## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN
KEKERASAN, ANCAMAN KEKERASAN, DAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK. (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)
Andi Mahfud Arya Wardana, Jumadi, St. Nurjannah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: Andimahfudaryawardana13@gmail.com

## Abstrak
Hak  asasi  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.  Kondisi saat ini kejahatan terhadap anak terus meningkat utamanya kejahatan seksual terhadap anak, dan pelaku  kejahatan  terhadap  anak  menurut komnas  perlindungan  anak  adalah  orang  terdekat  dari korban  (anak).  Kejahatan  terhadap  anak  sendiri  telah  diatur  oleh  hukum  postif  di  Indonesia misalnya  didalam  KUHP  Pasal  288  &  289,  dan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014.  Terkait dengan  kasus  persetubuhan  terhadap  anak  pada  studi  putusan  No.74/Pid.Sus/2018/PN/Mrs. Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku, yang pelakunya adalah ayah tiri dari anak  tersebut,  putusan  tersebut  belum  memenuhi  rasa  keadilan  dari  korban,  hal  ini  didasarkan pada aturan  hukumnya  pada  Undang-Undang  No.17  Tahun  2016  yang  berbunyi  apabila  pelaku dari  kejahatan  seksual  terhadap  anak  masih  dalam  lingkungan  orang  terdekat  (ayah)  maka pidananya  ditambah  1/3  dari  ancaman  pidananya,  dan  dari  pertimbangan  hukum  hakim  tidak terdapat hal yang meringankan  terdakwa.
Kata Kunci: Anak: Hak Asasi Anak; Kejahatan

## Abstrack
Child rights are  part  of  human  rights  contained in  the  1945  Constitution  and the  United Nations convention on the Rights of the Child. In terms of national and state life, children are the future of the nation and the future generation of national ideals, so that children have the right to  survival,  to  grow  and  develop,  to  participate  and  to  be  entitled  to  protection  from  acts  of violence  and  discrimination  and  civil  rights  and  freedom.  However,  in  the  current  situation, child crime continues to increase, especially sexual crimes against children, and perpetrators of crimes against children according to the National Commission for the protection of children are the  closest  people  to  victims  (children),  including  father,  mother,  uncle,  friend,  and  boyfriend. Crimes  against  children  themselves  have  been  governed  by  positive  law  in  Indonesia,  for example  in  the  Criminal  Code  Article  288  &  289  of  the  Criminal  Code,  and  more  specifically regulated  in  Law  No.  35  of  2014  changes  to  Law  No.23  of  2002.  Associated  with  cases  of intercourse with children in the study of decision No.74 / Pid.Sus / 2018 / PN / Mrs. The Panel of Judges  who  made  a  ruling  on  the  perpetrator,  where  the  perpetrator  was  the  stepfather  of  the child, the verdict still did not fulfill the sense of justice from the victim, this was based on the rule of  law  in  Law  No.  17  of  2016  which  reads  if  the  perpetrator  of  sexual  crime  towards  children still in the environment of the closest person (father), the penalty is added to 1/3 of the criminal threat,  and  from  the  legal  considerations  of  the  judge  there  are  no  things  that  alleviate  the defendant
Keywords: Child: Child Right;Crime

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum, Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 maka segala tingkah laku dan aktifitas manusia diatur oleh Hukum. 1 Hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek kehidupan manusia karena dapat dibayangkan apabila hukum tidak mengatur pola tingkah laku dan aktivitas kehidupan kita maka bagaimana jadinya  kehidupan  di  negara kita?.  Berdasarkan  dari  uraian  diatas,  penulis  mencoba meneliti  terhadap  suatu  kasus  “Tindak  Pidana  persetubuhan  dengan  kekerasan,  ancaman kekerasan, dan tipu muslihat terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri” dimana kasus tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan kesusilan dan termasuk dalam kategori hukum pidana khusus yang diatur dalam UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga  karena  dalam  dirinya  melekat  harta,  martabat,  dan  hak  sebagai  manusia  yang  harus dijunjung tinggi.  Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Orang  tua,  keluarga,  dan  masyarakat  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan  memelihara  hak asasi  tersebut  sesuai  dengan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  hukum.  Demikian  pula  dalam rangka  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  negara  dan  pemerintah  bertanggung  jawab menyediakan fasilitas dan aksesebilitas secara optimal dan mengarah.
Namun pada kenyataannya kejahatan terhadap anak terus meningkat, Menurut Keterangan Komnas  Perlindungan  Anak  bahwa  pada  tahun  2014  ada  sebanyak  3.339  laporan  kasus pelanggaran  hak  anak,  sebanyak  58%  diantaranya  kejahatan  seksual  dan  8%  pelakunya  adalah anak berusia 14 tahun. Pada tahun 2015 januari-juni sebanyak 1.725 laporan kasus pelanggaran hak anak.Sebanyak 43% adalah kejahatan seksual dan 16 % pelakunya adalah anak 14 tahun .2 Menurut  penuturan  ketua  Komnas  perlindungan  Anak  “Aries  Merdeka  Sirait  :  Komnas  Anak Mencatat  63  %  dari  1.688  pelaku  kekerasan  anak  yang  terbukti  pada  tahun  2017  merupakan orang  dekat  atau  dikenal  oleh  korban,dengan  rincian  551  merupakan  teman  33  %,tetangga  151 pelaku  9  %,bapak  atau  ibu  guru  98  pelaku  6  %,ayah  atau  ibu  kandung  76  orang  4  %,pacar  72 pelaku  4  %,ayah  atau  ibu  tiri  60  orang  4  %,pembantu  atau  pengasuh  sebanyak  47  pelaku  3 %,selebihnya 535 pelaku tidak dikenal 32 %,oknum aparat sebanyak 41 orang 2 %,dan 57 orang 3 % lainnya merupakan orang lain.
Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang paling sering terjadi ditengah masyarakat,  karena  anak  dianggap  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  melakukan  perlawanan. Kejahatan  terhadap  anak  terbagi  dalam  beberapa  delik  diantaranya  pencabulan,  pemerkosaan, pelecehan,  perzinahan  dan  lain-lain,  hal  ini  berpotensi  akan  terus  meningkatnya  kasus  tehadap anak  dibawah  umur.  Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  negara  perlu  membuat regulasi/aturan  yang  memberikan  efek  jera  serta  bersifat  preventif  terhadap  pelaku  kejahatan seksual  terhadap  anak.  Salah  satu  bentuk  upaya  pemerintah  dalam  memberantas  tindak  pidana kejahatan seksual terhadap anak misalnya saja lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pasal  81  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  “Setiap  orang  yang  dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang  lain,  dipidana  dengan  penjara  paling  lama  15(lima  belas)  Tahun dan  paling  singkat  3  (tiga)  Tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.300.000.000(Tiga  ratus  jatuh
1 Jumadi,Desember 2019, Negara Hukum Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum .http:/journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3665/5491 Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2018
2 Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta:PTIK,2016), h.153
rupiah)dan paling sedikit Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah). Pasal 81 Ayat 2” Ketentuan pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi  setiap  orang  yang  dengan sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Dari aturan hukum yang mengatur terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak diatas, maka  penulis  tertarik  untuk  menganalisa  putusan  dengan  No.Perkara  74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs untuk  mengetahui  norma  hukum  tersebut  dengan  merumuskannya  kedalam  beberapa  pokok permasalahan  yaitu  bagaimanakah  penerapan  hukum  pidana  materil  dan  faktor-faktor  hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Tindak Pidana
Istilah  tindak  pidana  berasal  dari  istilah yang  dikenal  dalam  hukum  pidana  belanda  yaitu “strafbaar feit ”.  Walaupun  istilah  ini terdapat  dalam  WvS  belanda  dengan  demikian  juga  WvS Hindia  Belanda  (KUHP),  tetapi  tidak  ada  penjelasan  resmi  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan strafbaar  feit itu. 3 Ada  beberapa  istilah  yang  digunakan  sebagai  terjemaham Stafbaar  Feit, diantaranya sebagai berikut:
1. Tindak Pidana
2. Peristiwa Pidana
3. Delik
4. Pelanggaran Pidana
5. Pelanggaran Pidana
6. Perbuatan yang boleh dihukum.
7. Perbuatan yang dapat dihukum
8. Perbuatan Pidana 4
Adapun unsur-unsur tindak pidana diantaranya, menurut Moeljatno sebagaimana rumusan yang disebutkan, unsur tindak pidana adalah 5
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan)
Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsru tindak pidana sebagai berikut:
1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan perundang-undangan
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam  hukum  pidana. Kata  “pidana”  pada  umumnya  diartikan  sebagai  hukum,  sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: 1. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang  dapat  diterapkan  terhadap  perbuatan  itu,  dan  pidana  yang  diancamkan  terhadap perbuatan  itu.  Hukum  pidana  formil  mengatur  cara  bagaimana  acara  pidana  seharusnya dilakukan  dan  menentukan  tata  tertib  yang  harus  diperhatikan  pada  kesempatan  itu. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut
3 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 , Edisi I (Cet.I, Jakarta:PT.Grafindo ,2002),h.67
4 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.193.
5 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.72.
2. Hukum  pidana  formil adalah  kumpulan  aturan  hukum  yang  mengatur  cara  mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan  hakim  serta  mengatur  cara  melaksanakan  putusan  hakim.  Pendapat  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  hukum  pidana  materil  berisi  larangan  atau  perintah  jika  tidak  terpenuhi diancam  sanksi,  sedangkan  hukum  pidana  formil  dalah  aturan  hukum  yang  mengatur  cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.
Adapun beberapa Jenis-jenis pemidanaan yang terdiri atas:
1. Pidana pokok
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Kurungan
d. Denda
2. Pidana tambahan:
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barag tertentu,
c. Pengumuman putusan hakim.
Adapun lembaga yang melaksanakan pidana dapat disebutkan, sebagai berikut:
1. Pidana pokok;
a. Pidana penjara: Lembaga Permasyarakatan (lapas);
b. Pidana kurungan: Lembaga Permasyarakatan (lapas);
c. Pidana tutupan: Lembaga Permasyarakatan (lapas);
d. Pidana denda: Jaksa;
2. Pidana tambahan:
a. Pencabutan hak-hak tertentu: lembaganya bergantung pada jenis dari hak yang di cabut tersebut;
b. Perampasan barang-barang tertentu; jaksa
c. Pengumuman putusan hakim (pengadilan): panitera pengadilan negeri.

## B. Persetubuhan
Dalam  kamus  bahasa  Indonesia  persetubuhan  merupakan:  hal  bersenggama;  hal bersetubuh.  Pandangan  masyarakat  awam  mengenai  persetubuhan  seringkali  menyamakannya dengan  tindak  pidana  pemerkosaan,  tetapi  dalam  perspektif  Hukum  ,hal  tersebut  sangatlah bebeda.  Dimana  jika  tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  mengancam,atau  memaksa seseorang  untuk  melakukan  hubungan  badan  hal  tersebut  disebut  sebagai  tindak  pidana Pemerkosaan sedangkan jika perbuatan dilakukan dengan cara di iming-imingi atau bujuk rayu dari orang lain untuk melakukan hubungan intim perbuatan itu disebut dengan Persetubuhan. Undang-Undang yang mengatur terkait persetubuhan diantaranya:
1. Persetubuhan dalam tinjauan KUHP Diatur dalam pasal 287 Ayat  (1)
“Barang siapa bersetubuh dengan seseorang perempuan diluar perkawinan yang diketahui atau  sepatutnya  harus  disangkanya  bahwa  umurnya  belum  15  (lima  belas)  tahun atau  umurnya tidak  jelas,bahwa  belum  waktunya  untuk  dikawin,diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan tahun” 6
2. Persetubuhan ditinjau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
6 KUHP, Buku II tentang kejahatan pasal 287 ayat (1) (Jakarta:Sinar Grafika), h.98
Tindak  Pidana  terhadap  anak  diatur  dalam  Undang-Undang  No.23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-UndangNomor  35  tahun  2014. Dalam  pertimbangan  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  ditegaskan  bahwa setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan  kekerasan  dan  diskriminasi  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini,anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18(delapan belas)tahun,termasuk anak dalam kandungan.diartikan pula bahwa,perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya  agar  dapat  hidup,tumbuh,dan  berkembang,dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Persetubuhan terhadap anak diatur dalam UU No.23 Tahun2002 pada pasal 81 ayat 1 dan 2.  “Pasal  81  ayat  1  berbunyi”Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang lain,dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda  paling  banyak  Rp.300.000.000,00(tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  sedikit Rp.60.000.000,00  (enam  puluh  juta  rupiah).”  “Pasal  81  ayat  2  berbunyi”Ketentuan  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)berlaku  pula  bagi  setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 7
3. Persetubuhan  dalam  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga(UU No.23 tahun 2004).
Pasal  46  berbunyi:  “Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual sebagaimana dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 12(dua belas)tahun atau denda  paling  banyak  Rp.36.000.000,00(tiga  puluh  enaam  juta  rupiah).”  Pasal  8  berbunyi: “kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5  huruf  c  meliputi: 8 Pemaksaan hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam  lingkup  rumah  tangga tersebut.
Perbedaan Persetubuhan, Pemerkosaan, dan Pencabulan, yang membedakan persetubuhan dengan tindak pidana pemerkosaan ialah apabila perbuatan tersebut didasari atas dasar bujukan atau  rayuan  sehingga  orang  tersebut  mau  melakukan  hubungan  intim  maka  perbuatan  tersebut dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana persetubuhan sedangkan apabila perbuatan tersebut didasari atas dasar memaksa,mengancam maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk tindak  pidana  pemerkosaan.  Pencabulan  dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  adalah  proses, cara, perbuatan mencabuli.
Menurut  R.  Susilo  pencabulan  adalah  “segala  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan (kesopanan)  atau  perbuatan  yang  keji  yang  semua  itu  dalam  lingkungan  nafsu  birahi  kelamin, misalnya  cium-ciuman,  meraba-raba  anggota  kemaluan,  meraba-raba  buah  dada,  dan  lain sebagainya”. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak.

## C. Kekerasan dan Ancaman Kekerasan
Yang  dimaksud  dengan  ancaman  kekerasan  adalah  membuat  seseorang  yang  diancam  itu ketakutan  karena  ada  sesuatu  yang  akan  merugikan  dirinya  dengan  kekerasan.  Ancaman  ini dapat  berupa  penembakan  keatas,menodongkan  senjata  tajam,sampai  dengan  suatu  tindakan
7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, (Jakarta: Visimedia,2007),h.4
8 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. 9 Sedangkan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual ?Jawabannya adalah  semua  bentuk  ancaman  dan  pemaksaan  seksual.Dengan  kata  lain,kekerasan  seksual adalah  kontak  seksual  yang  tidak  dikehendaki  oleh  salah  satu  pihak(M.Irsyad  Thamrin  dan M.Farid  2010:518).  Inti  dari  kekerasan  seksual  terletak  pada”ancaman”(Verbal)  dan “pemaksaan”(tindakan).
Bentuk-Bentuk Kekerasan 10
1. Kekerasan Terbuka
2. Kekerasan Tertutup
3. Kekerasan Agresif
4. Kekerasan Defensif Jenis-Jenis Kekerasan
1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan biologis
3. Kekerssan psikologi
4. Kekerasan Ekonomi

## D. Anak dan Ayah
Anak  adalah  setiap  manusia  yang  belum  berusia  dibawah  18  (delapan  belas)tahun  dan belum  menikah,termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila  hal  tersebut  demi kepentingannya.  Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  Ayah  berati  Orang  tua  laki-laki  dari anak.  Artinya  ialah  ayah  merupakan  sosok  kepala  keluarga  yang  bertanggung  jawab  dalam menafkahi dan melindungi segenap keluarganya. Sedangkan ayah tiri adalah orang tua laki-laki dari  anak,  yang  tidak  memiliki  hubungan  darah  tetapi  merupakan  tanggung  jawabnya  dalam menafkahi serta melindungi dari segala macam ancaman.

## E. Implementasi Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (No.Register Perkara 74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)
Dalam  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  terdakwa  didakwa  dengan  dakwaan  alternatif, yakni:
Dakwaan  pertama:  Melanggar  pasal  81  Ayat  (3)  jo.Pasal  76  D  UU  RI  No.17  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  RI  No.23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.
Dakwaan Kedua: Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perbuhan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Dakwaan  Ketiga:  Pasal  46  Jo.Pasal  8  UU  RI  No.23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Oleh  Karenanya  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  akan  mempertimbangkan  dakwaan  yang menurut majelis hakim paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangkan  yaitu dakwaan alternatif pertama. Bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut terdakwa didakwa
9 H.R Abdussalam, Hukum Perlindungan anak(Jakarta :PTIK. 2016),h .168 10 Pendapat  D.Douglas  dan  Franches  Chaput  Wakskler  seperti  dikutip  H.Deddy  Ismatullah  dalam bukunya, Kriminolgi( Bandung:CV.Pustaka Setia.2016),h.132
melanggar  Pasal  81  Ayat  (3)  Jo.Pasal  76  D  UU  RI  No.17  tahun  2016  perubahan  kedua  atas Undang-Undang  UU  RI  No.23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Setiap orang;
2. Melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua,wali,pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan; Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (3) Jo.Pasal 76
D  UU  RI  No.17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  RI  No.23  tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  telah  terbukti  oleh  perbuatan  terdakwa  dengan  demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

## F. Faktor-faktor Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan
1. Faktor Yang Memberatkan Terdakwa :
a. Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban.
b. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi saksi korban.
c. Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri korban yang seharusnya memberikan perlindungan .
2. Faktor Yang Meringankan Terdakwa: Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa.

## G. Analisis Penulis
Putusan  yang  dijatuhkan  terhadap  si  pelaku  Tuwo  alias  Tahir  Bin  Baco  masih  belum memenuhi  rasa  keadilan  terlebih  lagi  korbannya  merupakan  anak  dibawah  umur,  serta  hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:
1. Tidak  ada  sama  sekali  perihal    yang  ditemukan  adanya  alasan  pemaaf  maupun  pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa .
2. Menurut “Perppu No.1 Tahun 2016/UU RI No. 17 Tahun 2016  Pasal (82)  dan (84). Pasal  82    berbunyi”Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan oleh orang tua, wali,orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat  yang  menangani  perlindungan  anak,  atau dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  secara  bersama-sama,pidananya  ditambah  1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 84 berbunyi”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan  korban  lebih  daripada  1  (satu)  orang,  mengakibatkan  luka  berat,gangguan jiwa,  penyakit  menular,terganggu  atau  hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan  /atau  korban meninggal  dunia,  pidananya  ditambah  1/3(sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Perbuatan  terdakwa  tersebut  telah  merusak  masa  depan  dari  korban  (Anak)  dan  telah melakukan  suatu  bentuk  kekerasan  seksual  terhadap  anak  berdasar  dari  surat Visum Et Repertum sesuai  RSUD  Salewangang  Maros  Nomor:  364/RSU  SLWG/VER/XII/2017
tanggal  29  Desember  2017  atas  nama  NUR  FITRI  RAMADANI,  yang  telah  dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Desember 2017 oleh dr. Bambang Hady Pratama.
4. Mengingat  bahwa  korban  masih  berusia  13  (tahun)  berdasarkan  akte  kelahiran  Nomor: 2646/lst/Cs-Mr/V/2004/2007  yang  ditanda  tangani  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Tenaga Kerja Kabupaten Maros.
Menurut penulis pada Perppu No 1 Tahun 2016/UU RI Nomor 17 Tahun 2016 bagi korban yang mengalami ” gangguan jiwa ” telah memenuhi unsur, akibat perbuatan pelaku yang dimana tertuang  didalam  putusan  hakim  dengan  pertimbangan:  “Bahwa  akibat  perbuatan  terdakwa mengakibatkan  saksi  korban  NUR  FITRI  RAMADANI  mengalami  keadaan  sebagaimana diterangkan dalam NUR FITRI RAMADANI  Bahwa selain itu berdasarkan Laporan Psikologis yang  dibuat  dan  ditanda  tangani  tanggal  23  November  2017  oleh  Tissa  Wulandari, M.Psi.,Psikolog selaku tenaga Psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Unit  Pelaksana  Teknis  Pusat  Pelayanan  Terpadu  (P2TP2A)  Provinsi  Sulawesi  Selatan, menerangkan  kondisi  psikologis  yang  dialami  oleh  saksi  NUR  FITRI  RAMADANI  adalah sebagai  berikut  :  Subjek  mendapatkan  konseling  berkelanjutan  dan  dibutuhkan  dukungan keluarga  yang  penuh  sampai  kondisi  subjek  pulih.  Subjek  perlu  menyibukan  diri  dengan berbagai aktivitas positif agar pikiran subjek dapat teralihkan.

## Kesimpulan
Penerapan hukum pidana pelaku persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada putusan Nomor  74/Pid.Sus/2018/Pn.Mrs  di  kota  Maros  telah  sesuai,terdakwa  telah  terbukti  telah melanggar  unsur-unsur  tindak  pidana.  Rumusan  surat  dakwaan  telah  memenuhi  syarat  namun berbeda  dengan  Pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh  ayah  tiri  pada  putusan  nomor 74/Pid.Sus/2018/Pn.Mrs terhadap terdakwa kurang tepat.

## Daftar Pustaka
Buku Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2002. H.Deddy Ismatullah, Kriminologi , Bandung, CV Pustaka Setia, 2016.
H.R Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak , Jakarta, PTIK,2016.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Jakarta, Sinar Grafika. Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia , Jakarta, Mitra Wacana Media,2016.

## Jurnal
http:/journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3665/ 5491
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  23  Tahun  2002
Tentang Perlindungan Anak