Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten ( Ernamaiyanti (1) , Mega Yunanda (2) )

## ANALISIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LAHAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI BANTEN
Ernamaiyanti 1) , Mega Yunanda 2)
1) Peneliti, Ahli Lingkungan dan Konsultan Publik Jakarta, E -mail :
2) Dosen Teknik Sipil Hydro Universitas Palembang, E -mail : megayunanda@unpal.ac.id

## ABSTRACT
Daya  dukung  dukung  dan  daya  tampung  lahan  perlu  diperhatikan  untuk  pengembangan perumahan  dan  pemukiman  penduduk  sehingga  dapat  menjaga  keseimbangan  antara  kebutuhan  dan keterbatasan dari lingkungan.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menganalisis daya dukung dan daya tampung lahan pengembangan perumahan dan pemukiman penduduk Provinsi Banten. Penelitian yang  digunakan  melalui  pendekatan  studi  kasus  (case  study  approach).  Rancangan  penelitian  yaitu penelitian  eksplanatori.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Agustus  sampai  November  2017  di Provinsi Banten. Jenis data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Metode proyeksi penduduk yang digunakan yaitu metode Ekstrapolasi, Teknik pengukuran dan penentuan daya dukung berdasarkan daya dukung pemukiman Permen LH No.17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Daya Dukung Lingkungan  Hidup  Dalam  Penataaan  Ruang  Wilayah.  Analisa  kemampuan  lahan  dan  analisis  Daya Tampung  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  menggunakan  aplikasi  ArcGis.  Provinsi  Banten mampu  menampung  penduduk  untuk  bermukim  (membangun  rumah)  dalam  wilayah  tersebut  pada Tahun  2030.  Kemampuan  lahan  di  Provinsi  Banten  dengan  kemampuan  pengembangan  agak  tinggi adalah  550.057,28  Ha,  kemampuan  pengembangan  sedang  adalah  373.125,22  Ha  dan  kemampuan pengembangan  rendah  adalah  2.463,87  Ha.  Hasil  analisis  menggunakan  aplikasi  ArcGis,  daya tampung  lahan  di  Provinsi  Banten  lebih  besar  dari  pada  kebutuhan  lahan  untuk  perumahan  hingga tahun  rencana.  Beberapa  kota  di  Provinsi  Banten  hingga  tahun  2030  harus  mulai  mengembangkan permukiman  di  wilayah  sekitarnya  dan  atau  mengembangkan  permukiman  dengan  konsep  vertikal seperti Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.

## Kata Kunci:
Daya  dukung  dan  daya  tampung  lahan,  pengembangan,  perumahan  dan  pemukiman,  kemampuan lahan.

## PENDAHULUAN
Provinsi  Banten  secara  astronomis terletak  antara  507’50”  -  701’1”  LS  dan 10501’11” -10607’12” BT. Luas wilayah Banten mencapai  9.662,92  km 2 atau  sekitar  0,51  persen dari luas seluruh daratan  Indonesia.  Provinsi ini mempunyai  pulau  kecil  sejumlah  61  pulau dengan  Sungai  Cisadane  merupakan  sungai terpanjang  sekitar  414,3  km,  danau  terluas  yaitu Danau  Cipondoh  sekitar  126  ha  dan  Gunung Halimun  merupakan  gunung  tertinggi  di  Banten yaitu  mempunyai  ketinggian  1.925  m  dpl (RP3KP Provinsi Banten. 2017).
Penduduk  Banten  berdasarkan  proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 11.955.243 jiwa.
Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun  2014,  penduduk  Banten  mengalami pertumbuhan  sebesar  2,14  persen.  Laju pertumbuhan  penduduk  Provinsi  ini  tahun  2014- 2015  sekitar  2,14  %.  Dimana  laju  pertumbuhan tertinggi  berada  pada  Kota  Tangerang  Selatan sekitar  3,36  %  dan  laju  pertumbuhan  terkecil berada  pada  Kabupaten  Pandeglang  0,55  % (Provinsi Banten Dalam Angka. 2016).
Perumahan  dan  permukiman  merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan  dan  pemerataan  kesejahteraan rakyat.  Terwujudnya  kesejahteraan  rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan  yang  layak  dan  bermartabat  melalui
Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten ( Ernamaiyanti (1) , Mega Yunanda (2) )
pemenuhan  kebutuhan  papan  sebagai  salah  satu kebutuhan dasar manusia.
Perumahan  dan  permukiman  merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, yang hasilnya langsung  menyentuh  salah  satu  kebutuhan  dasar masyarakat.  Persoalan  yang  dihadapi  pun  tidak lepas  dari  aspek  yang  berkembang  dalam dinamika  kehidupan  masyarakat  serta  kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Agar  penyelenggaraan  pembangunan  perumahan dan  permukiman  berjalan  optimal,  tertib  dan terorganisasi  dengan  baik,  maka  prosesnya dilaksanakan  secara  bertahap  melalui  tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan.
Pengembangan perumahan
dan pemukiman penduduk berhubungan dengan daya dukung  lahan  yang  mengandung  dua  komponen utama,  yaitu  ketersediaan  potensi  sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan (Silalahi.  2011).  Penggunaan  lahan  di  Provinsi Banten berdasarkan RTRW terdiri dari: budidaya lahan  basah,  budidaya  lahan  kering,  kawasan perkebunan, permukiman dan sumber air dengan luas total yaitu 933.878,94 Ha (Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011)
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  daya  dukung  dan  daya  tampung lahan pengembangan perumahan dan pemukiman penduduk Provinsi Banten.

## METODOLOGI
Penelitian  yang  digunakan  melalui pendekatan  studi  kasus  ( case  study  approach ) yaitu  keseluruhan  kabupaten/kota  yang  ada  di wilayah  Provinsi  Banten. Rancangan  penelitian yaitu  penelitian  eksplanatori.  Dimana  pada penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis hubunganhubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Sugiyono. 2014).
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan Agustus  sampai  November  2017  di  Provinsi Banten. Jenis data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.
Metode pengumpulan data dan informasi melalui:  1)  studi  literature  dan  survei  sekunder, 2)  pengamatan  langsung  melalui  survey lapangan;  3)  wawancara  mendalam  (in-depth interview); 4. FGD
Metode proyeksi penduduk yang digunakan  yaitu  metode  Ekstrapolasi,  yaitu: Pt = Po + b ( ∅ )
Dimana: Pt = penduduk yang akan di proyeksi Po = jumlah penduduk pada tahun awal b = rata-rata pertambahan penduduk ∅ = kurun waktu proyeksi.
Teknik  pengukuran  dan  penentuan  daya dukung  berdasarkan  daya  dukung  pemukiman dirumuskan:
(Permen LH No.17 Tahun  2009 Tentang Pedoman Daya  Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataaan Ruang Wilayah)
Keterangan:
DDPm = Daya dukung pemukiman JP = Jumlah penduduk α = Koefisien luas kebutuhan (m 2 /kapita) LPm  =  Luas  lahan  yang  layak  untuk pemukiman (m 2 ) LPm = LW – (LKL+LKRB) LW = Luas wilayah LKL  = Luas kawasan lindung LKRB    =Luas kawasan rawan bencana DDPm  >  1  :  mampu  menampung  penduduk untuk bermukim DDPm=  1  :  terjadi  keseimbangan  antara penduduk  yang  bermukim  (membangun  rumah) dengan luas wilayah yang ada DDPm < 1 : tidak mampu menampung penduduk untuk  bermukim  (membangun  rumah)  dalam wilayah tersebut.
Analisa  kemampuan  lahan  dan  analisis Daya  Tampung  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman menggunakan aplikasi ArcGis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Daya Dukung
Daya  dukung  merupakan  indikasi kemampuan  mendukung  penggunaan  tertentu, sedangkan  daya  tampung  adalah  indikasi toleransi  mendukung  perubahan  penggunaan
Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten ( Ernamaiyanti (1) , Mega Yunanda (2) )
tertentu  (atau  pengelolaan  tertentu)  pada  unit spasial tertentu.
Analisis daya dukung ( carrying capacity ratio )  merupakan  suatu  alat  perencanaan pembangunan  yang  memberikan  gambaran hubungan  antara  penduduk,  penggunaan  lahan dan lingkungan. Dari semua hal tersebut, analisis daya  dukung  dapat  memberikan  informasi  yang diperlukan  dalam  menilai  tingkat  kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas manusia yang ada di wilayah yang bersangkutan.
Penentuan  daya  dukung  dan  daya tampung lingkungan hidup merupakan instrumen yang menjelaskan proses/cara kajian ilmiah untuk menentukan/mengetahui kemampuan suatu wilayah  dalam  mendukung  kebutuhan  hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu  dalam  penentuan  daya  dukung  dan  daya tampung  lingkungan  hidup  dilakukan  melalui pendekatan  indikatif  berdasarkan  unit  analisis, parameter, indikator dan tolok ukur pada masing- masing  unit  analisis  tersebut.  Mengingat  daya dukung  dan  daya  tampung  bersifat  dinamis  dan kompleks  dan  sangat  tergantung  kepada karakteristik  geografi  suatu  wilayah,  jumlah penduduk  dan  kondisi  eksisting  sumber  daya alam di wilayahnya masing-masing.
Daya dukung lahan merupakan salah satu permasalahan  dalam  pemenuhan  kebutuhan rumah  khususnya  bagi  MBR.  Hal  ini  berkaitan dengan  keterjangkauan  daya  beli  masyarakat untuk memenuhi kebutuhan papan dan keterbatasan  lahan  apalagi  di  perkotaan  (Syarif. 2011).
Dari  hasil  perhitungan  didapat  DDPm Provinsi  Banten  di  dapat  13.58  artinya  DDPm Provinsi  Banten  >1,  maknanya  Provinsi  Banten mampu  menampung  penduduk  untuk  bermukim (membangun  rumah)  dalam  wilayah  tersebut pada  Tahun  2030.    Daya  dukung  pemukiman Provinsi  Banten  Tahun  2030  per  Kabupaten/ Kota di sajikan Tabel di bawah ini.

