e-ISSN : 2621-4105

## SENGKETA PILIHAN KEPALA DESA DALAM SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

## Ahmad Husaini, Kadi Sukarna
Magister  Hukum Universitas Semarang, Semarang

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  sengketa  pemilihan  kepala  desa. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  telah  memberi  pengaturan tentang  Kepala  Desa  yang  tertuang  di  Pasal  26  sampai  dengan  Pasal  47  yang menjelaskan  kewenangan,  hak  dan  kewajiban,  tata  cara  pemilihan,  pemberhentian Kepala  Desa.  Begitu  pula  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat  pengaturan  tentang  Kepala  Desa  yakni  mulai  Pasal  40  sampai  dengan  60 yang  kurang  lebih  sama  mengatur  kewenangan,  hak  dan  kewajiban,  tata  cara pemilihan,  dan  pemberhentian  Kepala  Desa  namun  peraturan-peraturan  tersebut belum  secara  jelas  mengatur  bagaimana  penyelesaian  sengketa  terkait  terjadinya pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana  penyelesaian  sengketa  pilihan  kepala  desa  sesuai  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan  Bagaimana solusi atas permasalahan Sengketa Pilihan Kepala Desa Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Metode  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Model penyelesaian perselisihan pemilihan kepala  desa  yang  mengedepankan  musyawarah  sesuai  asas  otonomi  asli  desa  ini harus  diterapkan  oleh  pemerintah.  (2)  Beberapa  kendala  yang  muncul  adalah: Pertama, timbulnya perselisihan pada jangka waktu terkait dengan pelaporan protes atau  pengajuan  keberatan  terhadap  penetapan  hasil  pemilihan  kepala  desa  antara Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  dengan  Peraturan  Bupati  yang  berlaku. Kedua, pada  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  dijelaskan  bahwa  apabila  terdapat perselisihan  pemilihan  kepala  desa,  Bupati/Walikota  yang  diberikan  wewenang untuk  menyelesaikan  perselisihan  pilkades  tersebut.  Namun  hal  tersebut  kurang efektif  karena  Bupati/Walikota  adalah  jabatan  politik.  Solusinya  apabila  terjadi Perselisihan  Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  sebaiknya  diatur  dalam  peraturan yang ada.
Kata kunci : sengketa; pilihan kepala desa;  desa.
e-ISSN : 2621-4105

## ELECTION DISPUTE OF THE VILLAGE HEAD IN A STUDY ON LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE

## Ahmad Husaini, Kadi Sukarna
Master of Law, University of Semarang, Semarang

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  disputes  over  village  head  elections. According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages has provided regulations regarding  Village  Heads  as  stipulated  in  Article  26  through  Article  47  which explains the authority, rights and obligations, procedures for election, termination of the  Village  Head.  Likewise,  in  Government  Regulation  Number  43  of  2014 concerning  Regulations  for  Implementing  Law  Number  6  of  2014  concerning Villages, there are provisions concerning Village Heads, starting from Articles 40 to 60  which  more  or  less  regulate  authority,  rights  and  obligations,  election procedures,  and  dismissal  of  the  village  head  but  the  regulations  do  not  clearly stipulate  how  the  dispute  resolution  is  related  to  the  election  and  dismissal  of  the village  head.The  problem  in  this  study  is  how  is  the  dispute  over  the  choice  of  the village  head  in  a  study  of  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  6  of  2014 concerning  Villages  and  How  is  the  solution  to  the  problem  of  the  Dispute  of  the Choice of Village Heads in a Study of the Law of the Republic of Indonesia Number 6  of  2014  concerning  the  Village.  The  method  in  this  study  uses  descriptive qualitative research methods with a normative juridical approach.
The results of this study are: (1) The model of resolving disputes over village head elections  that  prioritizes  deliberations  in  accordance  with  the  principle  of  original village autonomy must be applied by the government. (2) Some obstacles that arise are: First, the emergence of disputes in the period related to the reporting of protests or submitting objections to the determination of the results of the election of village heads between Law No. 6 of 2014 with applicable Regent Regulations. Secondly, in Law No. 6 of 2014 explained that if there were disputes over the election of village heads,  the  Regent  /  Mayor  was  given  the  authority  to  resolve  the  pilkades  dispute. However, this is less effective because the Regent / Mayor is a political office. The solution if there is a Village Head Election Dispute (Pilkades) should be regulated in existing regulations.
Keywords: dispute; choice of village head; village.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  sebuah  negara  kesatuan.  Hal  ini  berdasarkan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  UUD  NKRI  Tahun 1945  juga  terdapat  pengaturan  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi atas  daerah  provinsi,  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota  yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah 1 .
Selanjutnya  didalam  tiap  kabupaten  atau  kota  tersebut  terdapat  satuan pemerintahan  yang  disebut  desa  dan  kelurahan.  Dasar  pengaturan  desa  adalah Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  UUD  mengatur bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang 2 .
