## Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP dalam Perspektif HAM
dan Kepentingan Negara Article Abstract Author Triantono 1* , Muhammad Marizal 2
1,2 Jurusan Hukum, Universitas Tidar
Coresponding Author: * Triantono, Email: triantono@untidar.ac.id
Data: Received: Apr 9, 2022; Accepted: Jun 26, 2022;
Published: Jun 30, 2022
DOI: DOI 10.24090/VOLKSGEIST. V5I1.6399
The  debate  over  the  imposition  of  the  death  penalty  has  long  existed between the Abolitionists and Retentionists. The core problem of the debate is that the death penalty intersects with human rights and the interests of the state in maintaining public order. Indonesia, which chooses to apply the death penalty, cannot be separated from these two problematic aspects. This study aims to answer two problems: first , the death penalty debate in Indonesia including its historical aspects; second, the concept of middle ways (moderation) of the death penalty in the Draft of the Criminal Code (RKUHP). This is a normative legal research in which data are collected through library research on legal materials. The gathered data are analyzed in a qualitative description to answer the problems posed in the research. The results of the study show that the death penalty has become a part of the history of Indonesia due to the complexity of the legal system in Indonesia  which  is  influenced  by  the  Dutch,  local  custom,  and  Islamic legal  systems. The  concept  of  a  middle  way  (moderation)  of  the  death penalty  in  the  RKUHP  has  placed  the  death  penalty  not  as  a  principal penalty but is specific and alternative. Its implementation is also carried out after the probationary period. This is an interesting concept to bridge the death penalty debate in Indonesia. However, there are still problems related to changes to the death penalty, clemency issues, the length of delay in the death penalty and institutions that can amend the death penalty. In addition, there are also problems in determining the death penalty as a result of very serious crimes, because the indicators of most serious crimes have not been determined in a harmonious and consistent manner .
Keywords: Death penalty; RKUHP; human rights; state interest.
Perdebatan tentang diberlakukanya hukuman mati telah mengemuka sejak lama antara kelompok Abolionis dan Retensionis. Isu problematik perdebatan  tersebut  bersinggungan  dengan  Hak Asasi  Manusia  (HAM) disatu sisi dan kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum disisi yang lain. Indonesia yang memilih tetap memberlakukan hukuman mati pun tidak lepas dari pergulatan kedua aspek problematik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan: pertama, aspek historis dan  perdebatan  problematik  dari  hukuman  mati  di  Indonesia; kedua, analisis konsep jalan tengah (moderasi) pidana mati dalam Rancangan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP).  Jenis  penelitian  ini adalah penelitian hukum normatif dimana pengumpulan data dilakukan
Kantor  Editor:  Lantai  2  Fakultas  Syariah  Universitas  Islam  Negeri  Profesor  Kiai  Haji  Saifuddin  Zuhri Purwokerto, Indonesia Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tengah 531226 Indonesia Telp.: +62281-635624 Fax. +62281- 636653
E-Mail: Volksgeist@uinsaizu.ac.id
Website : http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ Volksgeist
ISSN Print  2615-5648 ISSN Online  2615-174X
melalui studi pustaka dengan menggunakna bahan-bahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif guna menjawab atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukuman mati telah menjadi bagian dari sejarah (historis) bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh kompleksitas sistem hukum yaitu sistem hukum Belanda, Adat, dan Islam. Konsep jalan tengah (moderasi) hukuman mati dalam RKUHP telah menempatkan pidana mati bukan pidana pokok tetapi bersifat khusus dan alternatif. Pelaksanaanya juga dilakukan setelah masa percobaan. Hal ini menjadi konsep menarik untuk menjembatani perdebatan tentang hukuman mati di Indonesia. Namun demikian masih terdapat problem berkaitan dengan perubahan hukuman mati, persoalan grasi, lamanya penundaan hukuman mati serta lembaga yang dapat mengubah pidana mati. Selain itu juga terdapat persoalan dalam menetapkan pidana mati sebagai akibat dari kejahatan yang amat serius, karena indikator-indikator kejahatan amat serius ( most serious crime ) tersebut belum ditetapkan secara harmonis dan konsisten.
Keywords: Pidana mati; RKUHP; HAM; kepentingan negara.
©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (https:// Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN
Perdebatan tentang hukuman mati telah menjadi diskursus klasik yang berangkat dari dua kutub aliran besar yaitu aliran Abolisionis dan Retensionist . 1 Kondisi tersebut berimplikasi pada perkembangan dan dinamika hukuman mati di Indonesia baik dalam kapasitasnya sebagai hukum yang telah berlaku ( ius constitutum) maupun terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai suatu ius constiuendum.
Titik  ekstrim  dari  perdebatan  hukuman  mati  adalah  pada  penghapusan  pidana  mati  disatu sisi dan tetap dipertahankannnya disisi yang lain. Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pada perdebatan baik pada konsep dasar, metode, dan tujuan dari pemidanaan. Aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis juga senantiasa menjadi variable atas perdebatan tersebut, hingga saat ini. 2 Meski dalam perkembangannya segala kemungkinan tentang penerapan hukuman mati telah diupayakan seperti halnya pergeseran paradigma maupun  pendekatannya namun kritik atas kemunculan hukuman mati masih tetap mengemuka.
Perlu  diketahui  bahwa  didalam  RKUHP  2015  hukuman  mati  merupakan  bagian  dari konstruksi yuridis pidana pokok yang bersifat khusus. Perubahan paradigma ini dianggap sebagai jalan tengah atau jalan Indonesia ( Indonesian ways ) 3 yang dapat menjembatani perbedaan baik
1 Miguel Beltrán de Felipe and Adán Nieto Martín, “Post 9/11 Trends in International Judicial Cooperation: Human Rights  as  a  Constraint  on  Extradition  in  Death  Penalty  Cases,” Journal of International Criminal Justice 10, no. 3 (July 2012): 581–604, https://doi.org/10.1093/jicj/mqs041.all European Union (EU Dalam penjelasannya kelompok Retensionis memandang hukuma mati adalah hukuman yang utama dan efektif dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan golongan Abolosionis adalah kelompok yang berkeinginan menghapus pidana mati secara total karena menurut mereka hak hidup ( the right of life ) adalah hak yang melekat dalam diri manusia yang tidak bisa diganggu gugat.
2 Samuel Agustinus  and  Rahayu  Eko  Soponyono,  “Pelakasaan  Pidana  Mati  Di  Indonesia  Pasca  Reformasi  Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia,” Diponegoro Law Journal 5, no. 4 (2016): 1–16.
