## TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAYA-UPAYA HUKUM

## Oleh  Putra Halomoan Hsb
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padanagsidimpuan Email: putrahsb.halomoan@gmail.com

## Abstract
Authority prosecute a case is referred to as jurisdiction is  often  also  referred  to  in  practice  is  the  competence  of  the judiciary.  While  the  form  of  a  lawsuit  lawsuit  contetiosa  also called contentious.
In  handling  cases  referred  to  in  the  legislation (UUPKK)  on  dasaranya  cases  handled  divided  by  two. Contentiosa  lawsuit  and  the  court  handle  the  lawsuit  volunteir. Contentiosa  lawsuit  is  a  lawsuit  that  contains  a  dispute  between two or more parties. The process of dispute settlement in a lawsuit contentiosa occur  with process  supporting  each  other in  the form of  a  lawsuit,  the  answer,  replik,  duplik.  This  type  of  lawsuit  so called  op  tegenspraak  which  supports  the  objection  of  mutual judicial  process.  Unlike  the  circuitry  lawsuit  volunteir  are  the problems posed by such party does not contain a dispute, but only a  request  for  the  establishment  of  rights  by  a  judge  in  court,  and no defendant or  an opponent  whose role is to support the lawsuit filed.
Broadly speaking, the legal classification is divided into two,  namely  public  law and  private  law.  Public law  is  a  law  that gives  the  role  of  the  state  as  arbiter  in  total  serve  the  public interest,  in  other  words  the  area  of  public  law  talk  about  the function  of  the  state.  Whereas  private  law  is  a  legal  instrument governing  bagamana  the  relationship  between  individuals  in matters of personal interest. Therefore, the most striking difference between  the  area  of  public  law  and  private  law  is  the  area  of public  law  regarding  the  function  of  the  state  while  private  law concerning the interests of individuals.

## Kata Kunci : Upaya Hukum, Undang-undang

## A. Pendahuluan
Secara garis besar klasifikasi hukum  terbagi  atas  dua,  yaitu  hukum publik  dan  hukum  privat.  Hukum  publik merupakan  hukum  yang  memberikan peran  terhadap  negara  secara  total sebagai  arbiter  melayani  kepentingan umum,  dengan  kata  lain  wilayah  hukum publik  berbicara  tentang  fungsi  negara.
Sedangkan hukum privat adalah instrumen hukum yang mengatur bagamana  hubungan  antara  individu dengan individu dalam masalah kepentingan  pribadi.  Oleh  karena  itu perbedaan  yang  paling  mencolok  antara wilayah  hukum  publik  dan  wilayah hukum  privat  adalah  hukum  publik menyangkut  fungsi  negara  sedangkan hukum  privat  menyangkut    kepentingan individu  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2008: 211).
Upaya  hukum  adalah  upaya  yang diberikan  oleh  undang-undang  kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal  tertentu  melawan  putusan  hakim. Dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia  yang  mengaju  kepada  hak  bagi seseorang  yang  dikenai  oleh  putusan hakim tersebut.
Dalam  teori  dan  praktek  kita mengenal  ada  2  (dua)  macam  upaya hukum  yaitu,  upaya  hukum  biasa  dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan  yang ada  antara  keduanya  adalah  bahwa  pada azasnya upaya hukum biasa menangguhkan  eksekusi    (kecuali  bila
terhadap suatu putusan dikabulkan
tuntutan  serta  mertanya),  sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.

## B. Banding

## 1. Pengertian banding
Banding merupakan salah satu upaya  hukum  biasa  yang  dapat diminta  oleh  salah  satu  atau  kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu  putusan  Pengadilan  Negeri. Para  pihak  mengajukan  banding  bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi  melalui  Pengadilan  Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.
Sesuai azasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan  isi  putusan  Pengadilan Negeri  belum  dapat  dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi,  kecuali  terhadap  putusan uit voerbaar bij voeraad.

## 2. Dasar Hukum
Banding  diatur  dalampasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205  RBg  (untuk  daerah  di  luar  Jawa dan  Madura).Kemudian  berdasarkan pasal  3  Jo  pasal  5  UU  No.  1/1951
(Undang-undang
Darurat No. 1/1951),  pasal188  s.d.  194  HIR dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  dan diganti  dengan  UU  Bo.  20/1947
tentang  Peraturan  Peradilan  Ulangan di Jawa dan Madura. 1
Keputusan  pengadilan  yang dapat  dimintakan  banding  hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan  bukan  penetapan,  karena terhadap  penetapan  upaya  hukum biasa  yang  dapat  diajukan  hanya kasasi. 2

## 3. Tenggang  Waktu  Mengajukan Banding
Tenggang  waktu  pernyataan mengajukan  banding  adalah  14  hari sejak  putusan  dibacakan  bila  para pihak hadir atau 14 hari
pemberitahuan  putusan  apabila  salah satu  pihak  tidak  hadir.  Ketentuan  ini diatur  dalam  pasal  7  ayat  (1)  dan  (2) UU No. 20/1947 jo. pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.
Apabila jangka waktu pernyatan  permohonan  banding  telah lewat  maka  terhadap  permohonan banding  yang  diajukan  akan  ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri yang  bersangkutan  dianggap  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap dan dapat dieksekusi.
1 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Umum, cet.  1, (Jakarta :Sinar Grafika,1994), hal. 94,
2 Retnowulan  Soetantio  dan  Iskandar Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata  dalam teori  dan  Praktek, cet.8.(Jakarta:  CV.  Mandar Maju,1997), hal.149.
Pendapat diatas dikuatkan oleh Putusan MARI No. 391 k/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969,
yaitu  bahwa  Permohonan  banding yang  diajukan  melalmpaui  tenggang waktu  menurut  undang-undang  tidak dapat  diterima  dan  surat-surat  yang diajukan  untuk  pembuktian  dalam pemeriksaan  banding  tidak  dapat dipertimbangkan.  Akan  tetapi  bila dalam hal perkara perdata permohonan  banding  diajukan  oleh lebih dari seorang sedang permohonan  banding  hanya  dapat dinyatakan  diterima  untuk  seorang pembanding,  perkara  tetap  perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang  permohonan  bandingnya  tidak dapat  diterima  (Putusan  MARI  No. 46 k/Sip/1969, tanggal 5 Juni 1971).
4. Prosedur Mengajukan Permohonan Banding a. Dinyatakan dihadapan Panitera  Pengadilan  Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan,  dengan  terlebih dahuku membayar lunas biaya permohonan banding.
b. Permohonan  banding  dapat diajukan  tertulis  atau  lisan (pasal  7  UU  No.  20/1947)
oleh yang berkepentingan
maupun kuasanya.
c. Panitera  Pengadilan  Negeri akan  membuat  akte  banding yang memuat hari dan tanggal
diterimanya permohonan banding  dan  ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata  dan  Register  Banding Perkara Perdata. d. Permohonan  banding  tersebut oleh  panitera  diberitahukan kepada  pihak  lawan  paling
lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. e. Para  pihak  diberi  kesempatan untuk  melihat  surat  serta berkas  perkara  di  Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
f. Walau  tidak  harus  tetapi pemohon banding berhak
mengajukan  memori  banding sedangkan  pihak  Terbanding berhak  mengajukan  kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang  perkara  tersebut belum diputus oleh Pengadilan  Tinggi.  (Putusan MARI  No.  39  k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975). g. Pencabutan permohonan banding  tidak  diatur  dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan
permohonan  banding  masih diperbolehkan.

## 5. KASASI

## 1. Pengertian
Kasasi  merupakan  salahsatu  upaya hukum  biasa  yang  dapat  diminta  oleh salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan  Tinggi.  Para  pihak  dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan  isi  putusan  Pengadilan  Tinggi kepada Mahkamah Agung.
Kasasi berasal dari  perkataan
“casser”  yang  berarti  memecahkan  atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan  kasasi  terhadap  putusan pengadilan  dibawahnya    diterima  oleh Mahkamah  Agung,  maka  berarti  putusan tersebut  dibatalkan  oleh  Mahkamah Agung  karena  dianggap  mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. 3
Pemeriksaan  kasasi  hanya  meliputi seluruh  putusan  hakim  yang  mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga  pemeriksaaan  tingkat  kasasi tidak  boleh/dapat dianggap  sebagai pemeriksaan tinggak ketiga.
2. Alasan-Alasan
Mengajukan

## Kasasi
Alasan mengajukan kasasi menurut pasal 30 UU No. 14/1985 antara lain :
a. Tidak  berwenang  atau  melampaui batas wewenang.
3 Sutantio, Prosedur  Peradilan, (Jakarta: Hidayah, 1999), hal 163
Tidak beRwenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi  relatif  dan  absolut pengadilan, sedang melampaui batas  bisa  terjadi  bila  pengadilan mengabulkan gugatan melebihi
yang diminta dalam surat gugatan.
b. Salah  menerapkan  atau  melanggar hukum yang berlaku.
Yang  dimaksud  disini  adalah kesalahan  menerapkan  hukum  baik hukum  formil  maupun  hukum materil, sedangkan melanggar hukum  adalah  penerapan  hukum yang  dilakukan  oleh  Judex  facti salah  atau  bertentangan  dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterprestasikan penerapan  hukum  tersebut  tidak tepat dilakukan oleh judex facti. c. Lalai  memenuhi  syarat-syarat  yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam  kelalaian  itu  dengan batalnya putusan yang bersangkutan.  Contohnya  dalam suatu  putusan  tidak  terdapat irah-
irah .
3. Tenggang Waktu  Mengajukan
Kasasi Permohonan  kasasi  harus  sedah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetepan pengadilan  yang  dimaksud  diberitahukan kepada  Pemohon  (pasal  46  ayat(1)  UU No.  14/1985),  bila  tidak  terpenuhi  maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.
4. Prosedur Mengajukan Permohonan Kasasi a. Permohonan  kasasi  disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis  atau  lisan  kepada  Panitera Pengadilan  Negeri  yang  memutus perkara  tersebut  dengan  melunasi biaya kasasi.
b. Pengadilan  Negeri  akan  mencatat permohonan  kasasi  dalam  buku daftar,  dan  hari  itu  juga  membuat akta  permohonan  kasasi  yang dilampurkan  pada  berkas  (pasal  46 ayat (3) UU No. 14/1985)
c. Paling  lambat  7  hari  setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada  pihak  lawan  (pasal  46  ayat
(4) UU No. 14/1985)
d. Dalam  tenggang  waktu  14  hari setelah  permohonan  kasasi  dicatat dalam  buku  daftar  pemohon  kasasi wajib  membuat  memori  kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan  kasasi  (pasal  47  ayat (1) UU No. 14/1985) e. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30
hari  (pasal  47  ayat  (2)  UU  No. 14/1985).
f. Pihak  lawan  berhak  mengajukan kontra memori kasais dalam tenggang  waktu  14  hari  sejak tanggal diterimanya salinan
memori kasai (pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985) g. Setelah menerima memori dan kontra memori  kasasi  dalam  jangka  waktu 30  hari  Panitera  Pengadilan  Negeri harus  mengirimkan  semua  berkas kepada  Mahkamah  Agung  (pasal  48
ayat (1) UU No. 14/1985)
6. PROROGASI
1. Sengketa Hak/ Gugatan Contentiosa sebagai Jenis

## Gugatan dengan cara Prorogasi
Pasal  2  ayat  1  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004. Sekarang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009.  Tugas  dan kewenangan  badan  peradilan  dibidang perdata  adalah  menerima,  memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa  diantara  para  pihak  yang berperkara.
Wewenang mengadili suatu perkara disebut  sebagai  yurisdiksi  atau  sering juga  disebut  dalam  praktik  adalah kompetensi peradilan. Sedangkan gugatannya berbentuk gugatan contetiosa atau disebut juga contentious . Dalam menangani perkara
sebagaimana  yang  dimaksud  dalam undang-undang  tersebut  (UUPKK)  pada dasaranya  perkara  yang  ditangani  dibagi dua.  Pengadilan  menangani  gugatan contentiosa dan gugatan volunteir .
Gugatan contentiosa adalah gugatan yang mengandung  sengketa  antara  dua  pihak atau  lebih.  Proses  penyelesaian  sengketa dalam gugatan contentiosa terjadi dengan proses  saling  menyangga  dalam  bentuk gugatan, jawaban, replik, duplik.
Sehingga  gugatan  jenis  ini  disebut  juga op  tegenspraak yaitu  proses  peradilan saling sanggah menyangga.
Berbeda  halnya  dnegan  gugatan volunteir adalah  permasalahan  yang diajukan  oleh  pihak  tersebut  tidak mengandung  suatu  sengketa,  namun hanya  permintaan  untuk  penetapan  hak oleh  hakim  di  pengadilan,  dan  tidak  ada pihak  tergugat  atau  lawan  yang  berperan untuk menyangga gugatan yang diajukan.
Terlepas  dari  pendapat  para  pakar yang  mengemukakan,  bahwa  gugatan contentiosa  ada yang  menyebutnya sebagai  ggugatan  perdata,  dan  ada  yang menyebutnya sebagai gugatan saja. Lebih praktis  untuk  mengatakan  bahwa  istilah gugatan contentiosa (mengandung sengket  hak)  disebut  sebagai  gugatan saja. Bukankah dalam kebiasaaan pembuatan  surat  gugatan  lebih  sering juga  digunakan  kata  “gugatan”  pada kepala surat gugatan itu. Apalagi gugatan yang dinyatakan sebagai gugatan volunteir dalam kebiasaan praktik disebut sebagai  permohonan  saja.  Jadi  tidak  ada alasan  yang  jelas  dan  pasti  kalau  istilah gugatan  perdata  yang  mau  digunakan, karena  istilah  volunteir  sudah  direduksi dengan istilah permohonan.
Terkait  dengan  masalah  prorogasi sebagai  pengadilan  yang  melompat langsung  ke  PT,  tanpa  mengikuti  proses hukum acara yang lazim, yang berawal di Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
Dalam  rangka  mengefesienkan  perkara, prorogasi  sebagai  bahagian  perwujudan asas peradilan yang hemat cepat sederhana  dan  biaya  ringan  lebih  pantas untuk  memilih  hanya  perkara  gugatan contentiosa. Sebagai perakara yang dapat langsung  diajukan  ke  PT  melalui mekanisme prorogasi.
Sementara  untuk  jenis  perkara gugatan  volunteir  atau  permohonan seperti penetapan hak mewaris,
perubahan  nama,  penepatan  perwalian, tetap  diberikan  kewenangan  itu  ke Pengadilan  Negeri.  Hal  itu  didasarkan bahwa perkara permohonan tidak mungkin  akan  menyita  banyak  waktu dalam  proses  penyelesaiannya  oleh Hakim. Karena tidak ada proses sanggah menyangga  sebagaimanan  yang  terjadi dalam  gugatan  contentiosa.    Gugatan volunteir mustahil melewati masa pengajuan yang pnajang dalam
penyelesaiannya  perkaranya  oleh  hakim di pengadilan.4
Dalam  fenomena/  praktik  beracara lingkup  peradilan  kasus  perdata.  Perkara yang  digugat  di  Pengadilan  Negeri biasanya  akan  menghabiskan  waktu  60 hari  terhitung  mulai  dari  pengajuan
4 R.  Soeroso, Praktik  Hukum  Acara Perdata,  Tata  Cara,  Proses  Persidangan, cet.  1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal.92.
perkara hingga penentuan putusan. Kalau diajukan  lagi  melalui    upaya  hukum banding jelas hal ini akan memperpanjang  waktu  dari  salah  satu pihak  untuk  mendapatkan  kepastian hukum. Ditambah dengan masalah kepribadian  salah  satu  pihak  misalnya yang tetap mempertahankan gugatan dan rasa “hak milik” terhadap objek perkara, sering  berjuang  habis-habisan,  untuk menempu  semua  upaya  hukum  sampai pada upaya peninjauan kembali. Meskipun sudah sadar diri bahwa  segala alat  bukti  yang  dimiliki  pada  dasarnya lemah.
Oleh  karena  itu,  perkara  yang mengandung  sengketa  yang  disebut sebagai  gugatan perdata. Mestinya sudah dijadikan  sebagai  perkara  yang  mutlak untuk  langsung  diajukan  di  Pengadilan Tinggi.
2. Kompetensi  Pengadilan  Tinggi untuk Memeriksa Perkara
dengan Mekanisme Prorogasi Sebelum  lahirnya  Undang-Undang Peradilan  Umum,  masalah  pengajuan banding  ke  pangdilan  Tinggi  diatur melalui  Undang-undang  Darurat  Nomor 1  Tahun  1951.  Menurut  undang-undang tersebut  peraturan  hukum  acara  untuk pemeriksaan  ulang  atau  banding  pada Pengadilan  Tinggi  adalah  Peraturan- Peraturan  Republik  Indonesia  dahulu yang  telah  ada  dan  berlaku  bagi
Pengadilan Tinggi dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu. Peraturan-perturan yang digunakan
dalam daerah Republik  Indonesia dahulu meliputi: 5
a. Untuk  pemeriksaan  ulang  atau banding perkara perdata buat Pengadilan  Tinggi  di  Jawa  dan Madura  adalah  Undang-undang
Nomor 20 Tahun 1974.
b. Untuk  pemeriksaan  ulang  atau banding perkara perdata buat
Pengadilan Tinggi di luar Jawa dan Madura adalah RBg.
c. Dari ketentuan tersebut pada dasarnya Pengadilan Tinggi diberikan  fungsi  untuk  mengadili perkara  yang  telah  diputus  oleh Pengadilan Negeri, dengan
memeriksa  fakta-fakta  yang  telah diungkap  oleh  hakim  di  PN.  Oleh karena  itu  sering  disebut  PT sebagai  peradilan  ulangan.  Yang mana  putusannya  dari  Pengadilan Tinggi  dapat  menguatkan  putusan PN,  memperbaiki  putusan  PN  dan membatalkan  putusan PN. Selain  itu  tugas  dan  kewenangan Pengadilan tinggi dapat ditemukan dalam kententuan  UU  No.2  Tahun  1986 sebagaimana  diubah  dengan  UU  No.  8 Tahun  2004  dan  terjadi  lagi  perubahan kedua  yaitu  UU  No.  49  Tahun  2009 tentang Peradilan Umum.
Kekuasaan  PT  secara  umum  diatur dalam  BAB  III  UU  No.  2  Tahun  1986 sebagaimana  diubah  dengan  UU  No.  49
5 Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan  Negeri, (Jakarta,  Pradnjaparamita, 1967) hal 39.
Tahun  2009  yang  mana  sebelumnya terjadi perubahan UU No. 8 Tahun 2004. PT  sebagai  Peradilan  Tingkat  Banding dilimpahi beberapa kekuasaan, yaitu:
a. Berwenang  mengadili  perkara  di tingkat banding.
b. Bertugas  dan  berwenang  memutus sengketa kewenangan mengadili.
c. Dapat memberi keterangan,
pertimbangan dan nasihat hukum. d. Melakukan pengawasan atas
pelaksaan  tugas  dan  tingkah  laku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita. Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di ibukota Provinsi tersebut  sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal    4  Undang-undang  Nomor  49 Tahun  2009.  Oleh  kemudian  penulis menambahkan satu tugas dan
kewenangan baru. Sebagai lembaga yang harus  mengadili  perkara  perdata  melalui mekanisme  prorogasi.  Perkara  yang dapat  ditangani  adalah  perkara  yang dapat  ditaksir  objek  perkaranya  senilai Rp. 100 milyar ke bawah.
Dengan  memberi  salah  satu  tugas dan  kewenngan  baru  ke  PT  ini.  Berarti PT lagi-lagi tidak hanya menjadi sebagai Pengadilan yang berfungsi sebagai penyambung pipa saja, kemudian perkara perdata selanjutnya dikasasi  lagi ke MA.
3. Peninjauan  Kembali    sebagai
Upaya  Hukum  bagi  Pihak  Yang Kalah Dalam Peradilan Prorogasi
Di atas telah disinggung sebelumnya  bahwa  peradilan  prorogasi
yang dijalankan oleh PT dalam menjatuhkan  putusan.  Dalam  hal  ini sebagai  peradilan  tingkat  pertama  dan terakhir,  tidak  mengenal  lagi  kasasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan  RV  sebelumnya.  PT  adalah pengadilan  tingkat  pertama  dan  terakhir
dalam memutuskan perkara yang
mengikuti mekanisme prorogasi. Tidak diberikannya juga
kewenangan  ke  pada  Pengadilan  Negeri untuk  menangani    kasus  perdata  biasa. Setelah  konsep  prorogasi  diwujudkan melalui fungsi PT. Juga didasarkan, pada fungsi  dari dua pengadilan ini  yaitu baik pengadilan  negeri  maupun  pengadilan tinggi masih sama-sama berfungsi sebagai pengadilan yang mengadili fakta- fakta.  Bahkan  dalam  hal  tertentu  juga hakim Pengadilan Tinggi dapat menghadirkan para pihak untuk menggelar sidang jika diperlukan. 6
Oleh  sebab  itu  dari  pada  fungsinya yang masih menilai fakta-fakta yang kuat dari para pihak yang mengajukan perkara tersebut.  Ada  baiknya  jika  kewenangan untuk  mengadili    perkara  perdata  yang hanya  termasuk  dalam  sengketa  hak/ gugatan perdata biasa. Diserahkan sepenuhnya  kepada  Pengadilan  Tinggi melalui  mekanisme  peradilan  prorogasi. Dengan maksud
mengefektifkan
6 R.  Subekti, Hukum  Acara  Perdata, Cet. 2, (Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Departemen Kehakiman, 1997), hal.171-172.
peradilan, tanpa mengbiskan waktu  yang lebih banyak.
Maka  dari  itu    sengaja  penulis memberi tawaran agara PT yang menangani perkara yang sudah memenuhi  syarat  perkara  prorogasi. Putusannya  berakhir  pada  Pengadilan Tinggi,  sebagai  pengadilan  pertama sekaligus  sebgai  pengadilan  tingkat terakhir.
Nanti  kemudian  kalau  saat  salah satu  pihak  ada  pengajuan  peninjauan kembali.  Baru    pengajuan  PK  tersebut diperiksa  oleh  Hakim  Agung.  Terkait dengan  itu  syarat-syarat  untuk  diajukan PK  jika  putusan  pengadilan  tinggi  ingin diajukan  PK,  juga  tetap  dapat  mengacu pada  ketentuan  Pasal  67  UU  No.14 Tahun  1985  sebagaimana  telah  diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah  Agung  yang  menegaskan bahwa  permohonan  peninjauan  kembali putusan  perkara  perdata  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan  hanya  berdasarkan  alasan- alasan sebagai berikut:
a. Apabila  putusan  didasarkan  pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya
diputus atau didasarkan pada bukti- bukti  yang  kemudian  oleh  hakim pidana dinyatakan palsu;
b. Apabila  setelah  perkara  diputus, ditemukan  surat-surat  bukti  yang bersifat  menentukan  yang  pada
waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
c. Apabila  telah  dikabulkan  suatu  hal yang  tidak  dituntut  atau  lebih  dari pada yang dituntut;
d. Apabila  mengenai  sesuatu  bagian dari  tuntutan  belum  diputus  tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
e. Apabila  antara  pihak-pihak  yang sama  mengenai  suatu  soal  yang sama,  atas  dasar  yang  sama  oleh pengadilan  yang  sama  atau  sama tingkatnya  telah  diberikan  putusan yang  bertentangan  satu  dengan yang lain;
f. Apabila dalam suatu putusan
terdapat  suatu  kekhilafan  hakim
atau suatu kekeliruan yang nyata.”
7. PENINJAUAN KEMBALI
1. Pengertian peninjauan kembali
Peninjauan  kembali  atau  biasa disebut  Request  Civiel  adalah  meninjau kembali  putusan  perdata  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, karena  diketahuinya  hal-hal  baru  yang dulu  tidak  dapat  diketahui  oleh  hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain.
Peninjauan  kembali  hanya  dapat dilakukan  oleh  MA.  Peninjauan  kembali diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  14 tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung, dan apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang  ditentukan  oleh  undang-undang terhadap  putusan  Pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat
dimintakan  peninjauan  kembali  kepada MA,  dalam  perkara  perdata  dan  pidana oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan (pasal 21 UU No. 14/1970).
2. Syarat-syaratpeninjauankembali
Ada  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi  untuk  peninjauan  kembali diantaranya sebagai berikut :
a. Diajukan oleh pihak yang berperkara. b. Putusan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. c. Membuat surat permohonan peninjauan  kembali  yang  memuat alasan-alasannya.
d. Membayar panjar biaya  peninjauan kembali.
e. Menghadap di Kepaniteraan
Pengadilan  Agama  yang  memutus perkara pada tingkat pertama.
3. Alasan-alasan peninjauan kembali Beberapa alasan diajukannya peninjauan kembali, antara lain :
a. Adanya  putusan  didasarkan  pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti  yang  kemudian  oleh  Hakim pidana dinyatakan palsu.
b. Apabila  perkara  sudah  diputus, tetapi  masih  ditemukan  surat-surat bukti  yang  bersifat  menentukan yang  pada  waktu  perkara  diperiksa tidak dapat ditemukan.
c. Ada  suatu  bagian  dari  tuntutan belum  diputus  tanpa  pertimbangan sebab-sebabnya.
d. Apabila  antara  pihak-pihak  yang sama,  mengenai  suatu  yang  sama, atau  dasarnya  sama,  diputuskan oleh pengadilan yang sama tingkatnya, tetapi bertentangan
dalam putusannya satu sama lain.
e. Apabila dalam suatu putusan terdapat  kekhilafan  Hakim  atau suatu kekeliruan  yang nyata. (pasal
67 UU No. 14/1985).
4. Pencabutan permohonan
peninjauan kembali Permohonan PK dapat dicabut selam  belum  diputuskan,  dalam dicabut permohonan peninjauan kembali  (PK)  tidak  dapat  diajukan lagi  (pasal  66  ayat  (3)  UU  No. 14/1985).  Pencabutan  permohonan PK  ini  dilakukan  seperti  halnya pencabutan permohonan kasasi.

## 8. Kesimpulan
1. Banding  merupakan  salah  satu upaya  hukum  biasa  yang  dapat diminta  oleh  salah  satu  atau  kedua
belah pihak yang berperkara terhadap  suatu  putusan  Pengadilan Negeri.  Para  pihak  mengajukan banding  bila  merasa  tidak  puas dengan  isi  putusan  Pengadilan Negeri  kepada  Pengadilan  Tinggi melalui  Pengadilan  Negeri  dimana putusan tersebut dijatuhkan.
2. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum  biasa  yang  dapat  diminta oleh  salah  satu  atau  kedua  belah pihak  yang  berperkara  terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi.
3. Prorogasi  sebagai  pengadilan  yang melompat  langsung  ke  PT,  tanpa mengikuti  proses  hukum  acara yang  lazim,  yang  berawal  di Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
4. Peninjauan  kembali  atau  biasa disebut  Request  Civiel  adalah meninjau  kembali  putusan  perdata yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap,  karena  diketahuinya hal-hal  baru  yang  dulu  tidak  dapat diketahui  oleh  hakim,  sehingga apabila  hal-hal  itu  diketahuinya maka  putusan  hakim  akan  menjadi lain.

## Daftar Kepustakaan
Soeroso,  R. Praktik  Hukum  Acara Perdata,  Tata  Cara,  Proses Persidangan, cet.  1,  Jakarta:
Sinar Grafika, 1994.
Soetantio,  Retnowulan  dan  Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara  Perdata  dalam  teori dan  Praktek, cet.8.  Jakarta:
CV. Mandar Maju,1997.
Subekti,  R. Hukum  Acara  Perdata, Cet. 2, Bandung: Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1997. Supomo. Hukum Acara Perdata Pengadilan  Negeri, Jakarta, Pradnjaparamita, 1967.
Sutantio. Prosedur  Peradilan, Jakarta:
Hidayah, 1999. Syahrani,  Riduan. Hukum  Acara  Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet.  1,  Jakarta  :  Sinar Grafika,1994