Urgensi  Akreditasi  Sekolah  dalam  Upaya  Pemetaan  Mutu  Pendidikan  di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Amirulah Datuk 1 , Arifin 2 , ST. Ramlah 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia
Corresponding Author amirulahdatodawa@gmail.com ARTICLE INFO Article history: Received November 27, 2022 Revised December 29, 2022 Accepted January 01, 2023

## ABSTRACT
Education  is  the  belle  of  national  development  to  foster  a  strong  national character and is based on Indonesian values or culture. School productivity is very important and something that is non-negotiable. The characteristics of a productive  school  can  be  seen  from  the  form  and  nature  of  the  school organization  which  can  provide  opportunities  in  the  form  of  increasing  the number  and  quality  of  abilities  possessed  by  students after  participating  in learning.  School  accreditation  is  an  activity  for  assessing  the  eligibility  of  a school  based  on  predetermined  criteria  and  carried  out  by  the  National Accreditation Board for Schools/Madrasahs (BAN-S/M), the results of which are manifested in the form of recognition  of eligibility ratings. This activity aims to obtain an overview of school performance that can be used as a tool for  fostering,  developing  and  improving  the  quality  of  education.  also  to determine  the  feasibility  level  of  a  school  in  the  provision  of  education.  In implementing  school  accreditation,  it  is  an  effort  by  the  government  to guarantee  the  quality  of  education  and  improve  school  performance, especially  in  providing  educational  services  to  the  community.  School Accreditation aims to provide information on the eligibility of the school or program it implements based on the National Education Standards, provide recognition  for  eligibility  ratings,  and  provide  recommendations  regarding education  quality  assurance  to  programs  and  or  educational  units  that  are accredited. In terms of quality, education in NTT is still in the 29th position out of 34 provinces. This illustrates that mapping in the accreditation system is  important  in  recording  the  number  of  schools  spread  across  the  beloved Flobamorata  region  based  on  Graduate  Quality,  Learning  Process,  Teacher Quality and School Management. In order to evaluate school performance so that it can be useful to improve the quality of education in NTT.
Keywords : Educational  Quality  Mapping,  Urgency  of  School  Accreditation, Educational Quality Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Semula,  risalah  ini  hendak  mengemukakan  urgensi  pentingnya  mutu  sebuah lembaga pendidikan ditengah pandemic Covid 19 melanda dan meminta banyak orang untuk turut berpikir dalam tata kelola yang sistimatis, terukur dan terorganisisir untuk bagaiman pesertadidik dapat belajar baik secara daring maupun tatap muka langsung. Peran  pendidikan  dapat  dipahami  bukan  hanya  dalam  konteks  mikro  (kepentingan anak didik yang dilayani melalui proses interaksi pembelajaran dirunag-ruang kelas) melainkan  juga  dalam  konteks  makro  yaitu  kepentingan  masyarakat  luas,  dimana

## Attractive : Innovative Education Journal
satuan pendidkan (sekolah) mampu didesain dengan baik dalam memfasiltasi semua anak untuk mendapatkan pembelajaran yang layak dan berkeadilan.
Dalam hal ini argumentasi pembelajaran mikro harus mampu memberikan layanan belajar  mengajar  kepada  anak  didik  sesuai  dengan  kebutuhanya.  Satuan  pendidikan harus  mampu  memberikan  serfis  pelayanan  dengan  memperhatikan  keragaman karakterisitik individual peserta didik. Sedangkan dalam konteks makro, pendidikan harus  mampu  merealisasikan  relevansi  anatara  hasil  pendidikan  dengan  kebutuhan masyarakat.  Relevansi  pendidikan  dapat  diupayakan  dengan  memperhitungkan  dan mengantisipasi tuntunan dan harapan masyarakat seiring dengan laju perkembangan social, ekonomi, dan politik. Upaya tersebut menuntut para penyelenggara pendidikan harus memiliki cara pandang komprehensif terhadap berbagai isu perkembagan yang ada, dan berkemampuan menggalang potensi sumber daya pendidikan secara terpadu. Hal  ini  membuat  peran  pendidikan  dirasakan  sangat  penting  bagi  setiap  bangsa. Pendidikan  berperan  penting  dalam  penyampaian  informasi  keilmuan  yang  akan menjadikan  masyarakat  mengetahui,  mengerti,  memahami,  dan  memiliki  wawasan yang  semakin  luas.  Selain  itu  pendidikan  juga  membangkitkan  motivasi  untuk masyarakat  agar  dapat  bergerak  maju  memacu  dan  bangkit  dari  keterbelakangan, (Datuk, 2020)
Disinilah  terlihat  nampak  jelas  bahwa  Pendidikan  berfungsi  majemuk  terutama dalam membangun anak bangsa yang lebih bermutu. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003,  Bab  II  pasal  3  tentang Sisdiknas, yang menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.  “Pendidikan  menjadi  primadona pembangunan nasional untuk membina karakter bangsa yang tangguh dan dilandasi nilai- nilai  atau  budaya  Pancasila”.  Institusi  yang  memegang  peranan  penting  untuk mencapai tujuan pendidikan nasional adalah sekolah. Dewasa ini, harapan masyarakat terhadap sekolah mengalami perubahan ke arah perhatian  mereka pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Sekolah sebagai institusi pencetak sumber daya manusia yang  memiliki  kompetensi  dan  berkualitas  harus  bekerja  secara  efektif  dan  efisien sebagai  kriteria  produktivitas  suatu  organisasi.  “Pendidikan  me njadi  primadona pembangunan nasional untuk membina karakter bangsa yang tangguh dan dilandasi nilai- nilai  atau  budaya  Pancasila”.  Institusi  yang  memegang  peranan  penting  untuk mencapai tujuan pendidikan nasional adalah sekolah. Dewasa ini, harapan masyarakat terhadap sekolah mengalami perubahan ke arah perhatian mereka pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Sekolah sebagai institusi pencetak sumber daya manusia yang  memiliki  kompetensi  dan  berkualitas  harus  bekerja  secara  efektif  dan  efisien sebagai kriteria produktivitas suatu organisasi, (Asopwan, 2018).
Produktivitas sekolah menjadi sangat penting dan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Karakteristik sekolah yang produktif dapat dilihat dari bentuk dan sifat organisasi sekolah  yang  dapat  memberikan  peluang  berupa  peningkatan  jumlah  dan  kualitas kemampuan  yang  dimiliki  oleh  peserta  didik  setelah  mengikuti  pembelajaran. Produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses penataan dan  penggunaan sumber  daya untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  secara  efektif  dan efisien,  (Mulyasa,  2011).  Sekolah  produktif  yang  menjadi  misi  sekolah  di  antaranya
prestasi yang tinggi dan suasana yang menyenangkan. Prestasi dapat dilihat dari sudut lulusan yang banyak, berkualitas tinggi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Produktivitas sekolah yang baik tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhi sekolah, diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, motivasi kerja guru, lingkungan sekolah yang kondusif, pelaksanaan supervisi  kepala sekolah yang rutin, akreditasi sekolah, dan pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah dan serta daya dukung berupa saran dan prsarana  sekolah, (Soetjipto, 2004)). Dari beberapa faktor tersebut, penulis  memandang  faktor  akreditasi  sekolah  merupakan  salah  satu  faktor  yang dominan  penting  untuk  diketahui  bersama.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  kegiatan akreditasi sekolah mencakup berbagai bidang penilaian, yakni kurikulum dan proses belajar-mengajar,  manajemen  sekolah,  kelembagaan  sekolah,  sarana  dan  prasarana, tenaga  pendidik,  peserta  didik,  peran  serta  masyarakat  dan  kultur  sekolah.  Karena mencakup berbagai komponen itulah maka keberadaan akreditasi sekolah merupakan salah  satu  faktor  yang  turut  berpengaruh  terhadap  meningkatnya  produktivitas sekolah.
Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional yang lebih baik,  maka  di  tahun  2019  BAN  S/M  telah  menetapkan  kebijakan  prioritas  untuk menyusun perangkat akreditasi yang baru, atau disebut Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan  (IASP-2020).  Instrumen  Akreditasi  Satuan  Pendidikan  dikembangkan dengan  menitipbertakan  pada  4  komponen  penilaian  yaitu,  Mutu  Lulusan,  Proses Pembelajaran,  Mutu  Guru  dan  Manajemen  Sekolah.    Penyusunan  akreditasi  baru  ini untuk memenuhi kebutuhan berdasrkan pada dinamika dunia pendidikan saat ini yang telah menglami banyak perubahan. Argumentasi mendasar atas perubahan ini adalah BAN S/M akan menerapkan pendekatan baru dalam penilain akreditasi sekolah dari penilaian  berbasis  administrasi  (compliance)  menuju  penilaian  berbasis  kinerja (Performance  based).  Pergeseran  pradigama  ini,  mutlak  diperluakan  sebagai  penting untuk  melihat  mutu  pendidikan  kea  rah  yang  lebih  baik  yang  difokuskan  pada pemenuhan mutu yang lebih subtatntif.
Sekolah  sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional  dituntut  untuk  selalu berupaya  meningkatkan  kualitas  dalam  penyelenggraan  pendidikan,  hingga  dapat menghasilkan  lulusan  yang  berkualitas,  mampu  bersaing  serta  mampu  menghadapi tantangan zaman. Mutu tidak berdiri sendiri, artinya banyak faktor untuk mencapainya dan  untuk  memelihara  mutu  (1).  Mutu  pendidikan  adalah  istilah  umum  yang digunakan sebagai  kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi  atau kajian  (review)  mutu  (2).  Kegiatan  mutu  tertuju  pada  proses  untuk  membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan hasil atau outcome sesuai dengan yang diharapkan  oleh  stake  holder  (Saad,  2020).  Dalam  kaitannya  dengan  standarisasi, akreditasi  menjadi  salah  satu  bagian  penting  dalam  upaya  memperoleh  informasi tentang  kondisi  nyata  suatu  lembaga  pendidikan  berdasarkan  standar minimal  yang telah  ditetapkan  menuju  perencanaan  pendidikan  yang  terarah  guna  mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkualitas. Akreditasi merupakan suatu bentuk usaha mempercepat dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan sekolah. Tidak hanya itu,  akreditasi  juga  dapat  memotivasi  sekolah  untuk  berlomba-lomba  berbenah  diri dalam rangka mencapai standart yang diinginkan bahkan melebihi atau melampaui dari standar yang ada.
Penilaian  mutu  sekolah  sama  halnya  dengan  melakukan  evaluasi  mutu  sekolah yang  harus  dilakukan  dengan  prinsip-prinsip  dan  standar-standar  tertentu,  salah satunya dengan akreditasi.  Akreditasi  sekolah, menurut Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan faktor yang strategis untuk menentukan  bahwa  satuan  pendidikan  baik  sekolah  maupun  madrasah  memiliki kelayakan  program  dalam  melaksanakan  Pendidikan  sebagai  bentuk  akuntabilitas publik. Adanya kegiatan akreditasi diharapkan dapat memberikan arahan dan motivasi kepada  satuan  Pendidikan  untuk  melakukan  dan  meningkatkan  penjaminan  mutu secara  berkesinambungan.  Selain  itu,  akreditasi  juga  dapat  memberikan  informasi mengenai  mutu  sekolah  maupun  madrasah  terhadap  proses  pendidikan  yang dilaksanakan yang mengacu pada pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan. Dengan  demikian  maka  proses  akreditasi  seharusnya  dilakukan  secara  profesional, akuntabel, dan kredibel mengacu pada prinsip yang telah ditetapkan yakni  obyektif, komprehensif, adil, dan transparan.
Pada pelaksanaannya, kegiatan akreditasi mensyaratkan adanya validasi kondisi sekolah yang sebenarnya sehingga memastikan bahwa sekolah yang akan diakreditasi telah  sesuai  dengan  dan  memenuhi  persyaratan  (compliance)  minimal  untuk memastikan  bahwa  sekolah  yang  bersangkutan  telah  memenuhi  kelayakan  dalam menyelenggarakan  proses  pembelajaran.  Untuk  meningkatkan  nilai  akreditasi, persyaratannya  tidak  terbatas  pada  ketersediaan  input,  sarana,  prasarana  dan sebagainya, (Awaludin, 2017). Selain itu, budaya sekolah (school culture), lingkungan sekolah  (school  environment),  manajemen  sekolah  (school  management)  juga  perlu mendapat perhatian karena faktor ini juga sangat mempengaruhi adanya penyediaan input pendidikan serta pengendalian terhadap proses pendidikan melalui manajemen guru, produktivitas sekolah yang baik diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran  serta  penyusunan  instrumen  akreditasi  berdasrkan  pada  Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020, Lestari and Puspaningrum, 2021).
Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria  yang  telah  ditetapkan  dan  dilakukan  oleh  Badan  Akreditasi  Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  pembinaan,  pengembangan,  dan peningkatan  mutu  pendidikan.  Juga  untuk  menentukan  tingkat  kelayakan  suatu sekolah  dalam  penyelenggaran  pendidikan.  Sekolah  yang  diakreditasi  meliputi    SD, SDLB, SLTP, SMA, dan SMK, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah,  maupun  masyarakat.  Berdasarkan  uraian  diatas  menunjukkan  betapa pentingnya  akreditasi  sekolah  bagi  upaya  peningkatan  produktivitas  sekolah  serta penjaminan  mutu  sebuah  satuan  pendidikan.  Hal  inilah  yang  menjadi  keprihatinan, maka pada tulisan ini penulis akan mempelajari tentang akreditasi dalam meningkatkan mutu sebuah  sekolah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## METODE
Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis kritis dan metode  kepustakaan.  Metode  analisis  kritis  yang  penulis  maksudkan  di  sini  adalah upaya menyeleksi dengan cara merangkum dan mempertimbangkan masalah sehingga dapat direduksi, direposisi, dan dipaparkan secara sistematis, (Awaludin, 2017). Studi Literasi  (Library  Reserch)  dimana  mengumpulkan  data  melalui  literature  yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas, seperti artikel jurnal, web, Koran dan lain sebagainya dan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat data pustaka  serta  mengolah  bahan  penelitian  untuk  dijadikan  sebagai  temuan  hasil penelitian dan bautkan kesimpulan, (Mustika, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akreditasi  adalah  kegiatan  penilaian  kelayakan  program  dalam  satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur  pendidikan  formal  dan  nonformal  pada  setiap  jenjang  dan  jenis  pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan  secara  objektif,  adil,  transparan,  dan  komprehensif.  Tolok  ukur  atau parameter  mutu  pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  adalah standar nasional  pendidikan (SNP).  SNP  merupakan  kriteria  minimal  tentang  sistem pendidikan  di  seluruh  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Menteri Pendidikan Nasional, 2005). SNP meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  (5)  standar  sarana  dan  prasarana,  (6)  standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.
Permasalahan  dan  Isu-Isu  Strategis  Pendidikan  di  NTT  dilihat  dari  Jumlah  satuan Pendidikan antara Kuantitas dan Kualitas Sekolah-sekolah yang tersebar di NTT
Dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  NTT,  pemerintah  telah melakukan  berbagai  upaya  seperti  halnya  pengembangan  dan  penyempurnaan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, perbaikan sistem evaluasi, pengadaan buku  dan  alat-alat  pelajaran,  perbaikan  sarana  prasarana  pendidikan,  peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan mutu pimpinan sekolah. Hal ini tertuang dalam visi Pembangunan  NTT  yakni  NTT  bangkit  mewujudkan  masyarakat  sejahtera  dalam bingkai NKRI, dimana bangkit diukur dari, Pertama kualitas SDM, tingkat kemakmuran, kemampuan berusaha, serta menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat NTT, kedua, mampu  mewujudkan  kehidupan  sejajar  dan  sederajat  dengan  daerah  lain  dengan mengandalakan  pada  kemampuan  dan  kekuatan  sendiri.  Berikut  adalah  sejahtera diukur dari Pertama, terpenuh kebutuhan dasar masyarakat baik sandang, pangan dan papan, kedua ,  tidak  ada  pembatasan/diskriminasi  dalam  bentuk  apapun,  baik  antar individu,  gender,  maupun  wilayah  dengan  pendekatan  pembangunan  berbasis keadilan.  Hal  demikian  didukung  dengan  melihat  banyaknya  lemabaga  pendidikan sekolah yang tersebar di NTT seberti dibawah ini.
Sumber : https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/240000 25 April 2021
Dalam perspektif kuantitas sesungguhnya satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur begitu banyak, baik negeri yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta yang dimilki  oleh  yayasan.  Namun,  menariknya  adalah  apakah  secara  kuanatitas  itu seimbang dengan kualitas sekolah-sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Melihat dari data di atas menunjukan bahwa jumlah sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur sebanyak 13.314 sekolah, dimana TK,1.599, KB 3.575, TPA 24, PKBM 238, SKB 20, SD 5181, SMP 1774, SMA 569, SMK 301, SLB 31, dan PLK 2. Hal ini menunjukan bahwa lembaga  pendidkan  kita  begitu  banyak  secara  kuantitas,  namun  secara  kuantitas  ini juga, memberikan keterangan bahwa masih banyak sekolah yang masih jauh dari kata kualitasnya.
Hal yang ingin disoroti dalam rangka bagaimana meningktkan kualitas sumber daya manusia di NTT dengan memperhatikan beberapa poin penting dengan merujuk pada Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan.
Pertama, Sarana dan prasana Pendidikan, merupakan faktor pendukung yang memungkinkan  warga  sekolah  berkontribusi  secara  maksimal  dalam  peningkatkan mutu  pendidikan.  Sarana  dan  prasarana  pendidikan  bisa  disebut  dengan  fasilitas sekolah.  Fasilitas  sekolah  merupakan  suatu  usaha  yang  mencerminkan  pelaksanaan kurikulum secara lancar sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman belajar dan latihan  keterampilan  kejuruan  yang  memadai  (Asopwan,  2018).  Dengan  demikian persoalan-persoalan yang dihadapi dalam bidang pendidikan di NTT terkait sarana dan prsarana yang perlu ditangani dengan baik, diantaranya adalah Sarana dan prasarana, yaitu:  Kekurangan  sarana  penunjang  seperti  perpustakaan,  ruang  serba  guna, laboratorium, dan ruang olahraga; Gedung-gedung sekolah perlu mendapat perbaikan dengan segera karena sebagian besar kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar; Kekurangan buku-buku penunjang kelancaran proses belajar mengajar sehingga peserta didik kurang mendapatkan buku-buku sebagai bahan referensi.
Kedua, Tatakelola  Pendidikan, Pengelolaan  Pendidikan  adalah  kriteria mengenai  perencanaan,  pelaksanaan,dan  pengawasan  kegiatan  pendidikan  pada tingkat  satuan  pendidikan,  kabupaten/kota,  provinsi,  atau  nasional  agar  tercapai efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pendidikan.  Standar  Pengelolaan  adalah Standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  kegiatan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan,  kabupaten/kota, propinsi,  atau  nasional  agar  tercapai  efisiensi  dan  efektifitas  penyelenggaraan pendidikan.  Pengelolaan  satuan  pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah  menerapkan  manajemen  berbasis  sekolah  yang  ditunjukkan  dengan kemandirian,  kemitraan,  partisipasi,  keterbukaan,  dan  akuntabilitas.  Pengelolaan sekolah  didasarkan  pada  perencanaan  program,  pelaksanaan  rencana  kerja, pengawasan  dan  evaluasi,  kepemimpinan  sekolah,  dan  sistem  informasi  manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pengelolaan sekolah masih belum optimal dimana masih terdapat kekurangan keterampilan dan pengetahuan dalam  mengelola sekolah yang bermutu tinggi.
Permasalahan  dan  Isu-Isu  Strategis  Pendidikan  di  NTT  dilihat  dari  banyak  jumlah Pendidik  yang tersebar di NTT
Dalam upaya memajukan kehidupan suatu bangsa dan Negara, sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, maka di dalamanya terjadi proses pendidikan atau  proses  belajar  yang  memberikan  pengertian,  pandangan  dan  penyusaian  bagi
seseorang  atau  peserta  didik  kearah  kedewasaan  dan  kematangan  berpikir.  Proses tersebut akan membawa pengaruh terhadap perkembangan jiwa seseorang anak didik atau peserta didik, dan atau subjek didik kearah yang lebih dinamis, baik terhadap bakat atau pengalaman, moral, intelektual maupun fisik (jasmani) menuju kedewasaan dan kematangan, (Anwar, 2015). Disinilah peran guru di dalam raung-runag kelas dengan mefasilitasi, menyediakan kondidisi belajar yang optimal untuk membelajarkan siswa dengan  proses  belajar  mengajar.  Kondisi  belar  mengajar  optimal  dicapai  jika  guru mampu mengatur siswa, sarana pengajaran memadai dan situasi belajar menyenangkan dengan berpedoman pada ajuan yang termuat dalam perangkat pembelajaran. Dengan demikian  dapat  dilihat  jumlah  pendidik  yang  tersebar  di  Wilayah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:
Sumber : https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/240000 25 April 2021
Guru sebagai ujung tombak pembengunan sebuah bangsa, sebab dari rahim gurulah sebuah  kehidupan  dan  masa  depan  dilahirkan.  Dalam  hal  ini  jika  terjadi  kegagalan seorang  guru  mencapai  tujuan  pemeblajaran  maka  terjadi  berbanding  lurus  dengan ketidakmampuan guru mengelolah kelas. Indikator dari  kegagalan itu sperti  prestasi belajar siswa rendah, tidak seseuai dengan standar atau batas ukuran yang ditentukan, karena  itu  pengelolaan  kelas  merupakan  komptensi  guru  yang  sanagt  penting. Berdasarkan data guru yang tersebar di Provinsi NTT di atas merupakan ujung tombak bagi  perubahan  provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Pengelolaan  kelas  yang  efektif merupakan  persyaratan  mutlak  yang  harus  dilakuakn  oleh  seorang  guru  bagi terciptanya suasana pembelajaran mengajar yang efektif dan menyenangkan, (Ismaya, 2015).  Maka  dari  itu  pentinggnya  kemampuan  guru  dalam  pengelolaan  kelas  guna menciptakan  suasana  kelas  yang  konudusif  demi  mengkatkan  kulitas  pembelajaran siswa di NTT. Pada tataran ini Pendidikan di NTT masih mengalami tantangan dimana berdasarkan jumalah guru 96.556 yang tersebar di sekolah SD maupun SMA tersebut masih banyak yang belum tersertifikasi guru. Dan inilah tantangn yang dihadapi saat ini. Pendidkan di NTT butuh tenaga pendidik yang mampu menguasai 4 kompetensi yakni  kepribadian,  pedagogik,  profesionalime  dan  sosial.  Hal  itu  dibutuhkan  untuk
meningkatkan  prestasi  siswa  dalam  mendongkrak  mutu  penddikan  kita  di  NTT  ke tingkat nasional.
Hal yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah dalam rangka bagaimana meliahat Guru-guru yang ada tersebar di NTT baik negeri maupun swasta sebagai jalan keluar  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dengan  memperhatikan beberapa poin penting sebagai berikut:
Pemerintah diharpakan fokus pada kualitas pendidikan dan akses pendidikan yang berkeadilan dalam rangkah meningkatkan kualiats SDM, dengan catatan perbaiki dan perhatiakan atas terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah- daerah.  rendahnya  kualitas  tenaga  pendidik,  rendahnya  kualitas  pengelolaan  sistem pendidikan, terbatasnya biaya pendidikan. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, pembangunan  pendidikan  Provinsi  NTT  diarahkan  pada  perluasan,  pemerataan  dan peningkatan  kualitas  pendidikan.  Hal  tersebut  diketahui  melalui  indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan seperti, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Rasio Guru terhadap  Murid.  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS)  merupakan  ukuran  partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur tertentu. Nilai APS yang semakin tinggi menunjukkan  semakin  banyak  penduduk  usia  sekolah  yang  bersekolah.  Anak  usia sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (98,27 persen) dan 13-15 tahun (94,76 persen) hampir seluruhnya telah bersekolah atau mengakses fasilitas pendidikan baik formal maupun  pendidikan  non  formal.  Sementara  pada  kelompok  Umur  16-18  tahun (74,65persen), akses fasilitas pendidikan relatif rendah. Secara ratarata hanya 3 dan 4 penduduk  berumur  16-18  tahun  yang  sementara  bersekolah,  sisanya  memilih  untuk tidak bersekolah , (Kennedy et al., 2019) . Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan kualitas  lulusan  maka  perlu  penguatan  terhadap  peran  dari  seorang  guru  dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik untuk mencedaskan generasi bangsa. Sebab provinsi NTT secara kualitas tingkat nasional, mutu pendidikan kita masih berada di peringkat  bawah.  Fokus  kedepan  adalah  memperhatiakn  pendidik  dan  tenaga kependidikan secara merata dan berkeadilan bagi negeri maupun swasta.

## Sebaran kualitas mutu satuan pendidikan diwilayah Nusa Tenggara Timur  baik negeri maupun swasta dilihat dari hasil Akreditasi Sekolah
Mutu merupakan suatu konsep dalam manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan suatu  cara  dalam  mengelola  suatu  organisasi  yang  bersifat  komprehensif  dan terintegrasi  yang  diarahkan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  pelanggan  secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek kegiatan organisasi.  Penjaminan  dan  peningkatan  mutu  pendidikan  pendidikan  dasar  dan menengah merupakan tanggung jawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing  serta  peran  masyarakat.  Dengan  demikian  dalam  kaitannya  dengan standarisasi,  akreditasi  menjadi  salah  satu  bagian  penting  dalam  upaya  memperoleh informasi  tentang  kondisi  nyata  suatu  lembaga  pendidikan  berdasarkan  standar minimal  yang  telah  ditetapkan  menuju  perencanaan  pendidikan  yang  terarah  guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkualitas. Akreditasi merupakan suatu bentuk usaha mempercepat dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan sekolah.
Dalam  Accreditation  Handbook  (COA,  2008,  p.  3),  akreditasi  didefinisikan sebagai  proses  verifikasi  yang  dilakukan  oleh  suatu  lembaga  indipenden  terhadap program melalui penilaian secara menyeluruh apakah menunjukkan telah memenuhi atau  melebihi  standar  umum  dan  standar  program  yang  ditetapkan.  Program  yang
akreditasi yang dinilai efektif dalam mempersiapkan pendidik dan menunjukkan mutu secara  keseluruhan  terhadap  programprogram  umum  yang  ditetapkan.  Status akreditasi  dapat  dicapai  meskipun  tidak  semua  standar  dipenuhi.  ECA  (2005,  p.  4) mendefinisikan akreditasi sebagai suatu keputusan mandiri dan formal yang diperoleh dari  suatu  lembaga  mandiri  berdasarkan  standar  tertentu.  Proses  akreditasi dilaksanakan  melalui  beberapa  tahapan  mulai  dari  penilaian  diri  (selfassessment), penyiapan  berbagai  dokumen  yang  perlu  diajukan  menjalani  akreditasi,  penilaian eksternal  oleh  tim  asesmen  yang  independen,  dan  penetapan  keputusan  akreditasi. Keputusan akreditasi tergantung pada penilaian mutu berdasarkan standar mutu yang telah  ditetapkan.  Keputusan  akhir  dari  sebuah  proses  atau  prosedur  akreditasi  yang berwibawa  perlu  dilakukan  secara  wajar  meskipun  diakui  bahwa  validitas  terhadap hasil penilaian itu masih terbatas.
Oleh karena itu dalam peningkatan mutu kompetensi lulusan, perlu dilakukan upaya yang sistematis dan terpadu melalui peningkatan komponen standar pendidikan nasional.  Kegiatan  sistemik  dan  terpadu  dalam  upaya  pemenuhan  standar-standar mutu  pendidikan  disebut  penjaminan  mutu  pendidkan  dan  dapat  diperoelh  hasil akreditasi  sebagai  wujud  dari  laporan  mutu  lemabaga  pendidikan  di  NTT  sebagai berikut.
Sumber : Data Satuan Pendidikan yang ber NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) https://dapo.kemdikbud.go.id/ Update 28/01/2021
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Akreditasi  sekolah  merupakan  kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk  menentukan  kelayakan  program  dan/atau  satuan  pendidikan  pada  jalur pendidikan  formal  dan  nonformal  pada  setiap  jenjang  dan  jenis  pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan  secara  objektif,  adil,  transparan,  dan  komprehensif  dengan  menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi sekolah  juga  diartikan  sebagai  proses  penilaiaian  secara  komprehensif  terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk  akuntabilitas  publik.  Akuntabilitas  publik  ini  merupakan  suatu  bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik, apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
Berdasarkan diagram diatas menunjukan bahwa mutu mendidkan kita dilihat dari data  hasil  akreditasi  masih  jauh  dari  predikat  mutu  berdasrkan  harapan  masyarakat
NTT. Dalam hal ini hal yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki mutu pendidikan di NTT sebagai berikut:
Pertama, Meningkatkan  ketersediaan,  keterjangkauan,  kualitas,  kesetaraan  dan kepastian  dalam  penyelenggaraan  pendidikan, Kedua, Tenaga  pendidik,  yaitu: Kekurangan  guru  yang  berkualitas  untuk  tiap  mata  pelajaran;  Kualitas  guru  belum memadai, Ketiga, Sarana  dan  prasarana,  yaitu: Kekurangan  sarana  penunjang  seperti perpustakaan,  ruang  serba  guna,  laboratorium, dan  ruang  olahraga;  Gedung-gedung sekolah  perlu  mendapat  perbaikan  dengan  segera  karena  sebagian  besar  kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar; Kekurangan buku- buku  penunjang  kelancaran  proses  belajar  mengajar  sehingga  peserta  didik  kurang mendapatkan  buku-buku  sebagai  bahan  referensi., Keempat, kurangnya  kamampuan dalam kompetensi siswa di bidang matematika, sains dan literasi; Kelima, Manajemen sekolah, yaitu: Pengelolaan sekolah masih belum optimal; dan Kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam dan Keenam, Peran serta masyarakat, yaitu belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan partisipasi untuk meningkatkan kinerja sekolah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  akreditasi sekolah adalah suatu upaya dari pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan serta meningkatkan kinerja sekolah terutama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.  Akreditasi  Sekolah  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  tentang kelayakan sekolah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan,  memberikan  pengakuan  peringkat  kelayakan,  serta  memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi. Dalam pengembangan pendidikan di wilayah NTT, perlu diperhatikan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  meniningkatkan  mutu  dengan  melihat beberapa faktor yang mejadi prioritas utama yaitu: efektivitas proses belajar mengajar yang  pada  kenyataannya  sangat  tergantung  pada  ketersediaan  sarana  dan  prasarana belajar  yang  belum  memadai,  kualitas  dan  kuantitas  tenaga  pengajar,  metode pengajaran serta manajemen pendidikan; peran orang tua, masyarakat dan pemerintah yang mendukung pembangunan pendidikan yang bermutu perlu ditingkatkan lagi agar mutu itu tidak sekedar manis di bibir, pahit direalisasi.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Saya  Ucapkan  terimakasih  kepada  teman  teman  yang  telah  yang  telah berkontribusi  dan  memberikan  motivasi  sehingganya  artikel  ini  telah  terbit.  Kepada Editorial team Attractive Journal: Innovative Education Journal yang telah membantu dalam proses review, sehingganya artikel ini layak untuk dipublikasikan

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENELITI
Penelitian  ini  dilakukan  oleh  Amirulah  Datuk  (AD).  AD  telah  melakukan penelitian  dan  mengolah  data,  dan  kemudian  menyelesaikan  proses  revisi  dalam penyempurnaan naskah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Muhammad. 2015. Filsafat Pendidikan. Prenadamedi Group. Makasar
A.  R.  Awaludin,  "Akreditasi  Sekolah  Sebagai  Suatu  Upaya  Penjaminan  Mutu Pendidikan Di Indonesia," Jurnal Susunan Artikel Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Pp. 12 - 21, 2017.
Asopwan,  D.,  2018.  Studi  Tentang  Akreditasi  Dalam  Meningkatkan  Produktivitas Sekolah 2, 8.
Awaludin,  A.A.R.,  2017.  Akreditasi  Sekolah  sebagai  Suatu  Upaya  Penjaminan  Mutu Pendidikan di Indonesia. SAP Susunan Artik. Pendidik. 2. https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156 COA. (2008). Accreditation handbook: definition of stipulations 2007-08. Retrieved July 19, 2008, from https://www.ctc.ca.gov/docs/defaultsource/educator- prep/coaagendas/2008-05/2008-05-item16.pdf?sfvrsn=ba0760a2_0
Datuk,  A.,  2020.  Sistem  Zonasi  Sebagai  Solusi  Bagi  Orang  Tua  untuk  Mendapatkan Pendidikan Anak Yang Bermutu Di Kota Kupang. Attract. Innov. Educ. J. 2, 20. https://doi.org/10.51278/aj.v2i2.40
ECA. (2005). Accreditation  in the European higher education area. Retrieved July 19, 2008, from http://www.aic.lv/bolona/Bologna/c ontrib/Statem_oth/ECA_on_Bergen. pdf
Ismaya, Bambang. 2015. Pengelolaan Pendidikan. PT Refika Aditama. Bandung Kennedy,  P.S.J.,  Tobing,  S.J.L.,  Toruan,  R.L.,  Nomleni,  A.,  2019.  ISU  STRATEGIS KESENJANGAN PENDIDIKAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2, 11.
Lestari, F., Puspaningrum, A.S., n.d. PENGEMBANGAN DENAH SEKOLAH UNTUK PENINGKATAN  NILAI  AKREDITASI  PADA  SMA  TUNAS  MEKAR INDONESIA 2, 11.
Mulyasa (2011).Manajemen Berbasis Sekolah.Jakarta: PT Bumi Aksara. Mustika, Z. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Saad, S.R., 2020. Peran Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMP Muhammadiyah Lakea 15, 4.
Soetjipto (2004) Profesi Keguruan. Jakarta: Rineka Cipta Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003,  Bab  II  pasal  3  tentang
Sisdiknas
WASIUDIN AA. Manajemen Pemasaran Pendidikan Islam (Studi Kasus MI Raudhatul Athfal Meruyung). FITK: UIN JKT;
Copyright Holder : © Amirulah Datuk, et al.,  (2023).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
Thisarticleisunder: