## EDUKASI DISPENSASI TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI DI PROVINSI BANTEN
Tuti Yelvianti*, Nova Tri Handriyanto
Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bina Bangsa, JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42124, Indonesia *tuti.yelvianti@binabangsa.ac.id

## ABSTRAK
Fenomena  sosial  yang  banyak  terjadi  diberbagai  wilayah  di  Indonesia  adalah  pernikahan  di  usia  dini. Masyarakat  pada  umumnya  melakukan  pernikahan  dini  di  pengaruhi  oleh  faktor-faktor  diantaranya masalah  ekonomi,  rendahnya  tingkat  pendidikan,  budaya  sekitar  dan  aturan  agama  tertentu, perjodohan,orang  tua  khawatir  terhadap  pergaulan  anaknya,  bahkan  karena  keinginan  dari  anak  sendiri untuk segera menikah. Beberapa efek ditimbulkan dari pernikahan dini ini terutama perempuan antara lain rentan  tindakan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  risiko  bunuh  diri,  terputusnya  akses pendidikan,  serta  pencegahan  dan  pembatalan  pernikahan.  Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  sendiri menganut  prinsip  bahwa  calon  suami  istri  itu  harus  telah  masuk  cukup  usia  untuk  dapat  melangsungkan pernikahan. Undang-Undang Perkawinan memberi batasan minimal usia ideal untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan yaitu setelah berumur 21 tahun. Pernikahan dini masih ditemukan di Provinsi Banten. Melalui  kegiatan  edukasi  kesehatan  ini  diharapkan  masyarakat  sadar  untuk  menikahkan  anaknya  diusia yang  di  tetapkan  oleh  pemerintah.  Berdasarkan  hasil  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  dapat disimpulkan  bahwa  kasus  pernikahan  dini  di  Provinsi  Banten  tidak  terlalu  banyak,  dan  melalui  edukasi kesehatan ini masyarakat semakin memahami pentingnya kematangan usia pernikahan.
Kata kunci: dispensasi; edukasi; pernikahan usia dini

## DISPENSATION EDUCATION ON EARLY MARRIAGE IN BANTEN PROVINCE

## ABSTRACT
A  social  phenomenon  that  often  occurs  in  various  regions  in  Indonesia  is  marriage  at  an  early  age.  In general,  people  who  marry  early  are  influenced  by  factors  including  economic  problems,  low  levels  of education,  surrounding  culture  and  certain  religious  rules,  arranged  marriages,  parents  being  worried about  their  children's  relationships,  even  because  of  their  own  children's  desire  to  get  married  soon. Several  effects  arise  from  early  marriage,  especially  for  women,  including  being  vulnerable  to  acts  of Domestic  Violence  (KDRT),  risk  of  suicide,  cutting  off  access  to  education,  as  well  as  preventing  and canceling marriages. The Marriage Law itself adheres to the principle that prospective husband and wife must be old enough to be able to get married. The Marriage Law sets a minimum ideal age for marriage for both men and women, namely after 21 years of age. Early marriages are still found in Banten Province. Through this health education activity, it is hoped that people will be aware of marrying their children at the age set by the government. Based on the results of community service activities, it can be concluded that there are not too many cases of early marriage in Banten Province, and through this health education the public increasingly understands the importance of maturity at marriage.
Keywords: dispensation; education; early marriage

## Jurnal Peduli Masyarakat
Volume 6 Nomor 3, September 2024 e-ISSN 2721-9747; p-ISSN 2715-6524 http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM

## Jurnal Peduli Masyarakat, Volume 6 No 3, September 2024 Global Health Science Group

## PENDAHULUAN
Pernikahan  adalah  peristiwa  bersejarah  dan  sakral  dalam  setiap  kehidupan  manusia.  Melalui lembaga  pernikahan  yanga  ada  di  setiap  negara,  manusia  akan  dapat  memiliki  keturunan  dan memenuhi ketentraman batin karena pernikahan yang harmoni adalah wadah untuk berehat baik lahir  maupun  batin.  Pembentukan  keluarga  yang  bahagia  menuntut  adanya  sikap  dewasa  dari setap  pasangan  suami  istri.  Maka  dari  itu  persyaratan  bagi  suatu  perkawinan  yang  bertujuan mewujudkan  keluarga  bahagia,  sejahtera,  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah  usia  yang  cukup dewasa  (matang).  Pernikahan  usia  muda  merupakan  pernikahan  yang terjadi  pada  remaja  berusia  di  bawah  20  tahun  yang  seharusnya  belum  siap  melaksanakan pernikahan. Menurut Papalia dan Olds (Jahja, 2012) usia remaja merupakan masa perkembangan dan perubahan kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun serta  berakhir  diusia  akhir  belasan  tahun  atau  awal  dua  puluh  tahun.  Anna  Freud  berpendapat pada masa remaja terjadi proses perkembangan yang meliputi perubahan yang ada hubunganya dengan  perkembangan  psikoseksual,  dan juga  terjadi  perubahan  dalam  hubungan  dengan  orang tua  dan  cita-cita  mereka,  dimana  pembentukan  cita-cita  adalah  proses  pembentukan  orientasi masa  depan  (Jahja,  2012).  Menurut  Drajat  (AlGhifari,  2014),  remaja  merupakan  anak  yang dalam masa peralihan anak-anak ke dewasa serta mengalami perubahan yang cepat dalam segala hal. Mereka bukan dikatakan lagi anak-anak, baik dilihat dari bentuk badan, sikap, cara berpikir serta bertindak walaupun mereka juga bukan dikatakan orang dewasa yang telah matang dalam banyak hal.
Di  Indonesia  hukum  perkawinan  nampak  dirasakan  sangat  penting  untuk  mencegah  praktek perkawinan  terlampau jauh usianya sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa pria harus mencapai umur 19 tahun dan pihak  wanita  harus  mencapai  16  tahun.  Begitu  juga  di  Hukum  Islam,  dalam  Pasal  15  ayat  (1) disebutkan  bahwa  untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  perkawinan  hanya  boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Jika  diperhatikan,  pelaksanaan pernikahan   di  masyarakat  masih  banyak  temuan  pasangan  pengantin  yang  masih  relatif  muda. Usia pernikahan merupakan salah satu faktor penting dalam persiapan pernikahan. Ukuran usia seseorang akan menjadi apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Kedewasaan  usia  pernikahan,  serta  persiapan  fisik  dan  mental  sebagaimana  disebutkan  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974 tentang Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya mutlak diperlukan guna terwujudnya tujuan perkawinan.
Gambar 1 Penyuluhan Kesehatan di KP3B

## Jurnal Peduli Masyarakat, Volume 6 No 3, September 2024 Global Health Science Group
Kondisi  keadaan  sosial  juga  menunjukkan  bahwa  sifat  masyarakat  modern  dewasa  ini  banyak yang  kegelisahan,  melainkan  keluarga  yang  merupakan  unit  mikro  dari  masyarakat  juga terjangkit  berbagai  penyakit  seperti  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  skandal  seksual,  keluarga yang  tidak  rukun,  penggunaan  obat-obat  terlarang,  keluarga  serakah  yang  mengakibatkan korupsi,  keluarga  berantakan  dan  lain-lain.  Berbagai  krisis  keluarga  diatas  tidak  akan  terjadi apabila  seluruh keluarga  yang  ada  didalam  masyarakat  mengetahui  akan  tugas  dan  perannya. Secara  sosiologis  keluarga  dituntut  berperan  dan  berfungsi  demi  tercapainya  masyarakat sejahtera.Tujuan  dilakukannya  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  untuk mem  -  berikan  pemahaman  edukasi  kepada  masyarakat  khususnya  orang  tua  dan  remaja  akan risiko  dari  pernikahan  dini  sehingga  mengurangi  angka  pernikahan  dini  di  Provinsi  Banten. Hasil  penyuluhan  kesehatan  yang  telah  kami  lakukan  melalui  pemerintah  provinisi  maupun melalui PKK  setempat menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini  memang tidak terlalu banyak dan  sering,  namun  ada  dalam  masyarakat  sehingga  berpotensi  memicu  angka  kelahiran  dan sangat  berisiko.  Pengabdian  masyarakat  yang  akan  kami  lakukan  adalah  dalam  bentuk  edukasi dan  konsultasi  kepada  masyarakat  melalui  penyuluhan  kesehatan.  Tujuan  dari  dilakukannya edukasi dan penyuluhan kesehatan ini antara lain:
1. Meningkatkan  kesadaran  kepada  masyarakat  risiko  yang  akan  timbul  dari  pernikahan  usia dini.
2. Memberikan  edukasi  kepada  peserta  pentingnya  standar  usia  perkawinan  menurut  undang- undang perkawinan
3. Mengedukasi  Undang-Undang   perkawinan,  khususnya  akibat  hukum  dari   pernikahan  usia dini
Gambar 2. Penyampaian Undang-undang perkawinan
Tidak  terjadi  begitu  saja  dalam  pernikahan  usia  dini,  ada  banyak  faktor  yang  menjadi penyebabnya.  Berdasarkan  uraian  diatas,  tujuan  kami  melakukan  penyuluhan  kesehatan  dan memberikan  edukasi  mengenai  pernikahan  dini  pada  masyarakat  khususnya  di  Provinsi Banten.

## METODE
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  berbentuk  penyuluhan  kesehatan,  jumlah  peserta yang  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  kesehatan  sebanyak  50  peserta  dan  untuk  tim  penyuluh kesehatan  sebanyak  10  orang  dibagi  kedalam  2  tim.    banyak  beberapa  materi  yang  disesuaikan dengan  permasalahan  yang  ada  di  lapangan  dan  kebutuhan  dari  masyarakat.  Beberapa  tahapan yang akan dilaksanakan terdiri dari:

## Global Health Science Group
1. Analisis kebutuhan, yaitu tim mencari permasalahan terkait pernikahan usia dini yang terjadi di  Provinsi  Banten  melalui  informasi  dari  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  se-Provinsi Banten maupun dari pengurus PKK tingkat keluarahan/desa.
2. Perencanaan  penyuluhan  kesehatan,  yaitu  kelompok  akan  berbagi  pengetahuan  dengan memberikan  edukasi  dan  penyuluhan  dalam  rangka  menginformasikan  ketentuan  hukum perkawinan kepada peserta penyuluhan kesehatan.
3. Evaluasi  kegiatan,  tim  dosen  dan  pemerintah  Provinsi  Banten  dalam  hal ini  pengurus  PKK akan  berkomunikasi  secara  berkelanjutan  dalam    melihat  perubahan  yang  terjadi  pasca dilakukannya penyuluhan ini dan akan ada perbaikan metode lagi jika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan.
Perubahan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya pengabdian masyarakat ini adalah:
Tabel 1.

## Harapan Perubahan sebelum dan sesudak kegiatan Abdimas
Unsur Kondisi Sebelum Program Pengabdian Kondisi Setelah Program Pengabdian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan perundang- undangan perkawinan Diharapkan meningkatnya tingkat edukasi Pengetahuan dan pemahaman terhadap  peraturan perundang- undangan Kesadaran dan pengetahuan tentang batas usia perkawinan dan risiko dari pernikahan dini masih rendah Pengetahuan batas  usia perkawinan dan risiko dari pernikahan dini belum tercapai secara maksimal Diharapkan batas usia perkawinan dan risiko dari pernikahan dini berkurang sehingga  tidak  terjadi lagi pernikahan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pernikahan usia dini sering sekali menjadi fenomena didalam masyarakat, termasuk di Provinsi Banten yang menjadi tempat  rujukan untuk dilakukannya pengabdian masyarakat. Hasil peserta bersama jajaran Pemerintah Provinsi Banten dan Tim Penggerak PKK di KP3B pada tanggal 15- 16  November  2023  diketahui  bahwa  kasus  pernikahan  dini  juga  terjadi  di  Provinsi  Banten. Disebabkan  masih  kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  edukasi  usia perkawinan serta risiko yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini. Masyarakat Provinisi Baten juga belum mengetahui bagaimana undang-undang perkawinan kita mengatur tentang batas usia perkawinan. Pengetahuan melalui sosialisasi dan penyuluhan  kesehatan  seperti  ini harus segera diberi  pemahaman  dan  pengetahuan  undang-undang  perkawinan.Tujuan  dari  Program  kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  menurunkan  angka  pernikahan usia dini. Dengan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK kami mengidentifikasi daerah yang potensial  dilakukan  penyuluhan  khususnya  di    kalangan  orang  tua  dan  remaja.  Kegiatan diantaranya  sosialisasi,  penyuluhan,  monitoring  serta  evaluasi  dimana  perencanaan  tindakan diupayakan  agar  dapat  menjawab  permasalahan  yang  ada  serta  dilakukan  secara  partisi  aktif guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pernikahan dini dapat disebabkan banyak faktor  seperti kemiskinan,  keterbatasan  akses  pendidikan,  budaya  masyarakat,  serta  perubahan  tata    nilai dimana  anak-anak  saat  ini  lebih  permisif  terhadap  calon  pasangannya  sehingga  berpotensi terjadinya seks bebas.
Jurnal Peduli Masyarakat, Volume 6 No 3, September 2024 Global Health Science Group
Adapun  dampak  buruk  yang akan  ditimbulkan adalah :
1. Masalah  kesehatan  reproduksi  perempuan  remaja  yang  masih  minim  secara  berisiko mengalami keguguran, mortalitas bayi, dan risiko kesehatan lainnya.
2. Psikologis pasangan yang belum matang dalam menghadapi konflik rumah tangga
3. Tingkat pendapatan masyarakat,
4. Terputusnya pendidikan formal, serta
5. Kemiskinan yang berkepanjangan.
Agar implementasi program pengabdian masyarakat ini sesuai dengan apa yang diren- canakan, kami melakukan beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut :
1. Analisis kebutuhan, yaitu kelompok menemukan  permasalahan terkait pernikahan dini yang terjadi  di Provinsi Banten melalui informasi dari Pemerintah Provinsi maupun dari pengurus PKK.
2. Perencanaan  penyuluhan,  yaitu  kelompok  akan  berbagi  pengetahuan  dengan  memberikan edukasi  dan  penyuluhan  kesehatan  dalam  rangka  menginformasikan  ketentuan  hukum perkawinan kepada masyarakat di Provinsi Banten.
3. Evaluasi  kegiatan,  dimana  antara tim  dosen  dan  pemerintah  Provinsi  Banten,  dalam  hal ini pengurus  PKK  akan  berkomunikasi  secara  berkelanjutan  untuk  melihat  perubahan  yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan ini dan akan ada perbaikan metode lagi jika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan.
Selain  dilakukan  penyuluhan  tentang  pernikahan  usia  dini  juga  dilakukan  penyuluhan  tentang Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dan  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  yang merupakan  risiko  yang  mungkin  timbul  dari  pernikahan  usia  dini.  Komunikasi  asertif  juga  di terpakan  dalam  penyuluhan  ini.  Komunikasi  asertif  itu  sendiri  merupakan  kemampuan  untuk mengkomu-nikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan di  pikirkan kepada orang lain namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak dan perasaan pihak lain tersebut. Pentingnya komunikasi asertif    karena  dalam  suatu  perkawinan  kita  dituntut  untuk  melibatkan  diri  secara  emosional. Kita harus mampu mengontrol dan mengubah kebutuhan emosional agar tercipta rumah tangga bahagia  yang  menjadi  tujuan  dari  perkawinan.  Berbicara  pernikahan  memang  hubunganya dengan  keperdataan,  urusan  pribadi  warga  negara.  Namun  peristiwa  tersebut  adalah  peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila perkawinan tidak diatur oleh  negara  akan  berpotensi  lahirnya  ketidakadilan  bagi  pihak-pihak  tertentu,  utamanya  bagi perempuan dan anak-anak yag dilahirkannya. Dan akhirnya akan merembet  pada keluarga luas, lingkungan, masyarakat, hingga akhirnya menjadi problem negara juga.Dengan adanya kegiatan penyuluhan  kesehatan ini, kami akan memberikan  pemahaman tentang  pentingnya  kematangan usia  pernikahan  guna  mengurangi  risiko  yang  ditimbulkan.  Hasilnya  nanti  diharapkan  angka pernikahan  dini  pada  masyarakat  perdesaaan  dan  perkotaan  yang  ada  di  wilayah  Provinsi Banten dapat dikurangi bahkan tidak lagi terjadi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kegiatan  pengabdiaan    masyarakat  yang  telah  dilaksanakan  dan  berdasarkan kuisioner  yang  telah  diisi  oleh  peserta,  dapat  disimpulkan  bahwa  kasus  pernikahan  dini  yang terjadi  di  Provinsi  Banten  pada  umumnya  tidak  terlalu  banyak,  dan  melalui  penyuluhan  ini masyarakat  lebih  memahami  pentingnya  kematangan  usia  perkawinan  serta  risiko  yang  akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini.

## Global Health Science Group

## DAFTAR PUSTAKA
Azzahroh,  P.,  &  Parinata,  D.  (2018).  Faktor  –  Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Periode Januari- Mei  Tahun  2017.  Jurnal  Ilmiah  Kesehatan,  XI(Ii),  411–420.  https://journal.stikesmuh- pkj.ac.id/index.php/jik/article/view/111
Badan  Pusat  Statistik.  (2020).  Pencegahan  Perkawinan  Anak  Percepatan  yang  Tidak  Bisa Ditunda. Badan Pusat Statistik, 6–10.
bb4regyugri. (2021). jurnaladm,+1534+-+1553+Febrian+Rizky+Firmansyah (1). 4, 1534–1553.
Eka  Gifriana,  H.B.Syafuri,  &  H.  E.  Zaenal  Mutaqin.  (2022).  Dispensasi  Nikah  Usia  Dini : Perspektif  Maslahah  Mursalah  (Analisis  Yuridis  Putusan  Perkara  Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg).  Journal  of  Legal  and  Cultural  Analytics,  1(3),  199–216. https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284
Eleanora,  F.  N.,  &  Sari,  A.  (2020).  Pernikahan  anak  usia  dini  ditinjau  dari  perspektif perlindungan anak. PROGRESIF:
Jurnal Hukum, 14(1), 50–63.
https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485
Habibah, U. (2022). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi  Nikah di  Bawah  Umur.  El-Mal:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  &  Bisnis  Islam,  4(3),  646–661. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1990
Hukum,  P.,  Polis,  P.,  Pembaharuan,  P.,  Asuransi,  P.,  Kasus,  P.,  Bayar,  G.,  &  Jiwasraya,  P.  T. (2022). Tanjungpura acta borneo journal. 1(1), 1–22.
Indayatun,  R.,  Herlani,  A.  F.,  &  Waluyo,  D.  (2023).  Sosialiasi  Pencegahan  Pernikahan  Anak  / Usia  Dini  Di  Kelurahan  Gelam  Jaya  Kabupaten  Tangerang.  Bernas:  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 817–823.
https://ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/view/3983
Iqbal,  M.,  &  Rabiah.  (2020).  Penafsiran  Dispensasi  Perkawinan  bagi  Anak  di  Bawah  Umur (Analisis  Beberapa  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh).  El-Usrah,  3(1),  101–114. https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708
Kartika, R., Hartoko, G., & Nurasiah, I. (2021). Penyuluhan Pencegahan Menikah Usia Anak Di Kecamatan  Curug  Kota  Serang.  Jurnal  Abdimas  Bina  Bangsa,  2(2),  343–348. https://doi.org/10.46306/jabb.v2i2.157
Khaeriyah, S. (2022). Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus pada Tiga Orang yang Mengalami Pernikahan  Dini  di  Kecamatan  Cikande).  INSIGHT:  Jurnal  Bimbingan  Konseling,  11(1), 18–28. https://doi.org/10.21009/insight.111.02
Loviana, S., & Wafiani, A. (2022). DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat. 4(2), 134–143.
Mahkamah Agung, AIPJ2, & IJRS. (2020). Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Buku Saku, 2, 1–110.

## Global Health Science Group
Maimunah.  (2020).  Dipensasi  Nikah  Anak  Perempuan :  Suatu  Fenomena  Masyarakat  Modern dalam  Konteks  Agama  dan  Negara.  Syakhsia:  Jurnal  Hukum  Perdata  Islam,  21(2),  209– 230.
Marilang,  M.  (2018).  Dispensasi  Kawin  Anak  Di  Bawah  Umur.  Al  Daulah :  Jurnal  Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 7(1), 140–152. https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5383
Michael,  T.  (2017).  Alienasi  Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan. Mimbar Keadilan, 229. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195
Muhbid.  (2004).  Daftar  Pustaka  Daftar  Pustaka.  Pemikiran  Islam  Di  Malaysia:  Sejarah  Dan Aliran, 20(5), 40–43.
https://books.google.co.id/books?id=D9_YDwAAQBAJ&pg=PA369&lpg=PA369&dq=Pr awirohardjo,+Sarwono.+2010.+Buku+Acuan+Nasional+Pelayanan+Kesehatan++Maternal +dan+Neonatal.+Jakarta+:+PT+Bina+Pustaka+Sarwono+Prawirohardjo.&source=bl&ots=r iWNmMFyEq&sig=ACfU3U0HyN3I
Nurhayani.  (2019).  Edukasi  dan  Konsultasi  Pernikahan  Dini  pada  Masyarakat  Pulau  Kelapa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Jurnal Abdimas, 1.
Nusabahari, T., & Amin, E. M. (2021). Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah
Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor :
1968/Pdt.P/2020/PA.Srg.  Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir,  1(1),  22–57. https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11223
Ramadhita, R. (2014). Diskresi Hakim:Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah, 6(1), 64–73. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan  Data  Pribadi.  Ditama  Binbangkum  -  BPK  RI,  016999,  1–50. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022
Rudiana. (2020). Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten). Repository Universitas Muhammadiyah Jakarta. http://repository.umj.ac.id/id/eprint/4497
Sejati,  H.,  &  Dayanti,  E.  S.  S.  (2020).  Hasil  Penelitian  Hasil  Penelitian.  Skripsi,  3(1),  19–25. http://www.unhas.ac.id/tahir/BAHAN-KULIAH/00-Fika-data/TESIS LENGKAP dr. Zulfikar T
Subhan. (2020). Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perfektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum. AT-TURAS: Jurnal Studi Hukum, 4(1), 1–16.
Syafi,  I.,  &  Chaosa,  F.  I.  (2020).  Penetapan  Dispensasi  Nikah  Oleh  Hakim.  Jurnal  Mabahits, 01(02), 13–31.
Universitas bina bangsa kuliah kerja mahasiswa. (2024). 2024.
Jurnal Peduli Masyarakat, Volume 6 No 3, September 2024 Global Health Science Group