## MENILIK PENGUASAAN TANAH PEMUKIMAN RUMAH PELANTAR DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Gansar Khumara 1 , Dian Aries Mujiburohman 2
1, 2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta, Indonesia Email: gansarkhumara@gmail.com & esamujiburohman@stpn.ac.id
Abstract: Land tenure is a key aspect of land ownership. Undoubtedly, everyone wants to fight for the right to land on the land they own. No exception is the fishermen who live in the platform house area in several regions of the Riau Islands Province. Because the house they live in is built on water, there is an ambiguity about the status of control that they have. Because the proof of ownership owned by the fishermen is only based on the title deed issued by the local Village Office. The purpose of writing this article is to determine how the treatment is given to the settlement area of the platform that stands above the water surface by using qualitative methods to then be analyzed inductively. The conclusion of this article is to know the results obtained by fishermen and also some indigenous people living in the settlement area can have the right to land issued by the land office in the Anambas Archipelago Regency, Province of Riau Islands, this is done in order to create legal certainty. valid and valid.

## Keywords: District, Pallhouse, Land Mastery
Abstrak: Penguasaan tanah merupakan aspek utama dalam kepemilikan lahan. Tak diragukan lagi, semua orang ingin  memperjuangkan  hak  atas  tanah  terhadap  lahan  yang  dimilikinya.  Tak  terkecuali  para  nelayan  yang bermukim di kawasan rumah pelantar di beberapa wilayah Provinsi Kepulauan Riau, salah satunya Kabupaten Kepulauan  Anambas.  Dikarenakan  rumah  yang  mereka  tempati  tersebut  dibangun  diatas  air,  maka  timbul ketidakjelasan status penguasaan yang mereka miliki. Lantaran bukti kepemilikan yang dimiliki oleh para nelayan tersebut  hanya  sebatas  berdasar  kepada  alas  hak  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Desa  Tempata.  Maksud  dari penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  perlakuan  yang  diberikan  terhadap  wilayah pemukiman pelantar yang berdiri diatas permukaan air dengan menggunakan metode kualitatif untuk kemudian dianalisis  secara  induktif.  Kesimpulan  dari  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  hasil  yang  didapat  oleh  para nelayan dan juga sebagian masyarakat adat yang menghuni kawasan pemukiman pelantar bisa mempunyai hak atas  tanah  yang  diterbitkan  oleh  kantor  pertanahan  yang  ada  di  Kabupaten  Kepulauan  Anambas,  Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum yang sah dan berlaku.
Kata Kunci: Pemukiman, Rumah Pelantar, Penguasaan Tanah

## A. Pendahuluan
Republik Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dari data terkini, jumlah pulau yang ada di Indonesia mencapai 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) dengan pulau besarnya yakni Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua serta Indonesia  memiliki garis pantai  terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada yakni sepanjang 54.716 km (lima puluh empat ribu tujuh ratus enam belas kilometer) menjadikan sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di daerah pesisir pantai demi memudahkan pekerjaan mereka sebagai nelayan yang bergantung terhadap laut.
Dari 34 (tiga puluh empat) provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau merupakan  provinsi  dengan  wilayahnya  sebanyak  96%  (sembilan  puluh  enam  persen) merupakan  perairan,  menjadikan  Provinsi  Kepulauan  Riau  provinsi  dengan  jumlah  pulau terbanyak nomor 2 (dua) di Indonesia setelah Provinsi Papua Barat. Memiliki pulau sebanyak
1.994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) pulau, dengan jumlah pulau berpenghuni sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) pulau serta termasuk 19 (sembilan belas) pulau sebagai  garda  terdepan  yang  berbatasan  langsung dengan  negara  tetangga  Singapura dan Malaysia.  Dari pulau yang dihuni tersebut, umumnya masyarakat lebih cenderung tinggal di  pulau  besar  di  setiap  kabupaten  atau  kota  yang  ada  di  Provinsi  Kepulauan  Riau. Contohnya:  Pulau  Bintan  sebagai  pulau  utama  bagi  masyarakat  Kota  Tanjungpinang  dan Kabupaten Bintan, Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang sebagai pulau utama bagi masyarakat  Kota  Batam,  Pulau  Lingga  dan  Pulau  Singkep  sebagai  pulau  utama  bagi masyarakat Kabupaten Lingga, Pulau Tanjung Balai dan Pulau Tanjung Batu sebagai pulau utama  bagi  masyarakat  Kabupaten  Karimun,  Pulau  Palmatak  dan  Pulau Tarempa  sebagai pulau  utama  bagi  masyarakat  Kabupaten  Kepulauan  Anambas,  dan  Pulau  Ranai  sebagai pulau utama bagi masyarakat Kabupaten Natuna.
Berdasarkan kondisi geografis tersebut. Sebagian besar masyarakat Provinsi Kepulauan Riau  menggantungkan  hidupnya  kepada  hasil  laut.  Dari  data  yang  dimiliki  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa,  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Provinsi Kepulauan  Riau  tahun  2019,  jumlah  masyarakat  yang  berprofesi  di  sektor  Nelayan  dan Perikanan  berjumlah  53.029  (lima  puluh  tiga  ribu  dua  puluh  sembilan)  jiwa,  jumlah  ini mengungguli  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil,  Petani/Pekebun, Karyawan  Honorer,  Guru  serta  Pedagang.  (Riau,  2020)  Demi  menunjang  kegiatan  untuk memenuhi  kebutuhan  ekonomi  tersebut,  umumnya  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai nelayan membangun rumah tinggal diatas permukaan air untuk kemudian disebut sebagai rumah pelantar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan sebagai nelayan. Sebagai contoh,  dapat  dengan  mudah  turun  ke  laut  kapan  saja  setelah  mengetahui  posisi  air  laut sedang pasang atau tidak, bisa dijadikan tempat tambatan bagi sampan atau perahu nelayan.
Kabupaten  Anambas  merupakan  provinsi  termuda  yang  ada  di  Provinsi  Kepulauan Riau. Memiliki luas wilayah daratan sebesar 590,14 km 2 (lima ratus sembilang puluh koma empat belas meter persegi) dan luas wilayah lautan sebesar 46.033,80 km 2 (empat puluh enam ribu tiga puluh tiga koma delapan puluh meter persegi). Kebiasaan dari para leluhur masih terjaga  hingga  saat  ini  terkait  dalam  melaksanakan  tata  kehidupan  sehari – hari,  seperti melakukan kegiatan diatas  air,  mulai  dari  membangun  rumah  tinggal  diatas air,  memiliki mata  pencaharian  utama  sebagai  nelayan  dan  kegiatan  lainnya  yang  masih  memiliki hubungan dengan permukaan air laut. Hal ini tidak lepas dari kondisi geografis Kabupaten Kepulauan  Anambas  yang  merupakan  daerah  kepulauan  mencakup  238  (dua  ratus  tiga puluh delapan) pulau. Sehingga sangat lumrah apabila sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menggantungkan hidupnya kepada hasil laut (Anambas, 2016)
Berdasarkan sekilas pandang mengenai gambaran umum dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, hal itulah yang kemudian akan menjadi daya tarik dalam pembahasan kali ini. Lantaran apabila dikaitkan dengan konteks ketentuan ilmu agraria yang berlaku, dijelaskan bahwa ruang lingkup ilmu agraria  tidak hanya mengatur tanah  menjadi  daratan  namun  pula  air  serta  ruang  angkasa  sebagaimana  yang  tercantum pada amanat Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) pada pasal 1 ayat (4), ayat (5) serta ayat (6). Intisari berasal ayat tadi berkata bahwa menjadi bagian berasal agraria selain mempunyai permukaan yang kemudian diklaim menggunakan tanah jua memiliki lapisan bawah yakni perairan dan lapisan atas yakni ruang angkasa (Solina et al., 2020)
Berhubungan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia sampai saat ini masalah pada ranah  pertanahan  masih  sering  muncul  bahkan  kerap  menjadi  perhatian  khalayak  ramai, sebagai  contoh  terkait  masalah  jual  beli  pulau  yang  dilakukan  oleh  WNI  (Warga  Negara Indonesia) kepada WNA (Warga Negara Asing), sengketa lahan, konflik wilayah sempadan juga masalah pada saat pembagian sertifikat,  dan problem tentang status kepemilikan hak bagi  rakyat  yang  pemukimannya  berada  di  atas  air  atau  daerah  yang  berbasis  perairan kelautan. informasi atau konflik terkait agraria tersebut lalu menjadi penekanan penulis ada problematik aturan terkait status kepemilikan hak bagi warga di daerah yang wilayahnya di dominasi perairan. Hal tersebut banyak ditemui di Provinsi Kepulauan Riau, disebabkan oleh faktor  sosiologis  penduduk  yang  sudah lama  mendiami daerah  tersebut.  Faktor lain  yang mendukung  masyarakat  tinggal  di  daerah  pesisir  ialah  mata  pencaharian  mayoritas penduduk adalah sebagai nelayan.
Selanjutnya  masyarakat  yang  mendiami  wilayah  pesisir  pulau  umumnya  akan melakukan pembukaan lahan, baik secara individu ataupun berkelompok. Untuk kemudian dijadikan tempat untuk membuka usaha atau untuk tempat tinggal masing-masing sesuai dengan  kebutuhan  dan  kemampuannya  dalam  melakukan  pengelolaan  wilayah  pesisir, selanjutnya dalam hal pengelolaan dimaksud akan berlangsung secara terus menerus hingga turun-temurun.  Dari  pengelolaan  tersebut  pastinya  akan  menimbulkan  hubungan  yang konkret antara manusia dengan tanah, sehingga dapat disimpulkan dari hubungan antara manusia dengan pengelolaan tanahnya dapat menjadi titik awal munculnya hak atas tanah.
Lalu  untuk  bisa  melakukan  klaim  atas  kepemilikan  tanah  tadi,  diperlukan  bukti kepemilikan  tanah  secara  tertulis  yang  mengungkapkan  bahwa  adanya  keterkaitan  antara korelasi aturan antara tanah dengan pemilik yang menguasainya untuk kemudian disebut dengan  alas  hak.  Ketika  sudah  muncul  alas  hak,  maka  tanah  yang  didiami  tersebut  telah dibenarkan  dimiliki  oleh  yang  menguasainya,  baik  dalam  artian  kepunyaan  ataupun kepemilikan. Warga juga mengartikan kepemilikan tersebut sebagai suatu klaim yang dapat diperuntukkan oleh masyarakat atau negara, oleh lembaga adat, dan kesepakatan hukum.
Kepemilikan  juga  dapat  diartikan  jaminan  suatu  hak  yang  bersifat  asasi,  karena kepemilikan  mewujudkan  alam  fundamental  manusia  yang  termasuk  dalam  suatu  hak alamiah. Namun, kendati telah memiliki alas hak dengan pengolahan nyata dan penguasaan secara fisik sebagai bukti kepemilikan atas tanah pada suatu pulau, namun tidak langsung memberikan hak untuk menguasai secara penuh. Disebabkan oleh karena keberadaan pulau yang harus memperhatikan aspek yang menjadi ruang lingkup keberadaan karena memiliki arti strategis dalam mendongkrak perekonomian, seperti aspek politik dan keamanan, tidak hanya dari aspek kepentingan pribadi penghuninya (NOOR & MH, 2014). Kepemilikan tanah dibuktikan dengan sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak yang berupa buku tanah dan surat  ukur  yang  telah  disatukan.  Sertipikat  merupakan  produk  akhir  dari  semua  proses pendaftaran tanah
Terutama bentuk dan sifat kawasan pemukiman dan perkotaan daerah pesisir harus menjadi  bagian  terpadu  dari  proses  dan  tidak  boleh  berbenturan  dengannya  fenomena ekologi  pantai  yang  terjadi  pada  umumnya.  Hal  utama  adalah  meningkatnya  permintaan permukiman,  tuntutan  penataan  ruang  permukiman  kawasan  pesisir  secara  terpadu  dan ramah  terhadap  lingkungan.  Penataan  permukiman  kawasan  pesisir  yang  semrawut  dan
tidak terpadu dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan: erosi, sedimentasi, polusi dan bencana banjir (Nugroho, 2012).
Peraturan yang mengatur terkait penggunaan tanah yang ada di daerah pesisir pulau biasanya mengacu kepada peraturan dominasi serta penggunaan tanah di atas permukaan bumi,  yakni  untuk  mencapai  kepentingan  pemerintah  dan  juga  kepentingan  masyarakat. Dalam artian kepentingan rakyat yang dimaksud adalah terkait hak-hak yang bisa diberi oleh Negara  kepada  masyarakat  atas  objek  tanah  tertentu  yang  berapa  pada  suatu  pulau.  Hak dasar itu merupakan kondisi dimana harus tersedianya kondisi dalam kehidupan baik secara perorangan maupun per kelompok. Hak tersebut guna mewujudkan keadilan terkait nilai- nilai  pertanahan,  karena  nilai  pertanahan  merupakan  sumber  utama  kemakmuran,  yang mana kepemilikannya menjadi parameter utama dari keadilan.
Menyangkut  problem  pertanahan  yang  dianggap  sebagai  sumber-sumber  primer kesejahteraan dan menjadi indikator penting dari keadilan dalam Pasal 33 ayat  3 Undang- Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.  Oleh  sebab  itu,  semua  bagian  atas  bumi  yang  ada  di  wilayah  Indonesia,  pada hakikatnya bisa diberikan hak-hak atas tanah kepada setiap warga negara Indonesia sesuai dengan  hakikat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Termasuk  di  dalamnya daerah yang berada di kepulauan atau merupakan pulau atau pulau-pulau kecil yang ada di sepanjang kepulauan Nusantara.
Wilayah  dengan  dominasi  hamparan  kepulauan  memiliki  sifat  spesial  apabila  di sandingkan  dengan  wilayah  lain  pada  umumnya.  Oleh  sebab  itu  terkait  legalitas  status kepemilikan  hak  terhadap  permukiman  di  atas  air  seharusnya  perlu  untuk  ditata  secara spesifik  oleh  lembaga  negara  pembentuk  peraturan  sehingga,  secara  umum  perlu dimasukkan  ke  dalam  RUU  Kepulauan.  Hal  ini  tidak  diatur  di  dalam  RUU  Pertanahan lantaran dicap sudah selesai sembari proses pembahasan untuk kemudian dilakukan proses pengesahan.  Di  lain  sisi,  jika  dimasukkan  kedalam  RUU  Pertanahan  maka  akan  timbul ketimpangan kebijakan sehingga dikhawatirkan akan menyalahi kebijakan 7 wilayah yang termasuk wilayah kepulauan (Solina et al., 2020)
Dalam artikel ini memiliki batasan masalah yang akan dibahas, yaitu membahas terkait pemberian hak atas tanah masyarakat adat yang berbatasan dengan pantai dan pulau serta landasan  hukum  pemberian  hak  atas  tanah  bagi  pemukiman  pelantar.  Tujuan  penulisan artikel  ini  adalah  agar dapat mengetahui  dan  menambah  pemahaman  terhadap peraturan yang  berkenaan  dengan  aspek  hukum  pemberian  hak  atas  tanah  bagi  masyarakat  pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi eksistensi masyarakat. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah apa saja landasan hukum yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam pemberian hak wilayah pesisir dan pulau terhadap masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

## B. Metode
Jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan artikel ini ialah penelitian yang bersifat yuridis – normatif,  yakni  mempelajari  hukum  dari  berbagai  sisi,  antara  lain:  sisi  teori,  sisi sejarah dan perkembangan, sisi filosofis, sisi perbandingan hukum, struktur serta komposisi, ruang lingkup serta bahan, konsistensi, ilustrasi umum, dan penjelasan rinci dari pasal demi
pasal.  Merupakan  penelitian  normatif  hukum  untuk  diteliti.  Berdasarkan  fakta  bahwa penyidikan ini merupakan penyidikan hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam  penyidikan  ini  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis seperti  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  terkait  dengan  penelitian  guna keperluan  untuk  melengkapi  informasi  yang  dalam  penulisan  artikel  ini.  Bahan  hukum sekunder,  yakni  bahan  yang  tidak  ada  ikatan  hukum  secara  yuridis,  seperti  buku-buku literatur,  makalah  ilmiah,  dan  jurnal-jurnal  yang  berkaitan  dengan  informasi  yang dibutuhkan dalam penelitian artikel ini. Bahan hukum tersier, yakni bahan – bahan merujuk daripada suatu sumber seperti: KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), artikel serta berita dari internet dengan sumber yang terpercaya.

## C. Hasil dan Pembahasan
Masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  pesisir  pantai  atau  pulau-pulau  kecil  dimana sebagian besar wilayahnya berupa perairan dangkal, umumnya membangun tempat tinggal berupa rumah diatas permukaan air untuk kemudian disebut sebagai rumah pelantar dan membentuk sebuah pemukiman. Daerah pesisir dan pantai mempunyai peranan penting bagi masyarakat, karena masyarakat melakukan ragam aktivitas setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan diatas laut serta dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Wilayah pesisir merupakan wilayah dimana terjadinya peralihan ekosistem  darat  ke  laut  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  perubahan.  Wilayah  pesisir mencakup daerah ke bagian arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut ditarik dari garis terluar pantai  yang  dipengaruhi  oleh  proses  alam  yang  terjadi  di  darat  ataupun  yang  timbul disebabkan  oleh  aktivitas  masyarakat  yang  merusaki  ekosistem  laut,  dan  menuju  bagian daratan  ditarik  dari  garis  pantai  masih  terdapat  gedung-gedung  fasilitas  umum  serta pemukiman masyarakat yang masih dipengaruhi oleh sifat – sifat laut seperti pasang surut air laut (NASUTION, 2011)
Daerah  pantai  adalah  wilayah  daratan  yang  bersempadan  langsung  dengan  air  laut ketika terjadi air pasang surut dari titik terendah. Sementara itu daerah pesisir adalah bagian daratan diantara batas air laut ketika pasang surut di titik terendah sampai ketika pasang naik pada titik tertinggi. Kawasan pesisir menurut hukumnya terbuka untuk umum, meskipun ada sebagian yang telah dikuasai sepihak. Pada dasarnya, daerah pantai dan pesisir dimiliki oleh negara yang berarti dalam pemanfaatan sewajarnya  dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Sehingga dalam upaya melaksanakan pemanfaatannya diperlukan koordinasi untuk merencanakan,  melakukan  pemanfaatan,  melakukan  pengawasan,  serta  dengan pengendalian  sumber  daya  pesisir  pantai  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem laut dan darat serta kolaborasi antara ilmu pengetahuan  dan  pengelolaan  manajemen  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat (Pujiwati et al., 2020)
Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  kiranya  perlu  berkolaborasi  untuk melakukan  pengembangan  tindakan  yang  tinggi  dalam  menjalankan  peraturan  di  daerah pesisir  dan  pantai  sehingga  tidak  terjadi  kerusakan  oleh  karena  hal  yang  tidak  disengaja maupun  ketidaktahuan.  Pemerintah  pusat  dan  daerah  dapat  mengambil  kebijakan  bahwa yang  harus  dipatuhi  oleh  masyarakat  bilamana  ingin  melakukan  tindakan  di  area  pesisir
pantai kiranya untuk bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di dalam peraturan. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini kerap menimbulkan problematik terkait status penguasaan  tanah  yang  pada  praktiknya  dimanfaatkan  untuk  dibangun  tempat  tinggal, untuk  area  yang  berada  pada  sebelah  daratan  yang  sama  sekali  tidak  terpengaruh  oleh pasang  surut  air  laut  telah  diatur  oleh  UUPA  dan  peraturan  perundang-undangan  yang terkait.
Berbeda  pula  perlakuan  terhadap  daerah  di  kawasan  pesisir  pantai  yang  tidak terpengaruh  oleh  pasang  surut  air  laut  sehingga  dapat  terjadi  pergerakan  yang  tidak  ter prediksi sebelumnya sehingga memunculkan ketidakpastian akan lahan tersebut, di dalam UUPA pun tidak diatur secara  menjurus terkait kejelasan penguasaan  lahan pada wilayah pantai  dan  pesisir.  Penguasaan  lahan  di  kawasan  pesisir  pantai  dapat  ditemui  di  banyak daerah, salah satunya Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan,  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  yang  mana  pada  daerah  pesisir  dan  pantainya digunakan  oleh  masyarakat  setempat  untuk  membangun  fondasi  rumah  dan  bangunan – bangunan  fasilitas  umum  yang  kemudian  disebut  sebagai  rumah  pelantar.  Pemukiman rumah pelantar ini biasanya telah dihuni sejak lama bahkan sudah turun – temurun, hanya sebagian  kecil  yang  merupakan  warga  pendatang.  Pembangunan  pemukiman  rumah pelantar  ini  lazimnya  didorong  oleh  faktor  mata  pencaharian  masyarakat  yang  berprofesi sebagai  nelayan  dengan  alasan  agar  lebih  dekat  dengan  sampan  atau  perahu  yang  biasa disebut  oleh  masyarakat  sebagai  pompong.  Karena  biasanya  setiap  rumah  pelantar  pasti memiliki dermaga sebagai tempat tambatan perahu.
Status penguasaan tanah yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk hanyalah sebatas Alas  Hak  yang  dikeluarkan  Kantor  Desa  setempat  dengan  dibubuhi  tanda  tangan  Kepala Desa yang menjabat. Mujiburohman at al, (2014) menyebutkan alas hak tersebut disebut Surat Keterangan  Tanah  (SKT).  SKT  masih  belum  mempunyai  kejelasan  hukum  yang  jelas  dan sesuai, sehingga status penguasaan tanah masih belum ”sah” sesuai dengan peraturan yang berlaku,  yang  mana  bukti  kepemilikan  tertinggi  hanya  dapat  diterbitkan  oleh  Kantor Pertanahan  daerah  setempat.  Kepala  Desa  tidak  memiliki kekuasaan  untuk  mengeluarkan bukti  kepemilikan  tersebut  dalam  bentuk  sedemikian  rupa  karena  telah  melewati  batas kekuasaan  yang  dimilikinya.  Adapun  alas  hak  yang diterbitkan  oleh  kantor  desa  tersebut masih belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Seharusnya bukti kepemilikan akan lebih baik bila diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas juga untuk mengurangi terjadinya konflik di kemudian hari. Masyarakat desa yang membangun rumah tinggal atau bangunan lainnya seharusnya menerbitkan  Izin  Lokasi  terlebih  dahulu.  Izin  lokasi  guna  memanfaatkan  area  secara berkelanjutan  meliputi  wilayah  perairan  pesisir  yang  mencakup  permukaan  laut  sampai dengan luasan waktu tertentu dan diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat yang  memanfaatkan  wilayah  pesisir  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari – hari.  Karena memang  berdasarkan  hasil  tinjauan  sebagian  besar  yang  memanfaatkan  wilayah  pesisir pantai termasuk ke dalam golongan masyarakat adat, masyarakat lokal dan didominasi oleh masyarakat tradisional. Masyarakat tersebut masuk ke dalam golongan tradisional lantaran dalam  praktik  kehidupan  sehari – hari  masih  menjalankan  berdasarkan  kebiasaan  dari warisan leluhur yang masih diterima di lingkup masyarakat umum (Eldi, 2020)
Untuk  mendapat  Izin  Lokasi  Perairan,  masyarakat  harus  memenuhi  syarat  yang terdapat  dalam  Pasal  42  Peraturan  Menteri  KKP  RI  yang  berbunyi  masyarakat  tempatan dimaksud  harus berprofesi pokok sebagai nelayan dengan dibuktikan memiliki alat tangkap statis  atau  memiliki  penghasilan  sehari – hari  tidak  lebih  dari  upah  minimum  provinsi, pembudidaya ikan juga wajib dibuktikan dengan telah bertempat tinggal di daerah pesisir paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau paling sedikit 10 tahun apabila dilakukan dalam jangka waktu tidak berturut-turut.
Kepala  Desa  Pesisir  Timur  mengatakan  bahwa  pemukiman  pelantar  di  Desa  Pesisir Timur belum memiliki Izin Lokasi Perairan, bahkan tidak mengetahui terkait pemanfaatan ruang yang dimiliki pemukiman tersebut. Pemukiman tersebut hanya memiliki alas hak atau surat  keterangan  jual  beli.  Sehingga  bukti  penguasaan  tanah  yang  ada  masih  belum memberikan  jaminan  hukum  yang  kuat  bilamana  di  kemudian  hari  timbul  konflik  dan masalah. Namun, berbeda dengan yang terjadi pada kondisi di lapangan, ternyata terdapat rumah  pelantar  yang  telah  mempunyai  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  yang  diterbitkan  oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Anambas berdasarkan pengajuan dengan melampirkan alas hak yang sebelumnya diterbitkan oleh Kantor Desa untuk kemudian ditingkatkan statusnya menjadi  SHM.  Peningkatan  status  bukti  kepemilikan  tersebut  harus  dibuktikan  dengan catatan  rumah  pelantar  tersebut  masih  menjadi  tempat  tinggal  dan  terdapat  jalan penghubung  antara  rumah  pelantar  tersebut  dengan  daratan  serta  pengakuan  daripada tetangga bersebelahan atau bisa juga dibuktikan apabila telah lebih dari 30 tahun mendiami rumah pelantar tersebut tanpa ada konflik yang terjadi.
Namun sekarang pengajuan alas hak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak  Milik  sudah  tidak  berlaku  lagi.  Andesta  D,  (2020)    mengatakan  menuturkan  bahwa hakikatnya wilayah daerah pesisir dan kawasan pantai adalah milik negara sehingga tidak dapat  dilakukan  penguasaan  secara  pribadi  juga  dengan  pemberian  SHM  tersebut berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. Beliau menambahkan, saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Anambas hanya akan mengeluarkan sertifikat dengan jangka waktu tertentu terhadap kawasan pemukiman rumah pelantar. Contoh produknya seperti Sertifikat Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  atau  Sertifikat  Hak  Pakai  (HP).  Hal  ini  pun  tetap  harus memenuhi  syarat  diantaranya  rumah  pelantar  tersebut  memang  dipakai  sebagai  tempat tinggal oleh penduduk tempatan dibuktikan dengan kepemilikan alas hak yang dikeluarkan dari  Kantor  Desa.  Sertifikat  Berjangka  Waktu  ini  umumnya  terdapat  masa  berlaku  yang bervariasi, mulai dari 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Sebelum diterbitkan, Kantor Pertanahan akan melakukan  tindakan meninjau lokasi di lapang untuk melakukan proses pengukuran bidang bangunan dan juga batas – batas dari bangunan tersebut untuk kemudian menjadi data yang akan di input ke dalam surat ukur.
Bangunan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan masyarakat, bangunan pelabuhan atau dermaga sebagai sarana transportasi masyarakat, bangunan tower atau mercusuar sebagai fungsi penjagaan keselamatan pengunjung pantai, bangunan tempat tinggal  masyarakat adat, masyarakat  lokal, atau masyarakat  yang  secara  turun – temurun sudah mendiami wilayah tersebut, bangunan pembangkit tenaga listrik, sebagai sarana yang dapat menunjang aktivitas masyarakat. Pemberian hak tersebut juga harus memperhatikan beberapa  hal  yang  menjadi  pertimbangan  di  wilayah  perairan  dan  pesisir,  diantaranya: Masuk ke dalam program strategis negara, merupakan kepentingan umum, sehingga dapat
memberi  manfaat kepada khalayak  ramai, merupakan  permukiman  diatas  air  bagi  warga, sebagai sarana tempat tinggal sehari – hari, merupakan daerah dengan potensi wisata, sebagai jembatan pendorong ekonomi warga sekitar.
Seharusnya  yang  bisa  mendapatkan  hak  atas  tanah  adalah  masyarakat  adat  atau penduduk lokal yang secara turun-temurun telah mendiami daerah tersebut. Namun dalam pelaksanaan di  lapangan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Anambas  tidak mensyaratkan  hal tersebut untuk dapat mengajukan sertifikat berjangka waktu seperti HGB dan Hak Pakai. Hal ini tentu saja membawa kabar gembira bagi para penduduk pendatang ataupun penduduk lokal  yang  belum  lama  tinggal  di  daerah  pesisir  pantai  tersebut,  karena  tetap  dapat mengajukan sertifikat berjangka waktu dengan syarat rumah yang menjadi tempat tinggal telah dibangun bangunan dan pelantar nya dengan dibuktikan oleh penguasaan berupa alas hak yang diterbitkan oleh Kepala Desa melalui Kantor Desa setempat.
Penguasaan tanah di daerah pesisir pantai yang kemudian dijadikan rumah pelantar ini tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang – undangan  yang  berlaku  lantaran  seharusnya perlakuan yang diberikan terhadap warga pendatang atau masyarakat tempatan yang tidak secara turun menurun mendiami daerah pesisir pantai dalam melakukan upaya pemanfaatan untuk dijadikan tempat tinggal seharusnya hanya diberikan sebatas izin lokasi bukan berupa alas  hak  apalagi  sampai  ke  dalam  penerbitan  sertifikat  berjangka  waktu  tertentu  yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Masyarakat di Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten  Kepulauan  Anambas  tergolong  ke  dalam  Masyarakat  Hukum  Adat,  yakni sekumpulan masyarakat yang telah sejak lama sebagai satu kesatuan bermukim di tempat yang sama hingga membentuk kelompok masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama berdasarkan adanya ikatan keturunan nenek moyang, kesatuan berdasar daerah yang sama, memiliki  sistem  pemerintahan  berlandaskan  hukum  adat  sebagaimana  ketentuan  yang berlaku. Masyarakat Desa Pesisir Timur telah mendiami daerah pantai dan pesisir sebelum timbulnya zonasi juga masyarakat tersebut telah tinggal dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun, sehingga kewajiban untuk memiliki izin lokasi tidak diberlakukan kepada masyarakat yang  tergolong  ke  dalam  masyarakat  hukum  adat  tersebut.  Sehingga  pada  akhirnya perlakuan yang diberikan terhadap masyarakat hukum adat Desa Pesisir Timur berhak untuk mendapatkan status kejelasan atas wilayahnya, yang juga di dasari pada konstruksi rumah pelantar  yang  pada  proses  pembangunannya  pancang  rumah  tersebut  telah  menancap dengan tanah yang ada di dasar laut dan juga statis maka dapat diterbitkan hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu status penguasaan tanah di kawasan pesisir pantai  yang  dijadikan  pemukiman  (rumah  pelantar)  di  Kabupaten  Kepulauan  Anambas masih  belum  berlandaskan  kekuatan  hukum  yang  jelas  lantaran  masih  terdapat ketidaksesuaian dalam hal peruntukan dan proses pemberian izinnya.

## Status Permukiman Rumah Pelantar yang Menjamin Kepastian Hukum
Melaju pesatnya pertumbuhan masyarakat pada setiap tahun,  diiringi meningkatnya kebutuhan  lahan  untuk  dijadikan  sebagai  tempat  tinggal.  Tentunya  disebabkan  karena tempat  tinggal  merupakan  salah  satu  dari  kebutuhan  pokok  yang  harus  dipenuhi  setiap individu guna berlindung dari terik panas matahari serta sebagai tempat untuk beristirahat di  malam  hari  setelah  lelah  melakukan  aktivitas  seharian.  Berdasarkan  hasil  proyeksi
penduduk tahun 2017, masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 41.412 (empat puluh  satu  ribu  empat  ratus  dua  belas  jiwa)  dengan  populasi  terbanyak  ada  di  Pulau Palmatak.  Jumlah ini meningkat sebanyak 1,20% dari hasil proyeksi tahun 2016. Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri memiliki luas wilayah perairan 10 kali lipat lebih luas dari total jumlah  luas  wilayah  daratan.  Hal  ini  yang  kemudian  menimbulkan  dampak  kurang tersedianya lahan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal yang akan dibangun di wilayah daratan. Oleh sebab itu masyarakat mulai memutar otak untuk mencari alternatif lain untuk memenuhi  kebutuhan  memiliki  rumah  tinggal.  Kemudian  muncullah  gagasan  untuk membangun  rumah  dengan  memanfaatkan  kawasan  pesisir  pantai  untuk  kemudian masyarakat Anambas pada umumnya dengan sebutan Permukiman Rumah Pelantar.
Pada awalnya, pembangunan rumah tinggal di kawasan pesisir dan kawasan pantai ini akan menimbulkan bahaya terkait pencemaran ekosistem biota – biota laut yang disebabkan karena  jarak  antara  satu  rumah  pelantar  dengan  rumah  pelantar  lainnya  cukup  padat sehingga dapat terjadi pencemaran air laut yang disebabkan oleh limbah hasil rumah tangga. Jadi  semakin  banyak  rumah  tangga di  kawasan  permukiman  pelantar,  maka  wilayah  laut akan  semakin  sulit  dikendalikan  kelestariannya,  termasuk  dengan  terumbu  karang  serta fauna  di  dalamnya.  Sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Kepulauan Anambas,  bahwa  pengambilan  kebijakan  untuk  mengoptimalisasikan  potensi  serta pengembangan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil dengan melakukan penataan pada kawasan  permukiman,  pelabuhan  dan  industri,  kawasan  hutan  lindung  sehingga  tetap terjaga keseimbangan dalam upaya untuk melakukan pengembangan kawasan.
Status penggunaan tanah dari kawasan rumah pelantar yaitu alas hak yang diterbitkan oleh  Kepala  Desa  melalui  Kantor  Desa  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat,  sehingga kepastian hukumnya masih diragukan. Karena tidak kuatnya kekuatan hukum yang dimiliki oleh alas hak, di kemudian hari bisa saja terjadi sengketa lahan atau bahkan bisa menjurus ke arah  penggusuran  terhadap  kawasan  daerah  permukiman  rumah  pelantar.  Permukiman rumah pelantar di Desa Pesisir Timur dapat dikatakan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas  disebabkan  pada  proses  pelaksanaannya  masih  bertentangan  dengan  peraturan perundang – undangan  yang  berlaku.  Status  penguasaan  masyarakat  Desa  Pesisir  Timur yang  hanya  berupa  alas  hak  masih  belum  dapat  menjamin  keamanan  pemegang  bukti kepemilikan tersebut. Hal ini didorong masih kurangnya izin lokasi yang belum dimiliki oleh masyarakat Desa Pesisir Timur. Untuk dapat diberikan Hak Atas Tanahnya, masyarakat Desa Pesisir Timur harus memperhatikan beberapa syarat, diantaranya:
a. Diperuntukkan sesuai dengan rencana pembangunan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten atau kota, dan juga harus sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir.
b. Telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
c. Telah  memenuhi  ketentuan – ketentuan  terkait  perizinan  dari  instansi – instansi terkait.
Berdasarkan  persyaratan  yang  menjadi  ketentuan  tersebut,  yang  harus  dilakukan Kepala Desa adalah tidak memberikan bukti kepemilikan berupa alas hak kepada masyarakat yang  ingin melakukan  pemanfaatan di dalam daerah  pesisir  dan  pantai.  Yang  semestinya dilakukan  adalah  dengan  memberikan  rekomendasi  kepada  masyarakat  yang  ingin
memanfaatkan atau mengolah daerah tempat tinggal berupa rumah pelantar untuk membuat bukti penguasaan agar seterusnya dapat disampaikan kepada pemimpin daerah dalam hal ini seorang Bupati untuk kemudian dikaji dan apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang  berlaku  maka  kepada  masyarakat  lokal  tersebut  dapat  diberikan  izin  lokasi  sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pemberian dan penetapan alas hak yang diberikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat yang melakukan pemanfaatan wilayah pesisir adalah untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  dapat  juga  dilakukan  pendaftaran  tanah  yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak lainnya yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang berlaku.
Disamping  itu,  Pemerintah  juga  melakukan  cara – cara  agar  masyarakat  yang memanfaatkan  kawasan  pesisir  dan  kawasan  pantai  lebih  mudah  dalam  mendapatkan kepastian  hukum.  Agar  menghasilkan  kepastian  hukum  bagi  permukiman  pelantar  yang dimiliki masyarakat adat juga masyarakat lokal yang telah tinggal secara turun – temurun dan  memiliki  bangunan  rumah  di  kawasan  tersebut,  maka  langkah  awal  yang  dilakukan adalah dengan memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan permohonan  hak  atas  tanah  kepada  Kantor  Pertanahan  dalam  hal  ini  Kantor  Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai pihak penyelenggara yang berwenang menerbitkan hak atas tanah sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 5 Permen ATR/BPN No. 17 Tahun  2016  mengenai  Penataan  Pertanahan  di  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau – Pulau  Kecil. Apabila  hal  ini  diterapkan  sebagaimana  urutan  peraturan  yang  berlaku,  tentunya  besar harapan  seluruh  masyarakat  di  kawasan  pesisir  dan  kawasan  pantai  dapat  menguasai tanahnya secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Menurut  masyarakat  Desa  Pesisir  Timur  yang  telah  memiliki  alas  hak  atau  surat keterangan kepemilikan yang diterbitkan oleh Kepala Desa melalui Kantor Desa, sebaiknya bukti  kepemilikan  tersebut  diubah  bentuk  penguasaannya  sesuai  dengan  peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan dibantu oleh petugas yang berwajib. Dan kepada masyarakat  yang  telah  memiliki  bukti  kepemilikan  berupa  Sertifikat  Berjangka  Waktu panjang  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kepulauan  Anambas, masyarakat tersebut memiliki tugas untuk menjaga dan memeliharanya tanahnya, merawat tanda – tanda  batasnya,  karena  dari  masyarakat  inilah  yang  telah  menjadi  contoh  untuk kemudian mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam  jangka  waktu  yang  telah ditetapkan untuk kemudian digunakan sebagaimana hak atas tanah yang telah diterima kepadanya.
Ilmu mengenai status kepemilikan tanah serta pembatasan penguasaan terhadap tanah untuk  wilayah  pesisir  dan  pantai  kiranya  akan  menjadi  hal  yang  penting  apabila  akan dilangsungkan pengelolaan secara berkelanjutan. Namun, penataan serta pengelolaan juga harus  menjadi  pantauan  penting  pemerintah  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  untuk  melakukan  penertiban  apabila  terjadi  pelanggaran  serta  menangani permasalahan  terkait  proyek  tempat  tinggal  di  kawasan  pantai  dan  kawasan  pesisir  yang pastinya akan memberikan kepastian mengenai status penguasaan tanah di dalamnya.

## D. KESIMPULAN
Kedudukan  penguasaan  tanah  yang  diperoleh  masyarakat  Desa  Pesisir  Timur, Kecamatan  Siantan,  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  masih  belum  terjadi  sinkronisasi
dengan  peraturan  perundang  -undangan  yang  berlaku  saat  ini,  yang  seharusnya  adalah perlakuan terhadap masyarakat lokal, masyarakat adat ataupun masyarakat pendatang yang baru mendiami daerah tersebut dan belum bisa dikategorikan ke dalam spesifikasi tinggal secara  turun  menurun.  Kepada  kategori  masyarakat  tersebut  seharusnya  hanya  dapat diberikan berupa izin lokasi saja bukan hak penguasaan atas tanah, baik yang berbentuk Hak Milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Pakai. Kendati demikian kepada masyarakat adat, masyarakat lokal ataupun masyarakat tradisional yang telah tinggal secara turun – temurun, tetap  dapat mengajukan area  lahan  nya untuk  kemudian  ditingkatkan  status  nya  menjadi sertifikat  dengan  jangka  waktu  tertentu  mulai  dari  10  sampai  dengan  30  tahun,  seperti Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  dan  Sertifikat  Hak  Pakai  untuk  kemudian  diterbitkan  oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Anambas.

## Daftar Pustaka
Eldi,  E.  (2020).  Landasan  Hukum  Pemberian  Hak  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau  terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Inovasi Penelitian , 1 (4), 695-706. Aslan  Noor,  S.  H.,  &  MH,  C.  (2014).  Hak  Atas  Tanah  Ulayat  Menurut  Tiga  Versi  Hukum Tanah Nasional. Media Justitia Nusantara , 7 (1), 107-127.
Mujiburohman,  D.  A.  (2021).  Transformasi  dari  Kertas  ke  Elektronik:  Telaah  Yuridis  dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 7(1), 57-67. Mujiburohman,  D.  A.,  Arianto,  T.,  &  Riyadi,  R.  (2014).  Kajian  Yuridis  Tumpang  Tindih Pemilikan  Tanah  Di  Kabupaten  Kampar  Provinsi  Riau.  Hasil  Penelitian  Strategis Sekolah Tinggi Pertanahan, Yogyakarta.
Pujiwati, Y., Imami, A. A. D., & Maesha, A. (2020).  Status Penguasaan Tanah Di Kawasan Pantai  Dan  Pesisir  Yang  Dijadikan  Kawasan  Permukiman  Rumah  Pelantar  Di Kabupaten Kepulauan Anambas. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2).
Nugroho, T., Riyadi, R., Arianto, T., & Sukayadi, S. (2012). Tinjauan Normatif Dan Dampak Sosial-Ekonomi Pemberian Hak Atas Tanah Di Kawasan Perairan Pantai Pulau Bintan Kepulauan Riau.
Solina,  E.,  Efritadewi,  A.,  Sari,  R.  K.,  &  Widiyani,  H.  (2019).  Kebijakan  Badan  Pertanahan Nasional  Kota  Tanjungpinang  Dalam  Mengeluarkan  Sertifikat  Hak  Kepemilikan Terhadap Permukiman Di Atas Air. Jurnal Selat , 7(1), 19-37.
Juliani Libertina Nasution (2010). Hak Kepemilikan Dan Penguasaan Atas Tanah Di Wilayah Pulau Batam (Studi : Di Pulau Sekikir Dan Pulau Bulat) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  (2016).  Profil  Selayang  Pandang  Kabupaten Kepulauan Anambas. Diakses pada tanggal 25 Januari 2022 dari https://anambaskab.go.id/profil-kabupaten-kepulauan-anambas
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (2020). Tentang Provinsi Kepulauan Riau. Diakses pada tanggal 25 Januari 2022 dari https://kepriprov.go.id/home/tentang Andesta D. (2020) Komunikasi Pribadi