## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN PENYALURAN BOS TINGKAT SDN DI KABUPATEN BANJAR
Moh. Yamin moh_yamin@unlam.ac.id
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  tingkat  ketepatan  sasaran  penerima  BOS  bagi  penyelenggaraan pendidikan  dasar  bermutu  tingkat  SDN  di  Kabupaten  Banjar.  Penelitian  ini  adalah deskriptif  kualitatif  dengan  kuesioner  sebagai  alat  pengumpul  data  untuk  melihat kesesuaian  penerimaan,  mekanisme  penyaluran,  dan  realisasi  penggunaan  program BOS  dengan  petunjuk  teknis  BOS.  Sampelnya  adalah  kepala  sekolah,  guru,  komite sekolah, dan orang tua peserta didik pada setiap kecamatan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dan realisasi pemanfaatan program BOS di kabupaten Banjar sesuai dengan petunjuk teknis BOS dengan beberapa catatan  penting dimana  masih  ada  komite  sekolah  yang  kurang  memahami  petunjuk teknis BOS; ada sebagian tim pengelola masih kesulitan mengelola program BOS karena kurang memahami petunjuk teknis BOS yang kerap berubah dan kurang menguasai IT, besaran  BOS  kurang  mencukupi  kebutuhan operasional  sekolah,  dana  BOS  untuk membayar  guru  honor;  dan  masih  ada  komponen  sekolah  yang  merasa  masih menerima sumbangan komite/orang tua peserta didik.

## Kata kunci: BOS, pelaksanaan, dan pendidikan dasar
Abstract
This study aims to describe the factors that influences the accuracy of school operational fund towards the implementation of elementary education in Banjar regency. This research is descriptive and qualitative in which the questionnaire is the  data  collecting  tool  to  find  out  the  availability  of  acceptance,  distribution mechanism,  and  realization  of  school  operational fund program  using  prepared technical guidance. The samples are principals, teachers, school committees, and learners'  parents  in  each  district  by  purposive  sampling  technique. The  results show that the acceptance and realization of school operational program in Banjar regency  is  in  accordance  with  school  operational  fund  technical  guidance  with some  important  notes  where  there  are  still  school  committees  being  lack  of understanding  of  school  operational  fund  technical  guidelines;  there  are  some management  teams  who  are  still  having  difficulty  to  manage  the  school operational fund program due to lack of understanding of technical guidances of operational school fund that often change and less master ICT, school operational fund  amount  insufficient  for  school  operational  requirement  and  for  paying teacher honorarium; and there are still school components who feel receiving the donations of committees or parents' learners.
Keywords: school operational fund, implementation, and elementary school

## PENDAHULUAN
Pendidikan untuk semua merupakan salah satu paradigma pembangunan pendidikan  dan  kebudayaan  tahun  2015-2019  (Renstra  Kemendikbud  2015- 2019). Sesuai  amanat  konstitusi,  setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  berhak  mendapat  pendidikan  dan memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya, demi meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, meskipun penyelenggaraan pendidikan  berkualitas  bagi  setiap  warga  negara  menjadi  tanggung  jawab pemerintah, namun berbagai pihak dapat berkontribusi dalam memaksimalkan capaian  hasil  pendidikan. Penyelenggaraan  pendidikan  harus  disikapi  sebagai suatu  gerakan,  yang  mengintegrasikan  semua  potensi  negeri  dan  peran  aktif seluruh masyarakat.
Pemerintah kabupaten  Banjar telah  menetapkan berbagai kebijakan pendidikan  yang  bertujuan  membenahi  sistem  pembelajaran  agar  sesuai dengan  ketentuan  pemerintah  dan  karakteristik  anak  didik  di  Kabupaten Banjar, yaitu lebih menonjolkan nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam sistem pembelajaran, berfokus pada program wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan mutu  pendidikan  di  sekolah–sekolah  agama  seperti  pondok  pesantren  dan sekolah  ibtidaiyah. Pelaksanaan  pendidikan  di  kabupaten  Banjar  mengacu Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional mengamanatkan  bahwa  setiap  warga  negara  yang  berusia  7-15  tahun  wajib mengikuti  pendidikan  dasar. Pasal  34  ayat  2 menetapkan  bahwa  pemerintah dan  pemerintah  daerah memberi jaminan terselenggaranya wajib  belajar minimal  pada  jenjang  pendidikan  dasar  tanpa  memungut  biaya. Dengan demikian, pemerintah  dan  pemerintah kabupaten  Banjar wajib  memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik di tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Salah satu upaya nyata pemerintah  dalam pemerataan  dan  peningkatan  kualitas  layanan pendidikan dasar tampak dari kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak bulan  Juli  2005. Sejalan  dengan UU  tersebut,  Peraturan  Daerah  Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 58 pada  Ayat  (2e  dan  f) bahwa  anggaran  pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan  biaya  operasional  sekolah  dan  pengembangan  bakat  dan  minat peserta  didik. Ini  juga  diperkuat pada Pasal  58  Ayat  4 bahwa  Pemerintah Daerah  dapat  mengalokasikan dana  darurat  untuk  mendanai  keperluan mendesak  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  yang  diakibatkan  bencana  atau peristiwa tertentu.
Atas hal tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor-faktor yang  mempengaruhi  tingkat  ketepatan  sasaran  penerima  BOS  bagi penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu tingkat SDN di Kabupaten Banjar. Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah adanya gambaran faktor-
faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  ketepatan  sasaran  penerima  BOS  bagi penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu tingkat SDN di Kabupaten Banjar.
Kabupaten Banjar sebagai salah satu daerah dari 13 Kabupaten/ Kota di Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Martapura memiliki luas wilayah ± 4.688  km 2 dan  berpenduduk  506.204  jiwa  (Kabupaten  Banjar  dalam  Angka, 2016),  serta  memiliki  sumber  kekayaan  alam  yang  cukup  melimpah  seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
Pembangunan  di  Kabupaten  Banjar  dari  tahun  ke  tahun  mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, terutama untuk mencapai visi “Terwujudnya masyarakat  Kabupaten  Banjar  yang  sejahtera  dan  barokah”. Pencapaian  visi tersebut  dibuktikan  dengan  mengeluarkan  kebijakan  pendidikan  yang bertujuan  membenahi  sistem  pembelajaran  agar  sesuai  dengan  ketentuan pemerintah  dan  karakteristik  anak  didik  di  Kabupaten  Banjar,  yaitu  lebih menonjolkan nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam sistem pembelajaran dan berfokus  pada  program  wajib  belajar  12  tahun  dan  peningkatan  mutu pendidikan  di  sekolah–sekolah  agama  seperti  pondok  pesantren  dan  sekolah ibtidaiyah. Sebagai  bagian  dari  tugas  dan  tanggung  jawab  pembangunan manusia  di  bidang  pendidikan,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banjar mendukung  sepenuhnya  kebijakan  BOS  dalam  rangka  memberikan  pelayanan pendidikan dasar yang bermutu di semua jenjang pendidikan. Ini sesuai dengan visi  Pemerintah  Kabupaten  Banjar,  yakni  terwujudnya  masyarakat  Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah.
Sejahtera  dalam  konteks  ini  dapat  dimaknai  ketika  penyaluran  BOS diterima  oleh  yang  berhak  menerima agar  dapat  dipergunakan  demi kepentingan pendidikan setiap warga dan masyarakat pembelajar di Kabupaten Banjar  yang  kemudian  dapat  dilihat  dari masukan  ( output) dan luaran ( outcome ). Masukan di sini adalah BOS diterima oleh yang berhak mendapatkan, dan luaran adalah  hasil  dari  proses  pendidikan  yang  diukur  dari  kompetensi dan  prestasi  belajar  masyarakat  pembelajar  yang  menerima  BOS.  Barokah dalam konteks ini yang sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Banjar adalah meneguhkan asas kemanfaatan dan ketercukupan  dimana para penerima BOS mampu menggunakan dana pendidikan tersebut untuk kepentingan belajar dan berproses  dalam  pendidikan.  Dengan  demikian,  barokah  sebetulnya  sangat dekat  dengan  capaian  dari  sebuah  kegiatan  di  dalam  pendidikan  dasar  untuk mereka  yang  memerlukan  dan  membutuhkan  dana  BOS  demi  pengembangan kualitas sumber daya manusia.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banjar  Nomor 04  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan Pendidikan  mendukung  sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan di daerah di mana BOS menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan  di  daerah  serta  menjadi  modal  dalam  percepatan  pemberantasan
buta aksara.  Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan  bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan  anggaran  pendidikan  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  minimal  20%.  Ayat  (2)  di  poin e  dan  f selanjutnya  semakin mempertegas bahwa anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dialokasikan meningkatkan  biaya  operasional  sekolah  dan  pengembangan  bakat  dan  minat peserta  didik.  Pasal  58  Ayat  (4) memberikan  ilustrasi  secara  tegas bahwa Pemerintah  Daerah  dapat  mengalokasikan  dana  darurat  untuk  mendanai keperluan  mendesak  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  yang  diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu. Ini berarti bahwa visi pemerintah Kabupaten Banjar sudah sinergis dengan Perda sebagaimana yang dimaksud. BOS sebagai program  pusat  perlu  mendapat  dana  pendamping  dari  daerah  sebagai  bagian dari  komitmen  dari  terhadap  sebuah  penyelenggaraan  pendidikan  di  tingkat daerah.
Negara  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  sebuah  penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 menyebutkan bahwa standar biaya  non-personalia  menjadi  standar  dalam  pembiayaan  kegiatan operasi  non  personalia  dalam  satu  tahun  yang  selanjutnya  disebut  menjadi bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan dana pendidikan agar sebuah satuan pendidikan  dapat  menjalankan  kegiatan  pendidikan  secara  sistematis  dan berkelanjutan  sesuai  dengan  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  yang ditetapkan. BOS selanjutnya dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah pusat yang  menyediakan  pendanaan  biaya  operasi  non  personalia  bagi  satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Selanjutnya, biaya satuan  pendidikan  (BSP) sebagai  turunan  dari  BOS  memberikan  pedoman tentang  berapa besarnya  biaya  yang  diperlukan  rata-rata setiap  siswa di tiap tahun dalam konteks menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan  yang  telah  ditetapkan. Menurut  kepentingan  penggunaannya, BSP kemudian dibedakan menjadi dua hal, yakni BSP investasi dan BSP Operasional.
BSP investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber daya yang tidak habis pakai dalam waktu lebih dari satu  tahun  ,  seperti  pengadaan  tanah,  bangunan,  buku,alat  peraga,  media, perabot  dan  alat  kantor.  Sedangkan  BSP  operasional  adalah  biaya  yang dikeluarkan  setiap  siswa  dalam  1  tahun  untuk  pembiayaan  sumber  daya pendidikan habis pakai dalam 1 tahun atau kurang. BSP operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil.
Biaya  personil  meliputi  biaya  untuk  kesejahteraan  (honor  kelebihan  jam mengajar  (KJM),  Guru  tidak  tetap  (GTT),  Pegawai  Tidak  tetap  (PTT),  uang lembur  dan  pengembangan  profesi  guru  (Pendidikan  dan  Latihan  Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan lain-lain. Biaya non personil adalah biaya untuk menunjang kegiatan belajar
mengajar,  evaluasi  atau  penilaian,  perawatan/pemeliharaan,  daya  dan  jasa, pemberian  kesiswaan,  rumah  tangga  sekolah  dan  supervisi.  Selain  dari  biaya- biaya  tersebut,  masih  terdapat  jenis  biaya  personil  yang  ditanggung  oleh peserta  didik,  misalnya  biaya  transportasi,  konsumsi,  seragam,  alat  tulis, kesehatan, dan sebagainya. Mengingat keterbatasan dana BOS dari Pemerintah Pusat,  maka  biaya  untuk  investasi  sekolah/madrasah/ponpes  dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lain dengan prioritas utama dari sumber  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  selanjutnya  dari  partisipasi masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi.
Secara  umum, program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  bertujuan untuk  membebaskan  biaya  pendidikan  bagi  siswa  tidak  mampu  dan meringankan  bagi  siswa  lain  agar  mereka  memperoleh  layanan  pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib belajar 9 Tahun. Secara khusus, program BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi  seluruh  siswa  SD  negeri  dan  SMP  negeri  terhadap  biaya  operasional sekolah; membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; dan meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Muryati (2016: 237)  mengatakan  bahwa  BOS  bertujuan  pada  prioritas peningkatan  mutu playanan  pendidikan. Nurjanah  (2014)  mengatakan  bahwa  keberadaan  BOS dapat membantu peningkatan akademik belajar peserta didik sebab orang tua siswa  tidak  mengalami  kesulitan  agar  anaknya  tetap  bisa  mengenyam pendidikan.
Sasaran  program  BOS  adalah sekolah  SD/SDLB,  SMP/SMPLB/SMPT,  dan SD-SMP  Satu  Atap  (Satap),  baik  negeri  maupun  swasta  di  seluruh  propinsi  di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah  (Dapodikdasmen). Sekolah  swasta harus memiliki  izin  operasional. Besar  dana  BOS  yang  diterima  oleh  sekolah  dihitung  berdasarkan  jumlah peserta  didik  dengan  besar  satuan  biaya dimana SD/SDLB:  Rp  800.000,- /peserta  didik/tahun,  sedangkan SMP/SMPLB/Satap/SMPT:  Rp  1.000.000,- /peserta  didik/tahun.  Akan  tetapi  dengan  pertimbangan  bahwa  beberapa komponen  biaya  tetap  ( fix  cost )  dari  biaya  operasi  sekolah  tidak  tergantung pada  jumlah  peserta  didik,  maka  pemerintah  menerapkan  kebijakan  khusus untuk sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta didik, baik untuk sekolah tingkat SD maupun  tingkat  SMP. Melalui  kebijakan  BOS,  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  pendidikan  bagi  seluruh  wilayah  Indonesia.  Minat masyarakat  untuk  mengikuti  pendidikan  pada  jenjang  SD  menjadi  lebih  besar (Supriyadi, 2010).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  merupakan jenis  penelitian deskriptif  kualitatif  untuk melihat  kesesuaian  penerimaan,  mekanisme  penyaluran,  dan  realisasi penggunaan  program  BOS  dengan  petunjuk  teknis  BOS.  Penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  menghasilkan  prosedur  analisis  yang  tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi (Moleong, 2011). Penelitian  ini menggunakan  metode survey dengan kuesioner  sebagai  alat pengumpul  data. Ini  digunakan  untuk  mengumpulkan data  primer  untuk menggali informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketepatan sasaran penerima BOS bagi penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu tingkat SDN  di  Kabupaten  Banjar. Populasi penelitian adalah kepala  sekolah, guru, komite  sekolah, dan  orang  tua peserta  didik  pada satuan  pendidikan  tingkat SDN yang tersebar pada wilayah 19 kecamatan di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Jumlah sekolah adalah 357 dan guru berjumlah 3637. Sebaran sampel kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik pada setiap kecamatan disajikan yang secara ringkas pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Sebaran Sampel No Kecamatan Jumlah Sekolah Sampel Kategori Wilayah Kepala Sekolah 3 Anggota Komite Sekolah Per Sekolah X Jumlah Sekolah 3 Guru Per Sekolah X Jumlah Sekolah 3 Orang Tua Peserta Didik Per Sekolah X Jumlah Sekolah Kota Pinggiran 1 Aluh-Aluh 2 X 2 2 6 6 2 Aranio 2 X 1 2 6 6 3 Astambul 2 X 2 2 6 6 4 Beruntung Baru 2 X 2 2 6 6 5 Gambut 2 X 2 2 6 6 6 Karang Intan 2 X 2 2 6 6 7 Kertak Hanyar 2 X 2 2 6 6 8 Martapura 2 X 2 2 5 6 9 Martapura Barat 2 X 2 2 6 6 10 Martapura Timur 2 X 2 2 6 5 11 Mataraman 2 X 2 2 6 6 12 Paramasan 2 X 2 2 6 6 13 Pengaron 2 X 2 2 6 6 14 Sambung Makmur 2 X 2 2 6 6 15 Simpang Empat 2 X 2 2 6 6 16 Sungai Pinang 2 X 2 2 6 6 17 Sungai Tabuk 2 X 2 2 6 6
18 Tatah Makmur 2 X 2 2 6 6 19 Telaga Bauntung 2 X 2 2 6 6 Jumlah 38 37 38 113 113
Setelah data terkumpulkan, analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif  dan  kuantitatif dengan  teknik  analisis  tabel  silang  ( cross tabulation ) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketepatan sasaran penerima BOS bagi penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu tingkat SDN di Kabupaten Banjar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Mekanisme Pelaksanaan Program BOS
Petunjuk teknis BOS telah mengatur mekanisme penggunaan dana BOS di sekolah  dengan  melibatkan  prinsip  efisiensi,  efektif,  transparan,  akuntabel, kepatutan, dan manfaat. Mekanisme penerimaan program BOS beserta realisasi pengelolaannya di kabupaten Banjar diuraikan sebagai berikut.

## Penerima Program BOS
Semua peserta didik SD di kabupaten  Banjar memiliki hak mendapatkan bantuan program BOS. Pendapat kepala sekolah mengenai jumlah peserta didik sebenarnya  dan  jumlah  peserta  didik  penerima program BOS  di  kabupaten Banjar disajikan pada Tabel 2.

