Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara

## Muhammad Junaidi Fitriawan Trisnanda
Ryan9fitriawan@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Consequence  of KPK’s Law revision that mention KPK employment must be State Civil Apparatus (ASN) previously not required to be ASN. Indirectly, change employee mechanism in KPK. This change, will effect government regulation 2018 number 49 that in Article 96 pargraph (1) forbid staffing officer (PPK) to place Non-ASN employee to fill ASN position. That will create employee dispute between older KPK employee and KPK after KPK’s Law revision entry into force. Then, required  effort to resolve that employee dispute to protect older KPK employee from disadvantage  that can appear to KPK employee that have not ASN. That effort such as administrative effort consist of objection and administrative appeal, and submit a claim to Civil Court of Justice, etc.  Thus, that loss KPK employee able to get legal protection in defend their employee right that have been lost when KPK’s Law revision that mention KPK employment must be ASN entry into force. Keywords: State Civil Apparatus; Komisi Pemberantasan Korupsi; Legal Protection.

## Abstrak
Perubahan  yang  terjadi  dalam  status  kepegawaian  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat adanya revisi undang-undang KPK  yang  menyebutkan  bahwa  Pegawai  KPK  harus  merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya tidak wajib merupakan  Pegawai ASN.  Secara  tidak  langsung  terjadi  perubahan dalam  mekanisme  kepegawaian  di  KPK.  Perubahan  ini,  akan berdampak berlakunya Peraturan Pemerintah  Nomor 49 Tahun 2018 yang dalam pasal 96 ayat (1) melarang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)  untuk  menempatkan  Pegawai  Non-ASN  untuk  menempati jabatan ASN. Sehingga dapat menimbulkan sengketa antara Pegawai KPK yang lama dengan KPK setelah diberlakukannya revisi undang- undang  KPK.  Maka  diperlukannya  upaya  untuk  menyelesaikan sengketa kepegawaian tersebut untuk melindungi Pegawai lama KPK dari kerugian yang dapat timbul kepada Pegawai KPK yang belum ASN. Diantaranya melalui upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan  dan  banding  administratif,  kemudian  pengajuan  gugatan kepada Pegadilan Tata Usaha Negara dan upaya hukum lainnya yang

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 1, Januari 2021
How to cite: Muhammad Junaidi Fitriawan Trisnanda, ‘Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara’ (2021) Vol. 4 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 Oktober 2020; Diterima 12 November 2020; Diterbitkan 5 Januari 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i1.24300 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 230 Muhammad Junaidi: Akibat Hukum Keberlakuan...

## Pendahuluan
Pegawai  merupakan  suatu  bagian  yang  penting  dalam  suatu  sistem  yang memanfaatkan  sumber  daya  manusia  dalam  suatu  sistem  kerja  yang  saling melengkapi  satu  sama  lain  dalam  mencapai  suatu  tujuan. 1 Berdasarkan  hal  ini kepegawaian merupakan bagian yang penting terutama dalam pemerintahan yang menjalankan  fungsi  negara  untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat sebagai tujuan yang hendak dicapai negara dalam melayani rakyat. 2 Oleh karena itu, pemerintahan tidak terlepas dari adanya hubungan dengan kepegawaian.
Dalam  upaya  mewujudkan  tujuan  negara  salah  satunya  memajukan kesejahteraan umum, yang mana nilai-nilainya bertentangan dengan kesejahteraan individu  dengan  perbuatan  melanggar  hukum  salah  satunya  dengan  melakukan perbuatan  korupsi  maka  perlu  ada  penegakan  hukum  dalam  perbuatan  tersebut. Walaupun telah berdiri lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan namun tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap upaya penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi tersebut masihlah kurang sehingga pemerintah melakukan  upaya  maksimal  dengan  membentuk  lembaga  tersendiri  dengan program  kerja  yang  lebih  spesifik  untuk  menangani  tindak  pidana  korupsi  yaitu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang mana menjalankan perintah Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)  Pasal  43  yang  memuat  norma  perintah  pembentukan  lembaga  khusus untuk  menjalankan  UU  Tipikor  yang  kemudian  menjadi  cikal  bakal  berdirinya lembaga  pemberantasan  korupsi  yaitu  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)
1 Putu Ayu Mitha Ananda Putri, dan I Gede Yusa, ‘Peranan Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraanpelayanan Terpadu Satu Pintu’ (2016) 1(1) Jurnal Universitas Udayana.[2].
dapat  ditempuh.  Sehingga  Pegawai  KPK  yang  dirugikan  tersebut mampu  mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam  mempertahankan hak  kepegawaiannya  yang  telah  hilang  akibat  keberlakuan  Revisi Undang-undang KPK yang mewajibkan Pegawai KPK adalah Pegawai ASN mulai berlaku. Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara; Komisi Pemberantasan Korupsi;
Perlindungan Hukum.
Copyright © 2021 Universitas Airlangga
yang  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
Pada 6 September 2019, tepat sebelum masa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 berakhir dan untuk menunjukkan hasil kinerja selama periodenya,  maka  disahkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) yang berisi revisi dari hal-hal  yang  perlu  diterapkan  pada  KPK. 3 Salah  satu  hasil  yang  direvisi  adalah mengenai kedudukan dari KPK yang sebelumnya merupakan lembaga negara yang bersifat  independen  terbatas  yang  tidak  terhubung  langsung  dengan  kekuasaan negara untuk menjalankan fungsinya kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 3 Revisi UU KPK menjadi lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dengan perubahan kedudukan ini, maka manajemen kepegawaian dalam lembaga KPK  ikut  berubah  untuk  menyesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  diatur  dalam  UU  ASN  yang  salah  satunya  memberikan  batasan terhadap jenis-jenis pegawai ASN pada Pasal 6 UU ASN yaitu PNS, dan PPPK. Maka  lembaga  KPK  harus  menyesuaikan  mengenai  kepegawaiannya  menurut UU ASN  yaitu  pegawai  dalam  KPK  merupakan  Pegawai ASN  sesuai  UU ASN yang dalam hal ini telah diatur berdasarkan Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 24 ayat (2) Revisi UU KPK. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 69C KPK diberikan jangka waktu paling lama 2(dua) tahun terhitung sejak Revisi UU KPK  berlaku  kepada  pegawai  KPK  yang  belum  berstatus  Pegawai  ASN  dapat diangkat  menjadi  Pegawai ASN  sesuai  perundang-undangan.  Selain  itu,  karena KPK merupakan lembaga yang melakukan penindakan terhadap tindakan pidana maka kepegawaian dalam KPK tidak terlepas dari adanya Penyidik yang disebut Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (atau yang selanjutnya disebut Penyidik
3 Martahan Sohuturon, ‘DPR Resmi Sahkan Revisi UU KPK’ (CNN Indonesia, 17 September 2019)    <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917121442-32-431182/dpr-resmi-sahkan- uu-kpk> dikunjungi pada tanggal 30 April 2020.

## 232 Muhammad Junaidi: Akibat Hukum Keberlakuan...
KPK). Senasib dengan pegawai KPK yang berstatus belum Pegawai ASN, maka Penyidik KPK juga terdapat penyidik yang belum berstatus Pegawai ASN yang mana  sering  disebut  sebagai  Penyidik  Independen.  Penyidik  Independen  selain membantu lembaga KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia juga lebih sering melaksanakan fungsinya sebagai penyidik yang lebih aktif dalam melaksanakan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  Berdasarkan  UU  KPK  yang merupakan undang-undang sebelumnya pada Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa KPK dapat mengangkat dan memberhentikan Penyidik KPK yang mana menjadi dasar  keberadaan  adanya  penyidik  KPK  yang  merupakan  Penyidik  Independen.
Penyidik  Independen  merupakan  penyidik  yang  diangkat  KPK  berdasarkan keberlakuan Undang-Undang KPK sebelum revisi ini yang merupakan penyidik yang belum berstatus Pegawai ASN. Selanjutnya berdasarkan Revisi UU KPK pasal 45 ayat (1) ini mengalami perubahan yang isinya bahwa Penyidik KPK berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan Penyelidik KPK. Maka dengan adanya perubahan ini Penyidik KPK yang berstatus bukan Pegawai ASN atau disebut Penyidik Independen tidak disebutkan sehingga tidak memiliki kedudukan hukum. Dan berdasarkan Revisi UU KPK ini, dalam Pasal 69B ayat (1) maka Penyelidik dan Penyidik KPK yang belum berstatus pegawai ASN dapat diangkat menjadi Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, baik Penyelidik maupun Penyidik KPK  sebagai  unsur  pegawai  dalam  KPK  juga  perlu  dilakukan  konversi  status hukumnya dengan Revisi UU KPK ini.
Dengan adanya permasalahan mengenai nasib pegawai KPK yang belum berstatus  pegawai  ASN  mengenai  kesempatannya  untuk  diangkat  menjadi pegawai  ASN  sehingga  menjadi  penting  untuk  segera  diberikan  pemecahan dan solusi untuk mengatasi masalah yang dialami pegawai KPK yang belum berstatus  pegawai  ASN  saat  ini  sehingga  nasibnya  menjadi  jelas  dan  tidak tergantung.  Selanjutnya  pada  akhir  tahun  2019,  3  (tiga)  pegawai  KPK  yang berstatus  belum  pegawai  ASN  memutuskan  mengundurkan  diri  dari  KPK. Namun dengan adanya pemberitaan tersebut justru menambah jumlah pegawai
KPK yang belum berstatus pegawai ASN yang semula 3 (tiga) menjadi 12 (dua belas) orang walaupun dikatakan tidak terkait kejelasan status hukum mereka. Sementara pada awal tahun 2020 adanya pengumuman bahwa akan ada realisasi dari  pimpinan  KPK  saat  ini  terkait  realisasi  konversi  status  pegawai  KPK menjadi pegawai ASN tentu akan memberikan akibat hukum kepada pegawai KPK yang belum berstatus pegawai ASN.  Hal ini menunjukkan kegentingan dari pembahasan terkait status hukum dari pegawai KPK yang belum berstatus pegawai ASN sehingga jelas kedudukan hukumnya.
Dengan menggunakan Tipe Penelitian doctrinal yaitu research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the  relationship  between  rules,  explain  areas  of  difficulty  and  perhaps  predicts future development. 4 Maka  isu  yang  akan  diteliti  membahas  mengenai  konsep pengangkatan pegawai KPK akibat Revisi UU KPK dalam lingkup normatif.

## Status Hukum Penyelidik dan Penyidik KPK, Serta Pegawai KPK Yang Belum Menjadi Pegawai ASN Berdasarkan Hukum Kepegawaian
Sebelum adanya Revisi UU KPK, baik Penyelidik, Penyidik, maupun Pegawai di lembaga KPK berdasarkan Pasal 24 UU KPK tidak diwajibkan untuk berstatus Pegawai  ASN  karena  belum  adanya  UU  ASN  sekaligus  Jenis  Pegawai  yang ditentukan sendiri melalui UU KPK. Sehingga lembaga KPK dengan lebih leluasa dapat  memenuhi  kebutuhan  Penyelidik,  Penyidik,  maupun  Pegawainya  dengan mengangkat sejumlah kebutuhan yang disesuaikan dengan anggaran lembaganya.
Banyak dari Penyelidik, maupun Penyidik KPK pada masa sebelum Revisi UU KPK justru  melaksanakan  tugasnya  atas  panggilan  jiwa  sehingga  pada  saat  itu  sering sekali Penyelidik maupun  Penyidik  melaksanakan tugas  dengan  hasil  yang  baik yaitu menemukan dan mencari bukti-bukti tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga legislatif, maupun
4 Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law (Lawbook Co 2002).[14].

## Muhammad Junaidi: Akibat Hukum Keberlakuan...
yudisiil. 5 Sehingga sebelum adanya Revisi UU KPK ini lembaga KPK sebenarnya telah  menunjukkan  kinerja  yang  baik  dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.
Setelah  diberlakukannya  Revisi  UU  KPK,  yang  berdasarkan  penjelasan umumnya pada paragraf 4 (empat) menyebutkan bahwa kinerja KPK dirasakan tidak efektif dan kurang koordinasi antar sesama penegak hukum sehingga harus diperbaiki.  Kurangnya  koordinasi  ini  sebelum  Revisi  UU  KPK,  merujuk  pada UU KPK Pasal 6 huruf a koordinasi tersebut dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam penjelasan resmi Pasal 6 huruf a disebutkan instansi tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (KPKPN),  serta  inspektorat  di  Kementrian maupun lembaga pemerintah non-Kementrian. Kemudian berdasarkan Pasal 42 UU KPK koordinasi dilakukan KPK dengan orang yang tunduk pada peradilan militer dan umum. Serta berdasarkan Pasal 50 UU KPK dilakukan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang kemudian secara khusus dibuat Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP- 049/A/J.A/03/2012, B/23/III/2012, dan SPJ-39/01/03/2012 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Koordinasi-koordinasi dengan  para  pihak  tersebut  KPK  dinilai  kurang  sehingga  menjadi  salah  satu alasan  perlunya  Revisi  UU  KPK.  Selain  itu  dalam  Penjelasan  Umum  Revisi UU KPK, adanya penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya seperti melakukan penyadapan dan tumpang tindih tugas lainnya dengan penegak hukum  lainnya  merupakan  bentuk  hasil  dari  kinerja  KPK  selama  sebelum diberlakukannya Revisi UU KPK. Dengan diberlakukannya Revisi UU KPK ini diharapkan kinerja dari KPK akan lebih baik dibandingkan sebelumnya.
5 Frans Wilmat Muskaman, ‘Kinerja Direktorat Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menindaklanjuti Laporan Tindak Pidana Korupsi Periode 2012-2013’ (2014) 5 (1) Jurnal Politika.[14].
Setelah berlakunya Revisi UU KPK ini, salah satu yang terpengaruh adalah terkait  pemenuhan  personal-personal  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi lembaga KPK yang diberikan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 3 Revisi UU  KPK  menyebutkan  bahwa  KPK  merupakan  lembaga  negara  dalam  rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai undang-undang ini. Dengan adanya perubahan dari yang sebelumnya lembaga negara eksekutif yang bersifat independen menjadi lembaga negara dalam rumpun eksekutif menunjukkan bahwa adanya restrukturisasi dalam kelembagaan KPK  sehingga  sesuai  dengan  struktur  lembaga  negara  lainnya  dalam  rumpun eksekutif. Terhadap Penyelidik dan Penyidiknya yang sebelumnya dapat berstatus independen  dengan  Revisi  UU  KPK  ini  maka  sebagaimana  dengan  pengaturan dalam penegak hukum lainnya mengenai Penyelidik dan Penyidik maka Penyelidik maupun Penyidik KPK harus merupakan aparatur negara. Dalam Revisi UU KPK ini,  pada  Pasal  69B  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  Penyelidik  maupun  Penyidik KPK yang belum berstatus aparatur sipil negara dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak  diberlakukannya  Revisi  UU  KPK  dapat  diangkat  sebagai  Pegawai  ASN sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan dan sesuai ayat (2)-nya salah satu syaratnya telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, baik Penyelidik maupun Penyidik KPK dengan diberlakukannya Revisi UU KPK ini wajib merupakan Pegawai ASN untuk memenuhi syarat personal yang dibutuhkan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif.
Selain kepada Penyelidik dan Penyidik dalam lembaga KPK yang diwajibkan berstatus Pegawai ASN, Pegawai KPK sebagai salah satu personal yang dibutuhkan KPK dalam melaksanakan tugas-tugas lainnya juga harus merupakan Pegawai ASN. Hal ini secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Revisi UU KPK bahwa Pegawai  KPK  adalah ASN  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang- undangan mengenai aparatur sipil negara. Yang kemudian pada Pasal 69C Revisi UU KPK menyebutkan bahwa pegawai KPK yang belum berstatus Pegawai ASN dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Revisi UU KPK dapat diangkat

## 236 Muhammad Junaidi: Akibat Hukum Keberlakuan...
menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan. Maka Pegawai KPK untuk memenuhi syarat sebagai personal yang dibutuhkan lembaga KPK harus berstatus sebagai Pegawai ASN sebagai pemenuhan atas KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif.
Selain  Penyelidik  dan  Penyidik,  dalam  KPK  terdapat  pegawai  yang belum  berstatus  ASN  sehingga  pegawai  dengan  status  bukan  ASN  sejak diberlakukannya Revisi UU KPK secara resmi bukan menjadi pegawai KPK. Sama  dengan  kebutuhan  penyelidik  dan  penyidik  yang  terus  meningkat, kebutuhan  untuk  melakukan  tugas  KPK  yang  semakin  besar  dan  luas membutuhkan jumlah personal yang lebih banyak sehingga KPK mengangkat pegawai untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui peraturan lembaga KPK berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK. Dengan mengangkat pegawai bukan ASN tersebut mempercepat KPK dalam memenuhi kebutuhan personal untuk pelaksanaan tugas lembaga sehingga kepuasaan masyarakat dalam upaya pemberantasan  korupsi  oleh  KPK  tetap  terjaga.  Selain  itu,  keuntungan  KPK mengangkat pegawai bukan ASN mempermudah dalam urusan personalianya dan pengaturan secara internal dalam lembaganya karena terlepas dari aturan- aturan yang mengikat pada pegawai ASN seperti mutasi, dan lain sebagainya.
Dan  oleh  Revisi  UU  KPK  yang  menyatakan  pegawai  KPK  merupakan ASN dan Pegawai KPK belum ASN dapat diangkat menjadi ASN maka KPK dalam memenuhi kebutuhan pegawainya wajib mengikuti aturan hukum kepegawaian yang ada.  Dan oleh karena itu, untuk mengejar kebutuhan pegawai dan menjaga kepuasaan masyarakat akan kinerja lembaga, KPK harus segera memutuskan tindakan dalam mengangkat pegawai belum ASN menjadi ASN atau tindakan lain  sehingga  lembaga  KPK  tetap  mampu  mengimbangi  tujuan  untuk melakukan pemberantasan korupsi. Masih menjadi permasalahan dalam status pegawai-pegawai KPK yang belum ASN. Dengan Demikian, perbedaan status antara Pegawai sebelum dan setelah diberlakukannya Revisi UU KPK adalah:
Gambar 1. Bagan Perubahan Pegawai KPK dengan adanya Revisi UU KPK.
Sebelum  Revisi  UU  KPK,  berdasarkan  Peraturan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (Perkom  KPK  3/2018),  bagan  struktur  organisasi  KPK adalah:

## Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi KPK
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Perkom  KPK  3/2018  susunan  organisasi KPK  terdiri  atas  Pimpinan,  Sekretariat  Jenderal,  Deputi  Bidang  Pencegahan,

## 238 Muhammad Junaidi: Akibat Hukum Keberlakuan...
Deputi  Bidang  Penindakan,  Deputi  Bidang  Informasi  dan  Data,  Deputi  Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Tim Penasihat, dan Sekretariat Pimpinan. Pimpinan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Perkom KPK 3/2018 memiliki fungsi-fungsi  dan  ayat  (3)  menyebutkan  bertanggung  jawab  kepada  publik  dan menyampaikan laporannnya kepada Presiden, DPR, dan BPK secara terbuka dan Berkala  serta  merupakan  Pejabat  Negara  yang  merupakan  pejabat  dilingkungan lembaga  negara  sebagai  alat  kelengkapan  negara  beserta  derivatifnya  berupa lembaga negara pendukung.  Berbeda dengan Pejabat Pemerintahan yang bekerja pada bagian administratif yang membantu pelaksanaan pemerintahan di lingkungan eksekutif.  Sehingga kedudukan ini tidak menunujukkan keharusan ditempati oleh ASN. Kemudian Sekretariat Jenderal berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Perkom KPK 3/2018  memiliki  tugas  salah  satunya  manajemen  sumber  daya  manusia  yang dalam hal ini dengan berlakunya Revisi UU KPK maka sumber daya KPK adalah ASN sehingga Sekretariat Jenderal harus ditempati oleh ASN. Berikut biro-biro dibawahnya yaitu Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, dan Biro Umum. Selanjutnya kedeputian bidang pengawas internal dan pengaduan masyarakat (PIPM) sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Perkom KPK 3/2018 yang fungsinya menyiapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan dan pengaduan masyarakat dalam hal ini dengan adanya Revisi UU KPK tidak menjadi hambatan karena tidak bertentangan dengan fungsi  yang  dilakukan kedeputian ini  sehingga  keharusan  ditempati ASN  bukan merupakan hambatan berikut biro-biro yang dibawahinya. Selanjutnya kedeputian bidang Informasi dan Data sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Perkom KPK 3/2018 yang fungsinya terkait pengelolaan sistem, teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KPK sehingga merupakan fungsi internal lembaga yang akibat adanya Revisi  UU  KPK  tidak  menjadi  hambatan  berikut  biro-biro  yang  dibawahinya untuk dikonversikan sebagai ASN karena lingkupnya yang lebih bersifat internal. Kemudian  kedeputian  bidang  pencegahan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  25 Perkom  KPK  3/2018  yang  fungsinya  terkait  pemeriksaan  dan  pendaftaran  harta kekayaan penyelenggara negara, gratifikasi, penelitian dan pengembangan dalam
hal ini kedeputian ini menjadi bagian yang menjalankan fungsi administrasi dalam menerima  laporan  dari  pejabat  maupun  aparatur  negara  yang  wajib  melaporkan harta  kekayaannya.  Karena  fungsi  yang  lebih  bersifat  administratif  sehingga dengan harusnya Pegawai KPK merupakan ASN tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kedeputian bidang penindakan yang membawahi biro penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam hal penuntutan, berdasarkan Pasal 51 ayat (3) UU KPK menyebutkan bahwa penuntut adalah  Jaksa Penuntut Umum  sehingga  dengan  demikian  walaupun  berdasarkan  Pasal  51  ayat  (1)  UU KPK  KPK  mengangkat  dan  memberhentikan  penuntut  umum  di  KPK  namun kedudukan penuntut umum diisi oleh Jaksa sehingga wajib merupakan Pegawai Negeri. Terkait Penyelidikan merupakan bagian dari Direktorat Penyelidikan yang berdasarkan UU KPK pasal 43 ayat (1) daingkat dan diberhentikan KPK dalam hal  ini  sebelum  revisi  terdapat  penyelidik  independen  yang  diangkat  oleh  KPK yang akibat revisi UU KPK dihapus karena wajib ASN dalam fungsi melakukan penyelidikan dan menjaga independensi KPK seharusnya tidak mewajibkan harus ASN sehingga adanya penyelidik independen menjaga profesionalitas KPK dalam melakukan penyelidikan kepada sesama ASN tanpa melihat jabatan.  Selanjutnya biro penyidikan yang dalam UU KPK Pasal 45 ayat (1) diangkat dan diberhentikan KPK dan adanya Penyidik independen namun akibat Revisi UU KPK harus menjadi ASN.  Sejalan  dengan  penyelidik,  penyidik  seharusnya  tidak  wajib  seluruhnya ASN  untuk  menjaga  profesionalitas  KPK  dalam  melakukan  penyidikan  kepada ASN  lainnya  tanpa  melihat  jabatan.    Dengan  Demikian  maka,  Pimpinan  KPK, berikut biro penyelidikan, maupun penyidikan seharusnya tidak wajib dari ASN untuk  menjamin  adanya  independensi  dan  menjaga  profesionalitas  KPK  dalam penindakan korupsi terutama menyangkut ASN.

## Hak-Hak Penyelidik dan Penyidik KPK, Serta Pegawai KPK Sebagai Pegawai KPK Sebelum Dan Sesudah Diangkat Menjadi Pegawai ASN
Dalam  Hukum  Kepegawaian,  Pegawai  memiliki  kewajiban  yang  harus dipenuhi  dan  hak  yang  didapat  sebagai  hubungan  dalam  pelaksanaan  dari

## Muhammad Junaidi: Akibat Hukum Keberlakuan...
kewajiban  yang  dilaksanakannya. 6 Pasal  15  ayat  (1)  PP  Manajemen  SDM  KPK Jo.  Perkom  Pegawai  KPK  bahwa  Pegawai  KPK  berhak  atas  gaji,  tunjangan, dan insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu. Gaji Pegawai KPK diatur dalam Perkom Pegawai KPK Pasal 24 ayat (1) didasarkan pada hasil evaluasi jabatan, dan disesuaikan dengan Anggaran Pendaatan dan Belanja Negara (APBN). Selain Gaji, Pegawai  KPK  berhak  mendapat  tunjangan  sebagaimana  Perkom  Pegawai  KPK yaitu  berupa  tunjangan  transportasi  sebagaimana  Pasal  33,  Asuransi  kesehatan dan  jiwa  sebagaimana  Pasal  34,  dan  tunjangan  hari  tua  sebagaimana  Pasal  35.
Kemudian  selain  gaji  dan  tunjangan  Pegawai  KPK  berhak  untuk  mendapatkan insentif  yang berdasarkan Perkom Pegawai KPK Pasal 36 keputusan pemberian ini ditentukan oleh keputusan pimpinan KPK. Selain gaji, tunjangan dan insentif pekerjaan, Pegawai KPK berhak mendapat keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja sebagaimana Pasal 39 Perkom Pegawai KPK. Selain itu, Pegawai KPK berhak mendapat cuti yaitu cuti tahunan sebagaimana Pasal 41, cuti besar sebagaimana Pasal 42, cuti bersama sebagaimana Pasal 43, cuti melahirkan sebagaimana Pasal 44, dan cuti menjalankan ibadah haji sebagaimana Pasal 45. Selain hal-hal diatas, dalam karirnya Pegawai KPK berhak untuk mendapatkan manajemen karir yang baik yaitu Promosi sebagaimana Pasal 19 ayat (3) huruf (a) Perkom Pegawai KPK, maupun rotasi/mutasi sebagaimana Pasal 19 ayat (3) huruf (b) Perkom Pegawai KPK.  Sehingga dengan adanya timbal balik hak dan kewajiban ini baik pemenuhan hak KPK maupun hak pegawainya saling terpenuhi.
Keharusan beralih menjadi ASN maka hak tersebut akan mengalami transisi sebagaimana hak Pegawai ASN. Pegawai ASN memiliki hak yang sebagaimana dalam Pasal 21 UU ASN terbagi menjadi hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun hak  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK),  hak  PNS  dalam  UU ASN adalah memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan  hari  tua;  perlindungan;  dan  pengembangan  kompetensi.  Sementara  hak PPPK  dalam  Pasal  22  UU  ASN  adalah  memperoleh  gaji,  dan  tunjangan;  cuti;
6 Sri  Hartini  dan  Tedi  Sudrajat,  Hukum  Kepegawaian  Di  Indonesia  Edisi  Kedua  (Sinar Grafika 2017).[32].
perlindungan; dan pengembangan kompetensi. Dilihat secara kedua hak antara PNS dan PPPK tersebut memiliki perbedaan yaitu PPPK memiliki hak yang lebih sedikit daripada PNS dengan tidak dimasukkannya fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dihubungkan dengan hak-hak yang didapat pegawai KPK dalam Perkom Pegawai KPK menunjukkan adanya perbedaan perolehan hak dari Pegawai KPK dan Pegawai ASN yaitu sebagai Pegawai KPK berhak mendapatkan insentif atas pekerjaannya berdasarkan keputusan pimpinan KPK, sementara baik PNS maupun PPPK tidak mengenal istilah insentif dalam pekerjaan selain tunjangan dan gaji. Selain itu, Pegawai KPK berhak mendapatkan tunjangan hari tua saja sementara Pegawai PNS berhak untuk mendapatkan tunjangan hari tua dan tunjangan pensiun dan lain halnya dengan PPPK yang tidak mendapatkan kedua hak tersebut. Maka penjelasan  mengenai  perbandingan  hak  sebelum  maupun  setelah  Pegawai  KPK menjadi ASN adalah:

