## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SUMATERA BARAT
Neneng Oktarina 1* , Dian Bakti Setiawan 2 , Andalusia 3 , Misnar Syam 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia Email: 1 nenengoktarina@rocketmail.com , 2 dianbakti@law.unand.ac.id , 3 andalusia.boerma@gmail.com , 4 misnarsyam@rocketmail.com
*Corresponding Author : Neneng Oktarina
Abstract: BPJS (Social Security Administrative Body) Health is a health insurance institution within  the  scope  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia,  has  a  very  important position in the health service system in Indonesia. The existence of BPJS Health in Indonesia is  a  replacement  for  Askes  (Health  Insurance)  which  came  into  effect  on  January  1,  2014, which  is  regulated  in  Law  Number  24  of  2011.  Implementation  of  health  services  through BPJS  Health  which  applies  to  civil  servants,  police,  retirees  and  the  public  when  This  has limited  the  government  in  providing  legal  protection  in  health  services.  These  limitations create separate problems for the government in providing public services in order to realize the  principles  of  good  governance  as  mandated  by  Law  Number  25  of  2009  concerning Public Services. Therefore, it is necessary to formulate and understand government policies in  the  implementation  of  health  services  through  the  Health  BPJS  (Social  Security Administrative  Agency)  in  order  to  provide  legal  protection  for  patients  and  to  realize  the Principles  of  Good  Governance,  especially  during  the  face  of  the  Covid-19  pandemic.  in Indonesia, especially in West Sumatra Province.

## Keywords: Legal Protection, Social Security Administrative Body, Covid-19
Abstrak: BPJS  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial)  Kesehatan  merupakan  lembaga jaminan kesehatan   dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia,memiliki kedudukan yang  sangat  penting  dalam  sistem  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia.  Keberadaan  BPJS Kesehatan  di  Indonesia  merupakan  penggantian  terhadap  Askes  (Asuransi  Kesehatan)  yang mulai  diberlakukan  sejak  tanggal  1  Januari  2014,  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2011.  Pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  melalui  BPJS  Kesehatan  yang diberlakukan  terhadap  PNS,  Polri,  Pensiunan  dan  Masyarakat  saat  ini  mengalami keterbatasan  bagi  pemerintah  di  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  dalam  pelayanan kesehatan.  Keterbatasan  tersebut  menimbulkan  masalah  tersendiri  bagi  pemerintah  dalam memberikan  pelayanan  publik  dalam  rangka  mewujudkan  asas  pemerintahan  yang  baik ( Good Governance ) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang  Pelayanan  Publik.  Oleh  sebab  itu,  perlu  dirumuskan  dan  diketahui  kebijakan pemerintah  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  melalui  BPJS  (Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial)  Kesehatan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien dan untuk mewujudkan Asas Pemerintahan yang Baik ( Good Governance ), khususnya pada masa menghadapi pandemi covid-19 di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Covid-19

## PENDAHULUAN
BPJS  Kesehatan  merupakan  lembaga  jaminan  kesehatan  di  Indonesia  yang  memiliki kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  sistem  pelayanan  kesehatan  Indonesia.  BPJS Kesehatan  dari  satu  sisi  merupakan  lembaga  yang  memberikan  pelayanan  publik  di  bidang kesehatan  yang  harus  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  semua  pasiennya. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga merupakan lembaga jaminan kesehatan, yang dalam tugas dan  fungsinya  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  sehingga  tercipta  suatu masyarakat  Indonesia  yang  sehat.  Keberadaan  BPJS  Kesehatan  ini  menjadikan  lembaga jaminan  kesehatan  yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan  keberadaan  ASKES  sebelumnya. Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  melalui  BPJS  Kesehatan  diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  perlindungan  Konsumen  dan  Undang– Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  BPJS  Kesehatan.  Keterbatasan  pengaturan  tentang BPJS  Kesehatan  ini  memunculkan  masalah  tersendiri  dalam  memberikan  perlindungan hukum di bidang pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien Covid-19 dalam pelayanan kesehatan melalui  BPJS  Kesehatan  seperti  yang  disebutkan  sangat  berpengaruh  kepada  kebijakan pemerintah  dalam  mewujudkan  asas  Pemerintahan  yang  Baik (Good  Governance )  di  dalam memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pasien  Covid-19  dalam  pelayanan  kesehatan. Sejauh  ini,  belum  ada  penelitian  yang  mencoba  menjelaskan  bentuk  kebijakan  dalam pelayanan  kesehatan  melalui  BPJS  Kesehatan  ini.  Begitu  juga,  belum  ada  penelitian  yang menjelaskan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  Covid-19  BPJS  tersebut  di Sumatera Barat.
Penelitian ini menganalisis berbagai pengaturan tentang pelayanan publik, perlindungan hukum,  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosil  (BPJS)  Kesehatan,  dan  menghubungkannya dengan  penerapan  norma  tersebut  di  lapangan.  Serta  menganalisis  kendala-kendala  yang terjadi  di  lapangan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  melalui  BPJS  Kesehatan, sehingga  nantinya  dapat  dirancang  suatu  model  kebijakan  pemerintah  dalam  menangani pelayanan kesehatan yang mampu memberikan perlindungan hukum  terhadap semua pasien Covid-19.
Penelitian  yang  rinci  tentang  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Pelaksanaan  pelayanan kesehatan  melalui  BPJS  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial)  Kesehatan  dalam  rangka membrikan  perlindungan  hukum  kepada  pasien  Covid-19  di  Sumatera  Barat  belum  pernah dilakukan.  Keterbatasan  pengatutan  yang  mengatur  pelayanan  kesehatan  melalui  BPJS Kesehatan  memunculkan  masalah  tersendiri  bagi  para  pemerintah  untuk  melaksanakan pelayanan publik dalam mewujudkan asas pemerintahan yang baik ( Good Governance ) yang mampu  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan.  Hal ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan kajian terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan  Pelayanan  kesehatan  Melalui  BPJS  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial) Kesehatan  Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  dan  mewujudkan  Asas Pemerintahan  Yang  Baik  ( Good  Governance )  Di  Sumatera  Barat,  dengan  tujuan  sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganaliis bagaimana standar pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan terhadap pasien Covid-19 di Sumatera Barat ?
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimanakah  pelaksanaan  perlindungan  hukum  di dalam  pelayanan  kesehatan    terhadap  pasien  Covid-19    melalui  BPJS  Kesehatan  di Sumatera Barat ?
3. Untukn  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  bentuk    kebijakan  pemerintah  dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  Covid-19    dalam  pelayanan  kesehatan di Sumatera Barat?

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  Masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat  yuridis Empiris yang menekankan pada kenyataan di  lapangan dikaitkan dengan aspek hukum  atau perundangan-undangan  yang  berlaku  bekenaan  dengan  objek  penelitian  yang  dibahas  dan melihat  norma-norma  hukum  yang  berlaku  kemudian  dihubungkan  dengan  kenyataan  atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.
Setelah  data  diperoleh  oleh,  maka  data  tersebut  akan  diolah  dengan  proses editing sehingga  akan  disusun  secara  sistematik.  Selanjutnya,  penulis  melakukan  analisis  kualitatif yaitu  suatu  analisis  yang  menggunakan  uraian-uraian  kalimat  tidak  menggunakan  angka dilakukan terhadap data yang disajikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan pandangan  para  pakar.  Akhirnya  ditarik  kesimpulan  yang  merupakan  jawaban  dari permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Standar  Pelayanan  Kesehatan  Melalui  BPJS  Kesehatan  Terhadap  Pasien  Covid-19  di Sumatera Barat 1. Standar Profesi Medik
Berbicara  tentang  Standar  Pelayanan  Kesehatan,  kita  mengacu  kepada    beberapa norma yang ada di  Indonesia dalam regulasi tentang pelayanan medis di  Indonesia. Pada Pasal  1  angka  11  Undang  Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran menyatakan  bahwa  profesi  kedokteran    atau  kedokteran  gigi  adalah  suatu  pekerjaan kedokteran  atau kedokteran ii yang dilaksanakan  berdasarkan suatu keilmuan, kompeten yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. 1
Dalam  pelaksanaan  pelayanan  medis  terhadap  pasien  Covid,  dokter  dan  tenaga kesehatan  lainnya  juga  harus  memperhatikan  Standar  profesimedis  yan  telah  ditentukan dalam  beberapa  peraturan  perundang  undangan.  Apalagi  pasien  Covid  19  ini  merupakan pasien yang berada dalam posisi yang sangat memprihatinkan dan dalam keadaan gawat. Dengan kata lain harus benar benar diperhatikan dan diberikan tindakan yang sempurna.
Menurut  Wila  Chandrawila  Supriadi  dengan  mengutip  pendapat    Van  Der  Mijn mengemukakan bahwa   dalam melaksanakan profesinya, seorang tenaga  kesehatan harus berpegang pada 3 (tiga) ukuran umum meliputi seperti diuraikan di bawah ini :
a. Kewenangan
1 Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentan Praktik Kedokteran
Yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak seorangdokter yang untuk melakukan pekerjaaannya yaitu berupa pelayanan medis.
b. Kemampuan Rata-rata
Kemampuan ratqa rata adalah kemampuan minimal dari keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang dokter atau dokter gigi.
c. Ketelitian Umum
Ketelitian yang umum di sini dimaksudkan bahwa, dalam menjalankan profesinya yaitu pelayanan kesehatan, maka seorang dokter atau dokter gigi diharuskan untuk bertindak secara hati hati, cermat dan tidak boleh ceroboh. 2
Selanjutnya  Safitri  Hariyani  mengemukakan  bahwa  profesionalitas  dokter  ini meliputi hal hal sebagai berikut :
a. Pendidikan, pengalaman dan kulifikasi lain.
Dalam  menjalankan  tugas  profesi,  seorangdokter  harusmempunyaiderajat  pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
b. Derajat Resiko Perawatan.
Dokter  harus    mengusahakan  memperkecil  risiko  perawatan  dengan  meminalisir  efek samping  dari  pengobatan.  Selain  itu  derajat  risiko  perawatan  harus  diberitahukan kepada  pasien    maupun  keluarganya    sehingga  pasien  dapat  memilih  alternatif  dari perawatan  terhadap dirinya.
c. Peralatan Perawatan
Dokter harus memahami penggunaan peralatan   perawatan dalam rangka  memperoleh hasil yang akurat dari pemeriksaan yang dilakukannya apabila pemeriksaan luar kurang bisa memberikan hasil yang diharapkan. 3

## 2. Standar Pelayanan Medik
Selain  Standar Profesi,  dokter  juga harus mematuhi standar pelayanan  medik dan standar  prosedural.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  44  Undang  Undang  Nomor  29  Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang menyatakan bahwa :
a. Dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menyelengarakan  praktik  kedokteran  wajib  mengikuti standar pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi.
b. Standar  pelayanan  kedeokteran    atau  kedokteran  gigi  dibedakan  menurut  jenis  dan strata sarana pelayanan kesehatan.
c. Standar pelayanan kesehatan tersebut ditentukan  oleh menteri kesehatan.
Standar pelayanan medik adalah suatu pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter  gigi  dalam  menyelenggarakan  praktik  kedokterannya.  Sedangkan  Strata  Sarana Pelayanan  adalah  tingkatan  pelayanan  yang  standar  dan  peralatannya  sesuai  dengan kemampuan  yang  diberikan.  Namun  sayangnya,  standar  pelayanan  medik  ini  sesuai dengan perintah Undang Undang Praktik Kedokteran seharusnya diatur melalui  keputusan menteri kesehatan,  tetapi hingga kini keputusan Menteri tersebut belum pernah ada.
Standar  pelayanan  medik  ini  tujuannya  adalah  untuk  melindungi   tenaga  kesehatan dari  tuntutan  yang  tidak  wajar  dari  masyarakat  luas.  Selain  itu    juga  untuk  melindungin
2 Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran , Mandar Jaya, Bandung, hlm 34
3 Safitri  Handayani,  2005, Sengketa  Medik  Alternatif  Penyelesaian  antara  Dokter  dengan  Pasien , Diadit Madia,Bandung, hlm 48
masyarakat    dari  praktik  praktik    kedokteran  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  profesi kedokteran.
Di  samping  itu  standar  pelayanan  medik    jua  dapat  dijadikan  tolak  ukur  mutu pelayanan tenaga kesehatan, dan dimaksudkan pula agar para tenaga medis seragam dalam memberikan diagnosa, dan setiap diagnosa harus  memenuhikriteria minimal yang terdapat dalam  standar  pelayanan  medik  dan  pelayanan  rumah  sakit  tersebut.  Standar    pelayanan medik  ini  juga  dapat  dijadikan  sebagai  kepentingan  untuk  pembuktian  di  pengadilan apabila terjadi sengketa. 4
Standara pelayanan medik ini terbagi dua bagian yaitu:
a. Memuat tentang standar penyakit dengan  12 spesialisasi kasuskasus yang penting yang terdiri dari bagian bedah,  bedah ortopedi, jiwa, kardiologi, kulit dan kelamin, obstetri dan  ginekologi,  paru,  penyakit  dalam,    penyakit  anak,sarat,  mata,  telinga  hidung  dan tenggorokan (THT).
b. Memuat  tentang  standar  pelayanan    penunjang  dengan  3  spesialisasi  yang  masin masingnya dirinci berdasarkan  prosedur  tindakan yang harus ditangani oleh spesilisasi yang  bersangkutan  yan  terdiri  dari  anestesi,  patologi  analogi,  forensik  klinik  dan radiologi.
Sebagai  suatu  standar  dalam  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  sakit,  bagian  bagian tersebut  di  atas  dapat  selalu  berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  kemajuan  di  bidang  kesehatan.  Dengan  demikian  standar  pelayanan medik  tersebut  dapat  diubah,  diganti  dan  disesuaikan    dengan  perkembangan  dan  situasi serta kondisi yang bersangkutan. 5

## 3. Standar Operasional Prosedur
Berdasarkan  penjelasan    Pasal  50  Undang  Undan  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik Kedokteran, yang dimaksud Standar Operasional Prosedur adalah suatu perangkat instruksi/langkah  langkah  yang    dibakukan  untuk  menyelesaikan  suatu  proses  kerja  rutin tertentu.  Standar  operasional  prosedur  memberikan    langkah  yang  benar  dan  terbaik berdasarkan konsesus bersama untuk melaksanakan berbagai keiatan dan fungsi pelayanan yang dibuatoleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkanstandar profesi. 6
Menurut  Veronica  Komalawati,  Standar  Operasional  Prosedur  itu  adalah  prosedur yang  diuraikan    oleh  pemberi  pelayanan  kesehatan  dari  setiap  spesoalisasi,  yang  dalam aplikasinya  disesuaikan  dengan  fasilitas  dan  sumber  daya  yang  ada.  Standar  Operasional prosedur  ini  merupakan  acuan  atau  pelengkap  bagi  rumah  sakit  karena  dapat  mengikuti kondisi  rumah  sakit  dimana  prosedur  tersebut  ditetapkan.  Standar  Operasional  Prosedur yang dimaksud dapat berupatindakan yang meliputi :
a. Anamnesa, yaitu kegiatan tanya jawab dokter atau dokter gigi kepada pasien mengenai penyakit atau keluhan yang dirasakan pasien.
b. Physic Diagnostic , yaitu berupa pemeriksaan jasmani pasien.
4 M.  Yusuf  Hanafiah dan  Amri  Amir, 1999, Etika  Kedokteran dan  Hukum  Kesehatan ,  EGD,  Jakarta, hlm 12.
5 Anny  Isfandiyani,  2005, Malapraktek  dan  Resiko  Medik  Dalam  Kajian  Hukum  Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 68.
6 Ibid, hlm 160
c. Pemeriksaan tambahan bila dipandang perlu, berupa pemeriksaan laboratorium, ronsen dan sebaainya. 7
Standar  Operasional  Prosedur  ini  disebut  juga  dengan  Prosedur  Tetap  (PRTOTAP) terdiri atas suatu langkah instruksi mengenai langkah langkah yang dibakukan dan untuk menyelesaikan  suatu  proses  kerja  rutin  tertentu.  Dengan  demikian,  setiap  satu  kerjarutin seharusnya  ditetapkan    suatu  perangkat  instruksi  mengenailangkah  langkah  yang  harus diikuti  oleh  dokter  dalam  melaksanakan  praktik  dokter. 8 Standar  Pelayanan  Kesehatan yang  diberikan  oleh  rumah  sakit  terhadap  pasien  BPJS  yan  terkena  Covid-19  haruslah memenuhi  ketiga  standar  tersebut.  dan  dari  hasilpenelitian  semua  rumah  sakit  yan menangani  pasien  Covid-19  sudah  sesuai  dengan  regulasi  yang  dutetapkan  di  dalam peraturan perundang undangan.

## Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  di  Dalam  Pelayanan  Kesehatan    Terhadap  Pasien Covid-19  Melalui BPJS Kesehatan di Sumatera Barat
Perlindungan  hukum  di  dalam  pelayanan  kesehatan  terhadap  pasien  Covid  19  juga tidak  terlepas  dari  Standarisasi  profesi  dokter  itu  sendiri.    Hal  ini  disebabkan  karena  tujuan ditetapkannya  standar pelayanan medik atau standar profesi medik antara lain adalah :
1. Untuk  melindungi  masyarakat  (pasien)  dari  praktik  yang  tidak  sesuai  dengan  standar profesi medik.
2. Untuk melindungi profesi dari tuntutan  masyarakat yang tidak wajar.
3. Sebagai  pedoman  dalam  pengawasan,  pembinaan  dan  peningkatan  mutu  pelayanan kedokteran.
4. Sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. 9
Dari  tujuan  tersebut  di  atas  jelas  sekali  bahwa  masyarakat  atau  setiap  pasienbehak untukmendapatkan perlindungan hukum supaya ditangani secara medis sesuai dengan standar profesi  dokter  itu  sendiri.  Demikian  pula  Danny  Wiradharma  menyebutkan  manfaat diadakannya standar profesi medik itu adalah sebagai berikut:
1. Adanaya  indikasi  medik  atau  petunjuk  menurut  ilmu  kedokteran,  ke  arah  tujuan pengobatan atau perawatan yang konkrit, artinya upaya yang dilakukan harus profesional dengan hasil yangingin dicapai.
2. Dilakukan  sesuai  dengan    standar    medik  menurut  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi kedokteran saat ini.
3. Tindakan  tersebut  harus  dilakukan  secara  teliti  dan  hati  hati,  tanpa  kelalaian,  yang  tolak ukurnya adalah dengan membandingkan apa yangoleh dokter tersebut dengan dokter lain dari bidang keahlian yang sama berhadapan dengan kasus seperti  itu situasi  dan kondisi yang sama. 10
Dari hasil wawancara yang dilakukan di beberapa Rumahsakit di Sumatera Barat pada dasarnya  mereka  sudah  melaksanakan  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi kedokteran  tersebut  terutama  pada  masa  pandemi  Covid  19.  Karena    sesuai  dengan  amanat
7 D, Veronica Komalawati, opcit, hlm 35
8 Adami Chazawi, opcit, hlm 35
9 D.  Veronica  Komalawati,  2002, Peranan  Imformed  Consent  Dalam  transaksi  Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Antara Dokter dengan Pasien) , Citra Aditya, Bandung, hlm 77
10 Dannya Wiradharma, opcit, hlm 79.
Menteri Kesehatan dan Bapak Presiden bahwa pasien Covid 19 harus benar benar diberikan pelayanan  kesehatan  yang  lebih  prima  dan  lebih  baik  berhubungan  penyakit  ini  merupakan pandemi yang harus segera diberantas.
Dalam  membahas  tentang  apakah  pasien  BPJS    Covid-19  di  Sumatera  Barat  sudah terlindungi atau tidak, maka sebagai indikatornya kita  hubungkan dengan hak dan kewajiban Pasien  dan  dokter  dalam  hukum  positif  Indonesia.    Dalam  hal  pelayanan  medis    selalu dijumpai  adanya  dua  pihak  yan  berhubungan,  yaitu  di  suatu  pihak    yang  membrikan pelayanan  atau dokter dan di  pihak yang lain menerima  pelayanan   atau pasien. Hubungan antara  dokter  dengan  pasien  kedua  pihak  mempunyai    hak  dan  kewajiban.  Dokter  yang melakukan  praktik    kedokteran  pada  pasien  adalah  dalam  rangka  melaksanakan  hak  dan kewajiban dalam suatu hubungab hukum dokter-pasien. 11
Pada  awalnya  dahulu  memang  hubunga  antar  dokter  dengan  pasien  bersifat paternalistik,  posisi  dokter  karena  ilmu  dan  keahliannya  lebih  kuat  dibanding  posisi  pasien yang  berada  dalam  keadaan  sakit  dan  membutuhkan  bantuan  dokter.  Seiring  dengan perkembangan    zaman    sekarang  keadaan  sudah  berubah.  Kalau  dahulu  pasien  selalu mengikuti  apa  kata  dokter,  sekarang  dokter  dan  pasien  mempunyai  kedudukan  yang  sama secara hukum. Pasien mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 12
Pembahasan  tentang  hak  dan  kewajiban  dirasakan  sangat  penting  karena  kenyataan menunjukkan,  bahwa  akibat  adanya  ketidakpahaman  mengenai  hak  dan  kewajiban, menyebabkan  adanya  kecenderungan  untuk  mengabaikan  hak  hak  pasien  sehingga perlindungan  hukum  pasien  semakin  pudar  ataudokter  cenderung  disalahkan. 13 Dalam membicarakan  hak  dan  kewajiban,  terlebih  dahulu  dibicarakan  hak  dan  kewajiban  pasien sebagai penghormatan terhadap pasien. 14
Hak pasien sebenarnya merupakan hak asasi yang bersumber dari hak dasar individu dalam  bidang  kesehatan  yaitu The  Right  of  Self  Determination .  Pengakuan  Internasional terhadap hak hak terebut terdapat dalam The Universal Declaration of Human Right (1948), The  European  Convention  on  Human  Rights (1950), International  Covenant  on  Civil  and Political  Right (1966), The  Right  of  Self-Determination ini  merupakan  sumberhakindividu lain yaitu : hak atas privacy dan hak atas badan kita sendiri. 15
Hak  asasi  pasien  dipertegas  lagi  dalam Hospital  Patient  Charter yang  disepakati dalam  pleno  dari Hospital  Committee  of  The  European  Economic  Community, Mei  1979. 16 Pada  bulan  September  tahun  1981,  pada  musyawarah  ke  34  asosiasi  Kedokteran  Sedunia (Word  Medical  Association)  di  Lisabon,  untuk  pertamakalinya  dideklarasikan  hak-hak pasien, yang meliputi hak untuk memilih dokter secara bebas, hak untuk dirawat oleh dokter yang memiliki kebebasan dalam membuat  keputusanklinis  dan etis tanpa pengaruh dariluar, hak    untuk  menerima  atau  menolak  pengobatan  setelah  menerima  informasi  yang  adekuat, hak  untuk  mengjarapkan  bahwa  dokternya    akan  merahasiakan    rincian  kesehatan  dan
11 Adami Chazawi, op.cit.  hlm 15
12 Moh. Hatta, 2013, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik , Edisi I, Liberty, Yogyakarta, hlm 71
13 Bahder  Johan  nasution,  2005, Hukum  Kesehatan,  Pertanggungjawaban  Dokter ,  PT.  Rineka  Cipta, jakarta, hlm 31
14 Amri Amir, op.cit. hlm 17
15 Fred Ameln, 1991, Kapita Selekta Hukum Kedokteran , Grafikatama, Jakarta, hlm 30-31
16 J. Guwandi, 1996, Dokter, Pasien dan Hukum, Balai Penerbit FK -UI, Jakarta, hlm 21
pribadinya,  hak  untuk  mati  secara  bermartabat,  dan  hak  untuk  menerima  atau  menolak layanan mpral dan spiritual. 17

## Bentuk  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pasien Covid-19  Dalam Pelayanan Kesehatan di Sumatera Barat
Dengan  adanya  pandemi  COVID-19,  pelayanan  kesehatan    sebaai  sektor  yang palingterdampak  oleh  situasi  ini  harus  memikirkan    lankah  yan  akan  diambil  untuk  tetap merawat  pasien  COVID-19.  Namun  pada  saat  bersamaan  juga  memberikan  pelayanan kepadapasien  umum  denan  resiko  penularan  seminimal  mungkin,  sehingga  disebut  sebagai balancing act. Untuk ini telah disusun panduan teknis.
Tujuan  umum  disusunnya  panduan  teknis  ini  adalah  sebagai  acuan  bagi  pemilik  dan pengelola  Rumah  Sakit  dalam  menuesuaikan  kembali  layanan  Rumah  Sakita  pada  masa pandemi  Covid-19  yang  harus  diterapkan  agat  layanan  dapat  diberikan  dengan  aman. Panduan teknis ini dibuat sebagai acuan bagi :
1. Penyelengara  (Pemilik  dan  Pengelola)  Rumah  Sakit  dalam  mempersiapkan  manajemen layananyang  sesuai  standar  protokol  kesehatan  nasional  dan  mendukung  produktivitas kerja  namun  tetap  memprioritaskan  kesehatan  dan  keselamatan  dengan  pencegahan  dan pengendalian  transmisi  COVID-19  sehingga  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap keselamatan  pasien,  masyarakat,  lingkungan  Rumah  Sakit  dan  sumber  daya  manusia  di Rumah Sakit.
2. Tim  PPI  (Pencegah  dan  Pengendali  Infeksi)  di  Rumah  Sakit  dalam  meningkatkan  mutu layanan pencegahan dan pengendalian infeksi pada masa pandemi.
3. Pemberi  layanan keehatan di  Rumah Sakit dalam melakukan layanan kepada masyarakat sesuai  dengan  standar  protokol  kesehatan  yang  berlaku  di  Rumah  Sakit  untuk meminimalisir terpapar COVID-19.
Sasaran  dari  Panduan  Teknis  Layanan  Rumah  Sakit  pada  masa  pandemi  COVID-19 adalah  semua  Rumah  Sakit  milik  Pemerintah  Pusat,  Rumah  Sakit  milik  Pemerintah  Daerah dan Rumah Sakit Swasta, serta Stakeholder layanan Rumah Sakit.
Pelayanan  kesehatan  pada  masa  pandemi  COVID-19  akan  sangat  berbeda  dengan keadaan  sebelum  COVID-19.  Rumah  Sakit  perlu  mempersiapkan  prosedur  keamanan  yang lebih ketat dimana Protokol PPI diikuti sesuai standar. Prosedur penerimaan pasien juga akan mengalami perubahan termasuk pengunaan masker secara universal, prosedur skrining yang lebih  ketat,  pengaturan  jadual  kunjungan,  dan  pembatasan  pengunjung/pendamping  pasien bahkan pemisahan pelayanan untuk pasien COVID-19 dan non COVID-19.
Prinsip  utama  pengaturan  Rumah  Sakit  pada  masa  pandemi  COVID-19  untuk menyesuaikan layanan rutinnya adalah :
1. Memberikan  layanan  pada  pasien  COVID-19  dan  Non  COVID-19  dengan  menerapkan prosedur skrining,  triase dan tata laksana kasus.
2. Melakukan antisipasi penularan terhadap tenaga kesehatan dan pengguna layanan dengan penerapan  prosedur  Pencegahan  dan  Pengendalian  Infeksi  (PPI),  penerapan  Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) di unit kerja dan pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD).
17 Eka Julianta, 2012, Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik, Karya Putra Darwati, Bandung, hlm 182
3. Menerapkan  protokol  pencegahan    COVID-19  yaitu  :  harus  mengenakan  masker  bagi petugas, pengunjung  dan pasien,menjaga jarak  antara orang > 1 meter dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 s/d 60 detik atau dengan hand sanitizer selama 20 s/d 30 detik.
4. Menyediakan fasilitas perawatan terutama ruang isolasi untuk pasien kasus COVID-19. Untuk dapat meemnuhi prinsip prinsip tersebut, Rumah Sakit dianjurkan :
1. Membuat pembagian dan pengaturan zona risiko COVID-19 dan pembatasan akses masuk Rumah Sakit.
2. Pemanfaataqn teknologi informasi untukinovasi layanan kesehatan seperti :
a. Membuat  pembagian  dan  pengaturan  zona  risiko  COVID-19  dan  pembatasan  akses masuk Rumah Sakit.
b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi  layanan kesehatan seperti :
1) Sistem  pendaftaraqn  melalui  telepon  atau  secaraonline  untuk  membatasi  jumlah orang yan berada di Rumah Sakit dalam waktu yang bersamaan. Pada aplikasi daftar online  pasien  juga  dapat  diminta  mengisi  kajian,  mandiri  COVID-19 untukmemudahkan  dan  mempersinkat  proses  skrining  ketika  mengunjungi  Rumah Sakit.
2) Layanan telemedicine untuk mengurangi jumlah orang yang berada di Rumah Sakit.
3) Rekam Medik  elektronik
4) Sistem pembayaran secara online / melalui uan elektronik.
3. Mengembangkan  sistem  “ drug  dispencing ”  dimana  pasien  yang  telah  menerima  layanan telemedicine  tidak  perlu  datang  ke    Rumah  Sakit  hanya  untuk  mengambil  obat.  Rumah Sakit dapat mengembangkan layanan pengantaran obat atau bekerjasama dengan penyedia jasa  lain  untuk  mengantarkan  obat  kepada  pasien.  Dalam  penerapan  layanan  antar  obat harus memperhatikan prosedur pelayanan farmasi di Rumah Sakit.
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan,  maka  kebijakan  pemerintah  dalam  pelayanan kesehatan pada masa COVID-19 adalah sebagai berikut :
1. Area Rawat Jalan (RJ) Khusus COVID-19
Area IRJ  khusus COVID-19 menerima pasien dari triase IRJ yaitu pasien dengan gejala COVID-19.
2. Area Instalasi Gawat Darurat (IGD) khus COVID-19
Area  ID  khusus  COVID-19  merupakan  ruang  observasi  atau  ruang  tindakan  bagi  pasien IGD dengan gejala COVID-19.
3. Area Perawatan Khusus COVID-19
Area  perawatan  meliputi  ruang  inap  (tekanan  negatif/ natural  air  flow ),kamar operasi,kamar  bersalin,  ruang  rawat  intensif,  ruang  tindakan  dan  ruang  lainnya.  Area inimenrima pasien dari IRJ dan IGD dengan gejala COVID-19.
4. Laundri
a. Laundri  menerima  linen  infeksius  maupun  non  infeksius.  Untuk  linen  infeksius sebelum  diserahkan    ke  bagian  laundri,  semua  linen  dimasukkan  ke  dalam  wadah infeksiius  dan  tertutup  ke  bagian    pencucian    laundri  dan  pengemasan  sesuai  dengan ketentutan yang berlaku  terkait penyelenaraan pengawasan linen (Laundri)
b. Memilki pemisah untuk bagian penerimaan linen kotor dan bersih.
5. Area Kamar Jenazah
Area  ini  merupakan  tempat  penyimpanan  sementara  atau  tempat  pemulasaran  jenazah. Penangananjenazah  probable  maupun  konfirmasi  positif  COVID-19  dialkukan  sesuai tatalaksana COVID-19.
6. Area Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Area ini merupakan area penyimpanan dan pengolahan limbah Rumah Sakit, bagi rumah sakit  yang  akan  menyerahkan  pengolahan  kepada  pihak  ketiga,maka  area  ini  merupakan area penyimpanan sementara (baik limbah padat maupun limbah cair).
7. Penilaian Kesiapan dan Mutu Layanan Rumah Sakit PadaMasa Pandemi COVID-19 Selama  masa  pandemi  COVID-19,  terjadi  relaksasi  terhadap  pelaksanaan  akreditasi  di setiap fasilitas pelayanan kesehatan termasuk  rumah sakit sesuai dengan :
a. Surat  Edaran  Menteri  Kesehatan    No.  HK.02.01/Menkes/455/2020  tentang  Perizinan dan Akreditasi Fasilitas  Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan PadaMasaPandemic COVID-19.
b. Surat Edaran Plt.Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit.
c. Surat Keputusan Direktorat jenderal   Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/I/4405/2020 pada tanggal 27 November 2020 tentang Pedoman Pemantauan  dan Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi COVID-19.
Pemerintah  juga  melakukan  pengembangan  sisten  inovasi  pelayanan  kesehatan  dan penguatan rujukan pada masa pandemi COVID-19 dengan cara:
1. Untuk  mempersingkat  masa  tunggu  pasien  dalm  mendapat  layanan  kesehatan  serta mempermudah  bagi Rumah Sakit dalam mengatur penjadwalan  kunjungan pasien, maka dalammasa  pandemi  COVID-19  diharapkan  tiap  Rumah  sakit  dapat  menerapkan    sistem pendaftaran pasien melalui online. Dalam   aplikasiregistrasi online tersebut pasien  juga dapat diharuskan  mengisi format kajian mandiri COVID-19 untuk mempersingkat proses skrining ketika mengunjungi Rumah sakit.
2. Telemedicine  yaitu  pemberian  pelayanan  kesehatan  jarakjauh  oleh  profesional  kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis,  pengobatan,  pencegahan  penyakit  dan  cidera,  penelitian  dan  evaluasi  dan pendidikan  berkelanjutan    penyedia  layanan  kesehatan  untuk    kepentingan  peningkatan kesehatan  individu  dan  masyarakat.  Pelayanan  telemedicine  terdiri  pelayanan telekonsultasi, tele USG, teleEKG dan tele radiologi.

## KESIMPULAN
1. Pengaturan  tentang  standar  profesi  medis  yang  berlaku  umum  belum  ada.  Belum  adanya standar profesi medis ini sebenarnya merugikan dokter dan pasien karena standar profesi bagi  dokter  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk  mengadakan  pembelaan  diri  atas tindakan medis yang dilakukannya, apalagi praktik kedokteran yang merugikan pasien.
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum di dalam pelayanan kesehatan  terhadap Pasien Covid- 19    Melalui  BPJS  Kesehatan  di  Sumatera  Barat  diatur  dalam  Hak  dan  kewajiban  pasien dalam Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
3. Bentuk  Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Covid-19    harus  memikirkan    langkah  yang  akan  diambil  untuk  tetap  merawat  pasien COVID-19.  Namun  pada  saat  bersamaan  juga  memberikan  pelayanan  kepada  pasien
umum  dengan  resiko  penularan  seminimal  mungkin,  sehingga  disebut  sebagai  balancing act. Untuk ini telah disusun panduan teknis. Tujuan umum disusunnya panduan teknis ini adalah  sebagai  acuan  bagi  pemilik  dan  pengelola  Rumah  Sakit  dalam  menuesuaikan kembali layanan Rumah Sakita pada masa pandemi Covid-19 yang harus diterapkan agat layanan dapat diberikan dengan aman.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali.  1998. Menjelajahi  Kajian  Empiris  terhadap  Hukum .  Yarsif  Watampone. Jakarta.
A. Junaedy Ganie.2011. Hukum Asuransi Indonesia. jakarta. Sinar Grafika Az.  Nasution.  2001. Hukum  Perlindungan  Konsumen, Suatu  Pengantar.  Diadit  Media. Jakarta.
______ 2004. Konsumen dan Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Abdulkadir Muhammad. 2006. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
C.  Tantri  D.  Dan  Sularsi.  1995. Gerakan  Organisasi  Konsumen. Seri  Panduan  Konsumen. Yayasan Konsumen Indonesia-The Asia Foundation. Jakarta.
Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak.  1980. Hukum  Pertanggungan .  Seksi  Hukum  Dagang Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta
HMN  Purwosutjipto.  1996. Pengertian  Pokok-pokok  Hukum  Dagang  Indonesia Bagian  6 Djambatan. Jakarta.
Man Suparman Satrawidjaya. 2003. Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat Berharga. Alumni Bandung
Meriam  Darus  Badruzaman.  1986. Perlindungan  terhadap  Konsumen  Dilihat  dari  Sudut Perjanjian  Baku. Dimua  dalam  hasil  simposium  aspek-aspek  Hukum  Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN. Bina Cipta. Jakarta.
Soerjono Soekanto. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press. Sri Rejeki Hartono. 2008. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta. Sinar Grafika. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang Nomo8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik