## Ekonomis: Journal of Economics and Business
Vol 8, No 1 (2024): Maret, 747-753
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Webite: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v8i1.1710

## Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo)
Miftakul Khoir Alfala, Mukhzarudfa, Fitrini Mansur Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi Correspondence: www.miftahulalfala@gmail.com, mukhzarudfa@gmail.ac.id, fitrinimansur@gmail.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Bangun  Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Populasi sasaran  penelitian  ini  adalah  50  orang  yang  meliputi  perangkat  desa,  BPD,  dan  tokoh  masyarakat.  Strategi pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  sampling  jenuh.  Dengan  menggunakan  software  SPSS  versi  25, metode kuantitatif dan analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian deskriptif ini. Berdasarkan temuan pengujian, pengelolaan keuangan desa di Desa Bangun Harjo meningkat secara signifikan melalui akuntabilitas, keterbukaan, dan pengawasan.
Kata Kunci : tranparansi, akuntabilitas, pengawasan, pengelolaan dana desa .

## ABSTRACT
The aim of this research is to find out how the management of village funds in Bangun Harjo Village, Pelepat Ilir District, Bungo Regency is influenced by accountability, transparency and supervision. The target population for this research was 50 people including village officials, BPD, and community leaders. The sampling strategy used was saturated sampling. Using SPSS version 25 software, quantitative methods and multiple regression analysis were used in this descriptive  research. Based on test findings, village financial management in Bangun Harjo Village has improved significantly through accountability, openness and supervision.

## Keywords: transparency, accountability, supervision, village fund management

## PENDAHULUAN
Era ekonomi yang modern dan kemajuan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini, serta perkembangan di bidang pembangunan maupun ekonomi di Indonesia semakin maju. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keselarasan kinerja, pelayanan, dan menentukan kebijakan yang baik, sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien (Putri et al., 2018).
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan urusan pemerintahan, hak asal usul dan/atau hak tradisional, serta kesanggupan untuk bertindak,  serta  kepentingan  komunitas  lokal  melalui  inisiatif  komunitas  (Permendesa  2020).  Desa selaku  lembaga  pemerintahan  yang  bersinggungan  langsung  dengan  masyarakat  memiliki  latar belakang,  kepentingan,  serta  kebutuhan  yang  sangat  strategis,  karena  kemajuan  dari  sebuah  negara didasari  oleh  kemajuan  desa.  Pemerintah  membuat  kebijakan  dengan  pembentukan  dana  desa  dari bentuk perwujudan dukungan pemerintah dalam tercapainya desa maju dan mandiri. Dana desa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dialokasikan kepada desa; ditransfer melalui anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota.  Dana  desa  digunakan  untuk  membiayai  operasional pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan Masyarakat (Permendes 2020).
Dana  Desa  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  desa  untuk  menunjang  segala  sektor masyarakat.  Dana  desa  dimaksudkan  untuk  menutup  kesenjangan  pembangunan  antar  desa, meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa,
dan  memantapkan  masyarakat  desa  sebagai  subjek  pembangunan.  Dana  desa  digunakan  sebagai penunjang dalam mendukung setiap kegiatan pemerintahan desa warga agar dapat dimanfaatkan secara maksimal  berikan  layanan,  mengembangkan  dan  pemberdayaan  masyarakat  tingkat  pedesaan,  jadi kalau  anggaran  dikelola  dengan  jujur  dan  benar,  lalu  hasilnya  kegiatan  otonomi  desa,  khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas (Sugiharti & Hariani, 2021).
Ada empat kriteria yang dalam menentukan penyaluran Dana Desa: jumlah penduduk, wilayah, tingkat kemiskinan, dan letak geografis. Tujuan utama Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan inisiatif dan proyek skala desa yang terkait dengan pembangunan desa, termasuk proyek infrastruktur dan  perumahan  masyarakat,  inisiatif  ketahanan  pangan,  kesehatan  dan  pendidikan,  serta  dana  untuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dalam melaksanakan penggunaan Dana Desa diawasi oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  masyarakat.  Kenyataannya,  perencanaan  anggaran  desa bersifat  desentralisasi;  Artinya,  desa  diberi  kewenangan  untuk  membuat  anggaran  dengan menggunakan dana yang sudah ada untuk kepentingan masyarakat (Hendrawati & Pramudianti, 2020).
Masyarakat (publik) pada dasarnya memiliki hak dasar terhadap pemerintah, antara lain yaitu hak  untuk  mendapatkan  dan  diberi  informasi  yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan  rakyat  (Puspa  & Prasetyo, 2020). Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Bangun Harjo  Kecamatan  Pelepat  Ilir  Kabupaten  Muara  Bungo.    Kabupaten  Bungo  merupakan  salah  satu kabupaten yang berada dalam provinsi jambi. Kabupaten Bungo memiliki 17 kecamatan yang terdiri dari 12 kelurahan dan 141 desa. Kecamatan Pelepat Ilir adalah salah satunya yang terdiri dari 17 desa dan  desa  bangun  harjo    menjadi  salah  satunya  dari  kecamatan  pelepat  ilir,  dalam  pelaksanaan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan lagi.

## Kajian Pustaka Transparansi
Mendorong  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mengakses  informasi  sebanyak-banyaknya mengenai  keuangan  desa  adalah  prinsip  transparansi.  Gagasan  untuk  menghormati  peraturan  dan perundang-undangan sekaligus memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang akurat, benar,  dan  tidak  diskriminatif  mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  (Hadi,  2020). Transparansi  juga  dapat  diartikan  sebagai  keterbukaan  informasi, termasuk pengungkapan  informasi material dan terkait tentang perusahaan dalam proses pengambilan keputusan.

## Akuntabiltas
Akuntabilitas  keuangan  pemerintah  desa  mengacu  pada  perlunya  pelaporan  dan  pertanggung jawaban  dana  desa  secara  berkala  untuk  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  penatausahaan  baik  secara vertikal  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  maupun  secara  horizontal  kepada  masyarakat  (Imawan dkk., 2019). Pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh akuntabilitas, yaitu kemampuan pemerintah desa  untuk  mempertanggungjawabkan  tindakan  yang  diambil  sehubungan  dengan  pembangunan pemerintahan desa (Sumpeno, 2011).

## Pengawasan
Pihak  luar  yang  melakukan  pengawasan  mengamati  dan  memastikan  secara  langsung  apa yang  sebenarnya  terjadi  ketika  tugas  atau  kegiatan  yang  diberikan  dilaksanakan,  termasuk  apakah pelaksanaannya  sesuai  dengan  pedoman  atau  tidak.  Karena  pengawasan  internal  mencari  tindakan perbaikan ketika terjadi kesalahan dan tidak sesuai rencana, maka pengawasan internal merupakan tindakan  aktif  (Jatmiko,  2020).  Pengawasan  sangat  perlu  dilakukan  dalam  sebuah  pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran.

## Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Bupati Bungo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Rincian Dana Desa untuk setiap  dusun  di  wilayah  Kabupaten  Bungo  Tahun  Anggaran  2020.  Dana  desa  diperoleh  melalui anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  dan  ditransfer  ke  desa  dari  anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana tersebut digunakan untuk mendanai operasional pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pengembangan  masyarakat,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dana  desa dimaksudkan untuk menutup kesenjangan pembangunan antar desa, meningkatkan pelayanan publik,
mengurangi  kemiskinan,  menumbuhkan  perekonomian  desa,  dan  memantapkan  masyarakat  desa sebagai subjek pembangunan (Sugiharti & Hariani, 2021).

## METODE
Penelitian  dilaksanakan  pada  Desa  Bangun  Harjo  Kecamatan  Pelepat  Ilir  Kabupaten  Bungo. Dimana focus pada kajian ini yaitu terkait akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan pengelolaan dana desa. Yang dimulai dari pengelolaan dana desa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban pada Desa Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Menurut  Radjab  dan Jam'an (2017), data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber data primer. Data baru yang asli atau terkini adalah nama lain dari data primer. Peneliti harus mengumpulkan data primer secara langsung untuk mengaksesnya. Peneliti dapat menggunakan berbagai  metode  untuk  mengumpulkan  data  primer,  seperti  penyebaran  kuesioner,  observasi,  dan wawancara.  Dalam  penelitian  ini,  digunakan  data  kuantitatif  yaitu  data  yang  dapat  diukur  secara langsung sebagai variabel numerik atau angka atau data yang diukur, dihitung, dan dianalisis secara matematis dalam bentuk angka digunakan.
Populasi penelitian adalah penduduk Desa Bangun Harjo. Dimana jumlah populasi yang tentukan pada  kajian  ini  yaitu  sebanyak  50  responden  yang  merupakan  tokoh  masyarakat,  BPD,  dan  seluruh perangkat desa di Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Teknik sampel dalam penelitian  ini  menggunakan  sampel  jenuh  (sensus),  yang  berarti  penelitian  ini  memakai  teknik pengambilan  sampel  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  seluruh  populasi.  Jadi  sampel  dalam penelitian berjumlah 50 orang.

## HASIL

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  kecepatan  atau  ketepatan  suatu  instrumen  dalam instrument penelitian. Pengujian validitas ini bisa dikatakan valid apabila nilai r. bila rhitung > rtabel. Peneliti dalam melakukan penelitian ini  didapati rtabel untuk jumlah data atau responden sebanyak 50 orang dengan tingkat signifikan 5% adalah sebesar 0,279. Tabel 1 menjelaskan untuk masing-masing lima item pertanyaan yang membentuk variabel transparansi. Seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini dianggap sah karena berdasarkan temuan uji validitas tersebut di atas, nilai r hitung > r tabel .
Tabel 1 Ouput Validitas Variable Transpransi Butir Item R hit R tab Informasi 1 0,832 0,279  Valid 2 0,755 0,279  Valid 3 0,746 0,279  Valid 4 0,734 0,279  Valid 5 0,789 0,279  Valid Sumber: data olahan Tabel 2 Output Validitas Variable Akuntabilitas Butir Item R hit R tab Informasi 1 0,772 0,279  Valid 2 0,754 0,279  Valid 3 0,806 0,279  Valid 4 0,772 0,279  Valid 5 0,753 0,279  Valid
Sumber: data olahan
Tabel  2  menjelaskan  seluruh  item  pertanyaan  dalam  penelitian  ini  dianggap  sah  karena berdasarkan  temuan  uji  validitas  tersebut  di  atas,  nilai  r hitung >  r tabel .  Tabel  3  mengungkapkan  untuk masing-masing  lima  butir  pertanyaan  yang  menjadi  variabel  pengawasan.  Seluruh  item  pertanyaan dalam penelitian ini dianggap sah karena berdasarkan temuan uji validitas tersebut di atas, nilai r hitung >
r tabel . Sedankan Tabel 4 untuk masing-masing lima item pertanyaan yang menjadi variabel pengelolaan dana desa. Seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini dianggap sah karena berdasarkan temuan uji validitas tersebut di atas, nilai r hitung > r tabel .
Tabel 3 Output Uji Validitas Variable Pengawsan Butir Item R hit R tab Informasi 1 0,736 0,279  Valid 2 0,815 0,279  Valid 3 0,800 0,279  Valid 4 0,733 0,279  Valid 5 0,735 0,279  Valid Sumber: data olahan Tabel 4 Output Uji Validitas Variable Transpransi Butir Item R hit R tab Informasi 1 0,743 0,279  Valid 2 0,738 0,279  Valid 3 0,810 0,279  Valid 4 0,765 0,279  Valid 5 0,740 0,279  Valid
Sumber: data olahan

## Uji Reliabilitas
Langkah kedua dalam menentukan boleh atau tidaknya instrumen penelitian digunakan adalah dengan melakukan uji ketergantungan ini. Rumus Cronbach's Alpha (α) akan digunakan untuk menguji reliabilitas seluruh item dan pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini. Secara umum diterima bahwa nilai α lebih besar dari 0,6 menunjukkan keandalan (Hamid et al., 2019). Tabel 5 menujukkan bahwa hasil pengujian variabel transpransi yang berkaitan tentang reliabilitas kuisioner menunjukkan cronbach’s  alpha sebesar  0,825,  angka  tersebut  menyatakan  bahwa  pertanyaan  kuisioner  tentang variabel transparansi sudah reliable untuk digunakan.

## Tabel 5
Output Uji Reliabilitas Variabel Transparansi Cronbach’s Alpha N of Item 0,825 5
Sumber: data olahan
Tabel 6 pengujian variabel akuntabilitas memberikan hasil yang berkorelasi dengan reliabilitas kuesioner menunjukkan cronbach’s alpha sebesar 0,820, angka tersebut menyatakan bahwa pertanyaan kuisioner  tentang  variabel  transparansi  sudah  reliable  untuk  digunakan.  Tabel  7  menunjukkan bagaimana reliabilitas kuesioner berkorelasi dengan hasil pengujian variabel pemantauan menampilkan cronbach's alpha sebesar 0,815, yang menunjukkan ketergantungan item kuesioner terhadap variabel pemantauan. Sedangkan Tabel 8 menunjukkan bagaimana keandalan kuesioner dihubungkan dengan hasil  evaluasi  beberapa  aspek  pengelolaan  dana  desa.  Tabel  di  atas  menampilkan  Cronbach's  Alpha sebesar 0,812 yang menunjukkan ketergantungan item-item kuesioner terhadap faktor-faktor penentu penyelenggaraan anggaran desa.
Tabel 6 Output Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Cronbach’s Alpha N of Item 0,820 5 Sumber: data olahan
Miftakul Khoir Alfala et al., Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo)
Tabel 7 Output Uji Reliabilitas Variabel Pengawasan Cronbach’s Alpha N of Item 0,815 5 Sumber: data olahan Tabel 8 Output Uji Reliabilitas Variabel Transparansi Cronbach’s Alpha N of Item 0,812 5 Sumber: data olahan Tabel 9 Uji Kolmogorov-Smirnov Unstandardized Residual N 50 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 45265583 Most Extreme Differences Absolute .084 Positive .044 Negative -.084 Test Statistic .084 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c.d

## Sumber: data olahan
Tabel  9  temuan  uji  kolmogorov-smirnov  yang  ditampilkan  pada  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal karena diketahui nilainya yaitu 0,200  dan  lebih  besar  dari  0,05.  Tabel  10  uji  multikolinearitas  adalah  untuk  mengetahui  layak  atau tidaknya nilai regresi dengan menguji koefisien korelasi antar variabel independen. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai variance inflasi faktor (VIF) kurang dari 10 maka data dianggap lolos uji multikolinearitas  ini (Hamid et al., 2019). Sedangkan Gambar 1 uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui  apakah  residu  suatu  observasi  berbeda  dengan  observasi  lainnya  dalam  model  regresi. Mengingat titik-titik data pada Gambar 4 tersebar di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas dapat dikesampingkan dan model regresi layak untuk digunakan.

## Tabel 10

## Uji Multikolinieritas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) TotalX1 .900 1.111 TotalX2 .960 1.041 TotalX3 .935 1.070
Sumber: data olahan
Sumber: data olahan
Miftakul Khoir Alfala et al., Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo)
Tabel 11

## Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Signifikan B Std. Error Beta (Constant) 7.521 .816 9.222 0,000 Total (X1) .161 .027 .317 5.888 0,000 Total (X2) .098 .026 .200 3.834 0,000 Total (X3) .369 .026 .759 14.391 0,000
Sumber: data olahan
Tabel  11  menampilkan  persamaan  regresi  dengan  koefisien  tidak  terstandarisasi.  Koefisien konstanta sebesar 7,521, sedangkan variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan mempunyai nilai  koefisien  masing-masing  sebesar  0,98,  0,161,  dan  0,369.  Bentuk  berikut  dihasilkan  oleh  nilai model regresi: Y=7.521 + 0.161 + 0.98 + 0,369. Uji regresi linier berganda menunjukkan transparansi, akuntabilitas,  dan  pemhagwasan  memiliki  pengaruh  yang  baik  tyerhadap  pengelolaan  dana  desa. Transparansi  bepengaruh  secara  parsial  terhadap  pengelolaan  dana  desa;  akuntabilitas  bepengaruh secara  parsial  terhadap  pengelolaan  dana  desa;  dan  pengawasan  bepengaruh  secara  parsial  terhadap pengelolaan dana desa
Tabel 12 Hasil Uji Silmutan (F) Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression 73.821 3 24.607 112.741 0,000 b Residual 10.040 46 .218 Total 83.861 49
Sumber: data olahan
Tabel  12  menunjukkan  bahwa  diatas  hasil  uji  F  menyatakan  nilai  Ftabel  untuk  tarif  nyata sebesar 5% serta df pembilang k - l = l Maka 4-1= 3 dan df penyebut n-k=50-4= 46 adalah sebesar 2,81 dengan  kata  lain  Fhitung  >  Ftabel  (112,741  >2,81),  jadi  dapat  artikan  bahwa  variabel  tranparansi, akuntabilitas,  dan  pengawasan  berpengaruh  secara  silmutan  terhadap  pengelolaan  dana  desa. Sedangkan  Tabel  13  menunjukkan  nilai  R 2 sebesar  0,880  atau  sebesar  88%.  Hasil  ini  berarti  88% menandai bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjelaskan tentang pengelolaan dana desa dan sisanya di pengaruhi variabel diluar penelitian ini.
Tabel 13

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .938 a .880 .872 .467
Sumber: data olahan

## Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Bangun Harjo
Hasil dari penelitian transparansi terhadap pengelolaan dana desa di desa Bangun Harjo adalah dengan keterbukaan informasi dengan menyediakan papan informasi berupa baliho besar yang terkait realisasi dana desa, penyampaian pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa dilokasi kegiatan tersebut, serta pemerintah desa Bangun Harjo melibatkan masyrakat dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan ditahun depan atau musyawarah dusun (MusDus) dalam hal ini biasanya di wakilkan oleh para RT, RW, tokoh masyarakat dan BPD.

## Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Bangun Harjo
Hasil dari penelitian akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di desa Bangun Harjo adalah dimana pemerintah desa Bangun Harjo telah melaksanakan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana desa, hal ini dapat dilihat masyrakat dapat merasakaan langsung dampak dari kinerja pemerintah desa  seperti  pembangunan yang  bisa langsung  dirasakan.  Asas akuntabel yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah desa Bangun Harjo dalam pengelolaan berjalan dengan baik.

## Pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Bangun Harjo
Hasil dari penelitian pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di desa Bangun Harjo yaitu pengwasan yang dilakukan masyrakat bersifat postif terhadap pengelolaan dana desa, dimana semakin kuat pengawasan yang dilakukan maka akan terhindar dari penyalahgunaan dalam pengelolaannya serta pengelolaan  dana  desa  semakin  baik.  Pengawasan  ini  sangat  perlu  dilakukan  dengan  ketelibatan pemerintah dan masyrakat sehingga dapat menekan penyelewangaan penggunaan dana desa.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  transparansi  memiliki  pengaruh  yang  positif terhadap  pengelolaan  dana  desa,  yaitu  berarti  semakin  baik  transparansi  yang  dilakukan  pemerintah desa maka  semakin  baik juga  penglolaan  dana  desa  pada  desa  Bangun  Harjo,  akuntabilitas memilki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan dana desa, yaitu berarti semakin baik akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa maka semakin baik juga penglolaan dana desa pada desa Bangun Harjo. Dan pengawasan memilki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan dana desa, yaitu berarti semakin baik tingkat  pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  desa,  BPD,  dan  masyrakat  maka  semakin  baik  juga penglolaan dana desa pada desa Bangun Harjo.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadi, B. 2020. Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APBDesa . Panduan, 28. Hamid,  M.,  Sufi,  I.,  &  Konadi,  W.  2019. Analisis  Jalur  dan  Aplikasi  Spss  Versi  25 ,  Edisi  Pertama. Aceh. Kopelma Darussalam.
Hendrawati, E., & Pramudianti, M. 2020. Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer , 12 (2), 100–108.
Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. 2019. Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 10 (1).
Jatmiko, B. 2020. Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). Jurnal Akuntansi Trisakti , 7 (2), 231–246.
Peraturan Bupati Bungo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Dusun Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah`  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan
Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. 2020. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , 20 (2), 281–298.
Putri, M., Suharno, & Widarno, B. 2018. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Majenang Sukodono Sragen). Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 14 , 69–75. Radjab, E., & Jam’an, A. 2017. Metodologi Penelitian Bisnis . Universitas Muhamadiyah Makasr. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
Sugiharti, C. A., & Hariani, S. 2021. Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis , 6 (1), 11–18. Sumpeno, W. 2011. Perencanaan Desa Terpadu (Edisi 2). Read.