## Gambar 3. Perbandingan Hak Pegawai KPK dan Hak Pegawai ASN
Dengan  adanya  perbedaan  dalam  pemenuhan  hak-hak  ini  maka  apabila KPK melaksanakan konversi Pegawai KPK yang belum berstatus ASN menjadi Pegawai ASN  baik  PNS  dan/atau  PPPK  maka  dalam  pemenuhan  hak  sebagai ASN, KPK harus mengubah Peraturan Komisinya sesuai dengan UU ASN yang

## 242 Muhammad Junaidi: Akibat Hukum Keberlakuan...
dengan konversi tersebut akan menguntungkan pegawai yang dapat menjadi ASN PNS karena mendapatkan lebih banyak hak namun akan merugikan ASN PPPK karena  hak  yang  didapatkan  jauh  lebih  sedikit  yang  tentu  merugikan  pegawai KPK yang dikonversikan menjadi PPPK.

## Wewenang, Prosedur, dan Pelaksanaan Tata Cara Konversi Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik KPK, Serta Pegawai KPK Yang Belum Menjadi Pegawai ASN Hingga Menjadi Pegawai ASN
Kewenangan melakukan pengangkatan merupakan salah satu unsur dalam menentukan  keabsahan  tindakan  pemerintah.  Terkait  dengan  pengangkatan pegawai KPK maka diperlukan pemberian wewenang untuk melakukan tindakan tersebut. Terdapat tiga cara dalam memperoleh wewenang. Cara pertama melalui Atribusi yaitu sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Perolehan  wewenang  selanjutnya  didapat  melalui  Delegasi  yaitu  penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi  tanggung  jawab  pihak  lain  tersebut.    Cara  memperoleh  wewenang selanjutnya  melalui  mandat  yaitu  suatu  pelimpahan  wewenang  kepada bawahan  untuk  membuat  keputusan  atas  nama  pejabat  tun  yang  memberi mandat sehinggat tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.  Dalam bahasan mengenai  pengangkatan  pegawai  KPK  dilihat  sebelum  adanya  revisi  merujuk pada UU KPK Pasal 25 ayat (1) angka 2 menyebutkan wewenang mengangkat dan  memberhentikan  diberikan  kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang disebutkan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU KPK bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil  Ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Maka  berdasarkan  UU  KPK wewenang pengangkatan pegawai KPK secara atribusi dimiliki oleh Ketua KPK dan 4 (empat) orang Wakil Ketua KPK. Setelah berlakunya Revisi UU KPK Pasal yang menjadi acuan dalam mengangkat dan memberhentikan Pegawai KPK tidak mengalami perubahan sehingga kewenangan setelah berlakunya Revisi UU KPK
dalam pengangkatan Pegawai KPK tetap dimiliki oleh Ketua KPK dan 4 (empat) orang Wakil Ketua KPK.
Dengan  adanya  Revisi  UU  KPK  yang  kemudian  mewajibkan  Pegawai Komisi  harus  berstatus  ASN  tentu  dalam  hal  ini  menimbulkan  permasalahan karena  Pegawai  Komisi  tidak  seluruhnya  merupakan  ASN  walaupun  menjadi Pegawai  Tetap  maupun  Pegawai  Tidak  Tetap.  Merujuk  UU  ASN  Pasal  56 tahapan Perencanaan wajib dilaksanakan Instansi Pemerintah dengan menentuka Jumlah  dan  Jenis  Jabatan  PNS  dalam  waktu  5  (lima)  bulan  dan  ditetapkan oleh Menteri. Kemudian pada tahap pengadaan maka materi ujian penyaringan yaitu pemeriksaan administrasi, tes kompetensi atau akademi, tes psikologi, tes kesehatan,  dan  wawancara.   Yang  kemudian  oleh  Badan  Kepegawaian  Negara dan  Kementrian  PAN-RB  dengan  pertimbangan  Menteri  Keuangan  yang  akan memutuskan kandidat yang lolos seleksi.  Dalam pelaksanaan proses perencanaan dan  pengadaan  pegawai  KPK  melalui  Peraturan  Komisinya  berdasarkan  PP Manajemen  SDM  KPK  walaupun  memiliki  kemiripan  secara  substansi  proses perencanaan  maupun  penyeleksian,  berdasarkan  PP  Manajemen  SDM  KPK memiliki  perbedaan  dimana  dalam  KPK  penentuan  proses  seleksi  merupakan wewenang  pimpinan  KPK  untuk  menentukan  penerimaan  Pegawai  Komisi, sementara  dalam  UU  ASN  menyaratkan  dalam  penerimaan  Pegawai  harus menurut  pertimbangan  Badan  Kepegawaian  Negara  dan  Kementrian  PAN-RB dengan  pertimbangan  Menteri  Keuangan.  Sehingga,  dalam  proses  Pengadaan Pegawai Komisi setelah Revisi UU KPK Pimpinan KPK tidak berwenang untuk menentukan kandidat yang lolos seleksi untuk menjadi Pegawai Komisi karena seluruh tahapan menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara dan Kementrian PAN-RB dengan pertimbangan Menteri Keuangan dalam menentukan.
Permasalahan  timbul  karena  untuk  melaksanakan  pengangkatan  Pegawai KPK yang belum ASN tersebut Dalam tahapan ini, hingga pertengahan 2020 belum memiliki perkembangan terkait tata cara konversi Pegawai belum ASN menjadi ASN di KPK.  Maka merujuk dalam tata cara konversi Pegawai yang belum ASN menjadi  ASN  seperti  dalam  perkembangan  berdasarkan  PP  Manajemen  PPPK

## 244 Muhammad Junaidi: Akibat Hukum Keberlakuan...
sebagai  pelaksanaan  UU  ASN  mengarahkan  konversi  yang  dilakukan  kepada Pegawai  belum  ASN  untuk  menjadi  ASN  dengan  dikonversi  menjadi  PPPK Berdasarkan Pasal 99 PP Manajemen PPPK apabila memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai PPPK. Syarat untuk dapat menjadi PPPK berdasarkan Pasal 16 PP Manajemen PPPK yaitu: usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  tidak  pernah  dipidana dengan  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  sudah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  dengan  pidana  penjara 2  (dua)  tahun  atau  lebih;  tidak  pernah  diberhentikan  dengan  hormat  tidak  atas permintaan  sendiri  atau  tidak  dengan  hormat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil,
PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan persyaratan lain sesuai kebutuhan  jabatan  yang  ditetapkan  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK).
Dalam  hal  ini,  persyaratan  usia  PNS  umum  sebagai ASN  berdasarkan  Pasal  87 ayat (1) huruf (c) UU ASN jo. Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  (PP  Manajemen  PNS)  adalah 56  Tahun.  sementara  menurut  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) sebagai institusi yang membutuhkan jabatan salah satunya penyelidik dan penyidik, batas usia adalah 58 Tahun. Dengan demikian, persyaratan dalam melakukan konversi Pegawai Komisi KPK menjadi ASN PPPK tidak terhambat oleh persyaratan menjadi PPPK.
Berdasarkan UU ASN Pasal 99 PPPK dimungkinkan untuk menjadi calon PNS dengan mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS sesuai  ketentuan  perundang-undangan.  Syarat  Warga  Negara  Indonesia  menjadi
PNS  yaitu:  usia  paling  rendah  18  (delapan  belas)  tahun  dan  paling  tinggi  35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar; tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak  dengan  hormat  sebagai  PNS,  prajurit Tentara  Nasional  Indonesia,  anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  atau  diberhentikan  tidak  dengan  hormat sebagai  pegawai  swasta;  tidak  berkedudukan  sebagai  calon  PNS,  PNS,  prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; tidak  menjadi  anggota  atau  pengurus  partai  politik  atau  terlibat  politik  praktis; memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan; sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; bersedia ditempatkan di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  negara  lain  yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang  ditetapkan  oleh  PPK,  dan  berdasarkan  ayat  (2)  dikecualikan  pada  jabatan tertentu  paling  tinggi  40  (empat  puluh)  tahun.    Dari  hal  tersebut  maka  semakin mempersempit peluang Penyelidik, Penyidik maupun Pegawai KPK yang apabila dikonversi  menjadi ASN  PPPK  untuk  mendapatkan  kesempatan  menjadi  Calon PNS dan mendapatkan hak yang lebih baik. Hal yang menjadi permasalahan utama adalah batas usia tertinggi untuk menjadi PNS adalah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dan pada beberapa jabatan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun sementara sebagai Pegawai Tetap KPK tidak semua pegawai memiliki usia yang memenuhi syarat calon PNS dan dengan hal ini maka Pegawai Tetap KPK tersebut harus  menerima  bahwa  maksimal  dapat  diangkat  ASN  menjadi  PPPK.  Tentu hal  ini  semakin  merugikan  Pegawai Tetap  KPK  yang  harus  dikonversi  menjadi ASN karena hanya terbatas menjadi PPPK saja. Walaupun dengan dikonversi ini maka Pasal 96 ayat (1) Manajemen PPPK dapat teratasi karena PPK tetap dapat seseorang  yang  semula  hanya  Pegawai  Tetap  KPK  yang  belum  ASN  menjadi PPPK  yang  berdasarkan  Pasal  tersebut  diperbolehkan  menduduki  jabatan ASN. Dan sejalan dengan itu, maka dengan tenggat waktu 2 (dua) tahun yang ada untuk

## 246 Muhammad Junaidi: Akibat Hukum Keberlakuan...
mengkonversi  Penyelidik,  Penyidik,  dan  Pegawai  yang  belum ASN  maka  PPK juga  harus  mempersiapkan  langkah  untuk  mempersiapkan  Pegawai,  Penyelidik, maupun  Penyidik  yang  sudah  ASN  untuk  menggantikan  tempat  Jabatan  ASN yang sebelumnya merupakan Pegawai KPK belum ASN.  Namun, kerugian hak yang diterima Pegawai Tetap KPK akibat konversi statusnya menjadi PPPK tidak sebanding  dengan  kewajiban  yang  telah  dilakukannya  selama  menjadi  Pegawai Tetap KPK sehingga dalam hal ini diperlukan perlindungan hukum untuk Pegawai Tetap KPK yang akan dikonversi menjadi ASN sehingga tetap mendapatkan hak sebagaimana yang seharusnya diterima saat menjadi Pegawai Tetap KPK.
Jabatan berdasarkan Pasal 1 angka (5) PP Manajemen PPPK Jabatan adalah kedudukan  yang  menunjukkan  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak seseorang  pegawai ASN  dalam  suatu  satuan  organisasi.  Dalam  hal  ini,  jabatan terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan Pasal 1 angka (6) PP Manajemen PPPK adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang berdasarkan Pasal 1 angka (7) harus Pegawai ASN. Dan kedua Jabatan Fungsional berdasarkan Pasal  1  angka  (8)  adalah  sekelompok  jabatan  berisi  fungsi  dan  tugas  berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
Dari penjelasan kedua jenis jabatan tersebut dihubungkan dengan Pasal 96 ayat (1) PP Manajemen PPPK menunjukkan bahwa Jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelayanan fungsional harus merupakan Pegawai ASN sementara KPK berdasarkan Perkom Pegawai KPK Pasal 4 jo. Pasal 5 terdapat Pegawai Tetap yang tidak pasti Pegawai  ASN  dan  Pegawai  Tetap  ini  merupakan  Pegawai  yang  menjalankan fungsi  dan Tujuan  KPK  sebagai  Penyelidik,  Penyidik,  maupun  Pegawai  dengan tetap  mendapat  Manajemen  Karir  berupa  Promosi  dan  Mutasi  sebagaimana Pasal  19  Perkom  Pegwai  KPK.  Dengan  diberlakukannya  Revisi  UU  KPK  ini yang  menyatakan  Pegawai  KPK  berstatus ASN  sesuai  Pasal  1  angka  (6)  Revisi UU KPK harus merupakan Pegawai ASN sehingga kepada Pegawai Tetap KPK tidak memiliki pilihan lain untuk menerima pengaturan konversi Pasal 69B untuk Penyelidik dan Penyidik, serta Pasal 69C Revisi UU KPK untuk Pegawai KPK dengan menjadi ASN PPPK atau memilih mengundurkan diri sebagai Penyelidik,
Penyidik, dan Pegawai KPK. Dengan demikian maka kedudukan hukum Pegawai KPK terutama Pegawai Tetap yang menjadi Penyelidik, Penyidik, maupun Pegawai Tetap  di  KPK  berdasarkan  Perkom  Pegawai  KPK  menjadi  tidak  sejalan  dengan Revisi UU KPK dan dengan melaksanakan amanat konversi Penyelidik, Penyidik, dan Pegawai KPK menjadi ASN dengan PPPK sebagai salah satunya jalan agar tetap dapat menduduki Jabatan ASN dalam KPK akan merugikan hak dari Penyelidik, Penyidik, dan Pegawai KPK tersebut serta mengamankan PPK dari pelanggaran terhadap aturan Pasal 96 ayat (1) PP Manajemen PPPK.
Sehingga  dengan  adanya  kerugian-kerugian  yang  akan  timbul,  maka Pegawai  KPK  dapat  mengajukan  upaya  perlindungan  hukum  yang  ada  untuk memperoleh  Kembali  hak  yang  dimilikinya  apabila  merasa  dirugikan.  Hukum Administrasi  dalam  Bagan  P.  de  Haan  cs,  digambarkan  sebagai  hubungan  yang meliputi upaya penguasa mengatur dan mengendalikan masyarakat, mengatur cara- cara partisipasi masyarakat dalam proses mengatur dan mengendalikan tersebut, memberikan perlindungan hukum ( Rechtsbescherming ) serta menerapkan norma pemerintahan  yang  baik  bagi  penguasa  ( Algemene beginselen van behoorlijk bestuur ). 7 Upaya perlindungan hukum merupakan sebuah upaya balik masyarakat yang  dirugikan  akibat  tindakan  hukum  pemerintah. 8 Dalam  hukum  administrasi, tindakan  hukum  pemerintah  tersebut  akan  dikeluarkan  melalui  produk  hukum yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  publik. 9 Dalam  hal  melakukan  perbuatan hukum  tersebut  maka  pemerintah  mengeluarkan  sebuah  keputusan  yang  disebut Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN). 10 Pada  2014,  seiring  perkembangan jaman  dikeluarkan  aturan  hukum  mengenai  administrasi  negara  dalam  UU Administrasi  Pemerintahan  yang  dalam  Pasal  1  angka  (7)  menyebutkan  bahwa KTUN  adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat
7 Philipus M Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada Univer- sity Press 1993).[28].
8 Bambang Arwanto, ‘Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerin- tah’ (2016) 31(3) Jurnal Yuridika.[362].
9 ibid.
10 Op. Cit. Philipus M Hadjon, dkk.[135].

## 248 Muhammad Junaidi: Akibat Hukum Keberlakuan...
Pemerintahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berdasarkan  Pasal  87 UU Administrasi Pemerintahan harus  dimaknai sebagai: penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya;  berdasarkan  ketentuanperundang-undangan  dan  AUPB;  bersifat  final dalam arti lebih luas; keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ atau keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Yang kemudian berdasarkan Pasal 1 angka (8) UU Administrasi Pemerintahan, melalui ketetapan tersebut dapat dilakukan Tindakan administrasi pemerintahan untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan demikian maka sebuah KTUN  sebagai  dasar  melakukan  Tindakan  administrasi  pemerintahan  dengan makna yang luas tersebut merupakan suatu tindakan hukum pemerintahan kepada Masyarakat. Sebagai masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya keputusan maupun  tindakan  pemerintah  tersebut  dapat  menggunakan  beberapa  jenis perlindungan hukum yang ada sebagaimana yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan  dan  peraturan  lainnya  yang  memberikan  perlindungan  pada masyarakat. Upaya masyarakat pertama yang disediakan dalam UU Administrasi Pemerintahan yaitu Upaya Administratif sebagaimana dalam Pasal 1 angka (16) yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.  Upaya  Administratif    Terdapat  beberapa  alasan  upaya  administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara harus dilakukan. Pertama, konsep pembagian  kekuasaan  yang  bertujuan  mencegah  tindakan  sewenang-wenang dari  penguasa  dan  pemusatan  kekuasaan  yang  apabila  permasalahan  timbul  di lingkungan pemerintahan (eksekutif) maka pemerintah harus memiliki mekanisme penyelesaian sendiri sebelum menyentuh ke bagian kekuasaan lainnya (yudisiil). 11
Kedua, pemerintah bertugas menyelenggarakan pelayanan masyarakat dan bukan gugatan sehingga penyelesaian melalui badan peradilan merupakan upaya terakhir
11 Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, ‘Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara’ (2018) 11(1) Arena Hukum.[32].
( ultimum remidium ). 12 Ketiga,  dalam  menyelesaikan  sengketa  pemerintah  tidak melihat dari aspek hukum saja seperti badan peradilan, namun turut memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas. Dan apabila dilihat dari asas Negara Hukum Pancasila yang mengedepankan kerukunan sebagai inti dari sifat gotong royong menunjukkan upaya penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan upaya terakhir setelah menempuh upaya-upaya lainnya yang salah satunya upaya administratif. 13
Upaya  Administratif  berdasarkan  Pasal  75  ayat  (2)  UU  Administrasi Pemerintahan terdiri atas: keberatan; dan banding. Dalam mengajukan keberatan sebagaimana  Pasal  77  UU  Administrasi  Pemerintahan,  Pejabat  Pemerintahan penerima  keberatan  memiliki  tenggat  waktu  21  hari  kerja  sejak  diumumkan keputusan dan diselesaikan paling lama 10 hari kerja setelah pengajuan keberatan yang  apabila  keberatan  diterima  atau  ditolak  maka  akan  diterbitkan  keputusan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu 10 hari kerja. Apabila keberatan tidak dikabulkan, maka dapat menempuh upaya banding sebagaimana Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan yang diajukan paling lambat 10 hari sejak keputusan  upaya  keberatan  diterima  kepada Atasan  Pejabat  Pemerintahan  yang mengeluarkan  keputusan  keberatan,  yang  kemudian  oleh  Pejabat  Pemerintahan yang  menerima  upaya  banding  tersebut  diberikan  waktu  10  hari  kerja  untuk menyelesaikan atau apabila lewat waktu maka dianggap upaya banding dikabulkan dan  Pejabat  Pemerintahan  tetap  wajib  membuat  keputusan  paling  lambat  5  hari setelah  waktu  banding  berakhir.  Dalam  UU  Administrasi  Pemerintahan,  upaya administratif merupakan upaya pilihan dengan penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Namun merujuk UU ASN Pasal 129 ayat (1) menyatakan bahwa sengketa kepegawaian ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Dalam hal ini, UU ASN menjadi lex specialis dari UU Administrasi Pemerintahan yang merupakan lex generalis maka dengan adanya asas lex specialis derogat legi generalis yang mengesampingkan undang-undang yang lebih umum apabila  adanya  pertentangan  norma  yang  setingkat  maka  upaya  administratif

## Muhammad Junaidi: Akibat Hukum Keberlakuan...
sifatnya  menjadi  wajib. 14 Pada  tahun  2018,  diperkuat  dengan  dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  Setelah  Menempuh  Upaya  Administratif (Perma 6/2018) pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan berwenang menerima,  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  administrasi pemerintahan  setelah  menempuh  upaya  administratif.  Pengadilan  berdasarkan Pasal  1  angka  8  Perma  6/2018  adalah  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN). Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyebutkan bahwa PTUN berwenang menyelesaikan sengketa TUN. Sengketa TUN dalam Pasal 1 angka (4) UU PTUN adalah sengketa yang  timbul  dalam  bidang  TUN  antara  orang  atau  badan  hukum  dengan  badan atau  pejabat  TUN  pusat  maupun  daerah  sebagai  akibat  dikeluarkannya  KTUN termasuk sengketa kepegawaian. Maka, keberlakuan Perma 6/2018 mensyaratkan apabila objek sengketa merupakan wewenang peradilan PTUN. Dengan demikian wajib untuk melakukan upaya administrasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat keputusan pejabat TUN apabila ditentukan upaya administrasi memungkinkan untuk dilakukan.
Setelah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding, apabila kerugian masih dialami maka upaya hukum yang tersedia berdasarkan Perma 6/2018 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan kewenangan PTUN menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan maka pihak yang masih mengalami kerugian tersebut dapat mengajukan gugatan ke PTUN. 15 Dengan dasar keputusan banding dari upaya administratif yang telah ditempuh sebelumnya. Yang apabila, keputusan dari PTUN tidak  dapat  diterima  maka  dapat  mengajukan  banding  ke  PTTUN  sebagaimana Pasal 122 UU PTUN. 16 Dan upaya hukum selanjutnya apabila belum mendapatkan
14 Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, ‘Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah’ (2018) 33(1) Jurnal Yuridika.[54].
15 Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Airlangga University Press 2005).[6].
16 Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi (Sinar Grafika 2018).[298].
putusan yang dapat diterima dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 131 UU PTUN. 17 Berdasarkan penjelasan tersebut maka terdapat perbedaan alur Pemeriksaan sebelum dan setelah diberlakukannya Perma 6/2018 sebagai berikut:
Gambar 4. Perbandingan Alur Sengketa PTUN Sebelum dan Sesudah Perma 6/2018
Upaya  untuk  menghilangkan  kerugian  yang  dialami  selain  dapat  melalui PTUN juga dapat kepada Pengadilan Negeri apabila kerugian setelah diputusnya gugatan  PTUN  menguntungkan  penggugat  namun  belum  terealisasi.  Gugatan kepada pengadilan Negeri dapat mendalilkan kerugian yang dialami sebagaimana Pasal 1365 BW yang menjadi dasar gugatan Perbuatan Melanggar Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. 18 Sehingga apabila gugatan di PTUN atau Pengadilan Tinggi TUN dikabulkan namun kerugian yang dialami belum tertutup maka  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  dengan  dasar  perbuatan melanggar  hukum  disertai  Keputusan  PTUN  atau  Pengadilan Tinggi TUN  yang memperkuat. Namun apabila Putusan PTUN atau Pengadilan Tinggi TUN menolak gugatan tetap dapat mendalilkan kerugian yang dialami sebagai dasar Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Pasal 1365 BW sehingga dapat berupaya untuk
17 ibid .[303].
18 Albert Aries, ‘Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana’ (Hu- kumonline, 28 Maret 2013) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/ perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/> dikunjungi pada 20 Agus- tus 2020.

## 252 Muhammad Junaidi: Akibat Hukum Keberlakuan...
mengembalikan  kerugian  yang  dialami.  Dengan  demikian,  selain  upaya  gugatan kepada PTUN atau Pengadilan Tinggi TUN, kerugian yang dialami dapat diajukan gugatan  kerugian  kepada  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  untuk  menutup kerugian yang dialami. Dengan demikian, selain gugatan diajukan kepada PTUN, kerugian yang dialami dapat diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.

## Kesimpulan
Pengangkatan Penyelidik, Penyidik, Serta Pegawai KPK yang belum berstatus ASN  dapat  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  99  PP  Manajemen  PPPK sehingga menjadi Pegawai ASN berstatus PPPK dan tidak antinomi dengan Pasal 96 ayat (1) PP Manajemen PPPK sehingga PPK di KPK tetap bisa memberikan jabatan ASN  pada  Pegawai  PPPK  KPK  apabila  memenuhi  persyaratan. Apabila tidak memenuhi maka Pegawai tersebut tidak diangkat menjadi ASN. Dan apabila memenuhi  syarat  Calon  PNS,  PPPK  tetap  dapat  mendaftar  sebagai  calon  PNS walaupun dibatasi dengan adanya maksimum usia mendaftar yaitu 35 (tiga puluh lima), atau ditentukan lain maksimal 40 (empat puluh) tahun. Yang dengan adanya batasan  tersebut  maka,  maksimum  bagi  Pegawai  KPK  yang  diangkat  menjadi ASN  dan  tidak  bisa  mencalonkan  menjadi  PNS  tetap  akan  mengalami  kerugian hak akibat berkurangnya hak yang diterima oleh Pegawai KPK sebelum diangkat menjadi PPPK. Dan oleh karena itu, maka Pegawai KPK berhak untuk menempuh upaya perlindungan hukum yang telah disediakan perundang-undangan yang ada.

## Daftar Bacaan

## Buku
Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi (Sinar Grafika 2018).
Philipus M Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 1993).
Sri  Hartini  dan  Tedi  Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua (Sinar Grafika 2017).
Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Airlangga University Press 2005).
Terry Hutchinson , Researching and Writing in Law (Lawbook Co 2002) .

## Jurnal
Ba mbang Arwanto, ‘Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah’ (2016) 31 (3) Jurnal Yuridika.
Frans  Wilmat  Muskaman,  ‘Kinerja  Direktorat  Penyelidikan,  Penyidikan,  dan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menindaklanjuti Laporan Tindak Pidana Korupsi Periode 2012-2013’ (2014) 5 (1) Jurnal Politika.
Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, ‘Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah’ (2018) 33 (1) Jurnal Yuridika.
Hari  Sugiharto  dan  Bagus  Oktafian  Abrianto,  ‘Upaya  Administratif  Sebagai Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Dalam  Sengketa  Tata  Usaha  Negara’ (2018) 11(1) Arena Hukum.
Putu Ayu Mitha Ananda Putri, dan I Gede Yusa, ‘Peranan Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraanpelayanan Terpadu Satu Pintu’, (2016) 1(1) Jurnal Universitas Udayana.

## Laman
Albert  Aries,  ‘Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  Hukum  Perdata  dan  Hukum Pidana’  (Hukumonline,  28  Maret  2013)  <https://www.hukumonline.com/ klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam- hukum-perdata-dan-hukum-pidana/> dikunjungi pada 20 Agustus 2020.
Martahan  Sohuturon,  ‘DPR  Resmi  Sahkan  Revisi  UU  KPK’  (CNN Indonesia,  17  September  2019)    <https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20190917121442-32-431182/dpr-resmi-sahkan-uu-kpk> dikunjungi pada tanggal 30 April 2020.

## Muhammad Junaidi: Akibat Hukum Keberlakuan...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--