## Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA

## Original Research Paper
Penguatan  Budaya  Hukum  Masyarakat  Desa  Gerung  Selatan  Guna Mengedepankan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Lewis Grindulu 1* , M. Hotibul Islam 1 , Ridwan 1 , Suheflihusnaini Ashady 1
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;
https://doi.org/10.29303/jpmpi.v5i4.2681
Sitasi :  Grindulu,  L.,  Islam,  M. H., Ridwan.,  &  Suheflihusnaini. (2022). Penguatan Budaya Hukum  Masyarakat Desa Gerung Selatan Guna Mengedepankan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 5(4)

## Article history
Received: 20 Oktober 2022
Revised: 30 November 2022 Accepted: 8 Desember 2022
*Corresponding Author: Lewis Grindulu, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; Email: lewis@unram.ac.id
Abstract: Penyelesaian  sengketa  melalui non  litigasi diakomodir  melalui keberadaan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Pengadilan, Lahir Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2008  yang  kemudian  diganti  dengan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2016 tentang Mediasi  di  Pengadilan  dan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Mediasi  di Pengadilan  Secara  Elektronik.  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara barat  kemudian  membentuk  Bale  Mediasi  yang  kemudian  diikuti  oleh pembentukan bale mediasi di setiap kabupaten/ Kota di Nusa Tenggara Barat. Di  kabupaten  Lombok  Barat,  Bale  Mediasi  dibentuk  berdasarkan  peraturan Bupati  (Perbup)  No  47  tahun  2019  telah  membentuk  bale  mediasi  sebagai lembaga  yang  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  di  luar  Pengadilan. Keberadaan  Bale  Mediasi  di  Lombok  Barat  ditujukan  agar  masyarakat  lebih mengutamakan  penyelesaian  melalui  mediasi  dibandingkan  melalui  jalur litigasi atau Pengadilan. Disamping penyelesaian yang relative cepat, dan biaya yang terjangkau, penyelesaian melalui Bale Mediasi juga mengutamakan win- win  solution sehingga  sengketa  yang  terjadi  tidak  menyisakan  konflik berkepanjangan dan para pihak berdamai, rukun kembali.
Keywords: Budaya hukum, Mediasi, Sengketa

## Pendahuluan
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  interaksi yang  terjadi  dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali berbenturan satu sama lain. Perbedaan kepentingan mengakibatkan konflik atau sengketa di dalam masyarakat (Sutiyoso, 2008). Sengketa merupakan aktualisasi dari suatu perbedaan  dan  atau  pertentangan  antara  dua  pihak atu lebih (Ihromi, 1993). Pada hakikatnya,  sengketa muncul karena ada masalah. Masalah sendiri terjadi karena adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein, atau karena adanya perbedaan antara hal yang diinginkan  dengan  hal  yang  terjadi.  Semakin  jauh
perbedaan  antara  harapan  dan  kenyataan  yang terjadi,  maka  akan  semakin  besar  permasalahan. Sengketa,  pada  dasarnya  adalah  fenomena  hukum yang  sifatnya  universal  yang  dapat  terjadi  dimana saja  dan  kapan  saja,  hal  ini  dilekatkan  dengan manusia sebagai zoon politicon (Juhani, 2020).
Setiap  sengketa,  sebagai  sebuah  fenomena hukum,  memerlukan  tindakan  penyelesaian,  tidak ada  suatu  sengketa  tanpa  ada  penyelesaian.  Laura Nader  dan  Harry  F  Todd  Jr  mengemukaan  7  cara penyelesaian  sengketa.  Ketujuh  cara  itu,  meliputi: (1)  Membiarkan  saja (lumping  it) ;  (2)  Mengelak (avoidance) ; (3) Paksaan (coercion) ; (4)
Perundingan (negotiation) ; (5) Mediasi (mediation) ;
(6)  Arbitrase;  dan  (7)  Peradilan (adjudication) . Dengan  demikian,  maka  penyelesaian  sengketa dapat disederhanakan kepada dua bagian, yaitu: (1) Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (Alternative Dispute Resolution/ non litigasi), meliputi: konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  penilaian akhir, atau arbitrase; dan (2) penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (litigasi). Dalam praktek hukum, dikenal dua mekanisme penyelesaian sengketa yaitu jalur  litigasi  atau  melalui  pengadilan  dan  jalur  non litigasi atau di luar pengadilan melalui musyawarah/ perdamaian.
Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang  banyak.  Putusan  yang  dihasilkan  juga mengakibatkan ada pihak yang kalah dan ada pihak yang  menang,  sehingga  kerapkali  menyisakan dendam  dan  tidak win-win  solution. Berbagai kelemahan  tersebut  penting  untuk  disikapi  demi efektifias, efisiensi dan penyelesaian sengketa yang berujung pada win-win solution (Rumadan, 2022). Alternatif  penyelesaian  sengketa  telah diakomodir  melalui  keberadaan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Di  Pengadilan, Lahir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008  yang  kemudian  diganti  dengan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Mediasi  di  Pengadilan.  Meskipun  demikian  pada perkembangannya  terdapat  berbagai  kekurangan seperti  mediator  yang  harus  bersertifikat, hal  ini mengabaikan  keberadaan  tokoh  adat  dan  tokoh masyarakat yang selama ini memahami kondisi dan kebiasaan setempat.
Hal tersebut kemudian menjadi pertimbangan  lahirnya  Bale  Mediasi  di  setiap kabupaten dan atau kota di Nusa Tenggara Barat. Di kabupaten  Lombok  Barat,  Bale  Mediasi  dibentuk berdasarkan peraturan Bupati (Perbup) No 47 tahun 2019  telah  membentuk  bale  mediasi  sebagai lembaga  yang  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa di luar Pengadilan.
Keberadaan Bale Mediasi tentunya menjadi harapan pemecah segala permasalahan yang hari ini masih ditemukan saat menggunakan jalur Pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa  di  masyarakat.  Meskipun  demikian, urgensi  mediasi  dan  bale  mediasi  perlu  untuk disosialisasikan  kepada  masyararakat  agar  Bale Mediasi optimal dalam menjalankan fungsinya.
Pengabdian ini  bertujuan  memberikan penguatan budaya hukum mengenai urgensi mediasi dan  bale  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  di Kelurahan  Gerung  Selatan.  Mitra  memahami bagaimana  pengaturan  dan  pelaksanaan  Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Kelurahan Gerung Selatan.

## Metode
Sebelum  kegiatan  ini  dilakukan,  Tim melakukan  pendekatan  ke  Mitra  guna memperoleh informasi tentang pengetahuan masyarakat mengenai  permasalahan  terkait tema  pengabdian. Informasi yang diperoleh tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam mempersiapkan  penyuluhan  sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.
Mitra  kegiatan  pengadian  masyarakat  ini adalah Aparat Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Gerung  Selatan.  Mitra  diharapkan  mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau non litigasi  pasca kegiatan berlangsung.
Pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan  dua  pendekatan  kolaboratif  sebagai metode  pelaksanaan  kegiatan  yaitu  penyuluhan hukum (untuk mengedukasi mitra) dan FGD (Focus Group Discussion) guna menggali pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap penguatan budaya hukum dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi.
Pemilihan  metode  FGD  ini  dikhususkan karena FGD merupakan sebuah proses pengumpulan data yang mengutamakan proses. Dalam hal ini FGD tidak dilakukan untuk tujuan menghasilkan pemecahan masalah secara langsung ataupun untuk mencapai  konsensus,  tetapi  bertujuan  untuk menggali  dan  memperoleh  beragam  informasi tentang  masalah  atau  topik  tertentu  yang  sangat mungkin  dipandang  secara  berbeda-beda  dengan penjelasan yang berbeda pula.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  evaluasi  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Tim  Pengabdian  setelah  kegiatan pengabdian  selesai  dilaksanakan,  secara  umum Aparat Kelurahan dan masyarakat yang merupakan mitra    dapat  memahami  materi  penyuluhan  dengan baik  dan  telah  memiliki  kesadaran  dan  komitmen untuk  mengutamakan  mediasi  sebagai  alternatif penyelesaian  sengketa  secara non  litigasi dan
mengetahui  keberadaan,  pengaturan  hukum  dan penyelesaian  sengketa  pada  Bale  Mediasi  Lombok Barat.
Adapun  faktor  yang  dapat  dikategorikan  sebagai faktor  pendorong  dari  pelaksanaan  kegiatan Pengabdian ini adalah:
1. Bantuan  dari  Lurah  Gerung  Selatan  dan pengurus kelurahan
2. Animo  dari  anggota  yang  menjadi  mitra  untuk berperan sebagai peserta baik dalam penyuluhan hukum dan FGD
3. Kekompakan dari tim pengabdi dalam melaksanakan  kegiatan  program  pengabdian masyarakat.

## Kesimpulan
Dengan  terlaksananya kegiatan pengabdian ini maka mitra/ masyarakat mendapatkan pengetahuan  agar  mengutamakan  penyelesaian sengketa  melalui  jalur  non  litigasi  yang  ada  di kelurahan  Gerung  Selatan  dan  Bale  Mediasi  di Kabupaten  Lombok  Barat.  Masyarakat  mitra  yang merupakan  Pengurus  di  tingkat  Kelurahan  juga memahami bagaimana prosedur dalam penyelesaian sengketa  secara  non  litigasi  sehingga  produk  yang dihasilkan  memenuhi  prinsip  kepastian,  keadilan dan kemanfaatan.
Selain  itu,  Mitra/  masyarakat  antusias  terhadap materi  penyuluhan  dan  FGD  yang  terlihat  dengan diajukannya  berbagai  pertanyaan  kepada  tim pengabdi,  khususnya  yang  berkaitan  dengan penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi,  Bale Mediasi  dan  penyelesaian  di  tingkat  desa  dan  atau kelurahan.

## Daftar Pustaka
Bambang  Sutiyoso,  2008. Hukum  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  Gama Media, Yogyakarta. Ihromi  T.O.,  1993. Antropologi  Hukum  :  Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor, Jakarta
Muhammad Afiful Juhani, 2020. Dilema kapabilitas dan Imparsialitas Dokter Sebagai Mediator Sengketa Medis, Scopindo,Surabaya. Nurnaningsih  Amriani,  2012. Mediasi  Alternatif
Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Ismail  Rumadan,  “Efektifitas  Pelaksanaan  Mediasi di Pengadilan Negeri”. Sumber :
https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/comp onent/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan- mediasi-di-pengadilan-negeri.html diakses pada 8 februari 2022 Pemda Lombok Barat. https://lombokbaratkab.go.id/pengurus- bale-mediasi-kabupaten-lombok-barat- dikukuhkan/ diakses pada 8 februari 2022