## Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review
dan Judicial Review
Asmaul Husna Alumnus Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kual asmaulhusna2292@gmail.com Eddy Purnama Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala eddypurnama@gmail.com Mahdi Syahbandir Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala mahdisyahbandir@gmail.com
Abstrak: Qanun  merupakan  pengganti  dari  istilah  peraturan  daerah  yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh sebagai salah satu bentuk otonomi khusus. Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Qanun merupakan  salah satu peraturan  perundang-undangan  yang  tata  urutannya  di  bawah  Undang- Undang.  Oleh  karena  qanun  merupakan  peraturan  perundang-undangan sejenis  perda,  maka  pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  membatalkannya jika  qanun  tersebut  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Pada  pertengahan  tahun  2016,  Kementerian Dalam  Negeri  (Kemendagri)  Republik  Indonesia  telah  membatalkan  3.143 Perda  karena  dianggap  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan memperpanjang  jalur  birokrasi.  Selain  itu,  peraturan  tersebut  juga  dianggap menghambat  proses  perizinan  dan  investasi  serta  menghambat  kemudahan berusaha.  Dari  jumlah  tersebut  terdapat 65 qanun Aceh yang ikut dibatalkan, yang terdiri dari 6 Qanun Provinsi dan 59 Qanun Kabupaten/Kota. Mengenai
kewenangan  siapa  yang  sebenarnya  berwenang  menguji  Perda/Qanun  tidak ada sebuah kesepakatan pendapat diantara para pakar.
Kata Kunci: Pembatalan, Qanun, Executive Review, Judicial Review.
Abstract: Qanun is a substitute for the term regional regulation that is specific to  Aceh Province as  a form  of  special autonomy. In the hierarchy of  statutory regulations, Qanun is one of the statutory regulations whose ordering is under the  Law.  Because  the  qanun  is  a  kind  of  legislation,  the  government  has  the authority  to  cancel  it  if  the  qanun  is  contrary  to  the  provisions  of  the  higher statutory regulations. In mid-2016, the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) of the Republic of Indonesia canceled 3,143 regional regulations because they were  considered  to  hamper  regional  economic  growth  and  extend  the bureaucratic  path.  In  addition,  the  regulation  is  also  seen  as  hampering  the licensing and investment processes and hampering the ease of doing business. Of  these,  there  were  65  Aceh  qanuns  that  were  canceled,  consisting  of  6 Provincial Qanun and 59 District / City Qanun. Regarding the authority of who actually has the authority to examine the Perda / Qanun there is no agreement of opinion among experts.
Keywords: Cancellation, Qanun, Executive Review, Judicial Review

## PENDAHULUAN
anun  merupakan  pengganti  dari  istilah  peraturan  daerah  yang dikhususkan  untuk  Provinsi  Aceh  sebagai  salah  satu  bentuk  otonomi khusus.  Qanun  Aceh  adalah  peraturan  perundang-undangan  sejenis peraturan  daerah  provinsi  yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kehidupan masyarakat Aceh pasap (Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh).
Qanun  dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan  Aceh, pemerintahan  kabupaten/kota,  dan  penyelenggaraan  tugas  pembantuan  (Pasal 233  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintah Aceh).  Di  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan,  Qanun  merupakan salah  satu  peraturan  perundang-undangan  yang  tata  urutannya  di  bawah Undang-Undang. Oleh karena qanun merupakan peraturan perundang-undangan setingkat perda, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkannya  jika  qanun  tersebut  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  yang menyebutkan  bahwa  pemerintah  dapat  membatalkan  qanun  yang  bertentangan dengan  kepentingan  umum,  antarqanun,  dan  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi.  Hanya  saja  ketentuan  tersebut  tidak  berlaku  bagi  qanun
Q
tentang  pelaksanaan  syari’at  Islam  dimana  kewenangan  untuk  membatalkan atau mengujinya menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
Kewenangan untuk menguji dan membatalkan Qanun Aceh tidak hanya dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  ( Judicial  Review ),  tetapi  juga  diberikan kewenangan  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  ( Executive  Review )  untuk membatalkannya.  Mekanisme  pembatalan  ini  dapat  disebut  juga  sebagai mekanisme  pengujian,  tetapi  tidak  dilakukan  oleh  lembaga  kehakiman ( judiciary )  ataupun  oleh legislator ,    melainkan  oleh  lembaga  pemerintah eksekutif  tingkat  atas  (pusat)  (Asshiddiqie,  2010:  74).    Hal  ini  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  dalam kaitannya  dengan  pengawasan  Pemerintah  Pusat  terhadap  Pemerintah  Daerah, dalam  Pasal  249  ayat  (1)  ditegaskan  bahwa  Gubernur  wajib  menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
Dalam  Pasal  251ayat  (1)  disebutkan  bahwa“Perda  Provinsi  dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri”. Oleh karena pemegang kekuasaan tertinggi adalah Presiden dan Menteri  adalah  pembantu  dari  Presiden,  maka  Presiden  memiliki  kontrol terhadap  evaluasi  yang  dilakukan  Menteri  melalui  keputusannya.  Sehingga dimungkinkan  untuk  melakukan  keberatan  administratif  kepada  Presiden apabila  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  gubernur  keberatan  terhadap pembatalan  Perda  oleh  Menteri    (FKHK,  2016).  Keberatan  tersebut  diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda diterima sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  251  ayat  (7)  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah.  Dalam  hal  ini,  pembatalan  perda  hanya  dilakukan  oleh executice  review ,  tidak  ada  lagi  upaya  mengajukan  keberatan  kepada Mahkamah  Agung  ( judicial  review )  apabila  pemerintah  daerah  tidak  bisa menerima keputusan pembatalan perda oleh Menteri.
Dalam  peraturan  perundang-undangan,  Perda  atau  Qanun  memiliki keunikan  tersendiri  karena  meski  kedudukan  Perda  berada  di  bawah  undang- undang,  tetapi  tidak  terdapat  kesatuan  pendapat  antara  para  pakar  mengenai siapa  sebenarnya  yang  berwenang  mengujinya. Ni’matul  Huda  berpendapat bahwa  pengujian  terhadap  peraturan  daerah  hanya  dapat  dilakukan  oleh Mahkamah Agung, sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (Huda, 2009: 86).
Hal  serupa  juga  ditegaskan  oleh  Jimly  Asshiddiqie  yang  berpendapat bahwa karena peraturan daerah itu termasuk kategori peraturan yang hirarkinya berada  di  bawah  undang-undang,  maka  tentu  dapat  timbul  penafsiran  bahwa Pemerintah  Pusat  sudah  seharusnya  tidak  diberi  kewenangan  oleh  undang- undang untuk menilai dan mencabut peraturan daerah sebagaimana diatur oleh undang-undang  Pemerintah  Daerah,  yang  berwenang  untuk  menguji  peraturan
daerah  itu,  menurut  Pasal  24A  ayat  (1)  UUD  1945  adalah  Mahkamah  Agung (Asshiddiqie, 2012: 25-26).
Berbeda  dengan  pendapat  di  atas,  Sri  Soemantri  menyatakan  bahwa  ada beberapa  pihak  yang  mempunyai  hak  uji  terhadap  Perda.  Hak  uji  dilakukan bukan  hanya  oleh  Mahkamah  Agung,  tetapi  juga  oleh  Pemerintah,  ada  yang oleh  Presiden  dan  ada  juga  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  (Minolah,  2011:  5). Perdebatan  mengenai  berlakunya excecutive  review dan judicial  review terhadap  perda  menjadi  pertanyaan  tersendiri  di  era  otonomi  daerah  ini mengingat perda adalah produk kepala daerah dan DPRD di suatu daerah yang bersifat  otonomi  khusus    (FHUNPATTI,  2017).  Oleh  karena  itu,  Mendagri harus  lebih  berhati-hati  dalam  mengeluarkan  keputusan  pembatalan  qanun mengingat  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor    23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah  tidak  ada  lagi  upaya  mengajukan Judicial  Review ke Mahkamah  Agung  dan  pemerintah  harus  lebih  cermat  dalam  melihat kekhususan  dan  keistimewaan  masing-masing  daerah  terutama  daerah  Aceh mengingat daerah Aceh adalah sebuah daerah yang menganut syari’at Islam.
Dari uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dikaji  dalam  artikel  ini  adalah:  Apakah  tata  cara  pengujian  Qanun  Aceh  dari segi judicial  review dan executive  review sudah  memenuhi  syarat  yang  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan?  Apakah  yang  menjadi  ukuran pembatalan  Qanun  Aceh  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Mahkamah  Agung? Jenis  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  berupa yuridis  normatif,  yakni  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  yaitu bahan hukum primer,  sekunder, dan tersier.

## PEMBAHASAN

## A. Kewenangan Pengawasan Qanun Oleh Pemerintah Pusat
Kata  “pengawasan”  berasal  dari  kata  “awas”  yang  berarti  “penjagaan” (Huda, 2005: 242). Pengawasan dalam bahasa Belanda disebut toezicht, dalam bahasa  Inggris  disebut supervision atau controlling yang  juga  bisa  diartikan pengendalian  (Jalil,  2005:  254). Pengertian pengawasan  ( toezicht,  supervision ) adalah suatu bentuk hubungan dengan sebuah legal entity yang mandiri, bukan hubungan internal dari entitas yang sama. Bentuk dan isi pengawasan dilakukan semata-mata  menurut  atau  berdasarkan  ketentuan  undang-undang.  Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap hal  yang  secara tegas ditentukan  dalam undang-undang.  Pengawasan  tidak  berlaku  atau  tidak  diterapkan  terhadap  hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang (Jalil, 2005: 254).
Pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  adalah  proses kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar  pemerintah  daerah  berjalan sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan    peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dilaksanakan oleh pemerintah meliputi (Jalil, 2005: 254):
a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
b. Pengawasan terhadap perda dan peraturan kepala daerah
Dalam hubungan antara pemerintah dan daerah, maka pengawasan yang dilakukan oleh badan pemerintah yang lebih tinggi terhadap badan pemerintah di bawahnya dapat berupa:
a. Pengawasan represif
b. Pengawasan preventif
Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan dilaksanakan. Pengawasan  preventif  dijalankan  untuk  mencegah  timbulnya  penyimpangan- penyimpangan  dan  penyelewengan-penyelewengan  dari  rencana  yang  telah ditentukan (Bahar, 2009: 81).
Dalam hal pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan  di  daerah,  maka  dapat  dipastikan  pengawasan  yang  dilakukan badan pemerintahan yang lebih tinggi terhadap badan pemerintahan yang lebih rendah  menjadi  lebih  besar.  Artinya,  badan  pemerintahan  yang  lebih  tinggi mempunyai  kekuatan  untuk  menyatakan  suatu  keputusan  bila  dijalankan  atau tidak.  Karena  badan  pemerintahan  yang  lebih  tinggi  dapat  menentukan  secara pasti  jenis,  bentuk  dan  isi  suatu  keputusan  yang  diterbitkan.  Pengawasan  atas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  adalah  proses  kegiatan  yang  ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Pasal  14  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang  berbunyi:  “materi  muatan  Peraturan Daerah  Provinsi  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  berisi  materi  muatan dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan  serta menampung  kondisi  khusus  daerah  dan/atau  penjabaran  lebih  lanjut  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi”.  Oleh  karena  itu,  perda  tidak  boleh bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  perda  lain  dan  peraturan  perundang- undangan  yang lebih tinggi. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang  ditetapkan  dalam  rangka  penjabaran  lebih  lanjut  dari  UU  No.  11  Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Dalam  Pasal  234  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  dalam  hal  rancangan qanun  yang  telah  disetujui  bersama  DPRA  dan  Gubernur  atau  DPRK  dan bupati/walikota tidak disahkan oleh Gubernur atau bupati/walikota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun disetujui, rancangan qanun tersebut sah  menjadi  qanun  dan  wajib  diundangkan  dengan  menempatkannya  dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran Daerah kabupaten/kota.
Dalam Pasal  235  ayat  (5) UUPA menyatakan bahwa sebelum disetujui bersama  antara  Gubernur  dan  DPRA,  serta  bupati/walikota  dan  DPRK, pemerintah  mengevaluasi  rancangan  qanun  tentang  APBA  dan  Gubernur mengevaluasi rancangan APBK. Terkait hal-hal yang berada di luar APBA dan APBK,  pemerintah  melakukan  pengawasan  represif.  Hal  ini  menunjukkan
bahwa  adanya  pengawasan  preventif  oleh  pemerintah  terhadap  qanun  hanya terbatas  mengenai  qanun  yang  berisi  tentang  APBA,  APBK,  Pajak,  retribusi, dan RUTR. Pengaturan yang seperti ini tidak ideal untuk diterapkan bagi daerah yang berstatus otonomi khusus seperti Aceh.
Pembatalan  qanun  oleh  pemerintah  hanya  berdasarkan  pertimbangan politik  dan  teknis  mengenai  pengaturan  keuangan  daerah  dan  tata  ruang, padahal  produk  hukum  yang  lebih  strategis  dan  bernuansa  “otonomi  khusus” seringkali  mengundang  knotroversi  yang  menuai  pro  dan  kontra  di  tengah masyarakat di daerah. Sehingga jika pemerintah benar-benar serius memberikan status  otonomi  khusus  pada  daerah  yang  berhak  menerimanya,  model pengawasan  terhadap  produk  hukum  daerah  pun  lebih  ketat  dan  jelas  dasar hukumnya.  Pengawasan  preventif  diperlukan  sebagai  sarana  kontrol sebagaimana  yang dikemukakan oleh Newman, “ control  is  assurance  that  the performance conform to plan ”. Pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan (Dinia, 2014: 110).
Menurut  Thorbecke  terdapat  3  tujuan  pengawasan  preventif,  yaitu (Dinia, 2014: 111):
1. Mempertahankan undang-undang atau kepentingan negara
2. Mempertahankan  kepentingan  daerah/provinsi  lain  karena  peraturan yang bersangkutan dapat mengenai pihak ketiga
3. Mempertahankan  kepentingan  provinsi  yang  bersangkutan  sendiri dan kepentingan atau hak bagian-bagiannya, Gementee dan penduduk yang  tidak  diperhatikan  oleh  peraturan  yang  dibuat  secara  sepihak, salah dan bersifat memihak.

## B. Tata Cara Pengawasan Qanun oleh Pemerintah Pusat
Pada  dasarnya,  mekanisme  pengawasan  pusat  terhadap  Qanun  sama dengan  pengawasan  pusat  terhadap  perda  di  daerah  lainnya.  Dimulai  dari pembuatan  Perda  atau  Qanun  sampai  dengan  pelaksanaan  Perda  atau  Qanun, akan  tetapi  yang  menjadi  persoalan  adalah  pengawasan  terhadap  Qanun  yang berisi aturan-aturan tentang pelaksanaan syari’at Islam (Anggiani, 2011: 328).
Pada pembuatan, pelaksanaan serta pengawasannya, Qanun dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
1. Qanun umum
Qanun  umum,  yaitu  qanun  yang  berisi  aturan-aturan  tentang penyelenggaraan  pemerintahan  secara  umum.  Isi  qanun  umum  ini  mempunyai persamaan  dan  perbedaan  dengan  ketentuan  atau  isi  perda  daerah  lainnya. Persamaannya  yaitu  mengenai  isinya  yang  berisi  tentang  ketentuan-ketentuan umum  dalam  hal  penyelenggaraan  pemerintahan  seperti  di  bidang:  pajak, retribusi, APBD, RUTR, dan semua urusan yang diberikan pusat kepada daerah diluar urusan atau kewenangan pusat. Adapun perbedaannya dengan peraturan
daerah  lainnya  adalah  bahwa  setiap  isi  qanun  itu  tidak  boleh  bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Qanun khusus Qanun  khusus  yaitu  qanun  yang  berisi  aturan-aturan  tentang penyelenggaraan  kekhususan  pemerintahan  daerah  NAD.  Adapun  kriteria qanun khusus yaitu (Anggiani, 2011: 329):
a. Kehidupan beragama di NAD harus dilandasi oleh ajaran Islam;
b. Kehidupan hukum adat haruslah berlandaskan ajaran Islam;
c. Penyelenggaraan pendidikan haruslah berdasarkan ajaran Islam;
d. Peran  ulama  sangat  penting  sebagai  pemuka  agama,  karena  itu ulama  harus  ikut  serta  dalam  pembuatan  qanun,  agar  kebijakan yang  dibuat  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  yang  telah menjadi Volksgeist atau jiwa bangsa dari masyarakat Aceh.
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,  dalam  Pasal  235  disebutkan  bahwa  pengawasan  pemerintah  terhadap qanun  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam undang-undang tersebut ada dua bentuk pengujian terhadap qanun Aceh, yaitu:
1. Pengawasan  pemerintah  ( executive  review )  terhadap  qanun- qanun  yang  dianggap  bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan/atau  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi;
2. Pengawasan  Mahkamah  Agung  ( judicial  review )  terhadap qanun-qanun  yang  mengatur  tentang  syari’at  Islam  apabila qanun-qanun tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
Ketentuan tentang pengawasan konsekuensi hukum yang timbul dari pengawasan  pusat  terhadap  Qanun  tercantum  dalam  Pasal  235  UU  No.  11 Tahun 2006, yaitu:
1. Pengawasan  terhadap  Qanun  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pemerintah  dapat  membatalkan  Qanun  yang  bertentangan dengan  kepentingan  umum,  antar  qanun,  dan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  kecuali  diatur  dalam undang-undang ini;
3. Qanun  dapat  diuji  oleh  Mahkamah  Agung  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan;
4. Qanun  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  yang  mengatur tentang  pelaksanaan  syari’at  Islam  hanya  dapat  dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung;
5. Sebelum  disetujui  bersama  antara  Gubernur  dan  DPRA  serta bupati/walikota dan DPRK, pemerintah mengevaluasi rancangan
Qanun  tentang  APBA  dan  Gubernur  mengevaluasi  rancangan APBK;
6. Hasil  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  bersifat mengikat Gubernur dan bupati/walikota untuk dilaksanakan.
Di  Indonesia  terjadi  dualisme  pengaturan  penilaian  atau  pengujian terhadap  Peraturan  Daerah  (dan  juga  qanun),  yaitu  pengujian  yang  dilakukan oleh Pemerintah sebagai badan administrasi dan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai badan yudisial. Pada dasarnya pengawasan terhadap suatu  peraturan  daerah  adalah  wewenang  dari  pemerintah  pusat  sebagai lembaga  eksekutif  untuk  mengawasinya,  adapun  Mahkamah  Agung  adalah lembaga  yudisial  yang  hanya  dapat  melakukan  pengujian  setelah  dimintakan pendapatnya  melalui  permintaan  untuk  melakukan  hak  uji  material  (Anggiani, 2011: 332).

## C. Tata  Cara  Pengujian  Qanun  Aceh  dari  Segi Judicial  Review dan
Executive Review Menurut Peraturan Perundang-undangan
1. Pengujian Qanun Aceh Melalui Judicial Review
Qanun  Aceh  yang  dianggap  bermasalah  yaitu  bertentangan  dengan peraturan  yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat dibatalkan  melalui  dua  cara,  yaitu  melalui executive  review (pemerintah)  dan judicial review (pengadilan).
Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  mengatakan  qanun  yang bertentangan dengan konstitusi akan diajukan ke Mahkamah Agung untuk diuji materi. “bahwasanya uji materi bisa dimintakan oleh masyarakat  yang merasa dirugikan  atau  diajukan  oleh  instansi  pemerintah’.  Menanggapi  sejumlah pendapat yang menilai qanun Aceh tentang Hukum Jinayat melanggar undang- undang  Republik  Indonesia.  Menurut  Mardiyanto,  setelah  disahkan  setiap qanun  harus  diserahkan  kepada  Mendagri  selaku  pembina  perda  di  Indonesia dan  juga  harus  disetujui  oleh  DPRA  dan  Gubernur  Aceh.  “tanpa  persetujuan keduanya, maka qanun tersebut cacat hukum” (Suhardi, 2016: 154).
Pengawasan  pemerintah  terhadap  qanun  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh).    Pemerintah  dapat  membatalkan qanun  yang  bertentangan  dengan  (Pasal  235  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor
11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh):
a. Kepentingan umum
b. Antar qanun
c. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini.
Qanun  dapat  diuji  oleh  Mahkamah  Agung  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam hanya  dapat  dibatalkan  melalui  uji  materi  oleh  Mahkamah  Agung.  Dengan
merujuk  ke  undang-undang  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  dua bentuk pengujian terhadap qanun Aceh, yaitu:
a. Pengujian yang dilakukan oleh pemerintah ( executive review ) yaitu pengujian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  qanun-qanun yang  dianggap  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. Pengujian  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  ( judicial  review )  yaitu pengujian  yang dilakukan oleh Mahkamah  Agung terhadap qanun- qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam.
Oleh karena peraturan daerah (perda) termasuk kategori peraturan yang hierarkinya  di  bawah  undang-undang,  maka  tentu  dapat  timbul  penafsiran bahwa  Pemerintah  Pusat  sudah  seharusnya  tidak  diberi  kewenangan  oleh undang-undang  untuk  menilai  dan  mencabut  peraturan  daerah  sebagaimana diatur  oleh  undang-undang  tentang  pemerintah  daerah.  Namun,  yang berwenang  untuk  menguji  perda  itu  adalah  Mahkamah  Agung  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  24A  ayat  (1)  UUD  1945  (Asshiddiqie,  2012:  25-26).  Hal yang  serupa  juga  ditegaskan  oleh  Ni’matul  Huda  yang  berpendapat  bahwa pengujian  terhadap  peraturan  daerah  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (Huda, 2009: 86).
Berdasarkan  pendapat  para  pakar  di  atas  dan  merujuk  ke  UUD  1945, maka  yang  berhak  membatalkan  Qanun  Aceh  adalah  Mahkamah  Agung, mengingat  Aceh  juga  merupakan  salah  satu  daerah  yang  diberikan keistimewaan  khusus  dalam  dan  berlandaskan  syari’at  Islam.  Akan  tetapi, hingga  saat  ini  belum  ada  satupun  Qanun  Aceh  yang  pernah  dibatalkan  oleh Mahkamah  Agung,  akan  tetapi  Menteri  Dalam  Negeri  lah  yang membatalkannya seperti yang terjadi dua tahun yang lalu.

## 2. Pengujian Qanun Aceh Melalui Executive Review
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah,  Perda  provinsi  dan  peraturan  gubernur  yang  bertentangan dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi, kepentingan  umum,  dan/atau  kesusilaan  dibatalkan  oleh  Menteri.  Pembatalan perda  provinsi  dan  peraturan  gubernur  ditetapkan  dengan  keputusan  Menteri. Paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  keputusan  pembatalan,  kepala  daerah  harus menghentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut  perda  dimaksud.  Paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  keputusan pembatalan,  kepala  daerah  harus  menghentikan  pelaksanaan  perkada  dan selanjutnya  kepala  daerah  mencabut  perkada  dimaksud.  Dalam  hal penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  provinsi  tidak  dapat  menerima  keputusan
pembatalan  Perda  Provinsi  dan  gubernur  tidak  dapat  menerima  keputusan pembatalan  peraturan  gubernur  dengan  alasan  yang  dapat  dibenarkan  oleh ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  gubernur  dapat  mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.
Selanjutnya  mengenai  tata  cara  pengujian  dan  pembatalan  perda  diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah  sebagai  pelaksanaan  lanjutan  dari  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Menteri  Dalam  Negeri  melakukan evaluasi rancangan perda provinsi dan gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota sesuai dengan (Pasal 91 Ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Daerah):
a. Undang-undang dibidang pemerintahan daerah,
b. Peraturan perundang-undangan lainnya.
Direktur  Jenderal  Otonomi  Daerah  atas  nama  Menteri  Dalam  Negeri membentuk  tim  pembatalan  Perda  Provinsi  dan  peraturan  gubernur  yang anggotanya  terdiri  atas  komponen  lingkup  Kementerian  Dalam  Negeri  dan Kementerian  terkait  sesuai  kebutuhan.  Tim  pembatalan  Perda  Provinsi  dan peraturan  gubernur  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri.  Tim pembatalan  Perda  Provinsi  dan  peraturan  gubernur  mempunyai  tugas melakukan  kajian  terhadap  perda  provinsi  dan  peraturan  gubernur  yang dituangkan  dalam  berita  acara.  Kajian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim. Dalam hal hasil  kajian  dinyatakan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan  umum,  dan/atau  kesusilaan, diterbitkan  surat  Direktur  Jenderal  Otonomi  Daerah  atas  nama  Menteri  Dalam Negeri  kepada  Gubernur  perihal  pernyataan  sesuai.  Dalam  hal  hasil  kajian dinyatakan  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi,  kepentingan  umum,  dan/atau  kesusilaan,  ditetapkan  keputusan  Menteri Dalam  Negeri  tentang  Pembatalan  Perda  Provinsi  dan  Peraturan  Gubernur kepada  Gubernur  (Pasal  130  Ayat  (4)  Permendagri  Nomor  80  Tahun  2015 Tentang Pembentukan Produk Daerah).
Usulan  pembatalan  ditindaklajuti  oleh  tim  pembatalan  dengan melakukan  kajian  sesuai  tolok  ukur  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi,  kepentingan  umum  dan/atau  kesusilaan.  Kajian  dilakukan  paling  lama 30  (tiga  puluh)  hari  sejak  diterima  oleh  Tim.  Dalam  hal  tim  pembatalan menemukan  pertentangan  dengan  tolok  ukur,  Menteri  Dalam  Negeri menetapkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pembatalan  Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Gubernur. Dalam hal tim pembatalan tidak  menemukan  pertentangan  dengan  tolok  ukur,  Direktur  Jenderal  Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat perihal pernyataan sesuai kepada pengusul.
Dalam  hal  yang  dibatalkan  keseluruhan  materi  muatan  perda  provinsi, maka  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  keputusan  pembatalan  diterima, gubernur  harus  menghentikan  pelaksanaan  perda  provinsi  yang  dibatalkan dengan  mengeluarkan  surat  kepada  perangkat  daerah  dan  selanjutnya  DPRD bersama  gubernur  mencabut  perda  provinsi  dimaksud.  Dalam  hal  yang dibatalkan sebagian materi muatan perda provinsi,  maka paling lama 7 (tujuh) hari  setelah  keputusan  pembatalan  diterima,  gubernur  harus  menghentikan pelaksanaan perda provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada daerah  dan  selanjutnya  DPRD  bersama  gubernur  merubah  perda  provinsi dimaksud.
Dalam  hal  yang  dibatalkan  keseluruhan  materi  muatan  peraturan gubernur,  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  keputusan  pembatalan  diterima, gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur  yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya gubernur mencabut  peraturan  gubernur  dimaksud.    Dalam  hal  yang  dibatalkan  sebagian materi muatan peraturan gubernur, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan  diterima,  gubernur  harus  menghentikan  pelaksanaan  peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya gubernur merubah peraturan gubernur dimaksud.
Dalam  hal  gubernur  dan/atau  DPRD  provinsi  tidak  dapat  menerima keputusan  pembatalan  perda  provinsi  dan  gubernur  tidak  dapat  menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  gubernur  dapat  mengajukan keberatan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lambat 14 (empat  belas)  Hari  sejak  keputusan  pembatalan  perda  provinsi  atau  peraturan gubernur diterima.
Mengingat Aceh adalah suatu daerahnya yang diberikan otonomi khusus dengan memperhatikan wilayah dan keistimewaan dimana dalam pembentukan qanun harus sesuai  dengan ajaran  Islam. Berkaitan dengan prosedur pengujian dan  pembatalan  qanun  Aceh  yang  dianggap  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan  kepentingan  umum  dianggap  tidak inkonsistensi  dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan yang  menyatakan  bahwa  kewenangan  untuk  menguji  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang-undang  diuji  oleh Mahkamah  Agung  ( judicial  review ).  Kekhasan  dan  kondisi  khusus  suatu daerah  juga  perlu  diakomodir  kepentingannya  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  untuk  menjaga  keragaman  dalam  sistem  pemerintahan Indonesia.  Apalagi  dalam  Pasal  18  UUD  1945  dengan  tegas  memberikan penghormatan kepada daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa untuk mengatur sendiri sistem pemerintahannya.