Sebagai bukti keberadaan desa atau yang disebut dengan nama lain sudah ada jauh  sebelum  Negara  Indonesia  terbentuk,  penjelasan  Pasal  18  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebelum  amandemen  menyebutkan bahwa:
“Dalam  teritorial  Negara  Indonesia  terdapat  kurang  lebih  250  zelfbesturende landschappen  dan volksgemeenschappen ,  seperti  desa  di  Jawa  dan  Bali,  nagari  di Minangkabau,  dusun  dan  marga  di  Palembang  dan  sebagainya.  Daerah-daerah  itu mempunyai  susunan  asli,  dan  oleh  karenanya  dapat  dianggap  sebagai  daerah  yang bersifat istimewa.”
Saat  ini,  desa  dan  kelurahan  adalah  dua  satuan  pemerintahan  paling  bawah (bukan  kedudukannya)  dengan  status  yang  berbeda.  Desa  adalah  satuan pemerintahan  yang  diberi  hak  otonomi  adat  sehingga  merupakan  badan  hukum sedangkan  kelurahan  adalah  satuan  pemerintahan  administrasi  yang  hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota.
Dalam  melaksanakan  kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh  Undang-Undang tersebut  kepala  desa  memegang  peranan  yang  sangat  strategis.  Ia  merupakan
1 Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
e-ISSN : 2621-4105
pemeran  utama  dalam  mewujudkan  idealisme  desa  yang  dimandatkan  dalam Undang-Undang yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  telah  terdapat pengaturan tentang Kepala  Desa  yang tertuang di Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 yang  menjelaskan  kewenangan,  hak  dan  kewajiban,  tata  cara  pemilihan, pemberhentian Kepala Desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang Kepala Desa yakni mulai Pasal 40 sampai dengan  60  yang  kurang  lebih  sama mengatur  kewenangan,  hak  dan  kewajiban,  tata cara  pemilihan,  dan  pemberhentian  Kepala  Desa  namun  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  lebih  bersifat  teknis  dan  rinci  karena  merupakan  peraturan pelaksana.
Titik awal berhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa juga dimulai dari pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud demokrasi di desa.  Demokrasi  secara  umum  berarti  pemerintahan  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat 3 . Apabila  proses  pemilihan  Kepala  Desa  yang  sedang  berlangsung  telah  selesai dilakukan  mulai  tahapan  persiapan,  pencalonan,  pemungutan  suara,  hingga penetapan calon Kepala Desa terpilih ada pihak yang tidak puas atas hasil pemilihan Kepala Desa atau dengan kata lain terjadi sengketa atau perselisihan hasil pemilihan Kepala  Desa  maka  diperlukan  mekanisme  penyelesaian  dan  lembaga  atau  institusi mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.
Saat  ini,  memang  terdapat  pasal  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  yang  mengatur  lembaga  atau  institusi  mana  yang  berwenang  menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yakni Pasal 37 Ayat (5) dan Ayat (6) yang berbunyi:
Ayat 5
“Bupati/Walikota  mengesahkan  calon  Kepala  Desa  terpilih  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari
3 Jimly  Asshiddiqie, Hukum Tata  Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 293.
e-ISSN : 2621-4105
sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.”
Ayat 6
“ dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib  menyelesaikan  perseisihan  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (5)”
Namun Ketentuan tersebut tidak diatur secara jelas bagaimana mekanismenya. Tidak  jelasnya  pengaturan  dan  tidak  tepatnya  lembaga  yang  berwenang  dalam penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilihan  Kepala  Desa  menimbulkan  berbagai permasalahan.  Turut  campurnya  Bupati/Walikota  sangat  tidak  sesuai  dengan  asas otonomi asli yang dimiliki desa.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  dapat  merumuskan  masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana  mekanisme  penyelesaian  sengketa  pilihan  kepala  desa  sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana solusi atas permasalahan sengketa Pilihan Kepala Desa Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian (research) merupakan  upaya  pencarian  yang  bernilai  edukatif.
Dengan  demikian  penelitian  berangkat  dari  ketidaktahuan  dan  keraguan  dan kemudian berakhir pada suatu kesimpulan dari permasalahan. 4
Agar  suatu  penelitian  dapat  lebih  lancar,  teraran,  dan  lebih  tertata,  maka diperlukan  suatu  metode  penelitian,  karena  pada,  hakekatnya  metode  penelitian tersebut  memberikan  pedoman  tentang  cara-cara  seseorang  menganalisa, mempelajari, dan memahami lingkungan-lingkungan  yang dihadapi. Metode adalah suatu  unsur  mutlak  yang  harus  ada  dalam  penelitian  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan.  Tanpa  metode  penelitian  tidak  mungkin  seseorang  akan  dapat
4 Amirudin, Pengantur Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19.
e-ISSN : 2621-4105
menganalisis,  menemukan  dan  merumuskan  suatu  kebenaran  mengenai  sesuatu  hal yang sedang ditelitinya secara runtut dan terarah. 5
Selanjutnya  untuk  memperoleh  bahan-bahan  atau  data-data  yang  diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan
Pada  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  tidak  mendasar  angka-angka statistik  tetapi  terlebih  pada  pemahaman dan  deskripsi  secara  normatif.  Dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Menurut  Bogdan  dan  Taylor  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Lexi  J. Moleong  yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. 6
Sehubungan  dengan  metode  penelitian  Soerjono  Soekanto  mengatakan bahwa: Pada penelitian dengan metode kualitatif akan dihasilkan data deskriptif analitis  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh  informan  secara  tertulis  atau  lisan  dan juga  perilakunya  yang  nyata,  yang  diteliti  dan  di  pelajari  sebagai  sesuatu  yang utuh. 7
Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data yang diperoleh dari penelitian lapangan  dan  bahan-bahan  kepustakaan  yang  berhubungan  dengan  perumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian hukum normatif setalu mengambil isu dari  hukum  sebagai  sebagai  norma  yang  digunakan  untuk  memberikan "justifikasi" perspesktif tentang suatu hukum. 8

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis.  Penelitian  ini  berusaha menggambarkan  dan  menganalisis  permasalahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5 Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2005, hlm. 45.
6 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 3.
7 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 32.
8 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empihs, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 34.
e-ISSN : 2621-4105

## 3. Jenis dan Sumber Data
Sehubungan  dengan  metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi  pustaka  yang  bersumber pada data sekunder
Data  sekunder  yang  merupakan  sumber  utama  dalam  penelitian      ini dikumpulkan      dengan      melakukan      studi  kepustakaan/studi  pusat  dokumen. Data sekunder diperoleh di perpustakaan, pusat dokumentasi, arsip dan museum. 9 Dengan  demikian  studi  ini  untuk  mencari  konsepsi-konsepsi,  teori-teori, pendapat-pendapat  dan  penemuan-penemuan  yang  berhubungan  dengan  pokok permasalahan. 10 Yakni  tentang  sengketa  pilihan  kepala  desa  dalam  suatu  kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## 4. Metode Analisis Data
Penelitian      ini      bersifat      analitis      kualitatif,      yaitu  menggambarkan, menjelaskan,  serta  menganalisis  sejumlah  data  sekunder  yang  telah  diperoleh. Penjelasan terhadap data dilakukan dengan menggunakan teori-teori dan norma- norma  hukum  yang  ada  sedangkan  keseluruhan  data  yang  diperoleh  disajikan secara kualitatif yaitu dalam bentuk uraian yang sistematis. 11

## D. PEMBAHASAN
1. Penyelesaian  Sengketa  Pilihan  Kepala  Desa  Sesuai  Kajian  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian  dari  pemerintah.  Sebaliknya  pemerintah  berkewajiban  menghormati otonomi  asli  yang  dimiliki  oleh  desa.  Sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan
9 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 104.
10 Rony  Hanitijo  Soemitro. Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jumitri. Ghalia  Indonesia,  Yogyakarta, hlm. 98.
11 Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 25.
e-ISSN : 2621-4105
hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. 12
Dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam pemilihan kepala desa atau pasca  pemilihan  kepala  desa  (perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  desa),  penting untuk mendefinisikan letak pemilihan Kepala Desa termasuk ke dalam rezim hukum Pemilu atau bukan.
Penentuan  rezim  Pemilihan  Kepala  Desa  ini  akan  berdampak  pada penyelenggara  Pemilihan  Kepala  Desa  dan  Lembaga  mana  yang  berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemilihan Kepala Desa ini tergolong ke dalam rezim  Hukum  Desa  bukan  rezim  Hukum  Pemilu.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari penyelenggara  pemilihan  Kepala  Desa  bukanlah  Komisi  Pemilihan  Umum  dan Lembaga Penyelesain Sengketa bukanlah Mahkamah Konstitusi.
Konstitusi  Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menyebutkan  secara  limitatif  pemilihan  apa  saja  yang  termasuk  ke dalam rezim Pemilihan Umum yakni di dalam Pasal 22E ayat (2):
“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”
Tidak  terdapat  frasa  “Pemilihan  Kepala  Desa”  di  dalam  penyelenggaraan Pemilihan  Umum  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  tersebut.  Pengaturan  Desa  diatur tersendiri  di  dalam  Bab  VI Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yakni  tentang Pemerintahan  Daerah  bukan  di  dalam  Bab  VIIB  tentang  Pemilihan  Umum. Mahkamah  Konstitusi  menekankan  bahwa  dalam  memaknai  rumusan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  harus  melihat  makna  teks, original intent, dan makna gramatikal yang komprehensif. Oleh karena itu Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai secara limitatif bahwa pemilihan umum yang
12 Sutoro  Eko, Kedudukan  dan  Kewenangan  Desa, Forum  Pengembangan  Pembaharuan  Desa (FFPD), Yogyakarta, 2014, hlm. 81.
e-ISSN : 2621-4105
diselenggarakan  adalah  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  Presiden  dan  Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. 13
Pemilihan  kepala  desa  diselenggarakan  untuk  memilih  kepala  desa,  sedangkan pemilihan  kepala  daerah  diselenggarakan  untuk  memilih  kepala  daerah.  Untuk menentukan  apakah  kepala  desa  termasuk  ke  dalam  pemilihan  kepala  daerah  atau tidak, maka yang perlu dianalisis adalah kedudukan desa bisa disebut atau termasuk ke dalam daerah atau tidak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pengertian desa:
“Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Sedangkan  pengertian  daerah  yang  dapat  disebut  sebagai  daerah  otonom dijelaskan  di  dalam  Pasal  1  angka  12  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Dari pengertian Desa dan Daerah di atas dapat kita ketahui perbedaan di antara keduanya. Desa maupun daerah sama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan  mayarakat  hukum  adalah  organisasi  kekuasaan  atau  organisasi pemerintahan.  Namun  daerah  otonom  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum
13 Lihat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XI/2013  Perihal  Uji  Materiil  Pasal  236C UndangUndang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
e-ISSN : 2621-4105
berbentuk  pemerintahan  daerah  yang  terdiri  dari  kepala  daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 14
Jika melihat konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam hierarki peraturan  peraturan  perundang-undangan  menyebutkan  secara  limitatif  yang dikategorikan sebagai daerah. Di Dalam pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  propinsi  dan daerah  propinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  propinsi, kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan undang-undang.”
Selanjutnya di Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa:
“Pemerintahan  daerah  propinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.”
Dari rumusan pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  di  atas,  apabila  melihat  makna  teks, original  intent ,  dan  makna gramatikal  secara  komprehensif  maka  Undang-Undang  Dasar  secara  limitatif menyatakan bahwa yang bisa disebut sebagai daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik  Indonesia  hanyalah  propinsi,  kabupaten,  dan  kota.  Dan  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  pemerintahan  daerah  propinsi,  kabupaten,  dan  kota  ini mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Hal  ini  jelas  berbeda  dengan  pemerintahan  desa  yang  mengandung unsur “prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. 15
Dalam sejarah pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Indonesia, belum ada undang-undang  yang secara eksplisit mengatur mekanisme
14 Sutoro  Eko,  Titik  Istiyawatun  Khasanah,  Dyah  Widuri,  Suci  Handayani,  Ninik  Handayani,  Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan, Op.Cit., hlm. 34.
15 Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
e-ISSN : 2621-4105
penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  desa.  Hanya  ketika  berlakunya Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Peraturan pelaksananya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa mengamanatkan  penyelesaian  masalah  terkait  pemilihan  kepala  desa  diatur  dengan peraturan  daerah.  Pasal  53  ayat  (1)  diatur  bahwa  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai Tata  Cara  Pemilihan,  Pencalonan,  Pengangkatan,  Pelantikan,  dan  Pemberhentian Kepala  Desa  diatur  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/  Kota. 16 Di  ayat  (2) disebutkan  bahwa  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  sekurang-kurangnya  memuat  berbagai  macam  hal,  salah  satunya  adalah mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah. 17
Jangka waktu penyelesaian perselihan hasil pemilihan Kepala Desa ini adalah 30 hari  sejak  tanggal  diterimanya  penyampaian  hasil  pemilihan  dari  panitia  pemilihan Kepala  Desa.  Hal  ini  diatur  di  dalam  Pasal  37  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 yakni:
(5)  Bupati  /  Walikota  mengesahkan  calon  Kepala  Desa  terpilih  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh)  hari sejak  tanggal  diterimanya  penyampaian  hasil  pemilihan  dari  panitia  pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
Berdasarkan  ketentuan  inilah  maka  penyelesaian  sengketa  hasil  Pemilihan Kepala Desa menjadi kewajiban bagi Bupati/Walikota apabila hal tersebut terjadi di daerah  mereka.  Mengingat  ketentuan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  hanya  mengatur  secara  singkat  dan  tidak  merinci  mekanisme penyelesaian  sengketa  hasil  pemilihan  Kepala  Desa  maka  diaturlah  ke  dalam peraturan pelaksana.
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  lagi-lagi  belum
16 Pasal  53  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa  (Lembaran  Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).
17 Pasal  53  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa  (Lembaran  Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)
e-ISSN : 2621-4105
mengatur  secara  rinci  bagaimana  mekanisme  penyelesaian  perselisihan  hasil Pemilihan  Kepala  Desa.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  hanya mengatur  mengenai  jangka  waktu  penyelesaian  dan  lembaga  mana  yang  memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 41 ayat (7) yakni:
“Dalam  hal  terjadi  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  Desa,  bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”
Ketentuan  ini  jelas  belum  mewadahi  proses  penyelesaian  perselisihan  hasil pemilihan Kepala Desa. Dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan  Peraturan  Menteri”.  Namun  hingga  saat  ini  belum  ada  Peraturan  Menteri tentang pemilihan Kepala Desa.
Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  dan  nanti  beserta  peraturan-peraturan  pelaksananya  ini  dilakukan  di  luar pengadilan  (diselesaikan  oleh  bupati/walikota)  atau  lebih  dikenal  dengan  alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) .
Di  Indonesia  istilah  ADR (alternative  dispute  resolution) relatif  baru  dikenal, tetapi  sebenarnya  penyelesaian-penyelesaian  sengketa  secara  konsensus  sudah lama dilakukan  oleh  masyarakat  yang  intinya  menekankan  pada  upaya  musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya. 18
Didalam  pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan:
“Alternatif  Penyelesaian  Sengketa adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian
18 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 311.
e-ISSN : 2621-4105
di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau penilain ahli.”
Pengertian  di  atas  mengandung  unsur  yang  terpenting  adalah  “prosedur  yang disepakati  para  pihak”.  Di  dalam  penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala desa,  para  pihak  terpaksa  harus  menyelesaikan  sengketa  kepada  bupati/walikota karena  telah  diatur  di  dalam  undang-undang.  Padahal  independensi  bupati/walikota patut  dipertanyakan  dan  para  pihak  belum  tentu  sepakat  untuk  menyelesaikan sengketa di muka bupati/walikota.
Sebagai  penyelenggara  pemerintahan  yang  dapat  diusung  oleh  partai  politik, peran  bupati/walikota  dalam  penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  desa dikhawatirkan  akan  menimbulkan  kepentingan  yakni  calon  yang  dimenangkan adalah calon yang memiliki koneksi dengan bupati/walikota dengan harapan politik balas budi. Kekuasaan koneksi adalah kekuasaan yang timbul karena hubungan yang dijalin  dengan  orang-orang  yang  berpengaruh,  baik  di  luar  maupun  di  dalam organisasi. 19
Akibat  diselesaikan  oleh  bupati/walikota,  dalam  kasus  seperti  yang  telah disebutkan  di  latar  belakang,  bupati/walikota  menerbitkan  Surat  Keputusan  tentang Pengesahan  Calon  Kepala  Desa  Terpilih.  Hal  ini  dilakukan  meskipun  perselisihan hasil  pemilihan  kepala  desa  belum  benar-benar  selesai.  Akibatnya  Surat  Keputusan tersebut  digugat  oleh  calon  yang  kalah  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN). Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  di  PTUN  menggunakan  acara  pemeriksaan  biasa, apabila  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  dikeluarkannya  Surat  Keputusan Bupati/Walikota  belum  ada  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap, dapat menimbulkan kekosongan jabatann kepala desa.
Sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  40  ayat  (3)  dan  (4)  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  bahwa  apabila  dalam  pemilihan  kepala  desa  serentak terjadi  kekosongan  jabatan  kepala  desa,  maka  bupati/walikota  menunjuk  penjabat
19 J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 122.
e-ISSN : 2621-4105
kepala  desa  dari  unsur  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  lingkungan  pemerintah kabupaten/kota. Pasal 40 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut:
“(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan  kepala  Desa  serentak,  bupati/walikota  menunjuk  penjabat  kepala Desa.  (4)  Penjabat  kepala  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.” 20
Pemilihan  kepala  desa  diselenggarakan  untuk  memilih  kepala  desa  agar  sesuai dengan aspirasi masyarakat desa, kekosongan jabatan yang diisi oleh penjabat kepala desa dari unsur PNS oleh bupati/walikota jelas bukan aspirasi masyarakat  desa dan dapat menimbulkan penolakan atau permasalahan.
Yang  paling  penting  dalam  penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala desa  adalah  lembaga  mana  yang  berwenang  menyelesaiakannya,  bukan  adanya intervensi  atau  turut  campur  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  sebagai  lembaga yang  menyelesaikan.  Hal  ini  tentu  tidak  sesuai  dengan  asas  otonomi  asli sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di mana negara menghormati dan mengakui hak asal-usul masyarakat adat dalam hal ini desa. 21
Beberapa  kajian  menunjukkan  demokrasi  mempunyai  akar  dalam  tradisi  lokal. Hal  ini  sesuai  dengan  pandangan  ”teori  demokrasi  ideal  normatif”  yang  salah  satu penganutnya  adalah  Mohammad  Hatta,  dengan  merefleksikan  kondisi  pedesaan  di Jawa pada kurun waktu pasca revolusi kemerdekaan hingga 1960-an. Ia berpendapat:
“Demokrasi asli letaknya di desa, sebagai entitas pemerintahan yang langsung berhubungan  dengan  rakyat.  Ciri-ciri  demokrasi  desa  menurut  Hatta  adalah pertama,  rapat  (tempat  rakyat  bermusyawarah  dan  bermufakat);  kedua,  hak rakyat untuk mengadakan protes; ketiga, citacita tolong menolong.” 22
20 Pasal  40  ayat  (3)  dan  (4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Tahun  2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539)
21 Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22 Ibid , hlm. 39.
e-ISSN : 2621-4105
Pemikiran  komunitarianisme  itu  sangat  memengaruhi  cara  pandang  pendiri negara  Indonesia  yakni  Muhammad  Hatta  dalam  melihat  demokrasi  lokal.  Di  desa- desa sistem yang demokratis masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat-istiadat yang  hakiki,  dasarnya  adalah  pemilikan  tanah  yang  komunal  yaitu  setiap  orang merasa  bahwa  ia  harus  bertindak  berdasarkan  persetujuan  bersama,  sewaktu menyelenggarakan kegiatan ekonomi. 23
Demokrasi membutuhkan musyawarah karena tiga alasan: 24 (1) memungkinkan warga  mendiskusikan  isu-isu  publik  dan  membentuk  opini;  (2)  memberikan pemimpin demokratis wawasan yang lebih baik mengenai isu-isu publik ketimbang yang harus dilakukan oleh pemilihan umum; (3) memungkinkan warga memberikan justifikasi  pandangan  mereka  sehingga  kita  bisa  mengidentifikasi  pilihan  yang  baik dan yang buruk.
Konsep  kemandirian  desa  yang  diusung  oleh  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  desa  seperti  dijelaskan  di  dalam  Bab  Tinjauan  Pustaka  di  atas  yang menyatakan bahwa kemandirian desa tentu tidak berdiri sendiri, tetapi sangat penting melihat  relasi  antara  desa  dengan  pemerintah  (negara),  termasuk  memperhatikan pendekatan  pemerintah  terhadap  desa.  Kehadiran  negara  terhadap  desa  seharusnya bukan sebagai sebuah intervensi, campur tangan, bahkan pemaksaan kehendak yang akan  melemahkan  otonomi  asli  desa.  Tetapi  apabila  negara  tidak  hadir  juga  bukan hal yang tepat. Negara dalam memaknai desa harusnya memberikan fasilitas seperti di  dalam  konstitusi  yaitu  penghormatan  dan  pengakuan.  Hal  ini  dilakukan  negara melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang memperkuat otonomi asli.
Emansipasi lokal membutuhkan pengakuan (rekognisi) oleh negara, dan negara perlu  mengambil  langkah  fasilitasi  terhadap  berbagai  institusi  lokal. 25 Oleh  karena itu dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, pemerintah (negara) perlu memfasilitasi dengan dasar hukum dalam perundang-undangan yang mengatur dan  mengakui  musyawarah  desa  sebagai  mekanisme  pertama  dan  utama
23 Sutoro Eko, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan, Op.Cit., hlm. 151.
24 Ibid , hlm. 155.
25 Sutoro Eko, Op.Cit ., hlm. 83.
e-ISSN : 2621-4105
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Dengan demikin relasi negara dan desa dapat terbentuk dan demokrasi lokal semakin kuat.
Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan penyelesaian konflik atau sengketa,  sesuai  dengan  tingkat  kepentingan  dan  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya dalam  memandang  konflik  atau  sengketa  itu  sendiri. 26 Namun  penyelesaian perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  desa  merupakan  perselisihan  yang  terjadi  di kalangan  masyarakat  desa.  Masyarakat  desa  memiliki  mekanisme  penyelesaian perselisihan sendiri yaitu musyawarah.
Model  penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilhan  kepala  desa  adalah  gambaran sederhana  yang  menunjukkan  bagaimana  aktivitas  untuk  mewujudkan  dan memperkuat  otonomi  asli  desa.  model  ini  dimaksudkan  untuk  mengembalikan otonomi  asli  desa  sesuai  dengan  seharusnya  yang  diamanatkan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Seperti  diuraikan  di  atas,  bahwa  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, mekanisme musyawarah perlu diberi jangka  waktu.  Apabila  dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari  perselisihan  masih belum menemui kesepakatan damai maka dapat dilakukan upaya penunjukan pihak ketiga yang netral.
Berbeda  dengan  penyelesaian  perselisihan  oleh  bupati/walikota  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang menggunakan  upaya  mediasi  oleh  bupati/walikota  dalam  bentuk  keterpaksaan  para pihak.  Model  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  desa  yang  menurut  penulis  harus diterapkan  adalah  sebuah  kesepakatan  para  pihak  untuk  menunjuk  pihak  ketiga sebagai  mediator  yang  netral.  Para  pihak  bersepakat  untuk  bekerjasama  dengan pihak ketiga atau pihak luar yang tidak memihak (imparsial) dalam proses negosiasi pemecahan  sengketa.  Penyelesaian  model  ini  juga  memiliki  potensi  untuk  tidak tercapainya  kesepakatan  dan  perlu  dibatasi  yakni  7  (tujuh)  hari  sejak  upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan.
26 Rachmad Syafa’at, Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep, dan Impementasinya , Agritek YPN, Malang, 2006, hlm. 33.
e-ISSN : 2621-4105
Pembentukan  lembaga  peradilan  yang  berwenang  menyelesaikan  perselisihan hasil  pemilihan  kepala  desa  yang  diatur  secara  jelas  bagaimana  mekanisme penyelesaian  perselisihannya  diharapkan  mampu  menciptakan  keadilan  dalam masyarakat dan proses demokrasi di desa. Pengajuan permohonan kepada pengadilan khusus merupakan alternatif kedua setelah mekanisme utama yakni musyawarah dan mekanisme  alternatif  pertama  melalui  penunjukan  pihak  ketiga  yang  netral  tidak mencapai kata sepakat.
Upaya  mewujudkan  keadilan  yang  dalam  penyelesaian  perselisihan  hasil pemilihan kepala desa ini diperankan oleh kamar Ad Hoc pengadilan negeri sebagai pemutus  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  desa  dan  sebelumnya  adalah  payung hukum  musyawarah  di  antara  para  pihak  yang  berselisih  sebelum  dibawa  ke pengadilan apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat.
Pembentukan  Pengadilan  Khusus  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Kepala  Desa adalah  soal  efisiensi  dalam  pembentukan  dan  dalam  berlangsungnya  persidangan. Keberadaan  Pengadilan  Khusus  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Kepala  Desa  harus dipahami hanya bersifat ad hoc dan khusus. Bersifat ad hoc karena hanya dibentuk dan  bekerja  ketika  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  serentak  (pemilihan  kepala desa  serentak  dapat  dilaksanakan  secara  bergelombang  tergantung  kabupaten/kota bersangkutan). Setelah tahapan pemilihan kepala desa berakhir, maka berakhir juga masa  kerja  Pengadilan  Khusus  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Kepala  Desa.  bersifat khusus  karena  hanya  menangani  sengketa  hasil  pemilihan  kepala  desa. Jadi  dengan desain  sebagai  pengadilan  ad  hoc  dan  khusus,  maka  dapat  dihindari  kesan  adanya penambahan lembaga baru dan tambahan biaya yang besar. 27
Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa berkedudukan di Pengadilan  Negeri  yang  daerah  hukumnya  berada  di  kabupaten/kota.  Kedudukan Pengadilan  Khusus  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Kepala  Desa  yang  berada  di Pengadilan  Negeri  mengingat  jumlah  desa  yang  sangat  banyak.  Hal  ini  juga  akan memudahkan  bagi  setiap  desa  apabila  calon  kepala  desanya  yang  merasa  dirugikan
27 Irvan  Mawardi, Dinamika  Sengketa  Hukum  Administrasi  di  Pemilukada  (Mewujudkan  Electoral Justice dalam Kerangka  Negara Hukum Demokratis) , Rangkang Education, Yogyakarta, 2014, hlm. 244.
e-ISSN : 2621-4105
atas penetapan panitia pemilihan kepala desa mengenai hasil pemilihan kepala desa untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa karena letak desa  mereka  yang  tidak  terlalu  jauh  dengan  Pengadilan  Negeri  yang  luas  daerah hukumnya hanya wilayah kabupaten/kota.
Penulis mengajukan gagasan di dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala  desa  melalui  Pengadilan  Khusus  terdapat  tenggang  waktu  (daluarsa). Tenggang waktu tersebut adalah batasan waktu dalam mengajukan permohonan dan batasan  waktu  bagi  hakim ad  hoc Pengadilan  Khusus  Perselisihan  Hasil  Pemilihan Kepala  Desa  untuk  memutus  perkara.  Tenggang  waktu  dalam  mengajukan permohonan  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  desa  adalah  3  (tiga)  hari  sejak tanggal  penyelesaian  perselisihan  dengan  bantuan  pihak  ketiga  yang  netral  tidak menghasilkan  kesepakatan  damai  atau  dengan  kata  lain  17  (tujuh  belas)  hari  sejak tanggal  penetapan  calon  kepala  desa  terpilih  oleh  Panitia  Pemilihaan  Kepala  Desa. Sedangkan  tenggang  waktu  perselisihan  diputus  oleh  hakim ad  hoc adalah  paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.
Putusan  Pengadilan  Khusus  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Kepala  Desa  yang bersifat final dan mengikat. Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir sebagai lembaga peradilan yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Karena tidak ada upaya  hukum  lagi,  maka  putusan  Pengadilan  Khusus  Perselisihan  Hasil  Pemilihan Kepala Desa mempunyai kekuatan hukum tetap sejak putusan tersebut dibacakan di persidangan.

## II.  Kendala  Dan  Solusi-Solusi  Sengketa  Pilihan  Kepala  Desa  Suatu  Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Urgensi  Pemilihan  Umum  Kepala  Desa  secara  konseptual  sangat  erat  terkait dengan  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  yang  hakiki  dari  adanya  otonomi pemerintahan  desa  itu  sendiri  yang  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang diakui  keberadaannya  dalam  wilayah  NKRI,  yaitu  terciptanya  pemerintahan  desa yang  demokratis  dan  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  desa,  yang  secara
e-ISSN : 2621-4105
historis  bahwa  Pilkada  merupakan prototype Pemilihan  Umum  langsung  di Indonesia.  Tetapi  dalam  perjalanannya  justru  Pilkades  menjadi  sistem  pemilihan yang  paling  statis  dan  tradisional  seakan  menjadi  anak  tiri  dalam  kesatuan  sistem pemilihan di Indonesia.
Selama  ini  suksesi  Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  tidak  pernah  kering  dari pembicaraan dari mulut ke mulut, dari pena ke pena, dan dari otak ke otak. Hal ini mengingat  karena  pemilihan  kepala  desa  adalah  refleksi  bagaimana  demokrasi  di Indonesia  ini  coba  diimplementasikan.  Disisi  lain  pemilihan  kepala  merupakan sarana  sirkulasi  elit  dan  transfer  kekuasaan  ditingkat  lokal.  Dalam  konteks  ini Pemilihan  Kepala  Desa  diharapkan  secara  langsung  membuat  masyarakat  mengerti akan hak dan kewajibannya. Karena Pemilihan Kepala Desa adalah momen dimana masyarakat  mengerti  posisi  mereka  sebagai  warga  dalam  peraturan  politik  di  desa tersebut  yang  terjadi  proses  interaksi  antara  rakyat  dan  pemerintah  sebagai  wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa, munculnya berbagai reaksi masyarakat setelah  Pemilihan  Kepala  Desa  di  daerah-daerah  merupakan  wujud  adanya peningkatan partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap desanya. Namun disisi lain  hal tersebut  menunjukkan  bahwa mekanisme  pemilihan  kepala  desa  selama  ini masih  diwarnai  dengan  kecurangan.  Kecurangan-kecurangan  tersebut  memicu sengketa-sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  yang  harus  diselesaikan.  Namun sayangnya  dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  bahkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang Pilkades maupun Peraturan Bupati No. 37  Tahun  2014  tentang  Pilkades  dan  peraturan  pemerintah  lainnya  yang  terkait belum  mengatur  secara  khusus  tentang  penyelesaian  sengketa  pilkades.  Hal  ini memunculkan kendala dalam penyelesaiannya.
Beberapa  kendala  yang  muncul  adalah: Pertama, timbulnya  perselisihan  pada jangka  waktu  terkait  dengan  pelaporan  protes  atau  pengajuan  keberatan  terhadap penetapan  hasil  pemilihan  kepala  desa  antara  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 dengan  Peraturan  Bupati  yang  berlaku. Kedua, pada  Undang-Undang  No.  6  Tahun 2014  dijelaskan  bahwa  apabila  terdapat  perselisihan  pemilihan  kepala  desa,
e-ISSN : 2621-4105
Bupati/Walikota  yang  diberikan  wewenang  untuk  menyelesaikan  perselisihan pilkades tersebut. Namun hal tersebut kurang efektif karena Bupati/Walikota adalah jabatan  politik  dan  setiap  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pemilukada) membutuhkan  suara  untuk  maju  kembali  menjadi  Bupati/Walikota  dan  dapat mengganggu demokrasi di Indonesia.
Seharusnya  penyelesaian  perselisihan  Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades) diselesaikan  oleh  lembaga  yudikatif,  dan  merivisi  Undang-Undang  No.  6  Tahun 2014  tentang  Desa  terutama  pada  Pasal  37  ayat  6  untuk  penyelesaian  perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan memberikan kewenangan kepada lembaga Yudikatif  yang  sebelumnya  diberikan  kepada  Bupati/Walikota,  atau  dibuatkan “Peradilan Khusus‟ sebagai lembaga diluar Yudikatif, asalkan pembentuk Undang- Undang  menetapkan  hal  tersebut.  Dibeberapa  negara  peradilan  khusus  itu  dapat dilakukan  oleh  lembaga  diluar  Mahkamah  Agung  (MA)  maupun  Mahkamah Konstitusi (MK), oleh sebab itu kita dapat menyerahkan peradilan itu kepada sebuah lembaga  quasi  peradilan  seperti  Bawaslu  asalkan  diberikan  wewenang  yang  tegas oleh  Undang-Undang  sehingga  penyelesaian  perselisihan  Pemilihan  Kepala  Desa diselesaikan  diluar  eksekutif.  Menurut  Penulis  Penyelesaian  perselisihan  Pemilihan Kepala  Desa  (Pilkades)  diluar  eksekutif  lebih  efektif  karena  tidak  adanya kepentingan  politik  atau  intervensi  dalam  penyelesaian  Perselisihan  Pemilihan Kepala Desa.

## B. PENUTUP
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  telah  memberi pengaturan  tentang  Kepala  Desa  yang  tertuang  di  Pasal  26  sampai  dengan Pasal  47  yang  menjelaskan  kewenangan,  hak  dan  kewajiban,  tata  cara pemilihan,  pemberhentian  Kepala  Desa.  Begitu  pula  di  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  terdapat  pengaturan  tentang Kepala Desa yakni mulai Pasal 40 sampai dengan 60 yang kurang lebih sama mengatur  kewenangan,  hak  dan  kewajiban,  tata  cara  pemilihan,  dan pemberhentian  Kepala  Desa  namun  peraturan-peraturan  tersebut  belum
e-ISSN : 2621-4105
secara  jelas  mengatur  bagaimana  penyelesaian  sengketa  terkait  terjadinya pemilihan  dan  pemberhentian  kepala  desa.  Model  penyelesaian  perselisihan pemilihan  kepala  desa  yang  mengedepankan  musyawarah  sesuai  asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah.
Beberapa kendala yang muncul adalah: Pertama, timbulnya perselisihan pada jangka  waktu  terkait  dengan  pelaporan  protes  atau  pengajuan  keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa antara Undang-Undang No. 6 Tahun  2014  dengan  Peraturan  Bupati  yang  berlaku. Kedua, pada  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  dijelaskan  bahwa  apabila  terdapat  perselisihan pemilihan  kepala  desa,  Bupati/Walikota  yang  diberikan  wewenang  untuk menyelesaikan  perselisihan  pilkades  tersebut.  Namun  hal  tersebut  kurang efektif  karena  Bupati/Walikota  adalah  jabatan  politik.  Solusinya  apabila terjadi Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebaiknya diatur dalam peraturan yang ada.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Amirudin, Pengantur Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta.
J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala  Daerah  dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2009.
Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2012.
Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Remaja  Rosdakarya,  Bandung, 2002.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empihs,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
Rachmad  Syafa’at, Advokasi  dan  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa:  Latar  Belakang, Konsep, dan Impementasinya , Agritek YPN, Malang, 2006. Rony  Hanitijo  Soemitro. Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jumitri. Ghalia  Indonesia, Yogyakarta.
Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2005. Sophar  Maru  Hutagalung, Praktik  Peradilan  Perdata  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Sutoro  Eko, Kedudukan  dan  Kewenangan  Desa, Forum  Pengembangan Pembaharuan Desa (FFPD), Yogyakarta, 2014.