Fitriah, Bentuk Dan Tanggungjawab  Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah Halaman 301-320

## BENTUK DAN TANGGUNGJAWAB  PIHAK BANK TERHADAP DANA SIMPANAN PARA NASABAH
Fitriah Fakultas Hukum Universitas Palembang Fitriah241171@yahoo.com

## ABSTRACT
A  bank  is  a  financial  institution  whose  existence  depends  absolutely  on  the  trust  of  its customers who entrust their savings funds. Banks are very concerned that the trust of the public, who have  and  who  will  save  their  funds,  are  well-maintained,  considering  that  the  bank  is  part  of  the financial system and payment system. Bank secrecy is very important because banks need the trust of the people who keep their money in the bank. The customer only entrusts his money to the bank or makes  use  of  the  bank's  services  if  the  bank  provides  a  guarantee  that  the  bank's  knowledge  of deposits and the state of their assets will not be misused. The legal relationship between the bank and the  depository  customer  starts  from  the  signing  of  a  written  agreement  (contractual  relationship) between the bank and the customer which contains the rights and obligations for each party. As for the form of agreement for depositing funds between the customer and the bank, it is called a deposit agreement  (Article  1319  Civil  Code).  In  a  deposit  agreement,  the  bank  sets  certain  general requirements  in  a  deposit  account  or  savings  account,  among  others,  the  recipient  of  the  deposit (bank)  can  use  the  depositors'  money  and  at  a  certain  time  the  bank  will  provide  interest.  Other provisions that can be used as the basis of relations between banks and depositors are Proxy Giving. Depositors  give  their  power  to  banks  when  signing  deposit  accounts  or  savings  accounts  or  bank accounts. This agreement becomes a law or law for both parties (Article 1338 of the Civil Code). As a manifestation of the bank's responsibility for depositing customers, banks must pay attention to the 4 (four)  pillars  of  the  relationship  between  depositors  and  banks,  namely:  Prudence,  Health,  Bank Secrets and Trust.
Keywords: Bank Secrets; Responsible; Customer

## ABSTRACT
Bank  adalah  suatu  lembaga  keuangan  yang  eksistensinya  tergantung  mutlak  pada kepercayaan  dari  para  nasabahnya  yang  mempercayakan  dana  simpanannya.  Bank  sangat berkepentingan  agar    kepercayaan  masyarakat,  yang  telah  maupun  yang  akan  menyimpan  dananya, terpelihra dengan baik, mengingat bank adalah bagian dari system keuangan dan system pembayaran. Kerahasian  bank  sangat  penting  karena  bank  memerlukan  kepercayaan  dari  masyarakat  yang menyimpan  uangnya  di  bank.  Nasabah  hanya  mempercayakan  uangnya  kepada  bank  atau memanfaatkan  jasa  bank  apabila  bank  memberikan  jaminan  bahwa  pengetahuan  bank  tentang simpanan  dan  keadaan  keuangangannya  tidak  akan  disalahgunakan.    Hubungan  hukum  antara  bank dengan  nasabah  penyimpan  mulai  sejak  ditandatanganinya  kesepakatan  tertulis  (hubungan kontraktual) antara bank dengan nasabah yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Adapun  bentuk  perjanjian  penyimpanan  dana  antara  nasabah  dan  pihak  bank  disebut  perjanjian simpanan    (  Pasal  1319  KUH  perdata)  .  Dalam  perjanjian  simpanan,  pihak  bank  menetapkan persyaratan  umum  tertentu  dalam  rekening  deposito  atau  rekening  tabungan  antara  lain  pihak penerima simpanan (bank) dapat mempergunakan uang si penyimpan dan dalam waktu tertentu bank akan  memberikan  bunga.  Ketentuan  lain  yang  dapat  dijadikan  dasar  hubungan  anatara  bank  dan nasabah  penyimpan  adalah  Pemberian  Kuasa.  Nasabah  penyimpan  memberikan  kuasanya  kepada bank  ketika  menandatangani  rekening  deposito  atau  rekening  tabungan  atau  rekening  Koran. Perjanjian inilah yang menjadi hukum atau undang-undang bagi kedua belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata).  Sebagai  wujud  pertanggungjawaban  bank  terhadap  nasabah  penyimpan  dana,  bank  harus memperhatikan  4 (empat) pilar  hubungan  antara  nasabah  penyimpan  dana  dan bank,  yaitu  : Kehati- hatian, Kesehatan, Rahasia bank dan Kepercayaan.
Kata Kunci : Rahasia Bank; Tanggungjhawab; Nasabah

## Fitriah, Bentuk Dan Tanggungjawab  Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah Halaman 301-320

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lembaga perbankan sebagai salah  satu  lembaga  keuangan  yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan  perekonomian  suatu  negara. Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang  ditawarkan  dalam  dunia  perbankan. Dana  yang  di  himpun  dari  masyarakat merupakan  suatu  tulang  punggung  dari dana  yang  dikelola  oleh  bank  untuk memperoleh keuntungan.
Bank  adalah  bagian  dari  sistem keuangan  dan  sistem  pembayaran  suatu Negara,  bahkan  pada  era  globalisasi sekarang  ini,  bank  juga  telah  menjadi bagian  dari  sistem  keuangan  dan  sistem pembayaran  dunia.  Bank  yang  telah memperoleh  izin  berdiri  dan  beroperasi dari  otoritas  moneter  dari  negara  yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat.  Eksistensinya  bukan  saja harus  di  jaga  oleh  para  pemilik  bank  itu sendiri  dan  pengurusnya,  tetapi  juga  oleh masyarakat nasional dan global.
Bank dalam melaksanakan kemintraan antara bank dengan nasabahnya, kegiatan bank harus dilandasi oleh  prinsip-prinsip  hukum  perbankan untuk menciptakan system perbankan yang sehat,  yaitu  :  prinsip  demokrasi  ekonomi, prinsip  kepercayaan,  prinsip  kehati-hatian, dan prinsip kerahasiaan.
Bank  adalah  suatu  lembaga keuangan  yang  eksistensinya  tergantung mutlak  pada  kepercayaan  dari  para nasabahnya  yang  mempercayakan  dana simpanan  mereka  pada  bank.  Bank  sangat berkepentingan  agar  kadar  kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan  dananya,  terpelihra  dengan baik dalam tingkat  yang tinggi, mengingat bank  adalah  bagian  dari  system  keuangan dan  system  pembayaran,  masyarakat  luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem- sistem  tersebut,  sedangkan  kepercayaan
masyarakat kepada bank merupakan unsur pokok  dari  eksistensi  suatu  bank,  maka terpeliharanya  kepercayaan  masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.
Kerahasian  bank  sangat  penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat  yang  menyimpan  uangnya  di bank.  Nasabah  hanya  mempercayakan uangnya  kepada  bank  atau  memanfaatkan jasa  bank  apabila  bank  memberikan jaminan  bahwa  pengetahuan  bank  tentang simpanan  dan  keadaan  keuangangannya tidak  akan  disalahgunakan.    Adanya jaminan  kerahasian  bank  atas  semua  data- data  masyarakat  dalam  hubungannya dengan bank, masyarakat akan mempercayainya
bank
tersebut, selanjutnya  mereka  akan  mempercayakan uangnya  pada  bank  atau  memanfaatkan jasa bank.
Hubungan  hukum  antara  bank dengan  nasabah  penyimpan  mulai  sejak ditandatanganinya kesepakatan tertulis (hubungan kontraktual) antara bank dengan  nasabah  yang  memuat  hak  dan kewajiban  bagi  masing-masing  pihak. Namun  hal  yang  sering  terjadi  saat nasabah  penyimpan  dana  bertransaksi dengan  pihak  bank  adalah  kebanyakan nasabah  tidak  mengetahui  isi  perjanjian yang  mereka  tanda  tangani.  Perjanjian yang  seharusnya  di  buat  berdasarkan kesepakatan  antar  kedua  belah  pihak sepertinya tidak berlaku karena pihak bank dengan alasan efisiensi telah mempersiapkan  klausul  baku  perjanjian yang tinggal disodorkan dan ditandatangani oleh nasbah dan sering kali dicetak  dalam  bentuk  yang  sangat  kecil dan  terkesan  rumit  untuk  di  baca.  Padahal isi  atau  klausul  kontrak  pada  perjanjian perbankan  saat  menentukan  hak  dan kewajiban  yang  akan  diperoleh  dalam melakukan  transaksi  pada  sebuah  produk perbankan.
Fitriah, Bentuk Dan Tanggungjawab  Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah Halaman 301-320
Pengertian Bank menururt menurut  Undang-Undang   RI  Nomor  10 Tahun  1998  (Pasal  1)  tentang  Perbankan menyebutkan  bahwa  Bank  adalah  badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup rakyat banyak.
Sedangkan
menurut
Hasibuan,  pengertian  bank  adalah:  Bank adalah  badan  usaha  yang  kekayaannya terutama  dalam  bentuk  aset  keuangan ( financial assets ) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungansaja. 1
Selain  itu  bank  merupakan lembaga  keuangan  yang  kegiatannya menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  kemudian  menyalurkan kembali  ke  masyarakat,  serta  memberikan jasa-jasa bank lainnya. 2
Berdasarkan  ketiga  pengertian di  atas   dapat  disimpulkan  bahwa  bank adalah  usaha  yang  berbentuk  lembaga keuangan  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  yang  memiliki  kelebihan  dana ( surplus  of  fund )  dan  menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan  dana  ( lack  of  fund ),  serta memberikan  jasa-jasa  bank  lainnya  untuk motif profit juga sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Adapun  Pasal  5  Undang- undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan,dikatakan menurut jenisnya bank terdri atas :
1. Bank Umum Bank  Umum  adalah  Bank  yang
melaksanakan  kegiatan  usaha secara  konvensional  dan  /atau berdasarkan prinsip syairiah
yang dalam kegiatannya
1 Hasibuan, Melayu SP. Dasar-dasar
Perbankan .Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005, hal.2
2 Kasmir.  S.E.,  M.M,. Dasar-Dasar  Perbankan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,2002, hal 2
memberikan  jasa  dalam  lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat Bank  Perkreditan  Rakyat  adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional  tidak  memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, tentang perbankan, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan bank meliputi :
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan  berupa  giro,  deposito berjangka,  sertifikat  deposito,
tabungan dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan Kredit;
3. Memberikan  Surat  pengakuan hutang ;
4. Membeli, menjual atau
menjamin  atas  resiko  sendiri maupun  untuk  kepentingan  dan atas perintah nasabahnya;
a. Surat-surat  wesel  termasuk wesel  yang  diakseptasi  oleh bank  yang  masa  berlakunya tidak  lebih  lama  daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
b. Surat  pengakuan  hutang  dan kertas  dagang  lainnya  yang masa  berlakunya  tidak  lebih lama  dalam  perdagangan surat-surat dimaksud.
c. Kertas perbendaharaan negara  dan  surat  jaminan pemerintah.
d. Sertifikat Bank Indonesia
e. Obligasi
f. Surat dagang berjangka wakru  sampai  dengan  1 (satu) tahun
g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan  uang  baik  untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain,  baik  dengan  menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun  dengan  wesel  unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan  atas  surat  berharga  dan melakukan  perhitungan  dengan antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan  barang  dan  surat berharga.
9. Melakukan  kegiatan  penitipan untuk  kepentingan  pihak  lain berdasarkan kontrak.
10. Melakukan  penempatan  dana dari  nasabah  kepada  nasabah lainnya  dalam  bentuk  surta berharga  yang  tidak  tercatat  di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang,  usaha  kartu  kredit  dan wali amanat.
12. Menyediakan  pembiayaan  dan atau  melakukan  kegiatan  lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan  kegiatan  lain  yang lazim  dilakukan  oleh  bank sepanjang  tidak  bertentangan dengan  UU  ini  dan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Oleh  karena  itu  penulis  akan menuangkan  dalam  bentuk  tulisan  yang berjudul  :  “  Bentuk  Dan  Tanggungjawab Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah”.
B. Permasalahan
Berdasarkan  latar belakang di  atas maka  permasalahan  yang  akan  diteliti adalah : Bagaimanakah bentuk tanggungjawab  pihak  bank  terhadap  dana simpanan para nasabahnya ?
C. Metode Penelitian Dalam penelitian ini jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis penelitian  yuridis  normative,  yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan  yang  tertulis  yang berkaitan dengan masalah bentuk tanggungjawab  pihak  bank  terhadap dana simpanan para nasabahnya .

## II. PEMBAHASAN
Demokrasi  ekonomi  dengan asas dasar aktivitas kegiatan perekonomian yang  mempunyai  arti  bahwa  masyarakat harus  memegang  peranan  aktif  dalam kegiatan  perbankan,  tapi  juga  pemerintah berkewajiban  untuk  memberi  pengarahan dan  bimbingan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  serta  menciptakan  iklim  yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Jadi fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun  dana  dan  menyalurkan  dana tersebut  ke  masyarakay,  oleh  karena  itu setiap  lembaga  perbankan  selalu  berusaha menarik  dana  masyakarakt  sebanyak mungkin  dengan  memberikan  imbalan berupa  bunga  dan  adakalanya  bank memberikan hadiah-hadiah.
Sedangakan  fungsi  perbankan yang lebih spesifik lagi yaitu sebagai : 3
1. Agent of Trust
Dasar utama kegiatan perbankan  adalah  kepercayaan ( trust) , baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran  dana.  Masyarakat mau menitipkan dananya di bank apabila  dilandasi  adanya  unsur kepercayaan. Masyarakat percaya  bahwa  uangnya  tidak akan  disalahgunakan  oleh  bank,
3 .  Budisantoso,  T  dan  Sigit, .  Bank  dan Lembaga Keuangan Lain . Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.2006,hal.9
Fitriah, Bentuk Dan Tanggungjawab  Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah Halaman 301-320
uangnya  akan  dikelola  dengan baik,  bank  tidak  akan  bangkrut  , dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat  ditarik  kembali  dari  bank. Pihak  bank  sendiri  akan  mau menempatkan  atau  menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi
adanya unsur kepercayaan. Pihak bank  percaya  bahwa  debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola  dana  pinjaman  saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai  niat  baik  untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban  lainnya  pada  saat jatuh tempo.
2. Agent of Development Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan
di sektor riil tidak dapat dipisahkan.
Kedua sektor tersebut  selalu  berinteraksi  dan saling  mempengaruhi.  Sektor  riil tidak  akan  dapat  berkinerja dengan baik apabila sektor moneter  tidak  bekerja  dengan baik.  Kegiatan  bank  berupa penghimpunan  dan  penyaluran dana  sangat  diperlukan  bagi lancarnya kegiatan perekonomian di  sektor  riil.  Kegiatan  bank tersebut memungkinkan masyarakat  melakukan  kegiatan investasi, kegiatan distribusi,
serta  kegiatan  konsumsi  barang dan  jasa,  mengingat  bahwa kegiatan
investasi-distribusi- konsumsi  tidak  dapat  dilepaskan dari  adanya  penggunaan  uang.
Kelancaran  kegiatan  investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. 3. Agent of Service
Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran  dana,  bank  juga memberikan penawaran jasa perbankan  yang  lain  kepada masyarakat. Jasa ditawarkan bank  ini  erat  kaitannya  dengan kegiatan  perekonomian  secara luas.  Jasa  ini  antara  lain  dapat berupa  jasa  pengiriman  uang, penitipan barang berharga, pemberian  jaminan  bank,  dan penyelesaian tagihan.
Jadi jelaslah bahwa tujuan dari perbankan  Indonesia  adalah  menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan  ekonomi,  dan  stabilistas nasioanal ke arah peningkatan kesejahteraan  rakyat  banyak.  Nasabah merupakan  pihak  yang  menggunakan  jasa bank.  Penghimpunan  dana  dan  pemberian kredit    merupakan    pelayanan    jasa perbankan    yang    utama    dari    semua kegiatan lembaga keuangan bank.Berdasarkan  Pasal  1  angka  (16)  UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah  yaitu nasabah adalah pihak  yang menggunakan jasa bank. Rumusan tersebut kemudian      diperinci      pada      butir berikutnya yaitu   sebagai berikut:
1. Nasabah    Penyimpan    adalah nasabah    yang    menempatkan dananya  di  bank dalam  bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah  yang bersangkutan.
2. .Nasabah      Debitur      adalah nasabah      yang      memperoleh fasilitas      kredit      atau pembiayaan berdasarkan  Prinsip Syariah atau yang dipersamakan    dengan    itu berdasarkan perjanjian bank dengan
nasabah yang bersangkutan.
Di  dalam  praktik  -praktik  perbankan, dikenal  3  (tiga)  macam  nasabah  antara lain:
1.  Nasabah  deposan,  yaitu  nasabah yang    menyimpan    dananya disuatu    bank,  misalnya  dalam bentuk deposito atau tabungan;
2.  Nasabah  yang  memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya  kredit  usaha  kecil, kredit  pemilikan  rumah  dan sebagainnya;14Pasal    1    ayat (17)  Undang-Undang  Nomor 10    Tahun    1998    tentang Perubahan    atas    Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan.15Pasal 1ayat    (18)  Undang-Undang Nomor    10    Tahun  1998 tentang    Perubahan    atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 3.  Nasabah  yang  melakukan transaksi  dengan  pihak  lain melalui bank, misalnya, transaksi    antara    importir sebagai pembeli dan
eksportir    di    luar    negeri. Untuk  transaksi  semacam  ini, biasanya  importir  membuka letter of credit(L/C) pada suatu bank  demi  kelancaran  dan keamanan pembayaran. Lembaga Penjamin Simapanan (selanjutnya disingkat LPS) adalah lembaga    yang  independen,        transparan, dan    akuntabel    dalam    melaksanakan tugas        dan  wewenangnya.  Penjaminan simpanan    nasabah    bank    yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan      masyarakat      terhadap industri      perbankan      dan      dapat meminimumkan      risiko      yang membebani      anggaran      Negara.  LPS mempunyai  fungsi  yang    sangat    penting, yaitu  menjamin    simpanan    nasabah penyimpan  serta    turut  aktif    dalam
memelihara    stabilitas    sistem    perbankan sesuai  dengan    kewenangannya.  Dalam memelihara    stabilitas    sistem    perbankan sesuai  dengan    kewenangannya,    LPS akan    melakukan    penyelesaian    atau penanganan bank  gagal.
Bank    gagal    (failing    bank) adalah    bank    yang    mengalami    kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan  usahanya  serta  dinyatakan tidak  dapat disehatkanoleh Lembaga Pengawas
Perbankan (selanjutnya disingkat LPP) sesuai dengan  kewenangan yang    dimilikinya.    LPP    adalah    Bank Indonesia  atau lembaga pengawas  sektor jasa    keuangan  sebagaimana    dimaksud dalam    Undang-Undang  tentang  Bank Indonesia.  Apabila  kondisi  bank  yang mengalami  kesulitan  keuangan    tersebut semakin  memburuk,  antara  lain  ditandai dengan    menurunnya  tingkat  solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penyehatan lain harus segera dilakukan. Dalam menjalankan fungsinya, LPS mempuyai tugas-tugas yang meliputi:
1.  Merumuskan  dan  menetapkan kebijakan pelaksanaan
penjaminan simpanan;
2.  Merumuskan    dan    menetapkan kebijakan    dalam    rangka    turut aktif  memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;
3. Melaksanakan penjaminan simpanan; 4.  Merumuskan,    menetapkan,    dan melaksanakan kebijakan
penyelesaian      bank  gagal  (bank resolution)  yang  tidak  berdampak sistematik; dan
5.  Melaksanakan  penaganan  bank gagal yang berdampak sistematik.
Sedangkan    dalam    rangka melaksakan    tugas    LPS    mempunyai wewenang  sebagai berikut:
1.  Menetapkan  dan  memungut  premi penjaminan;
2.  Menetapakan    dan    memungut kontribusi    pada    saat    bank pertama  kali   menjadi peserta;
3.  Melakukan  pengelolaan  kekayaan dan  kewajiban  LPS  mendapatkan data      simpanan    nasabah,    data kesehatan bank,
laporan keuangan  bank,      dan      laporan hasil    pemeriksaan      bank sepanjang      tidak      melanggar kerahasiaan bank; dan
4.  Menetapkan  syarat,  tata  cara,  dan ketentuan pembayaran klaim;
5.  Menunjuk,    menguasakan,    dan atau  menugaskan  pihak  lainuntuk bertindak  bagi    kepentingan    dan atau    atas  nama    LPS,    guna melaksanakan    sebagai    tugas tertentu;
6.  Melakukan    penyuluhan    kepada bank    dan    masyarakat    tentang penjaminan simpanan; dan
7. Menjatuhkan sanksi administratif.Terhadap penyelesaian  dan  penanganan  bank gagal LPS mempunyai kewenangan, yaitu:
a.mengambil  alih  dan  menjalankan segala hak dan wewenang pemegang  saham  termasuk  hak dan  wewenang  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS);
b.menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
c.meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak  yang  mengikat  bank gagal    yang    diselamatkan    dengan pihak  ketiga  yang merugikan bank; dan
d.menjual  dan/atau  mengembalikan aset  bank  tanpa  persetujuan  debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur. Pada dasarnya bank
menjalankan  prinsip  kepercayaan  yang diberikan  oleh  penyimpan  dana  untuk
menjaga kerahasiaan rekening nasabahnya. Oleh  karena  hubungan  bank  dan  nasabah adalah  bersifat  kerahasiaan,  hal  ini  sering disebut  dengan  rahasia  bank  (bank secrecy).  Istilah  rahasia  bank  ini  mengacu kepada  hal-hal  yang  berhubungan  dengan interaksi  antara  bank  dengan  nasabahnya. Nasabah  tentu  tidak  mengharapkan  untuk memberitahu pihak ketiga tentang keadaan keuangan nasabah tersebut.
Rahasia  Bank  atau  Banking Secrecy  dikenal  di  negara  manapun  di dunia  ini  yang  mempunyai  lembaga keuangan  bank.  Rahasia  bank  tidak bedanya  dengan  rahasia  yang  harus dipegang  teguh  oleh  para  professional seperti pengacara yang wajib merahasiakan  hal-hal  yang  menyangkut penyakit  pasiennya.  Bahkan  kalau  rahasia dimaksud  tidak  dipegang  teguh  dan dibocorkan  kepada  pihak  lain,  maka  atas tindakan  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi, baik perdata maupun pidana.
Kerahasiaan  informasi  yang lahir  dalam  kegiatan  perbankan  ini  pada dasarnya  lebih  banyak  untuk  kepentingan bank  itu  sendiri,  karena  sebagai  lembaga keuangan,  kepercayaan  adalah  keutamaan dalam  melaksanakan  kegiatannya.  Untuk menjamin  hal  itu,  pemerintah  telah menjamin hak-hak nasabah dengan undang-undang,  yaitu  Undang-Undang Perbankan.  Hubungan  antara  bank  dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual  biasa.  Akan  tetapi  dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi  bank  untuk  tidak  membuka  rahasia nasabahnya  kepada  pihak  lain  manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang –  undangan  yang  berlaku.  Hal  ini dinamakan rahasia bank. Dengan demikian,  istilah  rahasia  bank  mengacu pada  rahasia  dalam  hubungan  antara  bank dengan nasabahnya.
Kegiatan dunia perbankan mengelola  uang  masyarakat,  maka  bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjaga
keamanan uang tersebut agar benar – benar aman,  agar  keamanan  uang  nasabahnya terjamin,  pihak  perbankan  dilarang  untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank  tentang  keadaan  keuangan  dan  hal- hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain bank  harus  menjaga  rahasia  tentang keadaan  keuangan  nasabah  dan  apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi. Untuk dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat  terhadap  suatu  bank  pada khususnya  dan  perbankan  pada  umumnya adalah dapat tidaknya bank dipercaya oleh nasabah  yang  menyimpan  dananya  dan atau  menggunakan  jasa-jasa  lainnya  dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan  keuangan  dan  transaksi  nasabah serta  keadaan  lain  dari  nasabah  yang bersangkutan kepada pihak lain. Dalam hal ini prinsip kerahasiaan bank sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Rahasia  bank  adalah  segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan  dan  hal-  hal  lain  dari  nasabah bank  yang  menurut  kelaziman  dunia perbankan  tidak  boleh  secara  terbuka diungkapkan  kepada  pihak  masyarakat. Dalam  hubungan  ini  yang  menurut kelaziman  wajib  dirahasiakan  oleh  bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan  dengan  keuangan,  dan  hal- hal  lain  dari  orang,  dan  badan  yang diketahui  oleh  bank  karena  kegiatan usahanya. Dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangpercayaan  masyarakat  terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.
Pada  mulanya  Bank  muncul dan  berkembang  dari  kegiatan  tukar- menukar  yang  dikenal  sejak  zaman purbakala  di  Athena,  dan  Romawi.  Pada
zaman  itu,  di  Athena  orang  yang menjalankan  tugas  tukar-menukar  uang dinamakan  trapezites  (orang  dihadapan meja)  atau  argentarius  di  Romawi.  Selain melakukan  tugas  tukar-menukar  uang mereka juga menjalankan tugas menyimpan serta meminjamkan uang bagi mereka  yang  memerlukan.    Usaha  tukar- menukar  dan  simpan-pinjam  ini  menjadi lebih  berkembang  pada  akhir  abad pertengahan.  Hal  ini  disebabkan  karena perkembangan  usaha-usaha  perdagangan di  Eropa  serta  timbulnya  berbagai  mata uang  yang  dimiliki  oleh  beberapa  negara. Khusus  dalam  tugas  peminjaman  uang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kemudian  diikuti  oleh  orang-orang  Italia yang berasal dari Lombardia.
Sejak  4000  tahun  yang  lalu  di Babylonia, kerahasiaan bank sebagai suatu kelaziman telah dipraktekkan sebagaimana tercantum  dalam Code  of  Hamourabi. Begitu juga pada Kerajaan Romawi Kuno, hal  yang  menyangkut  hubungan  antara nasabah  dan  perbankan  sudah  diatur, termasuk  di  dalamnya  kerahasiaan  bank. Sejarah  mencatat  pula  aturan  tentang pelarangan-pelarangan yang berkaitan tentang  bank  termaktum  dalam  ketentuan Banco  Ambrosiano  di  Milano-Italia  pada tahun  1593.  Bank-bank  yang  melanggar ketentuan  rahasia  bank,  ijin  usahanya dapat dicabut
Konsep  rahasia  bank  bermula timbul  dari  tujuan  untuk  melindungi nasabah  bank  yang  bersangkutan.  Hal  ini nyata  terlihat  ketika Court  of  Appeal Inggris secara bulat memutuskan pendiriannya  dalam  kasus  Tournier  v. National  Provincial  and  Union  Bank  of England tahun  1924,  suatu  putusan pengadilan yang kemudian menjadi leading  case  law yang  menyangkut ketentuan  rahasia  bank  di  Inggris  dan kemudian diacu oleh pengadilan- pengadilan negara-negara lain yang menganut common law system . Bahkan 60 tahun  sebelum  putusan  Tournier  tersebut,
yaitu dalam perkara Foster v. The Bank of London tahun 1862, juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak  boleh  mengungkapkan  keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan kepada  pihak  lain.  Namun  pada  waktu  itu pendirian  tersebut  belum  memperoleh afirmasi  dar  putusan-putusan  pengadilan berikutnya.
Timbulnya  pemikiran  untuk perlunya  merahasiakan  keadaan  keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan  hukum  mengenai  kewajiban rahasia  bank,  adalah  semula  bertujuan untuk  melindungi  kepentingan  nasabah secara  individual.  Ketentuan  rahasia  bank di  Swiss,  yaitu  suatu  negara  yang  dikenal mempunyai  ketentuan  rahasia  bank  yang dahulunya  paling  ketat  di  dunia,  adalah juga  semula  bertujuan  untuk  melindungi kepentingan nasabah bank secara individual.  Pada  waktu  itu  ketentuan rahasia bank bersifat  mutlak;  artinya tidak dapat  dikecualikan  karena  alasan  apapun juga. Ketentuan rahasia bank di Swiss lahir mula-mula sehubungan dengan kedudukan Swiss  sebagai  negara  yang  netral  secara tradisional.  Alasan  pertama,  dalam  abad ke-17,  ribuan  kaum  Huguenots  dari Perancis  melarikan  diri  ke  Swiss  oleh karena mereka dikejar-kejar atau dilakukan penyiksaan-penyiksaan  terhadap  mereka sehubungan  dengan  agama  yang  mereka anut.  Diantara  mereka  itu  kemudian  ada yang  menjadi  bankir,  dan  menginginkan agar  supaya  kerahasiaan  dari  nasabah- nasabah  mereka  untuk  urusan-urusan keuangannya di negara asalnya dirahasiakan. Alasan kedua adalah sehubungan dengan dikejar-kejarnya orang-orang Yahudi di waktu regime Nazi berkuasa  di  Jerman  di  tahun  1930-an  dan 1940-an .
Namun
perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri,  keadaan  sosial,  terutama  yang menyangkut timbulnya kejahatan- kejahatan di bidang money laundering, dan
kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter, telah menimbulkan  kebutuhan  akan  perlunya pelonggaran  terhadap  kewajiban  rahasia bank  yang  mutlak  itu.  Artinya,  apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat  umum  harus  didahulukan daripada  kepentingan  nasabah  secara pribadi,  maka  kewajiban  bank  untuk melindungi  kepentingan  nasabah  secara individual  itu  (dalam  arti  tidak  boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah)  harus  dapat  dikesampingkan. Merupakan  hal  yang  kontradiktif  bahwa dalam  hal-hal  tertentu,  justru  demi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat  umum,  dikehendaki  agar kewajiban rahasia bank diperketat. Kepentingan negara yang dimaksud adalah pengerahan dana perbankan untuk keperluan pembangunan. Kepentingan negara,  bangsa  dan  masyarakat  umum  itu dilandasi  oleh  alasan  bahwa  dijunjung tingginya dan dipegang teguhnya kewajiban  rahasia  bank  merupakan  faktor terpenting  bagi  keberhasilan  bank  dalam upaya  bank  itu  mengerahkan  tabungan masyarakat. Selain itu terganggunya stabilitas  moneter  adalah  antara  lain  dapat diakibatkan  oleh  runtuhnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  perbankan  karena terlalu  longgarnya  rahasia  bank.  Dalam kaitan  itu,  undang-undang  yang  mengatur mengenai  rahasia  bank  harus  tidak memungkinkan  kewajiban  rahasia  bank secara  mudah  dapat  dikesampingkan dengan  dalih  karena  kepentingan  umum menghendaki demikian Pasal 1131 KUHPerdata  menjelaskan  bahwa:”segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun  yang  tak  bergerak,  baik  yang sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada dikemudian  hari,  menjadi  tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Penjelasan di atas menyiratkan bahwa  jaminan  harus  ada  dalam  hal  suatu perikatan. Istilah jaminan dalam perspektif hukum  perbankan  dibedakan  dengan
Fitriah, Bentuk Dan Tanggungjawab  Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah Halaman 301-320
istilah agunan. Arti jaminan yaitu keyakinan  atas  itikad  dan  kemampuan serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk melunasi  utangnya  atau  mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan  yang diperjanjikan. 4 Istilah  agunan  sesuai  Pasal 1  angka  23  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas UndangUndang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan yaitu jaminan tambahan yang  diserahkan  nasabah  debitur  kepada bank  dalam  rangka  pemberian  fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip  syariah.    Jaminan  Kredit  adalah segala  sesuatu  yang  mempunyai  nilai mudah  untuk  dituangkan  yang  diikat dengan  janji  sebagai  jaminan  untuk pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian  kredit  yang  dibuat  kreditur  dan debitur. 5
Jaminan  ideal  yang  secara maksimal  dapat  menjamin  bahwa  kreditor dapat  menerima  kembali  uang  yang dipinjamkan harus memenuhi semua syarat sebagai berikut: 6
a)  Tidak   menyusahkan     debitur dalam        melakukan        usahanya,
sehingga memungkinkan debitur membayar kembali utangnya,
b)  Mudah diidentifikasi,
c)    Setiap  waktu  tersedia  untuk dieksekusi,
d)  Nilai yang tidak mudah merosot,
e)  Mudah   direalisasikan  sehingga kreditor  dapat  menerima  dananya untuk
melunasi utangnya,
f)    Mudah    diketahui    oleh  pihak lain supaya tidak ada jaminan kedua dipasang
4 Rachmadi  Usman, Hukum  Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika,2008, hal 67
5 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum
Perkreditan  Pada  Bank .  Bandung  :  Alfabeta,2005, hal.142 6 Ibid , hal.11
atas  agunan  yang  sama  kecuali dengan    sepengetahuan    atau persetujuan pemegang jaminan,
g)  Tidak  mahal  untuk  membuatnya dan untuk merealisasikan.
Fungsi  jaminan  kredit  baik ditinjau  dari  sisi  bank  maupun  dari  sisi debitur dapat dikemukakan sebagai berikut:
a) Jaminan Kredit sebagai Pengaman Pelunasan Kredit Keterkaitan jaminan kredit dengan  pengamanan  kredit  dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata  sehingga  merupakan upaya lain atau  alternatif  yang    dapat digunakan bank untuk memperoleh  perlunasan kredit  pada  waktu  debitur  ingkar janji kepada bank. b) Jaminan Kredit sebagai Pendorong Motivasi Debitur Pengikatan  jaminan  kredit  yang berupa  harta  milik  debitur  yang dilakukan    oleh  pihak  bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut.  Hal ini akan mendorong debitur berupaya untuk melunasi kreditnya kepada bank agar hartanya  yang  dijadikan  jaminan kredit  tersebut  tidak  kehilangan karena harus dicairkan oleh bank.
c)  Fungsi  yang  Terkait  dengan Pelaksanaan Ketentuan Perbankan
Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia, misalnya  dapat  diperhatikan  dari ketentuan-ketentuan yang
mengatur tentang penilaian
agunan  sebagai  faktor  pengurang dalam perhitungan PPA (Penyisihan  Penghapusan  Aktiva).
Fitriah, Bentuk Dan Tanggungjawab  Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah Halaman 301-320
Persyaratan agunan untuk restrukturisasi kredit yang dilakukan  dengan  cara  pemberian tambahan  fasilitas  kredit  dalam rangka  manajemen  risiko  kredit dan sebagainya.
Semua  perjanjian  pengikatan jaminan bersifat accesoir artinya perjanjian pengikatan  jaminan  eksistensinya  atau keberadaannya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, sehingga perjanjian  kredit  harus  dibuat  terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan jaminan. Kedudukan perjanjian jaminan  yang  dikonstruksikan  sebagai perjanjian  accesoir  mempunyai  akibat hukum yaitu :
a) Eksistensinya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit) b)    Hapusnya  tergantung  perjanjian pokok (perjanjian kredit)
c)    Jika  perjanjian  pokok  beralih maka  ikut  beralih  juga  perjanjian jaminan,
d)  Jika   perjanjian   pokok   beralih karena  cessie,   maka  ikut  beralih juga
perjanjian  jaminan  tanpa  adanya penyerahan khusus.
Menurut  R.Subekti,  perjanjian adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan  sesuatu  hal.  Dari  peristiwa itu  timbulah  suatu  hubungan  antara  dua orang  yang  dinamakan  perikatan  antara dua  orang  yang  membuatnya.  Dalam bentuknya  perjanjian  itu  berupa  suatu rangkaian  kata-kata  yang  mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 7
Tentang  perjanjian  ini  diatur dalam  buku  III  KUHPerdata  perihal hukum  perikatan  yang  sistematikanya terbagi  atas  dua  bagian,  yaitu  bagian umum  dan  khusus.  Antara  bagian  umum
7 R.Subekti, Hukum  Perjanjian ,  Jakarta:  PT. Intermasa, 1985, hal.25
dan  bagian  khusus  ini  ada  hubungannya satu  sama  lain,  yaitu  suatu  hubungan dimana  asas-asas  bagian  umum  dari perikatan  berlaku  juga  bagi  perjanjian tertentu sebagaimana yang tercantum/diisyaratkan  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata  yang  menentukan  syarat- syarat  sahnya  suatu  perjanjian.  Dalam hukum  perjanjian  yang  didasarkan  pada KUHPerdata  berlaku  suatu  asas  yang dinamakan  asas konsensualisme yang artinya bahwa perjanjian itu sudah sah dan mengikat apabila kedua belah pihak sudah sepakat  mengenai  hal  yang  pokok  dan tidak  diperlukan  suatu  formalitas.  Asas konsensualisme  yang  terdapat  dalam  buku perjanjian  lazimnya  disimpulkan  dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan: 8
a) Adanya kesepakatan
Sepakat  berarti  bahwa  kedua belah  pihak yang  membuat perjanjian harus benar-benar menyetujui isi perjanjian tersebut. Jadi, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga  dikehendaki  oleh  pihak yang  lainnya  secara  bebas  atau suka  rela.  Menurut  Pasal  1321 KUHPerdata  kata  sepakat  tidak sah  apabila  diperoleh  karena paksaan, kekhilafan dan penipuan.Yang dimaksud
paksaan  adalah  paksaan  rohania atau paksaan jiwa, bukan paksaan  badan  (fisik)  misalnya, seseorang  diancam  atau  ditakut- takuti  sehingga  menyetujui  suatu perjanjian.  Sedang  kekhilafan terjadi  apabila  salah  satu  pihak khilaf  mengenai  barang  yang menjadi  pokok  perjanjian  atau mengenai  orang  dengan  siapa diadakan  perjanjian  sedemikian rupa,  sehingga  apabila  tidak khilaf  ia  tidak  akan  memberikan
8 PNH Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum perdata Indonesia , Djambatan ,Jakarta,
2005,hal.334
Fitriah, Bentuk Dan Tanggungjawab  Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah Halaman 301-320
persetujuan.Penipuan terjadi apabila  suatu  pihak  dengan sengaja  memberikan  keterangna palsu  atau  tidak  benar  disertai dengan  tipu  muslihat  untuk membujuk memberikan persetujuan.
b) Cakap  untuk  membuat  suatu perjanjian. Pada dasarnya setiap orang yang  sudah  dewasa  dan  sehat
pikirannya adalah cakap menurut  hukum.  Dalam  Pasal 1320  KUHPerdata  dinyatakan bahwa orang-orang yang dianggap  tidak  cakap  untuk membuat perjanjian adalah : 1) Orang yang belum dewasa;
2) Mereka yang dibawah pengampuan;
3)  Orang  perempuan  dalam  hal-
hal  yang  ditetapkan  oleh undang-undang  dan  semua orang  kepada  siapa  undang- undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Kecakapan harus ada pada subjek yang  membuat  perjanjian  karena ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya akibat adanya perjanjian tersebut. KUHPerdata  memberikan  batas usia  dewasa  yaitu  21  atau  sudah kawin, sedangkan UU Perkawinan  memberikan  batas usia  dewasa  itu  18  tahun.  Orang yang berada di bawah
pengampuan adalah orang dewasa  yang  boros  atau  yang tidak sehat pikirannya, karenanya orang  ini  tidak  dapat  berbuat bebas terhadap kekayaannya sehingga  ia  berada  dibawah pengawasan pengampunya. Dalam  Pasal  108  KUHPerdata dinyatakan  bahwa  wanita  yang
telah bersuami  tidak  cakap untuk membuat perjanjian dan
karenanya ia harus minta ijin dari suaminya.  Namun  Mahkamah Agung telah mengeluarkan
S.E.M.A  No.  3  tahun  1963  yang isinya antara lain agar para hakim tidak  lagi  menerapkan  Pasal  108 KUHPerdata dalam
pertimbangan hukumnya. Setelah keluarnya  UU  Perkawinan  tahun 1974  dalam  Pasal  31  ayat  1 dengan  jelas  mengatakan  bahwa hak  dan  kedudukan  istri  adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan  rumah  tangga  dan pergaulan  di  masyarakat  dan dalam  ayat  2  dijelaskan  bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
c)  Mengenai hal tertentu Dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334
KUHPerdata  dinyatakan  bahwa paling  tidak  objek  perjanjian  itu harus  dapat  ditentukan  jenisnya, baik  benda  itu  berwujud  maupun tidak  berwujud.  Objek  perjanjian dapat  berupa  benda-benda  yang baru akan ada di kemudian hari.
4. Suatu sebab yang halal
Yang  dimaksud  dengan  sebab yang  halal  adalah  maksud  dan tujuan  perjanjian  itu  sendiri. Dalam  Pasal  1335  KUHPerdata dinyatakan bahwa perjanjian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan  jika  dibuat  tanpa  sebab atau  dibuat  berdasarkan  sebab yang  palsu  atau  sebab  yang terlarang.  Perjanjian  yang  dibuat tanpa  sebab,  misalnya,  jika dibuat  suatu  perjanjian  Novasi atau  suatu  perjanjian  yang  tidak ada  sebelumnya.  Perjanjian  yang dibuat  berdasarkan  sebab  yang palsu untuk menutupi sebab yang
sebenarnya,  misalnya,  jual  beli narkotika untuk sebab pengobatan ternyata untuk pemakaian  secara  bebas,  sedang sebab  yang  terlarang  adalah sebab  yang  bertentangan  dengan undang-undang, ketertiban umum  dan  kesusilaan.  Syarat pertama  dan  kedua  Pasal  1320 KUHPerdata disebut syarat subjektif karena menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian,  bila  syarat  ini  tidak dipenuhi  maka  perjanjian  atas permohonan  yang  bersangkutan dapat  dimintakan  pembatalanya kepada hakim yang berlaku sejak putusan hakim memperoleh kekuatan  hukum  yang  tetap. Sedang syarat ketiga dan keempat  disebut  syarat  objektif karena  mengenai  objek  dari perjanjian dan bila salah satu dari syarat  tidak  dipenuhi,  maka perjanjian  itu  batal  demi  hukum dimana  perjanjian  itu  dianggap tidak  pernah  ada  sejak  semula dan  pembatalan  ini  juga  harus dimintakan
kepada hakim dimana
syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata  berlaku  juga  di dalam  perjanjian  kredit  yang merupakan perjanjian
pendahuluan  dari  penyerahan uang.
Perjanjian  yang  diatur  dalam bagian  khusus  harus  memenuhi syarat-syarat  yang  diatur  dalam Pasal  1338  ayat  1  KUHPerdata.
Lembaga  perbankan  merupakan lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi,  dan  stabilitas  nasional ke arah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak. Hal ini  ditegaskan  dalam  Pasal  4 Undang-Undang Perbankan bahwa  :  ”Perbankan  Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.
Dalam  hukum  perjanjian, terdapat  asas-asas  yang  perlu diketahui,  antara  lain  sebagai berikut: 9
a. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas  kebebasan  berkontrak dapat  dianalisis  dari  ketentuan Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata  yang  berbunyi  :” Semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka yang membuatnya”.
b. Asas Konsensualisme Asas  konsensualisme  dapat disimpulkan  dalam  Pasal  1320 ayat  (1)  KUH  Perdata  yang berbunyi:  “Salah  satu  syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”.  Hal  ini  mengandung makna  bahwa  perjanjian  pada umumnya cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak.
c. Asas Pacta  Sunt  Servanda /
Kekuatan Mengikat Asas  ini  menjelaskan  bahwa perjanjian  dibuat  oleh  para pihak  secara  mengikat  atau berlaku sebagai undang- undang  bagi  mereka  yang membuatnya. Asas ini memberikan  kepastian  hukum
9 Wawan Muhwan Hariri , Hukum Perikatan Dilengkapi  Hukum  Perikatan  Dalam Islam, CV Pustaka Setia Bandung, 2011,hal. 136.
Fitriah, Bentuk Dan Tanggungjawab  Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah Halaman 301-320
bagi para pihak yang membuatnya.
d. Asas kepribadian
Dalam  asas  ini,  seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingannya  sendiri  dalam suatu  perjanjian.  Asas  ini disimpulkan  dalam  Pasal  1315
KUH  Perdata  bahwa  dalam suatu perjanjian pada umumnya hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.
e. Asas Kebiasaan Suatu  perjanjian  tidak  hanya mengikat  apa  saja  yang  secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal
yang  menurut  kebiasaan  lazim diikuti.
f. Asas Moral Asas  moral  ini  terlibat  dalam
perikatan  wajar,  yaitu  suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut  hak  baginya  untuk menggugat  kontraprestasi  dari pihak debitur.
g. Asas Itikad Baik
Dalam  Pasal  1338  ayat  (3) KUH Perdata menyatakan bahwa  :”tiap  orang  dalam membuat suatu perjanjian harus  dilakukan  dengan  itikad baik”.
1. Unsur-unsur Dalam Perjanjian Terdapat 3 unsur dalam perjanjian, yaitu :
a. Unsur Essensialia Unsur essensialia adalah sesuatu  yang  harus  ada  yang merupakan  hal  pokok  sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian.Bahwa  dalam  suatu perjanjian haruslah
mengandung  suatu  ketentuan
tentang  prestasi-prestasi.  Hal ini  adalah  penting  disebabkan hal  inilah  yang  membedakan antara  suatu  perjnajian  dengan perjanjian lainnya. Unsur Essensialia sangat berpengaruh sebab  unsur  ini  digunakan untuk  memberikan  rumusan, definisi  dan  pengertian  dari suatu  perjanjian.  Jadi  essensi atau  isi  yang  terkandung  dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat  perjanjian  tersebut. Misalnya essensi yang terdapat dalam  definisi  perjanjian  jual beli  dengan  perjanjian  tukar menukar.  Maka  dari  definisi yang  dimuat  dalam  definisi perjanjian  tersebutlah  yang membedakan  antara  jual  beli dan tukar menukar.
b. Unsur Naturalia Naturalia adalah ketentuan hukum  umum,  suatu  syarat yang  biasanya  dicantumkan dalam  perjanjian.  Unsur-unsur atau  hal  ini  biasanya  dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu,  dianggap  ada  kecuali dinyatakan sebaliknya.
Merupakan  unsur  yang  wajib dimiliki  oleh  suatu  perjanjian yang menyangkut suatu keadaan  yang pasti ada setelah diketahui  unsur  essensialianya.
Jadi  terlebih  dahulu  harus dirumuskan unsur essensialianya  baru  kemudian dapat dirumuskan unsur naturalianya.  Misalnya  jual beli  unsur  naturalianya  adalah bahwa si penjual harus bertanggung  jawab  terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat  yang  dimiliki  oleh barang yang dijualnya. Misalnya membeli sebuah
Fitriah, Bentuk Dan Tanggungjawab  Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah Halaman 301-320
televisi baru. Jadi unsur essensialia  adalah  usnur  yang selayaknya  atau  sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim
c. Unsur Aksidentalia Yaitu  berbagai  hal  khusus (particular)  yang  dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh  para  pihak.  Accidentalia artinya  bisa  ada  atau  diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada  keinginan  para  pihak, merasa  perlu  untuk  memuat ataukah tidak.
Selain  itu  aksidentalia  adalah unsur  pelengkap  dalam  suatu perjanjian  yang  merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang  oleh  para  pihak, sesuai  dengan  kehendak  para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan  secara  bersama- sama oleh para pihak. Jadi  unsur  aksidentalia  lebih menyangkut  mengenai  faktor pelengkap dari unsur essensialia dan naturalia, misalnya dalam suatu perjanjian  harus  ada  tempat dimana prestasi dilakukan.
2. Berakhirnya Perjanjian Pasal  1319  KUHPerdata menetapkan  semua  perjanjian  baik yang    mempunyai  nama  khusus maupun  yang  tidak  dikenal  dengan suatu  nama  tertentu  tunduk  pada peraturan-peraturan  umum.  Hal  ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit  merupakan  perjanjian  yang tidak  dikenal  di  dalam KUHPerdata, namun  perjanjian  kredit  juga  harus tunduk  pada  ketentuan-ketentuan umum  yang  terdapat  di  dalam  Buku III  KUHPerdata.  Berakhirnya  atau
hapusnya  perjanjian  terdapat  pada Pasal  1381  KUHPerdata  bahwa hapusnya atau berakhirnya perjanjian disebabkan  oleh  peristiwa-peristiwa, sebagai berikut : 10
a. Pembayaran Pembayaran  adalah  kewajiban debitur  secara  sukarela  untuk memenuhi    perjanjian  yang telah diadakan.  Adanya  pembayaran oleh  seorang  debitur  atau  pihak yang  berhutang  berarti  debitur telah  melakukan  prestasi  sesuai perjanjian.  Melalui  pembayaran yang  dilakukan  debitur  maka perjanjian  kredit  atau  hutang menjadi hapus atau berakhir.
b. Penawaran  Pembayaran  Tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Prestasi debitur dengan melakukan  pembayaran  tunai yang  diikuti  dengan  penitipan dapat
mengakhiri atau menghapus perjanjian. Ini adalah suatu  cara  pembayaran  yang harus  dilakukan  apabila  kreditur menolak pembayaran.
c. Novasi/pembaharuan utang
Novasi  adalah  suatu  perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian  lama  dan  pada  saat yang sama memunculkan perjanjian baru yang menggantikan  perjanjian lama.
d. Kompensasi  atau  perjumpaan utang.
Kompensasi  atau  perjumpaan hutang  adalah  suatu  cara  untuk mengakhiri  perjanjian  dengan cara memperjumpaan atau memperhitungkan  utang  piutang antara kreditur dan debitur,  yaitu dengan  percampuran  utang,  dan pembebasan utang,
10 PNH  Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum  perdata Indonesia,  Djambatan  Jakarta, 2005, hal. 323
Fitriah, Bentuk Dan Tanggungjawab  Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah Halaman 301-320
e. Pembatalan perjanjian Suatu  perjanjian  batal  demi hukum  maka  tidak  ada  suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya,  dan  barang  sesuatu yang  tidak  ada  tentu  saja  tidak bisa  hapus,  apabila  salah  satu pihak akan membatalkan
perjanjian  yang  tidak  memenuhi syarat subjektif. f. Daluwarsa
Menurut Pasal 1967 KUH Perdata,  maka  segala  tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu  tiga  puluh  (30)  tahun, sedangkan yang menunjuk adanya daluwarsa itu tidak berdasarkan atas suatu hak.
Berakhirnya  perjanjian  tidak diatur  secara  tersendiri  dalam undang-undang, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan  yang  ada  dalam  undang- undang tersebut. Berakhirnya suatu perjanjian tersebut disebabkan oleh : 11
1) Ditentukan terlebih dahulu oleh para  pihak,  misalnya  dengan menetapkan    batas  waktu tertentu,  maka  jika  sampai pada batas yang telah ditentukan tersebut, mengakibatkan perjanjian hapus, 2) Undang-undang yang
menetapkan batas waktunya suatu perjanjian, 3)  Karena  terjadinya  peristiwa tertentu selama
perjanjian dilaksanakan,
4)  Salah  satu  pihak  meninggal dunia,
11 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja. Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada,2004,hal.43
5)  Adanya  pernyataan  untuk mengakhiri  perjanjian  yang diadakan  oleh  salah  satu pihak atau pernyataan tersebut  sama-sama  adanya kesepakatan untuk mengakhiri  perjanjian  yang diadakan. 6) Putusan hakim yang mengakhiri suatu perjanjian yang diadakan,
7)  Telah  tercapainya  tujuan  dari perjanjian  yang  diadakan  oleh para pihak.
Di  dalam  Pasal  1313  KUH Perdata,  perjanjian  dirumuskan  sebagai suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau  lebih  mengikatkan  dirinya  tehadap satu  orang  atau  lebih  .  Kata  perjanjian ( overrenkomst ),  yang  merupakan  salah satu  sumber  dari  perikatan  ( verbintenis ). Perjanjian  adalah  perbuatan  hukum  yang berisi  penawaran  dan  penerimaan  yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang  atau  lebih  yang  saling  berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian  merupakan  hubungan  hukum anatara  nasabah  dan  bank.  Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan  dananya  di  bank  dalam bentuk  simpanan  berdasarkan  perjanjian bank dengan nasabah. Sedangkan simpanan  adalah  dana  yang  dipercayakan oleh  masyarakat  kepada  bank  berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk  giro,  deposito,  sertifikat  deposito, tabungan  dan  bentuk  lainnya yang dipersamakan.
Perjanjian bank dengan nasabah  penyimpan  disebut  perjanjian simpanan.  Sebagai  perjanjian  simpanan terdapat ketentuan dalam Pasal 1319 KUH perdata  yang  berbunyi  :  “  Semua persetujuan,  baik  yang  mempunyai  suatu nama  khusus  maupun  yang  tidak  terkenal dengan  suatu  nama  tertentu,  tunduk  pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.
Fitriah, Bentuk Dan Tanggungjawab  Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah Halaman 301-320
Beberapa  Pasal  yang  ada hubungannya dengan perjanjian simpanan, misalnya  perjanjian  penitipan  barang ( bewaargeving ).  Dalam  Pasal  1694  KUH Perdata  dikatakan  bahwa  :  “Penitipan adalah  terjadi,  apabila  seorang  menerima sesuatau  barang  dari  seorang  lain,  dengan syarat  bahwa  ia  akan  menyimpanan  dan mengembalikannya dalam wujud aslinya”.
Dalam  perjanjian  simpanan, pihak bank menetapkan persyaratan umum tertentu  dalam  rekening  deposito  atau rekening  tabungan  anatara  lain  pihak penerima simpanan (bank) dapat mempergunakan  uang  si  penyimpan  dan dalam waktu tertentu bank akan memberikan  bunga.  Ketentuan  lain  yang dapat  dijadikan  dasar  hubungan  anatar bank  dan  nasabah  penyimpan  adalah Pemberian  Kuasa,  dimana  pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan dengan mana  seorang  memberikan  kekuasanya kepada seseorang lain, yang menerimanya, untuk  atas  namanya  menyelenggarakan suatu urusan. Nasabah penyimpan memberikan  kuasanya  kepada  bank  ketika menandatangani  rekening  deposito  atau rekening tabungan atau rekening Koran.
Penandatanganan perjanjian penyimpanan  dana  menyangkut  dua  hal, yaitu  kesepakatan  untuk  menyerahkan dana  atau  uang  dari  calon  nasabah penyimpan  dana  dan  peralihan  hak  milik dari calon nasabah ke tangan bank. Setelah penandatanganan  perjanjian  dan  uang sudah  diserahkan  ke  bank  maka  pada  saat itu  terjadi  peralihan  hak  milik  atas  uang yang diserahkan. Setelah terjadinya peralihan hak milik maka bank mempunyai  kebebasan  untuk  mengelola dana tersebut untuk modal kegiatan bank.
Hubungan hukum anatara bank dengan  nasabah  penyimpan  mulai  terjadi sejak ditandatanganinya kesepakatan tertulis (hubungan kontraktual) antara bank dengan  nasabah  yang  memuat  hak  dan kewajiban  bagi  masing-masing  pihak. Perjanjian inilah yang menjadi hukum atau
undang-undang  bagi  kedua  belah  pihak (Pasal 1338 KUH Perdata).
Namun  hal  yang  sering  terjadi saat  nasabah  penyimpan  dana  bertransaksi dengan  pihak  bank  adalah  kebanyakan nasabah  tidak  mengetahui    isi  perjanjian yang yang mereka tandatangani. Perjanjian yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan  antara  dua  belah  pihak sepertinya tidak berlaku karena pihak bank dengan alas an efisiensi telah mempersiapkan  klausul  baku  perjanjian yang tinggal disodorkan dan ditandatangani oleh nasabah dan seringkali dicetak  dalam  bentuk  yang  sangat  kecil dan  terkesan  rumit  untuk  dibaca.  Padahal isi  atau  klausul  kontrak  pada  perjanjian perbankan  sangat  menentukan  hak  dan kewajiban  yang  akan  diperoleh  dalam melakukan  transaksi  pada  sebuah  produk perbankan. Perbankan merupakan lembaga yang menjadi penggerak roda perekonomian modern dan menjadi penentu  tingkat  kestabilan  perekonomian suatu  Negara,  karena  apabila  lembaga perbankan  tidak  berjalan  dengan  baik, perekonomian  menjadi  tidak  efisien  dan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai. Dalam  usaha  menghimpun  dana  dari masyarakat,  bank  menggunakan  cara dengan  mengeluarkan  produk  dan  jasa perbankan. Produk tersebut berupa tabungan, giro, deposito, dan jasa perbankan  berupa  jasa  transfer  dana, inkaso,  bank  garansi, letter  of  credit , waliamanat, dan kliring.
Hubungan  antara  bank  dan nasabah dapat berkembang menjadi hubungan kepercayaan ( fiduciare relationship )  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban  bank  lebih  besar  terhadap nasabahnya.  Bank  mempunyai  kewajiban untuk  menjaga  dana  yang  dipercayakan oleh  nasabah  penyimpan  sebaik-baiknya. Sebagai  wujud  pertanggungjawaban  bank terhadap  nasabah  penyimpan  dana,  bank harus  memperhatikan  4  (empat)  pilar
hubungan  antara  nasabah  penyimpan  dana dan bank, yaitu :
1. Kehati-hatian
2. Kesehatan
3. Rahasia bank
4. Kepercayaan.
Penegasan dalam
menggunakan  prinsip  kehati-hatian  diatur di  dalam  Pasal  29,  ayat  (2),(3),(4)  UU perbankan yaitu:
Ayat (2) : “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan  bank  sesuai  dengan  ketentuan kecukupan  modal,  kualitas  asset,  kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan  usaha  sesuai  dengan  prinsip kehati-hatian”.
Ayat (3) : “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah dan  melakukan  kegiatan  usaha  lainnya, bank  wajib  menempuh  cara-cara  yang tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan nasabah  yang  mempercayakan  dananya kepada  bank”.
Ayat  (4)  :  “  Untuk  kepentingan  nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai  kemungkinan  timbulnya  resiko kerugian  sehubungan  dengan  transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.
Usaha pokok perbankan dalam menghimpun  dana  dari  masyarakat  dapat berjalan  baik  semata-mata  hanya  karena kesediaan masyarakat menyimpan dananya di  bank,  hal  ini  dilandasi  kepercayaan masyarakat  terhadap  bank,  bahwa  dana yang disimpannya dapat kembali pada saat dibutuhkan ditambah bunga sebagai penghasilannya.
Alasan  pentingnya  kesehatan bagi lembaga keuangan, khususnya perbankan,  dalam  penciptaan  system keuangan yang sehat, antara lain :
1. Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat  yang  menarik dananya secara besar-
besaran ( bank runs ) sehingga berpotensi merugikan  deposan  dan penyimpanan dana bank. 2. Penyebaran  kerugian  di antara  bank-banak  sangat cepat  melalui contagion
effect sehingga  berpotensi menimbulkan system problem. 3. Proses  penyelesaian  bank- bank bermasalah
membutuhkan  dana  dalam jumlah yang tidak sedikit. 4. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan- tekanan dalam sector keuangan ( financial distress ). 5. Ketidakstabilan sector keuangan  akan  berdampak pada kondisi makro ekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter. Perkembangan industri
perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin  kompleks  dan  beragam  dapat meningkatkan  eksposur  risiko  dan  profil risiko bank. Sejalan dengan itu pendekatan    penilaian  secara  internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan
berdasarkan risiko. Peningkatan  ekspour  risiko  dan  profil risiko serta penerapan pendekatan pengawasan  berdasarkan  risiko  tersebut selanjutnya  akan  mempengaruhi  penilaian tingkat kesehatan bank.
Menjaga rahasia bank merupakan  tanggungjawab  bank  terhadap penyimpan  dana.  Nasabah  yang  akan membuka  rekening  di  bank  wajib  mengisi data-data  yang  ditanyakan  dan  mengisi formulir  secara  lengkap,  jelas,  dan  benar
antara lain : nama nasabah, alamat, tanggal lahir,  nomor  telepon,  nama  ibu  kandung dan  keterangan  lain  yang  merupakan identitas  pribadi  dan  lazim  diberikan nasabah  pada  bank  dalam  pemanfaatan produk  bank,  disertai  penunjukan  kartu identitas yang masih berlaku seperti Kartu Tanda  Penduduk.    Menurut  pasal  1  UU Perbankan,  data  nasabah  yang  ditulis  dan diserahkan fotokopinya merupakan termasuk  rahasia  bank.  Dengan  demikian menjadi kewajiban bank untuk melindungi data  nasabah  melalui  pengaturan  rahasia bank. Kewajiban merahasiakan data nasabah merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.
Penentuan hal-hal yang termasuk kategori rahasia bank harus berpijak pada :
1. Kelaziman operasional perbankan
Operasional perbankan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat serta memberikan kredit. Dalam hal ini bank
mengadakan  pencatatan-pencatatan data-data,  dan  informasi  jalannya usaha  yang  dilakukan  serta  dalam hubungannya dengan nasabahnya.Hal-hal yang  harus dirahasiakan bank meliputi : pemberian  pelayanan,  dan  jasa dalam  lalu  lintas  uang,  baik  dalam maupun luar
negeri,
pendiskontoan,  dan  jual  beli  surat berharga dan pemberian kredit.
2. Apakah  pembocoran/  pembukaan informasi  akan  merugikan  pemilik informasi
(nasabah) atau menguntungkan pihak lain.
3. Pihak  pemilik  informasi  (nasabah) harus  yakin  secara  wajar  bahwa informasi  itu  benar-benar  belum diketahui masyarakat luas.
Pengecualian dalam hal rahasia bank  tercantum  dalam  Pasal  40  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  10Tahun  1998 tentang  Perbankan,  yang  menyebutkan
bahwa bank wajib merahasiakan keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan dan  simpanannya.    Keterangan  mengenai nasabah  penyimpan  dan  simpanannya  itu boleh  diungkapkan  dalam  hal-hal  sebagai berikut :
1. Untuk kepentingan Perpajakan Pembukaan  rahasia  bank untuk kepentingan perpajakan  diatur  dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan yang menentukan  bahwa  :  “ Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia  atas  permintaan Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan perintah tertulis  kepada  bank  agar memberikan keterangan dan  memperlihatkan  bukti- bukti  tertulis  serta  surat- surat  mengenai  keadaan keuangan
nasabah penyimpan  tertentu  kepada pejabat pajak”.
2. Untuk kepentingan Piutang Bank (Pasal 41 A)
3. Untuk  Kepentingan  Pidana
(Pasal 42) 4. Untuk Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata (Pasal 43) 5. Untuk  Kepentingan  Tukar Menukar  Informasi  Antar Bank (Pasal 44)
6. Untuk  Kepentingan  Pihak Lain yang ditunjuk Nasabah (Pasal 44(1) 7. Pengecualaian Rahasia Bank  untuk  kepentingan Peradilan  mengenai  Harta
Bersama dalam Perceraian.
III. P E N U T U P
Berdasarkan uraian pembahasan,  maka  penulis  dapat
menarik  kesimpulan  bahwa    bentuk perjanjian  penyimpanan  dana  antara nasabah  dan  pihak  bank  disebut perjanjian simpanan. Sebagai perjanjian simpanan terdapat
ketentuan  dalam  Pasal  1319  KUH perdata  yang  berbunyi  :  “  Semua persetujuan,  baik  yang  mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal  dengan  suatu  nama  tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum  yang  termuat  di  dalam  bab  ini dan  bab  yang  lalu”.  Dalam  perjanjian simpanan,  pihak  bank  menetapkan persyaratan  umum          tertentu  dalam rekening deposito atau rekening tabungan  anatara  lain  pihak  penerima simpanan (bank) dapat
mempergunakan  uang  si  penyimpan dan  dalam  waktu  tertentu  bank  akan memberikan  bunga.  Ketentuan  lain yang  dapat  dijadikan  dasar  hubungan anatar  bank  dan  nasabah  penyimpan adalah  Pemberian  Kuasa.  Nasabah penyimpan memberikan kuasanya kepada  bank  ketika  menandatangani rekening deposito atau rekening tabungan atau rekening Koran.
Penandatanganan perjanjian
penyimpanan  dana  menyangkut  dua hal, yaitu kesepakatan untuk menyerahkan  dana  atau  uang  dari calon  nasabah  penyimpan  dana  dan peralihan hak milik dari calon nasabah ke tangan bank.
Setelah penandatanganan  perjanjian  dan  uang sudah  diserahkan  ke  bank  maka  pada saat itu terjadi peralihan hak milik atas uang yang diserahkan. Setelah terjadinya  peralihan  hak  milik  maka bank  mempunyai  kebebasan  untuk mengelola  dana  tersebut  untuk  modal kegiatan  bank.  Hubungan  hukum anatara bank dengan nasabah penyimpan mulai terjadi sejak ditandatanganinya kesepakatan tertulis
(hubungan  kontraktual)  antara  bank dengan nasabah yang memuat hak dan
kewajiban  bagi  masing-masing  pihak. Perjanjian inilah yang menjadi hukum atau  undang-undang  bagi  kedua  belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata).
1. Bank  mempunyai  kewajiban  untuk menjaga  dana  yang  dipercayakan oleh  nasabah  penyimpan  sebaik- baiknya.
Sebagai
wujud pertanggungjawaban  bank  terhadap nasabah  penyimpan  dana,  bank harus  memperhatikan  4  (empat) pilar  hubungan  antara  nasabah penyimpan dana dan bank, yaitu :
a. Kehati-hatian
b. Kesehatan
c. Rahasia bank
d. Kepercayaan.
Menjaga  rahasia  bank  merupakan tanggungjawab bank terhadap penyimpan  dana.  Nasabah  yang akan  membuka  rekening  di  bank wajib  mengisi  data-data  yang ditanyakan  dan  mengisi  formulir secara  lengkap,  jelas,  dan  benar antara lain : nama nasabah, alamat, tanggal  lahir, nomor telepon, nama ibu  kandung  dan  keterangan  lain yang  merupakan  identitas  pribadi dan  lazim  diberikan  nasabah  pada bank  dalam  pemanfaatan  produk bank,  disertai  penunjukan  kartu identitas yang masih berlaku seperti  Kartu  Tanda  Penduduk. Menurut  pasal  1  UU  Perbankan, data  nasabah  yang  ditulis  dan diserahkan  fotokopinya  merupakan termasuk  rahasia  bank.  Dengan demikian  menjadi  kewajiban  bank untuk  melindungi  data  nasabah melalui  pengaturan  rahasia  bank. Kewajiban merahasiakan data nasabah merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan  yang  bersifat memaksa.
Keterangan mengenai nasabah penyimpan  dan  simpanannya  itu
Fitriah, Bentuk Dan Tanggungjawab  Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah Halaman 301-320
boleh  diungkapkan  dalam  hal-hal sebagai berikut :
1. Untuk
kepentingan
Perpajakan  (Pasal  41  ayat (1)) 2. Untuk kepentingan Piutang Bank (Pasal 41 A)
3. Untuk  Kepentingan  Pidana
(Pasal 42) 4. Untuk Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata (Pasal 43) 5. Untuk  Kepentingan  Tukar Menukar  Informasi  Antar
Bank (Pasal 44) 6. Untuk  Kepentingan  Pihak Lain yang ditunjuk Nasabah (Pasal 44(1) 7. Pengecualaian Rahasia Bank  untuk  kepentingan Peradilan  mengenai  Harta Bersama dalam Perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, dan Rilda Murniati , Segi Hukum
Lembaga  Keuangan    Dan pembiayaan ,  Bandung,  Citra Aditya Bakti, 2000
Ahmadi  Miru  &  Sutarman  Yodo, Hukum Perlindungan  Konsum en,  Raja
Grafindo Persada, Jakarta,2011 Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum,
Yogyakarta, Kanisius, 2003
Abdul  kadir  Muhammad, Hukum  dan Penelitian  Hukum, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Budisantoso,  T  dan  Sigit, .  Bank  dan
Lembaga Keuangan Lain . Edisi 2 Salemba Empat.Jakarta, 2006 Hasibuan, Melayu SP. Dasar-dasar Perbankan .PT. Bumi Aksara. Jakarta  2005 HR  Daeng  Naja, Hukum  Kredit  dan  Bank Garansi , PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 2005
H.M  Hazniel  Harun,  A spek-aspek  Hukum Perdata  Dalam  Pemberian KreditPerbankan ,    Ind-Hill-
Co, Jakarta, 1994 Joni Emirzon, Hukum Perbankan Indonesia ,  Literata,  Jakarta, 2007 Johannes Ibrahim. Bank Sebagai Intermediasi  Dalamm  Hukum Positif CV.  Utomo,Bandung, 2004 Kasmir. S.E., M.M,. Dasar-Dasar
Perbankan PT.  Raja  Grafindo Persada ,Jakarta 2002
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja.
Perikatan  yang  Lahir  dari Perjanjian. PT.  Raja  Grafindo Persada,Jakarta, 2004 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2000.
PNH Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia , Djambatan ,Jakarta, 2000 Rani Sri Agustina, Rahasia Bank , Cv Keni Media, Bandung, 2016
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Hukum Perjanjian , Internusa, Jakarta,1987 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan
Keperdataan. Sinar Grafika,Jakarta, 2008
Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank .Alfabeta,Bandung, 2005 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi  Hukum  Perikatan Dalam  Islam, CV  Pustaka
Setia Bandung, 2011 Widjanarto , Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia , PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,
2003.