## KETIDAK-MUTLAKAN LAKI-LAKI DALAM PERWALIAN NIKAH MENURUT PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR
Nasaiy Aziz Fakultas Syari‟ah IAIN Ar-Raniry Kopelma Darussalam – Kota Banda Aceh Email: nasaiy@yahoo.com

## ABSTRACT
Marriage is  legal  action which needs basic principles that make it legally valid.  Of  the  basic  principles  of  marriage,  the  existence  of  guardian  always becomes a complicated problem in the community. The majority of jurists argued that a woman should not marry himself or others. If she marry without a guardian, then  the  marriage  null  and  void.  However,  differed  with  the  majority  of  jurists Abu  Hanifa  argued  that  the  female  adult  of  normal  intelligence  has  the  right  to perform  the  marriage  ceremony  without  a  guardian  directly,  both  girls  and widows. This is based on al-Baqarah verse 230; 232 and 234. In the third verse is attributed  to  the  contract  of  women,  this  suggests  that  women  have  the  right  to perform marriages directly. Differences of opinion among the commentators that occurs  is  due  to  the  lack  of  texts  that  clearly  states  the  problem  of wali concept itself.
Kata Kunci : Perwalian nikah, Ulama Tafsir

## Pendahuluan
Manusia  diciptakan  Allah  swt.  mempunyai  naluri  manusiawi  yang  perlu mendapat  pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia, di antara   lain ke- perluan biologis, dapat disalurkan melalui perkawinan. Perkawinan menurut Islam merupakan  tuntunan  agama  yang  perlu  mendapat  perhatian,  sehingga    tujuan melangsungkan  perkawinan  hendaknya  ditujukan  untuk  memenuhi  petunjuk agama.
Dalam Islam perkawinan merupakan sunnah Rasul saw. yang di antara lain bertujuan  untuk  melanjutkan  keturunan  di  samping  untuk  menjaga  manusia supaya  tidak  terjerumus  dalam  perbuatan  keji  yang  sama  sekali  tidak  diinginkan oleh  syara‟.  Untuk  memenuhi  ketentuan  tersebut,  maka  perkawinan  itu  harus dilaksanakan sesuai menurut ketentuan syari‟at Islam, yaitu dengan cara yang sah. Suatu  perkawinan  baru  dianggap  sah  apabila  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat- syaratnya. Salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap batal. Di antara salah satu syarat atau rukun perkawinan adalah adanya wali nikah.
Dalam  al-Qur‟an  ada  beberapa  ayat  yang  berkenaan  dengan  wali  dalam perkawinan  yang menjadi perbedaan pendapat ulama tafsir dalam memahaminya. Sebagian  mufasir  menganggap  khithab  yang  terkandung  di  dalam  ayat-ayat tersebut  khusus  ditujukan  kepada  wali.  Sedangkan  sebagian  mufasir  lainnya
menganggap  khithab  dimaksud  ditujukan  kepada  semua  orang  termasuk  wali  di dalamnya .
Melihat  penjelasan  di  atas  permasalahan  yang  ingin  diselesaikan  di  sini adalah Mengapa ulama tafsir  berbeda pendapat dalam memahami atau menafsir- kan ayat-ayat nikah?

## Penalaran Ulama Tafsir terhadap Ayat-Ayat Nikah
Ayat-ayat  yang  menjadi  pokok  kajian  penalaran  ulama  adalah  ayat-ayat yang menjadi pegangan ulama empat mazhab dalam menetapkan kedudukan dan kriteria wali dalam pernikahan yaitu: surat al-Baqarah ayat 221, 230, 232 dan 234; surat al-Nur ayat 32 yaitu sebagai berikut :
                                                                                                        
                                                                                                                  
                                                                                                                        
Artinya: Dan janganlah  kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum  mereka beriman.  Sesungguhnya  wanita  budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari wanita  musyrik,  walaupun  Dia  menarik  hatimu.  dan  janganlah  kamu menikahkan  orang-orang  musyrik  (dengan  wanita-wanita  mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
                                                                                                                                                                                                      
Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang  lain.  kemudian  jika  suami  yang  lain  itu  menceraikannya,  Maka tidak  ada  dosa  bagi  keduanya  (bekas  suami  pertama  dan  isteri)  untuk kawin  kembali  jika  keduanya  berpendapat  akan  dapat  menjalankan hukum-hukum  Allah.  Itulah  hukum-hukum  Allah,  diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
                                                                                                                                                                                                                                  
                                  
Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu  habis  masa iddahnya, Maka janganlah  kamu  (para  wali)  menghalangi  mereka  kawin  lagi  dengan
bakal  suaminya  apabila  telah  terdapat  kerelaan  di  antara  mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik  bagimu  dan  lebih  suci.  Allah  mengetahui,  sedang  kamu  tidak mengetahui.
                                                                                                                             
                                                                                           
Artinya: Orang-orang  yang meninggal dunia  di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri  (hendaklah  Para  isteri  itu)  menangguhkan  dirinya (ber'iddah)  empat  bulan  sepuluh  hari.  kemudian  apabila  telah  habis 'iddahnya,  Maka  tiada  dosa  bagimu  (para  wali)  membiarkan  mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
                                                                                                           
                             
Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang- orang  yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan  memampukan  mereka  dengan  kurnia-Nya.  dan  Allah  Maha  Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui .
Dan adapun ulama-ulama tafsir yang dipilih di sini adalah : al-Qurthubi, al- Thabari,  al-Zamakhsyari,  al-Qasimi,  Ibn  al-„Arabi,  al-Jashsas  dan  Rasyid  Ridha, dengan  pertimbangan  uraian  mereka  paling  kurang  dapat  mewakili  keempat mazhab yang dikaji.
Pokok  perhatian  ulama  dalam  membahas  ayat-ayat  di  atas  dikelompokkan kepada  (a)  sebab  turun  ayat  (b)  arti  dan  cakupan  lafazh  yang  digunakan  untuk menunjuk krietria wali dalam pernikahan.
Mengenai  sebab  turun  ayat  di  sini  lebih  ditekankan  kepada  ayat  yang turunnya  lebih  erat  kaitan  dengan  masalah  perwalian  nikah.  Selebihnya  hanya dikaji  cakupan  lafazh  dan  maksud  yang  terkandung  dalam  ayat-ayat  tersebut  di atas.
Dari  beberapa  kitab  tafsir  yang  dibaca,  dari  kelima  ayat  tersebut  di  atas sebab turunnya yang erat kaitan dengan masalah tersebut adalah ayat 232 surat al- Baqarah.  Imam  al-Thabari  melukiskan  beberapa  riwayat,  sebab  turunnya  dan dapat dipercaya kebenarannya adalah berkaitan dengan  Ma‟qil Ibnu  Yasar yang menghalangi saudara perempuannya yang ditalak suami untuk kembali lagi seperti sediakala. 1 Hal ini sesuai dengan hadits berikut: Matannya menurut Abu Dawud. 2
1 Al Thabari, Tafsir al Thabari , Juz II, (Beirut: Daar al Fikr, 1954), hal. 489
2 Ahmad al Sahar Nafuri, Bazl al Juhuud fii hil Abi Dawud , Juz IX, (Bairut: Daar al Kutub al Ilmiyyat), hal. 89
لق راسي نب لقعم نأ نسلحا نع : نبا نىتاأف لىإ بطتخ تخأ لى تناك اهك رت ثم هياإ اهتحكناف لى مع
تلقف اهبطيخ لىإ تبطخ املف اتهدع تضقنا تىح : لا , اهحكنأ لا اللهو ( اهتحكنا لا ) ادبأ , لاق : ىفف ةي لاا هذه تلزن . . . لاق : هياإ اهحكن أف نىييم نع ترفكف
Artinya: Dari  al-Hasan,  bahwa  Ma‟qil  Ibn  Yasar  berkata:  saya  punya  seorang saudara  perempuan  yang  senang  kepada  saya,  tatkala  anak  paman datang,  maka saya kawinkan dengannya (saudara  perempuan tersebut) kemudian  ia  ceraikannya  dengan  talak  raj‟i  dan  dibiarkannya  sampai selesai  „iddah.  Manakala  saya  mau  mengawininya  datanglah  anak paman  tadi  untuk  mengawininya  lagi  (kembali  lagi),  lantas  saya mengatakan (kepadanya) “demi Allah saya tidak akan mengawinkannya lagi (denganmu) untuk selamanya”, maka turunlah ayat . . . ia berkata saya  berikan  kafarat  sumpah  lalu  saya  kawinkan  dia  dengan  anak paman tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud. Para  ulama  hadits  sering  mempertayakan  kekuatan  hadits  yang  didalam sanadnya dijumpai Ubad  Ibn Rasyid.  Menurut keterangan Abu Dawud hadits itu lemah, tetapi beliau tidak menyebutkan lebih lanjut sebab kelemahan riwayatnya. Hal  ini  didukung  oleh  Nasaiy  yang  menyatakan  hadits  yang  berdasarkan  dari riwayatnya memang tidak kuat. 3
Ulama sepakat menetapkan bahwa hadits tersebut sebagai sebab turun ayat 232  surat  al-Baqarah.  Menurut  keterangan  Ahmad  al-Sahar  Nafuri  salah  seorang pensyarah  sunan  Abu  Dawud  hadits  ini  termasuk  salah  satu  hadits  persyaratan wali  dalam  pernikahan  menurut  ulama  yang  berpendapat  demikian. 4 Mengenai percabangan sanad dapat dilihat dalam taswir berikut ini :
3 Ahmad Sahar Nafuri, Bazl al-Juhud, hal. 89
4 Ahmad Sahar Nafuri, Bazl al-Juhud, hal. 91
sanad hadits tentang sebab turunnya ayat 232 surat al-Baqarah. 5
Sejalan dengan pendapat di atas --melihat kepada sebab turunnya ayat--al- Thabari  juga  menyatakan  yang  pasti  ayat  tersebut    berkenaan  dengan  larangan para  wali  menghalangi  atau  menimbulkan  kemudharatan  terhadap  perempuan yang ada di bawah perwaliannya untuk kembali lagi dengan bekas suaminya atau kawin dengan lelaki lain yang ia sukai. 6
Abubakar  al-Jashsas  seorang  mufasir  bermazhab  Hanafi  berkesimpulan ayat  tersebut  diturunkan  khusus  untuk  para  wali  tidak  mesti  demkian.  Menurut beliau  kesimpulan  semacam  itu  sulit  dipertahankan  kebenarannya,  disebabkan khitab  ayat  tersebut  terlalu  umum    mencakup  semua  orang  termasuk  suami. 7 Kesimpulan  ini  sama  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Rasyid  Ridha  dalam  tafsirnya al-Manaar . Menurut beliau walaupun turun ayat tersebut dikarenakan sebab yang khusus  tetapi  hukumnya  berlaku  umum.  Termasuk  ke  dalamnya  suami  yang menghalangi isteri yang sudah diceraikan untuk kawin dengan lelaki lain yang ia sukainya. 8
Berkenaan dengan arti dan cakupan lafazh yang digunakan untuk menunjuk perwalian nikah dapat dijelaskan sebagai berikut:
Al-Qurthubi  menjelaskan  kalimat “wa  laa  tunkihuu  al-musyrikiin” yang terdapat dalam ayat 221 surat al-Baqarah khitabnya khusus ditujukan kepada wali. Oleh karena itu -- menurut beliau -- wali dilarang mengawinkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan laki-laki musyrik. Bahkan ayat tersebut merupakan  dasar  utama  disyaratkan  wali  dalam  perkawinan.  Hadits-hadits  yang berkaitan  dengan  perkawinan  dianggap  sebagai  penafsir  ayat  tersebut.  Hal  ini terlihat  ketika  ia  memahami  hadits “al-ayyimu  ahaqqu  bi  nafsiha” .  Beliau mengartikan  perkawinan  itu  harus  didasarkan  atas  keredhaan  orang  perempuan, bukan berarti perempuan tersebut yang berhak melaksanakan akad nikah sendiri. 9 Keterangan  tersebut  menunjukkan  wali  (laki-laki)  sebagai  syarat  mutlak  dalam perwalian nikah.
Sejalan  dengan  penafsiran  di  atas  apa  yang  dikemukakan  Ibn  al-„Araby  -- seorang mufassir yang bermazhab Maliki -- berikut ini. Kebenaran kesimpulan di atas cukup beralasan, karena dengan didummahkan “ta” (dibariskan di hadapan) pada  kalimat “wa laa tunkihu” --secara  jelas--  menunjukkan  ada  pihak  lain  yang mengurus masalah nikah, dalam hal ini wali bukan perempuan itu sendiri. 10
Beralih  kepada  ayat  230  surat  al-Baqarah,  kalimat  “nikah”  yang  terdapat dalam ayat tersebut --menurut Ibn al-„Araby-- mengandung dua pengertian yaitu; (1)  diartikan  dengan  “akad”  dalam  bentuk  yang  tersurat  (2)  diartikan  dengan jimak  dalam  bentuk  yang  tersirat.  Andaikata  pengertian  diartikan  dalam  bentuk
5 Ibn  Qayyim  al  Jauziyyat, Aun al Ma‟buud Syarh Sunan Abi Daawud ,  Jilid  VI,  (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), hal. 109; Ahmad Sahar Nafuri, Bazl al Juhuud fii Hal Abi Dawud , Juz IX, hal. 89; Ibn Hajar al „Ashqalany, Fath al Baary , Juz XI, (Mesir: Musthafa al Baabii al Halaby, 1959), hal. 91
6 Al Thabari, Tafsir al Thabari , Juz II, hal. 487
7 Al Jashsas, Ahkaam al Qur‟an , Juz II, (Kairo: Mathba‟at Abd Rahman, t.t.), hal. 101
8 Rasyid Ridha, Tafsiir al Manaar , Juz II, (Al Qahirat: Maktabat, t.t.),  hal. 401-402
9 Al Qurthuby, Al Jaami‟ al Ahkam al Qur‟an , Juz III, (Cairo: Daar al Kitaab al „Araby, 1967), hal. 72-73
10 Ibn  al  „Araby, Ahkaam  al  Qur‟an ,  Tahqiq  Al  Bujawy,  Juz,  (Beirut:  Isaa  al  Baabii  al Halabii, 1950), hal. 197
pertama,  maka  --berdasarkan  ayat  tersebut  -  perempuan  boleh  mengawinkan  diri sendiri karena nikah tersebut diidhafatkan kepadanya. Akan tetapi kalau diartikan dalam  bentuk  yang  kedua,  maka  kandungan  ayat  tersebut  berarti  perempuan kapanpun tidak boleh mengawinkan diri sendiri ataupun orang lain karena zhahir ayat  tidak  menunjukkan  demikian.  Dalam  hal  ini  beliau  lebih  condong  kepada pengertian  kedua,  dengan  alasan  hadits-hadits  yang  berkaitan  dengan  nikah mendukung kearah tersebut. 11
Berbeda  dengan  pemahaman  di  atas,  al-Jashsas  berpendapat  sebaliknya. Penafsirannya  lebih  condrong  pada  bentuk  pertama  bahkan  pengertian  semacam itulah  yang  dikehendaki  oleh  ayat.  Menurut  beliau  ada  dua  kalimat  dalam  ayat tersebut yang mendukung kesimpulannya yaitu; (1) kalimat “hatta tahkina zaujan ghairah” menunjukkan pengertian bahwa yang melangsungkan akad nikah adalah perempuan sendiri, dan (2) Kalimat “falaa junaaha „alaihimaa an yataraa ja‟a” diartikan dengan suami isteri yang telah terjadi perceraian punya hak untuk ruju‟ (kembali lagi kepada perkawinan semula) tanpa memerlukan kepada wali. 12
Dari  uraian  di  atas  dapat  dinyatakan  bahwa  perbedaan  penafsiran  kedua penafsir  tersebut  besar  kemungkinan  disebabkan  oleh  dua  faktor,  (1)  perbedaan dalam  mengartikan  kalimat  yang  dianggap  sebagai  kunci  pemahaman  ayat.  Satu pihak  lebih  mementingkan  arti  secara  zhahir  (tersurat),  sementara  di  pihak  lain lebih  mementingkan  arti  secara  tersirat;  (2)  sedikit  banyaknya  dipengaruhi  oleh latar belakang mazhab  yang mereka anut.  Hal  ini dapat  dilihat kepada kebiasaan kedua  penafsir  dalam  memahami  nash.  Ibn  al-„Araby  seorang  mufassir  yang bermazhab Maliki -- dalam tulisan ini dimasukkannya kedalam kelompok jumhur- -kebiasaan  dalam  penafsiran  nash  lebih  mengarahkan  kepada  arti  yang  tersurat. Akan tetapi di sini -- besar dugaan -- kecondongan penafsirannya kepada arti yang tersirat    disebabkan latar belakang mazhab  yang dianutnya (tidak membolehkan wanita  menjadi  wali  dalam  pernikahan).  Begitu  juga  sebaliknya  al-Jashsas-- penafsir  bermazhab  Hanafi--kebiasaannya  menafsirkan  nash  lebih  condong kepada arti yang tersirat tetapi di sini sebaliknya.
Beralih  kepada  penafsiran  ayat  232  surat  al-Baqarah.Ulama  tafsir  sepakat menetapkan bahwa kata “al-„dal” yang terdapat  dalam kalimat “falaa ta‟dhuluu hunna” mengandung arti “al-habs (menghambat), al-man‟ (menghalangi) dan al- tadhyiiq (menyukarkan)”. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentu- kan khitab yang terkandung dalam ayat tersebut.
Ibn  al-„Araby  menilai  ayat  tersebut  berkenaan  dengan  larangan  Allah terhadap para wali yang menghalangi perempuan yang ada di bawah perwaliannya untuk  kawin  dengan  lelaki  lain  yang  ia  sukai.  Menghalangi  kawin  di  sini  berarti wali tidak mau (enggan) mengawinkan perempuan tersebut dengan lelaki yang ia sukainya. Andaikata perampuan punya hak untuk mengawinkan diri sendiri, tentu tidak  mungkin  ada  larangan  “menghalangi”  yang  terdapat  dalam  ayat  tersebut. Oleh  karena  itu  tepatlah  dikatakan  bahwa  khitab  ayat  tersebut  khusus  ditujukan kepada  wali  yang  tidak  mau  mengawinkan  anak  perempuan  yang  ada  di  bawah perwaliannya. 13 Sejalan dengan penafsiran di  atas,  al-Qurthuby juga mengatakan walaupun  ada  orang  yang  mengatakan  bahwa  khitab  tersebut  ditujukan  kepada suami  yang  menghalangi  bekas  isterinya  kawin  dengan  lelaki  lain  agak  sulit
11 Ibn al Arabi, Ahkam al-Qur‟an …, hal. 197
12 Al Jashash, Ahkaam al Qur‟an , Juz II, hal. 101
13 Ibn al „Araby, Ahkam al-Qur‟an …, hal. 197
dipertahankan  kebenarannya,  karena  kalau  keadaannya  demikian  --  melihat kepada  sebab  turun  ayat  --  tidak  mungkin  larangan  tersebut  ditujukan  kepada Ma‟qil  kalau  saudaranya  dapat  melaksanakan  akad  nikah  sendiri  tanpa  adanya (Ma‟qil). 14
Dua  penafsir  berikutnya  al-Zamakhsyary  dan  Rasyid  Ridha  menegaskan ada  dua  kemungkinan  tujuan  khitab  yang  terkandung  dalam  ayat  tersebut;  (1) dilihat  dari  segi  turun  ayat  ditujukannya  kepada  wali;  (2)  bila  dikaitkan  dengan kalimat “wa  idzaa  tallaqtum  al-nisaa‟” yang  terdapat  di  permulaan  ayat menunjukkan  larangan  tersebut  ditujukan  kepada  suami.  Keduanya  tidak  me- negaskan  mana  yang  lebih  benar  dari  kedua  alternatif  tersebut. 15 Namun    dilihat dari segi cara penafsiran  keduanya dapat dinyatakan bahwa penafsirannya masih berkisar  pada  perempuan  tidak  punya  hak  untuk  mengurus  sendiri  masalah pernikahannya.
Penafsiran  yang  agak  berbeda  dari  apa  yang  telah  disebutkan  di  atas diberikan  oleh  al-Jashsas.  Menurut  beliau  ayat  tersebut  merupakan  dasar  utama tentang  pembolehan  wanita  mengurus  dan  melaksanakan  akad  nikah  sendiri,  di samping  ayat-ayat  lain  sebagai  pendukungnya.  Bahkan  beliau  membantah  pen- dapat yang mengatakan bahwa perempuan tidak punya hak mengurus pelaksanaan akad  nikah.  Dia  tidak  mementingkan  tujuan  khitab  yang  terkandung  dalam  ayat tersebut; kepada siapapun khitab itu ditujukan pengertiannya tetap seperti tersebut di atas. Ada dua kalimat--sebagai dasar pertimbangannya--yang dapat mendukung kearah  pemikiran  yang  disebutkan.  Kalimat  pertama “falaa  ta‟dhuluuhunna  an yankihna azwaajahunna” dipahami bahwa perempuan tidak boleh dihalangi untuk melaksanakan  akad  nikah  sendiri  dengan  lelaki  pilihannya.  Kalimat  kedua “al ma‟ruf” diartikan  dengan  “sekufu”  atau  “sejodoh”  dan  “mahar  misil”.  Dua kalimat  tersebut  secara  keseluruhan  beliau  pahami  “seorangpun  tidak  punya  hak menghalangi  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  perempuan  sendiri  atas  dasar sejodoh  dan  bermahar  misil”.  Kalau  khitab  tersebut  ditujukan  kepada  wali misalnya -- secara mukhalafah -- berarti wali baru punya hak untuk menghalangi atau  membatalkan  perkawinan  tersebut  melalui  hakim  bila  bukan  dengan  lelaki yang sejodoh dengan perempuan tersebut dan juga tidak dengan mahar misil. 16 Dari uraian di atas dapat dinyatakan, perbedaan penafsir dalam memahami ayat tersebut dikarenakan berbeda mereka dalam mengnisbahkan nikah itu sendiri. Al-Jashsas  nikah  tersebut  dinisbahkan  kepada  perempuan  dengan  pertimbangan dua kalimat tersebut di atas. Jadi penafsiran ayat yang dilakukannya lebih bersifat menyeluruh. Sedangkan penafsiran-penafsiran lainnya --menyangkut dengan ayat- ayat  tersebut  --  nikah  itu  dinisbahkan  kepada  wali.  Oleh  karena  itu  lelaki merupakan  syarat  mutlak  untuk  sahnya  pernikahan.  Pemahaman  seperti  ini  lebih erat  kaitannya  dengan  pendapat  jumhur  ulama.  Sebaliknya  pemahaman  dalam bentuk pertama lebih mengacu kepada pendapat mazhab Hanafi.
Beralih  kepada  ayat  234  surat  al-Baqarah.  Kunci  pokok  yang  menjadi pemahaman  ulama-ulama  tafsir    ayat  dalam  tersebut  adalah  kalimat “falaa junaaha  „alaikum  fii  maafa‟alnaa  fii  anfusinnaa  bi  al  ma‟ruuf” .  Tiga  mazhab
14 Al Qurthuby , Al Jaami‟ al Ahkam al Qur‟an , Juz III, hal. 158-159
15 Al  Zarkhsyary, al  Kasysyaaf ,  Juz  I,  al  intsyaarat,  Taheran,  hal.  369;  Rasyid  Ridha, Tafsiir al Manaar, Juz II, hal. 401-402
16 Al Jahshas, Ahkaam al Qur‟an , Juz II, hal. 101
Fiqh --al-Thabary, Ibn al-„Araby dan al-Qurthuby -- 17 sepakat menetapkan bahwa khitab yang terkandung dalam kalimat “falaa junaaha „alaikum” adalah ditujukan kepada  para  wali.  Begitu  juga  kalimat “fii  maa  fa‟alna” mereka  maksudkan dengan  “perkawinan”  dan  kalimat “bi  al  ma‟ruuf” semua  perbuatan  yang diizinkan  syara‟  berkaitan  dengan  perkawinan  seperti  memilih  calon  suami, menentukan  mahar  dan  sebagainya,  kecuali  melaksanakan  akad,  karena  itu  hak wali. 18
Dari  keterangan  di  atas  dapat  dinyatakan  bahwa  tidak  ma‟ruf  dan berlawanan  dengan  ayat  apabila  masalah  pelaksanaan  nikah  dikuasakan  kepada wanita.
Penafsiran  yang  agak  berbeda  dari  apa  yang  dikemukakan      di  atas diberikan  oleh  Zamakhsyary.  Menurut  beliau khitab yang  terkandung  dalam kalimat “falaa junaaha „alaikum” mencakup  semua  orang  Islam  baik  pimpinan, maupun  seluruh  masyarakat  Islam.  Sedangkan  kalimat “fii  maa  fa‟alna  bi  al- ma‟ruuf” --yang  dipahami  oleh  penafsir  terdahulu  dengan  segala  perbuatan  yang ada  kaitannya  dengan  nikah--  menurut  pemahamannya  adalah  segala  perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan keinginan syara‟, tidak terkecuali yang berkaitan dengan nikah. Dengan demikian para pimpinan dan seluruh  orang Islam merasa berdosa apabila seorang perempuan  yang baru selesai dari iddah wafat suaminya mengerjakan seluruh perbuatan yang dibenci syara‟. 19
Melihat  kepada  penafsiran  yang  diberikan  oleh  al-Zamakhsyari  di  atas  -- besar dugaan-- beliau tidak menganggap ayat  ini  berhubungan dengan perwalian nikah.  Andaikata  kesimpulan  ini  mau  dipertahankan  kebenarannya  tak  ada salahnya  kalau  dikatakan  bahwa  dalam  perkawinan  beliau  masih  menganggap lelaki  sebagai  syarat  mutlak  dalam  perwalian  nikah.  Hal  ini  jelas  terlihat  bila dibandingkan dengan penafsirannya berkenaan dengan ayat 232 di belakang. Terhadap penafsiran yang diberikan oleh penafsir di atas di bantah oleh al-
Jashsas.  Menurut  beliau  keumuman  khitab  yang  terkandung  dalam  ayat  tersebut tercakup ke dalamnya akad nikah yang dilaksanakan oleh wanita sendiri. Kalimat “falaajunaaha „alaikum fii maa fa„alna fii anfusinna bial-ma‟ruuf” masih dapat diartikan  dengan  wali  tidak  ada  hak  campur  tangan  terhadap  segala  perbuatan yang  dikerjakan  oleh  perempuan  yang  baru  selesai  iddahnya  asal  saja  tidak  di benci syara‟, termasuk ke dalamnya akad nikah. Persyaratan wali (laki-laki) dalam akad  nikah  berlawanan  dengan  ayat  ini.  Terhadap  pendapat  yang  mengatakan bahwa  dalam  masalah  perkawinan  hak  seorang  perempuan  yang  berkisar  pada penentuan  calon  suami  dan  kadar  maskawin,  tidak  terhadap  pelaksanaan  akad nikah  tertolak  dengan  alasan  wali  sama  sekali  tidak  dapat  melaksanakan  akad nikah tersebut tanpa persetujuan seorang perempuan. Penentuan calon suami dan maskawin  sama  sekali  tidak  punya  artinya  apabila  perkawinannya  tidak terlaksana. 20
17 Kendatipun  dia  mengatakan  bahwa  khitab  tersebut  berlaku  untuk  semua  orang,  tetapi pada  hakikatnya  juga  bertujuan  kepada  wali.  Hal  ini  terlihat  jelas  tatkala  ia  memahami  kalimat- kalimat  berikutnya  dalam  ayat  tersebut.  Bahkan  suatu  bukti  yang  meyakinkan  di  tempat  lain  ia pernah menegaskan yang berwenang mengurus masalah tersebut adalah para wali, al Qurthuby, Al Jaami‟ al Ahkam al Qur‟an , Juz III, hal. 187
18 Al  Thabary, Tafsir  al  Thabari ,  Juz  II,  hal.  516;  Ibn  al  Araby, Ahkaam  al  Qur‟an , Tahqiq Al Bujawy, Juz I, hal. 212; Al Qurthuby, Al Jaami‟ al Ahkam al Qur‟an , Juz III, hal. 187
19 Al Zamakhsyary, al Kasysyaaf , Juz I, hal. 372
20 Al Jashash, Ahkaam al Qur‟an , Juz II, hal. 101
Dari uraian di atas dapat dinyatakan pengkhususan khitab yang terkandung dalam ayat tersebut kepada perwalian nikah dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti  perempuan  hanya  punya  hak  untuk  menentukan  calon  suami  dan  kadar maskawin, tidak selainnya (melangsungkan akad nikah) -- laki-laki sebagai syarat mutlak dalam perwalian nikah -- tanpa menyebutkan dalil lain sebagai pendukung sulit  dipertahankan  kebenarannya,  karena  keumuman  ayat  tidak  menghendaki demikian. Begitu juga sebaliknya dikarenakan keumuman khitab yang terkandung dalam  ayat  tersebut  menganggap  pembahasan  perwalian  ini  berlawanan  dengan ayat tersebut.
Beralih  kepada  penafsiran  surat  al-Nur  ayat  32.Sasaran  utama  yang menjadi  kajian penafsiran ayat  tersebut  adalah kalimat “wa ankihuu al-ayaamaa minkum” .  Dari  beberapa  kitab  tafsir  yang  dibaca  kebanyakan  ulama  tafsir mengartikan kata “al-ayyima” kepada “orang yang hidup sendirian baik laki-laki atau perempuan, sudah pernah kawin atau belum (laki-laki yang tidak punya isteri dan sebaliknya)” 21 kecuali Ibn al-„Araby. Menurut beliau kata tersebut lebih dapat diartikan  kepada  perempuan  yang  tidak  bersuami  baik  karena  sudah  cerai  atau belum kawin sama sekali. 22
Menyangkut  dengan  kata “ankihuu” ulama  berbeda  pendapat  tentang khitab yang terkandung dalam kata tersebut. Al-Qasimy, al-Qurthuby  dan Ibn al- „Araby menganggap khitab yang terkandung dalam kata tersebut ditujukan khusus untuk  para  wali. Dibandingkan dengan al-Qasimy,  Ibn al-„Araby lebih terperinci menjelaskan masalah tersebut.
Menurut  beliau  walaupun  ada  orang  yang  mengatakan  khitab  yang terkandung  dalam  kata  tersebut  ditujukan  kepada  suami,  tertolak  dengan  alasan kata “wa akinhuu” dengan memakai “hamzat” tidak bisa ditujukan kepada suami tanpa  ada  dalil  yang  menjelaskannya. 23 Akan  tetapi  al-Thabary  dan  al-Jashsas mengatakan  khitab  tersebut  masing-masing  ditujukan  kepada  seluruh  orang mukmin dan kepada semua orang tanpa kecuali. 24
Melihat  kepada  pengertian  kata “al-ayyima” dan “akinhuu” yang ditafsirkan  di  atas  perlu  dicatat  bahwa  ada  kemungkinan  ayat  tersebut  tidak termasuk dalam kategori ayat perwalian nikah bila dilihat dari segi tujuan khitab ditujukan  kepada  semua  orang,  dan  pengertian  kata “al-ayyima” semua  orang yang  hidup  sendirian  baik  laki-laki  atau  perempuan;  yang  sudah  pernah  kawin atau belum seperti yang dipahami oleh kebanyakan ulama tafsir di atas. Layaknya dapat  dikatakan  bahwa  ayat  tersebut  berkenaan  dengan  anjuran  kawin  terhadap laki-laki  yang  tidak  punya  isteri  dan  sebaliknya,  baik  sudah  pernah  kawin  atau belum.  Pengkhususan  keumuman  khitab  yang  terkandung  dalam  ayat  tersebut kepada  para  wali  dan  orang-orang  perempuan  yang  tidak  bersuami  tanpa
21 Al  Qasimy, Tafsiir  al  Qaasimy ,  Juz  XII,  (Mesir:  Isa  al  Babii  al  Halabii,  1959),  hal. 4516; al Zamakhsyary, al Kasysyaaf ,  Juz III, hal. 63; Al Jahshash, Ahkaam al Qur‟an , Juz III, hal. 319;  al  Thabary, Tafsir  al  Thabari, Juz  II,  hal.  125  dan  al  Qurthuby, Al  Jaami‟  al  Ahkam  al Qur‟an , Juz XII, 239, hal. 239
22 Ibn al Araby, Ahkaam al Qur‟an , Tahqiq Al Bujawy, Juz. III, hal. 1364
23 Al  Qasimy, Tafsiir  al  Qaasimy ,  Juz  XII,  hal.4517;  Ibn  al  Araby, Ahkaam  al Qur‟an , Tahqiq Al Bujawy, Juz. III, hal. 1364 dan hal. 1367
24 Al Thabary, Tafsir al Thabari, Juz II, hal. 126; Al Jashash, Ahkaam al Qur‟an , Juz II, hal. 320
menyertai dalil lain sebagai mukhassis -nya seperti yang dipahami oleh al-Qasimy dan Ibn al-„Araby memerlukan penelitian lebih lanjut.
Kembali  kepada  penafsiran  yang  dilakukan  mufasir-mufasir  di  depan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan nikah dapat dinyatakan --secara umum-- penafsiran  mereka  dipengaruhi  oleh  latar  belakang  mazhab  yang  dianutnya.  Ibn al-„Araby  misalnya  walaupun  dalam  beberapa  ayat  yang  ditafsirkannya  me- nyatakan  bahwa  khitab  yang  terkandung  dalam  ayat-ayat  nikah  di  belakang khusus ditujukan kepada para wali (ayat 221 surat al-Baqarah dan ayat 32 surat al- Nur),  tetapi  di  pihak  lain  masih  terbuka  kemungkinan  bahwa  khitab  dalam  ayat nikah  ditujukan  kepada  selain  wali;  seperti  ketika  ia  menafsirkan  ayat  230  surat al-Baqarah. Hal seperti ini juga diikuti oleh penafsiran-penafsiran lainnya.
Dari  semua  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  perbedaan  yang  terjadi  di kalangan para mufassir  dalam menafsirkan  ayat-ayat  yang berkaitan dengan per- nikahan  sama  seperti  yang  terjadi  di  kalangan  ulama-ulama  fiqih  berkisar  antara apakah  khitab  ayat-ayat  tersebut  khusus  ditujukan  kepada  para  wali  dalam mengurus  pernikahan  anak  perempuan  yang  ada  di  bawah  perwaliannya  atau ditujukan  kepada  semua  orang  termasuk  wali  ke  dalamnya.  Di  sini  yang  dapat dikatakan  bahwa  perbedaan  pendapat  yang  terjadi  di  kalangan  mufasir  dan fuqaha‟ dalam memahami ayat-ayat tersebut wajar sekali, karena sifatnya terlalu umum.

## Kesimpulan
Dari semua uraian dan penjelasan di atas dapat diberikan kesimpulan bahwa Keumuman  lafazh  yang  terdapat  dalam  ayat-ayat  nikah  seperti  yang  telah dijelaskan    di  depan  merupakan  salah  satu  factor  penyebab      terjadi  perbedaan pendapat  ulama  tafsir  dalam  memahami    ayat-ayat  nikah.  Ulama  tafsir  yang dimaksud    menganggap  khitab  yang  terkandung  dalam  ayat-ayat  nikah  tersebut khusus  ditujukan  kepada  wali,  maka  lelaki  merupakan  syarat  mutlak  dalam perwalian  nikah.  Sebaliknya  jika  khitab  yang  terkandung  dalam  ayat-ayat  nikah tersebut  tidak  khusus  ditujukan  kepada  wali  dalam  arti  untuk  semua  orang-- termasuk  perempuan  di  dalamnya--    maka  lelaki  bukan  syarat  mutlak  dalam perwalian nikah.
Keterikatan para mufasir dengan mazhab yang mereka anut juga merupakan factor tersendiri yang dapat mempengaruhi mufasir  dalam menafsirkan ayat-ayat nikah  dimaksud.  Mufasir  yang  bermazhab  Hanafi  mengatakan  khithab  yang tersebut  di  dalam  ayat-ayat  nikah  dimaksud  tidak  khusus  ditujukan  kepada  para wali,  maka  laki-laki  bukan  syarat  mutlak  dalam  perwalian  nikah.  Sebaliknya mufasir  yang  bermazhab  selain  Hanafi    --Maliki,  Syafii  dan  Hanbali--  khithab yang  terkandung  dalam    ayat-ayat  nikah  di  atas  khusus  ditujukan  kepada  para wali, maka lelaki merupakan syarat mutlak dalam perwalian nikah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Ahmad al Sahar Nafuri, Bazl al Juhuud fii hil Abi Dawud , Juz IX, Bairut: Daar al Kutub al Ilmiyyat.
Al Jashsas, Ahkaam al Qur‟an , Juz II, Kairo: Mathba‟at Abd Rahman, t.t.
Al Qasimy, Tafsiir al Qaasimy , Juz XII, Mesir: Isa al Babii al Halabii, 1959.
Al  Qurthuby, Al  Jaami‟  al  Ahkam  al  Qur‟an ,  Juz  III,  Cairo:  Daar  al  Kitaab  al „Araby, 1967.
Al Thabari, Tafsir al Thabari , Juz II, Beirut: Daar al Fikr, 1954.
Al Zarkhsyary, al Kasysyaaf , Juz I, al intsyaarat, Teheran.
Ibn al „Araby, Ahkaam al Qur‟an , Tahqiq Al Bujawy, Juz, Beirut: Isaa al Baabii al Halabii, 1950.
Ibn  Hajar  al  „Ashqalany, Fath  al  Baary ,  Juz  XI,  Mesir:  Musthafa  al  Baabii  al Halaby, 1959.
Ibn  Qayyim  al  Jauziyyat, Aun  al  Ma‟buud  Syarh  Sunan  Abi  Daawud ,  Jilid  VI, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
Rasyid Ridha, Tafsiir al Manaar , Juz II, Al Qahirat: Maktabat, t.t.