## Koordinasi Pemerintah Dalam Program Hibah Air Minum Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Pematang Siantar
Yuli Assari Butar-Butar 1) ; Rudi Kristian P. M 2)
1) Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
2) Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
Email: 1) yuliassari03@gmail.com ; 2) rudimanurung@usu.ac.id

## PENDAHULUAN
Air  merupakan  sumber  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Kebutuhan  masyarakat  terhadap air semakin meningkat sehingga menyebabkan meningkatnya nilai ekonomi air tersebut dibandingkan dengan  nilai  sosialnya.  Akibat  meningkatnya  nilai  ekonomi  akan  air  maka  pengelolaan  air  akan cenderung  dikuasai  oleh  pemilik  modal.  Negara  memiliki  tanggungjawab  yang  penuh  dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2019  berbunyi,  ‘Sumber  daya  air  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil’. Artinya negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak setiap warga negara dalam mendapatkan akses air untuk kebutuhan dan kemakmuran masyarakat, dimana dalam memanajemen kebutuhan akan air tersebut dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  melalui  badan  usaha  milik  negara  dan  badan  usaha  milih  daerah  (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, 2019).

## ARTICLE HISTORY
Received [11 November 2022] Revised [30 November 2022] Accepted [17 Desember 2022]

## ABSTRAK
Program  hibah  air  minum  adalah  suatu  upaya  percepatan  penambahan  jumlah sambungan  rumah  (SR)  baru  melalui  penerapan output  based atau berdasarkan kinerja yang terukur. Program hibah air minum dimaksudkan sebagai penambahan dana kepada Pemerintah  Provinsi  atau  Pemerintah  Kabupaten/Kota  agar  dapat  melaksanakan  peran dan  tanggungjawabnya  dalam  penyediaan  pelayanan  air  minum.  Adapun  kajian  ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan koordinasi program hibah air minum antara badan  yang  berwenang  mengatur  hal  tersebut.  Sasaran  program  yaitu  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  di  Kota  Pematangsiantar.Kajian  ini  menggunakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  dimana  teknik  pengumpulan  datanya menggunakan  metode  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Adapun data dianalisis melalui  reduksi  data,  penyajian  data,  triangulasi  data  dan  penarikan  kesimpulan.
Berdasarkan  kajian  ini  terkait  dengan  variabel  hubungan  langsung  didapatkan  bahwa tidak  adanya  proses  evaluasi  dan  proyeksi  dalam  pelaksanaan  program.  Berdasarkan variabel  Kontinuitas  ditemukan  tidak  tercapainya  target  pemasangan  sambungan  air bersih  seratus  persen  yang  sudah  ditargetkan  diawal.  Variabel  dinamisme  ditemukan bahwa  pejabat Project  Implementation  Unit belum  mampu  menyediakan  dana  yang mencukupi  untuk  pembangunan  pipa  pendistribusian.  Variabel  kepemimpinan  yang supervisi  ditemukan  bahwa  masih  adanya  ego  sektoral  sehingga  koordinasi  yang terbangun tidak berjalan dengan baik.

## ABSTRACT
The  drinking  water  grant  program  is  an  effort  to  accelerate  the  addition  of  new  house connections  (SR)  through  the  application  of  output-based  or  measured  performance. The  drinking  water  grant  program  is  intended  as  an  additional  fund  for  the  Provincial Government  or  Regency/City  Government  so  that  they  can  carry  out  their  roles  and responsibilities in the  provision of drinking  water services.  This study aims to describe the  implementation  of  the  coordination  of  the  drinking  water  grant  program  between agencies  authorized  to  regulate  this  matter.    The  program's  target  is  Low-Income Communities (MBR) in Pematangsiantar City. This study uses a descriptive method with a  qualitative  approach  where  the  data  collection  technique  uses  observation,  interview and  documentation  methods.    The  data  were  analyzed  through  data  reduction,  data presentation, data triangulation and drawing conclusions.  Based on this study related to the direct relationship variable, it was found that there was no evaluation and projection process in program implementation.  Based on the Continuity variable, it was found that the  target  of  installing  one  hundred  percent  clean  water  connections  that  had  been targeted  earlier  was  not  achieved.    The  dynamism  variable  found  that  the  Project Implementation  Unit  officials  had  not  been  able  to  provide  sufficient  funds  for  the construction  of  the  distribution  pipeline.    The  supervised  leadership  variable  found  that there was still a sectoral ego so that the coordination that was built did not go well.
KEYWORDS Coordination, drinking water grants, low income communities
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Pengelolaan  air  minum  merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan  publik  yang  berkaitan  erat dengan  pengentasan  kemiskinan.  Dimana  jika  suatu  negara  tidak  dapat  memenuhi  sarana  dan prasana  air  minum  akan  berpengaruh  terhadap  kondisi  kesehatan  maupun  lingkungan  yang kemudian dapat berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut  pandangan  Taliziduhu  Ndraha,  koordinasi  adalah  proses  kesepakatan  bersama secara  mengikat  berbagai  kegiatan  atau  unsur  (yang  terlibat  dalam  proses)  pemerintahan  yang berbeda-beda  pada  dimensi  waktu,  tempat  komponen,  fungsi  dan  kepentingan  antarpemerintah dengan yang- diperintah, sehingga di satu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama dan sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh  keberhasilan  pihak  lainnya.  Artinya  koordinasi  adalah  kerjasama  yang  terjadi  antar  organisasi yang  dilakukan  secara  terstruktur  dan  terencana  menyelesaikan  tugas  dari  setiap  stakeholder  agar tujuan yang dicapai dapat terjadi dengan semaksimal mungkin tanpa menghambat pihak lain (Ndraha, 2015).
Sementara  itu,  dalam  pelayanan  publik,  konteks  pelayanan  publik  merupakan  melayani kebutuhan  yang  berkaitan  erat  dengan  kepentingan  publik.  Pelayanan  publik  juga  melayani  secara keseluruhan  aspek  pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  untuk  dipenuhi  sesuai  dengan ketentuannya.  Pelayanan  publik  menjadi  sebuah  sistem  yang  dibangun  dalam  pemerintahan  untuk memenuhi  unsur  kepentingan  rakyat.  Pelayanan  publik  juga  merupakan  pemberian  layanan  yang diberikan  kepada  warga  negara  secara  baik  dan  professional  baik  jasa,  barang  atau  administratif sebagai  bagian  dari  keperluan  masyarakat.  Pelayanan  publik  yang  baik  memberikan  kepuasan terhadap  masyarakat  atas  pelayanan  tersebut.  Dalam  pemberian  pelayanan,  menjadi  tugas  dan tanggung  jawab  pemerintah  untuk  menyediakannya  secara  profesional,  akuntabel  dan  optimal. Pelayanan  yang  optimal  adalah  harapan  semua  masyarakat  agar  tercipta  kualitas  pelayanan  yang lebih baik (Hayat, 2017).
Seperti halnya permasalahan pelayanan publik di  Kota Pematangsiantar yang cukup penting yaitu  pemerataan  akses  air  minum  bagi  seluruh  masyarakat  perkotaan  terutama  masyarakat berpenghasilan  rendah  (MBR)  di  kota  Pematangsiantar.  Sejumlah  tantangan  dihadapi  dalam memenuhi  permasalahan  tersebut  diantaranya  distribusi  air  minum  di  perkotaan  melalui  jaringan perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih belum  mampu  mencapai  program  nasional  100%  akses  aman  air  bersih  di  kota  Pematangsiantar padahal  sebelumnya  ditargetkan  pada  tahun  2019  Kota  Pematangsiantar  dapat  mencapai  program nasional 100% akses air minum.
Kemudian  atas  permasalahan  tersebut  pemerintah  Kota  Pematangsiantar  merespon  upaya tersebut  dengan  upaya  percepatan  yakni,  ‘Program  Hibah  Air  Minum’.  Dimana  program  ini diharapakan  bisa  meningkatkan  layanan  air  minum  untuk  masyarakat  dan  mendorong  Pemerintah Daerah  secara  konkret  memberikan  prakarsa  dan  tanggungjawab  dalam  penyediaan  air  minum. Dalam  program  Hibah  Air  Minum  Perkotaan,  mekanisme  program  hibah  ini,  PEMDA  merencanakan program secara mandiri, dengan kapasitas yang mereka miliki, merencanakan target daerah prioritas, sehingga pelaksanaan sesuai dengan target pembangunan.
Hibah Air Minum ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada pemprov atau pemkab/pemkot untuk  dapat  melaksanakan  peran  dan  tanggungjawabnya  dalam  penyelenggaraan  penyediaan pelayanan  air  minum  di  daerahnya.  Pelaksanaan  Program  Hibah  Air  Minum  akan  menggunakan mekanisme sesuai dengan PMK No. 224/PMK.07/2017 tentang Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (PMK Nomor 224 Tahun 2017, 2017).
Program ini akan dikelola oleh Komite Pemerintah yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum  serta  dibantu  oleh  Central  Project  Management  Unit  (CPMU)  dan  Provincial  Project Management  Unit  (PPMU).  Kabupaten/Kota  yang  akan  mendapatkan  dana  hibah  program  ini,  perlu membentuk  tim  Project  Implementation  Unit  (PIU)  yang  akan  ditetapkan  melalui  Keputusan  Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masing-masing wilayahnya.
Berdasarkan  Pasal  19  ayat  1  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 224/PMK.07/2017  tentang  Pengelolaan  Hibah  Dari  Pemerintah  Pusat  Kepada  Pemerintah  Daerah menjelaskan bahwa penyaluran hibah dilakukan berdasarkan surat permintaan penyaluran hibah dari Gubernur  atau  Bupati/Wali  Kota  atau  pejabat  yang  diberikan  kuasa  kepada  KPA  BUN  Pengelola Hibah.  Berdasarkan  peraturan  tersebut  dalam  melaksanakan  Program  Hibah  Air  Minum  Perkotaan permerintah  kota  Pematangsiantar  dengan  cara  menyiapkan  anggaran  secara  mandiri  dalam melaksanakan  program  hibah  air  minum,  yang  kemudian  dana  tersebut  akan  digantikan  oleh Kementrian  PUPR  setelah  program  tersebut  selesai  terlaksanakan.  Untuk  itu  dalam  pelaksanaan Program  Hibah  Air  Minum  Perkotaan  masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  di  Kota  Pematangsiantar
memerlukan adanya kerjasama oleh instansi terkait. Maka dari itu pemerintah kota Pematangsiantar membentuk  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  BPBD  Kota  Pematangsiantar,  PDAM  Tirtauli  dan beberapa instansi lainnya.
Adanya  kerjasama  dibuat  dikarenakan  pemerintah  kota  Pematangsiantar  tidak  dapat melaksanakan program tersebut secara mandiri sehingga memerlukan bantuan dari instansi lainnya. Dalam kegiatan koordinasi yang dilaksanakan pihak terkait memerlukan proses agar koordinasi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.
Menurut Ndraha (2015:296) mendefinisikan koordinasi adalah proses penyepakatan bersama secara  mengikat berbagai  kegiatan  atau  unsur  yang  berbeda-  beda  sedemikian  rupa  sehinga  di  sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan  di  sisi  lain,  keberhasilan  kegiatan  yang  satu  tidak  merusak  keberhasilan  kegiatan  yang  lain. Artinya dalam koordinasi terjadinya kegiatan yang melibatkan stakeholders yang memiliki fungsi dan tujuan  yang  berbeda-beda  kemudian  disatukan  untuk  mencapai  sebuah  tujuan  yang  sama.  Dalam mencapai tujuan yang telah dibuat, setiap stakeholders tidak merusak tujuan awal yang telah mereka miliki, namun berjalan berkesinambungan dengan tujuan yang sudah ada dengan tujuan yang dibuat bersama-sama (Ndraha, 2015).
Pelaksanaan  program  hibah  air  minum  ini  terdiri  dari  beberapa  stakeholders  yang  dibentuk oleh  pemerintah  kota  Pematangsiantar  berdasarkan  keputusan  wali  kota  Pematangsiantar  nomor 800/024/I/WK-Thu.2020 yang ditanda tangani oleh Wali Kota Pematangsiantar pada 22 Januari 2020 dan  menurut  kepala  bagian  perencanaan  teknik  PDAM  Tirtauli  perjanjian  ini  berlangsung  hingga waktu  yang  tidak  ditentukan  dan  dimana  dalam  surat  keputusan  tersebut  memuat  beberapa stakeholders  seperti  Kepala  Badan  Perencanaan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Kota Pematangsiantar sebagai ketua pelaksana, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai wakil ketua, Direktur Utama PDAM Tirtauli sebagai sekretaris dan beberapa anggota lainnya yang berasal dari  PDAM  Tirtauli,  Sekretaris  Daerah,  Badan  Perencanaan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Kota Pematangsiantar.  Pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  dalam  proses  koordinasi  berdasarkan  surat keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  wali  kota  Pematangsiantar  masih  belum  menjelaskan  secara  rinci tugas  dari  tiap-tiap  bagian  dari  struktur  pelaksana  program.  Ketua  pelaksana  dari  BAPPEDA  Kota Pematangsiantar  dijelaskan  hanya  sebatas  penentu  sekretaris  pelaksana  dan  bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan terhadap wali kota.
Penulis  juga  merujuk  beberapa  penelitian  terdahulu  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam penelitian ini. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Fajriana tahun 2014 dengan judul penelitian Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan  mendeskripsikan  Koordinasi  Kepala  Desa  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Di  Desa  Suatang Keteban  Kecamatan  Pasir  Belengkong  Kabupaten  Paser,  yang  mengarah  pada  pembangunan dibidang fisik. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang di awali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penelitian kepustakaan,  observasi,  dan  wawancara  dokumentasi  untuk  mendapatkan  data  yang  lebih  jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian (Fajriana, 2014).
Penelitian  kedua  yang  menjadi  rujukan  penulis  adalah  penelitian  Fauziah  Riska  tahun  2018 dengan  judul  penelitian  Koordinasi  dalam  program  kampong  KB  di  Kota  Pekanbaru.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  koordinasi  antar  BKKBN  Provinsi  Riau,  Dinas Pengendalian  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  kota  pekanbaru  dan  garis  lapangan  dalam implementasi  Kampung  KB  Kota  Pekanbaru  dan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi koordinasi program Kampung KB Kota Pekanbaru (Rahmeina, 2018).
Analisis dalam penelitian ini bersumber dari buku yang ditulis oleh Malayu Hasibuan melibatkan koordinasi  itu  meliputi  kerjasama,  komunikasi,  pembagian  tugas  dan  disiplin.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Dalam  pengumpulan  data,  penulis  menggunakan  teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan angket. Menggunakan purposive sampling sebagai sumber informasi  dan  model  interaktif  sebagai  analisis  data  teknik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa koordinasi  yang  telah  dilakukan  oleh  PT  BKKBN  Provinsi  Riau  dan  Pelayanan  Pengendalian Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Pekanbaru  sudah  berjalan  optimal  namun  koordinasi lintas  sektoral  dan  lintas  sektor  perangkat  daerah  belum  optimal.  Koordinasi  dipengaruhi  oleh beberapa faktor: anggaran dan advokasi lintas sektoral.
Penelitian  ketiga  yang  penulis  jadikan  rujukan  adalah  penelitian  Regina,  Budiman  Rusli  dan Candradewini  tahun  2020  dengan  judul  penelitian  Koordinasi  pengembangan  program  kampong
Keluarga  Berencana  di  Kabupaten  Bangka  Barat.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi  kasus.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Bangka  Barat  karena  memang  Dinas ini adalah narasumber dalam penelitian penulis dan melakukan wawancara di Desa Sinar Surya yang menjadi  lokus  penelitian.  Namun,  ada  beberapa  Dinas  terkait  seperti  Dinas  Kesehatan,  dan  BKKBN Provinsi  karena  Kampung  KB  ini  adalah  kegiatan  yang  bersifat  multisektor  (Regina  et  al.,  2020). Dalam proses koordinasi untuk pengembangan Kampung KB ini melibatkan beberapa peran penting di  dalamnya,  hal  ini  mengacu  pada  teori  yang  digunakan  oleh  peneliti  dari  Henry Fayol  dalam  buku Hasibuan,2007:67  yakni  komunikasi,  kerjasama,  pembagian  tugas,  pertemuan  dan  rapat.  Dalam penelitian ini  terdapat  kesimpulan  bahwa  masih  kurang efektifnya dalam  proses  koordinasi  tepatnya pada bidang kerjasama dan pertemuan/rapat yang dilaksanakan oleh petugas-petugas dan perangkat terkait pengembangan Kampung   KB di Kabupaten Bangka Barat (Hasibuan, 2015).
Penelitian terakhir yang penulis jadikan rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Deasy Ariayanto tahun 2018 dengan judul Koordinasi Kelembagaan dalam  meningkatkan efektivitas Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah.  Tujuan  penelitian  yang  ingin  diperoleh  yaitu  untuk  mengetahui koordinasi  kelembagaan  dalam  meningkatkan  efektivitas  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD);  Faktor-faktor  yang  dapat  meningkatkan  efektivitas  BPBD  dan  hambatan-hambatan  dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam koordinasi kelembagaan guna meningkatkan BPBD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan  data  sekunder.  Alat  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumentasi. Teknis  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  triangulasi  sebagai  teknik  untuk mengecek keabsahan data (Ariyanto, 2018).
Koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD dengan dinas  atau  4instansi lainnya  (Dinas  Kesehatan,  Dinas  Sosial  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan Ruang  dan  Pertanahan),  sudah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik.  Begitu  pula  hasil  observasi menunjukkan  bahwa  sebagian  indikator  dari  koordinasi  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  namun sebagian lagi masih kurang bahkan ada yang belum dilaksanakan seperti pembinaan, konsultasi dan pengarahan  melalui  pertemuan  resmi  dan  rutin. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  koordinasi  dalam meningkatkan  efektivitas  BPBD  adalah  perbedaan  cara,  sikap  kerja,  tupoksi,  komitmen,  prosedur, pembiayaan,  persediaan  prasarana  dan  sarana  penunjang,  serta  kemampuan/ skill .  Hambatan  yang ditemui  dalam  koordinasi  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  BPBD  adalah  kurangnya hubungan  komunikasi  yang  terbangun  dengan  baik  dan  intensitas  pertemuan  yang  masih  kurang, masih terbangunnya sikap egosektoral antar setiap pemangku kebijakan dan kemampuan pelaksana dalam manajemen penanggulangan bencana.
Permasalahan  yang  ditemukan  dalam  proses  koordinasi  ditemukan  bahwa  adanya ketidakseimbangan tugas dan kewajiban dari masing- masing stakeholder. Berdasarkan pelaksanaan tugas  dan  kewajiban  masih  belum  merata  dan  memiliki  kejelasan  tugas  dan  kewajiban  yang kemudian  lebih  dominan  setiap  pelaksanaan  dikerjakan  oleh  stakeholder  yang  berasal  dari  PDAM Tirtauli. Permasalahan lainnya terdapat dalam variable dinamisme yaitu kurangnya ketersediaan dana dalam  pembangunan  pipa  pendistribusian  air  sehingga  menghambat  proses  pelaksanaan  program hibah air minum.
Dalam  melihat  proses  kolaborasi  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai proses  koordinasi  yang  terjadi  dalam  program  hibah  air  minum  perkotaan  untuk  masyarakat berpenghasilan rendan di Kota Pematangsiantar dan stakeholder apa saja yang terlibat dalam proses koordinasi.  Peneliti  juga  memiliki  ketertarikan  untuk  melihat  apa  yang  menjadi  penghambat  dan pendukung dalam proses koordinasi ini.

## LANDASAN TEORI
Adapun  teori  yang  peneliti  gunakan  adalah  teori  dari  Malayu  Hasibuan  (2015:85)  yang menyebutkan  koordinasi  adalah  kegiatan mengarahkan,  mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen  (6M)  dan  pekerjaan-pekerjaan  para  bawahan  dalam  mencapai tujuan organisasi. Pengertian ini menunjukkan bahwa  koordinasi merupakan sebuah  proses  yang  terstruktur dan  sistematis  yang  dilakukan  dalam  rangka mencapai tujuan organisasi.Menurut  Taliziduhu  Ndraha (2015:290), Koordinasi berasal dari co- dan ordinare yang berarti to regular.
Dilihat  dari  pendekatan  empiric,  dikaitkan  dengan segi etminologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in  rank or order, of the same rank or
order, not subordinate) u tuk saling memebrikan informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu,  sehingga  di  satu  sisi  proses  pelaksanaan  tugas  dan keberhasilan  pihak  yang  satu  tidak mengganggu  proses  pelaksanaan  tugas  dan keberhasilan  pihak  yang  lain,  sementara  di  sisi  lain  yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa
koordinasi merupakan
kegiatan yang dilakukan oleh beberapa stakeholders
untuk mencapai tujuan organisasi tana
mengganggu  kegiatan  lain  dari stakeholders tersebut  dan  masing-masing  dari stakeholders tersebut saling mendukung demi
tercapainya tujuan dari organisasi. Soewarno Handayaningrat menjelaskan mengenai pentingnya koordinasi, yaitu :
1.  Koordinasi yang baik  akan  mempunyai efek  adanya efisiensi terhadap organisasi itu.
2.  Koordinasi mempunyai efek terhadap moral dari pada organisasi itu, terutama yang berhubungan dengan peran kepemimpinan(leadership).
3.  Koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan dari pada personal di dalam organisai itu. (Handayaningrat, 2020:93)
Koordinasi  yang  terjadi  didalam  suatu  organisasi  berfungsi  untuk  setiap stakeholders agar dapat bekerjasama dengan baik dan mempermudah dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Proses koordinasi yang terjadi akan mempengaruhi bagaimana hasil yang didapatkan apakah berjalan dengan efisien atau tidak.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menentukan  informan  penelitian  melalui  key  person berjumlah  12  informan.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  wawancara, observasi.  Analisis  data  dilakukan  beberapa  tahap  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Untuk  keabsahan  data,  peneliti  menggunakan  triangulasi  sumber  dan  triangulasi teknik/metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan
Koordinasi Dalam Program Hibah Air Minum Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah  di Kota pematangsiantar
Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi memperluas peran pemerintah dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi di bidang air  minum  dan  sanitasi  yang  efektif  untuk  mempercepat  penyediaan  air  minum  dan  sanitasi. Dalam pengembangan dan penerapan penyediaan air minum ditujukan untuk  meningkatkan kuantitas, kualitas,  kontinuitas  dan  keterjangkauan.  Untuk  mempercepat  penyediaan  air  minum  dan  sanitasi pemerintah menerapkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem air minum dan sanitasi. Melalui  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  dibentuklah  program  hibah  air  minum untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah  guna  membantu  terciptanya  percepatan  penyediaan  air minum.
Mengacu  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun  2020-2024,  pemerintah  mencanangkan  pencapaian universal  akses  100%  air  minum  aman.  Dalam  upaya  pencapaian  target  tersebut  di  atas,  Pemerintah melaksanakan  program  hibah  air  minum  dengan  pendanaan  dari  APBN.  Program  hibah  air  minum merupakan  hibah  dari  Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah.  Dalam  pelaksanaannya  Pemerintah Pusat  menginstruksikan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  membentuk  Project  Implementation  Unit (PIU) dalam melaksanakan program hibah air minum. Dari PIU yang terbentuk kemudian melaksanakan percepatan  penyediaan  air  minum  melalui  program  hibah  air  minum  dengan  menggunakan  anggaran yang  telah  disetujui  oleh  DPRD  untuk  dianggarkan  ke  dalam  APBD  yang  kemudian  dana  itu  akan digunakan  untuk  membantu  pelaksanaan  program  hibah  air  minum  untuk  masyarakat  berpenghasilan rendah.  Kemudian,  dana  yang  telah  terpakai  akan  dihibahkan  oleh  Pemerintah  Pusat  melalui  APBN dimana  dana  yang  diberikan  sesuai  dengan  dana  yang  dikeluarkan  dalam  pelaksanaan  program  di tingkat daerah (Sesneg RI, 2020).
Dalam  pelaksanaan  program  hibah  air  minum  di  Kota  Pematangsiantar,  Wali  Kota  telah membentuk  struktur  pelaksana  implementasi  program.  Dalam  struktur  yang  ada  terdapat  beberapa stakeholders  yang  berasal  dan  berbagai  instansi  yang  berbeda  dimana  saling  berkoordinasi  untuk melaksanakan  program  sesuai  dengan  tupoksinya  masing-masing.  Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  syarat-syarat  tercapainya  koordinasi  yang  efektif  yang  dikemukakan  oleh  Tripathi  dan Reddy  untuk  melihat  koordinasi  dalam  program  hibah  air  minum.  Syarat-syarat  koordinasi  yang  efektif yaitu hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana,  perumusan  wewenang  dan  tanggungjawab  yang  jelas,  komunikasi  yang  efektif, kepemimpinan dan sepervisi yang efektif.

## Hubungan Langsung
Hubungan  interpersonal  atau  hubungan  antar  pribadi  adalah interaksi  antara  seseorang  dengan orang  lain  dalam  situasi  kerja  dan  dalam  organisasi  sebagai  motivasi  untuk  bekerjasama  secara produktif  sehingga  dicapai  kepuasan  ekonomi,  psikologis  dan  sosial  (Robbin  &  Judge,  2015).  Dengan adanya  hubungan  antar  pribadi  dalam  suatu  organisasi  diharapkan  akan  mencegah  terjadinya  konflik terutama  konflik  antar  pribadi  dalam  organisasi  yang  dimana  dapat  merugikan  keberlangsungan aktivitas organisasi. Hubungan antar pribadi yang baik dalam suatu organisasi dapat mencegah konflik berkepanjangan  ketika  terdapat  masalah  dalam  organisasi  dan  dapat  diselesaikan  dengan  penuh kekeluargaan, adanya saling menghargai serta rasa percaya antar stakeholders yang terlibat (Abadi et al., 2015).
Terdapat dua  faktor dalam komunikasi Antar pribadi langsung, yaitu:
1.  Percaya  (trust)  adalah  upaya  mengandalkan  perilaku  seseorang  untuk  mencapai  tujuan  yang dikehendaki.  Adapun  faktor  utama  yang  menumbuhkan  sikap  percaya  yaitu  menerima,  empati  dan kejujuran.
2.  Sikap  terbuka,  yaitu  kemauan  menanggapi  dengan  senang  hati  informasi  yang  diterima  didalam menghadapi  hubungan  antarpribadi.  Sikap  terbuka  sangat  berpengaruh  dalam  menumbuhkan komunikasi antarpribadi yang efektif.
Koordinasi akan meminta kepercayaan dan sikap terbuka dari setiap pihak yang terlibat. Disinilah pentingnya pertemuan-pertemuan berkala antar instansi dengan koordinatornya, atau antar unit dengan top manajernya guna mengadakan penilaian-penilaian, melihat bersama apa yang telah dilakukan oleh semuanya  dan  pemberian  pengarahan-pengarahan  yang  disusul  oleh  pembahasan  bersama  melalui diskusi atau tanya jawab.
Dalam aspek hubungan langsung berbicara mengenai interaksi secara langsung yang dilakukan oleh  lembaga  atau  stakeholders  yang  terlibat  secara  langsung  dalam  pelaksanaan  program  hibah  air minum untuk  masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pematangsiantar Nomor: 800/024/I/WK.Thu.2020 menetapkan pejabat project implementating unit  program  hibah  air  minum  tahun  2020,  dengan  susunan  personalianya  yaitu  Kepala  Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pematangsiantar, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtauli  dan beberapa stakeholders lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa  proses  hubungan  langsung  terjadi  dalam bentuk rapat pertemuan langsung, pertemuan langsung dalam bentuk rapat telah berjalan namun tidak memiliki  intensitas  yang  jelas  dikarenakan  masih  belum  adanya  jadwal  tetap  pelaksanaan  rapat  yang dilakukan oleh stakeholders.
Berdasarkan  hasil  pemaparan  yang  sudah  disampaikan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  memang tidak  ada  penjadwalan  rutin  dalam  pelaksanaan  program.  Dalam  regulasi  yang  ada  juga  tidak menetapkan jadwal rutin pertemuan yang harus dilakukan setiap daerah dalam melaksanakan program sehingga  setiap  daerah  menginterpretasikan  pertemuan  yang  ada  berdasarkan  kebutuhan  masing- masing  daerah.  Setiap  daerah  melaksanakan  pertemuan  ketika  mereka  merasa  perlu  saja  tanpa adanya ketentuan yang ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  menjelaskan  bahwa  tidak  adanya  jadwal  tetap  atau  rutin setiap bulannya. Dengan tidak adanya penjadwalan yang jelas akan menghambat proses evaluasi dan proyeksi  dalam  menjalankan  program.  Stakeholders  hanya  melakukan  rapat  ketika  menemukan masalah  dilapangan,  tidak  melakukan  pembahasan  tentang  rencana  kedepan  guna  menghindari permasalahan  yang  akan  terjadi  kedepannya.  Ketika  proses  tersebut  terus  terjadi  secara  berulang, proses  koordinasi  kedepannya  akan  terhambat  dikarenakan  akan  ditemukannya  permasalahan  tanpa upaya pencegahan terlebih dahulu.

## Kontinuitas
Koordinasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan, dipahami perlu ada keberlanjutan tidak  berhenti  pada  satu  titik  saja.  Perlu  adanya  konsultasi  bersama  pada  tahap  awal  perencanaan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Oleh karena itu, koordinasi harus berlangsung selama  bagian  atau  unit  di  dalam  suatu  organisasi  tak  terkecuali  organisasi  pemerintahan  desa melaksanakan fungsinya (Padagi, 2013).
Dalam  program  hibah  air  minum  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  Kota Pematangsiantar pada tahap perencanaan stakeholders yang terlibat membuat perencanaan anggaran awal  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan  program.  Anggaran  tersebut dibebankan dari APBD untuk melaksanakan program, kemudian setelah program berjalan dana tersebut akan dihibahkan oleh pemerintah pusat melalui APBN sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan  program  hibah  air  minum.  Kemudian  dana  hibah  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah pusat akan digunakan kembali oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
Berdasarkan hasil wawancara, alur anggaran program hibah yang terjadi dimulai dari pemerintah daerah membahas pelaksanaan program serta penganggarannya di tingkat daerah yang kemudian dari hasil  tersebut  diserahkan  kepada  Pemerintah  Pusat  untuk  dibahas  dan  disetujui  dalam  Dana  Alokasi Khusus.  Selanjutnya  jika  usulan  program  hibah  tersebut  disetujui,  pemerintah  daerah  akan mengalokasikan  dana  daerah  terlebih  dahulu  kemudian  setelah  program  terlaksana  maka  pemerintah daerah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat yang kemudian dana hibah tersebut akan dicairkan namun tidak sepenuhnya. Karena menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005  tentang  Dana  Perimbangan,  Pemerintah  Daerah  wajib  mengalokasikan  dana  daerahnya sekurang-kurangnya 10% dari Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat  (Peraturan Pemerintah, 2005).
Pemerintah kota harus menyediakan dana terlebih dahulu untuk pelaksanaan program hibah air minum  sebelum  dana  tersebut  akan  dihibahkan  kembali  oleh  pemerintah  pusat.  Berdasarkan  hasil dokumentasi peneliti tentang dana hibah untuk program hibah air minunm yang sudah ditetapkan oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat  memberikan  dana  pengganti  kepada pemerintah daerah berupa dana hibah yang kemudian dana hibah yang telah diterima akan digunakan kembali  oleh  pemerintah  daerah  untuk  membangun  sarana  dan  prasarana  air  minum  yang  telah direncanakan  dalam  APBD  Pemerintah  Kota,  baik  berupa  dana  PMP  Daerah  atau  melalui  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  225/PMK.07/2017  tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah pada pasal 123 ayat 1 dalam hal hibah  diterima  setelah  APBD  ditetapkan,  pengggunaan  dana  hibah  dapat  dilaksanakan  setelah Pemerintah  Daerah  melakukan  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Daerah  mengenai  APBD  dan memberitahukan  kepada  Pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Artinya  setelah  anggaran program  hibah  disetujui  oleh  Pemerintah  Pusat  makan  Pemerintah  Daerah  harus  mengubah  APBD sebelumnya  dalam  bentuk  APBD  Perubahan.  Bentuk  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Kepada  Pemerintah  Pusat  mengenai  anggaran  dana  hibah  yang  ada  dituangkan dalam  bentuk  laporan  pertanggungjawaban  yang  dibuat  setelah  terlaksanakannya  program  hibah  air minum.
Stakeholders  pelaksana  program  membuat  laporan  pertanggungjawaban  kepada  Pemerintah Kota  mengenai  pelaksanaan  kegiatan  beserta  penggunaan  anggaran  yang  diberikan.    Pelaksanaan program  hibah  air  minum  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah  masih  belum  dilakukan  secara optimal. Pengawasan yang dilakukan hanya sebatas penerimaan laporan pertanggungjawaban ataupun perkembangan  terkait  pelaksanaan  program  yang  dilakukan  oleh  stakeholders  yang  berkoordinasi sedangkan dari pihak terkait yang melakukan pengawasan masih sangat minim.

## Dinamisme
Koordinasi  harus  secara  terus  menerus  diubah  mengingat  perubahan  lingkungan  baik  intern maupun  ekstern.  Dengan  kata  lain  koordinasi  tidak  boleh  kaku.  Menurut  pendapat  Malayu  Hasibuan, koordinasi  memiliki  sifat  dinamis  bukan  statis.  Koordinasi  menekankan  pandangan  menyeluruh  oleh seorang koordinator dalam rangka  mencapai tujuan.2 Koordinasi yang berjalan secara dinamis artinya koordinasi  berjalan  dengan  tidak  kaku.  Koordinasi  yang  berjalan  dengan  tidak  kaku  akan  dapat  lebih mudah mengetahui masalah-masalah ataupun hambatan yang terjadi selama proses koordinasi.
Dinamisme dalam koordinasi dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi, yaitu sebagai berikut:

## Lingkungan Internal
Lingkungan  internal  yaitu  kondisi  yang  mempengaruhi  koordinasi  yang  berasal  dari  dalam organisasi.  Dalam  kondisi  internal  bisa  dipengaruhi  oleh  kondisi  anggota,  anggaran  dan  lain sebagainya.  Dalam  proses  koordinasi  pemerintah  dalam  program  hibah  air  minum  untuk  MBR melibatkan  banyak  stakeholders  lintas  sektoral.  Setiap  stakeholders  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang berbeda-beda serta memiliki porsi tupoksi yang berbeda pula.
Berdasarkan  hasil  wawancara  disampaikan  bahwa  pemerintah  memiliki  keterbatasan  dalam pengelolaan  air  bersih  dimana  pipa  pendistribusian  air  sangat  terbatas  untuk  menyalurkan  dari  rumah ke  rumah  dikarenakan  pipa  yang  ada  sudah  cukup  tua  dan  kapasitas  yang  masih  kurang.  Sementara kondisi  masyarakat  yang  semakin  banyak  dan  pembangunan  rumah  yang  terus  bertambah  tidak sebanding  dengan  kemampuan  PERUMDA  Tirtauli  dalam  menyediakan  pipa  pendistribusian  untuk menyalurkan air bersih dari rumah ke rumah.
Dari  hasil  wawancara  mengenai  pelaksanaan  program  hibah air  minum  yang  dikemukakan  oleh informan  tersebut,  lingkungan  internal  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  koordinasi  adalah keterbatasan  anggaran  dalam  menyediakan  pipa  pendistribusian  air.  Namun  kendala  tersebut  tidak serta  merta  menghambat  pelaksanaan  program  hibah  secara  keseluruhan.  Program  hibah  tetap berjalan,  namun  tidak  dapat  berjalan  secara  cepat  dan  membutuhkan  proses  ataupun  waktu  untuk memenuhi  hambatan-hambatan  yang  terjadi.  Kendala  yang  terjadi  harus  segera  ditangani  agar  tidak menghambat aspek lain dalam pelaksanaan koordinasi.

## Lingkungan eksternal
Faktor-faktor lingkungan eksternal organisasi adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi di lingkungan eksternal  organisasi yang memengaruhi kinerja pegawai. Berdasarkan hasil wawancara, dalam  pengimplementasian  program  ditemukan  kendala  dari  segi  eksternal  yaitu  masyarakat  kurang jujur  dalam  memberikan  informasi  ketika  pendataan  sehingga  pemerintah  dalam  melaksanakan program  sering  menemukan  kondisi  masyarakat  yang  tidak  sesuai  dengan  kriteria  penerima  program hibah  air  minum.  Seharusnya  sesuai  dengan  pedoman  pelaksana  program,  masyarakat  penerima program  harus  lah  yang  memiliki  rumah  sendiri  (bukan  rumah  sewa),  sementara  saat  pmeriksaan  di lapangan tidak sesuai dengan data yang diterima. Hal tersebut menjadikan kendala dalam pelaksanaan program  hibah  air  minum,  membuat  stakeholders  yang  melaksanakan  program  harus  melakukan pendataan ulang dan menyebabkan pelaksanaan program menjadi tidak ekfektif dan efisien.
Berdasarakan  hasil  pengamatan  peneliti    mengenai  kondisi    lingkungan  internal  organisasi ditemukan  dimana  informasi  masyarakat  yang  diterima  sering  tidak  sesuai  dengan  yang  terjadi dilapangan dikarenakan masyarakat tidak jujur dalam memberikan informasi saat dilakukan pendataan. Dari  hal  tersebut  dapat  dilihat  juga  bahwa  stakeholders  pelaksana  program  masih  belum  siap menjalankan  program  karena  dari  segi  data  masyarakat  penerima  manfaat  saja  tidak  terverifikasi dengan baik.
Peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa  koordinasi  program  hibah  air  minum  untuk  MBR  di  Kota Pematangsiantar  masih  belum  berjalan  dengantidak  maksimal  dikarenakan  masalah  anggaran  dan kurangnya  ketelitian  dalam  pendataan  masyarakat  penerima  manfaat.  Sehingga  masih  perlu dioptimalkannya program ini menjadi program prioritas pemerintah Kota Pematangsiantar.

## Tujuan yang jelas
Dalam aspek tujuan yang jelas merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program hibah  air  nminum.  Keselarasan  satu  tujuan  yang  ada  menciptakan  arah  keberlangsungan  program menjadi  lebih  mudah  dan  lebih  efektif  serta  efisien.  Dalam  hal  ini  stakeholders  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  program  hibah  air  minum  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah  cukup  banyak  pihak yang terlibat, untuk itu agar setiap stakeholders mengetahui tujuan pelaksanan program dibutuhkannya pedoman ataupun buku pelaksanaan program yang sudah disusun secara terperinci.
Pedoman  pelaksana  yang  ada  memang  benar  pedoman  tersebut  telah  disediakan  oleh Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  Namun  berdasarkan  hasil  observasi  yang peneliti  lakukan  mengenai  pedoman  pelaksanaan  program,  peneliti  menemukan  permasalahan mengenai tujuan yang telah dibuat namun masih belum dipahami sepenuhnya oleh setiap stakeholders yang  terlibat.  Hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  tumpang  tindih  tugas  dan  mengakibatkan  ketua pelaksana program harus bekerja lebih ekstra untuk menyatukan persepsi atas tujuan dilaksanakannya program hibah air minum.
Tujuan  program  yang  disampaikan  sesuai  dengan  tujuan  program  hibah  air  minum  yang  telah ditetapkan  oleh  Kementerian  Perumahan  akyat  dan  Kawasan  Permukiman  yaitu  dengan  terpenuhinya akses  air  minum  yang  layak  dalam  masyarakat  maka  akan  meningkatkan  derajat  kesehatan  di lingkungan masyarakat itu pula.
Program  hibah  air  minum  diberikan  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah  dengan  kriteria memiliki  rumah  sendiri  (bukan  rumah  sewa)  dan  sambungan  listrik  yang  kurang  dari  1.300  VA. Masyarakat yang sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan ingin melakukan pemasangan sambungan rumah  harus  membayar  biaya  pemasangan yang  telah  ditentukan  oleh  PERUMDA  Tirtauli  sebesar  Rp. 300.000  per  sambungan  rumah,  biayatersebut  lebih  rendah  daripada  biaya  yang  dibebankan  oleh PERUMDA Tirtauli kepada masyarakat umum yaitu sebesar Rp. 1.300.000,-. Dengan adanya biaya yang dibebankan  kepada  masyarakat  diharapkan  masyarakat  ikut  turut  menjaga  dan  merawat  fasilitas  yang telah diberikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi pemerintah dalam  program  hibah  air  minum  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  Kota  Pematangsiantar terjalin  antar  beberapa  stakeholder  diantaranya  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kota Pematangsiantar,  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kota  Pematangsiantar  dan  Perusahaan  Umum Daerah Tirtauli Pematangsiantar. Pelaksanaan koordinasi yang terjalin belum efektif dalam pelaksanaan program  hibah  air  minum  belum  dapat  dikatakan  berhasil  karena  belum  mampu  memenuhi  variable- variabel yang disampaikan.

## Saran
Adapun saran yang diberikan peneliti dalamupaya peningkatan Koordinasi program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Pematangsiantar, yaitu: Diperlukannya penjadwalan rapat secara rutin dan berkala sehingga target ataupun tujuan dari perlaksanaan  program  dapat  dibahas secara  rutin. Diperlukan  adanya  pemahaman  bersama  dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan programsesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Pengawasan tidak hanya berupa pemberian laporan pertanggungjawaban saja tetapi juga terdapat pelaksanaan koordinasi secara langsung oleh pihakterkait. Pemerintah Kota Pematangsiantar diharapkan dapat menyediakan anggaran yang lebih dalam penyediaan pipa pendistribusian air ke masyarakat.Diharapkannya pejabat projrct implementationunit (PIU) dapat mengarahkan  dan  memahami setiap anggotanya agar tidak terbentuknya lintas sektoralyang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi,  S. W.,  Hendriani,  S.,  &  Restu.  (2015).  Pengaruh  Hubungan  Interpersonal  dan  Lingkungan  Kerja Terhadap  Kepuasan  Kerja  Guru  di  SMAN  1  Kampar  dan  SMAN  2  Kuok.  In Paper  Knowledge  .
Toward a Media History of Documents (Vol. 3, Issue April).
https://books.google.co.id/books?id=S7rODwAAQBAJ&printsec=frontcover
Ariyanto,  D.  (2018).  Koordinasi  Kelembagaan  Dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah. Journal of Management Review , 2 (1), 161. https://doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1118 Fajriana,  N.  (2014).  Koordinasi  Kepala  Desa  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Di  Desa  Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. Ilmu Pemerintahan , 32 . Hasibuan. (2015). Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah . Bumi Aksara. Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik . PT Raja Grafindo Persada. Ndraha, T. (2015). Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru . Rineka Cipta. Padagi, L. (2013). Koordinasi Pemerintahan Dalam Menunjang Kewenangan Otonomi Desa . Pemerintah,  P.  (2005).  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  55  Tahun  2005  tentang  Dana  Perimbangan. 09 Desember , LN. 2005 No. 137, TLN No. 4575 LL SETNEG : 32 HLM. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005
PMK  Nomor  224  Tahun  2017  Tentang  Pengelolaan  Hibah  Dari  Pemerintah  Pusat  Kepada  Pemerintah Daerah, (2017).
Rahmeina,  F.  R.  (2018).  Koordinasi  dalam  Program  Kampung  KB  Riau. Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau .
https://media.neliti.com/media/publications/206857-koordinasi-dalam-program-kampung-kb-di-k.pdf
Regina,  Rusli,  B.,  &  Candradewini.  (2020). Koordinasi  Pengembangan  Program  Kampung  Keluarga Berencana di Kabupaten Bangka Barat . 65 –85.
Robbin, S. ., & Judge. (2015). Perilaku Organisasi . Salemba Empat.
Sesneg RI. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18/2020: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Sekertariat Presiden Republik Indonesia , 1 –7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, (2019). https://doi.org/10.12987/9780300210286-003