Volume 7 Nomor 3, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234
PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT III KOTA SEMARANG

## THE INFLUENCE OF TAX SOCIALIZATION, TAXPAYER AWARENESS, AND TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN SAMSAT III SEMARANG CITY
Evi Anggraini Ritonga 1 , Maryono 2
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Email: evianggrainiritonga@mhs.unsibank.ac.id 1 , maryono@edu.unisbank.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT III  Kota  Semarang.  Penelituan  ini  menggunakan  data  primer.  Adapun  pengumpulan  data menggunakan  kuesioner.  Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  sebesar  100  responden menggunakan  teknik accidental  sampling dianalisis  dengan  analisis  regresi  linier  berganda. Data  diolah  menggunakan  SPSS  (Statistical  Program  for  Social  Science)  versi  22.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa:  (1)  Sosialisasi  Perpajakan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  (2)  Kesadaran  Wajib  Pajak  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  (3)  Sanksi Perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.
Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, kepatuhan wajib pajak

## ABSTRAK
This research aims to examine the influence of Tax Socialization, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in SAMSAT III Semarang City. This research uses primary data. The data collection uses a questionnaire. The number of samples in this study was 100 respondents using accidental sampling techniques analyzed with multiple linear regression analysis. Data were processed using SPSS (Statistical Program for Social Science) version 22. The results of this study show that: (1) Tax Socialization does not have a significant effect  on  motor  vehicle  taxpayer  compliance  (2)  Taxpayer  Awareness  does  not  have  a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance (2) Taxpayer Awareness does not have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance ( 3) Tax sanctions have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.
Keywords : Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Pajak  sebagaimana  yang  diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan  hidup  negara  Indonesia. Pajak  merupakan  sumber  utama  bagi penerimaan  negara  guna  membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dari tahun  ke  tahun  secara  terus-menerus melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran  rakyat.  Pajak  merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara  dan  akan  digunakan  untuk kepentingan  pemerintah  dan  masyarakat umum. (Artin Milleani1, Maryono2 2022). Oleh karena itu pajak memegang peranan yang  penting  dalam  pembangunan  suatu daerah  (Siahaan,  2010).Pajak  daerah memiliki  peranan  penting  dalam  sumber dana  dan  penompang  pembangunan daerah. Pajak daerah memberikan penerimaan  terbesar  dalam  Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar  adalah  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB).
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) merupakan  sumber  penerimaan  pajak daerah yang cukup besar bagi suatu daerah. Sistem  Administrasi  Tunggal  Satu  Atap (SAMSAT)  layanan  dirancang  untuk membantu  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya,  sebagai  wadah bagi  individu  yang  ingin  membayar  pajak kendaraan  (Widia  Puja  Putri  Dyani  dan Achmad  Badjuri,  2023).  Dibandingkan
dengan  pajak-pajak  yang  lain  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  menjadi kontribusi  yang  cukup  besar  untuk pendapatan  daerah  (Susanto  & Arfamaini, 2021).  Besar  atau  kecilnya  penerimaan pajak  tergantung  pada  tingkat  kepatuhan Wajib Pajak.
kepatuhan  wajib  pajak  adalah kesediaan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku tanpa dilakukannya
pemeriksaan, investigasi  seksama,  peringatan  ataupun ancaman dalam penerapan sanksi dari segi hukum  maupun  administrasi  (Susanto  & Arfamaini, 2021). Kepatuhan wajib pajak mempunyai  hubungan  erat  dengan penerimaan  pajak,  jika  kepatuhan  wajib pajak  mengalami  peningkatan  maka penerimaan pajak secara otomatis mengalami  peningkatan  juga. Adanya presepsi  masyarakat  dimana  yang  masih belum  mengerti  tentang  pajak  maka pelayanan  pajak  mengadakan  sosialisasi pajak,  karena  sosialisasi  pajak  memiliki dampak yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Sosialisasi  perpajakan  merupakan upaya  untuk  menyampaikan  pengetahuan kepada  masyarakat  khususnya  kepada Wajib  Pajak  agar  mengetahui  segala  hal yang  menyangkut  perpajakan,  baik peraturan  maupun  tata  cara  melalui  cara- cara yang tepat. Sosialisasi menjadi sarana komunikasi  yang  paling  berpengaruh untuk  menyamakan  persepsi  mengenai perpajakan  antara  pemerintah  dengan wajib pajak. Sosialisai perpajakan memiliki peran yang penting untuk sarana memberikan  pengetahuan  kepada  wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata  cara  perpajakan,  agar  masyarakat mengetahui  dan  menjalankan  kewajiban perpajakannya  melalui  metode-metode penyampaian yang tepat Artin Milleani & Maryono (2020).
kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak. Mengingat betapa pentingnya peran  masyarakat  untuk  membayar  pajak dalam  peran  sertanya  menanggung pembiayaan  negara,  dituntut  kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya.
Kesadaran  wajib  pajak  merupakan keadaan  dimana  wajib  pajak  untuk mengetahui,  memahami  dan  menerapkan peraturan  perpajakan  secara  benar  dan sukarela. Selain kesadaran terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib  pajak  yaitu  sanksi.  Dimana  sanksi perpajakan  memiliki  peran  penting  guna memberikan  pelajaran  bagi  pelanggar pajak  agar  tidak  meremehkan  peraturan perpajakan.
Sanksi  pajak  merupakan  salah  satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi berat yang diterapkan, diharapkan  akan  membuat  wajib  pajak untuk mengumumkan seluruh penghasilan yang  diperolehnya.  Sanksi  pajak  yang berat  dapat  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan kuantitatif  deskriptif  dengan  data  primer. Metode penyebaran menggunakan
kuesioner  yang  di  sebarkan  kepada  wajib pajak.

## Populasi, Sampel dan Teknik Sampling
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang terdaftar di SAMSAT III Kota Semarang, dan  samper  yang  digunakan  teknik accidental  sampling serta  jumlah  sampel menggunakan rumus slovin dengan jumlah 100  wajib  pajak.  Pengukuran  variabel menggunakan skala likert dengan skala 1- 5  poin  yakni  poin  1  sangat  tidak  setuju, poin  2  tidak  setuju,  poin  3  netral,  poin  4 setuju dan poin 5 sangat setuju.

## Analisis Statistik Deskrptif
Statistik  deskriptif  adalah  cabang statistik
yang merangkum, mendeskripsikan,  dan  menganalisis  data secara deskriptif. Tujuan utamanya adalah untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas tentang  data  tanpa  inferensi  statistik  atau pengujian hipotesis.

## Metode Analisis Data Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi  Klasik  dilakukan  untuk memenuhi asumsi regresi linear berganda yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalampenelitian ini.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  menurut  Ghozali (2021:196)  bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  model  regresi,  variabel pengganggu  atau  residual  memiliki distribusi  normal.  Regresi  yang  baik adalah data yang terdistribusi normal.
Uji Multikolinieritas
Uji  Multikolonieritas digunakan untuk  menguji  apakah  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel bebas  (independen).  Regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  antar variabel  independent.  Regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  antar variabel independent.

## Uji Heteroskedastisita
Uji  Heteroskedastisitas  digunakan untuk  menguji  dalam  model  regresi terdapat  perbedaan  varian  dari  residual satu ke pengamataan lain (Ghozali,2021:178). Model regresi dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika  signifikansinya  di  atas  tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%
Analisis Regresi Linier Berganda Analisis  regresi  linear  berganda digunakan  tiga  variabel  independent  dan satu variabel dependen (Ghozali,
2021:145).  Analisi  dalam  pengujian  ini adalah  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor sebagai variabel dependen denga variabel  independent  yaitu  sosialisasi
perpajakan,kesadaran  wajib  pajak,  sanksi perpajakan.  Model  persamaan  regresi berganda sebagai berikut:
Y= α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e i Uji Kelayakan Model Uji F Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui apakah  variabel  independen  secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen
(Ghozali,  2021:148).  Apabila  nilai  sig  > 0,05  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima, yang  berarti  tidak  dapat  pengaruh  yang signifikan  terhadap  variabel  dependen. Apabila nilai sig < 0,05 maka Ha diterima dan  Ho  ditolak  yang  berarti  terdapat pengaruh  yang  signifikan  dari  variabel independen terhadap variabel dependen. Uji Koerisien Determinasi (R 2 ) Koefisien  determinasi  (R2)  pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemapuan  variabel-variabel  independen dalam  menjelaskan  variasi  variabel dependen  amat  terbatas.  Nilai  yang mendekati  1  berarti  variabel-variabel independen  memberikan  hampir  semua informasi yang dibutuhkan unutk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2021:147).
Uji t Uji  t  digunakan  untuk  menunjukkan seberapa  besar  pengaruh  satu  variabel independen  secara  individual  dalam menjelaskan  variasi  variabel  dependen (Ghozali,  2021:148).  Pengujian  ini digunakan  untuk  mengetahui  signifikan antara  variabel  independent  dengan variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif

## Tabel 1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif
1. Nilai  N  yaitu  100.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini sebanyak 100 responden menginakan skala likert 1-5.
2. Sosialisasi  perpajakan  berdasarkan hasil  pengelolaan  nilai  minimum sebesar  3,  nilai  maximum  sebesar  5 nilai mean (rata-rata) sebesar 4,32 dan nilai standar deviation sebesar 0,584.
3. Kesadaran  Wajib  Pajak  berdasarkan hasil  pengelolaan  nilai  minimum sebesar  2,  nilai  maximum  sebesar  5 nilai mean (rata-rata) sebesar 4,35 dan nilai standar deviation sebesar 0,687.
4. Sanksi  perpajakan  berdasarkan  hasil pengelolaan nilai minimum sebesar 2, nilai  maximum  sebesar  5  nilai  mean (rata-rata)  sebesar  4,23  dan  nilai standar deviation sebesar 0,723.
5. Kepatuhan  Wajib  Pajak  berdasarkan hasil  pengelolaan  nilai  minimum sebesar  2,  nilai  maximum  sebesar  5 nilai mean (rata-rata) sebesar 3,49 dan nilai standar deviation sebesar 0,859.

## Uji Normalitas
Dalam  penelitian  uji  normalitas menggunakan  uji  Kolmogorov-sminov dengan  taraf  signifikan  0,05.  Jika  nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi  normal.  Sebaliknya,  jika nilai  signifikansi  <  0,05  maka  data dinyatankan tidak berdistribusi normal.
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual N 100 Mean .0000000
Std. Deviation 1.81926153 Absolute .071 Positive .033 Negative -.071 Test Statistic .071 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Berdasarkan  tabel  4.13  hasil  uji normalitas  menunjukan  bahwa Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 maka dapat  disimpukan  bahwa  data  residual berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uii Multikolinier untuk mendeteksi  adanya  multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan Varians inflatin factor > 10.
Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas
Berdasarkan  tabel  hasil  uji multikilonieritas  menunjukan  bahwa nilai tolerance > 10 dan nilai VIF < 10. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  antar variabel  independent  dalam  model regresi terbukti bebas multikolonieritas. Uji Heteroskedasitas
Uji  Heteroskedastisitas  untuk menguji  dalam  model  regresi  terdapat perbedaan  varian  dari  residual  satu  ke pengamataan  lain  (Ghozali,2021:178). Model  regresi  dinyatakan  tidak  terjadi heteroskedastisitas  jika  signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5% Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedasitas
Berdasarkan  tabel  diatas  hasil  uji heterokedastisitas  menunjukan  nilai signifikansi  >  0,05.  Sehingga  dapat disimpulkan  seluruh  variabel  terbukti bebas heterokedastisitas.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Berdasarkan hasil pengelolaan data diatas  hasil  persamaan  regresi  linear berganda sebagai berikut:
Y  =  9.602  +  0,107X1  +  0,063X2+ 0,348X3 + e Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Nilai  konstanta  (α)  memiliki  nilai positif  sebesar  9.602.  tanda  positif dapat diartikan bahwa pengaruh yang searah  antara  variabel  independent dan  dependen.  Hal  ini  menunjukan bahwa semua variabel berupa Sosialisasi Perpajakan (X1), Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2),  Sanksi Perpajakan (X3) diasumsikan konstan, maka  nilai  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor sebesar 9.602.
2. Koefisien  regresi  variabel  sosialisasi perpajakan (X1) sebesar 0,107 artinya
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) Sosialisasi Perpajakan .828 1.207 Kesadaran Wajib Pajak .712 1.405 Sanksi Perpajakan .732 1.367
Modal
Unstandardized Coefficients B Std. Error (Constant) 9.602 2.473 Sosialisasi Perpajakan .107 .070 Kesadaran Wajib Pajak .063 .136 Sanksi Perpajakan .348 .104
peningkatan koefisien variabel sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan  koerfisien  variabel kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.
3. Koefisien  regresi  variabel  kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,063 dapat diartikan setiap peningkatan koefiesen variabel  kesadaran  wajib  pajak  dapat meningkatkan  koefisien  variabel kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.
4. Koefisien  regresi  variabel  sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,348 artinya peningkatan koefisien variabel sanksi perpajaka dapat meningkatkan koefisien  variabel  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor.

## Uji Simultan (Uji F)
Tabel 6 Hasil Uji F
Hasil  uji  F  hitung  =  4,631  dan nilai sig = 0,000 (nilai sig 0,05). Sehingga dapat  disimpulkan  semua  variabel independen  (Sosialisasi  Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi
Perpajakan)  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor.

## Uji Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R2)  untuk mengukur  seberapa  jauh  kemampuan model  dalam  menerangkan  variasi variabel  dependen.  Nilai  R2  adalah antara 0 dan 1.
Tabel  7  Hasil  Uji  Analisis  Koefisien Determinasi
Berdasarkan  tabel  diatas  hasil  uji koefisien  determinasi  menunjukan  nilai R 2 sebesar  0,188  dapat  di  jelaskan  oleh variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran  wajib  pajak,  dan  sanksi perpajakan  sebesar  18,8  sedangkan
sisanya sebesar 81,2 dipengaruhi variabel lain yang tidak ada dalam penelitian
Hasil Uji Hipotesis

## Uji Parsial (Uji t)
Tabel 8 Hasil Uji t Model t Sig. 1 (Contant) 3.883 .000 Sosialisasi Perpajakan 1.524 .131 Kesadaran Wajib Pajak .461 .646 Sanksi Perpajakan 3.332 .001 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor Berdasarka tabel diatas
menunjukan  thitung  sebesar  1.524  > ttabel  sebesar  1,66  dengan  nilai probabilitas  signifikan  sebesar  0,131  > 0,05.  hal  ini  menunjukan  bahwa sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  di SAMSAT III Kota Semarang ditolak.
Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor
Berdasarkan tabel diatas
menunjukan  bahwa  variabel  Kesadaran Wajib Pajak memperoleh thitung sebesar 0,461 < ttabel sebesar 1,66 dengan nilai probabilitas  signifikan  sebesar  0,646  > 0,05.  Hal  ini  menunjukan  bahwa
kesadaran wajibb pajak tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib Model F Sig regression 4,631 .000
Model R R Square Adjusted R Square 1   .461 a .212 .188
pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT III Kota Semarang ditolak .
Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor Berdasarkan tabel diatas menunjukan  bahwa  variabel  sosialisasi perpajakan  memperoleh  thitung  sebesar
3.332 > ttabel sebesar 1,66 dengan nilai probabilitas  signifikan  sebesar  0,001  < 0,05.  hal  ini  menunjukan  bahwa  sanksi perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT III Kota Semarang diterima Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor Pada variabel Sosialisasi Perpajakan  dapat  dilihat  dari  hasil  uji  t menunjukan bahwa nilai t hitung sebesar
1.524 > t tabel 1,66 dan nilai signifikan 0,131  >  0,05  maka  dapat  disimpulkan variabel  sosialisasi  perpajakan  tidak berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT III Kota Semarang.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian (Hairul  Amri1,  Diah  Intan  Syahfitri2, 2020)  menyatakan  bahwa  sosialisasi perpajakan  tidak  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor.
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor
Pada  variabel  Kesadaran  Wajib Pajak  dapat  dilihat  dari  hasil  uji  t menunjukan bahwa nilai t hitung sebesar 0,461  <  t  tabel  1,66  dengan  nilai signifikan  0,646  >  0,05,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib pajak  tidak  berpengaruh  signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian
(Nurhana1  &  Maryono2,  2023),  (Yosua Ayu  Adiyanti1,  Maryono2,  2023)  yang menyatakan  bahwa  kesadaran  wajib pajak  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengaruh Sanksi Perpajakan
terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor
Pada  variabel  Sanksi  Perpajakan dapat dilihat dari hasil uji t menunjukan bahwa  nilai  t  hitung  sebesar  3.332  > ttabel  sebesar  1,66  dengan  nilai signifikan  sebesar  0,001  <  0,05.  Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan  berpengaruh  positf  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian (Dewa Putu Gede Widyana1 & I Nyoman Wijana  Asmara  Putra2,  2019),  (Hairul Amri1, Diah Intan Syahfitri2, 2020) yang menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang  telah  dijelaskan  maka  dapat  di simpulkan :
1. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor di SAMSAT III Kota Semarang.
2. Kesadaran  Wajib  Pajak  tidak berpengaruh positif signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor di SAMSAT III Kota Semarang.
3. Sanksi  Perpajakan  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  di  SAMSAT  III  Kota Semarang.
Saran Adapun  saran  yang  dapat  diberikan dari penelitian ini yaitu :
1. Berdasarkan  kesimpulan  kantor SAMSAT  III  Kota  Semarang  perlu melakukan  sosialisasi  rutin  guna menambah pengetahuan Masyarakat akan pentingnya membayar pajak
2. Wajib  pajak  harus  memenuhi kewajiban  nya  dan  mempunyai kesadaran  terhadap  perpajakan, wajib  pajak  juga  perlu  menyadari bahwa  pajak  sangat  penting  bagi pembagunan  dan  kesejahteraan Masyarakat.
3. Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel  independent  untuk  peneliti selanjutnya bisa menambah variabel independent yang dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor. 4. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan  sampel  wajib  pajak terbaru  atau  dapat  mengunakan  data terbaru  supaya  hasil  penelitian menjadi valid.
DAFTAR PUSTAKA
Amri, H., Syahfitri, D. I., & Sumbawa, U. T. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  MEMBAYAR  PAJAK KENDARAAN  BERMOTOR  DI
KABUPATEN SUMBAWA. Journal of  Accounting,  Finance  and  Auditing (JAFA) , 2 (2), 108–118.
ANIS  SYAMSU  RIZAL.  (2019). Pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak, kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive  thru  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor. Jurnal
Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang , 7 (1), 76–90.
Anti Azizah Aprilianti. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN,  INSENTIF  PAJAK, DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTORDI  MASA  PANDEMI
COVID-19  Anti  Azizah  Aprilianti. ASSETS , 11 (1), 1–20.
Artin  milleani1,  M.  (2022).  Pengaruh Pengetahuan  Perpajakan  ,  Sosialisasi Perpajakan  ,  Kesadaran  Wajib  Pajak dan  SAMSAT  Keliling  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  di  Kabupaten  Kendal. JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI , 13 (1), 89–98. Bagana, B., Badjuri, A., & Maryono, M. (n.d.). Provincial  Tax  Map  in Indonesia .
https://doi.org/10.4108/eai.27-7- 2021.2316824 Desiva,  A.  H.,  &  Kholis,  N.  (2022). Pengaruh  sosialisasi  ,  fasilitas  , kualitas  pelayanan  ,  dan  sanksi perpajakan  pada  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor  kep.
JRBM(Jurnal Ekonomi Dan Manajemen) , 19 (2), 233–240. https://doi.org/10.29264/jkin.v19i2.1
0807 Dewa Putu Gede Widyana1, I. N. W. A. P.  (2020).  Pengaruh  Kesadaraan Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E- JA  (e-Jurnal  Akuntansi) , 30 (1),  39–
55.
Gregoriani  Chinantia  Masur,  Y.  R.
(2020).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset
Akuntansi , 9 (3), 69–75. https://doi.org/10.37251/jske.v3i3.41
2 Ni  Kadek  Suarniti,  C.  G.  B.  P.  (2022). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Sanksi  Perpajakan,  Dan  Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor(Studi Kasus  pada  Kantor  Bersama  Samsat Karangasem). Hita  Akuntansi  Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia , April , 1–9.
Ni Putu Mita Ardiyanti1, N. L. S. (2020). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan  SAMSAT  Keliling  pada Kepatuhan  Wajib  Pajak. E-JURNAL AKUNTANSI , 30 (8), 1915–1926. Nurhana1),  M.  (2023).  Faktor  –  faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan  bermotor  di  kabupaten grobogan. Journal  of  Business Finance and Economic (JBFE) , 4 (1),
286–300. Pranata,  A.,  &  Arifin,  M.  A.  (2022). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  , Sanksi  ,  dan  Pemutihan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  (  Studi  pada  Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan  ). Jurnal  Akuntansi , 14 (2), 319–329. http://repository.stei.ac.id/9143/4/BAB% 203.pdf
Tituk  Diah  Widajantie1,  S.  A.  (2020).
KESADARAN  WAJIB  PAJAK  , SOSIALISASI  PAJAK  ,  DAN PELAYANAN  (  STUDI  PADA KANTOR  BERSAMA  SAMSAT SURABAYA  SELATAN  )  BAJ  ( Behavioral Accounting Journal ). BAJ (Behavioral  Accounting  Journal) ,
3 (2), 129–143.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 28  Tahun  2009.  (n.d.). Undang- Undang  Republik  Indonesia  Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah .
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  1  TAHUN 2022.  (n.d.). Tentang  Hubungan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan Daerah . https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=2249 9 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  28  TAHUN 2007. (n.d.). TENTANG
KETENTUAN  UMUM  DAN  TATA CARA PERPAJAKAN .
Widia  Puja  Putri  Dhani1,  A.  badjuri2. (2023).  Determinants  of  taxpayer compliance  through  sanctions  as moderating. Journal  of  Economic, Business  and  ACCOUNTING , 6 (2), 2022–2033.
Yosua  Ayu  Adiyanti1,  M.  J.  (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG

## MEMPENGARUHI  KEPATUHAN
WAJIB  DI  KABUPATEN  PATI. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi) , 14 (02), 296–305.