## Golput Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan  Maslahah Mursalah

## Hasanuddin Muhammad
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Email : hasanuddinmuhammad86@gmail.com

## Abstract
Abstentions  are designations  addressed to  those who did  not  exercise their right  to vote at the time of the general election. When using the perspective of human rights in the context of elections, whoever and whatever their status, then he has the right to participate in voting or not participating when voting takes place. However, when using a legal perspective, be it the state administration law / normative law and / or Islamic  religious  teachings,  of  course  there  are  certain  considerations  that  must  be considered,  in  particular  the  consideration  of  benefit  which  in  Islamic  teachings  is called maslahah. This  paper is  a qualitative writing with  a literature study method, and  uses  a  legal  approach  /  law  approach.  By  law  normative  Abstentions  are  not justified,  even  those  who  invite  abstentions  can  be  subject  to  criminal  threats. Meanwhile,  from  the  perspective  of  Islamic  law,  it  is  also  not  justified  by considering  the  benefit  /  maslahah  of  mursalah.  Because  giving  voting  rights  in choosing  a  leader  can  be  said  as  an  obligation  of  every  people,  and  Muslims  to prove  the  people's  obedience  to  the  state  /  ulil  amri  and  the  obedience  of  these people to what has become a religious shariah.
Keywords: General Election, Abstentions, Maslahah/Benefit.

## Abstrak
Golput  merupakan  sebutan  yang  dialamatkan  kepada  mereka  yang  tidak menggunakan  hak  pilihnya  pada  saat  diadakannya  pemilihan  umum.  Bila menggunakan  perspektif  hak  asasi  manusia  dalam  konteks  pemilu,  siapapun  dan apapun  statusnya,  maka  dia  memiliki  hak  untuk  ikut  serta  memilih  atau  tidak  ikut serta  memilih  ketika  sedang  berlangsung  kegiatan  pemilu.  Namun  bila
Volume 16  Nomor 1, Halaman 81-96, Mei 2019 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## J u r n a l   H u k u m ISTINBATH
menggunakan  perspektif  hukum,  baik  itu  hukum  tata  Negara/hukum  normatif dan/atau  ajaran  agama  islam,  tentu  ada  pertimbangan-pertimbangan  tertentu  yang harus  diperhatikan,  khususnya  adalah  pertimbangan  kemaslahatan  yang  didalam ajaran  islam  disebut  dengan  maslahah.  Tulisan  ini  adalah  tulisan  kualitatif  dengan metode study pustaka, dan  menggunakan pendekatan hukum/ law approach .  Secara hukum normatif Golput tidak dibenarkan, bahkan bagi yang mengajak untuk golput bisa  dikenakan  ancaman  pidana.  Sementara  itu  dari  sisi  perspektif  hukum  islam, maka dengan pertimbangan kemaslahatan/ maslahah mursalah gerakan ini juga tidak dibenarkan. Karena memberikan hak suara dalam memilih pemimpin bisa dikatakan sebagai kewajiban setiap rakyat, dan umat islam untuk membuktikan ketaatan rakyat itu  terhadap  negara/ulil  amri  dan  ketaatan  umat  tersebut  kepada  apa  yang  sudah menjadi syari’at agama.
Kata kunci : Pemilihan umum, Golput, Maslahah/Kemaslahatan
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2019-04-10| Reviewed : 2019-07-19| Published : 2019-09-10.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan
Secara ideologis, demokrasi di Indonesia ini tergolong sebagai demokrasi liberal atau demokrasi formal. Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan  yang  sama  dalam  bidang  politik,  tanpa  mengurangi  kesenjangan  ekonomi. Setiap  individu  diberi  kebebasan  yang  luas,  termasuk  dalam  hal  hak  pilih,  baik  itu memilih  ataupun  dipilih.  Dalam  konteks  demokrasi  seperti  ini,  penggunaan  hak  pilih dan  dipilih,  keduanya  dilindungi  oleh  Undang-Undang.  Sebagaimana  setiap  individu
bebas  menggunakan  hak  dipilihnya,  maka  hak  pilihnya  pun  tidak  dapat  dikendalikan oleh orang lain. 1
Hak  partisipasi  dalam  politik,  adalah  sebuah  hak  yang  mutlak  bagi  setiap warganegara,  karena  hak    tersebut  adalah  sesuatu  yang  dijaga  dan  dijamin  oleh konstitusi,  agar  rakyat  dapat  bergerak  kearah  lebih  baik  dalam  pembangunan  budaya politik dan demokrasi. Semakin tinggi jumlah partisipasi politik dapat menjadi indikator keberhasilan  demokrasi  suatu  negara,  semakin  tinggi  tingkat  partisipasinya,  maka  itu mengindikasikan  bahwa  kadar  keberhasilan  dalam  demokrasi  suatu  negara  tersebut semakin  baik.  Sebaliknya  bila  semakin  sedikit  jumlah  partisipatornya,  maka  dapat diasumsikan  bahwa  kadar  demokrasi  dinegara  tersebut  stagnan  atau  bahkan  mundur. Selain  sebagai  tolak  ukur  kemajuan  dalam  demokrasi  dan  politik,  partisipasi  publik dalam proses politik, juga menjadi  tolak ukur baik tidaknya pelaksanaan  pemilu    yang ada atau yang telah berlangsung. 2
Secara  normatif,  Pemilihan  Umum  merupakan  sarana  dan  bentuk  kedaulatan rakyat,  dalam  menentukan  dan  memilih  siapa  yang  akan  menjadi  wakilnya/anggota dewan di DPRRI, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi dan Kabupaten, serta siapa yang akan  menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  selama  satu  periode,  dan  untuk  pemilihan calon  anggota  Dewan  dan  presiden  tersebut,  dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dan  berdasarkan  Pancasila  dan  UndangUndang  Dasar Tahun  1945. 3 Akan  tetapi  didalam  pelaksanaan  pemilu  tersebut  terdapat  orang,  atau beberapa  orang,  atau  sekelompok  orang  yang  tidak  menggunakan  sarana  yang  sudah diberikan oleh negara tersebut, dengan menggunakan istilah Golput.
Golput adalah sebuah tindakan untuk tidak menggunakan hak pilih yang dimiliki oleh  warganegara  atau  dalam  isltilah  lain  disebut  sebagai nonvoting  behaviour ,  selalu bertambah  dari  era  yang  satu  ke  era  yang  selanjutnya.  Dalam  konteks  orde  baru  yang telah tumbang, gerakan ini muncul sebagai respon atas keadaan pemilu  yang dianggap tidak demokratis, atau berada dibawah kendali dan intimidasi rezim saat itu, sedangkang
1 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, “Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” YUDISIA Vol. 6, no. No. 1 (Juni 2015): 1–23.
2 Abdurrahman, “Partisipasi Politik Rakyat Dan Fenomena Golongan Putih,” Gema Keadilan Vol. 1, no. No. 1 (Oktober 2014): 17–22.
3 Widya Castrena Bd, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017,” t.t., 7.
dalam konteks reformasi, gerakan golput terjadi disebabkan oleh hilangnya kepercayaan rakyat  kepada  pemerintah  dan  partai  politik,  sealin  ketidak  percayaan,  faktor kekecewaan publik juga menjadi sebab semakin bertambahnya porsentase pelaku golput ini  tadi.  Selain  faktor  ketidak  percayaan  dan  kekecewaan  sebab  lainnya  adalah  tidak tepatnya data pemilih yang dimiliki dan ditetapkan oleh KPU, artinya dari data pemilih yang  ada,  masih  banyak  warganegara  yang  memiliki  hak  pilih  tidak  terdaftar  sebagai pemilih. 4
Istilah  golput merupakan istilah yang merupakan singkatan dari kata golongan putih,  sebuah  istilah  politik  di  Indonesia  yang  awalnya  berasal  dari  protes mahasiswadan  pemuda  pada  dilaksakananya  pemilihan  umum  1971  yakni  pemilihan pertama  di  Indonesia  pada  era  orde  baru.  Tokoh  yang  populer  memimpin  gerakan  ini adalah Arief Budiman, Tetapi kata golput sendiri dicetuskan oleh Imam Waluyo. Diksi golongan  putih  dipilih,  karena  dalam  gerakan  ini,  pemilih  diinstruksikan  untuk mencoblos  pada  bagian  putih  diluar  gambar  peserta  pemilu  atau  gambar  partai  politik yang  ikut  pemilu  saat  berada  di  bilik  suara.  Hal  ini  dilakukan,  karena  pada  masa  orde baru, sedikit sekali rakyat yang tidak datang ke TPS, bukan disebabkan karena ketaatan terhadap pimpinan, melainkan menghindari  kemungkinan akan ditandai  oleh penguasa saat itu. 5
Wacana  dan  pembahasan  tentang  golput,  biasanya  selalu  menghangat  kembali menjelang pelaksanaan pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, maupun pilpres. Tentu ada yang mendukung tindakan ini dan ada juga yang kontra terhadap tindakan ini. Terlepas dari apa yang menjadi latar belakang seseorang menyuarakan tindakan golput ini, paling tidak ada tiga perspektif yang bisa digunakan dalam  memandang fenomena golput ini, pertama,  perspektif  HAM,  yang  kedua  perspektif  Hukum  Normatif,  yang  ketiga perspektif  Agama.  Dalam  tulisan  ini  nanti  akan  digali  lebih  dalam  tentang  bagaimana pendekatan  hak  asasi  manusia  dan  juga  kemaslahatan  yang  ditawarkan  oleh  agama, yang  biasa  disebut  dengan  maslahah  mursahlah,  tentang  wacana  dan/atau  tindakan golput pada saat ada pemilihan wakil dan/atau pemimpin rakyat ini.
4 Sri Yanuarti, “Golput dan Pemilu di Indonesia,” t.t., 12.
5 “Golongan putih,” dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas , 7 Juli 2019, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Golongan_putih&oldid=15324278.

## Pembahasan

## Golput Dalam Perspektif Hukum Dan HAM
Kronologis  munculnya  persoalan nonvoter atau  dalam  istilah  Indonesia  dikenal dengan  istilah  golput,  adalah  sebagai  bentuk  dari  spirit  perlawanan  kepada  rezim pemerintah orde baru saat itu. Perlawanan dalam bentuk  pembangkangan  ini dilakukan baik  karena  tidak  setuju  dengan  pelaksanaan  pemilu  yang  ada  saat  itu,  dan/atau  tidak suka dengan partai-partai yang tersedia saat itu, dan/atau pelaku dan penyeru golput saat itu melihat banyaknya fakta-fakta yang bersifat manipulatif, sehingga issue dan wacana golput sangat maraks epanjang pelaksanaan pemilu di masa Orde Baru.
Pada  era  pemerintahan  rezim  Soeharto,  orientasi  pemerintah  lebih  kepada tatanan pemikiran yang sangat realistis dan pragmatis, menjadikan kepentingan nasional sebagai  prioritas  paling  utama,  menciptakan  tatanan  sosial  dan  politik  yang  stabil,  dan menghendaki  suatu  kepemimpinan  yang  kuat  dalam  pemerintahan. 6 Dengan  orientasi tersebut maka tidak heran kalau diasumsikan bawha konfigurasi politik pada masa orde baru adalah konfiguasi politik yang otoriter. Asumsi ini didasarkan upaya rezim saat itu yang memberikan peran leih dominan kepada eksekutif, upaya tersebut dapat dilihat dan dipahami dari  terbentuk dan  lahirnya dua  buah undang-undang  yaitu  “Undang-Undang No  15  Tahun  1969  tentang  pemilu”,  dan  juga  “Undang-Undang  No.  16  Tahun  1969 tentang susduk MPR/DPR/DPRD.”
Kedua undang-undang di atas telah berperan dalam memberikan dominasi peran kepada  pemerintah  pemerintah  untuk  bisa  menyelenggarakan  pemilu  sesuai  kehendak sepihak pemerintahan eksekutif, sekaligus sebagai jalan bagi pimpinan tertinggi/presiden  untuk  memasang  kaki  tangannya  baik  itu  di  MPR,  DPR  RI,  Kepala daerah, dan DPRD. Sehingga corak dan pola politik nasional menjadi ternsentral kepada apa  yang  menjadi  kehendak  politik  dari  presiden.  Setelah  kedua  undang-undang  yang memberikan kewenangan dominan kepada eksekutif, selanjutnya terbit “UU No. 3, UU No. 4, dan UU No.5 tahun 1975”, selanjutnya   pada tahun 1985  terbit juga  “UU No 2 tahun  1985  Tentang  pemilu,  “UU  No.  3  tahun  1985  tentang  partai  politik  dan  Golkar, serta  UU  No.  4  tahun  1985  tentang  susdukMPR/DPR/DPRD”.  Keseluruhan  peraturan
6 ^Fadiliah Putra, op. cit., him. 105.
normatif  tersebut  menjadi  legal  standing,  yang  sangat  politis,  bagi  pemeringah  dalam upayanya  membangun  dan  menciptakan political  system yang  efektif.  Hal  tersebut dilakukan  sebagai  langkah  dan  tindakan  offensive  dan  deffensive  ketika  menghadapi banyaknya tantangan yang muncul baik itu dari partai oposisi maupun kekuatan politik sosial  lainnya  yang  dianggap  berbeda  paham  dengan  Negara. 7 Konsekuensi  logis  dari apa  yang  dilakukan  pemerintah  tersebut  adalah  tenggelamnya  kelompok-kelompok oposisi,  baik  dalam  bentuk  parpol  ataupuns  non  parpol,  dibalik  kokohnya  bangunan Negara dan UUD 1945. Oleh sebab itu, tindakan serta sikap warga Negara untuk golput ataupun  yang  sudah  tergabung  dalam  golongan  maupun  kelompok  yang  beroposisi yakni  sebuah  konstitusional,  sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Negara  hukum  yang demokratis.
Menurut  Jimly  As-Shiddiqie 8 ,  Indonesia  merupakan  Negara  hukum.  Di  dalam negara  hukum  terkandung  pengertian  tentang  adanya  pengakuan  terhadap  salah  satu prinsip hukum, yaitu supremasi hukum dan konstitusi. Selain itu didalam negara hukum terdapat  pula  prinsip  pemisahan  kekuasaan  serta  pembatasan  kekuasaan  berdasarkan system  yang  telah  ditetapkan  dan  di  atur  di  dalam  UUD.  Selanjutnya  terdapat  pula, prinsip  peradilan  yang  bebas  serta  tidak  memihak,  menjamin  persamaan  setiap warganegara dalam pandangan hukum itu sendiri, juga menjamin terwujudnya keadilan bagi siapapun, termasuk keadilan ketika terjadi penyalahgunaan jabatan atau wewenang oleh penguasa.  Bila mengacu  kepada prinsip-prinsip  yang dikandung  dalam  konstitusi, maka  konsekuensi  yuridisnya  adalah,  bahwa  sikap  dan  tindakan  golput  (oposisi)  saat pelaksanaan  pemilu  merupakan  suatu    hak  yang  sifatnya  konstitusional.  Apalagi  jika sikap  dan  tindakan  golput  tersebu,  merupakan  respon  terhadap  sistem  politik  otoriter, sebagaimna  telah  dilakukan  atau  dipraktekan  oleh  rezim  pemerintahan  Orde  Baru, karena golput saat itu adalah tindakan yang bersifat darurat, dan relevan untuk masa itu.
