## KAJIAN TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK
Oleh : IWAN SETIAWAN *)
( iwan78fhunigal@gmail.com )

## Abstract
The  criminal  offense  of  defamation  or  defamation  through  Facebook  is  a  complaint that  is  regulated  in  Chapter  XVI  of  the  Criminal  Code,  namely  Article  310  of  the Criminal Code up to Article 321 of the Criminal Code Jo Law Number 19 Year 2016 concerning  Amendment  to  Law  Number  11  of  2008  concerning  Information  and Electronic Transactions , which requires victims of defamation to make complaints to the authorities. Content of explanatory norms Article 27 of Law Number 19 Year 2016 concerning  Amendment  to  Law  Number  11  Year  2008  concerning  Electronic Information and Transactions, indirectly adopts consideration of Constitutional Court Decision Number 50 / PUU-VI / 2008 Jo Decision of Constitutional Court Number 2 / PUU-VII / 2009.

## Keywords: Defamation, Facebook

## Abstrak
Tindak  pidana  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  melalui  facebook merupakan  delik  aduan  yang  diatur  dalam  Bab  XVI  KUHP  yakni  Pasal  310  KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan Transaksi    Elektronik,  yang  mengharuskan  korban  atas  pencemaran  nama  baik membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib.  Muatan norma penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi    Elektronik,  secara  tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU- VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.
Kata Kunci: Pencemaran nama baik, Facebook

## I. PENDAHULUAN
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  menganut  sistem  kedaulatan  hukum  atau supremasi  hukum,  di  mana  hukum  mempunyai  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu negara,  dan  ciri-ciri  khas  dari  negara  hukum  dapat  terlihat  dalam  praktek penyelenggaraan  pemerintahan  yaitu  dengan  adanya  kekuasaan  kehakiman  yang
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
bebas  dan  tidak  memihak  serta  adanya  pengakuan  akan  Hak  Asasi  Manusia. Walaupun  dalam  praktek  penyelenggaraannya    masih    belum    sempurna    dan banyak  terjadi  penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut. (Jimly Asshiddiqie, 2010: 2)
Sejak bergulirnya era Reformasi yang ditandai  dengan runtuhnya rezim Orde Baru,  terjadi  perubahan  dalam  iklim  demokrasi  di  negara  Republik  Indonesia. Kebebasan  adalah  menjadi  salah  satu  pilar  utamanya.  Siapa  saja  berhak menyuarakan  pendapat  dan  keinginannya  tanpa  tekanan  dari  pihak  manapun, karena sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Angin  reformasi  mengantarkan  masyarakat  ke  dalam  era  kebebasan  yang sesungguhnya  setelah  sekian  lama  hidup  dalam  pemasungan,  pengekangan  dan pengungkungan. (Jimly Asshiddiqie, 2010: 3)
Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia, dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia. Hak tersebut harus di jamin. Ketetapan untuk itu telah di tempuh Negara lewat TAP MPR NO. XVII tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  selanjutnya  dikukuhkan  oleh  konstitusi  Republik Indonesia  melalui  amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Amandemen  terhadap  UUD  1945  yang  menyangkut  jaminan  terhadap kemerdekaan  berpendapat,  berekspresi,  selanjutnya  kemerdekaan  pers  tertuang dalam  pasal  28  E  ayat  (2)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa      “Setiap  orang berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan  sikap, sesuai dengan hati nuraninya. ”.
Teknologi  informatika  dan  komunikasi  telah  berkembang  demikian  pesat. Cyber (komputer) telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa. Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa  disebut  sebagai  media  sosial.  Perkembangan  teknologi  saat  ini  mengantarkan masyarakat  menuju  globalisasi  telekomunikasi  media  dan  informatika.  Kemajuan teknologi  komunikasi  ini  sudah  demikian  menjamur  di  kalangan  masyarakat, sehingga pengenalan  alat  elektronik telah  menunjukkan intesitasnya sebagai  media informasi dan telekomunikasi.
Melalui  internet  pula  kegiatan  komunitas  komersial  menjadi  bagian  terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara, bahkan melalui jaringan  ini  kegiatan  pasar  di  dunia  bisa  diketahui  selama  24  jam.  Melalui  dunia internet  atau  disebut  juga cyber  space ,  apapun  dapat  dilakukan.  Segi  positif  dari
dunia maya ini tentu saja menambah trend   perkembangan  teknologi dunia dengan segala  bentuk kreatifitas  manusia.  Namun,  dampak  negatif  pun  tidak  bisa  dihindari. Tatkala pornografi marak di media internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  internet,  menyebabkan  munculnya kejahatan yang disebut dengan cyber crime atau kejahatan melalui jaringan internet.
Munculnya beberapa kasus cyber crime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit,  pencemaran  nama  baik, hacking beberapa  situs,  menyadap  transmisi  data orang lain, misalnya email   dan   memanipulasi   data   dengan   cara   menyiapkan perintah      yang      tidak  dikehendaki  ke  dalam  program  Komputer.  Sehingga  dalam kejahatan komputer  dimungkinkan adanya  delik formil  dan  delik materil. Delik formil adalah  perbuatan  seseorang  yang  memasuki  Komputer  orang  lain  tanpa  izin, sedangkan  delik  materil  adalah  perbuatan  yang  menimbulkan  akibat  kerugian  bagi orang  lain.  Adanya cyber  crime telah    menjadi    ancaman    stabilitas,    sehingga pemerintah    sulit    mengimbangi  teknik  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  teknoligi computer, khususnya jaringan internet (Riversl William dkk, 2003: 56).
Media  sosial  sangat  berpengaruh  besar  terhadap  perkembangan  dan perubahan      masyarakat      Indonesia,      perubahannya      pun      beragam      bisa membawa  perubahan    yang  lebih  baik,  bahkan  perubahan    yang  sangat  buruk  pun bisa terjadi di media sosial. Media sosial adalah sebuah media online , di mana para pengguna  dapat  dengan  mudah  beradaptasi,  berbagi,  dan  menciptakan  isi.  Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog,  jejaring sosial, dan  wiki  merupakan  bentuk  media  sosial  yang  paling  umum  digunakan  oleh masyarakat  di  seluruh  dunia.  Media  sosial  sangat  beragam,  sehingga  masyarakat dapat mengaskes dengan  mudah  dan  memanfaatkannya  untuk  interaksi  sosial. Demikian  mudah interaksi  sosial  dijalin  melalui  sosial  media,  maka  komunikasi dua    arah    ini    bias  menjadi  bersifat  privat  maupun  terbuka,  sering  tidak  disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut.
Tak  jarang  seseorang  memanfaatkan  media  sosial  sebagai  sarana  dalam menyampaikan  pendapat,  informasi,  ataupun  berekspresi  namun  diperlukan  kehati- hatian  dalam  penggunaannya  karena  bisa  saja  pendapat  maupun  informasi  yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.
Terdapat  kasus  di  Kota  Tasikmalaya  terkait  pencemaran  nama  baik  melalui facebook yakni kasus yang menjerat Ketua DPP Gaza H. Aas Dani Hasbuna ke meja
hijau bermula dari postingan terdakwa di media sosial facebook pada 11 Desember 2016.  Terdakwa  membagikan  postingan  berupa  gambar  lambang  PDIP  dengan tulisan  dibawahnya  "boikot  partai  kafir  ini  sekarang  juga...!  haram  muslim  memilih partai  ini...".  Pada  kasus  ini,  H.  Aas  Dani  Hasbuna  dijerat  Pasal  45  ayat  3  juncto Pasal  27  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik.  Dengan  pertimbangan  terpidana  mengalami  sakit  gagal  ginjal dan  diharuskan  menjalani  perawatan,  majelis  hakim  pun  memutuskan  untuk menetapkan  Aas  menjadi  tahanan  kota.  (https://www.jpnn.com/news/penghina-pdip- divonis-1-tahun-penjara).

## II.  PEMBAHASAN
Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan  hukum.  Istilah  yang  dipakai  mengenai  bentuk  perbuatan  melawan  hukum ini  ada    yang    mengatakan    pencemaran    nama    baik,    namun    ada    pula    yang mengatakan  sebagai  penghinaan.  Penghinaan  atau  dalam  bahasa  asing  disebut defamation ,  secara  harfiah  diartikan  sebagai  sebuah  pencemaran  nama  baik  dan merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.
Pencemaran  nama baik/ penghinaan  terdiri  atas dua unsur,  yakni  tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Pencemaran nama  baik  bisa  diartikan  sebagai  perbuatan/  suatu  tindakan  seseorang  yang mengakibatkan  tercemarnya  nama   baik  seorang  lain  atau  objek  yang  dihina. Tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  dapat  dikelompokan  berdasarkan  sarana yang digunakan antara lain :
a)  Pencemaran nama baik secara konvensional
Pencemaran  nama  baik  secara  konvensional  yaitu  pencemaran    nama baik  yang  dilakukan  dengan  cara-cara biasa seperti berbuat/ bertindak dengan lisan  ataupun  dengan  tertulis.  Pencemaran  dengan  menggunakan  lisan  yakni berucap  dengan  maksud  untuk  menyerang  atau  membuat  malu  nama  baik/ kehormatan  orang lain  di depan khalayak ramai. Sedangkan pencemaran  nama baik  secara  tertulis  yakni  dengan  membuat  tulisan  ataupun  gambar  dengan maksud  menyerang  kehormatan  /  nama  baik  seseorang  pada  suatu  media  dan disebarkan dengan maksud untuk diketahui khalayak ramai.
b)   Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Dimana    pencemaran    nama    baik    ini    dilakukan    dengan    cara memanfaatkan  teknologi  informasi  dengan  cara  lisan  maupun  dengan  cara tertulis.  Pencemaran  nama  baik  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi menggunakan    lisan    biasanya    dilakukan    dengan    melalui  telepon  atau  pesan suara  yang  mana  dimaksud  untuk  menyerang  nama  baik  seseorang. Pencemaran    nama  baik    menggunakan    teknologi  informasi  dilakukan  secara tertulis  dilakukan  dengan  cara  membuat  tulisan  atau  gambar  berupa  dokumen elektronik dengan  maksud untuk menyerang kehormatan atau nama  baik orang lain (Atven Vemanda Putra: 2013).
Pada  dasarnya,  tindak  pidana  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik merupakan  delik  aduan  yang  di  atur  dalam  Bab  XVI  KUHP  yakni  Pasal  310  KUHP sampai  dengan  Pasal  321  KUHP.  Salah  satu  norma  yang  berimplikasi  pada  ruang sengketa  adalah  norma  hukum.  Keberadaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Pasal 310 ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  Informasi,  pada  dasarnya  menjadi  rambu-rambu  dalam  interaksi  sosial melalui  internet  dan  juga  mengatur  berbagai  ancaman  hukuman  bagi  kejahatan melalui  internet.  Sementara  dalam  KUHP,  khususnya  Pasal  310  Ayat(1)  juga  diatur masalah pencemaran nama baik. Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama  baik  yang  diatur  baik  pada  KUHP  maupun  pada  peraturan  perundang- undangan  lainnya  sering  disorot  tajam  tidak  hanya  oleh  praktisi  hukum  tetapi  juga oleh masyarakat. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat.
Berdasarkan    penjelasan    dalam    Pasal    310    KUHP,    penghinaan    memiliki pengertian yaitu “ menyerang kehormatan dan nama baik seseorang ”. Yang diserang itu  biasanya  merasa  malu.  Kehormatan  yang  diserang  disini  hanya  mengenai kehormatan  yang  dapat  dicemarkan.  Berdasarkan  sudut  pandang  hukum, pencemaran  nama  baik  berdasarkan  penjelasan  dalam  pasal  310  KUHP,  memiliki pengertian yaitu “ menyerang kehormatan dan  nama baik seseorang ” yang diserang itu biasanya merasa malu. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang memfitnah seseorang yang belum pasti benar  sehingga  orang  tersebut  merasa  malu  dan  merasa  kehormatannya dicemarkan.
Dalam   teori   penghinaan   seringkali   dikaitkan   dengan   kehormatan   dari seseorang.  Jika  ditinjau  dari  segi  istilah  pengertian  dari  kehormatan  dapat didasarkan atas beberapa teori, yaitu :

## a.  Teori De subjectieve opvatting
Teori  ini  menyatakan  bahwa  pengertian  kehormatan  dapat  disamakan dengan  “ rasa  kehormatan ”.  Pendapat  ini  karena  beberapa  alasan  tidak  lagi diterapkan  oleh  ilmu  hukum  maupun  yurisprudensi.  Alasan-alasan  tersebut adalah:
1)  apabila  Teori  ini  dijadikan  ukuran  untuk  menentukan  apakah kehormatan  seseorang  tersinggung  atau  tidak,  maka  akan  sulit  jika yang  dihadapi  ialah  orang- orang  yang  “ rasa  kehormatannya ”  tebal ( overgevoeling )  atau  yang  kurang  atau  yang  sama  sekali  tidak mempunyai rasa kehormatan.
2)  dengan  menganut  pandangan  subjektif,  maka  hak  untuk  memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
3)  bahwa  dengan  menganut  pandangan  ini,  sebetulnya  kita  melepaskan de  jurisdiche  begrifsbepalingen dan  memasuki psychologich (Jumardi, 2014: 54).

## b.  Teori De objectieve opvatting
Teori  ini  menyatakan  bahwa  pengertian  kehormatan  dapat  didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain :
1)  pandangan  yang  membatasi  diri  pada  pengakuan  nilai-nilai  moral  dari manusia;
2)  pandangan  yang  hendak memperluas, yaitu tidak membatasi  diri pada pengakuan  nilai-nilai  moral  dari  manusia,  tetapi  memperluasnya dengan  semua  faktor  yang  dapat  digunakan  sebagai  pegangan  oleh manusia (Jumardi, 2014: 54).
Kehormatan merupakan rasa harga  diri ( eergevoel , perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “ harga diri ” merupakan sesuatu yang mengenai segi “ intern ” orang perorangan.  Sedangkan  “ nama  baik ”  merupakan  penghargaan yang  datang  dari  luar,  dari  masyarakat  sekeliling,  yang  berkaitan  dengan  tindakan atau  sikap  seseorang,  atau  kedudukan  seseorang  dalam  masyar akat.  “ Nama  baik ” bersifat extern .  Para  pakar  belum  sependapat  tentang  arti  dan  definisi  kehormatan
dan  nama  baik,  tetapi  sependapat  bahwa  kehormatan  dan  nama  baik  menjadi  hak seseorang  atau  hak  asasi  setiap  manusia.  Selanjutnya,  dari  kata  “ atau ”  tersebut  di atas,  bisa  disimpulkan  bahwa  syarat  melanggar  nama  baik  atau  menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan  syarat  alternatif.  Dipenuhinya  salah  satu  saja  dari  dua  unsur  itu  (di samping  unsur-unsur  khusus  lain)  sudah  cukup  untuk  adanya  tindak  pidana penghinaan.
Aturan hukum tentang pencemaran nama baik melalui facebook terdapat pada Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  Dan  Transaksi    Elektronik  Informasi yang  berbunyi  “Setiap  orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/  atau  mentransmisikan  dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang  memiliki muatan  penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik” dan Pasal 45 ayat  (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  Dan  Transaksi    Elektronik  Informasi  sebagai  aturan  khususnya  ( lex spesialis).
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran  nama  baik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Delik  pencemaran  nama  baik  melalui  facebook    merupakan  penyalagunaan teknologi  informasi,  suatu  tindakan  yang  tidak  memperhatikan  nilai  nilai  agama  dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi  Elektronik Informasi, telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi ( Cyber Crime ).
Perubahan  elemen  dasar  ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik menjadi Pasal 45 ayat (3)  Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Informasi  terkait penghinaan/  pencemaran  nama  baik  adalah  lamanya  pemidanaan  yang  berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda  dari  semula  1  miliar  menjadi  750  juta.  Adapun  dampak  berkurangnya ancaman  pidana  tersebut  maka  tersangka/  terdakwa  tidak  dapat  ditahan  oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim.
Selain  itu,  terdapat  perubahan  penjelasan  ketentuan  Pasal  27  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  Informasi yang sebelumnya tertulis “jelas” kemudian di dalam penjelasan Pasal  27  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  Dan  Transaksi    Elektronik  Informasi menjadi  “ Ketentuan  pada  ayat  ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP )”.  Hal  ini  semakin  memperjelas  :  1). makna  pencemaran  nama  baik  dan/atau  fitnah  sebagaimana  diatur  dalam  KUHP serta; 2). merubah sifat delik.
Penghinaan  dalam  KUHP  diatur  pada  Bab  XVI  yang  di  dalamnya  terdapat rumpun  pencemaran  nama  baik.  Secara  umum  penghinaan  merupakan  keadaan seseorang  yang  dituduh  atas  sesuatu  hal  yang  benar  faktanya  namun  bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/ pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP.  Namun  jika  penghinaan  itu  dilakukan  dengan  jalan  lain  selain  “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan  sebagainya,  masuk  Pasal  315  KUHP  dan  dinamakan  “penghinaan  ringan” (R.Soesilo, 1995: 225)
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  Dan  Transaksi    Elektronik  Informasi  penghinaan/pencemaran  nama  baik merupakan  delik  biasa  sehingga  dapat  diproses  secara  hukum  sekalipun  tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan  mengacu pada KUHP sebagaimana maksud  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  Dan  Transaksi    Elektronik,  maka  delik  tersebut  berubah  menjadi  delik
aduan ( klacht delic ) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang  berwajib.  Muatan  norma  penjelasan  Pasal  27  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi    Elektronik,  secara  tidak  langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.
Dalam  pertimbangan  Putusan  MK  50/PUU-VI/2008  disebutkan  bahwa keberlakuan  dan  tafsir  atas  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi  Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum  pokok  dalam  Pasal  310  dan  pasal  311  KUHP  sebagai genus  delict yang mensyaratkan  adanya  pengaduan  ( klacht )  untuk  dapat  dituntut,  harus  juga diperlakukan  terhadap  perbuatan  yang  dilarang  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi    Elektronik, sehingga  Pasal a  quo juga  harus  ditafsirkan  sebagai  delik  yang  mensyaratkan pengaduan ( klacht ) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

## III.  KESIMPULAN
Penghinaan/  pencemaran  nama  baik  melalui  facebook  mestinya  tidak  terjadi kalau  pengguna  bijak  dalam  mengunggah  status  sehingga  memberikan  rasa  aman bagi  semua  pihak.  Aspek  hukum  penghinaan/pencemaran  nama  baik  melalui facebook  memiliki  karakter  yang  mudah  dilakukan,  mudah  tersebar  dan  diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna, dampak langsungnya terbentuk opini publik  dan  lain  sebagainya.  Pencemaran  nama  baik  melalui  facebook  bisa  dijerat dengan  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi  Elektronik Informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Dan Konstitusionalisme , Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Jumardi, Tinjauan      Yuridis      Terhadap      Tindak      Pidana      Penghinaan ,  Unhas Makassar,  2014
Putra,  Atven  Vemanda, Eksistensi  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-  Undang  Nomor  11 Tahun  2008  dalam  Perkara  Pencemaran  Nama  Baik .  Vol  1  No.1,  Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.
R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana . Politeia, Bogor, 1995.
William, RiversL Jay W. Jensen. Theodore Peterson, Media Massa dan  masyarakat modern , Kencana, Jakarta, 2003.

## Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi  Elektronik Informasi.

## Sumber Lain
https://www.jpnn.com/news/penghina-pdip-divonis-1-tahun-penjara