Vol 18 No 3 Januari 2021

## PROBLEMATIKA OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID 19
(Antara Impian dan Harapan Pemerintah Indonesia)
Oleh:
Harsono
Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Surabaya harsonoutomo@gmail.com

## Abstrak
Pada  dasarnya,aturan  dalam  sistem  perudang  –  undangan  di  Indonesia  sudah  disusun berdasarkan  tata  naskah  akademik  dan  serangkaian  penelitian,  pengujian  serta  pembahasan yang  panjang  baik    oleh  lembaga  negara  ataupun    juga  fraksi  terkait  di  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia,  namun  dengan  sedemikian  saksamanya  pembahasan  tersebut masih dirasa kurang sempurna, karena salah satu sifat dari hukum dan aturan  adalah bersifat fleksibel dan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat.Salah salah satu bukti dari dirasa kurang sempurnanya aturan -   aturan yang termaktub dalam Undang – undang  tersebut  salah satunya adalah muncul gagasan tentang Omnibus law Cipta Lapangan Kerja  yang diharapkan pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan efek positif yang sekaligus dapat  menjadi terobosan  ampuh  meningkatkan  derajat  ekonomi  indonesia,  Namun  polemik  justru  muncul karena pengesahan Undang – Undang tersebut dianggap Melanggar Azas Keadilan sosial dan muncul  disaat  Pandemi  covid  19  yang  memporak  porandakan  perekonomian  dunia  tak terkecuali Indonesia sehingga muncul gelombang penolakan oleh kaum buruh
Kata kunci : Omnibus law, cipta Lapangan Kerja, Pandemi Covid 19

## Abstract
Basically,  the  rules  in  the  "change"  system-invitations  in  Indonesia  are  based  on  academic script and a series of studies, tests and discussions of both state institutions and related parties in  the  council  of  representatives  of  the  republic  of  Indonesia,  but  in  so  doing  they  are  less perfect, because one of the characteristics of laws and rules is both flexible and dynamic in following the development of society. Among other things, the lack of perfect proof of the rules embodied in the act - one of which is the idea of omnibus law creating employment that the government of the republic of Indonesia would be able to have a positive  effect while, at the same time, it would be a powerful breakthrough to boost Indonesian economy, But the polemics emerged from the legal action - the act was deemed a violation of social justice, and it emerged at  the  time  of  the  covid  19  pandemic  that  devastated  the  economy  and  Indonesia  was  no exception to this wave of resistance by labor.
Keyword: omnibus law created employment during pandemcovid 19

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat yang moderen adalah masyarakat yang menempatkan Aturan Hukum yang berlaku  sebagai  satu  satunya  pijakan  untuk  menata  dan  mengatur  kehidupan    sosial  secara kongkret  sehari  hari  baik  secara  mikro    sosial  ataupun  secara  makro  sosial.  Sedangkan Pemerintah  sebagai  otoritas  pembuat  /  pembentuk  peraturan  perundang  Undangan  memiliki konsep  menyejahterakan  rakyatnya  dengan  membuat  peraturan  perundang  undangan  yang dapat dimegerti,dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat/ rakyatnya.
Roscoe Pound mengemukakan sebuah teori law as a tool of social egineering ,sebuah gagasan teori efektivitas dan validitas Hukum,berarti dari hal ini hukum atau aturan perundang undangan adalah  dapat  kita persamakan dengan sebuah alat bantu  yang bersifat  muktifungsi yang  diterapkan  bahkan  bisa  dipaksakan  untuk  dibuat  dan  wajib  dilaksanakan  dalam masyarakat.Penulis  dalam  hal  ini  mengaris  bawahi  rencana  Pemerintah  Republik  indonesia untuk  menyederhanakan  aturan  dengan  tujuan  untuk  memperamping  segala  bentuk aturan/undang  -  undang  yang  selama  ini    sudah  berakar  dan  dikenal  oleh  masyarakat indonesia.Tentunya menurut penulis hal  ini  tidak mudah dilakukan oleh pemerintah saat  ini, karena  aturan  yang  sudah  dikenal  patut  diduga  multi  kepentingan  juga  saat  dibentuk  dan  di sahkan di orde pemerintahan sebelum sebelumnya.
