## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Negara Muslim.
(Indonesia, Irak, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Turki, Tunisia)
Agung Burhanusyihab 1 , KM. Al Fathur Ikhsan 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, agungburhanusyihab@gmail.com 1 , km.alfathurikhsan@gmail.com 2

## ABSTRACT
Building a joyful and eternal family (home) based on the One Godhead is one of marriage's objectives. The cornerstone of the home's integrity, however, is threatened by issues that arise between the husband and wife when managing the household. There must be specific grounds given to the court in the event of a divorce between the two parties. Divorce has repercussions on many levels, including the influence on children, shared marital property, and guardianship. This study aims to investigate the effects of divorce in each Muslim nation in more detail. This study draws on literature reviews of books and articles that are relevant to the topic as well as various studies that address the effects of the effects of divorce in different Muslim nations.
Keywords : divorce, legal repercussions, muslim countries.

## ABSTRAK
Salah  satu tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Namun  dalam  proses  jalannya  rumah tangga  terdapat  problematika  antara  suami  dan  istri  yang  mengancam  pondasi  keutuhan  rumah tangga. Jika terjadi perceraian antara kedua belah  pihak haruslah ada beberapa alasan tertentu yang akan diutarakan di depan sidang pengadilan. Konsekuensi perceraian berimbas terhadap pengasuhan anak, harta bersama selama perkawinan dan perwalian. Penelitian ini bermaksud menilik lebih lanjut dampak  perceraian  di  setiap  negara-negara  muslim.  Adapun  penelitian  ini menggunakan literatur kepustakaan  ( library  research )  terhadap  buku,  artikel,  yang  berhubungan  dengan  tema  dan  juga bersumber dari beberapa penelitian yang membahas dampak perceraian di berbagai negara muslim.
Kata kunci : perceraian, akibat hukum, negara muslim.

## PENDAHULUAN
Penjelasan umum undang-undang perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.Untuk mendukung tujuan itu, undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar  terjadinya  perceraian. Perceraian diizinkan dengan alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian merupakan perbuatan halal

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
yang paling dibenci oleh Allah. 1 Adapun sebab perceraian, karena kegagalan suami dan istri dalam membangun komunikasi yang baik. 2
Upaya mempersulit terjadinya perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Presentasi penerapan dari undang-undang tersebut sangat rendah.  Salah  satu  upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan peningkatan angka  perceraian  tersebut  adalah  memperbaiki  pemahaman  calon  pasangan suami -istri terhadap  perkawinan  dan  perceraian. 3 Perceraian  merupakan  upaya  untuk  melepaskan ikatan  suami  dan  istri  dari  suatu  perkawinan  yang  disebabkan  oleh  alasan  tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar ( dissolution marriage ). Perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. 4
Tulisan  ini  berbicara  seputar  problematika  dalam  keluarga,  khususnya  dampak perceraian  serta  sejauh  mana  relevansinya  diberlakukan  tiap  negara-negara  muslim (Indonesia, Irak, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Tunisia). Hal ini dianggap menarik karena penting sampai saat ini masalah perceraian selalu menimbulkan konflik antara pasangan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka ( library research )  dengan  pendekatan  kualitatif.  Cara  yang  ditempuh  dalam  penelitian  dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan penelitian lain yang relevan dengan tema tersebut.
Undang-undang  dan  berbagai  peraturan  akibat  perceraian  di  berbagai  negara dijabarkan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan dan proses setelahnya.

## PEMBAHASAN

## Kerangka Teoritik Dampak Perceraian
A. Hukum Perundang-Undangan  Perceraian  Di Beberapa  Negara Muslim
Negara yang Perceraiannya Hanya Dapat Dilakukan di Depan Sidang
1. Indonesia
Di Indonesia di atur dalam UU Perkawinan tahun 1974, tertera pada Pasal 39 (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan
1 Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Jurnal Keadilan Progresif, Vol 5, no. 1 (2014): 122–36.
2 Ria Zaitullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016,” Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 2, no. 2 (2020):  142–57.
3 Ermi  Suryani, “Tingkat Perceraian Muslim Dan Non Muslim Di Indonesia,” Mizan : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3, no. 2 (2015):  154.
4 Syafriani Manna dkk Nibras, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora Vol. 6, no. 1 (2021):  12.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dapat  hidup  rukun  sebagai  suami  isteri.  (3)  Tata  cara  perceraian  didepan  sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. 5
2. Malaysia
Dalam ’Prosedur Pencatatan Perceraian Menurut Akta 303 Hukum Keluarga Islam (Wilayah  wilayah  Persekutuan)  1984’  di  Malaysia,  proses  atau  langkah-langkah perceraian dengan talak, secara umum adalah sebagai berikut: pertama; mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, yang disertai dengan alasan. Kedua; pemeriksaan yang meliputi pemanggilan oleh pihak-pihak pengadilan. Ketiga; putusan. 6
3. Pakistan
Di Pakistan diatur dalam undang-undang ’ The Muslim Laws Ordinance 1961 (dan amandemennya)’, menceraikan istri tanpa mengajukan permohonan tertulis ke pejabat ( chairman )  berwenang;  atau  dan  tanpa  memberikan  salinannya  kepada  istri,  dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun; atau denda maksimal 1000 rupee; atau keduanya sekaligus. 7

## 4. Maroko
Dalam  ’ Mudawanah  al-ahwal  syakhshiyah 1957’,  perceraian  karena ketidaksepakatan  memungkinkan  salah  satu  pasangan  pergi  ke  pengadilan  untuk menjelaskan  perselisihan  dengan  pasangannya.  Istri  boleh  mengajukan  cerai  secara khulu’ ke pengadilan. Pengadilan Maroko menganut prosedur formal dan menekankan pada pembuktian secara tertulis, yang bervariasi sesuai alasan perceraian yang diajukan. 8
5. Turki
Menurut hukum perdata Turki tahun 1926, seorang suami atau istri yang hendak bercerai diperbolehkan melakukan pisah ranjang. Jika setelah pisah ranjang dijalani pada waktu tertentu tidak ada perbaikan kondisi rumah tangga, maka masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengajukan cerai di pengadilan. 9
6. Tunisia
Di dalam UU Hukum Keluarga Tunisia, mengenai perceraian diatur dalam pasal 30-32. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan dan dianggap sah di depan dan dengan keputusan pengadilan. Baik suami maupun isteri mempunyai
5 Peraturan Pemerintah, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974,” Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , 2018, 1–15, pasal 39.
6 Fahmi Basyar, “Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam,” Istidlal Vol. 1, no. 1 (2017):  96.
7 Suchamdi, “Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern,” Kodifikasia Vol. 7, no. 1 (2013):  24–39.
8 Fathonah K Daud and Nurrohman Syarif, “Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko,” Al-Aḥwāl, Vol. 14, no. 2 (2021):  159–72.
9 Sadari, “Hak Perempuan Pasca Percerian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia,” Istinbath: Jurnal Hukum 12, no. 2 (2015):  hlm. 11.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
hak yang sama untuk mengajukan gugatan cerai. Mengenai perceraian diatur dalam pasal 30-32. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan dan dianggap sah di depan dan dengan keputusan pengadilan. Baik suami maupun isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan cerai. 10
7. Mesir
Pernyataan  talak  oleh  suami  harus  dicatat  dan  pemberitahuan  talak  harus diberikan  kepada  isteri.  Perceraian  tidak  terjadi  jika  pemberitahuan  belum  sampai kepada  isteri.  Jika  isteri  memohon  cerai  ke  pengadilan,  yang  diurus  oleh  arbritor, pengadilan  berwenang  mengakhiri  pernikahan  meskipun  isteri  harus  membayar kompensasi. 11
Negara yang Perceraiannya Hanya Dianjurkan Atau Tidak di Depan Sidang
1. Irak
Irak menetapkan sang suami yang ingin menceraikan istrinya dianjurkan atau tidak diwajibkan melapor ke pengadilan. Sementara suami yang menceraikan istri bukan dengan ketetapan hakim wajib mendaftarkan selama masa tunggu (iddah) dan perceraian dihitung sejak direkam oleh pengadilan. 12

## B. Perceraian  Karena Talak dan Khulu’ di Negara Muslim
1. Indonesia
Berkaitan dengan taklik talak diatur dalam KHI Pasal 46: ” (I) lsi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul tetjadi kemudian, tidak  dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak  sungguh-sungguh  jatuh,  isteri  harus  mengajukan  persoalannya  ke  pengadilan Agama. 13 Pasal  148  tentang  khulu’  :  1.  Seorang  isteri  yang  mengajukan  gugatan perceraian  dengan  jalan  khulu’,  menyanpaikan  permohonannya  kepada  Pengadil an Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya. 14
2. Malaysia
Di Malaysia prosedur cerai talak (diluar sidang atau di hadapan sidang). Prosedur permohonan  cerai  dari  suami,  permohon  diarahkan  mengambil  borang  (formula)  di
10 Sadari. Hlm.  6
11 Sadari. Hlm.  7-8.
12 Suchamdi, “Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern.” Hlm. 38.
13 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 46.
14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 148.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Kaunter  Mahkamah  Syariah. 15 Dalam Seksyen 53 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005 menyatakan istri boleh mengajukan cerai gugat di Mahkamah Syariah dengan alasan lalai dalam memberi nafkah. 16
3. Pakistan
Shighat talak  yang  diakui  dalam  hukum  Pakistan  tidak  terbatas  pada  talak didepan pengadilan saja, suami dapat mengucapkan talak secara lisan maupun dengan tulisan di luar pengadilan. 17
Prosedur pengajuan khulu’ diatur sebelumnya dalam pasal 2 UU Perceraian tahun 1939.  Menurut  regulasi  tersebut  seorang  istri  dapat  mengajukan  izin  perceraian  ke pengadilan,  apabila  dalam  pernikahannya  terjadi  hal-hal  sebagai  berikut  :  1.  Suami mafqud atau tidak memberi kabar selama 4 tahun. 2. Suami mengabaikan tanggung jawab memberi nafkah selama 2 tahun. 3. Suami melakukan tindak kriminal dan dipenjara 7 tahun atau lebih. 4. Suami gagal memberi nafkah tanpa ada alasan yang jelas selama 3 tahun.  5.  Suami  impoten.  6.  Suami  gila  selama  2  tahun,  atau  menderita  kusta  atau penyakit kronis. 7. Istri meminta hak kedewasaan, dimana ia menikah sebelum usia 16 tahun  dan  menolak  pernikahan  sebelum  dia  berusia  18  tahun.  8.  Suami  melakukan kekerasan. 9. Alasan yang tidak valid dalam mengajukan perceraian. 18
4. Maroko
Agar talak menjadi sah, suami harus didaftarkan dua hakim notaris (‘ udul ) yang dapat bekerja dari kantor mereka ( maktab al ‘ udul ). Untuk menceraikan istrinya, seorang laki-laki harus menghadirkan book ler personal nya dan surat nikah, yang dibaliknya ada deklarasi talak (apakah talak raj’i atau ba’in) dan apakah talak itu dijatuhkan didepan istri (pasal 81). Jika dihadiri istri, talak menjadi huduri , jika tidak dihadiri talaknya ghiyabi , yang merupakan kasus kebanyakan talak. 19
Dalam Mudawanah  Al-ahwal  Syakhshiyah tahun  1957  seorang  istri  dapat menuntut khulu’ ke pengadilan dengan alasan-alasan : 1. Suami lalai menyediakan nafkah (Pasal 3). 2. Suami berpenyakit kronis yang menyebabkan istri merana (Pasal 4). 3. Suami berlaku  kasar  (menyiksa) istri sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan  perkawinan (Pasal 6). 4. Suami gagal memperbaiki hubungan perkawinan setelah waktu empat bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya
15 Tengku Muhamad Rosfaizal, “Studi Perbandingan Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia (Studi Kasus Di Pa Tanjung Karang Dan Ms Kelantan Tahun 2013-2016)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).
16 Nasaiy Aziz, “Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217),” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 2 (2018):  276–77.
17 Syaifuddin Zuhdi, “Reformasi Hukum Perceraian Di Pakistan,” Jurnal Law and Justice 1, no. 1 (2016):  41–53.
18 Zuhdi.
19 Dinda Salsabila, “Anatomi Hukum Perceraian: Kasus Maroko,” diakses 06 November, 2022, https://www.academia.edu/37970677/anatomi_hukum_perceraian_kasus_maroko.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
(Pasal  8).  5.  Suami  meninggalkan  istri  sedikitnya  selama  satu  tahun  tanpa memperdulikan istrinya (Pasal 7). 20

## 5. Turki
Turki  menggunakan  prinsip tahayyur dalam aturan taklik talak yang terdapat dalam  UU  tahun 1917 dimana isteri berhak mencantumkan dalam taklik talak dalam masalah poligami. 21
Di  hukum  perdata  Turki  tahun  1926  yang  telah  di  amandemen  tahun  1990, dengan materi : 1. Salah satu pihak dapat mengajukan cerai atas dasar perwujudan dari ketidakcocokan tabiat yang berakibat pada rumah tangga yang tidak bahagia. 2. Pihak yang tidak bersalah dan menderita berhak mengajukan cerai dan meminta ganti rugi yang  layak  dari  pihak  lain.  3.  Pihak  yang  tidak  bersalah  dan  menjadi  miskin  berhak mengajukan cerai dan meminta nafkah dari pihak lain selama setahun. 22
6. Tunisia
Menurut Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia, perceraian yang dilakukan secara sepihak tidak mengakibatkan jatuh talak. Perceraian hanya dapat kekuatan hukum jika  diputuskan  oleh  pengadilan.  Namun  demikian,  pangadilan  juga  memutuskan perkawinan yang diajukan oleh istri dengan alasan suami gagal dalam memenuhi nafkah rumah  tangga  Pasal 30-31. 23 UU Tunisia No. 40 Tahun 1957 menetapkan isteri boleh meminta cerai tanpa alasan dengan syarat membayar uang tebusan sebagai kompensasi hukum dengan jumlah yang ditetapkan hakim. 24
7. Mesir
UU Mesir Nomor 25 Tahun 1920 mengenalkan dua reformasi dalam talak: (1) hak pengadilan untuk menjatuhkan talak dengan alasan gagal memberikan nafkah dan (2) talak jatuh karena adanya penyakit yang membahayakan. Sementara UU Nomor 25 Tahun 1929 mempunyai reformasi lain, bahwa pengadilan berhak menjatuhkan talak karena: (1) perlakukan tidak adil suami dan (2) pergi dalam waktu lama. 25
Di  dalam  UU  tahun  1920  dan  UU  tahun  1929,  istri  boleh  minta  pemutusan perkawinan. Dua UU ini mengakui hak wanita untuk meminta cerai karena suami tidak
20 Daud and Syarif, “Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko.”
21 Vita Fitria, “Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam,” Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 12, no. 1 (2012):  hlm. 12.
22 Sadari, “Hak Perempuan Pasca Percerian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia.”, hlm. 10.
23 Komarudin, “Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia,” Kordinat Vol. 18, no. 1 (2019):  hlm. 207.
24 Arbanur Rasyid, “Historisitas Aturan Dan Tujuan Perceraian Dalam Perundang -Undangan
Keluarga Islam Indonesia Dan Negara-Negara Muslim,” Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Vol. 7, no. 2 (2021):  hlm. 253. 25 Rasyid., hlm. 252.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
memberi nafkah, hilang selama satu tahun, dipenjara 3 tahun dengan berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa melayani nafkah batin. 26

## 8. Irak
Dalam Undang-Undang Iraq ( Qanun al Ahwal al Syakhshiyyah ) tahun 1959 Pasal 40 bahwa masing-masing pasangan boleh mengajukan perceraian dengan alasan seperti: 1.  Merugikan  kepada  orang  lain  dan  anak  sehingga  mustahil  untuk  melanjutkan pernukahan, lalu kecanduan alkohol. 2. Berzina 3. Salah satu pasangan dibawah usia 18 saat akad 4. Perkawinan dipaksa dan 5. Suami berpoligami. 27

## C. Dampak Harta Bersama  Setelah Perceraian  Di Beberapa  Negara Muslim
Harta bersama atau gono-gini yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami isteri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari perkongsian  suami  isteri.  Untuk  mengetahui  hukum  perkongsian  ditinjau dari sudut Hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam madzhab. 28
Harta  milik  bersama suami-istri, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang,  atau  sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta be nda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri  yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikatagorikan harta bersama. 29 Tentunya peraturan tiap negara-negara muslim berbeda, berikut penjelasannya :
1. Indonesia
Negara Indonesia mengatur harta bersama di KHI di Bab XIII dalam Pasal 86 (1) ”Pada  dasarnya  tidak  ada  percampuran  antara  harta  suami  dan  harta  isteri  karena perkawinan”. 30 (2)  ”Harta  isteri  tetap  menjadi  hak  isteri  dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya”. 31
Serta  diatur  dalam  KUH  Perdata  Pasal  119  :  ”Sejak  saat  dilangsungkannya perkawinan,  maka  menurut  hukum  terjadi  harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian
26 Kurniati, “Hukum Keluarga Di Mesir,” Al-Daulah 3, no. 1 (2014):  hlm. 28.
27 Sadari, “Hak Perempuan Pasca Percerian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia.”, hlm. 12.
28 Daniel Alfaruqi, “Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Perspektif Keadilan Jender Studi Pengadilan Agama Jakarta Selatan” (Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019). hlm. 171
29 Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan,” Ijtima’iyya Vol. 8, no. 2 (2015):  hlm. 83.
30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) . Pasal 8 ayat (1)
31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) . Pasal 86 ayat (2)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri. 32

## 2. Malaysia
Peraturan harta bersama atau yang biasa disebut dengan harta sepencarian di Kuala  Lumpur  yaitu  terdapat  pada  Akta  303,  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Bahagian V-Pembubaran Perkahwinan. Seksyen 58. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian :
a. Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat  suatu  perintah  perceraian,  memerintahkan  supaya  aset-aset  yang diperoleh oleh suami istri dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka bagikan antara mereka atau supaya aset-aset itu dijual dan hasil jualan dibagi antara suami istri.
b. Dalam  menjalankan  kuasa  pada  pasal  (1),  Mahkamah  hendaklah  mengambil perhatian kepada : 1. Batas sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap pihak dalam bentuk  uang,  harta  atau  hasil  kerja  dalam  memperoleh  aset  itu,  2. Hutang yang dilakukan oleh salah satu pihak dan telah dimanfaatkan bersama, 3. keperluan anak- anak yang belum dewasa pada perkawinan itu. Jika pertimbangan itu ada, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.
c. Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat  perintah  perceraian,  memerintahkan  supaya  aset-aset  yang  diperoleh dalam masa perkawinan dengan usaha tunggal salah satu pihak kepada perkawinan itu dibagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibagi antara suami istri.
d. Dalam menjalankan kuasa pada pasal (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada a) Bantuan yang telah dilakukan oleh pihak yang tidak menghasilkan harta dengan memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga, b) Keperluan anak-anak yang  belum  dewasa  daripada  perkawinan  itu,  Jika  merujuk  pada  pertimbangan tersebut, Mahkamah boleh membagikan aset itu atau hasil jualan itu mengikuti kadar yang  diminta  oleh  pihak-pihak  t  tetapi  walau  bagaimanapun  pihak  yang  telah memperoleh aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar. 33
3. Pakistan
32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) , Pasal 119.
33 Zakiyah Salsabila, “Pembagian Harta Bersama Akibat Percaraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). hlm. 92-93.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dalam ’ Family Court Ordinance ’ atau ’Peraturan Pengadilan Keluarga’ tahun 1964 di  Pakistan  yang  di  amandemen  tahun  2002  bahwa  dalam  angka  20  ’ Amendment  of Schedule ’ : Harta pribadi dan harta benda milik istri. 34
4. Maroko
Di  aturan  ’ Mudawwanah  al-usrah ’  bahwa  harta  pencarian  bersama  suami istri tetap  memperhatikan  kemandirian  finansial  masing-masing.  Kebolehan  adanya perjanjian atas pertimbangan hakim. 35
5. Turki
Pengadilan menetapkan bahwa pihak yang bersalah membayar ganti rugi kepada pihak  yang  dirugikan  secara  fisik,  keuangan,  atau  dirugikan  reputasinya.  Aturan tambahan dari UU Sipil Turki yang memberikan hak kepada pengadilan untuk mengatur bahwa pihak yang diceraikan tidak peduli bersalah atau tidak, harus diberi ganti rugi oleh pihak yang menceraikan selama pihak pertama belum menikah lagi dalam periode tak lebih dari 1 tahun dari tanggal perceraian. 36

## 6. Tunisia
Berdasarkan  konstitusi  Tunisia,  Islam  adalah  agama  resmi  di negara Tunisia, sedangkan mazhab Maliki mempunyai pengaruh yang sangat dominan di negara tersebut. Dalam hak harta bersama, Tunisia menganut mazhab Maliki yaitu :
a. Syirkah Mufawadlah bil Amwal ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan.
b. Syirkah ‘Inan bil Amwal ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan, atau segala macam perniagaan.
c. Syirkatul ‘Abdan Mufawadlah yaitu perkongsian yang bermodal tenaga.
d. Syirkatul  ‘Abdan  ‘Inan ialah  kalau  perkongsian  tenaga  tadi disyaratkan perbedaan tenaga kerja dan perbedaan tentang upah. Imam Malik juga mensyaratkan pekerjaan yang mereka kerjakan harus sejenis dan setempat. 37

## 7. Mesir
Setelah  kependudukan  kesultanan  Turki,  Mesir lebih condong ke fiqh mazhab Hanafi. 38 Dalam adat Arab harta bersama atau perkongsian disebut juga dengan syirkah .
34 Family Courts (Amendment) Ordinance , 2002. Pasal 20.
35 Daud and Syarif, “Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko.” hlm. 167.
36 Fitria, “Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam.” hlm. 11.
37 “Pembagian Harta Bersama Menurut Fiqh Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 2018, https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB258310105.pdf.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Secara etimologi syirkah berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama fikih, hanya saja redaksinya yang berbeda, tetapi maknanya sama, yaitu  ikatan  kerjasama  antara  orang-orang  yang  berserikat  dalam  hal  modal  dan keuntungan. Menurut ulama Hanafiyyah syirkah terbagi menjadi dua, syirkah milk dan syirkah ‘ uqud . syirkah milk diartikan sebagai harta bersama terhadap sesuatu antara dua orang atau lebih tanpa adanya akad atau kontrak.
Sedangkan syirkah ‘ uqud kebalikannya. Syirkah milk dibagi menjadi dua, syirkah milk jabar dan syirkah milk ikhtiyar . Syirkah milk jabar merupakan perkongsian secara terpaksa,  misalnya ada dua saudara berkongsi terhadap sebuah rumah yang menjadi warisan dari orang tuanya. Sedangkan syirkah milk ikhtiyar adalah perkongsian dengan pilihan, misalnya ada dua sahabat yang membeli tanah dan untuk ditanami bersama. 39
8. Irak
Kota Kuffah di Iraq merupakan tempat kelahiran Imam Abu Hanifah dan di kota itu pula Madrasah Ra’yu yang merupakan corak pemikiran Abu Hanifah berkembang. Oleh karena itu tidaklah heran apabila pada awalnya hukum Islam yang berkembang dan dominan  di  Iraq adalah hukum fikih bercoraak madzhab Hanafi. 40 Menurut pendapat ulama Hanafiah, jenis syirkah itu ada dua macam, yaitu Syirkah Milk dan Syirkah ‘Uqud :
a. Syirkah Milk (perkongsian perihal pemilikan harta). Syirkah ini dapat diartikan sebagai  bentuk  perkongsian  antara  dua  orang  atau  lebih  terhadap  sesuatu dengan tidak adanya akad atau kontrak (perjanjian). Syirkah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu syirkah dengan terpaksa dan syirkah dengan pilihan.
b. Syirkah  ‘Uqud (perkongsian  dengan  akad  atau  kontrak). Syirkah  ‘uqud adalah perkongsian yang terjadi karena melalui akad atau perjanjian.Syirkah ini terbagi kepada tiga macam, yaitu Syirkah bil ‘Amwal (dengan modal), Syirkah bil Abdan (dengan tenaga), dan Syirkah bil Wujuh (dengan kepercayaan). 41

## D. Dampak  Pengasuhan  Anak  (Hadhanah)  Setelah  Perceraian  Di  Beberapa  Negara Muslim
Pengasuhan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Di Beberapa Negara Muslim
1. Indonesia
38 Mohamad Salman Podungge, Panji Nugraha Ruhiat, Si’ah Khosyiah, “Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Tata Hukum Mesir Dan Sudan,” Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 3, no. 1 (2022):  18–31, https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17476.
39 Alfaruqi, “Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Perspektif Keadilan Jender Studi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.”
40 Tahir Mahmood, “Family Law Reform In The Muslim World” (The India Law Institute, 1972).
41 “Tinjauan Umum Harta Bersama,” n.d., http://repository.uin-suska.ac.id/6640/3/BAB II.pdf.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Diatur dalam KHI Pasal 105, apabila terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya; 42 b. Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih diantara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak  pemeliharaanya; 43 c.  Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 44 Dapat disimpulkan bahwa anak yang belum mumayyiz  atau  sebelum  umur  12  tahun  tetap  bersama  ibunya.  Apabila  umur anak melewati 12 tahun, diserahkan kepada anaknya untuk memilih ayah atau ibu sebagai pemeliharannya. Serta biaya tanggungan hidup anak tetap sang ayah yang bertanggung jawab.

## 2. Malaysia
Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia memperuntukkan secara khusus hak hadanah.  Keutamaan  ibu  terhadap  hadanah  berbanding  pihak-pihak  lain, termasuk bapak dinyatakan dalam seksyen 81 (1), Akta 303 yang memperuntukkan bahwa ibu adalah orang yang paling berhak berbanding orang lain bagi menjaga anak kecilnya sama ada dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan atau selepas perceraian. 45
3. Pakistan
Dalam  Imtiaz  Begum  v  Tariq  Mehmood,  Pengadilan  Tinggi  Lahore  saat membahas kualifikasi pengasuhan menyatakan bahwa tidak boleh fāsiq (pendosa) dan khā'in (tidak jujur). Pengadilan mendefinisikan fāsiq (pendosa) sebagai kebalikan dari ādil (adil) dan khā’in (tidak jujur) sebagai kebalikan dari amīn (jujur). Seseorang akan didiskualifikasi jika pengadilan memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka adalah orang berdosa atau tidak jujur. Tidak perlu ada putusan pengadilan. Karakter pengasuh penting untuk menentukan masalah hak asuh anak. Syarat lain bagi seorang pengasuh adalah bahwa ia harus menjadi mahram bagi anak tersebut. Jika pengasuh adalah ibu, dia tidak boleh menikah dengan orang yang asing bagi anak terutama di mana dia memiliki hak asuh anak perempuan. 46 Menurut pengadilan Pakistan, penjaga anak harus sama dengan agama anak di bawah umur. Seorang anak mengikuti agama dan statu s sosial ayahnya. Penjaga harus memiliki karakter moral yang baik. 47
4. Maroko
Adapun ketentuan peraturan perundang-undang tentang hadhanah di dalam The Moroccon Family Code (Moudwana) diatur dalam Pasal 163 : ”Hak asuh anak melindungi
42 Kompilasi Hukum Islam (KHI) . Pasal 105 huruf (a)
43 Kompilasi Hukum Islam (KHI) . Pasal 105 huruf (b)
44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) . Pasal 105 huruf (c)
45 Zanariah Noor, “Isu-Isu Berbangkit Dari Hadhanah Dan Hak Perwalian Anak,” Jurnal Syariah 20, no. 1 (2012):  hlm. 127.
46 Mudarsa Sabreen, “Law on the Custody of Children in Pakistan: Past, Present and Future,” LUMS Law Journal 4, no. 1 (2017):  hlm. 78.
47 Sabreen. hlm. 80.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
anak  dari  bahaya  dan  memastikan  pendidikannya  dan  perlindungan  terhadap kepentingannya. Pemegang hak asuh harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan fisik dan psikologis anak tersebut dalam pengasuhannya, mengelola  kepentingannya  dengan  tidak  adanya  pembimbing  hukum,  dan  bila diperlukan pada saat kepentingan tersebut berada dalam asuhannya terancam”. Dalam Pasal 169 : ”Ayah atau wali hakim dan ibu pengasuh harus menjaga kepentingan anak, termasuk pendidikan dan asuhannya; bagaimanapun, pengasuh selalu m enghabiskan malam  di  rumah  pengasuh  kecuali  jika  hakim  memutuskan  sebaliknya.  Jika pengasuhannya selain ibu, pengasuh itu harus mengawasi dan menindaklanjuti setiap hari tentang pekerjaan rumah anak tersebut. Jika terjadi perselisihan antara wali hukum dan pengasuh, kasus tersebut diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan sesuai dengan kepentingan anak”. 48
5. Turki
Pengasuhan anak di negara Turki di atur dalam Turkish Civil Code . Di section six , article 336  :  ”Ibu  dan  ayah  akan  memiliki  hak  asuh  bersama  selama  pernikahan berlanjut. Jika kehidupan bersama berakhir atau pemisahan yudisial telah terjadi, hakim dapat memberikan hak asuh kepada salah satu pasangan. Dalam hal kematian salah satu ibu  dan ayah, hak asuh diberikan kepada pasangan yang masih hidup dan dal am hal perceraian, itu akan diberikan kepada pihak yang ditinggalkan bersama anak itu”. 49
6. Tunisia
UU Tahun 1956 Tunisia dalam Pasal 67 yang telah diamandemen pada tahun 1981, menyatakan bahwa jika orang tua yang berhak mengasuh anak meninggal dunia sedangkan sebelumnya perkawinan telah bubar, maka hak hadhanah tersebut berpindah kepada orang tua yang masih hidup. Sedangkan apabila pernikahan bubar sedangkan kedua belak pihak masih hidup, hak pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu pihak  atau  boleh  diserahkan  kepada  pihak  ketiga.  Selanjutnya  pengadilan  dapat memutuskan  batas  waktu  pemeliharaan  anak  dengan  memperhatikan  sepenuhnya kepada kondisi anak yang bersangkutan. 50 Dalam pengaturan hukum keluarga Tunisia yaitu Code of Personal Status, pengasuhan anak tidak ada batasan usia. Ayah dana ibu dari anak menentukan pengasuhan anak sendiri kemudian diputuskan oleh pengadilan. Biaya yang digunakan untuk pengasuhan anak dibebankan kepada ayah kandung, serta agama yang dianut orang tua tidak menjadi penghalang untuk pengasuhan anak. 51
48 Mutia Wardah, “Hadhanah Akibat Perceraian Dalam Keluarga Di Indonesia Dan Maroko” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). Hlm. 78.
49 Turk ish Civil Code Section Six Article 336. .
50 Ratih Lusiani Bancin, “Hukum Keluarga Islam Di Tunisia,” Jurnal: Penelitian Medan Agama 9, no. 2 (2018):  292–293.
51 Feni Agustina, “Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Di Tunisia Dan Indonesia),” niamrara.co, 2021.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## 7. Mesir
Sesuai  dengan  Bab  20  UU  No  100  Tahun  1985  bahwa  pengurusan  atau pengasuhan bagi anak perempuan berlangsung dua belas tahun sedangkan untuk anak laki-laki selama sepuluh tahun. Dan boleh bagi hakim untuk menetapkan bagi anak laki- laki masih berada dalam asuhan salah satu pengasuh hingga berumur lima belas tahun dan bagi anak perempuan hingga ia menikah. Sedangkan tempat tinggal atau rumah anak adalah kewajiban dari sang ayah, ia berkewajiban untuk menyediakan rumah yang layak bagi anaknya dan pengasuhnya, jika ia telah besar maka anak tersebut dapat kembali ke rumah ayahnya. Hal ini sesuai dengan Bab 18 UU No 100 Tahun 1985 tentang hak asuh anak. 52
8. Irak
Aturan tentang pengasuhan anak di negara Irak berdasar pada Personal Status Law of 1959 chapter 2 article 57 :  ”(1) Ibu lebih berhak atas hak asuh dan pengasuhan anak,  asalkan  perkawinan  adalah  sah  dan  setelah  perceraian,  kecuali  anak  dalam pengasuhan disakiti atau dirugikan oleh hal ini. (2) Ibu dalam hak asuh harus menjadi orang dewasa yang waras yang mampu membesarkan dan memelihara. Hak asuh dari ibu yang diceraikan itu tetap berlaku setelah perkawinannya. Pengadilan akan memutuskan dalam hal ini hak ibu dan ayah atas hak asuh di melihat kondisi kepentingan anak”. 53

## E. Batas Usia Anak Dalam Hak Memilih  Pengasuh Di Negara Muslim
1. Indonesia
Dalam KHI Pasal 105 huruf a dan b mengidentifikasikan bahwa, apabila umur anak melewati 12 tahun (setelah mumayyiz), diserahkan kepada anaknya untuk memilih ayah atau ibu sebagai pemeliharannya. 54
2. Malaysia
Peradilan Agama Malaysia juga menetapkan bahwa apabila seorang anak telah mencapai usia mumayyiz atau tujuh ( 7 ) tahun, anak ini akan diberi pilihan untuk tingal bersama ibu, bapak, ataupun orang-orang yang berhak mendapatkan hak hadhanah.  Hak untuk  membuat  pilihan  dapat  terjadi  dalam  dua  keadaan.  Pertama,  apabila  terjadi perceraian  dan  anak  yang  dipertikaikan  telah  mencapai  usia  tujuh  tahun  keatas. Peruntukkan ini berdasar pandangan Imam Syafi’i. 55
3. Pakistan
52 “Hukum Keluarga Mesir,”  http://www.jejakpendidikan.com/2016/04/hukum-keluarga-di- mesir.html, akses 17 Oktober 2022.
53 Personal Status Law No. 188 of 1959 And Amendments Chapter 2 Article 57. .
54 Kompilasi Hukum Islam (KHI) . Pasal 105, huruf a dan b
55 Nurul Syuhadah, “Konsep Hadhanah Dalam Undnag-Undang Keluarga Islam Di Malaysia (Kajian Pemikiran Mazhab Hanafi)” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Pakistan menentukan batas usia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hak  pengasuhan  Ibu  atas  anak  perempuannya  hingga  usia anak mencapai 15 tahun, sedangkan  bagi  anak  laki-laki  sampai  usia  13  tahun.  Setelah  usia  tersebut,  hak pengasuhan  beralih  kepada  ayahnya.  Namun  demikian,  hak  pengasuhan   Ibu  dapat diperpanjang demi kepentingan terbaik anak, yaitu hingga usia 15 tahun bagi laki -laki dan sampai menikah bagi perempuan. 56

## 4. Maroko
Di aturan Maroko dalam The Moroccan Family Code (Moudawana) Of February 5, 2004 Article 166 bahwa : ”Setelah perkawinan orang tuanya berakhir, seorang anak yang telah mencapai usia lima belas tahun berhak memilih ayah atau ibu sebagai wali”. 57
5. Turki
Turki yang mayoritas menganut mazhab Hanafi membagi dua waktu pengaushan anak. Pertama ketika usia anak dibawah umur tujuh tahun, menurut mazhab Hanafi ibu yang berhak atas pengasuhannya. Anak laki-laki sampai ia bisa berpakaian sendiri, makan sendiri, sedangkan anak perempuan sampai ia haid atau sampai umur baligh . Adapun nafkah terhadap penjagaan anak, di ambil dari harta anak-anak itu sendiri, jika anak-anak itu tidak ada harta maka ia adalah kewajiban bapak.
Kemudian ketika usia diatas tujuh tahun, Imam Hanafi berpendapat bahwa anak setelah  berumur  tujuh  tahun,  ibu  dan  nenek  yang  lebih  berhak  mengasuhnya,  anak perempuan  hingga  mencapai  usia  haid  atau  usia  remaja.  Cenderung  diasuh  oleh perempuan  karena usia itu ia membutuhkan pengetahuan tentang kewanitaan, aklak seorang  wanita,  dan  tatacara  mengurus  rumah.  Kemudian setelah baliqh maka anak perempuan  lebih  membutuhkan  penjagaan  dan pengawasaan dari orang-orang yang tidak baik, hal itu tugas sang ayah. 58
6. Tunisia
Ketentuan di Tunisia tentang pemeliharaan anak secara umum bersumber dari prinsip-prinsip mazhab Maliki. Menyatakan bahwa berakhirnya hadhanah adalah jika anak laki-laki sudah mencapai usia baligh dan anak perempuan sudah menikah. 59 Tidak ditemukan secara konkrit usia baligh anak dalam aturan ini.
7. Mesir
Berdasarkan  ketentuan  undang-undang  tahun  2005  di  Mesir,  batas  usia pengasuhan anak berumur 15 tahun. Setelah usia tersebut, anak diberikan kebebasan
56 “Pengasuhan Anak Dalam Fikih Dan Hukum Di Negara Negara Muslim,” n.d., https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1446/pengasuhan-anak-dalam-fikih-dan-hukum- di-negara-negara-muslim, akses 10 November 2022.
57 The Moroccan Family Code (Moudawana) Of February 5, 2004 Article 166. , n.d.
58 Arisnawati, “Hadhanah Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi’i)” (Universitas Islam Negeri AR RANIRY, 2017). hlm. 26-27
59 Bancin, “Hukum Keluarga Islam Di Tunisia.”

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
memilih  pengasuhannya.  Ketentuan  ini  berlaku  sama  bagi  anak  laki-laki  maupun perempuan. 60

## 8. Irak
Dalam Personal  Status  Law  of 1959  Irak, Article 57  :  ”Jika  anak  yang  diasuh mencapai usia lima belas tahun, dia dapat memilih untuk tinggal bersamanya siapa pun orang tua, atau kerabat yang dia inginkan, sampai dia mencapai usia delapan belas tahun, jika  pengadilan  menemukan  bahwa  dia  rasional  dalam  pilihannya”. 61 ”Setelah  anak berusia 15 tahun, dia (laki-laki/perempuan) dapat memilih orang tua mana yang ingin mereka tinggali. 62

## F. Dampak Perwalian  Setelah Perceraian  Di Beberapa  Negara Muslim
1. Indonesia Perwalian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat dalam Pasal 50 dan Pasal 51. Pasal 50 : ”(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah  kekuasaan  orang  tua,  berada  dibawah  kekuasaan  wali.  (2)  Perwalian  itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. 63 Pasal 51 : ” (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. 64
2. Malaysia
Diatur dalam ”Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian Vii - Jagaan Jagaan ke atas Orang dan Harta”. Seksyen 88 Tentang orang yang berhak kepada jagaan. (1) Sungguh pun hak terhadap hadhanah atau jagaan anak mungkin terletak hak pada seseorang lain, bapa adalah penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi diri dan harta anaknya yang belum dewasa, dan apabila bapa telah  mati,  maka  hak  di  sisi  undang-undang  bagi  menjaga  anaknya  itu adalah turun kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu (a) datuk lelaki di sebelah bapa; (b) wasi (pelaksana) yang dilantik menurut wasiat bapa; (c) wasi kepada wasi bapa; (d) wasi datuk lelaki di sebelah bapa; (e) wasi kepada wasi datuk di sebelah bapa: Dengan syarat bahawa dia adalah seorang Islam, seorang dewasa, adalah
60 “Pengasuhan Anak Dalam Fikih Dan Hukum Di Negara Negara Muslim.”
61 Personal Status Law of 1959, Article 57 Iraq .
62 Custody Bill Favouring Fathers Draws Condemnation in Iraq . 63 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974” (Jakarta: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I, 1974), Pasal 50.
64 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.” Pasal 51.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
siuman (waras), dan boleh dipercayai. 65 Singkat penulis, hak perwalian atau penjagaan di Malaysia dilakukan oleh ayah. Apabila ayah wafat, maka di susul kakek laki-laki dari anak kecil tersebut, ataupun penjagaan dari seorang pelaksana yang tertulis di wasiat sebelum meninggal.
3. Pakistan
Perwalian di Pakistan diatur dalam ” The Guardian and Wards Act, 1890 - Chapter II  -  Appointment  and  Declaration  of  Guardian ”,  tepatnya  di section 17  :  ”  (1)  Dalam pengangkatan atau menyatakan wali dari anak di bawah umur, Pengadilan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan, serta berdasar, secara konsisten dengan hukum yang menjadi subjek anak di bawah umur, muncul dalam keadaan untuk kesejahteraan anak di bawah umur.  (2)  Dalam  mempertimbangkan  untuk  kesejahteraan  anak  di  bawah  umur, Pengadilan memperhatikan: usia, jenis kelamin dan agama anak di bawah umur, karakter dan  kapasitas  wali  yang  diusulkan  dan kedekatan kerabatnya dengan anak di bawah umur, keinginan, jika ada, dari orang tua yang telah meninggal, dan apa pun hubungan yang ada atau sebelumnya dari wali yang diusulkan dengan anak di bawah umur atau propertinya.  (3)  Jika  anak  di bawah umur cukup umur untuk memilih referensi yang cerdas, Pengadilan dapat mempertimbangkan. 66
4. Maroko
Di aturan The Moroccan Family Code (Moudawana) tahun 2004, perwalian diatur di chapter II section 1. Article 218 : ” Perwalian atas anak di bawah umur akan berakhir setelah  anak  di  bawah  umur  mencapai  usia  legal,  kecuali  jika  dia  ditempatkan  di  bawah perwalian baru karena adanya  alasan yang menjaminnya ”. 67
5. Turki
Perwalian anak di negara Turki di atur dalam Turkish Civil Code di article 182 : ”Ketika  pengadilan  memutuskan  perceraian  atau  pemisahan  yudisial,  hakim  harus mendengar ibu dan ayah sebanyak mungkin dan menerima pendapat wali dan otoritas perwalian jika anak berada di bawah perwalian dan kemudian mengatur hak-hak orang tua  dan  hubungan  pribadi  dengan  anak.  Dalam  pengaturan  hubungan  pribadi  anak dengan orang tua tanpa hak asuh, kepentingan anak dalam hal kesehatan, pendidikan dan moral  harus  diutamakan.  Pasangan  ini  wajib  memberikan  kontribusi  untuk  biaya pengasuhan anak dan pendidikan sejauh kemampuan keuangan mereka. Hakim dapat membuat  keputusan  tentang  jumlah uang yang harus dibayar untuk pengeluaran ini
65 Ak ta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian Vii – Sek syen 88 Angka 1 . 66 “The Guardian and Wards Act, 1890 - Chapter II Section 17.,” .
67 “The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5, 2004 Article 218,”.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dalam bentuk pendapatan di tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi para pihak”. 68

## 6. Tunisia
Pada tahun 1958 , Pemerintah Tunisia mengesahkan Undang-Undang Perwalian dan Adopsi sebagai salah satu upaya melengkapi pasal-pasal yang belum terakomodir dalam CPST. UU No 27 tahun 1958 ini terdiri dari 60 pasal yang dibagi ke dalam 3 bab yaitu  mengenai  perwalian  umum,  kafalah,  dan anak angkat. Pasal 9-16 UU ini secara khusus  membahas  tentang  adopsi.  Disebutkan  bahwa  pihak  yang  akan  mengadopsi disyaratkan sudah dewasa, menikah, memiliki hak-hak sipil secara penuh, bermoral baik, sehat jasmani dan rohani, dan secara finansial mampu memenuhi kebutuhan anak yang diadopsi. Selain itu, selisih umur antara pihak yang akan melakukan adopsi dengan pihak yang diadopsi minimal 15 tahun.
Dengan demikian, pihak yang akan diadopsi haruslah seorang anak yang belum dewasa. Menurut UU ini, anak yang diadopsi memiliki hak-hak yang sama sebagaimana halnya anak kandung. Pasal 15 mengatakan : “Dalam pandangan hukum, hubungan antara ayah  angkat  dengan  anak  angkat  adalah  seperti  ayah  kandung  dengan  anak  kandung biasa...anak  angkat  memiliki  hak-hak  sebagaimana  hak-hak  yang  dimiliki  anak  kandung. Ayah  angkat  juga  memiliki  hak-hak  seperti  halnya  hak-hak  ayah  kandung,  sebagaimana ditetapkan undang-undang”.
Pasal kebolehan adopsi dan perwalian didasari oleh prinsip bahwa setiap anak yang terlahir di muka bumi ini memiliki hak untuk memiliki nasab yang jelas, sehingga kemudian ia dapat menikmati hak-hak lainnya, seperti penggunaan nama keluarga, hak waris, dan lain-lain.
Habib Bourguiba mengatakan untuk membangun negara modern sangat penting kesadaran masyarakat dalam  reformasi  pendidikan,  agama,  dan  status  wanita.  Isu kesetaraan jender merupakan salah satu latar belakang Habib Bourguiba memberlakukan hukum keluarga Tunisia yang dikenal dengan “Code of Personal Status” atau Majallat Al Ahwal Al Shaksiyyah yang berdasarkan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. 69
7. Mesir
Undang-undang Mesir menganggap bahwa pada tahun-tahun pertama anak harus bersama seorang wanita (atau wanita) yang merawatnya, karena wanita lebih mampu daripada pria untuk melakukan itu.  Undang-undang nomor 25 yang dideklarasikan pada tahun 1929 mengkategorikan perempuan menurut prioritas mereka dalam melindungi anak:    “Ibu,  lalu  nenek dari pihak ibu; kemudian nenek dari pihak ayah, lalu saudara
68 Turk ish Civil Code Article 182 .
69 Bancin, “Hukum Keluarga Islam Di Tunisia.” hlm. 285.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
perempuan, lalu saudara perempuan dari ibu saja; kemudian saudara perempuan dari pihak ayah, dll. Hanya dengan demikian hak akan datang ke pihak laki-laki”. 70

## 8. Irak
Dalam masalah perwalian ( guardianship ) negara Irak lebih condong pada kasus hadhanah ( custody ). Penulis memasukan aturan tentang pengasuhan anak di negara Irak berdasar pada Personal Status Law of 1959 chapter 2 article 57 :  ”(1) Ibu lebih berhak atas  hak  asuh  dan  pengasuhan  anak,  asalkan  perkawinan  adalah  sah  dan  setelah perceraian, kecuali anak dalam pengasuhan disakiti atau dirugikan oleh hal ini. (2) Ibu dalam hak asuh harus menjadi orang dewasa yang waras yang mampu membesarkan dan memelihara. Hak asuh dari ibu yang diceraikan itu tetap berlaku setelah perkawinannya. Pengadilan akan memutuskan dalam hal ini hak ibu dan ayah atas hak asuh di melihat kondisi kepentingan anak”. 71

## G. PENUTUP
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :
Negara-negara muslim yang perceraiannya hanya dapat dilakukan di depan sidang yaitu  Indonesia,  Malaysia,  Maroko,  Mesir,  Pakistan,  Turki,  dan  Tunisia.  Sedangkan  I rak menetapkan sang suami yang ingin menceraikan istrinya dianjurkan atau tidak diwajibkan melapor ke pengadilan.
Dampak harta bersama atau percampuran harta setelah perceraian di negara-negara muslim dapat dilihat dalam peraturannya :
1. Indonesia mengatur harta bersama di KHI di Bab XIII dalam Pasal 86 (1) bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Malaysia  diatur  dalam  Akta  303  seksyen 58 bahwa aset-aset yang diperoleh oleh suami istri dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka bagikan antara mereka atau supaya aset-aset itu dijual dan hasil jualan dibagi antara suami istri.
3. Di pakistan, harta pribadi dan benda tetap milik istri.’ Mudawwanah al-usrah ’ sebagai aturan  negara  Maroko  bahwa  harta  pencarian  bersama  suami  istri  tetap memperhatikan kemandirian finansial masing-masing. Kebolehan adanya perjanjian atas pertimbangan hakim.
4. Pengadilan  Turki  menetapkan  bahwa  pihak  yang  bersalah  membayar  ganti  rugi kepada pihak yang dirugikan secara fisik, keuangan, atau dirugikan reputasinya.
5. Tunisia yang menganut mazhab Maliki membedakan 4 tentang harta bersama, yaitu syirkah  mufawadlah  bil  amwal,  syirkah  ‘inan bil amwal, Syirkatul ‘abdan mufawadlah dan syirkatul ‘Abdan ‘Inan .
6. Menurut ulama Hanafiyyah, di Negara Mesir syirkah terbagi menjadi dua, syirkah milk dan syirkah ‘ uqud .
70 The Right Of Guardianship And Custody For Children , https://lawyer-egy.com, , diakses 21 Oktober 2022.
71 Personal Status Law No. 188 of 1959 And Amendments Chapter 2 Article 57.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
7. Begitupun Irak membagi harta bersama menjadi dua, yaitu syirkah milk dan syirkah ‘ uqud .
Dampak Perceraian Terhadap Pengasuhan Anak (Hadhanah) :
1. Di KHI (Indonesia) Pasal 105, dalam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Aturan Malaysia seksyen 81 Akta 303, ibu lebih berhak menjaga sang anak.
3. Pakistan  menerapkan  beberapa  syarat  sebagai  pengasuh  anak  tidak  boleh  fāsiq (pendosa) dan khā'in (tidak jujur).
4. Undang-undang Maroko mengatakan ayah atau wali hakim dan ibu pengasuh harus menjaga kepentingan anak.
5. Di Turki, pengadilan dapat memilih salah satu pasangan yang akan menjadi pengasuh. Aturan di Tunisia, pengadilan dapat memilih salah satu orang tua atau orang ketiga dalam pengasuhan anak.
6. Pengadilan Mesir dapat memutuskan pengasuhan anak kepada siapa yang dipilih.
7. Irak menetapkan ibu lebih berhak mengasuh sang anak.
Dampak Perwalian di beberapa negara muslim :
1. Indonesia menetapkan wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut  atau  orang  lain  yang  sudah  dewasa,  berpikiran  sehat,  adil,  jujur  dan berkelakuan baik.
2. Malaysia menetapkan bahwa perwalian atau hadhanah lebih hakiki kepada bapak. Pengadilan Pakistan memutuskan wali yang akan ditetapkan.
3. Undang-undang Maroko mengatakan ayah atau wali hakim dan ibu pengasuh harus menjaga kepentingan anak.
4. Di aturan Turki bahwa hak perwalian dilihat dan diputuskan oleh hakim.
5. Tunisia  mengatur  dalam  Pasal  9-16  secara  khusus  membahas  tentang  adopsi. Disebutkan bahwa pihak yang akan mengadopsi disyaratkan sudah dewasa, menikah, memiliki hak-hak sipil secara penuh, bermoral baik, sehat jasmani dan rohani, dan secara finansial mampu memenuhi kebutuhan anak yang diadopsi.
6. Undang-undang Mesir menganggap bahwa pada tahun-tahun pertama anak harus bersama  seorang  wanita  (atau  wanita)  yang  merawatnya,  karena  wanita  lebih mampu daripada pria untuk melakukan itu.
7. Dalam  masalah  perwalian  ( guardianship )  negara  Irak  lebih  condong  pada  kasus hadhanah ( custody ).

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, Feni. “Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Di Tunisia Dan Indonesia).” niamrara.co,
2021.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian Vii – Seksyen 88 Angka 1. , n.d.
Alfaruqi,  Daniel.  “Pembagian  Harta  Bersama  Menurut  Kompilasi  Hukum   Islam  Dan
Implementasinya  Perspektif  Keadilan  Jender  Studi  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan.” Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019.
Arisnawati. “Hadhanah Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi’i).” Universitas Islam Negeri AR RANIRY, 2017.
Aziz, Nasaiy. “Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan
Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217).” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 2 (2018): 276–77.
Bancin, Ratih Lusiani. “Hukum Keluarga Islam Di Tunisia.” Jurnal: Penelitian Medan Agama 9, no. 2 (2018): 283–308.
Basyar, Fahmi. “Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam.” Istidlal 1, no. 1 (2017): 96.
Custody Bill Favouring Fathers Draws Condemnation in Iraq , n.d.
Daud, Fathonah K, and Nurrohman Syarif. “Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko.” Al-Aḥwāl 14, no. 2 (2021): 165–66.
Faizal, Liky. “Harta Bersama Dalam Perkawinan.” Ijtima’iyya 8, no. 2 (2015): 83.
Family Courts (Amendment) Ordinance , 2002.
Fitria, Vita. “Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam.”
Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 12, no. 1 (2012): 12.
“Hukum Keluarga Mesir,” n.d. http://www.jejakpendidikan.com/2016/04/hukum -keluarga- di-mesir.html, akses 17 Oktober 2022.
Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) , n.d.
Komarudin. “Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia.” Kordinat 18, no. 1 (2019): 207.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) , n.d.
Kurniati. “Hukum Keluarga Di Mesir.” Al-Daulah 3, no. 1 (2014): 28.
Mahmood, Tahir. “Family Law Reform In The Muslim World.” The India Law Institute, 1972.
Nibras, Syafriani Manna dkk. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia.” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora 6, no. 1 (2021): 12.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Noor, Zanariah. “Isu-Isu Berbangkit Dari Hadhanah Dan Hak Perwalian Anak.” Jurnal Syariah 20, no. 1 (2012): 123–44.
“Pembagian Harta Bersama Menurut Fiqh Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 2018. https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB258310105.pdf.
“Pengasuhan  Anak  Dalam  Fikih  Dan  Hukum  Di  Negara  Negara  Muslim,”  n.d. https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1446/pengasuhan- anak-dalam-fikih-dan-hukum-di-negara-negara-muslim, akses 10 November 2022.
Peraturan Pemerintah. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.” Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan ,  2018,  1–15. https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57.
Personal Status Law No. 188 of 1959 And Amendments  Chapter 2 Article 57. , n.d.
Personal Status Law of 1959, Article 57 Iraq. , n.d.
Rasyid, Arbanur. “Historisitas Aturan Dan Tujuan Perceraian Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Negara-Negara Muslim.” Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-
Ilmu Kesyariahan  Dan Pranata Sosial 7, no. 2 (2021): 247–61.
Rodliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jurnal Keadilan Progresif 5, no. 1 (2014): 122–36.
Rosfaizal,  Tengku  Muhamad.  “Studi  Perbandingan  Perceraian Pada Pengadilan Agama Di
Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia (Studi Kasus Di Pa Tanjung Karan g Dan Ms Kelantan Tahun 2013-2016).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
Sabreen, Mudarsa. “Law on the Custody of Children in Pakistan: Past, Present and Future.”
LUMS Law Journal 4, no. 1 (2017): 72–95.
Sadari.  “Hak  Perempuan  Pasca  Percerian:  Analisis  Perbandingan  Hukum  Keluarga  Di Indonesia Dan Dunia.” Istinbath: Jurnal Hukum 12, no. 2 (2015): 11.
Salman Podungge, Panji Nugraha Ruhiat, Si’ah Khosyiah, Mohamad. “Hukum Perkawinan Dan Kewarisan  Dalam  Tata  Hukum  Mesir  Dan  Sudan.” Al-Ahwal  Al-Syakhsiyyah:  Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 3, no.  1  (2022):  18–31.
https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17476.
Salsabila,  Dinda.  “Anatomi  Hukum  Perceraian:  Kasus  Maroko.”  06  November,  2022. https://www.academia.edu/37970677/anatomi_hukum_perceraian_kasus_maroko.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Salsabila, Zakiyah. “Pembagian Harta Bersama Akibat Percaraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Suchamdi. “Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern.” Kodifikasia 7, no. 1 (2013): 24–39.
Suryani, Ermi. “Tingkat Perceraian Muslim Dan Non Muslim Di Indonesia.” Mizan : Jurnal Ilmu Syariah 3, no. 2 (2015): 154.
Syuhadah,  Nurul.  “Konsep  Hadhanah  Dalam  Undnag-Undang Keluarga Islam Di Malaysia (Kajian Pemikiran Mazhab Hanafi).” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017.
The Guardian and Wards Act, 1890 - Chapter II Section 17. , n.d.
The Moroccan Family Code (Moudawana) Of February 5, 2004 Article 166. , n.d.
“The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5, 2004 Article 218,” n.d.
The Right Of Guardianship And Custody For Children , n.d.
“Tinjauan Umum Harta Bersama,” n.d. http://repository.uin-suska.ac.id/6640/3/BAB II.pdf.
Turkish Civil Code Article 182. , n.d.
Turkish Civil Code Section Six Article 336. , n.d.
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974,” 15. Jakarta, 1974.
Wardah,  Mutia. “Hadhanah Akibat Perceraian Dalam Keluarga Di Indonesia Dan Maroko.”
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
Zaitullah,  Ria.  “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016.” Al-Manhaj:
Journal of Indonesian  Islamic Family Law 2, no. 2 (2020): 142–57.
Zuhdi, Syaifuddin. “Reformasi Hukum Perceraian Di Pakistan.” Jurnal Law and Justice 1, no. 1 (2016): 41–53.