## DISHARMONI ANTARA RUU CIPTA KERJA BAB PERTANAHAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA)
Dwi Kusumo Wardhani Fakultas Hukum Universitas Pamulang e-mail : dkusumowardhani07@gmail.com
Abstrak
Peneliti а n ini bertuju а n untuk mengk а ji isu krusial dalam RUU Cipta Kerja bab Pertanahan  dikaitkan  dengan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  secara substansial  dalam  UUPA  serta  menganalisa  dampak  negatif  yang dimungkinkan  timbul  jika  RUU  Cipta  Kerja  diterapkan  dalam  praktik kehidupan  bermasyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif dengan  melakukan  studi  dokumen  yang  meliputi  bahan  hukum  primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja bab Pertanahan belum mewakili segenap rakyat Indonesia dalam mewujudkan kepastian  hukum,  dan  belum  dapat  dibaca  sebagai  “calon”  produk  hukum yang utuh dan menyeluruh karena penyusunannya keluar dari prinsip-prinsip UUPA. Jika diterapkan, RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan berpotensi melanggar hak-hak rakyat kecil yang memiliki posisi tawar yang lemah.
Kata  kunci  :  Prinsip-Prinsip  UUPA,  RUU  Cipta  Kerja  Bab  Pertanahan, Kepastian Hukum

## Abstract
The purpose of this research is to examine the crucial issues in the Draft of Job Creation on  the  Chapter  of  Land  related  to  the  principles  contained  substantially  in  the  Basic Agrarian Law (BAL) and analyse the negative impacts that might arise if the Draft of Job Creation is applied in the practice of community life. This research uses a normative method  by  conducting  document  studies,  which  include  primary,  secondary  and tertiary  legal  materials.  The  results  of  this  research  indicate  that  the  Draft  of  Job Creation on Land Chapter has not represented all the people of Indonesia in realizing legal certainty, and has not been able to be interpreted as a "candidate" for a complete and  comprehensive  legal  product  due  to  its  preparation  is  out  of  the  principles  of  the Basic Agrarian Law (BAL). If implemented, the Draft of Job Creation on Land Chapter has  the  potential  to  violate  the  rights  of  small  people  who  have  weak  bargaining positions.
Keywords: The Principles of the Basic Agrarian Law (BAL),  Draft of Job Creation on Land Chapter, Legal Certainty.

## Pendahuluan
Tanggal 24 September 1960 menjadi  titik  bangkitnya  hukum pertanahan nasional setelah disetujui dan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Pertanahan  atau bisa  disebut  UUPA.  Lahirnya UUPA sebagai penanda berakhirnya  dualisme  hukum pertanahan  di  Indonesia  yang semula  bersumber  pada  hukum kolonial  dan  hukum  adat,  yang dirubah menjadi hukum pertanahan nasional dan struktur pertanahan  yang  demokratis  dan populis.    (Gunawan,  Jurnal Pertanahan,  Bhumi,  39,  April 2014: 443)
Perubahan  yang  bersifat fundamental  menjadi  ciri  khas dari  UUPA  yang  otomatis mencabut Agrarische  Wet yang menjadi  regulasi  Pemerintah
Hindia  Belanda  dalam  bidang pertanahan.  Makna  perubahan tersebut dituangkan dalam konsiderans  berpendapat  yang menegaskan bahwa struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari,  maupun  isi  UUPA harus  sesuai  dengan  permintaan zaman. (Harsono, 2005: 1)
Pembentuk kebijakan
memberikan  posisi  tawar  yang tinggi  terhadap  UUPA,  karena sebagai  aturan  pokok  yang menjadi  rujukan  bagi  aturan- aturan  lain  yang  menaungi  dan mengatur  bumi,  air,  dan  ruang angkasa  berdasarkan  pasal  33 ayat  (3)  UUD  1945.  Meskipun obyek pengaturan UUPA meliputi  bumi,  air,  dan  ruang angkasa,  tetapi  sebagian  besar pasal-pasalnya  mengatur  tentang tanah,  sehingga  UUPA  sering disebut  sebagai  Undang-Undang
Pertanahan dan Hukum
Pertanahan  lebih  dikenal  dengan
Hukum  Pertanahan.  Ketentuan mengenai  sumber  daya  alam tercantum  dalam  Pasal  8  UUPA yang  menyebutkan  “atas  dasar hak  menguasai  dari  Negara diatur  pengambilan  kekayaan alam  yang  terkandung  dalam bumi, air dan ruang angkasa”.
Penjelasan Umum II UUPA berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33  ayat  (3)  UUD  1945,  dimana negara  bukan  sebagai  pemilik tanah,  tetapi  bertindak  sebagai organisasi  kekuasaan  tertinggi seluruh rakyat (bangsa) Indonesia sebagai badan penguasa yang mengatur peruntukan,  penggunaan,  dan pemanfaatan tanah-tanah di Indonesia. (Arba, 2015: 90) Dalam perjalanannya,
karena  UUPA  mengatur  urusan pertanahan  dalam  hal  yang pokok saja, sehingga dirasa perlu adanya peraturan pelaksana yang berfungsi  sebagai  pelengkap sekaligus  penyempurna  subtansi dari  UUPA  tersebut,  karena kebutuhan  masyarakat  Indonesia yang semakin tinggi akan kepastian  hukum  yang  harus sejalan  dengan  prinsip-prinsip dasar dalam UUD RI Tahun 1945 dan UUPA. (Silviana, Diponegoro  Law  Review,  4(2), 2019: 2) Pada  tahun  2012-2013,
RUU  Pertanahan  disusun  atas hak inisiatif dari Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia (DPR-RI) dengan melibatkan  pakar  di  bidang Hukum  Pertanahan,  selanjutnya pada  tahun  2018-2019  dalam pembahasannya,
Pemerintah
diwakili oleh Kementrian ATR/BPN.  RUU  Pertanahan tidak dimaksudkan untuk menggantikan UUPA, akan tetapi bersifat lex  specialis ,  dan  UUPA menjadi lex  generalis ,  sehingga
RUU  Pertanahan  diharapkan mampu  mewujudkan  sistem pertanahan nasional yang lengkap dan jelas, serta berpedoman  pada  prinsip  yang mendasari  UUPA  dan  prinsip- prinsip  yang  terkandung  dalam TAP  MPR  No.  IX/2001  Tentang Pembaruan Pertanahan dan Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam, di  mana  ketetapan  ini  adalah hasil  akhir  dari  harapan  dan tuntutan rakyat khususnya kaum tani  untuk  mengembalikan  hak- haknya  secara  adil  dalam  hal pengelolaan  kebijakan  “harta” pertanahan  nasional  sesuai  yang dicita-citakan  UUPA,  dimana selama  rezim  orde  baru  dikuasai oleh oknum penguasa.
Sedianya  RUU  Pertanahan disahkan pada tanggal 24
September  2019,  akan  tetapi resmi  dibatalkan  pengesahannya dan  akan  dibahas  pada  kembali pada  masa  pimpinan  anggota legislatif periode selanjutnya.
Menteri  Pertanahan  dan Tata  Ruang  sekaligus  Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan  pemerintah  ingin pembahasan  dan  pengesahan
RUU  ditunda  karena  merupakan instruksi  langsung  dari  Presiden Joko  Widodo  (Jokowi).  Instruksi tersebut  juga  sudah  disampaikan pula  kepada  lembaga  legislatif melalui surat resmi.(https://www.cnnindonesi a.com/ekonomi/20190926180353- 532-434393/pemerintah-dan-dpr-
pastikan-ruu-pertanahan-batal-
disahkan, akses 10 Juni 2020) Sofyan Djalil juga meminta kepada  Komisi  II  agar  bisa mengupayakan  pembahasan  dan pengesahan  RUU  Pertanahan masuk  dalam  Program  Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Sebab, menurutnya,  aturan  hukum  ini ideal untuk bisa dilanjutkan pada tahun depan. (Ibid)
Latar belakang dibatalkannya  pengesahan  RUU Pertanahan  pada  akhir  tahun 2019 karena desakan dari masyarakat  untuk  dilakukan peninjauan  kembali  terhadap seluruh  pasal,  dimana  RUU
Pertanahan dianggap tidak mewakili jiwa UUPA dan bertentangan  dengan  reformasi di  bidang  pertanahan  serta menganggap  pendaftaran  tanah yang hanya administratif semata.
Keberpihakkan
sangat terasa pada sektor swasta, antara lain  pengaturan  perpanjangan hak  tanah  untuk  ke  dua  kalinya baik HGU (Hak Guna Bangunan) dan  HPL  (Hak  Pengelolaan) dengan menetapkan batas maksimal  hak  tanah,  penutupan informasi publik alias diabaikannya asas publisitas, dan bank  tanah  perannya  tidak  jauh dari seorang makelar tanah. Dalam rangka penyederhanaan  regulasi,  pada tanggal  12  Februari  2020,  secara resmi draft dan Naskah Akademik  RUU  Cipta  Kerja diserahkan  Pemerintah  kepada DPR untuk diproses dan dilakukan  sosialisasi  ke  seluruh daerah  di  Indonesia.  Masyarakat diharapkan  memahami  dengan baik  substansinya  karena  RUU Cipta
Kerja murni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Kritikan datang dari banyak  pihak  terhadap  RUU Cipta Kerja, dalam bab pertanahan, Dewi Kartika, Sekretaris  Jenderal  Konsosrsium Pembaharuan  Pertanahan  (KPA) mengatakan  bahwa  RUU  Cipta Kerja justru menghambat Reforma Pertanahan karena hanya  menguntungkan  pemilik modal.  Petani  dan  masyarakat hukum adat dikhawatirkan tidak mendapatkan hak-hak atas tanahnya dengan adil. (https://lokadata.id/artikel/tan pa-reforma-pertanahan- percepatan-investasi- dikhawatirkan-perparah-konflik,
akses 10 Juni 2020) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof Maria SW Sumardjono memberikan penilaian bahwa RUU Cipta Kerja ini  tidak  sesuai  antara  “judul dengan  konsiderannya”  yang memberi “karpet merah” terhadap investasi. Investasi yang dilakukan  pasti  membutuhkan lahan  sekaligus  sumber  daya alamnya, oleh karena itu investor memerlukan  aturan  yang  jelas dan
tertata. (https://www.hukumonline.com /berita/baca/lt5e574427bf424/g uru-besar-dan-legislator-ini- kritik-ruu-cipta-kerja-bab- pertanahan/ akses 10 Juni 2020) Dari latar belakang di atas, maka  penulis  perlu  melakukan pengkajian yuridis lebih mendalam  terhadap  isu  krusial dalam  RUU  Cipta  Kerja  Bab
Pertanahan  dan  menuangkannya kedalam  artikel  ilmiah  dengan judul  “ Disharmoni  Antara  RUU Cipta  Kerja  Bab  Pertanahan
Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
Agraria (UUPA)”.
Perumusan Masalah Adapun permasalahan yang penulis sebagai berikut :
1. Apakah RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  yang  termuat dalam UUPA?
2. Bagaimana  dampak  negatif yang  dimungkinkan  terjadi jika  RUU  Cipta  Kerja  Bab Pertanahan diterapkan dalam praktik kehidupan
bermasyarakat?
Metode Penelitian Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah metode penelitian hukum normatif  ( normative  law  research ). Pokok  kajiannya  adalah  hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau  kaidah  yang  berlaku  dalam masyarakat.
Penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum  positif,  asas-asas  dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto , sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan
hukum  dan  sejarah  hukum. Sumber  data  yang  utama  dalam penelitian  ini  berasal  dari  data sekunder, diperoleh melalui studi dokumen/kepustakaan ( library research ).  Teknik  pengumpulan datanya  adalah  menggunakan studi  dokumenter,  yaitu  studi yang  mengkaji  tentang  berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok
permasalahan  untuk  dilakukan elaborasi secara mendalam.
Pembahasan Prinsip-prinsip UUPA
UUPA merupakan
implementasi  dari  Pasal  33  ayat (3)  UUD  NRI  1945  yang  telah memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber  daya  alam  yakni  bumi, air, dan kekayaan alam. (Santoso,
2012: 153-154) Pasal-pasal  dalam  UUPA pada dasarnya merupakan penjelmaan dari sila-sila Pancasila.  Pasal  1  ayat  (2)  UUPA yang  berbunyi  “Seluruh  bumi, air,  dan  ruang  angkasa  yang terkandung  di  dalamnya  dalam wilayah  Republik  Indonesia, sebagai  karunia  Tuhan  Yang Maha  Esa  adalah  bumi,  air,  dan ruang  angkasa  bangsa  Indonesia dan merupakan kekayaan nasional” merupakan perumusan dari  pasal  1  Pancasila  yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sila  Kemanusiaan  Yang Adil  dan  Beradab  termaktub dalam pasal 10 UUPA yang pada pokoknya  mengatur  kewajiban masyarakat  untuk  mengerjakan dan mengusahakan tanah pertanian  yang  menjadi  haknya secara  aktif  dan  menghindari unsur-unsur  pemerasan,  serta pasal  11  UUPA  yang  prinsipnya mengatur hubungan hukum dengan  tanah  dan  hak-hak  atas tanah untuk mencegah penguasaan tanah yang melampaui batas. Sila  Persatuan  Indonesia terkandung  dalam  penjelasan umum  UUPA  yang  menjelaskan tentang  dasar  kenasionalan  serta dalam  pasal  9  ayat  (1)  mengenai hubungan warga negara
Indonesia  dengan  bumi,  air,  dan ruang angkasa.
Sila  keempat  Pancasila dapat  dilihat  dalam  pasal  9  ayat (2)  yang  mengatur  bahwa  warga
negara  baik  laki-laki  maupun perempuan memiliki kesempatan yang  sama  dalam  memperoleh hak atas tanah serta memanfaatkan  hasilnya  dengan sebaik mungkin untuk kebutuhan  diri  sendiri  ataupun keluarganya. Perwujudan  sila  kelima
Pancasila  dapat    ditemukan dalam Pasal 11 ayat 2, 13, 15, dan pasal-pasal yag mengatur Landreform  yaitu  Pasal  10,  7,  17, dan 53 UUPA. Semangat keadilan terangkum  jelas  bahwasannya UUPA dilahirkan untuk memperhatikan perbedaan masyarakat yaitu dengan menjamin  perlindungan  hukum terhadap golongan ekonomi menengah  ke  bawah.  (Harsono, 2005: 221) Sifat nasional UUPA dapat dilihat  dari  segi  formil  maupun materiil.  Dari  segi  formil  dapat dipahami  dalam  konsiderans “menimbang”  dan  Penjelasan Umum (I) yang menuliskan cacat dan kelemahan hukum pertanahan kolonial yang memuat  politik  penjajahan  dan menindas hak-hak rakyat. Alasan tersebut yang mendasari penggantian  hukum  tanah  lama menjadi  hukum  tanah  nasional yang  disusun  oleh  pembentuk undang-undang  Indonesia  yang dibuat di Indonesia dan menggunakan  bahasa  Indonesia, serta  berlaku  di  seluruh  wilayah Indonesia,  meliputi  semua  tanah yang  ada  di  wilayah  negara Indonesia.
Dari unsur-unsur tersebut,  syarat  nasional  yang bersifat  formil  telah  dipenuhi oleh UUPA. Kemudian dari segi materiil, nasionalitas harus mewarnai  hukum  agararia  yang
baru  sehingga  selaras  dengan konsepsi dan tujuan dari kepentingan nasional untuk menuju  masyarakat  yang  adil dan  makmur.  (Sembiring,  2017: 14)
Dari  penjabaran  di  atas, tidaklah  berlebihan  jika  UUPA menjadi  sandaran  dan  harapan rakyat  Indonesia  yang  sebagian besar  penghidupannya  di  bab agraris, untuk mendapatkan kepastian  dan  keadilan  hukum. Harapan  ini  secara  substansial dalam  UUPA  tercantum  prinsip- prinsipnya yaitu:
1. Prinsip  Nasionalitas,  Tuhan Yang Maha Esa telah mengkaruniakan wilayah Indonesia  yang  sangat  luas untuk diperjuangkan bersama sehingga semua orang memiliki  hak  yang  sama  atas tanah  dan  dapat  menikmati potensi  yang  terkandung  di dalamnya,
2. Prinsip hak menguasai negara atas  tanah,  dimana  negara bukan  sebagai  pemilik  tanah, tetapi  memiliki  kewenangan untuk  mengatur  peruntukan, penggunaan,  dan  pemilikan tanah serta bertanggung jawab  terhadap  ketersediaan hak-hak atas tanah,
3. Prinsip Land  Reform ,  yang bertujuan untuk melaksanakan pembagian yang  adil  terhadap  hak-hak petani pada khususnya,
4. Prinsip  Pengakuan  secara yuridis  dan  faktual  tentang hukum adat, dijelaskan dalam pasal  3  dan  pasal  5  UUPA,
bahwasannya hak ulayat masyarakat adat tetap terjamin  dan  dilindungi  oleh negara, 5. Prinsip  fungsi  sosial  atas
tanah,  pada  pasal  6  UUPA mengatur  keselarasan  dan keseimbangan  hak-hak  atas tanah  antara  kepentingan pribadi dan kepentingan umum/sosial, karena hak atas tanah bukan sesuatu hak yang mutlak.
Pelaksanaan  UUPA  dalam kurun  waktu  kurang  lebih  60 (enampuluh  tahun)  tidak  melulu berjalan  mulus.  Sengketa  dan konflik pertanahan banyak terjadi dan  penyelesaiannya  banyak yang  tertunda  atau  menemui jalan buntu. Sejatinya pasal-pasal dalam UUPA dapat mengakomodir seluruh permasalahan  pertanahan,  tetapi seiring berjalannya waktu, banyak kepentingan dan permasalahan  yang  memerlukan aturan  baru  yang  lebih  modern. Karena  UUPA  sendiri  lebih dikenal  sebagai  peraturan  dasar dan  pokok,  sehingga  banyak aturan-aturan  baru  yang  lahir dan  menggeser  serta  melupakan sendi-sendi UUPA.
Sebelum  membahas  isu krusial  dari  RUU  Cipta  Kerja, khususnya dalam bab pertanahan, penulis sedikit membahas RUU Pertanahan yang batal  disahkan  pada  September 2019  karena  desakan  sebagian besar  masyarakat  untuk  tidak melakukan  pengesahan  karena dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat. Terkait  dengan  tujuan pengaturan pertanahan, sebenarnya  RUU  Pertanahan hadir untuk ditugaskan mewujudkan kemakmuran
rakyat  dan  keadilan  pertanahan. (Nurlinda,  Jurnal  Bina  Mulia Hukum, 1 (1), September 2016: 4)
RUU  Pertanahan  juga
disusun dalam rangka melengkapi  UUPA  yang  sudah “ketinggalan  zaman”  meliputi pengaturan alih fungsi penggunaan tanah, solusi konflik dan  sengketa  pertanahan,  tata kelola  tanah  yang  baik  yang dilakukan pemerintah, ketidakadilan  terhadap  akses untuk pemilikan dan penguasaan tanah,  fungsi  ekologis  tanah selain dari fungsi sosial tanah dan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. (Sumardjono, Makalah, 2019) Akan tetapi pada kenyataannya,  RUU  Pertanahan justru mengandung pokok permasalahan antara lain : 1. Adanya  kerancuan  antara kedudukan tanah hak pengelolaan  (HPL),  tanah negara,  dan  tanah  hak  milik
(HM),    hal  ini  terlihat  dalam pemberian  hak  guna  usaha (HGU)  di  atas  tanah  HM  dan HPL  tanpa  melalui  proses pelepasan  hak,  secara  tidak langsung bertentangan dengan  Pasal  2  UUPA  dan Penjelasan  Umum  II.2  UUPA yang pada prinsipnya mengatur bahwa HPL merupakan gempilan dari hak menguasai negara yang dalam pelaksanaannya sebagian dipegang  oleh  pemegang HPL. Dalam UUPA, HGU diberikan  dengan  melalui  surat keputusan  pemberian  hak  oleh
BPN,  akan  tetapi  dalam  RUU Pertanahan HGU dapat diperoleh lewat  perjanjian  penggunaan tanah  dengan  pemegang  HPL. Dalam  RUU  Pertanahan,  HPL bukan sebagai pelaksana kewenangan publik dan pelayanan  kepada  masyarakat tetapi  lebih  mengarah  pada masalah keperdataan yang membidik    pada    kebutuhan ekonomi instansi pengembannya.  (Safitri,  Jurnal
Hukum  dan  Bisnis  (Selisik),  2(2),
Januari 2016: 117)
2. Permasalahan  kedua  adalah cara  pandang  Daftar  Isian Masalah  (DIM)  terhadap  hak ulayat  masyarakat  hukum adat.  Kerancuan  ditunjukkan dalam hal masyarakat hukum adat  dapat  memohon  HPL  di atas  tanah  ulayatnya,  hal  ini menimbulkan  kebingungan,
karena kedudukan tanah negara,  tanah  HPL,  dan  hak ulayat masing-masing merupakan  entitas  tersendiri. (Sumardjono, Makalah, 2019) 3. Permasalahan berikutnya adalah  pengaturan  hak  atas tanah  untuk  warga  negara asing (WNA). Kontruksi hukum  hak  atas  tanah  untuk WNA  menurut  DIM  adalah bahwa  permohonan  hak  atas tanah  bagi  WNA  atas  rumah susun dapat diberikan di atas Hak  Guna  Bangunan  (HGB) yang  memiliki  jangka  waktu 30  tahun,  dapat  diperpanjang
20 tahun dan dapat diperbaharui 40 tahun. Hal ini tidak sejalan dengan
konstruksi  hukum  hak  atas tanah  bagi  WNA  menurut UUPA.  Dalam  UUPA,  hak atas tanah yang bisa diberikan kepada  WNA  adalah  Hak Pakai  (HP)  dengan  jangka waktu  terbatas.  Jika  tanah yang dimohonkan WNA berstatus  HM  atau  HGB, maka  harus  dirubah  dahulu menjadi HP, termasuk permohonan kepemilikan rumas susun. Hal ini
menimbulkan  tanda  tanya, mengapa  permohonan  rumah susun  untuk  WNA  terkesan diprioritaskan?
Semestinya RUU Pertanahan  sebagai  “jembatan” bagi  berbagai  pengaturan  di bidang  pertanahan  yang  sangat banyak,  sehingga  penyusunan RUU Pertanahan harus didasarkan  pada  pertimbangan filosofis,  yuridis  dan  sosiologis, bukan sebagai aturan yang instan dan  berlaku  serta  bermanfaat hanya  untuk  jangka  pendek  saja,
tanpa melihat dan memperhitungkan faktor negatifnya. (Ibid) Dari banyaknya isu krusial yang  menjadi  persoalan  cukup serius,  maka  RUU  Pertanahan berdasarkan  kesepakatan  DPR dan Pemerintah ditunda pengesahannya mengingat masih banyaknya  poin-poin  yang  harus didiskusikan lebih lanjut.
Isu  Krusial  Yang  Terkandung dalam  RUU  Cipta  Kerja  Bab Pertanahan
Awal  tahun    2020  menjadi “waktu yang tepat” bagi Pemerintah  untuk  menyerahkan
RUU Cipta Kerja kepada DPR RI yang diklaim mewakili semangat UUD  NRI  1845  khususnya  pasal 18a  dan  18b  karena  telah mempertimbangkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.  Opini  di  masyarakat tidak  bisa  dibendung  setelah diadakan  sosialisasi  RUU  Cipta kerja  ini,  dimana  sebagian masyarakat  mengatakan  bahwa RUU  Cipta  Kerja  lebih  pantas dikatakan  sebagai  RUU  Investasi yang  hanya  menguntungkan pemilik  modal  dan  masyarakat menengah ke atas.
Penyederhanaan
pasal- pasal  yang  tadinya  berjumlah ratusan  pada  RUU  Pertanahan dan  pada  RUU  Cipta  Kerja  bab Pertanahan  yang  hanya  terdiri dari  beberapa  pasal  saja,  ternyata tidak serta merta menyederhanakan kandungan dan tujuannya, karena bila ditelisik lebih lanjut, poin-poinnya mirip  dengan  RUU  Pertanahan. Beberapa  isu  krusial  yang  penulis simpulkan  yang  terdapat  dalam RUU  Cipta  Kerja  bab  Pertanahan adalah sebagai berikut:
1. Terdapat pada kalimat “Penguatan Hak Pengelolaan”. Pasal  129  RUU  Cipta  Karya pada pokoknya mengatur bahwa HPL adalah “gempilan” atau bagian dari Hak Menguasai  Negara  (HMN) dimana kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang  haknya.  UUPA pada dasarnya tidak mengatur secara  implisit  mengenai  hak pengelolaan.  Tetapi  dalam UUPA  dan  menurut  Hukum Tanah Nasional dikenal adanya  hak  penguasaan  tanah tanah yang memiliki tingkatan, terdiri  dari  Hak  Bangsa Indonesia yang berunsur perdata  dan  publik,  Hak Menguasai Negara yang
berunsur  publik,  hak  ulayat yang  berunsur  perdata  dan publik, dan hak-hak atas tanah yang berunsur perdata.
Hak  Pengelolaan  menjadi bagian  dari  Hak  Menguasai negara  yang  berunsur  publik, dalam  artian  kewenangan  yang dimilikinya  berifat  publik  semata, yaitu  bahwa  negara  sebagai organisasi  kekuasaan  tertinggi berwenang
peruntukan,
penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah-tanah di Indonesia sehingga dapat memberikan kepastian dan keadilan  hukum  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Hal  ini  tidak seperti  prinsip  domein  verklaring pada  masa  penjajahan  hindia belanda, dimana pemerintah sebagai  pemilik  tanah  dan  rakyat tidak diberikan hak yang semestinya  bila  tidak  dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Kalimat  “penguatan  hak pengelolaan”  pada  RUU  Cipta Kerja justru cenderung menghidupkan  kembali  prinsip domein  verklaring yang  bersifat kapitalis. Pemegang hak pengelolaan yaitu instansi Pemerintah  Pusat;  Pemerintah Daerah;  Badan  bank  tanah;  Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; Badan hukum milik negara/daerah; atau Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk membuat rencana  peruntukan,  penggunaan, dan  pemanfaatan  tanah  sesuai dengan  rencana  tata  ruang; memanfaatkan  tanah  HPL  baik sebagian  maupun  seluruhnya untuk  digunakan  sendiri  atau bekerjasama  dengan  pihak  ketiga; dan  menetapkan  tarif  sekaligus menerima  uang  pemasukan  atau ganti  rugi  serta  uang  wajib tahunan dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Pasal  di  atas  menunjukkan pemegang hak pengelolaan seakan-akan menjadi “tuan tanah” dan unsur kewenangan publiknya yang memiliki “fungsi pengelolaan”  hilang,  berganti menjadi  kewenangan  perdata karena  permohonan  pemegang
HPL  kepada  pemerintah  pusat sangat  dimudahkan,  tujuannya bukan  lagi  untuk  kesejahteraan masyarakat  khususnya  golongan ekonomi  lemah,  tetapi  sebagian besar  untuk  kepentingan  pemilik modal.
Prinsip  tanah  mengandung fungsi sosial dalam UUPA menjadi  terkaburkan  ketika  tanah HPL  berganti  fungsi  bukan  untuk kepentingan sosial demi kesejahteraan rakyat.Walaupun telah dikeluarkan Peraturan Menteri  Negara  Agraria/  Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara  Pemberian  Dan  Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, konflik dan sengketa pertanahan terkait hak pengelolaan sangat banyak terjadi, sehingga alangkah bijaknya pembuat kebijakan lebih memperhatikan  hal  ini.  Sudahkah negara  berpihak  pada  rakyat kecil?
Karena  ujung  tombak  dari HMN adalah HPL, dikhawatirkan jika  HPL  hanya  mengekploitasi tanah-tanah  untuk  kepentingan golongan  tertentu  saja,  maka  cita- cita  HMN  bisa  dikatakan  gagal. Bagaimanapun  juga  HMN  berada di  bawah  hak  bangsa  Indonesia yang  menurut  pasal  1  ayat  (1) sampai dengan (3) UUPA memiliki  unsur  kepunyaan  dan unsur kewenangan. Unsur kepunyaan  bahwa  tanah-tanah  di wilayah  indonesia  adalah  milik bangsa Indonesia yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat,  dan  unsur kewenangan  bahwa  pengaturan tanah-tanah tersebut ada di tangan negara untuk mengelolanya secara adil.  Sehingga  dengan  diaturnya hak pengelolaan dalam RUU Cipta
Kerja hendaknya harus dipertimbangkan  kembali  supaya tidak  menjadi  pasal  karet  yang dapat merugikan bangsa Indonesia  dan  melanggar  prinsip dasar  dalam  UUPA  yaitu  prinsip hak menguasai negara atas tanah.
2. Isu  krusial  yang  kedua  adalah pada  pasal  127  RUU  Cipta Kerja  yang  pada  pokoknya mengatur  bahwa  tanah  yang dikelola  badan  bank  tanah diberikan  hak  pengelolaan yang  dapat  diberi  HGU,  HGB, dan  Hak  Pakai  (HP)  dengan jangka waktu 90 (sembilanpuluh) tahun. Terdapat  2  permasalahan yang rentan terjadi yaitu tumpang tindih peraturan dan ketidakadilan hukum jika diberlakukan. Yang pertama adalah  bahwa  di  atas  HPL  dapat diberikan  HGU,  hal  ini  tidak sejalan  dengan  pasal  28  UUPA yang  pada  prinsipnya  mengatur bahwa  HGU  adalah  hak  untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Permasalahan kedua adalah mengenai jangka waktu HPL yang dapat diberikan hingga 90
(sembilanpuluh) tahun. Pemberian jangka waktu ini sangat berlebihan dan  bahkan  menandingi  undang- undang  buatan  kolonial  yang mengatur  tentang  pemberian  hak erfpacht dengan  jangka  waktu  75 tahun.  Hal  ini  bisa  menjadi ancaman serius, atas nama peningkatan kesejahteraan dengan memudahkan  investasi,  HGU berdiri di atas HPL selama hampir 1  dekade,  dapat  merampas  hak- hak  rakyat  kecil,  alih-alih  HGU tersebut  digunakan  untuk  usaha perkebunan  dan  pertanian  untuk peningkatan  taraf  hidup  rakyat Indonesia, tetapi bisa dimungkinkan HGU dikuasai oleh asing  yang  mana  hasil  dari usahanya digunakan untuk memenuhi  kebutuhan  pangan negara asalnya. Prinsip  Nasionalisme  yang dicita-citakan UUPA dikhawatirkan  dilanggar  dengan adanya  ketentuan  di  atas.  Hak Bangsa  Indonesia  pada  Pasal  1 UUPA  menegaskan  bahwa  bumi, air  dan  ruang  angkasa  dalam wilayah Republik Indonesia menjadi  hak  seluruh  rakyat Indonesia  tanpa  kecuali,  jadi bukan  semata-mata  menjadi  hak dari  para  pemilik  tanah  yang bersangkutan  saja,  sedangkan orang asing hanya boleh menguasai tanah-tanah di
Indonesia  dengan  hak  pakai  yag luas dan waktunya terbatas.
Hubungan  antara  tanah dengan  bangsa  Indonesia  adalah hubungan  yang  bersifat  abadi yang  berarti  bahwa  selama  masih ada  dan  selama  bumi,  air,  dan ruang  angkasa  Indonesia,  dan rakyat  Indonesia  masih  bersatu sebagai  bangsa  Indonesia,  maka dalam  situasi  bagaimanapun  juga tidak ada yang dapat menghapuskan hubungan tersebut.
Demikian  pula  dengan prinsip  pengakuan  secara  yuridis dan  faktual  tentang  hukum  adat, yang dijelaskan dalam pasal 3 dan pasal  5  UUPA,  bahwasannya  hak ulayat  masyarakat  hukum  adat tetap terjamin dan dilindungi oleh negara  dapat  terpinggirkan  bila HGU  diberi  jangka  waktu  selama 90  (sembilan  puluh)  tahun. Hukum Tanah Nasional bersumber pada hukum adat yang menjadi  warisan  nenek  moyang yang telah disaneer dan dihilangkan  sifat  kedaerahannya
yang  sudah  ketinggalan  zaman. Dalam perjalanannya telah banyak terjadi  pergeseran  kepemilikan hak  ulayat  dan  dikuasai  oleh pengusaha  karena  kepemilikan tanah dengan HGU. Pemberian HGU bagi perusahaan  dapat  digambarkan bahwa  pemerintah  kurang  tepat dalam  pengimplementasikan  hak menguasai  oleh  negara  yang bertujuan tercapainya kemakmuran  dan  kesejahteraan masyarakat, akan tetapi lebih pada pengabaian  perlindungan  dan pengakuan hak ulayat masyarakat adat.  (Achmadi  Abby,  Al-Adl,
8(3), September 2016: 56)
3. Isu  krusial  selanjutnya  adalah mengenai  bank  tanah.  Pada Pasal 122-126 RUU Cipta Kerja mengulas mengenai bank tanah yang merupakan sebuah badan  atau  lembaga  yang mengakamodir kebutuhan tanah  di  Indonesia  sekaligus untuk  keperluan  investasi, lembaga  ini  dibentuk  oleh pemerintah pusat.
Tanah-tanah  yang  dikelola oleh  badan  bank  tanah  diberi  hak pengelolaan  dan  badan  bank tanah  tersebut  berwenang  untuk melakukan  rencana  penetapan zonasi dan melaksanakan pengadaan tanah. Istilah penetapan  zonasi  inilah  yang dianggap  bahwa  bank  tanah sudah mengakomodir segala kepentingan  rakyat  Indonesia akan  kebutuhan  tanah.  Tetapi dikhawatirkan  bank  tanah  tidak amanah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dengan mudahnya  melakukan  penawaran ke investor atas nama kepentingan nasional, untuk menjalin kerjasama yang alih-alih menguntungkan  rakyat,  tetapi hanya
menguntungkan para pebisnis semata. Karena mau tidak mau,  dalam  menjalankan  proyek- proyek  yang  membutuhkan  tanah tersebut,  butuh  pula  dana  yang besar  yang  tentu  saja  diakomodir oleh sang investor tersebut.
Pasal  124  RUU  Cipta  Kerja menyebutkan  bahwa  badan  bank tanah menjamin ketersediaan Tanah  dalam  rangka  ekonomi berkeadilan  salah  satunya  untuk kepentingan reforma agraria. Lagi-lagi menurut penulis, adanya badan  bank  tanah  ditakutkan tidak  sejalan  dengan  tujuan reforma  agraria  yang  antara  lain adalah  mengurangi  ketimpangan dalam  pemilikan  tanah  untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurang konflik, sengketa, dan perkara agraria, dan mewujudkan akses  masyarakat  ekonomi  lemah pada  sumber  ekonomi  yang maksimal  sehingga  kemakmuran dan  kesejahteraan  hidup  dapat tercapai.
Pada  RUU  ini,  HPL  yang diatur  oleh  badan  bank  tanah  jika diterapkan,  kemungkinan  tidak akan berbeda jauh dengan prinsip tanah partikelir yang memuat hak- hak pertuanan, diberlakukan pada masa  penjajahan  belanda.  Tanah partikelir ini sendiri sudah dihapus, diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir.
Prinsip landreform yang terkandung  secara  substansial dalam UUPA dikhawatirkan akan tereliminasi jika badan bank tanah akan  tetap  direalisasikan.  Butuh kesiapan  yang  sangat  maksimal jika  negara  akan  mengadakan intitusi bank tanah atau sejenisnya, yaitu dengan melakukan  penguatan  filosofinya, dan  harus  jelas  tujuan  terpenting
dibentuknya  bank  tanah,  serta harus ada keseimbangan pengadaan tanah untuk kepentingan nasional melalui investasi,  dan  pengadaan  tanah untuk tujuan reforma agraria yaitu memberi  akses  langsung  bagi rakyat/petani  akan  tanah  negara untuk  memanfaatkan  tanahnya sebaik  mungkin,  sehingga  prinsip landreform  dalam  UUPA  tidak terlanggar.
4. Isu  krusial  yang  terakhir adalah  mengenai  Hak  Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS). Pada pasal 136 RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa  “Hak  Milik  atas  Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut  Hak  Milik  Sarusun merupakan  hak  kepemilikan atas  satuan  rumah  susun  yang bersifat  perseorangan  yang terpisah  dengan  hak  bersama atas  bagian  bersama,  benda bersama, dan tanah bersama”.
Redaksional dari pasal RUU  tersebut  menurut  penulis kurang  lengkap  atau  hanya mengmbil sebagian kalimat dalam pasal  46  ayat  (1)  dan  (2)  UU Nomor  20  Tahun  2011  tentang Rumah  Susun,  karena  sebenarnya pemilik  HMSRS  tersebut  berhak pula  atas  bagian  bersama,  benda bersama,  dan  tanah  bersama sesuai dengan Nilai perbandingan proporsional  (NPP)  yaitu  “angka yang memperlihatkan perbandingan antara satuan rumah  susun  (sarusun)  terhadap hak  atas  bagian  bersama,  benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun  tersebut  terhadap  jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pembangunan pertama kali dengan menghitung biaya pembangunannya
sehingga menjadi  dasar  untuk  menentukan harga jualnya”.
Permasalahan  lain  yang mungkin  timbul,  bahwa  dengan diaturnya  kepemilikan  satuan rumah  susun  (HMSRS)  bagi Warga Negara Asing (WNA) yang dapat  didirikan  di  atas  tanah HGB,  hal  ini  dapat  dikatakan melanggar  konsepsi  universal mengenai  rumah  susun  dan keutuhan serta kedaulatan bangsa menjadi  terancam.  Karena  WNA diberi kemudahan dengan disediakannya  payung  hukum untuk  memiliki  dan  menguasai rumah-rumah susun di Indoensia.
Hal  di  atas  tidak  sejalan dengan  apa  yang  telah  diatur dalam  UUPA,  yang  menjelaskan bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia hanya dapat  memiliki  hak  pakai  atas tanah  negara  maupun  di  atas  hak milik orang lain. Begitu pula pada PP  No.  103  Tahun  2015  tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau  Hunian  oleh  Orang  Asing yang  Berkedudukan  di  Indonesia. Pada  pasal  2  menjelaskan  bahwa orang asing dapat memiliki rumah untuk  tempat  tinggal  atau  hunian dengan  hak  pakai,  dan  juga  pasal 4  b  menjelaskan  bahwa  sarusun yang  dibangun  di  atas  tanah  hak pakai  adalah  sarusun  yang  dapat dimiliki oleh orang asing.
Dampak Negatif Yang Dimungkinkan  Terjadi  Apabila RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan Diterapkan Dalam Praktik. Hukum dibuat untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.  Tugas  negara  dalam hal  ini  adalah  memberikan  rasa aman melalui tugas legislatif yang berwenang untuk menyusun
suatu kebijakan dan aturan-aturan yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi  seluruh  rakyat  Indonesia tanpa  kecuali.  RUU  Cipta  Kerja seyogyanya disusun untuk keperluan jangka panjang masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai  aturan  sesaat  dan  hanya mendukung  kepentingan  jangka pendek.  Sifat  visioner  serta mampu  membaca  kemungkinan- kemungkinan  yang  dapat  terjadi di kemudian hari sangat dibutuhkan bagi pembentuk undang-undang,  karena  undang- undang  ini  mengikat  untuk seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa kecuali, sehingga terciptalah negara kesejahteraan. Pasca berlangsungnya kritik  terhadap  RUU  Pertanahan yang  berakibat  batal  disahkannya RUU  Pertanahan  pada  September
2019,  sebetulnya  dapat  dijadikan pembelajaran  dalam  menyusun agenda kedepan. Masyarakat Indonesia  sudah  sangat  kritis  dan dapat  berfikir  maju,  tidak  mau hanya sekedar sendiko dawuh dan puas  dengan  regulasi  yang disusun oleh pembentuk kebijakan. Melalui sosialisasi di beberapa  perguruan  tinggi  yang menyasar  kaum  akademisi  yang dilakukan Kementerian ATR/BPN,  salah  satunya  melalui kegiatan  ATR/BPN  Goes  To Campus,  dengan  tema  Kebijakan Agraria  dan  Tata  Ruang  Pasca RUU Cipta Kerja, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan bahwasannya Indonesia  sedang  menghadapi permasalahan ekonomi dan investasi  antara  lain  terjadinya tumpang tindih peraturan, tingkat investasi yang rendah, produktivitas  rendah  padahal jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) cukup banyak. Dari segi regulasi, kurang lebih terdapat 79  undang-undang dan 1.229 pasal yang mengganggu iklim  pencipta  lapangan  kerja.
Dari permasalahan tersebut, pemerintah melakukan menyederhanakan regulasi dengan  metode  omnibus  law, karena untuk mengubah sebanyak 79 undang-undang dengan metode  lama  akan  memerlukan waktu yang lama, dan
memberikan  alasan  bahwa  satu UU  tidak  cukup  diubah  dalam waktu satu tahun”.
Selanjutnya  Sofyan  Djajil menegaskan, dikarenakan terjadinya  perlambatan  ekonomi global karena
ketidakpastian regulasi,  maka  diharapkan  tahun 2024  RUU  Cipta  Kerja  dapat mengatasi  segala  peramsalahan dalam  dunia  bisnis  dan  investasi, untuk  menciptakan  investasi  yang berkualitas dan mewujudkan kesejahteraan pekerja, serta pemberdayaan  UMKM  sehingga visi  Indonesia  di  tahun  2045 tercapai yakni perekonomian Indonesia  bisa  masuk  5  besar ekonomi dunia. Dampak
negatif  yang  dimungkinkan  terjadi bila  RUU  Cipta  Kerja  Bab Pertanahan  di  terapkan  adalah sebagai berikut:
1. Dampak  bagi  rakyat  tani,  atas dasar mengurangi regulasi birokrasi  yang  begitu  panjang, tetapi  hanya  menguntungkan para  pemodal  saja  karena membahayakan  sendi  ekonomi kerakyatan,  khususnya  para petani  yang  akhirya  hanya bergantung sebagai petani penggarap saja, 2. Tidak berpihak pada
masyarakat  yang  lemah  posisi tawarnya, antara lain rakyat tani dan  masyarakat  hukum  adat, reforma  agraria  dianggap  tidak penting  khususnya  terhadap redistribusi  lahan  bagi  petani dan  penguasaan  tanah  ulayat oleh pengusaha perkebunan,
3. Membuka
kemungkinan pemberian  HGU  di  atas  tanah HPL  yang  berarti  bertentangan dengan  pasal  2  dan  pasal  28 UUPA,  krn  UUPA  hanya mengatur bahwa HGU diberikan  di  atas  tanah  negara, dan  ini  berdampak  pada  tanah tanah  ulayat  yg  terpinggirkan karena  lebih  mengutamakan pemberian  ijin  HGU  kepada pengusaha,
khususnya
pengusaha perkebunan,
4. Adanya  badan  bank  tanah  jika tidak  dipersiapkan  dnengan matang  dapat  meningkatkan maraknya sengketa tanah. Sehingga harus diperjelas tujuan akhi  badan  bank  tanah  untuk apa?,  menyediakan  tanah  untuk siapa? penyediaan tanah tersebut dalam rangka apa?, dan tentu saja harus memprioritaskan redistribusi tanah dalam rangka menjalankan  program    reforma agraria,
5. Berdampak pada abainya fungsi sosial  atas  tanah  sesuia  yang diamanatkan  pasal  6  UUPA, karena  menurut  penulis  yang dikedepankan  RUU  Cipta  Kerja hanya fungsi ekonominya saja,
6. Dapat  terjadi  tumpang  tindih pengaturan,  RUU  Cipta  Kerja Bab  Pertanahan  bukan  sekedar pelengkap  dan  penyempurna UUPA tetapi berpotensi mengganti UUPA. Kesimpulan Semangat  UUPA  dalam menggantikan Agrarisch Wet
haruslah  diteruskan  dalam  RUU Cipta  Kerja  ini.  Tidak  dapat dipungkiri  di  balik  semangat  dan prinsip-prinsip  UUPA  yang  luar biasa  tersebut,  pada  kenyataannya sampai hari ini proporsi kepemilikan dan penguasaan tanah di  indonesia  masih  jauh  dari keadilan.  RUU  Cipta  Kerja  belum dapat  memenuhi  beberapa  prinsip yang terkandung secara substansial dalam UUPA, sehingga dikhawatirkan semakin memperparah kondisi ketidakadilan  kepemilikan  dan penguasaan  tanah  yang  selama  ini terjadi.
RUU  Cipta  Kerja  nantinya akan  menjadi  undang-undang yang  bersifat  mengikat  jika  telah disahkan.  Suatu  produk  hukum membutuhkan logika hukum yang terletak pada substansinya. Substansi  dalam  RUU  Cipta  Kerja Bab Pertanahan seharusnya terpusat pada “tanah” dan “kepastian  serta  keadilan  hukum bagi pemegang haknya”.
Semestinya  peran  tanah  dalam memberikan  kemanfaatan  bagi masyarakat  Indonesia  haruslah tidak  terkecualikan,  bermanfaat bagi  pemodal  besar  maupun pemodal  kecil,  korporasi  maupun masyarakat  adat,  petani  maupun pengeksplorasi.  Sehingga  rakyat indonesia kembali menjadi Tuan di tanah sendiri dan kepastian hukum dapat tercapai. Jika tetap dilakukan pengesahan,  maka  RUU  Cipta Kerja banyak menimbulkan dampak  negatif  yang  berpotensi melanggar hak-hak rakyat Indonesia  yang  selama  ini  dijamin oleh konstitusi.

## Saran
Hendaknya  negara  betul- betul  mendengarkan  apa  yang menjadi  harapan  dan  cita-cita rakyat Indonesia khususnya dalam meperbaiki  taraf  hidup  dan mewujudkan  kesejahteraan  pada sektor  pertanahan.  Serap  dan resapi  aspirasi  rakyat  dengan  hati nurani yang jernih, tampung segala permasalahan  pertanahan  yang telah  atau  sedang  terjadi,  serta lakukan  analisa  mendalam  untuk segera  action  mencari  solusi  yang terbaik,  yang  menguntungkan semua pihak, dengan tetap menjaga kedaulatan bangsa Indonesia tercinta ini. Kedepankan  asas  publisitas dengan  memberikan  informasi pertanahan secara transparan, sehingga rakyat Indonesia memeliki  kesempatan  yang  sama dalam  menggunakan,  menguasai, dan memiliki hak atas tanah untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.  Seyogyanya  pembentuk kebijakan cukupmelakukan penyempurnaan  undang-undang sektoral,  karena  hal  ini  lebih  baik daripada menyusun undnag- undang  dengan  metode  onmibus law  yang  tingkat  keberhasilannya belum  terbayangkan  bahkan  bisa dikatakan berperan dalam merusak sistem  perundang-undangan  di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Buku Boedi  Harsono, Hukum  Pertanahan Indonesia  Sejarah  pembentukan Undang-Undang Pokok Pertanahan, Isi dan Pelaksanaannya , Cetakan Kesepuluh (edisi revisi), Djambatan, Jakarta, 2005 H.M. Arba, Hukum Agraria Nasional , Sinar Grafika, Jakarta, 2015 Rosnidar Sembiring, Hukum Pertanahan  Adat ,  Rajawali Press, Jakarta, 2017 Urip  Santoso, Hukum  Pertanahan;
Kajian  Komprehensif ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012 Jurnal/Karya Ilmiah : Ana  Silviana, Polemik  Penundaan Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan ,  Doponegoro  Law
Review,  Vol  4,  No  2  (2019), Universitas Diponegoro. Fathul  Achmadi  Abby, Sengketa Pertanahan  Hak  Masyarakat Adat  Dengan  Hak  Guna  Usaha (HGU)  Perkebunan  Sawit  Di Kalimantan  Selatan ,  Al’Adl,
Volume  VIII  Nomor  3, September  -  Desember  2016, Universitas  Islam  Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Gunawan, RUU Pertanahan: Antara Mandat  Dan  Pengingkaran Terhadap  UUPA  1960,  Bhumi, Jurnal Pertanahan dan Pertanahan ,  No.  39  Tahun  13,
April  2014,  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional Ida  Nurlinda, Telaah  Atas  Materi Muatan  Rancangan  Undang-
Undang  Pertanahan, Jurnal Bina  Mulia  Hukum,  Volume
1,  Nomor  1,  September  2016, Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran.
Maria SW Sumardjono, “Issue-issue Krusial Dalam RUU Pertanahan dan Perkembangan Terkini Hukum  Pertanahan” ,  Makalah disampaikan  pada  acara Up- Grading Dosen Hukum Pertanahan/Pertanahan se Indonesia,  Bagian  Hukum
Adminsitrasi Negara, Fakultas  Hukum  Trisakti, Jakarta, Selasa 29 Juli 2019 Myrna  A.  Safitri, Meninjau  Kembali Hak Pengelolaan Dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan ,  Jurnal  Hukum dan  Bisnis  (Selisik)  ,  Volume 2,  Nomor  2,  Januari  2016, Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca sarjana Universitas Pancasila
Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Undang-Undang UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Peraturan  Pemerintah  Nomor  103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah  Tempat  Tinggal  atau Hunian  oleh  Orang  Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Rancangan Undang-Undang
Pertanahan.
Rancangan  Undang-Undang  Cipta Kerja.

## Internet
“ Guru  Besar  dan  Legislator  Ini Kritik  RUU  Cipta  Kerja  Bab Pertanahan”,  publish  pada Kamis  27  Februari  2020, https://www.hukumonline.c om/berita/baca/lt5e574427bf 424/guru-besar-dan- legislator-ini-kritik-ruu-cipta- kerja-bab-pertanahan/ diakses  pada  tanggal  10  Juni 2020 “Pemerintah  dan  DPR  Pastikan
RUU Pertanahan Batal Disahkan”,  CNN  Indonesia  ,
publish  pada  hari  Kamis,
26/09/2019 18:18 WIB, https://www.cnnindonesia.c om/ekonomi/2019092618035 3-532-434393/pemerintah-
dan-dpr-pastikan-ruu- pertanahan-batal-disahkan, diakses  pada  tanggal  10  Juni 2020
“ RUU Cipta Kerja hambat Reforma Pertanahan  dan  Perparah Konflik”,    publish  pada 02/02/2020, https://lokadata.id/artikel/t anpa-reforma-pertanahan- percepatan-investasi- dikhawatirkan-perparah- konflik,  diakses  pada  tanggal 10 Juni 2020. RUU Cipta Kerja Langkah Strategis
Mewujudkan  Visi  Indonesia 2045,  20  Mei  2020,  dapat dilihat pada https://www.atrbpn.go.id/B erita/Siaran-Pers/ruu-cipta- kerja-langkah-strategis- mewujudkan-visi-indonesia- 2045-125726,  diakses  pada tanggal 14 Juni 2020