## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Penalaran  hukum  yang  dilakukan h a k i m   m e r u p a k a n   k e g i a t a n   b e r p i k i r problematis  hakim  dalam  memeriksa  dan mengadili  perkara,  baik  perkara  perdata, perkara  pidana  dan  perkara  lainnya.  Dari perkara pidana yang diadili selalu ditemukan pelakunya terdiri dari beberapa orang pelaku, yang  didalam  ilmu  hukum  pidana  disebut penyertaan  tindak  pidana.  Pada  kasus-kasus
tindak  pidana  korupsi,  melibatkan  beberapa orang  pelaku  ini  sering  disebut  “korupsi berjamaah”.  Untuk  mengadili  kasus-kasus seperti ini, kecermatan  hakim ketika menilai tindak pidana dan kesalahan terakwa menjadi kunci  dalam  menentukan  pidana  yang d i j a t u h k a n . P e n a l a r a n   h a k i m   a k a n menjadikan  konsekuensi  yuridis  dari “ketokan  palu”  yang  dijatuhkan.  Walaupun pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP telah menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, Halaman 349-357

## PENALARAN HAKIM MENERAPKAN AJARAN PENYERTAAN DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK RIAU-KEPRI *.

## Muhammad Musa
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 24284 musa@law.uir.ac.id

## Abstract
The differences of judge reasoning on the corruption cases convictions that occurs at Riau-Kepri Bank lending, appears as a problem in determining the guilty actions of the defendants participated in the case. The Basic problems studied is of the judges reasoning in determining the guilt and criminal elements, as well as the construction of reasoning of the judges in applying the teachings of inclusion. From the research ﬁndings, the action of the three defendant of Riau-Kepri Bank as credit providers were found guilty and convicted. Credit receiver was concluded free from all charges. The construction of judges reasoning, the participating actions committed by the loan recipient, can not be criminally liable due to the fulﬁllment of elements of tort within the scope of civil law .
Keywords: The Judge reasoning, participation, guilt, crime, corruption.

## Abstrak
Perbedaan penalaran hakim memutus perkara korupsi pemberian kredit yang terjadi di Bank Riau- Kepri,menjadi  persoalan  yuridis  ketika  menentukan  kesalahan  perbuatan  turut  serta  para terdakwa.  Permasalahan  yang  diteliti  adalah  tentang  konstruksi  pemikiran  hakim  menentukan unsur tindak pidana  dan kesalahan para terdakwa. Urgensi penelitian ini untuk memahami pilihan prakis  hakim  menggunakan  ajaran  penyertaan,  ketika  menerapkan  Pasal  55  KUHP  dalam mengadili perbuatan turut serta. Pendekatan penelitian yang digunakani yuridis empiris dengan spesiﬁkasi penelitian hukum normatif. Temuan penelitian, bahwa perbuatan pemberi kredit dari Bank  Riau-Kepri  terbukti  bersalah  dan  dipidana.  Penerima  kredit  diputus  lepas  dari  segala tuntutan  hukum.  Konstruksi  penalaran  hakim,  perbuatan  penerima  kredit  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  karena  perbuatan  yang  terbukti  masuk    dalam  lingkup hukum perdata.
Kata kunci: Penalaran hakim, turut serta, tindak pidana korupsi.
* Hasil penelitian ini didanai oleh Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau pada tahun 2016. Penelitian dilakukan dalam rangka program kegiatan penelitian dosen pada Lembaga Penelitian UIR dengan Kontrak No. 235/Kontrak/LP- UIR/7-2016 dan telah dilakukan seminar hasil penelitian pada tanggal 14 Januari 2017.
tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta melakukan perbuatan.
Pada  tataran  ius  operatum  ketentuan norma  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP  yang  selalu digunakan  untuk  menjerat  keterlibatan  para pelaku tindak pidana korupsi, tidak semudah yang  digambarkan  dan  selalu  terjadi p e r b e d a a n   p a d a   p e m a h a m a n   h a k i m . Perbedaan itu timbul karena penalaran yang berbeda,  baik  perbedaan  pandangan  dalam tim  majelis  yang  disebut  dengan  istilah dissenting opinion maupun perbedaan antara putusan judex facti dan judex jure . Salah satu contoh  perkara  yang  populer  seperti  kasus videotron,  perkara  tindak  pidana  korupsi proyek  pengadaan  videotron  pada  Kantor Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia. salah satu  terdakwanya    seorang Ofﬁce  Boy yang direayasa  menjadi  direktur  suatu  Perseroan Terbatas dengan tujuan untuk memenangkan proyek  pengadaan videotron di  Kantor Kementerian  Koperasi  dan  UKM.    Majelis hakim  pada  peradilan  tingkat  pertama  yang memutus  perkara  terjadi  dissenting  opinion ketika  menentukan  tindak  pidana  dan kesalahan  masing-masing  terdakwa  yang diadili.  Perbedaan  penalaran  tentang  tindak pidana  dan  kesalahan  itu  semakin  tajam antara putusan pemidaaan yang dibuat judex facti,  tetapi  perkara  tersebut  sebaliknya diputus lepas dari segala tuntutan hukum pada tingkat judex jure.
Diskrepansi prinsipil penalaran hakim dalam  menentukan  tindak  pidana  dan pertanggungjawaban  pidana  dari  perbuatan turut serta dalam tindak pidana korupsi yang diteliti,  belum  ada  ditemukan  penelitian terdahulu yang terpublikasi.     Tindak pidana korupsi  yang  diteliti  ini  melibatkan  tiga jajaran  pimpinan  Bank  Riau-Kepri  dalam memberikan  kredit  dan take  over proyek pembangunan mall terhadap satu orang pihak swasta,  dan  terbukti  dipersidangan  kredit tersebut masuk kategori kredit macet. Dalam putusan  yang  berbeda,  ketiga  terdakwa  dari jajaran  Bank  Riau-Kepri  masing-masing dikenakan  pidana  karena  terbukti  perbuatan dan  kesalahannya.  Terdakwa  dari  pihak swasta  diputus  lepas  dari  segala  tuntutan hukum,  karena  perbuatannya  tidak  terbukti
sebagai  tindak  pidana  dan  tidak  ada  unsur kesalahan.

## 2.       Kerangka Teori
Teori  yang  digunakan  sebagai  pisau analisis  pada  penelitian  ini  digunakan beberapa    teori.  Teori  metoda    penalaran dijadikan dasar untuk   memahami penalaran hakim  dalam  membuat  pertimbangan  dan keputusan  perkara.  Secara  teoretis  dikenal b e b e r a p a   b e n t u k   p e n a l a r a n ,   s e l a i a n “penalaran  deduksi  dan  penalaran  induksi y a n g   d i a w a l i   d e n g a n   p e n g a m a t a n ” ( Blackburn,  2013) ,  ada  pula  “penalaran gabungan  yang  disebut  penalaran  abduksi” ( Dimyati,  2014) .  Ketiga  jenis  penalaran  itu merupakan  kegiatan  proses  berpikir  untuk menemukan kebenaran dalam membuat suatu pertimbangan  keputusan.  Dari  sisi  substansi hukum  yang  diputus  hakim  yang  terkait dengan tindak pidana dan pertanggngjawaban pidana,  dalam  penelitian  ini  digunakan sebagai pisau analisis berkaitan dengan teori- teori aliran  hukum pidana yang merumuskan perbuatan  dan  pertanggungjawaban  pidana. Ada dua aliran atau pandangan  dalam hukum pidana,  yaitu  aliran  monistis  dan  aliran d u a l i s t i s .   K a r e n a   s u b y e k   p e n e l i t i a n menyangkut  tentang  perbuatan  penyertaan ( d e e l n e m i n g ) ,   m a k a   t e o r i   p e r l u a s a n penyertaan  dalam  ilmu  hukum  pidana menjadi  dasar  penentu  untuk  menganalisis tentang  pertanggungjawaban  pidana  bagi masing-masing pelaku. Dalam konsep aliran monistis  dan  dualistis  ketika  menentukan perbuatan  pidana  (tindak  pidana)  terdapat perbedaan  mendasar,  hal  ini  menyebabkan perbedaan  pandangan  pula  pada  penerapan sistem  pemidanaan  yang  terkait  dengan pembuat pada turut serta dalam tindak pidana. Aliran monistis dalam ajarannya memandang p e n y e r t a a n   m e r u p a k a n   d a s a r   u n t u k memperluas  dapat  dipidananya  orang (strafausdehnungsgrund) ,  dan  dilain  pihak bagi  aliran  dualistis  melihat  “penyertaan sebagai untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan (tatbestand  ausdehnungsgrund)” ( Arief, 2015). Kedua pandangan dalam ajaran penyertaan  ini  menjadi  dasar  teori  untuk menganalisis  tindak  pidana  pembuat  turut serta pada obyek penelitian.
3. State of The Art Penelitian Sebelumnya
Dalam  penelusuran  penulis,  ada  tiga p e n u l i s   y a n g   d i t e m u k a n   m e l a k u k a n penelitian  terdahulu.  Penelitian  terhadap “Penerapan  ajaran  penyertaan  dalam peradilan pidana Indonesia” yang dilakukan Surastini  Fitriasih  (Fitriasih,  2006),  dan penelitian  masalah  “Pola  Penalaran  Hukum Dalam  Kajian  Putusan  Kasus  Tanah  Adat” yang  dilakukan  Shidarta  (Shidarta,  2010). Terakhir  ditemukan  pada  suatu  laporan penelitian  tentang  “Tanggung  Jawab  Pelaku Penyertaan  Dalam  Tindak  Pidana”  yang dilakukan  A knes   S us anty  S ambulele (Sambulele,  2013). Ketiga  penelitian  ini mempunyai  sisi  perbedaan  mendasar  dari yang  penulis  teliti,  optik  penelitian  penulis terkait  dengan  memahami  penalaran  hakim menggunakan  ajaran  penyertaan  dalam memutus penyertaan tindak pidana korupsi.

## 4.      Permasalahan
Dari  keadaan  latar  belakang  putusan hakim  terhadap  perbuatan  turut  serta  dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  tersebut, terlihat adanya diskrepansi penalaran hakim dari  keempat  putusan  perkara  tindak  pidana korupsi  yang  diadili.  Esensi  persoalan  yang dilakukan  telaah  secara  akademis  dalam penelitian ini,  dengan rumusan masalah:
a. Bagaimanakah  penalaran  hakim dalam  menentukan  unsur  tindak pidana   dan kesalahan pada pembuat turut  serta  tindak  pidana  korupsi pemberian kredit Investasi Bina Prima pada BPD. Riau Kepri?
b. Bagaimanakah  konstruksi  penalaran hakim  dalam  menerapkan  ajaran penyertaan  pada  delik  penyertaan tindak  pidana  korupsi  pemberian kredit  Investasi  Bina  Prima  di  BPD. Bank Riau Kepri?

## 5.       Metode Penelitian
Metode pendekatan penelitian menurut
Rony Hanitijo Soemitro ada dua, yaitu yuridis normatif  dan  yuridis  empiris  (Soemitro, 1990).  Pada  penelitian  ini  menggunakan pendekatan    yuridis  empiris,  dengan spesiﬁkasi  penelitian  hukum  normatif.  Jenis data  yang  dikumpulkan  berupa  data  primer
diri  empat  orang  hakim  ad  hoc    sebagai responden, dengan teknik pengumpulan data berupa  wawancara.  Data  sekunder  diambil dari empat dokumen putusan pengadilan dari tindak  pidana  korupsi  pemberian  kredit investasi bina prima pada Bank Riau-Kepri. Analisis  data  menggunakan  metoda  analisis normatif-kualitatif  yang  disajikan  dalam bentuk deskriptif.

## B.  Hasil dan Pembahasan
1. P e n a l a r a n   H a k i m   M e n e n t u k a n Tindak Pidana dan Kesalahan Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Korupsi
a. Penalaran  Hakim  dalam  Menentukan Unsur Tindak Pidana
Dari temuan hasil penelitian terhadap ke empat  (4)  perkara,    yang  terbukti  dalam dakwaan   primer, melanggar ketentuan Pasal 2  Ayat  (1)  Jo.  Pasal  18  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat 1 ke- (1)  KUHP. Dakwaan  primer  pada  surat dakwaan  Penuntut  Umum    meliputi  unsur- unsur:  Setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu  korporasi,  dapat  merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara.  Unsur- unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP: “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta  melakukan  perbuatan  itu.”  Penalaran hakim  terhadap  setiap  unsur  tindak  pidana dalam pertimbangan hukum ke empat nomor putusan  yang  diteliti,  merupakan  esensi terpenting  dari  pekerjaan  seorang  hakim. Kendati  demikian,  menurut  Shidarta  bahwa p e n a l a r a n   i t u   t i d a k   b o l e h   d i l a k u k a n sekehendak hati tetapi harus reasonable dan bukan semata logical (Shidarta, 2006).
Pertimbangan  hukum  yang  dibuat hakim terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi tersebut,  terdapat  perbedaan  keriteria  dalam menentukan  unsur  perbuatan  pidana  dan kesalahan  para  terdakwa.  Logika  penalaran masing-masing  majelis  hakim  terlihat mendasarkan syllogisme berpikir  metoda deduktif  ketika  menentukan  unsur  tindak pidana.  Pembuktian  unsur  “setiap  orang” terhadap  masing-masing  terdakwa,  hakim melakukan penalaran yang bertolak dari fakta dalam  menentukan  subyek,  dengan  menarik
diri  terdakwa  ke  dalam  unsur  norma.  Dari syllogisme yang  dilakukan  majelis  hakim m e l a h i r k a n   b e b e r a p a   i s t i l a h   u n t u k menentukan  terbuktinya  diri  terdakwa sebagai subyek pelaku tindak pidana.
Langkah-langkah  penalaran    hakim dalam    deskripsi  perkara  ini  bertolak  dari langkah-langkah  analisis  berbasis  kepada format positiﬁsme hukum. Menurut Bernard Arief  Sidharta:  “Model kepastian  hukum, argumentasi  yang  dilakukan  mengikuti  asas asas similia similibus sebagai penalaran yang relative  terjaga  konsistensinya”  ( Sidharta.B, 2000).  Dari  penalaran  hakim  dalam  memaknai pengertian    unsur  “setiap  orang”  terhadap  para t erdakwa  dinilai  telah  terbukti.  Pertama; Terdakwa  terbukti  sehat  jasmani  dan  rohani serta mengetahui dan menghendaki ( wettens en wellens ) perbuatannya beserta akibatnya. Kedua,  terdakwa  mempunyai  kemampuan untuk membedan perbuatan baik dan buruk. Ketiga,  terdakwa  mempunyai  kemampuan bertanggungjawab  secara  pidana.  Ada  pula majelis  hakim  yang  berpendapat,  bahwa pengertain  “setiap  orang”  tidak  termasuk dalam unsur tindak pidana, namun demikian penting dipertimbangkan dalam pembuktian untuk menghindari kesalahan orang  ( error in persona ) dalam peradilan pidana.
Pengertian  unsur  “melawan  hukum” pada delik penyertaan tindak pidana korupsi, ada  beberapa  hal  dalam  pembuktian  yang dipertimbangan hakim dari keempat putusan. Majelis  Hakim  menilai  perbuatan  para terdakwa  dari  pejabat  Bank  Riau-Kepri terbukti  melawan  hukum.  Dasar  penilaian: Pertama,  adanya  kesepakatan  antara    ketiga pejabat  bank  untuk  merencanakan    proses take  over atas  permohonan  kredit  dari pemohon kredit  yang sebenarnya tidak  layak dan tidak memiliki persyaratan yang lengkap. Kedua,  karena  pejabat  bank  terbukti  telah membuat disposisi untuk pembuatan analisa pembahasan permohonan permohonan kredit yang  diketahui  tidak  memenuhi  syarat. Perbuatan  memberi  disposisi  tersebut, m e r u p a k a n   p e r b u a t a n   m e n g a b a i k a n ketentuan  perundang-undangan  perbankan sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Ketiga, karena  dipercaya  sebagai  pimpinan  cabang akan tetapi tidak melakukan perbuatan yang
seharusnya  yaitu  menyeleksi  dokumen permohon  kredit,  veriﬁkasi  data,  dan pembuatan  asumsi.  Perbuatan  dari  pihak swasta  sebagai  penerima  kredit,  dinyatakan melawan hukum karena terjadinya keputusan Pejabat  Bank  Rau-Kepri  mengabulkan permohonan,  atas  dasar  permohonan  dan kesediaan  Terdakwa  untuk  melakukan  take over  kredit.  Dengan  memperhatikan  prinsip kausalitas,  maka  perbuatan  terdakwa  adalah melakukan  perbuatan  yang  melanggar peraturan perundang-undang.
Untuk  pembuktian  perbuatan  para terdakwa  tentang  unsur  “memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, d i t e m u k a n   p e n a l a r a n   h a k i m   d a l a m pertimbangan terhadap pebuatan ZT, BA, dan YS.  Para  terdakwa    dinyatakan  terbukti memperkaya  diri  orang  lain  atau  korporasi. Bentuk  perbuatan  para  terdakwa  berupa rangkaian  perbuatan  saling  terkait  hingga tindakan pencarian kredit terjadi. Penerbitan SP3K  oleh  ZT  dan  BA  yang  menyetujui perubahan  syarat  dalam  pemberian  kredit dalam  disposisi,  sehingga  dilakukan pencairan kredit oleh YS merupakan bentuk perbuatan yang memperkaya penerima kredit (AW)  sebagai  Direktur  PT.  SPB.  Terdakwa menggunakan  uang  kredit  investasi  tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam k o n t r a k   d a n   p e r u n d a n g - u n d a n g a n , merupakan bentuk perbuatan yang memenuhi unsur  menguntungkan  diri  sendiri  atau korporasi.
Penalaran  hakim  terhadap  unsur “ m e r u g i k a n   k e u a n g a n   n e g a r a   a t a u perekonomian  negara”,  ditemukan  dalam pertimbangan hukum yang lebih menekankan pada sisi akibat dari peran perbuatan masing- masing  terdakwa.  Hakim  dalam  memahami unsur  “merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara”  sebagai  unsur  yang bersifat  alternatif,  antara  yang  dapat m e r u g i k a n   k e u a n g a n   n e g a r a   a t a u perekonomian  negara.  Pada  perkara  delik penyertaan tindak pidana korupsi ini, ternyata hakim  cukup  membuktikan  salah  satu  dari yang dapat dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak  pidana.  Konstruksi  penalaran  hakim untuk  menentukan  hubungan  kata  “dapat” dengan  “merugikan  keuangan  negara”
menggambarkan dua hubungan yang ekstrim :  (1)  nyata-nyata  merugikan  negara  ( actual l o s s )   a t a u   ( 2 )   k e m u n g k i n a n   d a p a t menimbulkan  kerugian  ( potential  loss ). Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  22 Undang-Undang  No.1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam perkara ini  terdapatnya  sejumlah  uang  sebesar Rp.35.200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua  ratus  juta  rupiah)  tersebut  tidak  dapat dipertanggung  jawabkan  ZT  dan  jajarannya untuk  mengelola  dana  Bank  Riau-Kepri. Keterlibatan  ZT,  dan  BA  serta  YS  dalam p e m b e r i a n   k r e d i t   t e r h a d a p   A W , mengakibatkan  keuangan  Provinsi  Riau mengalami kerugian nyata ( total loss ) sebesar Rp.35.200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah).
b.    Penalaran  Hakim  dalam  Menentukan Unsur  Kesalahan  dalam  Perbuatan Turut Serta Dilihat  dari  sistem  pemidanaan, perbuatan  pidana  ( starbaarfeit/criminal act/actus reus ) atau tindak pidana merupakan salah  satu  dari  tiga  masalah  pokok  dalam h u k u m   p i d a n a   ( A r i e f ,   2 0 1 2 ) . U n t u k menentukan dapat tidaknya dikenakan pidana kepada  seseorang  ditentukan  dari  unsur perbuatan  obyektif  dan  subyektif  pelaku. Perbuatan  lahiriah  merupakan  elemen  luar ( external  element )  yang  dikenal  dengan intilah actus  reus ,  sebagai  penentu  adanya unsur  obyektif  suatu  perbuatan  pidana. Keadaan  batin  dari  pelaku  sebagai  keadaan subyektif  yang  terdapat  pada  jiwa  pelaku, dikenal dengan istilah mens rea adalah unsur kesalahan  ( fault  element )  atau  unsur  mental ( mental element ).
D a r i   k e d u a   e l e m e n   i n i   a k a n menentukan dapat tidaknya seseorang untuk dipidana.  Dari  pembuktian  di  persidangan pada  perkara  tindak  pidanan  korupsi  ini, majelis  hakim  telah  meyakini  keadaan subyektif ke tiga (3) terdakwa   Pejabat Bank Riau-Kepri  telah  memenuhi  unsur-unsur kesalahan. Berbeda dengan ketiga terdakwa, perbuatan  turut  serta  AW  sebagai  penerima kredit,  majelis  hakim  meyakini  perbuatan terdakwa tidak ada terdapat unsur kesalahan yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara pidana.  Hakim berpandangan bahwa tidaklah
setiap  perbuatan  turut  serta  itu  dipandang menjadi kesatuan sebagai tindak pidana.
D a l a m   p e n a l a r a n   h a k i m   y a n g ditemukan   pada perkara,   ada keterpisahan perbuatan terdakwa AW yang bernuansa lain. Walaupun  unsur    perbuatan  turut  serta terdakwa merupakan suatu kenyataan sebagai delik penyertaan, tetapi tidak memenuhi sifat kesalahan  dari  perbuatan  turut  serta  tindak pidana.  Penjelasan  Hakim  yang  mengadili salah  satu  perkara  menggambarkan  tentang perbuatan  penyertaan  dalam  tindak  pidana korupsi, masing-masing hakim dalam majelis mempunyai  pemahaman  yang  berbeda t e r h a d a p   f a k t a   y a n g   d i t e m u k a n dipersidangan.  Hakim  yang  mengadili terdakwa AW ternyata membentuk penalaran yang bertolak dari metoda induksi. Kerangka b e r p i k i r   h a k i m   b e r u p a y a   m e l a k u k a n pemisahan antara unsur tindak pidana dengan kesalahan.  Fakta  ini  memperlihatkan  bahwa hakim telah menggunakan ajaran penyertaan yang  memandang  penyertaan  sebagai memperluas  dapat  dipidananya  perbuatan. Penalaran  demikian,  dalam  rangka  untuk menentukan    dapat  dipidananya  perbuatan masing-masing pelaku dilihat dari kesalahan individu, dan bukan atas dasar perbuatan ﬁsik yang dilakukan secara bersama-sama sebagai strafbaarfeit .  Pemikiran  hakim  ini  didasari pada pemikiran yang memisahkan perbuatan dengan  kesalahan  yang  dikenal  pada  aliran dualistis.  Ketentuan  delik  penyertaan  dalam ketentuan    Pasal  55  KUHP  yang  berbasis aliran  monistis  menjadi  persoalan  di  dalam praktek.  Gambaran  putusan  terhadap Perbuatan dan Kesahan pada perkara ini sbb:
serta  melakukan  adalah  mereka  yang bersama-sama  dengan  sengaja  melakukan tindak  pidana.  Dalam  pelaksanaan  tindak pidana itu yang paling utama haruslah adanya kerja  sama  yang  erat  di  antara  mereka  itu, sehingga  tiap-tiap  peserta  tidak  harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Saleh, 1987). Kerja sama secara sadar dalam turut  serta  melakukan  itu  harus  berkaitan dengan  dipenuhinya  bagian  tindak  pidana, jika kerja sama itu tidak  ada maka tidak dapat dikatakan  turut  serta  rnelakukan,  sehingga logis  jika  dikatakan  bahwa  turut  serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan (Saleh, 1997). Penjelasan hakim y a n g   m e m u t u s   p e r k a r a ,   b a h w a   p a d a perbuatan  turut  serta  tersebut  ada  semacam pembagian  kerja  dengan  tanggung  jawab yang  dibebankan  kepada  kelompok  secara bersama-sama,  tetapi  kadang  kala  adanya suatu  kerjasama  terbukti  namun  sebagai medepleger tidak  diisyaratkan  untuk b e r t a n g g u n g j a w a b   k a r e n a   t i d a k   a d a kesalahan. Pemikiran tersebut merupakan hal yang  sama    dengan  yang  mendasari pemikiran  majelis  ketika  melihat  perbuatan terdakwa AW pemohon dan penerima kredit. Di  dalam  subyektiﬁtas  terdakwa  AW  tidak ada  terdapat  kesalahan  sebagaimana  yang terdapat pada diri terdakwa   ZT, BA dan YS. Macetnya pembayaran kredit yang disepakati dalam  perjanjian  merupakan  ruang  lingkup hubungan keperdataan.
2. Konstruksi Penalaran Hakim dalam Menerapkan  Ajaran  Penyertaan pada Tindak Pidana Korupsi
Pada  dasarnya  perbuatan  turut  serta melakukan  tindak  pidana,  ada  terdapat keriteria, yaitu kerja sama yang disadari dan pelaksanaan  bersama-sama  (Farid  & Hamzah,  2002).    KUHP  yang  menganut prinsip-prinsip  monistis,  konsekuensinya rumusan  ajaran  turut  serta  berfungsi  untuk memperluas  pertanggungjawaban  pidana ( Utrecht,  1965), sebagai implementasi pemikiran  ajaran  penyertaan  tentang perluasan  dapat  dipidananya  orang . Dari putusan  hakim  tingkat  pertama  pada  tindak pidana  korupsi  ini,  mencerminkan  adanya suatu  pergeseran  paradigma  hakim  dalam
meletakkan  kerangka  perbuatan  turut  serta dari fakta terhadap norma Pasal 55 ayat (1) k e - 1   K U H P.   Te o r i   p e r l u a s a n   a j a r a n penyertaan yang diterapkan hakim baik pada putusan judex  factie dan judex  jure dapat digambarkan pada bagan berikut:

## Penjelasan:
P = Pelaku; T = Turut serta; S = Sengaja; X = Sengaja tapi bukan perbuatan pidana; Pj. 4 th = Penjara 4  tahun;  Pj.5  =  Penjara  5  tahun;  Pj.15  =  Penjara  15 tahun;  D.300  =  Denda  300  juta;  D.1  =  Denda  satu milyar;  UP.2  =  Uang  Pengganti  dua  milyar;  KST  = Kasasi  ditolak;  Lst  =    Lepas  dari  segala  tuntutan hukum.
Penalaran    hakim  dalam    perkara  ini pada satu sisi bertolak dari langkah-langkah analisis  berbasis  kepada  format  positiﬁsme hukum,  dengan  cara  penalaran  doktrinal- deduktif.  Ketentuan  norma    dikukuhkan sebagai  premis  mayor  yang  menjadi  sarana pencapaian   kepastian hukum. Inti kepastian h u k u m   m e n u r u t   S h i d a r t a   a d a l a h p r e d i k t i b i l i t a s ,   y a k n i   k e m a m p u a n mempersepsikan  “ an  individual  ought  to behave  in  a  certain  way ”  (Shidarta,  2013). Menurut  Abdullah,  bahwa  model  penalaran hakim  menganalisis  kasus  menggunakan hukum  tertulis  sebagai  hukum    primeir, norma  hukum  positif  diasumsikan  sudah dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip ﬁlosoﬁs, kandungan nilai-nilai serta asas-asas kebenaran  dan  keadilan  (Abdullah,  2008). Konsekuensi dari cara penalaran ini menurut
pandangan  Shidarta,  penegak  hukum ditunutut  untuk  dapat  memberikan  makna secara tepat (Shidarta, 2013). Untuk mencari kebenaran  obyektif  dari  putusan  perkara, ketepatan  penalaran  hakim  menentukan perbuatan  dan  pertanggungjawaban  pidana sebagai  penentu  masalah  pemidanaan  dari masing-masing  pembuat  dalam  delik penyertaan.  Ketika  hakim  mengadili  delik penyertaan  tersebut  dalam  pandangan Fitriasih,   penalaran hakim berperan penting d a l a m   m e n g e m b a n g k a n   a j a r a n   d e l i k penyertaan dan turut serta ( Fitriasih , 2006).
Secara  prinsipil  penalaran  hakim ditujukan  untuk  memperluas  prinsip adjudikasi  ( principle  of  adjudication )  yang digunakan  oleh  hakim  sebagai  pedoman dalam menentukan keadaan-keadaan tertentu untuk  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada pembuat  tindak  pidana.  Terkait  dengan mengadili delik penyertaan, ada dikenal teori penyertaan  subyektif  dan  teori  penyertaan obyektif.  Menurut  Moeljatno,  bahwa  teori campuran  ini  merupakan  teori  penjelasan ajaran  penyertaan  sebagai  perluasan pertanggungjawaban  pidana  (Moeljatno, 1985). Di satu sisi, teori penyertaan subjektif menyebutkan  bahwa'pemidanaan  terhadap pembuat (pelaku pesuruh, pelaku turut serta danpenganjur)  memiliki  derajat  yang  sama didasarkan pada niat subjektif para pembuat.
Di  sisi  lain,  teori  penyertaan  objektif mendasarkan pemidanaan yang berbeda-beda berdasarkan  perbuatan  objektif  yang terwujud dalam penyertaan.  Penalaran hakim terhadap penentuan perbuatan turut serta pada perkara  ini  menunjukkan  adanya  pengaruh p e m i k i r a n   p e m i s a h a n   p e r b u a t a n   d a n p e r t a n g g n g j a w a b a n   p i d a n a     y a n g b e r i m p l i k a s i   t e r h a d a p   p e m i d a n a a n . Walaupun    perbuatan  turut  serta  terdakwa diyakini  terbukti  namun  sifat  perbuatan terdakwa  AW  tidak  digolongkan  sebagai tindak  pidana,  dan  perbuatan  para  terdakwa dari pihak bank   dipandang memenuhi unsur dari  sifat  perbuatan  turut  serta  melakukan tindak pidana. Pertimbangan hakim   tentang fakta  yang  diperoleh  dari  pememeriksa  alat bukti,  menjadi  patokan    hakim  ketika melakukan  penalaran  dan  menentukan
keyakinan  terbukti  tidaknya  tindak  pidana. Perbedaan  penalaran  hakim  melihat  objek tindak  pidana  korupsi  tersebut,  ternyata memiliki  dampak  pula  dalam  menilai kesalahan  dan  menentukan  pemidanaan. Alur  metoda  penalaran    hakim  memaknai perbtuatan    turut  serta  para  terdakwa  dapat digambarkan  sebagai  mana  yang  ditulis secara etalic pada bagan berikut:
Sumber Data: Data olahan dari data primer tahun 2016.
Pemikiran    majelis  hakim    ketika mempertimbangkan  hubungan  hukum  dari kontrak  yang  dibuat  antara  Pejabat  BPD. Riau-Kepri  dengan  Direktur  PT.  SPB, dinyatakan tidak terbukti ada kesalahan  pada AW.  Dasar  pemikiran  hakim  judex  factie mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang- Undang  Nomor:  7  Tahun  1992  tentang Perbankan.  Pejabat  Bank  Umum  sebelum memberikan  kredit,  wajib  terlebih  dahulu memiliki  keyakinan  atas  kemampuan  dan kesanggupan debitur melunasi hutang sesuai dengan  yang  diperjanjikan.  Dalam  praktik pelaksanaan prinsip keyakinan tersebut, Bank Umum  sebelum  memberikan  kredit  terlebih dahulu menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi  oleh  debitur.  Pejabat  Bank  wajib meneliti caracter, capacity , dan capital calon debitur  untuk  memastikan  kemampuannya. Dengan  terjadinya  pelanggaran  kontrak, menurut  hakim  kesalahan  yang  timbul  pada debitur    berbeda  dengan  pejabat  publik. Perbuatan  terdkwa  AW  dinilai  terbukti, namun    masuk  pada  wilayah  hukum  privat.
Gambaran  perbuatan  melawan  hukum  dari tindak  pidana  turut  serta  dari  Pejabat  Bank dan Pihak Swasta pada putusan hakim dapat digambarkan sebagai berikut:
Note: TP= Tindak Pidana, WP= Wanprestasi. Dalam bagan tersebut menggambarkan pembebanan perbuatan sebagai tindak pidana berada  pada  pihak  pejabat  bank,  yang  telah mempunyai  kesepakatan  memberikan penilaian  kelayakan  terhadap  pihak  debitor. Perbuatan  turut  serta  dari  terdakwa  AW sebagai  debitor  dipandang  tidak  terdapat unsur  niat  jahat,  melainkan  hanya    terbukti melanggar point kesepakatan  kontrak.

## C.      Simpulan
1. Penalaran  hakim  menentukan  unsur t i n d a k   p i d a n a   k o r u p s i   t e r h a d a p perbuatan para terdakwa berangkat dari pemikiran deduktif. Restriksi penalaran hakim  terhadap  perbuatan  melawan hukum  ( wederechtelijk) sama  dengan melanggar  undang-undang  (wet). Terkait dengan masalah sifat perbuatan, majelis  hakim judex  factie melihat relasi  perbuatan  terdakwa  penerima pekerjaan  yang  tidak  melaksanakan pekerjaan dengan tuntas adalah  masuk kategori melawan hukum dalam ranah hukum perdata.
2. Konstruksi penalaran hakim dari   dalam menentukan  perbuatan  dan  kesalahan p a r a   t e r d a k w a   s e b a g a i   d a s a r pemidanaan  terhadap  ketentuan  turut serta  dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, masih  mempertahankan  doktrin  klasik dengan  konsep  perbuatan  secara  ﬁsik.
Penentuan perbuatan dan kesalahan para terdakwa, norma sebagai premis mayor menjadi  faktor  penentu.  Relasi  unsur- unsur  obyektif  ketentuan  pasal  tentang perbuatan turut dari ketentuan Pasal 55 ayat  (1)  ke-1  KUHP  sudah  dipandang m e n g g a m b a r k a n   k e n y a t a a n subyektiﬁtas  dari pelaku tindak pidana

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah.  (20008). Pertimbangan  Hukum Putusan  Pengadilan. Surabaya:  Bina
Ilmu. Arief,  Barda,  N.  (2012). RUU  KUHP  Baru
Sebuah  Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia .
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
--------------------. (2015). Sari Kuliah Hukum Pidana  Lanjut. Semarang:  Penerbit Universitas Diponegoro.
Blackburn,  S.  (2013). Kamus  Filsafat  Buku Acuan  Paling  Terpercaya  di  Dunia , Ed.Rev ke-2 Terjemahan Yudi Santoso. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Dimyati,  Kh.  (2014). Pemikiran  Hukum Konstruksi  Epistemologis  Berbasis Budaya Hukum Indonesia . Yogyakarta:
Genta Publishing.
Farid Andi, Z., & Hamzah, A. (2002). Bentuk- bentuk  Khusus  Penwujudan  Delik  dan Hukum  Penetensier. Jakarta:  Sumber Ilmu Jaya. Moeljatno.  (1985). Hukum  Pidana:  Delik- d e l i k   P e r c o b a a n   D e l i k - d e l i k Penyertaan. Jakarta: Bina Aksara.
Soemitro,  Rony.H,.  (1990). Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Saleh,  R.  (1987). Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Dengan  Penjelasan. Jakarta: Aksara Baru.
------------.  (1997). Tentang  Delik Penyertaan , Pekanbaru: UIR Press.
Sambulele  Susanty,  A.  (2013). Tanggung  Jawab  Pelaku  Penyertaan  Dalam Tindak  Pidana  (Pasal  55  dan  56  KUHP). Jurnal Lex Crimen, Vol. II/No. 7,, pp. 89.
Shidarta.  (2006). Karakteristik Penalaran  Hukum  Dalam  Konteks
Keindonesiaan. Bandung: CV.Utomo. ----------.  (2013). Hukum  Penalaran  dan P e n a l a r a n   H u k u m   B u k u   1   A k a r
F i l o s o ﬁ s . Yo g y a k a r t a :   G e n t a Publishing.
----------.  (2010). Peragaan  Pola  Penalaran Hukum  Dalam  Kajian  Putusan  Kasus Tanah Adat. Jurnal Yudisial, Vol-III/No- 03. pp. 208.
----------.  (2013).  Konsep  'malum  in  se'  dan 'malum  prohibitum'  Dalam  Filosoﬁ P e m b e r a n t a s a n   K o r u p s i . J u r n a l Masalah-Masalah  Hukum,  Jilid  42
No.1, pp. 89 . Shidarta, Bernard. A. (2000). Reﬂeksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Keﬁlsafatan dan Sifat K e i l m u a n   I l m u   H u k u m   S e b a g a i Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Fitriasih,  Surastini.  (2006). Penerapan Ajaran  Penyertaan  dalan  Peradilan Pidana  Indonesia  (Studi  Kasus  Tindak Pidana  Korupsi,  Pelatggaran  HAM Berat  dan  Terorisme). Universitas Indonesia. Utrecht. (1965). Hukum Pidana 11. Bandung: Penerbitan Universitas.
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, Halaman 349-357