## ANALISIS REGULASI KEBIJAKAN PASAR MODAL DI INDONESIA
PASCA PANDEMI COVID-19
Oleh :

## Eni Dasuki Suhardini

## Abstrak
Pandemi Covid- 19 telah  berdampak pada terpuruknya perekonomian secara global  di  seluruh  negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia.  Kondisi  ini  pun  berpengaruh pada  keberlangsungan  investasi  di  pasar  modal.Emiten  banyak  yang  menjual sahamnya dengan nilai rendah,kepercayaan investor terhadap pasar modal berkurang. Atas kondisi demikian perlu diterbitkan kebijakan agar perekonomian Indonesia tidak memburuk.Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dampak  pandemic  Covid  -19 terhadap  pasar  modal  dan  regulasi/  kebijakan  apa  saja  yang  telah  digulirkan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  memperoleh  jawaban  dari permasalahan  di  atas,  metode  pendekatan  yuridis  normative  untuk  menemukan hukum  in  concreto dalam  penanganan  krisis  ekonomi  akibat  pandemi,    spesifikasi penelitiannya    deskriptif  analitis,,tahap  penelitian  yang  digunakan library  research dengan  menggunakan  tehnik  pengumpulan  data  studi  dokumen,  serta  analisisnya berdasarkan  yuridis  kualitatif,yang bertitik tolak dari peraturan  yang  relevan dengan investasi  di  pasar  modal  dan  data  yang  telah  diperoleh  kemudian  dituangkan  secara narasi.
Hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  pandemic  covid  19  telah  berdampak  pada pasar modal Indonesia yang mengalami penurunan, namun pandemic juga membawa dampak  positif  yaitu  adanya  transformasi  digital  oleh  masyarakat  sehingga  investor mengalami kenaikan 26 persen. Pemerintah telah menerbitkan 3 Peraturan OJK yang terkait  stimulus  relaksasi  bagi  pelaku  industry,melakukan  pelarangan  short  selling dan  membolehkan  buyback  tanpa  RUPS,  serta  kemudahan  perizinan  dan penyampaian dokumen  pelaporan dengan SPRINT.

## Kata kunci : Kebijakan, Pasar Modal, Pandemi

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pasar  modal  secara  sederhana  dirumuskan  sebagai  suatu  pasar  untuk memobilisasi  dana-dana  yang  pada  masyarakat  yang  digunakan  untuk  investasi
jangka Panjang. Dana tersebut berbentuk surat berharga jangka panjang dalam bentuk saham, atau surat utang untuk jangka pendek atau obligasi. 1
Pasar  modal  disamping  sebagai  sumber  pembiayaan  dunia  usaha  juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat pemodal, sehingga melalui pasar modal potensi  dan  kreasi  masyarakat  dapat  dikerahkan  dan  dikembangkan  menjadi  suatu kekuatan  yang  nyata  bagi  peningkatan  kemakmuran  rakyat  untuk  mewujudkan msyarakat Indonesia yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sejak  tahun  2013  mengacu  pada  Undang-  Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (UUOJK),  pengawasan  dalam  transaksi  yang berlangsung di pasar modal dikendalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebagai  lembaga  pengawas,  OJK  lebih  kredibel  sehingga  industri  keuangan  yang menggunakan instrument pasar modal dapat tumbuh dan berkembang dengan baik
Pandemi  Covid  -19  yang  muncul  di  tengah-  tengah  masyarakat  pada  tahun 2020,  telah  memicu  krisis  multidimensi  global  di  berbagai  bidang,  terutama  bidang perekonomian. 2 Sejumlah negara termasuk Indonesia telah menerapkan restriksi yang ketat (lock  down/  social  distancing) untuk  memutus  rantai  penyebaran  virus. Kebijakan  ini  telah  berdampak  pada  kematian  beberapa  aktivitas  ekonomi,  karena kepanikan  investor  disebabkan  oleh  dua  sisi  sekaligus,  yaitu  permintaan  dan penawaran.  Gangguan  permintaan  ditunjukkan  dengan  adanya  pelemahan  kegitan ekspor  dan  impor,  sementara  gangguan  sisi  penawaran  terjadi  akibat  pelemahan produksi
Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
1 OK.Saidin dan Yessi Serena Rangkuti , Hukum Investasi dan Pasar Modal Sebuah Kajian Kritis Terhadap Kemudahan Untuk Berusaha, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, Hlm.28
2 Denindah Olivia dkk , Implikasi Penerapan Undang Undang Penanaman Modal Terhadap Iklim Investasi Asing Pasca Pandemi Covid -19 di Indonesia, KlikLegal.com, 22 September 2020, diakses 18 Oktober 2020, Hlm 1.
Sebagai contoh, penerimaan pajak terhadap perdagangan barang dan/ atau jasa hingga ekspor  migas  dan  non  migas  di  Indonesia  mengalami  penurunan. 3 Sementara itu,sebagaimana diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mengandalkan pendapatan dari pajak. Sri Mulyani  Indrawati ,menegaskan bahwa  realisasi  penerimaan  perpajakan  hingga  Mei  2020  mengalami  penurunan hingga 7,9 % dibandingkan periode sama tahun sebelumnya 4 .
Kondisi  ini  tentu  saja  berdampak  pada    pasar  modal  ,  dan  agar  pasar  modal tidak  mengalami  penurunan  terus  menerus  maka  diperlukan  langkah  cepat  untuk menanggulanginya  antara  lain    kebijakan  pemerintah  dalam  bentuk  peraturan presiden,  peraturan  pemerintah  hingga  keputusan  presiden.  Berbagai  regulasi  dan kebijakan  pemerintah  di  bidang  pasar  modal  itu  diharapkan  segera  memulihkan keadaan. 5
1.1. Perumusan Masalah
1. Bagaimana dampak pandemi Covid -19 terhadap pasar modal di Indonesia
2. Bagaimana    implementasi  regulasi  kebijakan  pemerintah  di  bidang  pasar modal pasca pandemi Covid -19  ?

