ISSN Cetak (p-ISSN) : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755
Jurnal Hukum Islam. Vol: 12, No: 01, Juli - 2023 https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh

## ETIKA PROFESI HAKIM
Submitted : July 2023 Revised : July 2023 Published : July 2023
Suharsono 1 , Mahibu Zaim 2 , Hafizd Purbala Tua 3 , Nurrun Jamaluddin 4 1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2,3,4 Universitas Islam Negeri Salatiga
suharsonoputra7@gmail.com 1 , zaimcucu@gmail.com 2 , hafizdpurbala@gmail.com 3 , nurrunjamaluddin@uin.salatiga.ac.id 4
Abstract: Discourses about professional ethics of judges started out from the reality of law enforcement officials (especially judges) that ignore the values of morality. Although judges have already had the professional code of ethics as moral standards it has not yet brought positive impact on negative image in public view. One way to  enforce  the  rule  of  law  is  to  urge  ethics,  professionalism,  and  discipline. Professional  ethics  of  judges  contain  moral  values  underlying  professional personality,  namely  freedom,  fairness  and  honesty.  Professional  ethics  of  judges and law are a unity that is inherently contained ethical values of Islam which is the foundation  of  understanding  the  Qur’an,  so  basically  the  code  of  professional conduct of  judges  is  in  line with  the values of  the Islamic  ethical  system.  Ethics Islamic law is built on four basic values, namely the values of truth, justice, free will and responsibility
Keywords : Ethic, Judges, UU Islamic Law
Abstrak: Wacana pemikiran tentang kode etik profesi hakim berangkat dari realitas para  penegak  hukum  (khususnya  hakim)  yang  mengabaikan  nilainilai  moralitas. Meskipun  para  pelaku  profesional  (hakim)  sudah  memiliki  kode  etik  profesi sebagai standar moral, ternyata belum memberikan dampak yang positif terutama belum  bisa  merubah  image  negatif  masyarakat  terhadap  wajah.  Salah  satu  jalan untuk  menegakkan  supremasi  hukum  adalah  dengan  cara  menegakkan  etika, profesionalisme,  dan  disiplin.  Kode  etik  profesi  hakim  pada  prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional, yaitu kebebasan, keadilan dan kejujuran. Etika profesi hakim dan hukum merupakan satu kesatuan  yang  secara  inheren  terdapat  nilai-nilai  etika  Islam  yang  landasannya merupakan pemahaman dari Al-qur’an, sehingga pada dasarnya kode etik profesi hakim  sejalan  dengan  nilai-nilai  dalam  sistem  etika  Islam.  Etika  hukum  Islam dibangun  di  atas  empat  nilai  dasar  yaitu  yaitu  nilai-nilai  kebenaran,  keadilan, kehendak bebas dan pertanggung jawaban.
Kata Kunci : Etika, Profesi Hakim, UU Kekuasaan Kehakiman

## A. Pendahuluan
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang- undang  untuk  mengadili.  Dalam  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang hidup di masyarakat. Ketentuan ini  dimaksudkan  agar  putusan  hakim  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan masyarakat.
Dengan demikian, hakim sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan  yang  telah  diembannya  menurut  Undang-undang  yang  berlaku. Karenanya, hakim merupakan profesi yang mulia. Seorang hakim dituntut undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, Pasal 28 Ayat (1) untuk menjalankan kode etika sebagai simbol profesionalisme. 1
Namun dalam perkembangannya, menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi gejala-gejala  penyalahgunaan  terhadap  profesi  hakim,  yang  seharusnya  dengan penguasaan  dan  penerapan  disiplin  ilmu  hukum  dapat  menyelenggarakan  dan menegakkan keadilan di masyarakat. Keniscayaan tersebut terjadi ketika seorang hakim  yang  notabene  adalah  salah  satu  aparat  penegak  hukum  ( legal  aparatus ) belum  menghayati  dan  melaksanakan  kode  etik  profesi  dalam  melaksanakan profesinya. Seperti adanya pelbagai kasus gugatan publik terhadap profesi hakim. Ini membuktikan, bahwa kode etik tampaknya belum bisa dilaksanakan. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya belum bisa diaplikasikan. 2
Munculnya  wacana  pemikiran  tentang  kode  etik  profesi  hakim  ini  akan menjadi  bahan  masukan  bagi  penegak  keadilan  sebagai  bahan  evaluasi  yang menitikberatkan pada analisis nilai-nilai Islami yang terkandung dalam kode etik profesi hakim. Tulisan ini penting karena didorong oleh realitas profesi hakim yang
1 H Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim (Prenada Media, 2013).
2 Ryan Abdul Muhit, “Peran Kode Etik Profesi Kehakiman Terhadap Pertanggungjawaban Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan,” LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan 1, no. 1 (2023): 17 – 22.
mengabaikan  nilai-nilai  moralitas,  sekaligus  untuk  membangun  kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir keadilan. Pengertian Hakim Hakim berasal dari kata semakna dengan qâdhi yang berasal dari kata artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. 3
Adapun pengertian menurut syara’ yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihanperselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. 4 Sebagaimana pernah dipraktikkan oleh nabi Muhammad ketika mengangkat qâdhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. 5
Hal ini terjadi pada sahabat dan terus berlanjut pada Bani Umayah dan Bani Abbasiah.  Akibat  dari  semakin  luasnya  wilayah  Islam  dan  kompleknya  masalah yang  terjadi  pada  masyarakat,  sehingga  diperlukan  hakim-hakim  untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di masyarakat.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  kepustakaan  dengan  data  sekunder  yang bersumber  pada  bahan  hukum  primer  berupa  salinan  UU  Tentang  Kekuasan Kehakiman  Serta  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku,  jurnal,  karya  ilmiah  dan sebagainya.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  melalui  dokumentasi  yang selanjutnya diminta konfirmasi terkait fakta hukum kepada Hakim terkait melalui sebuah  wawancara.  Kemudian  analisa  dalam  penelitian  ini  dengan  metode
3 Muhammad Salam Madkûr, al-Qadhâ fî al-Islâm , (Ttp.: Tnp., t.t.), h.11.
4 Oly Viana Agustine, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu- Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 1 (2017): 53, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121.
5 Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4, no. 1 (2018), https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009.
pendekatan deskriptif kualitalif bedasarkan teori yang digunakan serta komparatif untuk mengetahui letak perbedaan. 6

## C. Hasil dan Pembahasan

## Etika hakim dalam melaksanakan tugas jabatan
Dalam  menjalankan  tugasnya,  hakim  memiliki  kebebasan  untuk  membuat keputusan  terlepas  dari  pengaruh  pemerintah  dan  pengaruh  lainnya. 7 Hakim menjadi  tumpuan  dan  harapan  bagi  pencari  keadilan.  Hakim  juga  memiliki kewajiban  ganda,  di  satu  pihak  merupakan  pejabat  yang  ditugasi  menerapkan hukum  ( izhâr  al-hukm )  terhadap  perkara  yang  kongkrit  baik  terhadap  hukum tertulis maupun tidak tertulis, di lain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara  makro  dituntut  untuk  memahami  rasa  hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat.
Dalam  Undang-Undang  disebutkan  tugas  pengadilan  tidak  boleh  menolak untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan  mengadilinya.  Artinya,  hakim  sebagai  unsur  pengadilan  wajib  menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  Nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  tersebut  seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemanfaatan.
Hal  ini  menjadi  tuntutan  bagi  hakim  untuk  selalu  meningkatkan  kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dalam  hadis  dijelaskan  dalam menyelesaikan  suatu  perkara  ada  beberapa  tahapan  yang  harus  dilakukan  oleh hakim  di  antaranya  mengkonstatir  yaitu  yang  dituangkan  dalam  Berita  Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim. 8
6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016).
7 Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia.”
8 Annisa Istrianty and Erwan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung,” Privat Law III, no. 2 (2015): 84 – 92,
Mengkonstatir ini dilakukan dengan terlebih dahulu melihat pokok perkara dan kemudian  mengakui  atau  membenarkan  atas  peristiwa  yang  diajukan,  tetapi sebelumnya telah diadakan pembuktian terlebih dahulu. Selain itu mengkualifisir, yaitu  yang  dituangkan  dalam  pertimbangan  hukum  dalam  surat  putusan.  Ini merupakan suatu penilaian  terhadap peristiwa atas bukti-bukti, faktafakta hukum dan menemukan hukumnya.
Dan terakhir adalah mengkonstituir, yaitu yang dituangkan dalam surat putusan. Tahap tiga ini merupakan penetapan hukum atau merupakan pemberian konstitusi terhadap  perkara.  Tahapan-tahapan  tersebut  menuntut  hakim  untuk  jeli  dan  hati- hati dalam memberikan keputusan sekaligus menemukan hukumnya, karena pada dasarnya  hakim  dianggap  mengetahui  hukum  dan  dapat  mengambil  keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya. 9
Hal  ini  dijelaskan  dalam  undang-undang  bahwa  hakim  tidak  boleh  menolak perkara  yang  diajukan  kepadanya  untuk  diperiksa  dan  diputus,  dengan  alasan bahwa hukum yang ada tidak ada atau kurang jelas. Sementara fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para  pihak  tanpa  melebihi  atau  menguranginya  terutama  yang  berkaitan  dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara  mutlak  tidak  terbatas  pada  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. 10
Artinya, hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas. Dan tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan  kepastian  hukum  semua  perkara  yang  masuk  baik  perkara  tersebut telah  diatur  dalam  Undang-Undang  maupun  yang  tidak  terdapat  ketentuannya. Dengan  demikian,  terlihat  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya  hakim  harus bersifat  obyektif,  karena  merupakan  fungsionaris  yang  ditunjuk  undang-undang untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara,  dengan  penilaian  yang  obyektif  pula
https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan- yang.pdf.
9 Khusnul Khotimah, “Etika Profesi Hakim Dalam Islam,” JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan 2, no. 2 (2020).
10 Ahyuni Yunus, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Bentuk Perjanjian Baku,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 2 (2019): 178 – 86, https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12854.
karena  harus  berdiri  di  atas  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  dan  tidak  boleh memihak salah satu pihak

## Etika hakim terhadap pencari keadilan
Kebebasan      hakim      dalam      memberikan  putusan  sejalan  dengan  perintah Undang-Undang  yang    mewajibkan  hakim        sebagai  penegak          hukum  dan keadilan    untuk  menggali,    mengikuti    dan    memahami    nilai-nilai  hukum  yang hidup    di  masyarakat.  Prinsip  yang  mengatakan  bahwa  pengadilan  tidak    boleh menolak  untuk    memeriksa  dan  mengadili      suatu      perkara      yang      diajukan kepadanya,  dengan  alasan  bahwa  hukum tidak  atau  kurang  jelas,  melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 11
Prinsip  ini  didasarkan  kepada  pandangan  bahwa  organ  pengadilan  dapat memahami hukum. Pencari keadilan  datang  kepadanya  untuk memohon  keadilan. Andaikan  ia  tidak  menemukan  hukum  tertulis,  ia  wajib  menggali  hukum  tidak tertulis,  untuk  memutus  sebagai  orang  yang  bijaksana  dan  bertanggung    jawab kepada  Tuhan Y.M.E. Dalam   lapangan   hukum   pidana,   masalah kebebasan hakim    terletak    pada    penentuan  jenis    pidana,    sampai    di    mana    pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasannya dalam   menentukan   jenis   pidana, ukuran pidana,  dan     cara  pelaksanan pidana ( strafsoort,strafmaat dan strafmodus atau strafmodaliteit ). 12
Kebebasan  hakim  merupakan  wujud  dari  kebebasan  kekuasaan  kehakiman, walaupun  hal  itu  bukan  tanpa  risiko.  Atas  nama  kebebasan,  hakim  dapat menyalahgunakan  kebebasannya  dan  dapat  pula  bertindak  sewenang-wenang. Untuk  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  tersebut,  maka    harus    diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman

## Etika pengawasan kehakiman
Pengawasan dan kode etik merupakan elemen mendasar dalam manajemen dan tata kelola lembaga peradilan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui fakta yang
11 Emmy Sunarlin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelarangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Yang Ada Hubungan Kekerabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 9, no. 01 (2021): 50 – 61.
12 Rabiatul Hidayah and Lutfi Zarkasi, “Etika Profesi Hakim Perspektif Hukum Islam,” Al- Rasῑkh:
Jurnal Hukum Islam 10, no. 2 (2021): 103 – 29, https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.776.
ada  sebagai  bahan  masukan  pertimbangan  bagi  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dan Komisi  Yudisial  (KY)  untuk  menentukan  kebijakan  dan  tindakan.  Hakim  adalah seseorang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. 13
Seorang  hakim  bisa  menjalankan  tugas  peradilan  di  lingkungan  Peradilan Umum,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Peradilan  Agama  atau  Peradilan  Militer. Hakim  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu perkara.  Hakim  di  peradilan  umum  menangani  perkara  pidana  dan  perdata, kemudian  hakim  di  peradilan  tata  usaha  menangani  sengketa  tata  usaha  negara, sedangkan hakim di peradilan agama menangani perkara antara orang-orang yang beragama Islam dan hakim di peradilan militer menangani perkara tindak pidana militer. 14

## Hubungan kode etik Hakim dengan UU Kekuasaan Kehakiman
Dalam  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman yaitu: 15
1. Pihak      yang      diadili      mempunyai      hak  ingkar    terhadap    hakim    yang mengadili perkaranya.
2. Hak      ingkar      sebagaimana      dimaksud  pada      ayat      (1)      adalah      hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan  yang  disertai  dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
3. Seorang  hakim  wajib  mengundurkan diri    dari   persidangan   apabila terikat hubungan  keluarga  sedarah atau semenda  sampai  derajat  ketiga, atau hubungan  suami  atau  istri  meskipun telah   bercerai,   dengan   ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
4. Ketua majelis,  hakim  anggota,  jaksa, atau  panitera  wajib  mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan     keluarga     sedarah     atau semenda  sampai  derajat  ketiga,  atau hubungan  suami  atau  istri  meskipun telah    bercerai    dengan    pihak    yang diadili atau advokat.
13 Ismail Rumadan, “Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan,
Keluhuran Dan Martabat Hakim,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 5, no. 2 (2016): 209 – 26.
14 Edi Setiadi, “Hubungan Ideal Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung,” Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 2 (2021): 161 – 76.
15 Fajlurrahman Jurdi, Etika Profesi Hukum (Prenada Media, 2022).
5. Seorang      hakim      atau      panitera      wajib  mengundurkan      diri      dari persidangan apabila    ia    mempunyai    kepentingan langsung  atau  tidak langsung  dengan perkara   yang   sedang   diperiksa,   baik atas  kehendaknya sendiri  maupun  atas permintaan pihak yang berperkara.
Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (5),  putusan  dinyatakan  tidak  sah dan  terhadap  hakim  atau  panitera  yang bersangkutan  dikenakan  sanksi  administratif        atau        dipidana        sesuai  Jurnal IUSVol.IX  No.01Maret  20215  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.7.Perkara  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan  susunan  majelis  hakim  yang berbeda.

## D. Kesimpulan
Hakim    dilarang    mengadili    suatu perkara  apabila  Hakim  itu  memiliki memiliki  konflik  kepentingan,  baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau  hubungan-hubungan  lain  yang  beralasan    patut  diduga  mengandung  konflik kepentingan  yang  menangani  perkara    tersebut  berdasarkan  angka  5  butir  5.2.1 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak   negatif   yang mungkin  timbul  terhadap  lembaga peradilan atau    persangkaan    bahwa  peradilan      tidak      dijalankan      secara  jujur  dan  tidak berpihak.  Hakim  yang    memiliki    konflik  kepentingan  itu  wajib  mengundurkan diridari    memeriksa  dan  mengadili  perkara  yang  bersangkutan.  Keputusan  untuk mengundurkan    diri    harus    dibuat seawal mungkin. Berdasarkan angka 5 butir 5.3  ayat  (2)  Kode  Etik  dan Pedoman Perilaku Hakim apabila muncul  keragu- raguan    bagi    Hakim  mengenai    kewajiban    mengundurkan  diri,  memeriksa  dan mengadili  suatu  perkara,  Hakim    tersebut  wajib  meminta    pertimbangan    Ketua. Jika hakim    yang    bersangkutan tidak mengundurkan  diri,  padahal  pihak yang berperkara itu benar merupakan teman dekat hakim yang bersangkutan,  maka  ini merupakan  pelanggaran  kode  etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim.  Hakim  yang terbukti    melanggar    ketentuan    Kode  Etik    dan    Pedoman    Perilaku  Hakim  bisa dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian. Berdasarkan pasal 20    ayat  (1)    Undang-Undang    Nomor  48  Tahun  2009  apabila  hakim  terbukti
melanggar  kode  etik  dan  PPH,  maka  hakim  tersebut  dapat  diberhentikan  tidak dengan hormat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin  Agustine,  Oly  Viana.  “Politik  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan
Keharmonisan  Perkawinan.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 1 (2017): 53.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121.
Hidayah,  Rabiatul,  and  Lutfi  Zarkasi.  “Etika  Profesi  Hakim  Perspektif  Hukum Islam.” Al-Rasῑkh:  Jurnal  Hukum  Islam 10,  no.  2  (2021):  103–29. https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.776.
Istrianty,  Annisa,  and  Erwan  Priambada.  “Akibat  Hukum  Perjanjian  Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung.” Privat Law III, no. 2 (2015): 84–92. https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat- hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf.
Jurdi, Fajlurrahman. Etika Profesi Hukum . Prenada Media, 2022.
Khotimah,  Khusnul.  “Etika  Profesi  Hakim  Dalam  Islam.” JURNAL  ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan 2, no. 2 (2020).
Lestari, Novita. “Problematika  Hukum  Perkawinan Di Indonesia.” Jurnal  Ilmiah Mizani:  Wacana  Hukum,  Ekonomi  Dan  Keagamaan 4,  no.  1  (2018). https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009.
Muhit,  Ryan  Abdul.  “Peran  Kode  Etik  Profesi  Kehakiman  Terhadap Pertanggungjawaban Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan.” LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan 1, no. 1 (2023): 17–22.
Mustofa, H Wildan Suyuthi. Kode Etik Hakim . Prenada Media, 2013.
Rumadan, Ismail. “Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan  Hakim  Oleh  Mahkamah  Agung  Dan  Komisi  Yudisial  Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 5, no. 2 (2016): 209–26.
Setiadi,  Edi.  “Hubungan  Ideal  Komisi  Yudisial  Dan  Mahkamah  Agung.” Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 2 (2021): 161–76.
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif, Dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2016.
Sunarlin, Emmy. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelarangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara  Yang  Ada  Hubungan  Kekerabatan  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 9, no. 01 (2021): 50–61.
Yunus,  Ahyuni.  “Penyalahgunaan  Keadaan  Dalam  Bentuk  Perjanjian  Baku.”
Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 2 (2019): 178–86. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12854.