Andreas  Noval,  Christine  S.T  Kansil  (2023) Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  terhadap  Konsumen  Terkait Kartu Garansi yang Telah Lewat Masa Berlaku, (8) 12, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12 E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 12, Desember 2023

## TANGGUNG  JAWAB  PELAKU  USAHA  TERHADAP  KONSUMEN  TERKAIT KARTU GARANSI YANG TELAH LEWAT MASA BERLAKU

## Andreas Noval, Christine S.T Kansil
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara E-mail: andreasnov57@gmail.com, christinek@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Pelaku usaha adalah pihak yang mampu memproduksi produk dengan kualitas serta nilai  jual  tinggi.  Keberadaan  pelaku  usaha  sebagai  subjek  hukum  sangat  penting baik domestik maupun internasional. Terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sudah diatur dalam UUPK, keberadaan UUPK diharapkan bisa  terciptanya  kepastian  hukum  untuk  pelaku  usaha  yang  dirugikan  akibat perbuatan konsumen yang beritikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini Pelaku usaha sudah tidak memiliki tanggung  jawab  terhadap  produk  kulkas  yang  mengalami  kerusakan  dikarenakan masa  garansi  yang  dikeluarkan  oleh  Pelaku  usaha  dan  berdasarkan  Permendag 38/2019  telah  melewati  batas  waktu  sehingga  pelaku  usaha  dibebaskan  dari tanggung jawab sebagaimana tertera pada Pasal 27 UUPK Juncto Pasal 19 Ayat (5) UUPK. Akibat hukum yang terjadi terhadap konsumen yang beritikad tidak baik terhadap  pelaku  usaha  dapat  berupa  menimbulkan  pertanggung  jawaban  mutlak, Menimbulkan gugatan ganti kerugian dari pelaku usaha. pembatasan hak konsumen dan hilangnya reputasi terhadap pelaku usaha.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku usaha, Itikad tidak baik.

## Abstract
Business actors are parties who are able to produce products with high quality and selling value. The existence of business actors as legal subjects is very important both  domestically  and  internationally.  Regarding  the  responsibilities  of  business actors in running their business, it is regulated in the UUPK, it is hoped that the existence  of the  UUPK  will create legal certainty  for  business  actors  who  suffer losses due to the actions of consumers who have bad intentions. This research uses normative  legal  research  methods.  The  results  of  this  research  are  that  business actors  no  longer  have  responsibility  for  refrigerator  products  that  are  damaged because the guarantee period issued by the business actor and based on Minister of Trade Regulation 38/2019 has passed the time limit so that business actors are freed from responsibility as stated in Article 27 UUPK Juncto Article 19 Paragraph (5)  UUPK.  The  legal  consequences  that  occur  for  consumers  who  have  bad intentions towards business actors can be in the form of absolute liability, giving rise  to  claims  for  compensation  from  business  actors.  restrictions  on  consumer rights and loss of reputation for business actors.
Keywords: Responsibility, Business Actors, bad faith.

## Pendahuluan
Saat  ini  transaksi  bisnis  sudah  tidak  asing  dilakukan,  apalagi  konsumen  dan pelaku usaha, transaksi yang dilakukan antara produsen dan konsumen merupakan suatu hubungan yang berkesinambungan. yang bisa membawa dampak hukum secara spesifik (Hidayat, 2018).
Sebagaimana diketahui, pelaku usaha adalah pihak yang mampu membuat suatu produk  dan  tentunya  mempunyai  kualitas  produk  serta  nilai  jual  yang  tinggi  sehingga dapat memasarkan produknya baik di pasar domestik maupun internasional (Saebah & Asikin, 2022). Selain itu konsumen dapat memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan karena adanya pertumbuhan perekonomian nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, karena pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak akan pernah ada habisnya (Safri, 2018).
Sebagai  produsen  dalam  industri  perdagangan,  para  pelaku  usaha  jelas mempunyai  hak  dan  kewajiban  serta  tanggung  jawab  untuk  menciptakan  lingkungan usaha yang sehat sehingga dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan perekonomian negara secara keseluruhan. Pemenuhan akan tugas dan kewajiban pada dasarnya adalah tanggung  jawab  produsen  yaitu  pelaku  usaha,  salah  satunya  mentaati  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  berperilaku  dan  praktik  usaha  dengan  benar  yang mana sudah menjadi aturan seluruh pelaku ekonomi. Hal ini termasuk pemeliharaan etika bisnis (Muthiah, 2016).
Definisi dari pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) pada intinya menerangkan bahwa pelaku usaha ialah perseoragan atau badan usaha, berbentuk badan hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berlokasi  dalam  wilayah  hukum negara  dilakukan  secara  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian  untuk melaksanakan usaha.
Keberadaan pelaku usaha sebagai subjek hukum memang sangat penting baik di dalam  negeri  maupun  di  dunia  internasional.  Karena  terbentuknya  hak  dan  kewajiban dalam hubungan usaha dan kepastian hukum dapat tercapai sehingga dapat memberikan dampak positif. Untuk mewujudkan hak dan kewajiban tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan UUPK sebagai landasan peraturan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan  hukum  guna  meminimalisir  kerugian  terhadap  pelaku  usaha  dengan konsumen.
Sebagaimana  diketahui,  dalam  perdagangan,  pelaku  usaha  dengan  sendirinya mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak-hak pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b  dan  d  UUPK  antara  lain  ‘’hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  atas  perbuatan konsumen yang tidak baik, dan hak untuk mendapat rehabilitasi nama baik jika terbukti bahwa kerugian yang timbul bukan berasal dari barang yang diperdagangkan’’(Santoso & Anik, 2015).
Selain  mengatur  hak  ada  juga  kewajiban  yang  harus  dipatuhi  sesuai  Pasal  7 UUPK.  Hal  ini  mencakup  ‘‘beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya,
Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.’’
Pemberlakuan  UUPK  diharapkan  bisa  terciptanya  kepastian  hukum  dan melindungi pelaku usaha yang dirugikan akibat tindakan konsumen yang tidak beritikad baik. Oleh karena itu, keberadaan dan pengesahan UUPK, dapat bersifat mengikat, tidak hanya  memudahkan  kegiatan  perdagangan  bagi  pelaku  usaha  dan  konsumen,  namun memberikan dampak positif berupa keadilan, kenyamanan, dan keamanan.
Sekalipun hukum yang mengatur pelaku usaha dan konsumen telah ada berlaku, namun pada praktiknya masih terjadi penyelewengan yang tidak hanya mengakibatkan kerugian  bagi  konsumen,  namun  juga  bagi  pelaku  usaha  itu  sendiri  akibat  perbuatan konsumen (Barkatullah, 2017). Hal ini memberikan dampak kurang baik bagi keberadaan pelaku  usaha  karena  ada  berbagai  macam  pelaku  usaha  yang  menjalankan  usaha  dan memasarkan produk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Justru berbanding terbalik timbulnya kerugian yang disebabkan oleh tindakan itikad baik konsumen.
Kasus yang diambil dalam Penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Nomor  93/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN  Jkt.Pst  antara  PT  LG  Electronics  Indonesia sebagai  pelaku  usaha  melawan  Jimmy  Li  sebagai  konsumen.  Permasalahan  yang dipersoalkan  berawal  dikarenakan  Lemari  Es  mengalami  kerusakan  pada  bagian Refrigerator Compartment (bagian pendingin) yaitu pada komponen damper yang mana jika  komponen  damper  mengalami  kerusakan  berakibat  suhu  kompartemen  lemari  es secara bertahap akan menjadi sama dengan di dalam freezer.
Kerusakan komponen damper menimbulkan produk kulkas dalam mendinginkan makanan  dan  minuman  menjadi  berlebihan  sehingga  cepat  membeku  dan  rusak  serta tidak  dapat  dikonsumsi  lagi,  sehingga  perlu  ada  penggantian  suku  cadang  komponen damper.  Sebagai  pelaku  usaha  PT  LG  Electronics  Indonesia  sudah  menjalankan kewajibannya  dengan  melakukan  beberapa  kali  investigasi  ke  alamat  konsumen  serta telah memberikan informasi jelas bahwa diperlukan penggantian suku cadang meskipun suku cadang yang diperlukan belum tersedia sehingga perlu diimpor secara langsung dari Korea  Selatan.  Namun  ketika  komponen  demper  telah  tiba  di  Indonesia  dan  akan dilakukan  penggantian  komponen  ke  rumah  konsumen,  konsumen  menolak  dengan alasan sudah membeli produk lemari es dari merek lain dan sudah mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut BPSK) pada tahun 2020.
Namun yang menjadi permasalahan pada produk yang dilaporkan oleh konsumen secara perjanjian (penjaminan) sudah tidak berada dalam masa jaminan atau sudah lewat masa  garansi  baik  berdasarkan  kartu  jaminan  purna  jual  yang  diterbitkan  PT  LG Electronic  Indonesia  maupun  berdasarkan  Pasal  4  Ayat  (2)  Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 (yang selanjutnya disebut Permendag 38/2019) yang telah menentukan kewajiban pemberian pelayanan pengajuan setelah berakhirnya masa jaminan  yaitu  satu  tahun  harus  tetap  diberikan  paling  sedikit  setelah  masa  jaminan tersebut berakhir, maka jika dihitung berawal sejak pembelian produk pada 11 Mei 2012 mendapatkan masa garansi produk selama 18 bulan maka berakhir 10 November 2013,
selanjutnya penambahan satu tahun pada Pasal 4 Ayat (2) Permendag 38/2019 sehingga masa jaminan tersebut berakhir pada 10 November 2014.
PT  LG  Electronics  Indonesia  tetap  beritikad  baik  melayani  konsumen  dengan memberi toleransi yang cukup tinggi dalam menghadapi tuntutan konsumen Meskipun masa  jaminan  produk  telah  berakhir.  PT  LG  Electronics  Indonesia  juga  memberikan diskon jasa perbaikan sebesar 20% (dua puluh persen), namun ditolak konsumen dengan alasan tetap pada gugatannya.
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait kartu garansi yang telah lewat masa  berlaku  menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen dan Bagaimana akibat hukum terhadap konsumen yang memiliki itikad tidak baik terhadap pelaku usaha.
Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah:  a)  Untuk  mengetahui  tanggung  jawab  pelaku usaha terhadap konsumen terkait kartu garansi yang telah lewat masa berlaku menurut Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  b)  Untuk mengetahui akibat hukum terhadap konsumen yang memiliki itikad tidak baik terhadap pelaku usaha.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan pendekatan  kasus  (case  approach) (Marzuki,  2005).  Data  yang  digunakan  yaitu  data sekunder yang berasal dari bahan pustaka. sumber data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum
a. Bahan Hukum Primer: bahan hukum yang memiliki sifat mengikat seperti: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38  Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Petunjuk  Penggunaan  Dan  Jaminan  Layanan  Purna Jual  Bagi  Produk  Elektronika  dan  Produk  Telematika.  4)  Putusan  Arbitrase  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor. 009/A/BPSK- DKI/XII/2020. 5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 93/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Jkt.Pst.
b. Bahan Hukum Sekunder: referensi penunjang tambahan sehingga mendapatkan gambaran  terkait  dengan  bahan  hukum  primer  yang  meliputi  buku,  jurnal,  karya  tulis ilmiah tentang perlindungan konsumen serta kegiatan wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber atau pihak terkait yang memiliki keterkaitan dengan kasus.
c. Bahan non-hukum: diantaranya adalah Kamus. Teknik pengumpulan data yang penulis  pakai  guna  menemukan  jawaban  atas  permasalahan  yang  dibahas  yakni  studi kepustakaan (library research). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif- kualitatif yakni memberikan arahan atas topik permasalahan guna menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas (Hadi, 1987).

## Hasil dan Pembahasan
A.  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Konsumen  Terkait  Kartu  Garansi Yang Telah Lewat Masa Berlaku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
Pada  hakekatnya,  hubungan  terbentuk  dari  berkembangnya  suatu  perbuatan hukum  dari  suatu  pokok  hukum,  dan  perbuatan  hukum  itu  menjadi  tonggak  awal terbentuknya  suatu  hubungan  hukum  (rechtbetrekking).  Khususnya  interaksi  subyek hukum  dengan  yang  mempunyai  suatu  kaitan  atau  hubungan  hukum.  Suatu  hubungan hukum yang harmonis diperlukan agar dapat berfungsi secara adil dan merata, sehingga undang-undang menjadi landasan pengaturan hubungan hukum tersebut.
Tanggung jawab menurut pendapat Titik Triwulan pada dasarnya harus memiliki landasan, yang mencakup baik hal-hal yang memberikan hak hukum kepada seseorang untuk menuntut orang lain maupun hal-hal yang memberikan kebutuhan hukum kepada orang  lain  untuk  memberikan  tanggung  jawab (Tutik  &  Febriana,  2010).  Menurut Abdulkadir  Muhhamad,  tanggung  jawab  hukum  dikelompokan  menjadi  beberapa kategori, yaitu (Muhammad, 1999):
A. Tanggung jawab yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang disengaja, yaitu tergugat harus telah melakukan perbuatan yang merugikan penggugat atau memahami  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  tergugat  akan  mengakibatkan kerugian.
B.  Tanggung  jawab  yang timbul  dari  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan karena  kecerobohan  atau  kelalaian,  berdasar  pada  konsep  kesalahan,  yang dikaitkan dengan moralitas dan hukum.
C.  Tanggung  jawab  mutlak  atas  pelanggaran  hukum  tanpa  memandang kesalahannya berdasar dari perbuatannya, baik yang dilakukan secara disengaja maupun  tidak  disengaja,  artinya  walaupun  bukan  kesalahannya,  ia  tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
Membahas tanggung jawab hukum, harus diketahui terlebih dahulu mengenai ada atau  tidaknya  suatu  pihak  yang  mengalami  kerugian  sebagai  akibat  (dalam  interaksi antara konsumen dan pelaku usaha) dari konsumsi dan penggunaan oleh konsumen atas produk  dan/atau  jasa  yang  diciptakan  oleh  pelaku  usaha (Widjaja  &  Yani,  2000). Tanggung jawab hukum (legal tanggung jawab) dimaksudkan sebagai tambahan terhadap ketentuan hukum.
Dalam  melaksanakan  kewajibannya  Perbuatan  hukum  pelaku  usaha  bersifat timbal balik Perlindungan hukum yang diterima benar-benar diutamakan karena pelaku usaha  telah  melaksanakan  kewajibannya  dan  menunjukkan  itikad  baik  dalam menjalankan kegiatan perdagangan (Kolopaking & SH, 2021). Oleh karena itu, lahirnya UUPK yang mengandung gagasan perlindungan hukum digunakan sebagai landasan bagi konsumen dan pelaku usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa asas-asas hukum yang ada, seperti asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keselamatan dan keamanan konsumen, dan asas kepastian hukum, dapat dikaitkan dengan
hukum  yang  mana  perlindungan  bagi  pelaku  usaha  atas  tindakan  konsumen  yang beritikad buruk dapat dihubungkan dengan Pasal (2) UUPK.
Oleh karena itu, Asas ini membentuk hubungan ketergantungan antara konsumen dan  pelaku  usaha  yang  mencari  perlindungan  hukum.  Untuk  mendapatkan  keadilan, konsumen dan pelaku usaha wajib menjalankan dan menegakkan hukum secara efisien sehingga semua pihak terlindungi dan tercapai tujuan yaitu kepastian hukum.
Apabila  dihubungkan  dengan  kasus  mengenai  tanggung  jawab  pelaku  usaha terkait kartu garansi yang telah lewat masa berlaku, pelaku usaha sudah melaksanakan tanggung jawabnya setelah menerima laporan konsumen dengan adanya pengecekan ke alamat konsumen berada serta memberikan informasi jelas terkait pelu adanya perbaikan penggantian  suku  cadang  meskipun  suku  cadang  yang  dibutuhkan  belum  tersedia, sehingga suku cadang tersebut harus diimpor secara langsung dari Korea Selatan.
Tetapi ketika komponen damper tiba dan akan dipasangkan, konsumen menolak dengan alasan sudah membeli lemari es dari merek lain dan telah mengajukan gugatan ke BPSK.  kemudian  terkait  produk  kulkas  yang  dilaporkan  konsumen  secara  perjanjian sudah tidak dalam masa penjaminan atau masa garansi telah lewat waktu baik dari kartu jaminan  purna  jual  yang  diterbitkan  PT  LG  Electronic  Indonesia  maupun  berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Permendag 38/2019.
Berdasarkan uraian kasus tersebut, mengenai batasan tanggung jawab itu sendiri dapat dilihat pada hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. mengenai kewajiban pelaku usaha diuraikan dalam Pasal 7 Huruf (A) (B) dan (C) UUPK yang menyebutkan bahwa  pelaku  usaha  berkewajiban  untuk  a.  beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan usahanya;  b.  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
Pada  kasus  ini  pelaku  usaha  sudah  menjalankan  tanggung  jawabnya  yaitu kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana sudah diuraikan dalam Pasal 7 UUPK tersebut namun di sini pelaku usaha justru mengalami kerugian atas perbuatan konsumen yang  beritikad  tidak  baik,  yang  seharusnya  setelah  pelaku  usaha  melaksanakan kewajiban, Pelaku usaha mendapatkan hak sesuai dengan yang ia telah lakukan namun malah berbanding terbalik pelaku usaha justru dirugikan.
Sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  6  UUPK  Huruf  (B)  (C)  dan  (D)  yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (b). hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; (c). hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; (d).  hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
Pada  hakekatnya  tidak  semua  perselisihan  yang  melibatkan  konsumen  yang melakukan kesalahan disebabkan oleh pelaku usaha, namun bisa jadi kesalahan tersebut disebabkan  oleh  perbuatan  konsumen itu sendiri  sehingga menimbulkan  kerugian bagi pelaku  usaha.  Jika  berbicara  tentang  hubungan  hukum,  jelas  bahwa  hubungan  hukum
antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  diatur  dengan  jelas  dalam  UUPK,  dimana hubungan  hukum  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  mempunyai  hak  dan  kewajiban antara keduanya pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UUPK. UUPK. Selain itu, karena masa garansi atas barang yang dipegang telah berakhir, maka sudah terlihat jelas bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen telah terputus.
Pelaku usaha sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap kerusakan kulkas yang dialami konsumen, hal ini didasari pada Pasal 27 UUPK yang menjelaskan Pelaku usaha yang  memproduksi  barang  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  atas  kerugian  konsumen apabila: a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk  diedarkan;  b.  cacat  barang  timbul  pada  kemudian  hari;  c.  cacat  timbul  akibat ditaatinya  ketentuan  mengenai  kualifikasi  barang;  d.  kelalaian  yang  diakibatkan  oleh konsumen; e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.
Dalam Pasal 27 UUPK inilah yang memberi kepastian dan perlindungan kepada pelaku  usaha,  dikarenakan  masa  garansi  yang  dimiliki  konsumen  sudah  lewat  waktu, maka  keberadaan  pasal  ini  menjadi  jawaban  pelaku  usaha  untuk  dilindungi  ketika konsumen memiliki itikad tidak baik.
Selanjutnya  terkait  ganti  kerugian  Pasal 19  Ayat  (5) menyebutkan  ‘’Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut  merupakan  kesalahan  konsumen’’. Sehingga  jika  dihubungkan  dalam  Pasal  27  UUPK  Juncto  Pasal  19  Ayat  (5)  UUPK ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut  merupakan  kesalahan  konsumen. Sehingga jika kesalahan dilakukan oleh konsumen maka pelaku usaha dibebaskan dari tanggung  jawab  dan  tidak  berkewajiban  lagi  melayani  konsumen  karena  masa  garansi telah melewati batas waktu sebagaimana yang sudah ditentukan.
Maka dari itu sudah jelas bahwa pelaku usaha sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  7  UUPK  yaitu  telah  melayani  konsumen  secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, memberikan informasi yang jelas, benar, jujur mengenai kondisi barang dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan pengguaan, perbaikan dan pemeliharaan. dan memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya. Dan Pelaku  usaha  sudah  tidak  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  produk  yang  mengalami kerusakan  dikarenakan  masa  garansi  sebagaimana  telah  dikeluarkan  Pelaku  usaha  dan melalui  Permendag  38/2019  telah  melewati  batas  waktu  sehingga  pelaku  usaha dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUPK Juncto Pasal 19 Ayat (5) UUPK.

## B.  Akibat  Hukum  Terhadap  Konsumen  Yang  Memiliki  Itikad  Tidak  Baik Terhadap Pelaku Usaha
Dalam  transaksi  bisnis  yang  melibatkan  produk  dan/atau  layanan,  itikad  baik sangatlah penting. Ketika pelaku usaha dan nasabah melakukan transaksi dengan itikad baik, maka dampak buruk yang terjadi akan berkurang (Widjaja & Yani, 2000). Akibat
hukum ialah akibat dari perbuatan subjek hukum sebagai akibat hukum. Akibat hukum pada dasarnya merupakan akibat perbuatan yang dilaksanakan guna mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat hukum, sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menurut hukum sesuai dengan yang berlaku.
Membahas  mengenai  itikad  baik  pada  dasarnya  dapat  dibagi  menjadi  2  arti diantaranya: 1) Arti subjektif, yaitu mengacu pada makna itikad baik berada dalam sikap batin seseorang. Artinya, gagasan itikad baik yang melekat pada sikap batin seseorang sangat  penting  guna  mencegah  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  2)  Arti  Objektif,  bahwa dalam  suatu  perjanjian  itu  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  norma  yang terkandung di dalamnya seperti norma kepatutan dan kesusilaan; Artinya dalam kegiatan perdagangan para pihak harus memenuhi kewajibannya untuk tidak melakukan perbuatan yang  tidak  wajar,  yaitu  tidak  melenceng dari  norma  kepatutan  dan  kesusilaan,  dengan harapan dapat menciptakan keadilan bagi para pihak dan tidak menimbulkan kerugian. kepada siapa pun.
Pada  dasarnya  banyak  konsumen  yang  tidak  sadar  telah  melakukan  perbuatan yang tidak baik terhadap pelaku usaha, perbuatan yang dilakukan konsumen atas itikad tidak baik masih belum dapat dimengerti secara baik dan kebanyakan masyarakat bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa (Wijaya & Dananjaya, 2018) ; . Apabila konsumen melakukan hal tersebut dengan itikad tidak baik maka dapat menimbulkan akibat hukum, akibat hukum yang terjadi diantaranya adalah:
1. Menimbulkan pertanggung jawaban mutlak (strict liability) atas kerugian pelaku usaha
Tanggung jawab mutlak merupakan suatu jenis kewajiban yang dilakukan oleh seseorang  yang  kegiatannya  berpotensi  menimbulkan  kerugian  dan  mempertanggung jawabkan kerugian yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan tersebut. Tanggung jawab mutlak mengandung makna bahwa pertanggungjawaban dan/atau penggantian kerugian dilakukan  setelah  kerugian  muncul  (Al-Farizy,  2016).  Akibatnya,  dalam  suatu  proses hukum, penggugat tidak wajib menunjukkan kesalahan tergugat. Melainkan hanya perlu membuktikan bahwa penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan tergugat.
Terhadap  pelaku  usaha  yang  dirugikan,  dengan  diberlakukannya  prinsip  strict liability,  para  pelaku  usaha  yang  merasa  dirugikan  atas  tindakan  konsumen  dapat menuntut kompensasi atau ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur  kesalahan  dari  pihak  konsumen.  dengan  adanya  kata  sepakat  di  awal  transaksi terjadi,  berarti  konsumen  telah  menyetujui  aturan  dan  bersedia  menjalankan kewajibannya  sebagai  konsumen,  Jika  hal  ini  tidak  terjadi,  konsumen  harus  menerima tanggung jawab atas perilakunya.

## 2. Menimbulkan gugatan ganti kerugian dari pelaku usaha
Gugatan ganti rugi ialah upaya yang dapat dipergunakan untuk menegaskan hak atau memaksa pihak lain untuk bertanggung jawab atas kewajibannya (Windari, 2015). Gugatan ganti rugi dapat membantu penggugat memulihkan kerugian melalui keputusan
pengadilan. Mengklaim hak ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan  hak  yang  diberikan  pengadilan  untuk  menghindari  adanya  main  hakim sendiri. Agar pengadilan dapat mengakui suatu tuntutan hak sebagai dasar suatu tuntutan hak,  maka  penggugat  harus  mempunyai  kepentingan-kepentingan  yang  memadai  dan dasar hukum yang memadai.
Bentuk  gugatan  terhadap  tuntutan  hak  ada  bermacam-macam,  salah  satunya gugatan  biasa.  Litigasi  perdata  pada  umumnya  terdiri  dari  dua  pihak:  penggugat  dan tergugat. Dalam perkara perdata dapat mengajukan tuntutan hak baik secara lisan maupun tertulis. Pengajuan tuntutan hak dengan gugatan biasa adalah tuntutan hak yang dilakukan oleh suatu subjek hukum kepada subjek hukum lainnya atas suatu sengketa perdata, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, yang mana pihak yang menuntut hak tersebut mengalami kerugian materil.

## 3. Pembatasan Hak Konsumen
jika konsumen melakukan perilaku yang merugikan pelaku usaha, maka lembaga perlindungan konsumen dapat membatasi hak konsumen tersebut.

## 4. Hilangnya Reputasi
Konsumen yang mempunyai niat negative sehingga merugikan  reputasi pelaku usaha. dapat menimbukan kerugian finansial dan reputasi buruk di mata masyarakat. Hal ini berpotensi melemahkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha
Terkait  akibat  konsumen  yang  beritikad  tidak  baik,  maka  pelaku  usaha  perlu melindungi diri dengan mengambil beberapa langkah berikut:
1. Membuat peraturan yang jelas: Pelaku usaha dapat membuat kebijakan yang jelas mengenai  pembelian,  pengembalian,  dan  pemanfaatan.  Pastikan  kebijakan  ini terlihat  dan  dapat  digunakan  dengan  mudah  oleh  konsumen.  sehingga  membantu terhindar dari kesalahpahaman dan membatasi tindakan yang tidak diinginkan.
2. Mempunyai kontrak atau perjanjian tertulis: memiliki kontrak tertulis yang jelas dan  lengkap  sangat  penting  bagi  pelaku  usaha  dan  konsumen.  dengan  adanya kontrak  ini  dapat  melindungi  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak,  dan  dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi sengketa di kemudian hari.

## Kesimpulan
Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:
Pelaku  usaha  sudah  tidak  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  produk  yang mengalami  kerusakan  pada  produk  kulkas  konsumen  dikarenakan  masa  garansi sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pelaku usaha dan berdasarkan Permendag 38/2019 telah  melewati  batas  waktu  sehingga  pelaku  usaha  dibebaskan  dari  tanggung  jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUPK Juncto Pasal 19 Ayat (5) UUPK. Pelaku Usaha juga sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu  telah  melayani  konsumen  secara  benar  serta  tidak  diskriminatif,  memberikan informasi yang jelas, benar, jujur mengenai kondisi barang dan jaminan barang dan/atau
jasa serta memberikan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta Pelaku usaha juga telah memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya.
Akibat hukum yang terjadi  terhadap konsumen yang memiliki itikad tidak baik terhadap  pelaku  usaha  dapat  berupa  menimbulkan  pertanggung  jawaban  mutlak, Menimbulkan gugatan ganti kerugian dari pelaku usaha. pembatasan hak konsumen dan hilangnya reputasi terhadap pelaku usaha

## BIBLIOGRAFI
Al-Farizy,  S.  (2016). Pertanggungjawaban  Mutlak  (Strict  Liability)  Dalam  Hukum Perdata  Lingkungandi  Indonesia  (Kajian  UU  Pengelolaan  dan  Perlindungan Lingkungan Hidup) .
Barkatullah, A. H. (2017). Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia . Nusa Media.
Hadi,  S.  (1987).  Metodologi  Research  1  &  2. Penerbit  Fakultas  Psikologi  UGM, Yogyakarta .
Hidayat,  P.  (2018). ANALISIS  YURIDIS  SENGKETA  KONSUMEN  DALAM PEMBIAYAAN MOBIL PADA PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 756 K/PDT. SUS-BPSK/2014) . Universitas Mataram.
Kolopaking,  I.  A.  D.  A.,  &  SH,  M.  H.  (2021). Asas  Itikad  Baik  dalam  Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase . Penerbit Alumni.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum, Kencana . Jakarta.
Muhammad, A. (1999). Gunawan Widjaja . Citra Aditya Bakti.
Muthiah,  A.  (2016).  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  kepada  Konsumen  tentang Keamanan  Pangan  dalam  Perspektif  Hukum  Perlindungan  Konsumen. Dialogia Iuridica , 7 (2), 1–23.
Saebah, N., & Asikin, M. Z. (2022). Efektivitas Pengembangan Digital Bisnis pada Gen- Z dengan Model Bisnis Canvas. Jurnal Syntax Transformation , 3 (11), 1534–1540.
Safri, H. (2018). Pengantar Ilmu Ekonomi. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo , 3– 4.
Santoso,  H.,  &  Anik,  A.  (2015).  Analisis  Pembiayaan  Ijarah  Pada  Perbankan  Syariah.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 1 (02).
Tutik, T. T., & Febriana, S. (2010). Perlindungan hukum bagi pasien . Prestasi Pustaka Publisher.
Widjaja,  G.,  &  Yani,  A.  (2000). Hukum  tentang  perlingdungan  konsumen .  Gramedia
Pustaka Utama.
Wijaya, I., & Dananjaya, N. S. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 6 (8), 1–15.
Windari,  R.  A.  (2015).  Pertanggungjawaban  mutlak  (Strict  Liability)  dalam  hukum perlindungan konsumen. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).

## Copyright holder:
Andreas Noval, Christine S.T Kansil (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: