Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990 (e) Vol. 4, no. 1 (2023), pp. 71-82, doi: 10.15575/as.v3i2.18759

## PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA KE DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Deden Najmudin 1 , Oyo Sunaryo Mukhlas 2 , Si’ah Khosyiah 3
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
*Correspondence: deden.najmudin@uinsgd.ac.id , oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id , siahkhosyiah@uinsgd.ac.id

## Abstract
The purpose of this research is to find out what sources are factors in the development of national law,  what  is  the  theory  of  the  application  of  Islamic  law  in  Indonesia,  and  how  is  the transformation  of  Islamic  law  into  law  in  Indonesia.  Then  this  research  was  written  using descriptive  analysis  methods,  using  qualitative  research  types,  primary  data  sources  than secondary data sources, as well as data collection techniques using library research. We know that Islamic law has its characteristics and can also coexist with customary law that previously existed and was enforced in society. Therefore Islamic law can need to be adopted, especially in the scope of civil and criminal law, besides that Islamic law also has complexities in its studies, both general and specific. Broadly speaking, the sources of the development of national law are: sourced from Customary Law, Islamic Religious Law, and Western Law. Then related to the implementation of Islamic law in Indonesia, in general, there are 5 theories, first, the Credo theory, the second Receptie in Complex theory, third Receptie theory, fourth Receptie Exit theory, fifth Receptie a Contrario theory.
Keywords: Transformation; Family Law; Legislation

## Abstrak
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yakni agar dapat mengetahui sumber apa yang  menjadi  faktor  dalam  pembangunan  Hukum  nasional,  bagaimana  teori pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, serta bagaimana transformasi Hukum Islam  dalam  hukum  di  Indonesia.  Kemudian  penelitian  ini  ditulis  dengan menggunakan  metode  deskriptif  analisis,  menggunakan  jenis  data  penelitian kualitatif,  sumber  data  primer  kemudian  sumber  data  sekunder,  serta  Teknik pengumpulan  data  dengan  studi  kepustakaan  ( library  research ).  Kita  ketahui Hukum Islam memiliki ciri khas tersendiri dan juga bisa berdampingan dengan hukum  adat  yang  terlebih  dahulu  ada  serta  diberlakukan  di  masyarakat.  Oleh
Deden Najmudin , Oyo Sunaryo, Si’ah Khosyiah Perkembangan Pemikian Tentang Transformasi Hukum Keluarga …
karenanya hukum Islam ini bisa menjadi salah satu yang perlu diadopsi terutama dalam lingkup keperdataan maupun lingkup hukum pidana, selain itu juga hukum Islam  mempunyai  kompleksitas  dalam  kajiannya,  baik  bersifat  umum  maupun khusus.  Secara  garis  besar  sumber  pembangunan  hukum  nasional  adalah: bersumber  dari  Hukum  Adat,  Hukum  Agama  Islam,  dan  Hukum  Barat. Kemudian  terkait  dengan  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia  ini  secara umum ada 5 teori, pertama, teori Kredo, kedua teori Receptie in Complexu, ketiga teori Receptie, keempat teori Receptie Exit, kelima teori Receptie a Contrario.
Kata Kunci : Transformasi; Hukum Keluarga; Perundang-undangan

## Pendahuluan
Transformasi Hukum Islam ke dalam Peraturan Perundang-undangan ini sudah  ada  sejak  sekitar  abad  ke  19  (di  Turki  1847M  terkait  dengan  reformasi hukum keluarga), dan juga di berbagai Negara Islam lainnya yang dipengaruhi dan mengadopsi pemahaman fiqih yang dianut oleh negara yang bersangkutan
Agenda  reformasi  yang  sedang  dilaksanakan  Negara  Indonesia  saat  ini adalah reformasi hukum nasional, lalu hukum Islam termasuk kepada sub sistem hukum nasional, oleh karena itu hukum Islam harus menjadi objek yang harus ditelaah, supaya dalam reformasi hukum nasional itu juga termasuk di dalamnua hukum  Islam,  pertimbangannya  adalah  faktor  sistem  hukum  Islam  yang kemudian bisa diadopsi oleh hukum nasional yang tujuannya adalah sebagai satu kesatuan sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ciri khas di antara hukum Islam sebagai hukum yang diberlakukan di masyarakat memiliki ciri dinamis, adaptif, serta responsif. 1
Dalam  reformasi  hukum  nasional,  Hukum  Islam  merupakan  sumber hukum positif, atau secara garis besar sumber dari pada pembangunan hukum nasional adalah: Hukum Adat, Hukum Islam, lalu Hukum Barat. 2
Kita ketahui bersama ada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengadopsi dari aturan-aturan dalam Islam, diambil dari kitab-kitab fikih yang disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah, yang di antaranya  adalah  undang-undang  perkawinan,  undang-undang  perbankan syari’ah,  undang -undang  pengelolaan  zakat,  undang-undang  wakaf  dan sebagainya.
1 Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam , Cet. 2, (Yogyakarta: UII Press, 2001), Hal. xii 2 A  Qodri  Azizi,  “ Hukum  Islam  sebagai  Sumber  Hukum  Positif  dalam  Reformasi  Hukum
Nasional” , dalam Mimbar Hukum No. 54, XII, 2001, Hal. 74
Hukum  adalah  cerminan  dari  pada  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  suatu masyarakat  dalam  berkehidupan,  berbangsa  dan  bernegara.  Karena  hukum tersebut  harus  bisa  menampung  aspirasi  dari  perkembangan  kehidupan masyarakat, dan juga tidak hanya harus mengikuti perkembangan juga harus bisa mengantisipasi perkembangan sosial, politik dan ekonomi. 3

## Metodologi
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan ( library research ),  dengan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  analisis. Penelitian  deskriptif  ialah  suatu  proses  penyelidikan  terhadap  keadaan  suatu objek,  diikuti  dengan  klasifikasi  atau  pengelompokan  data  yang  diperoleh menurut  jenis,  sifat,  atau  keadaannya.  Kesimpulan  diambil  setelah  semua  data terkumpul. 4 Sumber data dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder,  dan  data  tersier  yang  berkaitan  dengan  materi  yang  penulis  angkat tentang Perkembangan Pemikiran Tentang Transformasi Hukum Keluarga Ke Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

## Teori Pemberlakuan Hukum Islam
Terdapat 5 teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, di antaranya 5 : Pertama teori Kredo , dalam teori ini pelaksanaan hukum Islam ini diterapkan bagi  seseorang  yang  sudah  mengucapkan  2  kalimat  syahadat  memiliki konsekuensinya dari apa ucapan kredo- nya itu. Hal ini merupakan lanjutan dari pada  prinsip  ketauhidan  yang  ada  pada  filsafat  hukum  Islam,  kemudian mengharuskan  kepada  semua  orang  yang  beriman  kepada  Allah  SWT  supaya patuh dan taat atas segala perintah-Nya.
Kedua Teori Receptie  in  Complexu, hukum  itu  harus  menyesuaikan  dengan ajaran  agama  seseorang  yang  telah  dianutnya.  Ketika  orang  tersebut  beragama Islam, maka yang berlaku bagi orang tersebut adalah hukum Islam. Oleh karena itu menurut pandangannya yang diberlakukan kepada rakyat pribumi yaitu hukum sesuai  dengan  agamanya.  Tetapi  yang  diberlakukan  dalam  permasalahan perkawinan, kewarisan dan hukum keluarga adalah hukum Islam.
3 Ija Suntana, Politik Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hal. 19
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.3 5 Suntana, Politik Hukum …, Hal. 21
Deden Najmudin , Oyo Sunaryo, Si’ah Khosyiah Perkembangan Pemikian Tentang Transformasi Hukum Keluarga …
Ketiga Teori Receptie ,  dalam  teori  ini  memiliki  3  prinsip  utama  yang dikemukakan oleh Islamolog asal Belanda yakni Snouck Hurgronje (1857-1936), yakni : 1) Semua masalah ritual keagamaan, atau aspek peribadatan dalam Islam, rakyat  Indonesia  harus  diberikan  kebebasan  dalam  menjalankannya,  artinya bahwa pemerintahan Belanda tidak akan mencampuri urusan keimanan mereka, karena hal tersebut merupakan wilayah yang sangat sensitif bagi umat muslim. 2) Berkaitan  dengan  lembaga  sosial  di  dalam  Islam, atau  hubungan  muamalah di dalam  Islam,  berkaitan  dengan  perkawinan  kewarisan,  perwakafan,  dan  juga hubungan  sosial  lainnya  pemerintah  harus  berusaha  untuk  menghormati  dan mempertahankan keberadaannya. 3) Dalam permasalahan politik, pemerintahan tidak diperbolehkan melakukan seruan-seruan yang dapat mengakibatkan adanya guncangan politik atau melawan pemerintahan Belanda.
Keempat Teori Receptie  Exit, Hazairin  adalah  orang  yang memperkenalkannya.  Hazairin  menyatakan  bahwa  setelah  Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadikan Undang-undang Dasar 1945 sebagai  undang-undang  negara,  maka  segala  peraturan  Hindia  Belanda  yang bersumber  dari  teori receptie tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945. Kemudian juga teori receptie mesti keluar dari sistem peraturan hukum yang ada di Indonesia. 6 Dari kesimpulan pemikiran Hazairin bahwa : 1) Teori receptie menjadi tidak  berlaku  dalam  sistem  peraturan  negara  Indonesia  sejak  tahun  1945;  2) Berdasarkan kepada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat peraturan nasional yang salah satu sumber hukumnya bersumber dari  hukum  agama;  3)  Selain  dari  agama  Islam  Sumber  hukum  nasional bersumber dari agama sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, baik dalam aturan perdata atau aturan pidana yang merupakan peraturan nasional.
Teori receptie mesti keluar dari pada sistem perundangan nasional, dan juga salah  satu  upaya  dalam  menolak  teori receptie yang  memberi  prasyarat  kepada aturan adat yang dianggap berlawanan dengan sumber Al- Qur’an maupun As- Sunnah yang juga tidak selaras dengan konstitusi yang ada di Indonesia.
Kelima Teori Receptie  a  Contrario, Sayuti  Thalib  sebagai  orang  yang memperkenalkannya,  yang  dikembangkan  dari  pada  teori Exit Hazairin.  Teori receptie a contrario ini merupakan lawan dari teori receptie yang menyebutkan bahwa aturan  adat  diberlakukan  bagi  umat  Islam,  jika  dalam  aturan  adat  tidak  ada persinggungan dengan agama dan aturan dalam Islam. Oleh sebab itu, pada teori receptie a contrario, atuaran adat ini bisa diberlakukan apabila tidak bersinggungan
6 Suntana, Politik Hukum …, Hal. 29 -30
dengan aturan agama Islam. Hal tersebut yang diungkapkan oleh Sayuti Thalib, yakni  mengenai  aturan  perkawinan  yang  diberlakukan  penuh  serta  aturan kewarisan dalam Islam yang diberlakukan tetap dengan beberapa pengecualian. Teori  Sayuti  ini  disebut  teori receptie  a  contrario dikarenakan  berisikan  tentang kebalikan ( contra ) dari pada teori receptie. Adapun beberapa pokok pemikirannya yaitu:  1)  Hukum  Islam  diberlakukan  bagi  umat  Islam;  2)  Hukum  Islam diberlakukan  sebagaimana  poin  1  berdasarkan  keyakinan  dan  tujuan  hukum, batin, dan moral; 3) Hukum adat bisa diberlakukan bagi umat Islam ketika tidak bersinggungan dengan agama dan hukum Islam. 7

## Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Di Indonesia
Transformasi  hukum  syara’  yang  diterapkan  di  Indonesia  Orang  Islam dilakukan  dengan  cara  menerapkan  fiqh  dalam  aturan  sosial  yang  ada  di Indonesia, berbeda dengan fikih konvensional dari beberapa madzhab yang ada di Indonesia. Dalam transformasi fiqh atau hukum Islam sebagai ius constituendum di  dalam  peraturan  nasional  sebagai ius  constitutum memakai pendekatan  “teori pertingkatan hukum” yang menyatakan bahwa berlakunya suatu aturan mestinya kembali pada aturan yang lebih tinggi kedudukannya.
Oleh karena itu dalam pertingkatannya adalah : 1) Norma abstrak, adanya cita-cita  hukum  ( rechtsidee ).  2)  Norma  antara  ( law  in  books )  dipakai  sebagai perantara dalam mencapai cita-cita, yang merupakan hasil kreasi manusia yang dimunculkan sebagai aturan dalam negara, pendapat ulama dan ilmuan. 3) Norma konkrit ( concrete norm ) sebagai hasil penerapan dari pada norma antara. Dapat kita rumuskan secara ringkas, yakni: 1) Nilai-nilai Islam, 2) Penerapan asas-asas dalam peraturan nasional, serta 3) Penegakannya dalam hukum Positif.
Para  Ulama  menggunakan  Metode  dalam  menstranformasikan  fiqh  ke dalam  peraturan  nasional  sebagai  norma  konkrit  dengan  metode  pendekatan kultural  ( hilah ).  Hukum  Islam  yang  diberlakukan  pada  masyarakat  muslim  di Indonesia  di  antaranya  ialah  aturan  perkawinan,  aturan  kewarisan  serta  aturan perwakafan yang dijadikan peraturan nasional. Hukum Islam (fiqh) dihadapkan kepada  aturan  yang  sudah  lama  diberlakukan  pada  masyarakat  muslim  di Indonesia. Ulama membiarkan aturan yang sudah diberlakukan itu, tetapi masih diberlakukan  sepanjang  tidak  bersinggungan  dengan  aturan  Islam  (fiqh),  tapi
7 Suntana, Politik Hukum …, Hal. 30
Deden Najmudin , Oyo Sunaryo, Si’ah Khosyiah Perkembangan Pemikian Tentang Transformasi Hukum Keluarga …
bahasa  hukum  yang  sudah  diberlakukan  yakni  fiqh.  Oleh  karena  itu  Ulama melakukan  transformasi  hukum  Islam  (fiqh)  dengan  aturan  yang  sudah diberlakukan dan menjadi kebiasaan. Dengan demikian hukum kebiasaan yang sudah ada masih diberlakukan selama tidak berbersinggungan dengan fiqh, tapi bahasa dalam hukumnya yakni fiqh.
Kita ketahui bersama bahwa masyarakat di Indonesia itu heterogen, tidak hanya karena pluralitas agama dan sukunya, akan tetapi bagi kalangan umat Islam sendiri  adanya  pluralitas  juga  yang  di  antaranya  ada  beberapa  perbedaan kelompok  dan  kesatuan  sosial.  Oleh  karena  itu  sistem  yang  ada  di  Indonesia adalah pluralitas hukum, yang artinya hukum di Indonesia bersumber dari hukum yang berbeda, yakni dari hukum agama (Islam), hukum adat dan hukum barat. 8
Dalam hubungannya antara Agama dan negara bersifat timbal balik, Agama membutuhkan negara, karenanya Agama bisa berkembang. Begitupun sebaliknya, negara  membutuhkan  Agama,  karenanya  negara  dapat  dikembangkan  dengan bimbingan etika dan spiritual moral. 9
Dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah demokrasi Pancasila yang menjelaskan terkait norma dasar. 10
Fazlur Rahman berpendapat bahwa hukum Islam yang ditransformasikan ke dalam perundangan-undangan adalah : 1) Pertimbangan segala tradisi Islam yang bersifat tradisional atau modern; 2) Dalam upaya mereformulasikan hukum Islam digunakan metode ilmiah; 3) Dalam menafsiran Al- Qur’an dan As -Sunnah dilakukan secara historis sosiologis dan kronologis; 4) Metode penafsiran yang digunakan  dengan  sistem  modernism  klasik;  dan  5)  Dalam  pertimbangan reinterpretasi Al- Qur’an memasukkan permasalahan kekinian. 11
Dalam mentransformasikan hukum Islam khususnya yang terkait dengan hukum privat atau keluarga ( ahwal al-syakhsiyyah ) dalam peraturan perundangan baik tingkat Undang-undang ataupun tingkatan yang lebih rendah lagi. Terkhusus di Indonesia, aturan terkait qanun yang terdiri dari Hukum Islam yang tersebar dalam  berbagai  aturan  perundangan  dalam  hukum  keluarga  ataupun  hukum perdata  yang  lain.  Dalam  mentransformasikan  hukum  Islam  ke  dalam  hukum
8 Bani  Syarif  Maula, Politik  Hukum  dan  Positivisasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jurnal Istinbath Hukum Islam, Vol. 13 (Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram), Hal. 51
9 Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia, (Bandung: Marja Nuansa Cendekia, 2014), Hal. 29-30
10 Sirojul Munir, Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia, Jurnal Istinbath Hukum Islam, Vol. 13 (Mataram: Fakultas Syari’ah IAIN Mataram), Hal. 5 11 Muhammad  Kasim, Politik  Hukum  dalam  Pembaharuan  Hukum  Nasional  di  Indonesia , (Manado: STAIN Manado Press, 2013) Hal. 62
Nasional sudah diakomodasikan dalam berbagai bentuk, yang di antaranya adalah peraturan perundangan, kelembagaan, dan usaha ini sudah mendapat dukungan oleh pemerintah ataupun pihak legislatif, yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu yang cukup lama semenjak setelah kemerdekaan hingga saat ini. 12
Transformasi  Hukum  keluarga  sifatnya  bisa  sebagai  penguatan  terhadap aturan yang sudah ada, atau pengembangan, bahkan bisa mengubah/mengganti aturan yang sudah diberlakukan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam kekinian. Ada beberapa bentuk Transformasi, di antaranya adalah Takhsis  al  Qadha , Takhayyur ,  Reinterpretasi, Siyasah  Syar’iyah ,  dan  transformasi berdasarkan tradisi Hukum adat.
Wujud transformasi dalam Perundangan di Indonesia, di antaranya lahirnya UU No 7 Tahun 1989, UU No 1 tahun 1974, UU No. 3 tahun 2006, , PP No 9 tahun 1975, dan Inpres No. 1 tahun 1991.

## Kontribusi Hukum Islam Ke Dalam Peraturan Hukum Nasional
Ada tiga bentuk hubungan antara hukum Agama dan hukum negara yakni: 1)  Hukum  Agama  dikhususkan  bagi  kaum  yang  beragama;  2)  Hukum  Agama secara  umum  termasuk  ke  dalam  hukum  Nasional  yang  membutuhkan pelaksanaan  yang  lebih  khusus;  dan  3)  Hukum  Agama  termasuk  pada  sistem aturan yang diberlakukan secara menyeluruh untuk semua warga Indonesia. 13
Terkait  dengan  proses  pembangunan  hukum  Nasional,  selain  dari  pada bersumber dari Pancasila dan UUD tahun 1945 bisa juga berasal dari peraturan yang  lain  selama  tidak  bersinggungan  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  tahun  1945  sebagai  salah  satu  cara  untuk  mempertahankan  identitas hukum Nasional  dan secara  tidak langsung juga bisa  mempertahankan budaya hukum  lainnya,  sehingga  proses  pembangunan  sistem  hukum  nasional  bisa dipercepat.  Dalam  upaya mempercepat  pembangunan  sistem  hukum  Nasional pemerintah  juga  sudah  menerapkan  kebijakan  untuk  memanfaatkan  3  sistem hukum yang hidup ( living law ) dan berkembang yang ada di Indonesia yang terdiri dari, Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Barat. 14
Hukum Islam memiliki kontribusi penting dalam perkembangan peraturan hukum  di  Indonesia  sangatlah  signifikan  dan  seiring  dengan  perkembangan
12 Kasim, Politik Hukum …, Hal. 62-63 13 Kasim, Politik Hukum …, Hal. 75
14 Sirojul Munir, Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia, Jurnal Istinbath Hukum Islam, Vol. 13 (Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram), Hal. 14
Deden Najmudin , Oyo Sunaryo, Si’ah Khosyiah Perkembangan Pemikian Tentang Transformasi Hukum Keluarga …
zaman,  tantangan  permasalahan  hukum  yang  semakin  berkembang  dan  juga semakin  rumit  dengan  tetap  mempertimbangkan  kemaslahatan  masyarakat. Terdapat 2 jenis bentuk pengembangan hukum Islam yang ada di Indonesia: 15 1) Internalisasi ,  yakni  hukum  Islam  yang  dikembangkan  dan  diberlakukan  yang bersifat  individu,  serta  tidak  berkaitan  dengan  kepentingan  politik;  2) Institusionalisasi, yakni  hukum Islam yang dikembangkan dan diberlakukan  oleh suatu lembaga yang berkaitan dengan kepentingan politik.
Jenis pengembangan ini bisa dengan 2 cara, yang pertama dengan Pranata Sosial  atau  lembaga  yang  dikenal  dalam  kehidupan  umat  Islam  Indonesia,  di antaranya: a) Lembaga Peribadatan, seperti surau; b) Lembaga Pendidikan, seperti pesantren, madrasah; c) Lembaga Kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik; d) Lembaga  Ekonomi  dan  Koperasi,  seperti  perbankan,  koperasi;  e)  Lembaga dakwah, seperti Nahdatul Ulama (1926), Muhammadiyah (1912), dan lainnya; f) Lembaga hukum, seperti Peradilan Agama, KUA.
Selanjutnya  yang  kedua,  dengan  Peraturan  Perundang-undangan,  di antaranya: a)  Undang-undang  tentang  Perkawinan;  b)  Undang-undang  tentang Peradilan Agama; c) Kompilasi Hukum Islam (KHI); d) Undang-undang tentang Zakat; e) Undang-undang tentang Perbankan Syari’ah ; f) Undang-undang tentang Wakaf;  g)  Undang-undang  tentang  Pornografi;  dan  h)  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Terlihat  jelas  bahwa  peraturan  dalam  Islam  memiliki  peran  yang  besar dalam pertumbuhan dan perkembangan peraturan Nasional. Dalam merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia di masa lalu, masa kini dan juga pada masa yang akan datang ada yang disebut dengan Teori eksistensi, dan juga disebutkan bahwa di dalam sistem hukum nasional terdapat hukum Islam, baik yang tertulis ataupun tidak di berbagai kehidupan dan praktek-praktek hukum. Dalam teori ini juga  dijelaskan  terkait  dengan  eksistensi  hukum  Islam  yang  terdapat  di  dalam peraturan hukum Nasional yaitu : 1) Ada, artinya merupakan bagian yang integral dari  hukum  Nasional;  2)  Ada,  artinya  kemandiriannya  yang  diakui  dengan kekuatan dan wibawa dalam sistem aturan Nasional yang diberikan status hukum Nasional;  3)  Ada,  artinya  norma  hukum  Islam  difungsikan  sebagai  penyaring bahan-bahan hukum Nasional, dan 4) Ada, dalam artian sebagai bahan utama dan unsur utama. 16
Peraturan  yang  ada  di  Indonesia  berdasarkan  kepada  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  sudah  memberi  arahan  politik  hukum
15 Suntana, Politik Hukum …, Hal. 85-87 16 Kasim, Politik Hukum …, Hal. 76
kepada perkembangan dalam bidang Agama (hukum Agama) yang sangat jelas. Dijelaskan  oleh  Muhtar  Kusumaatmadja,  bahwa  dalam  sila  pertama  pada hakikatnya  adalah  berisikan  pesan  bahwa  produk  hukum  nasional  tidak  boleh bertentangan  dengan  Agama  atau  menolak  terhadap  Agama.  Dalam  Undang- undang tahun 1945 Pasal 29  menegaskan terkait dengan jaminan yang sebaik- baiknya oleh pemerintah kepada  semua masyarakat supaya bisa menganut dan beribadah  sesuai  Agamanya.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwasanya  eksistensi Agama termasuk juga hukumnya diakui dinjunjung tinggi oleh negara, termasuk dalam melindungi serta melayani kebutuhan pelaksanaan aturan tersebut. 17

## Kesimpulan
Terkait  dengan  aturan  hukum  Islam  yang  ada  di  Indonesia  tidak  dapat dipisahkan dari sejarahnya dan juga beberapa teori yang berpengaruh kepada hal tersebut,  hal  itu  terlihat  karena  cukup  banyak  teori  yang  dapat  berpengaruh kepada perkembangan hukum Islam yang di antaranya, Teori Kredo, Teori Receptie in  Complexu, Teori Receptie, Teori Receptie  Exit ,  dan  Teori Receptie  a  Contrario. Kemudian  berdasarkan  kepada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945  sudah  memberi  petunjuk  dalam  lingkup  politik  hukum  terkait  dengan perkembangan  di  bidang Agama  yang  pada  hakikatnya  berisikan  pesan  bahwa tidak  boleh  ada  produk  hukum  Nasional  yang  bertentangan  atau  bertolak belakang  dengan  Agama.  Begitu  juga  di  dalam  UUD  tahun  1945  Pasal  29 menjamin tentang berlangsungnya peraturan Agama kepada setiap pemeluknya supaya bisa beribadah sesuai dengan Agamanya. Kemudian yang menjadi ujung tombak dalam hal ini adalah proses legislasi terkait dengan praktik dan realisasi dari  hukum  yang  diberlakukan  secara  menyeluruh  dan  juga  ada  konsekuensi hukum  terkait  dengan  hukum  negara  ataupun  hukum  Agama.  Terlebih  dalam Undang-undang  harus  bersifat  satu  kesatuan  karena  diberlakukannya  secara umum  dan  diberlakukan  kepada  semua  penduduk  Indonesia  terkecuali  ada ketentuan tertentu dalam peraturan, misalnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat satu kesatuan, sedangkan Inpres No. 1 tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  menjadi  sumber  hukum  materil  bagi Pengadilan Agama perihal Perkawinan, Perceraian, Rujuk dan Waris yang hanya dikhususkan  bagi  masyarakat  yang  beragama  Islam.  Dalam  pemberlakuannya hukum  Islam  secara  menyeluruh,  ataupun  secara  prinsip  menjadi  hal  penting
17 Reza  Fikri  Febriansyah, Eksistensi  Hukum  Islam  dalam  Struktur  Hukum  Nasional Indonesia, Portal  Pengadilan  Agama  PTA  Bandung,  18  Januari  2010,  Http://www.pa- sumber.go.id/artikel/baca/11
Deden Najmudin , Oyo Sunaryo, Si’ah Khosyiah Perkembangan Pemikian Tentang Transformasi Hukum Keluarga …
dalam  aturan  hukum  di  Indonesia,  apalagi  hukum  Islam  telah  mengakar  dan menjadi hukum yang diberlakukan di masyarakat Indonesia, oleh sebab itu proses legislasi  diperlukan  untuk  mengatur  masyarakat  supaya  disiplin  hukum  apalagi aturan hukumnya telah diketahui oleh masyarakat sehingga terbentuknya ketaatan hukum tanpa disertai dengan merusak sistem hukum Agama sebagai penganutnya dan sebagai penduduk Indonesia.

## Daftar Pustaka
A. Qodri Azizi, “ Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Positif dalam Reformasi Hukum Nasional” , dalam Mimbar Hukum No. 54 Thn.. XII, 2001 Febriansyah, Reza Fikri. “ Eksistensi Hukum Islam dalam Struktur Hukum Nasional  Indonesia ”  Portal  Pengadilan  Agama  PTA  Bandung, 18  Januari,  2010. Http://www.pa- sumber.go.id/artike/baca/11 Kasim, Muhammad. Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Nasional di Indonesia. Manado: STAIN Manado Press, 2013 Maula, Bani Syarif. Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Jurnal Istinbath Hukum Islam Vol. 13 . Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram Mu’allim, Amir dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam , Cet. 2,
(Yogyakarta: UII Press, 2001)
Munir,  Sirojul. Pengaruh  Hukum  Islam  Terhadap  Politik  Hukum  Indonesia Jurnal Istinbath Hukum Islam Vol. 13 . Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram Suntana, Ija. Politik Hukum Islam . Bandung: Pustaka Setia, 2014 Wahid, Marzuki. Fiqh Indonesia . Bandung: Marja Nuansa Cendekia, 2014
© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Deden Najmudin , Oyo Sunaryo, Si’ah Khosyiah Perkembangan Pemikian Tentang Transformasi Hukum Keluarga …