## El Mudhorib
Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 4 Nomor 2 December 2023 E-ISSN: 2722-5615 http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib

## PENGARUH KETIDAKMERATAAN  PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
Helma* UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi helmahelam097@gmail.com
Rini Elvira UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi rinielvira99@gmail.com
*Penulis Korespondensi
Received: October 10, 2023 Revision:
December 26, 2023
Published: December 31, 2023

## Abstract
Despite the common assumption that income inequality is influenced by regional development, our findings  suggest  that  this  is  not  always  the  case.  This  study  examines  the  effect  of  regional development on income inequality. The purpose of this study is to prove how variable X (uneven development  among  regions)  impacts  variable  Y  (income  distribution  inequality),  this  is determined  through  comparative  causal  research  using  a  quantitative  approach  and  secondary data.  The  data  collection  technique  used  was  literature  study.  Data  prerequisite  test  and hypothesis testing were used as data analysis techniques. Hypothesis testing was conducted using simple linear  regression  analysis, t-test,  and  coefficient of determination. The results showed  the existence  of  inequality  The  effect  of  regional  development  on  income  distribution  inequality  is partially positive, as indicated by the t-test value and the coefficient of determination. The t-value of 2.182 and a significant p-value of 0.031 indicate this relationship. While the results of the R- Squared  test  show  that  the  inter-regional  development  inequality  variable  has  an  influence  of 0.045  or  4.5% on  the  income distribution  inequality  variable with  variables  outside the  study contributing 95.5% such as investment in capital-intensive projects, a deteriorating exchange rate, import substitution industrial policy, destroyed folk craft industries, inflation, low social mobility and population growth.
Keywords: Inequality  of  Development  Among  Regions,  Inequality  of  Income  Distribution, Income Distribution.
Abstrak
Penelitian ini berdasarkan pergerakan ketidakmerataan pembangunan antar daerah yang sebahagian besar tidak diikuti oleh ketimpangan distribusi pendapatan dimana fenomena  bertentangan  dengan  teori  yang  menyatakan    bahwa  ketimpangan distribusi  pendapatan    dapat  dipengaruhi  oleh    ketidakmerataan  pembangunan antar daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan bagaimana variabel X (ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah)berdampak  pada  variabel  Y (ketimpangan  distribusi  pendapatan),  menggunakan  penelitian  kausal  komparatif dengan pendekatan kuantitatif, data sekunder dan untuk teknik pengumpulan data menggunakan    studi  kepustakaan,  uji  prasyarat  data  dan  uji  hipotesis  digunakan sebagai  teknis  analisis  data,  uji  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis regresi  linier  sederhana,  uji  t  dan  koefisien  determinasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah  berpengaruh positif  secara  parsial  terhadap  ketimpangan  distribusi  pendapatan,  hal  ini dibuktikan dengan nilai t hitung 2.182 dan signifikan sebesar 0.031. sedengkan hasil uji  R-Squared  menunjukkan  bahwa  variabel  ketidakmerataan  pembangunan  antar daerah memiliki pengaruh sebesar 0,045 atau 4,5% terhadap variabel ketimpangan distribusi  pendapatan  dengan  variabel-variabel  di  luar  penelitian  menyumbang 95,5%    seperti  investasi  pada  proyek  padat  modal,  nilai  tukar  yang  memburuk, kebijakan industri substitusi impor, industri-industri kerajinan rakyat yang hancur, Inflasi,  mobilitas sosial yang rendahnya dan pertumbuhan penduduk.
Kata  Kunci: Ketidakmerataan  Pembangunan  Antar  Daerah,  Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Distribusi Pendapatan.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  bertujuan  agar  taraf  hidup  masyarakat meningkat,  (Arsyad  2014)  pembangunan  mencakup  berbagai  aspek  yaitu  perubahan  dalam perilaku  rakyat,  struktur  sosial,  kelembagaan  nasional,  perubahan  pada  pertumbuhan  ekonomi, pengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan pendapatan, (Huda 2017) terdapat trade off  pada  pembangunan  ekonomi  diantara  pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat  dan  pemerataan pendapatan, bila pembangunan ekonomi berfokos pada pencapaian pertumbuhan ekonomi pesat pada  waktu  yang  singkat  tetapi  distribusi  pendapatan  tidak  dapat  dicapai  secara  optimal  dalam waktu  singkat , namun  pertumbuhan  ekonomi  akan  dihasilkan  pada  waktu  yg  cukup  lama,  jika pemerataan pendapatan menjadi focus pembangunan ekonomi. (Yuliadi 2020)
Distribusi  pendapatan  yang  adil  merupakan  ukuran  yang  penting,  jika  sebagian  penduduk berpenghasilan  tinggi  dan  sebagian  lainnya  berpenghasilan  rendah,  maka  keberhasilan pembangunan tidak sempurna, (Purba 2021) Ketimpangan distribusi pendapatan ialah disparitas pendapatan  diantara  penduduk  atau  disparitas  pendapatan  antara  daerah  maju  dan  daerah tertinggal. Koefisien gini atau indeks gini ialah alat ukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan total, dengan angka mulai dari nol sampai satu. (Sulistyono 2021) Distribusi pendapatan bukanlah perkara praktis sebab dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang bahkan mampu mengakibatkan kegagalan  pemerataan,  (Huda  2017)  Penyebab  ketimpangan  distribusi  pendapatan  di  negara berkembang menurut Adelman dan Morris salah satunya adalah Ketidakmerataan pembangunan antar daeah. (Saripudin 2021)
Ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah  ialah  keadaan  yang  terjadi  dimana  terdapat disparitas  kondisi  daerah  antara  daerah  maju  dan  daerah  tertinggal,  disparitas  ini  disebabkan daerah tertinggal tidak dapat memanfaatkan potensi wilayahnya secara maksimal  dan kurangnya sumber daya yang tersedia bagi daerah tersebut sehingga menimbulkan kesenjangan antara daerah maju  dan  daerah  tertinggal,  (Hamrullah  2021)  dan  dikarenakan  daerah  dengan  perkembangan ekonomi  yang  pesat  memiliki  kesempatan  kerja  lebih  banyak  daripada  daerah  dengan  stagnasi ekonomi, (Tambuna 2018) lebih jelasnya penyabab ketidakmerataan pembangunan antar daerah adalah  focus  kegiatan  ekonomi  wilayah,  alokasi  dana  pembangunan,  sumber  daya  alam  yang berbeda, perpindahan barang dan jasa kurang lancar, dan kondisi demografis perbedaan.
Dampak ketidakmerataan dalam pembangunan menimbulkan adanya jurung disparitas antar daerah  dan  kemudian  berdampak  pada  masalah  politik  dan  sosial,  hal  ini  jelas  merugikan pembangunan, sebagai dampak yang ditimbulkan dapat berupa disparitas antara kelompok miskin dan  kaya  dimana  disparitas  ini  akan  semakin  timpang  sehingga  terjadi  ketimpangan  distribusi pendapatan.  (Azis  2019).  Untuk  mengetahui  ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah  dapat menggunakan indeks ketimpangan Williamson. (Sjafrizal 2017)
Konsep  pembangunan  yang  lebih  menekankan  dan  mengoptimalkan  tingkat  pertumbuhan ekonomi  daripada  kesenjangan  pendapatan  dalam  masyarakat  sudah  seharusnya  dikaji  kembali dikarenakan  konsep  pembangunan  ekonomi  kemasyarakatan  saharusnya  diterapkan  dalam perencanaan, strategi, serta program kerja pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada penyeimbangan  distribusi  pendapatan.  (Makapedua,  Karambuti,  and  Langi  2023)  Distribusi pendapatan  merujuk  pada  pemerataan  di  suatu  daerah  agar  tingkat  disparitas  antar  masyarakat menurun, distribusi pendapatan pula ditujukan agar setiap masyarakat negara menerima fasilitas dan penghidupan yang layak. (Hidayati, n.d.)
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  BPS  ditemukan  suatu  fenomena  gap  atau  teori  tidak sejalan  dengan  fenomena  yang  ada  dimana  Penyebab  ketimpangan  distribusi  pendapatan  di negara  berkembang  menurut  Adelman  dan  Morris  salah  satunya  adalah  Ketidakmerataan pembangunan  antardaerah,(Saripudin  2021)  namun  pada  kenyataannya  di  beberapa  daerah ketimpangan  pembangunan  naik  namun  ketimpangan  distribusi  pendapatan  turun,  seperti  pada provinsi  Aceh  tahun  2019-2021  ketidakmerataan  pembangunan  naik  yaitu  dari  0,384  ke  0,401, tetapi ketimpangan distribusi pendapatan turun dari 0,321 ke 0,319, provinsi Sumatera barat pada tahun 2019-2020 ketidakmerataan pembangunan naik yaitu dari 0,267 ke 0,302.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah ketidakmerataan pembangunan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan  34  provinsi  di  Indonesia  tahun  2019-2021?  (2)  Seberapa  besar  kemampuan ketidakmerataan pembangunan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia  tahun  2019-2021  dan  tujuan  penelitian  ini  ialah  (1)  untuk  mengetahui  pengaruh ketidakmerataan pembangunan antar daerah terhadap ketimpanga distribusi pendapatan (2) untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerha  terhadap ketimpanga distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2019-2021.

## 2. KAJIAN LITERATUR

## 2.1 Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Ketimpangan  distribusi  pendapatan  merupakan  masalah  perbedaan  pendapatan  antara masyarakat  atau  perbedaan  pendapatan  antara  daerah  yang  maju  dengan  derah  yang tertinggal,(Sulistyono  2021)  indikator  untuk  menjelaskan  tingkat  ketimpangan  distribusi pendapatan  ialah  Indeks  gini  dan  kurva  Lorenz,  (Sriyana.  2021)  Nilai  indeks  Gini  berada diantara  0  hingga  1.  angka  1  mengindikasikan  ketimpangan  absolut,  dimana  hanya  1% pendapatan  yang  dikuasai  oleh  penduduk  Nilai  0  mengindikasikan  kesetaraan  penuh, dikarenakan  setiap  orang  mempunyai  pendapatan  yang  sama  (Mahri  et  al.  2021),  alat  ukur ketimpangan  pendapatan  lain  yaitu  kurva  lorenz    yang  menjelaskan  distribusi  kumulatif pendapatan  nasional,  (Cendanawangi  2020),  dan atkinson  indeks,  atkinson  indeks merupakan indeks mengukur tingkat kesejahteraan sosial dan distribusi pendapata. (Beik 2019)
Ketimpangan  distribusi  pendapatan  dipengaruhi  oleh  banyak  hal  seperti  perbedaan dalam kesempatan kerja, gaji yang diterima, subsidi, ekses pendanaan, pendidikan, kesehatan, informasi,  dan  teknologi  yang  didapat,  pajak  yang  harus  dibayar,  dan  jenis  pekerjaan  yang dilakukan.  Selain  itu,  praktik-praktik  diskriminasi  terkait  agama,  gender,  umur  dan  lainnya juga akan menimbulkan  kesenjangan pendapatan (Tambuna 2018). Sementara itu Penyebab ketimpangan  distribusi  pendapatan  di  negara  berkembang  menurut  Adelman  dan  Morris adalah(Saripudin 2021)
a. Mobilitas sosial yang rendah
b. Inflasi,
c. Pertumbuhan penduduk,
d. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
e. Industri kerajinan rakyat yang hancur
f. Kebijakan industry substitusi impor yang dilaksanakan,
g. Nilai tukar yang memburuk, dan
h. Investasi yang lebih banyak di proyek padat modal

## 2.2 Distribusi Pendapatan Dalam Islam
Prinsip  distribusi  dalam  ekonomi  islam  memiliki  yaitu  adil  dan    merata,  islam menginginkan  distribusi  pendapatan  yang  adil,  sehingga  distribusi  yang  adil  ialah  tujuan pembangunan yang menghendaki komitmen umat islam agar terealisasikan,  (Idri 2015) QS: An-nahl [16]: 90. Allah SWT berfirman
ا َو  ِرَكۡنُمۡلا َو ِءٓاَش ۡحَفۡلا ِنَع ى ٰهۡنَي َو ىٰب ۡرُقۡلا ىِذ  ِٕىٓاَتۡيِا َو ِناَس ۡحِ ۡلۡا َو ِلۡدَعۡلاِب  ُرُمۡاَي َ هاللّٰ َّنِا ِىۡغَبۡل ۚ َن ۡو ُرَّكَذَت  ۡمُكَّلَعَل  ۡمُكُظِعَي
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada  kerabat,  dan  Dia  melarang  (melakukan)  perbuatan  keji,  kemungkaran,  dan  permusuhan.  Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
Prinsip keadilan serta pemerataan pada distribusi juga mengandung maksud bahwa harta yang terpusat di sekelompok orang saja tidak boleh, namun wajib didistribusikan pada semua rakyat, hasil produksi dari kekayaan nasional harus distribusikan secara adil. (Idri 2015)
Distribusi pendapatan mempunyai pengaruh yang besar  bagi kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan tujuan islam, yaitu kesejahterakan bagi umatnya dunia serta akhirat, hal
tersebut  dapat  tercapai  apabila  tercukupi  kebutuhan  setiap  orang  sehigga  tidak  terjadi ketimpangan  diantara  yang  miskin  dan  yang  kaya,  konsep  tersebut  sejalan  dengan  prinsip maqasid syariah, yaitu menciptakan kebaikan dengan menghilangkan hal-hal yang merugikan, dan  dengan  tercukupi  kebutuhan  tersebut  maka  akan  meminimalisir  kejahatan.  (Ghofur 2017).
Salah  satu  kebijakan  yang  memiliki  peran  penting  dalam  mengatasi  ketimpangan distribusi  pendapatan  adalah  kebijakan  fiskal  yang  menjamin  setiap  orang  mempunyai kesempatan  untuk  mencapai  kesejahteraan  (Humairah  2023)  terdapat  beberapa  kebijakan fiskal  pada  masa  rasulullah  yaitu,  menjalin  silaturahmi  untuk  meningkatkan  permintaan muslim  di  Madinah  sehingga  terjadi  pertukaran  dan  distribusi  pendapatan,  pengumpulan pajak dan kebijakan fiskal khusus.(Mardianto. 2022).

## 2.3 Ketidakmerataan Pembangunan Antar Daerah
Ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah  ialah  terjadinya  disparitas  kondisi  daerah antara  daerah  yang  maju  dangan  daerah  terbelakang,  penyebab  disparitas  ini  timbul  yaitu wilayah yang terbelakang kurang bisa meningkatkan potensi wilayah dan  sumber daya yang kurang  sebagai  akibatnya  kesenjangan  antara  wilayah  yang  maju  serta  terbelakang  semakin jelas.  (Nadia  et  al.  2021)  indikator  untuk  mengukur  ketidakmerataan  pembangunan  antar daerah adalah ketimpangan Williamson, (Huda 2017).
Indeks ketidakmerataan pembangunan ekonomi diberikan dengan 0 hingga 1 atau 0 <; Vw < 1. Lebih dekat ke 0 artinya lebih sedikit ketimpangan dan lebih dekat ke 1 berarti lebih banyak  ketimpangan.  (Sjafrizal  2017)  Data  ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah diolah penulis menggunakan data yang bersedia di BPS.
Dalam  sejarah  Islam,  zakat  diperkenalkan  di  bawah  Khalifah  Umar  Bin  Abdul  Aziz sebagai sarana pemerataan pembangunan dan  otonomi daerah, dimana setiap daerah berhak mengelola zakat dan pajak secara mandiri dan tidak menuntut upeti kepada pemerintah dan jika  terjadi  surplus,  khalifah  menyarankan agar  memberikan  bantuan  kepada  daerah miskin agar pembangunan yang adil dapat tercapai.(Qayum 2021)

## 2.4 Pengaruh  Ketimpangan  Pembangunan  Antar  daerah  Terhadap  Ketimpangan Distribusi Pendapata
Penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang menurut Adelman dan  Morris  salah  satunya  adalah  Ketidakmerataan  pembangunan  antardaerah(Saripudin 2021), Dampak ketidakmerataan dalam pembangunan menimbulkan adanya jurung disparitas antar  daerah  dan  kemudian  berdampak  pada  masalah  politik  dan  social,  hal  ini  jelas merugikan pembangunan, sebagai dampak  yang ditimbulkan dapat berupa disparitas antara kelompok  miskin  dan  kaya  dimana  disparitas  ini  akan  semakin  timpang  sehingga  terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.(Azis 2019).
Selain itu arah konsep pembangunan ekonomi yang lebih menekan dan mengoptimalkan tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  menggunakan  GDP  daripada  meminimalkan kemiskinan  serta  kesenjangan  pendapatan  (income  disparities)  dalam  masyarakat  sudah
seharusnya  dikaji  kembali.  Hal  ini  perlu  dilihat  oleh  kita  bersama  bahwa  konsep pembangunan ekonomi kemasyarakatan seharusnya diterapkan dalam perencanaan, strategi, kebijakan  serta  program  kerja  pembangunan  ekonomi  yang  lebih  menekankan  pada menyeimbangkan distribusi pendapatan dalam upaya buat mengatasi kemiskinan. (Urif 2023)
Penelitian oleh Sanjay Kumar Rout & Rajeswari Behera menggunakan model kointegrasi yaitu:  FMOLS,  DOLS,  CCR,  DAN  ARDL,  meneliti  dampak  jangka  panjang  dan  jangka pendek  dari  bencana  alam,  pembangunan  ekonomi,  inovasi  teknologi,dan  sumber  daya manusia  di  india.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bencana  alam  dan  pembangunan ekonomi  memperburuk  ketimpangann  pendapatan  jangka  panjang  dan  jangka  pendek, pembangunan  ekonomi  memperburuk  ketimpangan  pendapatan  disebabkan  kerena  kue pembangunan  ekonomi  tidak  terdistribusi  secara  merata  di  antara  seluruh  lapisan masyarakat.(Sanjay Kumar Rout 2022)
Kerangka Pemikiran

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## 3. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  Jenis  penelitian  kausal  komparatif  dengan  pendekatan kuantitatif,  data  berasal  dari  data  sekunder,  indikator  untuk  melihat  tingkat  ketidakmerataan pembangunan  antar  daerah  adalah  indeks  wiliamson  dan  indikator    untuk  melihat  tingkat ketimpangan distribusi pendapatan ialah  indeks gini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini  menggunakan  studi  kepustakaan,  dengan  dokumentasi  sebagai  instrumen  penelitian,  untuk mengetahui  pengaruh  linier  ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah  terhadap  ketimpangan distribusi pendapatan digunakan Analisis regresi linier sederhana, jawaban rumusan masalah yang pertama  diperoleh  dengan  menggunakan  uji  t,  dan  jawaban  rumusan  masalah  yang  kedua diperoleh  dengann  digunakan  uji  koefisien  determinasi,  namun  sebelumnya,  untuk  mengetahui apakah uji regresi layak digunakan dilakukan  uji prasyarat data.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bermaksud mengetahui pengaruh ketidakmerataan pembangunan antar daerah terhadap  ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di indonesia tahun 2019-2021. Berikut data mengenai ketidakmerataan pembangunan antar daerah 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2021.
Ketidakmerataan Pembangunan antar daerah (X) Indikator: Indeks Wiliamson Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y) Indikator: Indeks Gini

## Tabel 1 Ketidakmerataan pembangunan antar daerah( Indeks Wiliamson )
N o Provinsi 2019 2020 2021 X Perkemba ngan (%) X Perkembanga n (%) X Perkembang an (%) 1 Aceh 0.384 -      0.401     0.043 0.415     0.034 2 Sumatera Utara 0.576 - 0.557 (0.033) 0.556 (0.001) 3 Sumatera Barat 0.267 - 0.302 0.133 1.008 2.337 4 Riau 0.330 - 0.796 1.410 0.418 (0.474) 5 Kep. Riau 0.455 - 0.408 (0.104) 0.398 (0.023) 6 Jambi 0.841 - 0.749 (0.109) 1.053 0.406 7 Sumatera Selatan 0.718 - 0.735 0.024 0.738 0.004 8 Kep. Bangka Belitung 0.214 - 0.200 (0.065) 0.038 (0.809) 9 Bengkulu 0.402 - 0.422 0.049 0.424 0.003 10  Lampung 0.264 - 0.238 (0.099) 0.238 (0.001) 11  DKI Jakarta 0.520 - 0.492 (0.055) 0.484 (0.016) 12  Jawa Barat 0.691 - 0.728 0.054 0.733 0.007 13  Jawa Tengah 0.631 - 0.657 0.040 0.654 (0.004) 14  DI Yogyakarta 0.472 - 0.515 0.093 0.518 0.005 15  Jawa Timur 0.971 - 0.975 0.003 0.982 0.007 16  Banten 0.627 - 0.631 0.005 0.964 0.528 17  Bali 0.953 - 0.365 (0.617) 0.350 (0.042) 18  Kalimantan Barat 0.269 - 0.276 0.027 0.279 0.010 19  Kalimantan Tengah 0.189 - 0.216 0.144 0.218 0.010 20  Kalimantan Selatan 0.435 - 0.434 (0.002) 0.434 (0.001) 21  Kalimantan Timur 0.480 - 0.463 (0.036) 0.453 (0.021) 22  Kalimantan Utara 0.147 - 0.171 0.165 0.169 (0.014) 23  Sulawesi Utara 0.500 - 0.486 (0.028) 0.496 0.021 24  Sulawesi Tengah 1.001 - 1.110 0.110 1.522 0.370 25  Sulawesi Selatan 0.625 - 0.772 0.237 0.681 (0.118) 26  Sulawesi Barat 0.342 - 0.331 (0.035) 0.333 0.007 27  Sulawesi Tenggara 0.443 - 0.488 0.101 0.487 (0.001) 28  Nusa Tenggara Barat  0.570 - 0.719 0.261 0.705 (0.019) 29  Nusa Tenggara Timur 0.666 - 0.635 (0.046) 0.623 (0.019) 30  Gorontalo 0.531 - 0.191 (0.639) 0.194 0.012 31  Maluku 0.243 - 0.434 0.787 0.443 0.022 32  Maluku Utara 0.281 - 0.357 0.271 0.690 0.934 33  Papua Barat 1.464 - 1.491 0.018 1.447 (0.029) 34  Papua 1.176 - 1.486 0.264 1.837 0.236

## Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas  tingkat  ketidakmerataan  pembangunan  antar    daerah  yang  paling tinggi  terjadi  di  papua  yaitu  sebesar  1.837  dan  tingkat  ketidakmerataan  pembangunan  antar daerah yang paling rendah terjadi di kepulauan Bangka Belitung sebesar 0.038. Namun apa yang terjadi pada tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atas kegiatan ekonomi yang digambarkan dalam data di atas? berikut data mengenai ketimpangan distribusi pendapatan Di Indonesia
Tabel 2 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia (Indeks Gini) No Provinsi 2019 2020 2021 Y Perkemba ngan (%) Y Perkembanga n (%) Y Perkembang an (%) 1 Aceh 0.321 - 0.319 (0.002) 0.323 0.004 2 Sumatera utara 0.315 - 0.314 (0.001) 0.313 (0.001) 3 Sumatera barat 0.307 - 0.301 (0.006) 0.3 (0.001) 4 Riau 0.331 - 0.321 (0.010) 0.327 0.006 5 Jambi 0.324 - 0.316 (0.008) 0.315 (0.001) 6 Sumatera selatan 0.339 - 0.338 (0.001) 0.34 0.002 7 Bengkulu 0.329 - 0.323 (0.006) 0.321 (0.002) 8 Lampung 0.331 - 0.32 (0.011) 0.314 (0.006) 9 Kep.Bangka Belitung 0.262 - 0.257 (0.005) 0.247 (0.010) 10 Kep. Riau 0.337 - 0.334 (0.003) 0.339 0.005 11 Dki Jakarta 0.391 - 0.4 0.009 0.411 0.011 12 Jawa barat 0.398 - 0.398 0.000 0.406 0.008 13 Jawa tengah 0.358 - 0.359 0.001 0.368 0.009 14 Di Yogyakarta 0.428 - 0.437 0.009 0.436 (0.001) 15 Jawa timur 0.364 - 0.364 0.000 0.364 0.000 16 Banten 0.361 - 0.365 0.004 0.363 (0.002) 17 Bali 0.37 - 0.369 (0.001) 0.375 0.006 18 Nusa tenggara barat 0.374 - 0.386 0.012 0.384 (0.002) 19 Nusa tenggara timur 0.355 - 0.356 0.001 0.339 (0.017) 20 Kalimantan barat 0.318 - 0.325 0.007 0.315 (0.010) 21 Kalimantan tengah 0.335 - 0.32 (0.015) 0.32 0.000 22 Kalimantan selatan 0.334 - 0.351 0.017 0.325 (0.026) 23 Kalimantan timur 0.335 - 0.335 0.000 0.331 (0.004) 24 Kalimantan utara 0.292 - 0.3 0.008 0.285 (0.015) 25 Sulawesi utara 0.376 - 0.368 (0.008) 0.359 (0.009) 26 Sulawesi tengah 0.33 - 0.321 (0.009) 0.326 0.005 27 Sulawesi selatan 0.391 - 0.382 (0.009) 0.377 (0.005)
28 Sulawesi tenggara 0.393 - 0.388 (0.005) 0.394 0.006 29 Gorontalo 0.41 - 0.406 (0.004) 0.409 0.003 30 Sulawesi barat 0.365 - 0.356 (0.009) 0.366 0.010 31 Maluku 0.32 - 0.326 0.006 0.316 (0.010) 32 Maluku utara 0.31 - 0.29 (0.020) 0.278 (0.012) 33 Papua barat 0.381 - 0.376 (0.005) 0.374 (0.002) 34 Papua 0.391 - 0.395 0.004 0.396 0.001

## Sumber: Data Sekunder, 2022
Berdasarkan tabel di atas tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang paling tinggi terjadi di  provinsi  DI  Yogyakarta  sebesar  0.437  dan  tingkat  ketimpangan  distribusi  pendapatan  yang paling rendah terjadi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0.247.
Sebelum  uji  hipotesis  statistik,  sebelumnya  dilakukan  uji  prasyarat  data  untuk  mengetahui apakah uji regresi dapat digunakan, dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas.
Penggunaan  uji  normalitas  dengan  metode  uji  Normal  Probability  Plot  (NPP)  bertujuan mengetahui apakah data berasal dari populasi yang normal.

## Gambar 2
Grafik Normal Probability Plot Ketidakmerataan Pembangunan Antar daerah
Sumber : Data Sekunder, 2023
Gambar 3 Grafik Normal Probability Plot Ketimpangan Distribusi Pendapatan

## Sumber : Data Sekunder, 2023
Hasil penelitian uji normalitas menggunakan Normal P-P Plot pada vatiabel Ketidakmerataan pembangunan antar daerah yang digunakan dinyatakan berdistribusi normal dikarenakan titik-titik di  gambar  terlihat  mengarah  garis  diagonal  serta  persebaran  titik-titik  data  mengikuti  garis diagonal  dan  uji  normalitas  menggunakan Normal  P-P  Plot pada  vatiabel  ketimpangan  distribusi pendapatan  yang  digunakan  dinyatakan  berdistribusi  normal  dikarenakan  titik-titik  di  gambar terlihat mengarah garis diagonal serta persebaran titik-titik data mengikuti garis diagonal.
Tabel 3

## Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df 1 df2 Sig. Ketidakmerataan_Pembangun an_Antar_Daerah Based on Mean 1.017  2 201  .364 Based on Median .395  2 201  .675 Based on Median and with adjusted df .395  2  193.457  .675 Based on trimmed mean .736  2 201  .480

## Sumber : Data Sekunder, 2023
Berdasarkan uji homogenitas yang dilakukan nilai homogenitas diperoleh signifikan sebesar 0,364,  yang  mana  hasil  ini  besar  sama  dari  taraf signifikan  0,05  atau  nilai  sig  0,364  ≥  0,05  jadi kesimpulannya data memiliki varians yang sama.

## Tabel 4 Uji Linearitas
ANOVA Table Sum of Squares df Mean Square F Sig. Ketimpangan_Distrib usi Pendapatan * Ketidakmerataan_Pem Betwee n Groups (Combined) .150 96 .002  2.668 .135 Linearity .007 1 .007  11.87 1 .018
bangunan_Antar_Daer ah Deviation from Linearity .143 95 .002  2.572 .145 Within Groups .003 5 .001 Total .153  101

## Sumber : Data Sekunder, 2023
Hasil  uji  linearitas  didapat  sebesar  0,145  dimana    dilihat  nilai  signifikansi Deviation  from Linearity antara variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah dan ketimpangan distribusi pendapatan angka 0,145 lebih dari 0,05 atau 0,145 > 0,05, dari hasil uji linearitas ini kesimpulan yang  dapat  diambil  yaitu  variabel  ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah  mempunyai hubungan linear dengan variabel ketimpangan distribusi pendapatan.
Tabel 5 Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardize d Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) .333 .007 44.70 5 .000 Ketidakmerataan _Pembangunan_ Antar_Daerah .024 .011 .213  2.182  .031
a. Dependent Variable: Ketimpangan_Distribusi Pendapatan Sumber : Data Sekunder, 2023
Berdasarkan    analisis  regresi  sederhana,  maka  persamaan  regresi  yang  digunakan  untuk memperkirakan  variabel  ketimpangan  distribusi  pendapatan  (Y)  jika  variabel  ketidakmerataan pembangunan antar daerah (X) diketahui adalah:
Y=0, 333 + 0, 0024 X +ei
Persamaan  tersebut  menyatakan  bahwa  Konstanta  sebesar  0.  333,  yang  artinya  apabila variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah (X) adalah nol, maka variabel ketimpangan distribusi  pendapatan  (Y)  adalah  0,333,  Koefisien  regresi  ketidakmerataan  pembangunan  antar daerah sebesar 0,0024 artinya ketimpangan distribusi pendapatan naik sebesar 0,0024 indeks gini jika ketidakmerataan pembangunan antar daerah naik sebesar satu satuan maka.
Adapun  untuk  melihat  apakah  terdapat  pengaruh  ketidakmerataan  pembangunan  antar daerah terhadap ketimpangan disttibusi pendapatan digunakan uji t,
Tabel 6

## Uji t
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) .333 .007 44.70 5 .000 Ketidakmerataan_Pem bangunan_Antar_Daer ah .024 .011 .213  2.182  .031
a. Dependent Variable: Ketimpangan_Distribusi Pendapatan
Sumber : Data Sekunder, 2023
Dari  tabel  tersebut,  didapat  nilai  sig  0,031,  sehingga  0,031  <  0,05  berarti  secara  parsial variabel ketidakmeratan pembangunan antar daerah berpengaruh pada alpha 5% atau confidence interval  95%  terhadap  ketimpangan  distribusi  pendapatan.  Maka  keputusan  yang  di  ambil terdapat  pengaruh  yang  signifikan  ketidakmeratan  pembangunan  antar  daerah  terhadap ketimpangan  distribusi  pendapatan  34  provinsi  di  Indonesia  dikarenakan  Ha  diterima  dan  Ho ditolak.
Untuk  mengetahui  apakah  ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah  berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan maka digunakan uji koefisien determinasi.

## Tabel 7 Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .221 a .045 .039 .038116 1.527
a. Predictors: (Constant), Ketidakmerataan_Pembangunan_Antar daerah b. Dependent Variable: Ketimpangan_Distribusi_Pendapatan Sumber : Data Sekunder, 2023
Nilai  R-squared  sebesar  0,045,  atau  4,5%,  diperoleh  dengan  menggunakan  uji  koefisien determinasi, jadi kemampuan variabel  ketidakmerataan pembangunan antar daerah menjelaskan naik  turunnya  ketimpangan  distribusi  pendapatan  adalah  4,5%  dan  sisanya  disebabkan  oleh variabel di luar penelitian yaitu: investasi pada proyek padat modal, nilai tukar yang memburuk, kebijakan  industri  substitusi  impor,  industri-industri  kerajinan  rakyat  yang  hancur  Inflasi, mobilitas sosial yang rendahnya dan pertumbuhan penduduk sebesar 95,5%.
Temuan  persamaan  regresi  penelitian  ini,  Y=0,  333  +  0,  0024  X  +ei,  Konstanta  sebesar 0.333  yang  artinya  apabila  variabel  ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah  (X)  adalah  nol, maka  variabel  ketimpangan  distribusi  pendapatan  (Y)  adalah  sebesar  0,333  indeks,  2)
Koefisien regresi ketidakmerataan pembangunan sebesar 0,024 artinya jika ketidakmerataan pembangunan  antar  daerah  mengalami  peningkatan  satu  satuan  maka  ketimpangan  disttibusi pendapatan meningkat sebesar 0,024  indeks.
Penelitian ini memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Adelman dan Morris dimana  ketimpangan  distribusi  pendapatan  di  negara  berkembang  dapat  dipengaruhi  oleh ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah  (Saripudin  2021),  dampak  ketidakmerataan  dalam pembangunan  menimbulkan  adanya  jurung  disparitas  antar  daerah  dan  kemudian  berdampak pada  masalah  politik  dan  social,  hal  ini  jelas  merugikan  pembangunan,  sebagai  dampak  yang ditimbulkan dapat berupa disparitas antara kelompok miskin dan kaya dimana disparitas ini akan semakin timpang sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. (Azis 2019).
Penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu  oleh Sanjay Kumar Rout dan Rajeswari  Behera  (2022)  dengan  judul  Income  Inequality  and  its  Important  Determinants  in India.  Menggunakan  model  kointegrasi  yaitu:  FMOLS,  DOLS,  CCR,  DAN  ARDL,  meneliti dampak  jangka  panjang  dan  jangka  pendek  dari  bencana  alam,  pembangunan  ekonomi,  inovasi teknologi, dan sumber daya manusia di india. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana alam dan pembangunan ekonomi memperburuk ketimpangann pendapatan jangka panjang dan jangka pendek, pembangunan ekonomi memperburuk ketimpangan pendapatan disebabkan kerena kue pembangunan  ekonomi  tidak  terdistribusi  secara  merata  di  antara  seluruh  lapisan  masyarakat. (Sanjay Kumar Rout 2022)
Pengaruh  ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah  terhadap  ketimpangan  distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2019-2021 tergolong rendah namun pemerintah perlu mengatasi tingginya ketidakmerataan pembangunan antar daerah sehingga ketimpangan distribusi pendapatan  dapat  berkurang  melalui  kebijakan  kemudian  masih  ada  variabel  lain  yang  lebih mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tidak semakin naik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Hasil penelitian uji t Dari tabel tersebut, didapat nilai sig 0,031, sehingga 0,031 < 0,05 berarti secara parsial variabel ketidakmeratan pembangunan antar daerah berpengaruh pada alpha 5% atau confidence interval 95% terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Maka keputusan  yang  di  ambil  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  ketidakmeratan  pembangunan antar  daerah  terhadap  ketimpangan  distribusi  pendapatan  34  provinsi  di  Indonesia dikarenakan Ha diterima dan Ho ditolak
Nilai R-squared sebesar 0,045, atau 4,5%, diperoleh dengan menggunakan uji koefisien determinasi,  jadi  kemampuan  variabel    ketidakmerataan  pembangunan  antar  daerah menjelaskan  naik  turunnya  ketimpangan  distribusi  pendapatan  adalah  4,5%  dan  sisanya disebabkan  oleh  variabel  di  luar  penelitian  yaitu:  investasi  pada  proyek  padat  modal,  nilai tukar yang memburuk, kebijakan industri substitusi impor, industri-industri kerajinan rakyat yang  hancur  Inflasi,  mobilitas  sosial  yang  rendahnya  dan  pertumbuhan  penduduk  sebesar 95,5%.

## 5.2 Saran
Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan jadi hal-hal yang dapat dilakukan:
1. Berdasarkan  penelitian  Uji  t  yang  dilakukan  diketahui  bahwasanya  ketidakmerataan pembangunan  antar  daerah  memiliki  pengaruh  dalam  menjelaskan  naik  turunnya ketimpangan  distribusi  pendapatan  34  provinsi  di  Indonesia  maka  dalam  hal  ini
pemerintah  perlu  untuk  lebih  memperhatikan  solusi  ketimpangan  distribusi  pendapatan yang  diakibatkan  oleh  ketidakmeratan  pembangunan  antar  daerah  yang  meningkat sehingga diperlukannya kebijakan yang saling melengkapi satu sama lain.
2. Koefisien  determinasi  memperoleh  nilai  sebesar  sebesar  4,5%  hal  ini  tergolong  rendah namun pemerintah perlu mengatasi tingginya ketidakmerataan pembangunan antar daerah sehingga  ketimpangan  distribusi  pendapatan  dapat  berkurang  melalui  kebijakan  yang diberikan,  kemudian  masih  ada  variabel  lain  yang  lebih  mempengaruhi  ketimpangan distribusi  pendapatan  yang  juga  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  agar  tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tidak semakin tinggi.

## DAFTAR REFERENSI
Arsyad, L. 2014. Ekonomi Pembangunan Lanjutan . Jakarta: Universitas Terbuka. Azis,  Muhammad  Hasan  dan  muhammad.  2019. Pembangunan  Ekonomi .  Makassar:  Pustaka  Taman Ilmu.
Beik, Irfan Syauki. 2019. Ekonomi Pembangunan Islam . Depok: Rajagrafindo Persada. Cendanawangi,  Eunike.  2020.  “Pengaruh  Remitansi,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Dan  Ketimpan gan Pendapatan  Terhadap  Kemiskinan  Di  Indonesia  Periode  1987- 2017.” CALYPTRA  V Vol.8 (2).
Ghofur,  Abdul.  2017. Pengantar  Ekonomi  Syariah :  Konsep  Dasar,  Paradigm,  Pengambangann  Ekonomi Syariah . Depok: RajaGrafindo persada.
Hamrullah, Kurniati Mansyur. Nurs ini. 2021. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.” Development Policy and Management Review 1 (2): 79 – 107. Hidayati, Ns. n.d. Ekonomi Sumber Daya Manusia . Sukaharjo: Pradina pustaka. Huda, Nurul. 2017. Ekonomi Pembangunan Islam . Jakarta: Kencana. Humairah, F. 2023. “Kebijakan Fiskal Dalam Islam Sebagai Solusi Ketidakadilan Distribusi.” Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis , 1 – 13. https://journal.ar- raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/view/2519%0Ahttps://journal.ar- raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/download/2519/1292.
Idri. 2015. Hadis Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi. Jakarta: Kencana. Mahri,  Jajang  W,  Cupian  M  Nur,  Rianto  Al,  Tika  Arundina,  Tika  Widiastuti,  Faizul  Mubarok, Muhamad  Fajri,  and  Aas  Nurasyiah.  2021. Ekonomi  Pembangunan  Islam .  Jakarta:  Depertemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah.
Makapedua,  Jacob,  Christien  Karambuti,  and  Cysca  Langi.  2023.  “Distribusi  Pendapatan  Dan Kemiskinan ( Bebera pa Kajian.” AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan 11 (1): 158 – 62.
Mardianto., Dedi. 2022. Pengatar Ekonomi Islam. Indonesia: Sada Kurnia Pustaka.
Nadia,  Alfi,  Irwan  Safwadi,  Idal  Bahri,  and  Yuliana.  2021.  “Analisis  Ketimpangan  Dalam Pembangunan  Ekonomi  Antarkota  Di  Provinsi  Aceh  Tahun  2008- 2017.” Prosiding  SEMDI- UNAYA 4 (1): 304 – 14. http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/semdiunaya.
Purba, Bonaraja. 2021. . . Ekonomi Pembangunan . Medan: Yayasan Kita Menulis. Qayum, Abdul. 2021. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . jakarta: Departemen ekonomi dan keuangan
syariah.
Sanjay Kumar Rout, Rajeswari Behera. 2022. “Income Inequality and Its Important Determinants in India.”
Saudi Journal of Economics and Finance 9414: 171 – 87.
https://doi.org/10.36348/sjef.2022.v06i05.002. Saripudin,  Udin.  2021. Rancang  Bangun  Model  Pemberdayaan  Ekonomi  Petani  Berbasis  Ziswaf .  Bandung: Whidina Bhakti Persada Bandung.
Sjafrizal. 2017. Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan . Jakarta: Rajawali Press. Sriyana. 2021. Kemiskinan, Pemberdayaan, Dan Kesejahteraan Sosial . Malang: Literasi Nusantara Abadi. Sulistyono,  Yery  Arif  Ramadhan.  Setyo  Wahyu.  2021.  “Determinan  Ketimpangan  Distribusi Pendapatan Di Karesidenan Malang Tahun 2015- 2019.” Jurnal Ilmu Ekonomi 5 (4): 763 – 72. Tambuna, Tulus T.H. 2018. Perekonomian Indonesia . Bogor: Rajagrafindo Persada. Urif, U Z. 2023. “Telaah Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Al Qur’an.” Jurnal Maqashid 1 (1): 27 – 36.
https://jurnal.iaihnwlotim.ac.id/index.php/maqashid/article/view/23%0Ahttps://jurnal.iaihn wlotim.ac.id/index.php/maqashid/article/download/23/8.
Yuliadi,  Najwa  Farrah.  Imamudin.  2020.  “Determinan  Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan  Di
Indonesia Periode Tahun 2011- 2019” 2020.
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80749/Determinan-Ketimpangan-Distribusi- Pendapatan-di-Indonesia-Periode-Tahun-2011-2019.