## Menyelisik  Strategi  Pengelola  LPD  Desa  Adat  Pedawa  dalam Menekan Non Performing Loan
(NPL)
Luh Putu Novita Wahyuni 1* , Ni Wayan Yulianita Dewi 2
1,2 Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja-Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menyelisik  strategi  manajemen  Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Pedawa dalam menekan Non Performing Loan. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif  deskriptif.  Data  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam, observasi dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan analysis interactive model  dari  Miles  dan  Huberman  (1967).  Hasil  penelitian menunjukan bahwa permasalahan NPL yang terjadi pada LPD mengalami penurunan  setelah  diterapkannya  sanksi nunda  tetegenan yang merupakan tradisi kuno Desa Adat Pedawa. Nunda tetegenan terdiri dari 3 tingkat  yaitu  sanksi  sosial,  sanksi  adat,  dan  sanksi  saksi.  Sanksi nunda tetegenan ini tidak melarang krama desa untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama untuk melaksanakan kegiatan yadnya , melainkan menunda hak krama untuk memperoleh saksi adat , menunda negen kena- kenaan  banten  piodalan namun  masih  bisa  mengaturkan banten dan menunda hak untuk memperoleh layanan dari Desa Adat.

## A B S T R A C T
This research was conducted to explore  the management strategy of LPD in Pedawa Customary Village in suppressing  NPLs.  The  research  method  applied  in  this  research  was  descriptive  qualitative  method.  Data were obtained through in-depth interviews, observation and study of documents which were then analyzed byanalysis interactive model from Milesand Huberman (1967). The results show that the occurrence of NPL problems in LPD decreases after the implementation of nunda tetegenan sanctions as an ancient tradition in Pedawa  Customary  Village.  Nunda  tetegenan  consists  of  3  levels,  namely  social  sanctions,  customary sanctions  and  witness  sanctions.  This  nunda  tetegenan  sanction  does  not  prohibit  village  manners  from carrying  out  their  obligations  as  religious  people  to  carry  out  their  yad  activities,  but  rather  delaying  the right  manners  to  acquire  customary  witnesses,  postponing negen  kena-kenaan  banten  piodalan but  still being able to offer other offerings, and delaying the right to obtain services from Customary Villages .
Copyright © Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi. All rights reserved.
Corresponding author. E-mail : novitawahyuni54@gmail.com (Luh Putu Novita Wahyuni)

## A R T I C L EI N F O
Article history: Received July, 24 2020 Received in revised form June, 4 2021 Accepted June, 7 2021 Available online June, 28 2021
Kata Kunci: LPD, NPL, sanksi nunda tetegenan.
Keywords: LPD, NPL, nunda tetegenan sanctions.

## 1. Pendahuluan
Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik desa adat yang berkedudukan di wewidangan (wilayah) desa adat (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD). Menurut Sudiyani (2016), LPD merupakan salah satu subsistem lembaga keuangan milik desa adat yang kegiatannya bergerak di bidang perkreditan yaitu menghimpun dana (kredit pasif) dan  menyalurkan  dana (kredit aktif) dengan tingkat suku  bunga  tertentu. Non Performing  Loan adalah suatu keadaan dimana pihak debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya kepada pemberi  pinjaman  (Iramanmi:2015).  Pihak  lembaga  keuangan  akan  melakukan  analisis  kredit  kepada nasabah,  analisis  tersebut  terdiri  dari character,  capacity,  capital,  collateral,  condition  of  economy yang dikenal dengan istilah 5C (Kasmir 2014 : 94). Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Revi (2015) menjelaskan bahwa pada keadaan di lapangan, faktor intern yaitu kurangnya penerapan analisis kredit serta  kesalahan  dalam  melakukan  analisis  kredit  merupakan  faktor  dominan  yang  menyebabkan terjadinya permasalahan NPL.
Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng merupakan LPD  yang  dipilih  sebagai  objek  penelitian.  Alasan  dipilihya  LPD  Desa  Adat  Pedawa  sebagai  lokasi penelitian karena merupakan salah satu LPD yang berdiri di Desa Bali Aga. Desa Bali Aga atau Desa Bali Mula adalah desa yang  penduduknya asli Bali serta mampu mempertahankan budaya dan tradisi nenek moyang hingga kini. Budaya dan tradisi kuno yang dimiliki oleh Desa Adat Pedawa menjadikan hubungan yang  sangat  erat  dengan  pengelolaan  LPD,  pada  tahun  2015-2016  LPD  mengalami  permasalahan  NPL yang  tinggi  yang  juga  mempengaruhi  kinerja  organisasi.  Namun  yang  menarik  adalah  pengurus  LPD mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan konsep budaya kuno yang memang melekat  dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat  Desa  Adat  Pedawa  sebagai  salah  satu  Desa  Bali  Aga. Keadaan  tersebut  mendorong  pihak  pengurus  LPD  serta  desa  adat  untuk  segera  mengambil  tindakan yang tegas demi keberlanjutan LPD kedepannya. Pada saat rapat bungan taun (rapat tahunan) 2016 yang dilaksanakan  oleh  pengurus  Desa  Adat  Pedawa  dan  pengelola  LPD  menghasilkan  keputusan  yaitu menerapkan  kembali  budaya  kuno  Desa  Bali  Pedawa  sebagai  strategi  untuk  menangani  permasalahan NPL. Keberhasilan manajemen LPD Desa Adat Pedawa bersama pengurus Desa Adat dalam menerapkan budaya  kuno  sebagai  strategi  untuk  menangani  NPL  menyebabkan  penurunan  angka  NPL  pada  tahun 2017 hingga tahun berikutnya.

## 2. Metode
Metode  Kualitatif  deskriptif  dipilih  dalam  penelitian  ini  karena  penelitian  ini  berfokus  untuk menyelisik  strategi  manajemen  LPD  Desa  Adat  Pedawa  dalam  menekan  permasalahan  NPL  sehingga diperlukan  informasi  dan  data  yang  mendalam.  Lokasi  penelitian  ini  bertempat  di  Desa  Pedawa, Kecamatan  Banjar, Kabupaten Buleleng. Desa ini merupakan desa yang termasuk ke dalam bagian dari desa bali aga (desa bali mula) yang berada di Bali Utara yang mana kehidupan masyarakatnya hingga saat ini sangat kental akan budaya dan tradisi kuno dari turun temurun. Desa Pedawa juga memiliki lembaga keuangan yang berada di bawah  naungan desa adat yaitu LPD. Pengeloaan LPD didasarkan pada awig- awig (hukum  adat)  seperti  pendirian  LPD,  mekanisme  pemberian  pinjaman,  maupun  sanksi  terkait dengan kegiatan operasional di dalamnya. Dipilihnya Desa Adat Pedawa sebagai lokasi penelitian karena LPD Desa Adat Pedawa memiliki keunikan dalam upaya menekan angka NPL di LPD Desa Adat Pedawa yaitu dengan menerapkan kembali tradisi budaya kuno yang telah diatur dalam awig-awig (hukum adat). Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dalam  mengumpulkan  data  adalah  metode wawancara, metode observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kelian Adat (ketua lingkungan  desa  adat)  Desa  Pedawa  dan  ketua  LPD  Desa  Adat  Pedawa.  Alasan  dipilihnya  beberapa informan  tersebut  yaitu  karena kelian  adat merupakan  juru  kunci desa  adat setempat  sehingga  untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait dengan pengelolaan LPD serta sanksi sosial di dalam awig- awig desa adat. Ketua LPD memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang mendalam terkait dengan  pengelolaan  kredit,    upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen,  serta  data  kuantitatif  yang menunjang  penelitian  ini.  Penelitian  ini  memfokuskan  untuk  menyelisik  strategi  manajemen  LPD  Desa Adat Pedawa dalam menekan permasalahan NPL sehingga yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu strategi  manajemen  LPD,  sanksi  adat,  serta  prosedur  penyaluran  kredit  yang  diatur  dalam awig-awig. Dokumentasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  laporan  keuangan  LPD  Desa  Adat Pedawa, laporan perkembangan pinjaman periode 2015-2019, SOP pemberian pinjaman, serta awig-awig (hukum  adat)  yang  dimiliki  oleh  Desa  Adat  Pedawa.  Teknik  analisis  data  yangdigunakan dalampenelitianini    adalah analysis  interactive  model dari  Miles  dan  Huberman  (1967),  analisis  data
terdiri atas beberapa tahapan yaitu:  pengumpulan data ( data collection ), reduksi data ( data reduction ), penyajian data ( data display ), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi ( conclutions ).

## 3. Hasil Dan Pembahasan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pedawa
Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Pedawa didirikan sekitar tahun 1990-an, awal didirikannya LPD Desa Adat Pedawa yaitu karena adanya instruksi oleh Gubernur yang mengharuskan setiap desa adat wajib mendirikan sebuah lembaga keuangan yang hanya dimiliki dan dikelola langsung oleh setiap desa adat  yang  ada  di  Bali.  Keadaan  ekonomi  masyarakat  di  Desa  Pedawa  pada  tahun  1990  sangat  lemah sehingga  banyak krama desa  yang  mengalami  kesulitan  dalam  mencari  bantuan  dana  untuk mengembangkan  usaha  maupun  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Melihat  kondisi  tersebut akhirnya  didirikanlah  LPD  Desa  Adat  Pedawa  untuk  mengelola  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  desa  adat Pedawa  serta  meningkatkan  perekonomian krama  desa  adat. Lembaga  Perkreditan  Desa  Desa  Adat Pedawa  adalah  salah  satu  LPD  yang  masih  menggunakan awig-awig (aturan/hukum  adat)  sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan tujuan yaitu agar mampu mengikat krama yang membutuhkan bantuan dana (pinjaman) kepada pihak LPD agar tidak melanggar aturan yang telah disepakati.

## Struktur Organisasi LPD Desa Adat Pedawa
Pada  umumnya,  setiap  organisasi  memiliki  struktur  organisasi  di  dalamnya.  Menurut  Haisbuan (2010)  struktur  organisasi  adalah  suatu  gambaran  yang  menggambarkan  tipe  organisasi,  dan  jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan  sistem  pimpinan  organisasi.  Lembaga  Perkreditan  Desa  Desa  Adat  Desa  Adat  Pedawa  dalam melaksanakan segala aktivitas organisasinya memiliki pembagian tugas tersendiri bagi para anggotanya. Dalam  kegiatan  operasionalnya,  LPD  Desa  Adat  Pedawa  memiliki  struktur  organisasi  dengan  rincian tugas dan wewenangnya sebagai berikut :
1. Kepala mempunyai tugas:
A. Mengkoordinir pengelolan LPD
B. Bertanggung  jawab  kedalam  dan  keluar  yakni  kedalam  bertanggung  jawab  atas perkembangan  pengelolaan  LPD  dan  keluar  bertanggung  jawab  mewakili  LPD  baik  di dalam maupun diluar pengadilan
2. Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum
3. Bendahara mempunyai tugas:
A. Melaksanakan transaksi keuangan
B. Membuat berita acara uang kas
Pembagian tugas, wewenang maupun tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pihak pengelola LPD Desa Adat Pedawa dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dari LPD itu sendiri yaitu membangun dan  meningkatkan  ekonomi krama  desa  adat .  Hal  ini  diungkapkan  dalam  kutipan  wawancara  pada tanggal 7 Februari 2020 dengan Bapak Suarta (selaku Kepala LPD Desa Adat Pedawa) :
“….Pemisahan  tugas  dan  wewenang  ini  membuat  semua  pihak  lebih  berfokus  pada  pekerjaanya masing-masing serta  memperkuat pengawasan. Nike semua tidak  terlepas dari awig-awig (aturan atau hukum  adat)  yang  mengikatnya.  Berfungsinya  struktur  organisasi  dengan  baik  akan  mempengaruhi kinerja setiap individu, begitupula dengan jenis permasalahan yang ada dan cara mengatasinya”

## Strategi Manajemen LPD Desa Adat Pedawa Dalam Menekan NPL
Penyaluran dana pada setiap LPD di Bali berbeda prosedurnya, hal tersebut didasarkan pada awig- awig yang dimiliki oleh setiap desa adat  berbeda. Awig-awig merupakan aturan/hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan operasional pada LPD dengan maksud dan tujuan agar mampu  mengikat krama  desa  adat yang  membutuhkan  dana  untuk  tidak  melanggar  aturan  yang  telah disepakati  sebelumnya.  LPD  Desa  Adat  Pedawa  yang  merupakan  lokasi  penelitian  dan  hingga  saat  ini masih menggunakan awig-awig sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pemanfaatan awig-awig pada  LPD  Desa  Adat  Pedawa  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  pengendalian  internal
sebagai salah satu upaya untuk menekan angka NPL. Hal tersebut diungkapkan saat kegiatan wawancara dengan Bapak Sudiastika (45 tahun) selaku kelian adat Desa Adat Pedawa, pada tanggal 8 Februari 2020. “….LPD  Desa  Adat  Pedawa  hingga  saat  ini  menggunakan awig-awig desa  adat.  Pendirian  LPD, kepengurusan,  tugas  dan  wewenang,  prosedur  mengajukan  pinjaman  serta  sanksi  yang  harus  diterima apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya diatur jelas dalam awig-awig khusus.” Prosedur pengajuan pinjaman pada LPD Desa Adat Pedawa di dalam awig- awig sedikit mengalami perubahan  terkait  dengan  syarat  bagi krama  desa yang  akan  mengajukan  pinjaman, krama  desa yang memenuhi  syarat  untuk  mengajukan  permohonan  pinjaman  langsung  mengumpulkan  berkas  lengkap yang  sudah  disiapkan  yang  selanjutnya  akan  diajukan  kembali  kepada panuriksa (pengawas).  Hal  ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Sudiastika (selaku kelian adat desa pedawa) : “Yening  prosedur  permohonan  pengajuan  kredit  nike  dari  berdirinya  LPD  hingga  saat  ini mengalami perubahan sedikit pada syarat pengajuannya nike diperketat lagi dan  nike sampun  dibahas pada saat rapat bungan taun (rapat tahunan). Jadi untuk krama desa yang akan mengajukan permohonan pinjaman nanti akan melampirkan surat permohonan sendiri kemudian jika berkas yang diajukan sudah sesuai dengan syarat maka malih dibuatkan surat permohonan di LPD yang nanti akan ditunjukan kepada panuriksa (pengawas), kalau disetujui baru kemudian akan diproses lebih lanjut.” Pengajuan  kredit  yang  telah  disepakati  hingga  kini  juga  sesuai  dengan  prosedur  yang  benar. Namun, pada tahun 2015 LPD Desa Adat Pedawa mengalami permasalahan NPL yang cukup tinggi. Angka NPL  juga  mengalami  peningkatan  pada  tahun  berikutnya.  Permasalahan  ini  memang  pernah  terjadi sebelumnya, namun dengan persentase kredit macet yang kecil. Peningkatan angka NPL di LPD Desa Adat Pedawa  terjadi  pada  jenis  kredit  musiman  dimana krama  desa yang  meminjam  dana  tidak  memiliki kemampuan dalam melunasi kewajibannya kepada pihak LPD. Kredit musiman adalah jenis kredit yang ditawarkan  oleh  LPD kepada krama desa yang  memiliki penghasilan yang  didominasi dari hasil  panen. Ketidakmampuan krama desa untuk mengembalikan pinjamannya disebabkan karena pada tahun 2015- 2016  pohon  cengkeh  dan  kopi  yang  seharusnya  sudah  memasuki  musim  panen  tidak  berbuah,  hal tersebut  dikarenakan  perubahan  cuaca  yang  ekstrim  serta  beberapa  alasan  lainnya.  Kondisi  tersebut diungkapkan  saat  kegiatan  wawancara  dengan  Bapak  Ketut  Suarta  (selaku  kepala  LPD  Desa  Adat Pedawa) pada tanggal 7 februari 2020 :
“Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  LPD  Desa  Adat  Pedawa  adalah  kredit  macet,  menjadi permasalahan  terbesar  sepanjang  sejarah  sejak  didirkannya  LPD  karena  persentase  kredit  macet  nike sangat tinggi, semua pihak juga merasa kawatir terutama manejemen LPD. Tepat pada tahun 2015 kami melakukan pendekatan kepada krama desa yang tercatat tidak memiliki hutang agar kami tahu alasannya napi manten, karena kalau dari kami selaku pihak internalnya sudah melaksanakan kegiatan operasional sesuai  standar  operasional  prosedur  (SOP)  serta  tetap  berpedoman  pada  aturan  pada awig-awig . Alasannya beragam namun yang lebih banyak tercatat yaitu krama yang menggunakan kredit musiman ya karena memang pada tahun 2015-2016 nike gagal panen cengkeh dan kopi.
Permasalahan NPL yang tinggi yang dihadapi oleh LPD Desa Adat Pedawa yaitu pada tahun 2016. Kondisi tersebut nantinya akan menyebabkan kerugian bagi pihak LPD karena jika angka NPL tinggi akan menyebabkan  pertumbuhan  LPD  menjadi  tidak  baik.  Pada  pelaksanaan rapat  bungan  taun yang  rutin dilaksanakan  pada  setiap  tahunnya  menghasilkan  keputusan  untuk  memberikan  sanksi  berupa pembebanan  bunga  tambahan  bagi krama desa  yang  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  melunasi hutangnya  setelah  memperoleh  surat  peringatan  ke-3.  Hal  ini  diungkapkan  saat  kegiatan  wawancara dengan Bapak Suarta (selaku kepala LPD Desa Adat Pedawa) pada tanggal 8 Februari 2020 :
“….Tahun  2016  nike  tahun  tertinggi  permasalahan  NPL,  pemberian  surat  peringatan  pertama hingga  ketiga  sudah  dijalankan  namun  persentase  NPL  mengalami  kenaikan  hingga  akhirnya  pada kegiatan rapat  bungan  taun kami  jadikan  permasalahan  niki  sebagai  agenda  utama  hingga  akhirnya menghasilkan keputusan terkait dengan sanksi. Sanksi yang akan dikenakan berupa pembebanan bunga tambahan, sanksi ini bukan memberatkan krama namun mendorong krama yang memiliki hutang agar berupaya untuk melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.”
Keputusan  untuk  menerapkan  sanksi  berupa  pembebanan  bunga  nyatanya  tidak  membawa perubahan angka  NPL, keadaan tersebut  mendorong manajemen LPD harus meminjam dana dari Bank demi  keberlanjutan  LPD  Desa  Adat  Pedawa  kedepannya.  Pada  akhir  tahun  2017, prajuru  desa  adat (pengurus  desa  adat)  Pedawa  kembali  melaksanakan rapat  bungan  taun dengan  agenda  utama  yaitu permasalahan  NPL  pada  LPD  Desa  Adat  Pedawa.Strategi  yang  diputuskan  untuk  diterapkan  oleh manajemen LPD Desa Adat Pedawa merupakan bagian dari budaya kuno Desa Adat Pedawa. Manajemen LPD  serta panuriksa diharapkan  dapat  menjalankan  strategi  tersebut  sebagai  upaya  untuk  menekan angka NPL.
Strategi  tersebut  dahulu  dikenal  dengan  istilah nunda  tetegenan . Nunda artinya  menunda  dan tetegenan artinya  tanggungjawab  yang  dipikul.  Jadi nunda  tetegenan merupakan  penundaan  dalam
memperoleh  hak  untuk  ikut  memikul  tanggungjawab  sosial  sebagai  umat  beragama. Nunda  tetegenan terdiri  dari  3  tingkat  yaitu  sanksi  sosial,  sanksi  adat,  dan  sanksi  saksi.  Sanksi  sosial  dalam  hal  ini merupakan  bentuk  sanksi  kepada krama desa  yang  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  membayar kewajibannya  kepada  LPD  dan  sudah  mendapatkan  surat  peringatan  1.  Sanksi  sosial  yang  diberikan murni  diperoleh  langsung  dari krama desa  karena  pada  saat  rapat  adat  dan rapat  bungan  taun untuk krama yang bermasalah langsung diberitahukan oleh panuriksa sehingga akan tumbuh rasa malu. Sanksi adat  merupakan  bentuk  sanksi  yang  diberikan  langsung  oleh  adat  berupa  larangan  untuk  mengikuti seluruh  kegiatan  di banjar  adat yang  diberikan  kepada krama  desa yang  tidak  memiliki  kemampuan untuk  membayar  kewajibannya  kepada  LPD  dan  sudah  mendapatkan  surat  peringatan  2.  Sanksi  saksi merupakan  bentuk  sanksi  yang  diberikan  oleh  adat  berupa  penundaan  diterimanya  hak  saksi  untuk krama yang bermasalah dalam semua kegiatan atau upacara seperti dalam upacara keagamaan manusa yadnya (persembahan  yang  tulus  iklas  kepada  sesama  manusia)  acara telubulana n  (tigabulanan)  atau pawiwahan (pernikahan) atau kematian maka keluarga inti dari krama tersebut tidak memperoleh saksi prajuru desa adat untuk melangsungkan acaranya. Sanksi nunda tetegenan ini berupa ditundanya kewajiban krama untuk memikul tetegenan berupa kena-kenaan banten dalam upacara yadnya (upacara keagamaan dalam agama hindu) yang tidak memiliki kemampuan  dan  kemauan  untuk  melunasi  kewajibannya  untuk  ikut  dalam  setiap  upacara  keagamaan seperti dalam piodalan alit (upacara keagamaan kecil), piodalan ageng (upacara keagamaan besar) serta pada saat upacara sabha malunin (upacara persembahan kepada para Dewa, utamanya Dewa Utama atau yang disebut Dewa Kaki Dewaci) ditunda untuk mengeluarkan kena-kenaan banten (kesempatan untuk menghaturkan  sarana  upacara  ditunda).  Strategi  yang  dijalankan  oleh  manajemen  LPD  dan  pengurus desa  adat  dalam  menekan  NPL  sudah  disepakati  sebelumnya  oleh krama  desa  adat karena  pertama dengan  menunda  hak krama desa  dalam  mengahaturkan yadnya (korban  suci  yang  tulus  iklas  dalam ajaran  agama  Hindu)  yang  berupa kena-kenaan  banten  piodalan maka krama  desa yang  tidak  memiliki kemauan  dan  kemampuan  untuk  membayar  kewajibannya  akan  merasa  gundah,  merasa  bersalah  dan malu  sehingga  selanjutnya  akan  berusaha  untuk  membayar  kewajibannya.  Kedua,  sanksi  saksi  yang diberikan kepada krama desa berupa tidak diperolehnya hak saksi yaitu dari pihak pengurus desa adat untuk  menjalankan  segala upacara  yadnya maka  akan  menyebabkan upacara  yadnya tersebut  tidak lancar  karena  tidak  disaksikan  langsung  oleh prajuru  desa  adat. Sanksi nunda  tetegenan dilaksanakan kembali  setelah  adanya  pertimbangan  hingga  diperoleh  kesepakatan    dari  semua  pihak  karena  hanya berupa  penundaan  bukan  penghapusan  sehingga  sanski  tersebut  tidak  dianggap  sebagai  bentuk pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Sanksi  ini  sebelumnya  sudah  pernah  diterapkan  di desa  adat pedawa namun karena permasalahan yang dialami oleh desa adat pada saat itu sudah bisa diatasi serta tidak munculnya permasalahan yang sama di beberapa tahun berikutnya maka sanksi nunda tetegenan sudah  tidak  diterapkan  kembali.  Sanksi nunda  tetegenan ini  tidak  melarang krama desa  untuk menjalankan  kewajibannya  sebagai  umat  beragama  untuk  melaksanakan  persembahyangan  atau melaksanakan  kegiatan yadnya lainnya,  melainkan  menunda  hak krama untuk  memperoleh saksi  adat dalam upacara  yadnya ,    menunda negen  kena-kenaan  banten  piodalan namun  masih  bisa  mengaturkan banten lainnya (bukan jenis banten piodalan), menunda  hak untuk memperoleh layanan dari Desa Adat seperti dalam mengurus surat pengantar, dan lain-lain.
“….Kembali lagi hingga bertemu kegiatan rapat bungan taun nike kami menjadikan permasalahan tersebut  sebagai  agenda  utama  dalam  rapat  yang  seharusnya  hanya  berlangsung  sehari  dua  hari  niki hingga  lima  hari,  kami  memang  benar-benar  harus  sigap  dalam  mengambil  keputusan  untuk  kembali menerapkan sanski kuno Desa Adat Pedawa yang memang dahulu ada. Sanksi tersebut  dikenal dengan nunda tetegenan. Nunda artinya menunda dan tetegenan artinya tanggung jawab yang dipikul.Jadi nunda tetegenan merupakan  penundaan  dalam  memperoleh  hak  untuk  ikut  memikul  tanggung  jawab  sosial sebagai  umat  beragama.Jadi  tidak  main-main  jika  sanksi  ini  kita  putuskan  untuk  diterapkan  kembali. Sanksi nunda tetegenan niki tidak melarang krama desa untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama  untuk  melaksanakan  persembahyangan  atau  melaksanakan  kegiatan yadnya lainnya, melainkan  menunda  hak krama untuk  memperoleh saksi  adat dalam upacara  yadnya ,    menunda negen kena-kenaan  banten  piodalan namun  masih  bisa  mengaturkan banten lainnya  (bukan  jenis  banten piodalan),  menunda  hak  untuk  memperoleh  layanan  dari Desa  Adat seperti  dalam  mengurus  surat pengantar,  dan lain-lain. Sanksi nunda tetegenan niki sampun ada sejak dulu,  sudah  pernah  diterapkan dan  sudah  menunjukan  bahwa  sanksi  niki  efektif  untuk  diterapkan,  karena  tidak  munculnya permasalahan sejenis yang dihadapi oleh desa adat pada saat itu maka sanksi nunda tetegenan disepakati untuk tidak diterapkan kembali. Sanksi niki sudah lama nike diterapkan sekitar tahun 90-an maka dari itu disebut dengan sanksi kune yang kembali diterapkan pada saat ini.” Penurunan angka permasalahan NPL ini menandakan bahwa manajemen LPD beserta prajuru desa adat Pedawa  mampu  menjalankan  strategi  dalam  upaya  menekan  NPL.Sanksi nunda  tetegenan yang
merupakan  budaya  kuno  yang  dimiliki  oleh  Desa  Adat  Pedawa  sebagai  salah  satu  Desa  Bali  Aga  yang kembali diterapkan ini dapat dikatakan efektif dalam upaya menekan NPL.

## 4. Simpulan dan Saran
Simpulan Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  yaitu: LPD  Desa  Adat  Pedawa  hingga  saat  ini  masih menggunakan awig-awig sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pemanfaatan awig- awig pada LPD Desa Adat Pedawa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal sebagai salah satu upaya untuk menekan angka NPL. Prosedur pengajuan pinjaman pada LPD Desa Adat Pedawa di  dalam awig-  awig sedikit  mengalami  perubahan  terkait  dengan  syarat  bagi krama  desa yang  akan mengajukan pinjaman. Pengajuan kredit yang telah disepakati hingga kini juga sesuai dengan prosedur yang benar. Namun, pada tahun 2015 LPD Desa Adat Pedawa mengalami permasalahan NPL yang cukup tinggi.
Pada pelaksanaan rapat bungan taun yang rutin dilaksanakan pada setiap tahunnya menghasilkan keputusan untuk memberikan sanksi berupa pembebanan bunga tambahan bagi krama desa yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya setelah memperoleh surat peringatan ke-3, keputusan ini  dimaksudkan  agar  krama  tersebut  berusaha  untuk  segera  melunasi  hutangnya.  Keputusan  untuk menerapkan sanksi berupa pembebanan bunga nyatanya tidak membawa perubahan angka NPL, keadaan tersebut  mendorong  manajemen  LPD  harus  meminjam  dana  dari  Bank  demi  keberlanjutan  LPD  Desa Adat  Pedawa  kedepannya.  Pada  akhir  tahun  2017, prajuru  desa  adat (pengurus  desa  adat)  Pedawa kembali  melaksanakan rapat  bungan  taun untuk  menerapkan  strategi  dalam  menekan  NPL.Strategi tersebut dahulu dikenal dengan istilah nunda tetegenan . Nunda artinya menunda dan tetegenan artinya tanggung jawab yang dipikul. Jadi nunda tetegenan merupakan penundaan dalam memperoleh hak untuk ikut memikul tanggung jawab sosial sebagai umat beragama. Nunda tetegenan terdiri dari 3 tingkat yaitu sanksi sosial, sanksi adat, dan sanksi saksi. Sanksi nunda tetegenan dilaksanakan kembali setelah adanya pertimbangan hingga diperoleh  kesepakatan dari semua pihak karena hanya berupa penundaan bukan penghapusan  sehingga  sanski  tersebut  tidak  dianggap  sebagai  bentuk  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Penurunan  angka  permasalahan  NPL  ini  menandakan  bahwa  manajemen  LPD  beserta prajuru desa adat Pedawa mampu menjalankan strategi dalam upaya menekan NPL. Sanksi nunda tetegenan yang kembali diterapkan ini dapat dikatakan efektif dalam upaya menekan NPL.

## Saran
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  telah  dilakukan  peneliti  terdapat  beberapa permasalahan  yang  terjadi,  sehingga  berdasarkan  permasalahan  tersebut  peneliti  dapat  memberikan saran  kepada  peneliti  selanjutnya.  Adapun  beberapa  saran  yang  perlu  diperhatikan  bagi  penelitian selanjutnya yang tertarik meneliti tentang strategi LPD dalam upaya menekan permasalahan NPL adalah: Peniliti  selanjutnya  diharapkan  untuk  mengkaji  lebih  banyak  sumber  maupun  refrensi  yang  terkait dengan strategi dalam menekan NPL karena dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan.
Peneliti  selanjutnya  diharapkan  lebih  mempersiapkan  diri  dalam  proses  pengambilan  dan pengumpulan data dengan  menggunakan  metode kualitatif ini, peneliti dapat mengeksplorasi perasaan narasumber  dalam  mengungkapkan  perasaan  secara  leluasa    sehingga  peneliti  dapat  memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan khususnya terkait dengan strategi manajemen.

## Daftar Rujukan
Angga Bayu. (2015). Penyelesaian Kredit Macet  Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Bali. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga.
Data  Kabupaten  Buleleng.2019  “ Kon disi  LPD  di  Kabupaten  Buleleng  tahun  2019”. Diakses  di https://bulelengkab.go.id (diaksespadatanggl 1 Februari 2020). Data Kredit Macet Kecamatan Buleleng. (2019) . “ Data Kecamatan di Kabupaten Buleleng  yang Mengalami Kredit Macet 2019”.Diakses di https://bulelengkec.go.id (diakses pada 2 Februari).
Harsono, (2010: 169). Metode Analisis Data Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Iramanmi. (2015). Pengertian Non Performing Loan .Diakses di http://akuntansikredit_NPL_materi.html . (Diakses pada tanggal 7 Maret 2020).
Ismail.  2010. Pengertian  Akuntansi .  Diakses  di http://materi_akuntansi_pengertian.html .  (diakses  pada tanggal 7 Maret 2020)
Jurnalid. (2015). Fungsi dan Tujuan Pokok Kredit . Diakses di http://jurnal.id.com/2015/11/fungsi-tujuan- pokok-kredit . (diakses pada 1 januari 2020).
Krisni Utari. (2016). Pemanfaatan Awig-Awig Untuk Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Menekan Tingkat Kredit Macet Pada LPD Desa Adat Panji .Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Narita Dwi.(2015). “ Manajemen Risiko Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Lebu Sidemen,
Karangasem Tahun 2015”.Volume 5, No.1.Tersediapada https://ejournal.undiksha.ac.id/
(diaksestanggal 31 Januari 2020).
Parlan.(2014).
“Pegaruh Tingkat Rasio Kredit, Kualitas Kredit Terhadap Krisis Kredit”.Tersediapada http://artikel_unair_2014.html . (diakses tanggal 1 Maret 2020) Peraturan  Provinsi  Bali.  (2007). Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Lembaga  Perkreditan Rakyat Provinsi Bali. Diakses di https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/24744 . Putri  Suastini  Eka.  (2017) .“ Analisis  Penerapan  Sanksi  Sekala  (Nyata)  Terhadap  Evaluasi  Keberhasilan Pengendalian  Kredit  Macet  Pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  (Studi  Pada  Lpd  Desa Sudaji).”Tersedia pada https://ejournal.undiksha.ac.id/ (diaksestanggal 31 Januari 2020).
Rima Ayu. (2017). Pengertian Akuntansi Kredit . Diakses di http://materi_akuntansi_kredit.html .(Diakses pada tanggal 27 Februari 2020).
Revi  I  Made.  (2015) .  “ Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Kredit  Macet  Pada  Lembaga Perkreditan  Desa  (Lpd)  Di  KabupatenBuleleng”Tersediapada https://ejournal.undiksha.ac.id/ (diaksestanggal 2 Februari 2020).
Sarjanaku.
(2012). Pengertian Kredit dan Fungsi Kredit. Diakses di http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-kredit-fungsi-unsur-macam.html  pada  1  januari 2020 .
Sudiyatno  dan  Surosi.  (2010). Produtive  Loan  Theory. Diakses  di http://teori-likuiditas.html .  (Diakses pada 1 April 2020).
Sudiyani Nyoman. (2016) . “Fungsi Sistem Pengendalian Intern Dalam Mencegah Kredit Macet Pada LPD
(Studi Kasus Pada LPD Pakraman Bitera Kabupaten Gianyar)”.
Tersediapada https://ejournal.universitasngurahrai.ac.id/ (diaksestanggal 7 Maret 2020). Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D . Bandung : Alfabeta. Sutarno.(2012). Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank.Bandung : Alfabeta 2009.
Trianto.(2011). Metode Penelitian Kualitatif .Bandung : Alfabeta.