Sharfina  Nurhayati  (2022)  Tanggapan Masyarakat Tentang Sosialisasi Program  Jakarta Smart  City  (Studi Pada Akademisi Public Relations Dan Praktisi Public Relations) , Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
(7) 10
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG SOSIALISASI PROGRAM JAKARTA SMART CITY (STUDI PADA AKADEMISI PUBLIC RELATIONS DAN PRAKTISI PUBLIC RELATIONS)

## Sharfina Nurhayati¹, Vidya Alisya², Mutiara Arnendya³
1 Pascasarjana Ilmu Komunikasi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta, Indonesia 2 Pascasarjana Ilmu Komunikasi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta, Indonesia 3 Universitas Al Azhar Indonesia Email: sharfinanurhayati@gmail.com, vidyaalisya99@gmail.com, mutiaraarnendya@gmail.com

## Abstrak
Sosialisasi  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  atau  pengetahuan  khalayak sasaran untuk merebut perhatian serta menumbuhkan persepsi atau opini yang positif terhadap  suatu  kegiatan  dari  sebuah  lembaga/organisasi  agar  tercipta  suatu kepercayaan dan citra baik di masyarakat. Sosialisasi dilakukan pemerintah untuk menyampaikan  informasi  tentang  program  Jakarta Smart  City yang  sedang  dibuat sehingga  dapat  dukungan  dari  publiknya.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimana  tanggapan  akademisi  dan  praktisi public  relations tentang sosialisasi  program  Jakarta Smart  City. Kerangka  konsep  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari: Government  Public  Relations,  Cyber  Public  Relations dalam e-Government,  Smart  City , Smart  Governance dan Smart  Mobility yang pekerjaannya sudah menggunakan basis teknologi informasi dan komunikasi. Pada penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  paradigma  konstruktivis,  dan  pendekatan penelitian  kualitatif,  serta  sifat  penelitian  deskriptif.  Strategi  penelitian  yang digunakan adalah fenomenologi. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan tiga orang informan dari satu orang Akademisi dan  dua  orang  Praktisi Public  Relations. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sosialisasi  yang  diberikan  pemerintah  daerah  Jakarta  masih  belum  optimal  karena masyarakat belum melihat event maupun kampanye tentang program Jakarta menuju Smart City .
Kata Kunci : humas pemerintahan; cyber public relations; e-government dan smart city

## Abstract
Socialization is intended to increase awareness or knowledge of the target public to win  attention  and  to  grow  a  positive  perception  or  opinion  of  an  organization  in order to create a good belief and image in society. The socialization was conducted by  the  government  to  deliver  information  about  the  Jakarta  Smart  City  program being created in order to receive public support. The problem with this research is how academics and public relations practitioners respond to the socialization of the
Jakart  Smart  City  program.  The  conceptual  framework  used  in  this  research consisted  of:  Government  Public  Relations,  Cyber  Public  Relations  in  e- Government, Smart City, Smart Governance, and Smart Mobility whose work has been using a base of information and communication technology. In this research, researchers used the constructivist paradigm, and a qualitative research approach, as  well  as  the  nature  of  descriptive  research.  The  research  strategy  used  is phenomenology. Methods of collecting data through document studies and in-depth interviews with three informants from one academics public relations and two public relations practitions. Research shows that the formation given by the Jakarta district government is still not optimal because people have not seen the event or campaign on the Jakarta Smart City program.
Keywords: government public relations; cyber public relations;e-government dan smart city

## Pendahuluan
Komunikasi digital tak hanya melibatkan subjek, tujuan, target, dampak, ataupun channel- nya  saja,  di  dalamnya  pun  terdapat  teknologi. Teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  bersifat  digital  dimanfaatkan  oleh  beberapa  negara  maju  dan berkembang  yang  akhirnya  membentuk  birokrasi  pemerintahan  baru,  yang  disebut sebagai Electronic  Government ( e-Government ). E-Government adalah  penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik agar menjadi  lebih  baik  dan  berorientasi  pada  pelayanan  masyarakat.  Dengan  adanya e- Government , diharapkan adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan memungkinkan untuk berinteraksi antara pemerintah dengan masyarakatnya (Akadun, 2009) . Munculnya e-Government ini, untuk membuat ciri khas suatu daerah yang sesuai dengan potensi dan kapasitasnya.  Merujuk  pada  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  (SPPN)  yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2004, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan inovatif tidak dapat lepas dari arsitektur perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. (Lattimore, Baskin, Heiman, & Toth, 2010) menjabarkan dan mencapai tujuan  program  pemerintahan,  meningkatkan  sikap  responsive  pemerintah,  serta memberikan informasi kepada publik dibutuhkan peran humas atau public relations.
Tugas seorang public relations membangun hubungan antara institusi pemerintah maupun perusahaan kepada publiknya. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap suatu lembaga. Public Relations menjalankan berbagai aktivitas kerjanya dibantu dengan internet sebagai sarana atau media untuk publisitasnya, dengan kata lain cyber  public  relations. Cyber  public  relaions merupakan  kekuatan  tambahan  untuk membantu  dalam  menjalankan  tugas  seorang  humas,  karena  segala  aktivitasnya  dapat dengan  mudah  diakses  oleh  para  publik (Yuliawati  &  Irawan,  2016) . Dalam  konteks tersebut, tugas seorang humas pemerintahan antara lain menjalankan kegiatan, kebijakan dan  pelayanan  publik  dengan  memberikan  berbagai  informasi  tentang  kebijakan pemerintahan  yang  berkaitan  langsung  dengan  masyarakat (Lubis,  2012) .  Dengan dipengaruhi  oleh  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  tugas  humas pemerintah  ( government  public  relations )  pun  kini  telah  beralih.  Perubahan  humas
pemerintahan  ini  didukung  oleh  undang-undang  keterbukaan  informasi  publik,  dalam Undang-undang keterbukaan informasi menuntut akan adanya aliran informasi yang jelas dan memadai untuk kepentingan masyarakat. Dengan begitu muncul-lah ide besar yang mengatur masyarakat dan tata perkotaan yang lebih baik. Ide besar dan langkah kreatif pun muncul dengan hadirnya istilah Smart City atau istilah sejenisnya (Utomo & Hariadi, 2016) . Smart  City dapat  diartikan  sebagai  “Kota  Cerdas”  yang  merupakan  konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan disuatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Setidaknya  ada  enam  indikator  untuk  memenuhi  predikat Smart  City antara  lain mencakup  hal-hal  seperti  Ekonomi  pintar  ( smart  economy ),  Mobilitas  Pintar  ( smart mobility ),  Lingkungan  pintar  ( smart  environment ),  Kehidupan  pintar  ( smart  living ), Masyrakat pintar ( smart people ), dan Pemerintah pintar ( smart governance) (Pratama, 2014) .  Membuat  kota “smart” merupakan  sebuah  strategi  untuk  mengurangi  masalah yang dihasilkan oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat. Dengan begitu, maka  pelayanan  kepada  masyarakat  akan  lebih  dikenal. Smart  City harus  didukung dengan masyarakat yang cerdas pula, yaitu masyarakat yang paham akan perannya dalam pembangunan. Konsep smart city ini diharapkan dapat dilakukan di kota-kota Indonesia. Beberapa kota besar di Indonesia kini berlomba – lomba dalam penerapan konsep smart city ,  seperti  kota  Bandung  salah  satunya  yang  sudah  menggunakan  konsep smart  city untuk membangun sistem pemerintahan yang saling terhubung dan terintegrasi. Selain itu,  dengan  membangun smart  city dapat  mengontrol  jalannya  pembangunan  kota, memanajemen, dan memudahkan dalam mengamati situasi kota.
Kota  Jakarta  sebagai  salah  satu  Ibukota  yang  memiliki  penghasilan  per  kapita tertinggi di Indonesia dan memiliki tingkat urbanisasi tertinggi di dunia. Kota Jakarta ini memiliki  visi  yaitu  “Jakarta  sebagai  Ibukota  Indonesia  yang  aman,  nyaman,  makmur, produktif, berkelanjutan, dan kompetitif secara global”  Sebagai informasi, luas wilayah Pemerintah Daerah DKI Jakarta sekitar 662,3 km persegi, sementara jumlah penduduk pada 2017 mencapai 10,37 juta jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk (berdasarkan sesnsus  penduduk  2010)  DKI  Jakarta  pada  2017  mencapai  1,06%. Hal  tersebut  dapat dilihat dari gambar 1.1 dibawah ini:

## Gambar 1
Kepadatan Penduduk DKI Jakarta (2000 – 2017)
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). Kata Data. 2018. Sites Info.Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/berapa-kepadatan-penduduk-di-dki- jakarta Diakses pada hari Jum’at, 09 November 2018, pukul 18:34 WIB
Pertumbuhan penduduk yang cepat dengan sedikitnya jalan dan kurangnya sistem transportasi yang cerdas menjadi salah satu faktor kemacetan di Jakarta. Penyebab utama terjadinya kemacetan pun karena adanya ketidak seimbangnya demand and supply yaitu pertumbuhan jumlah kendaraan dengan kapasitas prasarana transportasi (jaringan jalan dan jaringan angkutan umum) yang ada (Suyuti, 2012) .

## Bagan 1

## Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar
(Tidak Termasuk TNI, Polri dan CD) Menurut Jenis Kendaraan, 2012-2016
Sumber : Ditlantas Polda Metro Jaya. 2017. Statistik Transportasi DKI Jakarta 2017. Diakses dari Jakarta Badan Pusat Statistiik. Diakses pada Minggu, 09 Juni 2019 pukul 21:54 WIB
Untuk  mengatasi  kemacetan,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  telah  melakukan berbagai  upaya  untuk  mengatasinya,  mulai  dari  kendaraan  umum  maupun  kendaraan pribadi mobil dan motor. Upaya yang sudah di lakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta yaitu adanya  Transjakarta,  membangun  jalan  layang non tol  Casablanca-Tanah  Abang, berkalunya 3 in 1, pelanggaran terhadap sepeda motor, dan pembangunan jalan layang untuk  transjakarta  Ciledug-Tendean.  Untuk  itu,  Pemerintah  DKI  Jakarta  menemukan solusi  dimana  Jakarta  harus  lebih  efektif  dan  efisien  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  terintegrasi,  memprioritaskan  angkutan  yang  ramah lingkungan dan bukan kendaraan bermotor, serta adanya akses moda transportasi yang beragam, atau singkatnya Kota Jakarta perlu menjadi sebuah Kota yang cerdas ( smart city ).  Dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  beberapa  elemen  dari smart  city, yaitu smart governance dan smart mobility. Pengambilan dari kedua elemen ini karena penulis melihat di Kota Jakarta baru di realisasikannya kedua elemen ini.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tringgulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan  makna  daripada  generalisasi (Sugiyono,  2013) .  Sugiyono  menjelaskan secara  lebih  lanjut  bahwa  tujuan  penelitian  kualitatif  tidak  hanya  mencari  kebenaran. Penelitian kualitatif ini lebih memahami subjek yang ada disekitarnya. Dalam memahami sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan subjek salah, karena tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena untuk mendapatkan hasil jawaban dan informan mengenai tanggapan masyarakat tentang program Jakarta smart city , dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan peneliti mendapatkan jawaban lebih detail dan mendalam melalui wawancara.
Penulis  mengumpulkan  data  melalui  wawancara  dan  dokumen.  Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual (Sukmadinata, 2011). Peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam karena beberapa hal, antara lain:
• Peneliti dapat mengajukan pertanyaan susulan.
• Informan cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan
• Informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang
Selain  itu  penulis  mengumpulkan  data  dengan  dokumen  sebagai  sumber  data. Dokumen  merupakan    catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu  dan  berbentuk  tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013) .
Keterbatasan  penelitian  yang  dimiliki  oleh  peneliti  adalah  sebagai  berikut. Penelitian  tentang  sosialisasi  program  Pemerintah  Daerah  Jakarta  ini  dilakukan  secara kualitatif, sehingga hasil yang didapat hanya berlaku di Pemerintah Daerah Jakarta itu
sendiri dan tidak bisa digeneralisasikan ke Pemerintah Daerah lainnya dan penelitian ini hanya  mengambil  beberapa  elemen  dari Smart  City, yaitu Smart  Government (Pemerintahan Pintar) dan Smart Mobility (Mobilitas Pintar). Penulis juga menjadikan ahli kehumasan sebagai informan untuk mewakili masyarakat. Selain itu, peneliti tidak terlibat  secara  langsung  dalam  proses  mensosialisasikan  program  dan  kebijakan Pemerintah Daerah. Karena itu, penulis tidak bisa mengamati secara menyeluruh tentang situasi,  peristiwa  dan  perilaku  masyarakat.  Sehingga  informasi  yang  diperoleh  penulis yang didapatkan melalui dokumen dan wawancara dengan para informan.

## Hasil dan Pembahasan
Salah satu peran government public relations dalam merealisasikan kinerjanya ialah menjadi  penghubung  antara  pemerintahan  dengan  masyarakat  demi  membangun komunikasi yang baik. Seperti halnya yang dilakukan government public relations yaitu mensosialisasikan program smart city .
Mengkomunikasikan program atau suatu kebijakan bisa melalui banyak pendekatan salah satunya membuat event utnuk mempromosikan program tersebut. Event yang dibuat ini bertujuan untuk menarik perhatian publik yang nanti nya akan memberikan masukan kepada  pembuat  acara.  Jadi  seiring  setelah  melakukan  hubungan  yang  baik  kepada publiknya seorang seorang humas pemerintah haruslah bisa memanfaatkan digital untuk pekerjaannya. Tugas maupun peran seorang PR pemerintah dapat memberikan informasi yang  baik  kepada  masyarakatnya,  meskipun  dalam  penyampaiannya  ada  beberapa  hal yang berbeda, namun isi dari penyataan-pernyataan tidak ada yang bertolak belakang.
Setelah mengetahui tugas dan peran humas pemerintahan, bahwa saat ini industri PR sudah memasuki era dimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Humas dalam hal ini telah menggunakan digitalisasi atau disebut juga dengan cyber PR.
Cyber PR  adalah  penggunakan  teknologi  digital  dalam  memberikan  informasi kepada  masyarakatnya  atau cyber PR  dapat  dikatakan  sebagai  alat  untuk  memberikan informasi.  Sekarang  ini  industri  PR  telah  memasuki  era  4.0  dimana  seorang  PR menggunakan teknologi digital sebagai alat untuk memberikan informasi. Bahwa cyber public relations merupakan alat untuk membantu pekerjaan seorang PR dan digunakan oleh informan untuk melakukan pekerjaannya.
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  ini  dimanfaatkan  oleh  Negara  maupun pemerintahan. Akhirnya teknologi ini membuat pemerintah ingin melakukan tata kelola yang baru yaitu Smart City . Smart city adalah konsep untuk membuat kota menjadi lebih tertata dan masyarakatnya dapat menggunakan fasilitas yang ada.
Smart City mempunyai beberapa indikator, indikator ini disebut dengan framework smart city. Demikian sama halnya di Jakarta, kota Jakarta menjurus kepada framework smart  city  Europe .  Indikator smart  city ini  saling  berkaitan  dan  masyarakat  berharap pemerintah  kota  bisa  memberikan  fasilitas  yang  baik  kepada  masyarakatnya.  Jika masyarakat  yang  sudah  menggunakan  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dapat dikatakan sebagai masyarakat yang smart.
Untuk  di  Jakarta  sendiri  penerapan  konsep smart  city masyarakat  belum menggunakan  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  baik.  Masyarakat mengharapkan smart  mobility ini  memberikan  kenyamanan  kepada  publiknya.  Akan tetapi sosialisasi tentang smart mobility di Jakarta yang dibuat pemerintah kurang baik sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaannya. Bisa diambil kesimpulan bahwa smart mobility yang ada di Jakarta belum bisa dikatakan smart . Selain mobilitas angkutan, pemerintah  sedang  berusaha  untuk  membangun  trotoar  untuk  pejalan  kaki  tetapi masyarakat  belum  bisa  memanfatkaan  fasilitas  ini.  Dalam  membuat  program  ataupun kebijakan seorang humas pemerintah haruslah bisa mensosialisasikan nya dengan baik kepada  masyarakatnya.  Begitu  pula  denga  program  yang  sedang  dibuat  oleh pemerintahan, menurut masyarakat dirasa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal. bahwa masyarakat belum melihat adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah tentang program Jakarta Smart City.
Tugas PR pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas kepada publiknya agar  bisa  mendapatkan feedback dan  didukung  oleh  publiknya.  Dengan  begitu, masyarakat seharusnya bisa merubah perilakunya jika ada peraturan atau program yang dibuat oleh pemerintah.
Peran humas sangat penting bagi perusahaan ataupun lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk menyampaikan informasi atau menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan  dengan  kebijaksanaan  dan  tindakan-tindakan,  serta  aktivitas  dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepemerintahannya.
Seperti halnya humas Pemerintahan Daerah Jakarta yang bertugas menyampaikan informasi  program  dan  kebijakan  yang  diterapkan  kepada  masyarakatnya.  Dalam penyampaian informasi, humas pemerintah bisa melalui saluran media, membuat event, campaign, dan  bekerja  sama  denga  para influencer guna  menyebarluaskan  informasi melalui media sosial.
Pada  humas  Pemerintah  DKI  Jakarta,  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  berbeda, sesuai  dengan  sasaran  dan  tujuan  lembaga  pemerintahan.  Karena  pada  lembaga pemerintahan  memiliki  kewajiban  untuk  melayani  sasaran  yang  lebih  luas.  Humas pemerintah sekarang sudah mengikuti perkembangan indusri 4.0, yang artinya seorang humas pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini sebagai suatu alat  dalam  membantu  pekerjaannya  dan  dalam  menyampaikan  informasi  kepada masyarakatnya. Menurut Bob Julius Onggo seorang humas dapat dengan mudah untuk melewati  berbagai  batasan  dan  penghalang,  serta  memudahkan  humas  dalam menyampaikan  pesan-pesan  korporat  kepada  target,  baik  itu  publik  internal  maupun eksternal, tanpa melalui atau bergantung pada pihak manapun.
Tidak hanya memanfaatkan teknologi digitalisasi ini, seorang humas pemerintah haruslah terbuka dan transparan kepada publiknya. Dengan adanya keterbukaan informasi kepada  publik  ini  pemerintah  berharap  dapat  mengatur  tata  perkotaan  yang  lebih  baik yang disebut dengan Smart City. Smart City ini merupakan suatu konsep untuk mengatur kota dan masyarakat yang tinggal di kota tersebut menjadi lebih baik. Seperti yang di ungakapkan oleh Agus Eka Pratama Smart City adalah konsep perencanaan kota dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang tinggi.
Smart City telah di terapkan di Negara maju maupun berkembang, contoh Negara yang menggunakan konsep ini seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan. Begitu juga Negara berkembang seperti kota-kota yang ada di Indonesia, akhirnya Kota Jakarta pun menerapkan  konsep smart  city ini.  Indikator  yang  digunakan  oleh smart  city ini setidaknya  ada  enam  yang  mengikuti European  Smart  Cities yaitu smart  governance, smart  mobility,  smart  economy,  smart  living,  smart  environment,  smart  people. Di Indonesia sudah beberapa kota yang menerapkan konsep ini dan berhasil mendapatkan penghargaan. Jika dilihat dari penghargaan, kota-kota tersebut berhasil mensosialisasikan programnya dengan baik kepada masyarakatnya.
Sosialisasi  ini  bertujuan  untuk  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakatnya agar  masyarakat  dapat  memberikan  opini  dan  saran  kepada  pembuat  kegiatan.  Seperti yang  dikatakan  Kamanto  Sunarto  dalam  bukunya  bahwa  penananman  pengetahuan tentang  program  kebijakan  kepada  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  melakukan sosialisasi mengenai program kebijakan kepada masyarakatnya.
Dalam  menunjang  penelitian  ini,  penulis  memilih  informan  yang  merupakan seorang  yang  ahli  di  bidang public  relation s.  Menurut  pemahaman  mereka  sosialisasi adalah  bagian  dari  tugas public  relations yang  menyampaikan  informasi  kepada publiknya.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Betty  Wahyu  Nila  Sari  humas  menyampaikan informasi  kepada  masyarakat  mengenai  kebijakan,  aktivitas  dan  prestasi  dari  suatu instansi melalui banyak media.
Untuk itu program yang sedang dibuat maupun telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Jakarta, harus di sosialisasikan kepada masyarakatnya. Seperti program Jakarta smart city ini. Program ini dititik beratkan di smart mobility karena masalah utama yang ada di kota Jakarta  adalah  kemacetan.  Karena  program  ini  melibatkan  warga  yang  tinggal  di  kota Jakarta, maka diperlukan sosialisasi yang bersifat edukasi agar program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat didukung oleh publiknya.
Dalam penelitian ini, didapatkan data bahwa sosialisasi yang diberikan Pemerintah tentang program Jakarta Smart City yang meliputi smart governance dan smart mobility kurang  maksimal.  Karena  informan  belum  terpapar  langsung  tentang  program  yang dibuat oleh Pemerintah. Menurut informan sosialisasi tentang Jakarta Smart City ataupun elemen  dari Smart  City ini  masih  bersifat  pasif.  Dalam  kenyataanya  menurut  Dian Ekowati  selaku  Kepala  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik  (Diskominfotik) bahwa  DKI  Jakarta  telah  menyampaikan  dan  membagi  apa  yang  telah  diterapkannya. Tidak  hanya  informan  yang  ahli  di  bidang public  relations .  Informan  yang  menjabat sebagai consultant pubic relantions dan sebagai CEO dari Citiasiainc yang memberikan penghargaan kepada kota-kota yang menerapkan konsep smart city di Indonesia, merasa program Jakarta Smart City ini tidak tersosialisasikan dengan optimal. Terutama untuk smart  mobility di  Jakarta  dan smart  governance nya.  Menurut  informan  bahwa pemerintah haruslah punya prioritas dan harus di sosialisasikan agar mendapat dukungan dari publik. Jika dilihat dari pernyataan Gunawan selaku Direktur Evaluasi Kinerja dan
Peningkatan  Kapasitas  Daerah  Dirjen  Otda  Kemendagri,  sosialisasi  dan  penyebaran informasi  terkait  perlunya  pemerintah  daerah  menuju  ke smart  governance akan  terus dilakukan sebagai bagian dari tugas pembinaan Kemendagri.
Dengan begitu di dalam penelitian ini para informan memberikan masukan kepada humas pemerintahan sebaiknya dalam merencanakan atau melaksanakan suatu program alangkah  lebih  baik  di  sosialisasikan  kepada  masyarakat.  Sosialisasi  dapat  melalui beragam saluran media. Untuk program Jakarta Smart City diharapkan adanya kampanye besar-besaran untuk mengedukasi publik dan membuat acara yang melibatkan langsung masyarakatnya. Selain kampanye dan membuat acara, diharapkan role model yang ada di Jakarta  dapat  membantu  sosialisasi  program  Jakarta Smart  City ini.  Cara mensosialisasikan menggunakan media ini lebih efektif karena masyarakat yang tinggal di kota Jakarta sangat beragam. Sehingga tidak bisa menunggu kesadaran publik tetapi menggunakan berbagai macam cara agar dapat dipahami oleh masyarakat yang tinggal di kota ini.

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Tanggapan akademisi public relations dalam sosialisasi program Jakarta Smart City belum mengetahui adanya program ini. Untuk Smart City sendiri akademisi public relations memahami konsep ini, akan tetapi belum menyadari bahwa konsep ini diterapkan  juga  di  kota  Jakarta.  Selain  itu,  tanggapan  praktisi public  relations dalam sosialisasi  program  Jakarta Smart  City ini  kurang  optimal.  Untuk  elemen  dari  Jakarta Smart City seperti smart governance dirasa perlahan-lahan sudah membaik dan menuju ke good governance . Akan tetapi tentang prestasi yang didapat kurang di sosialisasikan kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  tidak  mengetahuinya.  Selain  itu,  untuk sosialisasi elemen smart mobility kurang maksimal, karena belum menggunakan saluran media komunikasi dalam mensosialisasikan programnya.

## BIBLIOGRAFI
Akadun. (2009). Teknologi Informasi Administrasi . Bandung : Alfabeta. Google Scholar
Lattimore, Dan, Baskin, Otis, Heiman, Suzette T., & Toth, Elizabeth L. (2010). Public Relations profesi dan praktik. Jakarta: Salemba Humanika . Google Scholar
Lubis, Evawani Elysa. (2012). Peran humas dalam membentuk citra pemerintah. Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) , 12 (1). Google Scholar
Pratama,  IPAE,  &  Eka,  Putu  Agus.  (2014).  Smart  City  beserta  Cloud  Computing  dan Teknologi-teknologi pendukung lainnya. Bandung: Informatika . Google Scholar
Sugiyono,  Dr.  (2013). Metode  penelitian  pendidikan  pendekatan  kuantitatif,  kualitatif dan R&D . Google Scholar
Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). Metode Penelitian dan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya . Google Scholar
Suyuti, Rusmadi. (2012). Implementasi” Intelligent Transportation System (ITS)” untuk Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di DKI Jakarta. Konstruksia , 3 (2). Google Scholar
Utomo, Chandra Eko Wahyudi, & Hariadi, Mochamad. (2016). Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota . Google Scholar
Yuliawati,  Yuliawati,  &  Irawan,  Enjang  Pera.  (2016).  Peran  Cyber  Public  Relations Humas  Polri  Dalam  Memberikan  Pelayanan  Informasi  Publik  Secara  Online. Jurnal Politikom Indonesiana , 1 (1), 206. Google Scholar

## Copyright holder:
Sharfina Nurhayati, Vidya Alisya, Mutiara Arnendya (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: