## MUZARA’AH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT DI PEDESAAN
Firman Muh. Arif
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Email : firmanarif@iainpalopo.ac.id

## Abstract
The  concept  of  muzara'ah  is  an  Islamic  intellectual  heritage  whose  practice  is  still possible to be applied in the reality of people's lives. The application of muzara'ah in the era of modern society is carried out with mechanisms that are relevant to existing developments  but  still  consistent  with  the  basis  and  values  of  Islamic  ideals.  This paper reviews some things that are descriptive and explorative with sociological and welfare approaches. The application of muzara'ah is no longer limited to agriculture and  has  the  opportunity  to  be  developed  in  various  other  fields  with  the  basic principle of profit sharing. The application of muzara'ah aims to minimize land that is not  empowered,  to  prosper  the  marginalized  land.  absorb  labor  for  those  who  are competent  to  manage  but  do  not  own  land,  reduce  the  gap  between  the  owners  of capital and land with cultivators, and boost the productivity of the land. Revitalization of muzara'ah shows that the concept can still exist in the present by modernizing its operational techniques, institutionalizing muzara'ah so that the impact is practical and useful  for  the  public,  leaning  towards  improving  conditions  and  presenting comprehensive Islam.
Keywords : Epistemology, Islamic paradigm, Revitalization of Muzara’ah

## Abstrak
Konsep muzara’ah adalah  warisan  intelektual  Islam  yang  praktiknya  masih dimungkinkan untuk diterapkan dalam realitas kehidupan masyarakat. Pemberlakuan muzara’ah di  era  masyarakat  modern  dilakukan  dengan  mekanisme  yang  relevan dengan  perkembangan  yang  ada  namun  tetap  konsisten  dengan  dasar  dan  nilai idealitas  Islam.  Tulisan  ini  mengulas  beberapa  hal  yang  sifatnya  deskriptif  dan eksploratif  dengan  pendekatan  sosiologis  dan  kesejahteraan.  Penerapan muzara’ah bukan  lagi  sebatas  bidang  pertanian  dan  berpeluang  dikembangkan  dalam  berbagai bidang  lain  dengan  prinsip  dasar  bagi  hasil.  Penerapan muzara’ah bertujuan  untuk meminimalisir  lahan-lahan  yang  tidak  diberdayakan,  memakmurkan  tanah  yang termarginal.  menyerap  tenaga  kerja  bagi  yang  kompeten  mengelola  namun  tidak memiliki  lahan,  mereduksi  kesenjangan  antara  pemilik  modal  dan  lahan  dengan penggarap,  dan  mendongkrak  produktifitas  lahan.  Revitalisasi muzara’ah menunjukkan  bahwa  konsep  tersebut  masih  bisa  eksis  di  masa  sekarang  dengan memodernisasi tehnis operasionalnya, melembagakan muzara’ah supaya dampaknya bersifat  praktis  dan  berguna  bagi  umum,  berhaluan  ke  arah  perbaikan  keadaan  dan menghadirkan Islam yang komprehensif.
Kata Kunci: Epistemologi, Paradigma Islam, Revitalisasi Muzara’ah.

## PENDAHULUAN
Keanekaragaman  hayati  dari  Allah  swt  dianugerahkan  kepada  umat-Nya untuk  keberlangsungan  hidup.  Merealisasikan  ketahanan  hidup  ditopang  dengan melakukan  kegiatan  yang  menunjang  terpenuhinya  kebutuhan  hidup. 1 Maksimal dalam  berusaha  dalam  menjalani  berbagai  jenis  pekerjaan  adalah  hal  terpenting selama pekerjaan tersebut tidak melewati batas-batas yang telah digariskan fundamen moral (etika dan agama).
Eksistensi  manusia  dengan  kelebihan  dan  kelemahannya,  tertuntut  untuk hidup kolektif saling berbagi dan menghadirkan kebersamaan dalam dinamika hidup bermasyarakat untuk mencapai kepentingan. 2 Manusia tidak sekedar dituntut bekerja tapi  harus  bersinergi  dengan  lainnya  karena  kerjasama  kolektif  menggiring terwujudnya  kemaslahatan  bersama. 3 Dalam  Islam,  agenda  utama  manusia  adalah rekonstruksi  atau  dekonstruksi  terhadap  makna  kesalehan  dan  kebajikan  sehingga dibutuhkan partisipasi,  kooperasi,  dan kolaborasi.  Adapun sikap berdiam  diri, egois, dan  malas  tidak  mencerminkan  nilai-nilai  ideal  dari  ajaran  langit  yang  seharusnya membumi.
Ajakan  Islam  yang  terintegrasi  dalam  ibadah  dan  muamalat  mengarah  pada produktivitas  umat  dalam  berbagai  bentuk  aktifitas,  seperti  pertanian,  perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Pekerjaan apapun tetap dipandang sebagai bagian dari ibadah dan jihad selama konsistensi mukallaf bersinergi dengan peraturan Allah  yang  berlandaskan  ketulusan. 4 Realitas  sejarah  membuktikan  saat  kalangan muslimun  berhijrah  ke  Madinah  dan  ketulusan  kaum  Ansar  untuk  berbagi  harta dengan  Muhajirin  namun  ditolak  padahal  komunitas  imigran  dalam  posisi
1 Lihat,  M.  Thalhah  dan  Achmad  Mufid, Fiqih  Ekologi  Menjaga  Bumi  Memahami  Makna Kitab Suci (Cet. I; Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 48
2 Lihat,  Zaeni  Asyhadie, Hukum  Bisnis  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 1
3 Lihat,  Muhammad  ‘Atiyyah  al-Abrasy, ‘Azamatu  al-Islam  Juz  al  Awwal (al-Qahirah: Maktabah al-Usrah, 2002), h. 199
4 Yusuf Qardhawi, Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami , diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul: Norma dan Etika Ekonomi Islam , (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 107
membutuhkan  dan  lebih  memilih  menggeluti  bidang  pertanian  atau  berdagang. 5 Kondisi demikian seakan menunjukkan bahwa saat mereka pantas dikasihani  namun tetap optimal berusaha sehingga tidak memposisikan diri sebagai orang  yang rendah diri.
Tuntunan  Islam  menuntun  umatnya  supaya  tetap  bersinergi  dengan  Alquran dan  Sunnah  Rasul.  Keduanya  bercirikan  sebagai problem  solver dan  menggiring siapapun diantara umat-Nya untuk selalu mengaktualisasikan nilai keduanya sebagai problem  solver . 6 Pedoman  tersebut  berkontribusi  besar  dan  membawa  aura  positif dalam  setiap  langkah  seiring  dinamika  kehidupan  umat. 7 Interaksi  antar  masyarakat dengan  penerapan  kaidah ta’awun (tolong  menolong), mawaddah (sikap menyayangi), dan ikha (persaudaraan) seharusnya menginspirasi generasi selanjutnya seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah saw saat berada di Madinah.
Keberadaan  Rasulullah  saw  mempertautkan  spirit  Muhajirin  dan  Ansar  telah mengakselerasi Islam ke berbagai kawasan dan aspek kehidupan 8 dan menghadirkan kesejukan  bagi  masyarakat  yang  ditundukkannya  dengan  mendistorsi  tindakan eksploitasi,  intimidasi  dan  penjajahan.  Salah  satu  instrumen  yang  dimanfaatkan Rasulullah  saw  untuk  merajut  kolektivitas  dan  merealisasikan  kesejahteraan masyarakat yg ditundukkan adalah muzara’ah . Konsep tersebut sangat identik dengan pertanian  yang  tidak  secara  instan  menghasilkan  produk  karena  dibutuhkan takyif (proses) , takhyir (penentuan) , dan tatbiq (penerapan) yang bersendikan idealitas nilai Islam.
Proses  diperlukan  sebagai  media  yang  menuntut  adanya  persiapan  dan kesungguhan menjalani hidup yang selanjutnya berfungsi untuk memudahkan proses produksi.  Dana  diinvestasikan  untuk  mengadakan  peralatan  produksi,  bangunan,
5 Lihat, Muhammad ‘Atiyyah al-Abrasy, ‘Azamatu al-Islam al-Juz al Awwal, h.  200
6 Ahmad Azhar Baasyir, Garis Garis Besar Ekonomi Islam (Yogayakarta: BPFE, 1978), h. 1
7 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Sinar Grafika, , 2009), h. v 8 Lihat, Muhammad ‘Atiyyah al-Abrasy, ‘Azamatu al-Rasul (al-Qahirah:  Maktabah  al-Usrah, 2002), h. 166-167
fasilitas  perusahaan,  lahan  pertanian  dan  lainnya. 9 Sumber  daya  alam  berupa  lahan pertanian,  tambang  emas,  batu  bara,  minyak  bumi  atau  sejenisnya  disediakan  untuk didayagunakan  secara  bijaksana 10 dan  bukan  dengan  melakukan  eksploitasi  yang berdampak pada murkanya alam.
Pola muzara’ah membutuhkan  kemitraan  sebagai  bentuk  kontribusi  bersama berupa  tenaga  dan  benda  untuk  mewujudkan  asa  kolektif.  Kemitraan  menuntun diterapkannya  kerjasama  agribisnis  dengan  peran  sebagai  penyedia  sarana,  tenaga, sedangkan  pihak  lainnya    sebagai  mitra  penyedia  modal,  biaya,  atau  sarana. Hubungan kemitraan dalam berusaha dan bekerja telah menjadi sesuatu  yang sangat penting  untuk  saling  berbagi  sehingga  kerjasama  bukan  sebatas  pada mengkalkulasikan  margin  keuntungan  tapi  juga  menciptakan  enterpreneur  yang berkelanjutan.
Islam  dengan  komponen  akidah,  syariat  dan  akhlak  menuntun  kedua  belah pihak  mencapai  konsensus  dan  kemitraan  yang  terbebas  dari  unsur  riba,  eksploitasi, penipuan bahkan penganiayaan. Terlebih lagi tidak pernah ada keuntungan yang bisa dibagi  sampai  semua  kerugian  telah  ditutup  dan  hak  pemilik  modal  diberikan sepenuhnya. 11 Pola  kerjasama  dan  kemitraan  yang  terkooptasi  modus  bukan  tidak mungkin  akan  menyulut  terjadinya  konflik  yang  berkepanjangan  dan  meningkatkan tensi kesenjangan antar pihak karena pola kerjasama dibangun dengan berbagai intrik yang merugikan.
Bentuk kerjasama pertanian dengan istilah muzara’ah, mukhabarah, musaqat kerap dinilai sebagai pola  yang bisa  memberikan nilai plus baik umum atau khusus. Kerjasama  yang  terjalin  dapat  membantu  perekonomian  petani  dan  meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam wilayah tersebut. Pola kerjasama dalam muzara’ah
9 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik (Cet.  VII;  Jakarta:  Gema Insani Press, 2001), h. 10
10 Said Sa’ad Marthon, al-Madkhla li al-Fikr al-Iqtishad al-Islam , (Cet. I: Riyadh: Maktabah Riyadh,  2001),  diterjemahkan  oleh  Ahmad  Ikhron  dan  Dimyauddin  dengan  judul: Ekonomi  Islam  di Tengah Krisis Ekonomi Global , (Cet. III; Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2007),  h. 40-41.
11 Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis , (Cet. I: Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 186-187
menjadi  solusi  pemanfaatan  lahan  pertanian  untuk  membendung  egoisme  moral- spiritual  dan  mereduksi  kepongahan  sosial  budaya  sehingga  nilai-nilai  Islam senantiasa sarat dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. 12
Indonesia sebagai negara agraris termasuk Sulawesi Selatan dengan mayoritas penduduknya  adalah  pelaku  agribisnis  telah  menempatkan  pertanian  sebagai penyangga  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Potensi  sumber  daya  tersebut sebagai  modal  utama  menempatkan  wilayah  tersebut  sebagai  lumbung  pangan nasional  dan  pemasok  produk-produk  agribisnis  untuk  kebutuhan  dalam  negeri maupun ekspor. 13
Sektor  pertanian  berpotensi  meningkatkan  kesejahteraan  dan  perekonomian karena  dipicu  semakin  bertumbuhnya  kebutuhan  pangan  dan  peningkatan  jumlah penduduk sehingga berbagai pengentasan kemiskinan dengan cara-cara efektif dalam memberdayakan  masyarakat  petani  perlu  dioptimalkan.  Kebijakan  pemerintah  era reformasi semakin menempatkan desa sebagai pelaku pembangunan  dan berwenang penuh melakukan berbagai terobosan yang berkemajuan.

## MUZARA’AH DALAM HUKUM ISLAM
Pengertian muzara’ah bersumber dari kata dasar zara’a ع َر ْزي ع َر َز yang artinya bercocok tanam. Selanjutnya muzara’ah dari kata kerja tambahan yaitu zaara’a ع َراز
– ع ِراز ي –
ةَع َرا َز م yang  mempunyai  arti tharhu  al-zur’ah ةعرزلا  حرط berarti melemparkan tanaman, atau diartikan dengan secara etimologis (makna hakiki) yaitu pengolahan atau penanaman. Kata muzara’ah secara terminologis adalah kesepakatan dan  kebersamaan  mengelola  lahan  pertanian  antara  pemilik  dan  penggarap. 14 Kegiatan yang diselenggarakan antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan dengan
12 Lihat,  Wahyuddin  Abdullah, Kebutuhan  Hidup  dengan  Kemaslahatan ,  Opini  Harian  Fajar Makassar, 30 Mei 2018, h. 8
13 HM.  Bakri  Remmang, Agribisnis  sebagai  penggerak  Perekonomian ,  Opini  di  Harian  Pagi Fajar Makassar 10 Mei 2018, h. 8
14 Wahbah  al  Zuhaily, al-Fiqhu  al  Islamiy  wa  Adillatuhu  Mujallad  VI (Cet.  IV;  Damaskus: Dar al Fikr, 1997), h. 468
memberikan  kepercayaan  kepada  mitra  agar  lahan  tersebut  diberdayakan    dengan imbalan bagian tertentu berupa prosentase dari hasil panen.
Dualisme  pemaknaan muzara’ah tidak  saling  bertentangan  dan  praktiknya bisa sejalan satu sama lain dimana makna pertama ialah tharh az-zur’ah yang berarti melemparkan  benih  (dalam  istilah  lain  dari az-zur’ah ialah al-budzr ),  berarti melemparkan  benih  ke  tanah.  Adapun  makna  kedua  yaitu al-inbaat yang  memiliki arti  “menumbuhkan  tanaman”.  Makna  pertama  dianggap  makna  sebenarnya (ma’na haqiqiy) , dan makna kedua adalah makna konotasi (ma’na majaziy). Rasulullah SAW dalam  sebuah  hadist,  bersabda:  “ Janganlah  seseorang  diantara  kalian  mengatakan zara’tu, melainkan katakanlah haratstu” .
Riwayat tersebut dalam arti keseharian menujukkan adanya kemiripan namun haratsa ( َث َرح)  lebih  cenderung  mendekati  makna  bercocok  tanam.  Hadis  tersebut dimaksudkan  supaya  tidak  menggunakan  kata zara’a (عرز)  dalam  makna  denotasi yang artinya menumbuhkan karena hanya  Allah-lah yang berkuasa menumbuhkan. 15
Perbedaan  pandangan  ulama  mazhab  dalam  mendefinisikan muzara’ah bukan perbedaan  esensi.  Dalam al-Fiqh  al-Islâmy  wa  Adillatuhu menempatkan  ulama Mâlikiyyah dengan  definisinya  sebagai  kerjasama  atau  perkongsian  dalam  bercocok tanam. 16
Definisi  ulama Hanâbilah berorientasi  pada  pengalihan  pengelolaan  lahan kepada yang lain dengan kemampuan akan mengelolannya dan selanjutnya dilakukan bagi hasil antara kedua pihak. Muzâra’ah disebut juga mukhâbarah atau muhâqalah dan orang-orang Iraq menyebutnya dengan qarâh . Ulama Syafiiyyah mendikotomikan istilah muzâra’ah dan mukhâbarah . Mukhâbarah didefinisikan  dengan  pengerjaan lahan  yang  selanjutnya  diikuti  dengan  pembagian  hasil  panennya,  sedangkan  benih
15 Abdurrahman  al-Jaza’iri, al-Fiqh  ala  al-Madzahibi  al-Arba’ah ,  Vol.  III,  (Mesir,  Dar  al- Bayan al-Arabiy, 2005), h. 5
16 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.205.
berasal  dari  si  penggarap.  Adapun muzara’ah pengerjaan  lahan  dengan  benih  yang bersumber dari pemilik tanah. 17
Dalam  Islam,  profesi  bertani  lebih  utama  daripada  sektor  perdagangan  dan industri  karena  pertanian  mengajarkan  seseorang  berusaha  dengan  hasil  tangannya sendiri, memberi manfaat bagi manusia, hewan, dan tanaman serta lebih dekat dengan sikap  sabar  dan  tawakkal  atas  benih  yang  ditanamnya.  Beberapa  riwayat  yang mengemukakan  kecenderungan  Islam  bahwa  bertani  adalah  profesi  mulia  sebagai berikut:
عرزيوأ اسرغ سرغي ملسم نم ام :ملسو هيلع الله يلص الله لوسر لاق :لاق هنع الله يضر كلام نب سنأ نع اناسناوأ اريط هنم لكأيف اعرز .ةقدص هب هل ناك لاإ ةميهبوأ
Artinya: Dari  Anas  bin  Malik  radiyallahu  anhu  berkata,  Rasulullah  saw  bersabda: “Tidak  seorang  muslim  yang  menanam  pohon  atau  menanam  tanaman  kemudian tanaman tersebut besar dan berubah, lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan lainnya melainkan itu menjadi sedekah. (HR. Bukhari dalam bab Muzara’ah dengan nomor hadis 2320).
Riwayat  diatas  bersumber  dari  Anas  bin  Malik  ra.  dan  profilnya  ditelusuri sebagai  pembantu  Rasulullah  saw,  dinilai  sebagai  perawi  ketiga  terbanyak  setelah Abu Hurairah dan Ibnu Umar, lahir 612 M dari Bani Najjar, anak dari Ummu Sulaim, kalangan  sahabat  Nabi  yang  terakhir  meninggal  di  Basrah,  seorang  mufti,  qari, muhaddis,  dan  perawi  hadis. 18 Kandungan  hadis  tersebut  menjelaskan  tentang pentingnya bertani dimana didalamnya ada kesabaran dan tawakkal ditumbuhkembangkan.  Menjalani  usaha  bertani  memberikan  manfaat  umum  bukan hanya  manusia  tapi  juga  burung  dan  hewan  lainnya.  Kegiatan  bertani  mewujudkan nilai  pahala  yang  berkelanjutan  selama  tanaman  tersebut  memberi  manfaat  kepada yang lain.
17 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu, Vol. V, (Dar al-Fikr, Damaskus, 2008), h. 482
18 Abdurrahman  Umairah, Rijal  wa  Nisa  Anzalallahu  Fihim  Qur’anan (Cet.  I;  al-Qahirah: Maktabah al-Usrah, 2001), h. 128
Dalam  perkembangannya,  mayoritas  ulama  cenderung  berpandangan bolehnya  akad muzara’ah yang  didasarkan  riwayat  Ibnu  Umar  dimana  Rasulullah saw  pernah  menyerahkan  lahan  Khaibar  kepada  penduduknya  (waktu  itu  mereka masih  Yahudi)  untuk  digarap  dengan  imbalan  pembagian  hasil  panen  dari  buah- buahan dan tanaman. Riwayat oleh Bukhari dari Jabir yang menginformasikan bahwa bangsa  Arab  terbiasa  mengolah  tanahnya  secara muzara’ah dengan  rasio  bagi  hasil 1/3:2/3,  ¼:3/4,  ½:1/2  sehingga  Rasulullah  bersabda, “Hendaklah  menanami  atau menyerahkannya  untuk  digarap.  Barangsiapa  tidak  melakukan  salah  satu  dari keduanya, tahanlah tanahnya.”
Riwayat  diatas  juga  diperkuat  dengan  konsensus  ulama  dimana  Bukhari mengatakan  menukil  dari  Abu  Jafar,  “Tidak  ada  satu  rumahpun  di  Madinah  kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzara’ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4.
Hal tersebut telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa’id bin Abi Waqqas, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali.”
Berdasarkan  riwayat  dan  ijma  tersebut  maka  negara  berwenang  melakukan tindakan secara persuasif dan represif (mengambil alih paksa) terhadap hak atas tanah jika  ditemukan  adanya  disfungsi  lahan  atau  malfungsi  pengelolaan  yang  tidak semestinya.  Eksistensi muzara’ah dalam  Islam  bukan  terbatas  pada  produktifitas lahan  tetapi  berdampak  pada  peningkatan  hidup  masyarakat  setempat.  Riwayat  Abu Ubaid  ketika  Umar  bin  Khattab  ra  menyampaikan  kepada  Bilal  yang  mendapatkan tanah  dari  Rasulullah  saw  dengan  tujuan  supaya  diberdayakan  namun  dalam praktiknya  tidak  mampu  mengolahnya  sehingga  negara  mengambil  alih  yang selanjutnya  didistribusikan  kepada  yang  lain  supaya  diolah  dan  diberdayakan. 19 Riwayat  lainnya  seperti  riwayat  Nafi’  dari  Abdullah  bin  Umar  bahwa  ia  pernah mengabarkan dengan mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat bagi dua hasil kurmanya atau tanaman lainnya. 20
19 Djalaludin Misbahul Muns, Ekonomi Qur’ani Doktrin Eformasi Ekonomi dalam Al-Qur’an (Malang: UNI Press, 2006), h. 30
20 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.206-207.
Realitas yang dikemukakan dalam riwayat tersebut menunjukkan bahwa lahan yang  semestinya  digarap  harus  berorientasi  oleh  masyarakat,  dari  masyarakat  dan untuk  masyarakat.  Perdebatan  akademik  dalam  fikih  muamalat  tentang  boleh  atau tidaknya muzara’ah diterapkan,  tidak  dikemukakan  secara  eksplisit  dengan pertimbangan  bahwa  periwayatan  yang  sudah  ada  telah  dianggap masyru’ (disyariatkan)  selama  penerapannya  bermanfaat  dan  meminimalisir  terjadinya disfungsi atau malfungsi lahan.
Pertimbangan  bahwa  akad muzara’ah bisa  diterapkan  dan masyru’ (disyariatkan)  karena  didalamnya  ada  pertautan  kerjasama  antara  pemilik  lahan  dan penggarap  dengan  adanya  kesepakatan  antar  keduanya  yang  berwujud  imbalan  bagi hasil  dari  hasil  panen. Muzara’ah bukan  hanya  mempertimbangkan  margin keuntungan  antara  penggarap  dan  pemilik  lahan  tapi  juga  membentuk  jiwa entrepreneurship (kewiraswastaan).
Akad muzara’ah didominasi  dengan  perjanjian  bagi  hasil  dengan  ketentuan salah  satu  pihak  harus  memiliki  lahan  yang  diposisikan  sebagai  pemilik  lahan  dan pihak  lain  sebagai  penggarap  yang  menuntut  keahlian,  tenaga,  dan  waktu. 21 Muzara’ah dalam praktiknya berdasarkan nash-nash yang pembahasannya mencapai tingkatan mustafid atau mutawatir . 22 Diisyaratkannya muzara’ah dalam  Alquran, hadis  dan  konsensus  ulama  dinilai  steril  dari  unsur  keraguan  dan  sesuai  dengan kaidah umum fikih, jalbu al masalih wa dar’u al mafasid (terwujudnya maslahat dan terhindar dari kerusakan).
Praktik muzara’ah yang  ditentukan  dengan  pembagian  zona  lahan  garapan seperti  lahan  satu  hektar  yang  tersedia  ditentukan  dengan  membagi  lahan  dimana setengah  hektar  pertama  menjadi  bagian  pemilik  dan  lainnya  menjadi  bagian penggarap berpotensi menimbulkan kerugian kepada salah satunya. Adanya kejadian di kemudian hari saat tiba masa panen dimana lahan yang menjadi bagian penggarap
21 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum (Jakarta: Dar al Ittiba, 1999), h. 141
22 Jawad Mughniyah, al-Fiqhu ala al-Mazahib al-Arba’ah , diterjemahkan dengan judul: Fikih Empat Mazhab (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), h. 18.
mengalami  surplus  dan  lahan  bagian  pemilik  lahan  mengalami  defisit  maka dipastikan  akan  menimbulkan  masalah  padahal  idealitas  nilai  Islam  menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah.
Ketentuan  ideal  dalam  menerapkan muzara’ah jika  lahan  yang  disediakan pemilik  untuk  digarap  orang  lain  tidak  perlu  ada  pembagian  zona  lahan  namun disatukan  sehingga  ketika  tiba  masa  panen  maka  hasil  yang  ada  dari  lahan  tersebut dibagi  prosentase.  Jika  modal  dari  pemilik  dan  penggarap  hanya  mengandalkan tenaga  saja  maka  prosentase  hasil  panen  untuk  pemilik  lahan  lebih  besar  daripada penggarap  begitupun  sebaliknya  jika  modal  (alat-alat  pertanian,  benih,  pupuk, instrumen  pertanian  lainnya)  dari  penggarap  maka  prosentase  bagi  hasil  bagi penggarap  mendapatkan  bagian  yang  lebih  besar  daripada  pemilik  dengan  tetap mempertimbangkan  lahan  garapan,  durasi  pelaksanaan muzara’ah dan  prosentase antara keduanya.
Kekuatan ekonomi umat yang dibangun dengan muzara’ah, dipersonalisasikan serupa  dengan    pengupahan  dimana  didalamnya  terdapat  cara memanfaatkan  jasa  orang  lain  atau  lebih  dikenal  dengan ijarah yaitu  menghargai hasil  kerja  orang  dengan  memberikan  sesuatu  yang  pantas  berdasarkan  tenaga  dan keahliannya. Upah adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh orang lain sesuai dengan jasa dan tenaganya yang telah dimanfaatkan.
Bagi  ulama  Hanafiyyah  diistilahkan  sebagai  memanfaatkan  potensi  yang dimiliki  orang  lain  dengan  mengapresiasi  kerjanya  sebagai  wujud  terima  kasih dengan  cara  yang  sewajarnya. 23 Cara  wajar  yang  dimaksud  berupa  gaji  bulanan, harian  atau  bahkan  memberikan  bonus  dalam  waktu  tertentu.  Hal  ini  menunjukkan ada  makna  jual  beli  yang  terkandung  didalamnya  dimana  ada  pemberian  ganti  rugi dengan  manfaat  yang  telah  dilakukan  atau  sederhananya  disebut  sebagai  jual  beli jasa.
23 Kamil Musa, Ahkam Muamalat , (Cet. II: Muassasah al-Risalah, Beirut, 1994), h. 295
Penetapan  akad ijarah disebutkan  dalam  al-Qur’an,  Sunnah  dan  Ijma.  Allah SWT berfirman, salah satu  dari kedua  wanitaitu  berkata: “Ya bapakku  ambillah ia sebagai  orang  yang  bekerja  (pada  kita),  karena  sesungguhnya  orang  yang  paling baik  yang  kamu  ambil  untuk  bekerja  ialah  orang  yang  kuat  lagi  dapat  dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu,  maka  aku  tidak  hendak  memberati  kamu.  Dan  kamu  insya  Allah  akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik” . (QS. Al-Qasas: 26-27).
Sedang  landasan ijarah dalam  hadist  diriwayatkan, Rasulullah  SAW bersabda: Allah azza  wa jalla  berfirman: “salah satu  dari tiga  kelompok yang aku menjadi musuhnya pada hari kiamat nanti adalah seseorang yang memberi kemudian dia  ghadara  (menipu),  seseorang  yang  menjual  orang  yang  bebas  namun  dia memakan  harganya  dan  seseorang  yang  menyewa  seorang  upahan  dan  orang tersebut menyelesaikan pekerjaannya namun tidak diberikan haknya atau upahnya” . (Hadist Qudsi HR. Bukhari).
Konsep muzara’ah tidak bisa disinonimkan dengan ijarah , dalam bahasa dan istilahnya  dikategorikan  sebagai  pekerjaan  dalam  bidang  pertanian  sehingga  lebih tepatnya  dikatakan  serupa  namun  tidak  sama.  Imam  an-Nawawi rahimahullah berkata: Profesi yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya. Sesungguhnya pertanian adalah profesi terbaik karena mencakup 3 hal merupakan (1) pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, (2) dalam pertanian terdapat tawakkal dan (3) pertanian memberi manfaat yang umum bagi manusia, binatang dan burung. 24
Muzara’ah lebih baik daripada menjual lahan pertanian karena pemilik lahan tidak perlu menjual aset yang dianggapnya pokok kecuali jika terdesak dan terpaksa. Nabi  mengingatkan  jika  pengikutnya  menjual  suatu  aset  maka  hasil  penjualannya
24 Yusuf Qardhawi, Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami , diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul: Norma dan Etika Ekonomi Islam , (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 150-151.
jangan  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  namun  hendaknya digunakan  untuk  membeli  aset  sejenis  yang  sama  agar  berkah  harta  tetap  terjaga. Pemaknaan muzara’ah sebagai  akad mudharabah dikemas  dalam  bentuk syarikah atau  kerjasama  pengolahan  pertanian  antara  pemilik  lahan  pertanian  dengan penggarap untuk mengelola lahan serta memanfaatkannya. 25
Pemberdayaan lahan oleh pemilik lahan dengan ketersediaan modal, termasuk di  dalamnya  benih,  pupuk  dan  biaya  pemeliharaannya  atau  sebaliknya  dimana pemilik  lahan  hanya  perlu  menyediakan  lahan  adalah  bentuk  kerjasama  yang memanusiakan  manusia.  Praktiknya  juga  dimungkinkan  dengan  melibatkan  pihak ketiga yang menyediakan bibit, pupuk, sampai pengolahan pascapanen namun semua kesepakatan dan pola kerjasama utama tetap ditentukan oleh para pihak berdasarkan persetujuan.
Begitupun  dengan  akad musaqah dimana  pemilik  kebun    memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya dan penghasilan yang didapat dari kebun  itu  dibagi  antara  keduanya,  menurut  perjanjian  keduanya  saat  akad berlangsung. Landasan hukum tentang muzara’ah dan sejenisnya dipandang sah dan dibolehkan mayoritas kalangan ulama fikih diantaranya ulama hadist, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah) serta Imam Ahmad. 26
Dalam  sebuah  hadis  shahih  yang  diriwayatkan  melalui  Imam  Bukhari, Muhammad  al  Baqir  bin  Ali  bin  Al-Husain  ra.  Berkata: “Tidak  ada  seorang muhajirin  pun  yang  ada  di  Madinah  kecuali  mereka  menjadi  petani  dengan mendapatkan  sepertiga  atau  seperempat.  Dan  Ali,  Said  bin  Malik,  Abdullah  bin Mas’ud, Umar bin Abdul ‘Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirrin, semua terjun ke dunia pertanian.”. Di dalam kitab Al- Mughni dikatakan : “Hal ini masyhur, Rasulullah SAW mengerjakan sampai beliau
25 Ahmad  Mubarak  &  M.  Mufti  Mubarak, Buku  Cerdas  Investasi  &  Ekonomi  Syariah Panduan Mudah Meraup Untung dengan Ekonomi Syariah , (Cet. I; Dinar Media, Surabaya, 2012), h. ix 26 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu, Vol. V, (Dar al-Fikr, Damaskus, 2008), h. 483
kembali  kerahmatullah,  kemudian  dilakukan  pula  oleh  para  khalifahnya  sampai mereka  meninggal  dunia,  kemudian  keluarga  mereka  sesudah  mereka.” Sampai- sampai  ketika  itu  di  Madinah  tak  ada  seorang  pun  penghuni  rumah  yang  tidak melakukan  ini,  termasuk  istri-istri  Nabi  SAW  yang  terjun  setelah  beliau  melakukan muzâra’ah ini. 27
Riwayat Imam Bukhari dari Jabir, masyarakat Arab biasanya mengelola lahan secara muzara’ah dengan  rasio  bagi  hasil  1/3:2/3,  ¼:3/4,  ½:½,  sehingga  Rasulullah SAW bersabda, “hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, maka tahanlah tanahnya” . Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja’far, “ Tidak ada satu rumahpun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzara’ah dengan pembagian hasil 1/3 dan  ¼.  Hal  ini  telah  dilakukan  oleh  sayyidina  Ali,  Sa’ad  bin  Abi  Waqqas,  Ibnu Mas’ud,  Umar  bin  Abdul  Aziz,  Qasim,  Urwah,  keluarga  Abu  Bakar  dan  keluarga Ali .”
Dalam  riwayat  lain,  Umar  pernah  mempekerjakan  orang-orang  untuk menggarap  tanah  dengan  ketentuan,  jika  Umar  yang  memiliki  benih,  maka  ia mendapat  separuh  dari  hasilnya  dan  jika  mereka  yang  menanggung  benihnya  maka mereka mendapatkan begitu juga.” Lebih lanjut Imam Bukhari yang mengungkapkan riwayat  ini  mengatakan:  “al-Hasan  menegaskan,  tidak  mengapa  jika  tanah  yang digarap adalah milik salah seorang di antara mereka, lalu mereka berdua menanggung bersama modal yang diperlukan, kemudian hasilnya dibagi dua. Ini juga pendapat az- Zuhri”. 28

## REVITALISASI MUZARA’AH
Dalam  Ekonomi  Islam,  terdapat  lima  sistem  bagi  hasil,  yaitu: mukhabarah, muzara’ah,  musaqah,  mudharabah ,  dan musyarakah .  Tiga  pertama  diidentikkan
27 Sayyid  Sabiq, Fiqh  as-Sunnah ,  Jilid  12,  diterjemahkan  oleh  Kamaluddin  A.Marzuki,  (Al- Ma’arif: Bandung, t.th), h. 148.
28 Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’I, Edisi Lengkap, Buku 2; Muamalat, Munakat, Jinayat , (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 131-133.
untuk  pertanian  dan  dua  lainnya  untuk  perdagangan  dan  industri. 29 Penerapan muzara’ah yang  telah  ada  dari  Rasulullah  SAW  hingga  generasi  selanjutnya  telah dilakukan secara luas sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh pemilik lahan dan penggarap  (individu,  kelompok  tani,  badan  usaha)  secara  teratur  dan  berkelanjutan dengan tujuan untuk mendapatkan prosentase masing-masing. 30
Sistem  bagi  hasil  berwujud muzara’ah meskipun  dianggap  sistem  klasik namun masih berpeluang dipraktikkan dalam berbagai jenis usaha, khususnya dalam sektor  pertanian.  Sistem  klasik  dengan  muatan maslahat tentu  tidak  harus ditinggalkan  begitu  saja  dan  sesuatu  yang  klasik  tersebut  masih  bisa  dipraktikkan dengan  melakukan  modifikasi  selama  pembaruan  didalamnya  dapat  merealisasikan maslahat apalagi dengan porsi yang lebih besar. 31 Pada hakikatnya, perubahan terjadi karena  keadaan  dan  kondisi  manusia,  masyarakat  atau  dinamika  kehidupan  yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.
Salah satu kaidah berkaitan dengan perubahan adalah:
ىلع ةظفاحملا حلصلأا ديدجلاب ذخلأاو حلاصلا ميدقلا
“memelihara  keadaan  yang  lama  yang  maslahat  dan  mengambil  yang  baru  yang lebih maslahat ”
Senyatanya kaidah diatas mengisyaratkan selalu adanya perubahan di  dunia. Berhadapan  dengan  perubahan,  mengisyaratkan  untuk  tetap  berpegang  dan memelihara  yang  lama  dan  maslahat.  Namun  apabila  harus  mengambil  yang  baru, maka  harus  yang  lebih  maslahat.  Kaidah  tersebut  berlaku  dalam  segala  bidang ijtihadiyah,  terutama  dalam  memanfaatkan  ilmu  dan  teknologi,  atau  adanya amandemen dari setiap  peraturan  yang berlaku.  Termasuk dalam  hal  ini, melakukan modifikasi  dan  pengembangan muzara’ah dengan  cara  lebih  modern  dan  tetap konsisten  dan  tidak  meninggalkan  nilai-nilai  ideal  didalamnya  yang  telah  disepakati kalangan ulama.
29 H.A Stafii Jafri, Fiqih Muamalah (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), h. 157
30 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia , h. 31.
31 Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih,  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 110
Muzara’ah sebagai  bagian  dari  Fikih  Muamalat  tidak  boleh  tercerabut  dari realitas sosial. Fikih muzara’ah tetap mampu berdialog dengan kebutuhan masyarakat dan  tetap  memiliki  akar  tradisi  ke  masa  lampau  namun  tetap  memiliki  relevansi dengan  masa  kini  sehingga muzara’ah ala  Rasulullah  mampu  membuktikan  bahwa warisan intelektual Islam masih bisa dipakai untuk menjawab problematika ketahanan pangan,  swasembada  pangan  dan  meminimalisir  konflik  agraria. 32 Fikih  menjadi fleksibel dan meskipun fleksibelitasnya tidak menghilangkan identitas sebagai hukum yang adil, maslahat, membawa rahmat dan memberi makna bagi kehidupan.
Praktik muzara’ah mampu  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  yang diiringi  kerja  keras,  kerja  cerdas,  kerja  ikhlas,  dan  kerja  tuntas.  Keempat  pola  kerja yang ada didalamnya merupakan ekspektasi publik yang sarat dengan nilai-nilai yang menghidupkan lahan, memproduktifkan tanah, menghijaukan bumi,  memberdayakan masyarakat,  dan  meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakat  secara  berkelanjutan. 33 Praktik muzara’ah dalam  riwayat  tentang  lahan  Khaibar  adalah  praktik  klasik  ala Rasulullah  saw  namun  di  masa  sekarang,  praktik  klasik  yang  ada  sebelumnya dilakukan modifikasi dan persesuaian dengan dinamika perkembangan masyarakat.
Diperkenankannya muzara’ah hingga kini karena pola kerjasama yang terjalin antara  pemilik  dan  penggarap  cenderung  mensinergikan  harta  dan  pekerjaan  yang sesuai  dengan  nilai-nilai  lahiriah  dalam  Islam  yaitu  tolong  menolong.  Ibadah  ritual harus  seimbang  dengan  ibadah  sosial  sehingga  keduanya  tidak  timpang  dan kehidupan  yang  dijalani  senantiasa  selaras  dengan  hal-hal  duniawi  dan  ukhrawi. Islam  memobilisasi  umatnya  secara  masif  untuk  melakukan  kerja  keras,kerja  cerdas dan kerja ikhlas.
Realitas  dari  praktik muzara’ah yang  dikembangkan  di  Madinah  telah membuktikan  terwujudnya  berbagai  manfaat  dalam  berbagai  aspek  sehingga perekonomian  terdongkrak  dengan  adanya  perkembangan  pesat  di  berbagai  bidang.
32 Lihat,  Ahmad Harisuddin, et. al., Fiqh Rakyat, Pertauan Fiqh dengan Kekuasaan (Cet. II; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2011), h. xxii
33 Lihat, Muhemin Iqbal, Dinar The Real Money, Dinar Emas, Uang dan Investasiku (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 134-135
Migrasi  Muhajirin  ke  Madinah  tanpa  membawa  harta,  namun  dapat  mempunyai penghasilan  perlu  diapresiasi.  Beberapa  manfaat  yang  didapatkan  dalam  kebijakan Rasulullah  saw  antara  kaum  Ansar  dan  Muhajirin  dalam  hal  ini  adalah; meminimalisir  keterasingan  antara  pendatang  dan  kaum  pribumi,  menghilangkan kesenjangan  sosial,  membangun  persaudaraan,  dan  mengatur  hubungan  umat  yang berkelanjutan. 34
Fakta adanya pemilik lahan dengan kecakapan khusus dalam bercocok tanam namun  kesulitan  membagi  waktu  atau  sebaliknya  sehingga  praktik muzara’ah diasumsikan  sebagai  solusi  untuk  kedua  pihak  supaya  dapat  bekerjasama  dan merealisasikan  keuntungan  bagi  keduanya. 35 Simbiosis  mutualisme  antara  pemilik lahan dengan penggarap mampu mendongkrak produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan.  Sektor  pertanian  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  kesejahteraan rakyat.  Dari  total  perekonomian  di  Indonesia  maka  sektor  pertanian  berpotensi memberikan harapan yang cukup menjanjikan.
Lahan  pertanian  yang  dianggap  potensial  untuk  bertani  di  Indonesia  terdata ada 95,81%, lahan kering 70,59%, daratan 191,09 ha, lahan basah non rawa 5,23 ha, lahan rawa 19,99 juta ha. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan berpotensi dikembangkannya tanaman pangan, hortikultura,  perkebunan,  kehutanan  dan  peternakan.  Tahun  2014,  usaha  pertanian berkontribusi  sebesar  13,38%  yang  menempati  urutan  ketiga  setelah  industri pengolahan  dan  perdagangan. 36 Tantangan  yang  dihadapi  adalah  perkembangan pertanian  yang  identik  dengan  ekonomi  pedesaan  kini  mengalami  kemerosotan karena dampak pemberlakuan model pembangunan yang bias perkotaan.
Pertumbuhan  industri  dan  jasa  yang  identik  dengan  perkotaan  kerap memarginalkan  pertanian  sehingga semakin tertinggal, terbengkalai hingga akhirnya
34 Thalhah  dan  Achmad  Mufid, Fikih  Ekologi  Menjaga  Bumi  Memahami  Makna  Kitab  Suci (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 46
35 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 207 36 Laporan  Bulanan  Data  Sosial  Ekonomi,  Edisi  65  Oktober  2017,  bps.go.id  diakses  1  Juli 2018.
terjadi  konversi  lahan  ke  sektor  industri.  Perkembangan  skala  besar  malah    tidak diprioritaskan  untuk  rakyat  dan  berakibat  pada  konflik  agraria  semakin  tajam  dan mendalam. 37 Kondisi  inipun  diperparah  dengan  arus  perpindahan  penduduk  desa  ke wilayah perkotaan yang kian menambah lahan pertanian kurang produktif. Eksistensi muzara’ah patut diberikan ruang untuk membangun dan meningkatkan ekonomi desa dan  selanjutnya  mengalami  akselerasi  sehingga  tingkat  kesenjangan  antar  wilayah bisa diminimalisir.
Peran muzara’ah sebagai problem  solver bisa  menjadi  pondasi  dan memungkinkan  diterapkan  di  era  teknologi  informasi.  Konsep muzara’ah sebagai akad  transaksi  pengolahan  tanah  dan  bagi  hasil  atas  apa  yang  dihasilkannya  telah dilegitimasi  dengan  adanya  riwayat:  “Hendaknya  seseorang  diantara  kalian memberikan  tanahnya  (untuk  digarap)  itu  lebih  baik  daripada  ia  memungut  biaya tertentu.”  (HR.  Lima  Perawi).  Dalam  kenyataan  sehari-hari,  terdapat  beberapa individu,  instansi  atau  perusahaan  dengan  kepemilikan  lahan  yang  luas  tetapi  tidak mau,  tidak  merasa  butuh  atau  tidak  mampu  mengolahnya.  Bagi  orang  yang  tidak mampu mengolah namun memiliki lahan maka  Islam  menuntun  dengan  menggugah kesadaran supaya lahan tersebut diberdayakan dan diolah semaksimal mungkin.
Salah  satu  riwayat  yang  disebutkan:  “ Tanah-tanah  lama  yang  pernah ditinggalkan  maka  menjadi  milik  Allah  dan  Rasul-Nya,  kemudian  untuk  kalian sesudah  masa  tersebut.  Barangsiapa  yang  membuka  lahan  (tanah)  tersebut,  maka tanah  itu  menjadi  miliknya  dan  tidak  memiliki  hak  lagi  apabila  selama  tiga  tahun diabaikannya .”  Realitas  banyaknya  pembiaran  lahan  dan  selanjutnya  diolah  orang lain  bahkan  dijadikan  hunian  tanpa  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku berpeluang  menimbulkan  konflik  sehingga  finalisasi  konflik  lahan  semakin  tidak menemukan jalan penyelesaian.
Dalam  tata  kelola  hukum  negara,  administrasi  kepemilikan  lahan  seharusnya memberi  perlindungan  hukum  baik  bagi  pemiliknya  atau  yang  menggarapnya
37 Iwan  Nurdin, Akar  Konflik  Agraria  di  Indonesia ,  Wawancara  Eksklusif  di  Berita  Satu sebagai Sekjen Komisariat Pembaharuan Agraria pada tahun 2017, diakses 10 Juli 2018.
sehingga lahan tidur tidak semakin termarginalkan atau hak-hak masyarakat setempat tidak  dikebiri. 38 Akad muzara’ah menjadi  instrumen  yang  berperan  meminimalisir konflik  tersebut  dimana  pemilik  lahan  tetap  memiliki  tanahnya  namun  membiarkan orang  lain  mengolahnya  dengan  ketentuan  bagi  hasil  antara  pemilik  tanah  dan penggarapnya.  Fakta  sejarah  membuktikan  bahwa  Hasyim  Asy’ari  sebagai  pendiri NU  dan  pemerhati  pertanian  menganggap  bahwa  usaha  tani  dianalogikan  sebagai penolong negeri sehingga bahsul masa’il NU dari tahun 1926-1945 banyak mengulas seputar pertanian termasuk didalamnya muzara’ah. 39
Praktik  tersebut  tidak  jauh  berbeda  dengan  usaha  hasil  mandiri  yang dianalogikan  dengan  kemandirian  Nabi  Daud  as  dan  memberi  manfaat  kepada  yang lain  serta  lebih  dekat  dengan  memupuk  sikap  sabar  dan  tawakkal.  Revitalisasi muzara’ah dimungkinkan  hingga  kini  dan  perlu  digiatkan  kembali  dimana  kegiatan menggarap  tanah  milik  orang  lain  sudah  sering  dilakukan  di  kawasan  pedesaan. Sektor  agraria  memiliki  nilai  perekonomian  utama  secara  nasional  berdasarkan  data BPS  bulan  Agustus  2016,  terdapat  31,89%  penduduk  Indonesia  yang  bekerja  di sektor  pertanian  sehingga  profesi  bertani  masih  menjadi  tumpuan  utama. 40 Perkembangan  pertanian  di  Indonesia  berupa  tanaman  pangan,  hortikultura, perkebunan,  peternakan,  kehutanan,  dan  peternakan  berpotensi  memberikan kesejahteraan penduduk.
Mekanisme  pasar  dengan  tingkat  konsumsi  produk  relatif  rendah  kecuali beras,  gula,  minyak  goreng  menyebabkan  rendahnya  tingkat  pendapatan  per  kapita sehingga  mempengaruhi  daya  jual  beli.  Data  dari  BPS  tersebut  dianggap  potensial untuk  pengembangan  sektor  pertanian.  Pengelolaan  lahan  jika  dibiarkan  berjalan secara  tradisional  maka  sebagian  tanah  masih  tetap  ada  yang  tidak  tergarap  dan
38 Rusman  Heriawan, Potret  Pertanian  di  Indonesia  dan  Minimnya  Generasi  Muda Menggeluti Profesi Petani , disampaikan pada acara Reforma Agraria oleh Pemerintah dengan jabatan Wakil Menteri Pertanian tanggal 5 September 2013, diakses dari liputan6SCTV.
39 Lihat, Ahmad Harisuddin, et. al., Fiqh Rakyat, Pertauan Fiqh dengan Kekuasaan, , h. xxv
40 Badan Pusat Statistik, Ketimpangan Konflik Agraria , diakses berdasarkan data statistik BPS Agustus 2016 melalui bps.go.id.
dikelola sebagaimana mestinya seperti sekarang ini. Apalagi konflik lahan pertanian cenderung diperkeruh dengan adanya konversi lahan akibat pembiaran lahan sehingga mengalami  penyusutan  mencapai  100  ribu  hektar  per  tahunnya,  citra  petani  dengan kondisi  hidupnya  lebih  banyak  miskin  daripada  sektor  lainnya,  dan  kesulitan mengakses  modal  sehingga  keterpurukan  komunitas  petani  seakan  tidak  pernah  ada habisnya. 41
Mencermati  dinamika  masyarakat  dari  agraris,  industri  dan  informasi  tidak akan  pernah  menggerus  sektor  pertanian.  Fase  masyarakat  agraris,  tidak  ditemukan kendala  dalam  mensosialisasikan  nilai-nilai muzara’ah karena  paradigma  berpikir dalam masyarakat agraris adalah paradigma tektualis. 42 Pada fase ini, pemuka agama (ulama dan cendekiawan) tidak mengalami banyak kendala karena masyarakat agraris lebih  banyak  mempunyai  sikap sami’na  wa  ata’na (mendengar  dan  melaksanakan) ketika menerima ulasan dalil-dalil yang disampaikan kepadanya.
Masyarakat industri dengan ulasan tentang muzara’ah tentu berbeda dengan masyarakat  agraris  karena  masyarakat  industri  cenderung  rasional  dalam  menyikapi segala  sesuatu  termasuk  didalamnya muzara’ah yang  diperkenalkan  Rasulullah  saw dan generasi berikutnya. Tuduhan bahwa muzara’ah dianggap out of date (tertinggal, usang  dan  tidak  pantas  di  masa  kini)  harus  dibantah  dan  diperkuat  dengan  berbagai penjelasan yang mendukung bahwa muzara’ah tidak kalah pentingnya dengan sistem bagi  hasil  lainnya.  Signifikansi muzara’ah masih up  to  date sehingga  eksistensinya dapat  diterima  oleh  rasio  bagi  kalangan  yang  ingin  memarginalkannya.  Begitupun masyarakat  informasi  yang  keberadaannya  lebih  maju  dari  dua  tipologi  masyarakat lainnya  sehingga  diperlukan  usaha  seoptimal  mungkin,  baik  sosialisasi  dan  upaya menerapkannya.
Corak  masyarakat  industri,  bukan  hanya  rasionalisasi  yang  dituntut  namun lebih  dari  itu  harus  mencirikan  informatif  dialektis.  Tipologi  masyarakat  industri
41 Andi  Amran  Sulaiman, Potret  Perkembangan  Pertanian  dan  Permasalahannya  di Indonesia , diakses kementan.go,id pada 1 Juli 2018.
42 Mustofa  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Islam  Kontemporer (Cet.  I;  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009), h. 151 .
tidak  hanya  berani  melakukan  kritik  terhadap  setiap  argumentasi  yang  disodorkan, tetapi  lebih  dari  itu  muncul  keberanian  melakukan  kritik  terhadap  sumber argumentasi.  Kecenderungan  seperti  ini  tidak  perlu  dirisaukan  apalagi  ditanggapi berlebihan,  seperti  berlagak  intelektual  dan  tuduhan-tuduhan  yang  lain.  Akan  tetapi, yang terpenting adalah bagaimana menghadirkan Islam pada masyarakat industri dan informasi melalui pendekatan yang sesuai dengan dinamika berpikir dan dipertautkan dengan tingkat kecerdasan mereka. 43
Perubahan  pendekatan  dalam  menilai  dinamika  hukum  Islam  termasuk muzara’ah sudah  tidak  bisa  dihindari  lagi  praktinya  dalam  konteks  kekinian, pendekatan  formalis  atau  tektualis  (sebagai  perimbangan  secara  kontekstual)  yang dipakai  dalam  memahami  hukum  Islam  sudah  seharusnya  diubah  dan  diarahkan kepada pendekatan sosiologis historis. Pendekatan seperti ini merupakan pendekatan yang  berpijak  pada  realitas  pergulatan  manusia  dan  segala  kepentingannya  di  bumi namun tetap mempertimbangkan pesan langit (wahyu Ilahi).
Revitalisasi muzara’ah dalam konteks kekinian tentu tidak lagi dipersamakan dengan    fase  masyarakat  industri  apalagi  masyarakat  informasi.  Fase  masyarakat agraris masa Rasulullah saw dan Indonesia dengan masyarakat agrarisnya terdahulu, memerlukan  pendekatan  yang  mampu  menghadirkan  Islam  yang  universal,  elastis, dan dinamis di tengah masyarakat. Masyarakat berperadaban dapat dijembatani oleh paradigma dan implementasi hukum Islam yang bisa menerjemahkan realitas sosial.
Revitalisasi muzara’ah memerlukan  adanya  praktik-praktik  manajemen modern  dan  integrasi  informasi  sehingga  kuantitas  besar  sumber  daya  dapat digerakkan  untuk  menggarap  sejumlah  besar  tanah  yang  masih  gersang  karena ditelantarkan  oleh  pemiliknya.  Sejumlah  ahli  statistik  pertanian,  ahli  agronomi, kehutanan,  perkebunan,  pemasaran  hasil  pertanian/perkebunan/kehutanan,  ahli pembiayaan,  ahli  ekonomi  syariah,  ahli  komputer  dan  sebagainya  perlu  dihadirkan
43 Ahmad  Munjih  Nasih,  Abdul  Wahid,  Muhammad  Irfan, Pesantren  dan  Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2002), h. 40
dan  dilibatkan  untuk  mendukung  sistem  bagi  hasil  berwujud muzara’ah . 44 Apalagi sumber daya tersebut  sebenarnya melimpah di negeri ini, tinggal bagaimana diramu dan dirangkaikan saja.
Praktik muzara’ah yang  terbengkalai  dengan  permodalan,  maka  Islam memperkenalkan qirad yang  sumber  pendanaannya  bisa  diakses  tanpa  harus bersentuhan  dengan  kapitalisme  atau  pembiayaan  yang  mengandung  eksploitasi  dan riba. Realitas dari wujud qirad diasumsikan sekarang ini seperti kredit usaha tani atau KUT  dengan  ketentuan  bahwa  kemaslahatan  umumnya  jauh  lebih  besar  bagi masyarakat  umum  daripada  maslahat  bagi  segelintir  orang. 45 Dengan  adanya permodalan  maka  target  ke  depannya  dan  selanjutnya,  jika  program muzara’ah ini berjalan, tidak menutup kemungkinan kalangan investor yang ada di kota-kota besar seperti  Jakarta,  Surabaya  dan  lainnya  dapat  melihat google  earth perkembangan tanaman mereka.
Kalangan  investor  mengenal  betul  siapa  pemilik  tanah,  yang  menyediakan tanah untuk digarapnya, bahkan akadnya adalah antara investor dengan para pemilik tanah  langsung  sehingga  ada  keterkaitan  dan  saling  percaya  yang  lebih  dari  sekedar akad yang ada diatas kertas. Teknologi informasi yang ada saat ini dengan data-data perkembangan  tanaman  dimanapun  berada  akan  dapat  diikuti  oleh  pemiliknya melalui teknologi informasi.
Dalam  konteks  ini,  lembaga  keuangan  Islam  memberikan  pembiayaan  bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.  Apalagi  bentuk  kerjasama  dalam muzara’ah sama  halnya  dengan  bagi  hasil dimana  didalamnya  ada  sinergitas  antara  pemilik  lahan  dan  penggarap,  baik permodalan berupa benih dari pemilik atau dari penggarap. Bentuk muzâra’ah tidak bisa diterapkan jika ada unsur eksploitasi dan riba atau  bentuk kesepakatannya  yang tidak adil, seperti pengelolaan lahan seluas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik
44 Muhaimin  Iqbal, Dinar  The  Real  Money  –  Dinar  Emas,  Uang  dan  Investasiku (Cet.  I; Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 136-137
45 Abu  Ishaq  Ibrahim  al-Lakhmi  al-Farnati  as-Syatibi, al-Muwafaqat  Juz  II (Beirut:  Dar  al- Rasya al-Hadisiyyah, tt.), h. 243
lahan  menetapkan  bahwa  dia  berhak  atas  tanaman  yang  tumbuh  di  area  400  m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil  yang akan didapat pada 600 m tertentu.
Sebagaimana  sang  pemilik  tanah  tidak  boleh  mengatakan, “Bagianku sekian wasaq.” Dalam  suatu  riwayat  disebutkan  bahwa:  Dari  Hanzalah  bin  Qais    dari  Rafi bin Khadij, ia bercerita, “ Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi dengan bagi hasil yang  tumbuh di  parit-parit,  dengan  sesuatu  (sebidang  tanah)  yang  dikecualikan  oleh  si  pemilik tanah.  Maka  Nabi  SAW  melarang  hal  itu.” Kemudian  saya  (Hanzalah  bin  Qais) bertanya kepada Rafi’ “ Bagaimana sewa  dengan Dinar dan Dirham? ” Maka jawab Rafi’, “Tidak mengapa sewa Dinar dan Dirham.”
Al-Laist berkata, “ Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang tersebut yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termaksud,  niscaya  mereka  tidak  membolehkannya  karena  didalamnya  terkandung bahaya .” 46 Jadi  yang  tidak  boleh  dilakukan  dalam  konsep muzara’ah ialah  adanya persyaratan sebidang lahan tertentu untuk si pemilik lahan dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani.
Perbedaannya dengan bentuk muzâra’ah yang halal di atas adalah pada cara pembagian  hasil,  yaitu  dimana  bentuk  yang  boleh  adalah  semua  hasil  panen dikumpulkan  terlebih  dahulu,  baru  dibagi  hasil  sesuai  prosentase.  Dimana  bentuk yang  terlarang  itu  adalah  sejak  awal  lahan  sudah  dibagi  dua  bagian  menjadi  400  m dan  600  m.  Buruh  tani  berkewajiban  untuk  menanami  kedua  lahan,  tetapi  haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m, menjadi hak pemilik lahan.
Cara seperti ini adalah cara muzâra’ah yang diharamkan dan jelas ada bentuk eksploitasi  bagi  penggarap.  Riwayat  dari  Hanzhalah  ra.,  ia  berkata,  “Saya  pernah bertanya  kepada  Rafi’  bin  Khudaij  perihal  menyewakan  tanah  dengan  emas  dan
46 Ibnu Rusyd, Bidayatu al-Mujtahid , Jilid IV, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 283- 297.
perak. Jawab Rafi’, ‘ Tidak mengapa. Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang- orang  hanya  menyewakan  tanah  dengan  (sewa)  hasil  yang  tumbuh  di  pematang- pematang  (galangan),  tepi-tepi  parit,  dan  beberapa  tanaman  lain.  Lalu  yang  itu musnah  dan  yang  ini  selamat,  dan  yang  itu  selamat  sedang  yang  ini  musnah.  Dan tidak  ada  bagi  orang-orang  (ketika  itu)  sewaan  melainkan  ini,  oleh  sebab  itu  yang demikian itu dilarang. Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang. ”
Inti larangannya ada pada masalah gharar . Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan  akan  dirugikan.  Sebaliknya,  bila  panen  di  lahan  yang  600  m  itu  gagal,  maka buruh  tani  akan  dirugikan.  Maka  yang  benar  adalah  bahwa  hasil  panen  keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian prosentase.  Keuntungan  dibagi  secara  adil  dan  jika  menderita  kerugian  maka keduanya ikut merugi
Imam Ibnul Qayyim berkata: ”Muzâra’ah  ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian  dari  pada  ijarah.  Karena  dalam  ijarah,  salah  satu  pihak  sudah  pasti mendapatkan  keuntungan. Sedangkan dalam muzâra’ah , apabila tanaman tersebut membuahkan  hasil,  maka  keduanya  mendapatkan  untung,  apabila  tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.” 47
Sistem muzara’ah hanya bisa digiatkan kembali dengan melakukan sterilisasi sistem riba dan mengeliminasi eksploitasi satu sama lain, misalnya sistem ijon yang sering  ditemukan  di  daerah-daerah.  Petani  penggarap  seringkali  menjadi  korban eksploitasi  oleh  pemilik  modal. Muzara’ah dan mukharabah diperbolehkan  dalam Islam  dan  sesuai  dangan  ketentuan syara’ dalam  pelaksaannya  tidak  ada  unsur kecurangan dan pemaksaan.
Ketentuan yang harus dipenuhi dalam muzara’ah dan mukharabah yaitu :
1)      Pemilik dan pengarap harus balig, berakal sehat, dan amanah.
47 Abdurrahman  Al-Jazairy, al-Fiqh ‘alal Madzahib al-Arba’ah , Vol.3,  (Mesir: Dar el-Bayan al-‘Arabiy, 2005), h. 19.
2)      Ladang yang digarap betul-betul milik orang yang menyerahkan ladangnya untuk digarap.
3)      Hendaknya ditentukan lamanya masa pengarapan.
4)      Pembagian hasil ditentukan berdasarkan musyawarah antara dua belah pihak.
5)      Kedua belah pihak hendaknya menaati ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. 48
Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan populasi 260 juta penduduk  negara  kepulauan  terbesar,  dan  luasnya  lahan  merupakan  potensi  yang dapat  dimaksimalkan.  Potensi  tersebut  terdapat  di  kawasan  pedesaan  dan  akselerasi pembangunan pedesaan adalah langkah strategis untuk hal tersebut. Pembangunan di kawasan  pedesaan  berperan  penting  menumbuhkan  perekonomian  Indonesia  karena 82% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. 49
Aplikasi  ekonomi  syariah  berupa muzara’ah bisa  ditumbuhkembangkan dalam  wacana  perekonomian  nasional  karena  ekonomi  Islam  semakin  digiatkan. Beberapa bank konvesional ada yang sudah beralih ke dalam sistem ekonomi Islam, dikarenakan  oleh  keselarasan  ekonomi  Islam  dengan  praktek  ekonomi  yang  ada. Praktek  muamalah  yang  berbasis  Islam  telah  banyak  digalakkan  oleh  pihak  bank contohnya saja musyârakah, mudhârabah, ijârah, dan jenis  akad yang lain.
Penawaran  oleh  pihak  bank  terhadap  nasabah  dalam  akad muzâra’ah dan musâqâh masih  sangat  minim  sehingga  kondisi  tersebut  perlu  diberikan  solusi. Begitupun  dengan  perkembangan  ekonomi  mikro  di  pedesaan  menunjukkan  adanya kesenjangan  sehingga  dalam  realitasnya  diperlukan  sosialisasi  masif  mendongkrak praktik  penerapan muzara’ah dan  seperangkat  metodologis  yang  bisa  dipakai  untuk
48 Muh.  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum  Fiqh  Islam ,  (Cet.  I;  Semarang:  Pustaka  Rizki Putera, 1997), h. 427
49 Eko Putro Sandjojo, Dana Desa Jadi Inspirasi Dunia Atasi Kemiskinan , disampaikan pada Konferensi Internasional selaku Pembicara Utama dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi  dengan  tema Rural  Inequalities:  Evaluating  Approaches  to  Overcome  Disparities yang  diselenggarakan  oleh International  Fund  for  Agricultural  Development di  Roma  Italia  2  Mei 2018, diakses liputan6.com.
memunculkan  fikih up  to  date serta  eksistensi  fikih muzara’ah mampu  berdialog ketika diperlakukan secara kreatif.
Aplikasi  akad  ini sangat  jarang  ditemukan  khususnya  dalam  pembiayaan perbankan  Islam dan beberapa hal  yang menjadi pertimbangan  atau alasan sehingga kurang dilirik adalah sebagai berikut :
1. Produktiftas  lahan  dan  penanian  hasil  panen  terkesan  lama  ditunggu sehingga  pihak  yang  menyediakan  pembiayaan  mempertimbangkan  untuk menerimanya.
2. Peluang  adanya  resiko  yang  ditanggung  pihak  bank  sangat  besar  apalagi jika gagal.
3. Besarnya  biaya  operasional  dan  tidak  sebanding  dengan  hasil  yang  akan didapat.
Kehadiran perbankan syariah sangat dinanti dan perlu melirik pengembangan sistem ini, karena hal  yang mesti diingat adalah keagrarisan  Indonesia yang terkenal subur dan memiliki lahan kosong siap garap. Potensi yang ada pada Indonesia sangat besar  dalam  hal  ini,  penerapan  akad muzâra’ah dan  m usâqâh dapat  membuka lapangan  pekerjaan  dan  juga  dapat  membantu  negara  kita  dalam  memenuhi kebutuhan  pangan  nasional.  Islam  sangat  memperhatikan  sektor  pertanian  dan sejenisya  sehingga  ilmu  fikih  memberikan  ruang  pembahasan  zakat  pertanian  dan perkebunan.  Eksistensi maqâshid  syarî’ah sejalan  dengan  akad muzara’ah karena dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan.
Ekonomi syariah hingga kini masih didominasi pola intermediasi (perbankan, asuransi,  dan  jasa  lainnya)  saja,  itupun  intermediasi  yang  hanya  mengakomodasi kepentingan  produksi  ataupun  retail  perkotaan  sedangkan  masyarakat  Indonesia  70- 90% berada dan bermukim di pedesaan. Masyarakat tradisional seakan kelimpungan, berkurang kualitas produksi dan kuantitas pasar hingga harus “gulung tikar” sehingga mereka harus meminta ketegasan ekonomi nasional supaya mendapat perlindungan.
Pertanian  Indonesia  dalam  perkembangannya  sedang  mengalami  degradasi yang luar biasa dan belum pernah terjadi sepanjang sejarahnya. Pengembangan pola
muzara’ah dan mukhabarah ala  Indonesia  untuk  mengembangkan  alternatif  industri pertanian  patut  menjadi  perhatian  yang  tentunya  tidak  ada  penipuan,  ketidakjelasan dan eksploitasi. 50 Rasulullah  dengan konsep muzara’ah seakan menunjukkan bahwa untuk  membangun  ekonomi  syariah  haruslah  selalu  seimbang  “produksi- intermediasi-retail”,  berdagang  itu  harus  diimbangi  dengan  kegiatan  produktifnya, yaitu  seperti  bertani,beternak,  pertambangan,  perindustrian,  dan  juga  aktivitas retailnya.
Sistem bagi hasil berupa muzara’ah menunjukkan adanya pemberdayaan hasil produksi  dari  tanah  yang  tidak  terawat,  peningkatan  sumber  daya  manusia  dengan mengurangi  penganggaran,  dan  membantu  kelancaran  ekonomi  masyarakat  bahkan perekonomian nasional.  Lembaga keuangan syariahpun  perlu menggiatkan  penetrasi pasarnya dengan memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas  dasar  bagi  hasil  panen.    Dalam  kata  lain,  bank  syariah  memberikan pembiayaan produktif dalam pembiayaan peningkatan produksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Wahyuddin. Kebutuhan Hidup dengan Kemaslahatan , Opini Harian Fajar Makassar, 30 Mei 2018.
al-Abrasy,  Muhammad  ‘Atiyyah ‘Azamatu  al-Islam  Juz  al  Awwal .  al-Qahirah: Maktabah al-Usrah, 2002
_______,  Muhammad  ‘Atiyyah. ‘Azamatu  al-Rasul al-Qahirah:  Maktabah  al-Usrah, 2002.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. C et. VII; Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
_______, Muhammad Syafii. Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum . Jakarta: Dar al Ittiba, 1999.
50 Syarif  Hidayatullah, Qawa’id  Fiqhiyyah  dan  Penerapannya  dalam  Transaksi  Keuangan Syari’ah Kontemporer (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 103
Asyhadie,  Zaeni Hukum  Bisnis  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
Ash-Shiddieqy,    Muh.  Hasbi Hukum-Hukum  Fiqh  Islam ,  Cet.  I;  Semarang:  Pustaka Rizki Putera, 1997.
Baasyir, Ahmad Azhar. Garis Garis Besar Ekonomi Islam Yogayakarta: BPFE, 1978.
Badan  Pusat  Statistik, Ketimpangan  Konflik  Agraria ,  diakses  berdasarkan  data statistik BPS Agustus 2016 melalui bps.go.id.
Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih,  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-masalah  yang  Praktis .  Cet.  III;  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010.
Harisuddin,  Ahmad  et.  al. Fiqh  Rakyat,  Pertauan  Fiqh  dengan  Kekuasaan. Cet.  II; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2011.
Heriawan,  Rusman. Potret  Pertanian  di  Indonesia  dan  Minimnya  Generasi  Muda Menggeluti  Profesi  Petani ,  disampaikan  pada  acara  Reforma  Agraria  oleh Pemerintah  dengan  jabatan  Wakil  Menteri  Pertanian  tanggal  5  September 2013, diakses dari liputan6SCTV.
Syarif  Hidayatullah, Qawa’id  Fiqhiyyah  dan  Penerapannya  dalam  Transaksi Keuangan Syari’ah Kontemporer . Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
Iqbal, Muhaimin, Dinar The Real Money – Dinar Emas, Uang dan Investasiku. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
al-Jaza’iri,  Abdurrahman al-Fiqh  ala  al-Madzahibi  al-Arba’ah ,  Vol.  III.  Mesir,  Dar al-Bayan al-Arabiy, 2005
Jafri, H.A Stafii. Fiqih Muamalah. Pekanbaru: SUSKA Press, 2008.
Laporan  Bulanan  Data  Sosial  Ekonomi,  Edisi  65  Oktober  2017,  bps.go.id  diakses  1 Juli 2018.
Mughniyah,  Jawad. al-Fiqhu  ala  al-Mazahib  al-Arba’ah ,  diterjemahkan  dengan judul: Fikih Empat Mazhab. Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
Musa, Kamil. Ahkam Muamalat , (Cet. II: Muassasah al-Risalah, Beirut, 1994.
M.  Thalhah  dan  Achmad  Mufid, Fiqih  Ekologi  Menjaga  Bumi  Memahami  Makna Kitab Suci . Cet. I; Yogyakarta: Total Media, 2008.
Mustofa  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Islam  Kontemporer. Jakarta:  Sinar  Grafika,  , 2009.
Marthon,  Said  Sa’ad al-Madkhla  li  al-Fikr  al-Iqtishad  al-Islam ,  Cet.  I:  Riyadh: Maktabah Riyadh, 2001, diterjemahkan oleh Ahmad Ikhron dan Dimyauddin dengan  judul: Ekonomi  Islam  di  Tengah  Krisis  Ekonomi  Global .  Cet.  III; Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2007.
Muns, Djalaludin Misbahul. Ekonomi Qur’ani Doktrin Eformasi Ekonomi dalam Al- Qur’an. Malang: UNI Press, 2006.
Muhammad  dan  Lukman  Fauroni, Visi  al-Qur’an  tentang  Etika  dan  Bisnis .  Cet.  I: Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
Mas’ud,  Ibnu.  &  Zainal  Abidin, Fiqih  Madzhab  Syafi’I,  Edisi  Lengkap,  Buku  2; Muamalat, Munakat, Jinayat , Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
Mubarak, Ahmad. & M. Mufti Mubarak, Buku Cerdas Investasi & Ekonomi Syariah Panduan  Mudah  Meraup  Untung  dengan  Ekonomi  Syariah ,  Cet.  I;  Dinar Media, Surabaya, 2012.
Mustofa  dan  Abdul  Wahid. Hukum  Islam  Kontemporer. Cet.  I;  Jakarta:  Sinar Grafika, 2009 .
Nurdin,  Iwan. Akar  Konflik  Agraria  di  Indonesia ,  Wawancara  Eksklusif  di  Berita Satu  sebagai  Sekjen  Komisariat  Pembaharuan  Agraria  pada  tahun  2017, diakses 10 Juli 2018.
Nasih,  Ahmad  Munjih.  Abdul  Wahid,  Muhammad  Irfan, Pesantren  dan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2002.
Qardhawi,  Yusuf. Dauru  al-Qiyam  wa  al-Akhlaq  fi  al-Iqtishad  al-Islami , diterjemahkan  oleh  Zainal  Arifin  dan  Dahlia  Husin  dengan  judul: Norma dan Etika Ekonomi Islam , Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
Remmang, HM. Bakri. Agribisnis sebagai penggerak Perekonomian , Opini di Harian Pagi Fajar Makassar 10 Mei 2018.
Rusyd,Ibnu Bidayatu al-Mujtahid , Jilid IV, Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
Sandjojo, Eko Putro Dana Desa Jadi Inspirasi Dunia Atasi Kemiskinan , disampaikan pada  Konferensi  Internasional  selaku  Pembicara  Utama  dan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  dengan  tema Rural Inequalities:  Evaluating  Approaches  to  Overcome  Disparities yang
diselenggarakan  oleh International  Fund  for  Agricultural  Development di Roma Italia 2 Mei 2018, diakses liputan6.com.
Syafe’I, Rachmat. Fiqih Muamalah. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Sabiq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah , Jilid 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki, Al-Ma’arif: Bandung, t.th.
Sulaiman,  Andi  Amran. Potret  Perkembangan  Pertanian  dan  Permasalahannya  di Indonesia , diakses kementan.go,id pada 1 Juli 2018.
as-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Farnati al-Muwafaqat Juz II. Beirut: Dar al-Rasya al-Hadisiyyah, tt.
Thalhah dan Achmad Mufid, Fikih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci. Yogyakarta: Total Media, 2008.
Umairah,  Abdurrahman. Rijal  wa  Nisa  Anzalallahu  Fihim  Qur’anan .  Cet.  I;  al- Qahirah: Maktabah al-Usrah, 2001.
al  Zuhaily,  Wahbah. al-Fiqhu  al  Islamiy  wa  Adillatuhu  Mujallad  VI .  Cet.  IV; Damaskus: Dar al Fikr, 1997.