Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013

## PENGARUH SEKTOR UNGGULAN DAN DETERMINASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN
EKONOMI DI WILAYAH PULAU SUMBAWA
TAHUN 2005-2013

## Bambang Munadjat
Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Indonesia bambang.munadjat@yahoo.co.id

## Abstract
Economic  growth  is  generally  supported  by  resources,  but  not  all  regions  have  the  same potential resources. This study aims to analyze the leading sectors and analyze the factors that influence the economic growth of regencies / cities in Sumbawa Island, namely PAD, DAU, DAK, DBH, CSR (Corporate Social Responsibility), LBI (Local Business Initiative), Unemployment  (TPT  ),  Inflation  (INF)  and  Export  (EXP).  The  methodology  used  is descriptive and inferential secondary data of West Sumbawa, Sumbawa, Dompu, Bima and Kota  Bima  in  2005-2013  from  the  BPS  and  the  Ministry  of  Finance  of  the  Republic  of Indonesia.  Leading  sectors  are  analyzed  by  LQ,  Shift-Share,  Growth  Ratio  Methods  and overlays;  while  the  factors  affecting  PDRB  are  analyzed  by  Data  Panel  Regression.  The results showed that the leading sector was dominated by Primary Sector Groups, except Bima City which was dominated by Secondary and Tertiary Sector Groups. Regional finance still financed by DAU reaches up to 70% and highest PAD is in West Sumbawa around 7.91%. Based  on  the  Random  Effect  Model  analysis,  showing  DAU,  DBH,  LBI  and  EXP  have  a positive and significant effect on Mine GRDP, and only DAU has a significant effect on Non- mining  GRDP.  PAD,  DAK,  CSR,  TPT  and  INF  have  no  significant  effect  on  GRDP,  but simultaneously  have  a  significant  effect.  Broadly  speaking,  the  independent  variables  are able to explain the variation of the dependent variable up to 67%.
Keywords:  Leading Sector, Regional Finance, Economic Growth, Shift-Share Analysis,
Panel Regression.

## PENDAHULUAN
Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  merupakan  parameter  keberhasilan suatu  daerah/wilayah,  dan  menjadi  indikator pertumbuhan ekonomi atau kinerja perekonomian  pada daerah/wilayah  tersebut. PDRB dihitung sebagai the value of the total final  output  of  all  goods  and  services produced in a single year within a country’s boundaries (Soubbotina,  2004),  Di  dalam teori  ekonomi  klasik,  PDRB  merupakan fungsi dari konsumsi, pembelanjaan pemerintah, investasi dan net export (ekspor minus  impor).  PDRB  juga  bergantung  pada faktor-faktor  produksi  (Sukirno,  2006)  yang ditunjukkan dengan persamaan bahwa tingkat pertumbuhan  ekonomi  adalah  fungsi  dari tingkat penambahan modal, tingkat pertambahan  tenaga  kerja  dan  tingkat pertambahan teknologi. Postur PDRB Kabupaten/Kota  di  wilayah  Pulau  Sumbawa terdiri dari 9 (sembilan) sektor. Berdasarkan kondisi  geografis  masing-masing  kabupaten dan  kota,  antara  lain  ketersediaan  sumber daya  alam  (SDA),  sumber  daya  manusia (SDM)  dan  faktor  pendukung  lainnya  yang berbeda  menghasilkan  PDRB  yang  berbeda. Kabupaten  Sumbawa  Barat  merupakan kabupaten  termuda  dibandingkan  dengan keempat kabupaten/kota lain di wilayah Pulau Sumbawa,  tapi  mempunyai  PDRB  yang besaran dan pertumbuhannya paling menonjol. PDRB Kabupaten Sumbawa Barat tersebut  didominasi  sektor  pertambangan hingga  di  atas  90%  yang  berasal  dari kehadiran  perusahaan  tambang  (LPEM  UI,
2006)  dan  dampak  kegiatan  sektor  ini dirasakan oleh wilayah sekitar khususnya dan dalam lingkup pendapatan pemerintah secara nasional.
Ketersediaan  Sumber  Daya  Alam (SDA)  sangat  terbatas  terutama  untuk  jenis komoditi  mineral  yang  tak  terbarukan ( unrenewable resources ), sehingga pemerintah bertujuan mengendalikan
eksploitasi  sumber  daya  alam  agar  dapat memberikan  nilai  tambah  ( added  value ) dengan  diterbitkannya  UU  Nomor  4  Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009 beserta perangkat  aturan  turunannya  mensyaratkan perusahaan  tambang  mengolah  di  dalam negeri  dan  larangan  ekspor  bahan  tambang mentah  ( raw  material ),  diberlakukan  efektif per 12 Januari 2014. Pemberlakuan ini masih banyak menghadapi kendala karena kesiapan perusahaan  tambang  maupun  ketersediaan sarana  dan  prasarananya  belum  memadai bahkan  dapat  menyebabkan  berkurangnya produkfitas dan penghasilan perusahaan, serta berdampak  pada  menurunnya  pendapatan pemerintah/PDRB.
Tantangan    program  hilirasi  industri ekstraksi  ini,  meski  akan  berdampak  pada menurunnya pendapatan negara/daerah adalah langkah maju dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam secara bijak agar memberi manfaat lebih besar dan sejalan dengan paradigma baru dalam pembangunan wilayah dengan pola pembangunan
berkelanjutan  ( Sustainability  development ). Sustainability
development
yang
dikembangkan oleh Komisi Lingkungan dan Pembangunan  PBB  tahun  1987,  dapat
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013
didefinisikan  bahwa  pembangunan  yang dapat  memenuhi  kebutuhan  saat  ini,  tanpa mengorbankan kemampuan untuk pemenuhan  kebutuhan  generasi  mendatang (Soubbotina, 2004). Pola
ini mengembangkan  pembangunan  yang  tidak hanya  memberikan  manfaat  ekonomi,  tapi harus mengedepankan aspek lingkungan dan aspek sosial yang menjadi satu kesatuan dari 3  (tiga)  pilar  tersebut.  Pergeseran  atas paradigma  baru  tersebut,  pembangunan banyak bergeser dari eskploitasi sumber daya alam  dengan  menggali  potensi  sumber- sumber lain. Jepang dan Korea adalah contoh negara  yang  mampu  mengandalkan  kinerja pendapatan  negara  yang  tinggi  bukan  dari sumber daya alamnya.
Menggali sumber daya yang potensial dengan berlandaskan pembangunan yang  berkelanjutan  di  Kabupaten/Kota  di wilayah Pulau Sumbawa adalah dengan cara mengkaji  lebih  dalam  tentang  basis  potensi sektor unggulan dari sembilan sektor di dalam postur  PDRB  dengan tools (alat  analisis) Location Quotient (LQ), Shift Share Analysis (SSA), Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan Overlay . Pengaruh komponen makro
ekonomi, yang dalam penelitian ini direpresentasikan  variabel  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi Hasil (DBH), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),  Tingkat  Inflasi  (INF), Corporate Social  Responsibility (CSR), Local  Business Initiative (LBI)  dan  Ekspor  terhadap  PDRB Kabupaten/Kota  di  wilayah  Pulau  Sumbawa diukur dengan analisis Regresi data panel.

## Rumusan Masalah
Eksploitasi SDA yang tak terbarukan ( unrenewable  resoources )  atau  dikenal sebagai  industri  ekstraktif  harus  dikelola dengan  baik  dan  dapat  memberikan  manfaat semaksimal  mungkin  bagi  masyarakat  dan negara.  Kajian  yang  akan  dilakukan  adalah sejauh mana manfaat ekonomi bagi perekonomian wilayah setempat, kabupaten/daerah penghasil maupun kabupaten/daerah sekitarnya. Kebijakan
pemerintah  dalam    pemberlakuan  UU  No.  4 Tahun  2009  tentang  Mineral  dan  Batubara dan  dengan  diterbitkannya  PP  Nomor  1 Tahun 2014 maka per 12 Januari 2014 yang melarang Ekspor bahan mineral mentah ( Raw material ),  memaksakan  dunia  pertambangan di Indonesia cukup kesulitan meski beberapa perangkat  aturan  lainnya  dipersiapkan. Kendala  yang  dihadapai  adalah  kurangnya sarana-prasarana  pendukung  kebijakan  ini yang  dirasakan  kurang  memadai  dan  belum mampu  meyakinkan  perusahaan-perusahaan untuk melakukan pengolahan dalam negeri.
Sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan  sebagai  Kontraktor  Pemerintah Indonesia,  mempunyai  cadangan  (deposit) yang terbatas yang pada akhirnya akan tutup, atau bahkan dapat tutup (berhenti beroperasi) kapan  saja  yang  disebabkan  oleh  faktor eksternal lainnya seperti pergeseran paradigma  dalam  pembangunan.  Paradigma baru dengan pola pembangunan berkelanjutan  ( Sustainability  development )
mengangkat kesetaran (equitable ) dan keseimbangan  ( balanced ) dalam  pemenuhan kebutuhan  saat  ini  dan  kebutuhan  generasi
mendatang.  Keuntungan  secara  ekonomi tidak serta merta menjadi sasaran pembangunan dengan pola pembangunan itu, melainkan memperhatikan aspek lingkungan dan  sosial.  Pergeseran  paradigma  ini memaksakan  para  pembuat  kebijakan  untuk meminimalisir eksploitasi sumber daya alam, terutama  sumber  daya-sumber  daya  tak terbarukan  ( unrenewable  resources )  dengan menggali  potensi  sumber  daya  sektor  lain. Potensi  yang  digali  dalam  penelitian  ini bersumber  pada  sektor-sektor  pembentuk PDRB  di  Kabupaten/Kota  di  wilayah  Pulau Sumbawa.

## Tujuan Penelitian
adapun penelitian ini bertujuan untuk : 1. Menguji  dan  menganalisis  potensi  sektor unggulan  Kabupaten  Sumbawa  Barat,
Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2004–2013.
2. Menganalisis  profil  keuangan  daerah dalam APBD Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu,
Kabupaten Bima dan Kota Bima.
3. Menguji  dan  menganalisis  pengaruh  dan signifikansi  faktor-faktor  PAD,  DAU, DBH,TPT,  INF,  CSR,  LBI  dan  EXP terhadap PDRB Tambang kabupaten/kota di wilayah Pulau Sumbawa.
4. Menguji  dan  menganalisis  pengaruh  dan signifikansi  faktor-faktor  PAD,  DAU, DBH,TPT,  INF,  CSR,  LBI  dan  EXP terhadap PDRB Non Tambang kabupaten/kota di wilayah Pulau
Sumbawa.

## KERANGKA PEMIKIRAN
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013

## METODOLOGI PENELITIAN

## Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian ini akan mengukur  potensi  sektor  unggulan  dan menganalisis  pengaruh  beberapa  komponen pembentuk  PDRB  di  Kabupaten  Sumbawa Barat,  Kabupaten  Sumbawa,  Kabupaten Dompu,  Kabupaten  Bima  dan Kota  Bima  di wilayah  Pulau  Sumbawa,  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat.  Variabel  independen  yang akan  dikaji  pengaruhnya  terhadap  PDRB adalah  PAD,  DAU,  DAK,  DBH,  TPT,  INF, CSR,  LBI  dan  EXP  dengan  metodologi deskriptif  dan  inferential.  Analisis  potensi komparatif  wilayah  berdasarkan  sektor unggulan, menggunakan LQ, SSA , MRP dan Overlay. Analisis  pengaruh  variabel  PAD, DAU, DAK, DBH, TPT, INF, CSR, LBI dan EXP  terhadap  PDRB  Kabupaten/Kota  di wilayah  Pulau  Sumbawa  menggunakan analisis regresi data panel.

## Jenis dan Sumber Data
Di wilayah Pulau Sumbawa, terdapat 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yakni Kabupaten  Sumbawa  Barat,  Kabupaten Sumbawa,  Kabupaten  Dompu,  Kabupaten Bima  dan  Kota  Bima.  Kabupaten  Sumbawa Barat  merupakan  wilayah  kabupaten/kota yang  terbentuk  paling  muda,  merupakan pemekaran dari kabupaten induknya,
Kabupaten Sumbawa berdasarkan UU Nomor 30  Tahun  2003;  sedangkan  Kota  Bima merupakan pemekaran dari Kabupaten Bima sesuai  UU  Nomor  12  Tahun  2002. Berdasarkan latar belakang sejarah
pembentukan,  perkembangan  wilayah  dan kondisi  geografis,  penulis  mengambil  data dari  kelima  wilayah  tersebut  pada  periode 2005-2013.  Teknik  pengambilan  sampel dilakukan dengan teknik puposive sampling , artinya  penentuan  sampel  yang  didasarkan pada kriteria atau ketentuan-ketentuan sesuai dengan  tujuan  penelitian.  Secara  garis  besar data yang dibutuhkan adalah data PDRB dan sembilan sektor pembentuknya dalam satuan Milyar  rupiah,  data  APBD  dalam  satuan Milyar  rupiah  dan  komponen  PAD,  DAU, DAK dan DBH dalam satuan Milyar rupiah, Data TPT dan INF dalam satuan prosentase, data  CSR  dalam  satuan  Milyar  rupiah,  data LBI  dalam  satuan  Juta  dolar  Amerika  dan EXP dalam satuan Milyar dolar Amerika.
Data tersebut merupakan data sekunder  yang  didapatkan  dari  buku-buku, studi, laporan, jurnal, website dan lembaga/instansi  pemerintah  seperti  BPS, Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya
Mineral  (ESDM),  Kementerian  Keuangan,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam  Negeri,  Provinsi  NTB,  Kabupaten Sumbawa,  Kabupaten  Sumbawa  Barat, Kabupaten  Dompu,  Kabupaten  Bima,  Kota Bima dan PTNNT

## Alat Analisis
Location Quoatient (LQ)
Menurut  McCan  (2001), Location Quaotient merupakan  alat  untuk  mengukur konsentrasi  suatu  kegiatan  ekonomi/industri dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam
perekonomian  daerah  itu  dengan  peranan
kegiatan sejenis dalam perekonomian nasional.  Nilai  LQ  menunjukkan  besar- kecilnya  peranan  suatu  sektor  dalam  suatu daerah  dibandingkan  dengan  daerah  di atasnya.
Metode LQ merupakan perbandingan antara porsi pendapatan/tenaga kerja sektor i wilayah  yang  lebih  rendah  dengan  porsi pendapatan/tenaga kerja sektor i pada wilayah di  atasnya.  Alat  ini  dipilih karena  sederhana dan  tidak  mahal  serta  dapat  diterapkan  pada data historis untuk mengetahui trend.
Formula :
𝐋𝐐 𝐢 = 𝐯 𝐢 𝐯 𝐭 ⁄ 𝐕 𝐢 𝐕 𝐭 ⁄ ........................... (1) Keterangan: LQ i = Location Quotient vi = PDRB sektor i pada wilayah j vt = PDRB pada wilayah j Vi = PDRB sektor i pada wilayah yang lebih atas Vt =  Total  PDRB  pada  wilayah  yang lebih atas LQ ≥ 1  =  sektor  basis  atau  sumber pertumbuhan, mempunyai keunggulan  komparatif,  hasilnya tidak  hanya  memenuhi  kebutuhan di  wilayah  bersangkutan  namun juga dapat diekspor ke luar wilayah LQ < 1  = sektor non basis bagi wilayahnya LQ  =  1    =  sektor  non  basis,  tidak  memiliki keunggulan  komparatif,  produksi hanya  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan wilayah sendiri

## Shift Share Analysist (SSA)
Analisis shift share digunakan untuk menganalisis  perubahan  struktur  ekonomi daerah  dibandingkan  dengan  perekonomian nasional atau perekonomian di wilayah yang lebih  luas.  Tujuan  analisis  ini  adalah  untuk menentukan  kinerja  atau  produktivitas  kerja perekonomian
daerah dengan
membandingkan  dengan  daerah  yang  lebih besar  (regional  atau  nasional).  Analisis  ini memberikan  3  (tiga)  bidang  yang  dihasilkan yang berhubungan satu sama lain, yakni : 1. Pertumbuhan  ekonomi  daerah  diukur dengan  cara  menganalisis  perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan  dengan  pada  sector  yang sama  di  perekonomian  yang  dijadikan acuan.
2. Pergeseran  proporsional  ( proportional
shift ) mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih  besar  yang  dijadikan  acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri- industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan. 3. Pergeseran  diferensial  ( differential  shift )
membantu kita dalam menentukan sejauhmana  daya  saing  industri  daerah
(lokal) dengan perekonomian yang dijadikan  acuan.  Oleh  karena  itu  jika pergeseran  diferensial  dari  suatu  indutri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi  daya  saingnya  ketimbang  industri yang  sama  padaperekonomian  yang
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013
dijadikan acuan. Secara matematis Rumus analisis shift share dapat disajikan sebagai berikut  (Ratnasari,  2014:7-8,  Tarigan, 2007: 88; Syafrizal, 2008 : 91)
𝑮 𝒋 = 𝒀 𝒋𝒕 − 𝒀 𝒋𝒐
= (𝑵 𝒋 + 𝑷 𝒋 + 𝑫 𝒋 ) ........ (2)
𝑵 𝒋 = 𝒀 𝟎 (𝒀 𝒕 /𝒀 𝟎 ) − 𝒀 𝒋𝒐 ..... (3)
(𝑷 + 𝑫) = 𝒀 𝒋𝒕 − (𝒀 𝒕 /𝒀 𝟎 )𝒀 𝒋𝒐
= (𝑮 𝒋 − 𝑵 𝒋 ) .................. (4)
𝑷 𝒋 = ∑ [(𝒀 𝒊𝒕 /𝒀 𝒊𝟎 ) − (𝒀 𝒕 / 𝒊 𝒀 𝟎 )]𝒀 𝒊𝒋𝒐 ...................... (5)
𝑫 𝒋 = ∑ [𝒀 𝒊𝒋𝒕 − (𝒀 𝒊𝒕 /𝒀 𝒊𝟎 )𝒀 𝒊𝒋𝟎 ] 𝒕
= (𝑷 + 𝑫) 𝒋 − 𝑷 𝒋 .......... (6)
Keterangan : G j :Pertumbuhan PDRB total Kabupaten/Kota di Wilayah Pulau Sumbawa N j : Komponen share (P + D) : Komponen Net Shift P j : Proporsional  Shift Kabupaten/Kota  di Wilayah Pulau Sumbawa D j : Diferential  Shift Kabupaten/Kota  di Wilayah Pulau Sumbawa Y j : PDRB Total Kabupaten/Kota di Wilayah Pulau Sumbawa Y    :  PDRB  total  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat o , t : Periode awal dan Periode akhir i : Subpenelitian sektor pada PDRB

## Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
Menurut  Tarigan  (2004),  MRP digunakan  untuk  melihat  deskripsi  sektor ekonomi  terutama  struktur  ekonomi  daerah yang menekankan pada kriteria pertumbuhan baik  eksternal  (Kabupaten/kota)  maupun internal (wilayah studi yang lebih kecil). Ada 2 pendekatan :
1. Rasio Pertumbuhan wilayah referensi (RPr), yakni membandingkan pertumbuhan  masing-masing  sektor dalam  konteks  provinsi  dengan PDRB kabupaten/kota 2. Rasio  Pertumbuhan  wilayah  studi (RPs), yakni membandingkan pertumbuhan  masing-masing  sektor dalam konteks kabupaten/kota dengan pertumbuhan sektor provinsi.
Rasio  pertumbuhan  wilayah  Provinsi  Nusa Tenggara Barat (RPr) :
𝑹𝑷𝒓  = ∆𝒀 𝒊𝒏 𝒀 𝒊𝒏(𝒕) ⁄ ∆𝒀 𝒏 𝒀 𝒏(𝒕) ⁄ .................................... (7)
Rasio pertumbuhan wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa:
𝑹𝑷𝒔  = ∆𝒀 𝒊𝒋 𝒀 𝒊𝒋(𝒕) ⁄ ∆𝒀 𝒋
𝒀 𝒋(𝒕) ⁄ ..................................... (8)
Keterangan :
∆𝑌 𝑖𝑛 = 𝑌 𝑖𝑛(𝑖+1) − 𝑌 𝑖𝑛(𝑡) adalah perubahan PDRB Provinsi NTB di Sektor i 𝑌 𝑖𝑛(𝑡) = PDRB Provinsi NTB di Sektor i awal periode penelitian
∆𝑌 𝑛 = 𝑌 𝑛(𝑖+1) − 𝑌 𝑛(𝑡) adalah perubahan PDB Provinsi NTB 𝑌 𝑛(𝑡) = PDRB  Provinsi  NTB  pada  awal periode penelitian
∆𝑌 𝑖𝑗 = 𝑌 𝑖𝑗(𝑖+1) − 𝑌 𝑖𝑗(𝑡) adalah  perubahan PDRB Kab/Kota di Sektor i 𝑌 𝑖𝑗(𝑡) = PDRB  Kab/Kota  di  Sektor  i  awal periode penelitian ∆𝑌 𝑗 = 𝑌 𝑗(𝑖+1) − 𝑌 𝑗(𝑡) adalah perubahan PRDB Kab/Kota
𝑌
𝑗(𝑡) = PDRB  Kab/Kota  pada  awal  periode penelitian

## Analisis Overlay
Penggabungan atau penampilan lebih dari satu  alat  analisis  untuk  menyaring  hasil analisis yang paling baik, dimana hasil akhir dapat merupakan beberapa kemungkinan atau hanya merupakan hasil yang diinginkan saja. Penggabungan alat analisis di dalam penelitian ini adalah kombinasi LQ dan MRP.

## Analisis Regresi
Alat yang digunakan untuk mengetahui  pengaruh  PAD,  DAU,  DAK, DBH, TPT, INF, CSR, LBI dan EXP terhadap PDRB  di  wilayah  penelitian  adalah  dengan menggunakan  Regresi.  Mengacu  pada  latar belakang perekonomian masing-masing wilayah  dan  di  antaranya  ada  wilayah  yang mempunyai  dominasi  sektor  pertambangan, maka  pengujian  tersebut  digunakan  untuk regresi pengaruh dengan 2 (dua) versi, yakni versi  analisis  keseluruhan  sektor  PDRB, termasuk  Tambang  dan  sektor  PDRB  non Tambang.
Model  Umum  matematis  dari  data panel  (Gujarati,  20011)  adalah  sebagai berikut :
𝑷𝑫𝑹𝑩 =   𝜷 𝟎 + 𝜷 𝟏 𝑿 𝟏 + 𝜷 𝟐 𝑿 𝟐 + 𝜷 𝟑 𝑿 𝟑 + 𝜷 𝟒 𝑿 𝟒 + 𝜷 𝟓 𝑿 𝟓 + 𝜷 𝟔 𝑿 𝟔 + 𝜷 𝟕 𝑿 𝟕 + 𝜷 𝟖 𝑿 𝟖 + 𝜷 𝟗 𝑿 𝟗 + 𝜺 ................................... (9)
Dengan  persamaan  tersebut  di  atas digunakan  dengan  komponen  pembentuk PDRB  di  daerah  penelitian  Kabupaten Sumbawa  Barat,  Kabupaten  Sumbawa, Kabupaten  Dompu,  Kabupaten  Bima  dan Kota Bima sebagai berikut :
𝑷𝑫𝑹𝑩 =   𝜷 𝟎 + 𝜷 𝟏 𝑷𝑨𝑫 + 𝜷 𝟐 𝑫𝑨𝑼 + 𝜷 𝟑 𝑫𝑨𝑲 + 𝜷 𝟒 𝑫𝑩𝑯 + 𝜷 𝟓 𝑻𝑷𝑻 − 𝜷 𝟔 𝑰𝑵𝑭 + 𝜷 𝟕 𝑪𝑺𝑹 + 𝜷 𝟖 𝑳𝑩𝑰 + 𝜷 𝟗 𝑬𝑿𝑷 + 𝜺 ........... (10)
Keterangan :
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto PAD    = Pendapatan Asli Daerah
DAU   = Dana Alokasi Umum DAK  = Dana Alokasi Khusus
DBH = Dana Bagi Hasil TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka INF = Tingkat Inflasi CSR = Corporate Social Responsibility LBI = Local Business Initiative EXP   = Ekspor β = Intercept ε = error
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013

## Tabel 1
Komposisi Sektor Pembentuk PDRB, Termasuk Tambang & Migas (dalam %)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1 Pertanian 25,73 25,54 25,57 25,08 25,74 23,77 22,64 24,68 26,02 25,38 2 Pertambangan dan Penggalian 29,26 27,67 26,15 25,61 22,65 25,99 27,40 20,74 15,31 15,46 3 Industri Pengolahan 4,25 4,48 4,49 4,70 4,97 4,82 4,70 4,99 5,27 5,19 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,29 0,30 0,32 0,34 0,36 0,35 0,36 0,40 0,43 0,45 5 Bangunan / Construction 6,37 6,60 6,84 7,01 7,42 7,72 7,63 8,30 8,85 8,80 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 12,93 13,50 14,16 14,58 15,11 14,57 14,64 16,14 17,83 18,21 7 Pengangkutan dan Komunikasi 6,92 7,30 7,63 7,80 7,92 7,47 7,51 8,33 8,96 9,03 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,38 4,55 4,78 4,96 5,32 5,15 5,11 5,73 6,30 6,45 9 Jasa - jasa / Services 9,87 10,06 10,07 9,91 10,51 10,15 9,99 10,69 11,03 11,03 II. KABUPATEN SUMBAWA BARAT 1 Pertanian 2,59 2,75 2,91 2,82 3,27 2,58 2,37 3,36 5,28 5,02 2 Pertambangan dan Penggalian 93,41 92,86 92,19 91,95 90,53 92,03 92,45 89,10 83,93 84,19 3 Industri Pengolahan 0,22 0,24 0,26 0,27 0,30 0,25 0,23 0,33 0,49 0,47 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,05 0,06 5 Bangunan / Construction 0,79 0,88 1,01 1,27 1,59 1,51 1,51 2,20 3,02 2,98 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1,43 1,58 1,78 1,82 2,11 1,80 1,74 2,54 3,72 3,74 7 Pengangkutan dan Komunikasi 0,76 0,83 0,92 0,94 1,08 0,88 0,83 1,19 1,80 1,81 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 0,20 0,22 0,24 0,24 0,28 0,23 0,22 0,31 0,50 0,50 9 Jasa - jasa / Services 0,58 0,62 0,66 0,67 0,81 0,69 0,64 0,94 1,21 1,23 III. KABUPATEN SUMBAWA 1 Pertanian 44,91 43,97 43,51 43,21 42,69 41,90 40,74 40,62 40,49 40,98 2 Pertambangan dan Penggalian 2,15 2,18 2,18 2,18 2,16 2,20 2,22 2,22 2,20 2,20 3 Industri Pengolahan 4,25 4,30 4,33 4,35 4,32 4,35 4,32 4,25 4,20 4,05 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,47 0,49 0,50 0,51 0,54 0,55 0,57 0,57 0,59 0,63 5 Bangunan / Construction 10,97 11,26 11,37 11,34 11,52 11,72 12,02 12,21 12,36 11,70 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 17,24 17,58 17,83 18,09 18,36 18,79 19,21 19,55 19,84 20,29 7 Pengangkutan dan Komunikasi 5,55 5,75 5,96 6,16 6,06 5,99 6,19 6,15 6,15 6,20 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 2,79 2,81 2,82 2,83 2,82 2,85 2,87 2,86 2,84 2,82 9 Jasa - jasa / Services 11,67 11,67 11,50 11,32 11,53 11,64 11,84 11,55 11,34 11,13 IV. KABUPATEN DOMPU 1 Pertanian 46,06 43,86 42,94 41,97 41,45 40,43 38,45 38,59 38,77 37,99 2 Pertambangan dan Penggalian 2,15 2,25 2,30 2,34 2,36 2,36 2,43 2,41 2,40 2,43 3 Industri Pengolahan 4,01 4,16 4,11 4,12 4,09 4,17 4,20 4,01 3,88 3,84 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,34 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,36 0,36 0,37 5 Bangunan / Construction 5,97 6,38 6,54 6,61 6,78 6,91 7,18 7,27 7,49 7,59 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 17,05 17,73 18,15 18,23 18,37 18,75 19,13 18,99 18,99 19,48 7 Pengangkutan dan Komunikasi 6,03 6,34 6,43 6,38 6,49 6,46 6,63 6,51 6,49 6,50 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,51 5,87 6,15 6,85 6,99 7,21 7,67 8,06 8,35 8,66 9 Jasa - jasa / Services 12,89 13,05 13,03 13,13 13,13 13,35 13,95 13,80 13,26 13,14 V. KABUPATEN BIMA 1 Pertanian 52,90 52,26 52,32 51,53 52,05 51,30 49,70 49,78 49,50 48,88 2 Pertambangan dan Penggalian 3,01 3,06 3,00 3,00 2,84 2,84 2,89 2,89 2,93 2,99 3 Industri Pengolahan 2,86 2,85 2,79 2,77 2,72 2,63 2,58 2,50 2,45 2,42 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 5 Bangunan / Construction 6,23 6,24 6,11 6,26 5,96 6,17 6,42 6,45 6,52 6,57 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 14,67 14,94 15,11 15,51 15,37 15,74 16,30 16,41 16,98 17,50 7 Pengangkutan dan Komunikasi 6,72 6,96 7,03 7,22 7,14 7,09 7,24 7,21 7,20 7,21 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 2,66 2,69 2,68 2,66 2,61 2,67 2,78 2,85 2,92 3,00 9 Jasa - jasa / Services 10,76 10,80 10,75 10,85 11,10 11,36 11,88 11,70 11,30 11,23 VI. KOTA BIMA 1 Pertanian 23,46 22,58 21,50 21,57 21,34 20,80 20,03 19,77 19,48 18,77 2 Pertambangan dan Penggalian 0,12 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 3 Industri Pengolahan 3,45 3,46 3,44 3,38 3,35 3,28 3,22 3,22 3,21 3,23 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,83 0,83 0,81 0,87 0,84 0,82 0,87 0,87 0,85 0,88 5 Bangunan / Construction 6,70 6,79 6,98 6,98 7,11 7,15 7,32 7,50 7,75 7,47 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 17,44 17,96 18,36 18,51 18,68 18,63 18,90 19,26 19,68 20,45 7 Pengangkutan dan Komunikasi 16,05 16,71 17,29 17,51 17,41 17,32 17,40 17,34 17,14 17,15 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,03 5,14 5,27 5,32 5,49 5,55 5,65 5,69 5,72 5,81 9 Jasa - jasa / Services 26,91 26,39 26,22 25,72 25,65 26,32 26,49 26,21 26,05 26,12
Sumber : BPS, 2015 dan diolah
No Uraian TAHUN

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri  atas  2  (dua)  pulau  besar  yaitu  Pulau Lombok  dan  Pulau  Sumbawa  serta  ratusan pulau-pulau  kecil.  Dari  280  pulau  yang  ada, terdapat  32  pulau  yang  telah  berpenghuni. Luas  wilayah  Provinsi  NTB  mencapai 20.153,20  km2.  Terletak  antara  115 0 46'  - 119 0 5' Bujur Timur dan 8 0 10' - 9 0 5' Lintang Selatan.  Luas  Pulau  Sumbawa  mencapai 15.414,5  km2  (76,49  %)  atau  2/3  dari  luas Provinsi NTB, dan luas Pulau Lombok hanya mencapai  1/3  saja.  Pusat  pemerintahan Provinsi  NTB  terdapat  di  Kota  Mataram Pulau  Lombok  (BPS,  2015  :  NTB  Dalam Angka 2014).
Pulau  Sumbawa,  sebagai  wilayah penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  kabupaten dan 1 (satu) kota , mempunyai wilayah lebih luas  dibandingkan  dengan  wilayah  Pulau Lombok,  yakni  sekitar  76,49%  dari  total wilayah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Kedua  Pulau  Besar  tersebut  mempunyai kondisi  dan  sumber  daya  alam  yang  relatif sama dan masing-masing mempunyai Gunung  Api  yang  cukup  dikenal,  yakni Gunung  Api  Rinjani  di  Pulau  Lombok  dan Gunung Api Tambora di Pulau Sumbawa.

## Produk Domestik Regional Bruto
Secara  garis  besar,  sektor  primer dalam  bidang  pertanian  masih  mendominasi PDRB, baik di tingkat provinsi NTB maupun kabupaten/kota di wilayah Sumbawa.
Perbedaan  yang  cukup  signifikan  terjadi  di Kabupaten Sumbawa Barat yang didominasi oleh  sektor  pertambangan,  dan  Kota  Bima disokong oleh sektor jasa-jasa.
Pada  tabel  1  ditunjukkan  besaran PDRB  termasuk  sektor  pertambangan  dan Migas  (Minyak  dan  Gas);  sedangkan  PDRB Non  Tambang  hanya  terdapat  pada  PDRB Provinsi  NTB  dan  Kabupaten  Sumbawa Barat.

## Keuangan Daerah dan PDRB
Profil  keuangan  daerah  ditunjukan pada  postur  APBD  dengan  komponen pembentuk  di  dalamnya  dan  variabel  PDRB yang  akan  menjadi  kajian  lebih  lanjut  pada tabel 2.

## Makro Ekonomi Pembentuk PDRB
Faktor-faktor makro-ekonomi
pembentuk  PDRB  di  Kabupaten/Kota  di Pulau Sumbawa yang diteliti, dikelompokkan pada : 1. Kelompok  Internal,  yakni  yang  berasal dari aktifitas perekonomian kepemerintahan, termasuk pendapatan dan pembelanjaan pemerintah  yang dimuat di dalam  masing-masing  APBD.  Di  dalam penelitian  ini  direpresentasikan  dengan data PAD, DAU, DAK dan DBH.
2. Kelompok Eksternal, yakni elemen eksternal yang dimungkinkan mempengaruhi  PDRB  yang  berasal  dari besaran TPT dan INF.
3. Kelompok  investasi  dan  pembelanjaan swasta, yakni aktifitas perekonomian yang berasal  dari  kegiatan  operasional  di  luar kegiatan  dan  penganggaran  pemerintah. Di  dalam  penelitian  ini  direpresentasikan keberadaan program-program pengembangan masyarakat dan/atau CSR, LBI  dan  EXP.  LBI  adalah  kegiatan perekonomian  swasta  dalam  bentuk pembelanjaan barang dan jasa oleh swasta
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013

## Tabel 2

## Data APBD dan PDRB Tahun 2005-2013 (dalam Milyar rupiah)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 PDRB 15.183,79 15.603,77 16.369,22 16.831,60 18.874,40 20.072,64 19.533,26 19.318,51 20.417,22 2 APBD 514,20 750,19 868,22 1.093,77 1.246,33 1.356,77 1.657,09 2.254,56 2.488,71 1 PAD 153,44 237,81 311,62 349,75 468,21 529,18 709,89 721,47 802,47 2 DAU 249,89 - 447,66 511,29 608,61 602,39 646,67 809,62 859,35 3 DAK - - - 82,81 48,02 48,02 75,25 53,33 57,41 4 DBH 65,77 477,13 76,95 90,92 115,06 131,52 156,01 183,25 270,82 Kabupaten Sumbawa Barat 1 PDRB 4.210,92 4.094,67 4.208,15 3.827,06 4.887,54 5.496,38 4.049,34 2.958,36 3.132,06 2 APBD 111,50 273,71 320,98 419,83 526,56 525,35 649,00 614,49 777,72 1 PAD 2,58 17,55 18,46 21,98 22,63 36,53 122,93 98,12 41,46 2 DAU 40,27 103,76 147,77 180,75 170,24 185,70 214,93 259,33 272,96 3 DAK 4,00 28,75 30,26 36,76 45,84 45,97 25,14 28,65 46,06 4 DBH 55,59 68,05 76,86 78,94 85,66 86,26 144,23 146,35 117,92 Kabupaten Sumbawa 1 PDRB 1.426,29 1.493,07 1.564,52 1.640,94 1.730,53 1.832,92 1.959,63 2.092,66 2.232,88 2 APBD 270,08 381,45 485,84 580,83 617,80 660,16 743,66 808,31 884,10 1 PAD 23,77 19,70 18,50 20,88 25,97 41,11 43,96 66,76 69,28 2 DAU 179,55 272,56 365,08 416,38 424,71 436,35 496,16 586,15 647,64 3 DAK 12,98 32,41 54,93 65,25 63,87 56,56 58,74 63,24 79,84 4 DBH 19,57 27,72 23,28 29,84 29,84 38,97 49,41 45,25 46,76 Kabupaten Dompu 1 PDRB 743,68 774,21 812,71 846,15 890,89 931,56 1.005,94 1.074,52 1.130,73 2 APBD 203,47 299,05 386,35 407,03 435,57 424,85 527,01 596,29 673,35 1 PAD 8,94 9,53 12,83 13,56 15,63 18,51 25,41 31,07 36,42 2 DAU 139,45 238,52 262,09 284,52 300,01 311,26 362,61 419,78 470,83 3 DAK 12,52 25,63 35,88 42,48 48,58 39,60 42,48 44,90 66,32 4 DBH 15,03 14,96 24,86 22,69 24,15 26,30 31,12 30,40 30,84 Kabupaten Bima 1 PDRB 1.210,34 1.261,88 1.319,46 1.399,85 1.490,60 1.558,50 1.652,25 1.749,96 1.849,21 2 APBD 347,99 449,87 515,99 577,09 668,31 618,79 793,68 870,10 1.017,98 1 PAD 21,51 19,47 21,26 17,06 20,02 23,05 43,09 61,45 69,22 2 DAU 203,51 330,94 374,36 421,05 440,31 449,58 515,83 618,72 698,56 3 DAK 52,10 36,36 61,05 72,81 59,17 56,57 54,22 63,39 89,63 4 DBH 35,86 24,24 26,24 47,03 35,08 23,31 34,32 36,02 39,07 Kota Bima 1 PDRB 353,42 370,17 392,26 409,79 435,96 461,12 485,64 513,84 539,98 2 APBD 164,67 244,01 265,89 325,61 371,73 370,11 430,03 476,02 547,02 1 PAD 5,34 6,17 7,62 8,11 9,73 9,76 11,49 12,08 17,28 2 DAU 118,17 183,58 204,87 231,01 234,24 246,39 268,00 329,10 377,38 3 DAK 11,82 28,84 35,66 57,58 41,78 23,65 23,04 40,91 40,88 4 DBH 10,58 16,19 21,90 26,01 25,63 36,15 26,57 33,85 33,77 Sumber : BPS (2015), Kemenkeu (2015 dan diolah.
Tahun Uraian No
untuk  pemenuhan  kebutuhan  sarana- prasarana proyek.
Berdasarkan  temuan  di  lapangan, bahwa  elemen  pada  kelompok  3  (Kelompok Investasi  dan  Pembelanjaan  swasta)  hanya terdapat dan dinikmati pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Cakupan
kegiatan  CSR,  LBI  maupun  Ekspor  hanya sebatas  Kabupaten  Sumbawa  Barat  sebagai kabupaten  yang  mempunyai  sumber  daya alam dan sekaligus sebagai penghasil produk yang  siap  diekspor.  Elemen  makro-ekonomi tersebut ditunjukkan pada tabel 3.
Tabel 3

## Variabel Makro Ekonomi Pembentuk PDRB tahun 2005-2013 Analisis Sektor Unggulan
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kabupaten Sumbawa Barat 1 PAD Milyar rp 2,58 17,55 18,46 21,98 22,63 36,53 122,93 98,12 41,46 2 DAU Milyar rp 40,27 103,76 147,77 180,75 170,24 185,70 214,93 259,33 272,96 3 DAK Milyar rp 4,00 28,75 30,26 36,76 45,84 45,97 25,14 28,65 46,06 4 DBH Milyar rp 55,59 68,05 76,86 78,94 85,66 86,26 144,23 146,35 117,92 5 CSR Milyar rp 47,14 50,94 51,08 61,17 55,20 67,82 213,52 293,22 320,69 6 LBI Juta USD 5,05 8,20 9,18 12,18 18,85 26,24 39,28 46,20 27,85 7 TPT % 12,60 16,50 4,81 5,65 8,48 6,54 4,99 5,25 6,91 8 INF % 17,72 4,17 8,76 13,01 3,14 11,07 6,38 4,10 9,29 9 Ekspor Milyar USD 1,03 1,25 1,08 0,77 1,26 1,99 1,13 0,60 0,40 Kabupaten Sumbawa 1 PAD Milyar rp 23,77 19,70 18,50 20,88 25,97 41,11 43,96 66,76 69,28 2 DAU Milyar rp 179,55 272,56 365,08 416,38 424,71 436,35 496,16 586,15 647,64 3 DAK Milyar rp 12,98 32,41 54,93 65,25 63,87 56,56 58,74 63,24 79,84 4 DBH Milyar rp 19,57 27,72 23,28 29,84 29,84 38,97 49,41 45,25 46,76 5 TPT % 5,85 9,80 5,49 5,77 6,95 5,88 5,17 4,97 4,11 6 INF % 17,72 4,17 8,76 13,01 3,14 11,07 6,38 4,10 9,29 Kabupaten Dompu 1 PAD Milyar rp 8,94 9,53 12,83 13,56 15,63 18,51 25,41 31,07 36,42 2 DAU Milyar rp 139,45 238,52 262,09 284,52 300,01 311,26 362,61 419,78 470,83 3 DAK Milyar rp 12,52 25,63 35,88 42,48 48,58 39,60 42,48 44,90 66,32 4 DBH Milyar rp 15,03 14,96 24,86 22,69 24,15 26,30 31,12 30,40 30,84 5 TPT % 7,45 11,08 5,22 6,13 6,94 5,31 5,87 4,75 5,13 6 INF % 17,72 4,17 8,76 13,01 3,14 11,07 6,38 4,10 9,29 Kabupaten Bima 1 PAD Milyar rp 21,51 19,47 21,26 17,06 20,02 23,05 43,09 61,45 69,22 2 DAU Milyar rp 203,51 330,94 374,36 421,05 440,31 449,58 515,83 618,72 698,56 3 DAK Milyar rp 52,10 36,36 61,05 72,81 59,17 56,57 54,22 63,39 89,63 4 DBH Milyar rp 35,86 24,24 26,24 47,03 35,08 23,31 34,32 36,02 39,07 5 TPT % 5,66 5,22 4,99 4,72 4,58 3,14 5,13 5,08 4,9 6 INF % 17,72 4,17 8,76 13,01 3,14 11,07 6,38 4,1 9,29 Kota Bima 1 PAD Milyar rp 5,34 6,17 7,62 8,11 9,73 9,76 11,49 12,08 17,28 2 DAU Milyar rp 118,17 183,58 204,87 231,01 234,24 246,39 268,00 329,10 377,38 3 DAK Milyar rp 11,82 28,84 35,66 57,58 41,78 23,65 23,04 40,91 40,88 4 DBH Milyar rp 10,58 16,19 21,90 26,01 25,63 36,15 26,57 33,85 33,77 5 TPT % 10,92 15,97 12,76 9,66 11,27 9,39 6,36 4,31 9,21 6 INF % 17,72 4,17 8,76 13,01 3,14 11,07 6,38 4,1 9,29
Sumber : BPS (2015), Kemenkeu (2015 dan diolah.
Tahun Variabel
No Satuan
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013

## Tabel 4
Rangkuman LQ, MRP dan Overlay Sektor Unggulan
Analisis Location Quotient (LQ)
Teori Location Quotion oleh Bendavid  digunakan  untuk  menganalisis keragaman  basis  ekonomi.  Dari  analisis tersebut dapat diidentifikasi sektor-sektor apa saja  yang  dapat  dikembangkan  untuk  tujuan sektor  dan  tujuan  men- supply kebutuhan lokal,  sehingga  sektor  yang  dikatakan potensial  dijadikan  sektor  prioritas  dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Kriteria pengukuran  derajat  spesialisasi/sektor  basis jika nilai LQ>1, berarti tingkat spesialisasi
sektor tersebut di Kabupaten/Kota lebih besar dari  sektor  yang  sama  pada  Provinsi  NTB. Jika LQ < 1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu  di    Kabupaten/Kota  lebih  kecil  dari sektor yang sama pada tingkat Provinsi NTB. Jika LQ = 1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu  di  Kabupaten/Kota  sama  dengan sektor yang sama pada Provinsi NTB.
Basis sektor perekonomian di Kabupaten  Sumbawa  Barat,  Sumbawa, Dompu  dan  Bima  masih  didominasi  oleh kelompok  sektor  primer,  kecuali  Kota  Bima
Kontributor Overlay % Rata-rata Tanda Kategori Nilai Tanda Nilai Tanda Gabungan Kabupaten Sumbawa Barat 1 Pertambangan dan Penggalian 90,72 3,98 + Basis (0,75) - 1,25 + +  -  + Kabupaten Sumbawa 1 Pertanian 42,08 1,69 + Basis 0,95 - 0,77 - +  -  - 2 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,55 1,52 + Basis 3,07 + 1,90 + +  +  + 3 Bangunan / Construction 11,70 1,55 + Basis 2,41 + 1,17 + +  +  + 4 Perdagangan, Hotel dan Restoran 18,83 1,24 + Basis 2,52 + 1,46 + +  +  + 5 Jasa - jasa / Services 11,50 1,12 + Basis 1,44 + 0,88 - +  +  - Kabupaten Dompu 1 Pertanian 40,70 1,64 + Basis 0,95 - 0,51 - +  -  - 2 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,36 1,01 + Basis 3,07 + 1,28 + +  +  + 3 Perdagangan, Hotel dan Restoran 18,58 1,23 + Basis 2,52 + 1,40 + +  +  + 4 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 7,28 1,35 + Basis 2,76 + 2,60 + +  +  + 5 Jasa - jasa / Services 13,30 1,29 + Basis 1,44 + 1,05 + +  +  + Kabupaten Bima 1 Pertanian 50,83 2,04 + Basis 0,95 - 0,79 - +  -  - 2 Perdagangan, Hotel dan Restoran 15,98 1,05 + Basis 2,52 + 1,54 + +  +  + 3 Jasa - jasa / Services 11,21 1,08 + Basis 1,44 + 1,12 + +  +  + Kota Bima 1 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,85 2,40 + Basis 3,07 + 1,15 + +  +  + 2 Perdagangan, Hotel dan Restoran 18,91 1,25 + Basis 2,52 + 1,47 + +  +  + 3 Pengangkutan dan Komunikasi 17,16 2,18 + Basis 2,14 + 1,19 + +  +  + 4 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,50 1,05 + Basis 2,76 + 1,42 + +  +  + 5 Jasa - jasa / Services 26,19 2,54 + Basis 1,44 + 0,92 - +  +  - Sumber : BPS, 2015 dan diolah No Sektor LQ RPr RPs
yang mempunyai basis dari kelompok sektor sekunder  dan  tersier.  Kabupaten  Sumbawa Barat  sangat  dominan  dengan  sektor  primer bidang pertambangan dan sangat bergantung kepada kegiatan ekonomi pengelolaan sumber  daya  alam  yang  tak  terbarukan ( unrenewable  mining  industries ),  serta  tidak didukung  oleh  sektor  lain  yang  tidak mempunyai  daya  saing  yang  memadai. Kontribusi dari sektor pertambangan terhadap total  PDRB  di  Kabupaten  Sumbawa  Barat rata-rata  di  atas  90%.  Kabupaten  Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima masih didominasi sektor basis dari sektor pertanian; sedangkan  Kota  Bima,  basis  keunggulannya berasal  dari  kelompok  tersier,  yakni  dari sektor  jasa-jasa,  keuangan,  persewaan  dan jasa perusahaan, pengangkutan, perdagangan dan sektor listrik, gas dan air bersih.

## Analisis  Model  Rasio  Pertumbuhan  dan

## Overlay
Analisis  Model  Rasio  Pertumbuhan (MRP)  digunakan  untuk  melihat  rasio pertumbuhan perekenomian dari sektor yang ada  di  Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumbawa (RPs) dibandingkan dengan rasio pertumbuhan  tingkat  provinsi  NTB  (RPr) sebagai acuannya. Hasil pengukuran tersebut digabungkan  dengan  metode overlay ,  yakni erangkum dari beberapa komponen nilai dari sektor  masing-masing  kabupaten/kota  di Pulau  Sumbawa  seperti  ditunjukkan  pada Tabel 4.
Berdasarkan  rangkuman  tabel  4,
Kabupaten Sumbawa Barat masih bergantung pada
sektor pertambangan dan
pertumbuhannya  juga  cukup  signifikan, Sektor  lainnya  masih  belum  terlihat  baik
kontribusi terhadap PDRB maupun pertumbuhannya. Kondisi semacam ini hanya terjadi  di  Kabupaten  Sumbawa  Barat.  Di Kabupaten  Sumbawa,  Dompu  dan  Bima, Sektor  Pertanian  masih  dominan  sebagai kontributor  utama  dalam  PDRB,  meskipun pertumbuhannya sangat lamban/kecil dibandingkan  dengan  rasio  pertumbuhan tingkat provinsi NTB. Basis sektor unggulan di  Kabupaten  Sumbawa,  Dompu,  Bima  dan Kota  Bima,  serta  didukung  oleh  rasio pertumbuhan  yang  positif  dan  signifikan ditunjukkan  pada  sektor  pedagangan  dan Jasa-jasa. Kota Bima mempunyai kekhususan dimana  ditunjukkan  dari  data  bahwa  sektor basis  dan  pertumbuhan  yang  positif  bukan berasal dari kelompok sektor primer. Dengan kata lain, Kota Bima tidak bergantung kepada sektor  pengelolaan  atau  eksploitasi  sumber daya alam secara langsung.

## Analisis Shift-Share
Dalam  analisis shift-share (S-S), perubahan  atau  pergeseran  perekonomian dapat  dilihat  ketiga  efek  pembentuknya. Ketiga  efek  tersebut  antara  lain  adalah  efek pertumbuhan  nasional,  efek  bauran  industri dan  efek  keunggulan  kompetitif.  Dalam analisis  ini  akan  terbagi  menjadi  2  periode dengan  jarak  lima  tahun,  dimana  periode pertama  adalah  analisis  S-S  selama  kurun waktu 2004 sampai dengan 2008 dan periode kedua  antara  kurun  waktu  2009  sampai dengan  2013.  Gambaran  umum  tentang perubahan  atau  pergeseran  perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat ditunjukkan pada tabel 5.
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013

## Tabel 5 Komponen Pembentuk Perubahan Sektoral Ekonomi
Selama  kurun  waktu  2004  sampai dengan  2008,  berdasarkan  hasil  perhitungan S-S diketahui bahwa pertambahan output atau peningkatan nilai PDRB kabupaten Sumbawa Barat  lebih  banyak  didorong  oleh  efek pertumbuhan propinsi.
Hal
ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan di  seluruh  sektor  yang  telah  diambil  oleh Pemerintah  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat maupun  Pemerintah  Pusat  sangat  membantu pengembangan  sektor-sektor  di  Kabupaten Sumbawa  Barat.  Selain  efek  pertumbuhan propinsi,  efek  bauran  industri  juga  ikut berkontribusi  atas  peningkatan  nilai  PDRB kabupaten  Sumbawa  Barat,  kecuali  pada sektor  pertanian,  sektor  pertambangan  dan penggalian.  Dengan  kata  lain,  industri  yang berlokasi  di  kabupaten  Sumbawa  Barat termasuk  ke  dalam  kelompok  industri  yang
secara  regional  provinsi  berkembang  pesat dan  bahkan  struktur  industri  tersebut  cocok berada  di  Kabupaten  Sumbawa  Barat. Pengaruh komponen efek keunggulan kompetitif yang  menunjukkan  tingkat  daya saing wilayah, secara sektoral terlihat negatif hampir pada semua sektor kecuali pada sektor bangunan  dan  sektor  jasa-jasa.  Hal  ini mengindikasikan  pada  Kabupaten  Sumbawa Barat,  hampir  seluruh  sektor  tidak  memiliki daya saing.
Pada  kurun  waktu  periode  2009 sampai  dengan  2013,  peningkatan  nilai PDRB  seluruh  sektor  yang  terdapat  pada Kabupaten  Sumbawa  Barat,  lebih  banyak disokong oleh kebijakan Pemerintah Provinsi dan  Pemerintah  Pusat  untuk  memajukan sektor  tersebut  seperti  yang  tercermin  oleh kontribusi yang diberikan oleh efek
Sektor
N ij M ij C ij N ij M ij C ij N ij M ij C ij N ij M ij C ij N ij M ij C ij N ij M ij C ij Pertanian Pos Neg Neg Pos Pos Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pos Pos Neg Neg Pos Pos Neg Pertambangan dan Penggalian Pos Neg Neg Pos Neg Neg Pos Neg Pos Pos Neg Pos Pos Neg Pos Pos Neg Pos Industri Pengolahan Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pos Pos Neg Pos Pos Pos Listrik, Gas dan Air Bersih Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pos Pos Neg Pos Pos Neg Bangunan / Construction Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pos Pos Neg Pos Pos Pos Perdagangan, Hotel dan Resto Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pengangkutan dan Komunikasi Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Neg
Keu, Persewaan dan Jasa Persh Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pos Pos Neg Pos Pos Neg Pos Pos Neg Pos Pos Neg Jasa - jasa / Services Pos Pos Pos Pos Pos Neg Pos Pos Neg Pos Pos Pos Pos Pos Neg Pos Pos Pos Sumber : BPS, 2015 dan diolah Keterangan : Pos = Positif Neg = Negatif 2009-2013 2004-2008 2009-2013 Sumbawa Kota Bima
2004-2008 2004-2008
2009-2013
Sumbawa Barat
pertumbuhan  provinsi  yang  positif  diseluruh sektor. Hal yang sama juga terlihat dari efek bauran industri, dimana hampir seluruh sektor di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki nilai yang positif, kecuali pada sektor pertambangan. Artinya seluruh sektor kecuali sektor  pertambangan  dan  penggalian  sudah memiliki  industri  yang  secara  regional provinsi  berkembang  pesat  dan  struktur industri  tersebut  sudah  cocok berada  di kabupaten Sumbawa Barat. Pada kurun waktu 2009-2013,  kontribusi  dari  efek  keunggulan kompetitif  yang  diberikan  sudah  mengalami peningkatan  dibandingkan  kurun  waktu 2004-2008,  dimana  sudah  terdapat  beberapa sektor di kabupaten Sumbawa Barat memiliki daya  saing,  antara  lain  sektor  pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan  air  bersih,  bangunan,  pengangkutan  dan komunikasi, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
Efek  pertumbuhan  dari  provinsi, pertumbuhan proportional shift dan differential  shift di  Kabupaten  Sumbawa, Kabupaten  Dompu,  Kabupaten  Bima  dan Kota  Bima  juga  ditunjukkan  dengan  angka yang  positif  dari  kajian  periode  tahun  2004- 2008 dan periode tahun 2009-2013, meskipun baik  jumlah  maupun  jenis  sektor  yang terpengaruh  ada  perbedaan.  Pada  Tabel  5 menunjukkan pertumbuhan maupun perubahan  di  Kabupaten  Sumbawa  dimana pada proportional  shift pada  periode  tahun 2009-2013  hanya  sektor  pertambangan  dan penggalian  yang  negatif;  sedangkan  nilai pertumbuhan differntial shif- nya hanya sektor keuangan,  persewaan  dan  jasa  perusahaan yang masih negatif.
Data  pertumbuhan  di  Kabupaten Dompu  juga  menunjukkan  arah  yang  positif dari data periode tahun 2004-2008 ke periode tahun  2009-2013. Proportional  shift pada
periode  tersebut  sektor  pertambangan  dan penggalian  masih  negatif;  sedangkan  pada pertumbuhan differential shift, sektor Listrik, Gas  dan  Air  Bersih,  sektor  Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Pengangkutan dan komunikasi masih negatif. Di Kabupaten Bima,  efek  pertumbuhan  dari  provinsi  juga positif  baik  untuk  periode  tahun  2004-2008 maupun periode tahun 2009-2013. Proportional shift di Kabupaten Bima hampir semuanya positif kecuali sektor
pertambangan  dan  penggalian  dan  dalam differential shift yang terjadi, sektor Industri Pengolahan, sektorListrik, Gas dan Air Bersih dan  sektor  pengangkutan  dan  komunikasi masih negatif.
Sektor basis dan unggulan Kota Bima sebagaimana  diuraikan  sebelumnya  dapat membantu  memperkuat  gambaran  tentang sumber  daya  Kota  Bima.  Pada  Tabel  5 menunjukkan pertumbuhan proportional shift sektor pertambangan dan penggalian negatif; sedangkan differential shift sektor pertanian, sektor  listrik,  Gas  dan  Air  Bersih,  sektor pengangkutan  dan  komunikasi,  dan  sektor keuangan,  persewaan  dan  jasa  perusahaan negatif;  sedangkan  jasa-jasa  mempunyai pertumbuhan  yang  positif.  Berdasarkan kondisi  geografis  Kota  Bima,  ketersediaan sumber  daya  alamnya  sangat  terbatas  baik luas  kawasan  maupun    jenis  kandungannya. Kota Bima mampu bersaing dengan kabupaten  lain  dengan  mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusianya.

## Keuangan Daerah
Kemandirian  suatu  wilayah  sangat ditentukan  oleh  ketersediaan  sumber  daya yang  tersedia  di  wilayah  tersebut  terutama kemampuan dan kekuatan suatu daerah dalam membiayai  kegiatan  kepemerintahannya  dan mengenjot kegiatan perekonomiannya.
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013
Gambaran  tersebut  dapat  diukur  dengan beberapa alat di antaranya dengan menghitung  rasio  antara  masing-masing komponen  terhadap  APBD  dan/atau  PDRB wilayah tersebut. Sumber daya yang dimaksud  tidak  terbatas  pada  ketersediaan sumber  daya  alamnya,  melainkan  sumber daya  manusia,  teknologi  dan  peranan  sektor swasta dalam menopang aktifitas
perekonomian daerah. Peran Pemerintah yang dituangkan dalam dokumen
APBD
merupakan  stimulus  fiskal  yang  dapat mendorong  kegairahan  perekonomian  di daerah.  Elemen  penting  dan  nilainya  cukup besar di  dalam postur APBD akan ditunjukkan pada Tabel 6.
Pada  Tabel  6  menunjukkan  bahwa
APBD di semua kabupaten/kota yang diteliti masih sangat tergantung dari dana perimbangan  atau  transfer  dari  Pemerintah Pusat,  terutama  dari  DAU  yang  masing- masing  sekitar  70%,  kecuali  Kabupaten Sumbawa  Barat  dengan  besaran  DAU  yang hanya  sekitar  37,91%.  Ditinjau  dari  tingkat kemandirian  daerah  menggunakan  tinjauan rasio PAD terhadap APBD maka Kabupaten Sumbawa  Barat  merupakan  daerah  yang prosentase  PAD  paling  besar  sekitar  7,91% dan  Rasio  PAD  terhadap  APBD  terkecil terdapat di Kota Bima dengan kisaran hanya 2,75%. Kekuatan Kabupaten Sumbawa Barat juga  ditunjukkan  adanya  kontribusi  yang berasal  dari  DBH  (Dana  Bagi  Hasil)  yang besarannya  mencapai  rata-rata  23,48%, sedangkan Kabupaten lainnya di bawah 10%.
Profil  keuangan  dan  perekonomian daerah  studi  juga  dapat  ditinjau  dari  rasio APBD terhadap PDRB dan Rasio komponen- komponen  dalam  postur  APBD  terhadap PDRB  seperti  ditunjukkan  pada  tabel  6 Mengacu pada rasio besaran APBD terhadap PDRB  setempat,  ditunjukkan  bahwa  rasio
terbesar terdapat  di Kota  Bima  dengan  rasio rata-rata  sebesar  78,64%,  sedangkan  rasio terendah terdapat Kabupaten Sumbawa Barat yang  hanya  sebesar  12,21%.  Rasio  PAD terhadap  PDRB  juga  sangat  kecil  seperti terdapat  di  Kabupaten  Sumbawa  Barat  yang hanya  sekitar  1,15%  dan  merupakan  rasio terkecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, seperti Kabupaten Sumbawa,
Dompu,  Bima  dan  Kota  Bima.  Temuan  ini cukup  ironis  mengingat  di  Kabupaten
Sumbawa Barat terdapat aktifitas eksploitasi sumber  daya  alam  yang  relatif    besar  dan kontribusi  terhadap  perekonomian  Indonesia cukup besar.
Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi

## Terhadap PDRB Termasuk Tambang
Pengaruh variabel PAD, DAU, DAK, DBH, TPT, INF, CSR, LBI dan EXP terhadap PDRB termasuk Tambang di Kabupaten/Kota di  wilayah  Pulau  Sumbawa,  yakni  PDRB Kabupaten  Sumbawa  Barat,  Kabupaten Sumbawa,  Kabupaten  Dompu,  Kabupaten Bima  dan  Kota  Bima  dengan  menggunakan analisis  regresi  data  panel.  Salah  satu kabupaten, yakni Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai  aktifitas  pertambangan  yang cukup  besar  sehingga  sektor  pertambangan ini cukup signifikan sebagai kontributor pada total  PDRB.  Berdasarkan    hasil  pengolahan dengan  metode Random  effect didapatkan nilai dari adjusted R-square sebesar  0.650553 atau  65%,  hal  ini  menunjukkan  kemampuan dari seluruh variabel independen PAD, DAU, DAK,  DBH, TPT,  INF,  CSR,  LBI  dan  EXP dalam  menjelaskan  variasi  dari  variabel dependen PDRB termasuk Tambang sebesar 65%.

## Tabel 6 Rasio Komponen APBD Terhadap PDRB (dalam %)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 APBD 3,39 4,81 5,30 6,50 6,60 6,76 8,48 11,67 12,19 7,30 2 PAD 1,01 1,52 1,90 2,08 2,48 2,64 3,63 3,73 3,93 2,55 3 DAU 1,65 - 2,73 3,04 3,22 3,00 3,31 4,19 4,21 2,82 4 DAK - - - 0,49 0,25 0,24 0,39 0,28 0,28 0,21 5 DBH 0,43 3,06 0,47 0,54 0,61 0,66 0,80 0,95 1,33 0,98 Kabupaten Sumbawa Barat 1 APBD 2,65 6,68 7,63 10,97 10,77 9,56 16,03 20,77 24,83 12,21 2 PAD 0,06 0,43 0,44 0,57 0,46 0,66 3,04 3,32 1,32 1,15 3 DAU 0,96 2,53 3,51 4,72 3,48 3,38 5,31 8,77 8,72 4,60 4 DAK 0,09 0,70 0,72 0,96 0,94 0,84 0,62 0,97 1,47 0,81 5 DBH 1,32 1,66 1,83 2,06 1,75 1,57 3,56 4,95 3,76 2,50 Kabupaten Sumbawa 1 APBD 18,94 25,55 31,05 35,40 35,70 36,02 37,95 38,63 39,59 33,20 2 PAD 1,67 1,32 1,18 1,27 1,50 2,24 2,24 3,19 3,10 1,97 3 DAU 12,59 18,25 23,34 25,37 24,54 23,81 25,32 28,01 29,00 23,36 4 DAK 0,91 2,17 3,51 3,98 3,69 3,09 3,00 3,02 3,58 2,99 5 DBH 1,37 1,86 1,49 1,82 1,72 2,13 2,52 2,16 2,09 1,91 Kabupaten Dompu 1 APBD 27,36 38,63 47,54 48,10 48,89 45,61 52,39 55,49 59,55 47,06 2 PAD 1,20 1,23 1,58 1,60 1,75 1,99 2,53 2,89 3,22 2,00 3 DAU 18,75 30,81 32,25 33,63 33,67 33,41 36,05 39,07 41,64 33,25 4 DAK 1,68 3,31 4,42 5,02 5,45 4,25 4,22 4,18 5,87 4,27 5 DBH 2,02 1,93 3,06 2,68 2,71 2,82 3,09 2,83 2,73 2,65 Kabupaten Bima 1 APBD 28,75 35,65 39,11 41,22 44,84 39,70 48,04 49,72 55,05 42,45 2 PAD 1,78 1,54 1,61 1,22 1,34 1,48 2,61 3,51 3,74 2,09 3 DAU 16,81 26,23 28,37 30,08 29,54 28,85 31,22 35,36 37,78 29,36 4 DAK 4,30 2,88 4,63 5,20 3,97 3,63 3,28 3,62 4,85 4,04 5 DBH 2,96 1,92 1,99 3,36 2,35 1,50 2,08 2,06 2,11 2,26 Kota Bima 1 APBD 46,59 65,92 67,78 79,46 85,27 80,26 88,55 92,64 101,30 78,64 2 PAD 1,51 1,67 1,94 1,98 2,23 2,12 2,37 2,35 3,20 2,15 3 DAU 33,44 49,59 52,23 56,37 53,73 53,43 55,19 64,05 69,89 54,21 4 DAK 3,34 7,79 9,09 14,05 9,58 5,13 4,74 7,96 7,57 7,70 5 DBH 2,99 4,37 5,58 6,35 5,88 7,84 5,47 6,59 6,25 5,70 Sumber : BPS (2015), Kemenkeu (2015 dan diolah. No Uraian
Tahun
Re rata
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013

## Tabel 7 Hasil Estimasi Metode Random Effect
Pengujian  individual  atau  uji  T-stat dan  probabilitas  digunakan  untuk  menguji apakah  koefisien  regresi  parsial  berbeda secara individu berhubungan dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan  metode Random  Effect ,  dapat diinterpretasikan secara statistik bahwa : 1. PAD  berberpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan terhadap LNPDRB Tambang.
2. DAU  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap LNPDRB Tambang.
3. DAK  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan terhadap LNPDRB Tambang.
4. DBH  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap LNPDRB Tambang.
5. CSR  berpengaruh  positif,  tapi  tidak signifikan  terhadap LNPDRB Tambang.
6. LBI  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap LNPDRB Tambang.
7. TPT  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan terhadap LNPDRB Tambang.
8. INF  berpengaruh  positif,  tapi  tidak signifikan terhadap LNPDRB Tambang.
9. tEXP  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap LNPDRB Tambang.
Besaran  konstanta  dan  rincian  hasil pengujiannya ditunjukkan pada tabel 7.

## Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap PDRB Non Tambang
Hasil  analisis  pengaruh  variabel PAD,  DAU,  DAK,  DBH,  TPT,  INF,  CSR, LBI dan EXP terhadap PDRB Non Tambang Kabupaten  Sumbawa  Barat,  Kabupaten Sumbawa,  Kabupaten  Dompu,  Kabupaten Bima  dan  Kota  Bima  dengan  menggunakan analisis regresi panel. Dasar untuk perhitungan  PDRB  Non  Tambang  adalah dengan mengeluarkan data sektor pertambangan  dan  penggalian  dari  total PDRB Kabupaten/Kota di wilayah penelitian tersebut, sebagaimana ditunjukkan Tabel 7.
Variabel Independent Koef isien
Tstat Prob Koef isien Tstat Prob C 6.586.802 3.330.420 0.0000 6.566.062 3.111.605 0.0000 PAD -0.001335 -0.486159 0.6299 0.000874 0.403498 0.6890 DAU 0.001128 2.652.686 0.0119 0.001186 1.843.824 0.0737 DAK -0.002780 -1.058.705 0.2970 0.000131 0.058631 0.9536 DBH 0.008508 2.251.448 0.0307 -0.002631 -1.383.978 0.1751 CSR 0.001308 1.066.405 0.2935 -7.40E-05 -0.128534 0.8985 LBI -0.027108 -2.258.404 0.0303 0.005390 0.634258 0.5300 TPT -0.008289 -0.689004 0.4954 -0.016065 -1.660.399 0.1058 INF 0.000751 0.197488 0.8446 -0.000768 -0.268960 0.7895 EKSPOR 0.826785 7.741.574 0.0000 -0.120336 -1.315.462 0.1969 R-squared Adjusted R-squared F-stat Prob F-stat Sumber: BPS (2015), Kemenkeu (2015), PTNNT (2015) dan diolah dengan Eview s 7.0 0.000000
0.734740 0.666530 1.077.176 0.000000 0.722031 0.650553 1.010.146 LN PDRB Non Tambang LN PDRB Tambang
Variabel Dependent:
Berdasarkan    hasil  pengolahan dengan  metode random  effect didapatkan niali dari adjusted R-square sebesar 0.666530  atau  66%,  hal  ini  menunjukkan kemampuan dari seluruh independent variable PAD, DAU, DAK, DBH, TPT, INF,
CSR,  LBI  dan  EXP  dalam  menjelaskan variasi  dari dependent  variable PDRB  Non Tambang sebesar 66%. Pengujian individual atau  uji  T-stat  dan  probabilitas  digunakan untuk  menguji  apakah  koefisien  regresi parsial berbeda secara individu berhubungan dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi  dengan  menggunakan metode Random  Effect ,  dapat  diinterpretasikan sebagai berikut:
1. PAD  berpengaruh  positif,  tapi  tidak signifikan terhadap LNPDRB Non
Tambang.
2. DAU  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap LNPDRB Non Tambang.
3. DAK  berpengaruh  positif  tapi  tidak signifikan terhadap LNPDRB Non
Tambang.
4. DBH  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan terhadap LNPDRB Non
Tambang.
5. CSR  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan terhadap LNPDRB Non
Tambang.
6. LBI  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan terhadap LNPDRB Non
Tambang.
7. TPT  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan terhadap LNPDRB Non Tambang. 8. INF  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan terhadap LNPDRB Non
Tambang.
9. EXP  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan terhadap LNPDRB Non Tambang.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN

## Sektor Unggulan
Faktor  sumber  daya  alam  masing- masing  wilayah  kabupaten/kota  di  Pulau Sumbawa  masih  sangat  dominan  sebagai penggerak  perekonomian  daerah  tersebut kecuali temuan yang terdapat di Kota Bima, dimana  dari  sektor  tersier  yang  menonjol. Secara garis besar di wilayah pulau Sumbawa tersebut  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  2 (dua) kekuatan sumber dayanya, yakni : 1. Sumber  daya  alam,  yang  ditunjukkan oleh keunggulan geografis yang menonjol dari sumber daya alam berupa mineral  atau  bahan  tambang  maupun bidang  agroindusti  yang  ditunjukkan dengan  sektor  pertanian  dan  perikanan maupun  industri  geowisata.  Di  dalam kelompok ini meliputi Kabupaten Sumbawa  Barat,  Kabupaten  Sumbawa, Kabupaten  Dompu  dan  Kabupaten Bima.
2. Sumber  daya  manusia,  ditunjukkan dengan  adanya  potensi  kekuatan  sektor jasa-jasa  yang  mendominasi  aktifitas perekonomian.  Kota  Bima  merupakan satu-satunya  wilayah  penelitian  yang tidak  mempunyai  sektor  unggulan  dari pertanian  dan  pertambangan.  Kondisi
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013
fisik  wilayah  baik  luasan  maupun ketersediaan  lahan  yang  mempunyai potensi  budidaya  pertanian  maupun sumber daya mineral yang menyebabkan perekonomiannya tidak bergantung
kepada kelompok sektor primer.

## Keuangan Daerah
Rasio Komponen-komponen
pendapatan  dan  pembelanjaan  di  dalam postur APBD terhadap PDRB sangat rendah. Dengan  kata  lain  kontributor  di  luar  belanja pemerintah  ( Governmental  spending )  sangat berperan dan signifikan  dalam  pembentukan PDRB.  Di  Kabupaten  Sumbawa  Barat  rasio rata-rata  APBD  terhadap  PDRB  sebesar 12,21%  bahkan  pada  tahun  2005  hanya sebesar  2,65%.  Besaran  rasio  tertinggi terdapat di Kota Bima yang mempunyai rata- rata sebesar 78,64%. Tren peningkatan  rasio tersebut  dari  tahun  2005  hingga  2013 signifikan.
Peran sektor swasta atau eksternal di Kabupaten  Sumbawa  Barat  sangat  dominan yang  dibuktikan  dari  rasio  yang  diuraikan pada tabel 6 Bentuk kontribusi dalam PDRB tersebut  dapat  berupa  investasi  atau  belanja langsung.  Beberapa  kegiatan  perekonomian yang  dapat  menopang  besaran  PDRB  di daerah  ini  antara  lain  dibangun  beberapa proyek  infrastruktur  seperti  jalan,  jembatan, bendung,  prasarana  sekolah,  Masjid,  dll  dan pembelanjaan dari produk lokal yang diserap untuk kebutuhan proyek.
Program pengembangan masyarakat ( Community
Development ) atau CSR, LBI dan pengadaan
barang  dan  jasa  dari  sumber  daya  setempat tersebut tidak dimasukkan ke dalam APBD.

## Pengaruh  Makro  Ekonomi  Terhadap PDRB
Faktor-faktor  makro  ekonomi  yang dijadikan  variabel  independen  terhadap pertumbuhan  ekonomi  pada  penelitian  ini adalah  PAD,  DAU,  DAK,  DBH,  TPT,  INF, CSR,  LBI  dan  EXP  mampu  menjelaskan variabel  dependen  sebesar  65-67%  baik terhadap  PDRB  Tambang  maupun  PDRB Non  Tambang.  Secara  parsial,  faktor  DAU yang berpengaruh positif dan signifikan untuk seluruh  wilayah  kabupaten/kota  di  Pulau Sumbawa.  DAU  merupakan  perangkat pemerintah  untuk  mendanai  daerah  dalam mengurangi  kesenjangan.ketimpangan  antar daerah  dan  dananya  dipergunakan  untuk bidang-umum secara luas. Fungsi DAU yang luas tersebut menempatkan sebagai komponen  dana  perimbangan  yang  nilainya relatif  paling  besar.  DAK,  sesuai  dengan fungsi  dan  nomenklaturnya  dipergunakan untuk  program-program  tertentu  yang  telah ditetapkan peruntukannya. DAK pada umumnya  kecil  karena  bersifat  tertentu  dan khusus.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat  di  seluruh  kabupaten/kota  di  Pulau Sumbawa  relatif  kecil  dibandingkan  dengan PDRB,  yaitu  rata-rata  sekitar  1,15-2,15%. Keberadaan tambang di Sumbawa Barat juga tidak  menunjukkan  tingkat  besaran  yang signifikan  dibandingkan  dengan  besaran PDRB.  Kondisi  ini  dapat  disebabkan beberapa kewajiban keuangan dari
perusahaan  dibayarkan  ke  pemerintah  pusat, misalnya  sewa  perairan  untuk  pelabuhan, PPN, Royalti, PNBP, deadrent , dll. Kewajiban  keuangan  yang  dibayarkan  di daerah antara lain untuk PBB, PKB, BBNKB, dll.
Dana  Bagi  Hasil  merupakan  dana yang berasal dari pembagian dari pemerintah pusat  atas  hasil  usaha  pengelolaan  sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.  Besara  DBH  cukup  signifikan  bagi kabupaten  penghasil  sumber  daya  alamnya, tetapi  tidak  banyak  dinikmati  daerah  lain sekitarnya  sehingga  pengaruh  besaran  DBH akan  ditunjukkan  di  PDRB  Kabupaten Sumbawa  Barat.  Kondisi  ini  juga  terdapat pada  faktor  CSR,  LBI  dan  EXP  dimana pengaruh langsung  dari  kegiatan ini  dibatasi untuk  memprioritaskan  wilayah  administrasi Kabupaten  Sumbawa  Barat  sesuai  dengan peraturan perundangan yang berlaku. Besaran komponen tersebut signifikan namun
peruntukannya hanya terpusatkan di kabupaten penghasil.
Keberadaan  tambang  di  Kabupaten Sumbawa  Barat  pada  Faktor  TPT  tidak menunjukan pengaruh yang signifikan karena pada  periode  produksi,  ketersediaan  dan proses  perekrutan  tenaga  kerja  relatif  kecil sedangkan angkatan kerja semakin meningkat.  Jumlah  penduduk  di  Kabupaten Sumbawa  Barat  yang  relatif  kecil,  serapan tenaga kerja juga tidak signifikan pertumbuhannya.
Mengacu pengertian inflasi dari Bank Indonesia  bahwa  secara  sederhana  inflasi diartikan  sebagai  meningkatnya  harga-harga
secara  umum  dan  terus  menerus.  Kenaikan harga  dari  satu  atau  dua  barang  saja  tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada  barang  lainnya.  Kestabilan  inflasi merupakan  prasyarat  bagi  pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya  pengendalian  inflasi  didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. 1. Pertama ,  inflasi  yang  tinggi  akan menyebabkan  pendapatan  riil  masyarakat akan  terus  turun  sehingga  standar  hidup dari  masyarakat  turun  dan  akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.
2. Kedua ,  inflasi  yang  tidak  stabil  akan menciptakan  ketidakpastian  ( uncertainty )
bagi  pelaku  ekonomi  dalam  mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan  bahwa  inflasi  yang  tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat  dalam  melakukan  konsumsi, investasi,  dan  produksi,  yang  pada akhirnya  akan  menurunkan  pertumbuhan ekonomi.
3. Ketiga , tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik  riil  menjadi  tidak  kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013

## Potensi Pembangunan
Potensi  sektor  unggulan  yang  dapat dikembangkan  di  wilayah  Pulau  Sumbawa adalah  dengan  memanfaatkan  sektor  basis yang  telah  ada  baik  di  Sumbawa  Barat, Sumbawa,  Dompu,  Bima  dan  Kota  Bima. Kabupaten  Sumbawa  Barat  mempunyai sektor unggulannya adalah sektor pertambangan  dan  penggalian.  Sektor  ini memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB di wilayah  penghasil.  Pengembangan  ke  depan haruslah  mencari  solusi  alternatif  dengan pengembangan  sektor  pertanian  dengan menyediakan sarana-prasarana seperti bendungan  atau  embung  dan  memanfaatkan laut  untuk  budidaya  rumput  disamping pengembangan ternak sapi. Alternatif pengembangan  potensi  ini  nantinya  sebagai pengganti  apabila  tambang  sudah  berhenti beroperasi dan memulai pembangunan pasca tambang.
Kabupaten  Sumbawa,  Kabupaten Dompu  dan  Kabupaten  Bima  mempunyai sektor  unggulannya  adalah  sektor  pertanian, sektor  perdagangan    dan  sektor  jasa-jasa. Potensi  sektor  pertanian  sangat  dominan  di ketiga  wilayah  kabupaten  tersebut  karena juga didukung oleh ketersediaan lahan-lahan pertanian.  Di  Wilayah  ini  juga  mempunyai potensi  yang  sejalan  dengan  program Pemerintah Provinsi melalui  pengembangan Program  PIJAR.  Khusus  Dompu  dengan keberadaan  Gunung  Api  Tambora  juga mempunyai prospek untuk Geothermal.
Kota Bima mempunyai sektor unggulan  yang  tidak  mengandalkan  sumber
daya  alamnya,  yaitu  sektor  Jasa-jasa,  Sektor perdagangan  dan  sektor  pengangkutan  dan komunikasi.  Kontribusi  dari  sektor  primer tidak  terlihat  secara  signifikan  dikarenakan juga  terbatasnya  luasan  wilayah  maupun lahan-lahan  pertanian.  Keterbatasan  sumber daya  alam  pendukungnya   dapat  mendorong potensi  sektor  yang  banyak  digerakkan  oleh sumber  daya  manusianya.  Kota  Bima merupakan wilayah yang relatif masih muda yang terbentuk pada tahun 2002 atau termuda kedua  sebelum  terbentuknya  Kabupaten Sumbawa Barat yang dimekarkan pada tahun 2003.

## Kebijakan Pembangunan
Kebijakan otonomi daerah
memberikan peluang lebih besar bagi daerah untuk mengelola pemerintahan, sumber daya dan  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan desentralisasi  fiskal.    Keleluasaan  otoritas pengelolaan ini tetap harus didukung dengan perangkat peraturan-perundangan yang memadai  dan  dapat  diterapkan  ( applicable ).
Pemerintah  saat  ini  yang  dengan  Program Nawacita,  yang  antara  lain  memprioritaskan dalam  pengembangan  poros  kemaritiman juga  akan  dapat  lebih  memacu  pertumbuhan ekonomi  dengan  memperlancar  sekat-sekat akses  antar  wilayah,  termasuk  wilayah Indonesia Timur dan daerah penelitian.
Sistem  penganggaran  pemerintah yang  berbasis  kinerja  dengan  penerapan sistem money  follow  function maupun let manager’s manage akan sangat memberikan banyak peluang bagi daerah untuk mengembangkan wilayahnya dan
mengurangi  ketimpangan  dengan  daerah lainnya.  Kewenangan  daerah  dan  perangkat lunak  yang  telah  disiapkan  hingga  saat  ini terrnyata  belum  mampu  diterapkan  dengan baik,  terbukti  dari  rendahnya  serapan anggaran,  bahkan  sebagaimana  konferensi pers Realisasi
APBNP 2015 oleh
Kementerian  Keuangan  RI  pada  5  Agustus 2015  yang  banyak  dikutip  oleh  media  cetak dan  elektronik.  Dana  tersebut    berupa  dana perimbangan ke daerah yang dapat menunjukkan  adanya  peningkatan  yang signifikan  dari  data  tahun  2011  sampai dengan Juni 2015 bahwa sekitar 273,5 Triliun rupiah  tersimpan  di  perbankan  dan  dana perimbangan  tersebut  belum  dibelanjakan atau dengan kata lain bisa dikatakan sebagai idle cash dalam jumlah yang besar.
Reformasi  otoritas  perijinan  kepada daerah  juga  menjadi  peluang  yang  sangat besar  bagi  daerah  yang  diharapkan  mampu memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  dan sejalan dengan potensi sektoral yang dimiliki wilayahnya.

## Pemilihan  Arah  Kebijakan  dan  Kendala Pengembangan
Kebijakan  dalam  pengembangan potensi di wilayah Pulau Sumbawa
memerlukan kecermatan dalam memilih arah dan  sasaran  yang  ingin  dicapai.  Pergeseran paradigma dalam pembangunan harus menjadi  acuan  untuk  menjawab  tantangan dan  peluang  ke  depannya  terkait  dengan pengaruh  globalisasi  maupun  yang  terkait dengan perlindungan lingkungannya.
Pembangunan
yang berkelanjutan
( sustainability
development ) haruslah menjadi  pilihan  untuk  menjawab  ancaman pemanasan global ( Global warming threats ), perubahan  iklim, Green  Product, eco- labeling , degradasi kualitas lingkungan, dll. Pengembangan dengan
memanfaatkan  potensi  sektor  unggulan  di wilayah  Sumbawa  dari  Sektor  Pertanian dengan  program  intensifikasi,  termasuk program yang dapat dikembangkan di hampir seluruh  kabupaten  baik  Sumbawa  Barat, Sumbawa,  Dompu  dan  kabupaten  Bima kecuali  Kota  Bima  yang  mempunyai keterbatasan  lahan  pertanian.  Kota  Bima mempunyai  sektor  unggulan  di  bidang  jasa- jasa  dan  kelompok  sektor  tersier  lainnya dapat  ditingkatkan  dengan  menggali  potensi daerah  sekitarnya  untuk  kegiatan  ekspor  ke luar  negeri  maupun  ekspor  ke  wilayah domestik  lainnya  atau  menfasilitasi  aktifitas tourism di wilayah sekitarnya.
Pertumbuhan sektor basis dari pertanian  dan  kontribusinya  hingga  saat  ini masih relatif rendah terhadap PDRB sehingga dibutuhkan  tidak  saja  intensifikasi,  juga perlunya  diversifikasi  usaha.  Kegiatan  dari salahsat  perusahaan  di  Kabupaten  Sumbawa Barat  yang  bekerjasama  dengan  Pemda  dan perguruan tinggi setempat telah memperkenalkan  program  SRI  ( System  Rice Intensification )  dan  berhasil  meningkatkan produksi  padi  hingga  3  kali  lipat  daripada produksi  sebelumnya  yang  hanya  sekitar  3 ton  per  hektar.  Kebijakan  lain  yang dikembangkan  oleh  Pemerintah  Provinsi NTB  dengan  Program  PIJAR  merupakan contoh  diversifikasi  usaha  sektor  pertanian
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013
yang  perlu  didukung  oleh  seluruh  wilayah Pulau  Sumbawa.  Sistem  ternak  sapi,  kerbau dan  kuda  yang  saat  ini  masih  menggunakan sistem  “dilepas”  ke  hutan-hutan  sekitarnya perlu  dikelola  secara  lebih  profesional  baik dalam  pengembangan  maupun  penyediaan Rumah Potong Hewan.
Kendala pengembangan potensi pembangunan daerah antara lain : 1. Kondisi fisik daerah dan sarana-prasarana pendukungnya,  termasuk  pemasaran  dan promosi.
2. Ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang mempunyai kapasitas yang memadai baik teknis maupun pengoperasiannya.
3. Kelengkapan perangkat peraturan perundangan yang berlaku baik ketersediaan  maupun  proses  pembuatan peraturan perundangannya. 4. Tumpang tindih pengelola maupun perangkat aturannya.
5. Ketimpangan antar wilayah dan budaya.
6. Pemberlakuan  standar  perijinan  yang semakin  ketat  sejalan  dengan  penerapan berbagai acuan dan paradigma baru dalam pembangunan seperti Sustainability Development,  Green  product,  Corporate Social  Responsibility,  Global  warming threats,  raw  material  export  banning, DMO  (Domestic  Market  Obligation)  dan lain-lain.
7. Perubahan  strategi  pembangunan  yang didasari oleh perubahan peta perpolitikan (political mapping) dan suksesi kepemimpinan wilayah.
8. Faktor  globalisasi  dan  eksternal,  antara lain  pemberlakuan  kebijakan  AFTA  dan
terbentuknya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).
9. Penyalahgunaan  wewenang  dan  praktek- praktek korupsi lainnya.

## Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan
berkelanjutan ( sustainability  development )  menekankan pada  prinsip  keadilan  dan  kesetaraan,  serta mengelola sumber daya semaksimal mungkin agar tetap mampu menyediakan bagi generasi mendatang.  Prinsip  dan  komitmen  yang dikembangkan  oleh  PBB,  secara  garis  besar dapat  diartikan  bahwa  untuk  pencapaian tujuan yang pembangunan berkelanjutan akan memaksimalkan  manfaat  secara  ekonomi, tanpa harus mengorbankan kelestarian
lingkungan dan tanggung jawab sosial. Beberapa ahli dan penggiat pembangunan berkelanjutan juga menggambarkan  rangkaian  3  (tiga)  pilarnya dengan People,  Planet  and  Profit. People
merepresentasikan manusia/masyarakat/sosial, Planet
melambangkan  lingkungan  dan Profit untuk
menegaskan fungsi benefit/ekonomi.
SIMPULAN, SARAN
DAN

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Simpulan
Mengacu pada hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan maka penelitian ini dapat  menghasilkan  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
1. Analisis sektor unggulan menghasilkan :
a. Analisis LQ periode tahun 2004-2013 menunjukkan bahwa kelompok
sektor primer masih menjadi kontributor  utama  terhadap  PDRB Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten  Sumbawa,  Kabupaten Dompu,  dan  Kabupaten  Bima.  Kota Bima merupakan satu-satunya wilayah  yang  sektor  basisnya  tidak disokong  oleh  sektor  primer,  yaitu Kelompok Sektor Tersier dan Kelompok Sektor Sekunder. b. Hasil  analisis  pergeseran  struktural ( Shift-Share  Analysis )  menunjukkan dari kontribusi sektoral di Kabupaten/Kota  dari  tahun  2004 hingga  tahun  2013  tidak  terlihat
adanya pergeseran struktur ekonomi,
dimana sektor Primer masih menjadi tumpuan pendapatan
daerah.
Sehingga pertumbuhan ekonomi yang  didasarkan  pada  perubahan struktural  tidak  terjadi.  Meskipun demikian,  meningkatnya  Presentase kontribusi pada sektor industri membuktikan  bahwa  telah  terjadi dasar  peralihan  dari  masyarakat pertanian tradisional menjadi
ekonomi industri modern.
c. Hasil  analisis Overlay (gabungan) menghasilkan Sektor-sektor unggulan  dengan  kriteria  sebagai berikut : i. Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor unggulan yang memenuhi kriteria pertama  yaitu  sangat  dominan
baik  dari  segi  pertumbuhannya maupun dalam segi kontribusinya, karena  RPr,  RPs  dan  LQ  yang bernilai Positif yang hanya terdapat di di Kabupaten Sumbawa Barat. Sektor Pertambangan  dan  Penggalian mempunyai daya saing kompetitif maupun  daya  saing  komparatif yang  lebih  unggul  dibandingkan dengan  kegiatan  yang  sama  di tingkat  Nusa  Tenggara  Barat, maupun kabupaten/kota di wilayah Pulau Sumbawa lainnya; ii. Sektor Pertanian mempunyai nilai LQ  positif  terdapat  di  Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, namun nilai RPr dan  RPs  negatif,  yang  dapat diartikan bahwa kontribusi sektor pertanian  ini  unggul  tetapi  tidak dibarengi
dengan
pertumbuhannya  baik  di  ketiga kabupaten tersebut di atas maupun di tingkat Provinsi yang rendah; iii. Sektor Industri Pengolahan mempunyai  nilai  RPr  dan  LQ yang negatif namun nilai RPs nya positif,  hal  ini  berarti  bahwa  dari sektor industri pengolahan
mempunyai  pertumbuhan  yang tinggi  di  tingkat  Kabupaten  akan tetapi  pertumbuhan  di  tingkat
Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat rendah, namun dari sisi kontribusinya tidak unggul.
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013
iv. Keuangan,  Persewaan,  dan  Jasa Perusahaan dan Jasa-Jasa mempunyai  nilai  RPr  dan  LQ yang positif akan tetapi nilai RPs nya negatif, hal ini berarti bahwa sektor  tersebut  di  Tingkat  Nusa Tenggara Barat mempunyai pertumbuhan  tinggi,  namun  pada tingkat Kabupaten/Kota pertumbuhannya rendah. Sedangkan Kontribusi sektor Keuangan,  Persewaan,  dan  Jasa Perusahaan unggul.
2. Profil  keuangan  daerah  di  dalam  APBD, masih  banyak  dibiayai  oleh  Pemerintah
Pusat  melalui  dana  perimbangan  DAU mencapai  rasio  70%,  kecuali  Sumbawa Barat  yang  hanya  berkisar  37,91%.  PAD Sumbawa  Barat  juga  relatif  paling  tinggi sekitar 7,91% dibandingkan dengan yang terendah di Kota Bima yang hanya 2,75%. Sektor Pendapatan Daerah yang termuat di dalam  masing-masing  APBD,  kontribusi terbesar berasal dari DAU, DBH dan PAD terutama  untuk  Kabupaten  Sumbawa Barat.  Secara  umum  untuk  pembiayaan defisit  APBD  ditopang  oleh  sumber utamanya yang berasal dari Transfer dana dari  Pemerintah  Pusat  melalui  DAU. Kontribusi dari sektor swasta yang dalam pendistribusiannya  ke  daerah  dilebur  ke dalam  dana  perimbangan  atau  dana transfer daerah dalam  bentuk DAU, DAK, DBH  tidak  terlihat  secara  signifikan besarannya.  Kontribusi  swasta  yang dibelanjakan  di  luar  yang  tertuliskan  di dalam  APBD  dalam  bentuk  dana  CSR,
LBI dan Ekspor hanya dapat dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh Kabupaten Sumbawa  Barat,  sebagai  Kabupaten Penghasil.
3. Pengaruh makro-ekonomi terhadap PDRB menggunakan Random Effect  Model .
Secara  garis  besar  variabel independent dari faktor PAD, DAU, DAK, DBH, TPT, INF,  CSR,  LBI  dan  EXP  mampu menjelaskan  varibel dependent PDRB, termasuk tambang sebesar 65%,
a. Secara  parsial  hanya  faktor  DAU, DBH, LBI dan EXP yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB tambang, b. Variabel PAD, DAK, CSR, Pengangguran  dan  Inflasi  tidak berpengaruh signifikan terhadap
PDRB,  tapi  secara  simultan  terdapat pengaruh signifikan. c. Variabel  spesifik  CSR,  LBI  dan
Ekspor hanya di Kabupaten Sumbawa  Barat  dan  dampak  kepada perekonomian daerah sekitarnya kurang dapat dirasakan secara
signifikan.
d. Ketergantungan  daerah  atas  satu sektor  yang  sangat  menonjol  seperti terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat perlu  dicarikan  upaya-upaya  dengan program-program  ekonomi  kreatif dan  mendorong  kebangkitan  sektor lain serta dapat memanfaatkan beberapa fasilitas maupun infrastruktur  tersedia.  Pemerintah setempat juga harus segera mempersiapkan  rencana  program
setelah tambang tutup (pasca
tambang)
4. Secara  garis  besar  variabel  independen dari faktor PAD, DAU, DAK, DBH, TPT, INF,  CSR,  LBI  dan  EXP  mampu menjelaskan varibel dependen PDRB non tambang  sebesar  67%,  tapi  secara  parsial faktor  yang  mempengaruhi  PDRB  non tambang  secara  positif  dan  signifikan hanya berasal dari variabel DAU.

## Saran
1. Perlu  adanya  Kebijakan  sinergi  antara sektor basis dan sektor non basis dalam kegiatan perekonomian Kabupaten/Kota di  Wilayah  Pulau  Sumbawa  sehingga mampu  mendorong  kemajuan  antar sektor serta penciptaan lapangan pekerjaan dan kedepan dapat mendorong pertumbuhan  ekonomi  regional  Pulau Sumbawa. 2. Sektor Industri berperan penting terhadap pengembangan sektor primer di
Kabupaten/Kota  di  wilayah  penelitian, agar tercipta daya saing dan added value yang  cukup  tinggi  dari  hasil-hasil produksinya, jadi hendaknya pemerintah mulai  memikirkan  untuk  bagaimana menarik  insvestor  baik  swasta  maupun pemerintah.
3. Kabupaten/Kota  di  Sumbawa  perlu memberikan  prioritas  utama  terhadap Sektor Jasa-jasa yang memiliki keunggulan kompetitif sekaligus spesialisasi untuk dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi
regional,  tanpa  harus  mengabaikan sektor-sektor lainnya.
4. Kabupaten/Kota  di  Sumbawa  perlu meningkatkan  nilai  tambah  dari  hasil- hasil  pertanian  melalui  pengembangan sektor  Industri  Pengolahan,  mengingat sektor  pertanian  di  Kabupaten/Kota  di Sumbawa  memiliki  kontribusi  yang besar  bagi  PDRB  Kabupaten/Kotanya, serta sektor Pertambangan dan penggalian  dengan  Industri  Pengolahan yang  juga  mempunyai  pertumbuhan yang  cukup  baik  di  Kabupaten/Kota, kemudian sektor jasa-jasa yang menjadi dominan pertumbuhan. Kerjasama sektor-sektor  unggulan  tersebut  juga pasti  akan  berimbas  positif  terhadap sektor  keuangan,  persewaan  dan  jasa perusahaan.
a. Perlu dikembangkan kerjasama dari Sektor Pertanian, Industri dan Jasa- jasa yang intensif dan berkelanjutan.  Agroindustri  yang ditunjang  dengan  pelayanan  dari sektor  Jasa  yang  baik  dapat membantu Kabupaten/Kota di Wilayah  Pulau  Sumbawa  untuk lebih maju dan berdaya saing, serta dapat memberikan ketertarikan dari para  investor  untuk  turut  andil dalam menggerakkan perekonomian  regional  di  Pulau Sumbawa. b. Pemerintah  perlu  membuat  sebuah kebijakan perencanaan pengembangan potensi-potensi ekonomi pada tingkat Kecamatan di
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013
Kabupaten/Kota  di  Wilayah  Pulau Sumbawa,  sehingga  diharapkan terjadi  spesialisasi  dalam  kegiatan ekonomi  pada  tingkat  kecamatan yang  nantinya  akan  memberikan manfaat yang bersifat multi,
khususnya  dapat  meningkatkan pendapatan masyarakat
serta
mendorong  pertumbuhan  ekonomi regional di Pulau Sumbawa. 5. Penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk memasukkan  aspek-aspek  lain  yang merupakan faktor penting yang mempengaruhi PDRB, misalnya
kebijakan  makro,  kebijakan  publik  dan penganggaran  sehingga  penelitian  yang diperoleh lebih akurat.
6. Penelitian  selanjutnya  mengkaji  solusi ketergantungan  suatu  wilayah  terhadap satu  sektor  seperti  di  Sumbawa  Barat agar pasca tambang tetap eksis.

## Rekomendasi Kebijakan
Pulau  Sumbawa  mempunyai  sumber daya alam yang berlimpah baik sumber daya mineral.pertambangan, pertanian dan agribisnis, perdagangan, wisata dan jasa-jasa.
Pergeseran  paradigma  pembangunan dengan  munculnya  berbagai  inisiasi  seperti SDGs  ( Sustainability  Development  Goals ) , MDGs  ( Millenium  Development  Goals ), Green  product , Eco-labeling, ancaman climate  change dan global  warming,  serta
akhir-akhir ini Pemerintah Indonesia mengimplementasikan  program  Indeks  Kota Cerdas  maka  hampir  kesemuanya  sudah
mulai mengenalkan dan menerapkan
kesimbangan  antara  benerfit  ( economical point  of  view ),  dampak  lingkungan  dan Sosial. Dengan demikian merupakan tantangan  dan  sekaligus  peluang  agar pembangunan  dapat  memberikan  manfaa sebesar-besarnya, berkelanjutan dan lingkungan yang lestari.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiah, Nur Nunuy. 2009. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi  Keuangan  Pemerintah Daerah. Jakarta:  Perdana  Media Group.
Akbar,  Arky  Ariesandy.  2013.  Analisis
Pengaruh  Investasi  Pemerintah, Investasi  Swasta  dan  Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  di  Indonesia. Tesis.
Jakarta : MIE Universitas Trisakti. Amin,  Daddy.  2014.  Memperkuat  Industri Logam  Nasional  Dengan  Hilirisasi Mineral.  Jakarta: Warta  Minerba,
Edisi XIX, Agustus 2014.
Amir,  H.  2012.  Manajemen  Risiko  Fiskal Harga  Minyak. Info  Risiko  Fiskal Edisi 1 Tahun 2012 . Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
Anggito  Abimanyu.  2009).  Era  Baru
Kebijakan  Fiskal, Makalah,  20 April 2009 . Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI. Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan  dan  Pembangunan
Ekonomi Daerah . Yogyakarta: BPFE.
Bachtiar, Arif. 2002. Akuntasi Pemerintahan . Jakarta : Salemba Empat.
Baltagi. 2001. Econometrics Analysis of Data
Panel, Second Edition. West Sussex: John Willey & Sons, Ltd.
Bappenas. 2013. Data Informasi dan Kinerja Pembangunan  2004-2012 .  Jakarta:
Bappenas (www.bappenas.go.id).
Bick,  Alexander.  2010. Treshold  Effects  of Inflation  on  Economic  Growth Developing Countries ( http://ideas.repec.org). Boediono.1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE. Badan  Pusat  Statistik (BPS).  2015. NTB dalam Angka Jakarta: BPS (www.bps.go.id/site/pilihan - online Juni- Agustus 2015 ). Bratakusumah,  Solihin.  2010. Perencanaan
Pembangunan  Daerah .  Jakarta:
Gramedia Pustaka Umum.
Case,  Karl  E  &  Fair  Ray  C.  2007. Prinsip- Prinsip Ekonomi. Edisi Kedelapan,
Jilid 1 . Jakarta: Erlangga.
Davoodi,  Hamid  and  Zou,  Heng-fu.  1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-
Country  Study. Journal  of  Urban

## Economics 43, 244-257.
Departemen  Pertambangan  dan  Energi  RI. 1986. Contract of Work. Jakarta: PT
Newmont Nusa Tenggara.
Dornbush, Rudiger; Fisher, Stanley & Startz,
Richard.  2011. Macroeconomics,
Eleventh  Edition. New  York:
McGraw-Hill International Edition Drexhage, John and Murphy, Deborah. 2010. Sustainable  Development:  From Brundtland to Rio 2012. Background Paper for consideration  by  the  High  Level Panel on Global Sustainability at its first  meeting,  19  September  2010. New York: United Nations Headquarters. Ebimobowei, Appah. 2010. The Relationship between Fiscal Policy and Economic  Growth  in  Nigeria (1991-2005). International Journal of Economic Development Research  and  Investment, Vol  1, Nos 2 & 3, 2010 page 37-46.
Greene,  William  H.  2012. Econometric Analysis, 7th. Pearson. Gujaratie, Damodar N. 2004. Basic Econometric,  Fourth  Edition .  The McGraw-Hill Companies.
Gujaratie,  Damodar  N.  2011. Econometrics by Example . Palgrave MacMillan. Halim, Abdul. 2007. Akuntasi Sektor Publik: Akuntasi  Keuangan  Daerah,  Edisi Ketiga . Jakarta: Salemba Empat.
Handayani,  Dwi  dan  Nuraina,  Elva.  2012.
Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Dana Alokasi  Khusus  Terhadap  Alokasi Belanja  Daerah  di  Kabupaten Madiun, ASSETS. Jurnal Akuntasi dan  Pendidikan , Volume  1,  Nomor 1, Oktober 2012.
Pengaruh Sektor Unggulan dan Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pulau Sumbawa Tahun 2005-2013
Hill,  R.C;  Grifith,  W.E  and  GC  Lim.  2012.
Principles of Econometrics, 4th eds , John Wiley & Sons. Jhingan, M.L. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Press. Indraprahasta, Galuh Syahbana. 2009. Strategi Pengembangan Wilayah di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus:
Kabupaten  Bandung  Barat). Tesis. Bogor: IPB.
Juanda,  Bambang  dan  Junaidi.  2012.
Ekonometrika  Deret  Waktu,  Teori
dan Aplikasi . Bogor: IPB Press.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  Republik
Indonesia. 1996. Integrated Environmental Impact Assesment in Batu Hijau, Copper & Gold Mining.
Jakarta:  Kementerian  Lingkungan
Hidup.
Lorax,  Environmental.  2006. Batu  Hijau Conceptual  Closure  Plan .  Jakarta: LORAX Consultant.
LPEM  UI.  2006.  Dampak  Ekonomi  PT. NEWMONT  NUSA  TENGGARA (NNT) bagi Provinsi Nusa
Tenggara  Barat  dan  Kabupaten
Sumbawa  Barat. Laporan  Akhir Penelitian. Jakarta:  FE  Universitas
Indonesia.
Mankiw,  N.Gregory.  2000. Teori  Ekonomi
Makro,  Edisi  Keempat .  Jakarta: Erlangga.
Murni,  Asfia.  2009. Ekonomika  Makro .
Bandung: Refika Aditama.
Oktora,  Fahri  Eka  dan  Pontoh,  Winston. 2013.  Analisis  Hubungan  Antara
Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi
KhususAtas  Belanja  Modal  pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Accountability, Volume 2, Juni 2013. PPLH UNRAM. 2008. Perubahan Ekonomi, Sosial-Budaya dan Kesehatan Masyarakat Daerah Lingkar Tambang PT Newmont Nusa Tenggara. Mataram:  Universitas
Mataram.
Prakosa,  Kesit  Bambang.  2004.  Analisis
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU), dan Pendapatan Asli
Daerah  (PAD)  Terhadap  Prediksi
Belanja  Daerah  (Studi  Empirik  di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). JAAI,  Volume  8,  Nomor  2,
Desember 2004.
Priyo, Adi. 2005. Hubungan Antara Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah,
Belanja  Pembangunan  dan  PAD.
Simposium  Nasional  Akuntasi  IV, Padang.
Putri, R.E. 2014. Indonesia’s economy grows despite global turmoil. The Jakarta Post : Selasa, 4 Maret 2014.
Ratnasari,  Emma  Dwi.  2014.  Sectors Analysis  and  Determination    of GDP  Forming  Leading  Sector  in District  Kebumen. Jurnal  Fokus Bisnis,  Volume  13,  No  01,  bulan Juli 2014, 1-29.
Rostow, W.W. (1985). Pioneers in
Development .  Washington,  D.C:
The World Bank.
Setiyawati,  Anis  dan  Hamzah  Ardi.  2007.
Analisis  Pengaruh  PAD,  DAU, DAK  dan  Belanja  Pembangunan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi, Kemiskinan  dan  Pengangguran: Pendekatan  Analisis  Jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol  4  No  2,  Desember  2007,  Hal 211-228.
Sinoel, Eddy Karna. 2005. Batu Hijau: Dulu,
Kini  Dan  Esok.  Mataram:  PT Newmont Nusa Tenggara Siswantoro, Kusnandar Dodik. 2012. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,
Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan  Anggaran  dan  Luas Wilayah  Terhadap  Belanja  Modal.
Jurnal  dan  Prosiding , Volume  15,
Tahun 2012 . Jakarta: PDEB Universitas Indonesia. Sitinjak,  Parlindungan.  2014.  Strategi  dan Kebijakan  Minerba  Terintegrasi Untuk Masa Depan Industri Indonesia Yang Lebih Baik. Jakarta: Warta  Minerba, Edisi  XX, Desember 2014 .
Soubbotina,  Tatyana  P.  2004. Beyond Economic Growth, An Introduction
to Sustainable Development,
Second  Edition. Washington    DC:
The World Bank.
Song,  S.  (2014).  Indonesia  Economic Outlook  2014:  Stronger  GDP Growth on Trade Balance Recovery
and  Lower  Inflation. International
Business Times, 14 Januari 2014. Sugiyanto, Catur. 1994. Ekonometrika Terapan . Yogyakarta: BPFE.
Sukirno,  Sadono.  2000. Makro  Ekonomi Modern . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suparmoko,  M.  2003. Keuangan  Negara, Dalam  Teori  dan  Praktek, Edisi  5 .
Yogyakarta: BPFE.
Tambunan,  Tulus. 2001. Transformasi Ekonomi  di  Indonesia  Teori  dan Penemuan Empiris. Jakarta: Salemba Empat.
Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional Teori  dan  Aplikasi  ,  Edisi  Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
Todaro,  Michael  P.  1987. Pembangunan Ekonomi  Dunia  Ketiga,  Jilid  1. Jakarta: Erlangga.
Urendeng,  Resky.  2014.  Analisis  Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana  Alokasi  Khusus,  Tingkat Pengangguran  dan  Inflasi  Terhadap Produk  Domestik  Regional  Bruto Provinsi  di  Wilayah  Kepulauan Sulawesi  Periode  2008-2012. Tesis. Jakarta: MIE Universitas Trisakti.