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian Pasar Modal
Pasal 1 ayat (3) Undang -Undang tentang Pasar Modal ( UUPM) menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan  efek,  perusahaan  publik  yang  berkaitan  dengan  efek  yang  diterbitkan  , serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
3 Silpa Hanoatubun, Dampak Covid- 19 Terhadap Perekonomian Indonesia, EduPsyCouns Journal : Journal of Education, Psychology and Counselling,Volume 2 Nomor 1 ,ISSN 2716-4446,2020, Hlm 147 4 Sri Mulyani , Penerimaan Pajak Hingga Mei 2020 Turun 7,9 persen ,Tempo.com, 16.Juni 2020, diakses pada 18 Oktober 2020.
5 Hany Melinda , Dampak Covid-19 Terhadap Pasar Modal Indonesia , Kompasiana.Com.diakses 18 Oktober 2020
Hukum  pasar  modal  diciptakan  dengan  tujuan  agar  kegiatan  pasar  modal  dapat berjalan  secara  tertib,  efektif,  dan  efisien.  Maka  untuk  menciptakan  hukum  pasar modal yang ideal diperlukan : 6
a. Aturan hukum yang bersifat substantive ( substantive legal rule )
Secara  substansi,  ketentuan  hukum  pasar  modal  harus  berisi  aturan  yang sifatnya  stabil,  jelas,  dapat  diandalkan,  dapat  diprediksi  atau  pasti,  dan berfungsi dengan baik. Dalam membuat substansi aturan hukum pasar modal yang baik, dapat dilakukan dengan menggali aturan yang ada di dalam negeri berdasarkan praktik dan budaya lokal, atau mengadopsi ketentuan negara lain.
b. Sistem penyelesaian sengketa ( dispute resolution system)
Sistem  penyelesaian  sengketa  yang  efektif,  efiien,  konsisten,  obyektif  dan dapat  diandalkan,  dibutuhkan  ,  untuk  menjamin  hak  dan  kewajiban  yang ditetapkan  oleh  aturan  hukum  substantive  agar  dapat    ditegakkan.  Dalam membangun  sistem  penyelesaian  sengketa  perlu  dikembangkan  infrastruktur lembaga penyelesaian sengketa dengan menggabungkkan sanksi administrative,  putusan  pengadilan  dan  Lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa seperti arbitrase.
c. Penegakan hukum ( enforcement of judgements)
Aturan  hukum  pasar  modal  maupun  putusan  dari  penyelesaian  sengketa bidang pasar modal yang dikeluarkan oleh pengadilan, putusan administrative atau arbitrase harus dapat ditegakkan.

## 2.2. Fungsi Pasar Modal
Pasar modal sebagai bagian dari sistem keuangan , memiliki fungsi , antara lain : 7 a. Fungsi likuiditas
b. Fungsi pembiayaan
6 Mas Rahmah , Hukum Pasar Modal ,Kencana, Jakarta, 2019.Hlm.6
7 Ibid, Hlm.14
c. Fungsi alternatif investasi
d. Fungsi tabungan publik / Public saving
e. Fungsi distribusi/ pemerataan pendapatan
f. Fungsi kesejahteraan
g. Fungsi indikator ekonomi
h. Fungsi kontrol sosial
i. Fungsi public participation/ Ownership
Pada  dasarnya  terdapat  empat  peranan  strategis  dari  pasar  modal  bagi perekonomian suatu negara, yaitu : 8
a. Sebagai sumber penghasil dana
b. Sebagai alternatif investasi para pemodal/ investor
c. Penghimpun dana modal pasar modal relatif rendah
d. Pasar modal akan mendorong perkembangan investasi
Bagi  negara-  negara  yang  sedang  berkembang,  terintegrasinya  pasar  modal akan memberikan beberapa manfaat, antara lain : 9
a. Meningkatkan kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan
b. Meningkatkan partisipasi pemodal asing dalam pasar domestic,
c. Meningkatkan akses ke pasar internasional
Intergrasi  pasar  internasional  pada  era  globalisasi  ,  akan  menimbulkan  beberapa tantangan  yang  harus  dijawab  oleh  negara-negara  berkembang  termasuk  Indonesia. Tantangan itu antara lain : 10
a. Kian ketatnya kompetensi pasar
b. Meningkatnya kepentingan dalam infrastruktur
8 H. Budi Untung , Hukum Bisnis Pasar Modal , CV.Andi, Yogjakarta, 2011, Hlm.10
9 A World Bank Policy Research “ Private Capital Flows to Depeloping Countries ” The Road to Financial Integration, 1997 dalam M Irsan Nasarudin dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 23
10 Ibid, Hlm. 29
c. Implikasi pasar dalam hubungannya dengan ketidak pastian ( volatility).

## 2.3.Pengaturan Investasi Pasar Modal
Kebutuhan akan perangkat hukum dan pengaturan- pengaturan pelaksanaannya  sudah  sangat  mendesak  karena  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan perkembangan  pasar  modal  berjalan  dengan  pesat  serta  adanya  tuntutan  agar  pasar modal dapat bersaing di tingkat Internasional terutama untuk kawasan regional.
Perkembangan  dan  kemajuan  suatu  pasar  modal  sangat  ditentukan  oleh  adanya kepastian hukum bagi para pelakunya, terutama masyarakat investor. 11
Investor,  khususnya  investor  Internasional  menaruh  perhatian  yang  sangat besar  terhadap  aturan  hukum (rule  of  law) disamping  adanya  aspek full  and  fair disclosure. 12 .  Investor  tidak  akan  termotivasi  untuk  memasuki  pasar  modal Indonesia, jika pasar modal yang bersangkutan tidak memiliki perangkat aturan yang menjamin  perlindungan,  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Apalagi  bisnis  di  pasar modal adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan. 13

## 2.4.Kepastian Hukum
Salah  satu  asas  yang  cukup  penting  dalam  melakukan  investasi  adalah kepastian hukum. Pembentuk UUPM sudah mengakomodir masalah kepastian hukum , yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a UUPM, yang menyatakan bahwa :
“Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum”
Penjelasan  pasal  ini  dikemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “asas  kepastian hukum”  adalah  asas  dalam  negara  hukum  yang  meletakkan  hukum  dan  ketentuan
11 M.Irsan Nasarudin, dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Kencana Prenada Group, Jakarta, 2014,Hlm.44.
12 Ibid,
13 Ibid
peraturan  perundang-  undangan  sebagai  dasar  dalam  setiap  kebijakan  dan  tindakan dalam bidang penanaman modal.
Maka  dapat  dimaklumi  mengapa  investor  membutuhkan  adanya  kepastian hukum,  sebab  dalam  melakukakn  investasi,  selain  tunduk  pada  ketentuan  hukum investasi,  juga  ada  ketentuan  lain  yang  terkait  ,  yang  tidak  dapat  dilepaskan  begitu saja. Ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan masalah perpajakan, ketenagakerjaan, perizinan dan masalah pertanahan. 14
Menurut  Charles  Himawan,  bahwa  peraturan-  peraturan  itu  kadang-  kadang demikian  banyaknya,  sehingga  menimbulkan  kekaburan  kan  hukum  yang  berlaku. Untuk  memanfaatkan  modal  multinasional  secara  maksimal  diperlukan  kejernihan hukum.  Apabila  hukum  berwibawa  maka  hukum  akan  ditaati  orang,  baik  yang membuat hukum itu maupun orang terhadap siapa hukum itu ditujukan, akan terlihat disini kaitan antara manusia dan hukum. 15
Investor  hendaknya  memperhatikan  hukum  dan  berbagai  ketentuan  yang terkait  dengan  investasi  .  hal  ini  penting  untuk  diketahui,  sebab  aturan  dibuat  agar pihak  yang  hendak  masuk  ke  ranah  bisnis  sudah  mengetahui  aturan  main  yang diterapkan. Sujud Margono menyatakan bahwa hukum bertujuan memberikan aturan main (rule of  the game) . Maka berkaitan dengan iklim investasi asing  pembentukan undang-  undang  terealisasi  terhadap  tujuan  penyelenggaraan  penanaman  modal  itu sendiri,  diantaranya  ,a.  menciptakan  birokrasi  yang  efisien;,b.  kepastian  hukum,  di bidang penanaman modal;,c. biaya eknomi yang berdaya saing,; d. iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. 16
Iklim  investasi  terdiri  dari  tiga  komponen  utama: ,Pertama ,  kelompok kebijakan pemerintah yang mempengaruhi biaya ( cost) seperti pajak, beban regulasi dan  pungli,  korupsi,  infrastruktur,  ongkos  operasi,  investasi  perusahaan (  finance
14 Sentosa Sembiring , Hukum Investasi , Cet 3, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, Hlm 17.
15 Ibid. 16 Sujud Margono , Hukum Investasi Asing Indonesia, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,2008, Hlm. 15.
cost) dan  investasi  di  pasar  tenaga  kerja  ; Kedua, kelompok  yang  mempengaruhi risiko  yang  terdiri  dari  stabilitas  makro-ekonomi,  stabilitas  dan  prediktibilitas kebijakan,  hak  property,  kepastian  kontrak,  dan  hak  untuk  mentransfer  keuntungan; Ketiga , adalah hambatan untuk kompetensi yang terdiri dari hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, berfungsinya pasar keuangan dan infrastruktur dengan baik, serta tersedia dengan efektif hukum persaingan. 17
Pengaturan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  OJK,  kegiatan  pasar  modal diharapkan  terintegrasi  secara  baik  dengan  Lembaga  keuangan  lainnya,  mengingat OJK  berfungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Pasal  8  UUOJK  merupakan  landasan  yuridis  OJK    dalam  melaksanakan  tugas pengaturan, antara lain :
a. Menetapkan peraturan pelaksanaan UUOJK
b. Menetapkan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan
c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
g. Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan  pengelola  statute  pada Lembaga jasa keuangan
h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
i. Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
17 Sentosa Sembiring, Op.Cit, Hlm.16.

## METODE PENELITIAN
Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian Langkah- Langkah yang dilakukan  secara  terencana  dan  sistematis  guna  mendapatkan  pemecahan  masalah atau  mendapatkan  jawaban  terhadap  pertanyaan-  pertanyaan  tertentu.  Langkah  – langkah  yang  dilakukan  dalam  penelitian  harus  serasi  dan  saling  mendukung  satu sama lain, agar penelitian yang dilakukan memiliki bobot ysng memadai. 18
Penelitian hukum diarahkan agar memiliki karakteristik normologis-normatif, yaitu  penelitian  hukum  yang  mengarahkan  kajiannya  pada  norma,  dalam  kaitannya dengan  nilai.  Normologis  menunjukan  penelitian  hukum  tetap  bersifat  normatif. Penelitian  hukum  akan  terkait  dengan  berbagai  produk  kebijakan,  atau  aturan perundang- undangan.. 19

## 4.1.Metode Pendekatan
Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normatif  ,yang bertitik tolak dari permasalahan pasar modal saat ini yang mengalami penurunan    dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  salah  satu  tempat  untuk menginvestasikan  dana  yang  dapat  meningkatkan  perekonomian  negara,  kemudian dilakukan  penelitian,  yang  bertujuaan  untuk  menemukan  aturan/  kebijakan pemerintah dalam menanggulangi  keterpurukan  pasar modal  akibat pandemi covid- 19.
Untuk mendapatkan data digunakan  penelitian kepustakaan / library research. , yaitu penelitian terhadap  data sekunder bahan hukum primer, data sekunder bahan hukum sekunder, data sekunder bahan hukum tersier.
18 Akadun , Membumikan Filsafat Ilmu Membangun Metodologi Penelitian , Alfabeta,Bandung, 2017, Hlm.42
19 Anthon F Susanto, Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris , Setara Press, Malang, 2015

## 4.2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  analisis,  yang  merupakan  metode  yang  dipakai  untuk  menggambarkan permasalahan  keterpurukan  pasar  modal  Indonesia  pada  masa  pandemic  covid  -19, selanjutnya  dianalisis  berlandaskan  aturan  hukum  yang  berlaku  dan  menemukan hukum in  concreto sebagai  kebijakan  dari  pemerintah  Indonesia  yang  diharapkan mampu memulihkan pasar modal dan perekonomian Indonesia.

## 4.3. Tahap Penelitian
Data yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan/ library research, yaitu :
a. Data  sekunder  bahan  hukum  primer,  terdiri  dari  peraturan  yang    terkait dengan pasar modal  yaitu : Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar  Modal,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, dan Peraturan – peraturan OJK
b. Data  sekunder  bahan  hukum  sekunder,  yang  merupakan    pendapat  ahli  dan hasil- hasil penelitian di bidang pasar modal
c. Data sekunder bahan hukum  tersier, merupakan  refernsi  yang diperoleh dari kamus, blibliografi, dll.

## 4.4. Tehnik Pengumpulan Data

## Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan studi dokumen

## 4.5. Tehnik Analisis Data
Penelitian ini dalam melakukan analisis terhadap  data yang  diperoleh melalui library research menggunakan  analisis  yuridis  kualitatif.  Yuridis  artinya  dalam melakukan analisis bertitik tolak pada ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan
interpretasi  sistematis,  dan  kualitatif  artinya  hasil  dari  analisis  dituangkan  dengan menggunakan narasi tanpa menggunakan angka maupun rumus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pasar Modal di Indonesia
Wabah Covid  19 berdampak pada perekonomian negara-  negara  yang ada di dunia,  termasuk  Indonesia.  Dampaknya  Covid  19  ini    diperkirakan  dalam  jangka pendek  akan  menyebabkan  terjadinya  perlambatan  ekonomi  global.  Pertumbuhan perekonomian pada awal 2020 menunjukan penurunan pertumbuhan ekonomi negara maju,  bahkan  hingga  negara  berkembang.  80  negara  telah  menerapkan  pembatasan ekspor.
Selama  pandemic  Covid  19,  bursa  saham  di  beberapa  negara  termasuk Indonesia  mengalami  penurunan,  Investor  menahan  dana  terlebih  dahulu  dengan tidak melakukan investasi di pasar modal,meskipun banyak emiten yang menurunkan harga sahamnya.
Para emiten kondisinya sangat terpengaruh pandemic covid 19, hal ini dipicu oleh  menurunnya  daya  beli  masyarakat  akibat  mengalami  pemotongan  penghasilan bahkan  pemutusan  hubungan  kerja.  Akibatnya  barang  produksi  tidak  dapat  terjual bahkan numpuk di gudang, sehingga perputaran dana  menjadi terhenti.
Ada  pula  perusahaan-perusahaan  harus  menghentikan  produksinya  karena karyawannya  banyak  yang  terinfeksi  Covis  19  (Cluster  Kerja),  dan  harus mengeluarkan  biaya  perawatan  untuk  karyawannya,  hal  ini  tentu  saja  menggangu bahkan  mengurangi  modal  perusahaan,  sekalipun  untuk  perawatan  pasien  covid  19 ditanggung negara.
Pasar  saham  belum  sepenuhnya  pulih  karena  secara  fundamental  mayoritas emiten  mencatatkan  kinerja  tertekan  pada  Tahun  2020,  sehingga  capaian  Indeks Harga  Saham  Gabungan  (  IHSG)  belum  menunjukan  kondisi  sebenarnya.  Namun
demikian  kehadiran  investor  ritel  yang  pintar  memanfaatkan  momentum  masuk  ke pasar modal ketika beberapa emiten menurunkan nilai sahamnya, dan hal ini mampu mempengaruhi  kenaikan  IHSG  .Di  sisi  lain  investor  asing  ceenderung wait  and  see untuk Kembali ke pasar modal Indonesia.
Kondisi pandemic covid 19 di sisi lain justru mendorong pertumbuhan jumlah investor  di  pasar  modal.  Menurut  Direktur  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  ,  bahwa transformasi  digital  selama  pandemic  membuat  berbagai  lapisan  masyarakat  dapat menjangkau bursa efek. Tercatat investor di pasar modal naik 26 persen menjadi lebih dari 3,1 juta.
Pasar modal Indonesia mengandalkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan  kepada  seluruh  pelaku  kepentingan  ( stakeholder). Pasar  modal mengembangkan kapabilitas internal bursa melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang dapat mendukung literasi pasar modal  serta perlindungan investor.
Pasar  modal  pun  terus  melakukan  koordinasi  dengan  semua  pihak  termasuk pemerintah  serta  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  untuk  mengurangi  dampak  negatif covid 19.

## 4.2. Implementasi Regulasi Kebijakan Pemerintah(OJK) di bidang Pasar Modal Pasca Pandemi Covid 19
Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dalam menyikapi  pertumbuhan  ekonomi  agar  tetap  berjalan  di  tengah  krisis  pandemic  ini,. Otoritas Jasa keuangan (OJK) bersama Self Regulatory Organization (SRO) .di Pasar Modal sepanjang Tahun 2020 telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga daya  tahan  dan  mengendalikan  volatilitas  pasar  modal  akibat  gejolak  perekonomian dampak  pandemic  covid  19.  Berbagai  kebijakan  tersebut  selaras  dengan  upaya pemerintah dalam menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Menurut  Ketua  Dewan  Komisioner  OJK  bahwa  OJK  telah  menebitkan berbagai kebijakan yang terdiri dari kebijakan pre -emptive dan extraordinary untuk menjaga  kepercayaan  dan  stabilitas  pasar,  memberikan  ruang  bagi  sektor  riil  untuk bertahan dan menjaga fundamental Lembaga Jasa Keuangan.
Atas  segala  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  dan  dilakukan  mampu  menjaga stabilitas  di  pasar  modal  dan  ketahanan  pasar  modal  dapat  mempercepat  pemulihan ekonomi nasional.
Sepanjang  periode  Maret  sampai  dengan  Desember  2020,  OJK  telah mengeluarkan 35 kebijakan pasar modal , yang fokus pada 3 ( tiga) hal, yaitu :
1. Relaksasi  bagi  pelaku  industri  ,  antara  lain  mengatur  penyelenggaraan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  yang  dapat  dilakukan  secara  elektronik berdasarkan  POJK  No.15/POJK.04/2020  dan  POJK  No.16/POJK.04/2020, relaksasi  terkait  kewajiban  pelaporan  dan  relaksasi  kebijakan  stimulus  SRO kepada stakeholder terkait  perubahan  dan  atau  diskon  pungutan  atau  biaya kepada  pelaku  industry,  dan  pengecualian  pemenuhan  prinsip  keterbukaan bagi  emiten  atau  perusahaan  public  yang  merupakan  lembaga  jasa  keuangan dalam  rangka  pencegahan  dan  penanganan  krisis  sistem  keuangan berdasarkan POJK no.37/POJK.04/2020
2. Pengendalian  volatilitas  dan  menjaga  kestabilan  pasar  modal  dan  sistem keuangan, antara lain dengan adanya pelarangan short selling untuk sementara waktu  dan  diperbolehkannya buyback saham  tanpa  melalui  RUPS  oleh emiten.
3. Kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan, antara lain dengan  Implementasi  Tanda  Tangan  Elektronik  Pada  Sistem  Perizinan  dan Registrasi  Terintegrasi  (SPRINT), modul  Wakil Manajer  Investasi  dan wakil Agen  Penjual  efek  Reksa  dana  dan  kemudahan  emiten/  perusahaan  public
serta  pihak  lain  dalam  menyampaikan  laporan  dan  surat  menyurat  kepada OJK melalui SPE-IDX.
Kebijakan- kebijakan OJK tersebut mampu meredam volatilitas  dan menjaga stabilitas pasar dengan IHSG yang kembali menguat dan meningkatnya kepercayaan investor  ritel  terhadap  pasar  pasar  modal  Indonesia  di  masa  pandemic.  Per  29 Desember 2020, jumlah investor pasar modal mengalami kenaikan sebesar 56 persen dari Desember 2019 sebesar 2,48 juta menjadi 3,87 juta.
Peningkatan jumlah investor ini didominasi  oleh investor domestic  yang berumur di bawah 30 tahun , yang mencapai 54,79 persen dari total investor.
Selain  itu,  nilai  pengelolaan  investasi  di  pasar  modal    juga  tetap  meningkat. Hingga  28  desember  2020,  terdapat  peningkatan  NAB  Reksa  Dana  sebesar  6,85 persen dari tahun sebelumnya per 30 Desember 2019 Rp. 542,2 Triliun naik menjadi Rp. 579,33 Triliun.
Secara  akumulatif  per  Desember  2020,  jumlh  Asset  Under  Management (AUM)  Reksa  Dana,  Reksa  Dana  Penyertaan  Terbatas  (RDPT),  Kontrak  Investasi Kolektif  (KIK)Dana  Investasi  Infrastruktur  (DINFRA),  KIK  Efek  Beragun  Aset (EBA),  dan  Kontrak  Pengelolaan  Dana  (KPD)  mengalami  kenaikan  sebesar  2,28 persen dibandingkan Tahun 2019 , yaitu dari Rp. 802,65 triliun menjadi  Rp. 820,98 triliun.
Jumlah  total  produk  RDPT,KIK,DIRE,  KIK  DINFRA,  KIK  EBA,  dan  KPD per  29  Desember  2020  sebanyak  597  dengan  jumlah  total  nilai  dana  kelolaan  Rp. 249,92 triliun. Pada  tahun  2020,  OJK  telah  mengeluarkan  Surat  Pernyataan  Efektif atas Pernyataan Pendafaran dalam rangka Penawaran Umum untuk 169 Emisi,  yang terdiri dari 48 Penawaran Umum Perdana Saham, 7 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang  dan/  atau  Sukuk,  Penawaran  Umum  Terbatas,  45  Penawaran  Umum Berkelanjutan  Efek  Bersifat  Utang  dan  /  atau  Sukuk  Tahap  I  dan  53  Penawaran
Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk Tahap II, dengan total nilai hasil Penawaran Umum sebesar Rp. 118,70 triliun.
Berdasarkan 169 aktivitas Penawaran Umum selama tahun 2020 tersebut, diantaranya merupakan 48 emiten Efek bersifat ekuitas baru dan 6 emiten Efek bersifat utang dan/ atau Sukuk. 20
Berdasarkan  uraian  perkembangan  pasar  modal  sepanjang  masa  pandemic 2020  dan  regulasi  kebijakan-  kebijakan  OJK,dapat  diketahui  bahwa  hukum  pasar modal  yang  ideal  mempunyai  hukum  yang  bersifat  substantive  yaitu  aturan  yang bersifat  stabil, jelas  dan dapat  diandalkan, dapat  diprediksi atau pasti  dan berfungsi baik.
Agar dapat  tercapai  maka harus dilakukan dengan menggali aturan  yang  ada di dalam negara, berdasarkan praktek budaya lokal atau mengadopsi ketentuan negara lain.Hukum  pasar  modal  juga  harus  mengatur  sistem  penyelesaian  sengketa  yang efektif,  konsisten,  obyektif,  dapat  diandalkan,  dibutuhkan  untuk  menjamin  hak  dan kewajiban yang ditetapkan oleh aturan hukum substantive, agar dapat ditegakkan.
Kebijakan  OJK  dalam  menghadapi  kemerosotan  perekonomian  khususnya pasar  modal  Indonesia  akibat  pandemic  covid  19  telah  membuahkan  hasil  yang menggembirakan,  sehingga  pasar  modal  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai lembaga  likuidas,  pembiayaan,  alternatif  investasi,  meningkatkan  kesejahteraa sebagai wadah public participation/ ownership , dalam masa pandemic covid 19 telah meningkatkan kepemilikan saham emiten oleh generasi muda yang berusia di bawah 30  tahun  sebanyak  54,79  persen,  itu  menunjukan  bahwa  pasar  modal  telah mendapatkan  kepercayaan  sebagai  lembaga  penghasil  dana,  alternatif  pemodal/ investor,  penghimpun  dana  dan  pasar  modal  akan  mendorong  perkembangan investasi  sehingga  penanaman  modal  sebagai  katalisator  untuk  menggiatkan  dan memodernkan bidang- bidang lain akan terwujud.
20 m.liputan6.com , diakses pada 20 Pebruari 2021, jam 11.00
Efektivitas  produk  peraturan  perundangan-  undangan  dalam  hal  ini  regulasi kebijakan  OJK  dalam  penerapannya  memerlukan  perhatian  akan  lembaga-  lembaga dan  prosedur  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu  pengertian hukum  yang  memadai  tidak  hanya  memandang  hukum  itu  sebagai  suatu  perangkat kaidah  dan  asas-  asas  yang  mengatur  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat  pelaku usaha, akan tetapi harus pula mencakup lembaga ( institutions ) dan proses ( process) yang diperlukan untuk menunjukkan hukum dalam kenyataan.
Adanya  suatu  undang-  undang  tidak  otomatis  akan  berjalan  dengan sendirinya, akan tetapi harus diikuti dengan pranata hukum lainnya. Oleh karena itu , hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  rangka  mempromosikan  Indonesia  sebagai  salah satu  negara  tujuan  investasi  yang  kompetitif  dibandingkan  negara  lain,  memberikan jaminan adanya kepastian hukum berinvestasi  kepada para investor.
Faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah,  apakah  hukum  mampu  menciptakan stability,  predictability  dan  fairness. Fungsi  stabilitas/ stability adalah  potensi  hukum  untuk  menyeimbangkan  dan mengakomodasi  kepentingan-  kepentingan  yang  saling  bersaing.Hukum  harus  dapat meramalkan (predictability) akibat  langkah  yang  telah  ditempuh  untuk  membangun perekonomian Indonesia. Aspek keadilan (fairness) , seperti perlakuan yang sama dan standar  pola  tingkah  laku  pemerintah  dan  OJK  sangat  perlu  untuk  menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.Kesimpulan
a. Pandemi  covid  -19  mengakibatkan  terjadinya  perlambatan  ekonomi global  termasuk  pasar  modal  Indonesia.  Pada  tahun  2020  mayoritas emiten  mencatatkan  kinerja  tertekan  bahkan  menurunkan  nilai sahamnya. Namun di sisi lain, kondisi pandemic covid-19 justru telah mendorong  pertumbuhan  jumlah  investor  dengan  memanfaatkan
transformasi  digital,  sehingga  masyarakat  dapat  memanfaatkan  bursa efek  dan  pasar  modal  dapat  memberikan  pelayanan  prima  kepada Stakeholder juga  dapat  mendukung  literasi  pasar  modal  serta perlindungan bagi investor.
b. Pemerintah  dan  OJK  selama  masa  pandemic  covid-19  ,  telah menerbitkan peraturan- peraturan antara lain : POJK No.15/POJK.04/2020 terkait kewajiban pelaporan , POJK No.16/POJK.04/2020 terkait relaksasi kebijakan stimulus SRO kepada Stakeholder mengenai perubahan atau diskon pungutan/ biaya kepada pelaku  industry  dan  POJK  No.37/POJK.04/2020  terkait  pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten dalam rangka pencegahan dan  penanganan  krisis  sistem  keuangan.  Kemudian  ada  kebijakan pelarangan short  selling dan  diperbolehkannya buyback saham  tanpa RUPS. Implementasi peraturan- peraturan tersebut telah membuahkan hasil  yang  menggembirakan,  karena  mampu  meredam  volatilitas dengan  menjaga  stabilitas  pasar  dan  IHSG  kembali  menguat  serta kepercayaan investor ritel terhadap pasar modal Indonesia meningkat. Selain  itu  adanya  peningkatan  jumlah  investor  domestic  yang didominasi  oleh  kalangan  muda  sebanyak  54,79  persen  dari  total investor.

## 5.2.Saran
1. Pasar  modal  hendaknya  dapat  melaksanakan  fungsinya  sebagai lembaga  alternatif  investasi  bagi  investor  dengan  membuat  aturan yang  dapat  memberikan  kepastian  hukum  walaupun  pada  masa  / peristiwa  yang  luar  biasa  seperti  pandemic  covid-19  yang mempengaruhi perekonomian secara global.
2. Pasar  modal  bersama-  sama  dengan  pemerintah  harus  mampu membuat  kebijakan  dan  melakukan  pengawasan    sehingga  dapat
meningkatkakn  kepercayaan  public/  investor  untuk  turut  serta berpartisipasi dalam penanganan krisis ekonomi.
3. Pemerintah  diharapkan  dapat  memberikan  stimulus  yang  memotivasi pengusaha  muda  berperan  aktif  dalam  investasi  sehingga  dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.BUKU
Akadun, Membumikan  Filsafat  Ilmu  Membangun  Metodologi  Penelitian, Alfabeta, Bandung,    2017.
Anthon  F.Susanto ,  Penelitian  Hukum  Transformatif-Partisipatoris ,  Setara  Press, Malang, 2015.
H.Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, CV. Andi, Yogjakarta, 2011
Mas Rahmah , Hukum Pasar Modal, Kencana, Jakarta, 2019.
M.  Irsan  Nasarudin,  dkk, Aspek  Hukum  Pasar  Modal  Indonesia ,  Kencana  Prenada Group, Jakarta, 2014.
Sentosa Sembiring , Hukum Investasi, Cet 3, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
Sujud  Margono, Hukum  Investasi  Asing  Indonesia ,  Novindo  Pustaka  Mandiri, Jakarta, 2008.
O.K.Saidin  dan  Yessi  Serena  Rangkuti, Hukum  Investasi  dan  Pasar  Modal.  Sebuah Kajian Kritis Terhadap Kemudahan Untuk Berusaha , Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

## B.PERUNDANG UNDANGAN
Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Kewajiban Pelaporan
Peraturan  OJK  Nomor  16/POJK.04/2020  Tentang  Relaksasi  Kebijakan  Stimulus Kepada Stakeholde r  Perubahan Atau Diskon Pungutan/Biaya Kepada Pelaku Industri
Peraturan  POJK  No.37/POJK.04/2020  Tentang  pengecualian  Pemenuhan  Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten.

## C. SUMBER LAIN
Denindah Olivia,dkk,”  Implikasi Penerapan Undang Undang Pasar Modal Terhadap Iklim        Investasi  Asing  Pasca  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia ”, KlilLegal.com , 22 September 2020.
Hanny  Melinda,”  Dampak  Covid  19  Terhadap  Pasar  Modal  Indonesia”,
Kompasiana.com , 18  Oktober 2020.
Silpa  Hanoatubun,  “  Dampak  Covid-19  Terhadap  Perekonomian  Indonesia”,
EduPsyCouns  Journal  :  Journal  of  Education,  Psycology  and  Counselling, Volume 2 No.1, ISSN 2716-4446.2020.
Sri Mulyani, “ Penerimaan Pajak Hingga Mei 2020 Turun 7,9 persen” , Tempo.com . 16 Juni 2020.
m.liputan6.com , diakses 20 Pebruari 2021.