## Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 10 (1) (2018): 44-51 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia
Kemenangan Partai Partai Aceh pada Pemilihan Legeslatif 2009 di Kabupaten Aceh Tamiang 2009
Abdi Karya *
Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Diterima Maret 2018; Disetujui Mei 2018; Dipublikasikan Juli 2018
Studi  ini  adalah  studi  tentang  kemenangan  partai  lokal  dengan  studi  kasus  kemenangan  Partai Aceh  pada  pemilihan  legislatif  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang  2009.  Fokusnya  membahas  tentang mengapa Partai Aceh (PA) dapat memenangkan Pemilu legislatif di Kabupaten Aceh Tamiang 2009 .  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  diskriptif-kualitatif,  penelitian  ditekankan  pada memberikan  gambaran  secara  objektif  tentang  keadaan  yang  sebenarnya  dari  objek  yang  diteliti. Akan tetapi guna mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, disamping fakta juga pemberian interprestasi-interprestasi yang kuat. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi  dan  teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  deskriptif.  Temuan  studi  ini  antara lain  terdapat empat hal yang menjadi faktor kemenangan Partai Aceh pada Pemilu 2009. Pertama, faktor strategi politik;  Kedua, adanya mesin politik yang solid; Ketiga, budaya politik masyarakat Aceh  Tamiang;  Keempat,  atmosfir  politik.  Kemudian  selain  itu  juga  terdapat  empat  hal  menjadi faktor-faktor penghambat yang dialami Partai Aceh pada Pemilu 2009. Pertama, faktor pendanaan; Kedua, adanya intimidasi; Ketiga, infrastruktur partai; Keempat, quota 30% Caleg Perempuan.
Kata Kunci : Partai Lokal, Partai Aceh, Pemilihan Legislatif, Pemilu, Aceh Tamiang.

## Abstrak
This study is a study of the victory of local parties with a case study of Aceh Party's victory in legislative elections  in  Aceh  Tamiang  District  2009.  The  focus  discusses  why  the  Aceh  Party  (PA)  can  win  the legislative elections in Aceh Tamiang District 2009. The method used is descriptive-qualitative method, The research  are  emphasized  on  giving  an  objective  picture  about  the  actual  state  of  the  object  under  study. However, in order to obtain broader benefits in this study, in addition to the fact also the provision of strong interpretations.  With  the  technique  of  collecting  interview  data  and  documentation  and  data  analysis techniques  using  descriptive  analysis.  The  findings  of  this  study  include  four  things  that  are  the  factors winning the Aceh Party in the 2009 Election. First, the factors of political strategy; Secondly, there is a solid political machine; Third, the political culture of the people of Aceh Tamiang; Fourth, the political atmosphere. Furthermore,  there  were  also  four  things  to  be  the  inhibiting  factors  experienced  by  the  Aceh  Party  in  the 2009 Election. Firstly, the funding factor; Secondly, the existence of intimidation; Third, party infrastructure; Fourth, 30% quota of female candidates.
P assword: Local Party, Partai Aceh, Election, Legislativ Election, Aceh Tamiang.
How to cite : Karya , A (2018), Kemenangan Partai Partai Aceh pada Pemilihan Legeslatif 2009 di Kabupaten Aceh Tamiang 2009. Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 10 (2) (2018): 44-51.
*Corresponding author: E-mail: abdikaryap@gmail.com

## PENDAHULUAN
Penandatangan MoU ( Memorendum Of Anderstanding ) antara pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh  Merdeka  (GAM)  15  Agustus 2005 di Helsinki Finlandia merupakan awal  dari  harapan  baru  bagi  seluruh masyarakat  Aceh  akan  hidup  yang lebih  baik,  aman  dan  damai.  Pasca penandatangan  MOU  tersebut  Aceh diberikan  wewenang  untuk  dapat hidup  mandiri,  baik  itu  dibidang ekonomi maupun politik dan hukum.
Secara politik Aceh diberikan wewenang  untuk  mendirikan  partai politik  lokal  yang  tercantum  dalam MOU yakni :
Poin  1.2.1  sesegera  mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan  nota  kesepahaman ini,  pemerintah  RI  menyepakati  dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai  politik  yang  berbasis  di Aceh  yang  memenuhi  persyaratan nasional.  Memahami  aspirasi  rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, pemerintah  RI  dalam  tempo  satu tahun,  atau  paling  lambat  18  bulan sejak
penandatangan
nota kesepahaman  ini,  akan  menciptakan kondisi  politik  dan  hukum  untuk pendirian  partai  politik  lokal  di  Aceh dengan  berkonsultasi  dengan  DPR. Pelaksanaan  kesepahaman  ini  yang tepat  akan  memberi  sumbangan positif  bagi  maksud  tersebut  (Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik  Indonesia  dan  Gerakan Aceh Merdeka, 2005).
Poin  1.2.3  Pemilihan  lokal  yang bebas  dan  adil  akan  diselenggarakan di  bawah  Undang-undang  baru tentang penyeleggaraan pemerintahaan di Aceh untuk memiliki  kepala  pemerintahan  Aceh dan  pejabat  terpilih  lainnya  pada
bulan  april  2006  serta  untuk  memilih anggota legeslatif pada tahun 2009.
Hasil  dari  nota  kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan  Republik  Indonesia  (RI)  ini pemerintah  mengeluarkan  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan  Aceh  dan  peraturan pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007 mengenai  partai  politik.  Hal  ini  yang kemudian  menjadi  landasan  awal terbentuknya partai lokal di Aceh.
Kemenangan  Partai  Aceh  (PA) dalam  Pemilu  2009  menggambarkan sebagai  jalan  tengah  respon  atas perdamaian  yang  baru  disepakati antara RI-GAM di Helsinki. Kemenangan  Partai  Aceh  di  tingkat
Provinsi  Aceh  sangat  luar  biasa dengan  meraih  sekitar  (1,007,173 suara (43,9%) (KPU.go.id, 2010) . Sedangkan  untuk  wilayah  Aceh Tamiang, Partai Aceh meskipun tidak mendominasi  suara  secara  mutlak, Partai Aceh unggul dengan perolehan 29.228  suara.  Hal  ini  menandakan bahwa Partai Aceh di kabupaten Aceh Tamiang memperoleh suara terbanyak  dari  partai  lain,  baik  itu partai  Nasional  maupun  Partai  lokal lainnya  sebagai  pesaing  utama  Partai Aceh  (PA),  seperti  Partai  Aceh  Aman Sejahtera,  Partai  Bersatu  Aceh,  Partai Daulat  Aceh,  Partai  Rakyat  Aceh  dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh.
Studi  ini  membahas  mengenai kemenangan  partai  lokal  yaitu  Partai Aceh  (PA)  pada  Pemilu  legislatif  di Kabupaten  Aceh  Tamiang  2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  faktor  yang  menentukan kemenangan Partai Aceh pada pemilu legislatif  2009  dan  juga  untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Partai Aceh (PA) dalam pemilahan legislatif 2009.
Partai  politik  adalah  organisasi politik yang dibentuk oleh
sekelompok  warga  Negara  Republik Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar persamaan  kehendak  dan  cita-cita untuk  memperjuangkan  kepentingan anggota,  masyarakat,  bangsa,  dan Negara melalui pemilihan umum (UU No  2  Tahun  2008).  Menurut  Meriam Budiarjo:  Partai  politik  adalah  suatu kelompok  yang  terorganisir  yang anggotanya  mempunyai  orientasi, nilai-nilai  dan  cita-cita  yang  sama. Tujuan kelompok
ini adalah memperoleh  kekuasaan  politik  dan merebut  kedudukan  politik  melalui cara  yang  konstitusional  untuk melaksanakan  kebijaksanaan  yang mereka  miliki.  Menurut  Carl  J. Friedrich:  Partai  politik  adalah sekelompok manusia yang terorganisir secra stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan  terhadap  pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya  kemanfaatan  yang  bersifat idiil  maupun  materiil (A.  Rahman  H.I,
2007).
Berdasarkan Peraturan
Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007 tentang  partai  politik  lokal  bahwa yang  dimaksud  dengan  partai  politik lokal  adalah  organisasi  politik  yang dibentuk  oleh  sekelompok  warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh  secara  sukarela  atas  dasar persamaan  kehendak  dan  cita-cita yang  memperjuangkan  kepentingan anggota,  masyarakat,  bangsa,  dan Negara  melalui  pemilihan  anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  dan
Walikota/Wakil Walikota (PP tentang Parpol Lokal No 20 Tahun 2007).
Partai Aceh berdiri ada tanggal 4 juni 2007 di Banda Aceh dengan ketua umum  Muzakkir  Manaf  dan  sekjen Muhammad  Yahya.  Partai  Aceh memiliki  misi  mentransformasikan dan  membangun  wawasan  berfikir masyarakat  Aceh  dari  citra revolusi party menjadi  citra development  party dalam  tatanan  transparansi  untuk kemakmuran  hidup  rakyat  Aceh khususnya  dan  bangsa  Indonesia umumnya.
Membahas mengenai partai politik  ini  tidak  terlepas  dari  yang namanya  “strategi  politik”.  Strategi politik  merupakan  teknik,  cara,  atau strategi  yang  digunakan  untuk mewujudkan  suatu  cita-cita  politik, strategi  politik  sangat  penting  bagi setiap  partai  politik,  tanpa  adanya strategi  politik  maka  perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan terwujud.  Perencanaan  strategi  suatu proses dan perubahan politik merupakan  analisis  yang  gamblang dari  keadaan  kekuasaan,  sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir  yang  ingin  dicapai,  dan  juga segala  kekuasaan  untuk  mencapai tujuan tersebut (Peter Schoder, 2003).
Dalam  rangka  memenangkan pemilihan  umum  setiap  partai  politik harus  memiliki  strategi  dan  ini  juga merupakan  bagian  dari grand  strategi partai  politik,  yaitu  yang  disebut dengan strategi politik. Sebuah bentuk strategi  politik  yang  khusus  adalah strategi  pemilihan  umum.  Dalam strategi  pemilihan  umum,  yang terpenting  disini  adalah  memperoleh kemenangan dan kekuasaan sebanyak mungkin  pengaruh  dengan  cara memperoleh  hasil  yang  baik  dalam
pemilihan  umum,  sehingga  politik dapat  diwujudkan  dalam  suatu perubahan dalam masyarakat.
Persaingan  dalam  memperoleh suara  sebanyak-banyaknya  dalam pemilihan  umum,  untuk  menarik simpatik  pemilih  harus  direncanakan dengan  hati-hati,  di  disain  dengan sebaik  mungkin  dan  membutuhkan apa yang disebut dengan “strategi”(Firmanzah,  2007).  Strategi pemilihan  umum  yang  digunakan untuk memperoleh
kekusaan seringkali  dipandang  suatu  hal  yang buruk. Padahal strategi ini digunakan dengan  tujuan  untuk  menyampaikan dan menawarkan konsep-konsep dari partai politik.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif,
metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriftif  berupa kata-kata  tertulis  atau  tulisan  dari orang-orang  dan  perilaku  yang diamati.
Penelitian deskriftif merupakan suatu penelitian yang
mengungkapkan  suatu  masalah  atas keadaan  atau  fenomena  yang  terjadi, sehingga  sekedar  mengungkapkan fakta  (fack  finding).  Hasil  penelitian ditekankan pada memberikan gambaran  secara  objektif  tentang keadaan  yang  sebenarnya  dari  objek yang  diteliti.  Akan  tetapi  guna mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam  penelitian  ini,  disamping  fakta juga pemberian interprestasi- interprestasi  yang  kuat  (Nawawi,
1995) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan  umum  legeslatif  2009 merupakan pemilu pertama kali yang di  ikuti  oleh  Partai  Lokal  di  Aceh. Keikutsertaan  Partai  lokal  menjadi salah satu sejarah baru atas berkembangnya demokrasi di Indonesia.  Pemilan  Umum  Legeslatif yang di selenggarkan pada Tanggal 09 April 2009, mencatat sejarah baru bagi pertpolitikan di Indonesia, partai lokal ikut serta berkompetisi dengan partai Nasional  dalam  pemilihan  calon legislatif.
