Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No.10 Oktober 2018
IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  RUANG  TERBUKA  HIJAU  DI  KOTA CIREBON  BERDASARKAN  PERATURAN  MENTERI  PEKERJAAN  UMUM NOMOR  05  TAHUN  2008  TENTANG  PEDOMAN  PENYEDIAAN  DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN.
Sri Wulandari dan Nindi Nurarpenia Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon Email: wlnlivia@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan  tata  ruang  terbuka  hijau  pada  suatu  daerah  kota  telah  diatur  dalam Peraturan    Meteri  Pekerjaan  Umum  (Permen  PU),  yaitu  30%  daerah  kota  harus menjadi  ruang  terbuka  hijau.  Ruang  terbuka  harus  dipenuhi  pada  setiap  daerah perkotaan,  Kota  Cirebon  sendiri  hingga  sekarang  ini  proporsi  ruang  hijau  yang dimiliki  adalah  9%,  layanan  PUPR  memiliki  tugas  penting  untuk  meningkatkan proporsi ruang hijau untuk meningkat dan mencapai 30%. hambatan yang terjadi antara  lain  kesulitan  penyediaan  lahan  dan  pembebasan  lahan,  alokasi  dana terbatas, kurangnya komitmen karyawan dalam melaksanakan tugasnya, dan orang yang  belum  memahami  keberadaan  dan  fungsi  ruang  hijau  karena  kurangnya sosialisasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mereri Pekerjaan Umum no. 05  tahun  2008  bahwa  faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam  menerapkan kebijakan tata ruang terbuka hijau adalah dari sisi komunikasi, Sumber daya, sikap dan  Birokrasi  Struktur  yang  lebih  dominan  faktor  dalam  Implementasi, implementasi adalah Komunikasi dan Disposisi Faktor / Sikap. Faktor-faktor inilah yang  mendorong  efektivitas  implementasi  kebijakan.  Penulis  akan  menggunakan teknik  analisis  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  menyelidiki,  mengumpulkan  data informan  dan  data  penelitian  yang  dibutuhkan.  Kemudian  data  dianalisis  dan ditafsirkan  dan  dibantu  dengan  informasi  tambahan  yang  dapat  mendukung penelitian. Implementasi Kebijakan dikatakan berhasil jika, apa yang dilaksanakan sesuai  dengan  dimandatkan  Permen  PU  di  atas,  yaitu  terciptanya  ruang  terbuka hijau  di  daerah  perkotaan  sebesar  30%.  Dan  tingkat  kepuasan  publik  dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah akan lebih tinggi.

## Kata Kunci : Implementasi Kebijakan dan Regulasi.

## Pendahuluan
Faktor  kualitas  lingkungan  merupakan  syarat  dasar  untuk  menciptakan kehidupan  yang  sehat.  Selain  dari  masyarakatnya  yang  memiliki  kebiasaan  untuk  olah raga,  namun  penciptaan  lingkungan  yang  bersih,  aman,  nyaman,  dan  sejuk  karena
banyaknya  ruang  terbuka  hijau  sangat  penting  dalam  meminimalisir  terjadinya pemanasan  global.  Apalagi  masalah  pemanasan  global  ini  semakin  hari  semakin meningkat. Jika tidak didukung dari pola pengaturan tata lingkungan, maka pemanasan global akan menjadi ancaman bagi masa depan manusia dalam menciptakan kehidupan yang  aman,  nyaman,  sehat,  dan  lain  sebagainya.  Sebagai  indikator  dari  ancaman pemanasan  global  adalah  dari  tanda  perubahan  ataupun  situasi  iklim  yang  tidak menentu.
Pemanasan global atau umumnya disebut dengan Global Warming , mempunyai dampak yang sangat luas. Bukan saja dari masalah perubahan iklim yang tidak menentu sehingga tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup. Namun pemanasan global juga dapat berdampak pada kualitas hidup manusia secara umum. Misalnya saja dalam pola hubungan sosial manusia antar individu yang semakin individualistik. Tidak peduli terhadap  lingkungan,  dan  lain  sebagainya.  Namun  hal  ini  juga  bisa  menjadi  salah  satu penyebab  terjadinya  pemanasan  global.  Karena  pada  dasarnya  sebab  akibat  masalah pemanasan global saling berkaitan. Masalah lain, dari perubahan iklim dan cuaca yang tidak  menentu  adalah  berdampak  pada  kenaikan  permukaan  laut,  menurunnya  hasil pertanian, pengaruh terhadap tanaman dan tumbuhan, dan pengaruh terhadap kesehatan manusia.  Dengan  demikian,  perlu  dilakukan  upaya  yang  serius  dalam  menanggapi persoalan tersebut. Berupa pengelolaan lingkungan secara baik, konsisten dan kontinyu. Perlu  adanya  kerjasama  dari  semua  pihak  yang  berwenang,  mulai  dari  masyarakat sebagai  penerima  manfaat  sampai  pada  pemangku  kebijakan  sebagai  lembaga penggerak, pengawas, dan pelaksana.
Sebagai  dasar  bagi  terlaksananya  program  ruang  terbuka  hijau,  pemerintah sendiri telah menyandarkan pada UUD 1945 Pasal  28H ayat  satu  dan Pasal  33 ayat  4. Dalam  UU  tersebut  dijelaskan  tentang  bagaimana  peraturan  tentang  norma  atauran mengelola lingkungan di dalam konstitusi. Dalam Pasal 28H tersebut dijelaskan bahwa setiap  warga  negara,  masyarakat,  dan  individu  berhak  sejahtera  baik  secara  lahir maupun batin, memiliki tempat tinggal  serta memiliki lingkungan  yang sehat  dan baik serta secara umum mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam Pasal  1 angka 3 UU No 32 Th 2009 lebih lanjut dijelaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  Di  dalamnya  dijelaskan  bahwa  dalam  rangka  pembangunan  bahwa  perlu dilakukan  upaya  sadar  dan  terencana  yang  menyatukan  aspek  lingkungan  hidup,
ekonomi, sosial kedalam rencana pembanguan. Hal ini didasarkan pada kebutuhan akan adanya keselamatan, kesejahteraan,  dan mutu atau kualitas hidup  yang baik  bagi  masa kini maupun masa yang akan datang.
Tata  Ruang  Kota  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  menciptakan lingkungan  yang  berkualitas  bagi  penggunanya,  baik  dalam  keefektifan  sumber  daya alam,  maupun  dalam  sumber  daya  lainnya.  Penataan  ruang  merupakan  dasar  dalam menetapkan tata ruang agar maksimal dan efektif bagi penggunanya. Karena itu dalam jenisnya, tata ruang kota dibagi ke dalam beberapa jenis, hal tersebut diantaranya adalah
1) Rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN)
2) Rencana tata ruang provinsi (RTRWP)
3) Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota (RTRW)
Selanjutnya  dituangkan  pula  dengan  Rencana  Umum  Tata  Ruang  (RUTR)  dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  yang  dilaksanakan,  Metode  Penelitian  yang  penulis  gunakan adalah metode deskriptif. Dimana penulis menggambarkan dan mendeskripsikan secara sistematis  dan  aktual  mengenai  permasalahan-permasalahan  yang  ditemukan  di lapangan terkait dengan implementasi kebijakan ruang terbuka di kota Cirebon. Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan induktif. Dimana penulis  menemukan    masalah-masalah  di  lapangan  kemudian  dikumpulkan  untuk kemudian dijadikan suatu kesimpulan.
Pada  dasarnya  kebijakan  dibuat  sekelompok  orang  atau  pemerintah  dengan maksud tertentu biasanya positif dan ingin mewujudkan pemecahan masalah. Kebijakan sebagai instrumen strategi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian kebijakan memiliki 3 (tiga) prinsip, yaitu:
1. Identifikasi dari tujuan yang akan dicapai
2. Strategi dan taktik sebagai siasat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai
3. Memberikan  sarana  dan  prasarana  untuk  membantu  memperlancar  strategi  dan taktik
Apa yang dimakasud dengan Implementasi kebijakan?
Kamus  Webster  merumuskan  secara  pendek  bahwa  to Implement
(mengimplementasikan)  berarti to  privide  the  meras  for  carrying  out (memfasilitasi sarana  tertentu  dalam  pelaksanaan  sesuatu). To  give  practical  effect  to (menimbulkan dampak/akibat  terhadap  sesuatu).  Kalau  pandangan  itu  kita  ikut.  Dengan  demikian pelaksanaan  kebijakan  bisa  dikatakan  sebagai  praktik  pelaksanaan  putusan  kebijakan Pada  umumnya  kebijakan  itu  berbentuk,  Undang-Undang  UU,  Peraturan  Pemerintah/ PP, Keputusan Pemerintah atau Dekrit Presiden.