D. Ukuran  Pembatalan  Qanun  Aceh  oleh  Mahkamah    Agung  dan Menteri Dalam Negeri.
1. Tolok Ukur Pembatalan Qanun Aceh oleh Mahkamah  Agung
Ukuran pembatalan suatu perda merupakan suatu  batas ukuran atau tolok  ukur  yang  digunakan  ketika  membatalkan  suatu  peraturan  daerah  baik oleh  pemerintah  (Mendagri)  maupun  oleh  Mahkamah  Agung.  Selama ini,kategori  perda  yang  bermasalah  dilihat  dari  dua  hal,  yaitu  perda  yang bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  dan perda  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum.  Perda  yang  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah suatu peraturan daerah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini sesuai dengan asas lex superiori derogate lex inferiory, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
Akan tetapi, untuk qanun Aceh, selain dari kedua kategori tersebut juga  harus  diperhatikan  kekhususan  dan  keistimewaan  wilayah  dimana  dalam pembentukan  suatu  qanun  harus  berlandaskan  syari’at  Islam.  Hal  ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (3) dan ayat (4) UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa “ Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Qanun sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan syari’at  Islam  hanya  dapat  dibatalkan  melalui  uji  materi  oleh  Mahkamah Agung ”.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  maka  yang  menjadi  indikator  atau tolok ukur pembatalan qanun Aceh oleh mahkamah Agung adalah qanun yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh syari’at Islam. Oleh karena itu, pemerintah  Aceh  dalam  membentuk  Qanun  harus  lebih  berhati-hati  dan memperhatikan  kekhususan  dan  keistimewaan    wilayah  Aceh,  sehingga  tidak menghasilkan  produk-produk  hukum  daerah  yang  bertentangan  dengan  ajaran Islam.
Adapun perda dan qanun bernuansa syari’at Islam, jika ditinjau dari aspek  materi  muatan  yang  terkandung  di  dalam  masing-masing  perda  dan qanun  tersebut  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  kategori,  yaitu  (Muntoha, 2008: 273):
a. Perda  dan  qanun  yang  terkait  dengan  moralitas  masyarakat secara  umum,  seperti  perda  anti  pelacuran  dan  perzinaan  atau perda  anti  maksiat,  qanun  khalwat  (mesum),  dan  perda penanggulangan penyakit masyarakat seperti yang terdapat pada provinsi Gorontalo;
b. Perda  dan  qanun  yang  terkait  dengan  ketertiban  umum,  seperti qanun minuman keras ( khamr ) dan qanun perjudian ( maisir );
c. Perda dan qanun  yang terkait dengan ketaatan dalam beribadah, seperti qanun pengelolaan zakat dan perda pendidikan Al-Qur’an di provinsi Sumatera Barat.

## 2. Batas  Ukuran  Pembatalan  Qanun  Aceh  oleh  Menteri  Dalam Negeri
Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  disebutkan  bahwa  “ Perda  Provinsi  dan  peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  lebih  tinggi,  kepentingan  umum,  dan/atau  kesusilaan  dibatalkan  oleh Menteri ”.
Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan:
a. Kepentingan umum
b. Antarqanun, dan
c. Peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  kecuali  diatur lain dalam Undang-Undang ini.
Dari  ketentuan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu Perda/Qanun  dapat  dibatalkan  oleh  Menteri  dengan  berlandaskan  tiga  tolok ukur, yaitu:
a. Bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi
Dalam  kaitan  dengan  pengawasan  represif,  perda  yang bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  akan  batal  demi  hukum  atau  dapat dibatalkan.  Sepanjang  peraturan  daerah  bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar,  Tap  MPR,  dan  undang-undang  akan  batal  demi  hukum  atau  mesti dibatalkan  (Rumokoy,  2010:  120).  Tidak  demikian  halnya  dengan  peraturan perundang-undangan  lain.  Apabila  peraturan  perundang-undangan  di  bawah undang-undang  ternyata  mengatur  hal-hal  di  bidang  otonomi  atau  tugas pembantuan  sebagai  urusan  rumah  tangga  daerah,  maka  peraturan  itulah  yang seharusnya  dibatalkan,  bukan  perda  dengan  alasan  mengatur  tanpa  wewenang ( ultra vires ) (Huda, 2005: 256).
b. Bertentangan dengan kepentingan umum Sampai  saat  ini,  belum  pernah  ada  kesepakatan  hukum  atau ilmiah  mengenai  pengertian  dan  ruang  lingkup  kepentingan  umum.  Namun, paling  tidak  perkataan  umum  harus  dipahami  tidak  hanya  sekadar  diartikan orang banyak, melainkan dan terutama dalam  arti bahwa ada kesempatan bagi masyarakat    memperoleh  manfaat  seluas-luasnya  tanpa  syarta-syarat  yang terlalu  memberatkan  (Astawa,  2009:  269).  Sebuah  hotel  berbintang  lima, misalnya,  diperuntukkan  bagi  umum  atau  orang  banyak.  Namun,  hal  itu  tidak termasuk  dalam  pengertian  kepentingan  umum,  karena  hanya  orang  yang
mampu membayar saja yang dapat menikmati hotel tersebut. Berbeda misalnya dengan  jembatan,  pasar,  tempat-tempat  peribadatan,  taman  kota,  sekolah- sekolah, ataupun tempat-tempat umum lainnya yang dapat dimanfaatkan setiap orang  tanpa  harus  memikul  beban  tertentu.  Artinya,  setiap  orang  tanpa  harus melihat  kondisi  individualnya  memerlukan  dan  memperoleh  manfaat  dari fasilitas  atau  tempat  umum  tersebut.  Jadi,  ada  beberapa  ukuran  yang  dapat dipergunakan  untuk  menentukan  kepentingan  umum  tersebut,  yaitu  (Astawa, 2009: 269):
1. dibutuhkan oleh orang banyak;
2. setiap orang dapat menikmati dan memperoleh manfaat tanpa ada pembatasan karena kondisi individual seseorang;
3. harus  dalam  rangka  kesejahteraan  umum,  baik  dalam  arti materil maupun spiritual.
Adapun  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  250  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor    23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan pada ayat (2) meliputi:
1. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum
4. Terganggunya  kegiatan  ekonomi  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau
5. Diskriminasi  terhadap  suku,  agama  dan  kepercayaan,  ras, antar-golongan, dan gender.
E. Utrecht, meskipun tidak mendefinisikan “kepentingan umum” secara  rinci,  namun  dalam  hal  menyinggung  adanya  perbuatan  pihak pemerintahan  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  ( in  stridj  met  het algemene  belang ),  beliau  mengukurnya  melalui  asas  kebijaksanaan ( doelmatigheid ). Adapun pendapat utrecht tersebut yaitu (Sayuti, 2012: 167):
....bahwa pertimbangan bertentangan tidaknya dengan kepentingan  umum  sesuatu  perbuatan  administrasi  negara  suatu pertimbangan  bijaksana  tidaknya  sesuatu  administrasi  negara (pemerintah),  (“bijaksana”  adalah  terjemahan  dalam  bahasa Indonesia  dari  istilah  Belanda  “ doelmatigheid” ).  Sudah  tentu pertimbangan  bijaksana  atau  tidaknya  sesuatu  tindakan administrasi  negara  itu  tidak  dapat  diserahkan  kepada  hakim, karena  hakim  tidak  boleh  duduk  di  atas  kursi  legislatif  maupun eksekutif.
Beberapa hal yang cukup menarik dari pendapat Utrecht di atas, diantaranya  bahwa  ukuran  kepentingan  umum  itu  adalah  asas  kebijaksanaan. Jika  sesuatu  perbuatan  pihak  pemerintah  dinilai  tidak  bijaksana,  berarti  telah bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian pertimbangan kepentingan atau  bijaksana  tidaknya  suatu  perbuatan  pihak  pemerintah  tidak  dapat  dinilai
secara  hukum,  tetapi  hanya  melalui  pertimbangan  pemerintah  sendiri.  Oleh karena  itu,  sangat  sukar  untuk  menilai  apakah  sesuatu  perbuatan  pihak pemerintah  bertentangan  atau  tidak  dengan  kepentingan  umum  (Sayuti,  2012: 167-168).
Istilah  kepentingan  umum  yang  dihubungkan  dengan  tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan sosial inilah yang kemudian lebih banyak digunakan  untuk  memahami  batasan-batasan  istilah  kepentingan  umum  itu sendiri.  Kepentingan  umum  merupakan  kepentingan  atau  keperluan  yang seharusnya  dimiliki  masyarakat  untuk  mencapai  suatu  taraf  kesejahteraan  dan keadilan sosial (Sayuti, 2012: 167-168).
Kepentingan  umum  adalah  aspek  yang  bersifat  sosiologis daripada legalitas. Sehingga pengujian terhadap kepentingan umum bergantung pada  aspek  keberlakuan  berbagai  macam  jenis  hukum  dan  norma  sosial  yang ada  dalam  masyarakat  (Sjuhad,  2012:  34).  Bertentangan  dengan  kepentingan umum  menjadi  standar  yang  longgar  yang  ditafsirkan  berdasarkan  kekuasaan penafsir.  Maka  tidak  jarang  tafsir  kepentingan  umum  lebih  mewakili  tafsir penguasa. Orientasi kekuasaanlah terkadang yang mewakili kepentingan umum, padahal  penafsiran  harus  berorientasi  pada  keadilan  substantif  daripada keadilan prosedural (Sjuhad, 2012: 34).
Dengan  demikian,  dapat  dipastikan  bahwa  yang  ditafsirkan pemerintah pusat mengenai makna “kepentingan umum” dapat berbeda dengan yang  dimaknai  oleh  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  membuat  produk hukum    berupa  perda  sudah  pasti  memperhatikan  baik  dari  aspek  filosofis, yuridis, dan sosiologis. Tentunya pemerintah daerah betul-betul mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di wilayah kekuasaannya, apa yang dibutuhkan  dan  apa  kebutuhan  masyarakat  ialah  pemerintah  daerah  yang mengetahui.  Sehingga  semuanya  harus  didasarkan  pada  kepentingan  dan kemaslahatan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan di negeri ini (Sjuhad, 2012: 34).
Hal  ini  dapat  dilihat  ketika  terjadi  gejolak  atau  penolakan berlakunya  suatu  perda  di  masyarakat  juga  dapat  dibatalkan  oleh  pemerintah atas  dasar  bertentangan  dengan  kepentingan  umum.  Begitu  pula  sebaliknya, apabila suatu perda dianggap menimbulkan masalah oleh masyarakat dapat saja dibatalkan  oleh  pemerintah  jika  perda  tersebut  sesuai  dengan  tafsir  kekuasaan pemerintah,  sehingga  tertib  peraturan  perundang-undangan  yang  diupayakan lewat pengujian perda belum tentu berkontribusi kepada tertib sosial.
c. Bertentangan dengan antarqanun.
Ketentuan  ini  membingungkan,  dalam  arti  apa  yang  dimaksud dengan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  perda/qanun  lain?.  Sebab,  perda  lain dapat berarti (Astawa, 2009: 270):
1. Perda dalam lingkungan daerah yang sama;
2. Perda pemerintahan daerah yang sederajat;
3. Perda daerah kabupaten/kota terhadap perda provinsi dalam wilayah yang sama
Pada dasarnya, memang tidak boleh ada pertentangan antar perda dalam pemerintahan daerah yang sama. Apabila terjadi maka dapat diselesaikan dengan  prinsip  “ ketentuan  sederajat  atau  lebih  tinggi  dan  yang  baru mengesampingkan ketentuan sederajat, lebih rendah atauyang lama ”. Apabila ketentuan  baru  yang  lebih  rendah  bertentangan  dengan  ketentuan  lama  yang lebih  tinggi,  ketentuan  baru  harus  dikesampingkan  dengan  memperhatikan lingkungan wewenang masing-masing (Astawa, 2009: 270). Begitu juga dengan qanun  itu  sendiri,  apabila  ada  qanun  yang  bertentangan  antarqanun  maka  juga akan berlaku asas lex posterior derogat lex priori .
Pada tahun 2016 lalu,  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik  Indonesia  telah  membatalkan  3.143  Perda  karena  dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selain  itu,  peraturan  tersebut  juga  dianggap  menghambat  proses  perizinan  dan investasi  serta  menghambat  kemudahan  berusaha  (Serambi  Indonesia, Pencabutan  Perda  Tak  Boleh  Satu  Arah,  Selasa  21  Juni  2016).  Dari  jumlah tersebut  terdapat  65  qanun  Aceh  yang  ikut  dibatalkan,  yang  terdiri  dari  enam qanun provinsi dan 59 qanun kabupaten/kota  (Serambi Indonesia, Kemendagri Batalkan 65 Qanun Aceh, Kamis 23 Juni 2016: 4). Adapun qanun provinsi yang dibatalkan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Qanun  Aceh  Nomor  14  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan
3. Qanun  Aceh  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Retribusi  Jasa Umum
4. Qanun  Aceh  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara
5. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi
6. Qanun  Aceh  Nomor    6  Tahun  2008  tentang  Administrasi

## Kependudukan
Salah  satu  dari  keenam  qanun  Aceh  yang  dibatalkan  tersebut diantaranya,  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 188.34-5693  Tahun  2016  tentang  Pembatalan  Qanun  Aceh  Nomor  14  Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh. Dalam keputusannya ditetapkan bahwa  qanun  Aceh  tersebut  dibatalkan  dengan  alas  an  bertentangan  dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa: pertama, tata  cara  pengujian  qanun  Aceh  melalui executive  review belum memenuhi  syarat  seperti  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan karena  pengujian  qanun  Aceh  melalui  executive  review  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  seperti  yang  disebutkan  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015  dan  Nomor  56/PUU- XIV/2016, dimana pasca putusan tersebut maka kewenangan pembatalan perda atau  qanun  Aceh  dikembalikan  kepada  Mahkamah  Agung.  Selain  itu,  Aceh merupakan  daerah  yang  diberi  otonomi  khusus  dengan  keistimewaan  dan kekhususan  wilayah  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  keislaman  dalam membentuk  suatu  qanun. Kedua, pembatalan  qanun  Aceh  melalui executive review dilihat  dari  beberapa  kategori,  yaitu  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  bertentangan  dengan  kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Sedangkan ukuran pembatalan qanun Aceh melalui judicial review yaitu bertentangan dengan syari’at Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggiani,  J.  (2011).  Kedudukan  Qanun  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Daerah dan Mekanisme Pengawasannya. Jurnal Hukum , Vol. 18 (3). Asshiddiqie,  J.  (2010). Model-Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai Negara . Sinar Grafika.
Asshiddiqie,  J.  (2012). Hukum  Acara  Pengujian  Undang-Undang .  Sinar Grafika.
Astawa,  I.  G.  P.  (2009). Problematika  Hukum  Otonomi  Daerah  di  Indonesia . PT Alumni. Bahar,  U.  (2009). Otonomi  Daerah  Terhadap  Pinjaman  Luar  Negeri  Antara Teori Dan Praktik . PT Indeks.
Dinia,  M.  F.  (2014).  Urgensi  Pengawasan  Preventif  terhadap  Qanun  No.  3
Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Hukum Ius Quia
Iustum , Vol. 21 (1). http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/341-pengawasan-preventif-sebagai-bentuk- pengujian-peraturan-daerah, diakses pada tanggal 9 Agustus 2017. http://fkhk.or.id/problematika-pembatalan-perda-melalui-executive-
review,diakses pada tanggal 8 September 2016.
Huda,  N.  (2005). Otonomi  Daerah  Filosofi,  Sejarah  Perkembangan  dan Problematika . Pustaka Pelajar.
Huda,  N.  (2009).  Hubungan  Pengawasan  Produk  Hukum  Daerah  Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Hukum , Vol. 16 , 86.
Jalil,  H.  (2005). Eksistensi  Otonomi  Khusus  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  Dalam  Negara  Kesatuan  RI  Berdasarkan  UUD  1945 .  CV.
Utomo.
Minolah.  (2011).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pembatalan  Peraturan  Daerah Provinsi di Indonesia. Jurnal Syiar Hukum , Vol.13 (1).
Muntoha.  (2008).  Otonomi  Daerah  dan  Perkembangan  “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa syari’ah.” Jurnal Hukum , Vol. 15 (2).
Pasal  91  ayat  (1)  Permendagri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan
Produk Daerah.
Rumokoy,  N.  K.  (2010). Problematika  Peraturan  Daerah  Antara  Tantangan dan Peluang Berinvestasi di Era Otonomi Daerah . Vol. XVIII. Sayuti. (2012). Tolok Ukur dan Upaya Hukum terhadap Pembatalan Peraturan
Daerah. Jurnal Hukum Islam , Vol. 12 (1). Serambi Indonesia , Kemendagri Batalkan 65 Qanun Aceh, Kamis 23 Juni 2016 . Serambi  Indonesia ,  Pencabutan  Perda  Tak  Boleh  Satu  Arah, Selasa  21  Juni 2016.
Sjuhad, F. & M. (2012). Efektifitas Penyelesaian Pembatalan Peraturan Daerah Melalui Metode Keberatan di  Mahkamah Agung oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Jurnal Yustisia , Vol. 1 (3).
Suhardi.  (2016).  Kajian  Yuridis  tentang  Kewenangan  Menteri  Dalam  Negeri
Mengawasi dan Membatalkan Qanun Aceh. Jurnal Petita , Vol. 1 (2).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.