INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13378-13390 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Satwaker Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja di Kabupaten Magelang
Retno Hirowati 1 ✉ , Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri 2 , Printa Dewi Uma Azzahra 3 , Elliana Pratita Putri Saharani 4

## Universitas Tidar Magelang
Email: retnohirowati2906@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pemenuhan  hak  tenaga  kerja  pasca  kecelakaan  kerja  di  Kabupaten  Magelang  menjadi  isu ketenagakerjaan  yang  menarik  perhatian  publik,  khususnya  akademisi  hukum.  Hal  ini  dikarenakan terdapat tanggungjawab yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja saat bekerja di perusahaan tersebut. Tujuannya yaitu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran  hak  pekerja  oleh  perusahaan  dan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja  serta memberikan  perlindungan  terhadap  pekerja  tersebut.  Peran  pengawas  ketenagakerjaan  juga dibutuhkan dalam pemenuhan hak tenaga kerja pasca kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang agar tidak  terjadi  penyimpangan  dalam  pemenuhan  hak  pekerja  tersebut.  Selain  itu,  pengawasan perlindungan ketenagakerjaan didasarkan pada tiga landasan yang meliputi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dalam penerapannya juga harus memperhatikan aspek-aspek ketiga landasan tersebut,  seperti  aspek  keadilan  yang  terdapat  pada  sila  kelima  Pancasila,  undang-undang ketenagakerjaan, dan aspek sosial.
Kata Kunci: Hak Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja, Pengawas Ketenagakerjaan

## Abstract
Fulfillment of labor rights after work accidents in Magelang Regency has become a labor issue that has attracted public attention, especially legal academics. This is because there is a responsibility that must be carried out by the company towards workers who experience work accidents while working at the company. The aim is to minimize violations of workers' rights by companies and to realize worker welfare and provide protection for these workers. The role of labor inspectors is also needed in fulfilling workers' rights after work accidents in Magelang Regency so that there are no irregularities in fulfilling workers' rights. Apart from that, supervision of labor protection is based on three foundations which include philosophical,  juridical  and  sociological  foundations  so  that  in  its  implementation  it  must  also  pay attention to aspects of these three foundations, such as aspects of justice contained in the fifth principle of Pancasila, employment law and social aspects.
Keywords: Labor Rights, Work Accidents, Labor Inspectors

## PENDAHULUAN
Ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  aspek  fundamental  dalam  pembangunan ekonomi  suatu  daerah.  Tenaga  kerja  yang  produktif  dan  terlindungi  hak-haknya  adalah kunci  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan. Namun, kecelakaan kerja masih menjadi tantangan serius yang mengancam kesejahteraan  tenaga  kerja.  Di  Kabupaten  Magelang,  kecelakaan  kerja  tidak  hanya menimbulkan  kerugian  fisik  dan  mental  bagi  korban,  tetapi  juga  mempengaruhi produktivitas perusahaan dan perekonomian daerah secara keseluruhan. Kecelakaan kerja mengharuskan adanya perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan pemenuhan hak- hak  tenaga  kerja  yang  terdampak.  Hak-hak  tersebut  mencakup  kompensasi,  perawatan medis,  rehabilitasi,  dan  jaminan  sosial  lainnya.  Pemerintah  melalui  pengawas ketenagakerjaan, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak ini dipenuhi.
Pengawas  ketenagakerjaan  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, menangani pengaduan, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Peran pengawas ketenagakerjaan saat di lapangan sering kali menghadapi berbagai  kendala.  Masalah-masalah  seperti  kurangnya  jumlah  pengawas,  keterbatasan sumber  daya,  dan  kurangnya  pengetahuan  hukum  di  kalangan  pekerja  membuat pengawasan  terhadap  pemenuhan  hak  tenaga  kerja  pasca  kecelakaan  kerja  tidak  selalu efektif.  Selain  itu,  rendahnya  tingkat  kepatuhan  perusahaan  terhadap  regulasi ketenagakerjaan juga menjadi hambatan yang signifikan.
Banyak  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja  tidak  mendapatkan  hak  mereka secara penuh dan tepat waktu.(Indriani, 2016) Pekerja yang mengalami kecelakaan di tempat
kerja  berhak  mendapatkan  hak-haknya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja. “Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi tenaga kerja dan bertujuan mewujudkan  produktivitas kerja yang optimal di tempat kerja atau perusahaan”. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib mengoptimalkan serta menerapkan K3 melalui manajemen yang terintegrasi. Jika K3 dilaksanakan  dengan  baik,  kecelakaan  kerja  dapat  dicegah,  sehingga  perlindungan terhadap tenaga kerja saat bekerja di perusahaan menjadi lebih efektif.(Ayu et al., 2020)
Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang yang beroperasi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa  Tengah,  memiliki  tanggung  jawab  utama  dalam  melaksanakan  pembinaan  dan pengawasan ketenagakerjaan di wilayah Magelang. Salah satu peran penting mereka adalah menyiapkan perumusan kebijakan terkait ketenagakerjaan, melakukan evaluasi menyeluruh, dan menyusun laporan di bidang norma kerja. Selain itu, mereka juga bertugas mengawasi penerapan  norma  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3)  serta  menegakkan  hukum ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di wilayah tersebut.  Kabupaten  Magelang,  terdapat  kebutuhan  mendesak  untuk  mengevaluasi efektivitas pengawasan ketenagakerjaan dalam memastikan pemenuhan hak tenaga kerja pasca kecelakaan kerja.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawas ketenagakerjaan dalam konteks tersebut, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, dan mencari solusi yang dapat  meningkatkan  efektivitas  pengawasan.  Namun,  pelaksanaan  tugas  tersebut,  tidak dapat dihindari bahwa ada berbagai hambatan atau kendala yang muncul selama proses pembinaan  dan  pengawasan  di  lapangan.  Kendala-kendala  ini  dapat  bersumber  dari berbagai  pihak,  termasuk  dinas  terkait,  perusahaan,  tenaga  kerja,  dan  faktor-faktor lainnya.(Wahyu  Prabowo,  2023)  Pernyataan  di  atas  menjadi  dasar  bagi  penulis  untuk melakukan  penelitian lapangan dengan judul “Analisis Peran pengawas ketenagakerjaan terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja di Kabupaten Magelang.” Melalui penulisan ini, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana pengawasan dan perlindungan hukum diterapkan dalam memastikan hak-hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat terpenuhi secara efektif di Kabupaten Magelang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang berfokus  pada  pengkajian  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta penerapannya  dalam  konteks  perlindungan  hak  tenaga  kerja  pasca  kecelakaan  kerja. Penelitian  ini  juga  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analitis,  yang menguraikan  dengan  rinci  aspek-aspek  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini,  memperkaya informasi dengan beragam sumber, dan kemudian menganalisis temuan penelitian dengan mengacu pada sumber hukum dan teori yang relevan. Pendekatan studi kepustakaan juga diterapkan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai dokumen yang telah tersedia sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam terkait topik yang diteliti dalam penulisan ini. Sumber data yang digunakan meliputi:
a. Bahan Hukum Primer
1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3) Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  terkait  pengawasan  ketenagakerjaan  dan perlindungan tenaga kerja.
4) Dokumen lain yang relevan topik penelitian.
b. Bahan Hukum Sekunder
1) Literatur buku-buku hukum terkait topik dan isu hukum ketenagakerjaan.
2) Penelitian terdahulu dari karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
3) Publikasi artikel jurnal hukum dan bahan bacaan terkait topik penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi  Pengawasan  Perlindungan  Hukum  Ketenagakerjaan  dalam  Memastikan Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja di Kabupaten Magelang Pengawasan  terhadap  perlindungan  hukum  dalam  pemenuhan  hak  tenaga  kerja akibat  kecelakaan  kerja  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Tujuannya adalah agar setiap pihak yang terlibat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  tenaga  kerja  didefinisikan  sebagai  setiap  individu  yang  mampu melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat.
Tenaga kerja berhak atas upah, fasilitas, perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja),  kebebasan  berserikat,  serta  perlakuan  sesuai  dengan  hak  asasi  manusia  dalam hubungan  kerja.  Selain  itu,  tenaga  kerja  juga  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan tugasnya,  mengikuti  peraturan,  tata  tertib,  dan  mematuhi  perintah  dari  pemberi kerja.(Wahyu  Prabowo,  2023)  Pentingnya  pengawasan  ketenagakerjaan  dalam  hal  ini dijelaskan berdasarkan tiga landasan utama yaitu:

## a. Landasan Filosofis
Landasan  filosofis  di  Indonesia  berakar  pada  Pancasila  sebagai  dasar  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  yang  mengalami kecelakaan kerja terkait dengan Sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan agar keadilan dapat dirasakan oleh para pihak, baik pihak perusahaan ataupun tenaga kerja. Pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang dilakukan  melalui  kunjungan  ke  perusahaan-perusahaan  untuk  memastikan  pelaksanaan norma  ketenagakerjaan,  khususnya  terkait  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  yang mengalami  kecelakaan  kerja.  Aspek  filosofis  yang  menekankan  pada  keadilan  menuntut adanya tanggung jawab dari perusahaan dan peran aktif pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap norma ketenagakerjaan. Hal Ini  salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan memenuhi hak-hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang.(Radityawati, 2022)

## b. Landasan Yuridis
Landasan yuridis mencakup peraturan atau hukum yang harus ditaati oleh masyarakat, baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Landasan  yuridus  pada  pengawasan ketenagakerjaan berguna untuk memberikan sebuah wadah perlindungan dan kepastian hukum  kepada  tenaga  kerja  di  Indonesia  dan  sebagai  upaya  pemerintah  dalam mewujudkan  perlindungan  dan  pengawasan  bagai  para  tenaga  kerja.  Berikut  landasan yuridis yang mengatur terkait petugas pengawasan di lapangan:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk menyejahterakan rakyatnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa "setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Berdasarkan ketentuan ini, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan  kehidupan  yang  sejahtera  melalui  pekerjaan  yang  layak.  Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) Wilayah Magelang memiliki peran dalam
melakukan  koordinasi,  pembinaan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di Indonesia.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1970 menyatakan bahwa direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan umum undang-undang ini, sementara pegawai pengawas dan ahli keselamatan  kerja  bertugas  melakukan  pengawasan  langsung  terhadap  kepatuhan terhadap  undang-undang  ini  dan  membantu  pelaksanaannya.  Satuan  Pengawasan Ketenagakerjaan  (SATWASKER)  Wilayah  Magelang  menjalankan  pengawasan  ketat terhadap  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  dengan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan atau tempat kerja. Mereka melakukan pengawasan,  pembinaan,  pemeriksaan,  dan  pengujian,  terutama  terkait  dengan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk memastikan bahwa keselamatan kerja  terjamin.(Radityawati,  2022)  Pengawasan  ketenagakerjaan  bertujuan  untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan di tempat kerja.
3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi tenaga kerja, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Pasal  ini  menegaskan  bahwa  tenaga  kerja  berhak  mendapatkan perlindungan  yang  mencakup  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3),  moral  dan kesusilaan, serta perlakuan yang setara sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Perlindungan  ini  mencerminkan  komitmen  pemerintah  untuk  menciptakan lingkungan  kerja  yang  aman  dan  bermartabat.(Radityawati,  2022)  Pengawasan ketenagakerjaan  diatur  dalam  Pasal  176  undang-undang  yang  sama,  yang  menyatakan bahwa  tugas  pengawasan  dilaksanakan  oleh  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  yang memiliki  kompetensi  independen.  Melalui  peran  pengawas  ketenagakerjaan  yang kompeten dan independen, pemerintah berusaha memastikan bahwa hak-hak tenaga kerja dilindungi  dan  bahwa  standar  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  diterapkan  secara konsisten.(Endah Pujiastuti, 2008)
c. Landasan Sosiologis
Pengawasan ketenagakerjaan sangat penting dari sudut pandang sosiologis. Pertama, hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja
mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, terkait dengan penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan. Karena  produktivitas kerja yang  optimal dapat tercapai bila tkeselamatan enaga kerja terlindungi sejingga K3 tersebut perlu diterapkan dalam  perusahaan.(Nur  Fikri  Anas  Rokhim,  2023)  SATWASKER  Wilayah  Magelang melaksanakan  tugas  ini  dengan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  norma  K3,  seperti pengecekan alat pelindung diri, penggunaan mesin, alat-alat kerja, dan layanan kesehatan. Ketiga, pentingnya partisipasi pekerja dalam program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pada hal ini, SATWASKER Wilayah Magelang selalu memberikan arahan dan anjuran kepada perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ini, karena hal tersebut diatur dalam perundang-undangan dan wajib dilaksanakan.(Prabowo et al., 2023)
Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Memastikan Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja di Kabupaten Magelang
Pengawasan  ketenagakerjaan  bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah  pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan sehingga hubungan industrial dapat berjalan dengan  baik  dan  harmonis.  Prosedur  pengawasan  ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Fungsi utama pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk memastikan bahwa norma dan peraturan-peraturan  ketenagakerjaan  dilaksanakan  secara  benar  di  lapangan.  Tata  cara pengawasan  ketenagakerjaan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016, meliputi tiga tahap utama, diantaranya sebagai berikut(Prof. DR. Lalu Husni, S.H., 2009):

## a. Perencanaan
Pengawas ketenagakerjaan menyusun rencana kerja yang mencakup identifikasi area- area  kritis  yang  memerlukan  pengawasan  lebih  ketat.  Tahap  perencanaan  adalah  tahap pertama penilaian pekerjaan. Rencana ini disusun setiap bulan sebagai acuan atau rencana kerja satuan inspeksi Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) wilayah Magelang untuk menyusun jadwal kerja. Hal ini memerlukan lebih sedikit pekerjaan pengembangan, verifikasi  dan  pengujian.  Semuanya  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
b. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan melibatkan kegiatan inspeksi langsung ke lokasi-lokasi kerja untuk memeriksa kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan, seperti penggunaan alat pelindung diri, penerapan prosedur keselamatan, dan kesehatan kerja.(Radityawati, 2022) Tindakan pengawasan tersebut dilakukan melalui tata cara sebagaimana diatur dalam “Pasal 9A  dan  Pasal  9B  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pe ngawasan Ketenagakerjaan” ini meliputi (Simamora, 2021):
1) Pendidikan  preventif,  digunakan  untuk  mencegah  pelanggaran  peraturan ketenagakerjaan.
