INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2351-2368 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Urgensi Pembentukan Peraturah Daerah Tentang Pemberdayaan Kepemudaan
La Ode Muhammad Taufiq Afoeli Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Email: murtadhaaliode@uho.ac.id

## Abstrak
Pemerintahan Daerah merupakan suatu penyelenggaraan sistematis mengenai pola pembagian urusan pemerintahan dalam konsep negara kesatuan. Melalui desentralisasi, daerah diberikan otonomi untuk mengatur urusan pemerintahannya berdasarkan paradigma tanggap terhadap kebutuhan spesifiknya. Pilihan  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  mampu  beradaptasi  secara  adaptif terhadap kondisi faktual masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan mendekatkan kepentingan masyarakat pada struktur pengambilan kebijakan daerah. Oleh karena  itu,  untuk  mengakomodir  terwujudnya  agenda  tersebut,  pemerintah  daerah  diberikan kewenangan  untuk  merumuskan  peraturan  daerah  sebagai  landasan  yuridis  bagi  penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu urusan pemerintahan yang memenuhi syarat sebagai urusan pemerintahan daerah adalah bidang  kepemudaan.  Dimensi  ini  dinilai  penting  untuk  didesentralisasi  karena  didasarkan  pada pentingnya peran pemuda dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Di sisi lain, aspek  pemuda juga membawa kepentingan mendasar lainnya, yaitu hak  pemuda untuk  mengakses pengembangan diri. Diharapkan dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang pemuda, generasi muda dapat secara intensif mengakses peningkatan kompetensi untuk menghadapi tantangan global. Hal  ini  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  partisipasi  pemuda  dalam  mewujudkan  rencana pembangunan nasional melalui optimalisasi peran pemuda dalam mendukung agenda pembangunan daerah.
Kata Kunci: Pembentukan Peraturah Daerah, Pemberdayaan Kepemudaan

## Abstract
Local  Government  represents  a  systematic  implementation  concerning  the  pattern of  government affairs division within the concept of a unitary state. Through  decentralization, regions are granted autonomy to manage their government affairs based on a paradigm of responsiveness to their specific needs. This choice is aimed at achieving a government that can adaptively accommodate the factual conditions of the local community. It is intended to optimize public services and bring the interests of the  community  closer  to  the  structure  of  local  policy-making.  Therefore,  to  accommodate  the realization of this agenda, local governments are given the authority to formulate regional regulations as the juridical basis for the implementation of local governance in accordance with the principle of autonomy. In the context of the Republic of Indonesia, one of the government affairs qualified as local government affairs is the youth sector. This dimension is considered important to be decentralized because  it  is  based  on  the  significant  role  of  youth  in  national  development  as  well  as  regional development. On the other hand, the youth aspect also brings another fundamental interest, which is the right of youth to access self-development. It is expected that with the establishment of regional regulations regarding youth, young people can intensively access competence improvement to face global challenges. This is also expected to boost youth participation in realizing national development plans through the optimization of the youth's role in supporting regional development agendas.
Keywords: Formation of Regional Regulations, Youth Empowerment

## PENDAHULUAN
Format  negara  kesatuan  dianggap  sebagai  pilihan  paling  proporsional  dalam menentukan bentuk negara Indonesia. Opsi tersebut meleburkan beberapa wilayah yang sejatinya  telah  jauh  lebih  dulu  eksis  sebagai  entitas  sosial  dalam  bentuk  kerajaan  dan kesultanan di nusantara. Bertransofrmasi sebagai keutuhan negara kesatuan menyebabkan sejumlah  kerajaan  dan  kesultanan  tersebut  melepas  kekuasaannya  untuk  selanjutnya dioperasikan  oleh  satuan  pemerintahan  yang  disebut  sebagai  pemerintah  pusat.  Hal demikian merupakan karakter negara kesatuan yang berpijak pada persatuan ( union) dan kesatuan ( unity) sekaligus sebagai pembeda dengan bentuk negara lainnya (Fred). Cohen dan Peterson mengintrodusir negara kesatuan sebagai suatu negara yang posisi pelaksana kedaulatan tertingginya melekat pada pemerintah pusat(wasistiono). Tidak adanya negara dalam negara menyebabkan pemerintah pusat bersifat tunggal serta mempunyai komposisi kewenangan tertinggi dalam susunan Negara (Abu Daud).
Menurut C.F Strong Negara Kesatuan teridentifikasi dari peletakan kekuasaan legislatif tertinggi yang terkonsentrasi dalam satu badan legislatif nasional(Miriam). Selain itu, Strong melengkapi bahwa dua karakter negara kesatuan yakni, (1) parlemen yang tersentral serta suprematif  dan  (2)  Ketidakadaan  struktur  lainnya  berdaulat  ( strong).  Dengan  demikian,
wilayah  dalam  negara  kesatuan  dituntut  untuk  tidak  keluar  dari  proyeksi  kekuasaan pemerintah  pusat.  Prinsip  negara  kesatuan  memporsikan  seluruh  Urusan-urusan  negara tidak  terseparasi  antara  pemerintah  pusat  (central  government)  dan  pemerintah  daerah (local  government),  sehingga  berbagai  urusan  negara  terpadu  dengan  supremasi kekuasaan  pemerintah  pemerintah  pusat  (suganda).  Sub-kewilayahan  negara  kesatuan disebut daerah merupakan teknis penyebutan bagian teritori yang memiliki pemerintahan sendiri dalam kapasitas negara kesatuan. Guna lebih memahamkan defenisi,ditambahkan frasa daerah ( gebiedsdeel) yang diartikan sebagai lingkungan penjelmaan dari pembagian suatu  kesatuan  lingkungan  yang  disebut  “wilayah”  ( gebeid).  Dengan kata  lain,  “daerah” bermakna  “bagian”  atau  unsur  dari  suatu  lingkungan  yang  lebih  besar  sebagai  suatu kesatuan(wajong).B.  Hestu  Cipto  Handoyo  mengkualifikasi  pemerintahan  daerah  yang berada  subordinat pemerintah pusat sebagai  pemerintahan  daerah administratif dimana aktivitas  penyelenggaraan  pemerintahannya  merupakan  wujud  perwakilan  pemerintah pusat serta memiliki ciri sebagai berikut:
a. merepresentasi kedudukan pemerintahan pusat;
b. Urusan-ursan  pemerintahan  yang  dijalankan  seyogyanya  adalah  kewenangan pemerintahan pusat;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan terlimitasi karakter administratif;
d. Penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dijalankan  oleh  pejabat-pejabat  pemerintah pusat yang ditempatkan di tingkat lokal.
e. Relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersusun dalam format hirarkis atasan dan bawahan;
f. Pendanaan  fasilitas  serta  infrasturktur  semua  aspek  penyelenggaraan  urusan pemerintahan bersumber dari pemerintah pusat.(hestu)
Mencermati  penjelasan  diatas,  bandul  kekuasaan  pemerintahan  dalam  pemerintah pusat  tetap  tidak  bergeser  dari  kompetensi  pemerintah  pusat.  Meskipun  terdapat  sub bagian  pemerintahan  didaerah,  kapasitas  fungsionalnya  tidak  lain  sebagai  wujud keberadaan pemerintah nasional secara simbolik. Peran pemerintah pusat tidak tersubtitusi oleh  satuan  pemerintah  daerah.  Dimensi  tersebut  menegaskan  karakteristik  ciri  negara kesatuan yang antara lain:
a. Kekuasan yang berbeda serta hirarki yang tidak sama antar pemerintah nasional dan pemerintah diwilayah negara;
b. Dominasi national government  dalam struktur negara;
c. Hanya terdapat badan legislative pusat dalam proses pembentukan undang-undang;
d. Kekuasaan pemerintah di daerah biasanya bersumber dari pemerintah pusat dalam
bentuk tidak langsung serta acap kali diikuti dengan keluasan otonomi;
e. Terdapat  badan  legislasi  pusat  dan  daerah  yang  mempunyai  kedudukan  setara (kusnardi).
Secara  aplikatif,  negara  kesatuan  memiliki  dua  varian  bentuk:  negara  kesatuan sentralisasi dan negara kesatuan desentralisasi (Hariyanto). Istilah sentralisasi tereduksi dari frasa center  yang  mengadung  arti  pusat  atau  tengah.  Sentralisasi  terdeskripsi  melalui konsentrasi  seluruh  kekuasaan  atau  wewenang  kepada  sejumlah  kecil  pengelola  atau individu yang menduduki posisi tertinggi dalam suatu struktur organisasi. Dalam analisis terminologis, Marbun menguraikan bahwa  Sentralisasi, yang familiar dikenal sentralisme, merujuk pada sistem pemerintahan yang mengkonsolidasikan semua proses pengambilan keputusan  politik,  ekonomi,  dan  sosial  ke  dalam  satu  pusat  kontrol.  Dengan  demikian, sentralisasi  merupakan  skema  penumpukan  wewenang  pada  pemerintah  pusat (Nuradhawati). Pada pola sentralisasi dapat dipastikan bahwa intervensi pemerintah pusat sangat dominan sehingga seluruh satuan pemerintahan subordinatnya terkendali melalui arus kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi memuat makna yang berbeda. Secara etimologis, desentralisasi terkomposisi melalui dua frasa yakni “ de ”  yang  berarti  lepas  dan  “ centrum ”  yang  berarti  pusat  (yahya). Smith  menguraikan desentralisasi  sebagai  “ delegation  of  power  levels  in  a  territorial  hierarchy ” (Andi). Desentralisasi  dianggap  sebagai  sebuah  gagasan  yang  mengindikasikan  bahwa  terjadi transfer  wewenang  dari  pemerintah  pusat  ke  tingkat  yang  lebih  rendah  dengan  tujuan mengelola  wilayahnya  sendiri.  Prinsip  desentralisasi  ialah  peningkatan  kinerja  dan optimalitas  layanan  pemerintah  (Nadir).  Dalam  rumusan  aplikasi  pemerintahan  secara fungsional,  David  Osborne  dan  Ted  Goeber  menguraikan  desentralisasi  otonom mencerminkan sifat antara lain:
a. Unit desentralisasi lebih adaptif serta cepat menanggapi perubahan;
b. Unit  desentralisasi  dapat  lebih  baik  pada  sector  efektifitas  dan  efisdensi  dalam menjalankan tugas;
c. Unit desentralisasi memiliki kecenderungan untuk lebih kreatif;
d. Unit desentralisasi lebih terpacu dalam hal perkembangan moral veleu yang tinggi, loyalitas yang lebih kuat serta penigkatan produktivitas (Robi).
Dengan  demikian,  desentralisasi  seyogyanya  dipahami  sebagai  pelimpahan kewenangan  dari  struktur  pemerintahan  suprematif  kepada  satuan  dibawahnya  guna menangani  sejumlah  urusan  yang  berorientasi  pada  maksud  peningkatan  optimalisasi fungsi pemerintahan berbasis wilayah tertentu. Namun, porsi pilihan untuk mengaplikasikan desentralisasi seutuhnya dikembalikan kepada pertimbangan pemerintah pusat. Karakter ini
tidak menegaskan menyusutnya kewenangan pemerintah pusat mengingat dalam kosep negara kesatuan, kewenangan pemerintahan tertinggi tetap diampu oleh pemerintah pusat. Cakupan  intervensi  pemerintah  pusat  tetap  dibutuhkan  dalam  desenralisasi.  Tanpa sentralisasi,  desentralisasi  akan  memunculkan  disintegrasi(said).  Dalam  neraca  otonomi, relasi antara daerah otonom dan pemerintah pusat terhubung dalam karakter saling timbal- balik dan menguntungkan ( resiprokal) (Huda). Meskipun demikian, baik sentralisasi maupun desentralisasi  hanyalah  merupakan  varian  metodis,  hal  ini  dikarenakan  merujuk  pada observasi realistis, tidak terdapat negara yang menerapkan  sentralisasi dan  desenralisasi secara total atau kaku (Muhsan).
Penentuan  konsep  pembagian  urusan  dalam  perspektif  konsitusional  dapat ditemukan  pada  rumusan  pasal  1  ayat  3  dan  pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan terhadap konsep negara kesatuan memberikan signal  bahwa  bandul  kekuasaan  pemerintahan  Indonesia  bertumpu  pada  poros  kuasa pemerintah  pusat.  Karakteristik  sentralisasi  menjadi  aspek  pembahasan  serius  selama amandemen UUD 1945. F-KKI pada pembahasan kedua mengenai Pemerintahan daerah menjelaskan:
“ Sistem sentralisasi kekuasaan tidaklah mencerminkan asas-asas demokrasi. Apalagi jumlah penduduk dan tuntutanpengambilan keputusan di daerah atas aneka masalah yang timbul di daerah memerlukan kecepatan dan ketepatan. Karenanya penerapan Otonomi  Daerah yang  seluas-luasnya  dalam sistem pemerintahan Indonesia sudah merupakan kebutuhan mendesak yang harus dimasukkan pula dalam batang tubuh UUD(tim penyusun) ”.
Mengenai hal tersebut, Patrialis Akbar dari Fraksi- Reformasi menyampaikan bahwa, dalam  sistem  pemerintahan  negara  sebelum  reformasi  mengimplementasikan  sistem sentralisasi  atau  kekuasaan  terfokus  pemerintah  pusat.  Akibatnya,  daerah  agak  sukar berkembang. Daerah mencoba menerapkan desentralisasi dianggap kontradiksitf dengan kebijakan  pemerintah  pusat.  Ancaman  subversi  dan  pendekatan  keamanan  digunakan untuk menekan upaya tersebut demi kepentingan nasional, yang membuat daerah-daerah enggan melanjutkannya. Sistem yang sangat sentralistik telah menimbulkan ketidakadilan dan bahkan berpotensi mengakibatkan disintegrasi,.Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan proyeksi stabilitas negara kesatuan. Olehnya Patrialis menekankan bahwa:
“ Oleh karena itu pola desentralisasi sangat perlu dikembangkan berdasarkan pikiran- pikiran pokok para pendiri republik ini agar kita memiliki sistem pemerintahan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ”.
Kristalisasi  pemikiran-pemikiran  mengenai  perimbangan  urusan  negara  kesatuan dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  akhirnya  mengkonstruksi  ketentuan  desentralisasi.  Hal  tersebut  ditandai  dengan pemberian  ruang  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri pemerintahannya  berdasarkan  otonomi  dan  mebedewind.  Keleluasaan  pemerintahan daerah diperkenankan selama tidak bersinggungan dengan dua aspek mendasar, pertama; tidak menyangkut urusan yang secara eksklusif menjadi gawean pemerintah pusat, kedua: selama tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Lanjutan pengaturan mengenai klasifikasi urusan pemerintahan daerah diskematisasi menjadi tiga jenis yang terdiri dari:
a. Urusan pemerintahan absolut yang secara utuh berada pada pemerintah pusat;
b. Urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. segmen urusan ini diklasifikasikasikan kembali menjadi dua jenis urusan yaitu urusan  pemerintahan  wajib  dan  urusan  pemerintahan  pilihan  dimana  urusan pemerintahan  wajib  terdiri  dari  lapisan  yaitu  urusan  pemerintahan  wajib  yang berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  dan  urusan  pemerintahan  wajib  yang  tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta;
c. Urusan  pemerintahan  umum  yang  melekat  pada  Presiden  sebagai  kepala pemerintahan.
Menelisik lebih dalam, urusan pemerintahan wajib berbasis pada dimensi kebutuhan dasar  dan  hak  warga  negara  yang  diantaranya  melingkupi  perlindungan  terhadap  hak konstitusional,  kepentingan  skala  nasional,  kesejahteraan  masyarakat,  ketentraman  serta ketertiban umu dalam anatomi Negara Kesatuan Republik Indonesia(purba). Diantaranya termasuk bidang Kepemudaan dan Olahraga. Dimensi kepemudaan memang memiliki arti penting  tersendiri  dari  sudut  pandang  populis.Pemuda  baik  secara  individu  maupun komunal  dianggap  dianggap  mewakili  semangat  perubahan  dan  kemajuan  (gahung). Progresifitas serta daya kritis yang konstruktif menjadi senjata pemuda dalam menggebrak kevakuman  sosial  dan  politik.  Karakteristik  ini  dianggap  sebagai  manifestasi  fungsi kemasyarakatan  pemuda  khususnya  dalam  agenda  rekonstruksi  masalah-malasah  sosial kebangsaan.  Kaum  muda  merupakan  salah  satu  elemen  yang  krusial  bagi  negara  ini. Suksesnya perencanaan pembangunan sebuah negara sangat bergantung pada generasi muda yang menjadi motor pembangunan (banureo).
Reduksi  karakter  desentralisasi  seyognyanya  menginjeksi  peran  positif  pemuda didaerah  secara  maksimal  untuk  turut  berkontribusi  dalam  mendukung  agenda pembangunan local. Melalui kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri prioritas pemanfaatan  segala  sumberdaya  daerah  guna  merealisasikan  pemenuhan  kebutuhan
daerah  sejatinya  turut  pula  mempertimbangkan  potensi  pemuda  dalam  bentuk pemberdayaan yang tepat. Dalam konteks ini, pendekatan pemberdayaan yang dilakukan merupakan strategi sistematis guna mengembangkan dan membina arah haluan potensi pemuda  sehingga  sejalan  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  kerangka  kerja pembinaan,  dan  melibatkan  kebijakan  terukur  dalam  mencapai  tujuan  tersebut (na’am). Oleh  karena  itu,  konsiderasi  ini  dapat  dipertimbangkan  sebagai  aspek  penting pembentukan  Peraturan  Daerah  tentang  Kepemudaan  dalam  kerangka  Pemerintahan Daerah.  melalui  tulisan  ini,  akan  jabarkan  perihal  ratio  legis  yang  melandasi  perlunya pembentukan peraturan daerah sebagai dasar penyelenggaraan urusan daerah dibidang kepemudaan

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini lebih berfokus pada jenis penelitian yuridis normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  analisis  peraturan  perundang-undangan ( statute approach). Penelitian ini berbasis pada dalil analisis yang mengungkap pentingnya pembentukan  peraturan  daerah  tentang  kepemudaan  sebagai  salah  satu  instrument penunjang  tercapainya  tujuan  pemberian  desentralisasi  dalam  kerangkan  pemerintahan Metode  analisis  data  yang  diimplementasikanmerupakan  pendekatan  kualitatif  dengan merujuk  pada  ketentuan  perundang-undangan  dan  sumber-sumber  kepustakaan  yang didasarkan pada teori dan doktrin hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan  Daerah;  Kedudukan  dan  Keberadaannya  dalam  Pemerintahan  Daerah  Serta Susunan Peraturan Perundang-Undangan
Penerapan otonomi daerah harus diproyeksi sebagai kesempatan untuk memajukan wilayah  dengan  kebebasan  yang  dialihkan  melalui  desentralisasi,  termasuk  wewenang dalam merumuskan Peraturan Daerah (Perda) (suharjono). Jika ditelaah secara sistematis, urgensi peraturan daerah mewakili dua perspektif, pertama,keleluasaan pemerintah daerah untuk  merumuskan  standart  pelaksanaan  urusan  local  sesuai  dengan  limitasi  dimensi kewenanganya, kedua, pembentukan peraturan daerah menegaskan keterpenuhan prinsip ( wetmatigeheid van bestuur). Hal tersebut juga dideskripsi dalam peletakkan kompetensi pemerintahan  daerah secara konstitusional dengan menggunakan frasa “ mengatur ” dan “ mengurus ”  sebagai  simbolisasi  diperlukannya  dasar  pengaturan  terlebih  dulu  sebelum melaksanakan  urusan  pemeerintahan  daerah.  Olehkarena  itu,  dimensi  keberadaan peraturan  daerah  sangat  termilitasi  oleh  kepentingan  pemerintahan  local  yang
menyebabkan  substansi  muatanya  pun  tidak  dapat  melingkupi  hal  luas,  termasuk keberlakuan serta daya ikatnya.
Melalui black’s  law  dicti anory,  nomenklatur  peraturan  daerah  dapat  diasosiasikan dengan beberapa frasa diantaranya local rule yang memiliki arti sebagai aturan local. Dalam konteks  ini  local  rule  dipadankan  memiliki  arti  sebagai  “ a  rule  based  on  the  physical condition  of  a  state  and  the  character,  costum,  and  beliefs  of  its  people ” (aturan  yang berdasar pada kondisi fisik suatu negara dan karakter, adat, serta kelaziman penduduknya (bryan). Disamping itu, perda juga diidentikan dengan beberapa frasa diantaranya local law, local  act  termasuk  juga  local  statute  yang  diartikan  sebagai  a  statute  that  relates  to  or operates in a particular locality rather than the entire state (Peraturan yang berhubungan atau  berlaku  pada  suatu  wilayah  tertentu  di  seluruh  negara)  Dengan  demikian, kencenderungan  variatifnya  perda  dapat  saja  terjadi.  Namun  pada  prinsipnya,  segala peraturan perundang-undangan pada level daerah tidak kontradiktif dengan perundang- undangan yang lebih tinggi secara hirarkis serta kepentingan umum. Dalilnya disandarkan pada keberadaan peraturan perundang-undangan local yang merupakan bagian integral dari system norma hukum nasional (bagir).
Layaknya peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan daerah tentu mewakili karakter dari sebuah norma yang menggunakan nomenklatur “peraturan”. Pada dasarnya, Peraturan adalah pernyataan normatif yang secara tegas mengindikasikan suatu tindakan yang  wajib  (atau  tidak  wajib)  dilakukan,  atau  diperbolehkan  (atau  tidak  diperbolehkan) dilakukan(susanti). Peraturan (regeling) juga mewakili karakter umum, abstrak dan terus- menerus. Sifat umum mengindikasikan bahwa peraturan berlaku universal kepada semua anggota masyarakat, bukan sekedar untuk individu atau kelompok tertentu suatu organisasi atau  badan  tertentu.  Isi  peraturan  perundang-undangan  harus  abstrak  yakni  memuat dimensi  pengaturan  yang  bersifat  umum  atau  tidak  kasuistik.  Disisi  lain,  keberlakuan peraturan  perundang-undangan  bersifat  terus-menerus  (dauerhafig)  dan  tidak  bersifat sekali berlaku (einmalig). Bahkan idealnya peraturan menjangkau keadaan yang futuristic (seduban).Secara similar, karakter perundang-undangan tersebut juga tergambarkan dalam hukum positif Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan secara yuridis dimaknai melalui dua perspektif yaitu aspek materil atau substansi dan aspek formal atau dimensi procedural. Secara limitative pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah  diubah  Kedua  kali  menjadi  Undang-Undang  nomor  13  Tahun  2022  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dijelaskan  bahwa,  Peraturan  Perundang- Undangan  secara  materil  terdeskripsi  berlalui  format  written  lawyang  memuat  norma hukum  serta  mengikat  umum.  Pada  aspek  formalnya,  Peraturan  Perundang-Undangan
diindikasikan  melalui  keabsahan  prosedur  pembentukan  sesuai  tahapan  pembentukan berdasarkan  perundang-undangan  serta  dibuat  berdasarkan  wewenang  oleh  institusi negara  atau  pejabat  yang  berwenang(uu).  Dimensi  ini  sejalan  dengan  uraian  Attamimi bahwa  peraturan  perundang-undangan  merupakan  peraturan  negara  yang  dibentuk berbasis  kewenangan  perundang-undangan  baik  secara  atributif  maupun  delegatif  oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah(rosjidi).
Setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar pada peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi (huda). Termasuk ketika menyoal kedudukan peraturan daerah. Menurut Adolf Merkl, sebuah norma hukum memiliki sumber dan pijakan terhadap norma diatasnya, namun juga menjadi dasar bagi norma hukum yang berada subordinatnya. Oleh karena itu, norma hukum memiliki masa berlaku yang relative (rechtskrhat) tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya (andres).Dengan demikian, peraturan perundang- undangan yang merupakan norma hukum secara hakikat tersusun secara berjenjang untuk kepentingan kesesuaian antara satu dengan lainnya. Struktur hirarkis tersebut mewakili pula kepentinganpengawasan terhadap peraturan baik secara materil mapun non materill yang dianggap mereduksi kepentingan masyarakat (sagama). Disisi lain, norma hukum menurut Soerjono  Soekanto  haruslah  memperhatikan  berbagai  aspek  di  antaranya  konsistensi keselarasan  vertikal  dan  horizontal  (soerjono).  Olehnya  peraturan  perundang-undangan tidak  dipenkenankan  saling  bertentangan,  baik  pada  level  yang  sederajat  maupun  yang lebih tinggi.
Pijakan teoretik perihal hirarki peraturan perundang-undangan dipertegas oleh Hans Nawiasky melalui theorie von stufenufbau der rechttsordnung yang menguraikan susunan sebagai berikut:
1) Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm);
2) Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz);
3) Undang-undang formal (formell gesetz); dan
4) Peraturan  pelaksanaan  dan  peraturan  otonom  ( verordnung  en  autonome  satzung) (rachmad)
Mengacu pada komposisi teori tersebut, Nampak bahwa peraturan daerah terwakili pada  segmen  outonome  satzung.  Implementasi  susunan  peraturan  tersebut  dijabarkan selanjutnya pada pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan komposisi sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Menelisik keharusan hirarkis diatas, maka substansi muatan peraturan daerah tidak lain merupakan tindak lanjut dari peraturan-peraturan diatasnya. Segala hal yang termuat dalam peraturan daerah tidak boleh bertentangan atau melampaui batasan yang ditentukan oleh  peraturan  perundang-undangan  lebih  tinggi.  Selain  untuk  memastikan kesinambungan dimensi pengaturan, korespondensi ini dapat dimaknai sebagai tendensi keseragaman dimensi politik hukum secara nasional yang tentu berkaitan dengan karakter negara kesatuan. Meskipun dengan desentralisasi, kewenangan zelfregeling daerah terkunci oleh  semangat  negara  kesatuan  yang  mengharuskan  daerah  untuk  tidak  membelokkan kebijakan hukum nasional dalam kerangka otonomi sesuai dengan kehendak pemerintah pusat. Olehkarena itu, isi peraturan daerah terbatasi hanya menyangkut tiga hal substantif yakni:
1. Kepentingan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Pengakomodiran kondisi khusus daerah; dan/atau
3. Penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih supreme.
Meskipun  sangat  terpengaruhi  oleh  keharusan  harmonisasi  perundang-undangan,
Peraturan  Daerah  diidealkan  untuk  lebih  dekat  pada  rasionalisasi  kepentingan  local. Peraturan daerah yang dimaksud tidak hanya berperan sebagai peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan  di  atasnya,  melainkan  juga  harus  memiliki  kemampuan  untuk mempertimbangkan  dan  mencakupi  situasi  khusus  daerah  demi  tujuan  mendukung kemandirian daerah serta menampung aspirasi dari masyarakat (jumadi). Peraturan daerah semestinya  tanggap  dan  sigap  menampung  realitas  kebutuhan  sosial  dalamkerangka desentralisasi.  Proposisi  ini  mengkonstruksikan  peraturan  daerah  jauh  lebih  responsif dibanding peraturan perundang-undangan lainnya. Nonet dan Selznik menegaskan hukum yang responsif adalah hukum yang mampu merangkul paradigma baru dan melepaskan paradigma  lama  serta  mampu  beradaptasi  untuk  mengadopsi  perubahan  (philippe). Peraturan  daerah  mestinya  lebih  terbuka  menerima  fakta  dimasyarakat  yang  dapat mempertegas  fungsi  pengaturanya.  Aspek  sosiologis  merupakan  senyawa  organic  yang bersifat  dominan  dalam  peraturan  daerah.  Hal  ini  merupakan  substansi  dari  atribusi kewenangan legislasi didaerah. Tanpa menegaskan relevansi materinya dengan kebutuhan mendasar  masyarakat  didaerah  maka  peraturan  daerah  tidak  lex  specialist  dengan perundang-undangan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  memfokuskan  pertimbangan  formulasi
peraturan  daerah  terhadap  peluang  serta  potensi  akomodasi  kepentingan  masyarakat merupakan  elemen  penting  dalam  menakar  fungsionalitas  dari  setiap  peraturan  daerah dalam kerangka desentralisasi.

## Urgensi Peraturan Daerah tentang Kepemudaan
Dalilsistematis  serta  ratio  legis  menyangkut  pentingnya  pembentukan  peraturan daerah tentang kepemudaan dalam konteks pemerintahan daerah akan diuraikan dengan terlebih dahulu mendeskripsi urgensi peran serta keterlibatan pemuda dalam menopang capaian tujuan pemerintahan. Dalam perspektif sosial, pemuda atau kelompok muda atau dalam  sebutan  lain  diidentifikasi  sebagai  generasi  muda  yang  merupakan  bagian  kelas sosial.Pemuda adalah individu yang memiki sipirit pembaharu serta tanggap untuk terus melaju kedepan(gahung). Namun sebagai bagian dari kelas sosial, pemuda tidak lepas dari distorsi zaman. Pemuda juga berpeluang tereduksi pengaruh yang berasal dari berbagai arus seperti global, nasional maupun local(azca).
Kaum muda adalah kekayaan bagi bangsa, meskipun dimasa kini banyak di antara mereka yang minim menyadari social responsibility-nya(pratama). Kondisi ini bukan terjadi tanpa  sebab,  minimnya  ruang  akomodasi  pengembangan  kepemudaan  dapat  saja memberikan  pengaruh  terhadap  penyaluran  potensi  serta  daya  kritis  pemuda  yang berdampak  pada  apatisme  dan  krisis  identitas.  Olehkeranya  kepemudaan memerlukankebijakan pembinaan yang tepat guna mempersiapkan responsifitas pemuda yang berdaya saing dimasa yang semakin berkembang.Penempatan potensi sumber daya manusia  secara  tepat  tentu  merupakan  upaya  stimulatif  terhadap  agenda  welfarestate termasuk pada sector kepemudaan sebagai pemenuhan hak sosial pemuda. Paul Spicker mengemukakan bahwa welfare state tidak hanya melibatkan penjelasan tentang bagaimana organisasi kesejahteraan atau layanan sosial diatur, melainkan juga berisi konsep regulatif bahwa setiap individu berhak mendapatkan pelayanan sosial(paul).Diantara strategi guna menyalurkan  serta  memitigasi  potensi  pemuda  ialah  dengan  merekonstruksi  peranya melalui  skema  pemberdayaan.  Pada  posisi  inilah  peran  negara  melalui  perangkat fungsionalnya  dibutuhkan  sebagai  organisasi  kekuasaan  yang  berorientasi  pada pemenuhan kesejahteraan.
Frasa "pemberdayaan" berdasar pada kata "daya", atau kemampuan/kekuatan, dan awalan "pem-" yang menunjukkan pelaku atau pembuat dari suatu tindakan. Frasa tersebut berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan. Menurut Prijoko dan Pranarka seperti yang diungkapkan  Edi  Suharto,  pemberdayaan  mengandung  dua  arti,  pertama  pemberian wewenang, mentransfer kekuasaan, atau mengalihkan otoritas kepada pihak yang memiliki
keterbatasan.Kedua  memberikan  kesempatan  kepada  pihak  lain  untuk  melakukan  dan menciptakan  sesuatu(saeful).  Jika  pemberdayaan  dianggap  sebagai  sub-elementer  dari konsep  pembanguan,  maka  perspektif  tersebut  sejatinya  akan  menempatkan  manusia sebagai sentral paradigma pembangunan dengan skema partisipatif dan(habib). Dengan demikian,  guna  merealisasikan  pembangunan  yang  responsif  dan  bersinambungan diperlukan  model  pelibatan  public  secara  aktif  melalui  strategi  pemberdayaan.  Dalam konteks  saat  ini,  pendekatan  tersebut  dianggap  dapat  menyibak  sekat  ekslusivisme pertimbangan  arah  pembangunan  yang  terkonsentrasi  pada  tafsirsepihak  pemerintah. Membuka peluang keterlibatan public khususnya dalam perencanaan pembangunan juga akan berdampak pada tingkat penerimaan masyarakat sebagai pihak yang akan merasakan langsung  capaian  pembangunan.  Dilain  pihak,  pemberdayaan  menggeser  keberadaan public  yang  selama  ini  berkonotasi  sebagai  objek  menjadi  pihak  yang  turut  aktif  dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Pertimbangan  pemberdayaan  inilah  yang  berdimensi  sosiologis  dalam  diskursus pelibatan  pemuda  pada  kancah  pembangunan  baik  nasional  maupun  daerah.  Sebagai pemuda  yang  memiliki  tanggung  jawab  sosial,  pemuda  perlu  mendapatkan  ruang aktualisasi  potensi  secara  konstruktif  serta  tepat  sasaran.  Pendekatan  yang  diupayakan dalam realisasi strategi tersebut ialah melalui peningkatan skill serta pengayaannya pada bidang-bidang produktif. Daya kritis pemuda dapat disalurkan pada basis kebutuhan sosial, termasuk  pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini  didasarkan  pada  peranan  pemuda  yang dianggap  sebagai  pengontrol  sosial,  pemangku  kekuatan  moral  serta  agen perubahan.Terlebih  dalam  kepentingan  pembangunan  daerah,  peningkatan  kapasitas pemuda secara simultan akan berimplikasi pada peningkatan sumberdaya manusia secara berkelanjutan. Pada pihak lain, upaya tersebut dapat menguatkan keterlibatan masyarakat dalam  sirkulasi  pembangunan  daerah  yang  berbasis  pada  lacal  wisdom  dan  kebutuhan daerah karena melibatkan pemuda yang notabenenya mengemban peran agen of change pada level daerah.
Khusus dalam kerangka otonomi, pemberdayaan pemuda merupakan strategi integral yang  terkoneksi  dengan  capaian  serta  tingkat  kesesuaian  arah  pembangunan  terhadap kebutuhan factual sisoal kemasyarakatan didaerah. Jika disesuaikan dengan pertimbangan normatifmaka  ratio  legis  pelibatan  pemuda  dalam  pembangunan  terjawab  melalui penjabaran  konsiderasi  Undang — Undang  Nomor  40  Tahun  2009  tentang  Kepemudaan yang menjelaskan:
bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran  yang  sangat  strategis  sehingga  perlu  dikembangkan  potensi  dan  perannya
melalui  penyadaran,  pemberdayaan,  dan  pengembangan  sebagai  bagian  dari pembangunan nasional”.
Upaya realisasi tujuan kepemudaan diletakkan melalui pelayanan kepemudaan yang terformat  secara  sinergis  sebagai  kewajiban  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan masyarakat.Sebagai  bagian  dari  usaha  yang  terencana  untuk  menegaskan  urgensi pembangunan pemuda, pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan  nasional  dan  merancang  kebijakan  kepemudaan  di  tingkat  lokal.  Tugas-tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah akan disesuaikan dengan wilayah kebijakan serta bertujuan untuk mengkoordinasikan penyediaan layanan yang berkaitan dengan pemuda. Korespondensi  peran  inilah  yang  menjadi  landasan  yuridis  pentingnya  pembentukan peraturan  daerah  tentang  kepemudaan.  Melalui  kewenangan  legislasi  yang didesentralisasikan, pemerintah daerah dapat merumuskan beids yang berorientasi pada upaya  akomodatif  pengembangan  serta  pemberdayaan  potensi  kepemudaan  secara  lex specialis.  Disamping  itu,  peraturan  daerah  dibutuhkan  untuk  memenuhi  prinsip  legalitas bagi  daerah  dalam  hal  pembangunan  serta  penjaminan  hak  pemuda  sesuai  kebutuhan daerah.
Dimensi hak pemuda secara normatif dalam konteks kepemudaan dijabarkan antara lain:
a) perlindungan, dari pengaruh destruktif;
b) pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
c) advokasi;
d) akses untuk pengembangan diri; dan
e) kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
Selain  mendapatkan  penguatan  akses  serta  sarana  kepemudaan,  hak  pemuda dikontekstulisasi dalam perspektif yang lebih mendasar yakni jaminan proteksi serta media pengembangan kompetensi. Bahkan lebih dalam dari itu, ruang partisipasi pemuda dalam aktivitas  sosial  kepemudaan  wajib  mendapatkan  pengakuan.  Mempertimbangkan  hal tersebut  setidaknya  dapat  dimaknai  bahwa  pengembangan  kepemudaan  secara tersiratterkonsentrasi  pada  dua  dimensi  fundamental.  Pertama,  dimensi  yang terkoneksipada  rencana  integral  dari  program  pembangunan  untuk  mencapai kesejahteraan  nasional.  Hal  ini  tergambarkan  dari  pemberian  peran  serta  jaminan pemenuhan  akses  keterlibatan  pemuda  dalam  siirkulasi  kebijakan  pembangunan berkelanjutan. Kedua, dimensi ini bermakna sebagai bentukpemenuhan hak-hak pemuda untuk memperoleh  penguatan kapasitas diri sebagai  bagian  dari upaya penjaminan hak
dasarnya. Hal tersebut didasarkan pada kerangka filosofis Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  landasan  ideologi  dan  hukum konstitusional yang menjaminkan keterpenuhan hak setiap warga negara terlebih pemuda dengan peran sosial yang melekat padanya(konsideran).

## SIMPULAN
Pembentukan  peraturan  daerah  tentang  kepemudaan  merupakan  rangkaian sistemik terhadap strategi optimalisasi pencapaian tujuan pemerintahan daerah. Peluang partisipati pemuda dalam poros pertimbangan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah berkonotasi sebagai format maksimalisasi andilmasyarakat dalam pemerintahan. Pemuda  serta  segudang  potensi  yang  dimilikinya  merupakan  aset  sosial  yang  dapat memberikan  sumbangsih  positif  terhadap  pencapaian  arah  dan  tujuan  pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini seirama dengan tujuan desentralisasi yaitu menyediakan peran elemen masyarakat didaerah untuk aktif dalam menopang pemerintahan daerah secara proporsional. Terdapat tiga dimensi yang mendasari pentingnya pembentukan peraturan daerah  tentang  kepemudaan,  diantaranya  pertama,  secara  filofis  peraturan  daerah tentang  kepemudaan  berpijak  diatas  tujuan  dasar  negara  yaitu  penjaminan  dan perlindungan hak pengembangan diri serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan guna mewujudkan agenda kesejahteraan. Perspektif tersebut merupakan implementasi dari nilai-nilai kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiqa Tahun 1945. Kedua, secara sosiologis dimana pemuda diilustrasikan sebagai komponen bangsa yang memiliki tanggung jawab sosial sebagai agen  of  change.  Dengan  semangat  serta  kemampuan  kaum  muda  yang  inovatif  dan progresif  diharapkan  mampu  menunjang  capaian  pembangunan  daerah  kearah  yang lebih  progresif.  Disamping  itu,  peningkatan  pengayaan  dan  penguasaan  terhadap dinamika perkembangan zaman oleh pemuda diidealkan dapat menstimulasi pemenuhan aspek  utilitaritas  kebijakan  daerah,  tentu  dengan  mempertimbangkan  prinsip  otonomi dalam  kerangka  negara  kesatuan.  Aspek  tersebut  merupakan  penjabaran  dari  irisan materi peraturan daerah guna mengakomdir realitas atau kondisi khusus daerah. Ketiga, pertimbangan  yuridis.  Sebagaimana  dipahami,  bahwa  pembangunan  kepemudaan merupakan  amanah  Undang-Undang  Kepemudaan.  Kebijakan  pembangunan kepemudaan  merupakan  kewajiban  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Membentuk  peraturan  daerah  tentang  kepemudaan  secara  harmonisatif  merupakan rangkaian pelaksanaan kebijakan nasional yang wajib diakomodir oleh pemerintah daerah sesuai  kewenangannya  guna  pencapaian  tujuan  nasional.  Hal  ini  juga  sekaligus
mempertegas dimensi urgensif substansi peraturan daerah yaitu melaksanakan ketentuan perundang-undangan  yang  diatasnya  serta  implementasi  kompetensi  daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Daud Busroh (1990). Ilmu Negara (Cetakan Pertama). Bumi Aksara, Jakarta.
Azca, M. N., & Rahardianto, O. (2012). Mengapa Menerbitkan Jurnal Studi Pemuda? Jurnal Studi Pemuda, 1(1), 46-49.
Banurea,  R.  (2017).  Peran  Pemuda  dalam  Pengembangan  Daerah  pada  Bidang  Sosial Budaya  dan  Ekonomi  di  Kabupaten  Dairi.  EducanduM,  10(1),  77-84.  Diakses  dari https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/em/article/view/9744
Bryan A. Garner (ed.) (1999). Black’s Law dictionary. ST. Paul, Minn, West Group.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta.
Gahung, E. A., Gosal, T. R., & Singkoh, F. (2017). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Eksekutif, 1(1).
Diakses dari
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15433
Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. Ar Rehla:  Journal  of  Islamic  Tourism,  Halal  Food,  Islamic  Traveling,  and  Creative Economy, 1(2), 82-110. https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778
Handoyo, H. B. Cipto (2009). Hukum Tata Negara Indonesia. Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan  Republik Indonesia. Volksgeist:  Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 99-115. DOI: https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184
https://kbbi.kata.web.id/pemberdayaan/.  Diakses  pada  tanggal  2  Oktober  2023  pada pukul 16.54. WITA.
Huda, N. M. (2006). Kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang- undangan.  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  IusTum,  13(1),  27-37.  Diakses  dari https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2
In'am,  A.  (2020).  Peranan  Pemuda  dalam  Pendidikan  Sosial  Kemasyarakatan.  Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam,
3(2), 67-76. Diakses dari https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/intizam/article/view/61
Isjwara, F. (1974). Pengantar Ilmu Politik (Cetakan Kelima). Binacipta, Bandung.
Juhaeni, J. (2018). Sentralisasi dan Desentralisasi Dalam Manajemen Madrasah Ibtidaiyah.
Journal  of  Islamic  Elementary  School  (JIES),  3(2),  34-38.  DOI: https://doi.org/10.15642/jies.v3i2.1346
Jumadi,  J.  (2018).  Kedudukan  Dan  Fungsi  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten/Kota Sebagai  Instrumen  Otonomi  Daerah  Dalam  Sistem  Perundang-Undangan  Di Indonesia. Jurnal Hukum Unsulbar, 1(1), 27-40. https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49 Kusnardi, M. (1994). Ilmu Negara. Gaya Media Pratama, Jakarta.
Manan, B. (1995). Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah. Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung.
Moenta,  A.  P.,  &  Pradana,  S.  A.  (2018).  Pokok-pokok  Hukum  Pemerintahan  Daerah. Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
Nadir,  S.  (2013).  Otonomi  daerah  dan  desentralisasi  Desa:  Menuju  pemberdayaan masyarakat desa. Jurnal Politik Profetik, 1(1). DOI:
https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a7
Ni’matul Huda (2020). Hukum Pemerintahan Daerah (Edisi Digital). Nusa Media, Bandung. Nonet,  P.,  &  Selzniick,  P.  dalam  Rodiyah,  R.  (2012).  Aspek  Demokrasi  Pembentukan Peraturan  Daerah  Dalam  Perspektif  Socio-Legal.  Masalah-Masalah  Hukum,  41(1), 144-152. DOI: 10.14710/mmh.41.1.2012.144-152
Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi di Indonesia. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, 2(01), 152-170. DOI: https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90
Pratama, F. F., & Rahmat, R. (2018). Peran karang taruna dalam mewujudkan tanggung jawab  sosial  pemuda  sebagai  gerakan  warga  negara.  Jurnal  Civics:  Media  Kajian Kewarganegaraan, 15(2), 170-179. DOI: https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.19182
Prihastuti, D. (2022). Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan  Dikaitkan  Undang-Undang  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(1), 29-41. DOI:
https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.810
Purba,  A.  R.  (2022).  Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  Kabupaten  di  Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Pemerintahan Desa Perspektif Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah.  Jurnal  Ilmiah  Metadata,  4(2),  39-56.  DOI: https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.187
Ranggawidjaja, R. (1998). Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia. Mandar Maju, Bandung.
Robi,  A.  (2023).  Pengawasan  Penyelenggaraan  Asas  Desentralisasi  Dalam  Pemerintah Daerah Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sosio
Saeful,  A.  (2020).  Konsep  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Islam.  Syar'ie:  Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 3(3), 1-17. DOI: https://doi.org/10.51476/syarie.v3i3.159
Sagama,  S.  (2018).  Reformulasi  Hierarki  Peraturan  pada  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 185-197. DOI: https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967
Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(4), hlm. 582. DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613
Saputra,  A.  A.,  &  Js,  I.  (2019).  Peran  pemuda  sebagai  agent  of  change  dalam pemberdayaan  masyarakat  pada  usaha  pariwisata  kuliner  di  kampung  nelayan ampang pulai kabupaten pesisir selatan. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development,
1(4), 835-842. Diakses dari https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/137
Sedubun, V. J., Saptenno, M. J., Pietersz, J. J., & Sisinaru, S. Y. (2019). Pembatalan Peraturan Daerah  dan  Akibat  Hukumnya  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintahan
Daerah.
Sasi, 25(2), 107-120. DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.216.
Soekanto, S. dalam Sumartini60, S. (2017). Sinergitas Peraturan  Daerah (Perda) sebagai Kebijakan Publikdalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam
Tinjauan Hukum. Diakses dari
https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/5069
Spicker,  P.  dalam  Dahlan,  A.  (2014).  Mengagas  Negara  Kesejahteraan.  el-Jizya:  Jurnal Ekonomi Islam, 2(1), 1-22. DOI: https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22
Strong, C. F. (2014). Konstitusi-Konstitusi Politik Modern. Nusa Media, Bandung.
Suganda, D. (2016). Pancasila, Keragaman dan Negara Kesatuan. Al-Ijtimai: International
Journal  of  Government  and  Social  Science,  1(2),  42-51.  Diakses  dari https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/532
Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 10(19), 21-37.
Susanti,  B.  (2017).  Menyoal  Jenis  dan  Hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia. Jentera: Jurnal Hukum,
1(2), 128-143. Diakses dari https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/10
Tim  Penyusun  Naskah  Komprehensif  Proses  dan  Hasil  Perubahan  UUD  1945  (2010).
Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan sebagaimana telah dibuah kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.
Wajong, J. (1975). Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah. Jambatan.
Wasistiono,  S.  (2004).  Kajian  Hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  Dengan  Pemerintah Daerah  (Tinjauan  dari  Sudut  Pandang  Manajemen  Pemerintahan).  Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 1(2), 9.
Wedberg, A. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan. Papas Sinar Sinanti, Depok.
Yahya, N. (2012). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam. Idea Press, Yogyakarta.