## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 04, Nomor 02, November 2022

## POLITIK HUKUM PROGESIF DALAM PERKEMBANGAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN KEADILAN BERIMBANG DI INDONESIA
Nur Afifah * , Iqbal Kamalludin, Yusril Bariki Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Rowolaku, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161, Indonesia nurafifah45633@gmail.com

## Abstract
Departing from the juridical problem, namely justice collaborator has a special law (lex specialis), which  raises  sociological  problems,  namely  the  threat  to  vulnerability  to  vulnerability  to dictionaries,  the  application  of  justice  collaborator  in  Indonesia  is  necessary,  as  Article  22  D paragraph (1) of the 1945 Constitution. Thus, this emergence aims to determine the legal politics of the Justice Collaborator itself as an effort to enforce justice. This type of research is normative juridical with a  comparative approach to legislation.  The data obtained through documentation data which is processed using qualitative juridical analysis method and presented by descriptive- analyst. The results of the study show that Justice Collaborator is related to one of the goals of the law itself, namely realizing a balanced justice, as this is according to its dimensions, namely, honesty, justification, reasonableness, specificity and timeliness.
Keywords : Justice Collaborator; Justice; Legal Politics

## Abstrak
Berangkat dari problematis yuridis yaitu justice Collaborator belum memiliki dasar hukum yang khusus  (lex  specialis),  yang  memunculkan  problematis  sosiologi  yaitu  ancaman  terhadap keberadaannya  juga  rentan  terhadap  intimidasi,  maka  penerapan  Justice  Collaborator  di Indonesia  perlu,  sebagaimana  Pasal  22  D  ayat  (1)  UUD  1945.  Melihat  realita  demikian, munculnya pembahasan ini bertujuan guna mengetahui politik hukum dari Justice Collaborator itu  sendiri  sebagai  upaya  penegakan  keadilan.  Jenis  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan  komparatif  terhadap  perundang-undangan.  Data  penelitian  diperoleh  melalui dokumentasi  data-data  yang  diolah  menggunakan  metode  analisis  yuridis  kualitatif  dan dipresentasikan  dengan  deskriptif-analis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Justice  Collaborator berkaitan  dengan  salah  satu  tujuan  hukum  sendiri  yaitu  mewujudkan  sebuah  keadilan  yang berimbang, sebagaimana hal ini sesuai dimensinya yaitu, kejujuran, pembenaran, masuk akal, spesifik dan tepat waktu.
Kata Kunci : Justice Collaborator; Keadilan; Politik Hukum

## A. Pendahuluan
Hukum  ditegakkan  salah  satunya  untuk  tercapainya  keadilan.  Dalam  hal  ini  keadilan berusaha  diberikan  kepada  siapapun  yang  menjadi  haknya  yang  harus  dilakukan  secara proporsional  serta  tidak  melanggar  hukum.  Pembuatan  produk  hukum  pun  harus  didasarkan pada  keadilan  sebagai  patokannya,  yang  menurut  teori  etis  tujuan  hukum  itu  sendiri  adalah
semata-mata  agar  terwujudnya  keadilan.  Kaitannya  dengan  hal  tersebut,  penegakan  hukum terhadap tindak pidana juga harus memperhatikan keadilan. Tindak pidana sendiri merupakan perilaku  seseorang  yang  melanggar  norma,  yang  berakibat  dapat  melanggar  hak-hak  sosial maupun ekonomi masyarakat secara serta dapat juga merugikan orang lain atau negara. Dalam kenyataannya, penanggulangan maupun pemberantasan tindak pidana diperlukan upaya yang luar biasa khususnya terhadap tindak pidana tertentu seperti terorism, korupsi, pencucian uang, narkotika, perdagangan orang, serta tindak pidana yang terorganisir lainnya. Banyaknya tindak pidana  terorganisir  pada  akhirnya  memunculkan  ide  adanya  saksi,  pelaku  yang  bekerjasama ( Justice Collaborator ). Pada konteks lebih sempit, tujuan adanya Justice Collaborator juga guna membongkar  sebuah  kejahatan,  yang  didalamnya  terdapat  seseorang  pelaku  utamanya  yang bersembunyi  pada  kasus  tersebut.  Lebih  lanjut  juga  mempunyai  kaitan  erat  dengan  sistem perlindungan.
Pada  dasarnya  keberadaan Justice  Collaborator dapat  membantu  mengungkapkan berbagai tabir kejahatan pidana tertentu, selain itu juga berperan sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian bekerja sama dengan aparatur kepolisian guna menemukan barang bukti lainnya yaitu dengan memberikan informasi sesuai yang ia ketahui serta dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya 1 . Sehingga pengamanan harus terjamin hingga proses peradilan di meja hijau selesai, sebab di sini juga dia akan menjadi saksi sekaligus. Pengaturan dan penerapan terhadap Justice  Collaborator dalam  sistem  tata  hukum  yang  ada,  sepenuhnya  belum  terjamin  dengan pasti  atau  ada  aturan  khususnya  ( lex  specialis ).  Akibatnya,  ancaman-ancaman  masih  bisa muncul  bagi  para Justice  Collaborator ,  pun  pada  keberadaannya  juga  rentan  munculnya pengancaman  maupun  intimidasi,  baik  secara  fisik  maupun  psikis  terhadap  dirinya  ataupun anggota keluarganya. Pengancaman maupun intimidasi tersebut terjadi karena keterangan yang diberikan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya dianggap merugikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Dengan demikian, apabila ada pelaku yang berlabel Justice Collaborator di dalam sebuah perkara tindak pidana menjadi catatan untuk dibuatkan jaminan keamanan serta proteksi berupa perlindungan. Dengan konstruksi atas realita dan bangunan hukum di atas penulis  tertarik untuk menelaah secara mendalam terkait politik hukum pada proses justice collaborator sebagai upaya penegakan keadilan berimbang”.
Menurut  Mahfud  MD,  pengertian  politik  hukum  merupakan  legal  policy  atau  garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara². Politik hukum sendiri terdiri dari dua disiplin ilmu yaitu ilmu hukum dan ilmu politik yang termuat menjadi satu kajian ilmu hukum. Hukum menjadi suatu elemen yang memiliki keterkaitan dengan subsistem-
1 River Yohanes Manalu, “Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi,” Lex Crimen 4, no.1 (2015): 152
subsistem elemen lainnya khususnya dengan politik. Adapun politik sendiri dapat mempengaruhi pembentukan  hukum  sedangkan  dalam  keberlakuannya  ilmu  politik  harus  tunduk  pada  ilmu hukum.  Dengan  demikian  politik  hukum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  garis  kebijakan  hukum yang  akan  diterapkan  pada  suatu  negara.dapat  dimaknai  dengan  ketentuan  pokok  dalam penyelenggaraan sebuah negara baik yang lalu, sedang berjalan maupun proges ke depan yang akan dibangun atau dicita-citakan dan tak lepas pengambilannya dari nilai-nilai serta tradisi yang berkembang dari masyarakatnya itu sendiri. 2
Politik  hukum  memiliki  dua  sifat  yaitu  bersifat  permanen  dan  bersifat  temporer.  Politik hukum yang bersifat permanen menjadi dasar keyakinan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Politik hukum dalam Sistem Hukum Nasional memuat ketentuan bahwa sistem hukum harus dibangun berdasarkan dan untuk mempertahankan sendi-sendi Pancasila dan - UUD 1945, sehingga ada hukum dapat memberikan hak-hak istimewa pada warga Negara yang didasarkan kepada suku, ras, dan agama. Pembentukan hukum juga harus memperhatikan keinginan rakyat, yang dalam hal ini hukum adat dan hukum tidak tertulis harus diakui sebagai hukum nasional. Selain itu, pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan kepada partisipasi masyarakat, karena pembentukan dan penegakan hukum adalah demi kesejahteraan umum, tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terselenggaranya negara berdasar atas hukum dan konstitusi.
Adanya politik hukum akan menciptakan sebuah balance dalam perkembangannya dalam ketatanegaraan,  karena  hal  ini  akan  dijadikan  sebuah  patokan  dasar  sebagai  penentu  nilai, prosedur  penerapan,  pedoman  pembangunan  yang  ada  di  negara  Indonesia  ini.  Sehingga dewasa  ini,  baik  pada  konsep  normatif  atau  pada  teori  praktisnya,  sebuah  penyelengaraan hukum harus menjadikan atas politik hukum sebagai acuan pokok dalam penerapan proses yang telah disebutkan tadi sebagai wujud pekermbangan hukum yang progesif terkait adanya Justice Collaborator . Politik hukum dalam proses persidangan di Indonesia dipahami sebagai cara, arah, serta kebijakan dari pemerintah dalam upaya penegakan dan perlindungan terhadap saksi-saksi dalam persidangan.
Berbicara terkait justice collaborator tentu telah banyak ditemukan penelitian tentang justice collaborator , baik dalam bentuk skripsi, tesis, dan penelitian lepas (non skripsi dan non tesis), namun dengan  fokus berbeda. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis, antara lain Penelitian Anwar Ibrahim Aji (2017) yang berjudul: “Peringanan Hukum Bagi Justice  Collabolator dalam  Tindak  Pidana  Korupsi."  Penelitian  normatif,  dengan  pendekatan perundang-undangan, persepsiona, dan konseptual, Adapun tujuannya guna pentingnya Justice Collaborator di  dalam  mengatasi  sebuah  problematika  hukum  yang  sukar  dipecahkan  terkait
2 Isharyanto, Politik Hukum , (Surakarta: Bebuku Publisher, 2016): 3.
korupsi dan pandangan hukum positif dan juga hukum Islam melihat hal ini. Hasil penelitiannya menunjukkan  bahwa  peringanan  hukum  terhadap Justice  Collaborator belum  maksimal penerapannya dan pada tinjauan hukum islam, belum ada qiyasa di dalam fiqh jinayah sendiri. 3
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dalam hal objek kajiannya yaitu terkait justice collaborator . Perbedaannya, penelitian tersebut meninjau peran dan juga bentuk peringanan  peraturan justice  collaborator, sedangkan  dalam  penelitian  penulis  menganalisis justice collaborator dari pandangan politik hukum.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Taufik  Nur  Ichsan  (2021)  dengan  judul:  "Perlindungan Hukum  Terhadap  Status Justice  Collaborator dalam  Upaya  Pengungkapan  Tindak  Pidana Korupsi". Penelitian hukum normatif tersebut tujuannya yaitu guna mengkaji hukum yang lebih eksplisit atas pembahasan justice collaborator serta perannya yang dapat memberikan kesaksian terhadap  kasus  tindak  pidana  korupsi,  serta  bentuk  perlindungan  hukumnya  bagi justice collaborator tersebut . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator menjadi rujukan untuk menentukan syarat seseorang menjadi Justice Collaborator . 4 Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas terkait justice collaborator. Perbedaannya penelitian tersebut lebih komprehensif membahas terkait perlindungan hukum seorang justice collaborator pada  kasus  korupsi.  Adapun  dalam  penelitian  penulis  lebih  membahas  terkait  politik  hukum dalam peraturan justice collaborator.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Diaz  Riangga  (2018)  dengan  judul:  "Penerapan . Saksi Pelaku yang Bekerjasama " Justice Collaborator” dalam Tindak Pidana Korupsi . (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta , dalam Perkara Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Posko  Sar)".  Penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  pendekatan  normatif-yuridis  ini bertujuan  untuk mengkaji  aspek  normatif dan  aplikatif serta menganalisis  implikasi  penerapan justice collaborator sebagai upaya dalam menanggulangi organized crime pada konstruksi hukum nasional.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  dalam  pengadaan  tanah  Badan  SAR  D.I.
Yogyakarta,  terdakwa  bernama  Waluyo  Raharjo  Bin  Kasimun  Wardoyo  dinyatakan  berstatus sebagai justice collaborator berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan dengan mengingat SEMA No. 4 Tahun 2011 angka 9 serta Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dimana dalam hasil putusannya juga terdakwa dijatuhi pidana relatif ringan dibandingkan dengan
3 Anwar Ibrahim Aji, “Hukum bagi Justice  Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi,” Tesis , (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017)
4 Taufik  Nur  Ichsan,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Status Justice  Collaborator dalam  Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi , (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021): 82.
tersangka  utama  oleh  Penuntut  Umum. 5 Persamaan  penelitian  tersebut  dengan  penelitian penulis adalah objek kajiannya yaitu terkait justice collaborator. Perbedaannya penelitian tersebut lebih membahas terkait hal-hal terkait penerapan justice collaborator pada perkara korupsi dalam pengadaan  tanah.  Adapun  penelitian  penulis  lebih  mengkaji  lebih  dalam  terkait  politik  hukum dalam justice collaborator .
Dari beberapa kajian yang sudah dipaparkan, dapat dipersingkat maknanya yakni, penulis dengan  memiliki  persamaan  dalam  hal  mengkaji  peran justice  collaborator dalam  peradilan pidana. Pada penelitian sebelumnya hasil penelitian lebih spesifik dan komprehensif membahas dari  bentuk  peringanan  ataupun  perlindungan  hukum  terhadap justice  collaborator .  Adapun penelitian penulis hendak menganalisis pandangan politik hukum terhadap Justice Collaborator , sehingga  temuan  baru  ( novelty )  yang  penulis  simpulkan  yaitu  terkait  politik  hukum  yang mendasari  aturan terkait Justice  Collaborator. Dalam  hal  ini  adanya  kekosongan  norma,  serta munculnya permasalahan sosiologis terkait Justice Collaborator maka perlu dilihat terkait peran politik hukum dalam penegakan Justice Collaborator. Justice Collaborator yang belum memiliki dasar hukum yang khusus (lex specialis) mengakibatkan ancaman terhadap keberadaannya juga rentan terhadap intimidasi. Melihat realita demikian, munculnya pembahasan in bertujuan guna mengetahui politik hukum dari Justice Collaborator itu sendiri sebagai upaya penegakan keadilan .

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dalam Perundang-Undangan ( statute approach ), dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung No.  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  ( Whistleblower )  dan  Saksi Pelaku  yang  Bekerjasama  ( Justice  Collaborators )  di  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  tertentu,
Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 31  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Pendekatan  ini digunakan untuk menjelaskan Justice Collaborator dalam ruang lingkup hukum nasional. Adapun kajian problematika utamanya dari pembahasan, akan mengkaji Justice Collaborator yang secara khusus  menggunakan  teori  politik  hukum  dalam  analisisnya,  dengan  demikian  akan menghasilkan seberapa jauh peran politik hukum guna menjamin sebuah keadlian yang dapat diterapkan.
Data-data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  metode  dokumentasi  data  keputusan (literature) baik data primer atau sekunder yang berbentuk buku terkait perlindungan hukum dan
5 Diaz Riangga, “Penerapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama “ Justice Collaborator” dalam Tindak Pidana Korupsi  (Studi  Kasus  di  Kejaksaan  Tinggi  D.I.Yogyakarta  dalam  Perkara  Pengadaan  Tanah  untuk Pembangunan Kantor Posko Sar)”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018): 146.
politik  hukum,  kemudian  pembahasan  jurnal  yang  mengkaji Justice  Collaborator ,  artikel  yang membahas kasus Justice Collaborator , dan sumber lain pendukung guna menyelesaikan kajian ini. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dan akan dipresentasikan atau disajikan dengan deskriptif-analisis.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan Formulasi dan Politik Hukum Justice Collaborator
Pada perkembangan dewasa ini, terdapat sebuah regulasi menarik pada sistem peraturan saksi tersangka, bilamana pada seseorang tersangka akan mendapatkan sebuah keistimewaan yaitu keringanan pidana, jika seseorang tersebut melakukan pengakuan dan bekerjasama untuk bekerjasama  menunjukkan  terangnya  sebuah  peristiwa  yakni Justice  Collaborator .  Hal  ini merupakan sebuah tujuan mulia, sebagaimana sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  yaitu  untuk membentuk  suatu  Pemerintah Negara  Indonesia  yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pun sebagaimana hal  ini  untuk  menjaga  marwah  konstitusi  itu  sendiri,  yakni  dalam  Pasal  22  D  ayat  (1)  bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Makna adanya Justice Collaborator merupakan sebuah implementasi pasal di atas. Lebih lanjut,  dalam  hal  ini  terdapat  pada  peraturan  terkait  di  antaranya:  Pada  ketentuan  Undang- undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan united nation convention against corruption;
Pada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Pengesahan United  Nations Convention Against Transnational Organized Crime; Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban;  dan  Pada  ketentuan  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( whistleblower ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. 6 Namun dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal demikian tidak diatur adanya Justice  Collaborator ini  di  dalam  UU  RI  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi/Korban.
Pada Negara Indonesia sendiri peraturan yang digunakan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( whistleblower ) dan juga terhadap  seseorang  yang menjadi Justice  Collaborator, sehingga  dengan  hal inilah  yang menjadi sebuah pedoman dalam  proses  peradilan  tingkat  pertama maupun  di tingkat  banding
6 Rahman Amin, Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika , (Yogyakarta: Deepublish, 2020): 90.
nantinya. 7 Meski tidak secara tersurat berada di Undang-undang namun dalam SEMA tersebut telah  terperinci  menjelaskan  definisi  dan  dan  bentuk  perlindungan  terhadapnya.  Namun  pada pengimplikasiannya dapat dilihat sekarang ini.
Secara  tersirat Justice  Collaborator bisa  dilihat  pada  peraturan  perundangan  yang  ada, sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  KUHAP  8 tahun  1981  pasal  142  dimana  menyebutkan  bahwa  pelaku  yang  bekerja  sama  lazim  disebut sebagai sebuah saksi mahkota, dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam hal penuntutan harus dipisah kepada  pihak-pihak  yang  menjadi  terdakwa,  pun  telah  ditegaskan  Kembali  dalam  Pasal  141 secara jelas pada poin b “saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak- anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga”. 8
Apabila  dikaji  secara  implisit  pasal  di  atas  maka  redaksi  “...  atau  yang  bersama-sama sebagai terdakwa...” sekilas berbicara mengenai saksi mahkota, yang dalam praktik persidangan ini  akan  nampak  ketika  saksi  yang  sama-sama  sebagai  pelaku  ini  kemudian  berkasnya dipisahkan pemeriksaannya (splitsling perkara) yang dua-duanya satu sama lain menjadi saksi. Artinya secara konkret kedudukan mereka adalah sebagai terdakwa dan sekaligus sebagai saksi terhadap perkara yang lainnya. 9 Selain disamakan dengan saksi mahkota, Justice Collaborator juga secara tersirat diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang mengatur mengenai hak dan perlindungan bagi setiap saksi, pelapor, atau saksi pelapor yang bisa jadi terlihat dalam proses  penyelidikan  dan penyidikan mempunyai  kecukupan  bukti yang memperkuat keterlibatan yang bersangkutan yang terhadap mereka, sehingga tidak dapat diberikan perlindungan berupa status hukum, tetapi tetap diberikan perlindungan terhadap rasa aman dalam proses pemeriksaan peradilan. Selain itu juga diatur dalam pasal 10 ayat (2) undang- undang  nomor  13  tahun  2006  Jo  undang-undang  nomor  31  tahun  2014  dimana  menjelaskan terkait saksi yang terlibat juga sebagai tersangka dalam sebuah proses hukum yang sama pula, maka hal ini tidak mendapati sebuah beban atas tuntutan yang dilayangkan Ketika secara sah memang  benar  pernyataannya,  karena  hal  ini  akan  menjadi  dasar  yang  cukup  kuat  atas kesaksiannya didepan meja persidangan untuk mendapat sebuah keringanan dari hakim. 10 Sistem pembangunan hukum yang ada di nasional ini, haruslah dibentuk dari tujuan bangsa sendiri ketika membuat dasar hukum  yang sudah  ada. Dimana hal  demikian sudah termaktub pada  awal  pembukaan  yang  ada  di  dalam  UUD 1945,  pun maksudnya lebih  jauh,ada  sebuah
7 Mulyadi, Perlindungan  Hukum  terhadap  Whistleblower  dan  Justice  Collaborator  dalam  Upaya Penanggulangan Organized Crime : 84.
8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
9 Mulyadi, Perlindungan  Hukum  terhadap  Whistleblower  dan  Justice  Collaborator  dalam  Upaya Penanggulangan Organized Crime : 78.
10 Mulyadi, Perlindungan  Hukum  terhadap  Whistleblower  dan  Justice  Collaborator  dalam  Upaya Penanggulangan Organized Crime : 81.
gambaran  rencana  yang  besar  untuk  membangun  bangsa  ini,  baik  dari  substansi  hukumnya, pada  struktur  hukumnya,  dan  lebih  melebar  pada  budaya  hukum  yang  berkembang  di masyarakat. 11
Pada proses pengembangan sistem hukum yang terkonsep atas sebuah istilah Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pengembangan sistem ini terbagi pada beberapa unsur, yakni sebuah materi hukum, para penegak hukumnya, penunjang fasilitas hukumnya, serta pada isi hukumnya sendiri.  Pun  maksudnya,  hal  ini  berkenaan  dengan  sebuah  adanya  politik  hukum  yang terintegrasi atas semua subsistem yang berkembang semata-mata adalah legal policy atau garis resmi pada sebuah ketentuan yang berlaku. Pada implikasinya juga dapat dilihat bahwa terdapat beberapa penggantian peraturan yang telah lama dan tidak relevan dengan perkembangan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini, sehingga hal ini merupakan tujuan bersama untuk menciptakan tujuan negara yang lebih baik. 12
Berbicara  mengenai  politik  hukum  dapat  dimaknai  dengan  ketentuan  pokok  dalam penyelenggaraan sebuah negara baik yang lalu, sedang berjalan maupun proges ke depan yang akan dibangun atau dicita-citakan dan tak lepas pengambilannya dari nilai-nilai serta tradisi yang berkembang  dari  masyarakatnya  itu  sendiri. 13 Selanjutnya  politik  hukum  akan  menciptakan sebuah balance dalam perkembangannya dalam ketatanegaraan, karena hal ini akan dijadikan sebuah patokan dasar sebagai penentu nilai, prosedur penerapan, pedoman pembangunan yang ada  di  negara  Indonesia  ini.  Sehingga  dewasa  ini,  baik  pada  konsep  normatif  atau  pada  teori praktisnya, sebuah penyelengaraan hukum harus menjadikan atas politik hukum sebagai acuan pokok dalam penerapan proses yang telah disebutkan tadi sebagai wujud pekermbangan hukum yang progesif terkait adanya Justice Collaborator .
Adanya Justice  Collaborator ini  berkaitan  dengan  salah  satu  tujuan  hukum  sendiri  yaitu mewujudkan  sebuah  keadilan  yang  berimbang,  sebagaimana  hal  ini  sesuai  dimensinya  yaitu, kejujuran, pembenaran, masuk akal, spesifik dan tepat waktu. Hal ini karena Justice Collaborator ini  berkaitan  langsung  dengan  perkara  yang  sedang  diperiksa  oleh  aparat  penegak  hukum, sehingga  peluang  untuk  mendapatkan  kebenaran  dari  suatu  perkara  akan  lebih  mudah terbongkar  sehingga  keadilan  akan  bisa  lebih  cepat  tercapai.  Namun  keberadaannya  ini  atas dirinya  ataupun  anggota  keluarganya.  Kaitannya  dengan  hal  tersebut  maka  perlu  adanya pembaharuan  pada  politik  yang  berkembang,  karena  hal  ini  akan  menjadi  sebuah  hal  yang relevan dan urgent , dimana nantinya dapat menciptakan koridor sistem hukum serta kodifikasi hukum, yang dapat dijalani semua elemen dari beragam di kehidupan masyarakat. 14
11 Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah,” Jurnal Hukum 14, no. 1 (2007: 1 -21)
12 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009): 2.
13 Isharyanto, Politik Hukum , (Surakarta: Bebuku Publisher, 2016): 3.
14 Bambang Santoso, Politik Hukum, (Tanggerang Selatan: Unpam pres, 2021): 106.
Pada  perwujudan  politik  hukum,  tak  lepas  adanya  sebuah  hal  yang  dicitakan  sebagai istilahnya ius  constituendum . 15 Pun  dalam  penerapannya  terkait Justice  Collaborator memiliki makna diharapkannya sebuah keadilan yang tercipta dalam sebuah peradilan. Sehingga cita-cita inilah yang dibangun oleh politik hukum untuk mecapai sebuah misi yang mulia dalam cita-cita bersama, namun terdapat beban yang cukup berat, akan rawan terhadap suatu kepentingan yang dapat  menungganginya  sewaktu-waktu.  Maka  dengan  demikian,  haruslah  saling  bahu-bahu mengawal  keadilan  di  dalam  politik  hukum.  Meskipun  biasanya  ada  kepentingan  pribadi  yaitu untuk  mendapatkan  keringanan  hukum,  namun  secara  umum  juga  bermanfaat  bagi  aparat negara dalam memberantas tindak pidana.
Melihat  pernyataan  di  atas jika  dikorelasikan  dengan  tujuannya  maka, makna kesaksian dalam  persidangan  adalah  kebutuhan  mutlak  dalam  penyidikan  maupun  penyelidikan  dalam peradilan.  Keberadaannya  merupakan  bagian  dari  upaya  politik  hukum  yang  berkaitan  erat dengan  percepatan  pemeriksaan  peradilan,  hal  ini  karena  seorang Justice  Collaborator mengetahui para pelaku tindak pidana khusunya otak dari perkara tersebut. Politik hukum dalam proses di Indonesia dipahami sebagai cara, arah, serta kebijakan dari pemerintah dalam upaya penegakan dan perlindungan terhadap saksi-saksi dalam persidangan. Adapun dapat dipetakan dengan mudah dengan pernyataan di bawah ini: a) Adanya sebuah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat meringankan sebuah hukuman yang didapatkan oleh seseorang Justice Collaborator ” 16 ; b) Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No.  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  (Whistleblower)  dan  Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( Justice Collaborator s) pada perkara tindak pidana, tak lepas untuk menciptakan  partisipasi  publik,  sehingga  akan  mengungkap  sebuah  kejahatan  besar  serta mendapat respon yang kuat. 17
2. Latar Belakang Justice Collaborator dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia
Pada dasarnya, lahirnya undang-undang terkait Justice Collaborator sudah mulai muncul pada tahun 1970 di Negara Amerika Serikat. Pun adanya demikian tak terlepas banyaknya mafia dalam sebuah kasus yang seharusnya terlibat, namun banyak yang melakukan suap tutup mulut, sehingga perlu adanya strategi guna membuka tabir kejahatan seterang-terangnya. Hal ini juga
15 Yuhelson, Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana di Indonesia, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018): 5.
16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
17 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu.
diterapkan pada negara lain seperti Prancis, Jerman, Italia, Yunani, Luxembourg, dan beberapa bagian negara lainnya. 18
Perkembangan ide Justice Collaborator di Indonesia pada awalnya bertitik tolak pada pasal 37  ayat  (2) United  Nation  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  tahun  2003  yang  telah diratifikasi  Indonesia  melalui  UU  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nation Convention Against Corruption dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003 yang menegaskan bahwa pada negara-negara harus mengkaji lebih jeli dan membuka di setiap kasus khusus, guna diberikan ganjaran hukum yang setimpal bagi seseorang jika dapat bekerja sama  baik  secara  substansial  proses  penyelidikan  ataupun  di  dalam  penuntutan  yang  tertera pada  konvensi  demikian.  Lebih  lanjut  yang  tertera  dalam  ayat  (3)  dijelaskan  bahwa  tiap-tiap negara  peserta  harus  menimbang  adanya  sebuah  kemungkinan-kemungkinan  tertentu  yang masih  sesuai  dengan  prinsip  dasar  atas  hukum  yang  berlaku  pada  negara  itu  sendiri,  secara implisit kepada pelaku yang ingin bekerja sama pada proses penyelidikan maupun penuntutan, pada  ketentuan  ini juga termaktub  dalam  pasal 26  konvensi  PBB  yang berkaitan dengan  Anti Kejahatan  Transnasional  yang  Terorganisir  ( United  Nation  Convention  Against  Transnasional Organized  Crimes ).  Kemudian  dalam  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  setiap  negara  peserta  wajib mempertimbangkan  kemungkinan  sesuai  prinsip-prinsip  dasar  hukum  nasionalnya  untuk memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan ( Justice Collaborator ) suatu  tindak  pidana  yang  ditetapkan  berdasarkan  konvensi  tersebut.  Ketentuan  tersebut  juga terdapat pada pasal 26 konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir ( United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes ).
Pada tahap selanjutnya, para Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LKPS), Kejaksaan Agung,  Kepolisian  RI,  KPK,  dan  Mahkamah  agung,  pun  membuat  surat  keputusan  bersama terkait  seorang  dapat  menjadi  pelaku  yang  bekerja  sama  ( Justice  Collaborator )  sesuai  SEMA Nomor: 04 Tahun 2011 diatur beberapa pedoman antara lain, para pihak yang berkaitan yakni salah satu pelaku pada tindak kejahatan tertentu dan  dimana  dia bukan juga pelaku  utama  di dalam  kejahatan  demikian,  serta  tetap  memberikan  keterangannya  untuk  menjadi  saksi  pada saat  proses  peradilannya.  Dalam  hal  ini  jaksa  juga  telah  mengubah  pada  tuntutannya  dan menjelaskan  bahwa  pelaku ini  telah  memberikan  keterangan-keterangan  yang membantu  dan bukti signifikan untuk mengungkap pelaku lainnya, sehingga peran pelaku ini memiliki andil besar untuk  mengungkap  permasalahan  yang  keruh.  Adapun  masa  pidananya  sendiri  bisa  dengan masa  pidana  percobaan  bersyarat  khusus  ataupun  ketentuan  pidana  yang  lebih  ringan
18 Lilik  Mulyadi, Perlindungan  Hukum  terhadap  Whistleblower  dan  Justice  Collaborator  dalam  Upaya Penanggulangan Organized Crime, (Bandung: PT Alumni, 2022): 6.
dibandingkan  dengan  pelaku  lainnya.  Sehingga  hal  ini  akan  lebih  adil  untuk  sebuah  proses jaminan kepastian hukum yang ada pada negara konstitusi ini. 19
Pada  perkembangan  sistem  hukum  nasional,  dapat  mencerminkan  sebuah  gambaran representatif  baik  atau  buruknya  hukum-hukum  yang  telah  diciptakan,  sehingga  perlunya pengawasan  atas  proses pembuatan dan penegakan hukum itu  sendiri. 20 Justice Collaborator sendiri  sudah  beberapa  kali  terjadi  dalam  persidangan  di  Indonesia.  Salah  satu  penerapan Justice  Collaborator yang  terkenal  adalah  dalam  sebuah  kejadian  pencucian  uang  yang melibatkan  PT  Asian  Agri,  dimana  yang  menjadi  terpidana  adalah  Vincentus  Amin  Sutanto. Namun  dia  dapat  dinyatakan  bebas  bersyarat  pada  11  Januari  2013  setelah  Kemenkuham melakukan  pemberian  remisi  atas  peran Justice  Collaborator -nya  dalam  kasus  penggelapan pajak tadi. Padahal jika sesuai aturan yang berlaku harusnya 11 tahun penjara. Namun akibat sebuah  informasi  yang  sangat  penting  pada  proses  peradilannya,  Mahkamah  Agung  akhirnya menjatuhkan hukuman penjara kepada Manajer Pajak PT Asian Agri, Suwir Laut. Pun setelahnya juga  MA  memutuskan  kepada  14  Perusahaan  yang  di  bawah  PT  tadi,  guna  membayar  atas kerugian negara dua kali lipat pada utang pajak yang dimiliki PT tersebut, yang angka nominalnya hingga Rp. 2,5 triliun. 21
Dari kasus di atas terlihat bahwa seorang Justice Collaborator memiliki peran yang cukup penting dalam membantu upaya pengungkapan perkara pidana dan dapat membongkar orang yang  terlibat  di  atasnya.  Hal  ini  tentu  sejalan  untuk  menunjukkan  peranan  penting  guna mewujudkan  sebuah  keadilan  yang  berimbang,  sebagaimana  hal  ini  sesuai  dimensinya  dari sendiri  yaitu  kejujuran,  pembenaran,  masuk  akal,  spesifik  dan  tepat  waktu.  Selanjutnya  untuk Justice Collaborator dapat mendukung percepatan pengungkapan perkara-perkara terorganisir agar  perwujudan  keadilan  dapat  terwujud.  Politik  tersebut  cukup  mampu  mempercepat terwujudnya  peradilan  yang  berimbang  sebagai  sistem  peradilan  yang  berkeadilan,  meskipun masih diperlukannya aturan yang lebih mengerucut atau lebih spesifik ( lex specialis ) dalam tata hukum saat ini. Pun dalam hal ini indikator tercapainya peran politik hukum dalam proses Justice Collaborator tersebut hanya masih ditunjukkan dengan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung.

## D. Simpulan
Sebagai salah satu upaya untuk menjaga marwah konstitusi yakni dalam Pasal 22 D ayat (1),  Makna  adanya Justice  Collaborator merupakan  sebuah  implementasi  pasal  tersebut.
19 Briant Derek, “Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Justice Collaborator menurut Hukum Pidana di Indonesia,” Lex et Societatis 5, n o. 5 (2017): 113.
20 Santoso, Politik Hukum : 173.
21 Kompas, Contoh Kasus Justice Collaborator , 2022. Diakses dari:
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/10/04000071/contoh-kasus-justice-collaborator
Perkembangan ide Justice Collaborator di Indonesia pada awalnya bertitik tolak pada pasal 37 ayat (2) United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia  melalui  UU  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nation  Convention Against  Corruption dalam  konferensi  Perserikatan  bangsa-bangsa  anti  Korupsi  2003.  Adanya Justice  Collaborator ini  berkaitan  dengan  salah  satu  tujuan  hukum  sendiri  yaitu  mewujudkan sebuah  keadilan  yang  berimbang,  sebagaimana  hal  ini  sesuai  dimensinya  yaitu,  kejujuran, pembenaran,  masuk  akal,  spesifik  dan  tepat  waktu.  Secara  rinci  kilasan  politik  hukum  dalam bidang Justice  Collaborator ini dapat  dilihat  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011  tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  ( Whistleblower )  dan  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama ( Justice Collaborators ) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Amin,  R.  (2020). Perlindungan  Hukum  terhadap  Justice  Collaborator  dalam  sistem  peradilan pidana di Indonesia: studi perkara tindak pidana narkotika. Yogyakarta: Deepublish.
Isharyanto. (2016) Politik Hukum . Surakarta: Bebuku Publisher.
Mahfud MD. (2009). Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Mulyadi, L. (2022). Perlindungan Hukum terhadap whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime . Bandung: PT Alumni.
Yuhelson. (2018). Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana di Indonesia . Yogyakarta: Zahir Publishing.

## Jurnal:
Derek, B. (2017). Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia. Lex et Societatis , Vol.5 (No.5).
Manalu, R.Y. (2015). Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen , Ol.4 (No.1).
Mahfud MD. (2017). Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah. Jurnal Hukum, Vol.4, (No.1).
Skripsi , Thesis dan Disertasi:
Aji,  A.  I.  (2017). Hukum  bagi  justice  collaborator  dalam  tindak  pidana  korupsi .  UIN  Syarif Hidayatullah.
Ichsan,  T.N. (2021). Perlindungan  Hukum  Terhadap Status  Justice Collaborator dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Riangga,  D.  (2018). Penerapan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama  “Justice  Collaborator” dalam Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Kasus  Di  Kejaksaan  Tinggi  D.I.Yogyakarta  dalam  Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko Sar). UIN Sunan Kalijaga.
Artikel dari Sumber Online:
Kompas. (2022). Contoh Kasus Justice Collaborator . 2022. Diakses dari
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/10/04000071/contoh-kasus-justice- collaborator

## Perundang-Undangan:
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak Pidana  (Whistleblower)  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  (Justice  Collaborators)  di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 31  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.