## IJTIHAD POLITIK UMAR IBN AL-KHATTAB
(Implementasi Fiqh Kontekstual dalam Pemerintahan Islam)
Abdul Mukti Thabrani (Dosen STAIN Pamekasan)
Abstrak :
Fungsi  negara  sebagai  wadah  syariat  meniscayakan  kemampuan pemimpin  untuk  senantiasa  melakukan  ijtihad  sebagai  bagian  tak terpisahkan  dalam siyasah  syar’iyyah atau  politik  pemerintahan. Ranah ini sangat dinamis dan sekaligus menimbulkan gejolak yang terus  berkobar  dalam  tubuh  umat  Islam  sejak  jaman khulafaur rasyidin sampai  hari  ini.  Dalam  hal  pengelolaan  politik  dan pemerintahan,  diakui  atau  tidak,  Islam  tampil  sebagai  sebuah kekuatan dengan kemampuan yang mengungguli agama lain, yang kemudian  mengantarkan  pada  peradaban  yang  besar,  berwibawa, dan diakui dalam kancah politik dunia. Kampium dalam ranah itu adalah  Umar  Ibn  al-Khattab.  Artikel  ini  mencoba  mengungkap bentuk  bangunan  ijtihad  politik  Umar  Ibn  al-Khattab  yang merupakan  manifestasi maslahah  mursalah sebagai  bagian  integral dan  destinasi  dari  konsep  politik  pemerintahan  Islam.  Prioritas ijtihad  politik  dalam  berbagai  bidang,  serta  implementasi  fiqh kontekstual  dalam  bidang  politik  dan  pemerintahan  Islam  dalam perspektif  konteks  pemaknaan siyasah  syar’iyyah sebagai  pijakan dasar kesejahteran dan kemaslahatan umum.
Kata kunci:
Ijtihad politik , fiqh , siyasah syar’iyyah
Abstract :
The function of a state, as law institution, is about to make certain the  leader  competence  that  is  to  continuously  perform ijtihad (effort)  as  inseparable  part siyasah  syar’iyyah (the  politic  of government). This is completely a dynamic domain as well as able to  create  flaming  desire  in  the  body  of  Islamic  community  since the era of khulafaur rasyidin up to present time. On the management of politics and government, it is undeniable that Islam appears as the  most  powerful  force  that  finally  takes  to  the  great, authoritative,  and  accepted  civilization  in  world  politics.    In  this context  Umar  Ibn  al-Khattab  became  the  champion.  This  article describes  the  form  of  political  effort  buildings  of  Umar  Ibn  al- Khattab  manifested maslahah  mursalah as  an  integral  part  and  the destination  of  Islamic  government’s  political  concept.      It  also turned  to  be  political  effort  priority  at  any  fields,  the implementation  of  contextual  fiqh  (Islamic  law)  in  the  Islamic government  from  the  perspective  of siyasah  syar’iyyah meaning context as the basis of public prosperity and profits.
Key Words:
Ijtihad politik (political effort) , fiqh (Islamic law) , siyasah syar’iyyah
PENDAHULUAN Bukan tanpa alasan, Allah membekali manusia dengan perangkat ajaran yang  kemudian  disebut  agama.  Media  komprehensif  yang  berbasis  wahyu  ini mutlak  diperlukan  manusia  bagi  kelangsungan  hidup  mereka  di  berbagai  alam kehidupan,  baik  dunia, barzakh ,  dan  akhirat.  Untuk  melestarikan ajaran  agama, kemudian  Allah  juga  melengkapinya  dengan  wadah,  yang  kemudian  kita menyebutnya  sebagai  negara,  kekuasaan,  atau  apapun  namanya.  Kekuasaan diperlukan untuk menopang agama 1 . Dan untuk melestarikan dan memastikan berjalannya  proses  itu  manusia  diperintahkan  menggunakan  akalnya  sebagai
1 Lihat:  al-Mawardi, al-ahkam  al-sulthaniyyah  wa  al-walayat  al-diniyyah, (Dar  al-kutub  al-ilmiyyah: Beirut, t.t.), hlm., 32.
instrumen  “ijtihad”.  Atau  upaya  yang  dilakukan  dengan  penuh  kesadaran  dan kehati-hatian untuk mencari solusi atas berbagai persoalan kehidupan 2 . Fungsi  negara  sebagai  wadah  syariat  meniscayakan  kemampuan pemimpin  untuk  senantiasa  melakukan  ijtihad  sebagai  bagian  tak  terpisahkan dalam siyasah syar’iyyah atau politik pemerintahan. Ranah ini sangat dinamis dan sekaligus  menimbulkan  gejolak  yang  terus  berkobar  dalam  tubuh  umat  Islam sejak jaman khulafaur rasyidin sampai hari ini. Dalam hal pengelolaan politik dan pemerintahan,  diakui atau  tidak,  Islam  tampil  sebagai  sebuah kekuatan  dengan kemampuan yang mengungguli agama lain, yang kemudian mengantarkan pada peradaban yang besar, berwibawa, dan diakui dalam kancah politik dunia. Dalam pengakuan jujur Carleton, salah seorang tokoh yang berpengaruh dalam bisnis internasional,  kemampuan  Islam  dalam  menciptakan  peradaban  gemilang  yang berbasis  ilmu  pengetahuan  tidak  semata  karena  Islam  memang  agama  yang sempurna  dan  mencakup  semua  bidang  kehidupan,  namun  juga  karena  faktor kepemimpinan  politik  yang  berwibawa  dan  mencakup  semua  kawasan  dunia dalam penerapan hukum sebagai buah dari fiqh yang mendalam dan kontekstual tentang agama dan negara. 3
Dalam konteks ijtihad politik bagi kepentingan rakyat, mestinya hal yang paling  dikedepankan  adalah  makna  poltik  dalam  pengertian  yang  paling  ideal, yang  bukan  dipahami  dan  dihayati  oleh  para  politisi  yang  hanya  memperkosa kekuasaan bagi kepentingan pribadi dan golongannya. Pengertian politik di sini mesti  dijalankan  dengan  tujuan  untuk  menjamin  tiap-tipa  individu  dalam masyarakat bisa menjalani kehidupan yang kualitasnya semakin meningkat, dan semua orang dalam arti warga negara mempunyai kesempatan dan kemudahan yang sama untuk mewujudkan potensi terbaik bagi kehidupan. 4
Pemikiran politik pemerintahan Islam yang kemudian melahirkan ijtihad politik dari tokoh-tokohnya secara berkesinambungan, sebenarnya telah dikenal sejak  lama  walaupun  sebagian  diilhami  oleh  Yunani  kuno  melalui Republic nya Plato  yang  berisi  filosofi  keadilan,  maupun Politics nya  Aristoteles  yang merupakan  respon  terhadap  konstitusi  yang  dihasilkan  negara  pada  waktu  itu. Hal ini bisa kita lacak dari hasil pemikiran para fuqaha’ yang menuangkan ijtihad
2 Untuk keterangan yang lengkap tentang urgensi ijtihad dan peranannya dalam kesejahteraan umat dan bangsa, Lihat: Abdul Aziz al-Said, al-ijtihad wa ri’ayat al-maslahah, (Islamic University of IMBS Press: Riyadh, 1994) hlm., 24.
3 Carleton S, chairman dan CEO Hawlett dalam ceramahnya yang bertajuk “ Technology, business, and  our  way  of  life” 2001,  sebagaimana  dikutip  Lutfi  Aqrobah  dalam Kepemimpinan  politik  Islam menuju pemerintahan kuat dan mandiri, (jurnal Islamia vol 5 no 2 tahun 2009).
4 Baca AS Laksana, Jokowi dan Kegelapan, Opini Jawa Pos, 22 Februari 2015.
mereka dalam bidang politik ke dalam kitab-kitab fiqh besutan mereka sebagai induk mazhab masing-masing. Untuk sekedar menyebut nama, Abu Hanifah (w 150  H),  Abu  Yusuf  al-Qadhi  (w  171  H),  menuangkan  ijtihadnya  dalam  hal kedaulatan  negara,  perundang-undangan,  pemilihan  dan  penentuan  pemimpin tertinggi,  pemisahan  kekuasan  ekskutif  dan  legislatif,  kewajiban  warga  negara, serta pembahasan tentang perpajakan dan bea cukai yang melampaui jamannya. Pemikiran dan rumusan yang merupakan hasil ijtihad tersebut tentu saja kental dengan  warna  fiqh  kontekstual  dan  rasional  sebagai  watak  dan  corak  dari mazhab  Hanafi.  Karena  disandarkan  pada  al-Qur’an  dan  Sunnah,  maka  sangat jelas  terlihat  bahwa  rumusan  tersebut  bersifat  normatif  dan  legalistik.  Dalam perjalanan  selanjutnya  timbul  ijtihad  baru  yang  bersifat  historis  dan  bersandar pada  filsafat  moral,  seperti  tampak  dalam  karya-karya  al-Mawardi  (w  450  H), Abu Ya’la al-Farra’ (w 458 H), al-Ghazali (w 505 H), maupun Ibn Khaldun (w 808 H). 5
Ijtihad  politik  Umar  ibn  al-Khattab  menjadi  urgen  dan  relevan  dalam konteks  perpolitikan  masa  kini,  dimana  kekuasaan  dan  uang  menjadi  poros sekaligus  sumbu  kehidupan,  karena  ijtihad  yang  dibangun  dan  dikembangkan merupakan  hasil  dari  pergulatan  langsung  melalui  pendekatan  fiqh  kontekstual yang  berbeda  dari  mayoritas  ijtihad  para  sahabat  Nabi  SAW  pada  masa  itu. Puluhan bahkan ratusan hasil ijtihad khalifah kedua ini diimplementasikan dalam pemerintahan  Islam  yang  dikomandani  oleh  beliau  sendiri  sehingga menimbulkan  apa  yang  disebut  oleh  para  sejarawan  sebagai  masa  kejayaan pemerintahan Islam yang betul-betul dirasakan keadilannya oleh semua lapisan masyarakat,  baik  yang  miskin  maupun  yang  kaya,  baik  yang  muslim  maupun yang non muslim.
Dibandingkan  para  khalifah  yang  lain,  Umar  ibn  al-Khattab  paling banyak  memberikan  kontribusi  ijtihad  politik  dalam  semua  bidang,  termasuk ekonomi  dan  hubungan  internasional.  Pada  masa  beliau  beberapa  kebijakan politik  yang  berbasis  kerakyatan  dan  keadilan  diaplikasikan  secara  tegas  dan tuntas, misalnya dalam hal bea cukai, ekspor impor, pricing , pajak tanah dan harta kekayaan,  trias  politika  (kekuasaan  ekskutif,  legislatif  dan  yudikatif),  dan kebijakan  hubungan  luar negeri  dan  internasional 6 .  Karenanya  tidak  heran  jika pemikirannya  banyak  dimasukkan  oleh  al-Suyuthi  dalam  kitabnya al-wasail  fi ma’rifat  al-awail, sebuah  kitab  yang  khusus  membahas  para  pioner  dan  para
5 Lihat:  Abdul  Muin  Salim, Konsepsi  Kekuasaan  Politik  dalam  al-Qur’an, (Jakarta:  Raja  Grafindo, 2002), hlm., 3-5.
6 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Syariat, (Predana Media: Jakarta, 2003), hlm., 29.
penggagas  dan  pelaku  awal  atau  pertama  dari  masa  ke  masa.  Dalam  daftar  al- Suyuthi,  banyak  sekali  sebutan  nama  Umar  sebagai  orang  yang  pertama  kali melakukan terobosan dalam bidang ijtihad politik pemerintahan Islam. 7
Keadilan dan keagungan khalifah yang dijuluki al-faruq (pembeda antara al-haq dan al-batil ) tidak hanya mengagumkan bagi kaum muslimin, tapi juga bagi non  muslim.  Sekedar  menyebut  contoh,  Michael  H.  Hart  memasukkannya dalam  deretan  100  tokoh  paling  berpengaruh  dalam  sejarah.  Dengan  alasan, bahwa  berbagai  terobosannya  dalam  bidang  politik  dan  juga  keadilannya  telah merubah sejarah dunia, dan mempengaruhi detak jarum sejarah dan perputaran masa.  Dalam  pandangan  Hart,  Umar  telah  banyak  memberikan  manfaat  yang besar  bagi  dunia,  dan  dunia  punya  hutang  yang  besar  kepadanya.  Dan  secara internal,  ekspansi  atau futuhat yang  dilakukannya,  berikut  implementasi  ijtihad politiknya,  telah  memantapkan  sistem  pemerintahannya  dan  menjadikannya sebagai model permanen. 8

## BIOGRAFI POLTIK DAN INTELEKTUAL UMAR IBN AL- KHATTAB
Umar  Ibn  al-Khattab  merupakan  seorang  khalifah  yang  memiliki keunggulan, keunikan dan keutamaan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari salah satu  prestasi  historis  yang  melekat  pada  dirinya.  Yaitu  gelar al-faruq yang disandangnya  sepanjang  masa  sebagai  pemberian  dari  Nabi  Saw  dan  dunia mengakuinya. 9 dan  juga  masa  kepemimpinannya  yang  membawa  kejayaan  dan kewibawaan Islam ke seluruh penjuru dunia.
Secara nasab, silsilah beliau adalah sebagai berikut: Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurth bin Razah bin Adiy
7 Lihat:  Jalaluddin  al-Suyuthi, al-Wasail  fi  Ma’rifat  al-Awail, (cet  1,  Dar  al-Hayat:  Beirut,1988), hlm., 36.
8 Salah satu poin yang dijadikan Hart sebagai indikator keberpengaruhan pemerintahan Umar dalam  menentukan  sejarah  dunia  adalah  kenyataan  bahwa  pada  beberapa  ekspansi  yang dilakukannya sampai ke Mesir, Persia, dan Turki, tidak ada pemaksaan bagi kaum non muslim untuk masuk Islam. Mereka dibebaskan memeluk agamanya dan dijamin keamanannya dengan jizyah yang telah disetorkan ke kas negara. Selanjutnya Lihat: Michael H. Hart, 100 Tokoh Palin Berpengaruh dalam Sejarah, terj. Mahbub Djunaidi, (Pustaka Jaya: Jakarta, 2003), hlm., 266.
9 Lihat: Ibn Hajar al-Asqalani, al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, vol 2 (Baghdad: Dar Rayyan, t.t.), hlm., 512. Arti al-Faruq adalah pembeda. Maksudnya pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Gelar ini disematkan karena beliau adalah ketika di Makkah beliau mengumumkan keislamannya secara  terang  terangan,  dan  menantang  kaum  musyrikin  Makkah  untuk  beradu  fisik  jika membenci keislamannya.
bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib, dari marga Quraisy dan klan Adiy yang sangat terhormat.  Sedangkan kun-yah atau  panggilannya  adalah  Abu  Hafash  atau Abu Hafshah. Karena Hafshah adalah anak tertuanya. 10
Umar  dilahirkan  30  tahun  sebelum  masa  kenabian.  Jadi  lebih  muda sepuluh  tahun  dari  Nabi  Saw.  Sebelum  masuk  Islam,  Umar  terkenal  sebagai orang  yang  keras,  pemberani,  berperawakan  tinggi  besar,  dan  temperamental. Separuh  hidupnya  dihabiskan  di  masa  jahiliyyah  dan  separuhnya  lagi  di  masa Islam. Dalam masa Islam itulah tinta emas sejarah menorehkan namanya sebagai salah seorang pahlawan Islam yang sangat dikagumi dan dikenang dunia. Bahkan Michael  H.  Hart  menempatkannya  dalam  ranking  seratus  tokoh  paling berpengaruh dalam sejarah. 11
Di  antara  sifat-sifat  yang melekat  dalam  diri  Umar  sebagai  sifat sajiyyah mahmudah adalah kenyataan bahwa ia mempunyai tabiat adil, bertanggung jawab, ketat  terhadap  para  pejabat,  santun  kepada  rakyat,  sangat  perhatian  kepada urusan  mereka,  tegas  dalam  urusan  agama,  berwibawa,  sangat  disegani,  tajam firasatnya,  luas  ilmunya,  cerdas  pemahamannya,  dan  sifat-sifat  lain  yang bermuara pada keunggulan pribadi sebagai pemimpin dan pengayom. 12
Salah  satu  kualitas  personal  yang  dimiliki  Umar  adalah  ketegasan  dan kewibawaan.  Bahkan  kewibawaan  ini  bukan  hanya terbatas  pada  manusia,  tapi juga  pada  makhluk  lain.  Dalam  sebuah  riwayat  disebutkan  bahwa  Nabi  Saw mengatakan,” Wahai  Ibn  al-Khattab,  demi  Allah,  setan  tidak  akan  berjalan  melewati jalan yang kamu lewati karena takut kepadamu”. 13
Dalam  memahami  hadist  ini  sebagian  ulama  seperti  Imam  al-Nawawi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hal tersebut adalah bahwa secara eksplisit setan takut dan lari jika melihat Umar melewati sebuah jalan dan berusaha  untuk  menghindar  dari  jalan  tersebut  sehingga  tidak  berpapasan dengan Umar. Hal ini disebabkan karena kehebatan Umar dalam hal keyakinan, ketegasan, dan keberanian karena Allah. Sementara al-Qadhi Iyadh memahami hadist  ini  secara  implicit  bahwa  setan  dan  teman-temannya  (dari  bangsa manusia) yang jauh dari kebenaran dan suka kemaksiatan memang menjauh dari kebenaran dan keadilan yang melekat pada diri Umar Ibn al-Khattab 14 .
10 Lihat: al-Suyuthi, Tarikh al-Khulafa’, (Kaioro: Dar Saadah, 1980), hlm., 113.
11 Michael H Hart, 100 Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah, hlm., 264.
12 Ibn Abdil barr, al-Isti’ab, vol 3 (Kairo: Maktaba Nahda, t.t.), hlm., 146.
13 HR. Imam al-Bukhari, 7/ 37
14 Lihat: al-Nawawi, Syarh shahih muslim, vol 15 (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm., 167.
Sikap dan sifat keras Umar dalam masalah agama bermuara pada aplikasi perintah agama dalam segala makna, dengan tetap berpedoman pada al-Qur’an dan sunnah dengan penuh kehati-hatian. Juga tidak menafikan adanya sifat kasih saying  sebagai  manusia.  Karena  bagaimanapun  Umar  adalah  ayah,  suami, saudara, teman, dan sekaligus juga pemimpin yang membumi.
Kisah  masuk  islamnya  Umar  sangat  populer  dalam  berbagai  buku sejarah.  Sehingga  sangat  logis  jika  hal  tersebut  kemudian  menjadi trade  mark tersendiri sebagai sebuah argumen keagungan dan kewibawaan kebenaran diatas kebatilan.  Jauh  sebelum  ia  masuk  Islam,  Nabi  Saw  berdoa  semoga  Islam dikuatkan dengan salah satu diantara dua Umar, yaitu Umar Ibn al-Khattab atau Umar  Ibn  Hisyam  (Abu  Jahl).  Dan  Allah  kemudian  mengabulkan  doa  Nabi dengan  member  hidayah  Islam  kepada  Umar  Ibn  al-Khattab 15 .  Bahkan  Ibnu Mas’ud,  salah  seorang  sahabat  Nabi  yang  termasuk al-sabiquna  al-awwalun, mengatakan  Islam  menjadi  kuat  dan  berwibawa  sejak  masuknya  Umar  ke dalamnya.  Dan  sejarah  memang  membuktikan  bahwa  Islam  mencapai kejayaannya dan terus berkembang di masa kepemiminan Umar sampai ia wafat pada  tahun  23  H  karena  dibunuh  secara  khianat  dengan  cara  ditusuk  dari belakang ketika sedang menjadi imam solat subuh di masjid Nabawi. Dan pada masanya, kekuasaan dan futuhat Islam terbentang sampai ke Azerbaijan, Persia, Mesir, dan Yaman. 16
KUALIFIKASI FIQH DAN IJTIHAD Dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam apa yang kemudian dikenal  sebagai ulumul  Qur’an pasti  dikenal  adanya  pembahasan  tentang muwafaqat  umar. Di  situ  dibahas  tentang  beberapa  ayat  al-Qur’an  yang merupakan “persetujuan” Allah terhadap pendapat atau “fiqh” Umar. Ayat-ayat ini  kemudian  dikenal  dalam  ilmu  al-Qur’an  sebagai muwafaqat  umar atau persetujuan  Allah  kepadanya  dalam  berbagai  hal  atau  kasus  yang  terjadi  dan kemudia  ditetapkan  sebagai  hukum  (ajaran)  Islam.  Menurut  sebagian  ulama, sebagaimana dikatakan al-Suyuthi, jumlahnya sekitar dua puluh ayat 17 . Di antara ayat-ayat tersebut, adalah ayat tentang anjuran solat di belakang maqam Ibrahim,
15 Al-Suyuthi, Tarikh al-Khulafa’, hlm ., 109.
16 Untuk keterangan yang lebih luas dan mendetail tentang biografi Umar Ibn al-Khattab, Lihat:
Ibnul  Atsir, Usdul  Ghabah  fi  Ma’rifat  al-Shahabah, Ibnu  Sa’ad, al-Thabaqat  al-Kubro, Ibnul  Jauzi, Tarikh Umar, al-Suyuthi, Tarikh al-Khulafa, Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, dan kitab-kitab biografi lainnya.
17 Ibid., hlm., 125.
ayat tentang hijab, ayat tentang tawanan perang Badar, ayat tentang khamar, ayat tentang  hubungan  suami  istri  di  malam  puasa,  ayat  tentang  musyawarah,  dan sebagainya 18 . Dari persetujuan ilahiyah di atas kemudian dapat disimpulkan bahwa fiqh Umar  dan  pemahaman  agamanya  secara  umum  sangat  kredibel  dan  sudah mendapatkan  pengakuan  dan  kualifikasi  langsung  dari  pemberi  syariat,  yaitu Allah Swt. Oleh karena itu tidak diragukan lagi keahlian untuk melakukan ijtihad utamanya  menyangkut  hal  yang  berhubungan  dengan  tata  negara  dan pemerintahan Islam.
Sebagai illustrasi umum dan sederhana tentang kualifikasi fiqh dan ijtihad Umar,  berikut  dinukilkan  pernyataan  para  ulama  dan salafu  shaleh tentang keahlian Umar yang menggambarkan kualitas dan kapasitasnya sebagai mujtahid, sebagaimana  ditulis  al-Suyuthi  dalam tarikh  al-khulafa. Abu  Bakar  al-Shiddiq berkata,”Umar adalah orang yang paling aku cintai” dan ketika ditanya mengapa beliau menunjuk Umar sebagai penggantinya, apa jawaban yang akan  diberikan kepada Allah tentang hal itu, Abu Bakar menjawab,”aku akan menjawab, telah aku jadikan orang terbaik sebagai pemimpin mereka”. Hudzaifah berkata,”ilmu manusia  semua  ada  di  kamar  Umar”.  Dan  banyak  lagi  pujian yang  merupakan refleksi naratif dari kapasitas seorang mujtahid kalangan sahabat yang bernama Umar Ibn al-Khattab 19 .
Hal  lain  yang  tak  dimiliki  pemimpin  lainnya  adalah abqariyyah atau kecerdasan  dan  kepeloporan.  Dalam  bukunya  yang  sangat  terkenal,  Abbas Mahmud  al-Aqqad  menyebut  lebih  dari  seratus  bidang  yang  mana  Umar merupakan  perintis  dan  pencetus.  Dan  buku  itu  sesuai  dengan  isinya,  diberi judul Abqariyyatu  Umar. 20 Yang  dimaksud  dengan abqariyyah secara  etimologis adalah  puncak  pencapaian  yang  tidak  tertandingi,  atau  pemimpin  yang  paling menonjol 21 . Dua makna semantis ini sangat erat dengan kualitas Umar sebagai pribadi. Dan Nabi Saw pun juga mengakuinya dalam sebuah riwayat hadist 22 .
Kualifikasi  ijtihad  Umar  Ibn  al-Khattab  muncul  dari  fiqhnya  yang  luas dan  kontekstual.  Dalam  perspektif  jurisprudensi  Islam  (ushul  fiqh),  ijtihad adalah  instrument  yang  mengharuskan  seorang faqih untuk  mengistimbath hukum  dari  sumbernya  dengan  segala  kemampuannya  untuk  menghasilkan
18 Ibid., hlm., 112.
19 Ibid., hlm., 110. 20 Lihat: al-Aqqad, Abqariyyatu Umar, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), hlm., 17.
21 Lihat: Kamus al-Muhith, 2/ 87.
22 Rujuk Ibnu Hajar, Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari, 7/33.
produk  hukum 23 .  Semua  syarat  kualifikasi  mujtahid  sudah  ada  dan  sempurna dalam  diri  Umar.  Kecerdasan,  penguasaan  al-Qur’an  dan  sunnah,  pemahaman terhadap  ijma’  dan  qiyas,  nasikh  dan  mansukh,  dasar-dasar  hukum,  dan penguasaan bahasa Arab, semuanya tersedia dengan sempurna 24 . Dokumentasi sejarah banyak mencatat ijtihad Umar baik pada masa Nabi Saw ataupun pada masa khalifah al-Shiddiq sebelum Umar menjadi khalifah.
Salah  satu  contoh  ijtihad  Umar  pada  masa  Nabi  Saw  adalah  dalam penanganan  tawanan  perang  Badar.  Untuk  mengurus  masalah  tawanan  perang ini,  Nabi  Saw  bermusyawarah  dengan  para  sahabat,  bagaimana  cara menanganinya. Hasil “ijtihad” Abu Bakar dalam masalah ini adalah mengampuni mereka  dan  melepaskannya  tanpa  syarat,  karena  mereka  masih  ada  hubungan kekerabatan  dengan  kaum  muhajirin.  Sementara  ijtihad  Umar  mengatakan bahwa  sebaiknya  mereka  dihukum  mati  karena  telah  melakukan  penyiksaan, penistaan,  dan  memerangi  kaum  muslimin.  Namun  kemudian  Nabi  Saw mengambil pendapat Abu Bakar dan mengampuni mereka. Di sinilah kemudian Allah menurunkan ayat teguran kepada Nabi dan menguatkan hasil ijtihad Umar yang  kemudian  dikenal  dengan  salah  satu muwafaqat  umar. Ayat  teguran  dari langit ini menegaskan bahwa tidak pantas bagi seorang Nabi memiliki tawanan perang,  karena  semestinya  tawanan  perang  itu  dibinasakan  dari  muka  bumi. Allah  tidak  menginginkan  dunia  tapi  menginginkan  akhirat.  Seandainya  bukan karena  ketetapan  Allah,  niscaya  kaum  muslimin  sudah  ditimpa  azab  yang pedih. 25

## KORELASI IJTIHAD POLITIK DAN SIYASAH SYAR’IYYAH
Dalam  bahasa  Arab,  politik  disebut  sebagai  “siyasah”  dan  kalimat  ini adalah kalimat Arab murni dan bukan ‘ajami. “Siyasah” adalah bentuk noun atau masdar dari  kata  kerja saasa-yasuusu-siyasatan yang  berarti  mengurus,  memimpin, memperbaiki, dan mengatur 26 . Hampir dalam semua bentuk kalimat Arab, baik prosa, puisi, hadist, dan teks sejarah, kata ini ditemukan. Dan ini cukup untuk menjadi bukti bahwa kata ini adalah arab murni. Dalam teks hadist disebutkan bahwasanya  Nabi  Saw  pernah  bersabda,  “ kaanat  banuu  israail  tasuusuhum
23 Hadhari Beik, Tarikh Tasyri’ al-Islami, (Kairo: Maktaba Tijariya, 1970), hlm., 96. 24 Lihat: al-Syaukani, Irsyadul Fuhul Fi Ilmil Ushul, hlm., 250.
25 QS al-anfal : 67 - 68 26 Ibn Mandzur, lisanul arab, 6/ 107
anbiyaa’… ” yang berarti ”dulu bani Israel dipimpin oleh para nabi 27 .  Dan secara terminologis,  dalam  perspektif  fiqh,  kata  ini  selalu  disandingkan  dengan  kata syar’iyyah yang  berkonotasi  perundangan  atau  syariat.  Jadi siyasah  syar’iyyah sebagaimana dibatasi artinya oleh para ahli fiqh dalam beberapa definisi mereka, bermakna sesuatu yang membawa atau mendekatkan manusia kepada kebaikan dan  menjauhkannya  dari  keburukan,  walaupun  tidak  berdasarkan  wahyu  atau hadist. 28
Dari  definisi  ini  kemudian  timbul  dua  landasan  hukum  implementasi ijtihad politik. Pertama, fenomena politis sosiologis yang tidak ada dalil khusus dalam al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas. Kedua, konteks sosiopolitik geografis yang  berkembang  dalam  kerangka  kemaslahatan  umum  yang  berbeda  sesuai dengan  kultur  masing-masing  tempat  dan  waktu.  Dalam  arti  yang  lebih sederhana,  sebenarnya siyasah  syar’iyyah selalu  mengacu  pada  spirit  syariat  yang bermuara  pada  kebaikan  dan  kemaslahatan.  Hal  ini  dapat  kita  lihat implementasinya  dalam  kodifikasi  al-Qur’an  pada  masa  khalifah  Abu  Bakar, pembakaran  mushaf-mushaf  “liar”  pada  masa  Usman  bin  Affan,  dan penumpasan kaum zindiq pada masa Ali bin Abi Thalib. Dalam kerangka inilah implementasi  fiqh  kontekstual  Umar  Ibn  al-Khattab  mendapatkan  korelasinya dengan ijtihad politik dan siyasah syar’iyyah 29 . Dalam  bahasa  yang  simple,  Ibnul  Qoyyim  al-Jauziyyah  mengatakan bahwa  jalan  yang  bermuara  pada  keadilan  adalah  bagian  yang  integral  dari agama. Dan dalam konteks inilah, siyasah syar’iyyah diletakkan 30 . Teori fiqh yang berkembang selanjutnya kemudian mengatakan bahwa tidak ada politik kecuali politik  yang  berlandaskan  nilai-nilai  agama 31 .  Di  antara  penopang  yang digunakan untuk membuat politik keagamaan ini tegak adalah maslahah. Dalam perspektif syariat, maslahat mempunyai makna segala sesuatu yang bermanfaat. Manfaat  inilah  yang  menjadi  tujuan  syariat  yaitu  melindungi  agama,  jiwa,  akal, keturunan,  dan  harta.  Menurutnya,  maslahat  dapat  diakomodir  sebagai  dalil hukum. Dan kelima hal tersebut berkelindan secara berurutan dari segi prioritas penjagaan  terhadap  kemaslahatannya.  Dan  segala  hal  yang  bertentangan, menolak, dan menghambat hal tersebut dinamakan mafsadat .
27 HR. al-Bukhari, hadist no 3455. 28 Lihat: Ibnul Jauzi, a’lam al-muwaqqi’in, (Beirut: Dar al-Jil), hlm., 751.
29 Ghalib al-Qurasyi, Awlawiyyat al-Faruuq al-Siyasiyyah, (Riyadh: Maktaba Haramain, 1983), hlm., 52.
30 Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah, al-Thuruq al-Hukmiyyah, (Madinah: Maktaba Ilmiah, t.t.), hlm., 13. 31 Ibid., hlm., 169.
Pemikiran  politik  Islam  sesungguhnya  merupakan  suatu  usaha  (ijtihad) ulama  yang  merefleksikan  adanya  penjelajahan  pemikiran  spekulatif  rasional dalam rangka mencari landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara serta pemerintahan sebagai sebuah faktor instrumental bagi pemenuhan kepentingan dan  kesejahteraan  rakyat,  baik  yang  lahir  maupun  batin.  Disamping  itu, barangkali bisa ditambahkan pula bahwa lahirnya ijtihad politik yang spekulatif itu  juga  didorong  oleh  suatu  keinginan  untuk  mendapatkan  legitimasi  dalam rangka mempertahankan sebuah tatanan politik yang ada. 32
Sebagai  konsekuensi  dari  adanya  persoalan  tersebut,  maka  setiap konsepsi  politik  Islam  yang  lahir,  tokoh  pencetusnya  berusaha  untuk menyandarkan ajaran yang dibawanya kepada kedua sumber asasi dalam Islam, disamping juga berusaha untuk mengaitkannya dengan pelaksanaan yang bersifat praktis  pada  masa khilafa  rasyidah .  Akibatnya,  setiap  konsepsi  politik  yang didasarkan pada hal-hal itu dengan sendirinya dianggap sebagai konsepsi politik Islam,  dimana  dalam  perjalanan  lebih  lanjut,  umat  Islam  dituntut  untuk mengakui dan menjalankan ajaran itu sebagai sebuah bagian yang  sangat integral dari  sistem  keyakinan  dan  hukum  yang  ada  di  dalamnya.  Hal  ini  terlihat  dari hasil-hasil  ijtihad  politik  yag  lahir  pada  masa  pertengahan  atau  pada  masa kejatuhan  Bani  Abbas  yang  direpresentasi  oleh  al-Baqillani  dan  al-Mawardi,  di mana  mereka  berdua  menekankan  bahwa  tatanan  politik  yang  sedang berlangsung  pada  masa  itu  dianggap  sebagai  bentuk  yang  diinginkan  syari'ah Islam 33 . Ketika  konstalasi  politik  sudah  mengalami  perubahan  seiring  dengan hancurnya  sistem  khilafah,  konsepsi  kenegaraan,  sebagaimana  dicetuskan  oleh kedua  tokoh  itu    tidak  lagi  mendominasi  pemikiran  politik  Islam.  Karena sebagaian  ulama  dihadapkan  pada  realitas  politik  di  mana  umat  Islam  telah terpecah  ke  dalam  negara-negara  Islam  yang  relatif  kecil.  Didasari  oleh kenyataan ini, sebagian ulama dalam pemikiran politiknya bersifat realistis, dalam arti  tidak  lagi  berusaha  mempertahankan  konsepsi  khilafah  yang  eksistensinya telah berlalu dari kehidupan umat Islam 34 . Pemikiran kenegaraan atau pemerintahan Islam sebelum jatuhnya dinasti Bani  Abbas  didominasi  oleh  al-Mawardi,  al-Ghazali,  Ibn  Taimiyah  dan  Ibn Khaldun.  Pemikiran  politik  pemerintahan  Islam  yang  mereka  hasilkan  pada prinsipnya  didasarkan  pada  empat  hal,  keutamaan  keturunan,  bai'at  atau
32 A. Djazuli, Fiqh siyasah, (Bogor: Kencana, 2003), hlm., 15. 33 Hal  tersebut  direkam  dalam  buku  al-Mawardi, al-Ahkaam  al-Sulthaniyyah  wal  Walayaat  al- Diniyyah.
34 Ibnul Qoyyim, al-Thuruq al-Hukmiyyah hlm., 214.
legitimasi,  prinsip  syura  (musyawarah),  dan  prinsip  keadilan.  Secara  umum mereka  menerima  rinsip-prinsip  tersebut.  Meskipun  demikian,  dalam  banyak detail  pemikiran  yang  berkaitan  dengan  empat  prinsip  itu  terjadi  perbedaan pendapat  di  antara  mereka.  Dengan  demikian,  bisa  dikatakan  bahwa  mereka tidak  mencapai  kata  sepakat  dalam  beberapa  hal  kecuali  dalam  hal  keharusan adanya kepala negara dan pemerintahan. Kesamaan pendapat dalam keharusan adanya  pemerintahan  dan  kepala  negara  ini  dikarenakan  mereka  mempunyai keyakinan  yang  sama  bahwa  tanpa  adanya  dua  hal  itu  perinsip-prinsip  syari'ah Islam  tidak  bisa  dilaksanakan.  Ketidaksepakatan  dalam  hal  detail  persolan tampaknya terjadi akibat kondisi sosial politik umat Islam yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Al-Baqillani dari kalangan  Syafiiyah  dianggap orang pertama menyusun tentang  teori  khilafah  dan  imamah  dengan  sistematis.  Ajaran  politiknya  itu  ia tuangkan  dalam  karyanya  yang  berjudul al-Tamhid. Dalam  kitab  ini  ia  menolak teori-teori  kenegaraan  yang  dihasilkan  oleh  golongan  Syi'ah,  Khawarij  dan Mu'tazilah. Setelah al-Baqillani, al-Mawardi menuangkan pikirannya dalam kitab yang  sangat  terkenal, al-Ahkam  al-Sultaniyyah. .  kitab  ini  ditulis  dalam  rangka mempertahankan  otoritas  khilafah  Bani  Abbas  dari  rongrongan  para  penguasa Bani  Buwaih  yang  secara  efektif  mengontrol  pemerintahan  Bani  Abbas. Kemudian  pada  pasca  kejatuhan  Bani  Abbas,  Ibn  Taimiyah  tampil  dengan konsep  kenegaraannya.  Pada  periode  pasca-Mongol  ini,  nilai-nilai  agama  dan cita-cita  syari'ah  tidak  saja  dalam  keadaan  bahaya,  tetapi  juga  telah  jauh  keluar dari  rel  yang  benar  sebagaimana  dipahami  generasi  awal  umat  Islam  dahulu. Dalam  permaslahan  yang  berkaitan  dengan  persoalan  politik-kenegaraan,  ia menulis buku yang sangat monumental sebagai respon terhadap sitasi politik dan doktrin politik sebelumnya. Buku tersebut berjudul al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’i  wa  al-Ra’iyyah. Beliau  menekankan  secara  gamblang  mengenai  proses politik dalam rangka pembentukan sebuah negara. Ia selalu menekankan bahwa hal  yang  paling  utama  yang  harus  diperhatikan  dalam  setiap  proses  tersebut adalah eksistensi syari'ah.
Meskipun Ibn Taimiyah berbicara panjang lebar tentang urgensi sebuah negara  bagi  umat,  namun  ia  tidak  menyinggung  sama  sekali  perihal  khilafah, bentuk  negara,  dan  prosedur  pemilihan  atau  pengangkatan  pemimpin  atau imam. Yang dilakukan terkait dengan khilafah adalah penolakannya atas asumsi yang  berkembang  bahwa  ia  terkait  dengan nash atau  teks  agama.  Atau  dengan kata  lain  bahwa  pemerintahan  atau  khilafah  merupakan  amanah  al-Qur'an  dan Sunnah.  Keyakinan  ini,  tidaklah  berdasar  mengingat  ungkapan  khilafah  yang terdapat  dalam  dua  sumber  hukum  Islam  itu  tidak  mengindikasikan  adanya
maksud  politik  dalam  arti  pengganti  Nabi  sebagai  kepala  negara.  Melainkan unutk menunjukkan segolongan orang yang konsisten selalu menghidupkan dan menyiarkan  sunnahnya  serta  mengajarkannya  kepada  umat.  Terkait  dengan imamah yang menjadi tema kenegaraan syi'ah dan dianggap mutlak oleh mereka, bahkan  dianggap  terkait  secara  diametral  dengan  keimanan,  Ibn  Taimiyah mengajukan kritikan dan penolakan. Penolakannya terhadap imamah didasarkan pada  keyakinannya  bahwa  Allah  swt  tidak  pernah  mengaitkan  keimanan seseorang dengan imamah. Beberapa hadits diangkat oleh Ibn Taimyah terkait dengan  sikapnya  ini.  Adapun  konsep ismah  al-imam dalam  doktrin  syi'ah  yang merupakan  konsekuensi  dari  keyakinan  mereka  bahwa  imam  tidak  didasarkan oleh  pemilihan  melainkan  atas  petunjuk  Allah.  Oleh  sebab  itu,  imam  dalam doktrin  syi'ah  merupakan  seseorang  yang maksum .  Pendapat  ini  menurut  Ibn Taimiyah  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya  mengingat  Nabi pernah  bersabda  bahwa  umat  hanya  boleh  mentaati  pemimpin  yang  tidak mengajak berbuat maksiat kepada Allah 35 .

## IMPLEMENTASI  IJTIHAD  UMAR  DALAM  PEMERINTAHAN
ISLAM
A. Bidang Agama dan Kemaslahatan Umum
1. Penggunaan istilah kepemimpinan yang bersifat universal, integral, dan mengikat.
2. Prioritas ijtihad politik dalam penetapan kalender Islam sebagai pijakan negara.
3. Sidak tanpa pengawal di malam hari.
4. Rapat terbatas tahunan di musim haji.
5. Pemberian sanksi dan perhargaan.
6. Tarawih dengan satu imam.
7. Menghentikan  pemberian  dana  bagi  para  muallaf  yang  baru  masuk Islam.
8. Memberikan hadiah materi bagi para penghafal al-Qur’an.
B. Bidang Ahwal Syakhsiyyah
35 Ibid., hlm., 233.
1. Menetapkan jatuhnya talak tiga dengan satu kalimat sebagai indikator harfiyah.
2. Pelarangan perkawinan dengan wanita ahlul kitab.
3. Penetapan kewajiban nafkah bagi suami ghaib.

## C. Bidang Hubungan Internasional
1. Sterilisasi jazirah arab dari kaum ahlul kitab.
2. Jizyah dan upeti.
D. Bidang  Pertahanan dan Militer
1. Pangkalan militer.
2. Memberlakukan tajnid atau wajib militer.
3. Pasukan cadangan.
4. Penggajian tentara dan prajurit.
E. Bidang Ekonomi dan Anggaran
1. Kebijakan mata uang dinar dan dirham.
2. Pembagian ghanimah berdasar klasifikasi sahabat.
3. Anggaran untuk anak terlantar.
4. Kebijakan di bidang pajak tanah atau kharaj.
5. Mengaudit kekayaan para pejabat Negara.
6. Wisma tamu dan rumah musafir.

## F. Dalam Bidang Hukum dan Peradilan
1. Qatlul jamaa’h bil wahid.
2. Hukuman mati bagi pemerkosa.
3. Kontekstualisasi hukum potong tangan.
4. Kebijakan hukuman miras.
5. Sihir dan dunia hitam.

## KESIMPULAN
Dari  paparan  bab-bab  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  inti  dari Ijtihad  politik  Umar  Ibn  al-Khattab,  sebagai  implementasi  fiqh  kontekstual dalam pemerintahan Islam, adalah poin-poin berikut :
1. Bentuk  bangunan  ijtihad  politik  Umar  Ibn  al-Khattab  merupakan manifestasi maslahah  mursalah sebagai  bagian  integral  dan  destinasi  dari konsep politik pemerintahan Islam.
2. Fungsi  negara  sebagai  wadah  syariat  meniscayakan  kemampuan  pemimpin untuk  senantiasa  melakukan  ijtihad  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dalam siyasah  syar’iyyah atau  politik  pemerintahan.  Ranah  ini  sangat  dinamis  dan sekaligus menimbulkan gejolak yang terus berkobar dalam tubuh umat Islam sejak  jaman khulafaur  rasyidin sampai  hari  ini.  Kampium  dalam  ranah  itu adalah Umar Ibn al-Khattab.
3. Dalam  konteks  ijtihad  politik  bagi  kepentingan  rakyat,  hal  yang  paling dikedepankan adalah makna politik dalam pengertian yang paling ideal, yang bukan  dipahami  dan  dihayati  oleh  para  politisi  yang  hanya  memperkosa kekuasaan  bagi  kepentingan  pribadi  dan  golongannya,  tapi  dengan  tujuan untuk  menjamin  tiap-tipa  individu  dalam  masyarakat  bisa  menjalani kehidupan yang kualitasnya semakin meningkat.
4. Prioritas  ijtihad  politik  terpola  dalam  bidang  agama  dan  kemaslahatan umum, bidang perdata dan ahwal syakhsiyah, bidang hubungan internasional, bidang  pertahan  dan  militer,  bidang  ekonomi  dan  anggaran,  serta  bidang penegakan hukum dan peradilan.
5. Implementasi  fiqh  kontekstual  dalam  bidang  politik  dan  pemerintahan Islam  terjabarkan  dalam  landasan  hukum  perluasan  konteks  pemaknaan siyasah syar’iyyah sebagai pijakan dasar kesejahteran dan kemaslahatan umum yang  mesti  dikedepankan  dalam  semua  konteks  dan  dimensi  kehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun tidak ada wahyu dan teks kenabian yang memayunginya, demi perlindungan negara terhadap rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz al-Said, al-ijtihad wa ri’ayat al-maslahah, (Islamic University of IMBS press : Riyadh, 1994).
Abdurrahim,  Mudatsir, pemikiran politik al-Ghazali, hakikat dan relevansinya masa kini, (jurnal al-Shajarah, vol 2 th 2006, ISTAC, Kuala Lumpur)
diterjemahkan oleh tim redaktur Islamia vol 5 th 2009.
Ahmad, Ali  al-Khatib, Umar ibn al-khattab : hayatuhu, ilmuhu, wa adabuhu, (cet 1, ‘alamul kutub : Beirut, 1986).
al-Ghazali, Muhammad al-imam, al-mustashfa min ilm al-ushul, (cet 1, Dar ihya’ al- turats : Beirut, 1997)
al-Ghazali, Muhammad hujjatul Islam, al-tibr al-masbuk fi nashihat al-muluk, (Dar kutub al-ilmiyya : Beirut, 1988) h 38
al-Isa, Abdussalam Muhsin, dirasat naqdiyyah li riwayat maliyah fi khilafat umar,
(tesis master prodi sejarah Islam, fak. dakwah Universitas Islam madinah, 1992).
al-Madani, Muhammad, nadzarat fi ijtihadati umar ibn al-khattab, (cet 1, Dar Nafais
: Beirut, 1990).
al-Mawardi, Ali bin Muhammad, al-ahkam al-sulthaniyyah wa al-walayat al-diniyyah,
(Dar al-kutub al-ilmiyyah : Beirut, tt)
Al-Qardhawi, Yusuf, Fiqh prioritas, sebuah kajian baru berdasarkan al-Qur’an dan al- sunnah, (Robbani press : Jakarta, 2012).
al-Qurashi, Ghalib, awwaliyyat al-faruq al-siyasiyyah, (cet 1, maktab al-islami :
Beirut, 1983)
al-Syatibi, Abu Ishaq, al-muwafaqat fi ushul al-syariah, (cet 4, Dar al-marifa : Beirut,
1999)
Amudi,  Muhammad Said, al-siyasah al-maliyah fi ‘ahd umar, (jurnal al-Manhal, vol
6 edisi 3 th 1985).
Aqqad, Abbas Mahmud al’ abqariyyat umar,( maktaba asriya, Beirut, tt).
Aqrobah, Lutfi, Kepemimpinan politik Islam menuju pemerintahan kuat dan mandiri,
(jurnal Islamia vol 5 no 2 tahun 2009).
AS Laksana, Jokowi dan kegelapan, opini Jawa Pos, 22 Februari 2015.
Darojat, Much Hasan, konsep pemimpin negara pandangan al-Baqillani, (jurnal Islamia vol 5 th 2009.
Djazuli, Ahmad Fiqh siyasah : implementasi kemaslahatan umat dalam rambu syariat, (Predana Media: Jakarta, 2003)
Fayidah, Mustafa, Ta’sis umar ibn al-khattab li al-diwan, (cet 1, King Faisal center of Islamic studies and researchs : Riyadh, 1997).
Furchan,  Arief  dan  Maimun, Agus, Study  Tokoh:  Metode  Penelitian  Mengenai Tokoh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
Ghaithas, Hasani Ibrahim, al-da’wah fi ‘ahd umar, (cet 1, maktab islami : Beirut,
1985).
Hajar, ibn al-Asqalani, fathul bari syarh Shahih al-Bukhari, Dar al-Royyan, cet 1,
Cairo, 1987.
Hanbal, Ahmad al-Syaibani al-musnad, vol 7 Dar al-Salam, Riyadh, 1999.
Hart,  H.  Michael, 100  tokoh  paling  berpengaruh  dalam  sejarah, terj.  Mahbub Djunaidi, (cet 21, Pustaka Jaya : Jakarta, 2003)
Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, al-wasail fi ma’rifat al-awail, (cet 1, Dar al-
Hayat : Beirut,1988)
Jauzi, Abul Faraj Abdurrahman Ibnul, manaqib umar ibn al-khattab, Cet 2, Dar Hilal, Beirut, 1989.
Majdalawi, Faruq, al-idarah fi ahd umar, (cet 1, Dar al-Nahdhah : Beirut, 1991).
Qal’aji, Muhammad Rawas, al-fikr al-iqtishadi inda umar, ( jurnal al-Sunnah, edisi 3, University of Qatar, 1988).
Quraish, Muhammad Shihab, Membumikan al-Qur’an 2, (lentera hati : Jakarta,
2010)
Salim, Abdul Muin, Konsepsi kekuasaan politik dalam al-Qur’an, (cet 3, Raja
Grapindo : Jakarta, 2002)
Sukardi, Imam, pemikiran politik al-Farabi, (jurnal Islamia vol 5 no 2 th 2009)
Zuhaili, Wahabah al-, Ushul al-fiqh al-islami, (cet 1, Dar al-fikr : Beirut, vol 2,
1986)