## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 103-113 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Nepotisme Dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2021
Nepotism in Village Government: A Case Study of Government Administration In Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2020
Fhisilmi Kaffah 1 , Irda Desbanita 2 , Aini Hafizah 3 , Adlin 4
1,2,3 Magister Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
4 Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
*E-mail Korespondensi: fhisilmianwar@gmail.com Diterima: 10 April 2023 Direvisi:  29 September 2023 Disetujui: 24 November 2023 DOI: 10.35967/njip.v22i1.449
Abstrak: Praktik nepotisme mewarnai penyelenggaraan pemerintahan Desa Serosah masa 2015- 2021. Tindakan nepotisme dilakukan ketika ada proses rekrutmen dan proses seleksi untuk suatu jabatan.  Nepotisme  memiliki  dua  perspektif  yaitu  dari  perspektif  bentuk  hubungannya ( Kinshipism, Familism, Clanism, Patriotism, Racism, Sexism, Planetism ) dan dari perspektif etis ( Favoritism, Discrimination, Partiality Justice. Merit system ). Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  peneliltian  kualitatif.  Jenis  penelitiannya  adalah  penelitan  kualitatif deskriptif.  Lokasi  penelitian  adalah  di  Desa  Serosah,  Kecamatan  Hulu  Kuantan,  Kabupaten Kuantan  Singingi.    Hasil  penelitian  yang  dilakukan  adalah  Kepala  Desa  Serosah  melakukan tindakan  nepotisme  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yaitu  pada  pengelolaan BUMDES,  PAUD,  MDA,  organisasi  pemuda,  dan  SPSI.  Pratik  nepotisme  yang  dilakukan dikarenakan faktor familism (perspektif hubungan) dan favourtism (perspektif etis). Kepala Desa Serosah memberikan jabatan kepada anak, keluarga (familism) dan orang yang dekat dengannya (favouritism) serta menguasai sumber daya politik dan ekonomi yang ada di Desa Serosah untuk mendapatkan  keuntungan  secara  pribadi.  Proses  rekrutmen  dan  seleksi  jabatan  didasarkan  pada aspek keturunan dan yang berpihak kepadanya.

## Kata Kunci: Nepotisme, Rekrutmen, Pemerintah desa
Abstract: The practice of nepotism has colored the governance of Serosah Village for the 2015- 2021  period.  Nepotism  is  carried  out  when  there  is  a  recruitment  and  selection  process  for  a position. Nepotism has two perspectives, namely from the perspective of the form of relationship (Kinshipism,  Familism,  Clanism,  Patriotism,  Racism,  Sexism,  Planetism)  and  from  an  ethical perspective  (Favoritism,  Discrimination,  Partial  Justice.  Merit  system).  The  research  method used  in  this  research  is  qualitative  research.  The  type  of  research  is  descriptive  qualitative research. The research location is in Serosah Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency.  The  results  of  the  research  carried  out  were  that  the  Head  of  Serosah  Village committed  acts  of  nepotism  in  the  administration  of  village  government,  namely  in  the management of BUMDES, PAUD, MDA, youth organizations and SPSI. The practice of nepotism is  carried  out  due  to  factors  of  familism  (relationship  perspective)  and  favoritism  (ethical perspective). The Serosah Village Head gives positions to children, family (familism) and people close to him (favouritism) and controls the political and economic resources in Serosah Village to gain personal benefit. The recruitment and selection process for positions is based on aspects of heredity and those who are in her favor.
Keywords: Nepotism; Recruitment; village government

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 103-113 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Keberadaan  serta  peranan  desa  saat  ini  tidak  lagi  menjadi  objek  dikte  penyelenggaran pemerintahan  oleh  sistem  pemerintahan  nasional,  tetapi  sudah  berkembang  menjadi pemerintahan  yang  mandiri  seiring  pertumbuhan  kepemerintahan (Wardiyanto  et  al.,  2016) . Lahirnya Undang-Undang nomor  6 Tahun 2014 tentang desa, meyatakan desa tidak lagi Local State  Government namun  desa  menjadi  pemerintahan  rakyat,  hibrid  antara Self  Governing Community serta Local  Self  Government yang  maju,  kuat,  mandiri,  serta  demokratis (Zaini, 2015) .  Sebelumnya  kewenangan  desa  yang  dikenal  dengan  sebutan  otonomi  desa  telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sehingga memberikan pola dan dinamika baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Asmara, n.d.). Pada setiap organisasi baik itu pemerintahan atau non-pemerintahan, hubungan kerja yg tercipta pada organisasi haruslah didasarkan  atas prinsip impersonal (Thoha, 2016) . Kepala desa sebagai penyelenggara Negara menempati posisi paling penting pada kehidupan desa. Kepala desa harus menempatkan  diri  dengan  baik  sehingga  kesejahteraan  desa  dapat  terwujud  dengan  baik  salah satunya  dengan  melaksanakan  pembangunan  desa  secara  baik (Ulfa  et  al.,  2019) .  Kepala  desa pada dasarnya harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat. (Eko et al., 2014) . Selain itu kepala desa juga diberikan tugas untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat desa terutama dalam bidang ekonomi (Yusri, n.d.) .
Pemerintah desa adalah garda paling depan yang mengemban tugas dan fungsi terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa serta menjadi penentu dalam keberhasilan program  desa (Tinov  &  Handoko,  2017) .  Maka  pemerintah  harus  mengedepankan  kepentingan rakyatnya  sebagai  suatu  tanggungjawabnya (Rahman,  2017) .  Namun  yang  terjadi  penguasa cenderung  untuk  terus  menerus  memperbesar  kekuasaan  serta  akan  berlaku  sewenang-wenang (Kasiyanto  &  SH,  2018) .  Pada  usia  yang  menginjak  74  tahun,  Indonesia  masih  terjebak  pada cara  untuk  menghadapi  praktik  korupsi  dan  nepotisme  (Jisman,  2022).  Lord  Acton  menautkan antara “korupsi dengan kekuasaan” power tends to corrupt , absolute power corrupts absolutely bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan  kekuasaan yang absolut  (sempurna) cenderung korupsi  absolut  (sempurna) (Danford,  2001) .    Praktik  nepotisme  dalam  pengisian  jabatan  di birokrasi pemerintahan masih sarat akan nepotisme dan kolusi (Rosyadi, 2014) .
Nepotisme  adalah  bagian  dari  korupsi.  Istilah  nepotisme  berasal  dari  bahasa  Latin “ nepos ”, yang berarti “keponakan” atau “cucu”.  Nepotisme berarti memilih kerabat atau teman dekat berdasarkan koneksi mereka daripada kemampuan mereka (Ismail Nurdin, 2017) . Praktik nepotisme yang mengedepankan sistem kekeluargaan mengindikasikan lahirnya tindakan korupsi dalam  birokrasi (Azhary,  2019) .  Praktik  nepotisme  dilakukan  untuk  menempatkan  keluarganya pada lini-lini tertentu dalam birokrasi (Rahma et al., 2022) . Nepotisme berdasarkan JW.Schoorl merupakan praktek pejabat publik mengangkat satu atau lebih kerabat dekatnya sebagai pejabat publik  atau  memperlakukan  mereka  secara  tidak  adil  untuk  menjaga  nama  keluarga, meningkatkan  pendapatan  keluarganya  atau    membantu  mempertahankan  organisasi  politik, meskipun  dia  seharusnya  melayani  publik (Maharso,  2018) .  Nepotisme  bisa  juga  bentuk pemberian    konsesi,  contohnya  pada  hal  pengelolaan  sumber  daya  sebagai  akibatnya  keluarga menerima keuntungan (Atmadja, 2019) . Politik dianggapnya sebagai bisnis untuk menjadi kaya bersama  semua  keluarganya (Haboddin,  2017) .  Secara  sosiologis,  Syed  Hussein  Alatas memandang  nepotisme  sebagai  korupsi,  yaitu  pengangkatan  sanak-saudara/keluarga,  teman- sahabat/kerabat, atau partner politik di jabatan publik, terlepas dari manfaat atau konsekuensinya bagi kesejahteraan publik (Sumaryanto & SH, 2020) . Menurut (Cottingham,  1986) Nepotisme  dapat  dilihat  dari  dua  segi,  yaitu    bentuk hubungan dan etika/ etis. Konsep nepotisme dari perspektif etis memisahkan pengertian antara: Favoritism (favoristisme/pilih kasih) ( discrimination in favor ) (dikriminasi yang menguntungkan); Discrimination (diskriminasi) ( discrimination  against )  (diskriminasi  yang menentang); Partiality (keberpihakan) ;  Justice (keadilan);  dan Merit  system (kebijakan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 103-113 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
berdasarkan  kualifikasi,  kompentensi  dan  kinerja) . Konsep  nepotisme  dari  perspektif  bentuk hubungannya  memisahkan  pengertian: Kinshipism (kekerabatan) ; Familism (kekeluargaan) ; Clanism (suku) ;  Patriotism (patriotism) ;  Racism (rasisme) ;  Sexism (perbedaan  gender) ; Planetism (keberadaan/tempat  tinggal) . Menurut (Fershtman  et  al.,  2005) favoritism artinya tindakan di mana pelaku memperlakukan seseorang secara negatif kecuali orang tersebut adalah anggota  dari  kelompok  yang  disukai. Discrimination merupakan  tindakan  di  mana  pelaku memperlakukan  orang  lain  selain  anggota  kelompok  lawan  secara  positif  serta Partiality mengacu  pada  kecenderungan  untuk  menyukai  seseorang  dengan  hubungan,  minat,  paradigma, atau pendapat  yang akrab daripada mereka yang menyukai pemecahan masalah organisasi.
Permasalahan nepotisme di Desa Serosah saat ini sejak kepala desa terpilih (2015-2021) menduduki jabatannya, beberapa organisasi dan jabatan di desa di duduki oleh anak dan keluarga kepala desa serta kerap kali kepala desa memberhentikan orang-orang yang tidak mau mengikuti perintahnya serta mengangkat orang-orang yang mau mengikuti kemauannya. Hal ini berdampak dalam kehidupan masyarakat di Desa Serosah. Kemajuan yang diharapkan serta demokrasi yang di  inginkan  tidak  dapat  terwujud.  Desa  Serosah  tertinggal  jauh  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa  di  banding  desa  lain  di  Kecamatan  Hulu  Kuantan  khususnya.  Praktik nepotisme juga terjadi pada pemerintahan tingkat Provinsi Riau yang mana gubernur, bupati dan walikota  melantik  istri,  anak,  dan  keluarganya  pada  jabatan  yang  dapat  digolongkan  strategis (Darmansyah et al., 2020) . Penyelenggaraan pemerintahan Desa Serosah yang memiliki berbagai permasalahan  selama  kepemimpinan  kepala  desa  pada  masa  2015-2021.  Permasalahan  yang paling  menonjol  salah  satunya  yaitu  adanya  indikasi  sikap  nepotisme  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu melakukan perekrutan pejabat dalam beberapa organisasi di desa dengan tidak transparansi dan partisipatif sehingga beberapa jabatan diduduki oleh keluarga kepala desa.
Dalam  hal  ini  diantara  beberapa  organisasi  yang  memegang  kekuasaan  adalah  kepala desa  dan  anaknya.  Sistem  perekrutan  yang  dilakukan  pun  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang ada.  Kepala  desa  langsung  menunjuk  orangnya  untuk  mengisi  beberapa  jabatan  tanpa  meminta pertimbangan  kepada  tokoh  yang  berperan  di  desa  apalagi  masyarakat  desa.  Hal  ini  memicu terjadinya  beberapa  penyimpangan  dan  konflik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Desa Serosah.  Selain  itu  kepala  desa  juga  menjadi  ketua  pengurus  mesjid  yang  juga  memegang keuangan masjid dengan alasan ingin mengoptimalkan pembangunan diakhir-akhir masa jabatan. Jabatan  pengurus  mesjid  yang  seharusnya  bisa  dipegang  oleh  orang  lain  namun  kepala  desa dengan  segenap  kekuasaan  yang  dimiliki  membentuk  struktur  organisasi  sesuai  kemauannya sendiri.  Kepala  desa  juga  melaksanakan  pembangunan  masjid  yang  sejatinya  tidak  perlu dilakukan dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
Salah  satu  kasus  konflik  yang  terjadi  di  Desa  Serosah  di  antara  masyarakat  dan  kepala desa  yaitu  kasus  yang  terjadi  pada  tahun  2017-2018.  Masalah  yang  terjadi  adalah  tidak transparansi  nya  pengelolaan  keuangan  desa  oleh  kepala  desa  yang  mana  kepala  desa  tidak memberikan gaji perangkat  desa kepada perangkat  itu sendiri selama dua tahun namun  amprah gaji sudah ditandatangani sedangkan uang tidak tersalurkan ke perangkat desa. Mengenai honor atau  gaji  perangkat  desa  telah  tertuang  dalam  APBDES  2016  dan  2017.    Selain  itu,  beberapa kegiatan  di  desa  seperti  kegiatan  ekonomi  salah  satunya  BUMDES  Serosah  tidak  berjalan, padahal  dana  yang  diberikan  kepada  BUMDES  cukup  besar.  BUMDES  sejatinya  diharapkan dapat  membantu  meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Pada  dasarnya  kepala  desa  sebagai pemimpin  dalam  menggerakkan  perekonomian  desa  harus  mempunyai  imajinasi  dan  prakarsa yang kuat untuk menggerakkan masyarakat dan mengalokasikan dengan baik aset yang dimiliki oleh  desa.  Peristiwa  lain  yang  terjadi  di  Desa  Serosah  yaitu  kepala  desa  memberhentikan  guru MDA tanpa dilakukan musyawarah dengan guru-guru yang diberhentikan serta ninik mamak dan tokoh masyarakat lainnya. Kepala desa berdalih tidak ada kemajuan yang ditunjukkan oleh guru- guru  MDA  tersebut.  Proses  pemberhentian  yang  tidak  etis  dengan  tiba-tiba  memberikan  SK

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 103-113 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pemberhentian  kepada  para  guru  bahkan  dengan  cara  meletakkan  dibawah  pintu  rumah. Tentunya  dengan  berbagai  permasalahan  itu  menimbulkan  kesenjangan  dan  permasalahan  lain dalam masyarakat Desa Serosah.
Indikasi  praktik  nepotisme  dan  pemusatan  kekuasaan  yang  terjadi  dapat  dilihat  dari struktur organisasi sebagaimana pada Tabel 1 :
Tabel 1. Praktik Nepotisme Di Desa Serosah No. Nama (inisial) Jabatan Pendidikan terakhir Keterangan 1 E Kepala dusun III SMA Adik ipar kepala desa 2 HKS Kepala PAUD S1- Pendidikan Biologi Anak kepala desa 3 HS Bendahara BUMDES S1-PAI Anak kepala desa 4 UM Sekretaris BUMDES SMA Anak sekretaris desa 5 HS Kepala MDA S1-PAI Anak kepala desa 6 HS Bendahara SPSI S1-PAI Anak kepala desa 7 DM Ketua Pemuda SMP Adik ipar anak kepala desa
Sumber : Data Olahan Peneliti 2021
Dari  latar  belakang  yang  telah  penulis  paparkan  adapaun  rumusan  masalah  pada penelitian  ini  yaitu  Bagaimana  gambaran  praktik  nepotisme  dalam  penyelenggaraan pemerintahan Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015- 2020?.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  Mengetahui  gambaran  praktik  nepotisme  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  Serosah  Kecamatan  Hulu  Kuantan  Kabupaten  Kuantan Singingi tahun 2015-2020.

## Metode
Pada  penelitian  ini  menggunakan  perspektif  pendekatan  penelitian  kualitatif  yang menggunakan  metode  penelitian  jenis  studi  kasus.  Penelitian  mengunakan    metode  studi  kasus menurut Yin, 2009 (Fitrah, 2018) artinya penelitian yang biasa dipergunakan untuk menanggapi konflik  yang  berkenaan  menggunakan how atau why terhadap  sesuatu  yang  diteliti.  Lokasi penelitian yang dipilih pada penelitian ini dilakukan di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten  Kuantan  Singingi,  Provinsi  Riau.  Teknik  pengumpulan  data  yang  diterapkan  dalam penelitian  ini  adalah  wawancara  dan  menggunakan  data  sekunder  (dokumen).  Teknik  analisis data  dilakukan  menggunakan  tiga  alur  yang  dilakukan  secara  berurutan  yaitu  mereduksi  data, menyajikan  data,  dan  menarik  kesimpulan.  Penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan menganalisis  data  yang  didapatkan  terkait  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  serosah  dengan teori nepotisme yang digunakan. Teori nepotisme yaitu nepotisme yang dilakukan karena adanya hubungan dan etis  ( familism, kinshipsm, dan favouritism ).

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 103-113 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Hasil dan Pembahasan
Gambar 1. Nepotisme di Desa Serosah
Praktik nepotisme yang dilakukan Kepala Desa Serosah dalam pemberian jabatan dalam pemerintahan Desa Serosah yang dilihat dari perespektif hubungan (didasarkan hubungan darah, hubungan  perkawinan)  dan  perspektif  etis  ( favouritism /pilih  kasih/pertemanan)  tanpa  melihat kualitas  dan  kapabilitas  yang  ada  dalam  diri  orang  yang  diangkat  tersebut.  Praktik  nepotisme yang dilakukan Kepala Desa Serosah memberikan jabatan Kaur Umum, Kepala Dusun I, Kepala Dusun III, Staff Desa, Operator Siskeudes, dan Petugas Kebersihan untuk anak, keponakan, adik ipar,  serta  teman  kepala  desa.  Kaur  Umum  dijabat  oleh  DW  yang  merupakan  suami  dari  adik ipar Kepala Desa Serosah. DW tidak memiliki pengalaman dalam jabatan di pemerintahan desa. Latar  belakang  pendidikannya  adalah  SMA  sederajat.  Kepala  Dusun  I  dijabat  oleh  Myang merupakan  keponakan  (anak  abang  kandung).  M  juga  belum  memiliki  pengalaman  dalam jabatan  di  pemerintahan  desa.  Pendidikan  terakhir  M  adalah  SMA  sederajat.  Kepala  Dusun  III dijabat  oleh  E  yang  merupakan  adik  ipar  Kepala  Desa  Serosah.  E  juga  tidak  memiliki pengalaman  dalam  jabatan  di  pemerintahan  desa.  Latar  pendidikan  terakhir  Eadalah  SMA sederajat.
Untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Serosah, Kepala Desa Serosah mengangkat  staff desa. Staff desa dijabat oleh  KW yang merupakan (keponakan) anak adik  ipar  Kepala  Desa  Serosah.  Latar  belakang  pendidikan  KW  adalah  SMA  sederajat.  Kepala Desa  Serosah  mengangkat  Operator  Siskeudes  (Sistem  Keuangan  Desa)  yang  membantu pengelolaan keuangan dan aset desa melalui aplikasi Siskeudes. Operator Siskeudes dijabat oleh HK yang merupakan anak Kepala Desa Serosah. Kepala Desa Serosah juga mengangkat seorang petugas kebersihan yang bertuga menjaga kebersihan diluar dan didalam  Kantor Desa Serosah. Petugas  kebersihan  Kantor  Desa  dijabat  oleh  S  yang  merupakan  teman  dekat  atau  kaki  tangan Kepala Desa Serosah.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 103-113 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tampak  dari  beberapa  jabatan  diatas,  kepala  desa  melakukan  praktik  nepotisme  dalam perekrutan perangkat desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal  26  ayat  2a  dan  2b,  kepala  desa  melaksanakan  tugasnya  memimpin  penyelenggaraan pemerintahan  desa  dan  mengangkat  serta  memberhentikan  perangkat  desa.  Namun  dalam pelaksanaan  tugasnya  tersebut  Kepala  Desa  Serosah  melakukan  penyalahgunaan  kekuasaan untuk  memperbesar  kekuasaannya  di  Desa  Serosah  sehingga  mendapatkan  keuntungan  pribadi. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  pasal  68  menyatakan  bahwa  masyarakat desa  antara  lain  memiliki  hak  untuk  memilih,  dipilih  dan/atau  mengangkat  sesepuh  desa, perangkat desa, anggota BPD, dan anggota lembaga sosial desa.
Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Serosah beserta perangkat desa, Kepala Desa Serosah mengatakan:
“ Penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  Serosah  saat  ini  masih  berjalan,  baik  itu  dalam  bidang pelayanan,  pembangunan,  maupun  pemberdayaan  masyarakat.  Saya  bersama  perangkat  desa mengupayakan  semampunya  agar  tetap  memberikan  yang  terbaik  untuk  masyarakat.  Kinerja perangkat desa sebenarnya kurang optimal karena untuk beberapa kegiatan seperti musyawarah desa dan pertemuan lainnya ada yang tidak hadir dan tidak terlibat dengan berbagai alasannya seperti  kerja.  Dalam  pengambilan  keputusan,  masyarakat  selalu  saya  libatkan  tapi  hanya perwakilan  dari  masyarakat  saja  yang  diundang,  baik  itu  perwakilan  pemuda  atau  pun  dari setiap dusun.”
Salah satu penggerak ekonomi di desa, BUMDes di Desa Serosah juga diwarnai praktik nepotisme  dalam  perekrutan  pelaksana  operasional  di  BUMDes  Siluncur  Sejahtera.  Praktik nepotisme ini dilakukan oleh Kepala Desa Serosah dan juga Sekretaris Desa Serosah.  BUMDes Desa Serosah yang diberi nama BUMDes Siluncur Sejahtera didirikan pada 25 September 2019. Pada  9  Oktober  2019  dilakukan  pengangkatan  dan  penetapan  penasihat,  pelaksana  operasional dan  pengawas  pada  BUMDes  Siluncur  Sejahtera  masa  bakti  2019-2024.  Proses  perekrutan pelaksana  operasional  BUMDes  pun  dinilai  kurang  transparan,  karena  ketika  terjadi  pergantian direktur  BUMDes  tidak  diketahui  masyarakat.  Pada  perekturan  anggota  pelaksana  BUMDes Siluncur  Sejahtera  terjadi  praktik  nepotisme  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  Serosah    dan Sekretaris  Desa  Serosah.  Kepala  Desa  Serosah  memberikan  jabatan  kepada  anaknya  untuk menduduki jabatan sebagai bendahara BUMDes. Bendahara BUMDes Siluncur Sejahtera adalah HS yang memiliki latar belakang S1 Pendidikan Agama Islam. Sekretaris BUMDes adalah  UM yang merupakan anak Sekretaris Desa Serosah yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA sederajat. Direktur BUMDes, OH mengundurkan diri dari jabatannya dan Jabatan tersebut digantikan oleh Sapriadi yang merupakan teman akrab Kepala Desa Serosah yang tidak memiliki kualitas dan kapabilitas untuk mengelola BUMDES.
Pada  dasarnya  dalam  pengelolaan  BUMDes  berpedoman  pada  Permendesa  Nomor  4 Tahun  2015.  Pasal  9  Permendesa  Nomor  4  Tahun  2015  menyatakan  organisasi  pengelola BUMDesa  terpisah  dari  organisasi  pemerintahan  desa.  Berdasarkan    Pasal  10  Permendesa Nomor  4  Tahun  2015    susunan  kepengurusan  organisasi  pengelola  BUMDesa  terdiri  dari penasihat  (kepala  desa),  pelaksana  operasional,  pengawas.  Kemudian  menurut  Pasal  14 Permendesa  Nomor  4  Tahun  2015,  Prasyarat  untuk  menjadi  pelaksana  kegiatan  adalah:  warga desa yang berjiwa wirausaha; anda beralamat dan pernah tinggal di desa tersebut paling sedikit 2 (dua)  tahun;  berkepribadian  baik,  dapat  diandalkan,  adil,  cakap  dan  memperhatikan  usaha ekonomi  kota;  Anda  berpendidikan  terakhir  SMA/Madrasah  Aliyah/SMK  atau  sederajat.  Dari penjelasan  diatas  dapat  dilihat  para  pengurus  BUMDES  Desa  Serosah  tidak  memenuhi  kriteria yang pertama yaitu masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha. Hal ini terlihat dengan tidak berjalannya BUMDES Desa Serosah.
Pelaksanaan  pendidikan  terendah  di  desa  yaitu  PAUD  di  Desa  Serosah  juga  diwarnai dengan  praktik  nepotisme  dalam  perekrutan  Kepala  PAUD  dan  guru  PAUD  oleh  Kepala  Desa Serosah.  Kepala  PAUD  dijabat  oleh  HK  yang  merupakan  anak  Kepala  Desa  Serosah.  HK

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 103-113 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
memiliki  latar  belakang  pendidikan  S1  Pendidikan  Biologi,  bukan  PG  PAUD.  Guru  PAUD dijabat  oleh  L  yang  merupakan  adik  ipar  Kepala  Desa  Serosah.  Lberlatar  belakang  pendidikan SMA  dan  tidak  pernah  kuliah  di  PG  PAUD.  Kepala  Desa  Serosah  memberikan  jabatan berdasarkan hubungan darah kepada anaknya dan juga berdasarkan hubungan perkawinan tanpa dilakukan proses perekrutan dan penyeleksian yang baik. Berdasarkan pernyataan Kepala  Desa Serosah  diatas  maka  jelaslah  terjadi  praktik  nepotisme  di  PAUD  Desa  Serosah.  Dalam perekrutan Kepala dan guru PAUD, Kepala Desa Serosah mendahulukan keluarganya (anak dan adik  ipar) untuk  menduduki jabatan tersebut.  Tidak ada upaya musyawarah dengan masyarakat untuk  meminta  pertimbangan  dan  pendapat  masyarakat  yang  dilakukan  kepala  desa  dalam penunjukan tersebut.
Hal ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan kepala dan guru PAUD menurut peraturan yang ada. Kepala PAUD dan guru PAUD diatur dalam Permendikbud  Nomor 137 Tahun 2014 Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (SN-PAUD).  Pasal  25  Permendikbud Nomor  137  Tahun  2014    menyatakan  Syarat  akademik  seorang  guru  PAUD:  Anda  memiliki pendidikan di pendidikan anak usia dini dari kurikulum terakreditasi empat (D-IV) atau sarjana (S1);  atau  Anda  memiliki  gelar  diploma  empat  (D-IV)  atau  sarjana  (S1)  dari  kurikulum terakreditasi, pendidikan atau psikologi lain yang berlaku dan sertifikat profesi (PPG) pendidikan anak  dari lembaga pendidikan  tinggi yang terakreditasi.
Penyelenggaraan  pendidikan  agama  di  desa  yaitu  MDA  juga  tidak  luput  dari  praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Serosah bersama Sekretaris Desa Serosah. Jabatan kepala  MDA  serta  beberapa  guru  MDA  di  pegang  oleh  keluarga  Kepala  Desa  Serosah  dan Sekretaris  Desa  Serosah.  Kepala  MDA  dijabat  oleh  HS  yang  merupakan  anak  Kepala  Desa Serosah.  Pada  Juli  2019  Kepala  Desa  Serosah  memberhentikan  kepala  MDA  dan  juga  semua guru  MDA  secara  sepihak  tanpa  dilakukan  musyawarah  terlebih  dahulu.  Pemberhentian  para guru MDA yang dilakukan Kepala Desa Serosah melalui surat Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2019. Sebanyak enam orang guru MDA diberhentikan oleh Kepala Desa Serosah, 3 orang diangkat kembali dan 6 orang diangkat sebagai guru baru MDA Desa Serosah. Kemudian Kepala Desa  Serosah  mengangkat  kepala  MDA,  beberapa  guru  lama  dan  guru  baru  MDA.  Dalam pengangkatan kepala dan guru MDA tersebut diwarnai dengan praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Serosah.
Dari data yang penulis peroleh, Kepala MDA tetap dijabat oleh HS yang merupakan anak Kepala  Desa  Serosah.  Guru  MDA  dijabat  oleh  Z  yang  merupakan  adik  ipar  kepala  desa.  Z berlatar  belakang  pendidikan  SMA  sederajat  tanpa  memiliki  pengamalan  mengajar  agama. Kemudian, guru MDA dijabat oleh PA yang merupakan keponakan (anak adik ipar) Kepala Desa Serosah.  Lalu,  guru  MDA  juga  dijabat  oleh  UM  yang  merupakan  anak  dari  Sekretaris  Desa Serosah.  UM berlatar pendidikan SMA sederajat yang tidak memiliki pengalaman dalam dunia mengajar  agama.  Tampak  jelas,  Kepala  Desa  Serosah  melakukan  tindakan  nepotisme  dengan memberikan  jabatan  kepada  keluarganya  yang  didasari  hubungan  darah  dan  hubungan perkawinan. Pemberian jabatan yang dilakukan juga tidak diberikan kepada orang yang memiliki kualitas  dan  kapabilitas  yang  sesuai.  Pengambilan  keputusan  memberhentikan  dan  mengangkat guru MDA yang dilakukan oleh Kepala Desa Serosah juga tidak dilakukan secara musyawarah bersama masyarakat Desa Serosah, melainkan keputusan yang ia ambil sendiri.
Organisasi  kepemudaan  yang  ada  di  desa  seharusnya  bebas  dari  campur  tangan pemerintah  desa.  Namun,  organisasi  kepemudaan  di  Desa  Serosah  terjadi  praktik  nepotisme. Kepala  Desa  Serosah  juga  menunjuk  langsung  Ketua  Pemuda  Desa  Serosah  tanpa  melakukan musyawarah  dengan  masyarakat  Desa  Serosah  terlebih  para  pemuda  itu  sendiri.  Ketua  pemuda dijabat  oleh DM yang merupakan adik  ipar  anak  Kepala Desa Serosah.  Abang  DM merupakan suami  dari  anak  Kepala  Desa  Serosah.  Maka  Kepala  Desa  Serosah  memberikan  jabatan  atas dasar  hubungan  perkawinan.  Akibatnya  organisasi  kepemudaan  di  Desa  Serosah  menjadi  tidak

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 103-113 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
berjalan  karena  para  pemuda  sudah  malas  berhubungan  dengan  kepala  desa.  Pada  dasarnya organisasi kepemudaan merupakan wadah pengembangan potensi pemuda.
Organisasi pemuda bekerja untuk mendukung  kepentingan nasional, memperkuat potensi dan memberikan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepolosan. Bab XI 40 UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009  tentang organisasi kepemudaan menyebutkan: organisasi kepemudaan didirikan oleh  kaum  muda;  Organisasi  kepemudaan  tersebut  pada  ayat  1  dapat  didirikan  atas  dasar kesamaan  prinsip,  agama/keyakinan,  ideologi,  minat  dan  keterampilan  atau  kepentingan  yang tidak  bertentangan  dengan    peraturan  perundang-undangan;  Organisasi  kepemudaan  juga  dapat dibentuk  dalam rangka kajian dan kemahasiswaan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka yang mengatur jalannya organisasi kepemudaan adalah pemuda itu sendiri bukan kepala desa. Kepala desa  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengintervensi  organisasi  pemuda  terutama  dalam  hal pemilihan  ketua  pemuda.  Maka  Kepala  Desa  Serosah  dalam  hal  ini  telah  melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya untuk menguasai sumberdaya politik dan ekonomi yang ada di Desa Serosah.
SPSI  atau  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  di  Desa  Serosah  bertujuan  untuk menggerakkan  perekonomian  masyarakat  Desa  Serosah.  SPSI  di  Desa  Serosah  bergerak  dalam pengelolaan buruh lepas di PT.TAL. SPSI Desa Serosah telah ada dan berjalan sejak tahun 2013 yang  memiliki  pengurus  yaitu  terdiri  dari  ketua,  wakil  ketua,  sekretaris  dan  bendahara.  Kepala Desa Serosah yang juga menjadi ketua SPSI Desa Serosah melakukan praktik nepotisme dengan memberikan  jabatan  kepada  anaknya,  HS  untuk  menjadi  bendahara  SPSI  Desa  Serosah. Pemberian jabatan yang dilakukan oleh kepala desa ini didasarkan atas hubungan darah. Padahal HS  tidak  terdaftar  kedalam  keanggotaan  SPSI  Desa  Serosah.  Berdasarkan  alasan  yang disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Serosah  diatas,  maka  pada  faktanya  anaknya  telah  bercerai dengan  suaminya  beberapa  tahun  sebelum  mantan  suaminya  tersebut  meninggal  dunia.  Maka seharusnya  Kepala  Desa  mengangkat  bendahara  SPSI  dari  para  anggota  SPSI  yang  telah  ada. Karena dengan diangkat anaknya menjadi bendahara SPSI, keuangan SPSI semakin tertutup dan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara SPSI. Hal ini menjadi awal terjadinya beberapa penyelewengan keuangan organisasi.
Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Serosah atau dalam hal ini  dikatakan  adanya  indikasi  praktik  nepotisme  dalam  pengisian  beberapa  jabatan  diantaranya jabatan  di  Pemerintahan  Desa,  BUMDES,  MDA,  PAUD,  Organisasi  Kepemudaan,  serta  SPSI Desa Serosah. Terkait dengan permasalahan tersebut maka penulis akan membuat analisa kasus yang terjadi merujuk pada Teori Nepotisme menurut Cottingham (1986) . Praktik nepotisme yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Serosah  dalam  proses    perekrutan  dan  penyeleksian    jabatan yang ada lebih mendahulukan atau mengkhususkan keluarga serta orang yang dekat dengannya untuk  mengisi  jabatan  tersebut  tanpa  melihat  kualifikasi  yang  dimiliki  serta  tidak mempertimbangkan  masyarakat  lain  yang  juga  memiliki  kualifikasi  dan  hak  yang  sama  untuk mengisi jabatan tersebut.
Praktik  nepotisme  yang  terjadi  di  di  Pemerintahan  Desa,  BUMDES,  MDA,  PAUD, Organisasi  Kepemudaan,  serta  SPSI  Desa  Serosah,  tergolong  pada  beberapa  Jenis  Nepotisme menurut  Cottingham  (1986)  yaitu  nepotisme  berdasarkan  perspektif  hubungan  (kekeluargaan, kekerabatan)  dan  berdasarkan  perspektif  etis  ( favouritism ).  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  bagan  1. Sikap kepala desa yang lebih mendahulukan keluarga dan kerabatnya untuk menduduki beberapa jabatan  yang  ada  di  desa  terjadi  di  Desa  Serosah.  Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan penulis di lokasi penelitian, 7 (tujuh) jabatan yang ada di Desa Serosah dipegang oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Serosah. 6 (enam)  jabatan  yang  ada  di  duduki  oleh  orang  yang  memiliki  hubungan  perkawinan  dengan Kepala  Desa  Serosah,  serta  1  (satu)  jabatan  di  duduki  oleh  teman  dekat  (orang  kepercayaan) Kepala Desa Serosah. Hubungan darah ini dalam konteks jenis nepotisme berdasarkan perspektif hubungan  yang  salah  satunya  adalah  kekeluargaan  ( familism ).  Para  pemegang  jabatan  yang

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 103-113 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
memiliki hubungan darah dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Serosah tersebut merupakan anak  kandung  dari  kepala  desa  dan  Sekretaris  Desa  Serosah.  Dari  pembahasan  sebelumnya, beberapa pemegang jabatan tersebut dalam proses perekrutannya tidak sesuai dengan aturan dan tidak melibatkan masyarakat desa dalam proses perekrutannya.
Terkait proses perekrutan beberapa jabatan yang diindikasikan adanya praktik nepotisme yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Serosah  yang  lebih  mengistimewakan  orang-orang  yang memiliki  hubungan  darah  untuk  mendapatkan  jabatan  tersebut  menghasilkan  ketidakadilan ditengah  masyarakat.  Maka  sesuai  dengan  tulisan  Cottingham  yang  menyatakan  walaupun banyak  pertentangan  yang  dilakukan  berbagai  pihak,  sikap  ketidakberpihakan  tidak  dapat dipertahankan.  Pada  dasarnya  setiap  individu  dalam  negara  ini  yaitu  negara  Indonesia mempunyai  kesempatan  yang  sama  dan  harus  mendapatkan  tindakan  yang  adil  untuk  tidak diperlakukan  berbeda-beda  dengan  kerabat  pemerintah  yang  berkuasa (Dedi,  2022) .  Perilaku nepotisme  dan  kolusi  akan  menimbulkan  dampak  yang  negatif  dan  buruk  bagi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara (Ghozali,  2018) .  Praktik  nepotisme  juga  menghampat  pelaksanan  dan penerapan  prinsip  prinsip  good  governance  terutama  prinsip  transparansi  dan  partisipasi  dalam penyelenggaraan pemerintahan (Cahyani, 2018) .
Untuk  menghindari  sikap  nepotisme  sangat  sulit  dilakukan,  hal  itu  dikarenakan  sebagai seorang  manusia  normal  secara  moral  tidak  mudah  baginya  untuk  membagi  waktu  dan  sumber daya  yang  ia  miliki  antara  orang  lain  dengan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  yang  dicintai,  teman (dalam  hal  ini  ‘milik  saya’).  Jika  dianalogikan,  praktik  nepotisme  yang  terjadi  ini  menurut (Cottingham,1986) yaitu  memilih  menyelamatkan  anak  sendiri  dari  gedung  yang  terbakar dibandingkan  orang  lain  yang  harus  diselamatkan  juga.  Banyak  masyarakat  yang  masih  tidak menyadari  praktik  nepotisme  adalah  tindakan  korupsi  sehingga  masyarakat  menganggap  sikap nepotisme itu hal yang wajar (Linanda, 2020) .  Keberpihakan ini didalam pemerintahan ataupun organisasi lain merupakan penyimpangan yang mungkin dapat dimengerti tetapi disesalkan dari standar  impersonal.  Sebaliknya,  sikap  yang  dilakukan  tersebut  jalan  yang  benar  secara  moral yang justru harus dilakukan oleh orang tua yang baik. Seharusnya sebagai seorang pemimpin dan pemegang jabatan harus bersikap professional. Seseorang harus bersikap secara adil, dan jabatan yang  ada  harus  diisi  oeh  orang  yang  sesuai  dengan  kriteria  yang  dibutuhkan.  Maka  proses penilaian juga harus dilakukan secara objektif.
Praktik  nepotisme  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  Serosah    dengan  memberikan jabatan  kepada  anak,  adik  ipar,  keponakan,  teman  serta  praktik  nepotisme  yang  dilakukan  oleh Sekretaris  Desa  Serosah  dengan  memberikan  jabatan  kepada  anaknya  terbukti  lebih mementingkan  kepentingan  pribadinya.  Sikap  yang  dimiliki  oleh  Kepala  Desa  dan  Sekretaris Desa  Serosah    dalam  perekrutan  beberapa  jabatan  yang  ada  di  pemerintahan  desa,  BUMDES, PAUD, MDA, organisasi pemuda, serta SPSI lebih mengedepankan sikap moral daripada sikap impersonal  yang  harusnya  di  lakukan.  Rachman  Sidharta  Arisandi (Arisandi,  2016) mengungkapkan praktik nepotisme politik untuk meningkatkan popularitas, menerima legitimasi, dan  meningkatkan  elektabilitas  telah  berkontribusi  pada  banyak  konflik  sosial,  mulai  dari stigmatisasi negatif, berbagai bentuk perlawanan simbolik, sifat transaksional dalam menggalang dukungan  dan    suara,  hingga  akhirnya  pemilu.  oposisi  dinyatakan  sebagai  keengganan  untuk memilih aktor.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014.  Sikap  nepotisme  yang  terjadi  di  Pemerintahan Desa  Serosah  yang  dapat  dilihat  dari  perspektif  keluarga  (hubungan  darah,  perkawinan)  serta perspektif etis ( favouritism ) merupakan sebuah kenerpihakan yang menuju pada sikap sewenang- wenang,  tidak  adil  serta  diskriminasi  kepada  masyarakat.  Kepala  Desa  dan  Sekretaris  Desa Serosah  menunjuk  anaknya  tidak  orang  lain  karena  anaknya  merupakan  keluarganya.  Kepala Desa  Serosah  menunjuk  teman  dekatnya  karena  dia  lebih  menyukai  temannya  dibandingkan orang lain karena temannya mau mengikuti kemauan dan perintahnya. Praktik nepotisme dalam perekrutan  sumber  daya  manusia  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  tentunya  menimbulkan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 103-113 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
ketidakadilan (Zhikri, 2019) .  Pemerintah telah berupaya untuk memutus rantai penyelenggaraan pemerintahan  yang  nepotisme.  Pemerintah  melalui  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 Tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme pasal 1 ayat 2 Menegaskan bahwa lembaga administrasi publik yang baik/bersih adalah pimpinan administrasi  publik  yang  berpegang  teguh  pada  asas-asas  administrasi  publik  yang  wajar  dan bebas  dari    korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  serta  perbuatan-perbuatan  yang  memalukan  lainnya (Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, n.d.).
Selain  itu,  berdasarkan  Ketetapan  MPR  RI  Nomor  XI/MPR/1998  tentang penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  juga ditegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. (Indonesia, n.d.) . Kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 4f § 26 UU Desa No. 6 Tahun  2014  bahwa  tugas  kepala  desa  meliputi  pelaksanaan  asas  tanggung  jawab,  transparan, profesional,  efektif  dan  efisien,  bersih  dan    kolusi,  korupsi  dan  nepotisme (Yustisia,  2015) . Kemudian  pada  dasarnya  dalam  akidah  Islam  juga  menentang  nepotisme.  Al-Qur'an  tidak memperbolehkan/mengizinkan  nepotisme,  karena  itu  merupakan  bentuk  ketidakadilan  terhadap diri sendiri, terhadap orang yang dicintai, apalagi terhadap manusia (Rahmawati, 2013) . Jabatan  yang  ada  dalam  pemerintahan,  organisasi,  ataupun  perusahaan  dalam  proses perekrutannya harus dilakukan secara terbuka serta adil dengan mengebelangkan sikap subjektif. Untuk  menghindari  dan  mengurangi  nepotisme  maka (Cottingham,  1986) menuturkan  ada  dua strategi  yang  harus  dilakukan.  Pertama,  membangun  pertahanan  para  pemegang  jabatan  dalam proses perekrutan dan penyeleksian sebagai agen moral bebas memilih memilh kelompok mana yang  disukai.  Sikap  ini  tentunya  akan  menimbulkan  beberapa  permasalahan  bagi  penentang sikap mengistimewakan keluarga. Kedua, memberikan prinsip selektivitas untuk mempertahankan  kelompok  yang  disukai  meskipun  yang  lain  tidak  diterima.  Maka  dalam perekrutan  jabatan  yang  ada  harus  melihat  dulu  kualifikasinya  sehingga  layak  mendapatkan perlakuan istimewa. Dalam kata lain ia memiliki kemampuan yang lebih dari peserta lain. Para penyelenggara pemerintahan harus bersikap professional dalam melakukan tugas dan fungsinya sehingga dapat mewujudkan good governance (Destianingrum et al., 2017) .
Pada kenyataannya yang terjadi di Desa Serosah, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, perlakukan istimewa oleh kepala desa dan sekretaris desa untuk keluarga, kerabat serta temannya tidak didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki oleh orang tersebut. Sedangkan ada sumber daya manusia  lain  di  Desa  Serosah  yang  memiliki  kualifikasi  untuk  menduduki  jabatan  tersebut. Sehingga, sikap nepotisme yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Serosah tidak berdampak baik bagi organisasi seperti pemerintahan desa, BUMDES, organisasi kepemudaan, MDA, PAUD dan SPSI.

## Kesimpulan
Praktik  nepotisme  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  Serosah.  Praktik  nepotisme  yang  terjadi  dalam  perekrutan  sumber  daya manusia  untuk  menduduki  jabatan  di  Pemerintahan  Desa,  BUMDes,  PAUD,  MDA,  Organisasi Kepemudaan  dan  SPSI  di  Desa  Serosah.  Praktik  nepotisme  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa  Serosah  (Kepala  Desa  Serosah  dan  Sekretaris  Desa  Serosah)  dilakukan  dengan memberikan jabatan kepada keluarga karena hubungan darah dan perkawinan ( familism ), kerabat serta  teman  ( favouritism ).  Pemberian  jabatan  tersebut  dilakukan  tanpa  mengutamakan  kualitas dan  kapabilitas  yang  dimiliki  oleh  orang-orang  yang  diberi  jabatan  tersebut.  Sehingga  hal  ini memberi dampak buruk terhadap beberapa organisasi yang dikelola oleh orang yang tidak tepat. Praktik nepotisme yang dilakukan ini sangat mengedepankan sikap impersonal. Sikap nepotisme yang  harusnya  semakin  menghilang  karena  adanya  reformasi  birokrasi  namun  dalam pemerintahan  yang  lingkupnya  kecil  yakni  pemerintahan  desa  masih  terjadi.  Praktik  nepotisme

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 103-113 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
juga terjadi di daerah lain dengan pola yang hampir sama dengan yang terjadi di  Desa Serosah. Hal ini dikarenakan hakikat nepotisme yang mengedepankan kedekatan dan sikap impersonal.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi  Manajemen  Pemerintahan  Daerah  Universitas  Riau,  beserta  teman-teman seperjuangan  yang  menempuh  pendidikan  Magister  Ilmu  Politik  Universitas  Riau.  Ucapan terima kasih juga kepada seluruh dosen program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepada penulis.

## Daftar Pustaka
Arisandi,  R.  S.  (2016). Praktik  Politik  Nepotisme  dalam  Pemilihan  Walikota. Politik,  12(2), 1867–1878.
Asmara, C. (n.d.). Urgensi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa:(Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar). Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(21). Atmadja,  A.  T.  (2019). Sosiologi  Korupsi:  Kajian  Multiperspektif,  Integralistik,  dan Pencegahannya . Kencana. Azhary,  V.  H.  (2019). Nepotisme  dan  Gratifikasi  sebagai  Unsur  Budaya  pada  Korupsi  Politik dan  Birokrasi  di  Indonesia. Simposium  Nasional  Ilmiah  &  Call  for  Paper  Unindra (Simponi), 1(1).
Cahyani, N. (2018). Transparansi Anggaran Desa dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus di Desa Jeruk Tipis) . Universitas Islam Negeri" SMH" Banten. Cottingham, J. (1986). Partiality, Favouritism And Morality . The Philosophical Quarterly (1950- ), 36(144), 357–373.
Danford, J. (2001). Lord Acton. Anglican Theological Review, 83 (1), 134. Darmansyah, R., Syahrani, S. D., & Harirah, Z. (2020). Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif. Journal of Political Issues, 2(1), 34–46. Dedi,  A.  (2022). Politik  Dinasti  Dalam  Perspektif  Demokrasi. Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan, 8(1), 92–101.
Destianingrum,  B.,  Hananto,  U.  D.,  &  Sa’adah,  N.  (2017).  P rofesionalisme  Birokrat  Dalam Implementasi  Good  Governance  Menuju  Terwujudnya  Negara  Bebas  Korupsi  Kolusi Nepotisme (KKN) di Kota Semarang. Diponegoro Law Journal, 6(2), 1–17. Eko,  S.,  Khasanah,  T.  I.,  Widuri,  D.,  Handayani,  S.,  Handayani,  N.,  &  Qomariyah,  P.  (2014). Desa membangun indonesia. FPPD. Yogyakarta. Fershtman,  C.,  Gneezy,  U.,  &  Verboven,  F.  (2005).  D iscrimination  And  Nepotism:  The Efficiency Of The Anonymity Rule . The Journal of Legal Studies, 34(2), 371–396. Fitrah, M. (2018). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus . CV Jejak (Jejak Publisher).
Ghozali, I. (2018). Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik) . Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan, 14(2), 5–22. Haboddin, M. (2017). Memahami Kekuasaan Politik . Universitas Brawijaya Press. Indonesia,  K.  M.  P.  R.  R.  (n.d.).  Nomor  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang bersih dan bebas Korupsi. Kolusi Dan Nepotisme.
Ismail  Nurdin,  M.  S.  (2017). Etika  Pemerintahan:  Norma,  Konsep,  dan  Praktek  bagi Penyelenggara Pemerintahan . Lintang Rasi Aksara Books. Kasiyanto, H. A., & SH, M. H. (2018). Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa . Prenada Media. Linanda,  A.  (2020). Praktik  Nepotisme  Sebagai  Perilaku  Koruptif  Dalam  Membangun  Budaya Anti  Korupsi  Berdasarkan  Perspektif  Masyarakat  Kampung  Pelangi  Kelurahan  Sidodadi

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 103-113 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Kota Samarinda. The Juris, 4(1), 40–50. Maharso, T. S. (2018). Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi . Deepublish. Rahma, A. A., Oktaviani, A. A., Hofifah, A., Ahda, T. Z., & Nugraha, R. G. (2022). Pengaruh Dinasti  Politik  Terhadap  Perkembangan  Demokrasi  Pancasila  Di  Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 2260–2269.
Rahman, K. (2017). Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 16(28), 34–42.
Rahmawati,  R.  (2013). Nepotisme  Menurut  Perspektif  al-Qur’an .  Universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar.
Rosyadi, S. (2014). Prospek Pengembangan Aparatur Sipil Negara Berbasis Merit. Civil Service Journal, 8(1 Juni).
Sumaryanto, A. D., & SH, M. H. (2020). Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian Dan Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi .  Jakad  Media Publishing.
Thoha, M. (2016). Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan . Kencana. Tinov,  M.  T.,  &  Handoko,  T.  (2017). Penguatan  Kelembagaan  Desa  Dalam  Mewujudkan Otonomi  Di  Desa-Desa  Pesisir  Studi  di  Desa  Sokop  Kecamatan  Rangsang  Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15 (2), 98. Ulfa,  R.,  Asrida,  W.,  Amin,  R.,  &  Wicaksono,  B.  (2019). Analisis  Faktor-Faktor  Dalam Pembangunan Di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar . Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18(31), 54–63.
Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
Wardiyanto,  B.,  Aminah,  S.,  &  Martanto,  U.  (2016). Percikan  pemikiran  tata  kelola  dan pembangunan desa . Airlangga University Press. Yusri, A. (n.d.). Pengembangan Political Will Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren di Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18(2), 117–128.
Yustisia,  T.  V.  (2015). Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  dan  Peraturan Terkait . Visimedia. Zaini, M. M. (2015). Kepemimpinan Desa . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Zhikri,  A.  (2019). Pengaruh  Rekrutmen  Terhadap  Kinerja  Perangkat  Pemerintah  Desa  Sungai Tohor  Barat  dan  Desa  Sendanu  Darul  Ihsan. JDP  (Jurnal  Dinamika  Pemerintahan),  2(2), 115–139.