## PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(Studi positivisasi hukum Islam di Indonesia)
Arianto 1
Ariantotamanan12@gmail.com
H. Nur Ahid 2

## nurahid@iainkediri.ac.id

## Abstrak
Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan  produk  tertentu,  dan  menguji  keektifan  produk  tersebut.  Tulisan  ini berusaha mengulas secara singkat metode penelitian dan pengembangan (R&D) beserta tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan model yang dihasilkan.Fiqh  Keindonesiaan dapat diartikan sebagai sebuah konsep fiqh yang lebih berbasis lokal Indonesia. Tulisan ini  melakukan  pelacakan  historis  terkait  eksistensi  hukum  Islam  di  Indonesia  melalui teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang meliputi periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Hasbi As-Shiddiqi dan Hazairin merupakan dua tokoh penggagas fiqh model keindonesiaan tersebut, selain para  cendikiawan  lainnya.  Hasbi  Hasbi  termasuk  salah  seorang  pembaharu  yang menawarkan ide-idenya secara komprehensif, mulai dari konsep “fiqh Indonesia”-nya, sampai pembaharuan hukum yang meliputi prinsip dan sekaligus metodenya. Sedangkan Hazairin mengusulkan pengembangan suatu sistem warisan baru yang diinterpretasikan dan  dielaborasikan  berdasarkan  persepsi  skriptual  al-Qur’an  dan  Sunnah  bukanlah sistem patrilineal, tetapi bilateral, yakni model kekeluargaan. Formalisasi konsep fiqh yang  bernuansa  keindonesiaan  telah  menghasilkan  beberapa  produk  peraturan perundang-undangan penting yang secara formil maupun material, seperti UU tentang Hukum Perkawinan Islam, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang,  Seperti  PP,  Inpres  dan  Peraturan  MahkamahAgung,  dan  Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Kata kunci: Metode, Hukum Islam, Positivisasi, Pengembangan
1 Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri
2 Institut Agama Islam Negeri Kediri

## Abstract
Research  and  development  methods  are  research  methods  used  to  produce  certain products, and test the effectiveness of these products. This paper attempts to briefly review the research and development (R&D) method along with the stages that must be carried out and the resulting model. Indonesian fiqh can be interpreted as a fiqh concept that is more locally based in Indonesia. This paper traces the history of the existence of Islamic law in Indonesia through the theories of the application of Islamic law which includes the period of full acceptance of Islamic law and the period of acceptance of Islamic law by customary law. Hasbi As-Shiddiqi and Hazairin are the two pioneers of the Indonesian model of fiqh, apart from other scholars. Hasbi Hasbi is one of the reformers who offers his ideas comprehensively, starting from his concept of “Indonesian fiqh”, to legal reform that  includes  both  principles  and  methods.  Meanwhile,  Hazairin  proposes  the development of a new inheritance system which is interpreted and elaborated based on the scriptural perception of the Qur'an and Sunnah that is not a patrilineal system, but a bilateral, namely a family model. The formalization of the concept of fiqh with Indonesian nuances has resulted in several important legal and material products, such as the Law on Islamic Marriage Law, there are also other regulations under the Act, such as PP, Presidential Instruction and Regulations of the Supreme Court, and the Compilation of Islamic Law and the Compilation of Sharia Economic Law.
Keywords : Method, Islamic Law, Positivization, Development

## A. PENDAHULUAN
Hukum  Islam  adalah  syariat  Allah  S.W.T.  yang  bersifat  menyeluruh  yang mampu  menjangkau  dimensi  zaman,  tempat  dan  mampu  menjangkau  segala  kondisi subjek hukum (pengertian hukum postifi) atau mukallaf ( hukum Islam) berupa hukum- hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunah (syari‟ah), maupun  hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam dengan menggunakan ijtihad. 3
Hukum dalam kajian ushul fikih umumnya dimaksudkan sebagai hukum syariat yang   berarti   ketentuan   Allah   yang S.W.T. yang berkaitan dengan segala perbuatan hamba  seorang    mukallaf  yang  telah  diwajibkan  untuk  dilaksanakan  baik  berbentuk perintah, pilihan,  maupun  pertimbangan. 4 Sehingga  penulis  simpulkan  bahwa hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu,  Secara umum
3 Abdurrahman MPB. (2015). Harmonisasi Hukum  Adat dan Hukum Islam  bagi Pengembangan Hukum Nasional. Al- Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 03(06). hlm. 369.
4 Rahendra  Maya.  (2018).  Konstruk  Syariah  Hadits  Ahkam  (Syarah  Ahâdîts  Al-  Ahkâm)  dan  Format Pembelajarannya di Perguruan Tinggi: Sebuah Tawaran Metodologis. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 06(01). hlm. 25.
Hukum  Islam  adalah  the  living  law  atau  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  bukan iusconstitutum dan bukan pula ius constituendum. 5
The Living law tidak diformulasikan oleh negara, tetapi hukum itu hidup dalam alam  pikiran  dan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Ia  berpengaruh  dalam  kehidupan masyarakat dan kadang-kadang daya pengaruhnya bahkan mengalahkan hukum positif yang diformulasikan oleh negara. Hukum yang hidup itu bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakat. 6
Hukum  positif  disebut  juga  ius  constitutum  yang  berarti  kumpulan  asas  dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus  dan  ditegakkan  oleh  atau  melalui  pemerintah  atau  pengadian  dalam  Negara Indonesia. 7 P engertian  hukum  positif  menurut    Mahkamah  agung  Republik  Indonesia kumpulan  asas  dan  kaidah  hukum  tertulis  yang  ada  pada  saat  ini  sedang  berlaku  dan mengikat  secara  umum  atau  khusus  dan ditegakkan  oleh  atau  melalui  pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam  pengelompokan,  yaitu  antara  lain  dilihat  dari  sumbernya,  bentuknya,  isi materinya dan lain sebagainya. 8
Pada hakekatnya terdapat perbedaan esensial antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada  prinsip-prinsip  umum  yang  mendasari  perwujudan  satuan-satuan  gejala  yang  ada dalam  kehidupan  sosial  manusia,  sedangkan  pendekatan  kuantitatif  memusatkan perhatian  pada  gejala-gejala  yang  mempunyai  karakteristik  tertentu  dalam  kehidupan manusia yang biasa dinamakan variable.
Pendekatan  kuantitatif  hakekat  hubungan  antar  variabel  dianalisis  dengan menggunakan  teori  yang  obyektif  (pada  umumnya  menggunakan  statistik),  sedangkan dalam pendekatan kualitatif yang dianalisis bukannya variabel- variabel, yang sebetulnya adalah gejala-gejala, tetapi prinsip- prinsip umum  yang paling mendasar  yang menjadi landasan  perwujudan  satuan-satuan  gejala  tersebut,  yang  selanjutnya  dianalisis  dalam
5 Eka Sakti Habibullah. (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 05(10). hlm. 699.
6 Hukum  Islam  adalah  the  living  law,  ini  pandangan  Prof  Yusril  terkait  Fatwa  MUI  soal  atribut  natal https://www.salam-online.com.
7 .  Gede  Pantja  Astawa,  Dinamika  Hukum  dan  ilmu  Perundang-Undangan  di  Indonesia.(Bandung:  PT. Alumni, 2008), hal. 56
8 11http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/, diakses pada tanggal 12 Januari 20222, pukul 05.30 wib.
kaitannya  dengan  prinsip-prinsip  umum  satuan-satuan  gejala  yang  lain  dan/atau seperangkat teori yang berlaku.
Oleh  karena  itu,  sasaran  kajian  kuantitatif  adalah  gejala,  sedangkan  sasaran kajian  kualitatif  adalah  prinsip-prinsip  umum  perwujudan  gejala-gejala.  Dengan demikian  ungkapan  banyak  orang  yang  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  lebih rendah  tingkatannya  dibanding  penelitian  kuantitatif  jelas  tidak  benar.  Sering  ditemui para peneliti yang “memaksanakan diri” menggunakan metoda kuantitatif tanpa melihat esensi atau sasaran penelitian yang jelas. Hal tersebut mungkin dikarenakan kurangnya pengertian  mengenai  pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian,  termasuk  kekawatiran- kekawatiran  terhadap  obyektivitas  atau  validitas  penelitian  kualitatif.  Demikian  pula sebaliknya.
Terdapat  pendekatan  penelitian  yang  berusaha  menggabungkan  kedua pendekatan  penelitian  tersebut  di  atas  yaitu  metode  penelitian  dan  pengembangan (research  and  development).  Metode  penelitian  dan  pengembangan  adalah  metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keektifan produk  tersebut. 9 Tulisan  ini  berusaha  mengulas  secara  singkat  metode  penelitian  dan pengembangan  (R&D)  beserta tahapan-tahapan  yang  harus  dilakukan  dan  model  yang dihasilkan.
Metode  penelitian  dan  pengembangan  mampu  menggambarkan  dan menganalisa  bagaimana  existensi  hukum  Islam  sejak  dating  di  Indonesia  yang  masih bersifat norma yang diyakini masyarakat muslim sebagai rambu-rambu dalam interaksi social. Dengan sejalan perkembangan dinamika social dan fenomena social hukum Islam selain  sebagai  pedoman  hidup,  jauh  lebih  bermanfaat  bagi  umat  Islam  khususnya  dan warna  Negara  Indonesia  umumnya  apabila  norma-norma  hukum  yang  sudah  menjadi produk  dalaam  kehidupan  masyarakat  diformulasikan  menjadi  hukum  positif  yang  di tegakkan oleh Negara.

## B. METODE PENELITIAN
Sugiyono  berpendapat  bahwa,  metode  penelitian  dan  pengembangan  adalah metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  produk  tertentu,  dan  menguji
9 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta
keefektifan  produk  tersebut.  Untuk  dapat  menghasilkan  produk  tertentu  digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan (digunakan metode survey atau kualitatif) dan untuk  menguji  keefektifan  produk tersebut  supaya  dapat  berfungsi  di  masyarakat  luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keektifan produk tersebut (digunakan metode eksperimen). 10
Penelitian perkembangan ( Developmental studies ) merupakan penelitian untuk mencoba  mengetahui  perkembangan  subjek,  misalnya  perkembangan  kurikulum  dari waktu ke waktu kecenderungan perkembangan metode mengajar dalam satu kurikulum waktu, perkembangan bayi ditinjau dari fisik dan psikisnya, perkembangan alat peraga tampak dengar( audio-visual) yang sifatnya tumbuh menjadi lebih baik. 11
Lebih  lanjut  Borg  and  Gall  menyatakan  bahwa  untuk  penelitian  analisis kebutuhan sehingga mampu dihasilkan produk yang bersifat hipotetik sering digunakan metode penelitian dasar ( Basic research ). Selanjutnya untuk menguji produk yang masih bersifat  hipotetik  tersebut,  digunakan  eksperimen  atau  action  research.  Setelah  produk teruji,  maka  dapat  diaplikasikan.  Proses  pengujian  produk  dengan  eksperimen  tersebut dinamakan penelitian terapan (applied research). Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. 12
Penelitian  R&D  mengikuti  langkah-langkah  secara  siklus.  Langkah-langkah penelitian  atau  proses  pengembangan  ini  terdiri  atas  kajian  tentang  temuan  penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar belakang dimana produk itu akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan.
Penelitian pengembangan menurut Seels & Richey didefinisikan sebagai berikut :  “  Penelitian  pengembangan  sebagaimana  dibedakan  dengan  pengembangan pembelajaran  yang  sederhana,  didefinisikan  sebagai  kajian  secara  sistematik  untuk merancang,  mengembangkan,  dan  mengevaluasi  program-program,  proses  dan  hasil-
10 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.( Bandung : Alfabeta.2020)hlm.396.
11 Suharsimi Arikunto, Manajemen penelitian(PT.Rineka Cipta,Jakarta.2007)hlm.239
12 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.( Bandung : Alfabeta.2020)hlm.394
hasil  pembelajaran  yang  harus  memenuhi  kriteria  konsistensi  dan  keefektifan secarainternal. 13
Dalam bentuk yang paling sederhana penelitian dan pengembangan ini dapat berupa:
1. Kajian  tentang  proses  dan  dampak  rancangan  pengembangan  dan  upaya- upaya pengembangan tertentu atau khusus.
2. Suatu  situasi  dimana  seseorang  melakukan  atau  melaksanakan  rancangan pengembangan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan evaluasi dan mengkaji proses pada saat yang sama.
3. Kajian  tentang  rancangan,  pengembangan,  dan  proses  evaluasi pembelajaran  baik  yang  melibatkan  komponen  atau  proses  secara menyeluruh atau tertentu saja.
Jadi  penelitian  dan  pengembangan  bersifat  longitudinal  bertahap  bisa  multy years.  Penelitian  Hibah  Bersaing  yang  didanai  oleh  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi, adalah contoh penelitian R&D yang menghasilkan produk, sehingga metode yang digunakan  adalah  metode  penelitian  dan  pengembangan.  Produk  yang  ditemukan  bisa berupa  model,  pola,  prosedur,  sistem.  Dalam  bidang  pendidikan,  produk-produk  yang dihasilkan  melalui  penelitian  R&D  diharapkan  dapat  meningkatkan  produktivitas pendidikan,  yaitu  lulusan  yang  jumlahnya  banyak,  berkualitas,  dan  relevan  dengan kebutuhan.
Produk-produk  pendidikan  yang  dihasilkan  dapat  berupa  kurikulum  yang spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media pendidikan, buku ajar,  modul,  kompetensi  tenaga  kependidikan,  sistem  evaluasi,  model  uji  kompetensi, penataan  ruang  kelas  untuk  model  pembelajar  tertentu,  model  unit  produksi,  model manajemen, sistem pembinaan pegawai, sistem penggajian dan lain-lain.
Penelitian  dan  pengembangan  merupakan  pendekatan  penelitian  untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Produk yang dihasilkan  bisa  berbentuk  software,  ataupun  hardware  seperti  buku,  modul,  paket, program pembelajaran ataupun alat bantu belajar. Penelitian dan pengembangan berbeda
13 Barbara B. Seels,  & Richey, Rita C. Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya. Penerjemah Dewi S. Prawiradilaga dkk. (Jakarta: Kerjasama IPTPI LPTK UNJ.1994)
dengan penelitian biasa yang hanya menghasilkan saran-saran bagi perbaikan, penelitian dan pengembangan menghasilkan produk yang langsung bisa digunakan.

## Ruang Lingkup Penelitian dan Pengembangan
Setidaknya  ada  2  ruang  lingkup  penelitian  dan  pengembangan.  Pertama penelitian tentang proses dan dampak dari produk yang dihasilkan dari perencanaan dan penelitian  pengembangan,  kedua  penelitian  tentang  perancangan  dan  proses pengembangan secara keseluruhan atau komponen dari sebagian proses.
Produk  yang  dihasilkan  dalam  penelitian  dan  pengembangan  bisa  merupakan satu unit produk dan bisa pula hanya komponen dari satuan unit. Contoh satu unit produk seperti:  1  unit  mobil,  1  unit  pesawat  terbang,  I  unit  kurikulum  sekolah,  1  unit  system pelayanan. Contoh bagian komponen unit seperti:alat pembakaran bahan bakar, system bahan bakar modern pada sepeda motor, roda mobil, metode mengajar, system evaluasi, media pembelajaran, dll. Dalam penelitian tindakan terdiri dari dua unsur kata penelitian dan tindakan.
Dalam  penelitian  tindakan  tersusun  dari  2  kata:  penelitian  dan  tindakan  dan hubungan keduanya. Dalam penelitian tindakan kadangkala melakukan penelitian tanpa ada tindakan atau sebaliknya melakukan tindakan tanpa ada penelitian. Namun tidak bagi penelitian  dan  pengembanagn  yang  menggabungkan  keduanya  yaitu  melakukan  dan mengambil tindakan.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  secara  metodologis  penelitian  pengembangan mempunyai empat tingkatan kesulitan, yaitu: pertama meneliti tanpa menguji dalam arti peneliti  melakukan  penelitian  untuk  menghasilkan  rancangan,  tetapi  tidak  dilanjutkan dengan  membuat  produk  dan  mengujinya.  Kedua  menguji  tanpa  meneliti  dalam  arti peneliti  tidak  melakukan  penelitian  tetapi  langsung  menguji  produk  yang  ada.  ketiga meneliti dan menguji dalam mengembangkan produk yang telah ada dalam arti peneliti melakukan penelitian unruk mengembangkan produk  yang telah ada, membuat produk dan  menguji  keefektifan  produk  tsb.keempat  meneliti  dan  menguji  dalam  menciptkan produk  baru  dalam arti  peneliti  melakukan  penelitian  untuk menciptakan  praduk  baru, membuat produlk baru menguji keefektifan produk tersebut.
Metode  penelitian  dan  pengembangan  telah  banyak  digunakan  pada  bidang- bidang ilmu alam dan tehnik. Hampir semua produk teknologi, seperti alat-alat elektronik, kendaraan  bermotor,pesawat  terbang,  kapal  laut,  senjata,  obat-obatan,  alat-alat kedokteran,  bangunan  gedung  bertingkat  dan  alat-alat  rumah  tangga  yang  modern diproduk dan dikembangkan melalui penelitian dan pengembangkan. Namun demikian metode  penelitian  dan  pengembangan  juga  bias  digunakan  dalam  bidang  ilmu-ilmu social, seperti ekonomi, psikologi, social, sosiologi, pendidikan, manajemen, bisnis.

## Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan
Borg & Gall mengembangkan 10 tahapan dalam mengembangkan produk dan menciptakan produk baru, yaitu: 14

## 1. Research and information collecting
Di dalam  langkah pertama ini, studi literature yang berkaitan dengan permasalahan  yang  dikaji,  pengukuran  kebutuhan,  penelitian  dalam  skala  kecil,  dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitianadalah merupakan hal yang urgen. Penelitian ini dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu  yang  bila  didayagunakan  akan  memiliki  suatu  nilai  tambah  pada  produk  yang diteliti.  Masalah  adalah  peyimpangan  antara  yang  diharapkan  dengan  yang  terjadi. Pemberdayaan  akan  berakibat  pada  peningkatan  mutu  dan  akan  meningkatkan pendapatan  atau  keuntungan  dari  produk  yang  diteliti.  Masalah  juga  bisa  dijadikan sebagai potensi, apabila kita dapat mendayagunakannya. Sebagai contoh sampah dapat dijadikan  potensi  jika  kita  dapat  merubahnya  sebagai  sesuatu  yang  lebih  bermanfaat. Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik.
Misalnya  potensi  energy  angin  di  patai  harus  dapat  dikemukakan  data  berapa kekuatan dan kecepatan angina, berapa durasi dalam sehari, dari mana arah angina dan lain-lain.  Data  angin  tersebut  selanjutkan  dapat  digunakan  untuk  menrancang  kincir angina atau produk lainnya yang dapat menghasikan energy mekanik atay listrik.
Contoh lainnya, Bangsa Indonesia telah dipimpin oleh beberapa presidan dengan latar belakang yang bervariasi, tetapi setiap presiden belum mempu membawa kemajuan
14 W.R. Borg. dan M.D. Gall, Educational Research: An Introduction. (New York: Longman, 1983.)hlm. 775
dan  kemakmuran  bangsa  Indonesia.  Di  sini  masalahnya  adalah  kemajuan  dan kemakmuran. Untuk  itu masalah tersebut harus ditunjukkan dengan data empiric tentang belum maju dan makmurnya bangsa Indonesia. Data tentang kemajuan bangsa Indonesia dari segi sumber daya manusia dapat ditunjukkan dengan Hukum Development Index. Pada  tahun  2003  HDI  menduduki  ranking  112  dari  179  negara.  Dari  segi  teknologi, hamper  belum  ada  produk  teknologi  canggih  yang  ditemukan  bangsa  Indonesia  yang memproduksi masal. Mobil, motor, perlatan rumah tangga yang modern hamper semua produk  asing.  Masalah  kemakmuran  bangsa  Indonesia  dapat  ditunjukkan  melalui  data Antara lain data tentang angka kemiskinan dan data tentang daya beli masyarakat.
2. Mengumpulkan informasi dan perencanaan
Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara faktual, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi dan studi literatur yang dapat digunakan sebagai bahan  untuk  perencanaan  produk  tertentu  yang  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah tersebut.
Studi  ini  ditujukan  untuk  menemukan  konsep-konsep  atau  landasan-landasan teoretis  yang  memperkuat  suatu,  produk.  Produk  pendidikan,  terutama  produk  yang berbentuk model, program, sistem, pendekatan,software dan sejenisnya memiliki dasar- dasar  konsep  atau  teori  tertentu.  Untuk  menggali  konsep-konsep  atau  teori-teori  yang mendukung suatu produk perlu dilakukan kajian literatur secara intensif. Melalui studi literatur juga dikaji ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi-kondisi pendukung  agar  produk  dapat  digunakan  atau  diimplementasikan  secara  optimal, serta keunggulan  dan  keter-batasannya.  Studi  literatur  juga  diperlukan  untuk  mengetahui langkah-langkah yang paling tepat dalam pengembangan produk tersebut.
Contoh, penelitian dengan target menghasilkan system dan metode kerja yang didukung alat tertentu untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan di Rumah sakit simpang  lima  Gumul  Kabupaten  Kediri.  Dalam  hal  ini  peneliti  perlu  melakukan penelitian unit-unit pelayanan rumah sakit apa saja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalkan peneliti menemukan 8 unit pelayanan masyarakat di rumah sakit dan  selanjutnya  meneliti  produktivitas  pelayanan  tersebut.  Misalnya  dalam  penelitian menemukan  tingkat  produktivitas  yang  rendah  disbanding  dengan  tempat  lain,  maka peneliti harus menganalisa sebab-sebab apakah karena SDM, system kerja, atau mungkin masyarakat yang tidak disiplin.

## 3. Develop preliminary form of product/ Desain Produk
Produk  yang  dihasilkan  dalam  produk  penelitian  research  and  development bermacam-macam. Sebagai contoh dalam bidang tekhnologi, orientasi produk teknologi yang dapat dimafaatkan untuk kehidupan manusia adalah produk yang berkualitas, hemat energi, menarik, harga murah, bobot ringan, ergonomis, dan bermanfaat ganda. Contoh, computer  yang  berfungsi  untuk  pengetikan,  gambar,analisis,bias  untuk  TV,  Tape, camerat telepon. Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, sehingga dapat  digunakan  sebagai  pegangan  untuk  menilai  dan  membuatnya  serta  memudahkan fihak  lain  untuk  memulainya.  Desain  sistem  ini  masih  bersifat  hipotetik  karena efektivitasnya  belum  terbukti,  dan  akan  dapat  diketahui  setelah  melalui  pengujian- pengujian.
4. Preliminary field testing/ Validasi Desain
Validasi  desain  merupakan  proses  kegiatan  untuk  menilai  apakah  rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau  tidak.  Dikatakan  secara  rasional,  karena  validasi  disini  masih  bersifat  penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan.
Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga  ahli    yang  sudah  berpengalaman  untuk  menilai  produk  baru  yang  dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui  kelemahan  dan  kekuatannya.  Validasi  desain  dapat  dilakukan  dalam  forum diskusi. Sebelum diskusi peneliti mempresentasikan proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya.
5. Main product revision/ Perbaikan Desain
Setelah  desain  produk,  divalidasi  melalui  diskusi  dengan  pakar  dan  para  ahli lainnya.  Maka  akan  dapat  diketahui  kelemahannya.  Kelemahan  tersebut  selanjutnya dicoba  untuk  dikurangi  dengan  cara  memperbaiki  desain.  Yang  bertugas  memperbaiki desain adalah peneliti yang mau menghasilkan produk tersebut.
6. Main field testing/ Uji coba Produk
Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba dahulu. Tetapi harus dibuat terlebih dahulu, menghasilkan produk, dan produk tersebut yang diujicoba. Pengujian  dapat  dilakukan  dengan  ekperimen  yaitu  membandingkan  efektivitas  dan efesiensi sistem kerja lama dengan yang baru.
7. Operational product revision/ Revisi Produk
Pengujian  produk  pada  sampel  yang  terbatas  tersebut  menunjukkan  bahwa kinerja  sistem  kerja  baru  ternyata  yang  lebih  baik  dari  sistem  lama.  Perbedaan  sangat signifikan, sehingga sistem kerja baru tersebut dapat diberlakukan
8. Operational field testing/ Ujicoba Pemakaian
Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu  penting,  maka  selanjutnya  produk  yang  berupa  sistem  kerja  baru  tersebut diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang luas. Dalam operasinya sistem kerja baru  tersebut,  tetap  harus  dinilai  kekurangan  atau  hambatan  yang  muncul  guna  untuk perbaikan lebih lanjut.
9. Final product revision/ Revisi Produk
Revisi  produk  ini  dilakukan,  apabila  dalam  perbaikan  kondisi  nyata  terdapat kekurangan  dan  kelebihan.  Dalam  uji  pemakaian,  sebaiknya  pembuat  produk  selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk dalam hal ini adalah sistem kerja.
10. Dissemination and implementation/ Pembuatan Produk Masal
Pembuatan  produk  masal  ini  dilakukan  apabila  produk  yang  telah  diujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. Sebagai contoh pembuatan mesin untuk mengubah sampah menjadi bahan yang bermanfaat, akan diproduksi masal apabila berdasarkan  studi  kelayakan  baik  dari  aspek  teknologi,  ekonomi  dan  ligkungan memenuhi. Jadi untuk memproduksi pengusaha dan peneliti harus bekerja sama.

## Model Sebagai Produk R&D
Yang Ying Ming dkk menyatakan bahwa model adalah  suatu deskripsi naratif untuk  menggambarkan  prosedur  atau  langkah-langkah  dalam  mencapai  satu  tujuan khusus, dan langkah-langkah tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau  kegagalan  dalam  mencapai  tujuan. 15 Sementara  Law  dan  Kelton  dan  Sudarman mengemukakan  bahwa  model  adalah  representasi  suatu  sistem  yang  dipandang  dapat mewakili sistem yang sesungguhnya. 16
15 Ming-Ying Yang, Manlai You, Fei-Chuan Chen. Competencies and Qualification for Industrial Design Jobs:  Inplications  for  Design  Practice,  Education,  and  Student  Career  Guidance.  (Elsevier  Ltd. 2005)hlm.167-168.
16 A.M  Law  dan  W.D  Kelton,    1991.  Simulating  Modelling  and  Analysis.  (New  York:  Mc.  Graw  Hill. Inc.1991)hlm.5.
Perumusan model itu sendiri menurut Widodo memiliki tujuan sebagai berikut (1)  memberikan  deskripsi  tentang  kerja  sistem  untuk  periode  tertentu  di  mana  di dalamnya  secara  implisit  terdapat  seperangkat  aturan  untuk  melaksanakan  perubahan, atau  memprediksi  cara  sistem  beroperasi  di  masa  datang;  (2)  memberikan  deskripsi tentang  fenomena  tertentu  menurut  diferensiasi  waktu  atau  memproduksi  seperangkat aturan  yang  bernilai  bagi  keteraturan  sebuah  sistem;  (3)  memproduksi  model  yang mempresentasikan data dan format ringkas dengan kompleksitas rendah. 17
Definisi  yang  telah  dikemukakan  di  atas  dapat  dimaknai  jika  suatu  model merupakan  suatu  desain  yang  menggambarkan  bekerjanya  suatu  sistem  dalam  bentuk bagan  yang  menghubungkan bagan  atau  tahapan  melalui  langkah-langkah  spesifik  dan dapat  dipergunakan  mengukur  keberhasilan  untuk  tujuan  mengembangkan  keputusan secara valid. Keabsahan suatu model dapat dipertanggungjawabkan karena model disusun melalui pengkajian teoritis dan prosedur ilmiah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Positivisasi  Hukum Islam Sebuah Kebutuhan
Positivisasi hukum Islam  menurut penulis adalah bagaimana hukum Islam yang ada  selama  ini  diatur  secara  politik  menjadi  bagian  dari  hukum  nasional  Indonesia, sehingga  menjadi  Hukum  positif  yang  terhimpun  dalam  kumpulan  asas  dan  kaidah hukum tertulis. Hukum positif tersebut pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara  Indonesia.  Hukum  positif  dapat  diklasifikasikan  kedalam  berbagai  macam pengelompokan,  antara  lain  dilihat  dari  sumbernya,  bentuknya,  isi  materinya  dan  lain sebagainya.
Salah  satu  interpretasi  tentang  sumber  hukum  dapat  diartikan  sebagai-bahan yang  digunakan  sebagai  dasar  oleh  pengadilan  dalam  memutus  perkara.  Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu: 18
17 JokoWidodo,  Perencanaan Pendidikan di Sekolah Kejuruan; Disertasi. (Bandung: PPS IKIP Bandung. 2005.)
18 Budi Ruhiatudin, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Teras), 2009, hal. 29-30.
a.  Sebagai asas hukum yang mengandung  maksud  sesuatu yang merupakan permulaan  hukum,  misalnya  kehendak  Tuhan,  akal  manusia  jiwa  bangsa dan sebagainya.
b.  Menunjukkan  hukum  terdahulu  yang  memberi  bahan  kepada  hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
c.  Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
d.  Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undan-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
e.  Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.
Ide  pembaharuan  hukumnya  sebagian  mulai  masuk  dalam  diskursus  hukum Islam di Indonesia pada tahun 1940 dan kemudian diulangi lagi pada tahun 1961. Gagasan utamanya  adalah  pentingnya  formulasi  fiqh  Indonesia.  Menurut  Hasbi,  fiqh  Indonesia adalah fiqh yang sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat Indonesia. Artinya fiqh yang  berkepribadian  Indonesia.  Menurut  pengamatannya,  jika  fiqh  diharapkan  bisa dipakai dan memasyarakat di Indonesia, maka ia bukan saja harus mampu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat dengan adil dan mashlahah, tapi fiqh juga  harus  mudah  dipahami  dan  tidak  asing.  Menurutnya  fiqh  yang  berkepribadian Indonesia dapat diwujudkan. Jika ‘urf di Arab bisa menjadi sumber fiqh yang berlaku di Arab,  maka  ‘urf  Indonesia  tentunya  juga  bisa  menjadi  sumber  hukum  yang  bisa ditetapkan di Indonesia. 19
Pada awal tahun 1960-an, datangnya para sarjana muslim Nusantara yang belajar di  Universitas-universitas  Barat  serta  Timur  Tengah  turut  mewarnai  dinamika  hukum Islam  (fiqih)  di Indonesia.  Kebanyakan  para  sarjana  tersebut  berpikiran  rasional. Pemahaman  fiqih  yang  mereka  kemukakan  tampak  berbeda  dari  dua  corak  yang  telah ada,  namun  ide-ide  pembaharuan  yang  mereka  lontarkan  lebih  kental  dengan  nuansa keindonesiaan.  Inilah  masa  dimana  pembaharuan  pemikiran  Islam  terjadi  baik  dalam bidang kajian studi ilmu-ilmu tafsir, hadis, fiqih, tasawuf, dan sebagainya. Tokoh-tokoh yang muncul pada era ini diantaranya Pada tahun 1987, Munawir menawarkan kaji ulang
19 Lihat pemikiran Hasbi as-Shiddiqi dalam karya-karyanya berikut: Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman.  Yogyakarta  :  IAIN  Sunan  Kalijaga,  1961,  Dinamika  dan  Elastisitas  Hukum  Islam.  Jakarta  : Tintamas, 1975, dan Beberapa Permasalahan Hukum Islam. Jakarta : Tintamas, 1975.
terhadap interpretasi hukum Islam, dengan menekankan pada perubahan ’urf, maslahat, dan  mafsadat  -  yang  populer  sebagai  ”Reaktualisasi  hukum  Islam”-  walau  Munawir menyebutnya ”Dinamika Hukum Islam”. 20
Di tahun yang sama, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengemukakan gagasan ”Pribumisasi  Islam”  dan  Masdar  F.  Mas’udi  menawarkan  konsep  ”Zakat  sebagai Pajak”. 21 Jauh  sebelum  teori-teori  keindonesiaan  hukum  Islam  ini  muncul,  pada  tahun 1940,  Hasbi  telah  mengemukakan  gagasan  tentang  perlunya  pembentukan  ”Fiqh Indonesia”,  yang  pada  tahun  1961  ia  definisikan  sebagai  ”fiqh  yang  ditentukan berdasarkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia”. 22
Dalam kurun waktu yang relatif sama muncul pula para pembaharu Islam dengan pemikiran  yang  bercorak  rasional  keindonesiaan  seperti  Harun  Nasution,  Nurkholis Madjid,  Quraish  Shihab,  Sa’id  Aqil  Siraj,  dan  lainnya,  yang  menyerukan  pentingnya reinterpretasi  ajaran  agama  Islam  dengan  fungsionalisasi  akal  secara  proporsional. Menurut pandangan para pembaharu modern tersebut, cara berpikir tekstual-tradisional - yaitu menempatkan teks al-Qur’an dan Sunnah sebagai pijakan utama dalam menentukan segala aktivitas kehidupannya tanpa memberikan porsi yang lebih luas kepada peran akal – tidak akan mampu menjawab permasalahan umat Islam modern, apalagi permasalahan pada umat Islam yang sama sekali berbeda kultur dan adatnya dari bangsa Arab, tentunya tidak  bisa  diselesaikan  dengan  cara  berpikir  tradisionalis-konservatif.  Ketentuan- ketentuan teks al- Qur’an dan Sunnah yang jelas dan rinci, dan kitab-kitab karya para ahli hukum  Islam  tradisionalditerima  tanpa  interpretasi  ulang-  diyakini  tidak  akan  mampu memberikan  solusi  yang  memadai  dalam  menjawab  realitas  konkret  saat  ini. 23 Perkembangan social kemasyarakatan yang berubah dibutuhkan sebuah pola piker baru dalam hukum Islam yang lebih rasionalis.
Gerakan Hasbi  dalam  menciptakan  suatu  madzhab Indonesia menandai  perubahan  signifikan  dalam  pemikirannya,  dan  secara  umum,  dalam perkembangan Islam Indonesia. Meskipun pada awalnya dia tertarik terhadap reformisme
20 Munawir  Sjadzali,  Reaktualisasi  Ajaran  Islam,  dalam  Polemik  Reaktualisasi  Ajaran  Islam,  ed.,  Iqbal Abdurrauf Sainima, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1980), h.1.
21 Masdar  F.  Mas’udi,  Agama  Keadilan  :Risalah  Zakat  (pajak)  dalam  Islam,  edisi  ke-3,  (Jakarta  :  P3M, 1993).
22 Hasbi Ash Shiddieqy, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman,
(Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1961), h. 24.
23 Abdullah  Ahmad  An-Na’im.  Shari’a  and  Islamic  Family  Law:  Transition  and  Transformation.  (New York: Emory University, 2002). h. 20.
skriptualis  dari  PERSIS,  namun  kemudian  ia  meninggalkannya.  Baik  A.  Hassan  (juru bicara PERSIS yang cukup terkenal) dan Hasbi membuka kembali upaya ijtihâd, tetapi mereka memahami istilah tersebut dengan cara  yang berbeda. A.  Hassan dan sebagian besar koleganya di PERSIS, secara khusus memahami ijtihâd sebagai suatu upaya dimana (kesalahan)  interpretasi  ([mis]interpretation)  masa  lalu  terhadap  hukum  dapat diidentifikasi dan dieliminasi dalam proses ”kembali pada Qur’an dan Sunnah,” dengan meminjam istilah Moenawar Chalil. 24
Bagi  Hasbi,  dialektika  Antara  adat  dan  hukum  merupakan  hal  penting  dalam menyusun  fikh  bernuansa  ketimuran  yang  berbeda  dengan  fikh  arab.  Usaha  yang ditempuh Hasbi adalah  purifikasi doktrin beragama dan  hukum agar hukum lebih sesuai dengan  situasi  kontemporer.  Artinya  secara  kontekstual  mengaplikasikan  hukum  pada kondisi  kontemporer  yang  berarti  ”mengindonesiakan”)  wacana  tentang  jurisprudensi Islam. Hasbi mengupayakan hal ini melalui sebuah penegasan terhadap suatu pemahaman hubungan  antara  adat  dan  hukum  Islam  yang  lebih  memandang  keduanya  sebagai hubungan komplementer dari pada hubungan antagonistic.
Ada  dua kecenderungan utama tema  tentang  fiqh  keindonesiaan,  yaitu cita-cita  untuk  membangun  hukum  Islam  yang  berciri  khas  Indonesia  dengan  cara membebaskan  budaya  Indonesia  dari  budaya  Arab  dan  menjadikan  adat  Indonesia sebagai salah satu sumber hukum Islam di Indonesia. Kecenderungan pertama ini ditandai dengan lahirnya konsep-konsep pembaharuan hukum Islam yang kental dengan nuansa keindonesiaan.  Misalnya  pada  awal  tahun  1950-an,  Hazairin  menawarkan  konsep ”Mazhab  Nasional”,  walaupun  bertulang  punggung  mazhab  Syafi’i,  tetapi  mazhab nasional  membatasi  ruang  lingkupnya  pada  hukum- hukum non-ibadah yang belum diijtihâdikan undang-undang oleh Negara. 25
Kecenderungan  yang  kedua  adalah  keindonesiaan  hukum  Islam  yang berorientasi konstitusional. Ini dimotori oleh tokoh- tokoh umum yang menguasai sistem hukum Indonesia, tetapi kurang mendalami prinsip-prinsip “kembali kepada  Al-Qurân
24 Michael  Feener, Gerakan Indonesia Menuju Mazhab Nasional, Jurnal Ulumuddin, Volume IV, Tahun III, Januari-Juni 2009.
25 Hazairin, Hukum Kewarganegaraan Nasional, Jakarta: Tintamas, 1982, h. 6.
dan Sunnah”. Cita-cita agar hukum Islam diwujudkankan dalam Undang-undang Dasar Negara dicuatkan kembali oleh wakil- wakil umat Islam dalam BPUPKI. 26
Dalam kenyataan lebih konkret, terdapat beberapa produk peraturan perundang- undangan  yang  secara  formil  maupun  material  tegas  memiliki  muatan  yuridis  hukum Islam,  antara lain:
1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan
2. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agarna (Kini UU No. 3 Tahun 2006)
3. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syari’ah (Kini UU No. 10 Tahun 1998)
4. UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pangelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)
6. UU  No.  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Otonomi  Khusus Nangroe Aceh Darussalam
7. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
8. UU No. 4 1 Tahun 2004 tentang Wakaf
9. UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari’ah Negara
10.  UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah Di samping tingkatannya yang berupa Undang- undang,
juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain:
a. PP No.9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan
b. PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
c. PP No.72 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
d. Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (yang mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan wakaf Islam)
26 Ahmad  Syafi’i  Ma’arif,  Islam  dan  Masalah  Kenegaraan:  Studi  tentang  Peratiran  dalam  Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 1985, hh. 101-126.
e. Inpres No.4 Tahun 2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD
f. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi

## Hukum Ekonomi Syariah

## Analisa Positivisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Langkah-Langkah Metode Penelitian dan Pengembangan
Langkah  awal  dalam  penelitian  dan  pengembangan  adalah  apa  yang  disebut dengan  research  and  information  collecting  yaitu  mencari  masalah.  Masalah  dalam perspektif  hukum  adalah  ketika  norma  yang  tertulis  di  dalam  peraturan  dalam  hal  ini adalah fikh tidak relevan dengan kontek kehidupan masyarakat. Langkah kedua dengan melakukan desain produk yaitu hukum baru yang dianggap lebih mengayomi kedudukan seseorang.  Dalam  kontek  ini  penulis  mengambil  contoh  seorang  tokoh  Hazairin  dalam memformulasikan  hukum  waris  Islam  menjadi  hukum  waris  bernuansa  keIndonesiaan yang lebih menonjolkan sisi keadilan.
Cucu  adalah  keturunan  garis  lurus  ke  bawah  yang  dimana  kedudukannya  itu disamakan dengan anak, ia berhak menjadi ahli waris dan bahkan dalam hal tertentu ia menjadi ahli waris bersamaan dengan anak si pewaris. Namun demikian, kedudukan cucu sebagai ahli waris tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris, apakah hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki atau termasuk pula cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan.
Menurut ajaran kewarisan Sunni, dalam hal pergantian tempat, cucu yang berhak mewaris  hanyalah  cucu  laki-laki  dan  cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki  pewaris, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan pewaris tidak dapat mewaris. Sayuti Thalib mengartikan ajaran ini ke dalam garis hukum sebagai berikut: 27
a.  Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki kalau tidak  ada  anak  laki-laki  dan  tidak  ada  anak  perempuan.  Cucu  laki-laki  ini mewaris dan menghijab sama seperti anak lak-laki.
b.  Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan kalau  tidak  ada  anak  laki-laki  dan  tidak  ada  anak  perempuan.  Cucu perempuan ini mewaris dan menghijab sama seperti anak perempuan.
27 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesi, Bina Aksara, Jakarta. 1982, hal. 145-146.
c.  Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak mewaris jika ada anak laki-laki.
Jika ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang cucu laki- laki,  maka  anak  perempuan  itu  mendapat  ½  harta  peninggalan  sedangkan cucu laki- laki melalui anak laki-laki itu mendapat sisa. Cucu melalui anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan baru berhak tampil sebagai ahli waris jika: Sudah tidak ada ashabul furudh (orang yang berhak mewaris) atau ashabah sama sekali.
Menurut  Hazairin,  hukum  waris  pengganti  sudah  ada  di  dalam  nash  al-yang tertulis di  dalam Surat An Nisa ayat 33 yang artinya
“dan  bagi  tiap-tiap  orang kami  membuat  mawali  (waris  pengganti)  dari  apa yang  telah  ditinggalkan  oleh  ibu  bapaknya  dan  kerabat  dekatnya  dan  orang  yang mengikat janji denganmu maka berilah mereka bagiannya”.
Menurut Hazairin, maksud mengadakan ahli waris untuk si fulan adalah bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya seandainya dia hidup dari harta peninggalan itu, dibagi-bagikan  kepada  mawalinya  itu,  bukan  sebagai  ahli  warisnya  tetapi  sebagai  ahli waris-ahli waris ibu atau bapaknya yang meninggalkan harta itu. 28
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  penulis memahami  pemikiran  Hazairin  bahwa kedudukan cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya secara penuh sebagai ahli waris. Selain itu, kedudukan kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dapat pula  menggantikan  posisi  anaknya  sebagai  ahli  waris  pengganti.  Cucu  dapat menggantikan  kedudukan ayahnya  yang  telah meninggal  dunia lebih  dahulu meskipun pewaris  mempunyai  anak  laki-laki  lain  yang  masih  hidup. Dan  menarik  dari  interpretasi Hazairin bahwa yang disebut cucu tersebut tidak dibedakan apakah cucu laki- laki ataupun cucu  perempuan,  baik  dari  anak  laki-laki  maupun  dari  anak  perempuan  semua  boleh menggantikan posisi orang tuanya.
Ajaran  kewarisan  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Hazairin  ini  adalah  untuk memperjuangkan hak warisan bagi ahli waris yang ditinggal mati lebih dulu oleh orang tuanya atau ahli waris yang menghubungkannya. Ajaran ini berbeda dengan ajaran Sunni yang  menempatkan  cucu  sebagai  dzawwil  arham  seperti  yang  telah  dipaparkan sebelumnya. Dengan ajaran seperti yang diikemukakan oleh Hazairin ini, maka seorang
28 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menu rut Qur’an dan Hadith, Tintamas Indonesia, Jakarta. 1982., hal. 29
anak  yang  ditinggal  mati  oleh  orang  tuanya  dapat  memperoleh  bagian  warisan  sesuai dengan  bagian  yang  sedianya  akan  diterima  oleh  orang  tuanya  apabila  orang  tuanya tersebut masih hidup.
Sedikit banyaknya bagian  yang akan diterima ahli waris pengganti ditentukan dari  jenis  kelamin  ahli  waris  yang  diganti  yang  sedianya  menerima  harta  warisan dari pewaris. Jika sekiranya ahli waris  yang diganti itu wanita (misalnya anak wanita  yang meninggal lebih dahulu dari pewaris), maka bagian yang diberikan kepada ahli waris yang menggantikannya  itu  sesuai  dengan  jumlah  yang  sedianya  akan  diterima  anak  wanita pewaris  tersebut  walaupun  ahli  waris  pengganti  itu  laki-laki.  Dengan  cara  seperti  itu, maka ahli waris efektif lainnya tidak merasa dirugikan haknya.
Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah:
a.  Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
b.  Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup.
Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan mengenai bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
Konsep Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris yang meninggal dahulu diberikan kepada anak keturunannyaagar mereka mampu menjaga kelangsungan hidup keluarga berjalan terus juga mempererat tali persaudaraan antara keluarga pewaris pertama para paman dengan ahli  waris  pengganti  (keponakan).  Hukum  kewarisan  telah  melembagakan  ahli  waris pengganti ke dalam dan telah melaksanakannya walaupun belum dalam bentuk undang- undang, tapi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam.konsep.
Secara  normatif,  pembagian  warisan  hanya  bisa  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  yang  tertera  secara  konkrit  dalam  Al  Qur‟an  dan  Al  Sunnah.  Namun  dalam kenyataannya di masyarakat diperlukan ijtihad untuk mengakomodir rasa keadilan dalam kehidupan keluarga.

## D. PENUTUP
Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk  menghasilkan  produk  tertentu,  dan  menguji  keektifan  produk  tersebut  Metode penelitian  dan  pengembangan  mampu  menggambarkan  dan  menganalisa  bagaimana existensi hukum Islam sejak  pertama mendarat di bumi Nusantara yang masih bersifat norma yang diyakini masyarakat muslim sebagai rambu-rambu dalam interaksi social.
Ide  pembaharuan  hukumnya  sebagian  mulai  masuk  dalam  diskursus  hukum Islam di Indonesia pada tahun 1940 dan kemudian diulangi lagi pada tahun 1961. Gagasan utamanya  adalah  pentingnya  formulasi  fiqh  Indonesia.  Menurut  Hasbi,  fiqh  Indonesia adalah fiqh yang sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat Indonesia. Artinya fiqh yang berkepribadian Indonesia fikh yang  mampu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat dengan adil dan mashlahah.
Bentuk konkrit penemuan produk baru dalam hukum Islam adalah tersusunnya kompilasi hukum Islam pasal 185 ayat 1 dan 2 yang memberikan sikap kepedulian para mujtahid untuk memberikan bagian  tertentu kepada ahli waris pengganti dalam hal ini adalah cucu. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah:
a. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
b. Orang  yang  digantikan  oleh  anaknya  tersebut  merupakan  ahli  waris andaikata ia masih hidup.
Pasal 185 ayat (2) kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

## DAFTAR PUSTAKA
Astawa,    Gede  Pantja  Dinamika  Hukum  dan  ilmu  Perundang-Undangan  di Indonesia.(Bandung: PT. Alumni, 2008)
http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id
A.M Law dan W.D Kelton,   Simulating Modelling and Analysis. (New York: Mc. Graw Hill. Inc.1991)
………… dan W.D Kelton,  1991. Simulating Modelling and Analysis. (New York: Mc. Graw Hill. Inc.1991)hlm.5.
An-Na’im,  Abdullah  Ahmad.  Shari’a  and  Islamic  Family  Law:  Transition  and Transformation. (New York: Emory University, 2002)
Abdurrahman  MPB.  (2015).  Harmonisasi  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  bagi Pengembangan Hukum Nasional. Al- Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 03(06)
Ma’arif, Ahmad Syafi’i Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Peratiran dalam Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 1985
Arikunto, Suharsimi.2007  Manajemen penelitian(PT.Rineka Cipta,Jakarta.    Barbara
Barbara B. Seels,  & Richey, Rita C. Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya.
Penerjemah  Dewi  S.  Prawiradilaga  dkk.  (Jakarta:  Kerjasama  IPTPI  LPTK UNJ.1994)
………….B.  Seels,    &  Richey,  Rita  C.  Teknologi  Pembelajaran:  Definisi  dan Kawasannya.  Penerjemah  Dewi  S.  Prawiradilaga  dkk.  (Jakarta:  Kerjasama IPTPI LPTK UNJ.1994)
Borg.    W.R.      dan  Gall, M.D.    Educational  Research:  An  Introduction.  (New  York: Longman, 1983.)
Ruhiatudin,Budi Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Teras), 2009
Habibullah, Eka Sakti (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional.
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Shiddieqy, Hasbi Ash Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman,
Hazairin, Hukum Kewarganegaraan Nasional, Jakarta: Tintamas, 1982
………… Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur’an dan Hadith, Tintamas Indonesia,
Jakarta. 1982
https://www.salam-online.com.
Widodo,  Joko,  Perencanaan Pendidikan di Sekolah Kejuruan; Disertasi. (Bandung: PPS IKIP Bandung. 2005.)
Shiddiqi,  Hasbi ash- dalam karya-karyanya berikut: Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman. Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1961, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam. Jakarta : Tintamas, 1975, dan Beberapa Permasalahan Hukum Islam. Jakarta : Tintamas, 1975.
Mas’udi,    Masdar  F.  Agama  Keadilan  :Risalah  Zakat  (pajak)  dalam  Islam, edisi  ke-3,
(Jakarta : P3M, 1993)
Feener,      Michael  Gerakan  Indonesia  Menuju  Mazhab  Nasional,  Jurnal  Ulumuddin, Volume IV, Tahun III, Januari-Juni 2009.
Ming-Ying  Yang,  Manlai  You,  Fei-Chuan  Chen.  Competencies  and  Qualification  for Industrial  Design  Jobs:  Inplications  for  Design  Practice,  Education,  and Student Career Guidance. (Elsevier Ltd.  2005)
Yang,    Ming-Ying  Manlai  You,  Fei-Chuan  Chen.  Competencies  and  Qualification  for Industrial  Design  Jobs:  Inplications  for  Design  Practice,  Education,  and Student Career Guidance. (Elsevier Ltd.  2005)
Sjadzali,      Munawir  Reaktualisasi  Ajaran  Islam,  dalam  Polemik  Reaktualisasi  Ajaran Islam, ed., Iqbal Abdurrauf Sainima, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1980)
Rahendra Maya. (2018). Konstruk Syariah Hadits Ahkam (Syarah Ahâdîts Al- Ahkâm) dan  Format  Pembelajarannya  di  Perguruan  Tinggi:  Sebuah  Tawaran Metodologis. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 06(01)
Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesi, Bina Aksara, Jakarta. 1982
Seels,    &  Richey,  Rita  C.  Teknologi  Pembelajaran:  Definisi  dan  Kawasannya.
Penerjemah  Dewi  S.  Prawiradilaga  dkk.  (Jakarta:  Kerjasama  IPTPI  LPTK UNJ.1994)
Sugiyono.  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta.2009
Arikunto,   Suharsimi Manajemen penelitian(PT.Rineka Cipta,Jakarta.2007)
W.R.  Borg.  dan  M.D.  Gall,  Educational  Research:  An  Introduction.  (New  York:
Longman, 1983.)hlm. 775
W.R.  Borg.  dan  M.D.  Gall,  Educational  Research:  An  Introduction.  (New  York:
Longman, 1983.)hlm. 775
Widodo joko,  Perencanaan Pendidikan di Sekolah Kejuruan; Disertasi. (Bandung: PPS IKIP Bandung. 2005.)