This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pelanggaran Penelitian Ilmiah Kelautan
Tanpa Izin oleh Pihak Asing di Wilayah Indonesia
M. Ikhsan Lapadengan & Arie Afriansyah Fakultas Hukum Universitas Indonesia *Corresponding author: lapadenganikhsan@gmail.com
Submission : 20 Agustus 2022 Revision : 11 September 2022 Publication : 20 Februari 2023

## Abstract
Scientific  understanding  of  the  sea  is  very  important  for  human activities on the marine environment and the biota contained therein in order to maintain marine ecosystems. It affects the marine environment and  the  biota  contained  therein.  Marine  scientific  research  refers  to various disciplines, such as biology, biotechnology, geology, chemistry, physics, geophysics, hydrography,  physical oceanography, and marine drilling.  Nevertheless,  it  is  necessary  to  regulate  marine  scientific research,  both  from  international  law  and  national  law  of  coastal countries. Indonesia as a member of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, has the authority to regulate and enforce the law on marine scientific research in the jurisdiction of its country. This article will be talk  about  how  Indonesia,  as  a  sovereign  country,  regulates  the jurisdiction of its country, in terms of marine scientific research, as well as how Indonesia's efforts to enforce the law against foreign parties who carry out marine scientific research in its territory. Enforcement of this law  will  have  a  major  impact  on  the  security  of  sovereignty  and  the advancement  of  science  and  technology  in  the  marine  sector  for Indonesia.
Keywords:  foreign  survey  ships;  marine  scientific  research;  UNCLOS 1982

## Abstrak
Pemahaman  ilmiah  tentang  laut  sangat  penting  terhadap  kegiatan manusia atas lingkungan laut dan biota yang terkandung di dalamnya guna  terpeliharanya  ekosistem  laut.  Penelitian  ilmiah  kelautan mengacu  pada  berbagai  disiplin  ilmu,  seperti  biologi,  bioteknologi, geologi,  kimia,  fisika,  geofisika,  hidrografi,  oseanografi  fisik,  dan pengeboran  laut.  Meskipun  demikian,  perlu  adanya  pengaturan terhadap  penelitian  ilmiah  kelautan  baik  dari  hukum  internasional, maupun hukum nasional negara pantai. Indonesia sebagai salah satu anggota  Konvensi  Hukum  Laut  PBB  1982,  mempunyai  kewenangan untuk  mengatur  dan  melakukan  penegakkan  hukum  terhadap penelitian ilmiah kelautan di wilayah yurisdiksi negaranya. Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mengatur yurisdiksi negaranya dalam hal penelitian ilmiah kelautan,  serta  bagaimana  upaya  dari  Indonesia  dalam  melakukan penegakkan  hukum  terhadap  peneliti  asing  yang  melakukan penelitian ilmiah kelautan di wilayah negaranya.  Penegakan hukum ini  akan  memberikan  dampak  besar  pada  keamanan  kedaulatan, kemajuan  ilmu  pengetahuan, dan  teknologi  di bidang  kelautan  bagi Indonesia.
Kata Kunci: kapal survei asing; penelitian ilmiah kelautan; UNCLOS 1982

## A. Pendahuluan
Pemahaman  ilmiah  mengenai  laut  sangat  bermanfaat untuk memprediksi, meringankan, dan memandu masyarakat untuk  beradaptasi  dan  mengatasi  masalah  mempengaruhi kehidupan manusia di bidang kelautan dan infrastruktur pada skala spasial dan temporal yang berbeda. Dari perspektif yang lebih mendasar, lautan masih merupakan salah satu wilayah yang  paling  sedikit  terjamah  di  dunia.  Dikatakan  bahwa manusia  tahu  lebih  banyak  tentang  bidang  morfologi  di permukaan  planet  lain  daripada  lautannya  sendiri.  Upaya eksplorasi  laut  secara  signifikan  dan  dengan  menggunakan
teknologi mutakhir, masih menjadi salah satu upaya kolektif yang  sangat  memudahkan  umat  manusia,  sebagaimana dibuktikan oleh serangkaian pencapaian program penelitian ilmiah kelautan internasional dari masa lalu.
Di  dalam  hukum  internasional,  pengaturan  mengenai riset  ilmiah  kelautan  diatur  di  Konvensi  Hukum  Laut Internasional 1982 (United Nations Convention on the Law Of The  Sea  1982).  Pengaturan  tentang  ini  diatur  sebanyak  28 Pasal  di  dalam  BAB  XIII  dari  Pasal  238  hingga  Pasal  265. Meskipun  demikian,  definisi  dari  penelitian  ilmiah  kelautan sendiri tidak dijelaskan secara tersurat di dalam Konvensi ini. Akan tetapi, pada Konferensi Hukum Laut ke dua pada tahun 1960,  komite  tiga  berdiskusi  mengenai  definisi  dari “penelitian  ilmiah  kelautan”,  saat  itu  penelitian  ilmiah kelautan  dideskripsikan  sebagai  “Scientific  Research  in  The World Ocean”, lebih lanjut dikatakan: 1
“...any  fundamental  or  applied  research  and  related experimental work, conducted by States and their juridical and  physical  persons,  as  well  as  by  international organizations,  which  does  not  aim  directly  at  industrial exploitation  but  is  designed  to  obtain  knowledge  of  all aspects of the natural processes and phenomena occurring in the ocean space, on the seabed and subsoil thereof, which is  necessary  for  the  peaceful  activity  of  States  for  the further  development  of  navigation  and  other  forms  of utilization  of  the  sea  and  also  utilization  of  the  airspace above the world ocean.”
1 UN,  DOALOS.  Marine  Scientific  Research,  A  Revised  Guide  To  The Implementation Of The Relevant Provisions Of Unclos. hal. 4.
Berdasarkan  penjelasan  dari  komite  tiga,  penelitian ilmiah kelautan awalnya dilakukan oleh negara dengan tujuan secara  tidak  semata-mata  bertujuan  kepada  eksploitasi industrial,  tetapi  sebagai  ilmu  pengetahuan  mengenai fenomena  alam  yang  terjadi  di  ruang  laut,  termasuk  di dalamnya dasar laut dan tanah di bawahnya, dengan tujuan damai  dan  demi  pengembangan  lebih  lanjut  atas  navigasi, pemanfaatan laut, serta ruang udara di atasnya.
Kemudian pada tahun 1974, diajukan mengenai definisi dari penelitian ilmiah kelautan di dalam Pasal 1 dan 2 draft Committee  On  The  Peaceful  Uses  Of  The  Seabed  And  The Ocean Floor Beyond The Limits Of National Jurisdiction, Vol. 8, Subcommittee III, A/AC.138/SC.III/L.31 (Bulgaria, Poland, Ukrainian  SSR  And  USSR).  Akan  tetapi,  di  dalam  definisi tersebut  tidak  dijelaskan  secara  jelas  mengenai  perbedaan secara pasti antara penelitian yang berlandaskan atas murni untuk  ilmu  pengetahuan  atau  penelitian  dengan  tujuan industrial.  Perbedaan  pendapat  pun  terus  berlanjut  hingga akhirnya, pada tahun 1977, sebuah Teks Negosiasi Komposit Informal  setuju  untuk  tidak  memasukan  definisi  dari “penelitian ilmiah kelautan”. Mengutip dari U.S. Department of State  (Departemen  Luar  Negeri  Amerika  Serikat), memberikan pengertian “penelitian ilmiah kelautan”, adalah sebagai berikut:
“the term generally refers to those activities undertaken in the ocean to expand knowledge of the marine environment and its processes”.
Pemerintah  Amerika  Serikat  sendiri  mengidentifikasi mengenai  aktivitas  pengumpulan  data  kelautan  yang  bukan merupakan  penelitian  ilmiah  kelautan.  Pengumpulan  data kelautan tersebut antara lain adalah pencarian dan eksplorasi sumber  daya  alam.  Survei  hidrografi,  kegiatan  militer termasuk  survei  militer,  kegiatan  terkait  peletakan  dan pengoperasian kabel bawah laut, pemantauan lingkungan dan penelitian  pencemaran  laut,  pengumpulan  data  meteorologi laut  dan  pengamatan  keadaan  laut  secararutin  termasuk  di dalamnya  pemantauan  dan  prakiraan  keadaan  laut, peringatan bahaya alam dan prakiraan cuaca, serta prediksi akan iklim.
Sedangkan  di  Indonesia  sendiri,  peraturan  mengenai penelitian  ilmiah  kelautan  telah  diatur  di  dalam  beberapa peraturan nasional. Peraturan-peraturan tersebut antara lain Undang-Undang  No.  5  Tahun  1983  Tentang  Zona  Ekonomi Eksklusif  Indonesia,  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2004  jo. Undang-Undang  No.  45  Tahun  2009  Tentang  Perikanan, Undang-Undang  Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-pulau Kecil No. 27 Tahun 2007, Undang-Undang No. 32 Tahun  2014  Tentang  Kelautan,  Peraturan  Pemerintah Tentang  Perizinan  Melakukan  Kegiatan  Penelitian  dan Pengembangan  Bagi  Perguruan  Tinggi  Asing,  Lembaga
Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing No. 41  Tahun  2006,  serta  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Di sisi lain pengertian ilmiah kelautan dibahas di dalam Pasal 1 huruf c UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Eksklusif Indonesia. Hal ini berisi tentang:
“Penelitian  ilmiah  adalah  semua  kegiatan  yang berhubungan  dengan  penelitian  mengenai  semua  aspek kelautan  di  permukaan  air,  ruang  air,  dasar  laut,  dan tanah di bawahnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.”
Dikdik Mohammad Sodik berpendapat,  istilah penelitian ilmiah  kelautan  (marine  scientific  reaserch)  dapat  diartikan sebagai penyelidikan ilmiah yang dilaksanakan dengan cara- cara  tertentu  dan  tujuan-tujuan  tertentu  pula,  terhadap lingkungan laut sebagai objeknya. 2
Di sisi lain, Marko Pavliha menyatakan  penelitian ilmiah kelautan  adalah  Ungkapan  “penelitian  ilmiah  kelautan” mengacu  pada  berbagai  disiplin  ilmu,  seperti  biologi, bioteknologi,  geologi,  kimia,  fisika,  geofisika,  hidrografi, oseanografi  fisik,  dan  pengeboran  dan  coring  laut,  yang didedikasikan untuk mempelajari lautan, flora laut, fauna, dan batas-batas fisik dengan bumi yang kokoh dan atmosfer.
Berangkat  dari  pengertian  tersebut  terdapat  beberapa laporan  analisis  atas  dugaan  pelanggaran  penelitian  ilmiah kelautan  di  laut  Indonesia  dari  Indonesia  Ocean  Justice
2 Dikdik  M.  Sodik.  Hukum  Laut  Internasional  &  Pengaturannya  di Indonesia. hal. 270
Initiavtive  atau  disebut  juga  dengan  IOJI,  kapal  riset berbendera  Tiongkok,  Hai  Yang  Di  Zhi  10,  melakukan instruksi ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia terhitung sejak akhir Agustus 2021 hingga September 2021. Kapal survei tersebut diduga melakukan aktivitas penelitian ilmiah kelautan di ZEE-I dan dikawal oleh kapal China Coast Guard  4303  (CCG4303).  Berbeda  dengan  aktivitas  serupa yang sebelumnya pernah dilakukan oleh kapal riset Tiongok yang lain, aktivitas kapal Hai Yang Di Zhi 10 berlangsung lebih lama  dan  berintensitas  lebih  tinggi  dari  kapal-kapal  riset Tiongkok di Tahun 2020.
Kasus mengenai dugaan pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat  Indonesia  oleh  kapal  riset  dari  negara  Tiongkok bukan  pertama  kalinya  terjadi  di  periode  ini,  melainkan tercatat terdapat 4 (empat) kasus dugaan pelanggaran lainnya oleh  kapal-kepal  riset  dari  Tiongkok  sepanjang  tahun  2018 hingga 2021

## B. Pembahasan
Riset Ilmiah Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982
Menurut  Konvensi  Hukum  Laut  PBB  1982  atau  biasa disebut  UNCLOS  1982,  Penelitian  Ilmiah  Kelautan  diatur sebanyak 28 Pasal di BAB XIII dari Pasal 238 hingga Pasal 265, menggambarkan secara jelas kerangka hukum di mana semua kegiatan penelitian harus dilakukan untuk “mempromosikan
studi  tentang  lingkungan  laut,”  yang  dinyatakan  dalam pembukaan  konvensi.  Akan  tetapi  di  dalam  UNCLOS  1982 sendiri  tidak  diatur  mengenai  definisi  yang  pasti  mengenai penelitian ilmiah kelautan. 3 Di dalam Konferensi Hukum Laut ke dua, komite tiga berdialog atas pengertian dari “penelitian ilmiah  kelautan”,  saat  itu  penelitian  ilmiah  kelautan dideskripsikan  sebagai  “Scientific  Research  in  The  World Ocean”.
penelitian  ilmiah  kelautan semula  dilaksanakan dengan tujuan  bukan  hanya  eksploitasi  industrial,  melainkan  juga sebagai  ilmu  pengetahuan  mengenai  fenomena  alam  yang terjadi  di  ruang  laut,  termasuk  di  dalamnya  dasar  laut  dan tanah  di  bawahnya,  dengan  tujuan  damai  dan  demi pengembangan  lebih  lanjut  atas  navigasi,  pemanfaatan  laut, serta ruang udara di atasnya.
Aturan  umumnya  adalah  bahwa  semua  negara,  baik negara  pantai  maupun  bukan,  memiliki  hak  yaitu  mereka dimungkinkan melakukan penelitian ilmiah kelautan dengan memperhatikan  hak  dan  kewajiban  negara  lain. 4 Hak  yang sama  untuk  melakukan  penelitian  ilmiah  kelautan  adalah organisasi  internasional  yang  kompeten,  yaitu  organisasi yang  memiliki  kompetensi  dalam  ilmu  kelautan 5 ,  seperti
3 UN Division for Ocean Affairs, and the Law of the Sea Office of Legal Affairs  (DOALOS),  Marine  Scientific  Research,  A  Revised  Guide  to  The Implementation of The Relevant Provisions of UNCLOS. hal. 10
4 Pasal 238 UNCLOS 1982 5 Pasal 239 UNCLOS 1982
Otoritas  Dasar  Laut  Internasional  atau  Komisi  Oseanografi Internasional  UNESCO.  Hak  untuk  melakukan  penelitian ilmiah  tersebut  secara  langsung  terkait  dengan  kewajiban yaitu dalam rangka menggalakan dan memfasilitasi penelitian ilmiah  kelautan.  Namun  demikian,  hak  untuk  melakukan penelitian  ilmiah  bukanlah  hak  mutlak  karena  dibatasi  oleh prinsip-prinsip  dan  aturan-aturan  yang  berlaku.  Dengan demikian,  penelitian  ilmiah  ini  wajib  dilakukan  secara eksklusif  dengan  tujuan  damai,  sesuai  dengan  metode  dan sarana ilmiah yang sejalan dengan konvensi dan peraturan di bawah  konvensi 6 ,  termasuk  untuk  perlindungan  dan pelestarian lingkungan laut.
Masalah tanggung jawab juga dibahas dalam ketentuan- ketentuan umum ini, dengan ketentuan bahwa negara-negara peneliti  atau  organisasi-organisasi  internasional  harus bertanggung  jawab  dan  bertanggung  jawab  atas  kerugian yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan yang diambil secara bertentangan dengan rezim UNCLOS 7 dan pencemaran yang dihasilkan dari penelitian ilmiah. 8
Gagasan umum tentang penelitian ilmiah kelautan adalah bahwa  semakin  dekat  ke  negara  pantai  suatu  penelitian, semakin besar kekuatan negara pantai untuk mengendalikan kegiatan  penelitian.  Oleh  karena  itu,  di  dalam  laut  teritorial
6 Pasal 240 UNCLOS 1982
7 Pasal 263 ayat (2) UNCLOS 1982 8 Pasal 263 ayat (3) UNCLOS 1982
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
negara  pantai,  sebagai  negara  berdaulat  penuh,  memiliki kendali  penuh  atas  kegiatan  penelitian  ilmiah  kelautan. 9
Yurisdiksi  ini  bahkan  tidak  dibatasi  oleh  hak  lintas  damai karena secara tegas ditentukan bahwa melakukan penelitian ilmiah selama lintas melalui perairan teritorial melunturkan hak lintas damainya. 10
UNCLOS  memperluas  pengaturan  penelitian  ilmiah  di dalam  Zona  Ekonomi  Eksklusif.  Meski  begitu,  rezim  yang mengatur  penelitian  ilmiah  baik  di  ZEE,  maupun  di  landas kontinen  lebih  rumit  daripada  pengaturan  di  laut  teritorial karena  persetujuan  negara  pantai  harus  memperhatikan beberapa kondisi yang dicantumkan di dalam konvensi. 11 Di dalam  zona  maritim  ini,  Negara  pantai  memiliki  yurisdiksi atas penelitian ilmah dan hak untuk mengatur, mengizinkan dan melakukan kegiatan penelitian. Persetujuan atas kegiatan penelitian  ilmiah  juga  membutuhkan  persetujuan  negara ketiga atau organisasi internasional. Negara pantai dalam hal ini, tidak mempunyai kewenangan yang tidak terbatas untuk tidak memberikan persetujuan tersebut. Negara pantai hanya dimungkinkan untuk tidak memberikan persetujannya di ZEE dalam empat kondisi yang disebutkan di dalam Konvensi, (a) berdampak  langsung  bagi  eksplorasi  dan  eksploitasi kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati; (b) meliputi
9 Pasal 245 UNCLOS 1982
10 Pasal 19 ayat (2) huruf (j) UNCLOS 1982”
11 Pasal 246 UNCLOS 1982
pengeboran yang dilakukan di landas kontinen, menggunakan bahan peledak atau memasukan bahan-bahan berbahaya ke dalam lingkungan laut; (c) termasuk konstruksi, operasi, atau penggunaan  pulau-pulau  buatan,  instalasi-instalasi  atau bangunan-bangunan;  dan  (d)  mengenai  maksud  dan  tujuan proyek  yang  tidak  tepat  atau  apabila  Negara  yang menyelenggarakan  riset  atau  organisasi  internasional  yang kompeten  mempunyai  kewajiban-kewajiban  yang  belum diselesaikan  kepada  Negara  pantai  mengenai  suatu  proyek riset yang terdahulu. 12 Negara pantai berhak meminta penangguhan penghentian  kegiatan  penelitian  ilmiah  jika  tidak  dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam Bab XIII UNCLOS 1982. 13 Akan  tetapi,  jika  dalam  keadaan  biasa  atau  normal negara  pantai  harus  memberikan  persetujuannya 14 ,  dengan ketentuan  bahwa  kegiatan  penelitian  tersebut  bertujuan damai dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan laut untuk kepentingan seluruh manusia.
Setelah  menerima  persetujuan,  peneliti  memiliki kewajiban  prosedural  sebelum  melakukan  kegiatan penelitian  atas  Negara  pantai  semua  informasi  yang diperlukan  setidaknya  6  bulan  sebelum  tanggal  dimulainya kegiatan  penelitian  dan  juga  setelah  diberikan  persetujuan
12 Pasal 246 ayat (5) huruf (a) sampai (d) UNCLOS 1982
13 Pasal 253 UNCLOS 1982 14 Pasal 246 ayat (3) UNCLOS 1982
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
untuk melakukan penelitian ilmiah. 15 Hal ini untuk menjamin hak  Negara  pantai  untuk  berpartisipasi  dalam  proyek penelitian dan untuk memberikan Negara pantai akses ke data dan  informasi  tentang  setiap  perubahan  besar  dalam proyek. 16 Terdapat pula ketentuan mengenai landas kontinen di luar 200 mil yang menyatakan bahwa, negara pantai tidak boleh  menahan  persetujuan  kepada  peneliti  asing  untuk melakukan  penelitian,  kecuali  untuk  wilayah  tertentu  yang secara  umum  ditunjuk  oleh  Negara  pantai  tersebut  sebagai wilayah di mana eksploitasi atau eksplorasi sedang dilakukan atau akan digunakan dalam jangka waktu dekat. 17
Penelitian ilmiah kelautan diatur oleh UNCLOS 1982 dan sampai  saat  ini  telah  diratifikasi  oleh  168  negara  dan  telah menjadi  Negara  Pihak  termasuk  di  dalamnya  adalah  Uni Eropa. 18 Meskipun  demikian  hanya  segelintir  negara  pihak saja yang telah mengadopsi UNCLOS 1982 dan prosedur dari penelitian  ilmiah  kelautan  ke  dalam  instrumen  hukum nasionalnya.  Akan  tetapi,  di  dalam  prakteknya,  para  pihak telah konsisten dengan apa yang telah diberlakukan di dalam UNCLOS.  Selain  itu,  Konvensi  ini  telah  diterima  hampir universal  dan  pengaruh  Bagian  XIII  pada  praktik  Negara
15 Pasal 248 UNCLOS 1982
16 Pasal 249 ayat (1) UNCLOS 1982 17 Pasal 246 ayat 246 ayat (6) UNCLOS 1982
18 UN. Oceans & Law of The Sea. Chronological lists of ratifications of, accessions  and  successions  to  the  Convention  and  the  related  Agreements. https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratific ations.htm . Diakses pada 24 Mei 2022
menunjukkan  bahwa  banyak  ketentuan  penelitian  ilmiah kelautan  mencerminkan  hukum  kebiasaan  internasional. Dengan  demikian  ketentuan  ini  telah  berlaku  bagi  seluruh pengguna  lautan. 19 Jelas,  hukum  internasional  telah menawarkan  kerangka  untuk  melakukan  dan  menggalakan penelitian ilmiah kelautan.
Meski  tidak  eksplisit  tercantum  di  dalam  ketentuan UNCLOS, pelaksanaan pemelitian ilmiah kelautan di ZEE dan di  landas  kontinen,  terdapat  perbedaan  implisit  antara penelitian  fundamental  dan  terapan  yang  mempengaruhi kewenangan  negara  pantai  dalam  hal  memberikan persetujuannya. Meskipun tidak menggunakan istilah-istilah yang  tersurat,  tetapi  di  dalam  kegiatan-kegiatan  penelitian mengacu  pada  penelitian  fundamental  mengenai  proyek- proyek yang dilakukan secara eksklusif dengan tujuan damai dan  meningkatkan  pengetahuan  ilmiah  tentang  lingkungan laut untuk kepentingan seluruh manusia, negara pantai wajib memberikan  persetujuannya.  Akan  tetapi,  jika  penelitian tersebut  berkaitan  dengan  penelitian  terapan  dan  memberi dampak langsung atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam  dengan  melakukan  pengeboran  landas  kontinen  dan sebagainya,  maka  negara  pantai  berhak  untuk  tidak memberikan persetujuan tersebut. 20
19 Emmanuella D. Marine Scientific Research: Taking Stock and Looking Ahead di dalam Gemma Andreone (Editor). The Future of the Law of the Sea. hal. 94 20 Pasal 246 ayat (3) dan (5) UNCLOS 1982
UNCLOS  mendorong  kerjasama  internasional  dalam penelitian  ilmiah  kelautan  antara  negara  dan  organisasi internasional  yang  kompeten 21 .  Para  pihak  bahkan dimungkinkan  untuk  membuat  perjanjian  bilateral  atau multilateral agar dapat menciptakan kondisi yang profitabel bagi  pelaksanaan  penelitian  ilmiah  kelautan.  Serta,  hal  ini berupaya  membaurkan  para  ilmuwan  untuk  mempelajari lingkungan laut. 22

## Peraturan Penelitian Ilmiah Kelautan menurut Hukum

## Indonesia
Menurut  peraturan  hukum  di  Indonesia,  ketentuan mengenai  penelitian  ilmiah  kelautan  disusun  dalam  UU Nomor 5 Tahun 1983, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. UU  Nomor  45  Tahun  2009,  UU  Nomor  27  Tahun  2007,  UU Nomor  32  Tahun  2014,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 2002 , Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2006, serta UU Nomor 11 Tahun 2019.
a. Penelitian Ilmiah Kelautan di dalam Undang-Undang
No.  5  Tahun  1983  Tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif
Indonesia
Menurut  Undang-Undang  ini,  dijelaskan  bahwa penelitian  ilmiah  merupakan  segala  aktivitas  yang
21 Pasal 242 ayat (1) UNCLOS 1982
22 Pasal 243 UNCLOS 1982
berhubungan  dengan  penelitian  tentang  seluruh  aspek kelautan baik itu di permukaan air, dalam ruang air, dasar laut,  maupun  tanah  di  bawahnya  di  Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia. 23
Hal ini cukup berbeda dengan UNCLOS 1982 di mana tidak  memberikan  definisi  mengenai  apa  itu  penelitian ilmiah  kelautan  di  dalam  Konvensinya  dikarenakan alasan  tidak  adanya  penjelasan  pasti  mengenai perbedaan  antara  penelitian  yang  berlandaskan  atas murni  untuk  ilmu  pengetahuan  atau  penelitian  dengan tujuan industrial. 24
Sementara itu, Indonesia, seperti diamanatkan oleh Pasal 246 Konvensi UNCLOS 1982 25 , memiliki hak untuk menetapkan  syarat-syarat  dalam  hal  memperoleh  izin untuk  melakukan  penelitian  ilmiah  di  wilayah  Zona Ekonomi  Eksklusif  Indonesia.  Hal  ini  dijelaskan  melalui Pasal 7 Undang-Undang ZEE:
“Barangsiapa  melakukan  kegiatan  penelitian  ilmiah di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  harus memperoleh  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  dan dilaksanakan  berdasarkan  syarat-syarat  yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia”.
23 Pasal 1 huruf c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
24 UN Division for Ocean Affairs, and the Law of the Sea Office of Legal Affairs  (DOALOS),  Marine  Scientific  Research,  A  Revised  Guide  to  The Implementation of The Relevant Provisions of UNCLOS. 2010. hal. 6
25 Pasal 246 ayat (2) UNCLOS 1982
Di  dalam  Undang-Undang  ini,  tidak  diatur  secara  rinci mengenai  apa  saja  syarat-syarat  untuk  mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan  penelitian  ilmiah  kelautan  di  ZEE
Indonesia.
b. Penelitian Ilmiah Kelautan Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun
2009 Tentang Perikanan
Pengaturan  mengenai  penelitian  ilmiah  kelautan tertuang  di  dalam  Pasal  52  dan  53  Undang-Undang  ini. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Perikanan, disebutkan bahwa  pemerintah  diberikan  wewenang  untuk mengatur,  mendorong  penelitian,  dan  mengembangkan perikanan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan pengetahuan  dan  teknologi  yang  dibutuhkan  dalam pengembangan  usaha  perikanan  dan  teknologi  yang dibuthukan dalam pengembangan susaha perikanan agar lebih  efektif,  efisien,  ekonomis  dan  ramah  lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal. 26
Dalam rangka menggiatkan serta menyelenggarakan program  penelitian  dan  pengembangan  perikanan, kegiatan  Pusat  Riset  dan  Teknologi  Kelautan, Departemen Kelautan dan Perikanan dikerahkan dalam:
a) penelitian,  pengembangan  dan  kaji  terap  teknologi untuk mendukung program revitalisasi perikanan;
b) penelitian,  pengembangan  dan  kaji  terap  teknologi untuk mendukung upaya penghapusan IUU Fishing;
c) penelitian,  pengembangan  dan  kaji  terap  teknologi konservasi laut; dan
d) pengembangan  paket  teknologi  untuk  masyarakat pesisir. 27
Dalam  Pasal  53  Undang-Undang  ini,  Pemerintah memperbolehkan perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya  masyarakat,  dan/atau  lembaga  penelitian  dan pengembangan  milik  pemerintah,  dan/atau  swasta melakukan kerja sama untuk melakukan penelitian dan pengembangan perikanan bersama dengan:
a) pelaksana penelitian dan pengembangan;
b) pelaku usaha perikanan;
c) asosiasi perikanan; dan/atau
d) lembaga penelitian dan pengembangan milik orang asing. 28
Selanjutnya,  di  Pasal  55  Undang-Undang  ini,  orang asing diperbolehkan dan mempunyai kesempatan untuk
mengadakan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan  perikanan  Indonesia  dengan  syarat  bahwa mereka  harus  memiliki  izin  terlebih  dahulu  dari Pemerintah. Di ayat selanjutnya, peneliti asing dan/atau badan hukum asing diwajibkan untuk mengikutsertakan peneliti  Indonesia.  Selanjutnya  dijelaskan,  jika  peneliti asing  yang  meneliti  di  wilayah  pengelolaan  perikan
27 Dikdik  M.  Sodik.  Hukum  Laut  Internasional  &  Pengaturannya  di Indonesia. hal. 277.
28 Pasal 53 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Indonesia,  maka  hasil  penelitiannya  wajib  diserahkan kepada Pemerintah. 29
Aturan  mengenai  pemberian  izin  dan  kewajiban tersebut  sangatlah  penting,  hal  ini  dikarenakan kemudahan yang diberikan kepada peneliti asing untuk melakukan  penelitian  ilmiah  kelautan  seringkali disalahgunakan untuk  memonitor sumber daya alam di perairan nasional Indonesia baik itu hayati, maupun non- hayati. 30
Selain  menjelaskan  mengenai  syarat  akan  wajib memperoleh  izin  terlebih  dahulu,  Undang-Undang  ini juga  mengandung  sanksi  pidana  bagi  peneliti  asing apabila melaksanakan penelitiannya dan belum memiliki izin dari Pemerintah. 31
c. Penelitian Ilmiah Kelautan di dalam Undang-Undang No.  27  Tahun  2007  jo.  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2014  Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan
Pulau-pulau Kecil
Di  dalam  Undang-Undang  ini  juga  mengatur mengenai penelitian ilmiah, terlebih khusus di kawasan pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  menjadi  salah  satu sumber  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  dikuasai negara. Berdasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang ini,
29 Pasal 55 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
30 Dikdik M. Sodik. Loc. Cit.
31 Pasal 99 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
pemerintah  diberikan  wewenang  untuk  melakukan penelitian ilmiah agar dapat menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang lebih efisien, serta ramah lingkungan bagi area pinggiran pantai dan pulau-pulau kecil dengan menghargai tradisi lokal. 32
Senada dengan Undang-Undang Perikanan, di dalam Pasal  45  Undang-Undang  ini,  dalam  hal  peneliti  asing, Undang-Undang  memperbolehkan  pihak  asing  untuk melaksanakan  penelitian  di  area  pinggiran  pantai  dan pulau-pulau  kecil  dengan  syarat  memiliki  izin  terlebih dahulu dari Pemerintah. 33
d. Penelitian Ilmiah Kelautan di dalam Undang-Undang
No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
Di  dalam  Undang-Undang  ini,  penelitian  ilmiah kelautan  disinggung  di  Bagian  Ketiga  Riset  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di bagian tersebut, melalui Undang-Undang ini, pemerintah diberikan mandat untuk mengembangkan sistem penelitian untuk pembangunan kelautan  dan  memberikan  bantuan  baik  berupa pendanaan,  maupun  pengadaan  terkait  dengan penelitian  tersebut.  Penelitian  ini  juga  dimungkinkan untuk  dilakukan  dengan  menjalin  kerja  sama  antar
32 Pasal  42  UU  No.  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
33 Pasal  45  UU  No.  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
negara. Pihak asing dalam hal ini, diberikan kesempatan untuk  bekerja  sama  dengan  pemerintah  untuk pelaksanaan  penelitian,  kemudian  nantinya  hasil  dari penelitian  ilmiah  kelautan  tersebut  harus  dilaporkan kepada  pemerintah.  Meskipun  demikian,  Undang- Undang  tidak  menjelaskan  mengenai  jenis  kerja  sama tersebut. 3435
e. Penelitian  Ilmiah  Kelautan  di  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  41  Tahun  2006  Tentang  Perizinan Melakukan  Kegiatan  Penelitian  dan  Pengembangan
Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing
Kegiatan  penelitian  dan  pengembangan  oleh perguruan  tinggi  asing,  lembaga  penelitian  dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing di wilayah Republik Indonesia dilakukan harus atas izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.
Izin  tertulis  dari  Instansi  yang  berwenag  tersebut diberikan  oleh  Menteri.  Menteri  yang  diberikan kewenangan  untuk  memberikan  izin  tertulis  dalam  hal ini adalah Menteri yang mengurus dan
34 Pasal  37  dan  39  Undang-Undang  No  32  Tahun  2014  Tentang Kelautan
35 Ida Bagus O. P. Analisis Yuridis Pengaturan Penelitian Ilmiah Bidang Kelautan di Indonesia Ditinjau dari Segi Unclos Tahun 1982. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 03. 2018. hal. 10
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dalam  bidang penelitian,  pengembangan  dan  penerapan  ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini, Menteri Negara Riset dan Teknologi. 36
Dalam  hal  memberikan  izin,  Menteri  Riset  dan Teknologi  terlebih  dahulu  memberikan  penilaian  atas pemohon  izin  terhadap  objek  penelitian  dan  sifat kerugian  yang  mungkin  ditimbulkan  dari  kegiatan penelitian  dan  pengembangan.  Penilaian  dilakukan dengan  melihat  dan  memperhitungkan  aspek-aspek berupa:  a).  kemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi;  b).  hubungan  luar  negeri;  c).  kelestarian lingkungan hidup; d). politik; e). pertahanan; f). sosial; g). budaya;  h).  agama;  dan  i).  ekonomi. 37 Dalam  rangka untuk  melaksanakan  penilaian  tersebut,  Menteri dimungkinkan untuk membentuk tim koordinasi terlebih dahulu.
f. Penelitian Ilmiah Kelautan di dalam Undang-Undang No.  11  Tahun  2019  Tentang  Sistem  Nasional  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Undang-Undang  ini  mengatur  tentang  kewajiban untuk  memperoleh  perizinan  atas  kegiatan  penelitian,
36 Pasal 2 ayat (2) dan (3) PP No. 41 Tahun 2006
37 Pasal 4 ayat (2) PP No. 41 Tahun 2006
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
pengembangan,  dan  penerapan  oleh  kelembagaan  ilmu pengetahuan dan teknologi asing dan/atau orang asing. 38
Senada dengan Undang-Undang Perikanan, Undang- Undang  ini  juga  terdapat  sanksi  pidana  kepada peneliti asing  melanggar  atas  penelitian,  pengembangan, pengkajian,  dan  penerapan  terhadap  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  di  Indonesia  apabila  tidak  memiliki  izin.
39 Akan tetapi, sanksi pidana yang terdapat pada Undang- Undang ini jauh lebih berat daripada yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Perikanan.
Penegakan  Hukum  oleh  Pemerintah  Indonesia  bagi Peneliti Asing Pelaksana Penelitian Ilmiah Kelautan di Wilayah Indonesia
Di  Indonesia  sendiri,  penegakan  hukum  untuk  pihak asing  yang  akan  melaksanakan  penelitian  ilmiah  telah dirangkum dan dibuat dalam bentuk prosedur izin penelitian. Tahap-tahap ini kemudian telah dirangkum dan dibukukan di dalam  sebuah  buku  dengan  judul  “Buku  Panduan/Pedoman Prosedur  Izin  Penelitian  bagi  Perguruan  Tinggi  Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan  Pengembangan  di  Indonesia.”  Buku  tersebut  disusun
38 Pasal 79 UU No. 11 Tahun 2019
39 Pasal 93 UU No. 11 Tahun 2019
berdasarkan PP No. 41 Tahun 2006 dan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan penelitian ilmiah.
Di  dalam  buku  tersebut,  dijelaskan  mengenai  prosedur bagi peneliti asing yang akan melaksanakan penelitian ilmiah kelautan.  Prosedur  tersebut  antara  lain  adalah  kewajiban yang  harus  dipenuhi  oleh  peneliti  asing  baik  sebelum kedatangan, antara lain adalah pengajuan permohonan awal yang terdiri dari permohonan resmi kepada Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing yang terdiri atas Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Badan  Intelejen  Strategis  TNI, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Badan Intelejen Negara, dari pemohon melalui aplikasi on-line bernama SIVITA dilengkapi dengan  dokumen-dokumen  seperti  surat  permohonan, proposal  penelitian  dari  pemohon,  daftar  Riwayat  hidup pemohon dan lainnya.
Apabila  aplikasinya  ditinjau  dan  disetujui,  pemohon mendapat visa penelitian untuk masuk ke wilayah Indonesia. Pasca  kedatangan,  pemohon  diwajibkan  untuk  segera melapor ke Sekretariat TKPIPA di Kemenristek/BRIN untuk memulai  serangkaian  perizinan  penelitiannya  di  Indonesia, selain  Kemenristek/BRIN,  pemohon  secara  berurutan  wajib melapor  kepada  instansi-instansi  lain  seperti  Kepolisian Republik  Indonesia,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kantor Imigrasi,  Direktorat  Jendral  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Ekosistem,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan, Pusat  Penelitian  Biologi  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan
Indonesia,  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik,  Direktorat Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan, Direktorat Izin Tinggal  dan  Status  Keimigrasian,  serta  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Ketika melapor kepada intansi-instansi tersebut, peneliti wajib membawa semua dokumen yang sebelumnya diperoleh dari  setiap  instansi  guna  memenuhi  syarat-syarat  yang dilimpahkan  kepadanya.  Jika  kemudian  pemohon  telah melaksanakan semua rangkaian perizinan tersebut dan telah memperoleh  semua  dokumen  perizinannya,  pemohon diperbolehkan  untuk  melaksanakan  penelitiannya  dengan memperhatikan  kewajiban-kewajibannya  yang  dilimpahkan selama  melaksanakan  penelitiannya.  Setelah  selesai melaksanakan  penelitian  di  Indonesia,  pemohon  wajib memberikan  hasil  dari  penelitiannya  tersebut  kepada Pemerintah Indonesia.

## Dugaan Pelanggaran Penelitian Ilmiah Kelautan Tanpa Memiliki Izin oleh Pihak Asing di Indonesia
Pada  rentang  waktu  antara  tahun  2018  sampai  2021, berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia Ocean Justice Initiative, terdapat dugaan atas beberapa aktivitas penelitian ilmiah  kelautan  illegal  di  wilayah  laut  Indonesia.  Dugaan- dugaan kasus tersebut antara lain:
a. Kapal  Survei  Berbendera  Tiongkok  Hai  Yang  Di  Zhi
10
Kapal  ini  melakukan  intrusi  di  wilayah  Zona
Ekonomi I, sejak akhir Agustus hingga September 2021 dengan  dikawal  kapal  Tiongkok  Coast  Guard  4303 (CCG4303),  kapal  tersebut  bernavigasi  dengan  pola cetakan sawah rapi di Laut Natuna Utara dengan hanya berjarak tujuh puluh mil laut dari Pulau Natuna Besar dan sembilan  mil  laut  dari  instalasi  migas  Nobel  Clyde Boudreaux di Blok Migas Tuna dan Blok Migas Sokang. 40
b. Kapal Survei berbendera Tiongkok Xiang Yang Hong
03
Berdasarkan  data  dari  IOJI 41 ,  pada  Januari  2021, kapal  tersebut  ditemukan  melintasi  wilayah  laut Indonesia (ZEEI, Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia) dari arah Laut Natuna Utara menuju ke Selat Sunda.  Kemudian,  pada  tanggal  19  Januari  2021, masyarakat lokal Anambas menemukan suatu alat yang diduga  sebagai  sensor  mengapung  untuk  penelitian bawah laut. Alat ini ditemukan di lokasi dan waktu yang tidak jauh dari lokasi dan waktu perlintasan Xiang Yang Hong 03
40 Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Ancaman Keamanan Laut Terhadap Hak Berdaulat Dan Kedaulatan Indonesia Di Laut Natuna Utara. hal.
2 41 Indonesia  Ocean  Justice  Initiative  (IOJI),  Dugaan  Pelanggaran Kedaulatan Dan Hak Berdaulat Indonesia Oleh Kapal-Kapal Riset Tiongkok. hal.
9
c. Kapal Riset Berbendera Tiongkok Yuan Wang 06
Dari  laporan  IOJI,  kapal  riset  yang  mampu mengendalikan satelit dan roket Tiongkok ini, berada di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia III selama empat bulan, dimulai dari bulan Januari hingga bulan April 2018. Kapal  tersebut  selama  periode  tertentu  di  laut  Maluku, bernavigasi dengan lintasan bolak-balik dari satu titik ke titik lainnya secara berulang dan diduga pola navigasi ini adalah  pola  pergerakan  ketika  melakukan  penelitian  di laut.

## C. Penutup
Setelah  pemaparan  tersebut  maka  bisa  ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum atas penelitian ilmiah kelautan  di  Indonesia  dalam  hal  pembentukan  prosedur- prosedur  serta  tata  cara  melaksanakan  penelitian  ilmiah kelautan bagi orang asing menurut penulis sudah sangat baik, hal ini terlihat dari dibentuknya suatu panduan atau pedoman untuk  membantu  orang  asing  dalam  rangka  mengajukan permohonan perizinannya agar bisa melaksanakan penelitian ilmiah  di  Indonesia,  terlepas  dari  banyaknya  peraturan  di berbagai  hirarki  perundang-undangan  di  Indonesia  yang mengatur  mengenai  persetujuan  penelitian  ilmiah  oleh Indonesia. Selain itu, pengenaan sanksi (baik pidana maupun administrasi) yang dicantumkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan  terhadap  orang  asing  apabila
melaksanakan penelitian tanpa izin merupakan suatu langkah yang  signifikan  untuk  menjaga  keutuhan  dan  kedaulatan negara  di  semua  rezim  laut  di  Indonesia.  Akan  tetapi,  pada nyatanya  masih  terdapat  beberapa  dugaan  pelanggaran penelitian ilmiah oleh orang-orang asing yang tidak memiliki izin  dari  Pemerintah.  Hal  ini  menandakan  masih  kurangnya penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran- pelanggaran terhadap penelitian ilmiah kelautan.

## Referensi
Andreone,  Gemma,  ed.  The  Future  of  the  Law  of  the  Sea, Bridging  Gaps  Between  National,  Individual  and Common Interests, Springer, Switzerland, 2017.

## D., Emmanuella. Marine Scientific Research: Taking Stock and
Looking Ahead. The Future of the Law of the Sea, 2017.

## Indonesia  Ocean  Justice  Initiative  (IOJI),  “Ancaman
Keamanan  Laut  Terhadap  Hak  Berdaulat  dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara”, Indonesia Ocean Justice Initiative Press Release. (Jakarta: 2021)
Indonesia  Ocean  Justice  Initiative  (IOJI),  “Dugaan Pelanggaran Kedaulatan dan Hak Berdaulat Indonesia oleh  Kapal-Kapal  Riset  Tiongkok”,  Indonesia  Ocean Justice  Initiative  (IOJI)  Ringkasan  Eksklusif.  (Jakarta: 2021)
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1983  Nomor  44. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260
_____________________,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia. Lembaran Negara
dan  Tambahan  Lembaran    Tahun  1986  Yang  Telah Dicetak Ulang
_____________________,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 Tentang  Perikanan.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  118.  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433
_____________________,  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739
_____________________,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2019 Tentang  Sistem  Nasional    Ilmu  Pengetahuan  dan
Teknologi.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 148. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374 _____________________, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  41  Tahun  2006  Tentang  Perizinan Melakukan  Kegiatan  Penelitian  dan  Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan
Pengembangan  Asing,  Badan  Usaha  Asing  dan  Orang Asing.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2006 Nomor 104 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 4666
O. P, Ida Bagus. Analisis Yuridis Pengaturan Penelitian Ilmiah Bidang Kelautan di Indonesia Ditinjau dari Segi Unclos Tahun 1982. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Vol.
06 No. 03. 2018.
Office of Ocean and Polar Affairs. Marine Scientific Research Consent  Overview. https://www.state.gov/marine- scientific-research-consent-overview/ . Diakses pada 3
Mei 2022.
Pavliha, Marko dan Norman A. M. Gutierrez. Marine Scientific Research and The 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea. Ocean and Coastal Law Journal, Vol. 16 No. 1. 2010.
Sodik, Dikdik M. Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
Tim  Penyusun.  Prosedur  Izin  Penelitian  Bagi  Perguruan Tinggi  Asing,  Lembaga  Litbang  Asing,  Badan  Usaha Asing  dan  Orang  Asing  dalam  Melakukan  Kegiatan Litbang di Indonesia”, Sekretariat Perizinan Penelitian Asing  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan Tinggi - Republik Indonesia, Jakarta, 2019.

## United Nations Convention on the Law Of the Sea  (UNCLOS)
1982
UN, Division for Ocean Affairs, and the Law of the Sea Office of Legal Affairs (DOALOS). Marine Scientific Research, A Revised  Guide  to  The  Implementation  of  The  Relevant Provisions of UNCLOS, UN Publication, New York 2010.
UN.  Oceans  &  Law  of  The  Sea.  Chronological  lists  of ratifications  of,  accessions  and  successions  to  the Convention and the relatedAgreements. https://www.un.org/Depts/los/re
ference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm .