## Pro-Kontra  Hukuman  Mati (Presepsi  Tokoh  Agama  Islam  dan

## Praktisi Hukum di Kota Palembang)

## Qodariyah Barkah
Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: qodariyah@radenfatah.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  merupakan  hasil  penelitian  yang  membahas  tentang  pro-kontra hukuman mati, dengan memfokuskan kajian kepada presepsi tokoh agama agama Islam dan praktisi hukum di kota Palembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukuman mati dalam persfektif hukum pidana di Indoneia adalah tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya yang memuat tentang hukuman mati, antara lain didalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUHP.  Hukuman  pidana  mati  penerapannya  di  Indonesia  menurut  perspektif Tokoh Agama Islam dan praktisi hukum di kota Palembang masih terjadi pro dan kontra.  Baik  dikalangan  praktisi  hukum  sendiri  terjadi  pro  dan  kontra,  apakah hukuman  pidana  mati  masih  diperlukan  penerapannya  begitu  juga  dengan kalangan Tokoh Agama Islam.

## Abstract
This article discusses the pros and cons of the death penalty, with a focus on the study  of  the  perception  of  Islam  and  religious  leaders,  legal  practitioners  in  the city  of  Palembang.  This  study  concluded  that  the  death  penalty  in  criminal  law perspective  at  Indoneia  is  contained  in  the  Code  of  Criminal  Law  (Penal  Code) and  other  legislation  that  contains  about  the  death  penalty,  among  others  in Article 10 and Article 11 of the Criminal Code. Penalty death penalty application in  Indonesia  from  the  perspective  of  Islamic  religious  leaders  and  legal practitioners in the city of Palembang is still going on pros and cons. Both among legal  practitioners  itself  there  are  pros  and  cons,  whether  the  punishment  of  the death  penalty  is  still  necessary  application  as  well  as  the  Islamic  Religious Leaders.
Keywords: Death Penalty, Law Practitioners, Religious Leader
Digunakannya  hukum  pidana  di  Indonesia  sebagai  sarana  untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek  perundang-undangan  selama  ini  yang  menunjukkan  secara  signifikan bahwa  penggunaan  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  kebijakan  atau  politik hukum  yang  dianut  di  Indonesia.    Penggunaan  hukum  pidana  sebagai  hal  yang wajar  dan  normal,  seolah-olah  eksistensinya  tidak  lagi  dipersoalkan.    Namun, apabila  ditelaah  lebih  lanjut  secara  mendalam,  maka  persoalan-persoalan  yang berhubungan  dengan  penggunaan  hukum  pidana  dalam  menanggulangi  kejahatan mulai  nampak.    Persoalan  yang  berhubungan  dengan  penggunaan  hukum  pidana sebagai  salah  satu  sarana  dalam  menanggulangi  kejahatan,  adalah  tidak  terlepas adanya  berbagai  keterbatasan (structural,  cultural  dan  substantive (Lawrace  M. Friedman dikutip Kadri Husin, 1999: 7)) berkerjanya hukum pidana itu sendiri.
Berbicara mengenai keterbatasan bekerjanya hukum pidana dalam rangka menanggulangi  kejahatan,  maka  ada  baiknya  harus  dipikirkan  bagaimana menciptakan  suatu  sanksi  pidana  yang  dapat  benar-benar  berlaku  efektif  dalam masyarakat.    Sehingga  penerapan  sanksi  pidana  kepada  seorang  pelaku  tindak pidana  (penjahat),  tidak  hanya  menimbulkan  suatu  efek  jera  kepada  si-pelaku, tetapi juga bagi masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan (jahat) seperti  itu.  Selain  memiliki  kekuatan  yang  dapat  berlaku  efektif  dalam menanggulangi  kejahatan  dalam  masyarakat,  sanksi  pidana  hendaknya  juga  tetap menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusian  yang  diakui  keberadaannya  secara universal.  Karena apabila hal itu tidak diperhitungkan, maka sanksi  pidana dapat menjadi  bomerang  tidak  hanya  bagi  masyarakat  disatu  sisi  juga  bagi  si-pembuat maupun si- pelaksana kebijakan pada sisi lain.  Sehingga dengan memikirkan hal- hal  tersebut  maka  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  diadakannya  sanksi  pidana  itu dapat  tercapai  (perlindungan  masyarakat).    Sebagaimana  dikemukakan  oleh  H.L. Packer  dalam  bukunya “The  Limits  Of  Criminal  Sanction” (1968:364) menyatakan bahwa:
a. Sanksi  pidana  sangatlah  diperlukan:  kita  tidak  dapat  hidup,  sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa adanya pidana;
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki  untuk  menghadapi  kejahatan-kejahatan  atau  bahaya  besar  dan segera serta menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan satu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia.
Ia  merupakan  penjamin  bila  digunakan  secara  hemat-cermat  dan  secara manusiawi;  ia  merupakan  pengancam  apabila  digunakan  secara sembarangan dan secara paksa.
Apa yang dikemukakan oleh H.L. Packer tersebut di atas bukanlah sesuatu hal yang berlebihan, mengingat persoalan yang dihadapi dalam penggunaan sanksi pidana  ini.    Sebagaimana  diatur  dalam  Bab  II  Pasal  10  KUHP  diatur  mengenai bentuk sanksi pidana yang terdiri atas pidana pokok  dan pidana tambahan, dalam pidana  pokok  salah  satunya  diatur  mengenai  adanya  pidana  mati.    Penggunaan pidana  mati  sebagai  salah  satu  sanksi  dalam  KUHP,  bukanlah  sebagai  sarana represif  semata  yang  bertujuan  untuk  memberikan  rasa  takut  bagi  calon  pelaku tindak  pidana.    Melainkan  sebagai  salah  satu  sarana  yang  dapat  benar-benar dipergunakan dan diterapkan kepada pelaku tindak pidana.
Namun  pertanyaan  lebih  lanjut  perlu  diajukan  adalah  apakah  dengan adanya  sanksi  pidana  mati  ini  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  si-pelaku  atau calon  pelaku  tindak  pidana?.      Studi  ilmiah  secara  konsisten  gagal  menunjukkan adanya  bukti  yang  meyakinkan  bahwa  hukuman  mati  membuat  efek  jera  dan efektif  dibanding  jenis  hukuman  lainnya.        Survey  yang  dilakukan  PBB  pada tahun  1998  dan  2002  tentang  hubungan  antara  praktik  hukuman  mati  dan  angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktik hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. 1
Di  Indonesia  persoalan  mengenai  pidana  mati  bukanlah  suatu  persoalan baru  yang  sering  di  bicarakan  baik  oleh  kalangan  akademisi  maupun  dikalangan praktisi.    Walaupun  demikian  persoalan  yang  menyangkut  pidana  mati  tidak pernah  menjadi  suatu  persoalan  yang  usang  untuk  dijadikan  sebagai  bahan perdebatan.    Perdebatan  mengenai  hukuman  mati  ini  tidak  terlepas  maraknya penggunaan  sanksi  pidana  hukuman  mati  yang  dilakukan  di  wilayah  hukum  di Republik  Indonesia.  Penggunaan  sanksi  pidana  mati  dalam  berbagai  kasus  yang terjadi di wilayah hukum Rebuplik Indonesia dapat penulis contohkan dalam data berikut ini:
Tanggal 20 Maret 2005 pukul 01.15 WIB dini hari di suatu tempat rahasia di  Jawa  Timur,  Astini  (perempuan  berusia  50  tahun)  terpidana  hukuman  mati kasus  pembunuhan  dieksekusi  dalam  posisi  duduk  oleh  12  orang  anggota  regu tembak  Brimob Polda jatim 6  di antaranya diisi peluru tajam   dari  jarak 5  meter.
Eksekusi ini mengakhiri masa penantian Astini yang setelah seluruh proses hukum untuk  membatalkan  hukuman  mati  telah  tertutup  ketika  Presiden  Megawati menolak  memberikan  grasi  pada  tanggal  9  Juli  2004.  Astini  merupakan  orang pertama  yang  dieksekusi  di  Indonesia  pada  tahun  2005.  (Dalam  Posisi  Duduk, Astini Dieksekusi 12 Penembak, Media Indonesia, 21 Maret 2005).   Orang kedua adalah Turmudi bin Kasturi (pria, 32 tahun)  di Jambi  pada tanggal 13 Mei 2005. Turmudi dihukum mati karena melakukan pembunuhan terhadap 4 orang sekaligus di Jambi pada tanggal 12 Maret 1997.  Sama dengan Astini, Turmudi mengakhiri hidupnya  di  hadapan  12  orang  regu  tembak  personel  Brimob  Polda  Jambi. (Turmudi Dieksekusi di Depan Regu Tembak, Kompas, 15 Mei 2005).
