## HAK ANAK DITINJAU DARI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Oleh:
Elviana Sagala, SH, M.Kn Dosen Tetap STIH Labuhan Batu e-mail : elviana.sagala77@yahoo.com

## ABSTRAK
Akhir-akhir  ini  kekerasan  terhadap  anak-anak  sering  terjadi,  bahkan  banyak  yang  menyebabkan kematian,  seakan-akan  hak  asasi  manusia  yang  menempel  pada  anak  di  abaikan, dan  seakan-akan anak-anak  itu  merupakan  permainan  yang  tidak  perlu  dilindungi.  Kita  tidak  menyadari  dan  sering lupa  bahwa  anak  adalah  karunia  Tuhan  yang  sangat  istimewa  yang  harus  di  jaga  dan  merupakan generasi penerus yang tidak boleh hilang dari bumi ini sebab jika tidak ada anak berarti musnahnya kehidupan selanjutnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu diperlukan adanya perubahan status dari undang-undang perlindungan anak yang ada saat menjadi undang-undang yang istimewa serta perlu  adanya  revisi  terhadap  undang-undang  hak  asasi  manusia  yaitu  memasukan  hukuman  mati. Karena hukuman mati adalah satu satunya hukuman yang wajar bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang membuat anak cacat seumur hidup dan mati.
Kata Kunci : Hak Anak, Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia

## I. PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak- hak mendasar yang dimiliki oleh manusia yang  harus  dilindungi,  karena  manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki banyak  kegiatan  untuk  kelangsungan hidup  dan  juga  untuk  mempertahankan keturunan juga agama dan keyakinannya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  HAM  disebutkan bahwa  “Hak  Asasi  Manusia  adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakekat  dan  keberadaan  manusia sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah  dan  setiap  orang,  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pengakuan akan Hak Asasi Manusia  di  Indonesia  telah  tercantum dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yang sebenarnya lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklarasi PBB yang lahir pada 10 Desember  1948.  Pengakuan  akan  Hak Asasi  Manusia  di  Indonesia  telah tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut:
1. Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945 Alinea Pertama
2. Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945 Alinea Keempat
3. Batang  Tubuh  Undang-Undang  Dasar 1945
4. Ketetapan MPR
Untuk  dapat  berkembang  tentu manusia  harus  melangsungkan  hidupnya
dengan  memiliki  keturunan.  Tentu  saja manusia  sangat  ingin  dilindungi  karena manusia  itu  hidup  dengan  aturan  yang dibuat  oleh  manusia  berbentuk  aturan, seperti  Indonesia  merupakan  negara hukum  yang  setiap  orang  tidak  dapat melakukan  sesuka  hatinya  walaupun  itu untuk  melindungi  keturunannya.  Oleh karena itu tentu hak-hak tiap manusia itu harus dilindungi dan harus dapat bertahan hidup.
Dalam Undang-undang Hak Asasi manusia  terdapat    15  Pasal  tentang  Hak Anak yaitu Pasal 52 sampai dengan Pasal 66  salah  satu  pasalnya  yaitu    Pasal  52 berbunyi yaitu ayat (1) setiap anak berhak atas  perlindungan  oleh  orang  tua, keluarga, masyarakat dan negara, ayat (2) hak  anak  adalah  hak  asasi  manusia  dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungai oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 53 ayat (1) setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan  taraf  kehidupannya,  ayat (2) setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.  Pasal  54  yaitu  setiap anak  yang  cacat  fisik  dan  mental  berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan,  dan  bantuan  khusus  atas  biaya negara,  untuk  menjamin  kehidupannya sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan, meningkatkan  diri,  dan  kemampuan berfartisipasi dalam kehidupan
bermasyarakat  dan  bernegara.  Pasal  55 yaitu setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas  dan  usianya  dibawah bimbingan orang tua dan atau wali. Pasal 56 yaitu ayat (1) setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, ayat (2) dalam hal orang tua tidak mampu  membesarkan  dan  memelihara anaknya  dengan  baik  dan  sesuai  dengan undang-undang  ini,  maka  anak  tersebut boleh  diasuh  atau  diangkat  sebagai  anak oleh  orang  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak asasi anak dalam pasal-pasal tersebut menguraikan tentang hak-hak anak tetapi tentang  terjadinya  pelanggaran  hak  atas anak  tersebut  yang  dimaksud  Undang- Undang  Hak  Asasi  Manusia  tidak  ada dijelaskan.  Undang-undang  Hak  Asasi Manusia diundangkan 23 September 1999 dan  Undang-Undang  Perlidungan  anak baru  dibuat  tahun  2004  yaitu  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2004  yang kemudian  dirubah  menjadi  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan anak. Yang didalam undang undang  tersebut    pasal  1  angka  12 berbunyi Hak anak adalah bagian dari hak asasi  manusia  yang  wajib  dijamin, dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan  pemerintah  daerah.  Dengan  melihat
hal ini Penulis merasa bahwa hak manusia terutama  dalam  hal  untuk  perlindungan hak anak begitu sangat memperihatinkan, karena undang-undang hak asasi Manusia yang  telah  membuat  hak-hak  anak  yang harus  dilindungi  baru  diundangkan  5 tahun  kemudian  dan    di  perbaiki  lagi  10 tahun kemudian. Karena itu penulis ingin membuat  tulisan  mengenai    hak  asasi manusia yang berkaitan dengan hak anak yang harus menjadi prioritas utama karena merupakan generasi penerus bangsa, tentu harus benar-benar dijaga dengan baik dan sesempurna mungkin sehingga naka-anak tumbuh  sesuai  dengan  kebutuhan  negara kesatuan Republik Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu menggunakan  metode  Yuridis  Normatif yaitu  mengacu  kepada    ketentuan  - ketentuan  peraturan  perundang-undangan positif  di  Indonesia  khususnya  peraturan perundangan  tentang  perlindungan  anak dan Hak Asasi Manusia.
Dalam  penelitian  ini,  akan  diteliti data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan  utama  yang  dilakukan  dalam melaksanakan  penelitian  ini,  yaitu  studi kepustakaan  (Library  Research),  yang diperoleh  melalui  kepustakaan,  dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur,  peraturan  perundang-undangan,
artikel-artikel  atau tulisan  yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## III. PEMBAHASAN
Anak  adalah  makhluk  Tuhan  YME yang  harus  dilindungi  dan  dijaga  hingga tumbuh dengan sempurna dan melanjutkan  hidupnya  dengan  baik  dan normal.  Anak  juga  merupakan  karunia Tuhan  yang  sangat  berharga  dari  apapun bentuknya,  sehingga  kadang  banyak  cara yang  dilakukan  oleh  setiap  pasangan untuk dapat memiliki keturunan. Sungguh hal yang sangat menyakitkan hati bahkan membuat  hati  setiap  orang  akan  menjerit dan  marah  bila  ada  seorang  ibu  kandung dan  ayah  kandung  membunuh  atau menyiksa anaknya sendiri..
Peraturan perundang – undangan di Indonesia yang mengatur tentang ketentuan anak adalah:
1. Kitab  Undang  –  undang  Hukum Perdata ( KUHP )
2. Staatsblad  1917  nomor  129  tentang adopsi
3. Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
4. Undang – undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
5. Konvensi  hak  anak  yang  diratifikasi pada tahun 1990
6. Undang  –  undang  nomor  23  tahun 2003 tentang perlindungan anak
7. Hukum Agama atau kitab suci agama
8. hukum Adat
Pemberian  perlindungan  kepada anak  di  dalam  hukum  perdata  sangatlah penting  karena  hukum  perdata  mengatur hak  anak  sama  seperti  orang  dewasa sebagai  anggota  masyarakat,  anak  juga memperoleh  hak.  Namun  anak  –  anak tidak  dapat  melindungi  hak  –haknya saperti  orang  dewasa,  oleh  karena  itu diperlukan  bantuan  orang  dewasa  untuk mengurusi hak – haknya. Oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting.
Dalam  hukum  perdata,  kriteria penggolongan  anak  ada  2  macam  yaitu menurut  batasan  usia  dan  perkembangan biologis,  menurut  batasan  usia,  untuk hukum  tertulis  yang  terdapat  didalam hukum perdata berbeda – beda tergantung dari  perundang  –  undangannya.  Menurut BW  dan  Undang  –  Undang  Nomor  4 Tahun  tahun  1979  tentang  kesejahteraan anak  yang  termasuk  dalam  kriteria  anak adalah  mereka  yang  usianya  dibawah  21 tahun dan belum menikah.
Menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka  yang  usianya  dibawah  16  tahun untuk  perempuan,  dan  19  tahun  untuk anak  laki  –  laki.  Menurut  konvensi  hak anak  yang  termasuk  dalam  kriteria  anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun  (  kecuali  apabila  kedewasaan  anak telah  ditentukan  lebih  awal  ),  atau dibawah  18  tahun  tetapi  sudah  menikah. Menurut  Undang  –  Undang  Nomor  23
Tahun  2002    yang  telah  di  ubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang perlindungan anak yang termasuk dalam  criteria  anak  adalah  mereka  yang usianya kurang dari 18 tahun.
Menurut  perkembangan  biologis untuk  hukum  tidak  tertulis  seperti  yang diatur  dalam  hukum  islam  dan  hukum adat.  Contohnya  dalam  hukum  islam dilihat dari tanda – tanda biologis seperti seorang anak laki – laki dikatakan dewasa apabila  anak  laki  –  laki  tersebut  telah mimpi  basah.  Dan  dalam  hukum  adat dilihat dari tanda – tanda kemandirian dari anak  tersebut,  seperti  dalam  suku  jawa, seorang  anak  dikatakan  dewasa  apabila anak tersabut sudah bekerja dan menghasilkan uang.
Dari  ketentuan  batasan  usia  anak dapat disimpulkan  yang dikatakan  anak- anak    adalah  anak  yang  masih  berusia dibawah  18  tahun.  Berdasarkan  hasil penelitian  Penulis  banyak  ditemukan kasus  kekerasan  terhadap  anak  seperti kasus  penganiyaan  terhadap  anak  balita berusia  1,5  tahun  yang  dianiaya  Ibu kandungnya hingga meninggal dunia yang kasusnya  di  tangani  PPA  Polres  Metro Bekasi  kota,  di  daerah  Kuningan  Jawa Barat  anak  SD  usia  8  tahun  dianiaya  Ibu kandungnya  yang  vidionya  viral  dimedia sosial,  di  Kembangan  Jakarta  Barat seorang  Baby  Sitter    menyiksa    naka majikannya  yang  masih  berusia  2  tahun dengan cara menggigit bayi tersebut, dan
yang sangat  viral pemberitaannya adalah penganiyaan  yang  terjadi  pada  Angelie anak  yang  berusia  8  tahun  di  daerah Denpasar  Bali  yang  ditemukan  mati terkubur  dikandang  ayam  dan  tubuhnya penuh  luka  dan  bekas  jeratan  tali dilehernya,  juga  pembunuhanan  anak- anak  dalam  kardus  di  kalideres  Jakarta Barat korban pembunuhan dan pelecehan seksual  oleh  kerabat  ayah  kandungnya sendiri, hal ini sangat luar biasa dan sangat menyakitkan  untuk  derita  oleh  seorang anak  yang  harusnya  dibesarkan  dengan penuh kasih sayang.
Hukum  adalah  suatu  sistem  yang dibuat manusia untuk  membatasi tingkah laku  manusia  agar  tingkah  laku  manusia dapat  terkontrol  ,  hukum  adalah  aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan
kelembagaan,   Hukum  mempunyai  tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau  ketentuan-ketentuan  tertulis  maupun tidak  tertulis  yang  mengatur  kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya  begitu  dan  banyak  lagi kasus  yang  menimpa  anak-anak  lainnya yang  tak  dapat  Penulis  uraikan  satu persatu  yang  merupakan  hal  yang  sangat luar biasa. Hal ini adalah merupakan kasus yang harus diatur khusus dan
penanganannya  harus  istimewa,  dengan arti bahwa hukuman bagi pelaku tidak lain adalah hukum  mati  dan  tidak ada pilihan lagi. Untuk itu Penulis berharap agar para pembuat  undang-undang  dapat  kembali merevisi tentang Hak asasi Manusia yang mengatur  tentang  hak  Anak  dan  undang undang  Perlindungan  anak  untuk  dapat diganti menjadi undang-undang Istimewa seperti halnya undang-undang teroris yang tidak  ada  hukuman  selain  mati  atau  di hukum mati (eksekusi mati).
Walaupun selama ini telah dilakukan usaha – usaha dan juga disusun banyak  peraturan  perundangan  yang mengatur  tentang  HAM,  tetapi  masih banyak sekali terjadi tindakan – tindakan yang terhitung melanggar HAM terutama pada anak –anak, misalnya:
a) Perdagangan  anak,  Beberapa  waktu lalu  marak  terjadi  penculikan  pada anak  –  anak  yang  kemudian  dijual. Namun,  tidak  jarang  ada  orang  tua yang menjual anaknya karena keadaan ekonomi mereka.
b) Banyak  anak  jalanan  yang  terlantar, Anak  –  anak  jalanan  yang  meminta  – minta  atau  menjual  koran  di  lampu merah, padahal mereka seharusnya bisa menikmati kasih sayang dalam keluarga dan bisa menikmati pendidikan.
c) Penyiksaan  dan  perlakuan  buruk,  Hal ini biasanya dilakukan oleh orang tua. Terkadang hanya karena anak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
melakukan tindakan yang tidak sesuai, anak  kemudian  dihukum  dengan menggunakan kekerasan.
d) Tindakan  asusila  pada  anak,  Misalnya tindakan  sodomi  dan  pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Bahkan yang  terjadi  pelakunya  adalah  orang tua mereka sendiri.
e) Minimnya  pendidikan,  Banyak  sekali anak – anak yang tidak bisa menikmati pendidikan karena
kesulitan perekonomian, selain itu juga minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang membuat anak – anak tersebut terpaksa tidak sekolah.
f) Penganiayaan
anak dan
mempekerjakan  anak  di  bawah  umur, Survey terhadap pekerja seks komersial  (PSK)  di  lokalisasi  Doli (Surabaya) ditemukan bahwa 25% dari mereka  pertama  kali  bekerja  berumur kurang dari 18 tahun (Ruth Rosenberg, 2003).
g) Pernikahan dini, Hal ini banyak terjadi di  pedesaan,  menurut  hasil  survei disebutkan  bahwa  46,5%  perempuan menikah  sebelum  mencapai  18  tahun dan 21,5% menikah sebelum mencapai 16 tahun. Kasus yang cukup menghebohkan adalah pernikahan yang  dialami  oleh  Lutfiana  Ulfa dengan Syekh Puji.
h) Peradilan  anak  yang  tidak  berbasis HAM,  Kondisi  penjara  yang  sangat tidak layak di penjara anak/Lapas anak
Kota  Medan,  yang  berlokasi  di kawasan Tanjung Gusta. Terletak satu kompleks dengan penjara orang dewasa,  dari  segi  kapasitas  daya tampung  hanya  250  orang,  namun penjara  anak  di  Kota  Medan  dihuni hampir 600 anak. Ruangan sel penjara berukuran  4  x  3  m 2 yang  diisi  8-10 orang anak dengan kamar mandi tanpa penutup  di  dalamnya,  tentunya  sangat tidak nyaman dan mengganggu kesehatan,
i) Pembuangan bayi, Berdasarkan catatan Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak (Komnas PA), kasus pembuangan bayi di Indonesia yang umumnya dilakukan kalangan orang tua jumlahnya cenderung  meningkat.  Kebanyakan bayi  yang  dibuang  adalah  hasil hubungan  gelap  atau  ada  juga  yang dikarenakan  keadaan  ekonomi  yang memaksa  orang  tua  untuk  membuang bayinya.
j) Gizi  buruk  (marasmus  kwasiokor), Berdasarkan  dari  UNICEF  sebagai badan  PBB  untuk  perlindungan  anak, jumlahnya  mencapai  10  juta  jiwa  di Indonesia. Dalam data Komnas Perlindungan Anak, salah satu wilayah yang paling terjadi kasus gizi buruk itu adalah  Sumatera  Barat.  Indonesia sebagai  negara  yang  kaya  akan kekayaan  alam  sangat  tragis  jika sampai banyak sekali anak – anak yang mengalami gizi buruk,
k) Penularan HIV/AIDS. Biasanya penyakit  dibawa  dari  ibu  (faktor keturunan).  Terdapat  18.442  kasus orang  tua  yang  menderita  penyakit mematikan tersebut hingga September 2009. Mereka tentu berpotensi menularkan terhadap anak berdasarkan laporan yang didapatkan dari Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan
beberapan permasalahan  yang  timbul  diatas,  maka diperlukan  adanya  perubahan  terhadap Undang-Undang  HAM  yaitu  harus  lebih menekankan  tentang  hukuman.  Adapun hukuman yang dianggap dapat melindungi hak-hak  anak  seperti  pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kejahatan anak, sebab  hukuman  mati  bukan  merupakan pelanggaran  HAM  bila  itu  menyangkut hal  yang  luar  biasa,  seperti  kejahatan terhadap anak-anak.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat  disimpulkan  bahwa  kejahatan terhadap  anak  merupakan  kejahatan luar  biasa  terutama  terhadap  anak- anak  yang  masih  bayi.  Meskipun kejahatan tersebut merupakan
kejahatan  luar  biasa  tidak  lantas hukumannya  menjadi  luar  biasa. Berdasarkan
beberapa kasus kejahatan  terhadap  anak,  pelakunya hanya  diberi  hukuman  penjara  5
(lima)  tahun  atau  lebih  ringan. Dengan  ringannya  hukuman  bagi pelaku  kejahatan  sehingga  tingkat kejahatan setiap tahunnya meningkat. Untuk  mengurangi  tingkat  kejahatan terhadap  anak  diperlukan  adanya hukuman  mati  bagi  pelakunya  serta diperlukan  revisi  didalam  Undang- Undang Hak Asasi Manusia sehingga menguatkan  bahwa  hukuman  mati bagi  pelaku  kejahatan  terhadap  anak diperbolehkan/dibenarkan.
4.2 Saran
Undang-Undang Hak  Asasi  Manusia diperlukan  adanya  revisi  terutama dalam  hal  pemberlakukan  hukuman mati  bukan  merupakan  bagian  dari Hak  Asasi Manusia khususnya kejahatan  terhadap  anak.  Dengan adanya  hukuman  mati  terhadap kejahatan anak kiranya dapat membawa dampak perubahan terhadap  berkurangnya  kejahatan yang dilakukan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, 2017. Hak Asasi Manusia dalam  Konstitusi  Indonesia,  Jakarta: majda El Muhjaj
Qamar,  Nurul,  2013.  Hak  Asasi  Manusia dalam  Negara  Hukum  Demokrasi,
Jakarta Timur : Sinar Grafika
Sunggono,  Bambang  dan  Harianto,  Aries. Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, Bandung: Mandar maju

## Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999
Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan  Undang-undang  Nomor  23 tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak http://hanyblush.blogspot.co.id/2011/01/huku m-perlindungan-anak-dalam- hukum.html
http://smpkebondalem.blogspot.co.id/2009/03 /uu-no-39-tahun-1999-pasal-45-66.html https://daerah.sindonews.com/topic/1827/kek erasan-anak-dan-perempuan
https://kikizone.wordpress.com/2011/11/03/h ak-anak/