## Volume 03 Nomor 03 Tahun 2023
(Online) 2723-813X | (Print) 2723-8121
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index

## Optimalisasi Pengelolaan BMN Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada UIN Sumatera Utara Medan
Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
A R T I C L E  I N F O ABSTRACT Article history: Received : 01 November 2022 Revised   : 02 Desember 2022 Accepted : 01 Januari 2023
goods  within  the  university  environment  to  achieve  the implementation  and  good  management  of  state-owned  goods  in accordance  with  government  regulations,  thus  achieving  the optimization of State-Owned Goods management in the university environment.  This  study  employs  a  qualitative  descriptive approach.  The  object  of  the  study  is  the  management  of  State- Owned Goods with the subjects being the university community, namely  students  and  State-Owned  Goods  managers.  Data collection  techniques  include  observation,  interviews,  and documentation,  with  data  analysis  techniques  in  the  form  of reduction and analysis. The results of this study indicate that the optimization  of  State-Owned  Goods  management  in  improving campus services at the State Islamic University of North Sumatra is still not optimal. The large number of facilities that are slow to maintain  and  repair  make  students  feel  uncomfortable  in  the campus  environment.  Although  the  management  of  state-owned goods has implemented regulations related to State-Owned Goods management, it has not yet had a significant impact on the campus community, especially for students.
Keywords: Management, State-Owned Goods, Services.
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons
Attribution 4.0 International License . Corresponding Author:

## Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: fadhilahahmad@uinsu.ac.id

## Pendahuluan
Universitas adalah salah satu jenis perusahaan yang bersifat non laba bergerak dalam sektor publik  dalam  memberikan  pelayanan  jasa  berupa  pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian kepada masyarakat. Walaupun universitas adalah perusahaan yg bersifat non laba atau tidak mencari keuntungan dalam menjalani perusahaanya, namun perusahaan tersebut tetap memiliki pendapatan,  yang berasal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiwa, anggaran dari pemerintah dan usaha-usaha bisnis yang dikelola oleh universitas itu sendiri.
Pendapatan-pendapatan  tersebut  akan  dibuat  dalam  bentuk  anggaran  dengan  tujuan  untuk pelaksanaan kegiatan- kegiatan kampus, pembangunan infrastuktur dan pengadaan barang dan
jasa,  pengelolaan  barang  milik  negara.  Hal  ini    dijelaskan  dalam  (UU  Nomor  17  Tahun, 2003)tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta barang-barang yang dimiliki negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan dalam (UU Nomor 1 Tahun 2004)  tentang  Perbendaharaan  Negara,  Barang  Milik  Negara  (BMN)  adalah  semua  barang yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan APBN dan perolehan lainnya yang sah, seperti hibah atau sumbangan sejenis, pelaksanaan perjanjian/kontrak, kepentingan Undang-Undang, dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Satu  diantaranya  berupa  barang  milik  negara,  BMN  merupakan  salah  satu  faktor pendukung  yang  besar  dalam  pelaksanakan  sistem  belajar  mengajar  pada  setiap  kampus. Barang  milik  negara  adalah  salah  satu  kebutuhan  dasar  mahasiswa  dalam  melaksanakan kegiatan  akademik,  kegiatan  kemahasiswaan  dan  kegiatan  ekstrakurikuler  sebagai  alat pendukung utama dari kegiatan internal dalam meningkat  prestasi non akademik mahasiswa. Barang milik negara adalah salah satu penunjang besar dalam proses pelayanan kampus yang harus di kelola dengan baik. Pengelolaan barang milik negara sendiri telah diatur dalam (PP RI Nomor 28, 2020)  tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa pengadaan barang dan jasa, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahtangan serta penghapusan. Hal ini juga disebutkan oleh (Agustina et  al.,  2021) Barang Milik  Negara (BMN) adalah kekayaan negara yang dibeli dan atau diperoleh dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau hasil perolehan yang sah pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan tujuan untuk merealisasikan tertib administrasi dan memberikan dukungan tertib pengelolaan Barang Milik Negara  dengan  Objektif  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Disampaikan juga oleh (Nicky handayani, 2022) Barang Milik Negara termasuk ke dalam golongan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan/ lembaga umumnya tidak bertujuan untuk di jual kembali tetapi digunakan secara penuh oleh perusahaan. Aset tetap dibagi menjadi dua jenis, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Contoh dari aset tetap berwujud adalah gedung, mesin, tanah, dan peralatan kantor, serta contoh dari aset tetap tidak berwujud adalah hak cipta, hak paten, good will, franchise , dan hak sewa. Aktivitas yang dilakukan di lingkungan kampus maupun diluar kampus tidak bisa dipisahkan dari penggunaan barang milik negara, kebutuhan mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya sangat  bergantung  dengan  BMN,  contohnya  dalam  kegiatan  sistem  belajar-mengajar, dibutuhkan  bangku,  meja, whiteboard, AC,  persediaan  berupa  ATK,  infokus,  hingga bangunan/gedung/ruangan  yang  baik  untuk  dijadikan  tempat  dalam  aktivitas  perkuliahan. Adanya pengelolaan, penatausahaan, dan pemeliharaan yang baik terhadap barang milik negara akan meningkatkan kualitas dalam pelayanannya terutama kepada mahasiswa.
Pada  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara  Medan  adalah  salah  satu  universitas yang  cukup  bersaing  dengan  universitas-universitas  di  Sumatera  Utara  dengan  memiliki  5 kampus  di  lokasi  yang  berbeda,sehingga  dapat  diyakini  bahwa  kampus  tersebut  telah menerapkan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait pengelolaan barang milik negara.  Namun  pada  kenyataannya  yang  dilakukan  dari  pra  riset  bahwa  ditemukan  adanya banyak barang milik negara yang telah mengalami kondisi rusak ringan dan rusak berat yang tetap  dipaksakan  untuk  digunakan,  kurangnya  jumlah  infokus,  peralatan  berupa AC,  kipas angin  dalam  kondisi  rusak  berat  yang  tidak  dapat  digunakan  sehingga  membuat  aktivitas belajar  tidak  nyaman,  lantai-lantai  di  dalam  ruangan  yang  mengalami  pecah-pecah  dalam kondisi rusak ringan, hingga ruas jalan yang digunakan untuk lahan parkir sepeda motor. Hal
ini diindikasikan bahwa adanya pengelolaan yang kurang optimal dalam pengelolaan Barang Milik Negara.
Hal ini juga ditemukan pada penelitian (N Palandeng et al., n.d.) bahwa permasalahan yang  seringkali  memberikan  dampak  terhadap  pengelolaan  aset  tetap  pada  pemerintah daerah/lembaga  di  antaranya  adalah  pencatatan,  penilaian,  pelaporan,  masalah  manajemen dalam  pengelolaan,  masalah  perencanaan  dan  penganggaran,  dan  juga  pengadaan  dan penghapusan barang daerah. Permasalahan lain yang juga sering dijumpai berkaitan dengan dokumen  kepemilikan  aset  tetap,  sistem  pengendalian  intern  serta  masalah  sumber  daya manusia sehingga berdampak pada pelaporan keuangan daerah. Melihat aset tetap merupakan suatu bagian utama yang penting bagi instansi pemerintah maka secara signifikan pelaporannya harus terlihat dengan jelas dalam penyajian neraca. Penggunaan Aset tetap yang wajar dapat menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja suatu instansi. Oleh karena itu PSAP No. 07 wajib diterapkan untuk seluruh instansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan termasuk pemanfaatan aset tetap pada dinas-dinas di daerah/lembaga.
Menurut  (Ardiani  et  al.,  2020)  harus  dipahami  oleh  Pemerintah  Daerah/  lembaga  bahwa sasaran  akhir  atau  tujuan  utama  pengelolaan  aset  adalah  terjadinya  optimalisasi  dalam pemanfaatan aset daerah/lembaga, namun pada realitasnya sampai saat ini aset daerah masih dikelola  sesuai  budaya  yang  sering  dilakukan  di  pihak  lembaga,  sebatas  inventarisasi  saja (pencatatan akuntansi). Aset daerah/lembaga masih dikonsultasikan dengan arus kas negatif, dibanding  sebagai  aset  yang  produktif  dan  memberikan  pendapatan.  Kondisi  pemanfaatan terhadap  aset  daerah  tersebut  membuktikan  bahwa  aset  daerah  sebagai  sumber  daya  lokal daerah  menunjukan  utilitasnya  yang    masih  rendah,  hal  ini  terjadi  karena  dihampir  seluruh pemerintah daerah di Indonesia belum ada pemahaman pengelolaan aset daerah secara utuh dalam kerangka manajemen aset ( public/ corporate real properti management ).
Adanya  pengelolaan  yang  baik  terhadap  BMN  akan  berdampak  besar  kepada  aktivitas  di lingkungan  kampus,  sehingga  akan  langsung  meningkatkan  kualitas  pelayanan  terhadap masyarakat kampus terutama bagi para mahasiswa yang sangat membutuhkan kenyamanan dan fasilitas  yang  memadai  dalam  perkuliahan.  Hal  ini  telah  diterangkan  oleh  peraturan  (PMK Nomor 96 Tahun, 2007) tentang tata cara dalam pengelolaan barang milik negara sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Berdasarkan peraturan (PP RI Nomor 28, 2020) yang direvisi dari peraturan  (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun,  2014)  tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. Penggunaan; d. Pemanfaatan; e.  pengamanan  dan  pemeliharaan;  f.  Penilaian;  g.  Pemindahtanganan;  h.  Pemusnahan;  i. Penghapusan;  j.  Penatausahaan;  dan  k.  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian.  Dengan banyak  peraturan  yang  telah  disusun  pemerintah  untuk  pengelolaan  barang  milik  negara, seharusnya optimalisasi pengelolaan aset tetap dapat meningkatkan kulaitas pelayanan publik.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.(Sugiyono,  2008)  menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi ilmiah (eksperimen) di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen, dan teknik pengumpulan serta analisis data yang bersifat kualitatif lebih menekankan  pda  makna.  Subjek  penelitian  adalah  mahasiswa  semester  IV,V  dan  VI  dan pengelola  BMN.  Objek  penelitian  adalah  barang  milik  negara  di  UIN  SU  Medan.  Menurut (Sujarweni,  2015) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan  untuk  mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat
hubungan  maupun  perbandingan  dengan  variable  lain.  Waktu  penelitian  pada  Januari- Desember 2022 dengan lokasi penelitian di UIN Sumatera Utara Medan. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data berupa reduksi dan analisis.

## Hasil dan Pembahasan
Pada  hasil  wawancara  dengan  subjek  penelitian  menyatakan  bahwa  terdapat  banyak kekurangan terhadap fasilitas kampus yang terdapat pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,  lambatnya  pemeliharaan  dan  perbaikan  fasilitas  kampus  berdampak  terhadap ketidaknyamanan mahasiswa selama proses perkuliahan. Banyak penggunaan infokus secara bergantian  hingga  harus  menunggu  untuk  memperoleh  peralatan  tersebut  sehingga  proses belajar mengajar sangat terbatas. Adanya fasilitas AC, kipas angin yang telah tergolong dalam kondisi rusak berat, tidak segera diganti dengan cepat, sehingga para mahasiswa merasakan ketidaknyamanan  dan  hilang  konsentrasi  saat  belajar.  Kemudian  dari  wawancara  dengan pengelola barang milik negara menyatakan bahwa pengelolaan BMN telah dilakukan secara optimal,  mulai  dari  pengadaan  barang  dan  jasa,  kemudian  pencatatannya,  pembukuannya, melakukan  identifikasi  barang  ke  setiap  ruangan  untuk  pemeriksaan  kondisi  barang-barang tersebut.  Terjadinya  keterlambatan  dalam  pemeliharaan  disebabkan  oleh  kurangnya  sumber daya manusia yang berkompetensi dalam penguasaan tugas dan fungsi pengelolaan barang dan jasa tersebut pada setiap fakultas dan lembaga. Tidak tertibnya dalam pengelolaan didukung dengan  temuan-temuan  yang  diperoleh  oleh  satuan  pengawasan  internal  dan  pengawasan eksternal terdapat kegiatan pelaksanaan pengelolaan aset yang belum sesuai dengan ketentuan, diantaranya  pelaksanaan  penatausahaan,  pemanfaatan,  pengamanan,  penilaian,  dan penghapusan.
Salah satu masalah utama kurang optimalnya pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang (aset). Ini menyebabkan pemerintah/lembaga akan  mengalami  kesulitan  untuk  mengetahui  secara  pasti  aset  yang  dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah/lembaga cenderung tidak optimal dalam penggunaannya.  Menurut  (Siregar,  2019)  ada  beberapa  tahap  manajemen  aset  yang  dapat dilakukan  guna  meningkatkan  aset-aset  yang  dimiliki  yaitu  inventarisasi  aset,  legal  audit, penilaian  aset,  serta  optimalisasi  aset,  di  mana  jika  tahapan  manajemen  aset  ini  dijalankan dengan  baik  maka  akan  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi  pemerintah/lembaga  dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.
Dalam  pengelolaan  aset,    Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara  juga  telah  menerapkan (Permendagri Nomor 19 Tahun, 2016), dengan memperhatikan asas-asas berikut ini.
a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  Kuasa  Pengguna  Barang, Pengguna Barang, Pengelola Barang dan jasa sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
b.  Asas  kepastian  hukum,  yaitu  pengelolaan  barang  milik  daerah  harus  dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
c. Asas transparansi, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus transaparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barangmilik daerah digunakan  sesuai  batasan-batasan  standar  kebutuhan  yang  diperlukan  dalam  rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan/ lembaga secara optimal;
e.  Asas  akuntabilitas,  yaitu  setiap  kegiatan  pengelolaan  barang  milik  daerah  harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
f.  Asas  kepastian  nilai,  yaitu  pengelolaan  barang  milik  daerah  harus  didukung  oleh  adanya ketepatan  jumlah  dan  nilai  barang  dalam  rangka  optimalisasi  pemanfaatan  dan pemindahtanganan barang milik daerah serta menyusun neraca pemerintahan.
Berdasarkan  hasil  analisa  data,  menunjukkan  bahwa  sistem  pengelolaan  aset  tetap  oleh Pengelola Barang Milik Negara pada pihak lembaga/universitas berpedoman pada (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, 2007) tentang sistem pengelolaan barang milik Negara/Daerah.  Penerapan  sistem  pengelolaan  aset  tetap  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak kampus adalah sebagai berikut:
Dalam  melakukan  perencanaan  kebutuhan  barang  dilaksanakan  berdasarkanpertimbangan yaitu:
1) untuk  mengisi  kebutuhan  barang  pada  masing-masing  Unit/Satuan  Kerja  sesuai  besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi;
2) adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;
3) adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhikebutuhan barang;
4)  untuk  menjaga  tingkat  persediaan  barang  milik  daerah  bagi  setiap  tahun  anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; danpertimbangan teknologi.
Hal ini juga searah dengan penelitian (Hasan, 2019) tentang aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan barang milik negara yakni:
1. Pengadaan
Pengadaan  barang  pada  sekretariat  daerah  dilaksanakan  berdasarkan  usulan  rencana kebutuhan  barang  dari  setiap  bidang.  Usulan  kebutuhan  barang  dari  setiap  bidang  akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jika kebutuhan barang melebihi anggaran yang disediakan  maka  akan  diproritaskan  barang  yang  menjadi  kebutuhan  urgen  untuk mendukung operasional bidang, misalnya pengadaan alat tulis kantor, laptop dan printer.
2. Penggunaan
Penggunaan barang oleh setiap bidang adalah untuk mendukung kegiatan operasional setiap bidang, jika barang tersebut  memiliki umur  pemakaian diatas 1 (satu) tahun jika dibawa pulang  ke  rumah  pemakai  maka  harus  dibuatkan  berita  acara  peminjaman  barang  oleh pengurus/penyimpan  barang  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  bagian  yang  berwenang. Namun jika barang untuk kebutuhan masing-masing bidang yang memiliki umur pemakaian dibawah 1 (satu) tahun maka tidak dibuatkan berita acara peminjaman barang.
3. Penatausahaan
Penatausahaan  adalah  kegiatan  pengelola/penyimpan  barang  dalam  mencatat  dan membukukan  barang-barang  yang  sudah  dibeli  dalam  buku  inventaris  barang,  buku persediaan,  kartu  inventaris  ruangan,  kartu  inventaris  barang  untuk  memudahkan identifikasi  pemakaian  dan  kepemilikan  barang  dari  setiap  bidang.  Disamping  itu penatausahaan  juga  dimaksudkan  agar  daftar  barang  milik  sekretariat  daerah  tidak dipindahkan ketempat lain.
6. Pemanfaatan
Pemanfaatan barang milik daerah pada universitas disesuaikan dengan permintaan masing- masing  bidang  dan  harus  digunakan  oleh  bidang  yang  bersangkutan  dan  tidak  boleh dimanfaatkan  oleh  bidang  lain.  Jika  ada  bidang  lain  yang  akan  memanfaatkan  barang
tersebut  harus  mendapatkan  izin  dari  bidang  yang  memiliki  barang  dan  dibuatkan  nota pinjaman barang.
7. Pengamanan dan Pemeliharaan
Pengelola/penyimpan barang pada universitas harus memiliki tugas utama dan bertanggung jawab  penuh  terhadap  pengamanan  barang  milik  negara  yang  terdapat  pada  sekretariat dengan  selalu  melakukan  pemeriksaan  rutin  pada  setiap  bidang  yang  memiliki  barang. Sedangkan pemeliharaan dilakukan oleh pengelola/penyimpan barang dengan mengusulkan anggaran pemeliharaan setiap tahun untuk pemeliharaan rutin dan penggantian suku cadang.
8. Penilaian
Penilaian  barang  pada  sekretariat  daerah  dimaksudkan  untuk  menyusun  neraca  pada pelaporan BMN universitas yang dilaksanakan setiap tahun sehingga dapat diketahui berapa jumlah aset pada sekretariat daerah setiap tahunnya.
9. Penghapusan Pengelola/penyimpan  barang  pada  sekretariat  daerah  tidak  memiliki  kewenangan  untuk menghapus barang milik negara, namun pengelola/penyimpan barang hanya melaksanakan membuat usulan penghapusan barang rusak atau sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh setiap bidang.
10. Pemindahtanganan
Pengelola/penyimpan  barang  pada  pihak  universitas  membuat  surat  keterangan  pinjam pakai, atau berita acara serah terima barang apabila terdapat barang yang digunakan oleh fakultas/unit lain dalam lingkup lingkungan universitas.

## 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pengelola/penyimpan Barang selalu melaksanakan pemantauan terhadap pemakaaian dan pemanfaatan barang milik negara yang terdapat pada lingkungan kampus, jika ada barang milik  negara  yang  sudah  dipindahtangankan  atau  dimanfaatkan  oleh  pegawai  diluar lingkungan  kampus  maka  pengelola  pengurus/penyimpan  barang  melaporkan  kepada kepala bagian umum untuk dibuatkan surat teguran dan surat penarikan atas barang tersebut.
12. Pembiayaan
Pengelola/penyimpan barang milik negara mengusulkan anggaran pembiayaan atas barang milik  negara  yang  terdapat  pada  lingkungan  kampus  melalui  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah setiap tahun. Alokasi anggaran disediakan untuk penggantian suku cadang, pemeliharaan, pengisian bahan bakar, dan lain-lain.
13. Tuntutan Ganti Rugi
Pengelola/penyimpan  barang  dapat  mengajukan  ganti  rugi  terhadap  barang  milik  negara yang  terdapat  pada  universitas  yang  diakibatkan  oleh  kelalaian  pengguna  barang  milik negara  disesuaikan  dengan  tingkat  kerusakan  barang  terhadap  pengguna  barang  milik negara.

## Kesimpulan
Optimalisasi  pengelolaan  barang  milik  negara  dalam  meningkatkan  pelayanan  kampus  di Universitas Islam  Negeri Sumatera Utara masih kurang maksimal.  Banyaknya keluhan dari para mahasiswa terhadap fasilitas kampus yang kurang dipelihara dan lambat dalam proses penanganan  perbaikan  membuat  para  mahasiswa  merasakan  kondisi  ketidaknyaman  dalam lingkungan  kampus.  Walaupun  pihak  pengelola  barang  milik  negara  telah  menerapkan peraturan-peraturan terkait pengelolaan BMN, namun hal tersebut belum membawa dampak besar kepada masyarakat kampus terutama bagi para mahasiswa.
Daftar Pustaka
[1.] Agustina, E., Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance, P., & Agustina Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Pertiba  Pangkalpinang,  E.  (2021). PRINSIP  TANGGUNG  JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA MENUJU GOOD GOVERNANCE . 19 (1).
[2.] Ardiani,  S., Akuntansi,  J., &  Sriwijaya, P. N. (2020). PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TETAP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG. 4 , 4 .
[3.] Hasan,  W.  A.  (2019).  SISTEM  PENGELOLAAN  ASET  TETAP  PADA  SEKRETARIAT  DAERAH KABUPATEN BUTON. In Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen (Vol. 2, Issue 1).
[4.] N Palandeng, R. A., Morasa, J., Robert Lambey, dan, Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Unsrat Bahu, J. (n.d.). Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Evaluation of the Implementation of PSAP No. 7 Accounting for Fixed Assets at the Minahasa Regency Culture and Tourism Office (Vol. 6, Issue 1).
[5.] Nicky handayani. (2022). Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada KJPP XYZ Jakarta .
[6.] Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007.  (2007). PERATURAN  MENTERI  DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 .
[7.] PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  27  TAHUN.  (2014). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH .
[8.] Permendagri Nomor 19 Tahun. (2016). BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA . www.peraturan.go.id [9.] PMK Nomor 96 Tahun. (2007). PMK Nomor 96 Tahun 2007 .
[10.] PP  RI  Nomor  28.  (2020). PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  28  TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH .
[11.] Siregar, Doli. D. (2019). Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional  dalam  Konteks  Kepala  Daerah  sebagai  CEO’s  pada  Era  Globalisasi  dan  Otonomi  Daerah, penerbit  PT  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta.Siregar,  Doli.  D,  (2018),  Management  Aset  Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, . PT Gramedia Pustaka Utama, .
[12.] Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d . penerbit alfabeta.
[13.] Sujarweni, V. W. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi (33rd ed., Vol. 33). Pustaka Baru Press.
[14.] UU Nomor 1 Tahun 2004. (2004). UU Nomor 1 Tahun 2004 .
[15.] UU Nomor 17 Tahun. (2003). UU Nomor 17 Tahun 2003 .