Di  era  pemerintahan  saat  ini,  segala  sesuatu  harus  transparan,  namun  masyarakat Indonesia belum siap di zona tersebut. Dianggap penyederhanaan aturan perundang – undangan ini hanya membuat rakyat susah dan yang paling parah ada yang beranggapan bahwa hal yang dirancang pemerintah ini hanya akan membuat rakyat menderita, karena arah kebijakan menjadi tidak menentu.
Menurut penulis, penyederhanaan  aturan perundang undangan, berarti juga harus siap menghadapi  perubahan  sosial.  Dalam  hubunganya  dengan  sektor  hukum  perubahan  sosial merupakan  dampak  terdekat  dari  sebuah  pergeseran  aturan  hukum,  dan  seharusnya  hal  ini menjadi perhitungan dan kajian penting dari disiplin ilmu sosiologi hukum yang nantinya akan menentukan apakah aturan baru/ undang – undang baru tersebut dapat diterima di masyarakat ataukah tidak.
Hubungan perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan interaksi kongkrit, dalam arti terdapat pengaruh dari perubahan sektor hukum terhadap perubahan sosial baik cara berfikir maupun tindakan selanjutnya.
Didalam suatu negara ditinjau dari perubahan hukum, terdapat dua macam hukum, yaitu hukum  yang  cenderung  dapat  diubah  ubah  dan  hukum  yang  cenderung  konservatif.  Hukum
Vol 18 No 3 Januari 2021
keluarga  atau  hukum  tentang  hak  milik  individual  dimana  mana  merupakan  hukum  yang konservatif dan jarang diubah  ubah, sebaliknya banyak bidang hukum bisnis,tata negara dan administrasi  negara  merupakan  hukum  yang  cenderung  dapat  berubah  ubah  sesuai  dengan keinginan dan perkembangan di masyarakat.
Iklim  investasi di  Republik ini   akan sulit  berkembang bilamana  banyak aturan yang tumpang tindih aturan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, serta dengan prosedur perizinan yang  sangat  lama  menjadi  sumber  masalah  yang  tidak  kunjung  selesai.  Melihat  hal  tersebut pemerintah ingin menciptakan terobosan dengan merancang dan mengesahkan Omnibus Law Cipta Lapangan kerja namun celakanya Undang Undang baru ini diluncurkan di masa Pandemi covid 19 dan dikala ini masyarakat sangat  sensitif dikarenakan keadaan ekonomi yang sangat sulit  oleh  karena  itu  muncul  problem  baru  dalam  kemunculan  Undang  –  Undang  ini  yaitu dianggap merugikan masyarakat terutama golongan buruh.
. Dalam hal inilah penulis tertarik untuk membahas omnibus law Cipta Lapangan Kerja dimasa pandemi covid 19 dan begitu  tumpang tindihnya aturan /undang-undang yang saat ini berlangsung di Indonesia, dengan menitik beratkan pembahasan pada teori socialjurisprudence.

## Rumusan Masalah
1.  Apa  yang  menjadi  hambatan  UU  yang  menggunakan  dasar  omnibus  law  Cipta  Lapangan Kerja di Indonesia?
2.Apakah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sesuai dengan azas keadilan sosial bagi buruh dimasa Pandemi Covid 19 ?

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  Normatif 1 .  Yuridis  Normatif adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan - peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.penelitian ini  bersifat  deskriptif  analitis.  Deskriptis  analitis  memiliki  arti  bersifat  menggambarkan
1.Jakarta: Kencana, 2011), hal 61.2. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat”, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006, hal. 13.
I bid. Hal 50.
Vol 18 No 3 Januari 2021
sebagaimana adanya kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah – kaidah yang relevan .

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Hambatan undang -Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Di Indonesia
Dalam  sebuah  pemerintahan  aturan  perundang  undangan  sangatlah  berperan dominan untuk menjamin keberlangsungan sendi kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai sebuah Negara yang memiliki kemajemukan yang sangat luar biasa, banyak suku Ras dan Agama yang hidup bersama.Tentunya pemerintah tidaklah mudah untuk  menentukan alur perundang  undangan  yang  akan  di  bentuk  dan  diberlakukan  di  dalam  masyarakat  yang majemuk seperti demikian. Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen.
Sebelum  amandemen  UUD  1945,  yang  berbunyi  bahwa  "Indonesia  adalah  negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum."Istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada  hakikatnya  keduanya  mempunyai  tujuan  yang  sama  yaitu  menjadikan  Negara Indonesia  sebagai  negara  hukum.Indonesia  sebagai  negara  hukum,  memliki  karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum  yang  dianutnya.  Konsep  yang  dianut  oleh  negara  kita  disesuaikan  dengan  kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. 2
NKRI  sebagai  negara  hukum  yang  berdasarkan  pada  pancasila,  pasti  mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah  negara  yang  aman,  tentram,  aman  sejahtera,  dan  tertib  dimana  kedudukan  hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan  keselarasan  antara  kepentingan  perorangan  maupun  kepentingan  kelompok (masyarkat).Konsep  negara  hukum  pancasila  artinya  suatu  sistem  hukum  yang  didirikan berdasarkan asas-asas  dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. 3 Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang
2 Kompasiana 12 september 2017.kompasiana.com
3 Ibid
Vol 18 No 3 Januari 2021
baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan.
Hukum  yang  baik  dan  adil  perlu  untuk  dijunjung  tinggi  karena  bertujuan  untuk melegitimasi  kepentingan tertentu, baik  kepentingan penguasa, rakyat  maupun kelompok. Oleh karena itu suatu negara yang menyatakan bahwa negaranya merupakan negara hukum. Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum harus  mematuhi  protokol  ini.  Negara  itu  sendiri  merupakan  subjek  hukum,  dalam  arti rechstaat  (Indonesia  ialah  negara  yang  berdasar  atas  hukum).Di  Indonesia  yang menggunakan sebuah konsep rechstaat berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada  bagaimana  bunyi  atau  teks  ketentuan  hukumnya  dalam  pasal-pasal  yang  telah  ada. Supremasi  hukum  di  Indonesia  menurut  konsep  rechstaat  adalah  menempatkan  negara sebagai  subjek  sebuah  hukum,  sehingga  konsekuensi  hukumnya  dapat  dituntut  di  sebuah pengadilan.
Jika kita kaitkan dengan teori yang dikemukanan oleh Roscoe Pound mengemukakan teori law  as  a  tool  of  social  egineering ,sebuah  gagasan  teori  efektivitas  dan  validitas Hukum,berarti  dari  hal  ini  hukum  atau  aturan  perundang  undangan  adalah  dapat  kita persamakan  dengan  sebuah  alat  bantu  yang  bersifat  muktifungsi  yang  diterapkan  bahkan bisa dipaksakan untuk dibuat dan wajib dilaksanakan dalam masyarakat.Penulis dalam hal ini mengaris bawahi rencana Pemerintah Republik indonesia untuk menyederhanakan aturan dengan tujuan untuk memperamping segala bentuk aturan/undang - undang yang selama ini sudah berakar dan dikenal oleh masyarakat indonesia.Tentunya menurut penulis hal ini tidak mudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, karena aturan yang sudah dikenal patut diduga multi  kepentingan  juga  saat  dibentuk  dan  di  sahkan  di  orde  pemerintahan  sebelum sebelumnya.
Dewasa  ini,  Negara  kita  disibukkan  dengan  sebuah  gagasan  besar  dalam  konsep hukum dan perundang – undangan yang kemungkinan nanti akan mengubah tatanan dasar masyarakat  di  seantero  Republik  ini,  gagasan  besar  itu  adalah  Omnibus  law,  Arti  dari omnibus  law  secara  umum  adalah  penyerderhanaan  aturan  undang  -    undang  yang menyentuh  berbagai  sektor aturan di  berbagai  sendi  aturan yang sudah ada. Sebelum kita membahas  lebih dalam  penulis  akan menjabarkan terlebih dahulu  tentang hulu  dari dasar aturan  yang  menjadi  dasar  hukum  penerapan  atau  pembentukan  RUU  Omnibus  Law. Dalam konsep nyata yang di inginkan oleh pemerintah omnibus law  adalah sebuah metode
Vol 18 No 3 Januari 2021
dalam  proses  legislasi  atau  penyusunan  regulasi,  bukan  jenis  peraturan  perundang- undangan.  Karena  itu,  proses  pembentukan  legislasinya  sesuai  UU  No    12  tahun  2011 sebagaimana diperbaharui dalam UU No 15 tahun 2019. “ dalam Undang – undang tersebut Omnibus  law jika  kebutuhanya  mendesak  untuk  segera  di  bahas  maka  harus  pula  masuk dalam  daftar  Prioritas  Prolegnas  ,  dan  secara  konsep  dasar  RUU  omnibus  law    sudah  itu masuk dalam prioritas Prolegnas.
Dalam pijakan dasar pembuatan serta pembahasan RUU  yang menggunakan metode Omnibus  Law  dalam  penyusunan  naskah  akademiknya    mengacu  pada  UU  No  12  tahun 2011. Sebab, UU No 15 tahun 2019 tidak merevisi tentang tata cara penyusunan pembuatan peraturan  perundang-undangan.  “Itu  sebabnya,  pembuatan  RUU  dengan  metode omnibus law tetap menggunakan  UU  No 12 tahun 2011  dimana syarat  substantif dan syarat  teknis tidak berubah. Dalam hal ini penulis dapat contohkan pada  Pasal 44 UU No 12 tahun 2011 mengatur  mekanisme  penyusunan  naskah  akademik  dan  Pasal  45  mengatur  tentang  RUU yang diusulkan presiden dan DPR disusun berdasarkan daftar prolegnas. Pasal 44 ayat (1) menyebutkan, “Penyusunan  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
Ayat (2)- menyebutkan, “Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak  terpisahkan  dari Undang-Undang  ini. Sementara  Pasal 45  ayat (1) menyebutkan, “Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta  Rancangan  Undang-Undang  yang  diajukan  DPD  kepada  DPR  disusun  berdasarkan Prolegnas.” Hanya saja, dalam UU No 12 tahun 2011 memang tidak mengatur secara jelas mekanisme  tata  cara  pencabutan,  pemindahan,  perubahan  pasal-pasal  dari  sejumlah  UU yang masuk dalam RUU omnibus law. Dari formulasi ini setidak tidaknya penyusunan RUU yang berbasis Omnibus Law memiliki dasar aturan yang jelas dan mengikat.
Namun menurut penulis, hanya sistematika kerancuan pemahaman di masyarakatlah yang membuat RUU yang menggunakan mekanisme Omnibus Law terhambat dan terkesan sangat  mengerikan sebagai  contoh  yang  sangat  menarik  sekali    untuk  dibahas  adalah Omnibus  law  RUU  Cipta  kerja.  Ada  79  undang  -  undang  dan  11  klaster  yang  dianggap bermasalah  yang  salah  satu  isunya  adalah  ekonomisentris  bukan  kesejahteraan.Menurut penulis  statement  ini  harus  dikaji  lebih  mendalam  dalam  konteks  yang  berbeda.  Yaitu konteks  pemikiran sociological  jurisprudence yang  akan  membawa  titik  temu,  apakah aturan  ini  bisa  diterima  ataukah  tidak  untuk  tumbuh  didalam  masyarakat  Indonesia  yang
Vol 18 No 3 Januari 2021
majemuk.  Kita  mengenal  karakter  hukum/aturan  di  Indonesia  ini  merupakan  karakter peraturan yang sangat lemah dan mudah berubah menurut penulis ada 3 ( tiga ) standar yang harus di ubah sebelum merencanakan omnibus law di Republik ini” yang pertama adalah kurangnya kesadaran pemerintah untuk memahami segi pemahaman aturan yang akan dan yang sudah dijalankan,kadang masyarakat belum memahami aturan tersebut ternyata aturan itu  sudah  ganti,atau  aturan  itu  sudah  bertumpuk  oleh  aturan  yang  lebih  spesialis  namun kedua  aturan  tersebut  sama-  sama  berjalan  ,    yang  kedua  adalah  anggapan  bahwa  semua warga negara memahami hukum atau aturan yang dibuat pemerintah dan harus serta wajib menjalankan aturan tersebut dan yang ketiga adalah kurang melibatkan masyarakat dalam teknis penyusunan hukum atau peraturan dan hanya percaya pada protokol naskah akademik penyusunan undang – undang Semata.
Menurut  penulis  RUU  yang  menggunakan  dasar  omnibus  law,  bukanlah  momok yang  seharusnya  ditakuti  oleh  masyarakat,  jika  ketiga  paradigma  diatas  dihapus  diganti dengan sosialisasi yang lebih intensif didalam masyarakat. Dan pemerintah jangan biasakan rakyat  Indonesia  menjadi  mental  peminta  minta  yang  selalu  mengandalkan  bantuan pemerintah, sehingga begitu rakyat diajak keluar dari zona nyaman maka seketika itu pula rakyat  menolak dan bilang pemerintah tidak pro rakyat,  pemerintah hanya pro pengusaha dan lainnya seperti yang terjadi saat ini.DPR dibuat pusing dengan hobi masyarakat yang selalu dan selalu memahami aturan dari sudut pandang mereka, dan tidak memahami aturan tersebut  dari  sudut  pandang  kemanfaatan  kedepan.  Harusnya  masyarakat  dididik  secara konsep negara hukum sesuai Roh yang dimiliki bangsa Indonesia dalam menentukan arah bernegaranya,sehingga  masyarakat  mampu  untuk  mencerna  dan  memiliki  jiwa  kritis  dan terarah bukan jiwa bersungut sungut dan merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah atau rencana pemerintah.
Penulis  memahami  bahwa  tujuan  Omnibus  law  di  indonesia  adalah  sangat  baik, untuk  memberikan  kepastian  hukum  dalam  masyarakat  dan  bentuk  pertanggung  jawaban pemerintah  atas  terselenggaranya  pemerintahan  yang  adil  dalam  segala  aspek.  Namun pemerintah lupa untuk mengubah terlebih dahulu pandangan masyarakat mengenai sistem dan  pola  hidup  yang  mandiri  terbuka  dan  akuntabel  dalam  dunia  aturan  dan  perundang undangan. Jangan lantang menolak sebelum memahami konteks aturan baru, jangan buru - buru  demo  turun  ke  jalan  menyuarakan  penolakan  karena  semua  ada  mekanismenya. Sebagai catatan pemerintah Rakyat kita  sangat kawatir jika tiba -  tiba aturan atau undang – undang  yang  direncanakan  pemerintah  jalan  dan  rakyat  menjadi  korban,  jika  penulis
sederhanakan  adalah  rakyat  pobia  dengan  Rencana  Pemerintah  terutama  dalam  aturan perundang – undangan.
b. Kesesuaian  Undang  –  Undang  Omnibus  Law  Cipta  Lapangan  Kerja    dengan  azas Keadilan dimasa Pandemi Covid 19
Iklim  investasi  di  Republik ini  akan sulit  berkembang bilamana banyak aturan yang tumpang tindih aturan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, serta dengan prosedur perizinan yang  sangat  lama  menjadi  sumber  masalah  yang  tidak  kunjung  selesai.  Melihat  hal  tersebut pemerintah ingin menciptakan terobosan dengan merancang dan mengesahkan Omnibus Law Cipta Lapangan kerja namun celakanya Undang Undang baru ini diluncurkan di masa Pandemi covid 19 dan dikala ini masyarakat sangat  sensitif dikarenakan keadaan ekonomi yang sangat sulit  oleh  karena  itu  muncul  problem  baru  dalam  kemunculan  Undang  –  Undang  ini  yaitu dianggap merugikan masyarakat terutama golongan buruh.
Undang  –  Undang  Omnibus  law  cipta  lapangan  Kerja  memiliki  kecenderungan meningkatkan perekonomian secara makro, namun kurang memperhatikan tentang peningkatan pelaku  usaha  terutama  kaum  pekerja.  Pasal  88  UU  Omnibus  Law  Cipta  lapangan  kerja menekankan  tentang  perlindungan  tenaga  kerja  dan  peningkatan  investasi  hal  ini  dapat  kita simpulkan bahwa tendensinya adalah penguatan Nilai Investasi saja dan kurang memperhatikan dan megedepankan perbaikan standar mutu dan kualitas tenaga kerja. Banyak pasal yang acap kali menyebutkan kata “efisiensi dan peningkatan produktifitas tenaga kerja, padahal jika kita bicara  produktifitas  tenaga  kerja  kita  membicarakan  latar  belakang  pendidikan,  spesifikasi keahlian dan segala macam sertipikat keahlian yang mendukung bidang keahlian pekerja.
Hal ini secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan  produktifitas dan peningkatan derajat sumber daya manusia terutama pekerja di Indonesia, Namun hal ini justru menjadi polemik tersendiri dari aturan ini, kenapa penulis sampaikan hal ini, karena menurut indeks  rata  –  rata  kemampuan  pekerja  yang  ada  di  Indonesia  tidak  memiliki  skill  yang mumpuni,  ijazah  Rendah,  sertipikat  Kopetensi  ala  kadarnya  jauh  dari  kata  exelent  yang diharapkan di Undang – Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. 4
Penulis juga berpendapat bahwa di masa Pandemi covid 19 ini, aturan -  aturan  dalam Undang – Undang Omnibus Law tentulah mengancam pemenuhan kebutuhan ekonomi kaum pekerja yang penulis sampaikan tadi yang ada apa posisi golongan Skill Rendah dan Menengah
4 Lihat Undang – Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Vol 18 No 3 Januari 2021
( SRM), karena ancaman aturan ini bagi kaum SRM ini lebih menakutkan dari virus covid 19 karena dampak kedepanya lebih mengerikan bagi kehidupan mereka.
Hal inilah yang menyebabkan mereka  “ pekerja” yang kita klaster di kelas SRM tadi akan mati -  matian menolak, Disinilah muncul  konflik kepentingan banyak penunggang gelap yang  dengan  kapasitasnya  memberikan  opini  sepotong  demi  sepotong  untuk  memprofokasi buruh  sehingga  seolah  olah  azas  keadilan  bagi  buruh  di  kaum  SRM  ini  menjadi  isu  utama penolakan dan pengesahan Undang – Undang ini serasa tidak adil dan melanggar Azas Keadilan Sosial  bagi  Buruh,  apalagi  disahkan  di  masa  Pandemi  covid  -19.  Untuk  Memberikan  rasa tentram  Pemerintah  harusnya  menyediakan  anggaran  khusus  di  APBN  untuk  proses Peningkatan skill melalui pelatihan -  pelatihan yang terstuktur , intens dan bersertifikasi Paten sebagai pendukung  cita – cita Undang – Undang Omnibus Law Cipta Lapangan kerja  untuk kaum  buruh  yang  memiliki  pendidikan  Rendah  sehingga  bisa  bersaing  dan  tidak  tersisihkan begitu saja.

## D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
Omnibus law adalah sebuah metode dalam proses legislasi atau penyusunan regulasi, bukan  jenis  peraturan  perundang-undangan  karena  hal  inilah  harusnya  RUU  yang menggunakan dasar omnibus Law bukan momok yang harus di tentang, namun harus duduk bersama  untuk  mengkaji  tanpa  didasari  kepentingan  apapun  dalam  pembahasan  dan pengawalanya. Penulis  memahami bahwa tujuan UU yang menggunakan dasar  Omnibus law di indonesia adalah sangat baik, untuk memberikan kepastian hukum dalam masyarakat dan bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas terselenggaranya pemerintahan yang adil dalam  segala  aspek.  Namun  pemerintah  harus  berusaha  mengubah  terlebih  dahulu pandangan masyarakat mengenai sistem dan pola hidup yang mandiri terbuka dan akuntabel dalam dunia aturan dan perundang undangan dan lebih melibatkan elemen masyarakat untuk menjadi kontributor dasar dalam pembentukan peraturan perundang – undangan.

## b. Saran Tindak Lanjut
Pemerintah  harusnya  menyediakan  anggaran  khusus  di  APBN  untuk  proses Peningkatan  skill  melalui  pelatihan  -    pelatihan  yang  terstuktur  ,  intens  dan  bersertifikasi Paten sebagai pendukung  cita – cita Undang – Undang Omnibus Law Cipta Lapangan kerja untuk  kaum  buruh  yang  memiliki  pendidikan  Rendah  sehingga  bisa  bersaing  dan  tidak tersisihkan begitu saja.
Vol 18 No 3 Januari 2021

## DAFTAR PUSTAKA
- UUD 1945
- UU RI No 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan dan Ketenaga  kerjaan
- UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
- Jakarta: Kencana, 2011), hal 61.2. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
- Harian Elektronik Kompas “Kompasiana .com”.