## DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENGATASI TINDAKAN ANARKI DI MASYARAKAT

## THE DISCRETION OF THE POLICE TO ALLEVIATE THE ACT OF ANARCHY IN THE SOCIETY

## Joko Rudiantoro
POLDA-NTB Email: djokorudy@gmail.com
Naskah diterima : 21/08/2014; revisi : 29/10/2014; disetujui : 30/10/2014

## A bstrAct
Indonesian Police is a state apparatus that plays a role to maintain public  security and order, to enforce the law and to provide protection, assistance, and service to the community in terms of maintaining internal security in accordance with the Article 5 of Act No. 2 of 2002 on the police. Police discretion is an authority given to the police, to take decisions in certain situations that require separate consideration and a matter of moral and located within the boundaries between law and morals. Benchmark for police officers to use discretionary authority in dealing with anarchy in society, is based on statute approach through conceptual approach which is based on (Case Approach) in the field, such as the emergency condition, for the sake of public interest, in terms of self-defending or defending others, and in terms of defending slef-respect or own property.

## Keywords  : Police, Discretion

## A bstrAk
Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sesuai dengan Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang yang diberikan kepada polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Tolak ukur bagi pejabat kepolisian untuk menggunakan wewenang diskresi dalam menangani tindakan anarki di masyarakat, didasarkan statute approach melalui konseptual approach ) didasarkan pada ( Case Approach ) di lapangan. Adanya keadaan yang memaksa, demi kepentingan umum, mempertahankan diri sendiri atau  orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri.
Kata kunci :   Diskresi, Kepolisian

## PENDAHULUAN
d alam keteNtuaN Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum, jadi segala sesuatu harus sesuai dengan hukum dan mempunyai aturan yang jelas, begitu juga dengan ma- salah pertahanan dan keamanan dalam masyarakat. Dalam hal pertahanan dan ke- amanan,  UUD 1945 dalam Pasal 30 ayat
(2) menjelaskan bahwa: “ usaha pertahan- an dan keamanan negara dilaksanakan me- lalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indo- nesia dan Kepolisian Negara Indonesia Re- publik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung ”.
Untuk mewujudkan adanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, maka
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
489~500
petugas Kepolisian dituntut memiliki pen- getahuan dan keterampilan teknis kepoli- sian yang tinggi dan perilaku terpuji se- hingga bisa menjadi panutan di tengah ma- syarakat. Patut menjadi perhatian pula bahwa seorang petugas Polri yang bertugas di tengah-tengah masyarakat dianggap telah mampu dalam segala hal yang ber- hubungan dengan tugasnya, masyarakat menganggap Polri serba tahu terhadap tugas yang diembannya tanpa melihat petugas itu berpangkat tamtama, bintara atau perwira, dalam pakaian seragam apap- un begitu juga dengan konsekuensinya apabila tindakan Polri itu merugikan ma- syarakat maka sudah sewajarnya apabila tuduhan pertama akan ditujukan kepada petugas Polri itu sendiri, oleh karena itu setiap anggota Polri harus selalu me- nyadari akan tugas-tugas dalam masyara- kat. 1
Dalam hal menjalankan tugas kepoli- sian sebagai pengayom atau menjaga keter- tiban dalam masyarakat, maka tidak jarang petugas kepolisian dihadapkan pada suatu kondisi tertentu yang mengharuskan me- reka untuk melakukan tindakan diluar pro sedur atau tindakan terpaksa demi ter- capainya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tindakan tersebut sering kita sebut sebagai “Diskresi Kepolisian”.
