Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal.332-338| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5076.332-338

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG TIRUAN PADA TRANSAKSI E-COMMERCE (STUDI KASUS PADA TOKO STRIDEWEAR.ID BALI)
Gde Nanda Radithya Kresnantara Sanjaya, I Nyoman Putu Budiartha & Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia nandaradithya13@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & puspasutari.niwapong@gmail.com

## Abstrak
Dalam  menghargai  hak  –  hak  para  konsumen,  informasi  yang  lengkap  dan  akurat  sangat  penting  atas  suatu barang dalam menjunjung hak konsumen, barang yang dibeli di tempat lain itu yang untuk dijual lagi ternyata tidak asli dan terlewat dari pengecekan orisinalitas di toko. Ditemukannya barang yang dibeli konsumen di toko lain  ternyata  tidak  asli  dan  barang  yang  dibeli  konsumen  terlewat  dari  pengecekan  orisinalitas  di  toko.  Dalam menghargai hak dari konsumen pelaku usaha penting memberikan informasi akan keakuratan suatu barang jasa, sehingga  permasalahan  tersebut  berpedoman  pada  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  terhadap  konsumen  dalam e- commerce dan  menemukan  solusi  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen.  Penelitian  ini menggunakan  tipe  penelitian  empiris  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual. Stridewear.Id dalam menjalankan bentuk tanggung jawab hukum terhadap konsumen, lebih memilih menggunakan tanggungjawab hukum secara perdata yaitu melalui tindakan ganti rugi yang dapat berupa barang yang sama, dan juga uang, sesuai dengan kesepakatan antara konsumen dan pemilik toko atau pelaku usaha. Kata Kunci: E-Commerce , Barang Tiruan, Konsumen, Perlindungan Hukum

## Abstract
In  respecting  the  rights  of  consumers,  complete  and  accurate  information  is  very  important  for  an  item  in upholding  consumer  rights,  goods  purchased  elsewhere  which  are  for  resale  are  not  genuine  and  have  been missed  from  checking  for  originality  in  stores.  It  was  found  that  the  goods  purchased  by  consumers  in  other stores were not authentic and the goods purchased by consumers were missed from checking for originality at the store. In respecting the rights of consumers, it is important that business actors provide information on the accuracy  of  a  service  or  goods,  so  that  the  problem  is  guided  by  Law  No.  8  of  1999  concerning  Consumer Protection. The purpose of this study is to determine the form of consumer protection in e-commerce and to find solutions for the responsibility of business actors to consumers. This study uses an empirical study type using a statutory approach and a conceptual approach. Stridewear.Id in carrying out the form of legal responsibility to consumers, prefers to use civil legal responsibility, namely through compensation actions which can be in the form  of  the  same  goods,  as  well  as  money,  in  accordance  with  the  agreement  between  the  consumer  and  the shop owner or business actor.
Keywords: E-Commerce, Consumer, Counterfeit Goods, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Toko  Stridewear.Id  Bali  merupakan  toko  yang  menjual  barang  –  barang  bermerek,  toko  ini  salah satunya  menjual  sepatu  bermerek  seperti Jordan , Nike , Adidas .  Toko  ini  terletak  di  Serangan, Denpasar Selatan yang dimana berjualan secara offline dan online melalui E-Commerce di Indonesia. Stridewear.Id  pernah  mengalami  hal  yang  tidak  diinginkan  dalam  berjualan  di E-Commerce ,  salah satunya barang yang dijual ternyata tidak asli ( fake ). Hal ini dikarenakan Stridewear.Id juga membeli barang di tempat lain yang menjual lebih murah dikarenakan barang yang baru keluar masih banyak beredar  dipasaran  sehingga  harganya  murah  dan  terjangkau.  Ternyata  barang  yang  dibeli  di  tempat lain itu yang untuk dijual lagi ternyata tidak asli dan barang itu terlewat dari pengecekan orisinalitas di toko Stridewear.Id, barang itupun lalu ada pembeli yang membeli melalui E-Commerce dan setelah barang sampai di pembeli ternyata pembeli menyadari barang itu tidak asli. Lalu pihak Stridewear.Id melakukan refund uang  dan  pembeli  wajib  mengembalikan  barang  itu  juga  kepada  pihak Stridewear.Id.
Indonesia  adalah  negara  hukum  seperti  yang  berada  pada  isi  Undang  –  Undang  Dasar  1945 Pasal 1 Ayat (3). Maka dari itu segala kegiatan atau tingkah laku masyarakat diatur oleh hukum untuk mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan  sosial  di  masyarakat  Indonesia.  Hukum  merupakan  sebuah kaidah  dan  pedoman  yang  dimiliki  manusia  setelah  lahir  ke  dunia  dan  berada  di  bawah  kekuasaan suatu  negara,  kaidah  tersebut  mampu  mengatur  segala  tata  tertib  dan  tingkah  laku  dari  masyarakat negara tersebut dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang wajib ditaati oleh masyarakat.
Dalam perlindungan hukum hanya salah satu pihak yang dapat difokuskan, berhadapan dengan rakyat yang dikenai tindakan-tindakan pemerintah tersebut, dengan peraturan perundang  – undangan sebagai  salah  satu  sarananya.  Bentuk  definitif  didapatkan  saat  terdapat  pengajuan  keberatan  dari masyarakat,  merupakan  perlindungan  hukum  yang  preventif,  hukum  represif  mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan ( Budiartha, 2016: 138 ).
Persaingan yang ketat bisa merubah seseorang dari sifat dan perilaku menjadi persaingan yang curang dan membuat rugi kepentingan konsumen. Ada 4 (empat) bentuk perilaku akibat praktik bisnis yang  buruk,  yaitu  kenaikan  harga,  penurunan  kualitas,  dan  pemalsuan  produk  ( Sidabalok,  2010 ). Dalam  pasar  Indonesia  terdapat  banyak  sekali  barang  –  barang  yang  mempunyai  merek  terkenal karena  pesatnya  perdagangan  melalui  media  online,  dimana  ini  lebih  efisien  bagi  masyarakat  untuk memiliki barang – barang bermerek dan harganya pun bisa dikatakan tidak murah. Masyarakat masih banyak yang belum cermat saat melakukan pemesanan online , yang dimana konsumen ingin membeli barang asli malah mendapatkan barang tiruan.
Dalam menghargai hak dari konsumen, pengusaha atau pelaku barang dan jasa harus transparan dalam memberikan informasi yang akurat dan lengkap, dengan bisa membuat barang dan jasa dengan kualitas  yang  baik,  aman  digunakan  dan  dikonsumsi,  serta  memenuhi  standar  hukum  yang  berlaku serta  harga  yang  masuk  akal.  Informasi  tersebut  sangat  penting  bagi  konsumen,  di  dalam  informasi tersebut  memuat  kuantitas  barang,  kualitas  barang,  serta  keamanan  barang  yang  dibutuhkan  oleh konsumen,  hal  lain  juga  dapat  berupa  garansi  produk  barang  tersebut,  serta  hal  –  hal  lain  yang berkaitan (Nasution, 1995: 76).
Pemerintah  dalam  hal  melakukan  perlindungan  kepada  konsumen  menetapkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Tercapainya  hak  dari  konsumen adalah  tujuan  penetapan  ini,  dan  juga  mencegah  terjadinya  sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  di  masa  yang  akan  datang.  Hal  tersebut  sudah  sejalan  dengan  tujuan  hukum  yaitu  untuk mencapai ketertiban, keamanan, perdamaian dan keadilan.
Dalam  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  maka  diadakannya  perlindungan konsumen.  Tujuan  Perlindungan  Konsumen  yaitu;  ( Zaeni,  2008 )  untuk  memproteksi  diri, meningkatkan  kemampuan  serta  kesadaran  konsumen,  untuk  mencegah  melampaui  batas  negatif dalam  melakukan  pembelian  barang  dan  jasa  dari  konsumen,  pemberdayaan  konsumen  dapat meningkat  dalam  menentukan  serta  dalam  tuntutan  haknya  sebagai  konsumen,  mempermudah diaksesnya  informasi  mengenai  perlindungan  konsumen  yang  berada  di  bawah  hukum,  membuat pelaku usaha bersikap sportif, jujur, serta bertanggung jawab terhadap konsumen sehingga konsumen mendapat  informasi  yang  akurat  dan  benar,  dan  menjaga  dan  membuat  peningkatan  atas  mutu  dari barang dan jasa yang diproduksi demi menjaga keselamatan dari konsumen.
Akibat  perkembangan  teknologi  dan  internet  yang  pesat  maka E-Commerce lahir  sebagai peluang  bisnis. E-Commerce berdampak  positif  dalam  kecepatan  dan  kemudahan  dalam  mengakses dan  pembelian  barang,  namun,  jika  ada  dampak  positif  maka  ada  dampak  negatif  yaitu  terjadinya perbedaan barang yang didapat oleh konsumen jika barang tersebut tidak sesuai seperti yang berada di toko online tersebut.
Hal  ini  tentu  merugikan  Konsumen  yang  seharusnya  mendapat  barang  asli  tetapi  malah mendapat barang tiruan, disisi lain pedagang ini diuntungkan karena barang tiruan yang dijual banyak konsumen  yang  membelinya.  Dengan  adanya  informasi  yang  tepat  dan  akurat  hal  tersebut  dapat diatasi dan dihindari calon konsumen sebelum membeli barang dan menggunakan barang secara tepat dan jelas dengan begitu kecurangan dapat dihindari terjadi ( Shofie, 2000: 15 ). E-Commerce adalah  penjualan,  pembelian  serta  pemasaran  produk  –  produk  dan  jasa  melalui dunia  maya  dalam  sistem jaringan internet.  Dalam  kegiatan ini  setiap  orang  yang  memiliki jaringan internet dapat melakukan kegiatan tersebut ( Akbar & Alam, 2020: 1 ). Transaksi yang dilakukan di E- Commerce jika  terdapat  penipuan  penjualan  barang  yang  tidak  sesuai  dengan  deskripsi  maka  uang yang  dari  sudah  dibayar  oleh  konsumen  akan  dikembalikan  dan  penjual  pun  akan  kehilangan
barangnya  dan  tidak  mendapat  uang  tentu  penjual  akan  mendapatkan  peringatan  dari Platform Marketplace yang digunakan konsumen. Lain halnya jika barang yang dibeli terdapat kerusakan saat pengiriman  maka  itu  diluar  dari  tanggung  jawab  penjual,  konsumen  tentu  juga  harus  teliti  untuk melakukan  permintaan  untuk  keamanan  saat  pengemasan  barang  kepada  penjual,  tetapi  apabila penjual tidak melakukan pengemasan sesuai keamanan tentu penjual harus memiliki asas itikad baik untuk  melakukan  penggantian  barang  tersebut.  Transaksi  Elektronik  atau E-Commerce ini  sangat rentan  akan  resiko  ketidaksesuaian  barang  yang  dijual  dan  setelah  barang  sampai  pada  konsumen. Barang  tiruan  ini  juga  merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap  merek  dan  bertentangan  dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
Transaksi  online  saat  ini  sudah  menjadi  salah  satu  jenis  transaksi  yang  digemari. Olehkarenanya,  perlu  memperhatikan  hukum  transaksi  online  (E-Commerce)  untuk  melindungi konsumen.  Penelitian  pertama  yang  dikaji  oleh Pratama  (2020) perlindungan  hukum  terhadap konsumen  atas  barang  tidak  sesuai  gambar  pada  transaksi  di  marketplace.  Kajian  kedua  membahas tentang  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  menerima  barang  palsu  dalam  transaksi  jual beli  online  ( Ghiffari,  2021 ).  Penelitian  ketiga,  menganalisis  tentang  perlindungan  hukum  terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli melalui e-Commerce ( Putra, 2014 ). Berdasarkan penjelasan latar belakang  serta  penelitian  terdahulu  maka  pennelitian  ini  berfokus  untuk  membahas  faktor  –  faktor yang  dapat  merugikan  konsumen  dalam  transaksi e-commerce dan  untuk  mengkaji  tanggung  jawab pihak Stridewear.id saat barang yang dijual tiruan.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan tipe metode hukum empiris. Penelitian Empiris merupakan suatu penelitian  dalam  lingkup  hukum  dengan  meneliti  secara langsung  ke  lapangan, mencari  narasumber serta  melakukan  teknik  wawancara  serta  dapat  dilakukan  dengan  mengamati  secara  langsung  apa yang  terjadi  di  lapangan  ( Efendi  &  Ibrahim,  2016 ).  Dalam  hal  pengamatan  dapat  dilakukan  secara arsip  dan  berupa  fisik.  Dalam  penelitian  ini  melakukan  pendekatan  pada  peraturan  perundang  – undangan  (statue  approach),  dan  konseptual  (conceptual  approach).  Dalam  pendekatan  dengan peraturan perundang – undangan dengan membedah undang – undang dan mengaitkan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan sosiologis hukum juga digunakan dapat penelitian ini yaitu  meneliti  data  yang  didapatkan  di  lapangan  sesuai  dengan  ketentuan  yuridis,  data  yang didapatkan berupa fakta yang dikaji lagi sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku.
Sumber  data  primer  merupakan  data  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dan merupakan data yang dihasilkan melalui penelitian langsung di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dan observasi langsung dari informan, peneliti melakukan observasi  di  Toko  Stridewear.Id  Bali  dan  wawancara  dengan  pemilik  toko  langsung.  Sumber  data sekunder adalah bahan hukum pelengkap yang diperoleh melalui jurnal – jurnal, kajian – kajian para ahli  serta  buku  –  buku  hukum  serta  peraturan  perundang  –  undangan  yang  terkait  dengan permasalahan yang diteliti dan artikel terkait perlindungan konsumen terhadap barang tiruan pada E- Commerce. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengaturan perundang  – undangan  yang  berlaku  dan  terkait  dengan  permasalahan  yang  ada.  Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan  penunjang  dari  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari,  buku-buku  ilmiah  yang  terkait  dengan penelitian, jurnal dan majalah ilmiah terkait dengan penelitian, serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait  dengan  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi,  dan  teknik wawancara dengan melakukan komunikasi secara langsung terhadap narasumberyang menjadi objek penelitian empiris.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor – Faktor Yang Dapat Merugikan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce
Perkembangan  zaman  yang  berkembang  pesat  memiliki  pengaruh terhadap  perkembangan  ekonomi, dengan adanya perkembangan  zaman dengan  mudahnya  melakukan penjualan produk melalui dunia maya.  Kini  dengan  media  online  kita  dapat  berbelanja  melalui E-Commerce dengan  mudahnya dimana  pun  dan  kapan  pun.  Dengan  adanya Facebook , Instagram ,  Tokopedia  dan  lainnya  lebih mudah dalam membuat iklan produk dalam strategi pemasaran. Dalam hal berbelanja melalui media E-Commerce , tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko ataupun kerugian seperti yang telah telah dijelaskan  pada  Sub  Bab  sebelumnya.  Trend  yang  terjadi  membuat  masyarakat  menjadi  beramai  –
ramai untuk melakukan pembelanjaan secara online yang tidak menutup kemungkinan menyebabkan faktor – faktor yang dapat merugikan konsumen. Hal tersebut dikarenakan tidak bertemunya penjual dan pembeli, hal itu menyebabkan kekhawatiran pembeli dalam penerimaan barang yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan.
Produsen  memanfaatkan  keinginan  dari  pembeli  akan  kemudahan  pembelian  barang  sesuai dengan  keinginan  konsumen.  Dengan  adanya  teknologi  canggih  membuat  penampakan  barang menjadi  lebih  bagus  dan  indah.  Dari  hal  tersebut  memicu  timbulnya  kecurangan-kecurangan  dari adanya  persaingan  dalam  usaha  yang  curang,  sehingga  berdampak  negatif  bagi  konsumen.  Dengan kasus  yang  ada  mengenai  telah  dilanggarnya  prestasi  dalam  lingkup  bisnis  dalam  media  sosial terdapat perlindungan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Terdapat  dua  bentuk  pengaturan  dalam  terjadinya  perlindungan  konsumen  dalam  adanya transaksi  perdagangan,  perlindungan  hukum  antara  para  pihak  dalam  lingkup  privat  serta perlindungan  hukum  secara  umum  berdasarkan  adanya  peraturan  perundang  -  undangan,  dengan  isi dari  perjanjian  mengenai,  ketentuan  jangka  waktu  perjanjian,  ganti  rugi,  mengenai  penyelesaian masalah yang akan terjadi dan lain – lain antara para pihak yang melakukan perjanjian.
Perlu  diketahui  ketika  konsumen  melakukan  suatu  transaksi  online  secara  tidak  langsung konsumen  dengan  pelaku  usaha  memiliki  keterikatan  dalam  suatu  perjanjian,  dimana  hal  tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 1320 KUHPer yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian, yaitu:
Adanya  kesepakatan  yang  mengikat,  cakap  dalam  hukum,  adanya  persoalan  tertentu,  dan adanya sebab yang sah dan tidak melanggar. Menurut Bayu Ananta sebagai pemilik dari Stridewear.Id bahwa,  Stridewear.Id  menyediakan  beberapa  metode  pemesanan,  misalnya  dapat  memesan  melalui DM  Instagram ataupun  melalui Whatsapp ,  disamping  itu  pembeli  juga  dapat  memesan  melalui marketplace Tokopedia.  Dalam  hal  ini  Stridewear.Id  menerapkan  sistem  pembayaran  via  transfer, selain itu di Stridewear.Id memiliki sistem DP atau kredit yang berlaku untuk barang Pre-Order (PO) dengan ketentuan DP sebesar 50%. Dalam hal ini ketika konsumen memesan suatu produk yang Pre- Order (PO)  yakni  produk  yang  belum  ada  bentuk  fisiknya  atau  belum  diproduksi,  konsumen  harus membayar  uang  muka  dalam  jumlah  tertentu,  dan  kemudian  setelah  barangnya  dikirim,  konsumen diwajibkan untuk membayar sisanya. Biasanya Stridewear.Id menetapkan ketentuan Pre-Order (PO) dilakukan selama 7 (tujuh) hari terhitung dari setelah dilakukannya DP atau kredit. Kemudian ketika barang  yang  dipesan  konsumen  telah ready ,  Stridewear.Id  akan  menghubungi  konsumen  yang memesan produk tersebut. Selain itu Stridewear.Id juga dapat menyediakan sistem pembayaran COD ( Cash On Delivery ) yaitu saat barang telah dikirimkan langsung kepada pembeli, kemudian baru akan dilakukannya  transaksi  pembayaran.  Namun  sistem  pembayaran  COD  ( Cash  On  Delivery )  di Stridewear.Id ini hanya berlaku untuk pembelian di daerah Denpasar dan Badung. (Hasil Wawancara dengan Bayu Ananta, Sabtu 15 Januari 2022)
Berdasarkan  penjelasan  Bayu  Ananta  sebagai  pemilik  dari  Stridewear.Id  yang  berpendapat bahwa  faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  kerugian  terhadap  konsumen  saat  berbelanja  barang- barang di online atau E-Commerce yaitu; Kerugian terbesar yang didapat konsumen biasanya berupa kerusakan barang saat pengiriman. Namun biasanya Stridewear.Id sudah mengantisipasi dengan cara melakukan double  box sebelum  dilakukannya  pengiriman.  Dalam  hal  ini  terkadang  pihak  dari ekspedisi  tersebut  kurang  berhati-hati  ketika  mengantarkan  barang  ketika  di  perjalanan  yang  tak jarang berjarak cukup jauh mendapatkan guncangan atau tekanan, sehingga menyebabkan kerusakan pada  produk  misalnya  kotak/ box sepatu  yang  penyok  atau  rusak  yang  dapat  mempengaruhi  kondisi fisik dari sepatu tersebut. Konsumen mendapat barang yang palsu dan tidak sesuai kondisi yang telah diperjanjikan.  Namun  biasanya  pihak  dari  Stridewear.Id  melakukan  pengecekan  kembali  sebelum dilakukannya  proses  pengiriman,  sehingga  Stridewear.Id  mengusahakan  agar  selalu  mengutamakan kualitas yang Stridewear.Id pasarkan sebelum nantinya akan diterima oleh para konsumennya. (Hasil Wawancara dengan Bayu Ananta, Sabtu 15 Januari 2022)
Mengenai  tindakan  wanprestasi  dalam  kasus-kasus  diatas  sejalan  dengan  hal  tersebut  yang terdapat  dalam  Pasal  7  huruf  g  Undang  –  Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen,  dimana  pelaku  usaha  wajib  bertanggung  jawab  berupa  ganti  kerugian  atas  barang  atau jasa  yang  diberikan  berdasarkan  ketidaksesuaian  perjanjian.  Banyak  kasus  melanggar  prestasi  yang dilakukan dan yang paling banyak adalah ketidaksesuaian barang atau jasa seperti yang dipromosikan,
hal tersebut dengan tegas dilarang oleh Undang  – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  ditemukan  faktor  –  faktor  yang  dapat  merugikan  konsumen dalam E-Commerce yaitu; setelah menyelesaikan transaksi barang tidak dikirim, barang tidak dalam keadaan yang baru atau baik setelah diterima, adanya keterlambatan dalam pengiriman barang, barang berbeda dengan yang dipasarkan, segi kualitas dari barang tidak baik seperti yang dijanjikan.
Sehingga  berdasarkan  penjelasan  diatas  adanya  faktor  –  faktor  yang  dapat  merugikan konsumen  ketika  berbelanja  online,  maka  diperlukannya  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  agar konsumen tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.
2. Tanggung Jawab Pihak Stridewear.Id Saat Barang Yang Dijual Tiruan
Dalam melaksanakan implementasi hukum perdata, wanprestasi terjadi jika telah dilanggarkan suatu prestasi  atau  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  dua  belah  pihak  atau  lebih,  dimana  salah  satu  pihak melanggar prestasi tersebut, dengan adanya peringatan yang diberikan salah satu pihak maka di masa depan  prestasi  akan  dapat  dicegah  untuk  dilanggar  ( Sarwono,  2011 ).  Dalam  hal  ini  pembeli  atau konsumen dapat memberikan peringatan secara tertulis melalui personal message atau direct massage kepada  toko  Stridewear.Id  untuk  melakukan  prestasinya  sebagaimana  ketentuan  -  ketentuan  yang telah disepakati saat akan melakukan transaksi jual – beli. Namun jika pihak dari Stridewear.Id tidak menanggapi  permintaan  yang  telah  diminta  oleh  konsumen,  maka  sebaiknya  dilakukan  secara  non litigasi yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Menurut Bayu Ananta sebagai pemilik dari Stridewear.Id menyatakan bahwa, pertanggungjawaban  pihak  Stridewear.Id  saat  barang  yang  diterima  pembeli  tidak  asli  yaitu;  jika konsumen menerima barang yang tidak asli, Stridewear.Id memberikan refund full dari harga barang. Dalam  hal  ini  refund  adalah  pengembalian  dana  yang  telah  dibayarkan  atas  pembatalan  transaksi akibat  hal-hal  atau  alasan  tertentu.  Refund  digunakan  oleh  Stridewear.Id  sebagai  cara  untuk melindungi  konsumen  dari  ketidakpuasan  yang  dapat  menyebabkan  memicu  rasa  ketidakpercayaan konsumen  pada  Stridewear.Id.  Oleh  karena  itu,  Stridewear.Id  memiliki  ketentuan  untuk  refund sebagai  rasa  hormat  kepada  pelanggan.  Maka  refund  dapat  dikatakan  tergolong  kedalam  tanggung jawab dalam bentuk ganti rugi oleh pihak Stridewear.Id. Namun pihak Stridewear.Id memiliki syarat dan  ketentuan  pada  perjanjian  awal  mengenai  tata  cara  untuk  memperoleh  ganti  rugi  yaitu  dengan cara,  yaitu; Konsumen  harus  menyertakan  bukti  berupa  foto  dan  video  saat  membuka  kemasan  dari produk  Stridewear.Id,  sebelumnya  konsumen  harus  melakukan  legit  check  di  salah  satu  platform  di Indonesia,  dan  menyertakan  bukti  tersebut  kepada  pihak  Stridewear.Id,  selain  itu  menetapkan kebijakan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  2x24  jam,  Stridewear.Id  akan  mengembalikan  dana 100%.  Kemudian  biasanya  Stridewear.Id  pelanggan  hanya  akan  diminta  mengisi  profil  dan  nomor rekening.  Kemudian,  sesuai  perjanjian,  dana  akan  ditransfer  ke  rekening  pelanggan.  (Hasil Wawancara dengan Bayu Ananta, Sabtu 15 Januari 2022). Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas berdasarkan hasil wawancara dari pemilik Stridewear.Id, terjadinya kerugian yang dialami konsumen, dimana  secara tidak  langsung  adanya  perjanjian antara  pihak  konsumen  dan  pelaku  usaha,  sehingga hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  wanprestasi.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  unsur-unsur  dari  Pasal 1243 serta Pasal 1244.
Mengenai  terjadinya  sengketa  dalam  transaksi  online  dapat  dilalui  secara  perdata  dengan mengajukan  gugatan  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif.  Sebagaimana  mengacu  pada ketentuan  Pasal  38  dan  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Selain berpedoman dengan peraturan diatas, pelaku usaha juga wajib mengganti kerugian  dari  konsumen  yang  dirugikan,  sebagaimana  yang  telah  diatur  pada  Pasal  19  Undang  – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan  ditemukan  bahwa  masih  adanya konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak diterimanya barang setelah melakukan pembayaran. Adanya  kerusakan  barang  secara  tersembunyi  saat  penerimaan  barang,  dimana  hal  tersebut meresahkan konsumen karena adanya ketidaksesuaian dengan kondisi suatu produk yang seharusnya didapatkan konsumen. Kemudian adanya barang yang tidak tepat waktu dalam  hal pengiriman yang menyebabkan  kerugian  terhadap  konsumen,  dimana  seharusnya  pihak  pelaku  usaha  berkewajiban memantau  produk  yang  akan  sampai  ke  tangan  konsumen.  Adanya  barang  yang  diterima  konsumen tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dipesan,  sehingga  jika  hal  tersebut  terjadi  konsumen  berhak  meminta pertanggungjawaban  pelaku  usaha  di  tempat  konsumen  tersebut  melakukan  transaksi.  Dan  juga
ketidaksesuaian  barang  dengan  yang  dijanjikan  dapat  digolongkan  adanya  wanprestasi  yang dilaksanakan  oleh  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  berkewajiban  untuk  memastikan  agar  konsumen memperoleh barang atau produk yang dipesan sesuai dengan perjanjian ketika melakukan transaksi.
Stridewear.Id  dalam  menjalankan  bentuk  tanggung  jawab  hukum  terhadap  konsumen  yang dilakukan Bayu Ananta selaku pemilik dari toko lebih memilih menggunakan tanggungjawab hukum secara  perdata  yaitu  melalui  tindakan  ganti  rugi  berupa  barang  yang  sesuai  atau  sama  serta  uang, sesuai dengan kesepakatan antara konsumen dan pemilik toko atau pelaku usaha. Hal ini tentu lebih dipilih dari kebijakan Stridewear.Id dikarenakan jika terkena tanggung jawab hukum TUN maka bisa saja  toko  Stridewear.Id  izin  usahanya  dibekukan  sementara  atau  bahkan  permanen,  sedangkan  jika terkena  pertanggungjawaban  pidana  lebih  dihindari  dikarenakan  proses  terlalu  panjang,  sulit,  dan memakan banyak biaya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  dalam  melindungi  konsumen adanya perlindungan hukum yang dirugikan terkait transaksi jual beli barang bermerek tiruan pada e- commerce masih  banyaknya  konsumen  yang  dirugikan  akibat  perilaku  pelaku  usaha  yang  menjual produknya  tidak  sesuai  dengan  fakta  dan  kondisi  keadaan  barang,  dimana  harus  adanya  keakuratan dalam  menyajikan  informasi  terhadap  konsumen,  baik  mengenai  merek  keaslian  yang  ada  pada barang tersebut, barang dalam kondisi baru maupun bekas, barang tersebut bukan tiruan maupun itu tiruan harus jelas disertakan oleh penjual/pelaku usaha. Tetapi, pada faktanya terdapat banyak penjual yang tidak sesuai dalam memberikan informasi mengenai kondisi barang bermerek, contohnya seperti keaslian barang, dan menjelaskan bahwa barang tersebut barang baru atau bekas, sehingga masih ada konsumen yang dirugikan.
Tanggungjawab  pihak  Stridewear.id  kepada  pembeli  atas  barang  tiruan  pada  transaksi e- commerce jika konsumen menerima barang yang tidak asli, Stridewear.Id memberikan refund full dari harga barang. Dalam hal ini refund yang diberikan berupa pengembalian dana yang telah dibayarkan atas  pembatalan  transaksi  akibat  hal-hal  atau  alasan  tertentu. Refund digunakan  oleh  Stridewear.Id sebagai cara untuk melindungi konsumen dari ketidakpuasan yang dapat menyebabkan memicu rasa ketidakpercayaan konsumen pada Stridewear.Id.

## 2. Saran
Berdasarkan  penjelasan  diatas  ada  beberapa  saran  yang  dapat  diberikan:  sebaiknya  bagi  pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan agar lebih tegas dan mudah dimengerti kedepannya. Hal  ini  bertujuan  untuk  menghindarkan  konsumen  dari  kerugian  saat  melakukan  transaksi pembelanjaan di media elektronik atau e-commerce .
Bagi  pelaku  usaha  sebaiknya  bertanggung  jawab  memberikan  informasi  dan  deskripsi  yang jelas  pada  barang  atau  produk  yang  dijual  di marketplace atau e-commerce agar  tidak  menyesatkan masyarakat  saat  berbelanja  secara  online  yang  dimana  notabennya  ketika  berbelanja  secara  online secara tidak langsung masyarakat tidak bisa melihat bentuk fisik suatu produk secara langsung. Jika adanya  barang  tersebut  tidak  sesuai  dengan  saat  pemesanan  dan  telah  berlangsungnya  proses transaksi,  maka  sebaiknya  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberi  ganti  rugi  atau  memberikan penggantian barang sesuai dengan kesepakatan bersama.
Bagi  masyarakat  agar  lebih  mengetahui  hak-hak  dan  kewajiban  sebagai  konsumen  saat melakukan  transaksi  di marketplace atau e-commerce karena  tidak  serta  merta  hanya  menyalahkan pihak pelaku usaha tanpa mengetahui informasi lengkap yang telah tertera pada deskripsi produk yang dijual.

## DAFTAR BACAAN
Akbar, M. A., & Alam, S. N. (2020). E-Commerce: Dasar Teori Dalam Bisnis Digital . Medan : Yayasan Kita Menulis.
Budiartha, I. N. P. (2016). Hukum Outsourcing : Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum . Malang: Setara Press. Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Kencana, Jakarta. Ghiffari, M. A. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menerima barang palsu dalam transaksi jual beli online . Universitas Pelita Harapan.
Nasution, A. (1995). Konsumen dan hukum . Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Putra, S. (2014). Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam Transaksi Jual-Beli melalui E-Commerce. Jurnal Ilmu Hukum , Vol.5 (2).
Pratama, S. A. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Barang tidak Sesuai Gambar pada Transaksi di Marketplace. 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era . Sarwono. (2011). Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik . Jakarta : Sinar Grafika. Shofie, Y. (2000). Perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya . Bandung : Citra Aditya Bakti. Sidabalok, J. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Bandung : Citra Aditya Bakti. Zaeni, A. (2008). Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia . Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada.