## Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso)
Niken Wahyu Cahya Christianti 1 , Yulinartati 2 , Astrid Maharani 3 - Universitas Muhammadiyah Jember

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  role  of  accounting  in  realizing  Good Governance.  The  principles  of  Good  Governance  used  in  this  research  are accountability,  transparency,  responsibility,  strategic  vision,  efficiency  and effectiveness.  The type of research used is qualitative research. Data collection techniques  using  interview  techniques,  observation, literature  study, documentation techniques, internet searching. The results show that accounting has a very important role in realizing good governance. The role of accounting in realizing  accountability  is  a  benchmark  for  assessing  the  performance  of Sukowiryo  Village,  Bondowoso  Regency,  and  can  also  support  public  sector organizations to account for all tasks and authorities carried out in accordance with  the  goals  that  have  been  set.  In  realizing  transparency,  accounting  can guarantee the accuracy and truth of the information disseminated in the village. Meanwhile, in realizing responsibility, accounting can help accountability for the use of APBDes and RKP-Village funds in Sukowiryo Village, Bondowoso Regency. The  role  of  accounting  in  realizing  the  strategic  vision  is  to  assist  in  the preparation of the RKP-Village which can be used to consider costs with the aim of achieving the targets to be set. The role of accounting in realizing efficiency and effectiveness is to be able to assist the process of budgeting funds so that they can be carried out optimally. Barriers to the role of accounting in realizing good governance are not too serious for the sustainability of the program of activities carried out, namely human resources who do not understand accounting, but it is not  a  big  problem  to  realize  good  governance  in  society.  everything  can  be handled properly by conducting socialization and accounting training.
Keywords:  The  Role  of  Accounting,  Good  Governance,  Public  Sector Organizations, Villages.

## PENDAHULUAN
Di era reformasi saat ini, birokrasi Indonesia belum berkembang dengan baik karena masih banyak lembaga publik yang percaya bahwa rakyat lah yang membutuhkannya. Asumsi ini juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut, sehingga kinerja organisasi sektor publik yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku juga negatif bagi

## JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 8 NO 2
JULI 2022
jrak@plb.ac.id
masyarakat umum. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hilang terhadap kinerja organisasi sektor publik dan melayani masyarakat dengan mendorong organisasi sektor publik untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Governance atau tata kelola yang baik  agar  dapat  mengmbalikan  rasa  percaya  masyarakat  kepada  organisasi  publik  dan  dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. (Muchammad Romy Ashari, 2019; Susilawati, 2017).
Good Governance adalah konsep suatu pola atau metode yang dapat terwujud jika memiliki tiga  pilar  pendukung  yang  dapat  berfungsi  dengan  baik  yaitu  negara,  masyarakat  dalam  suatu negara, dan sektor swasta. Konsep good governance bukanlah topik baru dalam bidang akuntansi publik,  namun  sebagai  lembaga  pemerintahan  terendah  di  Indonesia,  belum  banyak  penelitian yang  membahas  topik good  governance dalam  keuangan  desa.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  di tingkat  desa  tidak  kuat  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  kecuali  didukung  oleh  prinsip transparansi,  akuntabilitas,  dan  responsibilitas.  (Rustiarini,  2016;  Napisah  &  Taufiqurachman, 2020; Tachyan, 2015 ). Peran akuntansi di lembaga publik ini adalah membantu dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Dengan demikian, informasi laporan  keuangan  Kantor  Desa  Sukowiryo  Kabuoaten  Bondowoso  dapat  diandalkan  dan transparan menuju good governance itu sendiri. Dalam organisasi sektor publik, peran akuntansi dalam mencapai tata kelola yang baik sangat penting untuk membantu menciptakan akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efektivitas dan efisiensi, dan visi strategis. Akuntansi bukan hanya sarana pencatatan proses ekonomi, tetapi tujuan dari semua proses.
Di  dalam  Peraturan  Bupati  Bondowoso  Nomor  46  Tahun  2020  Tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bondowoso sangat penting untuk di libatkan atau di laksanakan dengan baik di dalam Pemerintahan Daerah atau Desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, Pemerintah desa adalah bagian terkecil dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia. Namun, pemerintah di  desa memainkan  peran  penting  dalam  pembangunan.  Jika  pembangunan  setiap  desa  berhasil  dan maksimal,  maka  tujuan  pemerintah  pusat  untuk  menciptakan  pemerataan  pembangunan  dan kemakmuran  akan  tercapai.  Namun,  situasi  di  beberapa  wilayah  Indonesia  tidak  seperti  yang diharapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Oleh  karena  itu,  peran  pemerintah  daerah  dalam  otonomi daerah sangat penting, karena desa berhak mengatur secara bebas dalam kehidupan desa sebelum diatur  oleh  pemerintah  daerah.  Desa  Sukowiryo  Kabupaten  Bondowoso  adalah  salah  satu organisasi  sektor publik  dari lembaga pemerintahan negara. Dalam  hal  ini kantor desa menjadi wadah  bagi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  di desa. Sebagai organisasi sektor publik, Desa Sukowiryo harus mampu memenuhi kebutuhan dan hak  semua  bentuk  masyarakat.  Melayani  masyarakat  sangat  penting  untuk  diterapkan  dan diprioritaskan. Tata kelola yang baik memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Selain itu, desa Sukowiryo harus menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, serta laporan keuangan juga harus akuntabel dan transparan. Desa  Sukowiryo  masih  kurang  menerapkan  prinsip-prinsip Good  Governance yang  melibatkan Akuntansi di dalamnya yang berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.
Untuk  dapat  menghasilkan  kinerja  organisasi  sektor  publik  yang  maksimal  dan menerapkan prinsip yang kuat dalam tata kelola organisasi sektor publik, kantor desa Sukowiryo juga  dapat  menggunakan  model  pengukuran  kinerja New  Public  Management guna  untuk mengidentifikasi setiap program yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan uraian di
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8   N o . 2 ,   2 0 2 2 | 105
atas, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di desa adalah dengan meningkatkan prinsip tata kelola yang baik atau Good Governance dengan memunculkan akuntansi didalamnya, guna dapat  meminimalisir  dan  mempersiapkan  terjadinya  penyelewengan  dana  desa  dan  dapat meningkatkan  kinerja  akuntansi  desa  serta  pertanggung  jawaban  kegiatan  dengan  menyusun laporan kinerja instansi pemerintah.

## LANDASAN TEORI

## New Public Management
New Public Management atau yang sering di singkat NPM merupakan sebuah paradigma baru didalam tata kelola organisasi sektor publik yang pertama kali berkembang pada tahun 1980- an,  terutama  di  negara  Inggris,  Amerika  Serikat,  dan  Selandia  Baru  sebagai  akibat  munculnya krisis  kesejahrteraan  negara.  Perspektif  “ New  Public  Management ”  atau  adminisrasi  publik, menggunakan pendekatan bisnis sektor swasta dan sektor publik. Selain berbasis pada teori pilihan publik, dukungan intelektual pada perspektif ini berasal dari aliran kebijakan publik atau public policy schools dan managerialism movement. Aliran dari kebijakan publik dalam beberapa dekade sebelum ini memiliki akar yang cukup kuat dalam sebuah ilmu ekonomi, sehingga analis kebijakan dan  para  ahli  yang  menggeluti  evaluasi  kebijakan  terlatih  dengan market  cost  and  benefit, economics, dan rational models of choice . Selanjutnya, aliran ini mulai mengalihkan perhatiannya pada  implementasi  kebijakan,  yang  selanjutnya  mereka  sebut  sebagai public  management (Puspawati, 2016).

## Teori Y
Teori  Y  adalah  kebalikan  dari  teori  X,  dengan  penjelasan  cara  pandang  yang  melihat manusia  dari  sisi  positif  dan  cara  pandang  yang  lebih  modern.  Teori  Y  mempunyai  anggapan bahwa:
1. Manusia  sebagai  anggota  suatu  organisasi  pada  umumnya  menikmati  dan  menyukai pekerjaannya.  Bekerja  itu  seperti  bermain,  bersenang-senang,  dan  istirahat,  jadi  tidak  ada beban.
2. Manusia  dapat  mengendalikan  diri mereka sendiri sehingga mereka dapat mencapai  tujuan organisasi mereka dan tidak perlu mengawasinya. Mereka juga menepati janji, jadi tidak perlu menjatuhkan sanksi.
3. Manusia dalam suatu organisasi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, inovatif, imajinatif, serta memiliki kemampuan dan kreativitas untuk memecahkan masalah yang ada dalam organisasi.
Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa Teori Y lebih dinamis karena menunjukkan potensi  untuk  berkembang.  Ia  menekankan  perlunya  penyesuaian  yang  selektif  dan  ketat.  Dari McGregor's, Teori Y Ini mengasumsikan bahwa orang pada dasarnya kreatif dan menyesuaikan diri di tempat kerja ketika termotivasi dengan baik dan benar. (Hersey, 2002).

## Good Corporate Governance
Tidak bisa dipungkiri istilah Good Corporate Governance (GCG) semakin populer. Tidak hanya  populer,  istilah  tersebut  juga  ditempatkan  di  posisi  yang  sangat  terhormat. Governance sendiri  merupakan  paradigma  baru  dalam  pengelolaan  pemerintahan  yang  menekankan  pada
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8   N o . 2 ,   2 0 2 2 | 106
keseimbangan dan kerjasama yang setara dalam rangka mengembangkan good governance (Astuti & Yulianto,2016). Corporate Governance digambarkan sebagai sarana dalam bentuk mekanisme dan  struktur  yang  menyediakan  peraturan  dan  aturan  pelaksanaan  yang  digunakan  organisasi dalam  menjalankan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuannya.  Perancangan  sistem  yang  digunakan bertujuan untuk memudahkan dan menyediakan mekanisme check and balance yang digunakan untuk menjaga keseimbangan organisasi dengan menunjukkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi.

## Good Governance
Governance dapat diartikan sebagai cara  untuk mengelola urusan publik. (World Bank, 1992),  mendefinisikan  bahwa governance sebagai  “ the  way  state  power  is  used  in  managing economic  and  social  resoursces  for  development  of  society ”.  Dalam  hal  ini, world  bank menekankan  bagaimana  pemerintah  mengelola  sumber  daya  sosial  dan  ekonomi  untuk kepentingan  masyarakat  luas.  Kunci  terpenting  untuk  memahami  tata  pemerintahan  yang  baik atau good governance adalah memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kepemerintahan yang bertanggung jawab dan baik hanya dapat dicapai apabila dalam penerapan kewenangan  politik,  ekonomi,  dan  administratif  ketiga  komponen good  governance tersebut memiliki interaksi dan jaringan yang setara. Good governance mempunyai banyak prinsip yang terkandung dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari kepastian hukum, kepentingan umum, tertib penyelenggaraan negara, proporsionalitas, akuntabilitas, keterbukaan, profesionalitas, keadilan, efisiensi, dan efektivitas.

## Akuntansi
Berdasarkan  ASOBAT  atau A  Statement  of  Basic  Accounting  Theory dalam  (Harahap, 2015),  Akuntansi  merupakan  proses  mengukur,  mengidentifikasi,  serta  mengkomunikasikan informasi  ekonomi  sebagai  bahan  informatif  dengan  tujuan  memungkinkan  pengguna  untuk mempertimbangkan  berbagai  alternatif  ketika  menarik  kesimpulan. Menurut  (Bank  Indonesia, 2019),  definisi  akuntansi  yang  umum  yaitu  di  pergunakan  untuk  menjelaskan  terminology “akuntansi”  adalah  sebagaimana  yang  dikeluarkan  oleh American  Institute  of  Certified  Publik Accounting (AICPA)  bahwa  :  “Akuntansi  merupakan  seni  penggolongan,  peringkasan,  dan pencatatan  kejadian  dan  transaksi  yang  bersifat  keuangan  yang  berbentuk  satuan  uang  ,dengan cara  yang  berdaya  guna,  dan  penginterpretasian  hasil  proses  tersebut.”  Akuntansi  memiliki  arti yang sangat luas bahwa semua proses memiliki tujuan dan tidak dapat hanya diartikan sebagai alat untuk mencatat peristiwa ekonomi.

## Organisasi Sektor Publik
Organisasi secara luas dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang secara bersama- sama untuk menggapai suatu tujuan tertentu. Menurut (Mahsun dkk , 2007), Berbagai organisasi termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, berbagai perusahaan dimana pemerintah memiliki saham (BUMN), Organisasi Pendidikan, Organisasi Kesehatan dan Organisasi Masyarakat/Massa telah terwakili dalam sektor publik di Indonesia. Menurut (Bastian, 2006), Organisasi Publik di Indonesia  merupakan  organisasi  yang  menggunakan  dana  masyarakat  seperti:  Organisasi Pemerintah Daerah, Organisasi LSM dan Parpol, Organisasi Pemerintah Pusat, Organisasi Tempat Peribadatan, Organisasi Yayasan, Organisasi Pendidikan dan Kesehatan.

## Peraturan Bupati Bondowoso (PERBUB)
Peraturan  Bupati  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  bupati  untuk  menegakkan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Dalam penelitian ini pedoman peraturan Bupati Bondowoso yang sesuai antara lain, yaitu : a. Peraturan Bupati Bondowoso (PERBUB) Nomor 46 Tahun 2020 Dalam  PERBUB  Bondowoso  nomor  46  Tahun  2020  penjabaran  mengenai  kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja inspektorat Kabupaten Bondowoso yang sangat penting untuk dilibatkan atau dilaksanakan dengan baik didalam Pemerintahan Daerah atau Pemerintahan Desa.
b. Peraturan Bupati Bondowoso (PERBUB) Nomor 35 Tahun 2015 Di  dalam  PERBUB  Bondowoso  nomor  35  tahun  2015  mengenai  peraturan  pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bondowoso nomor 6 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan  desa  sangat  penting  guna  sebagai  acuan  organisasi  desa  serta  tata  kerja pemerintahan desa agar selalu sesuai peraturan dan target yang telah direncanakan.
c. Peraturan Bupati Bondowoso (PERBUB) Nomor 8 Tahun 2017 Di  dalam  PERBUB  Bondowoso  nomor  46  Tahun  2020  penjabaran  mengenai  Pengelolaan Keuangan Desa. PERBUB ini sangat sesuai untuk dilibatkan atau dilaksanakan dengan baik dalam  pemerintahan  desa  guna  sebagai  acuan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  agar dalam pengelolaan keuangan dapat berjalan secara akuntabel dan transparansi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d. Peraturan Bupati Bondowoso (PERBUB) Nomor 66 Tahun 2016 PERBUB Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja  Desa  sangat  penting  sebagai  pedoman  ataupun  acuan  desa  guna  untuk  menyusun laporan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku di Kabupaten Bondowoso.
e. Peraturan Bupati Bondowoso (PERBUB) Nomor 4 Tahun 2020 PERBUB Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan,
Penyaluran,  Pemantauan,  dan  Evaluasi  Dana  Desa  sangatlah  penting  karena  urusan menyangkut  hal  tersebut  sangat  penting  guna  untuk  dapat  mengawasi  seluruh  kegiatan mengenai dana desa agar melenceng atau menyalahi peraturan yang ada.

## PEMBAHASAN

## Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan tanggung jawab organisasi sektor publik untuk semua kegiatan atau  aktivitas  yang  dilakukan  dalam  rencana  kegiatan  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang ditetapkan. Suatu organisasi publik telah berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas apabila dapat melaksanakan  dengan  benar  seluruh  kegiatan  yang  terarah  pada  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Kegiatan  tersebut  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  baik  kepada  pemerintah  maupun masyarakat. (Muchammad Romy Ashari, 2019; Napisah, 2015.  Menurut penelitian terdahulu dari (Muchammad  Romy  Ashari,  2019),  Peran  akuntansi  dalam  mencapai  akuntabilitas  organisasi sektor  publik  sangat  penting,  karena  dengan  adanya  akuntansi  organisasi  sektor  publik  lebih mudah  untuk  melakukan  tugas  atau  wewenang  yang  diberikan  sehingga  dapat  melakukannya
sesuai dengan tujuan dan sasaran. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Eka Windu selaku bagian Sekertaris Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso yang menyatakan: “Akuntansi sangat membantu dalam mencapai akuntabilitas dan dipermudah dengan adanya sistem akuntansi yang memenuhi kewajiban dan wewenang tertentu. hal ini mendukung kinerja kita untuk menjadi lebih baik di masa depan.”
Kegiatan  yang  menunjukkan  adanya  akuntabilitas  di  Desa  Sukowiryo  Kabupaten Bondowoso yang telah saya teliti yaitu adanya musrengbandes untuk membahas dan menyepakati rancangan  Rencana  Kerja  Peremerintahan  Desa  (RKP-Desa)  tahun  2021.  Proses  pembentukan RKP Desa di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso dilakukan melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah desa selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun rancangan RKP  desa  dan  daftar  usulan  RKP  desa.  Dengan  melibatkan  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat desa dan peran serta masyarakat Desa Sukowiryo dalam menentukan  prioritas  program  sebagai  arah  mensejahterakan  masyarakat  desa.  Setelah  selesai disusun,  selanjutnya  RKP  Desa  ditetapkan  dengan  peraturan  Desa  paling  lambat  akhir  bulan September tahun berjalan. RKP Desa merupakan dokumen penjabaran dari RPJM Desa dengan periode  1  tahun,  sedangkan  kegiatan  Perencanaan  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes) atau kegiatan yang dilakukan untuk periode 6 tahun. Adapun uraian kegiatan RKP- Desa Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021, adalah :
1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19.
Pada  tahun  2021  tidak  ada  kegiatan  fisik  yang  dilaksanakan,  hanya  saja  ada  pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk covid-19 melalui penyaluran BLT-DD. Kegiatan penyaluran BLT-DD  di  adakan  karena  kondisi  desa  saat  itu  banyak  warga  yang  terpapar  covid-19. Penyaluran BLT-DD di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso  sejumlah 40%/ Salah satu contoh dari RKP-Desa Sukowiryo mengenai covid-19  yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan mengenai penyaluran BLT-DD. Perencanaan penyaluran BLT-DD pada tahun 2021 beranggotakan Kepala desa, staff desa, dan  Kader Pemberdayaan Masyarakat  (KPM)  yang mewakili.  Pelaksanaan  penyaluran  BLT-DD  dilaksanakan  di  balai  desa  dengan  135  Kader Pemberdayaan  Masyarakat  (KPM)  dengan  sejumlah  dana  Rp.300.000  selama  12  bulan. Selanjutnya  pelaporan  kegiatan  tersebut  akan  di  masukkan  kedalam  RKP-Desa.  Bantuan penyaluran  dana  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso.
2. Kegiatan PPKM Covid-19. Melalui pemberdayaan masyarakat kegiatan selanjutnya mengenai Covid-19 dengan adanya PPKM yang terjabar dengan adanya kegiatan Sosialisasi Covid-19, bagi-bagi masker, serta penyemprotan cairan desinfektan di daerah sekitar Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso guna untuk memperkecil angka yang terpapar virus Covid-19. Sosialisasi Covid-19 diadakan di balai Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso dengan dihadiri oleh RT/RW setempat yang bertempat berdaerah di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso guna agar RT/RW tersebut dapat menyampaikan kegiatan sosialisasi Covid-19 kepada warga nya. Selanjutnya kegiatan bagi-bagi masker oleh staff desa dilakukan pada saat sosialisasi yang di hadiri RT/RW serta pembagian  di  jalan-jalan  raya  depan  Kantor  Desa  sukowiryo  Kabupaten  Bondowoso. Kegiatan selanjutnya adanya penyemprotan cairan desinfektan yang dilakukan di setiap rumah di  desa  sukowiryo  guna  untuk  mensterilkan  dari  virus  Covid-19  yang  pada  saat  itu  angka terpapar virus tersebut sangat tinggi.
3. Kegiatan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK).
Melalui  pemberdayaan  masyarakat  kegiatan  RPJMDes  yaitu  adanya  perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan mengenai MCK yang di jabarkan sebagai berikut :
a. Perencanaan.
Pada  Desa  Sukowiryo  Kabupaten  Bondowos  ini  dengan  merencanakan  kegiatan  yang akan  dilaksanakan  dalam  MCK  dengan  contoh  adanya  sumber  air  bersih  MCK, kelengkapan kamar mandi, tempat cuci, kakus beserta kegunaannya, ketentuan agar MCK dapat  berfungsi,  tata  cara  pemanfaatan  MCK,  cara  pemeliharaan  bangunan  atas  MCK. Kegiatan perencanaan meliputi tiga aspek,yaitu analisis, kebijakan, dan pelaksanaan.
b. Pelaksanaan Perencanaan  pembangunan  MCK  dilaksanakan  dengan  bantuan  yang  berasal  dari anggaran ADD. MCK salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama untuk keperluan  mandi,  mencuci  dan  buang  air  oleh  beberapa  keluarga  dilokasi  pemukiman tertentu yang dinilai tingkat kemampuan ekonomi rendah dan berpenduduk cukup padat. Mereka merasa ada kewajiban, kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk menjaga MCK agar tetap terawat dan layak pakai.
c. Pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban penyelenggaraan kegiatan Mandu Cuci Kakus atau MCK di Desa Sukowiryo  akan  dipertanggung  jawabkan  dan  di  cantumkan  dalam  laporan pertanggungjawaban desa.
Oleh karena itu, organisasi sektor publik sangat membutuhkan akuntansi untuk mencapai salah  satu  prinsip good  governance yaitu  prinsip  akuntabilitas.  Hal  ini  karena  akuntansi menetapkan  tujuan  dan  sasaran  memberikan  tolak  ukur  untuk  menentukan  kinerja  organisasi sektor publik. Akuntansi juga membantu organisasi sektor publik untuk menjelaskan semua tugas dan wewenang yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dimaksudkan. Jika dapat mengimplementasikan  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  tetapkan,  maka  akan  dapat  mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik.

## Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Transparansi
Prinsip transparansi adalah keterbukaan informasi yang diciptakan oleh organisasi sektor publik,  dimana  informasi  tersebut  harus  dapat  dipertanggung  jawabkan  dan  kredibel  oleh informan. Konsep transparansi itu sendiri tidak telanjang, tetapi berarti adanya suatu sistem yang memungkinkan adanya keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan tentang isu-isu yang terjadi di dalam suatu organisasi. (Risha Novia, 2021). Menurut penelitian  terdahulu  dari  Risha  Novia  (2021),  Peran  akuntansi  dalam  mewujudkan  transparansi organisasi sektor publik sangat penting. Informasi yang disebarluaskan tidak hanya berupa laporan kegiatan, tetapi juga keterbukaan informasi tentang kejelasan pelaksanaan program kegiatan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Pernyataan tersebut didukung oleh Edi Suparto selaku  Bagian  Umum  di  Kantor  Desa  Sukowiryo  Kabupaten  Bondowoso  sebagai  berikut: “Akuntansi  memainkan  banyak  peran  dalam  mewujudkan  transparansi.  Melalui  keterlibatan akuntansi  membantu  menyebarkan  informasi  yang  kami  kumpulkan  dengan  keyakinan  bahwa informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa kami harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Peran akuntansi dalam mewujudkan transparansi pada organisasi sektor publik  sangatlah  penting,  seperti  halnya  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Desa  Sukowiryo
Kabupaten  Bondowoso  untuk  menunjukkan  adanya  transparansi  yaitu  menyebarkan  informasi yang  akurat  dan  benar  berkaitan  dengan  laporan  kegiatan  maupun  kejelasan  pelaksanaan kegiatannya yang telah di cetak dan tersedia dalam bentuk banner dan di pasang di depan balai desa.  Contoh  transparansi  mengenai  kegiatan  yang  telah  teruraikan  dalam  RKP  Desa,  sebagai berikut:
1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 Kegiatan yang menunjukkan adanya transparansi di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso yaitu adanya keterbukaan dalam penyusunan laporan kegiatan mengenai BLT-DD Covid-19 di  Desa  Sukowiryo  Kabupaten  Bondowoso,  serta  adanya  transparansi  nominal  yang  di gunakan  dalam  kegiatan  BLT-DD  kepada  masyarakat  sekitar  dengan  cara  pada  saat pembagian BLT-DD ada bukti nyata berupa dokumentasi  berupa foto pada saat  pemberian serta banner mengenai penerimaan nominal penyaluran BLT-DD pada masyarakat dan adanya data masyarakat yang termasuk dalam kriteria penerimaan BLT-DD.
2. Kegiatan PPKM (sosialisasi Covid-19, Bagi-bagi masker, serta penyemprotan desinfektan) Kegiatan yang menunjukkan adanya transparansi di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso yaitu  keterbukaan  mengenai  laporan  kegiatan,  laporan  keuangan  serta  dokumentasi  berupa foto  kegiatan  PPKM  serta  adanya  banner  mengenai  tata  laksana  kegiatan  PPKM  dengan kegiatan  yang  antara  lainnya  sosialisasi  Covid-19,  bagi-bagi  masker,  serta  penyemprotan desinfektan di area Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso.
3. Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Kegiatan yang menunjukkan adanya transparansi dalam kegiatan pembangunan MCK di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso yaitu dengan adanya keterbukaan mengenai penyusunan laporan  kegiatan  pembangunan  kepada  masyarakat  dengan  cara  adanya  banner  mengenai kegiatan pembangnan MCK,  yang antara lain keterbukaan mengenai  harga alat dan bahan, harga jasa yang digunakan saat pembangunan, serta harga makan dan minum untuk jasa yang digunakan  agar  semua  kegiatan  transparan  antara  perangkat  desa  dengan  masyarakat  desa. Kegiatan pembangunan MCK menggunakan dana dari Alokasi Dana Desa.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk mewujudkan transparansi dengan memasukkan peran akuntansi di dalam kegiatan di kantor desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso. Kebijakan  dan  capaian  desa  Sukowiryo  Kabupaten  Bondowoso  sudah  selayaknya  tersedia  dan terbuka  bagi  publik  dengan  menyediakan  data  berdasarkan  arus  informasi  yang  bebas.  Seluruh proses  kegiatan  yaitu  penyusunan  APBDes  dan  RKPdesa,  serta  informasi  lainnya  perlu  dapat diakses oleh pemangku kepentingan, dan informasi yang tersedia dapat membangun rasa percaya antara pemerintahan desa dan masyarakat.

## Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Responsibilitas
Peran akuntansi dalam mewujudkan responsibilitas adalah akuntansi dapat berperan dalam membantu untuk penggunaan dana APBDes untuk melaksanakan kewajiban dan wewenangnya. Akuntansi  membantu  memastikan  agar  nilai  output  yang  dikeluarkan  untuk  pelaksanaan  suatu program  kegiatan  sudah  sesuai  dilaksanakan  dengan  baik  dan  memiliki  nilai  ekonomis  dalam penggunaan APBDes. (Muchammad Romy Ashari, 2019). Akuntansi juga dapat membantu Staff desa  atau  perangkat  desa  dalam  menyusun  dan  mempertanggungjawabkan  APBDes  serta Anggaran  anggaran  lainnya  dengan  baik  dan  maksimal.  Perangkat  desa  akan  merasa  sangat terbantu dan sangat menyukai pekerjaannya jika dapat dimudahkan dalam pengerjaan tugas dan
wewenangnya. Hal tersebut berkaitan dengan adanya Teori Y yang menegaskan bahwa “manusia yang tergabung dalam suatu organisasi umumnya menyukai dan menikmati pekerjaannya. Bekerja sama dengan bermain dan istirahat, jadi tidak membebani diri sendiri”. Berdasarkan Teori Y yang beranggapan  seperti  hal  tersebut,  Para  pemimpin  dapat  menggunakan  teknik  motivasi  dengan memberikan  penghargaan,  otonomi,  tanggung  jawab,  partisipasi,  pemberdayaan,  dan  peluang pertumbuhan dan pertumbuhan. (Douglas McGregor, 2000).  Hal ini selaras dengan pernyataan yang  dipaparkan  oleh  Edi  Suparto  selaku  Bagian  Umum  Kantor  Desa  Sukowiryo  Kabupaten Bondowoso  sebagai  berikut:  “Sistem  akuntansi  yang  baik  akan  sangat  membantu  kantor  desa Sukowiryo  dalam  menjalankan  program  kegiatan  yang  disusun  dengan  menggunakan  dana APBDes, dengan tujuan agar ADD bernilai ekonomis. Jadi, menurut saya, akuntansi membantu penggunaan dana APBDes untuk menjalankan tugas secara optimal dan maksimal di kantor desa Sukowiryo”.
Kegiatan  yang  menunjukkan  adanya  Responsibilitas  di  Desa  Sukowiryo  Kabupaten Bondowoso  sebagaimana  pengamatan  dari  peneliti  serta  diikuti  oleh  hasil  wawancara menunjukkan bahwa Kantor Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso responsif dalam melayani masyarakat.  Contoh  kegiatan  yang  menunjukkan  adanya  Responsibilitas  dalam  uraian  kegiatan RKP-Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso, yaitu :
1. Penyaluran BLT-DD Covid-19.
Kegiatan  yang  menunjukkan  adanya  Responsibilitas  dalam  kegiatan  penyaluran  BLT-DD yaitu Kepala desa serta staff perangkat desa ikut serta dalam penyaluran BLT-DD tersebut, ikut membagi-bagikan dana tersebut serta mendata masyarakat desa yang mendapatkan dana desa tersebut dan perangkat desa memberikan pelayanan yang terbaik serta bertanggungjawab atas  kegiatan  tersebut  dan  responsif  mengenai  keluhan  masyarakat  desa  Sukowiryo  dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tersebut.
2. Kegiatan PPKM. Kegiatan  yang  menunjukkan  adanya  Responsibilitas  dalam  kegiatan  PPKM  yaitu  keikut sertaan kepala desa dan staff desa dalam mengadakan sosialisasi Covid-19, ikut membagikan masker kepada masyarakat,  serta ikut membantu menyemprotkan cairan desinfektan  dalam kawasan  Desa  Sukowiryo  Kabupaten  Bondowoso  dan  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kegiatan Pembangunan MCK (Mandi Cuci, Kakus). Kegiatan  yang  menunjukkan  adanya  Responsibilitas  dalam  kegiatan  Pembangunan  MCK yaitu staff desa ikut membantu dan menyediakan alat dan material bahan yang di butuhkan dalam  pembangunan  MCK  tersebut  dan  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  kegiatan pembangunan MCK.
Responsibilitas kinerja kepala desa serta staff desa yang terwujud dari pemahaman akan tanggung  jawab  pelaksanaan  tugas  sudah  sangat  terlihat  di  Kantor  Desa  Sukowiryo  Kabupaten Bondowoso. Tanggung jawab kepala desa dan staff desa telah berdasarkan Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI)  sesuai  peraturan  yang  berlaku  di  Desa  Sukowiryo  Kabupaten  Bondowoso.  Dapat disimpulkan bahwa akuntansi diperlukan untuk mencapai salah satu prinsip good governance yaitu responsibilitas dalam organisasi sektor publik. Hal ini dikarenakan akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana dari APBDes dan ADD. Sistem  akuntansi  yang  sesuai  akan  membantu  untuk  menjelaskan  dalam  Penggunaan  Dana APBDes, dan RKPDesa dengan membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi
APBDes, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan (CALK) yang berguna untuk pelaporan laporan kegiatan. Laporan keuangan diaudit oleh BPK sebagai bukti telah optimal dan maksimalnya penggunaan dana dari APBDes dan Dana Desa oleh organisasi sektor publik.

## Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Visi yang Strategis
Visi strategis merupakan salah satu prinsip yang erat kaitannya dengan perencanaan dalam menentukan  program  atau  rencana  kegiatan  strategis  di  masa  depan  dalam  organisasi  sektor publik. Rencana kerja dirancang untuk meningkatkan kinerja atau mempertahankan hasil kinerja dari tahun sebelumnya. Rencana kerja  akan dilaksanakan dengan pendanaan pemerintah berupa pendanaan APBDes (Risha Novia, 2021). Menurut penelitian terdahulu dari (Risha Novia, 2021), Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dari Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso agar dapat terwujud maka Akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik dalam menentukan rencana kerja  yang akan disusun. Akuntansi dapat menerapkan metode cost-effectiveness (biaya efektif) dalam  menentukan  rencana  kerja  pemerintah  desa.  Artinya,  dapat  menggunakan  dana  APBDes secara efisien dan efektif sesuai  visi strategis dengan menekan biaya  yang dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Eka Windu selaku Sekertaris Desa pada Kantor Desa Sukowiryo Kabupaten  Bondowoso  sebagai  berikut:  “Menurut  saya  Akuntansi  sangat  berperan  dalam pembuatan RKP-Desa karena dalam menetapkan RKP-Desa yang dananya bersumber dari dana APBDesa  yang  terbatas  maka  akuntansi  disini  berperan  untuk  dapat  digunakan  untuk mempertimbangkan  biaya  yang  akan  digunakan  agar  dapat  diminimalkan  dengan  cara meminimalisir  dan  memperkirakan  berapa  dana  yang  sesuai  agar  rencana  kerja  tersebut  dapat terlaksana dengan baik”
Kegiatan  yang  menunjukkan  adanya  visi  yang  strategis  di  Desa  Sukowiryo  Kabupaten Bondowoso yaitu adanya musdes menyusunan RKP-Desa dan RPJMDes yang memuat visi misi kepala  desa  dan  segala  sesuatu  yang  akan  dikerjakan  selama  memimpin  desa.  Contoh  kegiatan yang  menunjukkan  adanya  visi  yang  strategis  dalam  uraian  kegiatan  RKP-Desa  Sukowiryo Kabupaten Bondowoso, yaitu :
1. Penyaluran BLT-DD Covid-19.
Kegiatan yang menunjukkan adanya visi yang strategis dalam kegiatan penyaluran BLT-DD Covid-19 yaitu memilih warga yang membutuhkan serta yang memenuhi syarat-syarat kriteria dalam penerima BLT-DD Covid-19 guna sebagai sasaran yang tepat untuk penyaluran dana desa tersebut.
2. Kegiatan PPKM. Kegiatan yang menunjukkan adanya visi yang strategis dalam kegiatan PPKM yaitu adanya kegiatan sosialisasi covid-19, bagi-bagi masker, dan penyemprotan cairan desinfektan yang bertujuan  guna  untuk  mengedukasi  warga  dalam  kondisi  covid-19  agar  warga  mempunyai kesadaran untuk lebih menjaga pola hidup sehat.
3. Kegiatan Pembangunan MCK (Mandi Cuci, Kakus). Kegiatan yang menunjukkan adanya visi yang strategis dalam kegiatan Pembangunan MCK yaitu  pengeboran  sumber  air  bersih  untuk  warga  Desa  Sukowiryo  Kabupaten  Bondowoso, serta  adanya  pembangunan  kamar  mandi  umum  untuk  warga  yang  tidak  memiliki  kamar mandi.
Penggunaan model pengukuran kinerja agar dapat mencapai visi yang strategis di dalam organisasi sektor publik  juga dapat menggunakan prinsip New Public Management (Donaldson
& Davis, 1991). Beberapa hasil penelitian, menunjukkan bahwa penggunaan model pengukuran kinerja menggunakan NPM juga dapat menghasilkan kinerja organisasi yang efektif dan membuat pengukuran kinerja yang sesuai, sehingga capain kinerja akan lebih baik. Dengan dimikian dapat disimpulkan bahwa, akuntansi memegang peran yang sangat penting untuk mewujudkan prinsip visi  strategis  dalam  organisasi  sektor  publik.  Akuntansi  memainkan  peran  yang  sangat  penting dalam  menciptakan  rencana  kerja  yang  maksimal,  dengan  memperhitungkan  biaya yang dikeluarkan  dalam  melaksanakan  rencana  kerja  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Rencana  kerja  berfungsi  sebagai  pedoman  penyusunan  anggaran  yang  disampaikan  kepada pemerintah  oleh  sektor  publik  untuk  menjamin  kelangsungan  kegiatan  yang  direncanakan  oleh sektor publik.

## Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas
Peran  akuntansi  dalam  mewujudkan  prinsip  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  organisasi sektor publik sangat penting. Akuntansi membantu organisasi di sektor publik memutuskan untuk menggunakan  dana  APBDes  yang  dianggarkan  untuk  melakukan  tugas  dan  wewenang  secara efisien dan efektif yang telah diberikan oleh Bupati. (Muchammad Romy Ashari, 2019). Hal ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Edi Suparto selaku Bagian Umum pada Kantor Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sebagai  berikut: “ Dalam mewujudkan prinsip efisiensi dan efektifitas sangat terbantu oleh peran akuntansi, karena dalam mengolah dana APBDes yang telah dianggarkan harus sangat maksimal untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien”. Kegiatan yang menunjukkan adanya Efektivitas di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sebagaimana pengamatan dari peneliti yaitu ada pada kegiatan pengelolaan ADD yang digunakan untuk :
a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
b. Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
c. Musyawarah desa dan Insentif RT/RW.
d. Pengadaan, pembangunan, dan pengembangan sarana dan prasarana kantor desa contohnya pengadaan laptop, proyektor, kursi, lemari arsip, dan tralis di balai desa.
e. Pembinaan kemasyarakatan serta Penyelenggara ketentraman dan ketertiban. Sedangkan kegiatan  yang menunjukkan adanya Efisiensi di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso  yaitu adanya perencanaan, pelaksanaa, pertanggungjawaban  mengenai  Pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang di jelaskan sebagai berikut:
a. Dari  proses  perencanaan,  dana  ADD  akan  mendanai  kegiatan  musyawarah  desa,  rencana pembangunan desa (seperti MCK), rapat APBDes, dan rencana yang dituangkan dalam RKP- Desa seperti keperluan jasa dekorasi, alat dan bahan, publikasi dan dokumentasi, upah jasa tenaga  kerja,  dan  makan  dan  minuman  rapat  dalam  kegiatan  Penyaluran  BLT-DD,  dan kegiatan PPKM yang antara lain yaitu pengadaan sosialisasi mengenai Covid-19, bagi-bagi masker, serta penyemprotan cairan desinfektan.
b. Dari proses perencanaan, dana ADD akan digunakan untuk pendapatan tetap dan tunjangan kepala desa dan staff desa Sukowiryo, perlengkapan kantor, listrik  dan internet,  pembelian alat dan bahan kebersihan, fotokopi dan percetakan.
c. Dari proses pertanggungjawaban, dana ADD akan digunakan untuk biaya konsumsi kepala desa  dan  perangkat  desa  yang  melakukan  kegiatan  pertanggungjwaban  dan  juga  akan
digunakan untuk pembuatan spanduk informasi terkait APBDes yang terpasang di balai Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso.

## Hambatan Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Good Governance
Dalam mewujudkan good governance dengan peran akuntansi tidak dapat dihindarkan dari hambatan-hambatan yang muncul. Hambatan tersebut dapat mengganggu proses akuntansi yang sedang berlangsung dan berdampak pada kinerja yang dihasilkan. Hal ini perlu dioptimalkan dari berbagai sudut untuk mengatasi kendala pelaksanaan proses akuntansi yang tepat. (Muchammad Romy  Ashari,  2019).  Hal  ini  sependapat  dengan  pernyataan  dari  Eka  Windu  selaku  Sekertaris Desa pada Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sebagai berikut: “Kendala yang kami hadapi sebenarnya tidak terlalu serius dan signifikan, hanya sebagian SDM yang belum memahami sistem akuntansi, namun hal itu dapat diatasi dengan sosialisasi dan pemaparan sistem akuntansi”. Dapat disimpulkan bahwa, hambatan terhadap peran akuntansi dalam mewujudkan good governance di Desa  Sukowiryo  Kabupaten  Bondowoso  tidak  begitu  serius,  hanya  membutuhkan  sosialisasi mengenai akuntansi serta pemaparan mengenai sistem akuntansi yang digunakan. Kolaborasi antar bidang diperlukan untuk meminimalisir kendala yang ada guna memperlancar proses pencapaian good governance dan mencapai kinerja yang optimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian menunjukan bahwa peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas pada Desa  Sukowiryo  Kabupaten  Bondowoso  sangatlah  penting,  karena  dalam  hal  mengerjakan kegiatan tugas atau wewenang yang telah ditetapkan dalam RKP-Desa Sukowiryo yang antara lain adalah Penyaluran BLT-DD Covid-19, PPKM, MCK dimudahkan dengan adanya sistem akuntansi tersebut  guna  untuk  menjadi  sebuah  patokan  untuk  menilai  baik  atau  buruknya  kinerja  Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso tersebut, dan juga dapat mendukung organisasi sektor publik untuk bertanggung jawab atas semua tugas dan wewenang yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan  sasaran  yang  dimaksudkan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam  rangka  menjamin keakuratan  dan  keandalan  informasi  yang  diberikan  oleh  Kantor  Desa  Sukowiryo  Kabupaten Bondowoso,  peran  akuntansi  terbukti  sangat  penting  dalam  mewujudkan  transparansi  Desa Sukowiryo  Kabupaten  Bondowoso.  Jika  ingin  menyebarluaskan  informasi  tentang  laporan kegiatan  dan  kejelasan  pelaksanaan  kegiatan  yang  tertuang  dalam  RKP  Desa  harus  akurat  dan tersedia  dalam  spanduk  atau  banner  yang  dicetak  dan  diletakkan  di  depan  balai  desa.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  akuntansi  dalam  mewujudkan  responsibilitas  di  Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sangat penting, karena dapat membantu mempermudah dalam mempertanggung jawabkan penggunaan dana APBDes dan ADD yang telah di anggarkan. Serta dengan  adanya  penataan  dalam  melayani  masyarakat  didesa  melalui  adanya  papan  dan  banner informasi proses pelayanan, memiliki visi pelayanan yang prima, cepat, dan tepat, tersedia loket pelayanan  yang  sesuai  bentuk  pelayanan  yang  telah  diberikan,  khusus  pelayanan  di  Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso buka selama 24 jam menjadi suatu cerminan atas responsivitas staff desa didalam hal melayani masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian peran akuntansi dalam mewujudkan visi yang strategis Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso sangat penting. Karena dapat mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu rencana kerja yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. RKPDesa juga dapat menggunakan model
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8   N o . 2 ,   2 0 2 2 | 115
pengukuran kinerja, yang berupa prinsip New Public Management. Berdasarkan hasil penelitian peran  akuntansi  dalam  mewujudkan  efisiensi  dan  efektivitas  Desa  Sukowiryo  Kabupaten Bondowoso sangat penting, karena akuntansi dapat membantu dalam pengelolaan APBDes serta ADD  agar  dapat  digunakan  untuk  melaksanakan  kegiatan  serta  tugas  dan  wewenang  secara optimal dan tepat waktu. Akuntansi juga berperan penting dalam menetapkan jadwal rencana kerja untuk  melaksanakan  kewajiban  dan  wewenang  yang  diberikan  oleh  Bupati  secara  efisien  dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian hambatan-hambatan yang terjadi didalam mewujudkan Good Governance Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso tidak begitu signifikan, Dikarenakan pada menjalankan tugasnya akuntansi ditunjang menggunakan teknologi dan fasilitas yang sangat baik hanya saja diperlukan sumber daya manusia yang baik agar Proses pencapaian good governance berjalan lancar dan membutuhkan kerjasama antar bidang untuk mengatasi kendala yang ada untuk mencapai hasil yang optimal. Kantor Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso di harapkan dapat mempertahankan  kinerja  yang  telah  dilakukan  selama  ini,  dikarenakan  kinerja  yang  telah dilakukan  sudah  bagus  karena  telah  dapat  menerapkan  prinsip Good  Governance yang  di antaranya yaitu Akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, visi yang strategis, dan efisiensi dan efektivitas.  Untuk  penelitian  selanjutnya  tidak  hanya  menggunakan  prinsip  akuntabilitas, transparansi,  responsibilitas,  visi  strategis,  efisiensi  dan  efektivitas,  tetapi  juga  menambahkan prinsip kewajaran agar hasil penelitian selanjutnya tetap terjaga dan menghasilkan penelitian yang lebih baik dan lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  T.  P.,  &  Yulianto,  Y.  (2016).  Good  Governance  Pengelolaan  Keuangan  Desa Menyongsong  Berlakunya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014. Berkala  Akuntansi  Dan Keuangan Indonesia , 1 (1), 1–14. https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and  Shareholder  Returns. Australian  Journal  of  Management , 16 (1),  49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103
Hersey,  Paul  dan  Kenneth.  H.  Blanchard,  Manajemen  Perilaku  Organisasi:  Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Terjemahan Agus Dharma, Erlangga, Jakarta, 2002.
Mahsun. 2007. Metode Penelitian Bahasa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. McGregor, Douglas, 2000. The Piman Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill.
Muchammad  Romy  Ashari,  I.  B.  R.  (2019).  Peran  Akuntansi  Dalam  Mewujudkan  Good Governance (Studi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Indonesia  (STIESIA)  Surabaya. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi , 8 (1), 6.
Napisah, L. S. (2015). Peran Akuntan Dalam Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) Di Indonesia. JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis , 1(2), 97-106.
Napisah,  L.  S.,  &  Taufiqurachman,  C.  (2020).  Model  Pengelolaan  Dana  Desa  Melalui  Prinsip Akuntabilitas  Publik  Dan  Transparansi  Di  Kabupaten  Bandung. JRAK  Jurnal  Riset Akuntansi Dan Bisnis , 6(2), 79-88
Puspawati,  A.  A.  (2016).  Penerapan  New  Public  Management  (Npm)  Di  Indonesia  (Reformasi Birokrasi,  Desentralisasi,  Kerjasama  Pemerintah  dan  Swasta  Dalam  Meningkatkan
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8   N o . 2 ,   2 0 2 2 | 116 Pelayanan Publik). Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 1 (1). https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i1.426
Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. Simposium Nasional Akuntansi , 1–18.
Sofyan  Syafri  Harahap.  2015.  Analisis  Kritis  Atas  Laporan  Keuangan.  Jakarta.  Raja  Grafindo Persada.
Susilawati,  E.  (2017).  Peran  Audit  Internal  Dalam  Mewujudkan  Good  Corporate  Governance. JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis , 3(2).
Tachyan,  Z. (2015).  Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi  Sektor Publik Terhadap Akuntansi  Pertanggungjawaban  Sektor  Publik  Serta  Dampaknya  Terhadap  Good Governance. JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis , 1(2), 29-44.