Journal of Applied Accounting and Taxation Article History Vol. 4, No. 2, October 2019, 203-213 Received October, 2019
e-ISSN: 2548-9925 Accepted October, 2019

## Analisis Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik yang Dikontrol Keluarga
Sabar Warsini a,* and Hayati Fatimah b a Politeknik Negeri jakarta, sabar.warsini@akuntansi.pnj.ac.id, Indonesia
b Politeknik Negeri jakarta,-, Indonesia
Abstract. This study aims to explore the determination of tax avoidance in family-controlled public companies. The research sample was 336 firm years of public companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Hypothesis testing uses multivariate regression  analysis.  This  study  found  that  tax  avoidance  is  influenced  by  the  characteristics  of  the  company  and  corporate governance mechanisms. We prove that leverage has a negative effect on tax avoidance, company size does not significantly influence tax avoidance, pretax return on asset and the level of financial distress have a positive effect on tax avoidance. This study also found that auditor quality has a negative effect on tax avoidance, while management compensation has a positive effect. However, this study cannot prove the effect of the effectiveness of the independent board on tax avoidance.
Keywords:  tax  avoidance,  family-controlled  public  company,  company’s  characteristic,  corporate  governance  mechanism
* Corresponding author. E-mail: sabar.warsini@akuntansi.pnj.ac.id

## Pendahuluan
Beban  pajak  merupakan  beban  yang  sangat signifikan bagi suatu perusahaan. Dengan diterapkannya  tarif  pajak  penghasilan  perusahaan (PPh  Badan)  sebesar  25%  dapat  diartikan  bahwa perusahaan harus menyerahkan seperempat dari laba yang diperoleh kepada pemerintah. Tarif PPh Badan sebesar  25%  yang  berlaku  di  Indonesia  ini merupakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan  tarif  pajak  PPh  Badan  yang  diterapkan  di negara  lain  seperti:  Singapura  memberlakukan  tarif pajak  korporasi  17%,  Brunai  Darusalam  18%, Thailand,  Kamboja,  dan  Vietnam  sebesar  20%, Malaysia  24%  dan  Hong  Kong  16,5%  (The  Global Competitiveness Report, 2017).
Tingginya tarif pajak korporasi menjadi salah satu faktor  yang  mendorong  wajib  pajak  untuk menghindari pajak (Becker, Jacob dan Jacob, 2013). Selain tarif pajak yang tinggi, ketika membayar pajak ke kas negara wajib pajak tidak memperoleh imbalan atau  kompensasi  secara  langsung  yang  diterima,  hal ini  juga  dapat  mendorong  keengganan  wajib  pajak untuk membayar pajak.
Penghindaran pajak (tax avoidance) tidak semata- mata  dipengaruhi  oleh  tingginya  tarif  pajak  dan faktor  kompensasi.  Penelitian  yang  sudah  ada  telah membuktikan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  seperti:  skala  perusahaan (Hanlon, Krishnan dan Mills, 2012; Dharmapala dan Riedel,  2013),  tingkat  pengembalian  investasi sebelum  pajak  (Frank,  Luann,  Lynch,  dan Rego.2009),  financial  distress  (Mills  dan  Newberry, 2001),  foreign  income  (Dyreng,  Hanlon,  dan Maydew,  2010;  Dharmapala  dan  Riedel,  2013), tingkat  leverage  perusahaan  (Koh,  Park  dan  Han, 2011;  Moore,  2012),  dan  penghindaran  pajak  juga dipengaruhi  oleh  tata  kelola  perusahaan/corporate governance (Atwood, Drake, Myer dan Myer, 2012; Richardson,  Lanis,  dan  Leung,  2014;  Khan, Srinivasan dan Tan, 2016)
Penelitian  mengenai  faktor-faktor  penghindaran pajak seperti tersebut diatas dilakukan di negara maju seperti  di  US,  Australia  dan  negara  negara  Eropa, dimana  perusahaan  publik  di  negara  maju mempunyai  karakteristik  kepemilikan  saham  yang menyebar,  hampir  tidak  ada  dominasi  kepemilikan. Masih  sangat  terbatas  penelitian  penghindaran  pajak yang  mempertimbangkan  karakteristik  struktur kepemilikan perusahaan.
Seperti  kita  ketahui  bahwa  struktur  kepemilikan perusahaan  publik  di  negara-negara  Asia  pada
umumnya  dan  khususnya  di  Indonesia  mempunyai karakteristik  yang  unik  yaitu  struktur  kepemilikan perusahaan  publik  terkonsentrasi  dengan  dominasi kepemilikan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50% perusahaan publik di Indonesia didominasi  oleh  kepemilikan  keluarga  (Claessen, Dajnkov, dan Lang, 2000; Hanazaki dan Liu, 2007), dan  karateristik  ini  masih  konsisten  hingga  saat  ini seperti  temuan  Warsini  (2018)  bahwa  kepemilikan keluarga  pada  perusahaan  publik  di  Indonesia berkisar  28%  hingga  72%.    Oleh  karena  itu  sangat penting dilakukan suatu penelitian untuk menginvestigasi  faktor  determinan  penghindaran pajak  pada  perusahaan  publik  yang  dikontrol keluarga.  Apakah  faktor  yang  secara  umum merupakan  determinan  penghindaran  pajak  pada perusahaan  public  dengan  kepemilikan  menyebar juga  berlaku  pada  perusahaan  publik  yang  dikontrol oleh  keluarga.  Pertanyaan  ini  muncul  mengingat kuatnya kendali kepemilikan keluarga bisa jadi akan sangat mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan termasuk kebijakan penghindaran pajak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi faktor  yang  menentukan  penghindaran  pajak  pada perusahaan  public  yang  dikontrol  keluarga  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Berbeda  dengan penelitian  yang  sudah  ada,  dimana  determinan penghindaran  pajak  lebih  ditekankan  pada  faktor karakteristik  perusahaan  seperti:  ukuran  perusahaan, tingkat  profitabilitas,  tingkat  leverage,  dan  financial distress. Penelitian ini mempertimbangkan faktor tata kelola  perusahaan  (corporate  governance)  sebagai determinan  penghindaran  pajak,  dengan  alasan bahwa penghindaran pajak merupakan kebijakan dan keputusan  manajemen  yang  bisa  membawa  dampak positif  (penghematan)  maupun  dampak  negative (oportunistik),  maka  baik  buruknya  tata  kelola perusahaan  tentu  saja  sangat  mempengaruhi kebijakan manajemen tersebut.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan kontribusi  baik  dalam  pengembangan  penelitian  di bidang perpajakan maupun kontribusi praktis. Secara teoritis  hasil  penelitian  ini  mengembangkan penelitian yang menginvestaigasi determinan penghindaran  pajak  yang  sudah  ada  dengan menambahkan  faktor  corporate  governance,  dan memperkaya  literature  penghindaran  pajak  pada perusahaan  public  yang  dikontrol  keluarga. Sedangkan  secara  praktis  hasil  penelitian  ini  akan memberikan  masukan  bagi  investor  dan  regulator khususnya  regulator  di  bidang  pajak  akan  adanya tindakan penghindaran pajak pada perusahaan public.

## Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

## Penghindaran Pajak
Secara  umum  penghindaran  pajak  merupakan berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak untuk membayar pajak serendah mungkin. Darussalam,  Hutagaol  dan  Septriadi  (2010) menyatakan  bahwa  penghindaran  pajak  (tax avoidance)  bisa  dilakukan  oleh  wajib  pajak  melalui skema: (1) penghindaran pajak yang tidak melanggar undang-undang  (acceptable  tax  avoidance)  dan  (2) penghindaran  pajak  yang  melanggar  undang-undang (unacceptable  tax  avoidance)  yang  juga  sering disebut  sebagai  tax  evasion.  Kedua  skema penghindaran  pajak  tersebut  berpotensi  merugikan penerimaan negara.
Berbagai penelitian penghindaran pajak mendefinisikan  penghindaran  pajak  yang  berbeda- beda.  Dyreng,  Hanlon  dan  Maydew  (2010) mendefinisikan  penghindaran  pajak  sebagai  semua pengaturan  transaksi  yang  mengurangi  pajak perusahaan relative  terhadap laba  akuntansi sebelum pajak.  Lim  (2011)  mendefinisikan  tax  avoidance sebagai  penghematan  pajak  yang  timbul  dengan memanfaatkan  kelemahan  (loopholes)  peraturan pajak yang dilakukan secara legal untuk meminimumkan  jumlah  pajak  yang  dibayar. Sedangkan Taylor dan Richardson (2013) menyebutkan  penghindaran  pajak  adalah  upaya penurunan  jumlah  penghasilan  kena  pajak  oleh manajer  perusahaan  melalui  perencanaan  pajak dengan  cara  yang  legal,  memanfaatkan  grey  area sampai dengan cara yang illegal.

## Penghindaran  Pajak  pada  Perusahaan  Publik  yang Dikontrol Keluarga
Bena dan Hanaousek (2008) membedakan struktur kepemilikan  saham  perusahaan  menjadi  dua  yakni: pemegang  saham  mayoritas  (kepemilikan  lebih  dari 50%)  dan  kepemilikan  minoritas  (kepemilikan  tidak melebihi  50%).  Terdapat  dua  pandangan  yang berbeda  mengenai  hadirnya  kepemilikan  keluarga menjadi pengendali perusahaan publik yaitu: (1).  pandangan  alignment,  menyatakan  bahwa kepemilikan keluarga membawa dampak positif bagi operasi  perusahaan  karena  adanya  keselarasan kepentingan  antara  manajemen  dengan  pemilik sehingga  semakin  besar  kepemilikan  keluarga  tidak mendorong  adanya  perilaku  tax  avoidance  (Chen, Chen, Cheng dan Shevlin, 2010; Koh, Park, dan Han,
2011).  Sebagai  pemilik  mayoritas,  keluarga  lebih berorientasi  pada  reputasi,  profesionalisme,  dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. (2).  pandangan  entrenchment,  menyatakan  bahwa hadirnya  kepemilikan  keluarga  sebagai  pengendali perusahaan cenderung memasukan anggota keluarganya sebagai manajemen perusahaan sehingga  dapat  bersepakat  dengan  manajemen untuk menjalankan  kebijakan  yang  hanya  menguntungkan keluarga  sehingga  kepentingan  pemegang  saham minoritas  terabaikan  (Jiang,  Habib,  dan  Hu,  2011). Menurut  pandangan  entrenchment  perusahaan keluarga  cenderung  melakukan  penghindaran  pajak karena  sebagai  mayoritas  mereka  akan  menikmati keuntungan yang paling besar.
Hasil  penelitian  terdahulu  menemukan  bahwa perilaku tax avoidance lebih rendah pada perusahaan yang  dikontrol  oleh  keluarga  (Chen,  Chen,  Cheng, dan  Shevlin,  2010;  Mafrolla  dan  D’Amico,  2016; Masripah, Diyanty, dan Fitriasari, 2017).

## Faktor Determinan Penghindaran Pajak
Terdapat  banyak  faktor  yang  menjadi  pendorong perilaku  penghindaran  pajak.  Faktor  determinan  ini berdasarkan  pada  teori  yang  relevan  dengan  tax avoidance.  Dari  perspektif  teori  struktur  modal, penghindaran pajak sangat  dipengaruhi oleh struktur permodalan  perusahaan.  Ross,  Westerfield,  dan Jordan  (2008)  menyatakan  bahwa  perusahaan  yang menggunakan  sumber  dana  dari  utang  akan memperoleh  penghematan  pajak  atas  pembayaran beban  bunga  utang.  Mengacu  pada  teori  struktur modal maka perilaku penghindaran pajak dipengaruhi  oleh  tingkat  penggunaan  utang (leverage)  perusahaan.  Penelitian  terdahulu  telah membuktikan  bahwa  perilaku  penghindaran  pajak lebih  rendah  pada  perusahaan  dengan  tingkat leverage yang lebih tinggi (Gaham dan Tucker, 2006; Koh,  Park  dan  Han,  2011;  Moore,  2012). Berdasarkan  teori  struktur  modal,  hipotesis  pertama yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:
H1 Semakin  besar  tingkat  leverage  perusahaan semakin rendah penghindaran pajak
Dalam  teori  perusahaan  (theory  of  the  firm) menyatakan  bahwa  perusahaan  adalah  organisasi yang  menggabungkan  dan  mengorganisasikan seluruh sumber dya yang dimiliki untuk menghasilkan barang/jasa untuk dijual. Political cost hypothesis  (Scott,  2014)  menyatakan  bahwa
informasi  perusahaan  besar  biasanya  lebih  mudah diakses  oleh  investor  sehingga  informasi  laba menjadi  hal  yang  pentig  untuk  dicermati.  Dikaitkan dengan  tingkat  kepatuhan  pajak  Hanlon,  Mills  dan Slemrod (2005) menemukan bahwa perusahaan besar cenderung mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah. Sejalan dengan political cost hypothesis hasil  penelitian  di  Indonesia  (Parulian,  2014; Warsini, 2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap penghindaran  pajak.  Dapat  diartikan  bahwa perusahaan  yang  besar  (WP  besar)  cenderung menjadi sorotan masyarakat sehingga tidak terdorong untuk  melakukan  tindakan  penghindaran  pajak karena  bagaimanapun  penghindaran  pajak  adalah merugikan  negara  sehingga  dapat  membawa  risiko reputasi  jika  tindakan  penghindaran  pajak  terdeteksi oleh  regulator  pajak.  Mengacu  pada  political  cost hypothesis maka hipotesis kedua yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:
H2 Semakin  besar  ukuran  perusahaan  semakin rendah penghindaran pajak
Besarnya  beban  pajak  yang  harus  dibayar  oleh perusahaan  sangat  tergantung  dari  besarnya Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP).  Penghasilan  Kena Pajak  atau  laba  fiscal  dapat  ditentukan  dengan  cara melakukan  koreksi  atas  laba  rugi  komersial. Perusahaan  dapat  mengupayakan  membayar  pajak yang  lebih  rendah  dengan  memanfaatkan  loopholes peraturan  pajak  tentang  beban  yang  dapat dikurangkan  (deductible  expenses),  kategori  objek pajak,  penerapan  metode  akuntansi  dan  pengaturan transaksi yang berkaitan dengan perlakuan pajak.
Semakin  besar  laba  kena  pajak,  maka  perusahaan akan membayar pajak yang lebih besar. Oleh karena itu  semakin  besar  tingkat  profitabilitas  perusahaan akan  mendorong  manajemen  untuk  melakukan berbagai  upaya  guna  membayar  pajak  yang  lebih rendah.  Sebaliknya  perusahaan  yang  merugi cenderung  tidak  melakukan  upaya  penghindaran pajak  dikarenakan sesuai  dengan  peraturan perpajakan  (UU  Pajak  Penghasilan)  perusahan  yang merugi  akan  memperoleh  kompensasi  pembayaran pajak.  Frank,  Luann,  Lynch  dan  Rego  (2009) menemukan  bahwa  tingkat  pengembalian  investasi sebelum  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  pajak agresif.  Hasil  ini  sejalan  dengan  Yin  dan  Cheng (2004)  yang  menyatakan  bahwa  perusahaan  yang merugi  tidak  melakukan  penghindaran  pajak. Mengacu  pada  hasil  penelitian  terdahulu  hipotesis
ketiga  yang  dikembangkan  dalam  penelitian  ini adalah:
H3 Semakin  besar  tingkat  pengembalian investasi sebelum pajak semakin tinggi penghindaran pajak
Beban  pajak  merupakan  aliran  kas  keluar  yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara. Kapan wajib  pajak  harus  membayar  pajak  sudah  diatur didalam  peraturan  perundang-undangan  perpajakan. Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  menyetorkan  beban pajak yang terutang sangat dipengaruhi oleh tersedia tidaknya kas yang ada dalam perusahaan. Perusahaan yang  terindikasi  mengalami  kesulitan  keuangan (financial  distress)  akan  kesulitan  untuk  memenuhi kewajiban  membayar  pajak.  Frank,  Luann,  Lynch dan  Rego  (2009)  menyatakan  bahwa  financial distress  merupakan  faktor  insentif  bagi  manajemen perusahaan  untuk  melakukan  pengaturan  laba  fiscal. Warsini (2018) menemukan bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap pelaporan pajak agresif. Mengacu pada hasil penelitian yang sudah ada maka hipotesis  ke  empat  yang  dikembangkan  dalam penelitian ini adalah:
H4 Semakin tinggi financial distress perusahaan semakin tinggi penghindaran pajak
Keempat  faktor  tersebut  diatas  merupakan  faktor yang  menggambarkan  karateristik  perusahaan. Penghindaran  pajak  bukan  hanya  dipengaruhi  oleh karateristik  perusahaan  tetapi  tentu  saja  dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang tercermin dalam tata kelola  perusahaan  (corporate  governance).  Hingga saat  ini  studi  yang  mengeksplorasi  pengaruh mekanisme corporate governance terhadap penghindaran pajak masih sangat terbatas Garbarino  (2007)  menyatakan  bahwa  seperti halnya  manajemen  laba  agresive,  manajemen  pajak agresive juga merupakan masalah agensi. Pandangan tradisional  mengemukakan  bahwa  beban  pajak  yang rendah  akan  meningkatkan  kekayaan  pemegang saham,  akan  tetapi  pandangan  moderat  menyatakan bahwa  manajemen  perusahaan  merupakan  pihak yang  paling  mengetahui  kondisi  perusahaan  dan merupakan  pihak  yang  diberi  wewenang  untuk mengatur  alokasi  sumber  daya  yang  dimiliki perusahaan,  sehingga  apakah  sebenarnya  tindakan penghindaran  pajak  yang  dilakukan  manajemen ditujukan  untuk  menaikan  kekayaan  pemegang saham  atau  justru  untuk  memenuhi  kepentinganya sendiri  menjadi suatu permasahan tersendiri.
Berkaitan  dengan  manajemen  pajak,  Desai  dan Dharmapala  (2009)  menyatakan  bahwa  manajemen perusahaan melakukan kebijakan penghematan pajak bisa  saja  semata-mata  untuk  melaporkan  laba  yang lebih besar sehingga  kompensasi  yang diterima  juga besar, namun pada kenyataannya penghematan pajak tersebut tidak berdampak pada kenaikan kemakmuran pemegang saham.
Berdasarkan  perpekstif  teori  keagenan,  tindakan penghindaran  pajak  dapat  diminimalisir  dengan adanya  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  (good corporate  governance).  Tata  kelola  perusahaan  yang baik dicerminkan dengan adanya  fungsi pengawasan yang  efektif  yang  direfleksikan  oleh  efektifnya pengawasan dewan komisarin independen, penggunaan  auditor  eksternal  yang  berkualitas,  dan kompensasi manajemen.
Jaggi  et  al  (2009)  mengemukakan  bahwa  outside directors  lebih  independen  terhadap  manajemen dibandingkan  inside  directors  sehingga  lebih  efektif dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  terhadap manajemen  perusahaan.  Penelitian  yang  menguji pengaruh  dewan  komisaris  independen  terhadap penghindaran pajak masih sangat terbatas. Lanis dan Richardson  (2011)  melakukan  pengujian  pengaruh komposisi dewan direksi terhadap tax aggressiveness. Dengan menggunakan data perusahaan  public  di  Australia  menemukan  bukti bahwa  semakin  besar  proporsi  outside  directors menurunkan  kemungkinan  tax  aggressiveness.  Hasil ini  tidak  sejalan  dengan  Minnick  dan  Noga  (2010) yang tidak dapat membuktikan adanya pengaruh dari karakteristik  dewan  komisaris  terhadap  manajemen pajak.
Berdasarkan  pada  fungsi  pengawasan  dewan komisaris  independen  maka  hipotesis  kelima  yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:
H5 Semakin  besar  proporsi  dewan  komisaris independen semakin rendah penghindaran pajak
Dalam teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) menyatakan  bahwa  audit  eksternal  merupakan  salah satu  mekanisme  pengendalian  untuk  mengurangi masalah  keagenan  yang  terjadi  karena  adanya kesenjangan  informasi  antara  manajer  dengan stakeholders  lainnya.  Dari  perspektif  laporan keuangan  Maydew  dan  Shackelford  (2006) menyatakan  bahwa  auditor  eksternal  memainkan peran  dalam  menentukan  pengaruh  aktifitas
penghindaran pajak terhadap laporan keuangan. Peran auditor eksternal dalam penghindaran pajak telah  diuji  oleh  McGuire,  Omer  dan  Wang  (2012) yang  menemukan  bahwa  auditor  yang  mempunyai tax expertise berpengaruh negatif terhadap penghindaran  pajak.  Penelitian  lainnya  dilakukan oleh Noh, Doocheol dan Guiran (2014), Kanagaretnam, Lee dan Lim (2016) secara konsisten menemukan  bahwa  perusahaan  yang  diaudit  oleh auditor  yang  berkualitas  yang  diukur  penguasaan pangsa pasar terbukti mampu menurnkan penghindaran  pajak  oleh  perusahaan.  Berdasarkan pada  fungsi  auditor  eksternal  dan  hasil  penelitian yang  sudah  ada  maka  hipotesis  ke  enam  yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:
H6 Penghindaran  pajak  lebih  rendah  pada perusahaan  yang  diaudit  oleh  auditor  eksternal  yang berkualitas.
Corporate  governance  juga  dicerminkan  pada tinggi  rendahnya  kompensasi  yang  diterima  oleh manajemen  perusahaan.  Besar  kecilnya  kompensasi yang  diterima  oleh  manajemen  dapat  mengurangi masalah  agensi  yang  terjadi  antara  manajemen dengan pemegang saham. Pada umumnya kompensasi  manajemen  diberikan  berdasarkan perolehan  laba  yang  dibukukan,  oleh  karena  itu manajemen akan berusaha untuk melakukan berbagai upaya  guna  meningkatkan  laba  misalnya  dengan menekan  beban  pajak.  Hanlon,  Mills  dan  Slemrod (2005) menemukan bahwa semakin besar kompensasi  yang  diterima  oleh  manajemn  akan berpengaruh pada semakin besar upaya penghindaran pajak.  Hasil  tersebut  konsisten  dengan  penelitian yang  lebih  baru  oleh  Gaertner  (2014)  yang menemukan  bahwa  kompensasi  manajemen  sesudah pajak  berpengaruh  positif  terhadap  penghindaran pajak. Untuk memaksimumkan kompensasi yang aan diterima  manajemen  akan  semakin  terdorong  untuk melakukan  penghematan  termasuk  penghematan pajak.  Oleh  karena  itu  hipotesis  ke  tujuh  yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:
H7 Semakin  besar  kompensasi  manajemen semakin tinggi penghindaran pajak
Rerangka Penelitian
Berdasarkan  kajian  literatur  dan  pengembangan
hipotesis  maka  dapat  digambarkan  rerangka penelitian seperti pada gambar 1 berikut:
Gambar 1: Rerangka Penelitian

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  yang bertujuan untuk mengeksplorasi determinan penghindaran  pajak  pada  perusahaan  public  yang dikontrol  keluarga.  Objek  penelitian  adalah perusahaan publik yang dikontrol oleh keluarga yang terdaftar di BEI sampai dengan tahun 2016. Kriteria kepemilikan  keluarga  adalah  seluruh  kepemilikan individu  dan  perusahaan  yang  tercatat  (kepemilikan 5% keatas wajib tercatat) kecuali perusahaan publik, negara,  institusi  keuangan  dan  kepemilikan  publik yang tidak wajib tercatat (Koh, Park, dan Han, 2011). Mengacu pada Koh, Park dan Han (2011) perusahaan publik  dikontrol  oleh  keluarga  apabila  jumlah kepemilikan keluarga paling sedikit 30%.
Kriteria  pemilihan  sampel  adalah:  (1)  bukan industri keuangan dan perbankan,  (2) bukan industri yang  mempunyai  perlakuan  peraturan  pajak  khusus (lex  specialist),  (3)  bukan  industri  yang  pengenaan pajaknya secara final, (4) tersedia data keuangan dan data  lain  secara  lengkap  sesuai  kebutuhan  analisis. Data  yang  digunakan  adalah  data  sekundair  berupa laporan keuangan dan annual report tahun 2014-2016 yang  diperoleh  dari  database  thomson  reuter datastream dan Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL).
Model  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis adalah  model  regresi  berganda  dengan  struktur  data panel sebagai berikut:
TAVit  = αi  +  α1LEVit  +  α2SIZEit  +  α3PTROA + α4NOCFit +  α5KOMIDit +  α6AUDITit +  α7CMANit +  εit                     …..  (1)
Operasionalisasi Variabel:
TAVit adalah  Tax  Avoidance,  diukur  discretionary permanent book-tax differences model Frank, Luann, Lynch dan Rego (2009) adalah:   PermBTDit   =   α0 + α1INTANGit + α2MIit + α3CSTEit + α4∆NOLit + α5permBTD(t-1)it    +  εit  .    PermBTDit  adalah permanent book-tax differences perusahaan i periode t  yang  diperoleh  dari  selisih  antara  total  BTD perusahaan  i  periode  t  dikurangi  temporary  BTD perusahaan i periode t. Total BTD = Book Income – (current  tax  expense/statutory  tax  rate),  dan  nilai temporary BTD = deferred tax expense/statutory tax rate, INTANGit adalah nilai goodwill dan intangibel assets perusahaan i periode t, MIit adalah laba (rugi) dari  minoritas,  CSTit  merupakan  nilai  beban  pajak kini, ∆NOLit merupakan perubahan nilai kompensasi kerugian,  permBTD(t-1)it  adalah  lag  1  tahun  nilai beda permanen. Nondiscretionary book-tax differences  merupakan  fitted  value  persamaan  dan discretionary book-tax differences adalah nilai residu atau error dari persamaan tersebut.
LEVit adalah  leverage  perusahaan  i  periode  t  yang diukur dengan rasio antara total utang (utang jangka panjang +  utang jangka  pendek) terhadap total asset perusahaan  i  periode  t.  Ukuran  ini  telah  banyak digunakan oleh peneliti terdahulu seperti:  Jaggi et al. (2009), dan Moore (2012).
SIZEit adalah  ukuran  perusahaan  i  periode  t  yang diukur  dengan  logaritma  natural  nilai  total  aset perusahaan  i  periode  t.  Dalam  kaitannya  dengan kepatuhan  kewajiban  pajak,  Hanlon  et  al.  (2005), Desai  dan  Riedel  (2013)  menemukan  bahwa  ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran beban pajak
PTROAit adalah  tingkat  pengembalian  investasi sebelum  pajak  perusahaan  i  periode  t,  yang  diukur dengan  nilai  pre-tax  book  income  perusahaan  i periode t dibagi total asset pada periode t-1
NOCFit adalah  perubahan  aliran  kas  perusahaan  i periode  t  diukur  dengan  nilai  perubahan  cash  flow from  operation  periode  t-1  ke  periode  t  diskalakan terhadap  nilai  asset  periode  t-1,  merupakan  variabel
dummy, diberi skore 1 jika NOCFit bernilai < 0 dan 0 jika lainnya.
KOMIDit adalah komisaris independen perusahaan i periode t yang diukur dengan proporsi (%) komisaris independen terhadap jumlah komisaris.
AUDITit adalah kualitas audit perusahaan i periode t diukur  dengan  audit  spesialisasi  industri.  Dalam penelitian  ini  audit  spesialisasi  industri  diukur dengan  besarnya  pangsa  pasar  yang  dikuasai  oleh auditor.  Nilai  pangsa  pasar  diperoleh  dari  membagi total  rasio  penjualan  terhadap  asset  seluruh perusahaan  yang  diaudit  oleh  KAP  tertentu  dibagi dengan  total  rasio  penjualan  terhadap  asset keseluruhan  perusahaan  yang  ada  dalam  industri tersebut, berupa  variabel dummy dengan nilai 1 jika pangsa pasar auditor paling rendah 20% dan 0 untuk lainnya.
CMANit adalah kompensasi manajemen perusahaan i  periode  t  yang  diukur  dengan  rata-rata  nilai kompensasi  manajemen,  dihitung  dengan  membagi total biaya kompensasi CEO dibagi jumlah CEO.

## Hasil dan Pembahasan

## Seleksi Sampel
Penelitian  ini  dilakukan  pada  perusahaan  publik yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  sampai dengan tahun 2016. Tahun analisis adalah tahun 2014 sampai  2016  dengan  unit  analisis  tahun  perusahaan (firm-year).  Secara  keseluruhan  jumlah  unit observasi yang menjadi objek penelitian adalah 1.582 tahun  perusahaan.  Setelah  melalui  seleksi  sampel sesuai  dengan  kriteria  yang  ditentukan  diperoleh sampel  akhir  sebanyak  336  tahun  perusahaan  atau 21.2% dari jumlah observasi.

## Statistik Deskriptif
Tabel 1 mempresentasikan deskriptif statistik yang memberikan  gambaran  umum  profil  sampel  dan variabel penelitian.
Tabel 1 Statistik deskriptif variabel penelitian Variabel Max Min Mean Stdev TAV 0,1076 -0,0795 0,0034 0,0443 LEV 0,8262 0,1699 0,4859 0,1872 SIZE 13,0201 0,9419 9,6612 9,0220
Variabel Max Min Mean Stdev PTROA 0,175 -0,1131 0,0441 0,0693 NOCF 0,1596 -0,1557 0,0017 0,0774 KOMID 0,4069 0,3216 0,3572 0,0885 AUDIT 1 0 0,3355 0,4722 CMAN 0,4155 0,0026 0,1293 0,0765 N 336 Keterangan:
TAV: tax  avoidance ,  LEV:  tingkat  leverage  perusahaan, SIZE:  ukuran  perusahaan,  PTROA:  tingkat  pengembalian investasi  sebelum  pajak  NOCF:  perubahan  nilai  arus  kas operasional, KOMID:  proporsi dewan komisaris independen, AUDITQ: kualitas audit, CMAN: kompensasi manajemen.
Statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai mean TAV adalah positif 0,0034 menunjukan bahwa secara rata-rata  perusahaan  sampel  telah  melakukan penghindaran pajak. Nilai TAV positif menggambarkan  bahwa  laba  akuntansi  lebih  besar dari  laba  fiscal  dan  perbedaan  tersebut  dikarenakan faktor diskresi manajemen .

## Hasil Pengujian Hipotesis
Secara  ringkas  hasil  pengujian  hipotesis  disajikan pada tabel 2 berikut.
Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi Multivariat Determinan Penghindaran Pajak Variabel Independen Prediksi Koefisien Prob t Konstanta 0,1153  0,000*** LEV - -0,3207  0,042** SIZE + 0,2803  0,244 PTROA + 0,0132  0,000*** NOCF + 0,0062  0,014** KOMID - -0,0008  0,913 AUDIT - -0,0086  0,032** CMAN + 0,3313  0,009*** N 336 Adj R 2 0,3272 Keterangan:
TAV: tax  avoidance ,  LEV:  tingkat  leverage perusahaan,  SIZE:  ukuran  perusahaan,  PTROA: tingkat pengembalian investasi sebelum pajak  NOCF: perubahan  nilai  arus  kas  operasional,  KOMID: proporsi  dewan  komisaris  independen,  AUDITQ: kualitas audit, CMAN: kompensasi manajemen.
Hipotesis pertama (H1) menduga bahwa “semakin besar  tingkat  leverage  perusahaan  semakin  rendah penghindaran pajak”. Berdasarkan koefisien determinasi  diperoleh  hasil  bahwa  koefisien determinasi  -0,3207  dan  signifikan  pada  level  α  =
5%.  Hasil  pengujian  sesuai  dengan  prediksi membuktikan  bahwa  tingkat  leverage  berpengaruh negative  terhadap  penghindaran  pajak.  Semakin tinggi  tingkat  utang  perusahaan  semakin  rendah penghindaran  pajak.  Temuan  ini  sejalan  dengan Gaham  dan  Tucker  (2006),  Koh,  Park  dan  Han (2011),  juga  Moore  (2012)  yang  telah  menemukan bahwa  penghindaran  pajak  lebih  rendah  pada perusahaan  yang  mempunyai  tingkat  leverage  yang lebih tinggi.
Hasil penelitian ini mendukung teori penghindaran pajak  berdasarkan  perspektif  teori  struktur  modal (Ross,  Westerfield,  dan  Jordan,  2008)  yang menyatakan  bahwa  perusahaan  yang  menggunakan sumber  dana  dari  utang  akan  memperoleh  manfaat berupa  penghematan  pajak  dikarenakan  adanya beban  bunga  utang.  Semakin  tinggi  utang  yang digunakan  maka  semakin  tinggi  penghematan  pajak yang  dinikmati  sehingga  perusahaan  tidak  lagi terdorong untuk melakukan penghindaran pajak.
Hipotesis  kedua  (H2)  menduga  bahwa  “Semakin besar ukuran perusahaan semakin rendah penghindaran  pajak”.  Penelitian  ini  tidak  dapat membuktikan  pengaruh  ukuran  perusahaan  terhadap penghindaran pajak. Temuan ini ditunjukkan dengan tingkat  signifikansi  pada  level  α  melampaui  10%. Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  temuan Parulian  (2014)  dan  Warsini  (2018)  yang menemukan  bahwa  ukuran  perusahaan  berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini  juga  tidak  mendukung  teori  political  cost hypothesis  (Scott,  2014).  Kegagalan  penelitian  ini untuk  membuktikan  pengaruh  ukuran  perusahaan terhadap  penghindaran  pajak  bisa  jadi  disebabkan karena  kurang  tepatnya  pengukuran  ukuran perusahaan  yang  menggunakan  nilai  logaritma natural  dari  nilai  asset  perusahaan.  Nilai  logaritma natural  asset  tidak  bisa  mencerminkan  ukuran perusahaan yang sesungguhnya.
Hipotesis  ketiga  (H3)  yang  dikembangkan  dalam penelitian  ini  adalah  “semakin  besar  tingkat pengembalian investasi sebelum pajak semakin tinggi penghindaran  pajak”.  Berdasarkan  nilai  koefisien determinasi  dan  tingkat  signifikansi  terbukti  bahwa pengembalian  investasi  sebelum  pajak  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  yang ditunjukan  dengan  koefisien  sebesar  0,0132 signifikan  pada  tingkat  α  =  1%.  Dapat diinterpretasikan  bahwa  semakin  besar  perusahaan
memperoleh  pengembalian  investasi  sebelum  pajak akan  mendorong  manajemen  untuk  melakukan penghindaran pajak yang lebih besar.
Dengan  diterapkannya  tarif  pajak  penghasilan badan  pada  besaran  tertentu,  maka  besarnya  pajak yang  akan  dibayar  perusahaan  akan  proporsional dengan  besarannya  imbal  hasil.  Hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frank, Luann, Lynch dan Rego (2009).
Faktor  karakteristik  perusahaan  lainnya  yang diduga  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak adalah likuiditas perusahaan. Mengingat beban pajak adalah  beban  yang  bersifat  tunai  maha  hipotesis keempat  (H4)  menduga  bahwa  “semakin  tinggi financial  distress  perusahaan  semakin  tinggi penghindaran  pajak”.  Sesuai  dengan  dugaan  hasil penelitian  ini  membuktikan  bahwa  kesulitan keuangan  (financial  distress)  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  yang ditunjukkan  dengan  koefisien  determinan  positif sebesar  0,0062  dan  signifikan  pada  level  α  =  5%. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Frank,  Luann, Lynch  dan  Rego  (2009)  yang  menyatakan  bahwa perusahaan  yang  mengalami  kesulitan  keuangan cenderung melakukan upaya penghindaran pajak.
Seperti  diketahui  bahwa  penghindaran  pajak merupakan  diskresi  manajemen,  oleh  karena  itu penghindaran  pajak  tentu  saja  tidak  terlepas lingkungan  perusahaan  yang  tercermin  dalam  tata kelola  perusahaan.  Pengujian  selanjutnya  dilakukan untuk membuktikan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak.
Hipotesis  kelima  (H5)  menduga  bahwa  “semakin besar proporsi dewan komisaris independen semakin rendah  penghindaran  pajak”.  Hasil  pengujian menunjukkan  bahwa  tingkat  signifikansi  koefisien determinasi  untuk  variabel  KOMID  berada  pada level  α  melampaui  10%.  Dapat  dikatakan  bahwa proporsi  dewan  komisaris  independen  tidak signifikan  mempengaruhi  penghindaran  pajak.  Hasil ini  tidak  sejalan  dengan  Lanis  dan  Richardson (2011),  namun  konsisten  dengan  temuan  Minnick dan Noga (2010).
Kegagalan membuktikan pengaruh dewan komisaris  independen  ini  sejalan  dengan  berbagai penelitian  berkaitan  dengan  manajemen  laba  di Indonesia  juga  tidak  mampu  menemukan  bukti adanya  pengaruh  signifikan  dewan  komisaris independen  (Siregar,  2005;  Siregar  dan  Utama,
2008).  Bisa  jadi  penggunaan  ukuran  proporsi  atau persentase jumlah dewan komisaris independen tidak tepat  untuk  mengukur  efektifitas  pengawasan dikarenakan  proporsi  dewan  komisaris  independen pada  perusahaan  public  di  Indonesia  berkisar  dari 30%  hingga  40%.  Proporsi  ini  sesuai  dengan ketentuan  dari  regulator  yang  mengharuskan  jumlah dewan  komisaris  independen  untuk  perusahaan public  di  Indonesia  minimal  1/3  dari  keseluruhan dewan  komisaris.  Oleh  karena  itu  proporsi  dewan komisaris  independen  kurang  bisa  mencerminkan efektifitas pengawasan kepada kebijakan manajemen.
Variabel tata kelola lainnya yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah kualitas auditor. Hipotesis keenam  (H6)  yang  dikembangkan  menduga  bahwa “penghindaran  pajak  lebih  rendah  pada  perusahaan yang diaudit oleh auditor eksternal yang berkualitas”. Dengan  menggunakan  ukuran  audit  spesialisasi industri,  penelitian  ini  mampu  membuktikan  adanya pengaruh  negative  kualita  s  audit  terhadap penghindaran pajak. Temuan ini ditunjukkan dengan signifikansi  koefisien  determinan  sebesar  -0,0086 (negative)  dan  signifikan  pada  level  α  =  5%.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  Noh,  Doocheol  dan Guiral  (2014),  juga  Kanagaretnam,  Lee  dan  Lim (2016).
Menurut Noh, Doocheol dan Guiral (2014) auditor yang  mempunyai  spesialisasi  industry  mempunyai pemahamam  yang  lebih  besar  terhadap  seluk  beluk permasalahan  klien  termasuk  masalah  perpajakan. Laporan keuangan auditan juga merupakan tanggung jawab  auditor.  Tindakan  penghindaran  pajak  sangat memungkinkan  membawa  risiko  reputasi  buruk apabila ditemukan dan menjadi sengketa antara wajib pajak  dengan  apparat  pajak.  Oleh  karena  itu  auditor yang  berkualitas  atau  bereputasi  enggan  untuk menanggung risiko reputasi tersebut.
Hipotesis ketujuh (H7)  menduga  bahwa  “semakin besar  kompensasi  manajemen  semakin  tinggi penghindaran  pajak”.  Penelitian  ini  mampu membuktikan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh  positif  terhadap  penghindaran  pajak, yang  ditunjukkan  dengan  koefisien  determinan sebesar 0,3313 dengan signifikan pada level α = 1%.
Temuan  ini  dapat  diinterpretasikan  bahwa  semakin tinggi  kompensasi  yang  diterima  oleh  manajeman maka manajemen akan berusaha untuk mempertahankan  bahkan  meningkatkan  kompensasi yang  akan  diterima.  Pada  umumnya  kompensasi manajemen  ditetapkan  berdasarkan  laba  sesudah pajak, oleh karena  itu  kompensasi  yang tinggi dapat diwujudkan  apabila  perusahaan  mampu  melakukan penghematan  seperti  penghematan  pajak  sehingga diperoleh  laba  sesudah  pajak  yang  semakin  besar. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Hanlon,  Mills  dan Slemrod (2005) dan Gaertner (2014).

## Kesimpulan
Berdasarkan  nilai  rata-rata  variabel  penghindaran pajak  adalah  positif  dapat  disimpulkan  bahwa perusahaan  public  yang  dikontrol  oleh  keluarga terbukti  telah  melakukan  tindakan  penghindaran pajak baik secara legal maupun illegal. Penghindaran pajak  tersebut  dipengaruhi  oleh  faktor  karakteristik perusahaan  yaitu:  semakin  besar  tingkat  utang sebagai  sumber  pendanaan  perusahaan  mampu menurunkan  tindakan  penghindaran  pajak,  namun semakin besar pengembalian investasi sesudah pajak dan  semakin  besar  kesulitan  keuangan  akan mendorong  perusahaan  melakukan  penghindaran pajak.  Selain  karateristik  perusahaan,  penghindaran pajak  juga  dipengaruhi  oleh  mekanisme  corporate governance.  Penerapan  good  corporate  governance seperti  adanya  pengawasan  dari  auditor  yang berkualitas  mampu  menekan  tindakan  penghindran pajak, akan tetapi pemberian kompensasi manajemen yang  semakin  besar  justru  mendorong  tindakan penghindaran pajak.

## REFERENSI
Atwood, T.J., Drake, M. S.,  Myers, J.N., dan Myers, L. A. (2012). Home  Country  Tax  System  Characteristics  and  Corporate  Tax Avoidance:  International  Evidence. The  Accounting  Review , 87,
1831-1860
Becker Bo, Marcus Jacob dan Martin Jacob, (2013). Payout Taxes and The Allocation of Investment, Journal of Finance Economics , 107: 1-24
Bena,  Jan,  dan  Hanousek,  (2008).  Rent  Extraction  by  Large Shareholders:  Evidence  Using  Dividend  Policy  in  the  Czech Republic, Journal of Economics and Finance , 58: 106-130
Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., dan Shevlin, T. (2010). Are Family More  tax  Aggressive  than  Non-Family  Firms?. Journal  of Financial Economics , 95, 41-61
Claessens,  S.,  S.Dajnkov  dan  Larry  H.P.Lang,  (2000).  The Separation  of  Ownership    in  East  Asia  Corporation, Journal  of Finance Economics , 58: 81-112
Darussalam, John Hutagaol dan Danny Septriadi,  (2010). Konsep dan  Aplikasi  Perpajakan  Internasional ,  Danny-Darussalam  Tax Center , Jakarta
Dharmapala. D. dan Nadine Riedel,  (2013). Earnings Shocks and Tax-Motivated  Income  Shifting  :  Evidence  from  European Multinationals, Journal of Public Economics , 97: 95-107
Desai A. Mihir dan Dhammika Dharmapala, (2007). Taxation and Corporate  Governance:  An  Economic  Approach,  the  Conference on Taxation and Corporate Governance at the Max Planck Intitute in Munich,SSRN, diunduh Juni 2015, 1-23
Dyreng,  S.D.,  Hanlon,  M.  dan  Maydew,  E.L.,  (2010).  Long-Run Corporate Tax Avoidance, The Accounting Review , 83: 61-82.
Frank, M.M, Lynch, L., J. dan Rego, S., O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial reporting. The Accounting Review , 84, 467-496
Gaertner, F., (2014), CEO After Tax Compensation Intencives and Corporate Tax Avoidance. Contemporary Accounting Research, 4- 31
Garbarino, Carlo, (2007). Aggressive Tax Strategies and Corporate Tax  Governance:  An  Institutional  Approach,  Working  paper, http://ssrn.com.case no.188/08, diunduh Juni 2013, 1-17
Graham  J.  R.  dan  Alan  L.  Tucker,  (2006).  Tax  Shelter  and Corporate Debt Policy, Journal of Financial Economics , 81: 563- 594
Hanazaki, Masaharu dan Qun Liu,  (2007). Corporate Governance and Investment in East Asian firms: Empirical Analysis of Family Controlled firms, Journal of Asian Ecocnomics , 18: 76-97
Hanlon, Michelle, Gopal V.Krishnan, dan Lillian F. Mills, (2012). Audit  Fee  and  Book-Tax  Differences, Journal  of  the  American TaxationAssociation , 34: 55-86
Hanlon,  M.,  Edward  L.  Maydew  dan  Terry  Shevlin,  (2008).  An Unintended  Consequence  of  Book-Tax  Conformity  :  A  Loss  of Earnings Informativeness, Journal of Accounting and Economics , 46 : 294-311
Jaggi,  Bikki,  Sidney  Leung  dan  Ferdinan  Gul,  (2009).  Family Control,  Board  Independence  and  Earnings  Management: Evidence based on Hong Kong firms, Journal of  Accounting and Public Policy, 28: 281-300
Jensen,  M.  dan  Meckling,  W,  (1976).  Theory  of  The  Firm: Managerial  Behavior,  Agency  Costs  and  Ownership  Structure, Journal of Finance Economics , 3: 305-360.
Jiang, H., Habib, A. dan Hu, B. (2011). Ownership Concentration, Voluntary  Disclosures  and  Information  Asymmetry  in  New Zealand. The British Accounting Review , 43, 39-53
Kanagaretnam,  K.,  Lee,  J.,  Lim,  C.  Y.,  dan  Lobo,  G.  (2016). Relation  between  Auditor  Quality  and  Tax  Aggressiveness: Implications of Cross-Country Institutional Differences, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 35: 105-135
Khan,  Mozaffar,  Srinivasan,  Suraj  dan  Tan,  Liang  (2016), Institutional  ownership  and  corporate  tax  avoidance:  New evidence, The Accounting Review, 92-2: 101-122
Koh,  S.,Y.,  Park,  S.,  Y.,  dan  Han,  J.,  S.  (2011).  Conformity between the Book Income & Taxable Income of Family Firms, and its  Value  Relevance:  Empirical  Evidence  from  Korea. the  12 th Asian Academic Accounting Association , Bali-Indonesia, 1-29
Lanis, Roman dan Grant Richardson, (2011). The effect of Board of  Director  Composition  on  Corporate  Tax  Aggressiveness, Journal of Accounting and Public Policy, 30: 50-70
Lim,  Youngdeok,  (2011).  Tax  Avoidance,  Cost  of  debt  and Shareholder activism : Evidence from Korea, Journal of Banking and Finance , 35: 456-470
Mafrolla, E., dan D’Amico, Eugenio, (2016). Tax Aggressiveness in Family Firms and the Non-linear Entrenchment Effect, Journal of Family Business Strategy, 7: 178-184
Masripah,  M.,  Diyanty,  Vera,  dan  Fitriasari,  Debby,  (2016). Controlling  Shareholder  and  Tax  Avoidance:  Family  Ownership and  Corporate  Governance, International  Research  Journal  of Business Studies , 8: 3-32
Maydew,  E.,  dan  D.  Shackelford,  (2006).  The  Changing  Role  of Auditors in Corporate Tax Planning, Taxing Corporate Income in the 21th century, Cambridge University, diunduh Juni 2015, 1-23
Mc.Guire, S. T. Omer, dan D. Wang, (2012). Tax Avoidance: Do Industry Experts Make a Difference?, The Accounting Review , 87: 975-1003
Mills, L. dan Newberry K., (2001). The Influence of Tax and Non- tax  cost  on  book-tax  Reporting  Differences  :  Public  and  private Firms, Journal of  the American Taxation Association , 23: 1-19
Minnick,  Kristina  dan  Tracy  Noga,  (2010).  Do  Corporate Governance  Characteristics  Influence  Tax  management?,  Journal of Corporate Finance, 16: 703-718
Moore,  Jared  A.,  (2012).  Empirical  Evidence  on  the  Impact  of External  Monitoring  on  Book-Tax  Differences, Advances  in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting , xxx (article in press):xxx-xxx
Noh, Doocheol, dan Andres Guiral, (2014). The Effect of Auditor-
Provided Tax Services on Tax and
Financial  Reporting  Aggressiveness,  Advanced  Science  and Technology Letters, 47: 89-92
Parulian,  S.R.,  (2014).,  Ananlisis  faktor  faktor  yang mempengaruhi  Tax  Avoidance  dan  Pengaruh  Tax  avoidance terhadap Nilai Perusahaan, Disertasi Universitas Indonesia
Richardson,  Grant,  Roman  Lanis  dan  Sidney  Chi  Moon  Leung, (2014).  Corporate  Tax  Aggressiveness,  Outside  Directors,  and Debt  Policy:  An  Empirical  Analysis, Journal  of  Corporate Finance , 25: 107-121
Ross,  W.  Ryan,  Westerfield  dan  Jordan,  (2008). Corporate Finance Fundamentals 8 th edition , New York, McGraw-Hill
Scott, W., R.  (2014). Financial Accounting Theory, seven edition, Prentice-Hall, Canada
Siregar,  S.  Veronica  dan  S.  Utama  (2008)  Type  of  Earnings Management and the Effetc of Ownership Strukture, Firm Size and
Corporate  Governance  Practice:  Evidence  from  Indonesia,  The International Journal of Accounting, 43: 1-27
Siregar, Sylvia Veronica, (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran  Perusahaan  dan  Praktek  Corporate  Governance  terhadap Earnings  Management  dan  Kekeliruan  Penilaian  Pasar,  Disertasi, PascaSarjana FEUI
Taylor  Grantley  dan  Grant  Richardson,  (2012).  International Corporate  Tax  Avoidance  Practices  :  Evidence  from  Australian Firms, The International Journal of Accounting , 47: 469-496
Warsini,  Sabar,  (2018).  The  Effect  of  Family  Ownership  on  the Relationship  between  Aggressive  Financial  and  Tax  Reporting: Evidence  from  10  Asian  Countries, Proceeding  Asia  Pacific Business and Economics Conference , Universitas Indonesia 17-18 Januari 2018
..................., The  Global  Competitiveness  Report ,  World Economics Forum, 2017