DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01.1944

## REPRESENTASI POLITIK DALAM FENOMENA KONFLIK GOA PINDUL DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
Zulfa Harirah MS Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id

## La Ode Muhamad Muliawan
Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung odeubb@gmail.com
Mochammad Fatkhurrohman Alumnus Pascasarjana UGM mochammadfatur27@gmail.com

## ABSTRAK
Wisata Goa pindul menawarkan berbagai keindahan alam di sepanjang aliran sungai  bawah  tanah  yang  didalamnya  terdapat  stalaktit  dan  stalamit  yang menjadi  panorama  menakjubkan  bagi  para  pengunjungnya.  Sering  waktu, objek wisata Goa  Pindul berubah menjadi kawasan wisata yang menjanjikan keuntungan.  Namun,  tidak  semua  pihak  memiliki  peluang  yang  sama  untuk memperoleh pendapatan, sehingga ketidakadilan dalam “bagi-bagi kue” ini lah yang  menjadi  salah  satu  penyebab  konflik  berkepanjangan.  Goa  Pindul menyingkap  banyak    perdebatan  terkait  siapa  pihak  yang  paling  berhak mengelola dan mengapa berhak mengelola. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Melalui  teori  representasi  dari Hannah  Pitkins,  tulisan  ini  akan  mengkaji  mengenai  pemetaan  representasi politik berdasarkan 4 hal yaitu identifikasi agen, konstituen, kepentingan yang diwakili  dan  juga  responsivitas.  Hasilnya  diperoleh  bahwa  fenomena  yang terjadi di Goa Pindul yaitu keterlibatan Atik Damayanti justru memperlihatkan hal yang berbeda dari konsep yang ditawarkan oleh Hannah Pitkin. Agen tidak selamanya ditentukan atau ditujukan untuk membela kepentingan konstituen tetapi tindakan agen justru ditentukan atau ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan elit itu sendiri dan keluarganya.  Ini menunjukkan bahwa terdapat konstituen semu dalam sebuah praktek representasi.  Selain itu, terdapat elit yang memainkan peran lebih dari satu jenis representasi ( multi tasking ). Hal ini  berbeda  dengan  konsep  representasi  monopolitik  yang  diajukan  oleh Hannah Pitkins.
Kata Kunci: Representasi, Politik, Konflik, Konstituen

## I. Pendahuluan
Konflik yang terjadi di Obyek Wisata Goa Pindul Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan sebuah pertarungan kuasa atas sumberdaya. Bagaimana tidak, wisata  Goa  Pindul  berhasil  meraup  pendapatan  kotor  sebesar  Rp  4,6  miliar
pertahun. Perebutan sumberdaya tersebut menjadi sesuatu yang tidak dapat terelakkan  karena  berkaitan  dengan  pundi-pundi  rupiah  yang  menjanjikan. Tidak  semua  pihak  memiliki  peluang  yang  sama  untuk  memperoleh pendapatan, sehingga ketidakadilan dalam “bagi-bagi kue” ini lah yang menjadi salah satu penyebab konflik berkepanjangan.
Obyek  wisata  Goa  Pindul  terletak  di  Desa  Bejiharjo  Kec.  Karangmojo, Kab.  Gunung  Kidul,  Yogyakarta.  Awalnya  Goa  Pindul  hanyalah  sebuah  aliran sungai  yang  digunakan  untuk  mencuci.  Sebelum  menjadi  desa  wisata,  desa Bejiharjo sudah menjadi desa budaya, Menurut penuturan ketua forum desa wisata DIY yaitu Bapak Krisbiantoro, Desa Bejiharjo memiliki banyak potensi pariwisata  untuk  dikembangkan.  Sehingga  tokoh  masyarakatnya  mulai  ikut dalam program pelatihan-pelatihan dan studi banding.
Wisata Goa pindul menawarkan berbagai keindahan alam di sepanjang aliran  sungai  bawah  tanah  yang  didalamnya  terdapat  stalaktit  dan  stalamit yang menjadi  panorama menakjubkan bagi para pengunjungnya. Goa Pindul disulap  menjadi  sebuah  wisata  yang  kian  menjanjikan  dengan  ribuan wisatawan  yang  semakin  bertambah  setiap  tahunnya.  Ini  tentunya  menjadi sebuah angin segar bagi para pemburu keuntungan ekonomi untuk ikut terlibat dalam  pengelolaannya.  Sehingga  tidak  mengherankan  jika  kemudian bermunculan  kelompok-kelompok  sadar  wisata  (Pokdarwis)  yang  ingin mengelola Goa Pindul.
Pada  bulan  Oktober  2010  diadakan  acara  famtur  oleh  pejabat  Kab. Gunung  Kidul  di  desa  bejiharjo.  Dan  acara  tersebut  dimanfaatkan  oleh masyarakat Bejiharjo untuk mempromosikan Goa Pindu, sehingga Bupati Goa Pindul akhirnya tertarik untuk menjadikan Goa Pindul sebagai tempat wisata. Hasil dokumentasi dari acara famtur di tampilkan di acara Festival Budaya. Pada akhirnya  Goa  Pindul  dikukuhkan  menjadi  obyek  wisata  pada  bulan  Agustus 2010. Goa pindul awalnya dikelola oleh Dewa Bejo (Desa Wisata Bejiharjo) yang terdiri dari Pak Subagyo, Pak Suratmin, Pak Pramuji dan Mbah Tukijo.
Setelah  berjalan  sekian  lama,  obyek  wisata  Goa  Pindul  semakin berkembang  dan  banyak  pengunjungnya.  Hal  ini  lah  yang  kemudian menyebabkan  timbulnya  konflik-konflik  terkait  masalah  siapa  yang  berhak mengelola dan mengapa berhak mengelola. Dari satu operator yaitu Dewa Bejo kemudian  mulai  bermunculan  Kelompok  Sadar  Wisata  (Pokdarwis)  yang lainnya. Hingga saat ini terdapat 11 pokdarwis, namun hanya 9 Pokdarwis yang
aktif  sampai  saat  ini.  Masing-masing  pokdarwis  merasa  berhak  untuk mengelola  Goa  Pindul.  Selain  itu  juga  terdapat  konflik  masalah  kepemilikan tanah yang melibatkan Atik Damayanti dan pengelola Goa Pindul.
Diluar  keuntungan  yang  diperoleh  tersebut,  Goa  Pindul  menyingkap banyak    perdebatan  terkait  siapa  pihak  yang  paling  berhak  mengelola  dan mengapa berhak mengelola. Pihak pemilik lahan diatas Goa Pindul secara sah, yakni Atik Damayanti merasa paling berhak mengelola karena memiliki sertifkat secara  legal.  Namun  dalam  pengelolaannya,  Atik  Damayanti  justru  tidak memperoleh keuntungan atas pengelolaan Goa Pindul. Disisi lain, masyarakat juga bersikukuh berhak mengelola Goa Pindul yang menurut mereka sebagai sebuah aset publik karena terdapat sumberdaya air yang tidak boleh dimiliki oleh privat. Sehingga perseteruan ini pada akhirnya melahirkan babak konflik baru yang menyebabkan bertebarannya perwakilan-perwakilan di Goa Pindul.
Tulisan ini dimaksudkan untuk menelisik lebih dalam mengenai konflik pengelolaan  Goa  Pindul  berdasarkan  perspektif  teori  representasi.  Prosesnya akan dilakukan dengan mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor yang menjadi wakil  dari  konstituennya  serta  bagaimana  respon  wakil  tersebut  dalam memperjuangkan kepentingan konstituennya.

## II. Tinjauan Pustaka: Teori Representasi
Mengkaji  konflik  di  Obyek  Wisata  Goa  Pindul  berdasarkan  teori representasi  sebagai  sebuah  konsep  dan  praktik  mengantarkan  kita  untuk menelisik  lebih  dalam  mengenai  konsep  teori  representasi  itu  sendiri  dan bagaimana  realita  sosial  yang  sesungguhnya  terjadi.  Konsep  representasi merupakan sebuah konsep sederhana yang dimaknai sebagai “ to make present again ”,  artinya  tindakan  yang  dilakukan  seorang  wakil  untuk  menghadirkan kepentingan,  pandangan,  dan  opini  dalam  sebuah  pembuatan  kebijakan pemerintahan.  Sebagai  sebuah  tema  kajian,  representasi  sudah  banyak menyedot perhatian para akademisi.
Berbicara mengenai representasi biasanya akan berkaitan dengan partai politik  (Ezrow,  2010),  sistem  pemilu  (Tremblay,  2008),  termasuk  perubahan yang  terjadi  pada  representasi  politik  (Darmawan,  2017).  Kajian  yang  tidak kalah dominan berkaitan dengan narasi representasi perempuan dalam politik di Indonesia. Pertama , menyoal tentang regulasi dan persentase keterwakilan (kuota) perempuan dalam politik elektoral (Hendarti, 2013) (Wijaksana, 2004).
Kedua ,  faktor  penghambat  keterwakilan  perempuan  dalam  politik,  terutama berkenaan  dengan  faktor  sosio-kultural  (Rajab,  2018)  (Subiantoro,  2013). Ketiga ,  secara  historikal  representasi  perempuan  dalam  politik  di  indonesia mengalami pendisiplinan melalui budaya pratriarki, teologi dan hegemoni .
Selain  itu,  terdapat  teori  representasi  yang  dikemukakan  oleh  Olle Tornquist  merupakan  sebuah  kritikan  terhadap  penjelasan  mengenai demokrasi yang dimaknai sebagai kebebasan dan pemilu yang adil saja. Tetapi lebih dari itu, Olle ingin melihat apakah orang yang terpilih adalah orang yang memiliki massa atau tidak. Karena idealnya, yang terpilih haruslah benar-benar memperjuangkan  kepentingan  massanya  bukan  kepentingan  pribadi. Representasi  menjelaskan  mengenai  keterwakilan  seseorang  untuk memperjuangkan  kepentingan  kelompok  yang  diwakilinya.  Dalam  teori representasi terdapat agen, konstituen, political context dan  responsiveness. Agen  selalu  berhubungan  dengan  seseorang  yang  mewakili  kelompok, konstituen  merupakan  pihak  yang  diwakili,  sedangkan political  context dan responsiveness berkaitan  dengan  cara  agen  merepresentasikan  kepentingan konstituen.
Selain Olle Tornquist terdapat Hanna F. Pitkin, salah satu yang paling dikenal  dari  karya  Hanna  Fenichel  Pitkin  yang  berjudul The  Concept of  Representation .  Hanna  F.  Pitkin  membagi  representasi  kedalam  empat bentuk, yaitu representasi substantif yaitu aktivitas dari representative untuk benar-benar memperjuangkan kepentingan yang diwakilinya ( the represented ),  representasi  simbolik  yaitu  keterwakilan  karena  kesamaan kultur,  kepercayaan,  dan  identifikasi,  dan  representasi  deskriptive  yaitu representasi  karena  adanya  tingkat  kemiripan  antara  yang  mewakili  dengan yang diwakili misalnya kesamaan wilayah, komunitas, kelompok, gender, dll, serta representasi formal yaitu representasi yang dilihat dari statusnya.
Konsepsi representasi menurut Hanna Pitkin terdiri atas empat hal yang menjadi indikator utama dalam teori representasi, yaitu Agen (yang mewakili), konstituen  (yang  diwakili),  kepentingan  yang  diwakili,  dan  tindakan  yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan. Sehingga menjadikan 2 buah kategori yaitu stand for dan act for . Yang termasuk kedalam kategori stand for adalah representasi deskriptif, representasi simbolik, sedangkan act for adalah representasi subtantif.
Hanna Pitkin mengemukakan empat model yang dapat digunakan untuk menjelaskan  representasi  politik,  (Pitkin,  1967)  yaitu pertama ,  representasi formal  merupakan  bentuk  representasi  dimana  agen  mewakili  konstituennya secara institusional. Representasi dilihat sebagai pemilikan kewenangan untuk bertindak  berdasarkan  otoritas  dan  akuntabilitas.  Dengan  adanya  otoritas tersebut  agen  dapat  bertindak  atas  nama  konstituennya,  sedangkan  dengan akuntabilitas maka konstituennya dapat melihat sejauh mana wakil bertindak untuk memperjuangkan kepentingan mereka.
Kedua ,  representasi  simbolik  merupakan  sebuah  situasi  representasi dimana agen menjadi sebuah simbol atas kelompok yang diwakilinya karena kesamaa identitas, budaya, agama dan kepercayaan. Dalam hal representasi politik,  agen  menjadi  simbol  yang  merepresentasikan  karakteristik  dari kelompok  yang  diwakilinya. Ketiga, representasi  deskriptif  menggambarkan bahwa  agen  mendeskripsikan  konstituen  yang  ditandai  dengan  karakteristik seperti  warna  kulit,  gender,  wilayah,  komunitas,  profesi,  kelas  sosial  dan kepentingan.  Model  ini  difahami  sebagai  kesamaan  deskriptif  antara  wakil dengan  yang  diwakili,  sehingga  agen  sebagai  cerminan  konstituennya. Keempat , representasi substantif berbeda dengan representasi yang dijelaskan sebelumnya,  representasi  subtantif  lebih  menekankan  pentingnya  peran “ standing  for” yang  dijalankan  oleh  agen  terhadap  konstituennya.  Selain  itu representasi  substantif  lebih  menekankan  pada  peran  “ acting  for” agen  atas konstituennya.  Agen  harus  mampu  menjadi  pihak  yang  memainkan  peran sepenuhnya  untuk  memperjuangkan  bertindak  atas  konstituennya,  sehingga kepentingan-kepentingan  tersebut  dapat  teraspirasi  oleh  para  agen.  Namun demikian  Pitkin  menilai  keterwakilan  yang  baik  tidak  hanya  terbatas  pada jumlah saja.
Dalam  representasi  politik,  orang-orang  yang  diwakili  disebut  sebagai konstituen dan yang mewakili disebut sebagai wakil rakyat atau agen. Elemen yang tidak kalah penting adalah seberapa dalam agen representasi bertindak dengan preferensi dari konstituen yang diwakilinya (Rozaki & dkk, 2014). Pitkin berasumsi bahwa representasi yang sama antara pihak yang diwakilkan dengan yang  mewakilkan  tidak  menjamin  ide-ide  yang  mereka  bawa  akan  sama dengan  kelompok  yang  mereka  wakilkan  (Soraya,  2012).  Hal  itu  juga  dapat dilihat pada demokrasi perwakilan yang tidak serta merta mampu menjawab persoalan di masyarakat (Ekawati, 2014).

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  mencakup  dua maksud  penetapan  fokus  penelitian. Pertama ,  penetapan  fokus  penelitian adalah  upaya  untuk  membatasi  studi. Kedua ,  penetapan  fokus  berfungsi sebagai kriteria inklusi-ekskluasi, sehingga memudahkan dalam memilah mana data  yang  sesuai  dan  mana  yang  tidak,  dengan  begitu  peneliti  tidak dipusingkan dengan datum-datum (meskipun mungkin menarik bagi peneliti) yang  terlalu  banyak  yang  pada  gilirannya  akan  mempersulit  peneliti  sendiri dalam  menganalisis  data.  Lebih  lanjut,  dalam  penelitian  kualitatif,  fokus penelitian  bersifat  tentatif  atau  sementara,  artinya  bisa  jadi  fokus  penelitian berubah ketika peneliti menemukan hal yang menarik di lapangan (Moleong, 1989).
Penelitian  ini menggunakan  metode  studi  kasus  yang  berusaha menggambarkan,  menjelaskan  dan  menganalisis  fenomena,  peristiwa, aktivitas, kepercayaan, persepsi dan pemikiran secara individual dan kelompok. Dengan  metode  studi  kasus,  maka  fakta  mengenai  masalah  dan  fokus penelitian  dari  berbagai  sumber  data  akan  digali,  dianalisis  dan diinterpretasikan untuk mengangkat substansi mendasar yang terdapat dibalik kasus yang diteliti. Studi kasus adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari,  menerangkan,  atau  menginterpretasikan  suatu  kasus  dalam konteksnya secara natural tanpa ada intervensi dari pihak luar. Sehingga yang membedakan metode studi kasus dengan metode penelitian kualitatif lainnya adalah mengenai kedalaman analisis pada kasus yang spesifik.
Penelitian ini berlokasi di Desa Bejiharjo Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul,  Yogyakarta.  Lokasi  penelitian  ini  dipilih  sebab  terdapat  fenomena menarik  pada  salah  satu  objek  wisata  di  Bejiharjo  yaitu  Objek  Wisata  Goa Pindul  yang  menimbulkan  polemik  perebutan  sumber  daya  yang  ada.  Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berikut adalah sumber data dalam penelitian ini yang terdiri dari dua jenis, yaitu:

## a) Informen Penelitian
Informen penelitian termasuk kedalam data primer. Data primer adalah data  yang  diperoleh  langsung  dari  informan  penelitian  dengan  proses wawancara yang dijadikan objek penelitian. Data tersebut diperoleh dari hasil
wawancara  mendalam  dengan  informen  tersebut.  Informan  penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yaitu pokdarwis di Goa Pindul Kabupaten Gunung Kidul.
Teknik  pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan teknik purposive .  Teknik purposive merupakan  teknik  mengambilan  sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga  memudahkan  peneliti  untuk  memahami  obyek  serta  situasi  sosial yang diteliti.
b) Dokumen Penelitian
Dokumen  penelitian  termasuk  kedalam  jenis  data  sekunder.  Data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  lembaga  atau  instansi  yang berwenang, berita dari surat kabar, dan dokumen-dokumen terkait lainnya.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi,  wawancara  mendalam,  dokumentasi.  Kemudian  hal  terakhir  yang dilakukan  adalah  analisis  data  terhadap  temuan  substantif  maupun  temuan formal. Analisis data menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan data  sehingga  diperoleh  temuan  yang  sesuai  dengan  masalah  yang  ingin dijawab.  Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  proses  mencari  dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan  dan  dokumentasi,  dengan  cara  mengorganisasikan  data  ke  dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke  dalam  pola,  memilih  mana  yang  penting  untuk  dipelajari  dan  membuat kesimpulan.  Dengan  begitu,  data  akan  mudah  dipahami  oleh  peneliti  sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2006).

## IV. Pembahasan
1. Representasi Politik di Obyek Wisata Goa Pindul
Di Kabupaten Gunung Kidul terdapat berbagai destinasi obyek wisata, seperti  Goa  Emas,  Goa  Sriti,  Telaga  Banyu  Bening,  Situs  Megalitikum,  Goa Pindul dan lain-lain. Salah satu obyek wisata yang cukup mendapat perhatian dari pengunjung ialah wisata Goa Pindul yang terletak di Desa Bejiharjo Kec. Karangmojo,  Kab.  Gunung  Kidul,  Yogyakarta.  Awalnya,  Goa  Pindul  hanya sebuah  aliran  sungai  yang  digunakan  untuk  memandikan  hewan.  Namun,
setelah diadakan acara famtur oleh pejabat Kab. Gunung Kidul di desa bejiharjo pada bulan Oktober 2010 Goa Pindul berubah menjadi salah satu objek wisata yang menjanjikan.
Goa  pindul  awalnya  dikelola  oleh  Dewa  Bejo  (Desa  Wisata  Bejiharjo) yang  terdiri  dari  Pak  Subagyo,  Pak  Suratmin,  Pak  Pramuji  dan  Mbah  Tukijo. Setelah berjalan sekian lama, obyek wisata Goa Pindul semakin berkembang dan  banyak  pengunjungnya.  Dewa  bejo  memiliki  lebih  dari  60  relawan pemandu wisata, sedangkan struktur organisasi Dewa Bejo dapat terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.1

## Struktur Organisasi Pokdarwis Dewa Bejo

## Sumber: Pokdarwis Dewa Bejo
Dari  satu  operator  yaitu  Dewa  Bejo  kemudian  mulai  bermunculan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang lainnya. Hingga saat ini terdapat 9 Pokdarwis  yang  masih  aktif.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak Suratmin  bahwa  setelah  Goa  Pindul  menjadi  sebuah  obyek  wisata,  banyak warga Gunung Kidul yang merantau di Jakarta pulang kampung untuk menjadi pemandu wisata. Penghasilan sebagai pemandu wisata dapat mencapai 1 juta rupiah  perbulannya  dan  pada  saat  liburan  pendapatan  tersebut  bisa  lebih. Harga  tiket  yang  dibayar  oleh  para  pengunjung  untuk  masuk  ke  Goa  Pindul sebesar  Rp.35,000,  dengan  memperoleh  fasilitas  pemandu,  ban,  dan  baju renang dan sepatu air.
Kesuksesan  Goa  Pindul  menjadi  salah  satu  obyek  wisata  ternama menimbulkan  konflik  masalah  kepemilikan  tanah.  Ketegangan  diawali  oleh
Jabatan Nama Ketua Subagyo Sekretaris Pramuji Bendahara Suratmin Bidang Pemandu Tukijo Bidang Atraksi Pariyo Bidang Home stay Dian P Bidang keamanan Sukarmanto Bidang Humas Rismanto Bidang Konsumsi Srini dan Tumirah
tuntutan yang disampaikan oleh pihak Ibu Damayanti kepada para pokdarwis yang mengelolah Goa Pindul. Ibu Damayanti adalah warga asli di desa Bejiharjo dan  merupakan  pemilik  lahan  diatas  Goa  Pindul  secara  sah.  Ibu  Damayanti adalah pemilik sertifikat atas tanah yang berada di atas Goa Pindul, sehingga atas dasar itu, dia membangun klaim kebenarannya sebagai pemilik yang saya sacara hukum yang melibatkan Atik Damayanti dengan pengelola Goa Pindul. Hal  ini  lah  yang  kemudian  menyebabkan  timbulnya  konflik-konflik  terkait masalah siapa yang berhak mengelola dan mengapa berhak mengelola.

## 2. Menguji Teori Representasi Berdasarkan Data dan Fakta di Obyek Wisata Goa Pindul
Berangkat dari teori representasi Pitkin, tulisan ini hendak mengungkap praktik  teori  representasi  sesuai  data  dan  fakta  di  Goa  Pindul  dengan mengidentifikasi 2 hal besar. Pertama, mengidentifikasi indikator utama dalam teori  representasi  yaitu  aktor-aktor  yang  menjadi  agen,  konstituen, kepentingan  yang  diwakili,  dan  tindakan  yang  dilakukan  untuk  mewujudkan kepentingan  tersebut.  Kedua,  bentuk-bentuk  representasi  yang  terjadi  di Obyek  Wisata  Goa  Pindul  dalam  memperebutkan resource yang  melimpah tersebut.

## a. Identifikasi berdasarkan indikator
Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di Obyek Wisata Goa  Pindul  dapat  diidentifikasi  dengan  indikator-indikator  dalam  teori representasi dan juga  berdasarkan pembagian bentuk representasi menurut Hanna F. Pitkin, sebagai berikut:

## 1. Identifikasi agen/elite
Agen atau representative adalah kelompok yang mewakili kepentingan represented .  Agen  yang  terdapat  di  Obyek  wisata  Goa  Pindul  terdiri  dari beberapa pihak. Pertama, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang mengelola Goa  Pindul  terdiri  dari  Dewa  Bejo,  Wirawisata,  Pancawisata,  Tunas  Wisata, Karya Wisata, Mliwis Putih, Soko Limo, Panji Wisata, Gelaran Indah, Sumber Banyu Moto, dan Taruna Wisata. Awalnya Goa Pindul hanya dikelola oleh Dewa Bejo yang kemudian muncul Pokdarwis Wirawisata, Pancawisata, Tunas Wisata, yang masuk dalam Dewa Bejo Grup untuk mengelola Goa Pindul. Sedangkan
pokdarwis-pokdarwis  lain  dibentuk  karena  juga  merasa  berhak  mengelola obyek wisata Goa Pindul dan wisata lain yang ada di daerah pendirian pokdarwis tersebut.
Kedua,  Atik  Damayanti  sebagai  agen  yang  memiliki  tanah  diatas  Goa seluas 2 Hektare dari luas 5 hektare. Ketiga yaitu mbah Iman sebagai sesepuh atau tokoh adat di Desa Bejiharjo. Keempat yaitu Kepala Desa Bejiharjo, Kepala Dusun  Desa  Bejoharjo.  Agen  selanjutnya  yaitu  kelompok  masyarakat  yang mengelola parkir dan Ketua Joki.

## 2. Identifikasi Konstituen
1. Pokdarwis Goa Pindul
Dibawah ini merupakan konstituen dari masing-masing pokdarwis yang ada di Objek Wisata Goa Pindul Kabupaten Gunung Kidul:
a) Dewa  Bejo  mewakili  masyarakat  Dusun  Gelaran  1.  Tokoh  yang berpengaruh  adalah  Pak  subagyo,  pak  Suratmin,  Pak  Pramuji,  dan Mbak Tukijo. Dewa Bejo merupakan perintis pengelolaan Goa Pindul.
Dewa  bejo  merasa  pihak  yang  paling  berhak  mengelola  Goa  Pindul. Sehingga  pokdarwis-pokdarwis  lain  yang  memasukkan  Goa  Pindul sebagai destinasi wisatanya harus melakukan koordinasi dengan Dewa Bejo Group dengan sistem bagi hasil.
b) Wirawisata didirikan pada akhir 2011 mewakili karang taruna Dusun Gelaran 2. Ketua Wirawisata meminta aset di daerah Goa Pindul juga karena merasa Goa Pindul adalah aset alam sehingga siapapun berhak mengelolanya. Sehingga Dewa Bejo tidak bisa melarang karena belum ada peraturan yang mengatur.
c) Pancawisata mewakili masyarakat Dusun Gelaran Gunung Bang
d) Tunas Wisata mewakili Dusun gunung Bang tetapi lokasinya agak jauh Goa Pindul. Sedangkan Pancawisata yang juga ada di dusun Gelaran Gunung Bang berada sekitar 200 m dari Goa Pindul
e) Karya  Wisata  mewakili  masyarakat  Dusun  Karangmojo  yang didalamnya terdapat obyek wisata Goa Sriti namun juga memasukkan Goa  Pindul  sebagai  destinasi  wisatanya  sehingga  Pokdarwis  Karya Wisata harus menjalin kerjasama dengan Pokdarwis sebelumnya yaitu melalui  Dewa  Bejo  dan  Tunas  wisata..  Karena  berdasarkan Peraturannya,  satu  destinasi  wisata  hanya  boleh  dikelola  oleh  satu pokdarwis. Namun pada pelaksanaanya seringkali Karya Wisata tidak
melakukan koordinasi dengan Dewa Bejo dan Tunas Wisata
f) Mliwis  Putih  mewakili  daerah  Dusun  Banyubening  1  dengan  obyek wisatanya telaga. Pokdarwis ini juga ikut mempromosikan Goa Pindul sebagai  obyek  wisatanya  namun  juga  harus  melalui  pokdarwis pengelola Goa Pindul.
g) Soko Limo mewakili Dusun Sokoliman yang didirikan karena memiliki situs  megalitikum  sebagai  obyek  wisatanya  namun  juga  tetap  ikut mempromosikan Goa Pindul melalui pokdarwis pengelola Goa Pindul.
h) Panji Wisata mewakili Dusun Seropan, dengan potensi wisatanya yaitu Goa Emas dan Goa Greng
i) Sumber Banyu Moto mewakili Gelaran 1
j) Taruna Wisata dipimpin oleh Ziput dan Edi Purwanto yang merupakan warga luar wilayah Desa Bejiharjo. Sehingga keberadaan pokdarwis ini ditolak oleh masyarakat Bejiharjo
k) Gelaran  Indah  dipimpin  oleh  Pak  Sugito  yang  merupakan  saudara mbah Tukijo. Proses pembentukan
pokdarwis ini tidak mengatasnamakan  masyarakat  manapun  melainkan  atas  keinginan pribadi.  Memasukkan  Goa  Pindul  tanpa  mengkonfirmasi  dengan Pokdarwis Goa Pindul (Dewa Bejo Grup yaitu Dewa Bejo, Tunas Wisata, Wirawisata,  dan  Panca  Wisata).  Proses  pembentukan  pokdarwis  ini langsung  ke  Pemerintah  daerah  karena  memiliki  link  di  Pemerintah Daerah tersebut.
2. Atik  Damayanti  merupakan  elite  yang  tidak  mewakili  kepentingan siapa-siapa karena Atik memperjuangkan kepentingan pribadinya yang menginginkan keuntungan dari Goa Pindul atas tanah yang dimilikinya di wilayah atas Goa Pindul
3. Mbah  Iman  merupakan  tokoh  adat  yang  menolak  pemanfaatan  Goa Pindul sebagai obyek wisata karena alasan mistis. Dan hal itu didukung oleh kelompok masyarakat adat yang juga percaya dengan hal itu.
4. Kepala Desa Bejiharjo yaitu Bapak Yanto yang memiliki kaitan dengan pengelolaan Goa Pindul karena mengeluarkan SK Desa Wisata Bejiharjo terkait  Obyek  Wisata  Goa  Pindul.  Kepala  desa  Bejiharjo  ini mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di Goa Pindul untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan berusaha bersikap netral. Masyarakat merasa berhasil dengan kepemimpinan Pak Yanto ini karena
proses komunikasi nya dilakukan dengan baik.
5. Kepala  Dukuh  merupakan  tokoh  yang  juga  berkaitan  dengan pengelolaan  Goa  Pindul  sebagai  penasehat  Pokdarwis,  Kepala  dukuh hadir dalam rapat-rapat.
6. Pengelola Parkir di Goa Pindul berbeda dengan pengelolaan wisata Goa Pindul.  Parkir  yang  ada  dikelola  oleh  warga  yang  mengatasnamakan Karang Taruna.
7. Ketua Joki yaitu Bapak Leo mewakili joki-joki yang ada di wilayah Goa Pindul yang seringkali menimbulkan kesalahfahaman antar Pokdarwis.

## 3. Identifikasi Kepentingan yang Diwakilkan
Dari 11 pokdarwis yang ada, 9 pokdarwis mewakili kepentingan warga dimana  pokdarwis  tersebut  didirikan  untuk  bersama-sama  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dusun  tersebut.  Karena  berdasarkan  hasil wawancara,  pokdarwis  tersebut  mempekerjakan  masyarakat  di  wilayahnya sehingga masyarakat tersebut tidak lagi menjadi pengangguran dan keadaan perekonomiannya  meningkat.  Sehingga  antar  pokdarwis  terkadang  terjadi perebutan pelanggan.
Selain  itu  pokdarwis  yang  tidak  masuk  kedalam  Dewa  Bejo  Group seringkali tidak melakukan koordinasi jika ada pelanggan yang ingin masuk ke Goa Pindul untuk menghindari sistem bagi hasil. Sedangkan 2 Pokdarwis lain yaitu  Gelaran  Indah  dan  Taruna  Wisata  tidak  mewakili  kepentingan massyarakat  manapun  melainkan  memperjuangkan  kepentingan  pribadinya untuk memperoleh keuntungan dari Obyek Wisata Goa Pindul.
Agen lain yaitu Ibu Atik Damayanti tidak memperjuangkan kepentingan kelompok lain melainkan memperjuangkan kepentingan pribadinya. Pada tahun 1988 tanah di atas Goa Pindul di beli oleh Bapak Ziput, namun karena Pak Ziput bukan masyarakat asli Bejiharjo sehingga tanah tersebut diatasnamakan Atik Damayanti yang merupakan adik iparnya. Sehingga ketika Goa Pindul semakin berkembang dan mendatangkan banyak wisatawan, maka Bu Atik Damayanti juga menginginkan untuk ikut menikmati hasilnya karena merasa wilayah itu juga merupakan tanah miliknya dengan meminta Rp.20.000 dari setiap tiket yang terjual. Karena hal itu tidak berhasil sehingga bu Atik memperjuangkan mulai  dengan  cara  meminta  agar  Goa  Pindul  ditutup  sampai  dengan melaporkan ke aparat kepolisian.
Agen berikutnya yaitu mbah Iman memperjuangkan masyarakat yang masih percaya dengan nilai-nilai budaya jawa yang ada karena menganggap pembukaan Goa Pindul sebagai lokasi wisata dapat memakan korban dengan alasan  mistis.  Karena  dulunya,  Goa  Pindul  merupakan  tempat  persemedian. Kepentingan yang diwakili oleh Kepala Desa dan Kepala dukuh hanya seputar untuk menjaga ketertiban dari pengelolaan Goa Pindul.
Agen lain yaitu pengelola parkir yang mengatasnamakan Karang Taruna sebenarnya tidak benar-benar mengatasnamakan karang taruna. Karena pada prakteknya, wilayah parkir ini menjadi arena memperoleh hasil yang dinikmati oleh  segelintir  orang  yang  mengatasnamakan  karang  taruna.  Agen  yang terakhir yaitu Ketua Joki mewakili kepentingan joki-joki lainnya yang berusaha mencari pelanggan dengan menurunkan harga tiket masuk ke Goa Pindul.

## 4. Identifikasi Respon Agen
Cara agen merespon konstituen dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan mengikuti  keinginan  konstituen,  mengikuti  penilaiannya  sendiri,  dan menyesuaikan dengan kondisi politik. Dari hasil pemaparan diatas, maka agen yang merespon konstituennya dengan mengikuti keinginan konstituennya ialah pertama,  9  pokdarwis  aktif  yang  merespon  kepentingan-kepentingan masyarakatnya yang diwakilinya dilakukan dengan musyawarah mencari solusi terbaik  dan  tidak  ada  pihak  yang  dominan.  Kedua,  Kepala  Desa  dan  Kepala Dukuh  merespon  kepentingan  masyarakat  yang  tergabung  dalam  pokdarwis dengan  membantu  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  dan  berusaha melakukan komunikasi sebaik mungkin terhadap pokdarwis yang ada sehingga tidak memihak.
Selanjutnya, respon agen dengan mengikuti penilaiannya sendiri terdiri dari  Bu  Atik  Damayanti,  Pokdarwis  Gelaran  Indah  dan  Taruna  Wisata,  Juru Parkir yang tidak mengakomodir kepentingan karang taruna yang diwakilinya, dan Ketua Joki yang bertindak secara dominan terhadap kepentingan joki-joki yang diwakilinya. Karena Ketua Joki ini dianggap memiliki kemampuan lebih dan juga awalnya merupakan seorang marketing dari Pokdarwis Tunas wisata namun pada akhirnya memisahkan diri dan menjadi joki.
Terakhir,  Respon  agen  dengan  menyesuaikan  diri  terhadap  kondisi politik adalah mbah Iman, karena awalnya mbah Iman menolak atau melarang pembukaan Goa Pindul sebagai tempat wisata, namun kemudian mbah Iman
akhirnya setuju karena keinginan untuk menjadikan Goa Pindul sebagai tempat wisata adalah keinginan pemerintah dan masyarakat.

## b. Identifikasi Berdasarkan Bentuk-Bentuk Representasi
Selain berdasarkan indikatornya, dalam tulisan ini juga akan dilakukan pengidentifikasian  agen/elite  berdasarkan  pendapat  Hanna  F.  Pitkin  yang membagi  representasi  kedalam  empat  bentuk,  yaitu  representasi  substantif, representasi  simbolik,  representasi  deskriptive  ,  dan  representasi  formal. Berdasarkan  identifikasi  indikator  teori  representasi  diatas,  maka  agen-agen dalam  konflik  Goa  Pindul  tersebut  dapat  dipetakan  menurut  bentuk-bentuk representasinya menurut Hannah Pitkin tersebut, yaitu:

## a) Representasi Formal
Representasi  formal  sebagai  sebuah  bentuk  representasi  yang  dilihat dari statusnya yang didalamnya terdapat otoritas dan akuntabilitas. Sehingga agen yang termasuk kedalam bentuk representasi formal adalah
 Badingah (Bupati Gunung Kidul)
 Suryoaji (Kepala Dinas Pariwisata)
 Yanto (Kepala Desa)
 Edi Purwanto (Anggota DPRD Gunung Kidul)
 Ali Martono (Pegawai Dinas)
Seluruh  agen  dari  representasi  formal  tersebut  mewakili  kepentingan dari  Pemerintah  dalam  hal  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Representasi formal  dipahami  sebagai  perwakilan  politik  yang  berlangsung  di  dalam lembaga-lembaga perwakilan formal
b) Representasi Simbolik
Representasi  simbolik  yaitu  keterwakilan  karena  kesamaan  kultur, kepercayaan,  dan  identifikasi.  Agen  yang  termasuk  kedalam  representasi simbolik  pada  fenomena  konflik  Goa  Pindul  adalah  mbah  Iman.  Hal  tersebut dikarenakan  mbah  Iman  sebagai  seseorang  tokoh  masyarakat  yang  masih memegang teguh budaya jawa yang masih kental dengan hal-hal mistis.
c) Representasi Substantif
Representasi Substantif merupakan representasi dari agen yang benar- benar  memperjuangkan  kepentingan  yang  diwakilinya  (konstituen).  Dalam fenomena  konflik  Goa  Pindul  di  Kabupaten  Gunung  Kidul  tersebut,  yang menjadi representasi substantif adalah
 Subagyo (Ketua Pokdarwis Dewa Bejo)
 Budi Hardiyanto (Ketua Pokdarwis Wirawisata)
 Sukiyat (Ketua Pokdarwis Tunaswisata)
Ketiga  ketua  pokdarwis  tersebut  masuk  kedalam  jenis  representasi substantif  dikarenakan  mempunyai  legitimasi  dari  Pemerintah.  Pemerintah menjadikan  ketua  ketiga  pokdarwis  ini  sebagai  pijakan  saat  Pemerintah membutuhkan  informasi  mengenai  Goa  Pindul.  Pada  awalnya,  masyarakat Bejiharjo  diwakili  secara  substantif  oleh  Pokdarwis  Dewa  Bejo,  Pokdarwis Wirawisata  dan  Pokdarwis  Tunaswisata.  Representasi  substantif  yang dimainkan oleh Pak Subagyo, Pak Budi Hardiyanto, dan Pak Sukiyat berkaitan dengan upayanya memperjuangkan kelompok masyarakat sadar wisata yang ingin  mengelola  Goa  Pindul.  Mereka  mengatasnamakan  kepentingan masyarakat Bejiharjo secara keseluruhan yang menganggap bahwa Goa Pindul merupakan aset publik yang berhak dikelola oleh masyarakat luas.
Namun  dalam  perjalanannya,  terjadi  pergeseran  fungsi  representasi oleh ketiga Pokdarwis tersebut yang tidak lagi memperjuangkan kepentingan masyarakat  Bejiharjo  menjadi  hanya  mewakili  kelompok  masing-masing Pokdarwis  saja.  Ketiga  pokdarwis  ini  termasuk  kedalam  jenis  representasi substantif  meskipun  pada  akhirnya  representasi  substantif  tersebut dipertanyakan.
d) Representasi Deskriptif
Representasi  deskriptif  yaitu  representasi  karena  adanya  tingkat kemiripan  antara  yang  mewakili  dengan  yang  diwakili  misalnya  kesamaan wilayah,  komunitas,  kelompok,  gender,  dll,  Agen  yang  termasuk  dalam kelompok ini adalah
 Ketua-ketua Pokdarwis di Desa Bejiharjo yaitu
 Tri Gunadi (Ketua Pokdarwis Pancawisata)
 Ristanto (Ketua Karya Wisata)
 Sarianto (Ketua Pokdarwis Mliwis Putih)
 Gimu (Ketua Pokdarwis Soko Limo)
 Sugito (Ketua Pokdarwis Gelaran Indah)
 Agung (Ketua Pokdarwis Sumber)
 Leo (Ketua Joki)
Keseluruhan  agen  tersebut  dikategorikan  menjadi  representasi deskriptif  dikarenakan  mewakili  kelompok-kelompok  atas  dasar  kesamaan wilayah dan kepentingan.

## 3. Limitasi Teori Representasi berdasarkan Konflik di Goa Pindul berdasarkan Temuan di Lapangan
Dari penjelasan diatas, penulis menemui kejanggalan terkait fakta yang terjadi dilapangan yang tidak sesuai dengan teori representasi.
1. Tidak setiap agen memiliki konstituen yang jelas (konstituen semu)
Fenomena agen yang tidak memiliki konstituen secara real terlihat pada Ny.  Atik  Damayanti  yang  melakukan  berbagai  upaya  tidak  untuk  membela kepentingan konstituennya. Sebagai seorang agen keterlibatan Atik Damayanti dalam pusaran konflik di Gua Pindul karena memiliki klaim atas tanah diatas Gua Pindul berdasarkan legalitas kepemilikan melalui sertifikat. Perjuangan Atik Damayanti  dilakukan  untuk  memperjuangkan  atau  membela  kepentingan keluarga  dan  pendukungnya  atas  status  kepemilikan  sertifikat  tanah  di  atas Goa Pindul. Atik Damayanti berusaha menguasai Goa Pindul dengan berbagai cara,  mulai  dari  bekerja  sama  dengan  Siput  dan  anggota  DPRD  yaitu  Edi Purwanto.Dengan bantuan dari Edi Purwanto, mereka menggerakkan preman untuk menutup Goa Pindul sebagai tempat wisata, melakukan pemberitaan di media massa untuk menjatuhkan Dewa Bejo, dan mengadukan halnya kepada aparat penegak hukum mulai dari level lokal hingga nasional.
Dalam  perjangan  melawan  Pokdarwis  Dewa  Bejo  untuk  berebut  hak pengelolaan  Gua  Pindul,  Atik  Damayanti  mengandalkan  keluarga  dan pendukungnya  untuk  mengadvokasi  kepentingannya.  Artinya  tindakan- tindakan tersebut murni dilakukan untuk mengejar kepentingan ekonomi dari keluarga dan pendukungnya bukan untuk kepentingan masyarakat di kawasan Gua Pindul secara umum.
2. Terdapat  elit  atau  agen  yang  memerankan  lebih  dari  satu  bentuk representasi ( multi tasking )
Fakta dimana terdapatnya agen yang memerankan lebih dari satu jenis representasi  ( multi  tasking )  adalah  sebuah  fenomena  unik  dalam  mengurai representasi  elit  pada  konflik  di  Gua  Pindul.  Suyanto  sebagai  kepala  Desa Bejiharjo  secara  ideal  seharusnya  berperan  sebagai  elit  yang  bertindak  atas nama pemerintah akan tetapi tidak jarang Suyanto sebagai kepala Desa juga
memainkan peran ganda, dimana dia juga dalam merespon suatu isu berkaitan dengan Gua Pindul justru terlihat mewakili kelompok Pokdarwis dan disaat yang lain membela pemerintah. Suyanto dalam beberapa kesempatan memberikan respon  atau  opini  melalui  media  mengenai  wisata  Gua  Pindul  dalam  rangka mewakili kepentingan pemerintah, misalkan dia mengatakan mengenai upaya pemerintah untuk menjadikan Desa Bejiharjo sebagai Desa Wisata
Selain itu Suyanto sebagai kepala Desa juga memberikan pernyataan yang mendukung  Pemerintah  dengan  memberikan  dukungan  dan  partisipasi masyarakat  Desa  Bejiharjo.  Sehingga  dalam  enam  tahun  kedepan,  desa  ini menjadi barometer wisatawan baik ditingkat lokal maupun internasional.
Akan  tetapi  dalam  beberapa  kesempatan  yang  lain  Suyanto  juga  dalam memberikan  opini  yang  justru  seakan  dalam  rangka  mewakili  kelompok Pokdarwis  khususnya  Dewa  Bejo.  Melalui  media  masa  pak  Suyanto  justru memberikan opini yang membela atau menguntungkan kepentingan Pokdarwis Dewa Bejo bahwa dalam operasinya, Dewa Bejo juga mengantongi HO berupa persewaan ban, pelampung dan usaha transportasi” (Widiyanto, 2013).
Dalam  petikan  opini  di  media  sangat  jelas  bagaimana  pak  Suyanto berbicara  untuk  mempromosikan  Dewa  Bejo  sebagai  pengelola  wisata  yang layak  karena  telah  mengantongi  HO  berupa  persewaan  ban,  pelampung  dan usaha transportasi. Selain itu pada media massa lain beliau memberikan opini bahwa telah  menerima  Raperda  kepariwisataan  dari  Pemkab,  sehingga bersedia merealisasikan tiket satu pintu (Harjo, 2013).  Opini ini menjadi aneh sebab  yang  seharusnya  menyatakan  siap  untuk  merealisasikan  aturan  tiket satu  pintu  adalah  pihak  Pokdarwis  sebagai  pengelola  wisata  Gua  Pindul. Sehingga dengan adanya opini yang demikian menunjukan bahwa pak Suyanto sedang berbicara mewakili kelompok Pokdarwis.

## 4. Kritik Teori Representasi Hannah Pitkin
Berdasarkan  temuan-temuan  tersebut  ,  maka  penulis  berkesimpulan bahwa  teori  representasi  menurut  Hanna  Pitkin  tidak  mampu  menjelaskan fenomena representasi yang terjadi di Obyek Wisata Goa Pindul.
1. Empat model representasi yang ditawarkan Hannah Pitkin kurang memadai untuk  menjelaskan  fenomena  representasi  di  Goa  Pindul.  Konsep
representasi yang ditawarkan oleh Hannah Pitkin menyatakan bahwa setiap agen yang ada bertindak atas nama dan dalam rangka memperjuangkan kepentingan konstituennya. Oleh karena itu konsep diatas menyimpulkan bahwa setiap elit atau agen memiliki konstituen yang kepentingannya akan diperjuangkan. Fenomena yang terjadi di Goa Pindul yaitu keterlibatan Atik Damayanti  justru  memperlihatkan  hal  yang  berbeda  dari  konsep  yang ditawarkan  oleh  Hannah  Pitkin.  Fenomena  hadirnya  agen  yang  tidak memiliki konstituen secara nyata dalam pertarungan kepentingan di Goa Pindul  merupakan  sebuah  fenomena  yang  tidak  mampu  terjelaskan  oleh teori  representasi  yang  disebutkan  oleh  Hannah  Pitkin.  Fenomena  yang tidak mampu dijelaskan oleh konsep representasi Hannah Pitkin tersebut menunjukan  bahwa  tindakan  agen  tidak  selamanya  ditentukan  atau ditujukan  untuk  membela  kepentingan  konstituen  tetapi  tindakan  agen justru ditentukan atau ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan elit itu sendiri dan keluarganya. Sehingga keterbatasan teori Representasi oleh Hannah  Pitkin  tidak  mampu  mengidentifikasi  bahwa  terdapat  konstituen semu. Fenomena representasi yang sifatnya elitis tersebut yang menurut Olle Tornquist disebut sebagai representasi mengambang (Tornquist & dkk,
2009).
2. Konsep  representasi  yang  ditawarkan  oleh  Hanna  Pitkin  mengalami keterbatasan  untuk  menjelaskan  fenomena  representasi  di  Gua  Pindul. Dalam  empat  konsep  yang  disebutkan  oleh  Hannah  Pitkin  mengenai representasi  memandang  bahwa  setiap  elit  atau  agen  hanya  bersikap monolitik.  Artinya  bahwa  satu  elite  hanya  akan  termasuk  kedalam  satu jenis  representasi  saja  sehingga  elit  akan  hanya  memerankan  atau bertindak  berdasarkan  satu  jenis  representasi.  Fenomena  yang  terjadi dalam  konflik  di  Gua  Pindul  menunjukan  sesuatu  yang  berbeda  dari gagasan yang disampaikan oleh Hannah Pitkin tersebut. Fenomena yang terjadi  dalam  konflik  di  Gua  Pindul  menunjukan  bahwa  agen  dalam memperjuangkan  kepentingan  konstituennya  tidak  selamanya  berdiri diatas  satu  jenis  representasi  saja,  melainkan  dapat  memainkan  atau memerankan berbagai jenis representasi ( multi tasking).

## V. Kesimpulan
Fenomena konflik obyek wisata Goa Pindul menimbulkan bertebarannya perwakilan-perwakilan  atau  agen-agen  yang  berdiri  untuk  membela kepentingan konstituen. Dari identifikasi terhadap fenomena representasi yang terjadi di Goa Pindul terdapat beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan atau oleh teori representasi menurut Hanna Pitkin. Pertama, terdapatnya agen yang tidak  memiliki  konstituen  secara  nyata  atau  ril  (konstituen  semu)  yakni masyarakat  sehingga  dalam  perjuangan  dalam  konflik  yang  terjadi  di  Gua Pindul  agen  mengatasnamakan  dan  membela  kepentingan  keluarga  dan kelompoknya. Kedua, dalam fenemena representasi yang terjadi pada pusaran konflik Gua Pindul ditemukan adanya elit yang memainkan peran lebih dari satu jenis representasi ( multi tasking ). Hal ini menjadi penting, sebab dalam konsep representasi yang ditawarkan oleh Hannah Pitkin bahwa dalam representasi elit atau  agen  bersifat  monolitik  artinya  bahwa  agen  hanya  akan  bertindak  atau memerankan satu jenis representasi.

## Saran
Kajian mengenai  representasi politik menjadi kajian yang menarik untuk diteliti  secara  mendalam  dari  berbagai  sudut  pandang.  Kajian  demi  kajian diharapkan mampu menambah khasanah ilmu politik di bidang relasi agen dan konstituen  dalam  mengelola  suatu  sumber  daya  alam.  Sehingga  dari  kajian yang  sederhana  ini  diharapkan  mampu  menumbuhkembangkan  kepekaan peneliti lainnya untuk mengkaji fenomena representasi politik yang selalu hadir dalam konteks sosial yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Bayu. (2015, September 4). Gunung Kidul Post . Dipetik Desember 14, 2015, dari Gunung Kidul Post: http://www.gunungkidulpost.com/2015/10/dari-tukang-tas-jadi- kades.html
Darmawan, I. (2017). Menggugat (Praktik) Representasi Politik. Jurnal Politik Vol 2 No 2 , 365-370.
Ekawati,  E.  (2014).  Dari  Representasi  Politik  Formal  ke  Representasi  Politik Non-Elektoral. Jurnal Penelitian Politik Vol II No 2 , 129-136.
Ezrow, L. (2010). Rethinking Citizens and Parties: How Electoral System Matter for Political Representation. Oxford: Oxford University Press.
Fatoni, M. (2011, Februari 22). Tribun Jogja . Dipetik Desember 14, 2015, dari Tribun  Jogja:  http://www.jogja.tribunnews.com/2011/02/22/suparno- senang-bejiharjo-jadi-desa-wisata.html Harjo. (2013, Desember 12). Gunung Kidul Online . Dipetik Desember 14, 2015, dari  Gunung  Kidul  Online:  http://www.gunungkidulonline.com/wisata- gunungkidul-muncul-wacana-tiket-masuk-satu-pintu.html
Hendarti,  B.  (2013).  Perempuan  Menuju  Kursi  Parlemen  Tahun  2013:
Membangun  Asetivitas  Perempuan  pada  Kekuasaan  Politik. Jurnal Perempuan Vol 18 No 4 .
Jati, W. R. (2014). Historitas Politik Perempuan Indonesia. Jurnal Paramita Vol 24 No 2 , 200-210.
Moleong, L. J. (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Remadja
Karya.
Pitkin,  H.  F.  (1967). The  Concept  of  Representation. Barkeley:  University  of California.
Rajab, B. (2018). Representasi Perempuan dalam Lembaga Politik di Indonesia.
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 20 No 2 , 553.
Rozaki,  A.,  &  dkk.  (2014). Dari  Representasi  Simbolik  Menuju  Representasi Substatif. Yogyakarta: IRE.
Soraya, D. F. (2012). Representasi  Perempuan di Parlemen. Jakarta: Skripsi Fisipol UI.
Subiantoro, B. E. (2013). Masa Depan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu
Legislatif 2014. Jurnal Perempuan Vol 18 No 4 .
Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suratmin. (2015, Oktober 26). Salah satu pengelola Pokdarwis Dewa Bejo. (Z.
H. MS, Pewawancara)
Tornquist,  O.,  &  dkk.  (2009). Rethinking  Popular  Representation. Palgave:
Macmillan.
Tremblay,  M.  (.  (2008). Woman  and  Legislative  Representation:  Electoral Systems,  Political  Parties,  and  Sex  Quotas. New  York:  Palgrave Macmillan.
Widiyanto,  D.  (2013,  Juli  5). KRJogja .  Dipetik  Desember  14,  2015,  dari
KRJogja: http://www.krjogja.com/read/163135/berebut-rupiah-goa- pindul.html
Wijaksana,  M.  (2004). Modul  Perempuan  untuk  Politik:  Sebuah  Panduan tentang  Partisipasi  Perempuan  dalam  Politik. Jakarta:  Yayasan  Jurnal Perempuan.