p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Ani Triwati, ani.triwati@usm.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengesampingan  perkara  demi kepentingan  umum  pascaputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  29/PUU- XIV/2016.  Mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum  sebagai pelaksanaan asas oportunitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c, merupakan kewenangan jaksa agung. Pengujian Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  terhadap  Undang-Undang  Dasar  telah diputus  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  Nomor  29/PUU-XIV/2016. Permasalahan  difokuskan  pada  bagaimana  pengenyampingan  perkara  demi kepentingan  umum  sebagai  pelaksanaan  asas  oportunitas  dalam  penuntutan  dan bagaimana  pengesampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis.  Pengesampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  sebagai  pelaksanaan asas oportunitas dalam penuntutan, memberikan pilihan pada jaksa penuntut umum untuk  menuntut  perkara  tersebut  atau  mengesampingkannya  sehingga  tidak dilakukan  penuntutan.  Mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum berdasarkan  Pasal  35  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia berikut Penjelasannya hanya dapat dilakukan oleh jaksa  agung  setelah  memperhatikan  saran  dan  pendapat  dari  badan-badan kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan  dengan  masalah  tersebut. Pengesampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  pascaputusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  29/PUU-XIV/2016,  dapat  dilakukan  jaksa  agung  setelah kewajiban memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang  mempunyai  hubungan  dengan  masalah  tersebut  (perkara  yang  ditangani) dilaksanakan.
Kata kunci: Kepentingan Umum; Pascaputusan; Pengesampingan Perkara
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## TURNING ASIDE CASES FOR PUBLIC INTEREST AFTER THE DECISION-MAKING OF CONSTITUTIONAL COURT

## Abstract
The aim of this research are to find out and analyze leaving aside cases after  the decision-making  of  the  Constitutional  Court  Number  29  /  PUU-XIV  /  2016 Turning  aside  cases  for  public interest  as  the  implementation  of  the  principle  of opportunity,  is  regulated  in  Law  Number  16  of  2004  concerning  the  Attorney General's Office of the Republic of Indonesia Article 35 letter c, is the authority of the  attorney  general.    Testing  Article  35  letter  c  of  Law  Number  16  of  2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia against the Republic of Indonesia has been decided by the constitutional Court in its decision Number  29  /  PUU-XIV  /  2016.  The  problem  in  this  study  is  focused  on  how  the leaving aside of cases for public interest as the implementation of the principle of opportunity in prosecution and how the leaving aside of cases in the public interest after the decision of the Constitutional Court Number 29 / PUU-XIV / 2016. This type  of  research  is  normative  juridical,  with  research  specifications  conducted descriptively  analytically.  Leaving  aside  of  cases  for  public  interest  as  the implementation of the principle of opportunity in prosecution, gives the prosecutor the choice to prosecute the case whether set it aside with the result that prosecution is not carried out. Leaving aside cases for    public interest based on Article 35 letter c  of  Law  Number  16  of  2004  concerning  the  Attorney  General's  Office  of  the Republic  of  Indonesia  and  the  explanation  thereof,  could  only  be  done  by  the attorney  general  with  the  regard    the  suggestions  and  opinions  from  the  state power agencies that have the correlation with the matter. Leaving aside of cases for public interest after the decision-making of the Constitutional Court Number 29 / PUU-XIV / 2016 could be carried out by the attorney general after implementing the obligation to observe the advice and opinions of the state power agencies that are related to the problem (case being handled).

## Keywords: Public Interest; Leave Aside Case; After Decision-Making
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum  sebagai  perwujudan  sistem  nilai-nilai  mengandung  arti,  bahwa kehadirannya  adalah  untuk  melindungi  dan  memajukan  nilai-nilai  yang dijunjung  tinggi  oleh  masyarakatnya. 1 Nilai-nilai  tersebut  akan  dijabarkan dalam  kehidupan  yang  bersifat  praksis  atau  kehidupan  yang  nyata  dalam masyarakat,  bangsa  maupun  negara  maka  nilai-nilai  tersebut  kemudian dijabarkan  dalam  suatu  norma-norma  yang  jelas  sehingga  merupakan  suatu pedoman 2 , di antaranya norma hukum. Norma hukum diwujudkan dalam bentuk aturan yang memuat rumusan perbuatan tertentu dan penegakannya dilakukan oleh alat-alat negara.
Sistem  peradilan  pada  hakikatnya  identik  dengan  sistem  penegakan hukum,  karena  proses  peradilan  pada  hakikatnya  suatu  proses  menegakkan hukum.  Jadi  pada  hakikatnya  identik  dengan  “sistem  kekuasaan  kehakiman”, karena  “kekuasaan  kehakiman”  pada  dasarnya  merupakan  “kekuasaan/ kewenangan  menegakkan  hukum”. 3 Sistem  peradilan  pidana  merupakan kekuasaan  menegakkan  hukum  pidana  yang  terdiri  dari  empat  lembaga  atau institusi  yaitu  penyidikan,  penuntutan,  mengadili  dan  lembaga  pelaksana putusan. Salah satu lembaga kekuasaan kehakiman atau sub sistem menegakkan hukum  pidana  adalah  kekuasaan  penuntutan  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan. Pimpinan  dan  penanggung  jawab  tertinggi  kejaksaan  adalah  jaksa  agung, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) yang menentukan bahwa jaksa agung  adalah  pimpinan  dan  penanggung  jawab  tertinggi  kejaksaan  yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Salah satu tugas dan wewenang jaksa agung adalah  mengesampingkan perkara demi
1 Satjipto  Rahardjo,  “ Sosiologi  Hukum  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah” , Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004, hal 60.
2 Kaelan, Filsafat  Pancasila  Pandangan  Hidup  Bangsa  Indonesia ,  (Yogyakarta: Paradigma, 2009), hal 132.
3 Barda  Nawawi  Arief,  “ Reformasi  Sistem  Peradilan  (Sistem  Penegakan  Hukum)  di Indonesia” , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012, hal 3.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kepentingan umum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 35 huruf c.
Dalam  Penjelasan  Pasal  35  huruf  c  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “kepentingan  umum”  adalah  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan/atau kepentingan  masyarakat  luas.  Mengesampingkan  perkara  sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan  ini  merupakan  pelaksanaan  asas  oportunitas,  yang hanya  dapat  dilakukan  oleh  Jaksa  Agung  setelah  memperhatikan  saran  dan pendapat  dari  badan-badan  kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan dengan masalah tersebut. Seponering adalah hak istimewa Jaksa Agung untuk mengesampingkan  perkara  atau    memetieskan  suatu  perkara    karena  alasan kepentingan umum setelah mendapat saran atau masukan dari institusi terkait di bidang hukum. 4 Berdasarkan Penjelasan Pasal 35 huruf c, bahwa “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengenai pengertian kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat, tidak ada uraian lebih lanjut dalam Penjelasan tersebut.
Kajian  sebelumnya  mengenai  pengesampingan  perkara  oleh  Yeni Handayani  (2016)  dengan  judul  “Jaksa  Agung  Dan  Pengesampingan  Perkara Demi  Kepentingan  Umum”,  yang  menjelaskan  bahwa  untuk  menjamin kepastian  hukum  dalam  rangka  pelaksanaan  asas  oportunitas,  Jaksa  Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada  yang  dikesampingkan  perkaranya  demi  kepentingan  umum,  hal  mana dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan. Terhadap perkara yang  dikesampingkan  demi  kepentingan  umum,  penuntut  umum  tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka. Dengan demikian kriteria demi  kepentingan  umum  dalam  penerapan  asas  oportunitas  didasarkan  untuk kepentingan  negara  dan  masyarakat  dan  bukan  untuk  kepentingan  pribadi. Pengaturan  asas  oportunitas  menjadi  kepentingan  di  dalam  sistem  peradilan
4 Damiri  Hasan,  “ Diskresi  Seponering  Dalam  Perspektif  Hukum    Islam:Studi  Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah ”, Intizar 22(1), 2016, hal 38. https://doi.org/10.19109/intizar.v22i1.544
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pidana  khususnya  di  Indonesia  agar  aturan  mengenai  asas  oportunitas  yang sesuai dengan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan Tahun 2004 tidak menjadi aturan yang disalahgunakan oleh instansi atau lembaga-lembaga yang ada. 5
Hasil kajian yang lain disampaikan oleh Sri Mulyati Chalil (2018) dengan judul  “Pengesampingan  Perkara  ( Deponerin g)  Oleh  Jaksa  Agung”.  Kajian tersebut menjelaskan bahwa pengesampingan perkara ( deponering ) merupakan penerapan  atau  pelaksanaan  asas  oportunitas  yangdimiliki  oleh  Jaksa  Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang diatur di dalam undang-undang. Konsep kepentingan  umum  yang  menjadi  alasan  jaksa  dalam  mendeponering  kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU No16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidaklah memiliki tolak ukur yang pasti apa yang disebut dengan kepentingan umum secara jelas. Pemberian deponering yang  dilakukan  oleh  jaksa  agung  tidak  sesuai  dengan  asas  yang  berlaku  di KUHAP berakibat memberikan perbedaan di hadapan hukum yaitu sebagaimana dalam konsep yang dianut oleh negara hukum yaitu equality before the law yang diatur  juga  di  dalam  UUD  1945  sebagai  payung  hukum  di  Indonesia  Sistem hukum  yang  teramputasi  tersebut  tentu  tidak  menunjang  kepada  terciptanya tujuan  dari  sebuah  hukum  itu  dibentuk  dan  diberlakukan,  sehingga  cita-cita hukum akan sulit untuk dapat terlaksana. 6
Kiki  Astuti  Wulandary  Sutin  (2020)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “Kewenangan    Jaksa    Agung    Dalam    Mengesampingkan    Perkara  Demi Kepentingan Umum” lebih fokus mengkaji mengenai pengesampingan perkara demi  kepentingan  umum  terhadap  Abraham  Samad  dan  Bambang  Widjojanto dengan    pertimbangan    Jaksa    Agung    terkait    aspek    filosofis    dan yuridis.    Setelah  dianalisis  lebih  lanjut  terkait  pertimbangan  Jaksa  Agung
5 Yeni  Handayani, “Jaksa  Agung  Dan  Pengesampingan  Perkara  Demi  Kepentingan Umum”. Jurnal RechtsVinding, 2016, hal. 1-7.
6 Sri  Mulyati  Chalil,  “ Pengesampingan  Perkara  (Deponering)  Oleh  Jaksa  Agung” Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 15(1), hal 1-10.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tersebut,  maka  keputusan  untuk  mengesampingkan    perkara    terhadap Abraham    Samad    dan    Bambang    Widjojanto    belum  menunjukkan terganggunya    kepentingan    umum    secara    nyata    yakni    kepentingan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. 7
Penelitian  ini  melengkapi  kajian  sebelumnya  dengan  tema  yang  sama, dengan  fokus  permasalahan  bagaimana  pengesampingan  perkara  demi kepentingan umum dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  29/PUU-XIV/2016  dengan  tidak  melihat  hanya  satu  putusan  tertentu yang  dapat  dikenakan  pengesampingan  perkara  demi  kepentingan  umum.  Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya fokus mengkaji mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum pada kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sedangkan yang dikaji dalam penelitian ini lebih bersifat umum mengenai pengesampingan perkara pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari    penelitian ini adalah menganalisis  pengesampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016.

## B. Perumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada:
1. Bagaimana  pengesampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  sebagai pelaksanaan asas oportunitas dalam penuntutan?
2. Bagaimana pengesampingan perkara demi kepentingan umum pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016?
C. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan,
7 Kiki  Astuti  Wulandary  Suti, “Kewenangan    Jaksa    Agung    Dalam Mengesampingkan    Perkara  Demi  Kepentingan  Umum ”,    Kalabbirang  Law  Journal    2(2),
2020, hal 138-151.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
putusan  pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin  (ajaran). 8 Spesifikasi  penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi  pustaka  dan  studi  dokumen,  dengan  sumber  data  utama  yang  digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif normatif.

## II. PEMBAHASAN
1. Pengesampingan Perkara demi Kepentingan Umum Sebagai Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Penuntutan.
Asas  dalam  penuntutan  ada  dua  yaitu  asas  legalitas  dan  asas oportunitas. Secara sederhana, dalam penuntutan berasaskan legalitas, jaksa wajib  menuntt  segala  perbuatan  yang  dapat  dipidana  yang  dilakukan  oleh tersangka. Sedangkan dalam    penuntutan berasaskan oportunitas, jaksa tidak diwajibkan menuntut segala perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh  tersangka. 9 Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  asas oportunitas  dalam  hal  penuntutan.  Kasus  yang  tidak  dilakukan  penuntutan atau  telah  dikesampingkan  demi  kepentingan  umum  oleh  Jaksa  Agung,  di antaranya kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Jaksa Agung Basrief Arief  resmi  menerbitkan  deponeering  atau  pengesampingan  perkara  dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit S Rianto dan Chandra M  Hamzah.  Surat  pengesampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  itu bernomor  TAP  001/A/JA/01/2011  atas  nama  Chandra  Marta  Hamzah,  dan TAP  002/a/JA/01/2011  atas  nama  Dr.  Bibit  Samad  Rianto. 10
Pengesampingan  perkara  yang  lain  adalah  kasus  yang  menjerat  mantan pimpinan  Komisi    Pemberantasan  Korupsi  Abraham  Samad  dan  Bambang Widjojanto.  Menurut  Prasetyo,  deponering  diberikan  dengan  alasan  kasus
8 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  “ Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013, hal 34.
9 Andi Hamzah, RM Surachman, “ Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara” , (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 208.
10 Jaksa Agung Resmi Terbitkan Deponeering,
https://nasional.kompas.com/read/2011/01/24/20210150/Jaksa.Agung.Resmi.Terbitkan Deponeering ( diakses 23 Desember 2019).
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Abraham  Samad  dan  Bambang  Widjojanto  merupakan  perkara  luar  biasa. Kasus  keduanya  dihentikan  karena  amat  menyita  perhatian  publik  dan dikhawatirkan  dapat  memperlemah  semangat  pemberantasan  korupsi  di Indonesia  jika  dilanjutkan  proses  hukumnya. 11 Komisi  III  DPR  RI  telah memberi  rekomendasi  kepada  pimpinan  DPR  untuk  menyatakan  pendapat atas penanganan kasus Abraham dan Bambang. Substansi rekomendasi yaitu menolak usul dari Jaksa Agung terkait deponering bagi dua mantan Pimpinan KPK  tersebut.  Komisi  III  menilai  syarat  deponering  yakni  menyangkut kepentingan umum belum terpenuhi. 12
Ketentuan  Pasal  35  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  berikut  penjelasannya  dapat menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum bagi korban atau pihak yang bersangkutan apabila kasusnya dihentikan. Sebagai contoh di  antaranya  kasus  pencurian  sarang  burung  walet  yang  telah  diputus  oleh pengadilan dan para pelaku telah menjalani masa hukumannya.  Wewenang yang dimiliki Jaksa Agung itu sangat rentan akan disalahgunakan sebagai alat untuk  memberikan  kekebalan  hukum  terhadap  pihak-pihak  tertentu  yang akhirnya  menyebabkan  pelanggaran  dan  kerugian  hak  konstitusional  Para Pemohon. 13 Para pemohon yaitu Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi merasa dirugikan  hak  konstitusionalnya  sebagai  warga  negara  dengan  adanya ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  berikut  penjelasannya.  Kasus  penganiayaan pencuri  burung  walet  (yang  diduga  dilakukan  NB)  yang  terjadi  pada  18
11 Lalu  Rahadian,  “Jaksa  Agung  Deponering  Kasus  Abraham  Samad-  Bambang Widjojanto”,
CNN Indonesia | Kamis, 03/03/2016 17:06 WIB,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160303170657-12-115183/jaksa-agung- deponering-kasus-abraham-samad-bambang-widjojanto? (diakses 28 Agustus 2019).
12 Prianter Jaya Hairi, “Pengesampingan Perkara Pidana Abraham Samad dan Bambang Widjojanto”, Info Singkat Hukum 8(4), 2016, hal 2.
13 “ Kewenangan Seponering Jaksa Agung Diperketat ”, Majalah Konstitusi 120, 2017 , hal. 19.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Februari 2004. Perkara dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum pada tanggal 29 Januari 2016. Namun setelah ditetapkan hari sidang, jaksa penuntut umum menarik surat dakwaan dengan alasan untuk diperbaiki atau disempurnakan. Alih-alih memperbaiki atau menyempurnakan surat dakwaan, jaksa penuntut umum  justru  mengeluarkan  Surat  Ketetapan  Penghentian  Penuntutan  No. Kep  B.03/N.7.10/Ep.1/02/2016  tanggal  22  Februari  2016  (SKP2)  untuk menghentikan  penuntutan  dalam  kasus  tersebut  dengan  alasan  tidak  cukup bukti dan sudah daluwarsa. 14 Hakim Praperadilan pun telah memutuskan SKPP  Novel  tidak  sah. 15 Praperadilan  diajukan  di Pengadilan  Negeri  Bengkulu  pada  tanggal  1  Maret  2016,  sebagaimana dengan nomor perkara 02/PID.PRA/2016/PN. Bgl dan pada tanggal 31 Maret 2016  Pengadilan  Negeri  Bengkulu  telah  mengeluarkan  putusan  yang  pada intinya menyatakan SKP2 tidak sah. 16 Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi (pemohon)  merasa  dirugikan  hak  konstitusionalnya  dan  mengajukan pengujian  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  Pasal  35  huruf  c  beserta  Penjelasannya  ke  Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28A, 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam Putusan  Nomor  29/PUU-XIV/2016  berkaitan  dengan  pokok  permohonan, Mahkamah Konstitusi memutuskan :
Menyatakan  frasa  “ mengesampingkan  perkara  sebagaimana  dimaksud dalam  ketentuan  ini  merupakan  pelaksanaan  atas  asas  oportunitas  yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan  masalah  tersebut ”  dalam  Penjelasan  Pasal  35  huruf  c  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan
14 Putusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016, hal. 4.
15 “Begini  Ahli  KUHAP  Maknai  Seponering  ‘Demi  Kepentingan  Umum’”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731c8f006059/begini-ahli-kuhap-maknai- iseponering-i-demi-kepentingan-umum (diakses 29 Agustus 2019).
16 Putusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016, hal. 5.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4401)  bertentangan  dengan Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  secara  bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat  sepanjang tidak dimaknai Jaksa  Agung  wajib  memperhatikan  saran  dan  pendapat  dari  badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut ;
Hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya  menentukan  bahwa Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia,  harus  dimaknai  bahwa  Jaksa  Agung  wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai  hubungan  dengan  masalah  tersebut.  Seponering  merupakan pelaksanaan  dari  asas  oportunitas  yang  dianut  Indonesia.  Pelaksanaan seponering membuka peluang pelanggaran hak khususnya berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c beserta Penjelasannya. Pengesampingan perkara  setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  29/PUU-XIV/2016, penting dikaji berkaitan dengan kewajiban Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara.
Dua asas penuntutan yaitu pertama asas legalitas, dimana jaksa wajib melakukan penuntutan terhadap segala perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh tersangka, disebut juga asas mandatory prosecution . Kedua, asas  oportunitas  dimana  jaksa  tidak  diwajibkan  menuntut  segala  perbuatan yang  dapat  dipidana  yang  dilakukan  oleh  tersangka,  atau  disebut juga  asas discretionary  prosecution atau  penuntutan  berdasarkan asas  kelayakan  ( the principle  of  expediency ),  biasanya  dikaitkan  dengan  kepentingan  umum. 17
Asas  oportunitas  adalah  asas  hukum  yang  memberikan  wewenang  kepada penuntut umum untuk menuntut dan tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat  seseorang  atau  korporasi  yang  telah  mewujudkan  delik  demi kepentingan umum. 18
17 Andi Hamzah-RM Surachman, Loc. Cit.
18 Yeni Handayani, Op.Cit , hal. 3.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Di  beberapa  negara  penganut  asas  oportunitas,  telah  berkembang penyampingan perkara tidak hanya berdasarkan kepentingan umum, namun atas  pertimbangan  yang  bervariasi  dalam  rangka  diskresi  penuntutan. 19
Belanda  sebagai  salah  satu  negara  yang  menganut  asas  oportunitas  dalam penuntutan, menggunakan diskresi penuntutan yaitu penghentian penuntutan dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  mempunyai  cukup  bukti  untuk dilakukan  penuntutan.  Penghentian  penuntutan  tersebut  dengan  alasan kebijakan di antaranya karena tindak pidana yang ringan, bukan pengulangan tindak pidana, usia dari pelaku yang sangat tua atau karena ada ganti kerugian terhadap korban. Dalam bahasa sehari-hari tindakan tersebut dikenal sebagai “mengesampingkan  perkara”  (penerapan  sepot  atau  menseponir),  yaitu menghentikan  penuntutan  karena  alasan  kebijakan.  Belakangan  dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai public interest drop . 20
Mengesampingkan  perkara  ( seponering )  demi  kepentingan  umum merupakan  kewenangan  jaksa  penuntut  umum  (di  Indonesia  oleh  Jaksa Agung)    sebagai  pelaksanaan  asas  di  bidang  penuntutan  yaitu  asas oportunitas. Seponeren digunakan  dalam  perkara  pidana  dalam  arti menyampingkan,  tidak  diadakan  penuntutan  (oleh  penuntut  umum berdasarkan asas oportunitas, atau bukti yang ada tidak cukup lengkap untuk mengadakan  tuntutan  hukum).  Asal  kata sepot berarti  penyampingan, penyisihan. 21 Asas  legalitas  dipahami  sebagai  asas  yang  mempunyai pengertian bahwa penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dimana asas legalitas ini merupakan  perwujudan  dari  asas equality  before  the  law ,  sedangkan  asas oportunitas  memberikan  wewenang  kepada  penuntut  umum  untuk  tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana  dengan  jalan  mengesampingkan  perkara  yang  sudah  ada  terang
19 Darmono, “ Penyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum” , Jakarta: Solusi Publishing, 2013, hal. 56.
20 Andi Hamzah-RM Surachman, Op.cit , hal. 240.
21 Darmono, Op. Cit ., hal. 48.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pembuktiannya untuk kepentingan umum. Dikarenakan bahwa asas legalitas merupakan  perwujudan  dari asas  equality  before  the  law maka  sebenarnya kedua asas tersebut bertolak belakang dengan asas oportunitas  yang berarti sekalipun seorang tersangka sudah jelas cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan,  dan  kemungkinan  besar  akan  dapat  dijatuhi  hukuman,  namun hasil  pemeriksaan  tersebut  tidak  dilimpahkan  ke  sidang  pengadilan  oleh penuntut umum. Proses perkara itu “ seponering” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”. 22
Indonesia  merupakan  penganut  asas  oportunitas,  dimana  tidak  semua perkara  dapat  dilakukan  penuntutan,  melainkan  dapat  dikesampingkan dengan  alasan  kepentingan  umum.  Perkara  pidana  yang  dikesampingkan tersebut mempunyai alat bukti yang cukup dan dapat dilakukan penuntutan, namun tidak dilakukan penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum. Diskresi  penuntutan  pada  prinsipnya  merupakan  keputusan  jaksa  penuntut umum  yang  didasarkan  pada  pertimbangan  tertentu  mengambil  keputusan untuk  tidak  melanjutkan  penuntutan  ke  pengadilan.  Pertimbangan- pertimbangan yang diambil merupakan kebijaksanaan yang didasarkan pada keadilan dan tidak terikat pada ketentuan perundang-undangan.
Pada  dasarnya  asas  oportunitas  memberikan  pilihan  pada  jaksa penuntut umum untuk menuntut perkara tersebut atau mengesampingkannya sehingga  tidak  dilakukan  penuntutan.  Pengesampingan  perkara  sebagai kewenangan  penuntut  umum  pada  akhirnya  dalam  Undang-Undang Kejaksaan (sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan RI) dialihkan menjadi kewenangan Jaksa Agung. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan hanya dikhususkan pada kasus-kasus tertentu  yang  menyangkut  kepentingan  umum,  sehingga  dengan  demikian diperlukan  batasan  dalam  melakukan  pengesampingan  perkara  demi kepentingan  umum.  Setelah  wewenang  mengesampingkan  perkara  diambil
22 Muhamad  Iqbal,  “ Implementasi  Efektifitas  Asas  Oportunitas  Di  Indonesia  Dengan Landasan Kepentingan Umum”, Jurnal Surya Kencana 9(1), 2018, hal. 98 http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1178
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
oleh  Jaksa  Agung,  kini  para  jaksa  di  Indonesia  hanya  memiliki  wewenang menghentikan  penuntutan  karena  alasan  teknis  yaitu  tidak  cukup  bukti, peristiwanya  bukan  merupakan  tindak  pidana  dan  perkara  ditutup  demi hukum. 23
Pasal  35  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  merupakan  dasar  hukum  mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagai kewenangan Jaksa Agung. Perkara yang  dikesampingkan  dalam  hal  ini  mempunyai  bukti  yang  cukup,  namun berkaitan  dengan  kepentingan  umum  menghendaki  untuk  tidak  dilakukan penuntutan. Keberadaan asas oportunitas tersebut adalah untuk melihat suatu perkara tersebut layak dilakukan penuntutan atau tidak dengan melihat bukan saja  dari  sudut  pandang  sebab  akibatnya  perkara  melainkan  dari  sudut pandang kepentingan umum. 24
Kepentingan  umum  dalam  Penjelasan  Pasal  35  huruf  c  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah kepentingan  bangsa  dan  negara  dan/atau  kepentingan  masyarakat  luas. Pengertian  tersebut  belum  memberikan  penjelasan  dengan  ukuran  atau ketentuan  yang  konkrit  sehingga  dapat  menimbulkan  penafsiran  yang berbeda-beda.  Tidak  adanya  penjelasan  lebih  lanjut  atau  secara  khusus mengenai kepentingan umum  adalah dimungkinkan lebih bijaksana, hal ini berkaitan  dengan  adanya  keadaan-keadaan  konkrit  yang  bermacam-macam yang  terjadi  dalam  praktek,  tidak  dapat  disebut  satu  per  satu  hal-hal  yang masuk dalam kepentingan umum dan sangat sulit mengadakan aturan-aturan umum  tentang  apa  yang  dimaksud  kepentingan  umum  dalam  asas oportunitas. 25
23 Darmono, Op. Cit ., hal. 61. 24 Tumpal Napitupulu, “Penerapan Azas Oportunitas Berhubungan dengan Tugas dan Wewenang  Kejaksaan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Kajian  Perkara  Terhadap  Terdakwa Novel  bin  Salim  Baswedan)”, Tanjungpura  Law  Journal  2(1),  2018,  hal  121. http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v2i1.32679
25 Darmono, Op. Cit ., hal 77.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Pengesampingan  perkara  sebagai  pelaksanaan  asas  oportunitas merupakan  kewenangan  Jaksa  Agung  yang  dilakukan  demi  kepentingan umum  melalui    pertimbangan  kebijakan  yang  didasarkan  pada  keadilan. Kewenangan  pengesampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  oleh  Jaksa Agung  ditujukan  agar  tidak  ada  penyalahgunaan  wewenang  oleh  jaksa penuntut umum. Dengan demikian kewenangan mengenyampingkan perkara dengan  alasan  teknis  merupakan  kewenangan  jaksa  penuntut  umum, sedangkan  kewenangan  mengenyampingkan  perkara  demi  kepentingan umum merupakan kewenangan Jaksa Agung dengan pertimbangan kebijakan dan dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu.
Tugas  menyampingkan  perkara  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Jaksa Agung  dan  bukan  oleh  Jaksa  di  bawah  Jaksa  Agung.  Jaksa  Agung  dapat menyampingkan  perkara  setelah  memperhatikan  saran  dan  pendapat  dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. 26
Pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan asas oportunitas dalam penuntutan memberikan pilihan pada jaksa penuntut umum untuk menuntut perkara tersebut atau mengesampingkannya sehingga tidak  dilakukan  penuntutan.  Di  Indonesia  pengesampingan  perkara  demi kepentingan  umum  sebagai  pelaksanaan  asas  oportunitas  merupakan kewenangan  Jaksa  Agung  yang  hanya  dapat  dilakukan  setelah memperhatikan  saran  dan  pendapat  dari  badan-badan  kekuasaan  negara terkait.
2. Pengesampingan  Perkara  demi  Kepentingan  Umum  Pascaputusan Mahkamah    Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
26 Ferdy  Saputra et.  al .,  “ Analisis  Yuridis  Penerbitan  Surat  Perintah  Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Azas  Oportunitas dan UndangUndang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2(1), 2014, hal.105-123.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi,  sebagaimana ditentukan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dalam  Pasal  24.  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  kewenangan  menguji undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  sesuai  Pasal  24C  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan  umum.  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  a  yang  menentukan  bahwa  Mahkamah Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kejaksaan  Republik  Indonesia  termasuk  salah  satu  badan  yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam bagian Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Penuntutan  menurut  KUHAP  dan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia, merupakan  tindakan  penuntut  umum  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan negeri sesuai dengan hukum acara yang berlaku  dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaksanakan fungsi dan  wewenang  penuntutan  tersebut,  pada  suatu  pihak  menerima  berkas perkara  hasil  pemeriksaan  penyidikan  dari  penyidik  dan  pada  pihak  lain,
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
berkas perkara yang diterimanya dilimpahkan kepada hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan. 27
Jaksa  Agung  merupakan  pimpinan  dan  penanggung  jawab  tertinggi kejaksaan  mempunyai  tugas  dan  wewenang  yang  diatur  dalam  Undang- Undang. Kewenangan Jaksa Agung di antaranya mengesampingkan perkara demi  kepentingan  umum  dengan  dasar  hukum  Pasal  35  huruf  c  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  di satu  pihak  merupakan  kebijakan  yang  diambil  demi  kepentingan  umum,  di lain pihak bagi orang yang berkepentingan merupakan pelanggaran terhadap hak  yang  dilindungi  oleh  konstitusi.  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  29/PUU-XIV/2016,  para  pemohon  (Irwansyah  Siregar  dan  Dedi Nuryadi)  adalah  orang  yang  merasa  haknya  telah  dilanggar  oleh  ketentuan Pasal  35  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Penjelasannya. Para pemohon sebagai korban  penganiayaan  (yang  diduga  dilakukan  oleh  NB)  merasa  dirugikan, dilanggar  haknya  dan  diperlakukan  secara  diskriminatif  dengan  adanya ketentuan  pengesampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  sebagaimana ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Penjelasannya. Para pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar khususnya Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1),  Pasal  28I  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ketentuan pasal-pasal tersebut :
a. Pasal  28A  :  Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
b. Pasal 28D ayat (1) :  Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
27 M. Yahya Harahap, “ Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” , Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 367.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
c. Pasal 28I ayat (1) dan (2) :
(1)Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  untuk  kemerdekaan pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak    untuk  tidak  diperbudak, hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
(2)Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 29/PUU- XIV/2016  berkaitan  dengan  pokok  permohonan  di  antaranya:  bahwa  asas oportunitas tidak dimaksudkan untuk mengabaikan atau menghilangkan hak konstitusional  warga  negara  yang  dijamin  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pemilihan  asas  oportunitas  atau  asas legalitas atau tidak memilih keduanya merupakan pilihan pembentuk undang- undang.  Indonesia  dalam  sistem  hukumnya  memilih  asas  oportunitas, sehingga pilihan tersebut merupakan pilihan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pertimbangan selanjutnya  disebutkan  bahwa  wewenang  Jaksa  Agung  untuk  melakukan seponering adalah  wewenang  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga mempunyai dasar  hukum  dalam  pelaksanaannya.  Wewenang  seponering  tersebut merupakan  pelaksanaan  asas  oportunitas  yang  merupakan  bagian  dari  asas diskresi ( freies ermesen ) Jaksa Agung untuk menuntut atau tidak menuntut perkara. Kewenangan seponering tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945)  dan  tidak  pula  untuk memperlakukan secara diskriminatif antara warga negara yang satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan  pasal  yang  memberikan  kewenangan  atau  sebagai  dasar
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pembenar  untuk  dapat  diterapkannya  asas  oportunitas  dalam  penegakan hukum  di  Indonesia,  akan  tetapi  bukan  berarti  penerapan  asas  oportunitas bertentangan  dengan  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Menurut  Mahkamah  Konstitusi seponering yang  merupakan pelaksanaan  asas  oportunitas  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  meskipun  tidak  diatur  secara eksplisit  dalam  pasal-pasalnya.  Selanjutnya  Mahkamah  Konstitusi memberikan  penafsiran  terhadap  Penjelasan  Pasal  35  huruf  c  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yaitu  frasa  “ setelah  memperhatikan  saran  dan  pendapat  dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” harus  dimaknai  “ Jaksa  Agung  wajib memperhatikan  saran  dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Penafsiran terhadap Penjelasan Pasal 35 huruf c tersebut dibutuhkan agar ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan  pengesampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  atau seponering oleh  Jaksa  Agung,  karena  terhadap  kewenangan seponering tersebut  tidak  terdapat  upaya  hukum  lain  untuk  membatalkannya  kecuali Jaksa Agung itu sendiri. 28
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tidak mengatur secara eksplisit pasal yang secara khusus memberikan kewenangan atau  sebagai  dasar  untuk  dapat  diterapkannya  asas  oportunitas,  meskipun demikian  pengesampingan  perkara  tersebut  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Pengesampingan perkara  sebagai  pelaksanaan  asas  oportunitas  hanya  diberikan  demi kepentingan  umum.  Pengenyampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum perlu diberikan pembatasan atau ketentuan  yang ketat mengenai pengertian
28 Putusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kepentingan  umum,  karena  kewenangan  tersebut  sangat  rentan  untuk diartikan  sesuai  dengan  karena  kepentingan  Jaksa  Agung,  meskipun  dalam menerapkan seponering dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c dinyatakan “hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari  badan-badan  kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan  dengan masalah  tersebut.”  Frasa  “hanya  dapat”  memberikan  pemahaman  sebagai kewajiban Jaksa Agung untuk memperhatikan saran dan pendapat dari badan- badan  kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan  dengan  masalah tersebut, sehingga seponering dapat dilakukan “setelah memperhatikan saran dan pendapat...”. Selanjutnya kata “memperhatikan” memberikan pengertian bahwa  tidak  ada  kewajiban  bagi  Jaksa  Agung  untuk  mengikuti  saran  dan pendapat  dari  badan-badan  kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan dengan masalah tersebut.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  29/PUU-XIV/2016  yang menyatakan frasa “mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan atas asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”  dalam  Penjelasan  Pasal  35  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  bertentangan  dengan Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  secara  bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Jaksa  Agung  wajib  memperhatikan  saran  dan  pendapat  dari  badan-badan kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan  dengan  masalah  tersebut”. Pengesampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  29/PUU-XIV/2016,  dapat  dilakukan  setelah kewajiban  memperhatikan  saran  dan  pendapat  dari  badan-badan  kekuasaan negara  yang  mempunyai  hubungan  dengan  masalah  tersebut  dilaksanakan oleh Jaksa Agung.  Saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, wajib diperhatikan oleh Jaksa  Agung.  Frasa  “Jaksa  Agung  wajib  memperhatikan  saran  dan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pendapat...” tidak memberikan kewajiban bagi Jaksa Agung untuk mengikuti saran dan pendapat badan-badan yang bersangkutan. Penafsiran Mahkamah Konstitusi bahwa kewajiban Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari  badan-badan  kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan  dengan masalah  tersebut,  ditujukan  agar  ada  ketentuan  yang  jelas  dan  ketat  dalam penggunaan kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung.
Pengujian  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  pada dasarnya  ditujukan  untuk  memperoleh  keadilan  yaitu  keadilan  substantif. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa suatu sistem hukum positif yang berarti  tidak  bisa  tidak  harus  berdasarkan  keadilan,  ketidakadilan  akan mengganggu  ketertiban  yang  justru  menjadi  tatanan  hukum  itu.  Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin. 29 Setiap aturan yang dibuat, di dalamnya terkandung nilai keadilan, karena keadilan merupakan tujuan dari hukum sistem hukum positif. Hukum sebagai perwujudan sistem nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah  untuk  untuk  melindungi  dan  memajukan  nilai-nilai  yang  dijunjung tinggi  oleh  masyarakatnya. 30 Nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  di antaranya  nilai  keadilan  yang  dijabarkan  dalam  bentuk  norma  (khususnya norma hukum) menjadi pedoman masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Gustav Radbruch mengemukakan mengenai  tiga  nilai  dasar  hukum  yaitu  nilai  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan.  Nilai  dasar  kegunaan  menempatkan  hukum  dalam  kaitan dengan  konteks  sosial  yang  lebih  besar.  Dengan  demikian,  ia  merupakan pembuka jalan bagi kajian hukum yang juga memperhatikan interaksi hukum dan  masyarakatnya. 31 Tiga  nilai  dasar  Radbruch  merupakan  nilai  yang berkaitan. Nilai keadilan dapat diperoleh ketika ada kepastian bahwa norma hukum  tersebut  benar  ditaati,  sehingga  memberikan  kegunaan  atau
29 Mochtar  Kusumaatmadja  &  B.  Arief  Sidharta,  “ Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu Pengenalan  Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum” , Bandung:  Alumni, 2000,  hal. 51-52.
30 Satjipto Rahardjo, Loc. Cit .
31 Ibid ., hal. 15.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Permohonan  pengujian  undang-undang terhadap  Undang-Undang  Dasar  kepada  Mahkamah  Konstitusi  oleh  para pemohon  merupakan  upaya  untuk  memperoleh  keadilan  karena  merasa haknya  telah  dilanggar  oleh  ketentuan  Pasal  35  huruf  c  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  beserta Penjelasannya.

## III. PENUTUP
Pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan asas  oportunitas  dalam  penuntutan, memberikan  pilihan  pada  jaksa  penuntut umum untuk menuntut perkara tersebut atau mengesampingkannya  sehingga tidak dilakukan penuntutan. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagai  pelaksanaan  asas  oportunitas  merupakan  kewenangan  Jaksa  Agung berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  yang  hanya  dapat  dilakukan  setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara terkait. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum pascaputusan    Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, bahwa mengesampingkan perkara demi kepentingan  umum  dapat  dilakukan  Jaksa  Agung  setelah  kewajiban memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai  hubungan  dengan  masalah  tersebut  (perkara  yang  ditangani) dilaksanakan.  Saran  dan  pendapat  dari  badan-badan  kekuasaan  negara  yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut wajib diperhatikan, agar ada ketentuan yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan seponering oleh Jaksa Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andi  Hamzah,  RM  Surachman, Pre-Trial  Justice  Discretionary  Justice  dalam KUHAP Berbagai Negara, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia , Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Darmono, Penyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum , Jakarta, Solusi Publishing, 2013.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
Kaelan, Filsafat  Pancasila  Pandangan  Hidup  Bangsa  Indonesia ,  (Yogyakarta: Paradigma, 2009).
Mochtar  Kusumaatmadja  &  B.  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup  berlakunya  Ilmu  Hukum ,  Bandung, Alumni, 2000.
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah , Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004.

## Jurnal
Damiri Hasan, “ Diskresi Seponering dalam Perspektif Hukum    Islam:Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah ”, Intizar 22(1), 2016. https://doi.org/10.19109/intizar.v22i1.544
Ferdy Saputra, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, M. Hamdan, “ Analisis Yuridis Penerbitan  Surat  Perintah  Penghentian  Penuntutan  Oleh  Kejaksaan Dikaitkan Dengan Azas Oportunitas dan UndangUndang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2(1), 2014.
Kiki  Astuti  Wulandary  Suti, “Kewenangan    Jaksa    Agung    Dalam Mengesampingkan    Perkara Demi Kepentingan Umum ”,    Kalabbirang Law Journal    2(2), 2020.
Muhamad Iqbal, “ Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum”, Jurnal Surya Kencana 9(1), 2018. http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1178
Prianter  Jaya  Hairi,  “ Pengesampingan  Perkara  Pidana  Abraham  Samad  dan Bambang Widjojanto ”, Info Singkat Hukum 8(4), 2016.
Sri Mulyati Chalil, “ Pengesampingan Perkara (Deponering) Oleh Jaksa Agung”
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 15(1), 2016.
Tumpal  Napitupulu, “Penerapan  Azas  Oportunitas  Berhubungan  dengan  Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Perkara Terhadap Terdakwa Novel bin Salim Baswedan)”, Jurnal Tanjungpura Law Journal 2(1), 2018. http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v2i1.32679
Yeni Handayani, “Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum”. Jurnal RechtsVinding, 2016.
Peraturan Perundang-Undangan Putusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016

## Majalah
“ Kewenangan Seponering Jaksa Agung Diperketat ”, Majalah Konstitusi, No.120 Februari 2017
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## Internet
Prahassacitta, Vidya, Abolisi: Upaya Pemulihan Status Tersangka Pasca Pemberian
Seponering,(http://business-law.binus.ac.id/2016/04/15/abolisi-upaya- pemulihan-status-tersangka-pasca-pemberian-seponering/ (diakses 29
Agustus 2019).
Rahadian,  Lalu,  “Jaksa  Agung  Deponering  Kasus  Abraham  Samad- Bambang Widjojanto”, CNN  Indonesia  |  Kamis,  03/03/2016  17:06  WIB, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160303170657-12-115183/jaksa- agung-deponering-kasus-abraham-samad-bambang-widjojanto?  (diakses  28 Agustus 2019).
“Begini  Ahli  KUHAP  Maknai  Seponering  ‘Demi  Kepentingan  Umum’”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731c8f006059/begini-ahli- kuhap-maknai-iseponering-i-demi-kepentingan-umum  (diakses  28  Agustus 2019).