## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERAN  HAKIM  DALAM  PENEGAKAN  RESTORATIF  JUSTICE MELALUI HUKUM PIDANA ADAT

## I Made Widiasa
Fakultas Hukum, Universitas Udayana E-mail :
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: The  Role  of  Judges, Restorative Justice, Customary Criminal Law Article 18B paragraph (2) of the Constitution of the Republic  of  Indonesia  provides  recognition  of  laws that  live  and  develop  in  society.  One  of  the  law enforcement officers who are given the authority to explore the values that live in the community, namely the Judge as regulated in Article 5 paragraph (1) of Law  no.  48  of  2009  concerning  Judicial  Power.  The values  that  live  and  develop  in  the  community  or better known as customary criminal law can be a way for judges to carry out restorative enforcement, so the role of judges is needed in assessing and considering the  facts  of  case  settlement  outside  the  trial.  This study  aims  to  determine  and  analyze  the  role  of judges  in  the  enforcement  of  restorative  justice through  customary  criminal  law.  This  article  is  a normative  legal  research  using  a  statutory  and conceptual  approach.  The  results  of the  study  show that  judges  are  facilitators  and  catalysts  in  the enforcement of restorative justice through customary criminal law in order to find a satisfactory solution to all parties as an effort to make peace between victims and defendants through customary criminal law that occurs outside the trial. Article 18B paragraph (2) of the Constitution Jo. Article 2 paragraph (2), Article 3 paragraph (2), Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of  2009  concerning  Judicial  Power  and  Article  5 paragraph  (3b)  of  Law  no.  1  of  1951  concerning Temporary Measures for Organizing Unitary Powers and  Procedures  for  Civil  Courts  can  be  used  as  the basis for the application of customary criminal law as
one of the efforts to enforce restorative justice.Judges as  facilitators  and  catalysts  in  the  enforcement  of restorative justice through customary criminal law in order to find a satisfactory solution to all parties as an  effort  to  make  peace  carried out  by  victims  and defendants  through  customary  criminal  law  that occurs outside the trial. Article 18B paragraph (2) of the Constitution Jo. Article 2 paragraph (2), Article 3 paragraph (2), Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of  2009  concerning  Judicial  Power  and  Article  5 paragraph  (3b)  of  Law  no.  1  of  1951  concerning Temporary  Measures  to  Organize  Unitary  Powers and  Procedures  for  Civil  Courts  can  be  used  as  the basis for the application of customary criminal law as one of the efforts to enforce restorative justice. Abstrak Kata kunci:
Peran HakimHakim, Keadilan Restoratif, Hukum Pidana Adat
Corresponding Author:
I Made Widiasa, e-mail : Pasal  18B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  memberikan  pengakuan terhadap  hukum  yang  hidup  dan  berkembang dimasyarakat.  Salah  satu  aparat  penegak  hukum yang diberikan kewenangan untuk menggali nilai- nilai  yang  hidup  dimasyarakat  yaitu  Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Nilai-nilai yang hidup dan berkembang di  masyarakat  atau  lebih  dikenal  dengan  hukum pidana adat dapat menjadi jalan bagi hakim untuk melakukan  penegakan  restoratif,  sehingga  perlu peran hakim dalam menilai dan mempertimbangkan  adanya  fakta  penyelesaian perkara  di  luar  persidangan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis tentang  peran  hakim  dalam  penegakan  keadilan restoratife  melalui  hukum  pidana  adat.  Artikel  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan mempergunakan pendekatan perundang- undangan  dan  konseptual.  Hasil  studi  menujukan bahwa hakim merupakan fasilitator dan katalisator dalam  penegakan  keadilan  restoratif  melalui hukum pidana adat guna menemukan penyelesaian memuaskan  kepada  semua  pihak  sebagai  upaya perdamaian  yang  dilakukan  oleh  korban  dan terdakwa  melalui  jalur  hukum  pidana  adat  yang terjadi  di  luar  persidangan.  Pasal  18B  ayat  (2) Undang-undang Dasar Jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat  (2),  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan
Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang  Tindakan-Tindakan  Sementara  Untuk Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan  Kekuasaan dan  Acara  Pengadilan-Pengadilan  Sipil  dapat dijadikan  dasar  penerapan  Hukum  pidana  adat sebagai  salah  satu  upaya  penegakan  keadilan restoratif.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Pembenahan  hukum  pidana  yang  telah  usang  merupakan  bentuk  proses unifikasi agar terjaminnya perlindungan hak asas manusia sesuai dengan ketentuan Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia.  Dasar ketentuan  tersebut  memberikan  ruang  terhadap  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia. Pada saat yang sama pengakuan terhadap  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  ikut  diberikan  Pasal  18B  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  yang  memberikan  pengakuan terhadap  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  di  masyarakat  selama  tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan norma hukum pidana menempati posisi yang penting, karena sifat unifikasi yang terkandung  dalam  kodifikasi  itu  mengarahkan  kepada  penyeragaman  prilaku (behavior) manusia.
Diakuinya Adanaya pengakuan terhadap keberadaan hukum tidak tertulis di  dalam  hukum  positifIndonesia  tentu  saja  dapat  membantu  aparatur  penegak hukum untuk menutupi adanya celah-celah kekosongan hukum pidana disebabkan tidak  komperhensifnya  ketentuan  peraturan  yang  ada  saat  ini.  Hingga diorbitkannya terminologi hukum pidana adat, delik adat atau hukum pidana adat cikal bakal sebenarnya dari hukum adat.  Kemunculan hukum pidana adat sebagai ketentuan tidak tertulis tentu saja akan memaksa penegak hukum untuk menggali ketentuan-ketenuan  dan  nilai-nilai  yang  hidup  serta  berkembang  di  masyarakat Mengingat  bentuk  hukum  pidana  adat  tidak  tertulis  tentu  saja  akan  memaksa penegak  hukum  untuk  menggali  ketentuan-ketenuan  dan  nilai-nilai  yang  hidup serta berkembang di masyarakat. Penemuan formulasi yang tepat antara perbuatan dilarang  dan  pengenaan  pidana  tentu saja  menjadi  faktor  utama  dalam  menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini sejalan  dengan  pengertian  hukum  pidana  yang  diberikan  oleh  Moeljatno  sebagai ketentuan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar.
Pembangunan  dalam  bidang  hukum  khususnya  pembangunan  hukum pidana salah satunya mencakup yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak  dalam  suatu  mekanisme.    Dalam    konteksPrihal  pembangunan  hukum pidana adat di Indonesia penegakan hukum tidak bisa terlepas dari peran aparat penegak hukum (law enforcement) dari tingkat hulu hingga ke hilir sebagai suatu sistem peradilan pidana. Salah satunya yaitu HakimHakim sebagai corong undang- undang yang kemudian memberikan peran yang cukup besar dalam perkembangan hukum pidana adat khususnya mengenai pengakuan terhadap sanksi adat. Melalui
Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakimhakiman  HakimHakim  diwajibkan  untuk  aktif  dalam  menggali  sumber- sumber  hukum  di  luar  dari  ketentuan  perundang-undangan.    Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa hakim mempunyai peranan untuk dapat menemukan keadilan  berdasarkan  hati  nurani  atau  keyakinan  hakim,  jadi  tidak  sekedar berfungsi  sebagai  mulut/corong  undang-undang  yang  selam  ini  dijadikan  suatu paradigma pada pandangan hukum yang positivistis.
Hukum pidana tidak tertulis sebagai hukum yang hidup dimasyarakat mulai mendapatkan  peran  dalam  pembaharuan  dengan  jalan  revitalisasi  hukum  secara bertahap selama beberapa dekade melalui ketentuan perundang-undangan. Hingga peranannya tercatatkan secara yuridis dalam Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang No. 1  Tahun  1951  tentang  Tindakan-Tindakan  Sementara  Untuk  Menyelenggarakan Kesatuan  Susunan  Kekuasaan  dan  Acara  Pengadilan-Pengadilan  Sipil  melalui perluasan makna asas legalitas. Bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan  dan  diakuinya  tindak  pidana  adat  tersebut  untuk  lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.
Walaupun  diakuinyaMeskipun  hukum  pidana  adat  mendapatkan pengakuan di dalam hukum nasional oleh negara sebagaimana diatur ketentuannya dalam  Pasal  5  ayat  (3b)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1951  tentang  Tindakan- Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara  Pengadilan-Pengadilan  Sipil,  namun  bentuk  sanksi  yang  diberikan  sangat tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam hukum adat. Selain itu tidak semua ketentuan hukum tidak tertulis menjadi berlaku dalam hukum pidana, namun hanya kepada delik adat yang tiada memiliki bandingnya di dalam undang-undang, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab maka hukum tidak tertulis dapat diterapkan.
Peran  HakimHakim  tentu  saja  diperlukan  untuk  dapat  memberikan keadilan  bagi  para  pihak  di  persidangan,  terutama  bila  dihadapkan  oleh kepentingan  hukum  pidana  adat  dan  hukum  pidana  nasional.  Terkadang HakimHakim  memilih  untuk  mempergunakan  hukum  positif  untuk  menjatuhkan sanksi  pidana  kepada  terdakwa  tanpa  melihat  adanya  penjatuhan  pidana  adat kepada terdakwa. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan hilangnya nilai keadilan dalam putusan baik itu kepada masyarakat adat maupun terdakwa. Bahkan sebagai negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi  perlindungan  hak  asasi  manusia,  sudah sepatutnya  HakimHakim  mengutamakan  terciptanya  keadilan  dan  kemanfaatan kepada  para  pihak  di  persidangan  daripada  mengutamakan  kepastian  yang tentunya akan menjadikan HakimHakim sebagai corong undang-undang belaka.
Seiring  berjalannya  waktu  dan  kebutuhan  perkembangan  jamandengan adanya dinamika hukum dalam masyarakat, maka telah dilakukan terobosan baru dalam  bidang  hukum  pidana  guna  menemukan  keadilan  yang  berbasis  pada pemulihan korban dan pertanggung jawaban terdakwa yang lebih menitikberatkan pada dialog mediasi antara korban dan terdakwa atau lebih dikenal dengan keadilan restoratif  (restoratif  justice).  Restorative  justice  sebagai  paradigma  dalam pemidanaan diharapkan dapat menjadi alternatif penanganan tindak pidana atau kejahatan yang mengutamakan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban.  Konsep keadilan restorative telah diadaptasi Mahkamah Agung dengan
mengatur ketentuannya Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restorative  (Restoratif Justice)  sebagai  pedoman  bagi  HakimHakim  dalam  melaksanakan  keadilan restoratif. Di beberapa negara konsep keadilan restoratif dijadikan sebagai suatu pendekatan  penting  dalam  konteks  kejahatan  dan  keadilan  yang  selalu  menjadi bahan pertimbangan di sistem peradilan dan undang-undang.
Walaupun  telah  ditentukan  pedoman  bagi  hakimhakim  untuk pemberlakukan  penerapan  keadilan  restoratif  dilingkungan  peradilan  umum, namun  terkadang  penggunaannya  masih  sering  terhadap  dipergunakannya ketentuan  perundang-undangan,  sedangkan  hukum  pidana  adat  dapat  dijadikan pilihan sebagaiyang merupakan salah satu bentuk penyelesaian keadilan restoratif tidak menjadi  salah  satu rujukan  dalam Surat  Keputusan  Direktur  Jendral  Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
:1961/DJU/SK/PS.00/12/2020. Bahkan bila digali terdapat kesamaan maksud dan tujuan  penegakan  keadilan  restoratif  dan  penegakan  hukum  pidana  adat  juga memiliki  persamaan  yaitu  mengedepankan  pengembalian  kesimbangan  seperti semula  melalui  proses  negosiasi  dan  mediasi  korban,  terdakwa  dan  keluarga terdakwa/korban.  Oleh  karena  itu  perlu  peran  aktif  HakimHakim  dalam memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap fenomena penyelesaian perkara di  luar  persidangan  melalui  penyelesaian  secara  hukum  pidana  adat  fakta-fakta yang  muncul  di  persidangan  guna  menemukan  formulasi  tepat  berbasiskan  rasa keadilan dan penyelesaian kasus secara kekeluargaan di dalam putusan, terutama jika HakimHakim dipertemukan dengan fakta adanya penjatuhan sanksi adat dalam perkara tersebuttelah terjadi  perdamaian antara korban dan terdakwa.
Dalam penulisan ini terdapat tujuan umum yakni ingin mengetahui peran Hakim dalam penegakan keadilan restoratif melalui penjatuhan sanksi adat. Tujuan Ada 2 tujuan khusus yang diperoleh dalamyang ingin dicapai dari penulisan artikel ilmiah ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pPeran hHakim dalam penegakan keadilan restoratife melalui panjatuhan sanksi adat; dan (2) untuk mengetahui  dan  menganalisis  tentang  ketentuan  hukum  yang  tepat  untuk mengakomodir  penegakan  keadilan  restoratif  melalui  penjatuhan  sanksi adathukum pidana adat. Disamping itu, berkaitan dengan poin state of the art, maka Beberapadapat  ditunjukan  beberapa  penelitian  terkait  yang  pernah  dilakukan sebelumnya, antara lain yaitu :
1. Jurnal yang berjudul Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim, terbitan Kertha Partika yang ditulis oleh Diah Ratna Sari Hariyanto dan Dewa Gede  Pradnya  Yustiawan,  penelitian  ini  berfokus  pada  menemukan paradigma   keadilan   restoratif hakim dalam  memutus  perkara  pidana  dan konstruksi    putusan    hakim    yang    berparadigma    Keadilan    Restoratif. Adapun  kesimpulan  yang  diperoleh  paradigma  keadilan  restoratif  lebih menfokuskan  pada    pemulihan  atau    perbaikan  dengan    memberikan keadilan,  kepastian hukum,   dan kemanfaatan, serta   mewujudkan   hukum yang progresif   dan   responsif. Dalam konstruksi putusan tidak hanya dibuat berdasarkan pada KUHP, namun mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak.  Selain  itu,  hakim  memutus  tidak  bertujuan  pemidanaan  secara retitibutif  namun  berpedoman  pada  keadilan  restorative  yang  bertujuan
untuk  pemulihan  atau  perbaikan  para  pihak  serta  mengupayakan kemanfaatan.
2. Jurnal yang berjudul Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak yang ditulis oleh I Made Wahyu Chandra Satriana terbitan Jurnal  Magister  Hukum  Udayana,  penelitian  ini  lebih  menfokuskan menganalisis kebijakan formulasi yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  untuk  mewujudkan  keadilan restoratif  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu Penyelesaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak dibawah umur 18 tahun dilakukan dengan jalan diversi agar  terlindunginya  kepentingan  anak-anak  baik  sebagai  pelaku  atau  pun korban  agar  dapat  memperoleh  tumbuh  kembang  yang  layak  serta  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  Bertolak  pada penjabaran tersebut, maka terlihat jelas adanya perbedaan antara artikel ini dengan yang telah dipublish. Kajian Selalu menjadi kajian menarik keadilan restoratifini  ini  sangat  menarik  untuk  dibahas  karena  masih  adanya perbedaan  pendapat  dalam  penerapannya  dikalangan  Hakimapparat penegek  hukum.    Selain  itu  tidak  efektifnya  penjatuhan  pidana  sebagai bentuk  perbaikan  pelaku  akan  menjadikan  penegakan  keadilan  restoratif sebagai  upaya  utama  dalam  penyelesaian  permasalahan  hukum  antara korban  dan  pelaku  kejatahatan  terkait  penegakan  keadilan  restoratif berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Melalui Penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangsih  ilmu  pengetahuna  dan menjadi pedoman mahasiswa serta masyarakat luas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mempergunakan  jenis  penelitian  normatif  yang dipergunakan  untuk  menganalisis  dan  mengkaji  wewenang  Jaksa  dalam melaksanakan  pidana  pemenuhan  kewajiban  adat  dan  mekanisme  pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat. Untuk pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan konseptual  (conceptual  approach).  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan mempergunakan metode studi kepustakaan untuk selanjutnya data yang diperoleh disusun kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan metode deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Peran  HakimHakim  dDalam  Penegakan  Keadilan  Restoratif  Melalui  Hukum Pidana Adat
Keadilan restoratif pada ada saat ini masih diatur ketentuannya dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Anak, yang  memberikan  devinsi  keadilan  restoratif sebagai  penyelesaian tindak pidana dengan mengikut sertakan peran korban, pelaku dan keluarga korban dan pihak lain untuk  pemulihan  Kembali  keadaan  semula.  Keadilan  restorative  adalah  model penyelesaian  perkara  pidana  yang  mengedepankan  pemulihan  Kembali  terhadap korban,  pelaku  dan  masyarakat.    Bentuk  penegakan  keadilan  restorative  dalam buku  pedoman  keadilan  restorative  hanya  dapat  diterapkan  pada  tindak  pidana ringan,  system peradilan  anak dan  perkara  perempuan  yang  berhadapan  dengan
hukum.  Untuk  itu  peran  aktif  Hakimhakim  sangat  diperlukan  untuk  menemukan ketentuan  lain  yang  hingga  saat  ini  masih  diakui  dan  hidup  di  masyarakat sebagaimana  diamanahkan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimhakiman. Hakim. Ketentuan tersebut  dapat  menjadi  jalan  bagi  Hakimhakim  untuk  mempergunakan  prinsip penegakkan hukum yang bukan saja berpedoman pada undang-undang namun juga akomodatif pada nilai-nilai yang berlaku dan diterima di tengah masyarakat.
HakimHakim dapat memepergunakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai salah satu jalan penyelesaian perkara pidana dan membantu Hakimhakim dalam melakukan penegakan keadilan restoratif selama nilai-nilai tersebut hidup di masyarakat dan tidak bertentangan dengan Pancasila yang disebut hukum pidana adat. Mengingat pidana adat sebagai salah satu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam penyelesaiannya lebih menitikberatkan pada pertemuan antara korban dan pelaku  untuk  mengembalikan  kesimbangan  yang  telah  rusak.  Bentuknya  yaitu perdamaian  yang  dilakukan  antara  terdakwa  dengan  korban  dengan  melibatkan keluarga beserta tokoh-tokoh Adat atau masyarakat dan diresmikan melalui prosesi adat  adalah  penyelesaian  perkara  dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif.  Dalam  hal  ini  korban  mendapatkan  apa  yang  diinginkannya,  terdakwa menginsyafi kesalahannya, kegoncangan masyarakat teratasi.
Menurut  Muladi  peradilan  restoratif    memiliki  ciri-ciri,  sebagai  berikut yaitu :
1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan   dipandang   sebagai   konflik;
2. Fokus  perhatian  pada  pemecahan  masalah  pertanggungjawaban  dan kewajiban untuk masa datang;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian  hak-hak  dan  kebutuhan  korban  pelaku  didorong  untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. Tindak  pidana  dipahami  dalam  konteks  menyeluruh,  moral,  sosial,  dan ekonomi; dan
11. Stigma dapat dihapus melalu tindakan restoratif.
Dalam  Surat  Keputusan  Direktur  Jendral  Badan  Peradilan  Umum Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restorative  (Restoratif Justice)  dijelaskan  prinsip  dari  keadilan  restoratif  adalah  adanya  pemulihan terhadap  korban  kejahatan  melalui  pembayaran  ganti  kerugian  kepada  korban melalui perdamaian pelaku maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.
Berdasarkan  pada  penjabaran  dari  keadilan  restoratif  dapat  dimaknai bahwa  Hakimhakim  ketika  melakukan  penyelesaian  perkara  melalui  keadilan restoratif agar mengakomodir kepentingan korban (victim justice) dan kepentingan terdakwa dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat atau pihak ketiga melalui jalur  perdamaian.  Senada  dengan  tujuan  dari  hukum  pidana  adat  yang  lebih menitikberatkan pada penyelesain melalui mekanisme pertemuan secara adat yang dilakukan  di  luar  persidangan  dengan  dilakukan  kesepakatan  antara  korban  dan terdakwa  dengan  pejatuhan  pidana  adat  untuk  mengembalikan  keseimbangan kosmis.  Konsep  keadilan  restoratif  (restorative  justice)  juga  telah  sesuai  dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia atau yang dikenal dengan hukum adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia.
Apabila telah dilakukan penyelesaian perkara di luar persidangan antara korban dan terdakwa melalui mekanisme penjatuhan sanksi adat berdasarkan pada hukum yang hidup di masyarakat, maka Hakimhakim dapat mempergunakan hasil tersebut  untuk  dipertimbangkan  di  dalam  putusan  sebagai  langkah  penegakan keadilan  restoratif.  Penyelesaian  perkara  di  luar  persidangan  dapat  dijadikan pertimbangan bagi Hakimhakim, untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana meskipun telah  terjadi  tindak  pidana  karena  tindakan  itu  akan  memberikan  penggandaan resiko  (double  jeopardy)  kepada  terdakwa.  Oleh  karena  itu  penjatuhan  sanksi pidana adat oleh masyarakat hukum adat sudah sepatutnya dapat dianggap telah sebagai bentuk penjatuhan pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kkekuasaaan  Kehakimhakiman  yang menyatakan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakimhakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman  yang  merdeka,  berarti  dalam  melaksanakan  proses  peradilan,  hakim pada  dasarnya  bebas,  yaitu  bebas  dalam  memerika  dan  mengadili  perkara  dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisial.
Pada dasarnya tidak satu kekuasaan pun yang dapat mempengaruhi hakim dalam  proses  peradilan.  Namun  bentuk  campur  tangan  masyarakat  hukum  adat tentu saja bukanlah hal terlarang atau bertentangan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan telah mendapatkan pengakuan sebagaimana padadari Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar dan juga berdasarkan pada Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
Dalam  halBerkenaan  dengan  penegakan  keadilan  restoratif,  maka  sudah sepatutnya Hakimhakim memposisikan sanksi pidana sebagai jalan terakhir “The Last Resort” atau ultimum remedium., Hamzah sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat kita ini harus diserahkan  kepada  hukum  pidana  untuk  memecahkannya.  Lebih  lanjut  Hamzah berpendapat  biarkanlah  bidang  hukum  lain  yang  memecahkan  lebih  dahulu (ultimum  remedium),  jika  hukum  pidana  hanya  dilihat  sebagai  hukum  sanksi istimewa  yaitu  sanksi  pidana  penjara  saja  (karena  hukum  pidana  bukan  hanya penjara saja).
karena Hal ini disebabkan karena perselisihan yang terjadi antara terdakwa dengan korban dapat diselesaikan melalui pidana adat sebagai metode penyelesaian yang berbasis nilai-nilai adi luhur dari bangsa Indonesia secara bermartabat tanpa
harus menjatuhi terdakwa dengan pemidanaan. Penjatuhan pidana dilakukan jika tidak terdapat pilihan lain untuk menyelesaikan pertikaian antara korban dengan Terdakwa. MelaluiMengingat bentuk sanksi pidana adat sebagaimerupakan reaksi atas pelanggaran yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial dimana  kepala  adat  mengambil  sikap  dengan  memberikan  adat  reactive  kepada pelanggar hukum.   Berbeda halnya dengan pemidanaan berbentuk nestapa yang lebih menitikberatkan pada pembalasan atau perbaikan pelaku dan gabungan dari kedua tujuan dari pemidanaan tersebut.
Walaupun  memiliki  tujuan  pemidanaan  yang  berbeda  namun  dengan diakuinya  hukum  pidana  adat  maka  Hakimhakim  akan  memiliki  pilihan pemidanaan  dengan  memepertimbangkan  manfaat  yang  dihasilkan  baik  itu  dari segi  kepentingan  masyarakat,  pelaku  dan  korban.  Pemidanaan  dapat  diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  yang  merupakan  sesuatu  yang abstrak.    Selain  itu  solusi  penjatuhan  pidana  nestapa  tidak  dapat  menyelesaikan masalah  yang  ada,  bahkan  dapat  menimbulkan  munculnya  masalah  baru  pada korban  yang  tidak  mendapatkan  ganti  rugi  ataupun  terdakwa  akibat  terstigma sebagai  pelaku  kejahatan  serta  masyarakat  yang  terkadang  ikut  terkena  dampak akibat adanyarusaknya adanya prilaku kejahatan dilingkungannya.
Dilakukannya  penegakan  keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian  perkara pidana  melalui  hukum  pidana  adat  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  pada  korban, terdakwa dan masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk pemulihan baik itu terhadap  korban  (Victim  Justice),  terdakwa  dan  masyarakat  melalui  mekanisme pertemuan  para  pihak,  dengan  catatan  adanya  kesediaan  korban  untuk mengupayakan dilakukannya perdamaian yang berbasis keadilan restoratif. Dalam penyelesaian  perkara  berbasis  keadilan  restoratif,  aparat  penegak  hukum memfasilitasi bertemunya tersangka dan korban serta masyarakat yang berkonflik dengan  hukum.    Dalam  Pada  posisi  hal  ini,  Hakimhakim  hanyalah  fasilitator  dan katalisator  yang  mengakomodir  kepentingan  dan  hak  korban,  Terdakwa,  serta masyarakat guna menemukan penyelesaian yang memuaskan semua pihak. Peran Hakimhakim  hanya  menfasilitasi  adanya  upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh korban  dan  terdakwa  yang  telah  dilakukan  menggunakanmelalui  jalur  hukum pidana adat terjadi di luar persidangan. Penilaian Hakimhakim pun menjadi penting dalam  penyelesaian  melalui  keadilan  restorative  berbasis  nilai-nilai  hukum  yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Uuntuk dapat memberikan mempertimbangkan  pertimbangan  hukum  dan  logis  sebagai  upaya  penegakan keadilan  restoratifrestorative,  baik    yang  diberikan  kepada  terdakwa  maeupun korban mengingat tidak semua jenis tindak pidana dapat dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Terutama kepada tindak pidana yang tidak sepatutnya mendapatkan penyelesaian restoratif, namun perlu dilakukan penjatuhan nestapa untuk  dapat menimbulkan efek jera  dan  dapat memperbaiki serta merehabilitasi terdakwa melalu program pemasyarakatan.
Hermeneutika  Peran  HakimHakim  dDalam  Penegakan  Keadilan  Restoratif Melalui Hukum Pidana Adat.
Metode  baru  dalam  bidang  hukum  pidana  tengah  dikembangkan  demi memenuhi kebutuhan akan perkembangan zaman ditengah masyarakat dunia saat
ini.  Hal  ini  dikarenakan  Hakimhakim  dalam  upaya  penegakan  keadilan  melalui putusannya  terkadang  bersinggungan  dengan  ruang  lingkup  teks  yang  terbatas dalam Undang-Undang, sedangkan perkara yang diperiksa memiliki dua perbedaan tujuan disatu sisi salah satu mementingkan kepastian sedangkan pihak lainnya lebih kepada kemanfaatan. Oleh karenanya itu diperlukan pendekatan hermenutika pada putusan hakimhakim agar bisa mempergunakan perspektif yang lebih luas dalam kerangka penegakan hukum.
Terjadinya perkembangan akan kebutuhan hukum yang responsif di dunia yang  sangat  dinamis  ini  disebabkan  karena  adanya  kepentingan  anggota masyarakat  yang  harus  dilindungi.  Bahkan  tidak  jarang  kepentingan  anggota masyarakat  yang  satu  dengan  yang  lain  berbeda  hingga  memunculkan  suatu perselisihan.  Perselisihan  muncul  terkadang  terhadap  kasus-kasus  tertentu  yang dapat  diselesaikan  di  luar  pengadilan  baik  melalui  mediasi  dan  negosiasi  antara korban dengan terdakwa, namun perselisihan tersebut kadang juga tetap diajukan ke lembaga pengadilan. Mengakibatkan terdakwa dijatuhi sanksi sebanyak dua kali atas kasus yang sama.
Belum  adanya  pembaharuan  hukum  pidana  materiil  di  Indonesia mengakibatkan masih berlakunya undang-undang lama terutama pada pengaturan mengenai hukum pidana adat. Dasar penilaian ini diberikan dengan berdasarkan pada asas lex posterior derogate legi priori yang bermakna undang-undang yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama, asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama.
HakimHakim diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menangani suatu perkara tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke pengadilan, bahkan harus menggali  norma-norma  yang  hidup  di  masyarakat  selama  tidak  bertentangan dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Andagium  ini  muncul  erat kaitanya dengan asas ius curia novit yang menyebutkan bahwa setiap hakimhakim dianggap  tahu  akan  hukum  pada  perkara  yang  ditangani  atau  diadilinya. Berdasarkan  asas  ini,  hakimhakim  tidak  boleh  menolakiuntuk  memeriksa  dan mengadili  perkara  yang  diajukan  dengan  dalihubahwa  hukumnya  tidak  ada ataunkurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya. HakimHakim sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimhakiman menyatakan hakimhakim wajib untuk mengetahui, memahami, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakimhakiman,  seorang  Hakimhakim  wajib  untuk menggalii  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Frasa  wajib  dalam  pasal  tersebut membentuk  suatu  perintah  untuk  hakimhakim  berperan  secara  aktif  dalam menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan tidak hanya pedoman perundang- undangan namun juga rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang- undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ ajaran para ahli.
Peran aktif hHakim sangat diperlukan dalam rangka menemukan peraturan hukum yang tepat untuk diaplikasikan ke dalam peristiwa hukum konkrit sekaligus
dalam  rangka  menciptakan  dan  membentuk  hukumnya.  Hukum  itu  bertujuan menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  tertib,  aman,  tenteram,  dan  adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.  Untuk itu Hakimhakim diberikan hak  untuk  memberikan  makna  lebih  dalam  pertimbangannya  sepanjang  tidak menyimpangi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakim Perluasan makna dilakukan  karena  ada  perubahan  pandangan  masyarakat  dan  situasi kemasyarakatan, makna yang diberikan kepada suatu norma bersifat mendobrak perkembangan setelah diberlakukannya hukum tertentu.  Hakim  dalam penegakan keadilan  restroaktif  melalui  hukum  pidana  adat,  diharapkan  sebisa  mungkin mempergunakan pemahaman akan hukum untuk melihat dan mempertimbangkan adanya penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian yang telah dilakukan oleh korban dan terdakwa di persidangan.
Penggunaan  hukum  pidana  adat  sebagai  salah  satu  jalan  penegakan keadilan restoratif memang tidak secara tegas diatur dalam ketentuan perundang- undangan, namun bila ditelisik adanya kesamaan pencapaian sesuai dengan maksud dan tujuan dari keadilan restoratif. HakimHakim dapat mempergunakan ketentuan Pasal  5  ayat  (3b) Undang-Undang  No.  1  Tahun  1951  tentang  Tindakan-Tindakan Sementara  Untuk  Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan  Kekuasaan  dan  Acara Pengadilan-Pengadilan  Sipil  sebagai  legitimasi  hukum  pidana  adat  dalam pertimbangan  putusan.  Ketentuan  tersebut  memberikan  ruang  bagi  Hakimhakim dalam  .  pPenjatuhan  sanksi  kepada  terdakwa  dan  pemulihan  korban  pada  saat penyusunan putusan pengadilan dilakukan dengan menggali nilai-nilai yang hidup dan  berkembang  di  masyarakat  serta  berdasarkan  pada  keadilan  restoratif  yang mengutamakan pemulihan atau perbaikan. Putusan pengadilan sudah sepatutnya mengutamakan keadilan dan kemanfaatan diatas kepastian hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari hukum dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat..

## PENUTUP Kesimpulan
Hakim-Hakim sebagaihanyalah fasilitator dan katalisator dalam penegakan keadilan  restoratif  yang  sangat  perlu  memperhatikan  kepentingan  dan  hak-hak korban,  terdakwa,  serta  masyarakat  guna  menemukan  penyelesaian  memuaskan kepada  semua  pihak sebagai  upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  korban  dan terdakwa  melalui  jalur  hukum  pidana  adat  yang  terjadi  di  luar  persidangan. Mahkamah Agung dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restorative  (Restoratif Justice)  tidak  mengatur  mengenai  penggunaan  hukum  adat  sebagai  salah  satu pertimbangan  dalam  penegakan  keadilan  restoratif,  namun  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  hukum  pidana  adat  memiliki  persamaan  yaitu  penyelesaian perakara melalui jalur perdamaian secara berimbang. Oleh karenanya HakimHakim tetap dapat mempergunakan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Jo. Pasal 2 ayat  (2),  Pasal  3  ayat  (2),  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakimhakiman dan Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang No. 1 Tahun  1951  tentang  Tindakan-Tindakan  Sementara  Untuk  Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil sebagai dasar
penerapan  Hukum  pidana  adat  sebagai  salah  satu  upaya  penegakan  keadilan restoratif.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi Erna, (2010), Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana, Pranata Hukum, 5(2), 91-98.
Diah  Ratna  &  Pradnya  Yustiawan,  (2020),  Paradigma  Keadilan  Restoratif  Dalam
Putusan HakimHakim, Kertha Partika, 42 (2), 180-191, DOI:10.24843/KP.2020.v42.i02.p06./mmh. 42.2.180-191
Effendi Erdianto, (2017), Hukum (Pidana) Adat, Gagasan Pluralisma Dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum, Bandung, Refika Aditama.
Irfani  nurfaqih,  (2020),  Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis  dan  Lex  Posterior Pemaknaan,  Problematika,  dan  Pengguganaannya  Dalam  Penalaran  dan Argumentasi, 16(3), 305-325/mmh.16.3.2020.305-325.
Khalid  Afif,  (2014),  Penafsiran  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Sistem  Peradilan  Di Indonesia,  Al-Adl  :  Jurnal  Hukum,  6  (11),  9-37,  DOI  : http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196/ mmh: 6.11.9-37.
Marlina,  (2009),  Peradilan  Pidana  anak  di  Indonesia-  Pengembangan  Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung, Refika Aditama.
Mas Putra Zenno Januarsyah, (2017), Penerapan Prinsip Ultimum Remidium Dalam Tindak Pidana Korupsi, 10(3), 257-277, DOI:
http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i3.266/ mmh: 10.3.257-277.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  (2005),  Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana, Bandung, Alumni.
R. Soeparmono, (2005), Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung, Mandar Maju Zaidan  M.Ali,  (2015)),  Menuju  Pembaharuan  Hukum  Pidana,  Jakarta, Sinar Grafika.
Rimdan,  (2012),  Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Amandemen  Konstitusi,  Jakarta, Kencana.
Serikat  Putra  Jaya  Nyoman,  (2016),  Hukum  (Sanksi)  Pidana  Adat  Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional,  Masalah-Masalah  Hukum,  45(2), 123-130./mmh.45.2.2016.125-135
Surat  Keputusan  Direktur  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  :1961/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restorative  (Restoratif Justice).
Syahrin  Alvin,  (2018),  Penerapan  Prinsip  Keadilan  Restoratif  Dalam  Sistem Peradilan Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System), Majalah Hukum Nasional, 1.99.
Umar  Dinata,  Penegakan  Hukum  Restorative  Justice  Pada  Mediasi  Penal  Sebagai Upaya  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak,  90-112,  h. 101.

## Undang-undang Dasar
Undang-Undang No.  1  Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan  Kekuasaan  dan  Acara  Pengadilan- Pengadilan Sipil (LN 1951/9; TLN No. 81).
Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
Wahyu  Candra  Satriani,  (2013),  Kebijakan  Formulasi  Keadilan  Restoratif  dalam Sistem  Peradilan  Anak,  Jurnal  Magister  Hukum  Udayana,  2(3),  1-18,  DOI  : https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i03.p09/
Widayati Lidya Suryani, Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP, Negara Hukum, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi Setjen DPR RI, 2 (2), 307- 329./ mmh. 2.2.307-329.