JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159

## PERSEPSI PEMERIKSA TERHADAP IMPLEMENTASI KODE ETIK DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## Nissa Hanny Tatiara dan Yuniasih Dwi Astuti
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI Email: nissa_hanny@yahoo.com

## ARTICLE INFO
Article History: Received 17 July 2018 Revised 15 August 2018 Accepted 31 August 2018

## JEL Classification
H83, M40, M42
Kata kunci:
Persepsi,
Pemeriksa, dan Kode etik

## ABSTRAK
Dalam pelaksanaan tugasnya yakni pemeriksaan terhadap tanggung  jawab  pengelolaan  Keuangan  Negara,  pemeriksa hendaknya menjunjung tinggi kode etik pekerjaan demi tercipta efektifitas dan efisiensi pemeriksaan. Dalam rangka menumbuh kembangkan  kembali  kode  etik  di  lingkungan  pemeriksa, pimpinan  BPK  menerapkan  kebijakan  penegakan  kode  etik. Penelitian ini menggunakan analisis diskriptif kualitatif, dengan metode  wawancara  mendalam  untuk  mengetahui  bagaimana persepsi pemeriksa dalam pelaksanaan kode etik di pekerjaanya. Dengan menggunakan metode analisis implementasi George C. Edward  III,  penelitian  ini  menemukan  beberapa  kekurangan pengimplementasian  kode  etik  pemeriksa  di  BPK.  Kekurangan pengimplementasian  kode  etik  dapat  berdampak  pada kecenderungan  kegagalan  kebijakan  yang  sedang  berjalan. Penelitian  ini  memberikan  masukan  bagi  pembuat  kebijakan, antara  lain  hal-hal  yang  perlu  ditingkatkan  dan  diperhatikan demi keberhasilan program di masa datang.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Tugas  pokok  dan  fungsi  utama  pemeriksa BPK  adalah  melaksanakan  tugas  pemeriksaan terhadap tanggungjawab pengelolaan Keuangan Negara supaya tidak terjadi kerugian negara atau kecurangan  dalam  pengelolaannya.  Dalam pelaksanaan  tugasnya,  pemeriksa  hendaknya menjunjung  tinggi  kode  etik  pekerjaan  demi tercipta  efektifitas  dan  efisiensi  pemeriksaan. Kasus  suap  yang  menimpa  pemeriksa  Badan
1 KPK Tetapkan Irjen Kemendes dan Auditor BPK sebagai Tersangka Suap. https://news.detik.com/berita/d-3513000/kpk-
Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  baru-baru  ini, membuka  mata  para  abdi  negara  dan  jajaran pimpinan  pada  instansi  tersebut  bahwa  masih lemahnya  penegakan  kode  etik  pemeriksa, khususnya pemeriksa Laporan Keuangan instansi atau  lembaga  negara. 1 Lemahnya  penegakan kode  etik  tersebut  membuka  peluang  kerugian negara, karena tindak penyelewengan penggunaan uang negara untuk memperkaya diri sendiri.  Modus  korupsi  yang  paling  banyak digunakan  pada  2017  yakni  penyalahgunaan
tetapkan-irjen-kemendes-dan-auditor-bpk-sebagai- tersangka-suap diakses pada 2 Maret 2018
anggaran  yang  mencapai  154  kasus  dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1,2
triliun. Kemudian diikuti modus
penggelembungan  harga  atau mark  up dan pungutan  liar  berturut-turut  sebanyak  77  kasus dan  71  kasus.  Sementara,  modus  suap  tercatat mencapai  42  kasus  dengan  total  nilai  suap mencapai Rp 211 miliar 2 .
Dalam  rangka  menumbuh  kembangkan kembali  kode  etik  di  lingkungan  pemeriksa  BPK, pimpinan  dan  bagian  penegakan  kode  etik (dalam  hal  ini  adalah  Inspektorat  Utama  BPK), menerapkan kebijakan penegakan kode etik yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kesadaran  para  pemeriksa  dalam  menjunjung tinggi  kode  etik  pekerjaan.  Kebijakan  tersebut dituangkan  dalam  Peraturan  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2016  tentang  Kode  Etik  Badan  Pemeriksa Keuangan,  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan bukan  hanya  Anggota  BPK  saja  namun  juga pemeriksa  yang  independen,  berintegritas,  dan profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan demi menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan  diatas,  rumusan  masalah  yang menjadi inti dari penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana persepsi pemeriksa BPK terhadap implementasi kode etik yang telah dilaksanakan?
2. Bagaimana  cara  atau  langkah-langkah  yang harus  dilakukan  supaya  kode  etik  tersebut lebih dapat dijunjung oleh pemeriksa BPK?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  strategi  apa  yang  perlu  diambil,
2 ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/huku
khususnya  oleh  BPK  RI  untuk  meningkatkan kesadaran pemeriksa menerapkan kode etik.

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat
berkontribusi  dalam  memperkaya  literatur mengenai persepsi pemeriksa terhadap implementasi  kebijakan  penegakan  kode  etik, hambatan  dan  strategi  dalam  meningkatkan kesadaran  pemeriksa  akan  kode  etik,  serta penulis  berharap  penelitian  ini  dapat  menjadi sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan khususnya di instansi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan instansi pemerintah lain pada umumnya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Unit analisis pelaksanaan penelitian tentang persepsi pemeriksa terhadap implementasi  kode  etik  di  lingkungan  BPK  RI adalah  pemeriksa  yang  aktif  dalam  Jabatan Fungisonal Pemeriksa BPK RI. Terdapat beberapa konsep  yang  perlu  didefiniskan  untuk  menjadi landasan  dalam  menganalisis  masalah-masalah penelitian. Konsep-konsep tersebut anatara lain:

## Konsep Persepsi
Menurut  Slameto  (2010:102)  pengertian persepsi  adalah  proses  yang  berkaitan  dengan masuknya  pesan  atau  informasi  kedalam  otak manusia,  melalui  persepsi  manusia  terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya.  Hubungan  ini  dilakukan  lewat inderanya,  yaitu  indera  pengelihat,  pendengar, peraba,  perasa,  dan  pencium.  Hal  penting  di dalam  pemahaman  tentang  persepsi  adalah adanya rangsangan (stimulus) yang diintegrasikan  ke  dalam  diri  individu  sehingga membuat  adanya  umpan  balik  di  dalam  sikap (perilaku  yang  ditampilkan)  individu  tersebut. Menurut  Sarlito  Wirawan  Sarwono  (1983:  89), pengertian Persepsi adalah kemampuan
m/18/02/19/p4e90f382-icw-kerugian-negara-akibat- korupsi-meningkat diakses pada 2 Maret 2018
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 69-84 https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
seseorang untuk mengorganisir suatu
pengamatan,  kemampuan  tersebut  antara  lain: kemampuan  untuk  membedakan,  kemampuan untuk  mengelompokan,  dan  kemampuan  untuk memfokuskan.  Oleh  karena itu  seseorang  bisa saja  memiliki  persepsi  yang  berbeda,  walaupun objeknya  sama.  Hal  tersebut  dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.

## Gambar 1. Model Umpan Balik dalam Sikap Individu
Miftah  Toha  (2003)  menyatakan  bahwa faktor-faktor  yang  mempengaruhi  persepsi seseorang adalah sebagai berikut:
1. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian  individu,  prasangka,  keinginan atau  harapan,  perhatian  (fokus),  proses belajar,  keadaan  fisik,  gangguan  kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
2. Faktor  eksternal:  latar  belakang  keluarga, informasi  yang  diperoleh,  pengetahuan  dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan,  pengulangan  gerak,  hal-hal baru  dan  familiar  atau  ketidak  asingan  suatu objek.
Sedangkan  menurut  Stephen  P.  Robbins,
(1996)  terdapat  3  faktor  yang  mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:
1. Individu  yang  bersangkutan  (pemersepsi).
Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha
memberikan interpretasi tentang  apa  yang  dilihatnya  itu,  ia  akan
dipengaruhi  oleh  karakterisktik  individual yang dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman,
pengetahuan, dan harapannya.
2. Sasaran  dari  persepsi,  dapat  berupa  orang, benda,  ataupun  peristiwa.  Sifat-sifat  itu biasanya  berpengaruh  terhadap  pe  rsepsi orang  yang  melihatnya.  Persepsi  terhadap sasaran  bukan  merupakan  sesuatu  yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut  yang  menyebabkan  seseorang cenderung  mengelompokkan  orang,  benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa.
3. Situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual  yang berarti  situasi  dimana persepsi tersebut  timbul,  harus  mendapat perhatian.  Situasi  merupakan  faktor  yang turut  berperan  dalam  proses  pembentukan persepsi seseorang.

## Implementasi Kebijakan
Thomas  Dye  (1992)  dalam  Said  Zainal Abidin  (2012)  menyebutkan  kebijakan  sebagai pilihan  pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  sesuatu.  Menurut  William  N.  Dunn (2000)  dalam  Syafiie  (2006)  kebijakan  publik adalah  suatu  rangkaian  pilihan-pilihan  yang saling  berhubungan  yang  dibuat  oleh  lembaga atau  pejabat  pemerintah  pada  bidang-bidang yang  menyangkut  tugas  pemerintahan  seperti pertahanan  keamanan,  energi,  kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas,  perkotaan  dan  lain-lain.  Esensi utama  dari  kebijakan  adalah  memahami  apa yang  seharusnya  terjadi  sesudah  suatu  program dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan.  Suatu kebijakan tidak akan berarti tanpa implementasi kebijakan, dimana suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan elite jika program tersebut tidak  diimplementasikan.  Oleh  karena  itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai  alternatif  pemecahan  masalah  harus
Stimul us Individu Feedback (positif/nega ) interpretas i
diimplementasikan,  yakni  dilaksanakan  oleh badan-badan administrasi maupun agen pemerintah  ditingkat  bawah.  Kebijakan  yang telah  diambil  dilaksanakan  oleh  unit-unit administrasi  yang  memobilisasi  baik  finansial maupun manusia.
Dalam  perkembangan  studi  implementasi kebijakan  dijelaskan  adanya  dua  pendekatan guna  memahami  implementasi  kebijakan,  yaitu pendekatan top  down dan bottom  up. Pendekatan top  down misalnya  dapat  disebut sebagai  pendekatan  yang  mendominasi  awal perkembangan  studi  implementasi  kebijkaan, walaupun kemudian terdapat perbedaan- perbedaan  sehingga  menelurkan  pendekatan bottom  up ,  namun  pada  dasarnya  dua pendekatan ini berdasarkan pada asumsi-asumsi yang  sama  dalam  mengembangkan  kerangka analisis  tentang  studi  implementasi,  yaitu sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator  dan  birokrat)  sesuai  dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan.
1. Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn
Model implementasi ini menjelaskan bahwa proses  implementasi  kebijakan  merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya  secara  sengaja  dilakukan  untuk meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi  oleh  enam  variabel,  yaitu: ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  sumber  daya, karakteristik  agen  pelaksana,  sikap  dan kecenderungan  para  pelaksana,  kounikasi antarorganisasi dan lingkungan sosial, ekonomi juga politik.
2. Model  Implementasi  Kebijakan  George  C. Edward III
George  C.  Edward  III  merupakan  ilmuwan penganut  aliran top  down .  Nama  model implementasi kebijakaan public yang dikembangkan  Goerge  C.  Edward  III  adalah Direct and Indirect Impact on
Implementation dimana  terdapat  empat variabel yang sangat menentukan
keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan yaitu:  (1)  Komunikasi,  (2)  Sumber  daya,  (3) Disposisi,  (4)  Struktur  birokrasi  (Agustino, 2006:149).
Menurut  George  C.  Edward  III,  komunikasi berkenaan  dengan  bagaimana  kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik  dan  sikap  serta  tanggapan  dari  para pihak  yang  terlibat.  Sedangkan  pengertian komunikasi  itu  sendiri  merupakan  proses penyampaian  informasi  dari  komunikator kepada  komunikan.  Komunikasi  sangat menentukan keberhasilam pencapaian tujuan  dari  implementasi  kebijakan  publik. Implementasi  yang  efektif  terjadi  apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa  yang  akan  mereka  kerjakan.  Variabel atau  faktor  kedua  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan adalah sumberdaya. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya
pendukung, khususnya sumber daya manusia,  di  mana  hal  ini  berkenaan  dengan kecakapan  dari  pelaksana  kebijakan  publik untuk menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan secara
efektif. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti  komitmen,  kejujuran  dan  sifat demokratis.  Apabila  implementor  memiliki disposisi  yang  baik  maka  dia  akan  dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika  implementor  memiliki  sikap  atau perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan  juga  akan  menjadi  tidak  efektif. Faktor  keempat  menurut  George  Edward  III adalah  struktur  birokrasi.  Aspek  struktur organisasi  ini  melingkupi  dua  hal  yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 69-84 https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
Aspek  pertama  adalah  mekanisme,  dalam implementasi  kebijakan  biasanya  sudah dibuat S tandard Operation Procedure (SOP). Aspek  kedua  adalah  struktur  birokrasi, struktur  birokrasi  yang  terlalu  panjang  dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan  dan  menyebabkan  prosedur birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks  yang selanjutnya  akan  menyebabkan  aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.
3. Model  Implementasi  Kebijakan  Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier Model implementasi kebijakan yang dikemukakan  oleh  Mazmanian  dan  Sabatier disebut  dengan A  Framework  for  Policy Implementation Analysis. Model ini berpendapat  bahwa  peran  penting  dari implementasi kebijakan publik adalahkemampuannya dalam mengidentifikasikan  variabel-variabel  yang mempengaruhi  tercapainya  tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:
1. Mudah  tidaknya  masalah  yang  akan digarap,  meliputi:  kesukaran-kesukaran teknis,  keberagaman  perilaku  yang diatur,  tingkat  dan  ruang  lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki;
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat;
3. Faktor-faktor diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

## Kode Etik Pengertian Kode Etik
Kode  etik  pada  prinsipnya  merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan  suatu  kelompok  profesi  yang ditetapkan  secara  bersama  dan  harus  dipatuhi oleh  setiap  mereka  yang  menjalankan  tugas profesi  tersebut.  Kode  etik  profesi  bersifat
mengikat  semua  anggota  profesi  dan  dalam penetapannya perlu ditetapkan secara bersama. Tanpa kode etik, maka setiap individu dalam satu komunitas  akan  memiliki  tingkah  laku  yang berbeda-beda  yang  dinilai  baik  menurut anggapannya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya.
Kode  etik  atau  aturan  perilaku  dibuat sebagai pedoman dalam perilaku atau melaksanakan penugasan sehingga
menumbuhkan  kepercayaan  dan  memelihara citra organisasi di mata masyarakat. Kepercayaan masyarakat  dan  pemerintah  atas  hasil  kerja pemeriksa ditentukan oleh keahlian, independensi,  dan  integritas  auditor  dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang  auditor  telah  bekerja  sesuai  dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya  (Trisnaningsih,  2007:  Sukriah  dkk, 2009).
Menurut  Chasin,  et  al  (1988) yang  dikutip oleh  Enjel  (2006),  mendefinisikan  kode  etik profesional sebagai berikut:
“ Code  of  professional  ethics  is  guide  to accountant conduct in fulfilling the professional obligations  and  in  activities,  affect  the  public’s view of the profesions”.
Dengan demikian dapat disimpulkan, kode etik  profesional  adalah  pernyataan-pernyataan yang  digunakan  sebagai  haluan  perilaku  dalam melaksanakan tanggungjawab profesinya.

## Tujuan Kode Etik
Kode  etik  dibuat  dengan  tujuan  untuk mengatur  tingkah  laku  individu  agar  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat,  pelanggaran kode  etik  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dari anggota  profesi  tertentu  dapat  menyebabkan berkurangnya  rasa  kepercayaan  masyarakat terhadap suatu profesi secara keseluruhan.
Menurut Ernawan (2007), tujuan dibuatnya kode etik untuk menunjang martabat
profesi  atau  memelihara  kesejahteraan  para anggotanya  dengan  mengadakan  larangan- larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang  akan  merugikan  kesejahteraan  material para  anggotanya.  Sehingga  maksud  yang terkandung dalam pembentukan kode etik yaitu: 1. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral 2. Menjaga dan meningkatkan kualitas
keterampilan teknis
3. Melindungi  kesejahteraan  materiil  dari  para pengemban profesi.

## Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Etika  profesi  akuntan  di  Indonesia  diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia dan  dapat  dipergunakan  oleh  akuntan  yang bukan  atau  belum  menjadi  anggota  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Di Indonesia, penegakan kode  etik  dilaksanakan  sekurang-kurangnya enam unit organisasi, yaitu:
1. Kantor Akuntan Publik
2. Unit Peer  Review Kompartemen  Akuntan Publik-IAI
3. Badan  Pengawas  Profesi  Kompartemen Akuntan Publik-IAI
4. Dewan Pertimbangan Profesi IAI
5. Departemen Keuangan RI
6. Badan Pemeriksa Keuangan.
Selain  keenam  unit  organisasi  diatas, pengawasan  terhadap  kode  etik  juga  dapat dilakukan sendiri oleh para pimpinan KAP.
Kebijakan  mengenai  kode  etik  bagi pemeriksa  BPK  RI  tertuang  dalam  Peraturan Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Kode  Etik  Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kode etik BPK yang selanjutnya disebut  kode  etik  adalah  norma-norma  yang seharusnya dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa  selama  menjalankan  tugasnya  untuk menjaga  martabat,  kehormatan,  citra  dan
kedibilitas  BPK.  Adapun  faktor-faktor  yang terdapat didalamnya antara lain:
1. Maksud dan Tujuan
Kode  etik  bertujuan  untuk  mewujudkan Anggota BPK dan pemeriksa yang independen,  berintegritas,  dan  profeional dalam  melaksanakan  tugas  pemeriksaan demi  menjaga  mertabat,  kehormatan,  citra dam kredibilitas BPK.

## 2. Sasaran
Sasaran dari kode etik ini adalah Anggota BPK dan  Pemeriksa.  Pemeriksa  yang  dimaksud adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Pelaksana BPK,  Pegawai  Negeri  Sipil  dari  Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dan Akuntan Publik yang bekerja atas nama BPK.
3. Mekanisme
Mekanisme penerapan kode etik ini diwujudkan  dalam  sikap,  ucapan  dan perbuatan  Anggota  BPK  dan  pemeriksa dalam  melaksanakan  tugasnya,  khususnya dalam tugas pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan
negara/daerah.
4. Pengawasan dan Pelaporan Pengawasan dan pelaporan difokuskan pada apa saja yang akan dilakukan oleh pemeriksa sebagai sasaran kebijakan dalam menerapkan  kode  etik,  peran  Inspektorat
Utama  (Itama)  dalam  rangka  pengawasan, dan cara Itama melaporkan hasil pengawasannya.
5. Larangan dan sanksi
Larangan dan sanksi terkait dengan kode etik terkait  dengan  bentuk  pelanggaran  yang dilakukan  pemeriksa,  bentuk  pelanggaran yang dilakukan pihak Itama dalam implementasi  kode  etik  dan  tindakan  BPK dalam  menanggulangi  pelanggaran  yang terjadi  serta  tanggapan  dan  tindakan  Itama dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi dalam implementasi kode etik BPK.
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 69-84 https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159

## Kerangka Pikir
Kerangka  pikir  dalam  suatu  penelitian dibutuhkan  sebagai  pedoman  dalam melakukan kajian  analisis,  teori  dan  data  empiris  yang dijumpai  dan  akan  dikembalikan  pada  alur  pikir yang  telah  ditetapkan.  Kerangka  pikir  penelitian ini  merupakan  hasil  telaahan  dari  teori  persepsi sebagaimana  pendapat  Stephen  P.  Robins,
(1996), dan teori implementasi kebijakan George C.  Edward  III  untuk  saling  melengkapi  dalam menelaah  masalah  penelitian.  Penelitian  yang berjudul “Persepsi Pemeriksa Terhadap Implementasi  Kode  Etik  Di  Lingkungan  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”, menggunakan  alur  pikir  seperti  yang  tergambar dibawah ini:
Gambar 2. Skema Kerangka Pikir Penelitian

## METODE PENELITIAN Desain Penelitian
Penelitian  ini  memberikan  gambaran metode yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Metode yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan teknik pendekatan secara kualitatif. Bogdan dan Taylor (1992) dalam Moleong (2010)
mengatakan  bahwa  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari orang-orang  dan  perilaku yang  diamati  disebut  metodologi  kualitatif. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  mengumpulkan  sebanyak-banyaknya
data/informasi  mengenai  persepsi  pemeriksa terhadap  pengimplementasian  kode  etik  di lingkungan  kantor  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, melalui pengumpulan  informasi  tersebut  diharapkan juga  mampu  terindikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi pelaksanaan kode etik pemeriksa BPK RI.

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Rubino  (2009:73)  wawancara adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  jalan tanya jawab secara langsung berhadapan muka, peneliti  bertanya  secara  lisan  dan  responden
Peraturan kode etik BPK
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik BPK Pendekatan Model Implementasi George C. Edward III Keberhasilan Kebijakan berupa feedback (positif/negatif) Persepsi Pemeriksa: 1. Individu yang bersangkutan/  pemersepsi (Itama) 2. Sasaran persepsi
3. Situasi/Lingkungan
interpretasi
menjawab  secara  lisan  pula.  Ada  beberapa bentuk wawancara yaitu:
1. Wawancara terstruktur adalah apabila peneliti sebagai pewawancara sudah mempersiapkan  bahan  wawancara  terlebih dahulu;
2. Wawancara  tidak  terstruktur  adalah  bentuk wawancara dimana prakarasa untuk memilih topik  bahasan  diambil  oleh  siswa  atau orang yang  diwawancarai  (Kunandar,  2010:159- 160).
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini  menggunakan  teknik  wawancara  terstruktur dengan  untuk  mengetahui  tanggapan  pihal pengimplementasi  program,  yakni  Inspektorat Utama  dan  pemeriksa  BPK.  Wawancara  kepada pihak  pengimplementasi  kebijakan  berguna untuk mengetahui bagaimana kebijakan dilaksanakan  oleh  pemeriksa,  diawasi  dan dievaluasi  oleh  Itama,  dan  untuk  memperoleh persepsi pemeriksa mengenai kelebihan, kekurangan dan masukan kebijakan kedepannya.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis  domain.  Teknik  analisisi  ini  digunakan untuk  memperoleh  gambaran/pengertian  yang bersifat  umum  dan  relatif  menyeluruh  tentang apa  yang  tercakup  di  suatu  fokus/pokok permasalahan  yang  tegah  diteliti.  Metode analisis  domain  digunakan  untuk  memperoleh gambaran  menyeluruh  mengenai  faktor-faktor yang  mempengaruhi  penerpan  kode  etik berdasarkan  persepsi  responden.  Persepsi  yang dikaji  dalam  penelitian  ini  dibatasi  pada mekanisme  pengimplementasian  kebijakan  dan keberhasilan
program
dalam menumbuhkembangkan  kode  etik  pemeriksa BPK.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan wawancara kepada responden. Kriteria responden yang dijadikan sampel dalam peneliatian  ini  adalah  pemeriksa/auditor  BPK yang  ditempatkan  pada  fungsional  pemeriksa atau  yang  berada  pada  unit  kerja  Auditorat Keuangan  Negara  dan  pemeriksa  yang  berada pada  unit  kerja  Inspektorat  Utama  pada  sub bagian  Penegakan  Integritas.  Jumlah  responden yang  berada  pada  unit  kerja  Auditorat  adalah sebanyak  20  orang,  sedangkan  responden  pada Itama adalah sebanyak 10 orang.
Implementasi  Kode  Etik  Pemeriksa  di  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) 1. Komunikasi
Dari  hasil  wawancara  terhadap  20  orang responden  pemeriksa  BPK,  didapatkan  hasil bahwa  proses  komunikasi  yang  dibangun  oleh pihak  yang  bertanggungjawab  pengawasan kebijakan  kode  etik  dalam  hal  lini  adalah Inspektorat Utama telah dilaksanakan. Informasi mengenai peraturan kode etik, batasan-batasan, dan larangannya sudah diketahui oleh pemeriksa, melalui beberapa metode pengkomunikasian dari Itama yakni berupa surat edaran,  sosialisasi-sosialisasi  verbal  maupun tulisan,  hingga  pembuatan  pakta  integritas masing-masing pemeriksa yang diperbaharui tiap tahun.
Tujuan  dari  Itama  dalam  melakukan sosialisasi tersebut adalah agar pemeriksa tujuan utama kebijakan dapat tercapai yaitu pemeriksa mampu bekerja secara profesional, berintegritas dan  independen.  Proses  komunikasi  secara berjenjang dari pucuk pimpinan tertinggi hingga terendah  pun  sudah  dilaksanakan,  hanya  saja belum  dapat  sepenuhnya  sesuai  ketentuan, sesuai  yang  dikemukakan  oleh  beberapa responden:
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 69-84 https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
“Penerapan  kode  etik  dapat  dilaksanakan  tapi tidak  bisa  100%  sesuai  ketentuan,  karena beberapa  auditor  memang  sebenarnya  sudah tahu  batasannya  namun  tetap  saja  melanggar karena kurangnya kesadaran diri sendiri” (Tanggapan MA, Pemeriksa BPK, Mei 2018)
“Informasi dan komunikasi pimpinan terkait kode etik sudah cukup memadai, mulai dari sosialisasi sampai pengarahan langsung sebelum berangkat tugas, tapi semua kembali ke masing- masing dalam menjaga kode etik tersebut tetap dijalankan atau tidak”.
(Tanggapan AY, Pemeriksa BPK, Mei 2018)
Inspektorat Utama (Itama) sendiri berpendapat  bahwa  selama  ini  Itama  telah berusaha  semaksimal  mungkin  dalam  proses pengkomunikasian kebijakan tersebut. Salah satu langkah  terbaru  adalah  dengan  diluncurkannya aplikasi daring untuk mengungkapkan pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh pemeriksa dengan nama Whistle Blowing System (WBS) dan  Program  Pengendalian  Gratifikasi (PPG)  BPK yang  dikelola  oleh  Itama,  pada  bulan Juni  2017.  Tujuan  dari  aplikasi  tersebut  adalah untuk  mengungkapkan  kecurangan  pemeriksa khususnya  pelanggaran  kode  etik  agar  dapat segera ditindaklanjuti.
“Aplikasi ini (WBS dan PPG) akan membantu para pegawai BPK apabila diketahui dalam pelaksanaan  tugas  ada  kesadaran  diri  pegawai BPK  untuk  melaporkan  terhadap  apa  yang dilihat dan diketahui dari perilaku para auditor”. (Tanggapan MS, Mantan Inspektur Utama, Mei 2018)
Pemanfaatan  teknologi  informasi  ini diharapkan semakin mempermudah bagi pemeriksa  maupun  non  pemeriksa  untuk mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh pemeriksa, tanpa harus takut diketahui identitasnya  oleh  pelaku.  Dari  hasil  wawancara
juga  ditemukan  bahwa  semua  responden  telah mengetahui  bahwa  BPK  telah  memiliki  sistem tersebut, hanya saja sebagian besar dari mereka belum  pernah  menggunakan,  bahkan  belum pernah  mencoba  membuka  laman  tersebut. Namun  secara  garis  besar  responden  merespon positif  terhadap  proses  komunikasi  yang dibangun oleh Itama dalam penegakan kode etik pemeriksa BPK.

## 2. Sumber Daya
Dalam penerapan kebijakan kode etik, BPK RI  berusaha  memaksimalkan  sumber  daya  yang tersedia terutama dalam memfasilitasi pemeriksa  maupun  masyarakat  diluar  BPK  yang menemukan  tindak  pelanggaran  kode  etik apabila akan melakukan pengaduan. Pemanfaatan  dan  penggunaan  sumber  daya dalam  implementasi  kebijakan  tersebut  antara lain dengan:
a. Pengalokasian  anggaran  khusus  terkait penerapan  kode  etik,  mulai  dari  proses perencanaan,  implementasi  hingga  evaluasi kebijakan.  Dari  hasil  wawancara  dengan responden  diketahui  bahwa  BPK  RI  telah menganggarkan  biaya  untuk  pelaksanaan kebijakan kode etik ini dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)  tiap  tahun  anggaran.    Tujuannya adalah  untuk  menyediakan  rencana  terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan  yang  jelas  kepada  seluruh jajaran Itama khususnya sub bagian penegakan integritas dalam mencapai tujuan kebijakan.
“Itama  mendapatkan  alokasi  anggaran  untuk penegakan  kode  etik  untuk  menunjang teman-teman  PI  (Penegakan  Integritas) menjalankan  tugasnya  lebih  maksimal. misalnya  untuk  sosialisasi  ke  temen-temen auditor,  untuk  ngelola  aplikasi,  buat  jalan kalau ada pengaduan dll”
(Tanggapan IS, Inspektur Utama, Mei 2018)
“Dukungan  dari  atasan  khususnya  untuk pencairan  anggaran  kegiatan  pemantauan pelaksanaan kode etik menurut saya penting ya  untuk  rekan-rekan  itama,  biar  mereka kerjanya  juga  enak,  soalnya  kan  kegiatan- kegiatan seperti sosialisasi, sidak ke lapangan dll butuh biaya juga” (Tanggapan  IR,  Pelaksana  pada  Itama,  Mei 2018)
“Untuk  pengelolaan  sistem  online,  kita  juga butuh  banyak  biaya  ya,  untuk maintenance , untuk tindak lanjutnya, juga untuk pengelolanya juga” (Tanggapan Ang, Pelaksana pada Itama, Mei 2018) b. Pembuatan SOP / Standar Operasional
Prosedur,  yakni  dalam  hal  pengaduan  dan tindak  lanjut  terhadap  indikasi  pelanggaran kode  etik  pemeriksa.  SOP  dibuat  sebagai standarisasi  cara  yang  dilakukan  pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menyelesaikan  tugasnya,  untuk  mengurangi tingkat  kesalahan  dan  kelalaian  yang mungkin  dilakukan  oleh  seorang  pegawai dalam melaksanakan tugas, serta menciptakan  ukuran  standar  kinerja  yang akan  memberikan  pegawai  cara  konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
c. Pembentukan majelis kehormatan kode etik, yang  bertugas  untuk  melakukan  kajian  dan penyelidikan terhadap
pengaduan pelanggaran  kode  etik.  Anggota  Majelis Kehormatan  Kode  Etik  terdiri  dari  unsur pimpinan  tinggi  BPK  dan  dari  unsur  profesi diluar lembaga. Keanggotaan Majelis terbaru disahkan  dengan  Keputusan  BPK  Nomor 16/K/I-XIII.2/10/2017 tentang Pengangkatan Anggota  Majelis  Kehormatan  Kode  Etik Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2017 s.d.
2019. Susunan Majelis Kehormatan Kode Etik berdasarkan  Keputusan  tersebut  antara  lain Dr.  Agus  Joko  Pramono,  S.ST.,  M.Acc.,  Ak. C.A.  (Ketua  merangkap  anggota),  Ir.  Isma Yatun, M.T., (anggota MKKE), keduanya dari unsur  pimpinan  tinggi  BPK,  serta  Prof,  Zaki Baridwan,  M.Sc.,  PhD.,  Ak.,  CA.,  Prof.  Dr.  I Gde Pantja Astawa, S.H., M.M., dan Dr. Jusuf Halim,  S.E.,  Ak.,  M.H.,  CA.  yang  merupakan unsur  profesi  dan  akademis.  Tujuan  dari pembentukan  MKKE  dari  beberapa  unsur adalah selain untuk tetap menjaga independensi  anggota  majelis,  juga  untuk memberikan  masukan  yang  lebih  baik  bagi pimpinan  khususnya  anggota  MKKE  secara disiplin ilmu yang dimiliki masing-masing.

## 3. Disposisi
Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen,  kejujuran  dan  sifat  demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka  dia  akan  dapat  menjalankan  kebijakan dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan pembuat  kebijakan,  maka  proses  implementasi kebijakan  juga  akan  menjadi  tidak  efektif. Tanggapan  salah  satu  responden  mengenai unsur  disposisi  dalam  penegakan  kode  etik  ini adalah:
“Penerapan  kode  etik  masih  beragam,  namun menurut  saya  contoh  dari  para  pimpinan  BPK sangat  mempengaruhi  penerapan  kode  etik. Insya Allah jika para pemimpin
memilikikomitmen yang sama terhadap penerapan  kode  etik,  para  bawahan  dan pelaksana BPK akan mengikuti, atau setidaknya akan  berpikir  dua  kali  untuk  melakukan pelanggaran”
(Tanggapan AW, Jakarta, Mei 2018)
“Secara  umum  di  BPK  belum  sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Masih
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 69-84 https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
ditemukan  adanya  pelanggaran-pelanggaran oleh  pemeriksa  dan  juga  pimpinan  dalam penerapan kode etik dan beberapa diantaranya sudah  terpublikasi  di  media  massa  dan  ranah pengadilan”.
(Tanggapan NKS, Jakarta, Mei 2018)
Sebagian  besar  responden  merespon  dan beranggapan  bahwa  faktor  disposisi  dari  terkait penerapan  kode  etik  menjadi  hal  yang  penting dalam  keberhasilan  kebijakan  tersebut.  Hanya saja  dalam  hal  ini,  beberapa  responden  menilai bahwa implementator belum sepenuhnya menerapkan  faktor  disposisi  dalam  penegakan kode etik.
“Kebijakan  penerapan  kode  etik  semestinya dilaksanakan  seluruh  pihak  di  BPK  dimulai  dari pimpinan  teratas  sampai  yang  paling  bawah, dengan  pengawasan  oleh  dua  arah,  dari  atas dan dari bawah” (Tanggapan MA, Jakarta, Mei 2018)
“Seharusnya  dilaksanakan  secara  adil  dan merata,  artinya  apabila  ada  pemeriksa  yang terbukti  melanggar  kode  etik  beri  hukumana yang  benar-benar  membuat  orang  jera  dan jangan  memberi  celah  pemeriksa  maupun pelaksana yang lainnya untuk melaakaukan hal yang sama. Satu lagi jangan pernah menjadikan mereka  pejabat  apabila  sudah  pernah  kena hukuman pelanggaran kode etik”. (Tanggapan RDS, Jakarta, Mei 2018)
Pendisposisian  wewenang  dan  tanggungjawab dari  pembuat  kebijakan  ke  pelaksana  kebijakan menjadi  hal  yang  sangat  penting  terkait keberhasilan suatu program/kebijakan.
Komitmen,  tanggungjawab,  dan  kesadaran implementator  menjadi  sangat  penting  dalam keberhasilan  suatu  kebijakan,  dan  menurut
3 Etika dan Integritas Auditor Dipertanyakan. http://jateng.tribunnews.com/2017/06/02/etika-
sebagian  besar  responden,  tugas  dari  pimpinan untuk  menumbuhkan  sikap  tersebut  dinilai belum terlaksana dengan maksimal karena fakta di  lapangan  masih  ditemukannya  pelanggaran terhadap  kode  etik  pemeriksa  hingga  harus dibawa ke ranah hukum 3 .

## 4. Struktur Birokrasi
Aspek  struktur  organisasi  ini  melingkupi dua  hal  yaitu  mekanisme  dan  struktur  birokrasi itu  sendiri.  Aspek  pertama  adalah  mekanisme, dalam  implementasi  kebijakan  biasanya  sudah dibuat  S tandard  Operation  Procedure (SOP). Dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 Bab V Pasal  21-29  dijelaskan  bahwa  tahapan-tahapan terjadinya pengaduan indikasi pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:
dan-integritas-auditor-dipertanyakan diakses pada 2 April 2018

## Nissa Hanny: Persepsi Pemeriksa…

## Gambar 3. Tahapan Terjadinya Pengaduan Indikasi Pelanggaran Kode Etik
Prosedur  ini  harus  ditaati  dan  dipatuhi  demi proses penegakan kode etik yang lebih baik bagi pemeriksa  BPK.  Selama  ini  SOP  yang  berlaku belum pernah terindikasi dilanggar/tidak dilakukan, baik oleh bagian penegakan integritas, panitera, maupun MKKE.
“Penyelenggaraan sidang
MKKE untuk menindaklanjuti pengaduan pelanggaran selama  ini  telah  dilakukan  dengana  baik  demi menegakkan  peraturan  kode  etik  dengan memanfaatkan sumber daya yang kami miliki” (Tanggapan IS, Inspektur Utama BPK, Mei 2018)
Aspek  kedua  adalah  struktur  birokrasi, struktur  birokrasi  yang  terlalu  panjang  dan terfragmentasi  akan  cenderung  melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks  yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. BPK dalam hal telah berusaha melakukan perampingan struktur dan  birokrasi  terkait  pengaduan  terhadap pelanggaran  kode  etik  pemeriksa.  Sehingga tindaklanjut  terhadap  indikasi  pelanggaran tersebut  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan efisien, serta tepat sasaran.
Persepsi Pemeriksa terhadap Sasaran Penerapan Kode Etik
Sesuai Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016 pasal  3,  sasaran  kode  etik  antara  lain  Anggota BPK dan Pemeriksa. Pemeriksa adlaah orang yang melaksanakan  tugas  pemeriksaan  pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Penerapan kode etik merupakan kebijakan  untuk  menanamkan  nilai-nilai  dasar
BPK yaitu Integritas, Independensi
Profeionalisme  (IIP),  dan  harus  dipatuhi  dalam rangka menjaga martabat, kehirmatan, citra dan kredibilitas BPK. Dalam penelitian ini akan dinilai bagaimana persepsi pemeriksa dalam menerima dan  melaksanakan  kebijakan  sehingga  mampu dijadikan  masukan  bagi  pembuat  kebijakan sebagai evaluasi.

## 1. Persepsi  Pemeriksa  terhadap  Kepatuhan Menaati Kode Etik
Dari  hasil  wawancara  kepada  responden pemeriksa,  didapatkan  hasil  bahwa  persepsi pemeriksa  terhadap  kepatuhan  menaati  kode etik  sudah  cukup  baik,  hanya  masih  ada  sekitar 25% dari responden yang berpendapat sebaliknya  karena  faktor punishment yang diterapkan  bagi  pelanggar  kode  etik  selama  ini belum memberikan efek jera bagi pelanggarnya. “Kurang  greget,  karena  pejabat  yang  pernah dikenai  sanksi  masih  bisa  promosi.  Dan  sanksi
Laporan pengaduan diterima oleh Itama:
1. Full disclosure, pelapor bersedia
mengungkapkan identitasnya 2. Anonimous, pelapor tidak mengungkapkan identitasnya Laporan diteruskan kepada Panitera MKKE untuk diberi nomor registrasi perkara Panitera menyampaikan Laporan/Pengaduan kepada Ketua MKKE paling lambat 5 (lima) hari kerja MKKE menetapkan waktu sidang (paling lambat 14 hari sejak diterimanya Laporan hasil peneliatian oleh panitera Sidang MKKE Keputusan hasil sidang MKKE dipublikasikan pada jaringan intranet BPK
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 69-84 https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
bagi pegawai maupun pelaksana yang melanggar  kode  etik  pun  tidak  mengakibatkan jera  sehingga  masih  dan  akan  ada  yang melanggar kode etik”.
(Tanggapan RDS, Jakarta, Mei 2018)
“Tingkat  kepatuhan  belum  100%  sesuai  kode etik” (Tanggapan MA, Jakarta, Mei 2018)
Tanggapan diatas adalah contoh persepsi negatif dari  responden  terkait  kepatuhan  pemeriksa terhadap  kode  etik.  Sedangkan  sebagian  besar responden menyatakan bahwa persepsi pemeriksa  terhadap  kepatuhan  menaatai  kode etik  sudah  memadai,  seperti  yang  disampaikan berikut ini:
“Sampai  saat  ini,  tingkat  kepatuhan  pemeriksa dalam  melaksanakan  kode  etik  sudah  cukup memadai”.
(Tanggapan NKS, Jakarta, Mei 2018)
“Respon  kami  terhadap  pelaksanaan  kode  etik baik, dan siap melaksanakan sesuai prosedur”. (Tanggapan dari AW, Jakarta, Mei 2018)
“Saya  hanya  mengetahui  kondisi  di  unit  kerja saya  saja,  kepatuhan  pemeriksa  cukup  tinggi. Namun  saya  tidak  tahu  dengan  unit  keja  yang lain”.
(Tanggapan Yul, Jakarta, Mei 2018)
“Pemeriksa cukup mematuhi kode etik” (Tanggapan AY, Jakarta, Mei 2018)

## 2. Persepsi Pemeriksa terhadap Masalah yang Dihadapi dalam Penerapan Kode Etik
Penerapan  kode  etik  ini  secara  tidak disadari  memunculkan  satu  masalah  baru  bagi pemeriksa.
“Jika tingkat kepatuhan dan kesadaran penerapan  kode  etik  tinggi,  maka  akan membawa  dampak  positif,  sebaliknya  jika
rendah maka akan terjadi pro dan kontra antara yang  memiliki  prinsip  untuk  menerapkan  dan yang tidak mau menerapkan. Hal ini berpotensi konflik.  Selain  itu  jika  pelanggaran  kode  etik terekspos maka nama BPK sebagai institusi akan tercemar  dan  hal  tersebut  berdampak  negatif terhadap  tingkat  kepercayaan  masyarakat kepada BPK”
(Tanggapan AW, Pemeriksa BPK, Mei 2018)
“Masalah akan muncul apabila tidak diterapkannya  kode  etik  oleh  pemeriksa  yaitu adanya  kasus  seperti  berita  akhir-akhir  ini. Bagaimana  opini  diperjualbeilkan,  walaupun masih menunggu hasil putusan sidang pengadilan  namun  stigma  yang  ada  di masyarakat  BPK  bisa  disuap.  Sungguh  ironi bukan?  Seharusnya  kita  sebagai  sapu  untuk menyapu  supaya  bersih  lantainya,  apabila  ada stigma negatif tersebut banyak yang menyayangkan” (Tanggapan RDS, Pemeriksa BPK, Mei 2018)
“Jika  belum  semua  jajaran  memiliki  komitmen yang  sama,  peeriksa  akan  dibebani  dengan intervensi-intervensi dalam melaksanakan pemeriksaan. Sebaliknya, jika di suatu unit kerja semua  jajaran  memiliki  komitmen  yang  sama, makan tidak akan muncul masalah”.
(Tanggapan Yul, Pemeriksa BPK, Mei 2018)
Dari  ketiga  penyataan  diatas  dapat diindikasikan  bahwa  permasalah  kebijakan  akan timbul  apabila  dari  diri  pribadi  pemeriksa  tidak ditanamkan  secara  utuh  kesadaran  dalam menjunjung  tinggi  kode  etik  pemeriksa.  Dan persepsi negatif bahwa kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik akan terus ada dalam pemeriksa  apabila  sistem punishment tidak diberlakukan secara ketat. Pembentukan presepsi  negatif  tersebut dikarenakan  beberapa hal, diantaranya:
a. Faktor internal
Faktor  penyebab  timbulnya  masalah penerapan kode etik pemeriksa dalah berasal dari internal pemeriksa itu sendiri.
“Menurut  saya  faktor  internal  dari pemeriksa  adalah  pemeriksa  itu  sendiri sulit  untuk  menolak  dan  mengatakan tidak,  bahkan  meminta  tanpa  malu kepada suditee” (Tanggapan  NKS,  Pemeriksa  BPK,  Mei 2018)
“Menurut  saya  kendala  utama  ada  dua faktor  internal  yaitu  dari  masing-masing individu auditor terkait kesadaran
pemeriksa  dalam  menegakkan  kode etik”.
(Tanggapan  AW,  Pemeriksa  BPK,  Mei 2018)
“Kendala  ada jika  pihak  entitas memiliki hubungan istimewa dengan pimpinan di unit  kerja  kita.  Akan  menjadi  semakin berat bagi pemeriksa untuk mempertahankan kode etiknya” (Tanggappan  Yul,  Pemeriksa  BPK,  Mei 2018)
Menurut  tanggapan  ketiga  pemeriksa diatas,  faktor  internal  dalam  diri  pemeriksa menjadi faktor penyebab timbulnya masalah dalam  penerapan  kode  etik.  Konflik  dalam diri pribadi pemeriksa akan menjadi penghalang  bagi  dirinya  untuk  tetap independen dan profesional terutama dalam menghadapi pihak eksternal yaitu auditee.
b. Faktor eksternal
Dari wawancara responden (pemeriksa),
persepsi  mereka  terhadap  masalah  yang timbul  dari  penerapan  kode  etik  ini  akibat dari  faktor  eksternal  yaitu  lingkungan  kerja pemeriksa.
“Kendala  dalam  pelaksanaan  kebijakan ini  antara  lain  lingkungan  yang  tidak
memungkinkan untuk menerapkan kode etik,  misalnya  pemeriksaan  lapangan dengan  kondisi  ekstrim  yang  tidak didukung  dengan  biaya  kendaraan  dan keamanan  yang  cukup  sehingga  harus menerima bantuan auditee”
(Tanggapan  MA,  Pemeriksa  BPK,  Mei 2018)
“Jika terlalu ketat menerapkan kode etik yang  ada,  hubungan  antara  pemeriksa dengan auditee menjadi terlalu kaku dan formal  sehingga  terkadang  menyulitkan pemeriksa untuk mendapatkan data dan informasi”.
(Tanggapan  AY,  Pemeriksa  BPK,  Mei 2018)
“Pihak  auditee  yang  mencoba  untuk mempengaruhi pemeriksa untuk
melakukan  pelanggaran  kode  etik  serta masih  adanya  stigma  adat  ketimuran terkait  “ewuh  pakewuh”  yang  jika  tidak diterima  oleh  pemeriksa  berpengaruh terhadap perolehan data dan informasi”. (Tanggapan  NKS,  Pemeriksa  BPK,  Mei
2018)
Hampir seluruh responden yang diwawancarai mengungkapkan bahwa kedua faktor  tersebut  baik  internal  maupun eksternal  saling  berkaitan  satu  sama  lain. Ketika lingkungan memberikan tekanan bagi pemeriksa untuk melanggar kode etik, maka kembali  lagi  ke  individu-individu  pemeriksa tersebut  untuk  tetap  mempertahankan integritasnya masing-masing.
3. Persepsi Pemeriksa terhadap Hasil Penerapan Kebijakan Kode Etik Pemeriksa Persepsi pemeriksa terhadap hasil penerapan kebijakan diperoleh guna mengetahui sampai  sejauh  mana  pemeriksa  terpengaruh dalam  melaksanakan  tugasnya,  apakah  sudah
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 69-84 https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
menerapkan  secara  menyeluruh  kode  etik tersebut atau belum, dan bagaimana dampaknya terhadap kredibilitas BPK secara keseluruhan.
Data  dari  Itama  menyebutkan  bahwa pelanggaran kode etik terberat pemeriksa adalah kasus  suap,  dan  sejak  tahun  2005  s.d.  2017 sedikitnya terdapat 6 kasus suap yang melibatkan 23 pemeriksa BPK. Sebanyak 4 kasus suap terkait mendapatkan  opini  BPK  atas  Laporan  Hasil Pemeriksaan  keuangan,  1  kasus  suap  untuk mengubah  hasil  temuan  BPK,  dan  1  kasus  suap agar mengesampingkan
temuan yang mencurigakan. Tren terungkapnya kasus
penyuapan  tersebut  tentu  membuka  mata semua  orang  terutama  BPK  bahwa  dalam institusi, kode etik pemeriksa belum dilaksanakan  secara  baik  dan  benar.  Ketika ditanya  mengenai  hasil  penerapan  kode  etik terhadap pemeriksa, seluruh responden menjawab bahwa kebijkaan tersebut berdampak dan berpengaruh terhadap integritas, independensi  dan  profesionalisme.  Hal  ini dikarenakan  batasan  dan  larangan  telah ditetapkan secara jelas, hanya saja
kekurangannya  pada punishment yang  kurang mendalam bagi pelanggarnya.

## PENUTUP Simpulan
Penelitian ini berjudul “Persepsi Pemeriksa Terhadap Implementasi Kode Etik Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”. Hasil temuan dan pembahasan terhadap masalah penelitian  yang  telah  dideskripsikan  dalam Analisis  dan  Pembahasan  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Sebagian besar responden (kelompok sasaran),  beranggapan  bahwa  implementasi kode  etik  pemeriksa  sudah  baik,  dinilai berdasarkan  4  (empat)  indikator  yakni komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur  birokrasi.  Dari  indikator  tersebut, faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi
perlu  diitingkatkan  lebih  baik,  karena memegang  peranan  yang  penting  terkait dengan  hubungan  langsung  ke  perilaku kelompok sasaran;
2. Persepsi  responden  terhadap  hasil  sasaran penerapan  kode  etik  yakni  sebesar  90% menyatakan kode etik yang diterapkan oleh BPK  sudah  baik,  dan  sebaliknya  hanya  10% yang menyatakan bahwa sasaran penerapan kurang  baik  karena  hanya  menyasar  pada pemeriksa  secara  “tebang  pilih”  dan  masih lemahnya  hukuman  yang  diterima  oleh pelanggar kode etik;
3. Pimpinan  BPK  sebagai  pihak  pembuat kebijakan  belum  memperhatikan  dampak negatif  yang  muncul  akibat  kode  etik tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menerapan  kode  etik  pemeriksa  dapat berjalan  dengan  maksimal  apabila  masing- masing dari implementor mampu memaksimalkan  tugas  pokok  dan  fungsi masing-masing, sesuai faktor-faktor pendukung keberhasilan pengimplementasian kebijakan pada poin 1.

## Saran
Penelitian  ini  menemukan  beberapa kekurangan  pengimplementasian  kode  etik pemeriksa  di  BPK  sebagaimana  yang  telah disimpulkan pada bagian kesimpulan. Kekurangan  pengimplementasian  kode  etik dapat berdampak pada kecenderungan kegagalan  kebijakan  yang  sedang  berjalan. Berikut  ini  disarankan  beberapa  hal  yang setidaknya  dapat  menjadi  masukan  bagi pimpinan BPK selaku pembuat kebijakan. 1. Memberikan reward and punishment secara jelas  dan  tidak  pilih-pilih  baik  kepada pelanggar  kode  etik,  maupun  penghargaan kepada  pegawai  BPK  yang  telah  berani mengungkapkan pelanggaran kode etik yang terjadi di lingkungannya;
2. Memberikan  solusi  terhadap  kendala  yang ditemui  pemeriksa  di  lapangan  ketika  harus
menegakkan  kode  etik  pemeriksa,  yakni peningkatan  terhadap  fasilitas  pemeriksa seperti kesehatan dan penunjang pemeriksaan  seperti  transportasi  yang memadai,  sehingga  pemeriksa  tidak  perlu bergantung  kepada  auditee  dan  dapat mempertahankan  independensinya  tanpa merusak  hubungan  profesional  dengan auditee.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Z. (2012). Kebijakan Publik . Jakarta: Salemba Humanika.
Agustino,  L.  (2006). Dasar-dasar  Kebijakan Publik . Bandung: CV. Alfabeta.
Anton.  (2017).  Etika  dan  Integritas  Auditor
Dipertanyakan. Tersedia di http://jateng.tribunnews.com/2017/06/0 2/etika-dan-integritas-auditor- dipertanyakan Enjel,  B.  (2006). Hubungan  antara  Penerapan Aturan Etika dengan Peningkatan Profesionalisme  Auditor  Internal. Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama. Bandung. Skripsi yang tidak dipublikasikan Ernawan , Erni  R . (2007) . Business  Ethics . Bandung: CV. Alfabeta.
Fatmawati,  Nur  I.  (2017).  KPK  Tetapkan  Irjen
Kemendes  dan  Auditor  BPK  sebagai Tersangka Suap. Tersedia di https://news.detik.com/berita/d- 3513000/kpk-tetapkan-irjen-kemendes-
dan-auditor-bpk-sebagai-tersangka-suap . Kunandar.  (2010). Langkah  Mudah  Penelitian Tindakan  Kelas  Sebagai  Pengembangan Profesi  Guru .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Moleong,  Lexy  J.  (2010). Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya Nandari,  Ade  Wisteri  S.  (2015). Pengaruh  Sikap Skeptis,  Independensi,  Penerapan  Kode Etik,  dan  Akuntabilitas  terhadap  Kualitas
Audit .  E-Jurnal  Akuntansi  Univ.  Udayana. Vol. 10.1.
Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.
Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2016  Tentang
Majelis  Kehormatan  Kode  Etik  Badan Pemeriksa Keuangan. Rubiyanto, R. (2009). Metode  Penelitian Pendidikan. Surakarta: UMS. Robbins, Stephen P. (2003). Perilaku Organisasi .
Jakarta: Index.
Saputri,  Dessy  S.  (2018).  ICW:  Kerugian  Negara Akibat  Korupsi  Meningkat.  Tersedia  di http://nasional.republika.co.id/berita/nasi onal/hukum/18/02/19/p4e90f382-icw- kerugian-negara-akibat-korupsi- meningkat Sarwono,  Sarlito  W.  (1983). Pengantar  Umum Psikologi . Jakarta: Bulan Bintang Slameto. (2010). Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya.  Edisi  revisi .  Jakarta:
Rhineka Cipta.
Syafiie,  Inu  K.  (2006). Ilmu  Administrasi  Publik . Jakarta: PT. Rhineka Cipta Toha, Miftah. (2003). Perilaku Organisasi Konsep Dasar  dan  Aplikasinya .  Jakarta:  PT  Raya Grafindo Persada Trisnaningsih,  S.  (2007). Independensi  Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh  Penanaman  Good  Governance, Gaya  Kepemimpinan,  Budaya  Organisasi terhadap  Kinerja  Auditor.  Simposium Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli, Makassar Zarefar,  A.  (2015). The  Influence  of  Ethics, experience  and  competency  toward  the quality  of  auditing  with  professional auditor  skepticism  as  a  Moderating Variable. 3 rd Global Conference on Business and  Social  Science-2015,  GCBSS-2015,  16- 17  December  2015,  Kuala  Lumpur, Malaysia.