HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993

## KIPRAH PANGERAN MOHAMAD NOOR DALAM DINAMIKA POLITIK INDONESIA
(1945-1967)

## Helius Sjamsuddin
Departemen Pendidikan Sejarah,FIPS, UPI heliussjamsuddin@yahoo.com
Abstract: This article intends to discuss about P.M. Noor’s role in history of Indonesia. P.M. Noor had aristocratic blood since he held the title of Prince; he was also a technocrat because he was an engineer; a bureaucrat because he served as the first governor of Kalimantan (1945-1950), as Vice Minister of Transport (1945-1946), and as Minister of Public Works and Power (1950-1959); a politician due to his positions as a member of the Volksraad (in two terms 1931-1939) in colonial times, member of BPUPKI during pre-Proclamation, member of DPRS-RI (1950-1956), and members of DPA. As one of the members of BPUPKI and PPKI who established Indonesia, as well as a person who involved in independence revolution battles through MN-1001 troops, he is also deserved to be called as founding father. As a leader, he was a statesman who thought a lot about state welfare through development projects, such as Barito River Authority.
Abstrak: Artikel ini membahas mengenai peran dari P.M. Noor dalam sejarah Indonesia sebagai anggota Volksraad (dalam dua masa jabatan 1931-1939) dalam masa kolonial, anggota BPUPKI pada masa pra-Proklamasi, gubemur pertama Kalimantan (1945-1950), Wakil Menteri Perhubungan (1945-1946), Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (1950-1959); anggota DPRS-RI (1950-1956), dan anggota DPA. P.M. Noor ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik lndonesia, serta sebagai yang orang yang peran dalam perang kemerdekaan/ revolusi kemerdekaan, ia pun disebut sebagai sebagai bapak bangsa (founding father). Sebagai pemimpin, ia juga seorang negarawan yang memikirkan kesejahteraan negara melalui proyek-proyek pembangunannya, seperti Proyek Sungai Barito lanjut.
Kata Kunci: Pangeran Mohamad Noor, kemerdekaan, BPUPKI, MN-1001, Proyek Sungai Barito.

## PENDAHULUAN
Pada tanggal 10 Juli 1945, Ketua Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, sebelum acara sidang dimulai yang membahas bentuk negara yang akan didirikan, terlebih dahulu ia memperkenalkan enam anggota baru sebagai tambahan pada 62 anggota BPUPKI yang sudah ada. la menyebut nama-nama dan mempersilakan masing-masing berdiri di tempat sambil memperkenalkan diri. Di antara keenam anggota baru itu disebutkan namanya, Tuan Mohammad Noor (Yamin, 1959: 145; Cf. Risalah Sidang BPUPKI, 1995: 86). Kemudian dalam sidang yang sama, Radjiman dalam pembentukan panitia yang akan merancang ‘pembelaan tanah air’ menyebut nama 22 orang anggota, di antaranya nama ‘Mohd. Noor’ (Yamin, 1959: 251-252.). Tuan Mohammad Noor. atau tertulis ‘Mohd. Noor’, dalam buku Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945 dari
Prof. Mr. H. Muh. Yamin (1959) adalah orang yang sama, tidak lain adalah lr. Pangeran Mohamad Noor, sebagai wakil Kalimantan. la juga pernah mewakili ‘Borneo’ dalam Volksraad antara tahun 1931-1939 (Zuhri, ed.,1981: 25). Tuan Mohammad Noor, yang kemudian disebut dengan P.M. Noor, menjadi salah seorang dari 62 anggota BPUPKI, dan kemudian menjadi salah satu dari 25 anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan lndanesia (PPKI). Ia tercatat dalam sejarah pembentukan negara nasional lndonesia modem sebagai ‘pendiri bangsa’ atau ‘bapak bangsa’ ( founding fathers ). Mengambil analogi sejarah modern Amerika, mereka yang ikut menandatangani The First Continenfal Congress (1774), Declaration of lndependence (1776), The American Revolution / The War of American lndependence (1775-1783), dan Constitutianal Convention (1787), (Williams, et al, 1962: 137-160; Leon, 1969: 89-90) lazim disebut ‘f ounding fathers ’, ‘nenek rnoyang’ atau ‘para pendiri
Media Pembelajaran Wartop (Wayang Karakter Tokoh Pahlawan) untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
Benar, tujuan perjalanan Bung Hatta dan P.M. Noor ke Banjarmasin adalah dalam rangka menyiapkan kemerdekaan Republik tndonesia. Sebagai anggota-anggota BPUPKI, mereka baru saja menyelesaikan penyusunan Undang Undang Dasar dengan Mukaddimahnya. Malam itu juga di Banjarmasin diadakan rapat umum di bioskop Rex(nama kemudian Ria) “yang dihadiri penuh sesak dengan rakyat yang datang dari seluruh pelosok Kalimantan.
Waktu memasuki gedung rapat saya (P.M. Noor) sudah dapat merasakan, bahwa Operation Kalimantan sudah mencapai sukses. Hanya dengan melihat wajah Bung Hatta semangat rakyat sudah meluap-luap.” Ketika rapat baru akan dimulai, sirine berbunyi tanda bahaya. Rupanya Balikpapan sedang dibom Sekutu. Rapat bubar. Tapi setelah tanda ‘semua aman’ ( all clear ), rakyat yang masih berkerumun di halaman di depan tempat kedua mereka menginap, sempat mendapat sedikit wejangan dari Bung Hatta dalam ‘suasana agak kegelap-gelapan, tetapi sangat memuaskan rakyat. Rakyat Kalimantan di belakang R.I.’ (Zuhri, ed., 1981: 48). Pagi harinya mereka juga harus mencari perlindungan di Gubernuran karena Banjarmasin dibom. Setelah semua aman, ada pembagian tugas di antara kedua pelaksana Operation Kalimantan. P.M. Noor bertemu dengan pemimpin-pemimpin/ wakil-wakil rakyat di Balai Kota. Sesudah pertemuan seiesai P.M. Noor berkeyakinan bahwa mission-Hatta ke Banjarmasin mencapai sukses yang diharapkan. Rakyat di Kalimantan akan berdiri sepenuhnya di belakang Negara Republik lndonesia yang akan dibentuk (Zuhri, ed., 1981:49). Rupanya, Operation Kalimantan yang berbahaya itu mengajarkan P.M. Noor dalam masa Perang Kemerdekaan nanti untuk melakukan ‘ clandestine operation ’ serupa tapi tidak sama. Sebagai Gubemur Kalimantan pertama ia mengirim infiltran-infiltran bersenjata ke Kalimantan dari Yogyakarta lewat pelabuhan-pelabuhan Tegal, Gresik, Tuban dan Purbolinggo. Lebih daripada ini, rupanya ada yang lebih berkesan baginya ketika ia bersama Bung Hatta dalam perjalanan darilapangan terbang dekat Pelaihari ke Banjarmasin yang berjarak kurang lebih 60 km. DaIam perjalanan itu mereka melihat suatu daerah padang alang-alang yang luasnya sejauh-jauh mata memandang. Ucapan dan saran
bangsa’. Selama Republik lndonesia hasil Proklamasi 1945 tegak berdiri sebagai negara-bangsa ( nationstate ), para anggota BPUPKI dan PPKI, termasuk juga mereka yang mengorbankan jiwa dan raga untuk mempertahankan keutuhan negara dan bangsa pada awal-awal kemerdekaan adalah para founding fathers kita. P.M. Noor adalah termasuk di dalamnya, sejarah tidak bisa menghapus itu. Selagi menjadi anggota BPUPKI, ada suatu peristiwa dalam pengalaman hidup P.M. Noor yang berpengaruh terhadap perjuangan dan pengabdiannya di kemudian hari. la menyebutnya ‘Operation Kalimantan’. Pada suatu waktu, tanggal persis tidak disebut tapi setelah penyusunan Undang-undang Dasar berserta Mukkadimahnya selesai tanggal 16 Juli 1945. Dalam suasana serba rahasia, P.M. Noor dengan berbekal pakaian untuk seminggu diminta datang ke Surabaya untuk menemui salah seorang pemimpin lndonesia di Hotel Oranje. Ternyata yang ditemuinya Bung Hatta. Hatta mengajak P.M. Noor ke Banjarmasin. Dengan pesawat angkut angkatan laut Jepang mereka terbang ke Banjarmasin. Di luar dugaannya di pesawat itu ada Panglima Tertinggi Angkatan Laut Jepang untuk Asia Tenggara, Admiral Shibata. Penerbangan yang seharusnya dapat ditempuh satu jam, malah terbang berputar-putar beberapa lama di atas laut di selatan Sampit. Menurut seorang juru bicara Jepang sambil berbisik padanya, pesawat dilarang mendarat karena lapangan terbang Banjarmasin sedang dibom pesawat pembom 828 Sekutu. lni membuat Operation Kalimantan sungguh menegangkan, tulis P.M. Noor. Dibayangkan kalau pesawat-pesawat pemburu sekutu mengetahui posisi mereka, bahwa di dalam pesawat mereka ada seorang Panglima Tertinggi Angkatan Laut Jepang (bukan dua anggota BPUPKI yang sedangkan menyiapkan kemerdekaan lndonesia), pesawat mereka pasti ditembak jatuh. “Syukur alhamdulillah, Tuhan Yang Maha Esa metindungi perjuangan kemerdekaan bangsa lndonesia, Bung Hatta terhindar dan marabahaya”. Setelah pemboman selesai pesawat B28 terbang pergi, baru pesawat mereka bisa mendarat dengan selamat di sebuah lapangan terbang dekat Pelaihari. Dengan lega bersyukur, P.M. Noor mengutarakan perasaannya bahwa mereka baru saja ‘lolos dari lobang jarum’ (Zuhri, ed., 1981: 46-49).
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
Gusti Darmawan Noor (lahir dan meninggal di Jakarta), Gusti Didi Noor (lahir dan meninggal di Jakarta), Gusti Hidayat Noor (Drs.), Gusti Arifin Noor, Gusti Suriansyah Noor (lr.), dan Gusti Adi Darmansyah Noor (Zuhri, ed., 1981: 21). Ayah M. Noor, yaitu Pangeran Mohamad Ali adalah seorang kiai tapi bukan dalam pengertian sebutan Kiai dalam keagamaan seperti di Jawa. Di Kalimantan sebutan itu untuk jabatan kepala daerah dalam hai ini kepala distrik. Karena tuntutan tugas ayahnya acapkali berpindah tempat yang biasanya selalu diikuti seluruh keluarga. Di antaranya pada masa kecilnya ikut pindah ke Kota Baru, Pulau Laut. Pemandangan laut lepas membuat hatinya lapang dan menyintai keindahan. Ketika di HIS Banjarmasin, ayahnya bertugas di Pantai Hambawang, rebuah tempat kecil antara Amuntai dan Barabai dan pada hari-hari libur ia pulang ke Pantai Harnbawang dengan menggunakan jukung, atau sepeda, atau kuda ayahnya (Zuhri,ed.1981:22-23).
Meskipun P.M. Noor berasal dari kalangan bangsawan, pada masa kecilnya yang selalu mengikuti kedua orang tuanya, ia mendapat pendidikan informal membaur bergaul dengan anak-anak dari kalangan rakyat jelata. Sebagimana anak-anak yang lahir dan besar dari budaya sungai, ia juga mandi, berenang, menyelam dan berjukung. Dalam proses pertumbuhan dan pergaulannya dengan anak-anak dari kalangan rakyat biasa, ia juga menyaksikan peri kehidupan mereka yang sederhana kalau bukan sama sekali tidak sejahtera sebagaimana terdapat di wilayah-wilayah lain dari sebuah negeri jajahan, sari sinilah sifat-sifat sederhana, populis, pemihakan kepada rakyat kecil diperolehnya. Kelak kenangan masa kecilnya ini selalu membayang ketika ia telah mendapat gelar pendidikan formal sebagai insinyur. la bertekad dengan kecerdasan dan ilmu yang dimilikinya, kedudukan yang dijabatnya, akan berusaha memperbaiki dan mensejahterakan rakyat banyak. mimpi, imajinasi, motivasi untuk berbuat banyak bagi orang banyak rnerupakan penggerak utama ( prime mover ) segala tindakannya ketika ia dalam jabatan yang dipegangnya berkesempatan untuk melakukan itu semua.
Sambil mengikuti pendidikan formal di Sekolah Rakyat di Amuntai tahun 1911, ia juga mendapat pendidikan agama lslam sebagaimana umumnya anak-anak Banjar ketika itu. Dasar-dasar
Bung Hatta menggugah P.M. Noor sebagaimana diakuinya dalam tulisannya: “Spontan Bung Hatta meminta kepada saya untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman saya sebagai seorang insinyur irigasi untuk menjadikan padang alang-alang itu sawah-sawah yang subur. Lupa perang, lupa pemboman, hanya pembangunan yang diperhatikan! Sejak saat itulah berkembang ide cita-cita ke arah suatu konsepsi untuk pembangunan Kalimantan (tentunya lndonesia seluruhnya)” (Zuhri, ed., 1981: 48).
lde-ide dan konsep-konsep itu yang kelak dikembangkannya antara lain dalam Proyek Sungai Barito ( Barito River Authority ). Bukan semata-mata karena itu, mimpi dan imajinasinya pada masa kecil ketika melihat kehidupan rakyat kecil yang melarat turut memberi warna dalam ide-ide pemikirannya.

## PEMBAHASAN
Lingkungan, Keluarga, Pendidikan, Karir Kerja dan Politi k Mohamad Noor lahir tanggal 24 Juni 1901 di Martapura, kota yang pemah menjadi ibukota Kesultanan Banjar di masa-masa jayanya. Gusti M. Noor berasal dan kalangan aristokrat Banjar, ayahnya bemama Pangeran Ali dan ibunya Ratu lntan binti Pangeran Kesuma Giri. Dari silsilah keluarga masih dapat dirunut kaitan kekerabatannya ke atas dengan Sultan Adam, dan tokoh-tokoh terkemuka lain dalam sejarah Banjar seperti Panembahan Antasari dan Sultan Hidayatullah (ll) (Zuhri, ed., 1981 :21). Seperti adat yang berlaku di kalangan bangsawan, melalui suatu upacara tertentu, Gusti M. Noor diberikan gelar Pangeran menggantikan gelar Gusti. Tapi kelak ia lebih menyukai gelarnya itu disingkat P. untuk Pangeran sehingga namanya biasa ditulis P.M. Noor.
P.M. Noor menikah dengan Gusti Aminah binti Gusti Mohamad Abi pada awal-awal tahun 1920an. Dari istri tercinta satu-satunya inilah mendapat 11 orang anak semuanya putra (lima di antaranya meninggal): Gusti Mansyuri Noor (meninggal dewasa), Gusti Rizali Noor (Drg.), Gusti Mazini Noor (lahir dan meninggal di Tegal), Gusti Rusli Noor (M.A., pemah menjadi Duta Besar di Denmark), Gusti (lahir dan meninggal di Tegal),
Media Pembelajaran Wartop (Wayang Karakter Tokoh Pahlawan) untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang
religiusnya sudah tertanam meskipun kemudian ia mendapat pendidikan Barat sejak dari Hollandsch- lnlandsche School (HIS) di Banjarmasin tahun 1917, Hoogere Burgerschool (HBS) di Surabaya tahun 1923 dan Technichse Hoogeschool (THS) di Bandung tahun 1927. Ketika di HBS, bundanya, Ratu Aminah, wafat dan baginya ini merupakan pukulan yang berat. Setamat di HBS Surabaya tahun 1923, ia melanjutkan studinya ke THS Bandung. Di THS ia bertemu dan berkenalan dengan Soekamo. Usia mereka hampir sebaya, meskipun Soekamo lebih tua 18 hari darinya (lahir 6 Juni 1901). P.M. Noor aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota Jong lslamieten Bond (JlB) tahun 1925. Terbawa oleh lingkungan studi, pergaulan dengan Soekarno dan pemuda-pemuda pergerakan, ia sudah biasa ikut diskusi, pidato dan debat-debat politik yang membahas isu-isu kemerdekaan, kesejahteraan rakyat dari sebuah bangsa yang sedang diialah. Meskipun ikut dalam kegiatan-kegiatan ekstra ini, P.M. Noor akhirnya dapat menyelesaikan studinya sebagai insinyur tahun 1927, sarjana teknik pertama asal Kalimantan (Zuhri, ed.1981: 24). Sesuai dengan pendidikannya sebagai sarjana teknik sipil dengan keahlian khusus pengairan, ia mulai menapak karirya. Sejak 1 Juli 1927 ia diangkat sebagai lnsinyur Sipil pada Departement Verkeer & Waterstaat (Perhubungan dan Pengairan) yang ditempatkan di Tegal, pada lrrigatie Afd. Brantas (1927-1929); kemudian ditempatkan di Malang masih pada lnigatie Afd . Brantas (1929-1931); pindah ke Batavia (1931-1933) pada Departement Burgerlijke Openbare Werken (BOW). Antara 1931 - 1939 ia terpilih sebagai anggota Volksraad mewakili Kalimantan (dua masa jabatan). Dalam kedudukan itu antara 1933-1936, ia ditempatkan di Banjarmasin, pada Departement B.O.W. Antara 1936-1937 diangkat sebagai Gedetegeerde Volksraad di Batavia; 1937-1939 ditempatkan di Bandung pada Departement Verkeer & Waterstaaf ; antara 1939-1941 ditempatkan di Lumajang pada lrrigatie Afd. Bekalen-Sampean; dan antara 1941- 1942 ditempatkan di Banyuwangi pada lrrigatie Afd . Bekalen-Sampean. Pada masa pendudukan Jepang, antara 1942-1945, ia ditempatkan di Bondowoso, sebagai Kepala lrigasi, Afd. Bekalen-Sampean. (Zuhri, ed., 1981 24-25). Selanjutnya, menjelang
kemerdekaan, P.M. Noor menjadi anggota BPUPKI.
Sesudah Proklamasi 1945, P.M. Noor diangkat pada jabatan-jabatan kenegaraan dan politik. Antara 1945-1950 menjadi Gubernur pertama Kalimantan, semula berkedudukan di Jakarta kemudian pindah ke Yogyakarta, merangkap anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) RI. Bersamaan dengan itu antara 1945-1946 diangkat sebagai Wakil Menteri Perhubungan dan Pekerjaaan Umum dalam Kabinet Presidentil l. Kemudian antara 1950- 1956, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS); antara 1956-1959, menjadi Menteri Pekeriaan Umum dan Tenaga dalam Kabinet Ali Sastromidjojo ll dan Kabinet Karya. (Zuhri, ed. 1981: 24-25).
Dalam Pemerintahan Orde Lama P.M. Noor tidak menjabat apa-apa antara 1959-1969. Baru pada pemerintahan Orde Baru ia menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) antara 1968-1973); merangkap sebagai anggota DPR/MPR Rl antara 1971-1977 hasil Pemilu 1971 mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan; anggota DPR/MPR Rl hasil Pemilu 1977, mewakili Golkar, daerah pemilihan Kalimantan Selatan (Zuhri, ed., 1981: 32). Atas semua jasa perjuangan dan pengabdiannya kepada Nusa dan Bangsa lr. PM. Noor menerima Piagam Tanda Kehormatan No. 1097/II/73 tanggal 8 Agustus 1973 dari Presiden Rl Jenderal Suharto, Anugrah Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama (III).
Dari luar negeri pada tanggal 19 Juni l971 di Jakarta lr. P.M. Noor menerima tanda penghargaan dari Yayasan Dr. Yose Rizal Manila.   S e b a g a i seorang Muslim yang taat, pada tahun 1950an P.M. Noor berkesempatan menunaikan ibadah haji, kebetulan waktunya bersamaan dengan Presiden Rl, Soekarno, yang juga menunaikan Rukun lslam yang kelima (Zuhri, ed., 1981: 35).

## Pilihan antara Unitarisme atau Federalisme
Ketika kemerdekaan yang akan datang sedang dirancang, para pendiri bangsa sebagai wakil-wakil rakyat lndonesia dari berbagai pulau yang duduk dalam BPUPKI membahas bentuk-bentuk negara yang dicita-citakan kemerdekaan indonesia. Sebelum P.M. Noor ikut menjadi anggota tanggal 10 Juli 1945, pada tanggal 29 Mei 1945, Mr.Muharnmad Yamin
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
selaku salah seorang anggota BPUPKI, misalnya, menulis dalam pidatonya tentang penolakannya terhadap beberapa faham kenegaraan seperti federalisme (persekutuan), feodalisme (susunan lama), monarchie (kepala negara berturunan), liberalisme, autokrasi dan birokrasi, serta demokrasi Barat. Menurutnya, ‘Negara Republik lndonesia’ yang akan didirikan adalah suatu negara kebangsaan (etat nasional) yang merdeka dan berdaulat penuh (Yamin, 1959: 99). Begitu pula lr. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di forum yang sama (kelak dikenal dengan pidato hari lahimya Pancasila) menegaskan kembali bahwa akan didirikan sebuah ‘Negara Kebangsaan lndonesia ( nationale staat )’ (Yamin, 1959: 69).  Kemudian lr. Soekarno dalam sidang pleno BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, selaku ketua Panitia Kecil telah mengelompokkan usul- usul yang masuk. Dari sembilan kelompok, satu di antaranya tentang isu perjuangan Republik lndonesia ketika memproklamasikan kemerdekaan lndonesia dan menetapkan delapan Provinsi yang berasal dari Hindia Belanda dahulu. Sebenarnya secara konseptual-politis, federalisme semula adalah sebuah filsafat politik di mana sebuah kelompok (group) anggota-anggotanya diikat bersama ( bound together ) (Latin: foedus, covenant ) di bawah sebuah kepala perwakilan pemerintahan ( a governing representative head ). lstilah federalisme dapat juga untuk menggambarkan sebuah sistem pemerintahan di mana kedaulatan secara konstitusional dibagi antara sebuah otoritas sentral dan unit-unit politik peserta (c onstituent potiticalunits , seperti negara-negara bagian atau provinsi). Federalisme adalah sebuah sistem di mana kekuasaan untuk memerintah dibagi bersama ( shared ) di antara pemerintah nasional ( the national ) dan pemerintah-pemerintah negara- negara bagian ( state government) , menciptakan apayang acapkali disebut federasi ( federation ). Para pesertanya ( proponents ) acapkali disebut federalis- federalis ( federalists ).

## Proyek Negara Borneo
Sebelum Perang Dunia ll, seluruh wilayah di Nusantara satu demi satu dltundukkan Belanda untuk kemudian dijadikan wilayah jajahannya dengan sebutan Hindia-Beranda ( NederlandschIndies ). Semuanya ditempatkan di bawah sebutan contra
diction terminis Pax Nerlandica (Damai dalam Lingkungan Belanda), di mana pemerintah Belanda di Den Haag memerintah Hindia-Belanda melalui Gubemur Jendralnya. Pada gilirannya, dari pusat pemerintahannya di Batavia, Gubernur Jendral memerintah wilayah Hindia-Belanda secara sentralistis. Wilayah ini secara historis merupakan wilayah Nusantara yang terdapat sejumlah besar kerajaan-kerajaan besar atau kecil dari ratusan etnis dan budaya. Wilayah inilah yang menjelma menjadi satu wilayah kolonial Belanda yang disebut Hindia-Betanda. Situasi dan kondisi semacam ini berlangsung sampai dengan Hindia-Belanda jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942.
Menjelang pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang, pada bulan Maret 1942, Dr. H.J. van Mook beserta pejabat-pejabat Belanda lainnya menyelamatkan diri ke Brisbane, Australia. Van Mook ini akan memegang peran penting dalam perkembangan sejarah lndonesia setelah berakhirnya Perang Dunia II nanti. Di kota Brisbane dibentuk sebuah Pemerintah Sementara Hindia Belanda. (serupa halnya ketika Ratu Belanda Wilhelmina terpaksa meninggalkan Negeri Belanda dan membentuk Pemerintah Belanda di pengasingan London, lnggris, ketika negerinya diduduki Nazi Jerman). Tugas Pemerintah Sementara Hindia Belanda di Brisbane ialah memonitor perkembangan jajahannya lndonesia selama pendudukan Jepang dan melaporkannya pada pemerintah pelarian Belanda di London (Agung, 1995).
Pasca Perang Dunia II, Kalimantan dan Timur Besar ( Groote Oost ), kecuali Bali, diduduki tentara Australia di bawah pimpinan jenderal Sir Thomas A. Blamey yang bermarkas besar di Morotai. lni merupakan bagian dari tugas yang dibebankan oleh Pimpinan Panglima Tertinggi Tentara Sekutu, Lord Mountbatten, yang berkedudukan di Singapura. Jika di Jawa tentara Sekutu (lnggris) di bawah kcmando Jenderal Phllips Christison sejak September mendarat di Jakarta, maka pada bulan yang sama tentara Australia mendarat di Banjarmasin di bawah komando kolonel Rabson tanggal 17 September 1945. Bedanya jika di Jawa, lnggris pada awal-awalnya tanpa diboncengi Netherlands lndies Civil Administration (NICA), di Kalimantan tentara Australia langsung diboncengi NICA. Karena ini pula antara lain membuat perjalanan sejarah di
Media Pembelajaran Wartop (Wayang Karakter Tokoh Pahlawan) untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang
kedua daerah itu berbeda. (Agung, 1985: 52-53; Agung, 1995: 6-7; Basry, 2003: 34).
Dengan mengikuti tentara Australia, van Mook bersama-sama opsir-opsir NICA ikut didalamnya. Tugas tentara Australia di Kalimantan, seperti halnya dengan di lndonesia bagian Timur, melucuti tentara Jepang, dan mengembalikan tawanan-tawanan itu ke tanah air mereka. Sementara itu dengan alasan membantu tentara Australia memulihkan pemerintahan sipil, dan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah yang menjadi tanggung jawab tentara Australia, NICA mulai menjalankan tugas berselubungnya mengembalikan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia-Belanda (Agung, 1985: 52-53). Pada tanggal 1 Oktober 1945, Jendral Sir Thomas A. Blamey mengeluarkan ‘proklamasi’ yang ditujukan kepada segenap penduduk Timor, Selebes, Borneo, Residensi, Ternate, Afdeling Amboina , pulau Kei, Aru dan Tanimbar, Nieuw Guinea (Papua) mengenai penyerahan dan penempatan pulau-pulau tersebut di bawah undang-undang Belanda dan dilaksanakan oleh tentara NICA yang telah berada di pulau-pulau tersebut. Hanya NlCA baru mengumumkannya di Kalimantan tanggal 24 Oktober 1945. Rupanya Belanda menunda pengumuman itu sambil menunggu saat yang tepat ketika mereka merasa telah mapan kedudukannya di situ (Basry, 2003).
Belanda ingin kembali berkuasa seperti semula di wilayah jajahannya Hindia-Belanda dulu. Hanya Belanda menghadapi realitas sejarah tidak dapat lagi kembali seperti semula untuk memerintah jajahannya secara sentralistis. Maka melalui van Mook digunakan strategi dan taktik lain. Jika lndonesia merdeka, susunan ketatanegaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga kepentingan- kepentingan kolonial mereka masih terwakili. Belanda menginginkan lndonesia dibentuk dalam struktur ketatanegaraan berdasarkan federasi di mana pengaruh Belanda di Jawa menjadi sangat kecil sedangkan di luar Jawa yang biasd disebut daerah-daerah seberang ( Buiten Gewesfen ) sangat kuat (Agung, 1995: 44). Pilihan mereka terakhir ialah memerintah melalui bentuk federasi. Potensi ‘federasi’ ini dapat ditemukan dalam bentuk ‘kerajaan-kerajaan’ tradisional pada masaprakolonial dan telah mereka manfaatkan
semasa Belanda berkuasa dalam bentuk modifikasi landschap atau zelfbestuur. Dalam rangka merealisasikan rencana besar (grand design) Belanda untuk menjadikan bekas wilayah Hindia- Belanda dahulu sebagai sebuah negara federal, van Mook berhasil menghadirkan utusan-utusan Pemerintah Rl ke meja perundingan. Mula-mula di Hooge Veluwe, Negeri Belanda.
Perundingan berlangsung 14-21 April 1946, tapi gagal. Delegasi Indonesia minta dengan tegas Belanda mengakui de facto kekuasaan Republik lndonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Akan tetapi Belanda hanya mau mengakui Rl yang diprorlamasikan 17 Agustus 1945 hanya terbatas di pulau Jawa dan Madura saja. (Agung, 1995: 81-86). Kemudian van Mook menyelenggarakan Konperensi Malino tanggal 16 Juli 1946. Sebelumnya van Mook pada tanggal I Juli 1946 mengeluarkan Surat Keputusan No. 4 tentang pembentukan suatu Komisariat Pemerintahan Umum untuk Timur Besar ( Groote Oost , termasuk pulau-pulau Sulawesi, Sunda Kecil, juga Papua) dan Borneo. Komisariat ini mempunyai wewenang yurisdiksi atas wilayah Timur Besar dan Borneo. Adapun tugasnya antara lain:
1.       Mempelajari dan mempersiapkan pembangunan ketatanegaraan di Borneo dan Timur Besar (lndonesia bagian timur);
2.    Membantu Gubernur Jenderal dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan di wilayah Borneo dan Timur Besar sesuai dengan peraturan-peraturan dan petunjuk yang diberikan kepadanya;
3.  Menjalankan wewenang Gubernur untuk wilayah Borneo dan Timur Besar, di dalamnya termasuk juga untuk melimpahkan beberapa wewenang Gubernur kepada Residen-residen di wilayah tersebut. (Agung, 1985: 98-99).
Sementara itu, sehari sebelum Konperensi Malino dimulai, 15 Juli serah-terima wewenang dan kekuasaan Tentara Sekutu (Australia) di seluruh wilayah timur Besar dan Borneo ke tangan pemerintah Belanda.
Konperensi Malino menghadirkan semua wakil daerah kecuali dari Republik lndonesia. Dari Kalimantan datang utusan-utusan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dari Bangka/Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
Sulawesi Selatan, Sangihe/Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua, Tanimbar, Kepulauan Keidan Aru, Kepulauan Barat Daya, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor. (Agung, 1983: 100-102, 167) Dalam pidato pembukaannya, van Mook mengajak daerah-daerah di luar Jawa dan Madura untuk membentuk ketatanegaraan dan ketertiban hukum baru bersama dengan pemerintah Belanda. Menurutnya ada dua pilihan: sistem negara kesatuan dan sistem federal. Negara kesatuan memang murah dan tidak menuntut tenaga pimpinan yang banyak seperti negara berbentuk federasi. Akan tetapi negara kesatuan mengandung bahaya bahwa satu bagian yang dominan akan menguasai keseluruhannya.  Oleh sebab itu dalam negara kesatuan ada ancaman perpecahan. Tetapi dalam negara yang berbentuk federasi ancaman perpecahan semacam itu dapat dihindari karena setiap negara bagian dapat mengurus dirinya sendiri tanpa ada dominasi dari kelompok dominan tertentu. Oleh sebab itu pemerintah Belanda tidak dapat menerima sistem negara kesatuan melainkan sistem negara federal (Agung, 1993).
Konferensi Malino memutuskan pembentukan suatu federasi yang wilayahnya meliputi Hindia Belanda sebelum perang dunia. Negara itu disebut Negara lndonesia Serikat yang terdiri atas Jawa, Sumatra, Timur Besar ( Groote Oost ), dan Borneo. Di dalam negara-negara bagian itu akan dilaksanakan desentralisasi pemerintahan dalam wujud daerah otonomisesuai dengan keinginan masing-masing etnis (Agung, 1995:113-114). Setelah Konperensi Malino, Belanda melanjut dengan perundingan Linggajati tanggal 11 November 1946. Dalam Perundingan ini pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasan de facto pemerintah Republik lndohesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra (Agung, 1995: 170-171). lni berarti satu kemajuan jika diingat dalam perundingna Hooge Veluwe, yang di mana Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Republik lndonesia hanya di pulau Jawa saja. Tetapi, dilihat dari segi negara kesatuan (unitarisme), ini satu kemunduran karena tidak mengakui kekuasaan Republik di Kalimantan dan Timur Besar (Groote Oost). Yang terakhir ini kemudian menjadi Negara lndonesia Timur (terdiri atas Sulawesi, Maluku,
Papua, dan Sunda Kecil) pada tanggal 24 Desember 1946, (Agung, 1985). Belanda hanya mengakui de facto wilayah Republik lndonesia dipulau Jawa (termasuk Madura) dan pulau Sumatra saja (empat provinsi), sedangkan wilayah atau pulau-pulau di luar itu tidak. Bagi para politisi selain pengakuan de facto juga berarti de jure . Akan tetapi bagi pihak militer dan pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Kesatuan Persetujuan Linggajati berarti kemunduran. Belanda menghapus empat wilayah provinsi Republik lndonesia yang lain seperti Borneo (Kalimantan), Selebes (Sulawesi), Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), dan Maluku (Nasution, 1978, 5; 63-64). Selanjutnya Belanda dan Rl akan mernbentuk bersama negara berdaulat, demokrasi dan berdasarkan perserikatan yang dinamakan NIS (Negara lndonesia Serikat).
NIS akan terdiri atas negara-negara bagian yaitu Republik lndonesia, Borneo, dan Timur Besar (Indonesia Timur) (Nasution, 1978, 5; 64). Setelah Malino, van Mook melanjutkan lagi konperensi berikutnya di Denpasar antara tanggal 18 Desember-24 Desember 1946. Gagasannya di Konperensi Malino tentang untung-ruginya negara kesatuan (unitarisme) dibandingkan dengan federalisme dilanjutkan kembali oleh van Mook dalam Konperensi Denpasar. Van Mook kembali mengunggulkan Negara federal. Memang sejak 21 Desember 1945, federasi sudah menjadi pokok pendirian pemerintah Belanda juga. Sehubungan dengan itu maka pada akhir Konperensi di Denpasar itu terbentuklah apa yang disebut Negara lndonesia Timur (NIT). Wilayahnya apa yang termasuk Groote Oost pada jaman pemerintah kolonial Belanda sebetum Perang Dunia II (Agung, 1985: 114; 122-179) Sementara itu van Mook berhasil juga membentuk negara-negara di Pasundan, Jawa Timur, dan Madura untuk mengepung Republik lndonesia yang berpusat di Yogyakarta. Untuk Borneo (Kalimantan) sudah ada pembahasan tentang Negara Borneo (Negara Kalimantan) sebagai salah satu negara bagian dari Negara lndonesia Serikat (atau kemudian Republik lndonesia Serikat / RIS) yang akan dibentuk selain Negara lndonesia Timur dan Republik lndonesia. Berbeda dengan pembentukan negara-negara bagian seperti yang sudah disebutkan di atas, di
Media Pembelajaran Wartop (Wayang Karakter Tokoh Pahlawan) untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
Kalimantan, van Mook menggunakan cara-cara lain yang tidak langsung. Ia memulai dengan pembentukan dewan-dewan daerah otonom sebagai persiapan pembentukan Negara Borneo seperti Daerah lstimewa Borneo di Kalimantan Barat pada tanggal 9 Mei 1947 (Nasution, 1978, 7: 98; 34 tahun lndonesia Merdeka, 1981: 141), Dewan Banjar di Kalimantan Selatan pada 14 Januari 1948 (Nasution, 1978, 7: 98; Nasution, 1978, 8: 502-503), Dayak Besar pada Desember 1946 (Nasution, 1978, 7: 278-279); Borneo Tenggara pada 8 Januan 1947 (Nasution, 7, 1978: 99); Borneo Timur pada 12 Mei 1947 (30 lndonesia Merdeka 1981: 177; 243-244; Nasution, 1978, 7: 98, 279-280), dan Dewan Kota Waringin yang para anggota Dewan sebagian besar akan dipilih (Nasution, 1978, 7: 99). Pada tanggal 27 Januari 1948 Belanda melangsungkan Konperensi Borneo dengan tujuan membentuk Negara Borneo. Utusan Borneo Selatan tidak hadir karena di situ organisasi-organisasi pro-republik seperti Serikat Kerakyatan lndonesia (SKI) dan SERMI masih kuat. Konferensi itu mengeluarkan resolusi pembentukan sebuah badan pekerja yang akan merancang suatu tatanegara bagi Negara Borneo. Rencana itu harus segera disampaikan kepada semua Dewan Daerah singga pada konferensi berikut Negara Borneo dengan perwakilannya sudah terbentuk (Nasution, 1978, 6: 495).
Menariknya, sampai terbentuk dan bubarnya Republik Indonesia Serikat, negara bagian Borneo itu tidak pernah terbentuk. Sejak tentara Australia resmi ditarik dari Kalimantan tanggal 15 Juli 1946, tentara NICA harus menghadapi sendiri perlawanan-perlawanan rakyat. Semua perundingan-perundingan diplomatik sejak dari Hooge Veluwe, Malino, Linggajati dan lainlain yang bertujuan membentuk Negara Borneo tidak menyurutkan perlawanan bersenjata rakyat Kalimantan. Rupanya perlawanan-perlawanan bersenjata yang dilancarkan baik melalui ekspedisi- ekspedisi dari Pulau Jawa yang dikordinasi oleh P.M. Noor, terlebih-lebih perlawanan rakyat yang berada di pulau Kalimantan sendiri, baik di Kalirnantan Selatan, Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur sejak awal-awal kemerdekaan Agustus 1945 sampai dengan pertengahan tahun
1949 turut memberikan andil bagi kegagalan itu semua. Di Kalimantan Selatan, misalnya berbagai macam laskar, pasukan, gerilyawan, muncul sampai kepada Markas Pertahanan Kalimantan ALRI Divisi lV di bawah Pimpinan Umum Hassan Basry ikut menentukan gagalnya proyek Negara Borneo van Mook. (Nasution, 1978, 6: 212-213; 495; Basry, 2003; ldeham, ed.,2003: 340-518).
Provinsi Kalimantan: Pengawal Negara Kesatuan Dalam sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, para pendiri Republik, termasuk lr. P.M. Noor di dalamnya, merumuskan bentuk dan wilayah negara Republik lndonesia yang akan berdiri kelak. Setelah melalui pembahasan panjang, pada hari yang sama para peserta sidang sepakat bahwa bentuk negara adalah republik (Risalah Sidang BPUPKI & PPKI, 1995: 126-127) dan menganut faham unitarisme, bukan federalisme (Risalah Sidang BPUPKI & PPKI, 1995: 28, 109, 122).
Dalam Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, ketika membahas pengesahan Undang-undang Dasar Bab I tentang bentuk negara, maka semuanya sepakat bahwa Negara lndonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik (Risalah Sidang BPUPKI & PPKI, 1995: 429). Jadi di luar bentuk itu, apakah kerajaan, atau bentuk-bentuk lain yang menganut faham federalisme dianggap melanggar Undang Undang Dasar, dan kekuatan-kekuatan lain yang menyimpang dari ketentuan tersebut dianggap sebagai kekuatan sentrifugal yang disintegratif, sebagai lawan dari kekuatan-kekuatan sentripetal yang integratif. Dengan kata lain, bentuk negara kesatuan (unitarisme) adalah pilihan, sedangkan bentuk negara federal (federalisme) adalah lawan. (Sjamsuddin, 2009).
Ketika proklamasi kemerdekaan diucapkan, wilayah Republik Indonesia yang disepakaii oleh PPKI meliputi bekas wilayah kolonial Hindia Belanda sebelum Perang Dunia ll. Wilayah itu pada tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan secara administratif dibagi atas delapan Provinsi dengan gubernumya masing-masing:
a. Jawa Barat (Sutardjo Kartohadikusumo) b. Jawa Tengah (R. Pandji Suroso) c. Jawa Timur dan Madura (R.A. Soerjo)
d. Sumatra (Mr. Teuku Mohammad Hassan)
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
e. Celebes / Sulawesi (Dr. G.S.S.J. Ratulangie) f. Sunda Kecil (Mr. I Gusti Ktut Pudja) g. Maluku, termasuk Papua (Mr. J. Latuharhary) h. Borneo / Kalimantan (lr. Pangeran Mohamad Noor) (Risalah Sidang BPUPKI & PPKI, 1995: 30, 510).
Selaku gubernur, P.M. Noor segera membentuk stafnya antara lain: Gusti lbrahim (Kepala Bagian Umum), Masri (Sekretaris), Nachli (Kepala Bagian Keuangan), lmansyah dan M. Saleh (Staf Khusus/ Pribadi), Abdurachman (Bagian Keamanan), Gusti Malioner, Gusti Charidji Kesuma, Gusti Mayor (Zuhri, ed.,1981: 274; Suseno, 1996: 4-5). Semula, kantor Gubernur Kalimantan berkedudukan di Jakarta (sekarang lokasinya kantor Mahkamah Agung Rl, Jalan Lapangan Banteng Timur) (Zuhri, ed.,1981: 271). Terdorong oleh rasa tanggung jawab yang besar, Gubernur P.M. Noor berusaha untuk berangkat ke ibu kota Banjarmasin menempati posnya. Bekerjasama dengan Badan Pembantoe Oesaha Goebernoer (BPOG) Republik lndonesia Daerah Borneo, P.M. Noor bersama staf dan sejumlah orang pemuda Kalimantan pada akhir Oktober 1945 merencanakan berangkat dari Surabaya dengan menggunakan kapal Merdeka. Rombongan ini juga mendapat bantuan dari Radio Surabaya berupa dua pemancar radio dan anggota-anggota Palang Merah seperti Tjilik Riwut , A. Munachman dan A. Barmawi Thaib. Akan tetapi rombongan itu gagal berangkat. Kapal mereka tertembak Sekutu (NICA) karena dalam waktu yeng hampir bersarmaan, Surabaya terperangkap dalam pertempuran 10 November 1945 yang terkenal itu (Suseno, 1996: 5-6; Basry, 2003: 59). Setelah peristiwa tersebut belum ada lagi usaha ke Kalimantan. Sementara itu, ketika Jakarta karena tekanan pendudukan Belanda, Pemerintah Rl menjadi tidak aman. Pada tanggal 4 Januari 1946, Pemerintah Rl, presiden dan wakil presiden, menteri-menterinya, termasuk gubernur- gubemur Kalimantan, Sulawesi. Maluku, dan Sunda Kecil beserta semua stafnya ikut pindah ke Yogyakarta. Yogyakarta dipilih menjadi ibukota sementara Republik lndonesia. P.M. Noor selaku Gubernur Kalimantan membuka kantornya di Jalan Pakualaman (Zuhri, ed.,1981: 272; Risalah Sidang
BPUPKI & PPKI, 1995: 30, 510; Agung, 1995: 56; Suseno, 1996: 4-5). Di Yogyakarta, P.M. Noor menjadi pimpinan tertinggi yang mengkoordinir semua perjuangan pada waktu itu. Dari Yogyakartalah disusun semua strategi-taktik perjuangan untuk tetap mempertahankan Kalimantan sebagai bagian dari wilayah Republik lndonesia. Para pemuda dan pelajar asal Kalimantan yang kebetulan berada di Yogyakarta atau di pulau Jawa pada umumnya mendapat berbagai pelatihan militer dan intel untuk kemudian dalam bentuk ekspedisi-ekspedisi diberangkatkan ke Kalimantan. Tujuannya ialah merebut kembali Kalimantan yang pada waktu itu diduduki tentara Austratia-NICA (Suseno, 1996; Zuhri, ed., 1981: 271). Tiga orang putra P.M. Noor ikut serta juga membantu ayahanda mereka: Mansyuri Noor rnembantu pekerjaan sehari-hari ayahnya, Roesli Noor menjadi anggota gerakan di bawah tanah di bawah pimpinan tokoh intel Zulkifli Lubis, dan Rizali Noor bergabung pada Biro Peduangan Seberang pada Kementerian Pertahanan di Yogyakarta (Zuhri, ed., 1981: 30-31).
Sebagai salah seorang bapak bangsa dari sebuah negara-bangsa modem, P.M. Noor harus ditempatkan dalam konteks sejarah nasional, bukan lagi semata-mata sejarah lokal meskipun ia berasal dari Kalimantan. P.M. Noor yang dipercaya menjadi Gubernur Borneo pertama, membuatnya setia memimpin perlawanan terhadap proyek Negara Borneo yang direncanakan Van Mook. Sulit kita membayangkan bagaimana seorang insinyur sipil ahli pengairan dalam masa revolusi lndonesia tiba- tiba menjelma menjadi seorang ahli strategi dan taktik militer.
Dalam masa revolusi atau perang kemerdekaan semua tuntutan yang serba instan bisa saja terjadi. Untuk itu, P.M. Noor bekerja sama dengan tokoh- tokoh militer TNI KSAU Laksamana Udara S. Suryadharma dalam merencanakan pembentukan tentara payung (paratroops) (Suseno, 2003: 2-3). Selain dari itu, P.M. Noor bekerja sarna dengan Laksamana Moh. Nazir membentuk Angkatan Laut Divisi IV untuk Kalimantan yang diresmikan di Malang tahun 1946 (Zuhri, ed.,1981: 231). Begitu pula kerjasama dengan Wakil Panglima TNI A.H.Nasution dalam taktik penyusupan ilegal atau
Media Pembelajaran Wartop (Wayang Karakter Tokoh Pahlawan) untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang
infiltrasi bersenjata ke Kalimantan (Zuhri, ed., 1981: 226-230). lde paratroops ini muncul dari P.M. Noor pribadi dan ternyata disetujui oleh Suryadharma (Suseno, 2003: 2-3). Rupanya, blokade Belanda lewat laut harus diatasi dengan menerjunkan pasukan payung. Atas inisiatif P.M. Noor, KSAU Suryadharma, Mayor Tjilik Riwut membentuk Pasukan Payung RI Kalimantan. Latihan dilakukan seadanya di Maguwo tentang pendaratan dari udara, teori tanpa praktek. Semua putra Kalimantan yang berjumlah 14 orang itu berangkat tanggal 17 Oktober 1947 jam 1.30 dari Maguwo. Komandan pasukan kecil dipercayakan kepada Letda lskandar. Mayor Tjilik Riwut, karena ia menjadi Komandan dari pasukan MN 1001 dan ia juga harus menyiapkan penerjunan berikutnya, tidak ikut terjun. Pasukan payung itu terjun di daerah Kota waringin. Dari 14 orang anggota, seorang gagal (Nasution, 1978, 6 : 214-215; Zuhri, ed., 1981 :285; Suseno, 2003: 11). Peristiwa terjun payung merupakan peristiwa heroik dalam perlawanan di Kalimantan yang menelan korban di pihak lndonesia (Nasution, 1978, 6: 216; Zuhri, ed., 1981: 271-273). Penerjunan pasukan payung ini adalah yang pertama dalam sejarah kemerdekaan lndonesia (Zuhri, ed. 1981: 30) Sejak 18 November 1946, sudah berdiri Gerilya ALRI Divisi IV di Haryan dipimpin oleh Letnan Hassan Basry. Gerilya Divisi IV ALRI yang meliputi seluruh Kalimantan dibagi atas tiga daerah operasi: a. Gerilya Divisi IV ALRI daerah A meliputi Kalimantan Selatan, berpusat di Hulu Sungai, dipimpin oleh Hassan Basry;
b. Gerilya Divisi IV ALRI daerah B, meliputi Kalimantan Barat, berpusat di Pontianak, dipimpin Dr. Sudarso;
c. Gerilya Divisi IV ALRI daerah C, Kalimantan Timur, dipimpin R. Notosunardi, kemudian digantikan oleh Herman Runturambe dan Kasmani (Nasution, 6, 1978: 212-213). Mengenai MN 1001, seperti diakui oleh Tjilik Riwut sendiri yang kemudian menjadi Komandannya, telah dibentuk di Jakarta sejak tanggal 20 Oktober 1945. Organisasi perlawanan MN 1001 diabdikan menurut nama P.M. Noor. M dari Mohamad, N dari Noor, dan 1001 untuk seribu satu macam cara untuk merebut kembali Kalimantan dari pendudukan
Belanda (Zuhri, ed., 1981: 271-296). Setelah di Yogyakarta, P.M.
Noor mengirim rombongan pasukan-pasukan bersenjata (ekspedisi) dengan perahu-perahu dari pelabuhan-pelabuhan di pantai utara pulau Jawa ke Kalimantan. Setiap rombongan dikepalai pemimpin masing-masing. Misalnya salah satu rombongan MN 1001 dipimpin oleh Mustapha ldeham, dengan kereta api dari Solo ke pelabuhan Purbolinggo. Pada Februari 1946, berangkat dengan lima perahu yang seluruhnya memuat 60 orang bersenjata lengkap. Mereka tiba di Batakan, Kalimantan Selatan, tanggal 7 April 1946, tapi hanya dua perahu yang sampai, tiga perahu lain gagal (Zuhri, ed., 1981: 275-276). Rombongan MN 1001 berikut dipimpin oleh Mayor Tjilik Riwut selaku Komandan. Tanggal 16 Februari 1946 dengan kereta api berangkat dari Yogyakarta ke Pekalongan. Rombongan terdiri dari 13 orang termasuk tiga orang awak perahu. Maksud perjalanan menuju pedalaman Kalimantan yang didiami suku Dayak Ot Danum dengan tujuan membangkitkan semangat perjuangan sambil membentuk pasukan- pasukan MN 1001, membentuk pemerintahan sipil Rl, dan menjelaskan arti proklamasi Rl. Mereka berangkat tanggal 26 Februari 1946 menuju Kalimantan dan tiba di Sungai Tabuk tanggal 6 Maret. Hari berikut, tiga kelompok kecil MN 1001 dibentuk. Kelompok Tjilik Riwut berjalan kaki menuju pedalaman pulau, dua kelompok lain ada yang ke Banjarmasin dan meneruskan perialanan ke Ketapang, Kalimantan Barat. Menurut Tiilik Riwut, kelompok kecil berjalan kaki yang dipimpinnya telah melintasi 13 sungai-sungai besar dan kecil, belum termasuk anak-anak sungainya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat (Sungai Melawi dan Sungai Pinoh). Hasil perjalanan keseluruhannya terbentuk pasukan MN 1001 di 68 tempat (terhitung Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat) (Zuhri, ed., 1981: 276- 293) Selain sejumlah besar laskar, ada lagi pasukan bersenjata lain yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan selama masa revolusi untuk mengusir Belanda/NlCA. Pasukan-pasukan itu antara lain MN 1001 MTKI (Mandau-Telabang- Kalimantanlndonesia) dan Gerilya Divisi ALRI IV Kalimantan. Keduanya semula dibentuk di Jawa
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
oleh P.M. Noor..Sehubungan dengan dampak dari perjanjian Linggajati yang menghapus Kalimantan sebagai sebuah provinsi Rl karena Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Republik lndonesia atas JawaMadura dan Sumatra saja, P.M. Noor harus menyesuaikan diri. Menurutnya, setelah infiltrasi bersenjata, kini ia memasuki fase infiltrasi politik ke daerah pendudukan Belanda di Jakarta. Dengan berkedok di balik sebuah yayasan, P.M. Noor sebagai pemrakarsa sekaligus sebagai ketua, bersama dua founding fathers lain, Sukardjo Wirjopranoto dan Prof. Dr. Mr. Soepomo, masing- masing sebagai anggota mendirikan yayasan Dharma Tiga Serangkai. Yayasan ini didirikan persis pada Hari Pahlawan tanggal 10 November 1947 dan kemudian menerbitkan sebuah mingguan yang bernama ‘Mimbar lndonesia’. Melaui media ini mereka memberikan penerangan serta menanamkan semangat dan keinsyafan bernegara Republik lndonesia bagi saudara-saudara sebangsa setanah air yang berada didaerah pendudukan Belanda (Zuhri, ed., 1981: 31). Adapun missi dari Mimbar lndonesia itu sebagaimana yang ditulis oleh P.M. Noor, yaitu mempersatukan kembali daerah federal Bijenkomst Federaal Overleg (BFO), Pertemuan Musyawarah Federal, dan Federal Assemblage J dengan RI. Atau dengan lain, diarahkan kepada terbinanya kesatuan kesadaran kearah pulihnya Negara Kesatuan Republik lndonesia. Misi tersebut telah ditunaikan dan mencapai arah dan sasarannya (Zuhri, ed., 1981: 31-32).

## Proyek Sungai Barito
Tujuan utama dari Proyek Sungai Barito iniadalah membina secara integral perkembangan ekonomi dalam daerah perairan Sungai Barito (Barito Easin) di Kalimantan Selatan dan Tengah, termasuk pertanian, kehutanan, perkebunan, alat- alat komunikasi, perindustrian, pertambangan dan lain-lain usaha untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Zuhri, ed.,1981: 67). Untuk menyelenggarakan proyek raksasa itu supaya lancar, efisien dan berkelanjutan, maka perlu dibentuk dengan undang-undang sebuah badan hukum yang diberikan nama Barito River Authority (BRA), mencontoh Tennessee Valley Authority di Amerika Serikat yang berhasil sebagai model prototipe. Bentuk dan nama organisasi ini bukan suatu yang
baru karena telah pemah diusulkan oleh ir. P.M.Noor dalam DPRS tanggal 2 Oktober 1950. Diakuinya bahwa memang Proyek Sungai Barito ini adalah sebuah proyek raksasa karena ruang lingkupnya memang besar. Rancangan ini nditulisnya dalam sebuah buku kecil bersama-sama dengan pesan pribadinya, diedarkan dan disebar luaskan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Zuhri, ed., 1981: 67-73).
BRA merupakan suatu badan otonom di bidang ekonomi. BRA. mendapat kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan eksploitasi sepenuhnya. Modalnya diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, juga dari badan yang diberikan hak untuk mengadakan pinjaman di pasar uang nasional atau intemasional. Kepengurusannya dibentuk agar wakil-wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, juga golongan usahawan yang berada di dalamnya dapat bekerjasama dengan harmonis agar dapat menjamin lancarnya pelaksanaan proyek tersebut (Zuhri, ed., 1981: 67).
Proyek BRA dilakukan secara bertahap. Tahaptahap itu sendiri dibagi atas 4 bagian: a. Bagian I: pengerukan Sungai Barito;
b. Bagian II: perluasan areal sawah pasang surut di daerah rawa-rawa di antara Sungai Barito dan Sungai Sampit;
c. Bagian III: Perkembangan Dataran Riam (Kanan dan Kiri);
d. Bagian IV: Perkembangan Dataran Negara Tahap pertama adalah untuk perkembangan pertanian dan transportasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pada perluasan pertanian, proyek pasang-surut seluas kk. 200.000 ha, luas Proyek Sungai Riam kk. 50.000 ha, dan pada proyek Sungai Negara (kk. 200.000 ha). Langkah pertama segera dimulai tahun 1967 dan untuk Proyek Sungai Barito Tahap I menelan biaya 225 juta dollar. Selain itu, ada pula upaya pembangkitan tenaga listrik serta usaha-usaha lain, seperti pertambangan (minyak, intan, emas, biji besi); perkebunan (pembukaan perkebunan baru untuk ekspor misalnya jagung, pisang, dan lain-lain); kehutanan (beberapa jenis kayu dan hasil hutan untuk diekspor); perindustrian (pabrik kertas, tripleks, galangan kapal); dan transmigrasi untuk pembangunan masyarakat desa (Zuhri, ed., 1981 : 77-86).
Media Pembelajaran Wartop (Wayang Karakter Tokoh Pahlawan) untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang

## Prestasi-prestasi yang Dicapai: Antara Ide dan Aksi
P.M. Noor telah mengisi usianya dengan perjuangan dan pengabdian yang bermanfaat, tidak saja bagi diri dan keluarganya, tapi lebih luas lagi daripada itu, untuk kemaslahatan orang banyak, bagi negara dan bangsa. Sebagai seorang insinyur sipil, ide dan pemikirannya senantiasa dilandasi oleh hal-hal yang pragmatis sehingga apapun yang dipikirkan dan dilakukannya dapat menghasilkan karya-karya yang nyata dan berguna. Sebagai seorang lulusan insinyur sipil irigasi pertama di THS Bandung asal Kalimantan pada tahun 1927, ia langsung bekerja sesuai dengan keahliannya yang berhubungan dengan pengairan. Sebagai anggota BPUPKI satu-satunya asal Kalimantan, bersama-sama dengan anggotaanggotalain, ia ikut menyiapkan kemerdekaan bagi bangsa dan tanah air lndonesia. P.M. Noor berperan aktif dalam pengambilalihan Kantor Kotubu Bonsitsu (sekarang disebut Gedung Sate) dari tangan Jepang di Bandung pada tanggal 25 September 1945 dan menjadikannya Kantor Departemen Pekerjaan Umum Republik lndonesia. la dipercayakan memimpin kantor tersebut sebagai Direktur Pekerjaan Umum dan Perhubungan. Pada tanggal 4 Oktober 1945 tentara Sekutu disertai serdadu Belanda/NICA mulai memasuki kota Bandung dan membuat kekacauan. Atas inisiatif P.M. Noor, segenap pegawai PU di bawah pimpinannya, pada tanggal 20 Oktober 1945 mengangkat Sumpah Setia kepada Pemerintah R.l. lni menumbuhkan rasa patriotisme di kalangan Gerakan Pemuda PU. Tanggal 3 Desember 1945 pecah pertempuran antara pemuda-pemuda PU yang mempertahankan Kantor itu melawan serdadu Belanda/NlCA yang menyerang dengan senjata berat sehingga jatuh korban tujuh orang pemuda PU yang tewas. Sejak itu setiap tanggal 3 Desember peristiwa heroik itu selalu selalu diperingaii sebagai Hari Kelahiran Pekerjaan Umurn (Zuhri, ed., 1981: 27 -28; PU-Net, Tt.) Sebagai Gubernur Kalimantan pertama (1945), ia menggunakan segala kecerdasan dan kemampuannya untuk mengawal Kalimantan agar tetap sebagai bagian dari wilayah Republik lndonesia. P.M. Noor membentuk pasukan MN 1001 (singkatan dari Mohamad Noor, seribu satu
macam cara untuk merebut kembali Kalimantan dari Belanda/NICA) pada tanggal 20 Oktober 1945 (Riwut dalam Zuhri, ed. 1981: 272). Ia juga merupakan pencetus ide pasukan payung (paratroops) yang terjun di Kalimantan sebagaisalah satu cara menembus blokade laut oleh Belanda, yang di mana idenya disambut antusias oleh Kepala Staf AU, Komodor S. Suryadharma. Setelah melalui latihan darurat (crash program), dilaksanakan aksi tanggal 17 Oktober 1947 (Suseno, 2003; Riwut dan Setyawan, dalam Zuhri, ed., 198l: 272; 305-307). Selain itu, P.M. Noor membentuk Divisi IV ALRI untuk Kalimantan di Malang bersama Laksamana Muda AL Moh. Nazir. (Nazir, dalam Zuhri, ed., 1981: 231 -232), Kerjasama antara pasukan MN 1001 dan Divisi ALRI merupakan dua kekuatan bersenjata terbesar di Kalimantan Selatan menghadapi Belanda. Tidak lupa, P.M. Noor pun berkerjasama dengan A.H. Nasution guna menyiapkan ekspedisi- ekspedisi bersenjata ke Kalimantan (Nasution, dalam Zuhri, ed. 1981: 226-230).
Yayasan Dharma merupakan yayasan yang dibentuk oleh P.M. Noor, yang kemudian menjadi ketuanya, bersama Sukardjo Wirjopranoto dan Prof. Dr. Mr. Soepomo masing-masing sebagai anggota. Tiga serangkai ini meluncurkan majalah Mimbar lndonesia di daerah pendudukan Belanda di Jakarta tanggal 10 November 1947. Majalah itu merupakan media pencerahan tentang arti kemerdekaan dalarn wadah Negara Kesatuan Republik lndonesia (unitarisme) (Zuhri, ed., 1981: 31-32). Selanjutnya, P.M. Noor adalah pemrakarsa gagasan Proyek Sungai Barito, yang lebih dijabarkan dengan nama Proyek Pengembangan WilayahSungai Barito ( Barito River Basin Development Project ). Proyek ini berhasil merampungkan pembangunan PLTA di Riam Kanan, Kabupaten Banjar, dengan kapasitas penuh 30 MW dan surplus 20 MW. Selain itu, tersedia pula fasilitas air bersih yang berlebihan dari PAM di kota Banjarmasin dengan in takenya yang berlokasidi Sungai Tabuk, sekitar 20 km dari Banjarmasin); dilakukan pengerukan muara/ ambang Sungai Barito yang memungkinkan kapal- kapal samudra berukuran 6000 DWT, draft 21 feet dengan leluasa masuk keluar pelabuhan sarnudra Banjarmasin (Zuhri, ed. 1981: 145).
Proyek lainnya yang diprakarsai P.M. Noor adalah Proyek Pasang-Surut untuk meningkatkan
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
usaha transmigrasi ( Trans-Sumatra Waterway dan Kalimantan Coastal Canal ), dan Proyek Perluasan Persawahan Pasang-Surut. Sejak tahun 1974, secara besar-besaran, proyek ini sudah masuk dalam program pemerintah/ Departemen Pekerjaan Umum pada era Pelita II. Sekarang masih giat dilaksanakan dan ditingkatkan. Telah dicetuskan gagasan yang mutakhir dengan judul proyek tiga serangkai, yang terdiri atas tigaproyek sebagai satu paket yang tidak terpisahpisah, yaitu pembangunan sebuah pelabuhan khusus untuk kayu (tog harbor ) dengan segala fasilitasnya; pembangunan sebuah kawasan industri dan kawasan pemukiman/perumahan ( industrial areal estate ) yang akan merupakan faktor penarik utama bagi penanaman modal di Kalimantan Selatan, khususnya, di sekitar Kota Banjarmasin yang merupakan suatu sentrum ekonomi di daerah Kalimantan selatan; dan pembangunan Banjarmasin By-Pass, yang merupakan konsekuensi logis guna menghubungkan industrial/ real estate dan Pelabuhan Samudra Trisakti Banjarmasin dengan daerah pedalaman ( hinterlands ) yang mempunyai potensi kekayaan alam yang sangat besar. By-pass itu merupakan satu-satunya saran yang efektif bagiperkembangan kota Banjarmasin, yang dalam situasi sekarang seotah-olah sudah tidak bisa bemapas lagi (Zuhri, ed., 1991: 34-35).

## P.M. Noor Menurut Tokoh-tokoh Perjuangan dan Pembangunan Nasional
Berikut adalah kesan dari tokoh-tokoh sekaligus rekan-rekan seperjuangan P.M. Noor perihal dirinya, diambil dari obituari dan/atau memorabilia buku P.M. Noor ‘Teruskan, Gawi Kita Balum Tuntung’ (1981) yang disusun oleh Asikin Zuhri.
a. Mohammad Hatta: “Waktu hidupnya Ir. Pangeran Mohamad Noor pernah menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan lndonesia mewakili daerah Kalimantan. Setelah lndonesia merdeka ia diangkat sebagai Gubernur Kalimantan yang masih merupakan Provinsi dan berkedudukan di Yogyakarta, karena pada waktu itu Kalimantan masih diduduki Beianda. Sebagai seorang pejuang lr. Pangeran Mohamad. Noor tidak sedikit jasanya untuk bangsa dan tanah air. Dalam pemerintahan
ia pernah memegang berbagai jabatan di antaranya sebagai Menteri Pekedaan Umum. Segala usahanya dicurahkan untuk membangun negara, antara lain yang menjadi cita-citanya ialah membangun persawahan pasang-surut yang terdapat di Kalimantan dan lain-lain daerah di lndonesia. Citacitanya sangat pentlng sekali untuk pembangunan negara dan perlu diteruskan dan dilaksanakan” (Zuhri, ed., 1981: 210).
b. Abdul Haris Nasution, jenderal besar:
A.H. Nasution menganggap P.M. Noor sebagai teman seperjuangan. Menurutnya, menjadi gubernur Republik yang pertama untuk Kalimantan hanyalah bisa jika berdasarkan konduite perjuangan. Tampilnya pejabat-pejabat pertama Rl bukanlah berdasarkan profesi atau tanda disenangi oleh yang berkuasa, melainkan adalah atas dasar sudah terkenal sebagai pejuang bangsa, sudah memiliki wibawa. Para pejabat itu adalah pejabat perjuangan. Sebagai pejuang P.M. Noor berdisiplin terhadap perjuangan rakyat, kepentingan rakyat, dan sebagai pejabat, P.M. Noor berdisiplin kepada hierarki organisasi (Zuhri, ed., 1981: 210).
“Kini Bapak P.M. Noor sudah tiada lagi ditengah-tengah kita, tapi gagasan-gagasan, citacita dan garis perjuangan beliau haruslah terus tertegak bersama kita. Daya juangnya adalah teladan, yang dimotivasi oleh patriotisme yang tinggi, sebagai putera bangsa dan putera daerah secara harmonis, dilandasi moralitas seorang muslim yang mengesankan. Seorang teknokrat dari sejak masa kolonial Belanda dan Jepang, tapi lebih lebih lagi sebagai manusia pejuang. Karena itu tepat sekali beliau ‘dipahlawankan’ demi teladan bagi generasi yang akan datang. Pahlawan adalah teladan penegak moralitas perjuangan. Dan jalan terbaik mendidikkan moralita kepada generasi baru hanyalah dengan mempraktekkannya, minimal dengan menyajikan praktek-praktek historisnya, sebagaimana teladan Bapak Ir. P.M. Noor yang sedang kita peringati ini” (Zuhri, ed., 1981: 229- 230).
c. Moh. Nazir, Laksamana TNI AL: “Di tahun 1946, bersama-sama, kami P.M. Noor dan Moh. Nazir mendirikan Divisi IV ALRI (Kalimantan) yang sempat kami lantik dan sahkan di Malang tahun 1946. Modal pertama untuk organisasi itu adalah beberapa ton gula yang dikeluarkan dari
Media Pembelajaran Wartop (Wayang Karakter Tokoh Pahlawan) untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang
Tegal dan Tuban. Beliau pernah mengemukakan suatu rencana sistem polder (empang) di Kalimantan dan kemudian sistem terusan (kanal) di Sumatra Selatan, yang menghubungkan Palembang dan Asahan, suatu jarak yang panjangnya kira- kira 1.000 km melintasi beberapa sungai-sungai besar. Sistem yang sama beliau rencanakan buat menghubungkan Banjarmasin dan Pontianak. … Kami sebagai Menteri Pelayaran di waktu itu melihat dalam gagasan itu suatu tunjangan dan kemajuan besar dalam meningkatkan arti perdagangan dan hubungan lalu-lintas sungai dan laut, kernudian dapat menumbuhkan industri perkapalan, tentunya kami menanti-nantikan kapan kiranya ide besar ini dapat dilaksanakan namun rencana beliau itu tetap hidup di negara maritim ini.” (Zuhri, ed.,1981:231- 232).
d. Moh. Nazir, Laksamana TNI AL:
“Waktunya tahun 1946. Pada waktu itu saya [Hadhariyah] adalah Komandan Kelasykaran Barisan Pemberontak Rakyat lndonesia Kalimantan (B.P.R.I. Kalimantan) berkedudukan di Malang, yang taktis politis berada di bawah perlindungan Gubemur Kalimantan, lr. Pangeran Mohamad Noor pula. Di samping itu, sayapun adalah Liaison Officer [perwira penghubung] dari Gubemur Kalimantan dan pula sebagai anggota Staf Gubemur, Bagian Politik. Maka, bersama dengan suplay Gubernur Kalimantan, dilaksanakanlah infiltrasi (illegal) ke Kalimantan, khususnya ke Kalimantan Selatan, baik yang bersifat tenaga operasional, maupun yang bersifat politis. Seperti diketahui, Gubernur Kalimantan, ada pula mengorganisir suatu kesatuan,yang dikenal sebagai Kesatuan M.N. 1001, di mana berulang kali menyusupkan tenaga pejuang-pejuang untuk beroperasi ke Kalimantan. Dalam bidang operasi politik, juga Gubernur Kalimantan, memberi bantuan sepenuhnya pada partai-partai politik di Kalimantan Selatan, antara lain pada Serikat Kerakyatan lndonesia (S.K.I.) yang waktu itu dipimpin oleh dr. Diapari Siregar. Sebagai Gubernur Kalimantan, maka bantuan-bantuan bagi badan-badan perjuangan, telah dilakukan pula bagi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat sebagaimana halnya dengan Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan lr. Pangeran Mohamad Noor, adalah koordinator dari seluruh perjuangan
menentang N.l.C.A. di Kalimantan, bersama badan- badan perjuangan, yang berada di luar dan di dalam wilayah Kalimantan” (Zuhri, ed.,1981: 260).
e. Haji Imansyah, Veteran Pejuang: “Saya adalah orang yang mengenal P.M. Noor dari dekat, baik mengenai pribadinya, citacitanya dan pengabdiannya terhadap bangsa dan tanah airnya. Tidak pertu diragukan bahwa lr. P.M. Noor adalah seorang pejoang kemerdekaan dan seorang Pahlawan Nasional, di mana lembaran sejarah hidupnya penuh dihiasi dengan wama-wami, yakni sejarah pengabdiannya kepada masyarakai, bangsa dan tanah airnya, dari jaman penjajahan Belanda, jaman revolusi sampai jaman pembangunan sekarang.
Beberapa saat sebelum ia menutup matanya untuk selama-lamanya, maka dihadapan kawan-kawannya yang akrab, kawan-kawannya seperjuangan yang mengunjunginya di rumah sakit Pelni Jakarta, ia masih berbicara mengenai soal-soal pembangunan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kalimantan pada khususnya dan lndonesia pada umumnya.P.M. Noor mengakhiri pembicaraanya dengan kata-kata dalam bahasa Banjar: ‘TERUSKAN GAWI KITA BALUM TUNTUNG’ (Teruskan, pekerjaan kita belum selesai).
Saya merasa beruntung, karena termasuk orang-orang yang menjadi saksi hidup mendengar langsung kata-kata terakhir beliau tersebut, yang bagi saya adalah merupakan canang bagi bangsaanya untuk terus berjuang, terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita Proklmasi 17 Agustus 1945 yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata bagi seluruh rakyat lndonesia.” (Zuhri, ed., 1981: 262-263).
SIMPULAN Dalam diri P. M. Noor, tergabung darah aristokrat karena ia bergelar Pangeran; teknokrat karena ia seorang insinyur; birokrat karena ia pemah menjabat jabatan gubemur pertama Kalimantan (1945-1950), Wakil Menteri Perhubungan (1945-1946), Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (1950-1959); politisi karena ia pernah menjabat berbagai jabatan politis kenegraan sejak sebagai anggota Volksraad (dalam dua masa jabatan 1931-1939) dalam masa kolonial,
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
anggota BPUPKI pada masa pra-Proklamasi, anggota DPRS-RI (1950-1956), dan anggota DPA. Sebagai saiah seorang anggota BPUPKI, ia dicatat sejarah bersarna-sama dengan anggota-anggota BPUPKI lain, anggota-anggota PPKI, serta mereka yang berkorban jiwa dan raga dalam perang kemerdekaan / revolusi kemerdekaan sebagai bapak bangsa ( founding father ) karena ia ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik lndonesia ini.Di satu sisi, ia adalah seorang sipil, di mana di sisi lain ia juga seorang patriot bangsa yang aktif merencanakan dan/atau melaksanankan strategi-taktik perlawanan terhadap penjajahan. Sebagai pemimpin, ia juga seorang negarawan karena ia memikirkan melalui proyek-proyek pembangunannya kesejahteraan negara, bangsa, dan rakyat, baik sekarang maupun yang akan datang.
Perjalanan hidup P.M. Noor merupakan pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Segala aspek perjuangan dan pengabdiannya bagi Negara dan bangsa dapat menjadi suriteladan. Berkat kecerdasannya, ide-ide besarnya jika bisa dilaksanakan sebagian apalagi jika seluruhnya akan menjadikan negara dan bangsa ini makmur sejahtera. Namun, ia menyadari betul bahwa itu mustahil direalisasikan dalam satu atau dua generasi. Meski demikian, ia telah meninggalkancetak-biru (blue print) bagi generasi penerus. Kini, terserah kita mau mengikuti atau tidak. Pembangunan bangsa dan negara harus selalu berlanjut, sebuah estafet panjang dan melelahkan. Maka, bukan kebetulan jika pada akhir hayatnya ia rnemberikan pesan berselubung bahwa pekerjaan (gawi) belum usai (tuntung), dan tidak akan pernah usai; karena itulah dinamika kehidupan. Ada generasi-generasi berikutnya yang akan terus melanjutkannya seperti mengalirnya kehidupan yang penuh dengan perjuangan dan pengabdian.Hingga pada akhirnya, tersemat pesan simbolik akhir dari P.M. Noor, “Teruskan... Gawi kita balum tuntung.

## REFERENSI
Achmad, Y., et al. (1984). Sejarah Perlawanan Terhadap lmpeialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat . Jakarta: Proyek IDSN, Depdikbud, Direktorat Sejarah & Nilai Tradisional.
Agung, lda Anak Agung Gde. (1983). Renville. Jakarta: Sinar Harapan. Agung, lda Anak Agung Gde. (1985). Dari Negara indonesia Timur ke Republik lndonesia Serikat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Agung, lda Anak Agung Gde. (1995a). Persetujuan Linggajati. Prolog dan Epilog . Surakarta: Yayasan Pustaka Nusantara dan Sebelas Maret University Press. Agung, lda Anak Agung Gde. (1995b). Pernyataan Rum-Roijen (Rum-Van Roijen Statement) . Surakarta: Yayasan Pustaka Nusantara dan Sebelas Maret Universitv Press.
Alfian, T.I., et.al, (1982). Revolusi Kemerdekaan lndonesia di Aceh (1945-1949). Banda aceh: Seri Penerbitan Museum Negeri Aceh.
Andreson, Benedict R.O.G. (1972). Java in A Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944- 1946. lthaca: Comell University Press.
Artum, A., Seman, S. (1999). Hassan Basry. Bapak Gerilya Kalimantan . Pejuang Kemerdekaan. Basry Hassan. (2003). Kisah Gerilya Kalimantan 2 Jilid. Banjarmasin: Yayasan Bhakti Banua. Brinton, C. (1962). Anatomi Revolusi. Terjemahan Singgih Hadipranowo & Gusti Ngurah Gedhe. Djakarta: Bhratara. Cribb, Robert Bridson. (1990). Gejolak Revolusi di Jakarla 1945-1949: Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni. Jakarta: Grafiti. Drooglever, P.J. & Schouten, M.J.B. (1988). Officiele Bescheiden Betreffende de Nederlandschlndonesrsche Betrekkingen 1945- 1950 . Band 63.’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff; (1992) Band 71.’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff; (1993) Band 75.’s-Gravenhage: lnstituut voor Nederlands Geschiedenis; (1994), Band 77.’s- Gravenhage: lnstituut voor Nederlands Geschiedenis. Feith, Herbert & Castles, Lance. (1970). lndonesian Political Thinking 1945-1965 . lthaca: Comell University Press.
ldeham, M. Suriansyah, et al., ed. (2003). Sejarah Banjar. Banjarmasin: Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.
Kahin, McTuman George. (1970), Nationalism and Revolution in lndonesia. Itachaca: Cornell University Press.
Media Pembelajaran Wartop (Wayang Karakter Tokoh Pahlawan) untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang
Leirissa, R.Z. (2006). Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia . Jakarta: Pustaka Sejarah. Leon, Joseph M. (1969). World Civitization, Since 1650, Vol. ll . Lincoln Nebraska: Cliffs Notes.
Malik, A. (1970). Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan lndonesia 17 Agustus 1945 . Jakarta: Wijaya. Malik, A. (1978-1979). Mengabdi Repubik . Jakarta. Gunung Agung.
Nasution, A.H. (1978). Sekitar Perang Kemerdekaan lndonesia.Jilid 11 . Bandung: Angkasa.PU-net. (Tt.) Peristiwa Heroik 3 Desember. [Online] Tersedia: http://www3.pu.go.id/content/ show/31/peristiwa-heroik-3-desember
Reid, A Indonesian National Revolution, 1941-1950 . Victoria: Longman Australia Pty. Ltd. Riwut, Tjilik. (1958). Kalimantan Memanggil. Jakarta: Penerbit Pustaka Endang. Riwut, Tj. (2007). Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan . Yogyakarta: NR Publishing. Riwut, Tj. (2003). Maneser Panatau Tatu Hiang. Pengayaan Adat lstiadat dan Budaya Suku Dayak, dari buku Kalimantan Memanggil dan Kalimantan Membangun . Yogyakarta: Pusaka Lima.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1981). 30 Tahun lndonesia Merdeka. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1995).
Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) , Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. (1995). Jakarta: Sekretariat Negara Rl.
Sjamsuddin, H, et al. (1992). Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan . Jakarta: Proyek IDSN. Sjamsuddin, H. (2009). Kalimantan dalam Masa Revolusi lndonesia (Tarik Ulur Antara Unitarisme dan Federalisme) 1945-1950 . Bandung: FPIPS UPI. Smail, John R. Bandung in the Early Revolution 1945-1946. lthaca: Modem lndonesia Project. Soedjatmoko. (2010). Menjadi Bangsa Terdidik Menurut Soedjatmoko . Jakarta: Kompas Media Nusantara. Suseno, N. (1996). Tjilik Riwut Berkisah: Sumpah Setia Masyarakat Dayak Pedalaman Kalimantan kepada Pemerintah Republik lndonesia. Yogyakarta: Penebit Andi. Suseno, N. (2003), Tjilik Riwut Berkisah: Aksi Kalimantan dalam Tugas Operasional Militer Pertama Pasukan Payung Angkatan Udara Republik lndonesia . Yogyakarta: Pusaka Lima. Williams, T.H. et. al. (1962). A History of the United States. New York: Alfred A. Knopf. Yamin, M. (1959). Naskah Persiapan Undangundang Dasar 1945. Jilid I dan II . Djakarta: Yayasan Prapantja.
Zaini, Muderis, et al. (1998). Sejarah Perjuangan Rakyat dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan Republik lndonesia di Hulu Sungai Tengah . Barabai: Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan ‘45. Zuhri, Asikin, ed. (1981). lr. P.M. Noor: Teruskan Gawi Kita Balum Tuntung. (Kerja Kita Belum Selesai). Banjarmasin: Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan ‘45, Kalimantan Selatan