## POTENSI GUGATAN PRA PERADILAN SEBAGAI UPAYA MENGHALANGI PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

## EKO HARI PURWANTO

## ABSTRAK
Tujuan penelitian  ini  adalah untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan Praperadilan dan ruang lingkup Praperadilan yang ada di Indonesia. Serta bagaimana pada praktiknya Praperadilan itu dapat  dianggap  suatu  hal  yang  dapat  menghambat  adanya  penyidikan  terhadap  para  tersangka khususnya pada kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK.  Praperadilan merupakan Hak para tersangka dan pihak terkait yang diberikan oleh  Undang-undang KUHAP  khususnya Pasal 1 angka 10 KUHP.  Sedangkan kaitannya dengan Upaya yang dapat menghambat upaya penyidikan terhadap kasus korupsi  yang  sedang  ditangani  oleh  KPK  khususnya karena  KPK  tidak  dapat  melakukan Proses penyidikan lanjutan sebelum adanya putusan dari Praperadilan yang diajukan oleh tersangka.

## Kata Kunci: Praperadilan, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi

## ABSTRACT
The purpose of this study is to find out what is  meant by Pretrial and the scope of Pretrial in Indonesia. As well as how in practice the Pre-trial could be considered a matter that could hinder the  investigation of  the  suspects,  especially  in  corruption  cases  that  are  being  handled  by  the Corruption Eradication Commission. Pretrial is the right of suspects and related parties granted by the  Criminal Procedure  Code  especially  Article 1  point 10  of the  Criminal Code.  Meanwhile, in relation to efforts that could hinder the investigation of corruption cases that are being handled by the Corruption Eradication Commission especially because the Corruption Eradication Commission cannot conduct a further investigation process prior to the decision of the Pre-trial submitted by the suspect.
Keywords: Pretrial, Investigation, Corruption Crime

## PENDAHULUAN
Penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  Kepolisian,  KPK  maupun Kejaksanaan  telah  dilakukan  secara aktif  guna mencegah dan memberikan tindakan yang nyata terhadap  pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi, semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan  masing-masing  lembaga  melalui penegakan hukum berdasarkan lembaga tersebut maupun melalui  kolaborasi dan koordinasi telah sejalan  seiring  dinamika  kasus  korupsi  yang semakin  lama  semakin  berkembang  baik  dari modus kejahatan korupsinya, tingkatan kewenangan  terhadap  pelakunya  maupun  cara menyamarkan  dan  menyembunyikan  hasil tindak pidana korupsi tersebut. 1
1 Lihat KUHAP (Penjelasan Umum) 7 Lihat UU No. 16  T ahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia (Pasal 30 ayat (1) Huruf , Krisna Harahap, Upaya Hukum”
Selain  dinamika  kasus  korupsi  yang semakin lama  semakin berkembang, upaya dan langkah  hukum  pelaku  tindak  pidana  korupsi pun  juga  semakin  beragam  yang  tidak  lain bertujuan untuk menghalangi proses penyidikan maupun  tahapan  proses  di  pengadilan  atas sangkaan  terhadap  dirinya  (pelaku  Korupsi). Salah  satu  upaya  dan  langkah  hukum  yang menjadi  trend oleh pelaku tindak pidana korupsi adalah pengajuan gugatan pra peradilan terhadap sangkaan sebagai  Tersangka atas kasus dugaan terjadinya  tindak  pidana  korupsi  hal  ini berdampak pada perubahan sistem hukum.
Praperadilan  sendiri  diatur dalam  Undang- Undang  Nomor 8  Tahun 1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  (“KUHAP”),  khususnya Pasal  1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2)
Baru  Jelm aan  Praperadilan ,  Hukum  On  Line  ,09 November 2017 .
dan  ayat  (5), Pasal 97  ayat  (3), dan Pasal  124. Adapun  yang  menjadi  objek  praperadilan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  77 KUHAP  adalah  “Pengadilan  negeri  berwenang untuk  memeriksa dan  memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang  sah  atau  tidaknya  penangkapan, penahanan,  penghentian penyidikan atau penghentian  penuntutan,  serta  ganti  kerugian dan atau  rehabilitasi  bagi  seorang yang perkara pidananya  dihentikan  pada  tingkat  penyidikan atau penuntutan.
Lebih  lanjut  mengenai Praperadilan, dalam kurun  waktu  lebih  dari  dua  dasawarsa (sejak berlakunya KUHAP  pada 1981), secara praktik, Praperadilan  yang  awalnya  diproyeksikan sebagai  sarana  pengawasan  untuk  menguji keabsahan suatu upaya paksa ( dwangmiddelen ), misalnya mengenai penangkapan dan penahanan terhadap  tersangka, kini  dinilai  hanya  bersifat pengawasan administratif belaka.
Hal  ini  dikarenakan  sah  atau  tidaknya penangkapan  dan  penahanan  cukup  dapat dibuktikan  oleh  penegak  hukum,  dengan memperlihatkan  ada  atau  tidak  adanya  surat penangkapan/surat  penahanan  secara  formal saja.  Di  samping  itu,  Penangguhan  Penahanan yang merupakan Hak dari Tersangka/Terdakwa, seringkali  diabaikan  oleh  penegak hukum, yang justru  lebih  mengedepankan  syarat  subjektif penahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu adanya “Kekhawatiran”  dari  Penegak  Hukum  bahwa tersangka/terdakwa  akan melarikan diri, merusak/menghilangkan  barang  bukti  dan/atau mengulangi perbuatan.
Sejak  putusan  pengadilan  Jakarta  Selatan No.  04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel  lahir  pada tanggal  16  Februari  2015,  proses  beracara  di pengadilan  terutama pada tahap pra, mengalami perubahan  signifikan.  Hakim  yang  tunggal, mengubah  makna  proses  praperadilan  dari sebatas pemeriksaan awal untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan serta ganti  rugi  dan/atau  rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan
pada  tingkat  penyidikan  atau  penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.
Putusan  pengadilan  Jakarta  Selatan  itu berdampak  luas  karena  hakim  memperluas kewenangan  praperadilan  yang  sengaja  diberi kewenangan  dengan  tujuan  agar  hak-hak seorang  Tersangka tetap  terjamin  seperti  yang diperintahkan  oleh  Konstitusi  kita.  Wewenang praperadilan  yang  semula  hanya  menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan melebar,  dapat  memutus keabsahan  penetapan tersangka.
Seperti  kata  pepatah  “pucuk  dicinta  ulam tiba”,  kesempatan  ini  dimanfaatkan  sebaik mungkin  oleh  para  Tersangka  terutama  yang terlibat  tindak  pidana  korupsi.   Beberapa  di antara mereka berhasil, urung menjadi penghuni “hotel”  Sukamiskin.  Sebelumnya,  Mahkamah Konstitusi  menerbitkan  putusan  No.  21/PUU- XII/2014,  yang  membangkitkan  hasrat  para Tersangka pidana  korupsi untuk memanfaatkan pintu praperadilan yang terbuka lebar karena   Mahkamah  Konstitusi  RI  itu  dengan gagahnya membuat norma baru yang menentukan  bahwa  Pasal  77  huruf  a  KUHAP tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk penetapan tersangka,  penggeledahan dan  penyitaan. Tegasnya, menurut MK, pengujian sah tidaknya penetapan Tersangka termasuk ranah
Praperadilan. Alhasil, terjadi inkonsistensi  putusan hakim. Praperadilan dimanfaatkan sebagai “upaya hukum” baru bagi para Pemohon untuk melepaskan diri dari kewajiban mempertanggungjawabkan  perbuatan  antara lain   yang telah merugikan keuangan negara dan menafikan  hak-hak  asasi   masyarakat  dan bangsa seperti korupsi dan extra ordinary crime lainnya.  Di  lain  pihak,  ada  Hakim  yang konsisten,  berpegang  teguh  pada  kewenangan Praperadilan  seperti  digariskan  oleh  Pasal  77 KUHAP.
Putusan Praperadilan yang melampaui    ketentuan  Pasal  77  KUHAP  itu melahirkan ketidakpastian dengan munculnya permasalahan baru berupa
ketidakjelasan  apakah  obyek  pemeriksaan praperadilan  termasuk pengujian keabsahan sah tidaknya  penetapan  tersangka  dan  keabsahan Penyelidik  dan/atau  Penyidik   serta  siapa sebenarnya  yang  harus  membuktikan  apakah Pemohon atau Temohon Praperadilan.
Upaya pemberantasan  korupsi yang mendapat tantangan luar biasa di negeri ini, kini harus menghadapi tantangan baru yang menjelma  melalui  praperadilan.  Apabila tidak  cepat  dibendung,  para  Tersangka  tindak pidana  korupsi  dan  kejahatan  lainnya  akan meghalalkan segala macam  cara  untuk memanfaatkan pintu praperadilan yang dilengkapi  karpet merah itu.
Menjadi  tanda tanya besar, bagaimana cara membendungnya? Bukankah  Pasal  78  ayat  (2) KUHAP  telah  menentukan bahwa praperadilan dipimpin  oleh  Hakim  Tunggal?,  bukankah Pengadilan  Jakarta Selatan  mengamini  langkah yang  dilakukan  Mahkamah  Konstitusi  walau bertentangan  dengan  ketentuan   Pasal  77 KUHAP   dan sekaligus merupakan putusan ultra petita  sehingga  memberi  angin  dan  memberi amunisi baru  kepada anasir-anasir  anti pemberantasan korupsi di negeri ini?.
Membiarkan  pintu  praperadilan  terbuka lebar  untuk para  Tersangka membebaskan diri, sama  artinya  membiarkan  bangsa  dan  Negara terus  digerogoti  oleh  para  pelaku  kejahatan, khususnya di bidang tindak pidana korupsi   sehingga  merupakan  perbuatan  yang tidak  bertanggung jawab terhadap nasib bangsa dan generasi penerus.
Mengingat  Mahkamah  Agung  merupakan pengawas  tertinggi  terhadap  penyelenggaraan peradilan  pada  semua tingkat  peradilan,  adalah wajar  manakala  Mahkamah  Agung  diharapkan segera  mengambil  langkah  untuk  mencegah praperadilan dijadikan  sarana untuk berkelit dari sangkaan  sebagai  Tersangka  walau  dua  alat bukti  yang  sah  telah  ditemukan.  Harus  diakui bahwa  masalah yang dihadapi tidaklah sederhana.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan  No.  04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel telah memperluas  batas  kewenangan  praperadilan, tidak  sekadar aspek formil  perkara tetapi  sudah merambah memasuki aspek materiil.  Selain  itu,
tidak  ditemukan  kejelasan  siapa  sebenarnya yang  memikul  beban  pembuktian  ( burden  of proof ),  apakah  yang  mendalilkan  hak  seperti dalam hukum  Perdata  atau sebaliknya, Termohon yang telah menetapkan Tersangka?.
Tidak  pula  ada  kejelasan,  apakah  lembaga yang  menyelidiki/menyidik/menuntut  perkara perlu dibuktikan  oleh  Hakim  keabsahannya dan apakah  bukti  yang  perlu  diperiksa  oleh  Hakim hanya  sampai  bukti  permulaan  yang  menjadi dasar  penetapan  tersangka saja atau  juga  bukti lainnya  yang justru harus dibuktikan  oleh Jaksa Penuntut Umum.
Nyatanya,  permasalahan  yang  dihadapi cukup  kompleks.  Satu-satunya  lembaga  yang dianggap dapat mengatasinya adalah Mahkamah Agung  sendiri  sebagai  pemegang  kekuasaan kehakiman  yang  menyelenggarakan  peradilan untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  yang senantiasa dicari  setiap  warga negara  yang hak konstitusionalnya  dilindungi  oleh  Pasal  24  D ayat (1) UUD  NRI Tahun 1945.
Caranya?  Memberi  kewenangan  kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan dan menunjuk  Majelis  Hakim  dalam  memeriksa perkara  praperadilan  yang  ternyata  sudah memeriksa  aspek  materiil  perkara.  Khusus dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi,  paling tidak  ketua  majelis  harus  memiliki  sertifikat. Manakala  di  Pengadilan  Negeri  setempat tidak ada  hakim  yang  memiliki  sertifikasi  Hakim Tindak  Pidana  Korupsi,  maka  Majelis  Hakim pemeriksa  permohonan  praperadilan  dipimpin oleh Ketua Pengadilan  Negeri atau Wakil  Ketua Pengadilan  Negeri.  Jelas,  menunjuk  majelis hakim untuk memeriksa permohonan praperadilan  bertentangan  dengan  ketentuan Pasal  78  ayat  (2)  KUHAP  yang  menyatakan bahwa  praperadilan  dipimpin  oleh  hakim tunggal  yang  ditunjuk  oleh  ketua  pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
Masalah  tentu  belum  berakhir  sampai  di sini.  Di  mana  kewenangan  menunjuk  majelis hakim  itu  diatur?  Dalam  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  atau  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)?  Keduanya berderajat  di  bawah  undang-undang  yang menentukan bahwa praperadilan  dipimpin  oleh
Hakim  Tunggal,  bukan  dalam  bentuk  majelis sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  78  ayat  (2) KUHAP.
Disadari  betul  bahwa  ditinjau  dari  tata urutan pembentukan undang-undang, mengeluarkan  SEMA  atau  PERMA  tidaklah tepat,  kendati  Mahkamah  Agung  pernah “terpaksa”  mengeluarkan  SEMA   antara  lain untuk  menetralisir  Putusan  PK  tentang  upaya hukum  luar  biasa  Peninjauan  Kembali  dalam rangka menjalankan  fungsi menjaga terciptanya kesatuan hukum.
Seyogianya, penanganan permohonan praperadilan oleh Majelis  Hakim  terutama untuk perkara-perkara yang  tergolong extra  ordinary crime dituangkan  dalam  revisi  KUHAP  atau melengkapi RUU KUHAP yang  sudah “bulukan” di lemari arsip DPR.
Demi  kepentingan  bangsa  dan  negara bijaksanakah  menanti  revisi  undang-undang tersebut  pada  saat  para  pembentuk  undang- undang  terutama  para  wakil  kita  di  Senayan sedang  terlena  dengan  persoalannya  sendiri. Upaya  inilah  yang  turut  menghalangi  proses penyidikan  yang  mana  apabila  Hakim  Pra Peradilan  memutus  bahwa  penyidikan  yang dilakukan  oleh  penegak hukum terhadap pelaku tindak  pidana  korupsi  tidak  sah  maka  proses penyidikan menjadi tertunda yang mengharuskan  penegak  hukum  melakukan langkah-langkah  hukum  lainnya.  Berdasarkan latar  belakang  tersebut, peniliti  tertarik  untuk mengkaji  lebih  jauh  dalam  bentuk karya ilmiah berupa  Tesis  dengan  judul  “ Potensi Gugatan Pra  Peradilan  Sebagai  Upaya  Menghalangi Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.”

## METODE  PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan  metode penelitian  yuridis  empiris  (sosiologis), dengan lokasi  penelitian  dilakukan  di  wilayah  hukum Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Surabaya. Adapun  alasan  memilih  lokasi  penelitian  ini adalah  dikarenakan wilayah  hukum yuridis  dari Tindak  Pidana  Korupsi  yang  mana  wewenang
2 BPHN  penelitian  Hukum  tentang  perbandingan antara penyelesaian putusan praperadilan dengan kehadiran hakim komisaris dalam  Peradilan Pidana (2007)
mengadili  hanya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  yang  membawahi  wilayah  di  Jawa Timur. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis  deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
1. Pengertian  dan  Ruang  Lingkup  Pra Peradilan Pada Tindak Pidana Korupsi
Dari  istilahnya,”praperadilan”  memiliki maksud  yang  berbeda  dengan  artinya  secara harfiah.  Pra artinya  sebelum,  atau  mendahului, yang  berarti  “praperadilan”  sama  dengan sebelum  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan (sebelum  memeriksa  pokok  dakwaan Penuntut Umum). 2 Namun  menurut  KUHAP,  tidak  ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan  pemeriksaan  pendahuluan  atau memimpinnya.
Hakim  praperadilan  tidak  melakukan penggeledahan,  penyitaan  dan  seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan atau  tidak  untuk  diteruskan  ke  sidang pengadilan.  Penentuan perkara tergantung jaksa penuntut umum. Bahkan  tidak  ada kewenangan hakim  praperadilan  untuk menilai  sah tidaknya suatu  penggeledahan  dan  penyitaan  yang dilakukan  oleh  jaksa  dan  penyidik.  Padahal kedua  hal  itu  sangat  penting  dan  merupakan salah  satu  asas  dasar  hak  asasi  manusia. Penggeledahan  yang  tidak  sah  merupakan pelanggaran  terhadap  ketentraman  rumah tempat  kediaman  seseorang.  Begitu  pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik  orang. 3 Adapun  maksud  dan  tujuan  utama  yang sebenarnya  hendak  ditegakkan  dan  dilindungi, dalam  proses  praperadilan  adalah  tegaknya hukum  dan  perlindungan  hak  asasi  tersangka dalam  tingkat  pemeriksaan  penyidikan  dan penuntutan. Oleh karena itu kemudian dibuatlah suatu  lembaga  yang  dinamakan  praperadilan seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  77  sampai dengan  Pasal  83  KUHAP,  guna  kepentingan
3 Ibid
pengawasan  terhadap  perlindungan  hal-hak tersangka  dalam  pemeriksaan  pendahuluan. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara-cara: (a) kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan  (b)  kontrol  horisontal,  yaitu  kontrol  ke samping,  antara  penyidik,  penuntut  umum timbal  balik  dan  tersangka,  keluarganya  atau pihak lain. 4
Praperadilan  dalam  KUHAP  ditempatkan dalam  Bab  X,  Bagian  Kesatu,  sebagai  bagian kewenangan  Pengadilan  Negeri  (PN).  Dari struktur  dan  susunan  peradilan,  praperadilan bukanlah  lembaga  pengadilan  yang  berdiri sendiri.  Bukan  pula  sebagai  instansi  tingkat peradilan  yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.
Praperadilan  hanya  suatu  lembaga  baru yang ciri dan eksistensinya berada serta melekat pada  PN. Praperadilan  hanya  merupakan  divisi dari PN, dengan administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial  bersatu dengan PN, serta berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua PN. 5
Berdasarkan
KUHAP, pengertian praperadilan, 6 adalah  wewenang  PN  untuk memeriksa  dan  memutus  menurut  cara  yang diatur dalam  undang-undang yakni:  a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak  lain  atas  kuasa  tersangka;  b.  Sah  atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian  penuntutan  atas  permintaan  demi tegaknya  hukum  dan  keadilan;  c.  Permintaan ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka atau  keluarganya  atau pihak  lain  atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
Apa  yang dirumuskan dalam  Pasal  1 butir 10 KUHAP  dipertegas dalam  Pasal 77 KUHAP yang  menyebutkan  PN  berwenang  untuk memeriksa  dan  memutus,  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:  sah  atau  tidaknya  penangkapan, penahanan,  penghentian penyidikan atau
4 Moch. Faisal  Salam, Hukum  Acara Pidana Dalam Teori  dan  Praktek ,  (Bandung:  CV.Mandar  Maju,  2001), hal. 322.
5 M.  Yahya  Harahap, Pem bahasan  Perm asalahan dan Penerapan KUHAP Pem eriksaan Sidang Pengadilan,
penghentian  penuntutan,  ganti  rugi  dan  atau rehabilitasi bagi  seseorang  yang  perkara pidananya  dihentikan  pada  tingkat  penyidikan atau penuntutan.
Mengenai rumusan ini, Penjelasan Pasal 77 huruf  a  KUHAP  menyatakan:  “ Penghentian penuntutan  bukanlah  penyampingan  perkara demi  kepentingan  umum  yang menjadi wewenang  Jaksa  Agung ”.  Pasal  80  KUHAP menyebutkan:  “ Permintaan  untuk  memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau  penuntutan  dapat  diajukan oleh  penyidik atau  penuntut  umum  atau  pihak  ketiga  yang berkepentingan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ”.
Pertimbangan  tersebut  adalah  sarana pengawasan secara horisontal demi menegakkan hukum,  keadilan,  dan  kebenaran.  Mengingat, penuntut  umum perlu  menghindarkan  diri  dari praperadilan  yang  diselenggarakan  berdasarkan Pasal  80  KUHAP.  Saling  kerjasama  dalam menuntun  pihak  penyidik  melakukan  tugas kewenangannya  dengan  baik,  lancar  dan sempurna  untuk  kurun  waktu  sementara  ini, adalah  upaya  agar  pihak  penuntut umum  tidak terjerembab ke dalam pemeriksaan praperadilan. 7
Tugas  praperadilan  di  Indonesia  memang terbatas.  Berdasarkan  Pasal  78  KUHAP dikaitkan dengan Pasal 77 KUHAP, praperadilan melaksanakan wewenang pengadilan  negeri  untuk  memeriksa  dan memutus:  (a)  sah  tidaknya  penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian  penuntutan; (b) ganti  kerugian dan  atau  rehabilitasi  bagi  seorang  yang perkarapidananya  dihentikan  pada  tingkat penyidikan  atau penuntutan.
Praperadilan  dipimpin  oleh  hakim  tunggal yang  ditunjuk  oleh  Ketua  PN  dan dibantu  oleh seorang  panitera.  Dalam  penjelasan  Pasal  80 KUHAP  yang  diberi  komentar,  pasal  ini bermaksud menegakkan  hukum, keadilan,  dan
Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kem bali,  EdisiKedua , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 1
6 Pasal 1 butir 10 KUHAP
7 Pasal 1 butir 10 KUHAP
kebenaran  melalui  sarana  pengawasan  secara horisontal.  Praperadilan  berdasrkan  KUHAP adalah  wewenang  PN  untuk  memeriksa  dan memutus:
a. Sah/tidaknya  penangkapan,  penahanan,
penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyampingan  perkara  untuk  kepentingan umum oleh Jaksa Agung) (Pasal 77);
b. Ganti  kerugian  dan/atau  rehabilitasi  bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada  tingkat  penyidikan  atau  penuntutan (Pasal 77).
c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti (Pasal 82 ayat (1) ayat (3)).
d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli  warisnya  atas  penangkapan  atau penahanan serta tindakan  lain  tanpa alasan yang  berdasarkan  undang-undang  atau karena  kekeliruan  mengenai  orang  atau karena  kekeliruan  mengenai  hukum  yang diterapkan yang  perkaranya tidak  diajukan ke PN (Pasal 95 ayat (2)).
e. Permintaan rehabilitasi  oleh  tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alas an berdasarkan undang-undang
atau
kekeliruan  mengenai  orang  atau  hukum yang  diterapkan  yang  perkaranya  tidak diajukan  ke PN (Pasal 97 ayat (3)). Adapun  maksud  dan  tujuan  yang  hendak diwujudkan  dari  lembaga  praperadilan  adalah demi  tegak  dan  dilindunginya  hukum  serta perlindungan  hak asasi tersangka dalam  tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

## 2. Putusan-Putusan  Pengadilan  tentang
Upaya Pra Peradilan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi a. Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Putusan  ini  diajukan  oleh  Komnjen Budi  Gunawan  selaku  pemohon  yang ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi  oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi  (KPK)  sebagai  termohon  dalam putusan  ini yang  memuat  beberapa pertimbangan yaitu:
1) Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  aquo, permohonan dari  pemohon adalah  tentang “ sah  atau tidaknya Penetapan Tersangka ” terhadap  Pemohon  yang  dilakukan  oleh Termohon.
2) Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian praperadilan pada pasal 1 angka 10 KUHAP  dan  norma hukum pengaturan kewenangan  praperadilan  sebagaimana tercantum dalam  pasal  77  KUHAP  dapat disimpulkan keberadaan Lembaga Praperadilan  adalah  sarana  atau  tempat menguji  tindakan  upaya  paksa  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum dalam  tingkat  penyidikan  dan  penuntutan, apakah  tindakan  upaya  paksa  yang dilakukan  oleh  penyidik  pada  tingkat penyidikan  dan  oleh  penuntut umum pada tingkat penuntutan sudah  dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau tidak.
3) Menimbang,  bahwa  dalam  kaitannya dengan permohonan dari Pemohon Praperadilan
ini, maka timbul pertanyaan, “apakah Penetapan Tersangka terhadap  Pemohon  yang  dilakukan  oleh Termohon  dapat  dikwalifisir  sebagai tindakan upaya paksa? ”
4) Menimbang,  bahwa  Termohon  didalam jawabannya berpendapat bahwa Penetapan Tersangka  terhadap  Pemohon  bukanlah tindakan upaya paksa dengan alasan bahwa sampai dengan disidangkannya permohonan praperadilan  aquo, Termohon belum  melakukan  upaya  paksa  apapun terhadap  diri  Pemohon,  baik  berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah,  penyitaan  atau  penggeledahan terhadap diri Pemohon.
5) Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan  pemohon,  karena  hukum positif  Indonesia  tidak  mengatur  lembaga mana  yang  dapat  menguji  keabsahan Penetapan  Tersangka  atas  diri  Pemohon, maka  hakim  harus menetapkan hukumnya sebgaimana akan ditetapkan dalam pertimbangan berikut ini.
6) Menimbang, bahwa  segala tindakan penyidik  dalam  proses  penyidikan  dan segala  tindakan  Penuntut  Umum  dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam pasal  77  jo.  pasal  82  ayat  (1) jo.  pasal  95 ayat  (1) dan  ayat  (2)  KUHA  P, ditetapkan menjadi  objek  praperadilan  dan  lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala  tindakan  penyidik  dalam  proses penyidikan  san  segala  tindakan  Penuntut Umum  dalam  proses  penuntutan  adalah Lembaga Praperadilan.
7) Menimbang,  bahwa  terkait  langsung dengan  permohonan  Pemohon,  karena “Penetapan Tersangka” merupakan bagian dari  rangkaian  tindakan  Penyidik  dalam proses penyidikan,  maka  lembaga  hukum yang  berwenang  menguji  dan  menilai keabsahan  “Penetapan  Tersangka” adalah Lembaga Praperadilan.
Beberapa  pertimbangan  yang  ada  diatas membuat  terkabulnya  permohonan  pemohon dan dari putusan pengadilan menyatakan yang menetapkan  pemohon sebagai  tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana  dimaksud  adalah  tidak  sah  dan tidak  berdasarkan  atas  hukum,  dan  oleh karenanya  Penetapan  aquo  tidak  mempunyai kekuatan mengikat. Serta menyatakan Penetapan Tersangka atas diri  Pemohon yang dilakukan  oleh  Termohon yaitu  KPK  adalah tidak sah.
b. Putusan Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel
Putusan praperadilan  yang  diajukan  oleh Dahlan  Iskan mantan Menteri  BUMN  sebagai pemohon  melawan  Kepala  Kejaksaan  Tinggi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Cq.  Asisten Tindak  Pidana  Khusus  sebagai  termohon. Ditetapkannya Dahlan Iskan sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana  korupsi dalam  pembangunan  21  gardu  induk  pada induk  pembangunan  dan  jaringan  Jawa, Bali, dan  Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) tahun anggaran  2011,2012  dan  2013.  Permohonan ini  dikabulkan  oleh  Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan  dengan beberapa pertimbangan antara lain:
1) Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP  menyatakan Penyidikan adalah  serangkaian  tindakan  penyidik dalam  hal  menurut cara yang diatur  dalam Undang-undang  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti-bukti  yang  dengan bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak pidana  yang  terjadi  guna  menemukan tersangkanya.
2) Menimbang,  bahwa  dengan  demikian makna  dari  penyidikan  tersebut  adalah harus  terlebih dahulu mencari  dan mengumpulkan  bukti  untuk  membuat terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya.
3) Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pula surat-surat  bukti  yang  diajukan  oleh pemohon  dan  termohon  yaitu  bukti  surat berupa  surat  panggilan  pemohon  sebagai saksi  dan  termohon  telah  lebih  dahulu menetapkan  pemohon  sebagi  tersangka tanpa  melakukan  pemeriksaan  saksi-saksi dan tindakan pro yustitia lainnya.
4) Menimbang, bahwa dengan demikian  surat perintah  penyidikan  yang  menetapkan pemohon  sebagai  tersangka adalah  belum memperoleh  minimal  dua  alat  bukti  yang cukup.
5) Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No.  21/PUU- XII/2014  tanggal  28  April  2015,  serta peraturan hukum lainya  yang berhubungan dengan perkara ini.
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  itu amar  putusan  menyatakan  mengabulkan permohonan  praperadilan  untuk  seluruhnya, menyatakan  penyidikan  yang  dilaksanakan oleh  termohon  terkait  peristiwa  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  penetapan tersangka terhadap diri  pemohon adalah  tidak sah  dan  tidak  berdasar  hukum  dan  oleh karenanya  penyidik  aquo  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Praperadilan menjadi Upaya Menghalangi Penyidikan (Secara Legal) dalam Tindak Pidana Korupsi Kemenangan Bupati Nganjuk dalam sidang praperadilan  yang melibatkan  KPK  bukan yang pertama.  Berdasarkan  penelusuran Tirto, pada periode  2015-2016 saja,  setidaknya  ada  empat tersangka  lain  yang  kasus  praperadilannya pernah  dikabulkan  pengadilan.  Di  antaranya: Budi  Gunawan (2015), Hadi  Poernomo (2015), Ilham Arief Sirajuddin (2015), dan Marthen Dira Tome (2016). Alasan  pengadilan  mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan tersangka  korupsi  oleh  KPK,  cukup  beragam. Kasus  praperadilan  Budi  Gunawan  misalnya, yang  dipersoalkan  bukan  bukti  kasusnya, melainkan  mengenai  status yang  bersangkutan saat melakukan tindak pidana korupsi.
KPK kemudian melimpahkan kasus dugaan tindak pidana  korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Budi  Gunawan ke Kejaksaan Agung. Namun, Kejaksaan Agung justru melimpahkannya  ke  Polri  dengan  alasan agar lebih  efektif karena  instansi kepolisian  itu pernah menangani kasus tersebut.
Praperadilan lain yang dikabulkan pengadilan  adalah  kasus  korupsi  dengan tersangka  mantan  Wali  Kota  Makassar, Ilham Arief Siradjudin. Pengadilan menyatakan bahwa KPK  belum  memiliki  alat  bukti  yang  kuat. Dalam  hal  ini,  KPK  mengajukan  barang  bukti atau  keberadaan  bukti  dengan  fotokopi  yang dianggap  tidak  sah.  Namun  KPK  tidak  tinggal diam,  KPK  kemudian  menerbitkan  sprindik baru, dan akhirnya Ilham Arif Sirajuddin divonis bersalah oleh  Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, pada Februari 2016. Ia dijatuhi  hukuman pidana penjara  selama  4  tahun  atas  dakwaan  korupsi terkait  kerja  sama  kelola  dan  transfer instalasi perusahaan  daerah  air  minum  (PDAM)  di Makassar periode 2007-2013.
Pengajuan  praperadilan  lainnya yang dikabulkan  pengadilan  adalah  kasus  Mantan Dirjen  Pajak  Hadi  Poernomo  terkait  sah  atau tidaknya  proses  penyidikan  atau  penyelidikan yang diajukan KPK. Dalam kasus ini, KPK telah mengajukan  Peninjauan  Kembali  (PK)  atas putusan  PN  Jaksel.  Sayangnya,  pada  16  Juni
2016,  majelis  hakim  agung  yang  diketuai Salman  Luthan  dengan  anggota  Sri  Wahyuni dan M.S. Lumme menolak PK dari  KPK  terkait dengan  putusan  praperadilan  hakim  tunggal Haswandi yang memenangi gugatan praperadilan Hadi  Poernomo.
Secara  kuantitas,  pengajuan  praperadilan menjadi  tren  setelah  Hakim  Sarpin  Rizaldi menerima  permohonan  praperadilan  Budi Gunawan  pada  16  Februari  2015.  Putusan tersebut  menjadi  titik  awal  tren  praperadilan yang  diajukan  oleh  tersangka korupsi di  KPK. Hal  tersebut terkonfirmasi dalam  laporan  KPK yang menunjukkan bahwa permohonan praperadilan  meningkat  pasca-putusan  Hakim Sarpin.  Misalnya,  jumlah  yang  mengajukan praperadilan  pada  2011  hanya  sekitar  5  orang, meningkat  menjadi  8  pada  2012,  dan  turun drastis pada  2013, yaitu  hanya 3 orang, bahkan pada  2014  dalam  laporan  tahunan  KPK  tidak terdapat tersangka yang mengajukan praperadilan.
Namun  jumlah  tersebut  naik  drastis  pada 2015. Berdasarkan  laporan tahunan KPK  2015, sepanjang  2015  terdapat 25  kasus praperadilan yang  diajukan  oleh  para  tersangka  korupsi, meskipun  dari  25  tersebut,  hanya  tiga  yang dikabulkan pengadilan. Angka tersebut memang menurun  pada  2016,  yaitu  sebanyak  15 permohonan praperadilan,  dan hanya  satu yang dikabulkan.  Kekalahan  KPK  dan  tingginya permohonan praperadilan harus menjadi pelajaran  berharga  bagi  komisi  antirasuah  ke depan.  Mantan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi (MK) Mahfud  MD pernah  menyatakan  bahwa maraknya  praperadilan  yang  ditujukan  pada KPK  merupakan  risiko  yang  harus  diterima. Setidaknya  jeratan  KPK  bisa  dilepas  oleh  apa yang dinamakan praperadilan.
Pada  faktanya  di  Indonesia  banyak  sekali para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  di tetapkan tersangka oleh  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) namun kenyataan beberapa  Praperadilan  yang  diajukan  oleh tersangka  dapat  dimenangkan  oleh  para tersaangka  sebagaimana  dijelaskan diatas, tentunya  menjadi  hal  yang  lumrah  adanya kewenangan  dan  hak  yang  diberikan  pada
tersangka  untuk  melakukan Praperadilan sebagai  salah  satu  upaya  mereka  untuk  bebas dari  jeratan  korupsi.  Tidak  dapat  dipungkiri memnag  bahwa  adanya  Praperadilan  ini dianggap  dapat  mengganggu  kinjerja  KPK dalam  proses percepatan  perkara  kasus  tindak pidana  korupsi, namun demikian  memang pada faktanya dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana melegalkan  adanya Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang kepada para tersangka  untuk  membela  haknya  dimuka hukum.
Akan  tetapi  sekalipun  hal  ini  dilegalkan dalam  peraturan  perundang-undangan  atau hukum  positif  di  Indonesia  khususnya  dalam KUHAP,  bukan suatu hal  yang mustahil bahwa Praperadilan  memiliki  banyak  kelemahan  dan kekurangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan  agar  tidak  ada  cela  bagi  para tersangka  untuk  memenangkan  Praperadilan tersebut.
Kelemahan-kelemahan KUHAP secara khusus,  termasuk  pengawasan  upaya  paksa melalui praperadilan.  Beberapa  penelitian tersebut  dilakukan  oleh:  (i)  Ikatan  Advokat Indonesia  (Ikadin)  tahun  1987,  mengevaluasi pelaksaanaan  KUHAP;  (2)  Yayasan  Lembaga Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI)  tahun 1996, mengevaluasi KUHAP sekaligus menyiapkan  draft  akademis  RUU  tentang Perubahan  KUHAP;  (iii)  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasioal  (Bappenas)  tahun  2000, melalui penyelenggaraan  studi  diagnostik hukum.
Selain  itu, ada  juga  (iv)  Badan  Pembinaan Hukum  Nasional  (BPHN)  tahun  2007,  melalui penelitian tentang perbandingan antara penyelesaian  putusan  praperadilan  dengan kehadiran  hakim  komisaris  dalam  peradilan pidana;  (v)  Komisi  Hukum  Nasional  (KHN) tahun 2007, mengenai penyalahgunaan wewenang  dalam  penyidikan  oleh  polisi  dan penuntutan dalam  proses peradilan  pidana;  (vi) Luhut MP Pangaribuan dalam studi doktoralnya
8 BPHN,  penelitian  hukum  tentang  perbandingan antara penyelesaian putusan praperadilan dengan kehadiran hakim komisaris dalam  peradilan pidana, Jakarta, 2007
tahun 2009, yang mengupas tentang Lay  Judge dan  Hakim  Adhoc; serta  (vii)  ICJR yang  pada tahun  2011  secara  serius  melakukan  kajian mengenai  kebijakan  penahanan dalam  teori dan praktiknya.
Dari keseluruhan kajian tersebut, salah satu kesimpulan yang menarik dikemukakan BPHN, yang  menyatakan:  “Banyak  celah  hukum ( loopholes )  di  dalam  ketentuan  KUHAP Indonesia dimana  praktiknya  sangat tergantung kepada  diskresi  aparatur  penegak  hukum  di mana  posisi  tersangka /terdakwa atau pensehat hukumnya  sangat  lemah  terhadap  aparatur penegak  hukum  itu  sendiri.  Dalam  konteks  ini maka praktik  pemerasan-pemerasan  oleh aparatur penegak hukum yang tidak bertanggung-jawab terhadap tersangka/terdakwa  sering  terjadi  ( judicial blackmail )” 8
Menurut  studi  BPHN,  setiap  pelaksanaan upaya  paksa  selalu  ada  perenggutan  HAM, meski hakikat  penegakan hukum sesungguhnya adalah untuk melindungi HAM.  Oleh karena itu, upaya  paksa  sepatutnya diupayakan  agar  tidak berlebihan  dan  dilakukan  secara  proporsional sesuai tujuan awal diadakannya upaya paksa.
Sementara pemeriksaan  praperadilan  yang dimaksudkan sebagai kontrol atas upaya paksa, justru baru dilakukan setelah upaya paksa selesai dan sebelum dimulainya  pemeriksaan mengenai pokok  perkara.  Sehingga,  menurut  BPHN, praperadilan merupakan pengawasan yang lebih bersifat “represif “, bukan preventif.
Sebenarnya,  hal  tersebut  dapat  diatasi apabila  diatur  keharusan  penyidik  untuk melaporkan  upaya  paksa.  Harapannya,  meski tidak ada permintaan praperadilan, penangkapan dan  penahanan  yang  dilakukan  dapat  terhindar dari  peyimpangan  aparat  atau  adanya abuse  of powe.
Pemeriksaan praperadilan tidak
memedulikan  apakah  penyidik  atau  jaksa  yang menahan  telah  memenuhi  seluruh  persyaratan materil.  Ada  tidaknya  bukti  permulaan  yang
cukup,  dalam praktiknya tidak pernah dipermasalahkan  oleh  hakim  praperadilan, karena  umumnya  mereka  menganggap  hal  itu bukan  tugas  dan  wewenangnya,  melainkah sudah  memasuki  materi  pemeriksaan  perkara yang menjadi  wewenang hakim PN. 9 Demikian  pula  dalam  penahanan,  hakim tidak  melihat  apakah  tersangka atau  terdakwa yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana berdasarkan  bukti  yang  cukup,  atau  apakah memang  ada  alasan  yang  konkrit  dan  nyata, yang  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  yang bersangkutan akan melarikan diri, menghilangkan  alat  bukti  atau  mengulangi perbuatannya. Para hakim praperadilan umumnya  menerima  saja  bahwa  kekhawatiran merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik atau penuntut. Dengan kata lain, hakim menyerahkannya  kepada  pihak  penyidik  dan penuntut umum. 10
Dalam  studinya, KHN  menemukan bahwa pemeriksaan  untuk  melakukan  penahanan, masih  ada  penyalahgunaan  dalam  tahap penyidikan  oleh  Polisi  dan  penuntutan  oleh jaksa.149  Studi  tersebut  menemukan,  hal tersebut  disebabkan  karena  KUHAP  dan peraturan pelaksanaanya memberikan kewenangan  diskresional  yang  tinggi  kepada aparat penegak hukum. Penggunaan kewenangan  tersebut  sangat  tergantung  dari penilaian  subjektif  aparat  penegak  hukum ditambah dengan peraturan perundang- undangan  yang  banyak  memberikan  ruang intrepretasi  bagi  aparat  penegak  hukum.  KHN menyebutkan: “Penangkapan menyangkut pengurangan hak asasi manusia yaitu hak untuk bergerak dan  beraktivitas dengan bebas, karena penahanan,  hak  atas  kebebasan  seseorang menjadi  berkurang  bahkan  hilang,  selain  itu tidak  dapat  dipungkiri  terkadang bagi  sebagian kalangan masyarakat, penahanan juga menyangkut  nama  baik  seseorang  di  mata masyarakat,  seseorang  yang  telah  ditahan terkadang  harus  menerima ”stigma” negatif meskipun  hukum  pidana  menggunakan  asas
9 BPHN, penelitian hukum  ... Ibid ., hal. 113
10 BPHN, penelitian hukum  ... Ibid ., hal. 114
”praduga tidak bersalah”, apalagi bagi kalangan tertentu terutama pejabat negara atau orang yang dikenal publik, penahanan terkadang mengundang  pemberitaan  pers  yang  dapat membunuh  karakter (character  assasination) seseorang seseorang di mata masyarakat. Disisi lain  penahanan  diperlukan  untuk  memudahkan dan memaksimalkan pemeriksaan guna keberhasilan  mengungkap  dan  membuktikan suatu  kejahatan  di  pengadilan,  bila  penahanan dilakukan  terhadap  orang  yang  berdasarkan bukti  permulaan  yang  cukup  menjadi  pelaku tindak pidana dan bila tidak ditahan berpotensi mempersulit proses pemeriksaan  maka  boleh  jadi  hal  tersebut dibenarkan  menurut  hukum,  namun  bila pertimbangannya  adalah  untuk  mendapatkan suatu imbalan maka tentu amat disayangkan. 11 Menurut KHN, di tengah situasi penegakan hukum  yang  penuh  dengan  aroma  ”mafia peradilan”, KUHAP  justru memberikan peluang bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  soal penahanan  untuk  menafsirkan  dibolehkannya menahan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak  pidana  secara  subjektif.  Artinya, kewenangan  menahan  atau  tidak  sepenuhnya tergantung  dari  penyidik  dengan  dasar  yuridis yang  bersifat  sangat  subjektif  pula.  Dalam  hal ini,  situasi  penegakan  hukum  dan  instrumen hukum saling mendukung dalam
menyalahgunakan
kewenangan untuk kepentingan pribadi. 12
Studi  KHN  tersebut  juga  menyatakan, potensi penyalahgunaan  wewenang juga  terjadi terhadap  ketentuan  KUHAP  tentang  “bukti permulaan  yang cukup” karena KUHAP  tidak pernah menjelaskan  secara memadai pengertian dan batasannya.  Penafsiran  atas  “bukti permulaan  yang  cukup”  akhirnya  diserahkan kepada  aparat  penegak  hukum,  yang  dapat menimbulkan ketidakpastian hukum  dan berakibat  pada  metode  kerja  penyidik  yang masih  mewarisi  cara-cara  masa  lalu  yaitu dengan  “tangkap  dulu  baru  pembuktian”. Penelitian KHN tersebut menyebutkan
11 Ibid
12 Ibid
“Ketidakjelasan  pengertian  maupun  batasan ”bukti  permulaan  yang  cukup”  menunjukkan bahwa  KUHAP tidak  konsisten  dengan semangat  lahirnya,  yaitu  menjunjung  tinggi harkat dan martabat manusia yang memilki  hak- hak  asasi  yang  harus  dihormati  dan  dijunjung tinggi. Bukti  permulaan yang cukup merupakan dasar untuk melakukan  upaya paksa khususnya penangkapan dan penahanan, dalam menggunakan  upaya  paksa  ini  telah  terjadi pengurangan terhadap  hak  asasi  manusia  yaitu kebebasan, sehingga harus betul-betul didasarkan pada bukti yang akurat dan memadai, apalagi  penangkapan,  penahanana  maupun upaya  paksa  lainnya  terkait  dengan  nama  baik seseorang,  meski  di  dalam  hukum  pidana digunakan  asas praduga tidak  bersalah  tetapi  di tengah masyarakat orang yang pernah ditangkap dan  ditahan  terkadang  mendapat  stigma  yang negatif. Bukti  permulaan yang cukup seharusnya dikaitkan  dengan  ketentuan pasal  183  KUHAP yang mengatur tentang batas minimal  alat  bukti yaitu  minimal  harus ada 2 (dua) alat  bukti yang sah dan keyakinan hakim”.
Penyidikan  polisi  merupakan proses untuk membuktikan bahwa seorang tersangka/terdakwa betulbetul melakukan tindak pidana,  sehingga  proses  ini  adalah  rangkaian kegiatan mengumpulkan dan memperdalam alat bukti yang sah, sebagai alat untuk membuktikan di  pengadilan.  Seorang  terdakwa  harus  betul- betul  melakukan  tindak  pidana,  dan  karenanya pantas dijatuhi  sanksi  pidana.  Pengadilan  yang akan  menguji  apakah  dakwaan penuntut umum beserta  bukti-bukti  yang  diajukan  dapat dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  untuk mempidanakan seseorang.
Namun,  belum  tentu  alat  bukti  yang berhasil  dikumpulkan  oleh  penyidik  diakui sebagai  alat  bukti  yang  sah  oleh  hakim  di pengadilan.  Sehingga,  lebih  tepat  jika  masih berada dalam  tahap penyidikan,  alat  bukti yang dikumpulkan  penyidik  disebut  sebagai  “calon
13 Penyalahgunaan wewenang  dalam penyidikan oleh Polisi dan penuntututan oleh Jaksa dalam proses peradilan Pidana (2007).
alat bukti”. Hal  ini dapat pula dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah.
Ketidakjelasan pengertian “bukti permulaan  yang  cukup”  juga  berakibat  tidak dapat dilakukannya pengujian oleh hakim dalam praperadilan. Praperadilan hanya menguji syarat administratif  dalam  pengkapan,  penahanan, penghentian  penyidikan,  atau  penghentian penuntutan,  tetapi  tidak  menyentuh  aspek subtansial pembuktian  yaitu  terpenuhinya bukti permulaan yang cukup.
KHN  juga  menemukan,  selain  luasnya kewenangan  penyidikan  dalam  menentukan bukti  permulaan  yang  cukup,  pengawasan terhadap kewenangan tersebut juga lemah. Oleh karena  itu,  KHN  menyarankan,  kewenangan hakim  perlu  ditinjau  kembali  dalam  hal menentukan perlu tidaknya penahanan dan tidak sekedar  menentukan  sah  tidaknya  penahanan dalam proses praperadilan, mengingat tingginya keluhan publik  tentang masalah penahanan.
Semestinya,  memang  ada  upaya  kontrol terhadap  setiap  aparat  penegak  hukum  pada lembaganya  masing-masing  secara  vertikal. Namun pengawasan ini tidak cukup kuat karena sangat  tergantung  dari  kesungguhan  dan kemauan  internal  lembaga  itu  sendiri.  Maka, diperlukan pengawasan  horizontal, yang dilakukan  secara sejajar atau pengawasan dalam tingkat yang sama. 13

## PENUTUP
Pengadilan Negeri berwenang  untuk memeriksa  dan  memutus,  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:  sah  atau  tidaknya  penangkapan, penahanan,  penghentian penyidikan atau penghentian  penuntutan,  ganti  rugi  dan  atau rehabilitasi bagi  seseorang  yang  perkara pidananya  dihentikan  pada  tingkat  penyidikan atau penuntutan. Upaya Praperadilan merupakan salah  satu  upaya  yang  diberikan  oleh  undang- undang  khususnya  Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  kepada  para  tersangka,  atau
Pengacara  Tersangka  dan  keluarga  tersangka untuk membela  haknya manakala  dalam  proses penetapan  atau  penahan  seseorang  atau tersangka  dianggap  cacat  hukum  atau  tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diatur dalam  ketentuan  hukum  positif  di  Indonesia khususnya  pada  ketentuan  Pasal  1  Angka  10 KUHAP.    Secara  hukum  Praperadilan  adalah sebuah  upaya  yang  legal  yang  secara undang- undang  tidak  bertentangan  dengan  Undang- undang maupun KUHAP.

## REFERENSI
Harahap,  Krisna, Upaya Hukum Baru Jelmaan Praperadilan , Hukum Online, diunggah tanggal 09 November 2017 . BPHN,  2007. Penelitian  Hukum  tentang perbandingan  antara  penyelesaian putusan praperadilan dengan kehadiran  hakim  komisaris  dalam Peradilan Pidana .
Moch.  Faisal  Salam,  2001. Hukum  Acara Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktek , Bandung:  CV. Mandar Maju
M.  Yahya  Harahap,  2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan Peninjauan  Kembali,  EdisiKedua ,
Jakarta: Sinar Grafika
No  Name,  2007. Penyalahgunaan  wewenang dalam  penyidikan  oleh  Polisi  dan penuntututan oleh Jaksa dalam proses peradilan Pidana .