Di beritakan dalam Kompas 15 Februari 2006: Pada kasus penyelundupan narkoba oleh warga negara Australia, yang dikenal sebagai kasus Bali Nine , pada awalnya hanya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang divonis hukuman mati oleh  Pengadilan  Negeri  Bali.  Namun,  di  tingkat  pengadilan  yang  lebih  tinggi, jumlah terpidana  mati untuk kasus Bali Nine ini bertambah. Scott Anthony Rush, Tan  Duc  Tanh  Nguyen,  Matthew  James  Norman,  dan  Si  Yi  Chen  kemudian divonis  hukuman  mati  oleh  Mahkamah  Agung  (MA).      Namun,  dalam  berita Kompas  edisi  7  September  2006  diberitakan:  di  tingkat  pengadilan  yang  lebih tinggi,  jumlah  terpidana  mati  untuk  kasus Bali  Nine ini  bertambah.    Menjadi Sembilan  orang  yaitu:  Scott  Anthony  Rush,  Tan  Duc  Tanh  Nguyen,  Matthew James Norman, dan Si Yi Chen kemudian divonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung (MA).
Kemudian  sepanjang  tahun  2008  sebagaimana  data  yang  dikemukakan oleh Kontras, di Indonesia paling tidak terdapat 8 kasus hukuman mati yang sudah dijalankan, 2 mereka  yang  dihukum  berdasarkan  data Kontras adalah:    dua  orang berkewarga  negaraan  Nigeria  yang  di  dakwa  melakukan  tindak  pidana Penyelundupan Narkoba, dukum Ahmad Saroji yang di dakwa membunuh delapan orang  di  Banten,  serta  Sumarsi  dan  Sugeng  yang  terlibat  pembunuhan  satu keluarga  di  Surabaya.  Eksekusi  yang  terkenal  dan  sering  dibicarakan  oleh  publik pada tahun 2008 adalah eksekusi mati terpidana Bom Bali 2002 yaitu Ali Ghufron dan Imam Samudra.
Begitu  juga  dengan  pidana  amati  di  Sumatera  Selatan  dapat  dilihat  pada tabel dibawah ini
No Nama Proses Hukum Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Suryadi Swabuana (1992) Jurit  Bin  Abdullah (1997) Ibrahim  Bin  Ujang (1997) Tasa Ibro (2001) Suryadi  Bin  Sukarno (1992) Nursam Zainal Abidin Bin Mgs.Mahmud Badaruddin Grasi Ditolak (2003) Grasi Ditolak Grasi Ditolak Banding (2002) Grasi Ditolak (2003) Banding (1990) PN Palembang Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan
Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan
Sumber: Pengadilan Tinggi Palembang Islam  mengenal  adanya  hukuman  mati  terhadap  beberapa tindak  pidanan tertentu,  seperti  pembunuhan  dengan  sengaja.  Firman  Allah  dalam  Alquran  surat Al-Baqoroh 178-177, yang artinya:
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan  dengan  orang-orang  yang  dibunuh;  orang  merdeka  dengan  orang merdeka,  hamba  dengan  hamba,  dan  wanita  dengan  wanita.  Maka  Barangsiapa yang  mendapat  suatu  pema'afan  dari  saudaranya,  hendaklah  (yang  mema'afkan) mengikuti  dengan  cara  yang  baik,  dan  hendaklah  (yang  diberi  ma'af)  membayar (diat)  kepada  yang  memberi  ma'af  dengan  cara  yang baik  (pula).  yang  demikian itu  adalah  suatu  keringanan  dari  Tuhan  kamu  dan  suatu  rahmat.  Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (178) . dan  dalam  qishaash  itu  ada  (jaminan  kelangsungan)  hidup  bagimu,  Hai  orang- orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (179) ”
Allah  mensyari’atkan  hukuman  mati,  dengan  tujuan  agama  adanya  suatu kehidupan  yang  damai  dan  tenteram.  Firman  Allah  dalam  surat  Al-Anbiya’  ayat 107
Artinya: “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”
Ayat ini dipahami sebagai pedoman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pembawa  syari’at  Islam  dan  beliau  diutus  sebagai  rahmat  bagi  seluruh  alam, pembawa  kedamaian,  bukan  hanya  bagi  umat  Islam.  Menjadi  jelas  bahwa  tujuan syari’at Islam, termasuk syari’at hukuman mati adalah untuk mewujudkan rahmat kebaikan  ketenteraman  bagi  seluruh  makhluk.  Di  Indonesia  sesungguhnya hukuman  mati  juga  telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana, umpamanya  dalam  masalah  pembunuhan  berencana,  seperti  diatur  dalam  Pasal 340 KUHP, yang berbunyi:
“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang  lain,  diancam,  karena  pembbunuhan  dengan  rencana  (moord),  dengan pidana  mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
Kemudian,  tindakan  makar,  seperti  diatur  dalam  pasal  104  KUHP,  yang berbunyi:
“Makar  dengan  maksud  membunuh  Presiden  atau  wakil  Presiden,  atau dengan  maksud  merampas  kemerdekaan  mereka  atau  menjadikan  mereka tidakcmampu  memerintah,  diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
Ancaman hukuman  mati  juga dikenakan pada seseorang  yang  membunuh kepala Negara sahabat, seperti diatur Pasal 140 KUHP ayat (3), yang berbunyi:
“Jika  makar  terhadap  nyawa  dilakukan  dengan  rencana  serta  berakibat maut, diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”
Hukuman mati bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan yang damai secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, disamping dua tujuan yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan.

## Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia
Seperti telah dikemukakan bahwa hukuman  mati tersebut masi konversia, antara yang pro dengan berbagai alasannya dan yang kontra juga dengan berbagai alasannya,  sehingga  menarik  dibicarakan.  Pembicaraan  ini  semakin  menarik, manakala kita hubungkan dengan keberadaan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.  Sebagai  dasar  Negara,  pandangan  hidup  bangsa  dan  sumber  nilai-nilai luhur  bangsa,  Pancasila  sarat  dengan  penghargaan  terhadap  nilai-nilai
kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Uniknya, masing- masing  keompok  mempunyai  pijakan  dan  argument  yang  sama,  yaitu  bermuara pada Pancasila. Menurut Sahetapy, ada tiga alas an utama diberlakukannya sanksi pidana  mati  di  Indonesia,  yaitu  alas  an  berdasarkan  faktor  rasial;  alas  an berdasarkan  ketertiban  umum;  dan  alas  an  bedasarkan  hukum  pidana  dan kriminologi. 3
Pembicaraan  tentang  hukuman  mati  dalam  nilai-nilai  Pancasila  tentu  saja dengan  mendiskusikan satu-persatu dari lima sila dalam Pancasila tersebut, yaitu: Pidana  Mati  dan  Nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Notonagaoro  mengemukakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah causa prima. Pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa adalah diamalkan oleh bangsa Indonesia, bagi hamper seluruh bangsa Indonesia. 4
Muhammad  Hatta  menyatakan  bahwa  nilai-nilai  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  dalam  sila  pertama  Pancasila  memimpin  cita-cita  enegaraan  kita  untuk menyelenggarakan  segala  yang  baik  bagi  rakyat  dan  masyarakat.  Nilai-nilai ketuhanan,  menurutnya  lebih  lanjut,  adalah  nilai  yang  bersumber  dari  agama. 5 Uraian Muhammad Hatta ersebut mengandung suatu pengertian bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa munjiwai cita-cita hukum Indonesia. Oleh karena itu, dalam setiap pengaturan  hukum  di  Indonesia,  tidak  terkecuali  masalah  pidana  mati,  harus bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
Oleh  karena  nilai  ketuhanan  itu  bersumber  dari  agama,  maka  dalam membicarakan pidana  mati  dalam  konteks  nilai Ketuhanan  Yang Maha Esa tidak dapat  dihindarkan  pembahasan  dan  sudut  pandang  agama.  Dari  sudut  agama Islam,  hal  ini  telah  dikemukakan  dalam  bahasan  sebelumnya.  Pembenaran hukuman  mati  dan  segi  ketuhanan  juga  dibenarkan  oleh  ajaran  agama  Kristen. Hazewinkel-Suringa  yang  dikutip  Pujiono,  membenarkan  adanya  pidana  mati dalam agama Kristen dengan mendasarkan pada kitab suci Injil.
Dalam Perjanjian Lama, di mana dikatakannya oog o moog, tanci om tand, yakni  jangan  mudah  melakukan  pembunuhan. 6 Meskipun  demikian  menurut  para ulama  Kristen,  baik  Katolik  maupun  protestan  pada  prinsipnya  setuju  penerapan pidana  mati,  digunakan  khusus  untuk  kejahatan-kejahatan  terhadap  Negara. Pandangan  para  Ulama  Kristen  tersebut  mrujuk  pada  pandangan  Paulus,  bahwa negara  adalah  wakil  tuhan  dalam  menjalankan  kekuasaan  duniawi,  diberikan pedang yang dipergunakan untuk menjamin hidup negara. 7
Pidana  Mati  dan  Kemanusiaan, menurut  pandangan  Drijarkoro perikemanusiaan dibagi dalam dua perumusan yaitu: (1) Rumusan negative, yaitu
apa yang tidak diinginkan untuk  dirimu sendiri,  jangan  itu kau lakukan terhadap sesamamu  manusia;  (2)  Rumusan  posotif,  yaitu  cintailah  sesame  manusia  seperti dirimu sendiri, perlakukanlah kepadanya apa yang kau nginkan untuk diri sendiri. Drijarkoro  memberikan  tolak  ukur  yang  bersifat  subjektif,  dalam  kaitan  berbuat atau  tidak  terhadap  sesamanya,  terhadapa  apa  yang  diinginkan  dan  tidak diinginkan.  Pandangan  demikian  lebih  dekat  dengan  konsep  masyarakat  Jawa yang  lebih  mementingkan  refleksi  diri  dari  harmoni,  dalam  setiap  bertindak. Dalam  konsepsi  masyarakat  Jawa  dikenal  istilah “tepo  seliro”, yang  maknanya bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan terhadap orang lain harus bercermin pada diri sendiri.
Andi Hamzah tidak sepakat dengan pandangan Drijarkono tersebut, karena dinilai sangat subjektif  jika rumusan tersebut  dipakai  untuk pertimbangan  hukum hakim dalam perkara yang diancam dengan pidana mati, menurut pandangan Andi Hamzah, bahwa eorang hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang bukan  karena  tidak  kasihan  terhadap  orang  tersebut,  tetapi  demi  keadilan  dan kebenaran  yang  harus  ditegakkannya,  ia  harus  menolak  keinginan-keinginan pribadi.  Ia  lebih  menyetujui  pandangan  N.N  Termadjaja  Jaksa  Penuntut  Umum kasus  pidana  terdakwa  Kusni  Kasdut.  N.N  Termadjaja  memberikan  batasan mengenai  nilai  kemanusiaan  dalam  kaitannya  dengan  pidana  mati  adalah  sebagai berikut:  “Perikemanusiaan  hendaknya  dipandang  dari  sudut  orang-orang  yang mempunyai  kemanusiaan.  Perikemanusiaan  justru  diadakan  untuk  melindungi orang-orang yang tidak mempunyai perikemanusiaan atau orang-orang yang tidak menghargai hak-hak asasi orang lain. 8
Secara  lebih  tajam  Rachmad  Djatmiko  berpendapat,  pidana  mati  tidak bertentangan  dengan peri  kemanusiaan, karena dasar keadilan pidana  mati adalah perikemanusiaan  yang  menjaga  pertumpahan  darah  secara  sewenang-wenang. 9
Pandangan  ini  sejalan  dengan  pandangan  Jakasa  N.N.  Temadjaja,  bahwa  sanksi pidana  mati  pada  intinya  memberikan  perlindungan  bagi  orang-orang  yang  tidak mempunyai  perikemanusiaan  dan  pembalasan  yang  wewenang-wenang  yaitu pembalasan  yang  tidak  terkendali.  Mencermati  pandangan  tesebut  pidana  mati merupakan  alat  yang  radikal  untuk  mencegah  tindakan-tindakan  di  luar  batas kemanusiaan demi tercapainya masyarakat adil dan makmur.
Pidana  Mati  dan  Nilai  Kebangsaan. Untuk  mencari  adanya  titik singgung atau hubungan antara pidana mati dengan nilai-nilai kebangsaan, terlebih dahulu tentunya harus kita kemukakan arti atau makna dari kebangsaan (persatuan
Indonesia) itu. Menurut Notonagoro,  kebangsaan adalah kesatuan Indonesia yang terbatas dalam arti politis atau kenegaraan.
Kebangsaan  adalah  dalam  kesadaran  adanya  perbedaan-perbedaan  di dalam  masyarakat  dan  bangsa,  menghidup-hidupkan  perbedaan  yang  mempunyai daya  tarik  kea  rah  kerja  sama  dan  kesatuan  dan  mengusahakan  peniadaan  serta penguraangan  perbedaan  yang  mungkin  mengakibatkan  suasana  dan  kekuatan tolak-menolak  kea  rah  perselisihan,  pertikaian,  perpecahan  atas  dasar kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya, lagi pula dengan sewajarnya, lagi  pula  dengan  kesediaan,  kecakapan;  dan  usaha  untuk  sedapat-dapatnya melaksanakan  pertalian  kesatuan  bangsa,  mungkin  menurut  pedoman-pedoman majemuk tunggal bagi pengertian kebangsaan 10 .
Mohammad  Hatta  terhadap  pengertian  persatuan  kebangsaan  Indonesia berpendapat  bahwa  Tanah  Air  Indonesia  adalah  satu  dan  tidak  dapat  dibagi-bagi. Persatuan  Indonesia  mencerminkan  susunan  Negara  nasional  yang  bercorak Bhineka  Tunggal  Ika,  bersatu  dalam  berbagai  suku  bangsa  yang  batasnya ditentukan dalam Proklamasi Indonesia 11 .
Kedua  pandangan  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  kesatuan  dan kebangsaan  dalam  koteks  kesatuan  wilayah,  kesatuan  dalam  kebhinekaan  dan kesatuan dan kehidupan bermayarakat adalah hal yang mutlak harus ada dan harus dipertahankan  dalam  bernegara.  Setiap  rong-rongan  dan  perilaku  yang  berupaya memecah  dan  memperlemah  kesatuan,  harus  mendapatkan  tindakan  yang  tegas sebagai  tindakan  pencegahan (preventif). Jika  kita  hubungkan  antara  nilai kebangsaan  tersebut  dengan  eksistensi  pidana  mati,  dapat  ditarik  satu  pemikiran bahwa  pidana  mati  merupakan  sarana  atau  alat  untuk  mencegah  segala  tindakan yang berupaya untuk memecah kesatuan kebangsaan. Pemikiran ini sejalan dengan ‘konsep  Islam  mengenai qishash.  Qishash itu  tidak  bertentangan  dengan  rasa kebangsaan,  karena qishash juga  diterapkan  dalam  rangka  mempertahankan dengan  rasa  kebangsaan,  karena qishash juga  diterapkan  dalam  rangka mempertahankan  hak-hak  asasi  dan  kemerdekaan  bangsa  dari  kedzoliman, imperialism, dan kolonialisme.
Sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab terdahulu, dalam konteks ajaran kristiani, bahwa pidana mati dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan terhadap  Negara.  Seperti  dikutip  pandangan  Paulus  bahwa  Negara  adalah  wakil Tuhan  dalam  menjalankan  kekuasaan  duniawi,  diberikan  pedang  (sanksi  pidana mati) dipergunakan untuk menjamin kelangsungan kehidupan bernegara.
Sejalan  dengan  pandangan  di  atas  Muladi  mengemukakan,  dalam kehidupan  bernegara  yang  semakin  kompleks  untuk  menjaga  kesatuan  dan persatuan  Negara,  sanksi  hukum  pidana  tidak  selalu  harus  bersifat ultimum remidium (obat  yang  terakhir),  khusus  untuk  tindak  pidana-tindak  pidana  yang mengancam  integritas  Negara  dan  termasuk  kejahatan  di  bidang  ekonomi,  sanksi pidana  yang  keras  harus  hadir  sebagai  obat  yang  utama (premum  remidium) 12 . Kehadiran  hukum  pidana  dengan  sanksi  pidananya  sebagai  sarana ultimum remidium, khusus  untuk  tindak  pidana  terhadap  keamanan  Negara,  tentunya  juga berlaku terhadap sanksi pidana mati.
Pidana  Mati  dan  Nilai  Kerakyatan Untuk  memberikan  jawaban terhadap  pertanyaan  apakah  pidana  mati  bertentangan  atau  tidak  dengan  nilai kerakyatan  (demokrasi),  tentunya  terlebih  dahulu  harus  dipahami  apa  arti kerakyatan  (demokrasi)  itu.  Drijarkoro  memandang  demokrasi  sebagai  prinsip yang  menyebabkan  para  warga  masyarakat  saling  memandang,  menghormati, menerima,  dan  kerjasama  dalam  kesatuan,  sehingga  masyarakat  dapat  bertindak sebagai  subjek,  yang  menyelenggarakan  kepentingan  bersama.  Menurut Mohammad Hatta asas kerakyatan (demokrasi) menciptakan pemerintah yang adil yang  dilakukan  dengan  rasa  tanggung  jawab,  agar  tersusun  sebaik-baiknya Demokrasi Indonesia yang mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.
Untuk  menjaga  demokrasi  dan  menghindari  sikap  dictator  dari  setiap pemimpin yang menjalankan pemerintahan yang menginjak-injak asas kerakyatan (demokrasi)  sehingga  masyarakat  tidak  dapat  bertindak  sebagai  satu  subjek  yang menyelenggarakan  kepentingan  bersama  dan  tidak  tercapai  pemerintahan  yang adil, maka diperlukan sarana ampuh seperti pidana mati.
Dalam beberapa hal dapat kita jumpai berakhirnya kepemimpinan dictator berakhir  dengan  kematian,  baik  dieksekusi  oleh  masyarakat  secara  langsung seperti  yang  terjadi  di  Rumania,  maupun  melalui  proses  peradilan.  Mohammad Hatta  mengatakan  jika  pemerintah  yang  dictator  digulingkan,  rakyat  selalu menuntut  supaya  terhadap  pimpinan  negaranya  dijatuhi  pidana  mati,  tuntutan tersebut dimana-mana Negara dapat didengar jika terjadi kudeta terhadap seorang dictator.
Pidana Mati  dan Keadilan Sosial. Keadilan sosial adalah  keadilan  yang merata  dalam  segala  lapangan  kehidupan,  dalam  bidang  ekonomi,  sosial, kebudayaan  yang  dapat  dirasakan  oleh  rakyat.  Ir.  Soekarno  mengemukakan definisi  keadialan  sosial  sebagai  suatu  sifat  masyarakat  adil  dan  makmur,
berbahagia  buat  semua  orang,  tidak  ada  penghinaan,  tidak  ada  penindasan,  dan tidak ada penghisapan. 13
Perwujudan  masyarakat  adil  dan  makmur,  berbahagia  buat  semua  orang, tidak  ada  penghinaan,  tidak  ada  penindasan,  dan  tidak  ada  penghisapan  dari manusia  yang  satu  dengan  yang  lain,  tidak  akan  terwujud  tanpa  kesungguhan untuk mewujudkannya. Selain dibutuhkan pra kondisi yang kondusif dalam bidang pertahanan  keamanan  dan  stabilitas  politik,  diperlukan  tindakan  tegas  terhadap setiap perbuatan atau tindakan yang menyerang sendi-sendi kehdupan masyarakat (ekonomi, sosial, budaya). Setiap langkah atau upaya mempertahankan sendi-sendi kehidupan  masyarakat  memang  harus  dilakukan  dalam  konteks  yang  kondisional dan proporsional. Dalam kaitan ini kehadiran pidana mati untuk menjaga keutuhan sendi-sendi  kehidupan  manusia  dirasa  juga  sangat  relevan.  Berpijak  dari pemahaman tentang keadilan sosial tersebut di atas, tidak ada pertentangan antara pidana mati dengan nilai keadilan sosial, karena prinsip utama pidana mati adalah menjamin keadilan social yang berdasarkan persamaan hak.
Bertumpu  pada  uraian  tersebut  di  atas  terlihat  bahwa  eksistensi  dan filosofi  pemberlakuan  pidana  mati  terkait  erat  dan  tidak  dapat  di  pisah  lepaskan dengan  nilai-nilai  Pancasila  itu  sendiri.  Sehingga  tidak  mengherankan,  walaupun pidana  mati  dirasa  sebagai  sanksi  pidana  yang  keras  dan  kejam,  tetap dipertahankan dan digunakan dalam ketentuan hukum positif di Indoneisa baik di dalam KUHP  maupun  ketentuan pidana  di  luar KUHP. Bahkan  dalam  kehidupan hukum pidana mendatang (tercermin  dari kebijakan hukum pidana dalam Konsep KUHP  Nasional),  pidana  mati  masih  merupakan  sanksi  yang  masih  diperlukan, meskipun dengan beberapa modifikasi.
Mencermati  uraian  di  atas,  maka  dipahami  bahwa  Pancasila  sebagai sumber  hukum tertinggi atau sumber dan segala sumber hukum bagi segala tertib hukum  Indonesia,  harus  menjiwai  dan  menjadi  dasar  tertib  hukum  di  Indonesia, termasuk  di Indonesia, sekalipun  masih controversial  antara yang pro  dan  kontra, secara  ideologis  filosofis,  tetap  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  kendatipun demikian, pelaksanaannya hendaklah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanusiaan dan karenanya juga harus memperhatikan bahwa hukuman mati  dilakukan  sebagai  jalan  terakhir,  manakala  upaya  lain  memang  tidak  dapat ditempuh  dan  dilakukan  secara  hati-hati,  sebab  hukuman  semacam  ini  sifatnya adalah sebagai sanksi pidana non evaluative.

## Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati
Pidana  mati  dahulu  lazimnya  dilakukan  secara “extra  mural” artinya dilaksanakan  di  luar  tembok  penjara.  Pada  waktu  itu  bentuk  pelaksanaan  pidana mati  melalui  tiang  gantungan  dengan  seorang  algojo  sebagai  pelaksana.  Pidana mati  dilaksanakan  di  lapangan  terbuka  dengan  harapan  agar  pidana  berupa digantung  di  tiang  gantungan  akan  dijadikan  semacam “deterent ”  alias menakutkan calon penjahat. 14
Di  dalam  PP  No.  2  Tahun  1964  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana Mati  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  di  Lingkungan  Peraadilan  Umum  dan Militer.  Pemberitahuan  mengenai  kapan  dilaksanakannya  eksekusi  pidana  mati dijelaskan  dalam  pasal  6  ayat  1,  yang  berbunyi:  tiga  kali  dua  puluh  empat  jam sebelum  pidana  mati,  Jaksa  Tinggi/  Jaksa  tersebut  memberitahukan  kepada terpidana tentang akan  dilaksanakannya pidana  mati tersebut. Dalam ayat 2 Pasal 6 PP tersebut dijelaskan bahwa, apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu duteerima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.
Pelaksanaan  pidana  mati,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  PP  No  2  tahun 1964  mengenai  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati  yang  dijatuhkan  oleh pengadilan  di  lingkungan  peradilan  umum  militer,  diatur  dalam  Bab  II  tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  di lingkungan peradilan umum, sebagaimanadiatur dalam pasal dibawah ini:
- Pasal 10, yang mengatur sebagai berikut:
(1) Kepala  Polisi  Daerah  membentuk  suatu  Regu  Penembak  dari  Brigade Mobile  yang  terdiri  dari  seorang  Bintara,  12  orang  Tamtama,  di  bawah pimpinan seorang Perwira.
(2) Khusus  untuk  pelaksanaan  tugasnya  ini,  Regu  Penembak  tidak mempergunakan senjata organiknya.
(3) Regu Penembak ini berada di bawah perintah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.
- Pasal 11, yang mengatur sebagai berikut:
(1) Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.
(2) Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani.
(3) Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
(4) Setiba  di tempat pelaksanaan pidana  mati, Komandan  pengawal  menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya.

## Qodariyah Barkah
- Pasal 12, yang mengatur sebagai berikut:
(1) Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut.
(2) Jika  dipandang  perlu,  Jaka  Tinggi/Jaksa  yang  bertanggungjawab  dapat memerintahkan  supaya  terpidana  diikat  tangan  serta  kakinya  ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.
- Pasal 13, yang mengatur sebagai berikut:
(1) Setelah  terpidana  siap  ditembak,  Regu  Penembak  dengan  senjata  sudah terisi  menuju  ke tempat  yang  ditentukan  oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4.
(2) Jarak  antara  titik  di  mana  terpidana  berada  dan  tempat  Regu  Penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.
- Pasal 14, yang mengatur sebagai berikut:
(1) Apabila  semua  persiapan  telah  selesai,  Jaksa  Tinggi/Jaksa  yang bertanggungjawab  untuk  pelaksanaannya,  memerintahkan  untuk  memulai pelaksanaan pidana mati.
(2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
(3) Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberi  perintah  supaya  bersiap,  kemudian  dengan  menggerakkan pedangnya  ke  atas  ia  memerintahkan  Regunya  untuk  membidik  pada jantung  terpidana  dan  dengan  menyentakkan  pedangnya  ke  bawah  secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
(4) Apabila  setelah  penembakan  itu,  terpidana  masih  memperlihatkan  tanda- tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada  Bintara  Regu  Penembak  untuk  melepaskan  tembakan  pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
(5) Untuk  memperoleh  kepastian  tentang  matinya  terpidana  dapat  diminta bantuan seorang dokter.
Pidana  mati  ini  dilaksanakan  tidak  di  muka  umum  dan  dengan  cara sederhana  mungkin,  kecuali  ditetapkan  lain  oleh  presiden  hal  itu  sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP No. 2 Tahun 1964. Dalam pelaksanaan pidana mat iyang dijatuhkan  oleh  pengadilan  dilingkungan  peradilan  militer  tetap  dilaksanakan menurut ketgentuan yang termaksud dalam Bab I dan Bab II PP No. 2 Tahun 1964 mengenai  tata  cara  pelaksanaan  pidana  mati  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  di lingkungan peradilan umum dan militer, dengan ketentuan bahwa:
- Kata-kata  “menteri  Kehakiman”  termasuk  dalam  pasal  2  harus  dibaca “Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan”.
- Kata-kata  “Kepala  Polisi  Komisariat  Daerah”  dalam  Bab  II  harus  dibaca “Panglima/Komandan Daerah Militer”
- Kata-kata  “Jaksa  Tinggi/Jaksa”  dalam  Bab  II  harus  dibaca  “Jaksa Tentara/Oditur Militer”
- Kata-kata  “Brigade  Mobil”  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  dan  “Polisi”  dalam Pasal 11 ayat (2) harus dibaca “Militer”
- Pasal  3  ayat  (2)  harus  dibaca”Jika  dalam  penentuan  waktu  dan  tempat  itu tersangkut  wewenang  Panglima/Komandan  Daerah  Militer  dari  angkatan yang sama atau angkatan lain maka panglima atau komandan daerah tempat kedudukan  pengadilan  militer  yang  menjatuhkan  putusan  dalam  tingkat pertama  merundingkan  dengan  panglima  atau  komandan  daerah  tempat kedudukan  pengadilan  militer  yang  menjatuhkan  putusan  dalam  tingkat pertama  merundingkan  dengan panglima atau komndan  dari angkatan yang bersangkutan”.
- Pasal  11  ayat  (3)  harus  dibaca  “Terpidana,  jika  seorang  militer  maka  dia berpakaian dians harian tanpa pangkat dan atau tanda-tanda lain”.
Dasar  penjatuhan  hukuman  mati  di  Indonesia  adalah  berdasarkan  teori pembalasan  atau  absolute  yang  merupakan  teori  tertua  disbanding  dengan  teori- teori  pemidanaan  lainnya.  Menurut  teori  pembalasan  pidana  harus  diberikan terhadap  masyarakat  merupakan  suatu  pelanggaran  atau  penodaan  terhadap consensus yang terjadi dalam masyarakat untuk hidup secara berdampingan. Teori pembalasan  hanya  melihat  perbuatan  dan  pidana  yang  diberikan  harus  setimpal dengan perbuatan. 15
Sehubungnan dengan eksekusi pidana mati ini, perlu dikemukakan bahwa Undang-undang  tidak  mengatur  secara  jelas  permaslahan  penundaan  atau tenggang  waktu  yang  tepat  bertalian  dengan  eksekusi  pidana  mati.  Semua  dari kebijakan  yang  berkuasa,  apalagi  kalau  itu  menyangkut  kejahatan  besar,  seperti kejahatan politik. Pelaksanaan pidana-pidana  mati  yang  ditunda-tunda tanpa jelas batas  waktu  yang  tegas  sesungguhnya  suatu  bentuk  pemidanaan  pula  meskipun tidak  dalam  artia  yuridis. 16 Dalam  PP  No.  2  Tahun  1965  tentang  tata  cara pelaksanaan  pidana  mati  sebagai  mana  disebut  dalam  pasal  7,  penundaan  pidana mati hanya dilakukan apabila terpidana hamil maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anknya dilahirkan.
Dalam  hal  alternatif  pidana  mati,  pidana  mati  adalah  hukuman  yang terberat  dari  semu  yang  ancamkan  terhadap  kejahatan  yang  berat.  Tapi  bukan berarti  tidak  ada  alternatif  lain  selain  pidana  mati,  alternatif  pidana  mati  dapat dilihat  dalam  pasal-pasal  yang  ada  di  KUHP.  Sebagai  contoh  pembunuhan berencana  diatur  dalam  pasal  340  KUHP.  Di  dalam  pasal  tersebut  dijelaskan barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam  karena  pembunuhan  dengan  rencana  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara  seumur  hidup  atau  selama  waktu  tertentu  paling  lama  dua  puluh  tahun. Hakim  dalam  hal  ini  belum  tentu  menjatuhkan  pidana  mati  yang  merupakan pidana  yang  paling  berat,  sebagai  alternatif  hakim  dapat  menjatuhkan  ancaman pidana paling ringan dalam waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 17
Penundaan pidana mati dan alternatif pidana mati dalam perkembangannya juga memperhatikan kepentingan/perlindungan individu, hal ini dapat  terlihat  dari  ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  dalam  pasal-pasal Rancangan KUHPNasional, yang terdiri sebagai berikut:
- Pasal 88 (3)  konsep 2006 (Pasal 81/2000;Pasal 85/2004), penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa;
- Pasal  89  (1)  konsep  2006 (Pasal  82/2000;  Pasal  86/2004): “penundaan pelaksanaan  pidana mati” (pidana mati bersyarat) dengan masa percobaan 10 tahun, jika:
a. reaksi masyarakat terhadap pidana terlalu besar;
b. terpidana  menunjukkan  ras  menyesal  dan  ada  harapan  untuk diperbaiki;
c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
d. ada alasan yang meringankan
- Pasal 89 (2)  konsep 2006: apabila dalam  masa percobaan (10 tahun) terpidana  menunjukkan  sikap  dan  perbuatan  terpuji,  pidana  mati tersebut  dapat  diubah  menjadi  pidana  penjara  seumur  hidup  atau penjara 20 tahun.
- Pasal 88 (4) konsep 2006: pidana mati baru dapat dilaksanakan stelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden.
- Pasal  90  konsep  2006 (Pasal  83/2000;  Pasal  87/2004) : apabila permohonan  grasi  ditolak,  tetapi  pidana  mati  tidak  dilaksanakan selama 10 tahun bukan  karena terpidana  melarikan  diri,  maka pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.
Pidana  mati  dan  seumur  hidup  menurut  KUHP  tidak  dapa  dijatuhkan terhadap anak-anak. Menurut Pasal 119 (2) konsep 2000 (menjadi pasal 123/2004; Pasal  126/2005-2006),  apabila  anak  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam pidana  mati  atau  penjara  seumur  hidup,  pidana  tindak  pidana  yang  dapat dijatuhkan adalah penjara maksimum 10 tahun. 18
Selama  ini,  banyak  tuduhan  terhadap  konsep  hukuman  dalam  sistem pidana  islam  yang  sering  sekali  digambarkan  sebagai  sesuatu  yang  kejam,tidak manusiawi  dan  sadist.dalam  sistem  hukum  pidana  islam,dikenal  hukuman  mati terhadap  perilaku  perzinaan  yang  terikat  perkawinan  (muhshan),hukuman  mati terhadap pemberontak (al-baghya), hukuman  mati untuk tindakan penghancuran / permusnahan (al-hirabah), hukuman bagi pelaku satu aspek saja, yaitu kemanusian menurut  standar  dunia  modern,  tanpa  melihat    alasan,  maksud,  tujuan,  dan keefektifan  hukuman-hukuman  tersebut.  Menghukum  mati  dengan  cara  yang paling baik,  eksekusi yang tidak  menimbulkan rasa sakit yang berlebihan, agar si hukuman segerah meninggal, misalnya dengan pedang yang sangat tajam.  Hal ini didasarkan  pada  hadist:  dari  syadad  bin  aus  bahwasannya  Rosullulah  saw bersabda, “apabilah  kalian  membunuh,  maka  baguskanlah  cara  membunuhnya dan apabila kalian menyembilhnya, maka yang baiklah cara menyembelihny”. 19
a. Bagian yang di penggal adalh leher atau tengkuk bagian belakang kepala.
b. Apabila  si  trehukum  sedang  hamil,  eksekusinya  ditunda  hingga  ia melahirkan  dan  menyusukan  anaknya  maksimal  sampai  dua  tahun  stelah melahirkan. Hal ini juga didasrkan pada hadis Rasulullah s.a.w 20
c. Eksekusi  mati  tidak  boleh  dilakukan  dengan  cara-cara  tidak  manusiawi dan  merendahkan  martabat,  seperti  dengan  mencincangnya  atau membakarnya.
d. Eksekusi  mati  tidak  boleh  dilakukan  apabila  si  korban  dalam  keadaan sakit atau belum sembuh dari luka yang ditimbulkannya.
Persoalan kontemporer nan “serius” dan senantiasa hangat untuk dikupas dan  diulas  sehubungan  dengan  penegakkan  hukum  pidana  di  Indonesia  adalah menyangkut hukuman  mati yang “dianggap” tidak  manusiawi. Terjadi perbedaan pemahaman  terhadap  (HAM).  Berbagai  kritik  tajam  diarahkan,  bahkan  ada gerakan abolisionist yang menentang hukuman mati.
Di  Indonesia  hukuman  mati  masi  diakui  oleh  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Bisa  dilihat  dalam  Pasal  140  (3)  dan  pasal  340  KUHP. Pasal-pasal  tentang  pidana  mati  merupakan  terjemahan/  manifestasi  dari  kitab hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1918.
Setelah  Indonesia  merdeka,  KUHP  yang  dahulu  bernama Weekboek  van Stravrecht (WvS)  dinyatakan  berlaku  berdasarkan  ketentuan  Pasal  II  aturan Peradilan  Uud  1945  dan  menjadi  KUHP.  Penerapan  KUHP  ini  boleh  dikatakan tidak  mengalami  perubahan  apapun  dibanding  penerapan  pada  zkaman kolonialisme.  Pada  perkembangannya  kemudian,  hukuman  mati  malah  tidak  saja diatur dalam  KUHP sebagai bagian  dari tindak pidana umum,  namun pemerintah telah pula menerbitkan peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman mati secara khusus.
Istilah  hukum  pidan  merupakan  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang berlaku  dalam  suatu  negara  yang  meletakkan  dasar-dasar  dan  aturan-aturan sebagai  berikut: Pertama, ,enentukan  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  boleh dilakukan,  dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi siapa yang melanggar larangan tersebut; Kedua, menentukan kapan dan dalam hal- hal  apa  kepada  mereka  yang  telahmelanggar  larangan-larangan  itu  dapat dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  telah  diancamkan; Ketiga, menemukan  cara  atau  bagaimana  pengenaan  pidana  terhadap  orang  yang “disangka” telah melanggar larangan tersebut.

## Teori penghukuman
Dalam  penarikan  hukum  positif,  setidaknya  ada  empat  teori  besar  yang mendasari adanya penghukuman terhadap tindak kejahatan manusia:
a. Teori absolut atau  teori  pembalasan/ revenge (balas  dendam)  muncul beberapa tokoh yang mengemukakan pikiran-pikiran sebagai berikut:
1) Immanuel  Kant: Crime  will  lead  to  injustice. Karena  sang  pelaku  harus merasakan sebuah ketidak adilan pula dengan wujud nestapa (derita)
2) Hegel: law  base  on  the  justice  is  a  concequency, wajar  apabila  sang pelaku  pun  harus  merasa  (dilenyapkan)  dari  keadilan  tersebut  dengan menimpakan pidana terhadapnya.
3) Herbath:  mempunyai  jalan  pikiran  bahwa  seseorang  yang  melakukan kejahatan, berarti dirinya sebagai penyebab adanya rasa tidak puas bagi masyarakat  umum.  Kepuasan  masyarakat  harus  dipulihka  kembali dengan  jalan  menjatuhkan  pidana  kepada  pihak  (seseorang)  yang  telah menyebabkan ketidakpuasan tersebut.
4) Sthal:  bahwa  Tuhan  menciptakan  negar  sebagai  wakil-Nya  dalam menyelenggarakan  ketertiban  hukum  di  dunia.  Konsekuensinya,  apabila ada  seseorang  yang  melakukan  kejahatan  berarti  dirinya  telah  membuat
tidak  tertib  hukum  di  duia.  Untuk  mengembalikan  ketertiban,  maka penjahat harus menerima sanksi pidana karena perbuatannya 21 .
b. Teori kegunaan (mashlahat) atau relatif (utilitarian prevention theory) . 22

## c. Teoti gabungan
Pertama, teori  gabungan  yang  membenarkan  teori  pembalasan  sebagai tujuan  pidana,  tetapi  harus  memberikan  batasan  ketat  agar  pembalasan  tidak melampaui  batas  dari  hukuman  yang  diperlukan  dalam  rangka  mempertahankan ketertiban  masyarakat  agar  kepentingan  umum  bisa  diselamatkan. Kedua, teori gabungan  yang  menitikberatkan  kepada  pertahanan  dan  ketertiban  masyarakat, tetapi  tidak  boleh  lebih  berat  daripada  beratnya  penderitaan  yang  sesuai  dengan beratnya perbuatan si terpidana. Ketiga, teori gabungan yang menitikberatkan pada aspek  [ersamaan,  baik  kepada  pembalasan  ataupun  kepada  penyelamatan kepentingan umum. Pemidanaan dimaksud untuk:
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi kepentingan masyarakat;
2) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana, memulihkan  keseimbangan  dan  mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat;
3) Memasyarakatkan  terpidana  (narapidana)  dengan  mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
4) Membebaskan rasa bersalah pada diri si pelaku pidana 23
d. Teori Rehabilitasi
Sebagaimana  diketahui  bahwa  hukum  yang  mengatur  tentang    hukuman mati  di  Indonesia  adalah  menurut  KUHP.  Menurut  hukum  pidana  positif,  seperti terdapat dalam pasal 10, dibagi dalam dua jenis, terdiri dari:
1) Pidana  Pokok,  yaitu:  1.  Pidana  mati;  2.  Pidana  penjara;  3.  Pidana kurungan; 4. Pidana denda; 5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20/1946)
2) Pidana Tambahan, yaitu: 1. Pencabutan hak yang tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim.
Menurut naskah rancangan KUHP Nasional draf II edisi tahun 2005 diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 68, yang terdiri sebagai berikut:
1. Pasal 65:
(1)  Pidana  pokok  terdiri  atas:  a.  pidana  pennjara;  b.  pidana  tutupan;  c. pidana  pengawasan;  d.  pidana  denda;  dan  e.  pidana  kerja  social.  (2)
urutan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menentukan  berat ringannya pidana.
2. Pasal 66:
Pidana  mati  merupakan  pidana  pokok  yang  bersifat  khusus  dan  selalu diancamkan secara alternative.
3. Pasal 67:
(1)  Pidana  tambahan  terdiri  atas:  a.  pencabutan  hak  tertentu;  b. perampasan  barang  tertentu  dan  /atau  tagihan;  c.  pengumuman  putusan hakim; d. pembayaran ganti kerugian; dan e. pemenuhan kewajiban adat setempat  dan  /atau  kewajiban  menurut  hukum  yang  hidup.  (2)  pidana tambahan  dapat  dijatuhkan  bersama-sama  dengan  pidan  pokok,  sebagai pidana  yang  berdiri  sendiri  atau  dapat  bersama-sama  denga  pidana tambaahan yang lain. (3) pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat  setempat  dan  /atau  kewajiban  menurut  hukum  yang  hidup  atau pencabutan  hak  yang  diperoleh  korporasi  dapat  dijatuhkan  walaupun tidak  tercantum  dalam  perumusan  tindak  pidana.  (4).  Pidana  tambahan untuk  percobaan  dan  pembantuan  adalah  sama  dengan  pidana  tambahan untuk tindak pidananya.
4. Pasal 68
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam  pasal  65,  pasal  66,  pasal  67  diatur  dengan  undang-undang tersendiri.

## Pasal-Pasal yang Mencantumkan Pidana Mati
Di Indonesia, ditemukan banyak pasal yang mencantumkan sanksi pidana mati, baik yang terdapat dalam KUHP dan diluar KUHP.
a. Dalam KUHP
- Pasal 104, tentang kejahatan terhadap keamanan Negara (makar)
- Pasal 340, tentang pembunuhan berencana.
- Pasal  111  ayat  (2), tentang  melakukan  hubungan  dengan  Negara asing sehingga terjadi perang.
- Pasal 124 ayat (3), tentang pengkhianatan di waktu perang.
- Pasal 124 (bis), tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru hara.
- Pasal  140  ayat  (3), tentang  pembunuhan  berencana  terhadap  kepala Negara sahabat.
- Pasal  479  ayat  (2)  dan  pasal  479  o  ayat  (2), tentang  kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan.
- Pasal 444, tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian.
- Pasal  365  ayat  (4), tentang  pencurian  dengan  kekerasan  secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.
b. Di luar KUHP
1. Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  31  tahun  1999  tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, yang  tercantum  di  dalam Bab II pasal 2 sebagai berikut:

## Pasal 2
(1) Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau  perekonomian  Negara, dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun dan  denda  paling  sedikit  Rp.  200.000.000  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Undang-undang  No.  15  tahun  2003  tentang  Pemberantasan Tindak pidana Terorisme, yang mengatur sebagai berikut:
Bab III tentang tindak pidana terorisme.
1. Pasal 6:
“setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menggunakan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  menimbulkan  suasana  terror  atau  rasa  takut terhadap  orang  secara  meluas  atau  menimbulkan  korban  yang  bersifat missal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap  objek-objek  vital  yang  strategis  atau  lingkungan  hidup  atau fasilitas public atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
2. Pasal 9:
“setiap orang  yang secara melawan  hukum  memasukkan ke Indonesia membuat,  menerima,  mencoba  memperoleh,  menyerahkan  atau mencoba  menyerahkan,  menguasai, membawa, mempunyai persediaan
padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan,  mengangkut, menyembunyikan,  mempergunakan,  atau  mengeluarkan  ke  dan/  atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan  bahan-bahan  lainnya  yang  berbahaya  dengan  maksud  untuk melakukan  tindak  pidana  terorisme,  dipidana  dengan  pidana  mati  atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
3. Pasal 10:
“Dipidana  dengan  pidana  yang  sama  dengan  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  6,  setiap  orang  yang  dengan  sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya, sehingga menimbulkan  suasana  terror,  atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara meluas,  menimbulkan  korban  yang  bersifat  missal,  membahayakan terhadap  kesehatan,  terjadi  kekacauan  terhadap  kehidupan,  keamanan, dan  hak-hak  orang,  atau  terjadi  kerusakan,  kehancuran  terhadap kehidupan,  keamanan,  dan  hak-hak  orang,  atau  terjadi  kerusakan, kehancuran  terhadap  objek-objek  vital  yang  strategis,  lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional”.
4. Pasal 14:
“Setiap orang yang merencanakan dan  atau menggerakkan orang lain untuk  melakukan  tindak  pidana  terorisme  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup”.
3. Undang-undang  No.  22  tahun  1997  tentang  Narkotika, yang mengatur sebagai berikut:
1. Pasal 80 ayat (1) huruf a:
“Barang  siapa  tanpa  hak  dan  melawan  hukum:  memproduksi, mengekstrasi,  mengkonversi,  merakit,  atau  menyediakan  narkotika folongan 1, dipidana dengan hukuman mati…”.
2. Pasal 80 ayat (2) huruf a:
“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati...”.
3. Pasal 80 ayat (3) huruf a:
“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati..”.
4. Pasal 81 ayat (3) huruf a:
“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati..”.
5. Pasal 82 ayat (1) huruf a:
“Barangsiapa  tanpa  hak  dan  melawan  hukum:  mengimpor, mengekspor,  menawarkan  untuk  dijual,  menyalurkan,  menjual, membeli,  menyerahkan,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati..”.
6. Pasal 82 ayat (2) huruf a:
“Apabila  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) didahului  dengan  pemufakatan  jahat,  maka  terhadap  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati..”.
7. Pasal 82 ayat (3) huruf a:
“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati.”.
4. Undang-undang  No.  26  tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia, yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 36:
“Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 8 huruf a, b, c, d atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.
Dari  hasil  penelitian  dilapangan  terdapat  ketidak  seragaman  tentang pengertian  dari  hukuman  mati  baik  kalangan  Praktisi  Hukum  maupun  Tokoh Agama di Kota Palembang, hal ini dapat dilihat sgai berikut:
- Hukuman  mati  adalah    hukuman  yang  mengakhiri  hidup  seorang terpidana
- Hukuman  mati  adalah  merupakan  hukuman  dalam  urutan  tertinggi dalam hukuman pokok, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP.
- Hukuman  mati  adalah  hukuman  yang  dilaksanakan  seorang  algojo dengan cara menggantungkan seorang terpidana (Pasal 11 KUHP).
Tanggapan  Tokoh  Agama  Islam  dan  praktisi  hukum  di  kota  Palembang mengenai pro-kontra hukuman mati, yaitu:

## Qodariyah Barkah
- Pro-kontra hukuman  mati  merupakan  masalah biasa yang tidak  dapat diselesaikan,  karena  masing-masing  mempunyai  sudut  pandang  atau perspektif yang berbeda, tetapi yang penting bahwa pihak-pihak yang memiliki pendapat itu tidak bisa mengklaim dia juga paling benar.
- Karena  pidana  mati  menyangkut  masalah  hidup  matinya  orang,  jika sudah di eksekusi tidak bisa dihupkan kembali.
- Karena pidana mati sering dikaitkan dengan HAM.
- Karena  sering  dikaitkan  dengan  kaidah-kaidah  Islam,  dimana penduduk Indonesia mayaoritas Islam.
Dari hasil lapangan baik Tokoh Agama maupun Praktisisi Hukum di kota Palembang  ada  dua  persepsi  mengenai  apakah  hukuman  mati  masih  di  perlukan penerapannya  di  Indonesia.  Baik  tokoh  Agama  maupun  Praktisi  Hukum  di  Kota Palembang  dari  hasil  penelitian  di  dapat  tidak  ada  keseragaman  dalam  masalah hukuman  mati sebagaimana RM (Pengacara) Hukuman  mati  ini berarti hukuman dengan  mengakhiri  hidup  seorang  terpidana.  Dalam  hukum  pidana  merupakan hukuman  dalam  urutan  tertinggi  dalam  hukuman  pokok,  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Pasal  10  KUHP.  Adapun  hukuman  mati  dilaksanakan  oleh seorang algojo dengan cara menggantungkan seorang terpidana (Pasal 11 KUHP).
Pemberlakuan  hukuman  mati  ini  penting  diberlakukan  karena  agar masyarakat  masyarakat  umum  menjadi  takut  untuk  melakukan  pembunuhan tersebut.  Kalau  orang  berbicara,  bahwa  setiap  manusia  mempunyai  hak  untuk hidup  yang  harus  dihargai  sesame  manusia  dan  hanya  Tuhan  yang  berhak  untuk mencabut  nyawa  orang.  Korban  pembunuhan  juga  mempunyai  hak  untuk  hidup, kalau pelaku membunuh korban dengan berencana ataupun mutilasi, maka pelaku tidak menghargai hak hidup korban, berarti hak hidup pelaku tidak perlu dihargai. Dalam hal hanya Tuhan yang berhak menvabut nyawa orang lain ini benar, namun Tuhan juga memberikan hak kepada orang lain untuk mencabut nyawa orang lain. Dalam hukum Islam ini disebut dengan Qishas.
Tindak  pidana  korupsi  juga  penting  diberlakukan  hukuman  mati,  karena seorang  koruptor itu telah  melakukan pengrusakan terhadap Negara yaitu  dengan cara  mengambil/  menikmati  uang  Negara  sehingga  Negara  menjadi  rugi  dan semakin terpuruk. Bagaimana Negara mau  maju  jika di  kelolah  oleh  orang-orang yang  hanya  memikirkan  kepentingan sendiri. Sehingga pelaku korupsi  juga harus dijatuhi hukuman mati.
Menurut JM (Pengacara)  hukuman  mati  masih  dianggap  penting,  sebab pidana  mati  itu  dapat  meminimalisir  kejahatan-kejahatan  besar  terjadi,  seperti:
terorisme,  korupsi,  kudeta-kudeta  dan  lain-lain.  Jadi,  menurut  pandangannya, kalau  hukuman  mati  itu  di  tiadakan,  maka  yakin  kejatan  tersebut  akan  terus berulang, artinya hukuman mati itu dianggap penting, karena untuk menghadirkan unsure  jera  terhadap  pelaku  kejahatan,  disamping  itu  dapat  menjadi  pelajaran pencegahan  bagi  orang-orang  yang  tidak  berbuat  jahat  untuk  tidak  melakukan kejahatan serupa.
Akan  tetapi  ada  satu  hal  yang  perlu  dipikirkan  oleh  para  pelaku  hukum adalah sisi negatifdari pelaksanaan hukum itu, yaitu si pelaku kejahatan setelahnya mendapatkan putusan pidana mati sering mendapatkan siksa lain yaitu siksa batin, tersiksa perasaannya dimana untuk menunggu eksekusi. (Wawancara, 5 September 2011)
Ketika menanggapi pertanyaan terjadi pro kontra terhadap sanksi ini? RA mengatakan  bahwa  adanya  pandangan  pro  dan  kontra  terhadap  hukuman  mati, karena  sangat  berkaitan  dengan  hidup  dan  matinya  seseorang.  Apabila  sanksi pidana mati sudah dijatuhkan pada seseorang, maka jika dikemudian hari ternyata ada  pembuktian-pembuktian  lain  yang  mengatakan  bahwa  pelaku  tersebut  tidak harus  dijatuhkan  pidana  matinya,  tentu  saja,  kalau  orang  sudah  mati,  bagaimana mau  untuk  menghidupkan  kembali.  (Wawancara,  12  September  2011  di  Polresta Palembang)
Menurut RR (Polisi)  ketika  kita  membicarakan  masalah  hukuman  mati atau  sanksi  pidana  mati  di  Indonesia,  maka  kita  berhadapan  kepada  pandangan yang  pro  dan  kontra  tentang  hal  itu.  Kita  ketahui  bahwa  secara de  jure sanksi pidana  mati  itu sudah termaktub  dalam sistem  hukum  pidana Indonesia. Jika kita lihat  dari  sisi  pelaksanaannya,  penting  dan  tidaknya  itu  adalah  sangat  subjektif sekali.  Ketika  korban  dalam  posisi  sebagai  korban,  maka  pihak  keluarga  korban sangat  menganggap  penting  akan  sanksi  tersebut.  Tetapi  bila  seseorang  berposisi sebagai  pelaku,  maka  pihak  pelaku  dan  keluarga  pelaku  menganggap  tidak  perlu sanksi pidana itu diterapkan. Hal ini terkadang pihak pelaku menganggap tuduhan itu  hanya  sebagai  fitnahan  belaka,  atau  hanya  sebagai  kambing  hitam  saja.  Jadi pentingnya  pada  posisi  korban  lebih  mengedepankan  pada  aspek  balas  dendam. Perlu  tidak  dihapus?  Menuru RR jika  dihapus  berarti  menghilangkan  kepastian hukum.  Tapi  sebaiknya  diganti  saja  dengan  hukuman  seumur  hidup.  Tapi kalaupun harus di hapus, maka caranya dengan cara merevisi KUHP. (Wawancara, 12 September 2011 di Polresta Palembang)
Pidana  mati  bukanlah  merupakan  pidana  pokok  (pidana  yang  bersifat khusus dan alternatif), pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang
belum  dewasa.  Tidak  ada  tindakan-tindakan  khusus  yang  dilakukan  pihak kejaksaan  untuk  melakukan  proses  penyelidikan  dan  penyidik  khusus  kepada pelaku tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati.
Seandainya  ditemukan  alat  bukti  baru  kita  buktikan  harus  melihat  alat bukti  baru  tersebut  secara  jelas  dan  berusaha  untuk  melihat  kebenaran  alat  bukti tersebut, jika benar alat bukti itu meringankan terdakwa sehingga harus mengubah hukuman  yang  akan  dijatuhkan.  (Wawancara,  5  September  2011  di  Pengadilan Negeri Kota Palembang)
Kriteria  yang  digunakan  melihat  kepada  beratnya  tindak  pidana  atau kejahatan  yang  dilakukan,  tetapi  pihak  kejaksaan  harus  benar-benar  melihat  inti kasus  itu  secara  cermat  dan  hati-hati,  lebih  baik  dituntut  pidana  penjara  seumur hidup  atau  penjara  lima  belas  tahun  daripada  langsung  menuntut  hukum  mati. Tidak  ada  tindakan-tindakan  khusus  yang  dilakukan  pihak  kejaksaan  untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidik khusus kepada pelaku tindak pidana yang  dapat  diancam  dengan  pidana  mati.  Seandainya  ditemukan  alat  bukti  baru, alat  bukti  baru  tersebut  harus  perlu  di  pertimbangkan,  karena  tindak  pidana  yang dituntut  dengan  hukuman  mati.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  menerapkan ancaman  hukuman  mati  kepada  tersangka  adalah  alat  bukti,  tetapi  karena  belum ada  pernah  kasus  menemukan  kasus  atau  menuntut  dengan  ancaman  hukuman mati.

## Kesimpulan
Setelah  mengamati  apa  yang  diungkapkan  oleh  responden  dalam penelitian  ini  seperti  dideskripsikan  pada  bagian  terdahulu  maka  dapat disimpulkan:
Hukuman mati dalam persfektif hukum pidana di Indoneia adalah tertuang dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  perundang-undangan lainnya  yang  memuat  tentang  hukuman  mati,  antara  lain  didalam  Pasal  10  dan Pasal  11  KUHP.  Adapun  tatacara  pelaksanaan  pidana  mati  tertuang  dalam  dalam UU  No.  5  Tahun  1969.  Eksistensi  dan  filosfi  pemberlakuan  pidana  mati  terkait erat  dan  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  nilai-nilai  Pancasila,  dimana  Pancasila sebagai  sumber  hukum  tertinggi  atau  sumber  dari  segala  sumber  hukum  bagi segala  tertib  hukum  di  Indonesia.  Eksistensi  pidana  mati  di  Indonesia  sekalipun masih  kontroversial  secara  ideologis  filosofis  tetap  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila, maka  dari itu  walaupun pidana  mati  dirasa sebagai sanksi pidana yang
keras  dan  kejam  tetap  di  pertahankan  dan  digunakan  dalam  ketentuan  hukum positif di Indonesia baik di dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP.
Hukuman  pidana  mati  penerapannya  di  Indonesia  menurut  perspektif Tokoh Agama Islam dan praktisi hukum di kota Palembang masih terjadi pro dan kontra.  Baik  dikalangan  praktisi  hukum  sendiri  terjadi  pro  dan  kontra,  apakah hukuman  pidana  mati  masih  diperlukan  penerapannya  begitu  juga  dengan kalangan  Tokoh  Agama  Islam.  Namun,  adanya  pro-kontra  pidana  mati  ini merupakan  masalah  biasa  karena  masing-masing  mempunyai  sudut  pandang  dan perspektif yang berbeda, sebab alasan masing-masing semuanya rasional.

## Endnote
1 (http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati download 7 April 2011 jam 22 wib).
2 (http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati  download  10  April  2011  jam  13.00 wib),
3 Ahmad Wardi Muslich, Op cit, hlm. 144
4 Notanegoro, 1959, Pancasila Dasar Filsafat Negara, Hlm. 8, Bina Aksara, Jakarta
5 Mohammad Hatta, 1966, Pancasila Dasar Negara, hlm. 9, Bina Aksara, Jakarta
6 Pujiono,  2007,  Himpunan Tulisan  Hukum  Pidana,  hlm.  6,  Penerbit  Mandar  Maju, Bandung
7 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1987. Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan, hlm. 71. Galia Indonesia, Jakarta.
8 N.N Temadjaja dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Ibid, hlm. 72-73
9 Rachmad  Djatmiko,  1962, Pidato  Dies  Natalis di  Universitas  Negeeeri  Surakarta, hlm. 7, Surakarta
8 Notanagoro, Op. Cit, hl. 9 9 Mohammad Hatta, Op. Cit, hlm. 11 12 Muladi,  1990, karakteristik  Hukum  Pidana  Materil  Indonesia  di  Masa  Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, hlm. 8, Fakultas Hukum UNDIP.
13 Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, Op. Cit, hlm. 77 14 J.E. Sahetapy, Op. Cit, hlm 71
15 Abu  Tamrin,  2007,  Hukuman  Mati  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Peraturan Perundang-undangan, Dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati di Indonesia,  Vol 4  No  4  –  Desember,  hlm  67,  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI.
16 J.E. Sahetapy, Op Cit, hlm. 76-77. 17 Abu Tamrin, Op. Cit, hlm.65-66. 18 Barda Nawawi, Op. Cit, hlm. 16-17 19 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, N-Nasa’i, dan Ibnu Majah.
20 Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Turmudzi dan At-Tabroni. Lihat Muhammad Nashirudin al-Albani, Sunan at-Turmudzi, (t.t.p.: al-Maktabah al-Islami, 1988), jilid I-II 21 Cyndi  Banks, Criminal  Justice  Ethics:  Theory  and  Practice, (tt.p,  SAGE  Press, 2004),  hal.  112.  Bending  Bambang  Poernomo, Asas-asas  Hukum  Pidana, (Yogyakarta;
Ghalia Indonesia, 1995), hal. 22.
22 Ibid. Hal. 114 23 Elaine  Cassel,  Douglas  A.  Berstain, Criminal  Behavior, hal.  281.  Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana Asas Hukum Pidana, hal. 33-35.

## Daftar Pustaka
Abu  Zahrah,  Muhammad, Ushul  Al-Fiqh , Al - Asqalai,  Ibn  Hajar,  t.t  Fath  al-Bari, Dar al-Fikr, Beirut, 1988.
Ali.  Ahmad, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis),
Gunung Agung Jakarta.
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan . Jakarta: Galia Indonesia, 1987.
Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 1986. Antjok.  Jamaluddin, Efektifitas  Pidana  Islam  Menanggulangi  Kriminalitas.
Tebuireng Juli-Agustus, 1987.
Arif. Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2003.
Asl-Asqolani,  Ahmad  ibn  Ali  ibn  Muhammad  ibn  Hajar  al-Kanani,  t.t. Subul  as- Salam . 4 Jilid. Dahlan. Jilid 3-4, Bandung. Audah,  Abdul  Qadir, At-Tasyri’  al-Jina’I  Muqorranan  bi  al-Qonuni  al-Wad’I,
Darul Al-Urubah, Mesir, 1968.
Bambang  Poernomo, Asas-asas  Hukum  Pidana. Yogyakarta:  Ghalia  Indonesia,
1993.
Bambang  Poernomo, Bending, Asas-asas  Hukum  Pidana , Yogyakarta;  Ghalia
Indonesia, 1995.
Cyndi Banks, Criminal Justice Ethics: Theory and Practice, SAGE Press, 2004.
Deparemen Agama Republik Indonesia. 2004. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Eddyono,  Supriyadi  Widodo  dan  Wahyu  Wagiman, Catatan  atas  Penggunaan Pidana  Mati  di  Indonesia, Dalam  jurnal  Legislasi  Indonseia, Hukuman Mati  di  Indonesia, hlm  99  vol.  4  No.  4  -Desember  2007,  Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Ham RI.