## Wajah Hukum

## Penguatan Literasi Digital Dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum Siber (Cyber Law)
Suryati, Layang Sardana, Ramanata Disurya, Yanuar Syam Putra FKIP, Universitas PGRI Palembang
Correspondence email: suryatilasnai@gmail.com, layangsardana@gmail.com, ramanatadisurya24@gmail.com, motussdejavu@gmail.com
Abstrak .  Kemajuan  teknologi  informasi  yang  semakin  berpengaruh,  telah  muncul  sebuah  paradigma  hukum baru yang dikenal sebagai hukum siber atau hukum telematika. Penelitian ini bertujuan untuk  memahami peran literasi digital dalam mencegah pelanggaran hukum siber ( cyber law ). Pendekatan yang akan digunakan dalam tulisan  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  ( Legal  Research ).  Pendekatan  ini  akan  digunakan  untuk menganalisis  berbagai  prinsip  dan  peraturan  terkait  Literasi  Digital  dan  Hukum  Siber.  Penelitian  ini  memiliki spesifikasi  sebagai  Penelitian  Inventarisasi  Hukum  Positif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat sekunder.  Data  tersebut  akan  disusun  secara  sistematis  dan  dianalisis  secara  Normatif  kualitatif  guna mendapatkan  pemahaman  yang  jelas  tentang  masalah  yang  dibahas.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa literasi digital melibatkan sikap, pemahaman, dan keterampilan dalam mengelola serta berkomunikasi informasi secara  efektif  melalui  berbagai  media  dan  format.  Dengan  penguatan  literasi  digital  yang  tepat,  individu  dan organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan pelanggaran hukum siber di era digital.
Kata Kunci: Literasi Digital; Pelanggaran; Hukum Siber
Abstract. With the advancement of information technology that is increasingly influential, a new legal paradigm has emerged known as cyber law or telematics law. This study aims to understand the role of digital literacy in preventing cyber law violations. The approach to be used in this paper is a normative juridical approach (Legal Research). This approach will be used to analyze various principles and regulations related to Digital Literacy and Cyber Law. This study has specifications as Positive Law Inventory Research. The data used in this study are secondary. The data will be systematically compiled and analyzed in a qualitative normative manner to gain a  clear  understanding  of  the  issues  discussed.  The  results  showed  that  digital  literacy  involves  attitudes, understanding,  and  skills  in  managing  and  communicating  information  effectively  through  various  media  and formats. With proper strengthening of digital literacy, individuals and organizations can be better prepared to face the challenges of cyber law violations in the digital age.

## Keywords: Digital Literacy; Violation; Cyber Law

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman digital saat ini telah mengubah cara masyarakat  berinteraksi.  Perkembangan  teknologi  yang  cepat  telah  memberikan  manfaat  yang signifikan  bagi  kehidupan  sosial.  Menurut  Afandi,  dkk 1 mengilustrasikan  perubahan  ini  sebagai  “ the world is flat ” yang merujuk pada sebuah keadaan dimana dunia tidak terbatas pada batas-batas negara dan  zona  waktu  karena  perkembangan  teknologi.  Perkembangan  teknologi  informasi  telah menciptakan sebuah “ruang baru” yang bersifat artifisial dan maya, yang disebut cyberspace 2 . Seiring dengan  kemajuan  teknologi  informasi,  muncul  suatu  kerangka  hukum  baru  yang  dikenal  sebagai hukum siber atau  hukum telematika. Di  Indonesia, telah ada peraturan yang mengatur hal-hal terkait dengan  teknologi  informasi,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU  ITE). Namun, regulasi ini masih belum mencakup secara memadai aspek- aspek yang luas dari ruang siber. 3 .
1 Implementasi  Digital-Age  Literacy  Dalam  Pendidikan  Abad  21  Di  Indonesia’, Seminar  Nasional Pendidikan Sains (Universitas Diponegoro 2016), hlm. 23.
2 YA Piliang, ‘Mayarakat Informasi Dan Digital: Teknologi Informasi Dan Perubahan Sosial’ (2012) 27 Jurnal Sosioteknologi 143, hlm. 22.
3 David  Putra  Setyawan  dan  Arwin  Datumaya  Wahyudi  Sumari,  ‘Diplomasi  Pertahanan  Indonesia Dalam  Pencapaian  CyberSecurity  Melalui  ASEAN  Regional  Forum  On  Cyber  Security  Initiative’  (2016)  13 Jurnal Penelitian Politik, hlm. 13.
Dalam  era  revolusi  industri  4.0  atau  era  digital,  akses  informasi  menjadi  lebih  mudah  bagi masyarakat, yang dapat diakses dengan cepat di mana saja dan kapan saja. Keberadaan mesin pencari ( search engine ) memfasilitasi pencarian sumber referensi secara efisien dan ekonomis bagi individu. Fenomena  ini  terjadi  karena  interaksi  manusia  telah  terdigitalisasi  oleh  perkembangan  teknologi 4 . Perkembangan  teknologi  di  seluruh  dunia  telah  mendorong  manusia  mencapai  tahap  yang  sering disebut  sebagai  modernitas.  Kehadiran  internet  adalah  salah  satu  contoh  nyata  dari  kemajuan teknologi yang terus berkembang..
Di  era  internet  saat  ini,  terjadi  peningkatan  konten  yang  mengandung  berita  palsu,  ujaran kebencian, radikalisme, bahkan penipuan. Untuk menanggulangi keberadaan konten negatif ini dalam ekosistem digital, penting untuk membangun kesadaran individu. Literasi digital menjadi kunci dalam mengolah  informasi,  memahami  pesan,  dan  berkomunikasi  secara  efektif  dengan  orang  lain  dalam berbagai  bentuk.  Hal  ini  melibatkan  kemampuan  dalam  menciptakan,  berkolaborasi,  berkomunikasi, dan bekerja sesuai etika serta memahami kapan dan bagaimana menggunakan teknologi secara efektif untuk  mencapai  tujuan.  Kesadaran  dan  pemikiran  kritis  terhadap  dampak  positif  dan  negatif penggunaan  teknologi  dalam  kehidupan  sehari-hari  juga  penting.  Dorongan  untuk  berperan  aktif dalam  menciptakan  konten  dan  berpartisipasi  dalam  komunitas  sangatlah  penting.  Kurangnya kompetensi digital pada generasi muda berpotensi membuat mereka tertinggal dalam persaingan kerja, partisipasi  demokrasi,  dan  interaksi  sosial.  Literasi  digital  membentuk  masyarakat  yang  kritis  dan kreatif,  tidak  mudah  terpengaruh  oleh  isu  provokatif,  hoaks,  atau  penipuan  digital.  Membangun budaya  literasi  digital  memerlukan  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  secara  bersama-sama,  sehingga kehidupan sosial dan budaya dapat menjadi lebih harmonis dan stabil.
Untuk  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  paham  tentang  literasi  digital,  Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merancang Peta Jalan Literasi Digital 2021-2024 dengan merujuk pada  sejumlah  referensi  global  dan  nasional.  Peta  jalan  ini  menilai  indeks  literasi  digital  melalui empat  pilar  indikator  utama,  yaitu Digital  Skills,  Digital  Ethics,  Digital  Safety ,  dan Digital  Culture . Peningkatan  skor  tertinggi  terjadi  pada  pilar  Digital  Culture,  yang  meningkat  dari  3,55  pada  tahun 2020  menjadi  3,90  pada  tahun  2021.  Pilar  ini  mengevaluasi  kebiasaan  pengguna  internet  seperti mencantumkan  nama  penulis/pengunggah  asli  saat  melakukan  reposting,  mempertimbangkan perasaan  pembaca  dari  berbagai  latar  belakang  suku,  agama,  dan  pandangan  politik  yang  berbeda, serta mengapresiasi serta membagikan konten seni dan budaya Indonesia di ruang digital.
Selain  itu,  skor  indeks digital  skills atau  kecakapan  digital  juga  mengalami  peningkatan  dari 3,34  pada  tahun  2020  menjadi  3,44  pada  tahun  2021.  Pilar  ini  mengukur  kemampuan  pengguna internet  dalam  menggunakan  komputer  atau  perangkat  gawai,  mengunggah/mengunduh  data, mengecek kebenaran informasi dari internet, dan sebagainya. Namun, di sisi lain, skor Digital Ethics atau etika digital mengalami penurunan dari 3,72 menjadi 3,53. Pilar ini menilai kepekaan pengguna internet  dalam  mengunggah  konten  tanpa  izin,  menyampaikan  komentar  kasar  di  media  sosial, menghargai  privasi  di  media  sosial,  dan  sebagainya.  Selain  itu,  skor  Digital  Safety  atau  keamanan digital juga menurun dari 3,24 menjadi 3,10. Pilar ini mengukur kemampuan pengguna internet dalam mengidentifikasi  dan  menghapus  spam/malware/virus  di  komputer  atau  perangkat  gawai  pribadi, kebiasaan  mencadangkan  data,  melindungi  data  pribadi,  dan  sebagainya.  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika  dituntut  untuk  berperan  aktif  dalam  menghentikan  penyebaran  hoaks  serta  dampak negatif lainnya dari internet dengan meningkatkan kemampuan kognitif masyarakat Indonesia.
Salah satu tantangan globalisasi yang paling mengkhawatirkan dalam perkembangan teknologi informasi  dan  komunikasi  adalah  media  sosial  dan  siaran  di  televisi.  Berdasarkan  Survei  Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  Tahun  2021,  jumlah  pengguna  internet  di  Indonesia telah mencapai 210,03 juta pengguna aktif atau sekitar 77,02% dari total populasi penduduk Indonesia. Meskipun pertumbuhan pengguna  internet  yang masif ini membawa manfaat, namun  juga  membuka peluang  lebih  luas  untuk  penyalahgunaan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dan  internet. Sebagai  contoh,  dari  tahun  2013  hingga  2021,  terdapat  lebih  dari  393  kasus  pelanggaran  Undang Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  di  Indonesia,  terutama  terkait  dengan  penyebaran berita  palsu  dan  ujaran  kebencian  di  media  sosial 5 .  Tindakan  pemerintah  ini  menunjukkan  dengan
4 Setyaningsih,  ‘Model  Penguatan  Literasi  Digital  Melalui  Pemanfaatan  E-Learning’  (2019)  3  Jurnal ASPIKOM 1200, hlm. 120.
5 Glister, Digital Literacy (Wiley Publishing 1997).
jelas  bahwa  perkembangan  penggunaan  TIK  dan  Internet  di  Indonesia  kurang  sehat.  Karena  itu, Literasi Digital sangatlah diperlukan bagi masyarakat.
Pengukuran Status Literasi Digital  Indonesia  tahun 2021 di 34 provinsi di Indonesia bertujuan untuk  menilai  dan  menganalisis  kebiasaan  serta  aktivitas  pengguna  internet,  serta  melaporkan kemampuan  masyarakat  Indonesia  dalam  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Hasilnya  menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan  dalam  setahun  terakhir,  dengan  Indeks  Literasi Digital Indonesia pada 2021 mencapai level 3,49 dari skala 1-5. Artinya, secara keseluruhan, tingkat literasi  digital  masyarakat  Indonesia  berada  pada  level  "sedang".  Indeks  ini  mengalami  sedikit kenaikan  dari  tahun  sebelumnya,  yang  berada  di  level  3,46.  (Juknis  Penyelenggaraan  Kegiatan Literasi Digital 2023).
Seiring  dengan  adanya  pengaruh  perkembangan  teknologi  informasi,  terciptanya  suatu  rezim hukum  baru  yang  dikenal  dengan  hukum  siber  atau  hukum  telematika.  Indonesia  sudah  memiliki peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  persoalan  berkaitan  dengan  ruang  lingkup  teknologi informasi, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya  disebut  sebagai  UU  ITE.  Namun,  peraturan  tersebut  belum  mampu  mengatur  persoalan yang  mencakup  aspek cyberspace yang  begitu  luas.    UU  ITE  hanya  mengakomodir  persoalan kejahatan di dunia maya terbatas pada konten illegal, akses illegal, penyadapan illegal, gangguan data, gangguan  sistem,  penyalahgunaan  perangkat,  dan  computer  fraud.  Dalam  UU  ITE  belum  diatur mengenai  serangan-serangan  siber  yang  dapat  mengganggu  stabilitas  keamanan  dan  pertahanan Indonesia.
Penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya  yang  telah  mengeksplorasi  masalah  serangan siber di  Indonesia. Adanya kebutuhan akan penataan regulasi di bidang teknologi informasi menjadi penting agar dapat mengakomodasi ruang lingkup teknologi informasi ( Cyberspace ) yang sangat luas, terutama  dengan  fokus  pada  kejahatan  serangan  siber.  Selain  itu,  dalam  penerapan  regulasi  tersebut, perlu  memperhatikan  kekuatan  penerapannya  dengan  memastikan  tetap  berada  dalam  koridor  atau prinsip-prinsip  hukum  nasional  yang  berlaku.  Mengingat  laju  perkembangan  teknologi  yang  begitu pesat, perlindungan terhadap pengguna IT menjadi esensial agar mereka merasa didukung oleh hukum Indonesia.  Meningkatnya  kasus  cybercrime,  khususnya  di  Indonesia,  telah  memicu  perhatian pemerintah  untuk  segera  memiliki  undang-undang  yang  dapat  menindak  para  pelaku  kejahatan  di dunia  maya.  Pemerintah  Indonesia  telah  memperbaharui  undang-undang  ITE  No.  11  tahun  2008 dengan memasukkan aspek hukum siber ( cyber law ), diharapkan hal ini dapat membantu menangani, meminimalisir dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan di dunia maya.

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Dalam tulisan ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif ( Legal Research ). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai kaidah dan pengaturan  mengenai  Literasi  Digital  dan  Hukum  Siber.  Sedangkan  pendekatan  normatif digunakan untuk menambah pemahaman yang lebih luas terhadap penguatan literasi digital dalam pencegah  pelanggaran  hukum  siber  serta  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  masalah  dalam penelitian 6 . Spesifikasi penelitian ini adalah Penelitian Inventarisasi Hukum Positif.
2. Rancangan Kegiatan
Adapun  rancangan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terkait  dengan  penelitian  tentang Literasi  Digital  dan  Hukum  Siber  ini  yaitu  Peneliti  melakukan  penelitian  selama  1  bulan  yaitu bulan Januari 2024.
3. Ruang Lingkup Atau Objek
Ruang  lingkup  Dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  Bagaimana  Penguatan  Literasi  Digital Dalam  Pencegahan  Pelanggaran  Hukum  Siber  ( Cyber  Law ).  Sedangkan  untuk  objek  di  dalam penelitian  tentang  langkah-langkah  penguatan  dan  fokus  kegiatan  literasi  digital  dalam  rangka pencegahan pelanggaran hukum siber.
4. Bahan dan Alat Utama
Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah data yang bersumber dari :
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
6 Ronny Hanitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Ghalia Indonesia 2019) hlm. 9.
1) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE)
2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Hak Cipta.
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
4) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Konsumen.
5) Yurisprudensi.
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer yang terdiri dari :
1) Modul  Literasi  Digital  dari  berbagai  tingkatan  pendidikan  (SD,  SMP,  SMA  maupun Perguruan Tinggi.
2) Buku, Jurnal serta hasil penelitian terkait Literasi Digital dan Hukum Cyber.
5. Tempat
Adapun tempat atau lokasi terkait penelitian  ini adalah pada ruang lingkup wilayah hukum Indonesia walaupun secara umum yang diteliti adalah hukum siber namun kajian hanya fokus pada bagaimana hukum siber di Indonesia.
6. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  jenis  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Menurut Ronny  Hanitijo  Soemitro,  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Bahan  hukum  primer  mencakup  norma  dasar  seperti  Pancasila,  UUD  1945,  undang-undang, yurisprudensi, traktat, dan berbagai peraturan perundang-undangan  sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para  sarjana,  dan  hasil-hasil  penelitian  sebelumnya  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup bibliografi dan indeks komulatif.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  merupakan  suatu  penjelasan  terkait  dengan  istilah yang  terdapat  dalam  judul  penelitian  sehingga  dengan  adanya  definisi  operasional  variabel penelitian  ini  penulis  harus  memberikan  penjelasan  terkait  dengan  istilah-istilah  yang  ada  dalam judul penelitian. Untuk itu, definisi operasional variabel penelitian pada penelitian  tentang sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana anak sebagai berikut: a. Literasi Digital
Literasi  digital  adalah  suatu  sikap;  pemahaman  keterampilan  seperti:  bagaimana mengoperasikan  teknologi,  mengetahui  bagaimana  dan  mengapa  teknologi  digunakan,  serta menyadari adanya efek atau pengaruh positif maupun negatif
b. Hukum Siber ( Cyber Law) Cyber  Law, atau  hukum  siber,  adalah  bagian  dari  hukum  yang  istilahnya  berasal  dari cyberspace  law  yang  mencakup  setiap  aspek  yang  terkait  dengan  individu  atau  subjek  hukum yang  menggunakan  dan  memanfaatkan  teknologi  internet.  Hal  ini  dimulai  sejak  mereka memasuki  ruang  digital  atau  dunia  maya,  yang  sering  kali  terjadi  ketika  mereka  terhubung online.  Ruang  lingkup  Cyber  Law  mencakup  beragam  masalah  hukum  yang  berkaitan  dengan penggunaan  internet,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  privasi,  keamanan  data,  kejahatan cyber, hak cipta, dan masalah lainnya yang muncul dalam konteks digital.
8. Teknik Analisis
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif.  Data  yang  diperoleh  disusun secara  sistematis  dan  kemudian  dianalisis  secara  normatif  kualitatif  untuk  mendapatkan pemahaman yang jelas tentang masalah yang dibahas. Setelah proses analisis data selesai, hasilnya akan  disajikan  secara  deskriptif.  Ini  berarti  hasil  penelitian  akan  disampaikan  dengan  cara menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil deskripsi  tersebut,  kemudian  akan  ditarik  suatu  kesimpulan  yang  merupakan  jawaban  atas permasalahan yang telah diteliti. 7
7 HB Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif Bagian II (UNS Press 2018) hlm. 37.

## HASIL
Upaya  Regulasi  Khusus  di  Bidang  Teknologi  Informasi  dalam  Menghadapi  Serangan  Cyber (CyberAttack)
1. Peratifikasian Konvensi Dewan Eropa Tentang Convention on Cyber Crime , Budhapest, Hongaria 2001 oleh Indonesia
Dewan  Eropa  merupakan  salah  satu  organisasi  supranasional  di  Eropa.  Pada  tahun  1985, Europe  Committee  on  Crime  Problems dibentuk  untuk  mempertimbangkan  berbagai  masalah hukum yang timbul dari kejahatan komputer. Konvensi Dewan Eropa tahun 2001 menjadi regulasi pertama  yang  mengatur  tindak  pidana  siber,  menjadi  pedoman  dalam  regulasi  tersebut  dalam hukum  nasional.  Oleh  karena  itu,  Indonesia,  yang  belum  meratifikasi  konvensi  tersebut,  perlu mempertimbangkan  untuk  meratifikasinya.  Hal  ini  penting  untuk  memperkuat  landasan  hukum dan  meningkatkan  penerapan  Undang-Undang  khusus  tindak  pidana  siber  terhadap  pelaku kejahatan  di  luar  negeri.  Tentu  saja,  proses  ratifikasi  harus  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku, baik menurut hukum internasional (Konvensi Wina 1969) maupun menurut hukum nasional (Pasal 11 UUD NKRI 1945). 8
2. Pembentukan Undang-Undang Khusus tentang Tindak Pidana Siber
Kebijakan  kriminalisasi  tindak  pidana  siber  dalam  hukum  pidana  nasional  harus  dilakukan secara  menyeluruh  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  hukum  pidana  Indonesia,  dengan mempertimbangkan karakteristik dan kategorisasi tidak pidana siber. Undang-Undang ITE saat ini tidak secara khusus mengatur cybercrime. Pembentukan Undang-Undang ITE terutama didasarkan pada  pendekatan  politik  pragmatis  daripada  pendekatan  kebijakan  publik  yang  melibatkan  lebih banyak pihak. Undang-Undang ITE lebih berfokus pada transaksi elektronik dalam konteks bisnis, padahal  wilayah  siber  jauh  lebih  luas  daripada  itu.  Ketentuan-ketentuan  mengenai  pelaksanaan perbuatan  jahat  atau  yang  dapat  dihukum,  seperti  kelalaian  atau  kesalahan,  termasuk  dalam Undang-Undang  ITE,  tetapi  tidak  spesifik  untuk  tindak  pidana  siber.  Undang-Undang  ITE  juga tidak  mengatur  preskripsi  untuk  kejahatan  hacking.  Kebijakan  kriminalisasi  tidak  pidana  siber yang ideal di Indonesia adalah pembentukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Siber. Dalam  Undang-Undang  khusus  ini,  akan  dirumuskan  aturan  umum  yang  berlaku  untuk  semua aspek  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  kerahasiaan, integritas,  dan  ketersediaan  data  atau  sistem  komputer/elektronik,  pedoman  pemidanaan,  hukum acara  yang  mengatur  prosedur  penyelidikan  dan  penyidikan  di  bidang  tersebut,  termasuk penggeledahan dan penyitaan barang bukti digital, serta kerja sama internasional seperti ekstradisi, bantuan  hukum  timbal  balik,  dan  kerja  sama  internasional  lainnya  dalam  penyelidikan  dan penyidikan tindak pidana siber. 9

## Literasi Digital sebagai Solusi
Dapat  disimpulkan  bahwa  literasi  digital  melibatkan  sikap,  pemahaman,  dan  keterampilan dalam  mengelola  dan  menyampaikan  informasi  serta  menggunakan  pengetahuan  secara  efektif melalui  berbagai  media  dan  format.  Dengan  adanya  berbagai  perangkat  teknologi  informasi  yang terhubung dengan internet, banyak orang beralih dari cara tradisional membaca buku ke penggunaan komputer  untuk  mengakses  internet  yang  menyediakan  beragam  informasi.  Perangkat  dan  jaringan internet  dapat  menjadi  alat  yang  berguna  bagi  masyarakat  dan  pelajar  dalam  mengembangkan kemampuan  literasi.  Secara  mendasar,  digitalisasi  dapat  menjadi  perantara  yang  mendukung peningkatan kualitas literasi dengan menyediakan akses informasi yang beragam dan kaya.
Mengenai literasi digital dapat dikatakan mencakup pengetahuan dan keterampilan tentang cara memperoleh  dan  berbagi  informasi  serta  menggunakan  pengetahuan  yang  dimiliki  secara  efektif melalui  berbagai  media  dan  saluran.  Banyak  orang  yang  memiliki  akses  ke  internet  telah  berhenti membaca  buku  dengan  cara  kuno  dan  mulai  menggunakan  komputer  yang  terhubung  ke  web,  yang menyediakan  akses  mudah  ke  informasi  yang  melimpah.  Oleh  karena  itu,  perangkat  digital  dan konektivitas  dengan  berbagai  jaringan  dapat  membantu  masyarakat  dan  pelajar  dalam  meningkatkan
8 Muhammad  E  Fuady,  ‘“Cybercrime”:  Fenomena  Kejahatan  Melalui  Internet  Di  Indonesia’  (2005)  6 Mediator: Jurnal Komunikasi hlm. 255.
9 Alcianno  G  Gani,  ‘Cybercrime  (Kejahatan  Berbasis  Komputer)’  (2014)  5  Jurnal  Sistem  Informasi Universitas Suryadarma hlm. 16.
tingkat literasinya. Pada dasarnya, digitalisasi dapat berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan tingkat melek huruf dengan memastikan aksesibilitas terhadap informasi yang beragam. 10
Maraknya  dunia  cyber  dan  internet  membawa  banyak  manfaat,  namun  pada  saat  yang  sama juga  membawa  berbagai  konten  negatif  seperti  berita  palsu,  ujaran  kebencian,  ekstremisme,  dan bahkan  praktik  penipuan.  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  mencatat  bahwa  kehancuran ekosistem digital saat ini akibat konten negatif dapat dikendalikan melalui pengembangan  kesadaran individu. Menjamurnya berbagai jenis konten yang ditujukan kepada netizen sebagai konsumen harus disikapi  dengan  hati-hati.  Kompetensi  literasi  digital  abad  ke-21  merupakan  keterampilan  penting dalam merespons kemajuan teknologi dan internet saat ini. 11
Telah banyak penelitian mengenai literasi dan literasi digital sebagai respon terhadap tantangan abad ke-21. Dalam praktiknya, literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, atau  disiplin  ilmu  lainnya,  namun  melibatkan  tindakan  yang  lebih  rumit.  Masyarakat  saat  ini  perlu untuk mempromosikan ide-ide ini, terutama di kalangan generasi yang lahir di era informasi. Hal ini dikarenakan  generasi  digital  tumbuh  dengan  teknologi  IT  yang  mapan  sehingga  memungkinkan mereka  mengakses  banyak  konten  dan  informasi  di  media  digital  secara  bebas,  berbeda  dengan generasi sebelumnya.
Kemampuan  literasi  dalam  aspek  kehidupan  menjadi  penyangga  bagi  kemajuan  peradaban suatu  bangsa.  Literasi  memaksudkan  keberaksaraan,  yaitu  kemampuan  membaca  dan  menulis. Sedangkan,  budaya  literasi  ditujukan  untuk  pembiasaan  berpikir  yang  diawali  dengan  kegiatan membaca  dan  menulis  hingga  tercipta  sebuah  karya  yang  diharapkan  terjadinya  perubahan  tingkah laku  dan  budi  pekerti.  Literasi  media,  literasi  teknologi  serta  literasi  visual  merupakan  kompetensi yang  perlu  diberdayakan  dalam  era  teknologi  dan  internet.  Literasi  digital  mampu  menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis dan kreatif. Masyarakat tidak mudah termakan  oleh  isu  yang  provokatif,  menjadi  korban  informasi  bohong  (hoax),  atau  korban  penipuan yang  berbasis  digital  karena  masyarakat  memahami  kredibilitas  dan  kualitas  konten  digital  yang sepatutnya.  Dengan  demikian,  kehidupan  sosial  dan  budaya  masyarakat  akan  cenderung  aman  dan kondusif. Membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama- sama.  Keberhasilan  membangun  literasi  digital  merupakan  salah  satu  indikator  pencapaian  dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. 12

## Penguatan Literasi Digital Dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum Siber
Penguatan literasi digital sangat penting dalam pencegahan pelanggaran hukum siber di era di mana teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran hukum siber dapat mencakup sejumlah aktivitas berbahaya seperti penipuan online,  serangan  siber,  pencurian  identitas,  penggunaan  ilegal  data  pribadi,  penyebaran  informasi palsu,  dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu,  penguatan  literasi  digital  menjadi  kunci  dalam  memitigasi risiko-risiko  tersebut.  Berikut  adalah  pembahasan  terperinci  mengenai  pentingnya  penguatan  literasi digital dalam pencegahan pelanggaran hukum siber:
1. Pemahaman Risiko Digital
Penguatan  literasi  digital  memungkinkan  individu  untuk  memahami  risiko-risiko  yang terkait  dengan  penggunaan  teknologi  informasi  dan  internet.  Dengan  pemahaman  yang  kuat tentang bagaimana informasi dapat disalahgunakan, individu akan lebih waspada terhadap potensi ancaman,  seperti  serangan  siber,  penipuan  online,  atau  penyebaran  malware.  Penguatan  literasi digital  tidak  hanya  memberikan  pemahaman  tentang  risiko  digital,  tetapi  juga  memberdayakan individu  untuk  mengembangkan  keterampilan  kritis  dalam  mengevaluasi  keandalan  informasi online.  Dengan  kemampuan  untuk  membedakan  antara  informasi  yang  sahih  dan  palsu,  individu dapat  mengurangi  penyebaran  informasi  palsu  yang  dapat  memicu  konflik  atau  ketidakpercayaan
10 Budi  Kristian  Bivanda  Putra,  ‘Kebijakan  Aplikasi  Tindak  Pidana  Siber  (Cyber  Crime)  Di  Indonesia’ (2019) 1 Pamulang Law Review, hlm. 1.
11 Ibnu Adji Setyawan, ‘Penguatan Literasi Di Era Digital’ [2020] Prosiding Seminar Nasional PBSI-III Tahun 2020 35 (https://www.nfra.ac.uk/publication/FUTL06/FUTI.06.pdf).
12 Khairunnisak  Isnaini  dan  Wahyu  Widodo,  ‘Literasi  Digital  Bagi  Komunitas  Digital  Marketer Purwokerto Dalam Upaya Mencegah Ancaman Keamanan Data Di Dunia Siber’, Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 1795, (2022), hlm. 6.
di  antara  masyarakat.  Lebih  lanjut,  literasi  digital  yang  kuat  dapat  membantu  individu  mengenali taktik  manipulatif  yang  digunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk memengaruhi  opini  publik  atau  memanipulasi  persepsi  massa.  Dengan  memahami  bagaimana informasi dapat dimanipulasi untuk memengaruhi pikiran dan tindakan, individu dapat mengurangi kerentanan terhadap upaya propaganda atau kampanye pemasaran yang menyesatkan.
Penguatan  literasi  digital  juga  berkontribusi  pada  pembentukan  sikap  yang  lebih bertanggung  jawab  dan  etis  dalam  penggunaan  teknologi.  Dengan  pemahaman  yang  kuat  tentang praktik  digital  yang  baik,  individu  dapat  berkontribusi  pada  budaya  online  yang  lebih  positif  dan beradab.  Ini  meliputi  penghormatan  terhadap  privasi  orang  lain,  penggunaan  bahasa  yang  sopan dan tidak merugikan, serta penggunaan internet  yang bertanggung jawab, termasuk penghindaran dari  tindakan-tindakan  cyberbullying  atau  pelecehan  online.  Penguatan  literasi  digital  juga  dapat membantu dalam membangun pemahaman tentang pentingnya inklusi digital, memastikan bahwa tidak  ada  individu  yang  tertinggal  dalam  perubahan  dan  perkembangan  digital  yang  terus berlangsung.  Dengan  demikian,  penguatan  literasi  digital  berperan  penting  dalam  membentuk masyarakat  yang  sadar  teknologi,  waspada  terhadap  risiko  digital,  dan  mampu  mengambil keputusan  yang  bijaksana  dalam  penggunaan  teknologi  informasi  dan  internet.  Melalui  upaya kolaboratif  untuk  meningkatkan  literasi  digital  di  semua  lapisan  masyarakat,  kita  dapat membangun  lingkungan  digital  yang  aman,  inklusif,  dan  beretika,  di  mana  individu  dapat memanfaatkan potensi positif teknologi secara maksimal. 13
2. Pendidikan Mengenai Identifikasi Ancaman:
Literasi  digital  yang  kuat  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengidentifikasi  ancaman digital,  seperti  phishing,  perangkat  lunak  berbahaya,  atau  serangan  DDoS.  Melalui  pengetahuan yang  baik  mengenai  cara  mengenali  tanda-tanda  serangan,  pengguna  internet  dapat  menghindari jebakan  dan  mengurangi  kemungkinan  menjadi  korban  pelanggaran  hukum  siber.  Dengan pengetahuan  yang  tepat  tentang  cara  mengenali  tanda-tanda  serangan  digital,  masyarakat  dapat melindungi diri dari berbagai bentuk ancaman yang merugikan. Misalnya, pemahaman  yang kuat tentang teknik phishing memungkinkan individu untuk mengidentifikasi email atau situs web palsu yang  berusaha  mendapatkan  informasi  pribadi  atau  keuangan.  Dengan  demikian,  individu  dapat menghindari  memberikan  informasi  sensitif  kepada  pihak  yang  tidak  sah,  mengurangi  risiko penipuan dan pencurian identitas.
Selain  itu, literasi digital  yang kuat memungkinkan masyarakat untuk mengenali perangkat lunak  berbahaya,  seperti  virus,  worm,  atau  trojan,  yang  dapat  menginfeksi  perangkat  mereka. Dengan  pengetahuan  yang  baik  tentang  praktik  keamanan  cyber,  pengguna  internet  dapat menghindari  mengunduh  atau  mengakses  konten  yang  mencurigakan,  serta  dapat  menginstal perangkat lunak keamanan yang andal untuk melindungi perangkat mereka dari serangan malware. Selanjutnya,  pemahaman  yang  baik  tentang  serangan  DDoS  ( Distributed  Denial  of Service) memungkinkan  organisasi  untuk  mengantisipasi  serangan  terhadap  infrastruktur  jaringan  mereka. Dengan  mengetahui  tanda-tanda  awal  serangan  DDoS,  organisasi  dapat  mengambil  langkah- langkah  proaktif,  seperti  meningkatkan  kapasitas  jaringan  atau  menggunakan  layanan  keamanan yang mengkhususkan diri dalam deteksi dan  penanggulangan  serangan DDoS. Melalui upaya  ini, mereka dapat meminimalkan gangguan layanan dan kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat serangan  tersebut.  Secara  keseluruhan,  literasi  digital  yang  kuat  membekali  masyarakat  dengan pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  mengenali,  menghindari,  dan  merespons berbagai  ancaman  digital.  Dengan  memadukan  pengetahuan  teknis  dan  kepekaan  terhadap perubahan  tren  dalam  serangan  siber,  individu  dan  organisasi  dapat  menjaga  keamanan  dan integritas data mereka, serta meminimalkan dampak negatif dari pelanggaran hukum siber. 14 3. Pemahaman Mengenai Perlindungan Data Pribadi
Melalui literasi digital yang kuat, individu dan organisasi dapat belajar mengenai pentingnya melindungi  data  pribadi.  Hal  ini  mencakup  pemahaman  tentang  praktik  keamanan  digital,  seperti penggunaan  sandi  yang  kuat,  enkripsi  data,  dan  perlindungan  keamanan  jaringan.  Dengan demikian,  risiko  pencurian  identitas  dan  penggunaan  ilegal  data  pribadi  dapat  dikurangi.
13 Setyaningsih (n 4).
14 Akbar  Kurnia  Putra,  ‘Analisis  Hukum  Yurisdiksi  Tindak  Kejahatan  Siber  (Cybercrime)  Berdasarkan Convention on Cybercrime’ (2016) 7 Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 22.
Pemahaman  yang  kuat  tentang  pentingnya  melindungi  data  pribadi  melalui  literasi  digital memungkinkan individu dan organisasi untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif dalam  mengamankan  informasi  sensitif  mereka.  Salah  satu  aspek  kunci  dari  praktik  keamanan digital adalah penggunaan sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online. Dengan memahami pentingnya sandi yang kompleks, orang dapat menghindari penggunaan sandi yang mudah ditebak dan rentan  terhadap upaya peretasan. Selain itu, pemahaman tentang pentingnya mengubah sandi secara berkala juga menjadi penting untuk menjaga keamanan data pribadi.
Selain  penggunaan  sandi  yang  kuat,  pemahaman  tentang  enkripsi  data  juga  merupakan bagian  penting  dari  literasi  digital  yang  efektif.  Dengan  menerapkan  teknik  enkripsi  yang  tepat, data  sensitif  dapat  diubah  menjadi  format  yang  tidak  dapat  dimengerti  oleh  pihak  yang  tidak berwenang, sehingga melindungi kerahasiaan dan integritas data bahkan jika data tersebut direbut oleh  pihak  yang  tidak  sah.  Lebih  lanjut,  pemahaman  tentang  perlindungan  keamanan  jaringan memungkinkan organisasi untuk menerapkan firewall yang efektif dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan mereka dari serangan eksternal. Dengan menyadari pentingnya perlindungan jaringan  yang  komprehensif,  organisasi  dapat  meminimalkan  risiko  akses  ilegal  ke  data  sensitif dan infrastruktur mereka. Dengan memperkuat literasi digital dalam hal perlindungan data pribadi, individu  dan  organisasi  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  aman  di  ruang  digital.  Dengan adopsi  praktik  keamanan  digital  yang  baik,  termasuk  penggunaan  sandi  yang  kuat,  enkripsi  data, dan  perlindungan  keamanan  jaringan  yang  kokoh,  risiko  pencurian  identitas  dan  penyalahgunaan data  pribadi  dapat  dikurangi  secara  signifikan.  Melalui  upaya  ini,  masyarakat  dapat  merasa  lebih percaya  diri  dalam  menggunakan  teknologi  digital  tanpa  rasa  takut  akan  ancaman  terhadap keamanan dan privasi data pribadi mereka. 15

## 4. Peningkatan Kesadaran Hukum Digital
Literasi  digital  yang  baik  juga  melibatkan  pemahaman  tentang  peraturan  hukum  yang berlaku di ruang digital. Ini termasuk pengetahuan tentang hukum yang melindungi privasi online, kekayaan  intelektual,  dan  pembatasan  aktivitas  ilegal  di  internet.  Dengan  pemahaman  yang  baik tentang  aspek  hukum  digital,  individu  akan  lebih  cenderung  mematuhi  aturan  dan  menghindari pelanggaran  hukum  siber.  Dengan  pemahaman  yang  baik  tentang  aspek  hukum  digital,  individu dan  organisasi  dapat  menghindari  kesalahan  yang  berpotensi  melanggar  peraturan  hukum  yang berlaku  di  ruang  digital.  Pemahaman  tentang  hukum  yang  melindungi  privasi  online memungkinkan  individu  untuk  mengenali  batasan  pengumpulan,  penggunaan,  dan  penyebaran data  pribadi  secara  online.  Dengan  menyadari  hak  dan  kewajiban  yang  terkait  dengan  privasi online,  individu dapat menghindari penggunaan informasi secara tidak  sah yang dapat melanggar privasi  orang  lain.  Selain  itu,  pemahaman  tentang  hukum  kekayaan  intelektual  memungkinkan individu untuk memahami hak dan kewajiban terkait dengan hak cipta, paten, dan merek dagang di lingkungan  digital.  Dengan  kesadaran  ini,  individu  dapat  menghormati  hak  kekayaan  intelektual orang  lain,  menghindari  pelanggaran  hak  cipta,  dan  melindungi  karya  kreatif  mereka  sendiri  dari penyalahgunaan.
Pemahaman  yang  baik  tentang  pembatasan  aktivitas  ilegal  di  internet  juga  penting  dalam literasi  digital.  Ini  mencakup  pengetahuan  tentang  larangan  terhadap  kegiatan  seperti  penyebaran konten  ilegal,  penipuan  online,  peretasan,  atau  pelanggaran  privasi.  Dengan  memahami  batasan hukum  ini,  individu  dan  organisasi  dapat  menghindari  terlibat  dalam  aktivitas  yang  melanggar hukum  dan  mengambil  langkah-langkah  pencegahan  yang  tepat  untuk  menjaga  agar  aktivitas online  mereka  sesuai  dengan  kerangka  hukum  yang  berlaku.  Melalui  pemahaman  yang  kuat tentang  aspek  hukum  digital,  individu  dapat  menghindari  risiko  sanksi  hukum  dan  kerugian lainnya yang dapat muncul akibat pelanggaran hukum siber. Dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku  di  ruang  digital,  masyarakat  dapat  memastikan  bahwa  mereka  beroperasi  dalam  batas hukum  yang  diakui  secara  universal,  sehingga  menciptakan  lingkungan  digital  yang  aman,  adil, dan beretika bagi semua pengguna. 16

## 5. Pendidikan Mengenai Etika Digital
15 Mutia  Hariati  Hussin,  Ali  Muhammad  and  Gittha  Larasathy,  ‘Penguatan  Literasi  Digital  Dalam Merespons Peningkatan Ekonomi Digital Pada Masa Pandemi  COVID-19’ (2022) 6 JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat), hlm. 349.
16 Khairunnisak Isnaini dan Wahyu Widodo, Op.Cit , hlm. 14.
Penguatan literasi digital harus mencakup aspek etika digital, seperti penghormatan terhadap privasi  orang  lain,  penyebaran  informasi  yang  benar,  dan  penggunaan  internet  yang  bertanggung jawab. Melalui pendidikan etika digital, individu akan memahami konsekuensi sosial dari tindakan online  yang  tidak  etis,  membantu  mengurangi  penyebaran  informasi  palsu  dan  konten  merugikan lainnya.  Melalui  penguatan  literasi  digital  yang  mencakup  aspek  etika  digital,  individu  akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penghormatan terhadap privasi orang lain dalam lingkungan digital. Ini melibatkan kesadaran akan pentingnya membatasi pengumpulan dan  penggunaan  data  pribadi  orang  lain  tanpa  izin,  serta  menghormati  preferensi  privasi  yang dinyatakan  oleh  individu  lain  dalam  jejaring  sosial  atau  platform  online.  Dengan  menghormati privasi  orang  lain,  individu  dapat  membangun  lingkungan  digital  yang  penuh  dengan  saling percaya dan rasa aman.
Selain itu, pendidikan etika digital juga menekankan pentingnya penyebaran informasi yang benar  dan  akurat.  Dengan  memahami  konsekuensi  dari  penyebaran  informasi  palsu  atau  konten yang  menyesatkan,  individu  akan  lebih  waspada  terhadap  sumber  informasi  yang  tidak terverifikasi  dan  akan  berkontribusi  pada  pengurangan  penyebaran  berita  palsu  yang  merugikan. Pemahaman  yang  mendalam  tentang  pentingnya  verifikasi  fakta  dan  kehati-hatian  dalam menyebarkan  informasi  akan  membantu  membangun  lingkungan  online  yang  dapat  dipercaya, sehingga meminimalkan ketidakpastian dan  kebingungan di antara pengguna internet. Pendidikan etika digital juga mendorong individu untuk menggunakan internet secara bertanggung jawab. Ini mencakup  kesadaran  akan  dampak  sosial  dari  perilaku  online,  seperti  cyberbullying,  pelecehan, atau  diskriminasi.  Dengan  memahami  bahwa  setiap  tindakan  online  memiliki  konsekuensi, individu  akan  lebih  memilih  untuk  berperilaku  secara  positif  dan  mendukung  lingkungan  online yang  ramah  dan  inklusif.  Melalui  penguatan  literasi  digital  yang  mencakup  aspek  etika  digital, masyarakat  akan  dapat  membentuk  budaya  online  yang  didasarkan  pada  penghargaan  terhadap privasi,  kebenaran,  dan  tanggung  jawab  sosial.  Dengan  mempraktikkan  prinsip-prinsip  etika digital,  individu  dan  masyarakat  secara  keseluruhan  akan  dapat  memelihara  lingkungan  online yang  sehat,  bermanfaat,  dan  beretika,  yang  mampu  memberikan  manfaat  positif  bagi  masyarakat secara keseluruhan. 17
6. Pengembangan Keterampilan Teknis
Literasi  digital  juga  melibatkan  pengembangan  keterampilan  teknis  yang  diperlukan  untuk mengamankan  sistem  dan  jaringan.  Pelatihan  dalam  penggunaan  perangkat  lunak  keamanan, firewall,  antivirus,  dan  pemahaman  tentang  pengaturan  keamanan  jaringan  yang  baik  dapat membantu  individu  dan  organisasi  melindungi  diri  dari  serangan  siber.  Dalam  era  di  mana ancaman  siber  semakin  kompleks,  literasi  digital  yang  komprehensif  juga  mencakup pengembangan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengamankan sistem dan jaringan dari serangan  siber. Pelatihan dalam penggunaan  perangkat lunak  keamanan memberikan pemahaman yang  mendalam  tentang  cara  menggunakan  perangkat  lunak  yang  tepat  untuk  mengidentifikasi, mencegah,  dan  menghilangkan  ancaman  keamanan  digital.  Dengan  memahami  cara  kerja perangkat lunak keamanan, individu dan organisasi dapat menyesuaikan strategi keamanan mereka untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang.
Pengembangan  literasi  digital  yang  kuat  juga  memungkinkan  individu  untuk  memahami penggunaan  firewall  dan  antivirus  dalam  melindungi  sistem  mereka  dari  akses  ilegal  dan  infeksi malware.  Melalui  pemahaman  yang  baik  tentang  cara  mengonfigurasi  dan  memelihara  firewall serta  antivirus,  individu  dapat  mencegah  akses  yang  tidak  sah  ke  jaringan  mereka  dan mengidentifikasi  serta  menghilangkan  ancaman  keamanan  sebelum  mereka  merusak  sistem. Pemahaman  tentang  pengaturan  keamanan  jaringan  yang  baik  juga  menjadi  bagian  penting  dari literasi  digital  yang  efektif.  Dengan  memahami  praktik  terbaik  dalam  mengonfigurasi  jaringan, individu  dan  organisasi  dapat  mengoptimalkan  keamanan  jaringan  mereka,  mencegah  serangan dari  luar,  dan  melindungi  data  sensitif  dari  akses  yang  tidak  sah.  Melalui  pemahaman  yang mendalam  tentang  pengaturan  keamanan  jaringan,  mereka  dapat  membangun  pertahanan  yang kokoh terhadap ancaman siber yang semakin meningkat. 18
17 David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, Op.Cit , hlm. 13.
18 Akbar Kurnia Putra, Op.Cit , hlm. 12.
Dengan pengembangan keterampilan teknis yang sesuai, individu dan organisasi akan dapat meningkatkan  keamanan  sistem  dan  jaringan  mereka.  Melalui  pelatihan  yang  berkelanjutan  dan pemahaman  yang  mendalam  tentang  penggunaan  perangkat  lunak  keamanan,  firewall,  antivirus, dan pengaturan keamanan jaringan yang tepat, mereka dapat mengurangi risiko serangan siber dan menjaga  data  sensitif  mereka  tetap  aman  dan  terlindungi.  Dengan  penguatan  literasi  digital  yang tepat, individu dan organisasi akan lebih mampu menghadapi tantangan pelanggaran hukum siber di  era  digital.  Upaya  kolaboratif  dari  pemerintah,  lembaga  pendidikan,  sektor  swasta,  dan masyarakat umum diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya literasi  digital  dalam  mencegah  pelanggaran  hukum  siber.  Dengan  demikian,  dapat  diciptakan lingkungan digital yang lebih aman, beretika, dan terlindungi bagi semua pengguna internet.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Literasi  digital,  yang  mencakup  sikap,  pemahaman,  dan  keterampilan  dalam  mengelola  dan menyampaikan  informasi  serta  menggunakan  pengetahuan  secara  efektif  melalui  berbagai  media dan  format,  telah  menjadi  semakin  penting.  Berkembangnya  berbagai  perangkat  teknologi informasi  yang  terhubung  dengan  internet  telah  mengubah  cara  orang  mendapatkan  informasi. Banyak yang dulunya mengandalkan membaca buku secara tradisional, kini beralih menggunakan perangkat komputer untuk mengakses internet yang menyajikan beragam informasi. Peralatan dan jaringan  internet  dapat  menjadi  alat  yang  membantu  masyarakat  dan  peserta  didik  dalam meningkatkan  literasi  mereka.  Secara  keseluruhan,  digitalisasi  dapat  menjadi  sarana  yang mendukung peningkatan  kualitas literasi dengan menyediakan  akses  informasi  yang beragam dan kaya.
2. Melalui  pelatihan  yang  berkelanjutan  dan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  penggunaan perangkat  lunak  keamanan,  firewall,  antivirus,  dan  pengaturan  keamanan  jaringan  yang  tepat, mereka dapat mengurangi risiko serangan  siber dan menjaga data sensitif mereka tetap aman dan terlindungi.  Dengan  penguatan  literasi  digital  yang  tepat,  individu  dan  organisasi  akan  lebih mampu  menghadapi  tantangan  pelanggaran  hukum  siber  di  era  digital.  Upaya  kolaboratif  dari pemerintah,  lembaga  pendidikan,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  umum  diperlukan  untuk meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  tentang  pentingnya  literasi  digital  dalam  mencegah pelanggaran hukum siber. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan digital yang lebih aman, beretika, dan terlindungi bagi semua pengguna internet.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Glister, Digital Literacy , New York: Wiley Publishing, 1997 Sumitro, R. H., Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019 Sutopo, H. B., Metode Penelitian Kualitatif Bagian II , Surakarta: UNS Press, 2018

## Jurnal
Fuady,  M.  E,  “ Cybercrime ”:  Fenomena  Kejahatan  melalui  Internet  di  Indonesia. Mediator:  Jurnal Komunikasi , 6 (2), 2005 Gani,  A.  G, Cybercrime (Kejahatan  Berbasis  Komputer). Jurnal  Sistem  Informasi  Universitas Suryadarma , 5 (1), 2014
Hussin,  M.  H.,  Muhammad,  A.,  &  Larasathy,  G,  Penguatan  Literasi  Digital  dalam  Merespons Peningkatan Ekonomi Digital pada Masa Pandemi COVID-19. JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat) , 6 (2), 2022
Isnaini,  K.,  &  Widodo,  W,  Literasi  Digital  Bagi  Komunitas  Digital  Marketer  Purwokerto  Dalam Upaya  Mencegah  Ancaman  Keamanan  Data  Di  Dunia  Siber. SELAPARANG:  Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan , 6 (4), 2022
Piliang,  Y.  A,  Mayarakat  Informasi  dan  Digital:  Teknologi  Informasi  dan  Perubahan  Sosial. Jurnal Sosioteknologi , 27 (11), 2012
Putra,  A.  K,  Analisis  Hukum  Yurisdiksi  Tindak  Kejahatan  Siber  (Cybercrime)  Berdasarkan Convention on Cybercrime. Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1), 2016
Putra, B. K. B, Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) Di Indonesia. Pamulang Law
Review , 1 (1), 2019 Setyaningsih, Model Penguatan Literasi Digital Melalui Pemanfaatan E-Learning. Jurnal ASPIKOM , 3 (6), 2019
Setyawan,  D.  P.,  &  Sumari,  A.  D.  W,  Diplomasi  Pertahanan  Indonesia  dalam  Pencapaian CyberSecurity  Melalui  ASEAN  Regional  Forum  On  Cyber  Security  Initiative. Jurnal Penelitian Politik , 13 (1). 2016 Setyawan,  I.  A,  Penguatan  literasi  di  era  digital. Prosiding  Seminar  Nasional  PBSI-III  Tahun  2020 , 2020

## Prosiding
Afandi,  Junanto,  &  Afriani,  Implementasi  Digital-Age  Literacy  dalam  Pendidikan  Abad  21  di Indonesia. Seminar Nasional Pendidikan Sains . Jakarta: Universitas Diponegoro, 2016