Dari  pendapat  diatas  diketahui  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  bukan  suatu kegiatan  yang  mudah  untuk  dilaksanakan,  karena  di  dalam  pelaksanaannya  sering timbul  jurang  antara  tuntutan  kebijakan  dengan  pencapaian  yang  dilaksanakan  atau pelaksanaan  suatu  kebijakan.  Berdasarkan  Permen  PU  No  5  Tahun  2008,  tujuan diadakannya RTH adalah sebagai berikut;
1. Menciptakan atau menyediakan lahan resapan air
2. Mewujudkan  planologis  kota  yang  diselenggarakan  agar  terjadi  keseimbangan antara lingkungan binaan dan lingkungan alam
3. Mewujudkan keserasian dan kelestarian lingkungan kota yang sehat, aman, nyaman, indah, segar, dan tentunya bersih.
Ruang Terbuka Hijau  (RTH) adalah bagian dari tempat atau lahan  yang  sangat penting bagi penghijauan di ruang perkotaan. Kota Cirebon amat sangat membutuhkan RTH yang akan menunjang penghijauan kota, selain untuk menghiasi tata kota dengan banyaknya lahan hijau RTH juga sangat bermanfaat bagi pencegahan polusi udara yang di sebabkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor, asap pabrik dll. Berdasarkan Peraturan Menteri PU No.05 Tahun 2008.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  amanat  Permen  PU  No  5  tahun  2008  mengenai  panduan  khusus dalam penyediaan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di  wilayah perkotaan, bahwa RTH merupakan tempat terbuka, tempat disediakannya tanaman, tumbuhan baik itu  yang  ditanam  oleh  masyarakat  atau  pemerintah  maupun  tumbuhan  yang  tumbuh secara alami. RTH adalah lahan terbuka hijau yang diperuntukan tanaman atau bersifat taman  tumbuhan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  nuansa  asri,  bersih,  sehat,  segar, dan  lainnya.  Selain  sebagai  penunjang  kegiatan  atau  aktivitas  rekreasi,  aolah  raga masyarakat, RTH juga sebagai ruang terbuka hijau yang bisa mengurangi bahaya polusi
perkotaan.  Dengan  demikian  RTH  menurut  sifatnya  terbagi  menjadi  2  bagian,  yaitu RTH yang bersifat publik (umum) dan RTH yang bersifat pribadi (privat).
RTH  yang  sifatnya  publik  atau  umum  merupakan  tempat  penghijauan  yang dikelola  dan  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  kota/  kabupaten.  Tempat  tersebut  dapat digunakan  untuk  hal  yang  bersifat  umum  bagi  masyarakat.  Kegiatan  umum  seperti dijadikan tempat kegiatan sosial, seperti rekreasi atau dalam bentuk kegaitan olah raga masyarakat.  Sementara  RTH  yang  bersifat  prifat  merupakan  ruang  terbuka  hijau  yang dikelola  dan  dimiliki  oleh  suatu  lembaga/  institusi  tertentu,  ataupun  perseorangan. Ruang terbuka hijau ini bentuk pemanfaatanya bisa berbentuk perkebunan, ladang, atau tanaman yang ditanami oleh pihak swasta/ masyarakat baik secara pribadi perseorangan maupun bagi lembaga/ institusi di luar pemerintahan.
Berbagai  permasalahan  lingkungan  yang  timbul  akibat  dari  kurangnya  RTH  di Kota Cirebon ini membuat kebutuhan masyarakat kota akan manfaat dari adanya RTH ini  menjadi  tidak  terpenuhi.  RTH  mempunyai  manfaat  langsung  (dalam  pengertian cepat  dan  bersifat tangible )  yaitu  membentuk  keindahan  dan  kenyamanan (teduh,segar,sejuk)  dan  mendapatkan  bahan-bahan  untuk  diperjual  belikan.  Bahan- bahan  tersebut  misalnya  kayu,  daun,  buah,  ataupun  bunga-bungaan  ataupun  yang memiliki pemanfaatan berjangka panjang dan intangible seperti udara, ketersediaan air dalam tanah. Pemanfaatan RTH sangat luas, fungsi lainnya dari pelestarian lingkungan adalah terpeliharanya sistem flora dan fauna (keanekaragaman hayati dan hewani). Dari berbagai manfaat  yang ditimbulkan baik langsung ataupun tidak langsung, akan sangat disayangkan jika keberadaan RTH di Kota Cirebon ini kurang. Implementasi Kebijakan RTH  di  wilayah  Kota  Citebon  ini  belum  mencapai  tujuan  seperti  yang  diamanatkan pada  Permen  no  5  tahun  2008  di  atas.  Dalam  Permen  tersebut  telah  diatur  berbagai macam  hal  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  RTH  di kawasan  perkotaan,  salah  satu  dijelaskan  dalam  Permen  tersebut  adalah  mengenai proporsi  RTH  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  kota.  Proporsi  yang  harus  dimiliki  oleh setiap  kota  adalah  sebesar  30%  yang  terdiri  dari  20%  RTH  Publik  dan  10  %  RTH Privat.
RTH di Kota Cirebon sampai saat ini memiliki proporsi RTH Publik sebesar 9% dari  yang  seharusnya  yaitu  20%.  Untuk  RTH  Privat  Kota  Cirebon  berdasarkan  hasil
wawancara  penulis  dengan key informan sudah  mencapai  proporsi  yang  seharusnya yaitu 10% namun presentase ini setiap tahun nya selalu berubah.
Dari  ke  4  faktor  implementasi  ternyata  faktor  Komunikasi  dan  Disposisi/Sikap yang  lebih  dominan  mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Ruang  Terbuka  Hijau  di Kota Cirebon.

## Komunikasi
Peyampaian  informasi  dilakukan  melalui  komunikasi,  mengingat  pentingnya penyampaian  informasi,  maka  kepada  informan  diajukan  pertanyaan  yang  berkaitan dengan pemahaman mereka mengenai pentingnya komunikasi.
Salah  satu  hal  yang  cukup  penting  adalah  komunikasi  karena  komunikasi memiliki  keterkaitan  antara  komunikator  dengan  komunikan  dan  juga  menentukan tingkat  keberhasilan  implementasi  kebijakan  RTH  di  Kota  Cirebon  ini.  Faktor  yang mendukung  komunikasi  terhadap  implementasi  kebijakan  RTH  di  Kota  Cirebon terdapat dua parameter, yang terdiri atas :
1. Proses penyampaian informasi
2. Kejelasan informasi dan konsistensi yang disampaikan
Kedua  hal  tersebut  sangat  mendukung  terhadap  tingkat  keberhasilan implementasi  kebijakan  RTH  di  Kota  Cirebon  ini.  Kedua  hal  tersebut  lah  yang  akan menjadi topik pembicaraan dan pertanyaan yang penulis ajukan kepada para informan.

## Sumber Daya
Sumber Daya dalam hal implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau memiliki beberapa  komponen,  yaitu  sumber  daya  yang  berkaitan  Sumber  Daya  Manusia  atau Sumber  Daya  Aparatur  yang  melaksanakan  kebijakan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota Cirebon. Komponen sumber daya ini meliputi tiga parameter :
1. Kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana (aparatur)
2. Sumber Daya Manusia pelaksana (aparatur) yang cukup dan bertanggungjawab
3. Sumber Dana
Sumber  daya  merupakan  hal  yang  mutlak  harus  dilaksanakan  pada  setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis sistematis dan terencana atas dasar kemitraan.

## Disposisi/ Sikap
Salah  satu  penyebab  yang  mempengaruhi  efektivitas  implementasi  kebijakan RTH  di  Kota  Cirebon  adalah  sikap  para  implementor  (aparatur),  Disposisi  merupakan karakter atau kepribadian dari seorang pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan peraturan, hal tersebut dapat terwujud dalam bentuk konsistensi implementasi  kebijakan,  dan  komitmen  pelaksana  (aparatur)  dalam  pelaksanaan implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang positif, maka akan menjalankannya peraturan tersebut secara konsisten, baik, dan tercapai. Sebaliknya jika  implementor  atau  pelaksana  kebijakan  tersebut  tidak  memiliki  sikap  yang  positif, atau  memiliki  pandangan  yang  berbeda  dalam  mengimplementasikan  kebijakan,  maka keefektifan  dalam  implementasi  kebijakan  akan  kurang  dan  tidak  maksimal.  Disposisi juga  terkait  dengan  respon  para  pelaksana  kebijakan  terhadap  peraturan  yang  ada, pemahaman terhadap peraturan/kebijakan yang dibuat, dan pengetahuan akan nilai yang dimiliki  seorang  implementor.  Tanpa  adanya  dukungan,  maka  pelaksanaan peraturan/kebijakan  akan  berjalan  terhambat  karena  tugas  tersebut  dianggap  sebagai beban  kerja/tugas  yang  musti  dikerjakan.  Sikap  merupakan  salah  satu  dari  budaya birokrasi,  sikap  ini  merupakan  kesepakatan  individu  tentang  nilai  nilai  bersama  dalam kehidupan orgaanisasi dan mengikat semua pelaksana kebijakan.

## Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  sebagai  pelaksana  kebijakan  memiliki  peran  yang  sangat penting dalam kebijakan RTH di Kota Cirebon, salah satu aspek yang terpenting adalah adanya Standard  Operating  Procedures (SOP).    SOP  adalah  suatu  standar  atau pedoman  tertulis  yang  digunakan  untuk  mendorong  dan  menggerakan  Dinas  PUPR dalam  mencapai  tujuan  yaitu  tercapainya  RTH  sebesar  30%  di  Kota  Cirebon  ,  SOP merupakan tata cara atau tahapan yang di bakukan dan harus dilalui untuk meyelesaikan suatu proses kerja tertentu.
Parameter dari dimensi ini adalah:
1. Adanya Standard Operating Procedures (SOP)
Dengan  tidak  adanya  SOP  yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan  RTH, membuat kinerja aparatur pelaksana menjadi terhambat. Dan semakin sulitnya mencapai proporsi RTH sebesar 30%.
Tugas  Pokok  dan  fungsi  tidak  akan  pernah  lepas  dari  sebuah  birokrasi  terlebih aparatur  Dinas  PUPR  Kota  Cirebon  harus  sesuai  dengan  struktur  organisasi  dan kewenangannya dalam menjalankan suatu pekerjaan. Aparatur Dinas PUPR telah sesuai visi dan misi dalam menjalankan kebijakan RTH di Kota Cirebon.
Standard Operating Procedures (SOP) memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai standarisasi  yang  wajib  dilakukan  dalam  menyelesaikan  pekerjaan,  mengurangi kesalahan  dan  kelalaian,  menjamin  proses  yang  telah  ditetapkan  dan  dijadwalkan  agar dapat  berjalan  sebagaimana  seharusnya,  menjamin  tersedianya  data  untuk penyempurnaan  proses,  meningkatkan  akuntabilitas  dengan  melaporkan  dan mendokumentasikan
Struktur  birokrasi  adalah  karakteristik,  norma-norma  dan  pola-pola  hubungan yang  terjadi  berulang  ulang  dalam  badan-badan  eksekutif  yang  mempunyai  hubungan, baik  potensial  maupun  nyata  dengan  apa  yang  mereka  miliki  dalam  menjalankan kebijakan.  Struktur  birokrasi  yang  ada  di  Dinas  PUPR  Kota  Cirebon  bertugas  sesuai dengan  masing-masing  tugasnya,  mereka  menjalankan  tugas  sesuai  dengan  ketentuan yang  mereka  jalankan.  Struktur  birokrasi  bertugas  dalam  melaksanakan  kebijakan  dan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan.
2. Sistem Koordinasi
Untuk  koordinasi  berdasarkan  wawancara  penulis  dengan key  informan bahwa kordinasi  antara  dinas  PUPR  dengan  dinas  yang  lain  itu  belum  dilaksanakan  dengan baik,  dikarenakan  belum  dibentuknya  kelompok  kerja  (pokja)  antar  sesama  dinas pelaksana  RTH.  Namun  untuk  kordinasi  antar  sesama  pegawai  sampai  saat  ini koordinasi yang dilaksanakan adalah koordinasi informal, yaitu koordinasi kondisional.

## Hambatan-Hambatan pada Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon
Implementasi kebijakan yang dilaksanakan tidak selalu berjalan mulus, berbagai permasalahan  dan  hambatan  terjadi  dalam  pelaksanaan  Implementasi  Kebijakan  ini. Dibawah  ini  beberapa  hambatan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon:
Berdasarkan  hasil  wawancara  sementara  dengan  staf  pelaksana  Bidang Pemanfaatan  Ruang  Bapak  Yusuf  Wirahadi  Kusumo  ST,  Permasalahan  pada  tahapan pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut:
1. Sulitnya  pengadaan  lahan  dan  pembebasan  lahan  yang  ada  untuk  Ruang  Terbuka Hijau di Kota Cirebon.
2. Alokasi anggaran terbatas.
3. Kurangnya Pegawai dalam hal Pelaksanaan RTH
4. Komitmen Pegawai dalam Pelaksanaan RTH
5. Masyarakat belum mengetahui akan pentingnya manfaat Ruang Terbuka Hijau

## Kesimpulan
Berdasarkan    hasil  analisis  yang  dijelaskan  dalam  Bab  IV,  dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi  Kebijakan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota  Cirebon  berdasarkan Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  05  Tahun  2008  tentang  Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan ternyata kurang  optimal  hal  ini  di  karenakan,  kurang  maksimalnya  pegawai  dalam  usaha pengadaan  lahan  dan  pembebasan  lahan,  alokasi  dana  terbatas,    dan  kurangnya kuantitas SDM di Dinas PUPR.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota  Cirebon  adalah  komunikasi  yang  memiliki  parameter  yaitu  (proses penyampaian  informasi  dan  kejelasan  informasi  yang  disampaikan),  sumber  daya yang memiliki parameter yaitu (Kemampuan sumber daya manusia pengelola/aparatur,  staf  yang  cukup  dan  bertanggung  jawab,  dan  Sumber  Dana), disposisi/sikap  yang  memiliki  dinas  PUPR  dalam  hal  ini  yang  berkaitan  dengan Standard  Operating  Procedures (SOP)  dan  sistem  koordinasi.  Tidak  adanya  SOP yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  RTH  menyebabkan  kurangnya  komitmen pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya,  dan  sistem  koordinasi  antar  dinas  PUPR dengan dinas dinas terkait belum maksimal  karena belum di  bentuk  nya kelompok kerja(pokja).
3. Pada  intinya  implementasi  kebijakan  RTH  ini  belum  sesuai  dengan  apa  yang diamanatkan  pada  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  05  Tahun  2008.
Selain  itu  ada  beberapa  hambatan  lain  yang  termasuk  di  dalamnya,  yaitu  kesulitan pegawai  dalam mendapatkan lahan dan pembebasan lahan ,  alokasi anggaran  yang terbatas  pun  membuat  terhambatnya  sebuh  implementasi  kebijakan,  kurangnya pegawai di Dinas PUPR menjadikan sulitnya bergerak cepat dalam hal penyelesaian program,  komitmen  pegawai  terhadap  pelaksanaan  program  yang  belum  optimal dikarenakan  tidak  adanya Standard  Operating  Procedures (SOP)  dan  masih kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  RTH  di  Kota  Cirebon  dikarenakan sosialisasi yang belum dilaksanakan secara optimal oleh Dinas PUPR Kota Cirebon. Penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Ruang  Terbuka Hijau  di  Kota  Cirebon  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  05 Tahun  2008  tentang  Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di Kawasan Perkotaan belum dilaksanakan secara optimal di  karenakan masih banyaknya target yang belum tercapai dan masih banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi.
Sikap  komitmen  pegawai  yang  belum  optimal  membuat  terhambatnya  beberapa program  yang  hendak  dilaksanakan.  Beberapa  hambatan  yang  terjadi  menjadi  acuan pegawai  dinas  PUPR  dalam  mengatasinya  dan  bekerja  lebih  baik  lagi  sesuai  yang  di amanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008. Standard Operating  Procedures (SOP)    yang  menjadi  alasan  utama  pegawai  dalam  mejalankan program  secara  optimal  harus  segera  dibuat  dengan  menyesuaikan  dengan  Peraturan yang ada.

## BIBLIOGRAFI
Abdul  Wahab  Solichin.  2015. Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke    Penyusunan Model-model  Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta. Bumi Aksara
Agus,  Purwanto  E.  dan  Ratih,  Sulistyastuti  D.    2015. Implementasi  Kebijakan  Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta .Gava Media.
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik. Yogyakarta.  Gadjah Mada    University Press.
Subarsono AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Kombinasi. Bandung. Alfa Beta.
Suharto Edi. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
Suradinata  Ermaya.1998. Administrasi  Lingkungan  dan  Ekologi  Pemerintahan Dalam Pembangunan. Bandung. Ramadan Citra Grafika.
Tachjan.  2008. Implementasi  Kebijakan  Publik. Bandung. Asosiasi  Ilmu  Politik Indonesia  (AIPI)  Bandung  bekerjasama  dengan  Puslit  KP2W  Lembaga Penelitian UNPAD.
Wibawa  Samodra,  dkk.  1994. Evaluasi  Kebijakan  Publik. Jakarta.  PT.Raja  Grafindo Persada.
Winarno Budi. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta. CAPS.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  05  Tahun  2008  Tentang  Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan www.artikelsiana.com/2015/03/dampakpemanasan-global-global-warming.html?m=1 http://www.lspr.edu/pritakemalgani/menyampaikan-informasi-kepada-publik-2/