Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018): 151 - 177 ISSN: 2085-9325 (print); 2541-4666 (online) DOI: http://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 151

## Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam
Nasrul Fahmi Zaki Fuadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang email: zaki.fuadi@walisongo.ac.id
Abstract: This  study  aimed  to  analyze  the  role  of  waqf  as  an  economic instrument for Islamic development. This was motivated by unresolved poverty conditions.  That  poor  people  still  experience  difficulties  in  meeting  their primary  needs.  On  the  other  hand,  endowments  as  Islamic  economic instruments have excellent potential in developing the economy and providing benefits to the community. This study uses qualitative methods by reviewing kinds  of  literature  in  obtaining  waqf  models  in  several  countries  and  their success.  The  results  show  that  endowments  have  potential  in  economic development.  Some  countries  show  their  success  in  managing  waqf  and providing benefits to the community. The results of this study also show that Indonesia has a very good waqf potential and is able to be a solution to the problem of poverty.
Keywords: Waqf; Islamic Economic Development; Islamic Economic.
Abstrak: Artikel  ini  mencoba  untuk  menganalisis  bagaimana  peran  wakaf sebagai intrumen ekonomi pembangunan Islam. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan yang belum terselesaikan. Bahwa penduduk miskin masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primernya. Di sisi lain, wakaf  sebagai  intrumen  ekonomi  Islam  memiliki  potensi  yang  sangat  baik dalam  pengembangan  perekonomian  dan  memberikan  manfaat  bagi masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  mengkaji beberapa sumber dalam mendapatkan model wakaf di beberapa negara dan keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi. Beberapa negara menunjukkan keberhasilannya  dalam  mengelola  wakaf  dan  memberikan  manfaat  bagi masyarakat.  Hasil  dari  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  Indonesia memiliki  potensi  wakaf  yang  sangat  baik  dan  mampu  menjadi  solusi  dari masalah kemiskinan.
Kata Kunci: Wakaf; Ekonomi Pembangunan Islam; Ekonomi Islam.

## Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
152 |

## Pendahuluan
Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan  ekonomi  umat  (Munir  2013).  Selain  wakaf  juga  terdapat sumber  dana  sosial  lain  seperti  zakat,  infak,  dan  sedekah.  Umat  Islam  di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan wakaf, yaitu  sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya kegiatan sosial yang lain. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat (Medias 2017). Hal ini jika dikaitkan dengan jumlah penduduk umat muslim di Indonesia tentu akan sangat tepat. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar.
Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 (Na’im and Syaputra 2011) Indonesia  adalah  negara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama  Islam (87.18%). Religiusitas Muslim di Indonesia juga cukup baik, terbukti dengan banyaknya umat Islam yang menunaikan ibadah haji di setiap tahunnya dan maraknya ibadah umrah. Jumlah Muslim dan religiusitas masyarakat tersebut seharusnya memberikan korelasi dan efek positif terhadap persoalan wakaf di Indonesia.
Tabel 1 . Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut
Agama Jumlah Pemeluk (jiwa) Persentase Islam 207.176.162 87,18 Kristen 16.528.513 6,96 Katolik 6.907.873 2,91 Hindu 4.012.116 1,69 Budha 1.703.254 0,72 Khong hu cu 117.091 0,05 Lainnya 299.617 0,13 Tidak menjawab 139.582 0,06 Tidak ditanyakan 757.118 0,32 Jumlah 237.641.326 100 Sumber: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 153
Keberhasilan negara-negara Muslim adalah bukti bahwa wakaf mampu memberikan kontribusi dalam mengurai masalah perekonomian di sebuah negara. Mesir mampu membuktikan bahwa wakaf adalah salah satu sumber kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan wakaf di Mesir dikelola dalam  berbagai  bidang;  bidang  properti,  bidang  pertanian  dan  reklamasi tanah, dan  bidang  ekonomi (Thayyeb  2012). Bahkan  Amerika  Serikat juga memiliki aset wakaf yang produktif, yaitu sebuah proyek apartemen senilai US$85 juta di atas tanah yang dimiliki oleh the Islamic Cultural Center of New York (ICCNY). Wakaf di Amerika Serikat dikelola oleh Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF), yaitu sebuah lembaga keuangan Islam profesional. Wakaf dikelola secara profesional, sehingga hasil yang diperoleh pun juga maksimal (Medias 2017).
Keberhasilan  beberapa  negara,  baik  negara  muslim  maupun  sekuler sekalipun,  membuktikan  bahwa  wakaf  memiliki  potensi  yang  sangat  baik untuk  dikembangkan.  Manfaat  yang  dihasilkan  pun  sedikit  banyak memberikan kontribusi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Dan wakaf  tentunya  dapat  diperhitungkan  sebagai  instrumen  ekonomi  Islam dalam sebuah negara.
Potensi  wakaf  juga  dimiliki  oleh  negara  Indonesia.  Pada  tahun  2003 pusat penelitian CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan penelitian terkait dengan potensi wakaf produktif di Indonesia. Hasilnya bahwa tanah wakaf yang teridentifikasi seluas 154 ha oleh Kementerian Agama, yang dapat diperkirakan mempunyai nilai uang sekitar 590 triliun rupiah (Fuadi 2013).
Menurut  data  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  tahun  2011  dalam laporan Kepala Bidang Haji, Zakat, dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama  menyebutkan  bahwa  aset  tanah  wakaf  di  Indonesia  mencapai 2.171.041.349,74  m 2 atau  sekitar  2171  km 2 (Sutami  2012).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kesadaran  masyarakat  Muslim  di  Indonesia  untuk berwakaf sudah baik. Luas tersebut sebanding dengan dua kali luas wilayah Jakarta.  Aset  wakaf  tersebut  jika  dikelola  dan  dimanfaatkan  lebih  baik,

## Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
154 |
utamanya yang memiliki nilai ekonomis tentunya akan memberikan output yang bermanfaat untuk umat. Manfaat yang dapat diperoleh dari wakaf dapat berupa  bantuan  pendidikan,  pengentasan  kemiskinan,  penyediaan  rumah murah bagi rakyat yang tidak mampu, dan juga bantuan kesehatan (Furqon 2016).
Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan suatu negara dalam menciptakan  kemakmuran  ekonomi  untuk  kesejahteraan  penduduknya (Huda  2015).  Dalam  upaya  menciptakan  kemakmuran  ekonomi,  ada indikator-indikator yang dapat digunakan, seperti; kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelima indikator tersebut dapat  menunjukkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  dalam  menerima manfaat dari pembangunan ekonomi.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mendefinisikan  penduduk  miskin  sebagai penduduk  dengan  pengeluaran  per  kapita  per  bulan  di  bawah  garis kemiskinan. Dari gambar 1 terlihat bahwa pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk  miskin  di  Indonesia  mencapai  25,95  juta  orang  atau  (9,82%). Jumlah  tersebut  mengalami  penurunan  sebesar  633,2  ribu  orang dibandingkan dengan kondisi jumlah penduduk miskin pada September 2017 sebesar 26,58 juta orang (10,12%). Meskipun pada bulan Maret 2018 angka kemiskinan  di  Indonesia  menurun,  namun  hal  ini  tetap  menjadi  perhatian besar bagi pemerintah (Badan Pusat Statistik 2018).
Gambar 1 . Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin, 1999 – Maret 2018
Sumber: Badan Pusat Statistik 2018
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 155
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menambahkan  bahwa  peranan  komoditi makanan  terhadap  garis  kemiskinan  sangat  signifikan.  Jenis  komoditi makanan memiliki tingkat paling tinggi dalam kebutuhan penduduk miskin, bahkan  lebih  besar  dari  kebutuhan  perumahan,  sandang,  pendidikan,  dan kesehatan. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa sumbangan garis kemiskinan makanan sebesar  73,48%. Angka ini  mengalami  kenaikan sebesar  73,35% dibandingkan  posisi  September  2017  (Badan  Pusat  Statistik  2018). Kemampuan masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhan utama yaitu makanan menjadi hal yang krusial. Semua pihak harus memikirkan solusinya, tidak hanya pemerintah.
Tabel 2 . Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2018
Jenis komoditi Perkotaan Jenis komoditi Perdesaan Makanan: 71 , 04 Makanan: 76 , 66 Beras 20,95 Beras 26,79 Rokok kretek filter 11,07 Rokok kretek filter 10,21 Telur ayam ras 4,09 Telur ayam ras 3,28 Daging ayam ras 3,55 Gula pasir 3,07 Mie instan 2,43 Mie instan 2,21 Gula pasir 2,24 Daging ayam ras 2,08 Kopi bubuk & kopi instan (sachet) 1,88 Kopi bubuk & kopi instan (sachet) 1,93 Kue basah 1,78 Bawang merah 1,81 Tempe 1,74 Roti 1,80 Tahu 1,70 Kue basah 1,77 Roti 1,65 Cabe rawit 1,64 Bawang merah 1,50 Tempe 1,63 Lainnya 16,45 Lainnya 18,45 Bukan Makanan: 28 , 96 Bukan Makanan: 23 , 34 Perumahan 8,30 Perumahan 6,91 Bensin 4,36 Bensin 3,69 Listrik 3,89 Listrik 2,01 Pendidikan 1,99 Pendidikan 1,23 Perlengkapan mandi 1,30 Perlengkapan mandi 1,11

## Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
156 |
Jenis komoditi Perkotaan Jenis komoditi Perdesaan Angkutan 0,95 Kayu bakar 0,83 Kesehatan 0,85 Kesehatan 0,81 Lainnya 7,31 Lainnya 6,76 Sumber: Badan Pusat Statistik 2018
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang peran wakaf dalam  mensejahterakan masyarakat.  Di  antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Medias (Medias 2017) yang membahas bagaimana bank wakaf mampu menjadi solusi dalam pemberdayaan sosial ekonomi Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan  bahwa  wakaf  uang  memiliki  potensi jika dikembangkan dengan cara yang optimal, yaitu dengan adanya bank wakaf tersebut.  Sementara  itu,  penelitian  yang  dilakukan  Bahri  (Bahri  2016) membahas  tentang  peran  wakaf  produktif  yang  dilakukan  oleh  pemuda Muhammadiyah  desa  Longkeyang,  Bodeh,  Pemalang,  dalam  kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan, bahwa  wakaf  produktif  memberikan  manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh masyarakat setempat. Penelitian lainnya dilakukan oleh Abdullah (Abdullah 2018)  yang  meneliti  tentang  bagaimana  wakaf  menjadi  sebuah  tujuan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan maqāṣid sharī‘ah .
Setelah  melihat  potensi  wakaf  di  Indonesia  dan  dengan  melihat  juga tingkat kemiskinan di Indonesia, maka penting untuk membahas lebih lanjut bagaimana wakaf dapat digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi,  sehingga  wakaf  mampu  membantu  masyarakat  miskin  dalam mencukupi  kebutuhan  utamanya  dan  mengurangi  angka  kemiskinan  di Indonesia.

## Definisi Wakaf dan Ruang Lingkup

## Konsep Wakaf Klasik
Wakaf  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  pemberian  yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal ( taḥbīs al-
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 157
aṣl ),  lalu  menjadikan  manfaatnya  berlaku  umum.  Maksud  dari  menahan pemilikan  asal  ( taḥbīs  al-aṣl )  adalah  dengan  menahan  barang  yang diwakafkan  agar  tidak  di- taṣarruf- kan  (diwariskan,  dijual,  dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya). Adapun cara pemanfaatannya adalah dengan  memanfaatkanya  sesuai  dengan  kehendak  pemberi  wakaf  (wakif) tanpa imbalan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2007).
Wakaf memiliki dua fungsi yaitu sebagai ibadah kepada Allah dan juga berfungsi sosial sesama manusia. Fungsi wakaf sebagai ibadah dapat diartikan bahwa  wakaf  diharapkan  menjadi  bekal  bagi  kehidupan  wakif  (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta  wakaf  itu  dimanfaatkan.  Sedangkan  wakaf  dalam  fungsi  sosial  dapat diartikan bahwa wakaf adalah aset yang memiliki peran dalam mempercepat pembangunan  sebuah  negara.  Wakaf  memiliki  peran  dalam  pemerataan kesejahteraan  di  kalangan  umat.  Dan  penanggulangan  kemiskinan  adalah salah satu sasaran dari manfaat wakaf.

## Dasar Hukum Wakaf
a. Al-Qur’an
Dalam  Al-Qur’an  tidak  ada  ayat  yang  secara  lugas  menyebutkan  atau mensyariatkan adanya wakaf secara umum maupun wakaf produktif secara khusus. Namun ada beberapa ayat yang memberi petunjuk dan sampai saat ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum perwakafan baik wakaf langsung maupun wakaf produktif.
اَهُّي َ أَٰٓ َي ٱ َنيِ ذ لَّ بَسَك اَم  ِتَٰ َبِ يَط نِم ْاوُقِفنَأ ْآوُنَماَء مُت ٓاذمِمَو خ َ أ جَر اَن مُكَل َنِ م ٱ َ ل رۡ ِض َ لََو ْاوُمذمَيَت ٱ َ ل َثيِب نِم ُه َنوُقِفنُت سَلَو مُت بِ‍َٔا ِهيِذِخ ٓ ذ لَِإ َ أ غُت ن ْاو ُضِم ِهيِف َوٱ ع ْآوُمَل ذن َ أ ٱ َ ذللّ ي ِن َغ ٌديِ َحَ ٢٦٧ “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami

## Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
158 |
keluarkan  dari  bumi  untukmu.  Dan  janganlah  kalian  memilih  yang buruk-buruk  lalu  kalian  menafkahkan  daripadanya,  padahal  kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. ”
(QS. al-Baqarah [2]: 267) نَل ْاوُلاَنَت ٱ  ل ذِب َنوُّبِ ُ تُ اذمِم ْاوُقِفنُت َٰ ذتََّح اَمَو ْاوُقِفنُت نِم َش ء ذنِإَف ٱ َ ذللّ ِهِب ۦ ميِلَع ٩٢
“Kalian  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran [3]: 92)
Dalam dua ayat di atas, wakaf tidak disebutkan secara eksplisit. Kedua ayat  tersebut  menggunakan  kata  nafkah/menafkahkan  ( anfiqū/tunfiqū ). Nafkah sendiri memiliki arti luas, biasanya diartikan sebagai sedekah. Dalam hal ini nafkah dalam ayat di atas dapat juga diartikan sebagai wakaf.
b. Sunnah
Sedangkan hadis-hadis yang dapat dijadikan landasan untuk perwakafan adalah sebagai berikut:
يَّللّا َلوُسَر َّنَأ َةَرْيَرُه  يبَِأ ْنَع ُهْنَع َع َطَقْنا ُناَسْني ْ لْا  َتاَم اَذيإ َلاَق َمَّلَسَو يهْيَلَع ُ َّللّا  َّلََّص ُ َ ل وُعْدَي  ٍحيلا َص ٍ َ لََو ْو َ أ يهيب ُعَفَتْنُي ٍم ْليع ْوَأ ٍةَييراَج ٍةَقَدَص ْنيم  َّلَّيإ ٍةَث َلََث ْنيم  َّلَّيإ ُهُلَمَع
“Dari  Abu  Hurairah,  bahwa  Rasulullah  saw  bersabda:  Apabila  salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; ṣadaqah jāriyah , ilmu yang bermanfaat baginya dan anak saleh yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim)
Kebanyakan ulama menafsirkan ṣadaqah jāriyah dalam hadis tersebut sebagai pembahasan masalah wakaf (Lembaga Fatwa Mesir 2015). Karena antara sifat ṣadaqah jāriyah dengan sifat wakaf adalah dua hal yang serupa. Sehingga  dapat  dianalogikan  bahwa  wakaf  adalah ṣadaqah  jāriyah yang disebutkan dalam hadis tersebut.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 159
Selain hadis di atas yang secara tersirat dapat dijadikan sebagai rujukan dalil  wakaf,  yaitu  hadis  perintah  Nabi  kepada  Umar  bin  Khattab  untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar. Hadis ini secara tegas dan jelas dapat  kita  jadikan  pedoman  atau  dalil  disyariatkannya  wakaf  (Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2007).
ْنَع ينْبا َرَمُع َلاَق َبا َص َ أ ُرَمُع ا ًضْر َ أ َ َبْيَ يبِ َت َ أَف َّ يبَّلنا َّلَّ َص ُ َّللّا يهْيَلَع َمَّلَسَو ُهُريم ْ أَتْسَي اَهييف َلاَقَف اَي َلوُسَر يَّللّا ِنّيإ ُتْب َص َ أ ا ًضْر َ أ َ َبْيَ يبِ ْمَل ْب يص ُ أ ً لَّاَم طَق َوُه ُسَفْن َ أ ييدْنيع ُهْنيم اَمَف ينُرُم ْ أَت يهيب َلاَق ْنيإ َتْئيش َتْسَبَح اَهَل ْص َ أ َتْقَّد َصَتَو اَهيب َلاَق َقَّد َصَتَف اَهيب ُرَمُع ُهَّن َ أ َ لَّ ُعاَبُي اَهُل ْص َ أ َ لََّو ُعاَتْبُي َ لََّو ُثَروُي َ لََّو ُبَهوُي َلاَق َقَّد َصَتَف ُرَمُع يف يءاَرَقُف ْ لا يفَو َبْرُق ْ لا يفَو يباَقِرلا يفَو يلييبَس يَّللّا ينْباَو يلييبَّسلا يفْي َّضلاَو َ لَّ َحاَنُج َ َعَ ْنَم اَهَ يلَِو ْن َ أ َلُك ْ أَي اَهْنيم يفوُرْعَم ْلايب ْو َ أ َميعْطُي اًقييد َص َْيَغ ٍلِوَمَتُم يهييف
“Ibnu Umar berkata: Umar (bin Khattab) memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi saw untuk memohon petunjuk tentang tabah tersebut. Umar berkata: Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di  Khaibar,  dan  saya  belum  pernah  mendapatkan  harta  yang  sangat bernilai seperti kebun itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang  tanah  tersebut?  Nabi  menjawab:  Jika  kamu  mau,  engkau  bisa menahan  pokoknya  dan  menyedekahkanlah  hasilnya.  Ibnu  Umar berkata:  Kemudian  Umar  menyedekahkannya,  pokoknya  tidak  dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar melanjutkan: Umar menyedekahkan  hasilnya  kepada  orang-orang  fakir,  karib  kerabat, pemerdekaan  budak,  dana  perjuangan  di  jalan  Allah,  untuk  pejuang- pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan  sepantasnya,  atau  memberi  makan  temannya  dengan  tidak menyimpannya.” (HR. Muslim).

## Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica 160 |

## c. Peraturan Perundang-undangan
Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan  di  Indonesia,  di  antaranya  adalah  sebagai  berikut  (Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2008):
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Undang-Undang Pokok Agraria.
3. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 91 dan pasal 49.
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
5. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Beberapa ketentuan hukum perwakafan menurut KHI yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada  perundang-undangan  sebelumnya,  antara  lain:  objek  wakaf,  sumpah nazhir, jumlah nazhir, perubahan benda wakaf, pengawasan nazhir, peranan majelis  ulama  dan  camat,  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawab  nazhir  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  kepala  KUA kecamatan,  MUI  kecamatan  dan  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahinya (pasal 227) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2008).

## Konsep Wakaf Produktif
Dari  wakaf  yang  umum  ini  terdapat  macam-macam  wakaf  yang dikategorikan berdasarkan bentuk manajemennya, keadaan wakif, ekonomi, bentuk hukumnya, tujuannya, dan jenis barangnya. Sedangkan untuk macam- macam wakaf berdasarkan sudut pandang ekonomi sendiri terbagi menjadi dua yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif (Qahaf 2007).
1. Wakaf langsung adalah wakaf yang diberikan langsung kepada orang- orang yang  berhak.  Contoh dari wakaf  langsung  adalah wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, makam, dan lain sebagainya. Wakaf langsung ini
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 161
manfaatnya  dapat  langsung  dirasakan  oleh  masyarakat  dan  aset wakafnya  dapat  dijadikan  modal  tetap  yang  selalu  bertambah  di  tiap tahunnya.
2. Wakaf produktif adalah harta atau benda benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi yang menghasilkan, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Contoh dari wakaf produktif adalah wakaf tanah yang digunakan  untuk  bercocok tanam, mata  air  untuk  dijual  airnya,  jalan  dan  jembatan  untuk  dimanfaatkan sebagai  jasa  penyeberangan  dan  ongkosnya  diambil  dari  orang  yang menggunakannya. Wakaf produktif dikelola dengan profesional sehingga menghasilkan  keuntungan  dan  keuntungannya  dapat  dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.
Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif adalah terletak pada  manajemen  pengelolaan  dan  cara  pelestarian  wakaf  tersebut.  Wakaf langsung  membutuhkan  biaya  perawatan  yang  dananya  bersumber  dari objek  lain  diluar  benda  wakaf.  Hal  ini  dikarenakan  wakaf  langsung  tidak menghasilkan  sesuatu  dan  tidak  boleh  digunakan  untuk  tujuan  tersebut. Sedangkan  pada  wakaf  produktif,  sebagian  hasilnya  dapat  dipergunakan untuk  perawatan  dan  pelestarian  objek  wakaf,  dan  selebihnya  dapat dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.
Yang termasuk dalam wakaf produktif diantaranya adalah wakaf uang. Wakaf  uang  adalah  wakaf  yang  dilakukan  seseorang,  kelompok  orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Mardani 2015). Wakaf uang dikatakan lebih strategis dan bernilai produktif dibanding wakaf-wakaf lainnya. Hal ini dikarenakan uang sebagai alat beli/alat tukar dan modal lebih dibutuhkan masyarakat daripada barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah  (Karim  and  Sahroni  2015).  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut:

## Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
162 |
1. Wakaf uang ( cash wakaf / waqf al-nuqud ), adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar‘i.
5. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.
Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya undang-undang No.  41  tahun  2004  tentang  wakaf.  Undang-undang  tersebut  menyebutkan bahwa  wakaf  tidak  hanya  benda  tidak  bergerak,  tetapi  juga  dapat  berupa benda  bergerak,  seperti  uang.  Dalam  undang-undang  tersebut  juga  diatur kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nadzir sampai dengan pengelolaan harta wakaf (Medias 2010).
Lahirnya  undang-undang  no  41  tahun  2004  dapat  dikatakan  sebagai momentum titik balik dalam rangka pengembangan wakaf yang lebih luas. Wakaf  tidak  lagi  pada  benda/barang  yang  tidak  bergerak,  melainkan  juga untuk benda/barang bergerak. Sehingga pengembangan wakaf menjadi lebih mudah dan bernilai produktif, tidak hanya berkisar pada kuburan dan tempat peribadatan. Tujuan dari wakaf untuk kemandirian dan kesejahteraan umat sangat  mudah  diperoleh.  Bahkan  dengan  wakaf  akan  menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik.

## Ekonomi Pembangunan Islam
Ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang bersifat terapan, di mana ilmu ini lahir setelah terjadinya perang dunia kedua. Tujuan lahirnya  ilmu  ekonomi  pembangunan  adalah  untuk  mencari  solusi  dari berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  negara-negara  yang  baru merdeka.  Di  mana  negara-negara  tersebut  sedang  berkembang  dan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 163
menghadapi  berbagai  masalah  seperti  kemiskinan,  kebodohan, pengangguran,  keterbelakangan,  dan  ketertinggalan  dalam  semua  aspek kehidupan. Sementara itu, istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi suatu negara (Almizan 2016).
Pembangunan  ekonomi  dan  ekonomi  pembangunan  memiliki pengertian yang sama, keduanya sering kali digunakan beriringan dan saling bergantian,  padahal  keduanya  memiliki  arti  dan  orientasi  yang  berbeda. “Economic development is the development of economic wealth of countries or regions  for  the  well-being  of  their  inhabitants.  The  study  of  economic development  is  known  as  development  economics” . Kalimat  tersebut  dapat diartikan  bahwa  pembangunan  ekonomi  merupakan  pembangunan kemakmuran  ekonomi  suatu  negara  untuk  kesejahteraan  penduduknya. Adapun  studi  tentang  pembangunan  ekonomi  dikenal  sebagai  ekonomi pembangunan (Huda 2015).
Dalam perkembangannya, para ahli ekonomi mendefinisikan ekonomi pembangunan sebagai suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup  penduduk  di  negara-negara  yang  sedang  berkembang,  dengan memecahkan masalah-masalah utamanya, yakni kemiskinan, pengangguran dan  pemerataan  (Aedy  2011).  Menurut  (Almizan  2016)  pembangunan  di negara-negara berkembang pada pelaksanaannya telah memunculkan pola, metode, atau model yang berbeda-beda di antara mereka.
Terdapat  perbedaan  antara  sistem  ekonomi  sekuler  dengan  sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi sekuler didasarkan pada manusia ekonomi rasional,  hukum  pasar,  dan  positivisme.  Sementara  sistem  ekonomi  Islam didasarkan pada penyatuan antara yang lahir dan yang batin, antara dunia dan akhirat. Ekonomi Islam adalah sebuah  cabang ilmu pengetahuan yang membantu  merealisasikan  kesejahteraan  manusia  melalui  alokasi  dan distribusi sumber daya langka yang sejalan dengan ajaran Islam dengan tanpa memberikan  batasan  individual  atau  menciptakan  ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi secara berkelanjutan (Chapra 2001). Sementara

## Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
164 |
itu,  Mannan  (Mannan  1993)  mendefinisikan  ilmu  ekonomi  Islam  sebagai sebuah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam ( Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam ) .
Untuk  mengetahui  sebuah  sistem  ekonomi  Islam,  kita  dapat mengetahuinya  melalui  karakteristik  dari  ekonomi  Islam,  di  antara karakteristik tersebut adalah sebagai berikut (Nasution et al. 2010):
1. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta.
2. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan moral.
3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan.
4. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.
5. Kebebasan individu dijamin dalam Islam.
6. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian.
7. Bimbingan konsumsi.
8. Petunjuk investasi.
9. Zakat.
10. Larangan riba.
Pertumbuhan  ekonomi dalam pandangan ekonomi  Islam,  tidak  hanya hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan barang dan jasa, melainkan juga dilihat dari aspek moralitas, kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi (Almizan 2016). Seperti yang dinyatakan Ibnu Qayyim bahwa basis syariah dalam hal ini adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan  akhirat. Kemaslahatan  dimaksud meliputi beberapa  aspek, di antaranya;  keadilan,  kebahagiaan,  rahmat,  dan  kebijaksanaan.  Apabila keadilan  berubah  menjadi  penindasan,  rahmat  berubah  menjadi  kesulitan, kesejahteraan berubah menjadi kesengsaraan, dan hikmah berubah menjadi kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syariah (Wasyith 2017). Mannan (Mannan  1993)  menyatakan  bahwa  ekonomi  pembangunan  Islam  tidak
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 165
hanya  berorientasi  pada  pembangunan  fisik  dan  material  saja,  tetapi  juga memerhatikan moral dan spiritual sumber daya manusianya. Pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan keimanan merupakan pondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat (Iswandi 2013).
Menurut Fahim Khan strategi pembangunan ekonomi bertumpu pada strategi  perluasan  aktivitas  wirausaha  produktif,  bukan  bertumpu  pada strategi  perluasan  lapangan  kerja  sektor  formal  (Murtadho  2017).  Oleh karenanya, prinsip ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi tidak hanya dalam  mencapai  angka-angka  pertumbuhan  saja,  melainkan  lebih  kepada manfaat  yang  didapatkan  masyarakat  baik  yang  sifatnya  duniawi  maupun ukhrawi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan tingkat religiusitas  dari  manusia,  dan  bagaimana  pertumbuhan  ekonomi memberikan maslahat kepada dunia dan seisinya. Namun sebaliknya, apabila ekonomi  pembangunan  menimbulkan  kemudaratan  seperti  terjadinya keterbelakangan,  kekacauan  dan  jauh  dari  nilai-nilai  keadilan  dan kemanusiaan,  maka  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  tidak  sesuai  dengan ekonomi Islam (Beik 2016).

## Potensi Wakaf untuk Ekonomi Pembangunan Islam

## Keberhasilan Wakaf di Negara Lain
Di Malaysia wakaf berkembang sejak tahun 2008, yaitu sebuah bangunan komersial dengan tinggi 34 tingkat yang dibangun di atas tanah seluas 52.838 m 2 . Bangunan ini dikenal dengan Menara Imara Wakaf yang menjadi salah satu ikon wakaf di Malaysia. Peruntukan bangunan tersebut untuk disewakan oleh  Bank  Islam  Malaysia  Berhad.  Keuntungan  dari  sewa  diperuntukkan kepada  mustahik  wakaf.  Dan  juga  hotel-hotel  di  beberapa  lokasi  yang merupakan aset wakaf (Aula 2012).
Keberhasilan wakaf juga telah dirasakan oleh Turki, yaitu wakaf uang di Bursa sebuah kota di daerah Orhan Gazi. Pengembangan wakaf uang pada

## Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
166 |
saat itu dikelola dengan cara bunga; yaitu dengan dipinjamkan kepada yang membutuhkan  dan  ditetapkan  bunga  ketika  pengembaliannya.  Sehingga praktik  wakaf  uang  di  Turki  banyak  menjadi  perdebatan  di  kalangan masyarakat  Muslim.  Menurut  Çizakça  (Çizakça  1995)  sekitar  abad  18, sebanyak 10% dari penduduk Bursa yaitu 60.000 orang telah meminjam dana dari  dana  wakaf  untuk  keperluan  mereka,  baik  pendidikan,  kesehatan, keluarga, dan juga fasilitas-fasilitas umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa wakaf  uang di Turki memberikan efek  yang positif terhadap kemakmuran masyarakat dan dapat membantu mencukupi kebutuhan masyarakat.
Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah Wizārah al-Awqāf (Kementerian Wakaf). Salah satu keberhasilan yang telah dicapai  oleh  Badan  Wakaf  Mesir  adalah  kontribusi  harta  wakaf  dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, Al-Azhar University di Cairo juga memiliki aset wakaf produktif, diantaranya adalah beberapa rumah sakit, pengelolaan  wakaf  Salah  Kamil,  pengelolaan  al-Azhar  Conference  Center (AAC), pengelolaan gedung al-Azhar, dan juga pengelolaan hadiqah al-Azhar (Taman  al-Azhar).  Hasil  dari  pengelolaan  wakaf  al-Azhar  dapat  dirasakan langsung  oleh  mahasiswa  berupa  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang memadai, juga diberikan dalam kegiatan riset (penelitian) dan menyelesaikan studi secara gratis (Kasdi 2015).  Keberhasilan tersebut dilatarbelakangi oleh penempatan  wakaf,  baik  berupa  benda  tidak  bergerak  maupun  benda bergerak, yang dikelola dengan cara profesional. Dana wakaf yang terkumpul diinvestasikan dalam bentuk saham dan obligasi pada bank-bank Islam dan perusahaan-perusahaan  penting.  Manfaat  dari  penempatan  tersebut digunakan untuk mendirikan tempat-tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan juga membantu kehidupan masyarakat (Mu’allim 2015).
Selain negara yang mayoritas Muslim, Singapura yang dikatakan negara sekuler pun menerapkan wakaf, bahkan dapat dikatakan sukses. The Strait Times dan The Business Time menyatakan bahwa praktik wakaf berasal dari Timur Tengah.  Dan dibawa  ke  Singapura  oleh pedagang  Arab  hampir  200
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 167
tahun yang lalu. Pengelolaan dan pengembangan aset-aset wakaf yang telah dilakukan oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) bersama Wakaf Real Estate  Singapura  (WAREES)  dimana  pengelolaan  wakaf  di  Singapura cenderung dilakukan secara produktif (Suhairi 2015). Total keseluruhan asset wakaf di Singapura berjumlah S$ 250 juta. Wakaf di singapura beragam, baik masjid  maupun  hotel  berbintang.  Penghasilan  bersih  dari  hotel  tersebut mencapai S$ 1.5 juta per tahun (Badan Wakaf Indonesia 2008). Keberhasilan manajemen wakaf di Singapura tidak hanya berkontribusi pada masyarakat sosial dan kebutuhan keagamaan di Singapura sendiri, bahkan manfaatnya dapat  dirasakan  oleh  negara  lain  seperti  India,  Yaman,  Arab  Saudi,  dan Indonesia (Koto and Saputra 2017).

## Potensi Wakaf di Indonesia
Potensi  tanah  wakaf  di  Indonesia  tergolong  sangat  besar.  Hal  ini dikarenakan  jumlah  penduduknya  yang  mayoritas  adalah  Muslim.  Ahmed Mohamed Ali, Presiden Islamic Development Bank (IDB) menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) berpotensi menjadi pusat gerakan wakaf di kawasan  Asia  Tenggara.  Terkait  dengan  itu,  IDB  menyarankan  agar  BWI mendirikan  sebuah  Bank  Wakaf  khusus  untuk  negara-negara  di  kawasan ASEAN (Sambas 2014).
Gambar 2 . Penggunaan Tanah Wakaf
Sumber: Sistem Informasi Wakaf 2018

## Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
168 |
Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, luas tanah wakaf di Indonesia sebesar 48.812,62 ha yang tersebar  di  348.916  lokasi.  Gambar  2  menjelaskan  dari  luas  tanah  wakaf tersebut,  sebanyak  44,99%  digunakan  untuk  membangun  masjid,  28,23% untuk mushalla, 10,59% sekolah, 8,40% untuk sosial lainnya, 4,59% untuk makam  dan  sisanya  sebesar  3,21%  untuk  pesantren  (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, n.d.).
Wakaf  juga  bisa  digunakan  sebagai  suatu  dana  dalam  meningkatkan infrastuktur untuk percepatan pembangunan, meningkatkan stuktur sosial di dalam proses pembangunan dengan berperan aktif dalam sektor kesehatan, pendidikan,  investasi  pelayanan  publik  serta  mengambil  alih  anggaran investasi pemerintah sehingga memperkuat keuangan negara.
Dalam membantu mempercepat pembangunan infrastuktur, diperlukan wakaf tunai (wakaf uang) yang dikelola secara produktif. Wakaf uang tersebut sifatnya  fleksibel  sehingga  lebih  mudah  untuk  diterapkan  ke  hal-hal  yang sifatya produktif seperti pembangunan jalan tol, membangun gedung ataupun lapangan  sepakbola  untuk  disewakan,  perbaikan  di  bidang  pertanian  dan perikanan  ataupun  rumah  sakit  milik  pemerintahan.  Dari  proyek-proyek tersebut  tentunya  akan  menghasilkan  keuntungan  yang  sangat  banyak apabila mampu dikekola dengan baik.
Jumlah  umat  muslim  yang  terbesar  di  dunia  terutama  di  Indonesia merupakan  sebuah  aset  besar  dalam  penghimpunan  dan  pengembangan wakaf  uang.  Jika  wakaf  uang  dapat  diimplementasikan  dengan  baik,  maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat.
Berdasarkan asumsi (Nafis 2011), jika 20 juta umat muslim di Indonesia bersedia  mewakafkan  uang  senilai  Rp100.000,00  setiap  bulan,  maka  dana yang terkumpul berjumlah Rp24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 169
berwakaf,  maka  setiap  tahun  akan  terkumpul  dana  wakaf  sebesar  Rp60 triliun.  Jika  saja  terdapat  1  juta  umat  Muslim  yang  mewakafkan  dananya sebesar  Rp100.000,00 per  bulan,  maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp100 miliar setiap bulannya (Rp1,2 triliun per tahun).
Menurut Nasution (Nasution 2006), potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah  umat  Muslim  yang  dermawan  diperkirakan  sebesar  10  juta  jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp500.000,00  hingga Rp10.000.000,00 maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan dalam tabel 3:
Tabel 3 . Potensi Wakaf Uang di Indonesia
Tingkat penghasilan per bulan Jumlah Muslim Besar wakaf per bulan Potensi wakaf uang per bulan Potensi wakaf uang per tahun Rp500.000,00 4 juta Rp5.000,00 Rp20 miliar Rp240 miliar Rp1-2 juta 3 juta Rp10.000,00 Rp30 miliar Rp360 miliar Rp2-5 juta 2 juta Rp50.000,00 Rp100 miliar Rp1,2 triliun >5 juta 1 juta Rp100.000,00 Rp100 miliar Rp1.2 triliun Total Rp3 triliun

## Sumber: Makalah Nasution (Fuadi 2013)
Adapun penjelasan dari tabel 3 adalah sebagai berikut:
1. Apabila umat muslim yang berpenghasilan Rp500.000,00 sejumlah 4 juta orang dan setiap bulan masing-masing berwakaf sebanyak Rp5.000,00 maka setiap tahun terkumpul Rp240.000.000.000,00.
2. Apabila  umat  muslim  yang  berpenghasilan  Rp1.000.000,00  – Rp2.000.000,00 sejumlah 3 juta orang dan setiap bulan masing-masing berwakaf  Rp10.000,00  maka  setiap  tahun  terkumpul  dana  sebanyak Rp360.000.000.000,00.
3. Apabila  umat  muslim  yang  berpenghasilan  Rp2.000.000,00  - Rp5.000.000,00 sejumlah 2 juta orang dan setiap bulan masing-masing

## Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
170 |
berwakaf  Rp50.000,00  maka  setiap  tahun  terkumpul  dana  sebanyak Rp1.200.000.000.000,00.
4. Apabila  umat  muslim  yang  berpenghasilan  Rp5.000.000,00  - Rp10.000.000,00 sejumlah 1 juta orang dan setiap bulan masing-masing berwakaf Rp1.200.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp1.200.000.000.000,00.

## Realita dan Tantangan
Meskipun  disebutkan  bahwa  potensi  dari  wakaf  produktif  dan  wakaf uang  di  Indonesia  sangat  bagus,  namun  realitanya  belum  seperti  yang diharapkan. Wakaf uang misalnya, dari potensi 3 triliun yang diharapkan akan terkumpul,  namun  realita  yang  ada  hanya  beberapa  saja  yang  tercapai. Tercatat  dalam  laporan  penerimaan  wakaf  uang  dari  Lembaga  Keuangan Syariah  Penerima  Wakaf  Uang  (LKS-PWU)  oleh  BWI,  saldo  hingga  31 Desember 2012 sebesar Rp3.633.661.493. Artinya hanya 0,12% dari asumsi potensi yang semestinya dicapai (lihat tabel 4).
Tabel 4 . Rincian Penerimaan Wakaf Uang
Nama LKS PWU Saldo Awal Tahun 2011 Peningkatan Saldo Akhir Tahun 2012 Persentase Kontribusi (%) Bank Muamalat Indonesia 180,673,114 182,200,000 362,873,114 32.18 Bank Syariah Mandiri 1,944,033,140 281,352,755 2,225,385,895 49.68 Bank BNI Syariah 487,003,500 8,206,434 495,209,934 1.45 Bank DKI Syariah 218,051,410 53,714,000 271,765,410 9.49 Bank Mega Syariah 226,573,290 7,409,300 233,982,590 1.31 Bank Syariah Bukopin 8,050,000 18,451,450 26,501,450 3.26 Bank BTN Syariah 3,000,000 14,943,100 17,943,100 2.64 Total 3,067,384,454 566,277,039 3,633,661,493 100
Sumber: Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia 2012
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 171
Selain  potensi  yang  dimiliki  wakaf  sangat  besar  dalam  mendorong pertumbuhan ekonomi pembangunan, terdapat banyak tantangan yang perlu menjadi konsentrasi khusus dari beberapa pihak yang berkaitan. Beberapa tantangan dari wakaf dimaksud adalah sebagai berikut:
Pertama , minimnya jumlah nazir wakaf yang profesional di Indonesia. Hal  ini  menyebabkan  tidak  berkembangnya  aset  wakaf  menjadi  produktif. Utamanya yang terkait dengan wakaf uang. Selain itu, minimnya nazir yang sudah memiliki sertifikat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk ditunjuk menjadi  nazir.  Bahkan  di  antara  mereka  yang  belum  memiliki  sertifikat termasuk dalam nazir yang berpotensial. Dalam artian nazir sebuah instansi besar yang sudah memiliki aset wakaf produktif (Zamhari 2011).
Untuk mengelola dan mengembangkan wakaf produktif dengan baik dan benar,  sangat  diperlukan  Sumber  Daya  Manusia  (nazir)  yang  amanah, profesional,  berwawasan  ekonomi,  tekun  dan  penuh  komitmen  yang  kuat. Oleh karena itu, lembaga wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam terwujudnya  wakaf  produktif  di  Indonesia.  Sosialisasi  dan  edukasi  kepada nazir  maupun  masyarakat  sangat  dibutuhkan  untuk  tercapainya  tujuan tersebut (Medias 2010).
Kedua ,  belum  adanya  proyek  andalan  dari  lembaga  wakaf  dalam menjalankan wakaf produktif yang dihimpun dari masyarakat. Sehingga nazir maupun  Lembaga  Keuangan  Syariah  Penerima  Wakaf  Uang  (LKS-PWU) mendapatkan  kesulitan  dalam  menjelaskan  kepada  calon  wakif  tentang proyek yang akan didanai dari wakaf uang tersebut. Padahal dengan adanya proyek yang kongkrit ini, calon wakif akan yakin bahwa uang yang mereka wakafkan  akan  memberikan  hasil  yang  maksimal  dan  terlihat  manfaatnya untuk kepentingan umum (Zamhari 2011).
Ketiga ,  kurangnya  sosialisasi  wakaf  produktif  yang  dilakukan pemerintah, lembaga wakaf, maupun kiyai kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat  yang  belum  memahami  tentang  konsep  wakaf  produktif.

## Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
172 |
Pemahaman  mereka  akan  wakaf  masih  pada  wakaf  yang  tidak  bergerak seperti  tanah,  kuburan,  dan  masjid.  Sehingga  ketika  LKS-PWU  memiliki produk  wakaf  uang,  masyarakat  masih  bingung  dan  bertanya-tanya  akan keabsahannya  (Zamhari  2011).  Fuadi  menyebutkan  dalam  penelitiannya bahwa sosialisasi sangat memengaruhi minat nasabah  bank syariah  untuk berwakaf uang. Menurutnya, hal ini dikarenakan pengetahuan dan dorongan dari  seseorang  yang  dianggap  penting  memberikan  motivasi  yang  kuat terhadap seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu (Fuadi 2013).
Terkait dengan kurangnya sosialisasi, hal ini disebabkan oleh minimnya dana  dari  pemerintah  maupun  lembaga  wakaf  yang  dialokasikan.  Untuk melaksanakan  sosialiasi  tentu  membutuhkan  dana  yang  banyak.  Dengan minimnya  dana  ini,  pemerintah  maupun  lembaga  wakaf  kiranya  dapat menambahkan alokasi dana sosialisasi kepada masyarakat (Syaukani 2012). Ditambahkan,  menurut  salah  seorang  nazir  di  BWI  menyebutkan  bahwa untuk  melakukan  sosialisasi  di  media-media  modern  saat  ini  juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan dana sosialisasi di BWI juga belum cukup untuk melakukan hal tersebut (Zamhari 2011).

## Simpulan
Berdasarkan paparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa negara-negara lain  baik  negara  muslim  maupun  sekuler  telah  berhasil  mengelola  wakaf dengan profesional. Pengelolaan wakaf tersebut berdampak positif terhadap kemaslahatan masyarakatnya. Malaysia dengan Menara Imara Wakaf sebuah bangunan komersial untuk disewakan, Turki dengan wakaf uangnya, di mana masyarakat  dapat  meminjam  uang  dari  dana  tersebut,  Mesir  dengan wakafnya yang diinvestasikan dalam bentuk saham dan obligasi pada bank- bank  Islam  dan  perusahaan-perusahaan  penting.  Bahkan  Amerika  Serikat juga memiliki asset wakaf, yaitu sebuah proyek apartemen senilai US$85 juta.
Indonesia  dengan  mayoritas  penduduk  Muslim  tentunya  memiliki potensi wakaf yang sangat besar jika dibandingkan dengan negara-negara di
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 173
atas.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kementerian  Agama  Republik Indonesia,  luas  tanah  wakaf  di  Indonesia  sebesar  47,263.36  ha.  Bahkan potensi  dari  wakaf  uang  di  Indonesia  dengan  jumlah  umat  Muslim  yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp500.000,00  hingga  Rp10.000.000,00  maka  paling  tidak  akan  terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia  sangat  besar.  Dan  jika  dimanfaatkan  dan  dikelola  dengan  baik, tentunya akan berdampak positif terhadap kemaslahatan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat salah satunya adalah dari  indikator  tingkat  kemiskinan.  Kemiskinan  menjadi  awal  terjadinya kerusakan  dan  ketidakstabilan  perekonomian  negara.  Data  menunjukkan kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, meskipun data pada bulan Maret 2018 menunjukkan adanya penurunan jumlah masyarakat miskin jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun jumlah penduduk miskin di  Indonesia  mencapai  25,95  juta  orang  atau  (9,82%).  Kemampuan masyarakat  miskin  dalam  mencukupi  kebutuhan  utama  yaitu  makanan menjadi  hal  yang  krusial.  Semua  pihak  harus  memikirkan  jalan  keluarnya, tidak hanya pemerintah.
Ekonomi Islam hadir untuk memberikan solusi atas hal tersebut. Salah satu tujuan dari Ekonomi Islam adalah falāh , yaitu kemenangan di dunia dan akhirat.  Salah  satu  instrumen  dalam  ekonomi  Islam  yang  dapat  dijadikan solusi adalah instrumen wakaf. Di mana wakaf memiliki nilai kekekalan dan manfaat  yang  bersifat  umum.  Tidak  seperti  instumen  sosial  lain  dalam Ekonomi  Islam  yang  bersifat  konsumtif,  seperti  zakat,  infak,  dan  sadaqah. Pengelolaan wakaf yang profesional menjadi realita dan tantangan Indonesia. Dukungan  penuh  dari  pemerintah  juga  menjadi  hal  terpenting  dalam kesuksesan  pengelolaan  wakaf,  misalnya  dalam  penempatan  dana  wakaf pada  pembangunan  infrastruktur.  Tentunya  dukungan  semua  pihak  juga diharapkan,  termasuk  akademisi  dan  juga  tokoh  masyarakat  dalam mensosialisasikan wakaf kepada masyarakat awam

## Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
174 |

## Daftar Pustaka
Abdullah, Mohammad. 2018. “Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid Al-Shariah.” International Journal of Social Economics 45 (1).
Emerald Publishing Limited: 158–72. https://doi.org/10.1108/IJSE-10- 2016-0295.
Aedy, Hasan. 2011. Teori Dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Studi Komparasi . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Almizan. 2016. “Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”
Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam 1 (2): 203–22.
Aula,  Muhammad  Abbas.  2012.  “Pemberdayaan  Umat  Melalui  Lembaga
Wakaf.” Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam 7 (2): 66–77.
Badan  Pusat  Statistik.  2018.  “Profil  Kemiskinan  Di  Indonesia  Maret  2018.” Jakarta.
Badan Wakaf Indonesia. 2008. “Belajar Mengelola Wakaf Dari Negeri Singa.” 2008.  https://bwi.or.id/index.php/asdfsdaf/1-beritawakaf/94-belajar- mengelola-wakaf-dari-negeri-singa.html.
Bahri,  Amirul.  2016.  “Peranan  Wakaf  Produktif  Pemuda  Muhammadiyah Untuk  Kesejahteraan  Warga  Desa  Longkeyang,  Bodeh,  Pemalang.” Indonesian  Journal of Islamic  Literature and  Muslim  Society 1  (2):  199. https://doi.org/10.22515/islimus.v1i2.499.
Beik,  Irfan  Syauqi.  2016. Ekonomi  Pembangunan  Syariah .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Chapra, M. Umer. 2001. Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam . Jakarta: Gema Insani Press.
Çizakça,  Murat.  1995.  “Cash  Waqfs  of  Bursa,  1555-1823.” Journal  of  the Economic  and  Social  History  of  the  Orient 38  (3).  Brill:  313–54.
https://doi.org/10.2307/3632481.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf,  Departemen  Agama  Republik  Indonesia. n.d. Jumlah  Tanah  Wakaf  Seluruh  Indonesia .  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
———.  2007. Paradigma  Baru  Wakaf  Di  Indonesia .  Jakarta:  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 175 ———.  2008. Panduan  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif  Strategis  Di
Indonesia . Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Fuadi,  Nasrul  Fahmi  Zaki.  2013.  “Intensi  Nasabah  Bank  Syariah  Untuk Berwakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia (BWI): Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta Pusat.” Universitas Indonesia.
Furqon, Ahmad. 2016. “Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif.”
Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam 5  (1):  1.  https://doi.org/10.21580/ economica.2014.5.1.760.
Huda, Nurul. 2015. Ekonomi Pembangunan Islam . 1st ed. Jakarta: Kencana.
Iswandi,  Lalu  Muhammad.  2013.  “Prinsip  Dasar  Pembangunan  Dan Pertumbuhan  Ekonomi  Islam.” Lisan  Al-Hal:  Jurnal  Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 5 (2). Deighton, Bell, and Co: 363–82.
Karim, Adiwarman A, and Oni Sahroni. 2015. Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi . Jakarta: Rajawali Pers. Kasdi,  Abdurrohman.  2015. Wakaf  Produktif  Untuk  Pendidikan:  Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir . Edited by Umma Farida. Yogyakarta: Idea Press.
Koto, Alaiddin, and Wali Saputra. 2017. “Wakaf Produktif Di Negara Sekuler:
Kasus  Singapura  Dan  Thailand.” Sosial  Budaya 13  (2):  116–39. https://doi.org/10.24014/SB.V13I2.3535.
Lembaga Fatwa Mesir. 2015. “ ىواتف ةيثحب - قرفلا نيب فقولا ةقدصلاو ةيراجلا . ” 2015 .
Mannan,  Muhammad  Abdul.  1993. Ekonomi  Islam:  Teori  Dan  Praktek . Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Mardani,  Dr.  2015. Aspek Hukum Lembaga  Keuangan  Syariah Di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Medias,  Fahmi.  2010.  “Wakaf  Produktif  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam.” La_Riba 4 (1): 71–86. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5.
———. 2017. “Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia.” Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society 2 (1): 61–84. https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749.
Mu’allim,  Amir.  2015.  “Pengaruh  Pengelolaan  Wakaf  Di  Mesir  Terhadap Pengelolaan  Harta  Wakaf  Pendidikan  Di  Indonesia  (Studi  Terhadap Ijtihad Dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan Di UII Dan Pondok Modern

## Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
176 | Gontor).” Akademika: Jurnal Pemikiran Islam 20 (1). Institut Agama Islam Negeri Metro: 103–22.
Munir, Zainal Arifin. 2013. “Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat.” Journal de Jure 5 (2). https://doi.org/10.18860/j- fsh.v5i2.3007.
Murtadho, Ali. 2017. “Strategi Pembangunan Ekonomi Yang Islami Menurut Fahim  Khan.” Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam 7  (2):  1.
https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.2.1153.
Na’im, Akhsan, and Hendry Syaputra. 2011. Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama  Dan  Bahasa  Sehari-Hari  Penduduk  Indonesia  Hasil  Sensus Penduduk  2010 .  Edited  by  Sumarwanto  and  Tono  Iriantono.  Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Nafis, M. Cholil. 2011. “Aplikasi Wakaf Uang Di Indonesia.” Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam 4 (2): 37–50.
Nasution, Mustafa Edwin. 2006. Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat . Depok: PSTTI-
UI.
Nasution,  Mustafa  Edwin,  Budi  Setyanto,  Nurul  Huda,  Muhammad  Arief Mufraeni,  and  Bey  Sapta  Utama.  2010. Pengenalan  Ekslusif  Ekonomi Islam . 1st ed. Jakarta: Kencana.
Qahaf, Mundzir. 2007. Manajemen Wakaf Produktif . Jakarta Timur: Khalifa.
Sambas,  Abas.  2014.  “Perkembangan  Pengelolaan  Wakaf  Di  Indonesia:
Potensi Dan Tantangan.” Jurnal Bimas Islam 7 (4): 699–726.
Suhairi. 2015. “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf  Produktif  Di  Singapura.” Akademika:  Jurnal Pemikiran Islam 20
(1).  Institut  Agama  Islam  Negeri  Metro:  123–36.  http://e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/437.
Sutami.  2012.  “Perkembangan  Wakaf  Produktif  Di  Indonesia.” Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam 7 (2): 13–21.
Syaukani, Imam. 2012. “Praktik Wakaf Pada Rumah Sakit Islam Sunan Kudus.” Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam 5 (2): 22–43.
Thayyeb, Yuli Yasin. 2012. “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Mesir.” Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam 7 (2): 1–12.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 177
Wasyith.  2017.  “Beyond  Banking:  Revitalisasi  Maqāṣid  Dalam  Perbankan Syariah.” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 8 (1): 1. https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1823.
Zamhari,  Arif.  2011.  “Implementasi  Lembaga  Keuangan  Syariah  Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia.” Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam 4 (2): 51–60.