Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya
Liability Of Notary Position After The End Of Service Against The Deed That Had Done
Ruth Alnila Sinaga 1, Raffles 2, Dwi Suryahartati 3
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi Email: ruthalnila_sinaga@yahoo.co.id

## Abstract
The purpose of this research is to analyze and criticize about the responsibility of a notary to the deed  made  by or  before  him.  Notaries  as public officials  have responsibilities in  Article 65 of the UUJN,  the Notary's  responsibility for  the  protocols he makes is personal, who  knows  for  sure the legal  actions  that  are  agreed  upon  in  the  actions  agreed  upon  and  agreed  upon  by  the  parties. Whereas the Notary keeping the Protocol is only responsible for storing and maintaining the deed he keeps, this is different from Article 65 of the UUJN concerning the Notary being responsible for every deed he makes even though the Notary Protocol has been submitted and handed over to the Notary Protocol custodian. Therefore, a notary can still be held accountable for every deed he made when he  became  a  notary.  Second,  regarding  the  consequences  and  legal  protection  of  a  Notary whose term of office has ended, if a legal problem arises criminally, criminal sanctions can be given, if there is a civil error, namely an error in the deed not fulfilling Article 38 of the UUJN, it will result in the deed being a private deed and cause losses that can be requested  for compensation. Legal protection  for  Notaries  whose  term  of  office  has  ended  is  not  protected  under  UUJN,  that  UUJN protects notaries who  are still active based on the Independent Notary Honorary Council, if they are not active or have ended their term of office, the inactive Notary will only be protected morally by THIS Organization Of course, this is done repressively.
Keywords: Accountability, Notary, End of Office.

## Abstrak:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi tentang Tanggung jawab Notaris  terhadap  akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapannya.  Notaris  sebagai  pejabat  umum memiliki  tanggung  jawab  pada Pasal  65  UUJN, Tanggung  jawab  Notaris terhadap  Protokolnya, termasuk akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, yang mengetahui secara pasti perbuatan hukum  yang  dituangkan  dalam  aktanya  yang  dikehendaki  dan  disepakati  oleh  para  pihak. Sedangkan  Notaris penyimpan  Protokol hanya  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menyimpan dan memelihara akta yang disimpanya, hal ini berbeda dengan pasal 65 UUJN mengenai Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan  dipindahkan  kepada  pihak  penyimpan  Protokol  Notaris.  Oleh  karena  itu  werda  notaris masih  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  atas  setiap  akta  yang  dibuatnya  pada  waktu menjabat  menjadi  notaris.  Kedua  mengenai Akibat dan  perlindungan  hukum terhadap  Notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila permasalahan hukum yang muncul secara pidana maka dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yaitu terhadap kesalahan pada akta tidak memenuhi Pasal 38 UUJN maka mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan  dan  menimbulkan  kerugian  yang  dapat  di  mintai  ganti  kerugian.  Perlindungan  hukum terhadap  Notaris  yang  berakhir  masa  jabatannya  tidak  dilindungi  pada  UUJN,  bahwa  UUJN melindungi  notaris  yang  masih  aktif  berdasarkan  Majelis  Kehormatan  Notaris  yang  bersifat
independen, jika tidak aktif atau sudah berakhir masa jabtannya, maka Notaris yang tidak aktif tersebut  hanya  dilindungi  secara  moral  oleh  Organisasi  INI  saja,  hal  ini  dilakukan  secara represif.
Kata kunci: Pertanggungjawaban, Notaris, Berakhir Masa Jabatan.

## PENDAHULUAN
Peranan  Notaris  sangat  penting  dalam  membantu  menciptakan  kepastian  dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan peran Notaris dalam masyarakat  sangat diperlukan karena  masyarakat  memerlukan  keterangan-keterangannya  Notaris  yang  dapat  diandalkan, dapat  dipercayai,  yang  tandatangannya  serta  segel  (capnya)  memberikan  jaminan  dan keterangan  yang  sempurna  untuk  menuangkan  keinginan  masyarakat  ke  dalam  bentuk  akta. Dalam membuat akta otentik Notaris mempunyai kewenangan akan hal itu, selama akta otentik tidak menjadi kewenangan pejabat umum lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris. Menyebutkan  bahwa  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.
Kewenangan  lain  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  terdapat  ketentuan yang menjelaskan mengenai wewenang Notaris yaitu:
(1) Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentk  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamiin kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualika nkepada pejabat lain atauu orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan  tandatangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  suratdi  bawah  tangan denganmendaftar dalam buku khusus.
b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat  kopi  dariasli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan,
g. Membuat Akta risalah lelang.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kewenangan tersebut akan selalu menimbulkan beban tanggung jawab pada seseorang yang  diberikan  wewenang  tersebut  sehingga  orang  yang  diberi  kewenangan  mempunyai kewajiban terhadap  apa  yang dibuatnya.  “Kewenangan  Notaris  dalam pembuatan  akta  otentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.” 1
Pada  saat  membuat  akta,  Notaris  perlu  menjamin  keotentikannya,    dan  juga  dalam menjalankan  jabatannya  sebagai  pejabat  umum,  Notaris  wajib  tunduk  dan  mematuhi  semua peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  Notaris dan ketentuan  lainnya  yang harus  ditaati  oleh  setiap  Notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya,  karena  jabatan  kepercayaan yang diemban oleh  Notaris  yang membuatnya dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan secara  tertulis  apa  yang  menjadi  keinginan  dari  para  penghadap  ke  dalam  suatu  akta sebagaimana  telah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Sehingga  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya  Notaris  harus  bekerja  secara  jujur,  teliti,  mandiri,  dan  mengenai  perbuatan hukum  yang  termuat  dalam  akta  otentik  tidak  berpihak  kepada  salah  satu  pihak  serta memperhatikan kepentingan pihak yang terdapat dalam akta.
1 Yeni  Rahman,  "Limitasi  Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Yang  Dibuatnya (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris)", Tesis, Magister  Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatan  dibatasi  oleh  umur,  sebagaimana  pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa berhenti atau diberhentikan dengan hormat seorang Notaris dari jabatannya, karena:
1. Meninggal dunia;
2. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
3. Permintaan sendiri;
4. Tidak  mampu  secara  rohani  dan/atau  jasmani  untuk  melaksanakan  tugas  jabatan  Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
5. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
Dalam  hal  terjadi  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  62  huruf  a  UUJN,  dalam  hal meninggal dunia, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.” Dan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris, “Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris yang menerima Protokol Notaris. Notaris yang menerima Protokol berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta,  atau  kutipan akta  sesuai  dengan  Pasal  64 ayat (2) Undang-Undang  Jabatan Notaris  serta memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyimpan  Protokol  dengan  baik.”  Dengan  adanya  peralihan Protokol tersebut, muncul kemungkinan akan timbulnya gugatan atau permasalahan berkaitan dengan akta Protokol Notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris penerima Protokol sangat diperlukan.
Pasal  65  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  menyebutkan  bahwa  “Notaris,  Notaris Pengganti,  dan  Pejabat Sementara Notaris  bertanggung  jawab  atas  setiap akta yang  dibuatnya meskipun  Protokol  Notaris  telah  diserahkan  atau  dipindahkan  kepada  pihak  penyimpan Protokol  Notaris”.  Pasal  65  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  memaknai  bahwa  Notaris mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  akta  yang  dibuat  walaupun  telah  berhenti  dari jabatannya.  Bunyi  Pasal  65  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  mengandung  kekaburan  norma terkait  Batasan  pertanggungjawaban  bagi  Notaris  yang  sudah  tidak  menjabat  lagi,  akibatnya pasal  tersebut  tidak  memiliki  kepastian  hukum.  Penyimpanan  Protokol  Notaris  oleh  Notaris
pemegang Protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta Notaris tersebut.  Pemegang  Protokol  Notaris  menyimpan  akta  dalam  bentuk  minuta, pertanggungjawaban  terhadap  akta  tidak  tidak  terlepas  meskipun  Notaris  yang  sudah  tidak menjabat lagi.
Menurut Abdul Ghofur, kebenaran materil terhadap akta berhubungan dengan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, dibedakan menjadi 4 (empat) poin, yaitu:
1. Tanggungjawab  Notaris  secara  perdata  terhadap  kebenaran  materiil  terhadap  akta  yang dibuatnya;
2. Tanggung  jawab  Notaris  secaraa  pidana  terhadap  kebenaran  materiil  dalam  akta  yang dibuatnya;
3. Tanggungjawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggungjawab  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  berdasarkan  kode  etik Notaris. 2
Sebagai  salah  satu  profesi  hukum  maka  Notaris  memiliki  kode  etik  profesi  dalam menjalankan profesinya, profesi Notaris berdasarkan harus nilai moral, sehingga pekerjaannya harus didasari kewajiban, yaitu ada dorongan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada arah yang akan dicapai. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban harus sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  adapun  yang  merupakan  etika  Notaris  dalam menjalankan  tugasnya  yang  merupakan prinsip umum etika Notaris indonesia adalah sebagai berikut:
1. Notaris  dalam  melakukan  tugas  dan  jabatannya  menyadari    kewajibannya,  bekerja  sendiri, jujur, tidak berpihak dan bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab.
2. Notaris  dalam  menggunakan  tugasnya  menggunakan  1  (satu)  kantornya  yang  telah ditetapkannya  sesuai  dengan  undang-undang  dan  mengadakan  kantor  cabang  perwakilan dan tidak menggunakan perantara-perantara”. 3
2 Abdul Ghofur Anshori, Op Cit , hlm 34.
Penjelasan  pada  pasal  65  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mengandung  kekaburan norma  terkait  pertanggungjawaban  Notaris  dalam  jabatan  dan  pertanggung  jawaban  pribadi terhadap  jabatan  Notaris  serta  mengapa  Notaris  diminta  pertanggungjawaban  terhadap  akta yang  dibuatnya  setelah  berakhirnya  masa  jabatannya  dalam  prinsip  keadilan,  akibatnya  pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Notaris di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris juga manusia  biasa  yang  dapat  melakukan  kekeliruaan  ataupun  kelalaian.  Kekeliruan  ataupun kelalalaian  yang  dilakukan  oleh  Notaris  tentu  akan  berdampak  pada  dirinya  sendiri  maupun dapat  mengakibatkan  kerugian  para  pihak  yang  tedapat  didalam  akta  yang  dibuatnya.  UUJN memberikan  wewenang  kepada  Notaris  untuk  menuangkan  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan  yang  dimaksudkan  oleh  para  pihak  yang  sengaja  datang  kehadapan  Notaris  untuk meminta  kepada  Notaris  agar  keterangannya  dimuat  kedalam  suatu  akta  otentik  sehingga memilikii kekuatan pembuktian yang sempurna.
Pasal 1866 Kuhperdata mengatakan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam pasal 1867 Kuhperdata yang menyebutkan bahwa: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan tulisan dibawah tangan.” Tidak jarang Notaris digugat oleh para  pihak  atau  kliennya  karena merasa  tidak puas atau merasa dirugikan sebagai akibat dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Dalam hal ini Notaris  sering  digugat  secara  perdata  maupun  secara  pidana  karena  Notaris  tersebut  diduga telah melakukan kesalahan (malpraktek) dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik. 4
Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika tidak ada pihak yang mempersoalkan  isi  akta  tersebut,  namun  ketika  terjadi  kesalahan  terhadap  akta  yang  dibuat oleh  Notaris,  maka  akta  tersebut  akan  terdegradasi  nilai  pembuktiannya  menjadi  kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yang mengakibatkan akta menjadi batal demi hukum,
3 Pahlefi, ‘Etika Dan Tanggungjawab Profesi’, Bahan Ajar , 2010.
4 Pradhipta  Yosandhi  Raka,  ‘Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Kelalaian  Membuat  Akta  Jual  Beli Tanpa  Melihat  Dokumen  Asli  (Studi  Kasus  Putusan  Peninjauan  Kembali  Perkara  Perdata No.49.PK/PDT/2009  Tanggal  16 September 2009)’, Journal of  Chemical  Information and  Modeling ,  1–16 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
dimana terhadap batalnya akta tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak di dalam akta atau pun pihak lain yang terkait dengan akta tersebut. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan  bunga  kepada  para  pihak  yang  mengalami  kerugian  atas  batal  nya  akta  yang  dibuat  oleh Notaris tersebut.
Notaris  dalam  menjalankan  kewenangannya,  pihak  dalam  akta  merasa  dirugikan  dan menggugat sebagai akibat dari dibuatnya akta oleh Notaris. Sehingga tidak menutup kemungkin Notaris  dapat  digugat.  “Dalam  hal  ini  Notaris  sering  digugat  secara  perdata  maupun  secara pidana  karena  Notaris  tersebut  diduga  telah  melakukan  kesalahan  (malpraktek)  dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik”. 5
Pasal  65  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  tidak  dijelaskan  mengenai  batasan pertanggungjawaban  Notaris  terhadap  akta  yang  dibuatnya,  membuat  tidak  adanya  kepastian dan  apakah  adil  Notaris  yang  telah  berakhir  masa  jabatannya  diminta  pertanggungjawaban terhadap  akta  yang  dibuatnya,  sehingga  selama  hidupnya  akan  terus  dibayangbayangi  oleh hukuman  yang  setiap  saat  bisa  dijatuhkan  kepadanya.  Persoalan  hukum  seperti  yang  telah diuraikan di atas memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum secara perdata. Bunyi pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris mengandung kekaburan norma mengenai pertanggungjawaban jabatan Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah berakhir masa  jabatannya  serta  mengapa  Notaris  diminta  pertanggungjawaban  terhadap  akta  yang dibuatnya setelah berakhirnya masa jabatannya.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  normatif.  Tipe  penelitian hukum  normatif    dalam  penelitian  ini  berupa  inventarisasi  perundang-undangan  yang  terkait
5 Yosandhi  Raka  Pradhipta,  "Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Kelalaian  Membuat  Akta  Jual  Beli Tanpa  Melihat  Dokumen  Asli  (Studi  Kasus  Putusan  Peninjauan  Kembali  Perkara  Perdata No.49.PK/PDT/2009  Tanggal  16  September  2009)" ,  Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 5.
yaitu  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Peraturan  Jabatan  Notaris,  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian berupaya mencari  asas-asas  atau  dasar  falsafah  dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

## PEMBAHASAN

## A. PERTANGUNGJAWABAN  NOTARIS  TERHADAP  AKTA  YANG  DIBUATNYA  SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA

## 1. Proses Pengangkatan Notaris Hingga Penyerahan Protokol
Untuk  menjadi  seorang  Notaris,  harus  merupakan  lulusan  Sarjana  Hukum  dilanjutkan dengan  Pendidikan  Strata  Dua  Magister  Kenotarian.  Setelah  menyelesaikan  program  Magister Kenotariatan,  calon  Notaris  harus  melakukan  pendaftaran  sebagai  ALB  (Anggota  Luar  Biasa) agar  dapat  mengikuti  ujian  kode  etik  pada  organisasi  Notaris  yakni  INI  (Ikatan  Notaris Indonesia). Selain ujian  kode etik,  seorang  calon  Notaris harus  mengikuti  ujian  PPAT (Pejabat pembuat  Akta  Tanah)  yang  diselenggarakan  oleh  BPN  (Badan  Pertanahan  Nasional).  Sesudah melewati proses tersebut diatas, Notaris harus mengikuti dan menjalankan magang atau nyata- nyata  telah  bekerja  sebagai  karyawan  Notaris  dalan  waktu  24  (dua  puluh  empat)  bulan berturut-berturut  pada  kantor  Notaris  atas  prakarsa  sendiri  atau  rekomendasi  organisasi Notaris.  Setelah  melewati  semua  tersebut,  suatu  syarat  untuk  dapat  mengajukan  permohonan pengangkatan  sebagai  Notaris  kepada  Kantor  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
(Kemenkumham) yang mana dalam pengangkatan tersebut di angkat atas nama Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia.  Seorang  calon  Notaris  yang  akan  mengajukan  pelantikan  minimal berusis 27 (dua puluh tujuh) tahun serta tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan  hukum teteap  karena  melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Setelah  dilakukan  pelantikan  dan  sumpah  jabatan,  maka  secara  resmi  telah  diangkat sebagai  Pejabat  Negara.  Akan  tetapi,  masih  ada  syarat-syarat  bagi  seorang  Notaris  yang  baru dilantik  tersebut di  dalam memenuhi kewajibannya yakni waktu paling lama 60 (enam puluh) hari  terhitung  sejak  tanggal  pengambilan  sumpah/janji  jabatan  Notaris.  Seorang  Notaris tersebut  harus  menyerahkan  berkas  kelengkapan  spesimen  kepada  MPD  sebagai  lembaga pengawas  dan  pembina,  antara  lain;  menyempaikan  berita  acara  sumpah  dan  janji,  alamat kantor,  papan  nama,  bentuk  tanda  tangan,  pafar  stempel  dan  foto.  Terhitung  sejak  resminya Notaris tersebut menjalakan aktivitas kantornya, maka Notaris berwenang dalam hal membuat segala  yang  berkaitan  dengan  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan.  Semua  produk  yang dihasilkan  oleh  Notaris  dinamakan  dengan  minuta  akta  dan  disimpan  oleh  Notaris  sebagai Protokol Akta.
Dalam  menjalankan profesi, seorang Notaris di dalam  prakteknya ada  yang  mengalami penyerahan  Protokol  kepada  pihak  lain  yang  disebabkan  karena  meninggal  dunia,  berakhir masa  jabatan,  permintaan  sendiri,  tidak  mampu  secara  rohani  dan/atau  jasmani,  diangkat menjadi  pejabat  Negara,  pindah  wilayah  jabatan,  diberhentikan  sementara  atau  diberhentikan dengan tidak hormat. Setiap akta yang dibuat oleh Notaris harus tertata dengan seksama, rapi dan tidak asal-asalan, karena akta-akta tersebut termasuk dalam Protokol Notaris. Pasal 1 angka 13  UUJN  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Protokol  Notaris  adalah  kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.    Penyimpanan  dan  pemeliharaan  Protokol
Notaris  berlangsung  walaupun  Notaris  yang  bersangkutan  telah  pensiun  atau  bahkan  sudah meninggal dunia.  Protokol  Notaris  tersebut diserahkan  kepada Notaris lain  sebagai  pemegang Protokol  Notaris.  Alasan-alasan  yang  mendasari  dilakukannya  penyerahan  Protokol  Notaris telah diatur dalam pasal 62 UUJN. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:
a. Meninggal dunia;
b. Telah berakhir masa jabatannya;
c. Minta sendiri;
d. Tidak mampu  secara rohani dan/  atau  jasmani untuk  melaksanakan tugas  jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
e. Diangkat menjadi pejabat negara;
f. Pindah wilayah jabatan;
g. Diberhentikan sementara; atau
h. Diberhentikan dengan tidak hormat.
Di samping alasan tersebut, dalam penulisan tesis yang penulis lakukan terkonsentrasi pada huruf b tentang telah berakhirnya masa jabatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal ini mengatur berakhirnya masa jabatan Notaris pada saat Notaris berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun. Notaris tersebut harus memberitahukan  secara  manual  atau  elektronik  kepada  MPD  mengenai  berakhirnya  masa jabatan  dan  sekaligus  mengusulkan  Notaris  lain  sebagai  pemegang  Protokol.  Pemberitahuan tersebut harus disampaikan dalam waktu paling singkat 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari  sebelum  Notaris  yang  bersangkutan  mencapai  umur  65 (enam puluh lima) tahun yang disertai dengan dokumen pendukung:
1. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi;
2. Fotokopi berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi;
3. Surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat pemberhentian sebagai Notaris;
4. Surat usulan Notaris lain sebagai pemegang Protokol; dan
5. Surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang Protokol.
Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  46  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  25  Tahun  2014  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan,  Perpindahan, Pemberhentian,  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Notaris,  yang  selanjutnya  disebut  dengan Permenkumham No. 25 Tahun 2014. Oleh sebab itu, Notaris yang telah memasuki masa pensiun harus  menyerahkan  Protokol  Notaris  tersebut  kepada  Notaris  lain  yang  telah  ditunjuk  oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), sebagaimana terdapat dalam Pasal 62 UUJN mengenai alasan penyerahan Protokol Notaris. Setelah penulis menerangkan tentang landasan yuridis dan alasan penyerahan  Protokol serta dokumen apa saja  yang  diserahkan,  maka selanjutnya penulis akan membahas  proses  penyerahan  Protokol  Notaris.  Protokol  Notaris  diserahkan  paling  lama  30 (tiga  puluh)  hari  dengan  pembuatan  berita  acara  penyerahan  Protokol  Notaris  yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol tersebut. Sementara itu, di dalam Pasal 63 sampai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang telah menentukan pihak-pihak yang menyerahkan dan pihak-pihak yang menerima Protokol Notaris.
Di dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN, MPD dapat menetapkan  atau menunjuk Notaris yang akan  menerima Protokol.  Tetapi dalam prakteknya,  banyak Notaris  yang  tidak  mau  menerima Protokol Notaris lain, padahal Notaris tidak boleh menolak Protokol Notaris lain. Notaris yang menolak  menerima  Protokol,  MPD  dapat  memberikan  sanksi.  Akan  tetapi  ini  sulit  untuk dilaksanakan oleh MPD karena ada beban psikologis untuk menindak Notaris yang menolak. Di samping prosedur yang panjang, mulai dari pemeriksaan ditingkat MPD, MPW dan MPP sampai dengan keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang penjatuhan sanksi sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota, Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis Pengawas Notaris.
Terhadap Protokol Notaris, tanggung jawab tetap berada pada Notaris pembuat akta dan bukan pada Notaris penerima dan penyimpan Protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh Notaris penerima dan penyimpan Protokol Notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Notaris penerima dan penyimpan Protokol.
B. Tanggung 2’ Jawab 2’ Notaris 2’ Dalam 2’ Jabatannya 2’ Terhadap 2’ Akta 2’ Yang 2’ Dibuatnya
Ada 2’ dua 2’ istilah 2’ yang 2’ menunjuk 2’ pada 2’ pertanggungjawaban 2’ dalam 2’ kamus 2’ hukum,
2’ yaitu 2’ liability 2’ dan 2’ responsibility. 2’ Dalam 2’ pengertian 2’ dan 2’ penggunaan 2’ praktis, 2’ istilah
2’ liability 2’ menunjuk 2’ pada 2’ pertanggungjawaban 2’ hukum, 2’ yaitu 2’ tanggung 2’ gugat 2’ akibat
2’ kesalahan 2’ yang 2’ dilakukan 2’ oleh 2’ subyek 2’ hukum, 2’ sedangkan 2’ istilah 2’ responsibility
2’ menunjuk 2’ pada 2’ pertanggungjawaban 2’ politik. 6 2’ Terdapat 2’ dua 2’ macam 2’ bentuk
2’ pertanggungjawaban, 2’ yaitu 2’ pertanggungjawaban 2’ mutlak 2’ ( absolut 2’ responsibility ) 2’ dan
2’ pertanggungjawaban 2’ berdasarkan 2’ kesalahan 2’ ( based 2’ on 2’ fault ), 2’ Pertanggungjawaban
2’ mutlak 2’ ( absolut 2’ responsibility ), 2’ yaitu 2’ sesuatu 2’ perbuatan 2’ menimbulkan 2’ akibat 2’ yang
2’ dianggap 2’ merugikan 2’ oleh 2’ pembuat 2’ undang-undang 2’ dan 2’ ada 2’ suatu 2’ hubungan
2’ antara 2’ perbuatannya 2’ dengan 2’ akibatnya. 2’ Tiada 2’ hubungan 2’ antara 2’ keadaan 2’ jiwa 2’ si
2’ pelaku 2’ dengan 2’ akibat 2’ dari 2’ perbuatannya. 2’ Pertanggungjawaban 2’ berdasarkan
2’ kesalahan 2’ ( based 2’ on 2’ fault ), 2’ atau 2’ dikenal 2’ juga 2’ dalam 2’ bentuk 2’ lain 2’ dari 2’ kesalahan
2’ yaitu 2’ kesalahan 2’ yang 2’ dilakukan 2’ tanpa 2’ maksud 2’ atau 2’ perencanaan, 2’ yaitu 2’ kealpaan
2’ atau 2’ kekhilafan 2’ ( negligance ). 7
Jika 2’ dihubungkan 2’ dengan 2’ teori 2’ pertanggungjawaban, 2’ pertanggungjawaban 2’ yang
2’ dilaksanakan 2’ oleh 2’ Notaris 2’ merupakan 2’ akibat 2’ lanjutan 2’ dari 2’ pelaksanaan 2’ Notaris 2’ dalam
2’ melaksanakan 2’ tugas 2’ dan 2’ jabatannya 2’ berupa 2’ hak 2’ dan 2’ kewajiban 2’ yang 2’ diberikan
6 2’ Ridwan 2’ H.R., 2’ Hukum 2’ Administrasi 2’ Negara, 2’ Raja 2’ Grafindo 2’ Persada, 2’ Jakarta, 2’ 2006), 2’ hlm.
2’ 335-337. 7 2’ Jimly 2’ Asshiddiqie 2’ dan 2’ M 2’ Ali 2’ Safa’at, 2’ Op. 2’ Cit .
2’ peraturan 2’ perundang-undangan 2’ dalam 2’ menjalankan 2’ tugasnya. 2’ Sehingga 2’ tanggung 2’ jawab
2’ yang 2’ dipergunakan 2’ dalam 2’ undang-undang 2’ jabatan 2’ Notaris 2’ adalah 2’ tanggung 2’ jawab
2’ berdasarkan 2’ kesalahannya, 2’ yaitu 2’ bahwa 2’ perbuatan 2’ yang 2’ dilakukan 2’ karena 2’ kesengajaan
2’ untuk 2’ melakukan 2’ perbuatan 2’ dan 2’ mengakibatkan 2’ kerugian 2’ bagi 2’ pihak-pihak 2’ terkait.
2’ Prinsip 2’ pertanggungjawaban 2’ berdasarkan 2’ kesalahan 2’ yang 2’ dapat 2’ dimintakan 2’ pada 2’ Notaris
2’ jika 2’ memuat 2’ :
1. Hari, 2’ tanggal, 2’ bulan, 2’ dan 2’ tahun 2’ menghadap;
2. Waktu 2’ (pukul) 2’ menghadap;
3. Tanda 2’ tangan 2’ yang 2’ tercantum 2’ dalam 2’ minuta 2’ akta. 8
Adapun 2’ teori 2’ pertanggungjawaban 2’ juga 2’ dapat 2’ dilihat 2’ dalam 2’ Kitab 2’ Undang-Undang
2’ Hukum 2’ Perdata 2’ Pasal 2’ 1365, 2’ “tiap 2’ perbuatan 2’ melanggar 2’ hukum 2’ yang 2’ membawa 2’ kerugian
2’ pada 2’ orang 2’ lain, 2’ mewajibkan 2’ orang 2’ yang 2’ karena 2’ salahnya 2’ menerbitkan 2’ kerugian 2’ itu,
2’ mengganti 2’ kerugian 2’ tersebut”. 2’ Dalam 2’ kaitan 2’ jabatan 2’ Notaris 2’ diperlukan 2’ tanggung 2’ jawab
2’ profesional 2’ pada 2’ apa 2’ yang 2’ menjadi 2’ kewenangannya 2’ yaitu 2’ membuat 2’ akta 2’ autentik, 2’ bila
2’ akta 2’ yang 2’ dibuat 2’ oleh 2’ Notaris 2’ tersebut 2’ memuat 2’ kealpaan 2’ dan 2’ mengakibatkan 2’ kerugian
2’ bagi 2’ pihak-pihak 2’ dalam 2’ akta 2’ tersebut 2’ maupun 2’ pihak 2’ ketiga 2’ maka 2’ Notaris 2’ wajib
2’ mempertanggungjawabkan 2’ atas 2’ kesalahannya 2’ tersebut 2’ baik 2’ dalam 2’ pertanggungjawaban
2’ secara 2’ Perdata, 2’ Pidana 2’ maupun 2’ secara 2’ Administratif.
Namun 2’ bagi 2’ Notaris 2’ pemegang 2’ Prorokol 2’ yang 2’ menerima 2’ Protokol 2’ tersebut
2’ bertanggung 2’ jawab 2’ untuk 2’ memelihara 2’ Protokol 2’ Notaris 2’ yang 2’ dilimpahkan 2’ kepadanya. 2’ Ia
2’ juga 2’ mempunyai 2’ kewenangan 2’ untuk 2’ mengeluarkan 2’ Grosse 2’ Akta, 2’ Salinan 2’ Akta, 2’ atau
2’ Kutipan 2’ Akta 2’ seperti 2’ yang 2’ telah 2’ diatur 2’ didalam 2’ ketentuan 2’ Pasal 2’ 64 2’ ayat 2’ (2) 2’ Undang- Undang 2’ Nomor 2’ 2 2’ Tahun 2’ 2014 2’ Tentang 2’ Perubahan 2’ Atas 2’ Undang-Undang 2’ Nomor 2’ 30
2’ Tahun 2’ 2004 2’ Tentang 2’ Jabatan 2’ Notaris. 2’ Notaris 2’ penerima 2’ Protokol 2’ bertanggung 2’ jawab
2’ merawat 2’ Protokol 2’ Notaris 2’ yang 2’ dialihkan 2’ kepadanya 2’ seyogyanya 2’ Protokol 2’ sendiri, 2’ oleh
8 2’ Habib 2’ Adjie 2’ Meneropong 2’ Khasanah 2’ Notaris 2’ dan 2’ PPAT 2’ Indonesia , 2’ Op. 2’ Cit, 2’ hlm. 2’ 192
2’ karena 2’ itu 2’ diperlukan 2’ tempat 2’ yang 2’ memadai 2’ dan 2’ administrasi 2’ yang 2’ baik 2’ agar 2’ akta 2’ yang
2’ ada 2’ padanya 2’ tersusun 2’ dengan 2’ rapi 2’ dan 2’ dapat 2’ dengan 2’ mudah 2’ dicari 2’ ketika 2’ dibutuhkan.
Tanggung 2’ jawab 2’ Notaris 2’ pada 2’ saat 2’ masih 2’ menjabat 2’ adalah 2’ pada 2’ tugas, 2’ sumpah
2’ dan 2’ wewenangnya. 2’ Setelah 2’ berakhir 2’ masa 2’ jabatannya, 2’ tanggung 2’ jawab 2’ Notaris 2’ hanya
2’ pada 2’ Protokolnya, 2’ karena 2’ akta 2’ yang 2’ dibuatnya 2’ adalah 2’ bersifat 2’ personal, 2’ yang
2’ mengetahui 2’ secara 2’ pasti 2’ perbuatan 2’ hukum 2’ yang 2’ dituangkan 2’ dalam 2’ aktanya 2’ yang
2’ dikehendaki 2’ dan 2’ disepakati 2’ oleh 2’ para 2’ pihak. 2’ Pada 2’ peraturan 2’ jabatan 2’ Notaris
2’ menentukan 2’ bahwa 2’ Notaris 2’ sebagai 2’ jabatan 2’ sekaligus 2’ profesi, 2’ Notaris 2’ sebagai 2’ jabatan
2’ merupakan 2’ delegasi 2’ negara 2’ sebagai 2’ implementasi 2’ negara 2’ dalam 2’ melayani 2’ masyarakat,
2’ sedangkan 2’ profesi 2’ sebagai 2’ hasil 2’ interaksi 2’ antara 2’ sesama 2’ masyarakat 2’ yang 2’ dikembangkan
2’ dan 2’ diciptakan 2’ sendiri 2’ oleh 2’ masyarakat. 2’ Berdasarkan 2’ pasal 2’ 63 2’ Peraturan 2’ jabatan
2’ Notaris, 2’ terhitung 2’ sejak 2’ dibuat 2’ berita 2’ acara 2’ penyerahan 2’ Protokol 2’ Notaris, 2’ maka 2’ sejak
2’ saat 2’ itu 2’ tanggung 2’ jawab 2’ penyimpanan 2’ dan 2’ pemeliharaan 2’ Protokol 2’ beralih 2’ kepada
2’ Notaris 2’ penerima 2’ Protokol. 2’ Notaris 2’ penyimpan 2’ Protokol 2’ hanya 2’ mempunyai 2’ tanggung
2’ jawab 2’ untuk 2’ menyimpan 2’ dan 2’ memelihara 2’ akta 2’ yang 2’ disimpanya, 2’ hal 2’ ini 2’ searah 2’ dengan
2’ pasal 2’ 65 2’ Peraturan 2’ jabatan 2’ Notaris. 2’ Dengan 2’ demikian 2’ kedudukan 2’ hukum 2’ Protokol
2’ Notaris 2’ beralih 2’ ke 2’ Notaris 2’ yang 2’ menggantikan 2’ Notaris 2’ yang 2’ telah 2’ berakhir 2’ masa
2’ jabatannya, 2’ atau 2’ kepada 2’ Majelis 2’ Pengawas 2’ Daerah, 2’ sebagaimana 2’ ketentuan 2’ Pasal 2’ 63
2’ ayat 2’ (5) 2’ Undang-Undang 2’ Jabatan 2’ Notaris.
C. Tanggung 2’ Jawab 2’ Personal 2’ Notaris 2’ Terhadap 2’ Akta 2’ Yang 2’ Dibuatnya 2’ Setelah
2’ Berakhir 2’ Masa 2’ Jabatannya
Berakhirnya 2’ masa 2’ jabatan 2’ seseorang 2’ sebagai 2’ Notaris 2’ menyebabkan 2’ berakhir 2’ pula
2’ kedudukannya 2’ sebagai 2’ Notaris, 2’ sedangkan 2’ Notaris 2’ sebagai 2’ suatu 2’ jabatan, 2’ akan 2’ tetap 2’ ada
2’ dan 2’ akta-akta 2’ yang 2’ dibuat 2’ di 2’ hadapan 2’ atau 2’ oleh 2’ Notaris 2’ yang 2’ bersangkutan 2’ akan 2’ tetap
2’ diakui 2’ dan 2’ akan 2’ disimpan 2’ (sebagai 2’ suatu 2’ kesinambungan) 2’ oleh 2’ Notaris 2’ pemegang
2’ Protokolnya. 2’ Penjelasan 2’ Pasal 2’ 65 2’ UUJN 2’ menurut 2’ Habib 2’ Adjie 2’ bahwa: 2’
1) Setiap 2’ orang 2’ yang 2’ diangkat 2’ sebagai 2’ Notaris, 2’ Notaris 2’ pengganti, 2’ Notaris 2’ pengganti
2’ khusus, 2’ dan 2’ pejabat 2’ sementara 2’ Notaris 2’ dianggap 2’ sebagai 2’ menjalankan 2’ tugas
2’ pribadi 2’ dan 2’ seumur 2’ hidup 2’ sehingga 2’ tanpa 2’ batas 2’ waktu 2’ pertanggungjawaban.
2) Pertanggungjawaban 2’ Notaris, 2’ Notaris 2’ pengganti, 2’ Notaris 2’ pengganti 2’ khusus, 2’ dan
2’ pejabat 2’ sementara 2’ Notaris 2’ dianggap 2’ melekat, 2’ kemana 2’ pun 2’ dan 2’ dimana 2’ pun
2’ mantan 2’ Notaris, 2’ mantan 2’ Notaris 2’ pengganti, 2’ mantan 2’ Notaris 2’ pengganti 2’ khusus,
2’ dan 2’ mantan 2’ pejabat 2’ sementara 2’ Notaris 2’ berada.
Hal 2’ ini 2’ berbeda 2’ dengan 2’ pendapat 2’ dari 2’ Sjaifurrachman, 2’ bahwa 2’ di 2’ Indonesia 2’ tidak
2’ dikenal 2’ tanggung 2’ jawab 2’ secara 2’ mutlak 2’ tanpa 2’ batas 2’ waktu, 2’ sehingga 2’ dapat 2’ diartikan
2’ tidak 2’ ada 2’ jabatan 2’ di 2’ Indonesia 2’ yang 2’ tanggung 2’ jawabnya 2’ tanpa 2’ batas. 2’ Oleh 2’ karena 2’ itu
2’ setiap 2’ jabatan 2’ apapun 2’ mempunyai 2’ batasan 2’ waktu 2’ tanggung 2’ jawab 2’ sepanjang 2’ yang
2’ bersangkutan 2’ menjabat 2’ atau 2’ karena 2’ apabila 2’ jabatan 2’ yang 2’ dipangku 2’ seseorang 2’ telah
2’ habis, 2’ yang 2’ bersangkutan 2’ berhenti 2’ pula 2’ tanggung 2’ jawabannya 2’ dalam 2’ jabatan 2’ yang
2’ pernah 2’ dipangkunya 2’ Jika 2’ dibandingkan 2’ antara 2’ kedua 2’ pendapat 2’ tersebut, 2’ terlihat 2’ bahwa
2’ adanya 2’ perbedaan 2’ yang 2’ mendasar. 2’ Menurut 2’ Habib 2’ Adjie 2’ tanggung 2’ jawab 2’ tidak 2’ akan
2’ berakhir 2’ karena 2’ tanggung 2’ jawab 2’ melekat 2’ pada 2’ diri 2’ pribadi 2’ seorang 2’ Notaris, 2’ sedangkan
2’ menurut 2’ Sjafurrachman 2’ tanggung 2’ jawab 2’ tidak 2’ ada 2’ yang 2’ tidak 2’ memiliki 2’ batas 2’ waktu.
2’ Apabila 2’ melihat 2’ tanggung 2’ jawab 2’ dari 2’ segi 2’ pembuatan 2’ akta, 2’ seorang 2’ Notaris 2’ akan 2’ selalu
2’ dilekati 2’ oleh 2’ tanggung 2’ jawab 2’ secara 2’ materil 2’ manakala 2’ suatu 2’ saat 2’ (meskipun 2’ telah
2’ berakhir 2’ masa 2’ jabatannya) 2’ akta 2’ yang 2’ dibuat 2’ oleh 2’ seorang 2’ Notaris 2’ didapati 2’ bermasalah
2’ dan 2’ diperlukan 2’ adanya 2’ pertanggungjawaban 2’ dari 2’ Notaris 2’ yang 2’ bersangkutan.
Pasal 2’ 65 2’ UUJN 2’ menentukan 2’ bahwa: 2’ Notaris, 2’ Notaris 2’ Pengganti, 2’ dan 2’ Pejabat
2’ Sementara 2’ Notaris 2’ bertanggung 2’ jawab 2’ atas 2’ setiap 2’ akta 2’ yang 2’ dibuatnya 2’ meskipun
2’ Protokol 2’ Notaris 2’ telah 2’ diserahkan 2’ dan 2’ dipindahkan 2’ kepada 2’ pihak 2’ penyimpan 2’ Protokol
2’ Notaris. 2’ Memperhatikan 2’ ketentuan 2’ Pasal 2’ 65 2’ UUJN 2’ tersebut, 2’ maka 2’ walaupun 2’ Notaris
2’ sudah 2’ berakhir 2’ masa 2’ jabatannya, 2’ namun 2’ tetap 2’ bertanggungjawab 2’ terhadap 2’ akta 2’ yang
2’ dibuatnya. 2’ Oleh 2’ karena 2’ itu 2’ terdapat 2’ kerancuan 2’ mengenai 2’ batas 2’ pertanggungjawaban
2’ Notaris 2’ berdasarkan 2’ pada 2’ Teori 2’ Fautes 2’ Personalles 2’ terhadap 2’ jabatan 2’ Notaris
2’ menyebutkan, 2’ pertanggungjawaban 2’ terhadap 2’ jabatannya 2’ yang 2’ dalam 2’ hal 2’ ini 2’ adalah 2’ akta
2’ yang 2’ dibuatnya 2’ adalah 2’ pada 2’ jabatan 2’ Notaris 2’ itu 2’ sendiri. 2’ Hal 2’ ini 2’ berarti 2’ juga 2’ bahwa
2’ tanggung 2’ jawab 2’ Notaris 2’ terhadap 2’ akta 2’ yang 2’ dibuatnya 2’ adalah 2’ bersifat 2’ personal,
2’ tanggung 2’ jawab 2’ tersebut 2’ melekat 2’ pada 2’ diri 2’ pribadi 2’ Notaris 2’ bersangkutan, 2’ kemanapun
2’ dan 2’ dimanapun 2’ Notaris 2’ tersebut 2’ berada 2’ walaupun 2’ Notaris 2’ tersebut 2’ telah 2’ berhenti 2’ dari
2’ jabatannya, 2’ Notaris 2’ tetap 2’ bertanggungjawab 2’ seumur 2’ hidup 2’ terhadap 2’ akta 2’ yang 2’ pernah
2’ dibuatnya. 2’ Hal 2’ ini 2’ didasarkan 2’ bahwa 2’ kehadiran 2’ Notaris 2’ untuk 2’ membuat 2’ akta 2’ otentik
2’ sebagai 2’ alat 2’ bukti 2’ sempurna 2’ bagi 2’ para 2’ pihak 2’ sebagaimana 2’ pasal 2’ 1870 2’ KUHPer
2’ menyebutkan 2’ bahwa, 2’ “ Suatu 2’ akta 2’ otentik 2’ memberikan 2’ diantara 2’ para 2’ pihak 2’ beserta 2’ ahli
2’ waris-ahli 2’ warisnya 2’ atau 2’ orang-orang 2’ yang 2’ mendapat 2’ hak 2’ dari 2’ mereka, 2’ suatu 2’ bukti
2’ yang 2’ sempurna 2’ tentang 2’ apa 2’ yang 2’ dimuat 2’ di 2’ dalamnya . ”
Dalam 2’ prinsip 2’ keadilan 2’ Notaris 2’ sebenarnya 2’ sudah 2’ melekat 2’ pada 2’ sumpah
2’ jabatannya, 2’ yaitu 2’ pada 2’ Pasal 2’ 4 2’ UUJN 2’ yang 2’ menyebutkan 2’ sebagai 2’ berikut: 2’ “Saya
2’ bersumpah/berjanji: 2’ bahwa 2’ saya 2’ akan 2’ patuh 2’ dan 2’ setia 2’ kepada 2’ Negara 2’ Republik
2’ Indonesia, 2’ Pancasila 2’ dan 2’ Undang-Undang 2’ Dasar 2’ Negara 2’ Republik 2’ Indonesia 2’ Tahun 2’ 1945,
2’ Undang-Undang 2’ tentang 2’ Jabatan 2’ Notaris 2’ serta 2’ peraturan 2’ perundang-undangan 2’ lainnya.
2’ bahwa 2’ saya 2’ akan 2’ menjalankan 2’ jabatan 2’ saya 2’ dengan 2’ amanah, 2’ jujur, 2’ saksama, 2’ mandiri,
2’ dan 2’ tidak 2’ berpihak. 2’ Notaris 2’ pada 2’ dasarnya 2’ harus 2’ adil 2’ dan 2’ tidak 2’ berpihak, 2’ hal 2’ ini 2’ di
2’ ucapkan 2’ sebelum 2’ berpraktik 2’ nyata 2’ menjadi 2’ Notaris. 2’ Oleh 2’ karena 2’ itu, 2’ Notaris 2’ dalam
2’ membuat 2’ akta 2’ harus 2’ memenuhi 2’ standar 2’ prosedur 2’ berdasarkan 2’ ketentuan 2’ perundangan- undangan, 2’ sehingga 2’ pertanggungjawaban 2’ Notaris 2’ terhadap 2’ akta 2’ yang 2’ dibuatnya 2’ harus
2’ melekat 2’ seumur 2’ hidup 2’ pada 2’ diri 2’ Notaris.
Berdasarkan 2’ uraian 2’ di 2’ atas 2’ penulis 2’ menemukan 2’ adanya 2’ maksud 2’ dari 2’ sebuah
2’ tanggung 2’ jawab 2’ terhadap 2’ Notaris 2’ yang 2’ telah 2’ berakhir 2’ masa 2’ jabatannya 2’ terhadap 2’ akta
2’ yang 2’ dibuatnya 2’ dapat 2’ dilihat 2’ dari 2’ tanggung 2’ jawab 2’ jabatan 2’ dan 2’ tanggung 2’ jawab 2’ personal
2’ dari 2’ seorang 2’ Notaris. 2’ Tanggung 2’ jawab 2’ Notaris 2’ terhadap 2’ akta 2’ yang 2’ dibuat 2’ oleh 2’ atau
2’ dihadapannya 2’ pada 2’ dasarnya 2’ sampai 2’ Notaris 2’ meninggal 2’ dunia 2’ karena 2’ akta 2’ otentik 2’ yang
2’ dibuat 2’ oleh 2’ Notaris 2’ memiliki 2’ kekuatan 2’ pembuktian 2’ yang 2’ sempurna. 2’ Notaris 2’ sebagai
2’ pejabat 2’ negara 2’ memiliki 2’ kewenangan-kewenangan 2’ tertentu, 2’ tanggung 2’ jawab 2’ tersebut
2’ hanya 2’ terdapat 2’ pada 2’ kewenangan 2’ yang 2’ dimilikinya 2’ yaitu 2’ pada 2’ dokumen 2’ yang 2’ menjadi
2’ tanggung 2’ jawabnya 2’ saja. 2’ Tanggung 2’ jawab 2’ Notaris 2’ terhadap 2’ Protokolnya, 2’ termasuk 2’ akta
2’ yang 2’ dibuatnya 2’ adalah 2’ bersifat 2’ personal, 2’ yang 2’ mengetahui 2’ secara 2’ pasti 2’ perbuatan
2’ hukum 2’ yang 2’ dituangkan 2’ dalam 2’ aktanya 2’ yang 2’ dikehendaki 2’ dan 2’ disepakati 2’ oleh 2’ para
2’ pihak. 2’ Berdasarkan 2’ pasal 2’ 63 2’ Peraturan 2’ jabatan 2’ Notaris, 2’ terhitung 2’ sejak 2’ dibuat 2’ berita
2’ acara 2’ penyerahan 2’ Protokol 2’ Notaris, 2’ maka 2’ sejak 2’ saat 2’ itu 2’ tanggung 2’ jawab 2’ penyimpanan
2’ dan 2’ pemeliharaan 2’ Protokol 2’ beralih 2’ kepada 2’ Notaris 2’ penerima 2’ Protokol. 2’ Notaris
2’ penyimpan 2’ Protokol 2’ hanya 2’ mempunyai 2’ tanggung 2’ jawab 2’ untuk 2’ menyimpan 2’ dan
2’ memelihara 2’ akta 2’ yang 2’ disimpanya, 2’ hal 2’ ini 2’ searah 2’ dengan 2’ pasal 2’ 65 2’ Peraturan 2’ jabatan
2’ Notaris. 2’ Dengan 2’ demikian 2’ kedudukan 2’ hukum 2’ Protokol 2’ Notaris 2’ beralih 2’ ke 2’ Notaris 2’ yang
2’ menggantikan 2’ Notaris 2’ yang 2’ telah 2’ berakhir 2’ masa 2’ jabatannya, 2’ atau 2’ kepada 2’ Majelis
2’ Pengawas 2’ Daerah, 2’ sebagaimana 2’ ketentuan 2’ Pasal 2’ 63 2’ ayat 2’ (5) 2’ Undang-Undang 2’ Jabatan
2’ Notaris.
2. Akibat 2’ Dan 2’ Perlindungan 2’ Hukum 2’ Terhadap 2’ Notaris 2’ Yang 2’ Telah 2’ Berakhir 2’ Masa
2’ Jabatannya 2’ Apabila 2’ Terjadi 2’ Permasalahan 2’ Dengan 2’ Aktanya
Notaris 2’ yang 2’ sudah 2’ berakhir 2’ masa 2’ jabatannya 2’ tidak 2’ dapat 2’ di 2’ kenai 2’ sanksi 2’ atas
2’ akta 2’ yang 2’ telah 2’ dibuatnya 2’ dikarenakan 2’ pemegang 2’ Protokol 2’ Notaris 2’ yang
2’ bertanggungjawab, 2’ tetapi 2’ bila 2’ diindikasi 2’ memuat 2’ kesalahan 2’ pidana 2’ dengan 2’ unsur
2’ pemalsuan 2’ atau 2’ penipuan 2’ dimana 2’ Notaris 2’ turut 2’ serta 2’ dalam 2’ melancarkan 2’ proses
2’ pembuatan 2’ akta 2’ tersebut 2’ juga 2’ bila 2’ terbukti 2’ bahwa 2’ Notaris 2’ turut 2’ berperan 2’ dalam
2’ pembuatan 2’ akta 2’ Notaris 2’ yang 2’ kemudian 2’ pula 2’ ada 2’ salah 2’ satu 2’ pihak 2’ atau 2’ penghadap
2’ mengalami 2’ kerugian, 2’ akta 2’ tersebut 2’ menjadi 2’ akta 2’ dibawah 2’ tangan 2’ dan/atau 2’ akta 2’ tersebut
2’ dapat 2’ batal 2’ demi 2’ hukum 2’ ketika 2’ memang 2’ dibuktikan 2’ Notaris 2’ ikut 2’ berperan 2’ maka 2’ Notaris
2’ dapat 2’ dikenakan 2’ sebagai 2’ turut 2’ tergugat 2’ apabila 2’ perbuatan 2’ pidana 2’ sedangkan 2’ apabila
2’ perbuatan 2’ perdata, 2’ Notaris 2’ hanya 2’ sebagai 2’ saksi 2’ saja 2’ karena 2’ sangat 2’ tidak 2’ mungkin
2’ Notaris 2’ membuat 2’ akta 2’ bukan 2’ atas 2’ permintaan 2’ dan 2’ keinginan 2’ para 2’ pihak 2’ atau
2’ penghadap. 2’ Itulah 2’ mengapa 2’ tanggung 2’ jawab 2’ Notaris 2’ walaupun 2’ Notaris 2’ telah 2’ berakhir
2’ masa 2’ jabatannya, 2’ tanggung 2’ jawan 2’ Notaris 2’ dianggap 2’ melekat 2’ pada 2’ diri 2’ Notaris 2’ sampai
2’ Notaris 2’ meninggal 2’ dunia. 2’
Tanggung 2’ jawab 2’ Notaris 2’ ketika 2’ Notaris 2’ masih 2’ aktif 2’ sebagai 2’ Notaris 2’ yaitu
2’ tanggung 2’ jawab 2’ secara 2’ perdata, 2’ pidana 2’ dan 2’ administratif 2’ dilihat 2’ dari 2’ kode 2’ etik 2’ Notaris.
2’ Sementara 2’ Pertanggungjawaban 2’ Notaris 2’ yang 2’ telah 2’ memasuki 2’ masa 2’ pensiun 2’ adalah
2’ pertanggungjawaban 2’ perdata 2’ atau 2’ yang 2’ dibuat 2’ Notaris 2’ tersebut 2’ tidak 2’ sinkron 2’ dengan
2’ ketentuan 2’ dan 2’ tata 2’ cara 2’ pembuatan 2’ akta 2’ autentik 2’ sebagaimana 2’ yang 2’ terdapat 2’ pada
2’ Pasal 2’ 38, 2’ 39 2’ dan 2’ 40 2’ Undang-Undang 2’ Jabatan 2’ Notaris. 2’
Pertanggungjawaban 2’ pidana 2’ Notaris 2’ apabila 2’ ketika 2’ akta 2’ autentik 2’ yang 2’ dibuat 2’ oleh
2’ Notaris 2’ ternyata 2’ terbukti 2’ melanggar 2’ Pasal 2’ 263 2’ KUHP 2’ yaitu 2’ mengandung 2’ keterangan
2’ palsu 2’ atau 2’ dengan 2’ sengaja/karena 2’ kecerobohannya 2’ dalam 2’ pembuatan 2’ akta 2’ autentik
2’ tersebut 2’ mengandung 2’ keterangan 2’ palsu 2’ sehingga 2’ merugikan 2’ pihak 2’ lain 2’ maka 2’ Notaris
2’ tersebut 2’ dapat 2’ di 2’ pidana. 2’ Ketika 2’ berakhir 2’ masa 2’ jabatannya 2’ seorang 2’ Notaris, 2’ lalu
2’ dituntut 2’ secara 2’ pidana, 2’ maka 2’ Notaris 2’ terlebih 2’ dahulu 2’ dipanggil 2’ sebagai 2’ saksi 2’ oleh
2’ aparat 2’ penyidik, 2’ ataupun 2’ penuntut 2’ umum 2’ karena 2’ keterlibatannya 2’ pada 2’ tindak 2’ pidana
2’ yang 2’ berkaitan 2’ dengan 2’ akta 2’ yang 2’ telah 2’ dibuatnya. 2’ Apabila 2’ Notaris 2’ telah 2’ membuat 2’ akta
2’ sesuai 2’ dengan 2’ ketentuan 2’ peraturan 2’ perundang-undangan 2’ yang 2’ berlaku 2’ dan 2’ bukan
2’ disengaja 2’ memasukan 2’ keterangan 2’ palsu 2’ ke 2’ dalam 2’ akta 2’ autentik, 2’ maka 2’ Notaris 2’ tidak
2’ dapat 2’ dijadikan 2’ sebagai 2’ tersangka 2’ ataupun 2’ terdakwa. 2’ Pertanggungjawaban 2’ pidana 2’ akan
2’ dibebankan 2’ kepada 2’ para 2’ pihak 2’ yang 2’ memberikan 2’ pengakuan 2’ kepada 2’ Notaris 2’ tersebut.
Sementara 2’ jika 2’ terjadi 2’ gugatan 2’ secara 2’ perdata 2’ oleh 2’ pihak 2’ ketiga 2’ pada 2’ akta 2’ yang
2’ telah 2’ dibuat 2’ oleh 2’ atau 2’ dihadapanyaapabila 2’ terdapat 2’  2’ kesalahan 2’ formil 2’ yang
2’ mengakibatkan 2’ akta 2’ tersebut 2’ menjadi 2’ akta 2’ dibawah 2’ tangan 2’ dan 2’ menimbulkan
2’ kerugian 2’ dapat 2’ di 2’ mintai 2’ ganti 2’ kerugian 2’ terhadap 2’ akta 2’ tersebut 2’ karena
2’ seharusnya 2’ akta 2’ autentik 2’ yang 2’ mempunyai 2’ kekuatan 2’ hukum 2’ sebagai 2’ alat 2’ bukti
2’ sempurna 2’ dalam 2’ persidangan 2’ malah 2’ menjadi 2’ akta 2’ dibawah 2’ tangan. 2’ Menurut
2’ Penulis, 2’ akibat 2’ hukum 2’ terhadap 2’ Notaris 2’ akan 2’ tetap 2’ ada 2’ apabila 2’ dalam 2’ pembuatan 2’ akta
2’ tidak 2’ sesuai 2’ dengan 2’ Undang-Undang, 2’ khususnya 2’ Undang-Undang 2’ Jabatan 2’ Notaris. 2’ Pada
2’ pasal 2’ 38 2’ UUJN 2’ mengenai 2’ bentuk 2’ dan 2’ sifat 2’ akta. 2’ Akibat 2’ yang 2’ utama 2’ akta 2’ tersebut
2’ menjadi 2’ batal 2’ demi 2’ hukum, 2’ akibat 2’ kedua 2’ Notaris 2’ akan 2’ terkena 2’ sanksi 2’ jika 2’ terdapat
2’ kesalahan 2’ perdata 2’ maupun 2’ pidana 2’ pada 2’ akta 2’ tersebut. 9
Perlindungan 2’ hukum 2’ sebagaimana 2’ diatur 2’ dalam 2’ UUJN 2’ tersebut 2’ di 2’ atas
2’ berlaku 2’ ketika 2’ Notaris 2’ masih 2’ menduduki 2’ jabatan 2’ sebagai 2’ pejabat 2’ umum. 2’ Setelah
2’ berakhir 2’ masa 2’ jabatannya, 2’ tidak 2’ ada 2’ ketentuan 2’ di 2’ dalam 2’ UUJN 2’ yang 2’ menjelaskan
2’ tentang 2’ perlindungan 2’ hukum 2’ terhadap 2’ Notaris 2’ yang 2’ telah 2’ berakhir 2’ masa
2’ jabatannya. 2’ Sedangkan 2’ dari 2’ segi 2’ petanggungjawaban, 2’ secara 2’ jelas 2’ dinyatakan
2’ dalam 2’ Pasal 2’ 65 2’ UUJN, 2’ bahwa: 2’ Notaris, 2’ Notaris 2’ Pengganti, 2’ dan 2’ Pejabat 2’ Sementara
2’ bertanggung 2’ jawab 2’ atas 2’ setiap 2’ akta 2’ yang 2’ dibuatnya 2’ meskipun 2’ Protokol 2’ Notaris
2’ diserahkan 2’ atau 2’ dipindahkan 2’ kepada 2’ pihak 2’ penyimpan 2’ Protokol
9 2’ Wawancara 2’ terhadap 2’ narsumber 2’ Dion 2’ Setya 2’ Manggala 2’ Putra, 2’ S.H, 2’ M.Kn

## KESIMPULAN
1. Tanggung 2’ jawab 2’ Notaris 2’ terhadap 2’ akta 2’ yang 2’ dibuat 2’ oleh 2’ atau 2’ dihadapannya 2’ pada
2’ dasarnya 2’ sampai 2’ Notaris 2’ meninggal 2’ dunia 2’ karena 2’ akta 2’ otentik 2’ yang 2’ dibuat 2’ oleh
2’ Notaris 2’ memiliki 2’ kekuatan 2’ pembuktian 2’ yang 2’ sempurna. 2’ Notaris 2’ sebagai 2’ pejabat
2’ umum 2’ memiliki 2’ tanggung 2’ jawab 2’ pada 2’ Pasal 2’ 65 2’ UUJN, 2’ Tanggung 2’ jawab 2’ Notaris
2’ terhadap 2’ Protokolnya, 2’ termasuk 2’ akta 2’ yang 2’ dibuatnya 2’ adalah 2’ bersifat 2’ personal, 2’ yang
2’ mengetahui 2’ secara 2’ pasti 2’ perbuatan 2’ hukum 2’ yang 2’ dituangkan 2’ dalam 2’ aktanya 2’ yang
2’ dikehendaki 2’ dan 2’ disepakati 2’ oleh 2’ para 2’ pihak. 2’ Sedangkan 2’ Notaris 2’ penyimpan 2’ Protokol
2’ hanya 2’ mempunyai 2’ tanggung 2’ jawab 2’ untuk 2’ menyimpan 2’ dan 2’ memelihara 2’ akta 2’ yang
2’ disimpanya, 2’ hal 2’ ini 2’ berbeda 2’ dengan 2’ pasal 2’ 65 2’ UUJN 2’ mengenai 2’ Notaris
2’ bertanggungjawab 2’ atas 2’ setiap 2’ akta 2’ yang 2’ dibuatnya 2’ meskipun 2’ Protokol 2’ Notaris 2’ telah
2’ diserahkan 2’ dan 2’ dipindahkan 2’ kepada 2’ pihak 2’ penyimpan 2’ Protokol 2’ Notaris. 2’ Oleh 2’ karena
2’ itu 2’ werda 2’ notaris 2’ masih 2’ dapat 2’ dimintai 2’ pertanggungjawabannya 2’ atas 2’ setiap 2’ akta
2’ yang 2’ dibuatnya 2’ pada 2’ waktu 2’ menjabat 2’ menjadi 2’ notaris.
2. Akibat 2’ dan 2’ perlindungan 2’ hukum 2’ terhadap 2’ Notaris 2’ yang 2’ telah 2’ berakhir 2’ masa
2’ jabatannya 2’ apabila 2’ permasalahan 2’ hukum 2’ yang 2’ muncul 2’ secara 2’ pidana 2’ maka 2’ dapat
2’ diberi 2’ sanksi 2’ pidana, 2’ apabila 2’ ada 2’ kesalahan 2’ perdata 2’ yaitu 2’ terhadap 2’ kesalahan 2’ pada
2’ akta 2’ tidak 2’ memenuhi 2’ Pasal 2’ 38 2’ UUJN 2’ maka 2’ mengakibatkan 2’ akta 2’ tersebut 2’ menjadi
2’ akta 2’ dibawah 2’ tangan 2’ dan 2’ menimbulkan 2’ kerugian 2’ yang 2’ dapat 2’ di 2’ mintai 2’ ganti
2’ kerugian. 2’ Perlindungan 2’ hukum 2’ terhadap 2’ Notaris 2’ yang 2’ berakhir 2’ masa 2’ jabatannya
2’ tidak 2’ dilindungi 2’ pada 2’ UUJN, 2’ bahwa 2’ UUJN 2’ melindungi 2’ notaris 2’ yang 2’ masih 2’ aktif
2’ berdasarkan 2’ Majelis 2’ Kehormatan 2’ Notaris 2’ yang 2’ bersifat 2’ independen, 2’ jika 2’ tidak 2’ aktif
2’ atau 2’ sudah 2’ berakhir 2’ masa 2’ jabtannya, 2’ maka 2’ Notaris 2’ yang 2’ tidak 2’ aktif 2’ tersebut 2’ hanya
2’ dilindungi 2’ secara 2’ moral 2’ oleh 2’ Organisasi 2’ INI 2’ saja, 2’ hal 2’ ini 2’ dilakukan 2’ secara 2’ represif.
DAFTAR 2’ PUSTAKA

## BUKU
Abdul 2’ Ghofur 2’ Anshori. 2’ 2009. 2’ Perspektif 2’ Hukum 2’ Dan 2’ Etika . 2’ Yogyakarta. 2’ Uii 2’ Press.
Bahder 2’ Johan 2’ Nasution. 2’ 2008. 2’ 2’ Metode 2’ Penelitian 2’ Ilmu 2’ Hukum . 2’ Bandung. 2’ Mandar 2’ Maju.
Bambang 2’ Sunggono. 2’ 2011. 2’ Metode 2’ Penelitian 2’ Hukum . 2’ Jakarta. 2’ Pt 2’ Raja 2’ Grafindo 2’ Persada.
E. 2’ Sumaryono. 2’ 1995. 2’ Etika 2’ Profesi 2’ Hukum : 2’ Norma 2’ -Norma 2’ Bagi 2’ Penegak 2’ Hukum . 2’ Kanisivs. 2’ Yogyakarta.
G.H.S 2’ Lumban 2’ Tobing. 2’ 1999. 2’  2’ Peraturan 2’ Jabatan 2’ Notaris 2’ (Notaris 2’ Reglement) . 2’ Jakarta.
2’ Erlangga.
Habib 2’ Adjie. 2’ 2008. 2’ 2’ Hukum 2’ Notaris 2’ Indonesia, 2’ Tafsir 2’ Tematik 2’ Terhadap 2’ Uu 2’ No.30 2’ Tahun 2’ 2004 2’ Tentang 2’ Jabatan 2’ Notaris . 2’ Bandung. 2’ 2’ Reflika 2’ Aditama.
Habib 2’ Adjie. 2’ 2008. 2’ Meneropong 2’ Khazanah 2’ Notaris 2’ Dan 2’ Ppat 2’ Indonesia . 2’ Surabaya. 2’ Citra 2’ Adtya 2’ Bakti.
Henry 2’ Campbell 2’ Black. 2’ 1991. 2’ Black’s 2’ Law 2’ Dictionary, 2’ St 2’ Paul 2’ Minn 2’ West 2’ Publishing. 2’ Co, 2’ Boston.
Heru 2’ Supramono. 2’ 2012. 2’ Tanggung 2’ Jawab 2’ Notaris 2’ Terhadap 2’ Akta 2’ Yang 2’ Dibuatnya 2’ Secara 2’ Perdata 2’ dan 2’ Pidana . 2’ Sinar 2’ Grafika. 2’ Jakarta.
Himawan 2’ Subagio. 2’ 2007 . 2’ Analisis 2’ Yuridis 2’ Terhadap 2’ Perlindungan 2’ Hukum 2’ Notaris 2’ dalam 2’ UUJN 2’ No. 2’ 30 2’ Tahun 2’ 2004 2’ dalam 2’ Perkara 2’ Pidana . 2’ Rajawali. 2’ Jakarta.
H.Salim. 2’ 2016. 2’ Teknik 2’ Pembuatan 2’ Akta 2’ Satu 2’ (Konsep 2’ Teoretis, 2’ Kewenangan 2’ Notaris,
2’ Bentuk 2’ Dan 2’ Minuta 2’ Akta) . 2’ Cet 2’ 2. 2’ Jakarta. 2’ 2’ Raja 2’ Grafindo 2’ Persada.
Jimly 2’ Asshiddiqie 2’ dan 2’ M. 2’ Ali 2’ Safa’at. 2’ 2012. 2’ Terjemahan 2’ Teori 2’ Hans 2’ Kelsen 2’ Tentang 2’ Hukum, 2’ Cet. 2’ ke-2 . 2’ 2’ Konstitusi 2’ Press. 2’ Jakarta.
Munir 2’ Faudi. 2’ 2002. 2’ Perbuatan 2’ Melawan 2’ Hukum . 2’ Citra 2’ Adtya 2’ Bakti. 2’ Bandung.
Pahlefi. 2’ 2010. 2’ Etika 2’ Dan 2’ Tanggungjawab 2’ Profesi . 2’ 2’ Bahan 2’ Ajar.
Peter 2’ Mahmud 2’ Marzuki. 2’ 2005. 2’ 2’ Penelitian 2’ Hukum . 2’ Jakarta. 2’ Prenada 2’ Meida.
Pitlo 2’ dalam 2’ buku 2’ M. 2’ Isa 2’ Arief. 2’ 1986. 2’ Pembuktian 2’ dan 2’ Daluarsa 2’ Menurut 2’ Kitab 2’ Undang- Undang 2’ Hukum 2’ Perdata 2’ Belanda . 2’ PT. 2’ Intermasa. 2’ Jakarta.
R. 2’ Wirjono 2’ Prodjodikiro. 2’ 2000. 2’ Perbuatan 2’ Melanggar 2’ Hukum 2’ Dipandang 2’ Dari 2’ Sudut 2’ Hukum 2’ Perdata . 2’ Bandung. 2’ 2’ Mandar 2’ Maju.
Ridwan 2’ HR. 2’ 2010. 2’ Hukum 2’ Administrasi 2’ Negara . 2’ Jakarta. 2’ Raja 2’ Grafindo 2’ Persada.
Roeslan 2’ sale. 2’ 1983. 2’ Perbuatan 2’ pidana 2’ dan 2’ Pertanggung 2’ jawaban 2’ pidana 2’ dua 2’ Pengertian 2’ dasar 2’ dalam 2’ hukum 2’ pidana . 2’ Aksara 2’ baru. 2’ Jakarta.
Rosnantiti 2’ Prayitno. 2’ 2008. 2’ Sejarah 2’ Lembaga 2’ Kenotariatan 2’ di 2’ Indonesia . 2’ Rajawali 2’ Press.
2’ Jakarta.
R. 2’ Soegondo 2’ NotodisoerJo. 2’ 1982. 2’ Hukum 2’ Notaris 2’ di 2’ Indonesia 2’ : 2’ Suatu 2’ Penjelasan . 2’ Rajawali. 2’ Jakarta.
Ryanto 2’ Pareno. 2’ 2006. 2’  2’ Hak-Hak 2’ Khusus 2’ Notaris 2’ Sebagai 2’ Pejabat 2’ Publik 2’ Dalam 2’ Undang- Undang 2’ Jabatan 2’ Notaris . 2’ Eresco. 2’ Bandung. 2’
Sjaifurrachman 2’ dan 2’ Habib 2’ Adjie. 2’ 2011. 2’ Aspek 2’ Pertanggungjawaban 2’ Notaris 2’ Dalam 2’ Pembuatan 2’ Akta . 2’ Mandar 2’ Maju. 2’ Bandung.
Subekti. 2’ 2010. 2’ Pokok 2’ Pokok 2’ Hukum 2’ Perdata , 2’ Intermasa. 2’ Jakarta.
Sudikno 2’ Mertokusumo. 2’ Mengenal 2’ Hukum 2’ Sebuah 2’ Pengantar . 2’ Yogyakarta: 2’ Liberty.
Suparman 2’ Usman. 2’ 2008. 2’ Etika 2’ dan 2’ Tanggungjawab 2’ Profesi 2’ Hukum 2’ di 2’ Indonesia, 2’ Jakarta,
2’ Gaya 2’ Media 2’ Pratama.
Shidarta. 2’ 2000. 2’ Hukum 2’ Perlindungan 2’ Konsumen . 2’ Jakarta. 2’ Grasindo.
Soetarjo 2’ Soemoatmodjo. 2’ 1986. 2’ 2’ Apakah 2’ Notaris, 2’ Ppat, 2’ Pejabat 2’ Lelang . 2’ Yogyakarta. 2’ Liberty. Sony 2’ Tobelo. 2’ 2020. 2’  2’ Pertanggungjawaban , 2’ https://sony-tobelo.blogspot.go.id 2’ diakses 2’ pada 2’ tanggal 2’ 25 2’ Januari 2’ 2020.
Subekti. 2’ 2010. 2’ Pokok 2’ Pokok 2’ Hukum 2’ Perdata . 2’ Jakarta. 2’ Intermasa.
Sudikno 2’ Mertokusumo. 2’ 1988. 2’ Mengenal 2’ Hukum 2’ (Suatu 2’ Pengantar) . 2’ Liberty. 2’ Yogyakarta.
Yuniman 2’ Riza. 2’ 2008. 2’ 2’ Notaris 2’ dan 2’ Jaminan 2’ Kepastian 2’ Hukum . 2’ UNS 2’ Press. 2’ Surakarta.
Zaeni 2’ Asyhadie. 2’ 2012. 2’  2’ Hukum 2’ Bisnis 2’ Prinsip 2’ dan 2’ Pelaksanaannya 2’ di 2’ Indonesia . 2’ PT 2’ Raja 2’ Grafindo 2’ Persada. 2’ Jakarta.

## Jurnal
Andi 2’ Mamminanga. 2’ 2008. 2’ Pelaksanaan 2’ Kewenangan 2’ Majelis 2’ Pengawas 2’ Notaris 2’ Daerah 2’ Dalam 2’ Pelaksanaan 2’ Tugas 2’ Jabatan 2’ Notaris 2’ Berdasarkan 2’ UUJN . 2’ Universitas 2’ Gajah 2’ Mada. 2’ Yogyakarta. 2’
Andi 2’ Mirnasari 2’ Gusriana. 2’ 2011. 2’ Tesis 2’ tentang 2’ Tanggung 2’ Jawab 2’ Notaris 2’ Terhadap 2’ Gugatan 2’ Pihak 2’ Ketiga 2’ Setelah 2’ Berakhir 2’ Masa 2’ Jabatannya 2’ Berdasarkan 2’ Undang-Undang 2’ Nomor 2’ 30 2’ Tahun 2’ 2004 2’ Tentang 2’ Jabatan 2’ Notaris, 2’ Program 2’ Studi 2’ Magister 2’ Kenotariatan,
2’ Program 2’ Pascasarjana 2’ Universitas 2’ Indonesia. 2’ Depok.
Afifah, 2’ Kunni, 2’ ‘Tanggung 2’ Jawab 2’ Dan 2’ Perlindungan 2’ Hukum 2’ Bagi 2’ Notaris 2’ Secara 2’ Perdata 2’ Terhadap 2’ Akta 2’ Yang 2’ Dibuatnya’, 2’ Jurnal 2’ Lex 2’ Renaissance , 2’ 2.1 2’ (2017), 2’ 147–61
2’ <Https://Doi.Org/10.20885/Jlr.Vol2.Iss1.Art10>
Aman. 2’ 2019. 2’ Perlindungan 2’ Hukum 2’ Notaris 2’ Dalam 2’ Melaksanakan 2’ Rahasia 2’ Jabatan’, 2’ Recital 2’ Review , 2’ 1.
Bahder 2’ Johan 2’ Nasution. 2’ 2020. 2’ "Penerapan 2’ Sanksi 2’ Adminitratif 2’ Sebagai 2’ Sarana 2’ Pengendali 2’ Pembatasan 2’ Terhadap 2’ Kebebasan 2’ Bertindak 2’ Bagi 2’ Notaris", 2’ Recital 2’ Review , 2’  2’ Vol. 2’ 2.
2’ Magister 2’ Kenotariatan 2’ Universitas 2’ Jambi. 2’ Jambi.
Cut 2’ Era 2’ Fitriyeni. 2’ 2012. 2’ 2’ "Tanggung 2’ Jawab 2’ Notaris 2’ Terhadap 2’ Penyimpanan 2’ Minuta 2’ Akta 2’ Sebagai 2’ Bagian 2’ Dari 2’ Protokol 2’ Notaris", 2’ Kanun 2’ Jurnal 2’ Ilmu 2’ Hukum , 2’ No. 2’ 58, 2’ Th. 2’ XIV.
Hesti, 2’ Kartika, 2’ ‘Tanggun 2’ Jawab 2’ Notaris 2’ Terhadap 2’ Akta 2’ Yang 2’ Dibuatnya 2’ Yang 2’ Memiliki 2’ Nilai 2’ Pembuktian 2’ Dibawah 2’ Tangan 2’ Sesuai 2’ Pasal 2’ 41 2’ Undang-Undang 2’ Nomor 2’ 2 2’ Tahun 2’ 2014 2’ Tentang 2’ Perubahan 2’ Atas 2’ Undang-Undang 2’ Nomor 2’ 30 2’ Tahun 2’ 2004
2’ Tentang 2’ Jabatan 2’ Notaris’, 2’ Repository 2’ Ugm , 2’ 2015
Kartika 2’ Hesti , "Tanggung 2’ Jawab 2’ Notaris 2’ Terhadap 2’ Akta 2’ Yang 2’ Dibuatnya 2’ Yang 2’ Memiliki 2’ Nilai 2’ Pembuktian 2’ Dibawah 2’ Tangan 2’ Sesuai 2’ Pasal 2’ 41 2’ Undang-Undang 2’ Nomor 2’ 2 2’ Tahun 2’ 2014 2’ Tentang 2’ Perubahan 2’ Atas 2’ Undang-Undang 2’ Nomor 2’ 30 2’ Tahun 2’ 2004 2’ Tentang 2’ Jabatan 2’ Notaris" . 2’ Repository 2’ Universitas 2’ Gajah 2’ Mada , 2’ Yogyakarta, 2’ 2’ 2015.
Kartini 2’ Siahaan. 2’ ‘Kedudukan 2’ Hukum 2’ Akta 2’ Notaris 2’  2’ Sebagai 2’ Alat 2’ Bukti 2’ Pada 2’ Tindak 2’ Pidana 2’ Pemalsuan 2’ Surat 2’ Dalam 2’ Proses 2’ Peradilan 2’ Pidana’. 2’ Recital 2’ Review . 2’ Universitas 2’ Jambi. 2’ 2019.
Padry 2’ M, 2’ "Perlindungan 2’ Hukum 2’ Penerima 2’ Protokol 2’ Werda 2’ Notaris 2’ Dan 2’ Kewajiban 2’ Menyimpan 2’ Rahasia 2’ Jabatan", 2’ Recital 2’ Review , 2’ Vol. 2’ 2, 2’ 2020.
Putu 2’ Bellania 2’ Ariawan, 2’ "Kepastian 2’ Hukum 2’ Wilayah 2’ Jabatan 2’ Notaris 2’ Sebagai 2’ Pemegang 2’ Protokol 2’ Notaris 2’ Yang 2’ Berakhir 2’ Masa 2’ Jabatannya", 2’ Jurnal 2’ Hukum 2’ Kenotariatan , 2’ Magister 2’ Kenotariatan 2’ Universitas 2’ Udayana, 2’ Bali.
Reoni 2’ Adriana. 2’ 2017. 2’ 2’ Akibat 2’ Hukum 2’ Bagi 2’ Notaris 2’ 2’ Yang 2’ Menolak 2’ Protokol 2’ Dari 2’ Notaris 2’ Lain, 2’ Jurnal 2’ Akta 2’ , 2’ Vol. 2’ 4 2’ No. 2’ 2. 2’  2’ Magister 2’ (S2) 2’ Kenotariatan 2’ Fakultas 2’ Hukum 2’ UNISSULA, 2’ Semarang.
Yeni, 2’ Rahman, 2’ ‘Limitasi 2’ Pertanggungjawaban 2’ Notaris 2’ Terhadap 2’ Akta 2’ Otentik 2’ Yang 2’ Dibuatnya 2’ (Analisis 2’ Yuridis 2’ Pasal 2’ 65 2’ Undang-Undang 2’ Republik 2’ Indonesia 2’ Nomor 2’ 2 2’ Tahun 2’ 2014 2’ Tentang 2’ Perubahan 2’ Atas 2’ Undang-Undang 2’ Nomor 2’ 30 2’ Tahun 2’ 2004 2’ Tentang 2’ Jabatan 2’ Notaris)’, 2’ Thesis , 2’ 2013 2’
Yofi 2’ Permana. 2’ R, 2’ " Pengaturan 2’ Penyerahan 2’ Protokol 2’ Notaris 2’ yang 2’ Telah 2’ Meninggal 2’ Dunia 2’ dan 2’ Prakteknya 2’  2’ Di 2’ Provinsi 2’ Sumatera 2’ Barat 2’ ", Tesis, 2’ Program 2’ Magister 2’ Kenotariatan 2’ Pascasarjana 2’ 2’ Fakultas 2’ 2’ Hukum 2’ Universitas 2’ 2’ Andalas, 2’ Padang, 2’ 2018.
Yosandhi 2’ Raka, 2’ Pradhipta, 2’ ‘Tanggung 2’ Jawab 2’ Notaris 2’ Dalam 2’ Kelalaian 2’ Membuat 2’ Akta 2’ Jual 2’ Beli 2’ Tanpa 2’ Melihat 2’ Dokumen 2’ Asli 2’ (Studi 2’ Kasus 2’ Putusan 2’ Peninjauan 2’ Kembali 2’ Perkara 2’ Perdata 2’ No.49.Pk/Pdt/2009 2’ Tanggal 2’ 16 2’ September 2’ 2009)’, 2’ Journal 2’ Of 2’ Chemical 2’ Information 2’ And 2’ Modeling , 2’ 1–16 2’
Peraturan 2’ Perundang-Undangan
Undang-Undang 2’ Nomor 2’ 30 2’ Tahun 2’ 2004 2’ Tentang 2’ Peraturan 2’ Jabatan 2’ Notaris
Undang-Undang 2’ Nomor 2’ 2 2’ Tahun 2’ 2014 2’ Tentang 2’ Perubahan 2’ Atas 2’ Undang-Undang 2’ Nomor 2’ 30 2’ Tahun 2’ 2004 2’ Tentang 2’ Peraturan 2’ Jabatan 2’ Notaris
Kitab 2’ Undang-Undang 2’ Hukum 2’ Perdata
Kitab 2’ Undang-Undang 2’ Hukum 2’ Pidana