## Tinjauan Sosio Kultural Terhadap Dilema Sistem Perkawinan Suku Baduy Luar
Siti Khafidhotulumah 1 , Masykur 2 , Iin Ratna Sumirat 3
1,2,3 Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Coresponding Autor: 212631004.siti@uinbanten.ac.id
Abstrak: Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  membahas  Sistem  Perkawinan  Dalam Tinjauan Yuridis yang berada di Baduy Luar Desa Kanakes Kecamatan Leuwidamar, Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian empiris yang menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Jaro (Kepala Kampung) dan masyarakat adat Baduy. Perkawinan merupakan  hukum  alam  yang  harus  terjadi  dan  dilakukan  oleh  setiap  manusia  tanpa  terkecuali.  Sistem hukum perkawinan pada masyarakat adat Baduy yaitu perkawinan Monogami yang artinya seorang laki- laki Baduy tidak boleh beristri lebih dari seorang dan perkawinan poligami merupakan suatu hal yang tabu. Selain  itu  juga  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  masyarakat  adat  Baduy  pada  hukum  adat diantaranya factor agama dan kepercayaan, faktor sosial dan budaya, faktor hukum adat dan agama. Kata Kunci : Baduy, Perkawinan, Hukum
Abstract: The purpose of this research is to find out and discuss the Marriage System in Juridical Review in Outer Baduy Kanakes Village, Leuwidamar District. This research and writing was created and prepared using empirical research methods that use qualitative analysis, namely by conducting direct interviews with Jaro (Village Head) and Baduy indigenous people. Marriage is a natural law that must occur and be carried out  by  every  human  being  without  exception.  The  legal  system  for  marriage  in  the  Baduy  traditional community is monogamous marriage, which means that a Baduy man cannot have more than one wife and polygamous marriage is taboo. Apart from that, factors that influence the continuity of the Baduy traditional community in customary law include religious and belief factors, social and cultural factors, customary law and religious factors.
Keywords : Baduy, Marriage, Law

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  masalah  yang  penting  bagi  kehidupan  manusia,  karena disamping  perkawinan  sebagai  sarana  untuk  membentuk  keluarga,  perkawinan  tidak hanya  mengandung  unsur  hubungan  manusia  dengan  manusia  tetapi  juga  menyangkut hubungan  keperdataan,  perkawinan  juga  memuat  unsur  sakralitas  yaitu  hubungan manusia  dengan Tuhannya.  Hukum  perkawinan  masuk  dalam  bagian hukum  keluarga, dimana  hukum  keluarga  diartikan  sebagai  keseluruhan  ketentuan  yang  mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan karena sedarah, perkawinan, kekuasaan orang tua dan sebagainya.
Diantara  banyaknya  sistem  perkawinan  dalam  masyarakat  adat  yang  ada  di Indonesia, Baduy memiliki hukum dan sistem perkawinan yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Baduy adalah salah satu suku di Indonesia yang tinggal di desa kanekes kecamatan Lebak, Banten. Masyarakat Baduy tetap konsisten dalam menjalankan aturan adatnya tanpa terpengaruh oleh perkembangan zaman (Untari, 2019).
Suku Baduy dalam kesehariannya mengakui dua sistem pemerintahan, yaitu:
1. Sistem nasional yang mengikuti atuaran Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat Baduy. Suku Baduy dibagi menjadi dua yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam Suku Baduy secara nasional dipimpin oleh kepala desa atau sering disebut “jaro” sedangkan secara adat suku Baduy dipimpin oleh “pu’un”. Suku Baduy dalam hingga saat ini masih berpegang teguh dengan aturan adat yang tidak boleh dilanggar. Sedangkan suku Baduy luar sudah  sedikit  terkontaminasi dunia  modern dengan  mulai  menggunakan  teknologi seperti alat komunikasi.
Antara  hukum  dengan  kehidupan  masyarakat  memang  selalu  berkaitan  hukum berperan  besar  dalam  mewujudkan  kehidupan  yang  tertib  dan  aman.  Dalam  lapangan hukum  pidana,  ada  dua  hukum  yang  berbeda  yang  digunakan  oleh  masyarakat  yaitu hukum pidana yang bersumber dari peraturan tindak tertulis (Hukum Adat) dan hukum yang bersumber dari KUHP serta peraturan yang tertulis (Apriyaldo et al., 2023).
Meskipun masyarakat Baduy secara tingkatan kewargaan terbagi atas tiga lapisan, akan tetapi status hubungan kekerabatan dan kekeluargaan satu sama lainnya tetap tidak terputus. Orang Tangtu masih menganggap keluarga kepada anggota lainnya meskipun mereka ada di wilayah Panamping atau Dangka sekalipun, begitu juga sebaliknya. Prinsip hidup  seperti  inilah  yang  membuat  keutuhan  masyarakat  Baduy  sampai  saat  ini  masih terjaga dengan baik karena mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip pikukuh yang turun temurun dari leluhur. Hingga kini pikukuh Baduy tidak mengalami perubahan apa pun,  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  buyut  titipan  nenek  moyang.(Wahid,  2012) Akan  tetapi  saat  ini  hal  tersebut  mulai  luntur  dikarenakan  oleh  beberapa  sebab  yaitu beberapa masyarakat Baduy banyak yang bekerja keluar Baduy sehingga pemikirannya terkontaminasi  oleh  modernisasi,  selain  itu  ada  pula  beberapa  oknum  yang menyalahgunakan  agama  untuk  kepentingannya.  Mereka  berpura-pura  mengaku beragama  Islam  untuk  mendapatkan  KTP,  akta  pernikahan,  jabatan  struktur pemerintahan, dan fasilitas-fasilitas lainnya, akan tetapi setelah mendapatkannya, maka mereka  kembali  pada  agama  sebelumnya  (sunda  wiwitan).  Padahal  saat  ini  sudah  ada KTP untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia yang menganut kepercayaan lain selain agama-agama  yang  telah  disahkan  di  Indonesia,  hanya  saja  sosialisasinya  yang  masih belum maksimal (Muslih, 2020).
Dahulu adat Baduy melarang warganya untuk melangsungkan pernikahan dengan warga nonBaduy. Akan tetapi saat ini beberapa sudah mulai pudar dan berubah. Sebagian masyarakat Baduy mulai sadar bahwa perubahan akan tetap terjadi meskipun aturan adat sudah jelas melarang dengan ketat. Oleh karena itu saat ini sudah banyak orang Baduy Panamping  yang  menikah  dengan  orang  luar  Baduy  atau  non-Baduy,  memang  dengan kosekuensi dia harus keluar dari keadatannya. Dalam  menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat  Baduy  juga  tidak  terlepas  dari  interaksi  sosial  antara  masyarakat  Baduy dengan  masyarakat  luar.  (Rukmana,  2016)  Tetapi  pada  hakekatnya  masyarakat  Baduy tidak  pernah  hirau  dengan  adanya  perubahan  zaman  serta  datangnya  pengaruh  yang negatif  dari  luar  Baduy.  Pola  hidup  sederhana  dan  hidup  mandiri  telah  menjadi kesepakatan  bersama  karena  kesederhanaannya  telah  menjadi  jalan  pintas  hidupnya dalam  menghadapi  kenyataan.  Masyarakat  yang  selalu  tampil  dengan  tidak  pernah meninggalkan  ciri  khasnya,  dimanapun,  kapanpun,  dan  berhadapan  dengan  siapa  saja tidak kenal fantasi  dan variasi. Saat  ini  memang sudah  dibentuk  aturan adat (pikukuh) Baduy terkait dengan hukum pernikahan warga Baduy dengan warga non-Baduy.
Dalam aturan adat itu dijelaskan bahwa jika ada salah seorang warga Baduy yang melangsungkan  pernikahan  dengan  warga  non-Baduy,  maka  ia  secara  otomatis  tidak diakui lagi sebagai warga Baduy dan identitas ke-Baduy-annya dicabut. Dari penelusuran di  lapangan  saat  ini  sudah  banyak warga  Baduy  yang  berpindah agama  menjadi  Islam disebabkan  karena  mereka  menikah  dengan  warga  Baduy  yang  sudah  beragama  Islam atau warga non-Baduy yang beragama Islam (Hakiki, 2015).
Ada  fenomena  yang  menarik,  wujud  hegemoni  negara  atas  komunitas  adat membuat beberapa dari masyarakat Indonesia secara terpaksa melakukan pindah agama dengan  memilih agama resmi  yang sudah ditentukan oleh negara  (Heirich, 1976). Jika tidak  demikian  maka  identitas  keagamaan  mereka  tidak  akan  diakui  oleh  negara.
Kemudian dalam komunitas Baduy pun bisa dilihat bagaimana mereka secara berpura- pura memeluk agama Islam, akan tetapi sebenarnya mereka tidak beragama Islam. Ke- Islaman  hanya  sebagai  sarana  pengakuan  atau  mencari  legalitas  saja  seperti  misalnya dalam praktik perkawinan Baduy.
Ada  sebagian  masyarakat  Baduy  yang  berpandangan  bahwa  meskipun  mereka mengakui  sebagai  penganut  agama  Sunda  Wiwitan  akan  tetapi  dalam  aturan  adat, pasangan suami istri yang sudah disahkan secara adat, diwajibkan menikah secara Islam. Hal ini harus dilakukan karena mereka menyadari bahwa komunitas Baduy adalah bagian dari warga negara Indonesia. Oleh karena itu orang Baduy harus tunduk dan patuh pada berbagai  aturan  yang  sudah  ditetapkan  termasuk  dalam  hal  tata  cara  perkawinan  yang sudah  ditetapkan  dalam  Undang-undang  Perkawinan  yang  berlaku  bagi  seluruh masyarakat Indonesia (Hakiki, 2015).
Dengan penjelasan di atas, tulisan ini penting untuk diketahui, dikaji bersama, dan ditindaklanjuti,  karena  banyak  terdapat  perbedaan  dalam  prosedur  perkawinan  yang dilaksanakan oleh adat Baduy dan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan ini menimbulkan banyak masalah dikarenakan semakin lama masyarakat Baduy semakin banyak,  sehingga  kampung  Baduy  pun  makin  berkembang  bahkan  meluas  keluar  dari daerah  Ciboleger.  Selain  itu  banyak  masyarakat  Baduy  yang  telah  menyentuh modernisasi,  sering  bergaul  dengan  masyarakat  luar  karena  bekerja  di  luar  Baduy, kemudian  juga  banyak  masyarakat  Baduy  yang  berpindah  agama  dari  Sunda  Wiwitan menjadi Islam.
Oleh  karena  itu  penyesuaian  pelaksanaan  keagamaan  khususnya  prosedur perkawinan  menjadi  samar-samar  karena  alasan-alasan  di  atas  tersebut.  Selain  itu sebagian dari mereka tetap masih memegang adat leluhur juga meskipun sudah beragama Islam.
Adanya peraturan daerah  yang mengatur hal ini dirasa penting untuk dibuat oleh pemerintah.  Selain  untuk  menjaga  ketertiban,  ini  juga  akan  berpengaruh  positif  pada kelangsungan  dan  kelestarian  masyarakat  Baduy  sebagai  salah  satu  suku  yang  ada  di Indonesia. Terlebih lagi banyak oknum yang berpindah agama hanya untuk mendapatkan KTP,  akta  nikah,  akta  kelahiran  anak,  yang  pada  praktiknya  hal  ini  sangat  rumit  dan menimbulkan masalah karena mempermainkan agama. Padahal pemerintah saat ini telah memfasilitasi  pembuatan  KTP  untuk  masyarakat  yang  menganut  kepercayaan  di  luar agama yang disahkan di Indonesia, hanya saja sosialisasinya masih belum maksimal dan belum tepat sasaran. Apabila sosialisasi dan pelaksanaannya telah difasilitasi dengan baik oleh pemerintah tentu ini akan menghindarkan dari kasus-kasus di atas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis  dan  menggunakan  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder. Deskriptif  berupa  menggambarkan  situasi,  kondisi,  keadaan,  dan  realita  masyarakat Baduy. Kemudian dianalisis apa yang menjadi permasalahan agar bisa dicari solusi dari permasalahan  tersebut.  Sumber  data  yang  digunakan  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan  ( library research ).  Wawancara terhadap  masyarakat Baduy  dan observasi lapangan ke kawasan Baduy juga dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan bagi penelitian ini (Muslih, 2020).
Penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  dengan  tipe  penelitian  sosiologi  tentang  hukum.  Penelitian  sosiologi  tentang hukum  mengkonstruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem dalam bentuk peraturan
perundangan  yang  selama  ini  dipahami  oleh  peneliti,  tetapi  hukum  dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang mendapat legitimasi secara sosial.
Penelitian  sosiologi  tentang  hukum  mengamati  bagaimana  hukum  yang  hidup  di dalam  lingkungan  masyarakat  serta  apa  yang  menjadi  karakteristik  sebuah  perilaku masyarakat  di  suatu  wilayah  dalam  suatu  aspek  kehidupan  sosial  untuk  selanjutnya dipaparkan, disusun, dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang utuh  mengenai  hubungan antara kepentingan-kepentingan dan  segala nilai  yang dianut dan diyakini oleh masyarakat dalam kawasan tersebut (Fajar et al., 2010).
Deskriptif  analitis  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk membuat  gambaran  secara  sistematik,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat- sifat,  dan  hubungan  fenomena  yang  diselidiki  (S,  1998).  Data  dalam  penelitian  ini dikumpulkan,  diklasifikasi,  dan  disusun  dalam  bentuk  naratif  lalu  dianalisis  secara kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  Baduy  di  Desa  Kanekes,  Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

## HASIL PENELITIAN

## 1. Sistem Perkawinan Suku Baduy Luar
Sistem  perkawinan  Suku  Baduy  Luar  sama  saja  halnya  seperti  kebanyakan masyarakat  di  Indonesia  lainnya,  yang  masih  terikat  dan  mempunyai  kepercayaan tersendiri yang berdasarkan dari orang tua atau yang sering mereka sebut sebagai Nenek Moyang.  Seperti  diantaranya  masih  berlaku  sistem  Perjodohan,  Lamaran  dengan membawa beberapa barang yang dikhususkan seperti pohon asem dan tebu, mencari Hari baik dan penggantian nama si calon pengantin melalui orang tua dan masih banyak yang lainnnya, dan hal  tersebut  masih dipegang  teguh  sampai  sekarang. Salah satunya  yang sedang  penulis  bahas,  yaitu  mengenai  tata  cara  perkawinan  Suku  Baduy  Luar  yang memang  menurut  penulis  mempunyai  keunikan  tersendiri  dalam  hal  pekawinannya, demikian ujar Bapak Sarman salah satu dari Jajaran Tokoh Adat setempat, yang ditemui penulis di Kp. Kadu Ketug (GOPUR, 2019).
Perkawinan  di  Baduy  Luar  diawali  dengan  pertemuan  atau  menurut  pribahasa warga  setempat  adalah  Lamaran,  setelah  melaksanakan  Lamaran  kemudian  langsung menentukan hari secara sistem adat. Jika dilihat dalam ajaran agama Islam hal demikian sama saja dengan tukar cincin. Sesudah itu, ditentukan oleh kasepuhan mengenai harinya dengan  mengundang  Kakolot  yang  ada  di  bagian  lembaga  adat  dengan  cara mengundangnya membawakan beras, ayam atau bahan-bahan lainya. Dan ketika hedak melangsungkan perkawinan calon pengantin harus mengucapkan kalimat syahadat, bisa di KUA setempat atau kepada salah satu yang sudah diberikan kepercayaan disalah satu desa sebagai amil. Setelah mengucapkan syahadat kemudian pengantin melangsungkan upacara  adat  oleh  Kakolot  setempat.  Yang  orang  Baduy  sebut  sebagai  Paranormal  di bagain  yang  menikahkan.  Dan  untuk  saya  sendiri  (Abah  Sarman)  belum  mendapatkan kewenangan  untuk  menikahkan  di  Suku  Wiwitan  karena  di  Baduy  itu  sistem perkawinannya  seperti  ini,  misalkan  Suaminya  kabur,  sedangkan  isterinya  ada  dan kemudian  beberapa  tahun  si  suami  ini  mempunyai  isteri  lagi,  maka  si  isteri  yang ditinggalkan  (isteri  yang  pertama)  tersebut  tidak  diperbolehkan  untuk  menikah. Walaupun  sudah  ditinggal  dan  tidak  diberikan  nafkah  selama  bertahun-tahun.  Karena dalam istilah Baduy tidak mengenal kata Talak. Karena dalam perkawinan Suku Baduy ketika melaksanakan perkawinan bukan hanya melafadzkan dua kalimat syahadat tetapi melainkan  adanya  Perkawinan  Bathin  dan  hal  tersebut  sudah  berjalan  sejak  nenek moyang kami (Saman, 2023).
Mengenai  kalimat  syahadat  dalam  perkawinan  di  Suku  Baduy  minimal melafadzkan  lima  macam  kalimat  syahadat  yang  harus  di  ucapkan  atau  mantra  yang dibacakan  di  dalam  nasi  yang  dimakan  oleh  pengantin  laki-laki  dan  perempuan  untuk merealisasikan  lima  syahadat  tersebut.  Walaupun  menurut  orang  pemerintahan  ketika kami melaksanakan hal tersebut terlihat seperti tidak ada kegiatan (tidak begitu penting untuk dilaksanakan) padahal menurut kami hal tersebut sangat berat. Mohon maaf Jika kami  boleh  bicara,  jika  dibanding  ada  yang  melakukan  zinah  yang  namanya  manusia tidak luput dari kesalahan, maka baca syahadatnya dobel, biaya dobel, namun jika tidak dilaksanakan  dunia  akhirat  tidak  mulia.  Karena  selamat  di  dunia  ketika  di  akhirat  ada hukuman,  itulah  kepercayaan  orang  Baduy,  seperti  adanya  mengatakan: “Satu  hewan paeh aya belatungna, manusia mati ada peritungannya, ada Penyidangan.” Istilahnya, jadi  ketika  ada  permasalahan  satu  maka  bereskan  terlebih  dahulu  di  dunianya.  Jika menurut  orang  dulu  permasalahan  jika  tidak  dibereskan  itu  berat  kepada  agama,  yang dihasilkan  akibat  dari  prilaku  manusia  yang  tidak  diselesaikan  tetapi  melakukan  lagi. Dalam istilah lain jika sampah sudah dibakar maka semakin sedikit, itulah pemahaman di  Baduy  tentang  perkawinan.  Kita  kembali  kepada  pembahasan  lima  syahadat,  lima syahadat  tersebut  berbeda-beda  kata  dan  peraturannya.  Dan  orang  Baduy  dianjurkan untuk membaca syahadat di KUA setempat atau diperwakilannya, karena menurut istilah adat  dalam  pemakaian  syahadat  tersebut  tidak  sembarangan  orang  dapat  melafadzkan dalam  perkawinan.  Dan  dalam  melaksanakan  perkawinan  di  Baduy  juga  mengenal dengan  persyaratan  administrasi  semana  mestinya  orang-orang  lain,  seperti mengumpulkan KTP, namun kebanyakanya kami hanya dengan membawa seekor ayam, membawa gula, kopi, beras, dan uang serta membawa wali dan saksi.
Dalam  persoalan  saksi  atau  wali  penghulu  jika  syahadat  yang  di  ucapkan  belum sempurna maka harus diulang 2-3 kali, dengan menghafalkan terlebih dahulu. Walaupun syahadatnya  berbeda-beda  tetapi  tujuanya  sama.  Karena  kebanyakanya  syahadat  di Baduy  seperti  syahadat  yang  di  Jawa  yang  disertai  dengan  Bahasa  Jawanya,  demikian syahadatnya:

## A’udzubillahirrahmaanirrohiim Allahumma Sholli ‘Alaa Sayyidinaa Muhamadin
Bismillahirraohmaanirrohiim Asyhadu anla ilaaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Rohiyate satuhune ora ana Pangeran selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah
Pada tahun 2011 saya (Abah Sarman) pernah diundang oleh Kementerian Agama ke Hotel Marbela di Anyer, hampir sama diberikan pertanyaan yang serupa seperti ini, Bagaimanakah Syahadat Orang Baduy?. Untuk syahadat memang ada pebedaan namun perbedaan tersebut hanya ada di Bahasa saja menurut kami orang Baduy, karena di Baduy terdapat  dua  pemakaian  syahadat  kemungkinan  keputusan  dulu  atau  pada  zaman  Nabi atau para Wali yang memutuskan ada dua syahadat, jadi kami tidak bisa merubah adat tersebut salah satunya dalam Perkawinan Bathin yang memang ada orang-orang tertentu, tidak sembarangan orang (hanya Paranormal yang ditunjuk oleh ketua adat yang ada di sini). Ada lima orang atau Kakolot yang tugasnya untuk menikahkan yang ditentukan dari sidang  adat  tak  ubahnya  sidang  adat  tersebut  seperti  sidang  pleno,  yang  mana  seluruh tokoh  itu  dihadirkan  (dikumpulkan).  Ada  yang  dari  Cibeo,  Cikartawana,  Cikeusik,
Canggungan, dan dari Cangko Tujuh.  Itu seluruhnya hadir dalam membentuk lembaga adat hukum.
Dalam  adat  kebiasaan  kami,  mengenal  dengan  istilah  pergantian  nama  calon pengantin,  walaupun  hal  tersebut  tergantung  dengan  permasalahannya.  Contohnya, jiwanya tidak sehat kadang-kadang diteliti terlebih dahulu oleh Paranormal misalnya si A  tidak  cocok  dengan  nama  ini.  Maka  diganti  dengan  nama  yang  lain.  Mengenai permasalahan tersebut  pergantian  nama  sebelum  menikah di  Suku  Baduy  ini,  memang sudang ada sistem adat yang memang diramal terlebih dahulu sebelum dinikahkan, jadi nama  si  calon  pengantin  ini  dihitug  dengan  nama  pasanganya  kemudian  dijumlahkan. Misalkan ada 21 diantara dua nama tersebut jika hasil hitungannya jelek maka dirubahlah nama  dari  salah  satu  pasangan  tersebut  bisa  dari  isteri  ataupun  suaminya,  namun  jika sebaliknya tidak.
Dan  dalam  usia perkawinannya untuk  perempuan 18  Tahun  karena orang Baduy mempunyai  perinsip  yang  sama  seperti  kebanyakan  orang  disana  jika  laki-laki  dan perempuan  muda  ketika  mempunyai  anak  tidak  bagus  dalam  keturunannya,  karena rahimnya masih muda, dan untuk laki-laki minimal berusia 20 Tahun.
Mengenai usia di KUA tidak mempermasalahkan karena tergantung kebijakan dari Adat yang berlaku. Dan mengenai masalah Agama sebetulnya tidak dipermasalahkan di KUA,  hanya  saja  dalam  KTP  yang  memang  menjadi  permasalahan,  dulu  kepercayaan kami ada didalam kolom KTP namun sekarang tidak ada. Memang kelemahan dari orang Baduy waktu dizaman Presiden Gusdur masih terbuka namun tiba-tiba ada perubahan E- KTP disitulah mulai tidak ada (kolom Agamanya tidak diisi). Ketika itu juga kami protes namun orang Capil mengatakan “Bahwa Kami tidak bisa mengisi kolom itu karena belum ada  perizinan  dari  Menteri  Dalam  Negeri”.  Sampai  kami  orang  Baduy  menghadap langsung ke Jakarta dengan permohonan kami agar kepercayaan kami ditulis dikolom E- KTP  namun  jawaban  mereka  “katanya  itumah  harus  di  musyawarahkan  dulu  karena Baduy  itu  tidak  ada  dokumen  Agamanya,  dan  Agama  hanya  ada  6”.  Ada  yang mengatakan  permasalahan  ini  sudah  sampai  ke  MK  (Mahkama  Konstitsi)  bahwasanya Agama  apapun  jangan  dipersulit  yang  terpentinng  ada  penganut  dan  kepercayaannya karena  itu  hak  asasi  manusia  jangan  dipangkas,  harus  diisi.  tetapi  disisi  lain  sampai sekarang tidak bisa (tidak ada). Dan saya pernah ditanya “Pak sarman” orang Baduy itu kitabnya apa? Menurut kepercayaan kami, kepada Gusti Yang Maha Suci, kitab sucinya dihati nurani manusia, karena Baduy  tidak ada kitabnya. Contoh: kitab suci Al-Qur’an sebagai  pedoman  dan  petunjuk  umat  manusia  di  dunia,  namun  sebagai  umat  Islam kadang-kadang kitabnya tidak diamalkan.  Mudah-mudahan orang Baduy walaupun tidak mempunyai kitab tetapi hatinya suci.  Karena kalimat dari nenek moyang seperti itu.
Sedangkan  menurut  Bapak  Jamal  warga  Kp.  Kadu  Ketug  Rt.  003/Rw.  001  Ds. Kanekes  Kec.  Lewidamar  Kab.  Lebak  yang  pada  waktu  itu  ditemui  oleh  penulis  di kediamannya, mengenai perkawinan Suku Baduy Luar beliau mengatakan: Perkawinan orang Baduy, memakai dua cara. Secara proses perkawinan sebelum hari pelaksanaannya harus  ada  lamaran  terlebih  dahulu  atau  tunangan  selama  satu  tahun  kurang  lebih prosesnya.
Kemudian  setelah  hari  pelaksanaan  meskipun  orang  Baduy  itu  menikah  bisa dilaksanakan di KUA tetapi jika belum diurus secara adat maka orang Baduy tidak bisa melafadzkan dua kalimat syahadat di KUA. Namun jika setelah melalui aturan adat yang ada disini maka pengucapan dua kalimat syahadat bisa diucapkan di KUA atau dirumah dengan  memanggil  orang  KUA-nya,  walaupun  kita  disini  sudah  mengucapkan  dua kalimat  syahadat.  Jika  belum  diurus  secara  aturan  adat  belum  sah  menjadi  pasangan
suami  isteri.  Karena  menurut  kami  selain  kita  mematuhi  atuaran  negara  kita  juga mematuhi aturan secara adat yang ada di dalam daerah kami. karena memang kami adalah orang  adat,  namun  dalam  mengucapkan  dua  kalimat  syahadat  kita  tidak  sembarangan mengucapkan,  karena  memang  ada  prosesnya  itu,  misalkan  antara  orang  tua  kita musyawarah  dengan  orang  tua  sebelah  kemudian  ke  ketua  kampung.  Dan  kemudian orang  tua  kampung  itulah  yang  akan  membuat  hajatnya  antara  lembaga  salah  satunya mengenai  penentuan  waktu.  Karena  kita  tidak  bisa  menentukan  waktu  dengan  tanpa seizin beliau dan itu semua bertahap dengan adanya permusyawarahan yang dilakukan baru  bisa  melangsungkan  perkawinan,  walaupun  misalkan  kita  memaksa  untuk  ketua kampung.  Jika  memang  beliau  belum  mengiyakan  maka  perkawinan  tetap  tidak  bisa dilaksanakan karena disini tidak sembarangan hari dapat digunakan untuk perkawinan.
Di  Baduy  juga  mengenal  istilah  Perjodohan,  jika  kita  lari  kepermasalahan perjodohan walaupun disini masih berlaku tetapi tidak dijadikan sebagai pokok utama, kalo dulu memang ia namun sekarang orang tuapun masih mempertimbangkan masalah perjodohan karena suka atau tidak orang tua juga bukan Tuhan.Jadi memang dari proses lamaran  dengan  kemudian  dilangsungkan  tunangan  yang  diurus  oleh  adat,  setelah  itu membacakan dua kalimat syahadat ke KUA atau perwakilan dan kemudian lari ke adat lagi.  Karena  ada  istilah  pribahasa  yang  mengatakan: “Undur  tembong  pundak  datang tembong  parang”, yang  artinya:  Asal  dari  sini  kembali  kesini.  Dua  hal  tersebut sebetulnya  dalam  peraktiknya  berbeda  antara  lamaran  dan  tunangan  berbeda  dalam penentuan  waktunya.  Jika  hari  pelaksanaanya  itu  lebih  meriah,  karena  merayakan  hari pernikahan.  Dan  disini  pengawasannya  lebih  fokus  terhadap  orang  lembaga,  bidang pemerintahan untuk mengatasai hukum formal. Dan masalah keadatan, kita serahkan ke tokoh kampung adat karena disini juga ada orang khusus yang memberikan doa-doa atau yang sering kita sebut sebagai pawang khusus.
Contohnya di Kampung Cicatang,  maka dari itu tidak bisa serba dadakan karena prosesnya bertahap dan proses itulah yang memakan waktu walaupun dijodohkan. Dan untuk  kepengurusan  administrasinya  karena  memang  kita  masyarakat  adat  jadi perwakilan KUA bisa dipanggil kesini. Yang terpenting kordinasi 2-3 hari sebelumnya karena  takut  bentrok  dan  lain  sebagainya  dan  jika  kedua  belah  pihak  keluarga menyepakati  hari  dan  tanggalnya,  maka  kita  bisa  langsung  memanggil  pihak  KUA. Mengenai seserahan juga dilaksanakan di waktu proses lamaran cuman jika disini untuk lamaranya  diwajibkan  membawa  peralatan  dapur  selengkapnya,  dan  pakaian selengkapnya. Dan untuk mengenai Mas kawinnya jika disini masih memakai pribahasa orang dulu seperti 25 perak, memang jika dihitung sebanyak 2,5 Juta untuk mas kawin. Namun perlu diketahui jika disini mengenai persyaratan KTP sebelum menikah itu tidak termasuk hal yang utama. Karena yang paling penting adalah Kebathinan calon pengantin yang harus dimantapkan, kepercayaan secara lisan diakui oleh negara dan agama serta diketahui oleh masyarakat. Dan mengenai buku nikah tergantung orangnya, jika memang kita meminta kepada KUA kita bisa mendapatkannya, namun jika sebaliknya tidak. Tapi kebiasaanya karena orang Baduy tidak mengenal tuntut menuntut ataupun berfikir lebih jauh.  Cukup  sah  menurut  hukum  sah  menurut  agama  bagi  orang  Baduy  sudah  cukup, Walaupun banyak yang memiliki buku nikah juga.
Tuhan  yang  diyakini  oleh  umat  Sunda  Wiwitan  adalah  Allah,  sebagaimana terucapkan    di    dalam    kalimat    syahadat.  Meskipun,  mereka  menyebut-Nya  Batara Tunggal (Tuhan Yang Maha Esa), Batara Jagat (Penguasa Alam) dan Batara Seda Niskala (Yang Gaib). Mereka  mempercayai Sang Hiyang Keresa  (Yang Maha  Kuasa)  atau  Nu Ngersakeun    (Yang    Menghendaki)    sebagai    pemegang    kekuasaan  tertinggi.  Tuhan
Sunda  Wiwitan  bersemayam  di  Buana  Nyungcung  (Dunia  Atas).  Bahkan,  diyakini bahwa    semua    dewa    agama    Hindu    (Brahma,    Wisnu,    Siwa,    Indra,    Yama,    dan lainlainnya)  tunduk  terhadap  Batara  Seda  Niskala.
Mereka  beriman  kepada  yang  ghaib,  yang  tidak  bisa  dilihat  dengan  mata,  tetapi dapat diraba dengan hati. Nabi-nabi yang diimani secara eksplisit adalah Nabi Adam dan Nabi  Muhammad.  Mereka  beriman  kepada  hidup,  sakit,  mati  dan  nasib  adalah  titipan. Umat Sunda  Wiwitan  menjalankan  ritual  ibadah  sunah  Rasul,  yakni sunat atau khitan. Ritual sunat diyakini sebagai nyelamkeun , mengislamkan, bagi laki-laki pada umur 4-7 tahun dan perempuan. Dan mereka tak lupa melaksanakan ritual ibadah puasa kawalu, lebaran. Puasa ini dilakukan hanya sehari pada bulan pertama, kedua dan ketiga dalam setahun  sekali.  Syahadat  Baduy  Dalam  adalah  syahadat  Sunda  Wiwitan  yang disampaikan  kepada  puun,  sebagaimana  masa  Islam  awal  syahadat  Islam  disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan, syahadat Baduy Luar  adalah  syahadat  Islam  yang diucapkan    ketika  melangsungkan    pernikahan    secara    Islami.    Dikatakan  oleh  umat Sunda Wiwitan bahwa “kami mah ngan kabagean syahadatna wungkul, hente kabagean sholat” .  Bahwa  mereka  hanya  memperoleh  syahadatnya  saja,  sedangkan  rukun-rukun Islam  lainnya  tidak  pernah  diperoleh.  Kekuasaan  Tuhan  dipahami  oleh  umat  Sunda Wiwitan  sebagai  pencipta  alam  semesta.  Dalam  mitos  penciptaan  Baduy  dijelaskan bahwa  “dunia  pada  waktu  diciptakan  masih  kosong,  kemudian  Tuhan  mengambil segenggam tanah dari bumi dan diciptakanlah Adam. Dari tulang rusuk Adam terciptalah Hawa. Tuhan juga menciptakan Batara Tujuh, yaitu:
(1) Batara Tunggal, (2) Batara Ratu, (3) puun yang dititipkan di Kanekes (Cikeusik, Cikertawana, Cibeo), (4) Dalem, (5) Menak, (6) Putri Galuh dan (7) Nabi Muhammad yang diturunkan di Mekah. Batara Tujuh merupakan Sanghyang Tujuh yang bersemayam di  Sasaka  Domas”.  Dari  mitos  penciptaan  ini,  masyarakat  Baduy  menyakini  bahwa manusia yang pertama kali diciptakan di bumi ini berada di Kanekes sebagai inti jagat, pancer  bumi.  Karena  itu,  mereka  melaksanakan  ritual  ibadah  pe-muja-an  di  Sasaka Domas sebagai penghormatan kepada roh karuhun, nenek moyang. Mereka  menyakini juga agamanya adalah Sunda Wiwitan, bukan Hindu ataupun Islam (Wahid, 2012).

## 2. Perkawinan Suku Baduy Luar Menurut Hukum Adat dan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam
Pengaturan  terkait  pencatatan  administrasi  perkawinan  telah  dijelaskan  dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. Lalu tentang pencatatan perkawinan selanjutnya dijelaskan pada Pasal 6 ayat 1 yaitu untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat  Nikah  atau  di  bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Lalu  pada  ayat  2 dijelaskan  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum dengan artian bahwa perkawinannya tidak sah secara negara (Islam, 2001).
Berlanjut dari hal di atas, terkait pencatatan perkawinan di masyarakat Baduy dapat dilihat  berdasarkan  sejarah  kemunculan  komunitas  Baduy  Muslim  Cicakal  Girang. Menurut  penuturan  lisan  yang  dikemukakan  oleh  salah  seorang  tokoh  Baduy  Muslim bernama  Abdul  Rasyid  bahwa  sejarah  berdirinya  Cicakal  Girang  diakibatkan  oleh jauhnya  jarak  yang  harus  ditempuh  oleh  masyarakat  Baduy  yang  akan  melakukan pencatatan  perkawinan.  Karena  alasan  itulah,  maka  pemimpin  masyarakat  Baduy mengajukan permohonan kepada Sultan Banten untuk menempatkan seorang warganya yang Muslim untuk  ditugaskan di wilayah Kanekes. Permintaan lembaga adat tersebut
kemudian direspon baik oleh pihak Kesultanan Banten sehingga dikirimlah satu keluarga Muslim untuk membantu lembaga adat Baduy untuk mengurusi administrasi perkawinan warga  Baduy  serta  untuk  membantu  merawat  jenazah  warga  Baduy  yang  meninggal dunia karena memang sejak masa dahulu beberapa masyarakat baduy ingin mencatatkan perkawinan sehingga pemerintah ingin mempermudah hal tersebut (Hakiki, 2015).
Jika dilihat dari ketentuan adat ini, maka ada beberapa pesan yang bisa ditemukan yaitu pertama, masyarakat Baduy merasakan perlunya ketentuan proses perkawinan yang disahkan  tidak  hanya  menurut  adat,  akan  tetapi  juga  menurut  agama,  hukum konvensional,  dan  hukum  negara.  Kedua,  pola  pernikahan  seperti  ini  dilakukan  oleh masyarakat Baduy sebagai rasa hormat akan kesultanan Banten yang pernah menjadi raja dan penguasa di tanah Banten yang beragama Islam termasuk didalamnya tanah Baduy. Hal ini diwujudkan dengan ketentuan adat  yang  mengharuskan pernikahan  masyarakat Baduy memakai cara adat dan hukum Islam. Karena memang apabila dilihat dari sejarah asal usulnya, orang Baduy merupakan bagian dari suku Sunda yaitu suku asli masyarakat Provinsi Jawa Barat dan sekarang menjadi Provinsi Banten dan Baduy sendiri memang wilayahnya berdekatan dengan kesultanan Banten (Farukhi, 2008).
Kemudian  selanjutnya  mengenai  tata  cara  adat  dalam  perkawinan,  khusus  bagi masyarakat Baduy Panamping (Baduy Luar), sebelum proses pernikahan dimulai maka mempelai  laki-laki  akan  mengucapkan  ikrar  atau  syahadat  dengan  bahasa  Sunda  kuno yang hampir mirip dengan kalimat syahadat yang dipakai dalam Islam (Muslih, 2021).
Ada satu hal yang yang menarik dari masyarakat Baduy ini yaitu adanya larangan untuk melakukan poligami dan poliandri. Karena masyarakat Baduy hanya diperbolehkan menikah bersama satu orang saja. Selain itu masyarakat Baduy pun hanya diperbolehkan menikah  satu  kali  seumur  hidup  kecuali  apabila  pasangannya  (istri  atau  suaminya) meninggal,  maka  boleh  untuk  menikah  lagi  (Maharani,  2009)  Padahal  kebolehan poligami telah jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab IX tentang Beristeri Lebih dari Satu Orang di Pasal 55 ayat 1 yang menyatakan bahwa beristri lebih satu orang pada waktu yang bersamaan itu terbatas hanya sampai empat orang istri. Lalu pada Pasal 2 disebutkan bahwa syarat utama untuk beristri lebih dari seorang itu adalah suami harus mampu  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak-anaknya.  Kemudian  pada  Pasal  3 disebutkan bahwa apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang untuk beristri lebih dari seorang. Kemudian pada Pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Kemudian disebutkan juga pada Pasal 3 bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama itu tidak mempunyai kekuatan hukum (Islam, 2001).
Terlepas  dari  hal  tersebut,  apabila  dilihat  dari  tata  caranya  yaitu  ketika  ada pernikahan di Baduy  maka  mempelai laki-laki harus  membawa perkakas dapur seperti dandang,  sepan  (panci  pengukus),  tempat  nasi  yang  disebut  baris,  dan  uang  yang jumlahnya tidak ditentukan. Peralatan dapur yang dibawa oleh mempelai laki-laki harus dibeli  dari  hasil  keringat  sendiri  atau  dari  keluarganya.  Peralatan  ini  akan  diserahkan kepada keluarga perempuan dan jika sudah menjadi keluarga baru, mereka harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri (Permana, 2005).
Perkawinan masyarakat Baduy Luar dapat dikatakan sah jika sesuai dengan hukum adat walaupun proses perkawinan dalam masyarakat Baduy Luar mempunyai dua proses perkawinan  yang  berbeda,  akan  tetapi  keduanya  harus  tetap  dilaksanakan.  Perceraian masyarakat Baduy Luar hanya dapat dilontarkan kepada sabah-nya dan tidak ada bukti perceraian. Perkawinan dan perceraian masyarakat Baduy Luar lebih kepada hukum adat
istiadat  kebudayaannya  dan  hanya  ada  izin  dari  tokoh  adat  serta  lembaga  kantor  Desa Kanekes. Akan tetapi yang lebih kuat dan dapat mengesahkan secara lahiriah itu hanya tokoh adat itu sendiri sesuai dengan hukum adat yang ada di Baduy Luar (Fuadah, 2017).
Berlanjut  dari  hal  di  atas,  setelah  bercerai  biasanya  muncul  pada  diri  setiap masyarakat  Baduy  Luar  yaitu  rasa  ketidakpuasan  terhadap  pernikahan.  Rasa  kecewa terhadap  pernikahan  merupakan  hal  yang  paling  lumrah  bagi  mereka  yang  sudah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Biasanya mereka akan mencari pelapisan hasrat kepada pekerjaan  yang  membuat  mereka  akan  lupa dengan  rasa sakit  hatinya.  Dengan begitu mereka yang sudah merasa kecewa dengan rumah tangganya akan memilih bekerja dan  mengurusi  anak  dari  hasil  dari  pernikahannya.  Mereka  yang  tidak  tahan  dengan kejenuhan akan keluar dari kawasan Baduy untuk mencari pekerjaan di kota-kota baik itu sebagai  pembantu  rumah  tangga  atau  juga  sebagai  pelayan  toko  yang  terpenting  bagi mereka  adalah  bagaimana  mereka  agar  tetap  bisa  mendapatkan  uang.  Hal  ini  sudah lumrah  sehingga  sering  sekali  kita  lihat  beberapa  masyarakat  Baduy  yang  bekerja  di perkotaan.  Untuk  mencapainya  pun  kadang  mereka  berjalan  kaki  dengan  jarak  yang sangat  jauh,  tapi  hal  ini  tidak  berlaku  bagi  masyarakat  Baduy  Luar  yang  sudah diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan dalam perjalanannya(Amini, 2018).
Kemudian  mengenai  batas  umur  menikah  telah  disebutkan  pada  Pasal  15  ayat  1 yang  menyatakan  bahwa  untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  maka perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu  calon  suami  sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  istri  sekurang- kurangnya  berumur  16  tahun.  Lalu  ayat  2  menyebutkan  bahwa  calon  mempelai  yang belum  mencapai  umur  21  tahun  harus  mendapati  izin  sebagaimana  yang  diatur  dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Masyarakat Baduy memang sampai saat ini belum memiliki peraturan formal yang tertulis  secara  jelas  yang  berkaitan  dengan  permasalahan-permasalahan  dalam  bidang hukum Islam dan yang ada hanyalah hukum tidak tertulis berupa hukum Adat yang turun- temurun  diwariskan  dari  leluhur.  Meskipun  saat  ini  Baduy  masih  memegang  teguh pikukuh  adat  leluhur  dan  hampir  semua  permasalahan  bisa  terselesaikan,  akan  tetapi karena semakin lama Baduy semakin berkembang dari sisi jumlah  masyarakat,  tingkat pemikiran masyarakat (karena semakin  banyak  masyarakat  Baduy  yang bekerja keluar dari daerah Baduy), modernisasi yang semakin berkembang, dan beberapa pelanggaran hukum adat yang terjadi.
Maka  tidak  menutup  kemungkinan  lama-kelamaan  hal  tersebut  bisa  mengikis keaslian hukum adat yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Baduy. Oleh karena itu  untuk  menjaga  keaslian  hukum  adat  Baduy  terutama  dalam  bidang  permasalahan hukum Islam khususnya dalam bidang perkawinan, maka pembentukan Peraturan Daerah terkait hukum perkawinan ini penting untuk dibentuk dengan disesuaikan dengan hukum adat Baduy dan Kompilasi Hukum Islam bagi masyarakat Baduy Muslim.
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Adat Baduy Pada Hukum Adat
a. Faktor Agama Dan Kepercayaan
Kepercayaan merupakan dasar religi masyarakat Baduy yang dikenal dengan nama “Sunda Wiwitan” yang dilaksanakan melalui penghormatan kepada roh nenek moyang dan kepercayaan kepada Sang Hyang Baduy  Batara Tunggal  yaitu kekuasaan  tertinggi terdapat pada Batara Tunggal ( Nu ngarsakeun atau Sang Hyang Kersa ).
Konsep  Batara  Tunggal  pada  masyarakat  Baduy  adalah  konsep  Ketuhanan  yang bersifat  Monotheisme,  walaupun  mereka  juga  mengagungkan  arwah  leluhur  atau Karuhun  yang  mereka  percayai  masih  memiliki  tempat  di  dunia  yaitu  Arca  Domas. Mereka  meyakini kepada adanya hidup,  sakit,  mati dan nasib berada pada Yang Maha Pencipta  yang  tidak  bisa  dilihat  dengan  mata,  tetapi  dirasa  dengan  hati  dan  percaya adanya yang mengatur hidup dan mengayomi semua ciptaan-Nya.
Arca  Domas  merupakan  daerah  hutan  larangan  sekaligus  dijadikan  tempat berziarah  (pemujaan)  yang  sangat  dikeramatkan.  Dari  sistem  kepercayaan  dan  Arca Domas tersebut, menghasilkan seperangkat aturan adat yang menjadi pedoman seluruh warga Baduy dalam beradaptasi dengan alam sekitarnya, sehingga kemampuan adaptasi sangat  penting  untuk  kelangsungan  hidup  mereka  dimana  semakin  besar  kemampuan adaptasinya maka semakin besar pula kemampuan untuk hidup.
Bagi  masyarakat  Baduy  yang  melakukan  pelanggaran  (tidak  melaksanakan pemujaan di Arca Domas), maka oleh Ketua Adat (Puun Cikeusik) dikenakan hukuman 3  bulan  kerja  keras  dan  terhukum  harus  menebus  kesalahannya  dengan  tumbal  berupa sirih,  jambe,  gambir,  kapur,  keris,  kain  putih  dan  uang  penebus  yang  disaksikan  oleh jaronya  dalam  suatu  upacara  Tebus  Dosa.  Jika  si  pelanggar  tidak  melakukan  tebusan, maka harus diusir dan dibuang keluar kampong serta semua tanah hak garap yang berada didaerah tempat tinggalnya disita menjadi milik adat.(Untari, 2019) b. Faktor Sosial dan Budaya
1) Segi Bahasa
Bahasa  yang digunakan Suku Baduy adalah bahasa Baduy. Bahasa Baduy bukan dialek  dari  bahasa  Sunda,  tetapi  dimasukkan  ke  dalam  rumpun  bahasa  Sunda.  Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar maka digunakan bahasa Indonesia.
2) Segi Pakaian
Dari segi pakaian, di dalam suku Baduy terdapat perbedaan dalam berbusana yang didasarkan pada jenis kelamin dan tingkat kepatuhan pada adat saja, yaitu Baduy Dalam dan  Baduy  Luar.  Untuk  Baduy  Dalam,  para  pria  memakai  baju  lengan  panjang  yang disebut  jamang  sangsang.  Potongannya  tidak  memakai  kerah,  tidak  pakai  kancing  dan tidak  memakai  kantong  baju.  Warna  busana  mereka  umumnya  adalah  serba  putih. Pembuatannya hanya menggunakan tangan dan tidak boleh dijahit dengan mesin Bahan dasarnya pun harus terbuat dari benang kapas asli yang ditenun. Untuk bagian bawahnya menggunakan  kain  serupa  sarung  warna  biru  kehitaman,  yang  hanya  dililitkan  pada bagian  pinggang.  Pada  bagian  kepala  suku  Baduy  menggunakan  ikat  kepala  berwarna putih.  Masyarakat  Baduy  yakin  dengan  pakaian  yang  serba  putih  polos  itu  dapat mengandung makna suci bersih.
Bagi suku Baduy luar, busana yang mereka pakai adalah baju berwarna hitam, ikat kepalanya berwarna biru tua dengan corak batik. Desain bajunya terbelah dua sampai ke bawah, sedangkan potongan bajunya menggunakan kantong, kancing dan bahan dasarnya tidak diharuskan dari benang kapas murni. Cara berpakaian suku Baduy Luar Penamping berbeda dengan Baduy Dalam. Terlihat dari warna, model ataupun corak busana Baduy Luar, menunjukkan bahwa kehidupan mereka sudah terpengaruh oleh budaya luar.
3) Segi Mata Pencaharian
Mata pencaharian masyarakat Baduy adalah bertani dan menjual buahbuahan yang mereka  dapatkan  dari  hutan.  Selain  itu,  sebagai  tanda  kepatuhan/pengakuan  kepada penguasa,  masyarakat  Kanekes  secara  rutin  melaksanakan  seba  yang  masih  rutin diadakan  setahun  sekali  dengan  mengantarkan  hasil  bumi  kepada  penguasa  setempat yaitu  Gubernur  Banten.  Dari  hal  tersebut  terciptanya  interaksi  yang  erat  antara
masyarakat  Baduy  dan  penduduk  luar.  Ketika  pekerjaan  mereka  diladang  tidak mencukupi,  orang  Baduy  biasanya  berkelana  ke  kota  besar  sekitar  wilayah  mereka dengan  berjalan  kaki,  umumnya  mereka  berangkat  dengan  jumlah  yang  kecil  antara  3 sampai  5  orang  untuk  menjual  madu  dan  kerajianan  tangan  mereka  untuk  mencukupi kebutuhan hidupnya. Perdagangan yang semula hanya dilakukan dengan barter kini sudah menggunakan  mata  uang  rupiah.  Orang  Baduy  menjual  hasil  pertaniannya  dan  buah- buahan  melalui  para  tengkulak.  Mereka  juga  membeli  kebutuhan  hidup  yang  tidak diproduksi sendiri di pasar.
4) Segi Kebudayaan
Untuk pelaksanaan gotong royong, biasanya di komando oleh Kasepuhan Kampung yang  disebut  Jaro  Dangka  selain  merupakan  kepercayaan  Puun  untuk  membina masyarakatnya  sekaligus  juga  mengawasi  sepak  terjang  yang  dilakukan  masyarakat sebagai  bahan  laporan  dalam  pertemuan  adat  yang  dilakukan  sekali  dalam  setahun menjelang  Kawalu  yang  sudah  harus  bersih  dari  pengaruh  luar  termasuk  benda-benda asing yang dimilliki masyarakat seperti Radio, Taperecorder, dll bila perlu diberikan pada orang luar, dirusak atau dibuang.
5) Faktor Hukum Adat dan Keamanan
Hukuman disesuaikan dengan kategori pelanggaran, yang terdiri atas pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Hukuman ringan biasanya dalam bentuk pemanggilan si pelanggar  aturan  oleh  Puun  untuk  diberikan  peringatan.  Yang  termasuk  kedalam  jenis pelanggaran.
Hukuman  berat  diperuntukkan  bagi  mereka  yang  melakukan  pelanggaran  berat. Pelaku  pelanggaran  yang  mendapatkan  hukuman  ini  dipanggil  oleh  Jaro  setempat  dan diberi peringatan. Selain mendapat peringatan berat, si terhukum juga akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Adat selama 40 hari. Selain itu, jika  hampir  bebas  akan  ditanya  kembali  apakah  dirinya  masih  mau  berada  di  Baduy Dalam atau akan keluar dan menjadi warga Baduy Luar dihadapan para Puun dan Jaro. Masyarakat  Baduy  Luar  lebih  longgar  dalam  menerapkan  aturan  adat  dan  ketentuan Baduy. Menariknya, yang namanya hukuman berat adalah jika ada seseorang warga yang sampai  mengeluarkan  darah  setetespun  sudah  dianggap  berat,  Seperti  berzinah  dan berpakaian ala orang kota.

## KESIMPULAN
Prosedur  perkawinan  yang  ada  di  masyarakat  Baduy  terutama  Baduy  Dalam memang sederhana tetapi berjalan begitu efektif dan hampir tidak ada pelanggaran sama sekali dari masyarakatnya. Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang disusun dengan begitu rumit tetapi masih belum efektif secara maksimal di masyarakat Indonesia dan masih ada saja masyarakat Indonesia yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Kepatuhan  Masyarakat  Baduy  ini  bisa  dijadikan contoh  positif  dalam  kesadaran  hukum  masyarakat  Muslim  Indonesia  agar  lebih meningkatkan kesadaran hukum sehingga tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam terutama dalam bidang Perkawinan. Fenomena menarik yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Baduy pada beberapa kasus perkawinan yaitu secara  terpaksa  melakukan  pindah  agama  dengan  memilih  agama  resmi  yang  sudah ditentukan  oleh  negara  karena  jika  tidak  demikian  maka  identitas  keagamaan  mereka tidak diakui oleh negara. Mereka secara berpura-pura memeluk agama Islam, akan tetapi sebenarnya mereka tidak beragama Islam. Ke-Islaman hanya sebagai sarana pengakuan atau mencari legalitas saja. Dalam praktik perkawinan Baduy mereka mengakui sebagai
penganut agama Sunda Wiwitan akan tetapi dalam aturan adat, pasangan suami istri yang sudah disahkan secara adat, diwajibkan menikah secara Islam.
Hal ini harus dilakukan karena mereka menyadari bahwa komunitas Baduy adalah bagian dari warga negara Indonesia. Oleh karena itu orang Baduy harus tunduk dan patuh pada  berbagai  aturan  yang  sudah  ditetapkan  termasuk  dalam  hal  tata  cara  perkawinan yang  sudah  ditetapkan  dalam  Undang-undang  Perkawinan  yang  berlaku  bagi  seluruh masyarakat  Indonesia.  Akan  tetapi  mereka  hanya  pura-pura  saja  dan  tetap  memeluk agama Sunda Wiwitan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Baduy pada hukum adat dalam hal Agama/Aliran Kepercayaan  merupakan dasar religi masyarakat Baduy  yang dikenal  dengan  nama  “Sunda  Wiwitan”.  Masyarakat  Baduy  juga  memiliki  bahasanya sendiri yaitu bahasa Baduy dengan dialek sunda. Dari segi pakaian, untuk Baduy Dalam, para  pria  memakai  baju  lengan  panjang  yang  disebut  jamang  sangsang.  Potongannya tidak  memakai  kerah,  tidak  pakai  kancing  dan  tidak  memakai  kantong  baju.  Warna busana mereka umumnya adalah serba putih. Pembuatannya hanya menggunakan tangan dan tidak boleh dijahit dengan mesin Bahan dasarnya pun harus terbuat dari benang kapas asli yang ditenun. Untuk bagian bawahnya menggunakan kain serupa sarung warna biru kehitaman, yang hanya dililitkan pada bagian pinggang. Pada bagian kepala suku Baduy menggunakan  ikat  kepala  berwarna  putih.  Bagi  suku  Baduy  luar,  busana  yang  mereka pakai adalah baju berwarna hitam, ikat kepalanya berwarna biru tua dengan corak batik. Desain  bajunya  terbelah  dua  sampai  ke  bawah,  sedangkan  potongan  bajunya menggunakan kantong, kancing dan bahan dasarnya tidak diharuskan dari benang kapas murni.  Dari  segi  hukuman  disesuaikan  dengan  kategori  pelanggaran,  yang  terdiri  atas pelanggaran  berat  dan  pelanggaran  ringan.  Hukuman  ringan  biasanya  dalam  bentuk pemanggilan si pelanggar aturan oleh Puun untuk diberikan peringatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amini,  N.  M.  (2018).  Interaksi  Sosial  Wanita  Pekerja  Baduy. Pendidikan  Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan , XIX (1), 38. http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb/article/view/6318
Apriyaldo,  Hasuri,  &  Agustin,  F.  (2023).  Pertanggungjawaban  Pidana  Perzinahan Menurut  KUHP  dan  Hukum  Adat  Baduy. JURNAL  HAK:  Kajian  Ilmu Hukum, Administrasi Dan Komunikasi , 1 (1), 57–68. Erwinsyahbana,  T.  (2012).  No  Title. Sistem  Hukum  Perkawinan  Pada  Negara  Hukum Berdasarkan Pancasila , 3 (1), 1. Fajar, M., &, & Achmad, Y. (2010). No Title. In Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Pustaka Pelajar.
Faqihudin,  M.,  &  Endaryono,  B.  T.,  &  Djuhartono,  T.  (2019).  TRIE  MASA PENDIDIKAN  INTELEKTUAL  DALAM  PERSPEKTIF  ISLAM  (Studi Analisis  Al-Qur’an  Surat  Al-Ashr  1-3). Jurnal  Ilmiah  Kependidikan , 6 (3), 255–262.
Farukhi. (2008). Mengenal 33 Provinsi Indonesia: Banten . PT Sinergi Pustaka Indonesia. Fuadah, F. T. (2017). Pelaksanaan Aturan Kebal Cerai Pada Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Baduy (Studi di Suku Baduy, Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten) . Universitas Brawijaya. Gopur, A. (2019). PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SUKU BADUY  LUAR  YANG  BERAGAMA  SUNDA  WIWITAN  DENGAN  TATA CARA ISLAM (Studi Kasus di Ds. Kanekes Kec. Lewidamar - Lebak) . UIN
SMH Banten.
Hakiki, K. M. (2015). Ke-Islaman Suku  Baduy  Banten: Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan. Refleksi , 14 , 1.
Heirich,  M.  (1976).  Change  of  Heart:  A  Test  of  Some  Widely  Held  Theories  about Religious Coersion. American Journal of Sociologi , 3 , 83.
Hick, J. (1987). Religious Pluralism. In The Encyclopedia of Religion, ed Mircea Eliade (12th ed., p. 331). Macmillan Publishing Company.
Islam,  D.  P.  P.  A.  (2001). “Kompilasi  Hukum  Islam”,  dalam  Dirjen  Pembinaan Kelembagaan Islam . Departemen Agama.
Maharani, S. D. (2009). Perempuan dalam Kearifan Lokal Suku Baduy. Filsafat , 19 (3), 200. https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/3435/9400
Muslih, M. (2020). Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 21 (3), 437–458. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14302
Muslih,  M.  (2021).  Perkawinan  Dalam  Hukum  Adat  Baduy  Dan  Perkawinan  Dalam Kompilasi  Hukum  Islam. Journal  of  Islamic  Law  Studies , 3 (2),  13–14.
https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3
/iss2/5
Permana, C. E. (2005). Kesetaraan Gender dan Adat Inti Jagad Baduy . Wedatama Widya Sastra.
Prodjodikoro, W. (1981). Hukum Perkawinan di Indonesia . Sumur. Rukmana,  A.  (2016). Tradisi  Perkawinan  Baduy  Luar  Dengan  Baduy  Dalam  (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten) . UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
S, S. (1998). Metodologi Research . Andi Offset. Thoha,  A.  M.  (2012). “Meneliti  Doktrin  dan  Ciri-ciri  Fahaman  Plularisme  Agama,” dalam  Plularisme  Agama  Satu  Gerakan  Iblis  Memurtaddkan  Ummah . MUFAKAT.
Untari,  R.  (2019).  Sistem  Hukum  Perkawinan  Masyarakat  Adat  Baduy  Desa  Kanekes Kecamatan  Leuwidamar  Provinsi  Banten. As-Syar’i:  Jurnal  Bimbingan  & Konseling Keluarga , 1 (2), 167–181. https://doi.org/10.47467/assyari.v1i2.95 Wahid, M. (2012). SUNDA WIWITAN BADUY: Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes  Banten. El-HARAKAH  (TERAKREDITASI) , April  2012 ,  0–15. https://doi.org/10.18860/el.v0i0.1888
Sarman, Jajaran Tokoh Adat Kp. Marengo Ds. Kanekes Kec. Lewidamar Kab. Lebak,
“Tata Cara Perkawinan Suku Baduy Luar,” wawancara dengan penulis di Kp.  Kadu  Ketug  Rt.  003/Rw.  001  Ds.  Kanekes,  tanggal  01  September 2023