## PERANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM MENINGKATKAN IPM MELALUI PEMBANGUNAN INKUBATOR MEDIS BERWAWSAN LINGKUNGAN
Ismawati *

## Abstrak
Dalam  konteks  pembangunan  Indonesia,  IPM  (Indeks  Pembangunan Manusia)  dijadikan  salah  satu  tolok  ukur  dalam  keberhasilan  pembangunan, khususnya,  dalam  pembangunan  sumber  daya  manusia.  Indikator  yang digunakan  dalam  menilai  IPM  ada  tiga,  yaitu:  indeks  harapan  hidup  (life expectancy  index)  atau  indeks kesehatan,  indeks  pendidikan (education  index), dan indeks daya beli.
Pada  tahun  2004,  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Indonesia menempati urutan ke-111 dari 177 negara yang diperingkat oleh UNDP (United Nations  Development  Programs).  Hal  ini  menunjukkan  kualitas  sumber  daya manusia  Indonesia  masih  rendah,  bahkan  dibandingkan  negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
Jawa Barat sendiri merupakan provinsi yang menggunakan IPM sebagai indikator  keberhasilan  pembangunan.  Selama  ini,  IPM  Jawa  Barat  masih tertinggal dilihat dari peringkat IPM dibandingkan provinsi lainnya, walaupun hanya  komposit  angka  harapan  hidup  yang  berada  di  bawah  angka  nasional. Dengan  demikian,  semestinya  di  masing-masing  kota/kabupaten  memiliki rencana  strategis  dalam  bidang  kesehatan,  pendidikan  dan  pendapatan masyarakat, yang kuat dan didasarkan pada target-target pencapaian berbasis IPM yang sinergi dengan target provinsi.
Dalam pembahasannya, tulisan ini mencoba memberi peluang Perguruan Tinggi,  khususnya  Fakultas  Kedokteran,  untuk  berperan  serta  dalam menyiapkan SDM di  bidang kesehatan yang diharapkan mampu meningkatkan indeks  harapan  hidup  masyarakat  sehingga  berdampak  terhadap  peningkatan IPM di Jawa Barat. Peluang yang ditawarkan adalah dalam bentuk Inkubator Medis Berwawasan Lingkungan.
Kata  kunci  :  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM);  Indeks  Harapan Hidup; Inkubator Medis Berwawasan Lingkungan
* Ismawati, dr . adalah Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Unisba
Peranan Fakultas Kedokteran Dalam Meningkatkan IPM Melalui 293 Pembangunan Inkubator Medis Berwawsan Lingkungan (Ismawati)

## 1 Pendahuluan

## 1.1   Latar Belakang
Pada  tahun  2004,  UNDP  ( United  Nations  Development  Programs ) dalam  laporan  tahunannya,  menuliskan  bahwa  dari  177  negara  yang diperingkat  oleh  PBB,  Indonesia  menempati  urutan  ke-111  untuk  kategori Human  Development  Index (Indeks  Pembangunan  Manusia/IPM).  Hal  ini menunjukkan  indikator  bahwa  tingkat  pembangunan  sumber  daya  manusia Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain.
Ada tiga indikator yang dijadikan tolok ukur untuk menyusun  Indeks Pembangunan Manusia. Pertama, usia panjang yang diukur dengan rata-rata lama  hidup  penduduk,  atau  angka  harapan  hidup  di  suatu  negara.  Kedua, pengetahuan  yang  diukur  dengan  rata-rata  tertimbang  dari  jumlah  orang dewasa yang bisa membaca, dan rata-rata tahun sekolah. Ketiga, penghasilan yang  diukur  dengan  pendapatan  perkapita  riil  yang  telah  disesuaikan  daya belinya untuk tiap-tiap negara. (Nugroho).
Negara Indonesia sendiri melakukan penyusunan peringkat IPM untuk setiap  provinsi  yang  ada.  Pada  tahun  1999,  Jawa  Barat  dengan  nilai  IPM 64,6  menempati  urutan  ke-15  dari  26  provinsi  pada  waktu  itu.  Menurut Kepala  Dinas  Kesehatan  Jawa  Barat  Yudi  Prayudha,  angka  kematian  bayi yang  tinggi  di  Jawa  Barat  menjadi  hambatan  untuk  meningkatkan  IPM, sebab salah satu komponen IPM adalah umur harapan hidup, yang salah satu indikatornya  adalah  angka  kematian  bayi,  di  samping  angka  kematian  ibu melahirkan, angka kesakitan, angka kecukupan gizi, dan lain-lain.
Dalam  Perda  no.1  tahun  2001,  tentang  Rencana  Strategis  Provinsi Jawa Barat 2001-2005, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan terget pencapaian IPM dengan  nilai 80 pada tahun 2010. Hal  ini tentu  merupakan perjuangan berat dan panjang bagi pembangunan di Jawa Barat. Selayaknya tanggung jawab tersebut terletak tidak hanya pada peran pemerintah provinsi saja, tapi juga pemerintah kabupaten/kota, juga masyarakat.
Dalam  hal  ini,  perguruan  tinggi  sebagai  institusi  pendidikan  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  diharapkan  dapat  berperan  serta  dalam meningkatkan IPM di Jawa Barat khususnya.

## 1.2   Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  pada  pembahasan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  peran  perguruan  tinggi  untuk  memberikan  kontribusi  dalam meningkatkan IPM di lingkungan Jawa Barat.
2. Lebih  spesifik  lagi,  bagaimana  peran  perguruan  tinggi  khususnya Fakultas  Kedokteran  dalam  upaya  meningkatkan  pembangunan  sumber daya manusia di lingkungannya.

## 1.3.   Tujuan Penulisan
Tulisan ini diharapkan:
1. Mampu  mengajak  pembaca  khususnya  kalangan  perguruan  tinggi  di Jawa Barat untuk bisa berperan serta dalam upaya meningkatkan IPM.
2. Memberi  masukan  kepada  kalangan  akademisi,  khususnya  Fakultas kedokteran  dalam  upaya  meningkatkan  pembangunan  sumber  daya manusia bagi lulusannya

## 1.4    Metode Penulisan
Tulisan ini menggunakan metode deskriptif melalui studi literatur, dan mempelajari data-data yang terkait untuk menjadi acuan dalam pembahasan..

## 2 Tinjauan Pustaka

## 2.1   Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indonesia  kerapkali  dikejutkan  dengan  laporan  badan  dunia  UNDP ( United  Nations  Development  Programs )  yang  menyebutkan  nomor  urut kualitas  SDM  di  dunia.  Persoalannya  karena  setiap  kali  laporan  tersebut dikeluarkan,  posisi  SDM  Indonesia  semakin  menurun.  Lembaga  ini  bukan hanya  telah  meyakinkan  strata  kualitas  suatu  bangsa,  tetapi  juga  telah melahirkan penghampiran baru dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu  bangsa  yang  dinamai Human  Development  Index (HDI),  atau  Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (Anshori D.S)
Peranan Fakultas Kedokteran Dalam Meningkatkan IPM Melalui 295 Pembangunan Inkubator Medis Berwawsan Lingkungan (Ismawati)
Indeks pembangunan manusia dibuat dan dipopulerkan oleh PBB atau UNDP  sejak  tahun  1990,  dalam  seri  laporan  tahunan  yang  diberi  judul ‘ Human  Development  Report ’.  Indeks  ini  disusun  sebagai  salah  satu  dari indikator  alternatif,  selain  pendapatan  nasional  perkapita,  untuk  menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara.
Indeks  Pembangunan  Manusia  ini  meranking  semua  negara  dengan skala 0 (nol ) sampai 1 (satu). Angka nol menyatakan tingkat pembangunan manusia yang paling rendah  dan angka 1 menyatakan tingkat pembangunan manusia yang paling tinggi.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia yang telah disusun, maka bisa  ditetapkan  tiga  kelompok  negara.  Pertama,  negara  dengan  tingkat pembangunan  manusia  yang  rendah  bila  IPM-nya  berkisar  antara  0  sampai 0,5.  Negara  yang  masuk  kategori  ini  sama  sekali,  atau  kurang, memperhatikan pembangunan sumber  daya  manusia. Kedua, negara dengan tingkat  pembangunan  manusia  sedang,  jika  IPM-nya  berkisar  antara  0,51 sampai  0,79.  Negara  yang  masuk  kategori  ini  mulai  memperhatikan pembangunan  sumber  daya  manusianya..  Ketiga,  negara  dengan  tingkat pembangunan  manusia  tinggi,  jika  IPM-nya  berkisar  antara  0,80  sampai  1. Negara  yang  masuk  kategori  ini  sangat  memperhatikan  pembangunan sumber daya manusianya. (Nugroho)
Indeks  Pembangunan  Manusia  mengukur  tiga  dimensi  pokok pembangunan  manusia yang dinilai  mencerminkan status kemampuan  dasar penduduk,  yaitu  :  umur  panjang  dan  sehat  yang  mengukur  peluang  hidup, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.
IPM  yang  dimaksudkan  untuk  mengukur  dampak  dari  upaya peningkatan  kemampuan  dasar  tersebut,  menggunakan  indikator  dampak sebagai komponen dasar penghitungannya, yaitu:
1. Usia  panjang  yang  diukur  dengan  rata-rata  lama  hidup  penduduk,  atau angka harapan hidup di suatu negara.
2. Pencapaian tingkat pendidikan, yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga)
3. Standar  hidup  layak  yang  diukur  dengan  rata-rata  konsumsi  riil  yang telah disesuaikan di setiap negara.

## 2.2   IPM Indonesia
Menurut Human  Development  Report, tahun  2002  Indonesia  berada pada ranking ke-110 dari 173 negara dengan nilai HDI sebesar 0,684 (2000). Angka  ini  diperoleh  dari  indeks  harapan  hidup  (0,69),  indeks  pendidikan (0,79),  dan  indeks  daya  beli  (0,57).  Pada  tahun  2004,  IPM  Indonesia meningkat  dibanding  2002,  namun  secara  peringkat  turun  ke  peringkat  111 dari 177 negara. Di antara negara Asia Tenggara yang maju, posisi Indonesia berada  di  paling  bawah.  Urutan  paling  atas  adalah  Singapura,  disusul berturut-turut:  Brunei,  Malaysia,  Thailand,  dan  Filipina.  (Gatra,  8  Sept 2005).

## UNDP (1990) dalam laporan pertamanya menulis;
People  are  the  real  wealth  of  nation.  The  basic  objective  of development is to create an enabling environment for people to enjoy long,  healthy,  and  creative  lives.  But  it  is  often  forgotten  in  the immediate  concern  with  the  accumulation  of  commodities  and financial wealth.
Negara–negara  maju  telah  menjadikan  sumber  daya  manusia  sebagai kekuatan  terbesar  dalam  membangun  bangsanya.  Singapura  adalah  salah satu  contoh  negara  makmur  yang  tidak  memiliki  sumber  daya  alam melimpah,  namun  memiliki  SDM  yang  handal.  Fenomena  ekonomi  dan SDM Indonesia sekarang ini tidak lain adalah realitas ketertinggalan kualitas SDM  sekalipun  sumber  alam  melimpah,  yang  secara  politis-ekonomis hingga  kini  belum  memberikan  kemakmuran  bagi  rakyat  Indonesia. (Anshori,D.S)
Sebelum  terjadi  krisis  ekonomi,  Indonesia  telah  mencapai  kemajuan cukup pesat dalam berbagai aspek pembangunan manusia. Sejak tahun 1975 hingga pertengahan tahun 1990-an, IPM Indonesia terus  meningkat, sampai terjadinya penurunan yang sangat tajam pada tahun 1998.
Krisis  yang  terjadi  secara  mendadak  dan  diluar  perkiraan  pada  akhir dekade  1990-an  merupakan  pukulan  yang  sangat  berat  bagi  pembangunan Indonesia.  Bagi  kebanyakan  orang,  dampak  dari  krisis  yang  terparah  dan langsung  dirasakan,  diakibatkan  oleh  inflasi.  Antara  tahun  1997  dan  1998, inflasi  meningkat  dari  6%  menjadi  78%,  sementara  upah  riil  turun  menjadi hanya  sekitar  sepertiga  dari  nilai  sebelumnya.  Akibatnya,  kemiskinan meningkat tajam. Antara tahun 1996 dan 1999, proporsi orang yang hidup di bawah  garis  kemiskinan  bertambah  dari  18%  menjadi  24%  dari  jumlah
Peranan Fakultas Kedokteran Dalam Meningkatkan IPM Melalui 297 Pembangunan Inkubator Medis Berwawsan Lingkungan (Ismawati)
penduduk. Pada saat yang sama, kondisi kemiskinan menjadi semakin parah, karena pendapatan kaum miskin secara keseluruhan menurun jauh di bawah garis kemiskinan.
Dampak  krisis  mengakibatkan  penurunan  pendapatan  keluarga,  yang juga  menurunkan akses terhadap pelayanan kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya, secara signifikan.

## 2.3   IPM Jawa Barat
Jawa  Barat  merupakan  provinsi  yang  menggunakan  IPM  sebagai indikator  keberhasilan  pembangunan.  Di  Jawa  Barat,  ada  dua  daerah  yang dijadikan pilot project pengembangan dan aplikasi IPM, yakni, Bandung dan Tangerang.  Dalam  Perda  no.1  tahun  2001,  tentang  Rencana  Strategis Provinsi  Jawa  Barat  2001-2005,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat merencanakan  terget  pencapaian  IPM  dengan  nilai  80  pada  tahun  2010. Namun, diprediksikan tidak akan mudah.
Saat ini dengan IPM sebesar 69,10, target pertahun  peningkatan IPM minimal  sebanyak  1,5.  Padahal,  berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik, kenaikan IPM tertinggi di Jabar sejak 2004-2005 hanya 0,99.
Dalam laporan pembangunan manusia Indonesia (2001:67), ‘ Towards a  New  Consensus,  Democracy  and  a  Human  Development  in  Indonesia ’, disebutkan  bahwa  Jawa  Barat  dengan  target  IPM  80  pada  tahun  2010 merupakan provinsi yang memiliki target ambisius, mengingat pertumbuhan IPM  selama    ini  dinilai  rendah.  Laporan  tersebut  menyebutkan  untuk mencapai  angka  100  %  angka  melek  huruf  dibutuhkan  waktu  10  tahun. Untuk  mencapai  sembilan  tahun  wajib  belajar  pendidikan  nasional, dibutuhkan  waktu  13  tahun.  Untuk  mengurangi  angka  kematian  bayi sebanyak sepertiga, dibutuhkan waktu 12 tahun. Masalah gender pendidikan dasar  membutuhkan  waktu  tujuh  tahun.  Adapun  masalah  terberat  adalah penyediaan  air  bersih  rumah  tangga  yang  membutuhkan  waktu  37  tahun. (Kompas, 31 Agustus 2006). Oleh karena itu, saat ini Jawa Barat fokus pada daerah  dengan  tingkat  IPM  lebih  rendah  dari  daerah  lainnya.  Dengan  rata- rata IPM hanya sekitar 60-70, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan ekonomi harus menjadi perhatian utama.
Terhadap  kondisi  itu,  Gubernur  Jawa  Barat    dalam  beberapa kesempatan  mengungkapkan,  peran  provinsi  dalam  pencapaian  IPM  hanya sebesar 36%, sedangkan sisanya sebesar 64%  lagi berasal dari stakeholders
yang  ada  di  Jawa  Barat.  Selanjutnya  Gubernur  Jabar  menyampaikan,  tidak tercapainya    target  IPM  itu  disebabkan,  di  samping  kontribusi  dunia  usaha atau  swasta  dan  masyarakat  masih  sangat  kecil,  juga  belum  terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam  pencapaian  indeks  pendidikan  yang  diharapkan,  misalnya, dengan  indikator  rata-rata  lama  sekolah  dan  angka  melek  huruf,  lebih merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan kewenangan pemerintah  provinsi  terbatas  pada  pendidikan  luar  biasa,  rekomendasi perguruan tinggi, dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan di daerah.
Begitu  pula  halnya  dengan  indeks  kesehatan  yang  lebih  dipengaruhi oleh  angka  kematian  bayi  dan  kematian  ibu  melahirkan,  lebih  banyak bertumpu di pemerintah kabupaten/kota, karena berkaitan dengan pelayanan langsung  terhadap  masyarakat    dalam  meningkatkan  derajat  kesehatan. Intervensi  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  provinsi  terbatas  pada penyediaan  sarana/prasarana,  dan  sebagian  pada  aspek  kesehatan lingkungan.
Sementara  pada  indeks  daya  beli  sangat  ditentukan  oleh  tingkat pendapatan  masyarakat  yang  berkait  erat  dengan  pelaku  usaha  dan  tingkat inflasi. Pemerintah provinsi hanya berperan dalam menentukan tingkat upah minimum dan upaya promosi untuk menarik investor.(Sulendrakusuma R.S).

## 3 Pembahasan

## 3.1   Terminologi Pelayanan Kesehatan
Pelayanan  kesehatan  yang  baik  akan  terpenuhi  karena  didukung  oleh beberapa hal, antara lain:
1. responsiveness (ketanggapan) pelaku medis terhadap pasien
2. kecocokan  diagnostik  dan  terapi  yang  dilatarbelakangi  oleh  tingkat pengetahuan kedokteran.
3. kesesuaian ongkos jasa medis dan daya beli pasien.
Ketiga  hal  di  atas  dapat  dijadikan  tolok  ukur  pelayanan  kesehatan yang sudah dikatakan baik.
Responsiveness (ketanggapan)  pelaku  medis  mencakup  sebelum tindakan, saat tindakan, dan sesudah tindakan atau masa perawatan/penyembuhan.  Dari  sisi  sebelum  tindakan,  pelaku  medis  perlu dibekali  upaya-upaya  membuat  nyaman  pasien,  meskipun  kondisi  yang
Peranan Fakultas Kedokteran Dalam Meningkatkan IPM Melalui 299 Pembangunan Inkubator Medis Berwawsan Lingkungan (Ismawati)
dihadapi  pasien  tergolong  akut.  Bagaimana  menenangkan  pasien  dengan sentuhan  nasihat,  atau  senyuman  ( human  respons ),  merupakan  indikator penting dalam  menunjukkan  ketanggapan pelaku  medis. Begitupun  dari sisi saat tindakan diberikan dan sesudah tindakan, atau masa perawatan/penyembuhan.  Memperlihatkan  profesionalitas  pelaku  medis dalam  menangani  kasus  dengan  tindakan  efektif  dan  efisien,  memerlukan keterampilan  khusus  yang  bisa  dipelajari  melalui  terjun  langsung  ke lapangan  (semisal co-assistant )  atau  melalui sharing pengalaman  bersama praktisi medis.
Pelaku  medis  selayaknya  tidak  hanya  menguasai  pengetahuan diagnostik  dan  terapi,  tapi  juga  penguasaan  terhadap  keterampilan  dalam melakukan tindakan terhadap pasien. Penguasaan pengetahuan tersebut tidak mesti melalui pendekatan pendidikan formal. Ada pendekatan lain yang bisa ditempuh  guna  menambah  wawasan,  yaitu,  pendidikan  informal,  semisal seminar, lokakarya, pelatihan gawat darurat, dan lain-lain.
Tidak  boleh  dilupakan  bahwa  kesanggupan  pasien  dalam  membayar jasa  medis  adalah  hal  penting  lainnya  yang  harus  diperhatikan  lebih  lanjut. Dengan  demikian,  para  pelaku  di  bidang  kesehatan  berupaya  untuk mencarikan solusi bagaimana memberikan tindakan medis yang sesuai daya beli masyarakat tanpa mengurangi kecocokan terapi yang akan diberikan.

## 3.2   Peran Perguruan Tinggi
Perguruan  Tinggi,  khususnya  Fakultas  Kedokteran,  secara  formal kesulitan  dalam  membekali  mahasiswanya  dalam  ketiga  aspek  di  atas.  Hal ini  bisa  dimengerti,  karena  memang  peran  Perguruan  Tinggi  lebih  banyak menyentuh  sisi knowledge  transfer dibandingkan life  skills . Padahal,  ketiga aspek  di  atas  merupakan  penunjang life  skills .  Untuk  itu,  Perguruan  Tinggi membutuhkan  model  pendidikan  lain  di  luar  program  reguler  untuk membentuk karakter life skills tadi. Salah satunya, dalam pembahasan karya tulis ini ditawarkan dalam wadah Inkubator Medis.

## 3.3   Inkubator Medis berWawasan Lingkungan (IMWaLi)

## Rasionalisasi
1. Perguruan Tinggi dalam hal ini Fakultas Kedokteran, dituntut untuk ikut andil  menyiapkan  SDM  yang  peduli  dalam  memecahkan  permasalahan
yang  berkembang  di  masyarakat,  semisal  mendapatkan  akses  terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar yang baik.
2. Perguruan  Tinggi  lebih  banyak  memberikan  aspek knowledge  transfer , tetapi kurang menyentuh aspek life skills ,
3. Perguruan  Tinggi  ikut  berperan  mendorong  SDM  untuk  memiliki kepedulian terhadap lingkungan dalam bentuk kontrak sosial.

## Mekanisme dan Rancangan
1. Legal aspect dalam bentuk lembaga di luar kegiatan perkuliahan reguler tetapi bernaung di bawah pengawasan institusi Perguruan Tinggi dengan sebutan Inkubator Medis berWawasan Lingkungan (IMWaLi)
2. Pelaku terdiri dari; 1) narasumber: berasal dari praktisi medis yang lebih mengedepankan pengalaman lapangan secara individual atau asosiasi, 2) pengelola:  berasal  dari  unsur  Perguruan  Tinggi,  3)  peserta:  merupakan mahasiswa kedokteran dan atau alumni.
3. Program  difokuskan  pada  upaya  menciptakan  pelayanan  kesehatan  dan pelayanan  dasar  yang  baik  tetapi  masih  terjangkau  oleh  masyarakat miskin, baik dari sisi tempat maupun daya beli jasa.

## Dampak (outcome)
1. Memberikan  bekal life  skills kepada  mahasiswa  dan  atau  alumni  di bidang kesehatan yang berwawasan lingkungan.
2. Membangun  alternatif  pelayanan  kesehatan  prima  dan  pelayanan  dasar prima yang masih terjangkau oleh masyarakat miskin.
3. Perguruan Tinggi memiliki referensi yang dekat dan kontemporer dalam menyiapkan SDM di bidang kesehatan.
4. Meningkatkan nilai IPM dari unsur Indeks Harapan Hidup.

## Peluang Penelitian Lebih Lanjut
1. Bagaimana bentuk pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar yang masih terkategori baik tetapi murah ?
2. Berapa  besar  kontribusi  Perguruan  Tinggi  di  Jawa  Barat,  dalam  hal  ini Fakultas  Kedokteran,  memberikan  nilai  tambah  pada  IPM  Jawa  Barat dari unsur Indeks Harapan Hidup ?
Peranan Fakultas Kedokteran Dalam Meningkatkan IPM Melalui 301 Pembangunan Inkubator Medis Berwawsan Lingkungan (Ismawati)

## 4 Kesimpulan Dan Saran

## 4.1   Kesimpulan
1. Tanggung  jawab untuk  meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia  di Jawa  Barat,  tidak  hanya  terletak  pada  peran  pemerintah  provinsi  saja, tapi  juga  pemerintah  kabupaten/kota,  juga  masyarakat.  Dalam  hal  ini, perguruan  tinggi  sebagai  institusi  pendidikan  secara  langsung,  maupun tidak  langsung,  diharapkan  dapat  berperan  serta  dalam  meningkatkan IPM di Jawa Barat khususnya.
2. Perguruan tinggi  khususnya Fakultas Kedokteran, diharapkan ikut andil dalam      menyiapkan  SDM  di  bidang  kesehatan  yang  kelak  mampu memberikan jasa pelayanan kesehatan yang baik, dengan harapan  dapat memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan  indeks    harapan  hidup masyarakat.
3. Peluang  yang  ditawarkan  adalah  dalam  bentuk  Inkubator  Medis Berwawasan  Lingkungan  (IMWaLi)  dengan  mekanisme  dan  rancangan sebagai berikut:
 Legal  aspect, dalam  bentuk  lembaga  di  luar  kegiatan  perkuliahan reguler  tetapi  bernaung  di  bawah  pengawasan  institusi  Perguruan Tinggi
 Pelaku terdiri  dari; 1) narasumber: berasal dari praktisi  medis  yang lebih  mengedepankan  pengalaman  lapangan  secara  individual  atau asosiasi,  2)  pengelola:  berasal  dari  unsur  Perguruan  Tinggi,  3) peserta: merupakan mahasiswa kedokteran dan atau alumni.
 Program  difokuskan  pada  upaya  menciptakan  pelayanan  kesehatan dan  pelayanan  dasar  yang  baik  tetapi  masih  terjangkau  oleh masyarakat miskin, baik dari sisi tempat maupun daya beli jasa.

## 4.2   Saran
1. Pelayanan  kesehatan  dan  pelayanan  dasar  yang  masih  terkategori  baik tetapi  murah,  belum  menemukan  bentuknya  sehingga  disarankan  untuk dikaji lebih jauh oleh Perguruan Tinggi.
2. Diperlukan identifikasi  data yang  memperlihatkan  kontribusi Perguruan Tinggi,  dalam  hal ini Fakultas Kedokteran yang terkategorikan  mampu memberikan nilai tambah pada IPM Jawa Barat.
------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori, Dadang S.. tt. “Raksa Desa, Pendidikan, dan Indeks Pembangunan
Manusia
(IPM)”, URL:
http://www.pikiran-rakyat.com/ cetak/0703/11/0802.htm
GATRA.  “Indeks  Pembangunan  Manusia  Indonesia  2004  Meningkat”, URL: http://www.gatra.com/2005-09-08/versi_cetak.php?id=88237
KOMPAS. 2006. “Tinggi, Kesenjangan Target dan Realisasi IPM di Jabar”, edisi Kamis, 31 Agustus 2006
Rahman.  2006.  IPM  Jabar  Masih  Tertinggal,  artikel,  23  Maret  2006, 11:04:18 – 0800
SBM, Nugroho. tt. Kelemahan Indeks Pembangunan Manusia, artikel, -----
Sulendrakusuma,  Robby  Sakti.  tt.  Menyoal  Indeks  Pembangunan  Manusia Jawa Barat, artikel, -----
UNDP. 2006. “Indonesia, Indonesia, Laporan Pembangunan Manusia 2001”, last updated : 09/06/2006