Dalam lingkup profesi kepolisian di in- stitusi Kepolisian Republik Indonesia (Pol- ri), konsep Diskresi Kepolisian dibakukan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi: “(1) Untuk ke- pentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melak- sanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat di- lakukan dalam keadaan yang sangat perlu
1 Warsito hadi, hukum polisi di Indonesia, prestasi pustaka, jakarta: 2005)hlm.101
dengan memperhatikan peraturan perun- dang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
Rumusan kewenangan Kepolisian Nega- ra Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersum- ber dari asas kewajiban umum kepolisian ( plichtmatigheids beginsel ), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pe- jabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan men- jamin keamanan umum.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 menyatakan bahwa: Barang siapa melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat dipidana. Pasal 49 menyatakan bahwa: barang siapa yang melakukan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada waktu itu yang melawan hukum tidak dipidana
Selanjutnya dalam Protap/01/x/2010 tentang Penanggulangan Anarki bahwa Polri dapat melakukan diskresi dalam hal:
a. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi
b. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri
c.  Untuk mencegah dilakukanya tindakan kejahatan yang sangat serius
d. Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan
Berdasarkan protap tersebut, maka petugas kepolisian diperbolehkan melaku- kan diskresi untuk mengatasi tindakan an- arki yang dikhawatirkan akan menimbul-
Joko Rudiantoro | Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat................
kan tindak pidana atau kerugian yang leb- ih besar sehingga untuk mencegah itu semua polisi diperbolehkan untuk melaku- kan tindakan tertentu seperti menggunak- an cara kekerasan dan sebagainya. Diskresi tersebut dilakukan dalam segala bentuk gangguan nyata seperti: perkelahian mas- sal; pembakaran; pengrusakan; penganca- man; penganiayaan; pemerkosaan; peng- hilangan nyawa seseorang; penyanderaan; penculikan; pengroyokan; sabotase; penja- rahan; perampasan; pencurian; melawan/ menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/senjata.
Dalam Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat (SOP) tentang Pelay- anan Quick Respon Brimob terhadap gang- guan keamanan dalam negeri berkadar tinggi khususnya unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa, disebutkan bahwa: Bri- mob Polri adalah pelaksana tugas pokok di bawah Kapolri yang bertugas melak- sanakan dan menggerakkan kekuatan Bri- mob Polri guna menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radio aktif bersama unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya guna mewujudkan tertib hukum serta ketentra- man masyarakat di seluruh wilayah yuridis NKRI dan tugas-tugas lain yang dibe ban- kan.
Selain itu diskresi kepolisian juga berten- tangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terutama  Pasal 9 Ayat 1 yang mengatur: Setiap orang ber- hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan tarap kehidupanya
Berdasarkan Pasal di atas, maka diskresi kepolisian yang sering berujung pada ke- matian masyarakat adalah bertentangan dengan hak asasi manusia, setiap manusia berhak untuk hidup dan negara berkewa- jiban untuk melindungi hak tersebut se-
hingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan sentausa
Beranjak pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneli- tian terkait dengan “Diskresi kepolisian dalam mengatasi tindakan anarki di ma- syarakat.” Untuk membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini, maka peneliti ingin membahas mengenai b dan apakah yang menjadi tolok ukur bagi pejabat kepolisian untuk menggunakan wewenang diskresi dalam menangani tindakan anarki di ma- syarakat?
Penelitian ini merupakan penelitian hu- kum ormatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji nor- ma atau aturan perundang-undangan, kon- sep hukum terkait dengan diskresi kepoli- sian dalam mengatasi tindakan anarki di masyarakat. Metode pendekatan yang di- gunakan adalah Pendekatan Perundang- Undangan ( Statute Approach ); Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute Approach ); Pendekatan Konsep ( Conceptual Ap- proach ); Pendekatan Kasus ( Casse Ap- proach ). Sumber Dan Jenis Bahan Hukum adalah Bahan Hukum Primer; Bahan Hu- kum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Ba- han Hukum yaitu teknik studi dokumen. Teknik Analisa Bahan hukum yaitu teknik analisis deksriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

## A. Dasar Hukum Kewenangan Polri
Dalam Melakukan Diskresi Kepolisian Untuk Menangani Tindakan Anarki Di Masyarakat
1. Gambaran Umum Tugas dan Wewe- nang Polri
Pada dasarnya tugas dan wewenang Pol- ri sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang- Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu bukan sesuatu yang ba-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
489~500
ru, melainkan sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang sudah ti- dak berlaku lagi, terutama Undang-Un- dang Nomor 28 Tahun 1997. Tugas POL- RI yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:
1. Tugas POLRI sebagai penjaga ke- amanan dan ketertiban masyarakat antara lain : Melaksanakan pengaturan pen  jagaan,  pengawalan,  dan  patroli  ter  - hadap kegiatan masyarakat dan pe   me- rintah  sesuai  kebutuhan;  me nye leng ara - kan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan ke lan caran lalu lintas di jalan; membina masy- arakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum mas- yarakat, serta ketaatan warga masya- rakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas POLRI sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembi- naan hukum nasional; memelihara ket- ertiban dan menjamin keamanan um- um; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepoli- sian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swa- karsa; melakukan penyelidikan dan pe- nyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain- nya; menyelenggarakan identifikasi ke- polisian, kedokteran kepolisian, labora- torium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Tugas POLRI sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain : Me- lindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hid- up dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani ke-
pentingan warga masyarakat untuk se- mentara sebelum ditangani oleh instan- si dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada ma- syarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
2. Dasar Hukum Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Diskresi
a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik In- donesia
Dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyebutkan bahwa:
(1)Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indone- sia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menu- rut penilaiannya sendiri.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang san- gat perlu dengan memperhatikan per- aturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak har- us mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul- betul untuk kepentingan umum.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kasus-kasus pidana yang potensial diselesaikan melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk di dalam- nya dengan cara menerapkan diskresi, di antaranya:
Joko Rudiantoro | Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat................
1. Kasus Penipuan dan penggelapan yang mana pelaku telah mengemba- likan kerugian yang diderita korban;
2. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP;
3. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurun- gan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Kejahatan ringan (lichte musjdriven) sebagaimana diatur dalam KUHP se- bagai berikut;
5. Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan;
6. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia;
7.  Pasal 364 tentang pencurian ringan;
8. Pasal 373 tentang penggelapan ringan;
9.  Pasal 379 tentang penipuan;
10.Pasal 482 tentang penadahan ringan;
11.Pasal 315 tentang penghinaan ringan.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 me- nyatakan bahwa: Barang siapa melaku- kan tindakan secara terpaksa tidak dapat dipidana. Pasal 49 menyatakan bahwa: barang siapa yang melakukan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada waktu itu yang melawan hu- kum tidak dipidana.
c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Wewenang Polri menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana, selaku penyelidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 yaitu :
1. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :
a. Menerima laporan atau pengad- uan dari seseorang tentang adanya tidak pidana.
b.  Mencari keterangan dan barang bukti.
c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
d. Mengadakan tindakan lain menu- rurt hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat me- lakukan tindakan berupa :
a. Penagkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
b.  Pemeriksaan dan penyitaan surat.
c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
d. Membawa dan menghadapkan se- orang pada penyidik.
e.  Penyelidik membuat dan menyampai- kan laporan hasil pelaksanaan tinda- kan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada peny- idik.
Dengan penjelasan dalam Pasal 5 dari ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan 3, huruf b dan ayat (2) hanya disebut dengan cukup jelas, sedangkan ayat (1) huruf a angka 4 menjelaskan yang dimaksud dengan “ tindakan lain ” adalah tindakan dari penyelidik untuk ke pentingan penyelidikan dengan syarat:
1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termaksud dalam lingkun- gan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak ber- dasarkan keadaan memaksa.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 489~500
5.  Menhormati hak asasi manusia.
Selaku penyidik terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
a. Menerima-laporan atau pengad- uan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang ter- sangka dan memeriksa tanda pen- genal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penah- anan, penggeledahan dan penyita- an;
f. Melakukan pemeriksaan dan pe- nyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang di- per lukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
Mengadakan penghentian penyidi- kan;
i.  Mengadakan tindakan hlain menu- rut hukum yang bertanggung jawab.
2. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Ke- kuatan Dalam Tindakan Kepolisian
Tujuan Peraturan ini adalah untuk me- m  beri pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang me- merlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggung- jawabkan . Dalam Pasal 2 ditentukan bah- wa Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:
a.  Mencegah, menghambat, atau menghen- tikan tindakan pelaku kejahatan atau
tersangka yang sedang berupaya atau se- dang melakukan tindakan yang berten- tangan dengan hukum;
b.  Mencegah pelaku kejahatan atau ter- sangka melarikan diri atau melaku- kan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
c.  melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
d. melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang mela- wan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.
3. Prosedur Tetap (Protap) No.1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki
Dalam Protap No.1 Tahun 2010 Ten- tang penanggulangan anarki bahwa Polri dapat melakukan diskresi dalam hal:
a.  Untuk membela diri atau keluarga terh- adap ancaman atau luka parah yang segera terjadi.
b. Untuk mencegah pelaku kejahatan me- larikan diri.
c.  Untuk mencegah dilakukanya tindakan kejahatan yang sangat serius.
d. Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan.
Berdasarkan Protap di atas, maka pe- tugas kepolisian diperbolehkan melakukan Berdasarkan Protap di atas, maka petugas kepolisian diperbolehkan melakukan dis- kresi untuk mengatasi tindakan anarki yang dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana atau kerugian yang lebih be- sar sehingga untuk mencegah itu semua polisi diperbolehkan untuk melakukan tin- dakan tertentu seperti menggunakan cara kekerasan dan sebagainya. Diskresi terse- but dilakukan dalam segala bentuk gang- guan nyata seperti: Perkelahian missal;
Joko Rudiantoro | Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat................
No. Dasar Kewenangan Diskresi Kepolisian Intisari 1 UU NO. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Yang ditekankan dalam Undang-undang ke- polisian adalah sesuai dengan Pasal 18 bahwa kepolisian boleh melakukan tindakan sesuai dengan penilainya sendiri”Demi Kepentingan Umum” 2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Yang ditekankan dalam KUHP yaitu sesuai den- gan ketentuan dalam Pasal 48 dan 49 bahwa kepolisian boleh melakukan diskresi dengan alasan terpaksa dan untuk pembelaan diri atau orang lain.
3 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KU- HAP) Yang ditekankan dalam KUHAP yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 ayat 2 bahwa penyidik boleh melakukan penghentian penyi- dikan dengan alas an tidak cukup bukti, bukan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum. Dan dalam pasal 5 membolehkan pe- nyidik untuk melakukan tindakan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.
4 PERATURAN KAPOLRI NO. 1 Tahun 2009 (PERKAP) Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
Dalam perkap ini kepolisian diperbolehkan melakukan tndakan diskresi dengan alasan mencegah terjadinya kejahatan, mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, melindungi diri dan kehormatan dari tindak pidana serta melindungi kehormatan kesusilaan.
Pembakaran; Pengrusakan; Pengancaman; Penganiayaan; Pemerkosaan; Penghilangan nyawa seseorang; Penyanderaan; Pencu- likan; Pengroyokan; Sabotase; Penjarahan; Perampasan; Pencurian; Melawan,  meng- hina petugas dengan menggunakan atau tampa menggunakan alat dan/senjata.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Pelayanan Quick Respon Brimob terhadap gangguan keamanan dalam neg- eri berkadar tinggi khususnya unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa,  disebutkan bahwa : Brimob Polri adalah pelaksana tugas pokok di bawah Kapolri yang bertu- gas melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob Polri guna menanggu-
langi gangguan kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan ter- organisir bersenjata api, bom, bahan kim- ia,  biologi dan radio aktif bersama unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya guna mewujudkan tertib hukum serta ke- tentraman masyarakat di seluruh wilayah yuridis NKRI dan tugas-tugas lain yang di- bebankan.Dalam SOP tersebut juga ter- dapat suatu Komando dari pimpinan yang berbunyi: 1). Saya  selaku petugas Kepoli- sian Negara Republik Indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan agar Un- tuk memberikan pemahaman lebih terkait dasar kewenangan POLRI dalam melaku- kan diskresi kepolisian,  peneliti merumus- kan dalam bentuk tabel berikut:
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
utama yang merupakan dua faktor faktor penyebab terjadinya anarkisme. 2 Faktor Internal yaitu Salah satu faktor yang amat mempengaruhi peubahan karakter masya- rakat yang cenderung anarkis yakni faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal adalah faktor luar seperti glo- balisiasi dan sebagainya.
Berikut adalah contoh tindakan anarki yang terjadi di masyarakat dan sempat menghebohkan di Indonesia: Bentrok An- tar Desa di Lombok Tengah, 2 Warga Ter- kena Luka Tembak 3 Tragedi Pembangunan Proyek Perpipaan Treng Wilis 4 . Puluhan Pelaku Anarkis Di Sape Diamankan
2.  Diskresi Kepolisian
Diskresi  Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Ke- polisian ( Plichtmatigheids beginsel ) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya
2 http://setetesilmublog.blogspot.com/2010/ 05/ an- arkisme-dalam-masyarakat. diakses tanggal 5 maret 2014
3 www.detiknews.com. Bentrok Antar Desa di Lom- bok Tengah, 2 Warga Terkena Luka Tembak
4 Suara NTB. Tragedi Pembangunan Proyek Perpipaan Treng Wilis
Berdasarka penjelasan pada tabel di atas, diketahui bahwa dalam UU No. 2 Ta- hun 2002 Tentang Kepolisian, Kitab Un- dang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perkap No. 1 Tahun 2009 dan Protap No.1 Tahun 2010, fokus diskresi kepolisian hampir sama yaitu menegenai perbuatan atau tindakan. Sedangkan dalam Kitab Un- dang-Undang Hukum Acara Pidana (KU- HAP), fokus diskresi kepolisian adalah proses atau mekanisme peradilan.
B. Tolok Ukur Kewenangan Polri Dalam Melakukan Diskresi Kepolisian Untuk Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat
1. Tindakan Anarki di Masyarakat
Akhir-akhir ini kita sering melihat fenomena perilaku masyarakat kita yang anarkis dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Budaya kekerasan tampaknya tidak pernah berhenti dari masyarakat kita akhir-akhir ini. Penyelesaian masalah dengan menge- depankan kekerasan ketimbang musya- warah sebagai ciri bangsa beradab semakin marak. Adakah perubahan karakter jati diri bangsa ini yang terkenal dengan keramahan dan kesantunannya? Layak untuk dipikirkan kemungkinan bergeser- nya karakter bangsa ini. Ada dua factor
5
PROSEDUR TETAP No. 1 Ta- hun 2010 (PROTAP) Tentang Penanggulangan Tindakan An- arki
Dalam protap ini, kepolisian diperbolehkan un- tuk melakukan tindakan diskresi Untuk mem- bela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi, Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri., Untuk men- cegah dilakukanya tindakan kejahatan yang san- gat serius., Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan.
6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam SOP ini kepolisian khususnya Brimob diperbolehkan untuk melakukan tindakan dis- kresi dalam hal gangguan kamtibmas berkadar tinggi seperti kerusuhan massa, kejahatan teror- ganisir, senjata api, bom dan lain-lain.
Sumber: Bahan Hukm Diolah.
Joko Rudiantoro | Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat................
menjaga, memelihara ketertiban dan men- jamin keamanan umum. 5
Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 UU No 2 2002 yaitu “ Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang- nya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” , hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melak- sanakan tugasnnya di tengah tengah ma- syarakat seorang diri, harus mampu men- gambil keputusaan berdasarkan penilaian- nya sendiri apabila terjadi gangguan terha- dap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan ke- amanan umum.
3.  Tolok Ukur Diskresi Kepolisian
a. Tindakan Polri Harus Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang khususnya dalam melakukan diskresi tidak boleh bertentangan den- gan peraturan perundang-undangan namun jika perbuatan dikresi yang di- ambil lebih bermanfaat dan me ngu- ntungkan kepentingan umum, maka peraturan perundang-undangan terse- but dapat dikesampingkan. Yang dimak- sud dengan perundang-undangan disini adalah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang di- beri kekuasaan untuk membuat un- dang-undang, misalnya peraturan pe- merintah, peraturan pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten dan kota praja, kode etik profesi Polri dan ter- maksud pula petunjuk lapangan dan pe- tunjuk tekhnis untuk Polri. Dapaun aturan yang lebih spesifik sebagai pedo- man oelh kepolisian dalam melak- sanakan diskresi adalah UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KU-
5 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, .Op.Cit . hlm. 86.
HP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ( KUHAP), Perkap No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Protap No.1 Tahun 2010 Tentang Pen- anggulangan Anarki.
b.  Tindakan yang selaras dengan kewa- jiban hukum yang mengharuskan di- lakukannya tindakan jabatan
Bahwa tindakan yang akan dila- kukan oleh anggota atau pejabat Polri dilapangan dalam menjunjung tugas dan wewenangnya khususnya dalam melakukan diskresi, betul-betul dila- kukan untuk keperluan meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan, ini berarti bahwa jika tindakan yang diperlukan ti- dak diambil, maka sesuatu yang perlu dicegah akan terjadi.
c.  Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam linkungan jabatannya
Pekerjaan polisi manapun adalah memelihara hukum dan ketertiban, leb- ih khusus lagi memerangi kejahatan dalam masyarakat, demikian juga polisi di Negara Republik Indonesia, walau- pun tugas dan wewenang serta hal yang akan dilakukannya telah dirumuskan oleh prosedur hukum secara rinci, na- mun pada waktu yang sama pihak ke- polisian telah dihadapkan kepada kebu- tuhan untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang bersifat spon- tan yang bertentangan dengan prosedur hukum, maka ketertiban akan tergang- gu, dengan posisi tersebut pihak kepoli- sian akan menimbulkan bermacam-ma- cam tuntutan yaitu disatu pihak diikat oleh prosedur hukum, sedangkan dipi- hak lain untuk bergerak bebas sehingga bisa melakukan tugas memelihara keter- tiban dengan baik.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
489~500
d. Tindakan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
Ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa ( overmact ) atau ses- uatu yang tidak dapat dihindari diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP. Dalam penegakan hukum di lapangan, pihak polisi tidak dapat dituntut atau ti- dak dapat dihukum bila pihak polisi melakukan perbuatan karena keadaan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan atau terpaksa untuk mempertahankan diri atau kare- na menjalankan peraturan perundang- undangan atau untuk menjalankan per- intah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, keadaan terpaksa ini diartikan, baik paksaan batin, lahir, rohani maupun jasmani.
e. Tindakan harus menghormati Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus ditegakkan dan dihormati oleh polisi itu berakar dari HAM yang men- galir dari visi moral, bukan dari visi hu- kum yang harus difilter dulu berlakun- ya melalui filosofi, sosiologi dan hukum nasional. HAM yang mengalir dari visi moral berlaku universal, sangat men- dasar dan tidak akan tercabut oleh den- gan cara apapun, karenanya baik sudah atau belum diratifikasi HAM jenis ini harus ditegakan dan dihormati oleh polisi diseluruh dunia, utamanya yang terkait dengan tindakan menurut pe- nilaiannya sendiri atau diskresi yang di- lakukan oleh pejabat kepolisian di lapangan.
4. Tanggung Jawab Dalam Diskresi Ke- polisian
a. Tindakan yang sesuai prosedur/ aturan hukum
Dalam hal tindakan kepolisian yang sesuai dengan prosedur atau sesuai den- gan ketentuan peraturan perundang,
maka tidak ada pertanggungjwaban ter- hadap anggota kepolisian, baik itu tang- gungjawab pidana, tanggungjawab kode etik dan tanggung jawab disiplin, kare- na tindakanya tersebut sudah sesuai dengan aturan dan mempunyai dasar hukum, sehingga itu menjadi alasan pembenar dan meniadakan sifat perbua- tan melawan hukum yang ada dalam tindakan kepolisian tersebut.
b. Tindakan Yang Tidak Sesuai Pro- sedur Atau Melebihi Wewenang
Diskresi kepolisian tidak dirumus- kan batasan-batasannya, unsur dan kri- terianya, maka penggunaan diskresi ke- polisian ini rentan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan tinda- kan sewenang-wenang. Oleh karena dis- kresi kepolisian digunakan dalam rang- ka menjalankan fungsi pemerintahan dan sangat ditentukan oleh perilaku se- tiap anggota kepolisian selaku aparatur pemerintahan, maka didalam mengam- bil tindakan dan penilaian harus tetap berdasar pada undang-undang dan hak asasi manusia, tidak bertentangan den- gan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertumpu pada good gover- mance , sehingga penggunaan wewenang diskresi tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan, akan tetapi har- us mempertimbangkan hak asasi manu- sia dan fungsi kepolisian yang melekat pada eksistensi lembaga kepolisian.
Tindakan penyalahgunaan wewe- nang atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam m e lakukan di- kresi, jika merugikan pihak lain atau petugas kepolisian itu karena salah satu kelalaiannya harus mempertanggung- jawabkan dan mendapat hukuman ses- uai  dengan sistem hukum atau norma yang dilanggar. Pertanggung jawaban itu dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:
1.  Hukuman Pidana
Joko Rudiantoro | Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat................
Setiap anggota polisi yang melaku- kan perbuatan pidana diselesaikan melaui Peradilan Umum, sesuai den- gan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Ta- hun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesi dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Instuti- sional Peradilan Umum bagi anggota Polri.
2.  Hukuman Disiplin
Setiap anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin disidang melalui siding disiplin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Di- siplin Anggota Polri. Di kepolisian tidak ada batas yang jelas antara ke- hidupan pribadi dengan kehidupan di pekerjaan, apalagi tuntutan ma- syarakat akan peran kepolisian pada semua kegiatan masyarakat sangat besar dan tidak mengenal waktu. Seorang anggota polisi yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap se- bagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat, jadi disiplin di sini juga mengatur tata kehidupan anggota polisi selaku pribadi dalam kehidu- pan masyarakat.
3.  Kode Etik Profesi
Pelanggaran terhadap etika pro- fesi diselenggarakan melalui siding Komisi Kode Etik Polri, hal ini dia- tur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Keputusan Kapolri No. Po. : Kep/33/ VII/2003 Tentang Tata Cara Si- dang Kode Etik Polri. Pihak kepoli- sian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang begitu luas ti-
dak boleh melanggar kode etik pro- fesi Polri. Kode etik profesi Polri ini merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi ang- gota polisi, sebagai upaya pemulihan, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus sebagai pen- gawas setiap anggota agar terhindar dari pebuatan tercela dan penyalah- gunaan wewenang, jadi sikap dan perilaku anggota Polri secara moral terikat oleh kode etik profesi Polri.

## KESIMPULAN
Dasar hukum yang memberikan Ke- wenangan pada pihak Kepolisian Dalam Melakukan Diskresi. diantaranya adalah Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 ten- tang Kepolisian Negara Republik Indone- sia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 Tentang Peng- gunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepoli- sian, Prosedur Tetap (Protap) /01/x/2010 Tentang Penanggulangan Tindakan Anar- ki, Standar Operasional Prosedur Kepoli- sian (SOP).
Tolok ukur kewenangan Polri dalam melakukan diskresi kepolisian untuk men- gatasi tindakan anarki di masyarakat adalah tindakan tersebut harus sesuai den- gan peraturan perundang-undangan. Se- lain tolok ukur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tolok ukur diskresi kepolisian juga berupa: tindakan yang selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan; tindakan itu harus patut dan ma- suk akal termasuk dalam lingkup jabatan; tindakan atas pertimbangan layak ber- dasarkan keadaan memaksa; tindakan har- us menghormati hak asasi manusia.

## Daftar Pustaka
Achmad Ali, Perubahan Masyarakat, Penegakan Hukum, Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin , Ujung Pandang, 1988
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 489~500
Bambang Sunggono, “ Metodologi Penelitian Hukum” Cet.2 Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1998,
Burhanuddin lopa, Dalam Seminar “Profesionalisme Polri’ A.M’ Fatwa,  Wakil Ketua MPR RI. sebagai Nara sumber Seminar “ Profesionalisme Polri “.., Jakarta22 Nopember 1998
Hadjon, Philipus M, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999. H.R. Abdussalam, Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum dan Undang - Undang Nomor.2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian, PTIK, Jakrta , 2011
Harcfa W Bachtiar, Ilmu kpolisian - Suatu Cabang llmu Pengetahuan Yang  baru , Jakarta 1994.
Soerjono Soekanto, ‘ Pengantar Penelitian Hukum”, UI Perss, Jakarta, 1982,
Ibrahim Jonny, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media, Malang, 2005
Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Melaksanakan Good Governance, Laksbang, Yogyakarta 2005
Peraturan Perundang-undangan UUD 1945
UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168
UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8250
Perkap No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
Protap/01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki