## TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KARYAWANNYA

## Siswanto Pabidang
Sekolah Tinggi Hukum Militer Email: spabidang32@mail.com
ABSTRAK Kata kunci: Tanggungjawab, Rumah sakit, Karyawan Rumah sakit harus menjamin bahwa sarana prasarana yang ada berfungsi dengan baik dan kontinyu.  Tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit  terhadap  personalianya  mengandung pengertian bahwa rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap kualitas dari personalia yang  bekerja  di  rumah  sakit.  Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  di  Indonesia  diatur  dalam
Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa  rumah  sakit  bertanggung  jawab  secara  hukum  terhadap  semua  kerugian  yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Namun,
hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang menjelaskan mengenai penerapan dari tanggung jawab rumah sakit sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit tersebut. ABSTRACT Keywords: Responsibilities,  Hospitals, Employees The  hospital  must  ensure  that  the  existing  infrastructure  functions  properly  and continuously. The hospital's legal responsibility to its personnel implies that the hospital must  be  responsible  for  the  quality  of  the  personnel  working  in  the  hospital.  The responsibility of hospitals in Indonesia is regulated in Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals which states that hospitals are legally responsible for all losses incurred due to negligence committed by health workers in hospitals. However, until now there  has  been  no  implementing  regulation  that  explains  the  application  of  hospital responsibilities as stipulated in Article 46 of the Hospital Law..

## PENDAHULUAN
Tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah  melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai  tujuan  tersebut  diselenggarakan  program  pembangunnan  nasional  secara  menyeluruh dan  berkesinambungan.  Pembangunan  dan  penjaminan  akses  kesehatan  adalah  bagian  dari pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat melalui  upaya  kesehatan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  didukung  dengan  perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Pembangunan  dalam  bidang  kesehatan  pada  dasarnya  ditujukan  untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap  orang  untuk  mewujudkan  derajat kesehatan  yang  optimal  sebagai  salah  satu  unsur  kesejahteraan  sebagaimana  diamanatkan  oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sofyan, 2015:1).
Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat baik fisik,  mental,  maupun  sosial-ekonomi  dengan  segala  perkembangannya.  Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan di dalam masyarakat, maka diperlukan pegangan atau pedoman.
Hukum  pada  umumnya  diartikan  sebagai  keseluruhan  kumpulan-  kumpulan  peraturan- peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan

## Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Karyawannya
peraturan  tingkah  laku  yang  berlaku  dalam  suatu  kehidupan  bersama  yang  dapat  dipaksakan pelaksanaannya  dengan  memberikan  sanksi  bila  dilanggar. Tujuan  pokok  dari  hukum  ialah menciptakan  suatu  tatanan  hidup  dalam  masyarakat  yang  tertib  dan  sejahtera  di  dalam keseimbangan-keseimbangan.  Dengan  terciptanya  ketertiban  di  dalam  masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. (Pitono, 2018: 129).
Rumah sakit, baik yang dikelola oleh pemerintah atau swasta, diisi   oleh tenaga kesehatan dan  manajer  dengan  tingkat  organisasi  yang  tinggi, dalam  arti  terlibat  suatu  kompleksitas keorganisasian yang cukup rumit. Rumah sakit sebagai suatu lembaga yang menampung kedua profesi ini, otonomi dan integritas merupakan dua kepentingan yang berlainan terhadap sasaran yang sama. Sebagaimana umumnya profesi lain, para tenaga medis atau tenaga kesehatan terutama dalam  rumah  sakit  juga  merupakan  ahli  profesional  yang  sangat  otonom  dalam  pekerjaannya. Tenaga  medis  melaksanakan  profesinya  sesuai  dengan  keahlian  yang  diperolehnya  dan  hanya terikat pada kode etik tanpa dapat dipengaruhi oleh semua pihak lain diluar    profesinya.
Tenaga  kesehatan  merupakan  unsur  yang  strategis  ataupun  utama  dalam  mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, aman, tertib dan profesional, yang berlangsung setiap waktu dan berkesinambungan. (Enda dan Supriyanto, 2019: 34) Tenaga Kesehatan terdiri dari berbagai macam sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menjabarkan bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Dalam menjalankan profesinya tenaga medis menyelenggarakan upaya kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya di rumah sakit  yang  terdiri  dari  berbagai  tenaga  medis,  tenaga  kesehatan,  maupun  tenaga  non  kesehatan dengan    bermacam-macam keahlian serta     keilmuannya.
Rumah sakit merupakan organisasi yang unik dan kompleks. Dikatakan unik karena terdapat proses menghasilkan jasa perhotelan sekaligus jasa medik kepada pasien yang melakukan rawat inap  maupun  rawat  jalan.  Sedangkan  dikatakan  kompleks  karena rumah sakit merupakan suatu organisasi  padat karya  dengan  latar  belakang  pendidikan  yang berbeda-beda  serta  didalamnya terdapat berbagai macam fasilitas pengobatan dan berbagai macam peralatan.
Menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawata  jalan dan gawat darurat. Dalam pengertian di atas, pelayanan rumah sakit yang paripurna meliputi pelayanan yang sifatnya promotif, preventif, kuratif  dan  rehabilitatif.  Disamping  berfungsi sebagai  tempat  pelayanan  kesehatan,  rumah  sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.  Rumah sakit adalah  merupakan  sebuah  institusi  atau  organsasi  yang  memberikan  pelayanan  secara komprehensif yang sasarannya bukan hanya individu atau pasien tetapi juga masyarakat.
Tujuan dari pendirian rumah sakit menurut UU No.44 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk mempermudah  akses  masyarakat  untuk    mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien,   masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit serta memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit  bertanggungjawab terhadap apapun yang terjadi di dalam rumah sakit sebagi insttitusi. Ada beberapa doktrin sehubungan dengan tanggung  jawab rumah sakit,  diantaranya  adalah non  delable  duty. Rumah  sakit  tidak  bisa  tidak  harus  melaksanakan tanggung jawab tersebut.
Pertanggungjawaban  hukum  rumah  sakit  dalam  praktik  layanan  kesehatan  dan  praktik kedokteran  di  rumah  sakit  sebaiknya  diaplikasikan  tidak  menyimpang  dari Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2009 tentang  Rumah  Sakit, Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023   tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang  Keperawatan.  Hal  ini  disebabkan,  pertanggungjawaban  hukum  rumah  sakit  dalam menyelesaikan sengketa layanan medis di Indonesia membutuhkan kemanfaatan sesuai asas.
Dalam  praktiknya,  beberapa  kali  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit  dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini nampak dari kualitas pelayanan di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit yang tidak dapat berjalan secara prima. Unit  Gawat  Darurat  Rumah  Sakit  adalah  bagian  terdepan  atau  ujung  tombak  dari  rumah  sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga baik atau buruknya kualitas pelayanan di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit dapat menjadi cermin terhadap kualitas pelayanan rumah sakit.
Tanggung jawab hukum rumah sakit seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya karena  masih  kuatnya  pola  hubungan  paternalistik  antara  pemberi  dan  penerima  pelayanan kesehatan.  Pola  hubungan  paternalistik  merupakan  pola  hubungan  antara  atasan  dan  bawahan. Dalam pola hubungan paternalistik ini, dokter diposisikan sebagai atasan dan pasien diposisikan sebagai bawahan. Pasien belum menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat hak, termasuk juga hak  atas  informasi  sehingga  seringkali  dokter  melakukan  tindakan  medis  tanpa  memberikan informasi yang memadai kepada pasien.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2008),  tanggung  jawab  adalah  keadaan  wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menurut Black’s Law Dictionary, ( liability ) mempunyai tiga arti antara lain: an obligation one is bound in law or justice to perform; condition of being responsible for a possible or  actual  loss;  and,  condition  wich  creates  a  duty  to  perform  an  act  immediatelly  or  in  the future. (Andrianto, dkk, 2019:5)
Tanggung jawab hukum secara terminologis berasal dari dua kata,  yaitu tanggung jawab dan hukum. Kata tanggung jawab berasal dari terjemahan kata verantwooedelijkheid , sedangkan kata hukum merupakan terjemahan dari kata recht dalam Bahasa Belanda atau law dalam Bahasa Inggris. Verantwooedelijkheid adalah  kewajiban  memikul  pertanggungjawaban  dan  memikul kerugian  yang  diderita  (jika  dituntut)  baik  dalam  hukum  maupun  dalam  bidang administrasi.(Salim, 2017:71).
Menurut  Notoatmojo  (2010:34),  tanggung  jawab  hukum  adalah  kesadaran  manusia  akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat  sebagai  perwujudan  kesadaran  dan  kewajibannya.  Tanggung  jawab  hukum  juga merupakan  akibat  atas  konsekuensi  kebebasan  seseorang  tentang  perbuatannya  yang  berkaitan dengan  etika  atau  moral  dalam  melakukan  suatu  perbuatan.  Tanggung  jawab  hukum  menurut Purbacaraka  (2010:37),  bersumber  atau  lahir  atas  penggunaan  fasilitas  dalam  penerapan kemampuan  tiap  orang  untuk  menggunakan  hak dan/atau  melaksanakan  kewajibannya.  Lebih lanjut  ditegaskan  bahwa  setiap  pelaksanaan  kewajiban  dan  setiap  penggunaan  hak,  baik  yang dilakukan  secara  tidak  memadai  maupun  yang  dilakukan  secara  memadai  pada  dasarnya  tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.
Pada dasarnya, rumah sakit bertanggung jawab terhadap tiga hal, yaitu: (Guwandi, 2012: 35) a. Tanggung  jawab  yang berhubungan  dengan duty  of  care (kewajiban memberikan pelayanan yang baik);

## Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Karyawannya
b. Tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan;
c. Tanggung jawab terhadap personalia.
Rumah sakit harus menjamin bahwa sarana prasarana yang ada berfungsi dengan baik dan kontinyu. Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap personalianya mengandung pengertian bahwa  rumah  sakit  harus  bertanggung  jawab  terhadap  kualitas  dari  personalia  yang  bekerja  di rumah sakit. Tanggung Jawab Rumah Sakit di Indonesia diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum  terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang menjelaskan mengenai penerapan dari tanggung jawab rumah sakit sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit tersebut.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analistis (Descriptive Research), yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  suatu  gambaran  dan  uraian  secara  jelas, sistematis,  nyata  dan  tepat.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dikenal  adalah  studi  kepustakaan; pengamatan  (observasi),  wawancara  (interview),  dan  daftar  pertanyaan  (kuesioner).  Data  yang diperoleh  baik  dari  studi  kepustakaan  maupun  dari  penelitian  lapangan  akan  dianalisis  data  secara kualitatif.  Analisis  data  secara  kualitatif  yaitu  metode  analisis  data  yang  mengelompokkan  dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Karyawannya Didasarkan Pada Teori Tanggung Jawab Hukum
Menurut  Kelsen  (2007:81)  dalam  teorinya  tentang  tanggung  jawab  hukum  menyatakan bahwa  “ seorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  nama  suatu  perbuatan  tertentu  atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek bearti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan ”. Lebih lanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa. “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang haruskan oleh hukum disebut khillafan ( egligence );  dan  kekhilafan  biasanya  dipandang  sebagai  satu  jenis  lain  dari  kesalahan  (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”
Kelsen (2007 :81)  selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:
1. Pertanggungjawab individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap  pelanggaran yang dilakukannya sendiri ;
2. Pertanggungjawaban  kolektif  kolektid  bearti  seorang  individu  bertanggung  jawab  suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
3. Pertanggungjawab  berdasarkan  kesalaan  yang  berarti  bahwa  seorang  individu bertanggungjawab  atas  pelanggaran  yang  dilakukannya  karena  sengaja  dan  diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Bertanggungjawab  mutlak  yang  berarti  bahwa  seorang  individu  bertanggungjawab  atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan
Menurut BBI kata tanggung jawab yang artinya merupakan suatu kewajiban menanggung segala  sesuatu  bila  terjadi  apa-apa  oboleh  dituntut,  dipersalahkan  dan  diperkarakan. Pertanggungjawaban  harus  jelas  dasarnya,  yaitu  apakah  ada  hal  yang  menyebabkan  seseorang dapat menuntut orang lain serta hal yang menyebabkan orang lain bertanggung jawab. (Triwulan dan Febrian, 2010: 48) a. Tanggung Jawab Pidana
Pertanggungjawaban  pidana  didasarkan  pada  asas  kesalahan  ( culpobilitas ). Pertanggungjawaban  pidana  berarti  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  atau melawan  hukum,  maka  orang  tersebut  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  tersebut secara  pidana  sesuai  dengan  kesalahan  yang  telah  dilakukannya.  (Moljatno,  2003:  41).  Suatu tindakan agar dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana harus memenuhi unsur dari kesalahan. Kesalahan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, kesengajaan (expect) dan kelalaian (culp) .

## 1) Kesengajaan ( Expect )
Berdasakan teori hukum pidana di Indonesia kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:
a) Kesengajaan bersifat tujuan. Kesengajaan ini berarti pelaku tindak pidana sengaja atau sudah  berniat  melakukan  tindakan  tidak  baik.  Kesengajaan  ini  berarti  pelaku menghendaki untuk dapat mencapai suatu akibat yang dilarang oleh hukum.
b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan berarti apabila pelaku melakukan perbuatan,  namun  perbuatan  tersebut  tidak  bermaksud  mencapai  akibat  yang  dilarang oleh  hukum,  teteapipelu  tahu  betul  bahwa  akibatnya  pasti  akan  terjadi  akibat  dari perbuatan itu.
c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini bearti suatu tindakan yang terang-terangn tidak menyangka atau tidak dapat membayangkan akan suatu kepastian yang  dapat  terjadi  akibatperbuatan  tersebut,  namun  hanya  membayangkan  stau kemungkinan saja yang dapat terjadi. (Moljatno, 2003: 41).
2) Kelalaian ( Culpis )
Kelalaian (culpis) terletak  antara  sengaja  dan  kebetulan,  bagaimanapun  juga culpis dipandang lebih ringan dibandingkan sengaja. Oleh karena itu delik culpa merupakan delik semu (aquasideliet) sehingga ada pengurangan pidana. Delik culpa ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.  (Abdulkadir, 2010: 67).
b. Tanggung Jawab Perdata
Hukum perdata membagi pertanggungjawaban menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban atas dasar  kesalaan (lilability  without  based  on  fault) dan  pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan (lilability  without  fault) dikenal  dengan  tanggung  jawab  mutlak (strick  liability) (Abdulkadir, 2010: 67). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan berarti bahwa seeorang harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan dan merugikan orang lain. Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi, yaitu:
1) Tanggung  jawab  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  dengan  sengaja ( intentional ort liability ).
2) Tanggung  jawab  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  karena  kelalaian ( negligence tort liability ).

## Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Karyawannya
3) Tanggung  jawab  mutlak  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  tanpa  memandang  keselahan ( trick liability ).

## c. Tanggung Jawab Administrasi
Pada dasarnya pertanggungjawaban administrasi lahir akibat adanya pelanggaran terhadap hukum  administrasi.  Kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang Pendidikan,  Kesehtan,  Asosiasi  Rumah  Sakit  Pendidikan,  Asosiasi  Profesi,  Konsil  Kedokteran Indonesia, Kepala Dinas, Kesehatan Proinsi dan Kabupaten atau Kota dapat menetapkan suatu sanksi administratif yang melanggar peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai dokter dan tenaga kesehatan.
Rumah sakit bukan lagi menjadi sekedar sarana tempat dilaku- kannya pelayanan kesehatan, namun juga sebagai subjek hukum, maka rumah sakit mempunyai hak dan kewajiban. Menurut Pasal 4  Undang-  undang  Nomor  44  Tahuin  2009  Tentang  Rumah  Sakit,  tugas  rumah  sakit  adalah memberikan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara  paripurna.  Amir  ,  2014:10).  Pengertian tindakan  medis  adalah  tindakan  yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis,  karena  tindakan  ini  ditujukan  terutama  bagi  para  pasien  yang  mengalami  gangguan kesehatan, merupakan suatu keputusan etis, karena dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain yang umumnya  memerlukan  pertolongan  dan  keputusan  tersebut  berdasarkan  pertimbangan  atas beberapa alternatif yang ada. (Zulkifli, 2017:28)
Standar  pelayanan  rumah  sakit  berkaitan  dengan  kemampuan  rumah  sakit  memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kualifikasi- nya. Konsekuensinya, terhadap penyakit pasien dengan penyakit  yang  termasuk  dalam  kompetensi  kualifikasinya,  wajib  bagi  rumah  sakit  untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  hak  pasien.  Sebaliknya, apabila penyakit pasien diluar kemam- puan rumah sakit untuk menangani, wajib bagi rumah sakit untuk merujuknya ke rumah sakit yang mempunyai sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penyakit pasien.
Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 1 butir 10 adalah:
“Rumah  Sakit  adalah  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  pelayanan kesehatan  perorangan  secara  paripurna  melalui  pelayanan  Kesehatan  promotif,  Preventif, kuratif,  rehabilitatif,  dan  /atau  paliatif  dengan  menyediakan  pelayanan  rawat  inap,  rawat jalan, dan gawat darurat”.
Kewajiban  Rumah  sakit  dapat  dilihat  pada  ketentuan  Pasal  189  Undang-  Undang  Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu;
(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:
a. memberikan  informasi  yang  benar  tentang  pelayanan  Rumah  Sakit  kepada masyarakat;
b. memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan  Rumah Sakit;
c. memberikan  pelayanan  Gawat  Darurat  kepada  Pasien  sesuai  dengan  kemampuan pelayanannya;
d. berperan aktif dalam memberikan Pelayanan Kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi Pasien  tidak  mampu  atau  miskin,  pelayanan  Gawat  Darurat  tanpa  uang  muka, ambulans gratis, pelayanan bagi korban bencana dan KLB, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien;
h. menyelenggarakan rekam medis;
i. menyediakan  sarana  dan  prasarana  umum  yang  layak,  antara  lain  sarana  ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
j. melaksanakan sistem rujukan;
k. menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  hak  dan  kewajiban Pasien;
m. menghormati dan melindungi hak-hak Pasien;
n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
p. melaksanakan  program  pemerintah  di  bidang  Kesehatan,  baik  secara  regional maupun nasional;
q. membuat daftar Tenaga Medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan Tenaga Kesehatan lainnya;
r. men5rusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;
s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
t. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
(2) Pelanggaran  atas  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  dikenai  sanksi  administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkembangnya teknologi informasi dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif maju, maka  seiring  pula  dengan  peningkatan  kekritisan  masyarakat  dalam  menghadapi  dinamika kehidupan,  termasuk dalam dinamika pelayanan publik dibidang medis. Banyak  berita  tentang tuntutan  dan  gugatan  masyarakat  terhadap  tenaga  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan, baik dokter, perawat maupun pihak rumah sakit. Disisi lain, bagi para tenaga kesehatan khususnya para dokter dalam menjalankan profesinya terkadang diliputi rasa was-was akan adanya tuntutan perdata dan atau bahkan tuntutan pidana manakala pasien yang dirawatnya tidak sembuh atau meninggal karena mengalami kegagalan pengobatan/tindakan medis. Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan termasuk dalam hal memilih tempat maupun jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan  “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”.  Seorang  dokter  dalam  menjalankan  profesinya  serta  masyarakat  yang  menerima pelayanan kesehatan mempunyai kedudukan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, bahkan saat ini bergeser kepada paradigma patient oriented dalam hal penentuan keputusan tindakan medis. Hal ini sebagaimana yang dijamin dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
28D  ayat  (1)  menyatakan  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum”.
Menurut Rietveld telah mencoba menyusun suatu kategori rumah sakit yang dikaitkan dengan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit serta pasien yang dirawat (baik di dalam maupun di luar rumah sakit). Kategorisasi itu adalah sebagai berikut : (Ayu, 2020:5)
1. Rumah  sakit  terbuka  ( open  ziekenhuis ),  yang  merupakan  suatu  rumah  sakit  dimana  setiap dokter  secara  bebas  dapat  merawat  pasien-pasiennya  secara  pribadi.  Keadaan  denmikian dijumpai  pada  masa  lalu,  pada  waktu  rumah  sakit  masih  terlindung  oleh  doktrin charitable community ;
2. Rumah sakit tertutup ( gesloten ziekenhuis ), yaitu suatu rumah sakit dimana yang bekerja disitu adalah  tenaga  kesehatan  (terutama  tenaga medis) yang telah diizinkan oleh rumah sakit, izin tersebut tercantum dalam suatu kontrak ( toelatingscontract );
3. Rumah sakit tertutup mutlak ( volkomen gesloten ziekenhuis ), yang merupakan rumah sakit yang hanya memperkerjakan tenaga kesehatan yang telah membuat kontrak kerja ( arbeidscontract ) dengan rumah sakit.
Pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  tentunya  mempunyai  standar  ukur  sehingga  dapat menjamin mutu layanan demi keselamatan pasien. Standar ukur pelayanan dapat mencakup tentang standar dokter dalam menjalankan profesinya yaitu standar profesi dan standar pelayanan profesi medis,  maupun  standar  pelayanan  fasilitas  rumah  sakit  tersebut  yaitu  berupa  standar  prosedur operasional. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (1) huruf a menyebutkan “ Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan  sesuai  dengan  Standar  Profesi,  Standar  Pelayanan  Profesi  ,  Standar  Prosedur Operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan”.
Pasal  66  ayat  (1)  menyebutkan  “Setiap  Tenaga  Kesehatan  dalam  menjalankan  praktik berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional”.  Pada  Pasal  13  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  menyebutkan “Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar  pelayanan  Rumah  Sakit,  standar  prosedur  operasional  yang  berlaku,  etika  profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien”.
Walaupun  dokter  dalam  memberikan  pelayanan  medis/tindakan  medis  di  rumah  sakit mempunyai  otonomi  profesi,  tetapi  kemandirian  dokter  berdasar  otonomi  tersebut  tetap  harus dipagari  oleh  peraturan  yang  berlaku  yaitu  standar  pelayanan  medis  dan  standar  prosedur operasional.  Komalawati (2008:34) memberikan batasan yang dimaksud dengan standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Berkenaan dengan pelayanan medik, pedoman yang digunakan adalah standar pelayanan medik yang terutama dititik beratkan pada proses tindakan medik.
Rumah  Sakit  bertanggungjawab  terhadap  dokter  yang  melaksanakan  Tindakan  medis  di dalam  lingkungan  rumah  sakit.  Rumah  Sakit  bertanggung  jawab  terhadap  dokternya  karena terdapat  hubungan  hukum  antara  Rumah  Sakit  dan  Dokter  serta  Standar  Operasional  Prosedur yang dibuat oleh Rumah Sakit sebagai penjaminan mutu terhadap dokter dan Tindakan medisnya. Seperti halnya hubungan antara dokter dengan pasien berupa suatu perikatan yang  Sebagian besar terbentuk oleh adanya perjanjian, antara pasien dan rumah sakit dan antara rumah sakit dan dokter. Dengan adanya pertanggungjawaban ini memunculkan pula adanya kewajiban dari Rumah Sakit

## Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Karyawannya
sebagai  penyelenggara  Kesehatan  kewajiban  Rumah  Sakit  ini  tertulis  pada  Pasal  189  Undang- Undang No. 17 Tentang Kesehatan Tahun 2023 yaitu, memberikan informasi yang benar tentang pelayanan  Rumah  Sakit  kepada  masyarakat;  memberikan  pelayanan  Kesehatan  yang  aman, bermutu, anti diskriminatif dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar  pelayanan  rumah  sakit;  membuat,  melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan Kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; melaksanakan sistem rujukan; memberikan informasi  yang  benar  jelas,  dan  jujur  mengenai  hak  dan  kewajiban  pasien; menghormati dan melindungi hak-hak pasien; melaksanakan etika rumah sakit;  Menyusun  dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; melindungi  dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas.
Rumah sakit sebagai badan hukum dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yang merugikan pasien, berdasarkan ajaran-ajaran atau doktrin pembenaran korporasi dibebani pertanggungjawaban sebagai berikut,

## 1. Doctrine of vicarious liability.
Ajaran  ini  diambil  dari  hukum  perdata  dalam  konteks  pertanggungjawaban melawan  hukum yang  diterapkan  pada  hukum  pidana.  Ajaran  ini  disebut  pula  sebagai  ajaran pertanggungjawaban pengganti. Seorang majikan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan- perbuatan melawan hukum dari mereka itu menggugat majikannya agar membayar ganti rugi.

## 2. Doktrin respondeat superior
Di  dalam  doktrin  ini  mengandung  makna  bahwa  majikan  bertanggung  atas tindakan- tindakan pelayanan-pelayan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk tindakan -tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dengan adanya doktrin respondeat superior, merupakan jaminan  bahwa  ganti  rugi  diberikan/dibayarkan  kepada  pasien  yang  menderita  kerugian  akibat kelalaian  tenaga  kesehatan.  Selain  itu  dengan  doktrin  ini,  secara  hukum  dan  keadilan, menghendaki akan sikap kehati-hatian dari para tenaga kesehatan. let’s the master answer melalui Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyatakan:
“Seseorang  tidak  hanya  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya sendiri,  melainkan  juga  atas  kerugian  yang  disebabkan perbuatan-perbuatan  orang-orang yang  menjadi  tanggungannya  atau  disebabkan  barang-barang  yang  berada  di  bawah pengawasannya”
Pasal  ini  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  medis  karena  rumah  sakit bertanggung jawab atas segala kelalaian yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan. Rumah sakit  juga mendapat manfaat dari ketentuan Pasal 193, karena mereka hanya bertanggung jawab atas kelalaian pegawainya dan dibebaskan dari tanggung jawab atas kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh staf rumah sakit.
Tanggung jawab perdata rumah sakit akibat kelalaian tenaga medisnya   meliputi  tanggung jawab  perbuatan  melawan  hukum  dan  tanggung  jawab  pelanggaran  kontrak.  Kedua  bentuk tanggung jawab ini bergantung pada pasien mana yang menggugat karena bukti hukumnya juga berbeda Konsep ganti rugi yang diterima pasien berdasarkan tanggung jawab rumah sakit  atas
kerugian  yang  diakibatkan  oleh  kelalaian  tenaga  medis  berbeda-beda  tergantung  gugatan  yang diajukan dalam perbuatan melawan hukum atau pelanggaran tugas.
Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Menurut Doktrin Non delable duty Pasien  adalah  setiap  orang  yang  melakukan  konsultasi  masalah  kesehatannya  untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Pasien yang mengalami masalah kesehatan akan mendatangi dokter atau rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Harapan pasien dengan pelayanan kesehatan yang diberikan  maka  masalah  kesehatan  yang  ia  hadapi  akan  terselesaikan  atau  singkatnya  ia  akan sembuh/sehat kembali.  (Wiradharma, 2016:45)
Hak Atas Pelayanan Kesehatan ( the right to health care ) yang merupakan hak setiap orang dalam kaitannya dengan hukum kedokteran merupakan hak pasien. Hak atas pelayanan kesehatan memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh sebagaimana yang diakui dan diatur dalam The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Beberapa pasal yang berkaitan dengan hak atas  pelayanan  kesehatan  dimuat  dalam  article  3  yang  berbunyi:  “ Everyone  has  right  to  life, liberty, and the security of person ” dan dalam article 5 yang berbunyi: “ No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment...” Ketentuan lainnya juga termuat dalam International  Covernant  on  Civil  and  Political  Rights tahun  1966,  yakni  pada  Article  7  yang berbunyi : “ No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment... in particular,  no  one  shall  be  subjected  without  his  free  consent  to  medical  or  scientific experimentation” dan Article 10 yang berbunyi: “All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person” . (Machmud, 2012:32).
Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku. Pada hakikatnya pelayanan merupakan suatu usaha  untuk  membantu  menyiapkan  segala  sesuatu  yang  diperlukan  orang  lain  serta  dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen/pemakainya.
Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. (Sadi, 2015:41). Secara harafiah, tanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebgai akibat sikapnya oleh pihak lain. Tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu  yang  berdasarkan  atas  kewajiban  maupun  panggilan  hati  seseorang,  yaitu  sikap  yang menunjukkan  bahwa  seseorang  tersebut  memiliki  sikap  kepedulian  dan  kejujuran  yang  sangat tinggi.  Tanggung  jawab  itu  bersikap  kodrati,  artinya  sudah  merupakan  bagian  dari  kehidupan manusia,  bahwa  setia  manusia  pasti  dibebani  dengan  tanggung  jawab.  Apabila  ia  tidak  mau bertanggung  jawab,  maka  ada  pihak  lain  yang  akan  memaksakan  tanggung  jawab  itu.  Dengan demikian, maka tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang bebuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.
Setiap  upaya  pelayanan  medis  yaitu  pengobatan,  penyembuhan  penyakit  dan  pemulihan kesehatan  yang  diberikan  oleh  rumah  sakit  terhadap  pasien  adalah  wujud  pelaksanaan  dari kewajiban  rumah  sakit  untuk  memenuhi  hak-  hak  pasien.  Sebaliknya  kewajiban  pasien  untuk memberikan  informasi  medis  yang  dibutuhkan,  mengikuti  nasihat  dan  pertunjuk  dokter  yang merawatnya, mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh rumah sakit dan juga termasuk
memberi  imbalan  jasa  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  oleh  rumah  sakit  dan  dokter  adalah rangkaian untuk memenuhi hak-hak rumah sakit. (Triwibowo, 2014: 22).
Rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan juga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, di samping mempunyai kewajiban sebagaimana sudah disebutkan di atas, juga mempunyai  tanggung  jawab.  Tanggung  jawab  publik  rumah  sakit  sebagai  penyelenggara pelayanan kesehatan diatur dalam ketentuan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa tanggung jawab rumah sakit adalah:
“Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.”
Ada  dua  makna  yang  terkandung  dalam  pengaturan  ini:  rumah  sakit  hanya  bertanggung jawab terhadap kesalahan yang bersifat kelalaian dan bukan kesalahan yang bersifat kesengajaan. Hal ini dikarenakan kesalahan yang bersifat kesengajaan merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai kriminal karena terdapat mens rea (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) dan actus reus (perbuatan yang melanggar undang- undang pidana). Kelalaian tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan pada saat atau dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan oleh rumah sakit.
Menurut  Guwandi  (2012:34),  suatu  rumah  sakit  mempunyai  4  (empat)  bidang  tanggung jawab, yaitu:
1. Tanggung jawab terhadap personalia Hal ini berdasarkan hubungan ‘majikan- karyawan’. Hubungan ini, dahulu bersifat universal dan negara kita sampai saat ini masih berlaku berdasarkan KUHPerdata Pasal 1366 jo Pasal 1365 jo. Pasal 1367. Di dalam tanggung jawab ini termasuk seluruh karyawan yang bekerja di rumah sakit.
2. Tanggung jawab profesional terhadap mutu pengobatan atau perawatan Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian pelayanan kesehatan, baik oleh dokter maupun oleh perawat  dan  tenaga  kesehatan  lainnya  harus  berdasarkan  ukuran  standar  profesi.  Dengan demikian,  maka  secara  yuridis  rumah  sakit  bertanggung  jawab  apabila  ada  pemberian pelayanan ‘ cure and care’ yang tidak lazim atau di bawah standar.
3. Tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan Didalam  bidang  tanggung  jawab  ini  termasuk  peralatan  dasar  perhotelan,  perumahsakitan, peralatan medis, dan lain-lain. Yang paling penting adalah bahwa peralatan tersebut selalu harus berada didalam keadaan aman dan siap pakai pada setiap saat.
4. Tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya Misalnya  bangunan  roboh,  genteng  jatuh  sampai  mencederai  orang,  lantainya  sangat  licin sehingga sampai ada pengunjung yang jatuh dan menderita faktur, dan lain-lain.
Rumah  sakit  sebagai  organisasi  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  publik  mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab  tersebut  yaitu  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  dan  terjangkau berdasarkan  prinsip  aman,  menyeluruh,  non  diskriminatif,  partisipatif  dan  memebrikan perlindungan  bagi  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  pelayanan  kesehatan,  juga  bagi penyelenggara  pelayanan  kesehatan  demi  untuk  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  setinggi- tingginya.  Sebagai  pusat  penyelenggara  pelayanan  publik,  maka  rumah  sakit  sebagai  sebuah organisasi dituntut untuk menyelenggarakan jasa pelayanan medis yang bermutu bagi masyarakat. Sebagai  institusi,  rumah  sakit  berkewajiban  untuk  menyediakan  semua  sumber  daya  yang

## Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Karyawannya
dibutuhkan dengan kualitas yang memadai, menyediakan fasilitas dan instrumentasi kedokteran yang  berfungsi  baik,  menyediakan  standar  pelayanan  medis  dan  prosedur  standar  yang  harus diikuti oleh seluruh profesional.
Pertanggungjawaban  hukum  rumah  sakit  dalam  praktik  layanan  kesehatan  dan  praktik kedokteran di rumah sakit, sebaiknya diaplikasikan tidak menyimpang dari UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UUNo 29 Tahun 2004 tentang Praktik  Kedokteran  dan  UU  No.  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan.  Hal  ini  disebabkan, pertanggungjawaban  hukum  rumah  sakit  dalam  menyelesaikan  sengketa  layanan  medis  di Indonesia membutuhkan kemanfaatan sesuai asas.
Guwandi (2012:34) bahwa ada 4 (empat) jenis tanggung jawab rumah sakit yaitu Tanggung jawab  terhadap  personalia,  Tanggung  jawab  profesional  terhadap  mutu  pengobatan  atau perawatan,  Tanggung  jawab  terhadap  sarana  dan  peralatan  dan  Tanggung  jawab  terhadap keamanan bangunan dan perawatannya maka tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan itulah yang  dimaksud  menjadi  ruang  lingkup  daripada  doktrin non  delable  duty .  Menurut  doktrin  ini rumah sakit harus bertanggung jawab atas hal-hal yang ada dalam rumah sakit sebab dianggap merupakan  tugas  rumah  sakit  untuk  menjaga  dan  memebrikan  kelengkapan  atau  memberikan fasilitas  yang  baik  sebab  rumah  sakit  merupakan  pusat  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di bidang  kesehatan  dalam  memberikan  layanan  kesehatan  yang  maksimal  kepada  pasien.  Semua sarana dan prasarana yang ada dan diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan yang baik dan bertanggung  jawab  harus  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  oleh  rumah  sakit.  Rumah  sakit bukan hanya bertanggungjawab atas kelalaian baik yang dilakukan oleh staf medis maupun tenaga medis yang bekerja sebagai staf rumah sakit.
Rumah sakit harus menjamin bahwa sarana prasarana yang ada berfungsi dengan baik dan kontinyu. Secara garis besar, sarana yang ada di Rumah Sakit dapat dibagi menjadi sarana medis dan  sarana  non  medis.  Sarana  non  medis  misalnya  penyediaan  kamar-kamar  lengkap  dengan tempat  tidur,  kasur,  penerangan,  air,  listrik  serta  fasilitas  lainnya.  Sarana  non  medis  sifat  dan fungsinya sangat penting karena dengan tidak berfungsinya sarana non medis akan mengakibtakan terhambatnya  fungsi  pelayanan  di  rumah  sakit.  Sedangkan  sarana  medis  meliputi  semua perlengkapan  dan  peralatan  medis  yang  diperlukan  di  rumah  sakit.  Karena  rumah  sakit  adalah suatu institusi yang padat sarana dan peralatan sertamerupakan konsentrasi peralatan kedokteran mulai  yang  yang  sederhana  sampai  dengan  konsentrasi  peralatan  kedokteran  mulai  dari  yang sederhana sampai yang berteknologi tinggi. Adapun macam dan jumlah penyediaannya tergantung pada tipe rumah sakit, kecuali untuk peralatan ddasar minimum yang harus tersedia di setiap rumah sakit seperti peralatan dan perlengkapan di ruang unit gawat darurat (UGD).

## Bentuk Pertanggung-Jawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Karyawannya dari Aspek Keselamatan dan Kesehatan Karyawan Atau Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit
Tanggung  jawab  muncul  dari  adanya  aturan  hukum  yang  memberikan  kewajiban  kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab  demikian  juga dikatakan  sebagai  tanggung  jawab  hukum,  karena  muncul  dari  perintah aturan  hukum atau  undang-undang  dan  sanksi  yang  diberikan  juga  merupakan  sanksi  yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum (Akfa, 2017:162).
Tanggung  jawab  hukum  muncul  sebab  adanya  suatu  aturan  hukum  yang  memberikan kewajiban  kepada  suatu  subyek  hukum  dengan  ancaman  sanksi  bila  kewajiban  tersebut  tidak
terlaksana.( Ayu, 2020:12). Akibat adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, sehingga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.
Organisasi rumah sakit disusun dengan tujuan untuk mencapai visi misi dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good  corporate  gorvernance) dan  tata  kelola klinis yang baik (good  clinical  governance) .  Ketentuan  tersebut  diharapkan  rumah  sakit  dapat  melaksanakan penyelenggaraan  dengan  baik  dan  bertanggung  jawab,  karena  rumah  sakit merupakan  subyek hukum  (badan  hukum  privat  ataupun  publik)  yang  memiliki  wewenang  untuk  melaksanakan perbuatan  hukum  serta  perbuatan  tersebut  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.( Lesmonojati, 2020:77).
Rumah sakit sebagai institusi yang membawahi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan, bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi di dalam rumah  sakit,  salah  satu  diantaranya  mengenai  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit.  Mengenai tanggung jawab rumah sakit telah diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang  Rumah  Sakit  yang  menjelaskan  bahwa  Rumah  Sakit bertanggung  jawab  secara  hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.
Prinsip tanggung jawab hukum rumah sakit adalah tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada  rumah  sakit  sebagai  fasilitas  pelayan  kesehatan  dalam  melakukan  upaya  kesehatan. Tanggung jawab tersebut  meliputi; (Triwibowo, 2014: 232).
a. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan hak pasien
b. Tanggung  jawab  hukum  yang  berhubungan  dengan  kewajiban  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah
c. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan tugas menjalankan perundang-undangan. Rumah  sakit  sebagai rechtpersoon bertanggung  jawab  atas  seluruh  pelayanan  kesehatan yang  dilakukan  rumah  sakit,  sehingga  harus  berbadan  hukum  agar  dapat  melakukan  perbuatan hukum  secara  sah  sebagai  antisipasi  bila  terjadi  suatu  permasalahan  hukum,  adanya  tuntutan, gugatan  ganti  kerugian  dan  lain  sebagainya.  Perbuatan  hukum  rumah  sakit  tersebut  berkaitan dengan hak dan kewajiban secara hukum, serta hubungan dengan pihak internal maupun eksternal rumah  sakit.  Hubungan  internal  rumah  sakit  berkaitan  dengan    kepegawaian  rumah  sakit, sedangkan hubungan eksternal rumah sakit berkaitan dengan pihak luar rumah sakit.
Salah satu bentuk kewajiban rumah sakit adalah menjamin akan keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga medis, hal tersebut juga merupakan bentuk perlindungan
hukum dan hak bagi tenaga medis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum merupakan  segala upaya yang dapat menjamin kepastian hukum, sehingga dapat  memberikan  perlindungan hukum  kepada  pihak  yang  bersangkutan ataupun  kepada  pihak yang melakukan tindakan  hukum. Sedangkan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah  sebagai  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  yang bersumber  pada  Pancasila  serta  prinsip  hukum  yang  berdasarkan  dari  Pancasila.  (Pangabean, 2018:65)
Tenaga medis sebagai unsur dalam mewujudkan pelayanan kesehatan dengan tugas melayani masyarakat sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu perlindungan hukum

## Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Karyawannya
terhadap  tenaga  medis  adalah  perlindungan  terhadap  keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 57 poin d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang menjelaskan bahwa dalam praktik tenaga kesehatan Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral,  kesusilaan,  serta  nilai-nilai  agama.  Sehingga  pihak  rumah  sakit  harus  melaksanakan ketentuan  tersebut,  karena  merupakan  salah  satu  faktor  yang  penting  dalam  terlaksananya penyelenggaraan pelayanan  kesehatan.  Namun  bila  tidak  menyelenggarakan,  rumah  sakit  juga harus siap  bertanggungjawab  jika  terjadi  suatu permasalahan  dalam  lingkup  keselamatan  dan kesehatan kerja akibat pelayanan medis terhadap tenaga medis.
Terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja tenaga medis di rumah sakit juga merupakan bentuk  kewajiban  dari  rumah  sakit.  Bilamana  rumah  sakit  tidak  dapat  melaksanakan  atau menyelenggarakan upaya K3RS, maka rumah sakit harus siap bertanggungjawab bila terjadi suatu permasalahan dalam lingkup keselamatan dan kesehatan  kerja  akibat  pelayanan  medis  terhadap tenaga medis.
Salah  satunya  adalah  tanggung  jawab  hukum,  seperti  yang  diketahui  bahwa  rumah  sakit merupakan subyek hukum (badan hukum privat maupun publik) yang memiliki wewenang untuk melaksanakan  perbuatan  hukum  serta  perbuatan  tersebut  harus  dapat  dipertanggungjawabkan secara hukum.  Tanggung jawab hukum rumah sakit timbul dari adanya hak dan kewajiban dari kelompok yang menjalankan organisasi rumah sakit. Kelompok tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu pemilik, manajemen, dan pelaksana tindakan medis.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.
1.  Tanggung jawab rumah sakit terhadap karyawannya didasarkan pada teori tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap karyawan dijelaskan dimana berdasarkan teori tanggung jawab hukum Tanggung jawab  dalam hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi.Dasar hukum dan ruang lingkup pengaturan  tenaga  kesehatan  Diurutkan  berdasarkan  tahun  diundangkannya  maka  sebagai berikut 1) UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan (UU kesehatan); 2) UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (UU rumah sakit) dan 3) UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan (uu tenaga kesehatan).
2.  Menurut doktrin non delable duty rumah sakit harus bertanggung jawab atas hal-hal yang ada dalam  rumah  sakit  sebab  dianggap  merupakan  tugas  rumah  sakit  untuk  menjaga  dan memberikan kelengkapan atau memberikan fasilitas yang baik sebab rumah sakit merupakan pusat  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  bidang  kesehatan  dalam  memberikan  layanan kesehatan  yang  maksimal  kepada  pasien.  Semua  sarana  dan  prasarana  yang  ada  dan diperlukan  dalam  rangka  pelayanan  kesehatan  yang  baik  dan  bertanggung  jawab  harus dilaksanakan    dengan  sebaik-baiknya  oleh  rumah  sakit.  Rumah  sakit  bukan  hanya bertanggungjawab atas kelalaian baik yang dilakukan oleh staf medis maupun tenaga medis yang bekerja sebagai staf rumah sakit. Rumah sakit harus menjamin bahwa sarana prasarana yang ada berfungsi dengan baik dan kontinyu.
3.  Bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap terjaminnya akan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga medis di rumah sakit merupakan kewajiban dari rumah sakit. Bilamana rumah
sakit tidak dapat melaksanakan atau menyelenggarakan upaya K3RS, rumah sakit harus siap bertanggungjawab bila terjadi permasalahan dalam lingkup keselamatan dan kesehatan kerja akibat pelayanan medis terhadap tenaga medis. Tanggung jawab hukum tersebut berhubungan dengan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tanggung jawab hukum dalam tugas menjalankan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  2010,  ukum  Perusahaan  Indonesia,  Cetakan  Keempat,  Citra  Aditya Bakti, Bandung
Akfa,  V,  2017,  Pertanggungjawaban  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  dalam Membuat Party Acte, Lex Renaissance, Nomor 1 Volume 2, Hlm. 162-176.
Andi Sofyan, 2015, Malpraktik Medis, Pustaka Pena Press, Makassar Andrianto, Wahyu and Achmad Andaru, Djarot Dimas 2019. Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol.49: No. 4, Article 9. DOI: 10.21143/jhp.vol49.no4.2348
Ayu, N, 2020) Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional, Surabaya; Scopindo Media Pustaka
Danny Wiradharma, 2016, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, Enda, F, dan Supriyanto, S, 2019, Manajemen Rumah Sakit, Sidoarjo; Zifatama Jawara Ilyas    Amir.  2014.  Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter  Dalam  Malpraktek  Medis  Di  Rumah Sakit,Penerbit Rangkang Education, Cetakan Pertama,Yogyakarta
Kelsen Hans.2007. Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Badan Penerjemah Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta Komalawati, D. Veronica. 2008. Hukum dan Etika dalam Praktik Kedokteran, PT. Pustaka Sinar, Jakarta
Lesmonojati, S, 2020, Pertanggungjawan Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit, Surabaya; Scopindo Media Pustaka
Machmud  Syachrul.  2012.  Penegakan  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Karya Putra Daewati, Bandung
Moljatno,  1993,  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  Hukum  Pidana,  Cetakan Keenam, Rinneka Cipta, Jakarta.
Pangabean, H, 2018, Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan, Yogyakarta; Deepublish Pitono Soeparto, 2018, Etik Dan Hukum Di bidang Kesehatan, Airlangga University, Surabaya Putri,  S,  et.al.,  2018,  Pelaksanaan  dan  keselamatan  Kesehatan  Kerja  Terhadap  Kejadian Kecelakaan Kerja Perawat Rumah Sakit, Jurnal Endurance, Volume 2 Nomor 3. hlm. 271- 277Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss4/9
Sadi Is Muhammad,  2015, Etika Hukum Kesehatan; Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Kencana, Jakarta
Surahman, dkk,.2016, Metodologi Penelitian. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.. Triwibowo Cecep, 2014, Etika Dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hujkum bagi Pasien, Prestasi Pustaka,,
Jakarta
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan (Preambule). Zulkifli, Jimmy, 2012, Kamus Hukum, Graha Media Pres, cetakan pertama, Surabaya

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License