Sosialisasi Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepada Masyarakat Kelurahan Cawang
Lenny 1 , Jisman M. Lubis 2 , Beatrix Delfina 3 1,2,3 Universitas Kristen Indonesia, Jakarta E-mail: lenny.panggabean@uki.ac.id; jisman.lubis@uki.ac.id; fina_beatrix@yahoo.com

## Abstrak
Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) -112/PMK.03/2022 mengenai NPWP  Bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  Wajib  Pajak  Badan,  dan  Wajib  Pajak Instansi  Pemerintah  yang  merupakan  pelaksanaan  amanat  Undang-Undang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  yang  mengatur  bahwa  Nomor  Pokok  Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).Menggunakan metode Pendidikan masyarakat yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat Cawang  mengenai  PMK –112.  PkM  dilakukan  oleh  beberapa  dosen  dari  prodi manajemen  pajak  dengan  menggandeng  Kantor  Kecamatan  Cawang  sebagai mitra Universitas dan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jakarta Timur dan juga  menggunakan  kuisioner.Pengisian  kuisioner  oleh  60  responden,  sebagian besar responden berjenis kelamin wanita dan memiliki usia 41 hingga 50 tahun, dengan penghasilan dibawah Rp 5.000.000,- dengan tingkat pendidikan sekolah menengah  atas  dan  mayoritas  pernah  mengikuti  penyuluhan/sosialisasi perpajakan. Untuk pemahaman peraturan perpajakan terutama PMK -112 terlihat banyak  peserta  yang  masih  banyak  yang  belum  paham  mengenai  peraturan perpajakan.tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  hal  melakukan kewajibannya  dalam  pelaporan  terhadap  surat  pemberitahuan  (SPT)  Tahunan yang  dimiliki  berada  pada  tingkat  yang  masih  rendah,  sehingga  perlu  adanya sosialisasi  yang  lebih  intens  lagi  baik  yang  diselenggarakan  oleh  Direktorat Jenderal Pajak maupun pihak Universitas.
Kata  Kunci :  Pajak;  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak;  Peraturan  Perpajakan;  Wajib Pajak

## Abstract
Enforcement  of  Minister  of  Finance  Regulation  (PMK)-112/PMK.03/2022 regarding NPWP for Individual Taxpayers, Corporate Taxpayers, and Government Agency  Taxpayers  which  is  the  implementation  of  the  mandate  of  the  Law  on Harmonization  of  Tax  Regulations  which  stipulates  that  Taxpayer  Identification Numbers (NPWP) of individuals who are Indonesian residents using a Population Identification Number (NIK). Using the Community Education method which aims to  increase  understanding  and awareness  of  the  Cawang  community  regarding PMK-112. PkM is carried out by several lecturers from the tax management study program  by  cooperating  with  the  Cawang  District  Office  as  partners  of  the University and the Office of the Directorate General of Taxes for the East Jakarta Region  and  also  used  a  questionnaire.  The  questionnaire  was  filled  out  by  60 respondents, the majority of respondents were female and aged 41 to 50 years, with an income below IDR 5,000,000,- with a high school education level and the majority  had  attended  extension  services  and  socialization  of  taxation.  For understanding  tax  regulations,  especially  PMK-112,  it  can  be  seen  that  many participants still do not understand tax regulations. There needs to be more intense outreach, both organized by the Directorate General of Taxes and the University.
Keywords : Tax ; Tax ID number, Tax Regulation; Tax Payer

## PENDAHULUAN
Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) - 112/PMK.03//2022 yang mulai diterapkan  pada  tanggal  8  Juli  2022 Tentang  NPWP  Bagi  Wajib  Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib  Pajak  Instansi  Pemerintah  yang merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  yang  mengatur bahwa  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP) orang pribadi yang merupakan penduduk  Indonesia  menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pemberlakuan PMK - 112/PMK.03/2022 membuat
perubahan yang agak sedikit membuat gempar para wajib pajak dan masyarakat  Indonesia  dikarenakan dengan  pemberlakuan  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK)  secara  otomatis “menelanjangi  “seluruh  masyarakat Indonesia  dimana  seluruh  informasi yang berkaitan dengan seorang penduduk Indonesia sudah bisa diakses  oleh  Pemerintah  dalam  hal  ini Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  hal  ini akan  menimbulkan  pro  dan  kontra masyarakat di Indonesia.
Oleh karena itu, maka pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dihadirkan dengan mengedepankan
topik  Sosialisasi  Perubahan  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  Orang Pribadi  menggunakan  Nomor  Induk Kependudukan (NIK) dihadirkan kepada  Masyarakat  di  Kelurahan Cawang  yang  merupakan  daerah binaan dari Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia yang bertujuan untuk membantu  pemerintah  dalam  hal  ini Direktorat Jenderal Pajak dalam mensosialisasikan peraturan
perpajakan kepada masyarakat sekitar dimana
Universitas merupakan perpanjangan  tangan  dan  Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun segmen yang akan dilakukan sosialisasi adalah masyakarat  Kelurahan  Cawang  yang telah  memiliki NPWP atau masyakarat yang  telah  memenuhi  syarat  subjektif dan  objektif  yang  akan  menunaikan kewajiban perpajakannya.

## METODE
Untuk  menyelesaikan  masalah diatas, maka beberapa dosen dari prodi manajemen pajak melakukan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan topik tersebut. Kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini dilakukan  dengan  metode  pendidikan masyarakat  yang  bertujuan  untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat Cawang  mengenai  PMK –  112  yakni perubahan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak

## (NPWP)  Orang  Pribadi  menggunakan
Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)
Kepada
Masyarakat Kelurahan Cawang  yang  akan  dilaksanakan  di tahun 2024 mendatang.
PkM  ini  dilakukan  oleh  beberapa dosen  dari  prodi  manajemen  pajak dengan menggandeng Kantor Kecamatan  Cawang  sebagai  mitra universitas  dan  juga  tidak  lupa  Kantor Direktorat  Jenderal  Pajak  Wilayah Jakarta Timur yang mengutus perwakilannya  yakni  Bapak  Adrianus Erwien  Setyasmoko,  S.ST,  M.Tax untuk  menjadi  narasumber  dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini yang menjelaskan  seluk  beluk  peraturan Menteri  keuangan  (PMK)  no.  112 tersebut  kepada  masyarakat  cawang dan  dimoderatori  oleh  Bapak  Jisman Lubis,  seperti  yang  tertera  pada gambar 1.
Kuisioner merupakan bagian yang penting dalam acara sosialiasi ini, dimana    dalam  acara  akan  dibagikan kuisioner  yang  akan  diisi  oleh  seluruh peserta yang hadir pada acara seminar berlangsung  yang  bertujuan  sebagai umpan balik dari para peserta terhadap topik  yang  diberikan  pada  saat  acara berlangsung  dan  juga  sebagai  alat evaluasi  bagi  penyelenggara  yakni dosen  dari  prodi  manajemen  dan  juga Direktorat  Jenderal  Pajak  mengenai acara  tersebut  apakah  acara  tersebut telah mengedukasi masyarakat Cawang dalam meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan terhadap peraturan pajak terbaru yang dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak  (DJP).  Data  kuisioner  tersebut akan  diolah  dengan  menggunakan aplikasi  SPSS,  dimana  data  kuisioner yang  diperoleh  sebanyak  60  kuisioner akan digunakan seluruhnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Acara pengabdian kepada masyarakat  (PkM)  yang  dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2022 yang dilaksanakan  di  Universitas  Kristen Indonesia  diikuti  oleh  60  peserta, dimana  terdapat  56  peserta  yang melakukan  registrasi  dan  4  peserta tidak  melakukan  registrasi  namun
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023 Hal 1431 - 1441
Gambar 2: Absen peserta
melakukan pengumpulan terhadap kuisioner.
Beberapa dokumentasi yang menunjukkan antusias dari masyarakat kelurahan  Cawang  dalam  mengikuti acara sosialisasi ini.

## Gambar 3: Foto Peserta
Adapun  dari  data  yang  dihimpun dalam  kuisioner  yang  diberikan  ketika acara  sosialisasi  berlangsung  untuk data  diri  dari  para  peserta  yang mengikuti  acara  sosialisasi  PMK  -112 dan  melakukan  pengisian  terhadap kuisioner adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Kelamin
Grafik 1: Jenis kelamin responden
Sumber: data yang diolah
Berdasarkan  data  kuisioner  yang dihimpun  dari  para  responden  dapat terlihat  bahwa  peserta  yang  mengikuti acara  sosialisasi  terbanyak  adalah wanita  sebanyak  41  peserta  (68,3  %) dan  diikuti  responden  dengan  jenis kelamin pria sebanyak 19 peserta (31,7 %).
2. Usia
Untuk kolom usia, kuisioner dibagi menjadi 6 kelompok usia yakni responden  dengan  usia  dibawah  25 tahun,  25  hingga  30  tahun,  31  hingga 40  tahun,  41  hingga  50  tahun,  51 hingga  55  tahun  dan  responden dengan usia lebih dari 55 tahun.

## Grafik 2: Usia responden
Sumber : data yang diolah
Kelompok  usia  terbanyak  yang mengikuti  acara  sosialisasi  ini  adalah kelompok usia dengan rentang usia 41 hingga 50 tahun sebanyak 22 responden (36,7%), diikuti oleh responden  dengan  rentang  usia  31 hingga  40  tahun  diurutan  kedua sebanyak 13 responden (21,7%).

## 3. Penghasilan per bulan
Dalam  kuisioner  yang  diedarkan kepada  peserta,  terdapat  pertanyaan mengenai  penghasilan  per  bulan  dari masing –  masing  peserta  yang sekaligus  responden,  dimana  jawaban dari pertanyaan tersebut diklasifikasikan  menjadi  5  kelompok yakni  peserta  dengan  penghasilan perbulan  dibawah  Rp  5.000.000,-,  Rp. 5.000.001,- sampai dengan Rp.
10.000.000,-, Rp. 10.000.001,- sampai
dengan Rp. 20.000.000,-, Rp. 20.000.001,-  sampai dengan Rp. 40.000.000,- dan diatas Rp.
40.000.001,-.
Grafik 3: Penghasilan per bulan
Sumber : data yang diolah
Pada  grafik  3,  terlihat  bahwa kebanyakan dari peserta yang menghadiri acara PkM memiliki penghasilan  per  bulan  pada  kelompok pertama  yakni  memiliki  penghasilan dibawah Rp 5.000.000, - yakni sebanyak 43 peserta (71,7 %).

## 4. Tingkat pendidikan
Untuk  pertanyaan  selanjutnya yang ada di kuisioner yang menyangkut data diri dari responden adalah tingkat pendidikan.  Untuk  tingkat  pendidikan jawaban  yang  harus  dipilih  oleh responden juga dikelompokkan menjadi 6 yakni SMA, D-3,S-1,S-2,S-3.
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023 Hal 1431 - 1441
Grafik 5: Pengetahuan Pajak

## Grafik 4: Tingkat Pendidikan
Sumber : data yang diolah
Untuk  tingkat  pendidikan  setelah dilakukan  pengolahan  data  kuisioner dengan  menggunakan  aplikasi  SPSS, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan  yang  dimiliki  responden kebanyakan  pada  tingkat  SMA  yakni sebanyak 42 responden (70%).

