Since September 2017

## PARTISIPASI LEMBAGA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN SUPRASTRUKTUR DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

## Sri Wahyuti
STIA Bina Banua Banjarmasin sriwahyutibinban@gmail.com

## Irawanto
STIA Bina Banua Banjarmasin irawanto@stiabinabanuabjm.ac.id
Abstract: The research carried out aims to find out and analyze: (1) the participation of village institutions in the construction of infra and supra structures in Amuntai Tengah Subdistrict, Hulu Sungai  Utara  Regency,  (2)  the  constraints  found  in  increasing  the  participation  of  village institutions in the development of infra and supra structure, (3) solutions made in overcoming these obstacles. The research will be carried out using descriptive methods. Primary data was collected through  interviews  with  key  informants  such  as  the  Camat  and  BPD  Ketuan  informants,  Village Heads and administrators and members of village institutions. The data collection methods used in this  study  were  interview,  observation  and  documentation.  Furthermore,  the  data  were  analyzed qualitatively. The results showed (1) The participation of village institutions in the construction of the  superstructure  and  infra  structure  in  the  Amuntai  Tengah  sub-district  had  been  going  as expected, because in terms of the micro level, that village institutions participated in mentoring and mentoring, mezzo level, village institutions participated in promoting intervention media, follow and provide training to community members, and always make social changes through social dynamics. (2)  The  livelihoods  of  members  and  village  institutions  are  farming,  the  level  of  education  of members and administrators of village institutions is mostly junior high school, so it is very difficult to find new ideas, (3) The solution given to the difficulty of meeting at a certain time because of the management's livelihood and members of village farming institutions are carried out by: notifying the day before the meeting, so that all administrators and members of the village institution can make an effort to attend, in contact with using a cellphone at the meeting, so that the results of the meeting can be agreed. The education level of administrators and members of village institutions which on average SLTPs are overcome by: continuing higher level education through package C, involving training both conducted by the sub-district and those held by the district government.
Keywords: Village Institution Participation,
Abstrak: Penelitian  yang  dilaksanakan  bertujuan,  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  :    (1) partispasi lembaga desa dalam pembangunan bidang infra dan supra struktur di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, (2) kendala yang ditemukan dalam meningkatkan partisipasi lembaga desapada pembangunan bidang infra dan supra struktur, (3) solusi yang dilakukan dalam mengatasi  kendala  tersebut.  Penelitian  yang  akan  dilaksanakan  menggunakan  metode  deskriptif. data  primer  dikumpulkan  melalui  wawancara  kepada  key  informan  seperti  Camat  dan  informan
Ketuan BPD, Kepala Desa dan pengurus dan anggota lembaga desa Metode pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  dengan  metode  wawancara,  observasi,  dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Partisipasi Lembaga desa  dalam  pembangunan  bidang  infradan  suprastruktur  di  kecamatan  Amuntai  Tengah  telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena ditinjau dari segi aras mikro, bahwa lembaga desa turut  serta  dalam  pembimbingan  dan  dibimbing,  aras  mezzo,  lembaga  desa  turut  serta  dalam menggalakkan media intergvensi, mengikuti dan memberikan pelatihan pada anggota masyarakat, serta selalu melakukan perubahan-perubahan sosial melalui dinamika sosial. (2) Mata pencaharian anggota dan lembaga desa  adalah bertani, Tingkat pendidikan anggota dan pengurus lembaga desa kebanyakan berpendidikan SLTP, sehingga sangat sulit untuk menemukan ide-ide  baru, (3)  Solusi yang  diberikan  terhadap  sulitnya  melakukan  rapat  pada  saat  tertentu  karena  mata  pencaraian pengurus  dan  anggota  lembaga  desa  bertani  dilakukan  dengan  cara  :  memberitahukan  sehari sebelum rapat, sehingga seluruh pengurus dan anggota lembaga desa dapat mengupayakan hadir, berhubungan  dengan  menggunakan  handphone  pada  saat  rapat,  sehingga  hasil  rapat  dapat disepakati.  Tingkat  Pendidikan  pengurus  dan  anggota  lembaga  desa  yang  rata-rata  SLTP  diatasi dengan  :  melanjutkan  pendidikan  kejenjang  yang  lebih  tinggi  melalui  paket  C,  mengikutsertakan pelatihan baik yang diadakan oleh pihak kecamatan maupun yang diadakan oleh pihak pemerintah kabupaten.
Kata Kunci: Partisipasi Lembaga Desa

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa  adalah  bagaimana  membangun  atau  menciptakan  mekanisme  pemerintahan yang  dapat  mengemban  misinya  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera secara  berkeadilan.  Pemerintah  harus  melaksanakan  pembangunan  berdasarkan aspirasi  masyarakat,  dan  memberikan  pelayanan  publik  dengan  sebaik-baiknya. Sebagaimana  dinyatakan  oleh  (Solekhan,  2012:13)  bahwa  hakekat  keberadaan pemerintahan dan birokrasi adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan  masyarakat,  posisi  dan  kedudukan  hukumnya  seperti  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor UU No. 9 tahun 2015 yang berimplikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan relasi kekuasaan antar kekuatan politik di  level  desa. Perubahan kearah interaksi  yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya:  (1)  Dominasi  peran  birokrasi  mengalami  pergeseran  digantikan
dengan  menguatnya  peran  institusi  adat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan sehari-sehari; (2) Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dalam Undang-Undang yang baru tentang Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai  pengayom  adat-istiadat,  membuat  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  serta  melakukan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  (3)  semangat  partisipasi masyarakat  sengat  ditonjolkan  artinya  proses  politik,  pemerintahan  dan pembangunan di desa yang tidak merata.
Partisipasi  lembaga  desa  adalah  ketertiban  anggota  masyarakat  dalam pembangunan,  meliputi  kegiatan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan dalam masyarakat lokal.  Pastisipasi  atau  peran  lembaga  desa  dalam  pembangunan  (pedesaan) merupakan  aktualisasi  dari  kesediaan  dan  kemampuan  anggota  masyarakat berkorban  dan  berkoordinasi  dalam  implemetasi  program/proyek  yang dilaksanakan.
Dimaklumi  bahwa  anggaran  pembangunan  yang  tersedia  adalah  relatif terbatas  sedangkan  program/proyek  pembangunan  yang  dibutuhkan  (yang  telah direncanakan),  karena  pembangunan  lebih  diarahkan  pada  pembangunan  daerah pedesaan,  diantaranya  adanya  bantuan  dana  desa , maka  perlu  dilakukan peningkatan  pertisipasi  lembaga  desa  untuk  menunujang  implementasi pembangunan program/proyek di daerah pedesaan.
Anggota  masyarakat  melalui  lembaga  desa  bukan  merupakan  proyek pembangunan.  Anggota  masyarakat  daerah  pedesaan  sebagian  besar  terdiri  dari petani,  yang  sebagian  besarnya  petani  kecil  dan  sebagian  besarnya  merupakan buruh  tani.  Petani  umumnya  lemah  kedudukannya  karena  tingkat  pendidikannya dan  keterampilannya  masih  rendah,  kemampuan  modal  dan  pemasaran  hasil pertanian masih  terbatas, dalam artian hanya berkisar pada daerah sekitar.
Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menunjang kegiatan pembangunannya, maka visi dan misi  yang harus dicapai  adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah.  Oleh  karena  itulah,  dalam  menunjang  visi  dan  misi  tersebut,  maka
keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat, terutama lembaga desa dalam proses pembangunan  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  pada  evaluasi  hasil pembangunan sangat  penting utamanya di  tingkat  desa.  Partisipasi  lembaga desa dalam melaksanakan pembangunan baik yang bersifat infra struktur maupun supra struktur  masih  kurang  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan,  karena  lembaga  desa masih  belum  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  pembangunan  bidang  tersebut, sehingga  pembangunan  kedua  bidang  tersebut  tidak  mengalami  kemajuan  yang signifikan, bidang pembangunan infra struktur masih terlihat adanya bangunan fisik yang  tidak  selesai  dalam  2  tahun,  sedangkan  bidang  supra  struktur  kebijakan- kebijakan atau peraturan desa masih belum mengatur tentang partisipasi lembaga desa  dalam  pembangunan  desa,  terutama  rukun  tetangga  dan  rukun  warga, berdasarkan  hal  ini  maka  untuk  mencari  jalan  keluarnya  sangat  urgen  dilakukan penelitianuntuk  menemukan  aspek-aspek  yang  terkait  dengan  partsipasi  lembaga desa.

## Rumusan Masalah
Masalah penelitian dirumskan sebagai berikut.
1. Bagaimana  partisipasi  lembaga  desa  dalam  pembangunan  bidang  infra  dan supra struktur di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Kendala apa yang ditemukan pada peningkatan partisipasi lembaga desa dalam pembangunan bidang infra dan supra struktur
3. Solusi apa yang perlu dilakukan untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi kendala tersebut

## Tujuan Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan bertujuan, untuk :
1. Mengetahui  dan  menganalisis  partispasi  lembaga  desa  dalam  pembangunan bidang infra dan supra struktur di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Mengetahui  dan  menganalisis  kendala  yang  ditemukan  dalam  meningkatkan partisipasi lembaga desapada pembangunan bidang infra dan supra struktur
3. Mengetahui dan menganalisis solusi yang perlu dilakukan untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi kendala tersebut

## KERANGKA TEORI

## Penelitian Terdahulu
1. Deky  Robinson  Solukh,  Tahun  2016,  dengan  judul  penelitian  Pelaksanaan program  dana  pembangunan  desa,  kelurahan  dan  partisipasi  masyarakat Dengan  demikian  yang  menjadi  lokus  penilaian  program  ini  adalah  (1) Pelaksanaan  program.  (2).  Dasar  hukum  pelaksanaan.  (3).  Perencanaan program.  (4)  Partisipasi  masyarakat.  Dengan  demikian  saran  atau  solusi pemikiran  yang  perlu  dan  penting  untuk  disampaikan  dalam  pelaksanaan program  dana  pembangunan  desa/Kelurahan  dan  partisipasi  masyarakat  di Kelurahan Tarus  yaitu pemerintah harus melaksanakan  good  governance  dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang berbasis pada masyarakat.
2. R.H. Gurning Herfita, tahun 2017, judul penelitian Pembangunan infra struktur guna  mengentaskan  kemiskinan  di  daerah  pedesaan..  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa program pembangunan infrastruktur perdesaan memiliki dampak  yang  signifikan  dalam  menurunkan  kemiskinan.  Program pembangunan  infrastruktur  perdesaan  menurunkan  persentase  penduduk miskin sebesar 5,08 persen.
3. Abid Muhtarom, Tahun 2016, judul penelitian Peranan Lembaga Perberdayaan Masyarakat (LPM ) Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Lamongan, Hasil penelitian  ini  secara  keseluruhan  dapat  memberikan  gambaran  tentang efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi LPM dalam pembangunan desa pada umumnya. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam  harus  digali,  dikembangkan,  dan  dimanfaatkan  sebaik-baiknya.  Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan  pengetahuan  dan  keterampilannya  sehingga,  mampu  menggali, mengembangkan  dan  memanfaatkan  potensi  alam  secara  maksimal,  dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.
4. Gunawan Arif Wibowo, tahun 2017, dengan judul Evaluasi Pengelolaan dana Desa  Untuk  Pembangunan  Sarana  Prasarana  Desa  Di  Desa  Wonoasri Kecamatan  Grogol  Kabupaten  Kediri..  Hasil  Penelitian  dari  penelitian  ini adalah  1)Pengalokasian  Alokasi  Dana  Desa  untuk  desa  wonoasri  di  bagi menjadi  yaitu 30% untuk kegiatan pemerintah dan  BPD 70% untuk  kegiatan pemberdayaan  masyarakat.  2)  Stakeholders  yang  terlibat  dalam  penegelolaan alokasi  dana  desa  meliputi  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kaur  Keuangan, Ketua LPMD. 3) Dalam pembangunan sarana prasarana desa di Desa Wonoasri adanya  kesalahan  dalam  memposkan  anggaran,  adanya  usulan  yang  tidak  di akomodir, perencanaan pengalokasian alokasi dana desa tidak mempertimbangkan periode masa jabatan kepala desa serta perencanaan yang kurang matang. 4) Faktor pendukung pengelolaan alokasi dana desa meliputi: adanya  peraturan  perundang-undangan,  adanya  pengawas  dalam  pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan faktor penghambat dari pengelolaan alokasi dana desa  meliputi  keterbatasan  dana  alokasi  desa  yang  dialokasikan  untuk pembangunan sarana prasarana desa, tidak digunakannya RJMDesa dan hasil musrenbang dalam menetapkan pembangunan sarana dan prasarana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta masih adanya budaya alternalistik.
5. Martiana  Dwi  Rahayu,  tahun  2016,  dengan  judul  penelitian  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  infrastruktur  di  Desa  Sinarsari  Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah,   . Hal ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan  anggota  masyarakat  mengetahui  dan  aktif  dalam  rangkaian kegiatan  pada  pembangunan  infrastruktur.Terdapat  beberapa  hal  yang mempengaruhi  masyarakat  dalam  berpartisipasi,  diantaranya  adanya sosialisasi, kesempatan, dan faktor pemimpin.

## Landasan Konsepsional
Landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.
1.  Partisipasi
Partisipasi  masyarakat  adalah  sebuah  proses  yang  mungkin  membawa kewenangan.  Heller  (2013:659)  menggambarkan  sebagai  berikut;  partispasi masyarakat  sebagai  sebuah  proses  dimana  individu  ambil  bagian  dalam pembuatan  keputusan  terhadap  suatu  lembaga,  program  dan  lingkungan  yang mempengaruhinya.  Juga  menggambarkan  bentuk  partisipasi  yaitu partispasio grass  rot menunjuk  pada  pergerakan  organisasi  dan  sosial  diajukan  oleh masyarakat yang memilih metode dan tujuan masyarakat desa. Dan partisipasi resmi dimana partisipasi masyarakat meliputi keperluan yang sah yang telah ada memberikan kesempatan bagi masukan masyarakat dalam sebuah kebijkan atau pengoperaian sebuah agen pemerintahan.
Usaha  pembangunan  dalam  rangka  memperbaiki  kondisi  hidup masyarakat  dan  upaya  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dapat  menggerakkan partisipasi  dari  masyarakat  itu  sendiri,  untuk  itu  diperlukan  tata  cara  dan prosedur menggerakkan partisipasi agar perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
Usaha itu berdasarkan Ndraha (2014:104) sebagai berikut :
a. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata
b. Dijadikan  stimulasi  terhadap  masyarakat  yang  berfungsi  mendorong timbulnya jawaban (respon) yang dikehendaki
c. Dijadikan  motivasi  terhadap  masyarakat  yang  berfungsi  membangkitkan tingkah laku (behavior) yang dikehendaki secara berlanjut
2.  Infra Struktur dan Supra Struktur
Infrastruktur  merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia.  Infrastruktur  biasanya  sengaja  dibangun  untuk  bisa  membantu  dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan  berbagai  macam  kegiatan  lainnya.  Grigg  (dalam  Kodoatie,  2013:8), infrastruktur  merujuk  pada  sistem  fisik  yang  menyedikan  transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia  dalam  lingkup
sosial  dan  ekonomi.  Pengertian  ini  merujuk  pada  infrastruktur  sebagai  suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.
Sistem  infrastruktur  merupakan  hal  yang  selalu  berkaitan  dengan kehidupan masyarakat baik di dalam sistem sosial maupun sistem ekonomi guna untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia  secara  fisik  dengan  menyediakan transportasi,  pengairan,  drainase,  bangunan-bangunan  dan  fasilitas  publik lainnya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Infrastruktur publik biasanya dibangun oleh pemerintahan dari hasil uang rakyat yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak. infrastruktur publik yang dibangun  oleh  pemerintah  yaitu  jalan  raya,  bandara,  stasiun,  gorong-gorong, kantor  polisi,  dan  berbagai  macam  infrastruktur  publik  lainnya.  Berdasarkan (Kodoatie,  2013:96).  Bahwa  infrastruktur  terdiri  dari  infrastruktur  keras ( Physical Hard Infrastructur), Infrastruktur Keras Non – Fisik (Non – Physical Hard Infratructure) , Infrastruktur Lunak (Soft Infrastructure)

## 3.  Pembangunan Desa
Pembangunan  masyarakat  desa  memerlukan  adanya  perencanaan, perencanaan dapat dilihat dari beberapa sisi, perencanaan dari sisi proses karena perencanaan adalah suatu tindakan pemilihan yang terbaik/menguntungkan dari berbagai  alternatif  dalam  pencapaian  tujuan.  Perencanaan  dari  sisi  sebagai fungsi manajemen karena setiap pimpinan wajib melakukan perencanaan dalam setiap kegiatan, sementara dari sisi perencanaan sebagai keputusan adalah untuk kejelasan apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan dan dimana dilakukan.
Handayaningrat (2012:125) , memberikan pengertian perencanaan adalah keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bilamana dilakukan dan siapa yang melakukan. Tjokroamidjojo (2015:189) mendifinisikan  perencanaan  merupakan  suatu  proses  yang  kontinu  dan  proses ini meliputi dua aspek, yaitu, formulasi rencana dan pelaksanaannya.
Soewignyo  (2014:24)  menyebutkan  perencanaan  adalah  proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan dimasa  yang  akan  datang.  Kartasasmita  (1996:252)  mengatakan  perencanaan pembangunan  yang  berorientasi  kepada  pemberdayaan  masyarakat  harus meliputi,  1).  Mengenali  masalah-masalah  yang  mendasar  menyebabkan terjadinya  kesenjangan,  2).  Mengidentifikasi  alternatif  untuk  memecahkan masalah,  3).  Menetapkan  beberapa  alternatif  yang  dipilih  dengan memperhatikan azas effektivitas dan effesiensi.
Sebagai  tolok  ukur  keberhasilan  dan  kegagalan  pembangunan,  maka perencanaan selalu direvisi pada setiap saat atau pada waktu tertentu, tentu saja untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan dipakai sebagai pedoman perbaikan pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang. Strategi pembangunan adalah suatu  kombinasi  dari kebijakan pembangunan dan program-program  alternatif yang  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  pola  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi suatu wilayah tertentu, dalam kaitannya wilayah pedesaan, maka yang dimaksud adalah  bagaimana  caranya  agar  dinamika  kehidupan  masyarakat  di  daerah pedesaan  terpola  kearah  peningkatan  produktivitas  kerja  dan  peningkatan pendapatan keluarga, sehingga memerlukan strategi.
Strategi  pembangunan  pedesaan  biasanya  berkaitan  dengan  persoalan bagaimana  kebijakan  baru  dari  pemerintah  mengubah  suatu  kebiasaan tradisonalnya, tingkat keberhasilan strategi pembangunan desa itu niscaya akan sangat bergantung pada unsur manusia pelaksananya, kebijakan pembangunan itu  bisa  effektif  atau  tidak  sebenarnya  bergantung  pada  bagaimana  orientasi subyek pembangunan tersebut dalam menilai perubahan sosial yang ditawarkan.
Dalam konteks ini masyarakat dalam proses pembangunan bukan karena mobilisasi,  melainkan  sebagai  bentuk  partisipasi  yang  dilandasi  oleh  sebuiah kesadaran,  pendek  kata  dalam  proses  pembangunan  masyarakat  tidak  semata- mata  diperlakukan  sebagai  obyek  tetapi  lebih  sebagai  subyek  dan  aktor  atau pelaku,  prinsip  yang  menempatkan  masyarakat  lebih  sebagai  subyek dibandingkan  sebagai  obyek  semestinya  menjiwai  dan  mewarnai  setiap  tahap
dari proses pelaksanaan pembangunan masyarakat, salah satu bentuknya adalah pelibatan dalam pengertian partisipasi bukan hanya sekedar mobilisasi.

## 4.  Pemberdayaan
Pemberdayaan  berasal  dari  kata  daya.  Arti  daya  adalah  kekuatan  atau tenaga, terutama daya pikir, daya batin, daya gaib, daya gerak, daya usaha, daya hidup, daya tahan, sudah tak ada dayanya lagi. definisi pemberdayaan adalah: Pertama, Pemberdayaan adalah proses, yaitu perubahan dari status yang rendah ke status yang lebih tinggi. Kedua, pemberdayaan adalah metode, yaitu sebagai suatu pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatnya. Ketiga, pemberdayaan  adalah program,  yaitu sebagai tahapan  -tahapan  yang hasilnya terukur  menuju  kehidupan    rakyat  yang  mandiri  dan  sejahtera.  Keempat, pemberdayaan adalah gerakan, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan.  Kelima,  pendapatan/penghasilan  daerah dan/atau budaya masyarakat. Begitu pula dengan  daerah kabupaten/kota.
Dalam pembentukan dan susunan daerah tidak rinci, hanya didasarkan atas prakarsa  dan  kehendak  masyarakat.  Kriteria  susunan  daerah  dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial  politik, jumlah penduduk, luas daerah dan lain- lain.  Kriteria  ini  dapat menimbulkan ketidakpastian hukum tentang keberadaan suatu daerah.
Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong,  memotivasi  dan  membangkitkan  kesadaran  akan  potensi  yang dimilikinya  serta  berupaya  untuk  membangkitkannya.  Keberdayaan  adalah unsur  dasar  yang  memungkinkan  suatu  masyarkat  bertahan,  dan  dalam pengertian  yang  dinamis  mengembangkan  diri  dan  mencapai  kemajuan. Keberdayaan  masyarakat  menjadi  sumber  dari  apa  yang  dikenal  sebagai ketahanan  nasional.  Memberdayakan  masyarakat  berarti  upaya  untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu  melepaskan  diri  dari  perangkap  kemiskinan  dan  keterbelakangan.
Dengan  kata  lain,  memberdayakan  adalah  memampukan  dan  memandirikan masyarakat.
Istilah  pemberdayaan  adalah  terjemah  dari  istilah  asing empowerment , secara  leksikal,  pemberdayaan  berarti  penguatan.  Secara  teknis,  istilah pemberdayaan  dapat  disamakan  atau  setidaknya  diserupakan  dengan  istilah pengembangan.  Bahkan  dalam  istilah  ini,  dalam  batas-batas  tertentu  bersifat interchangeable atau dapat dipertukarkan.
Pemberdayaan  adalah  suatu  proses  yang  berjalan  terus-menerus  untuk meningkatkan  kemampuan  dan  kemandirian  masyarakat  dalam  meningkatkan taraf  hidupnya,  upaya  itu  hanya  bisa  dilakukan  dengan  membangkitkan keberdayaan  mereka,  untuk  memperbaiki  kehidupan  di  atas  kekuatan  sendiri. Asumsi  dasar  yang  dipergunakan  adalah  bahwa  setiap  manusia  mempunyai potensi  dan  daya,  untuk  mengembangkan  dirinya  menjadi  lebih  baik.  Dengan demikian,  pada  dasarnya  manusia  itu  bersifat  aktif  dalam  upaya  peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi dan  lapangan  kerja,  pemberdayaan  ini  menyangkut  pembangunan  sarana  dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik.
Pemberdayaan  adalah  suatu  kegiatan  yang  berkesinambungan,  dinamis, secara  sinergis  mendorong  keterlibatan  semua  potensi  masyarakat  yang  ada secara evolutif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani  yang  majemuk,  penuh  kesinambungan  kewajiban  dan  hak,  saling menghormati  tanpa  ada  yang  asing  dalam  komunitasnya.  Daulay  (2011:56), pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar memiliki  posisi  tawar  sehingga  mampu  menjadi  pelaku  dalam  proses pembangunan yang partisipatif dan aktif.
Slamet  (2012:89),  pemberdayaan  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk membuat  masyarakat  agar  mampu  membangun  dirinya  sendiri  sehingga masyarakat  dapat  memperbaiki  kehidupannya.  Arti  ini  secara  tidak  langsung
pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan memanfaatkan peluang  sehingga  mampu  mengambil  suatu  keputusan  yang  tepat  yang  sesuai dengan  inisiatifnya.  Sedangkan  menurut  Sumodiningrat  (2013:67).  Arti pemberdayaan ( empowerment ) adalah serangkaian dukungan untuk meningkatkan  kemampuan  serta  memperluasluaskan  segala  akses  kehidupan sehingga  mampu  mendorong  kemandirian  yang  berkelanjutanterhadap masyarakat.
.

## Kerangka Pikir Penelitian
Strategi  pembangunan  pedesaan  biasanya  berkaitan  dengan  persoalan bagaimana  kebijakan  baru  dari  pemerintah  mengubah  suatu  kebiasaan tradisonalnya,  tingkat  keberhasilan  strategi  pembangunan  desa  itu  niscaya  akan sangat bergantung pada unsur manusia pelaksananya, kebijakan pembangunan itu bisa  effektif  atau  tidak  sebenarnya  bergantung  pada  bagaimana  orientasi  subyek pembangunan  tersebut  dalam  menilai  perubahan  sosial  yang  ditawarkan. Pembangunan Infrastruktur Desa Berbasis Masyarakat ini meliputi pertama; Penguatan  Kapasitas  kelembagaan  desa,  dilakukan  melaui  kegiatan pelatihan-pelatihan  dan  pendampingan  (konsultasi,  fasilitasi,  koordinasi,  dan assistensi), sedangkan pembangunan Suprastruktur desa adalah lembaga desa yang dibuat  oleh  desa  dengan  berdasarkan  pada    peraturan  perundang-undangan  guna melakukan tugas (kekuasaan) desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur diperlukan adanya partisipasi lembaga-lembaga yang ada di desa, sehingga  pembangunan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan,    lembaga-lembaga desa dapat memberikan partispasinya melalui tiga aras atau matra partisipasi, yaitu, mikro,  mezzo,  makro.  (  Ife,  2014:43),  dengan  landasan  tiga  aras  tersebut  dapat melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat desa.
Pembangunan Supra struktur
Pembangunan Infra struktrur
Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

## METODOLOGI PENELITIAN

## Metode Penelitian
Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan metode deskriptif, karena hanya  menggambarkan  tentang    partsipasi  lembaga  desa  di  Kecamatan  Amuntai Tengah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  Usaha  apa  yang  telah  dilakukan  dalam meningkatkan  partsipasi  lembaga  desa,  Kendala  apa  yang  ditemukan  dalam peningkatan  partisipasi  lembaga  desa,  dan  Solusi    yang  perlu  dilakukan  untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi kendala tersebut

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam suatu penelitian perlu menggunakan metode pengumpulan data  yang tepat. Hal ini dilakukan, agar data yang diperoleh objektif. Metode pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  dengan  metode  wawancara, observasi, dokumentasi
1. Metode Wawancara
Metode  wawancara  dalam  penelitian  ini  berupa  interview  terhadap  key informan dan informan. Wawancara ini dilakukan untuk mencari data-data yang ada  hubungan  dengan  permasalahan  penelitian,  terutama  tentang  partispasi
Melalui
Aras Mikro Arasan Mezzo Aras Makro Partisipasi lembaga Desa Terwujudnya infra struktur  dan supra struktur yang baik
lembaga  desa,  wawancara  dilakukan  dengan  panduan  wawancara  yang  telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya.
2. Metode Observasi
Metode  Observasi  adalah  cara  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan melakukan  kegiatan  pengamatan  dan  pencatatan  secara  sistematis  terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
3. Metode Dokumentasi
Data  yang dikumpulkan  melalui tehknik dokumentasi  berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan  pemberdayaan  lembaga  desa, baik yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern.

## Data dan Sumber Data
Data  yang  diperlukan  untuk  menaganalisis  hasil  penelitian  ini  bersumber dari  data  primer  dan  data  skunder,  data  primer  dikumpulkan  melalui  wawancara kepada key informan dan informan, sedangkan data skunder berasal dari data hasil dokumen yang ada hubungan dengan partisipasi lembaga desa dalam pembangunan baik  pembangunan  bidang  infra  struktur  maupun  pembangunan  bidang  supra struktur.

## Teknik Analisa Data
Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu :Data Condensation , Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.
1. Kondensasi Data (Data Condensation )
Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  memilih,  menyederhanakan, mengabstrakkan,  dan  atau  mentransformasikan  data  yang  mendekati keseluruhan  bagian  dari  catatan-catatan  lapangan  secara  tertulis,  transkip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
2. Penyajian Data (Data Display )
Penyajian  data  dilakukan  dengan  pengorganisasian,  penyatuan  dari  infomasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami  apa  yang  terjadi  dan  untuk  melakukan  sesuatu,  termasuk  analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan ( Conclusions Drawing )
Kegiatan  analisis  ketiga  yang  penting  adalah  menarik  kesimpulan  dan verifikasi.  Dari  permulaan  pengumpulan  data,  seorang  penganalisis  kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi- koritigurasi  yang  mungkin,  alur  sebab-akibat,  dan  proposisi.  Kesimpulan- kesimpulan  final  mungkin  tidak  muncul  sampai  pengumpulan  data  berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya,  penyimpanan,  dan  metode  pencarian  ulang  yang  digunakan, kecakapan peneliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi  Umum Obyek Penelitian
Kecamatan  Amuntai  Tengah  adalah  salah  satu  kecamatan  yang  ada  di kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki luas wilayah 2 km 37 yang terdiri dari  5 (lima) kelurahanan dan 24 (dua puluh empat ) desa, dengan jumlah penduduk 46.631 Jiwa. Kecamatan Amuntai tengahlah pusat pemerintahan dan perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditandai dengan adanya kantor bupati, kantor- kantor  dinas  pemerintah  kabupaten  Hulu  sungai  utara,  sentra  perdagangan  dan sarana prasarana lainnya.
Amuntai  Tengah  merupakan  kecamatan  dengan  penduduk  terpadat  di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Selatan, Haur Gading, dan Amuntai Utara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Sungai Pandan
Hingga  Bulan  Juli  kegiatan  yang  dilakukan  di  wilayah  kerja  kecamatan Amuntai  Tengah  memasuki  persiapan  penyusunan  RKPDes  2019,  sebagian  desa juga  telah  melaksanakan  pembangunan  tahap  II  dan  melakukan  percepatan penyusunan  laporan  realisasi  tahap  II,  sebagai  persyaratan  pencairan  dana  desa tahap  III,  selain  itu  juga  melaksanakan  kegiatan  lainnyaseperti  pendampingan pelaksanaan penjaringan, dan penyaringan aparat desa, koordinasi tentang kegiatan pengembangan  usaha  ekonomi  desa  (  BUMDES),  sosialisasi  pengembangan potensi desa, pendampingan kegiatan teknologi tepat guna dan pelayanan dasar.

## Hasil Penelitian
1. Partisipasi Lembaga Desa Dalam Pembangunan Bidang Infra dan Supra struktur di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Penelitian  yang  dilakukan  dengan    menelaah  partisipasi  dengan menggunakan  aras  mikro,  mezzo  dan  makrao.  Aras  Mikro  adalah  partispasi lembaga desa yang dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling. Bimbingan dan Konseling (BK) di masyarakat desa Bimbingan dan konseling  terdiri  dari  dua  istilah.  Bimbingan  merupakan  terjemahan  dari guidance,  sedangkan  konseling  merupakan  bentuk  serapan  dari  counseling. Bimbingan  merupakan  pemberian  pertolongan.  Meskipun  bimbingan merupakan  suatu  pertolongan,  namun  tidak  semua  pertolongan  adalah bimbingan.  Bimbingan  adalah  pertolongan  yang  menuntun.  Bimbingan  dapat diberikan  kepada  individu  maupun  sekumpulan/kelompok  individu  siapa  saja yang membutuhkan. Tujuan bimbingan adalah agar individu  atau sekumpulan individu  dapat  mencapai  kesejahteraan  hidup.  Jadi  bimbingan  merupakan pertolongan untuk menuntun individu atau kelompok guna mencapai hidup yang lebih sejahtera.
Konseling  yaitu  bantuan  yang  diberikan  kepada  individu  untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan dengan cara
yang  sesuai  dengan  keadaan  yang  dihadapi  individu  untuk  mencapai kesejahteraan hidupnya.
Ketersediaan  pembimbing  tergantung  dari  kondisi  masyarakat  desa, fasilitas  maupun  tingkatan  masyarakat  desa.  Pembimbing  atau  konselor  di masyarakat desa mempunyai tugas-tugas tertentu antara lain:
a. Mengadakan  penelitian  atau  observasi  terhadap  situasi  atau  keadaan  di masyarakat desa, baik mengenai peralatan, tenaga, penyelenggaraan maupun aktivitas-aktivitas yang lain;
b. Bedasarkan  atas  hasil  penelitian  atau  observasi  tersebut  maka  pembimbing berkewajiban  memberikan  saran-saran  atau  pendapat,  baik  kepada masyarakat desa;
c. Menyelenggarakan  bimbingan  terhadap  masyarakat  desa  bak  yang  bersifat prefentif, preservatif dan korektif atau kuratif Preventif, yaitu dengan tujuan menjaga  jangan  sampai  masyarakat  desa  mengalami  kesulitan  dan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Preservatif , yaitu usaha untuk menjaga keadaan yang telah baik agar tetap baik, jangan sampai keadaan yang baik menjadi keadaan yang tidak baik. Korektif, yaitu mengadakan konseling kepada  masyarakat  desa  yang  mengalami  kesulitan,  yang  tidak  dapat dipecahkan sendiri dan yang membutuhkan pertolongan dari pihak lain.
d. Kecuali  hal-hal  tersebut,  pembimbing  dapat  mengambil  langkah  lain  yang dipandang  perlu  demi  kesejahteraan  masyarakat  desa  sekolah  atas persetujuan Kepala Desa.
Ada tiga (3) tahapan pembimbingan,  yaitu (1) Identifikasi, (2) Solusi atau program  BK  dan  (3)  proses  pelaksanaan.  Penjabaran  ketiga  tahapan  tersebut sebagai berikut:
a. Identifikasi
Proses  identifikasi  dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  masyarakat  desa. Pemetaan  kemampuan  juga  berlaku  bagi  kondisi  keluarga,  agar  konselor mengetahui dan dapat menyesuaikan serta memberikan masukan masyarakat desa  mengenai  rancangan  program  BK  (pada  tahap  selanjutnya).  Untuk
mengidentifikasi  kondisi  masyarakat  desa  digunakan  teknik  assesment dengan  teknik  pengumpulan  data  disesuaikan  oleh  kebutuhan.  Asesmen merupakan  proses  mengumpulkan,  menganalisis  dan  menginterpretasikan data atau informasi tentang masyarakat desa dan lingkungannya. Hal tersebut dilakukan  untuk  mendapat  gambaran  berbagai  kondisi  individu  dan lingkungannya sebagai dasar pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai kebutuhan.
Asesmen  merupakan  proses  pengumpulan  informasi  untuk  mendapatkan profil  masyarakat  desa,  yang  meliputi  gejala  dan  intensitasnya,  kendala- kedala  yang  dialami,  kelebihan  dan  kelemahannya,  serta  peran  pendukung yang  dibutuhkan  masyarakat  desa.  Setelah  melakukan  pemetaan  terhadap kondisi  yang  ada,  selanjutnya  hasil  tersebut  digunakan  untuk  merancang program bimbingan dan konseling yang merupakan solusi dari permasalahan yang ada.
b. Solusi atau Program BK
Solusi  atau  program  bimbingan  dan  konseling  yang  dibuat  harus  mengacu pada hasil asesmen yang telah dipetakan sebelumnya. Selain itu juga program ini dapat disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan akan pendidikan yang ada di  masyarakat  desa  dengan  memprioritaskan  kebutuhan  masyarakat  desa. Karena  pada  hakikatnya  pendidikan  berusaha  untuk  memaksimalkan perkembangan  dan  kemampuan  masyarakat  desa.  Sebuah  intervensi  yang memampukan  pembelajaran,  adaptasi  dan  perkembangan  dapat  membuat hidup  bisa  lebih  dikelola.  Program  bimbingan  dan  konseling  yang  telah dirancang  juga  harus  melalui  proses  diskusi  masyarakat  desa  terutama masyarakat desa
c. Pelaksanaan
Proses pada pola umum di atas yang terakhir adalah pelaksanaan. Pada proses pelaksanaan ini diperlukan adanya sosialisasi mengenai hasil asesmen, yaitu pemetaan kondisi masyarakat desa. Ketika orangtua memiliki gambaran yang
akurat mengenai kekuatan dan kelemahan masyarakat desa, Sangat penting bagi  masyarakat  desa  untuk  mengetahui  kondisi  masyarakat  desa  sebelum melakukan  intervensi  terhadap  masyarakat  desa.  Selain  itu,  dengan mengetahui  kondisi  masyarakat  desa  maka  dapat  mengurangi  ketegangan emosi  akibat  ketidaktahuan  atau  kurangnya  informasi  mengenai  keadaan yang  dialami  oleh  masyarakat  desa.  Selanjutnya  konselor  melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa dan kepala desa mengenai program yang akan  dilaksanakan  secara  terperinci.  Selain  memberikan  pengetahuan mengenai  program,  sesuai  prinsipnya  konselor  atau  pembimbing  juga memberikan  bimbingan  kepada  masyarakat  desa  dalam  melaksanakan program  tersebut.  Sesuai  tujuan  awal  dari  pelaksanaan  bimbingan  dan konseling  yaitu  membangun  lingkungan  yang  integratif  dan  konsisten  di sekitar  masyarakat  desa,  maka  konselor  juga  melakukan  pemantauan terhadap hubungan atau pelaksanaan program
Lembaga  desa  yang  ada  di  desa  telah  memberikan  bimbingan  kepada anggota  masyarakat  yang  menghadapi  permasalahan,  walaupun  permasalahan yang  dihadapi  oleh  anggota  masyarakat  tidak  sama,  maka  disarankan  untuk membentuk  kelompok  dengan  kesamaan  permasalahan.  Bimbingan  yang diberikan  sesuai  apa  yang  telah  didapat  dari  pihak  kecamatan.  Aras  Mezzo adalah  partisipasi  lembaga  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok.
Media  intervensi,  Konsepsi-konsepsi  pembangunan  yang  lebih  baru mencakup  suatu  peranan  yang  berbeda,  dan  pada  umumnya  lebih  besar  bagi komunikasi. Pengerahan massa melalui organisasi sosial pada tingkat lokal amat tergantung pada komunikasi dan dengan cara yang samasekali berbeda dengan pendekatan industrialisasi terhadap pembangunan.
Kampanye  media  komunikasi  massa  untuk  pembangunan  biasanya mempunyai  pengaruh  yang  paling  besar  terhadap  bagian  khalayak  yang  lebih beruntung, terutama yang bisa membaca, yang berpendapatan lebih tinggi, dan yang  lebih  urban.  Jadi  kampanye  semacam  itu  justru  memperbesar  jurang
pemisah pengaruh komunikasi antara khalayak yang beruntung dan yang tidak. Jurang  pengaruh  komunikasi  ini  sebenarnya  tidak  perlu  terjadi  jika  diambil langkah  yang hati-hati  untuk  menghindarinya (seperti merancang pesan-pesan yang khusus ditujukan untuk keperluan dan kepentingan khalayak yang kurang beruntung).
Komunikasi  pembangunan  haruslah  dilihat  sebagai  suatu  proses menyeluruh,  termasuk  pemahaman  terhadap  khalayak  serta  kebutuhan- kebutuhannya, perencanaan komunikasi di sekitar strategi-strategi yang terpilih, pembuatan  pesan-pesan,  penyebaran,  penerimaan  (dan  boleh  jadi  juga  diskusi tatap  muka  dengan  teman-teman),  umpan  balik  terhadap  pesan-pesan  itu,  dan bukan  hanya  kegiatan  langsung  satu  arah  dari  komunikator  kepada  penerima yang pasif.
Pada saat yang sama pemerintah telah meramalkan lebih banyak integrasi informasi  melalui  Pusat  Informasi  (Pusat  Penerangan  Masyarakat)  tingkat regional, yang telah menjadi simpul terakhir dari Informasi yang terintegrasi dari unit  pemerintah  pusat  sebelum  semua  informasi  masuk  desa.  Semua pemahaman, keterkaitan, dan koordinasi dilakukan oleh Pusat Informasi, yang juga mendukung perpustakaan umum, dimana buklet (tercetak maupun
Secara  khusus,  dinamika  kelompok  dapat  dimanfaatkan  untuk pemecahan  masalah  pribadi  para  anggota  kelompok,  yaitu  apabila  interaksi dalam  kelompok  itu  difokuskan  pada  pemecahan  masalah  pribadi  yang dimaksudkan.  Dalam  suasana  seperti  itu,  melalui  dinamika  kelompok  yang berkembang,  masing-masing  anggota  kelompok  akan  menyumbang  baik langsung maupun tidak langsung dalam pemecahan masalah pribadi tersebut.
Aras  Makro  adalah  partsipasi  lembaga  desa  yang  dilakukan    dengan menggunakan  strategi  sistem  besar  (large  system  strategy)  karena  sasaran perubahan  diarahkan  pada  sistem  lingkungan  yang  lebih  luas,  perumusan kebijakan,  perencanaan  sosial,  kampanye,  aksi  sosial,  lobbying.  Perumusan kebijakan,  kehidupan  modern  seperti  sekarang  ini,  tidak  dapat  lepas  dari  apa
yang disebut sebagai kebijakan publik. Hal tersebut sebagai akibat dari adanya masyarakat  yang  semakin  kompleks  dengan  beragam  tuntutan  dan kebutuhannya yang mendorong para pengambil kebijakan publik memecahkan masalah  tersebut  dengan  penetapan  kebijakan  publik.  Hal  terpenting  dalam proses  kebijakan  publik  adalah  formulasi  perumusan  kebijakan.  Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan.
Hal  ini disebabkan karena pembangunan merupakan sebuah  kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin-melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional- demi mencapai kehidupan  yang  serba  lebih  baik.  Apapun  komponen  spesifik  atas  kehidupan yang serba lebih baikitu, proses pembangunan harus memiliki tiga tujuan inti:
a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kehidupan  hidup  yang  pokok  –  pangan,  sandang,  papan,  kesehatan  dan perlindungan keamanan.
b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi  juga  meliputi  penambahan  penyediaan  lapangan  kerja,  perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan,  yang  kesemuanya  itu  tidak  hanya  untuk  memperbaiki kesejahteraan  materiil,  melainkan  juga  menumbuhkan  jati  diri  pribadi  dan bangsa.
c. Perluasan  pilihan-pilihan  ekonomis  dan  sosial  bagi  setiap  individu  serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap  menghamba  dan  ketergantungan,  bukan  hanya  terhadap  orang  atau negara-bangsa  lain,  namun  juga  terhadap  setiap  kekuatan  yang  berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.
Masalah-masalah yang umum terjadi sebagai faktor penyebab kemiskinan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan angkatan kerja yang menganggur dan  lingkungan  kemiskinan.  Sehingga  tujuan  khusus  untuk  menghilangkan angkatan  kerja  yang  menganggur  ditujukan    pada  pemberian  lapangan  kerja,
peningkatan  keterampilan  dan  peningkatan  pendidikan.  Sedangkan  pada lingkungan kemiskinan  dengan cara memberikan kesadaran dan menghilangkan budaya kemiskinan akibat kemiskinan yang terjadi secara turun temurun.
Desa  merupakan  tempat  tinggal  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia, dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  penduduk  di  pedesaan  merupakan suatu  modal  dasar  bagi  pembangunan  nasional.  Jumlah  penduduk  desa  yang sangat besar, apabila dibina dengan baik merupakan tenaga yang potensial dalam suatu kegiatan pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan, oleh karena itu agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar desa harus memiliki pemimpin atau kepala desa yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan partisipasi rakyat  dan  ikut  serta  dalam  menangani  pembangunan.  pada  masyarakat pedesaan  kesenjangan  (gap)  antara  klas  ekstrem  dalam  piramida  sosial  tidak terlalu  besar,  sedangkan  pada  masyarakat  kota  jarak  antara  masyarakat  klas ekstrem  yang  kaya  dan  yang  miskin  cukup  besar  hal  ini  terjadi  di  karenakan masyarakat  desa  cenderung  berada  pada  klas  menegah  menurut  ukuran  desa sebab,  orang  kaya  dan  orang  miskin  sering  bergeser  ke  kota,  atau  ikut transmigrasi  agar  kebutuhan  hidup  baik  materi  maupun  non  materi  bisa terpenuhi. Oleh sebab itu di dalam suatu Desa sangat dibutuhkan sosok kepala desa yang bisa mempengaruhi dan mengarahkan serta menggerakkan orang lain yang  tak  lain  warga  desa  sendiri  untuk  diajak  bekerjasama  dalam  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui  berbagai  program  desa  dan  dapat mensejahterakan  serta  memajukan  kehidupan  sosial  desa  tersebut.  Namun, aktivitas  Kepala  Desa  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  partisipasi  masyarakat desa,  karena  partisipasi  itu  sebagai  keterlibatan  mental/pikiran  dan emosi/perasaan  seorang  warga  dalam  situasi  tertentu  untuk  memberikan sumbangan  kepada  kepentingan  desa  dalam  upaya  mencapai  tujuan pembangunan desa secara penuh tanggungjawab. \
Kampanye  selalu  dikaitkan  dengan  kegiatan  politik,  terutama  pada  saat akan  dilakukannya  pemilihan  kepala  desa,  pada  hal  kanpanye  tidak  hanya
bersipat  politis,  tetapi  juga  bersifat  sosial,  hal  ini  kampanye  dilakukan  untuk mengajak  seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya, walaupun partisipasi tersebut ada yang bersifat aktif, pasif bahkan acuh tak acuh, untuk mengubah partisipasi yang acuh tak acuh ini diperlukan adanya kampanye guna mengubah mennjadi partisipasi pasif atau aktif.
Partispasi masyarakat yang aktif adalah anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan desa baik  yang bersifat fisik maupun non fisik, hal  ini  dilakukan  oleh  para  anggota  dan  pengurus  lembaga  desa,  sehingga partisipasi lembaga desa in bersifat aktif dalam pembangunan baik bidang infra maupun  supra  struktur,  karena  lembaga  desa  terlibat  langsung  dalam pembangunan tersebut.
Pembangunan desa itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung di  desa  dan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan  desa  terus  dipacu  untuk  menuju  modernitas  yang  diharapkan dengan  maksud  mengimbangi  serta  mensejajarkan  laju  pembangunan diperkotaan. Namun pembangunan tersebut akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang harmonis antara kepala desa selaku pemimpin suatu desa dalam  pemerintahan  desa  dengan  warga  masyarakatnya.  Dalam  pandangan politik,  desa  merupakan  sekumpulan  masyarakat  yang  demokratis  dan berdasarkan  pada  kedaulatan  rakyat.  Demokrasi  itulah  yang  dianggap  sebagai demokrasi  asli  yang  bisa  dijadikan  orientasi  dalam  pengembangan  demokrasi modern ditingkat nasional, dengan ciri-ciri musyawarah, rembug desa.
alam  aksi  sosial  di  desa  ini  terdapat  proses  katalis  yaitu  proses  yang bersifat mengarahkan dan mempercepat perubahan sosial menuju pada kondisi komunitas  yang  berdaya.  Proses  ini  membutuhkan  aktivitas  pendampingan komunitas.  Pendampingan  komunitas  menjadi  efektif  bila  dilakukan  secara simultan antara cara formal dan informal.
Aksi sosial dapat dilakukan secara formal maupun informal, berdasarkan hasil  observasi  menunjukkan  ternyata  cara-cara  informal  dalam  beberapa  segi
mempunyai keunggulan dari pada hanya menggunakan cara-cara formal. Dalam menjalankan  tugasnya  pendamping  komunitas  (Ornop)  menempatkan  diri sebagai bagian dari komunitas (insider) dan bukan sebagai orang luar (outsider). Hal ini menunjukkan bahwa sebelum dapat berfungsi katalisator sosial, pertama- tama  pendamping  komunitas  harus  diterima  oleh  komunitas  sebagai  in-group sehingga tidak mengalami penolakan (rejection of outsider). Cara-cara informal seperti tinggal bersama komunitas dan kunjungan ke rumah-rumah merupakan upaya membentuk perasaan in-group.
Dalam  aksi  sosial  terjadi  social  learning  process,dalam  proses  ini komunitas  diberi  otonomi  untuk  menyalurkan  aspirasinya  secara  demokratis. Aspirasi komunitas tersebut menjadi masukan bagi stake holders lain sehingga terjadi  proses  belajar  sosial  (social  learning  process)bagi  semua  pihak  tanpa kecuali.  Selain  itu,  aspirasi  komunitas  tersebut  penting  dalam  menimbulkan perhatian  (concern)dan  rasa  memiliki  (sense  of  ownership)  yang  dapat memotivasi  komunitas  untuk  berpartisipasi  secara  aktif.  Sebagian  besar komunitas  mau  berpartisipasi  aktif  dalam  proyek  ini  dengan  alasan  untuk memenuhi kebutuhan bersama. Fenomena ini menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pertisipasi dan insentif. Apabila komunitas diberi keyakinan bahwa kegiatan tersebut dapat memperbaiki taraf hidupnya maka anggota masyarakat dengan sukarela akan berpartisipasi.
Lobbying,  merupakan  pendekatan  dari  hati  ke  hati  antara  individu  yang satu  dengan  invidu  yang  lainnya  untuk  dapat  melaksanakan  sesuatu  tanpa paksaan,  lobbying  digunakan  untuk  negosiasi  suatu  keinginan  untuk  dapat disetujui  tanpa  kekerasan,  untuk  melaksanakan  lobbying  dilakukan  dengan  4 cara,  yakni  secara  langsung,  tidak  langsung,  terbuka  dan  tertutup,  hal  yang dilakukan oleh para anggota dan pengurus lembaga desa di kecamatan Amuntai Tengah dalam melaksanakan program-program pembangunan,
Untuk memperlancar program-program pembangunan dilakukan lobbying, dimana lobbying ini dilakukan dengan cara terbuka, tertutup, langsung
dan tidak langsung.    Lobbying  Tidak langsung,  Lobby bisa dilakukan dengan cara tidak langsung  hal ini mengandung pengertian  tidak harus satu pihak atau satu orang yang berkepentingan menghubungi mendekati sendiri pihak lain yang mau  dilobby.    Pendekatan  itu  bisa  dilakukan  dengan  perantaraan  pihak  lain terutama  yang  dianggap  punya  akses  atau  mempunyai  hubungan  yang  dekat dengan  pihak  yang  dilobby.  Dalam  hal  seperti  ini  maka  satu  hal  yang  sangat penting  diperhatikan  oleh  pihak  yang  melobby  adalah  kepercayaan  atau kredibilitas  pihak  ketiga  yang  dijadikan  perantara  atau  penghubung  tersebut, Kendala  lain  jangan  sampai  gara  gara  lobbying  yang  dilakukan  dengan menggunakan  jasa  pihak  lain  (pihak  ketiga)  justru  merusak  hubungan  yang sudah ada,  karena kesalahan atau ulah pihak ketiga tersebut Kendala lain dalam menggunakan  cara  tidak  langsung  adalah  pihak  ketiga  atau  perantara  tersebut tidak  selalu  menguasai  atau  mengerti  permasalahan  atau  obyek  yang  jadi sasaran.  Disamping  itu  apabila  obyek  yang  jadi  sasaran  bersifat  rahasia  maka akan membuka kemungkinan bagi kebocoran terhadap rahasia tersebut.
Berbeda  dengan  cara  tidak  langsung  maka  disini  pihak  yang berkepentingan  [berusaha]  harus  bisa  bertemu  atau  berkomunikasi  secara langsung dengan pihak yang dilobby dengan kata lain pihak pihak yang terlibat bertemu atau berkomunikasi secara langsung tidak menggunakan perantara atau pihak  ketiga  cara  langsung  ini  jelas  lebih  baik  dari  pada  cara  tidak  langsung tetapi kendalanya adalah bahwa :  pihak pihak yang terlibat tidak selalu saling mengenal, tidak semua orang mempunyai kemampuan berkomunikasi      dengan baik,  kesan  terhadap  pribadi  tidak  selalu  sama  dengan  dengan  kesan  terhadap lembaga.  Jelasnya  seseorang  mungkin  saja  kurang  suka  atau  kurang menghormati orang tertentu tetapi terhadap lembaga yang dipimpinnya  dia tidak ada masalah dalam hal seperti ini tentu akan lebih baik apabila yang melakukan lobby adalah orang lain atau staf pada lembaga tersebut.
Lobbying  terbuka,  yang  dimaksud  dengan  cara  terbuka  adalah  lobbying yang  dilakukan  tanpa  ketakutan  untuk  diketahui  orang  lain  Lobby  yang dilakukan secara terbuka memang tidak harus berarti dengan sengaja diekspose
atau  diberitahukan  kepada  khalayak,    tetapi  kalaupun  diketahui  masyarakat bukan  merupakan  masalah        lobbying  dengan  cara  terbuka  ini  biasanya dilakukan oleh dan diantara kelompok misalnya pendekatan yang dilakukan oleh OPP atau partai politik tertentu pada salah satu Organisasi Massa atau sebaliknya dan antara suatu Ormas pada Ormas yang lain
Lobbying tertutup,  yang dimaksud lobbying dengan cara tertutup adalah apabila  lobbying  dilakukan  secara  diam  diam  agar  tidak  diketahui  oleh  pihak lain apalagi masyarakat, Lobbying dengan cara ini biasanya bersifat perorangan yaitu  yang  dilakukan  secara  pribadi  atau  oleh  seseorang  pada  orang  tertentu Lobbying  cara  ini  dilakukan  karena  apabila  sampai  diketahui  oleh  pihak  lain maka  bisa  berakibat  negatif  atau  merugikan  pihakyang  melakukan  lobby tersebut  maupun  pihak  yang  dilobby.  Agar  lobbying  yang  dilakukan  berhasil dengan  baik  atau  sekurang  kurangnya  tidak    menimbulkan  penolakan  yang mungkin  keras  atau  sikap  antipati  maka  perlu  kiranya  diperhatikan  beberapa petunjuk teknis sebagai berikut:  Pertama,     Perlu mengena / mengindentifikasi target  lobby  dengan  baik.  Hal  ini  sangat  perlu  karena  teknik  yang  akan dipergunakan  tergantung  dari  siapa  yang  akan  dilobby.  Untuk  mencapai keberhasilan  yang  optimal,  maka  pelobby  harus  memahami  atau  mengenal dengan baik sifat, sikap dan pandangan bahkan mungkin perilaku orang (orang- orang) yang akan dilobby. Pengenalan ini diperlukan agar bisa ditentukan cara pendekatan  yang akan dilakukan,atau pemilihan teknik komunikasi  yang akan dipergunakan.  Mendekati  orang  yang  mudah  tersinggung  dan  selalu  serius dengan  mendekati  orang  yang  penyabar  dan  suka  bercanda,  tentu  sangat berbeda. Kekeliruan atas hal ini akan berakibat fatal.
Penampilan diri yang baik. Seorang pelobby harus mampu menampilkan diri dengan   baik, sehingga menimbulkan kesan yang positif bagi pihak yang dilobby.Penampilan  diri  ini  tidak  berarti  semata-mata  hannya  bersifat  fisik (lahiriah)    seperti  pakaian  dan    sebagainya,  tetapi  juga  kepribadian  dan intelektualita.  Ketiga,  Memperhatikan  situasi  dan  kondisi.  Situasi  dan  kondisi
yang  ada  atau  melingkupi  suasana  lobbying  harus  diperhatikan  oleh  pelobby, demikian  pula  perubahan-perubahan  yang  terjadi.    Hal  ini  terutama  sangat penting  dalam  penggunaan  cara  menyampaikan  pesan.Di  tempat  umum terutama di restoran, atau ditempat terbuka misal dalam olahraga  cara berbicara yang dipakai tentu berbeda dengan apabila dirumah atau dikantor. Tentu tidak tepat  berbicara  keras-keras  diantara  banyak  orang  lain,  sementara  dengan berbisik-bisik di dalam rumah justru akan menimbulkan kesan yang negatif bagi tuan rumah. Pada saat  pembicaraan tengah berlangsung dan dianggap lancarpun, pelobby harus tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu bisa berubah.  Jangan  meneruskan  ketika  ada  orang  lain  datang  atau  alihkan  pada topik  lain  dengan  cara  yang  wajar,  karena  meskipun  mungkin  pelobby  tidak berkeberatan, tetapi mungkin yang dilobby yang tidak berkenan. Hal lain yang perlu diperhatikan mengenai cara menyampaikan pesan adalah berkaitan dengan pihak  yang  dilobby.  Apabila  pihak  yang  didekati  adalah  pribadi  atau  orang- orang  tertentu  maka  cara  yang  dilakukan  bersifat  persuasif.    Usahakan  untuk mengundang  simpati  dan  dukungan  yang  bersangkutan.  Tetapi  apabila  yang didekati  adalah  kelompok  maka  pesan  yang  disampaikan  harus  mengandung argumentatif.  Pelobby  harus  menyampaikan  alasan-alasan  dan  pertimbangan- pertimbangan  yang logis  dan rasional  yang bisa membuat  pihak  yang dilobby menjadi lebih jelas,  lebih mengerti dan memahami obyek sasaran sehingga pada gilirannya mereka bisa menerima dan mendukung. Keempat, Mengemas pesan. Seseorang akan mudah tertarik bila menyaksikan sessuatu dikemas atau diatur dengan rapi sebagaimana  misalnya makanan yang disajikan dimeja makan yang ditata rapi dan indah tentu akan menimbulkan selera yang berbeda apabila hanya disajikan  dalam  bungkusan  atau  kotak.  Sama  halnya  dalam  masyarakat  kita memberikan  sesuatu  dengan  tangan  kanan  dengan  tangan  kiri  pasti  akan menimbulkan kesan yang berbeda. Dalam melakukan lobbying seorang pelobby harus bisa menyampaikan atau menyajikan pesan yang dibawanya kepada pihak yang  dilobby  agar    tertarik  dan  kemudian  memperhatikan,  sehingga  bisa
mengerti  dan  memahami  apa  yang  diinginkan  dan    pada  gilirannya  dapat menerima dan ahirnya mendukung.
Pepatah mengatakan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Adalah hal yang biasa bahwa tidak semua usaha pasti berhasil apalagi dalam waktu cepat dan singkat,  lebih-lebih dalam lobby. Lobbying dilakukan untuk membuat atau mengubah pihak atau orang yang semula tidak suka menjadi suka, yang semula menolak  menjadi  menerima  dan  dan  yang  menentang  menjadi  mendukung. Dengan  demikian    maka  ada  kalanya  memang  sulit  merubah  sikap  tersebut, apalagi  kalau  sikap  semula  yang  ditunjukan  keras.  Dalam  keadaan  tetentu merupakan hal  yang biasa apabila orang  cenderung menjaga  gengsi,  sehingga tidak  perlu  mudah  mengalah  kmeskipun    dalam  akal  dan  hatinya mengakuinya.Oleh karena itu maka dukungan yang diharapkan tidak selalu bisa diperoleh berulangkali. Dengan demikian maka pelobby tidak boleh takut gagal, dia harus memiliki optimisme, telaten, sabar, gigih dan fleksibel.Ketakutan akan gagal, membuat orang menjadi mudah cemas,kurang percaya diri dan kemudian mudah  gugup  sehingga  sangat  mengganggu  penampilannya.  Kalau  sudah demikian maka justru akan merusak lobbying yang dibangunnya, sehingga akan menggagalkan lobby  yang dilakukan. Kalaupun pada akhirnya ternyata  gagal, tidak  boleh  membuat  pelobby  frustasi  Karena  kegiatan  lain  atau  masalah  lain akan selalu muncul dan lobbying kembali akan harus dilakukannya.
2. Kendala Yang Ditemukan Pada Peningkatan Partisipasi Lembaga Desa Dalam Pembangunan Bidang Infra dan Suprastruktur
Setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  pasti  mendapat  kendala, karena tidak semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia selalu berjalan mulus atau  lancar,  demikian  pula  dengan  lembaga  desa,  dalam  memberikan partisipasinya telah berjalan baik, namun perlu ditingkatkan.
Kkendala yang ditemukan dalam untuk meningkatkan partisipasi lesmbaga desa dalam pembangunan infra dan suprastruktur adalah :
a. Mata pencaharian anggota dan lembaga desa, kebanyakan mata pencaharian pengurus  dan  anggota  lembaga  desa  adalah  bertani,  sehingga  pada  saat tertentu sangat sulit untuk melakukan rapat, atau berkumpul
b. Tingkat pendidikan anggota dan pengurus lembaga desa dapat dibilang masih minim, karena kebanyakan berpendidikan SLTP, sehingga sangat sulit untuk melakukan tukar pendapat, bahkan mengemukakan ide-ide yang baru.
3. Solusi    Yang  Perlu  Dilakukan  Untuk  Mencari  Jalan  Keluar  Dalam  Mengatasi Kendala.
Solusi atau jalan keluar untuk mengatasi sesuatu permasalahan  pasti ada, demikian  pula  dengan  penelitian  yang  dilakukan,  solusi  untuk  mengatasi kendala adalah :
a. Sulitnya melakukan rapat pada saat tertentu karena mata pencaraian pengurus dan anggota lembaga desa bertani dilakukan dengan cara :
1) Memberitahukan  sehari  sebelum  rapat  diadakan,  sehingga  seluruh pengurus  dan  anggota  lembaga  desa  dapat  mengetahui  dan mengupayakan hadir.
2) Yang  memiliki  Handphone  dapat  berhubungan  dengan  menggunakan handphone pada saat rapat, sehingga hasil rapat dapat disepakati
b. Tingkat Pendidikan pengurus dan anggota lembaga desa yang rata-rata SLTP, dapat diatasi dengan :
1) Melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi melalui paket C
2) Mengikutsertakan    pelatihan  baik  yang  diadakan  oleh  pihak  kecamatan maupun yang diadakan oleh pihak pemerintah kabupaten.

## SIMPULAN

## Simpulan
1. Partisipasi Lembaga desa dalam pembangunan bidang infradan suprastruktur di kecamatan  Amuntai  Tengah  telah  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan, karena  ditinjau  dari  segi  aras  mikro,  bahwa  lembaga  desa  turut  serta  dalam
pembimbingan  dan  dibimbing,  aras  mezzo,  lembaga  desa  turut  serta  dalam menggalakkan  media  intergvensi,  mengikuti  dan  memberikan  pelatihan  pada anggota  masyarakat,  serta  selalu  meelakukan  perubahan-perubahan  sosial melalui  dinamika  sosial.  Pada  aras  makro,  lemabaga  desa  yerlibat  langsung dalam  perumusan  kebijakan,  terlibat  langsung  dalam  membuat  perencanaan sosial,  lembaga  desa  terlibat  langsung  dalam  mengkampanyekan  hasil-hasil pembangunan  desa  dab  mengkampanyekan  program-program  yang  akan dilaksanakan, lembaga desa ikut serta dalam aksi sosial, terutama memberikan pendampingan  pada  anggota  masyarakat  yang  mebutuhkan  dan  melakukan lobbying pada pihak-pihak tertentu untuk memperlancar proses pembangunan desa.
2. Mata pencaharian anggota dan lembaga desa  adalah bertani, sehingga pada saat tertentu  sangat  sulit  untuk  melakukan  rapat,  atau  berkumpul,  Tingkat pendidikan anggota dan pengurus lembaga desa dapat dibilang masih minim, karena  kebanyakan  berpendidikan  SLTP,  sehingga  sangat  sulit  untuk menemukan ide-ide  baru.
3. Solusi  yang  diberikan  terhadap  sulitnya  melakukan  rapat  pada  saat  tertentu karena mata pencaraian pengurus dan anggota lembaga desa bertani dilakukan dengan cara : Memberitahukan sehari sebelum rapat diadakan, sehingga seluruh pengurus  dan  anggota  lembaga  desa  dapat  mengetahui  dan  mengupayakan hadir.  Yang  memiliki  Handphone  dapat  berhubungan  dengan  menggunakan handphone  pada  saat  rapat,  sehingga  hasil  rapat  dapat  disepakati.  Tingkat Pendidikan  pengurus  dan  anggota  lembaga  desa  yang  rata-rata  SLTP,  dapat diatasi  dengan  :  Melanjutkan  pendidikan  kejenjang  yang  lebih  tinggi  melalui paket C, Mengikutsertakan  pelatihan baik yang diadakan oleh pihak kecamatan maupun yang diadakan oleh pihak pemerintah kabupaten.
Saran
1. Dalam  pemilihan  anggota  atau  pengurus  lembaga  desa  lebih  selektif, selayaknya  minimal  pendidikan  SLTA,  sehingga  dapat  menemukan  ide-ide baru dalam pembangunan desa
2. Agar lebih berpartispasi dalam pembangunan infra dan supra struktur sebaiknya dibuat jadwal yang representatif agar para pengurus dan anggota lembaga desa dapat  membagi  waktu  antara  kerja  sebagai  petani  dengan  kegiatan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Daulah,  2011,  Pembangunan  Nasional  dan  Pembangunan  Desa,  Bina Aksara, Jakarta
Abid  Muhtoram,  2016,  Tesis,  Peranan  Lembaga  Pemberdayaan  Massyarakat
(LPM)  Dalam  pembangunan  Desa  di  Kabupaten  Lamongan,  Program Pascasarajana Universitas Gadjah Mada.
Elizabeth Monicha, 2013, Masa Depan Desa Di Indonesia, Renika Cipta, Bandung Ginanjar  Kartasasmita,  1996,  Prospek  Pembangunan  dan  Pembangunan  desa  di Indonesia, Bina Aksara Jakarta
Gunawan  Arif  Wibisono,  2017,  Evaluasi  Pengelolaan  danma  desa  Untuk
Pembangunan  Sarana  prasarana  Desa  Di  Desa  Wonosari  Kecamatan Grogol  Kabupaten  Kediri,  Program  Pascasarajana  Universitas  Gadjah Mada.
Heller, 2013, Partisipasi Lembaga Desa Dalam Pembangunan Desa, Bina Aksara
Jakarta
Handayaningrat,  2012,  Administrasi  Pembangunan  Dunia  Berkembang,  Ghalia Indonesia, Jakarta
Herfia R H Gurning, 2017, Tesis, Program Pembangunan Infra struktur Perdesaan,
Program Pascasarajana Universitas Gadjah Mada.
Ife, 2014, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Antara Konsep dan Teori, Bina Aksara,
Jakarta
Kodiatie, 2013, Arah Pembangunan Desa Di Indonesia Pada Era Reformasi, Bina Aksara, Jakarta
Martiana  Dwi  Rahayu,  2016,  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  infra Struktur  di  desa  Sinarsari  Kecamatan  Kalirejo  Kabupaten  Lampung Tengah, Program Pascasarajana Universitas Gadjah Mada.
Milles, Herberman dan Saldana, 2014, Qulaitatif Research For Social Sience, Ucla
University.
Masri Singarimbum, 2014, Metodologi Penelitian, Bina Aksara, Jakarta
Slamet,  2012,  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan,  Ghalia  Indonesia Jalarta
Sumodiningrat,  2013,  Lembaga-lembaga  Desa  dan  Pembangunan  Desa,  Sinar Agung, Bandung
Solukh,  Deky  Robinson,  2016,  Disertasi,  Pelaksanaan  Program  Dana Pembangunan  desa,  kelurahan  dan  partisipasi  Masyarakat,  Program Pascasarajana Universitas Gadjah Mada.
Soewignyo, 2014, Pembangunan Desa, Bina Aksara, Jakarta
Program Pasca Sarjana, Pedoman Penulisan Tesis, STIA Bina Banua Banjarmasin Talizuduhu Ndraha, 2014, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta