Desain Kebijakan Pembayaran Jasa Lingkungan Sebagai Alternatif untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Kecil: Studi kasus di Kabupaten

## Lombok Utara
Diswandi Diswandi 1* , Mansur Afifi 2 , Busaini Busaini 3 , Luluk Fadliyanti 4 , Muhammad Mujahid Dakwah 5 1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia
Info Artikel ABSTRAK Kata Kunci: Pembayaran Jasa Lingkungan, Pariwisata Berkelanjutan, Kebijakan Lingkungan Kegiatan  pariwisata  di  pulau  kecil  seringkali  lebih  mengedepankan  aspek keuntungan  ekonomi,  sementara  aspek  konservasi  lingkungan  yang  menjadi dampak  kegiatan  pariwisata  tersebut  sering  diabaikan  karena  kekurangan  biaya konservasi.  Jika  hal  ini  terus  terjadi,  maka  dalam  jangka  panjang  taman  laut  di wilayah  tersebut  tidak  akan  menarik  lagi,  dan  akan  berdampak  negatif  terhadap sektor pariwisata. Program  pembayaran jasa lingkungan ( Payment  for Ecosystem Services/PES ) bisa menjadi jalan untuk mengimplementasikan upaya pengumpulan dana  konservasi  dari  wisatawan  dan  pelaku  usaha  wisata.  Dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif,  penelitian  ini  mengkaji  kebijakan  public  terkait  peluang penerapan program PES di Gili Matra. Penelitian ini menemukan bahwa program PES dimungkinkan untuk dikembangkan di Gili Matra melalui skema mandatori, dalam rangka mempromosikan industri pariwisata yang berkelanjutan.

## ABSTRACT
Keywords: Payment for Ecosystem Services, Sustainable Tourism, Environmental Policy The tourism industries on small islands frequently prioritize economic gains, while the environmental consequences of these activities, which include the impact on the ecosystem,  are  typically  overlooked  due  to  insufficient  consideration  of conservation  costs.  If  this  pattern  persists,  the  marine  parks  in  the  region  may eventually lose their appeal and adversely affect the tourism industry. The Payment for  Ecosystem  Services  (PES)  program  offers  a  potential  avenue  for  executing conservation fundraising initiatives by leveraging contributions from travelers and tourism  enterprises.  This  study  employs  a  qualitative  methodology  to  analyze public policies pertaining to the implementation of the PES program in Gili Matra. The  study  concluded  that  it  is  feasible  to  establish  PES  (Payment  for Ecosystem Services)  programs  on  Gili  Matra  through  mandatory initiatives,  with  the  aim  of fostering a sustainable tourism sector.

## Vol. 6, No. 1, Maret 2024
1. PENDAHULUAN
Keseimbangan dan kelestarian ekosistem daratan dan juga lautan menjadi salah satu  focus  utama  dalam  konsep  tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Salah satu sektor  ekonomi  yang  bisa  berdampak  terhadap kelestarian ekosistem daratan dan lautan adalah kegiatan  pariwisata  khususnya  pariwisata  di pulau  kecil.  Di  Kabupaten  Lombok  Utara Provinsi NTB terdapat kawasan destinasi wisata unggulan  Gili  Matra  yang  terdiri  dari  gugusan pulau-pulau kecil yakni Gili Air, Gili Meno dan Gili  Trawangan.    Daya  tarik  utama  atraksi wisata  di  Gili  Matra  adalah  keindahan  taman laut  termasuk  terumbu  karang  dan  biota  laut yang hidup di sekitarnya.
Kegiatan Pariwisata bahari yang selama ini digalakkan di Gili Matra lebih menekankan pada aspek ekonomi, dimana kegiatan pariwisata  ditekankan  untuk  memberikan dampak  positif  ekonomi  yang  maksimal. Sementara  itu,  aspek  konservasi  kurang diperhatikan  sehingga  kondisi  terumbu  karang dan biota laut lainya yang menjadi atraksi wisata utama  bisa  mengalami  degradasi.  Jika  hal  ini terus terjadi, maka dalam jangka panjang taman laut di wilayah tersebut tidak akan menarik lagi, dan  akan  berdampak  negatif  terhadap  sektor pariwisata  sebagai  akibat  dari  berkurangnya jumlah wisatawan yang datang berkunjung.
Untuk mencegah kondisi ini, diperlukan suatu  upaya  untuk  mengharmonisasikan  antara kegiatan  pariwisata  dan  konservasi  lingkungan destinasi  wisata  yang  bersangkutan.  Dalam  hal ini,  kegiatan  pariwisata  di  Gili  Matra  perlu diselaraskan  dengan  upaya-upaya  konservasi, termasuk  konservasi  terumbu  karang.  Akan tetapi,  kekurangan  dana  untuk  melakukan konservasi  menjadi  kendala  bagi  tercapainya upaya tersebut. Sebagai solusi, dana konservasi bisa  diperoleh  melalui  sumbangan  sukarela maupun  sumbangan  wajib  dari  pihak  yang memperolah  benefit  dari  aktifitas  wisata  yakni wisatawan  dan  pelaku  usaha  wisata.  Program pembayaran  jasa  lingkungan  ( Payment  for Ecosystem  Services/PES )  bisa  menjadi  jalan untuk mengimplementasikan upaya pengumpulan  dan  penyaluran  dana  konservasi (Wunder, 2005, 2007).
PES  didefinisikan  sebagai  transaksi sukarela dimana jasa lingkungan yang terdefinisi  dengan  jelas  dibeli  oleh  setidaknya satu  pembeli  jasa  lingkungan  dari  setidaknya satu  penyedia  jasa  lingkungan  dengan  syarat bahwa  penyedia  tersebut  terus  melestarikan sumber daya terkait untuk menjamin keberlangsungan  jasa  lingkungan  tersebut (Wunder, 2005, 2007). Sementara Jasa lingkungan  ( ecosystem  services )  didefinisikan sebagai komponen ekologi yang menguntungkan yang dinikmati oleh masyarakat  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dari  ekosistem  atau  perlindungan lingkungan (Costanza et al., 1997).
Beberapa  penelitian  tentang  kontribusi program PES terhadap pengelolaan sumberdaya alam  yang  berkelanjutan  dan  pemberdayaan masyarakat telah dilakukan di berbagai negara.
Sebagai contoh Aryal (2019)
merekomendasikan  PES  bisa  menjadi  sebuah pendekatan  untuk  membiayai  pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan di Nepal. Demikian  juga  dengan  temuan  Bellver- Domingo  (2022)  PES  bisa  menjadi  alat  untuk mencapai  keberlanjutan  dalam  pengelolaan sumber  daya  air  pada  kondisi  keterbatasan  di bawah  pendekatan  circular  economy.  Bremer, Farley,  Lopez-Carr,  and  Romero  (2014) menemukan  bahwa  program  PES  di  Ekuador telah  memberikan  kontribusi  positif  pada pemberdayaan  masyarakat  dan  pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Allendorf  and Yang  (2013)  di  China  menunjukkan  bahwa pemahaman  terhadap ecosystem  service bisa menjadi  dasar  bagi  harmonisasi  hubungan antara penghidupan ekonomi masyarakat dengan konservasi lingkungan hidup. Schuhmann,  Casey,  Horrocks,  and  Oxenford (2013)  menganalisis  kemauan  membayar  para penyelam (scuba  divers) terhadap  biodiversity laut  di  Barbados,  pulau  Karibia.  Mereka menemukan bahwa ada suatu potensi peningkatan  konservasi  biota  laut  melalui manfaat ekonomi dari aktivitas wisata menyelam di daerah tersebut. Akan tetapi, dari literatur  PES  yang  tersedia,  belum  ada  yang membahas  kebijakan  public  local  untuk mendukung  perumusan  program  tersebut.
Sehingga,  penelitian  ini  akan  berkontribusi dalam mengisi gap literature ini.
Untuk  mengimplementasikan  program PES,  diperlukan  sentuhan  dari  pemangku kebijakan terkait yakni dalam bentuk kebijakan public  yang  berupa  peraturan  daerah  ataupun aturan  lainnya  yang  mengatur  tentang  tata laksana  impelementasi  PES  baik  dari  sisi demand maupun dari sisi supply. Penelitian ini bertujuan mengkaji respon pemangku kebijakan terhadap peluang penerapan PES di Gili Matra, sebagai  upaya  untuk  harmonisasi  kegiatan pariwisata  dan  konservasi  terumbu  karang  di perairan Gili Matra guna mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

## 2. METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pengumpulan  data  melaui  wawancara mendalam  (in-depth  interview)  dan  diskusi kelompok  terpusat  (Focus  Group  Discusion /FGD) dengan informan dari berbagai stakeholder  pemangku  kebijakan  di  Lombok Utara. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya  dianalisis  dengan  metode  kualitatif untuk  menjawab  tujuan-tujuan  penelitian  yang telah  disusun  di  atas,  yakni  dengan content analysis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Respon pemangku kebijakan terhadap potensi demand dan supply PES
Dari hasil wawancara mendalam dengan para  pemangku  kebijakan  ditemukan  bahwa terdapat dukungan yang kuat terhadap program pembayaran  jasa  lingkungan  sebagai  alternatif solusi  untuk  mencapai  harmonisasi  dan keseimbangan  antara  pencapaian  manfaat ekonomi  dari  kegiatan  pariwisata  bahari  dan konservasi  sumber  daya  laut  terutama  terumbu karang.
Untuk  implementasi  program  PES diperlukan kesepakatan antara semua stakeholder  terkait.  Pada  saat  penelitian  ini dilakukan  terdapat  berbagai  skema  penarikan iuran  dari  wisatawan  yang  dilakukan  oleh berbagai instansi terkait dengan tujuan masing- masing. Meskipun dengan jumlah yang relative
kecil, namun karena jumlah skemanya banyak, hal  tersebut  menjadi  keluhan  tersendiri  dari wisatawan  dan  pelaku  usaha  wisata.  Sehingga Ketika PES dilaksanakan, diharapkan tidak akan menjadi  tambahan  beban  bagi  wisatawan maupun  pelaku  usaha  wisata.  Penarikan  iuran PES  bisa  dilakukan  bersamaan  dengan  iuran- iuran lain yang dilakukan melalui satu platform.
Dalam  hal  perlindungan  lingkungan hidup  dari  tekanan  akibat  aktifitas  ekonomi manusia,  berbagai  stakeholder  di  Kabupaten Lombok  Utara  telah  melakukan  upaya  untuk konservasi.  Namun,  memang  ada  keterbatasan dalam  implementasinya.  Terkait  pengelolaan destinasi  wisata  di  Gili  Matra  telah  dilakukan optimalisasi  yang  bertujuan  untuk  mencari keseimbangan antara tamu yang datang dengan kapasitas  daya  dukung  lahan  yang  tersedia sehingga  tidak  terjadi  over  capacity  yang  bisa berdampak  pada  kelestarian  terumbu  karang. Untuk  mengontrol  jumlah  kunjungan  wisata, sedang dikaji kebijakan one gate system sebagai upaya  untuk  memastikan  berapa  jumlah pegunjung  dan  siapa  saja  yang  berkunjung. Terdapat  sistem  Visitor  Management  System (VMS)  yang  memastikan   bahwa  berapa capacity kawasan Gili Matra dalam menampung wisatawan  yang  masuk  ke  kawasan  sehingga tidak  memberikan  dampak  negative  yang signifikan  terhadap  ekosistem  yang  ada  di kawasan tersebut.
Di  Kawasan  wisata  Gili  Matra,  telah diberlakukan  berbagai  skema  tarif-tarif  yang kemudian  diperbaharui  yang  mana  bagi  para pelaku  wisata,  besarnya  cukup  tinggi.  Namun BKKPN sebagai pengelola wilayah kelautan di Gili Matra juga punya perhitungan-perhitungan sehingga bisa memastikan terumbu karang dan lain-lainnya bisa terjaga.
Bencana  Covid-19  yang  memberikan dampak  negative  terhadap  sector  pariwisata yakni  menyebabkan  berkurangnya  jumlah kunjungan  wisatawan,  namun  di  sisi  lain membawa  dampak  positif  bagi  kelestarian terumbu  karang.  Dengan  adanya  Covid-19 selama    dua  tahun  (2020-2022)dengan  jumlah wisatawan  sangat  minim,  tutupan  terumbu karang  bertambah  sebesar  20%-40%,  sehingga kondisi ekosistem bawah laut menjadi semakin baik.    Dalam  implementasi  PES  diperlukan
upaya inclusive supaya semua pihak terkait ikut teribat, no  one  left  behind .  Pemerintah  daerah akan melibatkan masyarakat dalan pengelolaan jasa lingkungan.

## Payment Vehicle
Payment  Vehicle merupakan  media untuk melakukan penarikan dana jasa lingkungan  yang  dibayarkan  oleh  wisatawan dan  pelaku  usaha  wisata.  Khusus  untuk wisatawan, media pembayaran bisa berupa tiket masuk.  Pada  setiap  tiket  masuk  yang diberlakukan kepada wisatawan, telah terkandung  juga  dana  jasa  lingkungan  sesuai besaran  yang  telah  ditentukan.  Namun  yang harus  dipastikan  adalah  tiket  masuk  itu ditujukan  bagi  wisatawan  yang  datang  untuk berwisata di kawasan Gili Matra. Sebagaimana temuan Diswandi dkk (2020), dimana wisatawan akan mau membayar jika peruntukan dana jelas dan dikelola secara transparan.
Untuk  menghindari  kebocoran,  perlu digunakan system pembayaran digital misalnya menggunakan  QR  Code  tertentu  seperti  QRIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

## Implementasi Teori PES
Terkait dengan implementasi teori PES, apakah  akan  menerapkan  teori  Coase  (Coase, 1960) yang berbasiskan skema sukarela ataukah teori  Pigou  (Pigou,  1932)  yang  berbasiskan skema  mandatori,  pemangku  kebijakan  di Lombok  Utara  merespon  bahwa  Pemerintah daerah  lebih  mengutamakan  skema  mandatori karena  jika  menggunakan  skema  sukarela, pemerintah tidak akan bisa memaksakan orang untuk  membayar.  Sebenarnya  bisa  juga diaplikasikan skema hybdir sebagaimana praktik PES di Lombok Barat (Diswandi, 2017).
Untuk mencapai pariwisata berkelanjutan,  diperlukan  kesadaran  dari  pihak pelaku  usaha  wisata  bahwa  perlu  adanya pembatasan  kapasitas  untuk  menyesuaikan dengan  daya  dukung  lahan.  Hal  ini  untuk menghindari jangan sampai Gili Matra sebagai kawasan andalan Lombok Utara dan NTB punya umur yang pendek, akibat over capacity terkait dengan eksploitasi kawasan pariwisata tersebut. Pemerintah  Daerah  mulai  menekankan  bahwa kegiatan  wisata  di  Gili  Matra  tidak  hanya
mengejar  pariwisata  dengan  kuantitas,  tetapi tetap  menonjolkan  dan  menjaga  kualitas sehingga terwujud pariwisata berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN
Program  pembayaran  jasa  lingkungan (PES)  dimungkinkan  untuk  dikembangkan  di Gili  Matra  dalam  rangka  mempromosikan industri pariwisata yang berkelanjutan. Penerapan program PES bisa dilakukan melalui skema  mandatori  yakni  melalui  peraturan daerah  yang  mewajibkan  setiap  wisatawan dan/atau pelaku usaha wisata untuk berkontribusi  dalam  upaya  konservasi  terumbu karang.  Sebagai payment  vehicle ,  pembayaran disarankan untuk disertakan dalam tiket masuk menggunakan  satu  platform  digital  untuk menghindari kebocoran.

## DAFTAR PUSTAKA
Allendorf, T. D., & Yang, J. (2013). The role of ecosystem services in park–people relationships:  The  case  of  Gaoligongshan Nature  Reserve  in  southwest  China. Biological Conservation, 167(0), 187-193.
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.201
3.08.013
Aryal, K., Bhatta, L. D., Thapa, P. S., Ranabhat, S., Neupane, N., Joshi, J., ... & Shrestha, A. B. (2019). Payment for ecosystem services: Could it be sustainable financing mechanism  for  watershed  services  in Nepal. Green Finance , 1 (3), 221-236. Bellver-Domingo, Á., & Hernández-Sancho, F. (2022). Circular economy and payment for ecosystem services: A framework proposal based on water reuse. Journal of Environmental Management , 305 , 114416. Bremer, L. L., Farley, K. A., Lopez-Carr, D., & Romero,  J.  (2014).  Conservation  and livelihood  outcomes  of  payment  for ecosystem  services  in  the  Ecuadorian Andes:  What  is  the  potential  for  ‘win– win’?  Ecosystem  Services,  8(0),  148-165. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.201 4.03.007
Coase,  R.  H.  (1960).  The  Problem  of  Social Cost. Journal of Law and Economics, 3, 1- 44.
Costanza, R., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton,
P.,  Van  Den  Belt,  M.,  D'Arge,  R.,  .  .  .
O'Neill,  R.  V.  (1997).  The  value  of  the world's  ecosystem  services  and  natural capital.  Nature,  387(6630),  253-260. doi:10.1038/387253a0
Diswandi,  D.  (2017).  A  hybrid  Coasean  and
Pigouvian  approach  to  Payment  for
Ecosystem  Services  Program  in  West Lombok:  Does  it  contribute  to  poverty alleviation?  Ecosystem  Services,  23,  138- 145. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.12.0
05
Diswandi,  D.,  Afifi,  M.,  Fadliyanti,  L.,  & Hailuddin,  H.  (2021,  May).  Tourism enterprises’  willingness  to  contribute  to payment  for  ecosystem  services  (PES) program  in  Gili  Matra,  Indonesia.  In 2nd
Annual  Conference  on  Education  and Social  Science  (ACCESS  2020) (pp.  418- 421). Atlantis Press.
Pigou, A. C. (1932). The economics of welfare. London: Palgrave Macmillan.
Schuhmann, P. W., Casey, J. F., Horrocks, J. A., &  Oxenford,  H.  A.  (2013).  Recreational SCUBA  divers'  willingness  to  pay  for marine biodiversity in Barbados. Journal of environmental  management,  121(0),  29- 36.
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.20 13.02.019
Wunder, S. (2005). Payment For Environmental Services  :  some  nuts  and  bolts.  CIFOR
Occasional Paper No. 42. Wunder, S. (2007). The Efficiency of Payments for  Environmental  Services  in  Tropical Conservation. CONSERVATION BIOLOGY, 21(1), 48-58. doi:10.1111/j.1523-1739.2006.00559.x