## Wajah Hukum

## Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi (Over Criminalization) Korupsi Dana Desa Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif

## Rodhi Agung Saputra, Rita Susanti, Bonifa Refsi
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung Correspondence: rodhiagungsaputra@gmail.com; kordiintel.rita88@gmail.com; bonifarefsi@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini untuk mengkaji Keberadaan otoritas penuntut di Indonesia terkait erat dengan Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi ( Over Criminalization ) Korupsi Dana Desa untuk mewujudkan keadilan restoratif. Hal  tersebut  perlu  dilakukan  melihat  jumlah  Alokasi  Dana  yang  sangat  besar  sejak  tahun  2018-2021  yang mencapai Rp 72 triliun yang diperuntukan untuk 83.381 desa dansangat rentan untuk dikorupsi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi ( Over Criminalization ) Korupsi Dana Desa untuk mewujudkan keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan statute  approach dan  dianalisis  menggunakan content analysis.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Over Criminalization, Korupsi Dana Desa
Abstract . This study examines the existence of the prosecution authority in Indonesia which is closely related to the  Legal  Policy  in  Overcoming  (Over  Criminalization)  Corruption  in  the  Village  Fund  to  realize  restorative justice.  This  needs  to  be  done  considering  the  very  large  amount  of  Fund  Allocation  from  2018-2021  which reached  IDR  72  trillion  which  was  intended  for  83,381  villages  and  was  very  vulnerable  to  corruption.  The problem  that  will  be  discussed  in  this  research  is  How  is  the  Legal  Policy  in  Overcoming  Corruption  (Over Criminalization)  of  Village  Fund  Corruption  to  realize  restorative  justice.  The  research  method  used  is  a normative research method with a statute approach and analyzed using content analysis.

## Keywords: Legal Policy, Over Criminalization, Village Fund Corruption

## PENDAHULUAN
Dana  Desa  merupakan  salah  satu  sumber  Keuangan  Desa  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). 1 Dana Desa merupakan poin sentral lahirnya  UU  Desa.  Dana  Desa  merepresentasikan  perhatian  dan  keseriusan  negara  terhadap  desa. 2 Dalam  UU  Desa  dijelaskan  bahwa  tujuan  dari  Dana  Desa  tersebut  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  serta pengalokasian  Dana  Desa  lebih  banyak  mempertimbangkan  tingkat  kemiskinan. 3 UU  Desa  adalah komitmen pemerintah terhadap desa untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat  Dana  Desa  dimaksudkan  untuk  mempercepat  perwujudan  kesejahteraan  umum sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa. 4
Alokasi Dana Desa menuju angka yang terus naik dan sangat besar sejak tahun 2018-2021 yang mencapai Rp 72 triliun yang diperuntukan untuk 83.381 desa. Dengan artian bahwa setiap satu desa akan mendapatkan nominal Dana Desa sebesa Rp 1 miliar. Besarnya anggaran ini yang menyebabkan Dana  Desa  rawan  untuk  dikorupsi.  Tindak  pidana  korupsi  Dana  Desa  sejauh  ini  disebabkan  oleh ketidakmampuan kepala desa dalam proses administrasi keuangan karena rendahnya kualitas sumber
1 Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10.1 (2018): 146-154.
2 Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, “Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa”, Jurnal IUS, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm. 431.
3 Tri  Novita  Sari  Manihuruk,  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Desa  Di  Kabupaten Kampar”, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 23.
4 Adi Gunawan, “Optimalisasi Pengawasan Dana Desa”, Prosiding , Seminar Nasional Sumber Daya Lokal I, Oktober 2018, hlm. 173-174.
daya  manusia,  kurangnya  volume,  dan  kesalahan  administrasi. 5 Kepala  Desa  sebagai  Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa yang memiliki keleluasaan dalam pengelolaan keuangan desa.
Penggunaan  Dana  Desa  dituntut  duatu  pertanggungjawaban  atau  yang  disebut  dengan akuntabilitas. 6 Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban terhadap pelayanan publikyang baik, sebagai bukti  unjuk  kerja  (kinerja)  dan  pertanggungjawaban,  yang  pada  faktanya  banyak  sekali  kepala  desa yang  tidak  memahami  hakikatnya  arti  akuntabilitas  yang  didasarkan  berbagai  faktor  baik  dari pendidikan  maupun  yang  lainya. 7 Hal  ini  membutuhkan  suatu  evaluasi  terkait  bagaimanakah pertanggungjawaban  pengelolaan  Dana  Desa  tersebut  agar  hak  yang  seharusnya  dapat  masyarakat rasakan tidak dikorupsi.
Titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan Dana Desa yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan, dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan Dana Desa. Dana Desa dalam implementasi banyak terjadi praktik korupsi, baik sengaja ataupun tidak disengaja (karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa. 8 Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan Dana Desa baik dari Pusat Maupun  Daerah  seperti  yang  telah  diatur  dalam  Permendes  Nomor  13  tahun  2020  tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2021  yang  menjelaskan  bahwa  pembinaan  terkait  penggunaan  Dana Desa oleh Menteri yaitu pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana  Desa  secara  nasional  dengan  menggunakan  aplikasi  digital  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, 9 Gubernur  dan  bupati  wajib  melakukan  pembinaan  melalui  sosialisasi, pemantauan,  dan  evaluasi  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  secara  berjenjang  dan  pembinaan  dapat dibantu  oleh  Tenaga  Pendamping  Profesional  dan  pihak  ketiga  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 10
Upaya  untuk  mengantisipasi  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  Dana  Desa  dilakukanya  upaya pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 18 Tahun  2019  tentang  Pedoman  Umum  Pendampingan  Masyarakat  Desa.  Upaya  tersebut  dilakukan dengan  tujuan  untuk  memastikan  penggunaan  Dana Desa  dapat  digunakan  sesuai  dengan  untuk  apa diperuntukanya.  Selanjutnya,  dalam  rangka  untuk  menjamin  akuntabilitas,  penggunaan  Dana  Desa maka diperlukanya pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaukan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota. 11
Hal  tersebut  bertujuan  agar  tidak  terjadinya  kriminalilasi  berlebih  melihat  jumlah  desa  yang sangat banyak dan Dana Desa yang rentan dikorupsi maka dari itu perlu dioptimalkan peran atau fungsi pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dengan tujuan untuk dapat mengembalikan kerugian negara serta mencegah terjadinya over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan uraian diatas, maka
5 Asmar, Ihsan, Nur Azisa, and Haeranah Haeranah. "Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 6.1 (2021): 138- 148.
6 Astuti,  Titiek  Puji,  and  Yulianto  Yulianto.  "Good  Governance  Pengelolaan  Keuangan  Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014." Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia 1.1 (2016): 1-15.
7 Puspasari, Oktaviani Rita, and Dendi Purnama. "Implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di kabupaten kuningan." Jurnal Kajian Akuntansi 2.2 (2018): 145-159.
8 Tri Novita Sari Manihuruk, Op Cit hlm. 23.
9 Wibisono, Nurharibnu. "Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun." Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) 2.2 (2017): 8-19.
10 Saputra, I. Wayan, I. Nyoman Sujana, and Iyus Akhmad Haris. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  (ADD)  Pada  Desa  Lembean  Kecamatan  Kintamani  Kabupaten  Bangli  Tahun  2009-2014." Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha 6.1 (2016).
11 Pandiangan,  Ramces,  Marlina  Marlina,  and  Nelvitia  Purba.  "Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana Korupsi  Dana  Desa  Oleh  Pangulu  Nagori (Desa)  Nagori  Desa  Pematang  Sinaman  (Studi  Putusan  PN.  Tipikor Nomor 67/Pid. Sus. TPK/2019/PN. Mdn)." Jurnal Ilmiah METADATA 3.2 (2021): 559-582.
yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  Kebijakan  Hukum  Dalam Menanggulangi ( Over Criminalization ) Korupsi Dana Desa untuk mewujudkan keadilan restoratif.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, 12 dengan menggunakan pendekatan statute approach terkait Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi ( Over Criminalization ) Korupsi Dana Desa. 13 Pendekatan statute approach yaitu mengkaji hal-hal yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang undangan terkait korupsi dana desa, dan data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya. 14 Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. 15

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kriminalisasi Berlebih ( Over Criminalization ) Praktik  kriminalisasi  berlebih  ( Over  Criminalization )  pada  hakikatnya  adalah  keputusan menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang tanpa didukung oleh alasan yang memadai. Dalam konteks Dana Desa, perlindungan terhadap keuangan negara sudah memadai sehingga tindakan merugikan keuangan negara tidak perlu dikriminalisasi atau dipidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Selain daripada itu, jika desa dengan jumlah total desa yaitu 83.381  selalu  menggunakan  penegakan  hukum  penal  maka  akan  menimbulkan  masalah  baru sedangkan dengan mengedepankan kebijakan non penal dapat menyelesaikan permasalahan terkait korupsi dana desa.
Korupsi merupakan tindakan yang sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi. Tindak pidana korupsi di Dana Desa, merupakan salah  satu  problem  mendasar.  Problem  ini  lahir  karena  pengelolaan  anggaran  yang  besar  namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa. 16
Dana  Desa  dalam  implementasi  banyak terjadi  praktik  korupsi,  baik  sengaja ataupun tidak disengaja  (karena  kekurangpahaman  cara  pemanfaatan  maupun  pelaporan  administratifnya)  oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa. 17 Pentingnya peranan Hukum  Administrasi  dalam  kehidupan  bernegara,  dan  menyadari  kenyataan  dalam  praktik menunjukkan  pemahaman  Hukum  Administrasi  yang  relatif  masih  sangat  kurang  dikuasai  dan bahkan  adanya  pemahaman  yang  keliru,  dalam  kaitannya  dengan  praktik  tindak  pidana  korupsi. Penanganan  tindak  pidana  korupsi  selama  ini  masih  dalam  aspek  hukum  pidana,  dan kurangmemperhatikan dari perspektif Hukum Administrasi.
2. Kebijakan  Hukum  Dalam  Menanggulangi  ( Over  Criminalization )  Korupsi  Dana  Desa  Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif
Kebijakan  hukum  merupakan  usaha  yang  rasional  dari  masyarakat  untuk  menanggulangi korupsi Dana Desa. Usaha yang rasional itu merupakan konsekuensi logis, sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan dan tidak selalu menggunakan pidana selagi masih dapat menggunakan instrument yang lain yaitu melalu kebijakan huku non penal (Hukum administrasi). Dalam pengkajian tindak pidana Dana Desa, tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum Administrasi yang tidak dapat dipisahkan dengan  tindak  pidana  korupsi.  Hukum  Administrasi  memiliki  peran  penting  dan  strategis  dalam menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih ( good and clean governance ), bebas
12 Soetrisno, Metodologi Research , (Yogyakarta, UGM, 1978), 49.
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011), 35
14 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 34
15 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian Hukum, ( Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004), 32
16 Triani,  Ni  Nyoman  Alit,  and  Susi  Handayani.  "Praktik  pengelolaan  keuangan  Dana  Desa." Jurnal Akuntansi Multiparadigma 9.1 (2018): 136-155.
17 Tri Novita Sari Manihuruk, Op Cit hlm. 23.
dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme. 18 Selain  daripada  itu,  Hukum  Administrasi  diharapkan  pula dapat  mencegah  tindakan  korupsi  dari  aspek  preventif  dan  represif  yang  erat  kaitannya  dengan penggunaan  wewenang  oleh  pejabat  publik  (birokrat)  yang  telah  ditentukan  dengan  peraturan perundang-undangan. 19
Kebijakan hukum menggunakan sarana non-penal dalam menangani korupsi Dana Desa Pelu dilaksanakan. Melihat jumlah alokasi dan jumlah desa yang sangat banyak dan jika hanya mengacu pada hukum pidana maka yang akan terjadi adalah over kapasiatas dari lembaga pemasyarakatan. Oleh  karena  itu  diperlukanya  kebijakan  preventif  yang  menitik  beratkan  pada  sifat (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi korupsi Dana Desa. Kebijakan preventif  merupakan  tindakan  yang  menitikberatkan  pada  pencegahan  sebelum  terjadinya  tindak pidana  korupsi  korupsi  dana  desa  yang  mengedepankan  proses  non  penal  yang berkaitan  dengan permasalah administrative dalam pengelolaan dana desa. Kebijakan preventif merupakan kebijakan penanggulangan  kejahatan  diluar  hukum  pidana  sehingga  penyelesaian  secara  penal  dijadikan pilihan terahir dalam kasus korupsi dana desa. Dimana tujuanya adalah untuk memperbaiki kondisi- kondisi  sosial  tertentu  yang  ada  dalam  permasalahan  di  desa.  Dengan  demikian,  maka  kebijakan preventif  sebenarnya mempunyai  kedudukan  yang  sangat  strategis, memegang  posisi  kunci  yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.
Melalui instrument pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disebut (APIP) yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menekankan pada Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang dengan harapan hasil pengawasan tersebut adalah dapat berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan  administratif;  atau  terdapat  kesalahan  administratif  yang  menimbulkan  kerugian keuangan  negara. 20 Undang-Undang  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan desa dalam hal penggunaan Dana Desa yaitu seperti Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  pemerintah  diatasnya  (Pemerintah  Kabupaten/Kota)  yang ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi Dana Desa. 21
Korupsi Dana Desa mempunyai karakteristik tersendiri yang membutuhkan kebijakan hukum pidana. Kebijakan tersebut dibutuhkan agar jangan sampai terjadi over kriminalisasi. Di samping itu, perlu ada pemahaman terhadap keterbatasan aparat desa dalam pengelolaan dan akuntabilitas khususnya  terkait  dengan  administrasi  tahapan  pengelolaana  Dana  Desa.  Dalam  konteks penanggulangan  korupsi  Dana  Desa  tidak  dapat  dilepaskan  dari  hubungan  antara  hukum  pidana dengan  hukum  administrasi.  Jumlah  alokasi  Dana  Desa  yang  setiap  tahun  di  gelontorkan  oleh pemerintah  yang  tidak  sedikit  yang  mencapai  nominal  Rp  72  Triliun,  membutuhkan  suatu pengawasan  yang  baik  dan  dalam  pelaksanaanya  memegang  teguh  integritas  dalam  menjalankan tugasnya. 22 Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. 23 Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan  dengan  instruksi  yang  telah  diberikan  dan  dengan  prinsip-prinsip  yang  telah digariskan. 24
Berdasarkan uraian diatas, kebijakan preventif merupakan model pencegahan tindak pidana korupsi khususnya korupsi Dana Desa yang dapat dilakukan adalah penataan kualitas Sumber Daya
18 Anjani, Ajeng Kartika. "Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa." Jurist-Diction 2.3 (2019): 747- 772.
19 Kholmi, Masiyah. "Akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang)." Jurnal Ekonomika Bisnis 7.2 (2016): 143-182.
20 Wibisono, Nurharibnu. "Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun." Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) 2.2 (2017): 8-19.
21 Meutia, Inten, and Liliana Liliana. "(Retracted) Pengelolaan Keuangan  Dana Desa." Jurnal Akuntansi Multiparadigma 8.2 (2017): 336-352.
22 Wibisono, Nurharibnu. "Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun." Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) 2.2 (2017): 8-19.
23 Adnan,  Hasyim.  "Pengawasan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Pemerintahan  Desa." Al-Adl:  Jurnal Hukum 8.2 (2016).21-31
24 Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, and Taufik Kurrohman. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  (ADD)  di  Desa–Desa  Kecamatan  Rogojampi  Kabupaten  Banyuwangi." E-Journal  Ekonomi  Bisnis  Dan Akuntansi 4.2 (2017): 148-152.

## Rodhi Agung Saputra et al., Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi (Over Criminalization) Korupsi Dana Desa Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif
Manusia (SDM), penataan manajemen kerja pada instansi dan organisasi, optimalisasi peran satuan pengawas internal instansi dan organisasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan penampingan terhadap desa dalam pengelolaan Dana Desa.
Pengawasan  terhadap  pengelolaan  Dana  Desa  yang  dilaksanakan  pengawasan  terhadap pemerintah daerah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern  Pemerintah  (APIP)  sebagai  auditor  internal  pemerintah  sangat  berperan  dalam  mengawal akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, baik dari sisi Assurance maupun Konsultansi yang berkaitan dengan  perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring,  dan  evaluasi  keuangan  desa  dilakukan  terhadap kesalahan  administratif    atau,  terdapat  kesalahan  administratif  yang  menimbulkan  kerugian keuangan  negara  dan  jika  terdapat  kesalahan  administrative,  maka  dapat  dilakukan  tindak  lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan).
Penguatan  pengendalian  intern  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  dan  dikawal  oleh  BPKP bersama APIP secara sinergis dan berkelanjutan, maka Dana Desa akan menciptakan efek positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  desa.  Pengawasan  terkait  Dana  Desa  dapat  dilakukan  juga  oleh masyarakat  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Pengawasan  ini  biasa  disebut  dengan social control . Dalam melakukan pengawasan, perlu dijalin sinergi antar APIP daerah agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan sehingga kegiatan pengawasan lebih efektif dan efisien.
Selanjutnya,  upaya  preventif  yang  dapat  dilakukan  terkait  korupsi  Dana  Desa  adalah mengoptimalkan peran kejaksaan misalnya dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan dan  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,  Membentuk  Tim  Pengawal  dan  Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah serta Mencanangkan melaksanakan Program JAGA DESA yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung R.I bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meluncurkan aplikasi Jaga Desa di Kantor Kejaksaan Agung RI. Aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah dan mengoptimalkan pengawasan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Program jaga desa membantu aparatur  desa  tidak  melakukan  hal-hal  lain  (penyimpangan),  sehingga melalui  pendampingan ini. Dengan  aplikasi  ini  harapannya  akan  membantu  fungsi  kontrol.  Kejaksaan  Agung  R.I  bersama Menteri  Desa  telah  melakukan Memorandum  of  Understanding (MoU)  antara  Jaksa  Agung  RI dengan Menteri  Desa  dan Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  RI  serta  Perjanjian Kerja Sama antara Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung dengan Dirjen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
Progam ini diiharapkan mampu mengoptimalkan pengawasan dan penggunaan Dana Desa di tidak  kurang  dari  74.000  desa.  Agar  berjalan  dengan  baik  dan  benar  serta  terhindar  dari penyalahgunaan dan penyimpangan. Program jaga desa ini membantu penyelenggara tidak lakukan hal-hal lain (penyimpangan).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terkait kebijakan preventif Dana Desa, dapat disismpulkan bahwa Penyebab  terjadinya  korupsi  Dana  Desa  dapat  disebabkan  oleh  minimnya  pemahaman  kepala  desa terkait pengelolaan Dana Desa yang berhubungan dengan beberapa aspek diantaranya adalah (Aspek Jabatan  dan  Aspek  Ekonomi)  serta  kurangnya  peran  serta  masyarakat  sebagai social control terkait penggunaan Dana Desa.
Oleh  karena  itu,  kebijakan  preventif  terkait  korupsi  Dana  Desa  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan dimulai dari penataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penataan manajemen kerja pada instansi  dan  organisasi,  optimalisasi  peran  satuan  pengawas  internal  instansi  dan  organisasi  dengan menguatkan peran APIP daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta pendampingan  terhadap  adanya  indikasi  korupsi,  peningkatan  peran  serta  masyarakat,  dan  penataan Undang-Undang dan perbaikan SDM aparat penegak hukum. Selanjutnya, upaya preventif yang dapat dilakukan  terkait  korupsi  Dana  Desa  adalah  mengoptimalkan  peran  kejaksaan  misalnya  dengan membentuk  Satuan  Tugas  Khusus  Penanganan  dan  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  di tingkat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  Membentuk  Tim  Pengawal  dan  Pengaman  Pemerintahan  dan Pembangunan (TP4) Daerah di Provinsi serta Mencanangkan melaksanakan Program JAGA DESA.

## Desa Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian Hukum, ( Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004), 32 Adi  Gunawan,  “Optimalisasi  Pengawasan  Dana  Desa”, Prosiding ,  Seminar  Nasional  Sumber  Daya Lokal I, Oktober 2018, hlm. 173-174.
Adnan,  Hasyim.  "Pengawasan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Pemerintahan  Desa." Al-Adl:  Jurnal Hukum 8.2 (2016).21-31
Anjani, Ajeng Kartika. "Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa." Jurist-Diction 2.3 (2019): 747- 772.
Asmar, Ihsan, Nur Azisa, and Haeranah Haeranah. "Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 6.1 (2021): 138-148.
Astuti,  Titiek  Puji,  and  Yulianto  Yulianto.  "Good  Governance  Pengelolaan  Keuangan  Desa Menyongsong  Berlakunya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014." Berkala  Akuntansi  dan Keuangan Indonesia 1.1 (2016): 1-15.
Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10.1 (2018): 146- 154.
Kholmi, Masiyah. "Akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang)." Jurnal Ekonomika Bisnis 7.2 (2016): 143-182. Meutia, Inten, and Liliana Liliana. "(Retracted) Pengelolaan Keuangan Dana Desa." Jurnal Akuntansi Multiparadigma 8.2 (2017): 336-352. Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 34
Pandiangan,  Ramces,  Marlina  Marlina,  and  Nelvitia  Purba.  "Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori Desa Pematang Sinaman (Studi Putusan PN. Tipikor Nomor 67/Pid. Sus. TPK/2019/PN. Mdn)." Jurnal Ilmiah METADATA 3.2 (2021): 559-582.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011), 35
Puspasari,  Oktaviani  Rita,  and  Dendi  Purnama.  "Implementasi  sistem  keuangan  desa  dan  kualitas laporan keuangan pemerintah desa di kabupaten kuningan." Jurnal Kajian Akuntansi 2.2 (2018): 145-159.
Saputra, I. Wayan, I. Nyoman Sujana, and Iyus Akhmad Haris. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  (ADD)  Pada  Desa  Lembean  Kecamatan  Kintamani  Kabupaten  Bangli  Tahun  2009- 2014." Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha 6.1 (2016).
Soetrisno, Metodologi Research , (Yogyakarta, UGM, 1978), 49.
Tri  Novita  Sari  Manihuruk,  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Desa  Di  Kabupaten Kampar”, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 23.
Wibisono, Nurharibnu. "Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun." Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) 2.2 (2017): 8-19.
Wibisono, Nurharibnu. "Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun." Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) 2.2 (2017): 8-19. Wibisono, Nurharibnu. "Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun." Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) 2.2 (2017): 8-19. Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, and Taufik Kurrohman. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  (ADD)  di  Desa–Desa  Kecamatan  Rogojampi  Kabupaten  Banyuwangi." E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 4.2 (2017): 148-152.
Yusrianto  Kadir  dan  Roy  Marthen  Moonti,  “Pencegahan  Korupsi  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa”, Jurnal IUS, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm. 431.