## Tabel 2. Jumlah Peserta Didik Penerima Dana BOS di Kabupaten Banjar
No Sekolah Dana BOS 2014 Dana BOS 2015 Dana BOS 2016  Pesdik  Penerima BOS  Pesdik  Penerima BOS  Pesdik  Penerima BOS 1 58 58 67 67 75 75 2 162 162 173 173 165 165 3 52 52 53 53 51 51 4 59 59 59 59 54 54 5 116 116 120 120 111 111 6 81 81 80 80 84 84 7 26 26 27 27 32 32 8 81 81 82 82 85 85 9 121 121 129 129 145 145 10 103 103 105 105 118 118 11 Mulai dapat tahun 2012 12 123 123 125 125 125 125 13 Mulai dapat tahun 2017 14 Mulai dapat tahun 2017 15 414 0 419 0 427 0 16 167 167 152
152 138 138 17 65 65 65 65 60 60 18 145 145 140 140 118 118 19 139
139 132 138 135 145 20 73 73 69 69 85 85 21 118 118 119 119 117 117 22 119 119 157 157 140 140 23 71 71 24 198 198 202 202 202 202
25 51 51 26 99 99 95 95 88 88 27 104 104 94 94 28 345 345 330 330 340 340 29 107 107 109 109 30 31 213 0 224 0 232 0 32 263 263 261 261 267 267 33 141 141 34 49 49 40 40 39 39 35 63 63 68 68 72 72 36 88 88 81 81 95 95 37 125 125 Keterangan: Pesdik = Peserta didik (Sumber: analisis kuesioner)
Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian  besar  SDN di  kabupaten  Banjar telah menerima bantuan program BOS dalam tiga tahun terakhir meskipun ada 4 SD yang mulai mendapatkan dana BOS mulai tahun 2016 (23, 25, 33, 37) dan 2 SD mulai tahun 2017 (13, 14). Selain itu, bagi SD penerima BOS di Kabupaten Banjar ternyata penerima program BOS diberikan sesuai dengan jumlah peserta didik kelas 1-6 di sekolah tersebut.
Mekanisme penerimaan program BOS didasarkan jumlah peserta didik riil ini tidak sesuai dengan petunjuk teknis BOS bahwa satuan pendidikan dengan jumlah  peserta  didik  minimal  60,  dana  BOS  yang  diterima  oleh  satuan pendidikan  dihitung  berdasarkan  jumlah  peserta  didik.  Namun,  bagi  satuan pendidikan  dengan  jumlah  peserta  didik  kurang  dari  60  (sekolah  kecil),  dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung sebanyak 60 peserta didik dikalikan besaran yang ditentukan untuk setiap peserta didik. Mekanisme BOS ini telah memberikan  dampak  berbeda-beda  bagi  setiap SDN penerima. Bagi sebagian SDN yang  memiliki  60  peserta  didik  atau  lebih,  pada  umumnya penerimaan  dana  BOS  sesuai  jumlah  peserta  didik  tidak  terlalu  menimbulkan masalah dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Namun, bagi 6 SDN yang memiliki peserta didik kurang dari 60 orang maka alokasi dana BOS yang diterima sedikit sehingga  kurang  mencukupi  kebutuhan  operasional  sekolah. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Banjar melalui dinas pendidikan perlu memikirkan kembali mekanisme penerimaan dana BOS bagi SD yang memiliki peserta didik kurang dari 60 orang dan pemerintah perlu membantu beberapa SD  yang  sampai  saat  ini  belum  mendapatkan program BOS.  Hal  ini  didukung Permendikbud  Nomor  161  tahun  2014  dan  Permendikbud  Nomor  80  tahun 2015  bahwa  program  BOS  SD  secara  khusus  bertujuan  untuk  membebaskan pungutan  bagi  seluruh  peserta  didik  SD/SDLB  negeri  terhadap  biaya operasional satuan  pendidikan  dan  membebaskan  pungutan  seluruh  peserta didik  miskin  dari  seluruh  pungutan  dalam  bentuk  apapun,  baik  di  satuan
pendidikan negeri maupun swasta. Dengan kata lain, setiap peserta didik SD di kabupaten Banjar berhak mendapatkan dana BOS.
Pendapat kepala sekolah, guru, dan komite sekolah tentang besaran dana BOS  tahun  2014-2016  yang  diterima  setiap  peserta  didik  SD  di  Kabupaten Banjar disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Besaran Dana BOS Setiap Peserta Didik No SDN 2014 2015 2016 Siswa BOS/Siswa Siswa BOS/Siswa Siswa BOS/Siswa 1 Labat Muara 58 844.828 67 835.821 75 693.333 2 Bakambat 162 340.123 173 434.104 165 424.848 3 Artain 52 668.269 53 718.868 51 600.000 4 Benua Riam 59 571.186 59 605.085 54 568.519 5 Danau Salak 1 116 368.103 120 439.167 111 456.757 6 Benua Anyar Danau Salak 1 81 606.852 80 747.500 84 685.714 7 Salat Makmur 27 784.615 27 888.889 32 775.000 8 Kampung Baru 81 567.901 82 804.878 85 781.176 9 Gambut 11 121 580.000 129 800.000 145 744.828 10 Gambut 3 103 580.000 105 800.000 118 800.000 11 Sungai Rangas 167 800.000 152 800.000 138 800.000 12 Penggalaman 2 65 800.000 65 689.231 60 800.000 13 Antasan Senor 145 580.000 140 799.714 118 796.610 14 Mekar 139 580.000 132 827.241 135 777.931 15 Mataraman 2 85 649.412 16 Mataraman 3 118 542.373 119 521.008 117 512.821 17 Mangkauk 3 119 774.958 157 815.287 140 857.143 18 Panyiuran 71 800.000 19 Peramasan Bawah 1 65 800.000 63 792.079 60 797.030 20 Peramasan Bawah 3 51 800.000 21 Madurejo 1 99 556.566 95 800.000 88 800.000 22 Maderejo 2 104 800.000 94 800.000 23 Sungkai 1 345 753.623 330 800.000 340 811.765 24 Simpang Empat 3 107 852.847 109 785.321 25 Gudang Tengah 263 800.000 261 800.000 267 800.000 26 Pematang Panjang 141 800.000 27 Tatah Layap 3 49 710.204 40 810.256 39 810.256 28 Lok Tanah 1 88 636.364 81 691.358 95 757.895 29 Rantau Bujur 125 800.000 Keterangan: Beberapa SD belum menerima dana BOS (Sumber: analisis kuesioner)
Tabel 3 menunjukkan  bahwa  besaran  dana  BOS  yang  diberikan  kepada peserta  didik  pada  masing-masing  SDN pada  tahun  2014-2016  tampak bervariasi.  Alokasi  dana  BOS  tahun  2014  bervariasi  antara  Rp.  340.000,00 sampai  Rp.  844.828,00;  alokasi  dana  BOS  tahun  2015  bervariasi  antara  Rp.
434.104  sampai  Rp.  888.889,00;  dan  alokasi  dana  BOS  tahun  2016  bervariasi antara Rp. 424.848 sampai Rp. 857.143.
Alokasi  dana  BOS  2014  yang  diberikan  lebih  banyak  pada  kisaran  Rp. 600.000,00/peserta  didik,  sehingga  sebagian  besar  peserta  didik  SD  di kabupaten  Banjar  menerima  dana  BOS  tahun  2014  berada  di  atas  ketentuan Permendikbud Nomor 76 tahun 2014 tentang perubahan Permendikbud Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan  Dana  BOS  Tahun  Anggaran  2014  yang  ditetapkan  sebesar  RP. 580.000/siswa/tahun.  Alokasi  dana  BOS  2015  dan  BOS  2016  yang  diberikan lebih  banyak  pada  kisaran Rp.  800.000,00/peserta  didik.  Hal  ini  sesuai Permendikbud  Nomor  161  tahun  2014  dan  Permendikbud  Nomor  80  tahun 2015 bahwa setiap peserta didik mendapatkan dana BOS sebesar Rp. 800.000/ peserta didik /tahun. Bagi SD yang memperoleh dana BOS sama atau lebih dari petunjuk  teknisnya pada  umumnya  mampu mengatasi  biaya  operasional sekolah lebih baik dari SD yang lebih kecil dari petunjuk teknisnya. Konsisten dengan  pendapat  kepala  sekolah  (Tabel 2)  bahwa  beberapa  tim  pengelola mengalami kesulitan mengelola program BOS karena alokasi dana BOS kurang memenuhi  kebutuhan  operasional  sekolah,  sehingga  pihak  sekolah  harus memikirkan  sumber  pembiayan tambahan untuk  mengatasi  kekurangan pembiayaan  tersebut.  Pemerintah kabupaten  Banjar  melalui  dinas pendidikan perlu memikirkan solusi bagaimana caranya  agar program BOS yang diterima setiap  sekolah  minimal  sesuai petunjuk  teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

## Penggunaan Program BOS
Penggunaan program BOS  SDN berdasarkan  kesepakatan  dan  keputusan bersama antara  kepala  sekolah, guru,  dan  komite  sekolah dengan memprioritaskan  kebutuhan  SD  khususnya  membantu  mempercepat pemenuhan  standar  pelayanan  minimal  atau  standar  nasional  pendidikan. Pendapat  kepala  sekolah,  guru,  komite,  dan  orang  tua  peserta  didik  terkait penetapan  pemanfaatan program BOS  SD  di  kabupaten  Banjar  disajikan  pada Tabel 4.

## Tabel 4. Penetapan Pemanfaatan Program BOS
No Dasar Penetapan Pemanfaatan Dana BOS Pendapat Kepala Sekolah Guru Komite Orang Tua Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Hasil musyawarah kepala sekolah, bendahara, dewan guru, dan komite sekolah. 36 97 111 98 38 100 80 71 2 Hasil musyawarah kepala 1 3 2 2 0 0 9 8
sekolah, bendahara, dan dewan guru. 3 Kesepakatan kepala sekolah dengan bendahara. 0 0 0 0 0 0 8 7 4 Keputusan kepala sekolah. 0 0 0 0 0 0 16 14 Jumlah 100 100 100 100 (Sumber: analisis kuesioner)
Tabel  4  menunjukkan  penetapan realisasi pemanfaatan program  BOS didasarkan kesepakatan  melalui musyawarah  antara  kepala  sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah. Kesepakatan ini didukung Permendikbud Nomor 80 tahun 2015 bahwa penggunaan dana BOS di satuan pendidikan harus didasarkan  pada  kesepakatan  dan  keputusan  bersama  antara tim  manajemen bos  sekolah,  dewan  guru,  dan  komite  sekolah. Hasil  kesepakatan  harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas  kebutuhan  pada  satuan  pendidikan,  khususnya  untuk  membantu mempercepat  pemenuhan Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM) atau Standar Nasional  Pendidikan  (SNP).  Kegiatan  operasional  yang  dibiayai program BOS disajikan pada Tabel 5.

## Tabel 5. Penggunaan Dana BOS menurut Kepala Sekolah
Penggunaan Dana BOS SD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 1. Kegiatan pendaftaran ulang peserta didik lama 1 1 1 1 2 2 2 1 2. Pengeluaran pendataan Dapodikdasmen: penggandaan formulir, ATK, honor operator penerimaan peserta didik baru 1 1 1 2 1 3 3 3 1 3 2 11 4 2 1 5 1 1 3. Pembuatan spanduk penerimaan peserta didik baru 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4. Pengembangan perpustakaan 3 5 8 9 2 1 9 6 1 9 1 6 6 3 3 11 3 4 2 6 5. Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler 1 3 4 5 1 1011 8 1 2 7 1 6 1 2 2 3 2 8 1 3 2 4 6. Kegiatan Ulangan dan Ujian 1 1 8 7 4 8 11 6 2 4 5 3 11 2 4 4 10 2 5 9 3 2 7 7. Pembelian Bahan Habis Pakai 2 4 3 11 2 5 11 3 2 1111 1 1 2 4 10 3 11 4 3 6 8 8. Langganan Daya dan Jasa (listrik, air, dan telepon, langganan internet, lainnya) 2 2 1 2 2 4 8 1 7 1 3 1 4 1 1 2 5 1 2 1 3 1 1 9. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah 2 5 11 4 3 3 7 11 5 4 11 3 11 1 1 1 5 7 8 3 8 8 10. Pembayaran Honorarium Bulanan (guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam sekolah, dan petugas kebersihan) 3 6 9 6 6 1111 5 4 9 1 11 2 5 9 11 7 1111 8 1 6 11. Pengembangan Profesi Guru dan 1 2 3 4 6 8 11 6 3 7 4 2 5 2 4 5 8 3 7 5 4 3 2
Tenaga Kependidikan 12. Membantu Peserta Didik Miskin 1 3 2 1 3 5 4 (Sumber: analisis kuesioner) Lanjutan Tabel 5. Penggunaan Dana BOS SD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 13. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah (penggandaan laporan dan surat- menyurat, insentif bagi tim penyusun laporan BOS, transportasi, dan pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS) 2 2 4 2 3 2 2 2 1 2 2 4 3 2 1 3 3 2 2 3 2 5 14. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer 3 1 3 1 9 2 3 1 5 1 5 1 2 8 4 2 1 4 1 2 15. Biaya Lainnya (mesin ketik, peralatan UKS dan obat-obatan, dan peralatan pendidikan lainnya) 1 1 1 2 1 2 1 1 1 8 5 1 1 5 1 16. Lain-lain 2 4 5 1111 7 5 5 11 2 Keterangan: A = SDN Kampung Baru, B = SDN Gambut 11, C = SDN Gambut 3, D = SDN Mandiangin Timur 1, E = SDN Padang Panjang, F = SDN Jawa Lima, G = SDN Keraton 4, H = SDN Penggalaman 2, I = SDN Antasan Senor, J = SDN Mekar, K = SDN Mataraman 2, L = SDN Peramasan Bawah 1, M = SDN Peramasan Bawah 3, N = SDN Madurejo 1, O = SDN Maderejo 2, P = SDN Sungkai 1, Q = SDN Simpoang Empat 3, R = SDN Sungai Pinang, S = SDN Rantau Nangka, T = SDN Gudang Tengah, U = SDN Tatah Layap 3, V = SDN Tatah Layap 1, W = SDN Rantau Bujur. 1 = 0-2 jt, 2 = 2-4 jt, 3 = 4-6 jt, 4 = 6-8 jt, 5 = 8-10 jt, 6 = 10-12 jt, 7 = 12-14 jt, 8 = 14- 16 jt, 9 = 16-18 jt, 10 = 18-20 jt, 11 = > 20 jt. (Sumber: analisis kuesioner)
Tabel 5 menunjukkan  bahwa  pada  umumnya  kepala  SD  di  kabupaten Banjar  telah  menggunakan  dana  BOS  sesuai  petunjuk  teknis  BOS  2014-2016. Para kepala sekolah lebih banyak mengalokasikan dana BOS untuk membiayai pengembangan  perpustakaan,  kegiatan  pembelajaran  dan  ekstrakurikuler, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa  (listrik,  air,  dan  telepon,  langganan  internet,  lainnya),  perawatan sekolah/rehab  ringan  dan  sanitasi  sekolah,  pembayaran  honorarium  bulanan (guru  honorer,  tenaga  administrasi,  pegawai  perpustakaan,  penjaga  sekolah, satpam sekolah, dan petugas kebersihan), dan pengembangan profesi guru dan tenaga  kependidikan.  Alokasi  biaya  pendaftaran  ulang  peserta  didik, pengeluaran  pendataan  dapodikdasmen  tidak  terlalu besar.  Biaya  Lainnya (seperti mesin ketik, peralatan UKS dan obat-obatan, dan peralatan pendidikan lain) hanya tiga sekolah yang mengalokasikan biaya sekitar 8 juta – 16 juta, SD lainnya  kurang  dari  4  juta.  Alokasi  biaya  untuk  berbagai  kegiatan ini sudah sesuai  dengan  petunjuk  teknis  BOS.  Namun  demikian,  alokasi  biaya  untuk membantu peserta  didik miskin  sepertinya  masih  terlalu  sedikit  bahkan  ada
sebagian  besar  kepala  sekolah  tidak  mengalokasikan  dana  BOS  untuk peserta didik miskin. Hal ini kurang sesuai Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 bahwa salah satu tujuan khusus BOS adalah membebaskan pungutan seluruh peserta didik  miskin  dari  seluruh  pungutan  dalam  bentuk  apapun,  baik  di  satuan pendidikan negeri maupun swasta.
Penggunaan  dana  BOS  di  SD  harus  didasarkan  pada  kesepakatan  dan keputusan  bersama  antara  Tim  Manajemen  BOS  Sekolah,  Dewan  Guru  dan Komite  Sekolah  (Permendikbud  Nomor  80  tahun  2015).  Dengan  demikian, penggunaan  dana  BOS  tidak  cukup  hanya  dipahami  kepala  sekolah,  tetapi dewan  guru  dan  komite  sekolah  harus  mengetahui  penggunaan  dana  BOS. Pemahaman guru dan komite sekolah disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7.

## Tabel 6. Pemahaman Guru tentang Penggunaan Dana BOS
Pemahaman Guru tentang Penggunaan BOS 2014 2015 2016 Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1. Kegiatan pendaftaran ulang peserta didik lama 49 43,4 49 43,4 49 43,4 2. Pengeluaran pendataan Dapodikdasmen: penggandaan formulir, ATK, honor operator penerima peserta didik baru 94 83,2 96 85,0 100 88,5 3. Pembuatan spanduk penerimaan peserta didik baru 88 77,9 91 80,5 96 85,0 4. Pengembangan perpustakaan 83 73,5 84 74,3 95 84,1 5. Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler 88 77,9 88 77,9 97 85,8 6. Kegiatan Ulangan dan Ujian 91 80,5 91 80,5 102 90,3 7. Pembelian Bahan Habis Pakai 91 80,5 91 80,5 102 90,3 8. Langganan Daya dan Jasa (listrik, air, dan telepon, langganan internet, lainnya) 88 77,9 88 77,9 99 87,6 9. Perawatan/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah 91 80,5 93 82,3 100 88,5 10. Pembayaran Honorarium Bulanan (guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam sekolah, dan petugas kebersihan) 93 82,3 91 80,5 102 90,3 11. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan 91 80,5 91 80,5 100 88,5 12. Membantu Peserta Didik Miskin 73 64,6 76 67,3 78 69,0 13. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah (penggandaan laporan dan surat-menyurat, insentif bagi tim penyusun laporan BOS, transportasi, dan pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS) 91 80,5 91 80,5 97 85,8 14. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer 82 72,6 88 77,9 94 83,2 15. Biaya Lainnya (mesin ketik, peralatan UKS dan obat-obatan, dan peralatan pendidikan lainnya) 85 75,2 82 72,6 91 80,5 Rerata 75,4 76,1 82,7 (Sumber: analisis kuesioner)

## Tabel 7. Pemahaman Komite Sekolah tentang Penggunaan Dana BOS
Penggunaan BOS 2014 2015 2016 Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1. Kegiatan pendaftaran ulang peserta didik lama 17 44,7 18 47,4 19 50,0 2. Pengeluaran pendataan Dapodikdasmen: penggandaan formulir, ATK, honor operator penerimaan peserta didik baru 31 81,6 30 78,9 32 84,2 3. Pembuatan spanduk penerimaan peserta didik baru 31 81,6 31 81,6 32 84,2 4. Pengembangan perpustakaan 27 71,1 29 76,3 31 81,6 5. Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler 31 81,6 31 81,6 33 86,8 6. Kegiatan Ulangan dan Ujian 31 81,6 31 81,6 33 86,8 7. Pembelian Bahan Habis Pakai 31 81,6 31 81,6 33 86,8 8. Langganan Daya dan Jasa (listrik, air, dan telepon, langganan internet, lainnya) 30 78,9 30 78,9 32 84,2 9. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah 28 73,7 29 76,3 32 84,2 10. Pembayaran Honorarium Bulanan (guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam sekolah, dan petugas kebersihan) 31 81,6 31 81,6 33 86,8 11. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan 31 81,6 31 81,6 33 86,8 12. Membantu Peserta Didik Miskin 25 65,8 25 65,8 27 71,1 13. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah (penggandaan laporan dan surat- menyurat, insentif bagi tim penyusun laporan BOS, transportasi, dan pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS) 31 81,6 31 81,6 32 84,2 14. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer 28 73,7 30 78,9 31 81,6 15. Biaya Lainnya (mesin ketik, peralatan UKS dan obat-obatan, dan peralatan pendidikan lainnya) 27 71,1 27 71,1 28 73,7 Rerata 75,4 76,3 80,9 (Sumber: analisis kuesioner)
Tabel 6  dan  7 menunjukkan sebagian  besar  guru  dan  komite  sekolah memahami penggunaan program BOS untuk membiayai kegiatan operasional di SDN yang  bersangkutan.  Kepala sekolah,  dewan  guru,  dan  komite  sekolah merasa saling  bekerja  sama  dalam merealisasikan  penggunaan  program BOS untuk  mendukung  peningkatan  standar  pelayanan  minimal  dengan  baik  dan benar.

## Transparansi Penggunaan Program BOS
Mekanisme  penggunaan program BOS  harus  menjamin  prinsip transparansi  atau  adanya  keterbukaan  informasi  yang  memungkinkan
masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi penerimaan dan realiasai penggunaan  dana  BOS.  Pendapat  kepala  sekolah,  guru,  komite sekolah,  dan orang  tua  peserta  didik  terkait  transparansi  penggunaan  dana  BOS  SD  di kabupaten Banjar di sajikan secara ringkas pada Tabel 8.
Tabel 8. Penggunaan Dana BOS di Tempel di Papan Sekolah No Pendapat Penggunaan Dana BOS di Tempel di Papan Sekolah Penggunaan Dana BOS Tidak di Tempel di Papan Sekolah Jumlah % Jumlah % 1 Kepala sekolah 35 94,6 2 5,4 3 Guru 102 90,3 11 9,7 Rerata 92,4 7,6 (Sumber: analisis kuesioner)
Tabel 8 menunjukkan kepala  sekolah  dan dewan guru  sepakat  bahwa realisasi penggunaan program BOS  telah  di  pasang  di  papan  pengumuman sekolah. Tim pengelola BOS sudah menjalankan tanggung jawab mereka untuk mengumumkan alokasi dana BOS yang diterima dan dikelola satuan pendidikan beserta rencana realisasi  penggunaan BOS  (RKAS)  di  papan  pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Ketua Komite Sekolah.  Realisasi  penggunaan  dana juga  diumumkan  dalam  papan pengumuman  sekolah  (Permendikbud  Nomor  80  Tahun  2015).  Pengumuman ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan masyarakat  terutama  orang  tua  peserta didik  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  informasi  mengenai  pengelolaan dana BOS.
Penggunaan dana BOS selain diumumkan di papan pengumuman sekolah, kepala sekolah dan  guru menyatakan tim  pengelola BOS telah menyampaikan informasi terkait  realisasi penggunaan program BOS  kepada  dewan  guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik sebagaimana disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Sasaran Penyampaian Penggunaan Dana BOS
No Jumlah Dana BOS Disampaikan Kepada: Pendapat Kepala Sekolah Pendapat Guru Jumlah % Jumlah % 1 Dewan guru, komite sekolah, dan orang tua siswa 31 84 94 83 2 Dewan guru dan komite sekolah 6 16 19 17 3 Hanya komite sekolah 0 0 0 0 4 Tidak diinformasikan sama sekali 0 0 0 0 Jumlah 100 100 (Sumber: analisis kuesioner) T abel 9 tampak sebagian besar kepala sekolah dan guru menyatakan tim pengelola BOS  telah menyampaikan realisasi penggunaan  dana  BOS  kepada dewan guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik. Namun, 16% kepala
sekolah dan 17% guru menyatakan tim pengelola BOS hanya menyampaikannya kepada  dewan  guru  dan  komite  sekolah.  Hal  ini  konsisten  dengan  data  pada Tabel 10 dan Tabel 11.
Tabel 10. Sekolah Mengumumkan Penggunaan Dana BOS No Pendapat Sekolah Mengumumkan Penggunaan Dana BOS Sekolah Tidak Mengumumkan Penggunaan Dana BOS Jumlah % Jumlah % 1 Kepala sekolah 37 100,0 0 0,0 2 Guru 113 100,0 0 0,0 3 Komite sekolah 38 100,0 0 0,0 4 Orang tua 36 31,9 77 68,1 Rerata 83,0 17,0 (Sumber: analisis kuesioner) Tabel 11. Penyampaikan Penggunaan Dana BOS pada Komite/Orang Tua No Pendapat Diberikan Informasi Penggunaan Dana BOS Tidak Diberikan Informasi Penggunaan Dana BOS Jumlah % Jumlah % 1 Komite sekolah 37 100,0 0 0,0 2 Orang tua 41 36,3 72 63,7 Rerata 68,1 31,9 (Sumber: analisis kuesioner)
Tabel 10  dan  11 menunjukkan  kepala  sekolah, dewan guru,  dan  komite sekolah  merasa  bahwa  sekolah  telah  mengumumkan realisasi penggunaan program BOS  kepada  mereka,  namun  sebagian  besar  orang  tua  peserta  didik masih merasa bahwa sekolah kurang memberikan  informasi realisasi penggunaan program BOS  kepada  mereka. Hal  ini  didukung Permendikbud Nomor 80 tahun 2015 bahwa penggunaan dana BOS di satuan pendidikan harus didasarkan  kesepakatan dan  keputusan  bersama  antara tim  manajemen  BOS sekolah,  dewan  guru,  dan  komite  sekolah. Realisasi  penggunaan dana BOS diumumkan di papan pengumuman dan dinformasikan secara tertulis mengenai rekapitulasi penerimaan dan realisasi penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta  didik di setiap  semester  bersamaan  dengan  pertemuan  orang  tua peserta  didik  dan  satuan  pendidikan  pada  saat  penerimaan  rapor.  Dengan demikian,  orang  tua  peserta  didik  mengetahui  penggunaan  dana  BOS  pada pertemuan orang tua di akhir semester setiap tahun atau melihat informasi di papan  pengumuman  sekolah.  Mengingat  pentingnya  peran  orang  tua  bagi kualitas sekolah, maka tim pengelola harus bisa memberikan informasi tertulis mengenai alokasi dana BOS yang diterima dan rencana penggunaannya di awal tahun,  serta  memberikan  informasi  tertulis  mengenai  realisasi  penggunaan dana BOS pada setiap akhir tahun. Pemberian informasi ini dapat menginspirasi orang  tua  peserta  didik  untuk  bersedia  bertanggung  jawab  dalam  membantu
mengatasi  berbagai  kendala pembiayaan operasional  pendidikan  yang  tidak dipenuhi  dengan program BOS.  Setiap sekolah dapat  melaksanakan  standar pelayanan minimal sekolah dengan baik.
Berbagai penjelasan di atas mengindikasikan bahwa realisasi penggunaan dana BOS SD di kabupaten Banjar pada umumnya sudah sesuai Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 bahwa pelaksanaan penggunaan dana BOS melibatkan enam  prinsip,  yaitu:  (a)  efisien,  harus  diusahakan  dengan  menggunakan  dana dan  daya  yang  ada  untuk  mencapai  sasaran  yang  ditetapkan  dalam  waktu sesingkat-singkatnya  dan  dapat  dipertanggungjawabkan;  (b)  efektif,  harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; (c) transparan, menjamin  adanya  keterbukaan  yang memungkinkan  masyarakat  mengetahui dan  mendapatkan  informasi  mengenai  pengelolaan  dana  BOS;  (d)  akuntabel, pelaksanaan  kegiatan  dapat  dipertanggung  jawabkan;  (e)  kepatutan, penjabaran  program/kegiatan  harus  dilaksanakan  secara  realistis  dan proporsional; dan  (f)  manfaat,  yaitu  pelaksanaan  program/kegiatan  yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan  desentralisasi  dan  secara  riil  dirasakan  manfaatnya  dan  berdaya guna bagi sekolah.

## Iuran Bulanan Peserta Didik
Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib dan mengikat, serta jumlah dan  jangka  waktu  pemungutannya ditentukan oleh satuan  pendidikan  dasar yang  bersangkutan  (Permendikbud  Nomor 44 Tahun 2012).  Pungutan  Iuran Bulanan  Peserta  Didik  atau  SPP  (Sumbangan  Pembinaan  Pendidikan)  berupa sejumlah  biaya  yang  dibebankan  kepada  peserta  didik  setiap  bulan  untuk membantu sekolah dalam memperlancar proses belajar mengajar. Bagi sekolah yang  belum  menerima  dana  BOS,  pemerintah  mengijinkan  adanya  iuran bulanan  peserta  didik  sebagai  sumber  utama  pembiayaan  operasional pendidikan  di  sekolah.  Namun,  bagi  sekolah  penerima  dana  BOS  harus mengikuti  kebijakan  pemerintah  daerah  apakah  tetap  memperbolehkan  atau tidak  memperbolehkan  adanya  iuran  bulanan  peserta  didik.  Pendapat  kepala sekolah  dan  guru  SD  di  kabupaten  Banjar  terkait  masih/tidaknya  sekolah memungut iuran bulanan peserta didik disajikan pada Tabel 12 dan Tabel 13.

## Tabel 12. Pendapat Masih/Tidaknya Sekolah Memungut Iuran Peserta Didik
No Pendapat Sekolah Masih Memungut Iuran Peserta Didik Sekolah Tidak Memungut Iuran Peserta Didik Jumlah % Jumlah % 1 Kepala sekolah 5 13,5 32 86,5 2 Guru 0 0,0 113 100,0 3 Komite sekolah 0 0,0 38 100,0 4 Orang tua 39 34,5 74 65,5 Rerata 12,0 88,0 (Sumber: analisis kuesioner) Tabel 13. Pendapat Cara Pungutan Iuran Bulanan Peserta Didik No Cara Pungutan Iuran Bulanan Pendapat Kepala Sekolah Pendapat Orang Tua Jumlah % Jumlah % 1 Seragam untuk semua peserta didik 5 13,5 37 32,7 2 Seragam untuk sebagian peserta didik yang tidak miskin 0 0,0 2 1,8 3 Berbeda-beda sesuai kemampuan peserta didik 0 0,0 0 0,0 Jumlah 13,5 34,5 Keterangan: Lanjutan Tabel 12; responden hanya yang berpendapat bahwa sekolah masih memungut iuran peserta didik. (Sumber: analisis kuesioner)
Tabel 12 menunjukkan guru  dan  komite  sekolah  sepakat  bahwa  sekolah tidak lagi memungut iuran bulanan peserta didik. Sebagian besar kepala sekolah dan  orang  tua  sepakat  bahwa  sekolah  tidak  lagi  memungut  iuran  bulanan peserta didik, meskipun masih ada 13,5% kepala sekolah dan 34,5% orang tua merasa  pihak  sekolah  masih  perlu  memungut  iuran bulanan peserta  didik secara  seragam  untuk  semua  peserta  didik  sebagaimana  disajikan  pada  Tabel 13.
Sebagian besar sekolah membebaskan iuran bulanan peserta didik karena sebagian  besar  SD  di  kabupaten  Banjar  telah  menerima  alokasi program BOS sesuai atau melebihi alokasi dana BOS yang ditetapkan dalam petunjuk teknis BOS.  Tim  pengelola  BOS telah mengelola program  BOS  untuk  memenuhi pembiayaan  operasional  sekolah  maupun  biaya pendukung  lainnya  untuk memenuhi  standar  pelayanan  minimum  sekolah. Hal  ini didukung Permendikbud  Nomor  80  tahun  2015  bahwa  program  BOS  memiliki  tujuan khusus  untuk  membebaskan  pungutan  bagi  seluruh  peserta  didik  SD/SDLB negeri  terhadap  biaya  operasi  satuan  pendidikan, membebaskan  pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan  pendidikan  negeri  maupun  swasta.  Pihak sekolah sebaiknya membebaskan peserta didik dari pungutan dalam bentuk apapun.
Beberapa  sekolah  memiliki  permasalahan  kurangnya  alokasi  dana  BOS untuk  mencukupi  kebutuhan  operasional  sekolah  bisa  dikarenakan  jumlah peserta  didik  kurang  dari  60  orang,  besar  dana  BOS  kurang  dari  petunjuk
teknisnya, tenaga guru honorer lebih banyak dari guru PNS, atau kondisi sosial budaya dan lingkungan geografis SD yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan masalah bagi  tim  pengelola  BOS  dalam  merealisasikan  penggunaan  dana  BOS yang kurang dari  biaya operasional sekolah. Tim pengelola harus memikirkan sumber masukan di luar dana BOS untuk menutupi biaya operasional sekolah yang  belum  dicukupi  dana  BOS.  Pihak  sekolah  tetap  memberlakukan  iuran bulanan  peserta  didik  dengan  berpedoman  pada  Permendikbud  Nomor  80 tahun  2015  bahwa  SD  yang  memungut  biaya  pendidikan  harus  mengikuti Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan pendidikan dasar; satuan pendidikan dapat menerima sumbangan  dari  masyarakat  dan  orang  tua/wali  peserta  didik  yang  mampu untuk memenuhi kekurangan biaya oleh satuan pendidikan. Sumbangan berupa uang  dan/atau  barang/jasa  yang  bersifat  sukarela,  tidak  memaksa,  tidak mengikat,  dan  tidak  ditentukan  jumlah  maupun  jangka  waktu  pemberiannya; pemerintah  daerah ikut  mengendalikan  dan  mengawasi  pungutan  yang dilakukan  oleh  satuan  pendidikan,  dan  sumbangan  yang  diterima  dari masyarakat/orang  tua/wali  peserta  didik  tersebut  mengikuti  prinsip  nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparan dan akuntabel.

## Pungutan di Luar Iuran Bulanan Peserta Didik
Pungutan  di  luar  iuran bulanan  peserta  didik  adalah jumlah  biaya tambahan  yang  dibebankan  kepada peserta  didik untuk  mendukung proses belajar  mengajar  di  sekolah  yang bersifat insidental,  misalnya  biaya  les tambahan,  biaya  praktikum,  biaya  ekstrakulikuler,  dan  lain-lain. Pendapat kepala  sekolah,  guru,  komite  sekolah,  dan  orang  tua  peserta  didik  terkait pungutan di luar iuran bulanan peserta didik disajikan pada Tabel 14.

## Tabel 14. Pendapat tentang Pungutan Peserta Didik di Luar Iuran Bulanan
No Pungutan di Luar Iuran Bulanan Pendapat Kepsek Guru Komite Orang Tua Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Tidak pernah 35 94,6 105 92,9 34 89,5 73 64,6 2 Kadang-kadang 2 5,4 6 5,3 3 7,9 22 19,5 3 Setiap kegiatan yang belum teralokasikan dananya dari komponen BOS 0 0,0 2 1,8 1 2,6 18 15,9 Jumlah 100, 0 100, 0 100, 0 100,0 (Sumber: analisis kuesioner)
Pendapat  kepala  sekolah,  guru,  komite  sekolah,  dan  orang  tua peserta didik pada umumnya sepakat tidak pernah ada pungutan di luar iuran bulanan peserta  didik,  meskipun  masih  ada  beberapa  pendapat  bahwa  kadang-kadang
melakukan pungutan untuk setiap kegiatan yang belum teralokasikan dananya dari komponen BOS. Bagi sekolah yang masih memberlakukan pungutan di luar iuran  bulanan  peserta  didik  pada  umumnya  berdasarkan  kesepakatan  kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah/orang tua peserta didik sebagaimana disajikan  pada  Tabel  4.22.  Sekolah  peneriman  program  BOS  yang  tidak  lagi memberlakukan pungutan sudah sesuai Pasal 9 Permendikbud Nomor 44 tahun 2012  bahwa  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  atau pemerintah  daerah  dilarang  memungut  biaya  satuan  pendidikan. Permendikbud  Nomor  8 tahun  2017  bahwa  tujuan  khusus  BOS  adalah membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SDN terhadap biaya operasi satuan  pendidikan  dan  membebaskan  pungutan  seluruh  peserta  didik  miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun  swasta. Namun,  bagi  beberapa  sekolah  yang  masih  memberlakukan pungutan  di  luar  iuran  bulanan  peserta  didik  harus  memberikan  alasan  yang dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  pemerintah.  Pemerintah  daerah  harus ikut  mengendalikan  dan  mengawasi pungutan  yang  dilakukan  oleh  satuan pendidikan  dan  dapat  membatalkan  pungutan  yang  dilakukan  oleh  satuan pendidikan  apabila  satuan  pendidikan  melanggar  peraturan  perundang- undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.
Tabel 15. Pendapat Penetapan Besar Pungutan di Luar Iuran Bulanan
No Penetapan Besar Pungutan Pendapat Kepsek Guru Komite Orang Tua Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Kesepakatan kepala sekolah, dewan guru dan komite/orang tua 1 2,7 8 7,1 4 11 16 14 2 Kesepakatan kepala sekolah dan dewan guru saja 1 2,7 0 0,0 0 0 21 19 3 Kebijakan kepala sekolah sendiri 0 0,0 0 0,0 0 0 3 3 Jumlah 5,4 7,1 11 35 Keterangan: Lanjutan Tabel 14; responden hanya yang berpendapat bahwa sekolah masih memungut iuran di luar iuran bulanan peserta didik. (Sumber: analisis kuesioner)
Tabel 14  tampak  masih  ada  seorang  kepala  sekolah  dan  21  orang  tua peserta  didik  merasa  penetapan  pungutan  di  luar  iuran  bulanan  hanya berdasarkan  kesepakatan  kepala  sekolah  dan  dewan  guru  saja,  apalagi  hanya berdasarkan  kebijakan  kepala  sekolah  sendiri  tentunya  bertentangan  dengan Permendikbud  Nomor  44  tahun  2012  bahwa  pungutan  yang  dilakukan  oleh satuan pendidikan dasar harus dimusyawarahkan melalui komite sekolah dan diumumkan  secara  transparan  kepada  pemangku  kepentingan satuan
pendidikan  terutama  orang  tua/wali  peserta  didik,  komite  sekolah,  dan penyelenggara satuan pendidikan dasar.

## Sumbangan Komite/Orang Tua Peserta Didik
Sumbangan  adalah  penerimaan  biaya  pendidikan  baik  berupa uangdan/atau  barang/jasa  yang  diberikan  oleh  peserta  didik,  orangtua/wali, perseorangan  atau  lembaga  lainnya  kepada  satuan  pendidikan  dasar  yang bersifat  sukarela,  tidak  memaksa,  tidak  mengikat,  dan  tidak  ditentukan  oleh satuan  pendidikan  dasar  baik  jumlah  maupun  jangka  waktu  pemberiannya (Permendikbud Nomor 44 tahun 2012). Pendapat kepala sekolah, guru, komite sekolah,  dan  orang  tua  peserta  didik  terkait  sumbangan  komite/orang  tua peserta didik disajikan pada Tabel 15.

## Tabel 15. Pendapat Menerima/Tidaknya Sumbangan Komite/Orang Tua Siswa
No Pendapat Sekolah Menerima Sumbangan Komite/Orang Tua Sekolah Tidak Menerima Sumbangan Komite/Orang Tua Jumlah % Jumlah % 1 Kepala sekolah 5 13,5 32 86,5 2 Guru 13 11,5 100 88,5 3 Komite sekolah 5 13,2 33 86,8 4 Orang tua 28 24,8 85 75,2 Rerata 15,7 84,3 (Sumber: analisis kuesioner)
Tabel 15 menunjukkan  84,3%  komponen  sekolah  menyatakan  sekolah tidak lagi menerima sumbangan dari komite sekolah maupun orang tua peserta didik.  Program  BOS  SD  memenuhi  pembiayaan  operasional  sekolah  maupun pembiayaan pendukung lainnya untuk memenuhi standar pelayanan minimum sekolah. Namun demikian, masih ada 15,7% komponen sekolah merasa masih menerima sumbangan komite/orang tua peserta didik. Hal ini sesuai Pasal 15 Permendikbud  Nomor  44  Tahun  2012  bahwa  satuan  pendidikan  dasar  dapat menerima sumbangan dari peserta didik atau orang tua/wali untuk memenuhi kekurangan  biaya  satuan  pendidikan.  Konsisten  dengan  Permendikbud  Nomo 80  tahun  2015  bahwa  satuan  pendidikan  dapat  menerima  sumbangan  dari masyarakat  dan  orang  tua/wali  peserta  didik  yang  mampu  untuk  memenuhi kekurangan  biaya  yang  diperlukan  oleh  satuan  pendidikan.  Sumbangan  dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu.

## Permasalahan Dana BOS di Kabupaten Banjar dan Alternatif Solusinya
Penerapan  program  BOS  SD  di  Kabupaten  Banjar  dengan  kondisi  sosial budaya  dan  linkungan  geografis  beragam  memungkinkan  timbulnya  berbagai
permasalahan  beserta  alternatif  solusinya.  Pendapat kepala  sekolah,  guru, komite  sekolah,  dan  orang  tua  peserta  didik  mengenai  masalah  program  BOS dan alternatif solusinya disajikan secara ringkas pada Tabel 16 dan Tabel 17.

## Tabel 16. Permasalahan Dana BOS beserta Alternatif Solusinya
Permasalahan Alternatif Solusi Besar dana 1. Besar dana belum mencukupi kebutuhan operasional sekolah 1. Mencari sumber pembiayaan di luar dana BOS atau mengurangi program sekolah 2. Orang tua peserta didik merasa kurang memahami penerimaan dan realisasi penggunaan dana BOS 2. Kejelasan informasi penerimaan dan realisasi penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik 3. Dana BOS diberikan sesuai jumlah peserta didik menimbulkan permasalahan bagi sekolah yang jumlah peserta didiknya sedikit. 3. Jumlah peserta didik yang kurang dari 60 ditetapkan menjadi 60 orang seperti dulu. 4. Biaya operasional daerah terpencil disamakan dengan yg tidak terpencil 4. Harus ada perbedaan besaran dana bos antara daaerah terpencil dan tidak (Sumber: analisis kuesioner) Lanjutan Tabel 16. Permasalahan Alternatif Solusi Mekanisme penerimaan Pencairan dana BOS tidak tepat waktu Pencairan diupayakan tepat waktu Dana talangan Pemanfaatan 1. Dana BOS belum mencukupi kebutuhan operasional sekolah 1. Mengutamakan skala prioritas dan melalui musyawarah 2. Dana BOS belum mencukupi operasional sekolah karena masih banyak mengeluarkan dana untuk guru honorer 2. Sebaiknya guru honorer diangkat dinas kabupaten untuk mengurangi anggaran yang ada di BOS 3. Pembayaran dana BOS hendaknya di awal triwulan untuk membayar guru honorer dan kegiatan sekolah lainnya 3. Di sekolah terpencil lebih banyak guru honor daripada PNS, sedangkan alokasi maksimal gaji guru honorer hanya 15% (misalnya: SDN Paramasan Bawah 1 PNS 3 orang dan honorer 8 orang). 4. Presentase pembayaran gaji guru honorer ditingkatkan Pertanggung jawaban 1. Pembuatan pelaporan terlalu rumit karena bendaharawan bos dirangkap oleh guru kelas sehingga waktu pembuatan laporan sering terlambat 1. Pelatihan khusus untuk pendaharawan BOS 2. SPJ BOS disederhanakan 2. Keterlambatan pencairan dana BOS menimbulkan keterlambatan pertanggungjawabannya 3. Dana talangan 3. Beberapa orang tua merasa kurang mendapatkan pertanggungjawaban dana BOS 4. Keterbukaan informasi secara lisan atau tertulis kepada orang tua peserta didik
dari pihak sekolah. Masalah lainnya 1. Tidak ada signal untuk pelaporan dana BOS, dana BOS pelaporannya harus online. 1. Daerah terpencil disediakan akses internet 2. Dana pembelian buku tidak ada dana tersendiri 2. Diusahakan ada dana tersendiri (Sumber: analisis kuesioner) Tabel 17. Upaya Ketika Dana BOS Tidak Mencukupi Kebutuhan No Upaya Ketika BOS Tidak Mencukupi Kebutuhan Pendapat Kepala Sekolah Guru Komite Orang Tua Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Mengurangi kegiatan 26 70,3 87 77,0 25 65,8 74 65,5 2 Menerima bantuan dari masyarakat melalui komite 2 5,4 8 7,1 5 13,2 25 22,1 3 Mencari sumber lain 9 24,3 18 15,9 9 21,1 14 12,4 Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0 (Sumber: analisis kuesioner) Tabel 18. Pendapat Kepala Sekolah, Guru, Komite, dan Orang Tua Peserta Didik Kebijakan Penerapan Pendidikan Gratis No Kebijakan Penerapan Pendidikan Gratis Pendapat Kepsek Guru Komite Orang Tua Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Semua peserta didik tanpa kecuali 35 94,6 112 99,1 38 100,0 94 83,2 2 Semua peserta didik miskin 2 5,4 0 0,0 0 0,0 12 10,6 3 Sebagian peserta didik miskin 0 0,0 1 0,9 0 0,0 7 6,2 Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0 (Sumber: analisis kuesioner) SIMPULAN
Simpulan hasil penelitian ini adalah penerimaan dan realisasi pemanfaatan program BOS di kabupaten Banjar sesuai dengan petunjuk teknis BOS. Simpulan di atas berdasarkan temuan-temuan di bawah ini.
1. Semua  kepala  sekolah  dan  hampir  keseluruhan  bendahara  sekolah,  guru, dan  komite  sekolah  memahami  petunjuk  teknis  BOS, meskipun masih  ada 10,5% komite sekolah yang kurang memahami petunjuk teknis BOS.
2. Sebanyak 98,2%  kepala  sekolah  dan  guru  menyatakan  tim  pengelola  BOS sudah  mengikuti  sosialisasi  program  BOS, namun 29,4%  tim  pengelola masih kesulitan  mengelola  program  BOS  karena  kurang  memahami petunjuk  teknis  BOS,  besaran  BOS  kurang  mencukupi  kebutuhan operasional  sekolah,  hanya  15%  dari  dana  BOS untuk  membayar  guru honor, kurang menguasai IT, petunjuk teknis BOS berubah-ubah.
3. Sebanyak  58,4%  orang  tua  merasa  BOS  adalah  bantuan  untuk  operasional sekolah, namun 25,7% orang tua merasa BOS adalah bantuan/mengratiskan biaya untuk peserta didik dan 15,9% merasa tidak tahu.
4. Sekolah  telah  menyusun  RKAS  sebagai  persyaratan  mengajukan  program BOS dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan beberapa orang tua peserta didik yang diwakili komite sekolah. Dana BOS menjadi sumber dana dalam RABS.
5. Sebagian besar SDN telah menerima bantuan program BOS dalam tiga tahun terakhir. Setiap  SD  menerima  dana BOS  sesuai  jumlah  peserta  didik dan besarnya bervariasi Rp. 340.000,00-Rp. 844.828,00 untuk BOS 2014; variasi Rp. 434.104- Rp. 888.889,00 untuk BOS 2015; dan variasi Rp. 424.848- Rp. 857.143 untuk BOS 2016. Penerima BOS 2014 lebih banyak pada kisaran Rp.
600.000,00/peserta  didik  dan  BOS  2015/2016  lebih  banyak  pada  kisaran Rp. 800.000,00/peserta didik.
6. Realisasi  pemanfaatan  program  BOS  didasarkan  kesepakatan  kepala sekolah,  bendahara,  guru,  dan  komite  sekolah. Alokasi  dana  BOS lebih banyak  untuk  membiayai  pengembangan  perpustakaan,  kegiatan pembelajaran  dan  ekstrakurikuler,  kegiatan  ulangan  dan  ujian,  pembelian bahan  habis  pakai,  langganan  daya  dan  jasa,  perawatan  sekolah/rehab ringan  dan  sanitasi  sekolah,  pembayaran  honorarium  bulanan,  dan pengembangan  profesi  guru  dan  tenaga  kependidikan,  serta  biaya  lainnya. Alokasi  biaya  pendaftaran  ulang  peserta  didik,  pengeluaran  pendataan dapodikdasmen tidak terlalu besar. Namun, alokasi biaya untuk membantu peserta  didik  miskin  masih  terlalu  sedikit  bahkan  beberapa  SD  tidak mengalokasikan dana BOS untuk peserta didik miskin.
7. Sekolah  memasang  realisasi penggunaan  program  BOS  di  papan pengumuman  sekolah  dan  menginformasikannya kepada  dewan  guru, komite  sekolah,  dan  orang  tua  peserta  didik.  Namun, sebagian  orang  tua peserta  didik  masih  merasa  kurang mendapatkan informasi  program  BOS dari sekolah.
8. Sekolah  penerima  BOS  tidak  lagi  memungut  iuran  bulanan  peserta  didik, namun masih ada 13,5% kepala sekolah dan 34,5% orang tua merasa pihak sekolah masih perlu memungut iuran bulanan peserta didik secara seragam untuk semua peserta didik.
9. Sekolah  penerima  BOS  pada  umumnya  tidak menerima pungutan  di  luar iuran bulanan peserta didik, namun beberapa sekolah terkadang melakukan pungutan untuk setiap kegiatan yang belum teralokasikan dananya dari BOS. Penetapan besar pungutan pada umumnya berdasarkan kesepakatan kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah/orang tua peserta didik.
10. Sebanyak 84,3%  komponen  sekolah  menyatakan  sekolah  tidak  lagi menerima sumbangan dari komite sekolah/orang tua peserta didik, namun masih  ada  15,7%  komponen  sekolah  merasa  masih  menerima sumbangan komite/orang tua peserta didik.
11. Pelaporan penggunaan dana BOS pada umumnya dilakukan secara periodik pada  triwulan,  meskipun  ada  1  kepala  sekolah  yang  membuat  laporan setahun dua kali atau persemester. Laporan penggunaan dana BOS kepada dewan guru, komite sekolah, dan sebagian orang tua peserta didik.

## DAFTAR PUSTAKA
Kabupaten Banjar dalam Angka. 2016. Kabupaten Banjar: Badan Pusat Statistik. Moleong,  L.J  2011. Metodologi Penelitian Kualitatif .  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT Remaja Rosda Karya
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banjar  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 80  Tahun  2015  tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
Permendikbud  Nomor  161  tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.
Peraturan  Mendiknas Nomor  69  Tahun  2009 tentang  Standar  Biaya Nonpersonalia.
Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.
Permendikbud  Nomor  8  tahun  2017  tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan Operasional Sekolah.
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019. Supriyadi, Ujang Didi. (2010). Pelaksanaan Bos dan Minat Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar Gratis. Jurnal Ilmu Pendidikan , 17 (1): 79-85. Siti Nurjanah. (2014). Hubungan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Guru Profesional terhadap  Nilai  Ujian  Nasional (UN)  pada  SMP/MTS  di Indonesia 2008-2012. Jurnal Ilmiah EconoSains , 12 (2): 37-51.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Irene Muryati. (2016). Pengelolaan Dana Bos pada SD Negeri Di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. Jurnal Akuntabilitas
Manajemen Pendidikan , 4 (2): 237-246.