3 https://www.hukumonline.com “ Jalan Tengah Hukuman Pidana Mati Ala Professor Muladi ”,  diakses  pada
yang pro maupun yang kontra terhadap pidana mati. Konstruksi normatif pidana mati sebagaimana disebut dalam Pasal 100 RKUHP  mencantumkan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun. Terpidana dapat lolos dari eksekusi mati jika menunjukkan penyesalan, ada faktor yang meringankan, atau ternyata peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting. 4
Jika kita cermati dalam hal hukumaan mati pada umumnya, maka terdapat problematika yang dapat diidentifikasi. Pertama sebagai bagian dari masyarakat global yang telah meratifikasi konvenan Internasional tengan hak sipil dan politik serta konvenan yang menentang penyiksaan dan perlakukan lain yang kejam dan tidak manusiawi, Indonesia perlu secara cermat menerapkan pidana mati. Pergeseran paradigma pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana pokok dengan syarat khusus harus dipastikan kompatibilitasnya terhadap dua konvenan tersebut. Hal tersebut untuk menjamin harmonisasi dari ketentuan perundang-undangan yang ada.
Kedua, keberadaan pidana mati telah mendapatkan pengakuan sebagai pidana yang eksis di  dalam  KUHP.  Pergeseran  paradigma  dalam  RKHUP  tidak  menghapus  pidana  mati,  namun ditetapkan  sebagai  pidana  dengan  syarat  khusus.  Terlepas  dari  perdebatan  tentang  keberadaan hukuman mati, pada kenyataanya hukuman mati masih menjadi pilihan yang diambil sebagai salah satu pidana pokok. Penguatan atas keberadaan hukuman mati juga Nampak dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 yang pada intinya menyatakan bahwa hukuman mati adalah konstitusional. Namun demikian putusan MK tersebut juga memberikan semacam petunjuk tentang moderasi dari hukuman mati tersebut. Di dalam pertimbangnnya Mahkaman Konstitusi menyatakan bahwa:
“Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat irrevocable pidana mati, terlepas dari pendapat mahkamah perihal tidak bertentangannya pidana mati dengan UUD NRI 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam Undang- Undang Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo , mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut: a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun; c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.”
Pasal  28  J  ayat  (2)  amandemen  ke  dua  UUD  1945,  yang  menyatakan  bahwa  :  “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Hal ini merupakan argumentasi bahwa hak untuk hidup dapat diambil melalui pidana mati demi sebuah kepentingan masyarakat yang lebih besar. Dalam Instrumen internasional yakni pasal 6 ayat (2) ICCPR dijelaskan bahwa pidana mati, dapat dijatuhkan hanya untuk bentuk tindak pidana
tanggal 21 Desember 2021. Terminlogi “Jalan Indoneisa ( I ndonesian ways )” disampaikan oleh Prof. Muladi ketika mengibaratkan adanya titik temu didalam formulasi piana mati RKUHP. Jalan Indonesia yang dimaksud adalah suatu jalan tengah yang diharapkan mampu menjembatani perbedaan pandangant tentang hukuman mati bagi kelompok abolisionis dan kelompok retensionis. Pada konteks ini pidana mati di jadikan sebagai pidana yang bersifat khusus, dimana didalam penjatuhannya ditetapkan syarat-syarat tertentu.
4 Ibid
yang sangat serius ( the most serious crimes ) sesuai hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan pasal-pasal ICCPR. Namun dalam kenyataanya RKUHP sendiri tidak atau belum memberikan indikator-indikator objektif tentang mana kejahatan yang dianggap paling serius yang berdampak pada dijatuhkannya hukuman mati. ICJR misalnya, masih menemukan  hukuman  mati  terdapat  pada  26  Pasal  RKUHP  yang  dari  segi  sifat  kejahatannya memliki gradasi dan belum menunjukan konsistensi. 5
Selain itu kritik atas model jalan tengah dari hukuman mati adalah adanya penundaan hukuman mati yang sampai 10 (sepuluh) tahun. Masa tunggu untuk memastikan bahwa seorang terpidana akan dieksekusi mati atau tidak ternyata dapat menimbulkan persoalan baru yang disebut sebagai death row phenomenon . Kondisi ini muncul lantaran terdapat kombinasi yang kompleks ketika terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat serta dalam berpotensi  mengakibatkan  kemunduran  fisik  narapidana  dalam  tahanan. 6 Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri ditambah dengan lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain. Itu sebabnya perdebatan tentang model jalan tengah hukuman mati mengantarkan kesimpulan oleh beberapa kalangan bahwa model ini justru rentan menimbulkan problem dalam praktek. 7 Belum lagi perdebatan tentang fungsi grasi, perubahan hukuman mati, sampai pada lembaga yang dapat mengeluarkan keputusan perubahan hukuman mati, sampai saat ini masih menjadi topik hangat untuk diperdebatkan.
Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa hukuman mati sebagai alternatif pidana dalam KUHP maupun  RKUHP  masih  memiliki  kedudukan  penting  khususnya  jika  dilihat  sebagai  instrumen negara dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia dari suatu kejahatan. Selain itu pidana mati juga bisa dilihat sebagai upaya prevensi umum ( general prevention ) yang dibutuhkan agar kejahatan tidak terjadi di masyarakat. Selain itu konsep pidana mati dalam RKUHP yang menggunakan syarat juga dipandang sebagai alternatif guna melihat sejauh mana perubahan untuk tidak berperilaku jahat di kemudian hari. Atas dasar kepentingan masyarakat dan negara di satu sisi dan kepentingan perlindugan HAM di sisi yang lain, konsep dan model tentang moderasi (jalan  tengah)  pidana  mati  harus  terus  dikaji  dan  dikembangkan.  Perdebatan-perdebatan  yang muncul merupakan input konstruktif dalam menghadirkan alternatif-alternatif dalam pengambilan kebijakan.
Atas dasar pertimbangan hal-hal diatas artikel ini disusun dengan 2 (dua) fokus permasalahan; pertama, aspek  historis  dan  perdebatan  problematik  dari  hukuman  mati  di  Indonesia; kedua, analisis  konsep  jalan  tengah  (moderasi)  pidana  mati  dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

## METODE PENELITIAN
Salah satu pendekatan dalam studi normatif adalah pendekatan konseptual. Dalam pendekatan ini aspek historis menjadi penting untuk dikaji guna lebih memahami tentang substansi perdebatan dan isu krusial di dalamnya.
5 Supriyadi Widodo Eddyono et al., Hukuman Mati Dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan (Institute for Criminal Justice Reform, 2015).
6 Ibid
7 Ibid
Analisis  atas  moderasi  kebijakan  pidana  mati  didasarkan  pada  aspek  HAM  khususnya berkaitan dengan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat disimpangi ( non derogabel rights ), dan dalam aspek kepentingan negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan perlindungan kolektif. Melakukan analisis aspek HAM dan kepentingan negara dalam politik hukum pidana mati menjadi penting dalam membangun argumentasi komprehensif dalam kerangka  negara  hukum  Indonesia  yang  berdasar  Pancasila  dan  UUD  1945.  Selain  itu  analisis atas tantangan kebijakan moderasi pidana mati juga menjadi bagian penting sebagai bagian dari dinamika konstruktif atas kebijakna moderasi hukuman mati melalui RKUHP.
