Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syari’ah

## Ahmad Syakur
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri e-mail: ahmadsyakur08@gmail.com

## Abstrak:
Perkembangan  dan  kemajuan  keuangan  syari’ah  menghadapi  tantangan yang makin kompleks. Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk keuangan  syari’ah  dalam  menyahuti  tuntutan  kebutuhan  masyarakat  mo- dern  adalah  pengembangan hybrid  conctract (multi  akad).  Tulisan  ini  meng- analisis  produk rahn yang  banyak  dipraktikkan  di  lembaga  keuangan  sya- ri’ah, khususnya pegadaian syari’ah, dari sudut hybrid contract . Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi  kasus  di Pegadaian  Syariah  Jombang.  Teknik  pengumpulan  data  salah  satunya  be- rupa dokumentasi, yakni  dokumen perjanjian transaksi rahn antara nasabah gadai  dengan  pihak  pegadaian  syari’ah  Kabupaten  Jombang.  Analisis  data kajian  ini  di  samping  menggunakan  pendekatan  fiqh  juga  menggunakan pendekatan  substantif-normatif  dalam  pemikiran  hukum  Islam.  Hasil  pe- nelitian  menunjukkan  bahwa  produk rahn di  pegadaian  syari’ah  masih dipertanyakan  kesyari’ahannya.  Jika  dikaji  lebih  mendalam  berdasarkan kriteria hybrid  contract yang  dibolehkan,  maka  produk  ini  bisa  termasuk  ke dalam hybrid  contract yang  dilarang,  karena  ia  termasuk  ke  dalam penggabungan  jual-beli  dengan  hutang-piutang  yang  dilarang  oleh  hadits dan  ulama,  karena  ia  menggabungkan  dua  akad  yang  bertentangan  ka- rakter dan sifatnya.
Kata Kunci: Hybrid contract , rahn , ijârah , hutang-piutang, pegadaian syari’ah

## Abstract:
The development and advancement of sharia finance face increasingly com- plex  challenges.  One  of  the  important  pillars  for  creating  sharia  financial products    in  responding  to  the  demands  of  modern  society  is  the  develop- ment  of  hybrid  conctract.  This  paper  analyzes rahn product  that  is  widely practiced in shari'a financial institutions, especially sharia pawnshop, from a hybrid  contract.  This  study  uses  qualitative  approach  with  case  study  in Jombang sharia pawnshop. One of the techniques of data collection is docu- mentation, ie. the agreement document of transaction between the rahn cus- tomer and the Jombang sharia pawnshop. The data analysis of this study in addition  to  using  the  approach  of fiqh also  uses  the  substantive-normative approach in Islamic legal thought. The results of this study show that the ra- hn product  in  sharia  pawnshop    is  still  questionable whether  it  is  sharia  or not. If it is studied in greater depth with based on the criteria of the hybrid contract  that  is  allowed,  then  this  product  can  be  included  into  the  hybrid contract that is forbidden, because it belongs to the incorporation of sale with
| 317
payable  that  is  prohibited  by  hadith  and  scholars,  because  it  combines  two contracts that is contradictory in character and nature.
Keywords:
Hybrid contract, rahn , ijârah , payable , sharia pawnshop

## Pendahuluan
Perkembangan  dan  kemajuan  keua- ngan  syari’ah  yang  sangat  pesat  meng- hadapi  tantangan  yang  makin  kompleks. Perbankan  dan  lembaga  keuangan  syari- ’ah  harus  bisa  memenuhi  kebutuhan  bis- nis modern dengan   menyajikan produk- produk inovatif  dan  lebih  variatif  ser-ta pelayanan  yang  memuaskan.  Bentuk- bentuk  akad  dalam  fiqh  klasik  sudah  ti- dak  memadahi  kemajuan  tersebut.  Kare- na itu, diperlukan inovasi dan kreasi baru terhadap bentuk-bentuk akad dalam fiqh klasik  tersebut  agar  sesuai  dengan  kebu- tuhan dan tuntutan masyarakat.
Salah satu pilar penting untuk men- ciptakan  produk  keuangan  syari’ah  da- lam  menyahuti  tuntutan  kebutuhan  ma- syarakat  modern  adalah  pengembangan hybrid conctract (multi akad).  Bentuk akad tunggal  sudah  tidak  mampu  merespons transaksi  keuangan  kontemporer.  Meto- de hybrid  contract seharusnya  sudah  men- jadi unggulan dalam pengembangan pro- duk. Mabid al-Jarhi, mantan direktur The Islamic  Research  and  Training  Institute Islamic  Development  Bank  (IRTI  IDB), sebagaimana  dikutip  Agustianto,  pernah mengatakan  bahwa  kombinasi  akad  di zaman  sekarang  adalah  sebuah  kenis- cayaan. 1 Hanya  masalahnya  adalah  lite- ratur  ekonomi  syari’ah  yang  ada  di  In- donesia  sudah  lama  mengembangkan  te- ori  bahwa  syari’ah  tidak  membolehkan
1 Agustianto,  “Hybrid Contract dalam Keuangan Syari’ah”,  diakses  pada  14  Februari  2015, http://www.agustiantocentre.com/?p=68
dua  akad  dalam  satu  transaksi  akad  ( two in  one ).  Larangan  ini  ditafsirkan  secara dangkal  dan  salah,  sehingga  menyem- pitkan  pengembangan  produk  bank  sya- ri’ah. Padahal, syari’ah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.
Mengumpulkan  dua  akad  atau  lebih dalam  satu  kesepakatan  atau  transaksi sudah  lazim  digunakan  di  lembaga  ke- uangan syari’ah. Pemahaman suatu nama akad yang dipraktikkan di keuangan sya- ri’ah  banyak  yang  berbeda  dengan  pe- mahaman  secara  fiqh mu’âmalah an-sich . Misalnya,  produk murâbahah dalam  per- bankan  syari’ah  adalah  penggabungan antara  akad murâbahah dan  akad wakâlah . Begitu  juga  dalam  transaksi  kartu  kredit syari’ah  terdapat  akad ijârah , qardl ,  dan kafâlah ;  dan  masih  banyak  lagi  yang  la- innya. 2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya  setiap  akad  yang  terda- pat  dalam  suatu  produk  tidak  bisa  di- tinggalkan,  karena  semuanya  merupa- kan  satu  kesatuan.  Transaksi  seperti  itu- lah  yang  dalam  tulisan  ini  diistilahkan dengan hybrid  contract atau  yang  dalam peristilahan fiqih mu’âmalah kontemporer disebut dengan al-’uqûd al-murakkabah .
Walaupun  mayoritas  ulama  membo- lehkan hybrid contract , namun yang harus dijadikan  perhatian  adalah  bahwasanya
2 Lihat,  misalnya,  Abdul  Ghofur  Anshori, Gadai Syari’ah  di  Indonesia (Jogjakarta:  Gajahmada  Uni- versity Press, 2006) dan Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga  Keuangan  Syari’ah (Jogjakarta:  Ekonosia, 2007), 156-12.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 2, Desember 2015: 316-331 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121 318 |
tidak  semua  bentuk hybrid  contract dibolehkan, melainkan ada batasan-batas- an  dan  syarat-syarat  tertentu  agar hybrid contract tersebut dibolehkan. Batasan dan syarat  ini  dimaksudkan  agar  tujuan  sya- ri’ah  dalam mu’âmalah tetap  terjaga  dan hybrid contrat tidak dijadikan siasat kepa- da aktifitas ekonomi yang dilarang.
Produk gadai syari’ah yang dijalankan oleh  pegadaian  syari’ah  juga  bukan  me- rupakan  akad  tunggal,  tetapi  merupakan penggabungan dua jenis akad dalam satu kesepakatan, yaitu akad rahn (gadai) dan akad ijârah (sewa), karena itu ia termasuk dalam inovasi hybrid contract . Di satu sisi, inovasi  tersebut  merupakan  terobosan untuk  memajukan  pegadaian  syari’ah, namun  di  sisi  lain,  aplikasi  ini  menuai kontroversi. Banyak kalangan umat Mus- lim  yang  mengharamkan  produk  gadai syari’ah  ini. 3 Berdasarkan  realitas  terse- but, tulisan ini menganalisis produk rahn yang  banyak  dipraktikkan  di  lembaga keuangan  syari’ah,  khususnya  pegadaian syari’ah, dari sudut hybrid contract .
Hybrid Contract : Makna dan Pandangan Ahli Fiqh
Hybrid  contract merupakan  istilah populer yang merupakan terjemahan dari kata  Arab,  yaitu al-’uqûd  al-murakkabah (akad  ganda).  Selain  istilah  akad mu- rakkab ,  ada  beberapa  istilah  lain  yang  di- gunakan  ahli  fiqh  yang  memiliki  hubu- ngan,  kemiripan,  dan  kesamaan  dengan pengertian  akad murakkab .  Istilah-istilah itu  antara  lain al-’uqûd  al-mujtami’ah (a- kad-akad  yang  terkumpul), al-’uqûd  al-
3 Lebih  lengkap  bisa  lihat  Achmad  Rifai, “Kontroversi  Gadai  Syariah”,  diakses  pada  10 Januari,
2015, http://fiqihmuamalat.blogspot.com/2013/09/ko ntroversi-gadai-syariah.html
muta’addidah (akad multijenis) , al-’uqûd al- mutakarrirah (akad-akad  yang  berulang- ulang), al-’uqûd  al-mutadâkhilah (akad-a- kad  yang  saling  bercampur  satu  dengan lainnya), dan al-’uqûd  al-mukhtalithah (a- kad-akad  yang  bercampur). 4 Begitu  juga dalam  bahasa  Indonesia,  selain hybrid contract juga  ada  beberapa  istilah  lain yang  dipakai,  di  antaranya  multi  akad dan akad ganda. 5
Secara istilah, secara umum, hybrid contract didefinisikan  sebagai  himpunan beberapa  akad  kebendaan  yang  dikan- dung  oleh  sebuah  akad  baik  secara jam’î (mengumpulkan)  maupun  secara taqâbulî (timbal-balik),  sehingga  seluruh  hak  dan kewajiban  yang  ditimbulkannya  dipan- dang  sebagai  akibat  hukum  dari  satu akad. 6
Penggunaan hybrid  contract dalam transaksi  ekonomi  keuangan  banyak  di- perbincangkan  para  pakar  fiqh  sekitar keabsahan  dari  multi  akad  tersebut.  Per- bincangan  dan  perdebatan  mengenai  ke- absahan multi akad ini muncul karena se- jumlah  hadits  Nabi  saw.  yang  secara  la- hiriah  menunjukkan  larangan  pengguna- an  multi  akad.  Padahal,  kemajuan  keu- angan  syari’ah  kontemporer  membutuh- kan  inovasi-inovasi  akad  yang  tidak  ter- batas  dengan  akad-akad  lama  yang  telah dikenal,  di  antaranya  berupa  multi  akad. Larangan tersebut antara lain tampak da- lam lahiriah hadits berikut:
4 ‘Abdullâh  ibn  Muhammad    al-‘Imrânî, al-’Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhîyah Ta’shîlîyah  wa  Tathbîqîyah (Riyad:  Dâr  Kunûz  Is- bilia  li  al-Nasyr  wa  al-Tawzî’,  2006)  dan  Nazih Hammad, Qadlâyâ Fiqhîyah Mu’âshirah fî al-Mâl wa al-Iqtishâd (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001) 5 Ahmad  Syakur,  “Problematika  Akad  Ganda Pada  Produk  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  Kon- temporer”, Universum 3, no. 2 (Juli 2009): 31.
6 al-‘Imrânî, al-’Uqûd al-Mâlîyah, 46.
ﻩاور) ﺔﻌﻴﺑ ﰲ ﲔﺘﻌﻴﺑ ﻦﻋ ﻰ  ﻪﻧأ ﷺ ﱯﻨﻟا ﻦﻋ  ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﻦﻋ
ﻚﻟﺎﻣ و دواد ﻮﺑأو ئﺎﺴﻨﻟاو يﺪﻴﻣﱰﻟا .( 7
Abû  Hurayrah  meriwayatkan  dari  Na-bi  saw. bahwasanya  beliau  melarang  dua  jual  beli  dalam satu jual beli. (HR. al-Tirmidzî, al-Nasâ’î, Abû Dawûd, dan Mâlik)
Mayoritas ulama berpendapat bah- wa  hukum  kesepakatan  yang  mengan- dung dua akad atau lebih pada dasarnya adalah  diperbolehkan  secara  syar’i  dan bahwasanya  teks-teks  hadits  yang  mela- rang  berkumpulnya  dua  akad  atau  lebih dalam  satu  kesepakatan  adalah  perke- cualian  dari  kebolehan.  Sebagian  ulama memandang bahwa larangan dua jual beli dalam  satu  jual  beli  tersebut  diartikan sebagai  dua  harga,  sehingga  harganya menjadi  tidak  jelas.  Oleh  karena  itu, dalam  hadits  lain  Rasulullah  saw.  mene- kankan  bahwa  apabila  terjadi  seperti  itu, maka  pilihannya  adalah  harga  yang  pa- ling  murah,  jika  tidak,  maka  ia  termasuk riba.
ﺔﻌﻴﺑ ﰲ ﲔﺘﻌﻴﺑ ع) ﻦﻣ: ﷺ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ :لﺎﻗ  ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﻦﻋ

## ﻪﻠﻓ )ﺮﻟا وأ ﺎﻤﻬﺴﻛوأ
. 8
Dari  Abû  Hurayrah  berkata:  “Rasulullah  Saw. bersabda: ‘Siapa menjual dua jual beli dalam satu jual  beli maka baginya  harga  yang  paling  rendah atau  riba’.” (HR.  Abû  Dawûd,  al-Tirmidzî, Ahmad, dan al-Nasâ’î)
Pandangan  mayoritas  ulama  di atas  berpegang  pada kaidah al-istishâb  al- ashlîyah , yang menyatakan bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah halal atau boleh  selagi  tidak  ada  dalil  yang  menun-
7 Abû  ‘Isâ  Muhammad  ibn  ‘Isâ  ibn  Sawrah  al- Tirmidzî, al-Jâmi’  al-Shahîh, Vol.  2 (Indonesia: Maktabah  Dahlan,  t.th.),  351  dan  Imâm  Ahmad, Musnâd  Imâm  Ahmad , Vol.  2 (Beirut:  Dâr  al-Fikr, 1991), 586.
8 Ibid.
jukkan hukum yang berbeda dari hukum asal tersebut. Berdasar kaidah ini, al-Syâ- fi’î  membuat  kaidah  umum  dalam  jual- beli,  yaitu  hukum  asal  pada  jual-beli  se- muanya adalah mubah jika dilakukan de- ngan keridhaan penjual dan pembeli, ke- cuali  apa  yang  dilarang  oleh  Rasulullah saw. 9
Ibn  Taymîyah  menyatakan  kebo- lehan hybrid  contract ini  secara  lebih  jelas dan  panjang  lebar,  dengan  mengatakan bahwa hukum syar’i pada asalnya adalah menetapkan keabsahan berkumpulnya le- bih  dari  satu  akad  dalam  satu  kesepa- katan,  selama  tidak  ada  larangan  syar’i yang  khusus  dalam  hal  itu.  Karena  hu- kum  asal  yang  berdasarkan  dalil-dalil nash adalah  kebebasan  berakad  dan  ke- wajiban  memenuhi  setiap  yang  disepa- kati oleh kedua belah pihak selama tidak ada nash atau qiyâs  shahîh yang  mela- rangnya.  Jika  ada nash atau qiyâs  shahîh yang  melarangnya.  Karenanya,    berkum- pulnya  beberapa  akad  tersebut  secara khusus  dilarang    dan  bertransaksi  de- ngannya dianggap rusak. 10
Demikian  pula  dengan  Ibn  al- Qayyim yang berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, ke- cuali  yang  dibatalkan  atau  dilarang  oleh agama. Karena hukum asalnya adalah bo- leh,  maka  setiap  akad  dan  syarat  yang belum  dijelaskan  keharamannya  oleh  Al- lah  tidak  bisa  dinyatakan  sebagai  haram. Allah telah menjelaskan yang haram seca- ra  rinci,  karenanya  setiap  akad  yang  di- nyatakan  haram  harus  jelas  keharam-
9 Abû ‘Abdullâh Muhammd ibn Idrîs al-Syâfi’î , al- Umm , Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), 3.
10 Ibn  Taymîyah, Majmû’  Fatâwâ  Syaykh  al-Islâm Ahmad Ibn Taymîyyah , vol. 29 , ed. ‘Abd al-Rahmân ibn  Muhammad  dan  Muhammad  ibn  ‘Abd  al- Rahmân (Riyad: Dâr al-Rahmah,  t.th.), 132.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 2, Desember 2015: 316-331 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121 320 |
annya seperti apa dan bagaimana. Tidak- lah  boleh  mengharamkan  yang  telah  di- halalkan oleh Allah atau dimaafkan. Begi- tu  pula,  tidak  boleh  menghalalkan  yang telah diharamkan oleh-Nya. 11 Hybrid  contract yang  ada  dalam transaksi  bisnis  dan  keuangan  banyak bentuk  dan  ragamnya.  Secara  umum, hybrid  contract tersebut  terbagi  ke  dalam bentuk-bentuk berikut:
Pertama , hybrid contract dalam ben- tuk  percampuran  dua  akad  atau  lebih yang  memunculkan  nama  baru. Hybrid contract ini  misalnya  jual  beli tawarruq, 12 bay’  al-wafâ’ , 13 dan  lain  sebagainya.  Jual beli tawarruq adalah  percampuran  dua  a- kad  jual  beli,  jual  beli  dengan  pihak  per- tama dan jual beli dengan pihak ketiga.
Kedua , hybridcontract yang mujtami’ ah/mukhtalithah dengan  nama  akad  baru, tetapi  menyebut  nama  akad  yang  lama sebagai basis. Hybrid contract jenis ini mi- salnya mudlârabah  musytarakah pada  asu- ransi  jiwa  dan  deposito  bank  syari’ah,
11 Ibn al-Qayyim al-Jawzîyah, I’lâm al-Muwaqqi’în , Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah, 1991), 344 dan 383.
12 Jual  beli a-tawarruq adalah  seseorang   membeli barang  dari  seorang  penjual  dengan  cara  kredit, kemudian  ia  menjual  barang  tersebut  kepada  pi- hak ketiga dengan cara kontan dengan harga lebih murah.  Lihat,  misalnya,  Ahmad  Zain  An-Najah, “Hukum  Jual  beli  al-‘Inah  dan  al-Tawarruq ”, diakses
pada 10 Januari 2015,
http://www.ahmadzain.com/read/karya- tulis/456/hukum-jual-beli-alinah-dan-attawaruq/ 13 Bay’  al-wafâ’ adalah  jual  beli  sesuatu  dengan syarat  jika  penjual  mengembalikan  harga  (uang)- nya,  maka  pembeli  juga  harus  mengembalikan barang  yang  dibelinya.  Lihat  Wahbah  al-Zuhaylî, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , Vol. 7 (Beirut: Dâr al- Fikr al-Mu’âshir, 2007), 5203.
serta  pada  produk musyârakah  mutanâ- qishah . 14
Ketiga , hybrid   contract ,  yang  akad- akadnya tidak bercampur dan tidak mela- hirkan  nama  akad  baru,  tetapi  dua  akad atau  lebih  itu  menjadi  satu  paket  kese- pakatan  dengan  nama  akad  dasarnya  te- tap  ada. Hybrid  contract ini  contohnya adalah murâbahah  wa  wâkalah pada pembiayaan murâbahah di perbankan sya- ri’ah; kafâlah  wa  ijârah pada  kartu  kredit, letter  of  credit ,  bank  garansi,  pembiayaan multi  jasa,  dan  kartu  kredit; qardl , rahn , dan ijârah pada  produk  gadai  dan  lain sebagainya. 15
Kriteria Hybrid  Contract yang  Diboleh- kan
Kebolehan hybrid  contract yang  di- dasarkan  atas  prinsip  hukum  asal  dari akad  adalah  boleh  dan  diqiyaskan  de- ngan  hukum  akad-akad  yang  memba- ngunnya,  dengan  memerhatikan  keten- tuan-ketentuan  agama  yang  membatas- inya.  Artinya,  meskipun hybrid  contract diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak  boleh  dilanggar,  karena  batasan  itu menjadi  rambu  bagi hybrid  contract agar tidak  terjerumus  ke  dalam  praktik mu’â- malah yang diharamkan.
Nazih Hammad memberikan bebe- rapa  kriteria  bagi hybrid  contract agar  di- bolehkan  secara  syar’i.  Kriteria  tersebut adalah sebagai berikut: 16
14 Musyârakah Mutanâqishah (MMQ)  adalah  cam- puran  akad syirkah milik  dengan ijârah yang mu- tanâqishah atau  jual  beli  yang  disifati  dengan mutanâqishah ( decreasing ) . Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu musyârakah muta- nâqishah (MMQ).
15 Agustianto,  “Hybrid Contract dalam Keuangan Syari’ah”.
16 Hammad, Qadlâyâ Fiqhîyah , 262.
1) Hybrid  contract tersebut  bukan  yang dilarang dalam nash .
Hybrid  contract yang  dilarang  da- lam  teks  hadits  ada  dua,  yaitu  ber- kumpulnya  jual-beli  dengan  hutang  piu- tang, 17 dan  berkumpulnya  dua  jual  beli dalam satu akad. 18 Para ahli  fiqh  sepakat atas  keharaman  berkumpulnya  hutang- piutang  dengan  jual  beli  dalam  satu kesepakatan.  Hukum  ini  juga  mencakup berkumpulnya hutang-piutang dengan a- kad salam , sharf , dan ijârah (sewa), karena ketiganya  termasuk  ke  dalam bay’ (jual- beli). 19
Dalam masalah berkumpulnya du- a  jual  beli  dalam  satu  kesepakatan,  para ahli  fiqh  berbeda  dalam  menafsirkan objek  dan  bentuk  larangan  tersebut. Imam  Mâlik,  Abû  Hanîfah,  dan  mazhab Syâfi’î  dalam  satu qawl -nya  mengatakan bahwa  bentuk  dari  berkumpulnya  dua jual-beli  yang  terlarang  adalah  jika penjual  mengatakan  kepada  pembeli: ”Aku  jual  kepadamu  baju  ini  dengan harga  10  dirham  secara  tunai  atau  20 dirham  secara  tempo  dalam  setahun”, kemudian  pembeli  menerimanya  tanpa menetapkan  mana  di  antara  dua  harga tersebut  yang  dipilih. Illat dari  larangan ini  menurut  al-Syâfi’î  dan  Abû  Hanîfah
17 Larangan  ini  berdasar  hadits  riwayat  Abû  Da- wûd,  al-Tirmidzî,  al-Nasâ’î,  Ibn  Mâjah,  Ahmad, al-Syâfi’î,  dan  Mâlik  bahwa  Nabi  saw.  melarang jual  beli  dan  hutang-piutang  (dalam  satu kesepakatan). Lihat, misalnya, Abû Dawûd, Sunan Abû Dawûd , Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Jayl, 1992), 273.
18 Larangan  ini  berdasarkan  atas  hadits  yang diriwayatkan dari Abû Hurayrah ra. bahwa Nabi saw.  melarang  dua  jual  beli  dalam  satu  jual  beli. Lihat, misalnya, al-Tirmidzî, al-Jâmi’ al-Shahîh, Vol. 2 (Indonesia:  Maktabah  Dahlan,  t.th.),  351  dan Imâm Ahmad, Musnad Imâm Ahmad , Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), 586.
19 Ibn  Rusyd, Bidâyat  al-Mujtahîd, Vol.  2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), 124.
adalah  tidak  jelasnya  harga,  sehingga termasuk  ke  dalam  jual  beli gharar yang dilarang oleh syara’. Sedangkan menurut Imâm  Mâlik, illat -nya  adalah sadd  al- dzarî’ah , yaitu menjadi sarana menuju riba yang diharamkan. 20
Sedangkan  mazhab  Hanbalî,  Ha- nafî,  dan  Syâfi’î  dalam  salah  satu qawl - nya  mengatakan  bahwa  bentuk  dari  ber- kumpulnya  dua  jual  beli  yang  terlarang adalah  jika  penjual  mengatakan  kepada pembeli,  ”Aku  jual  kepadamu  kebunku ini dengan harga 100 dinar dengan syarat Engkau menjual kepadaku rumahmu de- ngan harga 70 dinar. Illat dari keharaman bentuk ini adalah berpisah pada saat jual beli  dengan  harga  yang  tidak  diketahui. Artinya,  harga  pada  masing-masing  jual- beli  tersebut  tidak  diketahui,  karena  jika masing-masing objek jual beli tersebut di- jual  tersendiri,  mereka  berdua  tidak  me- nyetujui  harganya  sebagaimana  harga pada saat disatukan. 21
Ibn  Taymîyah  dan  Ibn  Qayyim berpendapat  bahwa  bentuk  dua  jual-beli dalam  satu  jual-beli  yang  diharamkan tidak  lain  adalah  jual-beli ’inah , 22 yaitu penjual berkata, ”Saya jual barang ini ke- padamu dengan harga 100 dirham dalam tempo  satu  tahun  dengan  syarat  saya membelinya  darimu  seharga  80  dirham secara  tunai”.  Menurut  Ibn  Qayyim,  ha-
20 Ibid. Lihat pula al-Tirmidzî, al-Jâmi’ , Vol 2, 351. 21 Ibn Rusyd, Bidâyat , 153.
22 Jual-beli ‘inah menurut  fuqaha  adalah  jual-beli yang  mana  seseorang  menjual  suatu  barang  ke- pada  orang  lain  dengan  harga  tempo  (dibayar kemudian) dan dia menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, kemudian penjual tersebut mem- beli  kembali  barang  tersebut  secara  tunai  dengan harga  yang  lebih  rendah.  Lihat  Nazih  Hammad, Mu’jam  al-Musthalahat  al-Iqtishâdîyah  fî  Lughah  al- Fuqahâ’ (Riyad: Al-Dâr al-‘Alamîyah lî al-Kitâb al- Islâmî, 1995), 254-55.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 2, Desember 2015: 316-331 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121 322 |
nya tafsir ini yang sesuai dengan teks ha- dits  kedua,  ”maka  baginya  harga  yang paling rendah atau riba”. Penjual ada dua pilihan  mengambil  harga  tambahan,  se- hingga ia memakan riba atau mengambil harga pertama yang paling rendah. 23
2) Hybrid  contract tersebut  tidak  menjadi sarana ke suatu yang diharamkan.
Pada paparan tentang kriteria per- tama  di  atas  dijelaskan  bahwa  fuqaha’ dalam  menyikapi  hadits  yang  melarang dua  jual-beli  dalam  satu  akad  menya- takan  bahwa illat dari  pengharaman tersebut  adalah  adanya gharar (ketidak- jelasan)  atau  sarana  ( dzarî’ah) menuju terjadinya  riba.  Karena  itu,  hukum  ke- haramannya  dapat  diberlakukan  pada bentuk-bentuk hybrid  contract lainnya yang  mempunyai illat yang  sama  ber- dasarkan qiyâs ,  atau  ber-dasarkan  dalil sadd al-dzarî’ah . 24
3) Hybrid contract tersebut tidak dijadikan sebagai hîlah ( siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain
Al-hîlah sendiri  secara  bahasa  ber- arti  kecerdikan  berpikir,  kelihaian  berin- teraksi,  dan  aktifitas  serta  membalik  pe- mikiran agar sampai kepada tujuan. 25 Se- dangkan  secara  istilah,  sebagian  ulama
23 al-Jawzîyah, I’lâm al-Muwaqi’în, Vol. 3, 119.
24 Al-Dzarî’ah secara bahasa adalah sarana kepada sesuatu  secara  mutlak.  Sedangkan sadd artinya membendung  atau  menghalangi.  Jadi, sadd  al- dzarî’ah maknanya  menghalangi  atau  memben- dung  sarana  menuju  kepada  sesuatu.  Sedangkan dzarî’ah dalam  istilah  usul  fiqh  adalah  sesuatu yang  zahirnya  mubah/boleh,  tetapi  sesuatu  ter- sebut dijadikan sarana untuk merealisasikan sesu- atu  yang  dilarang.  Sedangkan sadd  al-dzarâ’i’ adalah  pelarangan  hal-hal  mubah  yang  menjadi sarana  menuju mafsadah dan  hal-hal  yang dilarang. Hamad, Mu’jam al-Musthalahat , 189. 25 Abû  Khâtim  Mahmûd  ibn  al-Hasan  al-Qaz- waynî  al-Syâfi’î, al-Hiyâl  fî  al-Fiqh (Beirut:  Dâr  al- Kutub al-‘Ilmîyah, 2012), 68.
mendefinisikan al-hîlah secara  khusus  se- bagai  sesuatu  yang  diharamkan.  Al-Syâ- thibî,  misalnya,  mendefinisikan al-hîlah sebagai  membalik  suatu  hukum  yang  te- lah  ditetapkan  secara  syar’i  kepada  hu- kum  lain  dengan  melakukan  perbuatan yang shahîh  ( benar)  secara  lahiriah,  na- mun  sejatinya  hanya  permainan  saja. 26 Namun,  sebagian  ulama  yang  lain  men- definisikan al-hîlah secara  umum  sebagai jalan tersembunyi yang digunakan untuk mencapai  tujuan,  yang  jalan  tersebut  ti- dak diketahui kecuali dengan kecerdasan dan  kepandaian  tertentu.  Jika  tujuan  ter- sebut  baik,  maka  ia  termasuk  ke  dalam hîlah  hasanah (siasat  yang  baik)  dan  jika tujuannya adalah jelek, maka ia termasuk ke  dalam hîlah  qabîhah (siasat  yang  bu- ruk. 27
Hybrid  contract yang  dijadikan  sia- sat  kepada  riba  adalah  haram,  walaupun secara bentuk lahirnya dibolehkan. Peng- haraman  akad  ini  bukan  karena  ben- tuknya sebagai hybrid contract, melainkan karena  ia  dijadikan  siasat  untuk  menda- pat  manfaat  riba  dengan  jalan  lain.  Ibn Qayyim menegaskan bahwa tujuannya a- dalah  ruh  daripada  akad.  Ia  yang  men- jadikan  akad  tersebut shahîh atau  batal. Pengambilan i’tibâr berdasarkan  atas  tu- juan  dalam  akad  lebih  utama  diban- dingkan  dengan i’tibâr berdasar  lafal, sebab  lafal  bisa  saja  dimaksudkan  untuk selain  lafal  tersebut,  sedangkan  tujuan akad  ialah  hal  yang  dikehendaki  dari akad tersebut. 28
Akad  tunggal  yang  termasuk  ke dalam  jenis  ini,  menurut  ulama,  con-
26 Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât  fî  Ushûl  al-Syarî’ah, Vol. 3 (Kairo: Musthafâ Muhammad, t.th.), 108. 27 al-Qazwaynî al-Syâfi’î, Al-Hiyâl fî al-Fiqh , 70.
28 al-Jawzîyah, I’lâm al-Muwâqi’în , 94.
tohnya  adalah nikah  muhallil . 29 Se- dangkan salah satu contoh hybrid contrac t yang  dijadikan hîlah ribawi  adalah  jual beli ‘înah. Jual  beli  ini  diilustrasikan  bah- wa seseorang menjual barangnya dengan cara ditangguhkan, kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang telah membeli  barang  tersebut  dengan  harga yang  lebih  sedikit  dari  yang  ia  jual,  na- mun ia membayar harganya dengan kon- tan  sesuai  dengan  kesepakatan. 30 Dalam jual  beli ‘inah ini  terkumpul  dua  jual  beli dalam  satu  kesepakatan,  dan  dilakukan sebagai  siasat  kepada  riba,  di  mana  pen- jual dan pembeli tidak bertujuan memin- dahkan  kepemilikan  barang  yang  dijual secara hakiki.
4) Hybrid  contract itu  tidak  termasuk  ke dalam mutanâqidlah (akad-akadnya berlawanan).
Batasan  ini  adalah  menurut  maz- hab  Mâlikî  saja  dan  tidak  dipakai  oleh jumhur  ahli  fiqh.  Mereka  beralasan  bah- wa  akad  adalah  sebab,  karena  ia  adalah sarana untuk mencapai hikmah dari akad tersebut  pada  objeknya.  Satu  objek  tidak bisa  disebabkan  oleh  dua  hal  yang  ber- tentangan  atau  berlawanan,  sehingga  se- tiap dua akad yang berlawanan tidak bisa dikumpulkan  dalam  satu  akad  atau  ke- sepakatan. 31 Contoh  akad  yang  berten- tangan  adalah  jual-beli  dan  hutang-piu- tang  atau  hutang-piutang  dengan ijârah (sewa  atau  upah).  Jual-beli  dan ijârah di- bangun  di  atas  bisnis  dan  mencari  keun- tungan.  Sedangkan  hutang-piutang  diba-
29 Nikah  muhallil adalah  pernikahan  yang  tuju- annya untuk menghalalkan pernikahan antara du- a  orang  yang  telah thalâq  bâ’in ,  sehingga  perni- kahan itu tidak diniatkan untuk selamanya.
30 Lihat misalnya An-Najah, “Hukum Jual Beli al- ‘Inah”.
31 Hammad, Qadlâyâ Fiqhîyah , 262.
ngun  di  atas  tolong  menolong  dan  iba- dah.
Rahn : Fungsi dan Ketentuannya Rahn secara  harfiah  berarti al- tsubût wa  al-dawâm (tetap dan kontinyu). Di  samping  itu, rahn juga  mempunyai makna al-habs (tertahan). 32 Dalam  kajian hukum  Islam, rahn secara  umum  dide- finisikan  sebagai  akad  gadai.  Ulama mendefinisikannya  sebagai  harta  yang dijadikan  penguat  bagi  tanggungan (da- yn) untuk melunasi tanggungan tersebut dari  harganya  jika  pelunasan  tidak  bisa dilakukan. 33 Ia  juga  dapat  didefinisikan sebagai  penahanan  benda/harta  sebagai penguat  atas  tanggungan  untuk  melu- nasi  tanggungan  tersebut  dari  harga  ba- rang  tersebut  atau  dari  harga  manfa- atnya  pada  saat  ia  tidak  bisa  melunas- inya. 34
Ulama sepakat bahwa rahn (gadai) diperbolehkan berdasarkan atas al- Qur’an  dan  hadits. 35 Rahn dibolehkan oleh  syariat  karena  dibutuhkan  sebagai al-istîtsâq (penguat)  transaksi,  agar  kedua belah  pihak  yang  melakukan  transaksi merasa  terjamin  haknya.  Dalam  hukum Islam,  penguat  transaksi  ada  tiga,  yaitu persaksian, rahn dan kafâlah .  Di  antara
32 Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab (Beirut: Dâr al-Fikr, 1386 H.), 115.
33 Alî Ahmad al-Sâlûs, Fiqh al-Bay’  wa al-Istitsâq wa al-Tathbîq  al-Mu’âshir (Beirut:  Mu’assasah  al- Rayyân, 2004), 1199.
34 Al-Qurthubî, al-Jâmi’  li  Ahkâm  al-Qur’ân , Vol.  2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 370.
35 Dasar kebolehan rahn dari al-Qur’an adalah fir- man  Allah  swt.  dalam  surat  al-Baqarah  (2):  283. Sedangkan  dasar  dari  hadits,  di  antaranya  hadits ‘Aisyah ra, ia berkata, “ Nabi saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (u- tang), lalu beliau memberikan gadaian berupa ba- ju  besi. ” (HR.  Al-Bukhârî  hadits  nomor  2068  dan Muslim hadits nomor 1603).
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 2, Desember 2015: 316-331 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121 324 |
ketiga hal tersebut, rahn berada di urutan teratas  dan  yang  terpenting.  Hal  ini karena  persaksian  hanya  memperkuat keberadaan  transaksi,  namun  tidak  bisa menjamin  terpenuhinya  hak.  Sedangkan kafâlah bisa  menjamin  terpenuhinya  hak, namun ia membutuhkan pihak ketiga. 36 Mayoritas ulama memandang bah- wa  rukun rahn ada  empat,  yaitu râhin (orang yang menggadaikan) dan murtahin (penerima  gadai), marhûn (barang  yang digadaikan, marhûn  bihi (utang),  dan shîghah .  Sedangkan  ulama  mazhab  Ha- nafî memandang rahn hanya mempunyai satu rukun, yaitu shîghah , karena pada ha- kikatnya ia adalah transaksi. 37
Salah  satu  konsekuensi  penting  a- tas rahn adalah penguasaan murtahin atas barang  yang  digadaikan.  Bahkan,  Ibn Qudâmah  mengatakan  bahwa rahn tidak efektif  berlaku  kecuali  dengan  dipegang- nya  barang  gadai  oleh murtahin .  Penye- rahan  barang  yang  digadaikan  ini,  jika barangnya  dapat  berpindah  tangan  (ba- rang bergerak), maka terjadi serah terima barang  secara  hakiki  dan  langsung.  Se- dangkan jika barang yang digadaikan be- rupa  barang  tidak  bergerak,  seperti  ru- mah, tanah, dan lainnya, serah terima da- lam  fiqh  klasik  adalah  dengan  cara  sim- bolik  atau  penyerahan  hal  yang  menjadi pertanda  penguasaan  atas  barang  terse- but, seperti penyerahan kunci rumah dan lain sebagainya. 38
Persoalan  lain  yang  tidak  kalah penting  dalam  praktik  gadai  adalah  me- ngenai  biaya  perawatan  dan  penjagaan barang  gadai.  Mayoritas  ulama  menga-
36 Al-Sâlûs, Fiqh al-Bay’ , 1201.
37 ‘Abdullâh ib Muhammad  al-Thayyâr, et. al., al- Fiqh  al-Muyassar (Riyad:  Madar  al-Watani  lî  al- Nashr, 1425 H), 116.
38 Al-Sâlûs, Fiqh al-Bay’ , 1236-1238.
takan  bahwa  biaya  yang  lazim  bagi  ba- rang  gadai  seperti  makanannya  jika  be- rupa  binatang,  penjagaan,  penyimpanan, dan  lainnya  adalah  tanggung  jawab  o- rang yang menggadaikan. Ini adalah pen- dapat  mazhab  Mâlikî,  Syâfi’î,  dan  Han- balî.  Mereka  beralasan  bahwa  biaya  ter- sebut  adalah  bentuk  nafkah  yang  lazim atas barang gadai, sehingga menjadi tang- gung jawab pemiliknya, yaitu penggadai. Sedangkan  Abû  Hanîfah  berpendapat bahwa  biaya  atas  barang  gadai  adalah tanggung  jawab murtahin, karena  biaya tersebut  merupakan  biaya  penahanan dan penggadaian. 39
Dalam  lingkup  Indonesia,  dasar yang menjadi acuan pegadaian syari’ah a- dalah  fatwa  DSN  MUI  Nomor  25/DSN- MUI/III/2002  tentang rahn dan  fatwa DSN  MUI  Nomor  26/DSN-MUI/III/ 2002 tentang rahn emas. Fatwa DSN MUI Nomor 26 tahun 2002 menyatakan bahwa rahn emas  dibolehkan  berdasarkan  atas prinsip rahn. Sedangkan  ongkos  penyim- panan  barang (marhûn) ditanggung  oleh penggadai  ( râhin )  dengan  berdasarakan atas akad ijârah . 40
Dalam  praktik  kontemporer, rahn mengalami  perkembangan,  sehingga  da- lam  perekonomian  saat  ini  dikenal  dua jenis rahn ,  yaitu al-rahn  al-hiyâzî (gadai) yang  sudah  lazim  dikenal  dalam  hukum islam klasik, dan al-rahn al-ta’mînî atau al- rahn  al-tasjîlî (fidusia). 41 Menurut  UU Republik Indonesia No. 42 tahun 1999, fi- dusia  diartikan  sebagai    pengalihan  hak kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  ke- percayaan  dengan  ketentuan  bahwa  ben-
39 Ibid., 1262 40 Fatwa  DSN  No  25/DSN-MUI/III/2002  dan Fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/2002
41 Fidusia  menurut  asal  katanya  berasal  dari  ba- hasa Romawi fides yang berarti kepercayaan.
| 325
da  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 42 Berbeda  dengan  gadai,  dalam fidusia yang diserahkan kepada murtahin bukan  barangnya,  tetapi  surat  atau  akta yang  dipercaya  sebagai  bukti  kepemi- likan  harta  tersebut,  seperti  akta  tanah, BPKB  kendaraan  bermotor,  dan  lain  se- bagainya. Adapun barangnya masih tetap berada  di  tangan  pemilik  dan  dapat  di- manfaatkan.
Walaupun al-rahn  al-ta’mînî ini  tidak dikenal  dalam  fiqh  Islam,  namun  ia  ter- masuk  ke  dalam al-mashâlih  al-mursalah , karena  fidusia  ini  dapat  merealisasikan tujuan  dan  fungsi  dari  gadai  secara sempurna,  dan  lebih  dari  itu,  fidusia mempunyai  kelebihan  dengan  tetapnya pemanfaatan  barang  jaminan  oleh  pe- miliknya.  Tentu  saja,  praktik  seperti  ini tidak  dikenal  pada  zaman  klasik,  karena administrasi kemasyarakatan belum dike- nal surat atau akta sebagai bukti kepemi- likan  atas  barang  berharga  sebagaimana saat  ini,  sehingga  fatwa  harus  berubah mengikuti  perubahan  zaman  dan  kebia- saan. 43 Kebolehan  jaminan  fidusia  ini dalam  konteks  Indonesia  semakin  diku- atkan dengan dikeluarkannya fatwa DSN No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjîlî .

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pen- dekatan  kualitatif,  yang  dirancang  secara luwes, sebagaimana dinyatakan oleh Lin-
42 “Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Bab 1 Pa- sal 1”, diakses pada 19 Januari 2015, www.hukumonline.com/pusatdata/
downloadfile/lt4cce8b328f9c6/2985/174.
43 Al-Sâlûs, Fiqh al-Bay’ , 1291.
coln  dan  Guba. 44 Sedangkan  jenis  pe- nelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini  dilakukan  di  Pegadaian  Syariah  Jom- bang.  Subjek  penelitiannya  adalah  nasa- bah  di  pegadaian  tersebut  dengan  teknik pengumpulan  data  berupa  dokumentasi dan  wawancara.  Teknik  dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti adalah do- kumen  perjanjian  transaksi rahn antara nasabah  gadai  dengan  pihak  pegadaian syari’ah Kabupaten Jombang.
Analisis data dalam penelitian ini di samping menggunakan pendekatan fi- qh  juga  menggunakan  pendekatan  nor- matif  dan  substantif  dalam  pemikiran hukum Islam.

## Produk Gadai di Pegadaian Syari’ah
Dalam  berbagai  literatur,  pada  u- munya  dikemukakan  bahwa  produk  ga- dai  di  pegadaian  syari’ah  berjalan  atas dua akad, yaitu: Pertama , akad rahn , yang berarti  menahan harta pemilik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang dite- rimanya, sehingga dengan akad ini pega- daian  menahan  barang  bergerak  sebagai jaminan  atas  utang  nasabah. Kedua ,  akad ijârah ,  yaitu  upah  atas  penyimpanan  ba- rang  gadai  tersebut. 45 Namun,  jika  dite- lisik  lebih  mendalam,  dalam  produk  ga- dai  tersebut  terdapat  tiga  akad  yang  ter- kumpul.  Tiga  akad  tersebut  adalah  akad qardl yaitu  hutang-piutang  yang  menjadi pangkal  dari  adanya  gadai,  akad rahn sebagai  penguat  dari  akad  hutang  piu-
44 Yvonna  S.  Lincoln  dan  Egon  G.  Guba, Naturalistic  Inquiry (London-New  Delhi:  Sage Publication Inc., 1985), 41.
45 Sri Mulyani, “Pegadaian Syariah”, diakses pada 20 Juni 2015, http://srimulyanicha.blogspot.co.id/2012/05/pe gadaian-syariah-rahn.html
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 2, Desember 2015: 316-331 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121 326 |
tang  tersebut,  dan  akad ijârah dalam  pe- nyimpanan barang yang digadaikan.
Keberadaan  akad qar dl dalam  pro- duk  gadai  adalah  vital,  yang  mana  akad rahn tidak akan wujud tanpa adanya akad hutang  piutang  tersebut.  Hal  ini  juga tampak  jelas  dalam  transaksi rahn antara nasabah  gadai  dengan  pihak  pegadaian syari’ah Kabupaten Jombang. Dalam  per- janjian itu tertulis antara lain: (1) râhin de- ngan  ini  mengakui  telah  menerima  pin- jaman  dari murtahin sebesar  nilai  pinja- man dan dengan  jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam surat buku rahn ;  (2) murtahin dengan  ini  mengakui telah  menerima  barang  milik râhin yang digadaikan kepada murtahin , dan karena- nya murtahin berkewajiban  mengembali- kannya  pada  saat râhin telah  melunasi pinjaman  dan  kewajiban-kewajibannya lainnya; (3) atas transaksi rahn tersebut di atas, rahn dikenakan  biaya  administrasi sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku; (4) dan seterusnya. 46
Selain akad rahn , nasabah juga me- lakukan  akad ijârah yang  tujuannya  ada- lah  untuk  memperjanjikan  biaya-biaya yang  berkaitan  dengan rahn .  Isi  akad ijâ- rah ini  secara  garis  besar  berupa  peng- akuan adanya akad rahn sebelumnya dan kesepakatan  tentang  akad ijârah .  Peng- akuan  adanya  akad rahn sebelumnya berisi antara lain: (1) musta’jir sebelumnya telah mengadakan perjanjian de- ngan mu’ajjir sebagaimana  tercantum  da- lam  akad rahn yang  juga  tercantum  di dalam  surat  bukti rahn ini,  di  ma- na musta’jir bertindak  sebagai râhin dan mu’ajjir bertindak  sebagai murtahin dan
46 Dokumen ini didapat dari perjanjian antara na- sabah  dan  pegadaian  syari’ah  di  Pegadaian  Sya- ri’ah Kabupaten Jombang.
oleh  karenanya  akad rahn tersebut  meru- pakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dengan  akad  ini;  (2)  atas marhûn ber- dasarkan akad di atas, musta’jir setuju di- kenakan ijârah .  Sedangkan    kesepakatan tentang  akad ijârah berisi  kesepakatan tentang  tarif ijârah sesuai  dengan  ke- tentuan yang berlaku, untuk jangka wak- tu  per-sepuluh  hari  kalender  dengan  ke- tentuan  penggunaan ma’jûr selama  satu hari  tetap  dikenakan ijârah sebesar ijârah per-sepuluh  hari.  Jumlah  keseluruhan ijârah tersebut  wajib  dibayar  sekaligus oleh musta’jir kepada mu’ajjir di  akhir jangka  waktu  akad rahn atau  bersamaan dengan dilunasinya pinjaman. 47
Biaya  yang  diperhitungkan  dalam membayar  upah  meliputi  sewa  pema- kaian  tempat,  pemeliharaan marhûn dan asuransi marhûn . Maka perhitungan yang dilakukan adalah: 48
Ijârah = Taksiran  barang x  Tarif (Rp.) x Jangka waktu
Menimbang Kesyari’ahan Produk Gadai di Pegadaian Syari’ah
Setelah  melihat  kriteria hybrid  con- tract yang  dibolehkan  dan  akad-akad yang    terkumpul  dalam  kesepakatan  ga- dai  di  pegadaian  syari’ah,  sekarang  kita timbang  kesyari’ahan  produk rahn ter- sebut,  berdasarkan  atas  kriteria-kriteria tersebut.
47 Ibid.
48 Ahmad Supriyadi, “Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif  terhadap  Praktek Akad  Rahn  di Pegadaian Syariah Kudus) ”, diakses pada 20 Juni 2015,
http://supriyadi515.wordpress.com/2013/01/23 /implementasi-akad-rahn-di-pegadaian-syariah- kudus-suatu-tinjauan-yuridis-normatif-terhadap- praktek-akad-rahn-di-pegadaian-syariah-kudus/
Syarat pertama dari kebolehan hybrid contract menurut  Nazih  Hammad  adalah bahwa hybrid  contract tersebut  tidak  ter- masuk  ke  dalam  yang  dilarang  dalam nash . Hybrid contract yang dilarang dalam teks hadits ada dua, yaitu berkumpulnya al-bay’ (jual-beli)  dengan  hutang-piutang dan  berkumpulnya  dua  jual  beli  dalam satu akad. Apabila kita berpedoman pada pendapat  ulama  bahwa  kata al-bay’ atau jual  beli  menyangkut  akad salam , sharf, dan ijârah ,  maka  praktik rahn di pegadaian  syari’ah  termasuk  ke  dalam hybrid  contract yang  dilarang.  Hal  ini karena  dalam  kesepakatan rahn tersebut berkumpul  antara  hutang-piutang  de- ngan  akad ijârah (sewa  atau  upah)  yang termasuk ke dalam jual-beli.
Demikian  juga  bila  kita  menim- bang  produk rahn di  pegadaian  syari’ah dengan  syarat  keempat  dari  kebolehan hybrid  contract akan  mendapat  kesim- pulan  keharaman  akad  tersebut.  Syarat itu  mengatakan  bahwa hybrid  contract itu tidak termasuk ke dalam yang mutanâqidlah (akad-akadnya  berla- wanan).  Fungsi rahn dalam  Islam  meru- pakan  penguat  dari  transaksi  hutang, yang  mana  hutang-piutang  merupakan akad yang berbasis tolong-menolong dan kasih  sayang  kepada  sesama.  Hal  ini berlawanan  dengan  transaksi ijârah yang berbasis  mencari  keuntungan.  Komersi- alisasi rahn dengan  akad ijârah yang  ber- sifat mulzim (keharusan)  bagi  nasabah telah  menghilangkan  fungsi rahn yang berbasis tolong-menolong.
Di  samping  itu,  keharaman rahn yang dikumpulkan dengan ijârah juga bi- sa  disimpulkan  dari  penerapan  kaidah yang mengatakan kullu qardl jarr naf’an fa
huwa  ribâ . 49 Setiap  hutang  piutang  yang mendatangkan  manfaat  adalah  riba.  A- kad rahn yang  ada  di  pegadaian  syari’ah tidak  terlepas  dari  adanya  hutang  pihak nasabah ke[ada pihak pegadaian syari’ah. apabila  hutang  tersebut  dimanfaatkan oleh  pihak  penghutang  dengan  meng- haruskan  nasabah  melakukan  akad ijârah atas barang gadaian ( marhûn ), masalah ini bisa  masuk  ke  dalam  kategori  menda- tangkan  manfaat,  sehingga  termasuk  ke dalam riba yang diharamkan.
Memang,  hasil  berbeda  akan  di- dapat jika kita fokus pada akad rahn , bu- kan  pada  akad  hutang-piutang.  Hal  ini karena rahn sebagai  penguat  dari  tran- saksi  non  tunai  memang  tidak  mesti bersamaan  dengan  akad  hutang-piutang. Akad rahn bisa  dilaksanakan  sebagai  pe- nguat  dari  transaksi  jual-beli  non  tunai, sewa  menyewa,  dan  lainnya.  Dalam  ka- sus ini, rahn tidak bermasalah apabila di- gabungkan  dengan  akad ijârah ,  karena keduanya  tidak  termasuk  ke  dalam  akad yang  berlawanan.  Namun,  jika  dilihat dari  realitas  yang  ada  di  pegadaian  sya- ri’ah,  nasabah  yang  mengajukan  gadai hampir  bisa  dipastikan  gadai  tersebut berbasis pinjaman uang atau qardl .
Ijârah dalam  Akad  Gadai:  Antara  Nor- matif dan Substantif
Hal  lain  yang  menjadikan  kontro- versi  penggabungan  akad rahn dengan ijârah dalam  satu  kesepakatan  adalah  se-
49 Kaidah  ini  bersumber  dari  hadits dla’îf secara sanad, namun  mempunyai penguat dari para sa- habat yang menunjukkan bahwa makna yang ter- kandung dalam hadits tersebut shahîh . Karena itu, kaidah  ini  secara  umum  dipakai  oleh  para  ahli fiqh. Lihat Hammad bin Shâlih al-Marî, “Qâ`idah: Kull Qardl Jarr Naf’uhâ ”, diakses 12 Januari 2015, http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.p hp?t=308860
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 2, Desember 2015: 316-331 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121 328 |
jauh  mana  kebutuhan  akan ijârah terse- but.  Upah  dalam ijârah tersebut  adalah upah  atas  perawatan  atau  penyimpanan. Hadits yang dijadikan landasan bolehnya pengambilan  upah  atas  penyimpanan barang  yang  digadaikan  ( marhûn )  oleh pegadaian  syari’ah  sebenarnya  adalah upah  atas  perawatan marhûn yang  mem- butuhkan  perawatan,  dalam  hal  ini  bi- natang  ternak.  Begitu  juga  ulama  klasik, ketika  berbicara  tentang  pengambilan upah  atas marhûn adalah  upah  atas perawatan bukan penyimpanan.
Di  antara  hadits  tersebut  adalah hadits  riwayat  Sya`bin  dari  Abû  Huray- rah  ra.  bahwa  Rasulullah  saw.  bersabda bahwa  ternak  yang  digadaikan  boleh  di- perah  susunya  sesuai  dengan  biaya  pe- rawatannya.  Sedangkan  ternak  yang digadaikan  boleh  ditunggangi  sesuai dengan  biaya  perawatannya  dan  orang yang memerah susunya atau menungganginya  harus  membayar  biaya perawatannya. 50
Barang  gadai  berupa  ternak  tentu sangat  berbeda  dengan  barang  gadai  be- rupa  benda  mati.  Binatang  ternak  butuh makan  dan  perawatan,  sedangkan  benda mati  tidak  butuh  itu  semua.  Hadits  di  a- tas  menunjukkan  bahwa  apabila  barang gadai  berupa  binatang,  maka  bagi  pene- rima gadai yang merawat binatang ternak tersebut  berhak  mengambil  upah  atas kerjanya atau dengan  timbal-balik  meng- ambil  manfaat  dari  ternak  tersebut.  Apa- bila  hadits  ini  dijadikan  dalil  bagi  kebo- lehan  penarikan  upah  atas  penyimpanan barang  gadai,  menurut  penulis  tidak  te- pat,  karena  perbedaan  karakter  barang gadai  ternak  dengan  benda  mati  seba- gaimana di atas.
50 Al-Sâlûs, Fiqh al-Bay’ , 1252.
Dengan  demikian,  akad ijârah se- cara  formal-prosedural  dijadikan  sarana untuk  mengambil  tambahan  atas  pin- jaman.  Memang,  di  antara  ulama,  ter- utama mazhab Syâfi’î berpijak pada pola pikir  normatif  dan  formal  semata.  Pola pikir  ini  tampak  jelas  pada  kalimat  al- Nawawî  dalam  mengemukan  alasan mazhab  al-Syâfi’î  yang  membolehkan jual  beli ‘īnah .  Al-Nawawî  mengatakan bahwa  pembolehan  itu  karena  yang  di- perhitungkan  adalah  aspek  lahiriah  dari akad,  bukan  pada  apa  yang  ada  dalam hati  atau  niat  dua  orang  yang  ber- transaksi. 51
Namun,  pandangan  ini  ditentang keras  oleh  sebagian  ulama,  seperti  Ibn Qayyim dan Ibn Taymîyah. Mereka tidak hanya  melihat  pada  tataran  normatif  for- mal prosedural semata, namun lebih dari itu  mereka  melihat  pada  substansi  akad tersebut,  dan  mengabaikan  kesesuaian akad  tersebut  dengan  aspek  formal prosedural  hukum.  Mereka  melihat kondisi  yang  melatarbelakangi  akad tersebut.  Dalam  kasus  jual  beli ‘īnah, orang yang melakukannya karena terpak- sa  dan  ada  kebutuhan  mendesak  yang mendorongnya  melakukan  hal  itu.  Jika tidak  ada  kebutuhan  mendesak,  mana mungkin seseorang menyibukkan diri de- ngan jual beli tersebut. 52
Begitu  juga,  alternatif  riba  dalam keuangan  syari’ah  yang  menggunakan akad-akad syar’îyah. Dalam praktiknya, a- kad-akad  tersebut  sering  dikritik  sebagai hanya menghilangkan riba secara norma- tif,  tetapi  secara  substantif  riba  tersebut belum  hilang.  Nasabah  harus  mengelu-
51 Imam al-Nawawi, Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Vol. 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 249.
52 Al-Sâlûs, Fiqh al-Bay ’, 720-721.
| 329
arkan  uang  tambahan,  baik  disebut margin keuntungan, bagi hasil maupun fee (upah)  yang  mirip  dengan  bunga  sebab aktifitas  riil  yang  melandasi  adanya  tam- bahan  tersebut  tidak  dijalankan  oleh  pi- hak lembaga keuangan syari’ah. 53
Dalam  kasus ijârah dalam  produk gadai  di  pegadaian  syari’ah,  pengenaan upah  atas  penyimpanan marhûn ,  tidak lain bertujuan agar pihak pegadaian men- dapat  tambahan  atas  pinjaman  yang  di- berikan  nasabah.  Apabila  memang  upah atas  penyimpanan  diperlukan,  seharus- nya  hal  ini  dilakukan  juga  dalam  fidusia atau rahn  khiyâzî .  Dalam  fidusia,  pihak keuangan  syari’ah  menyimpan  surat-su- rat  berharga  yang  mewakili  kepemilikan atas barang tertentu sebagai marhûn tanpa ada fee atau upah atas simpanan tersebut.
Padahal,  penyimpanan  sertifikat  kepemi- likan  atas  barang  berharga  dengan  pe- nyimpanan barang berharga, seperti emas dan  lain  sebagainya,  tidak  banyak  berbe- da. Biaya yang dibutuhkan relatif sama.
Perbedaan ini tidak lain karena ra- hn  khiyâzî tidak  digunakan  dalam  hu- tang-piutang  ( qardl ),  tetapi  digunakan dalam  akad  jual  beli murâbahah , musyâ- rakah , ijârah, dan  lainnya,  yang  pihak lembaga  keuangan  bisa  mendapat  tam- bahan,  bagi  hasil  atau  keuntungan  yang halal dari akad-akad tersebut. Sedangkan gadai  dikaitkan  dengan  pinjaman  yang tidak  boleh  ada  tambahan  atasnya,  se- hingga akad ijârah dipakai untuk menda- patkan tambahan tersebut.
53 Salah satu kritik atas bank syari’ah ini, baca mi- salnya  Abdullah  Saeed, Menyoal  Bank  Syari’ah:
Kritik  atas  Interpretasi  Bunga  Bank  Kaum  Neo- Revivalis , terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004).

## Penutup
Produk rahn di pegadaian syari’ah masih  dipertanyakan  kesyari’ahannya. Di  satu  sisi,  pihak  pegadaian  syari’ah mengklaim  bahwa hybrid  contract yang mendasari  produk  gadai  telah  meme- nuhi  syarat  syari’ah,  sehingga  diperbo- lehkan.  Namun,  jika  dikaji  lebih  men- dalam  dengan  berdasarkan  atas  kriteria hybrid  contract yang  dibolehkan,  maka produk ini bisa termasuk ke dalam hybrid contract yang dilarang, baik karena ia ter- masuk ke dalam penggabungan jual-beli dengan  hutang  piutang  yang  dilarang dalam  hadits  maupun  berdasarkan  atas kriteria  ulama  Mâlikîyah  yang  meng- haramkan penggabungan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya.
Solusi Islami dalam keuangan sya- ri’ah  diharapkan  tidak  hanya  pada  tata- ran  normatif  dan  legal  formal  semata. Lebih  dari  itu,  solusi  Islami  harus  secara substantif  mengatasi  permasalahan  eko- nomi  berdasarkan  atas  nilai-nilai  kea- dilan,  agar  peran  Islam  dalam  ekonomi tidak hanya pada simbol, tetapi lebih pa- da nilai.[]

## Daftar Pustaka
‘Imrânî,  ‘Abdullâh  ibn  Muhammad    al-. al-’Uqûd  al-Mâlîyah  al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhîyah Ta’shîlîyah wa Tath- bîqîyah . Riyad: Dâr Kunûz Isbilia li al-Nasyr wa al-Tawzî’, 2006.
Achmad  Rifai,  “Kontroversi  Gadai  Syari- ah”. Diakses pada 10  Januari 2015. http://fiqihmuamalat.blogspot.co m/2013/09/kontroversi-gadai-
syariah.html
Agustianto,  “Hybrid  Contract  dalam  Ke- uangan Syari’ah”. Diakses pada 14 Februari 2016.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 2, Desember 2015: 316-331 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121 330 |
http://www.agustiantocentre.com /?p=68
Ahmad, Imâm. Musnad Imâm Ahmad , Vol. 2 . Beirut: Dâr al-Fikr, 1991.
Anshori,  Abdul  Ghofur. Gadai  Syari’ah  di
Indonesia .  Jogjakarta:  Gajahmada University Press, 2006. Dawûd,  Abû. Sunan  Abû  Dawûd , Vol.  3 . Beirut: Dâr al-Jayl, 1992. Hammad,  Nazih. Mu’jam  al-Musthalahat al-Iqtishâdîyah  fî  Lughah  al-Fuqahâ’ .
Riyad:  Al-Dâr  al-‘Alamîyah  lî  al- Kitâb al-Islâmî, 1995.
_______. Qadlâyâ Fiqhîyah Mu’âshirah fî al- Mâl wa al-Iqtishâd . Da-maskus:  Dâr al-Qalam, 2001.
Ibn  Manzhûr, Lisân  al-‘Arab .  Beirut:  Dâr al-Fikr, 1386 H.
Jawzîyah,  Ibn  al-Qayyim  al-. I’lâm  al-Mu- waqqi’în , Vol.  1 .  Beirut:  Dâr  al-Ku- tub al-‘Ilmîyah, 1991.
Marî,  Hammad  ibn  Shâlih  al-.  “Qâ`idah:
Kull  Qardl  Jarr  Naf’uhâ”.  Diakses
12 Januari 2015. http://www.ahlalhdeeth.com/vb /showthread.php?t=308860 Mulyani, Sri.  “Pegadaian  Syariah”.  Diak-
ses pada 20 Juni 2015.
http://srimulyanicha.blogspot.co.i d/2012/05/pegadaian-syariah- rahn.html Najah,  Ahmad  Zain  An-.  “Hukum  Jual beli  al-‘Inah  dan  al-Tawarruq”. Diakses  pada  10  Januari  2015. http://www.ahmadzain.com/rea d/karya-tulis/456/hukum-jual- beli-alinah-dan-attawaruq/
Nawawi,  Imam  An. Majmu’  Syarh  al- Muhadzdzab. Jakarta:  Pustaka  Az- zam, 2012.
Qurthubî, Al-. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân , Vol. 2 . Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
Rusyd,  Ibn. Bidâyat  al-Mujtahîd, Vol.  2. Beirut: Dâr al-Fikr, 1993. Saeed,    Abdullah. Menyoal  Bank  Syari’ah: Kritik  atas  Interpretasi  Bunga  Bank Kaum  Neo-Revivalis. Diterjemahkan oleh  Arif  Maftuhin.  Jakarta:  Para- madina, 2004.
Sâlûs,  Alî  Ahmad  al-. Fiqh  al-Ba’i    wa  al- Istitsâq  wa  al-Tathbîq  al-Mu’âshir . Beirut:  Mu’assasah  al-Rayyân,  20- 04.
Sudarsono,  Heri. Bank  dan  Lembaga  Keu- angan  Syari’ah .  Jogjakarta:  Ekono- sia, 2007.
Supriyadi, Ahmad.  “Implementasi Akad Rahn di  Pegadaian  Syariah  Kudus (Suatu  Tinjauan  Yuridis  Normatif terhadap  Praktek Akad  Rahn  di Pegadaian  Syariah  Kudus)”.  Diak- ses pada 20 Juni 2015.
http://supriyadi515.wordpress.co m/2013/01/23/implementasi- akad-rahn-di-pegadaian-syariah- kudus-suatu-tinjauan-yuridis- normatif-terhadap-praktek-akad- rahn-di-pegadaian-syariah-kudus/ Syâfi’î , Abû  ‘Abdullâh  Muhammad  ibn Idrîs al-. al-Umm , Vol. 3 . Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.
Syâfi’î,  Abû  Khâtim  Mahmûd  ibn  al- Hasan  al-Qazwaynî  al-. Al-Hiyâl  fî al-Fiqh .  Beirut:  Dâr  al-Kutub  al- ‘Ilmîyah, 2012.
Syakur,  Ahmad.  “Problematika  Akad Ganda  pada  Produk  Lembaga Keuangan  Syari’ah  Kontemporer”, Universum 3/2 (Juli 2009): 18-36. Syâthibî, al-. al-Muwâfaqât  fî  Ushûl  al- Syarî’ah,  Vol.  3 .  Kairo:  Musthafâ Muhammad, t.th.
Thayyâr,  ‘Abdullâh  ibn  Muhammad  al-. et.  al., al-Fiqh  al-Muyassar .  Riyad:
Madar  al-Watani  lî  al-Nashr,  1425 H.
Taymîyah,  Ibn. Majmû’  Fatâwâ  Syaykh  al- Islâm  Ahmad  Ibn  Taymîyah , vol.  29.
Diedit  oleh  ‘Abd  al-Rahman  ibn Muhammad  dan  Muhammad  ibn ‘Abd  al-Rahmân.  Riyad:  Dâr  al- Rahmah,  t.th.
Tirmidzî,  al-. Al-Jami’  al-Shahîh, Vol.  2. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
Undang Undang Republik Indo- nesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia.  Diakses pada 19 Januari 2015, www.hukumonline.com/pusatdat a/
downloadfile/lt4cce8b328f9c6/298 5/174.
Zuhaylî,  Wahbah  al-. Al-Fiqh  al-Islâmî  wa Adillatuh , Vol. 7 . Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 2007.