## PERAN KOMUNIKASI KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Oleh: Youna Chatrine Bachtiar 1)
Tessa Shasrini 2) Universitas Esa Unggul 1) Universitas Islam Riau 2)
E-mail: andiyouna@esaunggul.ac.id 1) tessashasrini@comm.uir.ac.id 2)

## ABSTRACT
The crime of trafficking in persons (human trafficking) is a violation of the law  which is also a  serious  violation  of  human  rights  because  it  moves  people  from  one  place  to  another  by seeking the consent of the victim through intimidation, fraud, violence, kidnapping, and data falsification  with  the  aim  of  exploitation  and  slavery.  This  study  aims  at  finding  how  to regulate Indonesia's positive law regarding the act of trafficking in persons, what the factors that cause the occurrence of the crime of trafficking in persons, and what role of the police in efforts  to  overcome  the  crime  of  trafficking  in  persons.  The  widespread  practice  of  human trafficking that still occurs in Indonesia is driven by five factors including; economy (poverty and  lack  of  employment),  low  education  and  skills,  culture  (early  marriage,  consumerism), law enforcement is still weak, and technology is growing. The role of the Police in this case is very much needed in tackling this criminal act of trafficking in persons appropriately, so that it does not further disturb the public.
Keywords : human trafficking, exploitation, police

## ABSTRAK
Kejahatan  tindak  pidana  perdagangan  orang  ( human  trafficking )  adalah  tindak  melanggar hukum  yang  juga  merupakan  pelanggaran  berat  HAM  karena  memindahkan  manusia  dari satu tempat ke tempat lain dengan mengupayakan persetujuan dari  korban melalui cara-cara intimidasi,  penipuan,  kekerasan,  penculikan,  dan  pemalsuan  data  dengan  tujuan  eksploitasi dan  perbudakan.    Pokok  permasalahan  dari  kajian  ini  adalah  bagaimanakah  pengaturan hukum  positif  Indonesia  mengenai  tindak  perdagangan  orang,  bagaimanakah  faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta bagaimanakah peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Peran Kepolisian dalam hal ini  sangat  dibutuhkan  didalam  menanggulangi  tindak  pidana  perdagangan  orang  ini  secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat.
Kata Kunci : Perdagangan Orang, Eksploitasi, Kepolisian.

## 1. PENDAHULUAN
Kasus  tindak  pidana  perdagangan orang  (TPPO)  telah  meningkat  secara signifikan  seiring  dengan  globalisasi. Kondisi sosial, budaya, dan teknologi pada era  globalisasi  saat  ini  telah  menciptakan konteks  baru  dan  menguntungkan  untuk kejahatan  transnasional  dan,  khususnya, untuk  perdagangan  manusia.  Globalisasi, tren  ekonomi,  konflik,  pasar  bebas  dan tenaga  kerja,  serta  pola  migrasi  semuanya membentuk  permasalahan  tersebut  (Lee, 2011). Sebagian besar perdagangan manusia disebabkan oleh masalah sistemik yang melampaui kebijakan anti perdagangan  manusia  (Shelley,  2010). Strategi  dan  kebijakan  anti  perdagangan manusia  bisa  menjadi  salah  satu  kunci untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut namun  biasanya  kedua  hal  itu  tidak memiliki  kekuatan  yang  kuat  untuk mengurangi perdagangan manusia.
Perangkat  perundang-undangan  untuk melakukan  penghukuman  terhadap  pelaku tindak  pidana  perdagangan  orang  selama ini terasa kurang memadai seperti dikemukakan  oleh  Wakil  Ketua  Komnas Perempuan  Deliana  Sayuti.  KUHP  hanya memiliki 1 pasal saja yaitu pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan  perempuan  dan  anak,  namun ancaman  pidananya  masih  terlalu  ringan, selama-lamanya  enam  tahun.  Meskipun UU  No.  21  Tahun  2007,  tentang Pemberantasan  Perdagangan  orang,  telah diterapkan  namun  dalam  perjalananya masih  banyak  kekurangannya  khususnya dalam undang-undang pemberantasan perdagangan orang.
Berdasarkan  laporan Trafficking  in Person yang  dikeluarkan  oleh  United States  Departement  of  State,  Indonesia menjadi  negara  sumber,  tujuan  dan  transit bagi  bagi  perdagangan  seks  dan  kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan pria (www.usstate.gov,  2013).  Di  Indonesia,
praktek  kejahatan  perdagangan  manusia sangat sulit untuk ditanggulagi karena para pelaku  mempunyai  sindikat  atau  jaringan yang sangat luas (lintas negara) dan sangat terselubung  sehingga  sangat  sulit  untuk memberantasnya (Farhana, 2010:138).
Didasari  berbagai  hal  yang  telah terjadi  diatas  maka  peran  dari  seluruh pihak  mulai  dari  pemerintah,  masyarakat hingga  aparat  penegak  hukum  khususnya kepolisian  yang  langsung  berhadapan dengan  berbagai  kasus perdagangan orang ini  di  lingkungan,  diharapkan  dapat mencegah  atau  setidaknya  mengurangi terjadinya  kejahatan  perdagangan  orang yang  terjadi  dimasyarakat.  Sosialisasi kebijakan  penghapusan human  trafficking merupakan  langkah  awal  yang  dilakukan Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking (Alvarez  &  Alessi,  2012),  sebagai  bagian dari  upaya  preventif  untuk  mencegah sedini  mungkin  terjadinya  kasus Human Trafficking (Makhfudz,  2015).  Dalam  hal ini,  agar  kegiatan  sosialisasi  berjalan optimal dibutuhkan pendekatan- pendekatan  komunikasi  yang  relevan dengan situasi dan kondisi lokal (Amanah, 2010).  Perdagangan  orang  merupakan bentuk  pelanggaran  terhadap  hak  azasi manusia (HAM), kajian ini akan memfokuskan pada pembahasan mengenai Bagaimanakah  pengaturan  hukum  positif Indonesia  mengenai  tindak  perdagangan orang? Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan  orang?  Bagaimanakah  peran komunikasi kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana
perdagangan orang?

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode penulisan yuridis normatif. Yuridis
normatif  merupakan  metode  penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara
meneliti peraturan, norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak  pidana  perdagangan  orang (TPPO) atau trafiking menurut UU No. 21
Tahun 2017 adalah setiap atau serangkaian tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur tindak  pidana  yang  meliputi  tindakan perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan, atau  penerimaan seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang kendali atas orang lain tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam negara  maupun antar  negara,  untuk  tujuan eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi.
Perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan secara modern ( modern  slavery ),  terjadi  baik  dalam tingkat nasional dan internasional (Farhana,  2010:4).  Sebagai  negara  yang memiliki  letak  strategis,  Indonesia  sering dijadikan transit dan tujuan bagi kejahatan perdagangan manusia.
Di Indonesia, korban-korban trafiking seringkali digunakan untuk tujuan
eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran  dan  paedophilia,  serta  bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti di perkebunan,  di  jermal,  pembantu  rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan,  selain  peran  sebagai  pelacur. Korban  trafiking  biasanya  anak  dan perempuan  berusia  muda  dan  belum
menikah, anak perempuan korban perceraian,  serta  mereka  yang  pernah bekerja  di  pusat  kota  atau  luar  negeri. Umumnya sebagian penghasilannya diberikan  kepada  keluarga.  Anak  korban trafiking seringkali berasal dari masyarakat yang diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga.
Berdasarkan data perdagangan manusia  dari  tahun  2007-2013  kasus perdagangan manusia yang telah ditangani Polri  mengalami  perkembangan  yang fluktuatif  (IOM,  2011:17).  Pada  tahun 2007  tercatat  240  kasus  perdagangan manusia,  pada  tahun  tahun  2008  tercatat kenaikan  kasus  menjadi  291  kasus.  Kasus perdagangan manusia di Indonesia mengalami  penurunan  dalam  2  tahun, tepatnya  pada  tahun  2009  dan  2010  dari 291  kasus  menjadi  163  kasus  dan  turun kembali  menjadi  123  kasus.  Ditahun berikutnya,  kasus  perdagangan  manusia yang  ditangani  Polri  mengalami  kenaikan menjadi  205  kasus.Selanjutnya  dalam kurun waktu 2012- 2013 kasus perdagangan  manusia  menurun  menjadi 192 kasus dan 112 kasus.
Berikut  adalah  beberapa  Hukum Positif  Indonesia  mengenai  tindak  pidana Perdagangan Orang ( Human Trafficking ).
Kitab Undang-Undang
Hukum
Pidana (KUHP)
1. Pasal 297 Pasal  297  KUHP,  secara  tegas  melarang dan  mengancam  dengan  pidana  perbuatan memperdagangkan  perempuan  dan  anak laki-laki.  Ketentuan  telah  tersebut  secara lengkap berbunyi;
“Memperniagakan perempuan dan memperniagakan  laki-laki  yang  belum dewasa  dihukum  penjara  selama-lamanya 6 tahun”.
2. Pasal 301 Pasal ini melarang dan mengancam pidana paling lama 4 tahun penjara, seorang yang menyerahkan  atau  membiarkan  tinggal
pada  orang  lain,  seorang  anak  yang umurnya  dibawah  12  tahun  yang  dibawah kuasanya  yang sah, sedang diketahui anak itu  akan  dipakai  untuk  menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan  yang  berbahaya  atau  pekerjaan yang  merusakkan  kesehatan.  Pasal  ini
khusus  bagi  perbuatan  yang  korba  nnya adalah anak-anak dibawah umur 12 tahun, dengan  pelakunya  adalah  orang  yang mempunyai  kuasa  yang  sah  atas  anak tersebut,  misalnya  orang  tua,  wali.  Bila kita  hubungkan  dengan  pasal  297  KUHP, maka  pasal  ini  subjeknya  terbatas  pada orang yang punya kuasa yang sah terhadap anak  tersebut,  batasan  usia  korban  lebih jelas  yaitu  dibawah  umur  12  tahun  dan tujuan pemindahan penguasaan anak lebih luas, tidak semata -mata untuk prostitusi.
3. Pasal 325 Pasal  ini  melarang  nahkoda  menggunakan kapalnya  mengangkut  budak  berlian, dengan  sanksi  pidana  penjara  selama- lamanya  12  tahun,  dan  kalau  sang  budak meninggal  ia  dikenai  pidana  15  tahun penjara.  Pasal  ini  berlaku  khusus  nahkoda yang  terlibat  dalam  perdagangan  budak berlian.  Perbuatan  yang  dilarang  dalam pasal ini adalah :
a. Menjalankan  pekerjaaan  sebagai  nahkoda padahal  mengetahui  kapal  digunakan untuk  menjalankan  perdagangan  budak berlian atau
b. Memakai  kapal  untuk  perdagangan  budak berlian.
4. Pasal 326 Pasal  ini  melarang  nahkoda  menggunakan kapalnya  mengangkut  budak  berlian, dengan  sanksi  pidana  penjara  selama- lamanya  12  tahun,  dan  kalau  sang  budak meninggal  ia  dikenai  pidana  15  tahun penjara.  Pasal  ini  berlaku  khusus  nahkoda yang  terlibat  dalam  perdagangan  budak berlian.  Perbuatan  yang  dilarang  dalam pasal ini adalah :
UU No. 21 Tahun 2007
Selama ini penanganan perkara pidana terlalu  berorientasi  pada  tersangka  atau terdakwa,  sementara  hak-hak  korban sering diabaikan.
Dalam rangka perlindungan hukum bagi korban, dikeluarkan  UU  No  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang.  Ketentuan  mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan  wanita  dan  anak  laki-laki belum  dewasa  dan  mengkualifikasikan tindakan  tersebut  sebagai  kejahatan.  Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik  anak  untuk  diri  sendiri  atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut  tidak  merumuskan  pengertian perdagangan  orang  yang  tegas  secara hukum.  Di  samping  itu,  Pasal  297  KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak  sepadan  dengan  dampak  yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  undang- undang  khusus  tentang  tindak  pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil  sekaligus.  Untuk  tujuan  tersebut, undang-undang  khusus  ini  mengantisipasi dan  menjerat  semua  jenis  tindakan  dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang  mungkin  terjadi  dalam  praktik perdagangan  orang,  baik  yang  dilakukan antarwilayah  dalam  negeri  maupun  secara
antar  negara,  dan  baik  oleh  pelaku perorangan maupun korporasi.
Undang-Undang  nomor  21  tahun 2017  mengatur  perlindungan  saksi  dan korban  sebagai  aspek  penting  dalam penegakan  hukum,  yang  dimaksudkan untuk  memberikan  perlindungan  dasar kepada  korban  dan  saksi.  Selain  itu, Undang-Undang  ini  juga  memberikan
perhatian  yang  besar  terhadap  penderitaan korban  sebagai  akibat  tindak  pidana perdagangan  orang  dalam  bentuk  hak restitusi  yang  harus  diberikan  oleh  pelaku tindak  pidana  perdagangan  orang  sebagai ganti  kerugian  bagi  korban,  dan  mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial,  pemulangan  serta  reintegrasi  yang
harus dilakukan oleh negara khususnya  bagi  mereka  yang  mengalami penderitaan  fisik,  psikis,  dan  sosial  akibat tindak pidana perdagangan orang.
Penyusunan  Undang-Undang  ini  juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia  untuk  melaksanakan  Protokol PBB  tahun  2000  tentang  Mencegah, Memberantas  dan  Menghukum  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang,  khususnya Perempuan  dan  Anak  (Protokol  Palermo) yang  telah  ditandatangani  Pemerintah Indonesia.
Kasus  perdagangan  manusia  yang terjadi  di  Indonesia  lebih  banyak  dialami oleh  perempuan,  baik  dewasa  maupun anak-anak.  Data  IOM  menunjukkan,  dari bulan Maret 2005-Desember 2013 mayoritas  korban  perdagangan  manusia adalah  perempuan  dengan  jumlah  korban 5392 korban. Jumlah tersebut sangat besar jika  dibandingkan  dengan  jumlah  korban laki-laki  yang  hanya  sebesar  1040  korban (IOM,  2013:1).  Sasaran  yang  rentan menjadi korban perdagangan orang, diantaranya :
1. Anak-anak jalanan.
2. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak  mempunyai  pengetahuan  informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih.
3. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi.
4. Perempuan  dan  anak  miskin  di  kota  atau pedesaan.
5. Perempuan  dan  anak  yang  berada  di wilayah perbatasan antar Negara.
6. Perempuan  dan  anak  yang  keluarganya terjerat hutang.
7. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan. Faktor-faktor yang
menunjang permintaan  ( demand )  perempuan  dalam praktek perdagangan manusia dikarenakan perempuan  dianggap  lebih  cocok  untuk pekerjaan dalam produksi “ labour intensive ” dan pekerjaan di sektor informal yang  terkenal  dengan  rendahnya  upah, pekerjaan  biasa,  kondisi  kerja  yang  penuh resiko,  dan  tidak  adanya  kewajiban  untuk membuat  kesepakatan  atau  perjanjian kerja.  Selain  itu,  berkembangnya  industri miliaran  dollar  dalam  bidang  seks  dan hiburan  menjadikan  perempuan  sebagai objek  atau  pelaku  dari  kegiatan  tersebut (L.M Gandhi Lapian, 2010:65).
Data  yang  disarikan  dari  berbagai sumber  menyebutkan  bahwa  sekitar  2% dari  pekerja  migran  Indonesia  adalah korban perdagangan manusia. Saat ini ada sekitar  3-4  juta  pekerja  migran  yang tersebar  di  berbagai  negara.  Tren  baru perdagangan  termasuk  anak-anak  adalah bentuk  eksploitasi  seksual  komersial  di wilayah  penambangan  di  Maluku,  Papua dan  Jambi  (data  IOM).  Pola  rekruitmen yang  digunakan  oleh  pelaku  pun  beragam mulai  dari  ancaman  dan  pemaksaan, penculikan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan (LIPI, 2010:31).
Pola
rekruitmen tersebut, disertai dengan modus-modus  yang  digunakan  pelaku untuk  menipu  para  korbannya  seperti modus  pengiriman  tenaga  kerja  di  luar negeri, perkawinan palsu, pengantin pesanan,  pengangkatan  anak,  penjeratan hutang, dan pemalsuan dokumen. Menurut Rosenberg
(2003),
para pelaku
perdagangan  manusia  adalah  perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen atau  calo-calonya  di  daerah,  agen  atau calo,  aparat  pemerintah,  majikan,  pemilik pengelola  rumah  bordil,  calo  pernikahan, orang tua atau sanak saudara, dan suami.
Faktor Penyebab TPPO
Maraknya praktek perdagangan manusia  yang  masih  terjadi  di  Indonesia didorong oleh lima faktor (LIPI, 2010:13), diantaranya;  ekonomi  (kemiskinan  dan minim  lapangan  pekerjaan),  pendidikan dan  ketrampilan  yang  rendah,  budaya (pernikahan dini, konsumerisme), penegakan  hukum  yang  masih  lemah,  dan teknologi yang semakin berkembang.
Secara  umum  dapat  diidentifikasi bahwa  faktor-faktor  yang  mendorong terjadinya  trafiking  antara  lain  disebabkan karena :
1. Faktor Ekonomi Menurut  data  dari  BPS  adanya kecenderungan  jumlah  penduduk  miskin terus  meningkat  dari  11,3%  pada  tahun 1996  menjadi  23,4%  pada  tahun  1999, walaupun  berangsur-angsur  telah  turun kembali menjadi 17,6 % tahun 2002.
Menurut data dari IOM, terdapat lima provinsi  di  Indonesia  sebagai  daerah  asal utama  korban  perdagangan  manusia. Provinsi  tersebut  diantaranya  yaitu,  Jawa Barat,  Jawa  Tengah,  Kalimantan  Barat, Jawa  Timur,  dan  Nusa  Tenggara  Barat (NTB) (IOM, 2013:2).
Dari  kelima  provinsi  tersebut,  faktor ekonomi  masih  menjadi  faktor  pendorong utama  bagi  masyarakat  di  daerah  tersebut untuk  terlibat  dalam  praktek  perdagangan manusia.  Untuk  mengirim  korbannya, pelaku menggunakan jalur dan transportasi baik darat, laut, maupun udara. Jalur udara dengan  menggunakan  pesawat  terbang sering  digunakan  pelaku  untuk  mengirim korban  ke  negara-negara  lain  seperti negara-negara di kawasan Timur Tengah.
2. Ketenagakerjaan Sejak  krisis  ekonomi  tahun  1998 angka  partisipasi  anak  bekerja  cenderung pula  terus  miningkat  dari  1,8  juta  pada akhir  tahun  1999  menjadi  2,1  juta  pada tahun 2000.
3. Pendidikan Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional (Susenas)  2000  melaporkan  bahwa  34,0% penduduk  Indonesia  berumur  10  tahun  ke
atas  belum/tidak  tamat  SD/tidak  pernah sekolah, 32,4% tamat SD dan hanya 15 % tamat  SLTP.  Menurut  Laporan  BPS  tahun 2000 terdapat 14 % anak usia 7-12 dan 24
% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan  pendidikan  ke  SLTP  karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.
4. Migrasi
Menurut  KOPBUMI  (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) sepanjang  tahun  2001  penempatan  buruh migran ke luar negeri mencapai sekurang- kurangnya  74.616  orang  telah  menjadi korban dari proses trafiking.
5. Sosial budaya Anak  seolah  merupakan  hak  milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya,  ketidakadilan  jender  atau  posisi perempuan  yang  dianggap  lebih  rendah masih  tumbuh  di  tengah  kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.
6. Media Massa Media massa masih belum memberikan  perhatian  penuh  terhadap berita  dan  informasi  yang  utuh  dan lengkap  tentang  trafiking,  dan  belum memberikan  kontribusi  yang  optimal  pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya.  Bahkan  tidak  sedikit justru  seringkali  memberitakan  yang kurang  mendidik  dan  bersifat  pornografis yang  mendorong  menguatnya  kegiatan trafiking dan kejahatan susila lainnya.

## Keppres No. 88 Tahun 2002
Keputusan  Presiden  ini  lahir  karena didorong oleh keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai kasus trafiking yang terjadi di Indonesia. Hal ini
terbukti  dalam Trafficking  in  Persons Report (Juli  2001)  yang  diterbitkan  oleh Departemen  Luar  Negeri  Amerika  Serikat dan  Komisi  Ekonomi  dan  Sosial  Asia Pasifik  ( Economy  Social  Commision  on Asia  Pacific /ESCAP)  yang  menempatkan Indonesia  pada  peringkat  ketiga  atau terendah  dalam  upaya  penanggulangan
trafiking  perempuan  dan  anak.  Negara- negara  dalam  peringkat  ini  dikategorikan sebagai  negara  yang  memiliki  korban dalam
“jumlah yang besar”, pemerintahannya belum sepenuhnya menerapkan  “standar-standar  minimum” serta  tidak atau  belum  melakukan  “usaha- usaha  yang  berarti”  dalam  memenuhi
standar pencegahan
dan
penanggulangan trafiking.
Hambatan TPPO
Upaya  penanggulangan  perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan  dan  anak  mengalami  berbagai hambatan. Dari berbagai upaya  yang telah dilakukan  selama  ini,  terdapat  beberapa hal  yang  merupakan  hambatan  dalam melakukan  upaya  tersebut,  yaitu  antara lain:
1. Budaya masyarakat ( culture ) Anggapan  bahwa  jangan  terlibat dengan  masalah  orang  lain  terutama  yang berhubungan  dengan  polisi  karena  akan merugikan  diri  sendiri,  anggapan  tidak usah  melaporkan  masalah  yang  dialami, dan lain sebagainya. Stereotipe yang ada di masyarkat  tersebut    masih  mempengaruhi cara  berpikir  masyarakat  dalam  melihat persoalan kekerasan perempuan khususnya kekerasan yang dialami korban perdagangan orang.
2. Aparat penegak hukum ( legal structure )
a. Kinerja  Polri  dalam  menangani  kasus- kasus  trafiking  masih  terbatas  wilayah kerja  mengingat  hanya  sebagai  penyidik Polri,  badan-badan  pemerintahan  juga wewenang  untuk  melaksanakan  fungsi khusus  yang  berda  dalam  intansi  tertentu seperti:  Imigrasi,  Bea  Cukai,  Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, paten dan hak  cipta.  Meskipun  kewenangan  Polri sebagai Penyidik
Polri
untuk menanggulangi  kejahatan  dalam  kasus perkara  diantaranya  trafficking.  Tetapi pada  tanggal  6  Juli  2007  Kepala Kepolisian
Republik Indonesia
menetapkan  peraturan  Kapolri  Nomor  10
tahun  2007  tentang  organisasi  dan  tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dilingkungan Polri
(selanjutnya  disingkat  UPPA).  Unit  ini bertugas  menyelenggarakan  perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan  dan  penegakan  hukum  terhadap pelakunya,  di  laksanakan  di  Ruang Pelayanan khusus (RPK) dan penyelenggaraan  pelayanan,  penyelidikan, penyidikan dan kerja sama dan koordinasi dengan intansi terkait.
b. Polri  sebagai  penyidik  dalam  mencari bukti-bukti dan menemukan pelaku menghadapi kendala-kendala untuk menanggulangi  kejahatan  trafiking  berupa sulitnya  membuktikan  TPPO.  Dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan  orang,  mutlak  diperlukan pembuktian. Secara teoretis, dikenal empat macam  sistem  pembuktian  dalam  perkara pidana termasuk perdagangan orang (Sudikno Mertokusumo, 2006:141) yaitu :
 Conviction in time , adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim an sich dalam memberikan  putusan  tentang  terbukti  atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan.
 Conviction  in  Raisonee ,  adalah  sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan  hakim  dalam  memberikan putusan  tentang  terbukti  atau  tidak terbuktinya  kesalahan  yang  didakwakan. Faktor  keyakinan  hakim  dalam  sistem pembuktian  ini  harus  didasarkan  pada alasan-alasan  yang  logis  ( reasonable ).  Ini yang  membedakan  dengan  sistem  yang pertama.
 Positief  wetelijk  stelsel atau  yang  lebih dikenal  dengan  sistem  pembuktian  positif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman  pada  alat  bukti  yang  telah ditentukan  oleh  UU  dalam  memberikan putusan tentang terbukti atau tak terbuktinya kesalahan yang didakwakan.
 Negatief  wetelijk  stelsel atau  yang  lebih dikenal dengan sistem pembuktian negatif,
adalah sistem pembuktian yang berpedoman  pada  alat  bukti  yang  telah ditentukan  oleh  UU  dan  keyakinan  hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti  atau  tak  terbuktinya  kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
Pada konteks Indonesia, sistem pembuktian  yang  diatur  dalam  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  tercantum  dalam  Pasal  183 yang  rumusannya:  ”Hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang kecuali  apabila  sekurang-kurangnya  dua alat  bukti  yang  sah,  ia  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwa yang  bersalah  melakukannya”.  Dari rumusan pasal itu terlihat bahwa pembuktian  harus  didasarkan  sedikitnya pada  dua  alat  bukti  yang  sah  disertai dengan  keyakinan  hakim  yang  diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.
Artinya,  tersedianya  minimum  dua  alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan pidana  kepada  terdakwa.  Sebaliknya, meskipun  hakim  sudah  yakin  terhadap kesalahan  terdakwa,  maka  jika  tidak tersedia  minimum  dua  alat  bukti,  hakim juga  belum  dapat  menjatuhkan  pidana terhadap  terdakwa.  Dalam  hal  inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa  haruslah  memenuhi  dua  syarat mutlak,  yaitu  alat  bukti  yang  cukup  dan keyakinan  hakim.  Sistem  pembuktian  itu terkenal  dengan  nama  sistem negatief wettelijk .
Pemahaman  mengenai  perdagangan manusia  juga  masih  rendah  di  kalangan aparat  pemerintah  secara  umum  dan khususnya penegak hukum.
c. Hambatan lainnya adalah belum tersosialisasikannya dengan baik Pasal 53,
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  dimana  pemerintah bertanggung  jawab  untuk  memberikan biaya pendidikan, tetapi pada kenyataannya hal ini tidak semua
terealisasi,  sehingga  orang  tua  yang  tidak mampu  menjual  anak-anaknya  pada  calo- calo untuk dijual keluar negeri.
d. Pasal  9,  UU  No.13  Tahun  2006  tentang ketenagakerjaan, dimana pemerintah kurang  memberikan  pengawasan  kepada Pusat  ketenagakerjaan  atas  tindakan  dan perbuatan  mereka,  selama  ini  pemerintah hanya  memberikan  izin  tempat  pelatihan maupun untuk bekerja.

## Peran Polri
Fungsi Polri dalam struktur kehidupan masyarakat  adalah  sebagai  pengayom masyarakat,  penegakan  hukum.  Polri bertugas  untuk  melakukan  penyelidikan dan  penyidikan  terhadap  semua  Tindak Pidana,  termasuk  pelaku  perdagangan orang.  Peran  Kepolisian  dalam  hal  ini sangat dibutuhkan didalam menanggulangi tindak  pidana  perdagangan  orang  ini secara  tepat,  sehingga  tidak  semakin meresahkan masyarakat.
Pada  level  nasional  antara  lain menegakkan  UU  No  21  Tahun  2007, meningkatkan  keamanan  penjagaan  di perbatasan negara, baik darat maupun laut dan  udara,  meningkatkan  keamanan  di imigrasi (izin keluar negeri),
meningkatkan
lapangan kerja,
meningkatkan pendidikan, menutup tempat-tempat  yang  berpotensi  terjadi eksploitasi  seksual.  Pada  level  luar  negeri antara  lain  meningkatkan  hubungan  kerja sama  antar-negara,  mengadakan  operasi bersama, dan membentuk organisasi untuk memerangi perdagangan orang.
Polri  juga  melakukan  sosialisasi kebijakan  penghapusan human  trafficking
merupakan  salah  satu  langkah  preventif untuk  mencegah  terjadinya  kasus-kasus human trafficking. Upaya preventif diarahkan  untuk  mencegah  terjadinya kasus human trafficking dengan membangun  supporting  system  yang mampu memberikan peringatan dini terhadap  kemungkinan  terjadinya  kasus human  trafficking .  Hal  itu  bisa  dilakukan
jika  masyarakat  memiliki  kesadaran  yang memadai  tentang  bahaya  dari  human trafficking.

## Kerjasama Polri dan IOM
Perdagangan manusia merupakan fenomena  regional  dan  global  yang  tidak selalu  dapat  ditangani  secara  efektif  pada
tingkat  nasional  (Farhana,  2010:68). Kejahatan tersebut tidak dapat ditanggulangi  secara  sendiri-sendiri  oleh masing-masing negara. Untuk
menanggulangi praktek perdagangan manusia  yang  masih  terjadi  di  Indonesia, Polri  selaku  institusi  penegak  hukum  di Indonesia bekerjasama dengan IOM dalam menanggulangi kejahatan tersebut.
International Organization for Migration atau  Organisasi  Internasional untuk  Migrasi  (IOM)  adalah  sebuah Organisasi antarpemerintah yang didirikan pada  tahun  1951.  IOM  memiliki  149 negara anggota, dengan 12 negara berstatus  sebagai  negara  pengamat,  dan memiliki cabang  di  lebih  dari  100  negara. IOM  bertujuan  untuk  mempromosikan migrasi  yang  tertib  dan  manusiawi  yang menguntungkan semua pihak, dengan cara memberikan layanan jasa dan nasihat bagi negara dan bagi para migran.
Di  Indonesia  IOM  beroperasi  sejak 1979  dengan  diprosesnya  orang-orang perahu  yang  berasal  dari  Vietnam  di Tanjung  Pinang,  Riau.  Sejak  saat  itu, aktifitas IOM di Indonesia telah berkembang  secara  signifikan  baik  dalam hal  jangkauan  geografis  maupun  sasaran populasinya.  Saat  ini  IOM  Indonesia merupakan  salah  satu  misi  IOM  yang terbesar di seluruh dunia, dengan 20 kantor wilayah yang terletak di seluruh Indonesia, termasuk  ibukota  Jakarta,  serta  Banda Aceh  di  daerah  paling  barat  dari  propinsi Aceh dan Jayapura sebagai wilayah paling timur  dari  propinsi  Papua.  IOM  Indonesia telah  memiliki  lebih  dari  300  staf  yang mengerjakan  berbagai  macam  aktifitas,
dalam  kemitraannya  dengan  Pemerintah Indonesia, masyarakat madani dan komunitas donor
Kerjasama  yang  dijalin  antara  Polri dan IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia adalah dalam bidang pembinaan dan operasional. Dalam bidang pembinaan,  kerjasama  Polri  dan  IOM meliputi peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana,  dan  peningkatan  sistem  dan metode. Sedangkan dalam bidang operasional  kerjasama  Polri  dan  IOM meliputi  kegiatan preemptive , preventive , penegakan  hukum,  dan  kegiatan  lainnya. Berikut  penjelasan  dari  hasil  MoU  yang disepakati oleh kedua belah pihak.
 Kegiatan Preemptive meliputi sosialisasi dan penyuluhan hukum. Melalui sosialisasi  tersebut,  Polri  dan  IOM  secara langsung  memberikan  informasi  dan pengetahuan tentang kejahatan perdagangan  manusia  untuk  masyarakat umum. Dengan bertambahnya pemahaman masyarakat  Indonesia  terkait  dengan kejahatan  perdagangan  manusia,  tentu dapat  berpengaruh  terhadap  angka  korban perdagangan manusia di Indonesia. Sedangkan  untuk  penyuluhan  hukum, kegiatan  tersebutdiberikan  kepada  para praktisi  hukum  di  Indonesia  (polisi,  jaksa, dan  hakim).  Penyuluhan  hukum  diberikan karena  melihat  dari  fakta  yang  ada  bahwa tingkat  penghukuman  pelaku  perdagangan manusia  yang  masih  rendah  di  Indonesia. Hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan akses keadilan bagi para korban perdagangan manusia.
 Kegiatan preventive meliputi  kegiatan pengamanan,  penjagaan,  patroli,  serta pengawalan,  dimana  kegiatan preventive ini dilakukan oleh jajaran Baharkam Polri. Bantuan  IOM  dalam  kegiatan preventive ini  diwujudkan  melalui  pengawalan  pada saat  memberikan  bantuan  penjemputan dan  mereintegrasi  para  korban  kedaerah asal.
 Kegiatan  penegakan  hukum  merupakan kegiatan  penyelidikan  dan  penyidikan yang sepenuhnya dilakukan oleh Baharkam  Polri.  Dalam  hal  ini,  IOM membantu  proses  penyelidikan  Polri dengan  memberikan  penampungan  dan pengobatan  bagi  korban  perdagangan manusia sehingga Polri dapat mendapatkan  Informasi  atau  keterangan dari para korban.
 Kegiatan  lain  yang  diperlukan  adalah kegiatan  pemberian  bantuan  pengamanan oleh  Polri  kepada  anggota  IOM  dan kegiatan  rapat  baik teknis  maupun koordinasi dalam rangka  menunjang penanggulangan perdagangan manusia.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Indonesia telah memiliki peraturan perundangan  untuk  mencegah,  menindak dan  menghukum  perdagangan  orang, terutama  perempuan  dan  anak-anak  yaitu UU nomor 21 tahun 2017. Namun, UU ini masih  memiliki  kelemahan  konsekuensi yuridis  yaitu  terikat  dengan  banyak peraturan  perundangan  lainnya  seperti perlindungan  anak,  imigrasi,  KUHP, tenaga kerja, kewarganegaraan, perlindungan  saksi  dan  korban,  serta penempatan  tenaga  kerja  luar  negeri. Maraknya  praktek  perdagangan  manusia yang  masih  terjadi  di  Indonesia  didorong oleh  lima  faktor  diantaranya;  ekonomi (kemiskinan dan minim lapangan pekerjaan),  pendidikan  dan  ketrampilan yang  rendah,  budaya  (pernikahan  dini, konsumerisme),  penegakan  hukum  yang masih  lemah,  dan teknologi  yang  semakin berkembang.  Peran  Kepolisian  dalam  hal ini sangat dibutuhkan didalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang  ini  secara  tepat,  sehingga  tidak semakin meresahkan masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Andrevski,  H.,  Joudo  Larsen,  J.,  & Lyneham,  S.  (2013 ).  Barriers  to traffied  person’s  involvement  in criminal  justice  proceedings:  An Indonesian  case  study.  Trends  & Issues  in  Crime  and  Criminal Justice , 451, 1–8.
Dandurand,  Y.  (2017). Human  trafficking and  police  governance.  Police Practice and Research, 18(3), 322-
336.
doi:10.1080/15614263.2017.12915 99.
Farhana. (2010). Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Lapian,  L.M.  dan  Hetty  A.Geru.  (2010). Trafficking  Perempuan  dan  Anak. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Lee,  M.  (2011). Trafficking  and  global crime  control .  Los  Angeles,  CA: Sage.
Rosenberg,  Ruth.  (2003).  Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia.
Jakarta: USAID.
Shelley,  L.  (2010). Human  trafficking . Cambridge:  Cambridge  University Press.

## Sumber Online
Annual  Report  Activities  IOM  in  2013.
(2013). Diunduh pada http://www.iom.or.id/.data/traffick ed/person.pdf
LIPI Human Trafficking: Pola Pencegahan
dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perempuan. (2010). Diunduh pada http://km.ristek.go.id/assets/files/LI PI/1135%20D%20S/1135.pdf.
Santoso,
Bibit. (2017). Menyikapi Perdagangan  Manusia.  Diunduh
pada http://nasional.kompas.com/read/2 017/03/29/19382151/menyikapi.pe rdagangan.manusia