## KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG/PERPPU
R. Muhammad Mihradi Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan Po.Box. 452 e-mail : radenmihradi@gmail.com
Naskah diterima : 07/07/2017, revisi : 05/09/2017, disetujui 12/9/2017

## Abstrak
Secara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009  mengandung  konsekuensi  dua  hal.  Pertama,  perlindungan hukum  terhadap  Perppu  yang  dinilai  bertentangan  dengan  konstitusi dapat  menempuh  dua  jalur  yaitu  diuji  di  MK  atau  melalui  DPR  dengan mekanisme  persetujuan  Perppu  pada  masa  sidang  berikutnya.  Kedua, Putusan MK di atas berdampak perluasan kewenangan MK yang diatur di dalam Pasal 24 C UUD 1945 yaitu tidak hanya menguji Undang-Undang terhadap  Undang-Undang  Dasar,  namun  juga Perppu terhadap  Undang- Undang Dasar. Dengan demikian, terdapat perluasan kewenangan melalui putusan MK. Meski demikian, secara akademis, penulis tetap berpendapat, seharusnya  Perppu  hanya  dapat  diuji  melalui  political  review  atau legislative  review  oleh  DPR  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan Pasal 22 UUD 1945. Hal ini tidak saja selaras dengan penafsiran gramatikal konstitusi  melainkan  juga  merawat  koherensi  sistem  konstitusional sehingga  tidak  menimbulkan  kompleksitas  persoalan  ketatanegaraan baru.
Kata Kunci: Perppu, Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Menguji.

## A. Latar Belakang
Pada  sidang  pleno  8  Februari  2010,  Mahkamah  Konstitusi memutuskan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  138/PUU-VII/2009 tentang  perkara  Permohonan  Pengujian  Perppu  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Putusan  MK  tersebut menimbulkan  pro-kontra  di  kalangan  ahli  hukum  tata  negara.  Sebagian
pendapat, yang diwakili antara lain Yusril Ihza Mahendra 1 , menyatakan bahwa  MK  tidak  berwenang  untuk  menguji  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau lazim disingkat Perppu. Sebab, terdapat mekanisme  tersendiri  untuk  menguji  Perppu  meskipun  kedudukannya sederajat. Pendapat lain, menilai bahwa MK berwenang menguji Perppu sepanjang terdapat pelanggaran hak konstitusionalitas. Saldi Isra dengan mengacu pada Putusan MK di atas menilai, MK dapat menguji Perppu. 2

## B. Permasalahan
Berkenaan  dengan  polemik  di  atas,  maka  telaah  dari  perspektif hukum tata negara menjadi penting untuk menilai dua hal. Pertama, apa itu Perppu serta materi muatannya. Kedua, apakah Perppu dapat diuji MK. Ketiga,  bagaimana  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  publik  yang dirugikan  dengan  terbitnya  Perppu.  Ketiga  pertanyaan  di  atas  menjadi pedoman bagi penulis di dalam melakukan telaahan dimaksud.

## C. Tinjauan Pustaka
1. Memahami Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi
Sebelum  menganalisis  persoalan  kewenangan  MK  menguji Perppu,  maka  menjadi  penting  untuk  menelaah  konteks  gagasan pembentukan  MK  sebagai  pengawal  konstitusi.  Seorang  pakar bernama Ruti G Teitel, berpendapat secara konseptual, gagasan MK atau Pengadilan Konstitusional dibentuk adalah untuk mewujudkan peran strategisnya dalam mendorong transformasi sistem otoritarian menuju sistem kedaulatan hukum  yang dilakukan melalui tiga cara. Pertama,  MK  menjadi  forum  baru  menandai  masa  perubahan  dan transformasi politik dari rezim politik masa lalu ke masa demokrasi. Kedua, akses terhadap MK melalui litigasi memberikan kemungkinan
1 http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/24/yusril-mk-tidak-berhak-uji- Perppuq
2 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526a75edd6771/mk-berwenang-uji- perppu
partisipasi dalam sistem demokrasi yang baru berkembang. Ketiga, MK  memiliki  mandat  eksplisit  untuk  melakukan  tinjauan  yudisial. Mereka  adalah  pengawal  tatanan  konstitusional  yang  baru. 3 Secara gagasan  ada  empat  hal  yang  melatari  pembentukan  MK  yaitu  (1) sebagai  implikasi  paham  konstitusionalisme;  (2)  perwujudan mekanisme  checks  and  balances;  (3)  penyelenggaraan  negara  yang bersih dan (4) perlindungan hak asasi manusia. 4
MK sendiri tren abad 19 menuju abad ke 20. Di Austria, ide ini,  bermula  dari  Prof.  Hans  Kelsen,  guru  besar  kenamaan  dari Universitas  Wina  (Vienna)  yang  mengusulkan  dibentuknya  suatu lembaga yang diberi nama ‘Verfassungsgerichtshoft’ atau Mahkamah Konstitusi  (Constitutional  Court).  Gagasan  Kelsen  ini,  kemudian diterima  dengan  bulat  dan  diadopsikan  ke  dalam  naskah  Undang- Undang Dasar Tahun 1920 yang disahkan dalam Konvensi Konstitusi pada  tanggal  1  Oktober  1920  sebagai  Konstitusi  Federal  Austria. 5
Kelsen, terilhami kasus Marbury vs Madison di Amerika Serikat tahun 1803  dimana Ketua MA John Marshall untuk pertama kali melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD (judicial review) meski UUD Amerika  Serikat  kala  itu  tidak  mengatur  dan  memberikan kewenangan MA untuk itu. 6
3 Lihat  R.  Muhammad  Mihradi,  “Menakar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Pengujian Undang-Undang Terkait Pemilu dan Pilkada Serta Implikasinya Bagi Demokrasi”, Jurnal  Hukum  Pantarei,  Diterbitkan  Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional,  Volume  1 Nomor 2 November 2008, hlm.56.
4 R. Muhammad Mihradi, “Mahkamah Konstitusi, Sebuah Keajaiban”, Opini Kompas 4 Juli 2003, hlm.4.
5 Diunduh  dari  tulisan  Hamdan  Zoelfa,  “Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  RI”  pada  https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah- konstitusi-dalam-sistem-ketatane garaan-ri, diunduh pada 22 Mei 2016.
6 Ketua MA John Marshall saat itu menyatakan bahwa Section 13 Judiciary Act of 1789 yang  memberikan  kewenangan  MA  mengeluarkan  surat  perintah  pengadilan    (writ  of mandamus) yang memerintahkan pejabat melaksanakan tugas dari jabatannya itu, yang juga berlaku  kepada  pejabat  negara  dengan  posisi  setinggi  James  Madison  (Secretary  of State/setingkat Mendagri dan Menlu digabungkan di Indonesia) pada waktu itu dinyatakan bertentangan  dengan  Pasal  III  Konstitusi  Amerika  Serikat  di  mana  MA  hanya  berwenang untuk perkara yang melibatkan duta besar, pejabat setingkat menteri, pejabat konsuler  dari negara lain serta perkara yang melibatkan satu negara bagian sebagai pihak dalam perkara tersebut,  sementara  Marbury  bukan  kedua-duanya.  Lihat  Abdul  Latif,    Fungsi  Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm.188.
John  Marshall  berpandangan,  mengapa  MA  dapat  menguji undang-undang terhadap UUD, salah satunya dilandasi bahwa pilihan bangsa  Amerika  menggunakan  bentuk  konstitusi  tertulis  sehingga berkonsekuensi  konstitusi  akan  mengontrol  setiap  tindakan  badan legislatif  menurut  ketentuan  konstitusi.  Konstitusi  tertulis dimaksudkan  penyusunnya  sebagai  kaidah-kaidah  hukum  yang paling fundamental sehingga tindakan-tindakan eksekutif—termasuk UU yang dihasilkan kekuasaan legislatif---yang bertentangan dengan kaidah-kaidah  konstitusi  tidak  berlaku  sah  dan  tidak  mengikat. Pengadilan memiliki kewanangan untuk menilai hal tersebut. 7
Putusan kasus Marbury vs Madison itu sendiri sesungguhnya kontroversi. Sebab, Ketua MA John Marshall dinilai memiliki konflik kepentingan  sehingga  seharusnya  mengundurkan  diri  pada  kasus tersebut. Sebagaimana tertulis dalam khasanah hukum tata negara AS, kasus  Marbury  vs  Madison  bermula  dari  Surat  Keputusan  Presiden John Adams dari Partai Federalis yang menjelang akhir kekuasaannya mengangkat  sejumlah  hakim  dari  partainya  untuk  ditempatkan  di negara  bagian  Columbia.  Pencalonan  mereka  sebenarnya  telah disetujui senat dan begitu pula surat keputusan pengangkatan telah ditandatangani pejabat sekretaris negara pada waktu itu, yaitu John Marshall yang dikemudian hari ternyata diangkat sebagai Ketua MA.
Beberapa surat pengangkatan hakim tersebut di atas telah diserahkan  kepada  yang  bersangkutan  oleh  Marshall  sebelum berhenti  dari  jabatannya  sebagai  pelaksana tugas  sekretaris  negara (acting of state). Namun, empat surat pengangkatan belum diserahkan dan tertinggal di kantor sekretaris negara hingga pelantikan Presiden terpilih  Thomas  Jefferson  dari  Partai  Republik.  Ketika  pemerintah Partai Republik berkuasa, beberapa surat pengangkatan yang belum diserahkan  tadi  tidak  diberikan  kepada  yang  bersangkutan  oleh
7 Lihat  Benny  K  Harman,  Mempertimbangkan  Mahkamah  Konstitusi:  Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013, hlm.
63.
Madison,  Sekretaris  Negara  baru  yang  ditunjuk  Presiden  Jefferson untuk menggantikan John Marshall. William Marbury adalah satu dari empat orang yang telah diangkat menjadi hakim federal oleh Presiden John  Adams  namun  belum  memegang  surat  pengangkatan.  Karena merasa  tidak  diperlakukan  tidak  adil  dan  sewenang-wenang  maka Desember 1801, Marbury mengajukan permohonan kepada MA agar menerbitkan  a  writ  of  mandamus  (surat  perintah)  kepada  James Madison  selaku  sekretaris  negara  yang  baru  untuk  segera menyerahkan  suratnya  sebagai  hakim.  Madison  menolak  dan mengajukan bantahan kepada MA sehingga kemudian Ketua MA John Marshall menerbitkan putusan yang bersejarah dengan membatalkan Pasal 13 UU Kehakiman Tahun 1789 mengenai  a writ of mandamus tersebut  karena  dinilai  bertentangan  dengan  konstitusi.  Bagi  pakar tata negara Wolfe berpendapat harusnya Marshall
mendiskualifikasikan dirinya dalam perkara tersebut karena terjadi konflik kepentingan lantaran dalam kasus ini John  Marshall sendiri punya keterlibatan. Sayangnya itu tidak dilakukan. 8
Sejarah membuktikan, hingga kini, terdapat 100-an negara di dunia  mengadopsi  sistem  pengujian  konstitusional  (constitutional review)  dalam  sistem  ketatanegaraan  dan  sekitar  78  negara diantaranya  membentuk  lembaga  khusus untuk  itu di  luar  lembaga seperti MA. Selain itu, di negara-negara bekas komunis yang berubah ke  demokrasi,  melembagakan  MK  sebagai  lembaga  pengujian konstitusional  seperti  diantaranya  Rusia,  Polandia,  Lithuania  dan Azerbaijan. 9 Sedangkan  di  Korea  Selatan,  MK  dimungkinkan memproses  kasus-kasus  pelanggaran  hak-hak  konstitusional  yang berupa  pengaduan  individual  atas  pelanggaran  hak  tersebut sepanjang  telah  selesai  menempuh  upaya  hukum  biasa  guna memperoleh  hak  (remidies).  Hal  ini  biasa  disebut  “after  all  judicial
8 Ibid, hlm.60-65.
9 Lihat  Jimly  Asshiddiqie,  Model-Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 36 dan 46.
remidies  have  been  exhausted”.  Petisi  perorangan  tersebut  dapat diupayakan setiap anggota masyarakat yang menganggap hak-haknya dilanggar oleh undang-undang atau tindakan aparatus negara. 10
MK Indonesia terbentuk pada 13 Agustus 2003 dan berfungsi 19  Agustus  2003  dengan  dipimpin  pertama  kali  oleh  seorang bengawan  dan  guru  besar  hukum  tata  negara  terkemuka  dari Universitas  Indonesia  (UI),  Jimly  Asshidiqie  dengan  delapan  orang hakim  konstitusi  lainnya  yang  didominasi  oleh  ahli  hukum  tata negara, seperti diantaranya Maria Farida IS (guru besar hukum tata negara  dan  ilmu  perundang-undangan  UI)  dan  Laica  Marzuki  (guru besar hukum tata negara Universitas Hasanudin).
Gagasan  awal  dari  MK  adalah lembaga  negara  yang  didesain untuk  menguji  konstitusionalitas  (constitutional  review)  dari  suatu undang-undang terhadap konstitusi. Karena itu mahkamah konstitusi sering  disebut  sebagai  “the  guardian  of  the  constitution”  (pengawal konstitusi).  Dengan  kewenangannya  yang  dapat  menyatakan inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang, posisi MK berada ada di  atas  lembaga  pembentuk  undang-undang.  Itulah  sebabnya  sejak awal  Hans  Kelsen  telah  menyatakan  bahwa  lembaga  ini  dibentuk dengan kekuasaan yang berada di atas legislatif dan mestinya secara politik tidak dikehendaki, khususnya jika memutuskan bahwa suatu undang-undang  adalah  inkonstitusional.  Karena  itu  bagi  negara- negara yang menempatkan superioritas parlemen yang cukup besar karena  dianggap  cerminan  kedaulatan  rakyat,  tidak  menempatkan MK dalam posisi di atas pembentuk undang-undang, seperti Dewan
Konstitusi Perancis yang hanya berwenang menguji konstitusionalitas  dari  suatu  rancangan  undang-undang  yang  telah dibahas oleh parlemen tetapi belum diberlakukan. Bahkan, Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tidak membentuk MK, dengan prinsip
10 Lihat  Ahmad  Syahrizal,  Peradilan  Konstitusi:  Suatu  Studi  Tentang  Adjudikasi Konstitusional  Sebagai  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Normatif,  Jakarta  Pradnya Paramita, 2006, hlm. 180.
bahwa  parlemenlah  satu-satunya  lembaga  yang  membentuk  serta mengetahui sah tidaknya suatu undang-undang. 11
Perkembangannya,  secara  normatif di  Indonesia  tidak hanya MK sekedar menguji undang-undang terhadap UUD. Namun ditambah kewenangan  lain.  Secara  lengkap,  ketentuan  Pasal  24C  UUD  1945 menegaskan  sebagai berikut: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik  dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta kewajiban memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR  mengenai  dugaan pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut Undang-Undang Dasar. Operasionalisasi teknis MK diatur lebih lanjut dalam  UU  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2011.

## 2. Perppu: Hakikat dan Materi Muatan
Di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 dinyatakan pada  Pasal  22  ayat  (1)  UUD  1945  bahwa  “dalam  hal  ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah  sebagai  pengganti  undang-undang”.  Pada  ayat  (2) dilanjutkan “peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”. Ditutup dengan ayat (3) “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”. 12
11 Diunduh  dari  tulisan  Hamdan  Zoelfa,  “Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  RI”  pada  https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah- konstitusi-dalam-sistem-ketatanegaraan-ri, diunduh pada 22 Mei 2016.
12 Rumusan  Pasal  22  UUD  1945  selaras  dengan  hasil  perubahan  UUD  1945,  tidak diubah  sedikitpun  untuk  Pasal  22  UUD  1945.  Namun  untuk  penjelasan  dihapus  dan diintegrasikan pada pasal-pasal di UUD 1945.

## Penjelasan ketentuan ini menyatakan:
“Pasal ini mengenai Noodverordeningsrecht Presiden. Aturan seperti ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin  oleh  pemerintah  dalam  kedaan  genting,  yang  memaksa pemerintah  untuk  bertindak  lekas  dan  tepat.  Meskipun  demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.  Oleh  karena  ituperaturan  pemerintah  dalam  pasal  ini kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.
Menurut  A  Hamid  Attamimi,  Perppu  mempunyai  kekuatan berlaku  dan  kekuatan  mengikat  sama  dengan  undang-undang. Kekuatan dan kekuasaan berlakunya Perppu pada hakikatnya sama dengan  kekuatan  dan  kekuasaan  berlakunya  undang-undang. Kecuali  tentang  persetujuan  DPR,  pada  Perppu  persetujuan  itu diberikan  sesudah  berlaku  dan  diundangkan  sedangkan  pada undang-undang  persetujuan  itu  diberikan  sebelum  berlaku  dan diundangkan. 13
Menurut Jimly Asshidiqie, pertimbangan suatu Perppu dapat diterbitkan  setidaknya  dikaitkan  dengan  keadan  darurat  yang bersifat internal (innere notstand) menurut kebutuhan keadaan yang (1)  mendesak  dari  segi  substansinya  dan  (2)  genting  dari  segi waktunya.  Jika  kedua  pertimbangan  ini  terpenuhi,  maka  untuk kepentingan  pemerintahan,  Presiden  berwenang  menetapkan peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti  undang-undang  untuk menjamin  agar  tindakan  pemerintahan  dimaksud  dapat
13 A  Hamid  S  Attamimi,  “Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara:  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai  KeputusanPresiden Yang  Berfungsi  Pengaturan  Dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I-Pelita  IV”,  Disertasi,  Fakultas Pascasarjana UI, 1990, hlm.220-222.
dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  tanpa  harus  lebih  dulu menunggu ditetapkannya undang-undang. 14
Adapun materi muatan Perppu berdasarkan ketentuan Pasal 11  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Pembedanya karena dibentuk oleh Presiden, dalam kondisi  “ikhwal  kegentingan  memaksa”  dan  “harus  mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya”.

## D. Pembahasan
Apabila  melacak  norma  di  dalam  UUD  1945,  maka  secara gramatikal,  baik  Pasal  22    maupun  Pasal  24  C  UUD  1945,  tidak  ada pemberian  kewenangan  baik  eksplisit  maupun  implisit,  Mahkamah Konstitusi dapat menguji Perppu. Pemahaman penulis, desain UUD 1945, memang  mengkonstruksi  karakter  Perppu  adalah  bentuk  peraturan perundang-undangan  yang  sifatnya  darurat  (hal  ikhwal  kegentingan memaksa)  sehingga  keberlakuannya  terbatas  karena  akan  ditentukan oleh  persetujuan  DPR  dalam  masa  sidang  berikutnya.  Artinya,  apabila Perppu dinilai bertentangan dengan konstitusi, maka pengujinya adalah DPR melalui sidang berikutnya. Demikian pula bila ternyata, Perppu yang disetujui DPR sehingga bertransformasi menjadi Undang-Undang dinilai misalnya bertentangan dengan konstitusi, maka MK berwenang menguji karena telah menjadi Undang-Undang.
Pada  Putusan  MK  Nomor  138/PUU-VII/2009,  MK  berpandangan dapat  menguji  Perppu.  Pertimbangan  MK  adalah  pembuatan  Perppu memang di tangan Presiden. Artinya tergantung pada penilaian subjektif Presiden.  Namun  demikian  tidak  berarti  secara  absolut  tergantung kepada penilaian subjektif Presiden. Penilaian subjektif Presiden terebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat
14 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.58- 59.
sebagai paramater adanya kegentingan yang memaksa, dengan demikian Perppu diperlukan apabila:
(1) Adanya  keadaan  yaitu  kebutuhan  mendesak  untuk  menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
(2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetap tidak memadai;
(3) Kekosongan  hukum  tersebut  tidak  dapat  diatasi  dengan  cara membuat  Undang-Undang  secara  prosedur  biasa  karena  akan memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  sedangkan  kedaan  yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 15
Di  dalam  implementasi,  tiga  tolak  ukur  di  dalam  menerbitkan Perppu  di  atas  senantiasa  menjadi  kontroversial  dan  menimbulkan  pro kontra. Seperti pada kasus terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan  Atas  UU  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan  yang  menimbulkan  gejolak  di  publik.  Di  satu  sisi, Pemerintah menilai, UU Nomor 17 Tahun 2003 mendesak untuk diubah karena tidak mengatur secara komperhensif mengenai keormasan yang bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945.    Hal  ini dikaitkan  dengan  adanya  Ormas  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  yang mengkampanyekan  sistem  khilafah  yang  dinilai  bertentangan  dengan Pancasila. Namun di sisi lain, para pengkritik Perppu tersebut menilai dua hal  lemahnya  Perppu  dimaksud.  Pertama,  unsur  kegentingan  dinilai belum  terpenuhi  dan  kedua,  meniadakan  peran  pengadilan  dalam pembubaran Ormas. 16
Perppu  pada  hakikatnya  berdasarkan  pandangan  Putusan  MK Nomor 138/PUU-VII/2009 melahirkan norma hukum dan sebagai norma
15 Diringkas  oleh  Iskandar  Muda,  “Pro-Kontra  dan  Prospektif  Kewenangan  Uji Konstitusionalitas Perppu”, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 1, Maret 2013, hlm. 74.
16 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut menjadi landasan Surat Keputusan Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  AHU-30.AH.01.08  Tahun  2017  tentang  Pencabutan  Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum  Perkumpulan  Hizbut  Tahrir  Indonesia.Salah  satu  pakar  yang  menolak  perppu  dan pembubaran ormas HTI adalah Yusril Ihza Mahendra (Guru Besar Hukum Tata Negara FHUI).
hukum  baru  akan  dapat  menimbulkan:  (a)  status  hukum  baru,  (b) hubungan  hukum  baru,  dan  (c)  akibat  hukum  baru.  Norma  hukum tersebut  lahir  sejak  Perppu  disahkan  dan  nasib  dari  norma  hukum tersebut  tergantung  kepada  persetujuan  DPR  untuk  menerima  atau menolak  norma  hukum  Perppu.  Namun  demikian,  sebelum  adanya pendapat  DPR  untuk  menolak  atau  menyetujui  Perppu,  norma  hukum tersebut  adalah  sah  dan  berlaku  seperti  Undang-Undang.  Oleh  karena dapat menimbulkan norma hukum yang berkekuatan mengikatnya sama dengan  Undang-Undang,  maka  terhadap  norma  yang  terdapat  dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil  dengan  UUD  1945.  Dengan  demikian,  Mahkamah  berwenang untuk  menguji  Perppu  terhadap  UUD  1945  sebelum  adanya  penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perppu tersebut telah menjadi Undang-Undang. 17
Putusan  MK  yang  berpandangan  di  atas  di  kalangan  akademisi menimbulkan  pro-kontra.  Jimly  Asshiddiqie,  Guru  Besar  Hukum  Tata Negara FHUI dan mantan Ketua MK, berpandangan, selama produk hukum tersebut masih berbentuk Perppu, belum menjadi undang-undang, maka meskipun  kedudukannya  sederajat  dengan  undang-undang,  upaya kontrol  hukum  terhadap  Perppu  itu  masih  urusan  DPR,  belum  menjadi urusan MK. Jika Perppu sudah menjadi undang-undang baru bisa diuji di MK. Namun demikian, untuk mencegah tindakan Presiden yang bersifat sewenang-wenang, apakah MK harus menunggu waktu satu tahun sampai Perppu  itu  diajukan  oleh  Presiden  dan  mendapat  persetujuan  DPR sebagaimana  mestinya.  Oleh  karena  itu,  sangatlah  penting mengembangkan pengertian bahwa Perppu itu sebenarnya secara materil adalah  undang-undang  juga,  hanya  bentuknya  bukan  undang-undang. Bajunya Peraturan Pemerintah tetapi isinya adalah undang-undang, yaitu undang-undang  dalam  arti  materiil  (wet  in  materiele  zin).  Dengan
demikian, Perppu itu sebagai undang-undang dalam arti materiil itu dapat saja diuji konstitusionalitasnya oleh MK sebagaimana mestinya. 18
Berbeda dengan Ni’matul Huda (ahli hukum tata negara dari FH UII Yogyakarta)  yang  berpandangan  Perppu  tidak  dapat  diuji  MK.  Sebab, secara  konstitusional  Perppu  menjadi  ranahnya  DPR  untuk  menguji secara  political  review/legislative  review.  Sebab,  baginya,  pengujian Perppu  oleh  MK  dapat  menimbulkan  persoalan  baru  dalam ketatanegaraan.  Seperti  apabila  putusan  MK  menyatakan  Perppu  tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun putusan sidang (politik) di DPR menyatakan menolak Perppu yang telah diuji MK tersebut, maka putusan manakah yang sah di mata hukum? Baginya, putusan DPR yang sah karena landasannya  tegas  di  dalam  UUD  1945.  Selain  itu,  bila  MK  dan    DPR memiliki  putusan  yang  sama,  menolak  Perppu,  maka  timbul  hal  lain karena  Presiden  akan  merasa  ‘dipermalukan’  karena  pertimbangannya subjektifnya ditolak secara telak oleh dua lembaga lainnya. 19
Pendapat penulis sendiri sebagaimana dipaparkan di awal bagian, Perppu  tidak  dapat  diuji  oleh  MK.  Hal  ini  dilandasi  oleh  penafsiran gramatikal, baik secara eksplisit maupun implisit pada Pasal 22 maupun Pasal 24 C UUD 1945 tidak memberikan kewenangan MK menguji Perppu. Perlindungan  hukum  bagi  Perppu  yang  dinilai  inkonstitusional  berada pada  DPR  (political  review/legislative  review)  melalui  mekanisme persetujuan  pada  persidangan  berikutnya.  Memang  di  sisi  lain,  penulis harus akui, ada peluang DPR melakukan praktik mengulur-ngulur waktu untuk pembahasan Perppu yang bertentangan dengan konstitusi, namun bagi  penulis,  hal  tersebut  lebih  pada  ranah  politik  dan  karakter kenegarawanan  yang  seharusnya  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi publik untuk menghukumnya melalui mekanisme pemilihan umum agar tidak  memiliki  anggota  DPR  yang  mengulur  waktu  tersebut.  Selain  itu, pengujian  MK  atas  Perppu  dengan  dalil  judicial  activism  maupun
18 Ibid, hlm.82.
19 Ni’matul  Huda,  Perkembangan  Hukum  Tata  Negara:  Perdebatan  dan  Gagasan Penyempurnaan, Yogyakarta: FH UII, 2014, hlm.117-118.
penafsiran teleologis 20 , malah menimbulkan kompleksitas masalah baru berkaitan apa yang sudah dipaparkan secara jernih oleh Ni’matul Huda di atas.  Koherensi  sistem  konstitusional  menurut  hemat  penulis  harus diprioritaskan.

## E. Penutup
Secara  normatif,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 138/PUU-VII/2009  mengandung  konsekuensi  dua  hal.  Pertama, perlindungan hukum terhadap Perppu yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dapat menempuh dua jalur yaitu diuji di MK atau melalui DPR dengan  mekanisme  persetujuan  Perppu  pada  masa  sidang  berikutnya. Kedua, Putusan MK di atas berdampak perluasan kewenangan MK yang diatur di dalam Pasal 24 C UUD 1945 yaitu tidak hanya menguji Undang- Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  namun  juga  Perppu  terhadap Undang-Undang  Dasar.  Dengan  demikian,  terdapat  perluasan kewenangan  melalui  putusan  MK.  Meski  demikian,  secara  akademis, penulis tetap berpendapat, seharusnya Perppu hanya dapat diuji melalui political  review  atau  legislative  review  oleh  DPR  sesuai  dengan kewenangan yang diberikan Pasal 22 UUD 1945. Hal ini tidak saja selaras dengan  penafsiran  gramatikal  konstitusi  melainkan  juga  merawat koherensi  sistem  konstitusional  sehingga  tidak  menimbulkan kompleksitas persoalan ketatanegaraan baru.

## DAFTAR PUSTAKA
20 Iskandar  Muda  berpendapat  MK  bisa  menguji  Perppu  dengan  landasan  judicial activism dan semangat mencari keadilan dengan menyerap nilai-nilai hukum di masyarakat, lihat lebih lanjut Iskandar Muda, “Pro-Kontra...”Op.Cit.

## Buku, Disertasi, Jurnal dan Media Massa
A Hamid S Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara:  Suatu  Studi  Analisis Mengenai  KeputusanPresiden  Yang  Berfungsi  Pengaturan  Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990.
Abdul Latif,  Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum
Demokrasi, Yogyakarta: Total Media, 2009.
Ahmad  Syahrizal,  Peradilan  Konstitusi:  Suatu  Studi  Tentang  Adjudikasi
Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Jakarta Pradnya Paramita, 2006.
Benny  K  Harman,  Mempertimbangkan  Mahkamah  Konstitusi:  Sejarah
Pemikiran  Pengujian  UU  terhadap  UUD,  Jakarta:  Kepustakaan
Populer Gramedia, 2013.
Iskandar Muda, “Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji
Konstitusionalitas Perppu”, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 1,
Maret 2013.
Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,
Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan
Penyempurnaan, Yogyakarta: FH UII, 2014.
R  Muhammad  Mihradi,  “Menakar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Pengujian  Undang-Undang  Terkait  Pemilu  dan  Pilkada  Serta Implikasinya Bagi Demokrasi”, Jurnal Hukum Pantarei, Diterbitkan Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional,  Volume  1  Nomor  2 November 2008, hlm.56.
R.  Muhammad  Mihradi,  “Mahkamah  Konstitusi,  Sebuah  Keajaiban”,  Opini Kompas 4 Juli 2003, hlm.4.

## Internet
Hamdan Zoelfa, “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI” pada https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah- konstitusi-dalam-sistem-ketatanegaraan-ri,  diunduh  pada  22  Mei 2016.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526a75edd6771/mk- berwenang-uji-perppu
http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/24/yusril-mk-tidak- berhak-uji-Perppu