## Mengungkap Sanksi Pelayanan Adat sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada BUMDes
Putu Lia Krisnia 1* , Lucy Sri Musmini 2
1,2 Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja - Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemberian kredit pada badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  Wira  Kusuma  Desa  Munduk  Bestala, sistem pengendalian internal dengan sanksi pelayanan adat dan implikasi dari  penerapan  sanksi  pelayanan adat sebagai  sistem  pengendalian internal  dalam  menekan  kredit  macet  pada  BUMDes  Wira  Kusuma  Desa Munduk  Bestala.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  peneliian  ini  menyatakan bahwa (1) sistem pemberian kredit yang diterapkan pada BUMDes Wira Kusuma  yaitu  kredit  hanya  diberikan  kepada  masyarakat  desa  Munduk Bestala yang memiliki KK dan sudah menikah, dengan plafon pinjaman Rp 3.000.000 – Rp 15.000.000, melewati tahapan pengisian form pengajuan kredit  dan  verifikasi,  (2)  sistem  pengendalian  internal  dengan  sanksi pelayanan adat dalam  pemberian  kredit  berupa  tidak  dikeluarkannya surat  rekomendasi  bebas  administrasi  oleh  kelian adat kepada  nasabah yang mengalami kredit macet saat akan menggelar upacara yadnya, dan (3)  implikasi  dengan  diterapkannya  sanksi  pelayanan adat mampu meningkatkan kesadaran nasabah untuk membayar kredit sehingga dapat menekan jumlah nasabah yang mengalami kredit macet.

## A B S T R A C T
This study aims to determine the system of granting credit to village-owned enterprises (BUMDes) Wira Kusuma Munduk Bestala village, an internal control system with sanctions for customary services and the implications of implementing customary sanctions as an internal control system in suppressing bad loans at BUMDes Wira Kusuma Munduk Bestala Village. In this study using qualitative methods with primary data and secondary  data.  The results of this study  stated that (1) the credit  granting system applied  to BUMDes Wira Kusuma, namely credit is only  given to Munduk Bestala villagers who have a KK and are married, with a loan ceiling of Rp 3.000.000 – Rp 15.000.000, past the stage of filling out the form credit application and verification, (2) an internal control system with customary service sanctions in granting credit  in  the  form  of  non-administrative  recommendation  letter  by  kelian  adat  to  customers  whos experience  bad  credit  when  they  hold  their  yadnya  ceremony,  and  (3)  implications  with  the implementation of adat service sanction able to increase customer awareness to pay credit so as to reduce the number of customers experiencing bad loans.
Copyright © Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi. All rights reserved.
* Corresponding author. E-mail: liakrisnia46@gmail.com (Putu Lia Krisnia)

## A R T I C L E  I N F O
Article history: Received July, 16 2020 Received in revised form December, 11 2020 Accepted December, 13 2020 Available online December,
29 2020
Kata Kunci: BUMDes, sanksi pelayanan adat , sistem pengendalian internal.
Keywords: BUMDes, internal control system, sanctions for custom service.

## 1. Pendahuluan
Dewasa  ini  pemerintah  sedang  gencarnya  melakukan  himbauan  dalam  rangka  penguatan perekonomian  desa  dengan  cara  pengembangan  basis  ekonomi  di  pedesaan.  Berbagai  faktor  dapat menyebabkan  kurang  maksimalnya  program-program  pemerintah,  namun  yang  paling  besar pengaruhnya adalah besarnya intervensi pemerintah sehingga itu justru memperlambat masyarakat yang terjun di dalamnya untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola dan menjalankan roda ekonomi di pedesaan.  Banyak  pula  faktor  lain  yang  mempengaruhi  program  pemerintah  dalam  pemberdayaan ekonomi  yang  berbasis  masyarakat  desa  menjadi  kurang  maksimal  adalah  masih  bersifat  parsialnya program  pemberdayaan  ekonomi  dan  program  yang  dibuat  bersifat  jangka  pendek  atau  tidak berkelanjutan  sehingga  apabila  program  berakhir  maka  berakhir  juga  kerja  lembaga  yang  tidak  jarang menjadi permasalahan baru di desa akibat permasalahan ego-sektoral.
Saat  ini  yang  terjadi  dilapangan  adalah  tidak  efektifnya  sistem  dan  mekanisme  kelembagaan ekonomi  pedesaan  sehingga  dapat  berdampak  pada  kemandirian  desa  yang  terlalu  bergantung  pada bantuan pemerintah. Mengingat program yang berjalan kurang efektif, maka timbul gagasan pendekatan baru  yang  diharapkan  mampu  merangsang  dan  menggerakkan  perekonomian  di  pedesaan.  Desa merupakan  tempat  yang  mempunyai  potensi  besar  dalam  memajukan  ekonomi  dalam  suatu  negara.  Di desalah terdapat potensi sumber daya yang dapat ditumbuh kembangkan karena kaya akan sumber daya baik alam maupun manusia yang tersedia. Banyak sekali terdapat desa yang tidak  mampu  berkembang dan  tidak  terjamah  sehingga  tertinggal.  Ketika  pemerintah  menyadari  kayanya  sumber  daya  alam  yang menjadikan  besarnya  potensi  desa,  disitulah  pemerintah  menerbitkan  berbagai  kebijakan  yang  disebut otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka perkembangan wilayah semakin banyak dilakukan tidak terkecuali pengembangan wilayah desa.
Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Bali dengan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/  Gerbang  Sadu  Mandara  (GSM)  yang  merupakan  wadah  masyarakat  pedesaan  yang  mana didalamnya  bertujuan  untuk  membangun  diri  dan  lingkungannya  secara  mandiri  dan  partisipatif  yang mencakup  pembangunan  infrastruktur  pedesaan  serta  pengembangan  usaha  ekonomi  produktif  di pedesaan sehingga dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali.  Sejak disahkannya peraturan  tentang  BUMDes,  Khususnya  di  Kabupaten  Buleleng,  pendirian  BUMDes  sudah  berlangsung dengan  tujuan  untuk  membangun  desa  sebagai  basis  penguatan  ekonomi  lokal.  Pendirian  BUMDes dibentuk  berdasarkan  pada  kebutuhan  dan  potensi  desa  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa".
Desa  Munduk  Bestala  merupakan  salah  satu  desa  di  Kabupaten  Buleleng  yang  telah  mendirikan BUMDes yang bernama BUMDes Wira Kusuma. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wira Kusuma berdiri pada  tahun  2012,  yang  dilatarbelakangi  minimnya  kondisi  keuangan  desa  yang  bersumber  dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan melihat potensi desa yang sangat bagus sehingga diadakan musyawarah desa  (MUSDES)  dengan  bertemunya  tokoh-tokoh  masyarakat  Desa  Munduk  Bestala  sehingga  terjadi kesepakatan  untuk  memerikan  wadah  yang  mampu  untuk  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha lainnya.  Sumber  modal  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Wira  Kusuma  diperoleh  dari  Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka Pelaksanaan Program Gerbang Sadhu Mandara, saat Kepemimpinan Gubernur Bali  Bapak  Made  Mangku  Pastika.  BUMDes  yang  didirikan  oleh  masyarakat  Desa  Bestala  sangat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Munduk Bestala.
Dengan telah diresmikannya BUMDes Wira Kusuma oleh Bapak I Gede Arya Astika selaku Kepala Desa Munduk Bestala, BUMDes ini dibentuk dari berbagai elemen tingkat desa antara lain BPD, Pemdes, dan  tokoh  masyarakat.  Dalam  menjalankan  usahanya,  tentu  terdapat  masalah  yang  dihadapi  sehingga diperlukan  sebuah  sistem  yang  digunakan  untuk  menjaga  agar  usaha  berjalan  sesuai  dengan  kebijakan yang telah ditentukan. BUMDes Wira Kusuma ini memiliki dua unit usaha, yaitu usaha simpan pinjam dan perdagangan/pertokoan.  Khususnya  unit  usaha  simpan  pinjam  tentu  berpotensi  terjadinya  resiko pemberian  kredit  yang  bermasalah.  Resiko  dalam  pemberian  kredit  ini  dapat  berupa  tidak  tertagihnya hutang atau cicilan bunga oleh nasabah, dan lambatnya pelunasan hutang yang sudah jatuh tempo. Resiko inilah yang sering disebut dengan kredit macet.
Menurut  Mulyadi  (2013:164),  pengendalian  internal  meliputi  struktur  organisasi,  metode  dan ukuran  yang  dikoordinasikan  untuk  menjaga  kekayaan  organisasi,  mengecek  ketelitian  dan  keandalan data  akuntasi,  mendorong  efisiensi  dan  mendorong  dipatuhinya  kebijakan  manajemen.  Pengendalian internal  adalah  suatu  proses  yang  dijalankan  oleh  dewan  komisaris,  manajemen,  dan  personel  lainnya dalam  suatu  entitas  yang  dirancang  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  tentang  pencapaian  tujuan (Siti dan Ely, 2010).
Menurut  Ismail  (dalam  Jumaiyah,  2017)  mengatakan  bahwa  kredit  merupakan  dana  dari  pihak pemilik  dana  kepada  pihak  yang  memerlukan  dana  yang  penyalurannya  didasarkan  pada  asas kepercayaan  yang  diberikan  oleh  pemilik  dana  kepada  pengguna  dana  tersebut.  Kesalahan  dalam memberikan  kredit  dapat  menimbulkan  resiko  kredit  macet  yang  besar.  Tingginya  kredit  macet  akan mempengaruhi likuiditas BUMDes bila sewaktu-waktu terjadi penarikan dana dalam jumlah yang besar. Sehingga sebelum melakukan pemberian kredit perusahaan harus memperhatikan unsur 5C (The Five of Credit), yaitu character, capacity, capital, collateral and condition . Guna mengantisipasi masalah yang tidak diinginkan  seperti  kredit  macet  maka  Sistem  pengendalian  intern  dan  5c  adalah  beberapa  dari  banyak cara yang bisa dilakukan oleh pengelola untuk menentukan pemberian kredit dan pencegahan terjadinya kredit macet (Wiradana, dkk, 2015).
Nilawati  (2016)  mengungkapkan  bahwa  sistem  pemberian  kredit  pada  BUMDes  Artha  Werdi Sarana  Desa  Pengastulan  bahwa  sistem  pemberian  kredit  sudah  memadai  karena  memakaisarana administrasi  perkreditan  dengan  melalui  beberapa  tahapan  diantaranya  tahap  permohonan,  tahap penelitian  dan  analisis,  tahap  keputusan  dan  tahap  realisasi  kredit.  Begitu  juga  menurut  Yasa  (2017) mengungkapkan bahwa tahapan dalam menerapkan restrukturisasi kredit pada BUMDes Gunung Sari Mas Bulian  meliputi  penelitian  berkas  kredit,  mengirim  surat  teguran,  melakukan  negosiasi,  putusan restrukturisasi dan melakukan monitoring.
Kadek Utari Kirana Sari (2017) dalam penelitiannya menggunakan LPD sebagai subjek penelitian sedangkan  pada  penelitian  ini  subjek  penelitian  yang  digunakan  adalah  BUMDes.    Penelitian  Yeni Wulantari (2017) menitikberatkan pada pelaksanaan sanksi manusa saksi, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi pelayanan adat secara keseluruhan yang berkaitan dengan kegiatan adat isti adat di desa sebagai sistem pengendalian internal dengan tujuan menekan tingkat kredit macet yang dialami  BUMDes  Wira  Kusuma  dalam  resiko  pemberian  kredit  sebagai  kegiatan  utama  unit  simpan pinjam. Menurut Bapak Jro Putu Rumasa selaku Ketua BUMDes Wira Kusuma Desa Munduk Bestala, selain faktor kegagalan usaha, terdapat faktor lain yang mengakibatkan nasabah mengalami kredit macet yaitu pengajuan  kredit  yang  digunakan  untuk  biaya  hidup  seperti  membayar  keperluan  sekolah,  keperluan upacara  agama  dan  yang  paling  tidak  baik  adalah  adanya  pengaruh  dari  nasabah  lain  untuk  tidak membayar  cicilan  kredit.  Sehingga  dalam  sistem  pengendalian  internalnya,  BUMDes  Wira  Kusuma menerapkan sanksi pelayanan adat sebagai batas akhir untuk menyelesaikan kredit macet.
Sudah banyak peneliti akuntansi yang melakukan penelitian berkaitan dengan sistem pengendalian internal  dalam  pemberian  kredit  seperti  Putra  (2017)  bahwa  sistem  penyaluran  kredit  pada  BUMDes Muncul  Sari  Aji  menerapkan  pengendalian  kredit  dengan  analisis  5C  (character,  capacity,  capital, condition, dan collateral) namun pelaksanaanya belum maksimal. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah/macet pada BUMDes Muncul Sari Aji terdapat dari dua sisi, yaitu pihak internal BUMDes dan pihak  nasabah.  Adapun  upaya  BUMDes  Muncul  Sari  Aji  dalam  penanganan  kredit  bermasalah/macet menggunakan  pendekatan  persuasive.  Penelitian  lain  juga  dilakukan  Kamaluddin  (2020)  yang memperoleh  hasil  bahwa  BUMDes  Bangun  Bersama  Desa  Kepunduhan  dalam  pemberian  kredit  terdiri atas  5  prosedur  yaitu  permohonan  kredit,  analisis  kredit,  pemberian  keputusan,  pencairan  kredit  serta pelunasan kredit. BUMDes Bangun Bersama juga telah  menerapkan sistem pengenalian intern terhadap pemberian kredit berdasarkan 5 elemen sistem pengendalian. Serta sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada BUMDes Bangun Bersama Desa Kepunduhan sudah cukup efektif.
Sanksi adat adalah  sebuah  tindakan yang diberikan oleh  desa adat dikarenakan masyarakat atau “krame” telah melanggar aturan adat yang berlaku. Sanksi adat biasanya telah tertuang pada awig-awig desa  yang  telah  disepakati  be rsama  melalui  rapat  atau  “ paruman”  adat yang  diikuti  oleh  prajuru adat bersama seluruh lapisan masyarakat. Sanksi pelayanan adat yang diterapkan oleh BUMDes Wira Kusuma Desa  Munduk  Bestala  apabila  terdapat  nasabah  tidak  mampu  membayar  cicilan  bunga  maupun  tidak melakukan  pelunasan  kredit  ketika  jatuh  tempo  berupa  tidak  diberikannya  pelayanan adat ketika nasabah akan menggelar upacara agama.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adapun  tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:  (1)  sistem  pemberian  kredit  pada  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  Wira  Kusuma  Desa Munduk Bestala, (2) sistem pengendalian internal dengan sanksi pelayanan adat dalam pemberian kredit pada  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  Wira  Kusuma  Desa  Munduk  Bestala,  dan  (3)  implikasi  dari penerapan sanksi pelayanan adat sebagai sistem pengendalian internal dalam menekan kredit macet pada badan usaha milik desa (BUMDes) Wira Kusuma Desa Munduk Bestala.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah  data kualitatif. Untuk sumber  data dalam penelitian ini  menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.  Data  kemudian  dianalisis  dengan  melakukan  serangkaian  kegiatan,  yakni  reduksi  data, menyajikan  data,  menafsirkan,  dan  menarik  kesimpulan.  Analisis  data  pada  penelitian  kualitatif  dapat berupa  kata-kata,  kalimat-  kalimat,  atau  narasi  narasi  baik  yang  diperoleh  dari  wawancara  mendalam maupun observasi.

## 3. Hasil dan pembahasan
Sistem  Pemberian  Kredit  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Wira  Kusuma  Desa  Munduk Bestala
Secara  umum  usaha  yang  dapat  dikelola  oleh  BUMDes  diantaranya serving,  banking,  renting, brokering, treding, holding dan contracting. Begitu pula dengan BUMDes Wira Kusuma dalam menjalankan usahanya lebih berfokus pada unit perdagangan (serving) dan unit simpan pinjam (banking) . Unit simpan pinjam dijalankan sebagai upaya untuk membantu masyarakat Desa Munduk Bestala yang membutuhkan dana, baik untuk keperluan modal usaha ataupun kebutuhan pokok lainnya. Produk yang ditawarkan oleh BUMDes Wira Kusuma berupa kredit dengan bunga menetap 1% yang dibayarkan setiap bulannya. Hal ini disampaikan  oleh  Ibu  Made  Widanti  selaku  ketua  unit  simpan  pinjam  BUMDes  Wira  Kusuma  Desa Munduk Bestala yang menyatakan bahwa,
“ Uling  pidan (dari  dulu)  BUMDes ngemaang (memberikan)  bunga  1%,  karena  di  BUMDes niki ngelah (ini  punya)  misi  sosial  sesuai  dengan  program  Gerbang  Sadhu  Mandara.  Setiap  bulan nasabah  hanya  membayar  bunga  saja.  Kalau  sudah  jatuh  tempo  sesuai  tanggal  pelunasan,  baru nasabah melunasi pinjaman pokok”.
Plafon pinjaman yang diberikan oleh BUMDes Wira Kusuma selaku Badan Usaha Milik Desa yang berperan  dalam meningkatkan perekonomian  masyarakat, berkisar dari Rp 3.000.000 – Rp 15.000.000. Bagi  nasabah  yang  mengajukan  permohonan  kredit  sebesar  Rp  3.000.000  tidak  menggunakan  jaminan, namun  apabila  nasabah  ingin  mengajukan  permohonan  kredit  diatas  Rp  3.000.000  sampai  dengan maksimal Rp 15.000.000 maka nasabah harus menggunakan jaminan kredit. Jaminan kredit dapat berupa BPKB kendaraan, dan sertifikat rumah atau tanah. Besarnya permohonan kredit hanya bisa diajukan 70% dari nilai jual jaminan kredit yang diberikan oleh nasabah, tetapi tetap memperhatikan plafon pinjaman. Hal ini disampaikan oleh Ibu Kadek Budiastini selaku bendahara BUMDes yang menyatakan bahwa,
“Kita  di  BUMDes  menetapkan  plafon  pinjaman  dari  terendah  Rp  3.000.000  dan  paling  tinggi  R p 15.000.000.  Kalau  mau  meminjam  hanya  Rp  3.000.000  tidak  perlu  pakai  jaminan  dan  cepat  cair juga dananya, kalau lebih dari Rp 3.000.000 dan maksimal Rp 15.000.000 harus ada jaminannya. Jaminan dari nasabah ada yang berupa BPKB kendaraan dan sertifikat rumah atau tanah. Besarnya permohonan  kredit  hanya  bisa  diajukan  70%  dari  nilai  jual  jaminan  kredit  yang  diberikan  oleh nasabah, tetapi tetap sesuai plafon pinjaman”.
Masyarakat  yang  akan  mendaftarkan  diri  sebagai  calon  nasabah  di  BUMDes  Wira  Kusuma  harus terdata  sebagai  masyarakat  Desa  Munduk  Bestala  yang  sudah  memiliki  Kartu  Keluarga  (KK),  selain  itu kriteria  calon  nasabah  harus  sudah  menikah/berkeluarga  agar  terdapat  jaminan  penanggung  kredit. Tujuan  adanya  penanggung  kredit  yaitu  agar  debitur  dapat  mengikatkan  diri  dengan  nasabah  apabila nasabah  meninggal  dunia  atau  sulit  dihubungi.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Ibu  Kadek  Budiastini  selaku bendahara BUMDes Wira Kusuma Desa Munduk Bestala yang menyatakan bahwa,
“Yang pasti kriterianya harus sebagai warga desa Munduk Bestala, terus mempunyai KK dan sudah menikah.  Itu  persyaratan  awal  sebagai  calon  nasabah,  selanjutnya  calon  nasabah  datang mengajukan  permohonan  kekantor  BUMDes,  kami  akan  mengeluarkan  tiga  lembar  form diantaranya form yang berisikan data calon nasabah, form untuk tim verifikasi dan form perjanjian”
Berdasarkan penyampaian bendahara BUMDes diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian kredit  yang  diberikan  kepada  nasabah  yang  ingin  mengajukan  kredit,  nasabah  harus  datang  terlebih dahulu ke Kantor BUMDes untuk mengisi form persyaratan sebagai calon nasabah, lalu tim verifikasi akan melakukan verifikasi data calon nasabah. Nasabah harus bersabar menunggu antrean pinjaman jika sudah terdapat nasabah lain yang terlebih dahulu mengajukan kredit. Apabila sudah disetujui oleh tim verifikasi maka dana akan dicairkan dan nasabah akan dihubungi kembali oleh pengelola BUMDes.
Sistem Pengendalian Internal dengan Sanksi Pelayanan Adat dalam Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wira Kusuma Desa Munduk Bestala
Bali  yang  dikenal  dengan  berbagai  budaya, adat isti adat dan  kearifan  lokal  tidak  terlepas  dari aturan  atau  sanksi adat yang  berlaku  sebagai  alat  untuk  mengikat  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Menurut  Prof.  Mr.B.  Terhaar  Bzn,  sanksi adat atau  hukum adat adalah  keseluruhan  peraturan  yang menjelma  dalam  keputusan-keputusan  dari  kepala-kepala adat dan  berlaku  secara  spontan  dalam masyarakat. Begitu juga dengan desa Munduk Bestala yang telah lama menerapkan sanksi pelayanan adat yang digunakan sebagai sistem pengendalian internal dalam berbagai organisasi dan lembaga keuangan yang ada di desa seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), LPD (Lembaga Perkreditan Desa), begitu pula sanksi pelayanan adat juga diterapkan di BUMdes Wira Kusuma desa Munduk Bestala sebagai sistem pengendalian internalnya.
Hartanto  dalam  (Mardi,  2011)  mengungkapkan  bahwa  pengendalian  internal  dibedakan  menjadi dua  yaitu  dalam  arti  yang  sempit,  dan  dalam  arti  yang  luas.  Pengendalian  internal  dalam  arti  sempit, disamakan dengan internal check yang merupakan mekanisme pemeriksaan ketelitian data administrasi. Akan  tetapi  dalam  arti  luas,  pengendalian  internal  disamakan  dengan  managemen  kontrol,  yaitu  suatu sistem  yang  meliputi  semua  cara  yang  digunakan  oleh  pimpinan  perusahaan  untuk  mengawasi  dan mengendalikan perusahaan.
Sistem pengendalian internal dianggap perlu diterapkan, baik di perusaaan maupun di badan usaha yang bergerak di desa. Seperti BUMdes Wira Kusuma dalam operasionalnya pasti saja mengalami kendala seperti, meskipun pengelola BUMdes telah berupaya semaksimal mungkin mengatasi kendala yang terjadi namun masih ada saja nasabah yang mengalami kredit macet. Faktor utama penyebab terjadinya kredit macet adalah kegagalan usaha yang dialami oleh nasabah. Selain itu ada faktor lain yang mengakibatkan nasabah  mengalami  kredit  macet  yaitu  pengajuan  kredit  yang  digunakan  untuk  biaya  hidup  seperti membayar  keperluan  sekolah,  keperluan  upacara  agama  dan  yang  paling  tidak  baik  adalah  adanya pengaruh  dari  nasabah  lain  untuk  tidak  membayar  cicilan  kredit.  Hal  in  disampaikan  oleh  Jero  Putu Rumasa selaku ketua BUMDes Wira Kusuma yang menyatakan bahwa,

## “Namanya juga badan usaha yang bergerak dalam bidang kredit, pasti banyak mengalami kendala.
Salah satu kendala yang paling dirasakan pasti kredit macet. Disini banyak nasabah yang meminjam uang  untuk  dipakai  modal  usaha,  jadi  kalau  usahanya  rugi  tentu  berpengaruh  pada  kelancaran pembayaran cicilan kredit. Namun selain itu ada juga hal yang mengakibatkan nasabah tidak bisa membayar  karena  dia  itu  meminjam  untuk  keperluan  pribadi,  apalagi  seperti  sekarang  susah mencari pekerjaan. Jadi kalau kekurangan dana, atau keperluan mendesak pasti nasabah meminjam lagi di BUMDes walaupun dengan plafon terendah”.

## Hal  ini  senada  dengan  penyampaian  Made  Widanti  selaku  unit  simpan  pinjam  di  BUMDes  Wira Kusuma Desa Munduk Bestala yang menyatakan bahwa,
“Iya pasti ada. Ada lancar ada macet itu sudah biasa, tapi disini lebih banyak nasabah yang lancar membayarnya.  Ibu  yang  paling  sering  bertemu  nasabah  secara  langsung,  jadi  ibu  tahu  situasi mereka.  Ada  nasabah  yang  memang  meminjam  untuk  dipakai  modal  usaha,  ada  juga  keperluan dadakan.  Ya  ibu  kasi  saja  karna  kita  ada  misi  sosial,  bantu  warga  Munduk  Bestala  yang  penting Antara besaran pinjaman dengan jaminan kredit yang dikasi sesuai aturan di BUMDes.
Dari  pernyataan  ketua  BUMDes  Wira  Kusuma  dan  ketua  unit  simpan  pinjam,  dapat  disimpulkan bahwa tidak bisa dipungkiri, setiap badan usaha yang bergerak dibidang keuangan khususnya pemberian kredit tentu mengalami kendala seperti kredit macet. Kredit macet yang dialami oleh nasabah disebabkan kondisi perekonomian di desa yang tidak stabil. Tidak semua nasabah  berprofesi sebagai pegawai yang mempunyai gaji tetap setiap bulannya, namun banyak juga nasabah yang mengandalkan usaha rumahan dan  sebagai  buruh  serabutan.  Untuk  menekan  jumlah  nasabah  yang  mengalami  kredit  macet  maka BUMDes  Wira  Kusuma  menerapkan  sanksi  pelayanan adat sebagai  sistem  pengendalian  internal  untuk
menyelesaikan  kredit  macet.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Jro  Putu  Rumasa  selaku  ketua  BUMdes Wirakusuma yang menyatakan bahwa,
“Melihat  adanya  nasabah  yang  mengalami  kredit  macet  kita  tidak  bisa  berdiam  diri  karena  akan berpengaruh  terhadap  keberlangsungan  BUMdes.  Melalui paruman yang  diadakan  bersama pengelola  BUMdes  dan Bendesa  adat disepakati  BUMdes  ikut  juga  menerapkan  sanksi  pelayanan adat seperti pada LPD dan PKK juga sebagai upaya sistem pengendalian internal”.
Sanksi adat adalah  sebuah tindakan yang diberikan  oleh desa adat dikarenakan  masyarakat atau krama telah  melanggar  aturan adat yang  berlaku.  Sanksi adat biasanya  telah  tertuang  pada awig-awig desa yang telah disepakati bersama melalui paruman adat yang diikuti oleh prajuru adat bersama seluruh lapisan  masyarakat.  Sanksi  pelayanan adat yang  diterapkan  oleh  BUMDes  Wira  Kusuma  Desa  Munduk Bestala ditujukan kepada nasabah yang tidak mampu membayar cicilan bunga maupun tidak melakukan pelunasan  kredit  ketika  jatuh  tempo.  Sanksi  ini  berupa  tidak  dikeluarkannya  surat  rekomendasi  bebas administrasi  oleh kelian  adat ,  yang  mana  surat  tersebut  digunakan  oleh  nasabah  untuk  menghubungi pemangku untuk muput upacara  agama, nunas  tirta di  Pura Kahyangan  Tiga dan prajuru  adat sebagai manusa saksi ketika menggelar upacara pernikahan serta upacara yadnya lainnya.  Hal ini disampaikan oleh Jero Gede Sumayasa selaku Kelian Adat Munduk Bestala yang menyatakan bahwa,
“ Sampun  uling pidan  nika ada sanksi pelayanan adat di Munduk Bestala, termasuk BUMDes masi milu menerapkan  sanksi ne  nike .  Sanksi  pelayanan adat  nike  anggena mengatasi yening  wenten kredit macet. Wargane sane pacang menggelar acara, meriki ngalih tiang , morahan lakar ngadang acara lan nunas surat rekomendasi bebas administrasi. Sebelum tiang ngeluarang surat nike , tiang koordinasi dumun sareng Buk Wi ketua unit simpan pinjam, napikeh kramane nike wenten kredit macet  di  BUMDes napi  ten,  yening  ten  wenten ,  langsung tiang berikan  surat nike. Yening  wenten tungkakan , ketunden malih ke BUMDes dumun ngelunasin wau malih meriki.
Artinya: “Suda h  dari  dahulu  ada  sanksi  pelayanan adat di  Munduk  Bestala,  termasuk  BUMDes  juga  ikut menerapkan  sanksi  itu.  Sanksi  pelayanan adat itu  digunakan  untuk  mengatasi  ketika  ada  kredit macet. Warga yang akan menggelar upacaya akan datang mencari saya untuk menyampaikan akan mengadakan  upacara  yadnya  dan  meminta  surat  rekomendasi  surat  administrasi.  Sebelum  saya mengeluarkan surat tersebut, saya berkoordinasi dulu dengan Buk Wi ketua unit simpan pinjam, apakah warga itu ada kredit macet di BUMDes atau tidak, jika tidak ada saya langsung memberikan surat  itu.  Tetapi  jika  ada  tunggakan,  saya  suruh  lagi  ke  BUMDes  dulu  untuk  melunasinya,  baru datang lagi kesini”.
Dari pernyataan yang disampaikan oleh kelian adat desa Munduk Bestala dapat disimpulkan bahwa warga yang akan menggelar upacara harus datang menghadap kelian adat untuk menyampaikan bahwa akan mengadakan upacara dan meminta surat rekomendasi bebas administrasi untuk diberikan kepada pemangku  yang  akan  muput  acaranya.  Surat  rekomendasi  bebas  administrasi  ini  tidak  langsung dikeluarkan, melainkan kelian adat terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan ketua unit simpan pinjam di  BUMdes  terkait  data  nasabah  atau  warga  tersebut.  Ketika  tidak  ada  kredit  macet  maka  surat rekomendasi  bebas  administrasi  akan  segera  dikeluarkan.  Namun  apabila  masih  memiliki  tunggakan, surat tidak dikeluarkan sampai dengan warga melunasinya.
“Sejauh  ini,  semua  sudah  tahu  ada  sanksi  pelayanan adat kalau  menunggak  di  BUMDes.  Ketika nasabah itu menunggak, kita dari pengelola BUMDes terlebih dahulu melakukan pendekatan secara kekeluargaan, selanjutnya diberikan surat peringatan. Kalau sudah tidak ada respon, kita biarkan saja  sampai  nasabah  menggelar  upacara  yadnya,  baik  itu  upacara  manusa  yadnya  maupun kematian.  Nanti  sebelum  menggelar  upacara,  pasti  akan  disuruh  melunasi  oleh kelian  adat .  Ya minimal bunga kalau keadaan nasabah tidak bisa melunasi semua. Kecuali amen kanggoange sing jangkep pailehe, dadi sing mayah, sing je perlu pemangku anggon muput (kalau mau tidak lengkap rangkaian upacaranya,  boleh  tidak membayar,  berarti tidak  memerlukan pemangku untuk muput upacaranya.  Sejauh  ini  semua  sih  mengikuti  sanksi adat ini,  karena  dirasa  dirinya  memiliki tunggakan. Ada juga kasus  ketika nasabah  itu meninggal dunia dan masih  memiliki sangkutan di BUMDes,  kita  temui  suami/istrinya  yang  menjadi  penanggung  kredit  untuk  melunasi  kredit nasabah”.
Dari penyampaian ketua unit simpan pinjam diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dengan sanksi pelayanan adat dalam pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) Wira  Kusuma  Desa  Munduk  Bestala  tidak  langsung  diberikan  kepada  nasabah  yang  mengalami  kredit macet,  melainkan  ada  beberapa  langkah  yang  terlebih  dahulu  diambil  oleh  pihak  pengelola  BUMdes. Langkah-langkah  tersebut  diantaranya  pendekatan  dengan  cara  kekeluargaan,  selanjutnya  melalui pemberian surat peringatan. Dan apabila tidak ada respon dari nasabah yang bersangkutan maka langkah akhir  yang  dilakukan  adalah  pemberian  sanksi  pelayanan adat .  Pihak  BUMDes  akan  membiarkan  saja nasabah  tidak  membayar,  sampai  melaksanakan  upacara  keagamaan  baik  berupa  upacara  manusia yadnya  maupun  kematian.  Secara  langsung  nasabah  yang  merasa  memiliki  kredit  macet  harus melunasinya  agar  memperoleh  surat  rekomendasi  bebas  administrasi  dari  kelian adat. Apabila  yang meninggal tersebut adalah nasabah yang mengalami kredit macet maka pengelola BUMdes akan meminta suami atau istri yang sebagai penanggung kredit untuk melunasi kredit macetnya.
Implikasi  dari  Penerapan  Sanksi  Pelayanan Adat sebagai  Sistem  Pengendalian  Internal  dalam Menekan  Kredit  Macet  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Wira  Kusuma  Desa  Munduk Bestala
Sanksi pelayanan adat adalah  pengendalian internal yang  digunakan oleh  BUMDes Wira  Kusuma dalam  mengatasi  nasabah  yang  mengalami  kredit  macet.  Sanksi  pelayanan adat ini  berupa  tidak dikeluarkannya surat rekomendasi bebas administrasi oleh kelian adat . Apabila nasabah akan menggelar upacara agama namun tidak memperolah surat rekomendasi ini, maka nasabah tidak akan mendapatkan pelayanan adat baik dari prajuru adat maupun dari pemangku. Sehingga nasabah yang mengalami kredit macet,  wajib  untuk  melunasi  segala  bentuk  tunggakan  di  BUMDes  baik  berupa  pembayaran  bunga ataupun pelunasan pokok pinjaman apabila telah jatuh tempo. Surat rekomendasi bebas administrasi ini dikeluarkan oleh kelian adat kepada nasabah yang akan menggelar upacara. Hal ini disampaikan oleh Jero Gede Sumayasa selaku kelian adat desa Munduk Bestala yang menyatakan bahwa,
“Bagi krama sane jagi meduwe (yang akan memiliki) upacara agama, lan ten wenten (dan tidak ada) tunggakan  di  BUMDes  langsung tiang (saya)  berikan  surat  rekomendasi  bebas  administrasi nika (itu).  Di  surat nika (itu)  berisi  nama sang  meduwe (yang  memiliki)  upacara,  upacara sane  lakar kelaksanayang (yang  akan  dilaksanakan) , tanggal kelaksanayang (dilaksanakan)  upacaranya nika (itu).  Surat nika (itu) praya  katur (diberikan  kepada)  para jero  Mangku  Kahyangan  Desa  Adat Munduk  Bestala mangda  ledang  ngicenin  tatingan  ring  sane  maderbe  yadnya  nika (agar  bersedia memberikan bantuan kepada yang akan melaksanakan yadnya itu) . Surat rekomendasi niki mangda kaserahang ring (ini agar diserahkan kepada) pemangku kahyangan desa .”
Dari  pernyataan  dari  Jero  Gede  Sumayasa  selaku kelian  adat desa  Munduk  Bestala  dapat disimpulkan bahwa nasabah yang tidak memiliki kredit macet di BUMDes akan langsung diberikan surat rekomendasi  bebas  administrasi.  Surat  tersebut  ditujukan  kepada  para  jero  mangku  kahyangan  desa Munduk Bestala yang akan muput upacara agama agar bersedia untuk memberikan bantuan kepada yang melaksanakan upacara tersebut. Dalam surat rekomendasi berisi nama orang yang melaksanakan upacara agama,  upacara  apa  yang  dilaksanakan  dan  tanggal  pelaksanaan  upacara  tersebut  serta  yang bertandatangan adalah kelian adat desa Munduk Bestala. Pelaksanaan  sanksi  pelayanan adat yang  diterapkan  oleh  BUMDes  Wira  Kusuma  Desa  Munduk Bestala  sudah  berjalan  dengan  baik  sehingga  mampu  menekan  jumlah  nasabah  yang  mengalami  kredit macet. Hal ini disampaikan oleh Jero Putu Rumasa selaku Ketua BUMDes Wira Kusuma yang menyatakan bahwa,
“Masyarakat kita disini sudah semua tahu ada sanksi pelayanan adat. Beberapa nasabah juga sudah merasakan langsung ketika dia akan melangsungkan upacara. Waktu ini ada nasabah yang macet, lalu dia meninggal karena sakit. Sebelum pengabenan, bapak sempat bertemu dengan istri nasabah sebagai penanggung kredit yang membenarkan kalau suaminya mempunyai tunggakan di BUMDes. Lalu  dia datang ke BUMDes untuk  melunasi bunga dan pokok pinjaman agar  mendapatkan surat rekomendasi dari kelian adat ”.
Hal  ini  dibenarkan  oleh  PS  yang  bekerja  sebagai  pegawai  tata  usaha  disalah  satu  sekolah  dasar. Beliau  merupakan  penanggung  kredit  dari  nasabah  berinisial  K.S  yang  mengalami  kredit  macet  di BUMDes Wira Kusuma Desa Munduk Bestala yang menyatakan bahwa,
“Suami saya memang menunggak di BUMDes, kami meminjam dana untuk buka usaha sembako di pasar desa, karena suami saya jatuh sakit, jadi uang tersebut saya gunakan untuk berobat suami ke rumah  sakit.  Uangnya  habis  untuk  keperluan  berobat,  kami  tidak  bisa  melanjutkan  usaha.  Satu bulan  yang  lalu  suami  saya  meninggal  di  rumah  sakit.  Akhirnya  sebelum pengabenan pihak BUMDes datang ke rumah untuk membicarakan masalah kredit suami saya. Karena saya tahu ada sanksi pelayanan adat disini, saya merembugkan dengan keluarga dan membayarnya agar upacara pengabenan berjalan lancar”.
Sanksi  pelayanan adat ini  sudah  diketahui  oleh  seluruh  warga  masyarakat  desa  Munduk  Bestala baik  yang  pernah  meminjam  dana  maupun  yang  belum  pernah  menjadi  nasabah.  Nasabah  menyadari bahwa  sanksi  pelayanan adat ini  akan  berlaku  kepada  seluruh  nasabah  yang  mengalami  kredit  macet apabila nasabah  akan  menggelar upacara yadnya.  Sehingga  pada saat nasabah  akan menggelar upacara yadnya, disaat itulah pengelola BUMDes akan mendapatkan tunggakan pembayaran kredit oleh nasabah.
Sistem pengendalian internal dengan sanksi pelayanan adat ini sangat penting diterapkan karena sebagai  bentuk  pengendalian  internal,  agar  masyarakat  yang  meminjam  uang  tidak  melakukan  kredit macet. Meskipun ada saja nasabah yang menunggak dalam pembayaran kredit, tetapi pada akhirnya akan dibayar juga karena sudah merupakan kewajiban kita sebagai nasabah yang sebelumnya telah meminjam uang. Sanksi pelayanan adat yang diterapkan di BUMDes Wira Kusuma sudah berjalan dengan baik karena dengan adanya sanksi ini nasabah yang menunggak akan merasa malu jika tidak mendapatkan pelayanan adat .  Sehingga  hal  ini  dapat  meningkatkan  kesadaran  nasabah  untuk  membayar  cicilan  kredit  sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Sanksi  pelayanan adat dapat  diterima  dengan  baik  keberadaannya  oleh  krama  desa  Munduk Bestala. Karma desa tidak ada yang protes terhadap adanya sanski pelayanan adat . Sanksi ini efektif untuk diterapkan  karena  semua  lembaga  keuangan  yang  ada  di  desa  Munduk  Bestala  sudah  sepakat  untuk menerapkannya  agar  bisa  menegaskan  bagi  mereka  yang  ingin  melakukan  pinjaman.  Beruntungnya masyarakat tidak ada yang merasa keberatan dengan adanya sanksi pelayanan adat . Hal ini terbukti dari nasabah yang akan mencari surat rekomendasi bebas administrasi untuk keperluan upacara agama secara sadar  diri  datang  ke  BUMDes  terlebih  dahulu  untuk  melunasi  kredit  macetnya  sebelum  datang menghadap  kelian adat untuk  menyampaikan  akan  menggelar  upacara  agama.  Jadi  implikasi  dari diterapkannya sistem pengendalian internal dengan sanksi pelayanan adat sebagai sistem pengendalian internal  dalam  menekan  kredit  macet  pada  BUMDes  Wira  Kusuma  Desa  Munduk  Bestala,  antara  lain meminimalisir terjadinya kredit macet oleh para debitur, meningkatkan kesadaran debitur sebagai krama adat dalam  melunasi  kewajibannya,  selain  itu  juga  dapat  meningkatkan  sistem  pengendalian  internal utamanya dalam pemberian kredit.

## 4. Simpulan dan saran
Dari  permasalahan  pokok  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  dan  dikaitkan  dengan  jawaban  dari pertanyaan-pertanyaan  yang  telah  diajukan  ke  infoman  mengenai  mengungkap  sanksi  pelayanan adat sebagai  sistem  pengendalian  internal  pemberian  kredit  pada  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  Wira Kusuma  desa  Munduk  Bestala  dapat  disimpulkan  sebagai  yaitu  (1)  Sistem  pemberian  kredit  yang diterapkan  pada  BUMDes  Wira  Kusuma  yaitu  kredit  hanya  diberikan  kepada  warga  masyarakat  desa Munduk  Bestala  yang  memiliki  kartu  keluarga  dan  sudah  menikah.  Besarnya  plafon  pinjaman  Rp 3.000.000-15.000.000. Nasabah yang ingin mengajukan kredit terlebih  dahulu harus datang ke BUMDes untuk mengisi form pengajuan kredit, data dari nasabah akan diverifikasi oleh tim verifikasi, maka apabila disetujui uang akan segera dicairkan.
