ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 2 November 2017 | Reviewed: 24 November 2017 | Accepted: 17 January 2018

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UU NO. 23 TAHUN 2014

## Rommy Patra 1

## Abstract
The  community    has  the  right  to  participate  in  the  formulation  of  legislation,  such  as  the Regional  Regulation  (Perda).  The  existence  of  community  participation  is  an  important element that becomes an element that can not be ignored in the implementation of Regional Government  in  this  era  of  democracy  and  decentralization.  As  a  legal  instrument  in  the implementation  of  Regional  Government,  the  Regional  Regulation  in  its  formation  is expected to be not elitist which is only made by the Head of Region together with the DPRD but  also  must  involve  community  participation.  However,  there  are  still  obstacles  in community  participation  in  the  formation  of  local  regulations  caused  by  factors  within  the community itself (internal), namely the ability and willingness of the community to participate, as well as external factors, namely the role of formal apparatus and institutions. In addition, there  are  at  least  two  main  issues  that  arise  in  the  effort  to  apply  community  participation, namely: (1) determine the model and process of  involvement that matches  the policy to be taken;  and  (2)  determine  who  /  what  institutions  need  to  be  involved.  To  overcome  these obstacles,  in  order  to  increase  the  participation  of  the  community  there  should  be  an expansion  of  access  to  information  and  transparency  in  the  formation  of  local  regulations and  effective  communication  between  the  community  and  local  government  and  DPRD  as institutions that have the authority to form local regulations. Because only with the existence of transparency, participation, communication and accountability  in forming local regulation, it  can  be  expected  to  produce  a  participative  and  aspirational  regulation  with  sociological needs of the community.

## Keywords: community; local regulation; participation

## Abstrak
Masyarakat  memiliki  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan, seperti Peraturan Daerah (Perda).  Adanya partisipasi masyarakat ini merupakan unsur  penting  yang  menjadi  elemen  yang  tidak  bisa  diabaikan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  dalam  era  demokrasi  dan  desentralisasi  ini.  Sebagai  instrumen hukum  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  Perda  dalam  pembentukannya diharapkan  tidak  bersifat  elitis  yang  semata  hanya  dibuat  oleh  Kepala  Daerah  bersama dengan  DPRD  melainkan  juga  harus  melibatkan  partisipasi  masyarakat.  Namun  masih terdapat  hambatan  dalam  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  Perda  yang disebabkan  oleh  faktor  dalam  masyarakat  itu  sendiri  (internal),  yaitu  kemampuan  dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal), yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Selain itu, paling tidak ada dua persoalan utama yang muncul dalam upaya menerapkan partisipasi masyarakat, yaitu: (1) menentukan
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Tanjungpura,  Jln.  Prof.  Hadari  Nawawi,  Pontianak,  78124,  Kalimantan Barat, Indonesia, email:rommypatra@yahoo.co.id, Tel./Fax. 081345428406.
model  dan  proses  pelibatan  yang  cocok  dengan  kebijakan  yang  akan  diambil;  dan  (2) menentukan siapa/lembaga apa yang perlu dilibatkan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dalam rangka meningkatkan partisipasimasyarakat harus adanya perluasan akses terhadap informasi dan transparansi dalam pembentukan Perda serta adanya komunikasi yang efektif antara  masyarakat  dengan  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  sebagai  lembaga  yang mempunyai  kewenangan  untuk  membentuk  Perda.  Karena  hanya  dengan  adanya transparansi,  partisipasi,  komunikasi  dan  akuntabilitas  dalam  pembentukan  Perda,  maka dapat  diharapkan  dihasilkannya  Perda  yang  partisipatif  dan  aspiratif  dengan  kebutuhan sosiologis masyarakat.
Kata Kunci: masyarakat; partisipasi; peraturan daerah

## I. Pendahuluan
Peraturan Daerah (Perda)
sebagai peraturan yang dibentuk oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  baik  itu  ditingkat  Provinsi maupun  Kabupaten/Kota  bersama dengan  Kepala  Daerah  (Gubernur/ Bupati/Walikota) merupakan peraturan  perundangan  yang  materi muatannya  adalah  dalam  rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas  pembantuan  serta  menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran  lebih  lanjut  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah,  Perda  dalam pembentukannya  diharapkan  tidak hanya  sebagai  suatu  produk  hukum yang bersifat elitis yang semata hanya dibuat  oleh  para  legislator  (Kepala Daerah  dengan  DPRD)  melainkan juga  harus  melibatkan  peran  serta atau partisipasi masyarakat.
Adanya  partisipasi  masyarakat ini  merupakan  unsur  penting  yang menjadi  elemen  yang  tidak  bisa diabaikan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  dalam  era demokrasi dan desentralisasi saat  ini. Secara normatif, jaminan bagi masyarakat baik secara individu maupun  kolektif  untuk  berpartisipasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  seperti  dalam pembentukan  Perda  dilindungi  oleh berbagai peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 28E ayat (3)
UUD  1945  mengatur  bahwa: “Setiap
orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan  pendapat”.  Eksistensi dari hak-hak tersebut yang diatur oleh UUD 1945
merupakan hak
konstitusional  bagi  setiap  orang  baik secara individu maupun secara kolektif  (masyarakat)  untuk  berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti dalam
Tanjungpura Law Journal
Vol. 2, Issue 1, January 2018 pembentukan Perda dengan memberikan  saran,  pandangan  atau pendapat  kepada  para  legislator (Kepala Daerah dan DPRD).
Selain itu, berdasarkan Pasal 96 UU  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, diatur juga secara eksplisit tentang  jaminan  berkaitan  dengan partisipasi  masyarakat.  Dinyatakan dalam Pasal tersebut bahwa: “masyarakat berhak memberikan
masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat
dilakukan melalui rapat dengar pendapat  umum,  kunjungan  kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. ” 2
2 Pasal  96  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan  secara  lisan    dan/atau  tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau  kelompok  orang  yang  mempunyai kepentingan  atas  substansi  Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk  memudahkan  masyarakat  dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau  tertulis  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan  Perundang-undangan  harus dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat. Kemudian
berdasarkan Berdasarkan Pasal 1 angka 41 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  dijelaskan  bahwa  partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan  di  Pasal  237  ayat  (3)  UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  diatur  bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. 3
Partisipasi  masyarakat  tersebut dapat  dilakukan  oleh  perseorangan atau  kelompok  yang  mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan  Perda  (Raperda).  Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan  masukan  secara  lisan dan/atau  tertulis,  setiap  Raperda harus  dapat  diakses  dengan  mudah
3 Pasal  237  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah:
(1) Asas  pembentukan  dan  materi  muatan Perda  berpedoman  pada  ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum  yang  tumbuh  dan  berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan  dengan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pembentukan  Perda  mencakup  tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan,  dan  pengundangan  yang berpedoman  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(3) Masyarakat berhak memberikan masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis dalam pembentukan Perda. (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
oleh  masyarakat.  Proses  pelibatan partisipasi
masyarakat dalam
penyusunan  Perda  dilakukan  dalam tiap tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan  pengundangan.  Untuk  itu  perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat  yang  dilanjutkan  dengan penyerapan aspirasi masyarakat terhadap materi dan substansi Raperda. Pemerintah Daerah maupun DPRD harus memberikan kesempatan yang luas terhadap partisipasi masyarakat yang merupakan prasyarat dalam
pembentukan  Perda  yang  partisipatif. Karena  sebagai  pemilik  kedaulatan setiap  warga  negara  baik  secara individu maupun kolektif (masyarakat) mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk mengambil  bagian  dalam  proses bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat. 4
Partisipasi  masyarakat  dalam proses  legislasi  khususnya  dalam pembentukan Perda setidaknya mencakup 3 (tiga) hal pokok, yaitu: 5
1)  hak dan tindakan masyarakat menyampaikan aspirasi
4 Jisi  Nasistiawan. Arti  Penting  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah. http://mimbarhukum.blogspot.co.id/2014/04/a rti-penting-partisipasi-masyarakat.html, diakses pada tanggal 5 April 2017.
5 Ronald  Rofiandri. Memperluas  Cakupan
Partisipasi Dalam Proses Legislasi. http://www.pshk.or.id/id/blog-id/memperluas- cakupan-partisipasi-dalam-proses-legislasi/,
diakses pada tanggal 15 April 2017.
kepada  Pemerintah  Daerah dan    DPRD  terkait  dengan proses  penyusunan  suatu Raperda  yang  akan  dibuat,
dengan tujuannya adalah mempengaruhi proses legislasi; 2)  akses   yang  berarti  ruang dan  kapasitas  masyarakat untuk  masuk  dalam  arena legislasi, yakni mempengaruhi dan menentukan  kebijakan  yang pro masyarakat marjinal. Ada dua hal penting dalam akses,
yaitu keterlibatan secara terbuka  dan  keikutsertaan. Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekannya. Keterlibatan menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan keikutsertaan berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti ketersediaan ruang dan kemampuan  bagi  siapa  saja untuk  terlibat  dalam  proses politik, terutama kaum miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan lain-lain;
dan
3)  kontrol  warga  masyarakat
terhadap  proses  politik  yang
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
bersinggungan dengan proses  legislasi,  termasuk  di dalamnya secara terus menerus memantau sekaligus mengawal pengelolaan aspirasi masyarakat  oleh  DPRD  dan Kepala Daerah sebagai legislator. Adanya jaminan secara konstitusional  melalui  UUD  1945 maupun sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya terhadap  hak  partisipasi  masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pembentukan  Perda  ternyata  dalam tataran prakteknya  masih belum optimal  dan  mengalami  sejumlah hambatan. Sejumlah persoalan seperti kurang transparannya proses pembentukan Perda, kurangnya pemahaman  dari  masyarakat  akan pentingnya partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai  sarana  penyaluran  aspirasi maupun  kontrol,  serta  belum  jelasnya
format atau prosedur partisipasi masyarakat  yang  seperti  apa  yang harus  dilakukan  merupakan  faktor- faktor  yang  menyebabkan  masih rendahnya
tingkat partisipasi masyarakat.
Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan mengkaji dan membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi masyarakat khususnya dalam pembentukan
Perda,  untuk  ditinjau  dari  aspek urgensi,  hambatan  dan  upaya  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat tersebut.
II. Analisis dan Pembahasan A. Urgensi Partisipasi Masyarakat
Adanya jaminan partisipasi masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pembentukan Perda sebenarnya merupakan  penjabaran  dari  prinsip atau asas keterbukaan dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  5  huruf  g  UU  No.  12 Tahun 2011.
Dalam  Penjelasan  Pasal 5 tersebut  disebutkan  yang  dimaksud dengan  asas  keterbukaan:  “bahwa
dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh
lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk  memberikan  masukan  dalam
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
pembentukan  peraturan  perundang- undangan”.
Selain  itu,  prinsip  atau  asas keterbukaan  yang  membuka  ruang bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam pembentukan Perda juga merupakan  cerminan  dari  prinsip  dari tata  kelola  pemerintahan  yang  baik ( good  governance )  dan  penerapan demokrasi. 6
6 Istilah good  governance terdiri  dari  dua  kata “good” dan “governance”, arti  “ good” mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak  rakyat  dan  nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat  dalam  pencapaian  tujuan  (nasional), berupa kemandirian, pembangunan berkelanjutan  dan  keadilan  sosial;  Kedua, aspek-aspek  fungsional  dari  pemerintahan yang  efektif  dan  efisien  dalam  pelaksanaan tugasnya  untuk  mencapai  tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan governance atau kepemerintahan dalam Bahasa Inggris
diartikan  sebagai “the  act,  fact,  manner  of governing” atau  “tindakan,  fakta,  pola  cara- cara penyelenggaraan pemerintahan”.  Lihat Leo Agustino. 2007. Perihal Politik. Yogyakarta  :  Graha  Ilmu,  hlm.  182.  Adapun unsur-unsur yang ada dalam good governance ,  yaitu:  (1)  wawasan  ke  depan
( visionary ); (2) keterbukaan dan transparansi
( opennes  and  transparency );  (3)  partisipasi masyarakat  ( community  participation );  (4)
tanggung gugat ( accountability ); (5)
supremasi hukum ( rule of law); (6) demokrasi ( democracy ); (7) profesionalisme dan kompetensi ( professionalism and competency ); (8) daya tanggap ( responsiveness ); (9) keefisienan dan keefektifan  ( efficiency  and  effectiveness );
(10)  desentralisasi  ( decenralization );  (11) kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat ( private and civil society partnership ); (12) komitmen pada pengurangan  kesenjangan  ( commitment  to reduce  inequality );  (13)  komitmen  pada lingkungan hidup ( commitment to environmental protection ); dan (14) komitmen pada pasar yang fair ( commitment to  fair  market ).  Lihat  Kementerian  Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2007. Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik . Jakarta:
Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. 7 Karena konsep partisipasi dalam penyelenggaraan negara sebetulnya  lahir  sebagai  konsekuensi dari  sistem  politik  demokrasi  yang diterapkan.  Sebab,  dalam  sistem demokrasi,  setiap person dihargai sebagai  makhluk  moral  dan  rasional yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas dirinya sendiri.
Karena  hanya  dalam  sistem politik  demokrasilah,  partisipasi  yang sesungguhnya  dimungkinkan  hidup dan  berkembang.  Demokrasi  dan partisipasi  adalah  ibarat  dua  sisi sekeping  mata  uang  yang  satu  sama lain tidak dapat dipisahkan.
Demikian eratnya hubungan keduanya, Robert A. Dahl
mengatakan  bahwa  demokrasi  hanya dapat  dibangun  dengan  partisipasi, dimana  semua  warga  masyarakat memiliki  kesempatan  yang  sama untuk ikut berperan serta mendiskusikan  masalah-masalahnya dan  mengambil  keputusan.  Addink mengatakan,  partisipasi  merupakan
Sekretariat  Tim  Pengembangan  Kebijakan Nasional, hlm. 12.
7 B. Hestu Cipto Handoyo. 2008. Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik .  Yogyakarta:  Penerbit  Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 153.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
hal  yang  sangat  diperlukan  dalam sistem demokrasi perwakilan. 8
Sebagai konsekuensi demokrasi adalah penyediaan ruang bagi partisipasi publik yang seluas-luasnya. Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh  warga  adalah  cara  efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat.
Di  negara-negara  demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan  merupakan  hal  yang  lazim. Partisipasi publik dalam proses pengambilan  kebijakan  tidak  hanya merupakan  cermin  demokrasi  yang paling  nyata  dalam  kehidupan  sehari- hari  melainkan  juga  bermanfaat  bagi Pemerintah. 9 Karena dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, seperti dalam pembentukan Perda, maka Pemerintah menjadi mengetahui terkait aspirasi dan kebutuhan
masyarakat, sehingga dalam mengambil kebijakan Pemerintah
8 Yuliandri  dkk.  2014. Pengkajian  Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan. Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI, hlm. 16.
9 Rahmat A. Prakoso. Partisipasi Publik dalam Proses  Kebijakan  di  Masa  Transisi. dalam http://www.ipcos.or.id/index2.php?option=co m_content&do_pdf=1&id=42,  diakses  pada tanggal 12 April 2017.
dapat mengakomodir aspirasi tersebut dengan membuat Perda yang bersifat responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena  kebijakan  atau  Perda yang  aspiratif  dan  responsif  terhadap keinginan masyarakat mempunyai implikasi  positif  terhadap  efektifnya Perda  tersebut  ketika  diterapkan. Hakekat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda sebagai kebijakan publik adalah: 10
a)  memberikan  landasan  yang lebih  baik  untuk  pembuatan kebijakan publik dalam menciptakan suatu good governance. b)  memastikan adanya implementasi yang lebih efektif  karena  warga  atau masyarakat  mengetahui  dan terlibat dalam pembuatan
kebijakan publik.
c)  meningkatkan kepercayaan warga atau masyarakat kepada eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
d)  efisiensi sumber daya, sebab
dengan keterlibatan
10 http://ardyansyah-jintang.blogspot.co.id/ 2014/03/urgensi-partisipasi-masyarakat- dalam.html,  diakses  pada  tanggal  12  April 2017.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018 masyarakat dalam pembuatan  kebijakan  publik dan  mengetahui  kebijakan
publik,  maka  sumber  daya yang  digunakan     dalam sosialisasi  kebijakan  publik dapat dihemat.
Berdasarkan hakekat dari pastisipasi  masyarakat  di  atas,  maka dapat diidentifikasi  urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda adalah: 11 1)  menjaring pengetahuan, keahlian  atau  pengalaman masyarakat  sehingga  Perda yang dibuat benar-benar memenuhi  syarat  sebagai Perda yang baik; 2)  menjamin Perda sesuai dengan  kenyataan  yang  ada di dalam masyarakat, menumbuhkan  rasa  memiliki ( sense  of  belonging ),  rasa bertanggungjawab  ( sense  of responsibility ) dan akuntabilitas ( sense of accountability ) terhadap Perda tersebut; 3)  menumbuhkan adanya kepercayaan ( trust ), penghargaan  ( respect )  dan
pengakuan ( recognition )
11 Jazim  Hamidi  dkk.  2011. Optik  Hukum Peraturan  Daerah  Bermasalah .  Jakarta:
Prestasi Pustakaraya, hlm. 81.
masyarakat terhadap Pemerintahan Daerah. Bahwa ada juga berbagai alasan lain yang juga “ legitimate” terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda, yaitu: 12 1)  alasan  praktis,  wawasan  dan penguasaan pengetahuan dari penentu kebijakan (eksekutif dan legislatif) terbatas,  sehingga  pelibatan masyarakat sangat diperlukan bagi kesempurnaan suatu Raperda. 2)  alasan efektifitas pelaksanaan, alasan ini dilandasi  oleh  suatu  asumsi bahwa semakin eksklusif proses pembuatan suatu Perda  maka  semakin  kecil dukungan  yang  didapat  dari masyarakat. Namun sebaliknya,  semakin  terlibat masyarakat dalam prosesnya maka  semakin  tinggi  rasa memiliki serta dukungan
masyarakat  terhadap  suatu kebijakan, sehingga lebih mendorong efektifitas pelaksanaan atau penegakannya.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
3)  Alasan kepentingan pendidikan  politik,  alasan  ini didasarkan kepada suatu asumsi bahwa penyebarluasan informasi yang  menjadi  isi  dari  suatu Raperda  kepada  masyarakat merupakan proses pendidikan politik yang efektif. Dikarenakan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan merupakan suatu tradisi baru (yang  ingin  dikembangkan  di Indonesia),  maka  elit  politik sebaiknya  jangan  terlampau cepat berharap bahwa masyarakat  mampu  memberi masukan (input) yang berarti, namun seringkali tanpa disadari, penyebarluasan informasi dan peluang masyarakat untuk terlibat merupakan proses pendidikan politik yang sangat baik. 4)  Alasan  pengawasan, alasan ini dilandasi oleh suatu
kondisi  di  Indonesia  bahwa pembuatan  suatu  peraturan perundang-undangan (Perda) berpotensi sebagai lahan korupsi  dan  kolusi  yang sangat subur. Berbagai pihak menginginkan agar
kepentingannya diakomodasikan dalam rancangan peraturan perundang-undangan  melalui segala cara termasuk pemberian  imbalan  dalam bentuk uang. Apabila prosesnya  dibangun  secara terbuka  dan  masyarakat  luas dimungkinkan  untuk  terlibat, maka  korupsi  dan  kolusi dalam pembentukan peraturan perundang- undangan dapat diminimalisir. 5)  alasan  untuk  meminimalisir konflik,  dalam  pembuatan peraturan perundang- undangan  seringkali  terjadi konflik karena adanya perbedaan-perbedaan baik yang sifatnya subtansial maupun sifatnya artificial seperti perbedaan informasi,
perbedaan   pengertian,  dan lain-lain. Partisipasi yang baik menyebabkan  hal  ini  dapat diminimalisir  sebab  dalam proses partisipasi maka keterbukaan informasi memegang peranan penting.
Adanya  partisipasi  masyarakat diharapkan  terdapat  kontribusi  positif yang  dihasilkan  terhadap  kebijakan publik  atau  Perda  sebagai  instrumen
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018 penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan otonomi daerah, yaitu: 13 a.  Perda yang dihasilkan didasarkan  terutama  pada kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat.  Berbagai  Perda yang  dihasilkan  akan  lebih sesuai  dengan  kenyataan dan lebih mungkin memenuhi harapan-harapan masyarakat
daerah. b.  mendorong masyarakat daerah  untuk  lebih  mematuhi Perda dan bertanggung jawab secara sosial. Masyarakat  akan  cenderung lebih  patuh  terhadap  Perda yang pembuatannya melibatkan  mereka  secara aktif  karena  merasa  turut berkontribusi. c.  memberdayakan  Pemerintah Daerah untuk mendemokratisasi proses pembuatan kebijakan (Perda) dan menjadi lebih bertanggung  jawab  kepada masyarakat. Adanya konsultasi  terbuka  dengan para  pemangku  kepentingan, seperti  Universitas,  Lembaga 13 Sudirman,  Dede  Wiliam  dan  Siân  McGrath.
2005. Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan  Kebijakan  Daerah  di  Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi: Ketidakpastian,  Tantangan,  dan  Harapan, Decentralisation  Brief ,  No.  7,  April  2005, CIFOR, hlm. 5.
Swadaya  Masyarakat  (LSM) dan masyarakat umum, memungkinkan  “pengawasan dan  keseimbangan”  menjadi bagian dalam proses pembentukan dan penerapan Perda. B.  Hambatan Partisipasi Masyarakat Adanya  jaminan  konstitusional dalam  UUD  1945  dan  sejumlah peraturan
perundang-undangan lainnya  terkait  peran  serta  atau partisipasi masyarakat khususnya dalam  pembentukan  Perda  ternyata masih mengandung kelemahan.
Ketentuan  mengenai  partisipasi masyarakat  memang  sudah  diatur dalam  Pasal  96  UU  No.  12  Tahun 2011. Namun dalam peraturan pelaksanaannya  yakni  pada  Pasal 188  Perpres  No.  87  Tahun  2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,  menyempitkan pengertian  atau  makna  “partisipasi” yang terdapat dalam Pasal 96 UU No. 12  Tahun  2011  tersebut  hanya menjadi “konsultasi publik”.
Pasal  188  Perpres  No.  87 Tahun  2014    tersebut  menentukan bahwa:  “(1)  Masyarakat  berhak memberikan  masukan  secara  lisan dan/atau  tertulis  dalam  pembentukan
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
peraturan  perundang-undangan.  (2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam rangka melaksanakan konsultasi publik.  (3)  Ketentuan  mengenai  tata cara  pelaksanaan  konsultasi  publik diatur dengan Peraturan Menteri”.
Dari ketentuan tersebut, tampaknya Pemerintah ingin membatasi makna “partisipasi masyarakat”  dengan  menggunakan nomenklatur “konsultasi
publik”, padahal  maksud  UU  No.  12  Tahun 2011  adalah  lebih  daripada  hanya konsultasi  publik  (lihat  Pasal  96  ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011). 14
Jadi  di  sini  memang  dirasakan
ada penyempitan makna atau pemahaman dari pengertian partisipasi masyarakat yang mempunyai  makna  yang  luas  hanya menjadi sekedar sebuah proses konsultasi dalam pembentukan Perda.
Persoalan  lainnya,  tidak  ada konsekuensi  atau  sanksi  yang  diatur oleh  peraturan  perundang-undangan jika  dalam  pembentukan  Perda  tidak melibatkan partisipasi masyarakat sehingga rentan terjadinya pengabaian  terhadap  hak  partisipasi tersebut.
Selain  ada  kelemahan  dari  sisi pengaturan,  dalam  tataran  aplikasi
14 Yuliandri dkk, 2014. Pengkajian ...o p.cit , hlm. 66-67.
selama ini adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda  juga  terkesan  masih  bersifat parsial  dan  simbolik.  Meski  dalam proses pembentukan Perda sebenarnya  pihak  legislator  (Kepala Daerah  dan  DPRD)  sudah  berupaya untuk  menyerap  aspirasi  masyarakat melalui  kegiatan  sosialisasi,  rapat dengar  pendapat  umum  maupun melalui  kunjungan  kerja,  namun  hal tersebut dirasakan belum efektif dalam  upaya  melibatkan  partisipasi masyarakat.
Karena  problem  utama  dari
memperluas akses masyarakat
berkaitan  dengan  mengoptimalkan partisipasinya  adalah  belum  adanya mekanisme  yang  sistemik  dengan prosedur yang jelas untuk memastikan  partisipasi  masyarakat menyuarakan aspirasi
dalam pembentukan Perda benar-benar diakomodir  serta  diadopsi  sebagai output  dari  substansi  Perda  yang dihasilkan.
Karena  selama  ini  pola-pola yang  dilakukan  oleh  para  legislator pembentuk  Perda  (Kepala  Daerah dan DPRD) dalam melibatkan partisipasi masyarakat terkesan hanya sekedar  formalitas  belaka  dan  tidak ada  jaminan  meski  masyarakat  itu sendiri yang aktif dalam menyuarakan aspirasinya,  bahwa  aspirasi  mereka
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
akan  diadopsi  dalam  Perda  yang dihasilkan.
Hal inilah yang sering kemudian menimbulkan  kekecewaan  dan  sikap apatis masyarakat terhadap pembentukan  Perda  yang  sering hanya “sekedar janji”
untuk mengakomodir  aspirasi  masyarakat, namun  dalam  kenyataannya  Perda yang  dihasilkan  sangat  tidak  aspiratif dengan kebutuhan masyarakat.
Munculnya persoalan tersebut di atas,  dalam  konteks  negara  yang sedang mengalami transisi dan konsolidasi demokrasi seperti
Indonesia  adalah  persoalan  yang lazim  terjadi.  Hal  ini  disebabkan karena paling tidak ada dua persoalan utama  yang  muncul  dalam  upaya menerapkan  partisipasi  masyarakat, yaitu:  (1)  menentukan  model  dan proses  pelibatan  yang  cocok  dengan kebijakan  yang  akan  diambil;  dan  (2) menentukan  siapa/lembaga  apa  yang perlu dilibatkan, yaitu: 15
1) persoalan  pertama  terkait
dengan definisi dan tata cara pelibatan  masyarakat  dan stakeholders (pemangku kepentingan  terkait).  Sebut saja  contohnya  ketiadaan parameter yang menjustifikasi mengapa sebuah rapat (atau
15 Ronald Rofiandri. Memperluas ... loc.cit.
pertemuan membahas Raperda)  dinyatakan  terbuka sementara rapat lainnya tidak. Atau  efektifitas  saluran  dan mekanisme  partisipasi  yang ada  selama  ini  yang  lebih sering bersifat formalitas.
2) Sedangkan  persoalan  kedua umumnya  baru  terasa  jika proses partisipasi sudah dijalankan. Hal ini akan sangat terkait dengan penentuan keterwakilan
masyarakat,  apalagi  pada tingkatan  tertentu  partisipasi juga  sangat  terkait  dengan keahlian.  Dari  permasalahan utama  di  atas,  akan  muncul masalah  ikutannya  seperti: (1)  masalah  identifikasi  yang sering  kurang  tepat  sasaran; (2)  masalah  waktu  yang dibutuhkan (cenderung panjang);  (3)  dana  yang diperlukan untuk menjalankan  proses  (terkait masalah  anggaran);  dan  (4) keterbatasan  sumber  daya manusia
yang dapat memfasilitasi  dan  mengawali proses ini.
Secara  teoritis  hambatan  yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dalam masyarakat itu sendiri  (internal),  yaitu  kemampuan
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
dan  kesediaan  masyarakat  untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat  (eksternal),  yaitu  peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi  akan  berkaitan  dengan stratifikasi  sosial  dalam  masyarakat yang  terdiri  dari  3  (tiga)  komponen  di dalamnya,  yaitu  kelas  (ekonomi), status  (prestise)  dan  kekuasaan.  Jika dielaborasi lebih jauh, menurut Plumer
ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti  proses  partisipasi  dalam pengambilan kebijakan publik termasuk  dalam  pembentukan  Perda adalah: 16 1)  faktor pengetahuan dan keahlian,  dasar  pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan  dari  masyarakat tersebut.  Hal  ini  membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap  dan  bentuk  dari partisipasi  yang  ada,  seperti adanya tahapan-tahapan dalam pembentukan Perda; 2)  faktor  pekerjaan  masyarakat, biasanya orang dengan
tingkat pekerjaan tertentu
akan dapat lebih meluangkan
16 http://2frameit.blogspot.co.id/2013/05/hambat an-dalam-partisipasi-masyarakat.html, diakses pada tanggal 11 April 2017.
ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Seringkali alasan  yang  mendasar  pada masyarakat  adalah  adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan  dengan  keinginan untuk berpartisipasi;
3)  faktor  tingkat  pendidikan  dan buta  huruf,  faktor  ini  sangat berpengaruh  bagi  keinginan dan  kemampuan  masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan  tingkatan  dan bentuk  partisipasi  yang  ada. Persoalan rendahnya
pendidikan  dan  tingkat  buta huruf  pada  masyarakat  akan sangat mempengaruhi rendahnya partisipasi; 4)  faktor  jenis  kelamin,  sudah sangat diketahui secara umum bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang  dapat  mempengaruhi keinginan  dan  kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi yang beranggapan  bahwa  laki-laki dan perempuan (faktor
gender)  akan  mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu
pokok permasalahan;
5)  faktor  kepercayaan  terhadap
budaya  tertentu,  masyarakat dengan  tingkat  heterogenitas yang  tinggi,  terutama  dari
segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi  yang  digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat  bertentangan  dengan konsep-konsep yang ada.
Selain  faktor-faktor  di  atas  yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, maka  ada  beberapa  problem  yang juga  berkaitan  erat  dengan  persoalan
partisipasi masyarakat dalam pembentukan  Perda.  Setidaknya  ada 3  (tiga)  faktor  yang  melatarbelakangi munculnya  problematika  partisipasi tersebut,  yaitu:  faktor  masyarakat, yuridis  dan  birokrasi.  Di  bawah  ini akan  diuraikan  ke  dalam  tabel  terkait indikator-indikator  dari  ketiga  faktor tersebut, yaitu: 17
17 Iza  Rumesten  R.S.  2012. “Model  Ideal Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan Peraturan  Daerah ”. Jurnal  Dinamika  Hukum , 12 (1):  145-146.

## Tabel 1 Problematika Partisipasi
Masyarakat Faktor Problematika Masyarakat  sikap apatis masyarakat.  kurangnya  pengetahuan dan pemahaman masyarakat.  budaya paternalistis yang masih kuat  mengakar.
 tidak  ada reward (berupa tindak lanjut) atas partisipasi masyarakat.  responsibilitas masyarakat yang kurang.  masyarakat tidak mengetahui  mekanisme penyaluran aspirasi.  keterbatasan akses masyarakat atas informasi.  kurangnya dukungan elemen  masyarakat  yang seharusnya membantu memberdayakan, seperti:  LSM  atau  media massa. Yuridis  banyak  peraturan  yang belum  berpihak    pada kepentingan masyarakat.  belum ada peraturan yang dapat  memaksa Pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Perda.  belum ada peraturan yang menjamin hak masyarakat atas infomasi.  jika ada ketentuan mengenai partisipasi mayarakat namun pengaturannya tidak mengikat  karena  tidak adanya sanksi atas pengabaiannya.  banyak  peraturan  yang menyangkut kewajiban masyarakat tetapi mengabaikan hak-hak masyarakat.  tidak  adanya  atau  minim sosialisasi  Perda  atau kebijakan. Birokrasi  sistem birokrasi yang belum memberikan ruang partisipasi bagi publik.  birokrasi diposisikan sebagai mesin yang
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
hanya bekerja sesuai jalur.  tidak ada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dengan dalih high cost .  kurang pahamnya birokrat  tentang  makna pentingnya partisipasi masyarakat secara mendasar.  image birokrasi yang kental  dengan  praktek pungli.  saluran  atau  mekanisme penyampai  aspirasi  yang kurang baik.  kerap  terjadi  mobilitas massa untuk kepentingan politik.  Birokrasi  tidak  mampu berperan untuk menyerap kebutuhan masyarakat. Sumber:  Iza  Rumesten  R.S.  2012. “Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Dae rah”. Jurnal Dinamika Hukum,  12  (1):    145-146, diolah. C.  Upaya  Meningkatkan  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembentukan Perda Dalam upaya membentuk peraturan  perundang-undangan  yang baik  termasuk  Perda,  paling  tidak haruslah memenuhi unsur-unsur filosofis,  yuridis  dan  sosiologis.  Unsur filosofis  yang  harus  dipenuhi  dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan  adalah  sesuai  dengan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum  masyarakat yang akan diatur. Dalam konteks Indonesia yang menjadi  landasan  filosofis  adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana
kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari
Pancasila  dan  Pembukaan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan untuk landasan yuridis  bahwa  pembentukan  suatu peraturan perundang-undangan (Perda) tidak boleh saling bertentangan dalam norma pengaturannya  baik  secara  vertikal maupun  horizontal  dengan  peraturan perundang-undangan  lainnya.  Karena landasan yuridis merupakan
ketentuan hukum yang menjadi sumber  hukum/dasar  hukum  untuk pembuatan/perancangan suatu peraturan perundang-undangan.
Menurut  W.  Riawan  Tjandra  dan Kresno Budi Darsono bahwa landasan yuridis  dari  penyusunan  peraturan perundang-undangan paling tidak meliputi tiga hal, yaitu : (1).
kewenangan  dari  pembuat  peraturan perundang-undangan; (2). kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan  dengan  materi yang  akan  diatur;  dan  (3).  keharusan mengikuti  tata  cara  atau  prosedur tertentu. 18
Selain  landasan  filosofis  dan yuridis dalam pembentukan peraturan
18 Muhammad Suharjono. 2014. “Pembentukan  Peraturan  Daerah  yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi
Daerah ”. Jurnal Ilmu Hukum , 10 (19): 30-31.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
perundang-undangan,  maka  dalam konteks partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, keberadaan landasan sosiologis
menjadi  faktor  yang  sangat  penting.
Karena  landasan  sosiologis  suatu peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam
berbagai  aspek.  Landasan  sosiologis sesungguhnya
menyangkut kenyataan  atau  fakta  empiris  yang hidup  dalam  masyarakat.  Karena  itu suatu  peraturan  perundang-undangan (Perda)  yang  efektif  apabila  tidak melupakan  bagaimana  kebutuhan, keinginan  dan  interaksi  masyarakat terhadap  peraturan  tersebut. 19 Ini berarti terpenuhinya landasan sosiologis  adalah  salah  satu  faktor kunci yang menentukan suatu peraturan  itu  efektif  atau  tidak  untuk dilaksanakan. Dalam  konteks  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan  Perda  harus memenuhi
unsur atau landasan sosiologis tersebut  supaya  Perda  yang  dibuat dapat berlaku efektif. Untuk itu, dalam memenuhi aspek sosiologis dari suatu Perda, membutuhkan adanya
pembentukan  Perda  yang  aspiratif dan partisipatif dalam rangka menyerap  aspirasi  masyarakat  dan
19 Ibid .
mendorong  partisipasi  masyarakat untuk  menyuarakan  kepentingan  dan kebutuhannya  agar  diakomodir  dalam pembentukan  Perda.  Hal  inilah  yang menjadi  tantangan  yang  tidak  mudah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai
landasan sosiologis untuk membentuk Perda.
Titik  tolak  penyusunan  Perda adalah  kebutuhan  atau  persoalan sosiologis  yang  ada  di  masyarakat sehingga penting untuk meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  rangka bertujuan untuk menghasilkan masukan  dan  persepsi  yang  berasal dari  masyarakat  yang  berkepentingan ( public  interest ).  Maksudnya  adalah dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pengambilan keputusan (pembentukan Perda) dengan melibatkan  masyarakat  yang  terkena dampak akibat kebijakan yang merupakan  kelompok  kepentingan ( interest  groups ).  Dengan  adanya partisipasi masyarakat diharapkan para  pengambil  keputusan  dapat menangkap  pandangan,  kebutuhan dan  penghargaan  dari  masyarakat, untuk  kemudian  menuangkannya  ke dalam satu konsep pengaturan seperti Perda. 20
20 Praptanugraha. 2008. “Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah ”. Jurnal Hukum, 15 (3): 469.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Adapun  maksud  dari  partisipasi masyarakat  jika  ditinjau  dari  sumber subyek partisipan adalah keikutsertaan  pihak-pihak  luar  DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun  dan  membentuk  Perda. Ada  dua  sumber  partisipasi,  yaitu: Pertama, subyek partisipan dari unsur Pemerintahan itu sendiri di luar DPRD dan Pemerintah Daerah, seperti Polisi, Kejaksaan,  Pengadilan,  Perguruan Tinggi  dan  lain-lain;  Kedua,  subyek partisipan dari masyarakat, baik secara individual seperti ahli-ahli atau pihak yang memiliki pengalaman atau dari  kelompok,  seperti  LSM,  Ormas. Mengikutsertakan  pihak-pihak  luar sangat  penting  untuk:  (i)  menjaring pengetahuan, keahlian atau pengalaman  masyarakat  sehingga Perda  benar-benar  memenuhi  syarat sebagai
peraturan perundang- undangan  yang  baik;  (ii)  menjamin Perda sesuai dengan kenyataan yang ada  dalam  masyarakat;  dan  (iii) menumbuhkan  rasa  memiliki  ( sense of  belonging )  dan  rasa  bertanggung jawab  dari  masyarakat  atas  Perda tersebut. 21 Secara nyata, dalam mengartikan dan memaknai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk 21 Ibid , hlm. 470.
melakukan tiga hal, yaitu: 1) menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan  Pemerintahan;  2) melakukan konsultasi kepada kelompok/organisasi masyarakat untuk  memberikan  peran  aktif  dalam dua tugas besar, yaitu penyelenggaraan  Pemerintahan  dan penguatan masyarakat; dan 3)
memberikan  dukungan  materi  berupa pendanaan  dan/atau  fasilitas  bagi organisasi
masyarakat untuk memperkuat  partisipasi.  Selain  itu, partisipasi  masyarakat  tersebut  harus memperhatikan prinsip akses informasi  dan  prinsip  partisipasi  itu sendiri. Prinsip informasi artinya adalah  Pemerintah  Daerah  harus melakukan  penyebarluasan  Raperda secara umum. Adapun prinsip partisipasi  artinya  masyarakat  berhak mendapatkan keterbukaan dari Pemerintah Daerah untuk
menyalurkan  aspirasi  secara  lisan maupun tulisan. 22
Untuk  lebih  lengkapnya  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam  proses  penyusunan  Perda dengan  memperhatikan  prinsip  akses informasi dan partisipasi, yaitu: 23
22 Aris  Diyanto.  2015. “Rancangan  Peraturan Daerah  Partisipatif:  Solusi  Praktis  Dalam Pemantapan Otonomi Daerah ”. Jurisprudence , 5 (2): 31.
23 Yusdiyanto.  2012. “Partisipasi  Masyarakat Dalam  Pembentukan  Program  Legislasi Daerah ”, Fiat  Justitia  Jurnal  Ilmu  Hukum, 5 (2): 7-8.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018 a.  akses  informasi,  Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan informasi pembentukan  Perda  (mulai dari Program Legislasi Daerah  (Prolegda))  termasuk memberi akses bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan Naskah Akademik dan Raperda untuk bisa  memberi  masukan  dan tanggapan.  Penyebarluasan informasi pembentukan Perda dilakukan menurut Pasal  92  ayat  (1)  UU  No.  12 Tahun 2011: “Penyebarluasan Prolegda dilakukan  oleh  DPRD  dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan  Daerah,  hingga Pengundangan Peraturan
Daerah”.  Kemudian  pada Pasal  92  ayat  (2)  UU  No  12 tahun 2011: “Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan  untuk dapat  memberikan  informasi dan/atau
memperoleh masukan  masyarakat  dan para pemangku kepentingan”.
b.  akses  partisipasi,  partisipasi masyarakat  dalam  Pasal  96 UU No. 12 Tahun 2011, telah diatur  secara  tegas  yang menyatakan: “Masyarakat
berhak memberikan masukan secara  lisan  dan/atau  tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan.  Masukan  secara lisan  dan/atau  tertulis  dapat dilakukan  melalui:  a.  rapat dengar  pendapat  umum;  b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar,  lokakarya,  dan/atau diskusi”. Dengan akses partispasi memungkinkan masyarakat untuk
menyampaikan  aspirasi  atau menyumbangkan
pemikirannya  terhadap  suatu kebijakan  yang  akan  diambil oleh Pemerintah Daerah. 24
Akan  tetapi  sayangnya  selama ini  dirasakan  partisipasi  masyarakat dalam  pembentukan  Perda  belum
24 Menurut  Bagir  Manan,  partisipasi  dapat dilakukan dengan cara: (1) mengikutsertakan dalam  tim  atau  kelompok  kerja  penyusunan Perda;  (2)  melakukan public  hearing atau mengundang  dalam  rapat-rapat  penyusunan Perda; (3) melakukan uji sahih kepada pihak- pihak  tertentu  untuk  mendapat  tanggapan; (4)  melakukan  lokakarya  ( workshop )  atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD;  dan  (5)  mempublikasikan  Raperda agar  mendapat  tanggapan  publik.  Lihat Praptanugraha. 2008 . Partisipasi ... loc.cit.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
efektif, oleh karena itu harus dilakukan sejumlah  upaya  untuk  meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut.
Menurut Rival G. Ahmad, paling tidak  terdapat  8  (delapan)  upaya untuk mengoptimalisasikan  partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda, yaitu: 25
a.  adanya  kewajiban  publikasi yang efektif.
b.  adanya  kewajiban  informasi
dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan aksesabel.
c.  adanya jaminan prosedur dan  forum  yang  terbuka  dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat  dalam  mengawasi proses  sejak  perencanaan
pembentukan Perda. d.  adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan  Raperda  selain anggota  DPRD  dan  Kepala Daerah.
e.  adanya pengaturan yang
jelas mengenai dokumen
dasar  yang  wajib  tersedia dan aksesabel bagi masyarakat,  seperti  Naskah Akademik dan Raperda.
25 Tomy  M  Saragih.  2011. “Konsep  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah  Rencana    Detail  Tata  Ruang  dan Kawasan ”, Jurnal Sasi, 17 (3): 15.
f.  adanya jaminan banding atau
mengajukan  keberatan  bagi publik bila proses pembentukan  Perda  tidak dilakukan secara partisipatif.
g.  ada pengaturan jangka waktu
yang  memadai  untuk  seluruh proses penyusunan,
pembahasan  Raperda  dan diseminasi  Perda  yang  telah dilaksanakan.
h.  ada  pertanggung  jawaban yang jelas dan memadai bagi pembentukan  Perda  yang dengan sengaja menutup peluang  masyarakat  untuk berpartisipasi. Senada  dengan  saran  di  atas dalam rangka meningkatkan partisipasi  masyarakat,  berdasarkan kajian  Yuliandri  dkk  mengenai  masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda  selama  ini,  maka  berbagai bentuk  upaya  untuk  meningkatkan partisipasi perlu diakodomodir, yaitu: 26 a.  mengikutsertakan anggota
masyarakat  yang  dianggap ahli dalam tim kerja penyusunan Perda;
b.  melakukan public  hearing melalui  seminar,  lokarya  dan
26 Yuliandri dkk. 2014. Pengkajian ... op.cit, hlm.
78-79.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
forum-forum  lainnya  yang melibatkan banyak pihak;
c.  melakukan  uji  shahih  atas Raperda  dengan  melibatkan masyarakat;
d.  melibatkan  masyarakat  pada
rapat-rapat  dengar  pendapat umum,  sekaligus  membuka ruang untuk ikut berpartisipasi  dalam  proses pembahasan dan perdebatan pembentukan Perda di dalam Panitia Kerja lembaga perwakilan (DPRD); e.  membuka  ruang  tanggapan terhadap Perda melalui media massa; f.   memanfaatkan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendapatkan  masukan  yang lebih  luas  terhadap  suatu produk Perda. Upaya untuk meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  rangka menghasilkan  Perda  yang  partisipatif harus didukung dengan adanya
transparansi, partisipasi dan koordinasi  di  antara  pihak-pihak  yang memiliki kewenangan (Kepala Daerah dan DPRD) dengan masyarakat untuk bisa menjalin komunikasi dan
bekerjasama. Adapun pentingnya
untuk meningkatkan transparansi,
partisipasi  dan  koordinasi  dalam penyusunan Perda, yaitu: 27
1)  transparansi  /  keterbukaan, proses yang transparan memberikan kepada masyarakat  manfaat  berupa: (a)  informasi  tentang  akan ditetapkannya suatu kebijakan;  dan  (b)  peluang bagi masyarakat untuk memberikan  masukan  dan melakukan pengawasan terhadap  Pemerintah  Daerah secara langsung.
2)  partisipasi, adanya partisipasi diharapkan  mendorong:  (a)
terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan Pemerintah  Daerah;  dan  (b) adanya keterbukaan informasi Pemerintah Daerah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif  terhadap  suatu permasalahan. Adanya partisipasi masyarakat diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
menerapkan suatu keputusan dan  mendukung  penerapan akuntabilitas, serta mendorong publik untuk mengamati apa yang dilakukan  oleh  Pemerintah. Partisipasi  publik  tercermin dalam: (a) kesempatan untuk melakukan  kajian  terhadap rancangan keputusan/kebijakan; (b) kesempatan untuk memberikan  masukan;  dan (c) tanggapan terhadap masukan publik dari pengambil  keputusan,  dalam hal ini Pemerintah Daerah. 3)  koordinasi  dan  keterpaduan, berkaitan  dengan  hubungan kelembagaan antara Pemerintah Daerah dan lembaga  yang  terkait  dengan menyediakan mekanisme yang  melibatkan  instansi  lain dalam pengambilan keputusan secara utuh. Keterpaduan  antar  lembaga memerlukan  kombinasi  yang harmonis  antara  wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik dan membatasi ketidakefektifan.
Akan tetapi dalam tataran pelaksanaan  untuk  mengikutsertakan partisipasi  masyarakat  kadang  masih
terdapat  berbagai  penafsiran  tentang siapa  yang  dimaksud  dengan  istilah “masyarakat”,  karena  ada  yang mengartikan setiap orang pada umumnya, setiap orang atau lembaga yang  terkait  atau  setiap  lembaga swadaya  masyarakat.  Selain  itu  juga muncul  perdebatan  mengenai  sejauh mana  masyarakat  tersebut  dapat  ikut serta dalam pembentukan Perda. Atas persoalan tersebut, sebenarnya terkait masyarakat  mana  yang  bisa  terlibat seharusnya tidak perlu ada permasalahan,  karena  siapapun  (baik secara individu maupun kolektif) yang merasa  perlu  untuk  memberikan masukan atau menyuarakan aspirasinya  atas  pembentukan  suatu
Perda  perlu  untuk  diberikan  ruang partisipasi yang seluas-luasnya.
Termasuk ruang partisipasi itu mencakup  semua  tahapan  dalam pembentukan Perda mulai dari perencanaan sampai kepada persetujuan  maupun  dalam  rangka merespon penerapannya dalam masyarakat.

## III. Penutup
Pembentukan  Perda  sebagai peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari proses penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  dimana  masyarakat  harus turut  serta  atau  berpartisipasi  dalam proses  pembentukannya.  Partisipasi
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
masyarakat  sangat  diperlukan  dalam upaya menyampaikan aspirasinya dan turut  mengawasi  (kontrol)  jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  supaya  bisa  berlangsung efektif. Selain itu, dalam rangka
memperkuat dan meningkatkan partisipasi  masyarakat  harus  adanya perluasan  akses  terhadap  informasi dan transparansi dalam pembentukan Perda  serta  adanya  komunikasi  yang efektif  antara  masyarakat  dengan Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai  lembaga  yang  mempunyai kewenangan untuk membentuk Perda.
Karena hanya dengan adanya
transparansi,  partisipasi,  komunikasi dan akuntabilitas dalam pembentukan Perda, maka dapat diharapkan dihasilkannya  Perda  yang  partisipatif dan aspiratif dengan kebutuhan sosiologis masyarakat.

## Bibliografi
Buku:
B.  Hestu  Cipto  Handoyo.  2008.
Prinsip-prinsip  Legal  Drafting dan  Desain  Naskah  Akademik. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Jazim Hamidi dkk. 2011. Optik Hukum
Peraturan  Daerah  Bermasalah.
Jakarta: Prestasi Pustakaraya. Kementerian  Negara  Perencanaan Pembangunan  Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2007. Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik. Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional. Yuliandri dkk. 2014. Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat  Dalam  Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan  Sistem  Hukum Nasional Badan Pembinaan
Hukum  Nasional,  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia RI.

## Jurnal:
Aris Diyanto. 2015. “Rancangan Peraturan  Daerah  Partisipatif: Solusi Praktis Dalam Pemantapan  Otonomi  Daerah ”.
Jurisprudence , 5 (2).
Iza  Rumesten  R.S..  2012.  “Model
Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah”. Jurnal Dinamika Hukum, 12 (1). Muhammad Suharjono. 2014. “Pembentukan Peraturan Daerah  yang  Responsif  Dalam
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Mendukung  Otonomi  Daerah ”.
Jurnal Ilmu Hukum, 10 (19). Praptanugraha. 2008. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah ”. Jurnal Hukum, 15 (3).
Sudirman,  Dede  Wiliam  dan  Siân
McGrath. 2005. “Partisipasi
Masyarakat  dalam  Pembuatan Kebijakan  Daerah  di  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat,  Jambi: Ketidakpastian,  Tantangan,  dan Harapan”, Decentralisation  Brief , No. 7, April 2005, CIFOR. Tomy  M  Saragih.  2011. “Konsep
Partisipasi  Masyarakat  Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah Rencana    Detail  Tata  Ruang dan  Kawasan ”. Jurnal  Sasi, 17
(3).
Yusdiyanto. 2012. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah ”. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2).

## Peraturan Perundang-Undangan:
UU  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587),  sebagaiamana telah  beberapa  kali  diubah terakhir dengan Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Internet:
http://2frameit.blogspot.co.id/2013/05/ hambatan-dalam-partisipasi- masyarakat.html,  diakses  pada tanggal 11 April 2017.
http://www.ipcos.or.id/index2.php?opti on=com_content&do_pdf=1&id= 42,  diakses  pada  tanggal  12 April 2017. http://ardyansyah- jintang.blogspot.co.id/2014/03/ur gensi-partisipasi-masyarakat- dalam.html, diakses pada
tanggal 12 April 2017.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018 Jisi Nasistiawan. Arti Penting Partisipasi  Masyarakat  Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah. http://mimbarhukum.blogspot.co .id/2014/04/arti-penting- partisipasi-masyarakat.html, diakses  pada  tanggal  5  April 2017.
Rahmat A. Prakoso. Partisipasi Publik dalam  Proses  Kebijakan  di
Masa Transisi. Dalam http://www.ipcos.or.id/index2.ph p?option=com_content&do_pdf= 1&id=  42,  diakses  pada  tanggal 12 April 2017. Ronald Rofiandri. Memperluas Cakupan Partisipasi Dalam Proses Legislasi.  http://www.pshk.or.id/ id/blog-id/memperluas-cakupan-
partisipasi-dalam- proses legislasi/,  diakses  pada  tanggal 15 April 2017.