## Kajian Ekonomi dan Pembangunan
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara
Dona Ridwan 1* , Ali Anis 2
1,2 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
* Korespondensi: mailto:donaridwan@gmail.com

## Abstract
This study aims to find and analyze the effect of (1) Original Local Goverment Revenue, (2) General Allocation Fund, (3) Special Allocation Fund and (4) Revenue Sharing Fund on  Economic  Growth  in  North Sumatra  Province  by  using  a panel  regression  equation model. and using the Random Effect Model (REM) approach. The estimation results show that:  (1)  Original Local  Government  Revenue has  a  negative but  insignificant  effect on economic growth in north Sumatera Province, (2) General Allocation Fund have a positive and significant effect on economic growth in North Sumatera, (3) Special Allocation Fund have a positive effect but not significant to economic growth in North Sumatera Province, (4) Revenue Sharing Fund have a positive but insignificant effect on economic growth in Nort  Sumatera  Province,  (5)  Original  Local  Government  Revenue,  General  Allocation Fund,  Special  Allocation  Fund  and  Revenue  Sharing  Fund  together  have  a  significant effect on economic growth in North Sumatra Province. Based on the results of this study, local  governments  are  expected  to  further  optimize  the  use  of  Local  Own  Revenue  and Balancing  Funds,  because  they  can  have  an  influence  on  economic  growth  in  North Sumatra Province.

## Keywords:

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dan  menganalisis  pengaruh  (1)    Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Alokasi Umum, (3) Dana Alokasi Khusus dan (4) Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan model persamaan  regresi  panel  dan  menggunakan  pendekatan  Random Effect  Model  (REM) . Hasil estimasi memperlihatkan  bahwa : (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif namun  tidak  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi di Provinsi  Sumatera  Utara,  (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di  Provinsi  Sumatera  Utara,  (3)  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  positif  namun  tidak signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Sumatera  Utara,  (4)  Dana  Bagi Hasil  berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi Sumatera Utara, (5) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil  Secara  Bersamaan  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, pemerintah  daerah  diharapkan  lebih  mengoptimalkan  pemanfaatan  Pendapatan  Asli Daerah dan Dana Perimbangan, karena dengan begitu dapat memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
Kata Kunci :
Kode Klasifikasi JEL: H7, H71, E62

## PENDAHULUAN
Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sudah memberlakukan sistem  otonomi  daerah.  Dengan  sistem  tersebut  mengakibatkan  pemerintah  daerah dilimpahkan kewenangan agar dapat mengatur segala urusan dalam daerahnya sendiri dan
Pertumbuhan Ekonomi  (PDRB ADHK), Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil

## Info Artikel
Diterima: 20 Januari 2022 Disetujui: 28 Februari 2022
Terbit daring: 01 Maret 2022

## Sitasi:
Ridwan, D, & Anis, A, (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatra Utara.
JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan, 4(1),
Original Local Goverment Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation fund, Revenue Sharing fund.
meminimalisir adanya campur tangan pemerintah pusat, adanya rangsangan ini akan memacu setiap daerah untuk saling berlomba dalam meningkatkan potensi daerahnya hingga sanggup mewujudkan  peningkatan  ekonomi.  Sebab  dari  itu  maka  sangat  terlihat  bahwa  otonomi daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembangunan daerah tersebut.
Pertumbuhan  ekonomi  ialah  suatu  kondisi  perubahan  ekonomi  suatu  wilayah  atau  negara secara  berkelanjutan  kearah  kondisi  yang  lebih  baik  dalam  priode  tertentu.  Peningkatan ekonomi bisa juga dijelaskan dengan proses pertumbuhan kapasitas produksi perekonomian yang  dinyatakan  kedalam  bentuk  pertumbuhan  pendapatan  nasional.  Terdapatnya peningkatan ekonomi ialah dampak dari kesuksesan pembangunan prekonomian.  Menurut Simon  Kuznets    (dalam  Jhingan,  2000)  pertumbuhan  ekonomi  ialah  suattu  peningkatan dalam  jangka  panjang  dengan  kemampuan  negara  tersebut  untuk  terus  sanggup  dalam mencadangkan  barang  -  barang  ekonomi  untuk  penduduknya.  Kemampuan  tersebut berkembang selaras dengan adaptasi kelembagaan, perkembangan dalam bidang teknologi, dan ideologi yang dibutuhkan.
Didalam  era  desentralisasi  fiskal  ini,  kita  berharap  terjadinya  penambahan  pelayanan pemerintah pada sektor publik terutamanya. Dengan peningkatan pelayanan publik tersebut diharapkan mampu mendorong para investor untuk tertarik membangun usaha di berbagai daerah.  Usaha  ini  akan  bisa  terwujudkan  jika  adanya  upaya  pemerintah  dalam  penyediaan bermacam  sarana  untuk  investasi.  Akibatnya  adalah  pemerintah  harus  memenuhi  berupa alokasi belanja dalam jumlah yang cukup besar dalam target tersebut.
Desentralisasi pada satu sisi memberikan otoritas yang besar untuk mengelola suatu daerah, namun  pada  sisi  lainnya  menimbulkan  persoalan  yang  baru,  disebabkan  setiap  daerah memiliki  kesiapan  fiskal  yang  berbeda-beda.  Perubahan  alokasi  belanja  diarahkan  untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Menurut Saraswati, D. (2018) untuk meningkatkan pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  maka  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat semestinya  bisa  dimanfaatkan  oleh  pejabat  dalam  daerah  dengan  efektif  serta  juga  efisien. faktanya  pendapatan  daerah  yang  meningkat  tidak  konsisten  diikuti  oleh  meningkatnya pertumbuhan daerah tersebut.
Pemerintah  Pusat  mengeluarkan  dana  perimbangan  yaitu  dana  alokasi  umum,  dana  lokasi khusus  dan  juga  dana  bagi  hasil  dengan  tujuan  mengatasi  kesenjangan  infrastruktur  yang terjadi  di  setip  daerah  maka  akan  tercipta  pertumbuhan  ekonomi  disetiap  daerah  secara merata.  DAU,  DAK  dan  DBH  merupaka  suatu  dana  yang  sumbernya  adalah  anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan dibagikan terhadap setiap daerah yang bertujuan untuk  memeratakan  kemampuan  keuangan  setiap  daerah  dalam  membiayai  kebutuhan daerah untuk perwujudan desentralisasi.
Dana  alokasi  umum  yang  bersumber  dari  APBN  merupakan    salah  satu  dana  transfer pemerintah  pusat  untuk  pemerintah  daerah,  kemudian  disalurkan  dengan  maksud pemerataan  keuangan  disetiap  daerah  dalam  membiayai  kepentingan  daerah  didalam perwujudan  desentralisasi  tersebut.  Dana  alokasi  Khusus  memiliki  sifat  block  grant yang artinya dalam fungsinya dilimpahkan terhadap daerah berdasarkan prioritas dan keperluan daerahnya dalam memajukan pelayanan terhadap masyarakat, didalam rangka pelaksanaan kegitan otonomi daerah.
Dana  alokasi  khusus  (DAK)  ialah  dana  dengan  sumber  pendapatannya  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  kemudian  didistribusikan  terhadap  daerah  -  daerah  tertentu, bermaksud  untuk  membantu  membiayai  kegiatan  khusus  sesuai  dengan  prioritas  nasional yang merupakan urusan daerah (Undang-Undang No. 33 tahun 2004).
DBH atau lebih dikenal dengan dana bagian daerah adalah sumber pendapatan bagi daerah yang berfokus terhadap kemampuan daerah itu sendiril (Djaenuri, 2012 : 100). Dana bagi hasil atau  dana  bagian  daerah  terdiri  atas:  (1)  Bagian  Daerah  dari  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan
Bangunan, (2) Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (3) Bagian Daerah dari Bea untuk Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Otonomi Daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan secara penuh otoritas  kepada  setiap  daerah  provinsi,  kabupaten/kota  demi  mengatur  kepentingan masyarakatnya sendiri serta kepentingan pemerintah berdasarkan dengan Undang-Undang No.  23  Tahun  2014.  Wewenangan  yang  diberikan  terhadap  pemerintah  daerah  agar  dapat mewujudkan  potensi  sumber    keuangan  yang  ada  pada  daerah  tersebut  atas  dasar diberlakukannya  otonomi  daerah  baik  tingkat  provinsi,  kabupaten/kota.  Akan  terjadi peningkatan  pendapatan  daerah  apabila  semakin  banyak  sumber  keuangan  yang  digali  di daerah tersebut, kemudian akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi didalam suatu daerah (Dwirandra, 2013).

## Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2018 Tahun PDRB PAD (Rp.000) DAU (Rp.000) DAK (Rp.000) DBH (Rp.000) 2017 491.924.130.000 5.420.209.349 21.434.274.638  6.269.699.927  1.248.120.040 2018 518.300.960.000 5.160.752.589 21.442.356.759  6.407.893.532  1.318.670.740 Laju (%) 5,36 -4.79 0,04 2,20 5,65
Dari Tabel 1 dapat tarik penjelasan bahwa nilai PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2017- 2018  mengalami  peningkatan  sebesar  5,36  persen,  sementara  nilai  PAD  mengalami penurunan sebesar -4,79 persen, hal ini mungkin disebabkan karena seringnya terjadi longsor di  beberapa  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  tahun  2018  sehingga  pendapatan daerah  khususnya  kabupaten/kota  yang  terkena  longsong  mengalami  penurunan.  Dana alokasi  umum,  Dana  Alokasi  Khusus  kemudian  Dana  Bagi  Hasil  masing-masing  terjadi peningkatan dari tahun 2017-2018 yaitu sebesar 0,04 persen untuk peningkatan DAU, 2,20 persen untuk peningkatan DAK dan 5,65 persen untuk peningkatan DBH.

## METODE PENELITIAN
Peneleitian  ini  adalah  deskriptif  dan  asosiatif  dengan  data  yang  dimasukkan  bersifat kuantitatif berbentuk angka-angka yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi, PAD dan dana perimbangan.  Penelitian  ini  dilakukan  di  pulau  Sumatera  Utara  yang  terdiri  dari  33 kabupaten/kota.  Jenis  data  yang  digunakan  berbentuk  data  panel  dan  data  yang  diperoleh yaitu  data  skunder  pada  tahun  2017-2018,  data  yang  diperlukan  diperoleh  melalui  Badan Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Utara  dimana  kumpulan  data  dari  laporan  realisasi pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
Variabel  bebas  adalah  yang  dapat  mempengaruhi  atau  variabel  yang  bisa  menjadi  sebab perubahan atau variabel independet . Variabel bebasd didalam penelitian ini yaitu PAD(X1) dan  Dana  Perimbangan(X2).  Variabel  terikat  adalah  yang  dipengaruhi  atau  yang  menjadi akibat dari adanya variabel bebas atau disebut juga dengan variabel dependent . Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah Pertumbuhan Ekonomi.
Defenisi operasional adalah defenisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, serta menunjukkan cara pengukuran dari masing-masing varibel tersebut. Pertumbuhan Ekonomi  yaitu  pertumbuhan  dari  nilai  riil  perekonomian  di  Provinsi  Sumatera  Utara  yang diukur  dari  PDRB  ADHK  dalam  bentuk  rupiah  yang  terdiri  dari  33  Kabupaten/Kota. Pendapatan  Asli  Daerah  yaitu  perolehan  setiap  daerah  yang  diterima  dari  sumber-sumber wilayahnya di kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku yang  diukur  dengan  satuan  rupiah  tahun  2017-2018.  Dana  Perimbangan  yaitu  dana  yang
sumbernya dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah serta mengurangi ketimpangan antar daerah. Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK dan DBH yang dilihat dari tahun 2017-2018 dengan satuan rupiah.
Model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  regresi  panel,  beberapa  metode  yang digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel yaitu : common effect model (CEM), fixed  effect  model  (FEM), dan random  effect  model  (REM). Didalam  analisis  induktif  ada beberapa uji yaitu : uji chow, uji hausman serta uji langrange multiplier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Didalam  temuan  ini  dibahas  seberapa  besar  pengaruh  variabel  bebas  dan  variabel  terikat dengan menggunakan analisis regresi panel dan menggunakan metode Random Effect Model. Dimana  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  variabel  dependent.  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Dana Perimbangan sebagai variabel independent.
Model yang ditunjukkan  didalam analisis penelitian ini adalah:
𝑙𝑜𝑔 𝑌 𝑖𝑡 ̂ =   𝛽 0 + 𝛽 1 𝑙𝑜𝑔𝑋 1𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑙𝑜𝑔𝑋 2𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑙𝑜𝑔𝑋 3𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝑙𝑜𝑔𝑋 4𝑖𝑡 𝑈 𝑖𝑡 (1)

## Tabel 2. Hasil Estimasi Random Effect Model
Dependent  Variable: LOG (Y)
Method: Panel EGLS ( Cross-Section Random Effects ) Date: 01/13/21   Time: 21:33 Sample: 2017 2018 Periods Included: 2 Cross-Sections Included : 33 Total Panel ( Balanced ) Observations: 66
Swamy and Arora Estimator of Component  Variances Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -39.96338 5.963007 -6.701884 0.0000 LOG (X1) -0.022906 0.031041 -0.737938 0.4634 LOG (X2) 2.554516 0.227555 11.22592 0.0000 LOG (X3) 0.034968 0.059299 0.589695 0.5576 LOG (X4) 0.001698 0.011300 0.150233 0.8811 Effects Specification S.D. Rho Cross-Section Random 0.475877 0.9940 Idiosyncratic Random 0.036823 0.0060 Weighted Statistics R-Squared 0.683173     Mean Dependent Var 1.621767 Adjusted R-Squared 0.662397     S.D. Dependent Var 0.064974 S.E. of Regression 0.037752     Sum Squared Resid 0.086939 F-Statistic 32.88348     Durbin-Watson Stat 1.841368 Prob (F-Statistic) 0.000000

## Sumber: Hasil Olahan Eviews8, 2021
Berdasarkan Tabel 2 memperlihatkan dimana pengaruh pendapatan daerah dan perimbangan daerah dari tahun 2017-2018 melalui estimasi maka diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 dengan koefisien sebesar -39,963. Hal ini berarti jika variabel Pendapatan Daerah (PAD) serta Dana Perimbangan adalah 1% maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara juga ikut serta menurur sebesar 39,963% di dalam aturan ceteris paribus . Nilai R-squared bernilai
0,683%  menjelaskan  bahwa  variabel  bebas  didalam  model  sanggup  menunjukkan  variabel terikat sebanyak 68% dan 32% dijelaskan dari variabel lainnya.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  (X1)  bernilai  negatif  namun  tidak  signifikan terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  (Y)  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Utara.  Hal  ini dapat  dilihat  dalam  jumlah  koefisien  regresi  bernilai  -0.023  dengan  nilai  probabilitas signifikan 0.463. Hasil ini memperlihatkan bahwasanya jumlah probabilitas signifikan tinggi dari nilai probabilitas 0.05, maka bisa disebutkan bahwa variabel PAD tidak memliki pengaruh signifikan negatif  kepada pertumbuhan ekonomi di  Provinsi Sumatera Utara. Dengan kata lain  apabila  Pendapatan  Asli  Daerah  meningkat  1  satuan  maka  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara akan menurun sebesar 0.023.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAK)  (X2)  bernilai  positf  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  (Y)  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  koefisien regresi sebesar 2.554 dan nilai probabilitas signifikan 0.0000. Maka nilai itu bisa dikatakan bahwasanya  nilai  signifikansi  probabilitas  lebih  rendah  dari  nilai  probabilitas  0.05.  Hal  ini berarti apabila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat 1% akan menghasilkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara sebesar 2.554, dengan arti lain semakin meningkat DAU maka akan meningkatkan perkembangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dalam asumsi cateris paribus.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  (X3)  bernilai  positif  namun  tidak  signifikan  didalam pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara dengan koefisien regresi bernilai 0.035 dan besaran probabilitas signifikan 0.558. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah probabilitas yang signifikan terlihat memiliki jumlah lebih besar dari jumlah probabilitas  0.05,  maka  dari  itu  dapat  diambil  kesimpulan  variabel  DAK  tidak  memiliki pengaruh  yang  signifikan  positif  kepada  Pertumbuhan  Ekonomi  pada  Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
Pengaruh  variabel  Dana  Bagi  Hasil  (X4)  bernilai  positif  namun  tidak  signifikan  kepada perkembangan  ekonomi  (Y)  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  koefisien regresi  sebesar  0.002  dan  nilai  probabilitas  signifikan  0.881.  Hasil  tersebut  menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang signifikan memiliki nilai yang lebih besar dari nilai probabilitas 0.05, maka dari itu dapat  diambil kesimpulan variabel DBH tidak memiliki pengaruh  yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
Dari  penilaian,  dijelaskan  bahwa  PAD tidak  mempengaruhi  secara  signifikan  pertumbuhan perekonomian  di  Kabupaten/Kota  pada  Provinsi  Sumatera  Utara.  Hal  ini  menggambakanr bahwa  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  diterima  oleh  beberapa  Kabupaten  Kota yang  ada  di  Sumatera  Utara  berdampak  negatif  terhadap  pertumbuhan  moneter.  Hasil  ini bertentangan  dengan  spekulasi  dan  hipotesis  yang  dikemukakan  dalam  pembahasan sebelumnya, dimana peningkatan PAD dianggap ikut membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi.  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  keseluruhan  penerimaan  daerah  yang bersumber  dari  pendapatan  daerah  itu  sendiri,  dengan  ditambahkan  infrasturktur  dan perbaikan infrasturktur yang terdapat di daerah tersebut oleh pemerintah daerah, dari sumber cenderung  terlihat  bahwa  dalam  pendapatan  pajak  retribusi  daerah  sangat  mempengaruhi pendapatan di dalam kabupaten yang digambarkan oleh PDRB, yang diperoleh pada berbagai bidang pendapatan di Provinsi Sumatera Utara memang tidak berjalan dengan baik. Peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah tidak efektif menunjukkan bahwa tidak ada hubungan  yang menyenangkan antara sebagian dari staf baru dan persiapan pemerintah lingkungan untuk membantu  mutu  layanan  publik.  Tidak  hanya  itu  pemberian  beban  terhadap  biaya  barang ataupun jasa yang ditawarkan yang ditanggung langsung oleh perusahaan/organisasi Propinsi benar-benar  mengurangi  output  yang  dihasilkan,  dengan  minimnya  PDRB  yang  diperoleh suatu  daerah  tentunya  akan  mempengaruhi  tingkat  pertumbuhan  perekonomian  di  daerah
tersebut. Jadi poin yang sangat penting bagi pemerintah daerah adalah untuk memperkuat sektor pendapatannya untuk menghasilkan output yang maksimal di setiap sektornya.
Hal ini berbanding lurus dengan hasil penelitian Prakarsa, F. (2014) dalam jurnal ilmiahnya Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kota Se Jawa Timur, yang kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang negatif antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah. Sangat jelas terlihat dari  realisasi  penerimaan  APBD  di  Provinsi  Sumatera  Utara  masih  besarnya  dana perimbangan yang diterima oleh Provinsi Sumatera Utara jika dibandingkan dengan yang di terima  pendapatan  asli  daerah.  Persoalan  ini  menjelaskan  bahwa  daerah  memiliki ketergantungan yang masih begitu tinggi terhadap pusat dikarenakan pendapatan daerah yang belum maksimal, juga dapat diliat dari potensi PAD hanya berfokus pada pendapatan yang bersumber dari pajak, dimana komponen pajak menyumbang 92,56 persen dalam perolehan PAD Sumatera Utara.
Berdasarkan  analisis  data  menghasilkan  pengaruh  yang  signifikan  antara  DAU  terhadap petumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Dana  alokasi  umum  adalah  salah  satu pengiriman  dana  antara  program  pengeluaran  tertentu  dengan  tingkat  pemerintahan  yang tidak terikat.  Tujuan dari dana alokasi umum ini sebagai pengganti pengiriman berupa subsidi daerah otonom. Adapun tujuan dari pembangian ini adalah untuk penutup perbedaan fiskal serta  untuk  menyamakan  kemampuan  fiskal  setiap  daerah,  sehingga  dana  alokasi  umum setiap daerah tidak akan serupa nilainya.
Hasil yang sama dengan penelitian Oktafia, A. M., Soelistyo, A., & Arifin, Z. (2018), dengan judul  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD), Dana  Alokasi  Umum (DAU), Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016, yang menyatakan bahwa setiap Dana Alokasi Umum yang  diterima  langsung  setiap  pemerintah  daerah,  akan  dialokasikan  sebagai  dana pembiayaan  pemerintah  daerah,  salah  satunya  merupakan  belanja  modal  dengan  tujuan dalam peningkatan PDRB. Maka dalam hal ini jikalau DAU yang diterima setiap pemerintah daerah semakin meningkat maka akan berdampak terhadap PDRB, dengan kata lain ekonomi di daerah tersebut akan meningkat pula.
Hasil penelitian Permanasari, W. A. (2013), menghasilkan pengaruh yang signifikan antara DAU  dan  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa    kenaikan  DAU  yang  diperoleh  pemerintah  maka  akan  menimbulkan nilai tambah pada PDRB pemerintah suatu daerah. Hal ini terjadi karena fungsi DAU begitu tinggi, dengan alasan belanja daerah lebih di kuasai dari jumlah absolut DAU, maka setiap penerimaan DAU oleh pemerintah daerah akan dijadikan untuk keperluan belanja pemeritah daerah, termasuk belanja modal.
Pada penelitian terdahulu menyimpulkan jika dana alokasi umum memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan untuk pertumbuhan ekonomi, Siswiyanti (2015).  Suatu hibah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan untuk memperoleh tujuan, sehingganya dana alokasi umum  dapat  dipergunakan  sebagai  pembangunan  infrastuktur  serta  sarana  prasarana  di dalam daerah. Dan tentunya sangat diharapkan dari pembangunan tersebut memiliki dampak terhadap  pergerakan  pertumbuhan  ekonomi  di  dalam  daerah  supaya  tidak  terjadi ketimpangan fiskal pada suatu daerah.
Dari  hasil  analisis  ditemukan  bahwa  DAK  berpengaruh  positif  akan  tetapi  tidak  memiliki hubungan  yang  signifikansi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Utara.  Hasil  penelitia  ini  didukung  oleh  penelitian  Larang,  et,al,(2017);  Akbar, Taufik.  (2012)  dimana  penelitian  menunjukkan  bahwasanya  DAK  tidak  memiliki  pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Dalam perihal ini bisa jadi disebabkan karena dana  alokasi  khusus  yang  diperoleh  oleh  pemerintah  setiap  daerah  tidak  dipergunakan sepenuhnya dalam unsur kegiatan yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus didalam
daerah.  Dana  alokasi  khusus  dalam  hal  ini  sudah  digunakan  untuk  belanja  infrastruktur pendidikna,  kesehatan serta sebagainya yang memungkinkan bisa menjadi bukan  prioritas didalam daerah tersebut, dana alokasi khusus tidak dapat menunjang pertumbuhan ekonomi seperti layaknya infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan karena tidak secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor yang membantu pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu dengan kewajiban mengadakan pendamping dana dengan jumlah 10% dari jumlah keseluruan aloaksi DAK pada APBD pastinya dapat menggeser beberapa anggaran belanja yang ada yang mungkin  seharusnya  diperuntukkan  dalam  pembangunan  berbagai  infrastuktur  sarana prasarana  sehingga  pada  akhirnya  tidak  bisa  membantu  dalam  mendorong    peningkatan pertumbuhan ekonomi di dalam daerah.
Dari  hasil  analisis  ditemukan  bahwa  DBH  juga  berpengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. terdapat beberapa daerah yang memiliki sumber daya alam yang luas dan ada beberapa daerah yang justru tidak mempunya sumber daya  alam  yang  besar  namun  struktur  prekonomiannya  sudah  tersusun  dengan  rapi  maka sumber  pajak  dapat  dimaksimalkan.  Nilai  DBH  yang  diterima  pemerintah  daerah  sesuai dengan nilai  persentase. Hal tersebut merupakan dampak dari potensi yang terdapat di setiap Kabupaten/Kota  yang  berbeda-beda,  bersumber  dari  DBH  adalah  sumber  daya  alam  dan pajak, pembagian dari hasil sumber daya dan pajak akan kecil jika sumber daya alam dan pajak suatu  daerah  kecil.  Oleh  karenanya,  DBH  tidak  berbanding  lurus  atau  memiliki  pengaruh dengan pertumbuhan ekonomi.
Dalam  hal  ini  juga  DBH  yang  bersumber  dari  sumber  daya  alam  dan  pajak  menunjukkan bahwa  pendapatan  sumber  daya  alam  dan  pajak  di  Provinsi  Sumatera  Utara  masih  lemah sehingga kurang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain struktur ekonomi di Provinsi Sumatera Utara masih kurang tertata sehingga kurang dalam hal menggali potensi pajak daerah. Dana Bagi hasil semestinya melakukan kajian yang insentif terhadap instrumen transfer,  dikarenakan  bahwa  DBH  berpegang  kedapa  indikator  indikator  kemakmuran bersama,  sebagian  besar  daerah  yang  memiliki  sumber  daya  alam  kurang  menikmati kemakmuran, maka dari itu dengan adanya DBH setiap daerah ikut serta merasakan hasilnya daerahnya. Penelitian ini mendukung temuan terdahulu dari Rahmah AR dan Drs. Basri Zein dalam  judul  penelitiannya  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  DAK  serta  DBH  terhadap Pertumbuhan Ekonmi pada wilayah Provinsi Aceh.

## SIMPULAN
Didalam  hasil  analisis  Regresi  Panel  yang  telah  dilakukan  untuk  mengetahui  besarnya pengaruh  pad,  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus  dan  dana  bagi  hasil  terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara selama 2 tahun dalam periode penelitian, disimpulkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  negatif  namun  tidak  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Maka dapat menjelaskan apabila pendapatan asli daerah melalui peningkatan maka tidak ikut serta mendorong peningkatan pertumbuhan  ekonomi.  DAU  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Hal  ini  menjelaskan  apabila  penerimaan  DAU meningkat  maka  pertumbuhan  ekonomi  juga  akan  ikut  meningkat.  DAK  dan  DBH berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menjelaskan apabila penerimaan DAK dan juga DBH meningkat maka tidak akan berdampak kuat pada perkembangan ekonomi.

## DAFTAR RUJUKAN
Akbar, Taufik. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal . Skripsi. Bandung, Universitas Pasundan.
Amagoh, F., & Amin, A. A. (2012). An examination of the impacts of fiscal decentralization on economic growth . International Journal of Business Administration, 3(6), 72. BPS Provinsi Sumatera Utara 2015-2018
Chandra,  D.,  Hidayat,  S.,  &  Rosmeli,  R.  (2017). Dampak  dana  perimbangan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  antar  daerah  di  Provinsi  Jambi . Jurnal Paradigma Ekonomika, 12(2), 67-76 Dewi, N. W.R & Suputro (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. E-Jurnal Akuntansi, 18(3), 1745-1773.
Djaenuri, H. A., & Enceng, M. S. (2012). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. Jhinghan, ML. 2000 . Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Maryati, Ulfi serta  Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. Jurnal Akuntansidan Manajemen, vol 5, No. 2, Desember 2010.
Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah  (Studi  pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Aceh ). Jurnal  Akuntansi  ISSN, 2302, 0164.
Oktafia, A. M., Soelistyo, A., & Arifin, Z. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Produk Domestik Regional  Bruto  (Pdrb)  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa  Timur . Jurnal  Ilmu Ekonomi JIE, 2(1), 53-62.
Permanasari,  W.  A.  (2013). Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  (Studi  Kasus  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2009- 2011) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Prakarsa, F. (2014). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi kasus di Kabupaten Kota Jawa Timur tahun 2008-2012) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). Putri, Z. E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Uumum (DAU)  dan  Inflasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten/Kota  Propinsi Jawa Tengah. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 5 (2).
Sraswati,  D.  (2018). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Belanja  Modal  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Dana  Perimbangan  sebagai  Pemoderasi  di Kabupaten/Kota Sumatera Utara . Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 54-68. Siswiyanti.  (2015). Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening . AKRUAL. Vol. 7, No. 2.
Sukirno,  Sadono  (2013). Pengantar  Teori  Makro  Ekonomi ,  Jakarta:  PT.Raja  Grafindo persada.