Gracia,  Mella  Ismelina  Farma  Rahayu  (2023)  Gugatan  Citizen  Law  Suit:  Progresivitas  Penyelesaian Sengketa  Lingkungan  Hidup  dalam  Praktik  Hukum  di  Indonesia, (8)  11, https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v8i11
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, November 2023

## GUGATAN  CITIZEN  LAW  SUIT:  PROGRESIVITAS  PENYELESAIAN SENGKETA  LINGKUNGAN  HIDUP  DALAM  PRAKTIK  HUKUM  DI INDONESIA

## Gracia, Mella Ismelina Farma Rahayu
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: gracia.192001@gmail.com, mellaismelina@yahoo.com

## Abstrak
Progresivitas hukum dari hukum lingkungan melihat kepada perkembangan dunia dan  manusia  sehingga  hukum  bergerak  bagi  kepentingan  manusia  dan  prinsip- prinsip  ekologis.  Efektivitas  hukum  lingkungan  yang  tidak  terlepas  dari  kinerja aparat administrasi dan penegak hukum berkaitan dengan gugatan citizen law suit. Sebagian  putusan  pengadilan  menolak  gugatan  citizen  law  suit  (gugatan  warga negara) karena permasalahan pengaturan syarat formil gugatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan progresivitas gugatan gugatan citizen law suit sebagai upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan  jenis  penelitian  secara  yuridis  normatif  yang  memfokuskan  pada pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelusuran didasarkan pada pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,  dan  tersier  melalui  studi  kepustakaan.  Sedangkan  metode  analisis  data menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  menekankan  pada  analisa  atau deskriptif  dan  disimpulkan  menggunakan  metode  deduktif.  Hasil  penelitian menunjukkan gugatan citizen law suit ditujukkan kepada pemerintah dengan dalil perbuatan  melawan  hukum  pada  Pasal  1365  KUHPerdata,  pemerintah  dianggap gagal  dalam  melaksanakan  kewajibannya  untuk  melindungi  dan  mengelola lingkungan  hidup.  Gugatan  citizen  law  suit  sebagai  bentuk  progresivitas  hukum lingkungan yang mengacu kepada hukum acara perdata di Indonesia, perbedaannya terletak  pada  syarat  formil  yang  berlandaskan  pada  KMA  Nomor 36/KMA/SK/II/2013.  Maka  dari  itu,  hukum  progresif  dan  penegakan  hukum  di Indonesia harus diperhatikan kembali demi terwujudnya kesejahteraan manusia dan keseimbangan alam, khususnya pengaturan gugatan citizen law suit.
Kata Kunci: Citizen Law Suit; Progresivitas Hukum; Lingkungan Hidup

## Abstract
The legal progressivity of environmental law looks at the development of the world and  humans  so  that  the  law  moves  for  the  benefit  of  humans  and  ecological principles.  The  effectiveness  of  environmental  law  is  inseparable  from  the performance of administrative and law enforcement officials related to citizen law suit. Some court decisions have rejected citizen law suits due to problems in setting
the formal requirements of the lawsuit. The aim of this research is to determine the mechanism  and  progressivity  of  citizen  law  suit  lawsuits  as  an  effort  to  enforce environmental law in Indonesia. This research uses normative juridical research that  focuses  on  statutory  approach  and  conceptual  approach.  The  search  results are  based  on  secondary  data  collection  consisting  of  primary,  secondary,  and tertiary legal materials through literature studies. While the data analysis method uses a qualitative research method that emphasizes analysis or descriptive and is concluded using the deductive method. The results showed that the citizen law suit was aimed at the government with the argument of tort in Article 1365 of the Civil Code, the government was considered to have failed in carrying out its obligations to protect and manage the environment. Citizen law suit as a form of environmental law progressivity that refers to civil procedural law in Indonesia, the difference lies in the formal requirements based on KMA Number 36/KMA/SK/II/2013. Therefore, progressive law and law enforcement in Indonesia must be considered again for the realization  of  human  welfare  and  natural  balance,  especially  the  regulation  of citizen law suits.

## Keywords: Citizen Law Suit; Progressivity; Environment

## Pendahuluan
Hukum  dan  masyarakat  berkembang  semakin  pesat  seiring  tuntutan  perubahan zaman. Gagasan hukum progresif memberikan konsep bahwa hukum berkaitan dengan manusia, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang digagas oleh Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2007).  Titik  sentral  hukum  progresif  melihat  kepada  unsur  kemanfaatan  bagi  manusia yang tidak hanya mengacu pada ajaran legisme. Implementasi hukum yang menerapkan hukum progresif berpandangan hukum akan berkembang dan mengalir dalam praktiknya (law as a process, law in the making).
Ciri  pertama  dari  hukum  progresif  dilihat  dari  pembentukan  hukum  dibentuk untuk  memberikan  kesejahteraan  kepada  manusia.  Keberadaan  hukum  tidak  dapat mengorbankan manusia ke dalam skema hukum melainkan hukum tersebut yang wajib diperbaiki,  dengan  memperhatikan  relasi  dan  kesetaraan  ekologis  (Ismelina,  2023). Kedua, hukum progresif menghindari status quo dalam menyelesaikan perkara, dimana hukum progresif mengambil langkah inovatif di luar tolak ukur hukum yang ada (tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum). Ketiga, hukum progresif berpegangan pada aspek peraturan dan perilaku, peraturan sebagai dasar hukum yang logis dan rasional didukung dengan aspek perilaku penegak hukum dan masyarakat (Gracia et al., 2022).
Lex dura sed tamen scripta, sebuah asas hukum yang menunjukkan hukum yang tertuang dalam suatu peraturan merupakan norma yang bersifat memaksa. Perkembangan kehidupan sosial tidak semuanya tertuang dalam aturan hukum yang ada. Meskipun suatu aturan menjadi dasar yang rasional dalam penyelesaian perkara, tetapi masyarakat yang melahirkan  adanya  suatu  hukum.  Progresivitas  hukum  menekankan  pada  cara  berpikir “humanisme yuridis” yang tertuju kepada kehidupan manusia itu sendiri, non-utilitarian, dan menganggap semua manusia memiliki kedudukan yang sama.
Cara  berpikir  hukum  progresif  bukan  berarti  pro-rakyat  tanpa  memperhatikan nilai  keadilan.  Rasa  adil  dan masyarakat merupakan  dua  entitas  penting  dalam  tatanan hukum,  sehingga  hukum  tidak  murni  hanya  melihat  kepada  masyarakat  tanpa  adanya kaitan  dengan  peraturan  dan  nilai  norma  sosial  (Nafis  &  Rahmad,  2020).  Perubahan format  dan  praksis  hukum  dalam  praktik  hukum  Indonesia  yang  dirumuskan  secara progresif, dilakukan dengan terobosan dan perubahan yang cepat.
Satjipto  Rahardjo  menganjurkan  perlunya  pendekatan  holistik  yang  lebih  luas, menyeluruh dan utuh tanpa mengesampingkan pendekatan normatif dalam praktik hukum Indonesia.  Dengan  demikian,  cara  pemerintah  berhukum  selaras  dengan  pembangunan hukum  yang  mengedepankan  hukum  dan  nilai-nilai  dalam  masyarakat  Indonesia (Rahardjo,  2007).  Ketertinggalan  hukum  dalam  praktiknya  di  Indonesia  menjadi  hal serius  yang  berdampak  terhadap  legitimasi  pemerintahan  dan  hilangnya  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Gugatan pelanggaran HAM berkembang dari tahun ke tahun terutama pada zaman Orde Lama dan Orde Baru (Rahardjo, 2007), tak terkecuali pelanggaran HAM dalam kasus pencemaran lingkungan hidup.
