## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2642/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat
Sulhan Hadi 1 , Alfian Eikman 2 , Amil 3
1,2 3 Universitas Muhammadiyah Mataram Article Info ABSTRAK Article history: Diterima 21 August 2021 Terbit 21 November 2021 Penelitian ini didasari oleh keingintahuan penulis tentang dampak wadah Covid 19 terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat adalah Kabupaten yang sangat mengandalkan sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam dalam  hal  penerimaan  pendapatan  Daerah  setelah  sektor  pertanian.  Dalam  penelitian  ini penulis  mendapatkan  bahwa  sumbangan  pajak  dari  sektor  hotel  dan  restorant  menjadi penyumbang  terbesar  PAD  (pendapatan  Asli  Daerah)  dibandingkan  dengan  sektor-sektor lainnya.  Akan  tetapi  pada  tahun  2020  dimana  virus  Corona  sudah  terdeteksi  masuk  ke wilayah  Indonesia  dan  Pulau  Lombok  Khususnya,  penerimaan  dari  sektor  ini  mengalami penurunan  yang  cukup  signifikan.  Kedepannya  Pemerintah  Kab.Lombok  Barat  harus  bisa mencari sumber-sumber pendapatan yang lain dan jangan terlalu tergantung pada pariwisata, ,  karena  menurut  temuan  peneliti  sifat  sektor  pariwisata    ini  sangatlah  sensitif  terhadap berbagai isu seperti  isu  keamanan dan  kenyamanan, sedikit saja isu keamanan  yang  kurang baik maka akan langsung membuat sektor pariwisata ini terpukul.  Kalau kita cermati dalam kurun waktu empat tahun ini, sektor pariwisata di Pulau Lombok telah dua kali mendapatkan pukulan  telak  ,yang  pertama  pada  tahun  2018  terjadi  gempa  yang  membuat  sektor  ini lumpuh,  yang  kedua  pada  tahun  2020  karena  virus  Corona,  perlu  ada  upaya-upaya pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat  untuk  mencari  penerimaan-penerimaan  pajak  baru selain hotel dan Restorant.
Kata Kunci : PAD,Kontribusi,Pajak  Hotel,Pajak Restorant,Lombok Barat,Covid 19
Article Info
Abstract Article history: Received 21 August 2021 Publish 21 November 2021 This  research  is  about  the  impact  of  the  Covid  19  container  on  hotel  and  restaurant  tax receipts in West Lombok Regency. West Lombok Regency is a Regency that relies heavily on  the  tourism  sector  as  a  mainstay  sector  in  terms  of  receiving  regional  income  after  the agricultural  sector.  In  this  study,  the  authors  found  that  the  tax  contribution  from  the  hotel and restaurant sector is the largest contributor to PAD (Regional Original Income) compared to other sectors. However, in 2020 where the Corona virus has been detected in Indonesia and Lombok  Island  in  particular,  revenue  from  this  sector  has  decreased  significantly.  In  the future, the  West Lombok Regency Government should be able to  look for  other sources  of income and not be too dependent on tourism, because according to the findings of researchers the  nature  of  the  tourism  sector  is  very  sensitive  to  various  issues  such  as  security  and comfort  issues,  even  a  few  security  issues  are  not  good  then  will  immediately  make  the tourism  sector  hit.  If  we  look  at  the  past  four  years,  the  tourism  sector  on  the  island  of Lombok has twice been hit hard, the first in 2018 an earthquake that paralyzed this sector, the second in 2020 due to the Corona virus, government efforts need to be made West Lombok Regency to seek new tax receipts other than hotels and restaurants.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Sulhan Hadi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Mataram Email: Sulhanhadi1212@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang
Pembangunan  di  suatu  daerah  dimaksudkan  untuk  membangun  masyarakat  seutuhnya, untuk  itu  diharapkan  pembangunan  tersebut  tidak  hanya  mengejar  kemajuan  daerah  saja,  akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual.
Pembangunan  Nasional  dan  Pembangunan  Daerah  sesungguhnya  menjadi  tanggung  jawab warga  negara  dan  masyarakatnya.  Kaitannya  dengan  pembangunan  daerah  dalam rangka  otonomi daerah,  pendapatan  daerah  menjadi  sangat  penting  karena  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  dan kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  pembangunan  daerah  yang  serasi  dan  terpadu  disertai perencanaan  pembangunan  yang  baik,  efisien  dan  efektif  maka  akan  tercipta  kemandirian  daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.
Pelaksanaan  pembangunan  di  daerah  sangat  tergantung  dari  pendapatan  asli  daerah  serta pengelolaan  daerah  itu  sendiri.  Hadirnya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah.
Secara  tegas  undang-undang  ini  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat.  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan  sumber  pembiayaan  yang  paling  penting  dimana komponen  utamanya  adalah  penerimaan  yang  berasal  dari  komponen  pajak  daerah  dan  retribusi daerah.
Komponen  pendapatan  asli  daerah  yang  mempunyai  peranan  penting  terhadap  kontribusi penerimaan adalah pajak daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah. Apabila tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan tidak  akan  efektif,  efisien  dan  ekonomis.  Pada  akhirnya  akan  merugikan  masyarakat  dan pemerintah  daerah  sebagai  pemungut,  karena  pajak  daerah  tidak  mengenai  sasaran  dan  realisasi terhadap penerimaan daerah yang optimal.
. Sesuai dengan arah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat  yang mentikberatkan pada sektor pariwisata, maka Kabupaten  Lombok Barat pun terus berbenah dalam sektor ini dan data-data tentang  pertumbuhan  sektor  ini  cukup  menggembirakan  bagi  Kabupaten  Lombok  Barat,  banyak fasilitas-fasilitas pendukung untuk mengakomodir perkembangan pariwisata ini di dirikan, antara lain hotel, restoran/rumah makan, tempat hiburan dan fasilitas-faslitas lainnya.
Di Kabupaten Lombok Barat saat ini terdapat 34 hotel berbintang di Lombok Barat dengan kapasitas  kamar  1548    kamar  dengan  kapasitas  tempat  tidur  sebanyak  2143,  untuk  hotel  melati terdapat  63  unit  dengan  jumlah  kamar  702  dengan  tempat  tidur  sebanyak  847,  ini  baru  hotel berbintang  dan  hotel  melati  yang  terdaftar  ,  belum  lagi  yang  belum  terdaftar  dan  dalam  proses pembangunan.  Untuk  Restoran  dan  rumah  makan  terdapat  tercatat ada 95  restoran  yang  berada di wilayah  Batulayar  senggigi,  belum  lagi  jumlah  restoran  dan  rumah  makan  di  kecamatan  yang  lain, menurut  data  BPS  Lombok  Barat  tahun  2019  terdapat  140  restoran  dan  rumah  makan  yang  ada  di Kabupaten Lombok Barat dengan  jumlah 1611 meja dan 5810 kursi, pesatnya pertumbuhan hotel dan restoran ini tentu akan menjadi hal  yang akan berdampak positif bagi  pendapatan  daerah  Kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya Hotel dan resotant maka Kabupaten Lombok Barat akan memeperoleh pajak yang akan dibayarkan oleh pemilik hotel dan Restoran dan akan masuk dalam  kas penerimaan Daerah  yang berbentuk PAD (Pendapatan  Asli  Daerah) dan dana tersebut bisa digunakan lagi  untuk membiayai pembangunan.
Permasalahan utama yang dihadapai oleh daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai  sektor  unggulan  untuk  mendapatkan  pendapatan  asli  daerah  adalah  ancaman  penurunan
pendapatan  tersebut  karena  wabah  covid  19  yang  telah  memberikan  kontraksi  dari  sisi  ekonomi terutama sektor pariwisata.   Dengan adanya himbauan Pemerintah untuk menjaga jarak, mengurangi pergaulan sosial dan pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) telah  memberikan  pukulan  telak  bagi  sektor  pariwisata  yang  selama  ini  menjadi  sektor  primadona pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat.  Menurut  Dinas  Pariwisata  Lombok  Barat  pada  awal-awal Corona tingkat Hunian Hotel (okupansi) secara rata-rata hanya sebesar 10 persen dan pada ahir tahun 2020  naik  menjadi  30  persen,  tentu  saja  ini  masih  jauh  dari  tahun-tahun  sebelum  Corona  dimana tingkat  hunian  Hotel  (okupansi)  bisa  menyentuh  angka  98  persen  apalagi  dimasa-masa  libur  ahir tahun.
Perlu  ada  sebuah  penelitian  yang  melihat  bagaimana  kontribusi  pajak  hotel  dan  Restoran  pada masa  saat  sebelum  dan  pada  masa  pandemi  sehingga  nantinya  ada  sebuah  gambaran  yang  menjadi acuan dasar dari kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang muncul akibat adanya potensi penurunan PAD terutama dari sektor pajak hotel dan restoran.
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Kontribusi Pajak Hotel Dan Restorant Terhadap Pendapatan Asli Daerah Lombok Barat Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19 ?
2. Bagaimana Efektivitas Pemungutan  Pajak Dan Restorant Di Kabupaten Lombok Barat

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  kelulusan  pada  daetah dalam  menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  perwujudan  asas disentralisasi. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka  mengurangi  ketergantungan  tehadap  pemerintah  pusat,  adalah  dengan  melihat  komposisi dari penerimaan daerah yang ada.Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin  besar.Sedangkan  dampak  yang  dirasakan  masyarakaat  dengan  adanya  peningkatan penerimaan  pendapatan  asli  daerah  adalah  kelancaran  pembangunan.Pembangunan  meliputi berbagai  sektor  diantaranya  adalah  pembangunan  jalan,  pembangunan  fasilitas  umum  dan  fasilita lainnya. Adapun sumber-sumber pendapatan Asli Daerah adalah :
a. Pajak  Daerah  yang  terdiri  dari  :  Pajak  hotel,Pajak  Restoran,pajak  hiburan,pajak  penerangan jalan ,pajak reklame,pajak parkir dan pajak pengambilan bahan galian
b. Retribusi daerah yang terdiri dari : Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa usaha Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  ini  diharapkan  akan  memperlancar  jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.
Menurut Mardiasmo ( 2011) teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain:
1. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan Pembagian beban
pajak  kepada  rakyat  didasarkan  pada  kepentingan  (misalnya  perlindungan)  masing-masing orang.Semakin  besar  kepentingan  seseorang  terhadap  negara,  makin  tinggi  pajak  yang  harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:
a.  Unsur  objektif,  dengan  melihat  besarnya  penghasilan  atau  kekayaan  yang  dimiliki  oleh seseorang.
b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.Sebagai warga negara yang berbakti,  rakyat  harus  selalu  menyadari  bahwa  pembayaran  pajak  adalah  sebagai  suatu kewajiban.
5. 5. Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya  memungut  pajak  berarti  menarik  daya  beli  dari  rumah  tangga  masyarakat  untuk rumah tangga  negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk  pemeliharaan  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian  kepentingan  seluruh masyarakat lebih diutamakan.
Kontribusi  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu  contribute,  contribution,  maknanya  adalah keikutsertaan,  keterlibatan,  melibatkan  diri  maupun  sumbangan.  Berarti  dalam  hal  ini  kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman  terhadap  pihak  lain  demi  kebaikan  bersama.  Kontribusi  dalam  pengertian  sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di  daerah  rumahnya  demi  menciptakan  suasana  asri  di  daerah  tempat  ia  tinggal  sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.
Kontribusi  dalam  pengertian  sebagai  tindakan  yaitu  berupa  perilaku  yanhg  dilakukan  oleh individu  yang  kemudian  memberikan  dampak  balk  positif  maupun  negatif  terhadap  pihak  lain. Dengan  kontribusi  berarti individu  tersebut  juga  berusaha  meningkatkan  efisisensi  dan  efektivitas hidupnya.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  menajamkan  posisi  perannya,  sesuatu  yang  kemudian menjadi  bidang  spesialis,  agar  lebih  tepat  sesuai  dengan  kompetensi.  Kontribusi  dapat  diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnnya.

## Pengertian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19.)
Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO (World Health Organzation) sebagi nama resmi penyakit ini. Covid sendiri merupakan singkatan  dari  Corona  Virus  Disease-2019.  Covid-19  yaitu  penyakit  yang  disebabkan  oleh  virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat  menyebabkan  penyakit  pada  hewan  atau  manusia.  Pada  manusia  corona  diketahui menyebabkan  infeksi  pernafasan  mulai  dari  flu  biasa  hingga  penyakit  yang  lebih  parah  seperti Middle  East  Respiratory  Syndrome  (MERS),  dan  Severe  Acute  Respiratory  Syndrme  (SARS). Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi.
