INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6385-6396 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Akseptabilitas Pemerintah Kabupaten Terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi
Ernalko 1 ✉ , Zaili Rusli 2 , Febri Yuliani 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Email: ernalko11@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pentingnya  akseptabilitas  pemerintah  Kabupaten  terletak  pada  keberlanjutan  dan  efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan  lokal.  Ketika  masyarakat  merasa  puas  dan  percaya  pada  kinerja pemerintah  Kabupaten,  kemungkinan  besar  mereka  akan  mendukung  inisiatif-inisiatif  pemerintah, serta  lebih  kooperatif  dan  terlibat  dalam  pembangunan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan. Sebaliknya, rendahnya akseptabilitas dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat, resistensi terhadap kebijakan, dan bahkan ketidakstabilan politik. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang  Akseptabilitas  pemerintah  kabupaten  terhadap  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang)  Kecamatan  Pucuk  Rantau  Kabupaten  kuantan  singingi,  Metode  penelitian  dalam penulisan  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  induktif.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau telah berjalan tepat waktu dan sesuai waktu. Perwakilan dari setiap kelurahan dan desa berpartisipasi dalam Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau  Tahun  2022,  yang  berfungsi  sebagai  fasilitator  dan  pemangku  kepentingan,  memastikan bahwa sasarannya tercapai dengan tepat. Namun, tetap dalam pelaksanaannya tetap didominasi oleh pihak  stakeholder  dari  pemerintahan  dan  Pemegang  kekuasaan  memiliki  kendali  atas  proses pengambilan keputusan, meskipun mereka menerima masukan dari masyarakat Kata Kunci: Akseptabilitas Pemerintah, Musyawarah perencanaan pembangunan.

## Abstract
The importance of district government acceptability lies in the sustainability and effectiveness of local government  administration.  When  the  community  feels  satisfied  and  has  confidence  in  the performance of the District government, they are more likely to support government initiatives, and be more cooperative and involved in development and governance. Conversely, low acceptability can result in public distrust, resistance to policies, and even political instability. The aim of this research is to  find  out about  the  acceptability  of the  district  government  towards the  Development  Planning Conference (Musrenbang) of Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi Regency. The research method in this writing uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The results of this research indicate that the Pucuk Rantau District Musrenbang has run on time and on time. Representatives from each sub-district  and  village  participated  in  the  2022  Pucuk  Rantau  District  Musrenbang,  serving  as facilitators  and  stakeholders,  ensuring  that  targets  were  achieved  appropriately.  However,  its implementation remains dominated by government stakeholders and power holders have control over the decision-making process, even though they receive input from the community.
Key Words: Government acceptability, development planning deliberations.

## PENDAHULUAN
Akseptabilitas  pemerintah  Kabupaten  terhadap  Musrenbang  Kecamatan  Pucuk Rantau  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  sangat  penting  untuk  menjaga  legitimasi  dan kredibilitas  pemerintah  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya.  Faktor-faktor  yang memengaruhi  akseptabilitas  ini  melibatkan  efektivitas  pelayanan  publik,  kebijakan  yang diimplementasikan,  transparansi,  keadilan,  dan  responsivitas  terhadap  kebutuhan masyarakat.  Akseptabilitas  yang  tinggi  dapat  memperkuat  partisipasi  masyarakat, mendukung inisiatif pemerintah, dan menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, rendahnya akseptabilitas dapat menimbulkan ketidakpercayaan, resistensi terhadap kebijakan, dan bahkan instabilitas politik. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten  perlu  terus  berupaya  meningkatkan  akseptabilitas  dengan  melibatkan masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan,  meningkatkan  transparansi,  dan  memastikan efektivitas pelayanan  publik. Dalam konteks Musrenbang, akseptabilitas  pemerintah  juga tercermin  dalam  penerimaan  dan  pengakuan  terhadap  hasil  dan  rekomendasi  forum Musrenbang. Peningkatan partisipasi masyarakat, komunikasi dua arah yang lebih baik, dan pemahaman  yang  mendalam  terhadap  aspirasi  masyarakat  menjadi  kunci  dalam menciptakan akseptabilitas yang optimal.
Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi,  merupakan  landasan  keberlanjutan  pembangunan  daerah.  Sistem  Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) telah dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,  menekankan  pentingnya  partisipasi  masyarakat.  Dalam  penyusunan  perencanaan, lima pendekatan digunakan, termasuk pendekatan partisipatif. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi  wadah utama untuk menggali aspirasi masyarakat dan menyusun rencana pembangunan. Pengaturan pelaksanaan Musrenbang telah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Keberhasilan SPPN dan Musrenbang ditujukan untuk  mendukung  kondisi  antar  pelaku  pembangunan,  menciptakan  integrasi,  dan memastikan partisipasi masyarakat yang optimal. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi  kunci  untuk  mencapai  pembangunan  yang  berkualitas  dan  sesuai  dengan kebutuhan serta aspirasi mereka.
Fenomena menarik terkait dengan pelaksanaan musrenbang tersebut adalah hasil yang  diperoleh  kurang  sejalan  dengan  apa  yang  direncanakan  oleh  masyarakat.  Banyak permasalahan-permasalahan  public  yang  urgent  diusulkan  secara  langsung  oleh masyarakat ternyata kurang menjadi prioritas, sehingga hasil yang diperoleh tidak sejalan dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  di  kecamatan  pucuk  rantau.  Proses perencanaan pembangunan sangat vital bagi setiap daerah, membutuhkan identifikasi isu- isu strategis dan permasalahan spesifik setiap daerah. Meskipun perencanaan yang matang penting,  pelaksanaan  pembangunan  masih  dapat  terhambat  oleh  berbagai  masalah. Mekanisme,  struktur,  dan  proses  perencanaan  harus  dipersiapkan  dengan  cermat  oleh pemerintah, melibatkan identifikasi data dari berbagai aspek kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
Dalam  konteks  ini,  keterlibatan  masyarakat  menjadi  aspek  kunci.  Partisipasi masyarakat  dianggap  vital  dalam  memastikan  kebijakan  yang  dihasilkan  sesuai  dengan kebutuhan  dan  sasaran  yang  tepat.  Proses  mobilisasi  dalam  perencanaan  dan pembangunan  menjadi  esensial,  di  mana  partisipasi  bukan  hanya  tanggung  jawab masyarakat  atau  pemerintah,  tetapi  kolaborasi  untuk  merumuskan  perencanaan  yang optimal.  Pada  tingkat  pelaksanaan  seperti  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang), terdapat faktor penghambat yang dapat diklasifikasikan sebagai internal dan eksternal.  Faktor  internal  melibatkan  karakteristik  individu  atau  kelompok  masyarakat, seperti  sifat  egosentris,  pengetahuan,  keterampilan,  sikap,  dan  pandangan  politik. Sementara  faktor  eksternal  melibatkan  aspek  di  luar  masyarakat,  seperti  kurangnya sosialisasi yang mencapai masyarakat dan pembatasan jumlah peserta Musrenbang Desa melalui undangan terbatas. Dengan memahami kompleksitas dan dinamika ini, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat diarahkan menuju hasil yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Proses  perencanaan  pembangunan  sangat  krusial  dalam  mencapai  kesuksesan pembangunan  daerah.  Perencanaan  melibatkan  pemilihan  tujuan  yang  konkret  dan pemilihan cara-cara alternative yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Di Kabupaten Kuantan Singingi, seperti di banyak daerah lainnya, perencanaan prioritaskan infrastruktur, pendidikan,  dan  kesehatan.  Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan, terutama  melalui  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang),  dianggap penting. Namun, implementasi Musrenbang  di Kecamatan Pucuk Rantau  belum optimal. Masyarakat kurang menyadari peran  dan  kontribusinya  dalam  perencanaan, terlihat dari kurangnya  tanggapan  terhadap  proses  dan  ketidaksesuaian  dalam  hasil  pembangunan. Sosialisasi yang kurang menyeluruh menjadi salah satu penyebabnya.
Masalah ini juga tercermin dalam kurangnya akses internet (4G) di Kecamatan Pucuk Rantau,  menghambat  kinerja  pemerintahan  yang  semakin  bergantung  pada  teknologi digital.  Usulan  pembangunan  tower  Telkomsel  dalam  Musrenbang  Kecamatan  menjadi langkah untuk mengatasi kendala tersebut. Namun, keterbatasan anggaran dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses Musrenbang menjadi tantangan. Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang akseptabilitas pemerintah terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk memahami lebih lanjut dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  kualitatif,  posisi  sumber  informasi  yang  berupa  manusia (narasumber)  itu  sangat  penting  peranannya  sebagai  individu  yang  memiliki  informasi. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive  sampling.  Menurut  sugiyono,  purposive  sampling  adalah  teknik  pengambilan sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu.  Adapun  informan  penelitian  dalam tulisan ini ialah Camat kecamatan pucuk rantau, Sekcam kecamatan pucuk rantau, Kelompok jabatan fungsional kecamatan pucuk rantau, Masyarakat peserta musrenbang.  Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokan informasi atau data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara (interview), Observasi, Dokumentasi. Metode analisa  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif  yaitu  berusaha  memaparkan  data  yang  ada  dari berbagai  sumber  dan  menghubungkan  dnegan  fenomena-fenomena  sosial  serta menelusuri  segala  fakta  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  dibahas
berdasarkan  hasil  penelitian.  Selanjutnya  dianalitis  secara  kualitas  dengan  uraian  serta penjelasan yang mendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Akseptabilitas  Pemerintah  Kabupaten  Terhadap  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi
Dalam  konteks  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, akseptabilitas pemerintah terhadap Musrenbang dapat dilihat dari tiga aspek: Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

## 1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian  tujuan  mencakup  ketepatan  waktu,  pemilihan  yang  tepat,  dan pencapaian sasaran. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau pada awal tahun 2022  menunjukkan  keberhasilan  dalam  aspek  ini,  dengan  pelibatan  masyarakat  dan pengiriman hasil ke Kabupaten sesuai waktu yang ditentukan. Hasil Musrenbang Kecamatan, seperti rekapitulasi usulan dan draf Rencana Pembangunan Kecamatan, telah disusun secara koordinatif  dengan  Musrenbang  Kelurahan.  Proses  ini  memastikan  keselarasan  usulan dengan prioritas dan pagu anggaran, dengan melibatkan Tim Perumus dan Tim Delegasi Kecamatan.  Hal  ini  memperkuat  akseptabilitas  pemerintah  terhadap  hasil  Musrenbang Kecamatan,  seiring  dengan  komitmen  untuk  mendengarkan,  menanggapi,  dan  bekerja sama dengan masyarakat.
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau menunjukkan ketepatan waktu yang  menjadi  penilaian  penting  dari  Pemerintah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  terhadap kinerja Kecamatan. Komitmen politik dan efisiensi dalam menyusun agenda Musrenbang menciptakan  akseptabilitas  pemerintah  terhadap  hasil  Musrenbang.  Stakeholder  yang terlibat, termasuk perwakilan dari setiap kelurahan dan desa, berperan sebagai fasilitator dengan keterampilan organisasi, analisis, dan pemahaman yang mendalam. Keberhasilan ini menjadi  faktor  utama  dalam  mencapai  akseptabilitas  pemerintah  terhadap  Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau, keterlibatan stakeholder menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan. Menurut Bapak Camat, pelibatan pihak terkait dilakukan dengan tepat waktu untuk mencapai hasil yang maksimal,  menjadikan  Musrenbang  bersifat  partisipatif  dan  akuntabel.  Pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga legislatif, kelompok masyarakat, dan LSM, diidentifikasi sebagai stakeholders yang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam perencanaan  pembangunan.  Ketepatan  sasaran  dalam  Musrenbang  Kecamatan  Pucuk
Rantau  dilakukan  dengan  memanfaatkan  pemahaman  dan  informasi  dari  pemangku kepentingan.  Pemerintah  Kecamatan  berkomitmen  untuk  meningkatkan  kesadaran keterlibatan masyarakat  dalam Musrenbang, menciptakan kesempatan bagi  stakeholders untuk  menyampaikan  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat.  Keterlibatan  yang  inklusif diharapkan  menciptakan  kebijakan  pembangunan  yang  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.
Meskipun  pelibatan  stakeholder  telah  terjadi,  evaluasi  menunjukkan  bahwa  masih terjadi dominasi pihak pemerintah, dan partisipasi masyarakat masih terbilang pasif. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan agar Musrenbang dapat lebih melibatkan masyarakat setempat secara masif. Hal ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih kredibel dan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  akseptabilitas  pemerintah  kabupaten terhadap hasil dan rekomendasi Musrenbang.

## 2. Integrasi
Integrasi  dalam  pelaksanaan  Musrenbang  Kecamatan  Pucuk  Rantau  mencakup kemampuan  organisasi  untuk  berkomunikasi  dan  mencapai  kesepakatan  dengan masyarakat  dan  SKPD  terkait.  Komunikasi  yang  terjadi  saat  ini  masih  bersifat  satu  arah, terutama melalui undangan kepada stakeholder yang terlibat. Diperlukan sosialisasi yang lebih  komprehensif  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Sosialisasi  Musrenbang menjadi  kunci  untuk  memastikan  pemahaman  dan  partisipasi  aktif  masyarakat.  Saat  ini, komunikasi lebih fokus pada undangan, namun pihak kecamatan membuka peluang untuk lebih banyak melibatkan kelurahan dalam kegiatan sosialisasi. Pemerintah Kecamatan perlu membentuk komunikasi yang lebih terbuka dan inklusif.
Konsensus  dalam  Musrenbang  Kecamatan  Pucuk  Rantau  dicapai  melalui musyawarah mufakat. Meskipun ada panduan isu strategis dari pemerintah, keputusan akhir tetap  melibatkan  kesepakatan  bersama  dengan  pihak  yang  hadir  dalam  musrenbang. Terdapat  pengaruh  pagu  anggaran  dalam  menentukan  prioritas  pembangunan,  namun tetap  dengan  pendekatan  musyawarah.  Perlu  adanya  upaya  strategis  dari  pemerintah kecamatan, termasuk komunikasi yang jelas dan efektif, untuk meningkatkan pemahaman dan  dukungan  masyarakat.  Kesadaran  masyarakat  terhadap  tujuan,  proses,  dan  hasil Musrenbang  dapat  tumbuh  dengan  menjelaskan  secara  terperinci.  Dengan  keterlibatan yang berkelanjutan, kepercayaan dan akseptabilitas terhadap pemerintah dapat meningkat. 3. Adaptasi
Adaptasi pemerintah Kecamatan Pucuk Rantau terhadap pelaksanaan Musrenbang tampak  positif,  dengan  upaya  penyesuaian  terhadap  lingkungan  kerja  dan  masyarakat. Sebagai daerah pemekaran sejak 2012, Kecamatan Pucuk Rantau berusaha memperbaiki diri selama  11  tahun  pemerintahannya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Musrenbang Kecamatan  dilaksanakan  dengan  baik,  melibatkan  seluruh  pegawai  kecamatan  dalam kepanitiaan.  Pemerintah  Kecamatan  Pucuk  Rantau  berperan  aktif  dalam  meningkatkan peran  serta  masyarakat,  mengurangi  campur  tangan  yang  dominan,  dan  memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya. Meskipun demikian, masih ada upaya  yang  diperlukan  dalam  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  akan  pentingnya Musrenbang.
Pelaksanaan  Musrenbang  Kecamatan  di  Pucuk  Rantau  menghadapi  tantangan sebagai  wilayah  pemekaran,  dan  masih  memerlukan  adaptasi  dan  perbaikan  dalam sistematisasi  dan  konsistensi  pelaksanaannya.  Prioritas  pembangunan  cenderung  fokus pada infrastruktur, sesuai dengan arah pembangunan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Proses penentuan usulan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan visi misi Bupati dan pagu anggaran. Skala prioritas menjadi panduan dalam menilai dan memandu usulan program dan kegiatan, dengan fokus pada urgensi, manfaat, pemeliharaan, dan cakupan masyarakat.
Masyarakat  tidak  hanya  diberikan  pemahaman  tentang  pentingnya  Musrenbang tetapi juga mengenai alur dan mekanisme usulan prioritas. Pemahaman ini diperlukan agar tidak  terjadi  perselisihan  di  antara  masyarakat  terkait  usulan  yang  akan  diajukan  pada Musrenbang berikutnya. Akseptabilitas pemerintah kabupaten terhadap hasil Musrenbang Kecamatan  dapat  dilihat  dari  partisipasi  aktif  SDM  kecamatan  dalam  kepanitiaan,  serta masyarakat  yang  dapat  beradaptasi  dengan  pelaksanaan  dan  hasil  Musrenbang  tanpa tindakan  anarkis.  Sebagai  rekomendasi,  perlu  terus  dilakukan  upaya  peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Musrenbang, serta konsistensi dan sistematisasi dalam pelaksanaan  Musrenbang  di  Kecamatan  Pucuk  Rantau.  Diharapkan  hal  ini  dapat meminimalisir ketidakadilan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan.
Faktor Pendukung dan Penghambat
1. Faktor Pendukung
Dalam  konteks  pelaksanaan  Musrenbang  di  Kecamatan  Pucuk  Rantau,  terdapat beberapa  faktor  pendukung  yang  mempengaruhi  akseptabilitas  pemerintah  kabupaten terhadap pelaksanaan tersebut.
1) Komitmen  Pemimpin  (Camat):  Komitmen  politik  yang  tinggi  dari  Camat  menjadi pendorong utama keberhasilan Musrenbang. Peran strategis Camat dalam mengatur pemberdayaan  masyarakat  dan  mengawasi  kegiatan  desa  sangat  memengaruhi keberhasilan  keseluruhan  kegiatan.  Camat  juga  memiliki  peran  dalam  memberikan motivasi  kepada  pegawai  kecamatan  dan  masyarakat,  membimbing  pelaksanaan Musrenbang, serta mempengaruhi keputusan mufakat terkait usulan prioritas.
2) Kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia): Keberhasilan Musrenbang Kecamatan juga bergantung pada sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen. Tim panitia yang terdiri dari 20 orang berhasil menjalankan Musrenbang dengan baik. Keterlibatan stakeholder dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas sangat mendukung pelaksanaan Musrenbang.
3) Ketepatan  Hasil  (Output):  Hasil  dari  Musrenbang  Kecamatan  Pucuk  Rantau  sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pagu anggaran. Faktor ketepatan hasil ini menjadi kunci untuk menciptakan akseptabilitas pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan Musrenbang. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses dan hasil Musrenbang turut mendukung penerimaan dari pemerintah kabupaten.
Dengan  demikian,  melalui  komitmen  pemimpin,  kompetensi  SDM,  dan ketepatan  hasil,  pelaksanaan  Musrenbang  Kecamatan  Pucuk  Rantau  berhasil menciptakan  akseptabilitas  pemerintah  kabupaten.  Proses  yang  transparan  dan terdokumentasi  dengan  baik  juga  menjadi  faktor  pendukung  yang  memperkuat penerimaan dari pemerintah kabupaten terhadap Musrenbang di kecamatan tersebut.
2. Faktor Penghambat
Pada pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat faktor-faktor penghambat  yang  dapat  memengaruhi  akseptabilitas  pemerintah  kabupaten  terhadap kegiatan tersebut.
1) Keterbatasan Pagu Anggaran: Keterbatasan pagu anggaran menjadi hambatan dalam menentukan usulan prioritas pembangunan. Meskipun Kecamatan Pucuk Rantau telah mengambil  pendekatan  cermat  dan  partisipatif  untuk  menentukan  kebutuhan  yang paling penting, tetapi keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan dalam menyusun usulan Musrenbang.
2) Minimnya  Kesadaran  Masyarakat  terhadap  Musrenbang:  Minimnya  kesadaran masyarakat  terhadap  pelaksanaan  Musrenbang  menjadi  hambatan  serius.  Beberapa masyarakat menganggap bahwa Musrenbang kurang penting, dan terdapat pandangan
negatif  terhadap  hasil  Musrenbang  sebelumnya.  Hal  ini  mengurangi  semangat  dan partisipasi masyarakat, serta menurunkan motivasi untuk mengikuti Musrenbang.
3) Kesulitan  Masyarakat  dalam  Mencapai  Kesepakatan:  Kesulitan  masyarakat  dalam mencapai  kesepakatan  di  Musrenbang  disebabkan  oleh  prioritas  atau  aspirasi  yang berbeda  di  setiap  kelompok  masyarakat.  Adanya  ketidaksetaraan  partisipasi  dan pandangan  negatif  dari  sebagian  masyarakat  juga  turut  mempersulit  tercapainya kesepakatan.
Untuk mengatasi faktor penghambat ini, Kecamatan Pucuk Rantau telah melakukan upaya  seperti  pendekatan  kreatif,  partisipatif,  dan  sosialisasi  sebelum  pelaksanaan Musrenbang.  Melibatkan  tokoh  masyarakat,  menggunakan  media  sosial,  dan menyederhanakan informasi menjadi beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat.  Meskipun  demikian,  terus  meningkatkan  upaya  sosialisasi  dan edukasi diperlukan agar masyarakat lebih memahami pentingnya Musrenbang dan merasa termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Dengan demikian, mengatasi keterbatasan anggaran, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengelola perbedaan pandangan menjadi fokus utama  dalam  memperkuat  akseptabilitas  pemerintah  kabupaten  terhadap  pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pucuk Rantau.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai akseptabilitas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap  Musrenbang Kecamatan Pucuk  Rantau,  terdapat  aspek  Pencapaian  Tujuan,  Integrasi,  dan  Adaptasi  yang  perlu diperhatikan.
1) Pencapaian Tujuan
- Kecukupan  waktu  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  Musrenbang.  Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2022 berjalan sesuai waktu, dengan perwakilan  dari  setiap  kelurahan  dan  desa  berpartisipasi  sebagai  fasilitator  dan pemangku kepentingan
- Meskipun partisipasi masyarakat telah ditingkatkan, proses pengambilan keputusan masih didominasi  oleh  pihak  stakeholder  pemerintahan. Perlu terus  ditingkatkan agar masukan dari masyarakat dapat lebih memengaruhi keputusan.
2) Integrasi
- Komunikasi  antara  Pemerintah  Kecamatan  Pucuk  Rantau,  stakeholder,  dan masyarakat masih  bersifat satu arah. Sosialisasi  lebih lanjut tentang  Musrenbang
Kecamatan  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dari berbagai lapisan.
- Dominasi pihak  stakeholder dalam proses  pengambilan keputusan menunjukkan perlunya  integrasi  yang  lebih  baik  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Upaya komunikasi yang lebih terbuka dan dialog dua arah perlu ditingkatkan.
3) Adaptasi
- Pemerintah  Kecamatan  Pucuk  Rantau  berusaha  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  sebagai  upaya  adaptasi  terhadap  lingkungan sekitarnya.
- Perlunya pemerintah kecamatan mengurangi campur tangan yang dominan dalam berbagai hal dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih jalan hidupnya.  Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  akan  memungkinkan  mereka menyuarakan minat, kebutuhan, dan keinginan mereka.
Dalam rangka meningkatkan akseptabilitas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau, perlu terus diperbaiki dalam aspek waktu pelaksanaan,  integrasi  komunikasi,  dan  adaptasi  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  dapat dicapai melalui upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki alur komunikasi, dan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi mendapat dukungan yang signifikan melalui beberapa faktor pendukung. Komitmen tinggi dari  Camat  sebagai  pemimpin  tertinggi  memberikan  motivasi  dan  kesadaran  kolektif terhadap pentingnya Musrenbang di wilayah tersebut. Sumber daya manusia yang memadai dan  kompeten  di  tingkat  Kecamatan  juga  turut  mendukung  kelancaran  pelaksanaan Musrenbang.  Selain  itu,  hasil  Musrenbang  yang  tepat  sasaran  dan  sesuai  dengan  pagu anggaran  menjadi  kontributor  positif  terhadap  akseptabilitas  Pemerintah  Kabupaten. Meskipun  demikian,  terdapat  beberapa  faktor  penghambat,  seperti  keterbatasan  pagu anggaran yang mengharuskan pemilihan prioritas pembangunan secara selektif. Selain itu, peristiwa menarik selama Musrenbang mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses ini. Upaya meningkatkan komunikasi dua arah, partisipasi masyarakat, dan pemahaman akan Musrenbang menjadi kunci untuk mencapai  tingkat  akseptabilitas  yang  optimal  terhadap  rencana  pembangunan  di Kecamatan Pucuk Rantau.
DAFTAR PUSTAKA
Harun, R. Elvinaro, A. (2012). Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Herningsih,  (2016).  Kinerja  dosen  dan  karyawan,  pendekatan  riset  ditinjau  dari  dimensi kepemimpinan, budaya, dan lingkungan organisasi. Malang : media nusa creative Karianga, Hendra. (2017). Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Prenada Media Group.
M. Anwar. 2013. Pemberdayaan Masyarakat diEra Global. Bandung. Alfabet
Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian  Administratif  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sheth, J. N. dan Sisodia, R. S. (2012). The 4a`S Of Marketing. Creating Value For Customers, Companies And Society. New York. Routledge.
Widya. P. Setyanto (2011) Ada Apa Dengan 10 Tahun Otonomi Daerah. Salatiga : Percik-The Foundation
Aryati Puspasari Abady (2016) perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah: jurnal ilmu administrasi public
Ayu, D. R. (2017, 1 3). Apa yang Dimaksud dengan Komunikasi Pembangunan. Retrieved from dictio: https://www.google.com/
Rahman, S. N. (2016). Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
Aziz,  Abdul.  Supriyono,  Bambang  dan  Muluk,  M.R  Khairul.  (2013)  analisis  perencanaan pembangunan  daerah  dengan  pendekatan  system  lunak  (soft  system)  (studi  pada rencana  kerja  pembangunan  daerah  (RKPD)  kota  malang).  E-journal  fakultas  ilmu administrasi universitas brawijaya.
Nugroho,  M.  R.  (2016).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
Nurmala, N., & SD, Z. R. (2017). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kepenghuluan Sungai Segajah  Jaya  Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir  Tahun 2015 (Doctoral dissertation, Riau University).
Rendra,  R.(  2018  ).  Efektivitas  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang)  Tingkat  Kecamatan  di  Kota  Tanjungpinang  .  Program  Studi  Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Volume 3 – Nomor 1
Ripai, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Universitas Hasanuddin Makassar.
Sitompul. A, (2017).. Skripsi sarjana. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Yunas, N. S. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan.
: Jurnal Ilmu Pemerintahan, p-ISSN: 2088-3706, e-ISSN: 2502-9320, 19-27.
Zainudin  &  Sutjiatmi.  (2018).  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang). JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah : Yogyakarta.