(2)  Sistem  pengendalian  internal  dengan  sanksi  pelayanan adat dalam  pemberian  kredit  pada badan usaha milik desa (BUMDes) Wira Kusuma Desa Munduk Bestala tidak langsung diberikan kepada nasabah  yang  mengalami  kredit  macet,  melainkan  ada  beberapa  langkah  yang  terlebih  dahulu  diambil oleh  pihak  pengelola  BUMdes.  Langkah-langkah  tersebut  diantaranya  pendekatan  dengan  cara kekeluargaan, selanjutnya melalui pemberian surat peringatan. Jika tidak ada respon dari nasabah yang bersangkutan  maka  langkah  akhir  yang  ditempuh  berupa  pemberian  sanksi  pelayanan adat .  Sanksi  ini diberikan  kepada  nasabah  yang  mengalami  kredit  macet  ketika  akan  melaksanakan  upacara  yadnya dengan tidak diberikannya surat rekomendasi bebas administrasi dari kelian adat . Surat ini nantinya akan diberikan  kepada  pemangku  untuk  muput  upacara  sehingga  nasabah  terlebih  dahulu  harus  melunasi tunggakan  kredit  yang  dimiliki.  Sanksi  pelayanan adat tidak  bisa  diterapkan  ketika  yang menyelenggarakan  upacara  agama  adalah  dadia  atau  secara  kolektif  dikarenakan  dalam  dadia  terdapat
banyak  kepala  keluarga  meskipun  terdapat  anggota  dadia  sebagai  nasabah  yang  memiliki  tunggakan kredit di BUMDes.
(3)  Implikasi  dengan  diterapkannya  sanksi  pelayanan adat di  BUMDes  Wira  Kusuma  adalah mampu  meningkatkan  kesadaran  nasabah  untuk  membayar  kredit  karena  ketika  terdapat  tunggakan kredit  maka  akan  dikenakan  sanksi  pelayanan adat pada  saat  akan  melaksanakan  upacara  agama sehingga  ini  mampu  menekan  jumlah  nasabah  yang  mengalami  kredit  macet  sehingga  BUMDes  akan semakin maju dalam menjalankan usahanya.
Dari kesimpulan yang telah didapat oleh peneliti, adapun saran yang dapat diberikan peneliti yaitu Bagi  Pengelola  BUMDes  Wira  Kusuma  desa  Munduk  Bestala  mengoptimalkan  sanksi  pelayanan adat sebagai  sistem  pengendalian  internal  pemberian  kredit  secara  efektif  sehingga  dapat  menekan  tingkat kredit  macet  yang  dapat  mempengaruhi  lebih  kesehatan  unit  usaha  simpan  pinjam  khususnya  dalam pemberian  kredit.  Selain  itu  bagi  tim  verifikasi  agar  lebih  teliti  dalam  menganalisis  calon  nasabah  agar sistem pemberian kredi tepat sasaran.
Selain itu saran yang dapat diberikan kepada nasabah atau masyarakat desa Munduk Bestala yaitu lebih  sadar  dalam  membayar  kewajiban  agar  tidak  dikenakan  sanksi  pelayanan adat .  Bagi  yang  akan meneliti  kedepannya  agar  dapat  menambahkan  kajian  teori  yang  mendukung  penelitian  terkait  dengan sanksi  pelayanan adat dalam  sistem  pengendalian  internal  suatu  lembaga  keuangan  salah  satunya BUMDesa karena penelitian ini masih terdapat kekurangan.

## Daftar Rujukan
Suhayati, E and Rahayu, S.  K. (2010). Auditing, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Jumaiyah, dkk. (2017). Studi Hermeneutika Pengendalian Intern Pemberian Kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) , Vol: 17 No.2. Kamaluddin, N. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian  Kredit BUMDes Bangun Bersama. Politeknik Muhammadiyah Tegal. Mardi. (2011). Sistem Informasi Akuntansi . Bogor: Ghalia Indonesia. Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi . Jakarta: Salemba Empat Nilawati,  N.  K.  (2016). Sistem  Pengendalian  Internal  Pemberian  Kredit  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes)  Desa  Pengastulan,  Kecamatan  Seririt,  Kabupaten  Buleleng. Skripsi  (tidak  diterbitkan). Universitas Pendidikan Ganesha: Singaraja.
Putra, I.  M.  T.  D, dkk.  (2017). Analisis Sistem Penyaluran Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muncul  Sari  Aji  Kecamatan  Sawan .  Jurusan  Akuntansi  Program  S1.  Universitas  Pendidikan Ganesha.
Sari, K. U. K. (2017). Pemanfaatan Awig-Awig Untuk Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Dalam  Upaya  Menekan  Tingkat  Kredit  Macet  Pada  LPD  Desa  Adat  Panji. Jurusan  Akuntansi Program S1. Universitas Pendidikan Ganesha.
UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah . Wiradana,  I.  G.  (2015). Analisis  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Pemberian  kredit  Di Lembaga Perkreditan Desa , 2015 Volume: 3 No. 1. Wulantari,  N.  L.  Y.  (2017) .  Efektifitas  Sistem  Pengendalian  Internal  Melalui  Sanksi  Adat  Pada  BUMDes  di Desa “Sukamaju” Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah. Jurusan Akuntansi Program S1. Universitas Pendidikan Ganesha.
Yasa,  I.  K.  S.  (2017). Analisis  Restrukturisasi  Kredit  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Kualitas  Kredit  Pada Bumdes “Gunung Sari Ma s” Di Desa Dinas Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng”. E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8, No. 2.