2) Represi di luar proses hukum, ialah sebuah upaya pemaksaan yang dilakukan oleh kedua  pengadilan  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  undang-undang  dan peraturan ketenagakerjaan.
3) Represi  yudisial,  ialah  pemaksaan  melalui  institusi  yudisial  yang  dilaksanakan berdasarkan  standar  ketenagakerjaan  tidak  akan  diterapkan  sampai  represi  non- yudisial ditetapkan.(Prabowo et al., 2023)
Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) Wilayah Magelang, berdasarkan hasil penelitian, melaksanakan tahapan edukatif dengan melakukan upaya pembinaan dan pencegahan terkait kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja. Mereka memberikan pendampingan dan arahan terkait pelaksanaan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  di  perusahaan  atau  tempat  kerja.  Pada  tahapan  non  yudisial,  Satuan  Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) mengeluarkan nota pemeriksaan sebagai peringatan atau surat  pernyataan  kesanggupan  agar  perusahaan  memenuhi  ketentuan  undang-undang ketenagakerjaan.  Apabila  suatu  pelanggaran  tetap  terjadi  setelah  pembinaan  dan peringatan, Satuan  Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) melanjutkan ke tahapan represif  yustisial,  di  mana  tindakan  lebih  tegas  diambil  melalui  jalur  hukum  untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

## c. Pelaporan
Tahap  pelaporan  mencakup  penyusunan  laporan  hasil  pengawasan  yang  akan digunakan  untuk  memberikan  umpan  balik  kepada  perusahaan  dan  merumuskan rekomendasi  perbaikan.  Laporan  pengawasan  ketenagakerjaan  diatur  dalam  Pasal  48 Peraturan  No.  33  Menteri  Ketenagakerjaan  Tahun  2016  tentang  tata  cara  pemeriksaan ketenagakerjaan.  Ada  dua  jenis  laporan  yang  harus  disiapkan:  laporan  pengawasan
ketenagakerjaan dan laporan lembaga pengawasan ketenagakerjaan. Sesuai dengan pasal 49 ayat 1 Peraturan No. 33 Kementerian Ketenagakerjaan 2016, pengawas ketenagakerjaan harus membuat laporan setelah melaksanakan kegiatan pelatihan, inspeksi, pengujian, dan investigasi.(Prabowo et al., 2023).
Laporan  ini  berfungsi  sebagai  catatan  resmi  dari  seluruh  kegiatan  regulasi  yang dilakukan.  Hal  ini  memastikan  bahwa  setiap  langkah  dan  tindakan  pengawasan terdokumentasi  dengan  baik.  Laporan  ini  setidaknya  harus  memuat  informasi ketenagakerjaan  umum,  ringkasan  hasil  kegiatan  pemantauan  pada  periode  pelaporan, melaksanakan  kegiatan  pemantauan  selama  periode  pelaporan,  dan  hal-hal  lain  yang dianggap  perlu.  Satuan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  (SATWASKER)  Wilayah  Magelang secara  ketat  mematuhi  persyaratan  ini  ketika  melakukan  pekerjaan  pengawasan ketenagakerjaan. Setiap kegiatan pengawasan selalu dilaporkan sesuai  dengan prosedur dan  standar  yang  relevan.    Pengawasan  perlindungan  tenaga  kerja  yang  mengalami kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang oleh SATWASKER Wilayah Magelang mengacu pada  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  33  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Pengawasan  Ketenagakerjaan.  Selain  itu,  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  1 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33  Tahun  2016,  juga  mengatur  terkait  tata  cara  pengawasan  ketenagakerjaan.  Sistem jaminan sosial nasional dirancang oleh pemerintah diharapkan mampu memastikan bahwa setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak meskipun mengalami kejadian yang mengakibatkan hilangnya pendapatan, seperti kecelakaan kerja, cacat tubuh total, atau kematian.(Cicih et al., 2022) Salah satu hak utama yang didapatkan oleh tenaga kerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja  di  wilayah  Magelang  yaitu  keikutsertaan  dalam jaminan  sosial  BPJS  yang  mencakup  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK).  JKK  memberikan perlindungan yang mencakup  pelayanan kesehatan,  obat-obatan, pelayanan rehabilitasi, dan kompensasi jika terjadi kecacatan atau kematian akibat kecelakaan kerja. Peraturan- peraturan yang berlaku memastikan bahwa tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak mereka dipenuhi oleh perusahaan.(Winasis & Astuti, 2020)
Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh  Satuan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  Wilayah  Magelang  menemui  beberapa hambatan, baik dari sisi pelaporan maupun pelaksanaan tugas di lapangan. Hambatan ini diantaranya, yaitu:
1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang minim tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan yang meliputi 6 Kabupaten/Kota, termasuk 580 perusahaan di Kabupaten Magelang  sendiri.  Hal  ini  menyebabkan  pengawasan  menjadi  kurang  efektif. Kurangnya sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional menghambat petigas pengawas dalam melakukan pekerjaannya.
2) Ketidakpatuhan Perusahaan
Perusahaan sering kali tidak segera melaporkan kecelakaan kerja kepada pengawas ketenagakerjaan,  sehingga  proses  investigasi  dan  pemeriksaan  menjadi  terhambat. Perusahaan tidak kooperatif dalam memberikan informasi saat dilakukan pemeriksaan dan cenderung menutupi kejadian-kejadian yang menimpa tenaga kerja.
Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang perlu melakukan beberapa langkah pencegahan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, di antaranya:
a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana;
b. Melakukan penambahan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang sebanding dengan luas wilayah dan jumlah perusahaan yang diawasi;
c. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan tentang pentingnya menaati peraturan ketenagakerjaan, termasuk kewajiban untuk melaporkan kecelakaan kerja guna meningkatnya kesadaran perusahaan;
d. Memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan;
e. Meningkatkan  kerjasama  dengan  instansi  terkait,  seperti  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi, untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan secara lebih efektif;
f. Memaksimalkan  Teknologi  Informasi  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan;
g. Mengembangkan  sistem  pelaporan online  bagi  perusahaan  untuk  memudahkan pelaporan kecelakaan kerja; dan
Langkah-langkah  yang  dapat  diterapkan  tersebut  sebagai  upaya  pencegahan  dan diharapkan  pengawasan  ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Magelang  dapat  berjalan  lebih efektif dan efisien, sehingga hak-hak tenaga kerja dapat terlindungi dengan lebih baik. Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan  Jaminan Hari Tua, termasuk bentuk tanggung jawab pemberi kerja dalam memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya.  Tenaga  kerja  juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  selama
mereka bekerja. Perlindungan ini meliputi beberapa aspek, antara lain(Dr. Devi Rahayu, S.H., n.d.):
1) Perlindungan  diri  dari  penggunaan  alat-alat  kerja,  yaitu  pemberi  kerja  wajib menyediakan  alat  pelindung  diri  (APD)  yang  sesuai  dengan  standar  dan  jenis pekerjaan  dan  memberikan  pelatihan  dan  edukasi  tentang  penggunaan  APD  yang benar.
2) Perawatan alat-alat kerja, yaitu pemberi kerja bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat alat-alat kerja secara berkala untuk memastikan keamanannya.
3) Perlindungan lainnya, yaitu tenaga kerja berhak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat, termasuk akses ke fasilitas kesehatan dan layanan keselamatan kerja lainnya. Upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab pemberi kerja,  tetapi  juga  tenaga  kerja.  Tenaga  kerja  wajib  menaati  dan  mematuhi  peraturan- peraturan yang berlaku di tempat kerja, memakai APD dengan benar sesuai jenis pekerjaan, serta tertib dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Ketentuan ini  sejalan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa setiap orang yang memasuki tempat kerja  diwajibkan  untuk  menaati  semua  petunjuk  keselamatan  kerja  dan  memakai  alat pelindung diri yang diwajibkan. Tenaga kerja juga perlu melaporkan kecelakaan kerja yang dialaminya  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  Dinas  Provinsi  atau  Unit  Pengawasan setempat serta harus dilakukan paling lambat 2x24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau sejak didiagnosis agar tenaga kerja memperoleh haknya.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menuliskan simpulan, yaitu sebagai berikut:
- Pengawasan perlindungan ketenagakerjaan didasarkan pada tiga landasan utama yaitu  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis.  Pengawasan  yang  efektif  akan  memastikan bahwa  pekerja  menerima  perlindungan  yang  layak,  termasuk  jaminan  kesehatan dan keselamatan, serta dukungan sosial lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan  Jaminan  Kematian  yang  membantu  menjaga  kesejahteraan  mereka  dan keluarganya  jika  terjadi  kecelakaan  atau  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di  tempat kerja.
- Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) Wilayah Magelang melakukan pengawasan  ketenagakerjaan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Ketenagakerjaan.  Meskipun  mengikuti  prosedur  yang  telah  ditentukan,  Satuan Pengawasan  Ketenagakerjaan  (SATWASKER)  wilayah  Magelang  menghadapi beberapa  kendala  dalam  pelaksanaannya  sehingga  diperlukan  upaya  untuk mengatasi  hal  tersebut.  Upaya  dalam  mengatasi  kendala  tersebut,  Satuan Pengawasan  Ketenagakerjaan  (SATWASKER)  Wilayah  Magelang  berusaha melakukan berbagai upaya preventif terhadap kecelakaan industri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu, D., Muthoharoh, N., & Wibowo, A. (2020). 82-File Utama Naskah-828-1-10-20220114.
1(2), 1 – 21.
Cicih, L. H. M., Hayati, A. F., & Ardh, M. R. E. (2022). Kepesertaan Pekerja Informal dalam Jaminan Sosial. Sosio Informa, 8(2), 202 – 213.
Dr. Devi Rahayu, S.H., M. H. (n.d.). Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan (M. . Prof. Dr. Nunuk
Nuswardani, S.H. (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
https://books.google.co.id/books?id=VF_UDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id Endah Pujiastuti. (2008). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Semarang University Press, 71.
Indriani, M. (2016). Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Gema Keadilan  Edisi  Jurnal. Gema  Keadilan,  Vol.  3,  No,  Pp.  74-85. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3644
Nur  Fikri  Anas  Rokhim,  Y.  W.  A.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Keselamatan  Kerja  Bagi Montir (Studi Kasus di Bengkel Mobil Berkah Motor Sragen). Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora, 2(7).
Prabowo, W., Suwandoko, S., & Radityawati, R. (2023). Pengawasan Perlindungan Hukum dalam  Pemenuhan  Hak  Tenaga  Kerja  Akibat  Kecelakaan  Kerja  Di  Kabupaten Magelang.  In Syariati:  Jurnal  Studi  Al- Qur’an  dan  Hukum (Vol.  9,  Issue  1). https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4542
Prof.  DR.  Lalu  Husni,  S.H.,  M.  H.  (2009). Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  (Revisi).
Jakarta: Raja Grafindo Persada. http://inlis.kedirikota.go.id:8123/inlislite3/opac/detail-opac?id=2787
Radityawati,  R.  (2022). Implementasi  Pengawasan  Perlindungan  Hukum  dalam Pemenuhan  Hak  Tenaga  Kerja  Akibat  Kecelakaan  Kerja  di  Kabupaten  Magelang.
Universitas Tidar.
Simamora, H. J. (2021). Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan. Jurnal Widyaiswara Indonesia, 2(3), 137 – 148. https://doi.org/10.56259/jwi.v2i3.95
Wahyu Prabowo, S. (2023). Pengawasan Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja di Kabupaten Magelang. Syariati: Studi Al- Qur’an Dan Hukum , 9.
https://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A%22Pengawasan+Perlindung an+Hukum+dalam+Pemenuhan+Hak+Tenaga+Kerja+Akibat+Kecelakaan+Kerja+ Di+Kabupaten+Magelang%22#d=gs_qabs&t=1716691634126&u=%23p%3DsV01p gFl318J
Winasis, A. P., & Astuti, W. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Dalam Melindungi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Malam Hari. Jurnal Discretie, 1(1), 61. https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50221.