Penelitian hukum pada umumnya mempunyai tiga tipe, yaitu, normatif, empiris, dan normatif empiris. 8 Selain itu, diperlukan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian hukum, di mana pendekatan tersebut akan memberikan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicari jawabannya. Oleh karena itu, penelitian ini digolongkan dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum yang sedang ditangani. 9 Selanjutnya,  pendekatan  konseptual  beranjak  dari  pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 10 Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data tersebut melalui penelitian kepustakaan karena meneliti bahan pustaka. Adapun bahan pustaka yang diteliti merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. 11 Guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dilakukan analisis secara kualitatif sehingga menghasilkan deskripsi analitis atas problem yang diajukan dalam penelitian.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Aspek Historis Hukuman Mati di Indonesia
Secara historis praktek hukuman mati telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa kolonial dalam wilayah hukum lokal (baik dengan menggunakan sarana hukum tertulis maupun tidak). 12 Hukuman mati misalnya dikenal di Aceh pada zaman dahulu yang diperuntukan bagi isteri yang berzina. Di daerah pedalaman Toraja misalnya para pelaku inses biasanya dihukum mati. Hukuman mati juga dikenal di wilayah Minangkabau dan kepulauan Timor. 13 Instrumen pidana mati semakin jamak dilakukan di masa Vereenigde Oost-Inische Campagnie (VOC) melalui beberapa peraturan dalam bentuk hukum plakat yang berlaku di wilayah yang dikuasai VOC. 14 Instrumen hukuman
8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Sinar Grafika, 2021).
9 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” 2005.
10 Ibid
11 Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat” (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995).
12 Raden  Tresna, Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad (W.  Versluys,  1957).  Lihat  juga  Supomo  dan Djokosutono, Sejarah politik Hukum Adat , Jakarta 1982. Perlu dikaji mengenai keterkaitan tradisi hukuman lokal dengan pengaruh hukum kolonial, karena dalam berbagai pustaka adanya adopsi hukuman yang justru di ambil dari hukum kolonial tersebut.
13 Ibid
14 Ernest Utrecht, “Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I,” Surabaya: Pustaka Tinta Mas , 1994. Tresna, Peradilan Indonesia dari Abad ke Abad , 1957; Lihat juga Supomo dan Djokosutono, Sejarah politik Hukum Adat , Jakarta
mati  yang  ditetapkan  oleh VOC  pada  saat  itu  belum  bersifat  standar  antara  satu  wilayah  yang dikuasai VOC dengan yang lainnya.
Upaya konsolidasi tentang hukuman mati sendiri dilakukan oleh Hindia Belanda sebagai upaya untuk menetapkan standar penggunaan jenis hukuman ini di wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Konsolidasi pertama dilakukan pada tahun 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang melahirkan aturan hukum dan peradilan ( Raad van Indie ). 15 Kebijakan Gubernur Jenderal pada saat itu adalah mengambil alih kewenangan hukuman mati oleh Gubernur Jenderal melalui suatu fiat  executie , kecuali hukuman mati yang dijatuhkan oleh militer karena suatu pembero ntakan. Untuk metode huku man mati sendiri bisa melalui dibakar dengan diikat di sebuah pohon ( paal ), dimatikan dengan menggunakan keris ( kerissen ) dan sebagainya. 16 Konsolidasi atas hukuman mati yang kedua adalah melalui kodifikasi Wetboek van Strafrecht voor Inlanders ( Indonesiers ) yang disingkat WvSinl pada 1 Januari 1873. Kemudian karena adanya perkembangan baru di mana lahirnya kodifikasi pertama hukum pidana yang ada di Belanda yang mana WvSinl tersebut kemudian disesuaikan dengan perkembangan tersebut dengan melakukan unifikasi  hukum  pidana  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Maka  pada  tahun  1915  diundangkanlah Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvSI) dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Hal ini menunjukan bahwa keberadaan hukuman mati di Indonesia telah lama eksis dan diakui sebagai instrumen penegakan hukum dengan segala variasi penerapannya.
Kondisi yang ada di Hindia Belanda (Indonesia) sendiri memiliki perbedaan dengan di negeri Belanda. Di Belanda sejak tahun 1870 tepatnya tiga tahun sebelum diberlakukaknnya WcSInl di Hindia Belanda, hukuman mati sendiri telah dihapuskan. Pertimbangan Hindia Belanda tetap menerapkan hukuman mati sebenarnya lebih bersifat sebagai hukum darurat yang ditetapkan secara terbatas oleh pemerintah kolonial. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud seperti kejahatan berat terhadap keamanan negara, pembunuhan, pencurian, dan pemerasan dengan pemberatan, perampokan, serta pembajakan pantai pesisir dan sungai. 17
Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, WvSI melalui UU No. 1 Tahun 1946 tetap diberlakukan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  yang secara resmi berlaku pada 29 September 1958. 18 Secara eksplisit ancaman pidana mati tersebat  di buku II KUHP misalnya dalam kejahatan makar, pemberontakan, penghianatan, pembunuhan terhadap kepala negara, pembunuhan berencana, pembajakan di laut, serta pencurian dengan kekerasan dan pemerasan.
Dalam perkembangannya, keterbatasan KUHP untuk mengakomodir kejahatan-kejahatan baru mendorong tetap eksisnya pola pidana mati pada konstruksi normatif pidana mati pada ketentuan hukum pidana khusus. Rentannya kemunculan konflik bersenjata dalam negeri di masa demokrasi liberal (di bawah UUDS 1950) pemerintah menerbitkan UU Darurat No. 12 tahun 1951 mengenai peraturan hukuman istimewa sementara tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak memperkuat
1982. Agar dapat melaksanakan segala instruksi terkait dengan kebijakan VOC di wilayah yang mereka maka oleh VOC dibuatlah aturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat ( plakaten ) yang pada permulaannya berlaku di wilayah Betawi.
15 Utrecht.
16 Utrecht.
17 J E Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda (Bina Aksara, 1987).
18 Sejak tahun 1942, setelah Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda, di samping diberlakukannya WvSi Jepang juga memberlakukan pula peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh bala tentara Jepang
anca man pidana sampai dengan pidana mati. Kemudian di era tahun 1956-1966 di tengah kondisi resesi ekonomi yang drastis diterbitkan Undang-Undang Darurat mengenai pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27) yang diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  1959  dengan  ancaman  maksimal  hukuman  mati.  Selain  itu  pada masa ini Presiden Soekarno juga mengeluarkan regulasi dengan penindakan kejahatan korupsi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1972) yang di dalamnya terdapat ketentuan pidana mati.
