Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku  Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian

## Nyimas Arfa
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
Abstrak: Pembuangan  limbah  cair  beracun  pada  saat  ini  masih  sering  terjadi,  salah  satunya  di  wilayah  hukum pengadilan Negeri Muara Bulian. Perbuatan ini  merupakan salah satu bentuk perbuatan  pencemaran lingkungan, jika  hal  ini  dibiarkan  dapat  merugikan  kesehatan  masyarakat,  daerah  maupun  negara.  Setiap  orang  yang melakukan dumping limbahke media lingkungan hidup tanpa izin akan dikenai dengan suatu aturan hukum pidana yang  diancam  dengan  pidana.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2009 Tetang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 104 ditentukan bahwa: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau  bahan  ke  media  lingkungan  hidup  tanpa  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  3.000.000.000,00.  Pasal  60  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2009  menentukan  bahwa:  Setiap  orang  dilarang  melakukan  dumping  limbah  dan/atau bahan  kemedia  lingkungan  hidup  tanpa  izin.  Permasalahan  mendasar  yang  tampak  adalah  dalam  hal  penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin tersebut karena dari beberapa  kasus  yang  terjadi  hanya  sedikit  kasus  yang  sampai  diteruskan  ke  Pengadilan.  Oleh  karena  itu pentingnya  mengetahui  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  penegakan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin tersebut.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Dumping Limbah.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang dan Permasalahan
Penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses,  pada  hakikatnya  merupakan  penerapan  diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi  mempunyai  unsur  penilaian  pribadi. i Gangguan  terhadap  penegakan  hukum  mungkin terjadi,  apabila  ada  ketidak  serasian  antara  “tri  tungal”  nilai,  kaidah  dan  pola  perilaku. Gangguan  tersebut  terjadi  apabila  terjadi  ketidakserasian  antara  nilai-nilai  yang  berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah  yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.
Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa di dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:
1) Kepastian hukum ( rechtssicherheit )
2) Kemanfaatan ( zweckmassigheit )
3) Keadilan ( gerechtihgheit ). ii
Pelanggaran  merupakan  perbuatan  menyimpang  untuk  melakukan  tindakan  menurut kehendak  sendiri  tanpa  memperhatikan  peraturan  yang  telah  dibuat.  Salah  satu  bentuknya adalah tindak pidana dumping limbah.
Pembuangan  limbah  cair  yang  berbahaya  juga  terjadi  di  wilayah  kabupaten  Batanghari atau  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian.  Pembuangan  limbah  cair  beracun tidaklah sembarangan, melainkan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  yang  untuk  sekarang  dilandasi  oleh  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pada  ketentuan  tersebut  bahwa  selain  mencari  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  serta mempertahankan dan meningkatkan usaha tetapi tidaklah menggang ekosistem dan kelestarian lingkungan  hidup.  Namun  dalam  kenyataan,  istilah  berwawasan  lingkungan  dalam  setiap kegiatan, termasuk pembuangan limbah kebanyakan formalitas belaka, karena banyak kegiatan usaha yang dilakukan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.
Perbuatan  pencemaran  lingkungan  dari  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  merupakan pelanggaran  akan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  khususnya  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan tergolong tindak pidana.
Terhadap  mereka  yang  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  tersebut  diancam  dengan hukuman  pidana  yang  cukup  berat  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  98  sampai  dengan Pasal  110  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Diantaranya  Pasal  104  yang  menentukan  “Setiap  orang  yang  melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  60,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
Adapun ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan: “Setiap orang  dilarang  melakukan  dumping  limbah  dan/atau  bahan  ke  media  lingkungan  hidup  tanpa izin”. Dalam 4 (empat) tahun terakhir jumlah kasus tindak pidana dumping limbah yang masuk ke Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian adalah:
Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Dumping di Muara Bulian No Tahun Jumlah Kasus Polres PU PN 1 2013 4 1 1 2 2014 2 - - 3 2015 2 - - 4 2016 2 - - Jumlah 10 1 1 Sumber: Polres Batanghari
Pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa dalam 4 (emapt) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai  dengan  tahun  2016  kasus  tindak  pidana  dumping  limbah  ke  media  lingkungan  hidup tanpa  izin  yang  masuk  ke  Polres  Batanghari  sebanyak  10  (sepuluh)  kasus,  4  (empat)  kasus tahun  2013,  2  (dua)  kasus  tahun  2014,  2  (dua)  kasus  tahun  2015,  dan  2  Kasus  Tahun  2016., namun  hanya  1  (satu)  kasus  yang  masuk  ke  Penuntut  Umum  dan  dilanjutkan  ke  Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tahun 2013.
Sekalipun  telah  ditentukan  bahwa  setiap  kegiatan  usaha  harus  berwawasan  lingkungan untuk  menjaga  lingkungan  dari  pencemaran  limbah  dan  dikenakan  pidana  yang  cukup  berat terhadap pealnggarnya, tetapi terus saja dalam setiap kegiatan pemmbuangan limbah berbahaya senbarangan  hingga  menimbulkan  pencemaran  lingkungan.  Hal  ini  mungkin  terjadi  karena kurangnya  pengawasan  lingkungan,  atau  tidak  terlaksananya  secara  maksimal  pelaksanaan penegakan  hukum  atau  ringannya  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana lingkungan.
Tindak  pidana  lingkungan  jika  dibiarkan  akan  mengakibatkan  terjadinya  pencemaran lingkungan dan dapat merugikan kesehatan masyarakat, daerah maupun negara, oleh karena itu
harus dilakukan penegakan hukum. Dalam hal penegakan hukum itu sendiri terdapat beberapa faktor pendorongnya sebagaimana disebutkan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut:
Masalah  pokok  penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau  negatifnya  terletak  pada  isi  faktor-faktor  tersebut.  Faktor-faktor  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1) Faktor hukumnya sendiri
2) Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  yang menerapkan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5) Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan  hukum,  juga  merupakan  tolak  ukur  dari  pada  efektifitas  penegakan  hukum. iii Beranjak  dari  keadaan  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  kajian  ilmiah  tentang Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Dumping  Limbah  Ke  Media  Lingkungan Hidup  Tanpa  Izin  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  agar  nantinya diperoleh suatu gambaran tentang pelaksanaan dan kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak  pidana  dumping  limbah  ke  media  lingkungan  hidup  tanpa  izin  di  wilayah  hukum pengadilan negeri Muara Bulian. Dan untuk membatasi kajian penelitian, maka permasalahan dibatasi pada persoalan yang dianggap sangat mendasar yaitu:
1) Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah  dan/atau  bahan  ke  media  lingkungan  hidup  tanpa  izin  di  wilayah  hukum pengadilan Negeri Muara Bulian?
2) Apasaja  kendala  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dumping limbah  dan  /atau  bahan  ke  media  lingkungan  hidup  tanpa  izin  di  wilayah  hukum pengadilan negeri Muara Bulian?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  memaparkan  fakta  yang  ditemukan  dilapangan  yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai suatu penelitian yuridis empiris maka sumber data penelitian yang dipergunakan adalah sumber data sekunder dan data lapangan.
Sumber  data  sekunder  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  terhadap  bahan-bahan hukum  primer,  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah yang  diteliti,  bahan-bahan  hukum  sekunder,  yaitu  berupa  buku-buku,  makalah,  bahan-bahan tertulis  lainnya  yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  yang  diteliti,  dan  bahan  hukum  tersier, yaitu berupa kamus hukum maupun kamus umum. Sumber data lapangan diperoleh di instansi terkait dengan masalah yang diteliti yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. Sementara  alat  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara  terhadap  pejabat  terkait dengan masalah dan studi dokumen.
Terhadap data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data dengan melakukan editing. Selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif,  yang  akan  dipaparkan  dalam  bentuk  uraian  atau pernyataan. Kemudian dari analisis nanti akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

## 3. PEMBAHASAN
3.1. Pelaksanaan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Dumping  Limbah dan/Atau  Bahan  Ke  Media  Lingkungan  Hidup  Tanpa  Izin  di  Wilayah  Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian.
Hukum  merupakan  manifestasi  dari  nilai  kepercayaan.  Nilai  kepercayaan  ini  hendaknya ditegakkan  dan  dilindungi  oleh  hukum  karena  hukum  merupakan  tumpuan  harapan  dan kepercayaan  masyarakat  untuk  mengatur  pergaulan  hidup  bersama.  Menegakkan  wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Di dalam penegakkan hukum pidana peraturan perundang-undangan digunakan untuk dapat menerapkan pidana atau hukuman pidana terhadap para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.
Peraturan  perundang-undangan  ini  digunakan  untuk  mengatasi  berbagai  macam  tindak pidana  yang  terus  berkembang  seiring  berkembangnya  teknologi  di  zaman  modern  seperti sekarang  ini  sehingga  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  dapat  lagi digunakan  untuk  menjerat  para  pelaku  tindak  pidana  tersebut.  Diantara  banyaknya  tindak pidana  tersebut  penulis  memfokuskan  pada  tindak  pidana  dumping  limbah  dan/atau  bahan  ke media lingkungan hidup tanpa izin.
Pengaturan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dumping  limbah  dan/atau  bahan  ke  media lingkungan hidup tanpa izin ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yaitu  pada  Pasal  60  yang  menentukan: “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.
Sanksi  pidana  bagi  mereka  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  60  tersebut  adalah  sebagai berikut:  “Setiap  orang  yang  melakukan  dumping  limbah  dan/atau  bahan  kemedia  lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diharapkan pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku  dumping  limbah  dan/atau  bahan  kemedia  lingkungan  hidup  tanpa  izin  oleh  aparat penegak hokum dapat dilakukan dan berjalan dengan baik.
Penegakan  hukum  merupakan  golongan  panutan  dalam  masyarakat  yang  hendaknya mempunyai  kemampuan-kemampuan  tertentu  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat.  Masalah utama  penegak  hukum  di  negara-negara  berkembang  khususnya  Indonesia  bukanlah  pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).  Dengan  demikian  peranan  manusia  yang  menjalankan  hukum  itu  (penegak  hukum) menempati  posisi  strategis.  Masalah  transparansi  penegak  hukum  berkaitan  erat  dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum.
Beberapa  permasalahan  mengenai  penegakan  hukum,  tentu  tidak  dapat  terlepas  dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum  itu  sendiri,  penegak  hukum,  fasilitasnya  dan  masyarakat  yang  diaturnya.  Masalah Penegakan  hukum  berkaitan  banyak  faktor  diantaranya,  faktor  hukumnya  sendiri,  faktor masyarakatnya,  faktor  penegak  hukumnya,  faktor  sarana  dan  prasarananya  dan  faktor  budaya masyarakatnya.
Menyangkut  tentang  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dumping  limbah dan/atau  bahan  ke  media  lingkungan  hidup  tanpa  izin  di  wilayah  hukum  pPengadilan  Negeri Muara Bulian, maka untuk dapat melihat efektif atau tidaknya penegakan hukum diuraikan satu persatu berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

## 1) Faktor Hukum
Peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  terhadap  kasus  tindak  pidana  dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin yaitu Pasal 60 yang mengatur tentang  perbuatannya  dan  Pasal  104  tentang  sanksinya  dalam  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Dalam pelaksanaannya  hukum  tidak  hanya  sebagai  seperangkat  peraturan  yang  bersiat  statis, melainkan suatu proses.
Hasil penelitian penulis diketahui bahwa apabila terjadi tindak pidana dumping limbah dan/atau  bahan  ke  media  lingkungan  hidup  tanpa  izin  sudah  sesuai  dengan  proses  dari hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Penegakan  hukum  dalam  penerapan  hukumnya terhadap tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin  sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pelakunya juga sudah mengetahui bahwa kegiatan tindak  pidana  dumping  limbah  dan/atau  bahan  ke  media  lingkungan  hidup  tanpa  izin merupakan kegiatan melanggar hukum.

## 2) Faktor Penegak Hukum
Menurut  penulis  berfungsinya  hukum,  mentalitas  atau  kepribadian  petugas  penegak hukum  mempunyai  peranan  yang  penting.  Kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi  kualitas perugas  kurang baik  akan menjadi  masalah. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan suatu kendala yang dihadapi diberbagai instansi dalam pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
Dari hasil penelitian bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa  izin  mengacu  pada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  sedangkan  proses  penyelidikan terhadap  pelaku  tetap  berpedoman  pada  Kitan  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Hasil  penelitian  penulis  diketahui  bahwa  ada  satu  kasus  yang  bisa  di  ungkap  dan pelaku  dijatuhi  dengan  pemberian  sanksi  pidana  dan  denda.  Sesuai  dengan  wawancara dengan  penyidik  di  Polres  Batanghari,  Sumarsono  mengatakan  bahwa  penegakan  hukum
yang ditempuh guna mengatasi tindak pidana terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2009  salah  satunya  Pasal  66  jo  Pasal  104,  Mereka  melakukan  penangkapan terhadap pelaku. Semua kasus yang ditangkap di proses mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. iv
Selanjutnya menurut Sumarsono, mengatakan bahwa kasus yang bisa terungkap akan diproses  secara  pidana  dan  pelaku  dijatuhi  sanksi  pidana  oleh  pengadilan. v Namun  dari sekian banyak kasus  tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup  tanpa  izin  yang  masuk  ke  Polres  Batanghari  hanya  ada  satu  kasus  yang  diproses sampai ke pengadilan, sesuai table dibawah ini: vi
Tabel 2. Jumlah Kasus Tindak Pidana Dumping Limbah ke Tanpa Izin di Muara Bulian
No Tahun Jumlah Kasus Nomor Kasus Putusan Polres PU PN 1 2013 4 1 1
35/Pid.B/2013/PN.Mbi 3 Bulan Penjara dan denda Rp. 300.000 2 2014 2 - - 3 2015 2 - - 4 2016 2 - - Jumlah 10 1 1
Sumber: Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Muara Bulian
Berdasarkan  tabel  data  di  atas  dilihat  proses  penegakan  hukum  bagi  pelaku  tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian hanya 1 kasus dan diproses secara aturan hukum.

## 3) Faktor Sarana atau Fasilitas
Menurut  penulis  sarana  atau  fasilitas  tersebut  antara  lain  mencakup  tanaga  manusia yang  berpendidikan  dan  terampil,  peralatan  yang  memadai,  dan  keuangan  yang  cukup. Manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil  telah  dilaksanakan  dengan  koordinasi  dengan baik  dan  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  disertai  dengan peralatan  yang  memadai  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan  ke  media  lingkungan  hidup  tanpa  izin  masih  kurang  dimana  belum  ada  alat pengukur pencemaran lingkungan.

## 4) Faktor Masyarakat
Warga  masyarakat  rata-rata  mempunyai  pengharapan  agar  aparat  dengan  serta  merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi. Akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat mengenai  proses  hukum  yang  dilakukan  oleh  penyidik  sehingga  banyak  masyarakat  yang masih  tidak  berani  melaporkan  ataupun  enggan  untuk  memberikan  keterangan  dalam proses  penyidikan  tindak  pidana  dumping  limbah  dan/atau  bahan  ke  media  lingkungan hidup tanpa izin tersebut.

## 5) Faktor Kebudayaan.
Menurut  penulis  kebudayaan  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari hukum  yang berlaku, nilai-nilai  yang merupakan konsepsi-konsepsi  abstrak mengenai  apa yang  dianggap  baik  diikuti  dan  apa  yng  dianggap  buruk  dihindari.  Nilai-nilai  tersebut lazimnya  merupkan  pasangan  nilai-nilai  yang  mencerminkan  dua  keadaan  ekstrim  yang harus diserasikan.
Pasangan nilai yang berperan dalam hukum itu antara lain:
(1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
(2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai kerohnian/keakhlakan
(3) Nilai kelanggengan.
Berdasarkan pembahasan 5 (lima) faktor di atas dapat penulis simpulkan bahwa ada 3 (tiga)  faktor  yang  menjadi  kendala  terhadap  penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, yaitu: faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat.
3.2. Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Dumping  Limbah  dan/Atau  Bahan  Ke  Media  Lingkungan  Hidup  Tanpa  Izin  Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian
Menurut  Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah  Jambi  ada  banyak  faktor  ataupun  kendala dalam  penegakan  hukum  lingkungan  khususnya  penegakan  hukum  tindak  pidana  dumping limbah  da/atau  bahan  ke  media  lingkungan  hidup  tanpa  izin,  jika  dilihat  dari  substansi hukumnya  sebenarnya  sudah  cukup  kuat  dan  memiliki  sanksi  yang  berat  bagi  pelakunya. Hanya  saja  masih  mungkin  penerapannya  yang  belum  tegas  sehingga  masih  banyak  orang ataupun  perusahaan-perusahaan  yang  nekat  melakukan  pembuangan  limbah  cair  berbahaya sembarangan.  Dalam  hal  lain,  para  penegak  hukum  juga  masih  belum  maksimal,  masyarakat terkait kesadaran hukumnya yaitu perihal ketaatan atau kepatuhan pada hukum lingkungan itu sendiri, dan buday masyarakat yang membuang limbah cair berbahaya sembarangan di selokan maupun sungai.
Penegakan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  dumping  limbah  dan/atau  bahan  kemedia lingkungan  hidup  tanpa  izin  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian,  tidak  bisa dilepaskan  dari  adanya  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut  yang menjadi  kendala  dalam  penegakan  hukum  termasuk  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran Pasal  60  jo.  Pasal  104  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa faktor tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

## 1) Faktor Penegak Hukum
Faktor  ini  merupakan  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum. Penegak  hukum  didasarkan  pada  faktor  penegak  hukum,  karena  penegak  hukum  ini diibaratkan sebagai  pintu awal,  sehingga apabila aparat  penegak hukumnya bersikap atau bertindak secara profesional dan proposional, pintu akan terbuka lebar sedangkan apabila aparat penegak hukumnya bertindak tidak profesional dan proposional maka pintu tersebut hanya  akan  terbuka  sedikit.  Tentunya  hal  ini  akan  berpengaruh  pada  proses  penegakan hukum tersebut.
Menurut Sumarsono,  penyidik Polres Batanghari, belum optimal  Penegakan Hukum Penegakan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  dumping  limbah  dan/atau  bahan  kemedia lingkungan  hidup  tanpa  izin  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian dikarenakan  hal  sebagai  berikut:  Jumlah  personil  polisi  masih  belum  sesuai  dengan  luas wilayah yang harus dijaganya sehingga belum bisa optimal melaksanakan tugasnya.

## 2) Faktor Sarana atau fasilitas
Masih  kurangnya  sarana  yang  dibutuhkan  dalam  penanggulangan  terhadap  tindak pidana  dumping  limbah  dan/atau  bahan  kemedia  lingkungan  hidup  tanpa  izin,  dimana belum ada alaat pengukur pencemaran lingkungan.

## 3) Faktor Masyarakat
Kesulitan juga dalam menagani  kasus-kasus  tindak pidana dumping dumping limbah dan/atau bahan kemedia lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara  Bulian  adalah  faktor  masyarakat,  yaitu  kurannya  peran  serta  masyarakat  untuk mendukung  penegakan  hukum  bagi  pelaku,  hal  ini  bisa  dilihat  misalnya  masih  banyak masyarakat yang tidak mau untuk melaporkan kasus yang terjadi.

## 4. KESIMPULAN
Pelaksanaan  penegakan  Hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dumping  limbah  dan/atau bahan  kemedia  lingkungan  hidup  tanpa  izin  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Muara Bulian sejauh ini dilakukan dengan:
1) Patroli  di  kawasan-kawasan  yang  rawan  terhadap  tindak  pidana  dumping  limbah dan/atau bahan kemedia lingkungan hidup tanpa izin.
2) Jika  ditemukan  baik  itu  laporan  masyarakat  maupun  tertangkap  tangan  maka  segera diproses secara aturan hukum.
3) Pemberian  sanksi  pidana  dan  denda  di  jatuhkan  pada  pelaku  setelah  melalui  proses aturan hukum pidana sesuai pasal yang dilanggar pelaku melalui putusan hakim.
Kendala  yang  dihadapi  penegak  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dumping  limbah dan/atau  bahan  kemedia  lingkungan  hidup  tanpa  izin  di  wilayah  hukum  pengadilan  Negeri Muara Bulian yaitu:
1) Faktor Penegak Hukum.
2) Faktor sarana dan fasilitas.
3) Faktor masyarakat.
Menyikapi  pentingnya  mengatasi  masalah  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana dumping Hendak lebih mengoptimalkan lagi penegakan hukum dan penindakan secara tegas  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dumping  limbah  dan/atau  bahan  kemedia  lingkungan hidup  tanpa  izin  di  wilayah  hukum  pengadilan  Negeri  Muara  Bulian,  sehingga  menimbulkan efek  jera  bagi  pelanggar  dan  Melakukan  koordinasi  dengan  kepolisian,  pihak  kejaksaan  dan Pengadilan  agar  bisa  lebih  tegas  dan  melakukan/menerapkan  sanksi  sesuai  aturan  yang  ada melalui prosedur sidang (hukum acara pidana), sehingga pelaku yang melanggar dijatuhi sanksi yang setimpal dengan kesalahannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Daftar Pustaka
Andi  Hamzah,  1986, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Dan  Acara  Pidana, Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet. I, Kencana Prenada Medio Group, Jakarta.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung.
Charlie Rudyat, Kamus Hukum, Pustaka Mahardika.
Koesnadi  Hardjasoemantri,  1997, Hukum  Tata  Lingkungan ,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta.
Prajudi Atmosudirjo, 1998, Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Siswanto  Sunarso,  2005, Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  Dan  Strategi  Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta.
Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Sudikno  Mertokusumo,  1993, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  2014, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  hukum ,  Rajawali Pers.
Topo Santoso dan Zulfa Eva Achjani, 2003, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Prsada, Jakarta.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Endnote
i Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Rajawali  Pers, 2014, hal. 7.
ii Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hal. 1.
iii Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 8
iv Sumarsono, Penyidik Polras Batanghari, wawancara tanggal 12 Oktober 2017
v Sumarsono, Penyidik Polres Batanghari, wawancara tanggal 12 Oktober 2017
vi Sumarsono, Penyidik Polres Batanghari, wawancara tanggal 12 Oktober 2017