## Jurnal Solusi
Volume 13, Nomor 1, Mei 2018
ISSN 1907-2376

## Daftar Isi
Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penggunaan Informasi Kinerja di Pemerintah Daerah: Perspektif Iso­ morfis­ma­Institutional­~­1
Organizational Citizenship Behavior (OCB) Teachers And Staff (PTK) Regional Honorariums (HONDA) Elementary­School­(Sd)­In­Banyumas­~­17

## Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional
Terhadap Perilaku Inovatif Karyawan Dan Kinerja UMKM­Kecamatan­Kraton­Yogyakarta­~­31
Pengaruh Kualitas Corporate Governance ter­ hadap Cost of Equity Perusahaan Manufaktur di Indonesia­~­55
Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kearif­ an­Lokal;­Study­Etnografi­Tradisi­ Cembengan di Pabrik­Gula­Madukismo,­Yogyakarta­~73
Analisis Rasio Risk Based Capital , Rasio Likuidi­ tas, Rasio Solvabilitas, Underwriting Ratio pada PT Asuransi Bintang, Tbk Pasca OJK (Otoritas Jasa­Keuangan)­~­95
Herlina Primarisanti Rusdi Akbar Muhammad Arif
Munandar,
Ade Banani, Sudarto Nany Noor Kurniyati Fiki Kartika
Saifudin Zuhri, Mugi  Harsono, Nur Wening
Ch.Dini Ika Handayani

## PENGEMBANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA, AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGGUNAAN INFORMASI KINERJA DI PEMERINTAH DAERAH: PERSPEKTIF ISOMORFISMA INSTITUTIONAL

## Herlina Primarisanti
Alumni Magister Sains dan Doktor Universitas Gadjah Mada

## Rusdi Akbar
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

## Abstract
This study aims to explore the development of performance measurement, performance accountability, and the use of performance information in the Local Government using the qualitative theory of institutional isomorphism. The theory of institutional isomorphism is used to interpret and explain the phenomenon of coercive, mimetic and normative isomorphism in the development of performance measurement systems, performance accountability and use of performance information. This research is a qualitative research using semi-structured and open interviews. Qualitative data analysis in this study uses thematic analysis. The results of this study indicate that the three phenomena of institutional isomorphism (coercive, mimetic and normative) are found in the process of developing a system of performance measurement, performance accountability, and the use of performance information in the Regional Government.
Keywords :   development of performance measurement systems, performance accountability, use of performance information and institutional isomorphism.

## PENDAHULUAN
Dalam rangka merespon tuntutan masyarakat menuju good governance , pemerintah telah bertekad untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan kinerja yang dibebankan kepada masing­ masing instansi pemerintah melalui suatu laporan akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban secara periodik.Pengukuran kinerja sangat penting
Jurnal Solusi, Volume 13, Nomor 1, Mei 2018
2 .::.
untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Sistem pengukuran kinerja ( Performance Measurement Systems ) adalah kunci dalam mempromosikan sektor publik yang­ efektif,­ efisien,­ dan­ akuntabel­ (Spekle­ dan­ Verbeeten,­ 2009).­ Dalam­ organisasi pemerintah, pengukuran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelola organisasi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta memperbaiki pengambilan keputusan internal dan alokasi sumberdaya. Melalui pengukuran kinerja ini, dasar pengambilan keputusan yang reasonable dapat dikembangkan dan dipertanggungjawabkan sehingga akurasi keputusan akan dapat dihasilkan dengan adanya dukungan informasi­yang­kuat­(Bastian,­2006).
Kinerja pemerintah akan dinilai secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan demikian, LAKIP akan dapat mendorong pemerintah melaksanakan good governance , memberikan masukan kepada pihak–pihak yang berkepentingan ( stakeholder ) dengan pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan wujud kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan semua keberhasilan dan kegagalan pencapaian berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah secara periodik. Model pertanggungjawaban dalam bentuk LAKIP ini merupakan langkah konkrit yang diharapkan memberikan dampak dan nilai positif­terhadap­pelaksanaan­pembangunan­(Nurkhamid,­2008).
Berdasarkan­ beberapa­ hasil­ penelitian­ (Julnes­ &­ Holzer,­ 2001;­ Cavalluzzo­&­Ittner,­2003;­Sihaholo­&­Halim,­2005;­Putra,­2006;­Nurkhamid,­ 2008;­ Fachruzzaman­ &­ Norman,­ 2010;­ Yowi,­ 2011;­Astuti­ &­Adiwibowo,­ 2011;­ Akbar,­ Pilcher,­ danPerrin,­ 2012;­ Wijaya­ &­ Akbar,­ 2012;­ Sofyani­ &­ Akbar,­ 2013;­ Primarisanti­ &­ Akbar,­ 2015)menunjukkan­ masih­ terdapat­ masalah dalam implementasi sistem pengukuran kinerja di setiap organisasi pemerintahan. Permasalahan dapat muncul pada tahap pengembangan sistem pengukuran kinerja maupun pada tahap penggunaan hasil dari implementasi sistem pengukuran kinerja sehingga peneliti termotivasi meneliti penelitian yang terkait sistem pengukuran kinerja di pemerintah daerah karena sistem pengukuran kinerja di organisasi pemerintahan masih memerlukan perbaikan yang­berkelanjutan­(Yowi,­2011).­Pada­tahap­pengembangan­sistem,­Poister­ dan­ Streib­ (1999)­ menunjukkan­ bahwa­ penggunaan­ ukuran­ kinerja­ oleh­ pemerintah lokal masih didominasi oleh output, dan workload , sedangkan yang
.::. 3
menyangkut­kos­unit,­efisiensi,­ outcome , efektivitas, kualitas jasa, dan kepuasan publik ternyata belum banyak digunakan. Motivasi pengukuran kinerja lebih didominasi oleh keinginan manajemen (pimpinan) untuk mematuhi ketentuan Pemerintah Pusat atau negara bagian, bukan untuk akuntabilitas publik serta kepentingan­ parlemen.­ Solikin­ (2005)mengungkapkan­ bahwa­ kondisi­ di­ Indonesia semakin parah karena adanya bias dalam pelaporan kinerja (LAKIP) yang dibuat instansi pemerintah. Bias tersebut muncul karena pemerintah banyak mengaitkan kinerjanya yang baik secara berlebihan atas usaha sendiri, sedangkan kinerja yang tidak baik dikaitkan dengan kehadiran faktor eksternal. Hal ini semakin menjadi lebih buruk dengan adanya kecenderungan organisasi untuk melaporkan kinerjanya lebih tinggi daripada kenyataan yang ada serta membesar­besarkan informasi tentang kesuksesan serta memperkecil informasi tentang peran faktor internal dan eksternal atas kegagalan program. Sedangkan pada tahap penggunaan hasil implementasi sistem, Julnes dan­ Holzer­ (2001)menunjukkan­ bahwa­ informasi­ kinerja­ yang­ dihasilkan­ belum banyak digunakan untuk perencanaan strategis, alokasi sumber daya manajemen, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kepada manajemen (pimpinan) internal organisasi,anggota parlemen ( elected  official ), media, dan masyarakat. Terkait dengan penggunaan hasil sistem pengukuran kinerja, The­Urban­Institute­(2002)­menyatakan­bahwa­iklim­atau­sumberdaya­yang­ memadai (dana, waktu, dan sumberdaya manusia), proses sistem pengukuran kinerja serta teknologi yang dimiliki organisasi mempengaruhi tingkat penggunaan informasi kinerja untuk mendukung pengambilan keputusan.
Beberapa­penelitian­yang­menggunakan­teori­isomorfisma­institusional­ menunjukkan bahwa ketiga­mekanisme­isomorfisma­yakni­koersif,­mimetik,­dan­ normatif ada dalam pelaksanaan sistem pengukuran kinerja dan akuntabilitas kinerja Pemerintah ( Akbar,­Pilcher,­danPerrin,­2012;­Wijaya­&­Akbar,­2013;­ Syachbrani­ &­Akbar,­ 2013;­ Primarisanti­ &­Akbar,­ 2015;­ Sofyani­ &­Akbar,­ 2015;­Ahyaruddin­&­Akbar,­2018) .­Isomorfisma­koersif­terjadi­di­Pemerintah­ karena dalam pelaksanaan sistem pengukuran kinerja Pemerintah dipengaruhi langsung oleh tekanan formal yaitu aturan dan perundang­undangan. Sedangkan­isomorfisma­mimetik­terjadi­di­Pemerintah­pada­saat­ ketidakpastian mengenai cara memproses sesuatu atau beroperasi sehinggaPemerintah akan meniru organisasi lain, antara lain dengan cara melakukan benchmarking atau studi­ banding­ atau­ memakai­ jasa­ konsultan.Isomorfisma­ normatif­ terjadi­ di­ Pemerintah karena tuntutan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pada institusi Pemerintah memang seringkali menggunakan bantuan dari para akademisi maupun jasa dari para konsultan.
Jurnal Solusi, Volume 13, Nomor 1, Mei 2018
4 .::.
Penelitian ini bertujuan menganalisa dan mengeksplorasi mengenai pengembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja di Pemerintah Daerah menggunakan teori isomorfisma­ institusional­ secara­ kualitatif.­ Sehingga­ pertanyaan­ penelitian­ sebagai­berikut:­Apakah­isomorfisma­institusional­ada­di­dalam­pengembangan­ sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja di Pemerintah Daerah?Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literatur tentang pengembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja di pemerintah daerahmenggunakan teori institusional untuk menginterpretasikan dan menjelaskan­ fenomena­ isomorfisma­ (koersif,­ mimetik,­ dan­ normatif)­ di­ instansi pemerintahan.

## LANDASAN TEORI

## Teori Institusional
Teori institusional adalah sebuah teori sosial yang berfokus pada pengembangan pandangan sosiologis lembaga, cara mereka berinteraksi dan efek­dari­lembaga-lembaga­di­masyarakat­(Scott,­1987).Teori­institusionaltelah­ banyak digunakan untuk menjelaskantindakan­tindakan individu maupun organisasi­ yang­ disebabkan­ oleh­ faktor­ eksogen­ (Dacin,­ 1997;­ Dacin­ dkk.,­ 2002),­faktor­eksternal­(Frumkin­dan­Galaskiewicz,­2004)­faktor­sosial­(Scott,­ 2004),­faktor­ekspektasi­masyarakat­(Ashworthdkk.,­2009),­faktor­lingkungan­ (Jun­dan­Weare,­2010­dalam­Ridha­dan­Basuki,­2012).
Organisasi publik yang cenderung untuk memperoleh legitimasi akan­cenderung­memiliki­kesamaan­atau­isomorfisma­( isomophism ) dengan organisasi­publik­lain­(DiMaggio­dan­Powell,­1983).­Isomorfismainstitusional­ /kelembagaan merupakan sebuah konsep yang berguna pada organisasi saat ini karena politik dan budaya seremonial tertanam dalam kehidupan organisasi, khususnya dalam organisasi sektor publik di Indonesia saat ini (Abubakar, 2012).­ DiMaggio­ dan­ Powell­ (1983)­ mengidentifikasi­ tiga­ mekanisme­ isomorfisma­ yaitu­ mekanisme­ isomorfisma­ coercive merujuk pada proses organisasi­ mengadopsi­ fitur­ (sifat)­ tertentu­ karena­ paksaan­ (tekanan)­ dari­ negara, organisasi lain atau masyarakat , mimetic terjadi karena peniruan dan normative berkaitan dengan paksaan untuk menjadi sama yang muncul dari profesionalisasi.
.::. 5
Isomorfisma  Institusional  dan  Pengembangan  Sistem  Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Penggunaan Informasi Kinerja
Pengembangan sistem pengukuran kinerja merupakan proses pengumpulan ukuran kinerja yang dilaporkan secara teratur melalui sistem informasi­ suatu­ organisasi­ (Cavalluzzo­ dan­ Ittner,­ 2003­ dan­ Nurkhamid,­ 2008).Mardiasmo­(2002)­menyatakan­bahwa­pengukuran­kinerja­sektor­publik­ dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan­ efisiensi­ dan­ efektivitas­ organisasi­ sektor­ publik­ dalam­ pemberian pelayanan publik.
Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang, kelompok, atau organisasi  untuk mengambil alih otoritas pelaksanaan suatu kegiatan dan atau memenuhi suatu  pertanggungjawaban yang meliputi: menjawab atas pelaksanaan otoritas dan atau pemenuhan tanggung jawab dengan memberikan­ penjelasan­ atau­ justifikasi,­ melaporkan­ hasil­ ­ pelaksanaan­ dan­­ atau pemenuhan  kegiatan, serta  mengambil alih pertanggungjawaban atas hasil­ tersebut­ (Artley,­ 2001­ dalam­ Nurkhamid,­ 2008).­ Menurut­ Inpres­ RI­ Nomor­7­tahun­1999­tentang­akuntabilitas­kinerja­Instansi­Pemerintah­bahwa­ akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran­sasaran dan tujuan­tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Akuntabilitas sangat terkait dengan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan program, mengukur hasilnya atau hasil dibandingkan dengan standarnya. Sistem akuntabilitas kinerja menyediakankerangka untuk mengukur hasil (tidak hanya mengukur proses atau beban kerja) dan mengorganisasikan informasi sehingga dapat digunakan secara efektif oleh pemimpin­pemimpin politik, pengambil keputusan, dan manajer program. Sistem ini memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan manajer program, sehingga dapat mencapai keberhasilan. Sistem ini juga menyediakan informasi yang berguna bagi penyedia program, konsumen pelayanan, dan publik (Supriyono, 2001­dalam­Yowi,­2011).Akuntabilitas­hadir­di­dalam­dan­beberapa­tingkat­ organisasi­dan­di­antara­beberapa­konstituen­(Frink­&­Klimoski,­1998).­Tidak­ dibayangkan organisasi bisa beroperasi tanpa akuntabilitas dari individu baik eksternal­dan­internal­(Frink­&­Klimoski,­2004),­dengan­demikian,­organisasi­
Jurnal Solusi, Volume 13, Nomor 1, Mei 2018
mengimplementasikan akuntabilitas dalam upaya untuk membentuk dan mengontrol perilaku individu organisasi mereka (Ferris, Mitchell, Canavan, Frink&­Hopper,­1995).
Informasi kinerja  merupakan  data dari suatu  penampilan,  untuk kerja ataupun prestasi kerja dari seseorang atau kelompok yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi dan lebih berarti bagi yang menerimanya (Fachruzzaman­ &­ Norman,­ 2010).Manfaat­ dari­ pengumpulan­ informasi­ kinerja akan diperoleh secara optimal apabila informasi kinerja secara aktual telah digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berorientasi pada­peningkatan­hasil­(Nurkhamid,­2008).­
Di­ Indonesia,­ sumber-sumber­ tekananisomorfisma­ berpotensi­ datang­ dari pemerintah pusat melalui pemberlakuan undang­undangdan peraturanyang akan mempengaruhi pemerintah daerah. Peraturan initermasuk Inpres Nomor7/1999­ yang­ mengharuskan­ semualembaga­ pemerintah,­ termasuk­ pemerintah daerah, untuk melaporkan kinerja kepada pemerintah pusat. Ini merupakan tekanan koersif cenderung terjadi karena sebagian besar pemerintah daerah menjadi sangat bergantung pada pemerintah pusatuntuk sumber daya keuangan mereka atau pengakuan melalui penghargaan beberapasistem. Meskipun instansi pemerintahan diminta untuk menyerahkan laporan kinerja ke pemerintah pusat, hal initidak berarti bahwamereka benar­benar menggunakan informasi kinerja mereka.
Menurut­Akbar(2011)­ ada­ beberapa­ proyek­ besar­ yang­ dilakukan­ di­ Indonesia oleh perusahaan konsultan profesional dalam bekerja sama dengan pemerintah pusat Indonesia. Proyek­proyek ini memberikan bantuan teknis terkait alat manajemen publik untuk ILGs ( Indonesia Local Goverments ) dipilih dan menyebarluaskan hasil dari proyek untuk ILG lainnya. Mimetik dapat terjadi secara tidak langsung melalui perusahaan konsultan dan asosiasi perdagangan­(DiMaggio­dan­Powell,­1983).­Oleh­karena­itu,­dalam­praktik­ sehari­hari, dituduh sini bahwa potensi ada untuk instansi meniru orang lain bahwa mereka menganggap telah berhasil dalam proses pelaksanaannya.
Unsur tekanan normatif biasanya dikembangkan oleh kelompok profesi dan­ pekerjaan­ (Rahaman­ dkk,­ 2004­ dalam­ Akbar­ dkk,­ 2012).­ Mengingat­ rendahnya kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan Indonesia, telah terjadi tren dalam dekade terakhir untuk memberikan perhatian lebih pada pendidikan pegawai pemerintah dan manajer. Penelitian terbaru telah menekankan bagaimana organisasi publik menjadi subjek tekanan institusional yang mendalam sehingga menyebabkan pada umumnya organisasi publik menjadi­ lebihmirip­ (Ashworth­ dkk.,2009­ dalam­ Ridha­ dan­ Basuki,­ 2012). Teoriinstitusional organisasi memprediksi bahwa organisasi akan menjadi
Jurnal Solusi, Volume 13, Nomor 1, Mei 2018
.::. 7
lebih serupa karena tekanan institusional, baik dikarenakan adanya koersif ( coercive ), normatif ( normative ), dan mimetik ( mimetic ) (DiMaggio dan Powell,­1983).

## METODA PENELITIAN
Pemilihan responden untuk diwawancara berdasarkan hasil olah data kuantitatif dari penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya menggunakan metode survey. Penelitian terdahulu menggunakan metode campuran kemudian penelitian ini dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam­akan­suatu­situasi­(Cooper­&­Schindler,­2006).­ Pemilihan responden berdasarkan wilayah penelitian agar diharapkan dapat mewaliki populasi.Jumlah responden yang akhirnya dapat diwawancara oleh­peneliti­adalah­sebanyak­6­(enam)­orang­yang­disajikan­pada­gambar­1.­ Enam­orang­responden­tersebut­masing­–­masing­terdiri­dari­1­(satu)­orang­ dari SKPD di Provinsi DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman,­Kabupaten­Gunung­Kidul,­dan­Kabupaten­Kulon­Progo.Wawancara­ dalam penelitian ini dilakukan dengan bertatap muka langsung ( face to face ) dengan­5­(lima)­responden­dan­1­(satu)­responden­dari­SKPD­di­Gunung­Kidul­ melalui email.
Gambar 1 Scatter Plot Hasil Olah Data Responden 0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250 JU M LA H SK O R SK PD NO. SKPD SCATTERPLOT
Jurnal Solusi, Volume 13, Nomor 1, Mei 2018
Teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara semi terstruktur dan terbuka (biasanya dimulai dengan beberapa pertanyaan khusus dan selanjutnya sudut pandang masing – masing individu sejalan dengan penggalian­ lebih­ jauh­ oleh­ pewawancara)­ (Cooper­ &­ Schindler,­ 2006).­ Wawancara­ini­sudah­termasuk­dalam­kategori­ in-dept interview, karena dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, karena pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide­ idenya­(Sugiyono,­2009).
Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik.Selanjutnya dengan menganalisis lebih detail dengan melakukan proses coding .Setelah itu hasil data wawancara yang sudah dipisah­pisah tersebut dapat dihubungkan dengan tema atau masalah penelitian yang sedang dibahas. Kemudian hasil wawancara tersebut diinterprestasikan dalam bentuk deskripsi­hasil­(Creswell­&­Plano­Clark,­2011).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja
Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap responden– responden yang terpilih, para pegawai pemda di DIY ketika membuat pengembangan sistem pengukuran kinerja dalam LAKIP tidak mengalami kesulitan karena mereka selalu mengadakan pelatihan tentang pembuatan LAKIP.Pelatihan akan membantu para pegawai pemda di DIY dalam membuat perencanaan strategis, menentukan tujuan kinerja suatu program/kegiatn/ proyek, mengembangkan berbagai indikator kinerja suatu program/kegiatan/ proyek, menggunakan informasi kinerja dalam mendukung proses pembuatan keputusan dan menghubungkan antara pencapaian kinerja suatu program/ kegiatan/proyek dengan tujuan strategis organisasi. Para pegawai pemda di DIY dalam melakukan pelatihan LAKIP dibantu oleh Biro Organisasi, BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), dan Inspektorat. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa:
Pelatihan­LAKIP­itu­sudah­ada­dari­dulu,­dulu­saya­pernah­ikut­selama­3­hari,­yang­ mengadakan dari Biro organisasi. Dengan adanya LAKIP kan kita bisa mengaca pada kinerja kita selama setahun khususnya. Saya kira sangat penting untuk bagaimana menilai kinerja kita selama setahun untuk mengevaluasi apa dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk perbaikan­perbaikan program dan kegiatan yang kita laksanakan.
(Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Disnakertrans Kabupaten Kulon Progo)
.::. 9
Pernah ada pelatihan tentang LAKIP dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan).
(Kasubbid Ekonomi Bappeda Kabupaten Sleman)
Pernah ada pelatihan. Rata­rata teman­teman yang ada di program semua, dari Inspektorat mengundang, juga dari BAPPEDA kadang­kadang mengundang. Kita diminta berapa peserta untuk mengikuti kegiatan/pelatihan itu supaya nanti dia bisa mengisi ataupun membuat LAKIP sesuai programkhususnya.
(Kabid Industri Logam Disperindagkop Provinsi DIY)
Pelatihan LAKIP sangat sering. Kalau dulu dari pusat, kalau sekarang biasanya dari inspektorat saja.
(Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi BAPPEDA Kota Yogyakarta)
Pernah ada pelatihan. Pelatihan penyusunan LAKIP diadakan oleh Bagian Organisasi.
(Kasubbag Perencanaan DPU Kabupaten Gunung Kidul)
DiMaggio­dan­Powell­(1983)­berpendapat­bahwa­semakin­berpendidikan­ tenaga­kerja­dalam­hal­kualifikasi­akademik­dan­partisipasi­dalam­profesional­ dan asosiasi perdagangan, semakin besarorganisasi menjadi mirip dengan organisasi lain di lapangan. Berdasarkan hasil analisis konten ( content analysis ) terhadap transkrip wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa fenomena­isomorfisma­normatif­terjadi­di­SKPD­–­SKPD­di­wilayah­Provinsi­ DIY.

## Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap responden – responden yang terpilih, para pegawai pemda di DIY membuat LAKIP dikarenakan adanya­peraturan.­Inpres­No­7­Tahun­1999­kemudian­disempurnakan­Peraturan­ Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor­29­Tahun­2010­tentang­Pedoman­Penyusunan­Penetapan­Kinerja­dan­ Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebabkan instansi pemerintah di Indonesia wajib untuk menyusun dan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa:
Yang pertama jelas memang kita harus berangkat dari acuan dulu, adanya peraturan kita­jadi­membuat­LAKIP.­LAKIP­itu­sudah­ada­tahun­2000an­awal.­Jadi­kalau­yang­ sekarang kan indikator kita mengacu pada yang ada di RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah)mulai tahun ini sudah ada, masalah kita tinggal lihat di RPJMD. Kan indikatornya sudah komplit dan dari RPJMD kita tuangkan di RESTRA, di RKPD. Semua sudah ada jadi kita tinggal mengambil dari situ.
(Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Disnakertrans Kabupaten Kulon Progo)
Para pegawai pemda di DIY ketika membuat LAKIP tidak mengalami kesulitan menentukan ukuran kinerja karena sudah ada format LAKIP yang berlaku, Juknis (Petunjuk Teknis) khusus, dan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa:
Tidak ada kesulitan menentukan indikator, kalau beberapa indikator kan kita sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) kemudian ada Juknisnya khusus. Kita kemudian mencermati­ dari­ definisi­ operasional­ ada­ tidak­ kesulitan­ diterapkan,­ terus­ dari­ targetnya apakah kita mampu mencapai tidak.
(Kasi Data dan Informasi Dinkes Kabupaten Bantul)
Berdasarkan hasil analisis konten ( content analysis ) terhadap transkrip wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa fenomena isomorfismakoersif­ terjadi­ di­ SKPD­ –­ SKPD­ di­ wilayah­ Provinsi­ DIY.­ Dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya masih terdapat beberapa pegawai pemda di DIY merasa ada permasalahan dalam memperoleh data yang lengkap. Ketika SKPD mengalami permasalahan tersebut maka akan menyebabkan kecenderungan untuk meniru SKPD yang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa:
Seluruh bidang terlibat, karena kita kan bergradasi strukturnya itu Kepala Dinas, Kepala Bidang, Saya, kemudian dibawah saya seksi dan staf fungsional. Jadi seluruh itu akan mensupport bagaimana LAKIP itu terbentuk. Itu nanti biasanya dibentuk setiap tahun dan biasanya diketahui oleh pemerintah. Kita selalu berkoordinasi tetapi kami sampaikan lagi yang terutama data kadang­kadang tidak lengkap, parameternya jadi tidak optimal. Saya tambahkan, untuk yang indikator kinerja itu sampai sekarang sulit mendapatkan ukuran yang tepat.
(Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi BAPPEDA Kota Yogyakarta)
Menurut­Akbar(2011)­ada­457­pemerintah­daerah­Indonesia­dan­mereka­ sangat heterogen. Mereka berbeda dalam hal ukuran, aset, populasi, sumber daya manusia, kemampuan keuangan, dan kemampuan manajerial. Sehubungan dengan praktik manajemen seperti memproduksi dan menggunakan LAKIP mereka tidak semua pada babak yang sama. Sebagian besar dari mereka
masih dalam tahap yang sangat dasar dengan beberapa lebih maju. Instansi dapat saling belajar untuk meningkatkan kemampuan manajemen mereka melalui segala jenis media yang difasilitasi oleh pemerintah pusat, universitas, perusahaan konsultan dan asosiasi pemerintah lokal seperti Badan Kerja Sama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI) untuk kabupaten dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia(APEKSI) untuk kota­kota. Berdasarkan hasil analisis konten ( content analysis ) terhadap transkrip wawancara dengan responden,­dapat­disimpulkan­bahwa­fenomena­isomorfismamimetik­terjadi­di­ SKPD – SKPD di wilayah Provinsi DIY.

## Penggunaan Informasi Kinerja
Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap responden – responden yang terpilih, para pegawai pemda di DIY belum menggunakan informasi kinerja untuk pengambilan keputusan dan dasar perencanaan tahun berikutnya. Penyusunan LAKIP yang mereka buat sesuai dengan standar format LAKIP yang berlaku yaitu hanya sampai outcome . Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa:
Saya sebetulnya merasa bahwa LAKIP ini sebetulnya sia­sia, karena ada visi, misi, program, namanya itu tujuan, program itu sasaran kemudian keluaran. Ada input tentu saja. LAKIP itu seperti berhenti disini, berapa input, berapa yang diproses, menjadi keluaran. Sehingga disini ada anggaran dan ada indikator atau target. LAKIP itu hanya membandingkan. Tidak bisa menceritakan tujuannya tercapai atau tidak. Hanya sampai level program saja. Kalau dulu LAKIP itu sampai ke level input, output, outcome,­benefit,­impact.­Sekarang­hanya­sampai­outcome.­Jadi­apa­gunanya­kalau­ hanya maen­maen angka seperti itu.
Kebijakan dari pusat seperti itu sekarang hanya sampai outcome, outcome itu kumpulan output dirata­rata. Tidak ada pembobotan lagi, kalau dulu ada pembobotan.
(Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi BAPPEDA Kota Yogyakarta)
Ahyaruddin­ &­ Akbar­ (2018)­ menemukan­ bahwa­ informasi­ kinerja­ yang dilaporkan di LAKIP oleh instansi pemerintahan hanya formalitas saja. Isi informasi di LAKIP ini tidak digunakan sebagai umpan balik untuk membantu pengambilan keputusan dan merencanakan perbaikan kinerja ditahun depan.Berdasarkan hasil analisis konten ( content analysis ) terhadap transkrip wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa fenomena isomorfismakoersif­terjadi­di­SKPD­–­SKPD­di­wilayah­Provinsi­DIY.
Jurnal Solusi, Volume 13, Nomor 1, Mei 2018

## KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN
­Hasil­analisis­kualitatif­penelitian­ini­menunjukkan­bahwaisomorfisma­ institusionalterdapat dalam proses pengembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja di Pemerintahan Daerah.Fenomena­isomorfisma­normatif­terjadi­di­SKPD­–­SKPD­di­wilayah­ Provinsi DIY saat proses pengembangan sistem pengukuran kinerja karena dalam melakukan pelatihan LAKIP mereka dibantu oleh Biro Organisasi, BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), dan Inspektorat. Fenomena­isomorfismakoersif­terjadi­di­SKPD­–­SKPD­di­wilayah­Provinsi­ DIY saat proses akuntabilitas kinerja dan penggunaan informasi kinerja. Para pegawai pemda di DIY membuat LAKIP dikarenakan adanya peraturan. Fenomena­isomorfismamimetik­terjadi­di­SKPD­–­SKPD­di­wilayah­Provinsi­ DIY saat proses akuntabilitas kinerja dikarenakanketika SKPD mengalami permasalahan dalam memperoleh data yang lengkap maka akan menyebabkan kecenderungan untuk meniru SKPD yang lain.
Penelitian ini memberikan implikasi dalam literatur tentang pengembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja di pemerintah daerah menggunakan teori institusional untuk menginterpretasikan­dan­menjelaskan­fenomena­isomorfisma­(koersif,­mimetik,­ dan normatif) di instansi pemerintahan.Penelitian ini memiliki keterbatasan – keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Pertama, pemilihan responden pada penelitian ini hanya berdasarkan wilayah perwakilan populasi penelitian. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden dari distribusi data normal dan outlier (Ahyaruddin­&­Akbar,­2018).­Kedua,penelitian­inihanya­ dilakukan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kurang mampu mengeneralisasi praktik­praktik pengukuran kinerja di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian di instansi pemda lain untuk meningkatkan kemampuan generalisasi kesimpulan penelitian. Ketiga, penelitian selanjutnya sangat disarankan dapat menggunakan metode campuran karena menggunakan teknik ini akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta dapat menguji hasil penelitian dari pendekatan yang berbeda­dan­dapat­menangkap­fenomena­isomorfisma­(Primarisanti­&­Akbar,­ 2015).­
Jurnal Solusi, Volume 13, Nomor 1, Mei 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,­ Andri­ P.­ M.­ 2012.­ Pengaruh­ Manajemen­ Berbasis­ Kinerja­ dan KepemimpinanTransformasional terhadap Kinerja dan AkuntabilitasPemerintah Daerah. Tesis UGM, Tidak dipublikasi. Ahyaruddin,­ M.,­ dan­ R.­ Akbar.­ 2018.­ Indonesian­ Local­ Government’s­ Accountability and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective . Jurnal Akuntansi dan Investasi (JAI) ­19­(1):­1-11. Akbar,­R.­2011.­ Performance Measurement and Accountability in Indonesian Local Government . Disertasi Universitas Curtin, Tidak dipublikasi.
Akbar,­ R.,­ R.­ Pilcher.,­ dan­ B.­ Perrin.­ 2012.­ Performance­ Measurement­ in­ Indonesia: The Case of Local Government. Pacific  Accounting Review 24­(3):­262-291.
Astuti,­R.­T.,­dan­Adiwibowo,­A.­S.­2011.­Persepsi­terhadap­Pengembangan­ Sistem Pengukuran,Akuntabilitas, dan Penggunaan Informasi Kinerja diInstansi Pemerintah. http://www.eprint.undip.ac.id.
Cavalluzzo,­K.­S.,­dan­Ittner,­Christopher.­D.­2003.­Implementing­Performance­
Measurement Innovations: Evidence from Government. Accounting, Organizations­and­Society­29.
Cooper,­Donald­R­dan­Pamela­S.­Schindler.­2006.­Business­Research­Methods,­
9th­ed.,­New­York,­NY:­Irwin/McGraw-Hill.
Creswell,­John­W­dan­Plano­Clark,­Vicki­L.­2011.­Designing­and­Conducting­ Mixed Methods Research. Sage. Bastian,­ Indra.­ 2006.Akuntansi Sektor  Publik: SuatuPengantar.Erlangga, Jakarta.
DiMaggio,­ Paul.­ J.,­ and­ Walter,­ W.­ Powell.­ 1983.­ The­ iron­ cage­ revisited:­ Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields.­ American Sociological Review 48:147-60.
Fachruzzaman­ dan­ Norman.­ 2010.­ Implementasi­ SistemPengukuranKinerja­ SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD)diKotaBengkulu. Simposium Nasional Akuntansi XIII.
Frink,­D.­D.,­&­Klimoski,­R.­J.­1998.­Toward­a­theory­of­accountability­in­ organizations and human resource management. In G. R. Ferris (Ed.), Research­in­personnel­and­humanresource­management­(pp.­1-51).­ Stamford, CT: JAI Press. .­2004.­Advancing­accountability­theory­and­practice:­Introduction­ to the Human Resource Management Review special edition. Human ResourceManagement­Review,­14,­1-17.
Frink, D., Klimoski, R., Hopper, H., Mitchell, T., Mero, N., & Motowidlo, S. 1995.­Dramatus­personae­in­organizations:Two­faces­of­accountability­ effects.­Symposium­presented­at­the­55th­annual­national­meeting Julnes, Patria­ de­ Lancer.,dan­ Holzer,­ Marc.2001.Promoting­ the  Utilization of Performance  Measures in Public Organization:  An EmpiricalStudyofFactors Affecting Adoptionand  Implementation. Public AdministrationReview 61(6):­693-708 . Mardiasmo.­2002.­Akuntansi­Sektor­Publik.­Andi­Offset:­Yogyakarta.­ Nurkhamid,­ M.­ 2008.­ Implementasi­ Inovasi­ Sistem­ Pengukuran­ Kinerja­ Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintah ­3­(1):­45-76. Poister,­Theodore­H­dan­Streib,­Gregory.­1999.­Performance­Measurement­in­ Municipal Government: Assessing the State of the Practice. Public Administration­Review,­Vol­59,­No­4,­hal­325-335.
Primarisanti,­ H.,­ dan­ R.­ Akbar.­ 2015.­ Factors­ Influencing­ the­ Succes­ of­­ Performance Measurement: Evidence from Local Goverment. Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) ­30­(1):­56-71. Putra,­H.­S.­2006.­ Pengaruh Faktor-Faktor Teknis dan Organisasi terhadap Pengembangan Pengukuran Kinerja pada Akuntabilitas Kinerja dan Penggunaan Informasi Kinerja Pemerintah Daerah . Tesis UGM, Tidak dipublikasi.
Ridha,­M.­Arsyadi­dan­Basuki,­Hardo.­2012.­The­Impact­of­External­Pressure,­ Environmental Uncertainty, and Commitment of Management on Implementation of Financial Reporting Transparency. The Indonesian Journal of Accounting Research ­15­(2).­ Scott,­W.­Richard.­1987.­ The Adolescence of Institutional Theory . Administrative Science­Quarterly­32:493-511.
.­2004.­ Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Program .  Oxford UK: Oxford University Press. Sihaholo,­ F.­ L.,­ dan­ Halim,­ A.­ 2005.­ PengaruhFaktor-Faktor­ Rasional,­ PolitikdanKultur Organisasiterhadap PemanfaatanInformasiKinerja InstansiPemerintahDaerah. Simposium Nasional Akuntansi VIII . Sofyani,­ H.,­ dan­ R.­ Akbar.­ 2013.­ Hubungan­ Faktor­ Internal­ Institusi­ dan­ Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI) ­10­(2):­184-205.­ .­ 2015.­ Hubungan­ Karakteristik­ Pegawai­ Pemerintah­ Daerah­ dan­
Implementasi­ Sistem­ Pengukuran­ Kinerja:­ Perspektif­ Isomorfisma­ Institusional. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI) ­19­(2):­
153-173.

## Solikin,­Akhmad,­2005.­Accountability­Reporting­in­Indonesia:­When­Self-
Serving Attributions Exaggerate Perceived Performance. Jurnal Akuntansi­Pemerintah,­Vol­1­No­1,­hal­21-33.
Speklé,­Roland­F­dan­Verbeeten,­Frank­H.M.­2009.­The­Use­of­Performance­ Measurement Systems in The Public Sector: Effects on Performance. Nyenrode Research & Innovation Institute (NRI) Research Paper no.
09-08.­April.
Sugiyono.­2009.­Metode­Penelitian­Kuantitatif,­Kualitatif,­dan­R&D.­Alfabeta:­ Bandung.
Syachbrani,­W.,­dan­R.­Akbar.­2013.­Faktor­–­faktor­Teknis­dan­Keorganisasian­ yang Mempengaruhi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Reviu Akuntansi (JRAK) ­3­(2):­447-463. The­ ­ ­ Urban­ ­ Institute.­ ­ 2002.­ ­ How  and  Why  NonprofitsUse  Outcome Information . W ashingtonD.C: The UrbanInstitute. Wijaya,­A.­C.­H.,­dan­R.­Akbar.­2012.­The­Influences­of­Information,­Goals­ and Objectives of Organization, and External Pressures towards the Use of Performance Measurement System in Public Sectors. Asia- America-Africa-Australia (A4) .
.­2013.­The­Influence­of­Information,­Organizational­Objectives­and­ Targets, and External Pressures towards the Adoption of Performance Measurement System in Public Sectors. Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) ­28­(1):­62-83. Yowi,­Linda­R.­B.­2011 . Hubungan Faktor-Faktor Implementasi, Pengembang- an Sistem, dan Hasil Sistem Pengukuran Kinerja . Tesis UGM, Tidak dipublikasi.