## KANTIN KEJUJURAN SEBAGAI UPAYA PEMBENTUK CIVIC DISPOSITION
(Studi di SMP N 10 Surakarta)
1* Charistia Nikmah M*, 2 Triyanto, 3 Muh. Hendri Nuryadi 1,2,3 Progam Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta *Email : ristia.ristia@gmail.com
Abstract. This study aims to determine: 1) The Role of Honesty Canteen as Efforts to Establish civic disposition; 2) Encouraging and Inhibiting Factors of Efforts to Form  civic  disposition.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with  qualitative descriptive  research—data  analysis  using  an  interactive  analysis  model.  The conclusions of the research results: 1) the role of the honesty canteen as an effort to form civic disposition, namely: a) The honesty canteen as a vehicle for forming civic dispositions  through the process  of  buying  honestly in  the honesty canteen, developing  policies  through  shopping  and  discipline,  character  building,  and evaluation  honest  canteen  traveling;  b)  Honesty  canteen  as  a  vehicle  for habituation  in  civic  disposition;  2)  Supporting  factors  include:  a)  Surakarta Public  Prosecutor's  Office  as  the  provider  of  capital  for  the  establishment  of  an honesty canteen; b) There are shopping procedures and regulations in the honesty canteen; c) Management of honesty canteen by the manager; d) Evaluation of the honesty  canteen  by  the  school  at  the  end  of  each  semester.  Meanwhile,  internal inhibiting  factors  include  a)  Lack  of  awareness  and  initiative  of  students  in implementing  transactions  in  the  honesty  canteen;  b)  The  amount  of  change  is limited so that students have difficulty getting the change; c) Lack of ownership to maintain  an  honesty  canteen.  While  external  inhibiting  factors  include:  a)  The wrong student social environment.
Keywords: Honesty Canteen, Habituation, Civic disposition

## PENDAHULUAN
Di  era  milenial dengan segala  kebebasanaya,  tuntutan  hidup untuk  memiliki  kesejahteraan  juga menjadi bagian dari salah satu tujuan hidup pada diri individu. Hal tersebut mengakibatkan terwujudnya cara
kotor  dengan  melalui  kejahatan korupsi  yang  kian  marak  pada berbagai jenjang pemerintahan. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk tindakan korupsi adalah
“Setiap  orang  yang  dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri, menguntungkan  diri  sendiri  atau orang          lain          atau          suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan  maupun  kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat merugikan          keuangan            negara atau perekonomian negara”.
Menurut  data  dari  Indonesia Corruption Watch (ICW) berdasarkan  Indeks  Persepsi  Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia
menempati  posisi  ke-89  dari  180 negara.  Nilai  yang  didapatkan  oleh Indonesia  yakni  38  dengan  skala  0- 100,  semakin  rendah  nilainya  maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya.  Apabila  dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai
37. Peningkatan  1  (satu)  poin  dalam IPK  tidak  menjadikan  penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal  meskipun  dari  segi  posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan  evaluasi  bagi  aparat  penegak hukum  dalam  menyusun  strategi pemberantasan  korupsi.  Hal  ini menjadikan keprihatinan bagi Indonesia  untuk  terus  memerangi korupsi  serta  membutuhkan  solusi melalui  kerjasama  pada  berbagai pihak. Usaha untuk dapat memerangi korupsi dapat dimulai dengan berbagai  cara  salah  satunya  adalah dimulai  dengan  diri  sendiri  untuk membiasakan  berbuat  jujur  dalam segala aktivitas.
Kejujuran merupakan hal
yang  penting  dalam  keberjalanan hidup.  Dalam  kehidupan  sehari-hari jujur  merupakan  suatu  hal  yang sangat  dianjurkan  dalam  melewati aktifitas sehari-hari dan  akan
memiliki arti penting bagi diri sendiri serta  manusia  yang  lain.  Dengan jujur seseorang dapat menilai bagaimana  orang  tersebut  memegang teguh  komitmennya  dan  akhlaknya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan  oleh  Aqib  (2011:  81)
“Jujur  adalah  suatu  sistem  yang mempunyai  sebuah  keyakinan  yang teguh  dan  mantap,  stabil,  saat berbicara,  saat  berbuat,  dan  berkata hati”.  Dalam  melaksanakan  praktik tersebut  pendidikan  juga  merupakan sarana yang tepat untuk menginternalisasikan  perbuatan  jujur untuk  mencegah  dan  menanggulangi tindakan  korupsi  sejak  dini,  untuk itulah melalui melalui instansi pendidikan perilaku jujur juga ditanamkan sejak dini. Pendidikan karakter merupakan  intisari  dari  pendidikan yang mana fungsi pendidikan nasional dalam undang-undang Republik  Indonesia  nomor  20  tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  peradaban  bangsa  yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan
pendidikan  nasional  adalah  untuk “mengembangkan  potensi  peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  memiliki  akhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif,
mandiri, demokratis,      dan bertanggung jawab”. Karakter dasar manusia memang terbentuk pada masa
kecilnya  dan  akan  tinggal  sepanjang hayat.  Disinilah  letak  pentingnya pendidikan karakter sebagai
komponen  utama  dalam  pendidikan kita.  Menurut  Thomas Lickona
(2012: 8) “pendidikan  karakter
adalah  pendidikan  sepanjang  hayat, sebagai  proses  perkembangan  ke arah manusia kafaah”. Pendidikan karakter merupakan  upaya  yang  dilakukan untuk  membantu  seseorang  agar memahami,  peduli,  dan  bertindak berlandaskan nilai-nilai etika. Pendidikan karakter merupakan pemberian  tuntunan  kepada  peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya  yang  berkarakter  dalam dimensi  hati,  pikir,  raga,  serta  rasa dan karsa. Sesuai dengan Perpres No. 87 Tahun  2017  tentang  Penguatan Pendidikan Karakter dengan pertimbangan bahwa : Dalam  rangka  mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui  penguatan  nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif,  mandiri,  demokratis, rasa  ingin  tahu,  semangat kebangsaan,  cinta  tanah  air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, pemerintah memandang  perlu penguatan pendidikan karakter . Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  merupakan  bagian dari  menginternalisasikan  nilai-nilai karakter bangsa. Menurut Winataputra dan Budimansyah (2007: i) Pendidikan Kewarganegaraan  ( Civic  Education ) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa,
yakni  sebagai  upaya  sadar  dalam
“ nation and character building ”.
Dalam  konteks  ini  peran  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  bagi  keberlangsungan  hidup berbangsa  dan  bernegara  sangat strategis.
Sebagai  mata  pelajaran  yang mengemban  misi smart  and  good citizenship, character building merupakan misi penting dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah. Mata pelajaran PPKn terkait langsung  dengan  penanaman  nilai. Bahkan  mata  pelajaran  ini  memiliki muatan  tanggung  jawab  internalisasi nilai lebih besar dibandingkan dengan materi pelajaran lainnya. Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Surakarta merupakan salah satu pilot  project kantin  kejujuran  di Kota Surakarta yang merupakan hasil kerjasama  dengan  Kejaksaan  Negeri Surakarta,  yang  diresmikan  pada tanggal  2  Mei  2018  oleh  Ketua Kejaksaan  Tinggi  Jawa  Tengah. Kantin  Kejujuran  SMP  Negeri  10 Surakarta  berlokasi  di  lantai  dua, berbagi  dengan  ruang  perpustakaan. Selain  menyediakan  alat  tulis  dan perlengkapan sekolah, kantin ini juga menyediakan  makanan.  Di  kantin kejujuran  SMP  Negeri  10  Surakarta tidak  ada  petugas  yang  melayani pembeli. Pengelola hanya menyediakan  kotak  kaca  berukuran 30  x  30  cm  yang  berfungsi  sebagai kasir. Kantin Kejujuran di SMP N 10 Surakarta masih eksis sampai sekarang hal tersebut terbilang cukup baik mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan  Agung  membuat  program
Kantin  Kejujuran  di  sekolah-sekolah sejak  tahun  2008.  Menurut  data Kemendikbud  yang  dilansir  tahun 2008, terdapat 1.000 kantin kejujuran didirikan di sekolah-sekolah  negeri.
Namun, banyak yang kemudian tutup karena  tidak  ada  yang  mengurus sehingga bangkrut. Proses pembangunan kesadaran  siswa  untuk  membentuk civic  disposition melalui  kantin kejujuran  terus  diusahakan  oleh pihak sekolah, tentu dalam membentuk  karakter  jujur  memiliki berbagai  kendala  dan  proses  yang panjang.  Berdiri  pada  2  Mei  2018 pada  awal  berdirinya  kantin  ini tidaklah  dapat  berjalan  lancar  dan  se eksis sekarang  ini,  dilansir  dari  data laporan  penjualan  kantin  kejujuran
SMP N 10 Surakarta pada bulan Mei 2018  pada  minggu  ke  2  hingga  ke  4 pengelola mengalami kerugian senilai  10.000  rupiah  dari  laba seharusnya 20.000. dan terus berlanjut  pada  bulan  Agustus  2018 yang  mengalami  kerugian  uang sejumlah  4.000  hingga  5.000,  meski telah  berangsur  berkurang  pihak sekolah  terus  mengupayakan  agar siswa  dapat  melatih  kejujurannya. Pihak  sekolah  terus  mengupayakan dengan  melaporkan  hasil  kerugian kantin  setiap  hari  Senin  setelah upacara  bendera  dan  menggugah kepedulian  dan  kejujuran  siswa  agar tetap  berbuat  jujur.  Usaha  dari pembinaan pihak sekolah atas pelaporan dari siswa yang lain terkait perolehan  uang  kembalian  yang  sulit didapatkan  juga  ditegakakan  oleh sekolah  dengan  mengusahkan  uang kembalian yang cukup serta dorongan  dari  siswa  untuk  tertib dalam melakukan pembayaran dengan  uang  pas.  Setelah  melalui perbaikan  tersebut  dan  mencoba memulai kembali lagi untuk membuka  kantin  kejujuran  ternyata belum  sepenuhnya  membuat  sadar siswa hal tersebut dengan
ditemukanya atas pelaporan  siswa
yang  melihat  sejumlah  2  siswa membeli  namun  tidak  membayar. Oleh  sebab  itu  pemberian  sanksi berupa surat peringatan kepada siswa agar  tidak  mengulangi  perbuatan tersebut  dilakukan  dan  pemberian sanksi  kepada  bebrapa  murid  yang melanggar tersebut ternyata menjadikan  kantin  kejujuran  pada minggu  selanjutnya  berangsur  baik. Sehingga dari pelaporan hasil kerugian  setelah  upacara  bendera setiap  hari  Senin,  pada  akhir  bulan Septemebr  2018 memperlihatkan hasil  yang  cukup  baik  hingga kerugian  hanya  berkurang  menjadi 1000,00  bahkan  tidak  ada  kerugian. Hal  tersebut  tidak  lain  adalah  usaha dan kerjasama sekolah dan komitmen siswa untuk terus mentaati Tata Cara Belanja  dan  Tata  Tertib  di  Kantin kejujuran  SMP  N  10  Surakarta. Selain  kejujuran  permasalahan  yang ditemukan  di  Kantin  Kejujuran  SMP N  10  adalah  nilai-nilai  kepedulian siswa  untuk  menjaga  dan  mentaati Tata  Cara  belanja  Tertib  dan  Tata Tertib  di  Kantin  Kejujuran  ini  juga pada  awal  berdirinya  kantin  ini belum terlaksana dengan baik  seperti budaya  antri  saat  membayar,  nilai- nilai kesopanan seperti makan sebaiknya  dengan  duduk  dan  tidak berbicara,  hingga  tertib  antri  saat mebayar  juga  menjadi  perhatian  dari pihak sekolah untuk dapat diterapkan di sekolah dan di luar sekolah
Semua usaha tersebut dimaksudkan  untuk  membiasakan siswa sehingga dapat dijadikan pedoman  hidup  baik  di  rumah, sekolah,  masyarakat.  Dari  sifat  jujur, tanggung  jawab,  disiplin,taat  aturan, serta  peduli  yang  dimiliki  siswa maka pada akhirnya akan
membentuk  suatu  watak warga
negara (Civic disposition). Menurut
Dasim  Budiansyah  (2010:  31) civic disposition terdiri  dari  dua  yaitu karakter  privat  dan  publik  yang diperkenalkan oleh Margaret Branson  pada  tahun  1998  dimana karakter  privat  seperti  tanggung jawab  moral,  disiplin  diri,  dan penghargaan  terhadap  harkat  dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Sedang karakter publik seperti  kepeduliaan  sebagai  warga negara,  kesopanan,  mengindahkan aturan  main,  berpikir  kritis,  dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan kompromi merupakan  karakter  yang  sangat diperlukan agar berjalan sukses. Watak kewarganegaraan (civic  disposition) adalah  komponen dasar  ketiga  pada pembelajaran PPKn yang mempunyai tujuan untuk membentuk  watak  atau  karakter warga  negara  yang  mana  salah satunya adalah dalam civic disposition yaitu pada karakter privat yang mana berkaitan dengan
tanggung jawab moral. Civic dispostition merupakan  elemen  yang cukup urgent di  masa  kini  hal tersebut  seperti  yang  diungkapkan oleh Budi Mulyono (2017: 219) yang menyebutkan bahwa hilangnya karakter kewarganegaraan memunculkan sikap egois dan fundamentalis  yang  berujung  pada aksi  kriminal  yang  dilakukan  oleh remaja  sekolah.  Krisis  karakter kewarganegaraan  sudah  waktunya untuk  diatasi  secara  struktural  oleh bangsa Indonesia.
Pengembangan civic disposition berbasis  kantin  kejujuran tentu  tidak  terlepas  dari  peran berbagai pihak dan kondisi lingkungan sekolah dalam mensosialisasikan serta menginternalisasikannya kepada
siswa.  Nilai  adalah  sesuatu  yang dijunjung tinggi, yang dapat
mewarnai  dan  menjiwai  tindakan seseorang. Pengembangan kantin kejujuran  tersebut  dapat  diterapkan dalam  rangka  menanamkan  nilai- nilai civic  disposition kepada  peserta didik sejak dini. Tantangannya kemudian adalah bagaimana mengembangkan civic  disposition melalui  kantin  kejujuran  dengan melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Civic disposition merupakan  suatu  nilai yang  diwujudkan  dalam  bentuk perilaku  anak  yang  kemudian  akan menjadi karakter peserta didik.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  Penelitian  di  SMP  Negeri  10 Surakarta  yang  berada  di  jalan
Kartini No.12, Timuran, Kec. Banjarsari,  Kota  Surakarta .  Metode kualitatif digunakan untuk
menganalisis objek yang akan diteliti berdasarkan  kenyataan  dilapangan. Sementara  itu,  pendekatan  yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Penelitian  ini  memfokuskan  pada kantin kejujuran yang ada pada SMP N  10  Surakarta  sebagai  upaya pembentuk civic  disposition .  Setiap penelitian membutuhkan data sebagai  sumber  informasi  yang memberikan gambaran mengenai ada tidaknya  masalah  yang  akan  diteliti. Supaya  memperoleh  data  penelitian dibutuhkan  sumber  data,  berupa sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder.
Teknik pengambilan sampel,  yaitu sampling  purposive . Sampling  purposive atau  sampel bertujuan  dilakukan  dengan  cara mengambil  subjek  bukan  didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya  tujuan
tertentu.  Pihak-pihak  yang  terlibat langsung antara lain Siwa-siswi SMP
N 10 Surakarta, Guru PPKn, Pengelola  dan  Penanggung  Jawab kantin kejujuran, Kepala Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Surakarta selaku pemberi modal kantin kejujuran.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  oleh  peneliti  berupa wawancara  kepada  Siwa-siswi  SMP N 10 Surakarta, Guru PPKn, Pengelola  dan  Penanggung  Jawab kantin kejujuran, Kepala Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Surakarta selaku pemberi modal kantin kejujuran.  Observasi  yang  dilakukan berupa  pengamatan  kepada  siswa- siswi  SMP  N  10  Surakarta  yang sedang bertansaksi di kantin kejujuran. studi dokumen yang digunakan  berupa  laporan  penjualan laba rugi kantin kejujuran SMP N 10 Surakarta,  tata  cara  belanja  dan  tata tertib  di  kantin  kejujuran  SMP  N  10 Surakarta.  Teknik  Uji  Validitas  data dalam penelitian menggunakan trianggulasi  yang  diartikan  sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai  teknik  pengumpulan  data dan  sumber  data  yang  telah  ada. Teknik  analisis  data  yang  digunakan berupa  analisis  data  model  interaktif yang  terdiri  dari  tahap  mereduksi data,  menyajikan  data  dan  menarik kesimpulan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN a. Kantin  Kejujuran  Sebagai Wahana  Pembentuk  Civic
Disposition  Melalui  Proses
Praktik  Membeli  Secara
Jujur  di  kantin  Kejujuran, Pengembangan  Kebijakan Melalui  Tata  Cara  Belanja Dan  Tata  Tertib  Di  Kantin Kejujuran,  Pembinaan
Karakter,  Serta  Evaluasi Keberjalana Kantin Kejujuran 1) Praktik  Memebeli  Secara Jujur Di Kantin Kejujuran Tujuan utama dibuatnya             kantin kejujuran adalah sebagai wahana praktik     siswa agar dapat berlatih jujur dalam melaksanakan transaksi   di   di    kantin kejujuran.    Hal  tersebut senada dengan pendapat Dinas Pendidikan Provinsi   Jawa   Tengah (2010: 7) menyatakan: Tujuan penyelenggaraan kantin kejujuran adalah untuk mendukung kualitas    sumber daya manusia melalui upaya menanamkan, menumbuhkan, memelihara,   dan mengembangkan nilai-nilai keterbukaan, ketaatasasan, tanggung      jawab, kemandirian,  dan keadilan     peserta didik melalui praktik pendidikan di lingkungan sekolah secara mandiri dan terbuka. Kantin kantin kejujuran  SMP  N  10 Surakarta yang diresmikan  tanggal  2  Mei 2018 ini tidak selalu
berjalan mulus. Seminggu setelah  peresmian  kantin tepatnya  tanggal  11  Mei 2018 kantin kejujuran mulai mengalami kerugian  yang  mencapai 10.000-20.000,  tak  hanya itu  pengelola  mendapat laporan dari beberapa siswa bawasanya  didapati 2 orang siswa yang mengetahui melihat teman  mereka  mengambil barang di kantin kejujuran namun  tidak  membayar. Hal  lain  yang  menjadi kerisauan  pada  pengelola terkait  laporan  tersebut selain  itu  keluhan  lain datang  dari  siswa  kepada pengelola  kantin  karena terdapat  siswa  yang  tidak mendapat uang kembalian karena  terbatasnya  uang kembalian di kotak pembayaran daripada uang pembelian dari siswa-siswa. Prkatik ataupun  pelatihan  kepada siswa  untuk  berbuat  jujur di kantin kejujuran tersebut akan menjadi sebuah  pengalaman  dan mengena  terhadap  diri pribadinya  hal  tersebut senada  dengan  pendapat Menurut Sastradipoera (2010:  58)  pelatihan  bisa dianggap  sebagai  suatu proses penyampaian pengetahuan , keterampilan, dan pembinaan sikap dan kepribadian. Proses praktik ini dapat mengajarkan  siswa  untuk mempunyai    pengalaman pribadi dan secara langsung  dengan  tujuan melatih  tanggung  jawab namun  tanggung  jawab tersebut belum sepenuhnya  dilaksanakan oleh siswa-siswi yang melakukan  transaksi  di kantin kejujuran. 2) Pengembangan  Kebijakan Melalui Tata Cara Belanja  Dan  Tata  Tertib Di Kantin Kejujuran Pengembangan guna keberjalanan kantin kejujuran di SMP N 10 Surakarta terus dilakukan yakni melalui pengembangan  peraturan kantin  kejujuran  dengan melalui Tata Cara Belanja dan  Tata  Tertib  di  Kantin Kejujuran.  Hal  tersebut merupakan hasil dari tindak lanjut atas beberapa permasalahan yang terjadi seperti : uang kembalian yang sulit didapat,  ketertiban  siswa, hingga laporan didapatinya  siswa  yang membeli tanpa membayar. Pengembangan peraturan tersebut didasarkan pada kutipan    dari Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (2010: 7) yang menyatakan  “keluwesan program    pada    kantin kejujuran melaui fleksibelitas penyelenggaraan    kantin kejujuran dapat menyesesuaikan  dengan aturan serta budaya sekolah,serta
kemampuan  sekolah,  dan disesuaikan dengan waktu,  tempat,  dan model penyelengaraannya. Maka dari hal tersebut pengelola melalui rekomendasi  sekolah  dalam rapat tahun ajaran baru Januari  2019  menyarankan untuk  membuat  tata  cara belanja  dan  tata  tertib  di kantin  kejujuran.  Pada  tata cara  belanja  dan  tata  tertib  di kantin kejujuran berisi  9 poin aturan  dimana  point  1-4 merupakan  tata  cara  belanja yang mana dalam civic disposition termasuk  karakter privat.  Karakter  privat  dalam tata  cara  belanja  tersebut mengandung karakter tanggung  jawab  dan  disiplin. Kemudian  pada  point  5-9 termasuk dalam karakter public dimana karakter public berisi  kepedulian,  kesopanan, ketaat  aturan.  Usaha  tersebut merupakan  langkah  cukup baik  sebagai  wahana  siswa dalam mempraktikkan karakter tersebut dalam ligkungan sekolah. Mengingat sekolah merupakan sarana untuk belajar  dan  melatih  siswa sebelum  nantinya  siswa  akan menghadapi kehidupan di masyarakat yang mana sesuai dengan  pendapat  Manurung (2012:  232)  pendidikan  tidak boleh dimaknai sebagai aktivitas atau kegiatan belajar mengajar di kelas saja. Pendidikan haruslah mengacu kepada  berbagai  proses  dan aktivitas yang harus bersifat produktif kreatif, pengembangan skill, kepribadian, integrasi, keprimaan, sampai pengokohan  moral  spiritual.. Seperti  yang  dijelaskan  oleh Kepala  Sekolah  SMP  N  10 Surakata apabila terdapat siswa yang melanggar,
langkah  yang  pertama  adalah diperingatkan terlebih dahulu, kemudian apabila mengulangi lagi  diberi  surat  peringatan, dan yang ketiga diberi sanksi.
Hal  tersebut  senada  dengan Dinas Pendidikan Jawa Tengah dalam Pedoman Penyelenggaraan Kantin Kejujuran Provinsi Jawa Tengah (2010: 6) yang menyebutkan “kantin kejujuran  merupakan  wahana pengembangan sikap dan perilaku  peserta  didik  dalam rangka memantapkan dan menginternalisasikan nilai keterbukaan,  ketaat  asasan, tanggung jawab, kemandirian, melalui aktivitas ekonomi yang dilakukan  secara  terbuka  dan mandiri dalam rangka membiasakan      kehidupan yang  jujur,  terbuka,  dan bertanggung jawab”. Antusias  siswa  SMP  N  10 Surakarta terhadap kantin kejujuran  ini  dikatakan  baik mengingat  sampai  hari  ini kantin ini masih terus berjalan. Beberapa  hari  setelah diberlakukannya peraturan tersebut  siswa  yang  awalnya membeli  barang  2  namun hanya  membayar  1  yang terpergok oleh temannya
tersebut  tidak  lagi  melakukan hal tersebut dan telah mendapat  teguran  dari  pihak sekolah,  namun  akan  tetapi terkait  ketertiban  saat  antri membayar belum sepenuhnya berhasil  melalui  peraturan tersebut, serta kehilangan uang yang dulu 10.000 hingga  20.000  kini  berkurang dan menurut catatan pengelola  sekarang  hanya berkisar  3000  –  5000  usaha dari  pihak  sekolah  dan  warga sekolah  telah  dilaksanakan dan  akan  tetap  dilaksanakan untuk menunjang kantin kejujuran. 3) Pembinaan Karakter Guna  memberikan penguatan terhadap tanggung  jawab  melalui Kantin  kejujuran,  setelah melalui pengembangan peraturan  pihak  sekolah memberikan pembinaan kepada siswa melalui wali kelas,  Guru  BK,  Guru PPKn,  serta  Guru  Agama untuk  menanamkan  nilai dalam  diri  siswa  terkait hasil  kesepakatan  antara pihak sekolah dengan pengelola kantin kejujuran  untuk  membuat tata  cara  belanja  dan  tata tertib  di  kantin  kejujuran. Menurut  Poerwadarminta (1994:  28)  pembinaan adalah suatu usaha, tindakan,  dan  kegiatan yang  dilakukan  secara berdaya guna berhasil guna  untuk  memperoleh hasil  yang  baik.  Melalui pembinaan  ini  bertujuan meningkatkan penyelenggaraan kantin kejujuran sebagaimana mestinya. Selain itu pembinaan  juga  diberikan juga  pada  Hari  Senin setelah  upacara  bendera selesai  serta pengumuman terkait jika terdapat kehilangan uang pada kantin  kejujuran.  Menurut Mitha  Thoha  (1998:  40) Pembinaan  adalah  “Suatu tindakan,  proses,  hasil, atau pernyataan yang lebih  baik.  Maka  dengan adanya hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan,  evolusi  atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu”.  Terdapat  dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:1) pembinaan itu bisa berupa suatu  tindakan,  proses, atau  pernyataan  tujuan,
dan;  2)  Pembinaan  bisa menunjukan kepada perbaikan  atas  sesuatu. Maka berdasarkan kutipan tersebut pembinaan  pada  proses ini         adalah         sudah memenuhi kutipan tersebut  yaitu  pernyataan tujuan  dari  pihak  sekolah melalui  bapak  ibu  guru serta usaha dalam perbaikan  sesuatu  bagi tanggung jawab dan moral anak melalui kantin kejujuran. Pembinaan adalah  upaya  pendidikan formal       maupun      non
formal  yang  dilakukan secara sadar, berencana,
terarah,    teratur,    dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang melalui pembinaan 4) Evaluasi Keberjalanan Kantin Kegiatan  evaluasi merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan rutin setiap akhir semester. Evaluasi ini dilaksanakan setelah rapat kenaikan kelas setiap akhir  semester,  agenda yang dibahas adalah pembacaan  laporan  laba rugi oleh pengelola kantin kejujuran  dari  bulan  ke bulan dan pemberian saran  serta  masukan  oleh bapak ibu guru dan warga sekolah.  Untuk  evaluasi yang  akan  dilaksanakan pada  akhir  tahun  ajaran baru Desember 2019 nanti,  pengelola  kantin kejujuran  berencana  akan menggunakan penilaian dan pemberian saran melalui  angket  yang  akan disebarkan oleh pihak sekolah kepada siswa melalui  bantuan  OSIS. Evaluasi  merupakan  hal yang dapat dikatan penting untuk menilai keberhasilan  dari  suatu program hal tersebut senadadengan pendapat Cornbanch (1992:  15) bahwa “evaluasi merupakan pemeriksaan yang  sistematis  terhadap segala peristiwa yang terjadi sebagai akibat dilaksanakanya suatu program”. Dengan adanya evlauasi bersama-sama oleh  bapak  ibu  guru  dan warga sekolah maka diharapkannya kedepan kantin  kejujuran  ini  dapat memberikan  tempat  siswa untuk     praktik anti korupsi.
b. Kantin  Kejujuran  Sebagai Wahana  Pembiasaan  Pada
Civic Disposition Dalam menerapkan pembiasaan pada civic disposition pada kantin kejujuran, peneliti mendasarkan pada teori perkembangan anak didik yang  dikenal  adanya  teori empirisme  oleh  John  Lock bahwa  “anak  lahir  ke  dunia seperti  kertas  putih  bersih (tabularasa)  dan  lingkungan yang mencoret atau menulisnya”.  Sehingga  untuk berkembang menjadi  manusia macam apa anak didik, sangat tergantung  pada  lingkungan dimana anak itu berada terutama  pada  pendidiknya, dalam  hal  ini  orang  tua  atau keluarga,  guru  serta  sekolah dan  masyarakat  sekitarnya. Untuk  itulah  penerapan  dari pendidik,  lingkungan,  serta orang  tua  yang  dapat  bersatu serta  dilakukan  berulang  kali maka akan menjadikan sebuah pembiasaan. Pembiasaan adalah bagian
dari  pendidikan.  Hal  tersebut sependapat  dengan  Ulwan
(1993:  93)  yang  mengatakan
“pendidikan  melalui  proses pembiasaan  adalah  cara  yang efektif guna mengkonstruksikan iman, akhlak  mulia,  serta  jiwa  dan untuk membentuk syariat yang  lurus”.  setelah  siswa memahami  tata  cara  belanja dan  tata  tertib  di  kantin kejujuran maka siswa diharapkan dapat membiasakannya        dalam bertransaksi di kantin kejujuran. Peneliti juga mendasarkan pada jurnal hasil penelitian  Wolfgang Althof dan Marvin Berkowitz dengan judul Moral Education and Character Education: their Relatsionship  and  Roles  in Citizenship Education Journal  of  Moral  Education vo.35,  no.4  December  2006 hasil penelitian       ini menunjukkan  peran  sekolah dalam mengembangkan moral  warga  negara  dalam lingkungan demokratis mengharuskan  fokus  pada pengembangan karakter, pengajaran ilmu kewarganegaraan dan membangun  ketrampilan  dan watak warga negara. Agar siswa dapat melaksanakan pembiasaan, peneliti merujuk pada pendapat Ibrahim Elfiky (2009:  91)  dalam  buku  terapi berpikir positif dimana pendapat  tersebut  berisi  6 tahapan terbentuknya pembiasaan yaitu : 1) Berpikir Pada  tahap  ini  sesuatu  itu bisa  ada  dalam  pikiran karena memiliki nilai lebih atau dianggap penting.  Hal  ini  akan berjalan apabila siswa memahami  tujuan  dari tata  cara  belanja  dan  tata tertib di kantin kejujuran. 2) Perekaman Adalah tahapan yang sederhana dimana seseorang bisa menjauhinya dan menutup file jika menghendaki. Setelah siswa  memahami  tujuan dari  tata  cara  belanja  dan tata tertib di kantin kejujuran maka siswa akan  melaksanakan  dari pemahaman serta kepercayaan  pikiran  yang telah tertanam. 3) Pengulangan Tahap ini seseorang memutusakan untuk mengulang  perilaku  yang sama  dengan  perasaan yang  sama.  Setelah  siswa memahami dan melaksanakan  tata  cara belanja  dan  tata  tertib  di kantin kejujuran dan diiringi perasaan lega karna karena berbuat benar sesuai petunjuk maka siswa akan melakukan  lagi  tindakan yang sama ketika bertransaksi di kantin kejujuran.
4) Penyimpanan
Karena  dilakukan  berkali- kali, pikiran menjadi semakin kuat, akal
penyimpanannya dalam file  dan  menghadirkan  ke hadapan  anda  setiap  kali anda  menghadapi  kondisi serupa. Setelah siswa melakukan  tindakan  yang sama  maka  siswa  akan menyimpan perbuatan dan  perasaan  lega  karena mentaati  aturan  di  kantin kejujuran. 5) Pengulangan Dalam tahapan ini disadari atau tidak seseorang mengulang kembali  perilaku  yang tersimpan  kuat  di  dalam akal bawah sadarnya. Siswa yang sudah beberapa kali melaksanakan  aturan  dan diikuti perasaan yang lega karena  mentaati  peraturan maka  akan  secara  refleks dan  akan  terbiasa  taat pada  apa  yang  telah  ia pahami dan lakukan. Faktor lingkungan peserta didik tersebut apabila  dikaitkan  dengan teori sesuai dengan pemikiran  Dorothy  Low Nolte dalam Hidayat K & Azra  A  (2010:  55)  yang mengatakan bahwa, “Anak akan tumbuh sebagaimana  lingkungan yang  mengajarinya  dan lingkungan  tersebut  juga merupakan  sesuatu  yang menjadi  kebiasaan  yang dihadapinya setiap hari” Berdasarkan  tahapan- tahap tersebut peneliti menyimpulkan  bahwa  siswa yang  bertransaksi  di  kantin kejujuran masih berada pada
tahap  berpikir.  Hal  tersebut karena masih didapatinya siswa yang belum melaksanakan tata cara belanja  dan  tata  tertib  di kantin  kejujuran  dan  dapat dipastikan  belum  memahami dan  menghayati  makna  dari tata  cara  belanja  dan  tata tertib  di  kantin  kejujuran sehingga belum terbentuk pembiasaan. 1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan Civic Disposition di SMP Negeri 10 Surakarta a. Faktor pendukung 1) Dukungan Kejaksaan Negeri  Surakarta  Sebagai Pemberi Modal Berdirinya Kantin Kejujuran Dukungan  terkait berdirinya kantin kejujuran  tak  lepas  dari Kejaksaan Negeri Surakarta  selaku  pelopor dan  pemberi  modal  pada kantin  kejujuran  SMP  N
10 Surakarta. Hal tersebut karena kantin kejujuran di SMP  N  10  Surakarta merupakan salah satu pilot project kantin kejujuran         di        kota Surakarta yang merupakan hasil kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Surakarta yang diresmikan pada tanggal 2 Mei  2018  oleh  Ketua Kejaksaan  Tinggi  Jawa Tengah. Kejaksaan Negeri Surakarta memberikan modal
berupa rak tempat meletakkan barang dagangan,  kulkas,  serta uang tunai sejumlah 1.500.000,00.  Tujuan berdirinya kantin kejujuran ini adalah sebagai  salah  satu  sarana membentuk karakter siswa dan pendidikan anti korupsi serta sebagai sarana untuk tumbuh kembang  generasi  yang jujur  dan  bebas  korupsi. Siswa  dapat  berlatih  jujur dengan  membeli  sesuai harga  barang  yang  telah ditetapkan dan melakukan transaksi  secara  mandiri. Dilansir dari data Kemendikbud  pada  tahun 2008 terdapat 1000 kantin yang didirikan di sekolah- sekolah  negeri.  Namun kemudian  banyak  yang tutup  karena  tidak  ada yang  mengurus  kemudian bangkrut. Pembentukan kantin  kejujuran  untuk melatih gerakan anti korupsi  sejak  dini  dengan sasaran siswa-siswi sebagai  generasi  penerus bangsa.  Melalui  kantin upaya edukatif yang diharapkan mampu mendidik  generasi  muda menjadi  manusia  yang terbiasa  berperilaku  jujur, bermoral,  taat  aturan,  dan peduli, sehingga pada akhirnya  sebagai  calon pemimpin  bangsa  akan mampu  mencegah  diri dari perbuatan korupsi. 2) Adanya Tata Cara Belanja  Dan  Tata  Tertib Di Kantin Kejujuran Pada kantin kejujuran  di  SMP  N  10 Surakarta  terdapat  tata carabelanja  dan  tata  tertib siswa  di  kantin  kejujuran. Isi  dari  tata  cara  belanja dan  tata  tertib  tersebut adalah          poin         1-4 merupakan tata cara belanja  yang  mana  dalam civic  disposition termasuk karakter  privat.  Karakter privat  dalam  tata  cara belanja tersebut mengandung karakter tanggung jawab dan disiplin.  Kemudian  pada point  5-9  termasuk  dalam karakter  public  dimana karakter public berisi kepedulian, kesopanan, ketaat aturan. Usaha tersebut merupakan langkah cukup baik sebagai wahana siswa dalam mempraktikkan  karakter tersebut  dalam  ligkungan sekolah. Mengingat sekolah merupakan sarana untuk  belajar  dan  melatih siswa  sebelum  nantinya siswa  akan  menghadapi kehidupan  di  masyarakat yang  mana  sesuai  dengan pendapat Manurung (2012:  232)  pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai aktivitas atau kegiatan  belajar  mengajar di  kelas  saja.  Pendidikan haruslah  mengacu  kepada berbagai proses dan aktivitas      yang      harus
bersifat  produktif  kreatif, pengembangan skill, kepribadian, integrasi, keprimaan, sampai pengokohan moral spiritual..  Seperti  yang dijelaskan  oleh  Kepala Sekolah SMP N 10 Surakata  apabila  terdapat siswa  yang  melanggar, langkah  yang  pertama adalah diperingatkan terlebih dahulu, kemudian apabila  mengulangi  lagi diberi  surat  peringatan, dan  yang  ketiga  diberi sanksi. Hal tersebut senada dengan Dinas Pendidikan  Jawa  Tengah dalam Pedoman Penyelenggaraan  Kantin Kejujuran  Provinsi  Jawa Tengah  (2010:  6)  yang menyebutkan kantin kejujuran merupakan wahana pengembangan sikap dan perilaku peserta didik dalam rangka memantapkan dan menginternalisasikan nilai keterbukaan, ketaat asasan,  tanggung  jawab, kemandirian, melalui aktivitas  ekonomi  yang dilakukan  secara  terbuka dan mandiri dalam rangka membiasakan  kehidupan yang  jujur,  terbuka,  dan bertanggung jawab. 3) Management Kantin Kejujuran Oleh Pengelola Kantin  kejujuran SMP  N  10  Surakarta memiliki seorang pengelola  yang  bernama Ibu  Dessy  Eka Sari. Tugas     dari      pengelola kantin kejujuran ini adalah mencatat dan melaporkan hasil penjualan kantin kejujuran  kepada  kepala sekolah.  Tidak  hanya  itu pengelola kantin juga bertugas  mencatat  dan memanage stock  barang yang  habis  dan yang masih  tersedia.  Terlepas dari  hal  tersebut Ibu Dessy Eka tidak melayani dan tidak menerima pembayaran  dari  siswa. Secara teknis beliau bertugas  hanya  mencatat laba atau rugi uang masuk dan  keluar  setiap  harinya setelah  pulang  sekolah. Beliau mengecek persediaan barang di kantin  dan  menyesuaikan dengan  jumlah  uang  hasil penjualan pada kotak pembayaran. Apabila terdapat selisih maka beliau akan mengumumkan selisih uang tersebut setiap minggu  pada  hari  Senin setelah upacara dilaksanakan.  Tujuannya adalah  agar  siswa  yang belum  membayar  atau masih mempunyai kekurangan uang kembalian dapat menyelesaikan  di  kotak pembayaran  secara  jujur sesuai buku catatan pembayaran yang disediakan  dan ditulis oleh  siswa  sendiri  agar siswa  dapat  jujur  dan bertanggung jawab
terhadap  transaksi  yang dilakukannya. 4) Evaluasi Kantin Kejujuran Oleh Pihak Sekolah Setiap Akhir Semester Pihak         sekolah turut memberikan evaluasi terhadap keberjalanan kantin kejujuran. Evaluasi tersebut        dilaksanakan setelah        penyampaian laporan     tahunan      oleh pengelola kantin kejujuran      pada      rapat setiap akhir semester bersamaan dengan rapat tahun ajaran        baru. Pengelola kantin menyampaikan    tentang laba rugi          dan perkembangan keberjalanan kantin kejujuran dan didiskusikan bersama dengan  bapak  ibu  guru yang  lain  agar  kantin dapat melatih siswa bertanggung  jawab,  jujur dan  taat  aturan.  Sebagai salah satu contoh kebijakan  yang  dipilih dari  hasil  evaluasi  adalah adanya  tata  cara  belanja dan  tata  tertib  di  kantin kejujuran yang dibuat pada  tahun  ajaran  baru Januari 2019.  Isi  tata cara belanja  dan  tata  tertib berisikan  bagaimana  cara belanja di kantin kejujuran  seperti  halnya membayar  dengan  uang pas,  meletakakan  uang pada  kotak  pembayaran. Hal      tersebut     menjadi bagian putusan hasil evaluasi  karena  selama beberapa  bulan  berdirinya kantin sering ditemui siswa yang kesulitan mendapat uang kembalian. Selain itu pada  tata  tertib  dan  berisi himbauan membuang sampah  pada  tempatnya serta  tertib  dan  antri  saat melaksanakan transaksi  di kantin  kejujuran.  Setelah berjalan selama satu semester nantinya sekolah akan  meminta  saran  dan penilaian dari siswa terkait  adanya  tata  cara belanja  dan  tata  tertib  di kantin kejujuran, kemudian  pihak  sekolah akan memberikan evaluasi kembali berdasarsaran dan penilaian dari siswa dengan angket untuk keberjalanan  kantin di masa mendatang.
b. Faktor Penghambat 1) Faktor Penghambat Internal Faktor penghambat pembentukan civic disposition di  SMP  N  10 Surakarta ialah faktor internal dan eksternal berikut adalah faktor- faktor tersebut :
a) Kurangnya  Kesadaran
Dan  Inisiatif  Siswa Dalam Pelaksanaan Transaksi  Di  Kantin Kejujuran Masih kurangnya  kesadaran dan inisiatif siswa
dalam bertransaksi di kantin          kejujuran hingga    kini   masih ditemukan.           Hal tersebut     diantaranya saat seperti     hasil observasi            yang dilaukan pada 1 Juli 2019,  dimana    siswa tidak mau antri saat melaksanakan pembayaran di kotak pembayaran,       serta siswa         membayar dengan uang tidak pas sehingga    siswa lain kesulitan      mendapat uang        kembalian. Menumbuhkan kesadaran dan inisiatif siswa   ada    baiknya diperhatikan      siswa dan sebagai wahana berlatih di kehidupan sosial      di dalam sekolah.  Usaha dari siswa   sendiri   untuk mendorong pembentukan karakter Pada diri siswa juga cukup            penting. Menurut Syamsu Yusuf L.N  (2004: 90) “Apabila remaja tidak berusaha secara progresif untuk menilai moral dan keagamaan dirinya, maka  ia  akan  gagal dalam          memaknai dirinya dan memformulasikan filsafat          hidupnya secara bermakna”. Dari pendapat tersebut selain pemahaman siswa      terkait      jati dirnya, kemauan siswa untuk menerima hal yang positif merupakan bagian dari keterbukaan untuk menjalankan dan menaplikaskan karakter pada diri siswa. Menurut Jurnal Early Education & Development  Volume 11, Number J, January 2000  oleh  Marvin  W. Berkowitz dengan judul Early  Character Development         and Education yang menyimpulkan bahwa pendidikan moral dimulai pada usia 18 bulan dan pendidikan formal dimulai pada usia 6 tahun. Pendidikan pada masa kanak-kanak     secara positif mempengaruhi perkembangan
kesehatan karakter di masa remaja sehingga apabila    sejak     awal tertanam karakter yang baik      maka setidaknya saat anak tersebut beranjak remaja sudah memiliki suatu pegangan  dalam  arti nilai pada diri. Inisiatif  dan  kemauan siswa akan baik terbentuk sejak ia masih  kecil  dan  akan berpengaruh  terhadap masa remaja.
b) Jumlah Uang Kembalian Yang Masih Terbatas Sehingga Siswa Kesulitan Mendapat Uang Kembalian Keluhan  yang dialami siswa saat bertransanksi di kantin kejujuran adalah sulitnya mendapat uang kembalian sehingga siswa terkadang tidak jadi membeli karena uang kembalian yang terbatas. Jumlah uang siswa yang besar dan persediaan uang kembalian yang tidak mencukupi  membuat siswa kesulitan mendapatkan uang kembalian.       Untuk itulah dengan adanya tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran      berusaha untuk menertibkan siswa dengan adanya aturan tersebut. Pada tata cara belanja dan tata tertib di kantin kejujuran           telah ditegaskan agar siswa mampu      membayar dengan uang pas. Hal tersebut menisyarakatkan bahwa     kepedulian siswa   masih   kurang menurut Hera Lestari Malik (2008:     23) Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk mamahami  arti   dari
situasi  sosial,  maka kemampuan diri untuk memahami diri sendiri dengan  situasi  sosial juga  cukup  penting. Dengan memiliki kesadaran yang berkaitan dengan individu  sejak  dini maka secara tidak langsung  anak  akan memahami dengan apa yang harus dilakukannya. c) Kurangnya Rasa Memiliki Untuk Merawat Kantin Kejujuran Kurangnya rasa memiliki siswa SMP N 10 Surakrta terhadap kantin kejujuran dapat dilihat melalui observasi pada tanggal 1 Juli 2019.  Hal    tersebut terbukti dengan beberapa      sampah yang masih bertebaran di        area        kantin kejujuran, serta kepedulian siswa dalam menjaga kerapihan barang dagangan  di  kantin kejujuran.  Selain  itu ketertiban  siswa  saat melaksanakan antri dalam  membayar  juga dikatakan belum berhasil         sehingga siswa berdesak- desakan dalam melaksanakan pembayaran di kotak pembayaran. Heidegger dalam
Leininger (1981: 204) mengatakan      bahwa kepedulian merupakan      sumber dari kehendak. Menurut    Heidigger “kehendak itulah yang mendorong    kekuatan hidup dan kepedulian adalah sumbernya. Peduli merupakan fenomena  dasar  dari eksistensi       manusia termasuk dirinya sendiri, dengan kata lain  jika  kita  tidak peduli, maka kita akan kehilangan kepribadian kita, kemauan kita dan diri kita.”   Hal  tersebut senada dengan menurut Boyatzis dan McKee    (2005:   254) kepedulian merupakan wujud nyata dari empati dan perhatian. Ketika bersikap terbuka kepada  orang  lain, maka dapat menghadapi masa- masa sulit dengan kreativitas dan ketegaran.        Empati mendorong siswa untuk menjalin hubungan dengan orang lain      dan sekitarnya. Maka dengan      kepedulian terhadap kantin kejujuran menandakan   bahwa siswa juga memiliki empati  yang    harus dipupuk     sejak    dini
terlebih    lagi kantin kejujuran merupakan sarana                praktik pencegahan tindakan anti korupsi. Empati akan  muncul     ketika kita memulai     rasa ingin       tahu        kita terhadap    orang lain dan pengalamanpengalam an mereka. kemudian empati        itu        akan diwujudkan ke dalam bentuk            tindakan. Kepedulian didasarkan             pada hasrat    secara     penuh untuk membina ikatan dengan orang lain dan untuk           memenuhi kebutuhan       mereka. Namun bagaimanapun cara  terbaik      untuk memahami     apa    itu kepedulian         adalah dengan    cara meihat bagaimana kepedulian tersebut dipraktikan. 1) Faktor Penghambat Eksternal a) Lingkungan Pergaulan Siswa Yang Salah Lingkungan pergaulan merupakan hal yang tidak dapat dibohongi. Bahkan memiliki kekuatan yang dominan sehingga dari dominan          tersebut membuat mudah siswa  di  era  sekarang ini mudah untuk meniru hal yang kurang       pas.      Hal
tersebut juga dirasakan  oleh  bapak ibu guru terhadap pergaulan  siswa  di masa kini yang cenderung mudah terpengaruhi. Hal tersebut  senda  dengan pendapat Masnur Muslich  (2011:  97) bahwa anak-anak akan  tumbuh  menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat  tumbuh  pada lingkungan yang berkarakter  sehingga fitrah setiap anak yang  dilahirkan  suci dapat        berkembang segera optimal. Sementara hasil penelitian yang dikemukakan oleh Hans  Sebald  dalam Syamsu  Yusuf  L.N (2004:  60),  bahwa “teman  sebaya  lebih memberikan  pengaruh dalam  memilih:  cara berpakaian, hobi, perkumpulan ( club ), dan  kegiatan-kegiatan sosial  lainnya”.  Maka kesimpulan          yang didapatkan dari paparan tersebut adalah lingkungan pergaulan    membawa pengaruh        terhadap kehidupan     siswa   di dalam dan   diluar sekolah. Masa remaja umumnya       memang amat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal.      Hal itu
disebabkan oleh proses  pencarian  jati diri,  sehingga  mereka mudah       terombang- ambing dalam menentukan baik buruknya  suatu  hal dan bimbang. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan
1. Peran  kantin  kejujuran dalam  membentuk  civic disposition di SMP Negeri 10 Surakarta antara lain:
a. Kantin  Kejujuran  Sebagai Wahana  Pembentuk Civic Disposition Melalui Proses : 1) Praktik Membeli Secara  Jujur  Di Kantin Kejujuran Dengan  melaksanakan transaksi di  kantin kejujuran  siswa  dapat memiliki  pengalaman praktik pribadi terhadap tanggung jawab dan kejujuran. 2) Pengembangan Kebijakan Melalui Tata Cara Belanja Dan  Tata   Tertib Di Kantin Kejujuran Pengembangan peraturan yang dibuat oleh  pengelola    dan atas hasil musyawarah warga sekolah untuk mengatasi permasalahan    yang terjadi di kantin kejujuran.
3) Pembinaan Karakter
Pembinaan karakter diberikan  oleh  pihak sekolah terhadap siswa  yang  berbuat curang dan tidak tertib di kantin kejujuran. 4) Evaluasi Keberjalanan Kantin Kejujuran Evaluasi  dilaksanakan setiap  akhir  semester dengan melaporkan laba  rugi  dan  catatan terkait keberjalanan kantin kejujuran. b. Kantin  Kejujuran  Sebagai Wahana Pembiasaan Pada Civic  disposition. Dalam menerapkan  pembiasaan pada civic disposition pada  kantin  kejujuran, peneliti mendasarkan pada  teori  perkembangan anak  didik  yang  dikenal adanya  teori  empirisme oleh  John  Lock  bahwa “anak  lahir  ke  dunia seperti  kertas  putih  bersih (tabularasa) dan lingkungan yang mencoret atau menulisnya.” 2. Faktor pendorong dan Penghambat pembentukan civic disposition di SMP Negeri 10  Surakarta
adalah :
a. Faktor Pendukung 1) Kejaksaan Negeri Surakarta Sebagai Pemberi Modal Berdirinya Kantin Kejujuran Yaitu melalui Kejaksaan Negeri
Surakarta Sebagai pemberi modal terhadap berdirinya Kantin Kejujuran SMP N 10 Surakarta. 2) Adanya  Tata  Cara Belanja Dan Tata Tertib Di Kantin Kejujuran Terdapat 9 peraturan yaitu poin 1-4 merupakan  tata  cara belanja  yang  berisi karakter privat , sedangkan  poin  5-9 merupakan  tata  tertib yang  berisi  karakter public 3) Management Kantin Kejujuran Oleh Pengelola Pengelola Kantin Kejujuran  SMP  N  10 adalah  Ibu  Dessy  Eka Sari. Tugas dari pengelola kantin kejujuran  ini  adalah mencatat dan melaporkan          hasil penjualan kantin kejujuran kepada kepala  sekolah  serta mencatat persediaan stock barang. 4) Evaluasi Kantin Kejujuran  Oleh  Pihak Sekolah  Setiap  Akhir Semester Evaluasi  dilaksanakan setelah  penyampaian laporan  tahunan  oleh pengelola kantin kejujuran  pada  rapat setiap  akhir  semester bersamaan dengan rapat tahun ajaran baru.
b. Faktor Penghambat 1) Faktor Penghambat Internal a) Kurangnya Kesadaran Dan Inisiatif Siswa Dalam Pelaksanaan Transaksi Di Kantin Kejujran Kurangnya kesadaram siswa tidak mau antri saat melaksanakan pembayaran      di kotak pembayaran, serta siswa membayar dengan uang tidak    pas sehingga siswa lain kesulitan mendapat uang kembalian. b) Jumlah Uang Kembalian Yang Terbatas  Sehingga Siswa Kesulitan Mendapat Uang Kembalian Jumlah  uang  siswa yang besar     dan persediaan uang kembalian yang tidak mencukupi membuat siswa kesulitan mendapatkan uang kembalian. c) Kurangnya Rasa Memiliki       Untuk Merawat      Kantin Kejujuran serta kepedulian siswa dalam menjaga kerapihan barang dagangan  di  kantin kejujuran. 2) Faktor Penghambat Eksternal a) Lingkungan Pergaulan    Siswa Yang Salah Lingkungan pergaulan     siswa yang salah yang terbawa masuk di lingkungan sekolah        dapat memberikan dampak    negatif bagi diri siswa dan serta berdampak pada transaksi di kantin    kejujuran terutama       tidak mentatai peraturan B. SARAN
1. Pihak sekolah hendaknya memperkuat posisi kantin kejujuran sebagai sarana pembelajaran pembentukan civic disposition dengan mengelola  kantin  kejujuran secara  lebih  professional  dan mengembangkan kantin kejujuran  dengan  melibatkan seluruh siswa untuk menumbuhkan  rasa  memiliki dan  merawat  keberjalanan kantin kejujuran 2. Guru hendaknya ikut berkomitmen untuk membentuk civic  disposition dengan mempertimbangkan nilai-nilai  yang  ada  dalam kantin kejujuran untuk diterapkan  dalam  kehidupan sehari-hari. 3. Siswa hendaknya menanamkan kebiasaan positif dan yang telah terbentuk  di  sekolah  melalui kantin kejujuran supaya melekat dan berkembang baik ketika berada di  lingkungan
sekolah maupun di luar sekolah.
4. Bagi  Orang  tua  hendaknya ikut mengambil bagian dalam mengontrol putra-putrinya terkait karakter serta lingkungan  pergaulan  dan tidak melepaskan sepenuhnya pembelajaran  karater  anak pada sekolah

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang  Republik  Indonesia
nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Azzet,  (2011) Urgensi  Pendidikan Karakter di Indonesia ,Jogjakarta: Ar- Ruzz Media Amin Maswardi M. (2015). Pendidikan  Karakter  Anak Bangsa . Yogyakarta: Calpulis. Aqib Zainal, Sujak. (2011). Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter Untuk SD.MI,SMP/MTs,SMA/MA,S MK/MAK .  Bandung:  Yrama Widya. Aqib, Z. (2011). Pendidikan Karakter Membangun Perilaku     Positif Anak Bangsa .  Bandung:  Yrama widya. Battistich,  Victor.  (2007).  Character Education,  Prevention,  and Positif  Youth  Development. Illinois: University of Missouri, St Louis. www.character.org/reports , Branson, M.S. (Eds). (1999). Belajar Civic Education dari Amerika. (Terjemahan Syarifudin, dkk) Yogyakarta:
Lembaga  Kajian  Islam  dan Sosial  (LKIS)  dan  The  Asia Foundation (TAF). Budi Mulyono. (2017). Reorientasi Civic    Dispotition   Dalam Kurikulum         Pendidikan
KewarganegaraanSebagai Pembentuk   Warga  Negara Yang  Ideal. Jurnal    Civics Volume   14    Nomor 2. Oktober 2017 Budimansyah, Dasim. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa . Bandung: Widya Aksara. Chasiyah, dkk. (2009). Perkembangan Peserta Didik . Surakarta: Inti Media. Cholisin.  (2005).  “Pengembangan Paradigma  Baru  Pendidikan Kewarganegara an ( Civic Education )  dalam  Praktek Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi”. Diakses dari: http://staff.uny.ac.id/sites/def ault/files/para digma%20baru%20pkn_0.pdf
Winaputra,  U. S. dan  Budimansyah, D.  (2007). Civic  Education: Konteks,  Landasan,  Bahan Ajar dan Kultur Kelas. Bandung: Program Studi Pendidikan  Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjan UPI Bandung. Winarno. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi Strategi dan Penilaian. Jakarta: Bumi Aksara. Winarno. (2018). Ilmu Kewarganegaraan . Jakarta: Bumi Aksara
Winataputra, U.S.. (2001). Jatidiri
Pendidikan Kewarganegaraan    sebagai wahana sistematik pendidikan demokrasi . Disert Wolfgang  Althof  and  Marvin  W. Berkowitz. (2006). Moral Education And Character Education : Their Relatsionship  And  Roles  In Citizenship  Education.  Jurnal Of Moral Education , Vol. 35, No. 4 pp. 495–518, diperoleh pada  28  Juli  2019  dari
http://eric.ed.gov Zubaiedi,  (2011)  Desain  Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya  Dalam  Lembaga Pendidikan, Jakarta:
Kharisma Putera Utama,