ISSN : 2685-8517, (p) 2302-3759 Vol. 11, No. 2 (2022), pp.106-118 doi: 10.14421/welfare.2022.112-02 https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/welfare/index
Pembangunan Ekonomi Dalam Pembangunan Sosial di Indonesia: Analisis atas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
Hamdan Hamdani 1 *, Ninda Rosmawati 2
12 Pengembangan Masyarakat Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon
* Corresponding Author. E-mail: hamdanhamdani001@gmail.com Received: 22 Okt 2020.; Revised: 7 Mar 2023; Accepted: 31 Mar  2023
Abstract: Implementing the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program, designed to help the poor, is related to the goal of sustainable economic development in the country. This research aims to identify the logical reasons for the BPNT assistance program contributing to the country's economic development. To achieve this goal, the study uses a sample of the BPNT  implementation  in  Kubang  Village,  Talun  Sub-district,  Cirebon  Regency.  The implementation of the BPNT program was explored through interviews, observations, and documentation  techniques  supported  by  qualitative  methods.  Data  were  analyzed  using Todaro and Smith's economic development approach. The research reveals that the program is implemented following the guidelines but faces obstacles related to the regularity of fund disbursement. The BPNT program, which aims to ensure survival by providing food and improving  welfare,  is  conceptualized  through  the  virtuous  circle  model.  The implementation  of  non-cash  assistance  to  the  community  positively  impacts  sustainable economic improvement in the country.
Keywords: BPNT Program, Community Welfare, economic development
Abstrak : Pelaksanaan  kebijakan  program  Batuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  yang diselenggarakan  untuk  membantu  masyarakat  miskin  berkaitan  dengan  tujuan pengembangan  ekonomi  negara  secara  berkelanjutan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menemukan  alasan  logis  program  bantuan  BPNT  dalam  peningkatan  pembangunan ekonomi  negara.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  penelitian  ini  menggunakan  sampel pelaksanaan BPNT di desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Implementasi program BPNT ditelusuri dalam penelitian ini melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi  yang  didukung  dengan  metode  kualitatif.  Data  dianalisis  dengan menggunakan  pendekatan  pembangunan  ekonomi  Todaro  dan  Smith.  Penelitian  ini menghasilkan  pelaksanaan  program  yang  berjalan  sesuai  dengan  pedoman  dengan hambatan  pada  keteraturan  pencairan  dana.  Program  BPNT  yang  ditujukan  untuk menjamin  kelangsungan  hidup  dengan  penyediaan  pangan  agar  meningkatkan kesejahteraan dikonsep melalui model virtouos circle (lingkaran baik). Penerapan bantuan non tunai kepada masyarakat memiliki dampak peningkatan ekonomi berkelanjutan pada negara.
Kata Kunci: BPNT, Kesejahteraan Masyarakat, pembangunan ekonomi
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 2, 2022 Hamdan Hamdani, Ninda Rosmawati

## PENDAHULUAN
Peningkatan masyarakat miskin di Indonesia pada tahun 2019 yang mencapai 0,56% (Badan Pusat Statistik, 2020) mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang salah  satunya  dengan  menyelenggarakan  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT). Program  ini  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  membantu  masyarakat  miskin  dalam pemenuhan  kebutuhan  dasarnya  yang  berkaitan  dengan  pangan.  Sasaran  program  ini ditujukan  kepada  masyarakat  miskin  yang  tidak  mampu  menyelenggarakan  hidupnya sampai  taraf  yang  dianggap  manusiawi  (Arsyad,  2010,  p.  299)  dan  dianggap  sebagai kelompok  yang  tidak  menguasai  sarana-sarana  fisik  (Wiratman,  1987,  p.  37).  Kriteria kelompok  miskin  dipenuhi  oleh  Masyarakat  Desa  Kubang  Kecamatan  Talun  Kabupaten Cirebon  yang  didasarkan  pada  data  tahun  2015  (Kelompok  Kerja  Sanitasi  Kabupaten Cirebon, 2015), sehingga mereka termasuk dalam wilayah yang mendapatkan bantuan non pangan.
Pelaksanaan program tidak hanya ditujukan untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, akan tetapi sebagai upaya membentuk masyarakat yang terpenuhi kebutuhan mendasarnya  yang  berimplikasi  pada  peningkatan  kesejahteraan.  Langkah  penyediaan bentuk  dalam  bentuk  pangan  menjadi  ukuran  bagi  banyak  negara  dalam  membentuk karakter masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya ( sustenance ) dan terhindar dari mental “mengemis”. Efektivitas program bantuan non tunai disebutkan Boston (2019) berdampak signifikan  dalam  mendorong  pertumbuhan  kesejahteraan  masyarakat.  Penelusuran terhadap kepentingan peningkatan kesejahteraan yang terkandung dalam kebijakan BPNT ditinggalkan  oleh  banyak  peneliti.  Beragam  penelitian  hanya  terfokus  pada  aspek implementasi dari pelaksanaan program (Djaenal et al., 2021; Hasimi, 2020; Julianto, 2020), hambatan  pelaksanaannya  (Hutagalung  et  al.,  2022),  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan program  (M.  Noor  et  al.,  2022;  Parhusip,  2019;  Rosaliana  &  Hardjati,  2019).  Analisis terhadap  hubungan  program  bantuan  dengan  menyediakan  sumber  pangan  yang dibutuhkan dengan peningkatan kesejahteraan diabaikan oleh banyak peneliti.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan logika mendasar pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan memberikan jaminan keberlangsungan hidup masyarakat (Apatinga et al., 2021), sehingga berdampak  pada  peningkatan  semangat  untuk  meningkatkan  taraf  hidup.  Untuk menemukan kesinambungan pemberian bantuan pangan terhadap peningkatan taraf hidup,
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 2, 2022 Hamdan Hamdani, Ninda Rosmawati
penelitian ini menentukan dua aspek utama; (1) bagaimana pelaksanaan program Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Desa  Kubang  Kecamatan  Talun  Kabupaten  Cirebon?  (2) bagaimana konsep dasar program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditinjau dari teori Pembangunan  Ekonomi?  Dua  pertanyaan  ini  menjadi  konstruksi  dasar  yang  digunakan dalam penelitian untuk menemukan logika dasar program BPNT di Desa Kubang.
Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  yang  diimplementasikan  pemerintah melalui  kebijakan  yang  berorientasi  pada  peningkatan  aspek  sosial  membutuhkan kestabilan  ekonomi  negara.  Arah  orientasi  kebijakan  yang  hanya  menekankan  pada  satu aspek  mempengaruhi  kestabilan  aspek  lainnya.  Dalam  konteks  ini,  Myrdal  (1957) berargumen bahwa penentuan arah kebijakan pada satu aspek akan memberikan pengaruh pada  aspek  lainnya  dalam  makna  positif  ataupun  negatif  ( vicious  and  virtuous  circles ). Penekanan atas satu kebijakan berkorespondensi dengan peningkatan terhadap kebijakan yang  lainnya.  Hubungan  ini  membentuk  serangkaian  hubungan  yang  melingkar  dengan legitimasi  negara  sebagai  aktor  yang  dapat  mengintervensi  arah  kebijakan  satu  untuk meningkatkan  kebijakan  yang  lain  (Hirvilammi,  2020).  Intervensi  terhadap  pengentasan kemiskinan melalui kebijakan BPNT berkaitan dengan peningkatan ekonomi berkelanjutan sebagai dasar implementasi kebijakan sosial.

## METODE PENELITIAN
Pengukuran terhadap efektivitas dan implikasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  di  Desa  Kubang  Kecamatan  Talun  Kabupaten  Cirebon  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif.  Penggunaan  metode  kualitatif  dipertimbangkan  karena cakupan metode ini mampu  data deskriptif yang dihasilkan dari perilaku dan pernyataan yang diamati dalam proses penelitian (Tanzeh, 2011, p. 40). Penelitian ini menggunakan dua jenis  data;  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Sumber  data  primer  dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari aktivitas implementasi program Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Desa  Kubang,  Cirebon.  Sedangkan  sumber  data  sekunder dihasilkan dari beragam dokumen dan hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi program bantuan pangan non tunai.
Pengambilan  data  dari  sumber  data  yang  ditentukan  dalam  penelitian  ini menggunakan tiga teknik; observasi, wawancara, dan dokumentasi (J. Noor, 2011, p. 56). Wawancara  dalam  penelitian  ini  mengambil  sampel  pihak  yang  terlibat  langsung  dalam pelaksanaan program, seperti penanggung jawab program, keluarga penerima bantuan, dan
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 2, 2022 Hamdan Hamdani, Ninda Rosmawati
petugas  e-warong.  Hasil  data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  menggunakan  teori kesejahteraan masyarakat yang dikenalkan oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. Teori  ini  memberikan  deskripsi  terhadap  beragam  aspek  kebutuhan  masyarakat  untuk meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya  dengan  menyasar  pada  tingkat  kebutuhan  dasar, tingkat kehidupan, perluasan skala ekonomi, dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa (Todaro & Smith, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Realisasi  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  didasarkan  pada  hasil Rapat  Terbatas  Presiden  RI  tentang  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  dan Ketimpangan  Ekonomi.  Program  ini  ditujukan  sebagai  pengganti  dari  program  bantuan Beras Sejahtera (rastra) untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta  untuk  mendorong  inklusi  keuangan.  Dalam  aspek  implementasinya,  penyaluran bantuan pangan non tunai diselenggarakan sejak tahun 2017 dengan sasaran daerah terpilih melalui  pertimbangan  ketersediaan  akses  dan  fasilitas  pendukung  program.  Pemilihan bantuan  pangan  ditujukan  untuk  memberikan  pilihan  kebutuhan  pokok  yang  lebih  luas dengan penyalurannya melalui sistem perbankan agar lebih produktif dan fleksibel. Sistem perbankan juga ditujukan untuk mendorong peningkatan akumulasi aset dan akses layanan keuangan yang lebih luas. Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan menggunakan e-voucher yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang dibutuhkan (BPNT, 2017).
Efektivitas  program  dengan  memperbaiki  sistem  penyaluran  dinilai  memiliki kekurangan  dalam  wilayah  implementasinya.  Kharismawati  dan  Rosdiana  (2018) menemukan  hambatan  dalam  penggunaan  mesin  EDC  di  e-warong.  Hambatan  ini  juga diperkuat  dengan  keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  dapat  mengoperasikan perangkat  yang  berbasis  elektronik  dan  jangkauan signal yang  terbatas  (Rachman  et  al., 2018).  Penekanan  terhadap  beragam  kecurangan  yang  muncul  dalam  kebijakan  bantuan melalui  sistem  elektronik  tidak  berjalan  signifikan.  Nabila  et  al.  (2021)  menemukan beragam  kecurangan  terjadi  yang  berkaitan  dengan  realisasi  bantuan  yang  tidak  sesuai dengan ketentuan. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan BPNT yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih dirasakan oleh penerima manfaat (Gultom et  al.,  2020).  Pengadaan  bantuan  pangan  juga  dinilai  sebagai  langkah  taktis  pemerintah
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 2, 2022 Hamdan Hamdani, Ninda Rosmawati
untuk  menjamin  pemenuhan  gizi  masyarakat  (Julianto,  2020).  Implementasi  kebijakan yang tepat dan efektif berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Implementasi  kebijakan  yang  efektif  dapat  membawa  perubahan  positif  pada lingkungan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Tugas  ini  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  untuk  memberikan  dukungan  dan  layanan  yang  diperlukan  dalam  proses pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat.  Implementasi  kebijakan  yang  berfokus  pada pemberian  bantuan  sosial  dianggap  sebagai  bentuk  dukungan  pemerintah  untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Damima et al., 2022). Pembentukan masyarakat yang sejahtera  menekankan  pada  aspek  kesetaraan  sosial  dan  mengurangi  kesenjangan  sosial. Program  BPNT  merupakan  upaya  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mengurangi kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial.  Masyarakat  yang  sejahtera  berdampak  pada peningkatan  partisipasi  mereka  dalam  proses  pembangunan  (Sombang,  2021). Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan dapat meningkatkan kemandirian dan  kapasitas  mereka  dalam  mengatasi  masalah  yang  dihadapinya,  serta  memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan yang tidak memperhatikan  prinsip  kesejahteraan  sosial  juga  dapat  berdampak  buruk  pada kesejahteraan sosial masyarakat.

## Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program yang dilaksanakan guna penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan  sosial,  rehabilitasi  sosial  serta  pelayanan  dasar  (BPNT,  2017).  Dalam penyalurannya, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  diberikan secara non-tunai dengan  menggunakan  sistem  perbankan  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM). Program ini merupakan perubahan dari program penyaluran Beras Sejahtera (rastra) yang dikonversi penyalurannya melalui kupon elektronik ( e-voucher ) agar lebih tepat sasaran dan dapat dikontrol dengan mudah (BPNT, 2017).
Pelaksanaan  Bantuan  Pangan  Non-Tunai  (BPNT)  di  Desa  Kubang  disalurkan melalui  elektronik  warung  gotong  royong  (e-warong)  sebagai  mitra  resmi  yang  sesuai dengan pedoman bantuan (Pusat, 2011). Penyaluran bantuan di Desa Kubang ditangani oleh Warung Kubang Mandiri yang telah bekerja sama dengan Bank penyalur bantuan (Toni, 2020). Besaran bantuan yang diberikan ditentukan sebesar Rp. 200.000 yang disalurkan dalam bentuk bahan pangan. Yuyun (2020), selaku petugas e-worong menyatakan bahwa
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 2, 2022 Hamdan Hamdani, Ninda Rosmawati
pemberian bantuan tidak dapat diberikan dalam bentuk tunai, akan tetapi berupa kupon yang dapat ditukarkan dengan beras sebanyak 12 kg, telur 1 kg, kacang-kacangan sebanyak ½ kg,  kentang sebanyak 1 kg, dan buah Apel sebanyak ½ kg. Jumlah bantuan yang telah ditentukan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat. Kecukupan ini terkonfirmasi dari pernyataan Suliherni, sebagai keluarga penerima manfaat,
Alhamdulillah  kalau  beras segitu cukup  kan  dapatnya  juga  sekarung  ya,  sudah beberapa bulan ini saya tidak beli beras, dicukup–cukupin , kebetulan sekarang berasnya bagus jadi tidak perlu dicampur sama beras jenis lain lagi, dan telur juga alhamdulillah cukup kalau setiap mau dapat lagi di bulan depan baru telur itu habis, paling kita ya beli sayuran yang lain aja (Suliherni, 2020).
Besaran  bantuan  yang  salurkan  oleh  e-warong sebagai  mitra  dalam  penyaluran  bantuan telah sesuai dengan pedoman yang ditentukan.
Kesesuaian implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) didukung dengan jaminan kualitas dan mekanisme penyaluran. Suliherni mengapresiasi kualitas beras yang disalurkan.
Ya kalau kualitas dari bantuan itu sih bagus, sudah beberapa bulan ini juga berasnya bagus alhamdulillah , terkadang ada berasnya kurang bagus terus harus dicampur sama beras  bagus,  tapi  alhamdulillah  sekarang  –  sekarang  tidak  harus  dicampur  lagi berasnya (Suliherni, 2020).
Di  samping  jaminan  terhadap  kualitas  bantuan,  mekanisme  pendistribusian  bantuan berlangsung sesuai dengan pedoman. Bantuan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat disalurkan tanpa ada pemungutan biaya yang sesuai dengan ketetapan yang telah diatur  oleh  pemerintah  (Observasi,  2020).  Jaminan  kualitas  dan  pendistribusian  yang berlangsung  di  Desa  Kubang  menunjukkan  pelaksanaan  BPNT  berjalan  sesuai  dengan aturan yang ditetapkan.
Gambar 1. Bahan Pangan dan Penyaluran BPNT
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 2, 2022 Hamdan Hamdani, Ninda Rosmawati
Meskipun  demikian,  cakupan  penerima  bantuan  dan  tenggang  waktu  bantuan membutuhkan  perhatian  lebih.  Toni  mengonfirmasi  bahwa  sasaran  keluarga  penerima bantuan masih didasarkan pada pendataan yang belum diperbaharui, sehingga ketepatan penerima manfaat bantuan masih dinilai kurang.
Ya kalau dikatakan tepat sasaran 100% sih belum ya, karena kan data itu diambil dari tahun lama, tapi setidaknya cukup membantu walau tidak dapat dikatakan sempurna, oleh karena hal ini maka memicu timbulnya kecemburuan sosial (Toni, 2020).
Kecemburuan  sosial  yang  muncul  diperparah  dengan  jadwal  pembagian  bantuan yang  tidak  sesuai.  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  yang  seharusnya  di distribusikan setiap bulan mengalami keterlambatan pada jenjang periode Agustus hingga September 2020.
Implementasi  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Desa  Kubang menunjukkan upaya perubahan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pengurangan kesenjangan  sosial  masyarakat.  Terdapat  dua  kecenderungan  implementasi  kebijakan BPNT. Pertama, perubahan  arah  kebijakan.  Kebijakan  bantuan  pemberian  beras  secara langsung  direvisi  dengan  memperluas  cakupan  bantuan  melalui  distribusi  pangan  yang dibutuhkan  masyarakat. Kedua, penekanan  terhadap  nilai  pembangunan  ekonomi.  Dua kecenderungan yang menjadi semangat program bantuan pangan non tunai memberikan dampak  pada  peningkatan  pandangan  hidup  masyarakat  terhadap  upaya  pengentasan kemiskinan oleh Negara.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu hidup tergambar dalam  upaya  konversi  bantuan  langsung  berupa  beras  menuju  bantuan  pangan  yang beragam.  Bentuk  bantuan  yang  difokuskan  pada  kebutuhan  masyarakat  sehari-hari dibandingkan  bantuan  uang  tunai  menunjukkan  fokus  pengembangan  pemerintah  pada distribusi pangan. Langkah ini berkesesuaian dengan prinsip utama dalam pengembangan masyarakat  yang  mencakup  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  ( sustenance ),  penghargaan terhadap  kemanusiaan,  dan  tidak  bergantung  pada  orang  lain  (Todaro  &  Smith,  2014). Penyediaan  pangan  terhadap  masyarakat  miskin  memberikan  jaminan  peningkatan kualitas hidup. Todaro dan Smith (2014) mengklaim ketersediaan dan distribusi pangan merupakan  bagian  dari  tujuan  pembangunan  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan kesejahteraan.  Melalui  perubahan  kebijakan  dengan  sasaran  masyarakat  yang  dinilai kurang  mampu  mengindikasikan  pelaksanaan  program  BPNT  terfokus  pada  distribusi
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 2, 2022 Hamdan Hamdani, Ninda Rosmawati
pangan untuk menunjang kecukupan gizi dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT, 2019).
Implementasi program BPNT di Desa Kubang mengindikasikan upaya pengentasan kemiskinan  melalui  pengurangan  kesenjangan  sosial  masyarakat  dengan  memberikan bantuan pangan non tunai yang lebih luas dan memperhatikan nilai pembangunan ekonomi. Dengan  memberikan  bantuan  pangan  yang  dibutuhkan  masyarakat,  program  ini meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  sumber  daya  ekonomi  dan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata. Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi menghasilkan  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  (Todaro  &  Smith,  2014). Penyediaan sumber daya pangan secara merata melalui program BPNT berkontribusi dalam penanggulangan  kesenjangan  sosial  masyarakat  di  Desa  Kubang.  Hal  ini  disebabkan dampak yang sinergis antara pemerataan ekonomi dengan pengurangan kesenjangan yang ditunjukkan  dalam  beragan  teori  pembangunan  ekonomi  ( Š kare  &  Dru ž eta,  2016). Pelaksanaan  program  BPNT  di  Desa  Kubang  menjadi  contoh  implementasi  kebijakan pengentasan  kemiskinan  dengan  cara  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  sumber daya ekonomi dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi.
Menentukan Arah Kebijakan Ekonomi dalam Kebijakan Sosial pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Perubahan kebijakan program beras sejahtera menuju program bantuan pangan non tunai  terhadap  masyarakat  di  Desa  Kubang  Kecamatan  Talun  Kabupaten  Cirebon diimplementasikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Distribusi bantuan dilakukan melalui  e-warong  yang  ditunjuk  sebagai  mitra  penyaluran  bantuan  yang  bekerja  sama dengan Bank sebagai penyedia dana. Bantuan disalurkan berupa kupon yang ditukarkan dengan  bahan  pangan  yang  menjadi  kebutuhan  keseharian  masyarakat.  Kesesuaian penyaluran bantuan pada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan (Ariyanti et al., 2021). Meskipun, implementasi bantuan terkendala oleh ketepatan waktu penyaluran dan pendataan keluarga sasaran yang masih  tidak  tepat,  akan  tetapi  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  miskin  yang  menjadi tujuan program ini tercapai. Masyarakat Desa Kubang merasa terbantu dengan keberadaan program bantuan pangan non tunai sebagai program pengganti dari bantuan beras sejahtera.
Perubahan  program  yang  dilakukan  sebagai  upaya  memberikan  jaminan ketersediaan  kebutuhan  masyarakat  di  desa  Kubang  menunjukkan  basis  dasar  program sebagai  upaya  peningkatan  produktivitas  dan  efisiensi  produksi.  Peningkatan
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 2, 2022 Hamdan Hamdani, Ninda Rosmawati
produktivitas tergambar dari penyediaan sumber daya pangan yang dapat mempermudah akses  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup.  Langkah  ini  berkesesuaian dengan  pengembangan  pertumbuhan  ekonomi  yang  terfokus  pada  perbaikan  aspek produksi (Smith, 2007). Efisiensi produksi dalam bentuk penyediaan bahan pangan juga berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi negara. Hal ini ditunjukkan dalam hasil penelitian Apatinga et al. (2021) yang menyebutkan bantuan non tunai berkontribusi terhadap  peningkatan  ekonomi  negara  melalui  pajak.  Kontribusi  program  BPNT  yang menguntungkan  masyarakat  melalui  pemberian  jaminan  ketersediaan  kebutuhan  pokok juga berdampak pada peningkatan pengelolaan ekonomi negara.
Jaminan  negara  terhadap  ketersediaan  kebutuhan  pangan  melalui  bantuan  non tunai memberikan dampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Kebutuhan terhadap barang  kebutuhan  pokok  berimplikasi  pada  peningkatan  permintaan  barang  dan  jasa, sehingga  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatkan  pendapatan  perusahaan penyedia  pangan.  Peningkatan  penjualan  perusaahan  swasta  berkorelasi  dengan peningkatan  penerimaan  pajak  negara  dari  sektor  swasta.  Sobandi  (2004)  mengklaim bahwa  arah  kebijakan  yang  memanfaatkan  keberadaan  pihak  swasta  memberikan keuntungan  lebih  terhadap  peningkatan  pendapatan  negara  melalui  pajak.  Terlebih, bantuan  non  tunai  dalam  bentuk  kupon  dapat  mengurangi  pengeluaran  negara  dalam bentuk uang tunai. Hal ini membantu negara untuk mengurangi pengeluaran yang dapat membantu meningkatkan surplus anggaran negara, yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek  infrastruktur  dan  program  lainnya  yang  dapat  membantu  meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Kutsuri et al., 2021).
Dalam  aspek  lain,  keberadaan  bantuan  non  tunai  yang  berupa  pangan  dapat memberikan dampak ekonomis pada masyarakat. Keluarga penerima manfaat pangan bisa menghemat  biaya  belanja  yang  disebabkan  ketersediaan  bahan  makanan.  Hal  ini  akan membantu mereka memiliki lebih banyak uang untuk kebutuhan lain. Ketersediaan uang tunai  yang  cukup  memungkinkan  untuk  pengembangan  usaha  yang  dapat  membantu mencapai  kemandirian  finansial.  Begitu  juga,  ketersediaan  pangan  yang  bergizi  dapat memberikan  jaminan  ketercukupan  kebutuhan  gizi  yang  meningkatkan  kesehatan masyarakat  (Julianto,  2020).  Dengan  cakupan  gizi  yang  baik,  masyarakat  dapat meningkatkan  produktivitas  dan  meningkatkan  potensi  kerja  lebih  tinggi,  sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 2, 2022 Hamdan Hamdani, Ninda Rosmawati
Peran  program  BPNT  dalam  peningkatan  pengelolaan  ekonomi  negara menunjukkan  signifikansi  lain  yang  ditemukan  di  luar  tujuannya  untuk  menyediakan kebutuhan  dasar  masyarakat.  Implementasi  kebijakan  bantuan  non  tunai  yang  memiliki dampak  pada  penguatan  pengembangan  ekonomi  negara  mencerminkan  kebijakan  yang saling  menguatkan.  Dampak  saling  menguatkan  yang  dihasilkan  dalam  suatu  kebijakan disebut Llena-Nozal (2019) sebagai virtuous circle (lingkaran yang baik) yang menjadi dasar dari pembangunan ekonomi suatu negara. Ikatan saling ketergantungan antara kebijakan penyediaan kebutuhan ekonomi dengan pengembangan ekonomi negara mengindikasikan rancangan  program  berjalan  beriringan  antara  kebijakan  sosial  dengan  pertumbuhan ekonomi.  Pertimbangan  kesesuaian  kebijakan  sosial  dan  ekonomi  berdampak  pada pembentukan kesejahteraan yang berkelanjutan (Hirvilammi, 2020), sehingga peran sosial dalam program BPNT secara tidak langsung mendukung ekonomi negara.
Aspek kebijakan yang memenuhi virtuous circle dengan menyeimbangkan kebijakan sosial dalam program BPNT dengan keuntungan pengelolaan ekonomi negara ditinggalkan oleh  peneliti  sebelumnya.  Peneliti  hanya  memfokuskan  pada  mekanisme  implementasi program  (Djaenal  et  al.,  2021;  Hasimi,  2020;  Julianto,  2020)  dengan  acuan  pada  aspek hambatan (Hutagalung et al., 2022) dan evaluasi efektivitas program (M. Noor et al., 2022; Parhusip,  2019;  Rosaliana  &  Hardjati,  2019).  Konstruksi  dasar  yang  mencerminkan pertimbangan dalam pembuatan program diabaikan, sehingga kajian terhadap pelaksanaan program BPNT hanya mengarah pada proses evaluasi kebijakan. Keseimbangan pembuatan kebijakan  yang  mengarah  pada  peningkatan  kesejahteraan  sosial  yang  seimbang  dengan peningkatan ekonomi negara mengantarkan pemahaman terhadap upaya serius pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah melalui program BPNT telah menjaga keseimbangan kebijakan dengan menghubungkan kebijakan sosial dengan kebijakan ekonomi sebagai pertimbangan dasar dalam pembuatan program. Pertimbangan untuk menjaga keseimbangan kebijakan sosial dengan kebijakan ekonomi berdampak pada kemanfaatan program terhadap kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi negara. Dalam pandangan  Todaro  (2014),  pembangunan  ekonomi  harus  dilakukan  dengan mempertimbangkan  kebutuhan  sosial  masyarakat,  termasuk  peningkatan  kesejahteraan, penghapusan  kemiskinan,  dan  peningkatan  akses  ke  pendidikan  dan  kesehatan.  Hal  ini dianggap  penting  karena  jika  masyarakat  tidak  merasakan  manfaat  langsung  dari
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 2, 2022 Hamdan Hamdani, Ninda Rosmawati
pembangunan ekonomi, maka mereka tidak akan mendukung program pembangunan yang dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Keseimbangan  antara  aspek  sosial  dan  ekonomi  dalam pembangunan ekonomi menjadi penting agar program pembangunan yang dijalankan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi negara. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan aspek sosial maupun ekonomi dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi.

## PENUTUP
Penerapan  kebijakan  pemerintah  melalui  program  BPNT  di  Desa  Kubang  yang selama  ini  dianggap  sebagai  program  yang  membutuhkan  pengawasan  dalam  tahap implementasinya  mencerminkan  konsep  besar  pengembangan  ekonomi.  Penelitian  ini menemukan konsepsi dasar kebijakan sosial yang sirkuler dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi negara. Pelaksanaan bantuan dengan memanfaatkan unit  usaha  sebagai  mitra  yang  mendistribusikan  bantuan  berupa  bahan  pangan berkontribusi  dalam  peningkatan  ekonomi  negara  melalui  pajak.  Implementasi  program memberikan  gambaran  perhatian  negara  dalam  memberikan  jaminan  pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang kurang mampu sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonominya.  Kesinambungan  kebijakan  dalam  aspek  sosial  dengan  kebijakan  ekonomi negara menunjukkan konsep kebijakan pertumbuhan ekonomi yang bersifat virtuous circle . Kebijakan secara melingkar yang konstruktif sebagai identifikasi yang ditemukan dalam  penelitian  ini  dihasilkan  dari  pembacaan  implementasi  program  dengan menggunakan pendekatan Todaro dan Smith. Pendekatan ini memberikan penekanan pada arah  kebijakan  yang  didasarkan  pada  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  dengan tumpuan kebijakan sosial masyarakat sebagai dampak dari upaya pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, penelitian ini menganalisis program BPNT hanya pada wilayah Desa Kubang yang dengan fokus pada relasi kebijakan sosial dengan kebijakan pengembangan ekonomi  negara.  Aspek  lain  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  sosial  ditinggalkan dalam penelitian ini, sehingga dapat membuka peluang bagi penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Apatinga,  G.  A.,  Asiedu,  A.  B.,  &  Obeng,  F.  A.  (2021).  The  contribution  of  non-cash remittances  to  the  welfare  of  households  in  the  Kassena-Nankana  District,  Ghana.
African Geographical Review ,
41 (2), 214–225.
https://doi.org/10.1080/19376812.2020.1870511
Ariyanti,  Kosim,  A.  M.,  &  Yono.  (2021).  Efektivitas  Penyaluran  Dana  Zakat  terhadap Tingkat Kesejahteraan Asnaf Gharimin di Masa Pandemi Covid-19. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 2 (2), 126–139. https://doi.org/10.47467/ELMAL.V2I2.528 Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan . UPP STM YKPM. Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik (No. 56).
Boston,  J.  (2019).  Redesigning  the  Welfare  State. Policy  Quarterly , 15 (1). https://doi.org/10.26686/PQ.V15I1.5289
BPNT, T. P. P. P. (2017). Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai . TNP2K. Damima,  J.,  Pangemanan,  F.  N.,  &  Waworundeng,  W.  (2022).  Fungsi  Pemerintah  Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Suatu Studi Kasus: Di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan). GOVERNANCE ,
2 (1), 2022. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/38095 Djaenal,  R.,  Kaawoan,  J.  E.,  &  Rachman,  I.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan  Tosa  Kecamatan  Tidore  Timur  Kota  Tidore. Governance , 1 (2),  2021. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/34844 Gultom,  H.,  Kindangen,  P.,  &  Kawung,  G.  M.  V.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembanguan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 21 (1), 39–53.
Hasimi,  D.  M.  (2020).  Analisis  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. REVENUE:
Jurnal Manajemen Bisnis Islam , 1 (1), 81–94.
https://doi.org/10.24042/REVENUE.V1I01.5762
Hirvilammi,  T.  (2020).  The  Virtuous  Circle  of  Sustainable  Welfare  as  a  Transformative Policy Idea. Sustainability , 12 (1), 391. https://doi.org/10.3390/SU12010391
Hutagalung,  J.,  Nofriansyah,  D.,  &  Syahdian,  M.  A.  (2022).  Penerimaan  Bantuan  Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan Metode ARAS. Jurnal Media Informatika Budidarma ,
6 (1), 198–207. https://doi.org/10.30865/MIB.V6I1.3478 Julianto,  P.  (2020).  Implementasi  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. Qawwam : The Leader’s Writing , 1 (1), 38–43. https://doi.org/10.32939/QAWWAM.V1I1.77
Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Cirebon. (2015). Pemutakhiran Sanitasi Kabupaten Cirebon . PPSP.
Kharismawati,  I.  S.,  &  Rosdiana,  W.  (2018).  Implementasi  Bantuan  Pangan  Non-Tunai (BPNT)  melalui  e-warung  di  Kelurahan  Sidosermo  Kecamatan  Wonocolo  Kota Surabaya. Publika , 6 (8). https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V6N8.P Kutsuri, G. N., Tinikashvili, T. S., Solyannikova, S. P., Milenkov, A. V., & Dzhonmamadov, S. B. (2021). Features of financial and credit regulation of the economy in the context of digitalization. ACM International Conference Proceeding Series . https://doi.org/10.1145/3487757.3490941
Llena-Nozali, A., Martini, N., & Murtini, F. (2019). The economy of well-being: Creating opportunities  for  people’s  well-being  and  economic  growth. OECD Statistics Working Papers 2019/02 . https://doi.org/https://doi.org/10.1787/498e9bc7-en Myrdal, G. (1957). Economic Theory and Under-Developed Regions . Gerald Duckworth & co.
Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT)  di  Desa  Paleran  Kecamatan  Umbulsari  Kabupaten  Jamber. JURNAL
Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Vol. 11, No. 2, 2022 Hamdan Hamdani, Ninda Rosmawati
PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial , 15 (2), 303–309. https://doi.org/10.19184/JPE.V15I2.21327
Noor,  J.  (2011). Metodologi  Penelitian  Skripsi,  Tesis,  Disertasi,  Dan  Karya  Ilmiah .  PT.  Fajar Interpratama Mandiri.
Noor, M., Gata, W., Risnandar, R., Fakhrudin, F., & Novitarani, A. (2022). Optimization of Sentiment Analysis of Program Sembako (BPNT) Based on Twitter. Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS) , 4 (1), 223–234. https://doi.org/10.37385/JAETS.V4I1.1006 Parhusip, J. (2019). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Desain Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  Di  Kota  Palangka  Raya. Jurnal Teknologi Informasi: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika , 13 (2), 18–29. https://doi.org/10.47111/JTI.V13I2.251
Pusat, T. K. R. (2011). Pedoman Umum Raskin . Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program  Beras  Sejahtera  (Rastra)  dan  Bantuan  Pangan  Non-Tunai  (BPNT). Analisis Kebijakan Pertanian , 16 (1), 1. https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18 Rosaliana, A., & Hardjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Public Administration Journal of Research , 1 (2), 96–111. https://doi.org/10.33005/PAJ.V1I2.13
Š kare, M., & Dru ž eta, R. P. (2016). Poverty and economic growth: a review. Technological and Economic
Development of Economy , 22 (1), 156–175. https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1125965 Smith, A. (2007). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (S.M. Soares (ed.)). MetaLibri Digital Library.
Sobandi, B. (2004). Kebijakan Pengeluaran Pemerintah: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  Dan  Praktek  Administrasi , 1 (3), 82–98. https://doi.org/10.31113/JIA.V1I3.342
Sombang,  N.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Perencanaan  Pembangunan  (Studi  di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara). POLITICO: Jurnal Ilmu Politik ,
10 (3). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/31971 Suliherni. (2020). Wawancara .
Tanzeh, A. (2011). Metodologi Penelitian Praktis . Teras Perum Polri.
Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT. (2019). Pedoman Umum Program Sembako 2020 . TNP2K.
Todaro, M. P., & Smith, S. (2014). Economic Development . Prentice Hall.
Toni. (2020). Wawancara . Wiratman, B. (1987). Kemiskinan dan Pembebasan . Kanisius. Yuyun. (2020). Wawancara .