## URGENSI PENERAPAN FUNGSI SEKSI LABORATORIUM FORENSIK
KEIMIGRASIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF:

## STUDI KASUS PEMERIKSAAN PASPOR PALSU KEBANGSAAN MALAYSIA ATAS NAMA SELVARASA KRISHNA PILLAI
(Urgence of Implementation of the Immigration Forensic Section as a Preventif Efforts: Case Studies of Malaysian Fake Passport Examination on the name of Selvarasa Krisnha Pillai)

## M. Alvi Syahrin
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI ma.syahrin@poltekim.ac.id

## Yusuf Sadewa

## Taruna Politeknik Imigrasi

## ABSTRACT
Increased flow of traffic in and out of Indonesia, creates a variety of immigration crime rates. Passport forgery as a crime committed by changing, changing part or all of a passport or using false information to receive a passport has now become a serious problem. At present, almost all fake passport verification processes are carried  out  at  the  Immigration  Forensic  Laboratory  at  the  Directorate  of  Immigration  Intelligence.  The formulation of the problems examined in this paper are (1) how does the function of the Immigration Forensic Laboratory function function as a preventive measure? (2) How does the function of the Immigration Forensic Laboratory  function  function  in  handling  Malaysian  national  fake  passport  inspection  cases  on  behalf  of Selvarasa Krishna Pillai ?. Based on the results of the study, it can be seen that the Immigration Forensic Laboratory Section plays a role in implementing immigration preventive efforts. Preventive efforts carried out by  the  Immigration  Forensic  Laboratory  Section  include  training  in  fake  passport  detection  techniques, information  exchange  with  other  countries,  and  the  dissemination  of  the  latest  information  regarding immigration. Examination of fake immigration documents The Immigration Forensic Laboratory section plays a role in carrying out its functions by conducting fake passport checks in this case.

## Keywords: Immigration Forensic Laboratory, Counterfeit Passport, Selvarasa Krisnha Pillai

## ABSTRAK
Meningkatnya arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, menimbulkan beragam tingkat kejahatan  keimigrasian.  Pemalsuan  paspor  sebagai  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  cara  mengganti, mengubah  sebagian  atau  secara  keseluruhan  dari  sebuah  paspor  atau  menggunakan  informasi  palsu  untuk menerima paspor, kini telah menjadi permasalahan serius. Saat ini, hampir semua proses pembuktian paspor palsu  dilakukan  di  Laboratorium  Forensik  Keimigrasian  pada  Direktorat  Intelijen  Keimigrasian.  Rumusan masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah (1) bagaimana penerapan fungsi Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian  sebagai  upaya  preventif?  (2)  Bagaimana  penerapan  fungsi  Seksi  Laboratorium  Forensik Keimigrasian dalam penanganann kasus pemeriksaan paspor palsu kebangsaan Malaysia atas nama Selvarasa Krishna  Pillai?.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  Seksi  Laboratorium  Forensik Keimigrasian berperan dalam melaksanakan upaya preventif keimigrasian. Upaya preventif yang dilakukan oleh  Seksi  Laboratorium  Forensik  Keimigrasian  berupa  pelatihan  teknik  deteksi  paspor  palsu,  pertukaran informasi dengan negara lain, dan penyebaran informasi terbaru terkait keimigrasian. Pemeriksaan dokumen palsu keimigrasian Seksi Laboratorium Forensik Kerimigrasian berperan dalam pelaksanaan fungsinya yakni dengan melakukan pemeriksaan paspor palsu dalam kasus ini.

## Kata Kunci: Laboratorium Forensik Keimigrasian, Papsor Palsu, Selvarasa Krisnha Pillai

## PENDAHULUAN
Dengan  berkembangnya  ilmu  pengetahuan, teknologi  informasi,  dan  globalisasi  sosial mengakibatkan berkembangnya kesenjangan kekayaan  antar  Negara  maju  dan  Negara berkembang. Perkembangan yang sangat signifikain menghasilkan arus migrasi internasional yang difasilitasi oleh tarif murah tiket penerbangan.  Akibat  tingginya  arus  migrasi internasional  menyebabkan  kegiatan  ilegal  yang mendukung migrasi juga semakin meningkat. 1
Salah satu komoditi pemalsuan yang digunakan  oleh  pelaku  pemalsuan  adalah  paspor. Paspor  menjadi  salah  satu  komiditi  pemalsuan dikarenakan  paspor  merupakan  dokumen  yang dipergunakan  untuk  melintasi  perbatasan  suatu Negara ke Negara lainnya. Paspor juga merupakan bukti  identitas  diri  yang  dapat  digunakan  untuk berbagai  macam  hal  seperti  sebagai  syarat  untuk memperoleh izin yang penting. 2
Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia  wajib  melalui  pemeriksaan  Dokumen Perjalanan  dan/atau  identitas  diri  yang  sah  yang dilakukan  oleh  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi. 3 Pemeriksaan  Dokumen Perjalanan merupakan proses yang sangat penting. 4 Hal  ini  dilaksanakan  guna  mencegah  masuknya
1 Syahrin, M.A., 2018. Pembatasan Prinsip Non- Refoulement. Bhumi Pura , 1 (1), pp.12-16.
2 Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi.
Bhumi Pura , 11 (1), pp.45-48. Dalam sistem hukum Indonesia, hak berpindah (bemigrasi) ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan: “Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Indonesia”. Sehingga dapat dipahami, kebebasan untuk bergerak melintas atau berpindah antar negara (hak berimigrasi) merupakan hak asasi manusia yang mendasar.
Periksa juga http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id/2014/11/i migran-ilegal-dan-ham-universal.html , diakses pada hari Sabtu (30/01/2016), pukul 15.54 WIB. Batasan dan pembagian bidang, jenis, dan macam HAM dunia mencakup enam kelompok. Pertama, hak asasi pribadi ( personal rights ). Termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan untuk bergerak, hak berpergian dan berpindah-pindah tempat (hak bermigrasi), hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan, serta hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
Bandingkan dengan M. Arif Nasution. 1999. Globalisasi dan Migrasi Antar Negara. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 11.
Dokumen Perjalaan yang palsu. Proses pemeriksaan  dokumen  perjalanan  terdiri  atas pemeriksaan terhadap fitur pengamanan, keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan, dan foto serta identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan  sesuai  dengan  pemegangnya. 5 Jika setelah dilakukan pemeriksaan DPRI terbukti palsu dan/atau  tidak  sesuai  dengan  pemegangnya  maka Pejabat Imigrasi yang ditunjuk wajib membatalkan Dokumen  Perjalanan  yang  bersangkutan  dan mengusulkan yang bersangkutan untuk dimasukkan  dalam  daftar  pencegahan. 6 Namun bagaimana  dengan  Dokumen  Perjalanan  yang belum  pasti  atau  diduga  palsu?  Maka  Pejabat Imigrasi  wajib  melakukan  pemeriksaan  untuk memperoleh keterangan. 7 Pemeriksaan Keimigrasian dimana seperti yang dimaksud pada Undang-Undang  adalah  pemeriksaan  terhadap dokumen  perjalanan  dan/atau  identitas  diri  yang sah.
Pemeriksaan  ini  dilakukan  sebagai  upaya preventif terhadap orang yang hendak masuk atau keluar  wilayah  Indonesia  secara  tidak  sah. 8 Pemeriksaan Dokumen Perjalanan dilakukan oleh Pejabat Imigrasi dengan cara melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan  dapat  dilanjutkan  proses  penyelidikan
Lihat juga, M. Iman Santoso, 2014, Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia , Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 1-3.
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), Pasal 9.
4 Syahrin, M.A., 2017. Posisi dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional. Bhumi Pura , 5 (1), pp.45-48.
5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1834), Pasal 24.
6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1834), Pasal 40.
7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1834), Pasal 40
8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), Pasal 9.
keimigrasian. 9 Proses  penyelidikan  keimigrasian pada  Dokumen  Perjalanan  dapat  berupa pemeriksaan terhadap paspor. Proses pemeriksaan paspor dapat dilakukan secara biometrik dan bedah paspor  yang  dilakukan  oleh  Seksi  Laboratorium Forensik Keimigrasian.
Untuk mendeteksi Dokumen Perjalanan perlu dilakukan Forensik
Keimigrasian yang
dilaksanakan  oleh  Seksi  Laboratorium  Forensik Keimigrasian. Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian  adalah  salah  satu  seksi  dibawah subdirektorat  Produksi  Intelijen  Keimigrasian. 10 Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian memiliki tugas untuk menyiapkan bahan rumusan dan  koordinasi  kebijakan,  bimbingan  teknis, supervisi  serta  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang pendeteksian dokumen keimigrasian, pengumpulan,  dan  pemeliharaan  dan  pengelolaan perangkat laboratorium forensik. 11 Seksi Laboratorium  Forensik  Keimigrasian  saat  ini hanya ada satu dan berlokasi di Direktorat Jenderal Imigrasi.  Saat  ini  Seksi  Laboratorium  Forensik Keimigrasian  tidak  dapat  beroperasi  secara maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  jauhnya  lokasi laboratorium dari TPI, kurangnya sarana prasarana yang  ada,  dan  belum  adanya  Prosedur  Operasi Standar yang mengatur. Prosedur Operasi Standar merupakan  hal  yang  penting,  karena  Prosedur Operasi  Standar  adalah  serangkaian  intruksi tertulis  yang  dibakukan  dengan  sangat  rinci  dan bersifat teknis maupun administratif. 12
Semakin  pesatnya  kemajuan  teknologi  di bidang  informasi  dan  komunikasi  menimbulkan beberapa sisi negatif selain sisi negatif. Sisi negatif pada  kemajuan  teknologi  dapat  ditemukan  pada hasil pamalsuan dokumen. Dokumen palsu dibuat sedemikian  rupa  dengan  menggunakan  teknologi yang  canggih  dan  mutakhir  yang  tentunya berhubungan  dengan  tindak  pidana.  Dalam pelaksanaannya,  pemalsuan  dokumen  banyak terjadi  di  instansi-instansi  milik  pemerintah. Sebagai  contoh  yakni  pemalsuan  akta,  kartu keluarga,  kartu  identitas,  dan  dokumen  negara lainnya.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  tentunya perlu  adanya  sebuah  bidang  yang  mengikuti perkembangan  teknologi  serta  ancaman-ancaman
9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), Pasal 9.
10 Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), pp.43-57.
11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1473), Pasal 624.
yang akan menimbulkan masalah dikemudian hari. 13
Penerapan  Seksi  Laboratorium  Forensik Keimigrasian  sebagai  pusat  informasi  tindak pemalsuan  dokumen  perjalanan,  saat  ini  sudah dilakukan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.  Hanya  saja  kendala  yang  dihadapi  oleh Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dalam melaksanakan penyebaran informasi terkait tindak pemalsuan  dokumen  perjalanan  saat  ini  adalah masih kurangnya partisipasi Unit Pelaksana Teknis dalam  memberikan  informasi  terkait  dokumen perjalanan  palsu  yang  diperoleh.  Sebagian  Unit Pelaksana  Teknis  memilih  untuk  melakukan pemeriksaan  paspor  palsu  secara  mandiri.  Hal tersebut dilakukan dikarenakan lokasi Laboratorium  Forensik  Keimigrasian  terlalu  jauh dari  Unit  Pelaksana  Teknis.  Padahal  Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dapat menjadi  saksi  ahli  dimana  pendapatnya  dapat dijadikan bukti ahli dalam proses pengadilan. Seksi Laboratorium  Forensik  Keimigrasian  dalam menangani  permasalahan  tersebut  yakni  dengan melakukan  diseminasi  sebagaimana  yang  sudah dijelaskan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan fungsi Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian sebagai upaya preventif? 2. Bagaimana penerapan fungsi Seksi Laboratorium
Forensik Keimigrasian dalam  penanganann  kasus  pemeriksaan paspor  palsu  kebangsaan  Malaysia  atas nama Selvarasa Krishna Pillai?

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  empiris  yang  bersifat kualitatif.  Maksudnya  adalah  penelitian  yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum terkait. 14
2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan  mengidentikasi  dan  menginventarisasi
12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
13 Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 (2), pp.168-178.
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 35.
peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti  bahan  pustaka  (tulisan  dan  hasil  karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang  ada  relevansinya  dengan  isu  hukum  dalam penelitian ini.
3. Teknik Analisa Data Teknik analisa isu hukum ( legal issue ) dalam penelitian  ini  menggunakan  logika  berpikir campuran.  Maksudnya  penalaran  (hukum)  yang merupakan  gabungan  dari  pola  berpikir  induktif ( inductive )  dan  deduktf  ( deductive )  dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi  dalam  logika  berpikir  campuran  adalah abstraksi  (hukum),  nilai-nilai  hukum,  asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum  yang  dirumuskan  secara  umum  dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi  (dijabarkan)  dan  diterapkan  guna penyelesaian  persoalan  hukum  konkrit  yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran. 15

## PEMBAHASAN
I. Penerapan  Fungsi  Seksi  Laboratorium Forensik  Keimigrasian  sebagai  Upaya Preventif
A. Kedudukan Hukum
Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  29  Tahun  2015 tentang  Organisasi  Tata  Kerja  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  kedudukan Laboratorium  Forensik  Keimigrasian  berada  di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi pada Direktorat  Jenderal  Intelijen  Keimigrasian  Sub Direktorat  Produk  Intelijen  dibawah  Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian. Seksi Laboratorium  Forensik  Keimigrasian  mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi  kebijakan, bimbingan  teknis,  supervisi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendeteksian
dokumen keimigrasian,
pengumpulan,  dan  pemeliharaan  dan  pengelolaan perangkat laboratorium forensik.

## Gambar 1

## Struktur Organisasi Direktorat Intelijen Keimigrasian
Seksi  Laboratorium  Forensik  Keimigrasian menurut  Permenkumham  RI  Nomor  29  Tahun 2015 adalah seksi yang bertugas untuk melakukan penyiapan  bahan  perumusan  dan  koordinasi kebijakan,  bimbingan  teknis,  supervisi  serta pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pendeteksian dokumen keimigrasian, pengumpulan, dan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat laboratorium  forensik.  Berdasarkan  penjelasan
15 Yudha Bhakti Ardhiswastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum , Bandung: Alumni, 2018, hlm. 9; Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas,
terebut,
Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian memiliki kewajiban untuk melakukan  pendeteksian  terkait  dengan  dokumen keimigrasian. Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian  juga  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  perangkat  laboratorium  forensik dimana  yang  dimaksud  laboratorium  forensik adalah  suatu  badan  yang  memiliki  fungsi mendukung suatu proses penyidikan. 16
Pengertian, dan Sistematika , Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014, hlm. 158-159.
16 Syahrin, M.A., 2018. Aspek Hukum Laboratorium Forensik Keimigrasian: Studi Kasus
Seksi  Laboratorium  Forensik  Keimigrasian dapat diartikan sebagai seksi yang bertugas untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian  guna  mendukung  suatu  proses penyidikan. Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian  adalah  sebuah  seksi  yang  memiliki tugas  menyiapkan  bahan  rumusan  dan  koordinasi kebijakan,  bimbingan  teknis,  supervisi  serta pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pendeteksian dokumen keimigrasian, pengumpulan, dan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat laboratorium forensik. Seksi Laboratorium
Forensik Keimigrasian berperan
dalam memperoleh dan mengumpulkan informasi terkait dokumen perjalanan.
Perangkat laboratorium forensik yang dimiliki oleh Seksi Forensik Keimigrasian saat ini adalah sebagai berikut: 17
1. Video Special Comparator VSC-4c ;
2. Video Special Comparator VSC 400 ;
3. ESDA ( Electronic Detection Apparatus );
4. Stereo Microscope ;
5. UV floodlight ;
6. Normal floodlight ;
7. Digital SLR or High Prosumer Camera ;
8. Tripod ;
9. Scanner flatbed ;
10. Flashlight and blacklight handheld kit ;
11. Handheld Magnifier 10x kit ;
12. Colour Laser Printer .
Adapun  sumber  informasi  pada  Seksi Laboratorium  Forensik  Keimigrasian  berasal  dari berbagai sumber, antara lain:
1. Unit Pelaksana Teknis Imigrasi. Unit Pelaksana Teknis Imigrasi melakukan permohonan pemeriksaan dokumen  perjalanan  palsu  atau  diduga  palsu kepada Seksi Laboratoium Forensik Keimigrasian.
Kemudian hasil dari pemeriksaan  dokumen  perjalanan  tersebut dijadikan  sebagai  tambahan  informasi  oleh Seksi  Laboratorium  Forensik  Keimigrasian. Hal  ini  biasanya  dilakukan  oleh  Unit Pelaksana  Teknis  yang  akan  melakukan Projustitia terhadap pemalsu dokumen dimana Unit  Pelaksana  Teknis  membutuhkan  surat keterangan  ahli  dari  Seksi  Laboratorium Forensik Keimigrasian terkait barang
2. Perwakilan Asing di Indonesia. Perwakilan Asing di Indonesia berperan dalam memberikan informasi terkait dokumen perjalanan  pada  masing-masing  negaranya. Informasi  yang  diberikan  biasanya  diberikan dengan  cara  memberikan  specimen  atau contoh  paspor  serta  dokumen  perjalanan lainnya. Selain itu, pelatihan-pelatihan mengenai dasar-dasar intelijen dan pemeriksaan  dokumen  palsu  juga  diberikan oleh Perwakilan Asing di Indonesia.
Berikut adalah beberapa contoh spesimen atau contoh  paspor  yang  diberikan  oleh  perwakilan asing.

## Gambar 2 Spesimen Paspor Jepang
Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris atas nama Abbas Tauqeer. Akta Yudisia , 3 (1), pp.104-135.
17 Lihat UNODC, Staff Skill Requirements and Equipment Recomendations for Forensic Science Laboratories, United Nation, New York, 2011, hlm.101; UNODC, 2010, Forensic Service and Infrastructure: Criminal Justice Assessment Toolkit ,
New York: United Nation, hlm. 59. Bandingkan dengan UNODC , Guide For Development of Forensic Document Examination Capacity, United Nation,New York, 2012 , hlm 15; Jeremy Travis, 1998, Forensic Laboratory: Handbook Facility, Planning, Design, Construction, and Moving, New York: US, Depatement of Justice, National Institute of Standards and Technology, hlm. 16.

## Gambar 3 Spesimen Paspor Berbagai Negara
3. Komunikasi Jaringan Internet. Sumber informasi Laboratorium Forensik  Keimigrasian  juga  diperoleh  dari internet.  Adapun  website  yang  menyediakan informasi  terkait  fitur-fitur  pengaman paspor yakni pada
website edisontd: http://www.edisontd.net/ dan prado:
https://www.consilium.europa.eu/en/docume nts-publications/prado/. Selain  itu  ada  foster freeman:
http://www.fosterfreeman.com/component/co ntent/19-products/examination-of- questioned-documents/111-vsc-optional- document-databases.html?Itemid=213 untuk mengunduh  database  terbaru  pada  alat VSC400. Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dalam hal menyebarkan informasi terkait perkembangan tindak pemalsuan  terhadap  dokumen  perjalanan. Dilaksanakan  dalam  bentuk  kegiatan  yakni diseminasi  pada  seluruh  Unit  Pelayanan Teknik  Imigrasi.  Kegiatan  diseminasi  dapat berupa  pengajaran  mengenai  bagaimana caranya melakukan profiling, mengumpulkan bahan keterangan, dan melakukan pemeriksaan paspor yang diduga palsu. 18
18 Syahrin, M.A., 2018. The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation. Journal of Indonesian Legal Studies , 3 (02), pp.175-194.
19 Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. Bhumi Pura , 2 (1), pp.13-16.
B. Upaya Preventif Pelaksanaan upaya preventif pada keimigrasian dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, upaya tersebut adalah Kebijakan Selektif atau Selective
Policy . Selective Policy menggunakan  dasar  asas  kemanfaatan. 19 Dengan adanya Selective  Policy orang  asing  yang  dapat memasuki wilayah Indonesia hanyalah orang asing yang  memberikan  manfaat  namun  selain  harus memberikan  manfaat,  orang  asing  tersebut  juga wajib memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah. 20 Upaya preventif kerimigrasian sebagaimana dijelasakan  oleh  Undang-Undang  Keimgirasian Nomor 6 Tahun 2011  Pasal 89 adalah pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen; kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan  terhadap  korban,  pengamanan  dan kualitas  Dokumen  Perjalanan,  deteksi  dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi  Penyelundupan  Manusia  dengan  cara konvensional  dan  nonkonvensional;  memberikan penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak
20 M. Alvi Syahrin, “Relasi Prinsip Non- Refoulement Dan Kebijakan Selektif Keimigrasian”, http://www.politeknikimigrasi.ac.id/artikel/2017/11/5/r elasi-prinsip-non-refoulement-dan-kebijakan-selektif- keimigrasian , 19 November 2017, dikunjungi pada tanggal 27 Maret 2018.
menjadi  korban;  menjamin  bahwa  Dokumen Perjalanan  atau  identitas  yang  dikeluarkan berkualitas  sehingga  dokumen  tersebut  tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; memastikan  bahwa  integritas  dan  pengamanan Dokumen  Perjalanan  yang  dikeluarkan  atau diterbitkan  oleh  atau  atas  nama  negara  untuk mencegah  pembuatan  dokumen  tersebut  secara melawan  hukum  dalam  hal  penerbitan  dan penggunaannya. 21
Upaya  preventif  keimigrasian  sangat  erat hubungannya  dengan  fungsi  Seksi  Laboratorium Forensik  Keimigrasian.  Hal  ini  terkait  dengan pertukaran informasi dengan negara lain, pengamanan  Dokumen  Perjalanan,  dan  deteksi dokumen palsu sebagaimana dijelaskan pada pasal 89  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
(1) Menteri  atau  Pejabat  Imigrasi  yang  ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka  mencegah  terjadinya  tindak  pidana perdagangan  orang  dan  Penyelundupan Manusia.
(2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. pertukaran informasi dengan negara lain dan  instansi  terkait  di  dalam  negeri, meliputi  modus  operandi,  pengawasan dan  pengamanan  Dokumen  Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen;
b. kerja  sama  teknis  dan  pelatihan  dengan negara  lain  meliputi  perlakuan  yang berdasarkan  peri  kemanusiaan  terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen  Perjalanan,  deteksi  dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan  dan  deteksi  Penyelundupan Manusia  dengan  cara  konvensional  dan nonkonvensional;
c. memberikan  penyuluhan  hukum  kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan  orang  dan  Penyelundupan
Manusia  merupakan  tindak  pidana  agar orang tidak menjadi korban;
d. menjamin  bahwa  Dokumen  Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas  sehingga  dokumen  tersebut
21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), Pasal 89.
22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), Pasal 89.
tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah,  ditiru,  atau  diterbitkan  secara melawan hukum; dan e. memastikan bahwa integritas dan pengamanan  Dokumen  Perjalanan  yang dikeluarkan  atau  diterbitkan  oleh  atau atas  nama  negara  untuk  mencegah pembuatan  dokumen  tersebut  secara melawan  hukum  dalam  hal  penerbitan dan penggunaannya. 22
Upaya  preventif  yang  telah  dilakukan  oleh Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 89 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  yakni  pembekalan  ilmu mengenai  teknik  deteksi  paspor  palsu  kepada petugas  imigrasi  yang  berada  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  dan  Kantor  Imigrasi. Pembekalan  ini  dapat  berupa  pengajaran  secara langsung  maupun  tidak  langsung  (pengajaran menggunakan metode media buku). Adapun teknik deteksi paspor 23 yang berikan sebagai berikut. 24 1. Teknik Pemeriksaan Sampul Luar.
Pada umumnya sampul paspor menunjukkan nama dan lambang negara yang mengeluarkan dokumen tersebut, tipe dokumen  tercetak  dalam  bahasa  inggris  atau panduan bahasa. Sampul dokumen perjalanan harus  selalu  dicermati.  Pemalsuan  sampul biasanya  dilakukan  secara  sebagian  atau keseluruhan.  Kualitas  keseluruhan  cetakan dan  warna  harus  konsisten.  Terkadang terdapat  salah  cetakan,  peulisan  yang  tidak lengkap  atau  gambar  lambang  negara  yang tidak  jelas  apabila  pemalsuan  sampul dokumen  perjalanan.  Apabila  diketemukan paspor  yang  diduga  palsu,  maka  perlu diperhatikan apakah paspor tersebut mungkin sudah diubah data diri, jahitan, atau fotonya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
a. Apakah  separuh  atau  sebagian sampulnya  terpisah  dari  halaman sampul dalam?
b. Apakah  ditemukan  bagian  yang terlipat, kerutan atau potongan pada sampul?
c. Apakah  ditemukan  bekas  potongan atau pecahan punggung sampul?
23 Direktorat Intelejen Keimigrasian. 2017.
Petunjuk Pemeriksaan Dokumen Palsu Keimigrasian. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, hlm. 21.
24 Sigit Setiawan, Dokumen Sebagai Core Business Imigrasi. , Direktorat Intelijen Keimigrasian, hlm. 16-25; Lihat juga Anonim, Pemeriksaan Dokumen Modern , Direktorat Intelijen Keimigrasian, hlm. 31.
d. Apakah ujung-ujung sampul sejajar dengan  semua  halaman?  Namun demikian  hal  tersebut  juga  dapat ditemukan dikarenakan umur dokumen  yang  sudah  lama  atau seringnya dokumen tersebut
digunakan.  Dokumen  yang  patut dicurigai adalah dokumen yang baru saja dikeluarkan dan rekam perjalanannya masih sedikit.
Pemeriksaan sampul dalam harus dilakukan  bersama  dengan  pemeriksaan sampul luar. Bila pada saat observasi sampul ditemukan  lipatan,  lem  berlebihan,  robek, bercak  terhadap  halaman  sampul  dalam,  ini dapat  mejadi  indikasi  bahwa  sampul  telah mengalami perubahan/penggantian.
2. Pemeriksaan Semua Halaman. Pada  pemeriksaan semua  halaman  perlu
diperhatikan fitur-fitur pengaman, adapun hal yang perlu diperhatikan:
a. Periksa adanya karakteristik
pengaman, contohnya cetakan intaglio, Ultra Violet (UV), dan fitur
lain.
b. Cari  adanya  sobekan,  bercak,  sisa kelebihan  lem  atau  tanda  bekas perubahan.
c. Periksa  kualitas  cetakan  untuk mencari  huruf-huruf  yang  pecah atau kabur.
d. Hitung  jumlah  halaman,  apakah penomoran  pada  tempat  dan  tipe yang sama?
e. Apakah  semua  halaman  memiliki ukuran dan warna yang sama?
3. Pemeriksaan Nomor. Ada  beberapa  metode  digunakan  untuk memasukkan  nomor  paspor  ke  dalam dokumen perjalanan, antara lain:
a. Perforasi;
b. Letterpress;
c. Cetakan Komputer;
d. Tulisan Tangan;
e. Kombinasi.
Perlu  diketahui  bahwa  perforasi  dan pencetakan  nomor  dilakukan  pada  saat produksi, sementara penomoran hasil komputer  dilakukan  pada  saat  dikeluarkan. Saat  memeriksa  penomoran  hal  yang  perlu diperhatikan, yakni:
a. Apakah penomoran dokumen semua sama? Apakah terdapat tanda penghapusan, penulisan ulang,
pergantian nomor?
b. Jika  dideportasi,  apakah  terdapat golongan  perforasi  yang  tidak
sejajar  atau  tidak  dengan  kualitas yang sama?
Dalam beberapa kasus sederhana terdapat tindakan perubahan nomor perforasi dengan cara ditambal dan dibuat lubang baru dengan tujuan mengganti huruf dan angkanya. Namun  terdapat  juga  kasus  yang  kompleks berupa  penggantian,  pengangkatan  lapisan, dan mengubah halaman pada paspor.
4. Data Biografi Biodata  berhubungan  dengan  identitas pemilik, yaitu nama, tempat tanggal lahir, dan kebangsaan.  Selain  itu  juga  data  berupa keterangan  tanggal  pengeluaran  dan  tanggal habis berlaku dokumen. Ada beberapa metode penulisan  biodata  antara  lain  tulisan  tangan, ketikan,  dan  dengan  komputer.  Pada  data biografi  hal-hal  yang  harus  diperhatikan, yakni:
a. Cari tanda penghapusan atau
penulisan ulang, contohnya gangguan pada serta kertas, bercak, warna yang lebih terang.
b. Apakah  semua  data  dengan  tulisan tangan  yang  sama,  tipe  tulisan, warna tinta?
c. Apakah  detil-nya  sama  dengan pemiliknya?
d. Periksa  tanggal  habis  berlaku  dan tanggal  perpanjang  jika  ada  untuk mencari tanda-tanda perubahan.
5. Penjilidan.
Hampir sebagian besar dokumen
perjalanan yang memenuhi standar
International  Civil  Aviation  Organisation (ICAO)  menggunakan  tipe  jahitan  pada bagian tengah paspor. Benang yang digunakan  dapat  bersinar  apabila  disinari dengan  sinar  UV.  Selain  itu  terdapat  juga berbagai jenis jahitan seperti jahitan reverse, bolak-balik,  biasa,  dan  saling  mengunci. Dalam  memeriksa  penjilidan  beberapa  hal yang perlu diperhatikan, antara lain:
a. Jilidan  dokumen  harus  konsisten dan kencang.
b. Jilidan  pada  semua  halaman  harus bersih  dan  tanpa  lubang-lubang lebih. Apabila jahitan pada dokumen
perjalanan  ditemukan  rusak,  tidak  konsisten, atau  adanya  lubang  baru.  Maka  dipastikan dokumen perjalanan tersebut sudah dipalsukan.
6. Pemeriksaan Foto. Teknik atau metode dalam melampirkan foto  pada  dokumen  perjalanan  ada  beberapa jenis yakni menggunakan perekat, Grommets
atau  mata  itik,  laminating,  komputer,  dan kombinasi  dari  berbagai  teknik  atau  metode. Dalam memeriksa foto, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni:
a. Periksa apakah ada tanda atau bekas foto lain.
b. Periksa  bagian  belakang  halaman foto  apakah  ada  bercak,  kerutan, ketebalan yang tidak biasa atau sisa lebih lem.
c. Jika ada cap basah atau kering pada foto,  periksa  apakah  cap  pada  foto sejajar  dengan  cap  yang  berada  di daerah luar foto.
d. Periksa  kesamaan  cap  pada  bagian depan  halaman  dengan  bagian belakang halaman.
e. Periksa  apakah  ada  potongan  atau robekan di sekitar pinggir foto.
7. Laminasi Laminasi pada paspor adalah kombinasi dari lapisan bening film dan perekat, dengan cetakan  tulisan  bila  ada. 25 Ada  dua  metode dimasukkannya  laminasi  ke  dalam  dokumen perjalanan,  yaitu  dijahit  dengan  atau  tanpa kertas  belakang  pada  saat  produksi  dan terlampir pada halaman pada saat pengeluaran dokumen.
Kemudian terdapat dua cara merekatkan laminasi di kertas, yang pertama
menggunakan perekat dingin, hal ini dilakukan  dengan  cara  mengangkat  kertas belakang  dan  laminasi  ditempelkan  pada kertas dengan tekanan. Kemudian yang kedua menggunakan  perekat  yang  dipanaskan dimana  laminasi  diletakkan  di  mesin  roller dan  seluruh  dokumen  dipanaskan  dengan roller panas.
Pada  proses  pemeriksaan  laminasi  ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:
a. Apakah  ada  lapisan  plastik  lamina kedua?
b. Apakah  terlihat  ada  kerutan  atau tidak menempel dengan baik?
c. Apakah  plastik  lamina  ukurannya pas  dengan  halaman  tersebut  atau digunting agar terlihat pas?
d. Apakah  ada  pola  pengaman  yang terputus/tidak menyambung?
e. Apakah ada potongan atau robekan di sekitar pinggir foto?
8. Sinar Ultra Violet Bahan dasar kertas yang digunakan untuk memproduksi  dokumen  perjalanan  biasanya
25 Ibid ., hlm. 46.
bersifat  “Ultra  Violet  Dead”  yaitu  tidak bereaksi terhadap Sinar UV. Dalam dokumen perjalanan,  warna  yang  digunakan  untuk mencetak  desain  dasar,  lambang  negara  dan tulisan biasanya tidak bereaksi terhadap sinar Ultra Violet, kecuali bagian tertentu pada pola atau  desain  pengaman.  Kertas  yang  tidak bereaksi  terhadap  sinar  UV  memungkinkan identifikasi  yang  mudah  terhadap  halaman kertas  palsu,  dimana  halaman  kertas  palsu bersinar terhadap sinar UV. Penggunaan sinar UV juga membantu mengidentifikasi kemungkinan  penghapusan  dengan  bahan kimia  pada  dokumen.  Adanya  bagian  yang berbeda  warna  di  bawah  sinar  UV  dapat mengindikasikan  adanya  perubahan  atau penghapusan cap atau data. Dengan menggunakan  sinar  UV  sangat  membantu untuk  mengenali  fitur  pengaman  yang  ada pada  foto,  lamina,  dan  halaman-halaman  di dalam dokumen perjalanan. Pada pemeriksaan pola  pengamanan  pada  laminasi  dengan bantuan  sinar  UV,  yakinkan  bahwa  pola pengamannya  lengkap  dan  tidak  rusak. Adanya pecahan atau gangguan terhadap pola pengaman  UV  dapat  menjadi  indikasi laminasi telah dilepaskan dengan memotong, bahan  kimia  atau  pengangkatan.  Kemudian ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan kembali seperti:
a. Apakah  semua  halaman  bersinar dengan kekuatan yang sama?
b. Apakah fitur sinar UV, benang, serat atau  planchettes  konsisten  di  setiap halaman?
c. Apakah  terlihat  adanya  perubahan warna atau gangguan pada fitur UV di plastik lamina?
9. Kualitas Produksi Kualitas sutu dokumen perjalanan sangat tergantung  dengan  fitur  pengaman  yang ditanam  di  dalamnya.  Hampir  semua  bentuk dan  cetakan  paspor  sekarang  menggunakan standar  ICAO.  Fitur  pengaman  suatu  paspor hampir seluruhnya dilakukan pada saat proses produksi. Beberapa fitur ini adalah:
a. Watermark, biasanya berupa lambang negara atau gambar khusus dari  masing-masing  negara  dan biasanya  ada  pada  setiap  halaman. Watermark adalah hasil dari pelepasan serta kertas yang diotomasi pada saat produksi kertas. 26
26 Ibid ., hlm. 51.
b. Pengaman  kertas  yang  terdiri  dari warna-warna  yang  ditanamkan  ke dalam  kertas  pada  saat  produksi. Dalam  beberapa  hal  serat  ini bereaksi di bawah sinar UV.
c. Planchette adalah  potongan  warna- warni  dari  serat  kertas  yang membentuk  bagian  dari  kertas.
Planchette  dapat  juga  bereaksi  di bawah UV. 27
Manusia  berperan  besar  dalam  desain, cetakan, produksi, dan pengeluaran dokumen ini sehingga kejanggalan dan fitur-fitur hilang mungkin  juga  ditemukan.  Contohnya  adalah salah  ejaan  dalam  suatu  dokumen  asli  yang merupakan  hasil  dari  kesalahan  manusia. Perlu  menjadi  pemahaman  bahwa  bentuk- bentuk pemalsuan dokumen setiap hari bukan semakin  menurun  tapi  justru  semakin meningkat dan selalu diperbarui. Oleh karena itu  beberapa  hal  penting  yang  perlu diperhatikan antara lain:
a. Jika ada watermark, apakah terdapat di dalam setiap halaman?
b. Apakah  watermark  bersinar  di bawah sinar UV?
c. Apakah  kualitas  fitur  dan  pola pengaman  atau  cetakan  mikro terlihat konsisten?
10. Pemeriksaan  Paspor  Elektronik  (E-
Paspor)
Pada  paspor  elektronik  terdapat  sebuah perangkat chip mikroprosesor yang menyimpan data foto dan identitas pemegang paspor.  Beberapa  hal  penting  pada  saat melakukan  pemeriksaan  paspor  elektronik, yakni:
a. Apakah foto yang terekam pada chip sama  dengan  foto  yang  tercetak pada  halaman  biodata/pemegang Paspor tersebut?
b. Apakah  chip  yang  terdapat  dalam paspor terbaca dengan mesin Readable Paspor? Kemudian melakukan pertukaran informasi antar negara terkait fitur pengaman pada paspor asing sebagai pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan oleh Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian. Pertukaran  informasi  ini  dapat  berasal  dari hubungan kenegaraan atau diplomatik, lembaga internasional, dan website atau situs resmi  terkait  fitur  pengaman  pada  dokumen perjalanan. Dan yang terakhir Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian 27 Ibid .
melakukan  penyebaran  informasi  terbaru terkait jenis-jenis pemalsuan paspor. Dengan demikian  Seksi  Laboratorium  Forensik Keimgirasian  sudah  menerapkan  fungsinya dalam  rangka  melaksanakan  upaya  preventif keimigrasian.
II. Penerapan  Fungsi  Seksi  Laboratorium Forensik Keimigrasian dalam
Penanganann  Kasus  Pemeriksaan  Paspor Palsu  Kebangsaan  Malaysia  atas  nama

## Selvarasa Krishna Pillai
Pelaksanaan  pemeriksaan  paspor  palsu  pada umumnya  dilakukan  atas  dasar  permintaan  dari Unit  Pelaksana  Teknis,  baik  itu  Kantor  Imigrasi maupun Tempat Pemeriksaan
Imigrasi.
Permintaan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap  keaslian  paspor,  cap  kedatangan  dan keberangkatan  serta  visa.  Dalam  melakukan pemeriksaan paspor atau dokumen perjalanan ada tiga tingkatan pemeriksaan 37 , yakni:
1. Primer (Terbuka)
Yakni  memeriksa  dokumen  dengan  hanya menggunakan panca indera, caranya dilihat, diraba dan diterawang.
2. Sekunder (Semi -Rahasia)
Yakni  memeriksa  dokumen  dengan  bantuan alat sederhana yang sifatnya alat genggam seperti kaca pembesar, lampu senter dan lampu senter UV. 3. Tersier (Tertutup)
Yakni  memeriksa  dokumen  dengan  alat-alat laboratorium  yang  digunakan  untuk  menganalisa dokumen  untuk  kepentingan  pembuktian  di pengadilan, penelitian, atau pelatihan pemeriksaan dokumen.
Dalam  melaksanaan  pemeriksaan  dokumen palsu  pada  Laoboratorium Forensik  Keimigrasian terdapat beberapa prosedur pemeriksaan dokumen keimigrasian  palsu 38 yang  harus  diperhatikan, yaitu:
1. Observe ,  yaitu  mengamati  apa  yang  terlihat pada  sebuah  dokumen. Dokumen  yang diterima oleh Laboratorium Forensik
Keimigrasian akan diamati dengan
menggunakan  Video  Spectral  Comparator 400  (VSC400)  dan  hasil  pengamatan  yang berupa gambar akan  disimpan dalam komputer.
2. Infer ,  yaitu  memperkirakan  arti  dari  hasil pengamatan. Bila ditemukan suatu kejanggalan dalam hasil pengamatan sebelumnnya,  akan  diperkirakan  apakah kejanggalan itu akibat dari adanya pemalsuan akibat  produksi  yang  kurang  baik,  cara penyimpanan  yang  tidak  baik,  atau  hal-hal lain.
3. Research ,  yaitu  meneliti  dengan  lebih mendalam  hasil  dari  perkiraan sebelumnya.
Bagian dokumen yang memiliki  kejanggalan tersebut akan diperiksa dengan lebih teliti.
4. Deduce , yaitu menyimpulkan hasil pemeriksaan.  Pada  tahap  ini disimpulkan dokumen tersebut asli atau palsu.

## Studi Kasus Selvarasa Krishna Pillai
Berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan (Tersangka)  pada  tanggal  18  April  2018,  bahwa Selvarasa Krishna Pillai diminta untuk memberikan  keterangan  sehubungan  dengan dugaan  masuk  dan  berada  di  wilayah  Indonesia dengan  tidak  memiliki  Dokumen  Perjalanan  dan Visa  yang  sah  dan  masih  berlaku  dan  dengan sengaja  menggunakan  Dokumen  Perjalanan  yang diketahui atau patut diduga palsu atau dipalsukan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  119  ayat  (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Diketahui  Selvarasa  Krishna  Pillai  lahir  di Jaffna,  Sri  Lanka  pada  tanggal  25  Juni  1965, berkewarganegaraan  Sri  Lanka  dan  beralamat  di Vellavaikal  Pathathameni  Atchuvely,  Jaffna  Sri Lanka.  Sedangkan  alamatnya  di  Bali  berada  di Griya  Bunga  Hotel,  Kuta. Selvarasa  di  Sri  Lanka bekerja  di  sebuah  hotel  dan  sebagai  seorang politisi.  Terakhir  mengunjungi  Indonesia  pada tanggal  7  Maret  2018  menggunakan  paspor Malaysia  dengan  Bebas  Visa  Kunjungan  Wisata melalui Bandar Udara Internasional Ngurah Rai.
Selvarasa  berkunjung  ke  Indonesia  dengan tujuan singgah dan berwisata. Selvarasa berencana tinggal selama seminggu kemudian akan melanjutkan  perjalanan  ke  Cina.  Pada  saat  di
Malaysia, tidak ada pemeriksaan keimigrasian oleh petugas.  Selvarasa  hanya  menunggu  di  ruang transit dan tidak melakukan apapun. Selvarasa juga tidak bertemu dengan siapa pun pada saat transit di Malaysia.
Selvarasa  memperoleh  paspor  Malaysia  dari seseorang bernama sesesorang bernama Seelan di Kolombo (Sri Lanka) dan harus membayar sebesar 5 Lakhs Rupee. Selvarasa mengenal Seelan melalui kenalannya yang bernama Parameshsuara. Hal ini dilakukan  Selvarasa  karena  negara  New  Zealand menolak paspor yang berasal dari Sri Lanka. Selain itu  Selvarasa  juga  memperoleh  dokumen  lain berupa  Malaysian  ID  dan  Malaysian  License. Tujuan  utama  Selvarasa  ke  New  Zealand  adalah untuk  melakukan  pengobatan,  karena  pengobatan di  New  Zealand  bisa  dilakukan  secara  percuma. Selvarasa  mengetahui  paspor  Malaysia  yang  ia gunakan  palsu  pada  saat  di  Indonesia.  Petugas Imigrasi  di  Bali  menyatakan  paspor  yang digunakan oleh Selvarasa adalah paspor palsu.
Berdasarkan  hasil  Pemeriksaan  Dokumen Laboratorium  Forensik  Keimigrasian  atas  nama Selvarasa  Krishna  Pillai,  Paspor  Malaysia  yang digunakan  oleh  Selvarasa  Krishna  Pillai  adalah paspor palsu. Berikut hasil pemeriksaan dokumen atas  nama  Selvarasa  Krishna  Pillai  oleh Laboratorium  Forensik  Keimigrasian  Direktorat Jenderal Imigrasi.
1. Pada  halaman  biodata  saat  diperiksa  dengan kaca  pembesar,  bagian Machine  Readable Zone (MRZ), tidak terdapat cetakan halus dan disain pola tertentu.

## Gambar 4 Bagian MRZ Paspor Selvarasa Krishna Pillai
Sedangkan  halaman  biodata  pada  paspor pembanding Malaysia (Asli) saat diperiksa dengan kaca  pembesar  bagian Machine  Readable  Zone
(MRZ)  terdapat  bentuk  cetakan  halus  dan  tegas dengan desain pola bunga.

## Gambar 4 Bagian MRZ Paspor Pembanding Malaysia (Asli)
2. Ghost  Image pada  paspor  milik  Selvarasa dicetak  menggunakan  teknik  print biasa,
sehingga ghost  image tidak  akan  berubah meskipun  dilihat  dari  sudut  pandang  yang
berbeda. (kode negara MYS akan terus terlihat meskipun  dilihat  dari  sudut  pandang  yang berbeda).

## Gambar 5

## Bagian Ghost Image Paspor Selvarasa Krishna Pillai
Sedangkan pada paspor pembanding Malaysia (Asli) ghost  image menggunakan  pengaman berupa  pencetakan  teknik  laser  yang  terukir  di
dalam media (plastik), sehingga kalau dilihat dari sudut berbeda kode negara MYS tidak terlihat.

## Gambar 6 Bagian Ghost Image Paspor Pembanding Malaysia (Asli)
Perbedaan  teknik  pencetakan  juga  dapat dilihat  dari  hasil  cetakannya. Ghost image pada paspor milik Selvarasa berbentuk bintik-bintik atau dots dikarenakan dicetak menggunakan print biasa. Sedangkan pada paspor pembanding, hasil cetakan
sangat  tegas,  tidak  buram,  dan  tidak  berbentuk bintik-bintik atau dots . Hal ini dikarenakan teknik pencetakan  meggunakan  printer  laser  yang  diukir pada media (plastik).

## Gambar 6 Perbedaan Hasil Cetakan Ghost Image
3. Pada halaman biodata paspor palsu atas nama Selvarasa  jika  dilihat  dengan  menggunakan sinar  Ultra  Violet,  fitur  pengaman  pada
gambar  harimau  tidak  kasat  mata  dan memendarkan warna kehijauan.

## Gambar 7

## Fitur Pengaman Paspor Selvarasa Krishna Pillai Saat Disinari Sinar UV
Hal ini berbeda dengan fitur pengaman pada paspor pembanding Malaysia (Asli) ketika disinari dengan sinar  Ultra  Violet.  Pada  paspor  pembanding  Malaysia  (Asli)  terdapat  gambar  harimau  tiga  dimensi  yang berwrna kucing kecoklatan berloreng putih dan gambar motif bunga.

## Gambar 8

## Fitur Pengaman Paspor Pembanding Malaysia (Asli) Saat Disinari Sinar UV
4. Pada halaman biodata paspor palsu atas nama Selvarasa  apabila  dilihat  menggunakan  sinar dari  bawah  atau  cahaya  tembus,  maka  pada bagian foto akan terlihat bayangan foto lama yang  telah  ditutupi  dengan  foto  baru.
Kemudian  pada  bagian  nama  juga  terlihat bayangan  nama  lama  yang  telah  ditutupi, dimana  dapat  terbaca  nama  lama  tersebut adalah MOHAMMAD AREEF FADZEELLAH B. OTHMAN.
Gambar 9 Gambar Berbayang pada Paspor Palsu Selvarasa Krishna Pillai
Gambar 10
Nama Berbayang pada Paspor Palsu Selvarasa Krishna Pillai
Hasil  pemeriksaan  paspor  palsu  atas  nama Selvarasa  Krishna  Pillai  oleh  Seksi  Laboratorium Forensik  Keimigrasian  adalah  paspor  tersebut palsu.  Hasil  pemeriksaan  tersebut  kemudian
diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai untuk penyelesaian lebih lanjut. Hasil pemeriksaan  paspor  palsu  tersebut  dapat  juga digunakan  sebagai  informasi  terbaru  mengenai
pemalsuan paspor. Dengan dilakukannya pemeriksaan  paspor  palsu,  Seksi  Laboratorium Forensik Keimigrasian telah melakukan fungsinya sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29  Tahun  2015  tentang  Organisasi  Tata  Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian berperan dalam melaksanakan upaya preventif keimigrasian.  Upaya  preventif  yang dilakukan  oleh  Seksi  Laboratorium Forensik  Keimigrasian  berupa  pelatihan teknik  deteksi  paspor  palsu,  pertukaran informasi  dengan  negara  lain,  dan penyebaran  informasi  terbaru  terkait keimigrasian.
2. Pemeriksaan dokumen palsu keimigrasian Seksi Laboratorium Forensik  Kerimigrasian  berperan  dalam pelaksanaan  fungsinya  yakni  dengan melakukan  pemeriksaan  paspor  palsu dalam kasus ini.

## SARAN
Dalam  rangka  meningkatkan  efektifitas kinerja  laboratorium  forensik  keimigrasian  yang tepat sasaran, maka saran yang dapat disampaikan adalah perlu dilakukan pembenahan dalam hal:
1. Penguatan  fungsi  manajemen  pada Laboratorium  Forensik  Keimigrasian dengan  penambahan  jumlah  petugas laboratorium untuk meningkatkan kinerja laboratorium yang efektif;
2. Penambahan  Sumber  Daya  Manusia pada  Seksi  Laboratorium  Forensik Keimigrasian;
3. Pengembangan ruang laboratorium yang sesuai  dengan  standar  laboratorium internasional,  kerena  merupakan  pusat laboratorium  forensik  keimigrasian  di Indonesia;
4. Peningkatan peralatan laboratorium
sesuai dengan perkembangan teknologi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
I. Buku
Direktorat Intelejen Keimigrasian. 2017. Petunjuk Pemeriksaan Dokumen Palsu Keimigrasian. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi. Jeremy Travis. 1998. Forensic Laboratory: Handbook Facility. Planning. Design.
Construction. and Moving. New York: US. Depatement of Justice. National Institute of Standards and Technology. M. Arif Nasution. 1999. Globalisasi dan Migrasi Antar Negara. Bandung: Penerbit Alumni. M. Iman Santoso. 2014. Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia . Bandung: Pustaka Reka Cipta.
Saut P. Panjaitan. Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas. Pengertian. dan Sistematika . Palembang. Penerbit Universitas Sriwijaya. 2014.
Sigit Setiawan. Dokumen Sebagai Core Business Imigrasi. . Direktorat Intelijen Keimigrasian. UNODC. 2010. Forensic Service and Infrastructure: Criminal Justice Assessment Toolkit . New York: United Nation. UNODC. Staff Skill Requirements and Equipment Recomendations for Forensic Science Laboratories. United Nation. New York. 2011.
UNODC . Guide For Development of Forensic Document Examination Capacity. United Nation.New York. 2012 Yudha Bhakti Ardhiswastra. Penafsiran dan
Konstruksi Hukum . Bandung: Alumni.
2018.
II. Jurnal dan Majalah Ilmiah
Syahrin, M Alvi. (2014). Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia. Bhumi Pura , 11 (1),
23–24. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/33 0753319_Perkembangan_Konsep_Nasionali sme_di_Dunia
Syahrin, M Alvi. (2014). Penegasan Asas Kewarganegaraan dalam UU No. 12 Tahun 2006. Bhumi Pura , 8 (1), 33–35. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/330 753116_Penegasan_Asas_Kewarganegaraan _dalam_UU_No_12_Tahun_2006
Syahrin, M Alvi. (2014). Penyadapan oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap. Bhumi Pura , 1 (1), 30–35. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330 752808_Penyadapan_oleh_Australia_Saatny a_Imigrasi_Bersikap
Syahrin, M Alvi. (2014). Menakar Eksistensi Area Imigrasi. Bhumi Pura , 10 (1), 39–41.
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigra si
Syahrin, M Alvi. (2014). Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, dan Keimigrasian. Bhumi Pura , 8 (1), 36–38. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/33 0753225_Refleksi_Hubungan_Negara_War ga_Negara_dan_Keimigrasian Syahrin, M Alvi. (2015). Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi? Checkpoint , 3 (1), 29–31.
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Eks pansi Syahrin, M Alvi. (2015). Hak Asasi Bermigrasi.
Bhumi Pura , 11 (1), 45–48. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0753333_Hak_Asasi_Bermigrasi Syahrin, M Alvi. (2015). Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian. Bhumi Pura , 8 (1), 16–21. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330 753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kejah atan_Keimigrasian
Syahrin, M Alvi. (2015). Memaksimalkan Peran Imigrasi di Perbatasan. Bhumi Pura , 2 (1), 38–40. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330 753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di
_Perbatasan
Syahrin, M Alvi. (2015). Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara. Bhumi Pura , 8 (1), 36–40. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330 753061_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indon esia_Kembalikan_ke_Fitrah_Penjaga_Gerba ng_Negara
Syahrin, M Alvi. (2016). Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia. In Imigrasi di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) (1st ed., Vol. 1, pp. 89–102). Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330
534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indon esia
Syahrin, M Alvi. (2016). Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. Bhumi Pura , 6 (1), 38–40.
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0753263_Eksodus_Warga_Negara_Tiongko k_Antara_Kebijakan_dan_Penyelundupan
Syahrin, M Alvi. (2016). Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. In Imigrasi di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) (1st ed., Vol.
1, pp. 16–31). Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas
I Khusus Soekarno Hatta. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Keda ulatan_Negara
Syahrin, M Alvi. (2017). The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 (2), 168–178. Retrieved from http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwija yalawreview/issue/view/7
Syahrin, M Alvi. (2017). Imigran Ilegal dan HAM Universal. Bhumi Pura , 5 (1), 29–34. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0776717_Imigran_Ilegal_dalam_HAM_Uni versal Syahrin, M Alvi. (2017). Posisi dan
Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional. Bhumi Pura , 5 (1), 45–48. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0776497_Posisi_dan_Perkembangan_Huku m_Pengungsi_Internasional Syahrin, M Alvi. (2017). Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Fiat Justicia , 3 (2), 455–481. Retrieved from http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/197/pe nerapan-hukum-deteni-tanpa- kewarganegaraan-stateless-yang-ditahan- lebih-dari-10-sepuluh-tahun-di-rumah- detensi-imigrasi-jakarta:-studi-kasus-danko- nizar-zlavic Syahrin, M Alvi. (2018). Pro dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Bhumi Pura , 3 (1), 22–25. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330 776657_Pro_dan_Kontra_Penerbitan_Perpre s_No_20_Tahun_2018_tentang_Penggunaan _Tenaga_Kerja_Asing
Syahrin, M Alvi. (2018). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1),
43–57. Retrieved from
http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php /dejure/article/view/331/pdf
Syahrin, M Alvi. (2018). Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. Bhumi Pura , 2 (1), 13–16. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/33 0776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_200 0 Syahrin, M Alvi, Artono, H. B., & Santiago, F. (2018). Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. International Journal of Civil Engineering and Technology , 9 (5), 1051–1058. Retrieved
from http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Uploa dFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_ 117.pdf Syahrin, M Alvi, & Pasaribu, P. Y. (2018).
Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian , 1 (1), 150–164.
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33
0307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_ Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indone sia Syahrin, M Alvi, & Pranata, S. (2018). Studi Kritis Kepentingan Indonesia dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian , 1 (1), 49–62. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indone sia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tah un_1951_dan_Protokol_Tahun_1967 Syahrin, M Alvi. (2018). Pembatasan Prinsip Non-Refoulement. Bhumi Pura , 1 (1), 12–16.
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0776651_Pembatasan_Prinsip_Non- Refoulement Syahrin, M Alvi. (2018). The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law. In International Conference on Indonesian Legal Studies (Vol. 192, pp. 94–99). Retrieved from https://www.atlantis- press.com/proceedings/icils-18/25903147 Syahrin, M Alvi, & Irsan. (2018). Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies. In International Conference on Energy and Mining Law (Vol. 59, pp. 184–189).
Retrieved from https://www.atlantis- press.com/proceedings/iceml-18/25902923 Syahrin, M Alvi. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Seminar Hukum Nasional , 4 (1), 25–49. Retrieved from
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/ article/view/25555
Syahrin, M Alvi, Arifin, R., & Nursanto, G. A.
(2018). Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia (1st ed.). Depok: Politeknik Imigrasi. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasi an_di_Indonesia
Syahrin, M Alvi. (2018). The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation. JILS , 3 , 175. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v 3i02.27512 Syahrin, M Alvi. (2018). Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement bagi Pencari Suaka dan Pengungsi sebagai Suatu Jus Cogens. In Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal dalam Perspektif Kedaulatan Negara . Depok: Universitas Pancasila.
Syahrin, M Alvi. (2018). Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan atau Kemanusiaan? In ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection . Depok: Politeknik Imigrasi. Syahrin, M Alvi. (2018). Indonesia Darurat Imigran Ilegal. Checkpoint , 5 (1), 18–19. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0848815_Indonesia_Darurat_Imigran_Ilegal Syahrin, M Alvi. (2018). Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Keimigrasian. Fiat Justicia , 4 (2), 155–169. Retrieved from http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/300/ref leksi-hukum-implementasi-kebijakan-bebas- visa-kunjungan-dalam-perspektif- keimigrasian
Syahrin, M Alvi. (2018). Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran. Bhumi Pura , 6 (1), 48–
50. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/33 0776814_Mengukur_Kekuatan_Hukum_Sur at_Edaran
Syahrin, M Alvi. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Majalah Hukum Nasional ,
1 (1), 97–114. Retrieved from https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/articl e/view/10/39
Syahrin, M Alvi. (2018). Aspek Hukum
Laboratorium Forensik Keimigrasian: Studi Kasus Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris atas nama Abbas Tauqeer. Akta Yudisia , 3 (1), 104–135.
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0243204_Aspek_Hukum_Laboratorium_For ensik_Keimigrasian_Studi_Kasus_Pemeriks aan_Paspor_Palsu_Kebangsaan_Inggris_Ata s_Nama_Abbas_Tauqeer?_sg=XDjtd3KNL9 Vp-LdIdokpYAzRj4DiFvu56jafra6vfQ- H_R37ripj7vbr-eqB4sH5Sz8swW0uG Syahrin, Muhammad Alvi. (2018). The Law Aspect of Immigration Forensic Laboratory.
AKTA YUDISIA , 3 (1), 3.
Syahrin, M Alvi. (2019). Memahami Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Syariat Islam. In Islamigrasi (1st ed.). Depok: Politeknik Imigrasi. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 2183555_Memahami_Pencari_Suaka_dan_P engungsi_dalam_Syariat_Islam Syahrin, M Alvi. (2019). Konvergensi Hukum, Otoritas, dan Moralitas. Petak Norma , 4 (1), 1–5. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 2183953_Konvergensi_Hukum_Otoritas_da n_Moralitas
Syahrin, M Alvi. (2019). Kepastian Hukum dan Kekuatan Bangsa. Petak Norma , 4 (2), 1–4.
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 2539956_Kepastian_Hukum_dan_Kekuatan _Bangsa Syahrin, M Alvi. (2019). Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsri dari Luar Negeri dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian. In Kebijakan Indonesia dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, dan Regionalisme . Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia. Syahrin, M Alvi. (2019). Difusi Norma Hukum dan Sosial dalam Intervensi Politik. Opinio Juris , 4 (4), 24–37. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 2711016_Difusi_Norma_Hukum_dan_Sosia l_dalam_Intervensi_Politik
Syahrin, M Alvi. (2019). Metode Penelitian Keimigrasian (1st ed.). Depok: Politeknik Imigrasi. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 1800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian III. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1834). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
IV. Internet http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id/2014/
11/imigran-ilegal-dan-ham-universal.html . diakses pada hari Sabtu (30/01/2016). pukul 15.54 WIB.
M. Alvi Syahrin. “Relasi Prinsip Non- Refoulement Dan Kebijakan Selektif Keimigrasian”.
http://www.politeknikimigrasi.ac.id/artikel/ 2017/11/5/relasi-prinsip-non-refoulement- dan-kebijakan-selektif-keimigrasian . 19 November 2017. dikunjungi pada tanggal 27 Maret 2018