## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi

## Dimas Pangestu; Hafrida
Fakultas Hukum Universitas Jambi Author’s email correapondence: dimasdepangestu@gmail.com:

## ABSTRAK
Artikel  ini  menganalisis  pelaku  penyalah  guna  narkotika  anak dalam  perspektif  victimologi  sehingga  tujuan  artikel  ini  untuk mendapatkan  kejelasan,  mengkaji  dan  menganalisis  mengenai kebijakan  hukum  pidana  mengenai  viktimisasi  anak  penyalah guna  narkotika.Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif yaitu  penelitian  yang  dilakukan  secara  kepustakaan  dengan mendeskripsikan hukum positif, mensistematisasi, menginterprestasikan, menilai, dan menganalisis  hukum positif tersebut.Hasil  penelitian  pelaku  anak  sebagai  penyalah  guna narkotika menunjukan pemidanan berupa pidana penjara masih dominan  dibandingkan  sanksi  untuk  direhabilitasi.Hal  ini menunjukan  bahwa  anak  sebagai  penyalah  guna  narkotika dalam  perspektif  hukum  pidana  saat  ini  masih  dipandang senagai  kriminal  atau  pelaku  tindak  pidana.Hal  inilah  yang menarik  untuk  dikaji  anak  sebagai  penyalah  guna  sebaiknya tidak  dikatagorikan  sebgai  pelaku  tindak  pidana  tetapi  lebih dipandang  sebagai  korban  dari  tindak  pidana  narkotika  dan sebagi  korban  ketidakmampuan  negara  dalam  penangguangi tindak pidana narkotika di Indonesia.
Kata Kunci: Viktimologi; Anak; Penyalah Guna; Narkotika.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-04-16
Accepted: 2020-10-09 Publish: 2020-10-10
KEYWORDS: Victimology; Child; Misuse; Narcotics.

## ABSTRACT
This  article  analyzes  child  narcotics  abusers  from  a victimology perspective so that the purpose of this article is to get clarity, study and analyze the criminal law policy regarding  the  victimization  of  child  abusers  of  narcotics. This  research  is  a  normative  study,  namely  research conducted  in  a  literature  describing  positive  law, systematizing,  interpreting,  assessing,  and  analyzing  the positive  law.  The  research  results  of  child  offenders  as narcotics  abusers  show  that  imprisonment  is  still dominant  compared  to  sanctions  to  be  rehabilitated.This is  what  is  interesting  to  examine  as  children  as  abusers should not be categorized as perpetrators of criminal acts but  rather  as  victims  of  narcotics  crimes  and  as  victims. the  inability  of  the  state  to  tackle  narcotics  crime  in Indonesia.

## A. PENDAHULUAN
Penyebaran  narkotika  pada  kalangan  anak-anak  sudah  sampai  pada  tahap  yang sangat  sulit  dikendalikan  khususnya  anak  sebagai  penyalah  guna  narkotika, kenyataan  tersebut  sangat  mengkhawatirkan  karena  anak-anak  adalah  generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga  informasi-informasi  atau  sesuatu  hal  yang  baru  pantas  dicoba  tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.
Penyalah  guna  dalam  teori victimology dianggap  sebagai  korban  karena menanggung  kerugian  meteri  dan  sakit  adiksi,  namun  oleh  Undang-Undang  hal tersebut dikriminalkan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyalah guna. 45
“Pola  penyamarataan  antara  pengguna  narkotika  dengan  pihak  yang melakukan  perdagangan  gelap  narkotika  akan  semakin  memperburuk masa depan korban perederan gelap narkotika dam berpotensi melanggar hak  mereka  sebagai  manusia.  Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya, korban  pengguna  narkotika  ini  terbesar  pada  usia  remaja  dan  anak- anak.” 46
Anak  sebagai  penyalah  guna  narkotika,  hanyalah  korban.  Sehingga  tidak sepatutnya,  negara  memberikan  hukuman  dengan  memandang  sama  antara  anak penyalah guna dengan penjahat dewasa yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak  sebagai  penyalah  guna  narkotika  wajib  mendapatkan  perlindungan. Perlindungan  anak  merupakan  usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi  perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. 47
Perkembangan  penyalahgunaan  narkotika  semakin  hari  semakin  meningkat dan  pemerintah  telah  menerbitkan  aturan  yang  mengatur  tentang  penanganan pelaku  tindak  pidana  penayalah  guna  narkotika  yaitu  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku  tindak  pidana  atau  kejahatan  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak  sebagi  korban  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan  oleh  anak  diselesaikan  melalui  peradilan  yang  mana  proses penyelesaiannya  menggunakan  mekanisme  yang  berbeda  dari  pengadilan  pada umumnya.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  15  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  menyebutkan  “penyalah  guna  narkotika  adalah  orang  yang
1 Anang  Iskandar, Penegakan  Hukum  Narkotika  Rehabilitatif  Terhadap  Penyalah  Gunadan Pecandu, Represif terhadap Pengedar, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm. 53-54.
2 Hafrida, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku  Tindak  Pidana  :  Studi  Lapangan  Daerah  Jambi”. Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum. Volume  6  Nomor  2.  2016,  hal.  186. DOI: https://  doi.org/  10.22304/  pjih.v3n1.a10.
Retrieved from http:// jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337.
3 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  -  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2014, hlm.40
menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Penyalah guna narkotika dapat  diancam dengan  Pasal  127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika, sebagai berikut:
(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika  Golongan  II  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib  memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan  atau  terbukti  sebagai  korban  penyalahgunaan  Narkotika,
Penyalah  Guna  tersebut  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial.
Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika menyebutkan  “pencandu  narkotika  dan  korban  penyalah  guna  narkotika  wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan penjelasam pasal tersebut  yanng  dimaksud  dengan  korban  penyalahgunaan  narkotika  adalah “seseorang  yang  tidak  sengaja  menggunakan  narkotika  karena dibujuk,  diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.” Dapat dikatakan bahwa penyalah guna narkotika merupakan korban yang perlu pertolongan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Kata setiap penyalah guna dalam pasal tersebut, mengartikan bahwa penyalah guna  narkotika  juga  mencakup  anak  sebgai  penyalah  guna  narkotika.  Maka  anak sebagai penyalah guna narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika.  Namun  dalam  proses  peradilannya  anak  harus menggunakan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagai  ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Hal ini sebagai kosekuensi adalnya asas lex specialis derogat lex generalis. 48
“Dalam  rangka  penegakan  hukum  kepada  pelaku  tindak  pidana  harus dikenakan  suatu  akibat  hukum,  yang  erat  kaitannya  dengan  masalah pemidanaan.Hal tersebut berkaitan dengan dengan tujuan dari penegakan hukum  yang  hendak  dicapai  yaitu  pemenuhan  rasa  keadilan  dan pencapaian kepastian hukum.Dengan demikian, pemahana tentang tujuan dari  pemidanaan  hal  ini  penting  untuk  mengetahui  maksud  ditegaknya hukum  itu.Sifat  pemidanaan  ini  bukanlah  semata-mata  hanya  bersifat punitif (menghukum)  maupun  mencari-cari  kesalahn  anak,  tetapi  unutuk memperbaiki  anak  dengan  menghindarkannya  dari  perbuatan-perbuatan yang asosial.” 49
48 Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Setara Pess, Semarang, 2014, hlm. 23.
49 Harrys Pratama Teguh, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, Andi Offset, Jakarta, 2018, hlm. 42
Menurut sistem Undang-Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat  untuk  kepentingan  anak  dilaksanakan  melalui  upaya  rehabilitasi. 50 Yang tercantum  pada  Pasal  59  jo.  Pasa  64  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak.Hal  tersebut  sejalan  dengan  upaya  pemberian rehabilitasi  terhadap  penyalah  guna  narkotika  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Namun karena penyalah guna narkotika merupakan kejahatan tanpa korban, yang menurut ilmu viktimologi penyalah guna yang  dibedakan  secara  tipologis  termasuk mutual  victimization .Maka  untuk menentukan viktimisasi juga harus dilihat faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan  kejahatan.Walaupun  anak  dapat  menentukan  sendiri  langkah perbuatannya  berdasarkan  fikiran,  perasaan  dan  kehendaknya,  tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.
Untuk  menentukan  viktimisasi  anak  penyalah  guna  narkotika  dilakukan dengan sistem peradilan pidana khusus bagi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagai  sistem  peradilan  pidana khusus  yang  diberlakukan  bagi  anak,  pada  Pasal  2  menyebutkan  bahwa  sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan :
1. Pelindugan atas hak-hak Anak;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi Anak;
5. Penghargaan terhadap pendapa Anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanna sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, anak penyalah guna narkotika tidak seharusnya  dikenakan  pidana  penjara  yang  berarti  anak  disamakan  dengan  orang dewasa.  Untuk  menjauhkan  anak  dari  upaya  perampasan  kemerdekaan  dan pembalasan,  pada  Pasal  5  Undang-Undangan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
“Keadilan  restoratif  merupakan  suatu  proses  diversi  yaitu  semua  pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.” 51
50 Ibid, hlm.42
51 Dheny Wahyudi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. " Jurnal Ilmu Hukum Jambi , vol. 6, Nomor 1, 1 Feb. 2015.
Retrived from https://www.neliti.com/publications/43318/perlindungan-terhadap anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto#cite, hlm. 151
Bentuk  keadilan  restoratif  yang  digunakan  dalam  Undang-Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  adalah  diversi.  Menurut  Pasal  1  Angka  7  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  dimaksud diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari prosesperadilan pidana ke  proses  di  luar  peradilan  pidana”.  Dan  pada  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:
(1) Pada  tingkat penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan perkara  Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
(2) Diversi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1)  dilaksanakan dalam  hal tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Secara dogmatik diversi pada anak penyalah guna narkotika dapat diupayakan sesuai  dengan  Pasal  9  ayat  2  huruf  C  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  menyatakan  “Kesepakatan  Diversi harus  mendapatkan  persetujuan  korban  dan/atau  keluarga  Anak  Korban  serta kesediaan  Anak  dan  keluarganya,  kecuali  untuk  tindak  pidana  tanpa  korban”. Karena  jika  melihat  pasal  127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika, yang ancaman pidananya paling lama 4 (empat) tahun. Maka salah satu syarat  diversi  dapat  dilaksanakan  telah  terpenuhi,  yaitu  dapat  dilakukan  diversi apabila ancaman pidana yang dilakukan anak di bawah 7 (tujuh) tahun seperti yang tercantum  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Untuk menentukan penyalah guna narkotika adalah Mutual Victimization pada anak.  Perlu  dilakukannya  penelitian  kemasyaraktan  yang  dilakukan  oleh  Balalai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas. 52 Dari hasil penelitain oleh Bapas tersebut  dapat  dilihat  faktor penyebab  anak  melakukan  tindak  pidana,  yang  dapat pula  menentukan  bentuk  pertanggung  jawaban  kotban  sebagai Selfvictimizing victims dari hasil penelitian tersebut. Anak penyalah guna narkotika menurut ilmu viktimologi dapat dikategorikan sebagai The Young, yaitu orang berusia muda yang dapat mudah menjadi korban.
“Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Pasal  69  ayat  (2),  anak  yang  belum  berusia  14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Sedangkan Pasal 70 menyatakan  bahwa  ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  anak,  atau kemudian  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  hakim  untuk  tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” 53
52 Lihat  Pasal  1  angka  24  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana 53 Abintoro  Prakoso, Pembaruan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Laksbang  Grafika,
Yogyakarta, 2013, hlm. 89
Yang  artinya  hasil  penelitian  Bapas  merupakan  sangat  berpengaruh  dalam menentukan proses diversi anak, serta unutk kepentingan selama proses peradilan pidana anak. Yang hasil penelitian tersebut akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan.
“Menurut  Hegel,  di  dalam  menjatuhkan  suatu  pidana,  pribadi  dari pelakunya tetap dihormati, dalam arti bahwa berat atau ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu sendiri.” 54
Menurut sistem Undang-Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat  untuk  kepentingan  anak  dilaksanakan  melalui  upaya  rehabilitasi. 55 Penyalah guna  narkotika  yang  merupakan  pelaku  sekaligus  korban  yang  menurut  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  perubahan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka anak penyalah guna  narkotika  diberikan  perlindugan  khusus.  Perlindungan  tersebut  berupa penangan  yang  cepat,  termasuk  pengobatan  dan/  atau  rehabilitasi  secara  fisik, psikis,  dan  sosial,  serta  pencegahan  penyakit  gangguan  kesehatan  lainnya. 56 Hal tersebut tercantum pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan :
“Perlindungan  khusus  bagi  Anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan narkotika,  alkhol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  59  ayat  (2)  huruf  e  dan  Anak  yang  terlibat  dalam produksi  dan  sitribusinya  dilakukan  melalui  upaya  pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”
Maka  anak  penyalah  guna  narkotika  adalah  korban  yang  wajib  diberikan perlindungan dan dijauhkan dari upaya pemidananaan. Namun, jika melihat perkara anak penyalahguna narkotika yang ditemui di dalam masyarakat, khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dapat dilihat pada tabel 1.
Memperhatikan  pada  tabel  1  yang  datanya  diambil  dari  Sistem  Informasi Perkara Pengadilan Negeri Jambi, menunjukan bahwa terhadap anak penyalah guna narkotika  putusan  penjara  lebih  dominan  diberikan  sebagai  reaksi  terhadap  anak penyalah guna narkotika.Artinya, hal tersebut bertentangan dengan semangat untuk mengedepankan  keadilan  resoratif  dan  pemberian  hak  rehabilitasi  terhadap penyalah  guna  narkotika  terutama  pelakunya  adalah  anak.Serta  melindungi kepentingan  anak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.Karena penyalah guna narkotika tetap dianggap sebagai pelaku tindak pidana bukanlah korban.
54 P.A.F  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Hukum  Panitensier  Indonesia, Sinar  Grafika, Jakarta, 2010, hlm.13
55 Harrys Pratama Teguh, Ibid , hlm. 42
56 Lihat  Pasal  59A  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  perubahan  Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Sementara disadari bahwa pidana penjara yang berdasarkan penelitian 57 tidak sedikit  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  narapidana,  apalagi  anak-anak  yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
“Dari aspek praktis penyalah guna narkotika bisa dikatakan 99% penyalah guna  narkotika  adalah  pecandu  sehingga  dapat  dikatakan  sesungguhnya Pasal  127  yang  menetapkan  sanksi  pidana  atau  kriminalisasi  terhadap pelaku  penyalah  guna  narkotika  sejatinya  tidak  harus  diterapkan  karena undangundang  narkotika  telah  memerintahkan  bahwa  terhadap  pecandu harus direhabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi sosial…” 58
Upaya  penjauhan  anak  penyalah  guna  narkotika  dari  putusan  pemidanaan penjara  yang  merampas  kemerdekaan  anak  sebagai  bentuk  pembalasan  tindak pidana, dapat dihindari dengan cara diversi sebagai bentuk keadilan restoratif yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Ataupun upaya rehabilitasi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Hal  tersebut  sering  tidak  berjalan  karena  dalam  Undang-Undang  Narkotika penyalah guna narkotika tetap dianggap pelaku tindak pidana. Tidak secara murni dianggap  korban  tindak  pidana,  hal  tersebut  menyebabkan  adanya  standar  ganda dalam  pemberian  keputusan  yang  seharusnya  melindungi  korban  penyalah  guna narkotika khususnya pada anak.
Dengan  memperhatikan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  serta  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  dapat  memberikan  landasan  hukum  kuat  untuk membedakan perlakuan terhadap anak penyalah guna narkotika bukan merupakan semata-mata  sebagai  pelaku  namun  juga  sebagai  korban.  Karena  untuk  terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut  terjadi.  Sehingga  perlu  kejelasan  mengenai  perlindungan  anak  sebagai penyalah guna narkotika dari upaya pidana penjara. Masalah ini sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memperoses dan memutuskan  keputusan  yang  akan  diambil  untuk  mengatur  dan  mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat
57 Hafrida,  Yulia  Monita,  dan  Elizabeth  Siregar.  “Pembinaan  Narapidana  Anak  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Sei.  Bulu  Muara  Bulian”, Jurnal  Publikasi  Pendidikan. Volume  5 Nomor 3, September 2015. Retrieved from https://ojs.unm.ac.id/pubpend/article/view/1613.
58 Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika dalam  Perspektif  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  di  Kota  Jambi." Jurnal Penelitian  Universitas  Jambi:  Seri  Humaniora ,  vol.  16,  Nomor  1,  2014.    Retrieved  from https://www.neliti.com/publications/43461/analisis-putusan-hakim-pengadilan  negeri jambi- terhadap-pengguna-pemakai-narkoti#cite, hlm.66.

## Tabel 1
Bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Anak Penyalah Guna Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2016-2019 (Agustus)
No Nomor Putusan Pasal Yang Dikenakan Pada Anak Jenis Putusan 1 2/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 8 bulan 2 14/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1 tahun 3 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1,2 tahun 4 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1,4 tahun 5 23/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1,4 tahun 6 24/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1,4 tahun 7 26/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1,4 tahun 8 41/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1 tahun 9 12/Pid.Sus- Anak/2017/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 10 bulan 10 13/Pid.Sus- Anak/2017/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 10 bulan 11 19/Pid.Sus- Anak/2018/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1 tahun 12 23/Pid.Sus- Anak/2018/PN. Jambi 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1 tahun 13 8/Pid.Sus- Anak/2019/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Rehabilitasi Sumber Data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jambi

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu penelitian yang dilakukan atau dituju hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan  perundangan,  bahan  hukum skunder terdiri dari buku, jurnal, dan literatur lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

## C. PEMBAHASAN
1. Anak Penyalah Guna Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dam Perspektif Victimologi
Untuk  mengetahui  adanya  faktor  viktimisasi  anak  sebagai  penyalah  guna narkotika  perlu  dilihat  pula  sebab-sebab  anak  melakukan  tindak  pidana  yang menjadikan anak tersebut penyalah guna.Maka unutk menemukan ada tidaknya faktor  viktimisasi  anak  penyalah  guna  narkotika,  penulis  melihat  hal  tersebut dari  putusan  pengadilan  dan  hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan  yang dilakukan oleh Bapas.

## Tabel 2
Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Anak Penyalah Guna Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2016-2019 (Agustus)
No Nomor Putusan Pasal Yang Dikenakan Pada Anak Jenis Putusan 1 2/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 8 bulan 2 14/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1 tahun 3 19/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1,2 tahun 4 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1,4 tahun 5 23/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1,4 tahun 6 24/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1,4 tahun 7 26/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1,4 tahun 8 41/Pid.Sus- Anak/2016/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1 tahun 9 12/Pid.Sus- Anak/2017/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 10 bulan 10 13/Pid.Sus- Anak/2017/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 10 bulan 11 19/Pid.Sus- Anak/2018/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1 tahun 12 23/Pid.Sus- Anak/2018/PN. Jambi 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Penjara 1 tahun 13 8/Pid.Sus- Anak/2019/PN. Jmb 127 ayat 1 UU No. 35 Th. 2009 Rehabilitasi Sumber Data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jambi
Terdapat  total  13  (tiga  belas)  putusan  mengenai  anak  penyalah  guna narkotika yang diputus dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Jambi  dari  rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 (Agustus), seperti pada tabel 2.
Berdasarkan  data  di  atas  terdapat  2  (dua)  jenis  putusan  yang  Hakim jatuhkan  kepada  anak  penyalah  guna  narkotika,  yaitu  pidana  penjara  dan tindakan  rehabilitasi.Putusan  yang  memberikan  pidana  penjara  lebih  dominan dari  pada  putusan  berupa  tindakan  rehabilitasi.Namun    dari  13  (tiga  belas) putusan,  penulis  hanya  menyajikan  3  (tiga)  putusan  pengadilan  untuk mengetahui viktimisasi anak penyalah guna narkotika berdasarkan sebab-sebab anak  menjadi  penyalah  guna  narkotika  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Jambi. 3 (tiga) putusan ini penulis peroleh secara acak yang mana ketiga putusan ini  dianggap  mewakili  13  (tiga  belas)  putusan  lainnya.Yaitu,  putusan  nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jmb, putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb, dan putusan nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Jmb, yaseperti pada tabel 3.
Berdasarkan  uraian  tabel  3  yang  datanya  diperoleh  dari  laporan  yang dibuat  oleh  Bapas.Dapat  dianalisis  faktor  yang  menyebabkan  anak  dapat dikatakan  sebagai  korban  penyalahgunaan  narkotika  berdasarkan  sebab-sebab anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Menurut Romli Atmasari, apabila dilihat  penyebab  anak  melakukan  tindak  pidana  hal  tersebut  timbul  akibat adanya motivasi, yang dibedakan secara intrinsik maupun ekstrinsik 59 . Pokok-pokok penyebab anak menjadi penyalah guna narkotika ini apabila dilihat dari  motivasi  intrinsik,  faktor  intelegensia,  faktor  usia,  dan  faktor  kedudukan anak dalam keluarga sangat terlihat mempengaruhi ketiga perkara anak menjadi penyalah  guna  narkotika.  Seperti  dalam  perkara  nomor  13/Pid.Sus- Anak/2017/PN.  Jmb,    faktor  intelegensia  dapat  dilihat  dimana  “Anak” menggunakan  narkotika  golongan  shabu  karena  beranggapan  bahwa  shabu- shabu  dapat  menambah  tenaga  dan  menghilangkan  kantuk  saat  bekerja.  Hal tersebut  mengartikan  bahwa  pengetahuan  “Anak”  mengenai  dampak penggunaan narkotika sangat minim, sehingga “Anak” menganggap shabu adalah hal  lumrah  untuk  dikonsumsi  untuk  menambah  tenaga  dan  menghilangkan kantuk  saat  bekerja.  “Anak”  pun  terpaksa  bekerja  karena  kedudukanya  dalam keluarga  adalah  salah  satu  orang  yang  diandalkan  dalam  membantu perekonomian keluarga. Dalam ketiga perkara tersebut pula terdapat kesamaan dimana anak kedudukan dikeluarganya sebagai salah satu yang mencari nafkah untuk  membantu  perekonomian  keluarga.  Padahal  dari  segi  usia  anak-anak tersebut berusia antara16 (enam  belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun.

## Tabel 4

## Faktor Viktimisasi Anak Penyalah Guna Narkotika di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2016-2019 (Agustus) No Nomor Putusan Sebab-Sebab Anak Menggunakan Narkotika Kesimpulan Hasil Rekomendasi Bapas 1 13/Pid.Sus- Anak/2017/P N. Jmb Faktor utama penyebab "Anak" terlibat dalam tindak pidana ini adalah faktor pergaulan yang mana "Anak" berteman  yangtanpa sepengetahuannya merupakan orang yang terlibat dalam
sindikat peredaran Narkotika.
Faktor lain yang turut berperan adalah: a. Faktor usia dan mental yang mana usia "Anak" yang masih muda, belum bisa memikirkan akibat yang timbul atas perbuatannya b. Adanya anggapan dari "Anak" bahwa shabu-shabu dapat menambah tenagadan menghilangkan kantuk saat bekerja c. Faktor dari keluarga berupa kurangnya pengawasan dari orang tua Bapas, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bapas merekomendasikan "Anak" dijatuhi Pidana penjara dengan seringan- ringannya 2 19/Pid.Sus- Anak/2018/P N. Jmb Tindak pidana yang dilakukan oleh "Anak" disebabkan oleh beberapa hal yang saling berkaitan yaitu: a. Kondisi kejiwaan "Anak" yang masih labil yang terkait erat dengan usia "Anak" yang masih tergolong masih remaja. b. Lemahnya pelaksanaan fungsi kontrol sosial baik yang dilakukan oleh wali/ orang tua "Anak" terhadap "Anak" maupun kontrol sosial oleh masyarakat. Bapas pertama merekomendasikan ANAK
pidana tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi, berdasarka Pasal 82 ayat (1) huruf c angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa
Pencandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 3 23/Pid.Sus- Anak/2018/P N. Jmb Faktor utama penyebab "Anak" terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena pergaulan yang salah serta kebiasaan "Anak" bermain di warnet hingga larut malam. Dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bapas merekomendasikan "Anak" dijatuhi Pidana penjara dengan seringan- ringannya
Sumber  Data: Hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan  yang  dilakukan  oleh Bapas
Dari  motivasi  ekstrinsik,  faktor  keluarga,  faktor  pendidikan  dan  sekolah, serta faktor pergaulan anak dalam ketiga perkara anak ini sangat mempengaruhi anak menjadi penyalah guna narkotika.Karena dalam ketiga perkara ini terdapat kesamaan  dalam  faktor  motivasi  ekstrinsik.Yaitu    faktor  keluarga  yang  kurang dalam,  pengawasan  terhadap  anak,  dan  menyebabkan  anak  dapat  menjadi penyalah guna narkotika. Faktor pendidikan dan sekolah anak, yang mana dalam ketiga  perkara  ini  ketiganya  anak  sama-sama  hanya  bersekolah  sampai  jenjang SD  dan  tidak  melanjutkan  ke  jenjang  berikutnya  karena  harus  membantu perekonomian  keluarga.Dalam  faktor  pergaulan  anak,  ketiganya  karena  sama- sama kurangnya pengawasan orang tua, anak bergaul dengan orang lebih dewasa yang  cenderung  melakukan  tindakan  kriminal  sehingga  anak  pun mengikutinya.Pada  perkara  23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb  “Anak”  selain menjadi penyalah guna narkotika, juga terlibat dalam peredaran gelap narkotika akibat  “Anak” salah  bergaul  dan  “Anak”  dibujuk  dengan  imbalan  agar  menuruti perkataan temannya.
Jika  dilihat  peran  korban  dalam  menimbulkan  kejahatan  seperti  yang dikemukakan  Arief  Gosita 60 ,  anak  menjadi  penyalah  guna  narkotika  memang dikehendaki oleh dirinya sendiri. Yang berdasarkan tingkat keterlibatan korban kejahatan  anak  termasuk Mutual  Victimization. Sedangkan  dalam  pertanggung
60 Rena Yulia, Ibid hlm.49
jawaban  korban  seperti  yang  dikemukakan  Stephen  Schefer 61 ,  anak  sebagai korban menanggung sepenuhnya pertanggungjawaban sebagai pelaku kejahatan yang  dilakukannya  sendiri  dengan  kata  lain  anak  termasuk Selfvictimizing victims. Apabila  berdasarkan faktor psikologis,  sosial,  dan  biologik  seperti  yagn dikemukakan  von  Hetig,  anak  dapat  dikategorikan  sebagai The  Young, yaitu orang  yang  masih  muda  atau  anak-anak  yang  sangat  mudah  menjadi  target kejahatan bukan hanya fisik namun juga karena belum matang kepribadian dan ketahanan  moralitas.  Karena  anak  mengalami  penderitaan  fisik  dan  mental akibat  dari  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukannya  sendiri,  anak  dapat dikatakan  sebagai  korban.Berdasarkan  faktor  psikologis,  sosial,  dan  biologis mengenai  anak  penyalah  guna  narkotika  adalah The  Young. Maka menurutSthepen Schefer apabila melihat menganai pertanggungjawaban korban anak  penyalah  guna  narkotika  termasuk  pula Biologically  weak  victim. Yang pertanggung  jawabannya  terletak  pada  masyarakat  atau  pemerintah  setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  54  Undang-Undang  Tentang  Narkotika  yang menyebutkan  korban  penyalah  guna  adalah  seorang  yang  tidak  sengaja menggunakan  narkotika  karena  dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.Dalam ketiga perkara in terdapat upaya agar  anak  dibujuk,  dirayu,  atau  diperdaya  oleh  lingkungan  teman-temannya untuk menggunakan narkotika.Dalam perkaran nomor 13/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.  Jmb  berdasarkan  laporan  penelitian  oleh  Bapas  yang menyatakan  sebab  “Anak”  menggunakan  narkotika  karena  ia  beranggapan bahwa  shabu-shabu  dapat  menambah  tenaga  dan  menghilangkan  kantuk  saat bekerja.  Maka  ada  kemungkinan  besar  “Anak”  menggunakan  narkotika  karena dibujuk  ataupun  dirayu  oleh  lingkungan  pertemanannya.Sama  halnya  pada perkaran  nomor  19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb  berdasarkan  kesaksian  “Anak” dan Udin dalam putusan pengadilan yang menyatakan bahwa benar bahwa Udin mengajak  “Anak”  untuk  membeli  dan  menggunakan  narkotika  jenis  shabu,  dan "Anak"  hanya  mengikuti  ajakan  dari  Udin.Sedangkan  pada  perkara  nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Jmb berdasarkan laporan penelitian oleh Bapas dan kesesaksian  “Anak”  sendiri  dalam  Putusan  Pengadilan  yang  menyatakan  anak melakukan tindak pidana narkotika karena ada upaya bujuk rayu dari Dian Als. Ayambu  yang  menjanjikan  sejumlah  uang  padanya  sebesar  Rp.50.000,-  hanya untuk menyimpan 5 (lima) paket narkotika di dalam kamar mandi Herman.

## 2. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Anak Penyalah Guna Narkotika Sebagai Korban bukan sebagai Pelaku Tindak Pidana
Kebijakan hukum atau penal policy merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan  dengan  menggunakan  pidana.  Berdasarkan  pemikiran  di  atas, selanjutnya  Sudarto  menyatakan  bahwa  kebijakan  atau  politik  hukum  pidana ( penal policy) adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana
yang sesuai dengan keadaan dan situasi  pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 62
Pengertian  yang  serupa dikemukakan  oleh  Marc  Ancel,  bahwa penal  policy adalah  suatu  ilmu  sekaligus  seni  yang  pada  akhirnya  mempunyai  tujuan praktis  untuk  memungkinkan  peraturan  hukum  positif  dirumuskan  secara lebih  baik  dan  untuk  memberikan  pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat undang-undang  dan  juga  kepada  pengadilan  yang  menerapkan  undang- undang dan juga kepada penyelenggaraan atau pelaksana keputusan. 63
Dari  beberapa  pendapat  di  atas,  maka  kebijakan  hukum  pidana  mengenai viktimisasi  anak  penyalah  guna  narkotika  sebagai  suatu  sarana  menanggulangi penyalahgunaan  narkotika di  kalangan  anak-anak  khususnya    sebagai  penyalah guna narkotika. Atau, dapat berarti pula sebagai suatu usaha untuk mewujudkan suatu  peraturan  perundang-undangan  hukum  pidana  yang  baik  sesuai  dengan situasi dan kondisi pada suatu waktu.
Karena  berdasarkan  putusan  perkara  anak  yang  menjadi  penyalah  guna narkotika  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Jambi.Pola  pikir  dalam menjatuhkan  pidana  yang  menyamakan  anak  penyalah  guna  narkotika  sebagai pelaku  perdagangan  gelap  narkotika  dan  hal  tersebut  dapat  berpotensi melanggar hak-hak anak yang harus dilindungi.Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa anak menjadi penyalah guna narkotika lebih dominan akibat dorongan dari luar diri anak.Yang hal tersebut menyebabkan anak sangat rentan menjadi  korban  penyalah  guna  narkotika.Kebijakan  terhadap  anak  korban penyalah  guna  narkotika  seharusnya  dilakukan  dengan  pendekatan  restoratif dengan  mengedepankan  penjauhan  anak  dari  upaya  pemidanaan.Seperti menjatuhkan pidana tindakan berupa rehabilitasi baik kesehatan dan sosial, atau pun dapat pula dikenakan tindakan pada anak seperti pelatihan kerja.
Pendekatan  restoratif  yang  mengedepankan  penyelesaian  perkara  anak    di luar  pengadilan dalam  Undang-Undangg  Sistem  Peradilan  Anak  dikenal  dengan diversi. Sebenarnya hal dapat dilakukan terhadap anak penyalah guna narkotika. Yang  mana  ancaman  pidana  pada  Pasal  127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika  yaitu  4  (empat)  tahun,  hal  tersebut  telah  memenuhi salah  satu  syarat  untuk  dilakukannya  diversi  yang  mana  ancaman  pidana  yang dikenakan  pada  anak  di  bawah  7  (tujuh)  tahun.  Namun  hal  tersebut  sering terkendala  dikarenakan  anak  tetap  dianggap  pelaku  tindak  pidan  bukannya korban penyalah guna narkotika.Sehingga anak juga diancam dengan pasal-pasal yang pidana penjaranya lebih dari pada 7 (tujuh) tahun.
Dengan  melihat  adanya  faktor  viktimisasi  anak  penyalah  guna  narkotika yang  seharusnya  anak  penyalah  guna  narkotika  seharusnya  dianggap  korban bukan  pelaku,  bahkan  seharusnya  apabila  dianggap  sebagai  pelaku  pun  anak penyalah  guna  narkotika  berdasarkan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  tetap  dapat  diupayakan  diversi.Namun,  berdasarkan  laporan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Bapas  terhadap  3  (tiga)  perkara  anak  penyalah  guna narkotika  yang  sebelumnya  penulis  paparkan,  upaya  diversi  tidak  diupayakan
62 Barda Nawawi Arief, Op. Cit. hlm.26
63 Ibid, hlm. 27
oleh Bapas pada 3 (tiga) perkara tersebut.Karena pada laporannya anak penyalah guna  narkotika  tetap  dianggap  sebagai  pelaku.Seperti  pada  perkara  nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb  alasan  tidak  dilakukan  diversi  karena  penyalah guna narkotika adalah tindak pidana tanpa korban, maka tidak dapat diupayakan diversi.  Alasan  ini  dianggap  tidak  tepat,  karena  seharusnya  secara  dogmatik sesuai  Pasal  9  ayat  2  huruf  C  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, tindak pidana tanpa korban dapat dilakukan upaya diversi
Penyadaran  bahwa  anak  adalah  korban  penyalah  guna  narkotika  dan dijauhkan  dari  upaya  pemidanaan  dengan  pemberian  rehabilitasi  perlu dilakukan.  Karena  selain  upaya  tersebut  lebih  humanis  dan  upaya  pemulihan yang  jauh  dari  keterpaksaan,  ketimbang  pemberian  pidana penjara  yang  malah akan berdampak merampas hak-hak yang dimiliki oleh anak. Serta menjauhkan anak dari dampak negatif dari proses pemidanaan.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  seperti  yang  dikutip  Koesno  Adi,  konsep kenakalan anak tidak ada bedanya dengan kejahatan dengan pelanggaran, namun pada  hakekatnya  yang  mendasari  peradilan  anak  adalah    adanya  perlindungan hak-hak anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Dalam menangani masalah hukum dan pengadilan anak ini pun perlu pendekatan pendekatan khusus, antara lain yang sering terungkap dalam berbagai pernyataan: 64
1. Anak  melakukan  tindak  pidana/kejahatan  ( juvenile  offender )  janganlah dipandang  sebagai  seorang  penjahat (criminal) ,  tetapi  harus  dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan ksih sayang;
2. Pendekatan  yuridis  terhadap  anak  hendaknya  lebih  mengutamakan pendekatan persuasuf-edukatif dan  pendekatan  kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semaya- mata  bersifat  menghukum,  yang  bersifat  degradasi  mental  dan penurunan  semangat (discouragement) serta  menghindari  proses stigmatisasi  yang  dapat  menghambat  proses  perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.
Atas  dasar  hal  tersebutlah,  proses  peradilan  pidana  yang  digelar  tujuannya bukanlah  pada  penghukuman,  tetapi  perbaikan  kondisi,  pemeliharaan  dan perlindungan  anak  serta  pencegahan  penanggulangan  tindakannya  melalui tindakan pengadilan yang konkrit. 65
Pembaharuan  hukum  melalui  pembaharuan  Undang-Undang  Narkotika sebagai bagian dari kebijakan kriminal bertujuan agar menjadikan hukum pidana lebih  baik  dan  sesuai  dengan  nilai  yang  ada  di  masyarakat  seperti  yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief: 66
1. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi  masalah-masalah  sosial  (termasuk  masalah  kemanusiaan) untuk  mencapai  atau  menunjaang  tujuan  nasional  (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
2. Sebagai  bagaian  dari  kebijakan  kriminal,  pembaharuan  hukum  pidana pada  hakikatnya  bagian  dari  upaya  perlindungan  masyarakat (khususnya upaya penanggualangan kejahatan); dan
64 Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Setara Pess, Semarang, 2014, hlm. 158- 159.
65 Ibid. 66 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 29-30
3. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  dari  upaya  pembaharuan  subtansi hukum  ( legal  subtance )  dalam  rangka  lebih  mengefektifkan penegakan hukum.
Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah untuk melindungi hak- hak masyarakat dengan melakukan tinjauan dan penilaian kembali sosio-politik, sosio-filosofis,  sosio-normatif  dan  subtantif  hukum  pidana  yang  dicita- citakan 67 .Berdasarkan  adanya  faktor-faktor  viktimisasi  anak  penyalah  guna narkotika,  dan  lebih  dominannya  putusan  pidana  penjara  yang  cenderung menyamakan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  ketimbang  korban  tindak pidana.Meskipun faktor viktimisasi anak penyalah guna narkotika jelas terdapat dalam  ketiga  perkara  yang  telah  penulis  paparkan  sebelymnya.Maka  kebijakan kriminal  yang  paling  mendesak  adalah  dekriminalisasi  terhadap penyalah  guna narkotika. Karena menyamakan anak sebagai pelaku dan diberikan sanksi pidana menimbulkan  kerugian,  yang  menurut  Made  Sadhi  Astuti  yang  dikutip  oleh Koesno Adi adalah sebagai berikut:
1. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan;
2. Anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut stigma;
3. Masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana anak;
4. Masa depan suram.
Terlebih lagi dalam pemberian pidana berupa pidana penjara terhadap anak penyalah guna narkotika kurang mencerminkan nilai nilai agar sebuah peraturan dapat dinyatakan sebagai hukum.Seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruc yang  dikutip  oleh  Usman  dan  Andi  Najemi 68 ,  bahwa  hukum  merupakan  suatu unsur  kebudayaan,  maka  hukum  seharusnya  mewujudkan  nilai-nilai  dalam kehidupan  nyata.  Ada tiga  nilai  yang diperlukan  untuk  sampai  pada pengertian hukum, pertama , ialah keadilan dalam arti kesamaan hak untuk setiap orang di depan  pengadilan. Kedua ,  adalah  tujuan  keadilan  atau  finalitas,  yaitu  sesuatu yang menimbulkan kebaikan atau manfaat. Ketiga , adalah nilai kepastian hukum atau legalitas.
Berdasarkan  hal  tersebut  pidana  penjara  terhadap  anak  penyalah  guna narkotika  sangat  sedikit  manfaatnya,  terlebih  jika  alasannya  adalah  untuk membina  anak  lebih  baik.  Maka  penjatuhan  pidana  penjara  terhadapa  12  (dua belas)  anak  penyalah  guna  narkotika  dari  13  (tiga  belas)  perkara  sangat  tidak tepat  karena  tidak  mencerminkan  mengedepankan  kepentingan  terbaik  untuk anak,  meskipun  dalam  laporan  penelitian  oleh  Bapas  beranggapan  telah mengedepankan asas tersebut. Sementara berdasarkan penelitian pidana penjara
67 Hafrida, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku  Tindak  Pidana  :  Studi  Lapangan  Daerah  Jambi”. Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum. Volume 6 Nomor 2, 2016. Retrieved from http:// jurnal. unpad. ac.id /pjih / article /view /9337, hlm. 187
68 Usman, Andi Najemi. “Mediasi  Penal di Indonesia:  Keadilan, Kemanfaatan, dan  Kepastian Hukumnya”. Undang:  Jurnal  Hukum. Volume  1  Nomor  1,  1  Jun  2018.  Retrieved  from http://u jh.unja.id/index.php/home/article/view /17, hlm. 70
yang  diberikan  kepada  penyalah  guna  narkotika  bukanlah  upaya penanggulangan  yang  benar  terhadap  penyalah  guna  narkotika. 69 Upaya dekriminalisasi  anak  penyalah  guna  narkotika  bukan  berarti  sebagai penghapusan  ancaman  pidana  suatu  perbuatan  pidana    yang  semulanya dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana menjadi bukan tindak pidana.
Pada  tahun  2005,  Badan  Pemerintah  Pusat  Uni  Eropa  atau European Monitoring  Centre  for  Drugs  and  Drugs  Addiction  (EMCDDA) mengeluarkan defenisi dekriminalisasi penyalah guna sebagai berikut: Decriminalisation of drug possession  or  use  as  “removal  of  sanctions  under  criminal  law,  with  optional  use administrative  sanctions,  such  as  the  application  of  civil  fines  or  court  ordered therapautic  responses” 70 Sedangkan  menurut  Anang  Iskandar,  dekriminalisasi penyalah  guna  narkotika,  didefenisikan  sebagai  perbuatan  membeli,  memiliki, menggunakan  narkotika  dalam  jumlah  tertentu  untuk  pemakaian  sehari digunakan  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  merupakan  perbuatan  melanggar hukum  narkotika;  namun  apabila  perbuatan  tersebut  telah  dilakukan,  upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi. 71
Maka  perlu  adanya  upaya  dekriminalisasi  agar  dapat  membedakan  antara korban  dan pelaku  peredaran  gelap  narkotika,  agar  anak  yang  sejatinya  adalah korban peredaran gelap narkotika yang menjadi penyalah guna dapat dijauhkan dari upaya pidana penjara yang merampas hak-hak anak dengan upaya keadilan restoratif seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  dengan  upaya  diversi.  Atau  pun  dengan  mengedepankan  upaya  lain  yang lebih  humanis  seperti  pemberian  rehabilitasi  baik  medis  dan  sosial  bagi  anak penyalah  guna  narkotika  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak adalah langkah yang leboh tepat karena melindungi kepentingan anak.
Sebab  dalam  Pasal  127  Undang-Undang  Narkotika  menyatakan  bahwa penyalah guna narkotika untuk diri sendiri diancam dengan pidana paling lama yaitu 4 (empat) tahun. Dan bagi anak ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yaitu  dapat dilakukan diversi dengan melengkapi syarat bahwa anak belum pernah terlibat tindak  pidana  yang  sama  sebelumnya 72 .  Namun  setiap  penyalah  guna  bagi sendiri,  selalu  diikuti  ancaman  Pasal  112  dan  Pasal  114    Undang-Undang Narkotika,  karena  penyalah  guna  tentu  memiliki,  menguasai  serta  membeli narkotika  untuk  digunakan  bagi  diri  sendiri.  Dengan  kata  lain  perlu  kejelasan mengenai  posisi  penyalah  guna  narkotika  untuk  diri  sendiri  adalah  korban bukanlah pelaku. Hal tersebut berdapak pada proses diversi anak penyalah guna narkotika    tidak  dapat  dilakukan,  karena    syarat  ancaman  pidana  dibawah  7
69 Hafrida, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika  dalam  Perspektif  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  di  Kota Jambi." Jurnal  Penelitian  Universitas  Jambi:  Seri  Humaniora ,  vol.  16,  Nomor  1,  2014. Retrieved  from  https://www.neliti.com/publications/43461/analisis-putusan-hakim- pengadilan-negeri-jambi-terhadap-pengguna-pemakai-narkoti#cite, hal.66.
70 Anang  Iskandar, Penegakan  Hukum  Narkotika  Rehabilitatif  Terhadap  Penyalah  Gunadan Pecandu, Represif terhadap Pengedar, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm.37
71 Ibid, hlm.38 72 Lihat  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
(tujuh) tahun dianggap tidak terpenuhi oleh Bapas, hal tersebut dapat dilihat dari hasil laporan penelitian yang dilakukan oleh Bapas yang tidak melakukan diversi dari 3 (tiga) putusan yang telah penulis bahas sebelumnya.
Dengan  menekankan  bahwa  anak  penyalah  guna  narkotika  tidak  dapat dilihat  hanya  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  juga  sebagai  korban.Karena berdasarkan  viktimisasi  anak  penyalah  guna  narkotika  terbukti  adanya viktimisasi  anak  menjadi  penyalah  guna  narkotika  dilihat  sebab-sebab melakukan tindak pidana, hal tersebut diakibatkan dorongan dari luar diri anak yang  lebih  dominan  ketimbang  dorongan  dari  dalam  diri  anak  sendiri.Pada hakikatnya  bertolak  pada  pemikiran,  bahwa  kejahatan  penyalahgunaan narkotika  pada  dasarnya  dapat  dikulifikasikan  sebagai crime  without victim. Dengan  demikian,  korban  kejahaan  penyalahgunaan  narkotika  adalah pelaku itu sendiri.
Maka perlu urgensi  penanggulangan narkotika khususnya pada  anak yang sebagai  korban  peredaran  narkotika,  yang  menjadi  penyalah  guna  narkotika. Penanggulangan tersebut tidaklah sama dengan perlakuan antara pelaku tindak pidana  dan  korban  tindak  pidana,  apabila  dilakukan  dengan  hukum  pidana penjara dirasa kurang tepat. Penanggulangan berupa pidana penjara dirasa tepat apabila  diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana.Namun  bertolak  bahwa  anak penyalah  guna  narkotika  adalah  korban,  maka  upaya  untuk  memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi penyalah guna narkotika juga menjadi prioritas.Agar  hak-hak  anak  dapat  terlindungi  dan  tidak  menerima  dampak negatif akibat pidana penjara.
Mengingat asas kepentingan terbaik untuk anak yang tercantum baik dalam Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  dekriminalisasi  perlu  dilakukan dengan  cara  mengedepankan  penerapan  rehabilitasi  pada  anak  penyalah  guna narkotika  atau  pun  lebih  mengedepankan  penjatuhan  pidana  berupa  pidana peringatan,  pidana  dengan  syarat,  pelatihan  kerja  ataupun  pembinaan  dalam lembaga.  Maka  dengan  dekriminalisasi  anak  penyalah  guna  narkotika  perlu dilakukan  agar  mendorongnya  upaya  depenalisasi  seperti  perawatan  atau rehabilitasi  bagi  anak  penyalah  guna  narkotika  sebagai  upaya  penanggulangan yang tepat bagi anak penyalah guna narkotika yang pada dasarnya adalah korban yang  memerlukan  perlindungan.  Hafrida  dalam  Hukum  dan  Peradilan menyebutkan: " Settlement of criminal cases that benefit all parties is a new idea at this  time.  Restorative  justice  is  one  model  that  is  considered  to  be  able  to  fulfill justice, especially for victims of crime that have been neglected" . 73
Serta  dampak  yang  diinginkan  dari  pelaksanaan  dekriminalisasi  penyalah guna  narkotika  adalah  munculnya  keinginan  masyarakat  yang  keluarganya terlanjur menjadi penyalah guna rutin atau pencandu dapat secara sukarela dan memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Narkotika  untuk  melaporkan  diri  secara  sukarela  ke  Institusi  Penerima  Wajib
73 Hafrida, Restorative  Justice  In  Juvenile  Justice  To  Formulate  Integrated  Child  Criminal Court, Jurnal  Hukum  dan  Peradilan  ISSN:  2303-3274  (p),  2528-1100  (e)  Vol.  8,  no.  3
(Nov),  pp.  439  457,  doi:  10.25216/JHP.8.3.2019.439-457,  hlm.  447.  http://  114.129 .22.229: 8545/ index .php /jurnalhukumperadilan/article/view/277/0
Lapor  (IPWL)  supaya  mendapat  perawatan  dan  tehindar  dari  tuntutan pidana. 74 Ekspektasi  ini  merupakan  sejalan  dengan  dasar  pemikiran  Undang- Undang  Narkotika  yang  bertujuan  menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  khususnya  bagi  generasi penerus bangsa serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  penulis  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut: Faktor viktimisasi anak penyalah guna narkotika di wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Jambi  berdasarkan  sebab-sebab  anak melakukan  tindak  pidana  dikarenakan  ketidak  mampuan  pemerintah  dalam penanggulangan  kejahatan  narkotika  dimana  anak  kemudian  menjadi  korban dari  tindak  pidaa  tersebut.  Selain  itu  juga  dipengaruhi  motivasi  intrinsik  dan ekstrinsik  pada  diri  anak  yang  saling  berkaitan.  Yang  mana  motivasi  ekstrinsik seperti  faktor  keluarga,  faktor  lingkungan  pertemanan,  dan  faktor  pendidikan dan  sekolah  anak  sangat  berpengaruh  anak  menjadi  penyalah  guna  narkotika. Selanjutnya  berkaitan  dengan  kebijakan  hukum  pidana  mengenai  viktimisasi anak  penyalah  guna  narkotika  dengan  memandang  anak  sebagai  korban  perlu dilakukan sebagai  langkah yang tepat  untuk  menanggulangi  anak  yang  menjadi penyalah guna narkotika. Karena dengan melihat viktimisasi anak penyalah guna narkotika  dapat  menjauhkan  anak  dari  dampak  negatif  pidana  dan  lebih melindungi  hak-hak  kesejahteraan  anak.  Maka  dengan  dekriminalisasi  anak penyalah guna narkotika perlu dilakukan agar mendorongnya upaya depenalisasi seperti  perawatan  atau  rehabilitasi  bagi  anak  penyalah  guna  narkotika  sebagai upaya penanggulangan yang tepat bagi anak penyalah guna narkotika yang pada dasarnya adalah korban yang memerlukan perlindungan.

## Daftar Pustaka

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Narkotika. UU  Nomor  35  Tahun 2009.LNRI Tahun 2009 Nomor 143.TLNRI Nomor 5062.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012.LNRI Tahun 2012 Nomor 153.TLNRI Nomor 5332.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak. UU  Nomor  35  Tahun  2014.LNRI Tahun 2014 Nomor 297.TLNRI Nomor 5606.
74 Lihat Pasal 128 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## Buku
Adi, Koesno. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak,. Setara Pess, Semarang, 2014.
Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Yogyakarta. 2011.
Gultom,  Maidin. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  -  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2014.
Iskandar,  Anang. Penegakan  Hukum  Narkotika  Rehabilitatif  Terhadap  Penyalah Gunadan  Pecandu,  Represif  terhadap  Pengedar. Elex  Media  Komputindo, Jakarta, 2019.
Lamintang,  P.A.F  dan  Theo Lamintang. Hukum  Panitensier  Indonesia, Sinar  Grafika, Jakarta, 2010.
Nasution,  Bahder  Johan. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum. Mandar  Maju,  Bandung, 2008.
Nawawi, Barda. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Edisi Kedua . Kencana, Jakarta, 2008.
Prakoso,  Abintoro. Pembaruan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Laksbang  Grafika, Yogyakarta, 2013.
Teguh,  Harrys  Pratama. Teori  dan  Praktek  Perlindungan  Anak  dalam  Hukum Pidana. Andi Offset, Jakarta, 2018.
Widiarnata,  G. Viktimologi  Perspektif  Korban  Dalam  Penaggulangan  Kejahatan. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. 2014.
Yulia,  Rena. Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010.

## Jurnal/Majalah Ilmiah
Candra Dewi, A.A Istri Mas. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.” Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. Volume 1 Nomor1.4 Okt  2012.Retrieved  from  https://ojs.unud.ac.id  /index.php/jmhu  /article/ view/1820.
Hafrida, Hafrida, Yulia Monita, dan Elisabeth Siregar. “Pembinaan Narapidana Anak Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  Sei.  Bulu  Muara  Bulian”, Jurnal  Publikasi
Pendidikan. Volume  5  Nomor  3,  September  2015.  Retrieved  from https://ojs.unm.ac.id/pubpend/article/view/1613.
Hafrida,  Hafrida.  "Analisis  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  terhadap Pengguna/  Pemakai  Narkotika  dalam  Perspektif  Penanggulangan  Tindak Pidana  Narkotika  di  Kota  Jambi." Jurnal  Penelitian  Universitas  Jambi:  Seri Humaniora , vol. 16, Nomor 1, 2014. Retrieved from https://www.neliti.com/publications/43461/analisis-putusan-hakim- pengadilan-negeri-jambi-terhadap-pengguna-pemakai-narkoti#cite.
.  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pengguna  Narkotika  Sebagai  Korban Bukan  Pelaku  Tindak  Pidana  :  Studi  Lapangan  Daerah  Jambi”. Padjadjaran Jurnal  Ilmu  Hukum. Volume  6  Nomor  2,  2016.Retrieved  from http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337.
, Restorative  Justice  In  Juvenile  Justice  To  Formulate  Integrated  Child  Criminal Court, Jurnal Hukum dan Peradilan ISSN: 2303-3274 (p), 2528-1100 (e) Vol. 8, no.  3  (Nov),  pp.  439  -  457,  doi:  10.25216/JHP.8.3.2019.439-457, http://114.129.22.229:8545/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/ 277/0
Usman,  Andi  Najemi.  “Mediasi  Penal  di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan Kepastian Hukumnya”. Undang: Jurnal Hukum. Volume 1 Nomor 1, 1 Jun 2018. Retrieved from http://ujh.unja.id/index.php/home/article/view /17.
Wahyudi,  Dheny.  "Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum
Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice." Jurnal  Ilmu  Hukum  Jambi ,  vol.  6, Nomor 1, 1 Feb. 2015. Retrived from
https://www.neliti.com/publications/43318/perlindungan-terhadap-anak- yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto#cite.

## Internet
Mas  Zain, Kamus  Hukum  Online  Indonesia,  Indonesia  Law  Dictonary, Diakses  pada tangg 11 September 2019