Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PELESTARIAN KEDAULATAN NEGARA MELALUI ARBIRASE HUKUM INTERNASIONAL
Ni Wayan Restiti, Dewa Gede Sudika Mangku, M. Jodi Setianto
ABSTRAK

## Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : restiti@undiksha.ac.id
Artikel  ini  dibuat  untuk  memahami  konsep  Kedaulatan  negara  sangat  menarik  dan inspiratif dalam wacana dinamis dalam bidang hukum dan politik. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah metode studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedaulatan negara di bidang ekonomi dan investasi arbitrase internasional sebagai penyelesaian  sekngketa.
Kata Kunci : Negara,PBB,Ekonomi,investasi,Arbitrase Internasional

## ABSTRACT
This  article  was  created  to  understand  that  the  concept  of  state  sovereignty  is  very interesting  and  inspiring  in  dynamic  discourse  in  the  fields  of  law  and  politics.  The research method used in this case is a literature study method. The results of this study indicate  that  state  sovereignty  in  the  economic  field  and  international  arbitration investment as a dispute resolution.
Keywords : State,UN,Economy,Investment,International Arbitration

## PENDAHULUAN
Negara adalah organisasi kekuasan  yang berdaulat dengan tata pemerintahan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga memiliki auatu wilayah yang memiliki suatu system atau  aturan  yang  berlaku  bagi  semua  individu  di  wilayah  tersebut,  dan  berdiri  secara indepeden.Ada  berbagai  pendekatan,  beragam  kategorisasi  dan  berbagai  variasi  tentang penggunaan konsep kedaulatan. Kedaulatan dapat mrujuk pada kedaulatan domestik, kedaulatan interdepentensi, kedaulatan hukum internasiona, dan kedaulatan negara yang absolut. Kedaulatan sebagai konsep yang  menunjuk  pada  kekeuasaan  utama  dan  tertinggi  untuk  memutuskan  dapat dianalisis dan  dikualifikasikan  berdasarkan  persfektif/sudutpandang  unsur-unsur yang berhadapan(diametral), yaitu  kedaulatan  hukum  atau  kedaulatan  politik,  kedaulatan  eksternal atau  internal,  kedaulatan yang tunggal atau dapat dibagi,kedaulatan pemerintah atau rakiat.
Keamanan internasional adalah usaha yang dijalankan oleh badan nasional dan internasional seperti FBB, untuk memastikan keslamatan dan keamanan negri dikawasan regional dunia. Usaha ini termasuk aksi, upaya dan operasi militer dan non meltier serta pendekatan diplomati seperti treaty dan convention keamanan  nasional  dan  internasional  saling  berhubungan,  karena  bila keamanan  nasional  sudah  terancam,  akan  mudah  menyebar  menjadi  masalah  keamanan internasional  yang  dapat  berujung  kepada  perang,  maka  upaya  untuk  menjamin  keamanan internasional adalah dengan melaksanakan upaya diplomatis dan kerja sama antara negara guna terhindarnya terjadinya perang.
Arbitrase  merupakan  salah  satu  cara  penyelesaian  konflik  atau  sengketa  perdata  yang dilakukan di luar peradilan. Penyelesaian konflik melalui metode arbitrase diatur oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Apabila ingin menyelesaikan masalah dengan cara arbitrase, kedua belah pihak yang bersengketa sebelumnya harus sepakat. Mereka juga diharuskan menunjuk satu pihak penengah yang disebut dengan arbiter. Selanjutnya, mereka wajib membuat perjanjian tertulis atas hasil dari perundingan mereka. Perjanjian tertulis hasil arbitrase disebut juga dengan klausul arbitrase. Perjanjian tertulis tersebut merupakan hasil yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak yang bersengketa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hubungan internasional
Hubungan internasional diidentifikasikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa faktor yang  berpartisipasi  dalam  politik  internasional,  yang  meliputi  negara-negara,  organisasi internasional,  organisasi  nonpemerintah,  kesatuan  substansional  (kelompok-kelompok  atau badan-badan  dalam  suatu  negara),  seperti  birokrasi  dan  pemerintah  domestik,  serta  individu- individu. Dalam hubunngan internasional terdapat berbagai pola hubungan antar bangsa seperti :  pola  penjajahan,  pola  hubungan  ketergantungan,  pola  hubungan  sama  derajat  antarbangsa. Memiliki arti penting serta sarana hubungan internasional.hubungan yang dapat mengikat dua atau beberapa pihah telah dibuat dalam bententuk aturan yangharus diditaati oleh semua pihak yang  mengadakan  hubungan  dan  kerja  sama  internasional.  Ketentuan  ini  disebut  Pacta  Sunt Servanda.  Perjanjian  internasional  menjadi  hokum  terpenting  bagi  kerjasama  internasional Bangsa  bangsa  di  dunia  sudah  lama  melakukan  hubungan  kerjasama  dengan  bangsa  lain. Ketentuan atas karena perjanjian internasional akan mengakibatkan hokum yang  juga sekaligus akanmenjalani kepastian hukum pada perjanjian internasianal hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antar subjek-subjek hokum internasional.

## 2. PIAGAM PBB/UN CHARTER (Prinsip Dan Tujuan)
Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi  dunia  yang didirikan pada  tanggal  24 Oktober 1945  setelah  berakhirnya  Perang  Dunia  II.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  atau  United Nations (UN) dibentuk oleh 51 negara dengan 5 Dewan Keamanan tetap dari Sekutu, pemenang perang.  PBB  dibentuk  untuk  berkomitmen  dalam  menjaga  perdamaian  dan  keamanan internasional.  Apa  saja  Fungsi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Sejak  berdiri  tahun  1945  dan bermarkas  besar  di  New  York,  Amerika  Serikat,  PBB  telah  menjalankan  berbagai  fungsi. Berdasarkan Piagam PBB 1945 atau UN Charter, fungsi PBB, antara lain:
a. Pasal  1:  Tujuan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  adalah:  untuk  menjaga  perdamaian  dan keamanan internasional, dan untuk itu mengambil tindakan kolektif yang efektif untuk pencegahan  dan  penyingkiran  ancaman  terhadap  perdamaian,  dan  untuk  menekan tindakan  agresi  atau  pelanggaran  perdamaian  lainnya,  dan  untuk  mewujudkannya dengan  cara  damai,  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Keadilan  dan  hukum Internasional. penyesuaian atau penyelesaian perselisihan atau situas internasional yang dapat mengarah pada pelanggaran perdamaian
b. Pasal  2:  Untuk  mengembangkan  hubungan  persahabatan  antar  bangsa  berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat, dan untuk  mengambil  langkah-langkah  lain  yang  tepat  untuk  memperkuat  perdamaian universal
c. Pasal  3:  Untuk  mencapai  kerjasama  internasional  dalam  memecahkan  masalah Internasional dari karakter ekonomi sosial budaya atau kemanusiaan.
3. NEGARA DAN HUBUNGAN DAGANG/KOMERSIAL Selain  hubungan  internasional  antar  negara  Mengembangkan  ekonomi  dan  investasi Peningkatan penanaman investasi asing, Badan usaha milik negara, menjalin kerjasama bisnis dengan  badan  usaha  swasta/asing,  Menjalin  hubungan  antar  negara,  penanaman  modal  asing tentang “Birateral investement Treaty” (BIT), Persetujuan khusus (contoh: persetujuan antara Singapura dan Indonesia-peningkatan dan perlindungan Kedaulatan negara merupakan konsep
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
yang sangat  menarik dan inspiratif dalam wacana akademis dalam bidang hukum  dan politik internasional. Dari waktu ke waktu dapat dicatat tentang perdebatan yang sangat dinamis dan provokatif  tentang  konsep  kedaulatan  negara  dalam  hukum  internasional.  Tampaknya, diperlukan  re  interpretasi  tentang  makna  kedaulatan  negara  dalam  konteks  sistem  hukum internasional  terkini;  utamanya  jika  dikaitkan  dengan  fenomena  kegagalan  otoritas  nasional dalam  memberikan  perlindungan  warganya  serta  makin  maraknya  globalisasi  dan  kerjasama Selain  hubungan  internasional  antar  negara  Mengembangkan  ekonomi  dan  investasi Peningkatan penanaman investasi asing, Badan usaha milik negara, menjalin kerjasama bisnis dengan  badan  usaha  swasta/asing,  Menjalin  hubungan  antar  negara,  penanaman  modal  asing tentang “Birateral investement Treaty” (BIT), Persetujuan khusus (contoh: persetujuan antara Kedaulatan  negara  merupakan  konsep  yang  sangat  menarik  dan  inspiratif  dalam  wacana akademis  dalam  bidang  hukum  dan  politik  internasional.  Dari  waktu  ke  waktu  dapat  dicatat tentang perdebatan yang sangat dinamis dan provokatif tentang konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional.
Tampaknya,  diperlukan  re  interpretasi  tentang  makna  kedaulatan  negara  dalam  konteks sistem  hukum  internasional  terkini;  utamanya  jika  dikaitkan  dengan  fenomena  kegagalan otoritas nasional dalam memberikan perlindungan warganya serta makin maraknya globalisasi dan kerjasama internasional yang makin intensif di berbagai wilayah dunia. Perserikatan Bangsa- Bangsa  adalah  organisasi  dunia  yang  didirikan  pada  tanggal  24  Oktober  1945  setelah berakhirnya  Perang  Dunia  II.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  atau  United  Nations  (UN) dibentuk oleh 51 negara dengan 5 Dewan Keamanan tetap dari Sekutu, pemenang perang. PBB dibentuk  untuk  berkomitmen  dalam  menjaga  perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Selain hubungan  internasional  antar  negara  Mengembangkan  ekonomi  dan  investasi  Peningkatan penanaman investasi asing, Badan usaha milik negara, menjalin kerjasama bisnis dengan badan internasional yang makin intensif di berbagai wilayah dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi dunia yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  atau  United  Nations  (UN)  dibentuk  oleh  51  negara dengan  5  Dewan  Keamanan  tetap  dari  Sekutu,  pemenang  perang.  PBB  dibentuk  untuk berkomitmen  dalam  menjaga  perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Selain  hubungan internasional  antar  negara  Mengembangkan  ekonomi  dan  investasi  Peningkatan  penanaman investasi asing, Badan usaha milik negara, menjalin kerjasama bisnis dengan badan modal) Apa yang dimaksud  dengan  Hubungan komersial? Hubungan komersial  adalah kegiatan produktif yang  terjadi  antara  dua  atau  lebih  pelaku  ekonomi  (pembeli  dan  penjual).  Tujuannya  adalah untuk menjaga produk di pasar, serta untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.  Oleh karena itu,  hubungan  komersial  menyatukan  semua  kesepakatan  yang  terjadi  antara  individu, perusahaan,  atau  negara.  Yang  mana,  memiliki  tujuan  penjualan  barang  dagangan  di  antara mereka. Meskipun transaksi bisnis sering mengintegrasikan barang dan jasa, hubungan bisnis juga mempromosikan pertukaran politik, budaya, dan teknologi. Hubungan komersial ini sangat penting bagi perekonomian. Kita berbicara tentang fakta bahwa berkat hubungan ini, globalisasi telah  memungkinkan  perusahaan  untuk  terus  berinovasi  dan  belajar  tentang  perubahan  yang terjadi di pasar yang semakin global.
4. Perlindungan Hubungan Dagang Dengan Investasi
A. Metode penyelesaian sengketa
• Mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  atau mufakat  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator  yang  tidak  memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi  adalah  perundingan  yang  esensinya  sama  dengan  proses  musyawarah atau  konsensus.  Sesuai  dengan  hakikat  perundingan  atau  musyawarah  atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
gagasan  atau  penyelesaian  selama  proses  mediasi  berlangsung.  Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.
• Arbitrase Asal kata arbitrase adalah “arbitrage” yang merupakan bahasa Prancis. Artinya adalah keputusan dari arbitrer pada peradilan arbitrase. Jika meninjau dari makna katanya,  maka  arbitrase  masuk  dalam  penyelesaian  perselisihan  di  harapan arbitrer (pihak ketiga) yang terpilih. Pemilihnya adalah para pihak yang sedang berselisih.  Di  negeri  kita  Indonesia,  banyak  pihak  yang  sedang  bersengketa memilih jalur arbitrasi guna penyelesaian terhadap sengketa. Dari sisi hukum hal ini juga telah ada dalam Undang Undang No 30 tahun 1999.
B. Arbitrase Komersial Internasional Arbitrase  komersial  internasional  adalah  proses  konsensus  ajudikasi  yang independen dari eksekutif negara, kekuatan legislatif dan  yudisial  di  mana Para Pihak dalam kontrak lintas batas setuju untuk mengajukan sengketa kepada arbiter (atau panel arbiter, biasanya tiga), dinominasikan baik secara langsung oleh Para Pihak atau untuk Para  Pihak  oleh  lembaga  arbitrase  internasional  (atau  lebih  jarang  oleh  pengadilan nasional), untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara mengeluarkan putusan akhir  dan  mengikat  sesuai  dengan  aturan  prosedur  yang  dipilih  oleh  Para  Pihak  yang memungkinkan mereka kesempatan untuk didengar.
Arbitrase komersial internasional harus ditentang dengan proses lain yang tidak mengarah pada penyelesaian akhir dan mengikat perselisihan. Sebagai contoh, mediator dan konsiliator adalah pihak ketiga netral  yang melakukan intervensi dalam hubungan kontraktual  Para  Pihak  untuk  memfasilitasi  dan  mencari  perjanjian  atau  mengusulkan solusi penyelesaian, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengadili sengketa. Arbitrase komersial  internasional  juga  harus  bertentangan  dengan  penentuan  ahli  yang  sering diatur dalam kontrak teknis dan konstruksi dalam hal perbedaan pendapat yang berkaitan dengan akuntansi, teknik, dll. dimana seorang ahli memberikan resolusi yang mengikat Para  Pihak  setelah  melakukan  investigasi  berdasarkan  keahlian  dan  pengetahuannya sendiri.  Pada  kasus  ini,  penelitian  dan  investigasi  terjadi  secara  independen  dari  Para Pihak  yang  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  didengar  sehubungan  dengan ketidaksepakatan spesifik yang dirujuk kepada ahli.
Arbitrase  komersial  internasional  telah  menjadi  mekanisme  penyelesaian perselisihan  pilihan  bagi  banyak  Pihak  dalam  kontrak  komersial  karena  keuntungan utamanya mencakup netralitas, fleksibilitas prosedural dan otonomi partai, privasi dan kerahasiaan  yang  lebih  besar  daripada  litigasi  pengadilan  nasional  dan  pengajuan sengketa  ke  panel  ahli.  Arbitrase  komersial  internasional  berbeda  dengan  litigasi pengadilan  nasional  karena  ini  dimaksudkan  untuk  menjadi  kurang  formal  dan  lebih praktis berfokus pada substansi komersial dari perselisihan. Dasar untuk proses arbitrase komersial  internasional  adalah  perjanjian  arbitrase  internasional  yang  paling  sering terkandung  dalam  kontrak  yang  mencatat  persetujuan  Para  Pihak  untuk  merujuk sengketa  ke  arbitrase  daripada  pengadilan  domestik  nasional  dan  akhirnya  diikat  oleh putusan  akhir  yang  diberikan  oleh  pengadilan  arbitrase  internasional  yang  dibentuk khusus untuk mendengarkan sengketa tersebut
C. Masalah di ranah Arbitrase Internasional
Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Ketentuan–ketentuan  tentang  pelaksanaan  (eksekusi)  putusan  Arbitrase  Asing (Internasional) di Indonesia terdapat dalam Undang–Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturannya terdapat dalam Bab VI pasal 65 sampai dengan pasal 69. Ketentuan–ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan  tentang  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing  (internasional)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958. Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan  bahwa  yang  berwenang  menangani  masalah  pengakuan  dari  pelaksanaan Putusan  Arbitrase  Internasional  adalah  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Selanjutnya pasal 66 mengatur hal–hal sebagai berikut: Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta  dapat  dilaksanakan  di  wilayah  hukum  Republik  Indonesia,  apabila  memenuhi syarat–syarat sebagai berikut:
a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara  yang dengan negara  Indonesia terikat  pada perjanjian, baik  secara bilateral maupun  multilateral,  mengenai  pengakuan  dan  pelaksanaan  Putusan  Arbitrase Internasional.
b. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum perdagangan.
c. Putusan  arbitrase  internasional  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  hanya  dapat dilaksanakan  di  Indonesia  terbatas  pada  putusan  yang  tidak  bertentangan  dengan ketertiban umum.
5. Contoh Kasus Yang Diselesaikan Dengan Sengketa Arbitrase Arbitrase  selalu  bersifat  netral,  sehingga  sering  menjadi  pilihan  para  pihak  yang bersengketa  untuk  menuntaskan  perkara  secara  adil  yang  disebabkan  sengketa  berupa Wanprestasi (Kelalaian), perbuatan melawan hukum, kerugian disalah satu pihak dan ada pihak terkait yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan suatu kerugian. Sebagai gambaran, berikut  tiga  contoh  kasus  arbitrase  internasional  dengan  keterlibatan  Indonesia  sebagai  salah satu pihak bersengketa.
1. Pemerintah  Indonesia dan Hesham  Al Waraq Pada tahun 2011, Hesham,  yang pernah menjabat Wakil Komisaris Utama Bank Century, menuntut pemerintah karena tindakan ekspropriasi  atas  saham  di  bank  tersebut.Ia  meminta  ganti  rugi  senilai  US$19,8  juta. Alih-alih memperoleh ganti rugi, ICSID justru menolak gugatan Hesham terkait tindakan ekspropriasi.  Dengan demikian, kemenangan  Indonesia pada dua kasus Bank  Century tersebut  membuat  pemerintah  terhindar  dari  kewajiban  membayar  biaya  sekitar Rp1,3 triliun atau US$100 juta
2. Churchill Mining Plc, Planet Mining dan Pemerintah Indonesia Gugatan bermula dari pencabutan izin usaha kedua perusahaan oleh Pemerintah Kutai Timur pada tahun 2010. Churchill Mining Plc dari Inggris pernah mengantungi izin tambang seluas 350 km2 di Busang, Telen, Muara Wahau, dan Muara Ancalong dengan mengakuisisi 75% saham PT  Ridlatama  Group.  Sementara,  Planet  Mining  asal  Australia  merupakan  anak perusahaan  Churchill.  Sebelumnya,  Churchill  telah  mengajukan  gugatan  hukum  pada PTUN  Samarinda.  Namun,  hasilnya  sama,  pencabutan  izin  usaha  oleh  bupati  tersebut sudah sesuai prosedur. Proses banding berlanjut hingga ke MA dan hasilnya tetap sama, hingga  Churchill  membawa  kasus  ini  ke  arbitrase  internasional.  Atas  putusan  ICSID tersebut, Indonesia berhak memperoleh gugatan senilai US$1,31 miliar atau sekitar Rp17 triliun.
3. Kemenhan  RI  dan  Avanti  Communications  Ltd.  Kasus  ini  bermula  saat  Avanti memosisikan  Satelit  Artemis  di  Slot  Orbit  123°  BT  sejak  12  November  2016  untuk mengantisipasi  kehilangan  hak  spektrum  L-band.  Indonesia  lebih  dulu  mengisi  slot tersebut lewat Satelit Garuda-1 selama 15 tahun sampai berhenti mengorbit pada 2015. Menurut  informasi,  Indonesia  sudah  berkomitmen  membayar  US$30  juta  ke  pihak Avanti sebagai biaya sewa dan relokasi satelit. Namun,  Indonesia berhenti melakukan pembayaran  setelah  Avanti  menerima  US$13,2  juta.  Akhirnya,  Agustus  2017  Avanti menggugat  Indonesia  melalui  jalur  arbitrase  dan  resmi  mematikan  ARTEMIS  pada November  2017.  Atas  gugatan  tersebut,  Indonesia  melalui  Kemenhan  RI  wajib
membayar kerugian yang dialami Avanti sebesar US$20,075 juta selambatnya 31 Juli 2018.

## KESIMPULAN
Hubungan internasional diidentifikasikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa faktor yang  berpartisipasi  dalam  politik  internasional,  yang  meliputi  negara-negara,  organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, kesatuan substansional (kelompok-kelompok atau badan- badan  dalam  suatu  negara),  seperti  birokrasi  dan  pemerintah  domestik,  serta  individu-individu. Selain hubungan internasional antar negara Mengembangkan ekonomi dan investasi Peningkatan penanaman investasi asing, Badan usaha milik negara, menjalin kerjasama bisnis dengan badan usaha  swasta/asing,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  adalah  organisasi  dunia  yang  didirikan  pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) dibentuk oleh 51 negara dengan 5 Dewan Keamanan tetap dari Sekutu, pemenang perang. PBB dibentuk untuk berkomitmen dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Metode penyelesaian sengketaMediasi Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu  oleh  mediator  yang  tidak  memiliki  kewenangan  memutus  atau  memaksakan  sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.
Segala  sesuatunya  harus  memperoleh  persetujuan  dari  para  pihak  Arbitrase  komersial internasional adalah proses konsensus ajudikasi yang independen dari eksekutif negara, kekuatan legislatif  dan  yudisial  di  mana  Para  Pihak  dalam  kontrak  lintas  batas  setuju  untuk  mengajukan sengketa kepada arbiter (atau panel arbiter, biasanya tiga), dinominasikan baik secara langsung oleh Para  Pihak  atau  untuk  Para  Pihak  oleh  lembaga  arbitrase  internasional  (atau  lebih  jarang  oleh pengadilan nasional), untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara mengeluarkan putusan akhir  dan  mengikat  sesuai  dengan  aturan  prosedur  yang  dipilih  oleh  Para  Pihak  yang memungkinkan  mereka  kesempatan  untuk  didengar.  Masalah  di  ranah  Arbitrase  Internasional Pokok-Pokok  Masalah  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Internasional  di  Indonesia  Ketentuan– ketentuan  tentang  pelaksanaan  (eksekusi)  putusan  Arbitrase  Asing  (Internasional)  di  Indonesia terdapat dalam Undang–Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturannya terdapat dalam Bab VI pasal 65 sampai dengan pasal 69. Ketentuan–ketentuan tersebut  pada  dasarnya  sejalan  dengan  ketentuan  tentang  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan arbitrase asing (internasional) seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958.