Farhanuddin Sholeh & M. Aminuddin Sofi, Analisis Komparatif...........
Analisis Komparatif Pemikiran Imam  Syafi’i dan Relevansinya dengan Undang- undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Muaqqat
Farhanuddin Sholeh & Muhammad Aminuddin Sofi STIS Miftahul Ulum Lumajang farhanz8787@gmail.com
Abstract
The article discusses the relevance of Imam Syafi’i’s thought on  waqaf  Muaqqat  with  the  act  provisions No.  14  in  2004.
The analysis based on some sources states that Imam Syafi’i applies  law  intinbath  design,  shahih  hadiths  in  the  texts, narrators  and  sanad  after  being  takhrij.  He  argues  that waqaf  settlement  is  as  a  part  of  tabarru’  (releasing  right). As a result, something that has been become a wakaf cannot be  on  sale,  granted,  legated  due  to  the  fact  that  does  not belong to an individual but public. The act No. 41 in 2004, whereas, reveals that waqaf can belong for a life or a limited time. Therefore, waqaf can still become an individual’s right. Keywords :  Waqaf  Muaqqat,  Imam  Syafi’i’s  thought,  The Act No 41 in 2004.

## Abstrak
Artikel  ini  ini  membahas:  relevansi  pemikiran  imam
Syafi’i  tentang  wakaf  Muaqqat  dengan  ketentuan undang-undang  No.  41  Tahun  2004.  Hasil  analisis terhadap  beberapa  sumber  disimpulkan  Imam  Syafi'i menggunakan  metode  istinbath  hukum  berupa  hadits yang  setelah  ditakhrij  masuk  dalam  kategori  hadits sahih,  baik  dari  segi  matan,  rawi  maupun  sanadnya. Imam  Syafi'i  berpendapat  bahwa  akad  wakaf termasuk  aqad  tabarru’  (pelepasan  hak).  Akibatnya adalah  bahwa  benda  yang  telah  diwakafkan  tidak boleh  dijual,  dihibahkan,  dan  diwariskan  karena memang  ia  bukan  lagi  milik  perorangan,  melainkan milik  publik  (umat).  Sedangkan  menurut  UU  No.  41 tahun 2004, wakaf itu boleh selamanya dan juga boleh terikat pada waktu tertentu. Menurut UU, harta wakaf masih bisa menjadi hak milik seseorang karena dalam UU masih terdapat ketentuan berlakunya.
Kata Kunci : Wakaf Muaqqat, Pemikiran Imam  Syafi’i, Undang- undang No. 41 Tahun 2004

## Pendahuluan
Di Indonesia pengelolaan wakaf diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang ini merupakan aturan yang paling  akhir  setelah  melaluli  tahapan  pembaharuan  pada  undang- undang  sebelumnya.  Secara  garis  besar  kandungan  dari  pada Undang-undang  ini  yaitu  memperbolehkannya  praktek  Wakaf secara Muaqqat (Berjangka  waktu),  yang  pada  prakteknya  wakaf Muaqqat di kalangan para ulama’ fiqih masih terdapat perbedaan. Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep  wakaf  secara  konkrit  tekstual.   Wakaf  termasuk infaq  fi sabilillah ,  maka  dasar  yang  digunakan  para  ulama  dalam menerangkan  konsep  wakaf  ini  didasarkan  pada  keumuman  ayat- ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah . Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:
مْيِلَع ِهِب َهللا َّنِإَف ٍئْيَش  ْنِم اوُقِفْنُت اَم َو َنوُّب ِحُت اَّمِم ا ْوُقِفْنُت ىَّتَح  َّرِبلا اوُلاَنَت  ْنَل Artinya: Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.  Dan  apa  saja  yang  kamu  nafkahkan,  maka  sesungguhnya Allah mengetahuinya ). 1
Sedangkan di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khathab ketika memperoleh tanah  di Khaibar.  Setelah ia meminta petunjuk Nabi  tentang  tanah  tersebut.  Nabi  menganjurkan  untuk  menahan asal  tanah  dan  menyedekahkan  hasilnya.  Hadis  tentang  hal  ini adalah:
َرَبْيَخِب  اًض ْرَأ  َباَصَأ  ِباَّطَخْلا  َنْب  َرَمُع  ْنَأاَمُهْنَع ُهَّللا  َي ِض َر  َرَمُع  ِنْبا  ْنَع ُتْبَصَأ يِ نِإ ِهَّللا َلوُس َر اَي َلاَقَف اَهيِف ُه ُرِمْأَتْسَي َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َّيِبَّنلا ىَتَأَف َق  ًلًاَم  ْب ِصُأ  ْمَل  َرَبْيَخِب اًض ْرَأ َتْئِش  ْنِإ  َلاَق  ِهِب  ُرُمْأَت اَمَف ُهْنِم يِدْنِع  َسَفْنَأ ُّط َلً َو  ُبَهوُي  َلً َو ُعاَبُي  َلً ُهَّنَأ  ُرَمُع اَهِب  َقَّدَصَتَف َلاَق اَهِب  َتْقَّدَصَت َو اَهَلْصَأ  َتْسَبَح َو ِباَق ِ رلا يِف َو ىَب ْرُقْلا يِف َو ِءا َرَقُفْلا يِف اَهِب َقَّدَصَت َو  ُث َروُي ِنْبا َو ِهَّللا ِليِبَس يِف َمِعْطُي َو  ِفو ُرْعَمْلاِب  اَهْنِم  َلُكْأَي  ْنَأ  اَهَيِل َو  ْنَم  ىَلَع  َحاَنُج  َلً  ِفْيَّضلا َو  ِليِبَّسلا
ٍلِ وَمَتُم  َرْيَغ
Artinya: Dari  Ibnu  Umar.  Semoga  Allah  meridhoi  keduanya.  Ibnu Umar berkata, bahwa Umar telah mendapatkan sebidang tanah di khaibar. Lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk
1 QS. Ali Imron 3: 92.
Farhanuddin Sholeh & M. Aminuddin Sofi, Analisis Komparatif...........
tentang  tanah  itu.  Umar  berkata:  “Ya  Rasulullah,  sesungguhnya saya  dapat  hadiah  tanah  di  khaibar,  saya  belum  pernah  dapat harta yang lebih berharga menurut pandangan saya dari padanya, bagaimana menurut pendapat anda.” Rasulullah menjawab: “kalau anda  mau  tahan  pokoknya  dan  sedekahkan  hasilnya.”  Ibnu  Umar berkata:  “Lalu  Umar  menyedekahkan  (mewakafkan).  Bahwa pokoknya  tadi  tidak  dijual,  tidak  diwariskan  dan  tidak menghibahkannya.  Maka  ia  mewakafkannya  kepada  fakir  miskin, kepada  keluarga  terdekat,  kepada  pembebasan  budak,  sabilillah, ibnu  sabil,  musafir  dan  kepada  tamu.  Dan  tidak  terhalang  bagi yang mengrusinya memakan untuknya secara wajar dan memberi makan saudaranya. (H.R. Bukhori Muslim). 2
Hadis  lain  yang  menjelaskan  wakaf  adalah  hadis  yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:
ُليِعامسإ اَنَثَّدَح اوُلاَق  ٍرَجَح نباو )ٍديِعَس ُنبا ينْعَي( ةِبيَتقو  ْبوُّيَا  ْنِب َيْحَي اَنَثَدَح ىَّلَص  ِهللا  َل ْوُس َر  َّنَأ ِةريرُه يبا نع  ِهْيِبَا  ْنَع  ِ َلََعلا  ِنَع )رفعج نبإ وهو( َعَطَقنإ  ِمَدا  ُنْبا  َتاَم اَذِإ : َلاَق ، َمَّلَس َو ِهْيَلَع ِهللا
ةَقَدَص ،ٍةَث َلََث  ْنِم  َّلًِإ ُهُلَمَع ُهْنَع
ُهَل وُعْدَي  حِلاَص  دَل َو  ْوا ِهِب ُعَفَتْنُي  مْلِع وا  ةَّي ِراَج
Artinya: Menceritakan  kepadaku  Yahya  bin  Ayyub,  Qutaibah (Ibnu  Sa’id),  dan  Ibnu  Hajar  mereka  berkata,      telah menceritakan kepada kami Isma’il (Ibnu ja,far) dari al - Allak dari ayahnya,  dari  Abi  Hurairah  sesungguhnya  Rasulallah  SAW bersabda:  “Apabila  manusia    meninggal    dunia,  maka terputuslah amalnya, kecuali dari tiga perkara : Shadaqah yang terus  mengalir,  ilmu  yang  bermanfa’at,  dan  anak  shaleh  yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim). 3
Selain  dasar  dari  al-Quran  dan  Hadis  di  atas,  para  ulama sepakat  ( ijma’ )  menerima  wakaf  sebagai  satu  amal  jariah  yang disyariatkan  dalam  Islam.  Tidak  ada  orang  yang  dapat  menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.
Adapun praktik wakaf dalam konteks negara Indonesia sudah dilaksanakan  oleh  masyarakat  muslim  Indonesia  sejak  sebelum merdeka.  Pemerintah  Indonesia  pun  telah  menetapkan  Undang- undang  khusus  yang  mengatur  tentang  perwakafan  di  Indonesia,
2 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhori , Maktabah Syamilah Versi 3.48, Jilid. 9,  263 3 Imam Abi al Husain Muslim bin al Hujjaj bin Muslim, Al Jami’ al Shahih al Mushamma Shahih Muslim , Semarang: Toha Putra,2001, Juz 3,  73
yaitu  di  antaranya  adalah  Undang-undang  Nomor  41  tahun  2004. tentang  Wakaf.  Dalam  Undang-undang    nomor  41  tahun  2004. disebutkan  bahwa  wakaf  adalah:  “Perbuatan  hukum  wakif  untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan  atau kesejahteraan umum menurut syariah”. 4
Sedangkan  dalam  peraturan  sebelumnnya,  yakni  Peraturan Pemerintah Nomor 28  tahun 1977. dalam ketentuan umum, wakaf didefinisikan  sebagai  “Perbuatan  hukum  seseorang   atau  badan hukum  yang  memisahkan  sebagaian  dari  harta  kekayaan  berupa tanah  milik  dan  melembagakannya  untuk  selama-lamanya  untuk kepentingan  peribadatan  atau  keperluan  umum  lainnya  sesuai dengan  ajaran  Islam”. 5 Pembaharuan  yang  muncul  dalam  Undang- undang    Nomor  41  tahun  2004.  tentang  wakaf  ialah  merubah konsep Absolutisme kekekalan wakaf menjadi relative, yaitu dengan diperbolehkannya  melaksanakan  wakaf  dengan  jangka  waktu tertentu.
Dengan Adanya ketidaksesuaian antara Jumhur ulama’ yang di antaranya  adalah  pendapat  Imam  Syafi’i  dengan  pemberlakuan Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang konsep wakaf, maka peneliti    tertarik  dan  bermaksud  untuk  menkaji,  dalam  bentuk penelitian skripsi tentang  Wakaf dengan Muaqqat dalam Perspektif pemikiraan  Imam  Syafi’i  dan  Relevansinya  dengan  Undang-  Unang No. 41 Tahun 2004.

## Pembahasan Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Wakaf Muaqqat
Imam  Syafi’i  dalam  salah  satu  kitabnya  Al-umm  yang merupakan  kitab  induk  yang  dijadikan  bahan  rujukan  oleh  para pengikut-pengikutnya, berkata:
هِب  َج َرَخ اَذِإ  َناَك اَم ىَطْعُملا اَهَضِبْقَي  ْنَأ  َنوُد ىِطْعُملا  ِم َلََكِب ُّمِتَت  ْىِت لا اَياَطَعْلا َو ُهَل ى ِطْعُملا  َنِم  ُم َلََكلا
َج َرَخ اَم  َكِلْمَي  ْنَأ ىِطْعُمْلِل  ْنُكَي  ْمَل  َىِطْعُأ اَم ىلَع اًزِئاَج ًدَبَأ ٍهْج َوِب ُم َلََكلا ِهيِف ُهْنِم
.
Artinya :  Pemberian  yang  sempurna  dengan  perkataan  yang mengandung  pemberian,  tampa  harus  diterima  oleh  penerima, ialah  :  sesuatu  yang  apabila  telah  diucapkan  oleh  pemberinya
4 Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun  2004 pasal 1 1
5 Pasal 1 angka 1 PP no. 28 Tahun 1977
Farhanuddin Sholeh & M. Aminuddin Sofi, Analisis Komparatif...........
dapat  dilegalkan  pemberianya  maka  pihak  pemberi  tidak  bisa memiliki  kembali  ucapan/pemberian  yang  telah  ia  ucapkan dengan cara apapun, selama lamanya . 6
Jika  kita  melihat  pendapat  Imam  Syafi’I  diatas,  yang mensyaratkan atta’bid secara  mutlak  tanpa  batasan  waktu,  artinya bila  seseorang  telah  ikrar  wakaf,  maka  benda  tadi  tidak  dapat diambil  kembali  oleh  pemiliknya  semula.  Lebih  lanjut,  Imam  Syafi’i menyatakan  pendapatnya  juga  dalam  kitab al-Muhadzab yang berbunyi:
لً َو ُز ْوُجَي ىَلِا ٍةَّدُم ُهَّنَلأ ُهَج َرْخَا لاَم ىَلَع ِهْج َو ِةَب ْرُقْلا ْمَلَف ْزُجَي ىَلِا ٍةَّدُم ِقْتِعْلآك َدَّصلا َو َق
Artinya  :  “ Wakaf  tidak  boleh  dilaksanakan  pada  jangka  waktu tertentu, sebab wakaf adalah mengeluarkan harta atas jalan Allah. Olehnya  wakaf  itu  tidak  mencukupi  untuk  masa  waktu  tertentu seperti memerdekakan hamba dan shadaqah ”. 7
Sehingga apabila ada wakaf yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu maka wakaf itu batal, sebab tujuan wakaf adalah mendapat pahala secara terus menerus. Sedangkan hal itu tidak ditemui dalam bentuk wakaf yang dibatasi dengan waktu. 8
Pernyataan  Imam  al-Syafi’i  tentang  tidak  bolehnya  wakaf denganjangka waktu tertentu dapat dilacak dalam kitabnya al-Umm dalam  bab  yang  berjudul  al-Ihbas.  Kitab  ini  merupakan  kitab  fiqh terbesar  dan  tidak  tandingan  di  masanya.  Kitab  ini  membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan bersumber pada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Isi kitab ini merefleksikan keluasan ilmu Imam al-Syafi’i dalam bidang fiqh. Sedang di sisi lain juga  disebut  dengan  kitab  hadits  karena  dalil-dalil  hadits  yang  ia kemukakan menggunakan jalur periwayatan tersendiri sebagaimana layaknya  kitab-kitab  hadits.  Dalam  hubungannya  dengan  wakaf dengan jangka waktu tertentu, Imam al-Syafi’i bersumber pada:
1. Al-Qur’an
Meskipun dalam al-Qur’an tidak ada ayat yang  jelas dan tegas dalam  menyebutkan  tentang  hukum  perwakafan,  namun  para  ahli mengabil landasan dari surat QS. Ali Imron: 92
ِهِب َهللا َّنِإَف ٍئْيَش  ْنِم اوُقِفْنُت اَم َو َنوُّب ِحُت اَّمِم ا ْوُقِفْنُت ىَّتَح  َّرِبلا اوُلاَنَت  ْنَل
مْيِلَع
6 Imam Syafi’i, Al-Umm, Juz IV, Beirut-Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah,t.t,
62 7 Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib, Al-Iqna’, Juz I, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th, 83
8 Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib, Al-Iqna’, Juz I, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th, 83
Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),  sebelum  kamu  menafkahkan  sebagian  harta  yang kamu  cintai.  Dan  apa  saja  yang  kamu  nafkahkan,  maka sesungguhnya Allah mengetahuinya ). 9
Ayat  al-Qur’an  tersebut  menurut  para  ahli  dapat  digunakan sebagai  dasar  umum  wakaf.  Dalam  Tafsir  al-Azhar  menjelaskan, setelahturun surat Ali Imron: 10 ini sangat besar pengaruhnya kepada sahabatsahabat  Nabi  dan  selanjutnya  menjadi  pendidik  batin  yang mendalam  di  hati  kaum  muslimin  yang  hendak  berpegang  teguh keimanannya. 11
2. As-Sunnah
Imam  al-Syafi’i  menetapkan  bahwa  al-Sunnah  harus  diikuti sebagaimana mengikuti  al-Qur’an. Imam al-Syafi’i menempatkan al- Sunnah  semartabat  dengan  al-Qur’an,  namun  orang  yang mengingkari as-Sunnah dalam bidang aqidah tidaklah dikafirkan. As- Sunnah  yang  menjelaskan  tentang  wakaf  jangka  waktu  tertentu, menurut  Imam  al-Syafi’i  adalah  hadits  dari  Yahya  bin  Yahya  at- Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadits riwayat Muslim.
َرَبْيَخِب اًض ْرَأ  َباَصَأ  ِباَّطَخْلا  َنْب  َرَمُع  ْنَأاَمُهْنَع ُهَّللا  َي ِض َر  َرَمُع  ِنْبا  ْنَع يِ نِإ  ِهَّللا  َلوُس َر  اَي  َلاَقَف  اَهيِف  ُه ُرِمْأَتْسَي  َمَّلَس َو  هْيَلَع  ُهَّللا  ىَّلَص  َّيِبَّنلا  ىَتَأَف َق  ًلًاَم  ْب ِصُأ ْمَل  َرَبْيَخِب اًض ْرَأ  ُتْبَصَأ ْنِإ  َلاَق ِهِب  ُرُمْأَت اَمَف ُهْنِم يِدْنِع  َسَفْنَأ ُّط َلً َو  ُعاَبُي  َلً ُهَّنَأ  ُرَمُع  اَهِب  َقَّدَصَتَف  َلاَق اَهِب  َتْقَّدَصَت َو  اَهَلْصَأ  َتْسَبَح  َتْئِش ِف َو  ِباَق ِ رلا يِف َو ىَب ْرُقْلا يِف َو  ِءا َرَقُفْلا يِف اَهِب  َقَّدَصَت َو  ُث َروُي  َلً َو  ُبَهوُي ي اَهْنِم  َلُكْأَي  ْنَأ  اَهَيِل َو  ْنَم  ىَلَع  َحاَنُج  َلً  ِفْيَّضلا َو  ِليِبَّسلا  ِنْبا َو  ِهَّللا  ِليِبَس ٍلِ وَمَتُم  َرْيَغ َمِعْطُي َو  ِفو ُرْعَمْلاِب
Artinya:  Artinya: Dari  Ibnu  Umar.  Semoga  Allah  meridhoi keduanya.  Ibnu  Umar  berkata,  bahwa  Umar  telah mendapatkan  sebidang  tanah  di  khaibar.  Lalu  ia  datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk tentang tanah itu. Umar  berkata:  “Ya  Rasulullah,  sesungguhnya  saya  dapat hadiah tanah di khaibar, saya belum pernah dapat harta yang lebih  berharga  menurut  pandangan  saya  dari  padanya bagaimana  menurut  pendapat  anda.”  Rasulullah  menjawab:
9 QS. Ali Imron 3: 92.
10 Hamka, Tafsir al-Azhar , Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, 8
11 Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an- Naisaburi, Sahîh Muslim , Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth.  83-84
Farhanuddin Sholeh & M. Aminuddin Sofi, Analisis Komparatif...........
“kalau  anda  mau  tahan  pokoknya  dan  sedekahkan  hasilnya.” Ibnu
Umar berkata: “Lalu Umar menyedekahkan (mewakafkan).  Bahwa  pokoknya  tadi  tidak  dijual,  tidak diwariskan dan tidak menghibahkannya.  Maka ia mewakafkannya  kepada  fakir  miskin,  kepada  keluarga terdekat,  kepada  pembebasan  budak,  sabilillah,  ibnu  sabil,
musafir  dan  kepada  tamu.  Dan  tidak  terhalang  bagi  yang mengrusinya  memakan  untuknya  secara  wajar  dan  memberi makan saudaranya. (H.R. Bukhori Muslim) 12
Imam  Syafi’i  melarang  pelaksanaan  wakaf  jangka  waktu tertentu.  Dalam  pernyataannya,  Imam  Syafi’i  menggunakan  kata:  " abadan ",  kata  tersebut  memiliki  makna  selamanya  yang ditempatkan dalam bab " ihbas " (mewakafkan harta pada jalan Allah). Kata : " abadan " adalah dalam konteks "wakaf" yang dijumpai dalam kitab al-Umm juz IV halaman 53 bab" ihbas ". Adapun latar belakang Imam Syafi’i menempatkan kata tersebut sebagai arti "wakaf" adalah karena  pada  waktu  Imam  Syafi’i  hidup  banyak  dijumpai peristiwa pemberian  harta  benda  berupa  benda  tidak  bergerak  seperti  tanah yang  diperuntukkan  sebagai  madrasah  dan  masjid  yang  sifatnya permanen  tidak  untuk  dimiliki  kembali  oleh  pemberi  wakaf  pada waktu itu. Hal ini sebagaimana ia nyatakan sebagai berikut:
هِب  َج َرَخ اَذِإ  َناَك اَم ىَطْعُملا اَهَضِبْقَي  ْنَأ  َنوُد ىِطْعُملا  ِم َلََكِب ُّمِتَت  ْىِت لا اَياَطَعْلا َو َج َرَخ اَم  َكِلْمَي  ْنَأ ىِطْعُمْلِل  ْنُكَي  ْمَل  َىِطْعُأ اَم ىلَع اًزِئاَج ُهَل ىِطْعُملا  َنِم ُم َلََكلا ًدَبَأ ٍهْج َوِب ُم َلََكلا ِهيِف ُهْنِم .
Artinya :  Pemberian  yang  sempurna  dengan  perkataan  yang mengandung  pemberian,  tampa  harus  diterima  oleh  penerima, ialah  :  sesuatu  yang  apabila  telah  diucapkan  oleh  pemberinya dapat  dilegalkan  pemberianya  maka  pihak  pemberi  tidak  bisa memiliki  kembali  ucapan/pemberian  yang  telah  ia  ucapkan dengan cara apapun, selama lamanya 13
Menurut  Syafi’i  ,  pemberian  suatu  harta  benda  apakah  yang bergerak  atau  tidak  bergerak  itu  ada  tiga  macam  yaitu  :  Hibah, wasiat  dan  wakaf.  Selanjutnya  menurut  Imam  Syafi’i  ,  pemberian seseorang semasa ia masih hidup ada dua macam: pemberian berupa hibah atau hibah wasiat dan pemberian berupa wakaf.
12 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhori , Maktabah Syamilah Versi 3.48, Jilid. 9,  263 13 Imam Syafi’i, Al-Umm, Juz IV, Beirut-Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah,t.t, 62
Sedangkan  pemberian  seseorang  ketika  ia sudah  meninggal dunia  hanya  ada  satu  macam  yaitu  yang  disebut  warisan.  Menurut Imam Syafi’i , pemberian berupa hibah dan wasiat sudah sempurna dengan  hanya  berupa  perkataan  dari  yang  memberi (ijab), sedangkan  dalam  wakaf,  baru  dinyatakan  sempurna  bila  dipenuhi dengan  dua  perkara:  pertama,  dengan  adanya  perkataan  dari  yang memberi (ijab), dan  kedua,  adanya  penerimaan  dari  yang  diberi (qabul). Tetapi  ini  hanya  disyaratkan  pada  wakaf  yang  hanya ditujukan  untuk  orang-orang  tertentu.  Sedangkan  untuk  wakaf umum  yang  dimaksudkan  untuk  kepentingan  umum  tidak diperlukan  qabul.  Pernyataan  Imam  Syafi’i  di  atas  menunjukkan bahwa  pengakuan  yang  memberikan  ( ijab )  dan  penerimaan  yang menerima  ( qabul )  merupakan  syarat  sahnya  akad  wakaf  yang ditujukan bagi pihak tertentu.
Pernyataan  Imam  Syafi’i  menunjukkan  juga  bahwa  wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah  berlaku  sah  bilamana  waqif  telah  menyatakan  dengan perkataan waqaftu (telah  saya  wakafkan),  sekalipun  tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan waqif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf  ( maukuf alaih ),  akan  tetapi  waqif  tetap  boleh  mengambil manfaatnya.  Bagi  Imam  Syafi’i,  wakaf  itu  mengikat  dan  karenanya tidak  bisa  ditarik  kembali  atau  diperjualbelikan,  digadaikan,  dan diwariskan oleh waqif. Imam Syafi’i menggunakan metode istinbath hukum berupa hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor  dari  Ibnu  Aun  dari  Nafi'  dari  Ibnu  Umar,  hadits  riwayat Muslim.
َرَمُع  ْنَأاَمُهْنَع ُهَّللا َي ِض َر  َرَمُع  ِنْبا  ْنَع ىَتَأَف  َرَبْيَخِب اًض ْرَأ  َباَصَأ ِباَّطَخْلا  َنْب
اًض ْرَأ  ُتْبَصَأ يِ نِإ ِهَّللا  َلوُس َر اَي  َلاَقَف اَهيِف ُه ُرِمْأَتْسَي َمَّلَس َو هْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َّيِبَّنلا َلاَق  ِهِب  ُرُمْأَت  اَمَف ُهْنِم  يِدْنِع  َسَفْنَأ  ُّطَق  ًلًاَم  ْب ِصُأ  ْمَل  َرَبْيَخِب َتْسَبَح  َتْئِش  ْنِإ ُث َروُي  َلً َو  ُبَهوُي  َلً َو ُعاَبُي  َلً ُهَّنَأ  ُرَمُع اَهِب  َقَّدَصَتَف  َلاَق اَهِب  َتْقَّدَصَت َو اَهَلْصَأ ِليِبَّسلا  ِنْبا َو ِهَّللا  ِليِبَس يِف َو ِباَق ِ رلا يِف َو ىَب ْرُقْلا يِف َو  ِءا َرَقُفْلا يِف اَهِب  َقَّدَصَت َو
َلً  ِفْيَّضلا َو
ٍلِ وَمَتُم  َرْيَغ َمِعْطُي َو  ِفو ُرْعَمْلاِب اَهْنِم َلُكْأَي  ْنَأ اَهَيِل َو  ْنَم ىَلَع َحاَنُج Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at- Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar,  ia  berkata:  "Umar  mendapat  sebidang  tanah  di  Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya,  katanya:  'Wahai  Rasulullah,  saya  mendapat
Farhanuddin Sholeh & M. Aminuddin Sofi, Analisis Komparatif...........
sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang  lebih  bagus  dari  pada  ini.  Apa  saran  anda  sehubungan dengan  hal  itu?  Beliau  bersabda:  Jika  kamu  suka,  kamu  tahan tanah  itu  dan  kamu  sedekahkan  manfaatnya.  Maka  Umar menyedekahkan  hasil  tanah  itu  dengan  syarat  tanahnya  tidak boleh dijual,  dibeli,  diwaris  atau  dihibahkan.  Umar menyedekahkan  hasilnya  kepada  fakir  miskin,  kerabat,  untuk pemerdekaan  budak,  jihad  fi  sabilillah,  untuk  bekal  orang  yang sedang  dalam  perjalanan  dan  hidangan  tamu.  Orang  yang mengurusnya  boleh  makan  sebagian  hasilnya  dengan  cara  yang baik dan boleh memberi makan temannya secara alakadarnya. " 14
Wakaf Muaqqat Menurut Undang-undang No. 01 Tahun 2014 Di Indonesia, wakaf sangat erat kaitannya dengan perwakafan tanah,  meskipun  pada  dasarnya  pengolalaan  wakaf  tidak  hanya menyempit pada tanah, akan tetapi bisa menggunakan selain tanah. Sebagaimana  yang  terdata  di  Departemen  Agama    pada  bulan Sepetember tahun 2002, perkiran jumalah tanah wakaf di Indinesia mencapai  sebanyak  362.471  Lokasi  luas  1.555.198.586,59  m.  Perlu digaris  bawahi  bahwa  data  tersebut  masih  belum  akurat  sebab adanya  aset-aset  wakaf  masih  belum  terdata  secara  akurat  dalam satu ruang lingkup yang bersifat profesioal. 15
Peran  pemerintah  sebagai  pelaksa  undang-undang  di Indonesia tidaklah mudah, adanya keprofesionalan dan kesugguhan dalam  merumuskun  sebuah  RUU    adalah  sebuah  kewajiban tersendiri  bagi  pelakunya,  agar  supaya  tujuan  wakaf  yang  hakiki dapat  terwujud  senhigga  produk  adari  munculnya  aturan  itu  tidak hanya  bisa  diaplikasikan  ketika  bersamaan  dengan  munculnya undang-undang  itu  sendiri,  akan  tetapi  tujuannya  adanya  undang- undang  itu  juga  dapat  merangkul  terdahap  adanya  gejala  yang nantinya timbul dalam pemikiran-pemikiran mengeni wakaf. Adanya RUU  itu  sendiri  di  antaranya  bertujuan  agar  dapat  merangkul terhadap praktik wakaf produktif.  yang mana adanya fakaf produktif sendiri pada masa kejayaan islam masih belum begitu populer. Di sisi lain  cakupan  dari  rumasan  RUU  ini  mengaitkan  dengan  adanya perwakafan  yang  berupa  harta-harta  yang  bersifat  tunai,  oleh karnanya  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  lembaga  wakaf dipandang  sebagai  pranata  keagamaan  yang  memiliki  manfaat  dan
14 Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an- Naisaburi, Sahîh Muslim, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth.  83-84
15 Syiah Khosiya Wakaf dan Hibbah Persepektif ulama’ Fiqh dan perkembangannya di Indonesia bandung: Pustak Setia ke 01, 2010 h,209-210
potensi  ekonomi  akhirnya  munculah  pemikiran  baru  yaitu dibuktiakan dengan munculnya undang-undang wakaf tahun 2004. 16 Menurut  Undang-Undang  Wakaf  Nomor  41  Tahun  2004 dijelaskan  baahwa:  “ Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk memisahkan  sebagian  benda  miliknya,  untuk  dimanfaatkan selamanya  atau  dalam  jangka  waktu  waktu  tertentu  sesuai kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan umum menurut syari’ah ”.  Pelu dijelaskan kembali bahwa Munculnya gagasan  Undang-undang  No.  41  Tahun  2004  ini  bermula  dari munculnya  sebuah  praktek  wakah  tunai.  wakaf  tunai  memang mengejutkan  banyak  kalangan,  khususnya  para  ahli  dan  praktisi ekonomi  Islam.  Karena  wakaf  tunai  berlawanan  dengan  persepsi umat  Islam  yang  terbentuk  bertahun-tahun  lamanya,  bahwa  wakaf itu  berbentuk  benda-benda  tidak  bergerak.  Wakaf  tunai  bukan merupakan  aset  tetap  yang  berbentuk  benda  tak  bergerak  seperti tanah,  melainkan  aset  lancar.  Diakomodirnya  wakaf  tunai  dalam konsep  wakaf  sebagai  hasil  interpretasi  radikal  yang  mengubah definisi  atau  pengertian  mengenai  wakaf.  Tafsiran  baru  ini dimungkinkan karena berkembangnya teori-teori ekonomi. 17
Adapun  gambaran  dari  pada  undang-undang  No.  41  tahun 2004  ialah  berisikan  XI  ba,b  yang  mana  dalam  masing-masing  bab terdapat  bagian-bagian  tertentu.  Dalam  bab  I  dijelaskan  mengenai pandangan  wakaf  secara  umum  yang  berisikan  tentang  aturan mengenai wakif, ikrar wakaf, Nadzir, harta yang diwakafkan, pejabat pembuat harta wakaf, pengertian badan wakaf di Indonesia, dan lain sebagainya.  Kemudian  dalam  bab  II  berisikan  tentang  dasar-dasar wakaf, yang mana dalam bab ini mencakup terhadap sepuluh bagian di antara isi dari pada bab ini ialah unsur wakaf,masalah orang yang mewakafkan ( akif ) , aturan mengenai Nadzir (pengelola harta wakaf) dll.  Bahka  mengatur  tentang  masalah  harta  wakaf  yang  berupa bendan  bergerak  yang  berupa  uang.  kemudian  disusul  dengan  bab yang ke III, isi dari bab ketiga ini adalah berupa penjelasan terhadap cara  pendaftaran  dan  pengumuman  harga  benda  wakaf  yang  di jelaskan  dengan  beberapa  pasal.  Sedangkan  dari  bab  ke  IV    sampai bab  yang  terakhir  dijelaskan  tentang    hal-hal  lain  yang  berkaitan dengan  wakaf.  sepertihalnya,  masalah  stataus  harta  benda  wakaf, pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  fakaf,badan  wakaf  di
16 Syiah Khosiya Wakaf dan Hibbah Persepektif ulama’ Fiqh dan perkembangannya di Indonesia bandung: Pustak Setia ke 01, 2010 h,214
17 Ali, Daud. Hukum Islam , Cetakan ke-18. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2012
Farhanuddin Sholeh & M. Aminuddin Sofi, Analisis Komparatif...........
Indonesia,  penyelesaian  sengketa,  pembinaan  dan  pengawasan  dan terakhir  berisikan  tentang  penjelasan  ketentuan  pidana  dan  sanksi andministrasi 18 .  lebih  jelasnya  penulis  akan  menyertakanya    pada kolom lampiran.
Adapun  jenis  jenis  dari  waqaf  tunai  terbagi  dalam  beberapa bentuk  sebagaimana  yang  telah  menjadi  kesepakatan  dalam munculnya  gagasan  perundang-udangan  No.  41  tahun  2004  ;  uang, logam  mulia,  surat  berharga,  kendaraan,  hak  atas  kekayaan intelektual,  hak  sewa  dan  benda  bergerak  lain  sesuai  dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang  perwakafan  tahun  2004  ini  muncul  dengan beberapa pertimbangan, diantaranya: Bahwa wakaf sebagai lembaga keagamaan  yang  memiliki  potensi  dan  manfaat  ekonomi  perlu dikelola  secara  efektif  dan  efisien  untuk  kepentingan  ibadah  dan memajukan  kesejahteraan  umum;  Bahwa  wakaf  merupakan perbuatan  hukum  yang  telah  lama  hidup  dan  dilaksanakan  dalam masyarakat,  yang  pengaturannya  belum  lengkap  serta  masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004 adalah  undang-undang  yang  mengatur  tentang  Wakaf.  Undang- undang  ini  secara  spesifik  mengatur  tentang  tata  cara  melakukan wakaf  beserta  badan  yang  mencatat  wakaf,  yakni  Badan  Wakaf Indonesia.
Undang-undang  ini  menganut  beberapa  jenis  asas  yang mendasari  hukum  Islam,  terlebih  dalam  lapangan  hukum  perdata. Diantaranya
1. Asas Kemaslahatan Hidup Kemaslahatan Hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Dalam undang-undang  ini,  wakaf  haruslah  memberi  manfaat  bagi kemaslahatan  hidup  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum (Pasal 4 UU RI No. 41 Tahun 2004)
2. Asas Menolak Mudarat dan Mengambil Manfaat
Asas  ini  bermakna  bahwa  segala  bentuk  hubungan  yang mendatangkan  mudarat  harus  dihindari  dan  hubungan  tersebut harus  bermanfaat  bagi  diri  sendiri  dan  masyarakat.  Dalam  undang- undang  ini,  sejalan  dengan  asas  kemaslahatan  hidup,  tujuannya adalah untuk menciptakan manfaat bagi semua orang (Pasal 4 UU RI No. 41 Tahun 2004).
3. Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Sederajat
18 Syiah Khosiya Wakaf dan Hibbah Persepektif ulama’ Fiqh dan perkembangannya di Indonesia bandung: Pustak Setia ke 01, 2010 h,217-36
Jurnal Qolamuna, Volume 3  Nomor 2 Februari 2018
Asas  ini  berarti  bahwa  dalam  setiap  hubungan  yang  diadakan harus  disandarkan  pada  hormat  menghormati  dalam  mencapai tujuan  bersama.  Dalam  undang-undang  ini,  terlebih  dalam penyelesaian sengketa perwakafan, diutamakan penyelesaian secara kekeluargaan.
4. Asas Kemampuan Berbuat atau Bertindak
Dalam hukum Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan  hubungan adalah mereka yang mukallaf, yaitu mereka yang mampu memikul kewajiban dan hak, sehat rohani dan jasmaninya. Dalam undang-undang ini, segala syarat yang diatur, baik  itu  kepada  wakif  maupun  nazhir,  telah  memenuhi  asas  ini. Selain itu, undang-undang ini juga sudah mengandung unsur syariah, dimana pihak-pihak yang terkait dalam wakaf harus beragama Islam.
5. Asas Tertulis atau Diucapkan di Depan Saksi
Asas  ini  bermakna  bahwa  hubungan  perdata  selayaknya dituangkan dalam  perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi (QS Al- Baqarah  (2):282).  Namun,  dalam  keadaan  tertentu,  perjanjian  itu dapat  saja  dilakukan  secara  lisan  di  hadapan  saksi-saksi  yang memenuhi  syarat  baik  mengenai  jumlahnya  maupun  mengenai kualitas orangnya. 19
Analisis pandanagan Imam Syafi’i Tentang Wakaf Muaqqat dan relevansinya dengan Undang-undang NO. 41 tahun 2004.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  kami  tarik sebuah pemahaman bahwa antara pendapat Imam Syafi’i dan UU No. 41 tahun 2004 memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam menanggapi  kedudukan  harta  wakaf  ini.  Adapun  persamaan  dan perbedaan tersebut diantaranya :
1. Persamaan
a. Selama wakaf, status harta wakaf adalah milik Allah/milik umum Hal  ini  tentu  dapat  dipahami  karena  setiap  harta  yang
diwakafkan memang diniatkan untuk kepentingan umum atau untuk Allah.  Selama  dalam  masa  itu  pula,  secara  otomatis  kedudukan barang itu bukan lagi menjadi milik wakif.
b. Yang disedekahkan adalah manfaat Tujuan  dan  fungsinya  sama-sama  dimanfaatkan  untuk kemaslahatan umat. 2. Perbedaan
a. Menurut imam Syafi’i, wakaf untuk selamanya.
19 Ali, Daud. Hukum Islam , Cetakan ke-18. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
Farhanuddin Sholeh & M. Aminuddin Sofi, Analisis Komparatif...........
Sedangkan  menurut  UU  No.  41  tahun  2004,  wakaf  itu  boleh selamanya dan juga boleh terikat pada waktu tertentu.
b. Menurut imam Syafi’i wakaf itu adalah milik Allah karena beliau memegang prinsip kehati-hatian.
Menurut UU, harta wakaf masih bisa menjadi hak milik seseorang karena  dalam  UU  masih  terdapat  ketentuan  berlakunya
(penguasaan harta wakaf ada dalam jangka waktu tertentu).
c. Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  rukun  wakaf  adalah:  Wakif,
Maukuf  (barang  yang  diwakafkan),  Maukuf  ‘alaih  (penerima wakaf), Shighat.
Sedangkan  dalam  UU  No.  41  tahun  2004  disebutkan  bahwa unsur-unsur  wakaf  (rukun  wakaf)  ada  6,  yaitu:  Wakif,  nazhir, harta benda  wakaf, ikrar wakaf,  peruntukan harta benda  wakaf,
jangka waktu wakaf
d. Imam Syafi’i berpendapat, dilarang  keras melakukan  perubahan dan  penukaran  tanah  wakaf.  Penukaran  dan  perubahan  tanah wakaf  akan  membukakan  jalan  kepada  penghapusan  tujuan wakaf.
Sedangkan  menurut  Undang-Undang  No.  41  tahun  2004, perubahan  status  harta  benda  wakaf  yang  telah  diwakafkan boleh dilakukan dengan syarat dilarang untuk dijadikan; jaminan, disita,  dihibahkan,  dijual,  diwariskan,  ditukar,  atau  dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali untuk kepentingan umum.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan sebelumnya  dalam  kaitannya    dengan  pokok  permasalahan    yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Imam    al-Syafi’i  mendefinisikan  bahwa  wakaf  adalah  termasuk dalam katagori aqad tabarru’ (pelepasan hak Kebaiakan karena Allah  SWT.)  dengan  artian  memindahkan  hak  atau  manfaat kepemilikan    dari  pemilik  pertama  kepada  yang  lain  tanpa didasari  penggantian, penukaran atau pembayaran. Oleh karena itu  jika  perwakafan  sudah  memenuhi    rukun-rukun  dan  syarat- syarat, dari situlah akan terjadi  kesepakatan  hukum wakaf. Dan apabila  wakafnya  sudah  sah,  pihak  penerima  waqaf    tidak dibenarkan apabila  menarik kembali harta yang diwakafkannya, dan  karena  itu  dia  tidak  lagi  mempunyai  kekuasaan  bertindak untuk mengalokasikan atau mengelola kepemilikan tersebut, baik dengan  aqad tabarru ’  dengan  orang  lain,  maupun  dengan penggantian  dan  pembayaran,  begitu  juga  apabila    pihak  yang
mewqafkan meninggal,  maka  harta  yang  diwakafkan  tersebut tidak bisa diwariskan padakeluarga waqif.
2. Dalam hubungannya dengan wakaf jangka waktu tertentu, Imam Syafi'i menggunakan metode istinbath hukum berupa hadits yang setelah  ditakhrij  masuk  dalam  kategori  hadits  sahih,  baik  dari segi matan, rawi maupun sanadnya yaitu dari Yahya bin Yahya at-
Tamimiy  dari  Sulaim  Ahdlor  dari  Ibnu  Aun  dari  Nafi'  dari  Ibnu Umar.  Imam  Syafi'I  berpendapat  bahwa  akad  wakaf  termasuk aqad tabarru’ (pelepasan hak). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik waqif, melainkan telah menjadi milik umum  (milik  Allah).  Akibatnya  adalah  bahwa  benda  yang  telah diwakafkan  tidak  boleh  dijual,  dihibahkan,  dan  diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an al-Karim.
Al  Hujjaj  bin  Muslim,  Imam  Abi  al  Husain  Muslim. Al  Jami’  al Shahih  al  Mushamma  Shahih Muslim , Juz 3. Semarang: Toha Putra,2001.
Farhanuddin Sholeh & M. Aminuddin Sofi, Analisis Komparatif...........
al-Bukhari,  Muhammad  bin  Ismail Sahih  al-Bukhori ,  Jilid.  9. Maktabah Syamilah Versi 3.48.
Ali,  Daud. Hukum  Islam ,  Cetakan  ke-18.  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2012.
Al-Khatib, Muhammad Asy-Syarbini. Al-Iqna’, Juz I. Beirut: Daar Al- Fikr, t.th.
al-Qaththan,  Syeikh  Manna'. Pengantar  Studi  Ilmu  Hadits ,  Terj.
Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
al-Qusyairi,  Al-Imam  Abul  Husain  Muslim  ibn  al-Hajjaj. Naisaburi,
Sahîh Muslim , Juz. 3. Mesir: Tijariah Kubra, th.
Al-Shiddiqi, T.M. Hasbi. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis . Semarang
: Pustaka Rizki Putra, 1990.
Bustamin dan M. Isa Salam, Metodologi Kritik Hadis. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004.
Hamka, Tafsir al-Azhar , Juz IV. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
Ibn  Kasir,  Ismail  bin  Umar. Tafsir  Ibnu  Katsir .  Juz  I.  Riyad:  Dar  al- Salam, 2001.
Imam  Syafi’i, Al-Umm, Juz  IV.  Beirut-Libanon:  Daar  Al-Kutub  Al- Ilmiyah,t.t.
Ismail  al-Kahlani,  Imam  Muhammad  bin. Subul  al-Salam. Bandung:
Maktabah Dahlan, t.th.
Ismail,  M.  Syuhudi. Metodologi  Penelitian  Hadis .  Jakarta:  Bulan Bintang, 1992.
Khosiya,  Syiah. Wakaf  dan  Hibbah  Persepektif  ulama’  Fiqh  dan perkembangannya di Indonesia bandung: Pustaka Setia ke 01,
2010.
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah . Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun  2004 pasal 1 (1)
Yuslem, Nawir Ulumul Hadis . Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
Zuhri, Muh. Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis . Yogyakarta: tiara
Jurnal Qolamuna, Volume 3  Nomor 2 Februari 2018