## Tabel  1.  Daya  Dukung  Pemukiman  Provinsi
Banten Tahun 2030
NO  KABUPATEN/ KOTA DDPM  KETERANGAN 1. Kabupaten Pandeglang 49,465  Mampu menampung penduduk  untuk bermukim 2. Kabupaten Lebak 24,598  Mampu menampung penduduk  untuk bermukim 3. Kabupaten Tangerang 20,439  Mampu menampung penduduk  untuk bermukim 4. Kabupaten Serang 0,711 Tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim (membangun rumah di wilayah tersebut) 5. Kota Serang 9,067 Mampu menampung penduduk  untuk bermukim 6. Kota Cilegon 1,451 Mampu menampung penduduk  untuk bermukim 7. Kota Tangerang 0,443 Tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim (membangun rumah di wilayah tersebut) 8. Kota Tangerang Selatan 2,484 Mampu menampung penduduk  untuk bermukim
Sumber: Hasil Analisis, 2017 DDPm > 1 Mampu menampung penduduk untuk bermukim
Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten ( Ernamaiyanti (1) , Mega Yunanda (2) )
Tabel di atas menjelaskan  Proyeksi pada tahun  2030  Kabupaten  Tangerang  dan  Kota Tangerang  tidak  mampu  menampung  penduduk untuk bermukim (membangun rumah). Sedangkan  untuk  Kota  Serang  dan  Kota Tangerang  Selatan  sudah  harus  memperhatikan DDDT dalam pembangunan rumah.
Perkembangan kabupaten/kota yang tidak  seimbang  dengan  ketersediaan  lahan  dan harga  lahan  yang  tinggi  dan  peningkatan kebutuhan rumah, menyebabkan penurunan daya dukung  lahan.  Menurut  Prilia  (2012),  daya dukung  lahan  dalam  menunjang  penyediaan kebutuhan permukiman harus mempertimbangkan kestabilan pondasi, drainase, ketersediaan air tanah, kerentanan bencana.

## Analisa Kemampuan Lahan
Konsep  dasar  dari  pembangunan  yang berkelanjutan yaitu konsep kebutuhan dan konsep keterbatasan.  Konsep  pemenuhan  kebutuhan difokuskan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup manusia,  sementara  konsep  keterbatasan  adalah ketersediaan  dan  kapsitas  yang  dimiliki lingkungan untuk memenuhi  kebutuhan tersebut. Agar pemanfaatan  ruang di suatu  wilayah sesuai
dengan  kapasitas  lingkungan  hidup  dan  sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan.
Lahan  menjadi  salah  satu  unsur  utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan sejak manusia  pertama  kali  menempati  bumi.  Lahan berfungsi  sebagai  tempat  manusia  beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk perumahan dan pemukiman.  Tabel berikut melihatkan  analisa  kemampuan  lahan  Provinsi Banten.
Tabel  2.  Analisa  kemampuan  lahan  Provinsi Banten

## Sumber: Hasil Analisa, 2017
Tabel    2  di  atas  menjelaskan  bahwa kemampuan  lahan  di  Provinsi  Banten  dengan kemampuan  pengembangan  agak  tinggi  adalah 550.057,28  Ha,  kemampuan  pengembangan sedang  adalah  373.125,22  Ha  dan  kemampuan pengembangan  rendah  adalah  2.463,87  Ha. Kabupaten  Serang  merupakan  Kabupaten pertama yang mempunyai kemampuan pengembangan  agak  tinggi  yakni  85.235,64  Ha. Sementara  itu  Kota  Serang,  Kota  Tangerang, Kota  Tangerang  Selaran  dan  Kabupaten Tangerang  tidak  memiliki  kemampuan  lahan yang rendah.
Daya  dukung  lahan  dalam  pemenuhan kebutuhan  rumah  bagi  MBR,  terkait  aspek pengelolaan pasar tanah, pembangunan infrastruktur  dan  peengembangan  ekonomi (Limbong,  2013).  Hal  ini  dimaksudkan penyediaan  rumah  didukung  oleh  kemampuan daya dukung lahan, yang berpengaruh diantaranya  terhadap  kegiatan  ekonomi  dimana tanah  tersebut  berada  akan  menentukan perkembangan  harga  pasar  dan  harga  rumah  itu sendiri.
Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pengembangan
Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten ( Ernamaiyanti (1) , Mega Yunanda (2) )
Gambar 1. Peta analisa kemampuan lahan Provinsi Banten
Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten ( Ernamaiyanti (1) , Mega Yunanda (2) )
Berdasarkan  hasil  analisis  menggunakan aplikasi  ArcGis, daya tampung lahan di Provinsi Banten  lebih  besar  dari  pada  kebutuhan  lahan untuk  perumahan  hingga  tahun  rencana. Kabupaten/kota  yang  memiliki  daya  tampung terbesar  adalah  Kabupaten Lebak  yaitu 327.875,4708  Ha,  kemudian  daya  tampung terbesar  kedua  adalah  Kabupaten  Pandeglang yaitu  274.808,6855  Ha.  Sedangkan  kabupaten atau  kota  yang  memiliki  daya  tampung  paling rendah  adalah  Kabupaten  Tangerang  yaitu dengan  luas  144.967,9786  Ha.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel  3.  Daya  Tampung  Perumahan  dan Kawasan Permukiman
Sumber:Hasil Analisis, 2017
Arah Pengembangan Perumahan
dan Permukiman
Berdasarkan  peta  rencana  pola  ruang RTRW  Provinsi  Banten  Tahun  2030  dapat diketahui  luas  kawasan  pengembangan  untuk perumahan  dan  kawasan  pemukiman  di  Provinsi Banten  adalah  176.819.94  hektar.  Kawasan pengembangan  ini  tersebar  diseluruh  kabupaten dan  kota  yang  ada  di  Provinsi  Banten. Kabupaten/kota yang memiliki areal pengembangan  terluas  terdapat  di  Kabupaten Tangerang (46.715,93 hektar), Kabupaten Serang (33.329,12  Hektar)  dan  Pandeglang  (22.520,60 hektar).  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini.

## Tabel 4. Luas Kawasan Perkotaan (Ha)
KABUPATEN/KO TA KAWASAN PERKOTAAN (HA) JUMLAH (HA) Kota Cilegon 9.658,01 9.658,01 Kota Serang 17.776,54 17.776,54 Kota Tangerang 16.150,14 16.150,14 Kota Tangerang Selatan 16.074,99 16.074,99 Lebak 14.594,61 14.594,61 Pandeglang 22.520,60 22.520,60 Serang 33.329,12 33.329,12 Tangerang 46.715,93 46.715,93 PROVINSI BANTEN 176.819,94 176.819,94

## Sumber: Analisis, 2017
Hasil  perhitungan  dengan  menggunakan data  spasial  berbasis  sistem  informasi  geografis, terlihat bahwa RTRW Banten 2030 untuk alokasi lahan  kawasan  permukiman-perkotaan  terbesar terdapat  di  Kabupaten  Tangerang  dengan komposisi  sebesar  26%,  disusul  oleh  Kabupaten Serang,  Kabupaten  Pandeglang  dan  Kota Tangerang  Selatan  serta  Kota  Tangerang.  Untuk lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  Gambar  2 dibawah ini.
Gambar  2.  Luas  Lahan  Permukiman  Perkotaan Berdasarkan  GIS  pada  RTRW  Provinsi  Banten 2030
Apabila  mencermati  ketersediaan  lahan permukiman  yang  dialokasikan  pada  tahun  2030 sesuai RTRW Banten, maka beberapa kota harus mulai  mengembangkan  permukiman  di  wilayah sekitarnya dan atau mengembangkan permukiman dengan konsep vertikal seperti Kota Tangerang  Selatan  dan  Kota  Tangerang.  Dua kota  ini  harus  mulai  mengembangkan  dan menyiapkan lahan permukiman berbasis vertikal. Lihat grafik dibawah ini.
Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten ( Ernamaiyanti (1) , Mega Yunanda (2) )

## Gambar 3.  Ketersediaan Lahan Permukiman Pada Tahun 2030
Namun,  dari  sisi  ketersediaan  skala wilayah provinsi dinyatakan bahwa alokasi lahan untuk  kawasan  perkotaan-permukiman  masih cukup  besar  dibandingkan  dengan  luas  lahan yang  dibutuhkan  untuk  pengembangan  hunian berimbang,  ada  ketersediaan  sebesar  60.000 hektar  tersebar  di  semua  kabupaten,  kecuali  dua kota yang telah disebutkan.
Ada enam sektor yang saling berhubungan  dalam  pemenuhan  kebutuhan rumah  di  perkotaan  yang  harus  ditangani pemerintah yaitu daya dukung lahan, infrastruktur, lingkungan, fasilitas umum, fasilitas  sosial  dan  pembangunan  ekonomi (Nurmadi. 2006).

## KESIMPULAN
Provinsi  Banten  mampu  menampung penduduk  untuk  bermukim  (membangun  rumah) dalam  wilayah  tersebut  pada  Tahun  2030. Kemampuan  lahan  di  Provinsi  Banten  dengan kemampuan  pengembangan  agak  tinggi  adalah 550.057,28  Ha,  kemampuan  pengembangan sedang  adalah  373.125,22  Ha  dan  kemampuan pengembangan rendah adalah 2.463,87 Ha. Hasil analisis  menggunakan  aplikasi  ArcGis,  daya tampung  lahan  di  Provinsi  Banten  lebih  besar dari  pada  kebutuhan  lahan  untuk  perumahan hingga tahun rencana. Beberapa kota di Provinsi Banten  hingga  tahun  2030  harus  mulai mengembangkan permukiman di wilayah sekitarnya dan atau mengembangkan permukiman dengan konsep vertikal seperti Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS.  2016.  Banten  dalam  Angka.    Badan  Pusat
Statistik. Banten
Limbong,  B.  2013.  Bank  Tanah.  Pustaka Margareta. Jakarta.
Nurmadi, A. 2006. Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia.
Sinergi Publishing. Yogyakarta
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup Nomor  17  Tahun  2009.  Pedoman Penentuan  Daya  Dukung  Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  2
Tahun 2011
Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030
Prilia,  A.  2012.  Pengaruh  Kesesuaian  Lahan untuk  Permukiman  terhadap  Daya Dukung  Lahan.  Jurnal  Universitas Taruma Negara. 5 (5):1-10
RP3KP.  2017.  RP3KP  Provinsi  Banten.  Dinas Perumahan  dan  Pemukiman  Provinsi Banten. Serang
Syarif,  Koto  Zulfi.  2011  Politik  Pembangunan Perumahan  Rakyat  di  Era  Reformasi. Housing and  Urban  Development Institute (HUD). Jakarta