Indonesia  sebagai  sebuah  Negara  hukum  yang  demokratis,  setiap  individu  di dalamnya,  baik  penguasa  maupun  rakyat  biasa,  memiliki  kewajiban  untuk  tunduk  dan patuh  pada  hukum.  Semua  sikap,  perlakuan,  serta  perbuatan  harus  sesuai  dan  tidak
7 Mohtar Mas'oed, Negara Kapital dan DemokrasI(Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1994), him. 69.
8 Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, yang diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM Rl di Denpasar, 14-18Juli 2003, him. 3.
melanggar  koridor  hukum  yang  ada  di  Indonesia. 9 Idealnya,  sebuah  Negara  yang mendasarkan segala  sesuatu pada  hukum,  adalah Negara  sebuah negara  yang  memiliki tingkat trust tinggi  antara  aparatur  pemerintahan  dengan  rakyatnya.  Artinya  rakyat memiliki  kepercayaan  yang  tinggi  bahwa  pemerintah  tidak  akan  menyalahgunakan jabatan atau  kekuasaan  yang  diamanatkan  kepadanya,  dan  sebaliknya,  pemerintah  juga memiliki kepercayaan yang tinngi bahwa didalam menjalankan tugasnya, dalam bentuk kekuasaan  dan  wewenang  sebagai  wakil  rakyat,  pemerintah  akan  selalu  didukung, dipatuhi serta di akui oleh seluruh rakyatnya. 10
Sebab  itu,  ada  barometer  tertentu  agar  sebuah  negara  itu,  bisa  disebut  sebagai sebuah  negara  dengan  pemerintahan  yang  demokratis.  Negara  tersebutpaling  tidak memiliki kriteria sebagai berikut :
1. Memberikan  Perlindungan  konstitusional,  artinya  selain  menjamin  hak-hak personal,    konstitusi  juga  harus  menentukan  cara  prosedural  agar  rakyat  bisa mendapatkan perlindungan-perlindungan atas hak-hak yang dijamin baginya;
2. Memiliki Badan kehakiman yang terbuka transparan serta tidak memihak;
3. Pelaksanaan Pemilu yang bebas jujur dan adil;
4. Memberikan kebebeasan dalam dan untuk menyatakan suara atau pendapat;
5. Memberikan Kebebasan berserikat atau berorganisasi serta beroposisi; dan
6. Memberikan Pendidikan yang baik bagi warganegaranya
Keseluruhan  ciri  tersebut,  harus  terdapat  dalam  sebuah  negara  hukum,  karena  secara konstitusi,  Indonesia  adalah  sebagai  Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  hal  ini dinyatakan  secara  eksplisit  didalam  batang  tubuh  UUD  1945  pada  perubahan  ketiga, yang  disahkan  pada  tanggal  10  november  2001  didalam  pasal1  ayat  (3),  berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. 11
Pada  prinsipnya  sebuah  reformasi  ketatanegaraan  dengan  orientasi  paham demokratisasi  kehidupan  bernegara  dan  berbangsa,  maka  hal  pertama  harus  dipahami
9 Soehino, Hmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 1980), him. 156
10 Van Der Pot- Donner, dalam Baglr Manan (Ed.), Kedaulatan Rakyat, HakAsasiManusia dan Negara Hukum (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), him. 67.
11 ^Dengan ditegaskannya negara hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945, maka penegasan negara
adalah  bahwa  pendewasaan  dan  tanggung  jawab  dalam  melakukan  proses  bernegara tidak  bisa  terlepas  dari  proses  politik.  Dinamika  poitik  nasional  memang  memberikan porsi  dan  peran  cukup  besar  kepada  partai  politik  untuk  menjadi  aset  nasional  bangsa ini, dan bila pengelolaanny dilaangsungkan dengan landasan prinsip-prinsip perubahan yang berkelanjutan dan ber-kesinambungan, maka dapat dipastikan dari proses tersebut akan  dapat  menumbuhkan  kedewasaan  sikap  serta  tanggung  jawab  didalam menjalankan  demokrasi.  Oleh  sebab  itu,  idealnya  bila  rakyat  diberi  kesempatan  untuk dapat  menentukan  secara  langsung,  siapa  yang  berhak  dan  layak  dijadikan pemimpinnya,  maka  hal  tersebut  harus  direspon  dan  dimanfaatkan  sebaik  mungnkin. Meskipun  tindakan  goiput  adalah  sebuah  tindakan  yang  merupakan  hak  dasar seseorang,  dan  setiap  hak  dasar  itu  dilindungi  oleh  hukum  dan  negara,  tetapi  setiap peristiwa poilitik yang berkaitan dengan penentuan kepemimpinan pada level nasional, adalah  state  right/hak  negara,  sehingga  partisipasi  aktif  seluruh  rakyat/warga  negara sangat dibutuhkan. Karena jika tindakan golput yang awalnya hanya wacana kemudian menjadi  tindakan  yang  nyata  dan  di  ikuti  oleh  rakyat,  sehingga  jumlahnya  mencapai 50%  lebih,  maka  perbuatan  golput  tersebut  bisa  dikatakan  telah  berhasil mendelegitimasi  pelaksanaan  pemiiu.  Bila  kondisinya  demikian  tentu  yang  terjadi adalah  pergeseran  asumsi  tentang  golput,  dari  asumsi  memenuhi    hak  warganegara secara  legal,  menjadi  pembangkangan  warganegara  terhadap  negara,  dan  hal  itu  sudah tentu bukanlah hal yang positif. 12
Sebagaaimana  telah  disampaikan  sebelumnya,  bahwa  penyebab  seseorang melakukan  atau  mengikuti  tindakan  golput  ada  beberapa  macam.  Masyarakat  yang sudah tidak lagi memiliki trust kepada partai politik, kepada mereka yang mencalonkan diri  sebagai wakil rakyat atau pemimpin, selain itu bisa juga disebabkan ketiadaan dari sarana dan prasarana yang bisa menyalurkan aspirasi dan  suara masyarakat, atau karena parpol  yang  dianggap  mewakili  aspirasinya  tidak  lolos  dari  batas  minimum  peraihan suaran  dalam  pemilu,  atau  bahkan  paling  buruk  adalah  apatisisme  masyarakat  yang
12 Muntoha Muntoha, “Menyoal Wacana ‘Golput’ dari Sisi Hukum Tata Negara,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 11, no. 25 (24 Januari 2004): 124–34, https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art10.
berasumsi  dan/atau  beranggapan  bahwasannya  pemilu  tidaklah  penting. 13 Sehingga akhirnya langkah golput adalah bentuk eskpresi dari apa yang menjadi faktor tersebut.
Bagi mereka yang mendukung gerakan ini, mereka berpendapat bahwa tidak ikut memilih  itu  merupakan  sebuah  pilihan  yang  juga  harus  dihormati  olwh  siapa  saja, karena tidak ikut memilih merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri, termasuk dalam konteks  tidak  memilih  saat  pemilu  di  indonesia.  Bahkan  kelompok  yang  mendukung gerakan tidak memilih ini berpendapat, perlindungan hak asasi manusia wajib diberikan oleh  hukum  dan  negara  kepada  mereka  yang  tidak  berkeinginan  untuk  menggunakan hak  pilihnya,  bahkan  individu-individu  yang  menggunakan  hak  pilihnya  harus menghormati  mereka  yang  tidak  memilih  sebagai  bagian  dari  hak  politik  rakyat  yang memang telah diakui sejak periode awal  dikenalnya istilah hak asasi  manusia. Bahkan ada yang berpendapat bahwa dampak dari adanya gerakan golput ini, menjadi ciri khas tersendiri  dari  demokrasi  yang  selalu  selalu  menggaungkan  kebebasan  akan memberikan pendapat di Indonesia. Karenanya golput saat pemilu adalah sebuah pilihan yang harus dihormati sepenuhnya. 14
Dalam hal  golput ini negara sebenarnya telah memberikan respon, dengan cara banyak  melakukan  sosialisasi,  yang  dikomandoi  langsung  oleh  KPU,  agar  rakyat menggunakan  hak  pilihnya  entah  itu  melaui  media  cetak  maupun  elektronik.  Bahkan pada pemilu 2019 yang baru saja berlalu, sempat hangat diperbincangkan tentang sanksi pidana bagi para pelaku golput yang dikeluarkan oleh salah satu menteri kabinet kerja. Meskipun pada akhirnya diketahui bahwa tidak ada ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan golput atau mereka mengkampanyekan tindakan golput, jadi pada prinsipnya setiap warga negara tetap tidak bisa dikenai pidana neth itu karena ajakan maupun atas kehendak mereka sendiri kalaupun dipaksakan ada maka harus mencari landasan hukum yang berbunyi tindakan pidana. 15
Hasil  dari  reformasi  ketatanegaraan  Indonesia    ditandai  dengan  proses perubahan  serta  pergeseran  baik  dari  suprastruktur  politik,  yakn  dengan  mereformasi
13 Mohammad Chudori, "Golput tak Bermakna", dalam httD://wvw. Komoas. Com.. 12Desember 2003, him 1
14 Ni  Made  Bakti,  “Perlindungan  Golput  Dalam  Perspektif  Ham,” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol. 14, no. No. 1 (t.t.): 82–89.
15 “KPU Tegaskan tidak Ada Sanksi Pidana untuk Golput,” Republika Online, 28 Maret 2019, https://republika.co.id/share/pp24c4428.
konsepsi  kekuasaan  didalam  kelembagaan  Negara  yang  berupa  gagasan  dimana pembatas  kekuasan  didalam  cangkupan  kekuasan  eksekutif,  legislative,  dan  kekuasan yudikatif, serta pada infrastruktur politik yakni membuat kuatnya gelombang partisipasi rakyat  dalam  berbagai  macam  bentuk,  yang  berupa  kebebasan  pers,  kebebasan berserikat,  serta  kebebasan  mengekspresikan  suara  dengan  lisan  maupu  tulisan  dengan cara  kelompok  ataupun  individual.  Oleh  karena  itu,  reformasi  ketatanegaraan  sudah melahirkan  paham  yang  mengarah  pada  paham  yang  demokratisasi  dalam  kehidupan social  berbangsa  serta  bernegara,  yang  diiringi  lahirnya  atau  terciptaya  gagasan memasukan  nilai-nilai  hak  –  hak  asasi  manusia  (HAM)  Melalu  Tap  MPR No.XVII/1998. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

## Maslahah Mursalah  Dan Wacana Dan/Atau Tindakan Golput
Membahas tentang hukum islam tentu tidak akan bisa terlepas dari apa yang bisa dikenal  sebagai  tujuan  hukum  islam  itu  sendiri  (maqasid  al-syari`ah),  maqasid  ini dicetuskan,  sebagai  bentuk  upaya  dalam  menciptakan  pondasi  yang  rasional,  namun tidak  kosong  akan  nilai-nilai  moral  dan  spiritual.  Salah  satu  metod  yang  digunakan dalam mengambil  hukum  islam  adalah  Mashalih  al-mursalah, yang merupakan ijtihad para ulama dalam upaya mengimplementasikan maqâsid al-syarî`ah. Didalam Maslahah mursalah  ini,  prinsip  kemaslahatan  (kebaikan)  dikedepankan  dalam  menetapkan  suatu hukum.  Yang  perlu  diperhatikan  adalah,  dalam  syari’at  Islam  perkara  yang  tergolong dalam  ruang  lingkup  aqidan  dan  ibadah,  ulama  telah  bersepakat  bahwa  umat  Islam mengedepankan  sikap  ta’abbudi  atau  tauqifi,  artinya  bersikap  tundauk  dan  patuh mengikuti  dan  menyesuaikan  dengan  apa  yang  menjadi  petunjuk  dan  tuntunan  nash qur’an dan Sunnah. Sehingga, dalam sikap ta’abud tersebut, rasionalisasi perintah nash tidak  dibenarkan  dan  tidak  diterima,  rasio  ditolak  karena  dianggap  tidak  akan  mampu menjangkaunya.  Adapau  perkara  lain  diluar  dua  hal  tersebut,  bisa  dilakukan  apa  yang disebut rasionalisasi ( ta’aqquli ). 16
Peran  maslahah  dalam  mewujudkan  Maqasid  al-Syari’ah  cukup  signifikan. Kemudian,  di  dalam  menilai  suatu  maslahah,  yang  perlu  diperhatikan  adalah mengutamakan  dan  mengedepankan  kemaslahatan  umum  yang  lebih  luas  itu  harus
16 Mohammad Rusfi, “VALIDITAS MASLAHAT AL-MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM,” t.t., 12.
menjadi  prioritas,  dibanding  mengutamakan  kemaslahatan  yang  lebih  sempit  dan/atau bersifat  khusus.  Sehingga  nantinya  dalam  menimbang  dan  menerapkan  maslahah, sebagai  bagian  dari  metode  sekaligus  sumber  hukum  Islam,  dapat  memberikan pembaharuan  hukum  tanpa  harus  menegasikan  akar  budaya  yang  ada  pada  masyarakat yang masih memiliki kesesuain dengah syari’at. 17
Ada  Ulama  yang  memberikan  penekanan  tentang  Konsep  maslahah  dan mafsadah,  penekannya  terletak  pada  klasifikasi  hakiki  majazi  dari  maslahah  dan mafsadah itu  sendiri,  dan  juga  aspek duniawi  dan  ukhrawinya. Maslahah  yang  bersifat hakikiyah, adalah maslahah memiliki apa yang disebut dengan ladzat dan afrah, adapun maslahah  yang  bersifat  majaziyah,  adalah  setiap  perantara  maslahah  yang  dapat mendatangkan ladzat dan afrah itu tadi. Selanjutnya dalam hal maslahah dan mafsadah ini, mendahulukan kemaslahatan lebih diutamakan dan dipilih, demikian juga menolak mafsadah/kerusakan, adalah merupakan suatu kebaikan dan hal terpuji. 18
Ulama lain, seperti Al-Ṭufi, berpendapat bahwa dalam realitas kehidupan sosial, bila  terjadi gap antara  naṣh dan  maslahah,  maka  menurutnya  dalam  kondisi  tersebut maslahah  harus  lebih  dikedepankan  dan  diprioritaskan.  Akan  tetapi,  dalam  proses menjadikan  maslahah  sebagai  sesuatu  yang  lebih  prioritas  daripada  naṣh  dalil,  ada mekanisme  yang  harus  ditempuh,  mekanisme  yang  dimaksud  adalah  dengan  dengan menggunakan  dan/atau  menerapkan  metode Takhshis dan/atau Tabyin ,  bukan  dengan menghapus  apalagi  sampai  meninggalkan  aturan  yang  telah  ditetapkan  dan  ada  dalam naṣh dalil. 19
Kepemimpinan  memang  mempunyai  posisi  yang  cukup  bahkan  sangat urgent dalam ajaran Islam.  Asumsi ini tentu bukan sekedar asumsi  kosong, melainkan asumsi yang  dibangun  diatas  nash-nash  al-Qur‟an  maupun  hadis  yang  menjadikan kepemimpinan  sebagai  bagian  dari  pembahasannya.  Selain  itu  hukum  Islam
17 Saifuddin Zuhri, “Maslahah Sebagai Sumber Hukum dan Implikasinya Terhadap Liberalisasi dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia” 43 (2009): 29.
18 J Johari,  “KONSEP MASLAHAH IZZUDIN IBN ABDI SALAM:  Telaah Kitab Qawa`id al-Ahkam Limashalih al-Anam,” Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman 8, no. 1 (6 Juni 2013): 69–88, https://doi.org/ 10.21274/epis.2013.8.1.69-88.
19 Syaiful Bahri, “Menakar Liberalitas Pemikiran al-Tufi tentang Maslahah dalam Hukum Islam,”
UNIVERSUM 9, no. 2 (1 Maret 2016), https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.81.
