Narasi Ujaran Kebencian dalam

## Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)
1 Najahan Musyafak, 2 Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i
1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo
2 Fakultas Ushuludin dan Humaniora UIN Walisongo Email: 1 nmusyafak@yahoo.com , 2 hasan.ulamai@walisongo.ac.id

## Abstract
Hate speech on social media has become a theme of discussion in various forms of discourse  in  society.  This  paper  focuses  on  expressions  of  hate  speech  related  to regional  political  election  uploaded  through  posts  from  personal  and  group accounts on the Facebook social media platform from January to July 2018. This study uses content analysis by adopting Soesilo's six hate speech criteria. The results of the study showed that the forms of hate speech on Facebook were expressed in the  form  of  photos,  drawings,  illustrations,  memes,  and  words  that  had  the connotation  of  provocation,  insults,  and  incitement.  Hate  speech  comes  from personal  and  group  accounts,  addressed  to  individuals,  public  officials  such  as presidents, party leaders, and the government.
Keyword: Hate speech, social media, regional political election

## Abstrak
Ujaran  kebencian  di  media  sosial  telah  menjadi  tema  pembahasan  dalam berbagai bentuk wacana di masyarakat. Tulisan ini fokus pada ekspresi ujaran kebencian yang terkait dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah yang diunggah melalui postingan dari akun personal maupun kelompok dalam platform media sosial facebook selama Januari sampai bulan Juli 2018. Studi ini menggunakan analisis  isi  dengan  mengadopsi  enam  kriteria  ujaran  kebencian  Soesilo.  Hasil studi  menunjukkan  bahwa  bentuk  ujaran  kebencian  di facebook diungkapkan dalam  bentuk  foto,  gambar,  ilustrasi,  meme,  dan  kata-kata  yang  memiliki konotasi provokasi, penghinaan, dan hasutan. Ujaran kebencian bersumber dari akun  pribadi  dan  kelompok,  ditujukan  kepada  individu,  pejabat  publik  seperti presiden, ketua partai, dan pemerintah.
Kata kunci: ujaran kebencian, media sosial, dan Pemilihan Kepala Daerah

## 1. Pendahuluan
McQuail (2011) menyatakan, salah satu perubahan yang paling penting dalam  kehidupan  masyarakat  adalah  meningkatnya  interaktifitas  dan konektifitas antar manusia. Hadirnya media baru ini dinilai oleh Lister dkk (2009)  telah  menawarkan  keaktifan  yang  tidak  bisa  diberikan  oleh  media tradisional. Unsur interaktifitas menjadi dan dijadikan karakter utama bagi media baru. Media sosial ( social media ) sebagai salah satu bentuk media baru menjadi fenomena di Indonesia dengan peningkatan jumlah pengguna yang sangat fantastis. Data Asosiasi Pengguna Jaringan Internet Indonesia (APJII) per  Januari  2016  menyebutkan  bahwa  terdapat  79  juta  pengguna  media sosial  di  Indonesia.  Jumlah  ini  diperkirakan  akan  terus  bertambah  seiring dengan  makin  beragamnya  fitur  media  sosial  yang  bisa  dimanfaatkan penggunanyaseperti Facebook (Fb), Instagram (IG), Line , Telegram ,  dan WhatsApp (WA).  Beberapa  kajian  tentang  motif  penggunaan  media  sosial menunjukkan  bahwa  adanya  variasi  kepentingan  yang  disampaikan  oleh pengguna  ketika  terkoneksi  dengan  internet.  Motif  tersebut  antara  lain mencari informasi alternatif, berkomunikasi dengan rekan jauh, atau sebagai ruang eksistensi diri ( Spiegel , 2010: 34).
Media  sosial  ( social  media )  mampu  memberikan  kesempatan  kepada semua  pengguna  menjadi  produsen  informasi,  menjadi  jurnalis,  reporter, menyajikan ruang terbuka untuk merespon informasi, dan pada gilirannya dapat membangun komunitas virtual di ruang maya. Peningkatan intensitas dan  kebebasan  diskusi  dan  interaksi  dalam  berbagai  bidang  kehidupan sosial, ekonomi, budaya, maupun politik di satu sisi telah membuka ruang dialog  publik  secara  terbuka,  tetapi  di  sisi  lain  peluang  tersebut  memberi kesempatan  mengungkapan  ekspresi  dan  emosi  negatif  dengan meningkatnya intensitas ujaran kebencian ( hate speech ) dan sebaran berita hoax .
Ujaran  kebencian  merupakan  bentuk  dari  sikap  intoleran, unlike , ketidaksukaan  pada  kelompok  masyarakat  lain.  Menurut  Komunitas  Uni Eropa,  konsep  ujaran  kebencian  ini  merujuk  pada  ekspresi  ketidaksukaan berupa  menghasut,  memprovokasi,  menyebarkan,  dan  membenarkan kebencian  yang  berkaitan  dengan  suku,  ras  dan  agama.  Ujaran  kebencian dinilai  sebagai  bentuk  ungkapan  untuk  menyerang  dan  mendorong terjadinya  kekerasan  baik  verbal  maupun  non-verbal.  Wacana  ujaran kebencian ini menjadi semakin serius manakala kasus kekerasan yang terjadi akibat provokasi via media sosial seperti Facebook (Fb), contoh kasus adalah pembakaran  masjid  Tolikara  di  Papua  dan  provokasi  yang  dilakukan
pendukung Persija Jakarta saat pertandingan antara Sriwijaya lawan Persib Bandung. ( Gaffar , 1999: 24)
Dalam  masyarakat  plural  yang  memiliki  ciri  keberagaman  agama  dan budaya,  mendudukkan  kebebasan  berpendapat  dengan  hak  asasi  berpikir, berserikat,  berkumpul  dan  beragama  menjadi  penting  maknanya.  Weber (2009) berpendapat, perlu adanya upaya menyeimbangkan dua kepentingan tersebut.  Di  satu  sisi,  individu  memiliki  hak  untuk  mengkomunikasikan gagasan,  ide  dan  pendapat  tentang  keyakinan  dan  agamanya  kepada masyarakat,  dan  di  sisi  lain  adalah  adanya  kewajiban  untuk  menghormati kebebasan  berpikir,  berkeyakinan  dan  beragama  pihak  atau  masyarakat lainnya.  Menurutnya,  dalam  situasi  tertentu  kebebasan  berekspresi  bisa menjadi  ancaman  terhadap  pemenuhan  hak  untuk  menghormati privasiorang lain.
Media  baru  ( new  media )  ini  tidak  hanya  mengubah  pola  komunikasi masyarakat,  tetapi  media  ini  telah  membangun  sistem  baru  yang  disebut cyberdemocracy . Sistem demokrasi ini mengisyarakatkan proses kebebasan, partisipasi, maupun kontestasi tak hanya berlangsung secara offline atau face to  face tetapi  juga  secara online . Hilbert (2007)  menjelaskan  bahwa demokrasi siber ini ditandai dengan meningkatnya kebebasan pribadi dalam pengambilan  keputusan.  Kebebasan  mendapatkan  informasi  membuat setiap orang mampu mengambil keputusan secara pribadi. Senada dengan pendapat sebelumnya, Poster (1995) mendeskripsikan titik sentral konsep demokrasi  siber  ini  adalah  ruang  publik.  Lebih  lanjut  Habermas menggambarkan konsep ideal demokrasi dalam konsep ruang publik adalah adanya  ruang  bebas  dimana  setiap  warga  mampu  mengkomunikasikan pendapatnya  dan  berdialog  secara  logis  tanpa  adanya  tekanan  dari  pihak manapun.  Jadi,  media  sosial  seperti Facebook (Fb)  merupakan  alat  untuk mengejawantahan konsep di ruang publik tersebut. ( Elliot , 2016: 54)
Sayangnya,  keterbukaan  ruang  publik  ( public  sphere )  di  dunia  maya tersebut  belum  sepenuhnya  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sesuai  dengan fungsi  media  massa  yaitu  sebagai  sarana  berbagai  informasi  yang  benar, media  pendidikan,  hiburan  dan  perekat  sosial.  Media  sosial  telah dimanfaatkan  oleh  sebagaian  masyarakat  untuk  menyebarkan  berita bohong, ujaran kebencian dan konten negatif lainnya yang secara substantif bertentangan  dengan  nilai-nilai  etika  dalam  berkomunikasi  dan bertentangan pula dengan nilai-nilai agama.
Masalah  ujaran  kebencian  ( hate  speech )  yang  muncul  di  tengah kehidupan masyarakat termasuk melalui media sosial, menunjukkan adanya arah perkembangan masyarakat memasuki budaya baru ( new culture ) yang semakin modern. Ironisnya, masyarakat belum sepenuhnya menyadari akan
kelebihan maupun kelemahannya. Masyarakat belum memiliki pemahaman tentang  bagaimana  menggunakan  media  sosial  dan  mengambil  sisi positifnya,  serta  bagaimana  menghindari  dampak  negatifnya.  Media  sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas dalam  berkomunikasi.  Komunikasi  tanpa  tatap  muka  dimanfaatkan  oleh orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  guna  menebarkan  ujaran kebencian  untuk  menyerang  orang  lain  demi  kepentingan  diri  dan/atau kelompoknya.  Kemunculan  media  sosial  bukan  saja  menjadi  sarana  yang mudah  untuk  menghubungkan  antarmanusia,  namun  juga  mengakibatkan semakin mudah tersebarnya ujaran kebencian ( Weisser , 2002: 45)
Penyebaran berita palsu yang marak terjadi jika dikaitkan dengan etika komunikasi  adalah  terjadinya  penyalahgunaan  konsep freedom  of speech . Freedom of speech berasal dari negara-negara yang memiliki tradisi liberal  dalam  mengemukakan  pendapat,  dimana  masing-masing  individu pada  komunitas  dapatmenyampaikan  pendapat,  menyalahkan  seseorang, memuji seseorang sebebas-bebasnya pada suatu komunitas ( Floridi , 2010: 67). Dengan berkembangnya media sosial yang dapat melintasi antar negara atupun benua, masing-masing budaya dan tradisi tidak akan berperan dalam hal  pembatasan  penyebaran  informasi  ini.  Berawal  dari  biasnya  budaya tersebut, hak freedom of speech seringkali disalahartikan dan disalahgunakan untuk menciptakan berita hoax yang memiliki beberapa tujuan antara lain membuat  sensasi  pada  media  sosial  tersebut  atau  memang  sengaja  agar pengguna  internet  dapat  mampir  pada website sang  pembuat  berita hoax tersebut agar meraup keuntungan dari jumlah pengunjung yang banyak pada website -nya.
Media  massa  dan  media  sosial  seharusnya  dikembalikan  pada  tujuan awal,  yaitu  untuk  memberikan  informasi,  pendidikan,  dan  hiburan  bagi masyarakat, serta menjadi alat kontrol sosial bagi penyelenggaraan negara. Masyarakat yang harmonis hanya akan tercipta jika setiap orang Indonesia bersedia  membangun  komunikasi  yang  baik  dengan  sesamanya  tanpa membuang sia-sia energi untuk meluncurkan ujaran kebencian yang dapat mencerai-beraikan anak-anak bangsa. Indonesia akan menjadi kuat dengan komunikasi yang positif di antara warganya. Media massa dan media sosial harus menjadi lembaga yang kuat dan bekerja secara profesional sedangkan masyarakat  perlu  terus  belajar  untuk  berpikir  logis  dan  tidak  mudah terhasut oleh ujaran-ujaran kebencian di media massa dan media sosial.
Masyarakat  Indonesia  sejauh  ini  dikenal  sebagai  masyarakat  yang beragama,  dan  merupakan  penduduk  dengan  muslim  terbesar  di  dunia. Semua  agama  dan  kepercayaan  ada  di  negeri  ini,  dengan  pluralitas keagamaan  tersebut  di  satu  sisi  menjadi social  capital dalam  membangun
bangsa dan negara, tetapi di sisi lain hal tersebut menjadi ”gunung es” yang bisa  mencair  dan  menjadikan  konflik  horisontal  di  tengah  kehidupan masyarakat. Dengan jumlah muslim terbesar di dunia, das sollen Indonesia menjadi role  model atau prototype untuk  model  keberagamaan  dan hubungan antarkelompok keagamaan di dunia. Hal tersebut bisa dilakukan jika  masing-masing  kelompok  keagamaan  mampu  mengkomunikasikan pesan-pesan keagamaan yang disampaikan baik melalui verbal maupun non- verbal secara baik. Terlebih dewasa ini, pola penyampaian misi keagamaan tidak hanya dilakukan dengan oral an sich , tetapi telah bergeser melampui sekat-sekat ideologi, kultur, dan geografis sehingga melahirkan pola dakwah baru  yang  dikenal  dakwah  multikultural.  Di  sisi  lain,  pola  dakwah  dengan menggunakan  media  sosial  ( ad-da’wah  bi  al-medsosiyyah )  kini  menjadi pilihan  alternatif  ( alternatif  choice )  dalam  menyampaikan  pesan-pesan keagamaan, terlebih mereka yang hari ini berada pada era millenial. Meski demikian, penggunaan media sosial seperti Facebook (Fb) untuk menyampaikan pesan keagamaan ( religious message ) malah disalahgunakan oleh sebagian kelompok kepentingan ( group interest ) dengan menebarkan agama  bukan  dari  sisi  kemanusiaan,  perdamaian,  dan  kelembutannya, melainkan menampilkan agama di ruang yang pengap, ekslusif, ekstrem, dan terkesan menggunakan kekerasan seperti yang ditampilkan melalui ujaran kebencian.  Penyebaran  ujaran  kebencian  ini  justru  malah  merusak  nilai, norma,  dan  visi  dari  agama  itu  sendiri.  Dengan  mendeskriditkan, memprovokasi, menghasut, dan merendahkan martabat kemanusiaan, maka agama telah kehilangan ”separuh jiwanya” yakni sisi humanitasnya. Sisi-sisi gelap dari ujaran kebencian melalui media sosial inilah yang perlu digerus agar agama kembali kepada fitrahnya, sebagai entitas yang membawa pesan suci  perdamaian  dan  kasih  sayang  lintas  suku  dan  budaya.  Karena  itu, memotret  realitas  ujaran  kebencian  melalui  media  sosial  seperti Facebook (Fb) menjadi hal yang penting agar sebagian pengguna media sosial tidak menempatkan hal tersebut sebagai media provokasi dan menghasut. Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  sebuah  model  penelitian  yang menghendaki  adanya  interpretasi  mendalam  atas  makna  yang  ada  pada suatu tindakan individu maupun kelompok dalam masyarakat ( Nottingham , 1997:  157-159).  Dengan  model  kualitatif ini  diharapkan  dapat  memahami makna−baik dari pemikiran maupun tindakan para pelaku, dan situasi sosial secara lebih mendalam. Menggunakan istilah Clifford Geertz, hal ini disebut dengan thick description atau pengungkapan makna yang mendalam ( Pals ,
2012: 338). Artinya dalam studi media, politik identitas dan demokrasi ini, tugas  peneliti  tidak  hanya  sekedar  mendeskripsikan  keberadaan  berbagai media  di  ruang  publik,    akan  tetapi  juga  mencari  makna,  menemukan  apa yang berada dibalik gelombang islamisasi melalui media publik ini. Sehingga
fenomena hadirnya berbagai media yang mengusung simbol, kode, isu dan wacana bisa diungkapkan dengan lebih baik ( Strauss dan Corbin , 2007: 5).
Data  dalam  penelitian  ini  bersumber  pada  media  sosial  terutama postingan akun Facebook (Fb) antara bulan Januari sampai Juni 2018 yang dijadikan sebagai data primer. Selain itu, data primer dalam penelitian juga didapatkan  dari  dokumen  dan  sumber-sumber  kepustakaan  yang  terkait dengan  ujaran  kebencian.  Data  sekunder  dari  literatur,  dokumentasi,  dan hasil  penelitian  mengenai  ujaran  kebencian  baik  dimedia  sosial,  media massa,  maupun  famlet  dan  selebaran.  Sedangkan  data  pelengkap  lainnya diperoleh dari berbagai karya yang tidak secara langsung mengkaji secara mendalam tentang ujaran kebencian.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah Sosiologi Agama, dimana ”agama sebagai  perbuatan”  ( religion  in  action ),  terutama  wacana  nalar  beragama dalam masyarakat, teori sosiologi agama menjadi teori yang apikatif. Dalam perspektif  sosiologis,  agama  dipandang  sebagai  sistem  kepercayaan  yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu ( Tischler , 1990: 380 Lihat Juga Glick dan Stark , 1968: 11-19) Agama berkaitan dengan pengalaman manusia, baik  sebagai  individu maupun  sebagai  kelompok,  sehingga  setiap perilaku yang  diperankannya  selalu  terkait  dengan  sistem  keyakinan  dari  ajaran agama yang dianutnya.
Penelitian  ini  menitik  beratkan  kepada  kritik  isi  ( content  analysis ) terhadap  ujaran  yang  bernada  kebencian  ( hate  speech )  yang  dituangkan dalam  media  online  yang  difokuskan  pada  platform Facebook (Fb)  antara bulan Januari sampai Juni 2018. Rentang waktu enam bulan dipilih karena Indonesia  sedang  menghadapi  hajatan  politik  yaitu  Pilkada  serentak  di Indonesia.  Keberadaan  pesta  demokrasi  lima  tahunan  tersebut  yang didahului  dengan  masa  kampanye  untuk  memenangkan  calon  memiliki relasi  atau  berbanding  lurus  dengan  maraknya  ujaran  kebencian,  berita bohong,  penistaan,  penghinaan  kepada  lawan  politik  baik  secara  individu, kelompok maupun partai politik dengan tidak jarang mengusung label-label agama ( Bagir , 2006: 56).
Kajian  mengenai  ujaran  kebencian,  agama,  dan  media  sosial  sudah banyak  dilakukan  para  peneliti,  baik  dari  luar  maupun  dalam  negeri. Penelitian  yang  ada,  menurut  hemat  peniliti,  belum  ada  yang  fokus pengkajian pada ujaran kebencian berbasis agama dalam perspektif agama dan komunikasi antara bulan Januari sampai Juli 2018. Penelitian Hatta Malik (2017)  yang  mengkaji  kredibilitas  situs  webb  Islam  di  Indonesia  seperti Eramuslim.com.,  Islami.com.,  dan  Islamlib.com.,  yang  memperlihatkan pengaruh  terhadap  para  pembacanya.  Yayan  Muhammad  Royani  (2017) mengenai  ujaran  kebencian  ( hate  speech )  yang  melihatnya  dari  sisi  kajian
hukum  Islam  ( Islamic  law ).  Hasil  penelitiannya  memperlihatkan  bahwa hukum Islam secara tegas melarang berbagai bentuk ujaran kebencian baik yang bersifat menghasut, memprovokasi, merendahkan, dan mengarahkan untuk melakukan kekerasan.
Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  pengguna  internet mencapai 132,7 juta orang pada tahun 2017.  Sebagaimana yang dilansir oleh Internet  World  State,  angka  pengguna  internet  di  Indonesia  setiap  tahun mengalami  peningkatan.  Bahkan  menurut  statisca.com  diperkirakan  pada tahun  2021,  pengguna  internet  di  Indonesia  akan  melonjak  naik  menjadi 1444, 2 juta orang. Kebanyakan mereka yang menggunakan fasilitas internet adalah  usia  produktif  dan  untuk  kepentingan  media  sosial.  Meskipun pengguna  internet  kebanyakan  adalah  masyarakat  perkotaan,  namun  kini daerah  pinggiran  pedesaan  sudah  mulai  tersentuh  dengan  kehadiran internet.  Meskipun hanya sebatas untuk kepentingan pribadi tertentu.
Ujaran  kebencian  berlatar  belakang  politik    meskipun  hanya  sebagai cover semata, misalnya kasus yang menimpa Ahok. Biasanya pejabat publik dan  para  pesohor  di  negeri  ini  menjadi  sasaran  dari  ujaran  kebencian. Dengan  berbagai  isu  yang  dibuat-buat,  seperti  isu  PKI,  Syiah,  non  muslim, pribumi, dan lainnya. Tren ujaran kebencian ini menjadi ” role models ” dalam politik aliran. Ujaran kebencian kini telah menjadi satu bagian dari penikmat politik aliran. Terlebih kini masyarakat Indonesia menikmati era baru, yakni era  modern  dan  menjadikan  media  sosial  sebagai  gaya  hidup.  Terlebih, menjelang momentum hajatan politik di Indonesia Pilpres 2019, ada indikasi ujaran  kebencian  akan  meningkat  dengan  tajam.  Dua  kubu  yang  akan bertarung, tentu akan memainkan ujaran kebencian meskipun dengan skala yang  beda.  Keberadaan  ujaran  kebencian  di  ranah  politik  praktis  ini  akan membelah realitas sosial menjadi dua kubu, yakni kubuku dan kubumu, hal ini akan berdampak pada konflik sosial secara lebih luas

## 2. Hasil
Hasil kajian terhadap munculnya ujaran kebencian di Facebook , studi ini  menemukan  empat  (4)  aspek  narasi  ujaran  kebencian  di  media  sosial facebook, yaitu: (1) Aktor/ pelaku ujaran kebencian; (2) Objek atau sasaran ujaran  kebencian  itu;(3)  Bentuk  ujaran  kebencian;  dan  (4)  Efek/  dampak ujaran  kebencian.  Dengan  klasifikasi  ini  dibuat  untuk  memudahkan pemahaman tentang narasi ujaran kebencian di media sosial Facebook.
1) Aktor Ujaran Kebencian
Kepemilikan akun facebook secara garis besar terdiri dari dua (2) akun laman di dalam Facebook yaitu pribadi dan grup. Akun pibadi adalah laman yang  dibuat  secara  pribadi  yang  merepresentasikan  diri  dari  pemikiran,
tindakan dan ekpresi pemilik akun. Sedangkan akun grup, adalah akun yang diperuntukkan  untuk  mewadahi  akun-akun  pribadi  dalam  satu  komunitas tertentu  di  dalam Facebook. Dengan  kata  lain,  grup  di Facebook itu representasi  dari  kelompok  atau  komunitas  tertentu  dalam  dunia  media sosial. Grup Facebook ini seperti rumah dari anggota yang menjadi bagian dari kelompok tersebut.
Berkaitan  dengan  ujaran  kebencian,  kategorisasi  dari  pengguna Facebook dibagi  menjadi  dua  kelompok,  yaitu:  subjek  individu  dan  subjek kelompok.  Subjek  individu  adalah  untuk  akun-akun  yang  tidak  terafiliasi dengan  kelompok-kelompok  tertentu,  meskipun  tidak  menutup kemungkinan  akun  tersebut  terafiliasi  dengan  grup  atau  komunitas  lain.
Karena  bersifat  individu,  segala  sesuatu  yang  diposting  bisa  diidentifikasi sebagai hasil dari pemikirannya sendiri, bukan merepresentasikan golongan tertentu,  kecuali  jika  postingan  yang  dibuat  memang  dinyatakan  sebagai pendapat dari komunitas yang dituju.
Sedangkan  subjek  kelompok  disini  dimaksudkan  sebagai  akun  yang terafiliasi dengan kelompok atau komunitas tertentu, biasanya dalam bentuk group-group Facebook atau  semacamnya . Dalam  kaitannya  dengan  suatu pergerakan, adanya grup ini bisa semakin mempermudah tersampainya satu kabar dari siapapun dan kapanpun. Grup ini dikendalikan oleh admin, yang kemudian  berhak  mengatur  pola-pola  interaksi  yang  ada  dalam  grup tersebut. Karena mewadahi banyak akun di dalamnya, maka akun grup ini bisa  dikatakan  lebih  efektif  dalam  memproduksi  serta  menyebarkan kebencian.  Efektif  di  maksud  dalam  tulisan  ini  adalah  efektif  dalam  hal pendistribusian  secara  massif,  semakin  banyak  anggotanya  maka pendistribusian akan semakin cepat dan dalam lingkup yanglebih luas.
Hal ini tentu berbeda jika ujaran kebencian itu diproduksi oleh akun pribadi.  Dalam  beberapa  contoh  ujaran  kebencian  di  atas  secara  umum persebaran ujaran kebencian bisa berasal dari akun pribadi yang kemudian di share ke akun grup, atau sebaliknya dari akun grup kemudian di konsumsi secara  pribadi.  Arus  ujaran  kebencian  seperti  ini  akan  semakin mempermudah perluasan sebaran konten tersebut.
Terungkapnya  jaringan  Saracen  pada  bulan  Agustus  2017,  dan kemudian disusul dengan terungkapnya jaringan MCA ( Muslim Cyber Army ) pada awal bulan Maret 2018 membukakan mata banyak pihak bahwa ujaran- ujaran kebencian di media sosial sudah sangat terorganisir. Saracen sendiri memiliki target di isu-isu SARA, sementara untuk MCA, seperti yang dilansir dari laman Republika, berdasarkan keterangan dari Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran, diungkapkan bahwa jaringan MCA ini memiliki akun keangotaan 102.064 akun dengan jumlah admin 20 orang.
Target yang disasar oleh jejaring ini adalah Presiden Jokowi, Kapolri, Pejabat Pemerintah dan anggota DPR (Satrio, 2018).
Dengan  ditangkapnya  kedua  jaringan  di  atas,  bukan  berarti  dengan sendirinya  menjadikan  konten-konten  ujaran  kebencian  dan  berita hoax menjadi tidak ada lagi di dalam media sosial Facebook. Karena berdasarkan fakta,  pasca  ditangkapnya  dua  jaringan  pemroduksi  ujaran  kebencian  dan berita  palsu  di  atas,  masih  bisa  dengan  mudah  didapati  ujaran  kebencian dengan sasaran pemerintah dan beberapa institusi negara, baik itu dilakukan oleh individu atau kelompok.
2) Sasaran Ujaran Kebencian
Mengacu  kepada  deskripsi  hasil  penelitian,  sasaran  postingan  di Facebook ditujukan  kepada  tiga  sasaran  utama  ujaran  kebencian,  yaitu pertama ,  individu  yang  disasar  sebab  adanya  interes  tertentu,  baik  itu bermotif pribadi maupun komunitas. Kedua , komunitas, terutama kalangan minoritas,  yang  disebabkan  adanya  perbedaan  pandangan  politik  dan ideologi gerakan, dan ketiga adalah organisasi dan atau afiliasi keagamaan.
Postingan di facebook yang di unggah oleh R. Shinta ini mengandung ujaran  kebencian  dengan  sasaran  kelompok,  dalam  hal  ini  adalah  PDIP. Dalam  psotingan  tersebut  disebutkan  bahwa  ..”kenapa  sih  PDIP  selalu mengahalgi kegiatan agama Islam dan umat muslim..? lama-lama partai ini melarang  umat  Islam  melakukan  ibadah  Sholat.  Apa  memang  PDIP  mau mengajak perang umat Islam...”. Dalam postingan ini pengunggah melakukan provokasi  kepada  umat  Islam  untuk  membenci  PDIP,  yang  distigmakan sebagai  kelompok  yang  memusuhi  umat  Islam.  Pengunggah  terlihat  sadar
bahwa  postingannya  akan  menimbulkan  efek  yang  luas,  oleh  karenanya postingan ini sangat berbahaya.
Ketiga, diluar kedua sasaran tersebut, dalam satu semester tahun 2018 ada  pemerintah yang juga disasar oleh pelaku ujaran kebencian, terutama persoalan  politik  dan  kinerja  pemerintah.  Dalam  waktu  Januari  sampai dengan Agustus, persoalan kinerja pemerintah saat ini menjadi fokus ujaran kebencian.
Postingan ini merupakan ujaran kebencian yang di sasar pemerintah, berisi    provokasi  tentang  bangkitnya  PKI,  dan  ancmana  yang  akan ditimbulkan dari kondisi tersebut. Akun yang dimiliki oleh Hildan ini dengan sangat  jelas  melakukan  penghasutan  pada  publik  untuk  saling  membenci satu dengan lainnya. Bahkan pengunggah menyebut beberapa nama yang di labeli  sebagai  pemimpin  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI).  Bahkan pengunggah  menuliskan  bahwa  indonesia  saat  ini  sedang  berada  dalam bahaya PKI.
3) Bentuk Ujaran Kebencian
Dari  beberapa  paparanujaran  kebencian  diatas  bisa  dilihat  lima  (5) bentuk ujaran kebencian yang berkembang dikembangkan di media sosial Facebook ,  yaitu  penghinaan,  provokasi,  hasutan,  penistaan  agama  dan kebencian  berlebihan.  Secara  detil  kelima  bentuk  ujaran  kebencian dideskripsikan sebagai berikut
a. Penghinaan.
Ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan dan juga provokatif ini  terkait  dengan  sistem  pemerintahan  Indonesia  yaitu  demokrasi. Ujaran  tersebut  dalam  bentuk  narasi  tertulis  dan  juga  gambar  yang mengarahkan  pembaca  untuk  meyakini  bahwa  demokrasi  yang dijalankan di Indonesia adalah salah. Postingan tersebut diunggah oleh akun  komunitas  dengan  identitas  akun  ”Indonesia  Menuju  Khilafah”. Meskipun postingan tersebut juga dibagikan oleh akun-akun Facebook lainnya  yang  bisa  jadi  individu  atau  kelompok/komunitas.  Diposting pada  tanggal  21  Agustus  2018,  dan  hampir  satu  bulan  kemudian, tepatnya tanggal 17 Oktober 2018 pukul 00.16 WIB terpantau respons untuk  postingan  tersebut  adalah  dibagikan  sebanyak  3  kali  dan mendapat like 10 kali.
Demikian  juga  dengan  foto  kolase  yang  diposting  pemilik  akun bernama ”Lidya Hutabarat Adr” pada tanggal 16 Juli 2018. Dari foto yang diposting  jelas  merupakan  ujaran  kebencian  yang  ditujukan  kepada Presiden Jokowi. Postingan ini direspons oleh banyak orang, ini terlihat dari  data  yang  ditampilkan  pertanggal  16  Oktober  2018  pukul  16.47 WIB,  yaitu  151  di  like/dislike,  dibagikan  sebanyak  52  kali  dan dikomentari  oleh  151  orang.  Respons  yang  ditampilkan  terkait postingan  ini  beragam.  Ada  yang  menganggapnya  sebagai  lucu-lucuan saja, dan ada juga yang serius menanggapi foto tersebut. Dari respons yang  ada  juga  dapat  dilihat  bahwa  postingan  ini  juga  memicu  ujaran- ujaran  kebencian  lainnya.  Ketika  ada  akun  yang  mengomentari  foto tersebut,  kemudian  akun  lain  mengomentari  komentar  yang  pertama. Jadi, postingan ini pada akhirnya  memiliki  –  semacam– domino effect, ada  komentar  ujaran  kebencian  yang  kemudian  dikomentari  dengan nada kebencian juga.
Ujaran  kebencian  berbentuk  fitnah  juga  terjadi  pada  presiden pertama Indonesia, Sukarno yang dilakukan oleh pemilik akun facebook bernama Dedi Kusnaedi yang memposting foto yang telah diedit dan juga menuliskan status yang menghina Presiden pertama Indonesia dengan mengujarkan kata-kata kotor dan secara konten juga sangat tidak layak ditujukan kepada salah satu foundung father bangsa ini, ditambah lagi dengan ilustrasi foto yang sangat merendahkan bapak Sukarno. Status dan foto tersebut diposting pada tanggal 22 Agustus 2018. Sampai saat ini, pertanggal 16 Oktober 2018 pukul 23.44 WIB direspon sebanyak 46 like  dan  dislike,  30  kali  dibagikan  dan  dikomentari  sebanyak  82  kali. Postingan tersebut terbukti memang sangat provokatif, ini terlihat dari komentar-komentar  yang tidak sedikit pada akhirnya menghujat akun yang  memposting,  dan kemudian  hujatan  itu pun  dibalas  oleh pemilik akun dengan hujatan lainnya.
Selain  itu,  juga  terdapat  penghinaan  dan  provokasi  dilakukan kepada presiden Joko Widodo oleh akun Facebook atas nama ”Rindam Anggara”  dalam  bentuk  status  dan  foto-foto  yang  sudah  diedit.  Dalam bahasa  tulisnya  nampak  pemilik  akun  menggunakan  bahasa-bahasa yang  tidak  pantas  disampaikan  kepada  orang  nomor  satu  di  negara Indonesia.  Ditambah  lagi  foto  yang  disertakan  juga  sarat  akan  hinaan. Postingan  itu  diunggah  melalui  akunnya,  tapi  tidak  sebagai  postingan status  melainkan  dikirimkan  kepada  salah  satu  grup  yang  terafiliasi kepada  presiden  Joko  Widodo.  Oleh  karena  itu,  respon  dari  postingan tersebut  pun  amat  banyak.  Dari  data  yang  terpantau  sampai  saat  ini (tertanggal 17 Oktober 2018 pukul 01:15) postingan tersebut mendapat like dan dislike sebanyak  254;  dibagikan  sebanyak  24  kali;  dan dikomentari oleh 499 komentar. Secara garis besar, komentar yang ada cendereng lebih banyak ke pembelaan terhadap presiden Joko Widodo. Meskipun  juga  ada  yang  berada  di  pihak  pemosting  yang  juga  kontra dengan  Joko  widodo.  Adanya  dua  kubu  dalam  kolom  komentar menjadikan respons terhadap postingan ini sarat dengan kebencian dan saling menjatuhkan satu sama lainnya (Muhammad, 2017: 87).
b. Provokasi
Dalam sebuah video yang dibagikan oleh pemilik akun atas nama ”Atus  Gunawan”.  Dalam  postingannya,  Atus  Gunawan  mengomentari tentang  cara  presiden  Joko  Widodo  membuka  jasnya  saat  hendak memakai  jaket  yang  diberikan  dalam  kunjungannya  ke  Hangok University  Korea.  Dia  menyebut  bahwa  cara  yang  dilakukan  oleh Joko Widodo  ”ndeso”  dan  tidak beretika.  Postingan  tersebut  dibagikan  dari pemilik  akun  pertama  ”Jun  Alfarizi”  pada  tanggal  12  September  2018. Pertanggal  16  Oktober  2018  pukul  23.19  WIB,  postingan  tersebut mendapat respons sebanyak 35 like dan dislike , dibagikan sebanyak 129 kali  dengan  jumlah  komentar  sebanyak  22  komentar.  Komentar- komentar yang diberikan terkait postingan ini sebagian besar menghujat dan menertawakan presiden Joko Widodo.
Dalam  postingan  dari  akun  dengan  nama  ”Pipiet  Senja”  ini diposting pada tanggal 30 September 2018. Bentuk postingannya berupa video,  dengan  content  video  berisi  tentang  komentar  terhadap menjamurnya  gerakan  Khilafah  Islam,  yang  kemudian  dikomentari untuk  siap  mempertahankan  Pancasila  dengan  siap  melawan  ormas- ormas  yang  ingin  mencoba  mendirikan  khilafah  Islamiyah.  Ujaran kebencian dalam video tersebut terletak pada tagline yang disematkan dalam  video.  Nampak  adanya  provokasi  dan  pembangunan  persepsi bahwa partai – yang namanya dijadikan judul – tersebut siap menghabisi
umat  Islam,  ditambah  lagi  postingan  status  yang  dibuat  pemilik  akun yang mengisyaratkan untuk menjauhi partai tersebut. Video ini berhasil menarik banyak perhatian pengguna facebook yang lain. Terbukti dari pertanggal  16  Oktober  2018,  pukul  21:14  WIB,  terdapat  206 like dan dislike ;  dibagikan  sebanyak  1069  kali;  ditonton  sebanyak  25000  kali dengan  komentar  sebanyak  51kali.  Komentar  yang  ada-pun  seperti konten-konten  lainnya  yang  telah  disebut  lebih  dulu,  tidak  jarang memunculkan komentar-komentar turunan. Secara kontennya pun tidak terlalu jauh beda, ada yang menanggapi positif dan negatif. Untuk yang negatif, komentarnya pun pada akhirnya bernada kebencian, baik yang mendukung tagline video  tersebut  atau  yang  kontra  dengan  video tersebut.
Demikian  juga  dengan  akun  komunitas  yang  memposting  foto adalah ”Indonesia Menuju Khilafah” pada tanggal 9 Juni 2018. Provokasi yang  coba  dibangun  dengan  foto  tersebut  adalah  NU  saat  ini  dinilai memiliki  kedekatan  dengan  Israel.  Penyimpulan  ini  diambil  dari kunjungan seorang tokoh NU, KH. Yahya Cholil Staquf yang berkunjung ke  Israel  dan  siap  mengisi  kuliah  tamu  di  Institut  Medelin.  Konten  ini sangat  ramai  dibicarakan  dan  menjadikan  kelompok  yang berseberangan dengan NU melakukan kritik yang seringkali tidak santun kepada NU.
Dalam akun lainnya yang diposting dengan nada provokasi adalah akun  milik  #2019ganti  presiden.  Dalam  akun  tersebut  terlihat  usaha menghubungkan  antara  Jokowi  dan  PKI  sebagai  bagian  integral,  agar masyarakat berasumsi Jokowi PKI. Serentak saja ribuan komentar dan tanggapan muncul dari postingan ini. Postingan ini benar benar memiliki nada yang sangat provokatif terhadap masyarakat. Tujuannya pasti agar dukungan  pada  Jokowi  menjadi  turun  dan  beralih  pada  calon  yang  di citrakan tidak berkaitan dengan PDIP.
c. Hasutan
Selain  fitnah  dan  provokasi  juga  ada  yang  bentuknya  hasutan. Dalam  akun  komunitas  yang  memposting  ajakah  melalui  gerakan ”Indonesia Menuju Khilafah”. Foto tersebut diposting pada tanggal 9 Juni 2018.  Provokasi  yang  coba  dibangun  dengan  foto  tersebut  adalah  NU saat  ini  dinilai  memiliki  kedekatan  dengan  Israel.  Penyimpulan  ini diambil dari kunjungan seorang tokoh NU, KH. Yahya Cholil Staquf yang berkunjung ke Israel dan siap mengisi kuliah tamu di Institut Medelin. Selain itu, terdapat pula tulisan yang menyatakan bahwa kunjungan yang dilakukan  oleh  KH.  Yahya  Cholil  Staquf  tersebut  sebagai  pengakuan Indonesia  atas  Israel  dan  sangat  melukai  umat  Islam  dan  juga  bangsa
Palestina. Meskipun pada akhirnya postingan ini tidak terlalu direspon oleh  pengguna Facebook yang  lain.  Pertanggal  16  Oktober  2018, postingan ini direspon 8 like;2 kali dibagikan dan 1 komentar. Dalam tagline yang  disertakan  dalam  video  tersebut  nampak adanya penggiringan persepsi terhadap sosok KH. Said Aqil. Video yang ditampilkan  berdurasi  30  detik  dengan  memfokuskan  pada  konten ”kalau  ditanya  siapa  Tuhanmu?  Jawab  saja  pengikutnya  KH.  Hasyim Asy’ari”. Pemahaman konten yang tidak utuh, yang hanya fokus pada 5 detik terakhir pada akhirnya menggiring persepsi jika KH, Aqil Siradj ini sesat. Postingan tersebut merupakan terusan dari akun bernama ”Devie Leysia” yang diposting tanggal 25 September 2018 yang dibagikan oleh akun  atas  nama  ”Pipiet  Senja”.  Sampai  saat ini  (tertanggal  16  Oktober 2018,  pukul  21:58  WIB),  video  tersebut  sudah  ditonton  sebanyak 1.013.501kali, like dan dislike sebanyak  3.300,  dibagikan  sebanyak 22512,  dengan  jumlah  komentar  353  dari  akun  awal.  Sementara,  dari dari  akun  kedua  yang  mengirimkan  video  tersebut  mendapat  respon like/dislike sebanyak 38, dibagikan sebanyak 18 kali, dengan komentar sebanyak 22 dengan kesatuan irama, yaitu kebencian.
d. Penistaan Agama
Status yang dibuat pertanggal 12 Juli 2018 oleh ”Lidya Hutabarat Adr” ini dengan sangat jelas menistakan agama Kristen. Status tersebut pertanggal 16 Oktober 2016 direspon sebanyak 128 like/dislike , 5 kali dibagikan  dan  71  komentar.  Penistaan  agama  ini  pada  akhirnya menimbulkan kebencian, ini nampak dari komentar-komentar yang ada, dimana komentar-komentar tersebut kebanyakan berisi tentang cacian dan hujatan untuk pemilik akun yang memposting penistaan terhadap agama Kristen tersebut.
Disebutkan  dalam  postingan  tersebut  bahwa  Malaikat  pembawa wakyu  yang  diberikan  kepada  Nabi  Muhammad  adalah  iblis  lucifer, kemudian  dikatakan  juga  bahwa  al-Qur’an  banyak  berisikan  ayat-ayat tentang  kejahatan  dan  pada  akhirnya  diberi  kesimpulan  bahwa  Allah mewahyukan  ”Ajaran  Kejahatan”  kepada  Nabi  Muhammad.  Tentunya, apa yang disampaikan oleh pemilik akun ”Melissa Puspasari” ini sangat jauh  bereda  dengan  ajaran  dasar  dalam  Islam  tentang  Allah,  Nabi Muhammad  dan  Al-Qur’an.  Dan  memang  kemudian  postingan  ini mendapatkan  tanggapan  keras  dari  akun-akun Facebook lainnya. Setidaknya, dari awal postingan ini muncul, yaitu tanggal 15 September 2018 sampai tanggal 16 Oktober 2018 pukul 22:37 terdapat 175 like dan dislike ;  70  kali  dibagikan  dan  komentar  sebanyak  908.  Komentar- komentar  yang  disampaikan  sebagian  berkonten  biasa,  dalam  artian
tidak sampai mengandung unsur ujaran kebencian, dan sebagian yang lain  ada  muatan  uajaran  kebencian.  Komentar  yang  diberikan  oleh pengguna  facebook  lainnya  tidak  jarang  juga  mengundang  komentar lain,  sehingga  komentar  bukan  kepada  postingan  awal,  melainkan komentar  terhadap  komentar  dari  pihak  lain  yang  secara  konten  juga berisi muatan kebencian dan saling menjatuhkan.
Selian itu status yang dibuat pertanggal 12 Juli 2018 oleh ”Lidya Hutabarat  Adr”  denga  sangat  jelas  menistakan  agama  Kristen.  Status tersebut pertanggal 16 Oktober 2016 direspon sebanyak 128 like/dislike , 5 kali dibagikan dan 71 komentar. Penistaan agama ini pada akhirnya menimbulkan kebencian, ini nampak dari komentar-komentar yang ada, dimana komentar-komentar tersebut kebanyakan berisi tentang cacian dan hujatan untuk pemilik akun yang memposting penistaan terhadap agama Kristen tersebut.
e. Kebencian Berlebihan
Dalam  postingannya,  akun  atas  nama  ”Ratna  Sarumpaet” membagikan  video  pernyataan  dirinya  tentang  sosok  Megawati  yang dikatakan  sebagai  otak  dari  kehancuran  bangsa  Indonesia.  Apa  yang disampaikan secara verbal melalui video itu, juga disampaikan kembali dalam  bahasa  tulis  yang  yang  panjang  sebagai  keterangan  dari  video yang diposting. Video tersebut diunggah pada tanggal 24 Juni 2018, dan hingga saat ini (tertanggal 17 Oktober 2018) terpantau respon atas video tersebut  sebanyak  12.027  kali  tayang;  251 like dan dislike ;  59  kali dibagikan, dan dikomentari sebanyak 241 kali.
Status  ini  ditulis  oleh  akun  bernama  ”Putra  Al-Bantani”.  Dalam tulisannya  yang  diposting  pada  tanggal  29  April  dengan  sangat  jelas menyudutkan  presiden  Joko  Widodo,  dan  menyebut  bahwa  Indonesia telah dikuasai pihak Thiongkok. Dia juga menyertakan bukti screenshot dari salah satu akun tertanggal 06 Maret 2018 untuk menguatkan apa yang disampaikan. Status tersebut pertanggal  16  Oktober 2018, pukul 16.35 WIB mendapat tanggapan 5 like , 5 kali dibagikan dan 2 komentar dimana salah satu komentarnya berisi ujaran kebencian dalam bentuk perkataan  yang  tidak  pantas.  Artinya,  apa  yang  ditulis  oleh  Putra  Al Bantani  ini  setidaknya  mengandung  beberapa  muatan.  1)  bahwa Indonesia sekarang sudah dikuasai Thiongkok, 2) dan Presiden Jokowi adalah  pihak  yang  bertanggungjawab  atas  dikuasainya  Indonesia  oleh Thiongkok. Selain terkait dengan konten, pemilihan kata yang digunakan pun penuh dengan ujaran kebencian

## 3. Diskusi
Maraknya  ujaran  kebencian  ketika  pada  fase  kampanye.  Idealnya sebagai  agenda  politik  kebangsaan,  seharusya  kampanya  menjadi  sarana pendidikan  politik  yang  berkualitas,  bukan  sebaliknya.  Kampanye  harus menjadi  sarana  pendidikan  politik  yang baik bagi  warganya.  Kampanye  yang mendidik yakni kampanye yang menekankan pada pertarungan gagasan dari para kontestan, bukan malah membangkitkan sentimen kebencian.Perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.Oleh  karena  itu,  kampanye  sudah  seharusnya  dilakukan sebagai  upaya  pendidikan  politik  masyarakat  guna  membentuk  tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan menghargai keberagaman.
Namun tidak mudah untuk itu, melalui media sosial para aktor politik membangun  dukungan  masyarakat.  Dalam  banyak  kasus,  aktor  politik  yang memiliki  sumber  daya  terbatas,  tidak  memiliki  pengaruh  yang  kuat menggunakan medsos sebagai media yang murah, dan juga lebih mudah diakses daripada  teknologi  komunikasi  lainnya,  mereka  dapat  bersaing  dengan  aktor politik  lainnya  yang  memiliki  sumber  daya  lebih  kuat.  Media  sosial  ini memungkinkan  politisi  menjangkau  pendukung  potensial  di  banyak  tempat. Selain itu media sosial telah meningkatkan interaksi masyarakat dengan partai politik maupun kandidat. Pada saat yang sama, partai politik dan kandidat dapat mengkoordinasikan pendukung mereka dengan lebih mudah dan cepat untuk memobilisasi mereka misalnya pada saat kampanye.Maka media social dapat digunakansebagai  adaptasi  kelembagaan.  Arti  adaptasi  kelembagaan  yaitu adanya  pergeseran  bentuk  aktifitas  politik offline ke online .  Partai  politik maupun  kandidat  dapat  memanfaatkan  media  sosial  dengan  kampanye  yang sama seperti dalam politik off-line . Dengan media sosial partai politik maupun kandidat dapat membuat strategi komunikasi lebih efektif.
Adanya shifting  paradigm cara  berpolitik  dari political  approach dari offline ke online salah satunya menggunakan media sosial Facebook (Fb). Sebab,
Indonesia termasuk salah satu negara pengguna layanan akun Facebook (Fb) terbesar di dunia. Secara umum dalam berbagai postingan di Facebook (Fb) baik
yang  mendekati  iven  politik  maupun  tidak,  terlihat  adanya  pola  komunikasi yang  berantai,  dari  individu  ke  individu  lainnya  atau  ke  kelompok Facebook .
Karakteristik  yang  bisa  di  baca  dari  pola  penyebaran  ujaran  kebencian  dan berita hoax melalui Facebook biasanya berbentuk (Zaman, 2014: 57);
1. Ujaran kebencian dan informasi hoax yang memiliki karakteristik berantai dengan menyertakan kalimat seperti, “Sebarkan ini ke semua orang yang anda tahu, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi.”
2. Ujaran  kebencian  dan  informasi hoax yang  tidak  menyertakan  identitas yang  jelas,  seperti  tanggal  kejadian  atau  tidak  memiliki  tanggal  yang realistis  yang  bisa  diverifikasi.  Misalnya,  “kemarin”  atau  “dikeluarkan oleh…” pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan sebuah kejelasan dari peristiwa.
3. Ujaran  kebencian  dan  berita  tentang  informasi hoax yang  tidak  memiliki tanggal  kadaluwarsa  pada  peringatan  informasi,  meskipun  sebenarnya kehadiran  tanggal  tersebut  juga  tidak akan  membuktikan  apa-apa,  tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan.
4. Maya  atau  tidak  ada  organisasi  yang  dapat  diidentifikasi  yang  dikutip sebagai  sumber  informasi,  kalaupun  menyertakan  organisasi,  biasanya tidak terkait dengan informasi.
5. Ujaran kebencian dan berita hoax biasanya marak dilakukan melalui situs berita online ,  setelah  itu  disebarluaskan  melalui  jejaring  media  sosial seperti Facebook , Twitter , Instagram , WhatsApp .
Melihat  bagaimana  media  sosial  kini  menjadi  sumber  dominan  dalam kehidupan  masyarakat  modern,  maka  ada  beberapa  hal  yang  bisa  dilakukan agar mereka tidak mudah terjebak dengan berita hoax dan ujaran kebencian.
Pertama,  masih  banyak  bagian  dari  masyarakat  yang  malas  untuk melakukan check,  rechek dan crosscheck, atau  klarifikasi  ketika  mendapat informasi dari media sosial terutama Facebook . Masyarakat kita dengan mudah terprovokasi dan percaya pada isu yang didapatkan. Hal inilah yang menjadikan kelompok-kelompok  seperti  Saracen  ada  dan  berhasil  menjalankan  misinya. Masyarakat perlu membudayakan konfirmasi ketika mendapat berita misalnya
dengan  mencari  referensi  berita  dari  situs-situs  berita  resmi.  Bagi  kelompok penyebara  ujaran  kebencian  dan  berita hoax berprinsipbahwa  kebohongan yang selalu disuarakan secara berulang-ulang akan menjadi suatu kebenaran.
Kedua,  perlu meningkatkan  literasi  masyarakat  terkait  sisi  positif  dan negatif dari internet sangat perlu dilakukan. Selain untuk mendukung gerakan pemberantasan  ujaran  kebencian  dan  berita hoax, masyarakat  dapat berkontribusi aktif dengan cara melapor jika  mendapatkan atau menemukan konten  berita  yang  berupa  ujaran  kebencian  dan  berita hoax ,  baik  dari  situs berita maupun media sosial ke pihak kepolisan . Untuk hal ini masyarakat dapat memanfaatkan fitur laporan ujaran kebencian dan berita hoax yang disediakan media sosial, misalnya fitur report status di Facebook , fitur feedback di Google, fitur report  tweet di  Twitter.  Konten  berita  negatif  bisa  juga  dilaporkan  ke aduankonten@mail.kominfo.go.id  atau  laman  data.turnbackhoax.id  yang disediakan  Masyarakat  Indonesia  Anti  Hoax  dan  Masyarakat  Anti  Fitnah Indonesia (Mafindo).
Menurut  Andrew  Chadwick  (2006),  ada  tiga  poin  alasan  penting mengapa  media  sosial  seperti  Fb,  Twitter,  IG,  Line,  dan  WA  bisa  mengubah persaingan  politik  ( political  completion ).  Pertama,  media  sosial  akan meningkatkan  kompetisi,  misalnya  dalam  banyak  kasus,  partai  kecil  atau kandidat  yang  memiliki  sumber  daya  terbatas,  tidak  memiliki  pengaruh, khususnya  dalam  Pemilihan  Umum  (Pemilu).  Tetapi  dengan  media  sosial sebagai media yang murah, dan juga lebih mudah diakses daripada teknologi komunikasi lainnya, mereka dapat bersaing dengan partai besar atau kandidat yang memiliki sumber daya lebih kuat. Media sosial memungkinkan partai kecil dan  kandidat  untuk  menjangkau  pendukung  potensial  serupa  dengan  partai atau kandidat yang memiliki sumberdaya lebih besar. Kedua, media sosial dapat meningkatkan  interaksi  masyarakat  dengan  partai  politik  maupun  kandidat. Masyarakat  memiliki  akses  lebih  besar  untuk  menyalurkan  aspirasi  kepada partai politik maupun kandidat yang di dukungnya. Pada saat yang sama, partai politik  dan  kandidat  dapat  mengkoordinasikan  pendukung  mereka  dengan lebih mudah. Ketiga, sebagai adaptasi kelembagaan, yaitu adanya pergeseran bentuk aktifitas politik offline ke online . Partai politik maupun kandidat dapat
memanfaatkan media sosial dengan kampanye yang sama seperti dalam politik off-line . Melalui media  sosial partai politik maupun kandidat  dapat membuat strategi komunikasi lebih efektif (Mardiyati, 2016: 54) .
Dengan  menggunakan  media  sosial  sebagai  pendongkrak  popularitas partai politik dan kandidat meskipun dengan ujaran kebencian dan berita hoax merupakan bagian dari startegi untuk mencapai political goal . Secara prinsip, kebebasan bersuara, berpendapat, dan berserikat di ruang publik merupakan cerminan demokrasi. tetapi, dewasa ini demokrasi di Indonesia menjadi ” loose democration ” karena kehilangan sentuhan nilai, norma, dan ruh kemanusiaan itu sendiri. Atas nama demokrasi mereka memberangus kemerdekaan individu dan  kelompok,  memberangus  kebebasan  berpendapat,  dan  menutup  rapat ruang  publik.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  institusi  penting  dalam  konteks penanganan  ujaran  kebencian  di  ruang  publik  adalah  kepolisian.  Dengan fungsi  dan tugasnya  sebagai aktor  ketertiban dan  penegakan  hukum,  peran Polri  dalam  mencegah  dan  menindak  tegas  aksi  ini  sangat  penting.Terlebih dengan  adanya  SE  Kapolri  pada  tahun  2015  No.SE/6/X/2015  tentang Pedoman  Penanganan  Ujaran  Kebencian  bagi  anggota  kepolisian,  sehingga polisi  di  daerah  dituntut  untuk  aktif  melalui  cara-cara  yang  konstruktif melakukan  pencegahan  dan  penindakan  secara  tegas  terhadap  pelaku  siar ujaran kebencian dan penebar berita hoax .
Secara  prinsip,  terdapat  tiga  bentuk  tindakan  kepolisian  dalam penanganan  ujaran  kebencian. Pertama ,  preventif,  tindakan  yang  diambil dapat  dilakukan  oleh  kepolisian  antara  lain:  (1)  Memberikan  pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat; (2)
Memaksimalkan  dan  mengedepankan  fungsi  intelijen  untuk  mengetahui kondisi nyata di wilayah-wilayah rawan konflik terkait hasutan-hasutan atau provokasi. (3) Merumuskan hasil kerja intelejen menjadi pemetaan lapangan
(aktor,  korban,  jenis  tindakan,  dan  lain-lain)  sebagai  bagian  dari  proses peringatan  dini  ( early  warning) dan  deteksi  dini  ( early  detection) ; (4)
Mengedepankan  fungsi  “binmas”  dan  “polmas”,  terutama  untuk  penyuluhan atau menyosialisasikan tentang ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang  ditimbulkannya; (5) Mengedapankan  binmas  untuk  melakukan  kerja
sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan  akademisi  untuk  optimalisasi  tindakan  represif  atas  ujaran  kebencian (Salim, 2008: 134).
Kedua, Preventif yang terdiri dari tindakan untuk (1)  Memonitor dan mendeteksi  sedini  mungkin  timbulnya  benih  pertikaian  di  masyarakat;  (2) Melakukan pendekatan untuk diberikan pemahaman kepada pihak yang diduga melakukan  ujaran  kebencian;  (3)  Mempertemukan  pihak  yang  diduga melakukan  ujaran  kebencian  dengan  korban  ujaran  kebencian;  (4)  Mencari solusi  perdamaian  yang  adil  berdasarkan  aturan  hukumdan  perundang- undangan antara pihak-pihak yang bertikai (BF Intan, 2006: 23)
Ketiga, penegakan hukum, yaitu apabila tindakan preemtif dan prevetif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan  ujaran  kebencian,  maka  penyelesaian  dapat  dilakukan  melalui penegakan  hukum  atas  dugaan  terjadinya  tindak  pidana  ujaran  kebencian; Penyelidikan dan Penyidikan ( projusticia ) (Latief, 2011: 67)

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  sebelumnya,  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa ujaran kebencian ( hate speech ) merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai dasar ajaran Islam yang secara prinsip mengajarkan cinta kasih dan perdamaian, tidak mengahasut, dan tidak merendahkan martabat kemanusiaan seseorang.  Karena  kebencian  bisa  menenggelamkan  suara  bening  nurani manusia. Maka love and dear approach perlu dikedepankan dalam mengurangi kebencian, dan itu ada pada agama sebagai sumber cinta dan kasih sayang pada manusia.  Kehandiran  Islam  yang  meruang dan  mewaktu juga  berkepentingan mengikis sifat-sifat yang menjadi benih dari ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan, adu domba, menggunjing, dengki, mengkafirkan kelompok lain, dan membicarakan keburukan orang lain. Dalam pandangan Islam, hal tersebut dikenal  dengan  istilah al-akhlaq  asy-sayyi’ah atau bad  morality yang  harus dihindari setiap umat muslim. Berbagai bentuk moral corruption tersebut harus dihindari sebagai upaya meneguhan prinsip dasar dalam beragama yakni ar-ruh ta’addudiyah, ar-ruh ad-diniyyah, ar-ruh al-wathoniyah, dan ar-ruh al-insaniyyah.

## Daftar Pustaka
Anam,  M  Choirul  &  Hafiz,  Muhammad.  “Surat  Edaran  Kapolri  Tentang Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  dalam  Kerangka  Hak Asasi Manusia”, Jurnal Keamanan Nasional , Vol. 1, No. 3, (2015)
B.F, Intan, Publik Religion and the Pancasila Based State of Indonesia; an Etichal and  Sociological  Analysis (New  York;  American  University  Studies, 2006)
Bagir, Zainal Abidin, dkk., Ilmu, Etika dan Agama, (Yogyakarta:  CRCS Sekolah Pascasarjana UGM, 2006)
C.Y Glock and R. Stark, American Piety: The Nature of Religius Commitment , (New York: Mac-Millan,1968)
Eickelman Dale F and James Piscatory a, Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2009)
Eickelman, Dale F b, “The Religious Publik Sphere In Early Muslim Societies”, in Miriam Hoexter, ed., The Publik Sphere in Muslim Societies, (New York: State University Of New York Press, 2008)
Eickelman, Dale F c, and Armando Salvatore, “The Publik Sphere and Muslim Societies,” European Journal of Sociology , No. 1 (2002)
Elliot, Charlotte, et all. Hate Speech , (Leeds: Mecodem, 2016)
Gaffar, Affan Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
Hafner,  Robert  W., Islam  Pasar  Keadilan:  Artikulasi  Lokal,  Kapitalisme  dan Demokrasi (Yogyakarta: LKIS, 2000) JB.  Banawiratma,  etc., Dialog  Antar  Umat  Beragama;  Gagasan  dan  Praktik  di Indonesia (Bandung: Penerbit Mizan, 2010)
Kamiskaya,  Elvira, Hate  Speech : Theory  and  Issues. http:iseees.berkeley.edu/ diakses pada 2 September 2018
Latief,  Yudhi, Negara  Paripurna,  Historisitas,  Rasionalitas  dan  Aktualitas Pancasila (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2011)
Luthfi Assyaukanie, Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Freedom Institute, 2011)
M.  Quraish  Shihab, Membaca  Sirah  Nabi  Muhammad  Saw  dalam  Sorotan  Al Qur’an dan Hadits-Hadits Shahih, (Tangerang, Lentera Hati, 2011) Mardiyati,  Isyatul,  Fenomena  Hate  Speech  di  Sosial  Media  Dalam  Perspektif Psikologi Islam, Jurnal At-Turats , Vol. 11 No. 1 (2017)
McGuigan, Jim, Culture and the Publik Sphere (New York: Rounladge 1996)
Meir  Hatina, Ulama , Politic  And Public Sphere:  An  Egyptian Perspective (Utah: The University of Utah Press, 2010)
Mendieta, Eduardo And Jonathan Vanantwerpen, ed., “The Power of Religion in the Public Sphere” , in Judith Butle, The Power of Religion in the Public Sphere (Colombia: Colombia University Press, 2011)
Muhammad bin Isa At Turmudzi, Syarh Syamail al Nabi , (Riyadl, Maktabah al Mulk Fahad, 2014)
Muhammad, Husein dan Siti Aminah, Menangkal Siaran Kebencian: Perspektif Islam (Cirebon: Fahmina Institute, 2017)
Nottingham, Elisabeth K. Agama dan Masyarakat, terj AM Naharong (Jakarta: Rajawali Press, 1997)
Pals, Daniel L., Seven Theories of Religion , terj InyakRidwanMuzir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012)
Peter L. Berger, Langit Suci. Agama Sebagai Realitas , (Jakarta: LP3ES, 1991)
Salim, Arskal Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia (Honolulu: University of Hawai Press, 2008)
Spiegel, Anna, Contested Public Spheres; Famele Activism and Identity Politics in Malaysia (Heidelberg: VS Research, 2010)
Strauss,  Anselm  dan  Julliet  Corbin, Dasar-dasar  Penelitian  Kualitatif;  Tata Langkah  dan  Teknik-teknik  Teorisasi  Data (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2007)
Wach, J, Sociology of Religion , (Chicago: Holt Rinehart and Winston, 1943). Weisser, Christian R., Moving Beyond Academic Discoursus: Composition and the Public Sphere (Illinois: Southern Illinois University, 2002)
Yusalia,  Enny,  “Daulah  Umayyah,  Ekspansi  dan  Sistem  Pemerintahan Monarchiheridetis’ dalam Jurnal Wardah. No. 25, (Desember 2012) Zaman,  Muhammad  Qosim,  “The  Ulama  of  Contemporary  Islam  and  Their Conceptions  of  the  Common  Good”,  in Publik  Islam  and  the  Common Good , (ed.) Armando Salvatore and Dale F. Eickelman (Leiden: BRILL,
2004)