## KOMUNIKASI POLITIK PARA ELIT DI ERA VIRTUAL CULTURE

## Lilik Sumarni
Universitas Muhammadiyah Jakarta
liliksumarni1@gmail.com

## Abstrak
Sebuah  dunia  virtual  telah  tercipta  mendampingi  dunia  realitas.  Aktivitas  politik  para  elit,  terutama dalam setting politik dengan keampuhan strategi membuat opini publik dan engeneering of discourses; perang  wacana  dengan  memanfaatkan  kekuatan  media.  Media  sosial  dalam  pusaran  waktu  menjadi mesin yang sangat signifikan untuk menentukan gaya hidup, sikap politik disamping itu menghadirkan bisnis  online  yang  sangat  menggiurkan  termasuk  bisnis  politik. Berbaurnya  politik  dan  kepentingan ekonomi  menjadi  begitu  dominan  dalam  ranah  industri  media.  Kehadiran  ruang  sosial  dunia  maya memberikan perspektif baru dalam memahami  perkembangan  wacana politik. Dalam era virtual saat ini  informasi  yang  berkenaan  dengan  politik  begitu  murah  dan  telah  terjadi fatalitas  informasi  yang akhirnya menjadi alat permainan dan hiburan serta humor yang tidak lagi memiliki nilai guna, fungsi maupun  maknanya,  semua  telah  terbaurkan  dan  terdistorsi  oleh  kepentingan  kapitalis  yang  hanya mengedepankan  business  oriented  semata  tanpa  memperhitungkan  konten. Kehadiran  media  sosial yang membentuk budaya baru termasuk dalam budaya dan prilaku politik para elit, pencitraan serta marketing politik telah menciptakan perpecahan  dan membangun sebuah kota-kotak pendukung para actor politik dengan strategi iklan politik dalam bentuk pencitraan. Akomodasi media massa terhadap politik  citra  dipahami  dalam  perspektif  ekonomi  dalam  konteks  hukum  penawaran  dan  permintaan yang menjadi ciri logika dan regulasi pasar. Saat politik menjadi begitu sangat komoditi, dan akhirnya realitas pemilu dapat dikapitalisasi, maka media dan masyarakat cyber pun menganggap politik citra sebagai  sesuatu  yang  sah  dan  begitu  alami,  dan  setiap  orang  bebas  meng  create  strategi  untuk memenuhi kepentingannya.
Kata kunci: komunikasi politik, elit, virtual culture.

## Abstract
A virtual world had been created to join the world of reality. Activities of political elites, especially in a political  setting,  with  the  efficacy  of  the  strategy  by  clicking  and  engineering  the  public  opinion  of discourses; war discourse by harnessing the power of media. Social media in a time vortex became a very  significant  machine  to  determine  our  lifestyles,  political  attitudes  in  addition  to  bring  online  a very lucrative business online, including politics. Mingling of political and economic interests became so  dominant  in  the  realm  of  the  media  industry.  The  presence  of  social  cyber  space  provided  a  new perspective  in  understanding  the  development  of  political  discourse.  In  this  virtual  world  era,  the current information relating to politics is easy to obtain and there had  been a fatality information that ended up being a mockery, entertainment and humor that no longer had a value, function and meaning, they  were mingled and distorted by the capitalist  interests  who only promote business oriented alone regardless of  content.  The presence of social media  became an implement of  shaping the new culture included  culture  and  attitudes  of  political  elites,  mirror-imaging  and  political  marketing  that  had created  divisions  and  made  the  boxes  of  support  political  for  the  political  actors  with  political advertising  strategy in  the form of imaging. Accommodations of  mass media for the image of  politics were understood  in  the perspective of the economy, especially  in  the law of supply and demand that became  the  logical  characteristic  and  market  regulation.  When  politic  become  a  commodity,  and ultimately the reality of elections can be capitalized, the media and the public image of political cyber regarded as legitimate and so natural, and everyone is free to create strategies to meet their interests.
Keywords: Political Communication, Elites, Virtual Culture

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  dan  informasi  telah merubah  tatanan  hidup  manusia,  baik mengenai  prilaku,  gaya  hidup,  sikap politik  maupun  cara  pandang  atau worldview  nya  dalam  rangka  memahami sebuah  realitas  sosial.  Realitas  yang  kini jauh  dari  fakta,  realitas  hasil  konstruksi yang terbebani begitu banyak kepentingan.  Setiap  orang  saat  ini  semua bebas  memberikan  arti  atau  persepsi, sehingga  hampir  tidak  ada  satu  katapun tanpa  distorsi  dan  rekayasa.  Hasilnya adalah  sebuah  definisi  yang  mengambang yang  terbuka  dengan  berbagai  konstruk dan makna yang bercabang.
Politik dalam bauran postmodernisme, masyarakat digital, marketing dan pencitraan menjadi santapan  keseharian  yang  dihidangkan media  massa  maupun  media  sosial. Betapa  kita  sudah  tidak  lagi  bahagia dengan  pengemasan  berita  yang  terlalu berlebihan,  dan  kita  tersadar  betapa mengkonsumsi
media massa sesungguhnya  selalu  dibarengi  perasaan curiga mengenai kebenarannya. Membaca berita  saat  ini  ada  rasa  ketakutan  kalau- kalau  hanya  sebuah  kebohogan  hasil rekayasa, hanya sekedar ilusi dan pencitraan.  Setidaknya  itulah  yang  kita sama-sama  rasakan,  sehingga  sulit  untuk menemukan  kejujuran  sebagai  dialog batin  untuk  memperbanyak  pengalaman kita  ketika  bercengkerama  dengan  media massa  dan  media  sosial  di  era virtual culture seperti  saat  ini.  Media  massa  dan media  sosial  yang  saat  ini  tampil  terlalu sangar, mengedepankan kepentingan ekonomi  dan  jauh  dari  memperhatikan konten  yang  mendidik  dan  mencerahkan mempergunakan  segenap  strategi  dan politik pemberitaan mendistribusikan
konten  dalam  ranah  perang  secara ekonomi  menjadi  alasan  bertahan  media dalam  dalam  lingkungan  yang  kompetitif. Kemudian  masuknya  pebisnis  media dalam industri politik juga mengkaburkan antara  praktik  politik  dan  kepentingan politik.  Saat  ini  kita  perlu  kesadaran  dan kecerdasan ekstra untuk memahami kebenaran  informasi  dari  berbagai  media yang begitu overlap dan terdistorsi. Dewasa ini sebuah dunia virtual telah tercipta  mendampingi  dunia  realitas. Demikian  pula  dalam  aktivitas  politik para  elit,  terutama  dalam  setting  politik dengan  keampuhan  strategi  meng  create opini public dan engenerring of discourses; dalam perang wacana dengan memanfaatkan  kekuatan  media. Media social  dalam  pusaran  waktu  menjadi mesin  yang  sangat  signifikan  untuk menentukan  gaya  hidup,  sikap  politik disamping itu menghadirkan bisnis on line yang sangat menggiurkan  termasuk bisnis politik,  semua  cepat  saji  dan  berada digenggaman  kita,  apapun  yang  kita inginkan langsung tersedia, ini mengakibatkan  budaya  konsumtif  baru secara on line, baik konsumtif benda, nilai maupun  ideologi.  Budaya  digital  telah merubah  total  gaya  hidup  dan  ideology manusia,  membuat  ketergantungan  yang amat dasyat, manusia begitu lapar dengan informasi  yang  tekadang  hanya  sebagai pelarian  dari  rutinitas  dan  kejenuhan dengan  permasalahan  di  kehidupan  nyata. Namun  demikian,  dunia  virtual  yang sengaja  diciptakan  ternyata  tidak  dapat menyelesaikan permasalahan manusia yang ada di dunia realitas.
Akhir-akhir  ini  kita  banyak  disuguhi oleh  berbagai  prilaku  para  elit  yang disajikan  oleh  media  sosial  dengan  para pendukungnya yang haus akan kekuasaan, bahkan mereka tidak lagi takut
menistakan  agama,  menjadikan  agama sebagai  industri  politik,  bahan  tertawaan dan lelucon dan humor yang jauh dari rasa tanggungjawab  sebagai  manusia  yang diciptakan  oleh  Tuhannya.  Karena  nafsu dan  kerakusan  dengan  kekuasaan  dan bisnis  maka  para  elit  tidak  sungkan- sungkan  lagi  menjual  negerinya  jadi bahan  olok-olokan  atau  bahan  humor yang merendahkan. Kita telah berada pada masa  dan  budaya  serta  zaman  manusia tidak  lagi  takut  pada  Tuhannya,  telah kehilangan  rasa  malu  dan  kejaliman menjadi  alat  hiburan  yang  mengasyikan. Di Era kebebasan yang kebablasan saat ini kita  sulit  sekali  menemukan  sebuah kebenaran, etika diperjual belikan, hukum begitu  tak  bertaring  terutama  pada golongan  orang-orang  yang  kuasa  dan punya  kekuasaan  baik  harta  maupun posisi.  Semua  menjadi  bahan  tertawaan dan  ini  akan  menjadi  abad  cyber  yang menyatukan  semua  kepentingan  dan kejahatan  manusia  yang  dipahami  seperti layaknya  ketika  mereka  bermain  game. Pada  akhirnya  para  elit  terperangkap  oleh kesibukan  pencitraan,  perebutan  dan bertahan
secara ekonomi untuk melanggengkan  kekuasaan,  mereka  tidak lagi  memikirkan  apa  yang  menjadi  tujuan utama rakyat memilihnya. Oleh karena itu kejian mengenai Komunikasi Politik  Para Elit  Di  Era Virtual  Culture menjadi penting  sebagai  bahan  diskusi  sentral dalam  mensikapi  perkembangan  dan pergolakan politik saat ini. ketidakpastian  kategori.  Batas-batas  tidak adalagi,  kekacauan  dan  semua  terlalu vulgar (Piliang, 2004).

