Evaluasi Model Pe mbe rdayaan Koperasi INTAKO Pada UMKM di Sentra Industri Tas dan Koper Tanggulangin Sidoarjo Sebagai Upaya Pencegahan Ke miskinan
Aisyah Aminy, Darsono Wisadirana, Hotman M. Siahaan Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya aisyah.pns@gmail.com
Abstract : The role of SME’s is so great to economic growth and prevent poverty. SME’s contribute to achieving 54.34% of the total Gross Domestic Product (GDP) of East Java in 2012. Behind his potential,  SME’s  have  constraints  and  limitations  both  internally  and  externally  so  that empowerment  needs  to  be  done.  Centers  or  clustering  approach  is  considered  an  appropriate strategy  for  empowering  SME’s.  Industrial  centers  Bags  and  Luggage  was  have  empowerment model  to  maximize  the  development  of  centers,  with  the  occurrence  of  Cooperative  INTAKO. Therefore, the purpose of this study was (1) to  description of Cooperative INTAKO empowerment model on SME’s that have been implemented in the industrial centers of bags and suitcases was, (2)  to  identify  the  factors  that  influence  the  effectiveness  of  the  empowerment  model,  and  (3) Formulate a model of cooperative empowerment INTAKO effective in SME’s in these centers in the prevention of poverty. The results showed the need for modifications to the various programs that have  been  run  by  the  Cooperative  INTAKO  as  a  form  of  empowerment  to  its  members.  With modifications  empowerment  model  INTAKO  Cooperative  is  expected  to  be  an  effort  to prevent poverty, especially for micro businesses.
Keywords: SME’s, Poverty , Empowerment , Center of SME’s and Cooperatives.
Abstrak: Peranan  UMKM  yang  begitu  besar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  mencegah kemiskinan.UMKM  memberikan  kontribusi  yang  mencapai  54,34%  terhadap  total  nilai  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Jawa  Timur  pada  Tahun  2012.  Dibalik  potensinya,  UMKM memiliki kendala dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal sehingga pemberdayaan perlu  dilakukan. Pendekatan sentra atau clustering dianggap merupakan strategi  yang tepat untuk melakukan pemberdayaan UMKM. Sentra Industri Tas dan Koper Tanggulangin Sidoarjo memiliki model pemberdayaan untuk  memaksimalkan pengembangan sentra yaitu dengan adanya Koperasi INTAKO.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  mendeskripsikan  model pemberdayaan Koperasi INTAKO pada UMKM yang sudah dijalankan di sentra  industri tas dan koper  Tanggulangin  Sidoarjo,  (2)  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas model  pemberdayaan  tersebut,  dan  (3)  menyusun  formulasi  model  pemberdayaan  Koperasi INTAKO  yang  efektif  pada  UMKM  di  sentra  tersebut  dalam  pencegahan  kemiskinan.  Hasil penelitian  menunjukkan  perlu  adanya  modifikasi  pada  berbagai  program  yang  selama  ini dijalankan  oleh  Koperasi  INTAKO  sebagai  bentuk  pemberdayaan  kepada  anggotanya.  Dengan modifikasi  model  pemberdayaan  Koperasi  INTAKO  tersebut  diharapkan  menjadi  sebuah  upaya pencegahan kemiskinan terutama bagi pelaku usaha mikro.
Kata kunci: UMKM, Kemiskinan, Pemberdayaan, Sentra UMKM, dan Koperasi
Kemiskinan  merupakan  masalah  dalam  pem- bangunan  yang  bersifat  multidimensi,  yang berkaitan  dengan  aspek  sosial,  ekonomi,  bu- daya,  dan  aspek  lainnya.  Kemiskinan  ditandai oleh  keterisolasian,  keterbelakangan,  dan  pe- ngangguran  yang  kemudian  meningkat  men- jadi  antar  daerah,  antar-sektor,  dan  antar  go- longan penduduk (Sumodiningrat, 1998: 26).
Salah  satu  sektor  yang  berperan  dalam menangani  masalah  kemiskinan  adalah  sektor
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Agus P (2007) dari  hasil penelitiannya  menye- butkan  bahwa  UMKM  mampu  memberi kesempatan  kerja  pada  jutaan  penduduk  di Indonesia  yang  tidak  tertampung  di  sektor formal  atau  sektor  usaha  besar.  Karakteristik UMKM  juga  sesuai  dengan  karakteristik penduduk  miskin  yang  berpendidikan  rendah. Di  Jawa Timur, peranan UMKM ditunjuk-kan dengan  penurunan  tingkat  pengangguran terbuka  yaitu  menurun  menjadi  4,25%  pada

## 54 | Jurnal Ekonomi Bisnis Tahun 20, Nomor 2, Juli 2015, hlm 53-138
Tahun  2010,  Tahun  2011  tinggal  4,16%,  dan Tahun 2012  tinggal 4,12%. Selain  itu  UMKM juga  memberikan  kontribusi  yang  mencapai 54,34% terhadap total  nilai PDRB Jawa Timur pada  Tahun  2012.Akan  tetapi,  dibalik  poten- sinya  UMKM  memiliki  kendala  dan  keterba- tasan  baik  secara  internal  maupun  eksternal. Secara internal keberadaan UMKM lebih banyak menghadapi  berbagai  keterbatasan:  modal, teknik  produksi,  pangsa  pasar,  manajemen,  dan teknologi,  serta  lemah  dalam  pengambilan keputusan  dan  pengawasan  keuangan  serta rendahnya  daya  saing.  Sedangkan  secara eksternal  lebih  banyak  menghadapi  masalah seperti  persoalan  perizinan,  bahan  baku,  lokasi pemasaran,  sulitnya  memperoleh  kredit  bank, iklim  usaha  yang  kurang  kondusif,  kepedulian masya-rakat,  dan  kurang  pembinaan.  Oleh karena itu pemberdayaan  UMKM tetap menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  telah menetapkan  Perda  No.6  Tahun  2011  tentang Pemberdayaan  UMKM.  Dalam  Perda  tersebut disebutkan  bahwa  pemberdayaan  terhadap UMKM  dapat  dilakukan  dalam  bentuk:  fasi- litasi permodalan, dukungan kemudahan mem- peroleh  bahan  baku  dan  fasilitas  pendukung dalam  proses  produksi,  pendidikan  dan  pela- tihan  untuk  meningkatkan  kemampuan  mana- jerial  dan  produksi  serta  lain- lain,  pelibatan dalam proses pengadaan barang dan  jasa  yang dilakukan  instansi  pemerintah,  dan  fasilitasi HAKI.
Tambunan  (2009:  109)  menyebutkan bahwa  pendekatan  strategi  yang  tepat  untuk melakukan pemberdayaan UMKM adalah  me- lalui clustering ,  yaitu  dengan  program  pe- ngembangan klaster-klaster (sentra-sentra) UMKM.  Ada  tiga  keuntungan  utama  dari clustering tersebut  yaitu:  pertama,  UMKM lebih  mudah  mengatasi  keterabatasannya dibandingkan  jika  beroperasi  sendiri-sendiri. Kedua,  lebih  efisien  dan  efektif  dalam pemberian  bantuan  atau  kerja  sama  dengan pihak  lain. Ketiga, proses peralihan teknologi/ pengetahuan  menjadi  lebih  gambpang, efisien, dan efektif.
Menurut  Permen  Koperasi  dan  UKM  RI No:  23/PER/M.KUKM/XI/2005  menyebutkan bahwa  sentra  adalah  pusat  kegiatan  bisnis  di kawasan/  lokasi  tertentu  dimana  terdapat UKM  yang  menggunakan  bahan  baku/  sarana yang  sama,  menghasilkan  produk  yang  sama/ sejenis  dengan  kriteria  minimal  terdapat  20 UKM,  mengutamakan  bahan  baku  lokal  (da- lam  negeri),  mempunyai  jaringan  dalam pengadaan  bahan  baku  maupun  pemasaran, dan mampu menyerap tenaga kerja minimal 40 orang.  Sentra  Industri  Tas  dan  Koper  Tang- gulangin Sidoarjo  merupakan salah satu  sentra tas  terbesar  di  Indonesia.  Di  sentra  tersebut, terdapat  sebuah  koperasi  yang  bernama Koperasi  INTAKO  yang  berfungsi  mem- berikan  berbagai  program  kegiatan  sebagai bentuk  pemberdayaan  pada  UMKM  sehingga dapat  menghilangkan  ketidakberdayaan  pada anggotanya  dan  mewujud-kan  kemandirian ekonomi  masyarakat  di  kawasan  sentra tersebut.
Ketidakberdayaan  UMKM  terlihat  saat mereka  diserang  oleh  produk-produk  impor terutama  barang  Cina  sebagai  akibat  dari adanya  kebijakan  yang  tidak  berpihak  pada UMKM  yang  menyebabkan  omset  menurun terutama bagi pelaku  usaha  mikro  yang sangat rentan  dengan  kondisi  kemiskinan.  Koperasi INTAKO  sebagai  salah  satu  bentuk  kelem- bagaan  yang  dipilih  memiliki  tujuan  yaitu mensejahterakan  seluruh  anggota  dengan  asas gotong  royong  serta  kekeluargaan.  Koperasi melakukan  kegiatannya  dengan  prinsip  sosial dan  ekonomi.  Selain  itu,  dalam  sebuah  ko- perasi  anggota  adalah  pemilik  dan  pemakai yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama sehingga  dituntut  berperan  aktif  baik  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  evaluasi- nya.  Peranan  anggota  dalam  sebuah  koperasi sesuai dengan paradigma pembangunan people centered development.
Korten  (2001:  110)  mendefinisikan  pem- bangunan  berpusat  pada  rakyat  adalah  proses dimana  anggota-anggota  suatu  masyarakat meningkatkan  kapasitas  perorangan  dan  insti-
tusional  mereka  untuk  memobilisasi  dan mengelola  sumber  daya  untuk  menghasilkan perbaikan-perbaikan  yang  berkelanjutan  dan merata  dalam  kualitas  hidup  sesuai  dengan aspirasi  mereka  sendiri.  Definisi  tersebut mencakup  asas  keadilan,    berkelanjutan,  dan ketercakupan.  Menurut  Korten  (2001:  110) hanya  rakyat  sendiri  yang  bisa  menentukan apa  sebenarnya  yang  mereka  anggap  sebagai perbaikan dalam kualitas hidup mereka.
Asas,  prinsip,  dan  nilai  dalam  koperasi jika  betul-betul  diterapkan  akan  melahirkan efek  sinergis  yang  sangat  diperlukan  dalam pengembangan  UMKM  dalam  sebuah  sentra dan UMKM dapat menikmati apa yang disebut keuntungan  ekonomi  aglomerasi  sehingga pemberdayaan  pada  UMKM  di  sentra  bisa berjalan  efektif.  Model  pemberdayaan  melalui Koperasi  di  sentra  UMKM  diharapkan  dapat mencegah pelaku UMKM dari kemiskinan. Oleh karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1) mendeskripsikan  model pemberdayaan Koperasi INTAKO  pada  UMKM  yang  sudah  dijalankan di  sentra  industri  tas  dan  koper  Tanggulangin Sidoarjo, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi  efektivitas  model  pemberdayaan tersebut,  dan  (3)  menyusun  formulasi  model pemberdayaan  Koperasi  INTAKO  yang  efektif pada  UMKM  di  sentra  tersebut  dalam  pen- cegahan kemiskinan.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  metode  yang  digunakan adalah  studi  kasus.  Penelitian  ini  berupaya mendeskripsikan  model  pemberdayaan  yang sudah  dijalankan  oleh  Koperasi  INTAKO. Pemberdayaan  oleh  Koperasi  INTAKO  pada UMKM  di  sentra  tersebut  akan  dievaluasi dengan  model  Fujikake  (2008),  kemudian dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi  efektifitas  model  sehingga didapatkan sebuah model  pemberdayaan Koperasi  INTAKO  yang  efektif  pada  UMKM di sentra  industri tas dan koper Tanggulangin, Sidoarjo sebagai upaya mencegah kemiskinan.

## Metode Pengumpulan Data
Teknik  yang  digunakan  adalah  dengan melakukan wawancara  secara mendalam kepada  informan  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling. Yang  menjadi  informan adalah  pelaku  UMKM  anggota  Koperasi INTAKO;  Diskoperindag  dan  ESDM  Kab. Sidoarjo;  Konsultan  BDS  Provinsi  Jawa  Ti- mur; dan pengurus Koperasi  INTAKO  sehing- ga  didapat  kejenuhan  data  dalam  penelitian. Selain  itu,  teknik  lain  yang  digunakan  adalah dengan  melakukan  observasi  lapangan  terha- dap  program-program  pemberdayaan  yang pernah  dilakukan  oleh  Koperasi  INTAKO pada  UMKM  di  Sentra  Tas  dan  Koper  Tang- gulangin  Sidoarjo  termasuk  terhadap  partisi- pasi  pelaku  UMKM  anggota  koperasi  dalam pemberdayaan  tersebut,  dan  pengumpulan dokumen yang terkait.

## Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam pene- litian  ini  adalah  menganut  cara  yang  diguna- kan  dalam  pendekatan  kualitatif  sebagaimana yang disampaikan oleh (Milles dan Huberman, 2014: 31) yang dibagi dalam tiga alur kegiatan yaitu  (1)  Kondensasi  data,  (2)  Penyajian  data, dan  (3)  Penarikan  kesimpulan.  Data  yang didapat  dari  hasil  wawancara  dan  observasi kemudian  dilakukan  proses  seleksi  data, pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan, pengabstrakan, dan  transformasi data sehingga didapatkan  data  yang  lebih  berbobot.  Kemu- dian  data  hasil  kondensasi  tersebut  disajikan dalam  bentuk  teks  naratif,  dianalisis  dan dibahas  sehingga  dapat  ditarik  sebuah  kesim- pulan akhir dari penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sentra  Tas  dan  Koper  Tanggulangin adalah  pusat  kegiatan  bisnis  terutama  tas  dan koper  (saat  ini trolley )  di  kawasan/  lokasi tertentu  yaitu  di  Kecamatan  Tanggulangin dimana  terdapat  UMKM  yang  menggunakan bahan  baku/sarana  yang  sama  dan  menghasil- kan  produk  yang  sama.  Sentra  Tas  dan  Koper

## 56 | Jurnal Ekonomi Bisnis Tahun 20, Nomor 2, Juli 2015, hlm 53-138
Tanggulangin  bermula  dari  adanya  5  (lima) orang  pemuda  Desa  Kedensari  yang  awalnya bekerja  sebagai  buruh  pabrik  koper  di  Sura- baya  yang  kemudian  memutuskan  untuk mendirikan  usaha  pembuatan  koper  sendiri karena  keinginan  yang  sangat  kuat  untuk berubah  menjadi  seorang  pengusaha.  Oleh karena  itu,  pada  tanggal  7  April  1976  ter- bentuklah  Koperasi  INTAKO,  yang  merupa- kan  kepanjangan  dari  Industri  Tas  dan  Koper. Waktu itu, para pengrajin yang mau bergabung adalah  27  orang  dari  100  orang  pengrajin, dengan simpanan pokok Rp.5.000,00.
Koperasi  INTAKO  merupakan  wadah pemersatu  yang  dipilih  oleh  para  pengrajin  di sentra  industri  tas  dan  koper  Tanggulangin untuk  memudahkan  mereka  menjalankan aktivitas  bisnisnya  sehingga  tercipta  UMKM yang  mandiri.  Anggota  di  Koperasi  INTAKO terdiri  dari  berbagai  skala  usaha,  yaitu  usaha
mikro,  usaha  kecil,  dan  usaha  menengah. Anonim  (2012:  4)  menjelaskan  bahwa  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  memi- liki  definisi  yang  dibagi  menjadi  2  (dua) kategori.  UMKM  yang  bergerak  di  sektor industri  pengelohan,  kaidah  pendefinisiannya mengikuti  definisi  BPS  berdasarkan  jumlah tenaga  kerja.  Sedangkan  yang  nonindustri, pende- finisiannya  mengikuti  Undang-undang No.20  Tahun  2008  tentang  UMKM.  Untuk industri pengolahan, pengelompokannya sebagai  berikut:  (1)  Industri  yang  termasuk usaha  mikro  adalah  industri/  usaha  kerajinan rumah  tangga  yang  mempunyai pekerja  antara 1 – 4 orang;  (2)  Industri  yang  termasuk  usaha kecil adalah  industri  yang  mempunyai pekerja 5 - 19 orang; (3) Industri  yang termasuk  usaha menengah  adalah  industri  yang  mempunyai pekerja 20-99 orang.
Gambar 1. Grafik Omset Penjualan UMKM dalam Satu Bulan.
Sedangkan yang nonindustri. menurut Undang-undang  No.20  Tahun  2008  tentang UMKM,  yang  disebut  UMKM  adalah  sebagai berikut:  (1)  Usaha  mikro  memiliki  kekayaan paling  banyak  Rp.50.000.000,00  atau  hasil penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp.  300. 000.000,00; (2) Usaha kecil  memiliki kekayaan bersih  Rp.50.000.000,00  s.d  Rp.  500.000. 000,00  atau  hasil  penjualan  tahunan  Rp.300. 000.000,00  s.d.  Rp.2,5  miliar;  dan  (3)  Usaha menengah  memiliki  kekayaan  bersih  Rp.500.
000.000,00  s.d  Rp.10  miliar  atau  hasil  pen- jualan tahunan Rp.2,5 miliar s.d Rp.50 miliar.

## Karakteristik Pelaku UMKM
Pelaku  UMKM  di  Sentra  Tas  dan  Koper Tanggulangin Sidoarjo memiliki pola perilaku yang  berbeda  tetapi  dapat  diklasifikasikan berdasarkan  skala  usahanya  apakah  mikro, kecil, dan  menengah.  Dari  gambar 1  tersebut, dapat  dilihat  bahwa  terjadi  kesenjangan  yang lebar  antara  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil
dengan  pelaku  usaha  menengah.  Informan dengan  skala  usaha  mikro  memiliki  omset penjualan  antara  Rp.2.250.000,00  hingga Rp.15.000.000,00.  Ada  2  (dua)  klasifikasi dalam  pelaku  usaha  mikro  tersebut  yaitu informan  yang  membuat  produknya  sendiri dan  informan  yang  sudah  tidak  membuat produk  sendiri  atau  mengerjakan  produk  dari juragan .  Pelaku  usaha  paling  mikro  yang tidak  membuat  produk  sendiri    merupakan orang-orang  yang  terpinggirkan  dalam  per- saingan  bisnis  sehingga  mereka  sudah  tidak membuat  produk  sendiri  dan  hanya  mengan- dalkan  adanya  pekerjaan  dari juragan nya dengan  diberi  ongkos  kerja/sistem  borongan. Pelaku  usaha  paling  mikro  yang  sudah  tidak membuat  produk  sendiri  merupakan  akibat dari  ketidakmampuan  pelaku  usaha  mikro dalam  menghadapi  persaingan  usahadalam istilah  Chambers  (1987)  mereka  terkena perangkap kemiskinan.
Klasifikasi yang kedua adalah yang disebut usaha  kecil  yaitu  informan  8-15  yang  omset penjualannya antara  Rp.26.250.000,00  hingga Rp.51.000.000,00.  Pelaku  usaha  kecil  sudah memiliki  tingkat  keberdayaan  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  usaha  mikro  sehingga menurunnya  penjualan  di  Koperasi  INTAKO atau  sentra  tas  dan  koper  Tanggulangin  tidak memberikan dampak pada  usaha  mereka. Ada beberapa  faktor  penyebabnya  antara  lain: memiliki  pasar  khusus  bahkan  ada  yang mengerjakan pesanan  untuk pasar  luar  negeri, memiliki  tenaga  kerja  yang  sudah  mereka percayai  sehingga  bisa  melakukan  ekspansi pasar,  mendapatkan  informasi  yang  lebih banyak,  mengikuti  perkembangan  model  tas/ produk  lainnya,  serta  mencari  sumber  modal lain bila memang diperlukan.
Klasifikasi  ketiga  adalah  yang  disebut usaha menengah yaitu informan 16-18 dengan omset penjualan lebih dari Rp.200.000.000,00 perbulan.  Pelaku  usaha  menengah  tersebut memiliki  tenaga kerja  yang banyak yaitu 15  – 50  orang.  Selain  itu,  para  pelaku  usaha menengah  tersebut  dalam  pemasaran  produk- nya  menggunakan  jasa  sales  meskipun freeland sehingga wilayah pemasarannya juga lebih  luas  bahkan  sampai  ke  luar  pulau  dan ada  yang  memiliki  toko  di  sentra  tas  dan koper  Tanggulangin.  Selain  itu,  kelayakan usaha  dari  pelaku  usaha  menengah  ini  sangat
mendukung  apabila  mereka  ingin  menambah modal  usaha  dengan  memanfaatkan  kredit dari bank.
Pelaku Usaha Paling Mikro dalam Perangkap Ke miskinan Chambers
Chambers (1987: 133)  menjelaskan bahwa terdapat  lima  faktor  penyebab  kemiskinan yang  saling  terkait  dengan  menggambarkan kelima  unsur  tersebut  dalam  suatu  mata rantai.  Mata  rantai  ini  disebut  perangkap kemiskinan  yang  meliputi  ketidakberdayaan ( powerlessness ),  kerapuhan  ( vulnerability ), kelemahan  fisik  ( physical weaknesses),  ke- miskinan ( poverty ) dan keterasingan ( isolation ). Akan  tetapi  para  pelaku  usaha  ini  tidak mengalami  kelemahan  fisik  akibat  kemis- kinan  yang  dideritanya.  Berikut  akan  diana- lisis  kekuatan  dari  tiap  mata  rantai  tersebut sehingga  membelenggu  pelaku  usaha  paling mikro.  Gambar  2  menggambarkan  skema perangkap  kemiskinan  yang  dialami  oleh pelaku usaha paling mikro.
Sumber: Hasil Penelitian Gambar  2. Skema  Perangkap  Kemiskinan Pelaku Usaha Paling Mikro
Kemiskinan ,  merupakan  faktor  yang paling  menentukan  dibandingkan  faktor- faktor  lainnya. Kemiskinan  yang dialami oleh pelaku  usaha  paling  mikro  tersebut  meliputi tidak  adanya  modal  yang  bisa  diputar  untuk usaha  karena  antara  pendapatan  dan  penge- luaran  tidak  ada  sisa,  dalam  istilah  informan disebut  cukup.  Pendapatan  yang  diperoleh hanya  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari- hari  rumah  tangga  sedangkan  untuk perputaran  usaha,  mereka  mengandalkan modal  dari juragan. Tidak  adanya  modal tersebut,  menjadikan  mereka  tidak  dapat mengembangkan  usahanya.  Untuk  mengu- rangi ongkos produksi,  mereka  menggunakan
tenaga  kerja  dari  anggota  rumah  tangganya sendiri  yaitu  istri,  orang  tua,  atau  anaknya. Pendapatan  kotor  yang  diperoleh  dari  hasil usaha mereka merupakan pendapatan bersama dari seluruh tenaga kerja dan pengrajin.
Kelemahan  fisik  atau  jasmani dala m pe-ngertian  Chambers  adalah  kondisi  fisik/ lemah  akibat  dari  kemiskinan  karena  keku- rangan  makan,  yang  pada  gilirannya  meng- hasilkan  ukuran tubuh  yang kecil, kekurangan gizi  sehingga  daya  tahan  tubuh  rentan terhadap  infeksi  dari  serangan  penyakit (Chambers, 1987: 133). Kondisi tersebut tidak dialami  oleh  pelaku  usaha  mikro  karena  sifat kerjanya  yang  fleksibel  dan  adanya  jaminan dari juragan terkait  kebutuhan  uang  untuk kebutuhan  rumah  tangganya  meskipun  me- nyebabkan  ketidakberdayaan  pada  mereka. Jika  mereka  merasa  capek/  tidak  enak  badan, maka  mereka  akan  beristirahat  dulu  sehingga kondisi  jasmani  dan  kesehatan  mereka  bisa dijaga.  Sedangkan  bila  mereka  terkena dead- line dari juragan sedangkan  kondisi  jasmani tidak  memungkinkan  untuk  lembur  maka mereka  akan  meminta  bantuan  kepada temannya  dengan  memberi  dia  upah  yang sesuai.
Isolasi ; Kemiskinan  menyebabkan teriso- lasinya  pelaku  usaha  paling  mikro.  Kondisi mereka  yang  miskin  menyebabkan  mereka terisolasi  dari  bantuan  kredit  yang  disediakan oleh pemerintah karena termasuk dalam usaha yang  tidak  layak  untuk  menerima  kredit/ pinjaman.  Sebagai  akibatnya  mereka  mencari pinjaman  lain  jika  mereka  benar-benar  mem- butuhkan  tambahan  modal  entah  dari  kope- rasi, juragan, atau rentenir sekalipun.
Kerawanan  atau  kerentanan, adala h salah  satu  mata  rantai  yang  paling  banyak mempunyai  jalinan.  Faktor  ini  berkaitan dengan  kemiskinan  karena  terpaksa  menjual atau  menggadaikan  kekayaan,  seperti  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  paling  mikro yaitu  dengan  menggadaikan  BPKBnya  untuk mendapatkan pinjaman uang  untuk digunakan sebagai  modal  usaha  atau  memenuhi  kebu- tuhan  sehari- hari  meskipun  dengan  bunga yang  lumayan  besar  karena  desakan  waktu. Apalagi jika ada anggota keluarga yang sakit, maka  sangat  berdampak  pada  usaha  mereka. Uang  tabungan  yang  sangat  minim  bahkan ada yang tidak memiliki tabungan menjadikan
mereka  sebisa  mungkin  tidak  boleh  sakit, karena  jika  ada  anggota  keluarga  yang  sakit maka  produksi  pun  berkurang  begitu  juga pemasukan.  Selain  itu,  kerentanan  pelaku usaha  mikro  ini  terlihat  dari  kondisi  usaha mereka setelah adanya kebijakan perdagangan bebas.  Sebelum  adanya  kebijakan  tersebut, pelaku  usaha  mikro  masih  melakukan  produksi untuk  membuat  tas  sendiri  untuk  dipasarkan  ke Koperasi  INTAKO, ke showroom-showroom di Kludan, atau yang lainnya.
Ketidakberdayaan ,  mendorong  proses pemis-kinan  dalam  berbagai  bentuk,  antara lain  yang  terpenting  adalah  pemerasan  oleh kaum  yang  lebih kuat, seperti  yang dilakukan juragan nya.  Pelaku  usaha  paling  mikro tersebut  seringkali ngebon dulu  jika  sangat membutuhkan  uang  bahkan  terkadang  saat pekerjaan  selesai  mereka  tidak  mendapatkan gaji  karena  sudah  habis  dipotong bon tadi. Adanya  ketergantungan  tersebut  menjadikan mereka  tidak bisa  menuntut  upah  yang  layak. Adanya  kebijakan  seperti  kenaikan  harga kebutuhan  pokok  atau  BBM  yang  tentunya berpengaruh  terhadap  pengeluaran  pelaku usaa  mikro  menjadikan  mereka semakin tidak berdaya. Apalagi mereka tidak bisa menun-tut kenaikan  ongkos  produksi  dari juragan . Ketidakberdayaan  mereka  menjadikan  pelaku usaha  mikro  semakin  terperangkap  dalam kemiskinan.
Kondisi  pelaku  usaha  mikro  yang  renta n dengan  kemiskinan  bahkan  ada  dari  pelaku usaha  mikro  yang  sudah  terperangkap  dalam kemiskinan yaitu mereka yang tidak membuat produk  sendiri  merupakan  akibat  dari  keti- dakberdayaan  mereka  untuk  menggunakan sumber-sumber  pendapatan  yang  sebenarnya tersedia  bagi  mereka.  Kondisi  tersebut  jika dilhat  dari  penyebab  kemiskinan  termasuk dalam  kemiskinan  struktural,  yaitu  kemiskin- an  yang  diderita  oleh  suatu  golongan  masya- rakat,  karena  struktur  sosial  masyarakat  itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan  yang  sebenarnya  tersedia  bagi mereka  (Suyanto dan Karnaji, 2012: 8). Fasi- litas yang disediakan oleh pemerintah sebetul- nya  sudah  ada  meliputi  fasilitasi  permodalan dengan  adanya  KUR  dengan  bunga  6%  per tahun,  Pameran  untuk  membantu  pemasaran produk  UMKM,  maupun  fasilitasi  legalitas. Akan  tetapi,  fasilitas- fasilitas  tersebut  tidak
dapat  dinikmati  oleh  pelaku  usaha  mikro karena kondisi usaha mereka yang tidak layak atau  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  ada. Sehingga  yang  menikmati  fasilitas  tersebut hanya  pelaku  usaha  yang  sebetulnya  sudah berdaya  dan  mereka  hanya  membutuhkan sedikit bantuan untuk mengembangkan usahanya.
Model  Pemberdayaan  Koperasi  INTAKO pada  UMKM  di  Sentra  Industri  Tas  dan Kope r Tanggulangin Sidoarjo
Pemberdayaan  mutlak  diperlukan  untuk menjadikan UMKM bisa berdaya menghadapi persaingan dengan  usaha besar. Ada beberapa definisi  mengenai  konsep  pemberdayaan. Menurut  Pranarka  (1996:  56)  pemberdayaan didefinisikan  sebagai  proses  memberikan power kepada  yang powerless .  Manusia  lebih sebagai  subyek  dari  dunianya  sendiri.  Dalam konteks  pembangunan,  pemberdayaan  adalah upaya  menempatkan  manusia  sebagai  subyek pembangunan  karena  paradigma  sekarang adalah  memusatkan  perhatian  pada  manusia dan  kebutuhannya  menurut  ukuran  mereka sendiri  dan  bukan  yang  diperkirakan  para praktisi  pembangunan  (Pranarka,  1996:  59). Definisi  tersebut  sejalan  dengan  pemahaman tentang  paradigma  pembangunan  yang  ber- pusatkan  pada  manusia  ( people  centered development )  yaitu  proses  dimana  anggota- anggota  suatu  masyarakat  meningkatkan kapasitas perorangan dan  institusional  mereka untuk  memobilisasi  dan  mengelola  sumber daya  untuk  menghasilkan  perbaikan-perbaik- an  yang  berkelanjutan  dan  merata  dalam kualitas  hidup  sesuai  dengan  aspirasi  mereka sendiri. (Korten, 2001: 110).
Definisi  pemberdayaan  tersebut  secara ideal  sebaiknya  diimplementasikan  pada model  pemberdayaan  Koperasi  INTAKO pada  UMKM  di  sentra  industri  tas  dan  koper Tanggulangin  sehingga  tercipta  tujuan  pem- berdayaan  yaitu  masyarakat  yang  berdaya, sesuai  dengan  asas  pembangunan  berpusat pada  rakyat  yaitu  asas  keadilan,  berkelanjut- an, dan ketercakupan. Oleh karena  itu, dalam pembahasan  ini  akan  dides-kripsikan  model pemberdayaan  yang  sudah  dijalankan  oleh Koperasi  iNTAKO  pada  UMKM  di  sentra industri tas dan koper  Tanggulangin Sidoarjo. Pemberdayaan  ekonomi  lokal  dengan  konsep
sentra  industri  seperti  di  sentra  industri  tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo  ini  merupa- kan  konsep  yang  efektif  karena  pemenuhan kebutuhan  UMKM  di  sentra  tersebut  bisa dipenuhi  secara  kolektif.  Koperasi  INTAKO merupakan  kelembagaan  yang  dibentuk  oleh pengrajin  di  sentra  industri  tas  dan  koper Tanggulangin Sidoarjo untuk memaksimalkan fungsi tersebut.
Pemberdayaan  UMKM  di  sentra  industr i tas dan koper Tanggulangin dilakukan dengan adanya  berbagai  program  yang  dibuat  oleh Koperasi  INTAKO  sebagai  wadah  pember- daya  bagi  anggotanya  sehingga  tercipta UMKM  yang  berdaya,  mandiri,  dan  berdaya saing  sehingga  dapat  berperan  aktif  dalam memberantas  kemiskinan  dan  pengangguran untuk  meningkatkan  kesejahteraan  anggota pada  khususnya  dan masyarakat  pada umumnya.  Berbagai  program  kegiatan  dalam rangka  pemberdayaan  UMKM  dilaksanakan dalam  bentuk  pemberian  kemudahan  dalam hal  pengadaan  bahan  baku,  permodalan,  pe- masaran, dan pelatihan ketrampilan.  Berbagai program  tersebut  diwujudkan  oleh  Koperasi INTAKO  dalam  bentuk  bidang  usaha  ko- perasi  dengan  aturan  dan  pedomannya  dibuat melalui  kesepakatan  anggota  saat  diadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang merupa- kan  forum  tertinggi  dalam  sebuah  koperasi. Anggota  diajak  ikut  berpartisipasi  dalam penyusunan  aturan  dan  pedoman  tersebut dengan  tujuan  untuk  menjalin  keterkaitan emosi  antara  anggota  dan  koperasi  sehingga tercipta  rasa  memiliki  koperasi  pada  tubuh anggota dan anggota dapat berperan aktif da- lam  pengembangan  koperasi.Anggota  men- jadi subyek dalam pembangunan koperasi.
Berbagai macam program kegiatan dala m rangka pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut: Pe rtama, penyediaan  bahan  baku yang  diperlukan  oleh  UMKM  baik  secara cash maupun berutang (pinjam bahan) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan . Fasilitas  tersebut diadakan  dengan  tujuan  untuk  memudahkan anggota  dalam  pemenuhan  bahan  baku produksi  dan  membantu  dalam  perputaran modal  karena  anggota  bisa  berutang  dulu. Anggota  dengan  skala  usaha  mikro  dan  kecil sangat terbantu dengan adanya  fasilitas tersebut karena  dapat  mengefisienkan  waktu  dan tenaganya  untuk  kegiatan  produksi  dan  dapat
memutarkan  modalnya  untuk  kepentingan lainnya.
Program  kegiatan kedua adalah  dala m hal permodalan . Koperasi INTAKO memberi- kan  akses  bantuan  modal  melalui  KSP INTAKO,  meskipun  bukan  satu  manajemen dengan  Koperasi  INTAKO  tetapi  setiap anggota  Koperasi  secara  otomatis  menjadi anggota koperasi tersebut. Pemanfaatan fasilitas  permodalan  lebih  dirasakan  oleh pelaku  usaha  mikro  karena  persyaratan  yang sangat  mudah  yaitu  dengan  jaminan  rasa kepercayaan dan proses pencairan yang cepat. Berbeda  dengan  proses  pinjaman  di  bank/ dana  bergulir  dari  pemerintah/  LKM  lainnya yang  membutuhkan  persyaratan-persyaratan tertentu  dimana  pelaku  usaha  mikro  tidak mencukupinya.
Program  kegiatan ketiga adalah  fasilitas i pemasaran  produk-produk  anggota.  Koperasi INTAKO  memiliki showroom yang  diguna- kan  untuk  memamerkan  produk  anggota untuk  dijual  kepada  masyarakat. Showroom tersebut  sangat  membantu  anggota  dalam pemasaran produknya. Dalam  fasilitasi pema- saran  tersebut,  ada  perlindungan  lain  yang diberikan  yaitu  adanya  sistem  kuota  dan sistem  konsinyasi  yang  diterapkan  oleh Koperasi  INTAKO  kepada  anggota  dalam menitipkan  produknya.  Sistem  kuota  mem- berikan batasan  maksimal bagi anggota  untuk menitipkan  produknya  sebesar  simpanan pokok  yaitu  Rp.4.000.000,00  dan  keuntung- annya  adalah  pembayaran  diberikan  secara langsung ( cash ) kepada anggota sesuai jumlah pengiriman  produk.  Sedangkan  sistem  konsi- nyasi  adalah  pengiriman  barang  maksimal Rp.30.000.000,00  tetapi  pembayaran  dilaku- kan  jika  ada  barang  yang  laku  tiap  bulannya. Adanya  dua  sistem  tersebut  memberikan keleluasaan  bagi  anggota  untuk  memilih sistem penitipan barang di Koperasi INTAKO dengan  menyesuaikan  pada  kemampuan produksi  dan  modalnya  untuk  mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
Program  kegiatan keempat adalah  pem- berian  pendidikan  dan  pelatihan  kepada anggota.  Koperasi INTAKO melakukan kerjasama  baik  dengan  pemerintah/  BUMN/ lembaga  lainnya  untuk  mengadakan pelatihan dan  pendidikan  bagi  anggotanya.  Pelatihan
dan  pendidikan  yang  sering  dilakukan  adalah berupa  pelatihan  manajemen,  pola,  desain, teknik  produksi,  IT,  dan  kesehatan.Adanya pelatihan tersebut merupakan bentuk penguat- an  yang  diberikan  oleh  Koperasi  INTAKO kepada anggotanya  sehingga  mampu  menum- buhkembangkan  segenap  kemampuan  dan kepercayaan  diri  anggota  yang  menunjang kemandirian mereka.
Program  kegiatan  yang kelima adala h penerapan  sistem waiting  list dalam  pem- berian  pesanan  produk  dari  koperasi  kepada anggota.  Apabila  Koperasi  INTAKO  men- dapatkan  pesanan  lepas  maka  pengurus  yang menentukan  siapa  yang  akan  mengerjakan pesanan  tersebut  dengan  menggilir  rata  pada semua  anggota.  Sistem  tersebut  digunakan untuk  memelihara  kondisi  antar  anggota sehingga  tidak  terjadi  konflik  dan  adanya pemerataan bagi anggota.  Akan tetapi, sistem tersebut  menjadikan  anggota  dengan  skala mikro  tidak  mempunyai  prioritas  untuk  men- dapatkan pengerjaan pesanan padahal  mereka yang  sangat  membutuhkan  itu  untuk  kelang- sungan  hidup  mereka.  Ada  beberapa  alasan anggota  skala  mikro  tidak  mendapatkan prioritas  yaitu:  (1)mereka  tidak  memiliki pekerja,  sehingga  tenaga  produksi  terbatas, (2)  selain  di  Koperasi  INTAKO,  pengrajin mikro  tersebut  juga  memiliki juragan yang memberikan  pesanan  secara  rutin  sehingga saat  Koperasi  INTAKO  menawarkan  penger- jaan  pesanan,  mereka  masih  memiliki  tang- gungan  dengan juragan nya.  Oleh  karena  itu, modifikasi  program  kegiatan  perlu  dilakukan agar pemberdayaan dapat maksimal.
Evaluasi  Model  Pe mbe rdayaan  Koperasi INTAKO  pada  UMKM  di  Sentra  Industri Tas dan Koper Tanggulangin Sidoarjo Koperasi INTAKO dibentuk oleh inisiatif dari  beberapa  pengrajin  di  Desa  Kedensari yang  ingin  mengubah  nasib  menjadi  seorang pengusaha  tas  dan  koper  sehingga  bisa menghasilkan  pendapatan  sendiri.  Koperasi INTAKO  bukan bentukan dari  Pemerintah tetapi  murni  dari  keinginan  masyarakat  yang sadar akan potensi dirinya, Pemerintah dalam hal  ini  Diskoperindag  Kab.  Sidoarjo  mem- berikan  bantuan  dalam  hal  pengurusan legalitas  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa proses  pentahapan  pembentukan  Koperasi
INTAKO  berada  pada  tahap  emansipatif, yaitu  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  untuk  rakyat, dan  didukung  oleh  pemerintah  bersama masyarakat (Priyono dan Pranarka, 1996: 2).
Selanjutnya  model  pemberdayaan  pada UMKM di sentra industri tas dan koper Tang- gulangin  akan  dilakukan  evaluasi  pember- dayaan  dengan  menggunakan  model  evaluasi pemberdayaan  Fujikake  (2008).  Model  eva- luasi  pemberdayaan  adalah  salah  satu  bentuk analisis  yang bisa digunakan untuk  mengukur derajat keberdayaan suatu  masyarakat. Pende- katan  analisis  yang  digunakan  oleh  Fujikake (2008)  dalam  mengevaluasi  pemberdayaan adalah  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif  yaitu  mencoba  memahami  penca- paian  pemberdayaan  dari  pandangan  masya- rakat  sebagai  pelaksana  program.  Pendekatan ini  mencoba  memahami  hubungan  antara
tanggapan  anggota  koperasi  dengan  tujuan pemberdayaan  itu  sendiri  untuk  kemudian dituangkan dalam gambar-gambar dan skema- skema  konsep  tertentu.  Ada  4  (empat) langkah  dalam  mengevaluasi  pem-berdayaan menurut Fujikake (2008).
Tahap pertama adalah  melihat perubaha n tingkat  kesadaran  pelaku  UMKM  dalam proses  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh Koperasi  INTAKO.  Dari  analisis  program kegiatan  yang  dijalankan  oleh  Koperasi INTAKO  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa pelaku  UMKM  anggota  Koperasi  INTAKO tingkat  kesadarannya  sudah  sangat  baik.  Hal ini  dibuktikan  dari  partisipasi  mereka  dalam program  kegiatan  yang  dijalankan  oleh
Koperasi INTAKO karena  mereka  menyadari bahwa  pencapaian  tujuan  untuk  menjadi UMKM  yang  mandiri ditentukan oleh dirinya sendiri,  Koperasi  INTAKO  hanya  memfasi- litasi. Apalagi dalam sebuah koperasi anggota adalah  pemilik  dan  pemakai  sehingga  kema- juan  Koperasi  sangat  tergantung  dari  par- tisipasi anggota.
Selanjutnya  Tahap  kedua  adalah  menila i tanggapan  masyarakat dan praktek pemberda- yaan  yang didasarkan pada penilaian terhadap 12  indikator  dari  proses  pemberdayaan. Kedua  belas  indikator  yaitu  tingkat  partisi- pasi,  Mengemukakan  opini,  perubahan  kesa- daran,  pengambilan  tindakan,  kepedulian  dan kerjasama, kreativitas,  menyusun  tujuan baru, negosiasi, kepuasan, kepercayaan diri, keterampilan  manajerial,  dan  pengambilan keputusan.
Gambar 3.
Evaluasi Pemberdayaan menggunakan 12 Indikator Sumber: Fujikake, 2008 Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan Koperasi  INTAKO  kepada  anggota  belum memberikan  hasil  yang  maksimal  yang ditunjukkan  dari  partisipasi  pelaku  usaha mikro  dan  pelaku  usaha  menengah  yang mengalami  penurunan  terutama  dalam  hal pemasaran  dan  manajemen  koperasi  terutama manajemen  pembukuan  dan  keuangan  juga belum  maksimal.  Hal  ini  karena  bagi  pelaku UMKM,  manajemen  usaha  adalah  nomer yang  kedua.  Pelaku  UMKM  adalah  seorang one man show padahal dengan  membuat buku
62 | Jurnal Ekonomi Bisnis Tahun 20, Nomor 2, Juli 2015, hlm 53-138
pembukuan  maka  mereka  dapat  mengontrol usahanya.Dalam  indikator  kreativitas,  produk anggota  Koperasi  INTAKO  masih  belum memiliki  diversifikasi  dengan  produk  lain baik produk dalam  negeri  maupun  produk tas impor  dari  luar  negeri.  Hal  ini  karena  teknik membuat  model adalah dengan ATM  (Amati, Tiru, dan Modifikasi). Para  informan  tersebut mengakui bahwa  mereka  mendapatkan  model dari  majalah,  internet,  atau  sengaja  mereka beli  untuk  dimodifikasi.  Teknik  tersebut merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengurangi resiko  pasar  artinya  jika  mereka  mengguna- kan  model  baru  yang  didesain  sendiri  belum tentu  pasar  menerima.  Dalam  teori  sosiologi, tindakan pelaku  UMKM tersebut berdasarkan pilihan  rasional  karena  tindakan  mereka berdasarkan  tujuan  yaitu  agar  produk  mereka disukai  konsumen,  dan  ditentukan  oleh  nilai atau  pilihan  (preferensi)  yaitu  modifikasi model  dilakukan  sehingga  tidak  sama  persis karena  jika  sama  maka  termasuk plagiasi . Coleman  dalam  Ritzer  dan  Goodman  (2004: 394-395)  menyebutkan  ada  dua  unsur  utama dalam  teori  pilihan  rasional  yaitu  aktor  dan sumber  daya.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi aktor  adalah  pelaku  UMKM  baik  itu  skala usaha  mikro,  kecil,  maupun  menengah. Sedangkan  untuk  unsur  kedua  yang  mem- bentuk  tindakan  tersebut  adalah  dari  sumber daya  terutama sumber daya  manusianya  yaitu tingkat keahlian dari pelaku  UMKM dan  latar belakang  pendidikannya.  Pelaku  UMKM tersebut  tidak  memiliki  keahlian  khusus dalam  hal  desain  maupun  manajemen  bisnis, kemampuan tersebut didapatkan secara otodidak  dari  proses  belajar  turun-temurun serta  pengalaman.  Untuk  pendidikan  65% tamat  SMA,  29%  tamat  SMP,  dan  6%  tamat SD  sehingga  untuk  membuat  sebuah  inovasi produk dan model baru sulit dilakukan.
Tahap  ketiga  dalam  evaluasi  pemberda- yaan  Fujikake  (2008)  adalah  dengan  menge- lompokkan  dan  menghubungkan  antar  indi- kator  yang  telah  dianalisis  pada  model  2 sehingga  didapat  grafik  antar  keterkaitan elemen  dalam  pemberdayaan  yaitu  ekonomi, sosial  dan  budaya,  kesadaran,  dan  mobilitas seperti pada Gambar 4.
Gambar  4. Model  3,  Empat  Elemen  Pember- dayaan di Koperasi INTAKO Sumber: Fujikake, 2008
Dari  analisis  12  indikator  tersebut, didapatkan  bahwa  empat  elemen  pemberda- yaan  tersebut  sudah  ada  keterkaitan  tetapi belum maksimal.
Tahap  keempat  adalah  mengukur  ting- katan  pencapaian  pemberdayaan  itu  sendiri. Fujikake  (2008)  menggolongkan  tingkatan pemberdayaan menjadi 3 (tiga) aras, tingkatan pemberdayaan tersebut juga disebutkan dalam Suharto  (2010:  66)  menyebutkan  bahwa pemberdayaan  dapat  dilakukan  melalui  tiga asas  atau  matra  pemberdayaan  yaitu:  asas mikro,  asas  mezzo,  dan  asas  makro.  Dari analisis  diatas  serta  observasi  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  pemberdayaan  Koperasi INTAKO  pada  UMKM  di  sentra  industri  tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo berada pada tingkatan meso level, yaitu masih pada  tataran lokal  belum  sampai  pada  suatu  kebijakan/ sistem  nasional.  Suharto  (2010;  66)  menye- butkan  bahwa  pada  tingkat  meso,  p ember- dayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan  dilakukan  dengan  mengguna- kan  kelompok  sebagai  media  intervensi. Pendidikan  dan  pelatihan  digunakan  sebagai strategi  dalam  meningkatkan  kesadaran,  pe- ngetahuan,  ketrampilan,  dan  sikap  klien  agar memiliki  kemampuan  memecahkan  permasa- lahan  yang  dihadapinya.  Pemberdayaan  yang dilakukan  oleh  Koperasi  INTAKO  belum memberikan  hasil  yang  maksimal  kepada anggota.
Faktor-Faktor yang

## Mempengaruhi Efektifitas Model Pemberdayaan
Faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas model  pemberdayaan  Koperasi  INTAKO UMKM di  sentra  industritas dan koper Tang-
gulangin Sidoarjo berdasarkan  hasil observasi di  lapangan  dan  interview  pada  beberapa informan  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua kategori  yaitu  faktor  penghambat  dan  faktor pendorong.  Ada  6  faktor  penghambat  yaitu (1)  adanya  kebijakan  makro  dari  Pemerintah yang  tidak  berpihak  pada  UMKM  misalnya diberlakukannya  kebijakan  AFTA  di  Indo- nesia  mengakibatkan  omset  INTAKO  meng- alami  penurunan  mulai  Tahun  2004,  (2) adanya  bencana  lumpur  lapindo  di  Tahun 2006,  (3)  adanya  persaingan  produk-produk sejenis terutama di kawasan sentra industri tas dan  koper  Tanggulangin  terutama  para  peng- usaha  besar  yang  memiliki showroom, (4) sistem  di  Koperasi  INTAKO  yang  tidak transparan  dan  prosedural  sehingga  pengurus dapat  melakukan  tindakan  yang  melebihi kewenangannya,  (5)  adanya  konflik  antar anggota  yang  menyebabkan  tidak  adanya homogenitas  kepentingan  anggota,  dan  (6) keterbatasan  SDM  meliputi  keahlian  atau tingkat  pendidikan  pekerja  dan  keahlian  pe- ngelola  koperasi  yang  diperoleh  secara  oto- didak  secara  turun-temurun  dari  orang  tua/ saudara mereka.
Sedangkan untuk faktor pendorong, ada 7 (tujuh)  yang  mempengaruhi efektivitas  model yaitu  (1)  wadah  kelembagaan  yang  dipilih oleh  UMKM  di  sentra  industri  tas  dan  koper Tanggulangin adalah koperasi  yang  memberi- kan  hak  dan  kewajiban  yang  sama  kepada setiap  anggotanya  baik  itu  anggota  dengan skala  mikro, kecil  maupun  menengah sehing- ga  suasana  atau  iklim  yang  ada  di  Koperasi INTAKO  akan  memungkinkan  anggotanya dapat  berkembang  secara  optimal,  (2) pendirian Koperasi  INTAKO sudah  menerap- kan  fase  emansipatif  sehingga  memberikan keterikatan emosi antar subyek pembangunan, (3)  aturan,  visi,  dan  misi  Koperasi  INTAKO dibuat  atas  dasar  kesepakatan  anggota  pada waktu  RAT,  (4)  sistem  penerimaan  produk barang jadi sudah  memperhatikan skala usaha anggota  yaitu  dengan  adanya  sistem  kuota dan konsinyasi  yang  memberikan keleluasaan bagi anggota untuk memilih sistem pemasaran produk yang cocok bagi kondisi usahanya, (5) Keter-sediaan  modalkarena  mendapat  hibah 1 Milyar  rupiah  dari  Kementrian  Koperasi  dan UKM  RI,  (6)Ketersediaan  informasi,  dan  (7) Ketersediaan input- input lainnya  seperti
energi,  bahan  baku,  dll.Keenam  faktor penghambat  dan  tujuh  faktor  pendorong tersebut sudah saatnya dipertimbang-kan oleh pengelola  koperasi  agar  Koperasi  INTAKO bisa  efektif  melakukan  pemberdayaan  pada UMKM  di  sentra  industri  tas  dan  koper Tanggulangin Sidoarjo.

## Formulasi  Model  Pembe rdayaan  Koperasi INTAKO yang Efektif pada UMKM
Model  pemberdayaan  yang  efektif  pada UMKM  adalah  sebuah  model  pemberdayaan yang  dapat  menjadikan  UMKM  tersebut mandiri dan berdaya saing dengan tujuan agar pelaku  UMKM  bisa  mengembangkan  usaha- nya secara  mandiri  serta  memiliki daya saing sehingga UMKM bisa eksis dan terhindar dari kemiskinan  bahkan  dapat  membantu  orang disekitarnya terhindar dari kemiskinan.
Penerapan  pendekatan  pemberdayaan  5P Edi  Suharto  (2010:  67-68)  sebaiknya  dilaku- kan  sehingga  didapatkan  model  pemberdaya- an Koperasi INTAKO yang efektif  yaitu:
a) Pemungkinan  dalam  model  pemberdayaan Koperasi  INTAKO  terdapat  pada  bentuk kelembagaan  yang  dipilih  sebagai  badan usaha  yaitu  koperasi  sehingga  menciptakan suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan potensi anggotanya dapat berkembang secara optimal dan  mampu  membebaskan anggota- nya  dari  sekat-sekat  kultural  dan  struktural yang  menghambat.  Koperasi  INTAKO sebagai wadah yang dipilih oleh pengrajin di sentra  tas  dan  koper  Tanggulangin  mem- berikan  hak  dan  kewajiban  yang  sama kepada  setiap  anggotanya  baik  itu  anggota dengan skala mikro, kecil maupun menengah.
b) Penguatan  yang  diberikan  kepada  Koperasi INTAKO adalah dengan mengadakan pelatihan  dan  pendidikan  bagi  anggotanya.
Pelatihan  dan  pendidikan  yang  sering dilakukan adalah berupa pelatihan manajemen,  pola,  desain,  teknik  produksi, IT,  dan  kesehatan.  Proses  penguatan  yang diberikan  kepada  anggota  oleh  Koperasi INTAKO  bertujuan  untuk  memperkuat pengetahuan  dan  kemampuan  yang  dimiliki anggota  dalam  memecahkan  masalah  dan memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya.  Akan tetapi  penguatan  yang  diberikan  belum maksimal  karena progress yang  dihasilkan
64 | Jurnal Ekonomi Bisnis Tahun 20, Nomor 2, Juli 2015, hlm 53-138
tidak  semuanya  bagus  sehingga  diperlukan proses pendampingan setelah adanya pelatihan  tersebut.  Sehingga  sesuai  dengan konsep  pemberdayaan  yang  harus  mampu menumbuhkembangkan  segenap  kemam- puan  dan  kepercayaan  diri  masyarakat  yang menunjang kemandirian mereka;
c) Perlindungan  yang  diberikan  oleh  Koperasi INTAKO kepada  anggota  adalah  dalam  hal pemberian  fasilitas  pinjam  bahan  sehingga anggota  yang  memiliki  modal terbatas tidak mengalami  kesulitan  dalam  melakukan ekspansi produk atau jika ada pesanan dalam jumlah besar sehingga  mereka bisa bersaing dengan  pelaku  usaha  menengah  atau  usaha besar sekalipun. Selain  itu perlindungan  lain yang  diberikan  adalah  adanya  sistem  kuota dan  konsinyasi  yang  diterapkan  pada anggota  dalam menitipkan  produknya. Sistem  tersebut  memberikan  keleluasaan bagi anggota untuk memilih sistem pemasaran  produk  yang  cocok  bagi  kondisi usahanya.  Kemudahan  fasilitas  tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan  oleh  koperasi  INTAKO  kepada anggotanya  agar  pelaku  usaha  mikro  dan kecil  tidak  tertindas  oleh  pelaku  usaha menengah.
d) Penyokongan  yang  diberikan  oleh  Koperasi INTAKO kepada anggotanya adalah  fasilitas permodalan  terutama  bagi  pelaku  usaha mikro yang tidak memiliki pilihan lain untuk mencari  pinjaman  baik  kepada  bank/  KUR/ LKM  lainnya  karena  persyaratan  lain  yang belum  mencukupi,  misalnya  legalitas  dan agunan  yang  ada.  Dengan  adanya  sokongan modal  dari  KSP  INTAKO  dapat  membantu anggota  terutama  pelaku  usaha  mikro  untuk kelancaran  usahanya. Penyokongan  menurut Suarto  (2010)  seharusnya  juga  memberikan bimbingan  dan  dukungan  agar  masyarakat mampu  menjalankan  peranan  dan  tugas kehidupannya. Penyokongan  yang diberikan oleh  Koperasi  INTAKO  masih  belum maksimal  terutama  dalam  hal  pemberian bimbingan  dan  dukungan  kepada  anggota akan adanya kebijakan baru  yang diterapkan Pemerintah  yang  berdampak  pada  kondisi usaha  anggota.  Misalnya  saja,  adanya kebijakan MEA  ini seharusnya disikapi oleh Koperasi  INTAKO  dengan  memberikan bimbingan  teknis  untuk meningkatkan
ketrampilan  atau  mencari  strategi  lain untuk  menghadapi  MEA.  Selain  itu  juga memberi  dukungan  moril  kepada  anggota agar  mereka  siap  secara  mental  untuk menghadapi  persaingan  tersebut.  Sehingga tujuan pemberdayaan bisa tercapai.
e) Pemeliharaan  yang  dilakukan  oleh  Koperasi INTAKO  terhadap  anggotanya  adalah dengan  penerapan  sistem waiting  list dalam pemberian  pesanan  produk  dari  koperasi kepada anggota. Apabila Koperasi INTAKO mendapatkan  pesanan  lepas  maka  pengurus yang  menentukan  siapa  yang  akan  menger- jakan pesanan tersebut dengan menggilir rata pada  semua  anggota.  Sistem  tersebut digunakan  untuk  memelihara  kondisi  antar anggota  serta  antara  anggota  dengan Koperasi  INTAKO  agar  tetap  kondusif sehingga  tidak  terjadi  konflik  dan  adanya pemerataan  bagi  anggota.  Pemberdayaan harus  mampu  menjamin  keselarasan  dan keseimbangan  yang  memungkinkan  setiap orang  memperoleh  kesempatan  berusaha. Akan  tetapi,  bagi  pelaku  usaha  mikro  yang sangat  bergantung  dari  pesanan  produk  dari koperasi perlu mendapatkan prioritas terlebih dahulu  dalam  antrian  list  tadi  sehingga pelaku  usaha  mikro  ini  tidak terjebak dalam perangkap kemiskinan.
Selain  itu,  perlu  adanya  modifikasi  pada berbagai  program  yang  selama  ini  dijalankan oleh  Koperasi  INTAKO  sebagai  bentuk pemberdayaan  kepada  anggotanya  yaitu  (1) fasilitasi  permodalan, sebaiknya ada perbedaan kebijakan pemberian bunga  untuk pelaku usaha mikro  misalnya  hanya  6%.  Hal  ini  karena mereka  ini perlu bantuan  lebih agar bisa keluar dari  perangkap  kemiskinan  dan  menjadi berdaya;  (2)  fasilitasi  pemasaran  misalnya “jemput  bola”  pelanggan  atau  strategi  lain sehingga  anggota  tidak  ragu  memasarkan produknya  melalui  Koperasi  INTAKO;  (3) Pemberian  pendidikan  dan  pelatihan  kepada anggota  seharusnya  perlu  pendampingan  dan monitoring  dari  pengurus  sehingga  pemberian pelatihan  tidak  sia-sia.  Selain  itu,  pemberian pelatihan  ketrampilan  juga  harus  diberikan dalam  hal  kemampuan  berkomunikasi  dan bernegosiasi  dalam  hal  ini  menyampaikan pendapatnya  pada  RAT  karena  tidak  semua anggota  mempunyai  kemampuan  tersebut sedangkan  pada  saat  RAT,  anggota  dituntut
untuk memberikan suara dan pendapatnya demi kemajuan  koperasi;  (4)  Sebaiknya  pengurus mendahulukan  pemberian  pesanan  terseb ut kepada  pelaku  usaha  mikro  karena  mereka terperangkap dalam kemiskinan. Mereka sudah tidak  membuat  produk  lagi  karena  sepinya pasar.
Berbagai  program  yang  dimodifikas i tersebut  merupakan  sebuah  formulasi  yang didapat  dari  kajian  empirik.  Selain  itu,  dalam sebuah  koperasi  kesepakatan  anggota  dalam perumusan  program  maupun  kebijakan  lain adalah sangat penting terutama dalam RAT.Pengurus  harus  bersikap  adil,  tidak memihak  dan  menganggap  suara  seluruh anggota  adalah  sama  dan  penting.  Yang menentukan dalam pengambilan sebuah keputusan  adalah  keputusan  yang  benar. Komunikasi  untuk  mencapai  kesepakatan tersebut  seperti  teori  tindakan  komunikatif Habermas  dalam  Ritzer  (2012:  495-496) menyebutkan  bahwa  ada  situasi  percakapan ideal  yaitu  kekuatan  atau  kekuasaan  tidak
menentukan  argumen  mana  yang  menang; sebaliknya  yang  muncul  sebagai  pemenang adalah  argumen-argumen  yang  lebih  baik. Selain  itu,  manajemen  koperasi  yang  tidak transparan  dan  prosedural  juga  menjadi  faktor penghambat  dalam  efektifitas  model  pember- dayaan  Koperasi  INTAKO  sehingga  perlu membuat SOP bagi setiap prosedur di koperasi sehingga  pekerjaan  pengurus  yang  juga merangkap  sebagai  manajer  menjadi  jelas.  Hal tersebut    juga  untuk  menghindari  terjadinya kekuasaan  yang  terpusat.  Setiawan,  Lukman (2014;  3)  menjelaskan  bahwa  SOP  merupakan rangkaian  aturan  yang  memiliki  kekuatan sebagai petunjuk direktif  meliputi semua aspek sehingga  pekerjaan  dapat  dilaksanakan  secara konsisten.  Dari  analisis  tersebut  formulasi model  pemberdayaan  yang  diajukan  oleh penulis dapat digambarkan seperti pada Gambar 5.
Gambar 5. Gambaran Model Pemberdayaan Koperasi

## KESIMPULAN
Model  pemberdayaan  yang  ditemukan  di Koperasi  INTAKO  pada  UMKM  di  sentra industri  tas  dan  koper  Tanggulangin  Sidoarjo sudah  menggunakan  prinsip  partisipatoris  dan berbasis  pada people  centered  development. Akan  tetapi  program  pemberdayaan  yang dijalankan  masih  belum  maksimal  terutama dalam  hal  pemasaran,  manajemen  serta  dalam penyokongan pada UMKM.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efek- tivitas model pemberdayaan Koperasi INTAKO pada  UMKM  di  sentra  industri  tas  dan  koper Tanggulangin  Sidoarjo  yang  menjadi  peng- hambat adalah adanya adanya kebijakan  makro dari  Pemerintah  yang  tidak  berpihak  pada UMKM,  adanya  bencana  lumpur  lapindo  di Tahun  2006,  adanya  persaingan  produk  – produk  sejenis  terutama  di  kawasan  sentra industri  tas  dan  koper  Tanggulangin,  sistem  di Koperasi  INTAKO  yang  tidak  transparan  dan prosedural,  adanya  konflik  antar  anggota sehingga  menyebabkan  tidak  adanya  homo- genitas  kepentingan  anggota,  dan  keterbatasan SDM meliputi keahlian atau tingkat pendidikan pekerja  dan  keahlian  pengelola  koperasi. Sedangkan untuk faktor pendorong yaitu wadah kelembagaan  yang  dipilih  oleh  UMKM  di sentra  industri  tas  dan  koper  Tanggulangin adalah  koperasi,  pendirian  Koperasi  INTAKO sudah  pada  tahap  emansipatif  dalam  sebua h proses pemberdayaan dan menggunakan paradigma people centered development, aturan, visi, dan misi Koperasi INTAKO dibuat atas  dasar  kesepakatan  anggota  pada  waktu RAT,  sistem  penerimaan  produk  barang  jadi sudah memperhatikan skala usaha anggota yaitu dengan  adanya  sistem  kuota  dan  konsinyasi, Ketersediaan  modal,  ketersediaan  informasi, dan  input- input  lainnya  seperti  energi,  bahan baku, dll. di Koperasi INTAKO.
Formulasi  model pemberdayaan Koperasi INTAKO yang efektif pada UMKM adalah

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  P,  erwin.  2007. Mengkaji  Potensi  Usaha Kecil  dan  Menengah .  Jurnal  FISIP  ISSN 1410-4946, volume 10, nomer 3.
Anonim.  2008.  Undang-undang  No.20  Tahun 2008
memodifikasi program kegiatan yang selama ini dijalankan  oleh  Koperasi  INTAKO,  perbaikan dalam  hal  manajemen  dan  pemasaran  agar dapat  menjadikan  UMKM  anggota  koperasi mandiri  dan  berdaya  saing  sehingga  terhindar dari kemiskinan. Modifikasi program dilakukan pada  fasilitasi  permodalan,  pemasaran,  pem- berian  pendidikan  dan  pelatihan  kepada anggota,  dan  penerapan  sistem waiting  list dalam pemberian pesanan produk dari koperasi kepada  anggota.  Selain  itu  pengurus  harus bersikap  adil,  tidak  memihak  dan  menganggap suara seluruh anggota adalah sama dan penting, Selain  itu  perlunyamanajemen  yang  transparan dan  prosedural,  yaitu  dengan  membuat  SOP bagi  setiap  prosedur  di  koperasi  untuk  meng- hindari terjadinya kekuasaan yang terpusat.
Dari hasil penelitian ini kami menyarankan kepada Kepala Negara dan Kepala Daerah yang memiliki  kewenangan  penuh  dalam  penentuan kebijakan  makro sebaiknya  membuat kebijakan yang mendukung program pemberdayaan untuk UMKM  karena  peranan  UMKM  dalam pencegahan  kemiskinan,  salah  satu  cara  yang dapat  dilakukan  adalah  dengan  membuat regulasi yang berpihak pada UMKM.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kami  sampaikan  kepada Gubernur  Jawa  Timur  dan  Universitas  Brawi- jaya  yang  telah  memberikan kesempatan untuk melakukan  penelitian  ini.  Selain  itu,  kami sampaikan  juga  terima  kasih  kepada  pelaku UMKM  di  sentra  industri  tas  dan  koper Tanggulangin Sidoarjo serta Koperasi INTAKO atas sharing informasinya  sehingga  dapat disusun formulasi model pemberdayaan Koperasi  INTAKO  yang  efektif  pada  UMKM di  sentra  industri  tas  dan  koper  Tanggulangin Sidoarjo.
______.  2011.  Perda  Jawa  Timur  No.6  Tahun 2011
______.  2012.  Buku  3F Penyusunan  Peranan PDRB  UKM  Jawa  Timur  Tahun  2012 .
Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BPS Provinsi Jawa Timur.
Chambers,  Robert.  1987. Pembangunan  Desa Mulai dari Belakang. LP3ES. Bandung Fujikake.  2008. Qualitative  Evaluation:  Eva- luating  People’s  Empowerment .  Japanese
Journal  of  Evaluation  Studies,  volume  8, nomer 2, pp 25-37.
Habermas, Jurgen. 2010. Teori Tindakan Komu- nikatif  Buku  Satu  Rasio  dan  Rasionalisasi Masyarakat. Kreasi Wacana. Jakarta. Korten,  David.  2001. Menuju  Abad  ke-21. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Milles,  M.B,  Hubermas,  M.A,  and  Sadana Johny.  2014. Qualitative  Data Analysis  3 rd Edition. Sage Publication. USA. Mubyarto. 2003. “ Penanggulangan Kemiskinan di  Indonesia”. Jurnal  Ekonomi  Rakyat Tahun  II N o.2 ,  April  2003.  http://www. ekonomirakyat.org/edisi  14/  artikel  4.ht m diakses pada tanggal  31 Mei 2014.
Priyono,  Onny  S  dan  Pranarka,  A.M.W.  1996.
PEMBERDAYAAN Konsep, Kebijakan dan Implementasinya. Center For Strategies and
International Studies. Jakarta.
Ritzer, George dan  Goodman, Douglas J. 2004.
Teori  Sosiologi  Modern. Kencana  Prenada Media Group. Jakarta. Setiawan,  Lukman.  2014. Rahasia membangun SOP  Standart  Operating Procedure  Tepat . Insan Cendekia. Surabaya. Soenyono.  2012. Sosiologi  Pemberdayaan Masyarakat ( Community  Empowerment ). Jenggala Pustaka Utama. Surabaya. Subandi. 2010. Kedudukan dan Kiprah Koperasi dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM . www.smecda.com/.../ jurnal /_9_%20 Jurnal _ pemberda ... diakses  pada  tanggal  22 November 2014
Suharto,  Edi.  2010. Membangun  Masyarakat dan  Memberdayakan  Masyarakat. Refika Aditama. Bandung.
Sumodiningrat,  Gunawan.  1998. Membangun Perekonomian Rakyat. IDEA. Yogyakarta. Suyanto, Bagong dan Karnaji . 2012. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan  Tak Berpihak  Kepada
Rakyat  Miskin. Airlangga  University  Press. Surabaya.
Tambunan,  Tulus  T.  H.  2009. UMKM  DI INDONESIA. Ghalia Indonesia. Bogor.