## PEraN sErta MasYarakat DalaM MENINgkatkaN kUalItas lINgkUNgaN DaEraH alIraN sUNgaI BataNgHarI DI DEsa sUNgaI DUrEN

## COMMUNItY PartICIPatION IN IMPrOVINg tHE QUalItY Of BataNgHarI rIVEr flOw IN sUNgaI DUrEN VIllagE

## Hartati
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat Jambi 36122 e-mail: tatiek_dr@yahoo.com
Abstract: Community  participation  is  something  that  is  absolute  in  improving  environmental  quality.  In this case, everyone is part of the community and the community has the same rights, obligations and roles in environmental management. The current problem is the lack of community involvement. This study aims to examine the legal aspects of community participation and institutional arrangements through the management of Integrated Watersheds in improving the quality of the environment in the Batanghari River Basin. This study uses normative-empirical research. The results of the study show that with the rule of law through the participa- tion of the community in improving the quality of the watershed environment in an integrated manner it can encourage the formation of a mechanism for collective decision-making which is oriented towards solving basic problems in the field.
Keywords : Community Participation, Environmental Quality, Watersheed
Abstrak: Peran serta masyarakat, penegakan hukum dan pengaturan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai, menjadi sesuatu yang mutlak dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Dalam hal ini, setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pen- gelolaan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran serta masyarakat, penegakan hukum, dan pengaturan kelembagaan melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dalam meningkatkan kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan, dengan aturan hukum melalui peran serta masyarakat dalam meningkatkan kuali- tas lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari secara terpadu, dapat mendorong terbentuknya mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang berorientasi pada pemecahan masalah pokok di lapangan.
Kata Kunci: Peran Serta Masyarakat, Kualitas Lingkungan, Daerah Aliran Sungai

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 18, No. 1, Juni 2018 (hlm. 13-28)

## Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  Pasal 33 mengamanatkan bahwa: (1) Perekonomi- an  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar atas  azas  kekeluargaan;  (2)  Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; dan (3) Bumi dan air dan keka- yaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  di- kuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Ber- dasarkan pada UUD 1945 tersebut, penguru- san sumberdaya hutan, tanah, air dan tambang/ mineral menjadi kewenangan instansi pemer- intah  dan  pemerintah  otonom,  yang  dibagi kedalam sektor-sektor pengelolaan sumberda- ya. Dalam pelaksanaan pengelolaan, sebagian kewenangan  pemerintah  dilaksanakan  oleh Perusahaan Negara dan Perusahaan Swasta.
Ketentuan-ketentuan  pokok  tentang  per- tanahan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria,  LNRI  Tahun 1960  No.  104  TLNRI  No.  2043  atau  yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA berlaku sejak tanggal 24 September 1960 dan sejak saat itu berlakulah  hukum  tanah  nasional.  Muchsin menyatakan bahwa tujuan UUPA adalah un- tuk kemakmuran rakyat. 1 Tujuan UUPA ini se- suai dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dis- ebutkan ruang lingkup agraria dalam  UUPA, yaitu  meliputi  bumi,  air,  ruang  angkasa  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalam- nya. Ruang lingkup bumi meliputi permukaan bumi (tanah), tubuh bumi, dan ruang yang ada di  bawah  permukaan  air.  Dengan  demikian,
1  Muchsin, “Mengenang 51 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria: Eksistensi, Regulasi, Dan Konflik Agraria”, Jurnal Varia Peradilan (2011), 5.
tanah  merupakan    bagian  kecil  dari  agraria. Tanah yang dimaksudkan disini bukan meng- atur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya  mengatur  salah  satu  aspeknya,  yaitu tanah  dalam  pengertian  yuridis,  yang  dis- ebut  hak  penguasaan  atas  tanah.  Dalam  hak penguasaan atas tanah terdapat kewenangan, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.
Pengelolaan  DAS  sangat  terkait  den- gan masyarakat yang beraktivitas pada areal tersebut.  Peningkatan  pemahaman  dan  sifat memiliki masyarakat terhadap DAS diyakini akan melestarikan DAS dan terjadi hubungan yang  serasi  sistem  fisik,  biologi,  dan  manu - sia. 2 Banyaknya pihak yang mengurusi sum- ber  daya  tersebut  memerlukan  koordinasi yang kuat. Tidak terpenuhinya syarat koordi- nasi menimbulkan konflik kepentingan yang menurunkan  fungsi  optimal,  dan  dalam  ka- sus  tertentu  mengancam  kehidupan  mahluk hidup. Hal ini terkait juga dalam pengelolaan lingkungan Daerah Aliran Sungai. Yang mana sungai  merupakan  sumber  kehidupan  yang memegang  peranan  penting  dalam  berbagai aspek, dimana sungai dapat menjadi sarana air minum, irigasi dan sanitasi. Kebutuhan akan sungai juga dirasakan oleh manusia dalam bi- dang pertanian dan perikanan air tawar. Selain itu pemanfaatan akan sungai bukan hanya ma- nusia saja yang yang memanfaatkan sumber daya yang ada di sungai, hewan dan tumbu- han juga sangat membutuhkan sungai sebagai habitat  tempat  mereka  hidup  secara  alami. Sungai  merupakan  sumber  kehidupan  dan memegang  peranan  penting  dalam  berbagai aspek, dimana sungai dapat menjadi sarana air
2  Rudi Hartawan, “Identifikasi Permasalahan Biofisik Dan Sosial Ekonomi Di Model Daerah Aliran Sun- gai  Mikro  (Mdm)  Batang  Tegan”, Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Vol.14 No.3 (2014), 1.
minum, irigasi dan sanitasi. Kebutuhan akan sungai juga dirasakan oleh manusia dalam bi- dang pertanian dan perikanan air tawar. Selain itu pemanfaatan akan sungai bukan hanya ma- nusia saja yang yang memanfaatkan sumber daya yang ada di sungai, hewan dan tumbu- han juga sangat membutuhkan sungai sebagai habitat tempat mereka hidup secara alami.
Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Batanghari yang berhulu di sepanjang jajaran Bukit Bari- san memiliki curah hujan yang tinggi sehingga dapat memproduksi air yang berlimpah yang mengalir  kedalam  jaringan  sungai  Batang- hari  adalah  sumber  kehidupan  bagi  Propinsi Jambi dari dulu hingga nanti dimasa datang. 3
Di  Provinsi  Jambi,  sungai  Batanghari  meru- pakan salah satu sungai yang sangat berpen- garuh bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang bermukim disepanjang Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Batanghari. Meskipun demikian sepanjang DAS Batang- hari  masih  banyak  ditemui  berbagai  perso- alan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan yang muncul akibat adanya suatu kegitan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Sebagai contoh ada- lah  belum  timbulnya  kesadaran  masyarakat untuk  tidak  membuang  sampah  ke  sungai, pemanfaatan  sumber  daya  air  dengan  mem- perhatikan  lingkungan  dan  menjaga  kualitas air, selain itu juga adanya kegiatan pertanian dan perkebunan masyarakat yang tidak raham lingkungan.
Sebagai bagian dari sebuah Negara maka manusia atau individu merupakan warga negara tersebut. Permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaannya  menuntut  peran  pemerintah, legislator,  penegak  hukum,  serta  masyarakat
3  Ardinis  Arbain, Perlindungan  Dan  Pengelolaan Das Batanghari Berkelanjutan (Jakarta: Kemente- rian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2015), 2.
sebagai warga negara. Tidak adanya keterliba- tan masyarakat dalam hal pelestarian lingkun- gan  sangat  mempengaruhi  terjadinya  penu- runan kualitas lingkungan. Pengelolaan DAS Batanghari  yang  lebih  terkontrol  dan  efektif apabila  dilakukan  pengelolaan  yang  bersifat terpadu  dan  dalam  pelaksanaannya  melibat- kan  masyarakat,  karena  masyarakat  adalah pihak yang terkena langsung.
Kehidupan masyarakat dikota-kota sepan- jang sungai Batang Hari sebagian besar ber- gantung  pada  kebradaan  sumberdaya  alam yang  melimpah  ruah  tersedia  disepanjang sungai  Batang  Hari.  Mulai  dari  sektor  peri- kanan, pertanian, tambang, serta sektor kehu- tanan. Hal ini sepertinya sangat disadari oleh masyarakat,  ini  terbukti  dengan  tingginya antusias  masyarakat  dalam  mengeksploitasi sumberdaya  alam  dibantu  oleh  pihak-pihak pemilik  modal.  Sejak  beberapa  tahun  yang lalu,  kegiatan  eksploitasi  ini  semakin  hari semakin marak. Kegiatan illegal logging ter- jadi secara besar-besaran di sepanjang aliran sungai batang Hari, ini terbukti dengan ban- yaknya  rakit-rakit  kayu  hasil  tebangan  dari dalam hutan yang selalu menyemaraki badan sungai Batang Hari di beberapa tahun terakh- ir. 4
Peran  serta  masyarakat  adalah  salah  satu modal  utama  dalam  upaya  mencapai  suatu sasaran pemerintah, keberhasilan suatu daer- ah  tidak  semata-mata  didasarkan  dari  ke- mampuan aparatur pemerintah saja tapi peran masyarakat  juga  sangat  dibutuhkan  dalam suatu  pembagunan  daerah.  Sehingga  mewu- judkan keamanan bagi masyarakat dan men-
4  R yan  Wiguna,  “Irono  Sungai  Batanghari  dan Masyarakatnya”, dalam Https://Www.Kompasiana. Com/Ryantebo/54ff9d97a33311804c510b7e/Ironi- Sungai-Batang-Hari-Dan-Masyarakatnya,  diakses pada 2 Desember 2017.
ciptakan lingkungan yang nyaman untuk di- huni. Menurut Bintaro Tjokroamidjojo peran serta atau partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam  empat  jenjang  yaitu, pertama, Parti- sipasi  Dalam  Proses  Pembuatan  Keputusan. Kedua, Partisipasi  Dalam  Pelaksanaan. Ke- tiga, Partisipasi Dalam Memanfaatkan Hasil. Keempat, Partisipasi Dalam Evaluasi. 5
Mengingat  DAS  Batanghari  memiliki peran  vital  bagi  masyarakat,  maka  penting untuk  dilakukan  suatu  penelitian.  Walaupun sebenarnya  telah  ada  suatu  penelitian  yang dilakukan,  namun  penelitian  tersebut  hanya menjelaskan  tentang  rancangan  model  pem- berdayaan  masyarakat  dalam  peningkatan kualitas  DAS  belum  dapat  mengungkap  ke- jelasan mengenai peran serta masyarakat yang berkaitan  dengan  peningkatan  kualitas  ling- kungan daerah aliran sungai melalui pengelo- laan  Daerah Aliran  Sungai  Terpadu  khusus- nyai di Desa Sungai Duren.
Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Sungai Duren Ka- bupaten Muaro Jambi karena masih ada per- masalahan dalam peran serta masyarakat guna meningkatkan  kualitas  lingkungan  daerah aliran sungai batanghari. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Em- piris.  Permasalahan  yang  telah  dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan  metode  pendekatan  yuridis empiris.  Pendekatan  yuridis  (hukum  dilihat sebagai  norma  atau das  sollen ),  karena  da- lam  membahas  permasalahan  penelitian  ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hu- kum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer mau- pun bahan hukum sekunder). Pendekatan em-
5  Josef  Riwu  Kaho, Prospek  Otonomi  Daerah  Di Negara  Republik  Indonesia (Jakarta:  Pt.  Raja Grafindo Persada, 2010), 127-130.
piris  (hukum  sebagai  kenyataan  sosial,  kul- tural atau das sein ), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.
DAS Batanghari saat ini memerlukan per- hatian  khusus  dari  pemerintah  dengan  meli- batkan peran serta masyarakat lokal agar pen- gelolannya    tepat  sasaran  dan  berdaya  guna bagi  kedua  belah  pihak.  Masyarakat  lokal akan dilibatkan dalam setiap tahapan pemban- gunan  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan,  pengawasan  dan  pengendalian terkait  penegakan  hukum  dan  pengaturan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sun- gai  terpadu  sehingga  dapat  memberi  masu- kan  dari  sisi  hukum  kepada  Pemerintah  dan masyarakat.
Peran serta Masyarakat Melalui

## Pengelolaan  Daerah  aliran  sungai terpadu
Pengelolaan  lingkungan  termasuk  pencega- han,  penanggulangan  kerusakan  dan  pence- maran  serta  pemulihan  kualitas  lingkungan telah  menuntut  dikembangkannya  berbagai perangkat  kebijakan  dan  program  serta  keg- iatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan  lingkungan  lainnya.  Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkun- gan, disamping perangkat hukum dan perun- dangan,  tersedianya  informasi  serta  pendan- aan.  Sifat  keterkaitan  (interdependensi)  dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelo- laan lingkungan, termasuk sistem pendukung- nya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi ter- integrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan  seluruh  pelaksanaan  pembangunan sektor dan daerah.
DAS Batanghari memiliki peran vital bagi masyarakat,  maka  diperlukan  pengelolaan yang tepat dan melibatkan semua pihak yang terkait.  Keterlibatan  secara  aktif  para  pihak (s takeholders ) akan membangun rasa memili- ki, memanfaatkan secara arif, dan memelihara sumberdaya secara bersama-sama.
Keberhasilan  penyelengaraan  otonomi Daerah  juga  tidak  terlepas  dari  partisipasi aktif  anggota  masyarakatnya.  Masyarakat Daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai  individu,  merupakan  bagian  integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan Daerah, karena secara prinsip penyelengaraan otonomi  Daerah  ditunjuk  guna  mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang ber- sangkutan. Oleh sebab itu, tanggung jawab pe- nyelengaraan pemerintahan Daerah tidak saja di tangan Kepala Daerah, DPRD, dan Aparat Pelaksana  tapi  juga  di  tangan  Masyarakat Daerah tersebut. 6
Menurut  Waluyo,  Peran  serta  masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses yang me- libatkan  masyarakat  umumnya  dikenal  se- bagai  peran  serta  masyarakat,  yaitu  proses komunikasi  dua  arah  yang  berlangsung  ter- us-menerus  untuk  meningkatkan  pengertian masyarakat  secara  penuh  atas  suatu  proses kegiatan,  dimana  masalah-masalah  dan  ke- butuhan  lingkungan  sedang  dianalisa. 7 Seh- ingga  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  serta masyarakat  dapat  diartikan  sebagai  suatu usaha terencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan ( decision- making ) dan untuk mencegah atau menyele- saikan  konflik  melalui  komunikasi  dua  arah
6  Josef  Riwu  Kaho, Prospek  Otonomi  Daerah  Di Negara  Republik  Indonesia (Jakarta:  Pt.  Raja
Grafindo Persada, 2010), 120.
7   Waluyo, Peranserta Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 33.
yang  terus  menerus  yang  menguntungkan berbagai pihak yang terlibat. Partisipasi juga dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  aktif yang memperlihatkan bagaimana pihak-pihak yang  mendapat  manfaat  ikut  mempengaruhi arah  dan  pelaksanaan  kegiatan,  bukan  seka- dar hanya mendapat keuntungan dari manfaat kegiatan. Hal ini membuktikan adanya unsur keterlibatan yang diciptakan dari dalam suatu kegiatan  yang  dilakoni  atau  dikerjakan  oleh masyarakat.
Berdasarkan  kriteria  tersebut  Mikellsen dalam  Soetomo  membedekan  adanya  empat pendekatan  untuk  mengembangkan  partisi- pasi masyarakat adalah:
Pendekatan  Partisipasi  Pasif  berdasarkan a. pada anggapan bahwa pihak eksternal yang lebih tahu, lebih menguasai pengetahuan,
teknologi, skill, dan sumber daya
Pendekatan  Partisipasi  Aktif  adanya b. komunikasi  dua  arah,  walaupun  pada dasarnya  masih  berdasarkan  anggapan yang  sama  dengan  pendekatan  yang pertama, bahwa pihak eksternal lebih tahu dibandingkan masyarakat lokal.
Pendekatan Partisipasi Dengan Keterikatan c. ini  mirip  kontrak  sosial  antara  pihak eksternal dengan masyarakat lokal. Dalam keterikatan  tersebut  dapat  disepakati  apa yang dapat dilakukan masyarakat lokal dan apa  yang  harus  dilakukan  dan  diberikan pihak eksternal.
Partisipasi  Atas  Permintaan  Setempat d.
mencerminkan  kegiatan  pembangunan atas  dasar  keputusan  yang  diambil  oleh masyarakat setempat. 8
8  Soetomo, Strategi-Strategi
Pembangunan Masyarakat (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2008), 449-451.
Sedangkan  menurut  Bintaro  Tjokroami- djojo  dalam  Josef  Riwu  Kaho  partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam empat jenjang yaitu:
Partisipasi  dalam  proses  pembuatan a. keputusan  yang  mana  setiap  proses penyelengaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Dalam rumusan yang  lain  adalah  meyangkut  pembuatan keputusan politik.
Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan b. tindak  lanjut  dari  tahap  pertama  di atas,  bahwa  partisipasi  dapat  dilakukan melaluli  keikutsertaan  masyarakat  dalam memberikan  kontribusi  guna  menunjang pelaksanaan pembangunan yang terwujud melalui  tenaga,  uang,  barang  material, ataupun  informasi  yang  berguna  bagi pelaksanaan pembangunan.
Partisipasi dalam memanfaatkan hasil yang c.
mana  setiap  usaha  bersama  ditunjukan untuk  kepentingan  dan  kesejahteraan bersama anggota masyarakatnya.
Partisipasi  dalam  evaluasi  bahwa  setiap d. penyelengaraan apa pun dalam kehidupan bersama, hanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 9
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Batanghari merupakan suatu aset sum- ber  daya  manusia  yang  harus  dimanfaatkan secara maksimal guna memelihara kelestarian lingkungan  sekitar  DAS  Batanghari.  Dalam hal  ini  masyarakat  diharapkan  tidak  hanya menjadi obyek melainkan dapat menjadi sub- yek  dalam  program-program  pengelolaan lingkungan.  Dengan  demikian  akan  tumbuh
9  Soetomo,
Strategi-Strategi
Pembangunan
Masyarakat… , 449-451.
perasaan memiliki dan dengan sukarela akan menjaga  dan  mengelola  lingkungan  dengan baik.
Pada dasarnya selama ini masyarakat me- mahami  pentingnya  meningkatkan  kualitas lingkungan  DAS  Batanghari,  oleh  karena itulah  perlu  adanya  optimalisasi  peran  sum- ber daya manusia yang ada. Proses dan ben- tuk  partisipasi  masyarakat  seperti  diuraikan di  atas  belum  sepenuhnya  berjalan  ditingkat lapangan. Proses pembuatan keputusan yang menyangkut pengelolaan sumberdaya, selama ini berlangsung dengan keterlibatan yang san- gat  minimal  dari stakeholders -nya,  terutama masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi sum- berdaya yang dikelola. Rendahnya keterliba- tan masyarakat, dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan sumberdaya, sangat potensi- al menimbulkan berbagai konflik diantara pe - merintah, dunia usaha, dan masyarakat yang umumnya  merasa  hanya  menjadi  penonton. Konflik-konflik  yang  terjadi  dapat  mempen - garuhi keberlanjutan dari usaha pemanfaatan sumberdaya  yang  dilakukan,  sementara  itu masyarakat  dapat  termarjinalkan  oleh  pen- gelolaan  sumberdaya  yang  tidak  partisipatif. Untuk  menghindarkan  terjadinya  berbagai persoalan  di  atas,  pengelolaan  sumberdaya alam perlu memperhatikan:
Kegiatan  pemanfaatan  sumberdaya  harus 1.
dilakukan secara partisipatif.
Pemanfaatan sumberdaya wajib melibatkan 2. partisipasi  berbagai  pihak  yang  terkait ( stakeholders ) sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
Sesuai  dengan  kapasitasnya,  masyarakat 3. terlibat  dalam  proses  perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas pengelolaan sumberdaya yang dilakukan.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  berbagai 4.
tahap  pengelolaan  sumberdaya  dilakukan oleh  wakil-wakil  masyarakat  yang penunjukkannya ditentukan melalui mekanisme  yang  sesuai  dengan  sistem adat/budaya lokal.
Selanjutnya  hal  yang  perlu  diperhatikan dan  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas lingkungan  adalah  meningkatkan  partisipasi masyarakat,  Partisipasi  masyarakat  dalam suatu kegiatan terdiri atas empat macam, yaitu partisipasi dalam:
Tahap pembuatan keputusan, dalam hal ini,
1. sejak  awal  masyarakat  dilibatkan  dalam perencanaan  dan  perancangan  kegiatan serta dalam membuat keputusan yang akan dilaksanakan  berkaitan  dengan  kegiatan tersebut.
Tahap pelaksanaan (implementasi).
2.
Keterlibatan masyarakat dalam merencanakan  dan  merancang  serta membuat  keputusan  tentang  kegiatan, dilanjutkan  dengan  melibatkan  mereka  di dalam  pelaksanaan  kegiatan.  Masyarakat sekaligus  dapat  mengontrol  bagaimana kegiatan yang direncanakan dan diputuskan dilaksanakan oleh mereka bersama dengan pihak-pihak lain.
Tahap  evaluasi.  Pada  tahap  pelaksanaan,
3. biasanya dilakukan evaluasi yang bersifat periodik maupun di akhir tahap pelaksanaan. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat juga  akan  memberikan  manfaat  bagi keseluruhan  kegiatan  apabila  mereka dilibatkan  dalam  evaluasi-evaluasi  yang dilakukan.
Partisipasi  dalam  mendapatkan  manfaat 4.
dari suatu kegiatan.
Gambaran tentang bentuk partisipasi sep- erti  tersebut  di  atas  memperlihatkan  bahwa
partisipasi masyarakat bukan hanya melibat- kan mereka sebagai objek, melainkan melibat- kan mereka sebagai subjek yang ikut berperan sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan evaluasi dari suatu kegiatan dengan mem- perhatikan  karakteristik  DAS  dan  prinsip- prinsip pengelolaan DAS.
Pengelolaan  DAS  memerlukan  keterpad- uan  pengelolaan,  dimana  keterpaduan  pen- gelolaan  dimaknai  sebagai  upaya  singkro- nisasi tujuan melalui koordinasi pengelolaan suatu  sumberdaya  dengan  sumberdaya  lain- nya di suatu DAS dalam arah pencapaian tu- juan pengelolaan DAS dalam kerangka peri- laku sistem DAS. Secara umum, pengelolan DAS yang berkelanjutan dengan pendekatan inter-disiplin multipihak.
Kerangka  kerja  pengelolaan  DAS  diban- gun  berdasarkan  pengelolaan  program  dan sumberdaya yang ada tetapi berdasarkan pada tujuan bersama pengelolaan DAS. Para pihak terkait berorientasi pada tujuan dan kesepaka- tan  bersama  tersebut.  Kerangka  kerja  yang dibangun  merupakan  ”wadah”  bagi  semua mitra kerja bekerja bersama-sama.
Penegakan  Hukum  dan  Pengaturan kelembagaan  Pengelolaan  Daerah  aliran sungai terpadu

## 1. Daerah Aliran Sungai (DAS)
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu  kesatuan  dengan  sungai  dan  anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,  me- nyimpan  dan  mengalirkan  air  yang  berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara
alami, yang batas di darat merupakan pemi- sah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih  terpengaruh ak- tivitas daratan.
DAS merupakan kawasan lindung, sehing- ga memiliki fungsi ekologi.  Dalam bukunya yang berjudul Kajian Model Pengelolaan DAS Terpadu, Effendi E, menjelaskan bahwa:
Berdasarkan  fungsinya,  DAS  dibagi  menjadi tiga bagian yaitu DAS bagian hulu, DAS bagian tengah, dan DAS bagian hilir. DAS bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang dapat diindikasikan oleh kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang dapat diindikasikan dari kuantitas air,  kualitas  air,  kemampuan  menyalurkan  air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana  pengairan  seperti  pengelolaan  sungai, waduk, dan danau. DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk  dapat  memberikan  manfaat  sosial  dan ekonomi,  yang  diindikasikan  melalui  kuantitas dan  kualitas  air,  kemampuan  menyalurkan air,  ketinggian  curah  hujan,  dan  terkait  untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah. 10
Pemanfaatan  sumber  daya  alam  serta pelestarian  lingkungan  perlu  diatur  untuk menghindari kerusakan lingkungan atau ben- cana lingkungan sehingga pembangunan dan kelestarian  lingkungan  dapat  secara  sinergis berjalan  bersamaan.  Salah  satu  pemanfaatan sumber daya alam yang sekaligus digunakan untuk  pelestarian  lingkunganyaitu  berkaitan dengan DAS.
10  Effendi  E. Kajian  Model  Pengelolaan  Daerah Aliran  Sungai  (Das)  Terpadu (Jakarta:  Direktorat Kehutanan Dan Konservasi Sumberdaya Air, 2008), 56.
Pemanfaatan  sumber  daya  alam  di  DAS untuk  berbagai  keperluan  dapat  memberi- kan  dampak  positif  dan  negatif.  Dampak positf ditunjukkan dengan adanya peningka- tan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat dapat meman- faatkan/mendaya  gunakan DASuntuk saluran irigasi  bagi  pertanian,  penggalian  tanah  dan pasir yang dapat digunakan untuk bahan ban- guanan, obyek wisata, dan masih banyak lagi manfaatnya.  Dampak  negatif  berupa    penu- runan kualitas dan kuantitas lingkungan DAS yang disebabkan oleh sedimen yang bersum- ber dari erosi maupun limbah industri (polusi) yang  diakibatkan  dari  adanya  perkampun- gan  kumuh  yang  padat  penduduk,  selain  itu dampak  negatif  lainnya  ialah    adanya  peng- galian  tanah  dan  pasir  secara  terus  menerus sehingga  membentuk  cekungan-cekungan  di DASyang  dapat  merusak  bentuk  lahan  dan memudahkan longsor terutama di kiri-kanan sungai  maupun  dasar  sungai  menjadi  lebih kasar, sehingga dapat meningkatkan erosilitas dan daya angkut sungai. Dampak negatif yang ditimbulkan ini dapat merubah keadaan sun- gai dan ekosistem DAS.
Kompleksnya  permasalahan  lingkungan buatan di sepanjang DAS, menuntut pemeca- han masalah secara multidimensi dan kompre- hensif. Salah satu faktor penentu berhasilnya upaya pemecahan masalah-masalah itu adalah peran serta seluruh lapisan masyarakat. Pada saat  ini  keterlibatan  masyarakat  dalam  pen- gelolaan lingkungan hidup di sepanjang DAS mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan sampai pemantauan masih relatif rendah aki- bat:
rendahnya  tingkat  kesadaran  dan 1. pemahaman terhadap persoalan lingkungan buatan.
lemahnya peran lembaga kemasyarakatan 2.
maupun  dunia  usaha  dalam  mendukung program  pengelolaan  lingkungan  buatan, dan
terbatasnya pendapatan masyarakat 3.
menyebabkan kapasitas peran serta menjadi tidak optimal. 11
Lebih jauh lagi, tampaknya belum terdapat kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan di satu wilayah sungai akan terkait dengan apa yang  terjadi  di  wilayah  lain.  Menurut  Syme dalam Emirhadi Suganda menyatakan bahwa Sebuah  penelitian  menemukan  bahwa  ting- kat  pendidikan  masyarakat  merupakan  salah satu  aspek  yang  menentukan  sejauh  mana masyarakat  memiliki  kepedulian  lingkungan pada skala yang lebih luas daripada lingkun- gan tempat tinggalnya. 12
Terdapat permasalahan keberlanjutan DAS yang terkait dengan kondisi sosial masyarakat sekitar  DAS  dan  juga  pengelolaan  DAS  itu sendiri secara kelembagaan. Pendekatan me- nyeluruh DAS terpadu menuntut suatu mana- jemen terbuka yang menjamin keberlangsun- gan proses koordinasi antara lembaga terkait. Selain  itu  juga  perlu  memandang  penting partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan DAS mulai dari perencanaan, perumusan ke- bijakan,  pelaksanaan  dan  pemanfaatan.  Per- encanaan DAS tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral saja, melainkan harus ada keterkaitan antar sektor baik dalam perenca- naan APBN, program kerja maupun koordina- si pelaksanaan. Disamping itu, terdapat faktor sosial  yang  berpengaruh  dalam  pengelolaan DAS antara lain  kepadatan penduduk, ting-
11  Emirhadi Suganda, “Pengelolaan Lingkungan Dan Kondisi  Masyarakat  Pada  Wilayah  Hilir  Sungai”, Makara , Vol. 13, No. 2 (2009), 143-153.
12  Emirhadi  Suganda, Pengelolaan  Lingkungan  Dan Kondisi Masyarakat Pada Wilayah Hilir Sungai..., hlm. 148.
kah laku konservasi, hukum adat, nilai tradis- ional,  kelembagaan  dan  budaya  kerja  sama atau gotong royong.
Harmonisasi  hubungan  struktural  antar lembaga  dalam  pemerintahan  pada  era  oto- nomi daerah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat  lokal  terganggu  karena  faktor-faktor internal  yang  tidak  dapat  dikendalikan,  sep- erti ego sektoral dan ego kedaerahan. Hal ini dipersulit  lagi  oleh  ketidakseimbangan  po- tensi sumber daya alam dan kondisi keuangan masing-masing  daerah.  Kenyataan  di  lapan- gan  menunjukkan  bahwa  lembaga  pemerin- tahan  memiliki  program  dan  kegiatan  yang saling  tumpang  tindih  dalam  pengelolaan sumber daya alam dan air. Lembaga pemer- intahan  pusat  yang  ditempatkan  di  daerah, seperti kantor balai besar pengelolaan sumber daya air oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan lembaga sejenis di tingkat daerah, tidak selalu dapat berkomunikasi dengan baik den- gan  stakeholders/mitra  kerjanya  di  daerah sehingga  mengakibatkan  ketimpangan  pen- gelolaan karena ketidakharmonisan hubungan struktural seperti ini. Demikian juga  dengan hubungan  antar  kantor/dinas  yang  memiliki mandat  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan air di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, seperti dinas kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, energi dan sumber daya mineral, dan lain-lain  yang  batas-batas  wilayah  pengelo- laannya tidak selalu jelas.

## 2. Penegakan Hukum Daerah Aliran Sungai (DAS)
Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang  terdapat  di  dalam  masyarakat.  Kesa- daran hukum masyarakat merupakan pandan- gan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan yang hidup dalam masyarakat bukan semata-mata meru-
pakan  produk  pertimbangan  menurut  akal, tetapi berkembang di bawah pengaruh beber- apa  faktor,  seperti  agama,  ekonomi,  politik, dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup di dalam  masyarakat,  maka  tidak  bersifat  per- orangan atau subyektif, tetapi merupakan re- sultante dari kesadaran hukum yang bersifat subyektif. 13
Di  negara  Indonesia  lingkungan  hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi set- iap warga negara Indonesia sebagaimana dia- manatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjalankan apa yang telah diamanat- kan dalam Undang-Undang Dasar Negara Re- publik Indonesia Tahun 1945 tersebut pemer- intah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat  telah  beberapa  kali  mengundangkan undang-undang  mengenai  pengelolaan  ling- kungan hidup diantaranya:
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1982 1.
Tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Pengelolaan Lingkungan.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1997 2. Tentang Pengelolaan Lingkungan.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009 3.
Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkngan Hidup.
Hal-hal yang melatarbelakangi pembuatan undang-undang  tersebut  diantaranya  adalah pembangunan  ekonomi  nasional  yang  dis- elenggarakan berdasarkan prinsip pembangu- nan  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkun- gan, bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Negara  Ke- satuan  Republik  Indonesia  telah  membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara
13  Sudikno  Mertokusumo, Bunga  Rampai  Ilmu  H - kum,  Cetakan  Ke  2 (Yogyakarta  :  Liberty,  2010), hlm. 151.
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ter- masuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengan- cam  kelangsungan  kehidupan  manusia  dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilaku- kan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  yang  sungguh-sungguh  dan  konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharap- kan  bahwa  penggunaan  sumber  daya  alam harus  selaras,  serasi,  dan  seimbang  dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekue- nsinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan  harus  dijiwai  oleh  kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan  tujuan  pembangunan  berkelan- jutan.  Termasuk  dalam  pengelolaan  daerah aliran sungai.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No- mor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 ayat (1)  disebutkan  bahwa  masyarakat  memiliki hak  dan  kesempatan  yang  sama  dan  seluas- luasnya untuk berperan aktif dalam perlindun- gan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dis- amping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2012 Tentang  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai Pasal 57 yang menyebutkan bahwa:
Masyarakat  dapat  berperan  serta  dalam 1. pengelolaan DAS.
Peran  serta  masyarakat  sebagaimana 2. dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan baik  perorangan  maupun  melalui  forum koordinasi pengelolaan DAS.
Forum  koordinasi  pengelolaan  DAS 3. sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS.
Melalui Peraturan Perundangan-Undangan tersebut pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  di  daerah  masing-masing yang  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehing- ga, dalam hal pengelolaan lingkungan hidup terkait  pengelolaan  DAS  di  Provinsi  Jambi diatur  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  No- mor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Daer- ah Aliran Sungai Provinsi Jambi.
Pengambil  keputusan,  peran  serta masyarakat  juga  akan  mereduksi  kemungki- nan  penolakan  masyarakat  untuk  menerima keputusan.  Pemberian  akses  atas  informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupa- kan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan lingkungan hidup. 14 Landasan hukum pengelolaan DAS di Provinsi Jambi khususnya yang mengatur per- an serta masyarakat dapat dilakukan baik perorangan maupun  melalui  forum  koordinasi  pengelolaan  DAS Provinsi.  Peran  serta  masyarakat  secara  perorangan dapat berupa: a) menjaga, memelihara dan menikmati kualitas  lingkungan  hidup  yang  dihasilkan  ekosistem DAS Provinsi; b) mendapatkan dan memberikan infor- masi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS Provinsi; dan c) mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS Provinsi. 15
Adapun tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk meng-
14   Rm. Gatot Soemartono.P, Hukum Lingkungan I - donesia (Jakarta : Sinar Garafika, 1996), 17.
15  Lihat  Pasal  50  dan  Pasal  51,  Peraturan  Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pen- gelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi.
hasilkan  masukan  dan  persepsi  yang  bergu- na  dari  warga  negara  dan  masyarakat  yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputu- san  lingkungan.  Karena  dengan  melibatkan masyarakat  yang  potensial  terkena  dampak kegiatan  dan  kelompok  kepentingan  (inter- est groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan peng- harapan dari masyarakat dan kelompok terse- but  dan  menuangkannya  kedalam  konsep. Pandangan  dan  reaksi  masyarakat  itu,  seba- liknya  akan  menolong  pengambil  keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.
Proses  peran  serta  masyarakat  haruslah terbuka untuk umum, peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas ( accountabil- ity )  badan  yang  bersangkutan.  Dengan  cara mendokumentasikan  perbuatan  keputusan badan negara ini, sehingga mampu menyedia- kan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melaku- kan pemeriksaan atas pertimbangan yang te- lah diambil ketika membuat keputusan terse- but. Yang pada akhirnya akan dapat memaksa adanya  tanggung  jawab  dari  badan  negara tersebut atas kegiatan yang dilakukannya.
Kelembagaan perencanaan yang memung- kinkan  terjadinya  perencanaan  terpadu  atau perencanaan yang dikordinasikan ( integrated or  coordinated  planning )  menjadi  penting dan diperlukan, termasuk didalamnya kelem- bagaan  pengumpulan  dan  penyajian  data dan informasi. Kelembagaan yang dimaksud adalah pengorganisasian dan pengaturan me- kanisme  hubungan  antar  komponen  dalam organisasi  dan  antar  organisasi  yang  terkait. Membentuk  kelembagaan  tidak  harus  selalu membentuk  organisasi  baru,  tetapi  dengan memperkuat  peran  organisasi  yang  ada  dan
memperjelas hubungan antar organisasi yang ada.
Prinsip utama dalam pengelolaan DAS ka- bupaten khususnya di Desa Selat Kabupaten Jambi Luar Kota adalah mensinergiskan pro- gram  sektoral  terhadap  tujuan  pengelolaan sumberdaya DAS berdasarkan isu sumberda- ya air dalam DAS tersebut.  Sebagai kerangka pendekatan kerja maka setiap rencana sektoral dan kegiatan pihak terkait perlu dipantau oleh pihak  yang  berwenang  dalam  menanggapi isu sumberdaya air dan mengkomunikasikan dengan para pihak terkait untuk menyelesai- kan  masalah  yang  menyebebakan  terjadinya isu tersebut dalam kerangka pengelolaan DAS terpadu.
Pengaturan  kelembagaan  menentukan  ba- gaimana  individu  berinteraksi  dengan  indi- vidu  lainnya,  dan  antara  organisasi  dengan organisasi lainnya dalam pemanfaatan DAS. Pengaturan  ini  penting  untuk  memastikan bahwa pengelolaan DAS dapat diterima oleh berbagai  pihak  terkait  ( stakeholders )  dalam perspektif  tujuan  dan  kepentingannya  mas- ing-masing. Ada  tiga  faktor  yang  dapat  dii- dentifikasi  dari  pengaturan  kelembagaan  ini, yaitu: 1) koherensi kepentingan dan aktivitas di  antara stakeholders ,  2)  kekuatan  lembaga lokal, dan 3) Manfaat untuk masyarakat lokal di dalam DAS.
DAS  akan  dapat  dikelola  dengan  baik jika  potensi  sumberdayanya  tinggi  dan  pen- gaturan  sosial  serta  faktor-faktor  eksternal dapat  menciptakan  keseimbangan  yang  baik antara insentif dan kontrol. Masyarakat akan mau bertindak dalam rangka rehabilitasi dan konservasi DAS jika mereka dapat ikut mera- sakan manfaat dari tindakannya itu.
Untuk dapat mewujudkan tujuan pengelo- laan  DAS  yang  diuraikan  tersebut  diatas,
maka  terlebih  dahulu  harus  disadari  bahwa kinerja  pengelolaan  DAS  sangat  ditentukan oleh kinerja banyak institusi/organisasi yang masing-masing  memiliki  kepentingan,  peran dan  fungsi  berbeda  menurut  sektor,  sumber- daya dan wilayah.
Tahap awal dalam rangka mencari inovasi kelembagaan pengelolaan DAS terpadu ada- lah inisiasi proses dialog yang bertujuan untuk mengidentifikasi  dan  menyatukan  perhatian, konsep,  program  dan  aksi  berdasarkan  ke- samaan pandangan dalam pengelolaan DAS. Secara prinsip, inisiasi proses dapat dilakukan oleh adanya inisiatif individu atau kelompok masyarakat,  organisasi  masyarakat,  LSM lokal, regional dan nasional, instansi pemer- intah Kabupaten, Propinsi atau Nasional, atau instansi swasta, baik secara sukarela ( volun- tary ) maupun akibat mandat publik ( manda- tory ). Inisiasi oleh institusi publik yang memi- liki  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  berkaitan langsung dengan sumberdaya di dalam DAS diharapkan  dapat  menjaga  kesinambungan proses, sehingga tujuan pengelolaan DAS da- pat  dicapai  melalui  penguatan  kelembagaan secara  menyeluruh.  Proses  dialog  dilaksana- kan  secara  partisipatif  dan  seyogyanya  di- fasilitasi  oleh  seorang  fasilitator  independen yang  memahami  konteks  pengelolaan  DAS terpadu.
Proses  partisipasi  pengelolaan  DAS  ter- padu  pada  tahap  inisiasi  mendorong  terben- tuknya  mekanisme  pengambilan  keputusan kolektif  yang  berorientasi  pada  pemecahan masalah  pokok  di  lapangan,  sehingga  perlu mengadopsi  pendekatan bottom-up untuk menjamin efisiensi dan efektifitasnya. Prinsip berbagi kapasitas, resolusi konflik, memban - gun  konsensus  perlu  disepakati  bersama  da- lam  setiap  proses  yang  dilaksanakan.  Mem- bangun konsensus merupakan metoda paling
efektif  dalam  pengambilan  keputusan  dalam proses  pengelolaan  DAS  terpadu,  walaupun memakan  waktu  relatif  lama  dan  memerlu- kan komitmen. eputusan diambil berdasarkan pendekatan kontributif (berbagi kapasitas dan sumberdaya)  serta  ditetapkan  berdasarkan kesepakatan bersama. Semua peserta bertang- gung jawab untuk mengimplementasikan set- iap keputusan yang disepakati.
Kristalisasi  akhir  dari  rangkaian  proses inisiasi adalah tersusunnya rencana pengelo- laan DAS terpadu yang masih bersifat makro namun meletakkan landasan bagi terbangun- nya kontrak sosial yang kokoh. Perencanaan pengelolaan DAS terpadu yang dimulai dari kajian  informasi  dasar,  penilaian  kondisi, pendefinisian  masalah,  penetapan  prioritas, analisis tujuan, analisis alternatif hingga peru- musan rencana bersama.
Apabila  kesepakatan/luaran  di  atas  dapat dicapai,  pintu  bagi  penguatan  kapasitas  dan pembagian peran masing-masing institusi/or- ganisasi yang terlibat telah terbuka dan dapat ditindaklanjuti dengan upaya-upaya mengop- erasionalkan seluruh kesepakatan melalui pe- nataan hubungan kelembagaan yang lebih baik dan  dapat  dipertanggung-gugatkan  kepada publik, penguatan aspek legal dan implemen- tasi  di  tingkat  program.  Setiap  kesepakatan kolektif  pada  akhirnya  harus  dapat  diadopsi secara konstitusional/legal oleh institusi yang memiliki kewenangan.
Lembaga  tata  pengelolaan  air  dan  DAS pada hakekatnya merupakan suatu konstruksi sosial  yang  senantiasa  berubah  dan  berkem- bang sesuai dengan proses evolusi sosial dan ekologi. Bentuk interaksi dan arah perubahan sosial-ekologi sangat tergantung kepada dina- mika  kekuatan  saling  mempengaruhi  antara elemen sosial dan elemen ekosistem. Dalam proses  perubahan  tersebut  terjadi  interaksi
multiarah antara: (a) sistem tata pengelolaan DAS sebagai perancang dan pengambil kepu- tusan, (b) anggota organisasi pengelola DAS sebagai stakeholder utama pemanfaatan DAS secara berkelanjutan, dan (c) elemen-elemen ekologi dan sosial lain yang terlibat.
Konsep  kelembagaan  pengelola  air  dan DAS meliputi tata peraturan formal dan infor- mal, norma dan dasar kognitif, serta sistem- sistem simbolik yang tersusun guna mengatur penggunaan dan distribusi serta menentukan status sumber daya air dalam suatu kelompok masyarakat.  Konsep-konsep  tersebut  di  atas secara  garis  besar  dapat  dibagi  dalam  aspek kebijakan, hukum dan administrasi, yang ke- seluruhannya  mencakup  elemen-elemen  for- mal  dan  informal.  Isu  hukum  air  mengacu pada status legal air, hak atas air, mekanisme dan resolusi konflik, kemungkinan pertentan - gan antara hukum, kenakeragaman legal dan kehadiran  atau  ketiadaan  peraturan  adminis- tratif  dalam  mengimplementasikan  hukum tersebut.  Aspek  kebijakan  meliputi  prioritas penggunaan, biaya, kemampuan desentralisasi atau sentralisasi, kemampuan partisipasi dan koordinasi dengan kebijakan lain. Aspek ad- ministrasi adalah struktur organisasi pengelo- laan air, termasuk pembiayaan, kepegawaian, kapasitas dan penghimpunan dana.

## Penutup
Kebijakan  pengelolaan  sumberdaya  hutan harus dirumuskan dengan memperhatikan isu- isu  penting  yang  dirasakan  oleh  masyarakat luas  dengan  masukanmasukan  dari  berbagai pihak.  Dalam  hal  ini  pemerintah  baik  pusat (Departemen  Kehutanan,  Departemen  Perta- nian  dan  Departemen  Pemukiman  dan  Pras- arana  Wilayah,    Depdagri)  maupun  daerah (Gubernur,  Bupati,  Dinas-dinas  dan  Badan-
badan terkait) harus mampu memberikan lan- dasan- landasan hukum maupun operasional- nya, serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut.    Lembaga-lembaga  lainnya  sep- erti  Perguruan  Tinggi,  Lembaga  Penelitian, LSM, dan lain- lain secara aktif mendukung aspek  kajian  ilmiah  untuk  memberikan  lan- dasan, kaidah-kaidah ekologi, sosial ekonomi dan  teknis  bagi  penyusunan  kebijakan  serta teknologi yang efisien dan ramah lingkungan kepada masyarakat pelaku. Masyarakat seba- gai  pelaku  utama  juga  harus  terlibat  secara aktif  sejak  perencanaan,  pelaksanaan  kegia- tan maupun kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan DAS.
Pengelolaan lingkungan dalam hal ini un- tuk  meningkatkan  kualitas  lingkungan  DAS merupakan  kewajiban  manusia  untuk  dikel- ola  sebagaimana  mestinya,  sehingga  setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung  bertanggung  jawab  terhadap  ke- langsungan  lingkungan  hidup.  Oleh  karena itu peran serta masyarakiat dalam mencipta- kan lingkungn hidup juga berkaitan erat den- gan kewajiban untuk menjaga lingkungan itu sendiri.  Bahwa  setiap  orang  adalah  bagian dari  masyarakat  dan  masyarakat  memiliki hak,  kewajiban  dan  peran  yang  sama  dalam pengelolaan  lingkungan  DAS.  Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam  mengontrol  pengelolaan  lingkungan DAS dapat diwujudkan.
Tujuan  dari  peran  serta  masyarakat  sejak tahap  perencanaan  sampai  evaluasi  dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk meng- hasilkan  masukan  dan  persepsi  yang  bergu- na  dari  warga  negara  dan  masyarakat  yang berkepentingan ( public interest ) dalam rangka meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputu- san  lingkungan.  Karena  dengan  melibatkan masyarakat  yang  potensial  terkena  dampak
kegiatan  dan  kelompok  kepentingan  ( inter- est groups ), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan peng- harapan dari masyarakat dan kelompok terse- but dan menuangkannya ke dalam konsep.
Kemitraan  dalam  pengelolaan  DAS  mu- lai  dari  perencanaan,  proses  pelaksanaan program, output dan outcome program  hasil monitoring teratur dalam suatu prosedur baku dapat  memberi  dan  mendapatkan  data  dan informasi  secara  jelas  dalam  melaksanakan perannya. Sehingga, mewujudkan pembangu- nan berkelanjutan dalam pengelolaan kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari.
Pengelolaan  DAS  dibangun  berdasarkan pengelolaan  program  dan  sumberdaya  yang ada  para  pihak  terkait  berorientasi  pada  tu- juan dan kesepakatan bersama sehingga me- mungkinkan  terjadinya  kemitraan,  menggu- nakan  keilmuan,  perencanaan  yang  seksama dan  pemantauan  hasil  pengelolaan.  Proses partisipasi  pengelolaan  DAS  terpadu  pada tahap  inisiasi  mendorong  terbentuknya  me- kanisme  pengambilan  keputusan  kolektif yang  berorientasi  pada  pemecahan  masalah pokok  di  lapangan,  sehingga  perlu  menga- dopsi pendekatan bottom-up untuk menjamin efisiensi dan efektifitasnya.
Dengan adanya sebuah regulasi yang lebih jelas dan pengaturan kelembagaan akan men- ciptakan mekanisme pengaturan hak dan ke- wajiban  masing-masing stakeholders secara proporsional dan adil, maka pelaksanaan pro- gram konservasi sumberdaya alam diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan den- gan dukungan finansial dari stakeholders yang memperoleh  manfaat  ekonomi  dan  manfaat lainnya  oleh  adanya  program  tersebut.  Den- gan  mekanisme  ini,  pola-pola  “keproyekan” dalam melaksanakan pengelolaan DAS yang selama  ini  diterapkan  secara  bertahap  dapat
ditinggalkan dan digantikan dengan pola self- funded dan self-regulated  mechanism yang akan dilaksanakan oleh para stakeholders . Se- lain itu perlu adanya sistim pengawasan untuk mengetahui  kinerja  para stakeholders yang dapat  diketahui  kondisi  suatu  DAS  dengan mengetahui dan sedikit mengkaji kriteria dan indikator kinerja DAS dalam suatu kerangka logis yang telah disusun sebelumnya, apakah dalam  status  kritis  atau  bahkan  super  kritis. Dengan  sistim  manajemen  informasi  yang baku maka proses monitoring dan evaluasi se- cara mudah akan dapat dilakukan.
Peraturan  perundang-undangan  pengelo- laan  DAS  berkaitan  erat  dengan  peraturan perundang-undangan pada bidang konservasi tanah  dan  air,  sumber  daya  air,  tata  ruang. Strategi dalam penerapan hukum lingkungan perlu dilakukan agar hukum Iingkungan dapat tersosialisasi  dalam  masyarakat  antara  Iain: memasyarakatkan hukum Iingkungan melalui penyuluhan-penyuluhan  secara  terpadu  dan berkesinambungan,  transparansi  dan  akunt- abilitas, partisipasi masyrakat, efektifitas dan efisiensi, pemerataan dan keadilan, penegakan hukum,  peningkatan  ekonomi  serta  pember- dayaan masyarakat.

## Bibiliography

## Journals:
Hartawan,  Rudi.  “Identifikasi  Permasalahan Biofisik Dan Sosial Ekonomi Di Model Daerah Aliran Sungai Mikro (Mdm) Ba- tang  Tegan”. Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi Vol.14, No.3, 2014. Muchsin.  “Mengenang  51  Tahun  Undang- Undang Pokok Agraria: Eksistensi, Reg- ulasi, Dan Konflik Agraria”, Jurnal Varia
Peradilan , November 2011.
Suganda, Emirhadi. “Pengelolaan Lingkungan Dan  Kondisi  Masyarakat  Pada  Wilayah Hilir  Sungai”. Makara ,  Vol.  13,  No.  2, 2009.
Books:
Arbain, Ardinis. Perlindungan Dan Pengelo- laan Das Batanghari Berkelanjutan. Ke- menterian Lingkungan Hidup Dan Kehu- tanan: Jakarta, 2015.
Effendi E. Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran  Sungai  (Das)  Terpadu .  Jakarta: Direktorat  Kehutanan  Dan  Konservasi Sumberdaya Air, 2008.
Kaho, Josef Riwu. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010.
Mertokusumo, Sudikno. Bunga Rampai Ilmu Hukum . Liberty: Yogyakarta, 2010. Soemartono.P,  Rm.  Gatot. Hukum  Lingkun- gan  Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Garafika,
1996.
Soetomo. Strategi-Strategi  Pembangunan Masyarakat .  Yogyakarta:  Pustaka  Pela- jar, 2008.
Waluyo. Peran serta Masyarakat Dalam Ke- hidupan  Sosial. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2002.

## Papers and Proceedings:
Maridi, Peran Serta Masyarakat Dalam Pen- gelolaan Daerah Aliran Sungai Keduang Wonogiri Indonesia . Makalah pada Sem- inar Nasional IX Pendidikan FKIP UNS, 2012.

## Websites
Wiguna, Ryan. “Ironi Sungai Batang Hari dan
Masyarakatnya”,  dalam  Https://Www. Kompasiana.Com/Ryantebo/54ff9d97a3 3311804c510b7e/Ironi-Sungai-Batang- Hari-Dan-Masyarakatnya,  diakses  pada 2 Desember 2017.