Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 8, No.1 (June 2024), pp. 38-49 E-ISSN:2598-2540 P-ISSN:2598-2222
Analisis Model Pencegahan Fraud di KSPP Syariah BMT NU Cabang Torjun
Faisol 1 , Mohammad Nizarul Alim 2
1 Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang, faisol210591@gmail.com
2 Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, nizarul@trunojoyo.ac.id il

## ABSTRACT
The purpose of this research is to describe the fraud prevention model at the BMT NU Torjun branch. This study uses a qualitative method of intrinsic case study approach. Data collection in this study was carried out through interviews, observation, and documentation. From the findings of this study, it can be concluded that the fraud prevention model at the BMT NU Torjun branch starts with the BMT NU managers, who must comply with the SOP provisions that have been set within the BMT NU Torjun branch. To prevent fraud at the Torjun branch of the BMT NU institution, an internal audit is carried out by the central RKM team twice a month on the second weekend. Furthermore, the fraud prevention model at the BMT NU Torjun branch has strict supervision from several parties, including area managers, DPS,  and  the  center.  So  that  with  the  prevention  of  fraud  established  in  the  BMT  NU  institution environment, the Torjun branch will provide effective benefits to minimize the occurrence of acts of fraud.

## Keyword: Prevention, fraud, BMT NU

## PENDAHULUAN
Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang semakin tahun mengalami  perkembangan  di  Indonesia  (Dewi  &  Astari,  2017;  Solekha  et  al.,  2021).  Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah Baitul  Mal  wat Tamwil ( BMT ) atau serikat Islam terbesar secara global, terbukti saat ini telah berdiri sekitar 4.500 unit lebih BMT yang telah  tersebar  di  seluruh  Indonesia  (KNEKS,  2019).  Tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa perkembangan BMT telah masuk ke dalam lini-lini masyarakat dengan ekonomi kelas bawah sampai kelas menengah (Sudjana & Rizkison, 2020; Khairunnisa et al., 2022). Sehingga adanya BMT dapat menyelamatkan masyarakat dari jeratan para rentenir dan lembaga keuangan yang menggunakan  sistem  bunga  bank  (Al-Hadi  &  Fitriyah,  2014).  BMT  juga  mengembangkan produk-produk  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat,  tentunya  diharapakan masyarakat dapat menggunakan produk tersebut sesuai dengan apa yang mereka butuhkan (Indra et al., 2017; Permana & Adhiem, 2019).
Oleh  karena  itu,  BMT  didirikan  dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat  setempat,  sehingga tumbuh mengakar pada masyarakat dan memaksimalkan perputaran dana yang digunakan untuk  masyarakat  setempat  khususnya  dan  umumnya  untuk  masyarakat  luas  (Rofi,  2021). Dengan  hadirnya  lembaga  keuangan  syariah  yang  disebut  BMT,  tentunya  dirasakan  telah
banyak membawa manfaat keuangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang tidak terlalu  mengetahui  tentang  bank  dan  menolak  riba,  karena  mengarah  pada  ekonomi kerakyatan (Dewi & Astari, 2017). Sistem kerja yang diterapkan di BMT pada akhirnya sama dengan pola kerja bank syariah yang menjadi lembaga mediator yaitu dengan mengumpulkan dana  dari  masyarakat  dan  tentunya  menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat  (Permana  & Adhiem, 2019; Nafisah & Kuniawan, 2020; Sugiono & Ela, 2022).
Semakin  berkembangnya  lembaga  keuagan  syariah  seperti  BMT  tentunya  akan berimplikasi  semakin  bersarnya  juga  pada  tantangan  yang  akan  dihadapi  oleh  lembaga keuangan  syariah,  di  mana  nantinya  tantangan  terbesar  yang  harus  dihadapi  oleh  lembaga keuangan syariah supaya tetap mempertahankan citra dan nama baik di mata para nasabah agar  tetap  menjaga  kepercayaan  serta  loyalitas  nasabah  kepada  lembaga  keuangan  syariah (Harahap & Ghozal, 2020). Sebagaimana diketahui bahwa lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari  Al- Qur’an,  Hadist  dan  Ijmak  para  ulama  yang  diterapkan  dalam  lembaga  keuangan syariah  baik  di  luar  maupun  di  dalam  organisasi  (Alfian,  2016;  Najib,  2017;  Latif,  2020). Kemudian  akan  timbul  pertanyaan  apakah  adanya  unsur  syariah  menjamin  suatu  lembaga terbebas dari tindak kecurangan (fraud)? Kenyataannya tidak, terbukti dari adanya fenomena kasus fraud yang terjadi di salah satu lembaga keuangan syariah BMT Amanah Ray Medan, bahwa  kasus  tersebut  berawal  dari  direktur  utama  BMT  Amanah  Ray  melakukan  tindakan fraud dengan berkedok menjanjikan keuntungan berinvestasi kepada nasabah, dalam sidang di Pengadilan  Negeri  Medan  bahwa  direktur  utama  BMT  Amanah  Ray  terbukti  sah  dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP yang telah merugikan nasabah sebesar 1,01 miliar, sehingga direktur utama BMT Amanah Ray divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim (Pengadilan Negeri Medan, 2021).
Salah satu tindakan fraud yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh lingkungan internal organisasi (Ernawati, 2019; Robain & Rahman, 2021). Pengaruh lingkungan internal umumnya terkait antara lain dengan lemahnya pengawasan atau pengendalian internal (Muna & Haris, 2018). Para ahli memperkirakan bahwa tindakan fraud yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang sebenarnya terjadi. Karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya.  Sehingga  upaya  pencegahan  fraud  dimulai  dari  pengendalian  internal (Tuanakotta  2007).  Di  samping  pengendalian  internal,  dua  konsep  penting  lainnya  dalam pencegahan fraud yakni  menanamkan  kesadaran  tentang  adanya fraud (fraud  awareness) dan upaya menilai risiko terjadinya fraud (fraud risk assessment) (Amrizal, 2004; Tuanakotta, 2007). Tindakan fraud harus  segera  diatasi  dengan  mengurangi  segala  bentuk  kerugian  dalam  hal keuangan atau financial maupun yang tidak dalam bentuk keuangan atau nonfinancial yang timbul dari tindakan tersebut (Silviana et al.,2020; Robain & Rahman, 2021). Tentunya adanya pencegahan fraud pada  lingkungan  organisasi  akan  berguna  sebagai  suatu  upaya  untuk menghilangkan  atau  meminimalisir  hal-hal  yang  menyebabkan  timbulnya  tindakan fraud (Amrizal,  2004).  Pencegahan fraud juga  berguna  bagi  oragnisasi  sebagai  suatu  sistem  dan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama dalam mencegah terjadinya tindakan penyelewengan yang dapat merugikan organisasi (Marciano et al., 2021).
Terbukti dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, seperti dalam penelitian Robain & Rahman, (2021) mengungkapkan bahwa jika fraud terjadi maka akan menyebabkan perampasan  hak,  pemborosan,  inefisiensi  dan  merajalelanya  kejahatan  kerah  putih.  Oleh karena itu, beberapa penelitian memberikan cara dalam meminimalkan terjadinya fraud pada lingkungan lembaga keuangan syariah BMT bahwa  dibutuhkan peran auditor internal  agar menjalankan internal  kontrol sehingga membuat pencegahan fraud pada lembaga keuangan
syariah semakin efektif (Ginanjar & Syamsul, 2020). Menerapkan pengendalian internal serta menjalankan sesuai ketentuan SOP (Standar Operasional Prosedur) di lingkungan BMT agar dapat meminimalisir terjadinya fraud (Yahdini, 2016). Agar tidak terjadi tindakan fraud pada pembiayaan mudharabah maupun musyarakah tentunya harus memperkuat pencegahan fraud pada  lingkungan  BMT  dengan  menerapan  internal  control  pada  organisasi  (Astuti,  2021; Sudarmanto & Utami, 2021). Untuk mencegah terjadinya fraud di BMT perlu keefektivan bagian auditor internal dan kerja sama di semua lini atau semua karyawan BMT untuk ikut adil dalam melakukan  pengawasan  (Huda  &  Arduana,  2021).  Penelitian  yang  lain  juga  menunjukkan bahwa dalam pencegahan fraud perlu menerapkan religiusitas dan spiritualitas dalam BMT NU (Abrori  et  al.,  2022).  Selain  itu  perlu  kiranya  lembaga  keuangan  syariah  BMT  harus menyampaikan  laporan  keuangannya  secara  struktur  bukan  hanya  sekedar  keperluan administrasi BMT semata (Melina, 2020; Rahajeng, 2022).
Dengan demikian, dari fenomena kasus fraud BMT serta penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, sehingga tema model pencegahan fraud khususnya di lingkungan lembaga BMT NU akan menjadi penting dan menarik untuk dikupas lebih dalam melalui penelitian ini. Penelitian  ini  akan  mempunyai  perbedaan  dari  penelitian  yang  sudah  ada,  perlu  diketahui penelitian terdahulu lebih membahas terkait keefektifan organisasi BMT NU dan implementasi pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMT NU, namun penelitian ini akan mempunyai perbedaan karena akan lebih spesifik yaitu untuk menelisik model pencegahan fraud di BMT NU cabang Torjun.

## Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan model pencegahan fraud di BMT NU cabang Torjun, sehingga dari tujuan penelitian yag telah ditetapkan tersebut peneliti akan mencari informasi lebih dalam dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus intrinsik  untuk  mengupas  secara  detail  dan  rinci  terkait  model  pencegahan fraud yang diterapkan  di  lingkungan  lembaga  BMT  NU  cabang  Torjun.  Sehingga  dengan  adanya penelitian  terkait  model  pencegahan fraud di  lingkungan  lembaga  BMT  NU,  maka  akan menjadi penting untuk memberikan manfaat dan informasi pada publik khususnya nasabah yang  telah  bekerjasama  dengan  BMT  NU  maupun  masyarakat  lain  yang  ingin  melakukan kerjasama dengan lembaga BMT NU.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Fraud
Menurut ACFE, (2018) menjelaskan bahwa  dalam laporannya tindakan fraud mengalami pertumbuhan sepanjang berjalannya waktu yang diawali dengan niat buruk seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan keuangan secara sengaja yang bisa merugikan organisasi baik pemerintah  dan  swasta  yang  sedang  beroperasi,  sehingga  hal  tersebut  bisa  menyebabkan guncangan dalam prekonomian negara. Tuanakotta, (2017) mempertegas bahwa definisi fraud merupakan sebuah penipuan yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh keuntungan financial, tujuannya  adalah  untuk  memperkaya  diri  serta  mengamankan keuntungan bisnis pribadi. Fraud merupakan tindakan kesengajaan atas salah pernyataan suatu kebanaran  atau  keadaan  yang  sengaja  disembunyikan  dari  sebuah  fakta  material,  sehingga dapat mempengaruhi orang lain agar melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya. Dalam  beberapa  kasus  keuangan fraud dilakukan  dengan  sengaja  bukan  atas  kesalahan, sehingga fraud dianggap sebagai kejahatan keuangan (Bryan, 2004; Boynton & Kell, 2006).

## Pencegahan Fraud
Pencegahan fraud sendiri  adalah suatu proses atau upaya untuk menolak atau menahan sesuatu  agar  tidak  terjadi,  biasanya  sesuatu  tersebut  adalah  hal  yang  dapat  merugikan keuangan organisasi sehingga harus dilakukan pencegahan (Marciano  et al., 2021). Pencegahan fraud merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan  mengidentifikasi  kegiatan  yang  beresiko  tinggi  terjadinya fraud (Karyono,  2013). Sedangkan menurut The Institute of Internal Auditors, (2004) menyebutkan bahwa fraud meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dapat dilakukan untuk keuntungan ataupun kerugian organisasi dan oleh orang-orang di luar maupun di dalam organisasi. Dengan demikian, pencegahan fraud adalah suatu  upaya  atau  usaha  untuk  menghalangi  tindakan  illegal  yang  melawan  hukum  atau perbuatan  curang  yang  dilakukan  pegawai  yang  berdampak  merugikan  bagi  organisasi. Pencegahan dilakukan agar fraud dalam perusahaan tidak terjadi, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai dan membuat reputasi organisasi menjadi lebih baik.
Albrecht,  (2012)  menyatakan  bahwa  pencegahan  didasarkan  pada  desain  kontrol  untuk mengurangi risiko fraud terhadap perusaahaan atau pelanggaran pidana atas nama perusahaan (khususnya, penyuapan dan pencucian uang) agar tidak terjadi. Senada apa yang dikatakan Coenen,  (2009)  pencegahan  difokuskan  untuk  melindungi  aset  dan  informasi  perusahaan dengan  menghentikan  terjadinya  penipuan.  Menurut  Tugiman,  (2006)  menyatakan  bahwa pencegahan fraud terdiri  atas  berbagai  tindakan  yang  dilakukan  untuk  memperkecil kemungkinan terjadinya fraud, membatasi atau memperkecil kerugian yang mugkin timbul bila terjadi fraud. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa pencegahan fraud adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi risiko kecurangan dan memperkecil kerugian yang mugkin timbul bila terjadi fraud. Sehingga dari beberapa definisi di  atas  dapat  disintesakan  bahwa  pencegahan fraud adalah  upaya  untuk  menahan  segala bentuk  tindakan  kecurangan,  mempersempit  ruang  gerak  pelaku  dan  mengidentifikasi kegiatan yang memiliki risiko cukup tinggi untuk terjadinya fraud yang berdampak merugikan bagi entitas baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  intrinsik. Dalam metode kualitatif Creswell, (2016) memberikan gambaran bahwa secara umum dapat membantu peneliti dalam mengungkap atau menelisik yang salah satunya menelisik model pencegahan fraud di BMT NU cabang Torjun. Untuk mendapatkan informasi penting tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan studi kasus intrinsik dengan tujuan mendeskripsikan model pencegahan fraud di BMT NU cabang Torjun. Dalam metode studi kasus intrinsilk Yin, (2013)  mengatakan  bahwa  merupakan  penelitian  yang  mencakup  pengkajian  bertujuan memberikan  gambaran  secara  mendetail  dan  mendalam  terkait  model  pencegahan fraud di BMT  NU  cabang  Torjun.  Secara  spesifik  metode  studi  kasus  akan  merujuk  pada  individu, kelompok, institusi dan komunitas sehingga disebut multiple (Massaro & Bagnoli, 2009; Wrona &  Gunnesch,  2016).  Namun  dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  lebih  terfokus  pada  satu kelompok atau lembaga BMT NU cabang Torjun untuk dimintai pendapatnya terkait model pencegahan fraud.
Dalam  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini,  peneliti  tidak  hanya  bertujuan  untuk melakukan  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi,  akan  tetapi  dengan  memakai  metode kualitatif metode pendekatan studi kasus intrinsik peneliti juga akan melakukan treatment pada
kumpulan data yang diperoleh peneliti (Moleong, 2013). Sehingga nantinya hasil dari analisis data sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan model pencegahan fraud di lembaga BMT NU cabang Torjun. Peneliti juga akan melakukan teknik analisis data dengan  model  interaktif  yang  dimulai  dari  beberapa  tahapan  seperti  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir kesimpulan (Ridder, 2017; Goffin et al., 2019).

## Teknik Analisis Data
Objek  penelitian  ini  dilakukan  di  BMT  NU  cabang  Torjun  di  Kabupaten  Sampang,  dan fokus dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang berperan penting dalam mengelola lembaga  BMT  NU  cabang  Torjun.  Sehingga  adanya  informan  pada  penelitian  ini  dapat dimanfaatkan  peneliti  untuk  membantu  dalam  hal  memberikan  informasi  terkait  model pencegahan fraud di BMT NU cabang Torjun. Informan yang peneliti pilih yang telah memiliki pengalaman dan keterkaitan langsung dalam dunia kerja di BMT NU cabang Torjun, seperti kepala cabang BMT NU, bagian keuangan BMT NU, bagian tabungan BMT NU, dan bagian teller BMT NU yang nantinya semua informan akan dimintai pendapat dan masukannya oleh peneliti terkait model pencegahan fraud di BMT NU cabang Torjun. Dari data yang didapat peneliti, baik data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan observasi di BMT NU  cabang  Torjun,  maka  peneliti  akan  melakukan  evaluasi  dari  hasil  pengamatan  terkait model pencegahan fraud di BMT NU cabang Torjun. Dalam penelitian ini peneliti juga akan menggunakan teknik triangulasi data untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh peneliti (Sugiyono, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Potensi Fraud di BMT NU Cabang Torjun
Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti BMT NU tentunya akan semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi oleh pengelola BMT NU, terutama tantangan dalam mempertahankan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  BMT  NU  agar  tidak  terjadi tindakan fraud yang dapat merugikan organisasi maupun nasabah yang terdaftar di BMT NU. Bahwa timbulnya suatu tindakan fraud pada organisasi seperti BMT NU berawal dari niat jahat seseorang untuk melakukannya, baik tindakan fraud yang akan dilakukan pengelola BMT NU maupun nasabah yang terdaftar pada BMT NU. Sedangkan adanya potensi fraud merupakan suatu  kecenderungan  seseorang  untuk  melakukan  kejahatan  keuangan  agar  mendapatkan keuntungan pribadi dan tentunya dapat merugikan organisasi BMT NU. Terkait potensi fraud di lembaga BMT NU akan disampaikan oleh salah satu informan Bapak Zaini selaku kepala BMT NU cabang Torjun:
“Kalau potensi fraud di lembaga BMT NU bisa timbul dari tim lapangan, karena terkadang kesepakatan antara lembaga BMT NU dan nasabah dilakukan di luar lembaga BMT NU, sehingga kesepakatan di luar lapangan akan berpotensi besar terjadinya fraud”.
Tutur kata dari Bapak Zaini yang menjelaskan tentang adanya potensi fraud dalam lembaga BMT NU, bahwa potensi fraud tersebut akan muncul dari tim lapangan yang ke luar masuk lembaga BMT NU, tidak dapat ditepis bahwa tim lapangan merupakan salah satu orang yang berpengaruh dalam mencari calon nasabah agar mendaftar pada lembaga BMT NU. Sehingga potensi fraud akan tampak pada tim lapangan yang setiap hari bekerja, karena terkadang pula kesepakatan lembaga BMT NU dilakukan di luar lembaga oleh tim lapangan sehingga potensi fraud kemungkinan  besar  muncul  apabila  tim  lapangan  gelap  mata  dan  memanfaatkan
kepercayaan nasabah maupun masyarakat secara luas. Terkait hal ini juga disampaikan oleh Ibu Hidayati selaku bagian keuangan BMT NU cabang Torjun:
“Memang benar terkadang tim lapangan melakukan kesepakatan di luar lembaga BMT NU, tentunya  hal  itu  tidak  dilarang  di  BMT  NU  karena  BMT  NU  ini  kan  lembaga  yang melayani  masyarakat  dengan  sepenuh  hati,  sehingga  jika  masyarakat  sibuk  dengan pekerjaannya kita bisa mengantarkan penarikan uang dan penjembutan uang seperti contoh angsuran nasabah setiap bulannya”.
Senada dengan apa yang disampaikan Ibu Hidayati selaku bagian keuangan di BMT NU cabang  Torjun,  beliau  mengatakan  bahwa  tim  lapangan  ibaratkan  gelandang  tengah  dalam sepakbola, peran tim lapangan sangat krusial di dalam lembaga BMT NU, bagaimana tidak peran penting tim lapangan terlihat karena tim lapangan tugasnya ke luar masuk lembaga BMT NU dengan mengantarkan uang apabila nasabah sibuk dengan pekerjaannya dan tim lapangan juga  melakukan  penjemputan  terhadap  nasabah  yang  akan  membayar  angsurannya  setiap bulannya pada BMT NU (Nafisah & Kuniawan, 2020). Sehingga dengan tugas yang dilakukan tim  lapangan,  maka  akan  ada  potensi fraud pada  lingkungan  lemabaga  BMT  NU  pada  tim lapangan yang mengantarkan dan mejemput uang pada nasabah.
Adanya potensi fraud di lembaga BMT NU cabang Torjun tentunya karena adanya peluang dari  seseorang  untuk  melakukan  kejahatan  keuangan,  terbukti  peluang  tersebut  terkait kelemahan  di  bagian  tim  lapangan  BMT  NU  yang  mengantar  atau  mejemput  uang  pada nasabah karena kelemahannya adalah kesepakatan diatur di luar lembaga BMT NU. Dalam theory  of  planned  behavior ,  peluang  merupakan  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  kontrol perilaku  individu  atas  tindakan.  Sebagai  contoh  dalam  lembaga  BMT  NU,  semakin  besar kesempatan  seseorang  untuk  berbuat  curang  di  lembaga  BMT  NU,  maka  tindakan fraud semakin terealisasi karena merasa adanya kesempatan untuk berbuat curang (Ajzen, 2020).

## Setiap Aktivitas di Lembaga BMT NU Harus Sesuai SOP
Adanya potensi fraud membayangi lembaga BMT NU cabang Torjun yang terlihat dari tim lapangan, tentunya adanya potensi fraud tersebut akan membuat pengelola BMT NU cabang Torjun khawatir akan terjadinya pemyimpangan yang akan merugikan dan merusak nama baik lembaga BMT NU cabang Torjun. Sehingga dengan hal tersebut, pengelola BMT NU menyadari perlu kiranya menerapkan sebuah sistem agar fraud tersebut tidak sampai terjadi, ibaratkan pepatah “sedia payung sebelum hujan”. Salah satu sistem yang diterapkan dalam lingkungan BMT  NU  dalam  mencegah  terjadinya fraud di  lingkungan  BMT  NU  cabang  Torjun  dengan mematuhi peraturan yang ada dan melaksanakan sesuai ketentuan SOP (Standar Operasional Prosedur)  yang  telah  ditetapkan  dalam  lingkungan  BMT  NU  cabang  Torjun.  SOP  sendiri merupakan pedoman organisasi BMT NU cabang Torjun, kebijakan dan peraturan organisasi yang telah ditetapkan. Terkait SOP BMT NU akan dijelaskan oleh Bapak Zaini selaku Kepala BMT NU cabang Torjun:
“Ya mas, setiap aktivitas yang berbuhungan dengan lembaga BMT NU kita melakukannya harus sesuai SOP yang telah ditetapkan, kalau kita tidak melakukan sesuai prosedur yang telah  ditetapkan,  maka  akan  ada  surat  teguran  dari  pusat  kepada  pengelola  BMT  NU. Sehingga dengan melaksanakan sesuai SOP maka sama dengan mencegah terjadinya fraud di BMT NU”.
Bapak  Zaini  menyadari  akan  pentingnya  menjaga  lembaga  BMT  NU  agar  tidak  terjadi sebuah tindakan peneyelewangan yang dilakukan seseorang dan dapat merugikan nama baik
lembaga BMT NU. Sehingga pengelola BMT NU cabang Torjun melakukan sebuah tindakan bahwa  setiap aktivitas yang menyangkut pengelolaan BMT NU cabang Torjun harus sesuai dengan  SOP  yang  telah  ditetapkan  di  lingkungan  BMT  NU  cabang  Torjun.  Adanya  SOP tersebut  akan  berdampak  positif  bagi  lembaga  BMT  NU,  tentunya  juga  bisa  terhidar  dari tindakan fraud. Pengelola  BMT  NU  cabang  Torjun  menayadari  jika  pengelolaan  BMT  NU cabang Torjun tidak sesuai SOP yang telah ditetapkan, maka pengelola BMT NU akan ada surat teguran  dari  pusat.  Tentunya  surat  teguran  tersebut  dilayangkan  jika  BMT  NU  tidak melaksanakan  sesuai  kebijakan  dan  peraturan  yang  ada.  BMT  pusat  memang  punya  hak memberikan  teguran  atau  peringatan  terhadap  pengelola  BMT  NU  tak  terkecuali  BMT  NU cabang Torjun. Terkait hal ini juga disampaikan oleh informan lain yaitu Bapak Holis selaku bagian tabungan BMT NU cabang Torjun:
“Begini mas, dalam melakukan kesepakatan atau kerjasama maka perlu menarapkan SOP seperti contoh dalam pinjaman uang maka calon nasabah harus menyetorkan persyaratan seperti foto copy KTP, foto copy KK, jaminan pinjaman dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan di BMT NU”.
Senada  dengan  penjelasan  Bapak  Holis  bahwa  dalam  setiap  aktivitas  BMT  NU  harus melakukan sesuai SOP yang telah ditetapkan, tak terkecuali SOP tersebut juga harus diterapkan dalam hal melakukan kesepakatan seperti dalam pinjaman uang nasabah, tidak semena-mena BMT NU memberikan pinjaman, jadi nasabah yang ingin meminjam uang di BMT NU selain dia orangnya jujur dan tidak memiliki masalah dengan lemabaga keuangan lain, namun ada persyaratan umum yang harus disetorkan pada BMT NU,  persyaratan tersebut berupa foto copy KTP, foto copy KK, jaminan pinjaman dan persyaratan lainnya yang sudah ditetapkan di lembaga BMT NU. Tentunya persyaratan itu mutlak disetor oleh nasabah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan SOP BMT NU (Andika et al., 2020). Dengan adanya SOP yang dijalankan  oleh  pengelola  BMT  NU  maka  akan  berdampak  positif  bagi  lembaga  BMT  NU cabang  Torjun,  sehingga  bagi  lembaga  atau  organisasi  yang  menjalankan  sesuai  SOP  bisa terhindar dari tindakan fraud yang dapat merugikan organisasi (Ekotama , 2011).
Audit Internal BMT NU “Untuk Mencegah Terjadinya Fraud ”
Temuan selanjutnya terkait model pencegahan fraud di lembaga BMT NU cabang Torjun yang tampak dari adanya audit internal di BMT NU cabang Torjun. Sedangkan dalam setiap lembaga keuangan syariah tentunya akan ada audit internal, tidak terkecuali dalam lembaga keuangan syariah BMT NU cabang Torjun yang harus mengikuti setiap adanya pemeriksaan oleh audit internal untuk memastikan apakah jalannya keuangan di lembaga BMT NU tidak ke luar dari  ketentuan yang ditetapkan dan  tentunya tidak ada tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika lembaga BMT NU tidak dilakukan audit  internal  maka  khawatir  akan  ada  kelemahan  bagian  keuangan  dan  memicu  terdinya tindakan yang dapat merugikan lembaga keuangan syariah BMT NU. Terkait audit internal BMT NU akan disampaikan oleh Bapak Zaini selaku Kepala BMT NU cabang Torjun:
“Begini mas, BMT NU ini juga dilakukan audit internal, u ntuk jadwal audit internal di lembaga BMT NU dilakukan satu bulan dua kali oleh tim RKM pusat. Sehingga pengelola BMT NU harus mempersiapkan semua yang akan diperiksa termasuk slip transaksi saat audit dilaksanakan”.
Penjelasan dari Bapak Zaini selaku kepala cabang BMT NU, bahwa dalam lembaga BMT NU cabang Torjun audit internal  dilakukan dalam satu bulan dua kali tepatnya pada akhir
pekan kedua oleh tim RKM BMT NU pusat. Sehingga dari jadwal yang sudah terorganisir kecil kemungkinan ruang gerak seseorang dalam melakukan tindakan fraud di lembaga BMT NU (Huda & Arduana, 2021). Selain itu, dalam pelaksanaan audit internal pengelola BMT NU harus mengikuti  dan  menpersiapkan  yang  akan  dilakukan  pemeriksaan  oleh  tim  audit  internal seperti semua slip transaksi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan transaksi keuangan BMT  NU.  Terkait  audit  internal  juga  akan  disampaikan  oleh  Ibu  Hidayati  selaku  bagian keuangan BMT NU cabang Torjun:
“Emm.. iya mas, setiap adanya audit internal tim audit akan memeriksa dan memberikan masukan  jika  dirasa pelaporan  keuangan  BMT  NU tidak tepat,  tentunya menurut  Saya adanya audit internal yang sering dilakukan juga dapat mencegah terjadinya fraud dalam lembaga BMT NU”.
Senada  dengan  apa  yang  disampaikan  Ibu  Hidayati,  terkait  pengalamannya  di  dunia keuangan  BMT  NU  cabang  Torjun,  beliau  berpendapat  bahwa  adanya  audit  internal  yang sering  dilakukan  oleh  tim  RKM  pusat  rasanya  semakin  kecil  ruang  gerak  seseorang  untuk melakukan tindakan fraud yang dapat merugikan lembaga BMT NU. Sedangkan tujuan audit internal  itu sendiri  akan memberikan tahapan, penilaian, keakuratan dan evaluasi  terhadap berjalannya pengelola BMT NU yang telah dilakukan, termasuk menilai keuangan dan proses dalam laporan akuntansinya. Sehingga audit internal  dapat memastikan juga lembaga BMT NU cabang Torjun tetap berada pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindar dari tindakan kejahatan keuangan.
Adanya audit internal yang dilakukan oleh tim RKM pusat akan membuat lembaga BMT NU semakin efektif dalam menjalankan roda organisasi BMT NU khususnya di pengelolaan keuangan  lembaga  BMT  NU cabang  Torjun. Audit  internal  dipastikan mencegah  terjadinya tindakan fraud yang dapat merugikan lembaga BMT NU dan nasabah yang terdaftar (Huda & Arduana, 2021). Karena pada dasarnya audit internal akan menilai tingkat keefektitasan suatu lembaga  BMT  NU  dan  mengungkapkan  risiko  potensial  pada  bentuk  kegiatan  keuangan. Walaupun audit internal tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi tindakan fraud, namun setidaknya audit internal dapat meminimalisir terjadinya tindakan fraud (Mulyadi, 2014).

## Pengawasan dari Berbagai Pihak
Selain audit internal yang dilakukan pada BMT NU dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang harus ditaati dan dijalankan dalam setiap aktivitasnya oleh pengelola BMT NU cabang Torjun,  tentunya  untuk  dapat  mencegah  terjadinya  tindakan fraud di  lembaga  keuangan syariah BMT NU cabang Torjun juga dilakukan pengawasan yang ketat dari beberapa pihak, pengawasan tersebut tujuannya untuk memastikan apakah lembaga BMT NU cabang Torjun sudah  menjalankan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  tetap  berada  pada  prinsip- prinsip syariah. Terkait pengawasan yang dilakukan dari  beberapa pihak di BMT NU akan disampaikan oleh salah satu informan Bapak Zaini selaku kepala BMT NU cabang Torjun:
“Untuk mencegah terjadinya fraud di BMT NU khususnya di cabang To rjun dilakukan pengawasan, ada beberapa pihak yang mengawasi, seperti pengawasan yang dilakukan oleh manajer area satu minggu tiga kali, Dewan Pengawas Syariah (DPS) satu minggu dua kali, dan dari pusat juga satu bulan dua kali”.
Seperti  yang  diungkap  oleh  Bapak  Zaini,  bahwa  memang  dalam  lembaga  BMT  NU khususnya cabang Torjun dilakukan pengawasan yang ketat oleh beberapa pihak antara lain pengawasan dari manajer area, DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan pengawasan dari pusat.
Pengawasan dari beberapa pihak tersebut tentunya sudah terjadwal seperti pengawasan yang dilakukan oleh manajer area melakukan pengawasan pada BMT NU dalam satu minggu tiga kali, pengawasan yang dilakuakan DPS (Dewan Pengawas Syariah) satu minggu dua kali, dan juga pengawasan yang dilakukan oleh pusat BMT NU satu bulan dua kali. Sehingga adanya pengawasan yang ketat dari beberapa pihak tersebut akan memastikan BMT NU cabang Torjun sesuai dengan ketentuan berlaku yang sudah ditetapkan dalam lingkungan BMT NU cabang Torjun. Terkait pengawasan BMT NU juga disampaikan oleh informan lain Ibu Zahro selaku teller BMT NU cabang Torjun:
“Terkadang  pengawasan  itu  dilakukan  secara  tiba -tiba  tanpa  ada  pemberitahuan sebelumnya pada kita pengelola BMT NU, terutama pengawasan yang dilakukan manajer area  dan  DPS,  adanya  pengawasan  akan  membuat  pengelola  berhati-hati  dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Sehingga sebelum pengawas datang pengelola melakukan mengecekan kembali terkait jenis- jenis transaksi dan lainnya”.
Senada dengan apa yang disampaikan Ibu Zahro selaku teller BMT NU cabang Torjun, bahwa pengawasan dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pengelola BMT NU cabang Torjun, tentunya hal itu dilakukan atras dasar pengawasan yang efektif untuk melihat kesiapan pengelola BMT NU dalam menjalankan roda organisasi agar tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang sering dilakukan oleh  majer  area  dan  DPS  (Dewan  Pengawas  Syariah)  dengan  terjadwal  setiap  minggunya, sehingga sebelum dilakukan pengawasan pengelola BMT NU cabang Torjun harus mengecek kembali transaksi-transaksi yang telah dilakukan agar ketika pengawas datang akan menilai pengelola BMT NU dengan baik dan luput dari teguran para pengawas.
Adanya pengawasan dari beberapa pihak tersebut, tentunya akan berdampak positif bagi lembaga keuangan syariah khususnya BMT NU cabang Torjun, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap aktivitas yang dijalankan lembaga  BMT  NU  cabang  Torjun  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  juga memastikan tidak ada penyelewengan yang dapat merugikan organisasi (Marciano et al.,2021). Sehingga BMT NU cabang Torjun tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Karena pada dasarnya lembaga BMT NU adalah lembaga keuangan syariah yang berada pada lingkungan dan prinsip-prisnsip syariah, tentunya pengelola BMT NU cabang Torjun dalam menjalankan aktivitasnya  harus  berpedoman  pada  Al- Qur’an,  hadist,  dan  ijmak  para  ulamak  yang  telah ditetapkan dan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah khususnya BMT NU (Najib, 2017; Latif, 2020; Sudjana & Rizkison, 2020).

## SIMPULAN

## Simpulan
Simpulan akhir terkait temuan dari model pencegahan fraud di BMT NU cabang Torjun. Pertama, adanya potensi fraud di lembaga BMT NU cabang Torjun timbul dari kelemahan tim lapangan yang terkadang melakukan kesepakatan dengan nasabah di luar lembaga BMT NU. Kedua,  untuk  mencegah  terjadinya fraud maka  pengelola  BMT  NU  cabang  Torjun  harus menjalankan aktivitas organisasi sesuai dengan ketentuan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang  telah  ditetapkan  dalam  lingkungan  BMT  NU  cabang  Torjun.  Ketiga,  untuk  mencegah terjadinya fraud di lembaga BMT NU cabang Torjun maka dilakukan audit internal oleh tim RKM pusat yang dilaksanakan setiap bulan dua kali pada akhir pekan kedua, sehingga ruang gerak seseorang semakin sempit untuk melakukan tindakan fraud di BMT NU. Keempat, model pencegahan fraud di BMT NU cabang Torjun juga diterapkan dengan adanya pegawasan yang
ketat  dari  berbagai  pihak,  baik  itu  pengawasan  dari  manajer  area,  DPS  (Dewan  Pengawas Syariah), dan pengawasan dari BMT pusat. Tentunya pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan  apakah  lembaga  BMT  NU  sudah  menjalankan  sesuai  ketentuan  yang  telah ditetapkan  dalam  lingkungan  BMT  NU  cabang  Torjun.  Sehingga  dengan  adanya  model pencegahan fraud yang diterapkan di lingkungan lembaga BMT NU cabang Torjun akan efektif untuk dapat meminimalisir terjadinya tindakan fraud.

## Saran
Hasil  dari  penelitian  ini  juga  tidak  terlepas  dari  keterbatasan,  misalnya  keterbatasan penelitian ini terkait waktu yang begitu singkat dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti tidak  intens  dalam  melakukan  wawancara  pada  beberapa  informan.  Dari  keterbatasan penelitian  ini,  maka  peneliti  akan  memberikan  saran  kepada  peneliti  selanjutnya  untuk melakukan  wawancara  secara  intens  terhadap  informan  penelitian,  hal  itu  berguna  untuk mengupas secara tuntas dan mendalam terkait permasalahan yang akan diangkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrori, R., Zulfatillah, A., & Bullah, H. (2022). Religion and Employees Fraud Prevention: With Moderation of Spirituality, Leadership and Organizational Culture. Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting , 10(2), 87-100. ACFE.  Inc.  (2018). Report  to  the  Nations:  Global  Study  On  Occupational  Fraud  and  Abuse. Association of Certified Fraud Examiner, Inc.
Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. Human Behavior and Emerging Technologies , 2(4), 314-324. https://doi.org/10.1002/hbe2.195.
Albrecht, W., & Albrecht, C. O. (2012). Fraud Examination Thomson. South Western.
Alfian,  N.  (2016).  Nilai-Nilai  Islam  dalam  Pencegahan  Fraud. AKTIVA  Jurnal  Akuntansi  dan Investasi , 1(2), 205-218. https://doi.org/10.35835/aktiva.v1i2.143 Al-Hadi,  A. A.,  &  Fitriyah,  F.  (2014).  Respons Masyarakat terhadap  Strategi  KJKS  BMT  NU Gapura Sumenep dalam Mengurangi Ktergantungan pada Rentenir. Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) , 4(1), 664-688 h Amrizal. (2004). Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor. Jakarta: Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.
Andika,  M.,  Yasin,  A.,  &  Rosyadi,  S.  M.  (2020).  Implementasi  Akad  Murabahah  dalam Pembiayaan  Produktif  Pada  KSPPS  BMT  NU  Jombang. Journal  of  Islamic  Economics Studie (JIES) , 1(3), 134-147. https://doi.org/10.33752/jies.v1i3.239
Astuti,  D.  I.  (2021).  Akad  Murabahah  dalam  Pembiayaan  Modal  Usaha  BMT  Nusa  Ummat Sejahtera. Jurnal Al-Hakim , 3(1), 40-48. https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i1.3897
Boynton, W. C., & Kell, W. G. (2006). Modern Auditing, Edition. New York: John Willey and Sons, Inc.
Bryan, A. G. (2004). Black Law Dictionary. Thomson-West, USA . Coenen,  T.  L.  (2009). xpert  Fraud  Investigation  ;  a  Step  by  Step  Guide. Jhon  Wiley &  Sons  Inc. Hoboken, New Jersey.
Dewi, K. E., & Astari, A. (2017). Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Jurnal Law and Justice , 2(2), 113-123. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142
Dewi,  N.  (2017).  Regulasi  Keberadaan  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT)  dalam  Sistem Perekonomian di Indonesia. Jurnal Serambi Hukum , 11(1), 96-110.
Ekotama  ,  S.  (2011). Cara  Mudah  Bikin  SOP  Agar  Bisnis  Lebih  Praktis. Yogyakarta:  Media Pressindo.
Ernawati,  E.  (2019).  Studi  Penyimpangan  Internal  pada  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia. Indonesian  Interdisciplinary  Journal  of  Sharia  Economics  (IIJSE) ,  2(1),  32-46. https://doi.org/10.31538/iijse.v2i1.311
Ginanjar,  Y.,  &  Syamsul,  M.  E.  (2020).  Peran  Auditor  Internal  dalam  Pendeteksian  dan Pencegahan  Fraud Pada  Bank  Syariah  di  Kota  Bandung. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 6(03), 529-534. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1392
Goffin,  K.,  Ahlström,  P.,  Bianchi,  M.,  &  Richtnér.  (2019).  Perspective:  State-of-theArt:  The Quality of Case Study Research in Innovation Management. Journal of Product Innovation Management , 36(5), 586-615). https://doi.org/10.1111/ jpim.12492
Harahap, A. S., & Ghozal, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan
Ekonomi Umat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , 7(1), 19-29.
http://dx.doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058
Huda,  N.,  &  Arduana,  M.  (2021).  Pengaruh  Pengendalian  Internal  terhadap  Pencegahan Kecurangan  (Studi  Kasus  di  Baitul  Maal  Wan  Tamwil  Nahdlatul  Ulama  Jombang). Jurnal Akuntansi , 9(2), 56-66.
Indra,  Fryanti,  Auditya,  Lestari,  &  Setiawan.  (2017).  Strategi  Meningkatkan  Perekonomian Masyarakat  Daerah  Kabupaten  Seluma  Provinsi  Bengkulu  Melalui  Baitul  Mal  Wat Tamwil (BMT). Proceeding IAIN Batusangkar , 1(1), 313 – 318. Kamayanti, A. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi. Pengantar Religiositas Keilmuan. Jakarta: Penerbit Peneleh.
Karyono. (2013). Forensic Fraud. Yogyakarta: CV. Andi.
Khairunnisa, I., Mukhsin, M., & Roni, A. (2022). Strategi Keberlanjutan Baitul Maal Wat Tamwil di Kota Yogyakarta dengan Metode Alalytical Network Process. Al-Intaj. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , 8(1), 100-113. http://dx.doi.org/10.29300/aij.v8i1.6297 KNEKS. (2019). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis- baitul-maal-wat-tamwil-bmt.
Latif,  A.  C.  (2020).  Pembiayaan  Mudharabah  dan  Pembiayaan  Musyarakah  di  Perbankan Syariah.
Jurnal Ilmu Akuntansi dan BIsnis Syariah , 2(1), 10-22.
https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857
Marciano, B., Syam, A., Suyanto, & Ahma, N. (2021). Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia , 4(3), 113-324. http://dx.doi.org/10.32493/JABI.v4i3.y2021.p313-324
Massaro, M. D., & Bagnoli, C. (2009). Transparency and the Rhetorical Use of Citations to Robert Yin  in  Case  Study  Research. Meditari  Accountancy  Research ,  27(1),  44-71. https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2017-0202
Melina,  F.  (2020).  Pembiayaan  Murabahah  Di  Baitul  Maal  Wat  Tamwil. Islamic  Banking  and Finance , 3(2), 269 – 280. https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878
Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mulyadi. (2014). Auditing. Edisi Keenam. Jakarta: Selemba Empat.
Muna,  &  Haris.  (2018).  Pengaruh  Pengendalian  Internal  dan  Asimetri  Informasi  terhadap Kecenderungan  Keuangan  Akuntansi. Jurnal  Hita  Akuntansi,  Ekonomi  dan  Manajemen Bisnis , 6(1), 35-44. https://doi.org/10.30871/jaemb.v6i1.809 Nafisah, & Kuniawan, D. (2020). Analisis Pelayanan Karyawan Pada Produk Tabungan di BMT NU Pakong (Studi Kasus Layanan Antar Jemput). Jurnal of Islamic Economic and Social , 3(2), 177-194.
Najib, A. M. (2017). Penguatan Prinsip Syariah pada Produk Bamk Syariah. Jurnal Jurisprudence , 7(1), 15-28. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351
Pengadilan  Negeri  Medan.  (2021). Dirut  BMT  Amanah  Ray  Divonis  Penjara. Medan: https://www.pn-medankota.go.id/v3/.
Permana, H. S., & Adhiem, A. M. (2019). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber  Pembiayaan  Alternatif  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. Kajian Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan , 24(2), 103-112. http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v24i2.1862
Rahajeng,  K.  D.  (2022).  The  ethical  paradox  in  Islamic  cooperatives:  A  lesson  learned  from scandalous  fraud  cases  in  Indonesia’s  Baitul  Maal  Wat  Tamwil. Cogent  Business  & Management , 1-27, 9. https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2090208 Ridder, H. (2017). The Theory Contribution of Case Study Research Designs. Business Research , 10(2), 281-305). https:// doi.org/10.1007/s40685-017-0045-z
Robain,  W.,  &  Rahman,  A.  (2021).  Hirarki  Pencegahan  Fraud  (Konsep  Pengawasan  Bank Indoensia) Pada Akad Keuangan di Bank Syariah. Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu , 14(2), 239-246. https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/4074.
Rofi,  S.  M.  (2021).  Srategi  Penyelamatan  Pembiayaan  Bermasalah  pada  BMT  di  Kabupaten Brebes.
UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto , 1-138.
http://repository.uinsaizu.ac.id/11074/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pusta ka.pdf.
Sarono. (2020). Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum Dalam Aplikasinya. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , 657 – 667. Satibi, I. (2011). Teknik Penulisian Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung: Ceplas.
Silviana, P., Mohammad, Y. E., Eko, N. F., Widiyanto, b. C., & Ardian, A. (2020). Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Yogyakarta: CV. Budi Utama. Solekha,  Murdianah,  Lestari,  &  Asytuti.  (2021).  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Sebagai  Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori). Journal of Sharia Finance and Banking , 1(1), 44-58. https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647
Stamler,  &  Possamai.  (2014). Fraud  Prevention  and  Detection:  Warning  Signs  and  the  Red  Flag System. United States: CRC Press.
Sudarmanto, E., & Utami, K. C. (2021). Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal dalam
Perspektif Alquran. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7(01), 195-208. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1593
Sudjana,  K.,  &  Rizkison.  (2020).  Peran  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT)  dalam  Mewujudkan
Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6(2), 185-194.
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086
Sugiono,  &  Ela,  M.  (2022).  Upaya  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT)  NU  Dalam  Membangun Kepercayaan  Dan  Loyalitas  Nasabah  (Studi  Kasus:  BMT  NU  Cabang  Grujugan Bondowoso). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8(01), 561-570. doi:
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D. Bandung: CV Alfabeta.
The Institute of Internal Auditors (IIA). (2004). The Professional Practice Framework. Florida: The IIA Research Foundation.
Tuanakotta, T. M. (2007). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Tuanakotta, T. M. (2017). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat.
Tugiman, H. (2006). Standar Profesional Audit Internal. Yogyakarta: Kanisius.
Wrona,  T.,  &  Gunnesch,  M.  (2016).  The  One  Who  Sees  More  is  More  Right:  How  Theory Enhances  the  ‘Repertoire  to  Interpret’  in  Qualitative  Case  Study  Research. Journal  of Business Economics , 86(7), 723-749). https://doi. org/10.1007/s11573-015-0799-8 Yahdini, S. (2016). Analisis Pengembangan Model Sistem Pengendalian Internal dalam Proses Bisnis Untuk Mencegah Peluang Terjadinya Fraud (Studi Kasus pada Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera Sigaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). Jurnal Akuntansi Profesi , 6(1), 43-52. https://doi.org/10.23887/jap.v6i1.21082
Yin, R. K. (2013). Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo.