## Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia
Ahmad Havid Jakiyudin*), Alfarid Fedro Universitas Darussalam Gontor ahmadhavidjakiyudin37@student.hes.unida.gontor.ac.id dan alfaridfedro90@gmail.com *Correspond Author

## Abstract
The government has ambitions to make Indonesia to be a center for halal producers by 2024. Sehati Program (free halal certification) was launched for all MSEs in Indonesia. However, relevant in-depth to find out whether this program can realize Indonesian dreams. The purpose of this research is to analyze the opportunities and challenges of the implementation of Sehati Program. A qualitative descriptive research method with a normative juridical type is used to answer the research results. Various laws and regulations related to  the guarantee of halal products are collected and used as the main analysis material. The results of the study indicate that the one heart program is not intended for all MSEs in Indonesia. This program relies on the self-declared provisions as stipulated in PP No. 33 of 2021 concerning the Implementation of a Halal Product Guarantee and PMA No. 20 of 2021 concerning Halal Certification for Micro and Small Business Actors. The healthy program has the opportunity to make Indonesian products competitive advantages. The large amount of budget needed by the government and the emergence of doubts about the halalness of the product are challenges.
Keyword: Sehati, Halal Product, MSEs

## Abstrak
Pemerintah  berambisi  untuk  mewujudkan  Indonesia  menjadi  pusat  produsen  halal  2024. Program Sehati (sertifikasi halal gratis) diluncurkan bagi seluruh UMK di Indonesia. Perlunya kajian  lebih  mendalam  untuk  mengetahui  apakah  program  ini  dapat  mewujudkan  mimpi Indonesia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisas  peluang  dan tantangan  dari penerapan  Program  Sehati.  Metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  jenis  yuridis normative  digunakan  untuk  menjawab  hasil  penelitian.  Berbagai  peraturan  perundang- undangan berkaitan dengan jaminan produk halal dikumpulkan dan dijadikan sebagai bahan analisa  utama.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  sehati  tidak  ditujukan  bagi seluruh UMK di Indonesia. Program ini bersandar dengan ketentuan self declare yang diatur dalam  PP  No.  33  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk Halal  dan PMA  No.20  Tahun  2021  Tentang  Sertifikasi  Halal  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil. Program  sehati  berpeluang  menjadikan  produk  Indonesia  menjadi competitive  advantages. Besarnya anggaran  yang dibutuhkan pemerintah dan munculnya keraguan kehalalan produk menjadi tantangannya.
Kata Kunci: Sehati, Produk Halal, UMK

## PENDAHULUAN
Usaha Mikro Kecil (UMK)
memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia, serta memiliki  kontribusi  yang  besar  terhadap penyerapan tenaga kerja (Primatami, 2019). Bahkan  UMK  juga  secara  produktif menjadi wadah yang baik dalam penciptaan lapangan  pekerjaan.  Hal  tersebut  karena UMK memiliki sifat padat karya dan tidak membutuhkan  spesifikasi  tertentu  dalam pendidikan maupun keahlian.
Jumlah pelaku UMK yang tersertifikasi  halal  di  Indonesia  sangatlah menghawatirkan.  Sampai  dengan  tahun 2019  tercatat  jumlah  pelaku  UMK  (Usaha Mikro  Kecil)  di  Indonesia  mencapai 65,471,134  unit  usaha  ( Kemenkop  UKM ,
2019),  namun  sampai  dengan  akhir  tahun 2021  hanya  terdapat  1%  dari  total  jumlah seluruh  UMKM  yang  sudah  tersertifikasi halal  (Kemenperin,  2022).  Direktur  utama LPPOM  MUI  mengungkapkan  per  Juni 2022,  hanya  terdapat  10.643  pelaku  usaha yang sudah tersertifikasi halal (Ulya, 2022). Jika  dilihat  data  dari State  of  the  Global Economy  Report  2020/2021 Indonesia menjadi  negara  kedua  dengan  konsumsi produk  halal  terbesar  didunia  (Dinar Standard,  2021).   Kesadaran  pelaku  UMK untuk melakukan sertifikasi halal sangatlah rendah  dikarenakan  kurangnya  edukasi tentang  pentingnya  JPH  (Jaminan  Produk Halal) (Rahem & Prayoga, 2019). Pemerintah  Indonesia  mempunyai  peran untuk  meningkatkan  pelaku  usahanya untuk  mendorong  produk  halal  melalui sertifiikasi halal (Hasan, 2018).
Berbagai produk
hukum dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan laju percepatan pengembangan  produk  halal  di  Indonesia. Lahirnya  UU  No.33  Tahun  2014  Tentang Jaminan  Produk  menjadi  aturan  dasar penyelenggaraan  system  JPH  (Sukandar, 2020).  Undang-undang  tersebut  diperkuat dengan  adanya  beberapa  perubahan  dalam
UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan dikeluarkannya PP No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk  Halal.  Pemerintah  memberikan perhatian  lebih  pada  pelaku  UMK  dengan menerbitkan  regulasi  khusus  melalui penerbitan  Peraturan  Menteri  Agama  No. 20  Tahun  2021  Tentang  Sertifikasi  Halal Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil. Namun, perintah untuk kewajiban sertifikasi  halal  bagi  seluruh  produk  yang beredar  di  Indonesia  yang  dimuat  dalam pasal  4  UU  No.33/2014  belum  cukup efektif (Hartati, 2019).
Upaya  percepatan  laju  sertifikasi halal di Indonesia didorong dengan adanya program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Hal  ini  karena  permasalahan  sertifikasi halal  tidak  hanya  menyangkut  agama, melainkan  juga  menyangkut  ekonomi (Jahar  &  Thalhah,  2017).    Pemerintah memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis melalui  program  SEHATI  dengan  kuota 25.000 pelaku UMK sampai dengan bulan Desember 2022 (Kemenag, 2022). Pasal 81 ayat  (1)  PP  No.21/2021  menyatakan “Dalam  hal  permohonan  Sertifikasi  Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  79, tidak dikenakan biaya dengan mempertimbangan  kemampuan  keuangan negara”.  UMK  yang  berhak  mendapatkan sertifikasi halal didasarkan pada ikrar halal yang  dimuat  ketentuannya  dalam  pasal  79 PP  No.21/2021  (Kusnadi,  2019).  Program sehati  digadangkan  akan  menjadi  solusi percepatan sertifikasi halal oleh pemerintah Indonesia.
Pemberian  sertifikasi  halal  gratis akan  memberikan  pro  dan  kontra.  Upaya tersebut  ditempuh  oleh  pemerintah  untuk mewujudkan  Indonesia  menjadi  pusat produsen  produk  halal  di  tahun  2024 (Pramuji,  2022).  Sejauh  ini  ambisi pemerintah  untuk  menjadi  pusat  produsen halal  dunia  yang  hanya  mengandalkan besarnya  potensi  pemeluk  muslim  dan tingginya tingkat konsumsi produk halal di Indonesia (Sakti et al., 2021). Melihat dari
data banyaknya pelaku UMK di Indonesia dan  selaras  dengan  pemberian  sertifikasi halal  gratis  perlunya  kajian  dalam  aspek peluang dan  tantangannya. Hal ini didasarkan
keseiusan
pemerintah memberikan program sehati yang dituangkan  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan.  Pemberian  program sehati,  memerlukan  analisa  mengenai peluang  dan  tantangan  yang  ditimbulkan sebab program tersebut dapat memberikan implikasi pada perkembangan produk halal di Indonesia.

## LITERATUE REVIEW
Berikut  adalah  beberapa  kajian  terdahulu yang  dikumpulkan  oleh  penulis  untuk mendukung  kajian  ini.  Penelitian  yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Fathoni &  Tasya  Hadi  Syahputri  denga  tentang “ Potret Industri Halal di Indonesi: Peluang dan  Tantangan” dengan  tujuan  menggali lebih  dalam  peluang  dan  tantangan perkembangan di Indonesia. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Indonesia mempunyai
potensi peluang pengembangan  industry  halal  dengan tantangan  tentang  kepercayaan  produk halal,  kompetisi  produk  halal  yang  lemah dan  masalah  tentang  penerapan  tentang regulasi  halal  (Fathoni,  2020).  Perbedaan penelitian  terletak  pada  pengkajian  lebih mendalam  penerapan  regulasi  halal  untuk melengkapi kekurangan tersebut.
Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto dan  Amany  tentang  “Penanaman  Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi  Halal  Gratis  (Sehati)  Tahun 2022”  dengan  tujuan  untuk  mengetahui pengaruh  program  sehati  terhadap  nilai religiusitas  pelaku  UMK.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa program sehati mampu  meningkatkan  religiusitas  berupa spiritualitas  pelaku  UMK  dalam  hal memproduksi barang sesuai dengan tuntunan  agama  Islam  (halal)  (Supriyanto
&  Amany,  2022).  Perbedaan  penelitian terletak  pada  analisis  sehati  yang  hany berbatas pada aspek religiusitas, sedangkan penelitian  mengkaji  secara  mendalam peluang yang ada.
Penelitian  yang  dilakukan  Ralang  Hartati tentang  “Peran  Negara  Dalam  Pelaksanan Jaminan  Produk  Halal”  dengan  tujuan mengkaji  pelaksanaan  jaminan  produk halal  sesuai  amanat  Pasal  4  UU  No.33 tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyebarluasan informasi tentang kewajiban  sertifikasi  halal.  Pelanggaran kewajiban  sertifikasi  halal  menyebabkan sanksi  pidana  yang  dicantumkan  dalam Pasal  56  dan  57  UU  JPH  (Hartati,  2019). Perbedaan penelitian terletak pada pengkajian tentang solusi kewajiban sertifikasi  dipercepat  dengan  mengkaji peluang  pemberian  sertifikasi  halal  oleh BPJPH.
Penelitian  yang  dilakukan  Sofyan  Hasan tentang “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi  Halal  Pangan” dengan  tujuan mengkaji  regulasi  kebijakan  kepastin hukum  Jaminan  Produk  Halal.  Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pelimpahan  kewenangan  dari  MUI  kepad BPJPH  (sebagai  perpanjangan  wakil  dari pemerintah)  yang  menyebabkan  adanya ketidakpastian  hukum  (Hasan,  2018). Perbedaan penelitian terletak pada pengkajian  pemberian  sertifikasi  halal gratis  kaitannya  dengan  kepastian  hukum yang  dikaji  mengenai  peluang  dan tantangannya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  M.Sakti, dkk  tentang  “ Legal  Studies  on  the  Halal Product Certification Institution in Indonesia  After  The  Enacment  of  the  Law on  the  Halal  Product  Guarantee” dengan tujuan  mengkaji  lembaga  penyelenggara sertifikasi  produk  halal.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  lembaga  baru  yang menangani  penyelenggaraan  sertifikasi halal  belum  siap  untuk  menangani  tugas tersebut  (Sakti  et  al.,  2021).  Perbedaan penelitian  terletak  pada  pengkajian  lebih
mendalam penyelenggaraan sertifikasi halal dengan bentuk sertifikasi halal gratis untuk  melengkapi  peneletian  tersebut. Analisis  deskriptif  peluang  dan  tantangan program  sehati  di  Indonesia  dengan pendekatan undang-undang menjadi pembaruan penelitian ini.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  deskriptif  kualitatif  (Sugiyono, 2018).  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif berupa  pendekatan menggunakan perundang-undangan  ( statute  approach ), karena  yang  akan  diteliti  adalah  berbagai aturan  yang  menjadi  fokus  sekaligus  tema sentral  suatu  penelitian  (Muhammad, 2004).    Peraturan  perundang-undangan yang  digunakan  adalah  UU  No.11  Tahun 2020  Tentang  Cipta  Kerja,  UU  No.33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk Halal,  PP  No.39  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  produk Halal,  PMA  No.  20  Tahun  2021  Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2021 Tentang
Tarif Layanan  Umum  Badan  Penyelenggara
Jaminan  Produk  Halal  Pada  Kementerian Agama. Tehnik pengumpulan data dilakukan  dengan  melakukan  observasi, indept interview dan dokumentasi. Analisa data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  tehnik  yang  dikembangkan oleh Miles dan Huberman berupa mereduksi data (data reduction) , menyajikan  data (display  data), penarikan kesimpulan
(conclusion
drawing/verification) (Sugiyono, 2018) .

## KONSEP DASAR
Produk Halal
Produk halal adalah produk yang dinyatakan  halal  sesuai  dengan  syariat Islam  (Pasal  1  ayat  2  UU  No.33/2014).
Jaminan  Produk  Halal  yang  selanjutnya disingkat  JPH  adalah  kepastian  hukum terhadap  kehalalan  suatu  produk  yang dibuktikan  dengan  sertifikat  halal  (Pasal 1 ayat  1  PP  No.39/2021).  Produk  yang masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Produk yang  berasal  dari  bahan  yang  diharamkan dikecualikan  dari  kewajiban  bersertifikat halal, produk sebagaimana dimaksud wajib diberikan keterangan tidak halal (Pasal 3 PP No.39/2021).
Sejauh ini pemahaman masyarakat terhadap produk halal hanya sebatas produk makanan  dan  minuman.  Swandaru  dalam konsepnya  menyatakan  bahwa  konsep ‘halal’  tidak  lagi  terbatas  pada  produk makanan, namun telah menjadikan industri halal sebagai sektor pertumbuhan baru yang potensial  dalam  perekonomian  global (Swandaru,  2021).  Menurut  studi  yang dilakukan oleh Elasragh, industri halal telah memperluas tidak hanya sektor produknya seperti farmasi, produk kesehatan, perlengkapan  mandi,  dan  kosmetik,  tetapi juga  sektor  layanan  seperti  pemasaran, rantai  pasokan,  logistik,  pengemasan, manufaktur, branding ,  dan  pembiayaan. studi ini juga menyiratkan bahwa penawaran  gaya  hidup  seperti  perjalanan dan pariwisata, manajemen perhotelan, dan industri fashion sekarang  juga  menjadi sektor  utama  dari  industri  halal  yang diperluas (Mujar & Hassan, 2020).

## Sertifikasi Halal
Berkaitan dengan sertifikasi halal, Undang- Undang  No.  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan  Produk  Halal  menjadi  payung hukum  yang  mengatur  produk  halal  yang ada di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud  dengan  Sertifikasi  Halal  bukti kehalalan  produk  yang  diterbitkan  oleh BPJPH  yang  berasal  dari  keputusan  fatwa halal tertulis dari MUI (Pasal 1 ayat 10 UU No.33/2014).  Pencantuman  label  halal  di Indonesia  menjadi  sebuah  kewajiban “produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib
bersertifikasi halal” (Pasal  4  UU No.33/2014) . Segala  hal  yang  berkaitan dengan  sertifikasi  halal  produk  halal dicantukam  dalam  aturan  pelaksana  UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal  yang  dimuat  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  39  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk Halal.
Tujuan  dari  penyelenggaraan  sertifikasi halal  adalah  untuk  memberikan  jaminan produk  halal  (JPH)  kepada  masyarakat (Armiani  et  al.,  2021).  Tujuan  dari  JPH yang dicantumkan dalam Pasal 3 UU No.33 Tahun  2014  meliputi:  a)  memberikan kenyamanan,  keamanan,  keselamatan,  dan kepastian  ketersediaan  Produk  Halal  bagi masyarakat  dalam  mengonsumsi  dan menggunakan Produk; dan b) meningkatkan  nilai  tambah  bagi  Pelaku Usaha  untuk  memproduksi  dan  menjual Produk  Halal. Kewajiban  pelaku  usaha yang  melakukan  permohonan  sertifikasi halal  dalam  Pasal  24  UU  No.33/2014:  a) memberikan  informasi  secara  benar,  jelas, dan  jujur;  b).  memisahkan  lokasi,  tempat dan  alat  penyembelihan,  pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,  penjualan,  dan  penyajian antara  Produk  Halal  dan  tidak  halal;  c). memiliki Penyelia Halal; dan d). melaporkan  perubahan  komposisi  Bahan kepada BPJPH.
Sedangkan  pelaku  usaha  yang  sudah bersertifikasi  halal  diwajibkan  untuk memenuhi  kewajibannya  yang  tercantum dalam  Pasal  25  UU  No.33/2014,  meliputi:
a)  mencantumkan  Label  Halal  terhadap Produk  yang  telah  mendapat  Sertifikat Halal;  b).  menjaga  kehalalan  Produk  yang telah  memperoleh  Sertifikat  Halal;  c). memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,  penjualan,  dan  penyajian antara  Produk  Halal  dan  tidak  halal;  d). memperbarui  Sertifikat  Halal  jika  masa berlaku  Sertifikat  Halal  berakhir;  dan  e).
melaporkan  perubahan  komposisi  Bahan kepada BPJPH.
Sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal membantu  konsumen  untuk  mengetahui sifat dan produk, sehingga dapat memungkinkan  bagi  konsumen  untuk memilih  berbagai  produk  yang  saling bersaing. Informasi inilah yang dibutuhkan konsumen  pada  produk  pangan  halal, dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengkonsumsi  produk  panganan  halal, karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan  bagi  konsumen,  sehingga dengan  sertifikasi  dan  labelisasi  tercipta keadilan  bagi  konsumen  (Ilyas,  2017). Sertifikasi  halal  dan  keyakinan  agama memiliki  arti  penting  dalam  keputusan pembelian makanan di Indonesia (Mahendri et al., 2016).

## Self Declare
Self  Declare merupakan  penyataan  halal yang  dilakukan  oleh  pelaku  UMK. Kewajiban  bersertifikat  halal  bagi  pelaku usaha  mikro  dan  kecil  didasarkan  atas pernyataan  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil (Pasal  79  ayat  1  PP  No.39/2021).  Pelaku Usaha  mikro  dan  kecil  sebagaimana dimaksud merupakan usaha produktif yang memiliki  kekayaan  bersih  atau  memiliki hasil  penjualan  tahunan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan dengan  kriteria:  a).  Produk  tidak  berisiko atau  menggunakan  Bahan  yang  sudah dipastikan  kehalalannya;  dan  b).  proses produksi  yang  dipastikan  kehalalannyadan sederhana (Pasal 79 ayat 2 PP No.39/2021).
Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan bawah pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil  sebagaimana  dimaksud  dilakukan berdasarkan  standar  halal  yang  ditetapkan oleh  BPJPH.  Standar  halal  sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:
1. Adanya pernyataan pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
a. Kehalalan produk dan Bahan yang digunakan; dan
b. PPH.  Proses  Produk  Halal  yang selanjutnya  disingkat  PPH  adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan,  dan  penyajian  produk (Pasal 1 ayat 4 PP No.39/2021).
2. Adanya pendampingan PPH. Untuk mengatur secara lebih terperinci sertifikasi  halal  menggunakan  ikrar halal,  Kementerian  Agama  Republik Indonesia  mengeluarkan  Peraturan Menteri  Agama  Republik  Indonesia No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  dan Kecil. Penyelenggaraan sertifikasi halal menggunakan ikrar halal melalui beberapa tahapan, yang meliputi:
a. Pelaku  usaha  memenuhi  seluruh persyaratan sertifikasi halal menggunakan jalur ikrar halal.
b. Menyampaikan  pernyataan  ikrar halal  oleh  pelaku  usaha  melalui BPJPH  dan  diteruskan  kepada MUI  (Pasal  79  ayat  5  PMA No.20/2021).
c. MUI  menyelenggarakan  sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk  (Pasal  79  ayat  6  PMA No.20/2021). Apabila dalam pernyataan sidang fatwa dinyatakan  lolos  maka  berkas pemohon  akan  diteruskan  untuk mendapatkan sertifikat halal. Namun  jika  berkas  dinyatakan tidak  lolos  dalam  sidang  fatwa, maka pelaku usaha dapat mengajukan pemeriksaan produknya melalui LPH.
d. BPJP  menerbitkan  sertifikat  halal berdasarkan  fatwa  tertulis  MUI (Pasal 79 ayat 7 PMA No.20/2021).

## PEMBAHASAN
Keterkaitan  Program  Sehati  dengan Ketentuan Self Declare
Program sehati ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia. Produk halal adalah produk yang dinyatakan  halal  sesuai  dengan  syariat Islam  (Pasal  1  ayat  3  PP  No.33/2021). Selanjutnya  dalam  pasal  3  menyebutkn bawa  produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi  halal.  Produk  yang  berasal dari  bahan  yang  diharamkan  dikecualikan dari  kewajiban  bersertifikat  halal,  produk sebagaimana  dimaksud  wajib  diberikan keterangan tidak halal. Penahapan pertama dimulai dengan mewajibkan seluruh produk  makanan,  minuman,  dan  jasa penyembelihan  untuk  bersertifikat  halal sampai dengan 17 Oktober 2024 (Pasal 140 PP  No.39/2021).  Sejauh  ini  produk makanan  dan  minuman  didominasi  oleh UMK  dan  memberikan  kontribusi  bagi perekonomian  di  Indonesia  (Hidayat  & Siradj, 2017).
Pemberian program sehati didasarkan pada self  declare (ikrar  halal)  yang  dilakukan oleh pelaku UMK mengacu pada ketentuan pasal  79  dan  81  PP  No.39/2021.  Legal system di  Indonesia  yang  mengatur self declare tidak mengacu pada UU
No.33/2014,  melainkan  adanya  perubahan pasal  dalam  UU  No.11  Tahun  2020
Tentang Cipta Kerja. Pasal 4A menunjukkan  pengecualian  UMK  dapat secara  sendiri  mengumkan  kehalalan produknya  melalui  ikrar  halal.  Kewajiban sertifikasi  halal  pelaku  UKM  berdasarlan pasal  4A  UU  Cipta  Kerja  tidak  berlaku absolut  bagi seluruh pelaku usaha, terdapat pengecualian  bagi  pelaku  UMK  dengan menggunakan jalan self declare (Musataklima, 2021) . Pengecualian tersebut  berupa  pembebasan  biaya  yang diberikan  secara  gratis  dalam  program sehati  bagi  pelaku  UMK  yang  memenuhi kriteria  yang  diatur  dalam  PMA  No.  20
Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
Aturan  yang  berkaitan  dengan  program Sehati seluruhnya mengacu pada ketentuan persyaratan  yang  ditetapkan  dalam self declare. Persyaratan  yang  dibebakan mengacu  pada  pasal  79  PP  No.39/2021 meliputi:
“(2)  Pelaku  UMK  merupakan  usaha produktif  yang  memiliki  kekayaan bersih  atau  memiliki  hasil  penjualan tahunan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:  a)  Produk  tidak  berisiko  atau menggunakan  Bahan  yang  sudah dipastikan kehalalannya; dan b). proses produksi yang
dipastikan kehalalannyadan sederhana. (2)
Pernyataan  Pelaku  Usaha  mikro  dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.”
Kriteria  penerima  sehati  mengacu  secara absolut  ditetapkan  dengan  mengacu  pada pemberlakukan  PP  yang  berlaku  dan dikuatkan  dengan  aturan  tambahannya lainnya  seperti  PMA.  Standar  tersebut tidaklah membebankan pelaku UMK  yang hanya  berfokus  pada  bahan  dan  cara memproduksinya. Pemberian program sehati  berpusat  dengan  standar  yang ditetapkan  oleh  BPJPH  (Kasanah,  2022). Dalam  konteks  ini,  pemberian  sertifikasi halal gratis yang diberikan oleh pemerintah hanya memihak pada pelaku UMK melalui jalur self  declare. Tentunya  pemerintah tidak  menyamaratakan  bagi  seluruh  UMK di Indonesia. Sejauh ini, konotasi penekanan  redaksi  yang  diberikan  adalah memberikan  sertifikasi  halal  gratis  bagi seluruh pelaku UMK di Indonesia. Program sehati  tidak  dapat  mengcover  seluruh pelaku UMK dengan keterbatasan wewenang  yang  terkoneksi  secara  legal dengan program self declare.
Dapat  disimpulkan  bahwa  program  sehati terikat  aturan  hukum  yang  mengacu  pada
self declare. Secara hukum, program sehati tidak  akan  pernah  terlepas  dari  ketentuan hukum yang mengatur self declare, kecuali adanya  perubahan  yang  dilakukan  dalam Pasal  81  PP  No.39/2021.  Program  ini hanyalah nama untuk menarik minat UMK untuk  melakukan  sertifikasi  halal.  Dapat penulis  katakan  bahwa  program  sehati hanyalah  nama  lain  dari  program self declare. Tidak  terdapat  regulasi  tersendiri yang dikeluarkan dari program Sehati yang berkaitan  dengan  jalannya  pemberian sertifikasi  halal  gratis.  Program  sehati hanya  wadah  bagi  pelaku  UMK  untuk melakukan  registrasi  untuk  mendapatkan sertifikasi halal dari program self declare.

## Peluang  Pertumbuhan  Industri  Halal Melalui Program Sehati
Sertifikasi halal digunakan sebagai senjata utama untuk memperluas dan mengembangkan  sector  industry  halal  di Indonesia (Demirci, 2017). Melalui produk yang  tersertifikasi  halal  mampu  menjadi competitive advantages Indonesia di pasar internasional  (Yulia,  2015).  Indonesia menjadi salah satu negara yang pemerintahnya  menangi  keseluruhan  dari proses sertifikasi halal (Utami & Genoveva, 2020).  Hadirnya  BPJPH  sebagai  lembaga khusus  yang  dibentuk  oleh  pemerintah untuk menangangi proses sertifikasi halal di Indonesia yang bertanggung jawab dibawah  meneteri  (Pasal  4  ayat  3  PP N0.39/2021).
Sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan  sector  industry  halal, percepatan  proses  sertifikasi  bagi  UMK dilakukan dengan mempromosikan program  sehati.  Sumber  pendanaan  sehati mengacu  pada  pendanaan  negara  untuk meringankan beban biaya sertifikasi UMK (Pasal 81 PP No.39/2021). Bentuk langkah awal  sebagi  wujud  realisasi  pemerintah dengan meluncurkan program 1juta dengan target 10juta sertifikat halal di awal melalui program  sehati  di  tahun  2021  (Pramuji, 2021). Dorongan dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk secara bertahap
memberikan  bantuan  pendaan  bagi  pelaku UMK menuju pusat produsen halal dunia di tahun 2024.
Berbagai  upaya  dilakukan  oleh  BPJPH untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan sehati. Selain dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),  sumber  pendanaan  sehati  dapat berasal  dari  berbagai  pembiayaan  yang dimuat  dalam  86  PP  No.39/2021  meliputi dana  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah),  pembiayaan  alternatif untuk UMK, dana kemitraan, bantuan hibah baik dari pemerintah ataupun dari lembaga lain,  dana  bergulir,  dan  sumber  lain  yang sah dan tidak mengikat. Upaya percepatan sertifikasi  halal  ini  tempuh  dengan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan meliputi kementerian perindustrian,  perdagangan,  kesehatan, pertanian,  koperasi  dan  UKM,  dan  dalam negeri  (Pasal  104  PP  No.39/2021).  Upaya ini  akan  memperluas  sumber  pendanaan program sehati.
Pengajuan sertifikasi halal melalui program sehati didapat dilakukan oleh pelaku UMK dimana  saja,  karena  keseluruhan  proses dilakukan  secara  terintegrasi  melalui website sehati.go.id. Hal ini mengacu pada pasal  49  ayat  (1)  PP  No.39/2021  yang menyatakan  “Pelaku  usaha  mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis dalam  Bahasa  Indonesia  kepada  BPJPH melalui  sistem  eletronik”.  Pemanfaatan digitalisasi  kepengurusan  sertifikasi  halal akan mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan  perekonomian  masyarakat yang sustain (Pujayanti,  2020) . Bentuk kemudahan  untuk  mendapatkan  sertifikasi halal  sehati  akan  membentuk support system pembangunan  berkelanjutan  di Indonesia.
Berikut  adalah  sasaran  penyelenggaraan program Sehati meliputi:
a. Meningkatkan  kesadaran  pentingnya sertifikasi halal.
Program sehati akan membantu mendorong  motivasi  pelaku  UMK untuk  mulai  melakukan  sertifikasi halal  terhadap  produk  usahanya. Sejauh  ini  kesadaran  pelaku  usaha terhadap  kewajiban  sertifikasi  halal sangatlah rendah, inilah  yang menjadi factor penghambat pertumbuhan industry halal (Fathoni, 2020). Dengan adanya  program  sehati,  pelaku  UMK dapat  melirik  dan  memanfaatkan program  tersebut  untuk  mendapatkan fasilitas sertifikasi halal gratis. Adanya pelaku  UMK  yang  bersertifikat  halal akan  membantu  memberikan  dampak bagi  UMK  untuk  termotivasi  untuk mendapatkan fasilitas yang serupa.
b. Peningkatan Konsumsi Produk Halal Indonesia  sebagai  negara  dengan populasi  muslim  terbesar  didunia (World  Population  Review,  2021) dapat  menjadi  keuntungan  untuk meningkatkan tingkat konsumsi produk  halal.  Produk  halal  dianggap sangat  diperlukan  oleh  konsumen muslim  sesuai  dengan  anjurannya untuk  mengkonsumsi  makanan  halal (Hatoli, 2020). Keberhasilan pemerataan  tersertifikasinya  produk UMK  di  Indonesia  akan  membantu memeratakan  produk  halal,  sehingga lebih  mudah  untuk  dijumpai  oleh konsumen.  Hal  ini  akan  berdampak dalam perekonomian Indonesia terutama  dalam  mempengaruhi  PDB dari sector konsumsi produk halal.
c. Meng upgrade  branding dari  produk local UMK
Tersetifikasinya produk halal di Indonesia, akan membantu mengembangkannya untuk bisa dipasarkan di berbagai negara. Produk
UMK di Indonesia mempunyai potensi untuk bersaing dalam kompetisi perdagangan  internasional.  Kontribusi ekspor  produk  UMK  mengalami peningkatan  dari  14,37%  menjadi 15,69%  sampai  dengan  tahun  2020, dengan target akan mengalami peningkatan sebesar 17% ditahun 2024
(Anggraeni, 2022). Tidak dapat dipungkiri bahwa target ekspor
tersebut dapat diraih dengan tersertifikasinya produk halal UMK di Indonesia.

## Tantangan  Penyelenggaraan  Program Sehati
Pemberian  sertifikasi  halal  gratis  untuk memberikan  kemudahan  bagi  UMK  dapat menimbulkan dampak yang perlu dianalisa. Lahirnya  berbagai  regulasi  mengenai system JPH tidaklah menjamin keberhasilan  penyelenggaraan  sertifikasi halal gratis. Analisa ini didasarkan dengan target pemerintah untuk keseluruhan UMK dengan  keterbatasan  jangkuan  UMK melalui  program  sehati,  dan  target  besar yang ingin dicapai tahun 2024. Kewajiban sertifikasi halal tanpa adanya sanksi hukum menimbulkan  kekosongan  hukum  yang menjadikan  tidak  maksimalnya  upaya tersebut  ketika  diterapkan  bagi  pelaku UMK.
Pemerintah Indonesia mengandalkan program Sehati untuk mempercepat sertifikasi halal  (Swandaru, 2021). Namun dengan keterbatasan kewenangan yang ada mengacu  pada  pasal  81  menimbulkan keraguan untuk tercapainya tujuan menjadi pusat produsen produk halal dunia di tahun 2024.  Berikut  adalah  beberapa  risiko  bagi pemerintah dan konsumen berkaitan dengan pemberian program sertifikasi halal gratis:
a. Kemapuan Anggaran Negara Berdasarkan  ketentuan  Pasal  81  PP No.39/2021,  seluruh  program  sehati bersumber  dari  keuangan  negara  dan dibantu  dengan  instansi  kementerian pemerintah.  Jika  melihat  data  biaya sertifikasi halal bagi UMK yang harus dibayarkan  oleh  pemerintah  berkisar dari Rp 300.000 – 500.000 berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan
No.57/PMK.05/2021  Tentang  Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal
Pada
Kementerian Agama. Melihat  jumlah  pelaku  UMK  di Indonesia  sebesar  65,471,134  unit usaha  X  Rp.  300.000  =  19  Trilliun jumlah anggaran yang harus dikeluarkan untuk menanggung sertifikasi halal. Selain itu pemerintah juga menanggung biaya dari perpanjangan  sertifikat  halal  pelaku UMK (Pasal 5 PMK No.57). Pemberian layanan sehati akan memberikan  beban  anggaran  yang besar  pada  negara,  hal  ini  belum ditambah  dengan  adanya  indikasi penambahan pelaku UMK di Indonesia yang setiap tahunnya selalu bertambah. Perlunya  pengkajian  lebih  mendalam bagi pemerintah untuk memperhitungkan perencanaan
anggaran untuk program sehati.
b. Resiko Jaminan Halal Perkemabangan  perekonomian  yang dipengaruhi oleh arus globalisasi dunia memberikan permasalahan-
permasalahan baru. Tidak dapat dipungkiri,  berbagai  produk  beredar disekitar,  namun  konsumen  masih belum  mengetahui  apakah  barang tersebut halal atau haram. Umat Islam mempunyai  kewajiban  sesuai  dengan tuntutan  syariah  untuk  mengkonsumsi segala  sesuatu  yang  halal  sesuai dengan  firman  Allah  dalam  Q.S  Al Baqarah  ayat  168.  Ayat  tersebut memerintahkan  untuk  mengkonsumsi produk  halal  yang  saat  ini  tidak terbatas  pada  makanan  dan  minuman (Abdullah, 2020).
Pada awalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Lembaga Pengkajian  Pangan,  Obat-Obatan  dan Kosmetika  (LPPOM  )  sebagai  bentuk langkah untuk melindungi umat sebagai  lembaga  pemeriksa  halal (Mujar & Hassan, 2020). LPPOM MUI hadir  sebagai  lembaga  pengkajian produk untuk melakukan pemeriksaan kehalalan  suatu  produk.  LPOM  hadir sebagai  lembaga  pemeriksan  halal
(LPH) yang berfokus pada pengkajian menyeluruh  untuk  memastikan  bahwa produk  tersebut  benar-benar  halal. Lahirnya  PP  No.39/2021  membatasi kewenangan  dari  LPPOM  MUI.  Pada awalnya seluruh proses sertifikasi halal dilakukan  oleh  MUI  melalui  LPPOM MUI (Kusnadi, 2019). Namun kewenangan  ini  dilimpahkan  kepada BPJPH,  dan  kewenangan  MUI  hanya terbatas  pada  pemberian  fatwa  halal (Pasal 76 PP No.39/2021).
Dalam  kasus  pemberian  sertifikasi halal  melalui  program  Sehati,  pelaku UMK  tidak  melakukan  pemeriksaan produk  oleh  LPH.  Standar  kehalalan hanya didasarkan pada penyataan halal (Pasal 2 PMA No.20/2021).
Pernyataan  halal  ditulis  oleh  pelaku UMK berdasarkan kriteria yang dibuat oleh  BPJPH  dengan  adanya  validasi oleh  pendamping  PPH  (Pasal  2).
Setelah proses tersebut maka, hasil dari pernyataan tersebut diteruskan kepada komisi  fatwa  MUI  untuk  dikeluarkan fatwa halal.
Proses sertifikasi halal melalui program sehati menimbulkan keraguan mengenai  produk  yang  dinyatakan halal  dengan  sendirnya  oleh  pelaku UMK.  Pernyataan  halal  yang  secara mandiri  yang  dilakukan  oleh  pelaku UMK merupakan sikap yang menyatakan  bahwa  produk  yang dikelola  benar-benar  halal.  Hal  ini sangat  bertentangan  dengan  ketentuan
Pasal 76 ayat (1) PP No.39/2021 yang menyatakan bahwa “Penetapan kehalalan  produk  dilaksanakan  oleh MUI melalui siding fatwa halal MUI”.
Pemberian  sertifikasi  halal  melalui program  sehati  akan  melemahkan kewenangan  MUI  sebagai  lembaga yang  berhak  menurut  undang-undang untuk melakukan keputusan halal. Produk  halal  tidak  hanya  menjadi kebutuhan konsumsi masyarakat melainkan  juga  merupakan  sarana untuk  mendapatkan  hak  spiritualitas (Razali  et  al.,  2018).  Risiko  yang
dimungkinkan  muncul  adalah  kualitas mengenai  produk  yang  dihasilkan melalui  jalur  penyataan  halal  yang masih  bisa  diragukan  kehalalannya. Hal ini disebabkan, pelaku UMK tidak melakukan  proses  pemeriksaan  secara langsung  oleh  LPH  dan  hanya mengandalkan pemeriksaan yang dilakukan  oleh  pendamping  PPH. Sedangkan  pendamping  PPH  menurut kriteria  yang  dimuat  dalam  Pasal  5 PMA No.20/2021 berasal dari organisasi  masyarakat  atau  lembaga keagamaan Islam, dan bukan merupakan dari anggota MUI/ LPPOM MUI.

## KESIMPULAN
Sehati  (sertifikasi  halal  gratis)  merupakan program  percepatan  sertifikasi  halal  UMK yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Program sehati memunculkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya.  Program  ini  memicu peluang dan tantangan terhadap perkembangan  produk  halal  UMK  di Indonesia. Sehati sangatlah bergantung dan terikat  dengan  aturan  Pasal  79  dan  81  PP No.39 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk Halal. Kategori penerima sehati didasarkan pada  UMK  yang  memenuhi  kriteria self declare. Tidak  seluruhnya  dari  UMK  di Indonesia yang berhak  mendapatkan program sehati. Sehati mempunyai peluang untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai  pusat produsen  halal,  pertumbuhan  masyarakat yang sustain, produk  yang  dapat  bersaing secara Internasional, menarik minat pelaku UMK, dan mampu meningkatkan konsumsi produk  halal.  Tantangan  yang  harus dihadapi  adalah  kemampuan  pembiayaan negara  dan  munculnya  keraguran  atas kehalalan produk.
Kajian  ini  hanya  terbatas  pada  analisa secara literatur dengan menggunakan bahan referensi  hukum  yang  berkaitan  dengan JPH  yang  digambarkan  secara  kualitatif. Perlunya  kajian  lebih  dalam  berupa  data
kuantitatif  untuk  mengukur  dampak  dari program  sehati  oleh  pelaku  UMK.  Selain itu  perlunya  analisa  risiko  terhadap pemberian  program  sehati  menggunakan teori yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. A. (2020). GLOBAL HALAL

## INDUSTRY : REALITIES AND OPPORTUNITIES . 5 (1), 47–59.
Anggraeni, R. (2022). Kalah dari Thailand,
Kontribusi  UMKM  Terhadap  Ekspor Indonesia  Capai  15  Persen .  IDX Channel. https://www.idxchannel.com/economi cs/kalah-dari-thailand-kontribusi- umkm-terhadap-ekspor-indonesia- capai-15-persen
Armiani,  Basuki,  B.,  &  Nurrahmadani,  S.
(2021).  Sertifikat  Halal  Menjadi Strategi  Pemasaran  Bagi  Umkm Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan. Prosiding  Seminar  Stiami ,
8 (1), 22–27.
Data Pelaku UMKM di Indonesia . (2019). Kementrian  Koperasi  Dan  UKM Republik Indonesia.
Demirci, M. (2017). HALAL  INDUSTRY GLOBAL  APPROACH. The  Journal of  Academic  Social  Science  Yıl:  5 ,
4 (3), 426–468.
Dinar  Standard.  (n.d.). State  of  the  Global Islamic Economy Report 2020/21 . 92– 95. https://cdn.salaamgateway.com
Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia:  Peluang  dan  Tantangan. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 6 (3), 428.
https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.114
6
Hartati,  R.  (2019).  PERAN  NEGARA
DALAM PELAKSANAAN JAMINAN
PRODUK
HALAL.
ADIL: Jurnal Hukum , 10 (1), 72–92.
Hasan,  K.  S.  (2018).  Kepastian  hukum sertifikasi  dan  labelisasi  halal  produk Jurnal  Dinamika  Hukum ,
14 (2), 227–238.
Hatoli.  (2020).  SERTIFIKASI  HALAL
MAJELIS  ULAMA  INDONESIA PADA  PRODUK  ELEKTRONIK DAN NON

## KONSUMSI
PERSPEKTIF  MASLAHAH. JIL: Journal  of  Islamic  Law , 1 (2),  237–
255.
https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.45
Hidayat,  A.  S.,  &  Siradj,  M.  (2017).
SERTIFIKASI HALAL DAN SERTIFIKASI NON HALAL. Jurnal
Ahkam , 3 (8), 199–210.
Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. Al- Qadau :  Peradilan  Dan  Hukum Keluarga Islam , 4 (2), 357–376.
Indonesia,  K.  A.  R.  (2022). Sertifikasi
Halal Gratis Dibuka, BPJPH Siapkan 25.000 Kuota untuk UMK . Kementerian Agama Republik Indonesia.
https://www.kemenag.go.id/read/serti fikasi-halal-gratis-dibuka-bpjph- siapkan-25-000-kuota-untuk-umk- y5jkk
Indonesia,  K.  P.  R.  (2022). Indonesia
Digadang  Jadi  Pusat  Produksi  Halal Dunia .  Kementerian  Perindustrian Republik Indonesia. https://kemenperin.go.id/artikel/2281
7/Indonesia-Digadang-Jadi-Pusat- Produksi-Halal-Dunia
Jahar, A. S., & Thalhah. (2017). Dinamika Sosial  Politik  Pembentukan  Undang- Undang  Jaminan  Produk  Halal. Al- Ihkam ,
12 (2). https://doi.org/10.19105/al- ihkam.v12i2.1232
Kasanah, N. (2022). Potensi , Regulasi , dan Problematika  Sertifikasi  Halal  Gratis. Journal  of  Economics,  Law,  and Humanities , 1 (2).
Kusnadi, M. (2019). Problematika penerapan  undang-undang  jaminan produk  halal  di  indonesia. Islamika :
Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan , 1 (2), 116–132.
Mahendri,  W.,  Darsono,  J.  T.,  & Firdiansjah,  A.  (2016). The  Influence of Religiusity and Halal Label through Halal Awareness Purchase Decisions . 2014 , 1739–1746.
Muhammad,  A.  (2004). Hukum  dan Penelitian  Hukum .  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Mujar,  N.  A.,  &  Hassan,  N.  (2020). The Economics Of Halal Industry . 3 , 1–15.
Musataklima,  M.  (2021).  Self-Declare Halal  Products  for  Small  and  Micro Enterprises:  Between  Ease  of  Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual  Rights. De  Jure:  Jurnal Hukum Dan Syar’iah , 13 (1), 32–52.
Pramuji,  S.  (2021). Pemerintah  Rilis Gerakan  1  Juta  Sertifikasi  Halal Gratis  bagi  UMK .  Kementerian Agama
Republik
Indonesia. https://www.kemenag.go.id/read/pem erintah-rilis-gerakan-1-juta- sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk
Pramuji, S. (2022). BPJPH & ILHC Bahas Target Indonesia Jadi Produsen Halal Dunia . Kementerian Agama Republik Indonesia. https://kemenag.go.id/read/bpjph- ilhc-bahas-target-indonesia-jadi- produsen-halal-dunia-egovk
Primatami, A,, & Nanda  Hidayati. (2019).
Perkembangan Usaha  Mikro  Kecil (UMK) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006  -  2016 .  Jurnal  Pengembangan Wiraswasta, 21 (3), 203-212.
Pujayanti,  D.  A.  (2020).  Industri  Halal Sebagai  Paradigma  Bagi  Sustainable Development  Goals  di  Era  Revolusi Industri 4.0. Youth & Islamic
Economic Journal , 1 (1), 20–33.
Rahem,  A.,  &  Prayoga,  A.  (2019).
PHARMACIST BEHAVIOR OF

## HALAL
LABELIZATION ON PHARMACEUTICAL . 2 (1).
https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2- issue.1.25-32
Razali,  M.,  Siregar,  R.  T.,  Sari,  N.,  & Sinaga,  M.  H.  (2018).  Analisis Mikrobiologi Forensik Total Mikroba Sosis  Sapi  yang  Bercampur  Lemak Babi dalam Rangka Kehalalan Produk. Agrintech:  Jurnal  Teknologi  Pangan Dan  Hasil  Pertanian , 2 (1),  33–39. https://doi.org/10.30596/agrintech.v2i 1.2609
Review, W. P. (2021). Muslim Population
By Country . World Population
Review.
https://worldpopulationreview.com/co untry-rankings/muslim-population- by-country
Sakti,  M.,  Pujiyono,  &  Imanullah,  M.  .
(2021).  Legal  studies  on  the  halal product  certification  institution  in Indonesia  after  the  enactment  of  the law  on  the  halal  product  guarantee.
Halal Development: Trends, Opportunitues  and  Challenges , 3 (2). https://doi.org/10.1201/97810031892 82-9
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kualitatif . CV Alfabeta.
Sukandar,  H.  A.  (2020). Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia . Supriyanto, I., & Amany. (2022).
Penanaman  Nilai  Karakter  Religius Pada  Pelaku  Usaha  Kecil  Menengah (UKM)  Melalui  Program  Sertifikasi Halal  Gratis  (Sehati)  Tahun  2022. JSIM:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan , 3 (3), 154–162.
Swandaru,  R.  (2021). Strengthening  the Domestic Halal Industry Strengthening  the  Domestic  Halal Industry . February 2017 .
Ulya,  F.  N.  (2022). Hingga  2022,  10.643 UMK Dapat Sertifikasi Halal LPPOM MUI .
Kompas. https://money.kompas.com/read/2022 /06/09/120110426/hingga-2022- 10643-umk-dapat-sertifikasi-halal- lppom-mui?page=all
Utami, N. N., & Genoveva, G. (2020). THE INFLUENCE  OF  BRAND  IMAGE  , HALAL  LABEL  ,  AND  HALAL AWARENESS  THE  INFLUENCE
OF  BRAND  IMAGE  ,  HALAL LABEL , AND HALAL AWARENESS  ON  CUSTOMERS PURCHASING  DECISION. Jurnal Muara  Ilmu  Ekonomi  Dan  Bisnis , 2 (1), 335–376. https://doi.org/10.24912/jmieb.v4i2.8 381 Yulia, Lady. (2015). Strategi Pengembangan Industri Produk Halal.
Jurnal  Bisnis  Islam , 8 (1),  121–162. https://jurnalbimasislam.kemenag.go.i d/jbi/article/view/171/118