  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan atau ditarik kembali.
Selain  itu,  masih  banyak  pembatasan  mengenai  asas  kebebasan berkontrak.  Jika  Pasal  1338  ayat  (1)  menegaskan  bahwa  setiap  perjanjian harus dibuat  secara sah. Maka, kata “sah” di sini merujuk pada Pasal 1320 yang  mengatur  tentang  syarat  sahnya  kontrak,  yaitu  kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan tidak boleh bertentang causa yang halal. Hal  demikian  menunjukkan  kalau  asas  kebebasan  berkontrak  dibatasi  oleh syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.
Hal  itu  berlaku  pula  pada  pembatasan-pembatasan  yang  lain, seperti:   Pasal  1321  KUHPerdata,  perjanjian  karena  kekhilafan,  paksaan atau penipuan; Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa sebab, sebab yang palsu  atau  terlarang;  Pasal  1337  KUHPerdata,  sebab  yang  dilarang  oleh undang-undang,  bertentangan  dengan  ketertiban  umum.  Setiap  ketentuan tersebut  menjadi  dasar  sehingga  suatu  perjanjian  dapat  ditarik  kembali, dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum  yang  menunjukkan  bahwa  asas kebebasan berkontrak itu sifatnya terbatas.
Berdasarkan uraian di atas, maka asas hukum  yang dapat dikatakan memiliki kedudukan paling utama dalam hukum perikatan, yaitu asas itikad baik.  Suatu  perjanjian  dapat  dikatakan  tidak  sah,  tidak  memenuhi  syarat sahnya perjanjian  jika menyimpangi itikad baik dari salah satu pihak. Suatu
Volume 2 Nomor 1 April 2020
perjanjian  kalau  terjadi  paksaan,  kekhilafan,  penipuan  merupakan penyimpangan  terhadap  asas  itikad  baik.  Suatu  perjanjian  bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan juga bertentangan dengan itikad  baik.  Terdapat  keadaan-keadaan  lain  atau  prasyarat  yang menyebabkan kontrak tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, misalnya karena  terjadi  kecacatan  kehendak,  bertentangan  dengan  undang-undang, ketertiban,  dan  kesusilaan,  yang  demikian  itu  juga   merupakan  bentuk konkret  mengenai  tidak  terpenuhinya  asas  itikad  baik  dalam  pelaksanaan suatu perjanjian.
Para  ahli  hukum,  rata-rata  mengemukakan  bahwa  kebebasan berkontrak  memberikan jaminan  kebebasan  kepada  seseorang  untuk  secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya: 50
a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
d. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Perihal   jaminan  kebebasan  yang  tidak  dapat  dibatasi  dari  apa  yang telah  disebutkan  di  atas,  hanya  dapat  terjadi  pada  keadaan  yang  pertama, yaitu  bebas  menentukan  apakah  ia  akan  melakukan  perjanjian  atau  tidak. Hal  ini  terkait  dengan  persoalan  kehendak,  atau  kemauan  dari  seseorang
50 Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak,  Perancangan  Kontrak ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2007, hlm. 4
Volume 2 Nomor 1 April 2020
yang tidak dapat diganggu gugat, karena belum terjadi hubungan dua pihak, sebagaimana hukum hanya dapat mengatur tata pergaulan sosial.
Sementara  pada  jenis-jenis  kebebasan  lainnya,  masih  ada pembatasannya.  Bebas  menentukan  dengan  siapa  ia  akan  melakukan perjanjian, dapat dibatasi oleh pihak yang dianggap tidak cakap melakukan tindakan  hukum.  Bebas  menentukan  isi  atau  klausul  perjanjian,  dapat dibatasi oleh klausul yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban  dan  kesusilaan.  Bebas  menentukan  bentuk  perjanjian,  dapat dibatasi  oleh  perjanjian  yang  tidak  boleh  bertentangan  dengan  causa  yang halal.  Untuk  kebebasan-kebebasan lainnya  yang  tidak  bertentangan  dengan undang-undang,  tidak  perlu  dipersoalkan  lagi  pembatasannya,  sebab  kalau sudah dikatakan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, itu sudah pasti  wujud  kebebasannya  sudah  dibatasi.  Namun  dalam  praktiknya,  asas kebebasan  berkontrak  ini  umumnya  dipergunakan  sebagai  dasar  dalam pemanfaatan  perjanjian  baku  yang  mengatur  transaksi  konsumen  dengan pelaku  usaha.  Dengan  alasan  kepraktisan  dan  mampu  menghemat  biaya serta  waktu,  kontrak  baku  baku  ini  dipergunakan  secara  luas  pada  hampir semua  kegiatan  bisnis  diantaranya  kontrak  (polis)  asuransi,  kontrak  di bidang  perbankan,  kontrak  sewa  guna  usaha,  kontrak  jual  beli rumah/apartemen  dari  perusahaan  ( real  estate ),  kontrak  sewa  menyewa
Volume 2 Nomor 1 April 2020
gedung  perkantoran,  kontrak  pembuatan  kartu  kredit,  kontrak  pengiriman barang (darat, laut dan udara, dan sebagainya 51 .
Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, dapat  diasumsikan  adanya  penyimpangan  penerapan  asas  kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku pada kegiatan bisnis, karena kesepakatan bisnis  yang  terjadi  bukan  karena  proses  negosiasi  yang  seimbang  di  antara para  pihak,  tetapi  perjanjian  itu  terjadi  dengan  cara  pihak  yang  satu  telah menyiapkan  syarat-syarat  baku  (klausula  baku)  pada  suatu  formulir perjanjian  yang  sudah  dicetak  dan  disodorkan  kepada  pihak  lain  untuk disetujui  dengan  hampir  tidak  memberikan  kebebasan  sama  sekali  kepada pihak  yang  lain  untuk  melakukan  negosiasi  atas  syarat-syarat  yang disodorkan. 52
Pihak  yang  lemah  (biasanya  dalam  hal  ini  konsumen)  hanya diperkenankan  untuk  membaca  syarat-syarat  yang  diajukan  pihak  yang kedudukannya  kuat,  dan  apabila  ia  menyetujui  persyaratan  tersebut  maka konsumen  dipersilahkan  untuk  menandatanganinya  ( take  it ),  namun sebaliknya  apabila  konsumen  tidak  menyetujui  persyaratan  yang  diajukan pelaku  usaha,  maka  transaksi  tidak  dapat  dilanjutkan  ( leave  it ).  Itulah
51 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis), Buku  Kedua Citra Aditya Bakti, Bandung,2003, hlm. 77
52 Dedi  Harianto , Asas  Kebebasan  Berkontrak:  Problematika  Penerapannya  Dalam Kontrak  Baku  Antara  Konsumen  Dengan  Pelaku  Usaha ,  Jurnal  Hukum  Samudra  keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm 151
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
sebabnya perjanjian baku ini kemudian dikenal dengan penyebutan “ take it or leave it contract .” 53
Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan, perjanjian baku  tidaklah  melanggar  asas  kebebasan  berkontrak  (Pasal  1320  Jo.  Pasal 1338 KUHPerdata) dengan masih diberikannya hak kepada konsumen untuk menyetujui  ( take  it )  atau  menolak  perjanjian  yang  diajukan  kepadanya ( leave it ). 54
Apabila  dalam  suatu  perjanjian,  kedudukan  para  pihak  tidak seimbang,  maka  pihak  yang  lemah  biasanya  tidak  dalam  keadaan  yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam  hal  yang  demikian  pihak  yang  memiliki  posisi  lebih  kuat  biasanya mempergunakan  kesempatan  tersebut  untuk  menentukan  klausula-klausula tertentu  dalam  kontrak  baku,  sehingga  isi  perjanjian  hanya  mengakomodir kepentingan  pihak  yang  kedudukannya  lebih  kuat. 55 Sehingga  dapat dipastikan  bahwa  perjanjian  tersebut  memuat  klausul-klausul  yang menguntungkan  baginya  atau  meringankan  atau  menghapus  beban-beban atau  kewajiban  tertentu  yang  seharusnya  menjadi  bebannya,  yang  biasa dikenal  dengan  “klausula  eksonerasi”.  Oleh  karena  itu,  apabila  terdapat posisi yang tidak seimbang di antara para pihak, maka hal ini harus ditolak karena  akan  berpengaruh  terhadap  substansi  maupun  maksud  dan  tujuan
53 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Grasindo, Jakarta , 2000, hlm. 120.
54 Ibid
55 Ahmadi Miru  & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004, hlm.114
Volume 2 Nomor 1 April 2020
dibuatnya  kontrak  tersebut.  Interpretasi  terhadap  istilah  keseimbangan terhadap kandungan substansi aturan tersebut adalah :
a. Lebih  mengarah  kepada  keseimbangan  posisi  para  pihak  artinya  dalam hubungan  kontraktual  tersebut  posisi  para  pihak  diberi  muatan keseimbangan;
b. Kesamaan  pembagian  hak  dan  kewajiban  dalam  hubungan  kontraktual, seolah-olah  tanpa  memperhatikan  proses  yang  berlangsung  dalam penentuan hasil pembagian tersebut;
c. Keseimbangan seolah sekedar merupakan hasil akhir sebuah proses;
d. Intervensi  Negara  merupakan  instrument  pemaksa  dan  mengikat  agar terwujud keseimbangan posisi para pihak;
e. Pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama ( ceteris paribus ). 56
Penerapan  klausul-klausul  tertentu  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lemah, biasanya dikenal dengan “penyalahgunaan keadaan.” 57 Penyalahgunaan keadaan  terjadi  apabila  orang  mengetahui  atau  seharusnya  mengerti  bahwa pihak  lain  karena  suatu  keadaan  khusus  seperti  keadaan  darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia
56 Agus Yudha, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial , Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2010, hlm. 84
57 Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  Perancangan  Kontrak ,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta,2008, hlm. 41.
Volume 2 Nomor 1 April 2020
tahu  atau  seharusnya  mengerti  bahwa  sebenarnya  ia  harus  mencegahnya. 58
Misalnya  nasabah  debitur  pada  lembaga  perbankan  tidak  memiliki  kehendak bebas dalam menerima atau menolak formulir perjanjian kredit yang diajukan bank, karena terdesak kebutuhan dana yang harus segera dipenuhinya terpaksa menyetujui  syarat-syarat  yang  ditentukan  secara  sepihak  oleh  bank,  walaupun syarat-syarat tersebut berpotensi merugikan nasabah debitur.
Berkenaaan dengan hal tersebut, pakar hukum Indonesia, Mariam Darus Badrul Zaman menyimpulkan : “perjanjian baku itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terlebih lebih lagi ditinjau dari asas-asas  hukum  nasional  dan  asas  keadilan  dimana  pada  akhirnya kepentingaan  masyarakatlah  yang  didahulukan.  Dalam  perjanjian  baku, kedudukan  pelaku  usaha  dengan  konsumen  tidak  seimbang.  Posisi  yang didominasi  oleh  pelaku  usaha,  membuka  peluang  luas  bagi  dirinya  untuk menyalahgunakan  kedudukannya.  Pelaku  usaha  hanya  mengatur  hak-haknya dan  tidak  kewajibannya.  Jika  dikaitkan  dengan  teori  keadilan  maka  keadilan dalam  berkontrak  lebih  terwujud  apabila  pertukaran  kepentingan  para  pihak terdistribusi  sesuai  dengan  hak  dan  kewajibannya  secara  proporsional.  Oleh karena  itu  jika  perjanjian  baku tidak  mencerminkan  keseimbangan  antara  hak dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  maka  perjanjian  baku  ini  tidak  boleh dibiarkan tumbuh secara liar karena tidak mewujudkan keadilan para pihak dan perlu ditertibkan. 59
58 Purwahid  Patrik, Dasar-dasar  Hukum  Perikatan ,  Mandar  Maju,  Bandung,  1994, hlm. 61.
59 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit ., hlm. 54
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## 2.  Kedudukan  Perjanjian  Baku  Agar  Dapat  Mencapai  Keadilan  Bagi Kedua Belah Pihak
Kontrak  sebagai  wadah  yang  mempertemukan  kepentingan  satu pihak dengan pihak lain, guna membentuk pertukaran kepentingan yang adil bagi kedua belah pihak, namun pada perjanjian baku kedudukan para pihak tidaklah  seimbang,  karena  pelaku  usaha  sebagai  pihak  yang  ekonominya kuat  sedangkan  konsumen  berada  pada  pihak  yang  ekonominya  lemah. Pelaku  usaha  sebagai  pihak  yang  ekonominya  kuat  merekalah  yang membuat  atauran-aturan  yang  terdapat  dalam  perjanjian  baku,  dimana aturan tersebut kadangkala bersifat berat sebelah.
Sluitjer  mengatakan  bahwa  perjanjian  baku  bukanlah  perjanjian, karena  kedudukan  pengusaha  didalam  perjanjian  tersebut  adalah  seperti pembentuk  undang-undang  swasta  ( legio  particuliere  wet-gever ).  Syarat- syarat yang ditentukan oleh pengusaha/pelaku usaha dalam suatu perjanjian tersebut  adalah  peraturan-peraturan  dan  bukanlah  perjanjian.  Hal  demikian juga  dikemukan  oleh  Mariam  Darus  Badrulzaman  bahwa  kedudukan pengusaha dan konsumen tidak seimbang dalam perjanjian baku, perjanjian baku  dinilai  cenderung  berat  sebelah.  Dalam  hal  ini,  konsumen  tidak diberikan  keleluasan  dalam  menentukan  isi  perjanjian  karena  konsumen tidak  mempunyai  kewenangan.  Sehingga  perjanjian  baku  dinilai  tidak
Volume 2 Nomor 1 April 2020
memenuhi aturan yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata. 60
Bertitik  tolak  dari  paparan  di  atas,  asas  kebebasan  berkontrak terhadap perjanjian baku harus dibatasi bekerjanya agar kontrak yang dibuat berlandaskan  asas  itu  tidak  sampai  menjadi  perjanjian  yang  berat  sebelah atau  timpang.  Ada  beberapa  pembatasan  yang  diberikan  oleh  pasal-pasal KUHPerdata terhadap asas ini, yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak  terbatas, antara lain  Pasal  1320 ayat  (1);  ayat  (2);  dan  ayat  (4),  Pasal 1332,  Pasal  1337  dan  Pasal  1338  ayat  (3).  Pasal  1320  ayat  (1)  tersebut memberikan  petunjuk  bahwa  hukum  perjanjian  dikuasai  oleh  “asas konsensualisme” dan dibatasi oleh asas ini.
Pasal ini juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk  menentukan  isi  kontrak  dibatasi  oleh  sepakat  pihak  lainnya.  Dari Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk  membuat  perjanjian  dibatasi  oleh  kecakapannya  untuk  membuat kontrak.  Bagi  seseorang  yang  menurut  ketentuan  undang-undang  tidak cakap  untuk  membuat  kontrak,  sama  sekali  tidak  mempunyai  kebebasan membuat  kontrak.  Pasal  1320  ayat  (4)  KUHPerdata  jo  1337  KUHPerdata menentukan  bahwa  para  pihak  tidak  bebas  untuk  membuat  kontrak  yang menyangkut  causa  yang  dilarang  oleh  undang-undang  atau  bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum adalah tidak sah.
60 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , .. Op.Cit , hlm. 105
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Menurut  Pasal  1332  KUHPerdata  hanya  barang  yang  dapat diperdagangkan  saja  yang  dapat  dapat  menjadi  pokok  persetujuan.  Artinya hanya  barang  yang  mempunyai  nilai  ekonomis  yang  bisa  dijadikan  objek dari  perjanjian.  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  menentukan  tentang berlakunya  “asas  itikad  baik”  dalam  melaksanakan  kontrak.  Artinya  jika kontrak yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung  pengertian  bahwa  kebebasan  suatu  pihak  membuat  perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikad baiknya. Sekalipun  asas  kebebasan  berkontrak  yang  diakui  oleh  KUHPerdata  pada hakikatnya juga dibatasi oleh KUHPerdata itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih  sangat  longgar.  Kelonggaran  ini  telah  menimbulkan  ketimpangan- ketimpangan dan ketidakadilan bagi para pihak.
Menurut  Syaifuddin 61 secara  konkrit,  kontrak  baku  yang berkembang  dalam  praktik  hukum  kontrak  mempunyai  ciri-ciri  sebagai berikut :
a. Proses  pembuatannya  secara  sepihak  oleh  pihak  yang  mempunyai kedudukan  atau  posisi  tawar  menawar  yang  lebih  kuat  daripada  pihak lainnya;
b. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak;
61 Syaifuddin,  Muhammad, Hukum  Kontrak  dalam  Perspektif  Filsafat,  Teori, Dogmatik,  dan  Praktik  Hukum  (Seri  Pengayaan  Hukum  Perikatan). Cetakan  I.  CV.  Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm 219
Volume 2 Nomor 1 April 2020
c. Pihak  yang  kedudukan  atau  posisi  tawar  menawarnya  lebih  lemah, meyepakati  atau  menyetujui  substansi  kontrak  secara  terpaksa,  karena didorong oleh kebutuhan;
d. Kontrak  dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  formatnya  tertentu  dan  massal (jumlahnya banyak).
Kedudukan  Perjanjian  baku  dibuat  oleh  pihak  yang  ekonominya  kuat terhadap  debitur  yang  kedudukan  ekonominya  lemah.  Misalnya  dalam perjanjian baku dalam bidang Asuransi, para pihaknya adalah penanggung dan tertanggung.  Pihak  penanggung  merupakan  pihak  yang  telah  menyiapkan substansi  perjanjian  baku  tersebut.  Sementara  itu,  pihak  tertanggung  tinggal menandatangani  perjanjian  tersebut.  Jadi  pihak  yang  sangat  berperan  dalam menentukan perjanjian baku adalah pihak yang ekonomi kuat dan pihak inilah yang menyusun klausul-klausulnya.
Penggunaan kontrak baku dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan  hukum  yang  memerlukan  pemecahan.  Secara  tradisional  suatu perjanjian  terjadi  didasarkan  pada  asas  kebebasan  berkontrak  di  antara  dua pihak  yang  memiliki  kedudukan  yang  seimbang.  Kesepakatan  yang  didapat dalam  perjanjian  itu  merupakan  hasil  negosiasi  di  antara  para  pihak. 62 Proses semacam  itu  tidak  ditemukan  dalam  perjanjian  baku.  Hampir  tidak  ada kebebasan  dalam  menentukan  isi  perjanjian  dalam  proses  negosiasi.  Isi  atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha.
62 R.M Panggabean, Keabsahan  Perjanjian  dengan Klausul  Baku . Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.Jakarta, 2010. hlm. 652
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Perjanjian  baku  tidak  mencerminkan  asas  keseimbangan  para  pihak dalam  kontrak.  Ketidakseimbangan  kedudukan  dalam  perjanjian  baku diakibatkan  karena  para  pihak  memiliki bargaining  position yang  tidak  sama sehingga  menimbulkan  “ unreal  bargaining ”.  Ketidakseimbangan  kedudukan dalam perjanjian baku disebabkan oleh beberapa hal 63 :
a. Pembuat  kontrak  baku  pada  umumnya  memiliki  penguasaan  terhadap sumber  daya  (ekonomi,  teknologi,  atau  ilmu)  yang  lebih  tinggi dibandingkan  pihak  penerima  kontrak  baku.  Salah  satu  bentuknya  adalah terlihat dalam klausul-klausul yang terdapat dalam bentuk standar atau baku yang  isinya  cenderung  berat  sebelah  atau  disebut  sebagai  klausula  eksemsi atau  eksonerasi.  Klausula  ini  memberikan  batasan  dan  atau  pengalihan bentuk  tanggung  jawab  terhadap  suatu  resiko  bisnis  kepada  pihak  lainnya sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  atau  keuntungan  yang  tidak  wajar terhadap  salah  satu  pihak.  Ketidakseimbangan  kedudukan  ini  dapat  dilihat dengan  adanya  klausula-klausula  di  dalam  kontrak  baku  yang  semata-mata hanya mementingkan kepentingan si pelaku usaha atau pemilik modal yang posisi tawarnya lebih kuat.
b. Keterbatasan  akses  informasi  yang  seharusnya  diperoleh  oleh  penerima kontrak baku. Penerima kontrak dalam menandatangani kontrak baku hanya berfokus  pada  hal-hal  penting  dalam  kontrak,  hal-hal  seperti  pemilihan forum  penyelesaian  sengketa,  ganti  rugi  apabila  wanprestasi,  kebijakan-
63 Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, Implementasi Asas Keseimbangan Bagi  Para Pihak dalam  Perjanjian  Baku , Jurnal  Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8 No. 1 Mei 2019, Denpasar, 2019, hlm 61
Volume 2 Nomor 1 April 2020
kebijakan  yang  berubah,  dan  sebagainya,  tidak  menjadi  perhatian Keterbatasan  dalam  hak  untuk  menyampaikan  pendapat  dalam  kontrak terhambat  karena  pihak  penerima  kontrak  dihadapkan  pada  pilihan “ take it or  leave  it ”  terutama  apabila  penerima  kontrak  dihadapkan  pada  obyek kontrak  yang  bersifat  pemenuhan  kebutuhan  mendasar  seperti  kebutuhan akan  sandang,  pangan  dan  papan,  maka  pilihan  ini  akan  menimbulkan dilema.
c. Adanya  kelemahan  di  bidang  ekonomi  atau  kelemahan  di  bidang pengetahuan  pada  pihak  penerima  kontrak  baku  menyebabkan  aspek keseimbangan kedudukan menjadi tidak terpenuhi. Pihak penerima kontrak baku  pada  umumnya  menandatangani  kontrak  yang  disodorkan  akibat kebutuhan terhadap obyek kontrak.
d. Adanya  kekuasaan  atau  kewenangan  yang  dimiliki  salah  satu  pihak  lebih besar,  hal  ini  tampak  dalam  kontrak  yang  dilakukan  antara  pemerintah dalam  kapasitasnya  selaku  subyek  hukum  privat  dalam  hubungan keperdataan misalnya kontrak pengadaan barang dan jasa.
Perjanjian  baku  yang  ditetapkan  secara  sepihak  tidak  menutup kemungkinan dapat disalahgunakan oleh salah satu pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi untuk menekan pihak yang lemah kedudukannya. Sementara pihak  yang  lemah  kedudukannya  ini  hanya  bisa  menerima  saja  apa  yang disodorkan, sehingga seringkali menanggung kerugian. Tetapi mengapa hal ini masih saja terjadi? Hal ini didasari oleh adanya pertimbangan ekonomis, yaitu untuk  mengurangi  biaya,  tenaga,  dan  waktu  yang  timbul  dalam  pembuatan
Volume 2 Nomor 1 April 2020
sebuah  perjanjian  serta  praktis  karena  dapat  digunakan  dan  ditandatangani sewaktu-waktu.
Hubungan  antara  para  pihak  yang  tidak  seimbang  dalam  sebuah perjanjian tentu menjadi tidak adil bagi para pihak. Ketidakadilan yang terjadi pada  suatu  hubungan  para  pihak  yang  tidak  seimbang  dinamakan undue influence ,  sedangkan  ketidakadilan  terjadi  pada  suatu  keadaan  (bukan hubungan)  yang  tidak  seimbang  dinamakan unconscionability . 64 Hakikat  dari keadilan  adalah  terpenuhinya  segala  sesuatu  yang  menjadi  hak  dan kewajibannya.  Keadilan  menuntut  adanya  tindakan  yang  proporsional,  sesuai, seimbang, selaras dengan setiap hak setiap orang.
Kedudukan  atau  posisi  tawar  yang  tidak  seimbang  dalam  sebuah perjanjian,  merupakan  hal  yang  bertentangan  dengan  tujuan  hukum  yaitu keadilan.  Jika  dihubungkan  dengan  teori  keadilan  maka  perjanjian  dibentuk sebagai  wadah  yang  mempertemukan  kepentingan  para  pihak  sebagai pertukaran kepentingan yang adil. 65
Memperhatikan  problematika  yang  timbul  akibat  penerapan  asas kebebasan berkontak dalam perjanjian baku yang tidak disertai dengan adanya keseimbangan  kedudukan  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  sehingga  terjadi ekploitasi pihak  yang  kuat  (pelaku  usaha)  terhadap  pihak  yang  lemah (konsumen),  maka  negara  berkewajiban  melakukan  pembatasan  terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak.
64 Hardijan  Rusli. Hukum  Perjanjian  Indonesia  dan  Common  Law .  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta,1996.  hlm. 113
65 Teguh  Wicaksono  Saputro. Penerapan  Asas  Keseimbangan  dan  Asas  Kebebasan Berkontrak  dalam  Putusan  Pengadilan, Tesis,  Program  Pascasarjana  Magister  Hukum Universitas Indonesia, 2011. hlm 35
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Walaupun perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain tersebut bersifat privat atau perdata, artinya hanya mengikat kedua belah pihak. Karena itu  pihak  lain  tidak  mempunyai  hak  untuk  ikut  campur  dalam  perjanjian tersebut, tidak juga Negara (dalam bentuk undang-undang). Negara hanya bisa melakukan  intervensi  dalam  hubungan  perdata  apabila  salah  satu  pihak  yang melakukan  hubungan  perdata  dalam  posisi  yang  lemah.  Negara  mempunyai tugas  untuk  melindungi  pihak  yang  lemah  tersebut  agar  mempunyai  posisi yang      kuat,  misalnya  perjanjian  harus  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian, materi  perjanjian  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, dan perjanjian tidak boleh timbul akibat adanya paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan. 66
Berkaitan dengan hal itu, Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa seringkali  terjadi  kesalahan  persepsi  mengenai  eksistensi  kontrak  yang  pada akhirnya  menjebak  dan  menyesatkan  penilaian  objektif,  khususnya  mengenai pertanyaan “apakah suatu perjanjian itu seimbang atau tidak seimbang”. Lebih lanjut  dikatakan  oleh  Agus  Yudha  Hernoko,  bahwa  kesesatan  tersebut  terjadi karena  hanya  bergelut  pada  perbedaan  status  masing-masing  pihak  yang berkontrak.  Pandangan  tersebut  tidak  sepenuhnya  salah,  namun  akan  menjadi lebih fair dan  objektif  apabila  menilai  keberadaan  suatu  perjanjian  terutama dengan mencermati substansinya, serta kategori kontrak yang bersangkutan. 67
66 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah , Kencana, Jakarta . 2004 hlm 187
67 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,2010.  hlm. 4-5
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Interpretasi  perjanjian  dalam  hubungannya  dengan  keseimbangan perjanjian,  memperlihatkan  bahwa  keseimbangan  suatu  perjanjian  tidak semata-mata  mutlak  ditentukan  oleh  kedudukan  para  pihak  saja,  tetapi  juga ditentukan  oleh  aspek  itikad  baik.  Karena  adanya  ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak, maka perlu adanya campur tangan negara untuk turut  serta  mengembalikan  keseimbangan  kedudukan  para  pihak.  Sehingga dapat merepresentasikan kepentingan para pihak secara adil. Perlunya campur tangan  negara  tersebut  didasarkan  pada  teori  H.L.Hart  dalam  “ the  minimum contect  of  natural  law (teori  perlindungan  minimum)”  bahwa  sifat  manusia yang rentan ( vulnerable ) merupakan salah satu alasan perlunya hukum. 68 Dalam kaitan terhadap  pembuatan  perjanjian  baku,  diperlukan  campur  tangan  negara dalam  bentuk  pembuatan  aturan  hukum  maupun  penanganan  perkara-perkara perjanjian  baku  melalui  pengadilan  (putusan-putusan  pengadilan)  untuk melindungi  pihak  yang  lemah,  pihak  yang  memiliki bargaining  power lebih rendah  akibat  keterbatasan  terhadap  akses  dan  informasi,  pendidikan  dan modal.
Berdasarkan teori keseimbangan, tidak terpenuhinya unsur keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan hukum dalam sebuah perjanjian. Keseimbangan  akan  tercapai  manakala  para  pihak  bersepakat  untuk  bersama- sama saling mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Para pihak yang berada dalam posisi yang setara dan memiliki hak serta kewajiban yang  sama.  Apabila  sudah  setara,  maka para  pihak  dapat melakukan  kegiatan
68 H.L.A.Hart. The Concept of Law . Oxford: Clarendon Press. 1981 hlm. 189-195
Volume 2 Nomor 1 April 2020
bisnisnya dengan lebih baik, sehingga keadilan dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai dan  dengan adanya intervensi dari negara atau pemerintah, diharapkan dapat ditegakkan keseimbangan dalam perjanjian tersebut.

## G . Kesimpulan
1. Penerapan  asas  kebebasan  berkontrak  pada  perjanjian  baku  tidak  bisa dibendung  dan  dihalangi,  karena  dia  tumbuh  dan  berkembang  sejalan dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  dunia  bisnis  yang  didasari  pada adanya  suatu  kebutuhan  masyarakat  akan  perjanjian  baku  tersebut,  namun keadilan  dalam  berkontrak  lebih  terwujud  apabila  adanya  pertukaran kepentingan  para  pihak  terdistribusi  sesuai  dengan  hak  dan  kewajibannya secara  proporsional.  Oleh  karena  itu  jika  perjanjian  baku  tidak mencerminkan keadilan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak maka perjanjian  baku  ini  tidak  boleh  dibiarkan  tumbuh  secara  liar  karena  tidak mewujudkan  keadilan  para  pihak  dan  hal  yang  bertentangan  dengan  salah satu tujuan hukum yaitu keadilan
2. Memperhatikan problematika yang timbul akibat penerapan asas kebebasan berkontak  dalam  perjanjian  baku  yang  tidak  disertai  dengan  adanya keseimbangan  kedudukan  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  akan menimbulkan  ekploitasi  pihak  yang  kuat  (pelaku  usaha)  terhadap  pihak yang lemah (konsumen), maka negara berkewajiban melakukan pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak.
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## H. Saran
1. Pemerintah  dan  badan  legeslatif  segera  untuk  membuat  Undang-Undang
Perjanjian  standar/baku  secara  khusus,  karena  ketentuan    perjanjian  yang kita  pakai  selama  ini  yaitu  ketentuan  KUHPerdata  peninggalan  zaman Hindia Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman .
2. Kepada  para  pihak  (kreditur  dan  debitur),  dalam  suatu  perjanjian  baku sebaiknya  hanya  ditulis  hal-hal  secara  garis  besarnya  saja,  bukan  pada klausula-klausula  yang  ada  di  dalamnya  secara  mendetail  bahkan  adanya klausula  eksonerasi  yang  memberatkan  salah  satu  pihak,  hal  ini  bertujuan untuk  memberikan  ruang  bagi  para  pihak  untuk  melakukan  negosiasi klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian itu.
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan , Citra Aditya Bandung, 1992.
Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam Kontrak Komersial. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,2010.
Agus Yudha Hernoko, Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata  Struktur  Hubungan  Bisnis  dalam  Perspektif  Kontrak  yang Berkeadilan), Airlangga University Press,2010.
Agus  Yudha, Hukum  Perjanjian,  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial , Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2010.
Ahmadi  Miru  &  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004.
Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  Perancangan  Kontrak ,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta,2008.
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak , Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
Andre  Ata  Ujan, Keadilan  dan  Demokrasi ( Telaah  Filsafat  Politik  John Rawls ), Kanisius, Yogjakarta, 1999.
Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls) Keadilan  dan  Demokrasi  (Telaah  Filsafat  Politik  John  Rawls) , Kanisius, Yogjakarta, 1999.
Bambang  Suggono, Metode  Penelitian  Hukum PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2007.
Burhanuddin Salam, Etika Sosial , Rineka Cipta, Jakarta, 1997..
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian , Bumi Pustaka, Jakarta, 1997 .
E. Sumaryono, Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas , Kanisius, Yogyakarta, 2002.
Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  Dalam  Perbankan  dan  Perasuransian Syariah , Kencana, Jakarta,2004 .
H.L.A.Hart. The Concept of Law . Oxford,Clarendon Press. 1981 .
Hardijan Rusli. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law . Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1996.
Ismail  Sunny,  dan  Muhammad  Rasyid, Negara  Hukum  (Suatu  Study  Tentang Suatu Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya  Pada  Periode  Negara  Madinah  Dan  Masa  Kini), Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2010.
Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normativ ,  Bayu Publishing, Malang, 2012 .
K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius , Yogjakarta, 2000.
Koentjaraningrat, Metode-metode  Penelitian  Masyarakat ,  Edisi  Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1993,
Mardalis, Metode  Penelitian  (Suatu  Pendekatan  Proposal ),  Bumi  Aksara. Jakarta, 1999.
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , Alumni, Bandung, 1994.
Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis), Buku Kedua Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
O. Notohamidjojo, Masalah: Keadilan, Tirta Amerta , Semarang, 1971.
Paul  Edward,  disitir  oleh  juhaya  S.  Praja ,    Teori  Hukum  Dan  Aplikasinya . Pustaka Setia, Bandung, 2011.
Peter  Mahmud  Marzuki,  “ Batas-Batas  Kebebasan  Berkontrak ”,  Artikel,
Majalah Yuridika Volume 18 No.3, Bandung, 2003
------------------, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta: 2013 .
Purwahid  Patrik, Dasar-dasar  Hukum  Perikatan ,  Mandar  Maju,  Bandung, 1994.
R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional , Alumni, Bandung,1986.
Volume 2 Nomor 1 April 2020
R.M Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku . Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.Jakarta, 2010.
R.Setiawan, Pokok –Pokok Hukum Perikatan , Bina Cipta, Bandung, 1979,
Ridwan  Khairandy, Itikad  Baik  dalam  Kebebasan  Berkontrak ,  Universitas Indonesia , Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Grasindo, Jakarta , 2000.
Soejono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta 1986. Subekti, Hukum Perjanjian , Intermassa, Jakarta. 1987,
Syaifuddin,  Muhammad, Hukum  Kontrak  dalam  Perspektif  Filsafat,  Teori, Dogmatik,  dan  Praktik  Hukum  (Seri  Pengayaan  Hukum  Perikatan). Cetakan I. CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
Tim  Lindsey,  et.al. Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar ,  Asian  Law Group bekerjasama dengan PT Alumni, Bandung, 2003.
Uber  Silalahi, Metode  dan  Metodologi  Penelitian .  Bina  Budaya,  Bandung 1998.
Wacks, Raymond, Jurisprudence, Blackstone Press Limited , London, 1995. Yohanes  Sogar  Simamora, Hukum  Perjanjian ,  LaksBang  PRESSindo, Yogyakarta,  2009.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999, Tentang  Undang- Undang Perlindungan Konsumen

## C. Sumber Lain:
1. Jurnal dan Makalah
Aryo  Dwi  Prasnowo,  Siti  Malikhatun  Badriyah, Implementasi  Asas Keseimbangan  Bagi  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Baku ,  Jurnal
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8 No. 1 Mei 2019, Denpasar, 2019
Dedi  Harianto , Asas  Kebebasan  Berkontrak:  Problematika  Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha , Jurnal Hukum Samudra keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
Lina  Jamilah, Asas  Kebebasan  Berkontrak  Dalam  Perjanjian  Standar  Baku , Jurnal  Ilmu  Hukum,  Syiar  Hukum,  Fh.Unisba.  Vol.  Xiii.  No.  1 Bandung, 2012.
M  Faiz  mufidi, Perjanjian  Alih  Teknologi  Dalam  Bisnis  Frenchise  sebagai Sarana  Pengenbangan  Hukum  Ekonomi , Disertasi  Doktor,  Universitas Padjajaran, Bandung, 2008.
Muhamad  Hasan  Muaziz  dan    Achmad  Busro, Pengaturan  Klausula  Baku
Dalam  Hukum  Perjanjian  Untuk  Mencapai  Keadilan  Berkontrak, Jurnal  Law  Reform  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas Hukum  Universitas  Diponegoro,  Volume  11,  Nomor  1,  Semarang, 2015.
Teguh  Wicaksono  Saputro. Penerapan  Asas  Keseimbangan  dan  Asas Kebebasan  Berkontrak  dalam  Putusan  Pengadilan, Tesis,  Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Indonesia, 2011.

## 2. Internet
Joel Levin and Banks McDowell, “ The Balance Theory of Contracts: Seeking Justice  in  Voluntary  Obligations ”,  Articles,  sumber:http://lawjournal. mcgill.ca/userfiles/other-mcdowell.pdf, diakses pada tanggal 12/0 2020.
Negara Hukum, Prinsip Kebebasan Berkontrak Terbatas, https://www. Negara hukum. com/ hukum/prinsip-kebebasan-berkontrak-terbatas.html, diakses pada tanggal 7/2/2020
Sinta, Kajian  Teoritik  Kontrak  Baku ,    https://sinta.  unud.ac.id/uploads/ dokumen_dir/ 28b180  cebdadda3a7ae54c3df73da611.pdf, diakses pada tanggal 9/2/2020