Kegalauan Identitas dan Kekerasan Sosial:

## Multikulturalisme, Demokrasi dan Pancasila

## Azyumardi Azra

## Abstrak
Turmoil  identity  became  one  of  the  most  obvious  symptoms  of  Indonesian  community  in  the Post-Soeharto Era. The roots of the turmoil of identity is not only related to changes in political, social,  economic,  cultural  and  religious  locally  internally,  but  also  with  the  expansion  and penetration of the change and globalization. The emergence of social violence, loss of patience, social temper, the decline of respect and obedience to the law, ethics and morals, as well as the nuances  of  ethnic  and  religious  conﬂ ict  showed  persistent  social  crisis  that  followed  the disorientation of cultural identity.
Key  words: kegalauan  identitas,  krisis  identitas,  kekerasan  sosial,  multikulturalisme,  demokrasi, rejuvenasi Pancasila, bhinneka tunggal ika.

## Pendahuluan
Belum  lama  ini  saya membaca  buku Kegalauan  Identitas: Agama,  Etnisitas,  dan Kewarganegaraan pada Masa Orde Baru (Eds, Martin Ramstedt & Fadjar Ibu Thufail, 2011). Delapan tulisan yang termuat di dalam buku ini membuat saya galau karena memberikan gambaran relatif lengkap tentang berbagai bentuk peristiwa dan kajian menyangkut ‘krisis identitas’ yang bisa membuat kita pesimis tentang masa depan Indonesia.
Semua  artikel  tersebut  menggambarkan  masih  berlanjutnya  disorientasi  identitas dan  dislokasi  politik,  sosial,  budaya,  ekonomi,  dan  bahkan  keagamaan  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  sejak  jatuhnya  Presiden  Soeharto  dari kekuasaannya. Krisis moneter, ekonomi dan politik yang pernah terjadi pada 1997-1998 dan tahun-tahun  selanjutnya,  dan  dalam  batas  tertentu  pada  akhir  2008  ( sub-prime  mortgage crisis di AS),  juga  mengakibatkan  terjadi  dan  bertahannya  krisis  sosio-kultural  di  dalam kehidupan  bangsa  dan  negara.  Jalinan  tenun  masyarakat  ( fabric  of  society )  dan  bahkan identitas personal dan komunal terus galau. Akibatnya, berbagai bentuk kekerasan sosial dan bahkan terorisme—bahkan atas nama agama—terus pula terjadi. Dan, semua perkembangan ini mau tidak mau mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia lahir-batin.
Krisis  sosial  budaya—yang  diikuti  kekerasan  sosial  dalam  berbagai  bentuknya— muncul  dalam  berbagai  bentuk  disorientasi  dan  dislokasi  identitas  banyak  kalangan masyarakat  kita.  Juga  masih  ada  gejala  disintegrasi  sosial-politik  yang  antara  lain  juga disebabkan euforia demokrasi yang hampir kebablasan; lenyapnya kesabaran sosial ( social temper ) dalam menghadapi realitas kehidupan yang kian sulit sehingga mudah mengamuk dan  melakukan  berbagai  tindakan  kekerasan  sosial  dan  anarki;  merosotnya  penghargaan dan  kepatuhan  kepada  hukum,  etika,  moral,  dan  kesantunan  sosial;  semakin  meluasnya penyebaran  narkotika  dan  penyakit  sosial  lainnya;  pecahnya  konﬂ ik  dan  kekerasan  yang bersumber—atau sedikitnya bernuansa etnis dan agama seperti pernah terjadi di berbagai wilayah tertentu Kalimantan, Maluku, dan  Sulawesi.
Disorientasi  identitas,  berbarengan  dengan  dislokasi  atau  krisis  sosial-budaya  di kalangan  masyarakat  kita  semakin  bertambah  dengan  kian  meningkatnya  penetrasi  dan ekspansi budaya Barat—khususnya Amerika—sebagai akibat proses globalisasi yang hampir tidak terbendung. Berbagai ekspresi sosial budaya yang sebenarnya “ alien ” (asing), yang tidak memiliki basis dan  preseden  kulturalnya dalam masyarakat kita semakin menyebar pula dalam masyarakat kita sehingga memunculkan kecenderungan “gaya hidup” baru yang tidak  selalu  positif  dan  kondusif  bagi  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  dan  bangsa. Hal  ini  bisa  dilihat  dari  semakin  merebaknya budaya  “McDonald”, makanan  instan  dan, dengan demikian, budaya serba instan; meluasnya budaya telenovela, yang menyebarkan permissivisme, kekerasan, dan hedonisme; mewabahnya MTVisasi, “Valentine’s Day”, dan kini juga “ prom’s night ” di kalangan remaja. Meminjam ungkapan Edward Said, gejala ini tidak  lain  daripada  “ cultural  imperialism ”  baru,  menggantikan  imperialisme  klasik  yang terkandung dalam “orientalisme”.
Dari  berbagai  kecenderungan  ini,  orang  bisa  menyaksikan  kemunculan  identitas yang  majemuk  dan  kultur  hybrid  di  Indonesia  dewasa  ini.  Pada  satu  segi,  kemunculan berbagai macam identitas diri dan budaya hybrid nampaknya tidak terelakkan. Tetapi pada segi lain,  identitas diri dan  budaya hybrid—apalagi yang bersumber dari dan  didominasi budaya luar, karena dominasi dan hegemoni politik, ekonomi dan informasi mereka—dapat mengakibatkan krisis budaya nasional dan lokal lebih jauh. Tidak hanya itu, budaya hybrid dapat  mengakibatkan  lenyapnya  identitas  kultural  nasional  dan  lokal;  padahal  identitas nasional sangat  krusial  bagi  integrasi  sosial,  kultural  dan  politik  masyarakat  dan  negara- bangsa.

## Kontestasi Identitas
Memang,  kegalauan  identitas  merupakan  salah  satu  gejala  paling  jelas  dalam masyarakat Indonesia pada masa Pasca Soeharto. Akar-akar kegalauan identitas itu tidak hanya  terkait  dengan  perubahan-perubahan  politik,  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  agama secara internal lokal, tetapi juga dengan ekspansi dan penetrasi perubahan dan globalisasi. Karena  itu,  terjadi  akumulasi  akar-akar  kegalauan  yang  kemudian  mewujudkan  dirinya dalam berbagai bentuk.
Di  tengah  akumulasi  itu,  identitas  warga  baik  secara  personal  maupun  komunal mengalami kekacauan—yang di atas telah saya sebut sebagai ‘identitas hybrid’. Identitas hybrid  ini  bukan  tidak  mengandung  kontradiksi  satu  sama  lain,  dan  bahkan  melibatkan kontestasi dalam diri maupun masyarakat.
Seorang  pribadi  kini  bisa  memiliki  identitas  yang  lebih  daripada  ganda  ( multiple identities , bukan hanya double identities ); bisa juga berbagai identitas itu saling melengkapi, seperti  dikemukakan  Von  Benda-Beckman.  Seperti    banyak  orang  lainnya  yang  berakar dari etnis tertentu; saya lahir sebagai orang suku/etnis Minang dan beragama Islam, warga Indonesia, tapi juga dikenal pada tingkat internasional dengan identitas kosmopolit—sering dijuluki  kawan-kawan  di  luar  negeri  sebagai  ‘Ibn  Bathutah’,  atau ‘globe-trotter” karena begitu  seringnya  mengadakan  perjalanan  melintasi  benua  untuk  presentasi  makalah  atau meeting dari satu tempat di luar negeri. Di sini berbagai identitas lokal, nasional dan global bisa jalan beriringan—ditambah lagi identitas etnis dan keagamaan.
Dengan  demikian  berbagai  identitas  bisa  berdampingan  dengan  damai—seperti saya rasakan. Tetapi bukan tidak mungkin dalam diri seseorang, sering  identitas kesukuan dalam  hal  tertentu  tidak  kompatibel  dengan  identitas  keagamaan,  dan  bahkan  dengan identitas nasional dan internasional.
Dalam konteks agama, terdapat kalangan Muslim Indonesia yang lebih menonjolkan identitas  Islam  transnasionalnya,  karena  ia  mendukung  gagasan  dan  gerakan  Islam transnasional.  Implikasinya  jelas,  orang  atau  kelompok  yang  bersangkutan  menganggap Muslim  yang  lebih  menonjolkan  identitas  Islam  Indonesia  sebagai  orang  yang  ‘tidak sempurna’  keislamannya.  Lebih  jauh  penonjolan  identitas  Islam  transnasional  dengan segera mengalami kontestasi dan konﬂ ik dengan identitas nasional keindonesiaan.
Gejala yang sama adalah penguatan identitas kekristenan seperti terlihat dari rencana mengeluarkan  Perda  yang  menetapkan  Manokwari,  Papua  Barat  sebagai  ‘Kota  Injil’. Rencana ini bahkan disebut sebagai pertanda meningkatkan ‘kelompok Kristen ekstrim’, tidak hanya di Papua Barat, tetapi juga di Minahasa. Berbagai denominasi Kristen yang bersifat transnasional ini juga menekankan Kristen ‘yang murni’, yang bebas dari tradisi dan praktik lokal seperti penggunaan jimat.
Kontestasi  identitas  nasional  keindonesiaan  juga  kian  sering  terlibat  dalam kontestasi dan konﬂ ik dengan identitas etnis-kesukuan. Memang, identitas etnis mengalami peningkatan dengan penerapam otonomi daerah sejak 1999 dan kemudian disusul dengan penerapan Pilkada sejak 2005. Isu dan bahkan kemunculan Perda tentang seratus persen ‘putra daerah’ sebagai calon yang bisa diterima bermunculan di berbagai daerah. Dan ini jelas  bertentangan  dengan  ketentuan  NKRI  yang  menetapkan  kesamaan  dan  kesetaraan setiap warganegara tanpa membedakan mana ‘putra daerah’ atau ‘putra asli’, ‘pribumi’ dan semacamnya.
Peningkatan  identitas  etnis  ini  juga  sangat  kompleks.  Di  NTB  misalnya  terjadi kontestasi antara etnis Sasak dengan etnis Bima. Pertarungan di antara kedua kelompok etnis  ini  meningkat  pada  musim-musim  Pilkada.  Bahkan  sentimen  etnis  dapat  tumpang tindih dengan semangat keagamaan, seperti muncul di Bali dalam bentuk keinginan kuat membentuk ‘pengadilan adat-agama [Hindu]’.
Kebangkitan berbagai identitas yang bisa terlibat dalam kontestasi dan konﬂ ik itu jelas  menimbulkan  banyak  dampak  negatif  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara dalam berbagai bentuk kekerasan sosial dan bahkan terorisme. Semua gejala yang tidak kondusif ini jelas bisa mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, yang pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi.

## Multikulturalisme: Bhinneka Tunggal Ika
Di  tengah  disorientasi  identitas  tersebut,  Indonesia  memiliki  realitas  pluralisme atau kemajemukan (multikultural), yang pada dasarnya memberikan tempat bagi multiple identities tersebut.  Pluralisme  kultural  atau  realitas  multikultural  di  Asia  Tenggara, khususnya  Indonesia,  seperti  dikemukakan  Hefner  (2001:4)  sangat  mencolok;  terdapat hanya  beberapa  wilayah  lain  di  dunia  yang  memiliki  pluralisme  kultural  seperti  itu. Karena itu dalam teori politik Barat sepanjang dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah ini—khususnya  Indonesia—dipandang  sebagai  “lokus  klasik”  bagi  konsep  “masyarakat
majemuk/plural”  ( plural  society )  yang  diperkenalkan  ke  dunia  Barat  oleh  JS  Furnivall (1944, 1948).
Menurut Furnivall, “masyarakat plural” adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam  satu  unit  politik  tunggal  (Furnivall  1944:  446).  Teori  Furnivall  ini  banyak  berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang “homogen”, tetapi sangat diwarnai chauvinisme etnis, rasial, agama dan gender. Berdasarkan kerangka sosial-kultural, politik dan pengalaman Eropa, Furnivall memandang masyarakat plural Asia Tenggara akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula federasi pluralis yang memadai (Furnivall 1944: 468-9).
Meski  demikian,  berbeda  dengan  “ doomed  scenario ”  Furnivall,  masyarakat- masyarakat plural Asia Tenggara, khususnya Indonesia, akhirnya setelah Perang Dunia II dapat menyatu dalam satu kesatuan unit politik tunggal. Tetapi harus diakui, kesatuan politik tidak menghilangkan realitas pluralitas sosial-budaya yang bukannya tidak sangat divisif, khususnya jika negara-bangsa baru seperti Indonesia gagal menemukan “ common platform ” yang dapat mengintegrasikan berbagai keragaman itu. Padahal, kemerdekaan yang dicapai negara-negara  baru  ini  mendorong  bangkitnya  sentimen  etno-religius  yang  dapat  sangat ekplosif,  didorong semangat bernyala-nyala untuk mengontrol kekuasaan (Geertz, 1973).
Berhadapan  dengan  tantangan  untuk  tidak  hanya  mempertahankan  kemerdekaan, tetapi juga eksistensi negara-bangsa yang mengandung keragaman tersebut, para penguasa negara-negara baru memiliki kecenderungan kuat untuk melaksanakan politik “keseragaman budaya”  (monokulturalisme).  Pengalaman  Indonesia  sejak  masa  awal  kemerdekaan— khususnya  pada  masa  Demokrasi  Terpimpin  Presiden  Soekarno—dan  masa  Orde  Baru Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada politik monokulturalisme.
Secara  restrospektif,  politik  mono-kulturalisme  Orde  Baru  atas  nama  stabilitas untuk developmentalism telah menghancurkan local cultural geniuses , seperti tradisi “pela gandong”  di Ambon,  “republik  nagari”  di  Sumatera  Barat  dan  lain-lain.  Padahal,  sistem atau  tradisi  sosio-kultural  lokal  seperti  ini  merupakan  kekayaan  kultural, local  geniuses yang berfungsi sebagai defense mechanism dan sekaligus early warning system yang dapat memelihara integrasi dan keutuhan sosio-kultural masyarakat bersangkutan. Politik mono- kulturalisme yang  menghancurkan local genius —seperti juga disinggung dalam buku ini— mengakibatkan  kerentanan  dan  disintegrasi  sosial-budaya  lokal.  Konﬂ ik  dan  kekerasan bernuansa etnis dan agama yang kian marak di beberapa daerah sejak 1996 sampai akhir Orde Baru terkait dengan hancurnya local geniuses tersebut.
Tetapi  penting  dicatat,  dari  perspektif  politik  Indonesia,  berakhirnya  sentralisme kekuasaan Orde Baru yang memaksakan “mono-kulturalisme”, keseragaman, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi identitas personal dan komunal serta rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang pada dasarnya multikultural. Berbarengan  dengan  proses  otonomisasi  dan  desentralisasi,  terjadi  pula  peningkatan “provinsialisme”  yang  tumpang  tindih  dengan  “etnosentrisme”.  Kecenderungan  ini,  jika tidak terkendali dapat menimbulkan disintegrasi sosial-kultural dan disintegrasi politik.
Sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  merupakan  kenyataan  yang  sulit  diingkari, negara-bangsa  Indonesia  terdiri  dari  sejumlah  besar  kelompok  etnis,  budaya,  agama
dan  lain-lain,  sehingga  negara-bangsa  Indonesia  secara  sederhana  dapat disebut sebagai masyarakat  “multi-kultural”.  Tetapi  pada  pihak  lain,  realitas  “multi-kultural”  tersebut berhadapan  dengan  kebutuhan  mendesak  untuk  merekontruksi  kembali  identitas  dan kebudayaan  nasional  Indonesia  sehingga  memberdayakan  wawasan  kebangsaan  yang merupakan “ integrating force ” yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut. Pandangan  dunia  “multikultural”  secara  substantif  sebenarnya  tidaklah  baru  di Indonesia. Prinsip Indonesia sebagai negara “bhinneka tunggal ika” mencerminkan bahwa meskipun Indonesia adalah multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam keikaan, kesatuan, yang menjadi dasar bagi wawasan kebangsaan dan integrasi nasional NKRI. Harus diakui, tidak banyak pembicaraan publik dalam masa pasca-Soeharto, 1998 sampai sekarang ini, tentang  empat  konsensus  dasar:  Pancasila,  UUD  1945,  NKRI,  dan  Bhinneka  Tunggal Ika—yang terakhir ini merupakan landasan dan prinsip multikulturalisme Indonesia.
Pembentukan  masyarakat  multi-kultural  Indonesia  yang  berbasiskan  keempat konsensus  dasar  tadi    tidak  bisa  diperlakukan  secara taken  for  granted atau trial  and error .  Sebaliknya  harus  diupayakan  secara  sistematis,  programatis, integrated dan berkesinambungan, dan bahkan perlu percepatan (akselerasi). Salah satu strategi penting akselerasinya adalah pendidikan multi-kultural melalui lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, dan bahkan informal dalam masyarakat luas.
Kebutuhan, urgensi, dan akselerasi pendidikan multi-kultural telah lama dirasakan mendesak  bagi  negara-bangsa  majemuk  lainnya.  Di  beberapa  negara  seperti  Kanada, Inggris, Amerika Serikat dan lain-lain, yang sejak usaia Perang Dunia II semakin “multi- kultural” karena proses migrasi penduduk luar ke negara-negara tersebut (Hefner, 2001: 2-3),  pendidikan  multi-kultural  menemukan  momentumnya  sejak  dasawarsa  1970an. Sebelumnya di AS telah  dikembangkan “pendidikan inter-kultural”. Berhadapan dengan meningkatnya  “multi-kulturalisme”  di  negara-negara  tersebut,  paradigma,  konsep  dan praktik pendidikan “multi-kultural” semakin relevan dan timely.
Pada  pihak  lain,  gagasan  pendidikan  multikultural  merupakan  suatu  hal  baru  di Indonesia. Meski belakangan ini sudah mulai muncul suara yang mengusulkan pendidikan multi-kultural  di  tanah  air,  tidak  berkembang  wacana  publik  tentang  subyek  ini. Pembahasan dan literatur mengenai subyek ini sangat terbatas. Padahal, realitas kultural dan perkembangan terakhir kondisi sosial, politik, dan budaya bangsa, dalam masa Pasca Soeharto  yang  penuh  dengan  gejolak  sosial-politik  dan  konﬂ ik  dalam  berbagai  level masyarakat, membuat pendidikan multi-kultural terasa semakin dibutuhkan.

## Multikulturalisme; Basis Kewargaan
Keragaman,  kebhinnekaan  atau  multikulturalisme  merupakan  salah  satu  realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, lebih-lebih lagi pada masa kini dan di waktu mendatang. Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan, sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk; tidak ada satu negara yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal.
Tetapi penting dicatat, keragaman itu hendaklah tidak diinterpretasikan secara tunggal. Komitmen untuk mengakui keragaman sebagai salah satu ciri dan karakter utama masyarakatt dan negara-bangsa tidak berarti ketercerabutan identitas, relativisme kultural, disrupsi sosial
atau  konﬂ ik  berkepanjangan  pada  komunitas,  masyarakat  dan  kelompok  etnis  dan  rasial. Sebab, juga terdapat berbagai simbol, nilai, struktur dan lembaga dalam kehidupan bersama yang mengikat berbagai keragaman tadi.
Lembaga-lembaga,  struktur  dan  bahkan  pola  tingkah  laku  ( patterns  of  behavior ) tersebut  memiliki  fokus  tertentu  terhadap  kolaborasi,  kerja  sama,  mediasi  dan  negosiasi untuk  menyelesaikan  berbagai  perbedaan.  Dengan  demikian,  mereka  potensial  untuk menyelesaikan konﬂ ik yang dapat muncul dan berkembang sewaktu-waktu. Semua simbol, nilai,  struktur  dan  lembaga  tersebut  juga  sangat  menekankan  kehidupan  bersama,  saling mendukung dan menghormati dalam berbagai hak dan kewajiban personal maupun komunal, dan  masyarakat nasional.
Pada  tahap  ini,  komitmen  terhadap  nilai-nilai  tidak  dapat  dipandang  berkaitan hanya  dengan  eksklusivisme  personal  dan  sosial,  atau  dengan  superioritas  kultural,  tetapi lebih jauh lagi dengan kemanusiaan ( humanness ). Semua ini juga mencakup komitmen dan kohesi kemanusiaan melalui toleransi, saling menghormati hak-hak personal dan komunal. Manusia, ketika berhadapan dengan berbagai simbol, doktrin, prinsip dan pola tingkah laku, sesungguhnya  mengungkapkan  dan  mengidealisasikan  komitmen  kepada  kemanusiaan— baik secara personal maupun komunal—dan kebudayaan yang dihasilkannya.
Dalam  konteks  ini,  multikulturalisme  dapat  pula  dipahami  sebagai  “kepercayaan” kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Pandangan dunia multikulturalisme seperti ini  dapat  merupakan  titik  tolak  dan  fondasi  bagi  kewarganegaraan  yang  berkeadaban.  Di sini,  multi-kulturalisme  dapat  dipandang  sebagai  landasan  budaya  ( cultural  basis )  bagi kewargaan, kewarganegaraan.
Multikulturalisme  sebagai  landasan  budaya,  lebih  jauh  lagi,  terkait  erat  dengan pencapaian civility (keadaban) yang sangat esensial bagi demokrasi yang berkeadaban dan keadaban yang demokratis ( democratic civility ). Dalam upaya penumbuhan dan pengembangan democratic civility , maka civil society (CS atau masyarakat madani/masyarakat kewargaan/ masyarakat sipil) dan pendidikan menduduki peran sangat instrumental.
Terdapat persepsi dalam masyarakat untuk secara taken for granted menerima bahwa CS selalu mendorong keadaban dan demokrasi. Padahal, terdapat kecenderungan, bahwa CS terorganisasi  berdasarkan  distingsi  sosial,  budaya,  etnis,  dan  agama—sehingga  cenderung eksklusif  dan  merasa  paling  benar  sendiri;  akibatnya  dapat  kontra-produktif  dengan multikulturalisme, dan juga bahkan terhadap demokrasi. Karena itu, dalam hal CS seperti ini, perlu pengembangan sikap inklusif, toleran, dan respek terhadap pluralitas. Juga harus dikembangkan  CS  yang  mengatasi  berbagai  garis  demarkasi  tersebut,  menjadi  organisasi yang melintasi batas-batas etnis, agama dan sosial, sehingga pada gilirannya dapat menjadi “ social and cultural capital ” yang esensial bagi pengembangan dan pemberdayaan civilitas dan demokrasi yang berkeadaban (cf. Hefner 2001: 9-10).
Untuk  pengembangan  CS  yang  benar-benar  merupakan  “ social  and  cultural capital ” bagi keadaban dan demokrasi, pendidikan merupakan salah satu—jika tidak satu- satunya—sarana terpenting. Tidak perlu uraian panjang lebar, “ social and cultural capital ” sangat  krusial  dan  instrumental  bagi  terwujudnya social  and  cultural  cohesiveness dan, pada gilirannya, integrasi  negara-bangsa. Sebaliknya, negara-bangsa dan masyarakat dapat
mengalami disintegrasi jika tidak memiliki social and cultural capital . Dalam pengembangan social and cultural capital , perlu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai nilai  sosial-budaya,  dan  pengejawantahan  nilai-nilai  tersebut  dalam  kehidupan  bersama, bermasyarakat, berbangsa-bernegara. Di sinilah terletak peran instrumental pendidikan.
Untuk  penumbuhan  dan  pengembangan  “ social  and  cultural  capital ”  melalui pendidikan, pendidikan kewargaan ( civic education ) menjadi sebuah keharusan. Keadaban dan demokrasi, sekali lagi, tak bisa dicapai secara trial and error atau diperlakukan secara taken for granted ; sebaliknya justru harus diprogramkan secara konseptual dan komprehensif pada setiap jenjang pendidikan, dan pada setiap lembaga pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal. Melalui Civic Education dapat ditumbuhkan tidak hanya pemahaman lebih benar  tentang  demokrasi,  HAM,  pluralitas,  dan  respek  sertas  toleransi  di  antara  berbagai komunitas, tetapi juga pengalaman berdemokrasi keadaban  (Azra, 2002).

## Rejuvenasi Pancasila dan Demokrasi
Hemat  saya,  negara-bangsa  Indonesia  dan  Pancasila  adalah  bentuk,  esensi,  dan prinsip dasar identitas, jati diri dan wawasan kebangsaan negara-bangsa Indonesia. Keduanya menghasilkan ‘supra- identity ’ yang mengatasi tidak hanya identitas lokal, etnis dan daerah, tapi juga bahkan identitas global.
Tetapi,  harus  diakui,  dalam  masa  Pasca-Soeharto,  negara-bangsa  Indonesia  dan Pancasila  menjadi  goyah.  Pada  satu  sisi,  negara  mengalami  ‘ decentering  of  authority ’— pemencaran otoritas, bukan hanya karena adopsi sistem demokrasi yang memberikan otoritas lebih besar kepada lembaga legislatif, parpol, civil society dan sebagainya, tetapi juga pada saat  bersamaan  pada  daerah  melalui  desentralisasi  dan  otonomisasi.  Akibatnya,  negara- bangsa Indonesia sebagai salah satu dari sedikit sumber dan rujukan identitas, ‘jatidiri’ dan wawasan kebangsaan Indonesia mengalami kemerosotan otoritas secara signiﬁ kan.
Hal yang sama juga terjadi pada Pancasila. Presiden BJ Habibie dalam interregnum- nya  tidak  hanya  menerapkan  demokrasi  multi-partai  dan  otonomi,  tapi  juga  menghapus kewajiban asas tunggal Pancasila, BP7 dan sekaligus Penataran P4. Pancasila seolah tidak lagi relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara; bahkan para pejabat publik enggan berbicara tentang Pancasila.
Karena itu, dalam restropeksi saya setelah Reformasi berlangsung lebih lima tahun, sejak  2003  saya  mulai  menggagas  tentang  perlunya  ‘rejuvenasi  Pancasila’.  Gagasan  saya tentang  rejuvenasi  Pancasila  agaknya  merupakan  artikel  pertama  tentang  Pancasila  yang dimuat dalam Harian Kompas , media nasional paling banyak dibaca publik. Memang, sejak jatuhnya  pemerintah  Soeharto,  para  pejabat  publik  enggan  berbicara  tentang  Pancasila, karena khawatir dituduh sebagai ‘agen’ atau bahkan ‘antek’ Orde Baru’.
Tetapi secara  retrospektif, saya kian  yakin tentang  urgensi  Pancasila  sebagai salah satu  faktor  pemersatu.  Dalam  konteks  itu,  serangkaian  tulisan  saya  tentang  ‘Rejuvenasi Pancasila’ sebagai faktor integratif dan salah satu fundamen identitas dan jati diri negara- bangsa  Indonesia  mendapat  pengayaan  penting  dari  berbagai  kalangan  publik,  khususnya melalui Tajuk Rencana Kompas maupun artikel Prof. Musa Asy’arie ( Kompas 9, 11, 12 Juni 2004).  Saya  sendiri  meresponi  tanggapan  publik  tersebut  dalam  Harian Kompas 17  Juni 2004. Gagasan untuk rejuvenasi dan revitasasi itu hilang-hilang timbul; dan saya kembali
menurunkan  dua artikel di Harian Kompas tentang  Pancasila pada kesempatan peringatan HUT RI ke-65 dan menjelang Hari Kesaktian Pancasila 2010.
Saya perlu mengelaborasi sedikit tentang relevansi Pancasila sebagai dasar jatidiri bangsa  dan  identitas  nasional  Indonesia  di  tengah  keragaman  dan  masih  banyaknya tantangan yang  dihadapi  negara-bangsa Indonesia dan  kepemimpinan nasional sekarang ini. Tidak kurang pentingnya, saya juga melihat Pancasila dalam kaitan dengan tantangan krisis  identitas  budaya,  dan  akhirnya  membahas  indentitas  nasional  dalam  perspektif multikulturalisme dan pendidikan multikultural. Saya berpandangan, rejuvenasi Pancasila harus pula ditempatkan dalam perspektif multikulturalisme, yang bisa disosialisasikan dan ditanamkan melalui lembaga-lembaga pendidikan dengan pendidikan multikultural.
Apakah jati diri, identitas dan “ideologi” semacam Pancasila masih relevan dalam masa globalisasi dan demokratisasi yang nyaris tanpa batas dewasa ini? Pertanyaan tentang relevansi ideologi umumnya dalam dunia yang berubah cepat sebenarnya tidak terlalu baru. Sejak akhir 1960, mulai muncul kalangan yang mulai mempertanyakan relevansi ideologi baik dalam konteks negara-bangsa tertentu maupun dalam tataran internasional. Pemikir seperti Daniel Bell pada akhir 1960an telah berbicara tentang “ the end of ideology ”. Tetapi perang dingin  yang  terus  meningkat  antara  Blok Barat  dengan  ideologi kapitalisme dan Blok  Timur  dengan  ideologi  sosialisme-komunisme  menunjukkan  bahwa  ideologi  tetap relevan dalam kancah politik, ekonomi dan lain-lain.
Gelombang demokrasi  ( democratic  wave )  yang  berlangsung  sejak  akhir  1980an, yang  mengakibatkan  runtuhnya  rezim-rezim  sosialis-komunis  di  Uni  Soviet  dan  Eropa Timur, kembali  membuat  ideologi  sebagai  salah satu  dasar  bagi identitas negara bangsa seolah-olah  tidak  lagi  relevan.  Bahkan  pemikir  seperti  Francis  Fukuyama  memandang perkembangan  seperti  itu  sebagai  “ the  end  of  history ”,  masa  “akhir  sejarah”  di  mana ideologi yang relevan adalah demokrasi Barat karena ideologi-ideologi dan sistem politik lain telah berakhir; dan itulah akhir sejarah. Sejarah baru adalah sejarah demokrasi liberal Barat.
Gelombang  demokratisasi  model  Barat  yang  terjadi  berbarengan  dengan meningkatnya  globalisasi  seakan-akan  terus  membuat  ideologi  semakin  tidak  relevan dalam  dunia  yang  kian  tanpa  batas.  Tetapi,  seperti  sudah  banyak  diketahui,  globalisasi mengandung  banyak  ironi  dan  kontradiksi.  Pada  satu  pihak,  globalisasi  mengakibatkan kebangkrutan  banyak  ideologi  dan  identitas  lain—baik  universal  maupun  lokal—tetapi pada pihak lain, nasionalisme lokal, bahkan dalam bentuknya yang paling kasar ( crude ), semacam ethno-nationalism dan bahkan tribalism justru menunjukkan gejala peningkatan. Gejala terakhir ini sering disebut sebagai penyebab “Balkanisasi”, yang terus mengancam integrasi negara-bangsa yang majemuk dari sudut etnis, sosial-kultural, dan agama seperti Indonesia.  Meski  ancaman  disintegrasi  Indonesia  sangat  menyurut  dengan  tercapainya perdamaian di Aceh, tetapi tidak ada jaminan bahwa separatisme GAM lenyap sama sekali di bumi Aceh; dan bahkan juga di Papua dengan OPMnya dan Maluku dengan RMSnya. Bahkan,  otonomi  dan  desentralisasi  yang  belum  terlalu  jelas  arahnya  terus  cenderung memperkuat sentimen kedaerahan, dengan penekanan yang kuat pada ‘Putra Asli Daerah’ dalam posisi dan proses politik.
Gelombang  demokratisasi  yang  juga  melanda  Indonesia  ber-ikut-an  dengan  krisis moneter, ekonomi dan politik sejak akhir 1997. Sementara itu membuat Pancasila sebagai basis  ideologis, common  platform dan  identitas  nasional  bagi  negara-bangsa  Indonesia yang plural seolah semakin kehilangan relevansinya. Terdapat setidaknya tiga faktor yang membuat Pancasila semakin sulit dan marjinal dalam semua perkembangan yang terjadi.
Pertama,  Pancasila  terlanjur  tercemar  karena  kebijakan  rezim  Soeharto  yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaannya. Rezim  Soeharto  juga  mendominasi  pemaknaan  Pancasila  yang  selanjutnya  diindoktrinasi secara paksa melalui Penataran P4. Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh  Presiden  BJ  Habibie  tentang  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  setiap  organisasi. Penghapusan ini memberikan peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan  agama  ( religious-based  ideology ).  Pancasila  jadinya  cenderung  tidak  lagi menjadi common platform dalam kehidupan politik. Ketiga, desentralisasi dan otonomisasi daerah  yang  sedikit  banyak  mendorong  penguatan  sentimen  kedaerahan,  yang  jika  tidak diantisasipasi  bukan  tidak  bisa  menumbuhkan  sentimen local-nationalism yang  dapat tumpang tindih dengan ethno-nationalism . Dalam proses ini, Pancasila baik sengaja maupun by-implication kian kehilangan posisi sentralnya.
Kecenderungan bahwa posisi Pancasila semakin sulit, hemat saya, cukup alarming , lampu kuning bagi masa depan Indonesia yang tetap terintegrasi. Dalam pandangan  saya, Pancasila—meski menghadapi ketiga masalah tadi—tetap merupakan kekuatan pemersatu ( integrating  force )  yang  relatif  masih  utuh  sebagai common  platform bagi  negara-bangsa Indonesia.  Kekuatan-kekuatan  pemersatu  lainnya,  utamanya  birokrasi  kepemerintahan Indonesia, telah mengalami kemerosotan signiﬁ kan. Pemerintah pusat di Jakarta, kini tidak lagi sekuat dan seefektif dulu. Pada saat yang sama, liberalisasi politik yang menghasilkan fragmentasi  elit  politik  yang  terus  berlanjut,  menghalangi  kemunculan  kepemimpinan nasional pemersatu; corak kepemimpinan solidarity maker yang dapat mencegah disintegrasi tetap  belum  tampil  secara  meyakinkan.  Bahkan,  para  elit  politik  baik  di  tingkat  nasional maupun lokal, masih terus terlibat dalam pertengkaran dan saling kecurigaan; pada tingkat lokal, kecenderungan ini bukan tidak sering berujung dengan kekerasan dan anarki di antara para pendukung masing-masing elit politik.
Saya  percaya  tidak  ada  yang  salah  dengan  Pancasila as  such .  Yang  keliru  adalah membuat pemaknaan tunggal atas Pancasila yang kemudian dipaksakan sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaan. Karena itu tidak ada masalah dengan Pancasila itu  sendiri,  dan  sebab  itu,  tidak  pada  tempatnya  mengesampingkan  Pancasila  atas  dasar perlakuan pemerintah Orde Baru.
Lebih jauh, hemat saya, Pancasila telah terbukti sebagai common platform ideologis negara-bangsa  Indonesia  yang  paling feasible dan  sebab  itu  lebih viable bagi  kehidupan bangsa hari ini dan di masa datang. Sampai saat ini—dan juga di masa depan—saya belum melihat alternatif common platform ideologis lain, yang tidak hanya akseptabel bagi bangsa, tetapi juga viable dalam perjalanan negara-bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya.
Karena  posisi  Pancasila  yang  krusial  seperti  ini,  saya  melihat  urgensi  mendesak rehabilitasi  dan  rejuvenasi  Pancasila.  Jika  tidak,  ada  kemungkinan  bangkitnya  ideologi-
ideologi lain, termasuk yang berbasiskan keagamaan. Gejala meningkatnya pencarian dan upaya-upaya untuk penerimaan religious-based ideologies ini merupakan salah satu tendensi yang terlihat jelas di Indonesia  pada masa pasca Soeharto. Kini bayang-bayang religious- based  ideology ( ies )  itu  diwujudkan  antara  lain  dengan  menetapkan  dan  memberlakukan berbagai peraturan daerah (Perda) yang dalam satu dan lain hal ‘berwarna Syari`ah’.
Rejuvenasi Pancasila dapat  dimulai dengan  menjadikan Pancasila kembali sebagai public  discourse (wacana  publik).  Dengan  menjadikan  Pancasila  sebagai  wacana  publik, sekaligus  dapat  dilakukan reassessment ,  penilaian  kembali  atas  pemaknaan  Pancasila selama  ini,  untuk  kemudian  menghasilkan  pemikiran  dan  pemaknaan  baru.  Dengan demikian, menjadikan Pancasila sebagai wacana publik merupakan tahap awal krusial untuk pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dapat dimaknai secara terus menerus, sehingga tetap relevan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia.
Rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila memerlukan keberanian moral kepemimpinan nasional.  Kepemimpinan  nasional  pasca  Soeharto,  sejak  dari  Presiden  Habibie,  Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal membawa Pancasila kembali ke dalam wacana dan kesadaran publik. Ada kesan  traumatik  untuk  kembali  membicarakan  Pancasila.  Sudah  waktunya  kepemimpinan nasional  memberikan  perhatian  khusus  kepada  ideologi  pemersatu  ini,  jika  mereka  betul- betul peduli pada identitas nasional dan integrasi negara-bangsa Indonesia.

## Penutup
Harus  diakui,  rejuvenasi  Pancasila  bukanlah  hal  mudah. Apalagi  di  tengah  masih berlanjutnya disorientasi dan dislokasi—untuk tidak menyebut krisis—budaya dan peradaban bangsa  kita.  Jika  Pancasila  mengalami  ‘krisis’  ketidakpedulian  dari  anak  bangsa,  banyak kalangan masyarakat kita terus juga mengalami krisis identitas dan jatidiri bangsa.
Dalam  konteks  kemajemukan  dan  keragaman—untuk  tidak  menyebut  ‘multi- kulturalisme’—Indonesia,  saya  memandang  perlu  dilakukan  tidak  hanya  rejuvenasi  dan revitalisasi  Pancasila;  tak  kurang  pentingnya  adalah  diseminasi  dan  sosialisasi  nilai-nilai Pancasila  tersebut.  Tapi,  tentu  saja  tidak  melalui  cara-cara  indoktrinatif  dan  rezimentatif; tetapi sebaliknya melalui pendidikan multi-kultural, atau pendidikan lainnya semacam civic education (pendidikan  kewargaaan), democracy  education (pendidikan  demokrasi),  dan semacamnya.

## Bibliograﬁ
Abdullah, Tauﬁ k, Nasionalisme & Sejarah . Bandung: Satya Historika, 2001.
Azra,  Azyumardi,  “Religious-based  Civil  Society  and  Anti-Corruption  Campaign:  The Indonesian Experience in the Creation of  Good  Governance”, dalam  Helen  James (ed), Civil  Society,  Religion  and  Global  Governance:  Paradigms  of  Power  and Persuasion . London & New York: Routledge, 2007.
-------, Indonesia, Islam and Democracy: Dynamic in a Global Context . Jakarta and Singapore: ICIP, TAF and Equinox-Solstice, 2006.
-------, “Demokrasi Multikultural” dalam Harian Republika , 12 Agustus, 2004.
-------, “Rejuvenasi Pancasila dan Kepemimpinan Nasional” dalam Harian Kompas , 17 Juni 2004.
-------,  “Peradaban  Indonesia:  Akselerasi  Multikulturalisme”,  dalam  makalah  Seminar Nasional “Perwujudan Masyarakat Multikultural dan Multikulturalisme dalam rangka Mewujudkan  Kesejahteraan  Rakyat”,  UIN  Syarif  Hidayatullah  &  Kementerian Kordinator Bidang Kesra, Jakarta, 24 Juli 2004.
-------, “From Civic Education to Multicultural Education with Reference to the Indonesian Experience”  dalam  makalah  pada  “Multicultural  Education  in  Southeast  Asian Nations: Sharing Experiences”, Universitas Indonesia, 17-19 Juni, 2003.
Jeffcoate, R., Positive Image: Towards a Multiracial Curriculum . London: Harper & Row, 1979.
Fleras,  Augie  &  Jean  Leonard  Elliott, Multiculturalism  in  Canada:  The  Challenge  of Diversity . Scarborough, Ontario: Nelson Canada, 1992.
McLeod, Keith A., “Multiculturalism as Citizenship; Multiculturalism as Education”, dalam Otto Luthar, Keith A. McLeod & Mitja Zagar (eds.), Liberal Democracy Citizenship & Education . Ljubljana, Slovenia & Oakville, Ontario: Scientiﬁ c Research Institute Slovenia & Mosaic Press, 2001.
McLeod,  Keith A.  &  Eva  Krugly-Smolska, Multicultural  Education: A  Place  to  Start—A Guideline for Classrooms, Schools and Communities . Ottawa: Canadian Association of Second Language Teachers, 1879.
Minority Ethnic Teachers’ Association, Comments on Education in a Multicultural Society . Glasgow: META, 1986.
Moodley, Kogila (ed.), Beyond Multicultural Education . Calgary: Detselig Enterprises Ltd, 1992.
Mullard,  C.,  “Multiracial  Education  in  Britain”,  dalam Race,  Migration  and  Schooling . London: Holt, Rinehart & Winston, 1982.
Nieto, S., Afﬁ rming Diversity: The Socio-Political Context of Multicultural Education . New York: Longman, 1992.
Schools Conucil, Education of a Multicultural Society . London: CRE, 1981.
Smyth,  Geri,  “Theoretical  Approaches  to  Multicultural  Education  from  a  British Perspectives”, dalam Otto Luthar, Keith A. McLeod & Mitja Zagar (eds.), Liberal Democracy  Citizenship  &  Education ,  Ljubljana,  Slovenia  &  Oakville,  Ontario:
Scientiﬁ c Research Institute Slovenia & Mosaic Press, 2001.
Strathclyde Regional Council, Education in a Multicultural Society . Glasgow: SRC, 1989. de Vreede, E., “Underlying Assumptions in Plural Education”, makalah disampaikan pada Konperensi the Association for Teacher Education in Europe, Limerick, 1998.