## 5. Pengetahuan pajak
Pengetahuan  pajak  merupakan pertanyaan selanjutnya yang bertujuan untuk  mengukur  apakah  responden telah  memiliki  pengetahuan  akan peraturan perpajakan atau tidak.
Adapun jawaban atas pertanyaan yang harus  dipilih  oleh  responden  yang mengisi kuisioner yang diberikan dikelompokkan  menjadi  3  yakni  telah mengikuti  brevet  pajak,  mengikuti
penyuluhan  /  sosialisasi  perpajakan atau tidak pernah mengikuti keduanya.
Sumber : data yang diolah SPSS
Untuk pertanyaan mengenai pengetahuan perpajakan ini,
responden banyak memberikan
jawaban pernah mengikuti penyuluhan/sosialisasi perpajakan yakni sebanyak 35 responden atau jika dilihat tingkat persentasenya sebanyak 58,3 %.

## 6. Pemahaman peraturan perpajakan
Untuk  pertanyaan  selanjutnya mengenai pemahaman peraturan perpajakan  terutama  mengenai  topik yang  dibahas  dalam  kegiatan  PkM  ini, dapat  disimpulkan  dengan  grafik  6 yakni:
Tinggi
33%
Sedang 22% Rendah 45%

## PEMAHAMAN PERATURAN
PERPAJAKAN (PMK - 112)

## Grafik 6: Pemahaman peraturan perpajakan
Sumber : data yang diolah
Pada  grafik  6  terlihat  bahwa pemahaman peraturan perpajakan terutama  PMK  -112  yang  merupakan topik dari pengabdian kepada masyarakat  (PkM)  ini,  terlihat  bahwa para peserta yang merupakan masyarakat kelurahan Cawang beragam namun dapat disimpukan dari grafik  6  bahwa  masyarakat  kelurahan masih  banyak  yang  belum  paham mengenai  peraturan  perpajakan  (PMK -112)  mengenai  Perubahan  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  Orang Pribadi  menggunakan  Nomor  Induk
Kependudukan (NIK) kepada
masyarakat  kelurahan  Cawang,  ini dibuktikan
sebanyak 27 orang responden atau dalam bentuk persentase  sebanyak  45  %  yang berada pada kategori rendah.

## 7. Kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan
Menurut  kamus  besar  bahasa Indonesia (KKBI), kepatuhan merupakan  tindakan  taat  akan  aturan yang  berlaku.  Sehingga  kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan
merupakan  tindakan  taat  atau  disiplin terhadap kegiatan menghitung, membayar  dan  melaporkan  atas  surat pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  yang dimilikinya. Surat pemberitahuan (SPT) merupakan  sarana  komunikasi  yang digunakan  oleh  wajib  pajak  dalam  hal melaporkan  perhitungan,  pembayaran pajak  beserta  harta  kewajiban  yang dimilikinya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
Adapun  kewajiban  dari  wajib pajak  orang  pribadi  dalam  perpajakan adalah melaporkan surat pemberitahuan  (SPT)  sekali  setahun atau  dapat  dikatakan  SPT  Tahunan yang  paling  lambat  harus  dilaporkan pada tanggal 30 Maret tahun selanjutnya.

## Grafik 7: Kepatuhan
Sumber: data yang diolah Mengacu pada grafik 7 mengenai kepatuhan  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  responden  yang  mengikuti pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan  mengisi  kuisioner  terlihat  belum memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Kepatuhan yang dimiliki para responden  yang  melakukan  pengisian kuisioner  berada  pada  tingkat  yang rendah  dilihat  dari  persentasenya sebanyak  47  %  atau  sebanyak  28 responden.

## SIMPULAN
Acara pengabdian kepada masyarakat  (PkM)  yang  dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2022 yang dilaksanakan  di  Universitas  Kristen Indonesia diikuti oleh 60 peserta.  Yang menjadi  narasumber  pada  kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan  topik  Sosialisasi  Perubahan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)
Orang  Pribadi  menggunakan  Nomor Induk  Kependudukan  (NIK)  dihadirkan kepada  Masyarakat  di  Kelurahan Cawang adalah Bapak Adrianus
Erwien Setyasmoko, S.ST, M.Tax yang merupakan  utusan  penyuluh  dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor
Wilayah  Jakarta  Timur  untuk  menjadi narasumber dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini  yang  menjelaskan  seluk  beluk peraturan Menteri keuangan (PMK) no. 112  tersebut  kepada  masyarakat cawang    dan  dimoderatori  oleh  Bapak Jisman  Lubis.
Pengisian  kuisioner  oleh  para peserta  merupakan  hal  yang  wajib yang  harus  dilakukan  oleh  peserta, dimana diperoleh 60 kuisioner yang disi oleh  para  peserta  yang  hadir,  hal  ini berarti  bahwa  responden  dalam  acara ini  berjumlah  60  responden  dan  data tersebut  seluruhnya  digunakan  dalam pengolahan data.
Berdasarkan  dari  data  kuisioner maka dapat disimpulkan bahwa responden yang mengikuti dan mengisi kuisioner  sebagian  besar  berjenis kelamin  wanita  dengan  rentang  usia terbanyak 41 hingga 50 tahun memiliki penghasilan  penghasilan  terbanyak dibawah Rp 5.000.000,- dengan tingkat pendidikan  sekolah  menengah  atas
10% 43% 47% Kepatuhan Tinggi Sedang Rendah
(SMA)  atau  setara  dan  mayoritas pernah mengikuti penyuluhan/sosialisasi perpajakan.
Jika  ditelisik  dari  pemahaman peraturan  perpajakan  terutama  PMK  - 112  yang  merupakan  topik  dari pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini,  terlihat  bahwa  para  peserta  yang merupakan masyarakat kelurahan Cawang  masih  banyak  yang  belum paham mengenai peraturan perpajakan terutama  untuk  PMK –  112  mengenai Perubahan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)  Orang  Pribadi  menggunakan Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK) Kepada Masyarakat Kelurahan
Cawang  yang  merupakan  topik  dari pengabdian  kepada  masyarakat  yang dilaksanakan,  sehingga  perlu  adanya sosialisasi  yang  lebih  intens  lagi  baik yang  diselenggarakan  oleh  Direktorat Jenderal Pajak maupun pihak Universitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kegiatan  Pengabdian  Kepada Masyarakat Program Studi Manajemen Pajak  Fakultas  Vokasi  Universitas Kristen Indonesia bekerjasama dengan kelurahan  cawang    pada  tanggal  24 Nopember  2022  yang  dilaksanakan secara  luring    tidak  akan  dapat terlaksana  dengan  baik  jika tanpa  ada bantuan  dari  berbagai  pihak  yang
secara  penuh  memberi  dukungan kepada  panitia  dalam  acara  seminar pengabdian  kepada  masyarakat.  Oleh karena itu dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak  Bapak  Drs.  Muhammad Ismiransyah  M.  Zain,  Ak.,  M.B.A selaku  Kepala  Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Jakarta Timur,
2. Ibu  Yolanda  Angelina  Togatorop, S.E. selaku
Fungsional
Penyuluhan  pajak  Kanwil  DJP
Jakarta Timur, 3. Bapak
Adrianus Erwien Setyasmoko, S.ST, M.Tax selaku narasumber dalam
kegiatan PkM ini,
4. Bapak  Didik  Diarjo,  SE.  ME selaku lurah dari kelurahan Cawang,
5. Bapak  Edwin  R.  Tampubolon selaku  Kepala  Seksi  Ekonomi Dan  Pembangunan  kelurahan Cawang dan jajarannya,
6. Bapak  Maksimus  Bisa,  SSt.,  Ft., SKM., M.Fis selaku Dekan Fakultas Vokasi,
7. Bapak  Rudy  Sondang  Sinaga S.Pd,  S.E.,  MM  selaku  Ketua Program Studi,
8. LPPM  UKI  selaku  pemberi  dana Pengabdian  Kepada  Masyarakat dalam  kegiatan  pengabdian  ini
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023 Hal 1431 - 1441
sehingga  kegiatan ini dapat berlangsung,
9. Masyarakat  kelurahan  Cawang yang mengikuti acara sosialiasi,
10.  Mahasiswa  UKI  yang  mengikuti dan  membantu  selama  acara sosialisasi berlangsung.

## REFERENSI
Arum  Ndalu,  M.  salma,  &  Wahyudi,
D.  (2021). Pengaruh  Penerapan E-System  Perpajakan,    Insentif Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Selama Masa Pandemi (Studi pada Wajib Pajak  terdaftar  di  KPP  Pratama Jepara).
Jurnal Ilmiah
Komputerisasi  Akuntansi .  14(2),
1 –8.
https://doi.org/10.51903/kompak.
v15i1.636 .
Astrina  .F  &  Septiani.    C.  2019.
Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan,  Pemeriksaan  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  (WPOP). Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis . 4(2).
595-606. https://jurnal.um- palembang.ac.id/balance/article/v iew/1986/1592.
As'  ari,  N.  G.  (2018).  pengaruh pemahaman peraturan
perpajakan,  kualitas  pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi. Jurnal Ekobis Dewantara, 1(6), 64-76.
Bhaktiar,  R.    E.,  &  Harris,  R.    (2020).
Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  (studi kasus  di  kantor  pajak  pratama cimahi). Jurnal Bisnis dan Teknologi , 12(2), 49 –61
http://45.118.112.109/ojspasim/in dex.php/jbt/article/view/202. Carina Rakhmani Irianto. 2020. Pengaruh Persepsi Sanksi
Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. ATESTASI : Jurnal  Ilmiah  Akuntansi .  1(1).1- 15. DOI:10.33096/atestasi.v1i1.5. Carina Rakhmani  Irianto & Sofianty D.
2020.  Pengaruh  Persepsi  Sanksi Perpajakan
dan  Kesadaran  Wajib  Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Orang
Pribadi . Prosiding
Akuntansi .  6  (2).  581 –  584. http://dx.doi.org/10.29313/.v6i2.
Dian  Lestari  Siregar.  2017.  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batam. Journal of Accounting and Management  Innovation ,1(2),
119-128,
http://dx.doi.org/10.19166/%25JA MI%256%252%252022%25. Indonesia.  (2022).  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 112/ PMK .03/2022 tentang Nomor pokok wajib pajak bagi  wajib  pajak  orang  pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi  pemerintah.  Sekretariat Negara.
Indonesia (2020). Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
Sekretariat Negara.
Khodijah. S, Barli.H, & Irawati. W. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan,  Kualitas  Layanan Fiskus,  Tarif  Pajak  dan  Sanksi
Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal
Akuntansi Berkelanjutan (JABI). 4 (2). 183 – 195.
http://openjournal.unpam.ac.id/in dex.php/JABI/index.
Lenny ,  Beatrix  Delfina,  2022.  Serba  - Serbi  Nomor  Pokok Wajib  Pajak,
Yogyakarta : KBM Indonesia.
Mardiasmo.2018. Perpajakan edisi revisi  tahun  2018(Edisi  Revi).
Andi.
Rahayu,  Puji  (2019).  Perpajakan.
Indomedika Pustaka.
Rahayu,  S.  K.  (2017).  Perpajakan
Indonesia  :  Konsep  dan  Aspek Formal. Rekayasa Sains.
Resmi,  Siti.  2019.  Perpajakan,  Teori dan  Kasus.  Buku  Satu.  Jakarta: Salemba
Sugiyono.  (2019).  Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &  D. Bandung: CV Alfabeta