Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja ke Luar Negeri (Suatu Pendekatan Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Ideologi)
The Legal Protection of Indonesian Labour Abroad (Ontology, Epistemology, Axiology, and Ideology Approaches)

## SOLEHODDIN
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang Jl.  Taman Borobudur Indah Nomor 3 Malang e-mail:helos.udin@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  job opportunities in  Indonesia which are  limited have impact to the increase  of unemployment. In other side, the  job  opportunities  abroad  which  still  need  a  lot  of  employment  and  offer  high  salary  are attracting  Indonesian peoples to work abroad. The protection is recognition of human dignity which is aim at the equal treatment for all peoples. In this regard, it is important to formulate a concept of protection which contains some ideals of to reform, to construct, and to build. The protection of Indonesian labour abroad shall be given in all phase; pre-employment, during  employment,  and  post  employment.  In  the  future,  the  ideology  of  legal  protection  for  Indonesian  labour abroad must imply ideals of law and legal certainty and equality.
Key words: perlindungan hukum ( law protection ), tenaga kerja Indonesia ( Indonesian labour)

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pasal  27  ayat  (2)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  menyebutkan  bahwa setiap  Warga  Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.
1 Namun dalam realitanya kesempatan kerja dalam negeri yang sangat terbatas, sementara jumlah angkatan  kerja  semakin  meningkat,  hal  ini  telah  menyebabkan  semakin  membengkaknya  angka pengangguran.  Di  sisi  lain  kesempatan  kerja  di  luar  negeri  masih  terbuka  dengan  tingkat  upah yang  ditawarkan  cukup  memadai,  realitas  ini  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  tenaga  kerja Indonesia  untuk  mencari  pekerjaan  ke  luar  negeri.  Dengan  demikian  penempatan  tenaga  kerja Indonesia  untuk  bekerja  di  luar  negeri  merupakan  suatu  upaya  untuk  mewujudkan  hak  dan kesempatan  yang  sama  bagi  tenaga  kerja  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  di dalam  pelaksanaannya  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  harkat,  martabat  manusia  serta perlindungan hukumnya. Karena itu negara wajib secara aktif menjamin dan melindungi hak asasi warga  negara  yang  bekerja  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  berdasarkan  prinsip  persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti perdagangan manusia. 2
Pasal  28  I  UUD  NRI  1945  (1)  Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 3
Sejalan  dengan  perkembangan  globalisasi  ekonomi  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini, ketimpangan kesempatan kerja di berbagai negara umumnya dan diantara  negara-negara  Asean khususnya  telah  menjadi  isu yang sering dibicarakan para pakar dan pembuat kebijakan. Salah satu  penyebab  ketidaksamaan tersebut  merupakan  dampak  dari  proses  globalisasi ekonomi  yang pada  akhirnya  mempengaruhi  kemampuan    berbagai  negara  menyerap  tenaga  kerja  di  berbagai sektor pekerjaan. 4
Indonesia sebagai salah satu negara yang secara demografis terbesar di kawasan ASEAN memiliki potensi ganda sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi regional dan sekaligus sebagai kekuatan perimbangan kompetensi regional. Sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, Indonesia
1 Lihat Pasal 27 (2) UUD NRI 1945
2 Muslan Abdurrahman, 2006, Ke Tidak Patuhan TKI, hlm.  31.
3 Periksa Pasal 28I  UUD NRI 1945.
4 Fu Chen Lo dan Byung Nak Song, 1987, Industrial Restrukturing of The ESEA Economics, hlm. 463-496.
memiliki  cadangan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  cukup  besar  yang  dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi regional. Paling kurang kebutuhan sumber daya  manusia  untuk  pembangunan  yang  dibutuhkan  dapat  tercukupi  dengan  memadai  (tanpa mempertimbangkan standar kualitas yang dibutuhkan) sebagai kekuatan pengimbang. 5
Secara  historis  pengerahan  TKI  ke  luar  negeri  bukan  merupakan  hal  baru  akan  tetapi sudah  terjadi  semenjak  zaman  kolonial.  Bedanya,  di  masa  kolonial  penempatan  tenaga  kerja Indonesia  ke  luar  negeri dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial untuk  memenuhi  kebutuhan tenaga kerja di perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik milik mereka, Sedangkan saat ini penempatan TKI ke luar negeri  tersebut tidak bersifat langsung. Pihak  pemerintah  dan  pengerah  jasa tenaga kerja Indonesia  (PJTKI) bertindak sebagai perantara untuk menjembatani antara pihak pengguna di luar negeri dengan para calon pekerja di dalam negeri. Sebagai perantara mereka mendapatkan keuntungan  yang  tidak  kecil.  Dan,  karena  ransangan  keuntungan  inilah  maka  problematika  TKI dewasa ini telah terperosok dalam logika bisnis semata-mata.
Besarnya  minat  TKI  bekerja  di  luar  negeri,  disamping  karena  rendahnya  kesempatan kerja di dalam negeri, juga disebabkan tingginya perbedaan tingkat upah. Upah di luar negeri jauh lebih besar dengan upah di dalam negeri “gaji pembantu rumah tangga hampir sama dengan gaji seorang  PNS  golongan  3  C”.  Selama  perbedaan  upah  antara  di  Indonesia  dengan  di  negara  lain masih mencolok, pembatasan pengiriman tenaga kerja dirasakan kurang efektif.
dengan adanya dampak krisis global yang menimpa dunia, menyebabkan PHK di  dalam negeri bertambah besar. Berdasarkan pantauan terakhir Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial hingga 21 Nopember 2008 tercatat 22.326 pekerja di lima provinsi telah  menerima  pemberitauan  rencana  PHK  dan  telah  di-PHK.  Rinciannya,  20.930  orang  telah menerima pemberitahuan rencana PHK dan 1.396 telah di-PHK. 6
Peran yang sangat besar dan strategis yang disumbangkan oleh para TKW  ternyata tidak diimbangi  dengan  perlindungan  hukum  yang  memadai  terhadap  keberadaan  mereka.  Fenomena Buruh  Migran  Indonesia  ternyata  syarat  dengan  histeria,  misteri  dan  problematika  yang  kelam dan  sulit  dipecahkan.  Mulai  dari  keretakan  hubungan  keluarga,  lemahnya  perlindungan  jaminan sosial  tenaga  kerja,  korban  penipuan  calo,  PJTKI  atau  oknum-oknum  Depnaker,  pemerasan, pelecehan  seksual,  pelacuran,  pemerkosaan  bahkan  pada  pelanggaran  HAM  acapkali  mewarnai fenomena  Buruh  Migran  dari  proses  rekruitmen,  pelatihan,  pengurusan  dokumen,  saat pemberangkatan,  sesampainya  di  negara  tujuan,  bahkan  pada  saat  kedatangan  kembali  ke  tanah air  Sementara  penanganan  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terkait  dengan  histeri, mesteri  dan  problematika  Buruh  Migran  masih  sangat  parsial  bahkan  terkesan  sangat menyederhanakan  (simplikasi)  persoalan.  Selama  ini  belum  terlihat  adanya  analisis  mendalam dan  komprehensif  untuk  mengatasi    masalah  Buruh  Migran.  Sehingga  pola  penanganan  dalam banyak hal masih bersifat kasuistis temporal dan sangat reaktif. 7
Selain  kasus  sebagaimana  hal  tersebut  diatas  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah keberadaan TKI Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa dokumen. Menurut catatan Kedutaan Besar  RI  (KBRI)  Kuala  Lumpur,  sekitar  385.000  yang  memanfaatkan  amnesti  dan  sekitar 750.000 orang Indonesia  yang menjadi buron  RELA (ujung tegas). Kenyataan ini  menunjukkan, masih  banyak  buruh  migran  Indonesia  bertahan  di  Malaysia  karena  problem  upah  yang  belum dibayarkan. berani “pasang badan” untuk ditangkap RELA dengan tetap berdiam kongsi-kongsi. 8 Menurut Bagong Suyanto, 9 Untuk mencegah agar nasib TKI tidak makin terpuruk, salah satu  program  yang  layak  dikembangkan  pemerintah  adalah  membantu  legalisasi  dan  sertifikasi keahlian  TKI.  Kendati  upaya  itu  tidak  menjamin  seratus  persen  bakal  melindungi  TKI  dari kemungkinan menjadi  korban  perlakuan  salah, paling tidak dengan status hukum  yang  jelas  dan didukung keahlian memadai, nasib TKI dapat lebih baik.
Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  Ke  Luar  Negeri  adalah  produk  hukum  yang  sudah  diberlakukan  dan  sangat
5 Abdul  Haris, 2002, Migrasi  Internasional  di  Asia  Tenggara:  Prospek dan  Implikasi  yang Ditimbulkan “dalam  Warta Demografi, Tahap 27, No. 2, hlm. 24-31.
6 Jawa Pos, Selasa 25 Nopember 2008.
7 Rachmat Safa’at,1998. Buruh Perempuan : Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia, IKIP, Malang, hlm. 34-35.
8 www.buruh migran.co.id . Soal Buruh Migran Tak Berdokumen , diakses Tanggal 10 April 2008.
9 Bagong Suyanto, Meningkatkan Perlindungan Bagi TKI , Jawa Pos, Selasa 10 Juli 2007.
positif  untuk  bisa  memberikan  perlindungan  yang  optimal  kepada  TKI  yang  bekerja  di  luar negeri.
Untuk  mengantisipasi  permasalahan  dan  problematika  tersebut  diperlukan  adanya kepastian,  perlindungan  hukum  dan  HAM  bagi  TKI  yang  bekerja  ke  luar  negeri  beserta keluarganya.  Perlindungan  hukum  sangat  dibutuhkan  bagi  TKI  mulai  dari  ; Pra  Employment (sebelum  bekerja); During  Employment (pada  saat  bekerja)  dan Post  Employment (sesudah bekerja)  Perlindungan  ini  wajib  diberikan  untuk  terjaminnya  rasa  aman  dan  tenteram  bagi  TKI beserta  keluarganya,  sehingga  mereka  dalam  melakukan  pekerjaannya  tidak  dihantui  rasa khawatir,  dan  tidak  aman  serta  dapat  menghindari  adanya  tindakan  sewenang-wenang  yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

## B. Perumusan Masalah
Bertolak  dari  latar  belakang  di  atas,  tulisan  ini  ingin  menyelami  hakekat  perlindungan hukum TKI  yang bekerja ke luar negeri dalam perspektif ontologis, epistomologi, dan aksiologi. Apakah  ada  instrumen  internasional  dan  nasional  yang  terkait  dengan  perlindungan  hukum bagi TKI yang bekerja ke luar negeri. Dari kajian ini penulis berharap dapat membangun pemahaman dalam rangka pengembangan hukum ketenagakerjaan kedepan.

## PEMBAHASAN
A. Aspek Ontologi  Perlindungan Hukum Terhadap TKI Yang Bekerja Ke  Luar Negeri.
Menurut  Satjipto  Raharjo  bahwa  sebetulnya  manusia  sangat  berperan  di  dalam menentukan  kehidupan,  entahlah  menjadi  lebih  baik  ataukah  semakin  bergerak  ,menuju kehancuran,  yang  berjalan  sesuai  dengan  realitas  alamnya.Berangkat  dari  filasafat  ilmu  itu sendiri,  maka  sesungguhnya  harus  berbicara  mengenai  pilar  penyangga  suatu  filsafat  ilmu  yaitu yang  terdiri dari 1) Ontologi, yang hendak berbicara mengenai hakikat sesuatu melalui tahu apa yang  harus  dikatakan  ( to  say ),  dijelaskan  ( to  explain ),  dan  diterjemahkan  ( to  translate );  2 ) Epistemolog i , yang berbicara mengenai tahu bagaimana membentuk ulang ( re reform ), membuat ( to construct ), dan membangun ( to build ); serta 3) Aksiologi yang berbicara mengenai nilai-nilai yang  hendak  dicapai  dan  menggunakan  nilai-nilai  tersebut,  yang  meliputi  nilai-nilai  etika, estetika,  dan  agnostik.  Perkembangan  illmu  pengetahuan  tersebut  berarti  juga  berpengaruh  bagi ilmu hukum sebagai disiplin ilmu,  yang oleh  beberapa ahli hukum, disebut sebagai Sui Generis , yang  memiliki  karakter  keilmuan  tersendiri.  Pemahaman  akan  letak  spesipikasinya  ilmu  hukum sebagai hukum  yang mandiri ini  kemudian  memunculkan  paradigma-paradigma,  yang  tentu  saja membutuhkan kesepakatan para ilmuwan di bidangnya untuk menerima sebagai paradigma baru.
Filsafat  ilmu  merupakan  kajian  filsafat  yang  kajian  filsafat  yang  mencoba  menjawab pertayaan, apakah obyek ilmu? Upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut mendorong munculnya pemikiran filsafat yang dilakukan melalui pendekatan metafisis. 10
Ontologi  berasal  dari  bahasa  yunani  “ on=being ” dan “ logos=logic ”,  sehingga  ontology adalah  “ the  theory  of  being  qua  being” atau  teori tentang  keberadaan  sebagai  keberadaan ” . 11 lebih lanjut Mukthie Fadjar memaparkan beberapa pengertian ontology sebagai berikut:
1. Ontologi itu mencari ultimate reality ,
2. Ontologi membahas  tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu, yang  universal,  menampilkan  pemikiran  semesta  universal.  Ontologi  berupaya  mencari inti  yang  termuat  dalam  setiap  kenyataan,  menjelaskan  yang  ada  yang  meliputi  semua realitas dalam semua bentuknya
3. Ontologi  membahas  apa  yang  ingin  kita  ketahui,  seberapa  jauh  kita  ingin  tahu,  atau dengan  kata  lain,  suatu  pengkajian  menegnai  teori  tentang  “ada”  Ontologi memppersoalkan  sifat  dan  kenyataan,  maka  disebut  ilmu  hakekat,  hakekat  yang bergantung pada pengetahuan, ddalam agama yang dipikirkan adalah Tuhan
10 Lasio  dalam  Hadin  Muhdjad,  2004 Peran  Filsafat  Ilmu  Dalam  Ilmu  Hukum  (Kajian  Teoritis  dan  Praktis) ,  Unesa University Press, Surabaya, hlm.2
11 A. Mukthie Fadjar, 2007, Filsafat Pengetahuan , Bahan Kuliah Program Doktor  Fak. Hukum Univ. Brawijaya, hlm. 23.
4. Ontologi adalah ilmu/teori tentang wujud,hakekat yang ada, bukan didasarkan atas alam nyata, tetapi berdasarkan logika.
5. Ontologi  merupakan  salah  satu  obyek  garapan  filsafat  ilmu  menetapkan  batas  lingkup dan teori tentang realitas yang ada (being), baik berupa wujud fisik maupun metafisik.
Secara kongkrit dapat dikatakan bahwa metafisika atau ontologi mengandung arti:
1. Suatu usaha untuk mendeskripsikan sifat-sifat umum dari kenyataan
2. Suatu usaha untuk memperoleh penjelasan yang benar tentang kenyataan.
3. Studi tentang kenyataan yang terdalam dari semua hal.
4. Studi tentang sifat pokok kenyataan bahwa dalam aspeknya yang paling umum sejauh hal itu dapat dicapai.
5. Teori tentang sifat pokok dan struktur dari kenyataan. Untuk memahami ontologi Terdapat beberapa  pandangan atau aliran pemikiran: 12
1. Monisme
Monisme  menganggap  bahwa  hakekat  yang  asli  dari  seluruh  kenyataan  itu  hanyalah  satu saja, tidak mungkin dua. Jadi sumber yang asli itu hanya satu hakekat saja, baik yang asli itu berupa  materi  atau  rohani,  salah  satu  saja  yang  dominan.  Aliran  pemikiran  monisme  lebih lanjut terbagi dalam dua aliran yaitu;
a) Materialisme,  menganggap  bahwa  sumber  yang  asli  itu  adalah  materi,  bukan  rohani. Aliran ini juga sering disebut dengan naturalisme
b) Idealisme  atau  pluralisme,  yang  berarti  serba  cita  atau  serba  roh,  jadi  merupakan  lawan materialisme.  Menurut  faham  ini,  hakikat  kenyataan  yang  beraneka  ragam  itu  semua berasal dari ruh (sukma) yakni sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang.
2. Dualisme
Dualisme  menggangap  bahwa  hakekat  itu  ada  dua,  yakni  sumber  aslinya  adalah  materi  dan rohani yang keduanya merupakan hakikat yang bebas dan berdiri sendiri, sama-sama asli dan abadi.
3. Pluralisme
Faham  ini  berpandangan  bahwa  segenap  macam  bentuk  merupakann  kenyataan.  Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa semua bentuk itu nyata .
4. Nihilisme
Nihilisme  berarti  tidak  ada,  yakni  sebuah  doktrin  yang  tidak  mengakui  validitas  alternative yang positif.
5. Anotisme Suatu  paham  yang  meragukan  atau  mengingkari  kemampuan  manusia  untuk  mengetahui hakekat benda, baik materi maupun rohani.
Suatu kegiatan baru dapat dikatakan sebuah ilmu apabila mencakup, yaitu. (1) Problem, (2) Sikap ( attitude ), (3) metode, (4) Aktifitas, (5) Pemecahan, dan (6) Pengaruh ( effec t). 13
Sebagai  pemikiran  manusia  pada  tingkat  penyidikan  yang  cukup  fundamental  dan komprehensif, tentunya hasil pemikiran merupakan khasanah yang mencerminkan suatu susunan dan tatanan nilai atau suatu sistem nilai; artinya secara keseluruhan sebagai hasil pemikiran dapat dikatagorikan di dalam suatu sistematika.
Memperhatikan aliran pemikiran dalam ontologi tersebut dikaitkan dengan Perlindungan hukum TKI-BLN,  maka aliran pluralisme merupakan aliran  yang paling dekat untuk memahami secara ontologi.
Aspek  Ontologi  Perlindungan  Hukum  terhadap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  ke luar  negeri  yang  disingkat  TKI-BLN  merupakan  bagian  dari  filsafat  pengetahuan,  mengingat bahwa perlindungan tersebut akan mempengaruhi kehidupan manusia khususnya TKI-BLN  yaitu bagaimana TKI-BLN bisa mempertahankan kehidupnya serta menciptakan kehidupan yang lebih baik.  Menurut  Pudjawijatna; 14 bahwa  esensi  dari  sistematika  filsafat  sesungguhnya  meliputi penyelidikan  tentang  hakekat  ad  a,  yakni  ada  umum,  ada  mutlak,  ada  terbatas  dan  ada  khusus. Keseluruhannya  meliputi  hakekat  adanya  Tuhan,  alam  semesta,  adanya  makhluk  hidup  dan
12 Ibid. , hlm. 24-25.
13 Archic  Bahnm  dalam  Sutarman  Yodo ,  Epistimologi  dalam  Pengembangan  Ilmu  Hukum ,  Unesa  University  Press, Surabaya, hlm. 59.
14 Poedjawijatna, 1983, Pembimbing Kearah Alam Filsafat, PT.Bina Aksara,  Jakarta,  hlm.11-19.
makhluk  tidak hidup (benda);  termasuk  pengalaman dan pengetahuan  manusia,  nilai nilai dalam kehidupan  (budaya  dan  peradaban);  dan  niilai-nilai  dalam  kehidupan  (budaya  dan  peradaban); dan nilai-nilai Ketuhanan dan keagamaan.
Aspek  Ontologi  Perlindungan  Hukum  terhadap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  ke luar  negeri  yang  disingkat  TKI-BLN  merupakan  bagian  dari  filsafat  pengetahuan,  mengingat bahwa perlindungan tersebut akan mempengaruhi kehidupan manusia khususnya TKI-BLN  yaitu bagaimana  TKI-BLN  bisa  mempertahankan  kehidupannya  serta  menciptakan  kehidupan  yang lebih baik
Sebagai  kajian  ilmu  pengetahuan,  perlindungan  hukum  terhadap  TKI-BLN  harus memenuhi syarat obyek materiil dan formil. Obyek materiil adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran  ( gegenstand ),  sesuatu  yang  dipelajari  atau  apa  yang  merupakan  pokok  persoalan (subyek matter). Obyek formal adalah cara pandang atau cara meninjau obyek materiilnya. 15 Mengingat  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  TKI-BLN  merupakan  bagian  dari hukum ketenagakerjaan. Sedangkan hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari ilmu hukum pada umumnya. Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur hubungan antara buruh/pekerja dengan  pengusaha/  majikan,  dalam  hal  ini  TKI-BLN  dengan  Pengguna  Jasa  TKI,  sedangkan Pemerintah adalah sebagai pengawas.
Obyek materiil dari Perlindungan Hukum Terhadap TKI-BLN adalah norma atau kaedah hukum  yang  berkenaan  dengan  Perlindungan  TKI-BLN.  Norma  atau  kaedah  dalam  hal  ini bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan,  hukum  kebiasaan  maupun  hukum  interrnasional yang berasal dari traktat atau perjanjian antar negara dan konvensi internasional.
Norma-norma  hukum  tersebut  mengatur  mengenai  hubungan  hukum  antara  para  pihak yang  terkait  dengan  perlindungan  TKI-BLN.  Hubungan  hukum  adalah  hubungan  antara  subyek hukum  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban  diantara  para  pihak  yang  terkait.  Hubungan  antara subyek hukum di dalam perlindungan hukum terhadap TKI-BLN adalah berbentuk perjanjian. Di dalam perjanjian itulah memuat hak dan kewajiban untuk melindungi para pihak dalam perjanjian tersebut.
Terkait  dengan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri “buruh  migran  Indonesia”,  adalah  perlindungan  yang  dapat  menjangkau  keberadaan  TKI  yang bekerja ke luar negeri mulai: 16
1. Perlindungan  hukum  selama  pengerahan,  sebelum  dan  selama  pemberangkatan  tenaga kerja wanita;
2. Perlindungan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja di luar negeri;
3. Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia setelah perjanjian kerja berakhir. Mengacu  pada  pendapatnya  Soepomo  dalam  Muslan,  bahwa  perlindungan  hukum  bagi tenaga kerja itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:
1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk apabila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan  sosial,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  jaminan  kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi
3. Perlindungan  teknis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  keamanan  dan keselamatannya. 17
Perlindungan  hukum  bagi  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri  yaitu  demi  menjamin kesejahteraan  diri  dan  keluarganya,  serta  menghilangkan  aspek  perdagangan  manusia  termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain  yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan hukum ini  berlaku  terhadap  TKI  yang  bekerja  ke  luar  negeri  secara  umum  (berdokumen  dan  tidak berdokumen).
Salah  satu  komponen  penting  dalam  hak  untuk  bekerja  adalah  hak  untuk  mendapatkan perlindungan  pekerjaan,  yaitu  hak  atas  perlindungan  hukum  dan  pengaturan  lainnya  bagi
15 Asri, 2007, Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum; Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu , Prestasi Pustaka, Surabaya, hlm. 82.
16 HLM.P. Rajagukguk, Perlindungan Hukum Buruh Migran Indonesia , Dalam Majalah Arena  Hukum No. 7 Tahun 1999
17 Muslan Abdurrahman, op.cit , Hlm. 187
pemeliharaan dan  perlindungan hubungan perburuhan. Konsekuensinya,  hak ini dirancang untuk melindungi orang-orang yang memang sudah bekerja.
Dengan  demikian  maka  perlindungan  hukum  terhadap  TKI-BLN  dapat  dikatakan memenuhi kriteria kajian dari filsafat  terutama dalam perspektif ontologi.

## B. Epistimologi Perlindungan Hukum Terhadap TKI-BLN
Istilah  “epistimologi”    berasal  dari  kata  yunani  “ Episteme ”  dan  “ Logos ”. Episteme diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran atau teori. Epistimologi diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan lazim disebut teori pengetahuan. Epistimologi atau  teori  pengetahuan  ialah  cabang  filsafat  yang  berurusan  dengan  hakekat  dan  lingkup pengetahuan,  pengandaian-pengandaian,  dan  dasar  dasar  serta  pertanggungjawaban  atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. 18
Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Tidak  semua  pengetahuan  dapat  disebut  ilmu,  sebab  ilmu  merupakan  pengetahuan  yang  cara mendapatkan  memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Metodologi  menurut  Suriasumantri  merupakan pengkajian  dari  peraturan  yang  terdapat  dalam  metode  ilmiah.  Metodelogi  secara  filsafati termasuk  dalam  apa  yang  disebut  dengan  epistemologi.  Epistemologi  merupakan  pembahasan mengenai  bagaimana  kita  mendapatkan  pengetahuan,  apakah  sumber-sumber  pengetahuan? Apakah  hakekat,  jangkauan  dan  ruang  lingkup  pengetahuan?  Apakah  manuusia  dimunggkinkan mendapatkan pengetahuan? Sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin ditangkap manusia. 19 Lebih  lanjut,  A  Muktie  Fadjar  mengutip  pendapat  Hadi  Masruri  dan  Imron  Rossidy, menyatakan  bahwa  epistimologi  yang  berarti  pengetahuan,  kemudian  tema  yang  terkait  dengan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuan berdasarkan:
1. Kerangka  pemikiran  yang  bersifat  logis  dengan  argumentasi  yang  bersifat  konsisten  dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun
2. Menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi-deduksi dari kerangka pemikiran tersebut.
3. Melakukan  verifikasi  terhadap  hipotesis,  termasuk  untuk  menguji  kebenaran  pernyataan faktual. 20
Dalam  dinamika  ilmu  pengetahuan  terdapat    beberapa  pandangan  tentang  cara  untuk mendapatkan  ilmu  pengetahuan.  Ada  dua  pandangan  yang  saling  bertentangan  antara  yang  satu dengan  yang  lain  berikut  paham  yang  mencoba  menjembatani  perbedaan  pandangan  tersebut. Pertama  adalah  paham  rasionalisme  berpendapat  bahwa  sumber  pengetahuan  terletak  pada  akal. Kebenaran  dan  kesesatan  pada  dasarnya  terletak  pada  gagasan  manusia,  bukan  didalam  diri barang  sesuatu.  Descartes  adalah  bapak  rasionalisme  yang  berusaha  menemukan  kebenaran dengan menggunakkan metode berpikir deduktif. Seseorang pengikut rasionalisme menggunakan pikir  untuk  memperoleh  kebenaran-kebenaran  yang  harus  dikenalnya  bahkan  sebelum  ada pengalaman. Jika kita menghendakki kesimpulan pengetahuan adalah benar, maka premis-premis yang diajukan haruslah benar secara mutlak. 21
Sedangkan  kedua  adalah  paham  empiris  yang  merupakan  aliran  dasar  dalam epistemologi  yang  menganggap  sumber-sumber  satu-satunya  pengetahuan  bagi  manusia  adalah pengalaman atau observasi indrawi. Tokoh utama dari empirisme adalah John Locke (1632-1704) pencetus teori tabula rasa yang kemudian dikenal sebagai bapak empirisme.
Bidang epistemologi hukum terutama  menyelidiki dan mengembangkan  makna  hukum; sumber  ilmu  hukum,  proses,  syarat,  batas,  validitas  dan  hakekat  hukum,  ilmu  hukum  dan pengetahuan hukum. Bagaimana terbentuknya dan pengembangan ilmu hukum dan sistem hukum nasional  khususnya.  Jadi  epistemologi  bidang  hukum  berarti  menyelidiki  teori  ilmunya  hukum, atau ilmu dari ilmu hukum (Wissenschaftslehre). 22
Mengingat  bahwa  Perlindungan    hukum  terhadap  TKI-BLN  adalah  merupakan  bagian daripada hukum ketenagakerjaan  dan sekaligus sebagai suatu pengembangan ilmu hukum, maka epistimologi ini berkenaan dengan pengembangan ilmu hukum.
18 Dw Hamlyn, dalam Amsal Bakhtiar, 2008, Filsafat Ilmu , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.148.
19 Junjun S Suriasumantri, 1996, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer , Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 119.
20 A Mukthie Fadjar, op.cit .hlm.26 21 Lois O. Katsoff, 1987. Pengantar Filsafat, Tiara Wacana, Yogyakarta.
22 M. Noor Syam, 2000, Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum . Lab. Pancasila IKIP Malang, hlm. 73
Soetandyo  Wigyosoebroto  mengemukakan  bahwa  dalam  sejarah  perkembangan pengkajian  hukum  tercatat  sekurang-kurangnya  ada  3  konsep  hukum  yang  pernah  dikemukakan orang, yakni:
1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan  yang bernilai universal dan menjadi  bagian inheren sistem hukum alam.
2. Hukum  sebagai  kaidah-kaidah  positif  yang  berlaku  pada  suatu  waktu  tertentu  dan  tempat tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik yang terlegitimasi; dan
3. Hukum  sebagai  suatu  institusi  sosial  yang  riil  dan  fungsional  di  dalam  sisitem  kehidupan bermasyarakat,  baik  dalam  proses-proses  pemulihan  ketertiban  dan  penyelesaian  sengketa dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. 23
Hukum  itu  dibuat  tidaklah  sekedar  untuk  memenuhi  kebutuhan  struktur    kenegaraan, melainkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  suatu  negara.  Dan  dengan  demikian  maka sesungguhnya  kehadiran  hukum  itu  tidak  terlepas  dari  masyarakatnya.  Hukum  itu  ada  untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan kultural mayarakat.
Pengaruh  hukum  dalam  mengatur  kehidupan  manusia  digambarkan  dengan  baik  oleh van Apeldoorn. Ia menuliskan bahwa manusia setiap saat dikuasai oleh hukum. Hukum menurut Apeldoorn mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir, bahkan sesudah ia meninggal.
Hukum  memberikan  perlindungan  kepada  benih  yang  dikandung  seorang  ibu  dan menjaga  jenazahnya  orang  yang  telah  mati.  Hukum  juga  memberikan  hak-hak  seseorang  secara langsung  dari  ibu  bapaknya  setelah  ia  lahir  dan  meletakkan  kewajiban  secara  langsung  dari  ibu bapaknya  setelah  ia  lahir  dan  meletakkan  kewajiban  atas  ibu  bapak  terhadap  anak-anaknya. Apeldoorn juga menegaskan bahwa sejak lahir menusia merupakan obyek hak. Dalam hubungan ini, ikatan hukum yang jumlahnya tak terhingga antara manusia adalah pendukung hak dan segala benda  yang  mengelilingi  manusia  merupakan  obyek  hak.  Dalam  hubungan  ini,  ikatan  hukum yang  jumlahnya  tak  terhingga  antara  manusia  satu  sama  lain  dengan  dunia  jasmani  yang mengelilinginya  dan bahwa  pergaulan hidup  manusia  yang terjadi  dari  hubungan  yang langsung dari asal usul, pertalian darah, perkawinan, tempat tinggal, kebangsaan, perdagangan, pemberian jasa yang beraneka ragam (sewa menyewa, pengangkutan, penyimpanan, pinjaman uang asuransi, dan  lain-lain).  Semua  hubungan  itu  diatur  oleh  hukum  dan  semuanya  adalah  hubungan  hukum ( rechts betrekkingen ). 24
Dalam  kehidupan  modern,  berbagai  kemajuan  di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  telah  menandai  pola  hubungan  antar  individu  dalam  masyarakat.  Namun  seperti dikatakan  oleh  Aristoteles,  manusia  pada  dasarnya  mahluk  sosial  yang  selalu  ingin  bergaul  dan berkumpul dengan sesamanya, karena ia suka bermasyarakat (zoon politicon). Di balik apa yang telah  dicapai  dalam  kemajuan  peradaban  manusia  yang  didukung  unsur-unsur ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  hukum  memainkan  peran  penting  untuk  menjaga  keseimbangan  sosial  dalam masyarakat,  menyelaraskan  perbedaan  kepentingan  yang  muncul,  mengatur  alokasi  sumberdaya yang  terbatas,  menyeimbangkan,  dan  mengarahkan  perilaku  manusia  dalam  berintraksi  dengan masyarakat yang lebih besar. Tanpa hukum niscaya manusia hanya akan memangsa manusia lain yang lebih lemah ( homo homini lupus ). 25
Hakekat  pemberian  perlindungan  hukum  terhadap  TKI-BLN  adalah  merupakan  sebuah proteksi  terhadap  terjaminnya  rasa  keamanan  dari  segala  bentuk  kekerasan  baik  fisik  maupun psikis, pelecehan, pemerkosaan, penyiksaan, penganiayaan, pembunuhan, pengusiran atau dengan kata  lain  memberikan  perlindungan  terhadap  tindakan  kesewenang-wenangan  dari  orang, kelompok dan negara demi tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum.
Perlindungan  hukum  berarti  mengidentifikasikan  ada  dua  belah  pihak  yang  saling berhubungan.  Ada  orang  yang  harus  dilindungi  dari  tindakan  yang  sewenang-wenang,  ada  juga yang harus memberikan perlindungan.
Perlindungan  hukum  tersebut  juga  sebagai inhern pada  konsep    “ rechtsstaat ”  maupun konsep  “ the  rule  of  law ”.  Namun  demikian  hendaklah  tetap  disadari  bahwa  Republik  yang  kita bangun  yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 berdiri di atas dasar ideologi
23 Periksa Soetandyo Wigyosoebroto,tt, “ Hukum dan Metoda Kajiannya ” Makalah
24 Johnny Ibrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 8.
25 Ibid ,hlm. 8-9
dan  falsafat    negara  “Pancasila”.  Oleh  karena  itu  konsep  “negara  hukum”  harus  dikembalikan kepada  Pancasila  sebagai  landasannya,  dan  dengan  sendirinya  “Perlindungan  hukum  bagi  TKI yang bekerja ke luar negeri” harus digali pendasarannya pada “Pancasila” karena pengakuan akan harkat dan martabat manusia secara instrinsik melekat pada Pancasila.

## C. Aksiologi
Aksiologi,  berasal  dari  bahasa  Yunani Axios yang  berarti  nilai,  yakni  sesuatu  yang diinginkan,  disukai  atau  yang  baik;  bidang  yang  menyelidiki  hakekat  nilai,  criteria,  dan kedudukan  metafisika  suatu  nilai.  Aksiologi  merupakan  cabang  ilmu  filsafat  yang  membahas tentang  nilai.  Aksiologi  meliputi  nilai-nilai  (value)  yang  bersifat  normatif  dalam  pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana dijumpai dalam kehidupan manusia yang menjelajah  berbagai  kawasan,  seperti  kawasan  sosial,  kawasan  simbolik  atau  fisik  material. 26 Aksiologi  yang berbicara mengenai nilai-nilai  yang  hendak dicapai dan menggunakan  nilai-nilai tersebut, yang meliputi nilai-nilai etika, estetika, dan agnostik.
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  tersebut  berarti  juga  berpengaruh  bagi  ilmu  hukum sebagai disiplin ilmu, yang oleh beberapa ahli hukum, disebut sebagai Sui Generis , yang memiliki karakter  keilmuan  tersendiri.  Pemahaman  akan  letak  spesifikasinya  ilmu  hukum  sebagai  hukum yang  mandiri  ini  kemudian  memunculkan  paradigma-paradigma,  yang  tentu  saja  membutuhkan kesepakatan para ilmuwan di bidangnya untuk menerima sebagai paradigma baru.
Berbicara  mengenai  paradigma,  maka  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  kontribusi Thomas  S.  Kuhn,  dalam the  structure  of  Scientific  Revolution ,  memperkenalkan  paradigma (paradigm) .  Menurut  Khun,  paradigma  ilmiah  adalah  konstelasi  hasil-hasil  kajian  yang  terdiri atas  konsep-konsep,  nilai-nilai  teknik-teknik,  dan  lain-lainnya,  yang  digunakan  secara  bersama- sama oleh komunitas ilmiah dan mereka gunakan untuk menentukan keabsahan problem-problem dan solusi solusinya. 27
Dari pengertian tersebut sebenarnya hendak menunjukkan adanya suatu struktur tertentu yang  berfungsi  sebagi  koridor  bagi  pencarian  dan  kajian  ilmu  pengetahuan  itu  sendiri,  yang meliputi  adanya    konsep-konsep,  nilai-nilai,  serta  teknik-teknik  tertentu  Paradigma  Thomas  S. Kuhn  tersebut  kemudian  diperluas  oleh  Capra  dengan  mendefinisikan  paradigma  sosial  sebagai suatu  visi  realitas  yang  menjadi  landasan  bagaimana  komunitas  itu  mengatur    dirinya.  Dengan demikian  secara  singkat  yang  dimaksud  dengan  paradigma  adalah  cara  berfikir  atau  cara memahami sesuatu yang dianut oleh sekelompok masyarakat ( world view ).
Aksiologi  hukum,  terutama  menyelidiki  dan  mengembangkan  makna  nilai  dan  nilai tersebut  sebagai  integral  fenomena  budaya:  aksiologi  meneliti  sumber,  jenis,  tingkatan  atau hirarkhi  nilai,  validitas  dan  hakekat    nilai.  Bidang  ini  meliputi:  sosio-budaya,  budaya,  filsafat hidup bangsa dan filsafat negara: nilai-nilai sosial politik dan ekonomi, iptek, etika, dan estetika, bahkan  nilai  ketuhanan  dan  agama  yang  membentuk  kesadaran  moral  dan  kepribadian  manusia atau peradaban bagi suatu bangsa, zaman. Didalamnya berkembang kesadaran manusia akan nilai keadilan, kebenaran, kebebasan, ketaatan dan persamaan. Secara sosiologis, sosio-psikologis dan sosio-kultural  manusia  dalam  fenomena  kehidupan  berkembang  sebagai  kesatuan  antara  subyek manusia dengan ekosistem yang puncaknya membentuk manusia budaya dan sistem budaya baik lokal, maupun nasional kenegaraan, dan universal. 28
Dalam  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri  disebutkan  bahwa  pelaksanaan  penempatan  TKI  Swasta adalah  badan  hukum  yang  telah  memperoleh  izin  tertulis  dari  Pemerintah  untuk menyelenggarakan  pelayanan  penempatan  TKI  di  luar  negeri  (Pasal  1  angka  5).  Mitra  usaha adalah  instansi  atau  badan  usaha  berbentuk  badan  hukum  di  negara  tujuan  yang  bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna (Pasal 1 angka 6). Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang memmpekerjakan TKI (Pasal 1 angka 7). Calon TKI yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai  pencari  kerja  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  dan  terdaftar  di  instansi  pemerintah
26 Darji Darmodiharjo , Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi , Lab. Pancasila  IKIP, Malang, hlm.15.
27 A. Mukthie Fadjar, Op cit . 28 M. Noor Syam, op.cit . hlm.74.
kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 1 angka 2). TKI adalah setiap  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  untuk  bekerja  di  luar  negeri  dalam hubungan  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  menerima  upah  (Pasal  1  angka  1). Pemerintah  adalah  perangkat  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  terdiri  dari  Presiden beserta para Menteri (Pasal 1 anggkan 6).
Secara  aksiologis  perlindungan  hukum  terhadap  TKI-BLN  merupakan  nilai,  dimana secara  normatif  diarahkan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  yang  lemah  untuk mendapatkan  keadilan  dan  kepastian  sekaligus  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  yang  lebih  baik untuk  TKI  itu  sendiri,  keluarga  dan  menambah  devisa  negara.  Selain  itu  perlindungan  hukum terhadap  TKI-BLN  diharapkan  dapat  memberikan    sumbangan  pemikiran  baik  secara  teoritik maupun  praktis  bagi  pengembangan  ilmu  hukum  khusunya  hukum  ketenagakerjaan.  Dengan sumbangan  pemikiran  yang  baik  secara  praktis  maupun  secara  teoritis  dimaksudkan  dapat memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan penempatan TKI-BLN`

## D. Ideologi
Ideologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  terdiri  kata idea dan logi . Idea berasal  dari  kata idein yang  berarti  melihat. Logi berasal  dari  kata logos yang  berarti science (pengetahuan)  atau teori. 29 Imanuel  kant  mengartikan  ideologi  sebagai  hasil  pemikiran  manusia  mengenai  politik, social  ekonomi  dan  kebudayaan. 30 Perlindungan  hukum  terhadap  TKI-BLN  bertujuan  untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya TKI-BLN, keluarga dan sekaligus meningkatkan pendapatan devisa negara.
Perlindungan hukum terhadap TKI-BLN  merupakan bagian daripada kewajiban negara, sebagaimana  yang  terdapat  dalam    Preambule  UUD  45,  dengan  ketentuan-ketentuan  sebagai berikut:
“  Negara  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  (Negara Kesatuan  Republik  Indonesia)  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  negara,  Republik  Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada.......”.
Selain  kewajiban  negara  untuk  memberikan  perlindungan  juga  perusahan    jasa  tenaga kerja Indonesia (PJTKI), karena PJTKI  dalam hal ini telah mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dengan adanya  pengerahan penempatan TKI ke luar negeri.
Perlindungan  hukum  terhadap  TKI-BLN  merupakan  salah  satu  cara  bagaimana mengatasi tinggkat pengangguran yang ada di negara tercinta ini yang semakin tahun meningkat, selain  itu  perlindungan  tersebut  merupakan salah  satu cara  untuk  memberikan  kesempatan  kerja yang  sama  kepada  masyarakat.  Dengan  demikian  perlindungan  hukum  TKI-BLN  merupakan suatu  cara  untuk  mewujudkan  nilai,  ide,  maupun  cita-cita  daripada  semua  pihak  yang  terkait dengan penempatan TKI-BLN.
Dengan  terciptanya  perlindungan  hukum  terhadap  TKI-BNI  memadai,  maka  akan menciptakan suatu kepastian dan keadilan hukum yang kita cita-citakan.

## PENUTUP
Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut; A. Bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  ke  luar  negeri secara  ontologi  adalah  telah  memenuhi  syarat  sebagai  ilmu  karena  telah  memiliki  obyek “sesuatu  yang  ada”.  Baik  materiil  maupun  formil.  Sedangkan  perlindungan  merupakan hakikat  pengakuan  akan  harkat  dan  martabat  manusia  secara  instrinsik  melekat  pada  diri setiap  manusia    agar  diperlakukan  sama  dan  tidak  terjadi  adanya  perlakuan  diskriminatif antara  kaum  laki-laki  dan  perempuan  dan  secara  instrinsik  pula  melekat  pada  nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
B. Bahwa  secara  epistemologi,  perlindungan  hukum  terhadap  TKI-BLN  merupakan  metode untuk  mencari  kebenaran-kebenaran  ilmiah  di  bidang  hukum,  sehingga  hal-hal  yang  terkait dengan perlindungan penempatan TKI-BLN dapat tercapai. Untuk itu, perlu dibangun mulai dari  isi  produk  perundang-undangan  yang  harus  berbicara  mengenai  tahu  bagaimana membentuk  ulang  ( re  reform ),  membuat  ( to  construct ),  dan  membangun  ( to  build )  tentang
29 Sukarna, 1974, Ideologi Suatu Studi Ilmu Politik , Alumni, Bandung, hlm.9.
30 Ibid , hlm.11
perlindungan  hukum  terhadap  TKI,  serta  untuk  memberikan  persamaan  hak,  demokrasi, keadilan sosial, dan kesetaraan gender.
C. Bahwa  secara aksiologi perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja ke luar negeri harus diberikan  sejak sebelum  bekerja  ( Pra employment ),  pada  saat bekerja ( During employment ) dan  sesudah  bekerja  ( Post  employment ).  Perlindungan  tersebut  meliputi;  perlindungan ekonomis,  sosial  dam  teknis.  Perlindungan  hukum  ini  adalah  merupakan  tanggung  jawab negara terhadap warga negaranya dan juga merupakan tanggung jawab dari pihak Perusahan pengerah  jasa  tenaga  kerja  Indonesia  (PJTKI)  yang  selama  ini  hanya  mengejar  keuntungan belaka. Perlindungan ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pendapatan TKI-BLN, keluarga dan sekaligus mendatangkan devisa negara yang cukup besar.
D. Ideologi dalam  perlindungan  hukum  terhadap  TKI-BLN  merupakan  cita-cita  yang  harus dikedepankan  agar  semua  masyarakat  merasa  terlindungi  dari  tindakan  kesewenang- wenangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  kuat.  Kedepan  idelogi  terhadap  perlindungan hukum  terhadap  TKI-BLN  harus  bisa  mencerminkan  kepastian  hukum  dan  keadilan, sehingga  TKI-BLN  tidak  hanya  dijadikan  obyek  “sapi  perah”  untuk  mendapatkan keuntungan  belaka,  tapi  yang  paling  penting  bagaimana  TKI-BLN  terlindungi  baik  ketika sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur Abdurrahman, Muslan , 2006, Ketidak Patuhan TKI , UMM, Malang. Ali,  Achmad ,  2002, Menguak  Tabir  Hukum:  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis ,  Stanford, California. Arif,  Nasution  M ,  2001, Orang  Indonesia  di  Malaysia  Menjual  Kemiskinan  Membangun Identitas , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Asri , 2007, Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum; Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu , Prestasi Pustaka, Surabaya. Bakhtiar,  Amsal , 2008, Filsafat Ilmu , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Darmodiharjo, Darji , Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi , Lab. Pancasila IKIP, Malang. Fadjar,  A.  Mukthie, 2008, Bahan  Kuliah  Filsafat  Ilmu  Pengetahuan,  Program  Doktor  Ilmu Hukum, Fak.Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Ibrahim,  Johnny, 2007, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang. Katsoff, Lois O. , 1987, Pengantar Filsafat , Tiara Wacana, Yogyakarta. Muhdjad, Hadin , 2004, Peran Filsafat Ilmu Dalam Ilmu Hukum (Kajian Teoritis dan Praktis ) , Unesa University Press, Surabaya. Poedjawijatna , Pembimbing Kearah Alam Filsafat , PT.Bina Aksara, Jakarta. Priojono T ,  1997, Migrasi Urbanisasi dan Oasar Kerja di Indonesia , UI Press, Jakarta. Safa’at,    Rachmat ,  1998, Buruh  Perempuan:  Perlindungan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia , IKIP, Malang. Sukarna , 1974, Ideologi Suatu Studi Ilmu Politik , Alumni, Bandung. Suriasumantri,  Junjun , S. ,  1996, Filsafat  Ilmu:  Sebuah  Pengantar  Populer ,    Sinar  Harapan, Jakarta. Suseno,  Magnis, 1999, Etika  Politik,  Prinsip-prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan ,  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Syam,  M.  Noor, 2000, Penjabaran  Filsafat  Pancasila  Dalam  Filsafat  Hukum ,  Lab.  Pancasila, IKIP Malang.
Wignjosoebroto,  Soetandyo, 2002, Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya , Elsam dan Huma, Jakarta.
Yodo,  Sutarman , Epistimologi  dalam  Pengembangan  Ilmu  Hukum ,  Unesa  University  Press, Surabaya.
B. Peraturan Perundang-undangan UUD Negara Republik Indonesia 1945 UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungasn TKI di Luar Negeri
C. Artikel, Jurnal dan Lain-lain Haris,  Abdul ,  2002, Migrasi  Internasional  di  Asia  Tenggara:  Prospek  dan  Implikasi  yang ditimbulkan “dalam Warta Demografi, Tahap 27, No. 2.
Lo, Fu Chen & Song, Byung Nak , 1987, Industrial Restrukturing op The ESEA Economics. Rajagukguk, H.P ., 1999, Perlindungan Hukum Buruh Migran Indon esia , Dalam Majalah Arena Hukum No.7 Suyanto, Bagong , Meningkatkan Perlindungan Bagi TKI , Jawa Pos,  Selasa 10 Juli 2007. Solehoddin , 2005 , Perlindungan TKW Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Dalam Perspektif HAM , Tesis. www.buruh migran.co.id . Soal Buruh Migran Tak Berdokumen , diakses Tanggal 10 April 2008.