## DAMPAK KEBIJAKAN PENETIBAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT DI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS
Rika Jumi Saputri
Bhayu Rhama Suprayitno
Abstract
Tewah District is one of the areas in Gunung Mas Regency that has high gold potential, so that  many  people  in  Gunung  Mas  Regency,  especially  Tewah  District,  carry  out  gold mining  as  a  source  of  income  to  meet  the  economic  needs  of  the  community.  Mining activities  are  no  longer  carried  out  traditionally  using  semi-mechanical  equipment  with mining  technology  and  using  mercury  which  is  harmful  to  the  soil  and  damaging  to  the environment. People's  gold mining activities in Tewah District, Gunung Mas Regency are carried  out  by  the  community  on  the  basis  of  economic  pressure  which  is  increasingly difficult to fulfill, so that many people mine gold illegally without following the applicable rules.  Problem  formulation:  1)  How  is  the  Implementation  of  the  Gold  Mining  Control Policy  in  Tewah  District,  Gunung  Mas  Regency?  2)  What  is  the  Impact  of  the  Gold MiningControl  Policy  in  Tewah  District,  Gunung  Mas  Regency?  3)  What  factors  are  the obstacles in implementing the Gold Mining Control Policy in Tewah District, Gunung Mas Regency?  The  research  method  used  by  the  author  is  a  qualitative  research  method. Qualitative  research  method  is  an  on-site  research  to  describe  and  analyze  phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, receptions and thoughts of people individually or in  groups.  Data  collection  was  obtained  through  interviews,  observation  and documentation.  Data  sources  were  analyzed  interactively  which  consisted  of  three  main things,  namely:  Data  collection  or  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion drawing/verification.
Keywords: Policy, Control, Gold Mining

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  di  dunia  yang  mempunyai  banyak  kekayaan  alam baik  yang  dapat  diperbaharui  ( renewable )  maupun  yang  tidak  dapat  diperbaharui ( unrenewable ). Jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya sumber daya alam berupa tambang. banyak sekali jenis bahan tambang yang ada di Indonesia, antara lain emas.  Dasar  peraturan  dan  kebijakan  pengelolaan  sumberdaya  alam  Indonesia  ialah  pasal 33  ayat  (3)  UUD  1945  yang  berbunyi  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan merupakan milik bersama ( common property ) bangsa- bangsa  Indonesia  dan  dimanfaatkan  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  sebesar-  besarnya untuk kemakmuran rakyat dari satu  generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan. Pengertian  Pertambangan  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  pasal  1  poin  1  berbunyi  “Pertambangan  adalah sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan pengusaha  mineral  atau  batubara  yang  meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
Pertambangan  secara  hukum  dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  pertambangan  resmi  dan pertambangan  tidak  resmi.  Pertambangan  resmi  adalah  pertambangan  yang  memiliki  izin dan  memiliki  tempat  pertambangan  yang  khusus  serta  memperhatikan  dampak  kepada masyarakat.  Sedangkan  pertambangan  yang  tidak  resmi  adalah  pertambangan  yang  tidak memiliki  izin  dari  pemerintahan  dan  tidak  memiliki  tempat  yang  khusus,  serta  tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu Bara pasal 1 poin 10 berbunyi “ Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah dan investasi terbatas. Pembangunan sektor pertambangan seyogyanya tidak hanya mengacu pada kebutuhan saat ini  saja  namun  juga  mengacu  pada  kesejahteraan  generasi  yang  akan  datang  dengan  tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam  skala  besar  oleh  perusahaan  maupun  pertambangan  berskala  kecil  yang  dilakukan oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pertambangan rakyat.
Tidak semua wilayah mempunyai potensi tambang emas. Salah satu wilayah yang memiliki tambang  emas  di  Indonesia  adalah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  tepatnya  di  daerah Kecamatan Tewah. Kecamatan Tewah merupakan salah satu daerah di Kabupaten Gunung Mas  yang  memiliki  potensi  emas  yang  tinggi,  sehingga  banyak  masyarakat  di  Kabupaten Gunung  Mas  khususnya  Kecamatan  Tewah  melakukan  p`ertambangan  emas  sebagai sumber  pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  masyarakat.  Kegiatan
pertambangan  di  daerah  ini  kebanyakan  masih  merupakan  kegiatan  pertambangan  rakyat dan terdapat hampir diseluruh wilayah Kecamatan Tewah ini, baik di Daerah Aliran Sungai (DAS)  maupun  di  daratan.  Kegiatan  pertambangan  rakyat  ini  pada  awalnya  dilakukan secara  tradisional  dan  merupakan  pekerjaan  sampingan.  Namun  seiring  dengan meningkatnya  kebutuhan  dan  sulitnya  mendapatkan  pekerjaan  sehingga  kegiatan pertambangan  rakyat  tidak  lagi  dilakukan  secara  tradisional  tetapi  sudah  menggunakan peralatan modern semi mekanis dengan teknologi pertambangan.
Kegiatan  penambangan  emas  rakyat  di  Kecamatan  Tewah  ,  Kabupaten  Gunung  Mas dilakukan  masyarakat  atas  dasar  desakan  ekonomi  yang  semakin  sulit  untuk  dipenuhi, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas untuk mencari mata pencaharian baru dengan cara menambang emas secara ilegal tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Gunung Mas ada sekitar  20  ribu  penambang  emas  liar  menyerbu  Kabupaten  Gunung  Mas.  Dari  berita  ini dapat  dilihat  bahwa  banyaknya  penambang  emas  yang  beroperasi  setiap  hari  melakukan kegiatan pertambangan tanpa mengantongi izin dari pemerintah daerah yang menyebabkan banyak  pula  terjadinya  kerusakan  lingkungan  yang  ditimbulkan.  Walau  sedemikian  rupa peraturan  kebijakan  dalam  penertiban  pertambangan  di  tetapkan  tak  dapat  mengubah keadaan  pada  masyarakat  yang  bertopang  hidup  dengan  menambang  emas.  Walau sedemikian rupa peraturan kebijakan dalam penertiban pertambangan di tetapkan tak dapat mengubah keadaan pada masyarakat yang bertopang hidup dengan menambang emas.
Penertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  berarti  tertata  dan  terlaksana  dengan  rapi  dan  teratur menurut  aturan.  Menurut  Ealau  Prewitt  (1973)  dalam  Suharto  (2015:7),  kebijakan  adalah sebuah  ketetapan  yang  berlaku  yang  dicirikan  oleh  perilaku  yang  oleh  perilaku  yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya yangterkena kebijakan  itu.  Titmuss  (1974)  mendefinisikan  kebijakan  sebagai  prinsip-  prinsip  yang mengatur  tindakan  yang  di  arahkan  kepada  tujuan-tujuan  tertentu.  Kebijakan,  menurut Titmuss  senantiasa  berorientasi  kepada  masalah  ( problem-  oriented )  dan  berorientasi kepada tindakan ( action-oriented ). Jadi  pada dasarnya, kebijakan adalah sebuah ketetapan
yang  diterapkan  oleh  pemerintah  untuk  menaati,  mengatur  tindakan  yang  beriorentasi kepada masalah dan tindakan dalam mengatasi permasalahan secara konsisten.
Beberapa  kepala  daerah  mengatakan  bahwa  regulasi  hukum  yang  baru  menjadi  masalah yang  baru  dalam  pembentukan  wilayah  pertambangan  rakyat.  Karena  pembentukan berdasarkan  wilayah  terbatas,  maka  pemindahan  kewenangan  menyebabkan  rentang birokrasi yang panjang. Pemindahan kewenangan juga menyebabkan keterlambatan proses perijinan  yang  akan  berdampak  pada  turunnya  hasil  tambang  dan  dana  bagi  hasil kabupaten/kota. Kemudian tambang ilegal sudahmenjadi masalah yang sangat krusial bagi Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab)  Gumas.  Karena  masyarakat  kabupaten  Gunung  Emas sebanyak  80  persen  masyarakat  di  daerah  ini  menggantungkan  hidup  mereka  dari  bekerja tambang ilegal. Sehingga mengakibatkan dalam mengambil kebijakan tersebut mengalami dilematis.
Perizinan itu sebetulnya kebutuhan pemerintah untuk penertiban, jika melakukan pelayanan yang  baik,  pemerintah  langsung  menuju  ketempat  pertambangan  emas  untuk  memberikan pemberitahuan  atau  sosialisasi  tentang  surat  perizinan  pertambangan,  lalu  memberikan blanko kewajiban retribusi dan kewajiban reklamasi timbun kembali dan perizinan selesai. Faktanya  yang  terjadi  sekarang  persyaratan  perizinan  sangat  banyak  sehingga  dalam pengurusan  izin  tersebut  membuat  masyarakat  tidak  mampu  untuk  mengurus  perizinan pertambangan  ke  pemerintah.  Pemerintahpun  jika  ingin  membuat  kebijakan  yang  tepat harus  banyak  menimbang  dan  memperhatikan  dari  berbagai  aspek  dari  kehidupan masyarakat  baik  dari  segi  ekonomi  maupun  lingkungan  dan  juga  memberikan  solusi  bagi masyarakat jika kebijakan tersebut tidak bisa terlaksana.
Berdasarkan  riset  menurut  Sefiana  (2018)  dampak  kebijakan  pertambangan  terhadap kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  desa  Gunung  Wetan.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa kebijakan pertambangan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat baik dalam segi positif  maupun  negatif,  khususnya  dalam  aspek  sosial  ekonomi.  Dalam  riset  tersebut Sebanyak 59 masyarakat desa Gunung Wetan merubah mata pencahariannya, yang awalnya bekerja  di  sektor  pertanian  menjadi  bekerja  di  sektor  pertambangan.  Hal  ini  di latarbelakangi terhadap aspek kehidupan sosial ekonomi mereka. Dengan adanya kebijakan
pertambangan  memberikan  peluang  berusaha  yang  positif  bagi  mereka.  Karena  dengan kebijakan  tersebut  mengakibatkan  desa  Gunung  Wetan  memiliki  izin  untuk  dapat mendirikan  usaha  pertambangan  di  desa  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  mereka  dalam bekerja.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Dye, (1981), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan antara lain:
1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas.
2. Dampak  kebijakan  terhadap  situasi  atau  kelompok  lain  selain  situasi  kelompok  target. Hal  ini  disebut  efek  eksternalitas  atau  spillover,  karena  jumlah  sejumlah  outcome kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas.
3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akandatang.
4. Biaya  langsung  kebijakan,  dalam  bentuk  sumber  dana  dan  dana  yangdigunakan  dalam program.
5. Biaya  tidak  langsung  kebijakan,  yang  mencakup  kehilangan  peluangmelakukan kegiatan-kegiatan lainnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  ini sering  disebut  metode  penelitian  naturalistik  karena  penelitiannya  dilakukan  pada  kondisi yang  alamiah  ( natural  setting );  disebut  juga  sebagai  metode  etnographi,  karena  pada awalnya  metode  ini  lebih  banyak  digunakan  untuk  penelitian  bidang  antropologi  budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.
Penelitian  ini  berfokus  untuk  melihat  dampak  kebijakan  penertiban  pertambangan  emas rakyat  di  kecamatan  Tewah  kabupaten  Gunung  Mas.  Maka  dari  dampak  kebijakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten  Gunung  Mas  yang  menggunakan  instrumen penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berfokus  pada  menetapkan  fokus
penelitian, memilih  informan sebagai  sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas  data,  analisis  data,  menafsirkan  data  dan  membuat  kesimpulan  atas  temuan berdasarkan hasil lapangan menggunakan
denganmenggunakan  desain  survey  yang  mencari  data  dengan  sumber  data  primer  dan sekunder.  Penelitian  ini  di  laksanakan  di  Kecamatan  Tewah  Kabupaten  Gunung  Mas. teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  observasi  (pengamatan) interview (wawancara),  kuesioner  (angket),  dokumentasi  dan  gabungan  ke  empatnya.  Dalam penelitian ini dilakukan selama 3 bulan.

## HASIL PENELITIAN
Wawancara  yang  dilakukan  pada  12  orang  subjek  yang  merupakan  Sekretaris  Dinas Lingkungan  Hidup  Kehutanan  dan  Perhubungan  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Gunung Mas, Kepala Kepolisian Sektor Tewah, Kepala/Sekretaris Desa, Penambang Emas dan juga pengrajin Perahu terkait dengan dampak kebijakan penertiban pertambangan yang berada  di  kecamatan  tewah,  dimana  di  daerah  kecamatan  tewah  ada  banyak  sekali penambang  emas  tanpa  izin  yang  masih  belum  terdata  sehingga  membuat  peneliti  ingin melihat,  memahami  serta  menganalisa  dari  dampak  kebijakan  penertiban  pertambangan emas rakyat tanpa izin yang masih banyak beroperasi di wilayah kecamatan tewah dimana sudah  menjadi  pandangan  umum  bahwa  daerah  ini  merupakan  daerah  yang  banyak mengandung emas sehingga menarik banyak yang bekerja menambang emas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  subjek  penelitian  tentang  dampak  kebijakan penertiban pertambangan emas rakyat di kecamatan tewah kabupaten gunung mas di mulai pada tanggal, subjek penelitian yang di wawancarai oleh peneliti adalah berdasarkan jenis pekerjaan masyarakat dan dampak dari kebijakan penertiban pertambangan emas tanpa izin bagi  masyarakat.  Peneliti  melalukan  wawancara  dengan  12  orang  subjek  penelitian  di lokasi.  Peneliti  menggunakan  konsep  Menurut  Dye  (1981)  sejumlah  dampak  kebijakan yang perlu diperhatikan :
1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target
2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi kelompok
3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang.
4. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam program.
5. Biaya  tidak  langsung  kebijakan  ,  yang  mencakup  kehilanganpeluang  melakukan kegiatan- kegiatan lainnya.
Berikut  ini  merupakan  laporan  hasil  wawancara  dengan  subjek  penelitian  yang  disertai dengan variasi jawaban yang berbeda:

## DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP SITUASI ATAU KELOMPOK TARGET
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  kepada  informan,  yang  menjadi  dasar hukum  pemerintah  daerah  dalam  menertibkan  tambang  ialah  pada  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4  tahun  2009  tentang  Pertambangan  m  ineral  dan  Batubara.  Berikut  hasil  kutipan wawancara dengan Informan sebagai subjek penelitian :
“Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  pertambangan  mineral  dan Batubara pasal 158 setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus  miliar  rupiah).  Ya  kami  juga  melihat  kondisi  sosial  masyarakat karena pertambangan ini menyangkut masalah sandang pangan hajat hidup karena  mayoritas  masyarakat  di  Kecamatan  Tewah  85%  lah  karena masyarakatnya  dari  pertambangantradisional  jadi  kita  tidak  bisa menerapkan  atau  melakukan  penegakanhukum,  penindakan  yang  nanti justru dampaknya kemasyarakat uga masalah sosial yang berkaitan dengan kebutuhan  hidup  sehari-hari  karena  memang  disini  sumber  mata pencaharian  masyarakat  di  situ  nanti  imbasmya  kemana-mana  nanti akhirnya  peekonomian  di  kecamatan  tewah  tidak  berjalan  masyarakat susah mencari pekerjaan dan menimbulkan masalah baru sepereti pencurin dan perampokan ”.
Selaras dengan penyataan pak Nanang, Menurut pak Karto Perry juga mengatakan bahwa jika  pemerintah  menerapkan  dengan  tegas  aturan  undang-  undang  tersebut  maka  akan memberatkan masyarakat, beliau mengatakan:
“Usaha Tambang emas di tewah terutama perniagaan ya banyak disana itu jual  beli,pasar  terutama  sembako  dll  di  sanakan  terdiri  istilah  nya  sentral
antara jalan ke rungan  hulu dengan ke hulu miri dan ke damang batu kan itu disana salah satuya kan sentral dimana baik itu kecamatan- kecamatan mungkin membeli disana selain itu juga kan di sana kan sentral ekonominya agak lumyan baik itu sarana dan sebagainya .”
Selain  itu  menurut  Gurano  selaku  sekretaris  sependapat  dengan  pak  Karto  Perry  dan  Pak Nanang,  bahwa  jika  penambangan  emas  illegal  di  tindak  berdasarkan  UU  maka  akan memberatkan masyarakat, mengatakan bahwa :
“Kalau  kedaan  masyarakat  mereka  tidak  bekerja  otomatis  mereka mengalami  kemiskinanlah  itu  bahasannya  kalau  masyarakay  kita  untuk sekarang  menyadap  karet  harganya  kan  menurun  sehatusnya  pemerintah jika menghentikan pertambangan atau sejenis usaha lain di atur sedemikian rupa  bagaimanalaj  sesuai  dengan  uu  untuk  kesejahteraan  masyarakat seperti  itu  sebenatnya  tapi  kenytaannya  dilapangan  kita  pemerintah  saling menekankan  masyarakat  usaha  ini  usaha  itu  selalu  diatur  oleh  UU sedangkan  kitakan  sudah  kebiasaan  bekerja  tidak  menganggu  orang  pada intinyakan  masyarakat  berusaha  hanya  untuk  diri  sendiri  makanya  jika pemerintah  menutup  usaha  tambang  karena  tambangini  gk  selamanya mereka  bias  berhenti  sendiri  kalau  sudah  habis  mereka  berhenti  sendiri mereka  yang  cari  usaha  sendiri  unit  merrak  sendiri  bukanhak  kita  untuk mengatur mereka.”
Sama  seperti  penyataan  dari  pak  Nanang  dan  Pak  Karto  Perryn,  Pak  Utuk  selaku masyarakat  yang  bekerja  sebagai  penambang  emas  juga  merasakan  hal  yang  sama,  pada saat pemerintah melakukan penertiban atau melakukan Razia, beliau mengatakan:
“sampai  di  buka  dan  mata  pencaharian  utama  masyarakat  di  kecamatan tewah  ini  hanya  menambang  saja.  kalau  penertiban  ini  tetap  dilakukan pekerjaan  apa  yang  menjadi  pekerjaan  sampingan  masyarakat  ada  orang yang  maling/mencuri  jika  ada  Razia  penambang  emas  sebab  tidak  ada usaha lain saat masih ada Razia tambang emas.”
Berdasarkan  Hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dampak  dari  kebijakan melakukan  penambangan  emas  ilegal  tersebut  memiliki  dampak  yang  cukup  signifikan, karena  dari  hasil  kebijakan  tersebut,  masyarakat  yang  mengantungkan  hidupnya  hanya menambang, mengalami kesulitan secara keuangan mereka.

## DAMPAK  KEBIJAKAN  TERHADAP  SITUASI  ATAU  KELOMPOK  LAIN SELAIN SITUASI KELOMPOK
Dalam  kajian  ini  disampaikan  bahwa  dalam  melaksanakan  kebijakan  penertiban  tersebut, bahwa  banyak  instansi  yang  dapat  terlibat  dalam  penertiban  tersebut,  seperti  menurut  pak Karto Perry yang mengatakan:
“Kami  selalu  pernah  juga  berbicara  kepada  provinsi  terutama  di  dinas pertambangan  Bagaimana  Penanganannya  Kalau  dulu  kan  pernah pertambangan  ini  masuk  di  Kabupaten  Nah  itu  kan  ada  pencegahan  dan sebagainya  sosialisasi  dan  sebagainya  penertipan  dan  sebagainya  kalau sekarang  kan  ya  susah  yang  kita  ketahui  tambang  emas  inikan  bukannya Kewenangan  istilahnya  pemerintah  juga  pemerintah  atau  baik Provinsi/Kabupaten tapi dari aparat juga kan”
Hal  tersebut  juga  selaras  dengan  pernyataan  dengan  pak  Nanang  dalam  beberapa  instansi yang terlibat dalam melakukan penertiban pertambangan, beliaumengatakan :
“Sudah  terutama  dari  kami  kepolisian  sudah  hari-hari  melakukan sosialisasi, melalui kambitmas terkadang kalau ada perintah yang sifatnya spesifik  lalu  ya  yang  kami  lalukan  adalah  penangkapan  Lalu  dikenakan pasal.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  ada  beberapa  instansi  yang  terlibat  dalam melaksanakan peneriban pertambangan emas ilegal di kecamatan Tewah, dinas-dinas yang terkait  dalam  menerapkan  kebijakan  tersebut  adalah,  kepolisian  sebagai  penegak  dan melakukan  imbauan,  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Alam,  Dinas  Lingkungan  Hidup, danjuga pemerintah daerah/provinsi.

## DAMPAK  KEBIJAKAN  TERHADAP  KONDISI  SEKARANG  DAN  KONDISI MASA YANG AKAN DATANG
Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Nanang berpendapat bahwa perlunya melakukan sosialisasi  dan  himbauan  untuk  tidak  melakukan  penambangan  emas  ilegal  karena  dapat merusak lingkungan,beliau mengatakanbahwa mengatakan bahwa :
“Untuk  mengantisipasi  itu  kami  sempat  mendata  jumlah  mereka penambang- penambang khususnya di kecamatan tewah mereka kita data baik  penduduk  lokal  mau  pun  pendatang  jadi  jangan  sampai  ada penambahan  penambangan  ilegal  minimal  itu  upaya  kita  untuk mengantisipasi  di  samping  kita  sosialisoasi,himbauan  jangan  melakukan penambangan  ilegal  itu  yang  hari-  hari  kita  lakukan  kita  melakukan pendataan karena itu kalau kita biarkan dampaknya ke masyarakat karena masalah  lingkungan  nanti  lahirnya  dan  kesehatan  juga  dampak  merkuri karena di sini banyak sungai dan masyarakat juga bergantung hidup dari air  sungai  juga  begitu.  Sebenarnya  kami  memandang  bahwa  itu  Sangat merugikan  lingkungan  yang  disekitar  kita  terutama  pembukaan  lahan yang  tanpa  batas  dan  tanpa  pemyari  ngan  dan  tanpa  adanya  istilahnya mengeksploitasi lingkungan secara besar besaran ya pasti ada dampaknya bagi  koita  baikm  itu  pencemsaran  air  udara  dan  tanah  itu  sangat merugikan  kita  Tapi  kita  kembali  lagi  di  luar  kewenangan  kita  dan  kita juga  menyadari  bahwa  mewnghadapi  masyarakat  itu  tidak  semudah membalikan telapak tangan itu kembali lagi dari desa kelurahan rt/rw dan kecamatan  sebenarnta  bukan  Kita  istilahnya  melemparkan  kedinas  satu kedinas  lain  gitu.  dalam  kerusakan  lingkungan  disebabkan  karena

## Pertambangan emas rakyat illegal.”
Selain itu menurut Utuk sebagai masyarakat yang ada di kecamatan Tewah mengatakan bahwa jika melakukan penertiban pertambangan emas, maka akan mematikan ekonomi darimasyarakat tersebut, beliau mengatakan bahwa:
“berhenti  menambang  hanya  sementara  saja  sampai  di  buka  dan  mata pencaharian utama masyarakat di kecamatan tewah ini hanya menambang saja.  kalau  penertiban  ini  tetap  dilakukan  pekerjaan  apa  yang  menjadi pekerjaan  sampingan  masyarakat  ada  orang  yang  maling/mencuri  jika ada  Razia  penambang  emas  sebab  tidak  ada  usaha  lain  saat  masih  ada Razia tambang emas”
Selaras dengan pak Utuk, Pak Gurano juga mengatakan bahwa jika penambangan emas di tutup,  maka  menghilangkan  sebagian  besar  pendapatan  masyarakat  yang  ada  di kecamatanTewah,  karena  sumber  pendapatan  besar  yang  didapat  oleh  masyarakat kecamatan Tewah adalah melakukan penambangan emasilegal, beliau mengatakan:
“Kalau  dampaknya  pastilah  anjlok  masyarakat  memang  kalau  kita  60 persen  yang  nambang  kalau  memang  pemerintah  hentikan  ya  hentikan
tapi harus adapekerjaan yang harus pemerintah siapkan seperti pertanian apa  bantuan  yang  di  berikan  perikanan  apa  yang  di  berikan  kalau memang tambang di tertibkanya berilah solusi dari mereka pusat provinsi kabupaten  sampai  ke  desa-desa  kalau  mereka  memang  menghentikan pekerjaan masyarakat sepertu itu yakinlah masyarakat akan demo karena masyarakat  sudah  ngomong  jika  di  berhentikan  tambang  emas  dan menjadi  masalah  untuk  kita  karena  mayoritas  mayarakat  di  gunung  mas ini  pekerjaan  tambang  kalau  menghitung  persentasi  di  statistic  ada  80 persen gunung mas yang bekerja nambang”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  penertiban  tersebut dilakukan  dengan  jangka  waktu  yang  lama,  maka  dapat  membuat  masyarakat  mengalami kesulitan  secara  ekonomi,  tetapi  dari  dampak  tersebut  juga  memiliki  dampak  yang  positif yang dimana dampak tersebut antara lain, lingkungan  yang sering menjadi objek tambang bisa lebih baik dan mengurangi pencemaran lingkungan.

## BIAYA  LANGSUNG  KEBIJAKAN,  DALAM  BENTUK  SUMBER  DANA  DAN DANA YANG DIGUNAKAN DALAM PROGRAM
Dalam  menerapkan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  instansi-instansi  pemerintah, program  yang  mereka  lakukan,  anggaran  yang  mereka  lakukan  untuk  menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah instansi sendiri memiliki anggaran sendiri sama seperti Pak Nanang selaku Kapolsek Tewah mengatakan:
“Kalau  kami  dari  kepolisan  ya  dari  anggaran  kepolisian  kalau  kita misalkan  kita  ada  operasi  yang  sifat  nya  spesifik  operasi  peti  ada anggarannya dari kepolisian anggaran penambang emas tanpa izin itukan ada kita menggunakan anggran dari kepolisian.”
Jadi  kesimpulan  dari  hasil  data  yang  dikumpulkan  bahwa,  dalam  melakukan  kebijakan tersebut,  pemerintah  telah  melakukan  dan  menetapkan  anggaran  dalam  menjalankan kebijakan penertiban tersebut.

## BIAYA  TIDAK  LANGSUNG  KEBIJAKAN,  YANG  MENCAKUP  KEHILANGAN PELUANG MELAKUKAN KEGIATAN-KEGIATAN LAINNYA
Mencakup  Kehilangan  Peluang  Melakukan  Kegiatan-Kegiatan  Lainnya  Pemerintah  dalam menjalankan  sebuah  progam  mereka  memiliki  rancangan  anggaran  mereka  sendiri sehingga, jika terjadi kesalahan atau kegagalan dalam menjalan kebijakan tersebut mereka
tidak akan menggagu keuangan dari kegiatan- kegiatan lain sehingga tidak ada pemasalah dalam keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

## PEMBAHASAN

## DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP SITUASI ATAU KELOMPOK TARGET
Berdasarkan,  hasil  wawancara  diatas  diperoleh  gambaran  bahwa  Dampak  Kebijakan Penertiban Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Tewah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian, masyarakat di kecamatan Tewah. Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor  4  tahun  2009  tentang  Pertambangan  mineral  dan  Batubara  yang  menjadi  dasar aturan  pemerintah  melakukan  penindakan  terhadap  pertambanganemas  ilegal  yang  ada  di kecamatan  Tewah.  Menurut  sebagian  pakar  (Dye,1981,  Anderson,  1984)  dalam  Antonius Tarigan  (2013)  terdapat  sejumlah  dampak  kebijakan  yang  perlu  diperhatikan  dalam evaluasi  kebijakan  Dampak  kebijakan  terhadap  situasi  atau  kelompok  target.  Objek  yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Efek yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan.  Jika  berbagai  kombinasi  sasaran  tersebut  dijadikan  fokus  masa  analisisnya menjadi lebih rumit karena prioritas harus diberikan kepada berbagai efek yang dimaksud. Disamping itu, perlu dipahami bahwa kebijakan kemungkinan membawa konsekuensi yang diinginkan  atau  tidak  diinginkan.  Dalam  hal  ini  dampak  kebijakan  yang  dijalankan  oleh pemerintah, cukup memberatkan masyarakat  yang memiliki pekerjaan sebagai penambang emas  ilegal,  karena  kebanyakan  masyarakat  di  kecamatan  Tewah  bekerja  sebagai penambang  emas  sehingga,  memberatkan  masyarakat  yang  tinggal  di  kecamatan  Tewah, sehingga  perlu  pengajian  ulang  kembali  kebijakan  tersebut  kepada  masyarakat. Berdasarkan hasil diatas, teori tersebut telah sesuai sama kondisi lapangan, meskipun tidak sesuai  dengan  konsekuensi  yang  tidak  diinginkan,  tetapi  karena  tujuan  dan  sasaran pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut sudahsesuai dengan teori tersebut.

## DAMPAK  KEBIJAKAN  TERHADAP  SITUASI  ATAU  KELOMPOK  LAIN SELAIN SITUASI KELOMPOK
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam melakukan kebijakan penertiban tambang emas ilegal  tersebut,  terdapat  beberapa  instansi  darii  pemerintah  yang  ikut  terlibat,  beberapa instansi  pemerintah  yang  terlibat  antara  lain  adalah  dari  pihak  kepolisian,  Dinas  ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan juga dari kepala daerah itu sendiri, dan juga dari masyarakat Menurut sebagian pakar (Dye,1981, Anderson, 1984) dalam Antonius Tarigan (2013) Hal ini  disebut  efek  eksternalitas  atau  spillover,  karena  jumlah  sejumlah  outcome  kebijakan publik  sangat  berarti  dipahami  dengan  istilah  eksternalitas.  Sehingga  berdasarkan  hasil diatas,  dapat  menarik  benang  merahnya  bahwa,  dalam  menjalankan  kebijakan  penertiban pertambangan  emas  ilegal  tersebut  melibatkan  pemerintah  daerah  itu  sendiri,  melalui beberapa instansi yang ada dilingkungan daerah tersebut, seperti, dari pihak kepolisian dan Dinas  Lingkungan  Hidup,  dan  dari  provinsi  sendiri  adalah  dari  Dinas  Energi  dan  Sumber Daya Alam.

## DAMPAK  KEBIJAKAN  TERHADAP  KONDISI  SEKARANG  DAN  KONDISI MASA YANG AKAN DATANG
Berdasarkah  hasil  wawancara  diatas,  dalam  Dampak  kebijakan  publik,  perlu  ditemukan identitas  perubahan  dalam  lingkungan  yang  terkait  dengan  upaya  mengukur  aktivitas pemerintah.  Yang  dimana  sesuai  dengan  teori  Menurut  sebagian  pakar  (Dye,1981, Anderson,  1984)  dalam  Antonius  Tarigan  (2013)  dapat  disimpulkan  bahwa  Dampak kebijakan  Penertiban  Pertambangan  Emas  Rakyat  Ilegal  melalui  beberapa  program  yang telah dilakukan pemerintah, telah memberatkan perekonomian masyarakat yang memenuhi kebutuhan  hidup  mereka  melalui  pekerjaan  menambang,  sehingga  dari  dampak  tersebut, masyarakat  mengalami  masalah  ekonomi  dan  rentan  terhadap  tindakan  kejahatan  yang disebabkan  karena  penertiban  pertambangan  emas  tersebut  Kemudian  Dampak  kebijakan terhadap  kondisi  sekarang  dan  kondisi  masa  yangakan  datang  ialah  disini  peran  penting pemerintah  sangat  penuh  disamping  harus  mempertimbangkan  masalah  pekerjaan masyarakat karena pemerintah juga tidak bisa memberikan lowonagan pekerjaan bagi para penambang  di  satu  sisi  pemerintah  juga  memperhatikan  kerusakan  lingkugan  yang  terjadi apalagi  penambang  memakai  merkuri  dalam  menambang  yang  menyebabkan  kerusakan parah  bagi  lingkungan  tanah  dan  sungai  pada  saat  sekarang  dengan  tetap  menjaga  dan
mengkoordinir dan tak berhenti untuk memantau masyarakat pemerintah bisa bertanggung jawab dalam mengendalikan kelestarian alam.
Selalu terjaga dan memberikan hak bagi masyarakat untuk tetap menambang. dalam hal ini tambang emas di kecamatan tewah akan murni berhenti jika sudah tidak ada terdapat emas lagi di beberapa desa yang di yakinibanyak kandungan emas sebab menertibkan tambang di kecamatan tewah bukanlah hal  yang sangat  mudah jika itu terjadi maka mulai  berdampak yang  sangat  tidak  baik  seperti  munculnya  demo  protes  dari  masyarakat,  pencurian  dan perampokan yang berujung kerusuhan karena masyarakat butuh makan untuk bertahan jika tidak ada pekerjaan dan  pemerintah tidak memberikan jaminan pekerjaan  jika tambang di berhentikan maka masyarakat akan menuntut hak tersbut dan menimbulakan masalah baru dalam pemerintahan itu sendiri.  Berdasarkan hasil diatas, dapat  penulis simpulkan bahwa, teori  diatas  sesuai  dengan  kondisi  lapangan,  karena  dampak  kebijakan  tersebut mempengaruhi  perekonomian  masyarakat  di  kecamatan  Tewah  yang  dimana  rata-rata masyarakat  disana  mayoritas  pekerja  mereka  adalah  menambang,  jadi  pada  saat penambangan tersebut dihentikn  maka, hal  tersebut  mempengaruhi putaran ekonomi  yang ada di kecamatan Tewah.

## BIAYA LANGSUNG KEBIJAKAN
Berdasarkah  hasil  wawancara  diatas,  dalam  kebijakan  penertiban  pertambangan  emas ilegal,  memiliki  dana  dalam  menjalankan  program  yang  telah  mereka  rancangkan,  seperti Menurut sebagian pakar (Dye,1981, Anderson, 1984) dalam Antonius Tarigan (2013) yang mengatakan bahwa, bentuk sumber dana dan dana  yang digunakan dalam program Dalam hal  ini  biaya  dari  kebijakan  dan  sumber  dana  yang  di  gunakan  ialah  dari  hasil  penelitian dengan  Kapolsek  tewah  menjelaskan  sumber  dana  yang  mereka  gunakan  dalam pelaksanaan penertiban  dari kepolisian bersumber dari  anggarankepolisian kalau misalkan ada  operasi  yang  sifat  nya  spesifik  seperti  operasi  petiada  anggarannya  dari  kepolisian anggaran  penambang  emas  tanpa  izin  itukan  ada  menggunakan  anggaran  dari  kepolisian dalam artian sudah ada anggaran khusus dari Kepolisian. Jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut,  peneliti  berpendampat  bahwa,  antara  biaya  langsung  kebijakan  tersebut  sudah
sesuai  dengan  teori,  karena  dalam  kebijakan  tersebut  sudah  ada  anggaran  dan  anggaran tersebut berguna untuk menjalankan kegiatan yang mereka lakukan.

## BIAYA  TIDAK  LANGSUNG  KEBIJAKAN,  YANG  MENCAKUP  KEHILANGAN PELUANG MELAKUKAN KEGIATAN-KEGIATAN LAINNYA
Menurut pakar (Dye,1981, Anderson, 1984) dalam Antonius Tarigan (2013) Biaya tersebut sering  tidak  diperhitungkan  dalam  melakukan  evaluasi  kebiajakan  publik  karena  sebagian tidak  dapat  dikuantifikasi  Dalam  hasil  temuan  diatas  bahwa,  pada  saat  pemerintah menjalankan  kebijakan  yang  mereka  lakukan  tidak  menggangu  pembiayaan  dari  kegiatan pemerintah ituu sendiri sehingga dalam teori tersebut, kurang sesuai, karena pada dasarnya dalam  menerapkan  kebijakan  tersebut  memiliki  anggarannya  sendiri  sehingga  anggaran tersebut tidak menggagu kegiatan atau program lain dari pemerintah itu sendiri.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  kedalam  kebijakan,undang-undang, peraturan  ataupun  bentuk  keputusan  kemudian  menerapkannya  kedalam  sebuah  tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat  untuk  mencapai  sebuah  tujuan bersama ataupun untuk mengatasi sebuah permasalahan.
Penerapan  implementasi  kebijakan  penertiban  pertambangan  emas  yang  dilakukan  oleh pemerintah KabupatenGunung Mas di Kecamatan Tewah ialah memberikan himbauan dan juga sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat dan tetap terus mengingatkan dan memberikan  arahan  kepada  masyarakat  untuk  mematuhi  kebijakan  yang  telah  ditetapkan namun  implemantasi  kebijakan  yang  telahdilaksanakan  tersebut  tidaklah  mudah  untuk diterapkan  dalam  lingkup  masyarakat  di  Kecamatan  Tewah  yang  sebagian  besar  bekerja sebagai  penambang  emas  rakyat  tanpa  izin  dikarenakan  dampak  dari  hasil  pertambangan emas dapat memberikan dampak positif dari segi  ekonomi masyarakat Kemudian dampak yang  diakibatkan  dari  penertiban  pertambangan  emas  tersebut  membuat  berkurangnya pendapatan warga di kecamatan Tewah itu sendiri mengingat sebagian dari masyarakat di kecamatan  Tewah  bekerja  sebagai  penambang,  sehingga  pada  saat  aktifitas  pertambangan
tersebut  dihentikan,  maka  masyarakat  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka sehingga  membuat  rentan  terjadinya  kriminal,  meningkatnya  pengangguran  sampai  pada pencurian.  Namun  di  satu  sisi  dampak  kebijakan  penertiban  pertambangan  dilaksanakan oleh  pemerintah  memberikan  dampak  yang  sangat  baik  bagi  lingkungan  dan  juga kelestarian alam, hutan, sungai dan hewan tetap terjaga dan terlindungi Dalam menerapkan kebijakan penertiban pertambangan emas rakyat tanpa izin ini pemerintah tentu mengalami berbagai kendala seperti lokasi pertambangan yang jauh dan sulit di akses oleh kendaraan, tenaga  sumber  daya  manusia  yang  kurang  untuk  mengamankan  barang  bukti  yang  di gunakan  para  penambang  karena  beberapa  penambang  emas  tanpa  izin  menggunakan  alat yang  cukup  berat  dengan  lokasi  menambang  masyarakat  yang  jauh  terpelosok,  rendahnya kesadaran  dari  masyarakat  terhadap  kondisi  lingkungan  sekitar,  sering  terjadi  kebocoran informasi  mengenai  Razia  penertiban  tambang  emas  sehingga  hal  ini  sering  menjadi kendala atau permasalahan bagi pemerintah dalam melaksanakan penertiban pertambangan emas tanpa izin yang berada di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjali  Natasya  Putri.2018. Efektivitas  Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Menertibkan  Pkl  Di  Kota  Pekanbaru (Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Sukajadi).Skripsi Thesis, Universitas Islam NegeriSultan Syarif Kasim Riau.
Anjami,  Trisnia.  2018. Dampak  Sosial  Penambangan  Emas  Tanpa  Izin  (Peti)  Di DesaSungai  Sorik  Kecamatan  Kuantan  Hilir  Seberang  Kabupaten  Kuantan.  5(1).
Ardianeka . 2011. Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah di SektorPertambangandengan Diberlakukannya Undang
Undang  No  4  tahun  2009Terhadap  Kegiatan  Pengusaha  Pertambangan  di  Kabupaten Bangka .
Aseanty Pahlevi . 2018. Wilayah Pertambangan Rakyat Digadang Jalan KeluarPETI,Nyatanya : Available at:
https://www.mongabay.co.id/2018/05/22/wilayah-  pertambangan-  rakyat-digadang- jalan-keluar-peti-nyatanya/ [Accessed 21 Desember 2020].
Averus,  A.  and  Pitono,  A.  2013. Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Pertambangan Terhadap Efektivitas Penanganan Kualitas Lingkungan Hidup Pada DinasPekerjaan Umum,  Energi  Dan  Sumber  Daya  Mineral  Kota  Palu‟ , Sosiohumaniora ,  15(2),  p.
119. doi: 10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5738
Salim  Hs  and  Pers,  R.  1945.  H ukum  Pertambangan  di  Indonesia .  ,Rajawali  Pers,
Jakarta,2012, hlm. 1.’, pp. 1–34.
Ifan WardaniHarsan, 2017, studi tentang penertiban pedagang kaki lima oleh dinaspasar di pasar segiri kota Samarinda . eJournal Ilmu Pemerintahan.
Iskandar,  A.,  2010. Dampak  Kebijakan  Obligasi  Rekap  Terhadap  Kinerja  PerbankanDan Anggaran Negara. Jakarta: UniversitasIndonesia.
Lestari,  E.,  2018. Dampak  Penambang  Emas  Tanpa  Izin  TerhadapPerekonomian Masyarakat Di Kecamatan Mandiangin. Jambi: Sulthan Thaha Saifuddin jambi.
Nugroho,  H.  2020. Pandemi  Covid-19:  Tinjau  Ulang  Kebijakan  mengenai  PETI (Pertambangan  Tanpa  Izin)  di  Indonesia .  Jurnal  Perencanaan  Pembangunan :The Indonesian Journal of Development Planning , 4(2).
Novilianto.  2019. Kebijakan  Penertipan  Pertambangan  Emas  Di  Wilayah  Kabupaten Gunung  Mas  (Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Kampuri,Kecamatan  Mihing  Raya).
Palangkaraya: Universitas Palangkaraya.
Rajana K ,. 2018. 20 Ribu Penambang Emas Liar Serbu Gunung Mas, Pemkab Serba Salah. [Online] Available at: https://m.liputan6.com/regional/read/3370162/20-ribu- penambang- emas-liar-serbu-gunung-mas-pemkab-serba-salah [Accessed 21 Desember 2020].
Rizqoh, A. 2015. Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti)TerhadapKesejahteraan Gurandil Di Desa Cileuksa , Kab. Bogor9’, pp. 2–3.
Sugiyono, P. D. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. cv. Tahalea, S.
N.,  Suwitri,  S  (ED)  .  2015. Evaluasi  Dampak  Kebijakan  Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan PelayananPerizinan Terpadu Kota Semarang . Journal of Public Policy and ManagementReview , 4(3), pp. 1–12.
Tarigan,
A. 2009. Mencermati
Dampak
Kebijakan
Publik dalam ProgramPenanggulanKemiskinan.
Undang-  Undang  Republik  Indonesia,  No.  4  (2009). Pertambangan  Mineral  Dan Batubara ’, UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara , p. 4.
Sholih Muadi, I. M. A. S. 2016. Konsep dan Kajian Teori Perumusan KebijakanPublik,
Volume 6, pp. 195-224.
Peraturan Daerah Kalimantan Tengah N. 15. (2012). Peraturan Daerah
Provinsi  Kalimantan  Tengah ’, UU  No  15  Tahun  2012  Tentang  Pengelolahan PertambanganMineral dan Batubara Yang Berkelanjutan Dan BerwawasanLuas.
Peraturan  Gubenur  Kalimantan  Tengah  N.  13  (2017) „  Peraturan  Gubenur  Daerah Kalimantan  Tengah ’, Uu  No  13  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Penertipan IzinMineral dan Batubara .
https://gumaskab.bps.go.id/publication/2021/02/26/7914eb41ddbe8f68315a34  12/kabupat en-gunung-mas-dalam-angka-2021.html