## MAGISTRA Law Review
Volume 01 Nomor 01, Januari 2020 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## ANALISA YURIDIS HILANGNYA HAK AHLI WARIS AB INTESTATO SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

## S a j i
Advokat  di Magelang, Indonesia * nomoto.saji@yahoo.com

## ABSTRAK
Hukum  waris  adalah  bagian  dari  hukum  perdata  juga  merupakan  bagian  dari  hukum  kekeluarga.  ia mengatur  tentang  peralihan  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  seseorang  yang  meninggal  dunia  serta akibatnya  bagi  para  ahli  waris  dalam  hubungan  keluarga  maupun  dengan  pihak  ketiga.  Dalam  sebuah kasus, Perkawinan yang tidak dicatat tidak sah. Hasil penelitian disimpulkan konsekuensi perkawinan tidak dicatat  adalah  perkawinan  tidak  pernah  dianggap  ada,  Apa  pertimbangan  hukum  hakim  dalam memutuskan  kasus  ini  ?  Perkawinan  adalah  sah  jika  dilakukan  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan masing-masing,  sehingga  setiap  perkawinan  harus  didaftarkan.  Karena  perkawinan  tidak  terdaftar,  itu tidak sah sehingga gugatan itu dikabulkan secara penuh. Menurut penulis perkawinan yang tidak dicatat tetap  sah  perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  dilakukan  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan masing-masing. Seharusnya gugatan ini sepenuhnya ditolak karena Penggugat sebagai ayah tidak memiliki kedudukan hukum, ahli waris haruslah putra dan suami dan bukan ayah.
Kata kunci: Ahli waris; Perkawinan; Tidak Dicatatkan.

## ABSTRACT
Inheritance law is part of civil law as well as part of family law. it regulates the transfer of assets left by someone who dies and the consequences for the heirs in family relations or with third parties. In one case, a marriage that was not recorded was invalid. The results of the study concluded that the consequences of  marriage  were  not  recorded  as  marriages  that  were  never  considered  to  exist.  What  was  the  legal consideration of the judge in deciding this case? Marriage is legal if it is done in accordance with their respective  religions  and  beliefs,  so  each  marriage  must  be  registered.  Because  the  marriage  was  not registered, it was not legal so the lawsuit was granted in full. According to the authors of marriages that are  not  recorded  remain  valid,  legal  marriages  are  marriages  conducted  in  accordance  with  their respective religions and beliefs. This lawsuit should have been completely rejected because the Plaintiff as a father does not have a legal position, heirs must be sons and husbands and not fathers
Keywords: Heirs; Marriage; Not Registed.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  waris  merupakan  bagian  dari  hukum  perdata  secara  keseluruhan  dan merupakan  bagian  terkecil  dari  hukum  kekeluargaan  yang  mengatur  tentang  peralihan  harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Telah diketahui, bahwa di Indonesia berlaku lebih dari satu sistem Hukum Waris yaitu, Hukum Barat (Hukum Perdata Eropa), Hukum Adat dan Hukum Islam. Ketiga
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
sistem  hukum  tersebut  semuanya  antara  lain  juga  mengatur  cara  pembagian  harta  warisan. Hukum  Waris  Perdata  ini  digunakan  bagi  orang  yang  mengesampingkan  Hukum  Adat  Waris dalam mendapatkan penyelesaian pembagian warisan. Hukum Waris adalah peristiwa hukum yang mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa  karena kematian kepada ahli waris atau  orang yang  ditunjuk. 1 Sedangkan  A.  Pitlo mendefinisikan,  bahwa  Hukum Waris  adalah sebagai  berikut  :  Kumpulan  peraturan  yang  mengatur  hukum  mengenai  kekayaan  karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka  dengan  mereka,  maupun  dalam  hubungan  antara  mereka  dengan  pihak  ketiga. 2 Pewarisan hanya berlangsung karena kematian“. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat  tersebut  adalah,  bahwa  jika  seseorang  meninggal  dunia,  maka  seluruh  hak  dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. 3
Ahli  waris  adalah  anggota  keluarga  orang  yang  meninggal  dunia  yang  menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris Kitab Undang- undang Hukum Perdata telah menetapkan tertib keluarga yang berhak menjadi ahli waris, yaitu suami  atau  isteri  yang  ditinggalkan  dan  keluarga  sah  atau  tidak  sah  dari  pewaris,  menurut Undang-undang ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:
1. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang ( ab intestato ).
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat ( testamentair ). 4
Ahli  waris  menurut  undang-undang (  ab  intestato) adalah  mereka  yang  mempunyai hubungan  kekeluargaan  karena  pertalian  darah  maupun  hubungan  karena  perkawinan, sehingga salah satu sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah karena adanya perkawinan, tentu saja adalah perkawinan yang sah.  Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan Pasal 2  dinyatakan bahwa:
a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  bahwa pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut  agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Sedangkan, pencatatan perkawinan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.
Akibat  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  adalah  perkawinan  tersebut  dianggap  tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, sehingga apabila tidak diperoleh akta perkawinan, maka
1 Abdul Kadir Muhammad, 1993, Hukum Perdata Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 266-267
2 A.  Pitlo,  1968, Hukum  Waris  Menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Belanda ,  Cet  ke-2 terjemahan, Isa Arief, Intermasa, Jakarta, hal. 1
3 Sudarsono, 1990, Hukum Wari dan Sistem Bilateral , Rinika Cipta, Jakarta, hal. 11
4 R. Subekti, 1989, Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia , Intermasa, Jakarta, hal. 95
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
para pihak diwajibkan membuktikan tentang adanya suatu perkawinan tersebut dimuka hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 100 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut  :
“Adanya su atu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan  perkawinan  itu  yang  didaftarkan  dalam  daftar-daftar  Catatan  Sipil,  kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal- pasal berikut “
Selanjutnya dalaam pasal 101 KUHPerdata menyatakan :
“  Bila  ternyata  bahwa  daftar -daftar  itu  tidak  pernah  ada,  atau  telah  hilang,  atau  akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti- bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri.”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  diatas  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  sepanjang dilakukan  secara  sah  menurut  agama  dan  kepercayaan  masing-masing  dan  dapat  dibuktikan dimuka sidang tentang adanya perkawinan tersebut, maka pekawinannya adalah sah menurut hukum.
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  Putusan  Pengadilan  Negeri  Batam  Nomor 117/Pdt.G/2015/PN.Btm  yang  dikuatkan  Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru  Putusan  No. 12/PDT/2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2951.K/PDT/2016 tanggal 14 Desember 2016, menyatakan perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Terhadap Akibat perkawinan yang tidak Dicatatkan Terhadap Hak Ahli Waris AB Intestato.
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang bertujuan  untuk  membina  keluarga  yang  bahagia,  ikatan  ini  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Pengertian  perkawinan  tersebut  erat  sekali  kaitannya  dengan  orientasi  agama, sehingga perkawinan bukan hanya mengandung unsur jasmani saja tetapi juga mengandung unsur rohani.
Hukum yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia terhadap perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merujuk  kepada  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  para  pemeluknya  (Pasal  2 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  1974 jo. Pasal 10  ayat (3) Peraturan  Pemerintah  Nomor 9 Tahun  1975).  Dengan  demikian,  undang-undang  tersebut  merupakan  suatu  unifikasi  yang menghormati  secara  penuh  terhadap  adanya  variasi  berdasarkan  agama  dan  kepercayaan yang  berKetuhanan  Yang  Maha  Esa,  sehingga  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing- masing agama dan kepercayaannya itu yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memberikan pedoman bagi penentu kebijaksanaan pembangunan tertib hukum  nasional  agar  senantiasa  sesuai  dengan  cita  hukum  bangsa  Indonesia,  perlu kiranya  dikemukakan  rumusan  cita  hukum  (recht  idee)  bangsa  Indonesia  dengan
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
menyimpulkannya dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dan nilai- nilai  yang terkandung dalam semua sila Pancasila secara serasi  dan sebagai  kesatuan yang utuh. 5
Fenomena yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini adanya kawin tidak didaftarkan yang  kemudian  desebut  dengan  Istilah  nikah  siri.  Nikah  siri  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  negara.  Istilah  nikah  siri  atau  nikah  di  bawah tangan  biasa  digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur. Perkawinan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami dan calon istri. karena dilangsungkan secara agama atau adat, maka perkawinan tersebut sah secara agama atau adat. Baik Undang-Undang Perkawinan maupun pada peraturan-peraturan yang  ada  sebelumnya,  tidak  mengatur  mengenai  perkawinan  di  bawah  tangan  atau perkawinan siri.
Secara hukum agama dan adat, perkawinan di bawah tangan dinyatakan sah. Namun secara hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. Perkawinan siri dianggap tidak pernah ada, sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri tidak berhak mendapat nafkah warisan dari suami yang telah meninggal, jika terjadi perpisahan, serta tidak mendapatkan nafkah dan harta gono- gini.  Anak  yang  sah  berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan  adalah  anak  yang  dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 6
Dalam  kenyataan,  masyarakat  Indonesia  masih  saja  terjadi  perkawinan  yang  hanya dilakukan  secara  agama,  tetapi  tidak  didaftarkan  di  Pegawai  Pencatatan  Perkawinan  sesuai hukum,  perkawinan  tersebut  diangap  tidak  sah  status  hukumnya,  serta  membawa  dampak hukum terhadap istri dan anak yang kemudian akan lahir dari perkawinan. Salah satu akibat dari  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  pada  Pegawai  Pencatat  Nikah  terhadap  anak  yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut sebagai anak luar kawin.
Hukum  positif  atau  hukum  nasional  tentang  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia sekarang ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagi umat Islam juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang termuat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:
a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  bahwa
5 Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. Jurnal Spektrum Hukum , 15 (1), 89-111.
6 http://www.gresnews.com/berita./detail-print.php/seo=138249-hukum-nikah-siri-d--indonesia, diakses 16 September 2019
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut  agama Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat.  Sedangkan,  pencatatan  perkawinan  selain  agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.
Sebagai  bukti  telah  dilangsungkannya  sebuah  perkawinan,  dengan  dicatatkannya perkawinan tersebut, maka kedua mempelai akan mendapatkan akta nikah atau buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah.
Akhmad  Khisni  menyebutkan  bahwa  ukuran  mengenai  sah  tidaknya  perkawinan dinyatakan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: 7
1. Pasal  4  yang  menegaskan  bahwa:  “Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”,  yang  dinyatakan  dalam  pasal  dan  Undang -Undang  itu  sebagai  berikut: “Perkawinan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing -masing  agamanya  dan kepercayaannya itu”;
2. Pasal  5  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa:  “Agar  terjamin  ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap  perkawinan  harus  dicatat”,  Pasal  5  ayat  (2) bahwa: “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1954”;
3. Pasal 6 ayat  (1)  menyatakan bahwa: “ Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pasal 6 ayat (2)  bahwa: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan h ukum”;
4. Pasal  7  ayat  (1)  menyatakan  bahwa:  “Perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan Pasal 7 ayat (2) bahwa : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.
Dalam  KUHPerdata  tidak  dijelaskan  mengenai  syarat  sahnya  perkawinan,  karena sebagaimana  diatur  dalam  pasal  26  KUHPerdata  menyatakan  undang-undang  memandang soal perkawinan hanya sebagai hubungan perdata, sehingga menurut penulis syarat sahnya perkawinan menurut hukum perdata adalah merujuk kepada pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat  sahnya  perjanjian,  karena  pengertian  perkawinan  yang  hanya  merupakan  hubungan keperdataan  sehingga  perkawinan  yang  dilakukan  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan  adalah  merupakan  bentuk  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  namun  demikian dalam  hal  kesepakatan  perkawinan  ini  ada  ketentuan  larangan-larangan  dalam  melakukan perkawinan,  sehingga  perkawinan  yang  sah  menurut  Hukum  perdata  adalah  disamping memenuhi syarat sebagaiman ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tetapi juga tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan.
7 A. Khisni, 2010, Hukum Islam , Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, hal. 60 dan 61
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Menurut istilah beberapa hakim di Pengadilan Agama dikatakan bahwa perkawinan di bawah  tangan  atau  perkawinan  liar  tersebut  oleh  sebagian  besar  umat  Islam  dianggap  sah menurut hukum agama, walaupun tidak didaftarkan atau dicatat pada Kepala Kantor Urusan Agama setempat. 8
Mohd.  Idris  Ramulyo  berpendapat  bahwa  nikah  dan talak yang  dilakukan  di  bawah tangan  lebih  cenderung  dinyatakan  tidak  sah  menurut  hukum  Islam,  dan  nikahnya  batal sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (vernietigbaar) . 9
Dari suatu perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum diantaranya adalah anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  itu  menjadi  anak  sah,  timbul  kewajiban  suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama, berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua, bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perem-perempuannya, dan bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya. 10
Akibat perkawinan siri tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi penerus.  Demikian  pula  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  telah merupakan ijma’ para ulama yang wajib diikuti oleh umat Islam demi menjamin kepastian hukum dan ke maslahat an umum. 11
Kemudian  apakah  dengan  tidak  dicatatkannya  perkawinan,  perkawinan  tersebut menjadi  tidak  sah?  Tentunya  saja  tidak  bisa  secara  langsung  disimpulkan  demikian. Perkawinan yang dilakukan di tempat ibadah adalah sah secara agama. Namun, karena tidak adanya pencatatan, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum Indonesia. Artinya,  berdasarkan  hukum  Indonesia  pasangan  suami  istri  ini  adalah  masih  dalam status single atau belum menikah.
Mengenai status dari anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, adalah karena anak lahir di luar perkawinan yang sah menurut  hukum,  anak  tersebut  berstatus  sebagai  anak  luar  kawin.  Menurut  Pasal  43  UU Perkawinan,  anak  luar  kawin  hanya mempunyai  hubungan  hukum  dengan  ibu  dan  keluarga ibunya.
Akibat yang timbul dari status anak luar kawin adalah sebagai berikut.
a. Akta Kelahiran dari anak luar kawin hanya akan mencatat nama ibu saja sebagai orang tua sah tanpa nama ayah.
b. Karena Akta Kelahiran anak luar kawin hanya mencatat nama ibu saja, anak luar kawin tidak berhak mewaris dari ayahnya dan hanya akan mewaris dari ibunya sesuai dengan bagian waris anak luar kawin yang ditentukan oleh undang-undang.
8 Ibid
9 Mohd. Idris Ramulyo, 1999, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , Bumi Aksara, Jakarta, hal. 248
10 Ibid
11 Ibid
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
2. Analisis Tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor
117/Pdt.G/2015/PN.Btm dalam Kaitannya dengan Hilangnya Hak Ahli Waris Ab Intestato sebagai Akibat dari Perkawinan yang tidak Dicatatkan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  terhadap  Putusan  Pengadilan Negeri Batam Nomor 117/Pdt.G/2015/PN.Btm diperoleh hasil sebagai berikut dalam perkara antara :
1. Kasus Posisi ;
Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2015 dan telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Batam,  di  bawah  nomor  register  : 117/Pdt.G/2015/PN.BTM, sebagai berikut:
Penggugat adalah orang tua korban kecelakaan lalu lintas, yang terjadi pada tanggal 8 Maret 2014 di jalan umum Trans Barelang dekat Batalyon 134 Tembesi Batam sesuai Laporan Polisi  Nomor  LP/10.01/313/lll/2014/LANTAS,  korban  meninggal  dunia  bernama  Meldarida Nainggolan adalah anak kandung Penggugat;
Anak kandung Penggugat tersebut adalah isteri dari Hengki Dunan Siagian (Tergugat II) yang  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut,  telah  diproses hukum di Pengadilan Negeri Batam, dijatuhkan hukuman penjara 4 (empat) tahun dan dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dijatuhkan hukuman penjara 3 (tiga) tahun, sekarang masih dalam proses Kasasi.
Perkawinan  Meldarida  Nainggolan  dengan  Hengki  Dunan  Siagian  dilangsungkan dengan menerima Pemberkatan Nikah dari Pdt. Disron Sinurat pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Tanjung Pinang sebagaimana Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Uni Indonesia Kawasan Barat.
Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 di Sibolga dan diberi nama Mickael Sion Santopaulus Amando-S, sebagaimana  Surat  Keterangan  Lahir  yang  dikeluarkan  oleh  Bidan  Ralisma  Marbun,  jalan Eben Ezer No.16 Parombunan Sibolga,sekarang anak tersebut  diasuh dan tinggal bersama Penggugat, sebagaimana Kartu Keluarga No. 1273032909070336 atas nama Kepala Keluarga Guntur  Nainggolan  (Penggugat)  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.
Dengan  adanya  korban  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  Penggugat  sebagai  ayah kandung  dari  Meldarida  Nainggolan  korban  meninggal  dunia,  menuntut  hak  dengan mengajukan permintaan dana santunan kecelakaan lalu lintas langsung ke Kantor PT. Jasa Raharja  Cabang  Kepulauan  Riau  di  Batam  ( Tergugat 1) yang  merupakan  salah satu  Badan Usaha Milik Negara yang bertugas memberikan pelayanan asuransi untuk korban kecelakaan lalu lintas dengan santunan kepada setiap korban yang mengalami kecelakaan.
Bahwa  Penggugat  telah  mengisi  formulir  dengan  melampirkan  surat-surat  yang diperlukan dan menjadi persyaratan didalam proses pelayanan pembayaran dana kecelakaan
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
laiu  lintas,  akan  tetapi  tidak  juga  ada  realisasinya  dan  setelah  Penggugat  mencari  tahu, diketahui  oleh  Penggugat  adanya  hambatan  masalah  dalam  pembayaran  dana  santunan disebabkan adanya pihak lain yaitu Hengki Dunan Siagian suami korban (Tergugat II) yang merasa berhak dan menuntut pembayaran dana santunan tersebut.
Sementara permintaan dana santunan dalam proses, Penggugat selaku Ayah korban mengurus segala sesuatu akibat kecelakaan lalu lintas, membawa kerumah sakit, mengambil alih pengasuhan cucu/anak korban yang pada waktu itu berumur 3 (tiga) bulan, mengurus administrasi membawa jenazah dikebumikan kekampung halaman di Sibolga.
Akhirnya  melalui  surat  Kuasa  Hukum,  Penggugat  mengetahui  bahwa  dana  santunan tersebut  pada  tanggal  12  Agustus  2014  telah  direalisasikan  kepada  Hengki  Dunan  Siagian (Tergugat  II)  sebagai  suami  yang  sah  berdasarkan  Surat  Pemberkatan  Nikah  dari  Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Tanjung Pinang tanggal 16 Desember 2011 sesuai Surat Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau No.PP/R/326/2014 tanggal 7 Oktober 2014 perihal Penjelasan Penyelesaian Santunan An. Meldarida Nainggolan.
Bahwa Tergugat 1 didalam suratnya tersebut angka 8 di atas juga menegaskan pada halaman dua angka 4 (empat) yang berbunyi: " Yang berhak mendapatkan pembayaran dana dalam  hal  kematian  korban  adalah  janda/dudanya  yang  sah,anak-anaknya  yang  sah  dan dalam hal tidak adanya janda/dudanya dan anak- anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah".
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa suatu perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya,  dan  disamping  itu  setiap  perkawinan  harus  dicatatkan.  Perkawinan  yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan, antara lain hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akte kelahiran,  hak  atas  nafkah  hidup,  hak  untuk  membuat  Kartu  Keluarga  dan  Kartu  Tanda Penduduk. Dengan demikian suatu perkawinan belum keabsahannya apabila tidak dicatat.
Perkawinan  yang  sah  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  perkawinan  yang  sah, artinya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat  hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan,  khususnya  pasal  60  dan  pasal  61  menjelaskan  tentang  Kartu Keluarga  memuat  keterangan  antara  lain  tentang  Status  Perkawinan  dan  Nomor  Akta Perkawinan.
Anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  hanya  mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Tanjung Pinang tanggal 16 Desember 2011 adalah tidak sama dengan  Akta  Perkawinan.  Akta  Perkawinan  hanya  dapat  diperoleh  apabila  perkawinan dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  dicatatkan  di  Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
Berdasarkan  fakta  hukum  sebagaimana  diuraikan  diatas,  perbuatan  Tergugat  1 melakukan pembayaran santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan kepada Hengki Dunan  Siagian  (Tergugat  II)  adalah  perbuatan  yang  mengandung  unsur  kesalahan  yakni bertentangan  dengan  hukum,  karena  perkawinan  antara  Hengki  Dunan  Siagian  dengan Meldarida  Naionggolan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  perkawinan  dan  karena  itu perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum.
Perbuatan  Tergugat  II  (Hengki  Dunan  Siagian)  yang  telah  menerima  uang  dana santunan  meninggal  dunia  tersebut  adalah  perbuatan  tanpa  hak, melanggar  hak  subjektif dan  merugikan  orang  lain,  yakni  Penggugat  yang  menanggung  biaya  keperluan  korban meninggal dunia semenjak dari rumah sakit di Batam Provinsi Kepulauan Riau hingga dibawa dikebumikan di kampung halaman di Sibolga Selatan Provinsi Sumatra Utara.
Dana santunan meninggal dunia yang diterima Tergugat II dari Tergugat I oleh Tergugat II  tidak  dipergunakan  untuk  keperluan  korban  meninggal  dunia  adalah  perbuatan  tidak terpuji dalam kehidupan bermasyarakat dan dengan demikian adalah perbuatan melawan hukum.
Perbuatan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  yang  melawan  hukum  tersebut  telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara moril maupun secara materil.
Berdasarkan  alasan-alasan  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  Penggugat  mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:
a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
b. Menyatakan  bahwa  perbuatan  Tergugat,  membayar  uang  dana  santunan  korban meninggal  dunia  an.  Meldarida  Nainggolan  kepada  Hengki  Dunan  Siagian  adalah perbuatan melawan hukum;
c. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, menerima pembayaran uang dana santunan meninggal dunia an. Meldarida Naionggolan dari Tergugat I adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
d. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Ayah kandung yang sah dari Korban laka lantas meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan adalah pihak yang berhak atas dana santunan laka lantas tersebut;
e. Menghukum  Tergugat  I  untuk  membayar  dana  santunan  kecelakaan  lalu  lintas  korban meninggal dunia atas nama Meldarida Nainggolan, kepada Penggugat yang berhak selaku ayah kandung yang sah;
f. Menghukum  Tergugat  I  dan  Tergugatllsecara  tanggung  renteng  untuk  membayar  uang ganti kerugian sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
g. Menghukum  Tergugat  ldan  Tergugat  II  membayar  biaya  perkara  yang  timbul  dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
2. Pertimbangan Hukum
Berdasarkan  gugatan  penggugat  hakim  memberi  pertimbangan  sebagai  berikut  : Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 11, sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-15. Bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, yaitu:
a. Apakah Tergugat II merupakan suami sah almarhumah Meldarida Nainggolan?
b. Apakah Tergugat II berhak menerima dana santunan dari Tergugat I ? Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Ayat
(1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut  hukum masing -masing agamanya dan  kepercayaannya  itu;  Ayat  (2)  :  “Tiap -tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang- undangan yang berlaku”.
Mengenai pencatatan perkawinan, diatur lebih lanjut di dalam Lampiran V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) , yaitu bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan ayat (2) , yaitu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana  dimaksud  dalam  berbagai  perundang-undangan  mengenai  pencatatan perkawinan.
Sehubungan  dengan  definisi  sahnya  suatu  perkawinan  dalam  perkara  a  quo, berdasarkan  bukti  P-2  berupa  Surat  Pemberkatan  Nikah  di  Gereja  Masehi  Advent  Hari Ketujuh,  antara  Hengki  Dunan  Siagian  (Tergugat  II)  dengan  Melda  Rida  Nainggolan  (anak kandung  Penggugat/vide  bukti  P-4  berupa  foto  copy  Kutipan  Akta  Kelahiran  atas  nama Meldarida Nainggolan), di Tanjungpinang, pada tanggal 16 Desember 2011, dan bukti P-5, P- 6 dan P-7 masing-masing berupa foto copy KK).
Atas pemberkatan tersebut, Tergugat II maupun almarhumah Meldarida Nainggolan, tidak  mencatatkan  ke  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  sebagaimana  yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) PP No. 9  Tahun  1975  agar  suatu  perkawinan  dapat  dikatakan  sah.  Oleh  karena  pemberkatan perkawinan  tidak  dicatatkan,  maka  perkawinan  antara  Tergugat  II  dengan  almarhumah Meldarida Nainggolan tersebut menjadi tidak sah.
Selanjutnya almarhumah Meldarida Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2014, karena kecelakaan lalu lintas, di jalan umum Trans Barelang dekat Batalyon 134 Tembesi Batam dan untuk itu, sebagai orang tua, Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat I perihal santunan alharmarhumah Meldarida Nainggolan (vide bukti P-1).
Pada  surat  penjelasan  tertanggal  7  Oktober  2014,  dibuat  oleh  Tergugat  I  yang ditujukan kepada Penggugat, perihal penjelasan santunan an. Meldarida Nainggolan, pada point  4,  yaitu  :  “ Berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  18  Tahun  1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan, diatur bahwa “Yang  berhak  mendapatkan  pembayaran  dana  dalam  hal  kematian  korban  adalah
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
janda/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dan dalam hal tidak adanya janda/dudanya dan anak- anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah”.
Selanjutnya  di  dalam surat  tersebut  menyatakan  “sehubungan  dengan  bukti -bukti yang  ada  dan  merujuk  pada  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1965 tersebut,  bahwa  pembayaran  santunan  meninggal  dunia  an.  Sdri.  Meldarida  Nainggolan telah direalisasikan kepada sdr. Hengki Dunan Siagian sebagai suami yang sah pada tanggal 12 Agustus 2014”.
Tentang  pihak  yang  berhak  menerima  santunan  dimaksud  di  atas,  untuk  dapat dikatakan sebagai dudanya yang sah yaitu wajib merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan  yang  sah,  sehingga  oleh  karena  perkawinan  Tergugat  II  dengan  Meldarida Nainggolan tidak sah, maka perbuatan hukum mengajukan permohonan santunan, memberi dan menerima santunan, dengan mempergunakan Surat Pemberkatan Nikah sebagai dasar sahnya  perkawinan,  merupakan perbuatan  melawan  hukum yang  bertentangan  dengan hukum  yang  berlaku  dan  sudah  tentu  adanya kesalahan karena  memberikan  santunan kepada Tergugat II sebagai pihak yang tidak berhak, karenanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai orang tua kandung almarhumah Meldarida Nainggolan, yang mengurus segala sesuatu keperluan pemakaman dan mengurus anak almarhumah yang masih balita (vide bukti P-8, P-9 dan P-10) dan untuk itu ada hubungan antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  di  atas,  maka  terhadap  petitum  kedua  agar menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I membayar uang dana santunan korban meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan kepada Hengki Dunan Siagian adalah perbuatan melawan hukum  dan  petitum  ketiga  agar  menyatakan  bahwa  perbuatan  Tergugat  II  menerima pembayaran uang dana santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan dari Tergugat I adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dapatlah dikabulkan.
Sebagai orang tua kandung almarhumah yang sah sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965, terhadap petitum keempat agar menyatakan bahwa Penggugat sebagai ayah kandung yang sah  dari  korban  kecelakaan  lalu  lintas  meninggal  dunia  an.  Meldarida  Nainggolan  adalah pihak yang berhak atas dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut dan petitum kelima agar menghukum Tergugat I untuk membayar dana santunan kecelakaan lalu lintas korban meninggal  dunia  atas  nama  Meldarida  Nainggolan,  kepada Penggugat yang  berhak  selaku ayah kandung yang sah, dapatlah dikabulkan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1370  KUHPerdata,  Penggugat  sebagai  orang  tua kandung  dari  almarhumah  Meldarida  Nainggolan,  mempunyai  hak  menuntut  ganti  rugi, terlebih  meninggalnya  almarhumah  tersebut  disebabkan  kurang  hati-hatinya  Tergugat  II, sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas dan untuk itu Majelis berpendapat adalah patut petitum keenam agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
membayar uang ganti kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dapatlah dikabulkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  oleh  karena  Penggugat  dapat  membuktikan  dalil gugatannya,  sedangkan  Tergugat  I  dan  II  tidak  dapat  membuktikan  sangkalannya,  maka terhadap  petitum  kesatu  agar  mengabulkan  gugatan  penggugat  seluruhnya,  dapatlah dikabulkan.
3. Putusan ;
Bahwa atas gugatan penggugat Majelis hkim memberikaan putusaan sebagai berikut :
a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
b. Menyatakan  bahwa  perbuatan  Tergugat  I,  membayar  uang  dana  santunan  korban meninggal  dunia  an.  Meldarida  Nainggolan  kepada  Hengki  Dunan  Siagian  (Tergugat  II) adalah perbuatan melawan hukum;
c. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, menerima pembayaran uang dana santunan meninggal dunia an. Meldarida Naionggolan dari Tergugat l adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
d. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Ayah kandung yang sah dari Korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan adalah pihak yang berhak atas dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut;
e. Menghukum  Tergugat  I  untuk  membayar  dana  santunan  kecelakaan  lalu  lintas  korban meninggal dunia atas nama Meldarida Nainggolan, kepada Penggugat yang berhak selaku Ayah kandung yang sah;
f. Menghukum Tergugat I dan Tergugat ll secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
g. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
Berdasarkan  putusan  tersebut  di  atas,  menurut  analisis  penulis  perkawinan  yang dilakukan secara adat dengan Pemberkatan di Gereja adalah sah secara agama dan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut  adalah sah secara hukum, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 101 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut  :
“Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripad a dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal- pasal berikut “ Selanjutnya dalaam pasal 101 KUHPerdata menyatakan : “ Bila  ternyata  bahwa  daftar-daftar  itu  tidak  pernah  ada,  atau  telah  hilang,  atau  akta perkawinan itu tidak terdapat  di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti- bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri.”
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Bahwa  sesuai  bukti-bukti  yang  diajukan  telah  terungkap  fakta  dipersidangan  telah  terjadi perkawinan  antara  tergugat  II  dengan  Meldarida  Nainggolan  (anak  penggugat),  sehingga pekawinan  antara  Tergugat  II    dengan  Meldarida  Nainggolan  seharusnya  dinyatakan  sah menurut hukum.
Hal  tersebut  juga  selaras  dengan  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri  Bengkayang  Nomor  03/Pdt.G/2013/PN.Bky,  yang  mana  dalam  pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menjelaskan sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  dari  keterangan  saksi-saksi  dan  bukti  P-I  yaitu  Testimonium Matrimoni  terbukti  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  menurut  upacara  Gereja  Katolik  di Paling  (Sanggau  Ledo)  dalam  wilayah  Paroki  ST.  Pius    X  Bengkayang  Keuskupan  Agung Pontianak dengan saksi-saksi, saksi 1 dan saksi 2 oleh Imam tersebut pada tanggal 18 April 1982;
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti perkawinan  Penggugat dan Tergugat  dilangsungkan  menurut  tatacara  agamanya  yaitu  agama  Katolik  sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  jungto  Pasal  2  ayat  (1)  PP Nomor 9 tahun 1975;
Menimbang,  bahwa  sekalipun  perkawinan  yang  sah  tersebut  tidak  dicatatkan  di Catatan Sipil menurut Majelis Hakim tidak menjadikan perkawinan  tersebut  menjadi tidak sah, kelalaian Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan perkawinan mereka di Catatan Sipil harus dipandang sebagai kelalaian administrasi karena ketentuan  peraturan  perundangan sama  sekali  tidak  mengatur  tentang  materi perkawinan namun hanya mengatur formalitas perkawinan saja sedangkan perkawinan tetap harus dipandang sebagai perkawinan yang sah apabila  telah  dilakukan  menurut  agama  ataupun  kepercayaan  orang  yang  melangsungkan perkawinan tersebut.
Pada tanggal 1 Agustus 2009 telah diadakan Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh  Pusat  Pengkajian Hukum Islam  dan  Mayarakat  Madani  (PPHIMM)  yang  bertempat  di Hotel Red Top Jakarta. Tema yang diangkat dalam seminar sehari ini adalah ”Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional: Antara Realitas dan Kepastian Hukum”.
Hasil  kajian  para  pakar  dalam  seminar  ini  membuahkan  suatu  kesimpulan  yang sangat  mengejutkan.  Profesor  Bagir  Manan  (mantan  Ketua  Mahkamah  Agung) menyimpulkan  bahwa,  ”Pencatatan  perkawinan  adalah  sesuatu  yang  penting  saja  untuk dilakukan, oleh karena itu t idak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”. Sedangkan Profesor  Machfud  M.D.,  (Ketua  MK)  menyatakan  bahwa  Perkawinan  yang  tak  dicatatkan tidaklah  melanggar  konstitusi,  karena  dijalankan  sesuai  akidah  agama  yang  dilindungi Undang-undang  Dasar  1945.    Doktor  Harifin  A.  Tumpa  (Ketua  MA)  berpandangan, ”Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas iktikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Yurisprudensi tidak tetap Mahkamah Agung RI. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007. Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum. Perkara ini telah diputus pada tanggal 28 Juli 2008 oleh Tim Yudisial F yang beranggotakan M. Hatta Ali, Andar Purba, S.H. dan Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.
Di  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  dinyatakan  bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  pada  ayat  (2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal diatas tak ada satu pun klausul  yang  menyatakan perkawinan tidak  sah  bila tidak  dicatatkan  atau  Perkawinan  sah apabila dicatatkan. kita tak akan temukan kalimat ini pada pasal diatas.
Dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan.  Jadi  sah  atau  tidaknya  suatu perkawinan  bukan  ditentukan  oleh  pencatatan,  melainkan  disyaratkan  dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing. Seperti yang dinyatakan oleh Prof. Bagir Manan,  pencatatan  merupakan  sesuatu  yang  penting  saja,  tidak  mengurangi  keabsahan perkawinan  bila  tidak  dicatatkan.  Dari  kata-kata  beliau  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa, sahnya  perkawinan  tidak  disangkut  pautkan  dengan  pencatatan.  Berarti  hukum  positif Indonesia memandang perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah (legal). Konsekuesi dari perkawinan yang sah ialah memiliki pasangan yang sah, anak-anak yang sah (bila dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah), dan mereka bisa saling mewarisi satu sama lain. Namun demi  keamanan  dan  mempermudah  pembuktian,  alangkah  baiknya  perkawinan  yang dilangsungkan  dicatatkan  pula  pada  Kantor  Urusan  Agama  (untuk  Muslim)  atau  Dinas Catatan  Sipil  (bagi  Non  Muslim).  Karena  ada  sebagian  praktisi  hukum  seperti  hakim  dan berpendapat, sahnya perkawinan juga ditentukan degan dicatatkan atau tidak dicatatkan. 12 Berdasarkan analisis tersebut diatas penulis selanjutnya berkesimpulan seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena selain pertimbangan hukum perkawian yang tidak dicatatkan sepanjang dapat dibuktikan di Pengadilan harus tetap dipandang sah, Penggugat juga tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena sesuai dalil pengguat dan sesuai fakta yang  terungkap di persidangan, Penggugat berkedudukan  sebagai  ayah  korban,  adapun  fakta  yeng  terungkap  dipersidangan  selain korban  yang  bernama  Meldarida  Nainggolan  terikat  perkawinan  yang  sah  dengan  Henki Daunan  Siagian  (Tergugat  II),  juga  telah  diperoleh  fakta    korban  Meldarida  Nainggolan mempunyai anak yang bernama Mickeal Sion Santo Paulus Amando S yang lahir pada tanggal 9 Nopember 2013.
Berdasarkan ketentuan pasal 832 KUHPerdata Menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama,  oleh karena itu yang dapat
12 Ibid
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
bertindak  dan  berkedudukan  sebagai  ahli  waris  almarhum  Meldarida  Nainggolan  adalah suami dan anak-anaknya dan bukan ayahnya.

## C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Perkawinan ialah ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Pasal  2  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing- masing;  dan. Dicatat menurut  perundang-undangan  yang  berlaku.  Artinya,  berdasarkan  pasal tersebut,  perkawinan  antara  suami  dan  istri  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum agama dan dicatatkan.  Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Un  dang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  ada  dua  lembaga  yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang  beragama  muslim  dan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (atau  biasa  disebut Kantor Catatan Sipil) untuk pasangan yang beragama non-muslim. Perkawinan yang dilakukan di  tempat  ibadah  adalah  sah  secara  agama.  Namun,  karena  tidak  adanya  pencatatan, perkawinan  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada oleh  hukum  Indonesia.  Artinya,  berdasarkan hukum Indonesia pasangan suami istri ini adalah masih dalam status single atau belum menikah. Menurut penulis perkawinan yang dilakukan secara adat dengan Pemberkatan di Gereja adalah sah secara agama dan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut adalah sah secara hukum, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pada pasal diatas tak ada satu pun klausul yang menyatakan perkawinan tidak sah bila tidak dicatatkan atau Perkawinan sah apabila dicatatkan. kita tak akan temukan kalimat ini pada pasal diatas. Dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya perkawinan itu  bila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan.  Jadi  sah  atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan  secara  hukum  agama  masing-masing.    Menurut  penulis  seharusnya  gugatan penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya karena perkawinan antara Meldarida Nainggolan dengan  Hengki  Daunan  Siagian  (Tergugat  II)  yang  dilakukan  menurut  agama  dan kepercayaannya sepanjang dapat dibuktikan di pengandilan harus tetap dipandang sah karena sesuai  ketentuan  pasal  2  ayat  (1)  UU  No.1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  sedangkan Penggugat  tidak  mempunyi  legal  standing  untuk  mengajukan  gugatan  ini  karena  faktanya korban  yang  bernama  Meldarida  Nainggolan  juga  mempunyai  seorang  anak  yang  bernama Mickeal  Sion  Santo  Paulus  Amando  S  yang  lahir  pada  tanggal  9  Nopember  2013,  sehingga menurut ketentuan pasal 832 KUHPerdata yang dapat bertindak dan berkedudukan sebagai ahli waris almarhum Meldarida Nainggolan adalah suami dan anak-anaknya dan bukan ayahnya.
Penulis menyarankan, hendaknya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  khusunya  yang  terkait  dengan  wajib  tidaknya  perkawinan
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
tersebut didaftarkan atau dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan  perbedaan  pandangan  di  antara  para  penegak  hukum.  Hendaknya  dibuat  juga Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai penegasan dari peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, 1993, Hukum Perdata Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung.
A. Khisni, 2010, Hukum Islam , Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang
A. Pitlo, 1995, Hukum Waris Buku Kesatu, diterjemahkan oleh F. Tengker, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
Mohd.  Idris  Ramulyo,  2006, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam , Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta
Mohd. Idris Ramulyo, 1999, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , Bumi Aksara, Jakarta.
R. Subekti, 1989, Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia , Intermasa, Jakarta
Sudarsono, 1990, Hukum Wari dan Sistem Bilateral , Rinika Cipta, Jakarta
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 117/Pdt.G/2015/PN.Btm
Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. Jurnal Spektrum Hukum , 15 (1), 89-111.
http://www.gresnews.com/berita./detail-print.php?seo=138249-hukum-nikah-siri-d-- indonesia, diakses 16 September 2019
Edi Pranoto, 2018, Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era GlobalisasI, Jurnal Spektrum Hukum,
( http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1111/958 , diunduh 20 November 2019)