## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KARENA KELALAIAN MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MAJENE)
Application of Restorative Justice in Criminal Cases Due to Negligence Causing Traffic Accidents with Serious Injuries
(Study in Majene District Attorney's Office)

## Nur Fadhilah Mappaselleng¹*, Amanat Panggalo²
1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
*Email: nurfadhilah.mappaselleng@umi.ac.id
Diterima: 14 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di Kejaksaan Negeri Majene. Tipe penelitian ini adalah penelitian  empiris  serta  mengkaji  aspek  normatif,  adapun  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 responden yaitu 20 orang Jaksa yang berada dalam  lingkup  Kejaksaan  Negeri  Majene.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan restorative  justice dalam perkara  tindak  pidana  karena  kelalaian  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  korban  luka  berat  di  Kejaksaan  Negeri Majene dimulai dari pertimbangan dan syarat perdamaian, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian. Rekomendasi penelitian ini adalah Perlunya penguatan regulasi terkait restorative justice di tingkat penuntutan dalam revisi Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  kedepan.  Mengingat  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative masih menjadi pedoman utama meskipun kedudukan restorative justice  sudah  diakui  dalam  Undang-Undang  Kejaksaan,  serta  melakukan  peningkatan  kompetensi  terhadap  penuntut  umum terutama  dalam  mempertimbangkan  kelayakan  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  luka  berat  yang  dapat  dihentikan penuntutannya.  Hal  ini  karena  luka  berat  itu  sendiri  adalah  suatu  dampak  dari  tindak  pidana  yang  memiliki  jangkauan klasifikasi yang lebih luas dibandingkan dengan luka ringan dan kematian.
Kata Kunci : Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Luka Berat

## ABSTRACT
This study aims to analyze and explain the application of restorative justice in criminal cases due to negligence causing traffic accidents with serious injuries in the Majene State Attorney's Office. This type of research is empirical research and examines normative  aspects,  while  this  research  uses  primary  data  obtained  from  field  research  conducted  by  conducting  direct interviews with 20 respondents, namely 20 prosecutors within the scope of the Majene State Attorney's Office. The results showed that the application of restorative justice in criminal cases due to negligence causing traffic accidents with  serious injuries  in  the  Majene  District  Attorney's  Office  starts  from  considerations  and  conditions  of  peace,  peace  efforts,  peace processes,  and  peace  agreements.  The  recommendation  of  this  research  is  the  need  to  strengthen  regulations  related  to restorative justice at the prosecution level in the revision of the Criminal Procedure Code in the future. Considering that Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is still the main  guideline  even  though  the  position  of  restorative  justice  has  been  recognized  in  the  Prosecutor's  Law,  as  well  as increasing the competence of public prosecutors, especially in considering the feasibility of traffic accident cases with serious injuries that can be discontinued. This is because serious injury itself is a result of a criminal offense that has a broader range of classifications compared to minor injury and death.
Keywords: Restorative Justice, Traffic Accident, Serious Injury
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana... (Nur Fadhilah Mappaselleng, Amanat Panggalo)

## 1.   PENDAHULUAN
Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan mencermati definisi tersebut maka terdapat tiga  komponen  yang  menjadi  bagian  dari  lalu  lintas,  yaitu kendaraan, orang dan ruang lalu lintas jalan. Kendaraan adalah suatu  sarana  angkut  di  jalan  yang  terdiri  atas  kendaraan bermotor  dan  tidak  bermotor,  dimana  kendaraan  bermotor digerakkan  olebn  peralatan  mekanik  berupa  mesin  dan kendaraan  tidak  bermotor  digerakkan  oleh  tenaga  manusia dan/atau  hewan.  Baik  kendaraan  maupun  pengendara  terlibat dalam aktivitas di ruang lalu lintas jalan, yang berarti prasarana yang  diperuntukkan  bagi  gerak  pindah  kendaraan,  orang, dan/atau  barang  yang  berupa  jalan  dan  fasilitas  pendukung (Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan).
Berdasarkan  definisi  yang  tercantum  dalam  Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah  suatu  kejadian  di  jalan  yang  tidak  terduga  atau  tidak disengaja yang melibatkan kendaraan, baik dengan atau tanpa kehadiran  pengguna  jalan  lain,  yang  mengakibatkan  kerugian fisik  manusia dan/atau  kerusakan properti. (Ditetapkan dalam Pasal  1  angka  24  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan).  Terdapat  dua penekanan  disini,  yaitu  peristiwa  tersebut  tidak  diduga  atau tidak  disengaja,  dan  ada  korban  yaitu  manusia  maupun  harta benda.  Elemen  kecelakaan  tersebut  bahkan  berlaku  universal oleh  karenanya  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  yang  bahkan menyebabkan  terjadinya  kecelakaan  sangat  jarang  dianggap sebagai “real crime” atau kejahatan yang nyata (Claire Corbett, Car Crime (Cullompton, UK: Willan, 2003)
Dalam  doktrin  hukum  pidana  dikenal  perbedaan  antara pelanggaran  ( Mala  prohibition )  dan  kejahatan  ( Mala  in  se ). Pelanggaran  adalah  suatu  bentuk  perbuatan  yang  dilakukan individu  yang  tidak  memerlukan  sikap  batin.  Berbeda  halnya dengan  kejahatan  yang  direpresentasikan  oleh  adanya  sikap batin  tertentu  yang  diakses  oleh  individu  saat  melakukan perbuatan pidana. Akumulasi dari keduanya akan mewujudkan tindak  pidana,  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia karena  kesalahannya  yang  berakibat  melawan  hukum  yang dikenakan sanksi pidana. Atau dalam pendapat lain mempunyai arti  sebagai  kenyataan  atau  perbuatan  yang  dapat  dihukum (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum PIdana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 181). Sikap batin dalam bentuk yang paling rendah dicirikan sebagai kelalaian.
Berbicara  tentang  kelalaian,  secara  umum  kelalaian merujuk  pada  kesalahan  dalam  tindakan  pidana  yang  tidak seberat  kesengajaan.  Ini  mengindikasikan  kurangnya  kehati- hatian dari si pelaku sehingga menyebabkan konsekuensi yang tidak  disengaja.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  penilaian kelalaian  tidak  boleh  bergantung  pada  standar  pribadi, melainkan standar kehati-hatian yang umum di masyarakat. Ini berarti bahwa tolak ukur untuk menilai kelalaian adalah standar kehati-hatian  yang  umum  diterima  dalam  masyarakat. Meskipun demikian, hakim juga dapat memainkan peran dalam menetapkan  apakah  kelalaian  terjadi  dalam  suatu  kasus (Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta:  PT  Refika  Aditama,  2003),  70).  Ketika  seseorang melakukan  tindakan  karena  kurang  hati-hati,  itu  bukan  lagi peristiwa yang dianggap sebagai kejadian yang tidak terduga, dan  ini  mengubah  definisi  dari  kecelakaan  lalu  lintas  dengan mempersyaratkan  tanggung  jawab  pidana  terhadap  pelaku
meskipun  ada  luka  berat  sebagai  konsekuensinya.  Pasal  310 ayat (3) menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa "orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kurang hati-hati  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  korban luka  berat  dapat  dihukum  penjara  hingga  5  tahun  dan/atau denda maksimal Rp10.000.000,00." Oleh karena itu, peristiwa yang  awalnya  hanya  merupakan  kecelakaan  dapat  berujung pada proses hukum.
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan penuntutan  sebagai  proses  mengajukan  kasus  ke  pengadilan. Keberhasilan  Kejaksaan  tidak  hanya  dari  jumlah  kasus  ke pengadilan,  tetapi  juga  dari  penyelesaian  luar  pengadilan melalui  mediasi  penal,  menciptakan  keadilan  restoratif. Sayangnya,  pertimbangan  tentang  dapat  atau  tidaknya dilakukan  restorative  justice  tidak  dirumuskan  dalam  bagian dari  penghentian  penuntutan  yang  terdapat  dalam  KUHAP. KUHAP  hanya  menjelaskan  bahwa  penuntut  umum  dapat menghentikan  penuntutan  apabila  tidak  terdapat  cukup  bukti atau  peristiwa  tersebut  bukan  merupakan  tindak  pidana  atau perkara  ditutup  demi  hukum  (Pasal  140  ayat  (2)  huruf  a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
Restorative  justice berasal  dari  kata “restore” yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula. Sedangkan justice memiliki  makna  keadilan,  sehingga restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian  tindak  pidana  yang  bertujuan  untuk  memulihan hubungan  yang  rusak  akibat  tindak  pidana  antara  korban  dan pelaku  kejahatan  dengan  cara  diluar  pengadilan,  (Dessy Kusuma  Dewi,  Kewenangan  Jaksa  Dalam  Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1, Mei 2021, 1-14) seperti yang diuraikan pada Pasal 1 angka  1  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif, adalah  pendekatan  dalam  menyelesaikan  kasus  tindak  pidana yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  mereka,  dan  pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus  pada  pemulihan  dan  bukan  pembalasan.  Peraturan tersebut memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menghentikan  penuntutan  secara  hukum,  termasuk  melalui penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  pendekatan  keadilan restoratif  seperti  afdoening  buiten  process.  Lebih  jauh  lagi, Pasal 5 menguraikan bahwa di tingkat Kejaksaan, perkara dapat ditutup demi hukum dan penuntutannya dihentikan berdasarkan  prinsip  keadilan  restoratif  jika  memenuhi persyaratan  berikut:  a.  Tersangka  pertama  kali  melakukan tindak pidana; b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau maksimal 5 tahun penjara; dan c. Nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00. Pasal 5 ayat (4) memperkuat  bahwa  jika  tindak  pidana  disebabkan  oleh kelalaian,  persyaratan  pada  ayat  (1)  huruf  b  dan  c  dapat dikecualikan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  restorative justice dapat dipertimbangkan untuk semua kasus tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian. Ini juga mengonfirmasi prinsip oportunitas di mana penuntut umum memiliki kebijakan untuk mengejar  atau  tidak  mengejar  penuntutan  suatu  kasus  ke pengadilan, dengan atau tanpa persyaratan tertentu.
Di  Indonesia,  kecelakaan  lalu  lintas  menjadi  salah  satu masalah  yang  serius,  berdasarkan  data  Kepolisian  Republik Indonesia,  tercatat  setiap  jamnya  ada  3  (tiga)  orang  yang meninggal  akibat  kecelakaan  lalu  lintas.  Jika  dilihat  lebih
detail,  angka  kecelakaan  di  tahun  2020  sebesar  100.028  dan meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah kasus 103.645. Di Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Barat  saja  masih  tercatat  825 kecelakaan lalu lintas pada januari hingga desember 2022 (Abd Rahman.2022).  Misalnya  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  yang terjadi  di  Majene  di  tahun  2022.  Pada  Januari  2022  terjadi tabrakan  motor  dan  truk  di  Majene,  pengendara  motor meninggal  di  tempat,  lalu  Februari  2022,  dua  pengendara sepeda motor tabrakan di jalan Poros Majene-Mamuju dimana salah  satu  motor  bergerak  dari  arah  Majene  menuju  Mamuju dengan kecepatan tinggi. Kendaraan yang berada di depannya didahului sementara dari arah berlawanan motor dengan merek yang sama melintas sehingga kedua pengendara tidak mampu mengendalikan  kendaraannya  dan  tabrakan  tidak  terelakkan dan  masih  banyak  kasus  yang  tidak  dapat  disebutkan  satu persatu.
Kendatipun begitu, peradilan pidana tidak sekedar dilihat sebagai  sistem  penanggulangan  kejahatan,  melainkan  dilihat sebagai problem sosial yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Penggunaan  sanksi  pidana  yang  dikenakan  kepada  pelanggar harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  beradab. (Mappaselleng,  Nur  Fadhilah,  2020.  Kriminologi  Esensi  dan Perspektif  Arus  Utama,  Trussmedia  Grafika,  Yogyakarta) Penyelesaian tindak pidana dapat ditempuh dengan mengutamakan  perdamaian  secara  musyawarah  atau  disebut dengan  pendekatan  restorative  justice.  Restorative  justice menitikberatkan  pada  adanya  partisipasi  langsung  pelaku, korban  dan  masyarakat  dengan  memaknai  tindak  pidana (Muhaimin,  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana Ringan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19 No. 2 Juni  2019,  186).  Perkara  tindak  pidana  karena  kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat adalah  jenis  perkara  yang  ideal  untuk  diselesaikan  dengan keadilan  restoratif.  Namun  konsep  ini  tentu  saja  tidak  dapat secara pragmatis diterapkan karena harus dipicu oleh peraturan yang menghendaki upaya perdamaian tersebut, tidak terkecuali ketika  perkara  telah  sampai  dalam  tahap  penuntutan, sebagaimana  pendapat  Gustav  Radbruch  yang  dikutip  oleh Achmad  Ali  mengatakan  kepastian  hukum  adalah  kepastian hukum tentang hukum itu sendiri.
Terciptanya  keharmonisan  masyarakat  sebagai  bahan pertimbangan  artinya  bahwa  akibat  yang  timbul  dari  tindak pidana tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak  ada  penolakan  dari  masyarakat  serta  tidak  berdampak pada  konflik  sosial.  Pada  perkara  tindak  pidana  karena kelalaian  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas,  dinamika berpikir para pihak dan masyarakat dalam menginisiasi model penyelesaian tindak pidana tidak selamanya dapat menyesuaikan  idealisme  yang  dibangun  dalam  ketentuan tentang restorative justice. Tidak mengherankan karena hukum terkadang  tertatih-tatih  mengejar  peristiwa  yang  terjadi  di masyarakat  sehingga  dibutuhkan  penanganan  yang  tepat. Kompleksitas  ini  dapat  dihindari  andaikata  restorative  justice baru diupayakan saat pelimpahan perkara dilakukan. Isu yang muncul  kemudian  adalah  sampai  sejauh  mana  restorative justice  dalam  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  diterapkan jika  mengingat  tantangan  yang  dihadapi  berbeda  saat  di penyidikan.  Dengan  kata  lain,  menjadi  lebih  sulit  ketika  di tingkat  penyidikan  jika  ternyata  sudah  dilakukan  upaya  yang sama namun tidak berhasil. Tentunya hal ini akan menambah urgensi  untuk  mengkalibrasikan  proses  pemidanaan  dengan jalan restoratif.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan menjelaskan penerapan restorative justice dalam perkara tindak
pidana  karena  kelalaian  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas dengan korban luka berat di Kejaksaan Negeri Majene.

## 2. METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris  yang  menggabungkan  dua  jenis  penelitian,  sifat penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Dimana  perpaduan  tipe  ini bertujuan  untuk  saling  mendukung  dan  bersinergi  untuk memberikan penjelasan mengenai penerapan restorative justice dalam  perkara  tindak  pidana  karena  kelalaian  menyebabkan kecelakaan  lalu  lintas  dengan  korban  luka  berat,  Selain berorientasi pada data sekunder seperti aspek teori, filosofi, dan penjelasan  pada  setiap  pasal,  juga  memfokuskan  pada  data primer  atau  hasil  dari  penelitian  lapangan,  untuk  melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja disuatu lingkungan Masyarakat. Teknik pengumpulan data  secara  observasi,  dokumentasi,  wawancara,  dan  angket. Adapun  populasi  dan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh Jaksa di Kejaksaan Negeri Majene sebanyak 20 orang Jaksa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Penerapan
Lalu  lintas  diasosiasikan  sebagai  pergerakan  orang  dan kendaraan  sepanjang  suatu  jaringan  jalan  dan  sistem transportasi. Hal ini merupakan aspek mendasar dari kehidupan perkotaan,  memungkinkan  perpindahan  dari  satu  tempat  ke tempat lain secara efisien. Sejalan dengan itu pula, peningkatan jumlah  penduduk,  desakan  untuk  memenuhi  kepentingan individu disertai dengan tingginya  mobilitas  masyarakat akan memunculkan  isu  mengenai  ketidakstabilan  dan  disintegrasi yang akhirnya mengarah kepada risiko kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan  lalu  lintas  adalah  situasi  yang  tidak  diinginkan. Menurut  Menurut  Pasal  1  angka  24  dalam  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas merujuk pada suatu insiden di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan, baik  dengan  atau  tanpa  kehadiran  pengguna  jalan  lain,  yang mengakibatkan  cedera  fisik  manusia  dan/atau  kerugian  harta benda.    (Pasal  1  angka  24  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) Mengacu pada definisi tersebut, maka tidak ada yang menginginkan terjadinya kecelakaan  lalu  lintas,  terlebih  jika  luka  yang  ditimbulkan berupa  luka  berat.  Akan  tetapi,  segala  bentuk  peristiwa  yang diduga  tindak  pidana  maka  harus  ditindaklanjuti  ke  dalam sistem peradilan pidana sampai terbukti sebaliknya. Sedangkan Jaksa  Penuntut  Umum  adalah  bagian  dari  sistem  yang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan perkara dengan cara menuntut ataupun menghentikan penuntutan, bahkan jika seluruh aspek formil terpenuhi
Kabupaten  Majene  secara  geografi  adalah  salah  satu kabupaten  yang  berada  di  Provinsi  Sulawesi  Barat  Indonesia dengan  luas  wilayah  947,84  km2  dan  tercatat  sampai  tahun 2020  memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak  173.844  jiwa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dilansir dari Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Mejene  maka  tidak  bisa dipungkiri  panjang  jalan  menurut  kondisi  jalan  di  Kabupaten Majene  yang  mengalami  rusak  berat  adalah  yang  terparah  di tahun  2022.  Pada  tahun  2022  panjang  jalan  yang  rusak  yaitu 128,712km, yang terus mengalami eskalasi dibandingkan tahun 2021  yaitu  126,617km  lalu  di  tahun  2020  95,413km  (BPS Majene, 2023).  Hal ini menjadi penting mengingat dalam Pasal
Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana... (Nur Fadhilah Mappaselleng, Amanat Panggalo)
24  ayat  (1)  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan menegaskan  bahwa  jalan  yang  rusak  adalah  salah  satu penyebab  yang  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas.  Jika demikian  maka  potensi  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di wilayah  hukum  Kejaksaan  Negeri  Majeni  cenderung  tinggi, Adapun  data  tindak  pidana  kelalaian  yang  menyebabkan kecelakaan  lalu  lintas  pada  3  (tiga)  tahun  terakhir  adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Data Tindak Pidana Karena Kelalaian Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dari Tahun 2021-2023 Tahun Luka Ringan Luka Berat Meninggal Jumlah 2021 1 - 3 4 2022 - 3 2 5 2023 - - 2 2 Jumlah 1 3 7 9
Sumber data: Kejaksaan Negeri Majene 2023
Data di atas menunjukkan bagaimana tren kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pada tahun 2021 hingga 2023 yang dilimpahkan dari  penyidikan  ke Kejaksaan  Negeri Majene. Pada tahun 2021 terdapat 1 kasus dengan luka ringan dan  3  kasus  meninggal  tanpa  adanya  laporan  terkait  korban luka berat. Selanjutnya di tahun 2021 tidak ada laporan terkait kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, sementara itu terdapat  1  kasus  luka  berat  dan  2  kasus  yang  menyebabkan korban  meninggal.  Lalu  di  tahun  2023  tidak  ada  kasus  yang sampai  pada  tingkat  penuntutan  baik  kecelakaan  lalu  lintas dengan korban luka ringan dan luka berat. Sedangkan korban yang  meninggal  berada  di  angka  yang  sama  dengan  tahun sebelumnya, yaitu 2 kasus, sehingga dapat disimpulkan bahwa tren tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas  berjumlah  9  kasus  dalam  tiga  tahun  terakhir.  Dengan catatan  bahwa  pada  tahun  2022  terdapat  2  perkara  yang diajukan  restorative  justice,  yaitu  perkara  pada  korban  luka berat  dan  korban  meninggal.  Akan  tetapi  hanya  perkara  luka berat  yang  berhasil  disetujui  dan  dilakukan  penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif.
Menyikapi data di atas, maka penulis berpendapat bahwa pada prinsipnya Kejaksaan Negeri Majene dalam menghadapi perkara  a  quo  hanya  terbatas  pada  tugas  dan  wewenangnya dalam  melakukan  penuntutan.  Hal  ini  berarti  diluar  kapasitas penuntut  umum  untuk  bertindak  untuk  mengaitkan  langsung perbuatan  seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana. Sedangkan  dalam  perkara  yang  menyangkut  kecelakaan  lalu lintas, penegak hukum yang dapat mengartikulasikan fakta dan keadaan  tersebut  adalah  Kepolisian  yang  menjalankan  fungsi investigasi.  Dengan  kata  lain,  secara  kuantitas,  proses penegakan  hukum  terhadap  kecelakaan  lalu  lintas  sudah tersaring di tingkat Kepolisian terutama jika upaya perdamaian dilakukan.    (Maraindo  Daulay,  Susilawati,  dan  Syarifuddin, 2022)  Berkenaan  dengan  hal  tersebut  pula,  data  resmi  yang tercatat  di  Kejaksaan  Negeri  Majene  adalah  manifestasi  dari berkas  penyidikan  yang  yang  dibawa  ke  Kejaksaan,  di  mana sejalan  dengan  perintah  Pasal  110  ayat  (1)  KUHAP  bahwa dalah  hal  penyidik  telah  selesai  melakukan  penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkanb berkas perkara itu kepada penuntut  umum.  Perhatian penulis  secara hipotesis berkaitan dengan  dua  aspek.  Pertama,  bahwa  sejumlah  kecelakaan  lalu lintas terutama yang menyebabkan luka ringan dan luka berat telah  diselesaikan  dengan  dengan  restorative  justice  oleh Kepolisian, sehingga angka tindak pidana kecelakaan lalu lintas
ditekan  pada  tingkat  penyidikan.  Lalu  yang  kedua,  ada kekhawatiran  bahwa  secara  kecelakaan  lalu  lintas  sudah mendapat rasionalisasi apabila terjadi, sehingga jarang berakhir dengan tindak pidana.
Penghentian penuntutan dengan menggunakan pendekatan  restorative  justice  oleh  penuntut  umum  pada praktiknya  harus  menyesuaikan  dan  tidak  melebihi  apa  yang disyaratkan  peraturan  perundang-undangan,  terutama  syarat- syarat maupun langkah-langkah yang terdapat dalam Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Maka  dari  itu penerapan  restorative  justice  dalam  perkara  tindak  pidana karena  kelalaian  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  dengan korban luka berat antara lain sebagai berikut: (Hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Majene pada 15 Januari 2024)
1)   Pertimbangan dan Syarat Perdamaian Sebelum melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan  restoratif,  penuntut  umum  harus  memperhatikan setiap aspek pada pelaku, korban, dan tindak pidana itu sendiri. Dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  penghentian penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan korban  dan  kepentingan  hukum  lain  yang  dilindungi, menghindari stigma negatif, menghindari pemulihan, merespons dan menjaga harmoni masyarakat, serta memperhatikan  kesusilaan,  kepatutan,  dan  ketertiban  umum. Pada Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
b) Latar  belakang  terjadinya/dilakukannya  tindak pidana;
c) Tingkat ketercelaan;
d) Kerugian  atau  akibat  yang  ditimbulkan  dari  tindak pidana;
e) Cost and benefit penanganan perkara;
f) Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
g) Adanya  perdamaian  antara  korban  dan  tersangka (Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif)”
Penilaian  penuntut  umum  pada  tindak  pidana  kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat juga dilakukan dengan keseluruhan pertimbangan di atas. Dari sisi pelaku, penuntut umum mempertimbangkan mengapa pelaku  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Dinamika  berlalu lintas  akan  memungkinkan  kecelakaan  lalu  lintas  dengan korban luka berat terjadi dengan beberapa cara. Akan berbeda misalnya jika pelaku sebelum tindak pidana terjadi ugal-ugalan mengendarai  kendaraan  bermotor  di  jalan  dan  pelaku  yang mempercepat kecepatan kendaraannya tetapi dengan perhitungan yang keliru sehingga terjadi kecelakaan. Motivasi dari  pelaku  akan  menentukan  sejauh  mana  ketercelaan  dan perhatian  penuntut  umum  melimpahkan  perkara  atau  justru mengambil jalan restoratif untuk  menghindari  stigma  negatif. Mengenai subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, penulis berpendapat bahwa ancaman tindak pidana kecelakaan lalul lintas oleh tidak seperti ancaman pada kejahatan jalanan (street crime) lain seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, maupun pada kejahatan kerah putih (white collar
crime)  dan  kejahatan  terorganisir  lainnya.  Hanya  saja  yang tidak dapat dihindari dalam kecelakaan lalu lintas adalah pasti ada  kerugian  terhadap  harta  benda  yang  diakibatkan  korban disamping kerugian pada tubuh. Hal ini akan berdampak pada bagaimana  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  akan  merespon upaya perdamaian. Selain itu kecelakaan lalu lintas dilihat juga dari klasifikasinya berdasarkan pada pasal 229 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut;
a) Kecelakaan ringan merupakan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang;
b) Kecelakaan  sedang  merupakan  kecelakaan  lalu lintas  yang  mengakibatkan  luka  ringan  dan kerusakan kendaraan dan atau barang;
c) Kecelakaan berat merupakan kecelakaan lalu lintas yang  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia  atau luka berat (Soedjono, 1984)
Meskipun  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan kecelakaan  lalu  lintas  pada  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  adalah  salah  satu  jenis  tindak  pidana  yang memenuhi  syarat  penghentian  penuntutan,  namun  perlu dipertimbangkan juga terkait alasan seseorang sampai terlibat dalam  kecelakaan  lalu  lintas  agar  peristiwa  tersebut  dapat selaras dengan cita-cita keadilan restoratif. Hal ini karena nilai- nilai  kesusilaan  yang  berlaku  di  kehidupan  masyarakat menuntut  agar  setiap  orang  untuk  bertindak  hati-hati  (Juniati dan  Rahmat  Jhoanda,  Analisis  Putusan  Hakim  Terhadap Tindak  Pidana  Kelalaian  Berkendara  Yang  Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan dan
Perlindungan  Anak,  Seikat:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik  dan Hukum  Vol.  2  No.  4  August  2023,  383-393),  Adapun  jenis tindak pidana yang dikecualikan untuk perkara:
a) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
b) Tindak  pidana  yang  diancam  dengan  ancaman pidana minimal;
c) Tindak pidana narkotika;
d) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
e) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
Setelah  pertimbangan  tersebut  telah  dilakukan,  maka perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya  berdasarkan  keadilan  restoratif  dalam  hal terpenuhinya  dua  syarat,  yaitu  syarat  terkait  kualikasi  tindak pidana dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, korban, dan masyarkat.  Kualifikasi  tindak  pidana  yang  menjadi  syarat perdamaian diterangkan dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu;
a) Tersangka  baru  pertama  kali  melakukan  tindak pidana;
b) pidana  hanya  diancam  dengan  pidana  denda  atau diancam  dengan  pidana  penjara  tidak  lebih  dari  5 (lima) tahun; dan
c) Tindak pidana dilakukan dengan  nilai barang bukti atau  nilai  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Syarat  di  atas  tidak  bersifat  strict  atau  ketat,  karena terdapat  beberapa  pengecualian  yang  relevan  dengan  tindak pidana  karena  kelalaian  yang  menyebabkan  kecelakaan  lalu lintas  dengan  korban  luka  berat,  yaitu  pengecualian  apabila tindak pidana dilakukan dengan kelalaian dan juga jika tindak pidana  ditujukan  terhadap  tubuh.  Untuk  tindak  pidana  yang dilakukan terhadap orang, tubuh, dan nyawa, dan kemerdekaan
orang  ketentuan  sebagaimana  pada  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  c dapat  dikecualikan.  Lalu  dalam  hal  tindak  pidana  dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan c dapat dikecualikan.  Ketentuan  ini  mencerminkan  bahwa  dalam tindak pidana a quo syarat  maksimal 5 (lima) tahun ancaman pidana dan nilai kerugian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikecualikan. Tidak hanya itu, setelah kualifikasi tindak  pidana  terpenuhi  maka  penghentian  penuntutan berdasarkan  keadilan  restoratif  dilakukan  dengan  memenuhi syarat:
a) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
1) Mengembalikan  barang  yang  diperoleh  dari tindak pidana kepada korban;
2) Mengganti kerugian korban;
3) Mengganti  biaya  yang  ditimbulkan  dari  akibat tindak pidana; dan/atau
4) Memperbaiki  kerusakan  yang  ditimbulkan  dari akibat tindak pidana;
b) Telah  ada  kesepakatan  perdamaian  antara  korban dan tersangka; dan
c) Masyarakat  merespon  positif  (Pasal  5  Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif)
2)   Upaya Perdamaian
Secara  prosedural,  upaya  perdamaian  oleh  penuntut umum  dilakukan  pada  tahap  penuntutan,  yaitu  pada  saat penyerahan  tanggung  jawab  atas  tersangka  dan  bukti.  Upaya perdamaian  tidak  dapat  diinisiasi  saat  prapenuntutan.  Sebab saat  prapenuntutan,  masih  terdapat  irisan  tanggung  jawab antara  penyidik  dan  penuntut  umum,  sehingga  agar  tidak terdapat  konflik  kewenangan  maka  titik  awal  upaya perdamaian  terjadi  saat  penuntutan.    Hal  ini  secara  intrinsik tersimpul dalam Pasal 14 huruf a KUHAP bahwa penuntutan hanya dapat dimulai jika penuntut umum telah menerima dan memeriksa  berkas  perkara  penyidikan  dari  penyidik  atau penyidik pembantu. (Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) Sedangkan tugas penyidikan  selesai  sebagaimana  Pasal  8  ayat  (3)  huruf  b KUHAP dalam hal penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka  dan  barang  bukti  kepada  penuntut  umum  (Pasal  8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
Langkah-langkah perdamaian yang diambil oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Majene dimulai setelah menerima tersangka  dari  penyidik.  Penuntut  umum  memanggil  korban dan  tersangka  secara  sah  dan  layak  dengan  menyampaikan alasan  pemanggilan.  Pemanggilan  tersebut  dapat  melibatkan keluarga korban atau tersangka, tokoh masyarakat, atau pihak terkait  lainnya.  Penuntut  umum  kemudian  menjelaskan maksud, tujuan, serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam  upaya  perdamaian,  termasuk  hak  untuk  menolak perdamaian. Ini berarti bahwa upaya perdamaian tidak secara otomatis mengakibatkan penghentian penuntutan; ada kemungkinan  perdamaian  dapat  dibatalkan  jika  salah  satu pihak tidak setuju atau menolaknya.
3)   Proses Perdamaian
Proses  perdamaian  dijalankan  dengan  penuntut  umum bertindak sebagai mediator. Penuntut umum harus mempertahankan sikap netral tanpa memiliki kepentingan atau ikatan  langsung  dengan  perkara,  korban,  atau  tersangka,  baik
Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana... (Nur Fadhilah Mappaselleng, Amanat Panggalo)
secara  pribadi  maupun  profesional.  Proses  perdamaian biasanya  berlangsung  di  kantor  Kejaksaan  Negeri  Majene. Namun, jika ada kendala seperti masalah keamanan, kesehatan, atau  kondisi  geografis,  proses  perdamaian  bisa  dilakukan  di kantor pemerintah atau lokasi lain yang disetujui oleh surat dari pemerintah atau aturan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau  Kepala  Kejaksaan  Negeri.  Selain  itu,  perdamaian dilakukan secara sukarela melalui musyawarah mufakat tanpa tekanan,  paksaan,  atau  intimidasi.  Proses  perdamaian  dan pemenuhan kewajiban biasanya dilakukan dalam jangka waktu maksimal  14  (empat  belas)  hari  sejak  penyerahan  tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.
4)   Kesepakatan Perdamaian
Ada  dua  kondisi  yang  diciptakan  apabila  proses perdamaian  telah  berjalan,  yaitu  kesepakatan  perdamaian terkait  perdamaian  tercapai  dan  perdamaian  tidak  tercapai. Kesepakatan  dapat  terjadi  apabila  pihak  pelaku  dan  korban sepakat  berdamai  disertai  pemenuhan  kewajiban  tertentu. Walau  demikian  termasuk  pula  kesepakatan  perdamaian apabila  mereka  sepakat  berdamai  tanpa  disertai  pemenuhan kewajiban  tertentu.  Perdamaian  tercapai  dengan  membuat kesepakatan  perdamaian  secara  tertulis  dihadapan  penuntut umm  dengan  ditandatangani  oleh  korban,  tersangka,  dan  2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh penuntut umum, yang mana  baik  sepakat  berdamai  tanpa  atau  diserta  pemenuhan kewajiban tertentu dituangkan dalam berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Bedanya dalam hal kesepakatan tanpa pemenuhan  maka berita acara dan nota pendapat sudah dapat  dibuat.  Akan  tetapi  jika  disertai  pemenuhan  kewajiban tertentu  maka  berita  acara  baru  dapat  dibuat  jika  pemenuhan kewajiban  dilakukan.  Jika  pemenuhan  kewajiban  tidak dilaksanakan  maka  penuntut  umum  menuangkan  tidak tercapainya  kesepakatan  perdamaian  dalam  berita  acara, membuat  nota  pendapat  bahwa  perkara  dilimpahkan  ke pengadilan  negeri  dengan  menyebutkan  alasannya,  dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
Dalam perkara tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, apabila  dalam  perdamaian  tercapai  tetapi  dengan  pemenuhan kewajiban  berupa  pelaku  harus  membiayai  perawatan  korban dan  hal  tersebut  tidak  dilakukan,  maka  penuntut  umum menuangkan  ke  dalam  berita  acara  dan  segera  melanjutkan proses  penuntutan.  Kesepakatan  perdamaian  dapat  juga  tidak tercapai  karena  permintaan  pemenuhan  kewajiban  yang  tidak proporsional,  ancaman  atau  intimidasi,  sentimen,  pelakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama ras, kebangsaan,  atau  golongan  tertentu  tersangka  yang  beritikad baik  dapat  dijadikan  pertimbangan  penuntut  umum  dalam melakukan  penuntutan.  Bahkan  perdamaian  dapat  juga  tidak tercapai  karena  tersangka  tidak  mampu  untuk  memenuhi kewajiban  dikarenakan  faktor  ekonomi  atau  alasan  lain  yang disertai  dengan  itikad  baik  dari  tersangka.  Dengan  kata  lain, menurut  penulis,  jika  perdamaian  berhasil  maka  perkara tersebut dapat dihentikan penuntutannya karena alasan keadilan restoratif  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  telah  dipenuhi dalam  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif. Penulis juga sependapat bahwa perdamaian antara pelaku dan korban dapat terwujud tanpa syarat apapun selama masyarakat merespon  positif  atas  perdamaian  para  pihak.    (Elsa  Kristina Hutapea,  Achmed  Sukendro,  Halomoaan  Freddy  Sitanjak
Alexandra,  dan  Pujo  Widodo,  Implementasi  Keadilan Restoratif  Sebagai  Upaya  Perdamaian  Dalam  Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksaan Negeri Lebong, Jurnal Kewarganegaraan,  Vol.  7  No.  1  Juni  2023,  316-324)  Akan tetapi  jika  perdamaian  tidak  berhasil  maka  penuntutan dilanjutkan  kembali  sehingga  perkara  tindak  pidana  harus segera dilimpahkan ke pengadilan.
Berdasarkan penerapan restorative justice oleh Kejaksaan Negeri  Majene  dimulai  dari  pertimbangan  dan  syarat perdamaian,  upaya  perdamaian,  proses  perdamaian,  dan kesepakatan  perdamaian,  maka  penulis  berpendapat  bahwa penerapan  restorative  justice  dalam  perkara  tindak  pidana kelalaian  yang  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  dengan korban  luka  berat  berjalan  kurang  efektif.  Hal  ini  karena terdapat beberapa faktor yang menghambat jalannya penerapan restorative justice sebagai berikut:
a) Keterbatasan Pada Peraturan Perundang-undangan Legitimasi penuntut umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya  untuk  mewujudkan  keadilan  restoratif  akan tidak akan mengalami hambatan secara hukum apabila antara produk hukum yang mengejawantahkan penghentian penuntutan  dengan  berdasarkan  keadilan  restoratif  tidak bertentangan atau terjadi harmonisasi sehingga tidak ada celah dalam penerapan hukum. Sebab apabila penuntut melaksanakan  restorative  justice  dan  mendamaikan  tersangka dan korban, lalu tidak ada peraturan perundang-undangan yang turut  memberikan  validasi  atas  tindakan  penyidik  maka peluang  kesewenang-wenangan  tanpa  disadari  dapat  terbuka sehingga  penuntut  umum  menjalankan  diskresi  secara berlebihan. Sebagaimana pendapat Asep Supriadi KUHP tidak memberikan  arti  dari  pada  kealpaan  sebagaimana  lazimnya, lalu para ahli memberikan doktrin tentang kealpaan antara lain; 1)  tidak  mengadakan  penduga-duga  terhadap  akibat  bagi  si pembuat ( Voorzien-Baarheid ), 2) Tidak mengadakan penghati- hati  mengenai  apa  yang  diperbuat  atau  tidak  diperbuat ( Onvoorzictigheid ).  (Asep  Supriadi,  Kecelakaan  Lalu  Lintas dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Perspektif Hukum  Pidana  Indonesia  (Bandung:  PT  Alumni,  2014),  83) Dengan  diundangkannya  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15 Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif  maka  penuntut  umum  memiliki  “rambu- rambu”  atau  pedoman  agar  menjalankan  penghentian penuntutan  sesuai  dengan  rute  yang  seharusnya.  Ditambah dengan  lahirnya  Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2021 tentang  Kejaksaan  yang  turut  memperkuat  kedudukan penerapan restorative justice melalui diskresi penuntutan. Akan tetapi  sayangnya  KUHAP  yang  merupakan  pedoman  utama tugas dan kewenangan setiap penegak hukum yang terhubung dalam  sistem  peradilan  pidana  justru  belum  membawa semangat restoratif. Dari segi historis cukup dapat dimaklumi mengingat  keadilan  restoratif  merupakan  lensa  baru  dalam melihat  hukum  dan  keadilan  sementara  yang  belum direfleksikan pada KUHAP saat itu. Alasannya karena praktik kesepahaman  hukum  antara  penegak  hukum  dicirikan  pada sejauh  mana  menerapkan  KUHAP  sebagai  instrumen  utama atau  induk  dalam  hukum  acara  pidana  sehingga  muncul desakan  agar  nantinya  eksistensi  penghentian  penuntutan karena  alasan  keadilan  restoratif  dalam  Peraturan  Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Undang-Undang Kejaksaan dapat dirumuskan dengan baik dalam Rancangan KUHAP.
b)   Ketidaksepahaman Antara Tersangka dan Korban
Tindak  pidana  kelalaian  yang  menyebabkan  kecelakaan lalu  lintas  merupakan  tindak  pidana  yang  terjadi  dengan  cara yang  tidak  terduga,  namun  tersangka  dapat  dicela  karena melakukan perbuatan yang berbeda yang mana orang lain pada umumnya tidak melakukan hal yang sama. Pada intinya karena tersangka tidak  menginginkan tindak pidana  maka restorative justice  dapat  menjadi  rute  penegakan  hukum  alternatif  untuk menghindari  stigma  negatif  akibat  pemidanaan  yang  dialami pelaku nantinya. Isu yang dipermasalahkan pada pelaku adalah jika  pelaku  tidak  mau  menunjukkan  sikap  bertanggungjawab dan memulihkan dampak tindak pidana sehingga cukup wajar jika  penuntutan  harus  dilanjutkan.  Walau  demikian, ketidaksepahaman  kebanyakan  muncul  dari  pihak  korban. Restorative justice berangkat dari paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada korban, Bambang Waluyo mendefinisikan  korban  sebagai  orang  yang  telah  mendapat penderitaan  fisik  atau  penderitaan  fisik  atau  penderitaan mental,  kerugian  harta  benda  atau  mengakibatkan  mati  atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku  tindak  pidana  dan  lainnya  (Bambang  Waluyo, Viktimologi:  Perlindungan  Korban  dan  Saksi  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2011), 9) maka dari itu dalam penerapannya hak-hak korban  lebih  diutamakan  karena  korban  adalah  pihak  yang menderita  karena  tindak  pidana.  Oleh  sebab  korban  memiliki hak, maka korban dapat saja menolak upaya perdamaian yang diusulkan  melalui  penuntut  umum.  Bahkan  kebanyakan  dari pihak korban tetap pada pendirian untuk melanjutkan perkara. (Yani Atrian Panab, Reny Rebeka Masu, dan Ishak A. Tungga, Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  dalam Penanganan  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Orang Dewasa  di  Kejaksaan  Negeri  Timor  Tengah  Selatan,  JHO Jurnal Hukum Online, Vol. 1 No. 1 Mei 2023, 59-76)  Korban yang tidak ingin perkaranya diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif  menyangkal  perdamaian  karena  diniliai  apa  yang dirasakan  oleh  korban  tidak  sebanding  dengan  yang  pelaku dapatkan kecuali pelaku dihukum bersalah di persidangan oleh hakim.
c)   Ketidakharmonisan Masyarakat
Restorative justice adalah pendekatan yang mempertemukan tidak hanya pelaku dan korban tindak pidana, melainkan  komunitas  atau  masyarakat  sebagai  bagian  dari entitas  yang  ikut  terkena  dampak  dari  tindak  pidana. Masyarakat  dicirikan  sebagai  mekanisme  kontrol  yang  dapat melihat  tindak  pidana  sebagai  suatu  peristiwa  secara  objektif dan  dapat  menimbang  bagaimana  untung  dan  ruginya  tindak pidana,  terlepas  dari  beban  emosional  yang  dirasakan  pelaku dan  korban.  Agar  restorative  justice  dalam  perkara  tindak pidana  karena  kelalaian  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas dengan  korban  luka  berat  berjalan  dengan  baik  maka masyarakat harus menerima dan merespon dengan baik upaya perdamaian  yang  dilakukan  penuntut  umum  terhadap  pelaku dan  korban.  Sebaliknya,  apabila  masyarakat  merespon  upaya perdamaian  sebagai  jalan  yang  kurang  tepat  dan  memberi penilaian  negatif  maka  restorative  justice  tidak  memenuhi tujuannya.
d)   Upaya Praperadilan
Kedudukan restorative justice oleh penuntut umum yaitu sebagai  salah  satu  alasan  penghentian  penuntutan  demi kepentingan hukum jika telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan ( afdoening buiten process ) yang dilakukan dengan pemulihan  kembali  keadaan  semula  dengan  menggunakan pendekatan  keadilan  restoratif.  Dengan  tergolong  sebagai penghentian  penuntutan  maka  tidak  membuat  berita  acara
tercapainya  perdamaian  berlaku  setara  dengan  putusan pengadilan.  Prapradilan  yang  salah  satunya  berwenang  untuk memeriksa  dan  memutus  penghentian  penuntutan  akan membuka  kesempatan  pengajuan  perhomonan  praperadilan oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  atau  pihak  ketiga  yang berkepentingan  kepada  ketua  pengadilan  negeri  dengan menyebutkan  alasannya.  Misalnya  saja  jika  perdamaian  yang semula telah disepakati oleh pihak pelaku dan korban ternyata menurut  masyarakat  atau  penyidik  dianggap  berada  dalam dalam  suasana  yang  seharusnya  tidak  memicu  perdamaian seperti korban yang terintimidasi atau merasa dibawah tekanan saat  perdamaian  terjalin.  Lalu  adanya  keberatan  pada  korban yang  mengalami  luka  berat  yang  disalurkan  melalui praperadilan  apabila  perdamaian  tercapai  tanpa  adanya kewajiban  tertentu,  yang  mana  menurut  masyarakat  akibat tindak pidana yang dialami korban tidak sepadan kecuali jika tersangka  membayar  biaya  pemulihan  korban  seluruhnya. Praperadilan  dalam  hal  ini  sebagai  mekanisme  kontrol  oleh pihak yang memenuhi kualifikasi terhadap upaya perlindungan hak  asasi  manusia.  (Rusman  Sumadi,  Praperadilan  Sebagai Sarana Kontrol dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  penerapan  restorative  justice  dalam  perkara  tindak pidana  karena  kelalaian  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas dengan korban luka berat di Kejaksaan Negeri Majene dimulai dari pertimbangan dan syarat  perdamaian, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian.
Perlunya penguatan regulasi terkait restorative justice di tingkat penuntutan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kedepan. Mengingat Peraturan Kejaksaan Nomor 15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan Restorative masih menjadi pedoman utama meskipun kedudukan  restorative  justice  sudah  diakui  dalam  Undang- Undang  Kejaksaan,  serta  melakukan  peningkatan  kompetensi terhadap penuntut umum  terutama dalam  mempertimbangkan kelayakan  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  luka  berat yang dapat dihentikan penuntutannya. Hal ini karena luka berat itu  sendiri  adalah  suatu  dampak  dari  tindak  pidana  yang memiliki  jangkauan  klasifikasi  yang  lebih  luas  dibandingkan dengan luka ringan dan kematian.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori  Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk  Undang- Undang  (Legalprudence)  Volume  I  Pemahaman  Awal. Kencana Prenada, Jakarta.
Bhaswata. 2009. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Terhadap  Pengendara  Kendaraan  Bermotor.  FKM Universitasi Indonesia, Jakarta
Corbett, Claire. 2003. Car Crime. Willan, Cullompton, UK Dirdjosisworo,  Soedjono.  1984.  Sosio  Kriminologi:  Amalan Ilmu-Ilmu  Sosial  dalam  Studi  Kejahatan.  Sinar  Baru, Bandung
Dessy Kusuma Dewi, Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1, Mei 2021, 1-14
Elsa Kristina Hutapea, Achmed Sukendro, Halomoaan Freddy Sitanjak  Alexandra,  dan  Pujo  Widodo,  Implementasi Keadilan  Restoratif  Sebagai  Upaya  Perdamaian  Dalam
Penyelesaian  Perkara  Pidana  Penganiayaan  Kejaksaan Negeri  Lebong,  Jurnal  Kewarganegaraan,  Vol.  7  No.  1 Juni 2023, 316-324 Juniati dan Rahmat Jhoanda, Analisis Putusan Hakim Terhadap
Tindak Pidana
Kelalaian Berkendara
Yang
Mengakibatkan  Hilangnya  Nyawa  Berdasarkan  Asas Keadilan  dan  Perlindungan  Anak,  Seikat:  Jurnal  Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 August 2023, 383- 393 Lamintang. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung Maraindo  Daulay,  Susilawati,  dan  Syarifuddin,  Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Korban Yang Mengalami Luka Berat di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 3 No. 4 Desember 2022, 1067-1092 Muhaimin,  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana Ringan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19 No. 2 Juni 2019, 186 Mappaselleng,  Nur  Fadhilah,  2020.  Kriminologi  Esensi  dan Perspektif Arus Utama, Trussmedia Grafika, Yogyakarta Nawi,  Syaharuddin,  dan  Salle.  2021.  Sosiologi  Hukum  dan Teori Efektivitas Hukum. Kretakupa Print, Makassar Rusman  Sumadi,  Praperadilan  Sebagai  Sarana  Kontrol  dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka, Jurnal
Hukum Sasana, Vol. 7 No. 1 Juni 2021, 149-162
Supriadi,  Asep.  2014.  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dan
Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Perspektif Hukum Pidana Indonesia. PT Alumni, Bandung.
Waluyo, Bandung. 2011. Viktimologi Korban dan Saksi. Sinar
Grafika, Jakarta
Wirjono  Prodjodikoro,  2003.  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di
Indonesia. PT Refika Aditama, Jakarta
Yani Atrian Panab, Reny Rebeka Masu, dan Ishak A. Tungga,
Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice) dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap  Orang  Dewasa  di  Kejaksaan  Negeri  Timor Tengah Selatan, JHO Jurnal Hukum Online, Vol. 1 No. 1 Mei 2023, 59-76