Lingkungan hidup berperan besar bagi kehidupan manusia yang menyumbangkan kebutuhan  makanan  dan  obat  (Yuwono  et  al.,  2020).  Laporan  Indeks  Kualitas  Udara Kehidupan (AQLI) menyebutkan negara penyumbang polusi udara sebesar 75% persen terdiri dari Indonesia, Pakistan, China, Bangladesh, Nigeria, dan India yang berdampak terhadap kesehatan maupun kerugian lainnya (BBC News Indonesia, 2023). Pencemaran lingkungan  lainnya  yang  lazim  ditemukan,  yaitu  pencemaran  air  dari  limbah  pabrik dengan  angka  mencapai  4.496  desa/kelurahan  serta  pencemaran  tanah mencapai  1.499 desa/kelurahan  di  Indonesia  sepanjang  tahun  2021  (Dihni,  2022).  Masyarakat  kerap mengajukan gugatan dan pengaduan akibat pencemaran lingkungan yang terjadi, seperti pengaduan  dari  masyarakat  Timika  yang dirugikan akibat  kegiatan  pertambangan oleh PT. Freeport Indonesia (Pemerintah Provinsi Papua, 2011) dan lainnya.
Peranan hukum untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup mulai dikaji oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  sejak  tahun  1972.  Mochtar  Kusumaatmadja menyampaikan peranan hukum demi terciptanya kepastian dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Hukum memiliki upaya preventif dan represif berupa perizinan, insentif, denda, dan hukuman. Sedangkan cara penanggulangan pencemaran lingkungan termuat dalam  perencanaan  kota,  industri,  pertanian,  pertambangan,  kesehatan  dan  peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dilengkapi dengan tingkat kepedulian masyarakat akan pencemaran lingkungan.
Selain  dari  sisi  masyarakat,  efektivitas  hukum  lingkungan  tidak  terlepas  dari kinerja aparat administrasi dan penegak hukum dalam penerapannya di kehidupan sehari- hari  (Kusumaatmadja,  1975).  Hukum  dipandang  sebagai  pengaturan  yang  sejatinya dibentuk untuk mengatur tingkah laku manusia disertai sanksi pemberat bagi masyarakat yang melanggar (Mertokusumo, 1988). Berbagai peraturan perundang-undangan tentang lingkungan lazim dikenal dengan hukum lingkungan.
Munadjat  mendefinisikan  hukum  lingkungan  sebagai  sebagai  payung perlindungan,  cara  tata  kelola,  dan  upaya  pelestarian  lingkungan  (Soemartono,  1991).
Hukum  lingkungan  mengenal  adanya  hukum  lingkungan  modern  dan  klasik  yang berkembang  dari  pemikiran  Munadjat  atas  orientasi  kepada  lingkungan.  Hukum lingkungan modern sebagai hukum yang membatasi perbuatan manusia dengan orientasi pelestarian lingkungan untuk kegunaan masa yang panjang.
Hukum  lingkungan  klasik  sebagai  hukum  lingkungan  yang  digunakan  untuk mencapai  hasil  maksimal  saat  memanfaatkan  dan  mengeksploitasi  sumber  daya  alam (Soemartono,  1991).  Hukum  lingkungan  modern  yang  memperhatikan  kelangsungan sistem  ekologi,  berupaya  secara  komprehensif  untuk  menjaga  ekosistem  menjadi seimbang,  stabil,  dan  dinamik  dengan  sifat  keluwesan  hukum  lingkungan.  Sedangkan sifat hukum lingkungan klasik cenderung masih kaku dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Danusaputro, 1980).
Hukum lingkungan modern berpandangan lingkungan hidup sebagai bagian alam semesta  sehingga  tidak  hanya  dimanfaatkan  bagi  kepentingan  sekelompok  orang, melainkan pemanfaatannya bersifat universal untuk kepentingan rakyat. Hal ini selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekayaan alam bertujuan untuk memberi kemakmuran dan memenuhi kebutuhan rakyat (Cassey & Rahayu, 2021).
Nature’s  interestoriented  law,  hukum  berorientasi  kepada  alam  semesta. Progresivitas  hukum  lingkungan  mengadopsi  dari  tujuan  hukum  lingkungan  modern, dimana  wujud  perlindungan  lingkungan  secara  teratur  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan.  Perhatian  akan  hukum  lingkungan  muncul  setelah  adanya Deklarasi  Stockholm  pada  tahun  1972,  demi  mengurangi  kemerosotan  mutu  dan kerusakan  lingkungan.  Hal  ini  termasuk  penting  mengingat  munculnya  permasalahan- permasalahan lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup.
Oleh karena itu, ide pengembang hukum progresif dalam hukum lingkungan harus dimaknai  sebagai  suatu  perubahan.    Progresivitas  hukum  lingkungan  memiliki  tujuan, yaitu (Rahardjo, 2007): (1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat; (2) Mengedepankan moral kemanusiaan; (3) Bersifat bebas dengan melihat kepada teori dan praktiknya; (4) Bersifat kritis dan fungsional dalam penerapannya dan mengikuti perkembangan zaman.
Namun,  Indonesia  sebagai  negara  hukum  masih  memiliki  isu  perlindungan lingkungan  yang  tidak  kunjung  selesai  layaknya  adagium  “Recht  Inackhter  de  Feiten Aan”.  Refleksi  adagium  tersebut  selaras  dengan  keadaan  hukum  di  Indonesia  yang memang berjalan tertatih-tatih. Fakta dari World Justice Project (WJP) mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami penurunan Indeks Negara Hukum Indonesia (INHI). Angka INHI  pada  2020  sebesar  0,68  dan  pada  2021  menurun  sehingga  angka  tersebut  hanya 0,67, yang menyebabkan Indonesia berada pada peringkat 9 dari 15 negara antara Asia Tenggara.
Penurunan  diakibatkan  oleh  5  (lima)  indikator,  yang  mencakup  pembatasan kekuasaan, sistem peradilan perdata maupun pidana, keterbukaan oleh pemerintah, dan perlindungan hak dasar (Primadhyta, 2021), termasuk hak atas kenyamanan lingkungan. Ketertinggalan hukum di Indonesia sebagai negara civil law diperparah dengan sulitnya mengadopsi  perubahan-perubahan  hukum  sebagai  upaya  progresivitas.  Hukum  hanya
dipahami dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang bersifat kaku tanpa melihat persoalan-persoalan empirisnya.
Sistem  hukum  dengan  penafsiran  sempit  (strict  interpretation)  ini  senada  pada persepsi gugatan citizen law suit yang diadopsi dari negara common law. Hal ini berasal dari  pemikiran  bahwa  hukum  acara  tidak  dapat  dilakukan  secara  bebas  ataupun mengadopsi hukum acara dari luar yang tidak dikenal di Indonesia. Artinya suatu gugatan tidak  dapat  dilayangkan  begitu  saja  tanpa  adanya  ketentuan  formil  secara  jelas  dalam hukum  normatif.  Padahal  penegakan  hukum  lingkungan  yang  terkait  dengan  hukum lingkungan tidak lain harus memperhatikan konsep penegakan hukum yang bersifat total, penuh, dan aktual sebagaimana disampaikan Muladi (Muladi, 2002).
Konsep  penegakan  hukum  total  mengutamakan  norma-norma  hukum,  konsep penegakan  hukum  penuh  mengakui  adanya  pembatasan  dengan  hukum  acara  demi kepentingan  individu,  dan  konsep  penegakan  hukum  aktual  muncul  ketika  adanya diskresi baik disebabkan keterbatasan sarana, sumber daya, peraturan maupun partisipasi masyarakat. Status quo gugatan citizen law suit pada awalnya tidak diatur pada hukum positif  Indonesia.  Kemudian  mengingat  gugatan  citizen  law  suit  atau  gugatan  warga negara menyangkut kepentingan yang luas atas perbuatan melawan hukum pemerintah.
Selain itu, jenis putusan terhadap gugatan ini telah ada sejak dekade 2000 hingga sekarang  tanpa  adanya  peraturan  yang  memayungi,  serta  penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengkaji pengakuan hakim masih bercorak disparitas dalam perkara perdata  Indonesia.  Maka  dari  itu,  Penulis  tertarik  untuk  mengkaji  pengaturan  gugatan citizen law suit dari sisi perkara lingkungan hidup.
Saat  ini  pengaturan  gugatan  citizen  law  suit  dalam  sengketa  lingkungan  hidup hanya bersandarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (“KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013”), dimana KMA Nomor
36/KMA/SK/II/2013 juga memiliki akibat hukum yang perlu ditinjau kembali.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  secara  yuridis  normatif  yang memfokuskan pada bangunan sistem norma, dimana jenis kajian penelitian ini mencakup asas-asas  hukum,  norma  hukum,  sistematika  hukum,  keserasian  hukum  positif,  dan sumber-sumber  hukum  lainnya  yang  relevan  dengan  penelitian  (Dewata  &  Achmad, 2017).  Jenis  pendekatan  yang  digunakan  terdiri  dari  pendekatan  perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menguraikan substansi artikel.
Pendekatan  perundang-undangan  dengan  mengkaji  struktur  norma  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  keberadaan  pengaturan  gugatan  citizen  law  suit  di Indonesia.  Sedangkan  pendekatan  konseptual  dengan  menguraikan  dan  menganalisis permasalahan  penelitian  sebab  masih  kosongnya  pengaturan  gugatan  citizen  law  suit, dimana gugatan tersebut masih memiliki disparitas dalam penerapannya (Diantha, 2016). Penulis  menelusuri  sumber  hukum  menggunakan  metode  studi  kepustakaan  (library
research)  yang  memberikan  berbagai  informasi  tentang  gugatan  citizen  law  suit  yang terdapat dalam buku-buku, catatan-catatan, literatur-literatur, dan artikel-artikel hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
Hasil penelusuran didasarkan pada pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer menggunakan bahan hukum  yang  ditetapkan  oleh  cabang  kekuasaan  kehakiman  seperti  KMA  Nomor 36/KMA/SK/II/2013, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH),  dan  berbagai  peraturan  lainnya.  Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku hukum, artikel hukum dari terbitan berkala, dan karya tulis ilmiah lainnya. Bahan hukum tersier menggunakan bahan-bahan lainnya yang  memiliki  relevansi  dengan  permasalah  terkait  untuk  mendukung  bahan  hukum primer dan sekunder.
Sedangkan metode analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada analisa atau deskriptif pada substansi yang diteliti. Metode penelitian kualitatif  mengarahkan  supaya  Penulis  menjawab  permasalahan  dan  analisis  terhadap data-data  yang  akan  menghasilkan  suatu  data  deskriptif  analitis.  Kemudian  artikel  ini menerapkan  metode  penalaran  deduktif  yang  terdiri  atas  premis  mayor  (ketentuan umum), minor (fakta-fakta khusus), dan kesimpulan terhadap fakta-fakta khusus (Dewata & Achmad, 2017), yang memiliki relevansi dengan permasalahan artikel ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Mekanisme Gugatan Citizen Law Suit di Indonesia
Gugatan  ke  pengadilan  menyangkut  para  pihak  yang  bersengketa  (disputing parties)  tanpa  dapat  diselesaikannya  sengketa  tersebut  secara  sukarela,  sehingga menempuh  jalur  pengadilan  karena  adanya  kerugian  dari  suatu  sengketa.  Pengajuan gugatan  dapat  dikatakan  perwujudan  hak  dan  kewajiban  pada  undang-undang  yang diwujudkan  penegakannya  melalui  pengadilan  jika  sengketa  tidak  dapat  diselesaikan secara baik-baik (Subekti, 1981).
Ubi  jus  ibi  remedium,  adagium  tersebut menggambarkan adanya  upaya  hukum ketika  adanya  pelanggaran  hak  (Ranuhandoko,  2008).  Artinya  setiap  subjek  hukum memiliki hak dan kewajiban sehingga ketika terjadi pelanggaran hak diharapkan tersedia upaya hukum melalui jalur pengadilan (Sinaga, 2015). Lebih jauh dapat dikatakan bahwa pihak yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum dapat digugat oleh orang yang telah dirugikan akibat perbuatannya.
Gugatan  karena  perbuatan  melawan  hukum  melahirkan  utang  yang  lahir  dari undang-undang atau perbuatan subjek hukum. Utang yang lahir sebagaimana diatur oleh undang-undang  karena  hubungan  darah  antara  anggota  keluarga  dan  karena diperbolehkan  oleh  undang-undang  (Sinaga,  2015).  Sedangkan  utang  yang  lahir  atas suatu  perbuatan  dikenal  dengan  perbuatan  melawan  hukum,  sebagaimana  disebutkan pada  Pasal  1365  KUHPerdata:  “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa kerugian  kepada  seorang  lain  mewajibkan  orang  karena  kesalahannya  menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” (Hamamah & Abdullah, 2020).
Perbuatan  melawan  hukum  pada  Pasal  1365  KUHPerdata  tersebut  merupakan norma  hukum  umum  sehingga  tidak  ada  definisi  secara  khusus  mengenai  “perbuatan melawan  hukum”.  Definisi  sederhana  perbuatan  melawan  hukum  dianggap  suatu perbuatan yang melampaui batas secara sengaja atau tidak, dan orang yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban (Kan & Beekhuis, 1977). Dalil perbuatan melawan hukum  ini  yang  digunakan  sebagai  dasar  pengajuan  gugatan  citizen  law  suit  dalam sengketa lingkungan.
Gugatan citizen law suit merupakan langkah progresif hak gugat dalam sengketa hukum  lingkungan.  Hak  gugat  tidak  hanya  diberikan  kepada  perorangan  atau  badan usaha,  tetapi  progresivitas  hukum  melahirkan  gugatan  organisasi  lingkungan  hidup, gugatan pemerintah dan pemerintah daerah, dan gugatan citizen law suit. KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013  mengatur  perorangan  adalah  orang  atau  sekelompok  orang  yang mengalami dampak dari adanya pencemaran itu. Kemudian badan usaha mengacu pada UU PPLH yang terdiri dari usaha berbadan hukum dan usaha tidak berbadan hukum.
Gugatan  organisasi  lingkungan  hidup  sebagaimana  diatur  juga  pada  UU  PPLH wajib  berbentuk  badan  hukum  dengan  tujuan  pelestarian  fungsi  lingkungan.  Gugatan pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dibagi  atas  menteri  lingkungan  hidup,  gubernur, bupati/walikota  dengan  kewenangan  yang  berbeda  antara  setiap  badan.  Gugatan pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilakukan secara sendiri atau bersama apabila terdapat  pencemaran  terhadap  lingkungan  milik  publik  (sungai, laut,  dan  lainnya), dan sanksi  bukan  sebagai  ultimum  remedium.  Jika  gugatan  citizen  law  suit  berlaku sebaliknya,  dimana  gugatan  ini justru  dilayangkan  kepada  pemerintah  atau  pemerintah daerah.
Gugatan  citizen  law  suit  dalam  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup merupakan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Gugatan citizen law suit dalam hukum Indonesia dikenal sebagai gugatan warga negara atau actio popularis (Harahap, 2017). Gokkel berpandangan citizen law suit merupakan gugatan yang dapat diajukan oleh semua orang yang merupakan warga negara. Selaras dengan pemandangan Gokkel, gugatan citizen law suit menurut Mas Achmad Santosa adalah tindakan warga negara untuk mendapatkan kembali hak-hak yang dianggap telah dirugikan (Nurmedina, 2021).
Hak gugat atau subjek hukum yang memiliki kualifikasi sebagai penggugat dalam jenis gugatan ini adalah warga negara dan atas nama warga negara dalam suatu negara. Gugatan  citizen  law  suit  dalam  sengketa  lingkungan  hidup  tidak  dapat  menuntut  rugi seperti gugatan pada umumnya, dimana gugatan citizen law suit bertujuan supaya adanya tindakan tertentu oleh pihak tergugat. Tindakan tertentu terdiri dari menghentikan suatu perbuatan,  pencegahan  pencemaran lingkungan,  upaya  pemulihan  lingkungan,  ataupun penghentian dan pemindahan aktivitas yang menyebabkan pencemaran.
Bentuk gugatan citizen law suit termasuk ke dalam gugatan untuk dan atas nama kepentingan warga negara dan kepentingan publik. Gugatan ini ditujukkan tidak hanya untuk kepentingan orang-perorangan atau kelompok. Karakteristik lain gugatan citizen law  suit  dapat  dilihat  dari  pihak  tergugat  yang  tidak  memberikan  tindakan  atau  upaya
dengan  sengaja  atau  tidak  atas  pencemaran  lingkungan,  berupa  kebijakan  terkait  yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang.
Gugatan ini dimaksudkan supaya pemerintah melakukan tugas dan kewajibannya berupa pengeluaran kebijakan lingkungan. Pemerintah yang tidak membentuk kebijakan lingkungan  tanpa  adanya  upaya  penanggulangan  pencemaran  dikualifikasikan  sebagai perbuatan  melawan  hukum.  Oleh  karenanya,  kapasitas  penggugat  tidak  perlu membuktikan  kerugian  nyata  dan  objektif  atas  sengketa  yang  terjadi.  Penggugat  juga tidak membutuhkan surat kuasa sebagai wakil dari masyarakat lainnya ketika beracara (Harahap, 2017).
Gugatan  citizen  law  suit  atas  nama  kepentingan  umum  ini  merupakan  unsur penting  yang  memberikan  kapasitas  bagi  penggugat  (legitima  standi  in  judicio). Walaupun pengaturan gugatan citizen law suit tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan pada  kasus  sengketa  lingkungan  hidup  hanya  bersandarkan  KMA  Nomor 36/KMA/SK/II/2013, gugatan citizen law suit telah diakui dalam praktiknya yang dapat dilihat  dari  berbagai  putusan  terhadap  gugatan  citizen  law  suit.  Salah  satu  putusan pengadilan yang mengakomodasi progresivitas hukum dan mengakui eksistensi gugatan citizen  law  suit  dapat  dilihat  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst atau putusan Kasus Nunukan.
Perkara tersebut diputus pada tahun 2003 yang diajukan oleh Munir Cs mewakili 53  (lima  puluh  tiga)  orang  lainnya  yang  berkapasitas  sebagai  warga  negara.  Gugatan ditujukan  kepada  pemerintah  atau  Megawati  Soekarno  Putri  atas  penelantaran  Tenaga Kerja  Indonesia  yang  diasingkan  dari  Malaysia  ke  Nunukan,  Kalimantan  Barat. Penelantaran  dianggap  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  sehingga  petitum  meminta supaya  mengabulkan  gugatan  supaya  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  bagi perlindungan dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia.
Gugatan  citizen  law  suit  tersebut  dikabulkan  dan  melahirkan  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Harahap,  2017).  Walaupun  putusan  tersebut  belum  mengatur  syarat  formil  gugatan citizen  law  suit  dan  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat,  putusan  ini  merupakan langkah progresif yang mengakui eksistensi dan legalitas gugatan citizen law suit.
Landasan  pertimbangan  pokok  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  atas  dasar:  a) Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan  Pokok Kekuasaan  Kehakiman  jo.  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  1999,  yang  mengatur “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”; b) Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  mengatur  “Hakim  sebagai  penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam  masyarakat”; c)  Gugatan  citizen  law  suit  mengutamakan  pro  bono  publico  atas kepentingan  luas  atas  ketiadaan  suatu  kebijakan;  d)  Setiap  warga  negara  berhak mengajukan gugatan citizen law suit atas pelanggaran hak yang terjadi.
Selain perkara Nunukan di atas, eksistensi gugatan citizen law suit telah banyak diputus oleh pengadilan dengan ratio decidendi hakim yang berbeda yang menyatakan gugatan citizen law suit dikabulkan maupun tidak (Nurmedina, 2021):
a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor
228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst  yang  diajukan  oleh  Lembaga  Bantuan  Hukum  Jakarta melawan  pemerintah  karena  perbuatan  melawan  hukum  mengenai  kebijaksanaan penyelenggaraan  ujian  nasional  antara  siswa  yang  berada  di  daerah  terbelakang  dan daerah lainnya yang lebih maju.
Gugatan citizen law suit tersebut dikabulkan. Kemudian pemerintah mengajukan banding  dengan  hasil  yang  menguatkan  putusan  sebelumnya.  Pemerintah  tidak  hanya berhenti  pada  tingkat  banding  dan  kembali  mengajukan  kasasi.  Pada  tingkat  kasasi, Mahkamah  Agung  menolak  permintaan  tersebut  sehingga  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  yang  mengabulkan  gugatan  citizen  law  suit  telah  bersifat  final  dan berkekuatan hukum tetap.
b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 178/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst mengenai perbuatan  melawan  hukum  pemerintah  karena  menjual  BMUN  PT  Indosat  kepada Singapura,  dimana  masyarakat  selaku  penggugat  menganggap  penjualan  tersebut merugikan masyarakat luas. Hasil akhir menyatakan gugatan citizen law suit tidak dapat diterima.
c)  Gugatan  citizen  law  suit  dengan  pihak  penggugat  ialah  Lembaga  Bantuan  Hukum APIK melawan pemerintah atas kenaikan harga BBM. Hasil akhir menyatakan gugatan citizen law suit tidak dapat diterima.
d)  Gugatan  citizen  law  suit  dengan  pihak  penggugat  ialah  Lembaga  Bantuan  Hukum Jakarta melawan pemerintah atas operasi yustisi. Hasil akhir menyatakan gugatan citizen law suit tidak dapat diterima.
e)  Putusan  Nomor  40/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel  mengenai  perbuatan  melawan  hukum pemerintah  atas  pembangunan  Jalan  Tol  Lingkar  Luar  Jakarta  (JORR).  Hasil  akhir menyatakan gugatan citizen law suit tidak dapat diterima.
f)  Putusan  Nomor  118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK  mengenai  perbuatan  melawan  hukum pemerintah  (presiden)  atas  pencemaran  udara  dari  kebakaran  hutan.  Penggugat  ialah masyarakat  setempat  Kalimantan  Tengah,  penggugat  memohon  supaya  pemerintah membentuk aturan turunan dari UU PPLH, membangun rumah sakit dan ruang evakuasi, membentuk  tim  gabungan  antara  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan, Kementerian  Pertanian,  dan  Kementerian  Kesehatan  yang  sekaligus  sebagai  upaya preventif penanggulangan bencana.
Dari  kasus-kasus  di  atas  dan  kasus  lainnya  mengenai  gugatan  citizen  law  suit, dapat  diamati  bahwa  putusan  pengadilan  masih  memiliki  disparitas  pada  hasil  akhir gugatan  citizen  law  suit  di  Indonesia.  Hingga  saat  ini  gugatan  citizen  law  suit  dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya pada pengaturan syarat formil gugatan citizen law untuk  menyelesaikan  sengketa  lingkungan  hidup  hanya  diatur  pada  KMA  Nomor 36/KMA/SK/II/2013.
Pembentukan  pengaturan  ini  dilatarbelakangi  karena  hukum  sejatinya  bergerak secara  progresif  dalam  menangani  sengketa  lingkungan  hidup  yang  menyebabkan pelanggaran hak masyarakat luas, hakim dituntut memahami asas kebijakan lingkungan (substansi  hukum  lingkungan,  prinsip  proses,  nilai  keadilan),  dan  melakukan  judicial activism.  Sunarjati  Hartono  menyampaikan  pembentukan  dan  pembangunan  hukum selain  harus  memperhatikan  jiwa  Pancasila,  tetapi  kebijakan  tersebut  dapat  memenuhi kebutuhan  substansial  serta  bertujuan  untuk  mencapai  nilai  keadilan  dan  kemakmuran (Rahayu, 2023).
Pada praktiknya, perbedaan gugatan citizen law suit dengan gugatan jenis lainnya terletak  pada  syarat  formil  pengajuan  gugatan.  Sedangkan  praktik  beracara  mengikuti pengaturan hukum acara perdata di Indonesia. Proses praktik beracara setelah pengajuan dan pemeriksaan gugatan citizen law suit, proses berikutnya akan melalui proses jawab menjawab, replik, duplik, pembuktian hingga pembacaan putusan pengadilan sesuai HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement ) atau RBg ( Het Rechtsreglement Buitengewesten ) (Harahap, 2017). Gugatan citizen law suit memiliki kesamaan dengan gugatan perwakilan kelompok (GPK) yang gugatannya diajukan oleh satu orang yang mewakili masyarakat dalam jumlah banyak.
Perbedaan  antara  gugatan citizen  law  suit dengan  GPK  terletak legal  standing penggugat dan jenis kepentingan gugatan. Jika gugatan citizen law suit wajib diwakilkan oleh warga negara atas kepentingan luas, tetapi penggugat dari GPK ialah wakil dari suatu kelompok atas suatu kepentingan yang sama (baik dari fakta hukum, dasar hukum, dan kesamaan  jenis  tuntutan)  (Fajar,  2017).  Mekanisme  gugatan citizen  law  suit dalam sengketa lingkungan hidup wajib memperhatikan 5 (lima) karakteristik jenis gugatan ini, antara lain pengaturan notifikasi, dalil gugatan berdasar perbuatan melawan hukum, legal standing penggugat, petitum yang dimintakan hanya sebatas pembuatan kebijakan, dan ketentuan  pihak tergugat.  Adapun  5  (lima)  karakteristik  gugatan citizen  law  suit dapat dilihat pada tabel bawah ini (Harahap, 2017).

## Tabel 1 Karakteristik Gugatan Citizen Law Suit
Syarat Formil Deskripsi Karakteristik Menyampaikan notifikasi atau somasi kepada pemerintah Notifikasi ( notification ) atau somasi merupakan peringatan oleh warga negara (pihak penggugat) sekaligus sebagai persyaratan dasar sebelum mengajukan  gugatan citizen  law  suit terhadap  pemerintah  (pihak tergugat) dan ditembuskan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Notifikasi disusun seperti format pernyataan singkat, yaitu: a.
Diajukan dalam bentuk tertulis
b.
Disampaikan  kepada  pemerintah  yang  dianggap melakukan perbuatan  melawan  hukum,  dalam  jangka  waktu  yang  diberikan selama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum pengajuan gugatan citizen law suit . c. Inti isi notifikasi tertulis, terdiri dari: 1) Pihak penggugat; 2) Jenis pelanggaran oleh penggugat; 3) Peraturan  yang  dilanggar  sehingga  timbulnya  perbuatan melawan hukum;
4) Kerugian  konstitusional  yang  dialami  warga  negara,  baik kerugian potensial atau kerugian yang telah dialami sebagai akibat dari pencemaran; 5) Tuntutan  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  berupa ganti  rugi  atas  pencemaran.  Pemerintah  hanya  memperbaiki  atau menghentikan  kelalaian  pihak  pencemar  dengan  mengeluarkan kebijakan; 6) Jangka  waktu  60  (enam  puluh)  hari  kerja  sebagai  batasan waktu  kepada  pemerintah  yang  bersangkutan  untuk  melaksanakan kewajibannya  dan  jika  tidak  ada  gerakan  dari  pemerintah  setelah  60 (enam puluh) hari kerja, terhadapnya warga negara dapat mengajukan gugatan citizen law suit . 7) Tujuan  penyampaian  notifikasi  sebagai  kesempatan  kepada pemerintah  tersebut  untuk  mengajukan  bantahan  atau  memenuhi kewajibannya untuk menanggulangi pencemaran yang terjadi. Syarat  formil  penyampaian  notifikasi  bersifat  imperatif  terhadap penggugat. Notifikasi sebagai dasar pengajuan gugatan citizen law suit untuk  kemudian  hari  dapat  diterima  oleh  pengadilan.  Pengajuan gugatan citizen  law  suit tanpa  notifikasi  menyebabkan  gugatan tersebut  tidak  dapat  diterima  ( niet  ontvantkelijk  verklaard,
inadmissible declared ) dan notifikasi sebagai syarat yang memaksa. Berdalil perbuatan melawan hukum Gugatan citizen  law  suit merupakan  gugatan  yang  terbatas  terhadap suatu perbuatan melawan hukum, karena pembiaran atau tidak adanya suatu  kebijakan  untuk  menanggulangi  pencemaran  sehingga merugikan kepentingan umum dan menurunkan tingkat kesejahteraan. Perbuatan melawan hukum lainnya seperti perbuatan melawan hukum dalam  lingkup  perdata  yang  meminta  ganti  rugi  tidak  digolongkan sebagai gugatan citizen law suit .
Penggugat  memiliki legal  standing yang berstatus warga negara  dan  bertindak untuk kepentingan umum ( pro-bono publico ) a. Gugatan citizen law suit ditujukkan kepada pemerintah, atas dasar perbuatan melawan hukum berupa: 1) Kelalaian atau pembiaran atas ketiadaan kebijakan atas suatu pencemaran; 2) Kegagalan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur undang- undang yang berdampak terhadap kepentingan umum.
b. Kuasa  yang  bertindak  sebagai  perwakilan  kelompok  tidak perlu  menggunakan  surat  kuasa  khusus. Legal  standing penggugat memiliki legal mandatory , bertindak untuk dan atas nama kepentingan masyarakat luas.
c. Penjelasan legal standing penggugat tidak harus menjabarkan bahwa  penggugat  ialah  orang  yang  mengalami  kerugian  secara langsung. Dengan demikian, penguraian legal standing dan kerugian konstitusional  tidak  perlu  diuraikan  satu-persatu.  Bagian  ini  dapat menjabarkan fakta-fakta kerugian dan kesengsaraan warga negara atas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Gugatan terbatas hanya bertujuan menghukum pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atau regulasi a. Penggugat  tidak  dapat  meminta  pembatalan  Keputusan Penyelenggara  Tata  Usaha  Negara  (KEPTUN).  KEPTUN  sendiri termasuk  kewenangan  dari  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
b. Penggugat  tidak  dapat  meminta  pembatalan  suatu  undang- undang karena hal  tersebut  termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang
Mahkamah Konstitusi) c. Penggugat  tidak  dapat  meminta  pembatalan  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  karena  hal  tersebut termasuk  dalam  kewenangan  Mahkamah  Agung  (Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) d. Penggugat  tidak  dapat  meminta  ganti  rugi  dalam  gugatan citizen law suit . Pihak  tergugat  hanya mencakup pemerintah Pihak tergugat pada umumnya hanya ditujukkan kepada pemerintah, antara lain: a. Presiden dan wakil presiden; b. Kementerian bersangkutan dengan sengketa yang terjadi;
c. BUMN dan BUMD. Badan  hukum  privat  ( rechtspersoon )  tidak  dapat  terlibat  sebagai tergugat  pada  jenis  gugatan  ini.  Tergugat  di  luar  dari  yang  telah disebutkan di atas mengandung cacat formil dan tidak dapat diterima.
Sejalan dengan karakteristik gugatan citizen law suit di atas dan mengacu pada KMA  Nomor  36/KMA/SK/II/2013,  Mas  Achmad  Santoso  menyampaikan  terhadap karakteristik-karakteristik di atas perlu mendapatkan perhatian khusus dari beberapa sisi. Pertama, gugatan citizen law suit berfokus pada tindakan pemerintah dalam pembentukan kebijakan dan penataan izin. Kedua, perihal waktu pengajuan gugatan atas pelanggaran dan pembiaran pencemaran lingkungan di masa lalu.
Ketiga,  akibat  hukum  jika  terdapat  gugatan  pemerintah  terhadap  objek  yang disengketakan sebelum pengajuan gugatan citizen law suit. Keempat, pertimbangan biaya jasa pengacara selama penyelesaian sengketa. Jenis gugatan ini sebagai suatu kebutuhan hukum ketika timbul sengketa pencemaran lingkungan sehingga Mas Achmad Santoso menyampaikan penggugat perlu menyusun dalil-dalil secara tajam demi perkembangan gugatan citizen law suit (Santoso, 2016).

## Gugatan  Citizen  Law  Suit  sebagai  Bentuk  Progresivitas  Penyelesaian  Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia
Dalil  gugatan  perdata  umumnya  diajukan  atas  perbuatan  melawan  hukum  atau wanprestasi.  Gugatan  dalam  sengketa  lingkungan  hidup  berdalil  perbuatan  melawan hukum dengan penyelesaian sengketa dapat menempuh jalur administrasi, perdata, atau pidana.  Jenis-jenis  upaya  hukum  tersebut  merupakan  upaya  penegakan  hukum lingkungan.  Pada  lingkup  penyelesaian  sengketa  lingkungan  secara  perdata, permasalahan semakin kompleks karena sifat sengketa jenis ini memiliki faktor penyebab yang  bermacam-macam  (multi  sources)  yang  membutuhkan  berbagai  kesaksian  ahli. Pencemaran lingkungan juga memiliki akibat yang tidak timbul dalam waktu yang cepat dan  berdampak  luas  terhadap  keberlangsungan  makhluk  hidup  di  lingkungan  tersebut (Abubakar, 2019).
Pencemaran  lingkungan  dapat  diambil  dari  kegiatan  sehari-hari  di  sektor pertanian  seperti  pembuatan  pupuk  yang  memiliki  dampak  di  luar  dugaan  manusia. Permasalahan pembuatan pupuk terletak pada pabrik modern pengolahan pupuk seperti industri  petrokimia.  Selain  menghasilkan  pupuk  untuk  manusia,  pabrik  terpaksa melepaskan  asap  sebagai  hasil  pembakaran  dan  pembuangan  pabrik.  Asap  hasil pembuangan  pabrik  menghasilkan  zat  berbahaya  yang  mengganggu  kehidupan masyarakat, misalnya penyakit mata akibat polusi dari pabrik petrokimia tahun 1975.
Peristiwa-peristiwa  dari  sekitar  lingkungan  manusia  ini  yang  menjadi  sumber pencemaran.  Jadi  suatu  pencemaran  tidak  terlepas  dari  beberapa  hal,  yakni:  (1) Lingkungan  manusia  dan  manusia  yang  terkena  dampak  serius  dari  pencemaran;  (2) Bahan-bahan  berbahaya  timbul  dari  kegiatan  sehari-hari  manusia  (Amsyari,  1986). Kedua  hal ini  memberikan  konsep  bahwa  suatu  bahan  pencemaran  berasal  dari  proses aktivitas  dan  lingkungan  manusia.  Manusia  menghasilkan  bahan  yang  disebut  sebagai polutan yang mengancam keberadaan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Peristiwa-peristiwa  pencemaran  udara  dan  pencemaran  lainnya  tidak  selaras dengan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh lingkungan hidup yang dapat menunjang kesehatan (Firmansyah  &  Rahayu,  2021).  Posisi  negara  disini  telah  gagal  untuk  memberikan jaminan  lingkungan  yang  sehat  kepada  warga  negara.  Hukum  lingkungan  mengaitkan good government dan good environmental government.
Konteks  ini  menganggap  negara  dan  masyarakat  terlibat  dalam  tata  kelola lingkungan  yang  baik.  Pemerintah  yang  dilimpahkan  kewenangan  untuk  mengatur sumber  daya  dan  kekuasaan  berperan  besar  mempertahankan  lingkungan  hidup.  Maka dari  itu,  pelestarian  lingkungan  sangat  membutuhkan  dorongan  dari  pemerintah  untuk keberlangsungan makhluk hidup di masa depan dan terwujudnya prinsip-prinsip ekologis yang diwujudkan pada kebijakan-kebijakan publik (Rahayu, 2023).
Selain  tidak  terpenuhinya  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  warga  atas lingkungan  sehat,  berbagai  peristiwa  pencemaran  tidak  sesuai  dengan  kelestarian lingkungan  dan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Demikian  juga  Landasan konstitusional lainnya berpacu juga kepada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan negara memanfaatkan kekayaan alam untuk memberikan kemakmuran secara  mengglobal.  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  meliputi  darat,  laut,  dan udara serta berbagai sumber daya yang terkandung didalamnya perlu mendapatkan upaya pengelolaan  secara  bijak  untuk  keberlangsungan  makhluk,  kesejahteraan  umum,  dan keadilan  sosial.  Indikator  lingkungan  yang  sesuai  dengan  amanat  konstitusi  sebagai berikut (Satmaidi, et al., 2022).
Tabel 2 Indikator Lingkungan Kriteria Definisi Indikator Aman Lingkungan  dan  aktivitas  masyarakat terhindar dari ancaman Perubahan  dan  penurunan  tingkat ancaman  bencana  dan  pencemaran akibat perubahan ruang Nyaman Artikulasi  nilai  sosial  budaya  dalam keadaan tenang Adanya  perubahan  artikulasi  nilai sosial budaya saat ini Produktif Pemanfaatan SDM memberikan nilai tambah ekonomi Peningkatan efisiensi dan nilai tambah dalam kegiatan ekonomi Berkelanjutan SDM  yang  tersedia  di  lingkungan  dapat dipertahankan untuk keberlangsungan hidup di masa depan Perubahan lingkungan dan SDM yang terkandung di dalamnya.
Pemanfaatan  sumber  daya  alam  harus  diimbangi  dengan  penegakan  hukum lingkungan,  dimana  salah  satu  kontribusi  terbesar  berasal  dari  pemerintah  untuk melindungi  dan  mengelola  lingkungan  hidup.  Wewenang  yang  diberikan  kepada pemerintah diatur dengan tegas pada Pasal 63 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 63 ayat (3) UU PPLH. Kewenangan dalam Bab tersebut telah dibagi tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Setiap  daerah  memiliki  pengelolaan  lingkungan  dalam  lingkup  otonomi  daerah yang meliputi pembuatan kebijakan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, pengawasan, pemulihan, dan pengendalian lingkungan sesuai kebijakan yang  ditetapkan  masing-masing  otoritas pemerintahan  (Ismelina,  2014).  Pada  sisi  lain, kebijakan  penegakan  hukum  lingkungan  dalam  pemanfaatan  alam  tidak  boleh bertentangan  dan  mempertimbangkan  kebijakan  dari  pemerintah  pusat,  sehingga suatu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya bebas sesuai kondisi masing-masing daerah (Ismelina, 2011).
Pemerintah selaku otoritas yang berwenang mengeluarkan kebijakan lingkungan hidup dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila tidak melaksanakan kewajibannya  untuk  memenuhi  hak  masyarakat  terkait  lingkungan  yang  sehat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tertulis. Bunyi perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata memiliki unsur, yaitu: a) Adanya perbuatan hukum dalam suatu peristiwa; b) Bertentangan dengan hukum normatif; c) Bertentangan dengan nilai moral dan sosial dalam masyarakat; d) Timbulnya kerugian dari perbuatan hukum tersebut; e) Hubungan kausal yang saling berhubungan ketikan perbuatan dan kerugian tercipta.
Pemerintah digolongkan melakukan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata sebab kerugian yang dialami masyarakat dianggap sebagai suatu hak dalam hukum  perdata  yang  harus  dipenuhi.  Gugatan  citizen  law  suit  diajukan  karena  hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang sehat terlanggar akibat pencemaran. Sifat melawan  hukum  dilihat  dari  unsur  perorangan  tidak  terkecuali  pemerintah  selaku penyelenggara kepentingan umum.
Kepentingan  umum  dalam  KMA  Nomor  36/KMA/SK/II/2013  merupakan kepentingan umum yang harus didahulukan antara lain kepentingan bangsa, pelayanan umum,  dan  pembangunan  negara  (Satmaidi,  et  al.,  2022).  Gugatan  citizen  law  suit merupakan sarana penegakan hukum lingkungan yang diadopsi dari negara lain. Namun, perkembangan  zaman  dan  tuntutan  hukum  progresif  membuat  Indonesia  mengadopsi gugatan  citizen  law  suit  untuk  melindungi  hak  konstitusional  warga  negara  terkait lingkungan yang sehat.
Kemunduran sistem hukum Indonesia yang sulit untuk bergerak secara progresif dapat dilihat dari penerapan gugatan citizen law suit selama ini. Jenis gugatan ini hanya bersandarkan pada Keputusan Mahkamah Agung dan latar belakang adanya keputusan tersebut  karena  Indonesia  sendiri  tidak  mengatur  jenis  gugatan  ini  meskipun  secara empirisnya  telah  banyak  putusan  pengadilan  yang  mengadili.  Kedua,  sistem  hukum Indonesia mengenal asas ius curia novit bahwa hakim paham akan hukum sehingga setiap perkara  yang  masuk  tidak  dapat  ditolak  dan  hakim  harus  menangani  perkara  tersebut. Ketiga,  masyarakat  semakin  sadar  akan  penegakan  hukum  lingkungan  dan  muncul berbagai undang-undang lingkungan.
Perbuatan  melawan  hukum  pemerintah  dalam  sengketa  lingkungan  dapat diakomodir dengan kemunculan gugatan citizen law suit sebagai gugatan warga negara terhadap pemerintah atas pencemaran lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui gugatan citizen law suit menunjukkan bahwa perlindungan alam penting dan memiliki fungsi  progresivitas  yang  mewadahi  jenis  gugatan  ini  supaya  pemerintah  berhati-hati mengambil  dan  mengeluarkan  kebijakan,  serta  melaksanakan  kewajibannya  sesuai amanat undang-undang.
Argumentasi pro penerapan gugatan citizen law suit di Indonesia melihat kepada progresivitas hukum untuk melindungi hak warga negara. Beberapa sisi kontra gugatan citizen law suit terlihat dari tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam pengaturan syarat formil  gugatan,  dimana  hal  ini  menunjukkan  praktik  hukum  Indonesia  tidak  berjalan secara  progresif  untuk  melindungi  hak  masyarakat  yang  dirugikan  akibat  pencemaran. Berikut  merupakan  ciri  ketidakkonsistenan  sistem  hukum  Indonesia  terhadap  gugatan citizen law suit (Harahap, 2017):

## Tabel 3 Praktik Pengadilan terhadap Gugatan Citizen Law Suit
Praktik Pengadilan terhadap Gugatan Citizen Law Suit Deskripsi Disparitas putusan Pengadilan  dalam  memutus  gugatan citizen  law  suit secara faktanya  masih  memiliki  disparitas.  Hal  ini  dilihat  dari pengakuan  pengadilan  yang  mengamini  keberadaan  gugatan citizen  law  suit dan  beberapa  lainnya  menolak  karena  syarat formil gugatan. Dasar hukum hanya berdasarkan pada KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Gugatan citizen  law  suit diadopsi  dari  negara common  law , sehingga praktik pengadilan Indonesia dengan mengedepankan kepentingan beracara ( processdoelmatigheid ) mengacu kepada hukum  perdata  pengadilan  sesuai  HIR  atau  RBG.  Jika pengaturan  tidak  terdapat  dalam  HIR  dan  RBG,  pengaturan gugatan  akan  menggunakan  Rv.  Namun,  gugatan citizen  law suit tidak diatur secara eksplisit dalam Rv. Banyak putusan tidak menerima Hakim  menganggap  konsep  gugatan citizen  law  suit belum diatur dalam sistem hukum Indonesia Penafsiran  sempit  dalam penerapannya Sistem hukum Indonesia masih menafsirkan gugatan citizen law suit secara sempit, terbatas, dan tertutup sehingga bentuk formil yang  belum  diatur  dalam  undang-undang    dapat  menjadikan gugatan tidak dapat diterima.
Praktik  pengadilan  terhadap  gugatan  citizen  law  suit  di  atas  berimplikasi  pada catatan progresivitas dalam sistem hukum Indonesia, bisa ditarik benang merah bahwa penolakan  dari  progresivitas  hukum  seperti  penerapan  gugatan  citizen  law  suit  masih menjadi  persoalan  karena  sistem  hukum  dalam  beracara  bersifat  terbatas  dan  tertutup ditambah lagi Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang kuat mengenai gugatan citizen  law  suit.  Padahal  pengaturan  gugatan  perlu  diatur  sebagai  upaya  penegakan hukum lingkungan dan terobosan dalam sistem hukum Indonesia, yang sejalan dengan konsep hukum progresif sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahardjo untuk menolak status quo dan bergerak secara progresif (Rahardjo, 2007).
Penafsiran sempit penegakan hukum dan putusan-putusan gugatan citizen law suit memperlihatkan  tidak  adanya  penyerapan  unsur  progresivitas.  Hukum  selayaknya bergantung  pada  bagaimana  aparat  penegak  hukum  melihat  dan  menggunakannya sehingga  titik  penentu  ada  pada manusia.  Apabila  hukum  bergerak  hanya  pada  tataran teori berakhir pada penerapan hukum yang kaku, mutlak, dan final. Sedangkan hukum
yang  melihat  kepada  perkembangan  dunia  dan  manusia  dapat  memberikan  ruang  bagi hukum bergerak bagi kepentingan manusia (Rifai, 2011).
Hukum progresif dalam artikel ini diwujudkan dengan gugatan citizen law suit, urgensi progresivitas hukum muncul karena keprihatinan terhadap penegakan hukum di Indonesia  yang  buruk  selama  ini.  Hukum  belum  dapat  memberikan  kontribusi  yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan sejahtera (Rifai, 2011). Nonet dan Selznick menyampaikan tatanan hukum sejatinya bersifat represif, otonom, dan responsif. Sifat ketiga ini sebagai representasi hukum progresif yang mendorong manfaat hukum pada kebutuhan sosial dari suatu masyarakat.
Hukum lingkungan membutuhkan progresivitas untuk mendayagunakan sumber daya  alam  berkelanjutan  dengan  memperhatikan  keseimbangan  alam,  kelangsungan perikehidupan,  dan tingkat  kesejahteraan manusia  (Ismelina,  2023).  Dengan  demikian, hukum progresif tidak hanya melihat teori dan narasi tekstual dari hukum yang ada saat ini. Hukum progresif mengikuti perkembangan dan hukum yang merefleksikan keadilan serta  membawa  kemaslahatan  dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa,  terutama dibutuhkannya dalam sengketa pencemaran lingkungan (Rifai, 2011).

## Kesimpulan
Perkembangan zaman membawa dan mengarahkan pembentukan hukum menuju hukum yang progresif dari Satjipto Rahardjo. Progresivitas hukum pada praktik hukum menekankan  pada  cara  berpikir  “humanisme  yuridis”  yang  mengedepankan  rasa kesejahteraan tanpa melupakan aspek peraturan dan perilaku, sehingga hukum progresif menghindari status quo dalam menyelesaikan perkara. Manusia sendiri sering menemui perkara-perkara lingkungan, seperti masyarakat Timika yang dirugikan akibat kegiatan pertambangan oleh PT. Freeport Indonesia dan lainnya.
Berbagai  pencemaran  lingkungan  tidak  merepresentasikan  penegakan  hukum lingkungan  yang  bergerak  secara  progresif.  Hukum  hanya  dipahami  dari  peraturan perundang-undangan  sebagai  hukum  tertulis  tanpa  melihat  persoalan-persoalan empirisnya, dimana hal ini dapat dilihat pada penerapan gugatan citizen law suit dalam praktik  hukum  Indonesia.  Gugatan  citizen  law  suit  termasuk  upaya  hukum  progresif melalui jalur pengadilan yang memberikan hak gugat kepada warga negara.
Hukum  normatif  tidak  hanya  memberikan  hak  gugat  kepada  perorangan  atau badan  usaha,  tetapi  progresivitas  hukum  melahirkan  gugatan  organisasi  lingkungan hidup, gugatan pemerintah dan pemerintah daerah, dan gugatan citizen law suit. Gugatan citizen law suit bertindak atas nama kepentingan warga negara dan kepentingan publik untuk  menggugat  pemerintah  atas  dasar  perbuatan  melawan  hukum  pada  Pasal  1365 KUHPerdata.  Pemerintah  dituntut  supaya  melakukan  tindakan  tertentu,  seperti menghentikan suatu perbuatan, pencegahan pencemaran, upaya pemulihan lingkungan, ataupun penghentian dan pemindahan aktivitas yang menyebabkan pencemaran.
Praktik gugatan citizen law suit telah banyak dilakukan di Indonesia, tetapi jenis gugatan ini hanya diatur pada KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013. Hal ini menyebabkan putusan  terhadap  gugatan citizen  law  suit  masih  memiliki  disparitas,  sebagian  putusan hakim  menolak  gugatan  ini  dengan  ratio  decidendi  yang  menyatakan  belum  adanya pengaturan syarat formil gugatan pada hukum normatif.
Sejatinya praktik beracara gugatan citizen law suit mengikuti pengaturan hukum acara perdata di Indonesia. Perbedaan mekanisme gugatan citizen law suit dalam sengketa lingkungan hidup terletak pada pengaturan notifikasi, dalil gugatan berdasar perbuatan melawan  hukum,  legal  standing  penggugat,  petitum  yang  dimintakan  hanya  sebatas pembuatan kebijakan, dan ketentuan pihak tergugat.
Progresivitas  hukum  dan  gugatan  citizen  law  suit  menjadi  sebuah  urgensi terutama dalam sengketa lingkungan hidup, dimana pencemaran lingkungan bertentangan dengan good environmental government sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Penegakan hukum lingkungan melalui gugatan citizen law suit menunjukkan bahwa perlindungan alam penting dan memiliki fungsi  progresivitas  supaya  pemerintah  berhati-hati  mengambil  dan  mengeluarkan kebijakan,  serta  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  amanat  undang-undang.  Namun, Indonesia  masih  menafsirkan  secara  sempit  sistem  hukum  dalam  praktik  beracara  dan sebagian  putusan-putusan  gugatan  citizen  law  suit  memperlihatkan  tidak  adanya penyerapan unsur progresivitas.
Tatanan hukum sejatinya bersifat represif, otonom, dan responsif. Sifat responsif ini  sebagai  representasi  hukum  progresif  yang  mendorong  manfaat  hukum  pada kebutuhan sosial dari suatu masyarakat. Penulis mengharapkan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai gugatan citizen law suit sebagai wujud progresivitas hukum mengatasi sengketa  lingkungan  hidup,  dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip  ekologis  melalui kebijakan-kebijakan publik.

## BIBLIOGRAFI
Abubakar,  M.  (2019).  Hak  Mengajukan  Gugatan  dalam  Sengketa  Lingkungan  Hidup. Kanfun Jurnal Ilmu Hukum, 21(1), 94.
Amsyari,  F.  (1986).  Prinsip-Prinsip  Masalah  Pencemaran  Lingkungan.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
BBC  News  Indonesia.  (2023,  Agustus  29).  Indonesia  Masuk  ‘Enam  Negara  Paling Berkontribusi Terhadap Polusi Udara Global’, Warga Akan Gugat Pemerintah dan
Industri. BBC News Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72enp76622o.
Cassey, N., & Rahayu, M.I.F. (2021). Analysis of the Limitation of Implementation of Act Against the Law and Force Majeure of Environmental Damage Due to Forest Fire by PT National Sago Prima Based on Legislation Number 32 Year 2009 Concerning Environmental  Protection  and  Management.  Proceedings  of  the  International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021), (570), 1034.
Danusaputro, St.M. (1980). Hukum Lingkungan, Buku I: Umum, Bandung: Binacipta.
Dewata,  M.F.N.,  &  Achmad,  Y.  (2017).  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dhini,  V.A.  (2022,  Maret  24).  Pencemaran  Air  Terjadi  di  10  Ribu  Desa/Kelurahan Indonesia.
Databoks:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di- 10-ribu-desakelurahan-indonesia.
Diantha, I.M.P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
Fajar. M.I. (2017). Penguatan Gugatan Citizen Lawsuit / Actio Popularis sebagai Upaya Perlindungan  Hak  Konstitusional  Akibat  Kelalaian  yang  Dilakukan  Oleh Penyelenggara Negara. Tesis. Universitas Brawijaya.
Firmansyah, A., & Rahayu, M.I.F. (2021). Juridical Analysis of Community Participation in the Process of Making an Analysis of Environmental Impact Based on Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management and Law Number 11  Year  2020  Concerning  Job  Creation.  Proceedings  of  the  3rd  Tarumanagara International  Conference  on  the  Applications  of  Social  Sciences  and  Humanities (TICASH 2021), (655), 437.
Gracia et al.  (2022).  Implementasi  Konsep  Euthanasia:  Supremasi  Hak  Asasi  Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(1), 13-14.
Harahap, M.Y. (2017). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamamah, Fatin, & Abdullah, Abdullah. (2020). Pertanggungjawaban Korporasi Bank Dan  Penyelesaian  Ganti  Rugi  Terhadap  Nasabah  Penyimpanan  Dana  Yang Dirugikan. Syntax Literate , 5 (5), 84–97.
Ismelina,  M,  Anthon  F  Susanto,  Liya  Sukma  Muliya.  (2023).  Hukum  dan  Kearifan Lingkungan. Bandung: CV Prisma Esta Utama.
Ismelina,  M.  (2014).  Hukum  Lingkungan  Paradigma  dan  Sketsa  Tematis.  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Kan, J.V., & Beekhuis, J.J. (1977). Pengantar Ilmu Hukum. Terjemahan Moh. Masduki. Jakarta: P.T. Pembangunan.
Kusumaatmadja, M. (1975). Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup: Beberapa Pikiran dan Saran. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pajadjaran.
Mertokusumo, S. (1988). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty.
Muladi. (2002). Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center.
Nafis,  W.,  &  Rahmad,  R.  (2020).  Hukum  Progresif  dan  Relevansinya  pada  Penalaran Hukum di Indonesia. El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 7.
Nurmedina, L. (2021). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mekanisme  Gugatan  Warga  Negara  (Citizen  Lawsuit)  di  Indonesia  dan  Amerika Serikat. Simbur Cahaya, 28(2), 248.
Primadhyta,  S.  (2021,  Desember  24).  WJP:  Indeks  Negara  Hukum  RI  2021  Turun Peringkat 68 dari 139 Negara. CNN Indonesia:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211224021109-12-738077/wjp-indeks- negara-hukum-ri-2021-turun-peringkat-68-dari-139-negara.
Rahardjo, S. (2007). Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
Rahayu,  M.I.F  et  al.  (2023).  The  Urgency  of  Integrating  Local  Wisdom  Values  in Regulations  in  the  Environmental  Sector.  Proceedings  of  the  3rd  International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022). 933.
Ranuhandoko, I.P.M. (2008). Terminologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Rifai,  A.  (2011).  Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
Santoso,  M.A.  (2016).  Alampun  Butuh  Hukum  dan  Keadilan.  Jakarta:  Penerbit  Prima Pustaka.
Satmaidi,  E  et  al.  (2022).  Citizen  Lawsuit  di  Indonesia:  Tinjauan  terhadap  Substansi,
Prosedur, serta Eksekusi. Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).
Sinaga,  V.H.  (2015).  Hukum  Acara  Perdata  dengan  Pemahaman  Hukum  Materiil. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Soemartono,  G.P.  (1991).  Mengenal  Hukum  Lingkungan  Indonesia.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Subekti. (1981). Hukum Acara Perdata. Bandung: Binacipta.
Yuwono, P, F.R. Mella Ismelina, & Gabriella Elia. (2020). Legal Empowerment in Baduy Migrant, Lebak-Banten. Proceedings of the Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019), (439), 591.

## Copyright holder:
Gracia, Mella Ismelina Farma Rahayu (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: