## HUKUM ISLAM DAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
(TELAAH UU N0.  3/2006 DAN UU N0. 50/2009)
Oleh: Abdiwijaya 

## Abstrak
Sengketa ekonomi syariah lahir karena tidak adanya peraturan  yang jelas mengaturnya. Atau dengan kata lain adanya ambiguitas hukum. Dalam prakteknya, sengeketa ekonomi  syariah,  apakah  diselesaikan  di  Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Dengan lahirnya UU No.
3/2006  dan  UU  No.50/2009  telah  memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa  ekonomi Syariah.
Kata kunci: Sengketa  ekonomi  syariah,  undang- undang.

## I. Pendahuluan
slam  sebagai  agama  yang  diturunkan  oleh  Allah  swt.  kepada  Nabi Muhammad swa. membawa misi yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dan  dibaca  dalam  Alquran dan Sunnah. Islam dapat dikategorisasikan ke dalam tiga konfigurasi yang saling memiliki  hubungan  yang  harmonis.  Ketiga  bentiuk  konfigurasi  tersebut adalah  aqidah,  ibadah  dan  muamalah. Tiga  konfigurasi  ini  yang  harus dilaksanakanoleh manusia dalam menempuh kehidupannya.
Dari  ketiga  bentuk  konfigurasi  di  atas,  yang  terakhir  (muamalah) merupakan  wilyah  yang  paling  dominan  dan  memiliki  andil  yang  sangat signifikan  dalam  interaksi  antar  sesama  manusia.  Wilayah  muamalah memasuki  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  waqaf,  zakat  infaq shadaqah dan ekonomi.
Dalam bidang ekonomi, sebagaimana juga dalam bidang-bidang yang lain tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan agar manusia berada di jalan lurus.  Namun,  dalam  melakoni  aktifitas  ekonomi,  para  pelaku  ekonomi kadang-kadang menemui dan mengalami konflik, perseturuan dan sengketa. Dalam  sengketa  yang  terjadi  antar  sesama  praktisi  ekonomi  sering menimbulkan  masalah  yang  kontra  produktif,  sehingga  perlu  dibuatkan
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dalam bidang Fikih Jinayah
I
regulasi  yang  mengatur  mengenai  hal  tersebut. Dengan  demikian,  segala persoalan  dapat  diselesaikan  dengan  baik  dan  meminimalisir  terjadinya konflik.

## II. Pembahasan

## A. Eksistensi Ekonomi Syari’ah
Ekonomi syari’ah sebagai sebuah sistem, saat ini merupakan pilihan dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi.  Sebagai  sebuah  sistem  sebagaimana layaknya dengan sistem-sistem ekonomi yang   ada dewasa ini (kapitalisme dan sosialisme) didalamnya mengusung seperangkat nilai, asas, dan prinsip yang  berfungsi  sebagai  pedoman  dan  pengarah,  bahkan  pengontrol  yang tidak boleh ada penyimpangan yang kontradektif dengan nilai-nilai tersebut. A.M. Saefuddin menyatakan bahwa sistem ekonomi tertentu haruslah tersusun  dari  seperangkat  nilai-nilai  yang  dapat  membangun  kerangka organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka tertentu. Perangkat nilai-nilai ini  di  satu  pihak    akan  berdasarkan  pandangan  filsafat  tentang  kegiatan ekonomi, dan di pihak lain interaksi nilai-nilai ini membentuk perangkat nilai dasar  dan  nilai  instrumental  bagi  kegiatan  ekonomi  yang  dikehendaki  oleh sistem. 1 Demikian  pula  halnya  dengan  ekonomi  syariah  juga  memiliki seperangkat nilai, asas  dan prinsip  sekaligus merupakan visi  dan  misi  yang diembannya  guna  memfasilitasi  manusia  dalam  aktivitasnya  mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin.
Relevan dengan pembahasan mengenai nilai-nilai yang diusung dalam sistem ekonomi syariah, secara filosofis perlu dikemukakan terlebih dahulu bagaimana  sistem  nilai dan  pengejawantahannya  sebagai  ciri  pembeda dengan sistem-sistem yang lainnya. Hal ini mendasar untuk dilakukan lebih awal  untuk  menjaga  sistematisasi  dan  konsistensi  alur  analisis  dalam penelitian ini, yang memang menekankan pada aktualisasi dan implementasi nilai-nilai  ekonomi  syariah  secara  komperehensif.  Dengan  cara  demikian, akan  terlihat  nantinya  sejumlah  nilai  yang    menarik  dan  perlu  untuk  dikaji serta  secara  praksis  diharapkan  akan  lebih  membumi  dan  mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk khususnya manusia. Seorang pemikir ekonomi Islam generasi pertama di Indonesia, A.M. Saefuddin  mengemukakan  bahwa  sebuah  nilai  atau  nilai-nilai  merupakan seperangkat keyakinan perasaan (sentimen) dan identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, keterikatan dan prilaku dari individu, masyarakat  maupun  bangsa. 2 Pada  prinsipnya,  sebuah  nilai  selalu
1 A.M.  Saefuddin, Studi  Nilai-Nilai  Sistem  Ekonomi  Islam (Cet.  I;  Jakarta:  Media  Da’wah, 1984), h. 14
2 A.M. Saefuddin, Ontologi Sosial Ekonomi (Makassar: UMI Press, 1988), h., 4.
dimaknakan  secara  positif  diposisikan  pada  level  tertinggi  dan  bersifat abstrak,  masih  memerlukan  upaya  interpretasi  dan  konkretisasi  agar  dapat diaplikasikan.
Ekonomi  Syari’ah  khususnya  perbankan  syariah  bukan  hanya  milik praktisi ekonomi syariah, melainkan semua umat Islam bahkan diluar umat Islam pun diberikan ”hak” untuk berpartisipasi minimal ada transparansi di dalamnya, agar tidak terjadi kezdaliman, unsur-unsur keharaman sedikitpun tidak boleh ada di dalamnya. Amar ma’ruf nahi mungkar betul-betul harus terjelma dalam sistem ini.
Saat  ini,  kehadiran  ekonomi  syari’ah  dinilai  sangat  responsif,  selain sebagai  alternatif  di  antara  siatem  kapitalisme  dan  sosialisme,    juga mengusung  misi ilahiyah yang  sanga  sesuai  dengan  nilai-nilai  humanistik, bukan itu saja, tetapi juga membawa nilai-nilai tazkiyah jauh dari hal-hal yang diharamkan,  baik  terhadap  objek,  proses  maupun terhadap out  put -nya, semua yang bermuara dalam kerangka mendapatkan ridha Allah swt.. Dan secara  realistis  menunjukkan  bahwa  sistem  ini  memiliki  nilai  kompetitif mampu  menghantarkan  bangsa  Indonesia  keluar  dari  krisis  ekonomi  yang simultan.
Ekonomi  syari’ah,  menurut  Mohammad  Nejatullah  Shiddiq  tidak terlepas dari pemikiran ekonomi yang telah berusia setua dengan Islam itu sendiri.  Sepanjang  14  abad  yang  silam,  sejarah  Islam  telah  menjelaskan penemuan  studi  yang  berkelanjutan  tentang  isu  ekonomi  dalam  pandanga syari’ah.  Sebagian  besar  diskursus  ini  hanya  terkubur  dalam  literatur  tafsir Alquran,  syarah  hadis,  dasar-dasar  hukum,  ushul  fighi  dan  hukum  fighi. Belum  terdapat  usaha-usaha  sistematis  untuk  mengkaji  lebih  dalam  lagi materi-materi itu agar menjadi lebih aplikatif. 3
Pernyataan  di  atas,  merupakan  keprihatinan  dari  seorang  pakar ekonomi  syari’ah  beberapa  puluh  tahun  yang  lalu,  namun  kini  pernyataan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan merebaknya kajian-kajian ekonomi syariah  dan  pada  tataran  praktisnya  pun  bermunculan  lembaga-lembaga ekonomi syariah di seantero dunia.
Khusus  di  Indonesia,  pada  tahun  1970-an  gerakan  Islam  secara nasional  memasuki  lapangan  baru  di  bidang  ekonomi  dengan memperkenalkan  sebuah  sistem  ekonomi  Islam  di  antara  sistem-sistem ekonomi  yang  ada,  yaitu  sebagai  alternatif  dari  sistem  kapitalisme  dan sosialisme.  wacana  sistem  ekonomi  Islam  diawali  dengan  konsep  ekonomi dan  bisnis  non  riba. 4 Gerakan  ini  sama  saja  dengan  mereka-mereka  yang
3 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 3.
4 Lihat Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, edisi I (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h., 47.
memperjuangkan  tegaknya  syariat  Islam  di  bidang  politik  dan  hukum  di tanah  air  ketika  itu.  Sejumlah  tokoh  yang  terlibat  dalam  wacana  ekonomi Islam kala itu antara lain, A.M.Saefuddin, Karnaen Perwataatmaja, M. Amin Aziz,  Muhammad  Syafii  Antonio,  dan  lainnya.  Puncak  dari  perjuangan dalam mewacanakan ekonomi syariah itu pada tahun 1992 ditandai dengan didirikannya  lembaga  keuangan  syariah  pertama,  yaitu  Bank  Muamalat Indonesia (BMI), berkat prakarsa MUI, ICMI dan pemerintah Orde Baru. 5 Dalam  konteks  ekonomi  Islam,  penggunaan  istilah  juga  tidak seragam,  misalnya  di  Indonesia  umumnya  digunakan  Ekonomi  syariah sementara  di dunia lainnya yang lebih populer digunakan adalah Ekonomi Islam.  Menurut  Mustafa  E.  Nasution  istilah  ekonomi  syariah  hanya ditemukan penggunaannya di Indonesia sehubungan dengan pendirian Bank Syariah pertama pada tahun 1992. 6 Sedangkan di dunia internasional istilah itu  tidak  digunakan,  melainkan  Bank  Islam. 7 Dengan  demikian  ekonomi Islam  tidak  hanya  berkonotasi  bank  tanpa  bunga,  akan  tetapi  meliputi seluruh aspek kegiatan ekonomi.
Penggunaan  istilah  syariah  dan  Islam  untuk  menunjukkan  konsepsi dan  institusi  ekonomi  berbasis  ajaran  Islam  tidak  terlalu  urgen  yang dipermasalahkan,  karena  keduanya  mengarah  kepada  sasaran  yang  sama, yaitu untuk menunjukkan sebuah sistem ekonomi yang berbasis pada syariat Islam.  Namun,  dalam  konteks  Indonesia  hal  itu  memiliki  latar  belakang tersendiri  yang  menarik  untuk  disimak,    ketika  wacana  ekonomi  Islam mendapat  tanggapan  luas  bagi  masyarakat  bersamaan  dengan  itu  pula suasana  fhobia  terhadap  Islam  menggelora,  banyak  kalangan  yang  sengaja membangun  opini  dengan  menonjolkan  gerakan-gerakan  separatis  Islam seperti  DI,  TII,  dan  Gerakan  Kahar  Muzakkar,  sehingga  kesan  dari  kata Islam  selalu  diarahkan  kesana.  Pertimbangan  historis  inilah  yang menyebabkan penggunaan ekonomi Islam menjadi tidak populer, melainkan dengan ekonomi syariah.
Penggunaan  istilah  ekonomi  syariah,  Dawam  Raharjo  menjelaskan bahwa apa yang dimaksudkan dengan ekonomi syariah tidak identik dengan syariat  itu  sendiri,  syari’at  dalam  pengertian  Muhammad  Said  al-Asmawi (ahli  Hukum  Islam  Mesir),  adalah  wahyu  Tuhan  dan  Sunnah  Rasul  yang pengertiannya  sama  dengan  tharieq,  sabil,  dan  manhaj,  yaitu  jalan  (way).
5 DawamRaharjo, Ekonomi Islam: SuatuKajianKontemporer (Jakarta: GemaInsani Press, 2003), h., xvii.
6 SyaifulBahri, EkonomiSyari’ahdalamSorotan (Jakarta:  Permodalan  Nasional  Madani,  2003), h., 28.
7 Muhammad  Syafi’Antonio, Bank  Syari’ahdariTeorikePraktek (Cet.  I;  Jakarta:  GemaInsani Press, 2001), h., 19.
Syariat dalam pengertian ini masih memerlukan penjelasan dan interpretasi, setelah  itu  syariat  mengalami  proses  rasionalisasi  melalui  metode  ilmiah (ijtihad),  hasilnya  melahirkan  konsep  bank  syariah.  Sementara  istilah  bank syariah itu sendiri khas Indonesia dan tidak dijumpai di negara lain. 8
Di  negara  lain,  lembaga  itu  dikenal  bank  Islam (Islamic  Bank ).  Di Indonesia,  bank  Islam  telah  mengalami  kontekstualisasi  sehingga  bernama Bank Syariah, berkaitan dengan tradisi perjuangan menegakkan syariat Islam yang  muncul  di  sekitar  awal  berdirinya  republik  ini  dan  tercantum  pula dalam naskah Piagam Jakarta.
Pandangan  mengenai  eksistensi  ekonomi  Islam,  Afzalur  Rahman melihatnya  sebagai  sebuah  sistem  dan  berbeda  di  antara  sistem  ekonomi kapitalisme  dan  sosialisme.  Ekonomi  Islam  memiliki  kebaikan-kebaikan yang  terdapat  pada  kedua  sistem  sekuler  tersebut,  namun  terbebas  dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dari kedua sistem itu. 9 Melalui ekonomi Islam tidak hanya menyiapkan individu-individu sejumlah kemudahan dalam bekerjasama berlandaskan syariah tetapi juga memberikan pendidikan moral yang tinggi dalam kehidupan.

## B.  Hakikat Ekonomi Syariah
Ekonomi  Islam  atau  ekonomi  syariah  secara  anatomis,  merupakan salah  satu  bidang  dalam  syariat  Islam,  yakni  bidang  muamalah.  Bidang muamalah memiliki  cakupan  yang  begitu  luas  mencakup  segala  hubungan interaktif  semua  makhluk  Tuhan  di  bumi  yang  menempatkan  manusia sebagai  aktor  utama  (khalifah).  Bidang  ekonomi  merupakan  salah  satu  di antaranya  yang  khusus  membahas  interaksional  antara  manusia  dengan sesamanya  yang  berkaitan  dengan  materi  dan  jasa  dalam  rangka kesejahteraan mereka di bawah tuntunan syariah.
Secara filosofis, Monzer Kahf mengemukakan bahwa pada umumnya ekonomi  didefinisikan  sebagai  kajian  tentang  perilaku  manusia  dalam hubungannya  dengan  pemanfaatan  sumber-sumber  produksi  yang  langka untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. 10 Relevan  dengan  definisi  tersebut,  ajaran  Islam  menekankan  bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan  tanggungjawabnya  sebagai  khalifah  di  bumi  agar  kehidupan
8 DawamRaharjo, Ekonomi Islam: SuatuKajianKontemporer ,  h. 3.
9 Afzalur Rahman, DoktinEkonomi Islam (Yogyakarta: SimpulRekacitra, 1995), h., 10.
10 MonzerKahf, Ekonomi  Islam:  TelaahAnalitikTerhadapFungsiSistemEkonomi  Islam
(Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005), h., 4.
tetap  terjaga  keseimbangannya. 11 Melalui  kegiatan  ekonomi  keseimbangan menjadi penting karena disinilah esensi syariat Islam berperan di dalamnya, berupa  keseimbangan  dalam  mengejar  kesejahteraan  dunia  demikian  pula untuk  di  akhirat. 12 Ketidakseimbangan  akan  mewujud  jika  pertimbangan materi lebih mendominasi di dalamnya seperti praktek ekonomi sekuler. Syed Nawab Haider Naqvi  mengemukakan bahwa sistem ekonomi syari’ah  merupakan  sistem  buatan  manusia  juga  sebagaimana  sistem ekonomi lain dan keberhasilannya juga akan ditentkuan oleh  pegujian daya hidupnya  yang  bisa  diterima  secara  universal.  Pandangan  ini  lebih menekankan  pada  aspek  empirik  dari  ekonomi  syaria’ah  yang  dapat  diuji baik secara teoritik maupun secara praktis 13 . Dengan demikian, ekonomi syari’ah selayaknya dikembangkan secara simultan dalam dua tingkat yaitu: pertama, harus mereflesikan pemahaman pengetahuan  yang  jelas  terhadap  esensi  nilai  etik  dasar  Islam  sebagai implementasi  hakikat  di  dalamnya  dan  yang  kedua, dengan  menggunakan masyarakat  muslim couter-part dunia  riil  ekonomi  Islam,  maka  serangkaian refresentasi hipotetik perilaku muslim terlebih dahulu ditetapkan selanjutnya dibuktikan secara emperik.
Berkaitan  dengan  hakikat  ekonomi  syari’ah,  Umar  Chapra berpandangan bahwa ilmu yang memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap realisasi kesejahteraan manusia tetap berkonsentrasi pada aspek  alokasi  dan  distribusi  sumber-sumber  daya  dengan  tujuan  utama untuk merealisasikan maqasid syari’ah . Ilmu ekonomi syari’ah pada prinsipnya sama  dengan  ekonomi  konvensional,  akan  tetapi,  yang  mendasar perbedaannya adalah pada pertimbangan sosial kemanusiaan sesuai dengan komitmen  syariat  Islam,  sementara  pada  ekonomi  konvensional  hanya bermuara pada upaya pemenuhan kebutuhan materilal seperti halnya dalam ekonomi kapitalis. 14
Eksistensi  ekonomi  syari’ah  yang  didasarkan  pada  ilmu  ekonomi konvensional  sebagaimana  yang  diberikan  oleh  Umar  Chapra  dan  Naqvi sesuai dengan prinsip muamalah dalam hukum Islam bahwa pada prinsipnya segala sesuatu boleh saja diterima sepanjang belum ada ketentuan yang tegas melarangnya. Ilmu ekonomi konvensional merupakan fenomena kehidupan
11 Q.S.al-Baqarah(2):30.
12 RidwanMas’uddan  Muhammad, Zakat dan  Kemiskinan:  Instrumen  Pemberdayaan  Ummat (Yogyakarta: UII Press, 2005), h., xiii.
13 Syed  NawabHaidir  Naqvi, MenggagasIlmuEkonomiIslam (Yogyakarta:  PustakaPelajar, 2003), h., 4.
14 Umar Chapra, Masa DepanIlmuEkonomi: SebuahTinjauan Islam (Jakarta: GemaInsani Press, 2001), h., 99.
bahkan  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan.  Jika  fenomena  itu mendatangkan  manfaat,  maka  hukumnya  boleh  dan  dapat  diterima,  akan tetapi  jika  fenomene  itu  mengdatangkan    mudharat,  maka  ia  harus ditinggalkan.  Secara  substantif,  materi-materi  yang  tersaji  dalam  ilmu ekonomoi  konvensional  dapat  diterima  sepanjang  tidak  bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi syaria’ah.

## C. Eksistensi regulasi (UU N0. 3/2006 dan UU N0. 50/2009) terhadap kegiatan ekonomi syari’ah
Perkembangan  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  tumbuh  pesat  di Indonesia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal dengan instrumennya  obligasi  dan  reksadana  syariah,  pegadaian  syariah,  dana pensiun syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan sebagainya. Menurut data  Bank  Indonesia  (Mei  2005),  jumlah  nasabah  /deposan  perbankan syariah  lebih  dari  2  juta  orang,  sedangkan  jumlah  nasabah  pembiayaan sekitar  300.000an  orang.  Data  itu  belum  termasuk  nasabah  asuransi, pegadaian,  pasar  modal  dan  dana  pensiun  syariah.  Juga  belum  termasuk nasabah Baitul Mal wat Tamwil yang mencapai dari 3 juta orang. 15
Dengan  banyaknya  masyarakat  Indonesia  yang  beraktivitas  dalam ekonomi syariah, maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum di bidang ekonomi  syariah. Jika terjadi  perselisihan antara  para pihak, selama ini  kasusnya  selama  ini  diselesaikan  di  Pengadilan  Umum,  atau  Badan Arbitrase Syariah, bukan Pengadilan Agama. Artinya, sebelum keluarnya UU No  3/2006,  tentang  Peradilan  Agama perkara-perkara  yang  menyangkut peralihan  harta  atau  kebendaan  dan  perjanjian  yang  bersifat  bisnis  masih menjadi  kewenangan  Pengadilan  Negeri,  dikarenakan  kewenangan Pengadilan Agama masih sangat terbatas. Pasal 49, UU No. 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan  Agama  hanya  menentukan  bidang-bidang  tertentu  saja yang  menjadi  kewenangan  (kompetensi  absolut)  Pengadilan  Agama,  yaitu bidang:  Perkawinan,  Kewarisan  (yang  meliputi  juga  wasiat  dan  hibah)  dan Wakaf  dan  Shadaqah.  Karena  itulah  UU  Nomor  7/1989  diamandemen pemerintah  dan  DPR  dengan  Undang-Undang  yang  baru  yakni  UU  No 3/2006.Dalam pertimbangan amandemen Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan  Agama  dalam Undang-Undang Nomor  7 Tahun  1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 16 kebutuhan hukum masyarakat, karena itu perlu dilakukan amandemen.
15 Agustianto, Peradilandan Sengketa Ekonomi Syari’ah, h. 1.http :www. Nuriah.Com. (15 Juni 2015).
16 Lihat  Prides, Kompilasi  Perundang-undangan  tentang  Ekonomi  Syariah (Cet.  I;  Ciputat: GaungPersada Press, 2008), h., 132.
Pada  pasal  49  point  i  disebutkan  dengan  jelas  bahwa  Pengadilan Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus dan  menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama  antara  ortang –orang  yang  beragama  Islam  di bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syariah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi : Bank syariah,  Lembaga  keuangan  mikro  syari’ah,asuransi  syari’ah,  reksadana syari’ah,  Obligasi  syariah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syariah, Pembiayaan  syari’ah,  pegadaian  syari’ah,  Amandemen  ini  membawa implikasi  baru  dalam  sejarah  hukum  ekonomi  di  Indonesia.  Selama  ini, wewenang  untuk  menangani  perselisihan  atau  sengketa  dalam  bidang ekonomi  syariah  diselesaikan  di  Pengadilan  Negeri  yang  notabene  belum bisa dianggap sebagai hukum syari’ah.
Pengadilan  Negeri  bisa  disebut  sebagai  Pengadilan  konvensional. Maka  sangat  aneh,  jika  masalah  syariah  diselesaikan  secara  konvensional, bukan  secara  syariah.  Dalam  prakteknya,  sebelum  amandemen  UU  No 7/1989 ini, penegakan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah  tersebut  mengacu  pada  ketentuan  KUH  Perdata  yang  merupakan terjemahan  dari  Burgerlijk  Wetboek  (BW),  kitab  Undang-undang  hukum sipil  Belanda  yang  dikonkordansi  keberlakuannya  di  tanah  Jajahan  Hindia Belanda  sejak  tahun  1854  ini,  sehingga  konsep  perikatan  dalam  Hukum Islam  tidak  lagi  berfungsi  dalam  praktek  formalitas  hukum  di  masyarakat, tetapi  yang  berlaku  adalah  BW.Secara  historis,  norma-norma  yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik Penjajah yang secara sistematis  mengikis  keberlakuan  hukum  Islam  di  tanah  jajahannya,  Hindia Belanda Akibatnya,  lembaga  perbankan  maupun  di  lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke tiga BW (Burgerlijk  Wetboek)  yang  sudah  diterjemahkan.  Sehingga  untuk  memulai suatu  transaksi  secara  syariah  tanpa  pedoman  teknis  yang  jelas  akan  sulit sekali  dilakukan.Amandemen  ini  memang  dirasakan  sangat  penting, mengingat perkembangan lembaga keuangan syari’ah bergerak cepat, seperti perbankan  syari’ah,  asuransi  syari’ah,  pasar  modal  syari’ah,  lembaga keuangan mikro syariah (BMT), pergadaian syari’ah, dsb. Selama ini, banyak kasus sengketa ditangani oleh Basan Arbitrase Syariah Nasioal (Basyarnas), sesuai  dengan  akad  di  lembaga  keuangan  syariah.  Nasabah  dan  lembaga perbankan  secara  ”terpaksa”  harus  memilih  lembaga  Basyarnas  untuk menyelesaikannya.  Setiap  draft  kontrak  syariah  telah  memuat  klausul Basyarnas.  Keharusan  ke  Basyarnas  karena  belum  dikeluarkannya  UU No3/2007.
Akan  tetapi,  setelah  keluarnya  Undang-Undang  tersebut,  harus dibuka  peluang  seluas-luasnya  kepada  Pengadilan  Agama  untuk mengadilinya, sehingga tidak menjadi monopoli Basyarnas.Selain itu, sering pula  ditemukan  redaksi  akad  yang  membuka  dualisme hukum  yang  sangat menyesatkan.  Banyak  bank-bank  yang  syariah  yang  menyebutkan dalam akadnya,  bahwa jika terjadi perselisihan akan diselesaikan oleh lembaga arbitrase syariah atau Pengadilan Negeri.  Hal  ini menyesatkan,  karena jika para pihak sudah menentukan dan memilih lembaga arbitrase, maka sudah tertutup peluang kepada Pengadilan Negeri. Pilihan tersebut harus tegas, apakah arbitrase atau pengadilan Negeri. Jika para pihak memilih pengadilan Negeri, hal ini pun tidak tepat, tidak relevan dan jelas tidak sesuai syariah. Dengan keluarnya UU No 3/2006, kasus sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan  di  Pengadilan  Agama,  kecuali  para  pihak sepakat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Satu hal lagi  yang  menjadi catatan penting adalah masalah eksekusi. Selama ini eksekusi keputusan arbitrase dilakukan oleh Pengadilan Negeri,  bukan Pengadilan  Agama  (Syariah). Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase No 30 Tahun 1999. Realita ini seharusnya diubah, pasca keluarnya UU No 3/2006. Dengan kata lain, Undang-Undang arbitrase harus diamandemen.
Lahirnya  UU  No  3  Tahun  2006  ini juga membawa implikasi besar bagi seluruh redaksi akad di lembaga perbankan dan keuangan syari’ah saat ini. Selama ini dalam setiap akad  di  lembaga ekonomi syariah tercantum sebuah klausul  yang  berbunyi,  “  Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan  di  antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dengan amandemen ini maka klasul tersebut seharusnya dihapuskan dan seluruh format transaksi di bank dan lembaga keuangan syariah harus diubah.
Klausul tersebut juga terdapat pada Peraturan  Bank  Indonesia  saat ini dan seluruh  fatwa  DSN MUI. Dalam  fatwa  DSN  MUI  dan  PBI disebutkan, bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari’ah. Maka dengan amandemen ini,  buny iredaksi  DSN  MUI  dan  PBI yang  menyebutkan peranan Badan Arbitrase seharusnya dihapus,  karena telah ada Pengadilan  Agama  yang  berwenang mengadilinya. Namun demikian,  Badan Arbitrase tidak serta kehilangan peran,  sebab jika  para pihak memilih badan ini menyelesaikan kasusnya, maka hal itu dibenarkan. Pencantuman lembaga atbitrase syariah  di  fatwa  DSN  dan  PBI untuk menyelesaikan sengketa syariah dapat dimaklumi,  karenaselama ini belum ada Undang-Undang No 3/2006. 17
17 Prides, KompilasiPerundang-undangantentangEkonomiSyariah h. 2.
Akan tetapi, setelahUndang-Undang No3/2006 lahir, maka lembaga yang  menyelesaikan kasus sengketa syariah tidak lagi monopoli lembaga arbitrase.Kecuali para pihak sejak awal memang sepakat memilih Lembaga Badan Abitrase. Klausul keharusan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah sebuah kesalahan fatal. Sama fatalnya, jika setiap transaksi bisnis non syariah harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase konvensional yang disebut BANI, bukanPengadilanUmum.
Oleh karena itu, hal yang sama harus diterapkan juga di dalam bunyi kontrak syariah. Lima masukan dengan keluarnya UU No 3/2006, ada lima masukan kritis dan evaluatif  yang  perlu menjadi perhatian. Pertama, jika terjadi sengketa  di  bidang ekonomi syari’ah,  penyelesaian perkaranya tidak boleh dibatasi  (dikunci)  hanyaoleh
lembaga arbitras esyariah
(BASYARNAS).  Sehubungan dengan itu bunyi klausul seluruh akad  di lembaga keuangan syariah, bunyi fatwa DSN dan PBI yang mengharuskan penyelesaian sengketa dilakukan oleh badan Arbiotrase Syariah nasional, hendaknya dihilangkan. Kedua, Oleh karena seluruhperselisihan  di  bidang ekonomi syariah menjadi wewenang Peradilan Agama, makaseluruh hakim agama yang selama ini hanya memahami hukum-hukum keluarga (al-ahwalasy- syakhsyiah) perlu memahami hukum-hukum tentang perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.
Untuk itu perlu dilaksanakan pelatihan dan  workshop  ekonomi syariah bagi  hakim  di  lingkungan Peradilan  Agama. Ikatan  Ahli  Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) siap melakukannya bekerjasama dengan Mahkamah Agung untuk melakukanWorkshop  dan  Training  tersebut. Ketiga, Dalam RUU  Perbankan Syariahdan  RUU  Surat  BerhargaSyariah  Negara  (SBSN) yang  akan segeradisahkanharus dimasukkan sebuah pasal  yang menyebutkan,  bahwa jika terjadi perselisihan dalam masalah perbankan syariah,  harus diselesaikan  di  Peradilan  Agama.  Jadi bukan  di  pengadilan Umum atau Badan Arbitrase. DPR jangan sempat melupakanklausul ini agar keduaUndang-Undang tersebut sinkron dan tidak bertentangan. Keempat, dengan disahkannya UU No3/2006 ini, maka semua perundang-undangan yang  terkait harus menyesuaikan  (diamandemen),  walaupun pasal  yang diamendemen hanya satu pasal. Undang-Undang yang perlu diamandemen tersebut antaralain :
1. Undang-Undang Arbitrase, 2.
Undang-Undang Pasar Modal,
3. Undang-Undang tentang Asuransi,
4. Undang-Undang tentang Pegadaian,
5. Undang-Undang No 17/2000 tentang PPn, dsb. 6. Undang-Undang Resi Gudang,dsb 18
18 Prides, KompilasiPerundang-undangantentangEkonomiSyariah , h. 3.
Dalam  UU  N0  50/2009 menurut  hemat  penulis  hampir  tidak    ada perbedaan yang substansial dengan UU N0 3/2006, oleh karena itu penulis tidak mengulasnya secara panjang lebar.

## III. Kesimpulan
Dari uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;
1. 1slam  sebagai  agama universal  mampu mengakomodir segala permasalahan ummat Islam, termasuk ekonomi.
2. Eksistensi ekonomi syari’ah adalah sebagai wadah bagi siapa saja yang  ingin terlibat dalam kegiatan ekonomi.  Selain itu,  eksistensi ekonomi syariah merupakan alternative terhadap system ekonomi yang  telah ada sebelumnya,  yaitu sosialis dan kapitalis.  Dan  ia berbeda dengan system ekonomi yang lain.
3. Hakikat ekonomi syariah adalah ia merupakan salah satu dimensi dan konfigurasi dari  Islam,  yaitu muamalah.  Ekonomi syariah memiliki ekspektasi yang berorentasi pada harmonisasi duniawi dan ukhrawi, sehingga dapat terwujud maqasidsyariah yang tujuan Islam.
4. Eksistensi regulasai  No  3/2006  dan  No  50/2009  merupakan angin segar bagi praktisi ekonomi syariah secara khusus dan ummat Islam secara umum, olek karena regulasi tersebut memberikan kompetensi kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa ekonomi syariah yang sebelumnya dilakukan oleh PengadilanNegeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi’I. Bank Syari’ahdariTeorikePraktek .Cet. I; Jakarta: GemaInsani Press, 2001.
Agustianto, PeradilandanSengketaEkonomiSyari’ah, .http  :www.  Nuriah.Com.
(15 Juni 2010).
Bahri,  Syaiful. EkonomiSyari’ahdalamSorotan. Jakarta:  Permodalan  Nasional Madani, 2003.
Chapra,  Umar. Masa  DepanIlmuEkonomi:  SebuahTinjauan  Islam Jakarta: GemaInsani Press, 2001.
Karim ,Adiwarman. EkonomiMikro Islam . Jakarta: Rajawali Press, 2002.
Kahf,  Monzer Ekonomi  Islam:  TelaahAnalitikTerhadapFungsiSistemEkonomi Islam .Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005. Lubis,  Suhrawardi  K. HukumEkonomi  Islam, edisi  I  (Cet.  II;  Jakarta: SinarGrafika, 2000.
Mas’ud,Ridwandan Muhammad. Zakat danKemiskinan: InstrumenPemberdayaanUmmat .Yogyakarta: UII Press, 2005. Naqvi,  Syed  NawabHaidir. MenggagasIlmuEkonomiIslam Yogyakarta: PustakaPelajar, 2003. Prides, KompilasiPerundang-undangantentangEkonomiSyariah .Cet.  I;  Ciputat: GaungPersada Press, 2008.
Raharjo, Dawam. Ekonomi Islam: SuatuKajianKontemporer. Jakarta: GemaInsani Press, 2003.
Rahman, Afzalur. DoktinEkonomi Islam .Yogyakarta: SimpulRekacitra, 1995. Saefuddin A.M., Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta: Media Da’wah, 1984.
____________. Ontologi Sosial Ekonomi .Makassar: UMI Press, 1988.