membutuhkan  suport  yang  sifatnya  politis  agar  kemudian  dapat  diterapkan  dan diaplikasikan dalam sistem legal sebuah negara agar memiliki kekuatan yang mengikat secara  politik.  Karena  itu  tentu  dibutuhkan  sebuah  kekuatan  yang  mampu  menjadi wasilah terwujudnya penerapan tersebut, dan kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan political  will  penguasa  yang  memiliki  pemikiran  untuk  menjadikan  hukum  Islam sebagai  hukum  diatas  segala    hukum  di  negara  yang  bersangkutan.  Eksistensi  hukum Islam  tidak  mungkin  akan  muncul  kepermukan  dan  lalu  dianggap  penting,  apabila hanya berada  pada  tataran  ide  dan  teori  yang  tertulis  dalam  lembar-lembar  buku  karya para  ahli  hukum  Islam.  Dan  makna  dari  eksistensi  hukum  Islam  itu  sendiri  baru  bisa terlihat  bila  kemudian  ia  diterapkan  oleh  umat  manusia,  khususnya  umat  islam,  dalam kehidupan  sehari.  Dengan  demikian  Hak  pilih  seorang  muslim  menjadi  sangat  berarti guna menentukan siapa yang memegang tampuk kepemimpinan disebuah negara. 20
Dikalangan  akademisi  muslim  indonesia,  ada    yang  berpendapat  bahwa,  nash- nash  dalil  yang  ada  dan  berbicara  tentang  pemimpin  dan  kepemimpinan,  fokus bahasannya  berkenaan  dengan  kewajiban  untuk  taat  dan  patuh  kepada  pemimpin tersebut,  dan  tidak  menyatakan  secar  ekplisit  tentang  kewajiban  untuk  mengangkat pemimpin. Sehingga peristiwa golput dalam konteks demokrasi di Indonesia, tidak bisa disamakan  dengan  konteks  mengangkat  dan/atau  memilih  pemimpin.  Logika  dasarnya adalah,  mereka  yang  memilih  melakukan  golput,  belum  tentu  mendasari  tindakan mereka tersebut  dengan  pemikiran  untuk  tidak  mentaati  siapa  yang  menjadi  pemimpin mereka  disuatu  wilayah/negara.  Sehingga,  tindakan  mereka  yang  golput  tidak  bisa dikategorikan  sebagai  sebuah  tindakan  pembangkangan  atau  pemberontakan  kepada pemerintah. 21 Dilain  sisi  ada  yang  berpendapat  bahwa  golput  adala  sebuah  tindakan yang memiliki  kesamaan  dengan  peristiwa  tahkim  saat  terjadi  perang  antar  pasuka  Ali R.A  dengan  Mu’awiyah.  Tindakan  ini  diambil  dan  dilakukan  oleh  aliran  qadariyah, yang pada saat  itu memilih  untuk tidak memihak kepada Ali  R.A, maupun Muawiyah. Kemudina tindakan ini disifati dengan istilah cari aman .
20 Muhammad Arsad Nasution, “Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al- Qur’an dan Hadits),” t.t., 20.
21 Nasution.
Dari pada dalam konteks penentuan siapa yang layak menjadi pemimpim dengan secara  demokrasi,  dan  metode  penentuan  melaui  pemilu  di  Indoneseia  yang  rentan sekali  terhadap  tindakan  golput,  MUI  pernah  mengeluarkan  fatwa  tentang  haramnya Golput, yang kemudian memicu kontroversi. Fatwa haram tersebut ditetapkan oleh MUI berdasarkan pada pemikiran rasional dan memperhatikan dampak sosiologis, yang juga dibangun  diatas  dalil-dalil  keagamaan.  Prinsip maslahah, kemudian,  dan/atau dar’  al- mafasid menjadi  landasan dan pijakan utama MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut fatwa. 22
Dalil-dalil  keagamaan    yang  dimaksud  dari  paragraf  diatas  tentu  adalah  dalil- dalil  utama  seperti  qur’an  dan  hadits.  Memposisikan  qur’an  dan  hadis  kedalam problematika  sosiokultural  kontemporer  tentu  bukanlah  perkara  mudah.  Mengingat, pertama , baik qur’an maupun hadist adalah sesuatu yang telah ada sejak 14 abad yang silam,  dan muncul  diantara  dinamika sosial  yang  sama sekali  berbeda dengan    kondisi saat ini. Kedua , didalam kedua sumber hukum utama tersebut, tidaklah sepenuhnya ada dalil  yang secara tersurat  membahas konidisi-kondisi  sosial  yang terdapat  di  era mesin modern  ini.  Yang  perlu  diperhatikan  adalah,  bahwa  pada  prinsipnya  yang  disebut sebagai Fatwa upaya dari para Ulama’, dalam mengkorelasikan konteks ayat yang turun dan/atau muncul dimasa lalu dengan dengan konteks kekikinian/masa sekarang, bahkan sampai pada konteks yang lebih jauh yaitu masa yang akan datang. Fungsi dari fatwa itu sendiri adalah untuk memberi jawaban hukum atas segala macam problem kontemporer dengan  tetap  berpegang  teguh  kepada  dalil-dalil  qur’an  maupun  hadis.  Dalam menggunakan  hadits  misalnya,  MUI  telah  melakukan  serangkaian  istinbaht  hukum melalaui pemahaman terhadap hadis dengan langkah-langkah berikut: langkah Pertama, MUI  memposisikan  hadits  dalil  ta’qid  (yang  memperkuat)  bagi  dalil  Qur’an.  Langkah Kedua,  MUI  menggunakan  qiyas  sebagai  metode  utama  dalam  mengambil  intisari hukum  dari  dalil  hadits  yang  ada.  Dengan  metode  tersebut  ulama  mencari  kesamaan ‘illat  hukum  dari  kasus  yang  ada  saat  ini  dengan  kasus-kasus  hukum  yang  telah  ada
22 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, “Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.”
sebelumnya,  baru  kemudian  ditetapkan  sebuah  hukum  yang  baru  untuk  kasus kontemporer tersebut. 23
Terlepas  dari  kontroversinya  argumentasi  hukum,  termasuk  fatwa  diatas,  yang membahas tentang tindakan golput, dalam permasalahan golput ini, memang yang harus dikedapankan  adalah  maslahah,  artinya  menimbang  manfaat  dari  tindakan  golput  itu sendiri.  kalau  kemungkinan  yang  muncul  kemudian  adalah  golput  akan  membawa kemudharatan yang lebih besar, maka tentu tindakan golput tidak bisa dikatakan sebagai sebagai  tindakan  yang  benar.  Sebaliknya,  bila  kemudian  tindakan  golput  tersebut  bisa mendatangkan  kemaslhatan  maka  tidak  bisa  untuk  memaksakan  hukum  haram,  atau menyalahkan  apalagi  memusuhi  tindakan  tersebut.  Karena  dalam  perspektif  maslahah, tentu kemaslahatan lah  yang akan lebih dipilih dan diutamakan.

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  memandang  tindakan golput,  bila  menggunakan  perspektif  HAM  maka  itu  adalah  sesuatu  yang  sifatnya adalah hak mendasar dari seorang manusia, sehingga ia harus diberikan dan dilindungi. Karena  dala  pandanan  HAM  negara  tidak  memiliki  hak  untuk  membatasi  warga negaranya  dalam  menentukan  ikut  serta  memilih  atau  tidak  dalam  menentukan  siapa yang  layak  menjadi  wakil  dan/atau  pemimpimpinnya.  Meskipun  nantinya  nantinya tindakan tersebut bisa saja mengabaikan apa yang menjadi hak dari negara .
Sedangkan  dari  perspektif  maslahah  mursalah,  tindakan  golput  ini  sifatnya kondisional,  tergantung  kepada  besar  mana  manfaat  dan  maslahat  yang  timbul  dari akibat  tindakan  golput  tersebut.  Bila  dengan  melakukan  golput  seseorang  bisa mendatangkan manfaat, misalnya dengan tindakan tersebut bisa menumbangkn dan/atau mendelegitimasi  sebuah  pemerintahan  yang  zalim,  maka  dalam  perspektif  maslahah mursalah  tindakan  tersebut  adalah  sesuatu  yang  dibenarkan.  Namun,  bila  dengan tindakan  tersebut  malah  mendatangkan  mafsadat  atau  kemaslahatannya  sedikit, misalnya dengan dia golput akan memperbesar peluang pemimpin yang zalim  menjadi
23 Duwi  Hariono,  “HADIS  DALAM  PUSARAN  PEMILU  (Mengkaji  Pemahaman  Hadis  MUI  dalam  Fatwa Haram  Golput  Pemilu),” UNIVERSUM 12,  no.  1  (31  Januari  2019),  https://doi.org/ 10.30762/universum.v12i1.1058.
berkuasa,  maka  tindakan  tersebut  tentu  tidak  bisa  dibenarkan.  Karena  dengan  adanya pemimpin  yang  zalim,  maka  besar  kemungkinan  apa  yang  dikehendaki  oleh  syari’at (maqashid  al-syari’ah)  tidak  akan  bisa  terwujud  bahkan  bisa  menghalangi  syi’ar daripada syari’at itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman.  “Partisipasi  Politik  Rakyat  Dan  Fenomena  Golongan  Putih.” Gema Keadilan Vol. 1, no. No. 1 (Oktober 2014).
Ahmad ‘Ubaydi  Hasbillah. “Fatwa  Haram  Golput  Dalam Perspektif Sosiologi  Hukum Islam.” YUDISIA Vol. 6, no. No. 1 (Juni 2015): 1–23.
Bahri, Syaiful. “Menakar Liberalitas Pemikiran al-Tufi tentang Maslahah dalam Hukum
Islam.” UNIVERSUM 9, no. 2 (1 Maret 2016).
https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.
Bd,  Widya  Castrena.  “UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  7 TAHUN 2017,” t.t.
“Golongan putih.” Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas , 7 Juli 2019. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Golongan_putih&oldid=15324278.
Hariono, Duwi. “HADIS DALAM PUSARAN PEMILU (Mengkaji Pemahaman Hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput Pemilu).” UNIVERSUM 12, no. 1 (31 Januari 2019). https://doi.org/10.30762/universum.v12i1.
Johari,  J.  “KONSEP  MASLAHAH  IZZUDIN  IBN  ABDI  SALAM:  Telaah  Kitab Qawa`id  al-Ahkam  Limashalih  al-Anam.” Epistemé:  Jurnal  Pengembangan Ilmu Keislaman 8, no. 1 (6 Juni 2013):
69–88.
https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.
“KPU Tegaskan tidak Ada Sanksi Pidana untuk Golput.” Republika Online, 28 Maret 2019. https://republika.co.id/share/pp24c4428.
Muntoha, Muntoha. “Menyoal Wacana ‘Golput’ dari Sisi Hukum Tata Negara.” Jurnal Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 11,  no.  25  (24  Januari  2004):  124–34. https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art10.
Nasution,  Muhammad  Arsad.  “Golongan  Putih  (Golput)  Menurut  Hukum  Islam (Analisis Terhadap Al-Qur’an dan Hadits),” t.t.
Ni Made Bakti. “Perlindungan Golput Dalam Perspektif Ham.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol. 14, no. No. 1 (t.t.).
Rusfi,  Mohammad.  “VALIDITAS  MASLAHAT  AL-MURSALAH  SEBAGAI SUMBER HUKUM,” t.t., 12.
Yanuarti, Sri. “Golput dan Pemilu di Indonesia,” t.t., 12.
Zuhri,  Saifuddin.  “Maslahah  Sebagai  Sumber  Hukum  dan  Implikasinya  Terhadap Liberalisasi dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia” 43 (2009).