## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN DENGILO KABUPATEN POHUWATO
Iskandar Ibrahim
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pohuwato Jl. Trans Sulawesi No 147 Kab. Pohuwato, Gorontalo E-mail : iskandaribrahim64@gmail.com
Received: 04 Januari 2022; Revised: 30 Januari 2022; Accepted: 15 Februari 2022; Published: Februari 2022; Available online: Februari 2022

## Abstract
This  study  aims  to  determine  how  the  policy  implementation  of  the  Family  Hope Program (PKH) in poverty alleviation in Dengilo District, Pohuwato Regency. The method in this research is descriptive research with a qualitative approach. Informants in this study use the purposive sampling technique from population units that are considered key informants, namely  those  who  are  directly  involved  and  related  to  the  implementation  of  PKH  policies. The  results  showed  that  the  goals  and  objectives  of  the  Family  Hope  Program  (PKH)  in Dengilo sub-district can be stated to have been right on target and the objectives of the PKH implementation have been achieved well starting from the mechanisms and procedures, the suitability  of  the  amount  of  assistance  received  by  participants  has  gone  well  and  in accordance  with  general  guidelines  for  the  implementation  of  PKH;  Resources  in  the implementation of PKH in the Dengilo sub-district are very good in carrying out their duties, besides that they also receive direct training from the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, related to the implementation of PKH; Socio-Economic Conditions in the Dengilo sub-district,  many people  or  KPM  have  social or  economic conditions that  concern,  because the  level  of  education,  skills,  public  awareness  of  education  and  health  is  still  low; Characteristics  of  implementing  agents  or  assistants  to  KPM  really  empower  themselves  as objects and implement development and provide motivation to KPM; Communication between organizations in the implementation of PKH has gone well and smoothly, this can be seen by the division of the organizational structure and division of tasks that is quite good and has a formal meeting which is held once a month.

## Keywords: Policy Implementation, Family Hope Program, Pohuwato

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

## Pendahuluan
Kemiskinan alamiah terjadi antara  lain  akibat  sumber  daya  alam yang  terbatas,  penggunaan  teknologi yang  rendah  dan  bencana  alam. Kemiskinan  “buatan”  terjadi  karena lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat membuat  sebagian  anggota  masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan  berbagai  fasilitas  lain  yang  tersedia, sehingga  mereka  tetap  miskin.  Maka itulah  sebabnya  para  pakar  ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang sering terfokus pada pertumbuhan  ketimbang  pemerataan. oleh  karena  itu,  sinergis  seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.
Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang perlu ditangani  dalam  proses  pembangunan baik  dalam  tingkat  nasional  maupun tingkat  daerah,  dimana  kemiskinan  juga identik dengan suatu penyakit.
Untuk meminimalisir jumlah penduduk  miskin  dibutuhkan  kebijakan penanggulangan
kemiskinan.
Penanggulangan kemiskinan adalah sebuah  kebijakan  yang  strategis  yang harus  ditangani  oleh  pemerintah  selaku agen  pembangunan  yang  bertanggung jawab  atas  terselenggaranya  perbaikan sosial pada segenap lapisan masyarakat.
Analisis  masalahnya  tidak  hanya  layak ditujukan  pada  perspektif  masyarakat yang  menerima  beragam  program perbaikan  sosial  ekonomi.  Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan  secara  menyeluruh  sering tidak  sesuai  dengan  kondisi  dari  masing masing  daerah,  tentu  saja  hal  itu menyebabkan  implementasinya  rentan dengan berbagai bentuk penyalahgunaan atau  penyelewengan.  Program-program pengentasan  kemiskinan  sudah  banyak dilaksanakan  di  berbagai  negara.  Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak  pula  dilaksanakan,  seperti  : pengembangan desa tertinggal, perbaikan  kampung,  gerakan  terpadu pengentasan kemiskinan. Berbagai program  kemiskinan  terdahulu  dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan.
Bicara  kesejahteraan  biasanya tidak  akan  lepas  dari  fenomena kemiskinan,  bahwa  Bangsa  Indonesia dalam konstitusi di atas sudah sejak lama ingin lepas dari cengkraman kemiskinan. Fenomena  kemiskinan  pada  bangsa Indonesia  di  alami  sudah  jauh  sebelum kemerdekaan  baik  terjadi  pada  saat zaman kerajaan maupun zaman kolonial, dan  hingga  saat  ini  bangsa  ini  belum

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
lepas  dari  cengkrman  kemiskinan.  Telah banyak  upaya  untuk  mengatasi  lilitan kemiskian yang dilakukan oleh pemerintah dari rezim ke rezim.
Fenomena tersebut seperti sebuah penyakit yang sudah akut, namun masih  sedang  dalam  perawatan  serta masih di dilakukan eksperimen penyembuhannya. Bahkan, upaya pemerintah  dalam mengatasi  kemskinan sudah  banyak  di  dukung  dengan  aturan, misalnya  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional,  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2010  Tentang  Kesejahteraan Sosial,  dan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2011  Tentang  Penanganan  Fakir Miskin,  serta  aturan  lainnya  dalam mendukungya. Namun, dalam implementasinya  perlu  pengujian  dan evaluasi yang holistik, karena realitasnya fenomena  kemiskinan  masih  nampak dijumpai di depan mata.
Telah digulirkan beberapa program  penanggulangan  kemiskinan yang  diambil  oleh pemerintah  Indonesia sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dalam
mendorong kesejahteraan  masyarakat.  Program unggulan yang diklaim pemerintah salah satunya  adalah  Program  Keluarga Harapan  (PKH).  PKH  merupakan  salah
satu  program Conditional  Cash  Transfer (CCT)  yang  juga  di  kenal  didunia  dalam menanggulangi kemiskinan kronis, sebagai  bentuk  penanggulangan  sosial. Program  ini  memberikan  bantuan  dana kepada  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin (RTSM)  sebagai  upaya  percepatan penanggulangan kemiskinan.
Oleh  karena  itu,  pemerintah Kabupaten Pohuwato khususnya Pemerintah Kecamatan Dengilo merespon  program  penanggulangan kemiskinan yang diambil oleh pemerintah  melalui  Program  Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan pengembangan  sistem  perlindungan sosial  yang  dapat  meringankan  dan membantu  rumah  tangga  miskin  dalam hal  mendapatkan  akses  pelayanan kesehatan  dan  pendidikan  dasar  dengan harapan  program  ini  akan  dapat mengurangi  kemiskinan.  Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan  sistem  jaminan  sosial, pemerintah meluncurkan Program Keluarga  Harapan  (PKH).  Program  ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM.
Kondisi masyarakat masih banyak terdapat  keluarga  miskin  yang  tidak

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
mampu menyekolahkan anak-anak mereka, kurang memperhatikan kesehatan  ibu  hamil  dan  anak-anak. Menyadari  akan  hal  itu,  maka  Program Keluarga  Harapan  (PKH) ini, diharapkan dapat  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  miskin  untuk  ikut  berperan serta  terhadap  program  PKH  yang nantinya akan memberikan dampak yang logis  bagi  kehidupan  mereka  terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan  yang  selama  ini  menjerat rumah  tangga  sangat  miskin.  Disadari sepenuhnya  bahwa  PKH  ini  dilakukan melalui  pendekatan  kesejahteraan  bagi keluarga miskin dengan cara memberikan  bantuan  tunai  langsung kepada  rumah  tangga  sangat  miskin dengan  persyaratan  yang  telah  di tentukan.
Namun  demikian  tetaplah  harus dipahami  bahwa  proses  pengentasan kemiskinan  melalui  PKH  ini  bukanlah sebuah  proses  yang  mudah,  melainkan sebuah  proses  yang  membutuhkan kemampuan  baik  ( political  will ),baik pemerintah  (sebagai  unsur  pendukung) maupun  dari  komponen  masyarakat terutama  masyarakat  miskin.  program- program yang diberikan kepada
masyarakat  haruslah  program  yang meningkatkan  kulitas  manusia  seperti memperbaiki pendidikan dan kesehatan, karena  untuk  keluar  dari  lingkaran kemiskinan  jalan  satu-satunya  dapat diwujudkan  jika  masyarakat  itu  sehat dan  cerdas.  Dengan  masyarakat  sehat dan  pintar  masyarakat  itu  dapat  keluar dari  lingkaran  kemiskinan  dengan  cara mereka sendiri.
Dalam  jangka  pendek  dana bantuan PKH bertujuan untuk mengurangi  beban  pengeluaran  rumah tangga  (dampak  konsumsi  langsung), dan  dalam  jangka  panjang  merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik  melalui  peningkatan  kesehatan  dan pendidikan  (dampak  pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan  oleh  pemerintah  sebagai program  yang  mampu  memutus  rantai kemiskinan  antar  generasi.  Sementara secara  khusus,  tujuan  PKH  adalah:  (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan bagi  peserta  PKH;  (2)  meningkatkan taraf pendidikan peserta; (3) meningkatkan  status  kesehatan  dan  gizi ibu  hamil  (bumil),  ibu  nifas,  bawah  lima tahun  (balita)  dan  anak  prasekolah anggota  Keluarga  Sangat  Miskin  (KSM);

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
(4) meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta PKH.
Berbagai klaim keberhasilan program  kebijakan  PKH  baik  dari pemerintah  sendiri  maupun  dari  pihak lain,  telah  banyak  diapresiasi  berbagai kalangan,  bahkan  dari  lembaga  dunia seperti  Bank  Dunia.  Peneliti  mencoba menelusuri implementasi program tersebut dengan melakukan pengumpulan  data  literatur  tertulis  baik dari  buku-buku,  informasi  media  dan observasi  lapangan.  Peneliti  tertarik untuk  mengkaji  dan  meneliti  bagaimana implementasinya  di  masyarakat.  Tidak hanya  itu,  berangkat  dari  beberapa fenomena  permasalahan  dari  realisasi PKH  tersebut  di  beberapa  daerah termasuk di wilayah Kabupaten
Pohuwato.
Berangkat dari
konsep implementasi  kebijakan  di  atas,  PKH sejauh  ini  pelaksanaan  kegiatannya sudah  berlangsung  7  tahun  di  Indonesia dan  di  Wilayah  Kabupaten  Pohuwato sendiri  sudah  berjalan  kurang  lebih  5 tahun.  Sementara  bicara  hasil  dari implementasi  PKH  ini  masih  belum memuaskan. Maka untuk melihat permasalahan  tersebut  lebih  dalam, perlu  mengkaji  apa  hambatan  dan permasalahan  dalam  realisasi  kebijakan
PKH  tersebut.  Misalnya  dari  observasi awal penulis serta hasil wawancara awal dengan  beberapa  penerima  PKH  dan Pendamping  pelaksana  PKH,  bahwa beberapa  wilayah  di  Kecamatan  Dengilo Kabupaten  Pohuwato  desanya  terletak jauh  dari    akses  pendidikan  dan kesehatan.  Kemudian,  meskipun  akses tersebut  sudah  dijamin  bebas  biaya, RTSM menjadi kesulitan dalam memperoleh akses tersebut.
Pendamping  PKH  juga  belum melaksanakan  beberapa  fungsi  dari tujuan PKH itu sendiri, yaitu meyadarkan RTSM  akan  pentingnya  pendidikan  dan kesehatan.  Sehingga  program  PKH tersebut  berjalan  berkesinambungan. Ditemukan  masalah  lain  yaitu  masih rendahnya pemahaman peserta terhadap maksud  dan  tujuan  PKH,  peserta menerima  bantuan  tunai  tidak  sesuai jadwal  yang  telah  ditetapkan  dalam Pedoman  Umum  PKH,  masih  adanya kasus  anak  putus  sekolah  atau  tidak melanjutkan  ke  Sekolah  Menengah Pertama (SMP), serta pelayanan kesehatan bagi RTSM yang menggunakan kartu PKH masih mengalami kendala.
Permasalahan tersebut diindikasikan  disebabkan  oleh  beberapa hal, yaitu kurangnya sosialisasi dari Unit Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
(UPPKH),  lambatnya  penyaluran  dana PKH  kepada  peserta,  dana  PKH  yang diberikan  tidak  cukup  untuk  biaya sekolah anak, adanya kesalahan memfungsikan dana PKH yang diberikan kepada  RTSM  untuk  hal-hal  tidak dianjurkan  dalam  program  PKH.  Selain itu  permasalahan  lain  adalah  kurang tepat sasaran dalam melakukan pendataan  RTSM  sebagai  penerima manfaat PKH.
Berdasarkan uraian
permasalahan  tersebut  diatas,  penulis tertarik  mengkaji  dan  mengetahui  lebih dalam berkaitan keberhasilan implementasi program keluarga harapan yang  sudah  digulirkan  sejak  lama  oleh pemerintah  dengan  mengangkan  judul penelitian yaitu “Implementasi Kebijakan Program  Keluarga  Harapan  Dalam
Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Dengilo Kabupaten
Pohuwato”.

## Tinjauan Pustaka

## Kebijakan Publik
Menurut  Thomas  Dye  dalam  Said Zainal  (2004:20)  menyatakan  bahwa kebijakan  sebagai  pilihan  pemerintah untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu ( whatever government chooses to do or not to do ). Sejalan dengan pendapat
Easton  dalam  Said  Zainal  (2004:20) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara  keseluruhan.  Ini  mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah  yang  meliputi  keseluruhan kehidupan  masyarakat.  Tidak  ada  suatu organnisasi  lain  yang  wewenangnya dapat  mencakup  seluruh  masyarakat kecuali pemerintah.
H.Hugh  Heglo  dalam  Said  Zainal (2004:21) menyebutkan bahwa kebijakan  sebagai “a  course  of  acion intended  to  accomplish  some  end” atau sebagai tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Defenisi Heglo ini  selanjutnya  diuraikan  oleh  Jones dalam  kaitan  dengan  beberapa  isi  dari kebijakan  yang  menyatakan  bahwa  : Pertama,  tujuan.yang  dimaksud  adalah tujuan  tertentu  yang  dikehendaki  untuk dicapai  ( the  desired  end  ts  to  be achievmen ).  Bukan  suatu  tujuan  yang sejedar diinginkan saja dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja  bukan  tujuan,  tetapi  sekedar keinginan.  Setiap  orang  bolej  saja berkeinginan  apa  saja,  tetapi  dalam kehiduupan  bernegara  tidak  perlu diperhitungkan.  Baru  diperhitungkan jika  ada  usaha  untuk  mencapainya,  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
ada  factor  pendukung  yang  diperlukan.
Kedua,  rencana  atau  proposal  yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.  Ketiga,  program  atau  cara tertentu yang telah mendapat persetujuan  dan  pengesahan  untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
Keempat,keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan,  membuat  dan  menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi  program.  Kelima,  dampak (efek)  yakni  dampak  yang  timbull  dari satu program dalam masyarakat.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan  rangkaian  kegiatan  setelah suatu  kebijakan  dirumuskan.  Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan  yang  telah  dirumuskan  akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi  kebijakan  mempunyai kedudukan  yang  penting  didalam kebijakan  publik  ada  beberapa  ahli menyatakan pendapat tentang
pengertian implementasi kebijakan publik. Huntington dalam Hesel (2003:17)  bahkan  berpendapat  bahwa, perbedaan  yang  paling  penting  antara suatu  negara  dengan  negara  lain  tidak terletak  pada  bentuk  atau  ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan
implementasi atau melaksanaan pemerintahan.
Menurut Robert dan Frank dalam Hesel  (2003:17)  menyatakan  bahwa implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah  dan  kemudian  menerjemahkan kedalam  keputusan-keputusan  yang bersifat  khusus.  Sedangkan  menurut Pressman  dan  Wild  dalam  Hesel (2003:17) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusun tujuan dengan  sarana-sarana  dalam  mencapai tindakan  tersebut  atau  kemampuan untuk  menghubungkan  dalam  hubungan kasual  antara  yang  diinginkan  dengan cara mencapainya.
Kebanyakan  beranggapan  bahwa setelah  kebijakan  disahkan  oleh  pihak berwenang  dengan  sendirinya  kebijakan itu  akan  dapat  dilaksanakan,  dan  hasil- hasilnya  pun  akan  mendekati  seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Menurut Islamy dalam Fadillah (2003:79)  menyatakan  bahwa  sifat kebijakan  itu  kompleks  dan  saling tergantung,  sehingga  hanya  sedikit kebijakan Negara yang bersifat selfexecuting .
Maksudnya dengan dirumuskan kebijakan tersebut sekaligus atau  dengan  sendirinya  kebijakan  itu terimplementasi.  Yang  paling  banyak

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
adalah  yang  bersifat non  selfexecuting , artinya kebijakan negara perlu diwujudkan  dan  dilaksanakan  oleh berbagai  pihak  sehingga  mempunyai dampak yang diharapkan.
Kebijakan-kebijakan  hanya  akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang  tersimpan  rapi  dalam  arsip  kalau tidak  di  implementasikan.  Rumusan kebijakan  yang  dibuat  tidak  akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan  rangkaian  kata-kata  yang indah  dan  baku  yang  tersimpan  rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.  Oleh  karena  itu implementasi  kebijakan  perlu  dilakukan secara  arif,  bersifatsituasional,  mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemerdayaan.

## Konsep Kemiskinan
Ada  beberapa  para  ahli  yang mengutarakan tentang kemiskinan. Salah satunya  menurut  Suharto  dalam  Agus (2014:9) menyatakan bahwa:
Kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan  klasik  yang  telah  ada  sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan  persoalan  kompleks  dan tampaknya akan terus menjadi persoalan actual  dari  masa  ke  masa.  Meskipun sampai  saat  ini  belum  ditemukan  suatu rumusan  maupun  formula  penanganan
kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna,  penemu-kenalan  konsep  dan strategi  penanganan  kemiskinan  harus terus menerus diupayakan.
Kemiskinan  merupakan  masalah sosial  laten  yang  senantiasa  hadir ditengah-tengah  masyarakat,  khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian  perhatian  berbagai  kalangan, baik  para  akademisi  maupun  para praktisi.  Berbagai  teori,  konsep  dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan mungkin “misteri” mengenai kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia,  masalah  kemiskinan  juga merupakan masalah sosial yang senantiasa  relevan  untuk  dikaji  secara terus  menerus.  Ini  bukan  saja  karena masalah  kemiskinan  telah  ada  sejak lama,  melainkan  pula  masalah  ini  masih hadir  ditengah-tengah  kita  bahkan  kini gejalanya  semakin  meningkat  sejalan dengan  krisis  multidimensional  yang masih  dihadapi  bangsa  Indonesia. Meskipun pembahasan kemiskinan pernah  mengalami  tahap  kejenuhan sejak  pertengahan  1980  an,  upaya pengentasan  kemiskinan  kini  semakin mendesak  kembali  untuk  dikaji  ulang.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Beberapa alasan yang mendasari pendapat ini antara lain adalah :
Pertama, menurut Chambers dalam Agus (2014:10)  menyatakan  bahwa  :  Konsep kemiskinan  masih  didominasi  oleh perspektif  tunggal,  yakni  kemiskinan pendapatan  atau  “income  property”. Pendekatan ini banyak dikritik oleh para pakar  ilmu  sosial  sebagai  pendekatan yang  kurang  bisa  menggambarkann potret  kemiskinan  secara  lengkap. Kemiskinan seakanakan hanyalah masalah ekonomi  yang  ditunjukkan  oleh rendahnya  pendapatan  seseorang  atau keluarga  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya.
Kedua,  jumlah  orang  miskin  di Indonesia senantiasa menunjukkan angka  yang  tinggi,  baik  secara  absolut maupun  relative,  di  pedesaan  maupun perkotaan  meskipun  Indonesia  pernah dicatat  sebagai  salah  satu  negara berkembang yang sukses dan mengentaskan  kemiskinan,  ternyata masalah kemiskinan kembali menjadi isu sentral  di  tanah  air  karena  bukan  saja jumlahnya  yang  kembali  meningkat, melainkan  dimensinya  pun  semakin kompleks  seiring  dengan  menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat terpaan krisis ekonomi sejak tahun 1997.
Ketiga,  menurut  Suharto  dalam  Agus (2014:10) menyatakan bahwa : kemiskinan  mempunyai  dampak  yang negative yang bersifat menyebar (multiplier efec) terhdap tatanan masyarakat secara menyeluruh. Berbagai konflik  di  tanah  air  yang  terjadi sepanjang  krisi  ekonomi,misal  nya menunjukkan  bahwa  ternyata  persoalan kemiskinan bukanlah semat-mata mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan  oleh  rendahnya  daya  beli masyarakat melainkan pula mempengaruhi ketahanan sosial
masyarakat dan ketahanan nasional.
Sadar  bahwa  isu  kemiskinanan merupakan masalah laten yang senantiasa  actual,  pengajian  konsep kemiskinan  merupakan  upaya  positif guna  menghasilkan  pendekatan  dan strategi yang tepat dalam menanggulangi maslaah  krusial  yang  dihadapi  bangsa Indonesia dewasa ini.

## Metode Penelitian
Desain penelitian yang digunakan yaitu  tipe  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  untuk  membuat deksriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta,  sifat-sifat  secara  hubungan antar  fenomenal  yang  disidiki  mengenai Implementasi
Kebijakan
Program

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Keluarga  Harapan  (PKH).  Berdasarkan latar  belakang  masalah  yang  telah penulis  uraikan  diatas,  maka  yang menjadi  objek  dalam  penelitian  ini adalah Implementasi Kebijakan Program Keluarga  Harapan.  Lokasi  Penelitian  ini bertempat di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato direncanakan selama 4 bulan.

## Hasil Penelitian
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan  tunai  kepada  Rumah  Tangga Sangat  Miskin  (RTSM),  jika  mereka memenuhi  persyaratan  RTSM  yang ditetapkan.  Tujuan  utama  PKH  adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan  cara  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  pada  kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi  beban  pengeluaran  RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan  keluarga  penerima  untuk menyekolahkan  anaknya,  melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi,  diharapkan  akan  memutus  rantai kemiskinan  antar  generasi.  Sasaran penerima  PKH  adalah  RTSM  yang memiliki  anggota  keluarga  yang  terdiri dari  anak  usia  0-15  tahun  dan/atau  ibu
hamil/nifas  dan  berada  pada  lokasi terpilih.  Penerima  bantuan  PKH  adalah ibu  atau  wanita  yang  mengurus  anak pada  rumah  tangga  yang  bersangkutan (jika  tidak  ada  ibu  maka  nenek,  tante/ bibi,  atau  kakak  perempuan  dapat menjadi penerima bantuan).
Dalam mengukur tingkat implementasi kebijakan Program
Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan Dengilo,  peneliti  menggunakan  5  (Lima) indikator  Implementasi  yang  bersumber dari  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam Indiahono (2009: 38) yakni ; Standar dan Sasaran  Kebijakan;  Kondisi  Sosial Ekonomi;  Sumberdaya;  Karakteristik badan  pelaksana;  Komunikasi  antar organisasi.  Adapun  hasil  penelitian  dari keenam indikator implementasi diuraikan sebagai berikut :
1. Standar dan Sasaran Kebijakan
Penetapan  sasaran  dilakukan dalam  rangka  perluasan  jangkauan Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  PKH, dimana  dalam  penetapan  sasaran memperhatikan  sumber  data,  yaitu  data terpadu  program  penanganan  fakir miskin dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan salah satunya  skala  prioritas  percepatan wilayah  penanggulangan  kemiskinan, wilayah  korban  bencana  sosial,  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
wilayah perbatasan dan Komunitas Adat Terpencil  (KAT).  Berkaitan  dengan sasaran  kebijakan  peneliti  melakukan wawancara dengan beberapa informan.
Adapun  pertanyaannya  adalah mengenai  tujuan  dan  sasaran  yang terdapat pada Program Keluarga
Harapan yang disampaikan oleh informan  selaku  Fasilitator  Kecamatan Dengilo, pada tanggal 10 Desember 2021.
“Tujuan  dari  PKH  ini,  yaitu  untuk meningkatkan  taraf  hidup  keluarga penerima  manfaat  (KPM)  melalui  akses layanan  pendidikan  kesehatan,  dan kesejahteraan  sosial.  Selain  itu  PKH  ini tujuannya mengurangi beban
pengeluaran
dan
peningkatan pendapatan  keluarga  miskin  dan  rentan. Dapat  dikatakan  bahwa  PKH  ini  semata- mata  untuk  membantu  masyarakat  yang miskin. (Transkrip Wawancara : Desember 2021).
Wawancara  tersebut  di  perkuat  oleh informan  yakni  coordinator  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  Kabupaten pohuwato  ketika  di  temui  peneliti,  pada tanggal 10 Desember 2021:
“Tujuan  PKH  pada  dasarnya  dapat meningkatkan  taraf  hidup  kelompok penerima  manfaat,  serta  menciptakan perubahan  perilaku  kemandirian  dalam
mengakses  layanan  kesehatan,  dan pendidikan  serta  kesejahteraan  sosial. Disamping  itu  tujuan  PKH  juga  dapat mengurangi  kemiskinan  dan  kesejangan masyarakat”.  (Transkrip  Wawancara  : Desember 2021),
Hal  senada  pula  disampaikan  oleh Pendamping  PKH  wilayah  kecamatan dengilo  saat  di  temui  peneliti  dikatakan bahwa :

## “Tujuan  adanya  Program  Keluarga
Harapan  (PKH)  ini,  dapat  mengurangi beban  pengeluaran  dan  meningkatkan pendapatan  keluarga  miskin  dan  rentan, kerena  setiap  bulan  penerima  manfaat mendapat bantuan”. (Transkrip Wawancara :  Desember 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas maka  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa  tujuan  dari  Program  Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia  terutama  pada  kelompok masyarakat miskin.
Selain  itu  berkaitan  dengan  sasaran  dan standar  kebijakan,  peneliti  mengajukan pertanyaan  yang  berhubungan  dengan sasaran  program  yang  menjadi  target dalam  menerima  bantuan  PKH.  Dimana menurut  salah  satu  informan  yakni

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Pendamping  PKH  Kecamatan  Dengilo saat di wawancarai menyatakan :
“Sasaran  dan  target  selaku  penerima bantuan  atau  yang  berhak  mendapatkan PKH  ini  adalah  masyarakat  yang termasuk  dalam  DTKS  desil  1  dan  2,  dan akan  di  saring  lewat  aplikasi  oleh  pusat, yang  proses  pendataannya  meliputi  3 komponen  yaitu  ;  komponen  kesehatan yang terdiri dari ibu hamil dan anak usia dini,  kemudian  komponen  pendidikan yang  meliputi  anak  usia  sekolah  umur  6- 21  tahun  yang  menempuh  tingkat pendidikan  SD,  SMP  dan  SMA,  kemudian komponen  kesejahteraan  sosial  yang terdiri  dari  lansia  dan  penyandang disabilitas berat”. (Transkrip  Wawancara :  Desember 2021).
Kemudian  berkaitan  dengan  indikator standar  dan  sasaran  kebijakan  lainya adalah  pertanyaan  mengenai  manfaat yang  diapatkan  masyarakat  dengan adanya  bantuan  melalui  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan dengilo,  peneliti  melakukan  wawancara kepada  informan  yang  telah  peneliti tentukan  sebelumnya  yakni  masyarakat penerima  PKH,  dimana  uraian  hasil wawacara tersebut seperti dibawah ini :
Menurut  salah  satu  informan  (SL)  yakni masyarakat  penerima  manfaat  PKH ketika  di  wawancarai  peneliti  di
rumahnya  pada  tanggal  12  Desember 2021 dikatakan bahwa :
“Alhamdulilah,  kami  sangat  berterima kasih  kepada  pemerintah  pusat  yakni kementerian sosial, pemerintah kabupaten  pohuwato,  kecamatan  dan pemerintah desa yang telah mengusulkan keluarga  saya  sebagai penerima  manfaat PKH  ini,  dimana  kami  sekeluarga  sangat terbantu  sekali  dengan  program  ini, karena program ini benar-benar menyentuh  pada  kebutuhan  utama  kami yang mungkin sulit kami wujudkan dalam kondisi  sekarang  ini,  kami  sangat terbantu  sekali  terutama  dalam  hal pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan gratis,  dimana  ada  anak  saya  yang  tidak bisa  melanjutkan  sekolah  ke  tingkat  atas karena kekurangan biaya, namun dengan adanya  PKH  sekarang  anak  saya  sudah masuk kelas ujian yang sebentar lagi akan lulus  SLTA.”( Transkrip  Wawancara  : Desember 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  data penerima  PKH  di  kecamatan  dengilo tersebut,  maka  dalam  cermatan  peneliti menunjukan  bahwa  dengan  adanya bantuan  pemerintah  pusat  berupa Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  bagi keluarga  yang  kurang  mampu,  yang  di transfer  langsung  kerekening  masing- masing  penerima,  dengan  didampingi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
oleh  tenaga  pendaping  program  dan koordinator  PKH  kabupaten,  adalah merupakan kebijakan yang sangat efektif dan  tepat  sasaran  karena  sangat bermanfaat  bagi  Kelompok  Penerima Manfaat  (KPM)  khususnya  masyarakat kurang mampu.

## 2. Dimensi Kondisi Sosial Ekonomi
Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan  Program  Keluarga  Harapan yang  selama  ini  berjalan  di  Kecamatan Dengilo  Kabupaten  Pohuwato  maka peneliti  melihat  dari  segi  sosial  dan ekonomi masyarakat di desa.
Oleh karena itu peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat  penerima  bantuan  PKH, seperti  yang  disampaikan  oleh  informan selaku  pendamping  PKH  kecamatan dengilo, pada tanggal 13 Desember 2021 :
“Berdasarkan  pengamatan  yang  saya lakukan  sebagai  pendamping  program dari kementerian sosial Republik Indonesia,  bahwa  kondisi  masyarakat  di kecamatan  dengilo  yang  terdiri  dari  5 (lima) desa, memang banyak masyarakat yang sangat memprihatinkan atau berada dibawah  garis  kemiskinan  atau  banyak terdapat keluarga kurang mampu yang di
sebut  dengan  Rumah  Tangga  Sangat Miskin (RTSM). Sebagian besar pekerjaan masyarakatnya  adalah  bertani,  tukang, buruh  bangunan,  dan  serabutan  dalam sebagai  penyambung  hidup  sehari-hari. Selain  itu  banyak  anak-anak  putus sekolah  baik  SD,  SMP  dan  tidak melanjutkan  ke  sekolah  tingkat  atas karena  dipengaruhi  oleh  ketidakmampun mereka  untuk  membiayai  anak-anak untuk  melanjutkan  pendidikan  sehingga, menurut  saya  program  PKH  ini  sangat tepat  sasaranya  di  wilayah  kecamatan dengilo” (Transkrip Wawancara : Desember 2021).
Pernyataan  tersebut  di  dukung  oleh informan  Kepala  Seksi  Kesejahteraan Kantor
Camat Dengilo, yang diwawancarai peneliti tanggl 14
Desember 2021, yang dinyatakan berikut ini :
“Menurut saya program keluarga harapan  (PKH)  dari  pemerintah  pusat adalah  sangat  tepat,  mengingat  banyak masyarakat  sangat  miskin  di  wilayah kecamatan  dengilo  ini  yang  sehari-hari terkadang  sulit  memenuhi  kebutuhan sandang,  papan,  baik  untuk  kesehatan maupun  pendidikan,  sehingga  dengan adanya  PKH  masyarakat  penerima manfaat  sangat  senang  mendapatkan bantuan  PKH,  alhamdulilah  setidaknya

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
sudah  dapat  membantu  meringankan kebutuhan  mereka,  dan  PKH  ini  juga sebagai  stimulus  bagi  masyarakat  miskin untuk menyadarkan kepada mereka akan pentingnya  menjaga  kesehatan  dan memperhatikan  pendidikan  anak-anak mereka  sehingga  dapat  berguna  bagi masa  depan”.  (Transkrip  Wawancara  : Desember 2021).
Lebih lanjut fasilitator program kecamatan  dengilo,  ketika  di  mintai tanggapannya  berkaitan  dengan  kondisi sosial  ekonomi  masyarakat  dengilo  di katakana bahwa :
“Kondisi  ekonomi  kelompok  penerima manfaat  PKH  di  kecamatan  dengilo  ini rata-rata sangat memprihatinkan, dimana  yang mendapatkan  bantuan  PKH ini  adalah  orang-orang  yang  memang tidak  mampu  dan  tergolong  pada  cluster paling  bawah,  seperti  ibu  rumah  tangga, buruh kasar atau buruh harian lepas, dan tukang  cuci,  yang  tidak  memiliki pendapatan  tetap,  dan  para  janda  yang masih memiliki anak usia sekolah dan lain sebagainya”(  Transkrip  Wawancara  : Desember 2021).
Dari hasil wawancara beberapa informan tersebut  diats,  berkaitan  dengan  kondisi sosial  masyarakat  penerima  manfaat PKH  di  kecamatan  dengilo,  maka  dalam cermatan  peneliti  bahwa  kebijakan
pemerintah  melalui  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  khususnya  di  wilayah kecamatan  dengilo  memang  sangatlah tepat,  karena  dari  pengamatan  peneliti sebagian  besar  masyarakat  di  wilayah kecamatan dengilo berada dibawah garis kemiskinan  yang  sangat  membutuhkan sentuhan program-program berupa bantuan  dari  pemerintah  dalam  rangka menyambung  hidup  dan  kehidupan mereka sehari-hari.

## 3. Dimensi Sumberdaya Manusia
Berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia dalam  kebijakan  Program  Keluarga Harapan di kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, peneliti menitikberatkan  pada  sumber  daya manusia di lapangan dengan memfokuskan  sumber  datanya  atau narasumber yang mengerti dan
melaksanakan Program keluarga Harapan  (PKH),  informan  tersebut adalah  koordinator  pendamping  PKH Kabupaten  Pohuwato  dan  pendamping PKH wilayah kecamatan dengilo. Adapun pertanyaan peneliti ajukan yaitu mengenai  syarat  menjadi  pendamping PKH  seperti  yang  disampaikan  oleh informan selaku koordinator Pendamping  PKH  Kabupaten  Pohuwato (VR)  ketika  di  wawancarai  peneliti tanggal 15 Desember 2021 :
“Keberadaan  pendamping  program  PKH langsung  di  rekrut  oleh  Kementerian Sosial  RI,  dengan  memenuhi  persyaratan dan  melalui tahapan  seleksi  administrasi, setelah  itu  calon  pendamping  harus mengikuti  seleksi  berkaitan  dengan kompetesi  bidang.  Kemudian  syarat utama  adalah  memiliki  kualifikasi pendidikan  minimal  D3  dan  S1  atau sarjana.  Adapun  tahapan  seleksi  sebagai pendamping PKH salah satunya mengikuti test  tertulis  dengan  persaingan  yang ketat, hal ini yang harus di lalui oleh calon pendamping  PKH  seperti  yang  pernah saya  lalui”  (Transkrip  Wawancara  : Desember 2021).
Hal  senada  juga  di  sampaikan  oleh Pendamping  PKH  wilayah  kecamatan dengilo ketika ditemui peneliti berkaitan dengan syarat untuk menjadi pendamping, dikatakan berikut ini :
“Untuk  menjadi  pendamping  PKH  ini, kami  harus  mendaftar  sebagai  calon pendamping  PKH  kementerian  sosial  RI yang dilakukan secara online melalui situs ssdm.pkh.kemsos.go.id/site/login3,
Kemudian kami harus memenuhi persyaratan  administrasi  yang  telah  di uraikan melalui situs tersebut, setelah itu mengikuti  seleksi  seperti  psikotes  dan seleksi  kompetensi  bidang  sebelum dinyatakan  lulus  sebagai  pendamping
yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan  di  kecamatan  berdasarkan kuota  yang telah  di  tentukan”  ( Transkrip Wawancara :  Desember 2021).
Berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia sebagai  pelaksana  Program  Keluarga Harapan di lapangan, disamping pendamping  PKH  melalui  berbagai tahapan  dalam  seleksi  sebagai  syarat untuk  menjadi  pendamping  PKH,  para pendamping  tersebut  yang  di  nyatakan lulus  untuk  mendampingi  program kementerian  sosial  RI,  wajib  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  pendamping yang  dilaksanakan  oleh  kementerian sosial  terkait  dengan  tugas  mereka sebagai  pendamping,  seperti  yang disampaikan  oleh  informan  selaku Koordinator pendamping PKH kabupaten pohuwato  yakni  (VR)  terkait  dengan diklat yang di ikuti dinyatakan berikut ini :
“Untuk  menjadi  pendamping  PKH  ini memang  harus  melalui  berbagai  macam tahapan sebelum turun langsung melakukan  pendampingan  dilapangan, karena  di  samping  mengikuti  seleksi  dan test  sebagai  syarat  pendamping,  setelah dinyatakan  lulus,  maka  kami  harus mengikuti pelatihan mandiri dari kementerian  sosial  RI  berupa  pelatihan Family  Development  Session  (FDS)  atau

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan
Keluarga (P2KP), pelatihan ini
dimaksudkan  agar  pendamping  bukan hanya sekedar memberikan pendampingan  penyaluran  bantuan  PKH, melainkan kami juga sebagai pendamping berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat  KPM  agar  dengan  adanya PKH  ini  mereka  dapat  merubah  perilaku dan  pola  pikir  agar  dapat  terlepas  dari belenggu kemiskinan. Dalam pelatihan itu pula  kami  mendapatkan  buku  panduan atau modul tengang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, penyandang disabilitas dan kesejahteraan lansia sebagai panduan dan petunjuk bagi pendamping didalam menjalankan tugasnya”.  ( Transkrip  Wawancara  : Desember 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut berkaitan  dengan  perekrutan  sumber daya  manusia  dalam  hal  pendamping PKH, peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk menjadi pendamping PKH kementerian  sosial  RI,  tidak  terlalu  sulit dan  juga  dapat  dikatakan  tidak  mudah, karena  setiap  calon  mendamping  yang mendaftarkan  dirinya  untuk  menjadi pendamping  PKH,  harus  memenuhi kualifikasi atau latar belakang pendidikan  minimal  D3  dan  S1, kemudian  wajib  mengikuti  beberapa
tahapan seleksi seperti seleksi administrasi,  dan  test  tertulis,  setelah dinyatakan  lulus  test  tersebut  dan menjadi  pendamping  PKH,  mereka  di wajibkan  lagi  mengikuti  pelatihan  yang dilakukan  oleh  kementerian  seperti pelatihan  mandiri  FDS/P2KP,  sebagai bekal  mereka  dalam  menjalankan tugasnya sebagai pendamping.
4. Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana
Berkaitan  dengan  Karakteristik  Agen Pelaksana dalam implementasi kebijakan PKH,  dalam  penelitian  ini  peneliti fokuskan  kepada  strukutur  birokrasi PKH  atau  siapa  saja  yang  terlibat  di dalam  suatu  kebijakan  atau  program serta  bagaimana  alur  proses  pelaksanan program dan pelaksana yang bertanggung  jawab  terhadap  program PKH  di  Kecamatan  Dengilo  Kabupaten Pohuwato  baik  yang  berada  di  dalam struktur  pelaksana  PKH  maupun  yang diluar  struktur  namun  terlibat  dalam pelaksanaan  PKH,  hal  ini  seperti penjelasan yang diberikan oleh informan selaku  Koordinator  PKH  Kabupaten Pohuwato  yang  peneliti  wawancarai, pada  tanggal  18  Desember  2021 menyatakan berikut ini :
“Sesuai  dengan  Buku  pedoman  dan  Buku petunjuk  pelaksanaan  Program  Keluarga

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Harapan  (PKH)  tentang strukutur birokrasi  dan  alur  serta  siapa  saja  yang bertanggung  jawab  dalam  pelaksanan PKH  sampai  di  kecamatan,  sudah  di  atur langsung  dari  pusat,  yaitu  Kementrian Sosial, mengingat program ini merupakan program  perlindungan  sosial  di  bawah Kementrian  sosial.  Alurnya  dimulai  dari Unit  Pelaksana  Program  Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat yang merancang dan  mengelola  persiapan  pelaksanaan program,  UPPKH  Pusat  juga  melakukan pengawasan  perkembangan  yang  terjadi ditingkat  daerah  serta  menyediakan bantuan  yang  dibutuhkan.  Selain  itu  di UPPKH  Kabupaten/Kota  melaksanakan program  dan  memastikan  bahwa  alur informasi yang didapatkan dari kecamatan  itu  yang  diteruskan  ke  pusat dapat  berjalan  dengan  baik  dan  lancar, salah  satunya  tentang  informasi  data penerima  bantuan.  Kemudian  pelaksana PKH  di  daerah  seperti  di  Pohuwato melalui  Dinas  Sosial  memiliki  peran mengelola  dan  mengawasi  kinerja pendamping  serta  memberikan  bantuan jika  diperlukan.  Selain  itu  struktur pelaksana  PKH  di  bawahnya  atau dilapangan  adalah  Pendamping  PKH  dan Operator  PKH.  Kunci  utama  keberhasilan pelaksanaan  PKH  adalah  pendamping PKH,  karena  pendampinglah  yang menjembatani  penerima  manfaat  dengan
pihak-pihak  lain  yang  terlibat  di  tingkat kecamatan  maupun  dengan  program ditingkat kabupaten /kota. Tugas pendamping itu termasuk juga melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmenya.  Dalam  pelaksanaan  PKH juga  ada  yang  dikatakan  tim  koordinasi yang  membantu  kelancaran  program ditingkat Provinsi yang bertugas menyampaikan informasi berupa
undangan  pertemuan,  perubahan  data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan  bantuan  ke  tangan penerima  manfaat  langsung.  Kemudian agen pelaksana yang diluar struktur PKH namun berperan penting dalam pelaksanaan  kegiatan  PKH  ini  yaitu lembaga  pelayanan  kesehatan  seperti puskesmas  dan  pelayanan  pendidikan  di setiap  kecamatan  dimana  PKH  ini dilaksanakan”(Transkrip  Wawancara  : Desember 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut diatas  yang  disingkronkan  dengan temuan  peneliti  dilapangan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Karakteristik  agen pelaksana  dalam  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  mencakup  struktur birokrasi. Struktur Birokrasi PKH adalah alur pertanggungjawaban proses pelaksanaan  PKH  dari  pusat  sampai  ke

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Kabupaten/Kota.  Strukutur  birokrasi agen  pelaksana  PKH  sudah  di  atur langsung  dari  pusat,  yaitu  Kementrian Sosial, mengingat program ini merupakan program perlindungan sosial di  bawah  Kementrian  sosial.  Dimana ketua  dari  Tim  koordinasi  nasional  PKH di  pusat  yaitu  Mentri  Sosial,  dan pelaksana  PKH  nya  yaitu  Direktorat Jaminan  sosial  Keluarga  Direktorat Jenderal  perlindungan  dan  jaminan sosial  Kementrian  Sosial  Republik Indonesia.  Sedangkan  untuk  pelaksana PKH  di  daerah,  adalah  Dinas/instansi sosial yang membidangi urusan perlindungan  dan  jaminan  sosial  dalam hal ini instansi yang membidangi PKH di Kabupaten  Pohuwato  adalah  Dinas Sosial.
Dari  temuan  peneliti  juga  menunjukan bahwa  Agen  Pelaksana  PKH    wilayah kecamatan  dengilo  adalah  terdiri  dari  2 (dua)  pendamping  yaitu  Djumedi  Sabir dan Lindawati Rahim memiliki karakteristik  sesuai  dengan  persyaratan yang  ditetapkan,  seperti  memiliki  latar belakang  pendidikan  Sarjana  (S1), bertempat  tinggal  di  wilayah  kecamatan dengilo,  bebas  dari  narkoba,  sehat jasmani  dan  rohani,  tidak  ada  kontrak kerja  dengan  pihak  lain,  sehingga menurut  hemat  peneliti  bahwa  kedua
pendamping tersebut pantas dan dianggap  layak  serta  memenuhi  syarat sebagai  pendamping  PKH  di  Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.
5. Dimensi Komunikasi Antar
Organisasi Berkaitan  dengan  komunikasi  antar organisasi yang dilakukan dalam program  keluarga  harapan  (PKH)  di kecamatan dengilo ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan  tentang  bentuk  komunikasi yang  dilakukan  oleh  pelaksana  PKH dalam  menjalankan  tugasnya,  hal  ini seperti apa yang di sampaikan oleh (DS) selaku  pendamping  PKH  di  kecamatan dengilo berikut ini :
“Dalam menjalin komunikasi, kami sering melakukan  pertemuan  sekali  dalam sebulan  dengan  Koordinator  pendamping Kabupaten, fasilitator kecamatan, pendamping PKH di desa, serta pelaksana dari  dinas  sosial,  dimana  membahas  dan hal-hal  yang  menjadi  masalah  atau kendala dalam proses penyaluran bantuan  PKH,  maupun  keluhan  yang datang  keluarga  penerima  manfaat (KPM). Dalam pertemuan tersebut semua dibahas dan dicarikan
solusinya”(Transkrip
Wawancara :
Desember 2021).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  peneliti menemui  koordinator  PKH  Kabupaten, mempertanyakan hal yang sama, tentang komunikasi  antar  organisasi  dalam implementasi  PKH  di  kecamatan dengilo dinyatakan berikut :
“Disamping komunikasi sesama pelaksana dilapangan, kami juga sering berkomunikasi  dan  selalu  berkoordinasi dengan  pemangku  kepentingan  yang terlibat  dalam  PKH  ini,  seperti  dari puskesmas selalu menyampaikan data ibu hamil  dan  data  balita  yang  selalu memeriksanakan kesehatannya, kemudian juga dari UPT dinas pendidikan kecamatan  dengilo,  selalu  memberikan informasi  dan  data-data  peserta  didik PKH”(Transkrip  Wawancara  :    Desember 2021).
Berdasarkan  uraian  hasil  wawancara tersebut diatas berkaitan dengan komunikasi  antar  organisasi  dalam implementasi kebijakan Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  kecamatan dengilo  menunjukan  bahwa,  komunikasi antar organisasi dalam PKH di kecamatan  dengilo  berjalan  dengan efektif  dimana,  komunikasi  tersebut terjalin diantara coordinator pendamping  PKH  kabupaten  pohuwato dengan  fasilitator  kecamatan,  para pendamping  PKH  di  tingkat  kecamatan
serta pihak-pihak terkait dengan program  tersebut.  Adapun  bentuk komunikasi  yang  terjalin  dalam  setiap pertemuan  yang  agendakan  satu  bulan sekali  untuk  membahas  permasalahan- permasalahan yang  terjadi  dalam penyaluran  bantuan  PKH  setiap  bulan, begitu  pula  keluahan-keluhan  dari Keluarga penerima manfaat juga menjadi topik  komunikasi  dalam  pertemuan tersebut,  sehingga  semua  permasalahan dapat  segera  diatasi  dengan  selalu berkoordinasi  dan  berkomunikasi  antar satu  sama  lain.  Selain  komunikasi  yang terjalin  antar  pendamping  dan  pihak terkait  sebagai  pelaksana  PKH  di lapangan,  komunikasi  dan  koordinasi juga senantiasan di bangun dengan pihak eksternal  PKH  seperti puskesmas  selaku mirta PKH yang setiap saat memberikan informasi  berupa  data  ibu  hamil  serta balita  yang  tercover  dalam  PKH, disamping  itu  UPT  Dinas  pendidikan kecamatan  juga  sering  memberikan informasi berkaitan dengan peserta didik yang menjadi keluarga penerima manfaat PKH,  sehingga  hal  tersebut  dapat memudahkan komuniasi antar organsiasi dalam  rangka  mengimplementasikan kebijakan  program  keluarga  harapan (PKH)  di  khususnya  di  kecamatan dengilo.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

## Pembahasan Hasil Penelitian
Dalam rangka
percepatan penanggulangan  kemiskinan  sekaligus pengembangan  kebijakan  di  bidang perlindungan sosial bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah mengeluarkan sebuah program yang di sebut Program Keluarga Harapan  (PKH)  yaitu  sebuah  bantuan bersyarat  sebagai  jaminan  sosial  untuk mengakses  kesehatan  dan  pendidikan yang mencakup kesehatan balita dan ibu hamil  serta  pendidikan  bagi  anak  usia pendidikan dasar.
PKH
lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem  perlindungan  sosial  kepada masyarakat  miskin.  Para  pelaksana kebijakan  tersebut  diharapkan  akan membantu  penduduk  termiskin,  bagian masyarakat  yang  paling  membutuhkan uluran  tangan  dari  siapapun  juga. Implementasi Program Keluarga Harapan di dengilo Kabupaten Pohuwato adalah suatu keadaan yang menunjukkan kegiatan  pelaksanaan  bantuan  dana Program  PKH  untuk  pencapaian  tujuan ke  masyarakat  RTSM  di  Kecamatan Dengilo  yang  telah  ditetapkan  terlebih dahulu.  Dengan  kata  lain  kata  proses implementasi  dapat  di  lihat  dari  sejauh mana  para  pelaksana  kebijakan  PKH
dapat  melaksanakan  tugas  pokoknya atau sudah mencapai semua sasarannya.
Dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan  ukuran  implementasi kebijakan dengan mengacu pada 5 (lima) indikator  implementasi  yang  bersumber dari  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam Indiahono (2009: 38) yakni : Standar dan Sasaran  Kebijakan,  Kondisi  Sosial Ekonomi,  Sumberdaya,  Karakteristik badan  pelaksana,  dan  Komunikasi  antar organisasi. Adapun uraian hasil penelitian  dan  temuan  di  lapangan adalah berikut ini :
1) Standard  dan  sasaran  kebijakan PKH
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Sasaran kebijakan dari program keluarga harapan  (PKH)    adalah  melalui  proses pendataan  masyarakat  atau  RTSM  yang berhak  mendapatkan  PKH  di  kecamatan dengilo,  yang  bersumber  dari  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS) Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia, dimana  proses  pendataannya  harus memenuhi komponen sasaran masyarakat atau keluarga miskin berupa Ibu hamil, Anak usia dini, SD, SMP, SMA, Disabilitas  berat,  serta  Lansia,  kemudia bantuan  komponen  diberikan  maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga.  Selain itu dari hasil wawancara juga didapatkan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
bahwa  masih  terdapat  masyarakat  yang memenuhi syarat namun belum terakomodir  pada  program  keluarga harapan,  padahal  termasuk  pada  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS), Namun  peneliti  dari  temuan  peneliti dilapangan didapatkan bahwa masyarakat  yang  tidak  terakomodir dalam program keluarga harapan melalui kementerian  sosial  menurut  Kasie Kesejahteraan  Kantor  Camat  Dengilo sudah tercover dalam bantuan non tunai bersyarat untuk program layanan inovasi sosial  menuju  masyarakat  sejahtera (Lomaya)  yang  merupakan  salah  satu program unggulan dinas sosial kabupaten  pohuwato  yang  besaran  dan nilai  bantuannya  hampir  sama  dengan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dari kementerian sosial RI.

## 2) Kondisi Sosial Ekonomi
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Kebijakan  pemerintah  melalui  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  khususnya  di wilayah  kecamatan  dengilo  memang sangatlah tepat, karena dari pengamatan peneliti  sebagian  besar  masyarakat  di wilayah  kecamatan  dengilo  berada dibawah  garis  kemiskinan  yang  sangat membutuhkan sentuhan program- program berupa bantuan dari pemerintah  dalam  rangka  menyambung
hidup dan kehidupan mereka sehari-hari. Terdapat  sebagian  masyarakat  yang hanya bekerja sebagai buruh lepas yangf sewaktu-waktu  dibutuhkan  tenaganya dalam  pekerjaan  tertentu,  dari  kelima desa  di  kecamatan  dengilo  sebagian besar  tergolong  masayarakat  miskin, sehingga  dengan  adanya  bantuan  PKH sedikitnya dapat meringankan
kebutuhan  masyarakayt  miskin  sehari- hari meskipun tidak dapat mengakomodir semua kebutuhan mereka,  namun  bantuan  berupa  PKH adalah  salah  satu  solusi  pemerintah dalam  mengurangi  angka  kemiskinan terutama menyadarkan masyarakat akan pentingnya  menjaga  kesehatan  dan memperhatikan  pendidikan  untuk  masa depan.

## 3) Sumberdaya Pelaksana
Berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia sebagai  pelaksana  Program  Keluarga Harapan di lapangan, disamping pendamping  PKH  melalui  berbagai tahapan  dalam  seleksi  sebagai  syarat untuk  menjadi  pendamping  PKH,  para pendamping  tersebut  yang  di  nyatakan lulus  untuk  mendampingi  program kementerian  sosial  RI,  wajib  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  pendamping yang  dilaksanakan  oleh  kementerian sosial  terkait  dengan  tugas  mereka

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
sebagai  pendamping.  Untuk  menjadi pendamping  PKH  kementerian  sosial  RI, tidak  terlalu  sulit  dan  juga  dapat dikatakan  tidak  mudah,  karena  setiap calon  mendamping  yang  mendaftarkan dirinya untuk menjadi pendamping PKH, harus  memenuhi  kualifikasi  atau  latar belakang pendidikan minimal D3 dan S1, kemudian  wajib  mengikuti  beberapa tahapan seleksi seperti seleksi administrasi,  dan  test  tertulis,  setelah dinyatakan  lulus  test  tersebut  dan menjadi  pendamping  PKH,  mereka  di wajibkan  lagi  mengikuti  pelatihan  yang dilakukan  oleh  kementerian  seperti pelatihan  mandiri  FDS/P2KP,  sebagai bekal  mereka  dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  pendamping.  Dimana dalam pelatihan tersebut mereka melaksanakan proses belajar terstruktur guna  mengedukasi  KPM  agar  PKH  ini bukanlah  program  jangka  panjang  atau seumur  hidup  KPM,  melainkan  dampak adanya  PKH  bisa  merubah  perilaku  dan pola pikir masyarakat penerima bantuan agar termotivasi dan belajar untuk dapat keluar dari kemiskinan.

## 4) Karakteristik Badan Pelaksana
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Karakteristik  agen  pelaksana  dalam Program  Keluarga  Harapan  (PKH) mencakup  struktur  birokrasi.  Struktur
Birokrasi
PKH adalah alur pertanggungjawaban proses pelaksanaan PKH dari pusat sampai ke Kabupaten/Kota.  Strukutur  birokrasi agen  pelaksana  PKH  sudah  di  atur langsung  dari  pusat,  yaitu  Kementrian Sosial, mengingat program ini merupakan program perlindungan sosial di  bawah  Kementrian  sosial.  Dimana ketua  dari  Tim  koordinasi  nasional  PKH di  pusat  yaitu  Mentri  Sosial,  dan pelaksana  PKH  nya  yaitu  Direktorat Jaminan  sosial  Keluarga  Direktorat Jenderal  perlindungan  dan  jaminan sosial  Kementrian  Sosial  Republik Indonesia.  Sedangkan  untuk  pelaksana PKH  di  daerah,  adalah  Dinas/instansi sosial yang membidangi urusan perlindungan  dan  jaminan  sosial  dalam hal ini instansi yang membidangi PKH di Kabupaten  Pohuwato  adalah  Dinas Sosial. PKH memiliki Pedoman Pelaksanaan  PKH,  dimana  di  dalam pedoman  tersebut,  sudah  dijelaskan secara  rinci  mengenai  PKH,  beserta kelembagaan  yang  terlibat  hingga struktur  dan  pembagian  tugas  untuk setiap implementor.
5) Komunikasi Antar Organisasi
Hasil penelitian menunjukan komunikasi antar organisasi dalam PKH di kecamatan  dengilo  berjalan  dengan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
efektif  dimana,  komunikasi  tersebut terjalin diantara coordinator pendamping  PKH  kabupaten  pohuwato dengan  fasilitator  kecamatan,  para pendamping  PKH  di  tingkat  kecamatan serta pihak-pihak terkait dengan program  tersebut.  Adapun  bentuk komunikasi  yang  terjalin  dalam  setiap pertemuan  yang  agendakan  satu  bulan sekali  untuk  membahas  permasalahan- permasalahan yang  terjadi  dalam penyaluran  bantuan  PKH  setiap  bulan, begitu  pula  keluahan-keluhan  dari Keluarga penerima manfaat juga menjadi topik  komunikasi  dalam  pertemuan tersebut,  sehingga  semua  permasalahan dapat  segera  diatasi  dengan  selalu berkoordinasi  dan  berkomunikasi  antar satu  sama  lain.  Selain  komunikasi  yang terjalin  antar  pendamping  dan  pihak terkait  sebagai  pelaksana  PKH  di lapangan,  komunikasi  dan  koordinasi juga senantiasan di bangun dengan pihak eksternal  PKH  seperti puskesmas  selaku mirta PKH yang setiap saat memberikan informasi  berupa  data  ibu  hamil  serta balita  yang  tercover  dalam  PKH, disamping  itu  UPT  Dinas  pendidikan kecamatan  juga  sering  memberikan informasi berkaitan dengan peserta didik yang menjadi keluarga penerima manfaat PKH,  sehingga  hal  tersebut  dapat memudahkan komuniasi antar organsiasi
dalam  rangka  mengimplementasikan kebijakan  program  keluarga  harapan (PKH)  di  khususnya  di  kecamatan dengilo.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa  kesimpulan  berkaitan dengan implementasi kebijakan Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan Dengilo  Kabupaten  Pohuwato  sebagai berikut :
Tujuan  dan  sasaran  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  kecamatan Dengilo  dapat  dinyatakan  telah  tepat sasaran dan tujuan dari pelaksanaan PKH telah  tercapai  dengan  baik  mulai  dari mekanisme  dan  prosedur,  kesesuaian jumlah  bantuan  yang  diterima  oleh peserta  telah  berjalan  dengan  baik  dan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan  PKH,  begitu  juga  dengan manfaat dana PKH yang sudah meringankan  beban  peserta  PKH  baik dibidang  pendidikan  maupun  kesehatan serta kesejahteraaan sosial.
Sumberdaya  dalam  pelaksanaan PKH  di  kecamatan  Dengilo  sudah  sangat baik dalam menjalankan tugasnya, selain itu  mereka  juga  mendapatkan  pelatihan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
langsung  dari  Kementerian  Sosial  RI, terkait pelaksanaan PKH.
Kondisi Sosial
Ekonomi di kecamatan  Dengilo  banyak  masyarakat atau  KPM  memiliki  kondisi  sosial  atau ekonomi yang memprihatikan,di sebabkan tingkat pendidikan,skill, kesadaran  masyarakat  atas  pendidikan dan kesehatan masih rendah.
Karakteristik agen pelaksana atau pendamping
KPM benar-benar memberdayakan  diri  mereka  sendiri sebagai obyek dan pelaksanan
pembangunan serta memberikan
motivasi kepada KPM.
Komunikasi antar organisasi dalam  pelaksanaan  PKH  sudah  berjalan dengan  baik  dan  lancar  ini  dapat  dilihat dengan  adanya  pembagian  struktur organisasi  dan  pembagian  tugas  yang cukup  baik  dan  memiliki  pertemuan secara  formal  yang  dilakukan  sekali dalam waktu satu bulan.

## Saran
Setelah  melakukan  penelitian tentang implementasi kebijakan Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan Dengilo  Kabupaten  Pohuwato,  maka  ada beberapa  hal  yang  direkomendasikan oleh penulis sebagai sumbangsih pemikiran dari kajian ilmiah.

## Daftar Pustaka
Agustino.  2008.  Dasar-dasar  Kebiajakan
Publik.Alfabeta. Bandung Ainur Rohman, Ahmad & dkk.
2010.Reformasi Pelayanan
Publik. Averroes Press. Malang .
Anderson,  James  E.  1984.  Public  Policy
Making.  Holt,  Rinehart  and
Wiston New York
Dunn,  William  N.  2003.  Pengantar
Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Fadillah,  2003,  Paradigma  Kritis  Dalam
Studi Kebijakan Publik, Surabya :
Pustaka Pelajar
Hesel  dan  Tangkilisan,  2003,  Kebijakan
Publik Yang Membumi, Yogyakarta: Lukman Offset Indiahono,  Dwiyanto.  2009.  Kebijakan Publik  Berbasis  Dynamic  Policy Analysis. Gava Media. Yogyakarta
Miles,  Matthew  B.  dan  A.  Michael Huberman.  1992, Analisis  Data Kualitatif:  Buku  Sumber  Tentang Metode-metode  Baru ,  Jakarta: Univesitas Indonesia (UI Press).

## Mukhtar  dan  Sajogyo,  2000,  Masalah
Penanggulangan Kemiskinan,
Jakarta  :  Puspa  Swara,  Anggota
IKAPI
Pedoman  umum  program  keluarga harapan (PKH).2017
Sjafari,  Agus,  2014,  Kemiskinan  Dan Pemberdayaan Kelompok,
Yogyakarta : Graha Ilmu
Suharto,  Edi.  2007. Kebijakan  Sosial
sebagai Kebijakan Publik .
Bandung : Alfabeta.
Sugiyono.  2016.  Metode  Penelitian Kualitatif,  Kuantitatif,  Dan  R&D.
Bandung : Alfabeta
Winarno,  Budi.  2007.  Teori  dan  Proses Kebijakan Publik. Media
Pressindo. Yogyakarta.
Zainal,  said,  2004,  Kebijakan  Publik,
Jakarta : Yayasan Pancur Siwah