## Volume 5 Nomor 1 (2024) Pages 21 – 31
Ecobankers : Journal of Economy and Banking
Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers
Analisis Penggunaan Pendapatan Non-Halal Dan Dana Kebajikan Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Aspek Kepatuhan Syariah
Jefik Zulfikar Hafizd 1 , Oyo Sunaryo Mukhlas 2 , Atang Abd. Hakim 3
1 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2,3 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id , oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id , atangabdulhakim@uinsgd.ac.id
Received: 2024-01-12; Accepted: 2024-02-09; Published: 2024-02-29

## Abstrak
Regulasi  bank  syariah  memastikan  kepatuhan  pada  prinsip  Islam,  namun  interaksi  dengan  bank konvensional  tak  terhindarkan.  Lembaga  keuangan  Islam  mengalami  perubahan  dan  tantangan,  perlu fokus pada teori, operasional, dan implementasi. Meskipun diminati, ada kritik terhadap kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Kepercayaan dan reputasi perlu diperkuat melalui tata kelola syariah yang  komprehensif.  Penelitian  terkait  pendapatan  non-halal  dan  penggunaan  dana  kebajikan  di  bank syariah memiliki dampak penting pada reputasi, kepatuhan syariah, dan kepercayaan nasabah. Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  studi  pustaka.  Penelitian  mengkaji  mengenai  pemanfaatan dana  non-halal  dan  dana  kebajikan  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  dan  Tinjauan  Kepatuhan  Syariah Dalam Pemanfaatan Dana Non Halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana non halal tidak diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dana tersebut bisa dianggap halal dan digunakan untuk kepentingan umum seperti kontribusi sosial, proyek infrastruktur, pendidikan, atau bantuan kepada masyarakat. Ada pandangan yang membolehkan penggunaan dana non-halal secara konsumtif dan tidak produktif, tetapi tidak untuk qardul hasan atau beasiswa.

## Kata Kunci: Regulasi, Tata Kelola, Dana Non-Halal, Kepatuhan Syariah, Penggunaan Dana Kebajikan Abstract
The regulation of Islamic banks ensures adherence to Islamic principles, but interaction with conventional banks is inevitable.  Islamic financial institutions are experiencing changes  and  challenges,  needing to focus on theory, operations, and implementation. Despite the demand, there has been criticism of Islamic banks'  compliance  with  sharia  principles.  Trust  and  reputation  need  to  be  strengthened  through comprehensive  sharia  governance.  Research  on  non-halal  income  and  the  use  of  benevolent  funds  in Islamic banks has an important impact on reputation, sharia compliance, and customer trust. This research uses qualitative methods with literature studies. The research examines the utilization of non-halal funds and benevolent funds in Islamic Financial Institutions and Review of Sharia Compliance in the Utilization of Non-Halal Funds. The results showed that non-halal funds were not recognized as income by Islamic Financial  Institutions.  The  funds  can  be  considered  halal  and  used  for  public  purposes  such  as  social contributions,  infrastructure  projects,  education,  or  assistance  to  the  community.  There  is  a  view  that allows  the  use  of  non-halal  funds  consumptively  and  unproductively,  but  not  for  qardul  hasan  or scholarships
Keywords: Regulation, Governance, Non-Halal Funds, Sharia Compliance, Use of Benevolent Funds Copyright © 2024 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

## PENDAHULUAN
Regulasi perbankan syariah mewajibkan bahwa operasi bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk menghindari sumber pendapatan yang tidak halal.  Namun, di sisi  lain,  interaksi  antara  bank  syariah  dan  bank  konvensional  tidak  dapat  dihindari  karena lembaga  keuangan  konvensional  masih  mendominasi  seluruh  transaksi  di  setiap  negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengatur bahwa bank syariah  diwajibkan  untuk  menjalankan  operasinya  berdasarkan  prinsip  syariah,  demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kepatuhan bank syariah menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan di Indonesia karena sistem perbankan di Indonesia saat ini dinilai belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah.
Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  sektor  keuangan  Islam  telah  mengalami  perubahan dramatis  yang  cepat  dan  dinamis.  Sebagai  bagian  dari  alat  pengembangan  ekonomi,  sistem keuangan  Islam  menghadapi  berbagai  tantangan  yang  mencakup  aspek  teoritis,  operasional, dan implementasi.   Dari  segi  teoritis,  perlu ditekankan pengembangan prinsip-prinsip,  aspek filosofis,  dan  fungsi  sistem  keuangan  yang  berdasarkan  prinsip  pembagian  keuntungan  dan kerugian (profit-loss sharing). Dalam hal  operasional,  perlu diberikan perhatian khusus  pada inovasi, peran perantara, disiplin, dan pengendalian risiko. Di sisi lain, dalam hal implementasi, perlu menerapkan sistem yang sesuai dengan regulasi dan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Perbankan syariah oleh argumen filosofis larangan penggunaan riba dalam segala jenis transaksi, baik yang bersifat keuangan maupun yang tidak.  Hal ini menjadi tanda bahwa bank syariah  telah  menjadi  salah  satu  pilihan  bank  yang  paling  diminati  di  masyarakat  karena dianggap  memberikan  kenyamanan  dan  keberkahan  yang  lebih  dibandingkan  dengan  bank konvensional. Pendirian bank syariah tidak terlepas dari upaya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  dalam  masyarakat  Islam.    Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung dan berpotensi untuk menghasilkan riba. Sebagai respons terhadap hal ini, bank tanpa bunga, yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, didirikan. Ini adalah konsep bank syariah.
Lembaga  keuangan  syariah  dianggap  sebagai  entitas  yang  unik  dengan  sejumlah karakteristik  yang  membedakannya  dari  lembaga  keuangan  konvensional.  Meskipun perkembangannya cukup cepat, namun tetap ada perdebatan di kalangan masyarakat mengenai sejauh mana bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah.  Beberapa cendekiawan Muslim mengkritik  bank  syariah,  mengatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  dan  implementasi  transaksi mereka, bank-bank Islam sebenarnya bertentangan dengan konsep inti syariah, atau dengan kata lain, mereka dianggap telah melanggar prinsip-prinsip syariah mereka.  Meskipun sudah diatur bahwa  bank  syariah  harus  menjalankan  usahanya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah, sebagaimana  yang  secara  tegas  tercantum  dalam  pasal  2  UU  Nomor  21  tahun  2008  bahwa “Perbankan  syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  harus  berasaskan  prinsip  syariah, demokrasi  ekonomi,  dan  prinsip  kehati-hatian.”    Hal  ini  terjadi  disebabkan  karena  adanya ketidaksesuaian antara konsep dan praktik yang terjadi di bank syariah.
Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah elemen inti yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Hal ini mencakup implementasi penuh prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas yang dilakukan oleh lembaga tersebut, termasuk dalam konteks bank syariah.    Sebagai  entitas  dengan  karakteristik  khusus,  bisnis  keuangan  syariah  menghadapi tingkat  risiko  yang  signifikan  dalam  pengelolaannya.  Oleh  karena  itu,  para  pelaku  bisnis keuangan syariah harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam hal kepatuhan syariah (shariah compliance).  Dalam  rangka  memperbaiki  reputasi  dan  memperkuat  kepercayaan  dalam perbankan  syariah,  serta  untuk  melindungi  kepentingan  nasabah,  diperlukan  jaminan pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang dikenal sebagai tata kelola syariah (syariah governance), yang harus diterapkan dalam seluruh aspek pengelolaan dana nasabah di lembaga
keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan dapat dipercaya.
Penelitian tentang pendapatan non-halal dan penggunaan dana kebajikan dalam konteks bank  syariah  sangat  penting  berkaitan  dengan  banyak  aspek  seperti  keberkahan,  kepatuhan syariah,  reputasi,  kepercayaan  nasabah,  perlindungan  nasabah,  dan  pembangunan  sistem perbankan yang sehat.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  penelitian  kualitatif. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang mengkaji mengenai Norma Pendapatan Non-halal dan Dana Kebajikan. Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai literatur yang jurnal terkait tema  penelitian.  Teknik  pengolahan  data  penelitian  dilakukan  melalui  tahapan  inventarisasi, identifikasi, dan sistematisasi. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan penelitian.  .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Konsep Pendapatan Non Halal
Pendapatan yang tidak halal mencakup bunga dari transaksi pinjaman, penghasilan dari usaha yang lebih banyak didasarkan pada pinjaman berbunga, serta pendapatan dari kegiatan seperti perjudian, minuman keras, barang-barang yang merusak moral, dan mudharat.  Dari segi kriteria, pendapatan yang tidak halal dapat dibagi menjadi dua, yaitu harta yang diharamkan karena sifat najisnya  (haram  lidzatihi) dan setiap aset  yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (al-kasbu al-ghairi al-mayru').
Hal  yang  mendasari  larangan  penggunaan  pendapatan  non-halal  tercantum  pada  surah An-Nisa ayat 29 :
ضا َرَت  ْنَع ًة َراَجِت َنوُكَت  ْنَأ  َّلَِإ ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت  َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي َناَك َ َّاللَّ َّنِإ ۚ ْمُكَسُفْنَأ اوُلُتْقَت  َلَ َو ۚ ْمُكْنِم
اًمي ِح َر ْمُكِب
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Maksud dari ayat di atas adalah bahwa perdagangan yang didasarkan pada persetujuan saling suka antara penjual dan pembeli, tanpa adanya unsur paksaan. Namun, ayat ini memiliki cakupan  umum,  yang  berarti  bahwa  kita  tidak  boleh  menjalankan  perdagangan  berdasarkan saling  suka  jika  transaksi  tersebut  melibatkan  mekanisme  yang  telah  dilarang  secara  tegas dalam Al-Quran, seperti larangan riba, maysir, dan gharar. Meskipun pihak yang terlibat dalam transaksi riba, maysir, dan gharar mungkin saling setuju satu sama lain, tetapi hal ini tetap tidak dapat disahkan secara hukum syariah karena sudah ada ketentuan khusus (thakhsish al-'umum) dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang melarang tiga hal tersebut.
Dana Non-Halal adalah dana yang diterima oleh bank syariah yang berasal dari transaksi dengan pihak lain yang tidak mematuhi prinsip-prinsip  syariah. Dalam  situasi  tertentu, bank syariah perlu memiliki rekening di bank konvensional, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk memenuhi kebutuhan peredaran dana. Oleh karena itu, bank syariah mungkin tidak dapat menghindari situasi  di  mana mereka menerima bunga dari  bank mitra. Bunga yang diterima oleh  bank  syariah  dianggarkan  sebagai  dana  kebajikan  karena  tidak  boleh  digunakan  untuk menambah pendapatan mereka.  Menurut PSAK 101, dana kebajikan dapat dialokasikan untuk kegiatan  produktif,  pemberian  sumbangan,  dan  penggunaan  lain  yang  menguntungkan kepentingan umum. Dana kebajikan (dana qard) dapat bersumber dari sumber internal, seperti infaq, shadaqah, dan hibah, serta sumber eksternal, termasuk denda dan Dana Non-Halal seperti bunga bank dan sejenisnya.  Berikut skema pengalokasian dana kebajikan:

## Gambar 1 Alokasi Sumber Dana Qardhul Hasan (Dana Kebajikan)
Menurut  Accounting,  Auditing,  Governance  Standard  for  Islamic  Financial  Institution (AAOIFI)  terdapat  19  item  disclosure  yang  harus  disertakan  dalam  laporan  keuangan  bank syariah. Salah satu  elemen yang paling penting  adalah untuk  memastikan kepatuhan syariah dengan  mengungkapkan  dan  menjelaskan  pendapatan  atau  pengeluaran  yang  sesuai  maupun yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  semua  transaksi  dan  peristiwa  bank syariah.  Dana  Non-Halal  diungkapkan  secara  terpisah  dari  dana  operasional  bank  syariah karena  dana  ini  memiliki  sumber  yang  terpisah  dan  tujuan  penggunaan  yang  terpisah.  Dana Non-Halal bersumber dari dana yang khusus diarahkan untuk penggunaan tertentu, yaitu dana yang  berasal  dari  pendapatan  non-halal  seperti  bunga  dan  biaya  nistro  di  bank  asing. Penggunaan Dana Non-Halal juga dikelola secara terpisah dan difokuskan pada kegiatan sosial.
Konstruksi  hukum  terkait  dengan  pendapatan  non  halal  dapat  dilihat  dari  sumber penerimaan dana tersebut, yakni:
a.  Setiap  bentuk  transaksi  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  tidak  dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga.
b.  Setiap bentuk transaksi syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan batasannya (rukun dan/ atau syaratnya).
c.  Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan ('adam al-wafa' bi al-iltizam)
d.  Dana yang kepemilikannya tidak diketahui,  ataupun dana yang diketahui  kepemilikannya tetapi  tidak  dapat  ditemukan,  serta  dana  yang  diketahui  kepemilikannya  tetapi  biaya pengembaliannya lebih besar daripada dana tersebut.
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan wajib digunakan dan disalurkan secara langsung  untuk  kemaslahatan  umat  Islam  dan  kepentingan  umum  yang  tidak  bertentangan dengan  prinsip  syariah.  Bentuk-bentuk  penyaluran  Dana  non  halal  yang  dibolehkan  adalah bantuan/sumbangan secara langsung untuk:
a.  Penanggulangan korban bencana
b.  Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c.  Masjid/musholla
d.  Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e.  Sosialisasi,  edukasi  dan  literasi  ekonomi,  keuangan  dan  bisnis  syariah  untuk  masyarakat umum
f.  Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atat kurang mampu; g. Kegiatan produktif bagi dhuafa'
g.  Faqir-miskin
h.  Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2.  Konsep Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance)
Konsep  dasar  fungsi  kepatuhan  berfungsi  sebagai  pelaksana  dan  pengelola  risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan  tugas  pengawasan  yang  bersifat  preventif  dan  menjadi  elemen  penting  dalam pengelolaan  dan  operasional  bank  syariah,  pasar  modal,  asuransi  syariah,  pegadaian  syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk  memastikan  bahwa  kebijakan,  ketentuan,  sistem  dan  prosedur  yang  dilakukan  oleh perbankan  Islam  telah  sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan  Bank Indonesia,  Pemerintah,  Bapepam-LK,  Fatwa  MUI,  serta  penetapan  hukum  yang  telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, Syariah Supervisory Board (SSB).
Fungsi  kepatuhan  merupakan  tindakan  dan  langkah  yang  bersifat  preventif,  untuk memastikan  kebijakan,  ketentuan,  sistem  dan  prosedur,  serta  kegiatan  usaha  yang  dilakukan oleh  Bank  Syariah  sesuai  dengan  ketentuan  Bank  Indonesia,  fatwa  DSN  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agartidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.
Inovasi  produk  menjadi  kunci  perbankan  syariah  untuk    lebih  kompetitif  dan  lebih berkembang  dengan  cepat  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Keberhasilan  sistem perbankan  syari’ah  di  masa  depan    akan  banyak  tergantung  kepada  kemampuan  bank-bank syari’ah  menyajikan  produk-produk  yang  menarik,  kompetitif  dan  memberkan  kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syariah , sebab inovasi  memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif. karena  itu  industri  perbankan  syariah  harus  dapat  terus  melakukan  inovasi-inovasi  baru. Produk-produk bank syari’ah yang ada sekarang cendrung statis, hanya terbatas di tabungan, deposito,  giro,  pembiayaan  murabahah,  mudharabah,  syirkah,  dan  itu  sangat  sedikit  sekali. Makanya  bank-bank  syariah    harus  mengembangkan  variasi  dan  kombinasinya,  sehingga menambah daya tarik bank syari’ah. Hal itu akan meningkatkan dinamisme perbankan syari’ah menghadapi  keutuhan  masyarakat  modern  yang  semakin  kompleks.    Karena  itu  bank-bank harus mengalokasikan dana untuk peningkatan kualitas SDM dengan menggelar training atau wokrshop inovasi produk, bahkan membantu memberikan beasiswa bagi karyawannya untuk kuliah  S2  Ekonomi  Syariah.  Seandainya  tidak  bisa  menyeluruh  beasiswanya,    minimal sebagian,  sepertiga  atau  seperempat  dari  biaya  kuliah.  inovasi  produk  bukan  hanya  dengan meniru atau merujuk produk-produk yang sudah dipraktekkan di luar negeri. Inovasi produk juga dapat dilakukan dengan menggali dan mengembangkan secara kreatif konsep-konsep fiqh muamalah kontemporer dengan menggunakan ilmu ushul fiqh, qawaid fiqh, tarikh tasyri’ dan falsafahnya,  serta  dan  ilmu  maqashid  syariah.  Metode  Ijtihad  insya’iy  dan  ijtihad  intiqa’iy sangat diperlukan dalam melakukan inovasi produk.
Konsep  dasar  fungsi  kepatuhan  berfungsi  sebagai  pelaksana  dan  pengelola  risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan  tugas  pengawasan  yang  bersifat  preventif  dan  menjadi  elemen  penting  dalam pengelolaan  dan  operasional  bank  syariah,  pasar  modal,  asuransi  syariah,  pegadaian  syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah).  Hal ini dilakukan untuk  memastikan  bahwa  kebijakan,  ketentuan,  sistem  dan  prosedur  yang  dilakukan  oleh
perbankan  Islam  telah  sesuai  dengan  ketentuandan  peraturan  perundang-undangan  Bank Indonesia,  Pemerintah,  Bapepam-LK,  Fatwa  MUI,  serta  penetapan  hukum  yang  telah ditetapkan dalam standarinternasional IFSB, AAOIFI, Syariah Supervisory Board (SSB).
Kepatuhan  syariah  adalah  bagian  dari  pelaksanaan  framework  manajemen  resiko,  dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (shariah  compliance)  juga  memiliki  standar  internasional  yang  disusun  dan  ditetapkan  oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (Corporate governance). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh  prinsip  syariah  dalam  lembaga  yang  memiliki  wujud  karakteristik,  integritas  dan kredibilitas  di  bank  syariah.  Dimana  budaya  kepatuhan  tersebut  adalah  nilai,perilaku  dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.
Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan  syariah  adalah  Dewan  Pengawas  Syariah(DPS).    Dewan  Pengawas  Syariah melengkapi  tugas  pengawasan  yang  diberikan  oleh  komisaris,  dimana  kepatuhan  syariah semakin  penting  untuk  dilakukan  dikarenakan  adanya  permintaan  dari  nasabah  agar  bersifat inovatif  dan  berorientasi  bisnis  dalam  menawarkan  instrumen  dan  produk  baru  serta  untuk memastikan  kepatuhan  terhadap  hukum  Islam.    Dewan  pengawas  syariah  (DPS)  terdiri  dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  syariah.  Dewan  syariah  mengemban  tugasdan tanggungjawab  besar  dan  berfungsi  sebagai  bagian  stakeholders,  karenamereka  adalah pelindung  hak  investor  dan  pengusaha  yang  meletakkankeyakinan  dan  kepercayaan  dalam institusi  finansial.  Keberadaan  dewanpengawas  syariah  memiliki  lima  isu  tata  kelola perusahaan, yaitu independen,kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan.
Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi  kepatuhan  dalam  lembaga,  yang  terdiri  dari  Direktur  yang  membawahkan  fungsi kepatuhan di Bank Syariah, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko  kepatuhan.  Kepatuhan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  yang  dilaksanakan  oleh seluruh karyawan bank, dari atasan sampai bawahan (top-down).  Berbagai pengaturan dalam undang-undang  maupun  PBI  sudah  ditetapkan  sebagai  regulasi  pengembangan  perbankan syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan integratif mengatur perbankan syariah di Indonesia. Secara khusus, kerangka hukum kepatuhan syariah juga sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
Pembahasan :
1. Pemanfaatan Dana Non-Halal dan Dana Kebajikan di Lembaga Keuangan Syariah
Bank  memiliki  peran  sabagai  lembaga  intermediasi  yakni  lembaga  menghimpun  dan menyalurkan dana. Kegiatan penghimpunan dana dapat dilakukan dengan berbagai akad atau transaksi. Pada prakteknya dana yang dikumpulkan bank syariah bisa bersumber dari dana  non halal  yang  sebenarnya  tidak  boleh  diambil.  Dana  tersebut  dengan  pertimbangan  untuk kemaslahatan atau karena tidak dapat dihindari.
Dana  yang  terhimpun  melalui  tabungan  atau  deposito  secara  general  seharusnya  tidak termasuk  dana  yang  non  halal.  Namun  adanya  kemungkinan  bahwa  tabungan  atau  deposito tersebut bisa berasal dari usaha yang tidak halal. Contoh lain adalah investasi di pasar modal, seperti  saham  atau  sukuk,  di  mana  pendapatan  utama  dapat  berasal  dari  bunga  seperti  yang dilakukan  oleh  bank  konvensional  atau  transaksi  haram  lainnya,  seperti  penjualan  minuman keras, yang mungkin disembunyikan. Oleh karena itu, Standar Syariah Internasional, fatwa dari Dewan  Standar  Akuntansi  dan  Audit  Keuangan  Islam  (AAOIFI),  fatwa  dari  Dewan  Syariah Nasional  (DSN),  serta  fatwa  dari  Lembaga  Fikih  Organisasi  Kerjasama  Islam  (OKI)
menjelaskan  bahwa  sumber  dana  dalam  konteks  pasar  modal  (pembelian  saham  dan  sukuk) tidak diperbolehkan.
Dana  kebajikan  terdiri  dari  dana  sosial  yang  berasal  dari  denda/penalti,  transaksi  yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta infaq dan shadaqah. Infaq dan shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.  Sumber dana kebajikan diambil berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No.  123/DSN-MUI/XI/2018,  Sumber  Dana  Kebajikan  yang  didapat  berasal  dari  Dana  yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP) yang mencakup:
a.  Transaksi  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah  yang  tidak  dapat  dihindarkan  termasuk pendapatan bunga (riba).
b.  Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya). c.  Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.
d.  Dana  yang  tidak  diketahui  pemiliknya,  diketahui  pemiliknya  tetapi  tidak  ditemukan  atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.
Dana yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran, yang termasuk dalam kategori ta'zir atau sanksi bagi nasabah yang lalai, tidak akan pernah dianggap sebagai pendapatan oleh Lembaga  Keuangan Syariah. Dana ini merupakan bentuk  sanksi  atau denda yang dikenakan kepada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar tetapi mengalami keterlambatan pembayaran.    Hal  ini  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  No.  17  tahun  2000  yang  menyatakan bahwa  denda  hanya  diberlakukan  kepada  nasabah  yang  memiliki  kemampuan  dan  sengaja menunda-nunda pembayaran atau tidak memiliki niat baik untuk melunasi hutangnya.
Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan tentang sanksi atau denda yang  dapat  dikenakan  kepada  nasabah  yang  memiliki  kemampuan  finansial  tetapi  sengaja menunda-nunda pembayaran atau tidak memiliki niat baik untuk melunasi hutangnya. Sanksi atau denda ini diberikan sebagai upaya untuk mendorong nasabah untuk mematuhi kewajiban pembayaran mereka.  Pentingnya fatwa ini adalah untuk memastikan bahwa sanksi atau denda yang  dikenakan  kepada  nasabah  yang  mampu  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip syariah.  Hal  ini  termasuk  dalam  upaya  menghindari  unsur  riba  dalam  sanksi  atau  denda tersebut. Fatwa ini juga menegaskan bahwa sanksi atau denda semacam ini harus diberlakukan dengan  itikad  baik  dan  keadilan.  Dengan  demikian,  esensi  dari  fatwa  ini  adalah  untuk memberikan  pedoman  kepada  Lembaga  Keuangan  Syariah,  termasuk  Bank  Syariah,  dalam menentukan sanksi atau denda kepada nasabah yang melanggar kewajiban pembayaran mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menghendaki keadilan dan ketepatan dalam menangani masalah keuangan.
DSN-MUI  menekankan  pentingnya  menghilangkan  unsur  riba  dalam  denda keterlambatan  pembayaran.  Hal  ini  mengakibatkan  Dana  Non-Halal  tidak  dianggap  sebagai pendapatan  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Sebaliknya,  dana  ini  dialokasikan  untuk keperluan sosial dan kebajikan. Oleh karena itu, Dana Non-Halal tidak lagi dianggap sebagai dana yang tidak halal ketika tidak diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dana tersebut menjadi halal dan dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti  kontribusi  sosial,  proyek-proyek  infrastruktur  publik,  pendidikan,  bantuan  kepada masyarakat  yang  kurang  mampu,  atau  bantuan  kepada  korban  bencana  alam,  dan  lain sebagainya.
Pihak bank perlu melakukan pemeriksaan awal terhadap penyebab munculnya Dana Non- Halal tersebut, dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, pihak bank yang  bertanggung  jawab  atas  transaksi  yang  menyebabkan  adanya  Dana  Non-Halal  akan diminta untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan menyelesaikan masalah tersebut. Dana  tersebut  kemudian  akan  dialokasikan  ke  sektor-sektor  kebajikan,  karena  bank  syariah tidak  dapat  menganggap  dana  tersebut  sebagai  pendapatan  bank  karena  tidak  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah  Islam.      Prinsip  ini  ditegaskan  dalam  QS.  Al-Baqarah  (2):  42  yang
menekankan untuk tidak mencampuradukkan yang benar dengan yang salah dan untuk tidak menyembunyikan kebenaran meskipun kita mengetahuinya.
Allah SWT melarang kita dengan tegas untuk tidak dengan sengaja mencampuradukkan antara kebenaran dengan kebatilan dan juga untuk tidak menyembunyikan kebenaran yang kita sebenarnya tahu. Manusia yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang secara sengaja menutupi kebenaran dengan kebatilan, dan mereka tidak membedakan antara berbagai masalah, meskipun mereka sebenarnya memahaminya.
2.  Tinjauan Kepatuhan Syariah Dalam Pemanfaatan Pendapatan Non Halal
Kebolehan  pemanfaatan  pendapatan  non  halal  oleh  lembaga  keuangan  syariah  ditinjau dari ketaatan syariah memiliki beberapa pandangan yang berbeda, antara lain:
a.  Pendapatan  Non-halal  Boleh  digunakan  sebagai  sumber  dana  Qardhul  Hasan  untuk Mengembalikan dana umat kepada umat
Semua harta yang berasal dari bunga bank maka haram menurut syariat Islam, baik bagi penerima  bunga  maupun  bagi  pihak  lain  seperti  keluarga  namun  ada  pengecualian  dari pernyataan  tersebut.  Bahwa  bunga  bank  boleh  dimanfaatkan  tetapi  untuk  fakir  miskin,  dan kepentingan  umum.  Pemanfaatan  bunga  ini  didasarkan  pada  kaidah  akhaffu  dhararain (mengambil mudharat yang lebih kecil) bila dibandingkan dengan dana tersebut digunakan oleh perbankan konvensional dalam bisnis utamanya yang hanya orientasi pada bunga dan akhirnya bunga akan menimbulkan bunga lainnya.
Menurut  Ustadz  Abdul  Shomad,  penggunaan  pendapatan  non-halal  boleh  digunakan namun tidak tergolong sebagai sedekah. Pendapatan non-halal tidak diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah bahkan untuk disedekahkan. Selanjutnya, dengan adanya penempatan dana pada perbankan konvensional menimbulkan bunga yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini bunga  (interest)  tidak  diakui  sebagai  pendapatan  pada  perbankan  syariah,  melainkan dimanfaatkan  untuk  umat  seperti  masyarakat  umum  (ekonomi  lemah).  Berikut  ini  alur Distribusi Pendapatan Non-halal dalam Makna Mengembalikan Dana Umat Kepada Umat:
Gambar 1 Alur Distribusi Pendapatan Non-halal dalam Makna Mengembalikan Dana Umat Kepada Umat
Tujuan mengembalikan dana umat kepada umat adalah bukan tergolong sebagai sedekah melainkan untuk menyucikan perbankan syariah dari pendapatan haram ini. Karena Allah tidak menganggap sebuah pahala atas sumber sedekah kecuali yang thoyib (suci).
b.  Pendapatan  Non-halal  Boleh  digunakan  sebagai  sumber  dana  Qardhul  Hasan  secara konsumtif bukan produktif
Penggunaan  dana  qardhul  hasan  disalurkan  untuk  kepentingan  umum  dan  sedekah sebagai pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah bisa disebut bersifat konsumtif. Dalam hal ini, bersifat konsumtif maksudnya penyaluran dana untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang habis pakai. Berbeda dengan penggunaan secara produktif dalam bentuk pinjaman atau qardh.
Pencampuran penerimaan pendapatan halal dan pendapatan non-halal  pada sumber dana qardhul  hasan  menjadi  dilematis.  Lembaga  Keuangan  Syariah  hendaknya  mencatat  dan melaporkan  pendapatan  non-halal  secara  terpisah  dari  laporan  sumber  dan  penggunaan  dan kebajikan. Sebab kehati-hatian dan ketelitian dalam pengelolaan pendapatan non-halal haruslah terjaga oleh lembaga keuangan syariah. Bukan hanya karena menjaga dan menghindari salah catat  atau  kekeliruan  yang  materialitas  dalam  sebuah  laporan  keuangan,  namun  sebagai tanggung  jawab  terhadap  sebuah  pengelolaan  yang  bijak  dan  bajik  mengingat  bahwa  bunga adalah sumber bencana ekonomi.
c.  Pendapat yang melarang Pemanfaatan Dana Non-halal Sebagai sumber Dana Qardhul Hasan dan Boleh untuk Kepentingan Umum
Dalam  sebuah  kaidah  disebutkan  bahwa  “Apa  saja  yang  diharamkan  untuk mengambilnya  maka  diharamkan  pula  memakannya  dan  diberikan  kepaada  orang  lain.” Maksud kaidah ini adalah dua kegiatan yang kausalitas (sebab-akibat) yang terikat satu sama lain, maka hukumnya dipararelkan. Jika suatu akibat dari aktivitas kegiatan yang dinilai haram, maka aktivitas sebelumnya yang merupakan sebab munculnya keharaman, maka diharamkan pula. Ini sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih komprehensif dari sebuah pelarangan.
Perbankan syariah harus menghindari penerimaan bunga dalam operasionalnya. Sebagai upaya  menghindari  riba  di  perbankan  syariah  maka  yang  bisa  dilakukan  adalah  tidak mengambil  sesuatu  ukuran  berbasis  interest  (kepentingan),  dalam  hal  ini  bunga  adalah kepentingan.  Sehingga  menghindari  transaksi  yang  menimbulkan  bunga  pada  bank  syariah merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip syariah secara komprehensif (kaffah).
Penggunaan pendapatan non-halal dalam bentuk dana qardhul hasan sebagai upaya sosial tidak dapat dianggap sebagai keputusan yang bijaksana dan baik. Hal ini disebabkan Allah SWT hanya menerima yang suci, sehingga penggunaan pendapatan non-halal tidak dapat dianggap sebagai  sedekah.  Dana  kebajikan  seharusnya  digunakan  untuk  kepentingan  umum  seperti pembangunan  jembatan,  rekonstruksi  jalan  raya,  dan  proyek-proyek  sejenisnya.  Konsep  ini didasarkan  pada  asumsi  bahwa  penggunaan  dana  kebajikan  untuk  konsumsi  adalah  tidak bijaksana,  sejalan  dengan  hadis  yang  menyatakan  bahwa  "daging  yang  tumbuh  dari  barang haram adalah neraka tempatnya." Penggunaan pendapatan non-halal untuk modal usaha juga dianggap  haram,  karena  dalam  jangka  pendek  atau  panjang  akan  menghasilkan  barang konsumsi.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  pendapatan  non-halal  sebaiknya  dialokasikan  dalam bentuk yang tidak berhubungan dengan konsumsi dan digunakan untuk proyek-proyek fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sejenisnya. Kebolehan penggunaan dana non- halal untuk kepentingan umum adalah untuk menghindari kemubaziran.

## KESIMPULAN
Dana  Non-Halal  tidak  diperkenankan  untuk  diakui  sebagai  pendapatan  oleh  Lembaga Keuangan Syariah. Dana tersebut menjadi halal dan dapat digunakan untuk kepentingan umum
seperti  kontribusi  sosial,  proyek-proyek  infrastruktur  publik,  pendidikan,  bantuan  kepada masyarakat  yang  kurang  mampu,  atau  bantuan  kepada  korban  bencana  alam,  dan  lain sebagainya. Ada pula pendapat yang menyatakan kebolehan penggunaan dana non-halal pada kepentingan  umum  secara  konsumtif  dan  tidak  produktif  misalnya  untuk  pembangunan infrastruktur.  Penggunaan  dana  tidak  boleh  untuk  qordul  hasan  karena  hasilnya  akan  terus berputar, bagitupula tidak boleh untuk beasiswa sebab dianggap termasuk pada investasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agama,  Departemen  Kementrian.  Al-Qur’an  Dan  Terjemahan.  Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf al-Qur’an Balitbang Kemenag RI, 2019.
Agustianto. “Inovasi Produk Perbankan Syariah (Bagian 1).” https://agustianto.com/?p=310. Ariswanto, Dery. “Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Dana TBDSP Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum.”  SAUJANA :  Jurnal  Perbankan  Syariah  dan Ekonomi Syariah 3, no. 01 (2021): 1–19.
Bank  Indonesia.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/2/PBI/2011  Tentang  Pelaksanaan FungsiKepatuhan Bank Umum. Indonesia, 2011.
Bank Syariah Indonesia. Laporan Keuangan / Financial Statements. Jakarta, 2022.
DSN-MUI.  “Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No:  123IDSN- MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana Yang TidakBoleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, DanLembaga Perekonomian Syariah,” 2018.
———. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang  Sanksi  Atas  Nasabah  Mampu  Yang  Menunda-Nunda  Pembayaran.”  Jakarta, 2000.
Fatmasari, Ria, and Masiyah Kholmi. “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Islamicity Performance Index Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” Jurnal Akademi Akuntansi 1, no. 1 (2018).
Van  Greuning,  Hennie,  and  Zamir  Iqbal.  Risk  Analysis  for  Islamic  Banks.  World  Bank Publications, 2008.
Harkaneri,  Harkaneri,  and  Hana  Reflisa.  “Pendapatan  Non  Halal  Sebagai  Sumber  Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam.” Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2018): 102–110.
Hartanto, Rudy, Irena Paramita Pramono, and Pupung Purnamasari. “Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Sumber Dan Penggunaannya.” Falah: Jurnal Ekonomi Syariah 4, no. 2 (2019): 51.
Ilhami,  Haniah.  “Pertanggungjawaban  Dewan  Pengurus  Syariah  Sebagai  Otoritas  Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah.” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21, no. 3 (2009): 476–493.
Indonesia,  Bank.  Tanya  Jawab  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13.  2/PBI/2011  Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, 2011.
Iqbal,  Zamir,  and  Abbas  Mirakhor.  Pengantar  Keuangan  Islam :  Teori  &  Praktik.  Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
Machmud, Amir, Wibi Hardani, Yayat Sri Hayati, and Novietha Indra Sallama. “Bank Syariah: Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia” (2010).
Mu’allim, Amir. “Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah.” Al-Mawarid Journal of Islamic Law, no. 10 (2003): 25992.
Putri, Nurfadhillah, Syaharuddin Syaharuddin, and Suhartono Suhartono. “Tinjauan Alokasi Dana  Non-Halal  Dalam  Perspektif  Shariah  Enterprise  Theory.”  ISAFIR:  Islamic Accounting and Finance Review 2, no. 1 (2021): 83–97.
Sahroni,  Oni.  “Pemasukan  Dana  Non-Halal  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  Dalam Perspektif Syariah.” Johor Bahru: MuZakarah Cendikiawan Syariah Nusantara (2014).
Shihab, M Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati, 2011. Solehodin,  Robiatul  Uliyah,  Rahmat,  and  Zuhdi.  “Ahsankah  Pendapatan  Non  Halal  Pada Qardhul Hasan?” SNA (2014).
Sukardi, Budi. “Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia.” AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam 17, no. 2 (2012): 235–252.
Suprayogi, Noven. “Menyingkap Shari’a Compliance Bank Syariah Dari Laporan Keuangan.” Majalah Sharing Edisi Januari (2013).
Usman,  Rachmadi.  Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia.  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2022.
Usnah,  Siti  Asmaul.  “Pandangan  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Airlangga  Tentang  Kepatuhan  Syariah  Di  Bank  Syariah.”  UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015.
Utomo, Huzain Sholeh. “Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi  Dan  Kepercayaan  Nasabah  Perbankan  Syariah  (Study  Empiris  Pada  Bank Muamalat).” UIN Alauddin Makasar, 2017.
UU No. 21. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” Indonesia, 2008.