## Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Partisipasi Politik Masyarakat Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Dalam Pilkada Jawa Timur 2018)
Moch. Razy Fatahilah

## Universitas Hang Tuah Surabaya

## Abstract
This study analyzes the community political participation in East Java regional election. It  aims  to  understand  the  affecting  factors  on  the  community  political  participation  in Surabaya.  The  theory  uses  political  participation.  There  are  five  indicators  that  influence political participation, such as social and economic status, parents’ affiliation, experience to organize,  political  awareness  and  confidence  in  the  government.  The  research  method  is  a qualitative descriptive method. data collection techniques are obtained through interview and documentation. The results indicate that the factors have greater influence on participation in social status and economics, and parents’ affiliation. Thus, it needs an urban village general election commission or educate for the residents who live in the urban village. Furthermore, the community work and the role of family in understanding the knowledge of politics have less supportive affiliation.
Keywords : Political Participation, Election of Regional

## I. PENDAHULUAN
Demokrasi adalah bentuk  pemerintahan yang  semua  warga  negaranya  memiliki  hak setara dalam  pengambilan  keputusan  yang dapat  mengubah  hidup  mereka  masing-masing. Demokrasi membuat warga negara Indonesia berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan  dalam  perumusan,  pengembangan,  dan  pembuatan hukum.  Perkembangan paradigma administrasi negara dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu administrasi publik, krisis akademis terjadi beberapa kali sebagaimana terlihat dari pergantian paradigma yang  lama  dengan  yang  baru.  Nicholas  Henry  melihat  perubahan  paradigma  ditinjau  dari pergeseran lokus dan fokus suatu disiplin ilmu.
Hasil paradigma ini memperkuat pemikiran dikotomi politik/administrasi yang berbeda, dengan menghubungkannya dengan dikotomi nilai/fakta yang berhubungan. Sehingga segala sesuatu  yang  diteliti  dengan  cermat  oleh  para  ahli  administrasi  negara  dalam  lembaga eksekutif akan memberi warna dan legitimasi keilmiahan dan kefaktualan administrasi negara, sedangkan studi pembuatan kebijakan publik menjadi kajian para ahli ilmu politik. Masalah partisipasi politik atau partisipasi masyarakat ini juga tidak bisa lepas dari paradigma karena partisipasi  masyarakat  juga  sangat  dekat  sekali  dengan  kajian-kajian  tentang  politik.  Dalam persoalan administrasi publik ini juga tidak bisa terlepas dari masalah politik, contohnya yaitu persoalan tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Didalam  Undang-Undang  nomor  7  tahun  2017  Pada  Pasal  14  huruf  C  yang  berbunyi “Menyampaikan  semua  informasi  penyelenggaraan  pemilihan  kepada  masyarakat” menandakan bahwa perlu adanya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada, karena rakyat  berperan  atau  berpengaruh  sangat  penting  untuk  berlangsungnya  Pemilihan  Kepala Daerah  (Pilkada).  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  merupakan  instrumen  yang  sangat
penting  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  berdasarkan  prinsip  demokrasi  di daerah, karena ini wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan.  Makna  arti  kata  diatas  bahwa  kekuasaan  tertinggi  sebenarnya  yaitu  dari rakyatnya sendiri karena pejabat publik atau seorang Presiden pun yang menentukan adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berhak memilih sosok pemimpin manakah yang cocok atau sanggup untuk memimpin negara ini berdasarkan persepsi mereka sendiri-sendiri. Jadi yang pada intinya adalah bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara adalah rakyat.
Pada  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  no.  2  tahun  2017  menjelaskan  bahwa masyarakat  berhak  mengikuti  atau  berpartisipasi  didalam  Pilkada  untuk  memilih  siapakah pemimpin yang mereka inginkan untuk memimpin daerahnya, dijelaskan lagi bahwa pada bab II pasal 5 ayat 2 huruf D dan E yang berisi “D. berdomisili di daerah Pemilihan yang dIbuktikan dengan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik”;  “E.  dalam  hal  Pemilih  belum  mempunyai  Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf D, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil  setempat”.  dan  pada  peraturan  tersebut  ada  beberapa  persyaratan  yang  ditentukan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak pilihnya, yaitu:
1. Genap  berumur  17  (tujuh  belas)  tahun  atau  lebihpada  hari  pemungutan  suara  atau sudah/pernahkawin;
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyaikekuatan hukum tetap;
4. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dIbuktikandengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Dalam  hal  Pemilih  belum  mempunyai  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektroniksebagaimana dimaksud padahuruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
6. Tidak  sedang  menjadi  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia,  atau  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Salah  satu  wujud  dan  mekanisme  demokrasi  di  daerah  adalah  pelaksanaan  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan  pengukuhan  bahwa  pemilih  adalah  masyarakat  di  daerah.  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pikada)  juga  memiliki  tiga  fungsi  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, yaitu:
1. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.
2. Melalui  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  diharapkan  pilihan  masyarakat  di  daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  merupakan  sarana  pertanggungjawaban  sekaligus sarana evaluasi dan kontrol secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.
Jadi dari ketiga fungsi diatas maksudnya ialah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut masyarakat di daerah dapat menyimpulkan apakah akan memilih pejabat publik yang
sama atau memilih pejabat publik lain yang bisa memimpin daerahnya untuk lebih profesional dan  mendapatkan  keberhasilan  memimpin  daerahnya  kedepan,  apakah  organisasi  politik mereka  masih  dapat  dipercaya  atau  tidak.  Oleh  karena  itu,  sebagai  bagian  dari  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus dilaksanakan secara demokratis sehingga nantinya betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Tak terkecuali dari kasus yang sangat meresahkan masyarakat yaitu adanya pelanggaran dan kelemahan yang dapat merusak demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus diperbaiki dan dicegah.
Salah  satu  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  yang  demokrasi  adalah  adanya  keterlibatan  atau  partisipasi  dari  masyarakat  yang secara  aktif  ikut  kedalam  berjalannya  tahapan-tahapan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) khususnya  dalam  hal  pengawasan  atau  pemantauan  proses  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada). Peran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi atau memantau jalannya proses Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Menurut  Ramlan Surbakti  (2010)  menyebutkan  dua  faktor  penting  yang  mempengaruhi  tinggi  rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama dari lingkungan langsung yaitu, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Kedua , menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi  terhadap  kebijakan  pemerintah  dan  pelaksanaan  pemerintahnya.  Selain  itu  ada faktor lain yaitu dari lingkungan tidak langsung yaitu, status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi.
Dari  hasil  data  KPU  menunjukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  di  Kota Surabaya yang dilihat tingkat per Kecamatan keseluruhan yang paling tinggi yaitu Kecamatan Pakal dengan 67% dan yang paling rendah di Kecamatan Semampir dengan 44% dan dari hasil data  KPU  dan  PPS  menunjukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  per  Kelurahan  yang  ada  di Kecamatan Semampir Kota Surabaya menunjukkan bahwa Kelurahan Ujung memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah yaitu 37% diantara Kelurahan lainnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir  Kota  Surabaya  dalam  Pilkada  Jawa  Timur  2018  dan  Apa  saja  faktor-faktor  yang mempengaruhi  partisipasi  politik  masyarakat  Kelurahan  Ujung  Kecamatan  Semampir  Kota Surabaya dalam Pilkada Jawa Timur 2018
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis partisipasi politik masyarakat  di  Kelurahan  Ujung,  Kecamatan  Semampir,  Kota  Surabaya  dalam  Pilkada  Jawa Timur 2018 dan Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dalam Pilkada Jawa Timur 2018.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  pendekatan  deskriptif  dengan  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk  mengeksplorasi  dan mengklarifikasi  suatu  fenomena  atau  kenyataan  sosial,  dengan  jalan  mendeskripsikan sejumlah  variabel  yang berkenaan  dengan  masalah  dan unit  yang diteliti  (Faisal,  2005: 20). Fokus  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  membatasi  studi  kualitatif  sekaligus  membatasi penelitian  guna  memilih  mana  data  yang  relevan  dan  mana  yang  tidak  relevan  (Moleong, 2010).  Pembatasan  dalam  penelitian  kualitatif  ini  lebih  didasarkan  pada  tingkat kepentingan/urgensi  dari  masalah  yang  dihadapi  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  akan
difokuskan pada “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Jawa Timur 2018” yang objek utamanya merupakan masyarakat atau dilihat dari segi individu bukan kelompok yang ada di Kelurahan Ujung.
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara  atau  strategi  untuk  mendapatkan  data  yang diperlukan  untuk  menjawab  pertanyaan  (Moleong,  2005:58).  Peneliti  menggunakan  teknik pengumpulan  data  yaitu:  observasi,  wawancara,  dokumentasi.  Subyek  penelitian  menurut Sugiyono  (2011:  301)  kriteria  yang  dimaksud  untuk  menentukan  subyek  penelitian,  yakni orang-orang yang karena posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dapat  dipertanggungjawabkan  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti  mengenai  partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang memenuhi kriteria. Informan kunci dalam penelitian  ini  adalah  pihak-pihak  yang terkait  dalam penelitian  ini  yang  memberikan data-data mengenai tingkat partisipasi politik untuk mendukung hasil penelitian penulis yaitu Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Surabaya  di  bagian  Kepala  Subbag  Teknis  Pemilu  Dan Hupmas. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah staf Kelurahan Ujung, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Ketua RT, Pengurus Kartar, Ibu- Ibu Pengajian, Ibu-Ibu PKK dan masyarakat di Kelurahan Ujung yang dimana nanti akan diambil menggunakan  Snowball  dan  Purposive  di  Kelurahan  Ujung  yang  memenuhi  kriteria  untuk dijadikan informan yang terkait dengan kurangnya tingkat partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada).  Dari  informan  tersebut  akan  diteliti  lebih  dalam  untuk  mengenai informasi terkait partisipasinya didalam Pilkada dan apa saja faktor yang bisa mempengaruhi mereka untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada atau tidak ikut berpartisipasi dari segi individu seseorang.
Menurut  Patton  (Mo leong,  2001:103),  analisis  data  adalah  “proses  mengatur  urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan  penelitian.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut: (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Display data, (4) Verifikasi dan Penegasan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  terhadap  indikator  status  sosial  dan  ekonomi  yaitu  sangat  berpengaruh terhadap  tingkat  partisipasi  mereka,  karena  jika  dilihat  dari  segi  pendidikan  sangat berpengaruh  besar  untuk  tingkat  partisipasi  politik  mereka  itu  sebabkan  bahwa  seseorang yang  lulusan  SMA  sampai  Perguruan  Tinggi  kebanyakan  dari  mereka  tingkat  partisipasinya tinggi  dan  peka  terhadap  lingkungan  sekitar  dan  seseorang  yang  tingkat  lulusannya  SD kebanyakan dari mereka tingkat partisipasinya sangat kurang dan sedikit apatis dan tidak mau tahu apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar dan kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Dan jika dilihat dari pekerjaan kebanyakan dari mereka bahwa seseorang yang bekerja sebagai guru/dosen  atau  pegawai  yang  ada  di  BUMN/BUMD  kebanyakan  dari  mereka  peka  dan mempunyai  pengetahuan  yang  tinggi  dan  lingkungan  yang  memang  menunjang  untuk meningkatkan  partisipasi  politik  mereka  dan  dibandingkan  dengan  seseorang  yang  tidak bekerja  atau  bekerja  sebagai  wiraswasta  kebanyakan  dari  mereka  kurang  peka  dan  kurang
memahami dan lingkungan pekerjaan mereka juga tidak seberapa menunjang mereka untuk ikut berpartisipasi politik.
Analisis  terhadap  indikator  afiliasi  orang  tua  yaitu  sangat  mempengaruhi  seseorang dalam berpartisipasi politik, karena afiliasi orang tua bisa menjadikan seseorang tahu bahwa pentingnya  berpartisipasi  politik,  tetapi  disini  afiliasi  orang  tua  terhadap  anak  atau keluarganya dari apa yang sudah ditemukan dilapangan bahwa orang tua masih kebanyakan mengafiliasikan ke anak atau keluarganya dengan partai-partai lama, ini disebabkan memang orang tua masih percaya dengan apa yang sudah dilakukan pejabat pemerintahan yang sampai sekarang masih aktif di partai lama, itu mengapa bahwa orang tua masih mengafiliasi ke anak atau  keluarga  mereka  dengan  partai  lama,  tetapi  disini  beberapa dari mereka  yang penulis sudah  melakukan  wawancara  kebanyakan  mereka  masih  dengan  pendirian  mereka  pilihan mereka dan kemauan mereka untuk berpartisipasi atau tidak.
Analisis  terhadap  indikator  pengalaman  organisasi  yaitu  sangatlah  berpengaruh terhadap keikutsertaan mereka dalam berpartisipasi politik, karena jika seseorang mengikuti organisasi  dan  tidak  ikut  organisasi  bisa  membuktikan  bahwa  yang  tidak  ikut  organisasi kebanyakan dari mereka tidak mau tahu tentang adanya politik sehingga apa yang dia lakukan semuanya hanya pasrah dengan keadaan yang dialaminya seperti sekarang ini dengan pejabat pemerintahan  yang  sekarang  lagi  menjalankan  tugas,  beda  dengan  orang  yang  mengikuti organisasi  mengatakan  bahwa  mereka  peka  terhadap  politik  mereka  tahu  bahwa keikutsertaan  mereka  dalam  berpartisipasi  politik  sangatlah  penting  dalam  kemajuan Indonesia,  bisa  dilihat  bahwa  dalam  mengikuti  organisasi  banyak  dilakukan  sharing,  dialog antar  sesama  dan  bisa  memperluas  wawasan  pengetahuan  mereka  yang  didapat  setelah mengikuti organisasi.
Analisis  terhadap  indikator  kesadaran  politik  yaitu    sebenarnya  sudah  tinggi  mereka sudah  paham  dan  mengerti  bahwa  akan  hak  dan  kewajiban  mereka  dalam  berpartisipasi politik  untuk  Negara  Indonesia  ini,  tetapi  di  sisi  lain  banyak  juga  pengaruh-pengaruh  atau ajakan dari orang lain untuk ikut berpartisipasi, tetapi jika itu ada pengaruh atau ajakan dari orang lain maka tidak bisa dikatakan bahwa mereka mempunyai kesadaran untuk berpolitik, yang dimaksud kesadaran disini yaitu masyarakat harus timbul dari dalam hatinya sendiri akan hak  dan  kewajiban  mereka  dalam  berpartisipasi  politik,  dan  disini  warga  yang  berada  di Kelurahan Ujung kebanyakan dari mereka yaitu sudah mempunyai kesadaran akan hak mereka untuk  ikut  partisipasi  tetapi  banyak  juga  yang  mengalami  pengaruh  dari  orang  lain  seperti ajakan  memilih  di  salah  satu  pasangan  calon  tetapi  kebanyakan  dari  mereka  tidak memperdulikan  itu  dan  mereka  sadar  dari  dalam  diri  sendiri  akan  hak  mereka  dalam berpartisipasi.
Analisis terhadap indikator kepercayaan terhadap pemerintah yaitu bahwa seseorang terhadap  kinerja  pemerintah  sangatlah  berpengaruuh  besar  terhadap  tingkat  partisipasi mereka untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), karena dalam hal ini masyarakat seluruhnya menyerahkan ke pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat dan program pemerintah lainnya  yang  sebagaimana  untuk  masyarakat  bisa  hidup  enak  atau  nyaman  di  Negara Indonesia,  karena  kalau  pemerintah  sudah  dipercayaoleh  masyarakat  untuk  menjabat  di pemerintahan  dan  kinerja  dari  mereka  yang  sudah  dijanjikan  kepada  masyarakat  tidak dilaksanakan atau kurang maksimal maka kepercayaan masyarakat terhadap pejabat itu akan semakin  lama  semakin  hilang  karena  mereka  kecewa  dengan  apa  yang  pejabat  itu  lakukan karena masyarakat sudah mempercayai mereka.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisa  dan  pembahasan  yang  dilakukan  penulis  terhadap  partisipasi politik  masyarakat  dalam  pemilihan  kepala  daerah  jawa  timur  2018.  Penulis  menarik kesimpulan  dari  hasil  wawancara  di  Kelurahan  Ujung  Kecamatan  Semampir  Kota  Surabaya bahwa faktor yang mempengaruhi untuk tingkat partisipasi masyarakat yaitu dari lingkungan tidak  langsung  yang  meliputi  status  sosial  ekonomi  dan  afiliasi  orang  tua,  dari  status  sosial ekonomi dilihat dari bidang pendidikan bahwa seorang pemilih yang lulusannya mencapai SD- SMA minimnya pengetahuan tentang politik dan menyebabkan golput, sedangkan dari afiliasi orang tua juga sangat berpengaruh seorang pemilih yang kurang komunikasinya dengan orang tua  atau  keluarga  kebanyakan  dari  mereka  memilih  golput  karena  minimnya  pengetahuan tentang apa yang akan mereka pilih berbeda dengan seorang pemilih yang komunikasinya baik dengan orang tua mereka tau yang akan mereka lakukan dan turut berpartisipasi.
Dari hasil simpulan diatas saran dari penulis yaitu untuk instansi pemerintahan seperti Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Surabaya  dan  juga  Kelurahan  Ujung  Kecamatan Semampir, yaitu sebagai berikut:
1. Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Surabaya  dan  Kelurahan  Ujung  Kecamatan  Semampir bersama-sama  lebih  menyeluruh  untuk  melakukan  sosialisasi,  pemberitahuan,  wawasan kepada  warga  supaya  mereka  mempunyai  rasa  kepekaan  terhadap  apa  yang  terjadi  di Indonesia.
2. Kelurahan  Ujung  juga  bisa  memberikan  edukasi  tentang  politik  kepada  warga  bisa  lewat organisasi kartar atau juga dari yang biasa dilakukan Ibu-Ibu pengajian dan PKK karena itu bisa membantu masyarakat untuk turut serta dalam berpartisipasi.
Sedangkan saran penulis bagi masyarakat Kelurahan Ujung yaitu sebagai berikut:
1. Masyarakat  Kelurahan  Ujung  harus  peka  terhadap  keadaan  atau  lingkungan  yang  terjadi  di sekitar mereka, tidak mengenal pendidikan, pekerjaan dan dari mana latar belakang keluarga mereka karena kita sebagai warga negara yang baik harus peka terhadap apa yang terjadi di negara Indonesia
2. Orang  tua  atau  keluarga  harus  selalu  rutin  berkomunikasi,  sharing  dan berbagi  pengalaman kepada anaknya terkait dengan adanya partisipasi politik, karena berawal dari keluarga bisa menambah pengetahuan mereka tentang politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Almond, Gabriel A. 1960. The Politics Of The Developing Areas. Princeton: Princeton

## University Press
Bawono, Muhammad. 2008. “Persepsi dan Perilaku Memilih Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk ” . Jurnal m’power No.8 Vol.8, Oktober 2008.
Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Indonesia.
Cholisin, et.al. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press.
Milbrath, L., & Goel, M. L. 1997. Political Participation . Chicago: Rand McNally College Publishing Co.
Moleong, Lexy J. 2013 . Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Sitepu, P. Anthonius. 2012. Teoriteori Politik . Yogyakarta: Graha Ilmu
Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo