…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## ANALISIS UPAH DALAM MENGURANGI BEBAN EKONOMI PADA PANDANGAN HUKUM ISLAM
Oleh Farida Arianti
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar Sumatera Barat Jln; Sudirman no. 137 Lima Kaum Batusangkar Sumatera Barat Indonesia, telp (0752) 71150/ fax (0752) 71879
Email: 1 faridaarianti@iainbatusangkar.ac.id , 2 mailto:1nafizisna@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini mengungkapkan tentang pembayaran upah dalam bentuk pekerjaan dengan sistem julo-  julo  sawah  di  masyarakat  tradisional.  Metode  diskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenogi di masyarakat petani, teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam kepada orang yang kerjasama dalam system julo-julo basawah. Orang yang kerjasma ada empat keluarga: satu  orang  perwakilan  keluarga  dari  perempuan.  Mereka  yang  kredibel  dalam  system  julo-julo basawah. Data dikumpulkan lalu dipilah dan diolah secara analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa  motif  petani  melakukan  julo-  julo  sawah  sebagai  bentuk  solidaritas  social ekonomi  dalam  mengurangi  biaya  ekonomi  masyarakat.  Islam  memandang  bahwa  upah berbentuk  pekerjaan  dipandang  baik  dalam  keberlangsungan  aktivitas  pergerakan  ekonomi masyarakat tradisional. Hal ini saling melapangan satu dengan mintra kerjanya dalam mengurangi beban ekonomi bagi petani. Wujud tolong –menolong masyarakat petani dianjurkan/diperintahkan  selama  pekerjaan  itu  tidak  bermaksiat  kepada  Allah  SWT.  Studi  ini amat penting dalam ketahanan ekonomi bagi masyarakat petani.
Kata  Kunci:  Upah  dengan  Pekerjaan,  Biaya  Ekonomi,  Tanggungan/  Takaful,  Julo-  Julo Sawah, Tradisional.

## PENDAHULUAN
Studi  ini  membahas  tentang  analisis upah  dalam  mengurangi  beban  ekonomi. Pemberian upah dalam bentuk pemberian uang dalam jumlah nominal tertentu ditiadakan bagi kalangan  antar  buruh  tani  di  Nagari  Lima Kaum,  mereka  menerapkan  system  julo-  julo Erwandi Tarmizi menjelaskan bahwa pengumpulan  uang  oleh  kelompok  tertentu kemudian diberikan kepada salah satu anggotanya,  hukumnya  dibolehkan  karena mengacu  pada  hukum  asal  transaksi  dalam ekonomi  islam  adalah  hukumnya  boleh. Erwandi Tarmizi menjelaskan bahwa pengumpulan  uang  oleh  kelompok  tertentu kemudian diberikan kepada salah satu anggotanya,  hukumnya  dibolehkan  karena mengacu  pada  hukum  asal  transaksi  dalam ekonomi islam adalah hukumnya boleh.
Sejauh ini tulisan yang telah ada membicarakan mengenai upah di klasifikasikan  atas  tiga  macam  yaitu;  pertama upah  minimumupah  dalam  hukum  Islam, gender  dan  upah.  Namun  belum  ada  secara spesifik  yang  menelaah  tentang  pembayaran upah  dengan  memberikan  manfaat  yang sejenis  sebagai  ganti  dalam  pembayaran  upah dalam bentuk nominal tertentu.
Penelitian ini membahas tentang prilaku  masyarakat  Nagari  Limo  Kaum  yang melakukan julo- julo sawah, dari fenomena ini mengungkap tentang pembayaran upah dengan pemberian  manfaat  sejenis  kepada  petani lainnya  dalam  rangka  mengurangi  biaya produksi.  Julo-  julo  sawah  terdiri  dari beberapa orang petani untuk saling memberikan  dan  mendapatkan  manfaat  dalam pengolahan  sawah  berupa  menanam  padi, membersihkan  gulma  sawah,  memupuk,  dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
menyabit      padi      pihak  lain  tanpa  dibayar upah.  Manfaat  ini  diperoleh  oleh  seorang petani  apabila  dia  telah  menbantu  mengolah sawah rekannya.
Julo-  julo adalah  salah  satu  metode yang  dipakai  untuk  mengumpulkan  modal berupa  uang  dan  manfaat  demi  memenuhi kebutuhan  masyarakat,  dan  juga  berfungsi sebagai  sarana  mempererat  hubungan  social antara sesama anggota masyarakat.
Konsep Tanggungan Dalam Ekonomi Islam Al-kafalah secara  lughawi  berarti  al- dhaman  (jaminan) hamalah (beban),  dan za’amah  (tanggungan)  sedangkan  secara terminogi,  ahli  hukum  Islam  memberikan redaksi  yang  berbeda  dalam  mendefinisikan al-  kafalah yaitu;    Hanafiyah,  mereka mendefinisikannya  dalam  dua  bentuk  yaitu; Pertama  dengan  penggabungan qimah (nilai) dalam  bentuk  penagihan  jiwa,  hutang,  atau benda,  kedua  penggabungan qimah dengan qimah lainnya  dalam  bentuk  pokok  utang (kedua    Malikiyah,  mereka  mendefenisikan adalah  seseorang  yang  diberikan  tanggung jawab  untuk  menanggung  beban  dari  pihak yang  ditanggungnya  baik  dalam  bentuk pekerjaan yang sesuai maupun pekerjaan yang berbeda. Hanabila, mereka mendefenisikannya sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung terhadap orang yang
ditanggungnya  dalam  bentuk  akad  yang bersifat maliyah, sedangkan menurut Syafi’iyah kafalah adalah    adalah  suatu  akad yang  menetapkan  hak  atas  tanggungan  untuk menghadirkan  benda  yang  dibebankan  atau tanggungan  atas  orang  lain,  atau  Jaminan  atas diri  sendiri .  Takaful dalam  literasi  Arab merupakan shighat  mashdar dari  kata kafala, yakfalu,  takala,  yatakafalu,  takaful yang berarti  saling  menanggung  atau  tanggungan bersama . Takaful adalah  saling  menanggung tanggungan diantara sesama manusia, sehingga  tanggungan  menjadi  kewajiban bersama.

## Spesifiksi Transaksi  Tanggungan
Kelalaian  bisa  terjadi  dalam  melakukan perjanjian/akad, baik itu saat akad berlangsung ataupun saat pemenuhan prestasi. Wanprestasi juga  diakui  hukum  Islam  dalam  cabang fiqh muamalahnya,  sanksi,  ganti  kerugian  serta adanya  keadaan  memaksa.  Pihak  yang  lalai harus  menanggung  resiko  dari  kelalaiannya. Menurut ulama diantara bentuk-bentuk kelalaian  yaitu  pada  akad bay’ (jual  beli) menjual  barang  yang  bukan  milik  penjual (misal barang wadi’ah /titipan atau al- Rahn /gadai),  atau  barang  yang  diperoleh  dari hasil curian, atau berdasarkan perjanjian harus diserahkan  ke  rumah  pembeli  pada  waktu tertentu,  dan  sesuai  dengan  contoh  yang  telah disepakati. Dalam kejadian seperti ini resikonya ialah ganti rugi dari pihak yang lalai sehingga  dikenakan  ganti  kerugian.  Jaminan mempunyai beberapa spesifikasi yaitu: a.  Transaksi  jaminan/  tanggungan  sah  hanya dengan  saling  suka  sama  suka  antara penjamin  dan  yang  memberi  hutang,  dan keabsahan  jaminan  tidak  membutuhkan perangkat khusus, misalnya catatan.
b.  Jaminan/ tanggungan adalah transaksi yang mengikat dari pihak penjamin. Ia berkewajiban  membayar  hutang  kepada orang  yang  memberi  hutang.  Penjamin tidak dapat membatalkan jaminannya sepihak tanpa kerelaan orang yang memberi hutang c.  Jaminan  termasuk  akad tabarru ‘  (akad tanpa  mencari  untung)    karena  penjamin tidak mengambil kompensasi apapun terhadap  perbuatannya.  Ia  melakukannya karena untuk membantu meringankan orang yang berhutang.
d.  Pada  dasarnya  jaminan  adalah  tanggung jawab  orang  berhutang.  Tanggung  jawab penjamin  adalah  mengikuti  orang  yang berhutang.  Oleh  karena  itu,  jaminan  juga disebut  transaksi  yang  mengikut.  Transaksi asal,  misalnya  jual  beli,  penitipan,  dan pinjam-  meminjam,  sedangkan  transaksi mengikutnya ialah gadai dan jaminan/tanggungan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)

## Macam-Macam Transaksi  Tanggungan
Beberapa  mazhab  fiqh  secara  subtansi tidak  berbeda  satu  sama  yang  lain,  namun hanya berbeda sistematikanya. Sebagian ulama Hanafiyah  berpendapat  bahwa  pembagian tanggungan  ada  tiga,  yaitu  jaminan  jiwa, jaminan  barang,    dan  jaminan  hutang. Sebagian  yang  lain  menambahkan  pembagian yang  keempat,  yaitu  jaminan  penyerahan. Mâlikiyyah  berpendapat  bahwa  pembagian dhaman ada tiga, yaitu Jaminan harta, jaminan jiwa  dan    jaminan thalab (  tuntutan) . Syâfi‘iyah  berpendapat  bahwa  pembagian dhaman ada  tiga,    yaitu    jaminan  hutang, jaminan  badan,  dan    jaminan  barang  (Tayyar, 2004). Hanabilah berpendapat bahwa pembagian dhaman (jaminan)  ada  dua,  yaitu jaminan harta dan  jaminan badan .
Upah dan Problematika Secara lughawi ijarah berasal dari kata ’ ajara  ya‘juru yang    diartikan  upah  yang diberikan    karena  pekerjaan  asal  kata’ ijârah yaitu’ ajara  ya‘juru yang  berarti  upah  yang kamu berikan untuk suatu perkerjaan. Menurut  Ensiklopedi  Hukum  Islam, Ijarah diartikan  upah,  sewa,  jasa  atau  imbalan. Al- ijarah adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan mencukupi kebutuhan hidup manusia,  berupa  sewa  kontrakan,  sewa  jasa seseorang, pembelian jasa orang lain. a. Menurut Hanafiyah, ijarah adalah:
“ Akad  untuk  membolehkan  pemilikan manfaat  yang  diketahui  dan  disengaja dari  suatu  zat  yang  disewa  dengan imbalan”.
Ijarah merupakan  pembelian manfaat  objek  tertentu    tampa  mengurangi mengurangi kadar objek tersebut, sedangkan manfaat atau nilai guna dipergunakan  atau  dipakai  oleh  seseorang yang memanfaatkannya seperti pemanfaatan  jasa  rental  mobil  atau  sewa rumah. Dalam hukum Islam, ijarah diklasifikan atas dua macam yaitu;
a. Ijarah yang  berkaitan  dengan  praktek sewa-menyewa,  yaitu  mengambil  jasa orang lain  dengan upah  sebagai  imbalan
terhadap  jasa  yang  telah  diberikan  atau dipergunakan,  Pihak yang pemberi kerja disebut musta’jir ,  pekerja  disebut ajir , upah yang dikasih disebut ujrah. b. Ijarah yang berkaiatan dengan pemanfaatan  asset  atau  property  orang lain baik berupa bangunan maupun lahan dengan  imbalan  berupa  pembayaran kepada  pihak  yang  memiliki  asset tersebut.  Pihak  penyewa  dikenal  dengan musta’jir ,  pihak  penyewa  dengan mu’jir dan uang sewa dengan ujrah Konsekuensi  dari ijarah adalah  hak kepemilikan  manfaat  bagi  pihak  penyewa  dan upah bagi pemilik property. Menurut Hanafiyah, upah yang  baik   adalah upah yang sedikit  lebih  tinggi  dari  UMR.  Hukum  ini berlaku    apabila    mengandung  syarat  yang fasid,  bukan  karena  disebabkan  karena  belum ditetapkannya  jumlah  upah  yang  disepakati oleh kedua belah pihak.
Upah    yaitu    nominal  uang  yang diberikan    oleh  pihak  pemberi  kerja  kepada seorang pekerjanya atas jasanya, berdasarkan  kesepakatan  dua  pelaku  akad. Dan berlaku umum dalam bentuk pengambilan manfaat atau pemberian imbalan. Upah merupakan imbalan /pembayaran. Pembayaran    dikategorisasikan  ke  dalam  tiga jenis  yaitu  a)  pembayaran  langsung  berbentuk upah,gaji,  intensif,  komisi  dan  bonus,  b) pembayaran  tidak  langsung    seperti  tunjangan berupa  asuransi  dan  liburan,    c)    pemberian non  finansial  seperti  pekerjaan  yang  lebih menantang,  jam  kerja  yang  lebih  luwes  serta fasilitas  kantor  yang  bergensi.  Menurut Hanifiyah  dan  Elvira  pembayaran    upah kepada  pekerja  merupakan  suatu  kegiatan produksi  dengan  memperhatikan;  biaya  hidup minimun pekerja dan keluarganya.
Menurut Pitaya, penetapan upah minumum    merupakan  elemen  penting  bagi pekerja,  bagi  pengusaha  dan  bagi  pemerintah itu  sendiri.    Efektifitas  upah  minimun  bagi penguasaha  upah    karena  merupakan  bagian dari biaya produksi, sedangkan bagi pemerintah,  upah  merupakan    intervensi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
pemerintah  dalam    sebagai  perlindungan  bagi warganya, terutama  bagi para pekerja
Kesejahteraan pekerja harus diperhatikan dalam penetapan upah minimum dengan tidak mengorbankan  proses  produksi  serta  margin perusahaan.  Hal-hal  yang  harus  diperhatikan dalam penetapan upah minimum yaitu: a. Kebutuhan b. Indeks harga konsumen
c. Perkembangan serta kelangsungan perusahaan dan kemampuannya d. Upah  berlaku  umum  menurut  daerah masing- masing
e. Situasi pangsa pasar
f. Tingkat  perkembangan  perekonomian  dan pendapatan perkapita
Aturan  hukum    tentang  upah  minimum dikoordinir  oleh  kebijakan  Otonomi  Daerah. Hal  ini    tercantum  Undang-  undang  No.  22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, serta PP No.  25  Tahun  2000  tentang  Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai  Daerah  Otonom.  Berdasarkan  PP  No. 25  Tahun  2000,  mengatakan  bahwa  pasal  2 ayat 3 angka 9 pemerintah pusat berkewajiban untuk:  (a)  kebijakan  hubungan  industrial, perlindungan  kerja,  dan  jaminan  sosial pekerja,  (b)  standar  keselamatan,  kesehatan kerja,  lingkungan  kerja  dan  ergonomi,  (c) pedoman penentuan kebutuhan fisik minimum, sedangkan  pada  pasal  3  ayat  5  diketahui bahwa  propinsi  berwenang  menetapkan  (a) pedoman  jaminan  kesejahteraan  purna  kerja dan  (b)  penetapan  serta  pengawasan  terhadap upah  minimum  (Republik  Indonesia,  PP  No. 25 Tahun 2000 )
Proses penetapan upah minimum dilaksanakan    dengan  langkah  yaitu pertama , Komisi  Penelitian  Pengupahan  dan  Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah dengan mengusulkan    nominal  upah  minimun  kepada gubernur melalui Kepala Dinas yang bertanggung Jawab di bidang ketenagakerjaan, kedua, Komisi  Penelitian  Pengupahan  dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah dapat berkonsultasi. Ketiga, Gubernur menetapkan nominal  Upah Minimum Propinsi
atau  Upah  Minimum  Kabupaten/  Kota  .  Upah Minimum  Kabupaten/  Kota  harus  lebih  besar dari  Upah  Minimum  Propinsi. Keempat, salain UMR, Gubernur juga dapat menetapkan upah  kesepakatan  antara  perusahaan  dengan serikat buruh Kelima , UMP ditetapkan 30 hari sebelum  tanggal  berlakunya  upah  minimum, sedangkan UMK ditetapkan selambat- lambatnya  40  sebelum  tanggal  berlakunya upah minimum.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian    yang  dipakai  pada tulisan  ini    yaitu  menggunakan  penelitian lapangan  ( field  research )  yang  bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yaitu menjelaskan serta menggambarkan bentuk upah berupa pekerjaan.  Sumber  data  penelitian  ini  ialah sumber  data  primer  yang  terdiri  empat keluarga  dan  data  sekunder  yaitu  masyarakat sekitar Nagari Lima Kaum.
Teknik pengumpulan  data  melalui    wawancara mendalam face  to  face peneliti  di  Nagari Limo  Kaum,  Kab.  Tanah  Datar,    Sumatera Barat dengan mengajukan pedoman wawancara.  Selanjutnya  penulis  menganalisis data  melalui  tahapan  pengumpulan  data, pemilihan data pada kelompok- kelompoknya, mengolah data dan menalaahnya

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Geografis Nagari Limo Kaum
Limo  Kaum  mempunyai  luas  wilayah  + 50,00 km2 yang  terdiri  dari  lima  Nagari dan  tiga  puluh  tiga  jorong.  Dilihat  dari  luas wilayah,  Nagari    dengan  luas  wilayah  terkecil adalah Nagari Cubadak dengan luas 3,10 km2, sedangkan  Nagari  terluas  adalah  Nagari  Limo Kaum  dengan  luas  23,00  km2.    Secara geografis  dialiri  oleh  tiga  sungai,  dan ketinggian wilayah Limo kaum  antara 688 s.d 1167  m    di  atas  permukaan  laut,  dengan  letak geografis 0 26’42’- 0 31’01’’ LU,  100’ 28’ 19 –  100  28’  19’  –  100’  37’    24  BT,  yang berbatasan  dengan  Utara  Kecamatan  Sungai Tarab,  Selatan  Kecamatan  Rambatan,  Barat
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
dengan  Kecamatan  Pariangan,  dan  Timur dengan Kecamatan Tanjung Emas.
Sistem Pelaksanaan Julo- Julo Sawah Daerah  pertanian  sangat  membutuhkan tenaga  kerja  yang  terampil,  agar  hasil pertanian  dapat  diolah  dan  menjadi  barang serba  guna.  Ketersediaan  barang  mentah  dan SDM akan menciptakan hasil yang bermanfaat ketersedian  tenaga  kerja.  Mereka  yang menetap di daerah pertanian mencari pekerjaan pada bidang   pertanian baik sebagai petani  maupun  sebagai  pekerja.    Di  antara sektor perekonomian masyarakat  Nagari Lima Kaum  adalah  petani  yang  saling  kerjasama dalam  memperkerjakan  sawah  dengan  silih berganti.
Salah satu bentuk pelaksanaan pekerjaan sawah  di  Nagari  Lima  Kaum  dikenal  system julo-julo. Julo- ju lo dilakukan oleh masyarakat  petani  yang  saling  melakukan kerjasama dalam mempekerjakan sawah disebabkan  oleh  keterbatasan  upah  serta minimnya  tenaga  kerja  dalam  pengolahan lahan  pertanian.  (wawancara  R,  petani  Mei 2022).  Dalam  pelaksanaanya,  mereka  harus memiliki  rasa  saling  percaya  yang  dapat menguatkan  sifat  kerja  sama  dan  tolong- menolong diantara mereka (wawancara dengan E, Petani Mei 2022) yang dapat mempengaruhi  efesiensi  pekerjaan.  (Er  et  al., 2020
Julo-  julo sawah  dilakukan  dengan seseorang  bekerja  di  sawah  orang  lain  (mitra kerja)  tanpa  mendapatkan  upah  dalam  jumlah nomimal  tertentu,  akan  tetapi  pemilik  sawah kembali  bekerja  di  lahan  rekannya  tersebut sebagai  ganti  pembayaran  upah.    (wawancara dengan  M,  Petani  Mei  2022).  Hal  ini  dengan kesepakatan  bahwa  jumlah  hari  yang  mereka pakai  harus  sama  akan  tetapi  tidak  mesti dengan  spesifikasi  kerja  yang  sama.  Artinya ketika  di  sawah  R menyiang /membersihkan rumput,  dan  di  sawah  M  pekerjaan  menanam benih.
Julo-  julo sawah  merupakan  system pemberian  upah  yang  rumit,  karena  kita  tidak dapat  mengukur  nilai  manfaat  yang  diperoleh dengan  manfaat  yang  akan  kita  bayarkan  atau
tunaikan kepada pihak lain. Hal ini disebabkan karena  tingkat  kesulitan  dalam  pengolahan lahan  yang  berbeda-  beda.  Sejalan  dengan wawancara yang penulis lakukan dengan bu M mengatakan bahwa “ julo-  julo  sawah  ko  agak rumik  sistemnyo,  karano  indak  jaleh  bara upahnyo (pelaksanaan julo-  julo sawah  ini agak  rumit  karena  upahnya  tidak  terukur. (wawancara  dengan  M  Petani  Mei  2022). Dengan  adanya  upah  yang  tidak  terukur  antar masing-  masing  pekerjaan,  salah  seorang buruh tani yakninya ibu M mengatakan bahwa dalam  manfaat  yang  dia  bayarkan  tidak sebanding  dengan  manfaat  yang  dia  peroleh“. (Wawancara  dengan  ibu  M  Petani  Mei  2022) Hal ini terlihat pada
“etek suruah urang tu mangarajoan sawah etek, dietek sudah satangah hari, dan anyo mangarajoan  sawah  etek  salamo  sahari, tapi  ukuran  sawah  kami  samo. ( Bibi mennyuruhnya  untuk  mengerjakan  sawah bibi,  ketika  bibi  mengolah  sawahnya  bibi menghabiskan waktu setengah hari, dan dia mengolah  sawah  bibi  selama  seharian, ukuran sawah kami kan sama
Factor alam dapat mempengaruhi system pengerjaan julo-julo , ketika seseorang mengerjakan  sawah  orang  lain  dan  harus diselesaikan  dalam  satu  hari,  akan  tetapi apabila  cuaca  tidak  kondusif  atau  tidak mendukung, pihak pekerja dapat menghentikan  pekerjaannya  saat  itu  juga  dan dia dipandang telah membayar “utang manfaat yang telah dia peroleh (Wawancara dengan M Petani  tani  Mei  2022).  Di  samping  faktor alam,  menurut  ibu  Er  ada  beberapa  faktor lainnya yang dapat mempengaruhi sistem julo- julo sawah  yaitu;    lahan  yang  berbeda;  satu sawah  dan  satu  ladang,  rentang  waktu  yang dipakai  dalam  mengolah  sawah,  cara  kerja masing-  masing  buruh  tani  (Wawancara dengan M Petani Mei 2022)
Pelaksanaan  system julo-  julo sawah yang  dilakukan  oleh  masyarakat  petani memunculkan  pro-  kontra  antar  kalangan buruh  tani.  Pihak  yang  menyetujui  berfikir bahwa julo-  julo sawah  dapat  memangkas waktu  dan  biaya  produksi,  sedangkan  mereka
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
yang  menolok  beragumen  bahwa  efektifitas kerja  tidak  diperoleh  dalam julo-  julo sawah, karena  ditemukannya  pekerja  yang  menunda- nunda  pekerjaannya.  Dan  menurut  penulis diantara  manfaat  dan  kerugian  melakukan julo- julo sawah adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Manfaat dan Kerugian dalam Pelaksanaan Julo- Julo Sawah
Sumber data olehan peneliti Mei 2022 Pengeluaran  biaya  upah  si  pekerja sawah  cukup  bernilai  dan  dapat  dipergunakan untuk  menutupi/mencukupi  biaya  di  bidang lainnya  bagi  orang  yang  telah  menggunakan jasa  tenaga  mitranya.  Besar  upah  dapat  untuk menafkahi  dirinya  sendiri  dan  keluarganya, uang  Rp.100.000  dijadikan  sebagai  gantinya dengan  menanggung  membalas  pekerjaan  di sawah  orang  lain  (Wawancara  dengan  M Petani tani Mei 2022). Dalam system ekonomi upah  adalah  biaya  produksi  yang  harus dipangkas  seminim  mungkin  [31].    Hal  ini dapat  dilakukan  dengan  pemanfaatan  faktor produksi  secara  efektif  dan  efisien[32],  baik berupa  sumber  daya  alam  [33],  maupun sumber daya manusia [34].
Penerapan julo-  jul o  sawah  merupakan salah  satu  bentuk  pemanfaatan  sumber  daya manusia  secara  efektif  dan  efisien  dari  sisi
ekonomi.  Akan tetapi dari sisi ekonomi Islam, ulama  berbeda  pendapat  mengenai  status keabsahan  transaksi  upah  dalam  bentuk manfaat  yaitu,  ulama  Malikiyah  berpendapat bahwa  penggunaan  manfaat  ketika  akad  yang tidak  ada,  sehingga  pihak  lain  menerima manfaat terlambat
secara utuh
dikategorisakikan  dalam  bentuk  riba  nasi’ah, karena  keterlambatan  pembayaran  utang manfaat  yang  berbeda,  sedangkan  menurut Syafi‘iyah  kesamaan  jenis  saja  tidak  dapat mengharamkan  akad  dengan  alasan  riba, sedangkan  ulama  Hanabilah  dan  Malikiyah membolehkan akad seperti ini.

## PENUTUP Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa motif  petani  melakukan  julo-  julo  sawah sebagai  bentuk  solidaritas  social  ekonomi dalam mengurangi biaya ekonomi masyarakat. Islam  memandang  bahwa  upah  berbentuk pekerjaan dipandang baik dalam keberlangsungan aktivitas pergerakan ekonomi masyarakat tradisional. Hal ini saling melapangan  satu  dengan  pasangan  kerjanya dalam mengurangi beban ekonomi bagi petani. Wujud  tolong  –menolong  masyarakat  petani dianjurkan/diperintahkan  selama  pekerjaan  itu tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Studi ini amat  penting  dalam  ketahanan  ekonomi  bagi masyarakat petani.

## Saran
Penelitian ini masih dalam batasan ruang lingkup  pada  masyarakat  tradisional,  dapat dapat  dilanjutkan  dalam  ruang  yang  berbeda, sehingga  cara  mengefisiankan  cost  ekonomi keluarga dapat dikembangkan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S. Rohani, Fauzi, R. P. R, and C. R. Al Usrah,  “Julo-Julo  dalam  Konteks Pertukaran Sosial ( Studi Kasus di Desa Merah Pupuk , Kecamatan Atu Lintang , Kabupaten Aceh Tengah ),” J. Penelit. Mhs. Ilmu Sos. Ekon. dan Bisnis Islam , vol.  1,  no.  1,  pp.  24–35,  2021,  doi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10.21274. [2] R.  Ernanda,  Burhanuddin,  and  J. Purwono,  “Pengaruh  Norma  Sosial Julo-Julo Tenaga Kerja terhadap
Kinerja Usahatani Cabai Kopay di Kota Payakumbuh,” J.  Penelian  dan  Kaji. Ilm.  Menara  Ilmu ,  vol.  14,  no.  1,  pp. 113–120, 2020, doi: https://doi.org/10.31869/mi.v14i1.1868. [3] Yulhendri, L. Hakim, M. Ritonga, Rani Sofya,  N.  Susanti,  and  M.  R.  P.  Sakti, “Credit  Transaction  Analysis  of"
Pagang  Gadai"  Model  as  Sharia  Law Implementation  in  West  Sumatera:  A Systematic  Literature  Review,” Al- Uqud  J.  Islam.  Econ. ,  vol.  5,  no.  2,  pp. 307–326,  2021,  doi:  DOI:10.26740/al- uqud.v5n2.p307-326.
[4] E.  Tarmizi, Harta  Haram  Muamalat . Bogor:  Berkat  Mulia  Insani  Publishing, 2016.
[5] Sari  Nurmalisa  Sungkar;  Nazamuddin; Muhammad  Nasir,  “Pengaruh  Upah Minimum terhadap Ketimpangan
Pendapatan di Indonesia,” J. Ilmu Ekon. Pascasarj.  Univ.  Syiah  Kuala ,  vol.  3, no.  2,  pp.  40–53,  2015,  [Online]. Available:
http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIE/article/vi ew/4739. [6] R. FirmanSyah, “Sistem Upah Minimum  Kabupaten  dalam  Perspektif Islam (Studi Kasus pada Upah
Minimum  Kabupaten  Sidoarjo),” J. Ekon. Syariah Teor.  dan Terap. , vol. 4, no.  6,  pp.  434–448,  2017,  [Online]. Available:
https://www.e- journal.unair.ac.id/JESTT/article/viewFi le/6916/4140. [7] A. A. Amrurobbi and M. E. T. Pahlevi, “Toko  Milik  Rakyat  (Tomira)  dan Kesejahteraan Masyarakat Kulon Progo,” J.  Gov.  Local  … ,  2020,
[Online].
Available: http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JG LP/article/view/38.
[8] D.  E.  Pusvita,  “Perlindungan  Hukum Perjanjian  Kerjasama  Antara  Investor Dan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi  Kelapa  Sawit,” Indones.  J. Crim.  Law ,  2020,  [Online].  Available: http://journal.ilininstitute.com/index.ph p/IJoCL/article/view/382.
[9] F.  Caniago,  “Ketentuan  pembayaran upah dalam islam,” J. Textura , vol. Vol. 1, no. No. 5, p. 48, 2018.
[10]  R.  A.  Ghofur,  “Pengupahan  dalam Sistem  Upah  Indonesia  dan  Islam,” Al- ’Adalah ,  vol.  15,  no.  2,  p.  263,  2019, doi: 10.24042/adalah.v15i2.2623.
[11]  Z. Fadilla, Nur, “Mekanisme dan Sistem Distribusi  Harta  Perspektif  Islam,” IQTISHODIA,  Vol  1  No  2  #2,  2503- 118X ,  vol.  1,  no.  2,  pp.  45–56,  2016, [Online].
Available:
http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/i qtishodia%0Ahttp://moraref.or.id/record /view/47086. [12]  M.  N.  I.  Sari,  “Aspek  Hukum Internasional Pemenuhan Hak Menerima  Upah  Yang  Sama  Terhadap Pekerja Perempuan Dan Implementasinya Di Indonesia,” 2019.
[13]  C.  Feby,  P.  Ulfi,  F.  Syariah,  U.  Islam, and  R.  I.  Lampung,  “TINJAUAN HUKUM  ISLAM  TENTANG  SISTEM UPAH,” 2020.
[14]  M.  Djasuli,  I.  Zulkarnain,  A.  W. Prananta,  and  ...,  “Pemberdayaan
Tenaga Kerja Indonesia Melalui Koperasi  Purna  TKW  di  Kabupaten Malang,” …  J. , 2019, [Online]. Available:
https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/a rticle/view/5178.
[15]  E.  Indriawan,  F.  Apriyani,  M.  B. Hakim,  M.  I.  Firmansyah,  and  S.  F.  N. Hakim,  “Rengkong:  Simbol  Solidaritas Sosial  Masyarakat  Petani  di  Desa Citorek  Tengah,” Proc.  Uin  Sunan Gunung  Djati  Bandung ,  vol.  1,  no.  26,
2021.
[16]  A. A. Salus, al- Kafalah wa Tadhiqatahu  al-  Mu’asirah .  Cairo:  Dar al- ’Isthisam, 1987.
[17]  Mugiyati,  “Aplikasi  Kafalah  Pada
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Asuransi  Takaful  Perspektif  Akad Bisnis Islam,” Maliyah , vol. 02, no. 01, pp. 259–283, 2012, [Online]. Available: https://media.neliti.com/media/publicati ons/147302-ID-aplikasi-kafalah-pada- asuransi-takaful-p.pdf.
[18]  A.  al-  Jaziri, Fiqh  ’ala  Mazahib  al- Arba’ah . Beirut: Dar al Fikri, 1996.
[19]  ’Ala  al-  Dhin  Abu  Bakar  bin  Mas’ud Al-Kasani, Bada’i  al-  Shana’i .  Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 1986.
[20]  A.  bin  M.  al-  Tayyar, al-  Fiqhu  al-
Muyyasar Qismu al-Muamalat, Mausu’ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu  Ahkam  Fiqhi  al-Islami  bi Uslub  Wadhih  Lal-  Mukhtasin  wa
Ghairihim, . Riyadh: Madarul Wathan li al- Nasyr, 2004.
[21]  I.  Manzur, lisan  al-  Arabiy .  Cairo:  Dar al- Ma’arif.
[22]  A.  A.  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum Islam . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1997.
[23]  Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank Syari’ah .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2007.
[24]  H. Muzakki and A. Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah  di  Desa  Klesem  Pacitan,” Al- ’Adalah ,  vol.  14,  no.  2,  p.  483,  2017,
doi: 10.24042/adalah.v14i2.1909.
[25]  S.  Ramsay,  “Asas  ‘No  Work,  No  Pay’ Terhadap Mogok Kerja Buruh Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” Justisi ,  vol.  6,  no.  1, p. 24, 2020, doi: 10.33506/js.v6i1.780.
[26]  M. A. Atmeh and J. A. S. Serdaneh, “A Proposed Model for Accounting
Treatment  of  Ijarah,” Int.  J.  Bus. Manag.  7,  no.  18 ,  vol.  7,  no.  18,  2012, doi: doi:10.5539/ijbm.v7n18p49.
[27]  Pitaya,  “Dinamika  Penetapan  Upah Minimum,” Mimb. Huk. , vol.  18, no. 2,
2006.
[28]  H.  Y.  Fajria  and  Elvira  Maya  Adhiba, “Pasar  Tenaga  Kerja :  Sebuah  Tinjauan Dalam  Prespektif  Islam,” Int.  J.  Appl.
Bus. ,  vol.  3,  no.  1,  2019,  [Online]. Available: https://pdfs.semanticscholar.org/853e/4 8383619b078d78cb0261a02a2da27254 321.pdf.
[29]  Syahrur Romi and E. Umiyati, “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota  Jambi,” e-Jurnal  Perspekt.  Ekon. dan Pembang. Drh. , vol. 7, no. 1, pp. 1–
7, 2018, [Online]. Available:
file:///C:/Users/Sahabat
Sg/Downloads/4439-Article  Text-9760-
1-10-20180401.pdf.
[30]  BPS, Lima Kaum . 2020.
[31]  I.  N.  N.  Hidayati,  “Pengupahan  dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif,” Az  Zarqa ,  vol.  9,  no.  2,  pp. 184–208,  2017,  [Online].  Available: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/
1463. [32]  F.  Akmal,  F.  Ramdani,  and  A. Pinandito, “Sistem Informasi
Pengelolaan  Perkebunan  Kelapa  Sawit Berbasis  Web  GIS,” J.  Pengemb. Teknol.  Inf.  dan  Ilmu  Komput. ,  vol.  2, no. 5, pp. 1894–1901, 2018.
[33]  I.  Iqbal,  “PENGELOLAAN  DAN
PEMANFAATAN  SUMBER  DAYA
ALAM DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM,” Al Hisab J. Ekon.
Syariah ,  2020,  [Online].  Available: http://jurnal.sties-
baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/v iew/63.
[34]  Ismail, “ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam,” Alhurriyah , vol. 02, no. 02, pp. 1–16, 2017.
[35]  Wahbah al-Zuhayliy, al Fiqh al Islâmiy wa  Adillatuhu .  Damsyik:  Dar  al  Fikri, 1985.