KETERLIBATAN PEREMPUAN PADA PENYELESAIAN KASUS KDRT DI PENGADILAN AGAMA 1
Siti Musawwamah 2
(Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Jln Raya Panglegur, Km. 4 Pamekasan, email: taufiq_mamah@yahoo.com)

## Abstrak:
Keterlibatan  kaum  perempuan  (isteri)  dalam  penyelesaian kasus  KDRT  yang  berujung  pada  pengajuan  perceraian  di PA,  baik  dalam  bentuk  cerai  gugat  maupun  cerai  talak, merupakan  ikhtiar  untuk  mendapatkan  keadilan  dan kesetaraan.  Berdasarkan  analisis  pada  24  berkas  putusan, diperoleh  temuan  penelitian  bahwa  perempuan  korban KDRT  yang  mengajukan  cerai  gugat  hanya  mendapatkan keadilan  memutus  mata  rantai/siklus  kekerasan  yang menimpa dirinya dan anak-anaknya setelah perkawinannya dinyatakan  putus.  Mereka  tidak  mendapatkan  keadilan yang  lain,  seperti  jaminan  pemenuhan  hak-hak  pasca perceraian  baik  untuk  dirinya  mapun  anak-anaknya.  Pada posisi  itulah  isteri  tidak  mendapatkan  hak  kesetaraannya karena  dia “harus” menanggung pemenuhan hak-hak anak yang  seharusnya  bukan  menjadi  kewajibannya.  Sebaliknya bagi  suami  (ayah)  akan  terbebas/membebaskan  diri  secara hukum  dari  kewajiban  memenuhi  hak-hak  isteri  dan  anak. Sementara itu, pada putusan cerai talak, justeru perempuan korban  menampakkan  keberdayaannya  menuntut  keadilan dan  kesetaraan  bagi  dirinya  dan  anak-anaknya  dengan keberaniannya/keberhasilannya mengajukan gugatan rekonvensi  berupa  tuntutan  pemenuhan  hak-hak  pasca perceraian  baik  untuk  dirinya  mapun  anak-anaknya. Dengan demikian putusan penyelesaian kasus KDRT secara keseluruhan  masih  belum  merefleksikan  keadilan  dan
1 Makalah hasil riset ini diadaptasi dari naskah laporan penelitian dengan judul Akses Perempuan  untuk  Keadilan  dan  Kesetaraan (Studi  atas  Keterlibatan  Perempuan  pada Penyelesaian Kasus KDRT), yang didanai DIPA APBNP 2011.
2 Tim peneliti/dosen Jurusan  Syariah  STAIN  Pamekasan,  ketua:  Siti  Musawwamah, anggota: Fahrudin Ali Shabri dan Eka Susylawati)
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
53
kesetaraan  bagi  kaum  perempuan  bekas  istri,  sehingga diperlukan  perjuangan  yang  terus-menerus  tidak  saja  oleh kaum  perempuan  melainkan  oleh  semua  pihak  termasuk para hakim dan terutama oleh kaum lelaki secara sinergis.

## Abstract:
The  involvement  of  the  wives  in  the  solution  of  domestic violence  (KDRT)  cases  cause  divorce  proposal  in  Religious Court (PA), both in the form of gugat cerai and cerai talak. It is the  effort  to  get  the  equity  and  equality.  Based  on  the analysis  of  24 bundles  of decision  gotten from the research findings  that  the  women  of  KDRT victims  proposing  gugat cerai only  got  the  right  of  breaking  off  the  violence  which happened  to  themselves  and  their  children  after  their marriages broke. They do not get another rights such as the guarantee  of  the  rights  fulfillment  after  divorce  both  for themselves and their children. On this position, the wives do not get their equal rights since they must be responsible for the  fulfillment  of  the  children’s  rights  that  should  not become their duty. On  the other  hand, for  the  husbands or fathers will be free from the task of fulfillment of their wives and  children’s  rights  based  on  the  law.  On  the  divorce decision, the women of victims show their power to demand the equity and equality for themselves and their children by proposing the counterclaim suit bravely, that is the demand of the rights fulfillment after divorce both for themseves and their  children. Therefore, the  decision of KDRT solution for the whole still have not reflected the equality for the women and the ex-wives, so it needs the continuos effort not only by the  women  but  also  by  all  people  including  the  judge  and especially the men.
Kata-kata Kunci: Perempuan, KDRT, keadilan, dan kesetaraan.

## Pendahuluan
Tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  yang dialami  oleh  kaum  perempuan  hingga  saat  ini  masih  merupakan ancaman  yang  terus  “menghantui”  di  mana  pun  mereka  berada, walaupun pada kenyataan sesungguhnya kaum lelaki juga tidak steril
Siti Musawwamah
al-Ihkâm , V o l . 7   N o . 1   J u n i   2 0 1 2 54
dari  ancaman  dan  penderitaan  akibat  kekerasan.  Menurut  Hussein Muhammad,  penanganan  kasus-kasus  KDRT  mengalami  banyak kendala  disebabkan,  antara  lain,  karena  masih  kuatnya  anggapan bahwa KDRT adalah urusan privat atau domestik kerumahtanggaan, dianggap  lumrah  terjadi,  dan  bahkan  dibela  oleh  pandangan keagamaan  sebagian  pihak  maupun  ditoleransi  oleh  tatanan  budaya masyarakatnya. 3 Meskipun demikian, tidak berarti bahwa
penanganan  kasus-kasus  KDRT  tersebut  tidak  pernah  menuai  hasil. Sekurang-kurangnya,  terdapat  data  dari  Laporan  Tahunan  PA Pamekasan  yang  dapat  dijadikan  bukti  bahwa  korban  KDRT  telah menempuh jalur hukum dalam bentuk pengajuan gugatan perceraian untuk memutus mata rantai/siklus kekerasan yang menimpa dirinya dan anak-anaknya.
“Keputusan  sulit”  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  (istri  atau suami  yang  tertimpa  persoalan  KDRT)  untuk  menyelesaikan kasusnya dalam bentuk pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan, sesungguhnya  merupakan  alternatif  dari  berbagai  pilihan  untuk mencari  solusi  dari  kemelut  problema  kerumahtanggaan  mereka yang rumit  dan memuncak. Gugatan perceraian atas  prakarsa suami itu  biasa  diistilahkan  dengan  cerai  talak,  sedangkan  gugatan perceraian  atas  kehendak  istri  disebut  dengan  cerai  gugat  dalam bahasa hukum atau undang-undang.
Dalam  Laporan  Tahunan  PA  Pamekasan  disebutkan  bahwa pada tahun 2010 terdapat 1171 perkara yang diputus/diselesaikan. Di antara  1171  perkara  itu,  405  perkara  berbentuk  cerai  talak  dan  451 perkara  berbentuk  perkara  perceraian.  Dalam  istilah  lain,  dapat dinyatakan  bahwa  73,10%  perkara  yang  diterima  untuk  ditangani oleh PA Pamekasan itu didominasi oleh persoalan perceraian sebagai salah  satu  bentuk  penyelesaian  yuridis  atas  kemelut  dan  problema kerumahtanggaan.  Sedangkan  26,90%  sisanya  merupakan  perkara permohonan atau penetapan hukum. Secara ringkas, laporan tahunan itu diungkapkan pada tabel berikut ini.
Perkara Putus PA Pamekasan Tahun 2010.
No. Jenis Perkara Jumlah Perkara Persentase
3 Hussein  Muhammad  ,  “Mata  Rantai  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Kompas, tanggal 24 Juli 2005, hlm. 24
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
55
Putus Putus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
10. 11. 12. Ijin Poligami Cerai Talak Perkara perceraian Harta Bersama Itsbat Nikah Wali Adhal Perwalian Dispensasi Kawin Pembatalan Perkawinan Penguasaan Anak Penetapan Ahli Waris 5 405 451 -- 282 4 1 14 1 1 1 6 0.43% 34.59% 38.51% -- 24,08% 0,34% 0,08% 1,20% 0,08% 0,08% 0,08% 1,37% Jumlah perkara keseluruhan 1171 100%
Sumber: Adaptasi data dari pa-pamekasan.com
Laporan  tahunan  tersebut  memberi  gambaran  yang  cukup memprihatinkan,  bahwa  kemelut  dan  problema  kerumahtanggaan pasangan suami isteri di Pamekasan secara kuantitas tergolong sangat tinggi  (73,10%)  dan  kemudian  harus  diakhiri  dengan  pemutusan ikatan perkawinan berupa cerai talak maupun cerai gugat.
Dari  laporan  tahunan  itu  juga  terdapat  dominasi  kuantitas perkara  perceraian  yang  menarik  untuk  diperhatikan.  Kaum  isteri menampakkan  keberanian  extraordinary  (luar  biasa)  untuk  memutus status  pasangan  hidupnya  sebagai  suami  dan  kepala  rumah  tangga. Mereka  dinilai  “powerful”  untuk  memutus  batin dalam  ikatan  sakral yang sengaja telah dijalin bersama secara kukuh (mitsâqan ghalîdhâ).
Berikut  ini  disajikan  juga  data  tentang  penyebab  terjadinya cerai  talak maupun  cerai  gugat  itu,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa secara  faktual  telah  terjadi  kemelut  dan  problema  dalam  kehidupan kerumahtanggaan  di  Pamekasan  dalam  kuantitas  yang  tergolong sangat  tinggi  dan  penyelesaian  finalnya  adalah  pemutusan  ikatan perkawinan.
Tabel 2. Penyebab Perceraian di PA Pamekasan Tahun 2010 No Penyebab Jumlah
Siti Musawwamah
al-Ihkâm , V o l . 7   N o . 1   J u n i   2 0 1 2
56
1 Moral Poligami Tidak Sehat - Krisis Akhlak - Cemburu 62 2 Meninggalkan Kewajiban Kawin Paksa 40 Ekonomi 87 Tidak Ada Tanggungjawab 175 Kawin Di Bawah Umur - 3 Menyakiti Jasmani Kekejaman Fisik - Kekejaman Mental - Dihukum - Cacat Biologis 18 4 Terus Menerus Berselisih Politis - Tidak Ada Keharmonisan 379 Berdasarkan  Gangguan  Pihak Ke Tiga 37 Jumlah 798 Sumber: Adaptasi data dari pa-pamekasan.com
Paparan  data  itu  cukup  dapat  dijadikan  dasar-justifikatif sebagai  argumentasi  tentang  pentingnya  penelitian  ini  dilakukan. Oleh  karena  itu,  perlu  diidentifikasi  bentuk  keterlibatan  perempuan (isteri)  pada  penyelesaian  kasus-kasus  KDRT,  dan  implikasi keterlibatan perempuan (isteri) pada penyelesaian kasus-kasus KDRT pada akses keadilan dan kesetaraan.
Temuan-temuan  hasil  penelitian  ini  nantinya  diharapkan dapat memberi nilai manfaat dalam bentuk kecerahan pola pikir dan wawasan  tentang  sebagian  problem-problem  kritis  dan  krisis kerumahtanggaan  khususnya  bagi  praktisi  hukum,  pemimpin  umat dalam  komunitasnya,  dan  pengambil  keputusan  institusional.  Nilai manfaat  itu  juga  diharapkan  dapat  dipetik  oleh  para  akademisi pengkaji  dan  penyebar  informasi  keilmuan  serta  para  peneliti  dan pemerhati  problem-problem  sosio-yuridis  sebagai  bahan  untuk ikutserta memperbaiki tatanan kehidupan dalam pergaulan sosial.
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
57

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif (normative-law jurisprudence approach) dengan jenis penelitian evaluative ex-post  facto atas  produk  putusan  perkara  perceraian  yang  telah diselesaikan  oleh  Pengadilan  Agama.  Pilihan  pendekatan  ini dipandang  sesuai  karena  bahan  hukum  primer  pada  kajian  utama penelitian  ini  adalah  dokumen-dokumen  hukum  tertulis, 4 berupa sejumlah produk putusan hakim tentang perkara perceraian, statistik perkara  yang  diterima dan  diputus pengadian,  dan laporan  tahunan yang  diterbitkan  oleh  Pengadilan  Agama  Pamekasan. 5 Dengan  kata lain,  penelitian  ini  dapat  juga  diistilahkan  sebagai  kajian  isi yurisprudensi  (jurisprudential  content  study)  sebagai  pendekatan utamanya. 6
Penetapan  evaluative  ex-post  facto  research  sebagai  jenis penelitian yang dipilih dalam kajian ini dipandang relevan digunakan berdasarkan  argumentasi,  antara  lain,  yaitu  (a)  penelitian  ini dilakukan untuk mengkaji dan mengevaluasi fakta hukum yang telah terjadi pada masa penelitian ini dilaksanakan, yaitu pada tahun 2010, (b)  peneliti  tidak  melakukan  treatment  apapun  atas  fakta  dan  data yang  dikaji  karena  peristiwanya  telah  berlangsung,  (c)  peneliti mengevaluasi kinerja majelis hakim dalam penerapan norma hukum, kaidah-kaidah  hukum,  dan  aturan  perundang-undangan  yang menjadi pertimbangan dan landasan hukum majelis dalam memutus perkara  pada  dokumen  yang  telah  diterbitkan,  dan  (d)  peneliti memeriksa  kesesuaian  antara  dokumen  putusan  hakim  dengan kenyataan  dan  rasa  keadilan  subjek  hukum  dalam  perspektif akademik.
Sejalan  dengan  desain  penelitian  ini,  data  dikumpulkan dengan  metode  non  interaktif,  yaitu  pengumpulan  data  diarahkan pada  akumulasi  isi  dokumen,  arsip,  maupun  data  statistik  tentang
4 Noeng  Muhadjir,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Yogyakarta:  Rake  Sarasin,  1989), hlm.  18;  Soejono  &  Abdurrahman.  Metode  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2003),  hlm  32;  Amiruddin  &  Zainal  Asikin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm 28.
5 Departemen Kehakiman RI, Laporan Tahunan, 2004.
6 Soerjono Soekanto, 1986; Soejono & Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 35;
Siti Musawwamah
al-Ihkâm , V o l . 7   N o . 1   J u n i   2 0 1 2 58
perkara  perceraian  yang  tersedia  dan/atau  diterbitkan  oleh pengadilan Agama. Data dokumentasi yang menjadi fokus perhatian utama  adalah  sejumlah  produk  putusan  majelis  hakim  tentang perkara  perceraian yang  telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap  pada tahun 2010, masing-masing terdiri dari 12 berkas putusan cerai gugat, dan 12 berkas putusan cerai talak yang dipilih secara acak, sedangkan dokumen  lainnya  diperlakukan  sebagai  pendukung  atau  penguat data tentang produk putusan. 7
Penggunaan  teknik  observasi  dalam  bentuk  pengamatan secara  terlibat  (participative  observation),  sebagai  bagian  dari  kegiatan pengumpulan  data,  tidak  digunakan  dalam  penelitian  ini,  karena peristiwa  hukum  dalam  perkara  perkara  perceraian  itu  telah  terjadi pada  masa  penelitian  ini  dilakukan.  Oleh  karena  itu,  penggunaan teknik  observasi  dipandang  tidak  relevan  disebabkan  penelitian  ini tergolong sebagai pengungkapan fakta dan data yang telah terjadi (ex- post facto research ). 8
Data  penelitian  yang  berhasil  dikumpulkan  kemudian dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  content  analysis  pada dokumen  utama  dan  dokumen  penunjang.  Analisis  ini  dilakukan melalui proses pelacakan dan pengaturan secara sistematik atas tema- tema  konseptual  dan  indikator  yang  menjadi  fokus  perhatian penelitian  yang  terdapat  dalam  dokumen. 9 Data  yang  telah  berhasil dihimpun  kemudian  diinterpretasi  sebagai  temuan  hasil  penelitian. Terhadap  temuan  tersebut  dilakukan  teknik  keabsahan  data  melalui teknik analisis kasus negatif dan pelacakan kesesuaian data. 10
7 Denzin  &  Lincoln,  Handbook  of  Qualitative  Research  (Thousand  Oaks,  California: SAGE Publications, Inc.,  1994), hlm. 55; Yin, Case  Studi Research:  Design  and Methods. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1996), hlm. 51.
8 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Jakarta: Alfabeta, 1997), hlm. 23.
9 Kerlinger, Foundations of Behavioral Research (New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1986), hlm 62; Babbie, The Practice  of  Social  Reasearch (California: Belmont  Publishing Co.,  1986);  Young,  Scientific  Social  Surveys  and  Research  (New Delhi:  Prentice-Hall  of India.Young,  1982),  hlm.  27;  Hadari  Nawawi,  Metode  Penelitian  Bidang  Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hlm 43.
10 Goetz & LeCompte, “Ethnographic Research and The Problem of Data Deduction”. Anthropology and Education Quarterly , 12: 1, (1991), hlm. 61
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
59

## Kajian Teoritik
1. Pengertian dan Bentuk KDRT
KDRT  merupakan  salah  satu  bentuk  kekerasan  berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam  relasi  laki-laki  dan  perempuan  yang  dikonstruksikan masyarakat.  KDRT  bukan  sekedar  percekcokan  atau  perselisihan antara  suami  isteri  karena  perselisihan  diantara  mereka  dalam rumah  tangga  adalah  hal  biasa  sebagai  konsekuensi  dari pertemuan  dua  individu  yang  memiliki  perberbedaan  keinginan dan harapan.
Dalam  istilah  lain  dapat  dinyatakan  bahwa  KDRT  lebih buruk dari sekedar perselisihan dalam rumah tangga karena KDRT bersumber  pada  cara  pandang  yang  merendahkan  martabat kemanusiaan  dan  relasi  yang  timpang,  serta  pembakuan  peran- peran  gender  pada  seseorang.  Dengan  demikian,  KDRT  bisa menimpa  dan  terjadi  pada  siapa  saja  yang  hidup  dalam  rumah tangga.  Bisa  terjadi  pada  isteri,  suami,  ibu,  anak,  saudara  atau pekerja rumah tangga (PRT) yang hidup dalam satu rumah. Tetapi, perempuan lebih banyak menjadi korban KDRT karena konstruksi masyarakat yang masih patriarkhi.
Pengertian  KDRT  sebagaimana  dideskripsikan  menurut Undang-Undang  adalah  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  terhadap  orang  lain  terutama  perempuan  yang  berakibat pada  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga,  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga . 11
Beberapa  bentuk  KDRT  dapat  diidentifikasi  sebagai berikut:  kekerasan  fisik  yaitu  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa sakit,  jatuh  sakit,  atau  luka  berat;  kekerasan  psikis  yaitu  perbuatan yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri, hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; kekerasan seksual yaitu  (a)  pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, (b) pemaksaan
11 Lihat Pasal 5 UU No.24/2004 tentang PKDRT
Siti Musawwamah
hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan/atau tujuan  tertentu;  dan  penelantaran  rumah  tangga,  yaitu:  (a) pengabaian  kewajiban  seseorang  untuk  memberi  kehidupan, perawatan,  atau  pemeliharaan  kepada  keluarga;  (b)  perbuatan seseorang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomik dengan cara  membatasi  dan/atau  melarang  untuk  bekerja  yang  layak  di dalam  atau  di  luar  rumah  sehingga  korban  berada  di  bawah kendalinya. 12

## 2.  Faktor Penyebab KDRT
Sikap  masyarakat  yang  tidak  memberikan  pemihakan kepada  korban,  seringkali  memunculkan  sikap  yang  berbalik dengan  menyalahkan  korban.  Akibatnya  pelaku  bisa  leluasa  dan lepas kendali untuk terus melakukan kekerasan dengan tanpa rasa bersalah,  bahkan  bisa  berbalik  menyalahkan  korban.  Perempuan yang menjadi  korban pun, akan semakin  sulit  untuk memperoleh keadilan, baik di tingkat masyarakat maupun di pengadilan.
Kebanyakan  masyarakat  berkeyakinan,  masalah  dalam keluarga  adalah  masalah  internal  keluarga  masing-masing, termasuk  juga  persoalan  kekerasan  di  dalamnya.  Keluarga  pihak suami  atau  pihak  isteri,  bahkan  perempuan  korban  itu  sendiri, akan  merasa  malu  jika  aib  keluarga  terdengar  sampai  ke  luar rumah.  Karena  itu,  kasus-kasus  kekerasan  yang  menimpa perempuan  akan  tetap  dibiarkan  dan  ia  hanya  diminta  bersabar, tabah  dan  berdoa.  Keadaan  ini  semakin  menyulitkan  perempuan untuk bisa lepas dari siklus kekerasan yang menimpa dirinya.
Kekerasan  di  dalam  rumah  timbul  dan  terjadi  karena berbagai  faktor,  baik  di  dalam  rumah  maupun  di  luar  rumah. Biasanya  kekerasan  ini  akan  berbuntut  pada  kekerasan  yang  lain. Misalnya,  kekerasan  terhadap  isteri  biasanya akan berlanjut  pada kekerasan-kekerasan  lain,  yaitu  terhadap  anak  dan  anggota keluarga  yang  lain.  Selanjutnya  kebiasaan  buruk  ini  bisa  menular dan  keluar  dari  lingkup  dalam  rumah  tangga  menjadi  wabah dalam  masyarakat.  Kekerasan  yang  dilakukan  anak-anak,  remaja, maupun  orang  dewasa,  jika  ditelusuri  secara  seksama,  banyak
12 Lihat UU PKDRT pasal 5 s/d 9
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
61
sekali  yang  justru  berakar  dari  proses  pembelajaran  di  dalam rumah tangga.
Penelitian  Ciciek  Farha  memperlihatkan,  bahwa  50  % sampai  80  %  laki-laki  yang  memukul  isteri  dan  atau  anak-anak, ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang orang tuanya suka memukul  dan  melakukan  kekerasan  dalam  rumah. 13 Ada  banyak faktor  yang  melestarikan  adanya  KDRT  dan  menyulitkan  korban memperoleh  dukungan  dan  pendampingan  dari  masyarakat. Pertama, adanya  ketimpangan  relasi  antara  laki-laki  dan perempuan,  baik  di  rumah  tangga  maupun  dalam  kehidupan publik. Ketimpangan ini memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil  peran-peran  gender  tertentu,  yang  pada  akhirnya berujung pada perilaku kekerasan.
Di  dalam  kehidupan  keluarga  misalnya,  kebanyakan masyarakat  percaya  bahwa  suami  adalah  pemimpin  bahkan penguasa  keluarga.  Isteri  diposisikan  seperti  milik  penuh  suami, yang  berada  pada kontrol  dan pengawasannya.  Sehingga apapun yang dilakukan isteri, harus seizin dan sepengetahuan suami, dan tidak  sebaliknya.  Ketika  terjadi  kesalahan  sedikit  saja  dari  isteri dalam  cara  pandang  suami,  isteri  harus  berhadapan  dengan pengawasan dan pengontrolan dari suami. Suami merasa dituntut untuk  mendidik  isteri  dan  mengembalikannya  pada  jalur  yang benar menurut cara pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit yang  pada  akhirnya  menggunakan  tindak  kekerasan.  Kedua, ketergantungan isteri terhadap suami secara penuh terutama pada masalah  ekonomi  membuat  isteri  benar-benar  berada  di  bawah kekuasaan  suami.  Posisi  rentan  ini  sering  menjadi  pelampiasan bagi  suami  ketika  dia  menghadapi  persoalan-persoalan  yang sebenarnya  berada  di  luar  rumah  tangga.  Biasanya  suami  akan menggunakan ketergantungan ekonomi isteri untuk
mengancamnya  jika  tidak  mengikuti  apa  yang  diinginkan  dan memenuhi apa  yang  dibutuhkan. Seperti ancaman tidak memberi nafkah sampai ancaman perceraian.
13 Ciciek Farha,  Ikhtiar  Mengatasi  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  (Jakarta:  LKA,  PSP, The Asia Foundation, 1999), hlm. 22-23
Siti Musawwamah
Dari  sini  tampak  bahwa  pengendalian  roda  kendali  dan kuasa  laki-laki  dilakukan  atas  peran  gendernya  yang  dianggap lebih  berkuasa  daripada  perempuan.  Roda  kendali  dan  kuasa hampir  selalu  dimainkan  oleh  pihak  yang  kuat  terhadap  pihak yang  lemah.  Dalam  rumah  tangga  ditunjukkan  dengan  kuasa ekonomi  suami  sebagai  pihak  yang  kuat  terhadap  isteri  sebagai pihak yang lemah karena bergantung dan tidak mempunyai akses ekonomi.  Ketiga,  sikap  kebanyakan  masyarakat  terhadap  KDRT yang  cenderung abai. KDRT  dianggap  urusan  internal  dan  hanya menyangkut pihak suami dan isteri belaka. Masyarakat pasti akan bertindak  jika  melihat ada  perempuan  yang  diserang  orang  tidak dikenal,  tetapi  jika  yang  menyerang  adalah  suaminya  sendiri, justru mereka mendiamkannya. Jika kekerasan suami ini terjadi di luar  rumah,  masyarakat  hanya akan  menasihati  untuk  dibawa  ke dalam rumah saja.
Keempat, keyakinan-keyakinan  yang  berkembang  di masyarakat termasuk yang mungkin bersumber dari tafsir agama. Laki-laki  pelaku KDRT  selalu  mencari  pembenar dari pemahamannya atas  kebenaran  bunyi teks ayat yang  menyatakan bahwa  suami  berposisi  sebagai  pemimpin  perempuan  (isteri). Sebaliknya  perempuan  harus  mengalah,  bersabar  atas  segala persoalan  keluarga,  harus  pandai  menjaga  rahasia  keluarga, keyakinan  tentang  pentingnya  keluarga  ideal,  tentang  isteri shalihah,  juga  kekhawatiran-kekhawatiran  terhadap  proses perceraian  dan  akibat  dari  perceraian.  Tentu  saja,  keyakinan  dan kepercayaan  ini  pada  awalnya  adalah  untuk  kebaikan  dan keberlangsungan  keluarga.  Tetapi  dalam  konstruksi  relasi  yang timpang,  seringkali  digunakan  untuk  melanggengkan  KDRT. Paling  tidak,  membuat  isteri  berpikir  seribu  kali  ketika  harus memutuskan  untuk  mengakhiri  KDRT  yang  menimpa  dirinya karena  seringkali  berakibat  pada  perceraian,  atau  minimal pengabaian dari suami dan pihak keluarga suami.
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa KDRT bukan hanya sebatas  tindakan  kekerasan  terhadap  seorang  perempuan,  tetapi merupakan  kejahatan  yang  menodai  harkat  dan  martabat kemanusiaan.  Wilayah  rumah  tangga  memang  wilayah  privat yang  merupakan  otorita  sebuah  keluarga  itu  sendiri.  Namun sebagai  bagian  dari  masyarakat,  seharusnya  sebuah  keluarga  dan
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
63
urusan  rumah  tangga  juga  merupakan  bagian  dari  masyarakat. Apabila  terjadi  kekerasan  di  dalam  ranah  manapun,  termasuk rumah tangga, maka hal ini sudah masuk ke dalam wilayah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Artinya publik atau  masyarakat  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  ikut  campur tangan. Argumentasi  ini  yang  mendasari  dikeluarkannya  UU  No. 23  Tahun  2004  tentang  PKDRT  yang  menjadi  legitimasi  negara bahwa  KDRT  tidak  lagi  bisa  dianggap  sebagai  otorita  wilayah privat  yang  tidak  bisa  diganggu  gugat,  melainkan  telah  menjadi wilayah  publik  dan  menjadi  tanggung  jawab  masyarakat  dan negara untuk turut campur menghentikannya.
Dari perspektif agama, kejahatan itu justru mengancam dan merusak  nilai-nilai  yang  dibangun  ajaran  agama,  yaitu  keadilan, kesetaraan,  kemaslahatan,  dan  kerahmatan.  KDRT  dengan demikian bukan saja melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum  dan  aturan  perundangan-undangan  yang  berlaku,  norma dan  tata  kesusilaan,  tetapi  juga  melanggar  prinsip,  nilai,  dan hukum  ajaran  agama  (Islam).  Semua  umat  muslim  yakin  Islam tidak  hadir  untuk  merestui  kekerasan  yang  dilakukan  siapapun dalam  rumah  tangga,  dalam  bentuk  dan  dengan  alasan  apapun. Tetapi  semua orang juga melihat  betapa  banyak kekerasan  terjadi di  kalangan  masyarakat  muslim,  dan  tidak  sedikit  juga  yang melegitimasi dengan teks dan ajaran keagamaan.

## 3.  Prinsip Dasar Perkawinan
Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (UUP)  diungkapkan  bahwa  ada  beberapa prinsip  perkawinan  yang  harus  dipahami  dan  diusahakan  oleh suami  dan  isteri  agar  terwujud  pada  setiap  entitas  kehidupan rumah tangga. Prinsip-prinsip itu diposisikan sebagai pondasi atau asas  dalam  pembentukan  kehidupan  keluarga  dan  rumah  tangga yang  didirikan  menurut  perspektif  hukum  perkawinan  Islam  di Indonesia.  Prinsip-prinsip  itu  adalah: 14 (1)  perkawinan  itu bertujuan  untuk  membentuk keluarga  dan  rumah  tangga  bahagia dan kekal yang didasari oleh nilai-nilai dan norma keagamaan; (2)
14 Lihat  UUP,  dan  Ahmad  Rofiq,  Hukum  Islam  di  Indonesia,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada,1998), hlm. 72-73.
Siti Musawwamah
dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya; (3) merupakan perbuatan hukum yang harus dicatat atau didokumentasikan oleh Pejabat Pencatat nikah (PPN) KUA; (4) menganut asas monogami, yaitu seorang suami kawin dengan  seorang isteri;  (5)  calon  suami isteri  telah  matang  secara  fisik  dan  psikis,  batas  minimal  umur perkawinan  adalah  19  tahun bagi  calon  suami  dan  16  tahun  bagi calon  isteri; 15 (6)  mempersulit  terjadinya  peristiwa  perceraian;  (7) keseimbangan kedudukan dan hak pada individu suami dan isteri. Keseimbangan  tersebut  bermakna  bahwa  (a)  suami  isteri  dapat hidup  dalam  suasana  harmony,  equity,  dan  equilibrium,  (b)  berbagi tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta kewajiban dan hak individual dalam kolegialitas, dan (c) saling mengisi  joint with  giving  and  receiving  together dalam  melakukan  berbagai aktivitas.  Keseimbangan  hidup  itu  dapat  diaktualisasikan  dalam pergaulan berumah tangga dan pergaulan bermasyarakat sehingga dapat  mengatasi  berbagai  problema  yang  mungkin  dapat mengguncang bahtera keluarga. 16
Prinsip-prinsip perkawinan tersebut menurut Musdah Mulia sudah  seharusnya  segera  diaktualisasikan  dalam  rangka mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan religius, serta untuk memberdayakan posisi dan peran perempuan. Hal itu dipandang  perlu  untuk  menyesuaikan  prinsip-prinsip  tersebut dengan  dinamika  keluarga  kontemporer  Indonesia,  situasi,  dan kondisi nyata  perempuan serta menghapus kecenderungan angka KDRT yang semakin meningkat. 17
4.  Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian KDRT
Dalam  struktur  hukum  nasional  terdapat  perubahan signifikan  terkait  kedudukan  PA.  Jika  sebelumnya  PA  berada  di bawah  Departemen  Agama  sebagai  Departemen  Teknis,  setelah adanya  UU  No.  4/2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  seluruh peradilan  ditempatkan  pada  satu  atap  di  bawah  Mahkamah
15 Lihat Pasal 6-7 UU No.1/1974, dan pasal 15 KHI.
16 Lihat Pasal 38 UU No.1/1974; Pasal 113 KHI 1991; Rofiq, Hukum Islam, hlm. 274
17 Musdah  Mulia,  Menuju  Undang-Undang  Perkawinan  yang  Adil,  makalah disampaikan  dalam  Seminar  &  Lokakarya  Nasional  Amandemen  Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 13-16 Juli 2006
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
65
Agung  termasuk  Peradilan  Agama. 18 Peralihan  ini  juga menyangkut seluruh organisasi, administrasi dan finansial masing- masing lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung.
Kewenangan  Mahkamah  Agung  meliputi:  (a)  Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir  oleh  pengadilan  di  semua  lingkungan  peradilan  yang berada  di  bawah  Mahkamah  Agung;  (b)  Menguji  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap undangundang;  dan  c.  Kewenangan  lainnya  yang  ditetapkan dengan undang-undang. 19
Dengan  demikian semua perkara  di Peradilan Agama dapat diproses  dari  peradilan  tingkat  pertama,  tingkat  banding  hingga tingkat  kasasi  di  Mahkamah  Agung  dalam  satu  kesatuan  sistem hukum  nasional.  Kewenangan  Peradilan  Agama  juga  mengalami perubahan  dalam  hal  perkara  yang  ditanganinya.  Kewenangan Peradilan  Agama  terdiri  atas  wewenang  relatif  dan  wewenang absolut. Kewenangan  relatif  atau  kewenangan  nisbi  hakim, mengatur  tentang  kewenangan  pengadilan  jenis  tertentu  yang dapat  memeriksa  sebuah  perceraian  yang  menyangkut  tentang pembagian  kekuasaan  utuk  mengadili  perkara  perceraian  antara pengadilan  yang  semacam  dan  tergantung  pada  tempat  domisili Termohon. 20 Sedangkan kewenangan absolut merupakan
kewenangan untuk mengadili bidang perdata tertentu yang sudah ditetapkan dalam UU.
Wilayah  kewenangan  Peradilan  Agama  berbeda  dengan wilayah Peradilan Umum, Peradilan Agama merupakan peradilan yang  menyangkut  hukum  keluarga  (family  court)  dan  hukum ekonomi  (ekonomi  syariah).  Kewenangan  absolut  Peradilan Agama ini secara detail disebutkan dalam Pasal 49 UU No. 7/1989, yakni  pada  bidang  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf dan  shadaqah.  Pasal  ini  diubah  melalui  UU  No.  3/2006  tentang Perubahan  atas  UU  No.  7/1989  tentang  Peradilan  Agama,  yang memperluas  kewenangan  Peradilan  Agama  yakni  meliputi
18 Kebijakan  satu  atap  peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung  dikenal  dengan kebijakan one roof system.
19 Lihat Pasal 11 (2) UU No. 4/ 2004
20 Hal ini tersurat dalam Pasal 66 UU No.7/ 1989 tentang Peradilan Agama
Siti Musawwamah
penyelesaian  perkara:  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
PA sebagai  sebuah  instrumen  mencari  keadilan , diharapkan dapat menyelesaikan  sengketa  keluarga  dan  dapat  mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga . Para hakim juga mempunyai  tugas  untuk  mendamaikan  dan  mencari  solusi/jalan penyelesaian  di  luar  sidang  sebelum  memproses  perkara  secara prosedural  melalui  persidangan. 21 Karenanya  suasana  yang  lebih “empati  dan  kekeluargaan”  menjadi  faktor  penting  untuk dipertimbangkan  di  dalam  menyelesaikan  perkara  di  lembaga Peradilan  Agama.  Empati  dari  para  hakim  sangat  mungkin muncul  apabila  para  hakim  memahami  akar  persoalan  yang seringkali tidak bisa dilihat dari kondisi yang terjadi pada saat itu.
Penelusuran  rangkaian  peristiwa  yang  melatarbelakangi seseorang  untuk  datang  ke  PA  membutuhkan  penguasaan  dan kemampuan  analisis  holistik. Berbagai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku secara nasional juga dapat membantu para hakim  untuk memperkuat  kemampuan  ini.  Misalnya  UU  PKDRT yang  menyebutkan  berbagai  bentuk  kekerasan,  pemahaman tentang  rumah  tangga,  dampak  dari  KDRT  yang  diancam hukuman  pidana,  dan  lain  sebagainya  akan  menguatkan pertimbangan  hakim  dalam  memutus  sebuah  perkara  yang berempati  terhadap penderitaan  korban tanpa  meninggalkan asas equality dalam memproses perkara.  UU Perlindungan Anak dapat membantu untuk menjelaskan konsepsi anak, serangkaian hak-hak anak,  kewajiban  orang  tua  atas  anak,  pengasuhan  anak,  bentuk kekerasan  terhadap anak yang harus mendapatkan perlindungan, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan UU PTPPO.
Pemahaman  bidang  keilmuan  yang  lain  juga  dapat memandu  para  hakim  untuk  berpegang  teguh  pada  asas  aktif memberi  bantuan  sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  5  ayat  2  UU No. 14 tahun1970 jo UU No. 35 tahun 1999 jo UU No. 4 tahun 2004
21 Kebijakan  PERMA  No.1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan menandai  perubahan  fundamental  proses  berperkara  di  pengadilan,  bahwa  proses penyelesaian  sengketa  dapat  dipersingkat  karena  para  pihak yang  berperkara  tidak harus menempuh  seluruh  tahapan proses  persidangan  yang  panjang  dan  memakan waktu  lama,  tetapi  cukup hanya  sampai  pada  pra  pemeriksaan  saja  jika  para  pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan.
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
67
yakni  “Pengadilan  membantu  para  pencari  keadilan  dan  berusaha sekeras-kerasnya  mengatasi  hambatan  dan  rintangan  untuk  tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Memahami konteks psikososial korban  yang  dililit  siklus  kekerasan,  siklus  isolasi  dan terkurung  dalam  roda  relasi  kuasa  pelaku,  sangat  berguna  bagi para  hakim  dalam  menjalankan  kewenangannya  menyelesaikan perkara keluarga ini.
Pada  umumnya, perempuan  korban  KDRT  datang  ke  PA untuk  menyelesaikan  kemelut  rumah  tangga  merupakan  pilihan akhir  setelah  menempuh  berbagai  cara  penyelesaian. Hal  ini tampak pada hampir semua kasus di PA yang selalu menyebutkan telah dilakukannya upaya perdamaian kedua belah pihak, namun mengalami  kegagalan.  Sama  ketika  akan  melangkah  ke  jenjang perkawinan  yang  penuh  konsekuensi  jika  tidak  boleh  dikatakan sebagai risiko, maka jalan perceraian pun mempunyai konsekuensi yang  tidak  kalah  berat  yang  harus  ditempuh. Para  hakim mempunyai  kewenangan  untuk  mengusahakan  penyelesaian kekeluargaan  sebelum  memutuskan  untuk  memutus  tali perkawinan.
Persoalan  KDRT  yang  menjadi  dasar  para  penggugat mengajukan  kasus  yang  dialaminya sering  pula  melibatkan anak- anak.  Peradilan  Agama  mempunyai  kewenangan  dalam menetapkan  perwalian  dalam  kasus  perkawinan  dan  perceraian. Hal  ini  sejalan  pula  dengan  UU  Perlindungan  Anak  yang  sangat relevan  untuk  digunakan  para  hakim  dalam  memeriksa  materi gugatan  penggugat.  KDRT  pada  umumnya  tidak  saja  menimpa korban  perempuan  (isteri)  namun  juga  pada  anak-anak.  Padahal anak-anak  seharusnya  mendapatkan  tempat  perlindungan  yang nyaman dan aman di dalam rumah tangga yang menjadi tugas dan kewajiban  orang  tua. 22 Dalam  situasi  keluarga  yang  dililit  KDRT jelas  bahwa  persoalan  perlindungan  anak  akan  sulit  untuk diwujudkan.
Para  hakim  dapat  melakukan  pertimbangan  hukum  dengan menerapkan  pasal  ini  di  dalam  memeriksa  materi  gugatan
22 Pasal  13  UU  Perlindungan  Anak  menegaskan  bahwa  anak-anak  harus mendapatkan  perlindungan  dari  bentuk  diskriminasi,  eksploitasi,  penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
Siti Musawwamah
penggugat.  Pada  Pasal  20  UU  Perlindungan  Anak  ditegaskan bahwa  keluarga  (orang  tua)  mempunyai  tanggung  jawab  untuk menyelenggarakan  perlindungan  bagi anak.  Dalam  kondisi orang tua tidak mampu melakukannya, maka Pasal 30 UU Perlindungan Anak  membenarkan  untuk  dicabutnya  hak  asuh  oleh  orang  tua. Pasal  ini  dapat  dipakai  untuk  menetapkan  persoalan  perwalian anak.  Pasal 14  juga  menjelaskan bahwa  hak  asuh  dapat  dialihkan kepada pihak lain jika ditemukan alasan kuat untuk itu, antara lain karena  alasan  penganiayaan  dan  kekerasan  yang  marak  dalam KDRT.
Alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum itu akan menjadi petunjuk  penting  bagi  hakim  dalam  membuat  keputusan  yang menyangkut  sengketa  perwalian  anak.  Tidak  saja  mengukur akurasi  kelayakan  perwalian  dari  sisi  kemampuan  ekonomi, namun juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan  pasal-pasal  hukum  nasional  tersebut  tidak membuat  hakim  harus  keluar  dari  kewenangannya  seperti  diatur dalam  UU  Peradilan  Agama.  Hakim  agama  tetap  berada  pada kewenangannya,  namun  juga  memperkaya  pemahaman  dan pertimbangan  hukum  yang  akan  semakin  menguatkan  posisinya dalam  menjalankan  kewenangan  yang  dimiliki  tersebut.  Hakim agama  tetap  pada  koridor  untuk  menyelesaikan  kasus  KDRT secara  perdata  keluarga  sesuai  dengan  prosedur  di  peradilan agama.  Jika  praktik  seperti  ini  mampu  dilewati,  para  hakim Peradilan Agama tidak saja dapat memutus perkara secara akurat, adil, dan berpihak pada korban, tapi juga karena mampu menguak kekerasan yang  dialami korban, para  hakim telah  turut  membuka pintu baru keadilan bagi korban dalam proses hukum selanjutnya.

## 5.  Mencari Solusi melalui Peradilan Agama
Masalah  keluarga  yang  bernuansa  KDRT  yang  sering muncul  dalam  proses  persidangan  di  PA  diantaranya  adalah masalah  p utusnya  perkawinan/perceraian  dan merupakan  kasus paling  dominan.  Perceraian  pada  umumnya  merupakan  tindakan terakhir  yang  dilakukan  apabila  sudah  tidak  dapat  dilakukan upaya lain. Perceraian merupakan pilihan sulit yang kemungkinan akan menyisakan  dampak  berat bagi  para  pihak, sekalipun di  sisi
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
69
lain  dapat  menjadi  sebuah  keputusan  tepat  untuk  menyelesaikan suatu masalah .
Dalam  konteks  KDRT,  perceraian  menjadi  gunting  tajam untuk  memotong  rantai  siklus  kekerasan  yang  selama  ini  melilit kehidupan  rumah  tangga  korban KDRT.  Pada  umumnya keputusan  perceraian  ini  diambil  setelah  beberapa  tahun  bahkan berpuluh tahun  bertahan dalam  kondisi yang abusive. KDRT yang berujung  pada  perceraian  mewujud  dalam  berbagai  bentuk, misalnya perselingkuhan,  pemukulan,  penelantaran,  kekerasan seksual di  dalam  keluarga  (incest  dan marital rape), penipuan, dan bentuk kekerasan lainnya. 23
Adapun dalam konteks KDRT putusnya ikatan perkawinan/perceraian pada umumnya disebabkan oleh
perbuatan  seperti  zina,  pemabuk,  pemadat,  penjudi  yang dilakukan salah satu pihak, penelantaran keluarga, kekerasan atau penganiayaan  berat  yang  membahayakan  pihak  lain,  perselisihan dan  pertengkaran. Hal-hal  tersebut  seringkali  juga  terjadi  secara kontinum  atau saling  berkaitan  dan  tidak  muncul  sendiri-sendiri. Oleh  karenanya  upaya  mendamaikan  seringkali  tidak  berjalan dengan  mudah  dan  perceraian  tetap  menjadi  satu  satunya alternatif bagi korban KDRT.
Pasal 39 UUP menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  tidak dapat  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Perceraian  juga  harus
23 UUP  pasal  38  menjelaskan  bahwa  perkawinan  dapat  putus  karena:  kematian, perceraian,  dan  keputusan  pengadilan.  Sedangkan  alasan  terjadinya  perceraian diuraikan lebih rinci pada Pasal 116 KHI sebagai berikut: a. Salah satu pihak berbuat zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi,  dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan.  b.  Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang sah  atau  karena  hal  lain  di  luar  kemampuannya.  c.  Salah  satu  pihak  mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  d.  Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat yang  membahayakan  pihak  lain.  e.  Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. f.  Antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan dan  pertengkaran  dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. g. Suami melanggar taklik  talak.  h.  Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Siti Musawwamah
al-Ihkâm , V o l . 7   N o . 1   J u n i   2 0 1 2 70
didasarkan  dengan  alasan  yang  jelas 24 karena  perceraian membawa  konsekuensi  hukum  dan sosiologis  yang  berat.  Hal  ini juga  sesuai  dengan  salah  satu  asas  dari  Peradilan  Agama  yaitu pasal  65  dan  82  UU  No.  7/1989  bahwa  hakim  dalam  Peradilan Agama  wajib  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  baik sebelum  proses  persidangan  maupun  selama  proses  persidangan. 25 Namun  demikian  perdamaian  harus  dilakukan  berdasarkan kesepakatan  bersama  kedua  belah  pihak  dan  tidak  menimbukan korban  dari  salah  satu  pihak,  karena  tujuannya  adalah  untuk kemaslahatan  kedua  belah  pihak dan  keluarga (anak-anak)  dalam kehidupan sosial.
Oleh  karenanya  dalam  upaya  mendamaikan  tidak  boleh terjadi  salah  satu  pihak  dikalahkan  oleh  pihak  lain.  Keputusan perdamaian  dapat  ditetapkan  dalam  bentuk  putusan  perdamaian oleh  pengadilan.  Namun  apabila  upaya  ini  gagal,  maka  langkah selanjutnya  adalah  meneruskan  permohonan  atau  gugatan  cerai dengan melakukan jawab menjawab dan pemeriksaan pembuktian.
Kasus-kasus  yang  bernuansa  KDRT  dalam  Peradilan Agama  pada  kenyataannya  adalah  kasus  yang  sulit  untuk didamaikan.  Pada  umumnya  korban  (biasanya  isteri)  telah menempuh berbagai upaya untuk menempuh perdamaian bahkan berkorban atas dirinya sendiri.

## Hasil Penelitian
Pembaruan  hukum  yang  adil  gender  telah  melahirkan sejumlah  terobosan  di  bidang  pembentukan  perundang-undangan yang konstruktif  bagi  pemenuhan  hak-hak perempuan,  diantaranya: UU  No.  7/  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai Penghapusan  Segala  Bentuk  diskriminasi  Terhadap  Wanita,  UU  No. 23/  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  UU  No.  23/  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT),  dan UU  No.  21/ 2007  tentang  Penghapusan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang (UU PTPPO).
24 Lihat pasal 116 KHI tentang alasan terjadinya perceraian
25 Lihat  Pasal  2  PERMA  No.1  Tahun  2008  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
71
Peraturan  perundang-undangan  itu  menuntut  jaminan implementasi  dan  operasionalisasi  yang  lebih  kongkrit  sehingga mampu  memberikan  keadilan  terutama  bagi  perempuan  dan  anak, karena  dalam  waktu  yang  relatif  lama  telah  termarjinalkan  oleh hukum  dan  penegakan  hukum.  Itulah  tugas  aparat  penegak  hukum (polisi,  jaksa,  hakim,  advokat)  serta  institusi  penegakan  hukum seperti PA dan PN.
Meskipun  untuk  kategori  kejahatan  atau  tindak  pidana  tetap menjadi  kewenangan  PN,  PA  sebagai  salah  satu  institusi  penegak hukum sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang- undangan  itu.  Berdasarkan laporan  Komnas  Perempuan  ya ng  salah satunya  dihimpun  dari  PA,  menunjukkan  bahwa PA  merupakan pintu  pertama  terkuaknya  berbagai  kasus  KDRT  yang  sebelumnya tertutup rapi di dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis pada 24  berkas  putusan  penyelesaian  kasus  KDRT  yang  berujung  pada pengajuan  perkara  cerai  gugat  maupun  cerai  talak  dapat diungkapkan temuan penelitian berikut ini:

## 1. Pada Putusan Cerai Gugat
Pada  umumnya,  perempuan  korban  KDRT  mencari  solusi penyelesaian kasus  KDRT  melalui PA  merupakan  “pilihan  akhir” setelah  gagal  menempuh  berbagai  cara  penyelesaian,  meski disadari  bahwa  kewenangan  PA  hanya  sebatas  menangani  kasus KDRT  dari  aspek  perdatanya.  Paling  tidak,  pilihan  itu  didasari oleh  beberapa  pertimbangan,  diantaranya:  Pertama,  penyelesaian kasus KDRT  dari  aspek  pidana  melalui  PN membutuhkan  proses dan  waktu  yang  panjang,  berbelit  dan  “hampir”  tidak menyelesaikan masalah karena setelah menjalani hukuman pidana yang  telah  diputuskan  pengadilan,  pelaku  KDRT  (suami)  tidak akan  segan-segan  membalas  tindakan  isteri  dengan  mengajukan perceraian ke PA.
Kedua, bagi  perempuan  yang  “tidak  berdaya”  secara ekonomi “memenjarakan” suami pelaku KDRT merupakan pilihan dilematis  karena  nafkah  keluarga  tergantung  pada  sosok  suami; Ketiga, bagi  sebagian  perempuan  merasa  lebih  terhormat “mencerai  suami”  dengan  mengajukan  gugatan  perceraian  ke  PA dari  pada  harus  “dicerai  oleh  suami”;  Keempat,  tidak  semua
Siti Musawwamah
perempuan  korban  KDRT  memahami  bahwa  tindakan  suaminya merupakan  tindak  kejahatan  yang  dapat  diberi  sanksi  pidana; Kelima masih ada anggapan  masyarakat bahwa KDRT merupakan persoalan internal keluarga yang tidak boleh diketahui publik.
Hal-hal sulit itulah yang menjadi pertimbangan perempuan mendatangi  PA  untuk  sengaja  terlibat  pada  penyelesaikan  kasus KDRT  melalui  lembaga  hukum  perceraian  (cerai  gugat).  Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa di balik gugatan cerai tersebut terdapat  alasan  perempuan  untuk  melepaskan  dirinya  dan  anak- anaknya dari tindak KDRT.
Pada  saat  isteri  berposisi  sebagai  penggugat  pada penyelesaian  perkara  cerai  gugat  bentuk/jenis  kekerasan  yang dilakukan  oleh  suami  kepada  isteri  pada  umumnya  bukanlah perilaku  menyimpang  yang  berdiri  sendiri  tetapi  seringkali merupakan  gabungan  atau  akumulasi  dari  beberapa  bentuk kekerasan yang lain.
Dalam  penelitian  ini,  12  berkas  putusan  cerai  gugat  yang dianalisis ditemukan beberapa akumulasi bentuk kekerasan suami terhadap  isteri  yang  kemudian  menjadi  alasan  para  isteri mengajukan  gugatan  perceraian,  yaitu  kekerasan  fisik,  psikis (selingkuh atau menikah lagi), kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (pergi meninggalkan isteri dan anak, tidak memberi nafkah  lahir  batin  dan  lainnya),  dan  seluruh  putusan  cerai  gugat itu  diputus  secara  verstek  atau  putusan  yang  diambil  tanpa kehadiran tergugat (suami).
Meskipun  dinyatakan  absah  menurut  hukum  acara, putusan  verstek,  masih  menyisakan  problem  karena  ketiadaan keseimbangan pembuktian. Hakim “terpaksa” harus
mencukupkan pada  ketersediaan  bahkan  keterbatasan bukti  yang diajukan hanya oleh pihak penggugat.
Dalam  konteks  penghapusan  KDRT  yang pada  realitasnya banyak “terselubung” dalam pengajuan perkara cerai gugat seperti yang  sudah  terungkap  dalam  penelitian  ini,  semestinya  hakim dapat  memaknai  dan  mengkaji  persoalan  secara  lebih  mendalam dan berempati terhadap korban.
Dalam  Pedoman  Perilaku  Hakim  yang  ditetapkan  oleh Ketua MA RI,  hakim  dituntut  untuk dapat bersikap adil.  Artinya, memang  hakim  harus  menempatkan  para  pihak  secara  sama  di
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
73
hadapan  hukum,  akan  tetapi  hakim  juga  dituntut  untuk  bersikap arif dan bijaksana dalam arti hakim harus memperhatikan norma- norma  yang  adil  gender  yang  hidup  dalam  masyarakat  baik  itu norma hukum, agama, kesusilaan, dan memperhatikan situasi dan kondisi  yang  ada  serta  mampu  memperhitungkan  akibat  dari putusannya. 26
Empati  dan  pemahaman  inilah  yang  dapat  mengantarkan para  hakim  untuk  juga  membuka  dan  menggunakan  sumber perundangan  dan  peraturan  lainnya  selain  kelaziman  UUP  dan KHI.  UU  PKDRT  dan  perundang-undangan  lainnya  dapat dipergunakan  untuk  menguatkan  analisis  hukum  para  hakim  PA di  dalam  memeriksa  kasus  yang  ada  di  dalam  kewenangannya. Tentu  saja  penggunaan  UU  PKDRT  –sebagaimana  kewenangan PA— tidak untuk menindak secara pidana pelakunya, akan tetapi sebagai dasar hukum dalam menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah  tangga  yang  berkaitan  dengan  KDRT  dan  upaya  mencari keadilan.
Pada  saat  memroses  perkara  cerai  gugat  karena  adanya kekerasan,  hakim  PA  dapat  menjelaskan  berdasarkan  perspektif hukum yang berlaku, seperti UU PKDRT pasal 5. 27 Dalam pasal ini tidak  disebutkan  bentuk  pidana  bagi  pelaku,  tetapi  dijelaskan tentang  bentuk  kekerasan  yang  dilakukan  pelaku  sesuai  dengan kasus yang diajukan ke meja sidang. Pasal tersebut membenarkan bahwa  yang  dilakukan  pelaku  adalah  benar-benar  kekerasan sebagaimana  diatur  oleh  UU  PKDRT  sekaligus  dapat  menjadi alasan  diperbolehkannya  gugatan  cerai  diajukan  sebagaimana disebutkan  dalam  KHI  Pasal  116.  Pasal  inilah  yang  harus  diuji
26 Lihat Pada  pasal  28  (1)  UU  No.  4/2004  hakim  dituntut  untuk  memahami  nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Pada  ayat  2  dikatakan hakim  juga  dituntut  untuk  mampu  mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa (atau para pihak dalam  kasus  perdata).  Pedoman  perilaku  ini  tentu  tidak  dimaksudkan  untuk memihak  salah  satu  pihak  tanpa  reserve,  akan  tetapi  mengajak  para  hakim  untuk mampu memberikan  empati  dan  pemahaman  mengenai  hal-hal  yang  melingkupi sebuah perkara.
27 Pasal  5  UU  PKDRT  “Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya,  dengan  cara:  kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga
Siti Musawwamah
dengan  fakta-fakta  yang  dipaparkan  dari  penggugat  dan  saksi- saksi  serta  barang  bukti  yang  dapat  membuktikan  bahwa  pelaku telah melakukan pelanggaran.
Berdasarkan  pembuktian  itu,  maka  sebuah  kasus  dapat diputus  dengan  memahami  keseluruhan  konteks  peristiwanya.
Sebuah perceraian, karenanya dapat diputus dengan
mempertimbangkan  berbagai  kompleksitas  KDRT  sesuai  dengan UU PKDRT. Pasal 7, 9 UU PKDRT 28 yang tidak mengatur masalah pidana –yang merupakan kewenangan PN—juga dapat diterapkan untuk  memberikan  penekanan  bahwa  kasus  yang  diperiksa merupakan  kasus  yang  serius  dan  memang  dipayungi  undang- undang.  Pasal-pasal  ini  dapat  memperjelas  tentang  dampak  yang terjadi  dalam  KDRT  yang  sangat  patut  menjadi  pertimbangan hukum para hakim.
Sayangnya, dalam berkas putusan perkara cerai gugat yang menjadi  subyek  dalam  penelitian  ini  pertimbangan  hukum  para hakim  masih  belum  menggunakan  sumber  perundang-undangan lain  selain  UUP  dan  KHI,  seperti  UU  PKDRT  maupun  Undang- undang Perlindungan Anak untuk dijadikan sebagai dasar analisis. Akibatnya putusan hakim hanya memenuhi keadilan sebatas yang dituntut  oleh  Penggugat  (perempuan  korban  KDRT),  yaitu hanya memutus mata rantai/siklus kekerasan yang menimpa dirinya dan anak-anaknya  setelah  perkawinannya  dinyatakan  putus,  tetapi tidak mendapatkan keadilan yang lain seperti jaminan pemenuhan hak-hak  pasca  perceraian  baik  untuk  dirinya  maupun  anak- anaknya.  Penyebabnya,  disamping  tidak  dituntut  pada  petitum primer (tuntutan  pokok  gugatan)  dan  ketidakhadiran  tergugat (suami)  dalam  proses  persidangan,  juga  disebabkan  oleh keterbatasan hakim  dalam  menggunakan  sumber  rujukan  hukum sebagaimana contoh putusan berikut ini: Pada putusan cerai gugat Nomor: 0794/Pdt.G/2010/PA.Pmk.  dinyatakan  bahwa  alasan  Penggugat
28 Pasal  7  UU  PKDRT:  Kekerasan  psikis  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak  berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang.  Pasal  9: Penelantaran  rumah  tangga  mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi  dengan  cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut .
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
75
mengajukan  cerai  gugat  adalah  karena  sejak  Penggugat  hamil  8 bulan,  Tergugat  minta  ijin  kepada Penggugat untuk menikah lagi namun  Penggugat  tidak  setuju.  Sebulan  setelah  Penggugat melahirkan,  Tergugat  menikah  lagi  tanpa  ijin  dari  Penggugat dengan  seorang  perempuan  yang  bernama  ISTERI  KEDUA TERGUGAT  dari  Sumenep.  Akibatnya,  Penggugat  dan  Tergugat telah  pisah  rumah  selama  1  Tahun  4  bulan,  Penggugat  pulang kerumah  orangtua  Penggugat  dengan  diantar  dan  dipasrahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat
Berdasarkan  alasan  tersebut,  Penggugat  mengajukan gugatan perceraian dengan petitum Primer sebagai berikut: Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughro  Tergugat  (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
Subsidair:
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; Dalam  proses  persidangan  pada  hari  dan  tanggal  yang tetah  ditetapkan  Penggugat  hadir  sendiri  menghadap,  sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).
Setelah  proses  pembuktian melalui  pemeriksaan  kesaksian para  saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat,  Majelis  Hakim memutuskan  untuk  mengabulkan  gugatan  perceraian  yang diajukan  oleh  Penggugat  (isteri).  Adapun  dasar  hukum  yang digunakan  hakim  untuk  menganalisis  fakta  persidangan  adalah: pasal  125  ayat  (1)  HIR,  Al-Qur'an  Surat  Ar-Rum  ayat  21,  pasal  1 Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974,  Kaidah  Fiqhiyah  yang berbunyi    yang  artinya: ”Menolak  kerusakan harus  lebih didahulukan daripada  menarik  kemaslahatan” ,  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  1  tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.
Atas dasar itulah putusan hakim hanya mendasarkan pada apa  yang  dituntut  Penggugat  pada  gugatan  primernya,  yaitu hanya  memutus  perkawinannya  tanpa  mempertimbangkan
Siti Musawwamah
dampak  dari  putusannya,  seperti  kepastian  keberlanjutan kehidupan  anaknya.  Sudah  bisa  dipastikan  isterilah  yang “terpaksa”  harus  menangung  keterpenuhan  hak-hak  anak  pasca perceraian kedua orang tuanya.
Dalam  istilah  lain  dapat  dinyatakan  bahwa  perempuan korban  KDRT  yang  mengajukan  cerai  gugat  justeru  tidak mendapatkan hak kesetaraannya karena dia “harus” menanggung pemenuhan  hak-hak  anak  yang  seharusnya  bukan  menjadi kewajibannya. Sebaliknya bagi suami (ayah) akan
terbebas/membebaskan  diri  secara  hukum  dari  kewajiban memenuhi hak-hak anak.

## B. Pada Putusan Cerai Talak
Keterlibatan  perempuan  pada  penyelesaian  kasus  KDRT yang  berujung  pada  pengajuan  cerai  talak,  pada  berkas  putusan cerai  talak yang  dianalisis menunjukkan bahwa 6  dari 12 putusan itu  pihak  perempuan  korban  menampakkan  keberdayaannya menuntut  keadilan  dan  kesetaraan  bagi  dirinya  dan  anaknya dengan mengajukan gugatan rekonvensi.
Keberhasilan itu bisa jadi karena dalam proses persidangan cerai  talak  pihak  suami  sebagai  pemohon  dan  isteri  sebagai termohon sama-sama hadir di persidangan sehingga terjadi dialog atau  klarifikasi  atas  tuntutan  ke  dua  belah  pihak  seperti  yang terjadi  pada  kasus  KDRT  berlapis.  Maksudnya,  kekerasan  yang dilakukan  oleh  isteri  pada  beberapa kasus  sering  kali  merupakan respon/balasan  perlawanan  atas  kekerasan  yang  telah  dilakukan oleh suami,  seperti contoh pada kasus berikut ini:
Pada berkas putusan cerai talak Nomor:
0193/Pdt.G/2010/PA.Pmk  bentuk  KDRT  yang  dijadikan  alasan suami mengajukan cerai talak adalah Termohon (isteri) tidak dapat menerima  apa  adanya  atas  penghasilan  Pemohon  padahal Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Pemohon berasal dari  keluarga  tidak  mampu  kemudian  Termohon  tidak  sabar  dan pulang ke rumah orang tua Termohon.
Tetapi  pada  proses  persidangan  Termohon  mengajukan duplik,  bahwa  yang  sebenarnya  Pemohonlah  yang  sering meninggalkan  Termohon  dan  tidak  memberi  nafkah  kepada Termohon  dan anaknya,  bahkan  Pemohon  telah  menikah  dengan
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
77
perempuan  lain  dari  Malang  dan  hal  ini  telah  diakui  sendiri  oleh Pemohon.  Termohon  pulang  ke  rumah  orang  tua  Termohon justeru  diantar  oleh  saudara  Pemohon.  Akibatnya  antara Termohon  dan  Pemohon  telah  pisah  rumah  selama  6  bulan  dan Pemohon  tidak  pernah  memberi  nafkah  untuk  Termohon  dan anaknya.
Termohon sebenarnya masih mencintai Pemohon dan tidak mau dicerai karena kasihan anak, tetapi karena Pemohon memaksa untuk  menceraikan  Termohon  maka  Termohon  mengajukan gugatan balik sebagai berikut: a.  Nafkah Madiyah perhari Rp. 20.000 selama 6 bulan ; b.  Nafkah Iddah selama 3 bulan, perhari Rp. 20.000;
c.  Nafkah anak setiap bulan Rp. 600.000,-.
Atas  jawaban  Termohon  tersebut,  Pemohon  mengajukan replik  tertulis  yang  pada  pokoknya  Pemohon  tetap  sebagaimana dalam permohonannya dan setuju serta sanggup atas tuntutan dari Termohon. Demikian juga atas replik Pemohon tersebut Termohon telah  mengajukan  Duplik  secara  lisan  tetap  sebagaimana  dalam jawabannya  dan  setuju  atas  kesanggupan  Pemohon  sebagaimana dalam repliknya.
Setelah  proses  pembuktian  dan  analisis  atas  fakta  dalam persidangan,  majelis  hakim  berkesimpulan  bahwa  perkawinan Pemohon  dengan  Termohon  telah  pecah  dan  tidak  ada  harapan untuk  hidup  rukun  kembali  sebagai  suami  isteri,  sehingga  tujuan perkawinan  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  pasal  1  UU  No.  1 tahun  1974  dan  terutama  maksud  Surat  al-Rûm  ayat  21  yaitu terciptanya  rumah  tangga  yang  kekal  dan  bahagia  tidak  dapat terwujud.
Beberapa  argumentasi  hukum  yang  dijadikan  dasar/legal reasoning majelis  hakim  adalah:  (1)  putusan  MARI  Nomor: 38.K/AG/1990  tanggal  5  Oktober  1991  yang  menyatakan  bahwa kalau  Hakim  telah  yakin  pecahnya  hati  kedua  pihak  yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi  maksud  pasal  19  (f)  PP.  No.9  tahun  1975.  Jo.  Pasal  116 huruf  f;  (2)  Majlis  Hakim  menilai  bahwa  mempertahankan perkawinan  yang  telah  terurai tali  simpulnya  akan  lebih  madorot dan  oleh  karenanya  permohonan  Pemohon  dinyatakan  telah
Siti Musawwamah
beralasan  hukum;  (3)  menurut  ajaran  Islam  perceraian  adalah merupakan  perbuatan  yang  tidak  terpuji,  tetapi  jika  keutuhan perkawinan  sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  maka perceraian  dibolehkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Surat  Al  Baqarah ayat 227  yang artinya :  ”Dan jika  mereka berketetapan  hati untuk talak  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha mengetahui”.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  permo- honan  Pemohon  dipandang  telah  mempunyai  cukup  alasan,  dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, Pasal 19 huruf f PPh  No.9  Tahun 1975  Jo. Pasal 116  huruf  f KHI  dan  permohonan Pemohon  tidak  melawan  hak,  maka  permohonan  Pemohon dikabulkan  dengan  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang.
Selanjutnya  Tergugat  Rekonpensi  dihukum  untuk  membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
a.  Nafkah  Madiyah  selama  6  bulan  sebesar  Rp.  3.600.000,-(Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
b.  Nafkah  Iddah  Rp.  1.800.000,-(Satu  Juta  Delapan  Ratus  Ribu Rupiah) ;
c.  Nafkah Anak bernama ANAK PEMOHON DAN
TERMOHON  sebesar  Rp.600.000  (enam  Ratus  Ribu  Rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
Berdasarkan  contoh  putusan  tersebut  dapat  dinyatakan bahwa  dalam  pengajuan  cerai  talak,  justeru  perempuan  (isteri) mendapatkan  keadilan/kesetaraan  dalam  bentuk  kesempatan mengajukan  gugatan  rekonvensi  untuk  menuntut  keterpenuhan hak-hak  pasca  perceraian  baik  untuk  dirinya  maupun  anak- anaknya,

## Kesimpulan
Mengakhiri paparan artikel ini dapat disimpulkan bahwa:
1.  Bentuk  keterlibatan  perempuan  pada  penyelesaian  kasus  KDRT yaitu  keberdayaan  mengajukan  cerai  gugat  untuk  memutus  mata rantai/siklus  kekerasan  sehingga  dapat  terbebas  dari  jeratan kekerasan  yang  menimpa  dirinya  dan  anak-anaknya,  dan mengajukan  gugatan  rekonvensi  sebagai  “respon/perlawanan”
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
79
atas  kekerasan  yang  telah  dilakukan  suami  pada  proses persidangan cerai talak;
2.  Implikasi keterlibatan perempuan pada penyelesaian kasus KDRT pada  pengajuan  cerai  gugat  perempuan  (isteri)  mendapatkan keadilan  terbebas  atau  dapat  memutus  mata  rantai/siklus kekerasan  yang  menimpa  dirinya  dan  anak-anaknya  setelah perkawinannya  dinyatakan  putus,  meskipun  tidak  mendapatkan keadilan  yang  lain  seperti  jaminan  pemenuhan  hak-hak  pasca perceraian baik untuk dirinya mapun anak-anaknya. Penyebabnya, disamping  tidak  dituntut  pada  petitum  primer  (tuntutan  pokok gugatan),  ketidakhadiran  tergugat  (suami)  dalam  proses persidangan/diputus  secara  verstek,  juga  disebabkan  oleh keterbatasan hakim dalam menggunakan sumber rujukan hukum. Akibatnya  perempuan  justeru  “harus”  menanggung  kewajiban pemenuhan  hak-hak  anak  yang  seharusnya  menjadi  kewajiban suami.  Sebaliknya  dalam  pengajuan  cerai  talak,  pada  beberapa kasus justeru perempuan (isteri) mendapatkan
keadilan/kesetaraan  dalam  bentuk  kesempatan  mengajukan gugatan  rekonvensi untuk menuntut  keterpenuhan  hak-hak pasca perceraian  baik  untuk  dirinya  mapun anak-anaknya.  Wallâh  a’lam bi al-shawâb.

## Daftar Pustaka:
Amiruddin  &  Asikin,  Zainal.  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2004.
Arikunto, S. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
Arto,  Mukti.  Praktik  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama.  Cet.  III
(Rev.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Denzin,  N.K.  &  Lincoln,  Y.S.  Handbook  of  Qualitative  Research.
Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 1994.
Departemen  Agama  RI.  Al-Quran  dan  Terjemahnya.  Jakarta:  Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, Depag RI., 1985.
Departemen Kehakiman RI. Laporan Tahunan Perkara yang Diterima dan Diselesaikan . Pamekasan: Pengadilan Agama, 2004.
Siti Musawwamah
Farha, Ciciek. Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Jakarta: LKA, PSP, The Asia Foundation, 1999.
Goetz,  J.P.  &  LeCompte,  M.D.  “Ethnographic  Research  and  The Problem  of  Data  Deduction”.  Anthropology  and  Education Quarterly, Vol. 12: 1 (1991).
Kerlinger,  F.N.  Foundations  of  Behavioral  Research.  New  York:  Holt,
Rinehart, and Winston, 1986.
Koentjaraningrat.  Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat.  Jakarta:  PT Gramedia, 1989.
Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, C.A: Sage Publications, Inc., 1985.
Moleong,  L.J.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1990.
Muhadjir,  Noeng.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Yogyakarta:  Rake Sarasin, 1989.
Mulyadi,  Lilik.  Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2009.
Nawawi,  Hadari.  Metode Penelitian  Bidang  Sosial. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 1983.
Presiden  RI.  Instruksi  Preseiden  RI  Nomor  9  Tahun  1991  tentang
Kompilasi  Hukum  Islam .  Bandung:  Humaniora  Utama  Press, 1991.
Presiden  RI.  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan . Surabaya: Pustaka Tintamas, 1975.
Presiden  RI.  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan . Surabaya: Pustaka Tintamas, 1974.
Presiden RI. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama . Surabaya: Pustaka Tintamas, 1989.
Rofiq,  Ahmad.  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Cetakan  III.  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada,1998.
Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT
81
Soejono  &  Abdurrahman.  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Rineka
Cipta, 2003.
Soekanto,  Soerjono.  pengantar  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  UI  Press,
1986.
Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Jakarta: Alfabeta, 1997.
Wignjosoebroto,  Soertandyo.  HUKUM:  Paradigma,  Metode,  dan Dinamika  Masalahnya .  Cetakan  I.  Jakarta:  ELSAM  dan  HUMA, 2002.
Yin,  R.K.  Case  Studi  Research:  Design  and  Methods.  Beverly  Hills,  CA: Sage Publications, 1996.
Young, P.V. Scientific Social Surveys and Research. New Delhi: Prentice- Hall of India, 1982.