## PERUBAHAN BATAS UMUR MINIMAL MELANGSUNGKAN PERKAWINAN
SEJAK DITERBITKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019

## I Wayan Agus Vijayantera
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar agus.vije@gmail.com / agus.vije@unmas.ac.id

## Abstrak
Perubahan  batas  umur  minimal  melangsungkan  perkawinan  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2019 hanya menyamakan umur minimal wanita dengan pria yakni pada umur 19 tahun. Akibat hukumnya, seseorang yang telah dewasa atau berakhir haknya sebagai anak sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, masih belum  dapat  menikmati  haknya  untuk  melangsungkan  perkawinan  karena  masih  harus menunggu umurnya 19 tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji secara mendalam mengenai latar belakang perubahan batas umur minimal melangsungkan perkawinan serta menganalisis  tujuan  hukum  perubahan  pembatasan  umur  minimal  untuk  melangsungkan perkawinan.  Perubahan  pengaturan  batas  umur  minimal  melangsungkan  perkawinan dilakukan  akibat  terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor 22/PUU-XV/2017.  Pengaturan  pembatasan  umur  minimal  melangsungkan  perkawinan dalam  pembentukan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  hanya menyamakan kedudukan hukum untuk umur wanita dan pria, namun kurang memperhatikan keberadaan  hukum  yang  sering  digunakan  sebagai  indikator  usia  dewasa  serta  kurang memperhatikan  keberadaan  Program  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  yang  telah disosialisasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Kata Kunci : Perubahan, Umur, Perkawinan.

## Abstract
Changes  establish  the  minimum  age  limit  marriage  in  the  Law  of  the  Republic  of Indonesia number 16 of 2019 only equates the minimum age of women with men at the age of 19 years. As a result of the law, a person who has grown or terminated his rights as a child as referred to in the Child Protection Act, still cannot enjoy his right to get married because he still has to wait 19 years of age. Based on this, it is necessary to study in depth about the background changes in the minimum age limit for a marriage and analyze the legal purpose of the change in the minimum age limit for a marriage. Changes to the minimum age limit for marriages were carried out due to the issuance of the Constitutional Court Decision No.  22  /  PUU-XV  /  2017.  Arrangement  of  minimum  age  limitation  for  marriage  in  the formation of Law of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2019 only equalizes the legal position for the age of women and men, but does not pay attention to the existence of the law which is often used as an indicator of adult age and less attention to the existence of the Marriage Age Maturity Program that has been socialized by the National Population and Family Planning Agency.
Keywords: Change, Age, Marriage.

## Latar belakang
Manusia merupakan sosok individu yang tidak dapat hidup sendiri. Hal ini dibuktikan dalam pandangan Aristoteles bahwa “manusia adalah zoon politicon , yaitu bahwa manusia sebagai  makhluk  sosial  selalu  berusaha  untuk  hidup  berkelompok,  dan  bermasyarakat.” Setiap  orang  dalam  kehidupannya  sebagai  makhluk  sosial  memiliki  tujuan  dan  peranan masing-masing dalam bekerjasama memenuhi kebutuhan hidupnya.
Orang  dalam  kesehariannya  terikat  dengan  pihak  lain.  Melalui  perikatan  itulah kebutuhan  hayatinya,  relatif  mudah  dipenuhi  ketimbang  dilaksanakan  secara  sendirian. Interaksi  antar  anggota  kelompok  merupakan  pola  hidup  manusia  yang  bercorak  sebagai zoon  politicon .  Lewat  interaksi  sebagai  cara  memenuhi  kebutuhan  hidup,  sudah  tidak mungkin terhindarkan, baik dalam rangka memperoleh kebutuham sandang, pangan, ataupun papan, dan tidak terkecuali urusan regenerasi sebagai tuntutan alaminya. Tujuan regenerasi bagi  setiap  orang  tentunya  adalah  untuk  melanjutkan  garis  keturunan  sehingga  keturunan orang  tersebut  tidak  terputus  atau  punah.  Untuk  melakukan  regenerasi,  maka  diperlukan adanya perkawinan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dalam mencapai satu tujuan bersama membina rumah tangga.
Untuk  membuat  hubungan  perkawinan  dapat  bertahan  kekal  dan  abadi,  maka kematangan dalam bertindak dibutuhkan bagi pasangan yang akan melangsungkan hubungan perkawinan.  Indikator  untuk  menentukan  kematangan  atau  kecakapan  seseorang  dalam bertindak  atau  melakukan  suatu  perbuatan  biasanya  dilihat  dari  umur  seseorang.  Secara hukum, dalam beberapa peraturan perundang-undangan tertentu mengatur syarat seseorang dinyatakan dewasa dan cakap untuk melakukan suatu hal.
Perihal  perkawinan  di  Indonesia,  pengaturan  segala  aspek  tentang  perkawinan termasuk pembatasan umur minimal untuk melakukan perkawinan terdapat dalam ketentuan Undang-Undang  Perkawinan  yakni  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1974. Penentuan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan antara umur minimal seorang  pria  dan  umur  minimal  seorang  wanita  untuk  melangsungkan  perkawinan. Perbedaan batas minimal umur antara seorang pria dan seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan dinilai adanya perlakuan yang tidak sama dan dinilai terjadi ketidakadilan dalam perspektif  gender.  Oleh  karena  itu,  pada  tahun  2019  dilakukan  perubahan  batas  minimal umur untuk melangsungkan perkawinan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Muncul  persoalan  kemudian  ketika  terbitnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  tahun  2019  dalam  mengatur  batas  umur  minimal  untuk  melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, kemudian jika dibandingkan dengan usia kedewasaan seseorang sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Perlindungan anak, Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, usia 18 tahun sudah dapat dikategorikan dewasa.  Selain  itu,  dalam  Pasal  330  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatur kedewasaan dengan kategori usia 21 tahun atau telah kawin.
Implikasinya  adalah  ketika  orang  tersebut  sudah  dewasa  dengan  merujuk  pada Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  maka  seharusnya  orang  tersebut  sudah  dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti melaksanakan perkawinan, namun hal yang terjadi justru orang yang sudah dewasa dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak,   namun masih belum dapat melangsungkan perkawinan karena belum berumur 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  menarik  untuk  dilakukan  kajian  lebih  mendalam terhadap PERUBAHAN PEMBATASAN UMUR MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SEJAK  DITERBITKAN  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  16 TAHUN 2019, yang dititikberatkan untuk menganalisis secara mendalam perihal tepat atau tidak diberlakukan pembatasan usia melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam perubahan  Undang-Undang  Perkawinan,  dampaknya,  serta  dapat  ditujukan  dalam memberikan rekomendasi untuk perubahan peraturan khusus dalam pembatasan umur secara konsisten.

## Rumusan Masalah
1. Pemberian  batas  umur  minimal  melangsungkan  perkawinan  dalam  terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
2. Tujuan  Hukum  Perubahan  Pembatasan  umur  minimal  untuk  melangsungkan perkawinan

## MetodePenelitian
Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini yakni metode penelitian  hukum  dengan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  meneliti  dari  perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.” jenis Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

## Pembahasan
Pemberian  batas  umur  minimal  melangsungkan  perkawinan  dalam  terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
Latar  belakang  pentingnya  dilakukan  perubahan  ketentuan  Pasal  7  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tertuang  dalam  bagian  menimbang sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 terutama dalam huruf a sampai dengan huruf c yakni sebagai berikut :
a.  bahwa  negara  menjamin  hak  warga  negara  untuk  membentuk  keluarga  dan melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah,  menjamin  hak  anak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak  dan  akan  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  hak  dasar  anak  seperti  hak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  hak  sipil  anak,  hak  kesehatan,  hak pendidikan, dan hak sosial anak;
c.  bahwa  sebagai  pelaksanaan  atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia Nomor  22/PUU-XV/2017  perlu  melaksanakan  perubahan  atas  ketentuan  Pasal  7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Melihat pada pertimbangan huruf c sebagai latar belakang perubahan Pasal 7 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974,  hal  ini  diawali  dengan  adanya permohonan  uji  materiil  pada  tanggal  20  April  2017  terhadap  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
Alasan  para  pemohon  mengajukan  uji  materiil  Pasal  7  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pada intinya adalah untuk menuntut kesetaraan gender dalam asas equality  before  the  law sebagaimana  dalam  petitum  nomor  2  yang  diajukan  para pemohon yakni : “Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “ umur 16 (enam belas) tahun ”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “ umur 19 (sembilan belas) tahun ”;”
Menimbang pada alasan-alasan para pemohon disertai dengan alat bukti yang diajukan, serta  setelah  dilakukan  pertimbangan  hukum  oleh  Majelis  Hakim  yang  memeriksa permohonan  uji  materiil,  selanjutnya  Majelis  Hakim  menjatuhkan  amar  Putusan sebagaimana  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  22/PUU- XV/2017sebagai berikut:
1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2.  Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3.  Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3019)  masih  tetap  berlaku  sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
4.  Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3019),  khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
5.  Memerintahkan  pemuatan  Putusan  ini  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana mestinya;
6.  Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Melihat  pada  amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  Nomor  22/PUU- XV/2017, Majelis Hakim hanya menyatakan Pasal 7 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan menimbang pada pertimbangan hukum dari berbagai aspek yakni kesehatan reproduksi  wanita,  persamaan  di  depan  hukum,  dan  kesetaraan  gender.  Selain  itu  Majelis Hakim  juga  memerintahkan  pembentuk  undang-undang  untuk  melakukan  perubahan
terhadap  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Majelis  Hakim  tidak  memberikan  rekomendasi  dalam  amar  putusannya  kepada  pembuat undang-undang terhadap batas umur minimal yang tepat untuk melangsungkan perkawinan.
Menindaklanjuti  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor 22/PUU-XV/2017, selanjutnya diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan, dimana ketentuan Pasal 7 dirubah menjadi sebagai berikut :
Pasal 7
(1)  Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan belas) tahun.
(2)  Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada  Pengadilan  dengan  alasan  sangat  mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung yang cukup.
(3)  Pemberian  dispensasi  oleh  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan perkawinan.
(4)  Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  berlaku  juga  ketentuan mengenai  permintaan  dispensasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dengan  tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
Dasar pertimbangan pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam Penjelasan Umum  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  terdapat  pernyataan bahwa:
Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini  menjangkau  batas  usia  untuk  melakukan  perkawinan,  perbaikan  norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal  ini  batas  minimal  umur  perkawinan  bagi  wanita  dipersamakan  dengan  batas minimal  umur  perkawinan  bagi  pria,  yaitu  19  (sembilan  belas)  tahun.  Batas  usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  sehat  dan  berkualitas.  Diharapkan  juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan  tumbuh  kembang  anak  termasuk  pendampingan  orang  tua  serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

## Tujuan  Hukum  Perubahan  Pembatasan  umur  minimal  untuk  melangsungkan perkawinan
Konsep  perkawinan  sebagaimana  didefinisikan  dalam  Pasal  1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  esa.”  Merujuk  pula dalam pandangan Soetojo Prawirohamidjojo, menyebutkan bahwa “perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius.”
Dalam dimensi Hak Asasi Manusia, Hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan Hak  Asasi  Manusia.  Pengaturan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terkait  hak  untuk melangsungkan  perkawinan  dapat  ditemukan  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 B ayat (1) serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
Sejak awal diterbitkannya Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974 sejak disahkan dan diundangkan Undang-Undang Perkawinan ini, Pembatasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan dilakukan dan ditekankan dalam Pasal 7 ayat (1) yakni bagi seorang wanita minimal berumur 16 tahun, sedangkan  bagi  pria  minimal  berumur  19  tahun.  Tujuan  pembatasan  umur  pada  saat  itu sebagaimana dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) adalah “untuk menjaga kesehaan suami-isteri dan keturunan.”
Sejak  telah  dilakukan  uji  materiil  di  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  dan terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  22/PUU-XV/2017, selanjutnya  dilakukan  perubahan  terhadap  Pasal  7  terkait  pembatasan  umur  dengan menyetarakan umur minimal melangsungkan perkawinan bagi pihak pria dan wanita yakni 19  tahun.  Penetapan  umur  19  tahun  sebagaimana  termuat  dalam  Penjelasan  Umum memperhatikan pada beberapa pertimbangan yakni :
1.  Umur 19 Tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.
2.  Untuk mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
3.  Menekan pertambahan penduduk karena laju kelahiran
4.  Menurunkan resiko kematian ibu dan anak
5.  Agar  hak-hak  sebagai  anak  dapat  terpenuhi  secara  optimal  dan  tidak  terhalang  oleh perkawinan.
6.  Memberikan  akses  untuk  menempuh  pendidikan  setinggi  mungkin  terlebih    dahulu sebelum kawin.
Memperhatikan pada alasan yang digunakan terkait kematangan jiwa dan raga serta tidak menghapus hak sebagai anak akibat perkawinan, jika merujuk pada Undang-Undang Perlindungan anak yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, umur 18 tahun sudah tidak dapat disebut sebagai anak lagi. Seharusnya ketika orang sudah tidak disebut anak lagi maka seharusnya kondisi kejiwaan, pola berpikir, dan kecakapan bertindak sudah  dapat  dinyatakan  dewasa.  Apabila  sudah  dapat  dikategorikan  dewasa,  seharusnya diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan sejak telah umur 18 tahun. Oleh karena itu, alasan  kematangan  jiwa  dan  raga  dalam  penetapan  umur  19  tahun  sebagai  umur  minimal melangsungkan perkawinan kurang tepat.
Menimbang pula pada alasan berikutnya yakni untuk mendapat keturunan yang sehat, berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, hal ini juga kurang tepat digunakan sebagai dasar menetapkan umur 19 tahun untuk mengawali perkawinan. Merujuk pada bukti yang  dihadirkan  mengenai  data  WHO  maupun  data  UNICEF  yang  dihadirkan  dalam persidangan uji materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017,  mengalami  kehamilan  pada  umur  di  bawah  20  tahun  memiliki  resiko yang besar hingga terjadi kematian terutama pada saat melahirkan.
Jika melihat pada riset-riset jurnal kesehatan seperti merujuk pada sebuah riset dalam sebuah jurnal kesehatan reproduksi, menyatakan bahwa : “Pada usia kurang dari 20 tahun, organ-organ reproduksi belum berfungsi sempurna, rahim dan panggul ibu belum tumbuh mencapai ukuran dewasa sehingga bila terjadi kehamilan dan persalinan akan lebih mudah mengalami komplikasi.”
Berikutnya  merujuk  pada  riset  yang  dilakukan  oleh  Ika  Wahyu  Natalia  dari  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur, dalam kesimpulannya yang keempat menyatakan bahwa :
“Menikah  dibawah  usia  21  tahun  masih  dikatakan  belum  siap  dari  sisi  psikologis, karena  usia  tersebut  seorang  anak  masih  mencari  jati  dirinya  dan  cenderung mengikuti teman sebayanya. Jika ditelusuri secara medis bahwa wanita dibawah usia 20 tahun memiliki organ reproduksi yang belum matang dan siap utuk kehamilan. Kondisi tersebut tentunya sangat beresiko dan bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan.  Kondisi  sel  telur  yang  belum  matang  dan  rahim  yang  belum  kuat sepenuhnya  dikhawatirkan  mengganggu  perkembangan  janin.  Hamil  pada  usia dibawah 20 tahun sangat beresiko menyebabkan kelahiran prematur. Kondisi tersebut bisa menyebabkan berat badan janin dibawah rata-rata dan mengakibatkan depresi postpartum  sang  ibu.  Pada  dasarnya  usiamelahirkan  saat  remaja  sangat  rawan terhadap kondisi kesehatan sang ibu dan juga janin yang dilahirkan. Meningkatnya angka kematian ibu dan bayi salah satunya dikarenakan usia ibu belum cukup untuk mengandng, sehingga dapat mengakibatkan pendarahan hebat saat melahirkan, berat bayi rendah, dan preeklamsia.
Berdasarkan  hal  itu,  maka  jika  digunakan  alasan  kesehatan  sebagai  indikator menetapkan umur 19 tahun untuk mengawali juga kurang tepat, karena dari pertimbangan kesehatan  organ  reproduksi  sebagaimana  dalam  data  dan  riset-riset  yang  telah  dilakukan justru tidak merekomendasikan untuk terjadinya kehamilan di bawah umur 20 tahun. Organ reproduksi yang belum matang jika dipaksakan dapat menimbulkan berbagai resiko hingga terjadi kematian.
Menimbang pada alasan kesehatan serta dalam alasan pengendalian jumlah penduduk, seharusnya Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diwacanakan oleh Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  dapat  digunakan  sebagai  dasar menentukan  usia  perkawinan  yakni  perkawinan  pada  usia  21  tahun  dengan  pertimbangan selain  kematangan  organ  reproduksi  dan  kematangan  dalam  membangun  rumah  tangga, pertimbangan  utamanya  adalah  bila  kawin  pada  usia  di  bawah  21  tahun,  maka  masa reproduksinya lebih panjang dan dapat diartikan bahwa wanita tersebut dapat memiliki anak
lebih dari 2 orang, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk setiap tahun.
Penetapan  umur  minimum  untuk  melaksanakan  perkawinan  selanjutnya  jika  dikaji dalam  teori  tujuan  hukum    sebagaimana  dicetuskan  oleh  Gustav  radbruch,  seorang  filsuf hukum  dari  Jerman,  yang  mengidentifikasikan  tujuan  keberadaan  hukum  dimana  hukum dibuat  untuk  mencapai  tujuan  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan.  pembuat undang-undang  dalam  melakukan  perubahan  Undang-Undang  Perkawinan  terkait  umur melangsungkan perkawinan, selain mempertimbangkan dengan kajian filosofis, sosiologis, dan  yuridis,  harus  pula  memperhatikan  bahwa  hukum  yg  dibentuk  itu  dapat  memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi subyek hukum.

## Perubahan pembatasan umur dalam pandangan keadilan
Merujuk pada teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles bahwa "Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya." Aristoteles menyatakan pula  bahwa  “seseorang  dikatakan  berlaku  tidak  adil  apabila  mengambil  bagian  lebih  dari yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.”
Berdasarkan pada hal tersebut, Aristoteles kemudian membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu :
- Keadilan distributif yakni keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang yang distribusinya  memuat  jasa,  hak,  dan  kebaikan  bagi  anggota-anggota  masyarakat berdasar prinsip kesamaan proporsional.
- Keadilan  korektif  yakni  keadilan  yang  menjamin,  mengawasi  dan  memelihara distribusi  ini  melawan  serangan-serangan  ilegal  yang  diatur  oleh  Hakim  untuk menstabilkan  kembali status  quo dengan  cara  mengembalikan  milik  korban  yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.
Berkenaan dengan perubahan pembatasan umur minimal melangsungkan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, persamaan  umur  minimal  bagi  pria  dan  wanita  yang  ditetapkan  setara  sudah  tepat sebagaimana peran pemerintah dalam memberikan keadilan distributif sebagaimana dalam pandangan  Aristoteles.  Namun  jika  melihat  pertimbangan  pemerintah  dalam  menetapkan umur minimal 19 tahun dengan pertimbangan kematangan jiwa dan raga, hal ini seharusnya merujuk  pada  kategori  usia  dewasa  yang  ada.  Jika  merujuk  pada    keberadaan  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  yakni  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2014, setiap orang yang sudah berusia 18 tahun sudah tidak dapat lagi menikmati hak-haknya sebagai anak sehingga sudah dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa. Lain halnya jika merujuk pada usia dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan usia Seharusnya pertama-tama, menetapkan usia dewasa pada usia 21 tahun.
Jika  usia  dewasa  yang  dijadikan  indikator  menetapkan  umur  minimal  untuk melangsungkan  perkawinan,  maka  seharusnya  ketika  seseorang  sudah  berumur  18  tahun sebagaimana  merujuk  pada  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  sudah  dapat  untuk melangsungkan  perkawinan.  Pertimbangan  lainnya  pula  jika  alasan  kesehatan  organ reproduksi  dan  upaya  menekan  laju  pertumbuhan  penduduk,  maka  patut  pula  untuk mempertimbangkan  Program  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  (PUP)  yang  selalu
disosialisasikan  oleh  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  yakni  usia yang baik untuk melangsungkan perkawinan di umur 21 tahun.
Oleh  karena  itu,  peran  pembuat  undang-undang  dalam  memberikan  keadilan  yang bersifat distributif harusnya membuat peraturan perundang-undangan dengan pemikiran dan pertimbangan  yang  matang  sehingga  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  dapat berlaku adil bagi masyarakat serta berlaku lama. Dibuatnya batasan umur minimal 19 tahun bagi  pria  dan  wanita  untuk  melangsungkan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pembuat undang-undang justru terlihat hanya menaikkan umur bagi wanita yang  semula diatur 16 tahun  menjadi  19  tahun  agar  sama  dengan  umur  minimal  pria  untuk  melangsungkan perkawinan  untuk  menciptakan  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  namun  kurang mempertimbangkan  secara  matang  keberadaan  pengaturan  usia  dewasa  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  serta  program  PUP    yang  diwacanakan  oleh Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional.  kurangnya  pertimbangan  dan pemikiran yang matang ini justru dapat memicu terjadinya ketidakadilan bagi masyarakat di kemudian hari dalam melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa.

## Perubahan pembatasan umur dalam pandangan kemanfaatan hukum
Kemanfaatan merujuk pada sudut pandang Jeremy Bentham berupa “ maximum of the quantity of happines in the community” . Merujuk pada pandangan Jeremy Bentham dalam aliran utilitarianisme, menjelaskan bahwa tujuan hukum hanya untuk menjamin kebahagiaan yang  terbesar  bagi  manusia  dalam  jumlah  yang  sebanyak-banyaknya.  Sehingga  pada hakikatnya  teori  ini  menganggap  bahwa  tujuan  hukum  adalah  kemanfaatan  khususnya  di dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi orang terbanyak.
Kemanfaatan yang sebesar-besarnya sebagaimana dimaksud dalam Jeremy Bentham indikatornya adalah kebahagiaan yang diterima oleh semua orang. Oleh karena itu hukum haruslah dinikmati atau memiliki kegunaan oleh semua orang atau untuk kepentingan orang banyak,  sehingga  tidak  ada  kebahagiaan  yang  diperuntukkan  atau  hanya  dinikmati  oleh golongan tertentu saja.
Berkenaan dengan perubahan batas minimal umur melangsungkan perkawinan yang ditetapkan pada umur 19 tahun dengan melihat pada indikator kedewasaan jiwa dan raga, hal ini justru memicu kebingungan mengingat adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan dampak pada kriteria usia dewasa bagi orang yang sudah berusia 18 tahun. Hal ini  memicu  ketidakadilan  dimana  seseorang  yang  sudah  dewasa  merujuk  pada  Undang- Undang Perlindungan Anak, masih belum dapat melaksanakan haknya untuk melangsungkan perkawinan  karena  belum  berumur  19  tahun.  Tidak  dapat  dilaksanakannya  hak melangsungkan perkawinan setelah berumur 18 tahun tentunya membuat masyarakat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak bahagia karena tidak mendapat haknya.  Manfaat  dari  Peraturan  Perundang-Undang  yang  dibuat  oleh  pembuat  Undang- Undang harusnya memberikan manfaat seperti terealisasinya hak-hak dan kewajiban bagi masyarakatnya sehingga memberikan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat.
Pembuat  undang-undang  dalam  melakukan  perubahan  pembatasan  umur  minimal untuk  melangsungkan  perkawinan  perlu  melakukan  pertimbangan  dan  pemikiran  yang matang agar Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat selain memberikan keadilan, juga
dapat  memberikan  manfaat  berupa  kebahagiaan  yang  besar  bagi  masyarakat  yang melaksanakan.

## Perubahan pembatasan umur dalam pandangan kepastian hukum
Kepastian  hukum  apabila  dikaitkan  dengan  pandangan  Hans  Kelsen,  bahwa  hukum adalah  sebuah  sistem  norma.  Norma  adalah  pernyataan  yang  menekankan  aspek “seharusnya”  atau das  sollen ,  dengan  menyertakan  beberapa  peraturan  tentang  apa  yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif . Undang- Undang  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  umum  menjadi  pedoman  bagi  individu bertingkah  laku  dalam  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  individu maupun  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat.  Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan  bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
Berkenaan  dengan  kepastian  hukum  dapat  dilihat  dalam  dua  sudut  yakni  dari  sudut kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di  dalamnya  tidak  mengandung  penafsiran  yang  berbeda-beda.  Kepastian  karena  hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian.
Perubahan pembatasan umur minimal melangsungkan perkawinan sebagaimana dibuat dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  dimana  indikator menetapkan umur minimal melihat pada kematangan atau kedewasaan, hal ini tidak sesuai dengan  keberadaan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dimana  Undang-Undang Perlindungan Anak hanya memberikan hak sebagai anak bagi orang yang belum berusia 18 tahun,  sehingga  yang  sudah  berusia  18  tahun  sudah  dapat  dikategorikan  dewasa,  namun masih belum dapat menikmati hak  untuk melangsungkan perkawinan karena dihalangi oleh keberadaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  dimana  umur minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita.
Tidak  dilakukan  sinkronisasi  antara  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dengan penetapan batas umur minimal melangsungkan perkawinan mengakibatkan ketidaksesuaian batas  umur  yang  terjadi  dalam  mendapatkan  atau  melaksanakan  hak  dan  kewajiban seseorang,  sehingga  mengakibatkan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  tidak mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya.

## Penutup Kesimpulan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  merupakan  peraturan perundang-undangan di Indonesia yang merubah pembatasan umur minimal melangsungkan perkawinan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 diawali dari  munculnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  22/PUU- XV/2017 yang menyatakan Pembatasan Umur Minimal untuk melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum  mengikat  serta  memerintahkan  kepada  pembuat  undang-undang  untuk  segera
melakukan  perubahan  batas  umur  minimal  terhadap  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
Perubahan  pembatasan  umur  minimal  untuk  melangsungkan  perkawinan  yang dilakukan  pembuat  undang-undang  dengan  terbitnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  terkesan  hanya  menaikkkan  umur  minimal  bagi  wanita  dengan menyamakan  pada  umur  pria  yakni  19  tahun.  Hal  ini  terkesan  bertentangan  dengan keberadaan Undang-Undang Perlindungan anak dimana ketika seseorang sudah berumur 18 tahun  dan  telah  kehilangan  haknya  sebagai  anak,  masih  belum  dapat  melangsungkan perkawinan,  padahal  ia  telah  dewasa.  Pembuat  undang-undang  juga  sepertinya  kurang mempertimbangkan  Program  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  (PUP)  yang  sering disosialisasikan oleh Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertujuan untuk menekan  resiko  bagi  wanita  dan  anak  akibat  melangsungkan  perkawinan  disaat  organ reproduksi belum matang serta dalam upaya menekan laju pertambahan penduduk karena kelahiran.

## Saran
Pemerintah  maupun  pembentuk  undang-undang  perlu  untuk  mempertimbangkan kembali  secara  matang  mengenai  menetapkan  umur  minimal  melangsungkan  perkawinan yakni  mempertimbangkan  pengaturan  usia  dewasa  yang  ada  di  Indonesia  serta mempertimbangkan dalam perspektif medis dan program PUP yang telah disosialisasikan oleh Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai dan menekan resiko bagi wanita untuk melahirkan akibat terjadinya perkawinan di usia yang belum matang.

## Daftar Pustaka
Anshori,  Abdul  Ghofur,  2009, Filsafat  Hukum  Sejarah,  Aliran  dan  Pemaknaan ,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Cahyadi,  Antonius  dan  Donny  Danardono,  2009, Sosiologi  Hukum  dalam  Perubahan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Diantha,  I  Made  Pasek,  2016, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group,  Jakarta.
Erwin, Muhamad, 2013, Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Is, Muhamad Sadi, 2017, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta. Isnaeni, H. Moch, 2016, Perjanjian Jual Beli , Refika Aditama, Bandung. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta.
Mubasyiroh,  Rofingatul,  Teti  Tejayanti,  dan  Felly  Philipus  Senewe,  2016, Hubungan Kematangan Reproduksi dan Usia Saat Melahirkan dengan Kejadian Bayi Lahir Berat  Rendah  (BBLR)  di  Indonesia  Tahun  2010, Jurnal  Kesehatan  Reproduksi, Volume 7 Nomor 2.
Natalia, Ika Wahyu, 2016, Strategi Komunikasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam  Mensosialisasikan  Pemahaman  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  (PUP)
Kepada Remaja Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Jejaring Administrasi Publik, Volume 8 Nomor 1.
Pramono, Nindyo dan Sularto, 2017, Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila – Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia , ANDI, Yogyakarta.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 Tahun 2018. Swantoro, H. Heri, 2017, Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali , Prenadamedia Group, Depok.
Titahelu, Ronald Z., 2016, Penetapan Asas-Asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat (Suatu Kajian Filsafati dan Teoretik tentang  Pengaturan  dan  Penggunaan  Tanah  di  Indonesia), Deepublish, Yogyakarta.
Tutik,  Titik  Triwulan,  2008, Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Kencana, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506).