Di era pemerintahan Orde Baru hukuman mati konsisten menjadi instrumen pemidanaan bahkan mengalami tren penambahan regulasi. Peraturan perundang-undangan tersebut misalnya Undang-Undang  Nomor  11/PNPS/1963  tentang  Pemberantasan  Kegiatan  Subversi,  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika,  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1997  tentang  Narkotika,  dan  Undang-Undang Nomor  31  tahun  1997  tentang  Tenaga Atomen  Hukuman  Mati  di  Indonesia.  Di  era  reformasi beberapa ketentuan undang-undang dicabut salah satunya adalah UU subversif. Namun di era ini juga melahirkan ketentuan UU yang di dalamnya terdapat hukuman mati seperti halnya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme.
Uraian historis di atas menunjukan bahwa hukuman mati tetap konsisten digunakan sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Masa-masa pasca kolonial bahkan ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan hukuman mati mengalami peningkatan signifikan melalui UU pidana khusus.
Hukuman mati telah menjadi suatu realitas normatif yang tidak bisa dilepaskan dari akar sejarah keberadaan bangsa Indonesia. Dengan segala macam perdebatan dan dinamikanya hukuman mati telah berjalan bahkan menjadi suatu substansi penting dalam politik hukum penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

## Perdebatan Problematik Pidana Mati Di Indonesia
Perdebatan tentang keberadaan hukuman mati di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas  sistem  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Menurut  Lindsay  dan  Santosa  kompelsitas hukum di Indonesia itu dapat terlihat dari percampuran antara hukum eropa kontinental ( civil law system ) yang merupakan warisan dari sistem hukum kolonial, hukum adat ( traditional customary law ) dan juga hukum islam (syariah). 19 Selain ketiga sistem hukum tersebut standar dalam instrumen hukum internasional juga sering kali digunakan sebagai acuan dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat Indonesia merupakan bagaian dari masyarakat internasional yang juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional khususnya berkaitan dengan hak asasi
19 Tim Lindsey and Mas Achmad Santosa, “The Trajectory of Law Reform in Indonesia: A Short Overview of Legal Systems and Change in Indonesia,” Indonesia: Law and Society, 2nd Edn. The Federation Press, Singapore , 2008.
manusia. itu sebabnya dalam bahasa yang berbeda Zerial mendiskripsikan bahwa sistem hukum di Indonesia sangatlah menarik karena adanya keragaman pengaruh,  “ The Indonesian legal system is a fascinating product of a diversity of inluences ”. 20
Situasi yang kompleks dan problematis tersebut kiranya juga tercermin didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang pada akhirnya menyatakan bahwa tentang konstitusionalitas pidana mati. Kompleksitas atas putusan tersebut dapat dilihat dari: pertama, lamanya waktu pemeriksaan; kedua, banyaknya ahli yang dilibatkan (total terdapat 29 ahli) guna mengeksplorasi segala macam pertimbangan secara mendalam; ketiga, perbedaan pendapat hakim ( dissenting opinion ), dimana dari 9 hakim, 5 orang diantaranya menyatakan pidana mati adalah konstitusional dalam sistem hukum Indonesia, namun 4 hakim menyatakan bahwa pidana mati adalah inkonstitusional. Bagian terakhir ini menunjukan bahwa keputusan untuk menyatakan bahwa pidana mati konstitusional tidak bisa diperoleh dengan suara bulat. Bahkan dengan selisih yang sangat tipis (5 banding 4) menunjukan suatu perdebatan problematik yang ketat terhadap pidana mati ini. Hal ini kiranya juga menggambarkan perdebatan dalam skala yang lebih luas terkait dengan pidana mati di Indonesia.
Dalam perspektif HAM sebagaimana yang ditawarkan oleh kaum Abolisionis hukuman mati secara hakekat telah melanggar tentang hak hidup manusia sebagai non derogable right. 21 Secara konstitutif hak tersebut eksplisit diatur dalam Pasal 28 A yang manyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 28I bahkan mengatur bahwa hak untuk hidup tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Dalam pandangan retensionisme, menghilangkan hukuman mati secara total sama halnya menghilangkan eksistensi pengakuan hukuman mati dalam dalam norma dan ajaran agama untuk kepentingan kolektif yang lebih besar. 22 Pedoman konstitutif dijalankankannya hukuman mati selaim  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  seperti  telah  dijelaskan,  juga  berkaitan  erat  dengan Pasal 28 J ayat (2) Amandemen kedua UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Mempertahankan hukuman mati juga berkesusaian Degnan instrument internasional Pasal 6 ayat (2) ICCPR yang menjelaskan bahwa hukuman mati dapat diberlakukan pada kejahatan yang sangat sertius.
Dua  pandangan  diatas  menggambarkan  bahwa  pedebatan  tentang  hukuman  mati  masing- masing telah memiliki landasan yang kuat. Pertimbangan tentang perhormatan hak asasi manusia dan kepentingan negara dalam mengatur dan melindungi warga negara menjadi dua hal mendasar yang menbawa perdebatan problematis sekaligus dilematis hingga sekarang.
20 Natalie Zerial, “Decision No. 2-3/PUU-V/2007 [2007](Indonesian Constitutional Court).,” Australian International Law Journal , no. 14 (2007): 217–26.
21 Amelia Arief, “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana,” Kosmik Hukum 19, no. 1 (2019). Non-Derogable Rights juga menjadi substansi dalam pengaturan tentang hak hidup dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
22 Aista  Wisnu  Putra  and  Rahmi  Dwi  Sutanti,  “Kebijakan  Formulasi  Pidana  Mati  Bersyarat  Dalam  Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): 319–30.

## Hak Hidup Dalam Dimensi Keseimbangan
Hak  untuk  hidup  merupakan  bagian  dari  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  begitu  penting dan mendasar. Terdapat banyak kategori HAM, namun sedikit hak yang mendapatkan kategori sebagai hak yang penting dan mendasar. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik merupakan dua instrumen hak asasi manusia yang secara eksplisit menolak dilaksanakannya praktik hukuman mati ini. Pasal 3 DUHAM menyatakan, “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. 23 Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menyatakan, “ every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life ”.
Selain itu didalam Optional Protocol II dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 1989 juga diatur larangan tentang hukuman mati karena dianggap sebagai reduksi terhadap perlindungan hak hidup dan HAM. Namun perlu diketahui sampai sekarang optional protocol tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia. Instrumen-intrumen internasional tersebut menekankan betapa hak hidup sebagai hak individu tidak dapat disimpangi oleh situasi/kondisi apapun. Pengakuan secara absolut tentang hak asasi manusia sebagai hak individu pada kenyataannya akan bersinggungan dengan kepentingan kolektif (masyarakat). Hal ini menjadi suatu konsekuensi logis dari suatu relasi dan interaksi sosial. Kompatibilitas dari hak individu akan sangat relative bisa dijalankan pada suatu struktus, interkasi, maupun relasi sosial tertentu.
Dalam  konteks  Indonesia,  ketika  kita  mengutip  apa  yang  disampaikan  oleh  Eldridge mengemukakan bahwa sistem perlindungan HAM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh isu-isu sosial seperti kemiskinan, budaya, agama, stabilitas dan ketertiban nasional. 24 Munculnya pengaruh ini yang pada gilirannya membawa suatu penafsiran secara filosofis maupun sosiologis terutama atas pasal 28A dan pasal 28J UUD N RI 1945. Dalam konteks filosofis dan sosiologis kedua pasal tersebut tentu tidak dimaksudkan untuk melindungi pelaku pidana yang telah membahayakan dan mereduksi hak hidup orang lain, masyarakat, dan individu yang menjadi korban kejahatan.
Selain itu jika kita mencermati pertimbangan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007  pada  dasarnya  pembahasan  yang  dilakukan  oleh  MK  terhadap  isu-isu  terkait HAM dan hukuman mati, MK mempercayai bahwa HAM untuk kondisi tertentu haruslah dibatasi untuk sebagian sepanjang pembatasan tersebut sesuai dengan moralitas yang tumbuh dalam masyarakat sebagaimana yang terkonseptualisasi dalam agama, budaya, dan sejarah Indonesia. Inilah yang barangkali bisa menjadi pedoman tentang pentingnya keseimbangan perlindungan HAM baik individu maupun masyarakat.
Dengan melihat jenis dan dampak kejahatan yang luar biasa berat baik bagi korban maupun masyarat maka keseimbangan perlindungan ini menemukan konteksnya. Seseorang yang dihukum mati karena melakukan tindak pidana yang berat itu haruslah dihukum atas dasar hukum yang adil bukan atas dasar balas dendam dan penyingkiran. Membaca keseimbangan hak individu dan masyarakat tidak bisa dilakukan dengan menegasikan satu dengan melihat satu lebih penting atau keduanya.
23 Hariyanto Hariyanto, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 17–20.
24 P  M  Faiz,  “Pendekatan  MK  Terhadap  Konstitusionalitas  Hukuman  Mati,” Kolom Khazanah Pada Majalah Konstitusi , no. 96 (2015).

## Hukuman Mati dan Efek Jera
Salah satu perdebatan problematis yang mengemuka adalah ketika hukuman mati dikaitkan dengan dampak penjeraan pelaku kejahatan. Bagi pelaku kejahatan yang dihukum mati tentu tidak akan mengalami fase penjeraan ( diterent effect ) karena kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik telah tertutup dengan adanya hukuman mati. Bisa dikatakan bahwa secara fungsional hukuman mati memiliki pilihan fungsi yang dioptimalkan yaitu dalam rangka melakukan prevensi umum. Dampak hukuan mati diharapkan akan berfungsi sebagai secondary prevention terhadap masyarakat yang hendak melakukan kejahatan.
Bagi kelompok Abolisionis, efek jera yang selama ini menjadi jantung argumen penerapan hukuman mati tak pernah terbukti, baik di Indonesia maupun belahan dunia lainnya. PBB menegaskan, tidak ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan. 25 Kebijakan kriminal melalui sarana pidana mati hanya bentuk lain dari pendekatan rasa takut. Pendekatan ini juga dilihat tidak efisien dilihat secara biaya. Berdasarkan data perlu diketahui untuk satu kali eksekusi, pemerintah menganggarkan 200 juta rupiah per terpidana mati. 26

## Hukuman Mati Dalam Relasi Hukum Nasional dan Internasional
Pengaruh hukum internasional terhadap keberadaan hukuman mati di Indonesia begitu besar khususnya dalam memperkaya perspektif dan alternatif. Jika dikaitkan dengan instrumen hukum internasional maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah dengan adanya hukuman mati, Indonesia telah berada pada posisi yang bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. 27 Untuk menggambarkan dinamika relasional dan perspektif antara hukum nasional dan hukum internasional dalam menempatkan hukuman mati layaklah kita meneliti apa yang dikemukakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 dimana MK menyimpulkan bahwa hak untuk hidup tidaklah mutlak sebagaiman tertuang dalam instrumen internasional diantaranya: International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); Protocol Additional I to the206 | Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2 Agustus 2017: 193 - 215 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conlict; Protocol Additional II to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of NonInternational Armed Conlict; Rome Statute of International Criminal Court; Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights); American Convention on Human Rights; Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freed ms Concerning the Abolition of the Death Penalty.
Di dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi  berpendapat bahwa penghapusan norma tentang hukuman mati dalam beberapa instrumen internasional tidaklah bisa dikatakan sudah diterima secara universal. Rasionalitas atas hal ini adalah, meskipun Indoneisa sudah meratifikasi ICCPR yang di dalamnya terdapat ketentuan penghapusan hukuman mati, namun justru di dalam
25 Pemerintah Indonesia, “Surat Terbuka Yang Dipublikasi Di Jurnal The Lancet : Respon Berbasis Bukti Dalam Penanggulangan Situasi Napza Di Indonesia,” no. 385 (2015): 2249–50.
26 Biaya  Cair:  Eksekusi  Satu  Napi  Rp  200  Juta,  Ini  Rinciannya”, http://nasional.tempo.co/read/ news/2015/02/17/063643063/biaya-cair-eksekusi-satu-napi-rp-200-juta-inirinciannya ,  diakses pada tanggal 30 Maret 2022
27 Faiz, “Pendekatan MK Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati.”
Pasal 6 ayat (2) ICCPR menyediakan ruang terhadap penjatuhan hukuman mati khususnya terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius ( the most serious crimes ). Itu artinya istrumen internasional sendiri lebih bersifat fleksibel dalam penerapan hukuman mati yang dapat diserahkan pada hukum nasional berdasarkan prinsip kedaulatan ( souvereignity ).
Selain itu jika ditelisik lebih jauh misalnya dalam pembukaan konvensi ICCPR maka kualifikasi pidana mati dapat dilakukan terhadap kejahatan yang sangat serius misalnya genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebab kejahatan jenis ini memiliki pengaruh negatif yang begitu kuat dalam hal “ economic, cultural, and political foundation of society and cause a danger of incalculable gravity ”. 28 Terhadap kejahatan-kejahatan yang sangat serius, negara diberikan mandat mengambil langkah nasional secara keras dalam merespon kejahatan tersebut.

## Pengaruh Agama dalam Hukuman Mati
Secara historis sebagaimana telah penulis uraikan di atas bahwa sistem hukum yang ada di Indoneisa merupakan suatu kompleksitas yang amat menarik. Terdapat tiga sumber hukum yang bekerja yaitu hukum warisan kolonial Belanda, hukum adat, dan hukum Islam. Itu sebabnya dapat dikatakan bahwa agama memiliki tempat penting dalam hukum dan masyarakat di Indonesia.
Dalam konsep Pancasila, penafsiran atas hukum tidak bisa dilepaskan dari perspektif agama. Bahkan jika kita menarik dari kesimpulan pertimbangan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007,  dalam  memberikan  pertimabangan  hak  untuk  hidup  sebagai  bagian  dari  hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi mengkaitkannya dengan ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa. Keterkaitan in juga akan Nampak secara jelas jika merujuk pada Deklarasi  Kairo  tentang  Hak-Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam  yang  dalam  pasal  8  huruf  (a) menyatakan bahwa: “ Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari individu, masyarakat, dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apa pun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat ”. 29
Relasi antara hukum dan agama dapat dilihat sebagai suatu faktualitas yang tidak bisa dihindarkan. Masyarakat Indonesia yang plural menjadikan agama sebagai kaidah penting baik bersifat internal dan eksternal. Hubungan ini pun dapat dilihat dalam aspek internal ( ruhaniyah ) dan eksternal ( lahiriyah ). Sifat internal berkaitan dengan motivasi dan niat, sedangkan sifat eksternal berkaitan dengan pengamalan dan pelaksanaan. Itu sebabnya dalam konteks hukum di Indoneisa sisi otonom dari agama adalah sisi keyakinan personal sedangkan sisi heteronom adalah pelaksanaan dari hukum itu sendiri.
Dengan demikian jika akan dikatakan bahwa hukuman mati itu dipengaruhi oleh agama, hal ini karena secara eksternal (heteronom) agama juga menganut tentang hukuman mati. Dalam misi agama, manusia adalah mahkluk mulia ciptaan Allah SWT. Dalam konteks ini muncul suatu keyakinan bahwa hanya Allah SWT lah yang dapat menghidupkan dan mematikan manusia. Namun demikian bagaimana cara dia hidup dan bagaimana cara dia mati adalah suatu pilihan. Cara manusia mati melalui pidana adalah suatu konsekuensi yang disadari karena perbuatannya telah berdampak pada matinya orang lain atau berupa dampak buruk yang ditimbulkan oleh perbuatannya dalam
28 Faiz.
29 Faiz.
kehidupan bermasyarakat. Titik temu inilah yang sejatinya diharapkan tidak ada kontradiksi antara agama dan hukum dalam memandang hukuman mati tersebut.
Dalam hukum pidana Islam hukuman mati tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga digunakan sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus) serta perbaikan. Dalam kenyataanya juga sangat memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum. 30 Lebih jauh dari itu, para founding father bangsa ini telah membuat suatu kesepakatan suci di dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pencerminan pluralitas hukum bangsa. Dengan demikian maka nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan yang luhur tentu diakui dalam konteks hukum nasional sehingga tidak ada  kontradiksi di dalamnya.
Adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  ancaman  hukuman  mati ini menimbulkan pro kontra masyarakat Indonesia, khususnya dari pemerhati dan lembaga hak asasi manusia yang menentang diberlakukannya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana. Mereka yang menentang penerapan hukuman mati berpendapat bahwa cara pemidanaan seperti itu  melanggar  hak  asasi  manusia  (HAM). 31 Kalangan ini berargumen bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 32 serta instrumen internasional hak asasi manusia yang sudah diratifikasi oleh negara Indonesia, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik ( International Covenant on Civil and Political Rights ) dan Konvensi Anti Penyiksaan ( Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ).
Sebaliknya, yang mendukung penerapan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati dilakukan untuk mencegah perbuatan pidana yang kejam terulang lagi. Pidana mati sebaiknya hanya dijatuhkan untuk tindak pidana-tindak pidana yang jelas-jelas membahayakan masyarakat. Namun, kalangan ini juga menyarankan bahwa hukuman mati harus diterapkan secara selektif dan bukan sebagai “legalisasi” atas pembalasan dendam.

## Jalan Tengah (Moderasi) Pidana Mati dalam RKUHP
Terminologi “moderasi” muncul dalam analisis ini terinsipirasi dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi  dalam  Putusan  Nomor  2-3/PUU-V/2007,  dimana  persoalan  pidana  mati  haruslah dimoderasikan sebagai upaya  untuk menengahi tuntutan antara dipertahankannya hukuman mati dan dihapuskannya hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia.
Konstruksi  normatif  dalam  RKUHP,  formulasi  hukuman  mati  dilakukan  dengan:  1) penempatan pidana mati secara tersendiri di luar pidana pokok yang umum; 2) berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati yang dapat dilaksanakan setelah  permohonan grasi bagi terpidana di tolak oleh Presiden; 3) pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun; 4) perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan menteri sebagai konsekuensi penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun pada poin 3; dan 5) perubahan pidana mati dapat diubah
30 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (PT RajaGrafindo, 2016).
31 “Pro Kontra Hukuman Mati: Sudah ‘Out of Date’, tetapi Masih Diperlukan”, Kompas , Jumat, 14 Januari 2000
32 Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Kedua) menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri.
Salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang berpendapat agar di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, beberapa hal  harus  sungguh-sungguh  menjadi  perhatian,  yaitu:  1)  pidana  mati  bukan  lagi  merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; 2) pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun; 3) pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; dan 4) eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.
Analisis atas konstruksi normatif pidana mati sebagaimana dalam RKUHP dapat dilihat pada beberapa aspek: pertama, penempatan pidana mati secara tersendiri diluar pidana pokok yang umum. Pidana mati tidak masuk dalam ketentuan pidana secara umum sebagaiaman Pasal 66 RKUHP yang terdiri dari: a) pidana penjara; b) pidana tutupan; c) pidana pengawasan; d) pidana denda; e). pidana kerja sosial. Pidana mati ditempatkan pada pasal 67 RKUHP yang menyatakan bahwa “pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”. Penempatan pidana mati dalam pidana tersendiri diluar dari pidana umum, dimaksudkan untuk menujukan bahwa jenis pidana mati merupakan jenis pidana yang benar-benar khusus. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pidana mati menjadi jenis pidana yang paling berat. Itu sebabnya penetapan hukum mati harus selalu ditetapkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
Penempatan pidana mati secara khusus dan tersendiri tersebut adalah tepat sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. Dalam pembahasan RKUHP di DPR, rumusan sementara yang telah disepakati berupa: Pasal 65A “Pidana terdiri atas: a) Pidana pokok; b) Pidana tambahan; dan c) Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  ini.”  Adapun  Pasal  69A  yaitu:  “Pidana  yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A huruf c adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif” 33
Kedua, berkaitan dengan beratnya hukuman mati maka dalam Pasal 89  RKUHP menempatkan hukuman mati sebagai upaya terakhir dalam rangka mengayomi masyarakat. Pelaksanaan hukuman mati yang baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden memperlihatkan bahwa penjatuhan hukuman mati harus melalui proses yang memastikan ketiadaan kekeliruan di dalamnya. Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 13 menyebutkan: “Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.” Namun demikian penjatuhan pidana mati yang didasarkan pada putusan administratif berupa grasi presiden memunculkan perdebatan. Bagaimana mungkin proses hukum oleh pengadilan yang berjalan sedemikian kompleks dihentikan berdasarkan keputusan administrasi. Kendati dapat ditemukan jalan tengah bahwa proses administrasi berupa penolakan grasi tersebut harus sudah mempertimbangkan proses hukum yang ada, terpidana mengakui kesalahan, menyatakan permohonan maaf, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya.
33 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pembahasan Buku I RKUHP, (2016)
Perdebatan lainnya adalah bagaimana jika si terpidana itu tidak berkehendak mengajukan permohonnan grasi dan tidak menyesali perbuatannya. Padahal nyata-nyata bahwa perbuatannya pidananya  sangat keji dan kejam dan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi terpidana. Apakah berarti pidana mati itu tidak dapat dieksekusi? Karena secara normatif di dalam Pasal 100 RKUHP pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi dari terpidana ditolak oleh Presiden. Hal ini lantas akan memunculkan multi tafsir, apakah mereka yang tidak mengajukan itu dipersamakan dengan ditolaknya grasi atau seperti apa.
Ketiga, berkaitan dengan masa percobaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun. Hal tersbut sebagaimana diatur dalam Pasal 91 RKUHP yang memberikan prasyarat penundaan masa pelaksanaan hukuman mati, yaitu: a) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam  penyertaan  tindak  pidana  tidak  terlalu  penting;  dan  d)  ada  alasan  yang  meringankan.
Beberapa persyaratan ini masih mengandung perdebatan baik secara objektif maupun subjektif. Reaksi masyarakat yang ditentukan dalam pasal tersbut sangat subjektif dan tidak bisa menjamin kepastian hukum. Hal itu disebabkan karena keberadaan dan reaksi masyakat yang bisa sangat beragam tergantung konteks kasus yang ada. Dan sangat mungkin sekali bahwa reaksi itu dimunculkan sebagai suatu “setting” khusus sebagai reasksi atas pidana mati terhadap orang-orang tertentu. Prasyarat penundaan seharusnya dapat mengambarkan situasi yang lebih objektif.
Keempat, berkaitan dengan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan Menteri. Hal ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun dimana terpidana menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji (Pasal 91 ayat (2) RKUHP). Kebijakan ini perlu dikritisi dalam hal pejabat yang membuat keputusan. Secara teori hukum putusan penjatuhan pidana dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara, oleh sebab itu perubahan atas status dan sifat pemidanaan itu juga tidak tepat jika dilakukan oleh menteri sebagai petugas administratif. Itu sebabnya Presiden sebagai Kepala Negara lebih tepat memberikan keputusan tersebut.
Sementara  itu  jika  dilihat  berdasarkan  pasal  101  ayat  (2)  yang  berbunyi:  “Jika  terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan Keputusan Presiden” 34 maka hal tersebut dapat dilihat sebagai persoalan yang sifatnya politis. Hal tersebut mengigat perubahan pidana mati sebagai akibat penundaan eksekusi setelah grasi ditolak oleh Presiden dengan jangka waktu 10 tahun. Itu artinya penolakan grasi oleh Presiden dapat diubah oleh Keputusan Presiden setelah sepuluh tahun, di mana dalam ketatanegaraan Indonesia, Presiden masa jabatannya maksimal dua kali lima tahun, sehingga Keputusan Presiden yang mengubah pidana mati tersebut dapat dikatakan menggugurkan penolakan grasi oleh Presiden sebelumnya. Dalam hal ini, dapat terjadi penurunan wibawa penolakan grasi oleh Presiden sebelumnya, bahkan dalam hal tertentu sangat dimungkinkan untuk melakukan kampanye-kampanye  tertentu  dengan  dasar  akan  memberikan  perubahan  pidana  mati  sebagai perbedaan sikap terhadap terpidana mati.
Kelima, perubahan pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri. Hal ini diatur dalam Pasal 92. Ketentuan ini telah
34 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pembahasan Buku I RKUHP, (2019)
dibahas pada poin empat sebelumnya. Menariknya, dalam pembahasan di DPR, muncul ketentuan hasil kesepakatan sementara yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1): “Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) tidak dipenuhi, pidana mati dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung; ayat (2): “Apabila pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.” Ketentuan ini kembali menimbulkan persoalan karena  proses  pelaksanaan  pidana  mati  dapat  diulur-ulur,  dan  apabila  tidak  dilaksanakan  juga selama sepuluh tahun, maka dimungkinkan kembali perubahan pidana mati.
Dengan analisis yang telah dikemukakan maka secara prinsip formulasi pidana mati dalam RKUHP  sudah  menggambarkan  moderasi  yang  berpeluang  menjadi  titik  temu  dari  perdebatan kaum Abolisionis dan Retensiones. Namun demikian masih muncul perdebatan terkait dengan model, khususnya berkaitan dengan ukuran objektif dan subjektif dan konsistensi dalam mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup ataupun pidana penjara maksimal 20 tahun, seta proses penundaan pelaksanan yang cukup lama. Penundaan hukuman mati yang cukup lama tentu akan berdampak pada ketidakpastian yang cukup lama  dan berpengaruh pada kondisi terpidana.
Selain itu kebijakan hukuman mati dalam RKUHP yang dijatuhan terhadap jenis tindak pidana yang paling serius juga belum dirumuskan secara tepat. Dalam hal ini belum ada kesepakatan tindak pidana paling serius apa yang akan dikenakan hukuman mati. Temuan dari Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) memperlihatkan masih ada 26 pasal yang memuat ancaman pidana  mati  di  dalam  RKUHP. 35 Hal ini menunjukan bahwa belum ada kesepahaman tentang indikator-indikator  yang  digunakan  untuk  menetapkan  kejahatan  paling  serius  yang  berakibat pada penjatuhan hukuman mati. Untuk itu penting bagi Pemerintah dan DPR untuk menentukan politik hukum terkait dengan tindak pidana apa saja yang layak dikualifikasikan sebagai kejahatan paling serius ( most serious crime ) sehingga memiliki indikator yang jelas baik berdasarkan sumber hukum internasional maupun berdasarkan indikator sesuai dengan kedaulatan hukum Indonesia berdasarkan Pancasila.
Terlepas  dari  perdebatan  setuju  atau  tidak  setuju,  hukuman  mati  telah  menjadi  instrument pemidanaan yang eksis ( existing sentence instrument ) di Indonesia. Dalam politik hukum pidana sebagaimana RKUHP juga telah diakui adanya hukuman mati. Kebijakna politik hukum pidana ( penal legal policy ) mengetegahkan formulasi menarik berupa ikhtiar konstitusional yang disebut sebagai politik jalan tengah/jalan Indonesia ( Indonesia waysi ). Dalam konteks ini pidana mati diformulasikan sebagai pidana mati bersyarat yang dilakukan setelah masa waktu tertentu. meskipun masih terdapat tantangan dan resiko sebagaimana telah penulis gambarkan, namun aspek positif dari pidana mati bersayarat terletak pada proses evaluative narapidana.
Dalam pandangan penulis Indonesia Ways dalam hukuman mati merupakan politik hukum akomodatif terhadap cara pandang abolisionis dan juga retensionis . Hal tersebut dilakukan karena keduanya memiliki tonggak artumentasi filosifis, yuridis, dan sosiologis yang kuat dalam kerangkan negara hukum yang demokratis. Pengakuan dan perlindungan HAM dalam bentuk hak hidup menjadi bagian penting tanggung jawab negara. Disisi lain, menjaga ketertiban kolektif juga menjadi tanggungjawab yang tidak bisa dipisahkan dan diatur secara eksplitis dalam Konstitusi. 36
35 Eddyono et al., Hukuman Mati Dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan .
36 H  Hariyanto,  “OFFICIAL  RESPONSIBILITY  AND  PERSONAL  RESPONSIBILITY  IN  THE  CONTEXT OF  STATE  FINANCIAL  LOSS,” Jurnal Dinamika Hukum 18, no. 1 (January 31, 2018): 103–8, https://doi. org/10.20884/1.JDH.2018.18.1.1861.
Namun demikian, perlu ada perhatian serius dalam implementasi kedepan, agar tujuan pidana mati  sebagai  jalan  tengah  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Nilai-nilai  hak  asasi  manusia  dan kepentingan negara menjadi dua hal yang tidak harus dipertentangkan secara massif dan terus menerus. Dinamika konstruktif pidana mati perlu dibangun seiring dengan perdebatan ilmiah dan tantangan pidana mati bersyarat diantaranya berkaitan dengan perubahan hukuma mati, persoaln grasi, lamanya penundaan, dan lembaga yang mengubah hukuman mati.

## SIMPULAN
Kebijakan jalan tengah (moderasi) pidana mati merupakan upaya untuk mempertemukan dua kutub perbedaan baik kelompok Abolisionis maupun Retensionis dalam melihat hukuman mati khususnya di Indonesia. Kebijakan moderasi pidana mati di Indonesia yang diformulasikan dalam RKUHP telah sesuai dengan kompleksitas hukum Indonesia yang dipengaruhi oleh sistem hukum  Belanda,  sistem  hukum  adat,  dan  sistem  hukum  Islam.  Dalam  Perspektif  HAM,  maka moderasi pidana mati menjadi ikhtiar politik hukum pidana guna memberikan penghormatan dan perlindungan HAM khusunya hak untuk hidup sebagai hak yang tidak bisa disimpangi ( non derogable rights ). Disisi lain, kebijakna ini juga menjadi penegasan tentang tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan ketertiban dan perlindungan kolektif masyarakat sesuai dengan prinsip kepentingan negara. Kebijakan jalan tengah tentang pidana mati merupakan jalan Indonesia ( Indonesia ways )  yang  prospektif  untuk  dijalankan  untuk  melindungi  HAM  sekaligus  sebagai instrument negara. oleh karena itu, kebijakan jalan tengah pidana mati yang disebut sebagai jalan Indonesia ( Indonesian ways ) masih menimbulkan percikan berkaitan dengan perubahan hukuman mati, persoalan grasi, lamanya penundaan hukuman mati serta lembaga yang dapat mengubah pidana mati. Selain itu juga terdapat persoalan dalam menentapkan pidana mati sebagai akibat dari kejahatan yang amat serius, karena indikator-indikator kejahatan amat serius ( most srious crime ) tersebut belum ditetapkan secara harmonis dan konsisten

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinus, Samuel, and Rahayu Eko Soponyono. “Pelakasaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia.” Diponegoro Law Journal 5, no. 4 (2016):
1–16.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika, 2021.
Arief, Amelia.  “Problematika  Penjatuhan  Hukuman  Pidana  Mati  Dalam  Perspektif  Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.” Kosmik Hukum 19, no. 1 (2019).
Eddyono, Supriyadi Widodo, Erasmus A T Napitupulu, Ajeng Gandini Kamilah, Antyo Rentjoko,
and Lisensi Hak Cipta. Hukuman Mati Dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan . Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
Faiz, P M. “Pendekatan MK Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati.” Kolom Khazanah Pada Majalah Konstitusi , no. 96 (2015).
Felipe,  Miguel  Beltrán  de,  and Adán  Nieto  Martín.  “Post  9/11 Trends  in  International  Judicial Cooperation: Human Rights as a Constraint on Extradition in Death Penalty Cases.” Journal of International Criminal Justice 10, no. 3 (July 2012): 581–604. https://doi.org/10.1093/jicj/
mqs041.
Hariyanto, H. “OFFICIAL RESPONSIBILITY AND PERSONAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF STATE FINANCIAL LOSS.” Jurnal Dinamika Hukum 18, no. 1 (January 31,
2018): 103–8. https://doi.org/10.20884/1.JDH.2018.18.1.1861.
Hariyanto, Hariyanto. Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam .  Yogyakarta:  Mahameru Press, 2017.
Indonesia, Pemerintah. “Surat Terbuka Yang Dipublikasi Di Jurnal The Lancet : Respon Berbasis Bukti Dalam Penanggulangan Situasi Napza Di Indonesia,” no. 385 (2015): 2249–50.
Jonkers, J E. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda . Bina Aksara, 1987.
Lindsey, Tim, and Mas Achmad Santosa. “The Trajectory of Law Reform in Indonesia: A Short Overview of Legal Systems and Change in Indonesia.” Indonesia: Law and Society, 2nd Edn.
The Federation Press, Singapore , 2008.
Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum,” 2005.
Putra, Aista Wisnu, and Rahmi Dwi Sutanti. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): 319–30.
Santoso, Topo. Asas-Asas Hukum Pidana Islam . PT RajaGrafindo, 2016.
Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.” PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Tresna, Raden. Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad . W. Versluys, 1957.
Utrecht, Ernest. “Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I.” Surabaya: Pustaka Tinta Mas , 1994. Zerial,  Natalie.  “Decision  No.  2-3/PUU-V/2007  [2007](Indonesian  Constitutional  Court).”
Australian International Law Journal , no. 14 (2007): 217–26.