Kemenangan  Partai  Aceh  (PA) berlanjut  hingga  hanya  menyisahkan satu  kursi  untuk  Partai  Daulat  Aceh (PDA)  sebagai  pesaing  Partai  Aceh ditingkat  lokal  dari  lima  Partai  lokal lain yang berkompetisi pada pemilihan umum legeslatif 2009.
Berikut  tabel  jumlah  Anggota Partai  Politik  Terpilih  untuk  Dewan Perwakilan  Rakyat  Aceh  pada  Pimilu 2009 ( KIP Prov NAD ).
Tabel  2  Daftar  Terpilih  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh (DPRA)Pemilihan Umum 2009. Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12  Kecamatan  dibagi  3  daerah pemilihan,  dengan  jumlah  pemilih sebanyak  165,  520  suara.  Pada pemilihan  Umum  Legeslatif  2009 Partai  Aceh  mendapat  jumlah  kursi terbanyak  mengalahkan  Partai-partai lain  baik  itu  partai  nasional  maupun partai  lokal.  Partai  Aceh  (PA) memperoleh  8  kursi  di  Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)  dari  30  jumlah  kursi  yang ada. Di sini penulis memaparkan dan menganalisis  beberapa  faktor  yang menentukan kemenangan Partai Aceh dalam pemilihan legeslatif. Data yang diperoleh  dari  hasil  wawancara
penulis  dengan  tokoh  dan  pengurus DPW PA Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun beberapa faktor tersebut adalah (Ahmad, dkk, 2010) : Pertama , Strategi  Partai  Aceh yang berbeda dengan Partai Nasional dan  Partai  lokal  lainnya  yang  masih menggunakan cara-cara konvensional. Partai Aceh melakukan strategi politik yang  sederhana,  murah  dan  efektif sementara stretegi politik ini dianggap populis  di  mata  masyarakat  Aceh. Misalkan  isu  politik  yang  diusung yaitu  MuO  Helsinki  sebagai  masa depan  politik  masyarakat  Aceh. Sebagaimana  MoU  Helsinki  adalah urat nadi politik orang Aceh sekarang. Kalau  MoU  gagal  diimplementasikan berarti Aceh akan mengalami kehancuran baru.
Partai  Aceh  melakukan Political Powering ( pemberdayaan politik) dari grassroot sampai  elit  Aceh  di  level provinsi. Partai Aceh juga melakukan rekrutmen politik yang cukup representative sabagai strategi politik, caleg-caleg  PA  di  rekrut  dari  level terbawah  dalam  masyarakat  dengan membentuk  tim  sembilan,  sistem  ini merupakan  sitem  yang  dikenal dengan konvensi politik ala PA, disisi lain, strategi PA dalam
menyampaikan  visi  dan  misi  politik serta  program  kerja  menggunakan metode  pendidikan  politik  ( political education )  yang  tepat  di  masyarakat. Pendekatan  media  dan  elektrronik juga digunakan oleh PA, menunjukkan angka yang representative yang berimbang antara kelompok  perempuan  dan  kelompok laki-laki, kelompok mantan kombatan GAM dan kelompok masyarakat sipil, dari  figur  yang  populis  hingga  figur yang  kurang  di  kenal  masyarakat,
keterwakilan ini sangat penting dalam menentukan
pilihan politik masyarakat Aceh. Berikut  strategi  Partai  Aceh dalam memenangkan Pemilihan Umum  Legeslatif  di  Kabupaten  Aceh Tamiang yaitu diantaranya: Penguatan  Internal  Partai  Aceh dengan  cara-cara  sebagai  berikut, fokus  pada  konsolidasi; direct  selling (turun  dan  terjun  langsung  ke lapangan  dengan  program  yang bersifat  “ door  to  door”); sosialisasi menyeluruh (dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan kader partai).
Kedua, Mesin Politik yang Solid. Partai  Aceh  memiliki  mesin    politik yang  solid  dan  kuat  di  masyarakat dari level gampong (setingkat dengan kelurahan)  sampai  provinsi.  Berikut mesin politik Partai Aceh :
1. Anggota Partai
Anggota  partai  merupakan  sarat dari  terbentuknya  partai  itu  sendiri, semakin  banyak  anggota  partai  yang dimiliki setiap partai politik menunjukkan  semakin  solid  partai tersebut.  Sebagai  partai  baru  yang lahir  dari  MoU  Helsinki  DPW  PA Aceh  tamiang  mendapat  antusiasme dari  masyarakat  Aceh  Tamaiang terhitung  dari  jumlah  kartu  anggota yang  diterbitkan  DPW  PA  Aceh Tamiang sebanyak 70.000 anggota, hal ini  menunjukan  ke  solidan  PA  dalam mengiti Pemilu Legeslatif 2009.
2. Komite Peralihan Aceh (KPA) KPA merupakan mantan kombatan  gerakan  separatis  di  Aceh yaitu GAM (Gerakan Aceh Merdeka), sebagai  bahagian  dari  pemerintahan daerah  yang  diberikan  secara  khusus bagi  mantan  GAM.  Akhirnya  KPA membentuk  partai  politik  lokal  yaitu Partai Aceh sebagai kendaraan politik
untuk  menjalankan  poin-poin  dari MoU  hilsinki,  bila  mana  kendaraan politik  tersebut  menguasai  kursi legeslatif,  baik  itu  di  tingkat  Provinsi maupun  di  tingkat  Kabupaten,  maka tujuan  dari  KPA  untuk  menjalankan poin-poin  MoU    Helsinki  tersebut tercapai,  dengan  menunjuk  wakil- wakilnya di parlemen. Pada Pemilihan Umum
Legeslatif  2009  ini,  mesin  politik Partai  Aceh,  KPA  berjalan  dengan maksimal,  dengan  adanya  Panglima sagoe KPA di setiap gampoeng/ desa, memudahkan PA untuk mengenalkan para caleg-caleg, dengan menyebarkan photo-photo caleg tersebut  di  agoe-sagoe,  dengan  cara ini  memudahkan  para  caleg  yang tidak menjangkau daerah pemilihannya, sehingga caleg tersebut mendapat suara di daerah yang tidak terjangkaunya, berkat adanya panglima  sagoe  tersebut.  Keberadaan panglima sagoe ini dianggap masyarakat  sebagai  figur  ureng  chik gampoeng/  orang  tua  desa,  sehingga perannya sangat penting di desa.
3. Ulama Kharismatik Partai  Aceh  memiliki  mesin politik dari ulama. Ulama merupakan orang  yang  paling  di  hargai  oleh masyarakat  Aceh,  dalam  kebudayaan Aceh  sendiri  ulama  mendapat  posisi yang tinggi dalam struktur masyarakat,  sehingga  dalam  hal  ini Partai  Aceh  melakukan  pendekatan kepada  ulama  bukan  untuk  menjadi kader partai melainkan untuk menjadi simpatisan partai.
Pada  pemilihan  umum  legeslatif 2009  DPW  PA  Aceh  Tamiang mendapat  dukungan  dari  ulama.  Di setiap kampanye yang dilakukan oleh PA  mengikut  sertakan  para  ulama, dengan  andanya  ulama  tersebut
mendapat  respon  yang  baik  dari masyarakat,  hal  ini  dapat  dilihat  dari kampanye  yang  dilakukan  PA  pada tanggal  17  maret  2009  yang  di selenggarakan  di  Karang  Baru,  pada kampanye  tersebut  PA  berhasil mengumpulkan massa sebanyak 40.000 massa dengan suasana kondusif,  dan  tidak  melanggar ketentuan  dari  Badan  Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga, Budaya Politik , masyarakat  Aceh  dalam  hal  ini Kabupaten Aceh Taming menunjukkan sikap partisipasi politik yang  tinggi,  pada  Pemilihan  Umum Legeslatif  2009  dapat  dilihat  dari jumlah  pemilih  165.520  suara,  hanya 40.588  atau  24,52  %  suara  yang  tidak membirikan partisipasi pada pemilihan  legeslatif,  artinya  dapat disimpulkan bahwa tinggat partisispasi masyarakat Aceh Tamiang sangat tinggi.
Keempat, Atmosfir  Politik yang mempengaruhi  kemenangan  Partai Aceh,  artinya  secara  konstlasi  politik lokal,  Partai  Aceh  Menunjukkan sebagai  kekuatan  politik  baru  yang dianggap dapat membawa perubahan politik  dan  ekonomi  Aceh  kedepan. Atmosfir politik ini sangat mempengaruhi  masyarakat  untuk melakukan  perubahan  sikap  politik dari  pilihan  politik  pada  partai Nasional kepada partai lokal. Namun, arahan  pilihan  masyrakat  Aceh Tamiang  Lebih  tinggi  kepada  Partai Lokal,  Masyarakat  melihat  bahwa pemilu  2009  di  Aceh  sangatlah penting  dalam  menentukan  masa depan  Aceh,  implementasi  MoU
Helsinki sangat penting untuk dilakukan  Partai  Aceh  dibandingkan partai lainnya yang dianggap masyarakat  tidak  memiliki  legetimasi
dalam  mengimplemintasikan  MoU
Helsinki jika memenangkan pemilu di Parlemen.
Munculnya proses demokratisasi  yang  berkembang  di Aceh  melalui  lembaga  internasional serta pengalaman Negara-negara yang  baru  mengalami  perdamain  di dunia, pada akhirnya secara mayoritas memenangkan pemilu pertama  pasca  MoU  atau  perjanjian damai yang telah disepakati.
Hambatan-Hambatan  Yang  Dialami Partai Aceh.
Pertama,
Pendanaan pada Pemiliahan  Umum  Legeslatif  2009 DPW  PA  Aceh  Tamiang  mendapat hambatan yaitu dari sumber pendanaan  yang  minim,  selain  dari dana  peserta  pemilu  yang  diberikan KPU  sebagai  penyelenggara,  Partai Aceh  hanya  memperoleh  dana  dari swadaya  dari  partisan  partai  dan kader partai. Sehingga proses sosialisasi partai serta kampenye yang dilakukan tidak maksimal dan efesien.
Kedua, Adanya  Intimidasi. Pada awal  pembentukan  Partai  Aceh muncul kecurigaan bahwa perjuangan dari  GAM  di  lanjutkan  dalam  bentuk Partai  Politik  hal  ini  dapat  dilihat pada  Pemilihan  Umum  Legeslatif 2009  Partai  Aceh  merupakan  partai yang  sering  diidentifikasikan  sebagai pelaku  pengrusakan,  karena  Partai Aceh  identik  dengan  GAM,  sehingga munculah  tuduhan-tuduhan  seperti pengerusakan, pembakaran, kemudian  ancaman  apabila  Partai Aceh  tidak  menang  akan  terjadinya konflik  kembali  di  Aceh,  yang dilakukan  lawan  politik  Partai  Aceh (Budi Santoso dan Upah, 2010) .
Ketiga,
Infrastruktur partai . Sebagai  partai  baru,  infrastruktur Partai  Aceh  seperti  AD/ART  dan kantor-kantor partai belum selengkap dan sesempurna seperti partai nasional  yang  ada  di  Indonesia.  Hal ini yang kemudaian menjadi hambatan  atas  sosialisasi  yang dilakukan oleh Partai Aceh, kendatipun  demikian  PA  memiliki mesin  politik  yang  terorganisir  di setiap gampoeng/ desa. Keempat, Quota  30%  Caleg
Perempuan. Pada  Pemilihan  Umum Legeslatif  2009  ini  DPW  PA  Aceh Taminag tidak dapat memenuhi qoata 30%  caleg  untuk  perempuan,  yang merupakan ketentuan yang di keluarkan  Komisi  Pemilihan  Umum bagi  setiap  partai  politik.  Tidak terpenuhinya qota tersebut, kemudian menjadi  hambatan  bagi  DPW  PA Aceh  Tamiang,  sehingga  DPW  PA Aceh  Tamiang  melakukan  tindakan dengan  mengeluarkan  surat  rujukan kepada  Komisi  Independen  Pemilu (KIP)  Aceh.  Qoata  caleg  perempuan untuk Partai Aceh hanyan 20 %.

## SIMPULAN
MoU (Memorendum of Understanding) antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia, merupakan wujud cikal bakal terbentuknya  Partai  lokal  di  Aceh yang  kemudian  tercantum  dalam poin-poin MoU dari poin 1.2.1 sampai 1.2.3  tentang  partisipasi  politik  Aceh, serta  adanya  Undang-undang  Nomor 11  Tahun  2006  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007 yang  mengesahkan  terbentuknya partai  politik  lokal  di  Nangroe  Aceh Darussalam.  Kemudian  terbentuklah
enam  Partai  lokal  diantranya  Partai Aceh. Pada Pemilihan Umum Legeslatif 2009 Partai Aceh memenangkan  Pemilihan  Umum Legeslatif  2009  dengan  perolehan suara  334.337  suara  atau  43,09  % suara,  untuk  kursi  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA).
Partai Aceh juga menang di kabupaten  Aceh  Tamiang  dengan perolehan  suara  29.288  suara  dengan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) sebanyak 8 kursi.
Ada  beberapa  faktor  kemenagan Partai  Aceh  pada  pemilihan  umum legeslatif  2009  yaitu,  strategi  politik, adanya  mesin  politik  yang  solid, budaya  politik  dan  atmosfir  politik. Ke empat hal ini yang dilakukan oleh DPW PA Aceh Tamiang dalam upaya memenangkan  pemilihan  legeslatif 2009.  Yang  membedakan  Partai  Aceh dengan  Partai  Nasional  dan  Partai lokal  lainya  adalah  isu.  Partai  Aceh mengusung  isu “Partai  Aceh  adalah partai  penurus  dari  poin-poin  MoU Helsinksi” , sebagai partai yang terbentuk  dari  MoU    Helsinki  dan partai  yang  di  bentuk  oleh  mantan kombatan  GAM  (Gerakan  Aceh Merdeka)  Partai  Aceh  yang  memiliki legitimasi  untuk  meneruskan  poin- poin  dari  MoU  Helsinki  ini.  MoU
Helsinki  merupakan  harapan  baru bagi  masyarakat  Aceh  pasca  konflik berkepanjangan, sehingga masyarakat Aceh  Tamiang  khususnya  memberi harapan  pada  Partai  Aceh  dengan memilih  Partai  ini  pada  pemilihan Umum  Legeslatif  2009  untuk  duduk di Dewan Perwakilan  Daerah sebagai wakil  mereka  di  pemerintahan daerah,  dengan  harapan  adanya perubahan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Nawawi,  Hadari.  (1995) Penelitian  Bidang Sosial. Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press Rahman,  A.  H.I.  (2007). Sistem  Politik Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu Schoder,  Peter.  (2003). Strategi  Politik. Jakarta: Friderich Naumun Stifung Firmanzah.  (2007). Marketing  Politik Antara  Pemahaman  dan  Realita. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Moleung,  Lex  J.  (1994). Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT.

## Remaja Rodakarya

## Sumber lain
Nota  Kesepahaman  antara  Pemerintah Republik  Indonesia  dan  Gerakan Aceh Merdeka 15 Agustus 2005 www.KPU.go.id  diakses  pada  tanggal  3
januari 2010 Komisi  Independen  Pemilihan  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam