## Sebaran Spasial Industri Mikro Kecil dan Hubungannya dengan Infrastruktur Ekonomi di Kabupaten Banyumas
Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti, Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
Masuk: 25 07 2023 / Diterima: 02 10 2023 / Dipublikasi: 31 12 2023
Abstract Micro and small industries (IMK) in Kabupaten Banyumas dominate more than 90% of the total number  of  industries  in  Kabupaten  Banyumas.  The  development  of  IMK  so  that  it  has  a  significant influence  on  the  economy  of  Kabupaten  Banyumas  cannot  be  separated  from  the  development  of economic infrastructure. Therefore, the purpose of this study is to determine the spatial distribution pattern of  IMK  and  its  relationship  with  economic  infrastructure;  limited  to  market  infrastructure,  cooperatives, banks, roads, and Base Transceiver Station (BTS); in Kabupaten Banyumas. Based on the results of data analysis on the distribution of IMK using Moran Index and hotspot analysis, IMK in Kabupaten Banyumas is  concentrated  in  Kecamatan  Tambak. The  relationship  between IMK  and  each  economic  infrastructure based on the results of the Spearman Rank test coefficient shows that most economic infrastructures have a very weak significant relationship to no relationship at all with IMK in Kabupaten Banyumas. The process of analyzing the distribution pattern and the relationship between IMK and economic infrastructure in more depth was conducted through a Forum Group Discussion (FGD) with the Banyumas Regency Industry and Trade Office, the Office of Manpower, Cooperatives, and MSMEs, and CV Inagro Jinawi. This research is expected to help the economic growth of Banyumas Regency.
Keywords: Economic Infrastructure; Micro and Small Industries (MSMEs); Moran Index; Spearman Rank Test Coefficient
Abstrak Industri  mikro  Kecil  (IMK)  di  Kabuoaten  Banyumas  mendominiasi  lebih  dari  90%  dari  jumlah indutri  yang  ada  di  Kabupaten  Banyumas.  Perkembangan  IMK  sehingga  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  perekonomian  Kabupaten  Banyumas  tidak  lepas  dari  terbangunnya  infratruktur ekonomi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola persebaran IMK secara spasial  serta  kertekaitannya  dengan  infrastruktur  ekonomi;  dibatasi  pada  infrastruktur  pasar,  koperasi, bank, jalan, dan Base Transceiver Station (BTS); di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil analisis data persebaran  IMK  dengan  menggunakan  analisis  Indeks  Moran  dan  titik  panas,  IMK  di  Kabupaten Banyumas  terpusat  di  Kecamatan  Tambak.  Keterkaitan  antara  IMK  dengan  masing-masing  infrastruktur ekonomi berdasarkan hasil koefisien uji Rank Spearman menunjukan bahwa sebagian besar infrastruktur ekonomi memiliki hubungan signifikan sangat lemah hingga tidak berhubungan sama sekali dengan IMK di  Kabupaten  Banyumas . Proses  analisis  pola  persebaran  dan  hubungan  IMK  dengan  infrastruktur ekonomi  secara  lebih  mendalam  dilakukan  melalui Forum  Group  Disscussion (FGD)  dengan  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM, serta CV.  Inagro  Jinawi.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  membantu  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten Banyumas.
Kata kunci : Indeks Moran; Industri Mikro Kecil; Infrastruktur Ekonomi; Koefisien Uji Rank Spearman
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
P-ISSN 0216-8138 | E-ISSN 2580-0183 MKG Vol. 24, No.2, Desember 2023 (206 – 222) DOI: https://doi.org/10.23887/mkg.v24i2.66430
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  didukung  oleh berbagai  sektor  perekonomian.  Data laporan perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB
(Produk  Domestik  Bruto)  lapangan usaha  industri  pengolahan  mencapai 3,39%  pada  tahun  2021  (Badan  Pusat Statistik,  2022).  Di  samping  itu, lapangan  usaha  industri  pengolahan juga tercatat menyerap 18,7 juta tenaga kerja.  Data  tersebut  mengindikasikan bahwa lapangan usaha industri
pengolahan  berpengaruh  signifikan terhadap  perekonomian  masyarakat Indonesia. Berdasarkan sudut pandang regional,  lapangan  usaha  industri pengolahan juga berperan penting bagi pembangunan  ekonomi  daerah.  Di Kabupaten  Banyumas,  Provinsi  Jawa Tengah,  lapangan  usaha  industri pengolahan berperan sebagai kontributor terbesar perekonomian wilayah.  Kontribusi  lapangan  usaha industri  pengolahan  terhadap  PDRB tercatat  mencapai  22,55%  pada  tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023) Keberadaan  industri  di  suatu
wilayah dapat berperan sebagai akselerator perekonomian wilayah. Menurut  Kelly  (2007)  dalam  kajiannya mengemukakan  bahwa  keberadaan perusahaan  atau  industri  kecil  dan besar di suatu wilayah dapat menciptakan  iklim  bisnis  yang  baik sehingga  berkontribusi  positif  terhadap pembangunan  ekonomi.  Keberadaan industri  yang  saling  berdekatan  antar satu  sama  lain  dapat  memberikan keuntungan,  di  antaranya  menciptakan
aglomerasi sehingga mendorong perkembangan  industri-industri  kecil dan  dapat  mendorong  pemerataan pembangunan infrastruktur.
Kabupaten Banyumas termasuk sebagai  wilayah  yang  strategis  karena menjadi  pintu  lalu  lintas  aktivitas perekonomian  antarwilayah  karena terletak  di  persimpangan  Cilacap, Yogyakarta,  Bandung,  dan  Cirebon. Salah  satu  implikasi  dari  hal  tersebut adalah  dibangunnya  Tol  Jogja-Cilacap yang melewati daerah-daerah di
Kabupaten Banyumas. Keberadaan Tol Jogja-Cilacap  tersebut  kemungkinan besar  akan  berpengaruh  signifikan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Banyumas kedepannya.  Hal  ini  sejalan  dengan pertumbuhan  industri  mikro  kecil  yang lebih tinggi di Kabupaten Banyumas.
Industri  Mikro  Kecil  (IMK) merupakan sektor industri yang
memiliki  berbagai  peran  penting  dalam perekonomian. IMK didefinisikan sebagai sektor industri skala mikro dan kecil menggunakan acuan nilai kekayaan  bersih  (aset)  dan  hasil penjualan (omset) berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008 1 . Kekayaan bersih untuk klasifikasi usaha mikro adalah maksimal  Rp50  juta  sedangkan  usaha kecil  sebesar  >  Rp50  juta  s.d  Rp500 juta. Sedangkan besarnya omset untuk klasifikasi usaha mikro adalah maksimal  Rp300  juta  dan  usaha  kecil sebesar > Rp300 juta s.d. Rp2,5 miliar.
1 Terdapat  perubahan  klasifikasi  IMK  dari  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  menjadi  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Bernadet Lioni Andri Damayani, Adam Satria Buana, Ade  Lia  Febrianti,  Arya  Firdausy,  Desnanda  Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo Universitas Gadjah Mada, Indonesia Bernadetlioni2020@mail.ugm.ac.id
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
Penggunaan skala IMK
didasarkan  pada  jumlahnya  yang mendominasi  industri  di  Kabupaten Banyumas  dengan  potensi  lokal  paling kuat  (Tsani  &  Nugroho,  2019a). Potensi  lokal  yang  dimaksud  berkaitan dengan kedekatan dengan bahan baku dan tenaga kerja yang menjadi potensi utama di Kabupaten Banyumas. Hal ini menyebabkan pengaruhnya lebih tinggi dan  merata  dalam  perekonomian masyarakat.  Penggunaan  skala  IMK juga  didasarkan  pada  perannya  yang paling  menonjol  dalam  penyerapan tenaga  kerja.  Penyerapan  tenaga  kerja oleh  IMK  akan  semakin  meningkat seiring  dengan  peningkatkan  jumlah unit  usahanya.  IMK  menjadi  bentuk pemberdayaan masyarakat pada tingkatan ekonomi lemah dalam berbagai sektor sehingga dapat
memberikan  pengaruh  merata  pada masyarakat secara umum (Ratnasari & Kirwani, 2013)
Pertumbuhan IMK di Kabupaten Banyumas  tergolong  tinggi    menurut Ani  Widosari  selaku  kepala  bidang Dinas  Tenaga  Kerja,  Koperasi,  dan UMKM  Kabupaten  Banyumas  karena hasil  pendataan  lengkap  koperasi  dan UMKM  (PL  KUMKM)  menunjukkan jumlah  koperasi  dan  UMKM  mencapai kurang  lebih  89  ribu  unit  pada  tahun 2023  ( Focus  Group  Disscussion ,  21 Juni  2023).  Kondisi  tersebut  dapat menimbulkan terbentuknya pola distribusi industri yang beragam secara spasial.  Pembentukan  pola  distribusi industri dapat didasarkan pada berbagai  teori  lokasi  industri.  Menurut teori  lokasi  industri Least  Cost  Theory , penentuan  lokasi  industri  didasarkan pada  pertimbangan  biaya  transportasi pada  tiga  faktor  utama  yakni,  material
(bahan  baku),  tenaga  kerja,  dan konsumsi  (pasar)  (Djojodipuro,  1992). Lokasi  industri  yang  dekat  dengan ketiga faktor tersebut akan menyebabkan terbentuknya aglomerasi kawasan  industri.  Aglomerasi  yang tercipta  dari  perkembangan  lokasi industri dapat menjadi keuntungan bagi suatu perusahaan yang saling membutuhkan  suplai  produk  dan infrastruktur  pendukung  seperti  air, listrik,  dan  tenaga  kerja  yang  murah (Ariesta,  2015).  Analisis  pola  distribusi industri menjadi salah satu bagian yang penting dipertimbangkan dalam
perencanaan  pembangunan  sehingga kebijakan  yang  ditetapkan  sesuai dengan karakteristik wilayahnya.
Pola  distribusi  spasial  industri juga  dapat  mempertimbangkan  aspek keterkaitan dengan infrastruktur. Keterkaitan infrastruktur dalam persebaran  industri  dapat  memberikan pengaruh bagi kemudahan perkembangan sektor industri. Keberadaan infrastruktur yang
memadai  dapat  membantu  operasional kegiatan  industri  dan  peningkatan pelayanan  (Dinas  Penanaman  Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu, 2019).  Menurut  (1994a),  klasifikasi infrastruktur  dibedakan  menjadi  tiga yakni, infrastruktur sosial, ekonomi, dan administrasi.  Kegiatan  sektor  industri berkaitan  erat  dengan  pembangunan ekonomi  sehingga  infrastruktur  yang diperkirakan memiliki keterkaitan dengan  perkembangan  industri  adalah infrastruktur ekonomi. Infrastruktur ekonomi  yang  dimaksudkan  dalam (1994a) merupakan infrastruktur
pembangunan  fisik  yang  menunjang aktivitas ekonomi, seperti public utilities (air  bersih,  telekomunikasi,  sanitasi) ,
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
public  work (jalan,  irigasi,  drainase), dan sektor transportasi (jalan, rel kereta api,  pelabuhan).  Infrastruktur  ekonomi yang  menjadi  pertimbangan  dalam kajian ini adalah jalan, akses telekomunikasi  BTS  ( Base  Transceiver Station ), pasar, bank, dan koperasi. Berdasarkan  penelitian  (2018), pola  distribusi  spasial  industri  di Kabupaten  Malang  dipengaruhi  oleh faktor  geografis  yang  meliputi  bahan baku, tenaga kerja, pasar, transportasi, dan  utilitas.  Sementara  itu,  penelitian lain  di  Kabupaten  Sukoharjo  juga menyebutkan  bahwa  distribusi  lokasi industri  berkaitan  dengan  parameter fisik lahan, jarak terhadap jalan, sungai,
fasilitas perdagangan,
serta aksesibilitas  (Indra  Bagus  Cahyadi  et al.,  2018).  Menurut  Octiananda  dan Namazuddin  Click  or  tap  here  to  enter text.,  penentuan  lokasi  industri  rumah tangga di Banda Aceh juga dipengaruhi oleh  faktor  lokasi,  bahan  baku,  dan fasilitas.  Hasil  dari  masing-masing penelitian tersebut menunjukkan adanya kesamaan faktor secara umum, seperti  kedekatan  dengan  fasilitas  dan kemudahan  aksesibilitas.  Oleh  karena itu,  penelitian  ini  ditujukan  untuk memberikan  gambaran  pola  distribusi industri  secara  lebih  spesifik  merujuk pada  hubungannya  terhadap  fasilitas ekonomi yang berkaitan dengan
infrastruktur ekonomi, aksesibilitas jalan dan telekomunikasi. Keberadaan infrastruktur ekonomi di kawasan industri perlu dikaji untuk mengetahui korelasinya terhadap perkembangan industri di suatu wilayah.  Selain  itu,  kesenjangan dalam akses  infrastruktur  juga  perlu  menjadi pertimbangan untuk
pemenuhan kebutuhan  infrastruktur  dan  alternatif
pengembangan  bagi  setiap  wilayah industri.  Kajian  keterkaitan  industri dengan  infrastruktur  digunakan  untuk melihat hubungan antara pola persebaran  lokasi  industri  dengan keberadaan infrastruktur ekonomi. Dengan  urgensi  tersebut,  kajian  ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pola distribusi spasial serta keterkaitan  lokasi  industri  mikro  kecil dengan infrastruktur ekonomi di
Kabupaten Banyumas.

## 2. Metode
Mengetahui Pola Persebaran Industri Mikro Kecil (IMK) Pola persebaran IMK di
Kabupaten  Banyumas  dapat  diketahui melalui  analisis  data  jumlah  IMK  per desa.  Data  tersebut  diperoleh  dari Dinas  Tenaga  Kerja,  Koperasi,  dan UKM  (Dinnakerkop  UKM)  Kabupaten
Banyumas tahun 2018. Untuk
menganalisis pola persebarannya, data tersebut  diolah  dengan  menghitung jumlah  IMK  per  desa  dan  kecamatan, serta  divisualisasikan  menggunakan simbol  proporsional  pada  peta.  Ukuran simbol  titik  pada  peta  mencerminkan jumlah IMK yang ada.
Jumlah  IMK  per  kecamatan diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu rendah,  sedang,  dan  tinggi,  dengan menggunakan metode quantile . Metode ini  membagi  nilai-nilai  numerik  menjadi kelompok  dengan  jumlah  yang  sama (Samadzadeh  et  al.,  2022).  Hal tersebut memungkinkan
untuk mendapatkan  gambaran  yang  lebih jelas  tentang  persebaran  IMK  di  setiap kecamatan.
Hasil  akhir  dari  analisis  ini mencakup  peta  hasil  analisis  hotspot
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
(titik  panas)  dan  Indeks  Moran,  yang memberikan  gambaran  komprehensif tentang  pola  persebaran  IMK.  Analisis hotspot  merupakan  metode  yang digunakan  untuk  mengidentifikasi  dan memahami  pengelompokan  fenomena spasial dalam data geografis
(Kuemmerle  et  al.,  2016).  Dalam analisis  hotspot,  digunakan  Indeks Moran  sebagai  uji  statistik  untuk mengetahui tingkat autokorelasi spasial antara  wilayah  kajian  dan  wilayah sekitarnya.  Indeks  Moran  digunakan melihat  nilai  autokorelasi  spasial  pada suatu wilayah kajian dengan wilayah di sekitarnya  dengan  mengukur  tingkat disperse  objek  dalam  ruang  (Bu  et  al., 2018)
Korelasi  Antara  Industri  Mikro  Kecil dan Infrastruktur Ekonomi
Secara  spasial,  keberadaan IMK  di  Kabupaten  Banyumas  dengan infrastruktur ekonomi dapat divisualisasikan  dengan  menggunakan peta.  Hal  ini  dilakukan  dengan mengolah  data  jumlah  IMK  serta  data jumlah infrastruktur ekonomi per kecamatan untuk setiap jenis infrastruktur  ekonomi  yang  ada  di  329 desa di dalam 27 Kecamatan yang ada Kabupaten Banyumas.
Infrastruktur ekonomi yang dimaksud  dibatasi  pada  keberadaan pasar,  koperasi,  bank,  BTS,  dan  jalan. Data jumlah pasar, koperasi, bank, dan jalan  didapatkan  dari  publikasi  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas  yang  berjudul  Data  dan Informasi  Kabupaten  Banyumas  2019 yang  menggambarkan  kondisi  pada tahun  2018.  Di  sisi  lain,  data  jumlah BTS  didapatkan  dari  27  publikasi Badan  Pusat  Statistik,  yaitu  publikasi
Kecamatan  dalam  Angka  tahun  2020 yang ada di Kabupaten Banyumas.
Korelasi antara keberadaan IMK dengan infrastruktur ekonomi, dilakukan dengan menggunakan koefisien  uji Rank  Spearman . Rank Spearman menampilkan koefisien hasil uji  hipotesis  korelasi  dengan  skala pengukuran  variabel  minimal  ordinal (Ridha  &  Mardiananingrum,  2019). Sebelum  dilakukan  analisis  uji Rank Spearman ,  data  jumlah  infrastruktur ekonomi  per  desa  didapatkan  dengan mengasumsikan  bahwa  setiap  desa pada  kecamatan  yang  sama  akan memiliki  jumlah  infrastruktur  ekonomi yang sama sebagai akibat adanya spill- over  effect pada  setiap  infrastruktur ekonomi di kecamatan tersebut. Korelasi antara IMK dengan infrastruktur  ekonomi  yang  diketahui menggunakan  koefisien  uji Rank
Spearman yang  didapatkan  melalui hasil  pengolahan  dengan  bantuan
software SPSS.
Validasi dan Asistensi Hasil Pengolahan Data
Proses  pengujian  data  hasil pengolahan  digunakan  metode  F ocus Group  Discussion (FGD).  Metode Focus  Group  Discussion adalah  suatu pendekatan  untuk  mengumpulkan  data secara  mendalam  melalui  diskusi kelompok  mengenai  topik  atau  isu tertentu (Sugarda, 2020). FGD sebagai salah  satu  proses  pelengkapan  data bersifat kualitatif dengan teknik triangulasi.  Tahapan  FGD  berupa pendiskusian  distribusi  industri  dan validasi hasil pengolahan data bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag), Dinas Tenaga  Kerja,  Koperasi,  dan  UKM
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
(Dinnakerkop UKM) Kabupaten
Banyumas,  dan  CV.  Inagro  Jinawi Banyumas.  Kegiatan  FGD  dilakukan selama  tiga  hari  yang  dihadiri  oleh Kepala  Bidang  Perindustrian  sebagai narasumber  dari  Dinperindag,  kepala bidang  UKM  sebagai  narasumber  dari Dinakerkopumkm,  dan  pendiri  CV. Inagro Jinawi sebagai  narasumber dari
CV. Inagro Jinawi. Penarikan hasil FGD menggunakan teknik interpretasi personal.  Berdasarkan  hasil  analisis dan penarikan  didapatkan  hasil  berupa persebaran  industri  mikro  kecil  di Kabupaten Banyumas yang mengerucut  berpusat  pada  wilayah tengah dan tenggara, informasi persebaran pasar produk mikro kecil di
Kabupaten  Banyumas  yang  diekspor keluar  daerah  Kabupaten  Banyumas,
dan korelasi pertumbuhan perekonomian  sektor  industri  dengan kebijakan yang diusulkan oleh
pemerintah  diantaranya  perencanaan daerah kawasan industri.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Pola Persebaran Industri Mikro Kecil
(IMK)
Jumlah  Industri  Mikro  Kecil (IMK)  di  Kabupaten  Banyumas  adalah sebanyak  14.336  industri.  Persebaran IMK di Kabupaten Banyumas ditunjukkan  dalam  Peta  Persebaran IMK di Kabupaten Banyumas Berdasarkan  Kecamatan  (Gambar  1)
dan Peta Persebaran IMK di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Desa (Gambar
2).    Pada  Gambar  1,  diketahui  bahwa kecamatan  dengan  jumlah  IMK  tinggi secara  berurutan  adalah  Tambak,
Cilongok, Ajibarang, Kemranjen, Somagede, Pekuncen, Rawalo, Wangon  dan  Karanglewas.  Dari  peta tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  IMK cenderung  berpusat  di  wilayah  bagian tengah dan tenggara Kabupaten Banyumas. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan  persebaran  IMK  berdasarkan desa  seperti  yang  ditunjukkan  pada Gambar  2.  Berdasarkan  peta  tersebut, diketahui  bahwa  tiga  desa  dengan jumlah  IMK  tertinggi  adalah  Desa Watuagung  di  Kecamatan  Tambak sebanyak 2264 industri, Desa
Purwodadi  di  Kecamatan  Tambak sebanyak  453  industri,  dan  Desa Langgongsari  di  Kecamatan  Cilongok sebanyak 434 industri.
Peta  yang  dihasilkan  sesuai
dengan hasil diskusi bersama Dinperindag  Kabupaten  Banyumas yang  menyatakan  bahwa  persebaran
IMK  cenderung  berada  di  luar  ibukota Kabupaten  Banyumas,  yaitu  wilayah Purwokerto.  Hal  ini  salah  satunya dipengaruhi  oleh  industri  gula  yang sangat  mendominasi  di  Banyumas. Industri gula yang dimaksud mencakup produksi  gula  kelapa,  gula  aren,  dan gula  merah.  Wilayah  Purwokerto termasuk  dalam  daerah  perkotaan, sehingga lahan untuk budidaya tanaman kelapa sangat terbatas.
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
Gambar 1. Peta Persebaran IMK di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Kecamatan
Gambar 2. Peta Persebaran IMK di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Desa
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
Dalam  mengetahui  pola  spasial yang terbentuk pada industri mikro kecil yang tersebar di Kabupaten Banyumas digunakan uji indeks moran. Analisis ini dilakukan  menggunakan  data  industri mikro  kecil  tingkat  desa  tahun  2018 yang  didapatkan  dari  Dinas  Tenaga Kerja,  Koperasi,  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Kabupaten Banyumas. Data yang  diolah  hanya  melingkup  jumlah dari  industri  mikro  kecil  dan  jumlah tersebut  dilihat  dari  tingkat  desa  yang kemudian  pengujian  dilakukan  untuk mengetahui  bentuk  pola  persebaran yang  dimiliki.  Uji  pengukuran  indeks moran dilakukan pada software ArcGIS dalam Spatial Statistic Tools menggunakan Spatial  Autocorrelation
(Morans  I).  Tabel  1  menunjukkan informasi  serta  data  yang  ter-input dalam analisis pola persebaran industri mikro kecil di 329 desa yang berada di Kabupaten  Banyumas  serta  hasil  nilai yang didapatkan.
Nilai  indeks  moran  berkisar antara  - 1  ≤  I  ≤  1.  Pengklasifikasian tersebut  didasarkan  pada  nilai  indeks yang  dihasilkan.  Indeks  moran  yang bernilai  positif  berhubungan  dengan pola  yang  berbentuk cluster atau mengelompok,  indeks  moran  yang bernilai  negatif  membentuk  pola  yang tersebar,  dan  indeks  moran  yang bernilai  nol  menampilkan  keacakan spasial  (Sutarga,  2022).  Nilai  indeks moran  yang  didapatkan  pada  analisis
pola  persebaran  industri  mikro  kecil  di
Kabupaten Banyumas memiliki kesimpulan bahwa pola yang terbentuk adalah cenderung mengelompok. Pola  persebaran  IMK  yang mengelompok  disebabkan  oleh  nilai indeks moran yang didapatkan disajikan  pada  Tabel  1,  yakni  sebesar 0,047  yang  berarti  berada  pada rentangan  0  <  I  ≤  1  dan  menunjukkan adanya  autokorelasi  spasial  positif, walaupun  nilai  yang  dimiliki  cukup lemah.  Nilai z-score yang  dihasilkan mencapai  2,84  dan p-value lebih  kecil dari  0,05  yang  berarti  hasil  indeks moran  untuk  analisis  ini  signifikan secara statistik. Pola
spasial persebaran  industri  mikro  kecil  di  329 desa Kabupaten Banyumas ditunjukkan pada  Gambar  3.  Secara  keseluruhan, kesimpulan  dari  hasil  yang  didapatkan yaitu, nilai indeks moran bernilai positif, z-score yang  signifikan,  dan p-value yang rendah. Hal tersebut mempresentasikan  bahwa  persebaran industri  mikro  kecil  di  Kabupaten Banyumas  memiliki  pola  spasial  yang terbentuk dan
menunjukkan berkelompok  pada  lokasi  tertentu. Porter  (1990)  dalam  Kurniawan  dan Sadali  (2015),  mengungkapkan  bahwa adanya  klaster  industri  atau  industri yang  mengelompok  berpotensi  untuk meningkatkan daya saing antar industri, sehingga  dapat  membangun  ekonomi wilayah dengan lebih kuat.
Tabel 1. Uji Indeks Moran Persebaran IMK di Kabupaten Banyumas
Global Moran’s I Summary Pola Persebaran IMK tingkat desa Conceptualization of Spatial Relationships Inverse Distance Distance Method Euclidean Distance Moran’s Index 0.046989 Expected Index -0.003049 Variance 0.000308 z-score 2.849156 p-value 0.004384
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
Gambar 3.  Hasil Autokorelasi Spasial Indeks Moran Persebaran IMK di Kabupaten
Banyumas Dalam memetakan wilayah yang  terkelompok  berdasarkan  nilai z-
score dan p-value dapat  digunakan  uji statistik  metode Hot  Spot  Analysis .  Uji Hot Spot Analysis dapat mengidentifikasi  lokasi  atau  tempat yang  memiliki  konsentrasi  spasial signifikan. Analisis Hot Spot menggunakan  perhitungan  Getis-Ord Gi* dengan z-score dan p-value secara
spasial  menunjukkan  fitur  dengan konsentrasi  tinggi  atau  rendah  yang mengelompok  (Colak  et al.,  2018).    Uji Hotspot  Analysis dilakukan  pada software ArcGIS dalam Spatial Statistic Tools menggunakan Hot  Spot  Analysis (Getis-Ord  Gi*).  Pada  Gambar  4 menunjukkan hasil pemetaan
berdasarkan perhitungan statisik Getis- Ord Gi* pada software ArcGIS.
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
Gambar 4.  Hasil Analisis Hot Spot ( Spatial Cluster of High Value ) IMK di Kabupaten
Banyumas
Hasil  menunjukkan  satu  klaster yaitu spatial  cluster  of  high  value (titik panas)  dengan  tiga  macam  tingkat signifikansi  yang  berbeda. Hot  Spot (titik  panas)  terbentuk  dikarenakan z- score yang  didapatkan  bernilai  positif, sehingga  semakin  tinggi  nilai  tersebut maka  akan  semakin  intens  pola clustered yang  terbentuk  dengan dikelilingi oleh fitur lainnya yang bernilai tinggi juga (Kurniawan & Sadali, 2015). Adapun beberapa  desa  yang  termasuk dalam  kategori  dengan  wilayah  titik panas dengan tingkat signifikansi 99%, yaitu,  Desa  Watuagung  dan  Desa Purwodadi  yang  berada  di  Kecamatan Tambak, kemudian  juga  terdapat  Desa Langgongsari dan Desa Sudimara yang berada  di  Kecamatan  Cilongok,  serta
Desa  Karanggintung  di  Kecamatan Kemranjen.
Titik  panas  Desa  Watuagung dan  Desa  Purwodadi  merupakan bagian  dari  Kecamatan  Tambak  dan terletak  di  bagian  tenggara  Kabupaten Banyumas.  Sebagian  besar  mata pencaharian masyarakat kedua desa ini adalah  petani  gula  kelapa.  Hal  ini didukung  dengan  lokasinya  yang berupa  perbukitan  dan  cocok  sebagai tempat  pertumbuhan  pohon  kelapa. Karena  itu,  jumlah  IMK  di  Watuagung (2264  industri)  dan  Purwodadi  (454 industri)  menjadi  yang  terbanyak  di Kabupaten  Banyumas.  Selain  alasan- alasan  tadi,  keberadaan  kelompok  tani juga  berkontribusi  dalam  banyaknya jumlah IMK. Kelompok tani ini berperan dalam pendampingan sosial petani gula
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
kelapa  dan  bekerja  sama  dengan pengepul  gula  dan  pemilik  modal (Fahrudin Jufri, 2020)
Titik  panas  selanjutnya  adalah Desa Langgongsari dan Desa Sudimara  yang  terletak  di  Kecamatan Cilongok.  Dari  total  434  IMK  di Langgongsari dan 432 IMK di
Sudimara,  98%  diantaranya  bergerak dalam bidang produksi gula kelapa. Hal tersebut  salah  satunya  dipengaruhi oleh  keberadaan  lahan  subur  di  Desa Langgongsari dan Desa Sudimara yang cocok  untuk  ditanami  pohon  kelapa. Sebagian  besar  pengrajin  gula  kelapa berpendidikan  relatif  rendah,  sehingga banyak yang memilih untuk melanjutkan  usaha  gula  kelapa  milik orang tua (Siti Badriah et al., 2021). Hal ini  juga  menjadi  alasan  banyaknya jumlah  IMK  di  Desa  Langgongsari  dan Desa Sudimara.
Titik  panas  kelima  berada  di
Desa
Karanggintung, Kecamatan
Kemranjen.  Dari  416  jumlah  IMK  yang berlokasi  di  desa  ini,  89%  diantaranya adalah  IMK  penghasil  gula  kelapa. Jumlah  industri  penghasil  gula  kelapa yang mendominasi ini dipengaruhi oleh bentuklahan  di  desa  ini  yang  mirip dengan  bentuklahan  di  Desa  Desa Watuagung  dan  Desa  Purwodadi, sehingga  cocok  untuk  ditanami  pohon kelapa.  Selain  tanah  yang  subur, keberadaan kelompok tani yang membantu  pemilik  industri  gula  kelapa untuk  memasarkan  produknya  juga
mempengaruhi  banyaknya  jumlah  IMK gula kelapa di Desa Karanggintung.
Menurut  Kurniawan  dan  Lestari (2020), dari titik panas yang teridentifikasi  menggunakan  metode Hot Spot Analysis juga dapat mengetahui  serta  menentukan  klaster ekonomi berdasarkan kedekatan lokasi. Tidak hanya melihat dari sisi aglomerasi, tetapi juga melihat bagaimana keuntungan secara kedekatan  spasial  yang  kemudian dapat  menghemat  biaya  antar  wilayah dan  berakhir  pada  penambahan add- value .    Desa-desa  yang  teridentifikasi sebagai  titik  panas  mampu  mendorong penciptaan add-value yang  kemudian akan  menciptakan multiplier  effect terhadap wilayah sekitarnya.

## Korelasi  Industri  Mikro  Kecil  dan Infrastruktur Ekonomi
Analisis  korelasi  atau  hubungan antara jumlah industri mikro kecil (IMK) terhadap keberadaan infrastruktur ekonomi  telah  dilakukan  dalam  kajian ini.  Terdapat  lima  jenis  infrastruktur ekonomi yang  dianalisis,  yakni  meliputi pasar,  koperasi,  bank,  BTS,  dan  jalan menunjukkan hasil yang berbeda - beda. Tabel  2  menunjukkan  nilai  hasil  uji korelasi Rank Spearman untuk
mengetahui  hubungan  antara  jumlah industri  mikro  kecil  setiap  desa  di Kabupaten  Banyumas  dengan  masing - masing infrastruktur ekonomi.
Tabel 2. Uji Korelasi Rank Spearman Industri Kecil Menengah dengan Infrastruktur Ekonomi Hasil Infrastruktur Ekonomi Pasar Koperasi Bank BTS Jalan Sig. (2-tailed) 0.01 0.004 0.126 0.000 0.066 Corelation Coefficient -0.185 -0.159 -0.085 0.996 0.101 N 329 329 329 329 329
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa terdapat  hubungan  signifikan  sangat lemah  dengan  arah  negatif  antara  IMK dengan  pasar.  Korelasi  sedemikian juga  teridentifikasi  pada  hubungan antara  IMK  dengan  koperasi.  Analisis hubungan  IMK  dan  bank  menunjukkan bahwa  keduanya  memiliki  hubungan tidak  signifikan  sangat  lemah  dengan arah negatif. Korelasi IMK dengan BTS teridentifikasi  memiliki  hubungan  tidak signifikan  sangat  lemah  dengan  arah positif.  Sementara  itu,  korelasi  IMK dengan jalan teridentifikasi
berhubungan  signifikan  sangat  lemah dengan arah positif.
Mengacu  pada  hasil  analisis, terlihat  bahwa  infrastrukur  ekonomi berupa pasar, koperasi, dan bank justru memiliki hubungan dengan arah negatif dan  lemah  terhadap  IMK.  Artinya, daerah  dengan  jumlah  IMK yang  tinggi justru  memiliki  fasilitas  koperasi,  bank, dan  pasar  yang  sedikit.  Infrastruktur BTS teridentifikasi tidak memiliki hubungan signifikan dengan keberadaan IMK. Hal tersebut
menunjukkan bahwa BTS tidak memiliki kaitan berarti dengan keberadaan IMK. Di  antara  lima  infrastruktur  ekonomi yang  dianalisis,  hanya  infrastruktur jalan yang memiliki hubungan signifikan sangat  lemah  dengan  arah  positif. Artinya,  terdapat  kemungkinan  bahwa terdapat  IMK  yang  berlokasi  dengan aksesibilitas jalan yang baik.
Kajian  di  Nigeria  menunjukkan bahwa  faktor  ekonomi  lokasi  memiliki persentase paling tinggi dalam memengaruhi penentuan lokasi industri kecil  menengah  Click  or  tap  here  to enter  text..  Berdasarkan  penelitiannya, dapat  diketahui  bahwa  kebanyakan
industri  kecil  menengah  berkorelasi dengan  lokasi  yang  memiliki  banyak infrastruktur  ekonomi.  Hasil  penelitian dalam  kajian  ini  teridentifikasi  kurang bersesuaian  dengan  kajian  tersebut karena  sebagian  besar  infrastruktur ekonomi  yang  diuji  berkorelasi  sangat lemah  dengan  arah  negatif  terhadap IMK.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa faktor yang secara signifikan
memengaruhi  lokasi  di  Kabupaten Banyumas kemungkinan berbeda.
(Rahman  &  Kabir,  2019)dalam penelitiannya  mengemukakan  bahwa faktor  personal  menjadi  faktor  yang paling utama dalam menentukan lokasi industri kecil menengah di Kota Khulna, Bangladesh.  Faktor  personal  tersebut dapat mencakup preferensi dan kenyamanan seseorang terhadap suatu wilayah. Misalnya, karena ketidakpunyaan lahan, masyarakat menyatukan  lokasi  industri  dengan tempat  tinggal.  Pemilihan  lokasi  untuk industri  mikro  kecil  di  Kabupaten
Banyumas
kemungkinan juga dipengaruhi  oleh  faktor  personal  yang cukup tinggi.
Berbanding  terbaliknya  lokasi  IMK di  Kabupaten  Banyumas  dengan infrastruktur  ekonomi  dipengaruhi  oleh persebaran  jenis  usaha.  IMK  di Kabupaten  Banyumas  didominasi  oleh jenis usaha pengrajin gula (60%), jenis usaha pengolahan tempe (5%), pengrajin  genteng  (2%),  pengolahan tahu  (1%),  dan  pengrajin  batu-bata (1%)  berada  pada  urutan  setelahnya. Jenis  usaha  lainnya  (31%)  sebagian besar tergolong ke industri pengolahan makanan  yang  memiliki  jenis  usaha yang heterogen.
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
Gambar 5. Persentase Jumlah Industri Berdasarkan Jenis Usaha
Industri pengrajin gula merupakan  industri  pengolahan  yang paling  mendominasi  IMK  di  Kabupaten Banyumas. Industri ini tergolong industri mikro rumahan yang terdiri dari 1-3  tenaga  kerja.  Penderes  melakukan pemanenan  nira  pohon  kelapa  dan mengolah  hasil  pertanian  mereka menjadi  gula.  Berdasarkan  diskusi dengan Dinnakerkop UKM, warga yang termasuk ke dalam industri ini bertempat  tinggal  di  dekat  kebun  yang dimilikinya. Hal tersebut sejalan dengan data  lokasi  industri  mikro  kecil  yang dimiliki  oleh  Dinnakerkop  UKM.  Hasil produksi  gula  dilakukan  oleh  pengepul dengan mendatangi rumah-rumah warga. Dengan demikian, IMK cenderung  berkumpul  pada  daerah yang  minim  pasar  karena  pengepul telah  menggantikan  fungsi  pasar  bagi pengrajin gula sedangkan jalan memiliki hubungan positif terhadap IMK karena  menjadi  penghubung  antara penderes dengan pasar di perkotaan.
Pengrajin  gula  membutuhkan modal  yang  sedikit  terhadap  faktor produksinya.  Modal  yang  dibutuhkan
oleh  pengrajin  gula  di  antaranya kepemilikan  atas  kebun,  kemampuan pengrajin  sebagai  penderes,  dan  alat masak yang digunakan untuk mengeringkan  gula.  Dengan  demikian, modal  tidak  menjadi  faktor  utama terhadap berlangsungnya industri pengolahan gula.  Infrastruktur  ekonomi yang  berkaitan  dengan  keuangan seperti  bank  dan  koperasi  tidak signifikan terhadap persebaran sebagian  besar  IMK  di  Kabupaten Banyumas.  Selain  itu,  industri  yang tidak  bergantung  pada  akses  digital berakibat  pada  kurang  relevannya persebaran  BTS  terhadap  persebaran IMK di Kabupaten Banyumas.
Pembangunan  suatu  wilayah berdasarkan  aliran  ekonomi  sejarah mengatakan bahwa aktivitas perekonomian  perlu  diintervensi  oleh pemerintah (Adisasmita, 2013). Infrastruktur  ekonomi  menjadi  salah satu  aspek  yang  perlu  diperhatikan dalam  pembangunan  wilayah.  World Bank Report mengklasifikasikan infrastruktur menjadi infrastruktur
ekonomi,  infrastruktur  sosial,  dan
Lainnya 31% Batu Bata 1% Tahu 1% Genteng 2% Tempe 5% Gula 60%
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
infrastruktur  administrasi/konstitusional (World  Bank,  1994b).  Selain  itu,  aspek lain  dari  pembangunan  wilayah  yaitu adanya institusi dan pengukuran kinerja dari  pemerintah  (Adisasmita,  2013).
Untuk mendorong perkembangan industri, Pemerintah Kabupaten Banyumas menerapkan program bernama  OVOP  ( One  Village  One Product ).  Adanya  program  tersebut mendorong terciptanya ekosistem industri  dan  sikap  kewirausahaan masyarakat  yang  baik.  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  No  13  Tahun  2018  tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten  Banyumas  Tahun  2018-
2038, telah dibuat perencanaan secara khusus  terkait  sektor-sektor  unggulan yang  signifikan  terhadap  PDRB  di Kabupaten  Banyumas,  di  antaranya industri  gula  berbasis  kelapa.  Dalam program  peningkatan  status  industri, telah disediakan Kawasan Peruntukkan
Industri (KPI) dalam rangka memfasilitasi  kegiatan  industri  agar tercipta aglomerasi, mendukung penyediaan  tenaga  kerja,  meningatkan nilai tambah komoditas, dan mempermudah  pengendalian  dampak terhadap lingkungan.
Meskipun pemerintah telah memfasilitasi infrastruktur ekonomi berupa KPI dan infrastruktur administrasi berupa peraturan perundang-undangan bagi pelaku industri,  masih  terdapat  keterbatasan dalam  pengembangan  IMK.  Akses terhadap  lembaga  keuangan  atau perbankan  bagi  industri  mikro  kecil  di Kabupaten  Banyumas  masih  lemah (Kusuma,  2016).  Dengan  modal  yang sedikit, terdapat kecenderungan bahwa faktor  personal  sangat  menentukan
keputusan  penetapan  lokasi  industri mikro  kecil  di  Kabupaten  Banyumas. Hal  tersebut  selaras  dengan  yang dikemukakan  oleh  (Tsani  &  Nugroho, 2019b)  bahwa  IMK  di  Kabupaten Banyumas  menunjukkan  ciri  lokasi spontan. Ciri yang dimaksud dijelaskan oleh Djojodipuro (1992) sebagai fenomena lokasi aktivitas produksi yang muncul  di  lokasi  pelaku  awal  (inisiator) dan  diikuti  oleh  industri  sejenis  yang lain  sehingga  terjadi  aglomerasi  di suatu kawasan/ wilayah tertentu sedangkan  faktor-faktor  lokasi  yang mempengaruhinya  belum  dikaji  secara mendalam.  Hal  tersebut  dapat  menjadi tantangan  bagi  pemerintah  Banyumas dalam memeratakan kesenjangan infrastruktur-infrastruktur ekonomi tersebut. 4. Penutup Hasil dari penelitian
menunjukkan  pola  persebaran  industri mikro kecil yang terdapat di Kabupaten Banyumas  berbentuk  clustered  dan klaster  yang  terbentuk  berada  di wilayah  Kecamatan  Tambak  dan Cilongok. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis setempat yang sangat mendukung jenis industri yang mendominasi  di  wilayah  tersebut  (gula kelapa).  Adapun  korelasi  antara  IMK dengan  infrastruktur  ekonomi  (jalan, BTS,  koperasi,  pasar,  dan  bank)  di
Kabupaten Banyumas memiliki hubungan  yang  cukup  lemah  hingga tidak berhubungan sama sekali.
Diantaranya koperasi dan bank memiliki  hubungan  signifikan  terhadap IMK  tetapi  dengan  arah  negatif  yang berarti suatu wilayah yang memiliki IMK tinggi  menandakan  jumlah  fasilitas koperasi dan bank yang sedikit.
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
Penelitian ini menunjukkan bagaimana  distribusi  persebaran  IMK dan  hubungannya  dengan  infrastruktur ekonomi yang tersebar sehingga dapat menjadi  dasar  atau  acuan  bagi pemerintah  setempat  dalam  melihat bagaimana pertumbuhan, kondisi, serta pengaruh  infrastruktur  yang  tersebar dalam  mendukung  IMK  di  Kabupaten Banyumas. Penelitian ini hanya terbatas pada korelasi dari infrastruktur ekonomi  yang  tersebar  terhadap  IMK berdasarkan data sekunder menggunakan  uji  statistik,  sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan variabel yang lebih
berpengaruh  dalam  persebaran  IMK  di Kabupaten Banyumas.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kepada Ibu Endang Puji  Untari,  SH.,M.Hum selaku kepala  bidang  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten  Banyumas, Ibu  Dr.  Ani  Widosari,  S.Pd.,  M.Pd. selaku  kepala  bidang  Dinas  Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Banyumas,  dan  Ibu  Setya  Widyastuti selaku  pemilik  CV.  Inagro  Jinawi  yang sudah  meluangkan  waktunya  untuk melakukan  FGD  mengenai  kondisi industri  yang  berada  di  Kabupaten Banyumas  serta  penyediaan  data sekunder  industri  mikro  kecil  tingkat desa yang tersebar di seluruh Kabupaten  Banyumas  tahun  2018  dari Dinnakerkop UKM.
Daftar Pustaka
Adisasmita,  R.  (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah . Graha Ilmu. Ariesta, N. A. (2015). Analisis Orientasi Teori  Lokasi  Weber  terhadap Keberadaan  Industri  Tempe  Kota Bandar Lampung [Skripsi]. Universitas Lampung. Badan Pusat Statistik. (2022). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2022 . Badan Pusat Statistik. (2023). Kabupaten Banyumas dalam Angka 2023 .
Bu,  N.,  Lorio,  J.,  Diawara,  N.,  Das,  K., Waller,  L.,  &  Das,  K.  (2018).  Part of  the  Longitudinal  Data  Analysis and  Time  Series  Commons,  and the  Statistical  Models  Commons
Journal of Probability and Statistical Science New Approaches  to  Model  Simulated Spatio- Temporal  Moran’s  Index. Journal of Probability and Statistical Science , 16 (1), 11 – 24. Colak,  H.  E.,  Memisoglu,  T.,  Erbas,  Y. S.,  &  Bediroglu,  S.  (2018).  Hot spot  analysis  based  on  network spatial  weights  to  determine spatial statistics of traffic accidents in Rize, Turkey. Arabian Journal of Geosciences , 11 (7). https://doi.org/10.1007/s12517- 018-3492-8 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu. (2019). Perencanaan  Penyediaan Infrastruktur  Pendukung  Kawasan Industri di Jawa Tengah .
Djojodipuro,  M.  (1992). Teori  Lokasi . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi  Universitas  Indonesia (FE-UI). Fahrudin  Jufri.  (2020). Pendampingan Sosial  Kelompok  Tani  Niragung Sejahtera  dalam  Meningkatkan
Kesejahteraan  Sosial  Petani  Gula
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
Kelapa di Desa Watuagung Kecamatan  Tambak  Kabupaten Banyumas . Indra Bagus Cahyadi, A., Suprayogi, A., &  Janu  Amarrohman,  F.  (2018). Penentuan Lokasi Potensial Pengembangan  Kawasan  Industri Menggunakan  Sistem  Informasi Geografis Di Kabupaten Sukoharjo.  In Jurnal  Geodesi Undip JANUARI (Vol. 7, Issue 1).
Kelly  Edmiston,  B.  (2007). The Role of Small  and  Large  Businesses  in Economic Development . http://ssrn.com/abstract=993821
Kuemmerle,  T.,  Levers,  C.,  Erb,  K., Estel,  S.,  Jepsen,  M.  R.,  Müller, D., Plutzar, C., Stürck, J., Verkerk, P. J., Verburg, P. H., & Reenberg, A.  (2016).  Hotspots  of  land  use change  in  Europe. Environmental Research Letters , 11 (6).
https://doi.org/10.1088/1748-
9326/11/6/064020
Kurniawan,  A.,  &  Lestari,  A.  (2020).
Penggunaan  Hot  Spot  Analysis Untuk Menentukan Klaster Ekonomi Wilayah. Jurnal Geografi ,
9 (2).
Kurniawan,  A.,  &  Sadali,  M.  I.  (2015).
Pemanfaatan  Analisis  Spasial  Hot Spot  (Getis  Ord  Gi*)  untuk Pemetaan Klaster Industri di Pulau Jawa dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Geografi .
Noor,  R.,  Marsoyo,  A.,  Widodo,  R., Pramono, D., Ppn, K., Jalan, B., & Suropati,  T.  (2018).  Preferensi Lokasi  Industri  Menengah  di Wilayah  Kabupaten  Malang.  In
Jurnal Tata Kota dan Daerah (Vol.
10, Issue 1).
Nwokocha, V. C. (2022). The Influence of  Location  Decisions  on  the
Performance  of  Women-owned Small and Medium scale Enterprises  in  Nigeria. SAGE Open , 12 (4). https://doi.org/10.1177/215824402 21123903 Octiananda,  C.  T.,  &  Nazamuddin. (2016). Analisis Penentuan Lokasi: Studi  Kasus  Industri  Rumah Tangga (Home Industry) di Wilayah  Kota  Banda  Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan  Fakultas  Ekonomi Dan  Bisnis  Unsyiah , 1 (2),  438 – 445.
Rahman,  S.  M.  T.,  &  Kabir,  A.  (2019). Factors influencing location choice and cluster pattern of manufacturing  small  and  medium enterprises in cities: evidence from Khulna City of Bangladesh. Journal of Global Entrepreneurship Research , 9 (1).
https://doi.org/10.1186/s40497-
019-0187-x
Ratnasari,  A.,  &  Kirwani,  D.  H.  (2013).
Peranan  Industri  Kecil  Menengah (Ikm)  Dalam  Penyerapan  Tenaga Kerja Di Kabupaten Ponorogo .
Ridha,  M.,  &  Mardiananingrum,  W.  R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Pada  Pelayanan  Tempat  Usaha Ritel  Indomaret  Di  Kelurahan Kukusan Depok. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT) , 1 (2), 3.
Sabhita  Kusuma,  A.  (2016).  Jalan Terjal  Menuju  Asean  Economic
Community : Kebijakan
PEmerintah  Daerah  Kabupaten Banyumas  di  Sektor  UMKM.
INSIGNIA , 3 (2), 13 – 25.
Samadzadeh,  R.,  Nematollahi,  F.,  & Solhi,  S.  (2022).  Diagnostic  and
Sebaran  Spasial  Industri  Mikro  Kecil  dan  Hubungannya  dengan  Infrastruktur  Ekonomi  di Kabupaten  Banyumas/ Bernadet  Lioni  Andri  Damayani,  Adam  Satria  Buana,  Ade  Lia  Febrianti,  Arya Firdausy, Desnanda Luklu Chusnia, Muhammad Hanif Adiprana, Nisa Thosinomia Alifia, Vinsi Manjasari, Evita Hanie Pangaribowo
Separation Modeling of Hierarchical Structure of Morphology  In  Geomorphology. Geography  and  Development , 20 (67), 218 – 249. https://doi.org/10.22111/J10.22111 .2022.6917 Siti  Badriah,  L.,  Arintoko,  &  Rajahuni, D.  (2021). Existing  Condition  Dan Need  Assessment  Umkm  Gula Kelapa  Di  Kecamatan  Cilongok Kabupaten Banyumas .
Sugarda, Y. B. (2020). Panduan Praktis Pelaksanaan Focus Group Discussion  Sebagai  Metode  Riset Kualitatif .  PT  Gramedia  Pustaka Utama. Sutarga,  I.  K.  (2022).  Analisis  Pola Spasial  Sebaran  COVID-19  Kota Bogor  Berdasarkan  Indek  Moran. Media Komunikasi Geografi , 23 (2), 265 – 276. https://doi.org/10.23887/mkg.v23i2 .55183 Tsani,  M.  A.,  &  Nugroho,  P.  (2019a). Preferensi Lokasi Industri Berbasis Potensi  Lokal  Di  Kabupaten Banyumas. Tataloka , 21 (1),  85. https://doi.org/10.14710/tataloka.2 1.1.85-99 Tsani,  M.  A.,  &  Nugroho,  P.  (2019b). Preferensi Lokasi Industri Berbasis
Potensi Lokal  di Kabupaten Banyumas. Tataloka , 21 (1),  85. https://doi.org/10.14710/tataloka.2
1.1.85-99 World Bank. (1994a). World development report 1994 : Infrastructure  for  development. Oxford University Press. World Bank. (1994b). World development report 1994 :
Infrastructure  for  development. Oxford University Press.