## Pemanfaatan E-Government Di Masa Pendemi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

## Wiralestari, Iskandar Sam, Enggar DP Arum, Istiqomah Malinda dan Rico Wijaya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

## ABSTRAK
Pengabdian Kepada Masyakat ini berjudul  Peningkatan Pelayanan Publik Di Masa Pendemi Melalui E-Goverment . Pengabdian ini dilakukan di Desa Talang Kemuning Kecamatan Bukit Kerman  Kabubaten  Kerinci,  Propinsi  Jambi.  Saat  ini,  dimana  situasi  pendemi-Covid  19  ini, pelayanan  publik  menjadi  tantangan  terpenting  bagi  pemerintahan.  Pelayanan  publik  harus tetap berjalan dengan baik dan optimal. E-goverment adalah salah satu konsep layanan yang menggunakan  teknologi  informasi.  Dengan  menerapkan  kebijakkan  tersebut  dapat mempercepat dan mempermudah memberikan pelayanan. Namun pada kenyataannya terdapat kendala  dalam  menerapkan e-goverment ,  yaitu  masih  terbatas  aparatur  desa  yang  memiliki pengetahuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, keterbatasan pengetahuan karena kurang mendapatkan  pelatihan  serta  data-data  yang  ada  tidak  tersinkron  dengan  baik  bahkan  tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.  Untuk itu diperlukan suatu penyuluhan dan pelatihan mengenai sistem e-goverment untuk meningkatkan pelayanan publik.
Kata Kunci: pelayanan public, e-goverment

## PENDAHULUAN
Kasus covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, dan pada akhir merambah ke hampir seluruh Negara  yang  ada  di  dunia.  Indonesia  pun  tidak  luput  dari  virus  ini,  dan  sekarang  untung mengurangi  penyebarannya  maka  dilakukan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB). Dampak  dari  adanya  PSBB  ini  memberi  dampak  langsung  baik  bagi  instansi  di  bidang pemerintahan maupun instansi  di bidang swasata. Bagi bidang pemerintahan, dituntut adanya perubahan  birokrasi  teruma  dalam  hal  pelayanan  public.  Perubahan  dalam  pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu (1) perubahan organisasi, dimana pekerjaan yang dilakukan dimasa normal menjadi new normal, dan (2) perubahan system kerja, dimana system pekerjaan dapat dilakukan secara work form home (WFH) dan tetap bekerja di kantor dengan memperhatikan protocol kesehatan dan menerapkan  prinsip physical distancing (Taufik dan Warsono, 2020; Aulia, 2020).
Dampak dengan adanya pendemi covid-19 sangat dirasakan semua lapisan masyarakat Indonesia terutama dalam hal pelayanan public. Untuk itu diperlukan model pelayanan publik yang bersifat vertikal dan horizontal yang terintegrasi dengan jaringan internet agar pelayanan publik  tidak  tergangu  selama  masa  pendemi.  Selain  itu,  juga  harus  di  dukung  dengan keharmonisasi  antar  instansi  pemerintahan  agar  meningkatkan  layanan  publik  kepada masyarakat (Lumbanraja, 2020).
Di era pendemi yang sekarang menuju transisi ke era new normal, pemerintah dituntut untuk  tetap  memberikan  pelayanan  terbaik  dan  meningkatkan  pelayanan  publiknya  dengan memperhatikan  protokol  kesehatan.  Hal  ini  wajib  diterapkan  bagi  aparatur  negara  sebagai pemberi layanan dan bagi masyarakat sebagai penerima layanan dengan menerapakan social distancing  dan  phsical  distancing  (Kepmendagri    Nomor  440-830  Tahun  2020  tentang Pedoman Tatanan Normal Baru bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).
Menerapkan  kebijakan  social  distancing  dan  phsical  distancing  dalam  memberikan layanan publik memberikan efek kepada masyarakat dalam hal pengaksesan. Dengan demikian akan  mengurangi  tingkat  pertemuan  dalam  pemberian  layanan  publik.  Hal  ini  memberikan dampak yang sangat  baik dalam meningkatkan layanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi (Rohman dan Dewi,  2020).
Untuk  meningkatkan  layanan  publik  di  saat  ini,  salah  satunya  dengan  menerapkan  e- goverment. Dimana e-goverment merupakan suatu konsep pelayanan dengan memanfaatkan teknologi (Rohman dan Dewi,  2020). E-government merupakan penggunaan teknologi yang digunakan oleh instansi  pemerintahan baik  pemerintah pusat  maupun daerah.  Ini diterapkan untuk memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, memberikan informasi dengan cepat dan mudah  bagi  masyarakat,  pelaku  bisnis  maupun  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan pemerintahan (Yordan et al, 2020). Untuk menerapkan e-goverment ini terbagi ke dalam empat tingkatan,  pertama  adalah  tingkat  persiapan,  kedua  adalah  tingkat  pematangan,  ketiga pematapan, dan keempat adalah tingkat pemanfaatan (Inpres no 3 tahun 2003).
Dalam  pengabdian  ini,  desa  yang  menjadi  mitra  pengabdian  adalah  Desa  Talang Kemuning  Bukit  Kerman  terletak  di  Kabubaten  Kerinci  Provinsi  Jambi.  Desa  Talang Kemuning  ini  dipimpin  oleh  kepala  desa  bernama  Rio  Januar.  Lokasi  desa  pengabdian  ini berjarak sekitar 400 km dari Universitas Jambi (tempat tim pengabdian).
Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang dilakukan oleh tim  pengabdian, diperoleh informasi bahwa Desa Talang Kemuning Bukit Kerman terletak di Kabubaten Kerinci Provinsi Jambi belum mengoptimal sistem e-goverment dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai pemanfaatan e-goverment berkaitan dengan pelayanan publik. Selain itu, masih terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknologi informasi.

## Permasalahan Mitra
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mitra yang perlu diatasi  pada  mitra  pengabdian  Desa  Talang  Kemuning  Bukit  Kerman  terletak  di  Kabubaten Kerinci Provinsi Jambi meliputi:
1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur desa mengenai sistem e-goverment .
2. Kurangnya kesadaran aparatur desa akan pentingnya sistem sistem e-goverment untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Data tidak sinkron dengan data sebenarnya.
4. Belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi yangmana seharusnya merupakan sebagai pendukung dalam pelayanan publik desa.

## Kajian Pustaka
E-Government merupakan suatu teknologi informasi yangmana penerapannya memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan public. Selain itu, juga sebagai media komunikasi dalam menjawab  tantangan  atas  tuntutan  masyarakat  yang  menginginkan  proses  pelayanan  public dapat  dilakukan  dengan  cepat  dan  tepat  serta  mudah.  Dengan  menerapkan e-government memberikan  manfaat  dalam  hal  peningkatan  transparansi,  akuntabilitas,  keefektifan  dan keefisiensi  dalam  mengelola  pemerintahan  serta  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat kepada  pemerintahan.  Hal  Senada  juga  diutaran  oleh  World  Bank  (2004)  yangmana menyebutkan e-government sebagai  media penggunaan teknologi informasi  dan komunikasi yang  dilakukan  oleh  organisasi  yang  memiliki  kemampuan  dalam  mewujudkan  suatu hubungan antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintahan.
Secara konseptual, e-government memiliki tiga konsep (Eko Indrajit,  2006: 10), yaitu:
1. Masyarakat  memiliki  kebebasan  memilih  waktu  yang  akan  digunakan  jika  ada kepentingan  dengan  pemerintahan  dalam  berbagai  transaksi  atau  mekanisme interaksi yang dibutuhkan dalam waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu  (non stop).
2. Dalam melaksanakan  mekanisme  interaksi  tersebut  masyarakat  dapat  dan  boleh memlih berbagai  kanal  akses  ( multiple  channels ),  baik  yang  sifatnya  tradisional maupun    yang  paling  modern,  baik  yang  disediakan  oleh  pemerintah  maupun kerjasama  antara  pemerintah  dengan  sektor  swasta  atau  institusi  non  komersial lainnya;
3. Pemerintah    dalam    hal    ini    sebagai  kordinator  utama  yang  memungkinkan berbagai  hal  yang  diinginkan  masyarakat  tersebut  terwujud,  artinya  yang bersangkutan akan membuat sebuah  suasana yang kondusif  agar  tercipta  sebuah lingkungan  penyelengaraan  pemerintahan  seperti  yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.
Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan E-Government menyebutkan:
1. Bahwa  kemajuan  teknologi  komunikasi  dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang  bagi  pengaksesan,  pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat;
2. Bahwa    pemanfaatan    teknologi    komunikasi  dan  informasi  dalam  proses pemerintahan  ( e-Government )  akan  meningkatkan  efisiensi,  efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan;
3. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government ;
4. Bahwa  dalam  pelaksanaannya  diperlukan  kesamaan  pemahaman,  keserempakan tindak dan  keterpaduan  langkah  dari  seluruh  unsur kelembagaan  pemerintah, maka  dipandang perlu untuk  mengeluarkan  Instruksi Presiden bagi  pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan e-Government secara nasional.

## METODE PELAKSANAAN
Dalam  melaksanakan  pengabdian  pada  masyarakat,  tim  pengabdian  akan  menggunakan beberapa  metode.  Metode  yang  dilakukan  terdiri  dari  metode  pemaparan  materi,  kemudian dilanjut dengan metode pemberian contoh dan metode tanya jawab. Adapun tahapan metode pengabdian masyarakat ini dapat di jelaskan sebagai berikut:
a. Tahapan pertama, metode pemaparan materi Pada  tahapan  ini  dilakukan    memaparkan  materi  yang  bersifat  teori/  konseptual tentang sistem administrasi desa, hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada aparatur desa.
b. Tahapan kedua, metode pemberian contoh Setelah memaparkan materi, tahapan selanjutnya adalah memberikan contoh dalam melaksanakan administrasi desa.
c. Tahapan ketiga, tanya jawab Tahapan  ini  adalah  tahapan  dimana  mitra  diberikan  kesempatan  untuk mengkonfirmasi secara lebih delam terkait materi yang telah disampaikan.

## HASIL YANG DICAPAI
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  dilaksanakan  1  (satu)  hari  yaitu  pada  hari  Rabu tanggal 7 Agustus 2021 bertempat di di Gedung Pemuda Desa Talang Kemuning Kabubaten Kerinci.. Adapun kegiatan pelatihan selama 1 hari tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini: Pelaksanaan  pelatihan  dilakukan  dalam  suasana  santai  dan  informal  selama  1  hari  Kegiatan pengabdian  ini  dimulai  pada  pukul  09.00  wib  dengan  pemberian  materi  yang  berhubungan dengan administrasi desa yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan E-Government .  Dalam  kegiatan  ini  tidak hanya memberikan materi dalam bentuk presentasi, namun juga memberikan contoh mengenai e-government yang  sudah  dilakukan  pada  salah  satu  desa  di  pulau  Jawa.  Mayoritas  peserta berpartisipasi  dengan  aktif dan penuh antusias, hal  ini dapat  dilihat banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan mengenai administrasi desa. Para aparatur desa sangat senang dengan adanya kegiatan pengabdian ini. Kegiatan ini memberikan pemahaman dan pengetahuan para aparatur desa tentang e-goverment .

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  sekitar  70%  peserta yang  merupakan  aparatur  desa  memahami  dan  mampu  melaksanakan  pelayanan  public e- goverment .

## Saran
Kegiatan pengabdian ini sangat diperlukan dilaksanakan kepada desa-desa lainnya. Kegiatan ini  memberikan  pengaruh  yang  baik  kepada  aparatur  desa,  dikarenakan  dengan  adanya kegiatan ini dapat meningkatkan motivasi para aparatur desa dalam meningkatkan pemahaman, pengetahuan  dan  kemampuan  mereka  dalam sistem  e-goverment .  Sistem e-goverment yang baik  dan  efektif  menunjukkan  berjalannya  tata  kelola  pemerintahan  yang  berkaitan  dengan pelayanan public secara baik dan efektif. Sehingga, hal ini akan menghasilkan meningkatnya kualitas pelayanan public desa secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia.  (2020).  Diskursus  Penanganan  COVID-19  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan. Fh Unpad. Abd. Rohman & Dewi Citra Larasati. (2020). Standart Pelayanan Publik Di Era Transisi New Normal.  Reformasi  ISSN  2088-7469  (Paper)  ISSN  2407-6864  (Online)  Volume  10 Nomor 2 (2020).
Eko Indrajit. (2006).  Electronic  Government  Konsep  Pelayanan  Publik  Berbasis  Internet dan  Teknologi Informasi, APTIKOM, Jakarta.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  Pengembangan  E-Government,  Jakarta,  Kementerian  Komunikasi  dan Informasi Deputi Bidang Telematika.
Keputusan  Mendagri  (Kepmendagri)  No.  440-830  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Tatanan Normal  Baru  bagi  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).
Lumbanraja,  A.  D.  (2020).  Urgensi  Transformasi  Pelayanan  Publik  melalui  E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. Administrative Law & Governance
Journal, 3(2), 220-231.
Taufik,  T.,  &  Warsono,  H.  (2020).  Birokrasi  Baru  Untuk  New  Normal:  Tinjauan  Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 1-18.
Yordan  Putra  Angguna,  A.  Yuli  Andi  Gani,  Sarwono.  (2020).  Upaya  Pengembangan  E- Government  Dalam  Pelayanan  Publik    Pada  Dinas  Koperasi  Dan  Ukm  Kota  Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.1, Hal. 80-88.
World    Bank,    (2004).    New-Economy    Sector    Study,    Electronic    Government    and Governance: Lesson for Argentina.