Berdasarkan Panduan Surveilans Global WHO untuk novel Corona-virus 2019 (COVID-19) per 20 Maret 2020, definisi infeksi COVID-19 ini diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Kasus Terduga (suspect case)
a. Pasien  dengan  gangguan  napas  akut  (demam  dan  setidaknya  satu  tanda/gejala  penyakit pernapasan,  seperti  batuk,  sesak  napas),  DAN  riwayat  perjalanan  atau  tinggal  di  daerah yang melaporkan penularan di komunitas dari penyakit COVID-19 selama 14 hari sebelum onset gejala; atau.
b. Pasien dengan gangguan napas akut DAN mempunyai kontak dengan kasus terkonfirmasi atau probable COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebelum onset; atau
c. Pasien  dengan  gejala  pernapasan  berat  (demam  dan  setidaknya  satu  tanda/gejala  penyakit pernapasan,  seperti  batuk,  sesak  napas  DAN  memerlukan  rawat  inap)  DAN  tidak  adanya alternatif diagnosis lain yang secara lengkap dapat menjelaskan presentasi klinis tersebut.
2. Kasus probable (probable case)
a. Kasus terduga yang hasil tes dari COVID-19 inkonklusif; atau
b. Kasus terduga yang hasil tesnya tidak dapat dikerjakan karena alasan apapun.
3. Kasus  terkonfirmasi  yaitu  pasien  dengan  hasil  pemeriksaan  laboratorium  infeksi  COVID-19 positif, terlepas dari ada atau tidaknya gejala dan tanda klinis.
Kontak  adalah  orang  yang  mengalami  satu  dari  kejadian  di  bawah  ini  selama  2  hari  sebelum dan 14 hari setelah onset gejala dari kasus probable atau kasus terkonfirmasi.
1. Kontak  tatap  muka  dengan  kasus  probable  atau  terkonfirmasi  dalam  radius  1  meter  dan  lebih dari 15 menit;
2. Kontak fisik langsung dengan kasus probable atau terkonfirmasi;
3. Merawat  langsung  pasien  probable  atau  terkonfirmasi  penyakit  Covid-19  tanpa  menggunakan alat pelindung diri yang sesuai; atau
4. Situasi lain sesuai indikasi penilaian lokasi lokal.
Klasifikasi  infeksi  COVID-19  di  Indonesia  saat  ini  didasarkan  pada  buku  panduan  tata laksana  pneumonia  COVID-19  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  (Kemenkes  RI). Terdapat  sedikit  perbedaan  dengan  klasifikasi  WHO,  yaitu  kasus  suspek  disebut  dengan  Pasien dalam  Pengawasan  (PdP)  dan  ada  penambahan  Orang  dalam  Pemantauan  (OdP).  Istilah  kasus probable  yang  sebelumnya  ada  di  panduan  Kemenkes  RI  dan  ada  pada  panduan  WHO  saat  ini sudah tidak ada.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif.  Perhitungan  angka-angka menggunakan  rumus  kontribusi,  efektifitas,  dan  mengukur  rasio  efisiensi.  Analisis  Kontribusi adalah  analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui  berapa  besar  kontribusi  yang  dapat disumbangkan  dari  penerimaan  pajak  Hotel  dan  restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Lombok Barat .
➢ Untuk  mengetahui  kontribusi  pajak    hotel  dan  restoran  terhadap  PAD,  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus (Memah, 2013) :
Realisasi Penerimaan Pajak hotel dan Restoran x 100 %

## Realisasi Penerimaan PAD
Tujuan  analisis  ini  agar  penulis  dapat  mengetahui  berapa  besar  kontribusi  pajak  hotel dan    restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat  pada  saat  sebelum pandemi covid 19 dan pada new normal seperti saat ini,Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dan  restoran menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah.
➢ Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam  merealisasikan Pajak hotel  dan      Restoran  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan.  Untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Restoran, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Dotulong, 2014) :
Realisasi Penerimaan Hotel & Restoran x 100 %

## Target Penerimaan Pajak Hotel & Restoran
Analisis  ini  bertujuan  agar  penulis  dapat  mengetahui  efektifitas  realisasi  penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap APBD Kabupaten Lombok Barat . Sehingga dapat diketahui efektifitas  penerimaan  pajak  restoran  Kabupaten  Lombok  Barat.  Rasio  efisiensi  pajak  akan diukur  melalui  “perbandingan  jumlah  total  dari  pendapatan  pajak  hotel  dan  restoran  terhadap populasi/pelanggan” (Lambey, 2008) dalam satu tahun.
Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  memperoleh  keterangan yang  benar  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:
a. Observasi:  dilakukan  dengan  cara  pengamatan  dan  pencatatan  hotel  dan  restoran  yang menjadi  sampel  penelitian,  serta  pengambilan  data  laporan  PAD  dan  data-data  lain  yang berhubungan dengan penelitian ini.
b. Wawancara: interview atau  tanya  jawab  secara  langsung  yang  dilakukan  dengan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kabupaten  Lombok  Barat  ,  untuk  menemukan masalah sekaligus solusi yang berhubungan dengan Pajak hotel dan  Restoran.
c. Analisis  Dokumen:  lebih  mengarah  pada  bukti  konkret,  dengan  instrumen  ini  kita  diajak untuk  menganalisis  isi  dari  dokumen-dokumen  yang  dapat  mendukung  penelitian  kita (Sujarweni, 2015:94). Analisis ini digunakan sebagai landasan yang akan digunakan dalam menganalisis  kasus.  Dasar-dasar  ini  diperoleh  dari  laporan  PAD,  serta  data-data  lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Koribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Lombok Barat
Kabupaten  Lombok  Barat  adalah  Kabupaten  yang  mentikberatkan  pendapatan ekonominya  dari  sektor  Pariwisata,  hal  ini  mengingat  bahwa  banyak  sekali  spot-spot  wisata yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  ini,  ada  bebrapa  tempat  wisata  yang  sangat  terkenal  sampai  ke Manca  Negara  seperti  kawasan  wisata  Senggigi  dan  Sekotong,  hal  ini  tentu  membuat pembangunan akomodasi untuk menunjang sektor ini begitu masif dilakukan, akomodasi yang dimaksud disini adalah Hotel dengan skala bintang maupun hotel melati yang jumlahnya cukup banyak diKabupaten ini. berdasarkan data yang peneliti peroleh dilapangan bahwa sumbangsih pajak  sektor  perhotelan  ini  hampir  mendominasi  pendapatana  asli  Daerah  yang  dipeoleh  dari sektor  pajak.  Untuk  melihat  lebih  jelas  bagaimana  kontribusi  sektor  perhotelan  terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu 2017-2020, dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel. 4.1 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab.Lombok Barat
Tahun  Pajak hotel Pendapatan Asli Daerah  Kontribusi (%) 2017 34.332.126.215,17 288.832.433.408,34 11,8 % 2018 25.253.037.595,19 216.790.458.082,72 11,64 % 2019 25.597.669.969,60 247.063.346.985,16 10,36 % 2020 7.236.114.481,50 133.960.420.748,66 5,4 %
Dari  data  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  selama  kurun  waktu  2017-2019  Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat sudah cukup baik yakni mencapai  diatas  10  persen  dan  ini  adalah  angka  yang  besar  untuk  sebuah  kontribusi  sebuah objek pajak, baru pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap kontribusi sektor  pajak  terhadap  PAD  karena  hanya  mennyumbang  5,4  pesen  atau  kurang  dari  setengah dari  kontribusi  pada  tahun-tahun  sebelumnya.  Penurunan  yang  cukup  drastis  ini  disebabkan oleh  adanya  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat  untuk memberikan  kompensasi  berupa  penundaan  pembayaran  pajak  dan  juga  penghapusan  Denda pajak  bagi  pengusaha  Hotel  yang  terdampak  wabah  virus  corona.  Wabah    virus  Corona  telah membatasi aktivitas dan mobilitas semua orang untuk bepergian terutama yang dari Luar daerah sehingga hal ini berdampak langsung terhadap tingkat hunian Hotel yang turun drastis, bahkan sebagian  hotel  menurunkan  tarif  menginap  untuk  tamu  yang  datang  hanya  untuk  menutupi biaya operasional.
4.2. Efektivitas Pajak Hotel  Di Kabupaten Lombok Barat
Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dapat diketahui dengan menggunakan rasio efektivitas,  yaitu  rasio  yang  menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam merealisasikan pajak Hotel  yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234) yang dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel penerimaan PAD yang ditetapkan.
Perhitungan  efektivitas  Pemungutan  pajak  Hotel  di  Kabupaten  Lombok  Barat    tahun 2017-2020  dapat dilihat pada Tabel  berikut :
Tabel 4.2. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel  Kabupaten Lombok Barat 2017-2020 Tahun 2017 2018 2019 2020 Target 44.327.161.180,00 37.578.288.997,44 30.881.695.442,66 15.616.677.580,36 Realisasi 34.332.126.215,17 25.253.037.595,19 25.597.669.969,60 7.236.114.481,50 Capaian (%) 77,45 67,20 82,89 46,34 Kriteria Kurang efektif Tidak efektif Kurang efektif Tidak Efektif
(sumber Bapenda Lombok Barat: Data diolah)
Tabel  diatas  Menunjukkan  bahwa  selama  periode  2017-2020  secara  umum  walaupun sumbangan rata-rata sektor pajak hotel terhadap PAD lombok Barat sudah cukup besar , tetapi secara  efektivitas  pemungutan  pajak  Hotel  yang  dilakukan  oleh  Pemda  Kabupaten  Lombok Barat berada pada kriteria yang tidak begitu menggembirakan karena selama kurun waktu 2017- 2020  tidak  ada  satupun  yang  masuk  pada  katagori  efektif  ,  harus  ada  strategi  baru    dari pemungutan  pajak  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemda  Lombok  Barat  sehingga  Realisasi penerimaan  pajak  dari  sektor  perhotelan  kedepannya  harus  dapat  mencapai  target  yang  telah ditentukan  bahkan  harus  melampui  target  yang  telah  direncanakan.  Terlebih  dimasa  pandemi ini,Pemda  Lombok Barat harus kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan yang lainya untuk  membiayai  pembangunan  ,  sehingga  situasi  seperti  saat  ini  mampu  dilalui  denga  baik demi kesejahteraan masyarakat luas.
4.3. Kontribusi Pajak Restorant Terhadap PAD Kab.Lombok Barat
Seperti yang telah disebutkan diawal bahwa Kabupaten Lombok Barat adalah kabuapten yang  mentikberatkan  Perekonomian  daerahnya  pada  sektor  Pariwisata,  sehingga  banyak infrastruktur untuk menunjang kegiatan untuk pariwisata dibangun di Daerah ini, seperti jalan- jalan, tempat akomodasi, tempat hiburan dan salah satuya itu adalah Restoran. Restorant adalah Jenis  usaha  yang  sangat  marak  perkembangannya  di  Kabupaten  Lombok  Barat,  baik  restoran dengan  skala  kecil  maupun  yang  skala  besar,  terlebih  dimasa  Pandemi  ini  banyak  sekali bermunculan Restoran dan Rumah makan baru yang muncul, ini adalah hal yang sangat mudah kita pahami, karena bagaimanapun kesulitan ekonomi yang muncul akibat Wabah Virus Covid 19,  namun  kebutuhan  akan  makan  adalah  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi,  tidak  heran  ketika bisnis-bisnis lapis ke dua dan ketiga  mengalalami penurunan, bisnis restoran dan rumah makan menemukan momentum yang tepat. Berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Barat, bahwa PPN ( Pajak  Pertambahan  Nilai)    Restorant  ditetapkan  sebesar  10  persen  untuk  disumbangkan  ke daerah dan oleh Pihak Restorant PPN yang 10 persen dikenakan kepada Pembeli. Untuk melihat
seperti  apa  kontribusi  Pajak  Restorant  terhadap  PAD  Kab.Lombok  Barat  selama  kurun  waktu 2017-2020apat dilihat dari tabel berikut :
Tabel. 4.3 Kontribusi Pajak Restorant  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab.Lombok Barat Tahun Pajak Restoran Pendapatan Asli Daerah  Kontribusi (%) 2017 21.131.059.198,61 288.832.433.408,34 7,31 2018 14.969.710.639,20 216.790.458.082,72 6,9 2019 20.386.401.821,07 247.063.346.985,16 8,25 2020 7.610.021.876,83 133.960.420.748,66 5,6

## Sumber Bappeda Lobar (Data diolah)
Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa kontribusi sektor pajak restorant terhadap PAD bisa dikatakan cukup baik walaupn masih fluktuatif, sumbangan sektor ini terhadap PAD selalu  di  atas  6  persen,  terkecuali  untuk  tahun  2020  sumbangan  sektor  ini  turun  menjadi  5,6 persen  saja  ,  ini  membuktikan  bahwa  wabah  virus  Corona  ini  memang  betul-betul  memukul perekonomian secara keseluruhan,bahkan sektor yang dianggap  vital dan kebutuhan utamapun seperti bisinis makanan dan minuman pun terpengaruh oleh wabah ini. Dari hasil penelusuran Peneliti  di  Lapangan  sektor  ini  terpengaruh  terutama  pada  tahun  2020  adalah  karena pembatasan  sosial  berskala  Besar  (PSBB)  yang  diterapkan  secara  cukup  ketat  diberbagai daerah,  sehingga  mobilitas  orang  untuk  pergi  pun  dibatasi,  sehingga  berdampak  langsung terhadap penurunan omset atau pendapatan Restorant.
4.4. Efektivitas Pajak Hotel  Di Kabupaten Lombok Barat
Tingkat  efektivitas  pemungutan  pajak  restorant    dapat  dihitung  dengan  menggunakan rasio efektivitas. Rasio efektivitas adalah rasio  yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pajak resrorant  yang direncanakan dengan realisasi yang berhasil diraihnya  (Halim,  2007:234)  yang  dapat  dihitung  dengan  membandingkan  antara  realisasi penerimaan pajak resorant dengan penerimaan PAD yang ditetapkan.
Perhitungan efektivitas Pemungutan pajak resotant  di Kabupaten Lombok Barat  tahun 2017-2020  dapat dilihat pada Tabel  berikut :
Tabel 4.5. Efektivitas Pemungutan Pajak Resorant  Kabupaten Lombok Barat 2017-2020 Tahun 2017 2018 2019 2020 Target 21.010.222.182,00 25.603.872.080,91 20.242.324.470,06 15.393.718.361,89 Realisasi 21.131.059.198,61 14.969.710.639,20 20.386.401.821,07 7.610.021.876,83 Capaian (%) 100,58 58,47 100,71 49,44 Kriteria Sangat Efektif Tidak Efektif Sangat Efektif Tidak Efektif

## Sumber Bapeda Lombok Barat (data diolah)
Berdasarkan  data  diatas  dapat  diketahui  bahwa  pajak  Restorant  berada  pada  kriteria sangat  Efekif  untuk  tahun  2017  dan  tahun  2019  dan  berada  dalam  kriteria  yang  tidak  efektif untuk tahun 2018 dan tahun 2020, hal ini disebabkan pada tahun 2018 terjadi musibah gempa besar  yang  dialami  oleh  pulau  Lombok  pada  umumnya,  sehingga  aktivitas  perekomomian cukup  tergananggu  karena  orang-orang  takut  bepergian  karena  seringnya  gempa  susulan  yang
terjadi diwaktu itu, pada tahun 2020 efektivitas pemungutan pajak dikabupaten  Lombok Barat berada  pada  kriteria  yang  tidak  Efektif  hal  ini  karena  wabah  virus  Corona  yang  menyerang Dunia  ,  karena  begitu  cepatnya  virus  ini  menular  membuat  orang  enggan  untuk  melakukukan aktivitas  diluar  Rumah,  apalagi  dengan  himbauan  pemerintah  untuk  WFH  (work  from  home) dan pengetatan PSBB  waktu itu membuat bisnis restoran juga merasakan dampak yang cukup besar  dengan  terjadinya  penurunan  pendapatan  yang  otomatis  akan  berpengaruh  terhadap penurunan  Pajak,  karena  seperti  kita  tahu  bahwa  PPN  10  persen  yang  diwajibkan  oleh pemerintah  oleh  Restorant  dikenakan  kepada  Konsuemen,  jadi  semakinn  sedikit  konsumen yang  bertransaksi  di  Restorant  maka  semakin  sedikit  pula  penghasilan  pajak  yang  bisa diperoleh.

## 5. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara  keseluruhan  pajak  Hotel  dan  Restoran    pada  tahun  2017  -2020  memberikan  kontribusi yang  cukup  baik  terhadap  PAD  sehingga  dapat  mempengaruhi  jumlah  PAD  yang  diperoleh. Presentase  kontribusi  terbesar  yaitu  pada  tahun  2017    sebesar  11,8%  untuk  kontribusi  pajak hotel  sedangkan  untuk  kontribusi  pajak  restoran  mencapai  pencapaian  tertinggi  yakni  pada tahun  2019 yakni sebsar 8,25 persen
2. Secara Keseluran untuk sektor Hotel  pungutan pajak Dikabupaen  Lombok  Barat berada pada katagori tidak efektif, karena realisasi pajak yang mampu diraih hampir selalau dibawah target yang  telah  ditentukan,  terkecuali  untuk  pajak  restorant  pungutan  pajak  yang  berhasil dikumpulkan  melebihi  100%  atau  melebihi  target  yang  telah  ditentukan  pada  tahun  2017  dan 2019 pemungutan pajak masuk dalam katagori sangat efektif.
3. Wabah  Virus  Corona  telah  memberikan  pukulan  yang  sangat  telak  bagi  pendapatan  pajak Kab.Lombok  Barat  karena  pada  tahun  2020  penurunan  yang  cukup  dalam  terjadi  dari  sisi kontibusi pajak maupun efektivitas pemungutan pajak baik itu untuk hotel dan restorant.
4. Sebenarnya Pajak hotel dan  Restoran memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap PAD  Kabupaten  Lombok  Barat,  karena  sumbangsihnya  terhadap  PAD  bisa  dikatakan  besar dengan catatan tidak ada kejadian berupa penyakit menular maupun bencana alam  yang tejadi karena sektor pariwisata adalah sektor yang sangat sensitif terhadap isu keamanan,penyakit dan bencana alam.
Saran
1. Pemerintah Lombok Barat harus menyadari bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang paling sensitif terhadap isu-isu keamanan, kenyamanan dan bencana alam, maka dan kebanyakan dari kejadian-kejadian  ini  adalah  diluar  kendali  manusia  ,  pemda  Lombok  Barat  tidak  boleh  lagi terlalu bergantung pada sektor ini dalam mendapatkan penerimaan daerah.
2. Perlu  di  evaluasi  lagi  strategi  pemungatan    pajak  yang  dilakukan    selama ini,  karena  walapun kontribusi pajak terhadap PAD sudah cukup bagus tetapi pendapatan pajak dari restoran masih mengalami fluktuatif dan cenderung tidak stabil.
3. Perlu adanya kajian khusus yang mengkaji tentang bagimana pemda Lobar mencari Pendapatan pajak selain dari Pajak Hotel dan Resrotant.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharmisi. (1998). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Prktek. Jakarta : Renika Cipta. Azanella L. A. (2020). Apa itu PSBB Hingga Upaya Pencegahan Covid-19. https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/153415265/apa-itu-psbbhingga-jadi- upaya-pencegahan-Covid-19. Diakses pada 10 April 2021.
Bender  L.  (2020).  Pesan  dan  Kegiatan  Utama  Pencegahan  dan  Pengendalian  COVID-19  di Sekolah. Publikasi UNICEF.
Fadli,  A.  (2020).  Mengenal  Covid-19  Dan  Cegah  Penyebarannya  Dengan  “Peduli  Lindungi” Aplikasi  Berbasis  Andorid.  Artikel  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Jurusan  Teknik Elektro
Hardani et al. (2020). Metode Penelitian Kulaitatif dan Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu :Yogyakarta. Health.detik.com.(2020).  Cara  Penyebaran  Virus  Corona  Covid-19  menurut  WHO.  Diakses  pada
21  April  2021,  dari https://theconversation.com/surveipengetahuan-dan-partisipasi- masyarakat-selama-psbb-masih-rendah-perluada-perbaikan-selama-memulai- pelonggaran-140083 .
Kesit, Bambang Prakoso. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press.
Memah., Edward W. 2013. Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA. Vol.1, No.3, Juni 2013, Hal 871-881.
Pratama.,  RP,  Saifi.,  M  dan  Z.,  Zahro.  2014.  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Restoran  Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. JAB, Vol.30, No.1, Januari 2016.
Putri.,  Roro  BAW,  Kumadji.,  S  dan  Darono  A.  2014.  Analisis  Penerimaan  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran,  Pajak  Hiburan  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Daerah  (Studi  Pada  Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Jurnal Perpajakan. Vol.3, No.1, Desember 2014.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 : Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang “Pemerintahan Daerah”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 : Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 2007Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009“Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”.
Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004Tentang  “Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah”.
www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 23 Januari 2021 Jam 15:10 WIB