## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
Oleh Roy Ganda Marbun Banjarnahor Univeristas Darma Agung, Medan E-mail : roygandamarbun@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The case of money laundering which is an extraordinary crime, of course the threat that arises will be even greater and can endanger property and family. The  problems in this study are (1) how  to  regulate  legal  protection  for  witnesses  and  reporters  in  Indonesia,  (2)  how  to  provide legal  protection  to  witnesses  and  reporters  after  the  enactment  of  Law  Number  8  of  2010 concerning  the  prevention  and  eradication  of  money  laundering  crimes,  (3  )  what  are  the procedures  for  implementing  legal  protection  for  witnesses  and  reporters  of  money  laundering crimes.  The  type  of  research  used  is  a  normative  juridical  research  method.  This  research  is based on literature study. The data collection technique was carried out by means of a literature study. Data analysis is using data processing obtained from library research. The results of the study show that legal protection arrangements for witnesses and reporters are carried out by law enforcement  officers  who  are  obliged  to  keep  the  identities  of  witnesses  and  reporters confidential,  provide  protection  for  personal  and  family  security,  and  provide  their  statements without having to be present in court and can provide it through electronic media if the situation does  not  allow  and  give  it.  protection  from  the  beginning  of  the  investigation to  the  end  of  the case. Legal protection for witnesses and reporters after the enactment of Law No. 8 of 2010 is required to provide special protection to witnesses and reporters as regulated in Articles 84 to 86.
Keywords: Witness, Whistleblower, Legal Protection, and Money Laundering Crime

## ABSTRAK
Kasus  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  merupakan  kejahatan  luar  biasa,  sudah  tentu ancaman  yang  muncul  akan  semakin  besar  dan  dapat  membahayakan  harta  benda  serta keluarganya.  Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  bagaimana  pengaturan perlindungan  hukum  terhadap  saksi  dan  pelapor  diindonesia,  (2)  bagaimana  pemberian perlindungan  hukum  terhadap  saksi  dan  pelapor  setelah  berlakunya  undang-undang  Nomor  8 tahun  2010  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang,  (3) bagaimana tata cara pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor tindak pidana pencucian  uang.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  yuridis  normatif. Penelitian  ini  bersumber  pada  studi  kepustakaan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara studi  pustaka.  Analisis  data  adalah  menggunakan  pengolahan  data  yang  diperoleh  dari penelitian  pustaka.  Hasil  penelitian,    pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  dan pelapor dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang wajib merahasiakan identitas saksi dan pelapor,  memberikan  perlindungan  atas  keamanan  pribadi  dan  keluarga,  serta  memberikan
keterangannya  tanpa  harus  hadir  dipersidangan  dan  dapat  memberikannya  melalui  media elektronik  apabila  situasi  tidak  memungkinkan  dan  diberikannya  perlindungan  mulai  awal penyelidikan  hingga  akhir  perkara.  Perlindungan  hukum  bagi  saksi  dan  pelapor  setelah berlakunya  undang-undang  nomor  8  tahun  2010  wajib  memberikan  perlindungan  khusus kepada saksi dan pelapor yang diatur dalam pasal 84 sampai 86.
Kata  Kunci  :  Saksi,  Pelapor,  Perlindungan  Hukum,  dan  Tindak  pidana  pencucian uang

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan hukum ditengah masyarakat  terus  mengalami  perubahan seiring  dengan  aspek-aspek  masyarakat yang kemudian melahirkan tindakan- tindakan  yang  melanggar  norma  hukum dalam masyarakat itu sendiri. salah satunya adalah  perkembangan  kebutuhan  ekonomi masyarakat dan kemajuan transaksi keuangan  yang  melahirkan  tindak  pidana pencucian  uang.  Tindak  pidana  ini  disebut tindak  pidana  khusus  atau  tindak  pidana yang diatur diluar KUHP dengan ketentuan acara pidana tersendiri.
Di  Indonesia  tindak  pidana  pencucian uang  pertama  kali  diundangkan  pada Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak  pidana  pencucian  uang.  Kemudian dilakukan perubahan dan diterbitkan Undang-undang. No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan  atas  Undang-undang  No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian  Uang.  Dalam  perkembangan selanjutnya,  Undang-undang  Nomor 25
Tahun  2003  dicabut  dan  diganti  dengan Undang-undang  No.8  Tahun  2010  tentang pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  pencucian  uang.  Undang-undang  ini dibentuk  dengan  tujuan  untuk  melindungi sistem  keuangan  negara  dan  stabilitas perekonomiannya dari tindak pidana pencucian  uang  .  Tindak  pidana  pencucian uang  sebagai  suatu  kejahatan  mempunyai ciri khas tersendiri dibanding kejahatan lain, yaitu  adanya  prinsip  kejahatan  ganda  atau kejahatan lanjutan ( follow up crime ), artinya kejahatan yang dimana adanya tindak pidana
asal (predicate crime ).
Oleh  karena  itu,  Penanganan  tindak pidana  pencucian  uang  melalui  pendekatan follow  the  suspect dan  f ollow  the  money , keberhasilannya  sangat  dipengaruhi  oleh ketaatan pihak pelapor dalam melaksanakan kewajiban  pelaporan  yang  diamanahkan Undang-Undang, dengan keberanian pelapor untuk  melaporkan  adanya  dugaan  tindak pidana  pencucian  uang  serta  keberanian saksi  dalam  memberikan  kesaksian  di pengadilan yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang sangat dibutuhkan  dalam  mengungkap  perkara tindak pidana pencucian uang. Atas peranannya  tersebut  kepada  Saksi  dan pelapor  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang perlu  diberikan  perlindungan  sehingga mereka  merasa  nyaman  dan  aman  dalam memberikan informasi penting yang dibutuhkan  oleh  penegak  hukum  dalam menangani perkara tindak pencucian uang.
Didalam Undang-Undang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  terdapat  ketentuan mengenai  perlindungan  terhadap  saksi  dan pelapor.  Seperti  diketahui  bahwa  dalam rangka  mencari  kebenaran  materiil  dan mendapatkan  keadilan,  pada  peradilan pidana akan selalu berkaitan erat dengan alat bukti  dan  kekuatan  alat  bukti.  Keterangan saksi  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang sangat penting, oleh karena itu bagi seorang saksi,  kedudukannya  dalam  proses  yang dimaksud jelas sangat penting. Keberhasilan suatu  proses  peradilan  pidana  sangat bergantung  pada  alat  bukti  yang  berhasil  di
ungkap atau ditemukan. Sebagaimana diketahui bahwa, keterangan saksi merupakan  hal  yang  utama  dari  kelima  alat bukti  yang  terdapat  dalam  Pasal  184 KUHAP. Ketentuan KUHAP tersebut menempatkan  keterangan  Saksi  di  urutan pertama  di  atas  alat  bukti  lainnya.Oleh karena  itu,  menjadi  saksi  pada  dasarnya merupakan  kewajiban  setiap  warga  negara, karena  negara  dalam  hal  ini  menjamin perlindungannya  sebagaimana  diatur  dalam pasal  28  G  ayat  1  yang  berbunyi  sebagai berikut :
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,  martabat,  dan  harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan dari ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau tidak berbuat  sesuatu  yang  merupakan hak asasi.”
Berkaitan  mengenai  perlindungan hukum  terhadap  saksi,  dapat  dilihat  dari salah  satu  kasus,  yakni  kasus  suap  wisma atlet sea games 2011 yang menjerat M.N. Ia ditangkap  di  certa  Negara,  kolumbia,  ahad, pada  tanggal  7  agustus  2011  sebagai tersangka.  Akan  tetapi,  sejumlah  pihak meminta  agar  Nazaruddin  menjadi  saksi diberikan  perlindungan  saksi  oleh  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK), dikarenakan M.N memiliki banyak informasi  penting  mengenai  kasus  tersebut dan  dapat  membuka  kasus  korupsi  besar lainnya  dan  mengungkap  siapa  saja  yang terlibat  didalamnya.  Meskipun  undang- undang melarang untuk memberi perlindungan  kepada  M.N  karena  berbagai pertimbangan,  tetap  ia  diminta  untuk menjadi  saksi  dalam  kasus  tersebut.  Dan apabila  M.N  dapat  bekerja  sama  dengan penegak  hukum  untuk  membongkar  kasus kejahatan  tersebut,  maka  M.N  dapat diberikan perlindungan oleh Lembaga
Perlindungan  Saksi  dan  Korban  serta mendapat pengurangan masa tahanan ketika menjadi tersangka.
Masalah  yang  sama  juga  pernah dialami badan kepolisian Indonesia. Dilaporkan  bahwa  D.S selaku  Kepala Korps  Lalu  Lintas  Polri  dan  selaku  Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibuktikan memperkaya diri sendiri sebesar
Rp32.000.000.000,-  dan  orang  lain  terkait dengan kegiatan pengadaan driving simulator  untuk  uji  klinik  pengemudi  roda dua  dan  empat  tahun  Anggaran  2011  di Korps  Lalu  Lintas  Polri.  D.S  telah menggunakan  uang  hasil  korupsinya  untuk membeli  sejumlah  tanah  dan  properti  yang mengatasnamakan  pihak  lain.  Selain  uang tersebut,  D.S  juga  diketahui  memiliki  harta kekayaan  lain  senilai  Rp54.625.540.129,- dan USD60.000,- yang diperolehnya selama periode  2003  s.d  2010.  Pada  persidangan, D.S  menyampaikan  alat  bukti  dan  saksi tentang asal usul perolehan harta kekayaannya, yang pada intinya menyatakan bahwa  sumber  perolehan  hartanya  berasal dari  bisnisnya  yang  sudah  mapan  dan dilakukan secara tunai.
Lembaga harta kekayaan penyelenggara  negara  (LHKPN),  D.S  tidak melaporkan  informasi  mengenai  bisnisnya. Majelis  hakim  menilai  harta  kekayaan tersebut  tidak  sesuai  dengan  penghasilan terdakwa  sebagai  anggota  Polri,  sehingga harta  kekayaan  tersebut  patut  diduga merupakan  hasil  tindak  pidana  korupsi. Majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti tersebut  dinilai  tidak  cukup  alasan  secara hukum untuk  dipertimbangkan.  Selain  alat bukti dari  LHKPN, perbuatan tindak pidana pencucian  uang  dalam  kasus  ini  dibuktikan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  alat bukti  berupa  dokumen  atau  surat-surat tentang kepemilikan tanah/properti/kendaraan yang
diatasnamakan  pihak  lain.  Selain  pidana penjara, Majelis hakim menghukum perbuatan  korupsi  D.S  untuk  membayar
uang  pengganti  sebesar  Rp32.000.000.000, serta  mencabut  hak  politiknya.  Sementara dalam  perkara  TPPU,  Majelis  hakim memerintahkan  mengambil  sejumlah  tanah dan bangunan serta kendaraannya.
Melihat  dari  kasus  pencucian  uang yang ada, selain diperlukannya  peran aparat penegak  hukum,  peran  masyarakat  juga penting  dalam  memberantas  tindak  pidana pencucian  uang.  Masyarakat  tidak  perlu takut untuk  melaporkan hal tersebut,  karena negara dalam hal ini menjamin perlindungannya sesuai peraturan
perundang-  undangan. Berdasarkan  uraian diatas,  peneliti  tertarik  untuk  membahas serta  meneliti  lebih  lanjut  dalam  rangka penulisan  skripsi  dengan  judul  “ Analisis Yuridis  Perlindungan  Hukum  Terhadap Saksi Dan Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Diindonesia.
2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Pengertian Saksi Berdasarkan undang-undang  No.15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang  yang  dimana  telah  diubah  dengan Undang-undang  No.  25  Tahun  2003  pada pasal  1  ayat  3,  bahwa  saksi  merupakan Orang  yang  dapat  memberikan  keterangan guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan, dan  peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana pencucian  uang  yang  didengar  sendiri, dilihat,  dan  dialami  sendiri. Hal yang serupa juga  tercantum  dalam pasal  1  butir  26  kitab Undang-undang Hukum acara pidana, bahwa  saksi  adalah  orang  yang  dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan penyidikan,  penuntutan,  dan  peradilan tentang  suatu  perkara  pidana  yang ia  dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Dalam  hukum  Indonesia,  terdapat  berbagai definisi atau pengertian dari saksi yang tidak berbeda  jauh  artinya,  baik  itu  dalam KUHAP,  peraturan  perundang-  undangan
lainnya,  maupun  pendapat  para  pakar hukum.  Salah  satu  para  ahlinya  yaitu Waluyadi,  yang  menyatakan  bahwa  saksi adalah  orang  yang  dapat  memberikan keterangan  guna  kepentingan  penyelidikan, penuntutan,  dan  peradilan  tentang  suatu perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia lihat  sendiri,  dan  dialami  sendiri.  " . Dalam praktek hukum acara pidana, saksi dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu :
a) Saksi a de charge (Meringankan)
b) Saksi a charge (Memberatkan)
c) Saksi Mahkota
b. Pengertian Pelapor
Dalam  tindak  pidana  pencucian uang,  tidak  hanya  berkaitan  dengan  saksi, tetapi  juga  berkaitan  dengan  pelapor. Berdasarkan pasal 1 ayat 11 undang-undang No. 8  Tahun  2010,  Pihak  Pelapor  adalah setiap  orang  yang  menurut  Undang-undang ini  wajib  menyampaikan  laporan  kepada pusat  pelaporan  dan  analisis  transaksi keuangan  (PPATK).  Sedangkan  pelapor adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara  sukarela  menyampaikan  laporan terjadinya  dugaan  tindak  pidana  pencucian uang kepada pihak yang berwenang.
Menurut  Undang-undang  No.  57 Tahun  2003  tentang  tata  cara  perlindungan khusus  bagi  pelapor  dan  saksi  tindak pidana  pencucian uang,  pelapor  adalah setiap  orang  yang  karena  kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan  laporan  kepada  ppatk, tentang transaksi mencurigakan atau transaksi  keuangan  yang  dlakukan  secara tunai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.  Dalam hal  ini  akan mempermudah  aparat  penegak  hukum untuk memberantas tindak pidana pencucian  uang,  berdasarkan  Undang- undang  No.  15  Tahun  2002  tentang  tindak pidana  pencucian  uang  ,  yang  mana  telah diubah  dengan  Undang-undang  No.  25 Tahun 2003, telah dibentuk Pusat Pelaporan dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  atau
PPATK  yang  tugas  pokoknya  adalah membantu penegak hukum dalam
mencegah  dan/atau  memberantas  tindak pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana berat  lainnya  dengan  cara  menyediakan informasi  intelijen  yang  dihasilkan  dari analisis  terhadap  laporan-laporan  yang disampaikan  kepada  PPATK  dan  termasuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. c. Pengertian Pencucian Uang
Berdasarkan  ketentuan  pasal  1  ayat 1  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010, bahwa  yang  dimaksud  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  adalah  segala  perbuatan yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang- undang  ini.  Sedangkan  menurut  pasal  3, tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang  yang  menempatkan,  mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat berharga  atau  perbuatan  lain  atas  harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  ayat (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau mensamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan dipidana  karena  tindak  pidana  Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

## 3. METODE PENELITIAN
Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan  dibatasi sebagaimana yang diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian  akan  dipergunakan    metode  dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini . Jenis  penelitan    ialah  Penelitian  yiridis normatif . Sumber  data  yang  digunakan dalam  peneltian  ini  adalah  bahan  Hukum
Sekunder : buku-buku rujukan yang relevan, hasil  karya  tullis  ilmiah,  dan  berbagai makalah  yang  berkaitan.  Metode  Metode Analisis  Data  diperoleh  melalui  kegiatan penelitian  baik  primer  maupun  sekunder akan  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian disajikan  secara  deskriptif,  yaitu  dengan menjelaskan,
menguraikan, dan
menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hak  serta  kewajiban  Saksi  dan Pelapor
Setiap  warga  negara  mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi  maupun  perundang-undangan. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus  dilakukan  dengan  seimbang,  agar tidak  terjadi  konflik.  Sudah  seharusnya pihak saksi mendapat perlindungan, diantaranya  dipenuhinya  hak-hak  saksi meskipun  harus  disertai  melaksanakan kewajiban-kewajiban  yang  ada.  Dalam pasal  5  Undang-undang nomor  13  Tahun 2006,  menyebutkan  beberapa  hak  saksi, yaitu sebagai berikut :
a. Memperoleh  perlindungan  atas keamanan  pribadi,  keluarga  dan harta  bendanya,  serta  bebas  dari ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksian  yang  akan,  sedang, atau telah diberikannya.
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
c. Memberikan  keterangan  tanpa tekanan
d. Mendapat penerjemah
e. Bebas dari pertanyaan menjerat
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
g. Mendapatkan informasi
mengenai putusan pengadilan
h. Mengetahui  dalam  hal  terpidana
dibebaskan.
i. Mendapat identitas baru.
j. Mendapatkan  tempat  kediaman baru
k. Memperoleh  penggantian  biaya transportasi sesuai dengan
kebutuhan.
l. Mendapat nasihat hukum
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara  sampai  batas  waktu perlindungan  berakhir.
Hak-hak sebagaimana
diatas dilakukan  diluar  pengadilan  dan  dalam proses  peradilan  jika  yang  bersangkutan menjadi  saksi.  Dari  pasal  5  tersebut,  dapat dicermati  bahwa  ternyata  hak-hak  yang dimaksud,  diberikan  untuk  kasus-kasus tertentu sesuai keputusan lembaga perlindungan  saksi  dan  korban.  Kasus- kasus  tertentu seperti  tindak  pidana korupsi,  tindak  pidana  pencucian  uang, tindak  pidana  narkotika,  tindak  pidana terorisme,  dan  tindak  pidana  lain  yang mengakibatkan posisi saksi dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya.
Artinya,  pemberian  hak  tersebut  secara selektif  dan  prosedural  melalui  lembaga perlindungan saksi dan korban .
Selain  itu,  saksi  juga  memiliki  kewajiban, antara lain :
a) Sebelum  memberi  keterangan,  saksi wajib  mengucapkan  sumpah  atau janji menurut cara agamanya masing-masing,  bahwa  ia  akan memberikanketerangan yang sebenarnya  dan  tidak  lain  daripada yang  sebenarnya  (Pasal 160  ayat  (3) KUHAP)
b) Saksi  wajib  untuk  tetap  hadir  di sidang setelah memberikan keterangannya (Pasal 167 KUHAP)
c) Para  saksi  dilarang  untuk  bercakap- cakap (Pasal 167 ayat 3 KUHAP).
Dalam  undang-undang  Nomor  13  Tahun 2006, bila korban menginginkan
perlindungan,  maka  yang  bersangkutan mengajukan  permohonan  tertulis  kepada Lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban. Jika permohonan saksi dan korban diterima, diwajibkan  untuk  mengikuti  syarat  dan ketentuan  perlindungan,  yang  dimana  ini menjadi kewajiban saksi dan korban, yakni :
a) Kesediaan  saksi  dan/atau  korban untuk  memberikan  kesaksian  dalam proses peradilan.
b) Kesediaan  saksi  dan  korban  untuk menaati  aturan  yang  berkenaan dengan keselamatannya.
c) Kesediaan  saksi  dankorban  untuk tidak  berhubungan  dengan  cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan  Lembaga  perlindungan saksi  dan  korban.,  selama  ia  berada dalam perlindungan
Lembaga perlindungan saksi dan korban.
d) Kewajiban  saksi  dan  korban  untuk tidak memberitahukan kepada siapapun  mengenai  keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga perlindungan saksi dan korban.
e) Hal-hal  lain  yang  dianggap  perlu oleh  Lembaga  perlindungan  saksi dan korban.
2. Pengaturan Perlindungan Hukum  Terhadap  Saksi  dan Pelapor Dalam Hukum Indonesia. Perlindungan bagi saksi dan pelapor, pada prinsipnya merupakan pemberian  seperangkat  hak  yang  dapat dimanfaatkan  keduanya  dalam  posisinya dan  juga  merupakan  salah  satu  bentuk penghargaan atas kontribusi mereka didalam  proses  peradilan  pidana.  Dalam rangka  perlindungan  terhadap  saksi  dan pelapor,  terdapat  standard  pengaturan  yang sudah  diatur  dalam  perundang-undangan guna  melindungi  dari  segala  bentuk ancaman.
1) Undang-Undang  Perlindungan  saksi dan korban
2) Kitab Undang-undang Hukum Acara

## Pidana (KUHAP).
3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
5) Undang-undang Pengadilan Hak
Asasi Manusia (HAM) 3. Perlindungan  karena  Pelaksanaan Undang-undang  Pencegahan  dan Pemberantasan  tindak  pidana pencucian uang
Dalam  beberapa  Pasal  Undang- Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  diatur mengenai kewajiban untuk tidak mengungkap  identitas  pelapor  atau  hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya  identitas  pelapor  dengan ancaman  pidana  bagi  yang  melanggarnya. Perlindungan yang diberikan karena pelaksanaan  Undang-  Undang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang  adalah  sebagai  berikut sebagai berikut: 1) Pejabat dan pegawai PPATK,
Penyidik,  penuntut  umum  atau hakim  wajib  merahasiakan  pihak saksi dan pelapor
2) Pelapor atau ahli warisnya mempunyai hak menuntut ganti kerugian melalui pengadilan, bila pejabat atau penegak hukum diatas melanggar kewajibannya. 3) Setiap orang yang melaporkan terjadinya  dugaan  tindak  pidana pencucian  uang,  wajib  mendapat perlindungan khusus oleh negara dari segala ancaman.
4) Di  sidang  pengadilan  saksi,  penuntut umum,  hakim,  dan  orang  lain  yang terkait dengan tindak pidana pencucian  uang  yang  sedang  dalam pemeriksaan,  dilarang  menyebutkan nama  atau  alamatnya  atau  hal  lain
yang memungkinkan dapat terungkap identitas  saksi  maupun  pelapor. Sebelum  sidang  dimulai,  hakim wajib mengingatkan mengenai larangan tersebut. 5) Setiap orang yang memberikan kesaksian  dalam  pemeriksaan  tindak pidana  pencucian  uang  wajib  diberi perlindungan  khusus  oleh  negara dari  kemungkinan  ancaman  yang membahayakan  diri,  jiwa,  dan/atau hartanya termasuk keluarganya.
6) Saksi  dan  pelapor tidak  dapat  dituntut atas  laporan  dan  kesaksian  yang diberikannya.
7) Saksi  yang  memberikan  keterangan palsu  diatas  sumpah  dipidana  sesuai dengan  ketentuan  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana.
4. Tata cara Pelaksanaan Dalam  Perlindungan  Hukum

## Terhadap Saksi dan Pelapor
Dalam  Pasal  1  ayat  3  Undang- undang  Nomor  13  Tahun  2006  serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun 2008,  dinyatakan  LPSK  adalah  lembaga yang  bertugas  dan  berwenang  untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada  saksi  dan/atau  korban  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban.  Lebih  spesifiknya,  dinyatakan bahwa :
a) LPSK  merupakan  lembaga  mandiri, berkedudukan  diibu  kota  negara indonesia dan mempunyai perwakilan-perwakilan didaerah sesuai keperluan b) LPSK
bertanggung jawab menangani  pemberian  perlindungan dan  bantuan  pada  saksi  dan  korban,
LPSK  bertanggung  jawab  kepada presiden,  LPSK  membuat  laporan secara  berkala  tentang  pelaksanaan tugasnya kepada DPR paling sedikit
sekali dalam 1 tahun.
Syarat pemberian perlindungan dan bantuan
berdasarkan  atas  perjanjian  perlindungan Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban (LPSK)  terhadap  saksi  dan  korban  tindak pidana  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  28 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, diberikan dengan
mempertimbangkan : 1) Sifat  Pentingnya  Saksi  dan  Korban Kriteria  tentang  sifat  pentingnya saksi  dan  korban  sebagai  standar untuk  dilakukan  perlindungan  oleh LPSK adalah sangat subjektif, apabila diukur dari sisi tindak pidana yang  terjadi.  Namun  berdasarkan pandangan  masyarakat  terhadap  isu kejahatan  yang  saat  ini  meresahkan masyarakat  adalah  kasus  mafia hukum atau kasus-kasus yang berkaitan dengan whistleblower. 2) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban dari sisi tingkat ancaman
yang membahayakan  saksi  dan  korban, dapat  diukur dari  sumber  terjadinya tindak  pidana  serta  akibat  yang ditimbulkan oleh kejahatan itu sendiri. kualitas kejahatan
terorganisir  ini,  pada  umumnya mempunyai  jaringan  kejahatan  yang harus  melibatkan  orang  dalam  yang pengungkapan kejahatannya membutuhkan  teknik  dan  taktik tersendiri,  seperti  pada  kejahatan extra  ordinary crimes meliputi pencucian  uang (money  loundering) , kejahatan Narkotika, Korupsi, terorisme, dan sebagainya.
3) Hasil  analisis  tim  medis  atau psikolog  terhadap  saksi  dan  korban Ukurannya  tidak  hanya  dilihat  dari sisi  dampak  fisik  saja,  tetapi  juga dampak
kejahatan
yang
menimbulkan  dampak  psikologis, misalnya perasaan trauma dari korban.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan rekomendasi  medis  dan  psikologis untuk pemenuhan hak perlindungan
4) Rekam  jejak  kejahatan  yang  penuh dilakukan  oleh  saksi  dan  korban Dalam  rekam  jejak  kejahatan  ini, diperlukan  pengaturan  hukum  lebih adil  dengan  tidak  hanya  bertumpu pada kepentingan pidana dan pemidanaan  saja.  UU  No.13  Tahun 2006  tentang  Perlindungan  saksi dan  korban  terhadap  perlindungan saksi  dan  korban  terlihat  tidak menghapuskan tindakan hukum terhadap  kejahatan  yang  dilakukan.
Tindak kejahatan ini hanya dijadikan sebagai sarana meringankan hukuman  oleh  pengadilan  atas  dasar permintaan  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban.
Tata cara dalam pemberian perlindungan saksi dan korban diatur dalam pasal  29  UU  No.31  Tahun  2014  atas perubahan  UU  No.13  Tahun  2006  tentang perlindungan  saksi  dan  korban,  dimana dipersyaratkan  atas  dasar  permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang diajukan sendiri oleh saksi dan atau korban yang  bersangkutan,  baik  inisiatif  sendiri maupun  atas  permintaan  pejabat  yang berwenang. Setelah permohonan itu diajukan,
selanjutnya
Lembaga
Perlindungan  Saksi  dan  Korban  segera melakukan  pemeriksaan  atas  permohonan perlindungan  saksi  dan  korban  yang dibuktikan  dengan  keputusan  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK) tentang perlindungan tersebut serta diberikan  secara  tertulis  paling  lambat  7 hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
Korban  menerima  permohonan  saksi  dan
atau  korban,  maka  saksi  dan  atau  korban menandatangani pernyataan kesediaan
mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan,  yang  meliputi  kesediaan memberikan kesaksian dalam proses peradilan,  kesediaan  untuk  menaati  aturan berkenaan dengan keselamatannya, kesediaan  untuk  tidak  berhubungan  dengan cara  apapun,  dengan  orang  lain  selain atas  persetujuan  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban,kewajiban  untuk  tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan Korban serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  (Pasal  30  ayat  1  dan  2)  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  2014  atas perubahan Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Mengenai  tata  pemberian  bantuan oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  terdapat  dalam  pasal  33  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain bantuan  diberikan  atas  permintaan  tertulis dari  yang  bersangkutan  ataupun  mewakili, lalu  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  (LPSK)  menentukan  kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban  serta  jangka  waktu  dan  besaran biaya  yang  diperlukan,  serta  keputusan Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban mengenai pemberian bantuan harus diberitahukan  secara  tertulis  kepada  yang bersangkutan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya  permintaan.  Bantuan  yang dimaksud  adalah  layanan  yang  diberikan kepada  saksi  dan  korban  dalam  bentuk bantuan  medis  dan  bantuan  rehabilitasi psikososial.
1. Hambatan  Dalam  Pelaksanaan Perlindungan  Hukum  terhadap Saksi dan Pelapor
Hambatan pertama yang akan dihadapi  adalah  bagaimana  peraturan- peraturan  terkait  perlindungan  bagi  saksi dan  pelapor  tindak  pidana  pencucian  uang pada  pelaksanaanya  dapat  diselaraskan dengan ketentuan yang ada dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban. Dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi  dan  Korban,  meskipun tidak  secara  tegas  menyebutkan  termasuk Saksi  dan  pelapor  tindak  pidana  pencucian uang,  yang  terjadi  di  lapangan  adalah menimbulkan  suatu  keyakinan  bagi  aparat penegak  hukum  khususnya  Kepolisian, bahwa  Undang-  Undang  tersebut  berlaku sebagai  payung  hukum  atas  perlindungan bagi  pelapor,  saksi dan/atau  korban  dalam sistem  peradilan  terpadu  di  Indonesia dimana di dalamnya terdapat amanah untuk membentuk  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan Korban (LPSK) yang akan melaksanakan  tugas  terhadap  terpenuhinya hak-hak  asasi  dan  pemberian  perlindungan terhadap  saksi.  Berdasarkan  ketentuan dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi dan Korban, peraturan perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  perlindungan terhadap  saksi  dan/atau  korban  dinyatakan tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  undang-undang  ini,  termasuk  tidak mengenyampingkan  berlakunya  PP  Nomor 57  Tahun  2003  dan  Peraturan  Kapolri Nomor  17  tahun  2003  yang  merupakan peraturan pelaksana dari UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
Saat ini meskipun Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  telah  ada, namun  dalam  praktiknya  tidak  mudah menjalankan  tugas  dan  wewenangnya dalam
memberikan perlindungan.
Memasukkan  saksi  dan  korban  ke  dalam program  perlindungan  saksi  menjadi  suatu kendala  juga,  hal  ini  dikarenakan  masalah
kesulitan  kesediaan  dari  saksi  untuk masuk ikut  program  perlindungan  saksi  dari
Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban. Ketika seorang saksi dan korban
menyatakan  diri  ikut  masuk  program perlindungan,  maka  ia  harus  sepakat tentang  persyaratan  standard  yang  telah ditetapkan oleh
Undang-undang
Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Dalam upaya perlindungan saksi tersebut, saksi/korban  harus  bersedia  memutuskan hubungan  dengan  setiap  orang  yang dikenalnya  jika  keadaan  menghendaki.
Hambatan berikutnya adalah kurangnya kerjasama antar lembaga  terkait dalam melaksanakan perlindungan.
Menurut  Undang-undang  Nomor  31  tahun 2014  tentang  perlindungan  saksi  dan korban, pasal 36 ayat 1 menyatakan : “Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dapat bekerjasama  dengan  instansi  terkait  yang berwenang”.
Namun dalam pelaksanaannya,
Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban belum melakukan kerjasama dengan lembaga  kepolisian,  kejaksaan,  KPK,  dan pengadilan.  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan  Korban  sesungguhnya  tidak  dapat bekerja  sendirian,  artinya  bahwa  tangan Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban tidak  begitu  panjang  menjangkau  kedaerah provinsi,  kabupaten/kota  serta  kurangnya sosialisasi kemasyarakat. Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  terkadang juga  memiliki  pandangan  yang  berbeda dengan  pihak  pengacara  dari  saksi  itu sendiri.

## 5. SIMPULAN Simpulan
1) Pengaturan  Perlindungan  hukum terhadap Saksi dan Pelapor
diindonesia  diatur  dalam  beberapa undang-undang  yakni,  berdasarkan
Undang-Undang  No.13 Tahun 2006 tentang  perlindungan  saksi  dan
korban  didalam  pasal  5  sampai  10, yakni  memberikan  perlindungan berupa saksi tidak harus hadir secara langsung  dalam  persidangan,  dan memberikan  kesaksiannya  melalui sarana  elektronik  ataupun  secara tertulis,  tidak  dapat  dituntut  atas keterangan  yang  diberikan  kecuali keterangan dengan tidak itikad baik. Saksi  juga  mendapatkan  identitas baru,  serta  rumah  yang  aman  serta melindungi hak-hak saksi sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang  ini.  Berdasarkan  Undang- Undang  Tindak  pidana  korupsi No.20  Tahun  2001  pasal  41  &  42, memberikan perlindungan bila melaksanakan  hak-hak  nya  sebagai saksi dan pelapor, serta memberikan penghargaan.
Sedangkan berdasarkan  UU  Tindak  pidana terorisme  No.15  Tahun  2003  pasal 34  dan  Undang-Undang  Pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 34, bahwa perlindungan  terhadap  saksi  dan pelapor  berupa  perlindungan  atas keamanan  pribadi,  merahasiakan identitasnya, serta memberikan keterangannya  tanpa  harus  bertemu dengan tersangka.
2) Pemberian Perlindungan hukum terhadap  saksi  dan  pelapor  setelah berlakunya  Undang-undang  nomor 8  tahun  2010  tentang  pencegahan dan  pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang  diatur  dalam  pasal 84 sampai pasal 87, yang menyatakan  bahwa  setiap  orang yang memberikan kesaksian maupun melaporkan terjadinya dugaan  tindak  pidana  pencucian uang,  wajib  diberikan  perlindungan khusus oleh negara berupa merahasiakan  identitas  saksi  dan pelapor, perlindungan atas keamanan  pribadi  dan  juga  harta,
pemberian  keterangan  tanpa  harus bertatap  muka,  serta  tidak  dapat
dituntut  atas  laporan  dan  kesaksian yang  diberikannya.  Yang  dimana dalam pelaksanaannya bahwa
kepolisian  berwenang  memberikan perlindungan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2005 tentang  Tata  Cara  Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi
Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian Uang.  Pada  pasal  3  disebutkan bahwa  perlindungan  terhadap  saksi dan pelapor diberikan apabila adanya  laporan  dari  PPATK  serta adanya  permohonan  dari  saksi, pelapor, PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim.
3) Tata cara  Pelaksanaan  perlindungan hukum  terhadap  saksi  dan  pelapor, pertama  diatur  berdasarkan  UU Perlindungan  saksi  dan  korban
No.13  Tahun  2006  pasal  29,  yang dimana saksi dan/atau korban
mengajukan permohonan
perlindungan  secara  tertulis  kepada Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
Korban  (LPSK)  melalui  pejabat yang  berwenang  seperti,  penyidik, penuntut umum, dan hakim. Setelah permohonan diterima, maka
selanjutnya LPSK akan memberikan perlindungan, dengan ketentuan berupa kesediaan memberikan kesaksian yang sebenarnya, mentaati  aturan  yang  berkaitan dengan keselamatannya, serta menandatangani pernyataan mengikuti  segala  bentuk  aturan perlindungan. Dan nantinya perlindungan  ini  diberikan  mulai dari tahap awal penyelidikan hingga tahap akhir perkara.

## Saran
1) Perlu  dilakukan  pengkajian  ulang
terhadap  perlindungan  saksi  dan pelapor mengingat seiring perkembangan zaman semakin banyaknya  kejahatan  terorganisir seperti  tindak  pidana  pencucian uang,  yang memerlukan peran saksi dan pelapor dalam mengungkapnya. Pengkajiannya berupa membuat hukum acara tersendiri dalam undang-undang  perlindungan  saksi dan  pelapor  atau merevisi  KUHAP, yang dimana KUHAP secara terbatas mengatur perlindungan saksi  dan  pelapor  serta  korban. Dikatakan  terbatas  karena  memang sedikit  pengaturannya  serta  kurang tegas  menyebut  saksi,  pelapor  dan korban.  Tujuan  pengkajian  ini  agar saksi dan pelapor benar-benar mempunyai  kepastian hukum dalam perlindungannya.
2) Agar  PPATK  berkoordinasi  dengan Instansi  Kepolisian  RI  untuk  segera menyusun peraturan pelaksana yang diamanahkan  oleh  Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang untuk  merevisi  PP  Nomor  57  tahun 2003  dan  Peraturan  Kapolri  Nomor 17  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara Pemberian  Perlindungan  Khusus Bagi Saksi dan Pelapor  diselaraskan dengan  ketentuan  umum.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Arief, Barda Nawawi., “ Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum  Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Jakarta,  Prenada
Media Group, hal. 113. Hamzah,  Andi., Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi) Gramedia Pustaka Utama, 2017 Irman,Tubagus, Hukum  Pembuktian Tindak Pidana Pencucian
Uang dalam penetapan tersangka, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama,2017 Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban,  Naskah Akademis Rancangan  Undang-  Undang Revisi Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hal.64. Meliala, Adrisnus., “ Menyingkap Kejahatan Kerah Putih”, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2009, Hal. 65. Mulyadi,  Lilik, “Perlindungan  Hukum Whistleblower & Justice collaborator  Dalam  Upaya Penanggulangan Organized
Crime” ,  Jakarta,  Sinar  Grafika Utama,2015, hal.79.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara
Pidana  dan  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana, Pustaka Mahardika. Undang-undang  Nomor.8  Tahun  2010 pencegahan dan
pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian uang.