## Teori Ekonomi Politik Media
Teori-teori  ekonomi  politik  membahas tentang kontrol para elit terhadap institusi- institusi  seperti  bank,  pasar-pasar  bursa dan upaya mereka untuk mengontrol pada institusi-institusi  sosial,  dalam  hal  ini
yang  termasuk  dilakukannya  terhadap media  massa.  Ekonomi  politik  menerima asumsi dari Marxis classic yang mendasari adanya dominasi dari superstruktur. Seperti telah ditunjukkan di mana ekonomi politik mempunyai sesuatu yang  sudah  teruji  bagaimana  memaksa batas-batas  ekonomi  atau  bentuk-bentuk budaya  massa  yang  mereka  distribusikan pada  media,  dan  kurang  memperhatikan pada  pemahaman  bagaimana  pemrosesan dan  distribusi  dari  produksi  isi  pesan, seperti dengan mendominasi jadwal harian  audiens  dengan  mengkonsumsi seluruh  acara  televisi;  hal  ini  merupakan bentuk dominasi budaya. Dominasi ekonomi untuk menghidupkan  budaya  dominan,  maka dalam  hal  ini  ekonomi  politik  secara pelahan  diakui  memberikan  perubahan budaya yang dapat mempengaruhi istitusi- institusi  ekonomi.  Selamanya  ekonomi dan  politik  selalu  terhubungkan  oleh perbedaan  dari  budaya  populer  sehingga menimbulkan peluang-peluang di dalamnya dalam rangka membuat pengertian  mengenai  konten  budaya. Maka dengan adanya dominasi superstruktur terhadap media dan
kepemilikan  media  oleh  elit    hal  inilah yang  membangkitkan  studi-studi  kritikal pada  status  quo.  Teori  ekonomi  politik media;  penekanannya  dengan  pendekatan yang  memusatkan  perhatian  lebih  banyak pada  struktur  ekonomi  daripada  muatan atau  isi  idiologis  media.  Dalam  arti, institusi  media  harus  merupakan  bagian dari  sistem  eknomi  yang  terhubungkan secara  erat  dengan  sistem  ekonomi  yang juga  terhubungkan  secara  era  dengan sistem  politik  ( Reader.  Approacehs  to media,  1995.  Bab  4.  The  Political Economy Approaches, hlm. 186-187 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketika  media  dikendalikan  oleh  berbagai kepentingan  ideologi  di  baliknya  maka, media  sulit  menjadi  cermin  realitas ( mirror  of  reality ),  media  sering  dituduh sebagai  perumus  realitas  ( definer  of reality )  sesuai  dengan  ideologi  yang melandasinya ( Bennet, 1982 ). Beroperasinya  ideologi di  balik  media, tidak  dapat  dipisahkan  dari  mekanisme ketersembunyian dan ketidaksadaran yang merupakan kondisi dari keberhasilan  sebuah  ideologi .  Artinya,
sebuah  ideologi  itu  menyusup  dan menanamkan  pengaruhnya  lewat  media secara  tersembunyi  dan  ia  merubah pandangan setiap orang secara tidak sadar (Gramsci dalam Mouffe 1979 ).
Seperti  pendapat  diatas  maka  dapat dipahami  media  dalam  beroperasi  hampir tidak  dapat  independen,  media  saat  ini  di dalam situasi yang sangat kompetitif telah terjebak  dalam  industri  politik  dibalik kepentingan  ekonomi  media.  Bagaimana mungkin  media  dapat  bisa  menjadi  netral dan  berdasarkan  fakta    atau  menjadi cermin  realitas  ( mirror  of  reality) ketika
media terbebani oleh berbagai
kepentingan, bahkan media dituduh sebagai  perumus  realitas;  karena  media bebas  mengkonstruksi  berita  dan  sudut tembak  serta  menentukan  actor  sebagai pemain  utama  dalam  membentuk  opini public.  Dalam  ranah  operasional  media, ideology  memegang  peranan  yang  sangat penting;  sehingga  membentuk  sebuah frame  yang  diarahkan,  menjiwai  seluruh strategi  media  di  dalam  bercerita.  Pada akhirnya  menghasilkan  sebuah  ritme cerita  dan  konten  yang  sesuai  dengan  apa yang  menjadi  rujukan  nilai-nilai  media atau  tujuan  institusi  media.  Angin kebebasan  yang  saat ini telah terbuka dan bahkan  terlalu  vulgar,  tidak  menjadikan media  independen  seperti  yang  mereka tuntut  ketika  media  berada  pada  masa
sistem media otoriter. Perjuangan berdarah-darah  dengan  adanya  reformasi menjadi  ambigu  dan  berjalan  ditempat, berjuangan kebebasan dan reformasi telah kehilangan  arahnya;  bukan  lagi  menuju kebebasan tapi pada akhirnya setiap orang telah  kehilangan  kebebasannya;  karena hampir  semua  terbuka  di  media  sosial, kini  begitu  over  lapp;  antara  yang  baik dan  buruk,  antara  yang  benar  dan  salah, dan  antara  yang  boleh  dan  tidak,  semua telah  tersajikan  dan  dikonsumsi  oleh public  secara  vulgar  tanpa  sisa.  Media tidak  lagi  bertaring  karena  dikuasai  oleh orang-orang  yang  masuk  kedalam  ranah industri  politik,  bagaimana  mungkin media  sebagai  agen  perubahan  bisa konsisten  menyuarakan  kebenaran  dan idealismenya  diasaat  mereka  ikut  berebut didalam  industri  politik;  contohnya  saja seperti  Harry  Tanoe  (MNC)  dan  Surya Paloh  (Metro  TV).  Sebagaimana  yang ditunjukkan oleh Adorno dan
Horkheimer,  bahwa  budaya  tidak  lepas dari  ekonomi  politik  dan  produksi kebudayaan  kapitalis:  sebuah  paradoks bagi proyek Pencerahan.
“ The  culture  industry  fuses  the  old  and familiar  into  a  new  quality.  In  all  its branches, the products which are tailored for  consumption  by  masses,  and  which  to a great extent determine the nature of that consumption,  are  manufactured  more  or less  according  to  plan .”(Adorno,  (J  M.
Bernstein ed.), 1991: 98)

## Dinamika Politik dalam Masyarakat Cyber
Gegap  gempita  dan  gempuran  industry media  massa  dalam  ranah  politik  begitu vulgar  terlihat  dan  dipraktikan.  Saat  ini masyarakat  politik  dan  para  elitnya  tidak dapat lagi membendung libido politik dan kekuasaan  yang  semakin  hari  semakin memuakan.  Politik  yang  seharusnya
menjadi  wadah  dalam  implementasi demokrasi yang fundamental bagi masyarakat kini telah kehilangan
fungsinya karena para oknum yang terlalu sensual  memasarkan  minat  politiknya yang  tak  lagi  keberpihakan  pada  rakyat. Rakyat  hanya  menjadi  alat  komodifikasi mereka  dalam  berjualan  partai  dan kepentingan.  Begitu  banyak  prilaku  para elit yang semakin hari semakin menunjukkan  siapa  mereka  sebenarnya, seperti  yang  terjadi  di  media  maya  atau internet. Perkataan politik yang cenderung keras dan penistaan terhadap para pesaing begitu  menjadi  biasa  dan  menjadi  bahan “meme”  untuk  menghibur  sebagian masyarakat  digital  yang  memang  sudah bosan  dengan  pembicaraan  politik,  dikala politik  tidak  lagi  berfungsi  sebagaimana mestinya,  masyarakat  kehilangan  figure yang memberikan harapan kepada mereka mengenai  sebuah  masa  depan  yang menjanjikan,  karena  janji  politik  pun direkayasa.
Seperti  telah  kita  saksikan  proses politik  menjelang  Pilpres,  bergulir  kian cepat  dan  menghadirkan  histeria  massa untuk  menjadi  bagian  utuh  dari  narasi besar  yang  sedang  dikontruksi  para  elit melalui politik pencitraan mereka. Kontrak  politik  yang  memungkinkan mereka saling merapat dan menyatu untuk memproklamirkan diri menjadi tiga
pasangan.  Meskipun  terlihat  diantara mereka  kerap  bersebrangan  di  masa  lalu. Tetapi ketiga pasangan itu harus memainkan peran bersama yakni mencitrakan  diri  sebagai  pasangan  ideal dalam kesadaran atau bahkan ketidaksadaran pemilih. Hal ini menghadirkan mekanisme yang
menempatkan  politik  bukan  di  ranah realitas  substantif  melainkan  hiperealitas. Itulah yang tergambar dalam media massa dalam  hiruk  pikuk  dan  hiperealitas  media semua menjadi dimungkinkan.
Perang  citra  dalam  media  massa  dan media  social  begitu  sensual.  Hampir seluruh  media  mengemas  Pemilu  dalam dimensi  politik  citra  para  elit.  Akomodasi media  massa  terhadap  politik  citra  bisa dipahami  perspektif  ekonomi  dalam konteks hukum penawaran dan permintaan  yang  menjadi  ciri  logika  dan regulasi pasar . Saat politik menjadi begitu sangat  komoditi,  dan  akhirnya  realitas pemilu  dapat  dikapitalisasi,  maka  media dan  masyarakat  cyber  pun  menganggap politik  citra  sebagai  sesuatu  yang  sah  dan begitu  alami,  dan  setiap  orang  meng create startegi ini.
Sebuah  kampanye  politik  yang  sukses kaitannya  dengan  kontribusi  media  sosial dapat  dilihat  salah  satunya  keberhasilan Barrack  Obama  di  Amerika  Serikat.
Barack Obama mengoptimalkan penggunaan  media  sosial  seperti Twitter, Facebook,  MySpace dan Plurk .  Melalui internet  Tim  Barack  Obama  berhasil merebut  218  juta  pengguna  internet dengan pemanfaatan media online, Barack
Obama kemudian menjadi presiden
pertama  orang  kulit  berwarna  di  Amerika Serikat (Detik Net ).

## Politik  Citra  dalam  Masyarakat Digital
Hal  yang  menonjol  dipraktikan  oleh  elit dalam  politik  citra  akhir-akhir  ini,  adalah pemilahan  (oposisi)  antar  elit.  Oposisi yang  menekankan  pada  kemampuan mengelola  bahasa  dalam  menghantarkan makna guna menstrukturkan dan mengkonstruksi realitas. Misalnya pemilihan baik-buruk, gelap-terang,
rasional-irrasional,  pro  rakyat-  dan  tidak. Semuanya itu, lebih merupakan mekanisme  penciptaan  kesan  daripada substansi. Energi rakyat terkuras ke dalam diskursus  dari  pemilahan  yang  elitis  tadi dibombardir  oleh  yel  yel  dan  janji-janji. Hingga tidak cerdik lagi untuk
mengevaluasi indikator-indikator program yang  ditawarkan  oleh  masing-masing pasangan  kandidat,  guna  meningkatkan kapasitas individual dan kolektif rakyat di masa depan.
Sejauh  pandangan  dari  para  tokoh postmodernis  itu  mampu  mengamati  dan menjelaskan hubungan teknologi komputer  dengan  konstruksi  imajiner, citra-citra, image yang mengubah
rasionalitas setiap aktor mendorong
bentuk keniscayaan yang tak terelakkan di era  cyberculture.  Haluan  ini  perlahan dideteksi  sebagai  realitas  “semu”  antara batas-batas  wilayah  psikososial  menuju pada  keteraturan  yang  homogen  dan integral namun sesungguhnya terfragmentasi.  Dalam  Teori  Media  Baru, Marshall McLuhan memperkenalkan istilah  “Medium  is  an  extension  of  man”
medium  adalah  perpanjangan  tangan manusia. Dan, yang paling mendekati dari pandangan  McLuhan  adalah  mengenai teknologi mekanik ( mechanical technology )  dan  elektrik,  Semboyannya
yang  paling  terkenal  adalah  “ Medium  is the  message ”.  Medium  atau  sarana  yang
mempengaruhi manusia, bukan isi ( content ) apa yang disampaikan.
Karakteristik  medium  sebenarnya  adalah makna dari pesan itu sendiri sedangkan isi pesan  menjadi  hal  yang  „nothing‟. ‘The medium  is  the  message’  because  it  is  the medium that shapes and controls the scale and  form  of  human  association  and action. The content or uses of such media are  as  diverse  as  they  are  ineffectual  in shaping  the  form  of  human  association. Indeed,  it  is  only  too  typical  that  the "content"  of  any  medium  blinds  us  to  the character  of  the  medium.  It  is  only  today that  industries  have  become  aware  of  the various  kinds  of  business  in  which  they are engaged . (McLuhan, 1964: 11)
Kehadiran media sosial yang membentuk  budaya  baru  termasuk  dalam budaya  dan  prilaku  politik  para  elit, pencitraan  serta  marketing  politik  telah menciptakan  perpecahan  dan  membangun sebuah  kota-kotak  pendukung  para  actor politik dengan strategi iklan politik dalam bentuk pencitraan. Kini masyarakat disuguhi  citra  para  tokoh  politik  sebagai hasil konstruksi oleh agen-agen marketing politik  yang  menghalalkan  segala  kata- kata  kebencian  yang  menjadi  senjata ampuh  untuk  berjualan  konten  politik. Terbentuknya dua kubu inipun diramaikan dengan  orang-orang  atau  owner  media yang  terjun  dalam  ranah  politik  dalam rangka  berebut  kapling-kapling  untuk memuluskan  bisnis  mereka.  Agaknya peran serta seluruh komponen masyarakat menjadi penting  agar kebebasan taat pada rambu-rambu dan kebijakan yang seharusnya  sudah  dibuat  oleh  pemerintah agar pesta pora kebebasan tidak kebablasan dan cenderung liberal.
Iklan  politik  dalam  media  sosial dilakukan  untuk  memainkan  peranan penting  dalam  membentuk  pencitraan untuk  merebut  popularitas,  akseptabilitas, dan  elektabilitas  sekaligus  juga  merebut empati.

## Pudarnya Nilai-Nilai dan Etika
Terjadinya  hipermoralitas  adalah  salah satu konsekuensi  dari  wacana  kecepatan
dan keharusan informasi adalah kecenderungan dekonstruksi
terhadap  berbagai  kode-kode  sosial, moral  atau  kultural.  Hiperialitas  media adalah  ajang  terjadinya  pembongkaran berbagai  batas  (sosial,  moral,  kultural, seksual) sedemikian rupa, sehingga menciptakan  semacam  kekaburan  batas atau  ketidakpastian  kategori.  Batas-batas tidak  adalagi,  kekacauan  dan  semua terlalu vulgar (Piliang, 2004).
Dengan  demikian  tidak  ada  lagi kejelasan  mana  yang  merupakan  batasan moral yang menjadi ukuran yang menyangkut standart prilaku manusia atau masyarakat  dunia  maya,  karena  tidak adanya kejelasan ideology, ketidak jelasan etika dan ketidak jelasan pemahaman atas fenomena  sosial  dan  politik  akibat  dari sistem nilai yang tumpang tindih sehingga kehilangan  arti  inti  sari  nilai  itu  sendiri. Pemahaman  kearifan  local  semakin  hari semakin  kabur  karena  tidak  adanya batasan  budaya  local  adi  luhung  akibat berbaurnya  budaya  asing,  hal  ini  juga menyangkut  definisi  sebuah  kebenaran yang  saat  ini  begitu  mahal.  Munculnya multi  partai  dan  masuknya  politik  dalam industri  bisnis  juga  memperkeruh  sistem politik  yang  memang  bermula  dari  sistem pemilu atau pemilukada yang pelaksanaanya sarat dengan  korupsi. Pada akhirnya prilaku para elit tidak lagi murni untuk kepentingan
rakyat tetapi bagaimana  cara  mengembalikan  ongkos politik  yang  begitu  mahal.  Saat  ini  media dalam  bauran  politik  terlihat  begitu kelelahan untuk mencari cara merebut hati masyarakat  dunia  maya,  hingga  mereka mengabaikan  etika  dalam  marketing politik,  dengan  berbagai  cara  mereka menjual  ideology,  demokrasi,  agama, citra, memecah belah umat, mengkaburkan  Pancasila,  semua  dikemas sebagai  komoditi  dan  struktur  produksi makna  untuk  meraih  simpati  masryarakat marginal  yang  banyak  jumlahnya,  dan setelah  para  elit  menduduki  singgasana maka  mereka  ditinggalkan,  sehingga masyarakat  yang  tadinya  dimobilisasi sebagai  pendukung  untuk  memuluskan jalan sang pemimpin hanya sebagai hiasan yang  yang  tak  lagi  ada  gunanya,  setelah itu  bermainlah  para  actor  politik  dalam kapling-kapling pembagian kue kekuasaan, sibuk positioning dan membranding diri diatas tumpukan
penderitaan  rakyat  yang  tidak  lagi memiliki  kekuasaan  untuk  berkata  dan bertindak. Terjadinya depolitisasi , yaitu berbaurnya antara realitas dengan simulakrum, antara kebenaran dan kepalsuan, antara fakta dan rekayasa, akan mengakibatkan massa
yang  kehilangan  daya  kritisnya (Piliang, 2004). Saat ini yang palsu dan yang benar sudah  begitu  sulit  dibedakan.  Perjuangan demokrasi  dan  kebebasan  telah  diciderai oleh  kebebasan  sebagian  orang  untuk bertindak  mengkebiri  kebebasan  orang lain.  Sistem  keterbukaan  dan  transparansi yang  hanya  merupakan  imitasi  dan  hanya produk  jualan  dari  nilai  demokrasi  yang saat ini hampir tidak pernah menyelesaikan permasalahan dalam ranah politik,  karena  semua  orang  bebas menyuarakan  demokrasi,  semua  orang bebas  mengeluarkan  sikap  politiknya, akhirnya meredusi pemahaman dan definisi yang tidak pernah tuntas, mengakibatkan demokrasi tidak lagi layak jual,  demoktrasi  hanya  sebagai  “tools” untuk membodohi rakyat pemilih, mengapa demikian, karena ketika masyarakat belajar tentang demokrasi dan semakin  kritis  berbarengan  dengan  itu sikap  kritis  masyarakat  di  ciderai  dengan peraturan  peraturan  yang  diada-adakan untuk  menyumbat  sikap  kritis  itu  sendiri. Media  yang  tadinya  berfungsi  sebagai agen perubahan untuk memberikan pendidikan  politik  masyarakat,  media pada  akhirnya  menjadi  algojo  untuk menebas leher semangat kebebasan masyarakat  untuk  memberikan  analisis kritis.  Media  telah  terkooptasi  dan terjebak  dalam  ranah  permainan  politik dan bisnis serta politik kapitalis.

## Politik dan Tanggungjawab Moral
Kesatuan  masyarakat  Indonesia  saat  ini tidak  lagi  kental,  ketika  masyarakat  ikut berperan  dalam  operasi  bursa  politik;
maka  mereka  tidak  lagi  mencari  teman tetapi  lebih  kepada  mencari  musuh;  baik itu musuh ideology, kepentingan ekonomi maupun  musuh  riil  kepentingan  politik.
Padahal, kondisi Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk harus dipersatukan  dengan  saling  menghargai, saling mendukung dan
saling mempercayai.  Pembenahan  pribadi  dalam prilaku  politik  menjadi  agenda  utama sebagai  tanggungjawab  moral  dalam tindak  politik,  sehingga  menjadi  bahan pertimbangan  dalam  keputusan  politik. Dengan  demikian,  rakyat  memerlukan politisi  yang  memiliki  kemampuan  untuk mendahulukan kemakmuran bersama, bukan hanya mengedepankan kepentingan,  pribadi,  kelompok  dan golongan tertentu saja. Mirisnya, keputusan  politik  terjadi  karena  objektif atau  tujuan  partai  dan  orang-orang tertentu.  Sehingga  akan  terlihat  begitu kental  prilaku  partai  pada  figure-figur terpilih sebagai pemimpin. Tanggungjawab  moral  dalam  bidang politik sangat tergantung pada politikusnya,  karena  keputusan  yang diambil mempertaruhkan masyarakat kecil,  dan  generasi  yang  akan  datang sebagai  sumberdaya  bangsa.  Disamping itu  control  sosial  juga  tak  kalah  penting untuk  membendung  nafsu  para  calo  yang bermain  di  ranah  politik.  Pemberdayaan masyarakat  yang  menyatukan  seluruh elemen  didalam  Negara  dan  masyarakat sangat  penting  dan  menjadi  krusial  untuk segera dilakukan pembenahan yang mengarah  kepada  pelaksanaan  sistem dalam Negara yang memiliki keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Terjadinya fatalitas  informasi yaitu
Informasi  yang  berkembangbiak  tanpa kendali  pada  akhirnya  akan  menciptakan kondisi kecenderungan
pembiakan informasi  ke  titik  ekstrim,  yaitu  ke  arah
yang  melampaui  nilai  guna,  fungsi  dan maknanya (Piliang, 2004). Hal ini terlihat saat  ini  informasi  yang  berkenaan  dengan politik  begitu  murah  dan  dan  telah  terjadi fatalitas  informasi  yang  akhirnya  menjadi alat  permainan  dan  hiburan  serta  humor yang tidak lagi memiliki nilai guna, fungsi maupun maknanya, semua telah terbaurkan dan terdistorsi oleh kepentingan kapitalis yang hanya mengedepankan business  oriented semata tanpa  memperhitungkan  konten.  Lihat saja  kampanye  politik  hanya  identic dengan  penampilan  artis  dangdut,  dan penistaan nilai-nilai agama. Maka munculah perang dalam dunia maya  yang disebut  dengan  “cyber  war”,  semua energy dihabiskan hanya untuk menyuarakan kebencian-kebencian politik pada  pesaingnya.  Seakan-akan  mereka berada dalam Negara-negara yang berlainan dalam dunia maya, ini yang saat ini  kita  telah  alami.  Dunia  digital  telah merubah  watak  manusia  mejadi  beringas, kejam  dan  jahat  secara  virtual  dan akhirnya  akan  eraplikasikan  dalam  dunia realitas.  Ketika  etika  tidak  lagi  menjadi landasan  dalam  kehidupan,  maka  sistem nilai  akan  berbaur  dengan  sistem  nilai yang hanya bermuatan ekonomis dan fisik semata,  menghilangkan  keluhuran  budi manusia  dan  semangat  penghargaan  pada kemanusiaan.  Saat  ini  kita  telah  berada pada zaman yang penuh dengan ketidakpastian dan kebohongan,
mempercayai  sebuah  berita  tidak  lagi sesederhana dulu lagi, politik dalam ranah virtual telah membentuk model baru yang menggugat  nilai-nilai  demokrasi  yang tidak  pernah  tuntas  dengan  definisinya  di berbagai  negara.  Nilai-nilai  demokrasi kapitalis  telah  banyak  memakan  korban dan  telah  memerlukan  banyak  ongkos politik,  tapi  dalam  prakteknya  tidak  lagi dapat memberikan solusi kongkrit permasalahan itu sendiri.

## SIMPULAN
Politik  dan  kepentingan  ekonomi  menjadi begitu  dominan  dalam  ranah  industri. Kehadiran  ruang  sosial  dunia  maya memberikan perspektif baru dalam memahami perkembangan wacana politik. Dalam  era  virtual  saat  ini  informasi  yang berkenaan  dengan  politik  begitu  murah dan  telah  terjadi  fatalitas  informasi  yang akhirnya  menjadi  alat  permainan  dan hiburan  serta  humor  yang  tidak  lagi memiliki  nilai  guna,  fungsi  maupun maknanya,  semua  telah  terbaurkan  dan terdistorsi oleh kepentingan kapitalis yang hanya  mengedepankan business  oriented
semata tanpa memperhitungkan konten.
Kehadiran media sosial yang membentuk  budaya  baru  termasuk  dalam budaya  dan  prilaku  politik  para  elit, pencitraan  serta  marketing  politik  telah menciptakan  perpecahan  dan  membangun sebuah  kota-kotak  pendukung  para  actor politik dengan strategi iklan politik dalam bentuk pencitraan.
Akomodasi  media  massa  terhadap politik  citra  dipahami  dalam  perspektif ekonomi dalam konteks hukum
penawaran  dan  permintaan  yang  menjadi ciri logika dan regulasi pasar . Saat politik menjadi  begitu  sangat  komoditi,  dan akhirnya
realitas pemilu dapat dikapitalisasi, maka media dan
masyarakat cyber pun menganggap politik citra  sebagai  sesuatu  yang  sah  dan  begitu alami, dan setiap orang bebas meng create strategi ini.

## SARAN
1.Aktor politik hendaknya mengedepankan isi tanggungjawab daripada  hanya  mengejar  popularitas  dan pencitraan belaka. 2.    Literasi  media  menjadi  penting  dalam era cyber culture dalam rangka menghindari  pusaran  arus  media  yang meredam  territorial  kita  dalam  rangka domain  analisis  kita.  Jangan  sampai  kita terjebak oleh dunia yang diciptakan media sehingga  merusak  kultural  manusia  yang sangat humanitis.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Reader  (1995)  ; Approaches  to  Media , Edited  by  Oliver  Boyd-Barrett  and
Chris  Newbold;  Foundations  in Media; Arnold; Londons Bennet,  Tonny.  (1982  ).  “Media,  Reality, Signification” dalam Michel Gurevitch  .(  ed), Culture,  Society and The Media. Methuen.
Baudrillard, Jean. (1983) .Simulation. New York : Semiotex(e).
Mouffe,  Chantal.(ed)  (1979  ). Gramsci and  Marxist  Theory, London  :
Routlegde and Kegan Paul Mosco,  Vincent  (1996); The  Political Economy of Communication, Rethingking  and  Renewal ;    SAGE Publications  Ltd  6  Bonhill  street; London EC2A 4 PU. Piliang, Yasraf Amir. ( 2004 ). Posrealitas  :  Realitas  Kebudayaan dalam Era Postmetafisika . Bandung: Jalasutra.
Strinati, Dominic.(1995 ). An Introduction to  Theories  of  Populer  Culture. London and New York : Routledge
Smith,  Craig  Allen  (1990); Political
Communication ;  Harcourt  Brace Jovanovich,  Publisher;  San  Diego- New York-Chicago-Austin- Washington DC-London-Sydney- Tokyo-Toronto. Sugiharto, I Bambang. (1996 ). Postmodernisme  Tantangan  bagi Filsafat .  Yogyakarta  :  Penerbit
Kanisius.
Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta