## ASPEK HUKUM PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL

## Aji Bayu Prasetya, Rahayu Subekti
Universitas Sebelas Maret e-mail : ajibayuprasetya.abp@gmail.com , rahayusubekti@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Tujuan  artikel  ini  untuk  menganalisis  aspek  hukum  pembayaran  ganti  rugi  dalam pengadaan  tanah  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  –  Solo  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian empiris/lapangan dengan pendekatan dari data-data lapangan yang yang dilaporkan secara lisan  ataupun  tertulis  oleh  responden.  Pengadaan  tanah  dengan  maksud  pembangunan kepentingan umum diatur dalam “UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 19 Tahun 2021, dan PERMEN ATR/KBPN No. 19 Tahun  2021.”  Hasil  penelitian  yang  didapat  dalam  Pelaksanaan  pemberian  ganti  rugi terhadap  pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  --  Solo  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta secara keseluruhan masih belum terlaksana dengan optimal. Hambatan yang terjadi dalam pembayaran ganti rugi pada pembangunan jalan tol Yogyakarta -- Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hambatan yang bermula dari masyarakat pemegang hak atas tanah dan Pemerintah yang lambat dalam pemberian ganti rugi.
Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Pemberian Ganti Rugi

## ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the legal aspects of paying compensation in land acquisition for the construction of the Yogyakarta – Solo Toll Road in the Special Region of Yogyakarta. The research conducted is an empirical/field research with an approach from field data reported orally or in writing by the respondents. Land acquisition for the purpose of developing public interest is regulated in “the 1945 Constitution, Law no. 5 of 1960, Law no. 2 of 2012, Law no. 11 of 2020, PP No. 19 of 2021, and PERMEN ATR/KBPN No.  19  of  2021.”  The  results  of  the  research  obtained  in  the  practice  of  paying compensation for the construction of the Yogyakarta - Solo Toll Road in the Special Region of Yogyakarta as a whole have not been carried out optimally. The obstacles that occur in the provision of compensation in the construction of the Yogyakarta - Solo Toll Road in the Special Region of Yogyakarta are obstacles that come from the community holding land rights and the Government which is slow in providing compensation.

## Keywords : Land Procurement, Public Interest, Compensation

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pembangunan  nasional  menggambarkan  tindakan  pemerintah  sekarang  dan yang  akan  datang.  Pembangunan  nasional  merupakan  perwujudan  nyata  dari  cita-cita  bangsa Indonesia,  yakni  dengan  memajukan  kesejahteraan  umum  (Yohanes  Suhardin,  2012). Terwujudnya masyarakat yang adil serta makmur berpedoman pada Pancasila dan tentunya UUD
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
1945 merupakan pertumbuhan nasional yang sejati. Menurut (Rahayu Subekti, 2016), pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan lahan yang cukup luas untuk pembangunan berbagai fasilitas yang melayani kepentingan umum, seperti halnya pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo. Hal ini disebabkan karena tanah memegang bagian penting pada kehidupan dan kehidupan masyarakat, selain sebagai prasarana tempat tinggal, industri, dan transportasi (Abdurrahman, 1983). Kegunaan tanah  begitu  tak  terbatas  pada  prinsip  kebutuhan  perumahan;  itu  juga  berfungsi  sebagai  tempat pengembangan sosial, politik, dan budaya individu atau komunitas publik (Wianahyu Erwiningsih, 2009) . Di sisi lain, hak atas tanah rata-rata diikat dengan hak milik.
Tanpa  lahan,  proses  pelaksanaan  pembangunan  Tol  Yogyakarta  -  Solo  hanyalah  sebuah rencana. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan dan prinsip atas dasar penghormatan mutlak terkait pada hak atas tanah, upaya pengadaan tanah ini wajib ditangani dan dilaksanakan dengan tepat. Dalam hukum pemerintahan telah disahkan oleh konstitusi negara, khususnya Pasal 33 ayat (3)  UUD  1945,  yang  menyatakan:  “bahwa  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memberikan landasan hukum terkait adanya jaminan hukum bagi pengambilalihan hak atas tanah oleh negara, dengan tujuan  untuk  melayani  kepentingan  umum,  termasuk  kepentingan  nasional  serta  kepentingan negara. Bersama-sama untuk kemakmuran rakyat, hak tanah ini diperbolehkan untuk dicabut jika diharuskan memberikan ganti rugi yang cukup dan wajar sesuai dalam tata cara yang digariskan undang-undang (Soedharyo Soimin, 1993).
Sebagai lembaga penyelenggara negara, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur serta menyelenggarakan pada penggunaan, peruntukan, penyediaan hingga perawatan bumi, air, serta  ruang  angkasa.  Hal  ini  secara  tegas  disebutkan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  huruf  a  UU  No.  5 Tahun  1960.  Adanya  kewenangan  negara  dalam  penyediaan  tanah  untuk  keperluan  masyarakat dan negara. Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 mengatur bahwa sebagai badan penyelenggara negara, pemerintah berwenang membatalkan hak atas tanah tentu dengan imbalan ganti rugi wajar.
Kebijakan pengadaan tanah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas UU No. 2 Tahun 2012, kebijakan lebih lanjut diatur dalam PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang realisasinya  diatur  dalam  PerMen  ATR/KBPN  No.  19  Tahun  2021  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan  PP  No.  19  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kebijakan inilah yang ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum, sehingga mampu dicapai semaksimal mungkin.
Selama  tahap  berlaku  pada  pengadaan  tanah,  masalah  yang  berkaitan  dengan  ganti  rugi merupakan  faktor  yang  sensitif  (Giffron  Samosir  et  al.,  2020).  Dapat  dikatakan  bahwa  kerap adanya kasus berkaitan dengan pengadaan tanah pembangunan kepentingan umum, karena bentuk dan  besaran  ganti  rugi  yang  menjadi  pokok  permasalahannya.  Harus  ada  konsensus  dalam merundingkan bentuk dan besaran ganti rugi dalam pengadaan tanah. Namun dalam realitanya, proses ini seringkali berlarut-larut, sehingga menyulitkan pemerintah dan pemilik hak atas tanah untuk  mencapai  kesepakatan  (Adrian  Sutedi,  2007).  Atas  tanah  warga  yang  terkena  rencana pembangunan, warga kerap kali menolak menerima bentuk dan besaran ganti rugi, bahkan kerap kali dalam upaya perundingan masih adanya suatu penolakan dari pihak pemilik hak atas tanah tersebut dengan berbagai argumen berlandaskan kepentingan diri sendiri
Menurut laporan jogjapolitan.harianjogja.com (Razak, 2020) (10 Desember 2020), sebagian warga  Temanggal  1  Kalurahan  Purwomartani  Kapanewon  Kalasan  Kabupaten  Sleman  merasa penetapan  harga  dipandang  satu  pihak  serta  condong  arah  merugikan  masyarakat  dan  tidak memenuhi standar diharga. Dalam hal ini, penetapan ganti rugi  yang ditawarkan pemerintah ke
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pemilik tanah yang tidak sesuai dengan nilai tukar yang pantas. Oleh karena itu, warga mendesak agar  Pemerintah  membuat  harga  yang  transparan  kepada  warga  pemilik  lahan.  Untuk menghasilkan penawaran ganti rugi atas hal-hal tersebut di atas, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian terhadap semua data dan informasi yang disampaikan.
Kalurahan Purwomartani menjadi salah satu tempat terkena dampak pada pengadaan tanah pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  –  Solo  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY).  Pada tahapannya,  terdapat  warga  yang  keberatan  dan  menyanggah  atas  pemberian  ganti  rugi  oleh Pemerintah, padahal Pemerintah telah memberikan ganti rugi berdasarkan appraisal. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Margaretha Elya Lim Putraningtyas selaku Kepala Pengadaan Tanah dan  Pengembangan  pada  KanWil  BPN  DIY  pada  tanggal  03  Januari  2022  yang  memaparkan bahwa:
“Dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  pada  tahapan  Pelaksanaan  pemberian  ganti kerugian  Jalan  Tol  Yogyakarta  -  Solo,  masih  terdapat  warga  yang  keberatan  atas  nilai yang  diberikan,  sehingga  kami  perlu  verifikasi  kembali  dan  menyelesaikannya,  agar datanya  dapat  digunakan  untuk  musyawarah.  Untuk  yang  keberatan  yang  mengajukan sanggahan ini ada 3 (tiga) yaitu dengan Nomor Induk Sementara (NIS) 337a dan 337b; 456a dan 456b; serta 130a dan 131a.” (Margaretha Elya Lim Putraningtyas, 2022)
Berdasarkan berita dan pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Margaretha Elya Lim Putraningtyas, menyatakan bahwa masih terdapatnya warga yang merasa keberatan atas nilai yang telah  diberikan  pada  tahapan  pemberian  ganti  rugi  pada  pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  – Solo. Permasalahan ini perlu menjadi bahan analisis dan kajian hukum dari segala hambatan yang terjadi di lapangan mengenai pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah. Diharapkan penelitian ini  mampu  menjadi  bahan  evaluasi  Pemerintah  dalam  mengoptimalkan  Pelaksanaan  pemberian ganti  rugi  oleh  pemerintah  terhadap  masyarakat  sebagai  mana  yang  tertuang  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Penelitian empiris menjadi pilihan penulis, yaitu melakukan penelitian langsung ke Instansi pelaksana pengadaan tanah untuk memperoleh data riil yang dibutuhkan dari hasil observasi dan wawancara. Penelitian empiris ini merupakan penelitian yang mengidentifikasi permasalahan dari segi hukum yang terdapat di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui macam-macam gejala di masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010). Penelitian ini dengan secara gamblang mengkaji data sekunder, kemudian lanjut mengkaji data primer pada lapangan (Soerjono Soekanto, 2010)
Lokasi yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian agar memperoleh data yang valid terkait dengan problematik dalam penelitian ini yaitu di KanWil BPN DIY; Bina Marga Dinas PU PESDM DIY; dan Kantor Kalurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.
Data  yang  terkumpul  selanjutnya  dapat  dianalisis  dengan  cara  deskriptif,  memberikan gambaran  dan  penjelasan  tentang  topik  dan  tujuan  penelitian  sebagai  hasil  penelitian  yang terlaksana.  Gambaran  dan  penjelasan  tersebut  disusun  secara  sistematis,  sehingga  dapat memperoleh  kesimpulan  atas  aspek  pembayaran  Ganti  rugi  terhadap  pembangunan  jalan  Tol Yogyakarta – Solo di DIY.

## PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Terhadap Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pembangunan  kepentingan  umum  merupakan  salah  satu  inisiatif  pemerintah  untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Dalam mewujudkan suatu proyek kepentingan umum, pemerintah  membutuhkan  tanah,  oleh  karena  itu  melaksanakan  kegiatan  pengadaan  tanah. Selain menghormati urgensinya tanah pada kehidupan manusia dan gagasan menghormati hak hukum atas tanah, pelaksanaan pengadaan tanah ini harus dilakukan seefektif mungkin (Rahayu Subekti, 2016).
Pengadaan tanah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2021 juncto Pasal 1 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 juncto Pasal 1 ayat (2) PerMen ATR/KBPN No. 19 Tahun 2021, yang bunyinya: “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.” Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan salah satu upaya penyediaan lahan dengan memberikan suatu  ganti rugi kepada pemilik tanah secara adil dan wajar.  Pengadaan  tanah  pembangunan  jalan  tol  menjadi  salah  satu  upaya  Pemerintah  dalam melaksanakan pembangunan. Salah satu pembangunan Jalan Tol oleh Pemerintah yaitu berada di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY),  khususnya  Jalan  Tol  yang  menghubungkan  antara Yogyakarta dengan Solo.
Terdapat tahapan dalam penerapan ganti rugi pembangunan pada jalan tol Yogyakarta - Solo  di  DIY  dalam  ulasan  ini.  Tata  cara  pemberian  ganti  rugi  pembangunan  Jalan  Tol Yogyakarta - Solo di DIY dapat dimulai secara sah dengan uraian tahapan pengadaan tanah, yakni:

## a. Perencanaan Pengadaan Tanah
Otoritas yang membutuhkan tanah untuk proyek pembangunan nasional menyiapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dengan tetap berlandaskan ketentuan Pasal 4 PP No. 19 Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Pasal 123 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020 perubahan atas Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2012, pada ketentuan-ketentuan tersebut mengatur rancangan  konsep  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  dalam  hal  ini  proses merencanakan pada pengadaan tanah harus berlandaskan Rencana Tata Ruang serta Prioritas pada pembangunan yang terdapat Rencana Kerja otoritas Pemerintahan, RencanaStrategis, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
Pada  tahapan  perencanaan  pengadaan  tanah,  Kementerian  PUPR  menetapkan Dokumen  Perencanaan  Pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  -  Solo  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Kemudian dokumen perencanaan tersebut diajukan kepada Gubernur DIY dan Kepala KanWil BPN DIY.

## b. Persiapan Pengadaan Tanah
Pelaksanaannya  melakukan  pemberitahuan  kepada  warga  atas  adanya  rencana pembangunan yang dilaksanakan dengan penetapan lokasi, sosialisasi, dan konsultasi publik di 6 Kapanewon, yaitu di Kapanewon Kalasan, Kapanewon Prambanan, Kapanewon Depok, Kapanewon  Ngaglik,  Kapanewon  Mlati  dan  Kapanewon  Gamping.  Pada  Pelaksanaannya sebagai berikut:
1) Lokasi
Penetapan lokasi dimohonkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Gubernur DIY.  Sebagaimana  dalam  SK  Gubernur  No.  206/KEP/2020//10  Juli  2020  tentang Penetapan  Lokasi  Pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  –  Solo  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  dalam  Penetapan  Lokasi  membutuhkan  luas  ±1.774.352  m 2 .  Penetapan Lokasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo berada di Kab. Sleman, yang terdiri dari:
a) Kapanewon Kalasan
(1) Kalurahan Purwomartani
(2) Kalurahan Selomartani;
(3) Kalurahan Tirtomartani; dan
(4) Kalurahan Tamanmartani.
b) Kapanewon Prambanan
(1) Kalurahan Bokoharjo.
c) Kapanewon Depok (1) Kalurahan Maguwoharjo;
(2) Kalurahan Condongcatur; dan
(3) Kalurahan Caturtunggal.
d) Kapanewon Ngaglik (1) Kalurahan Sariharjo
e) Kapanewon Mlati (1) Kalurahan Sinduadi;
(2) Kalurahan Sendangadi;
(3) Kalurahan Tlogoadi; dan
(4) Kalurahan Tirtoadi
f) Kapanewon Gamping (1) Kalurahan Trihanggo.
Sebagaimana dalam SK Gubernur DIY No. 206/KEP/2020 tertanggal 10 Juli 2020, terdapat  14  Kalurahan  yang  menjadi  lokasi  sebagai  Penetapan  Lokasi  oleh  Gubernur bersama Pejabat Pembuat Komitmen dalam rencana pembangunan Jalan Tol. Penetapan Lokasi  selanjutnya diumumkan dengan memberitahukan kepada masyarakat  apabila di lokasi tersebut akan diadakan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo.

## 2) Sosialisasi
Sesuai  dalam  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  5),  “Sosialisasi  ialah  upaya mengubah milik pribadi menjadi milik umum (milik negara).” Bapak H. Semiono selaku Lurah  Purwomartani  pada  tanggal  09  Maret  2022  menjelaskan,  sosialisasi  merupakan langkah  dalam  rencana  pengadaan  tanah  yang  diajukan  kepada  masyarakat.  Adanya sosialisasi,  diharapkan  mampu  memperoleh  masukan  dari  masyarakat  terhadap pengadaan  tanah.  Dengan  begitu,  sosialisasi  menjadi  tahapan  yang  dapat  menentukan bagaimana  bentuk  partisipasi  masyarakat  terhadap  adanya  rencana  pengadaan  tanah, sehingga sosialisasi sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan suatu kegiatan yang dapat menimbulkan adanya keberatan maupun masalah lain di tahapan selanjutnya.
Sosialisasi  mengenai  pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  –  Solo  di  DIY dilaksanakan  dengan  bertahap.  Diawali  pada  tanggal  4  Desember  2019  di  Kalurahan Bokoharjo,  12  Desember  2019  di  Kalurahan  Selomartani,  16-17  Desember  2019  di Kalurahan  Tirtomartani,  18  Desember  2019  di  Tamanmartani,  13-15  Januari  2020  di Purwomartani,  28-30  Januari  2020  di  Tirtoadi,  4  Februari  2020  di  Condongcatur,  5 Februari  2020  di  Maguwoharjo,  6  Februari  2020  di  Tlogoadi,  20  Februari  2020  di Sariharjo,  24  Februari  2020  di  Sendangadi  dan  Sinduadi,  26  Februari  2020  di Caturtunggal, dan 3 Maret 2020 di Trihanggo (Arsip KanWil BPN DIY, 2022).
3) Konsultasi Publik
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Proses kegiatan dalam komunikasi atau musyawarah secara dialogis antara pihak- pihak  yang  memiliki  kepentingan  untuk  tercapainya  suatu  kesepakatan  serta kesepahaman  dalam  perencanaan  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  berasaskan Kepentingan umum (Djoni Sumardi Gozali, 2017), tepatnya pada pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo di DIY.
Pemerintah melakukan konsultasi publik untuk menyatukan visi, agar mereka yang terkena pembebasan lahan tidak menanggung beban kerugian. Ibu Margaretha Elya Lim Putraningtyas,  Kepala  Pengadaan  dan  Pengembangan  Tanah  KanWil  BPN  DIY mengungkapkan,  rencana  pengadaan  tanah  pembangunan  pada  Jalan  Tol  Yogyakarta- Solo secara umum disambut baik oleh masyarakat. Terpenting untuk warga yang terkena pengadaan tanah yakni ada ganti rugi yang memadai.

## c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Kepala  BPN  DIY  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  pada    pengadaan  tanah pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  –  Solo.  KanWil  BPN  DIY  bertanggung  jawab  atas susunan  panitia  pelaksanaan  pengadaan  tanah  yang  terdiri  dari  ketua,  anggota,  sekretaris, dan sekretariat pelaksana. Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselesaikan terlama yakni 5 hari kerja setelah sudah diterimanya permohonan pelaksanaan atas Pengadaan Tanah.
Ketua  Pelaksana  membentuk  bahkan  menyeleksi  Satuan  Tugas  (Satgas)  yang berkompeten  pada  bidang  identifikasi  dan  inventarisasi  Objek  Pengadaan  Tanah  dengan kurun waktu terlama ialah 5 hari kerja semenjak dibentuk pelaksanaan Pengadaan Tanah. Satgas  terdiri  atas  Satgas  A  satunya  ialah  Satgas  B,  yakni  Satgas  A  berkewajiban mengumpulkan  data  fisik  obyek  pengadaan  tanah,  sedangkan  Satgas  B  bertugas mengumpulkan data legal obyek pengadaan tanah. Pada pelaksanaanya, Satgas diwajibkan untuk  mengikuti  aturan  yang  berlaku,  sehingga  Satgas  bertanggung  jawab  kepada  ketua pelaksana.
Ketua pelaksana menetapkan tata keanggotaan pelaksana untuk setiap kegiatan yang menyangkut pengadaan tanah. Pada Pembangunan pada Jalan Tol Yogyakarta – Solo, telah disahkan  dengan  SK  Ketua  Pelaksana  No.:  25/KPTS-PPT/IX/2020  tentang  Pembentukan Satuan Tugas PelaksanaPengadaan Tanah untukPembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditetapkan pada tanggal 03 September 2020.
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  pada  jalan  tol  Yogyakarta  –  Solo  di  DIY  terdapat tahapan-tahapaan yang dilaksanakan yaitu:

## 1) Identifikasi dan Inventarisasi
Identifikasi dan Inventarisasi adalah tanggung jawab Satgas. Dalam penyiapannya, Satgas  harus  menyiapkan  kegiatan  persiapan  terkait  dengan  rencana  daftar  jadwal kegiatan,  persiapan  bahan,  persiapan  alat-alat  untuk  teknis,  koordinasi  secara  lanjut dengan  perangkat  kapanewon  dan  kalurahan,  peta  Pengadaan  Tanah  serta memberitahukan rencana serta daftar jadwal pelaksanaan untuk mengumpulkan data pada masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah.
Pada  tahap  Inventarisasi  dan  Identifikasi,  Satgas  A  bertanggung  jawab melaksanakan  pemetaan  dan  pengukuran  terkait  batas  lokasi  pada  setiap  bidang. Pemetaan dan pengukuran ini dilaksanakan berlandaskan peraturan perundang-undangan terkait  dengan  pendaftaran  dan  pengukuran  tanah.  Satgas  A  harus  menyelesaikannya dalam kurun waktu terlama yakni 30 hari kerja. Hasil pada Identifikasi dan Inventarisasi Satgas A tentang pemetaan dan pengukuran tanah perlu dicantumkan dalam peta bidang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tanah untuk kemudahan pelaksanaan, dan ketua harus menandatangani dokumen untuk menetapkan  keabsahannya.  Peta  bidang  tanah  yang  telah  disahkan  dapat  digunakan sebagai proses menentukan pendaftaran hak dan nilai ganti rugi.
Satgas B bertanggung jawab atas pendataan pihak-pihak yang memiliki hak objek terkhusus  Pengadaan  Tanah,  prinsipnya  meliputi  nama;  profesi;  alamat;  nomor  induk kependudukan; bukti kepemilikan tanah, tanaman, bangunan, atau benda di atas tanah; lokasi,  nomor identifikasi  pada bidang, dan luas tanah;  satuan tanah dan dokumennya; jenis  peruntukan  hingga  pemanfaat  atas  tanah;  pembebanan  hak  atas  tanah;  dan  juga pengumpulan  data  terkait  ruang  atas  maupun  ruang  bawah  tanah.  Satgas  B  harus menyelesaikannya dalam kurun waktu terlama yakni 30 hari kerja. Hasil pada Identifikasi dan  Inventarisasi  Satgas  B  atas  pendataan  Pihak  memiliki  hak  dan  objek  terkhusus pengadaan tanah harus disusun dalam bentuk daftar nominatif dengan harus mendapatkan tanda  tangan  ketua  Satgas  yang  menjabat.  Daftar  nominatif  dapat  dipakai  untuk menentukan nilai pada ganti rugi.

## 2) Pengumuman
Setelah  memperoleh  hasil  dari  identifikasi  dan  inventarisasi,  ketua  Satgas menyampaikan  berkas  inventarisasi  dan  identifikasi  kepada  ketua  Pelaksana  melalui berita acara hasil pada identifikasi dan inventarisasi. Selain itu, hasil pada identifikasi dan inventarisasi  akan  disiarkan  di  kantor  Kalurahan  lokasi  pembangunan  Jalan  Tol Yogyakarta – Solo paling lama ialah 14 hari. Apabila masih terdapat warga yang tetap merasa  keberatan  terhadap  hasil  identifikasi  dan  inventarisasi,  warga  diperbolehkan mengajukan upaya sanggahan kepada ketua pelaksana dengan kurun waktu terlama ialah 14  hari  semenjak  terbitnya  pengumuman  dari  hasil  pada  inventarisasi  dan  identifikasi (Margaretha Elya Lim Putraningtyas, 2022).
Tahapan  pengumuman  sangat  penting  untuk  dilakukan  secara  maksimal,  hal  ini dikarenakan terdapat  data  yang beragam  dari tahap identifikasi  dan inventarisasi.  Pada tahapan ini, apabila masyarakat merasa keberatan maupun terdapat perbedaan dari hasil inventarisasi dan identifikasi, maka akan dibuatkan berita acara keberatan, sebagai upaya untuk dapat diverifikasi kembali.

## 3) Penilaian
Penilaian atas besarnya ganti rugi dilakukan oleh otoritas yang membutuhkan tanah, ditetapkan  oleh  ketua  pelaksana  dengan  pelaksananya  disebut  sebagai  Tim  Penilai. Adapun  tugas  dari  Tim  Penilai  meliputi  penilaian  besaran  ganti  rugi,  ruang  atas  serta ruang  bawah,  tanaman,  bangunan,  umur  bangunan,  benda-benda  berhubungan  dengan tanah,  hingga  kerugian  bentuk  lain  yang  mampu  ditanggung  dan  dinilai  besaran  ganti ruginya.
Ganti rugi yang ditetapkan oleh Tim Penilai merupakan nilai tunggal untuk setiap bidang tanah ketika pelaksanaan pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo, tentunya dengan memperhitungkan masa tunggu ketika pembayaran ganti  rugi.  Oleh  karena  itu,  besaran  ganti  rugi  memiliki  sifat  final  dan  mengikat,  serta dipresentasikan kepada ketua pelaksana dalam bentuk berita acara mengenai penyerahan hasil dari penilaian ganti rugi yang nantinya dapat jadi pedoman dasar untuk musyawarah guna menetapkan dasar bentuk ganti rugi terhadap pihak memiliki hak.
Pada  penilaian  tanah  dalam  pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  -  Solo  ini mendapat  penilaian  dari  Tim  Apprasial  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Hasil  pada penilaian  yang  terlaksana  oleh  Tim  Appraisal  yakni  ganti  rugi  fisik  berwujud  tanah
dengan  kisaran  harga  mulai  dari  Rp2.500.000,00/m 2 hingga  Rp3.000.000,00/m 2 (Subbagian Hukum Perwakilan DIY, 2021)

## 4) Musyawarah
Pelaksana  Pengadaan  Tanah  dengan  didampingi  oleh  Tim  Penilai  setelah mendapatkan berita acara terkait dengan hasil dari penilaian ganti kerugian melaksanakn kegiatan musyawarah bersama pihak yang berhak dengan waktu maksimal lamanya 30 hari  semenjak  hasil  pada  penilaian  diterima  oleh  ketua  pelaksana  dari  Tim  Penilai. Musyawarah  ini  bertujuan  untuk  menentukan  bentuk  ganti  rugi  berlandaskan  hasil penilaian ganti rugi. Pada tahapan musyawarah, Ibu Margaretha Elya Lim Putraningtyas selaku Kepala Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada KanWil BPN DIY pada tanggal 3 Januari 2022 memaparkan bahwa:
“Pelaksanaan musyawah dalam kondisi pandemi ini, musyawarah dilaksanakan dengan  tetap  mematuhi  protokol  kesehatan  sesuai  dengan  edaran  Dirjen Pengadaan  Tanah  yaitu  harus  jaga  jarak,  pakai  masker,  tidak  mengumpulkan banyak  orang,  sehingga  musyawarah  ini  harus  bertahap  karena  masih terdapatnya Covid-19. Dalam musyawarah ini yang dibahas adalah bentuk ganti ruginya, bukan nilai tanahnya lagi. Pada tahapan musyawarah, membahas terkait bentuk  ganti  kerugiannya  dalam  bentuk:  Pertama  adalah  uang,  Kedua  adalah Tanah  pengganti/relokasi,  dan  Ketiga  adalah  saham  untuk  perusahaan  besar. Pada  tahapan  musyawarah  ini,  masyarakat  diberikan  wadah  dan  dapat mengajukan  sanggahan  maupun  keberatan,  dengan  ini  dilakukan  melalui Pengadilan  Negeri  setempat  dalam  waktu  14  hari  kerja  setelah  dilakukannya musyawarah,  selanjutnya  musyawarah  ini  dapat  dilaksanakan  beberapa  kali sesuai  peraturan  di  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021,  sehingga masyarakat dan pihak yang berhak tetap dijamin untuk mendapatkan wadah baik untuk musyawarah sampai mufakat.”
Proses  tahapan  musyawarah  pemberian  bentuk  ganti  rugi  terhadap  pihak  yang berhak  pada  pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  -  Solo  dilaksanakan  dengan  tetap mematuhi protokol kesehatan dengan terbatasnya peserta musyawarah dan dilaksanakan secara bertahap. Bentuk dari ganti rugi tersebut dapat berbentuk uang, tanah pengganti dan dapat juga bentuk saham. Dalam musyawarah ini, masyarakat terutama pihak yang berhak  diberikan  wadah  untuk  mengungkapkan  argumennya  dalam  pemberian  ganti kerugian.  Hasil  pada  kesepakatan  di  dalam  musyawarah  dapat  digunakan  sebagai landasan pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak dengan dibuatkan berita acara tentang kesepakatan.

## 5) Pembayaran Uang Ganti Rugi
Pembayaran  ganti  rugi  pada  pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  –  Solo  di  DIY diberikan  berbentuk  uang  yang  dilaksanakan  oleh  Pejabat  Pembuat  Komitmen berdasarkan  hasil  pada  validasi  dari  ketua  pelaksana,  hasil  pada  validasi  dapat dilaksanakan dengan kurun waktu terlama ialah 5 hari semenjak ditandatanganinya berita acara tentang kesepakan bentuk ganti rugi. Hal ini sesuai pemaparan dari Ibu Margaretha Elya  Lim  Putraningtyas  selaku  Kepala  Pengadaan  Tanah  dan  Pengembangan  pada KanWil BPN DIY, pada tanggal 3 Januari 2022 yang memaparkan:
“Setelah musyawarah selesai, kegiatan berikutnya adalah validasi, validasi ini untuk memastikan bahwa subyek dan obyeknya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah,  lalu  data  dikirimkan  ke  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK),
selanjutnya  karena  tahapan  pengadaan  tanah  digunakan  untuk  Jalan  Tol Yogyakarta  –  Solo,  maka  harus  mendapatkan  izin  dari  Lembaga  Manajemen Aset  Negara,  hal  demikian  dikarenakan  izin  keuangan  berada  di  Lembaga Manajemen Aset Negara yaitu dengan tahapan dari hasil validasi ini diserahkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara, setelah itu dilakukan pembayaran ganti rugi.”
Dalam  berlangsungnya  pemberian  ganti  kerugian  kepada  pihak  yang  berhak, dibersamai  dengan  adanya  pelepasan  hak  oleh  pihak  yang  berhak.  Sesuai  pengaturan dalam Pasal  100 ayat  (1) PP No. 19  Tahun 2021, pelepasan hak atas objek pengadaan tanah dilakukan kepada Negara oleh warga yang memenuhi syarat kepemilikan hak atas tanah,  dengan  dihadiri  oleh  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  ketua  pelaksana.  Pada  saat pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah, pelaksana berkewajiban:
a) mempersiapkan  akta  pemindahan  hak  milik  tanah  termasuk  benda-benda  yang berhubungan dengan tanah;
b) menarik bukti kepemilikan objek Pengadaan Tanah;
c) menyerahkan bukti terima atas pelepasan; dan
d) menandatangani sertifikat dan buku tanah bukti kepemilikan yang sudah diserahkan kepada Negara.
Dengan hal ini, maka pihak yang memiliki hak wajib untuk:
a) menandatangani akta pelepasan hak tanah;
b) menandatangani akta tanggung jawab mutlak dari pihak yang memiliki hak yang memenuhi syarat atas keabsahan tanda kepemilikan atas objek pengadaan tanah;
c) menandatangani pada berita acara pelepasan hak;
d) menyerahkan fotokopi identitas diri.
Bentuk pembayaran ganti rugi yang telah disepakati oleh Panitia Pengadaan Tanah dan masyarakat berupa uang dengan mata uang Rupiah. Seperti  yang diterangakn oleh Ibu  Margaretha  Elya  Lim  Putraningtyas  selaku  Kepala  Pengadaan  Tanah  dan Pengembangan pada KanWil BPN DIY yang menerangkan bahwa:
“Nilai  yang  disampaikan  sudah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  dahulu menggunakan  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  (NJOP),  sekarang  sudah  menggunakan harga  pasar.  Bentuk  pembayaran  Ganti  Kerugian  yang  telah  disepakati  ialah dalam bentuk uang. Pembayaran Ganti Kerugian untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta  - Solo  dilakukan melalui rekening  bank  yang ditunjuk  Pemerintah (Bank BNI), jadi masyarakat yang di jogja solo tidak perlu mikir lagi, bank yang ditunjuk  nanti  akan  memberikan  rekening  baru  untuk  menyalurkan  nilai  ganti kerugiannya  dengan  harga  sesuai  musyawarah,  uangnya  secara  utuh  dan  tidak ada potongan sama sekali.”
Penerapan  nilai  pada  ganti  rugi  pengadaan  tanah  pembangunan  Jalan  Tol Yogyakarta – Solo di DIY menggunakan harga pasar menjadi langkah yang tepat untuk diterapkan  pada  kebijakan  yang  berlaku.  Hal  ini  dikarenakan  apabila  melihat  harga berdasarkan  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  (NJOP),  tentu  nilai  pada  ganti  rugi  yang  sanggup ditawarkan  oleh  Pemerintah  terhadap  masyarakat  jauh  lebih  rendah  dari  harga  pasar. Adanya penerapan kebijakan tersebut menjadi langkah yang tepat guna mencapai tujuan dari  Negara  yaitu  menyejahterakan  masyarakat,  sehingga  masyarakat  tidak  ada  yang merasa dirugikan.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pemberian ganti rugi oleh Pemerintah terhadap masyarakat pada pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo di DIY dalam Pelaksanaannya masih belum dapat terlaksana dengan sepenuhnya. Dibuktikan dengan adanya masyarakat yang masih belum mendapatkan ganti rugi  atas  adanya  pengadaan  tanah  pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  –  Solo  di  DIY, sehingga dapat dikatakan belum mencapai angka 100% pembayaran  yang telah  dilakukan Pemerintah kepada elemen masyarakat.
Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan Arsip KanWil BPN DIY, per Oktober 2021 dengan target 3.006 bidang dengan luas 177,4 Ha. Pada tahapannya per Oktober 2021 masih belum keseluruhan dalam realisasinya, yaitu 255 bidang dengan luas 11,9 Ha. Apabila dihitung dengan persentase, maka pada realisasinya masih kecil angkanya, yaitu dihitung dari bidang yang telah diberikan ganti rugi  yaitu 255/3006 bidang x 100%, maka hasilnya 8,5% bidang yang telah diberikan ganti rugi.
Pembayaran  pada  ganti  rugi  dalam  pengadaan  tanah  pembangunan  Jalan  Tol Yogyakarta – Solo di DIY dalam pelaksanaannya belum optimal apabila diterapkan dalam konsep  keadilan  sosial.  Pada  pelaksanaannya  masih  terdapat  masyarakat  yang  belum diberikan  ganti  rugi  atas  pengadaan  pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  –  Solo  di  DIY, sehingga dapat menimbulkan adanya kesenjangan sosial. Dari hal tersebut, maka Pemerintah belum  mampu  mengatur  kesenjangan  sosial  untuk  dapat  memberikan  keuntungan  yang sifatnya timbal balik.

## 2. Hambatan Pembayaran Ganti Rugi Kepada Masyarakat
Pelaksanaan pembayaran pada ganti rugi harus memperhatikan kemaslahatan pihak yang terkena  dampak  pengadaan  tanah,  yang  ditujukan  secara  khusus  kepada  masyarakat  yang terkena  dampak  pengadaan  tanah  pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  –  Solo  di  DIY. Pemerintah  harus  berlaku  bijaksana  terhadap  proses  ganti  rugi  tersebut.  Kepentingan  umum yang hendak dicapai oleh Pemerintah tetap harus memperhatikan hak di setiap individu yang terkena  dampak  dari  pengadaan  proyek  tersebut.  Sehingga  kepentingan  negara  yang  ingin menciptakan  sarana  umum  guna  menyejahterakan  rakyat  akan  berdampak  positif  untuk kemakmuran rakyat dan tidak menimbulkan rasa kecewa di hati masyarakat.
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  berujung  ketika  hak  penguasaan  tanah  dialihkan  dari penguasa  tanah  kepada  otoritas  yang  memerlukan  tanah  sebagai  pihak  yang  memiliki  suatu kepentingan  dalam  mewujudkan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Adanya  ganti merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan dengan tepat waktu, sehingga bentuk dan besaran pada ganti rugi yang diterima masyarakat yang berhak dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat yang terkeda dampak (Rahayu Subekti dan Winarno Budyatmojo, 2015).
Pada  proses  penentuan  pembayaran  ganti  rugi  bagi  pihak  yang  memiliki  hak  dalam Pelaksanaan  pengadaan  tanah  memang  kerap  menimbulkan  suatu  masalah  dalam pelaksanaannya. Penentuan proses pemberian ganti kerugian dalam bentuk dan besaran pada ganti  rugi  sering  mengalami  proses  yang  berkepanjangan  lamanya  akibat  belum  tercapainya kata sepakat antar pihak yang memilki kepentingan (Bernhard Limbong, 2011). Sehingga pada proses  pembayaran  ganti  rugi,  untuk  panitia  pengadaan  tanah  diharapkan  melaksanakannya secara objektif dan tidak memihak.
Dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah,  terkadang  ada  beberapa  hal  hambatan,  baik langsung ataupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembayaran ganti rugi pada pengadaan tanah.  Hambatan-hambatan  yang  terjadi  kala  pelaksanaan  pembayaran  ganti  rugi  pada pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo di DIY salah satunya bermula dari
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
warga  pemegang  hak  atas  tanah  dan  Pemerintah  yang  lambat  dalam  pemberian  ganti  rugi. Dalam  hal  ini,  terdapat  adanya  beberapa  faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  pembayaran ganti rugi, yaitu:
a. Faktor dari Masyarakat

## 1) Keberatan atas Besarnya Nilai Ganti Rugi
Faktor dari masyarakat menurut Bapak (Fitri Adi Saputro, 2022) selaku Jagabaya Kalurahan Purwomartani pada tanggal 09 Maret 2022 mengungkapkan bahwa “terdapat masyarakat  yang  menginginkan  ganti  rugi  di  atas  harga  pasar  dengan  menyanggah besaran  nilai  pada  ganti  rugi  yang  sudah  ditawarkan  oleh  Tim  Appraisal.  Masyakarat beranggapan bahwa tanahnya dapat dijual di tempat lain dengan anggapan harganya jauh lebih unggul daripada harga pasar yang ditawarkan oleh Tim Appraisal.”
Dari  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Margaretha  Elya  Lim  Putraningtyas  selaku Kepala Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada KanWil BPN DIY pada tanggal 03 Januari 2022, beliau memaparkan bahwa masih terdapat yang keberatan dan mengajukan sanggahan  karena  besaran  nilai  ganti  rugi  pemilik  hak  tanah  yang  terpatok  dampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo.
“Untuk yang keberatan yang mengajukan sanggahan ini ada 3 (tiga) yaitu dengan Nomor Induk Sementara (NIS) 337a dan 337b; 456a dan 456b; serta 130a dan 131a. Dalam hal ini yang 2 (dua) sudah keluar kasasinya dan sudah kami terima yaitu NIS 337a dan 337b serta NIS 456a dan 456b sehingga karena sudah terdapat keputusan, kedua bidang tersebut sudah mengajukan pembayarannya.Tahapan- tahapan ini sebagai upaya untuk dalam rangka pengadaan tanah yang ngewongke (memanusiakan  manusia),  karena  apabila  dilihat  dari  nilai  ganti  kerugiannya sesuai harga pasar.”
Faktor penghambat pelaksanaan pemberian ganti rugi terkait dengan besarnya nilai ganti  rugi  memang  kerap  terjadi  ketika  pelaksanaan  pengadaan  tanah.  Pentingnya kesadaran masyarakat dalam berperan aktif untuk pembangunan kepentingan umum, hal ini  dibuktikan  dengan  adanya  suatu  perbedaan  pendapat  dan  keingingan  masyarakat dalam penentuan pada bentuk serta besaran ganti rugi antar pemilik hak tanah satu dengan pemilik hak tanah lain. Sehingga menyebabkan sulit tercapainya suatu kesepakatan pada setiap pelaksanaan musyawarah.
2) Keberatan atas Luas Bidang yang diberikan Ganti rugi
Dilansir  dari bisnis.tempo.co ,  terdapat  warga  Kalurahan  Bokoharjo,  Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman yang justru mengharapkan seluruh bidang tanahnya dapat diikut sertakan dalam pengadaan tanah. Warga berharap seluruh bidang tanah dapat ikut dibeli  pemerintah,  pasalnya  hanya  sebagian  tanah  miliknya  yang  terkena  proyek  yaitu sekitar 500m 2 (sumber: bisnis.tempo.co, 2019). Sesuai dalam Pasal 99 ayat (2) dan (4) PerMen ATR/KBPN No. 19 Tahun 2021, yang bunyinya:
Pasal 99 ayat (2),
“Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya tidak lebih dari 100 m 2 (seratus meter persegi dan tidak dapat difungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Ganti Kerugian.”
Pasal 99 ayat (4),
“Dalam  hal  bidang  tanah  sisa  yang  luasnya  lebih  dari  100  m 2 (seratus  meter persegi), pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kajian.”
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dari  pembahasan  di  atas,  faktor  keberatan  atas  luas  bidang  yang  diberikan  ganti rugi menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian ganti rugi oleh Pemerintah terhadap  masyarakat.  Memang  pada  prinsipnya  sudah  terdapat  aturan  yang  mengatur terkait dengan luas bidang tanah sisa pada pengadaan tanah. Apabila Luas yang tersisa tidak melebihi 100 m 2 , pemilik tanah dapat diberi ganti rugi. Namun, selama luas lahan yang tersisa melebihi 100 m 2 , maka pelaksana dapat melakukan tinjauan lanjut.

## 3) Kabar yang Belum Pasti Kebenarannya
Kabar yang belum pasti kebenarannya disebut dengan desas-desus. Menurut KBBI edisi 5, “desas-desus adalah percakapan orang banyak yang belum tentu benar dan tidak diketahui sumbernya.” Desas-desus ini dapat didefinisikan sebagai informasi yang belum terverifikasi  suatu  kebenarannya  dan  tersebar  luas  tanpa  adanya  sumber  yang  dapat dipercaya.
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  pada  pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta  –  Solo, terdapat masyarakat yang percaya dengan adanya kabar yang belum pasti, seperti yang di lansir dalam jogjapolitan.harianjogja.com tertanggal 10 Desember 2020. Dalam berita tersebut  mengabarkan  bahwa  terdapat  warga  Temanggal  1  Kalurahan  Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman yang menolak karena sudah tahu nilai ganti rugi dari  informasi  saudaranya  yang  tinggal  di  Temanggal  2  Kalurahan  Purwomartani Kapanewon  Kalasan  Kabupaten  Sleman,  padahal  Tim  Appraisal  belum  masuk  di Temanggal 1 Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman (Razak, 2020)
Sesuai  berita di  atas, kabar  yang belum pasti ini dapat  menghambat pelaksanaan pemberian ganti rugi oleh pemerintah terhadap masyarakat. Pada awal pengadaan tanah pembangunan  jalan  tol  Yogyakarta  –-  Solo  di  DIY,  masyarakat  sudah  terlebih  dahulu menolak nilai pada ganti rugi, pada kasus ini padahal belum terverifikasi atas nilai pada ganti rugi. Sehingga, hal tersebut dapat menghambat proses awal pelaksanaan pengadaan tanah.

## b. Faktor dari Pemerintah
Faktor  dari  pemerintah  menurut  Bapak  (H.  Semiono,  2022)  selaku  Lurah Purwomartani  pada  tanggal  09  Maret  2022  mengungkapkan  bahwa  “terdapat  hambatan dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi pada pembangunan Jalan Tol Yogyakarta  – Solo yang  berasal  dari  Pemerintah,  yaitu  terlambatnya  pemberian  ganti  rugi  oleh  pemerintah terhadap warga. Sehingga warga  yang terpatok  dampak pengadaan tanah  masih ada  yang belum  mendapatkan  jaminan  terkait  dengan  pemberian  ganti  rugi.  Terdapat  warga masyarakat yang mengeluh ingin segera mendapatkan ganti rugi terkait dengan pengadaan tanah pada proyek ini, dengan dalih ingin segera mendapatkan uang tersebut untuk membuka usaha.”
Selanjutnya,  faktor  penghambat  pelaksanaan  pemberian  ganti  rugi  oleh  Pemerintah terhadap  masyarakat  menurut  Ibu  Margaretha  Elya  Lim  Putraningtyas  selaku  Kepala Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada KanWil BPN DIY, pada tanggal 11 Maret 2022, memaparkan bahwa:
“Proses  validasi  ke  Lembaga  Manajemen  Aset  Negara,  kemudian  LMAN  sudah mengeluarkan  Surat  Permohonan  Pembayaran,  ketika  Surat  Permohonan Pembayaran  sudah  keluar  ternyata  subyeknya  meninggal,  maka  itu  perlu  diulang kembali dengan surat keterangan waris.”
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Lembaga  Manajemen  Aset  Negara  pada  awalnya  memiliki  tanggung  jawab  dalam pengelolaan  aset  kepunyaan  negara,  namun  pada  saat  ini  juga  melaksanakan  tugas  untuk perencanaan dana, penggunaan cadangan tanah hingga pembayaran uang ganti rugi dalam pengadaan tanah (Triningsih & Aditya, 2019). Pada tahapannya, faktor yang menghambat pelaksanaan  pemberian  ganti  rugi  oleh  pemerintah  terhadap  masyarakat  ialah  ketika Lembaga Manajemen Aset Negara sudah melakukan validasi terkait dengan dokumen yang dibutuhkan untuk pemberian ganti rugi, terdapat masyarakat yang meninggal dunia dalam prosesnya, sehingga Lembaga Manajemen Aset Negara harus mengulang dokumen dari awal dengan  menggunakan  surat  keterangan  waris.  Hal  demikian  memperlambat  pelaksanaan pemberian ganti rugi oleh pemerintah kepada ahli waris yang memiliki hak atas tanah.
Berdasarkan adanya beberapa hambatan tersebut, pelaksanaan pembayaran ganti rugi saat pengadaan tanah pembangunan jalan tol Yogyakarta -– Solo di DIY menjadi terhambat. Pada sisi pihak Pemerintah terjadi hambatan pada rencana pembangunan fasilitas umum, sedangkan sisi  pihak  masyarakat  menanggung  derita  karena  munculnya  ketidakpastian  hukum  atas tanahnya  yang  pada  saat  terkena  dampak  pengadaan  tanah  oleh  Pemerintah  (Ramlan  et  al., 2019).

## PENUTUP KESIMPULAN
Berdasarkan  data-data  hukum  yang  didapatkan  dari  penelitian,  Penulis  mengambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan  pembayaran  ganti  rugi  pada  pengadaan  tanah  terkhusus  pada  pembangunan jalan  Tol  Yogyakarta  --  Solo  di  DIY  secara  keseluruhan  masih  belum  terlaksana  dengan optimal.  Dibuktikan  dengan  adanya  masyarakat  yang  masih  belum  menerima  pemberian ganti rugi oleh pemerintah.
b. Hambatan dari pelaksanaan pada pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah terkhusus pada pembangunan jalan tol Yogyakarta - Solo di DIY merupakan hambatan yang bermula dari warga pemegang hak atas tanah dan Pemerintah  yang lambat  dalam pemberian  ganti rugi.

## SARAN
Dengan adanya data-data hukum yang didapat dari penelitian, Penulis memberikan saran sebagai berikut:
a. Diharapkan Pemerintah dalam pembayaran ganti rugi pada pengadaan tanah yang ditujukan untuk  kepentingan  umum  harus  melaksanakannya  secara  profesional,  dengan memperhatikan  konsep  keadilan  sosial  bagi  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  pemberian ganti rugi seharusnya Pemerintah memberikan penjadwalan yang lebih intensif, hal ini agar nanti kedepannya tidak ada suatu kesalahpahaman antara masyarakat yang terkena dampak proyek  jalan  tol  dengan  Pemerintah,  sehingga  tidak  mencederai  kepercayaan  masyarakat kepada Pemerintah.
b. Diharapkan  warga  masyarakat  berperan  aktif  dalam  ikut  serta  pembangunan  kepentingan umum dan lebih memperhatikan fakta adanya kepentingan umum yang lebih diprioritaskan daripada kepentingan yang menyangkut pribadi. Selain itu, diharapkan warga yang terkena dampak proyek tidak mudah terhasut oleh berita yang masih belum terbukti kebenarannya. Selanjutnya,  diharapkan  pemerintah  berperan  aktif  dengan  cara  pendekatan  kepada pemegang hak atas tanah yang menghambat proses pembayaran ganti rugi. Diharapan pula kepada Pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan pembangunan dalam masa pandemi ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. (1983). Masalah Hak-hak atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia (2nd ed.). Alumni.
Erwiningsih,  W.  (2009).  Pelaksanaan  Pengaturan  Hak  Menguasai  Negara  atas  Tanah  Menurut UUD 1945. Jurnal Hukum , 16 (Edisi Khusus), 118–136.
Gozali, D. S. (2017). Penerapan Asas Kesepakatan dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yuridika , 32 (3).
Gunarto  Ramlan  &  Darwinsyah  Minn.  (2019).  Reconstruction  of  the  Legal  Protection  of  Land Rights  Holders  in  Land  Procurement  in  the  Public  Interest  Based  on  the  Value  of  Pancasila Justice. International Journal of Advanced Research , 7 (4), 147–159. https://doi.org/10.21474/ijar01/8801
H. Semiono. (2022). Pengadaan Tanah. Wawancara .
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 . (n.d.).
KanWil BPN DIY. (2022). Arsip Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta - Solo .
Limbong, B. (2011). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan . Margaretha Pustaka.
Putraningtyas, M. E. L. (2022). Pengadaan Tanah. Wawancara .
Rahayu Subekti & Winarno B. (2015). Perlindungan Lahan Pertanian Dalam Mengantisipasi Alih Fungsi  Tanah  Akibat  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan. Yustisia  Jurnal  Hukum , 92 (2), 439–455. https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3826
Razak,  A.  H.  (2020). Tolak  Nilai  Ganti  Rugi  Tol  Jogja-Solo,  Warga  Sleman:  Kami  Korban . Jogjapolitan.Harianjogja.Com.
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/12/10/512/1057687/tolak-nilai-ganti-rugi-tol- jogja-solo-warga-sleman-kami-korban
Samosir, G., Sarjita, & Widarbo, K. (2020). Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk  Pembangunan  Runway  3  Bandar  Udara  Internasional  Soekarno-Hatta. Jurnal  Tunas Agraria , 3 (3).
Saputro, F. A. (2022). Pengadaan Tanah. Wawancara .
Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press.
Soimin, S. (1993). Status Hak dan Pengadaan Tanah . Sinar Grafika.
Subbagian Hukum Perwakilan DIY. (2021). Ganti Rugi Lahan Tol Jogja-Solo 3 Juta Per Meter Persegi? BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. yogyakarta.bpk.go.id
Subekti,  R.  (2016).  Kebijakan  Pemberian  Ganti  Kerugian  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Yustisia , 5 (2).
Suhardin,  Y.  (2012).  Peranan  Negara  Dan  Hukum  Dalam  Memberantas  Kemiskinan  Dengan Mewujudkan  Kesejahteraan  Umum. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 42 (3),  302. https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no3.274
Sutedi, A. (2007). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya . Sinar Grafika.
Triningsih, A., & Aditya, Z. F. (2019). Pembaharuan Penguasaan Hak atas Tanah dalam Perspektif Konstitusi. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 8 (3).