## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(372-388)
TINJAUAN TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN  UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

## Cecep Cahya Supena
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia E-mail: cecasbrbg@gmail.com

## ABSTRAK
Pembentukan Negara Hukum Indonesia yang meliputi unsur-unsur: Pemerintahan  berdasarkan  hukum,  adanya  pemisahan/pembagian  kekuasaan dalam  negara,  adanya  jaminan/perlindungan    hak  asasi  manusia,  serta  adanya Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  adalah  dimaksudkan  supaya  penyelenggaraan negara  dan  pemerintahan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dari suatu  negara  hukum  yang  meliputi  :  Law  Enforcement  (Penegakkan  Hukum), Supremacy  of  Law  (Kedaulatan  Hukum)  dan  Equality  Before  The  Law (Persamaan  di  dalam  hukum)  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban, keadilan    dan  kesejahteraan  bagi  warga  negara.  Konsep  Negara  Hukum Indonesia  disusun  dengan  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  baik  pada  masa  sebelum  maupun sesudah  dilakukan  amandemen  terhadap  Batang  Tubuh  UUD  1945,  di  samping itu  Negara  Hukum  Indonesia  juga  dibentuk  dengan  berdasarkan  kepada Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia selain menganut Kedaulatan Rakyat juga menganut Kedaulatan Hukum.
Kata Kunci : Negara Hukum

## ABSTRACT
The establishment of the Indonesian rule of law state which includes the following elements:  Government  based  on  law,  separation/sharing  of  powers  within  the state,  guarantee/protection  of  human  rights,  and  existence  of  a  State Administrative  Court,  is  intended  so  that  the  administration  of  the  state  and government can run in accordance with the principles the principles of a rule of law  state  which  include:  Law  Enforcement,  Supremacy  of  Law  and  Equality Before The Law with the aim of realizing order, justice and prosperity for citizens. The  concept  of  the  Indonesian  Law  State  was  drawn  up  based  on  the  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  (1945  Constitution)  both  before  and after the amendments to the Body of the 1945 Constitution, in addition to that the Indonesian  Law  State  was  also  formed  based  on  Laws  and  Regulations  other applicable  in  Indonesia.  Therefore,  it  can  be  said  that  the  State  of  Indonesia  in

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (372-388)
addition  to  adhering  to  the  Sovereignty  of  the  People  also  adheres  to  the Sovereignty of Law.
Keywords : State of Law

## PENDAHULUAN
Suatu organisasi masyarakat baru dapat dikatakan sebagai  sebuah negara apabila  telah  memenuhi  4  (empat) unsur,    yaitu  :  Ada  wilayah,  ada penduduk, ada pemerintah yang berdaulat,  serta  ada  pengakuan  dari negara  lain.  Unsur  kesatu  (wilayah), kedua (penduduk) dan ketiga
(pemerintah  yang  berdaulat),  adalah termasuk ke dalam unsur pokok ( unsur konstitutif, yaitu unsur yang tidak boleh tidak  ada),  sedangkan    unsur  keempat
(pengakuan  dari  negara  lain)    adalah termasuk  ke  dalam  unsur  tambahan ( unsur deklaratif , yaitu unsur
pelengkap).
Selain  keempat  unsur  tersebut,
didalam sebuah negara juga diperlukan adanya  aturan  hukum  yang  berfungsi mengatur  penyelenggaraan  kegiatan bermasyarakat  dan  bernegara.  Dengan adanya aturan hukum maka penyelenggaraan kegiatan bermasyarakat  dan  bernegara  dapat berlangsung  dengan  aman,  tertib,  adil, serta dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenangan dari penguasa  maupun  tindakan  anarkhis dari  masyarakat.  Negara  yang  dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara berlandaskan pada aturan hukum disebut sebagai negara hukum .
Ide  /  gagasan  mengenai  negara hukum, pertama kali dikemukakan oleh Immanuel  Kant  (1724  –  1804)  dari Perancis.  Menurutnya  negara  harus berlandaskan pada hukum supaya dapat berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan  dalam  negara.  Konsep  negara hukum  dari  Immanuel  Kant  ini  oleh para  ahli  hukum  disebut  sebagai negara  hukum  murni atau negara hukum  dalam  arti  sempit, sebab  dalam konsep  ini  suatu  negara  hukum  hanya berfungsi  sebagai  penjaga  ketertiban dan  keadilan  saja,  dengan  kata  lain negara tidak memiliki fungsi lainnya.
Selanjutnya  konsep  mengenai negara  hukum  juga  dikemukakan  oleh ahli  hukum  lainnya,  yaitu    R. Kranenburg  (Belanda),  menurutnya negara harus berlandaskan pada hukum,  agar  negara  dapat  berfungsi selain menjaga ketertiban dan keadilan, juga dapat berfungsi untuk mewujudkan  kesejahteraan  bagi  warga negara.  Konsep  negara  hukum  dari  R.
Kranenburg  ini  oleh  para  ahli  hukum disebut sebagai konsep negara kesejahteraan (Welfare  State) atau negara hukum dalam arti luas . Konsep ini sekarang dianut oleh banyak negara di dunia. Berdasarkan pengertian-
pengertian  tersebut  di  atas,  kiranya dapat disimpulkan bahwa negara hukum  itu  adalah  negara  yang  dalam

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(372-388)
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara berlandaskan pada hukum  (bukan pada kekuasaan  belaka),  yang  memiliki fungsi menjaga ketertiban dan keadilan, juga mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Negara Hukum
Sebelum  menguraikan  tentang pengertian  negara  hukum,  terlebih dahulu akan penulis sampaikan pengertian negara dan hukum menurut pendapat  yang  dikemukakan  oleh  para ahli  hukum,  baik  yang  berasal  dari dalam maupun luar negeri.
Adapun ahli hukum yang memberikan pengertian negara diantaranya adalah  :
1. Zul  Afdi  Ardian  dan  Achmad Roestandi (1996 : 12), menurutnya: Negara  adalah  suatu  organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan  tata  kerja  dari  alat-alat perlengkapan negara yang merupakan  suatu  keutuhan,  serta tata  kerja  tersebut  menggambarkan hubungan  dan    pembagian  tugas antara masing-masing alat perlengkapan  negara  itu    untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Logemann  (Zul  Afdi  Ardian  dan Achmad  Roestandi, 1996  :  12), menurutnya :
Negara  adalah  organisasi  kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat  dengan  kekuasaannya itu.  Jadi  dengan  kekuasaannya negara dapat memaksakan
kehendaknya  terhadap  semua  orang yang  ada  dalam  organisasi  (negara)
tersebut. Berdasarkan kedua definisi tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa negara adalah  suatu  organisasi kekuasaan  yang  dengan  kekuasaannya itu dapat mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya  mengenai  pengertian
hukum ,  penulis  sampaikan  pendapat yang  dikemukakan  oleh  para  ahli hukum yang diantaranya ialah :
1. E.  Utrecht  (Samidjo, 1985  :  21-22),
menurutnya  : Hukum  adalah  himpunan  petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan)  yang  mengatur tata  tertib  dalam  suatu  masyarakat, dan  seharusnya  ditaati  oleh  anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena  pelanggaran  petunjuk  hidup tersebut dapat menimbulkan
tindakan dari pihak pemerintah.
2. J.C.T.  Simorangkir  dan  Woerjono Sastropranoto ( Samidjo ,  1985  :
21-22 ), menurutnya  :
Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan  tingkah  laku  manusia dalam  lingkungan  masyarakat,  yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap  peraturan-peraturan  tadi berakibatkan    diambilnya  tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
3. Mochtar  Kusumaatmadja  (Samidjo,
1985 : 21-22), menurutnya :

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (372-388)
Hukum  adalah  keseluruhan  kaedah- kaedah serta asas-asas yang mengatur  pergaulan  hidup  manusia dalam  masyarakat  yang  bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga  dan  proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu  sebagai  kenyataan  dalam masyarakat. Berdasarkan tiga pendapat mengenai  definisi  hukum  tersebut  di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur sebagai berikut : a. Peraturan  mengenai  tingkah  laku manusia dalam pergaulan
masyarakat.
b. Peraturan  itu  diadakan  oleh  badan- badan resmi yang berwenang.
c. Peraturan itu bersifat memaksa
d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selanjutnya, di bawah ini penulis sampaikan pengertian negara hukum menurut pendapat yang dikemukakan  oleh  para  ahli  hukum, diantaranya  ialah  :
1. Aristoteles  (Moh.  Kusnardi  dan Harmaily  Ibrahim, 1988  :  153), menurutnya :
Negara  hukum  ialah  negara  polis (negara  kota  /  negara  dengan wilayah yang kecil dan berpenduduk sedikit)  yang  segala urusan  negara dilakukan dengan musyawarah (Ecclesia),  dimana  seluruh  warga negaranya  ikutserta    dalam  urusan penyelenggaraan negara.
2. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim ( 1988 : 153),  menurutnya : Yang  dimaksud  dengan  negara hukum  ialah  negara  yang  berdiri  di atas hukum yang menjamin keadilan kepada  warga  negaranya.    Keadilan merupakan  syarat  bagi  tercapainya kebahagiaan  hidup  untuk  warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa  susila  kepada  setiap  manusia agar  ia  menjadi  warga  negara  yang baik.    Demikian  pula  peraturan hukum  yang  sebenarnya  hanya  ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.
3. Zul  Afdi  Ardian  dan  Achmad Roestandi (1996 : 68 ), menurutnya :
Negara  hukum  ialah  negara  yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan  bagi  warga  negaranya. Keberadaan  hukum  ini  dalam  suatu negara  sangat  diperlukan,  karena dapat dijadikan patokan atau pedoman,  baik  dalam  kehidupan bermasyarakat  maupun  kehidupan bernegara. Tidak hanya warganegara  yang  tunduk  pada hukum, negarapun dalam
menyelenggarakan  fungsinya    harus berlandaskan  pada  hukum,  dan bukan pada kekuasaan belaka. Berdasarkan
pengertian- pengertian  tersebut  di  atas,  kiranya dapat  disimpulkan  bahwa negara hukum itu  adalah  negara  yang  dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(372-388)
berlandaskan  pada  hukum,  bukan  pada kekuasaan  belaka,  yang  memiliki fungsi menjaga ketertiban dan keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara. Prinsip-Prinsip Negara Hukum Menurut Zul  Afdi  Ardian  dan Achmad  Roestandi (1996  :  69-70)
dalam  suatu  negara  hukum  terdapat beberapa prinsip,  yaitu  :
a. Semua  orang    (warga  negara) mempunyai kedudukan yang
sama  di  hadapan  hukum. Prinsip ini  mengandung  makna  bahwa hukum    tidak  membeda-bedakan apakah ia rakyat, pejabat pemerintah,  kaya  atau  miskin, kesemuanya itu mendapat perlakuan yang sama oleh hukum. b. Badan peradilan harus bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan  lain. Untuk  tegaknya keadilan  didalam  suatu  negara, maka  hakim  (pengadilan)  dalam mengambil  keputusannya  harus benar-benar  berdasarkan  hukum yang  berlaku,  dan  bukan  karena adanya  pengaruh  dari  kekuasaan lain, yaitu eksekutif.
c. Negara/pemerintah berlandaskan
hukum. Untuk membatasi kekuasaan negara yang sangat luas, maka  perlu  dibentuk  Konstitusi (UUD)  sebagai  landasan  dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara.    Untuk  melaksanakan ketentuan  Konstitusi  (UUD)  ini,
kemudian  dikeluarkanlah  peraturan perundang-undangan yang lain sebagai peraturan pelaksanaannya.
d. Adanya Pemilihan
Umum.
Pelaksanaan  pemilihan  umum  di dalam negara hukum sangat diperlukan.  Karena melalui pemilu, rakyat dapat turutserta dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu  melalui  wakil-wakilnya  yang duduk  di  lembaga  perwakilan rakyat (Parlemen). Dengan dipilihnya wakil-wakil rakyat melalui  pemilu  ini,  maka  mereka dapat  mengawasi  jalannya  roda pemerintahan, dan sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah. e. Mengutamakan kepentingan umum. Di  dalam  negara  hukum, kepentingan umum mendapat prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh  karena  itu  dalam  menetapkan kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah memperhatikan kepentingan umum. Dengan demikian  kepentingan  umum  itu harus  di  atas  kepentingan  pribadi dan golongan.

## Unsur-Unsur Negara Hukum
Menurut Friedrich  Julius  Stahl (
Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi, 1996  :  69  ),  sebuah  negara dapat  dikatakan  sebagai  negara  hukum apabila  telah  memenuhi  empat  unsur, yaitu :
a. Pemerintahan    harus  berdasarkan hukum.
b. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
c. Adanya  jaminan  hak-hak  asasi manusia, dan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(372-388)
d. Adanya  Peradilan  Tata  Usaha
Negara  (Peradilan  Administrasi
Negara)
Pengertian  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia    Tahun 1945  (UUD 1945)
Mengenai pengertian UUD 1945, di  bawah  ini  penulis  sampaikan pendapat  para  ahli  hukum,  diantaranya adalah : 1. Kansil (1984 : 52), yang berpendapat bahwa : Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  (UUD  1945)  adalah merupakan bentuk Peraturan Perundangan  yang  tertinggi  yang menjadi  dasar  dan  sumber  bagi semua Peraturan Perundangan bawahan dalam negara, yang pelaksanaannya  dilakukan  dengan Ketetapan  MPR,  Undang-undang atau Keputusan Presiden.  Jadi yang diatur  dalam    Undang-Undang Dasar,  adalah  mengenai  dasar-dasar sehubungan dengan kehidupan bernegara dari suatu negara. Lebih  lanjut Kansil (1984  :  52) berpendapat bahwa : Suatu  Undang-Undang  Dasar,  pada umumnya terdiri dari  dua bagian:
a. Pembukaan / Preambule / Mukadimah : Yaitu yang memuat pokok-pokok pikiran mengenai kehidupan bernegara dari negara yang bersangkutan.
b. Batang Tubuh  Undang-Undang Dasar :
Yaitu    perincian    dalam    bentuk pasal-pasal  daripada         pokok-
pokok    pikiran  yang  terkandung dalam Mukadimah.
2. Moh.  Kusnardi    dan  Harmaily Ibrahim (1988  :  46),    yang berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan  hukum  dasar  tertulis yang mengatur masalah kenegaraan, juga merupakan dasar bagi ketentuan lainnya, umpamanya pasal 19 menentukan bahwa susunan  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  ditentukan  dengan  Undang- undang.  Penunjukan  diatur  dengan Undang-undang  ini  menyebabkan
Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum. 3. Zul  Afdi  Ardian  dan  Achmad Roestandi (1996:117), yang berpendapat bahwa : Undang-Undang  Dasar  ialah  hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku hukum dasar yang tidak  tertulis,    ialah  aturan-aturan dasar  yang  timbul  dan  terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Berdasarkan  pendapat  para  ahli tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan  bahwa  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1945  itu  merupakan  suatu peraturan  perundangan-undangan  yang tertinggi  tingkatannya  dalam  Negara
Republik Indonesia, karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan  sumber  bagi  peraturan perundang-undangan lainnya yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (372-388)
berlaku di Indonesia. Dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan  salah  satu  dari  konstitusi
Negara  Republik  Indonesia,  yaitu konstitusi  yang  tertulis,  karena  itu  di dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat aturan-aturan  pokok  yang  mengatur tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia  untuk  dijadikan  dasar  dalam penyelenggaraan negara.
Pengertian  Amandemen  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun 1945 (UUD 1945)
Menurut  pendapat  para  ahli hukum  bahwa  yang  dimaksud  dengan amandemen  UUD  1945  itu  adalah mengubah  isi  (materi)  dari  Batang Tubuh  UUD  1945.  Sampai  dengan sekarang,  UUD  1945  telah  mengalami empat  kali  amandemen  (perubahan), yakni :
a. Amandemen Pertama, yang ditetapkan  pada  tanggal  19  Oktober 1999. b. Amandemen Kedua, yang ditetapkan  pada  tanggal  18  Agustus 2000. c. Amandemen Ketiga, yang ditetapkan pada tanggal 9
November 2001.
d. Amandemen Keempat, yang ditetapkan pada tanggal 10  Agustus 2002.
Amandemen UUD 1945 menurut pendapat  Kansil  (1984  :  387)  dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
1. Mengubah  sesuatu  yang  sudah diatur  dalam  UUD  1945,  dalam bentuk :
a. Memperbaiki atau menghilangkan  sebagian  susunan kata-katanya.
b. Menghilangkan seluruh kata- katanya.
2. Menambahkan  sesuatu  yang  belum diatur dalam UUD 1945.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  Negara  Hukum  Indonesia Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia    Tahun 1945    (UUD  1945)    Sebelum
Diamandemen Adapun ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen)  yang  memuat  konsep tentang negara hukum adalah ketentuan-ketentuan  yang  memuat  4 (empat)  unsur  terbentuknya  negara hukum  menurut Friedrich    Julius Stahl, yaitu  : 1. Pemerintahan harus
berdasarkan  hukum
Ketentuan-ketentuan    UUD  1945 yang  termasuk dalam unsur ini adalah terdiri dari :
a. Alinea keempat pada bagian pembukaan, yang berbunyi : “…maka  disusunlah  Kemerdekaan Kebangsaan  Indonesia  itu    dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia,...”    Dari  uraian  tersebut terlihat jelas bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, maupun dalam mengatur  kehidupan  bermasyarakat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(372-388)
di Negara Indonesia, harus berlandaskan  pada  UUD  1945 sebagai  salah  satu  dari  konstitusi (hukum dasar), yaitu konstitusi yang
tertulis. b. Pasal  4  ayat  (1),   yang berbunyi  : “Presiden Republik Indonesia memegang  kekuasaan  pemerintahan menurut  Undang-Undang  Dasar.” Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa kekuasaan pemerintahan di Indonesia  dijalankan  oleh  Presiden dengan berdasarkan pada ketentuan- ketentuan  UUD 1945.
c. Pasal    9    (mengenai  Sumpah
Presiden  dan  Wakil  Presiden),  yang berbunyi  :    “…memegang  teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan  segala  undang-undang dan  peraturannya  dengan  selurus-
lurusnya...”        Hal    tersebut    berarti bahwa  Presiden  dan  Wakil  Presiden dalam  menjalankan  tugasnya  tidak boleh    menyimpang  dari  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Pasal 27 ayat (1),  yang  berbunyi : “ Segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak  ada  kecualinya.”      Pasal  ini menjamin  adanya  perlakuan  yang sama  di  hadapan  hukum  dan pemerintahan  bagi  segenap  warga negara,    di  samping  itu    juga menunjukkan adanya supremasi hukum  di  dalam  Negara  Republik Indonesia.
e. Penjelasan UUD 1945 (dalam bagian  penjelasan  mengenai  Sistem
Pemerintahan Negara), yang
berbunyi  :  “  Negara  Indonesia berdasar  atas  hukum  ( Rechtsstaat ), tidak  berdasarkan  kekuasaan  belaka ( Machtsstaat ).”  Juga    di  dalam bagian penjelasan Sistem Konstitusional  dalam  UUD  1945, yang  berbunyi  :  “  Pemerintahan berdasar  atas  sistem  konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme  (kekuasaan  yang  tidak terbatas).”      Dari  kedua  rumusan penjelasan  tersebut,  terlihat  bahwa kekuasaan  pemerintahan    di  Negara Indonesia dijalankan dengan berdasarkan  pada  konstitusi  (hukum dasar)  dan  tidak  berdasarkan  pada kekuasaan yang absolut.
2. Adanya  pemisahan  kekuasaan dalam negara Yakni adanya pemisahan/ pembagian  kekuasaan  dalam  negara yang dilakukan secara horizontal (yaitu pembagian  kekuasaan  kedalam  tiga fungsi,  ialah  :  kekuasaan  legislatif, eksekutif  dan  yudikatif),  maupun secara vertikal (yaitu pembagian kekuasaan  kedalam  beberapa  tingkatan pemerintahan, ialah : Pemerintah Pusat, Pemerintah  Daerah  Besar  {Provinsi) dan Pemerintah Daerah Kecil (Kabupaten/Kota). Ketentuan-ketentuan    UUD  1945
yang  termasuk dalam unsur ini adalah terdiri dari :
a. Pasal  19,  20  dan  21,  yakni  pasal- pasal yang mengatur tentang
susunan,  tugas  dan  wewenang  DPR sebagai  lembaga  legislatif,      yaitu

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (372-388)
lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
b. Pasal    4  ayat  (1)  dan  Pasal  17  ayat (1),  (2)  dan  (3),    yakni  pasal-pasal yang  mengatur  tentang  pemberian kekuasaan eksekutif kepada Presiden,  yaitu  kekuasaan  untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan. c. Pasal    24    ayat  (1)  dan  (2),  serta Pasal    25,  yakni  pasal-pasal  yang mengatur tentang pemberian kekuasaan yudikatif kepada Mahkamah  Agung,  yaitu  kekuasaan untuk  mengawasi  dan  mengadili terhadap pelanggaran undang-
undang.
d. Pasal 18, yakni pasal yang mengatur tentang adanya pembagian daerah di Indonesia  kedalam  daerah  besar (Propinsi) dan daerah kecil (Kabupaten/Kotamadya), dan kepada daerah-daerah itu diperkenankan untuk memiliki susunan  pemerintahan  sendiri  yang diatur dengan undang-undang. Pasal ini sebagai wujud adanya pembagian  kekuasaan  dalam  negara yang dilakukan secara vertikal. 3. Adanya  jaminan  hak-hak  asasi manusia
Walau tidak ada satupun ketentuan  dalam  UUD  1945  yang secara  tersurat  menyebutkan  tentang hak  asasi  manusia,  namun  secara tersirat  ada  beberapa  ketentuan  yang mencerminkan pengakuan dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia. Adapun ketentuan-ketentuan UUD  1945    yang    termasuk  dalam unsur ini adalah terdiri dari :
a. Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu, yang berbunyi : “…Kemerdekaan  itu  ialah  hak segala bangsa…”  Rumusan tersebut menunjukkan  adanya  pengakuan atas hak asasi berupa hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk  penjajahan  dan  penindasan yang dilakukan oleh bangsa lain.
b. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua, yang berbunyi : “…mengantarkan  rakyat  Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia,
yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat, adil  dan  makmur.”  Di  sini  adanya pengakuan  hak  asasi  di  bidang politik  berupa  kedaulatan,  dan  di bidang ekonomi berupa kemakmuran yang berkeadilan. c. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang berbunyi : “Atas berkat rakhmat  Allah  Yang  Maha  Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,...”      Rumusan  ini  sebagai pengakuan atas hak untuk beragama serta hak untuk kebebasan berkebangsaan  yang  dilandasi  oleh nilai-nilai luhur.
d. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi : “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(372-388)
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia…” Pada alinea ini menunjukkan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam segala bidang,  yaitu  politik,  hukum,  sosial, budaya, dan ekonomi.
e. Pasal  27  ayat  (1),  yakni  tentang “Hak  atas  kedudukan  yang  sama  di dalam hukum dan pemerintahan.”
f. Pasal  27  ayat  (2),    yakni  tentang
“Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.” g. Pasal  28,  yakni  tentang  “Hak berserikat dan berkumpul.”
h. Pasal  29  ayat  (2),  yakni  tentang “Hak  atas  kebebasan  memeluk agama.”
i. Pasal  30  ayat  (1)  ,  yakni  tentang “Hak dan Kewajiban bela negara.”
j. Pasal    31  ayat  (1),  yakni  tentang  “ Hak atas pengajaran/pendidikan.”
k. Pasal  33  ayat  (1),  yakni  tentang  “ Hak  untuk  berusaha  dalam  bidang ekonomi.”
l. Pasal  34,  yakni  tentang  “  Hak  bagi fakir  miskin  dan  anak-anak  yang terlantar  untuk  dipelihara  oleh negara.”
4. Adanya  Peradilan  Tata  Usaha Negara  (Peradilan  Administrasi Negara) Mengenai keberadaan PeradilanTata  Usaha  Negara,  tidak secara eksplisit (tegas/tersurat) dicantumkan  dalam  UUD  1945,  akan tetapi didalam Pasal 24 ayat (1) dan (2)
diatur  mengenai  adanya  kekuasaan kehakiman  yang  dilakukan/dijalankan oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan
lain-lain  badan  kehakiman.  Sebagai implementasi  dari  ketentuan  Pasal  24 ayat  (1)  dan  (2)  UUD  1945,  maka diterbitkanlah               Undang-Undang Nomor    14  Tahun  1970  tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan  Kehakiman.  Dimana  dalam Pasal 10 ayat (1)         Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ditentukan bahwa : Kekuasaan Kehakiman
dilakukan  oleh  Pengadilan    dalam lingkungan :
a. Peradilan Umum
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara Selanjutnya untuk mengimplementasikan  ketentuan  Pasal 10  ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana  dimaksud  di  atas,  maka pada tahun 1986 diterbitkanlah Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jika melihat  pada  unsur-unsur  terbentuknya negara  hukum  menurut Friedrich Julius  Stahl, maka keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum pada masa sebelum UUD 1945
diamandemen  telah  memenuhi  unsur- unsur terbentuknya negara hukum. Konsep  Negara  Hukum  Indonesia Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945    (UUD  1945)    Sesudah
Diamandemen Sesudah UUD 1945 diamandemen, konsep mengenai negara  hukum  tidak  begitu  banyak

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(372-388)
mengalami  perubahan,  walaupun  ada beberapa  pasal  dalam  batang  tubuh UUD  1945  yang  diamandemen  akan tetapi  substansi  dari  pasal-pasal  yang berkaitan dengan konsep negara hukum itu  tidak  mengalami  perubahan  yang berarti,  bahkan  cenderung  untuk  lebih memperjelas  /  mempertegas  mengenai konsep Negara Hukum Indonesia.
Untuk  mengetahui  bagaimana konsep  Negara  Hukum  Indonesia setelah  amandemen  UUD  1945,  di bawah  ini  penulis  sampaikan  beberapa ketentuan  dalam  UUD  1945  yang menyangkut  tentang  konsep  Negara Hukum  Indonesia  sebagai  perwujudan dari  unsur-unsur  pembentuk  negara hukum  menurut  pendapat  Friedrich Julius  Stahl,  yang  meliputi  hal-hal sebagai berikut :
1. Pemerintahan  harus  berdasarkan hukum
Ketentuan-ketentuan  UUD  1945 yang  termasuk  dalam  unsur  ini  adalah terdiri dari :
a. Alinea keempat pada bagian pembukaan, yang berbunyi : “...maka  disusunlah  Kemerdekaan Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia,...”    Dari  uraian  tersebut terlihat jelas bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, maupun dalam mengatur  kehidupan  bermasyarakat di Negara Indonesia, harus
berlandaskan  pada  UUD  1945 sebagai bagian dari konstitusi (hukum dasar) yang tertulis.
b. Pasal  1  ayat  (3),  yang  berbunyi  : “Negara  Indonesia  adalah  negara hukum.”    Hal  tersebut  mengandung arti bahwa negara dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara (pemerintahan)  didasarkan  kepada aturan hukum, tidak pada kesewenang-wenangan penguasa. c. Pasal  4  ayat  (1),   yang berbunyi  : “Presiden Republik Indonesia memegang  kekuasaan  pemerintahan menurut  Undang-Undang  Dasar.” Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa kekuasaan pemerintahan di Indonesia  dijalankan  oleh  Presiden dengan berdasarkan pada ketentuan- ketentuan  UUD 1945.
d. Pasal  9 ayat (1)  (mengenai sumpah Presiden  dan  Wakil  Presiden),  yang berbunyi  :    “…memegang  teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan  segala  undang-undang dan  peraturannya  dengan  selurus- lurusnya…...”        Hal    tersebut berarti  bahwa  Presiden  dan  Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya  tidak  boleh  (dilarang) menyimpang  dari  Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku. e. Pasal 27 ayat (1),  yang  berbunyi : “ Segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak  ada  kecualinya.”      Pasal  ini menjamin  adanya  perlakuan  yang sama  di  hadapan  hukum  dan pemerintahan  bagi  segenap  warga

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (372-388)
negara,    di  samping  itu    juga menunjukkan adanya supremasi hukum  di  dalam  Negara  Republik Indonesia.
2. Adanya  pemisahan  kekuasaan dalam negara Pemisahan kekuasaan dalam negara dapat dilakukan secara horizontal (pemisahan kekuasaan negara  kedalam  tiga  fungsi,  ialah  : kekuasaan  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif),  maupun  secara vertikal
(pemisahan  kekuasaan  negara  kedalam beberapa tingkatan pemerintahan,
ialah: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  Provinsi,  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Pemerintah Daerah Kota).
Ketentuan-ketentuan    UUD  1945 yang  termasuk dalam unsur ini adalah terdiri dari :
a. Pasal  3  ayat  (1),  Pasal    20  ayat  (1), (2), (3), Pasal 20 A ayat (1),     Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 D  ayat (1)
dan  (2),    pasal-pasal    tersebut mengatur tentang pemberian kekuasaan  legislatif kepada  MPR, DPR  dan  DPD,  yaitu  kekuasaan untuk membentuk beberapa
peraturan   perundang-undangan.
b. Pasal    4  ayat  (1)  dan  Pasal  17  ayat (1),  (2)  dan  (3),    yakni  pasal-pasal yang  mengatur  tentang  pemberian
kekuasaan eksekutif kepada Presiden,  yaitu  kekuasaan  untuk memimpin dan menjalankan
pemerintahan.
c. Pasal  24  ayat (1) dan (2),  Pasal  24
A  ayat  (1),  Pasal  24  C  ayat  (1)  dan (2), yakni pasal-pasal yang mengatur tentang pemberian
kekuasaan yudikatif kepada Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi,  yaitu  kekuasaan  untuk mengawasi  dan  mengadili  terhadap pelanggaran undang-undang (kekuasaan kehakiman). d. Pasal  18  ayat  (1),  (2),  (3)  dan  (4)
yakni  pasal  yang  mengatur  tentang adanya pembagian daerah di
Indonesia kedalam daerah propinsi, daerah  kabupaten  dan  daerah  kota,
dan kepada daerah-daerah itu diperkenankan untuk memiliki susunan pemerintahan sendiri,  serta diberi  kekuasaan  untuk  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.  Di  samping  itu  di daerah  ada  lembaga  legislatif  yang disebut DPRD yang anggota- anggotanya  dipilih  melalui  Pemilu. Sedangkan Kepala Pemerintah Daerah  disebut  Gubernur  (untuk daerah  provinsi),  Bupati  (untuk daerah  kabupaten),  dan  Walikota (untuk daerah kota). Dengan demikian  pasal  ini  sebagai  wujud dari  adanya  pembagian  kekuasaan dalam negara yang dilakukan secara vertikal.
3. Adanya  jaminan  hak-hak  asasi manusia
Dalam  batang  tubuh  UUD  1945 hasil  amandemen  kedua            (Tahun 2000)  secara  tersurat  dicantumkan pasal-pasal tentang Hak Asasi
Manusia,  disamping  masih  adanya pasal-pasal  lain  yang  secara  tersirat mencerminkan  perlindungan  terhadap
Hak-Hak Asasi Manusia.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(372-388)
Adapun ketentuan-ketentuan UUD  1945    yang    termasuk  dalam unsur ini adalah terdiri dari :
a. Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu, yang berbunyi :
“...Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa...”    Pernyataan  tersebut menunjukkan  pengakuan  atas  hak asasi  berupa  hak  kebebasan  atau kemerdekaan  dari  segala  bentuk penjajahan  dan  penindasan  yang dilakukan oleh bangsa lain.
b. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua, yang berbunyi : “…mengantarkan  rakyat  Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat, adil  dan  makmur.”  Di  sini  adanya pengakuan  hak  asasi  di  bidang politik  berupa  kedaulatan,  dan  di bidang ekonomi berupa kemakmuran yang berkeadilan. c. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang berbunyi : “Atas berkat rakhmat  Allah  Yang  Maha  Kuasa dan  didorongkan  oleh  keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...” Rumusan ini sebagai pengakuan atas hak untuk beragama serta hak untuk kebebasan berkebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur.
d. Pembukaan UUD 1945 alinea
keempat, yang berbunyi : “…melindungi  segenap  Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…memajukan
kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa,...melaksanakan
ketertiban  dunia…”        Pada  alinea ini  menunjukkan  pengakuan  dan perlindungan    terhadap  hak-hak asasi  dalam  beberapa  bidang,  yaitu politik,  hukum,  sosial,  budaya,  dan ekonomi.
e. Pasal-pasal : 28A, 28 B, 28 C, 28 D, 28 E, 28 F, 28 G, 28 H, 28 I dan 28 J,  adalah  pasal-pasal  dalam  UUD 1945  yang khusus mengatur tentang perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia.
f. Pasal  27  ayat  (1),  yakni  tentang  “ Hak  atas  kedudukan  yang  sama  di dalam hukum dan pemerintahan.”
g. Pasal  27  ayat  (2),    yakni  tentang  “ Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.”
h. Pasal  28,  yakni  tentang  “  Hak berserikat dan berkumpul.”
i. Pasal  29  ayat  (2),  yakni  tentang  “ Hak atas kebebasan beragama.”
j. Pasal  30  ayat  (1)  ,  yakni  tentang  “ Hak dan Kewajiban bela negara.”
k. Pasal    31  ayat  (1),  yakni  tentang  “ Hak atas pengajaran/pendidikan.”
l. Pasal  33  ayat  (1),  yakni  tentang  “ Hak  untuk  berusaha  dalam  bidang ekonomi.”
m. Pasal  34,  yakni  tentang  “  Hak  bagi fakir  miskin  dan  anak-anak  yang terlantar  untuk  dipelihara  oleh negara.”
Selanjutnya  untuk  menangani perkara pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, pada tanggal 23 Nopember  2000    dikeluarkan  Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  ini

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (372-388)
merupakan  pengadilan  khusus  untuk menangani  perkara  pelanggaran  hak asasi manusia, dan berada di
lingkungan Peradilan Umum.
4. Adanya  Peradilan  Tata  Usaha Negara
Setelah amandemen ke tiga UUD
1945, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara  secara  eksplisit  (tegas/tersurat) dicantumkan  dalam  Pasal  24  ayat  (2) UUD  1945,  yang  berbunyi  sebagai berikut :
Kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan umum,  lingkungan  peradilan  agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai implementasi dari
ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, maka    diterbitkanlah    Undang-Undang Nomor    4    Tahun  2004    tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Dimana  dalam
Pasal  2  Undang-Undang            Nomor  4
Tahun 2004 ditentukan bahwa : ...dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Selanjutnya  undang-undang  yang khusus  mengatur                    tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang pertama kali dibentuk  adalah  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang
Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  yang sekarang  telah  diubah  oleh  Undang-
Undang  Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  Usaha  Negara.    Adapun  tujuan dari  adanya  Peradilan  Tata  Usaha
Negara  itu  adalah  untuk  melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat/aparatur pemerintah, disamping itu juga sebagai kerangka  pembinaan,  penyempurnaan dan  penertiban  aparatur  pemerintah agar dalam menjalankan tugas- tugasnya  selalu  berdasarkan  pada ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara adalah  peradilan  untuk  menyelesaikan sengketa  Tata  Usaha  Negara,  yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha  negara  antara  orang  atau  badan hukum  perdata  dengan  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara,    baik  di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya  Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan termasuk juga untuk menyelesaikan terjadinya sengketa kepegawaian Dalam operasionalnya di lapangan, yang termasuk dalam lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  adalah  terdiri  dari  :  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi  Tata  Usaha  Negara  (PT  TUN) sebagai  pengadilan  tingkat  banding, dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (372-388)
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  maka  terlihat  jelas  bahwa  UUD
1945 setelah diamandemen tetap memuat  konsep  mengenai  Negara
Hukum  Indonesia,  walaupun  konsep mengenai  negara  hukum  itu  tidak banyak  mengalami  perubahan  jika dibandingkan  dengan  sebelum  UUD 1945 diamandemen, akan tetapi setelah UUD 1945 diamandemen maka konsep Negara  Hukum  Indonesia  cenderung lebih diperjelas / dipertegas.
Persamaan  dan  Perbedaan  Konsep Negara  Hukum  Indonesia  Antara Sebelum  dan  Sesudah  UUD    1945 Diamandemen
Untuk  mengetahui  dimana  letak persamaan  dan  perbedaan  konsep Negara Hukum Indonesia antara sebelum  dan  sesudah  UUD  1945 diamandemen,  di  bawah  ini  penulis uraikan sebagai berikut  : 1. Persamaan Konsep Negara Hukum Indonesia Antara Sebelum  dan  Sesudah  UUD  1945 Diamandemen Konsep mengenai Negara Hukum
Indonesia  antara  sebelum  dan  sesudah UUD 1945 diamandemen secara umum adalah sama, dengan kata lain tidak ada perbedaan    yang    cukup    signifikan antara    sebelum    dan    sesudah amandemen UUD  1945.
Hal    tersebut  bisa  dimaklumi karena amandemen yang dilakukan atas
UUD 1945 itu tidak sampai menghilangkan ketentuan-ketentuan yang  berkaitan  dengan  unsur-unsur pembentuk  negara  hukum,  kecuali hanya memperbaiki atau menambahkan
susunan  kata-katanya  dengan  maksud untuk memperjelas substansinya.
Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  konsep  Negara Hukum  Indonesia  antara  sebelum  dan sesudah  amandemen  UUD    1945  tidak mengalami perubahan yang  signifikan. 2. Perbedaan Konsep Negara Hukum Indonesia Antara Sebelum  dan  Sesudah    UUD  1945

## Diamandemen
Sekalipun  secara  umum  konsep mengenai  Negara  Hukum  Indonesia antara sebelum dan sesudah UUD 1945 diamandemen  adalah  sama,  namun perbedaan  antara  keduanya  tetap  ada. Untuk  mengetahui  letak  perbedaan dimaksud, penulis sampaikan uraiannya    dengan  mengacu  pada unsur-unsur  pembentuk  negara  hukum sebagai berikut  :
a. Pemerintahan  harus  berdasarkan hukum
Jika dilihat dari unsur ini, perbedaan hanya  terletak  pada  penempatan rumusan  yang  berbunyi  :  “Negara Indonesia  adalah  negara  hukum,” dari  semula  (sebelum  UUD  1945 diamandemen)  terletak  pada  bagian penjelasan  UUD  1945  dan  setelah UUD  1945  diamandemen    menjadi terletak  pada  bagian  batang  tubuh yaitu    pada Pasal 1 ayat (3).
b. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara
Jika dilihat dari unsur ini, perbedaan hanya terletak pada jumlah lembaga negara  yang  memegang  kekuasaan legislatif  dan  yudikatif.    Dimana sebelum  UUD  1945  diamandemen,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(372-388)
pemegang kekuasaan legislatif adalah  hanya  DPR.  Sedangkan setelah  UUD  1945  diamandemen, pemegang kekuasaan legislatif menjadi  tiga  lembaga  negara  yaitu
MPR,  DPR  dan  DPD.    Sementara
itu  untuk  pemegang    kekuasaan yudikatif,  sebelum  UUD  1945 diamandemen  adalah  berada  di tangan Mahkamah Agung, sedangkan setelah UUD 1945
diamandemen  kekuasaan  itu  berada di  tangan  Mahkamah  Agung    dan Mahkamah Konstitusi.
c. Adanya  jaminan  hak-hak  asasi manusia Jika dilihat dari unsur ini, perbedaan terletak  pada  jumlah                  pasal- pasal  dalam  batang  tubuh  UUD 1945  yang  mengatur  tentang  Hak Asasi  Manusia.  Dimana  sebelum UUD    1945  diamandemen,    jumlah pasal    dalam    batang  tubuh  UUD 1945    yang  mengatur  tentang  Hak Asasi  Manusia  hanya  berjumlah  8 pasal  dan  itupun  tidak  secara eksplisit  menggunakan  kata  Hak Asasi  Manusia,  melainkan  hanya prinsip-prinsip  Hak  Asasi  Manusia. Sedangkan  setelah  UUD  1945 diamandemen,  jumlah  pasal  dalam batang  tubuh  UUD  1945  yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia meningkat menjadi berjumlah  18  pasal,    terdiri  dari  8 pasal  yang  ada  sebelum  UUD  1945
diamandemen  dan  10  pasal  yang baru  ada  setelah              UUD  1945 diamandemen (pada amandemen ke- 2).  Kesepuluh pasal yang baru  ada
setelah  UUD  1945  diamandemen adalah  Pasal  28A,  28B,  28C,  28D, 28E,  28F,  28G,  28H,  28I  dan  28J), adalah         pasal-pasal yang secara eksplisit  mengatur  tentang  Hak Asasi Manusia.
d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi Negara)
Jika dilihat dari unsur ini, perbedaan hanya  terletak  pada  pencantuman pasal  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dalam  batang  tubuh  UUD 1945,  dimana  sebelum  UUD  1945 diamandemen  tidak  ada  satu  pun pasal  dalam  batang  tubuh  UUD 1945    yang  mengatur  tentang keberadaan  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  sedangkan  setelah  UUD 1945  diamandemen  terdapat  pasal dalam batang tubuh UUD 1945 yang secara  eksplisit  mengatur  tentang keberadaan    Lingkungan  Peradilan Tata  Usaha  Negara,    yaitu    pada Pasal  24  ayat  (2)  UUD 1945.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, selanjutnya disampaikan Kesimpulan sebagai berikut :
1. Sebelum  UUD  1945  diamandemen, konsep  mengenai  Negara  Hukum Indonesia yang meliputi unsur-unsur pembentuk  negara  hukum  yaitu  : Pemerintahan  berdasarkan  hukum, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya jaminan/
perlindungan    hak  asasi  manusia, serta  adanya  Peradilan  Tata  Usaha

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 Mei 2023, Reviewed 9 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (372-388)
Negara,  telah  dimuat  dalam  bagian
Pembukaan,  Batang  Tubuh,  atau
Penjelasan UUD 1945.
2. Sesudah  UUD  1945  diamandemen, konsep  mengenai  Negara  Hukum Indonesia  yang  tercantum  dalam bagian pembukaan dan batang tubuh UUD  1945  semakin  diperjelas dan dipertegas,  dengan  tujuan  supaya prinsip-prinsip  dari  suatu  negara
hukum  yang  antara  lain  meliputi  : Law Enforcement (Penegakkan Hukum), Supremacy of Law
(Kedaulatan  Hukum)  dan Equality Before  The  Law (Persamaan  di dalam  hukum)  benar-benar  dapat diaplikasikan dalam praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan  di  Indonesia.  Untuk itu di masa yang akan datang hukum di Indonesia harus dijadikan sebagai pedoman/tuntunan dalam menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan ketertiban,
keadilan    dan  kesejahteraan  bagi warga negara.
3. Konsep  Negara  Hukum  Indonesia antara sebelum dan sesudah amandemen  UUD  1945  secara umum tidak begitu berbeda substansinya,  karena  amandemen yang  dilakukan  atas  UUD  1945  itu tidak sampai menghilangkan ketentuan-ketentuan (pasal-pasal) yang  berkaitan  dengan  konsep negara hukum, kecuali hanya memperbaiki  atau  menambahkan susunan kata-katanya dengan maksud  untuk  memperjelas  atau mempertegas substansinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Kansil,  C.S.T.  (1984), Hukum  Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta : Bina Aksara. Moh. Kusnardi S.H., Harmaily Ibrahim,  S.H.,  (1988), Pengantar Hukum  Tata  Negara  Indonesia,
Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara.
Morissan, (2005), Hukum Tata Negara R.I.  Era  Reformasi, Jakarta  :
Ramdina Prakarsa.
Samidjo,  (1985), Pengantar  Hukum
Indonesia, Bandung : Armico.
Zul  Aldi  Ardian,  S.H.,  Achmad Roestandi,  S.H.,  (1996), Tata
Negara, Bandung : Armico Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945