## Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PBBKB Terhadap PAD Sumatera Selatan
Vhika Meiriasari 1 , Mutiara Kemala Ratu 2
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri Email : vhikams@uigm.ac.id
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri Email : mutiarakemala.ratu@uigm.ac.id

## Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Selatan. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dianggap sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD, dimana  salah  satu  sumber  penerimaan  PAD  berasal  dari  pajak  daerah  salah  satunya  berasal  dari PBBKB. Untuk daerah Sumatera Selatan, realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mengalami ketidakstabilan ditiap tahunnya, pada tahun 2014 sebesar Rp. 591.598.965.632, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar Rp 610.577.042.978, lalu menurun pada tahun 2016 menjadi Rp 513.205.513.586. Sedangkan ditahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi Rp 670.559.294.854  dan  ditahun  2018  menjadi  Rp  838.900.055.118.  Namun  kenaikan  tersebut  belum mencapai target yang diinginkan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data  desktiptif  kuantitatif.  Dengan  periode  penelitian  dari  tahun  2014-2018.  Hasil  penelitian menunjukkan efektivitas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari tahun 2014 sampai tahun  2018  sudah  efektif,  walaupun  di  tahun  2015  dan  2016  mengalami  penurunan  penerimaan PBBKB. Kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sudah cukup  berkontribusi  dalam  meningkatkan  PAD  provinsi  sumatera  selatan.  Sedangkan  Laju Pertumbuhan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sangat  berfluktuatif.  Selama  tahun  2014  sampai  tahun  2016  mengalami  penurunan  yang  drastis dikarenakan  selama  tiga  tahun  berturut-turut  realisasi  penerimaan  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor tidak mencapai target. Baru di tahun 2017, laju pertumbuhan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan.
Keywords: Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, PBBKB, PAD

## PENDAHULUAN
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan terpenting yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan  kegiatan  daerah  dan  pembangunan  daerah,  oleh  karena  itu,  pelaksanaan  dan pengelolaannya  harus  dilakukan  dengan  baik,  hal  ini  dibutuhkan  berbagai  kebijakan  yang  lebih komprehensif, efektif dan efisien guna mencapai tujuan daerah yang maksimal (Winarso, 2015).
Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dengan  demikian,  pajak  daerah  merupakan  pajak  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  peraturan  daerah,  yang  wewenang  pemungutannya dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  hasilnya  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, daerah diperbolehkan melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif perluasan objek pajak yang belum diusahakan oleh negara.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  pajak  daerah  dibedakan  menjadi  dua  jenis  yaitu  pajak  provinsi  dan  pajak  kabupaten.  Pajak Provinsi antara lain : Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan  bermotor  (PBBKB),  pajak  air  permukaan  dan  pajak  rokok.  Sedangkan  pajak  kabupaten antara lain : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak
mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan ha katas tanah dan bangunan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  Bahan  bakar  kendaraan  bermotor  adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Tambahan kata gas karena  mengikuti  perkembangan  zaman.  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas bahan  bakar  yang  disediakan  atau  digunakan  untuk  kendaraan  bermotor  seperti  bensin  (premium, pertamax  plus,  bio  solar  dan  bahan  bakar  kendaraan  bermotor  lainnya).  Hingga  saat  ini,  dengan pertimbangan bahwa negara Indonesia belum memiliki kemampuan teknologi untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan mengolah hasil minyak, serta belum memiliki modal dan sumber daya manusia yang memadai, maka perusahaan tambang minyak masih diusahakan dalam bentuk kerjasama dengan investor (Ermadiani et al., 2018). Berdasarkan Undang – Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan  Gas  Bumi  kerjasama  dalam  bentuk  kerjasama  kontrak production  sharing (kontrak  bagi  hasil) dalam  kegiatan  Eksplorasi  dan  Eksploitasi  yang  lebih  menguntungkan  Negara  dan  hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Salah  satu  yang  dianggap  sangat  berpotensi  untuk  meningkatkan  PAD  adalah  Pajak  Bahan Bakar  Kendaraan  Bermotor  (PBBKB).  Hal  ini  dapat  kita  sadari  bahwa  jumlah  kendaraan  bermotor setiap tahun  mengalami  peningkatan.  Apabila jumlah  kendaraan bermotor  di jalan  bertambah,  maka kebutuhan atas bahan bakar kendaraan bermotor pun meningkat (Samudra, 2016).
Namun penerimaan daerah atas PBBKB belum maksimal terlihat beberapa tahun terakhir, dari tahun  2014  -  2018,  realisasi  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  (PBBKB)  selalu  mengalami ketidakstabilan  ditiap  tahunnya,  seperti  pada  tahun  2014  yang  memperoleh  sebesar  Rp. 591.598.965.632, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar Rp 610.577.042.978, lalu menurun kembali pada tahun 2016 menjadi Rp 513.205.513.586. Sedangkan ditahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi Rp 670.559.294.854 dan ditahun 2018 menjadi Rp 838.900.055.118 akan tetapi jumlah kenaikan tersebut belum mencapai target yang diinginkan. Setiap perusahaan diharuskan mewajibkan  membayar  pajak  7,5%  (tujuh  setengah  persen)  dari  total  banyaknya  penggunaan  bahan bakar yang dipakai ditiap bulannya. Menurut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), saat ini ada 197 perusahaan yang menggunakan bahan bakar minyak di Indonesia. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatan ada 42 perusahaan namun yang aktif hanya 35 perusahaan saja.

## Gambar 1
Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (2020), diolah
Badan Usaha yang melakukuan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan bakar  Minyak,  Bahan  Bakar  Gas,  Bahan  Bakar  Lain  dan/atau  Hasil  Olahan  dapat  melaksanakan Kegiatan  Usaha  Hilir  Gas  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD),  Koperasi  atau  Usaha  Kecil  dan  Badan  Usaha  Swasta  (Swasta).  Badan  Usaha  yang pelaksanakan kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi wajib membayar pajak, termasuk dengan pungutan lain atas  impor,  cukai,  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  serta  kewajiban  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut (Mardiasmo, 2018) Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai  tujuannya.  Apabila  suatu  organisasi  berhasil  mencapai  tujuan,  maka  organisasi  tersebut dikatakan  telah  berjalan  dengan  efektf.  Semakin  tinggi  rasio  efektivitas  maka  menggambarkan kemampuan  daerah  yang  semakin  baik.  Dalam  penelitian  ini,  efektivitas  diukur  dengang  realisasi penerimaan PBBKB dibagi dengan target penerimaan PBBKB dikali dengan 100%.
Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama kepada perkumpulan dan sebagainya untuk bertujuan tertentu. Kontribusi merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar peranan atau proporsi penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Elim et al., 2015).
Sedangkan Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (I. & F. H. Rahmadani, 2018). Jika diterapkan dalam Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, maka  laju  pertumbuhan  adalah  proses  kenaikan  penerimaan  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor dalam jangka panjang. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah pemerintah daerah selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif.
PBBKB  digolongkan  menjadi  pajak  provinsi.  Jika  penerimaan  daerah,  yaitu  antara  daerah tingkat provinsi, daerah kota dan kabupaten tidak seimbang, tentunya tidak mendukung perkembangan otonomi  daerah,  terutama  bagi  pembangunan  daerah  lebih  dititikberatkan  pada  kota/kabupaten. (Samudra, 2016).
Berdasarkan gambar 1 yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan mengalami ketidakstabilan disetiap tahunnya  dan  juga  sering  tidak  mencapai  target,  padahal  PBBKB  salah  satu  yang  dianggap  sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD. dikarenakan dapat kita sadari bahwa jumlah kendaraan bermotor setiap tahun  mengalami  peningkatan.  Apabila jumlah  kendaraan bermotor  di jalan  bertambah,  maka kebutuhan atas bahan bakar kendaraan bermotor pun meningkat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti  “Analisis  Efektivitas,  Kontribusi  dan  Laju  Pertumbuhan  Pemungutan  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan”.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS
Menurut (Mardiasmo, 2018) Efektivitas merupakan tingkat capaian yang menunjukkan apakah besarnya  realisasi  penerimaan  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  sesuai  dengan  target penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Adapun Rumus menghitungnya :

## 𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐁𝐁𝐊𝐁
𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐁𝐁𝐊𝐁 𝐱 𝟏𝟎𝟎%
Adapun  kriteria  penilaian  efektivitas  pemungutan  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor adalah semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik yang di tunjukkin pada tabel di bawah ini :
Tabel 1. Rasio Kriteria Efektivitas Presentase Kriteria > 100% Sangat Efektif 90 - 100% Efektif 80 - 90% Cukup Efektif 60 – 80% Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif
Sumber: (Fitri & Fajriana, 2016)
Menurut Elim et al.,  (2015) Kontribusi adalah sesuatu yang  diberikan bersama-sama kepada perkumpulan  dan  sebagainya  untuk  bertujuan  tertentu.  Kontribusi  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah sumbangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan PBBKB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tindakan/ kebijakan apa saja yang harus diperhatikan PBBKB sebagai usaha peningkatan peranya terhadap PAD. Kontribusi yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD, Rumus kontribusi menurut (Mardiasmo, 2018):

## 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐬𝐢 𝐏𝐁𝐁𝐊𝐁 = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐁𝐁𝐊𝐁 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃 𝐱 𝟏𝟎𝟎%
Sedangkan  kriteria  dalam  menilai  kontribusi  pemungutan  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Rasio Kriteria Kontribusi Presentase Kriteria q0,00%-10% Tidak Berkontribusi 10,10%-20% Kurang Berkontribusi 20,10%-30% Cukup Berkntribusi 30,10%-40% Berkontribusi 40,10%-50% Sangat Berkontribusi
Sumber: (Fitri & Fajriana, 2016)
Laju  pertumbuhan  PBBKB  adalah  selisih  dari  realisasi  penerimaan  PBBKB  tahun  tertentu dengan  realisasi  penerimaan  PBBKB  pada  tahun  sebelumnya  dibagi  dengan  realisasi  penerimaan PBBKB  pada  tahun  sebelumnya.  Adapun  rumus  untuk  menghitung  laju  pertumbuhan  pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurut (I. & F. H. Rahmadani, 2018) :
𝐆𝐱 = 𝐗𝐭 − 𝐗 (𝐭 − 𝟏) 𝑿 (𝒕 − 𝟏) 𝐱 𝟏𝟎𝟎% Keterangan : Gx : Pertumbuhan pajak PBBKB per tahun
Xt : Realisasi penerimaan PBBKB tahun tertentu X(t-1)  : Realisasi penerimaan PBBKB pada tahun sebelumnya
Dibawah ini merupakan kriteria penilaian laju pertumbuhan dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 3. Rasio Kriteria Laju Pertumbuhan Presentase Kriteria 85%-100% Sangat Berhasil 70%-85% Berhasil 55%-70% Cukup Berhasil 30%-55% Kurang Berhasil Kurang Dari 30% Tidak Berhasil Sumber : Supriadi (2020)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang beralamatkan  pada  Jl.  POM  IX  Kelurahan  Lorok  Pakjo  Kecamatan  Ilir  Barat.  I,  Kota  Palembang, Sumatera Selatan 30137. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut (Azwar,  2015) Data  Sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  pihak  lain  yang  tidak  langsung diperoleh  oleh  peneliti  dari  subjek  penelitinya  dan  biasanya  berwujud  data  dokumentasi  atau  data laporan yang telah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data Target dan Realisasi Pajak Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  (PBBKB)  tahun  2014  hingga  2018,  data  Realisasi  Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 hingga 2018, data di dapat dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan.
Populasi dalam penelitian ini adalah 42 perusahaan niaga umum yang ada di Sumatera Selatan yaitu  pemungutan  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor  pada  perusahaan  niaga  umum.  Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis Non-Probability Sampling. Teknik Non-Probability Sampling yang dipilih yaitu sampling jenuh yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 perusahaan niaga umum yang ada di Sumatera Selatan.
Teknik  analisis  data  yang  diguanakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif kuantitatif,  merupakan  suatu  penelitian  yang  mempunyai  tujuan  untuk  mendeskripsikan  suatu fenomena,  peristiwa,  gejala,  da  kejadian  yang  terjadi  secara  faktual,  sistematis  serta  akurat.  Metode penelitian  deskriptif  kuantitatif  bertujuan  untuk  menjelaskan  suatu  fenomena  dengan  menggunakan angka  yang  menggambarkan  karakteristik  subjek  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini  efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan telah dihitung dengan menggunakan rumus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menganut sistem pemungutan pajak Self Assesment  System yakni  Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yaitu  wajib  pajak  atau  badan menentukan,  menghitung,  melaporkan  sendiri  besaran  pajak  yang  terutang  tersebut  ke  Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan, sehingga proses pendataan atau registrasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yakni dengan pengisian SPTPD bagi wajib pajak dan  kemudian  dibayarkan  sendiri  oleh  wajib  pajaknya  kepada  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi Sumatera Selatan.
Setelah  proses  pendapatan  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor (PBBKB)  barulah  tata  cara  penyetoran  dan  pelaporan  PBBKB.  Menurut  undang-undang  Nomor  28 Tahun 2009 Tata cara penyetoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB) dilakukan oleh wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) disetorkan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya kepada kas negara, dengan melampirkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) kepada Badan  Pendapatan  Daerah  Sumatera  Selatan.  Setelah  menyampaikan  SSPD  wajib  pajak  wajib melaporkan atas penyetoran yang telah dilakukan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Gubernur. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur atau yang ditunjuk paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atas penjualan bahan bakar kendaraan bermotor.

## Efektivitas Pemunguntan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Terhadap PAD
Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2014 yang memperoleh sebesar Rp 591.598.965.632 dengan target Rp 460.079.000.000, kemudian  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2015  sebesar    Rp  610.577.042.978,  meskipun  tidak mencapai  target  Rp  640.000.000.000 lalu  pada tahun  2016  mengalami  penurunan  penerimaan  Pajak Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  (PBBKB)  yang  signifikan  sebesar  menjadi  Rp  513.205.513.586 dengan  target  yang  sama  pada  tahun  sebelumnya  yaitu  sebesar  Rp.  640.000.000.000.    Sedangkan ditahun  2017  mengalami  peningkatan  kembali  menjadi  Rp  670.559.294.854  dengan  target  Rp. 697.000.000.000 dan ditahun 2018 kembali meningkat menjadi Rp 838.900.055.118 akan tetapi jumlah tersebut belum mencapai target yang di inginkan.

## Gambar 2. Efektivitas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2014-2018
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (2020), diolah
Rp- Rp100,000,000,000 Rp200,000,000,000 Rp300,000,000,000 Rp400,000,000,000 Rp500,000,000,000 Rp600,000,000,000 Rp700,000,000,000 Rp800,000,000,000 Rp900,000,000,000 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah PBBKB Taget PBBKB
Tabel 4. Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Di Sumatera Selatan
2014-2018 Tahun Target PBBKB Realisasi PBBKB Presentas e (%) Kriteria 2014 460.079.000.000 591.598.965.632 128,59 Sangat Efektif 2015 640.000.000.000 610.577.042.978 95,40 Efektif 2016 640.000.000.000 513.205.513.586 80,19 Cukup Efektif 2017 697.000.000.000 670.559.294.854 96,21 Efektif 2018 700.000.000.000 838.900.055.118 119,84 Sangat Efektif
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (2020), diolah
Perhitungan Efektivitas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagai berikut: Efektivitas Tahun 2014 : 591.598.965.632 460.079.000.000 𝑥 100% = 128,59 %
Efektivitas Tahun 2015 : 610.577.042.978 640.000.000.000 𝑥 100% = 95,40 %
Efektivitas Tahun 2016 : 513.205.513.586 640.000.000.000 𝑥 100% = 80,19 %
Efektivitas Tahun 2017 : 670.559.294.854 697.000.000.000 𝑥 100% = 96,21 %
Efektivitas Tahun 2018 : 838.900.055.118 700.000.000.000 𝑥 100% = 119,84 %
Berdasarkan persentase diatas yang didapatkan dengan menggunakan rumus sehingga tingkat efektivitas  pajak  bahan  pakar  kendaraan  bermotor  pada  perusahaan  niaga  umum  dalam  peningkatan pendapatan  asli  daerah  adalah  pada  tahun  2014  tingkat  efektivitasnya  berada  pada  sebesar  128,59% dengan  kriteria  sangat  efektif.  Namun,  pada  tahun  2015  mengalami  penurunan  persentase  sebesar 95,40% tetapi masih dalam kriteria efektif. Di tahun 2016 kembali mengalami penurunan secara drastis dari  tahun  2014,  yaitu  sebesar  80,19%  masih  dengan  kriteria  cukup  efektif.  Penurunan  tersebut disebabkan karena penetapan target penerimaan pada tahun tersebut terlalu tinggi dan penyebab lainnya seperti jatuhnya harga minyak (Fitri & Fajriana, 2016).
Pada  tahun  2017  presentase  tingkat  efektivitas  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor mengalami kenaikkan persentase sebesar  96,21% dalam kriteria efektif, dan pada tahun 2018 dinilai sangat efektif dengan presentase sebesar 119,84%.
Kontribusi Pemunguntan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Terhadap PAD
Gambar 3 Kontribusi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan 2020, diolah
Rp- Rp500,000,000,000 Rp1,000,000,000,000 Rp1,500,000,000,000 Rp2,000,000,000,000 Rp2,500,000,000,000 Rp3,000,000,000,000 Rp3,500,000,000,000 Rp4,000,000,000,000 2014 2015 2016 2017 2018 Realisasi PBBKB Realisasi PAD
Tabel 5. Kontribusi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  (PBBKB) Pada Perusahaan Niaga Umum Tahun 2014-2018
Tahun Realisasi PBBKB Realisasi PAD Presentas e (%) Kriteria 2014 591.598.965.632 2.442.673.788.768,86 24,42 Cukup Berkontribusi 2015 610.577.042.978 2.534.526.413.315,20 24,09 Cukup Berkontribusi 2016 513.205.513.586 2.546.177.544.346,66 20,15 Cukup Berkontribusi 2017 670.559.294.854 3.031.633.624.303 22,11 Cukup Berkontribusi 2018 838.900.055.118 3.528.010.712.183 23,77 Cukup Berkontribusi
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (2020), diolah
Perhitungan kontribusi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagai berikut :
Tahun 2014: 591.598.965.632 2.442.673.788.768,86 𝑥 100% = 24,42 %
Tahun 2015: 610.577.042.978 2.534.526.413.315,20 𝑥 100% = 24,09 %
Tahun 2016: 513.205.513.586 2.546.177.544.346,66 𝑥 100% = 20,15 %
Tahun 2017: 670.559.294.854 3.031.633.624.303 𝑥 100% = 22,11 %
Tahun 2018: 838.900.055.118 3.528.010.712.183 𝑥 100% = 23,77 %
Tingkat  kontribusi  pajak  bahan  pakar  kendaraan  bermotor  pada  perusahaan  niaga  umum dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah pada tahun 2014 tingkat kontribusinya berada pada 24,42%  dengan  kriteria  cukup  berkontribusi.  Namun,  pada  tahun  2015  mengalami  penurunan persentase  sebesar  24,09%  tetapi  masih  dalam  kriteria  cukup  berkontribusi.  Di  tahun  2016  kembali mengalami penurunan secara drastis dari tahun 2014, yaitu sebesar 20,15% masih dengan kriteria cukup berkontribusi. Penurunan tersebut disebabkan karena penetapan target penerimaan pada tahun tersebut terlalu tinggi dan penyebab lainnya seperti jatuhnya harga minyak serta juga sangat berpengaruh pada meningkatnya atau menurunnya tingkat efektivitas pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pada tahun 2017  presentase  tingkat  kontribusi  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor  mengalami  kenaikkan presntase sebesar 22,11% dalam kriteria cukup berkontribusi. Dan pada tahun 2018 juga dinilai cukup efektif dengan presentase sebesar 23,77%.
Maka dapat dikatakan kontribusi pada Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada perusahaan niaga umum dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan  tahun  2014,  2015,  2016,  2017,  dan  2018  adalah  cukup  berkontribusi.  Walaupun  cukup berkontribusi, harusnya masih dapat dimaksimalkan agar persentase kontribusi PBBKB bisa mencapai di atas 30% tiap tahunnya. Dimana kriteria berkontribusi berada pada persentase di atas 40% dan kriteria sangat berkontribusi berada pada persentase di atas 50%.

## Laju Pertumbuhan Pemunguntan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Terhadap PAD
Laju  pertumbuhan  ekonomi  adalah  proses  kenaikan  output  perkapita  dalam  jangka  panjang. Jika diterapkan dalam pajak bahan bakar kendaraan bermotor, laju pertumbuhan adalah proses kenaikan penerimaan  pajak  bahan  kendaraan  bermotor  dalam  jangka  panjang.  Perhitungan  laju  pertumbuhan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagai berikut :
Tahun 2014 : G(2014) = 591.598.965.632−508.333.162.553 508.333.162.553 x 100% = 16,38%
Tahun 2015 : G(2015) = 610.557.042.978−591.598.965.632 591.598.965.632 x 100% = 3,20%
Tahun 2016 : G(2016) = 513.205.513.586−610.557.042.978 610.557.042.978 x 100% = −15,94%
Tahun 2017 : G(2017) = 670.559.294.854− 513.205.513.586 513.205.513.586 x 100% = 30,6%
Tahun 2018 : G(2018) = 838.900.055.118− 670.559.294.854 670.559.294.854
x 100% = 25,1%
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pada Perusahaan Niaga Umum Tahun 2014-2018 Tahun Realisasi Penerimaan PBBKB (RP) Laju Pertumbuhan PBBKB (%) Kriteria 2013 508.333.162.553 2014 591.598.965.632 16,38% Tidak Berhasil 2015 610.557.042.978 3,2% Tidak Berhasil 2016 513.205.513.586 -15,94% Tidak Berhasil 2017 670.559.294.854 30,6% Kurang Berhasil 2018 838.900.055.118 25,1% Tidak Berhasil
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (2020), diolah
Laju  pertumbuhan  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor  dari  tahun  2013-2018  mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 penerimaan laju pertumbuhannya mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu  sebesar  16,38  %.  Namun,  tahun  2015  mengalami  penurunan  yang  cukup  tinggi  dengan  laju pertumbuhan hanya 3,2%. Tahun 2016 bahkan laju pertumbuhannya  -15,94% tetapi tahun 2017 laju pertumbuhannya mengalami  kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 30,6%. Tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi selama 3 tahun yaitu periode 2015-2017 ini diakibatkan oleh tidak tercapainya target penerimaan  PBBKB.  Sedangkan  pada  tahun  2018,  walaupun  laju  pertumbuhannya  turun  ke  angka 25,1%  tetapi  realisasi  penerimaan  PBBKB  tercapai  pada  angka  Rp.  838.900.055.188  mengalami kenaikan  yang  banyak  dari  realisasi  tahun  sebelumnya  tahun  2017  yang  tercapai  pada  angka  Rp. 670.559.294.854.  Dengan pertumbuhan  yang  fluktuatif, jika  dilihat  dari tabel  kriteria  bisa  dikatakan laju pertumbuhannya belum berhasil.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di provinsi Sumatera Selatan pada tabel 4 dari tahun 2014 hingga 2018 dinilai efektif karena rasio yang berada di atas 80%. Hal ini membuktikan bahwa Badan Pendapatan Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  dinilai  efektif  dalam  mengelola  penerimaan  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Penyebab dari tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan  Bermotor  yang  telah  ditetapkan  yakni  tahun  2015  sampai  dengan  2017  sebesar  95,40%, 80,19%,  dan  96,21%  disebabkan  penetapan  target  penerimaan  pada  tahun  tersebut  terlalu  tinggi. Kontribusi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dapat dilihat pada tabel 5, dari tahun 2014 hingga 2018 dinilai cukup berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari besaran persentase yang stabil di angka terendah sebesar 20,15% (tahun 2016) dan di angka tertinggi 24,42% (tahun 2014). Sedangkan laju pertumbuhan pemungutan pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor  dari  tahun  2014  -2018  pada  tabel  6,  sangatlah  fluktuatif dikarenakan tiga tahun berturut-turut dari tahun 2015-2017 realisasi penerimaan PBBKB tidak tercapai. Laju pertumbuhan dapat dikatakan belum berhasil.

## SARAN
Saran praktis pada penelitian ini, penulis menyarankan agar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera  Selatan  harus  mengoptimalkan  potensi  pajak  yang  sudah  ada  itu  menjadi  lebih fungsional (intensifikasi)  terhadap  subjek  pajak  dan  wajib  pajak.  Selain  itu,  Badan  Pendapatan  Daerah  dalam kerjasama  dengan  Badan  Pengatur  Hilir  Minyak  dan  Gas  harus  menjalin  koordinasi,  sinergi,  dan harmonisasi, Karena hal ini sangat membantu untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Selatan.
Saran teoritis pada penelitian ini, disarankan untuk menambah periode penelitiannya sehingga bisa lebih detail dalam  menganalisis efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pemungutan pajak bahan  bakar  kendaraan  bermotor  terhadap  PAD  Sumatera  Selatan.  Selain  itu,  penelitian  ini  hanya meneliti  efektivitas,  kontribusi  dan  laju  pertumbuhan  pada  PBBKB,  peneliti  selanjutnya  bisa menambahkan pajak daerah yang lain misalnya pajak hotel atau pajak restoran.

## REFERENSI
Azwar, Saifuddin. (2015). Metode Penelitian . Pustaka Pelajar.
Elim, I., Ilat, V., & Maznawaty, E. S. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (3), 906–916. https://doi.org/10.35794/emba.v3i3.9714
Ermadiani, E., DP, R. T., & Rini, D. (2018). Analisis atas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbb-Kb) dalam Menunjang Peningkatan Pajak Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Jurnal Ekonomi Global Masa Kini , 9 (2), 125– 134. http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/557
Fitri, F. I., & Fajriana, I. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  (  Studi  Kasus  Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ) . 1–15.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Revisi). Andi.
Rahmadani, I. (2019). EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Universitas Teuku Umar Ika Rahmadani. AKBIS , 11–20.
Rahmadani,  I.  &  F.  H.  (2018).  EFEKTIVITAS  PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN  DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT. AKBIS , 2 (2), 11–20. http://www.jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/929
Samudra, A. A. (2016). Perpajakan Di Indonesia. Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah (Edisi 1). PT Rajagrafindo Persada. https://doi.org/2015.1472.RAJ
Supriadi, A. (2020). Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Tasikmalaya. Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi , 1 (1), 45–51.
Winarso,  W.  (2015).  Analisis  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah ( Studi Kasus Pada Kantor CP DISPENDA Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II ). Seminar Nasional Dan Tren(SNIT) , B-22-B-26.