## ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Hery Susanto ( herys@ut.ac.id )
Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Mataram

## ABSTRACT
This research aims to analyze the regional finance capability in West Nusa Tenggara province. This research uses secondary data of primary source. The data are obtained from the government of West Nusa Tenggara Province in the form of data that has been processed and published and become a legitimate document such as calculation data of APBD in Budgetary Year of 2003-2007. The instruments are used in collecting the data is the analysis of the regional finance capability through Calculation and Work Analysis of PAD, which is the measurement of share and growth, thus classified the result with mapping the financial region capability based on quadrant method. This research draws some conclusions namely: (1) generally, contribution of PAD (share) to the total region income of NTB Province TA 2003- 2007 was low, in spite of the growth of PAD was high; (2) based on the measurement of Index Financial Capability (IKK), NTB Province was in the scale index of 0,541. Furthermore, the classification based on the criteria level of regional finance capability, the regional finance capability in NTB Province in 2003 -2007 was a province with high financial capability. There are some suggestions that could be offered to the Government of NTB Province; first, improving PAD share in NTB Province through the excavation of PAD potential sources. Second, concerning with the region cost efficiency, considering that the proportion of PAD achievement was fairly small comparing to the allocation of Region Cost.
Keywords :   original regional income, regional expenditure, regional finance capability

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat . Penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber utama. Data diperoleh dari pemerintah Propinsi  Nusa Tenggara dalam bentuk data yang telah diolah dan dipublikasikan dan menjadi dokumen yang sah seperti data perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003-2007. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah analisis kemampuan keuangan daerah melalui Perhitungan dan Analisis Kerja PAD, yang merupakan pengukuran saham dan pertumbuhan, sehingga diklasifikasikan hasilnya dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran. Penelitian ini menarik beberapa kesimpulan yaitu: (1) secara umum, kontribusi PAD (share) terhadap total pendapatan daerah Propinsi NTB TA 2003-2007 rendah, meskipun pertumbuhan PAD yang tinggi; (2) didasarkan pada pengukuran Kemampuan Index Keuangan (IKK), Propinsi NTB berada di indeks skala 0541. Selain itu, klasifikasi berdasarkan tingkat kriteria kemampuan keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah di Propinsi NTB pada 2003- 2007 adalah propinsi dengan kemampuan finansial yang tinggi. Ada beberapa saran yang dapat ditawarkan kepada Pemerintah Propinsi NTB; pertama, meningkatkan pangsa PAD di Propinsi NTB melalui penggalian potensi sumber PAD. Kedua, menyangkut dengan
efisiensi biaya daerah, mengingat proporsi pencapaian PAD ini cukup kecil dibandingkan dengan alokasi biaya daerah.
Kata kunci: belanja daerah, kemampuan keuangan daerah, pendapatan asli daerah
Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan revisi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya masih sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki, mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa daerah yang akan menghadapi kesulitan dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki.
Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilitas sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara eksploitatif dan berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif.
Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan aktivitas pembiayaan pelaksanaan tugas pembangunan, pemerataan, dan keadilan melalui pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Berdasarkan paparan mengenai kondisi tersebut, perlu ada satu kajian mendalam mengenai kemampuan keuangan daerah yang merupakan tolok ukur dalam menilai kemampuan mengelola keuangan daerah, khususnya pada bidang keuangan Propinsi . Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan mengelola keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran dengan menggunakan analisis Kemampuan Keuangan Daerah. Pengukuran menggunakan analisis Kemampuan Keuangan Daerah melalui penghitungan share dan growth APBD, Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Pemerintah Propinsi  Nusa Tenggara Barat selama periode tahun anggaran 2003-2007. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Lingkup Keuangan Daerah
Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di
dalamnya adalah segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Sementara Halim (2001:19) mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun ruang lingkup keuangan daerah menurut Halim (2001:20) ada 2 (dua) yaitu: Pertama; Keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta  Barang-barang inventaris milik daerah. Kedua; Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah, adapun arti keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang yang dikehendaki tersebut (Halim, ibid.). Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah adalah tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah.

## Struktur APBD Propinsi  NTB Tahun Anggaran 2003-2007
Struktur anggaran yang digunakan dalam kajian ini adalah struktur anggaran kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penyempunaan Anggaran Berbasis Kinerja atas dasar pengelolaan anggaran sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002. Berikut adalah gambaran perkembangan APBD untuk 5 (lima) tahun anggaran. Struktur APBD tahun 2003-2007 telah dikomparasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Struktur APBD Propinsi  NTB Tahun Anggaran 2003-2007
STRUKTUR APBD 2003 2004 2005 2006 2007 Pendapatan 459.005.458.705,84 444.953.776.489,00 520.114.908.771,00 731.482.517.142,00 858.345.920.618,00 PAD 124.496.493.551,00 150.171.212.619,00 195.261.610.771,00 249.352.517.142,00 332.740.920.618,00 Pend. Dana Perimbangan 281.782.599.742,00 287.054.563.870,00 317.953.298.000,00 482.130.000.000,00 525.605.000.000,00 Lain-lain Pendapatan 9.223.000.000,00 7.728.000.000,00 5.900.000.000,00 0 0 SILPA 43.503.365.412,84 0 0 0 0 Belanja 459.005.458.705,84 476.558.783.701,26 581.792.711.662,98 787.124.594.243,00 905.479.706.083,88 Belanja Aparatur / Tdk Langsung* 289.983.458.705,84 238.990.600.437,26 282.711.390.753,00 320.963.575.931,00 398.759.710.556,86 Belanja Publik / Langsung* 169.022.000.000,00 132.630.050.391,00 183.925.172.817,00 310.787.575.336,00 506.719.995.527,02 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan 0 89.425.045.206,00 104.844.546.093,98 145.286.735.387,00 0 Keuangan Belanja Tidak Tersangka 0 15.513.087.667,00 10.311.601.999,00 10.086.707.589,00 0 Surflus (Defisit) 0 (31.605.007.212,26) (61.677.802.891,98) (55.642.077.101,00) (47.133.785.465,88) Pembiayaan Daerah 0 31.605.007.212,26 61.677.802.891,98 55.642.077.101,00 47.133.785.465,88 Penerimaan 0 41.359.881.212,26 76.688.628.991,98 75.990.834.101,00 65.133.785.465,88 Pengeluaran 0 9.754.847.000,00 15.010.826.100,00 20.348.757.000,00 18.000.000.000,00
Ket : * Komponen Belanja APBD 2007 Sumber : Biro Keuangan Propinsi  NTB, data diolah
Dari gambaran struktur APBD NTB selama 5 (lima) tahun anggaran, terlihat perbedaan struktur APBD, yaitu pada tahun anggaran 2003 masih menggunakan pola berimbang. Artinya, pola berimbang dalam konteks ini adalah adanya keseimbangan antara nilai pendapatan dan belanja, sementara struktur anggaran pada periode tahun anggaran 2004-2007, jumlah pendapatan dan belanja tidak berimbang atau menggunakan pola surflus/defisit.
Pada sisi pendapatan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Propinsi NTB terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2003-2007 kendati paket otonomi daerah telah digulirkan. Pada sisi belanja kebutuhan belanja daerah pun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan dampak dari kewenangan otonomi daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah secara aktif dan lebih leluasa dapat melakukan pembiayaan dalam upaya pengembangan segala bentuk aktivitas progam-program pembangunan di daerah.
Adapun kinerja keuangan Pemerintah Daerah itu sendiri diukur melalui analisis kemampuan keuangan daerah yaitu pengukuran share dan growth APBD, pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan pengklasifikasian menurut peta kemampuan keuangan daerah.

## Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
Analisis Kemampuan Keuangan Daerah, pada tahap awal dimulai dengan Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran share dan growth kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran.
PAD Share = x 100% Total Belanja
PADi = x 100% PAD i-1 Growth
Keterangan : PADi  = Pendapatan Asli Daerah periode i PADi-1 = Pendapatan Asli Daerah periode i-1
Tabel 2.  Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran
KUADRAN K  O  N  D  I  S  I I Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam total belanja, dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai share dan growth yang tinggi. II Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal sehinga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan  (growth) PAD tinggi. III Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PAD nya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah. IV Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah Sumber: Bappenas, 2003
Berikut adalah Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran
Rata-rata
GROWTH (%)

## KUADRAN II
Share    : Rendah Growth  : Tinggi KUADRAN I
Share    : Tinggi
Growth  : Rendah KUADRAN III Share    : Tinggi Growth  : Rendah

## KUADRAN IV
Share    : Rendah Growth  : Rendah
(Sumber: Bappenas ; 2003)
Rata-rata SHARE (%)
Tahap analisis kemampuan keuangan daerah berikutnya adalah dengan cara menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan kemudian mengklasifikasikan dengan metode Indeks Kemampuan Keuangan. Adapun metode Indeks Kemampuan Keuangan merupakan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (growth), Indeks Elastisitas, dan Indeks Share. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Dalam menyusun indeks untuk setiap komponen IKK, dilakukan dengan cara menggunakan persamaan umum sebagai berikut :
Berdasarkan persamaan di atas, maka persamaan IKK dapat dirumuskan sebagai berikut:
Keterangan :
X G =   Indeks Pertumbuhan (PAD) X E =  Indeks Elastisitas (Belanja Langsung Terhadap PAD)
X S =   Indeks  Share (PAD terhadap APBD)
Nilai x Hasil Pengukuran - Nilai x KondisiMinimum
Indeks X = Nilai x KondisiMaksimum - Nilai x KondisiMinimum G E S X + X + X IKK = 3
Tabel 3.  Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Indeks Kemampuan Keuangan Klasifikasi 0,00  -  0,33 Rendah 0,34  -  0,43 Sedang 0,44  -  1,00 Tinggi
Sumber: Bappenas, 2003

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Keuangan Daerah Propinsi  NTB TA 2003-2007
Setelah kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diberlakukan pada Propinsi NTB, terjadi perkembangan PAD yang menggembirakan. PAD mengalami peningkatan dari Rp 130,28 Miliar  pada tahun anggaran 2003 berubah pada tahun angaran 2004 menjadi Rp. 170,23 Miliar sejak diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja. Pada  tahun anggaran 2005 naik menjadi Rp 196,16  Miliar, kemudian tahun anggaran 2006 naik menjadi Rp 265,03 Miliar. Berikutnya pada tahun anggaran 2007 terjadi kenaikan yang cukup tinggi menjadi Rp 314,01 Miliar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Propinsi  NTB terus mengupayakan optimalisasi perolehan sumber-sumber PAD potensial. Gambar 1 memperlihatkan hal-hal tersebut.
2003 2004 2005 2006 2007 130,28 170,23196,16 205,03 314,01 0 50 100 150 200 250 300 350 (R p . M il y a r) Gambar 1 Perkembangan PAD Provinsi NTB TA 2003-2007
Sumber: Data diolah
Jika dilihat dari peran PAD dalam membiayai APBD, maka besaran PAD tahun anggaran 2003 merupakan 28,4% dari APBD; PAD tahun anggaran 2004 merupakan 35,7% dari APBD; PAD tahun anggaran 2005 merupakan 33,7% dari APBD; PAD tahun 2006 merupakan 33,6% dari APBD; dan PAD tahun anggaran 2007 merupakan 34,6 % dari APBD. Data peran PAD dalam membiayai APBD tersebut pada Gambar 2.

## Gambar 2
Peran PAD dalam APBD Provinsi NTB
TA 2003-2007
28,4
35,7
33,7 33,6 34,6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2003 2004 2005 2006 2007 (D a la m % ) Sumber: Data diolah
Secara rinci komposisi rata-rata pendapatan daerah Propinsi  NTB selama periode tahun anggaran 2003-2007 adalah sebagai berikut: Dana Perimbangan sebesar 63%, PAD sebesar 35% dan lain-lain pendapatan sebesar 2%. Dapat dilihat bahwa selama kurun waktu periode tahun anggaran 2003-2007 Dana Perimbangan menduduki peran terbesar di dalam struktur APBD Propinsi NTB (63%), disusul peran PAD (35%) dan terakhir adalah Lain-lain Pendapatan (2%). Proporsi sumber pendapatan itu dapat dilihat pada gambar 3.

## Gambar 3
Proporsi Sumber Pendapatan Provinsi NTB TA 2003-2007 PAD; 35% Dana Perimbangan; 63% Lain-lain Pendapatan; 2%
Dari sisi belanja (pengeluaran), rata-rata Belanja Tidak Langsung mengambil porsi yang lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung. Selama kurun waktu tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 2004 kecenderungan Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan Belanja Langsung, namun pada tahun anggaran 2007 Belanja Tidak Langsung (46%) lebih kecil porsinya dibandingkan dengan Belanja Langsung (54%). Gambar 4 memperlihatkan perbandingan belanja tidak langsung dan belanja langsung.
62% 38% 63% 37% 61% 39% 51% 49% 46% 54% 0% 20% 40% 60% 80% 2003 2004 2005 2006 2007 Gambar 4 Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD NTB TA 2003-2007 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
Berikut adalah hasil perhitungan dan analisis kinerja PAD Propinsi  NTB TA 2003-2007:
1. Share PAD Share = x 100% Total Belanja Shared  = 0,362% 2. Growth
PADi Growth = x 100% PADi-1
Growth  = 124,817 %
Kemudian diklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran, maka kemampuan keuangan daerah Propinsi NTB akan tampak sebagaimana diagram pada Gambar 5.
Rata-rata GROWTH (124,817%)
KUADRAN II

## NTB (2003-2007)
Share    : Rendah Growth  : Tinggi

## KUADRAN I
Share    : Tinggi
Growth  : Rendah KUADRAN III Share    : Tinggi Growth  : Rendah

## KUADRAN IV
Share    : Rendah
Growth  : Rendah
-Rata-rata SHARE  (0,362%)
Gambar 5. Peta Kemampuan Keuangan Propinsi  NTB TA 2003-2007 Berdasarkan  Metode  Kuadran
(Sumber: Bappenas ; 2003)
Posisi Propinsi  NTB berada pada Kuadran II, yaitu menunjukkan sumbangan (share) PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi. Posisi pada Kuadran II adalah kondisi belum ideal, tapi menunjukkan daerah memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD NTB memiliki kemampuan yang cukup dalam menggali sumber-sumber PAD potensial sehingga PAD memiliki peran yang besar dalam Total Belanja.
Propinsi  NTB memiliki sumber daya alam yang melimpah, terdapat kemungkinan bahwa NTB mampu memiliki kinerja PAD yang baik di masa yang akan datang jika sumber daya alam yang dimiliki dapat dikelola secara optimal. Dalam upaya peningkatan PAD, fakta menunjukkan Propinsi NTB memiliki sumber-sumber daya alam potensial yang dapat mendukung upaya peningkatan perolehan PAD tersebut. NTB memiliki tambang emas, potensi-potensi pariwisata yang membawa ekses terhadap peningkatan jumlah hotel, penginapan, rumah makan maupun sentra-sentra bisnis yang berkenaan dengan bidang tersebut, BUMD, besarnya obyek yang dapat dikenai pajak dan retribusi, dan tentunya sumber daya manusia (tenaga kerja) yang melimpah. Perlu dilakukan optimalisasi kinerja dan potensi yang dimiliki untuk menangani keseluruhan aspek tersebut. Keseluruhan aspek tersebut hingga kini masih dihinggapi banyak persoalan yang masing-masing belum dapat terselesaikan oleh pemerintah propinsi. Tambang emas PT. Newmont yang masih belum menyelesaikan kewajibannya berupa saham, pariwisata NTB yang sempat ”tidur” akibat kerusuhan ”171” maupun imbas kasus ”Bom Bali” yang  menurunkan tingkat kunjungan wisata dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan bisnis pariwisata maupun pendapatan daerah. Banyaknya hotel maupun rumah makan yang tidak memiliki izin yang menyebabkan hilangnya potensi-potensi pajak daerah, kinerja dan kontribusi BUMD yang kurang optimal, besarnya obyek yang dapat dikenai pajak dan retribusi yang semestinya dapat memberikan kontribusi yang memadai dan ditingkatkannya perolehannya. Masih banyak persoalan lainnya seperti data potensi pajak yang tidak valid dan di bawah perkiraan yang menyebabkan sejumlah potensi pajak tidak dapat digarap secara maksimal.

## Indeks Elastisitas
Adapun elastisitas adalah rasio PAD terhadap Belanja Langsung. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah.
Tabel 4. Indeks Elastisitas (Belanja Langsung Terhadap PAD)
Tahun Nilai Kondisi Maks Kondisi Min INDEKS 2003 1,245345425 1,473660613 0,738838557 0,689 2004 0,738838557 1,473660613 0,738838557 0,000 2005 0,820231595 1,473660613 0,738838557 0,111 2006 1,075149399 1,473660613 0,738838557 0,457 2007 1,473660613 1,473660613 0,738838557 1,361 JUMLAH 2,618 Sumber: Data diolah Jumlah 2,618 Indeks Elastisitas = = = 0,524 n 5

## Pertumbuhan PAD (Growth)
Growth merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dari tahun i-1.
Tabel 5. Indeks Pertumbuhan PAD (Growth) Tahun Nilai Kondisi Maks Kondisi Min INDEKS 2003 130.281.420.328,14 314.005.708.561,96 130.281.420.328,14 0,000 2004 170.222.212.619,00 314.005.708.561,96 130.281.420.328,14 0,217 2005 196.166.682.030,99 314.005.708.561,96 130.281.420.328,14 0,358 2006 265.025.384.205,54 314.005.708.561,96 130.281.420.328,14 0,733 2007 314.005.708.561,96 314.005.708.561,96 130.281.420.328,14 1,000 JUMLAH 2,308
Sumber: Lampiran 9
Jumlah 2,308 Indeks PAD ( ) = = = 0,462 n 5 Growth

## Peran (Share)
Sedangkan Share merupakan rasio PAD terhadap Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan daerah membiayai membiayai kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah.
Tabel 6. Indeks Peran PAD (Share)
Tahun Nilai Kondisi Maks Kondisi Min INDEKS 2003 0,3028295 0,3972264 0,3028295 0,000 2004 0,3972264 0,3972264 0,3028295 1,000 2005 0,3787668 0,3972264 0,3028295 0,804 2006 0,3623081 0,3972264 0,3028295 0,630 2007 0,3741408 0,3972264 0,3028295 0,755 JUMLAH 3,189 Sumber: Lampiran 9 Jumlah 3,189 Indeks = = = 0,637 n 5 Share
Jadi Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK):
XE + XG + XS IKK = 5
0,524 + 0,462 + 0,637 IKK = 0,451 5 
Tabel 7.  Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Indeks Kemampuan Keuangan Klasifikasi 0,00  -  0,33 Rendah 0,34  -  0,43 Sedang 0,44  -  1,00 Tinggi
Sumber: Bappenas, 2003
Berdasarkan pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Propinsi  NTB di atas dan diklasifikasikan menurut Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah, maka kemampuan keuangan daerah Propinsi  NTB tahun anggaran 2003-2007 adalah propinsi dengan kemampuan keuangan tinggi. Hal ini akan memperkuat ketahanan keuangan Propinsi  NTB dalam menghadapi krisis yang dapat terjadi di luar prediksi.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis data terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Propinsi NTB Tahun Anggaran 2003-2007 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Dilihat dari indikator kinerja PAD, secara umum sumbangan PAD (share) terhadap total pendapatan daerah Propinsi  NTB TA 2003-2007 masih rendah, namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi. Kendati tetap terjadi peningkatan pada PAD, namun apabila dibandingkan dengan peningkatan Belanja Daerah, maka proporsi peningkatan PAD sangat kecil.
2. Berdasarkan pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), Propinsi  NTB berada pada skala indeks 0,541 selanjutnya diklasifikasikan menurut Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah adalah Propinsi  dengan kemampuan keuangan tinggi.
Beberapa saran yang dapat diajukan pada Pemerintah Propinsi  Nusa Tenggara Barat antara lain, sebagai berikut:
1. Perlunya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan share PAD Propinsi  NTB melalui penggalian sumber-sumber PAD potensial, misalnya dengan mengintensifkan pemungutan objek-objek pajak, atau ekstensifikasi PAD misal, pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor, pengenaan pajak TV atau radio, dll.
2. Perlu upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi Belanja Daerah, mengingat bahwa proporsi perolehan PAD sangat kecil apabila dibandingkan dengan alokasi Belanja Daerah.

## REFERENSI
BAPPENAS. (2003). Peta Kemampuan Keuangan Propinsi  dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Jakarta: Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
Biro Keuangan Sekretariat Propinsi  NTB. (2006). Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang APBD Tahun Anggaran 2006.
______ Nomor 2 Tahun 2007 Tentang  APBD Tahun Anggaran 2007.
______ Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007. Halim, Abdul., (2001). Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat
Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ______ Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.