## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## LEMBAGA ADAT DI DAERAH ALIRAN SUNGAI SINGINGI
Adlin 1 , Ali Yusri 2
1,2 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau Pekanbaru, Indonesia
Adlinoke@gmail.com

## ABSTRACK
The  existence  of  adat  institutions  is  recognized  in  the  government  system  of  the  Unitary Republic of Indonesia. This includes traditional institutions that exist at the village level.  In the  regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  No.  18  of  2018  concerning  Village  Social Institutions and Village Adat Institutions, it is stated that the village customary institution or other designation is an institution that carries out the customs function and forms part of the original  arrangement  of  the  village  that  grows  and  develops  on  the  initiative  of  the  village community. Singingi River Basin Formerly a kingdom called the Singingi kingdom which has a  complete  structure  down  to  the  country  or  village  under  its  shelter.  An  interesting phenomenon is that the king in the Singingi River Basin is held by two people who have the title Datuk Khalifah. This study aims to explain history so that the emergence of two kings in the Singingi sect and describe the structure of traditional institutions in the country under its aegis.  The  theory  used  is  the  Geneological-Territorial  customary  law  community  alliance theory.  The  study  used  a  qualitative  method  with  the  documentation  method  and  was strengthened  by  conducting  interviews  with  8  informants  and  then  analyzed  through  data triangulation. The research findings show that the Singingi river basin was formed based on geneological and territorial ties. The structure of adat institutions in each country modeled on  the  structure  of  adat  institutions  at  the  center  of  the  kingdom,  although  there  were variations in the application in each country.
Kata Kunci: Customary Institutions, Singingi

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Lembaga  adat  di  akui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya  Lembaga  adat  yang  eksis  di level  desa.  Dalam  peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2018 Tentang  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa dan Lembaga Adat Desa dinayatkan bahwa lembaga  adat  desa  atau  sebutan  lainnya adalah  lembaga  yang  menjalankan  fungsi adat  istiadat  dan  menjadi  bagian  susunan asli  desa  yang  tumbuh  dan  berkembang
atas  prakarsa  masyarakat  desa.  Bahkan dalam  Pasal  9  ayat  1  peraturan  tersebut dinyatakan  bahwa  Lembaga  Adat  Desa dapat  dibentuk  oleh  pemerintah  desa  dan masyarakat desa. Ini Artinya Lembaga adat desa  dianggap  sebagai  lembaga  yang penting dalam menunjang kemajuan desa.
Struktur  lembaga  adat  di  desa  desa di  aliran  sungai  Singingi  sebetulnya  sudah lengkap  dan  masih  ada  dan  terus dilestarikan. Daerah aliran sungai Singingi dahulunya  terdapat  sebuah  kerajaan,  yaitu kerajaan  Singingi  yang  lengkap  struktur

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
lembaganya  dan  menjadi  kerajaan  yang mandiri  pada  tahun  1651  M  .  setelah diserahkan  kewenangan  kekuasaan  oleh penguasa  kerajaan  Pagaruyung  kepada  2 orang  pemimpin  Singingi  yang  baru  yaitu Datuk  Bendaharo  dan  Datuk  Jelo  Sutan, yang  dilengkapi  dengan  pemberian  cap kerajaan  bertuliskan  huruf  Arab  Melayu. Bahkan  di  masa  penjajahan  belanda, struktur  lembaga  adat  di  aliran  sungai Singingi  tetap  diakui,  dibuktikan  dengan pengakuan  kekuasaan  Belanda  di  Singingi ditanda tangani oleh struktur lembaga adat kerajaan  Singingi  tahun  1907  .  Pada  masa Belanda  juga    salah  seorang  raja  di Singingi,  yaitu  Datuk  Khalifah  Moh  Sirih yang  bergelar  datuk  Bendaharo  diangkat sebagai  penguasa  di  daerah  otonom Singingi  tahun  1919  .  Dalam  catatan  Wan Ghalib, Kerajaan Singingi adalah satu dari 14  kerajaan  yang  ada  di  Riau  yang dipimpin oleh dua orang raja yang bergelar Dt  Jelo  Sutan  dan  Dt  Bendaharo  .  Namun demikian  setelah  Indonesia  merdeka, fungsi  lembaga  adat  ini  terpinggirkan dalam  sistem  pemerintahan  nasional. Akibat  peminggiran  tersebut  struktur lembaga  adat  masih  bertahan  namun minim  fungsi.  Oleh  karena  itu  tulisan  ini mencoba mengungkap  sejarah penyusunan lembaga  adat  Singingi  dan  bagaimana strukturnya  yang  tersebar  ke  negeri  di dalam naungannya?

## KERANGKA TEORI
Istilah masyarakat hukum adat lahir dari  bentuk  kategori  pengelompokkan masyarakat  yang  diajarkan  oleh  pemikir hukum  adat  Cornellis  van  Vollenhoven. Kategori  kelompok  sosial  itu yang kemudian dikenal dengan bentuk
masyarakat hukum (rechtgemeenschappen)
adalah  masyarakat  yang  seluruh  anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan oleh  hukum  yang  dipakai.  Bila  hukum yang dipakai itu adalah hukum adat, maka kesatuan masyarakat ini disebut masyarakat hukum adat ( adat rechtgemeenschappen) 1
Mengutip  Ter  Haar,  Ferry  Aries Suranta  menyatakan  masyarakat  hukum atau  persekutuan  hukum  adat  sebagian besar  masih  tetap  hidup  dengan  hukum adatnya masing-masing berdasarkan ikatan teritorial atau berdasarkan geneologis  dan  /  atau  campuran  anatar keduanya,  yaitu  yang  bersifat Genelogis- Territorial 2 . Selanjutnya Suranta mengutip  Van  Dijk  menjelaskan  bahwa persekutuan hukum teritorial dapat dibedakan dalam tiga macam 3 yaitu :
1) Persekutuan Desa;
2) Persekutuan Daerah;
3) Perserikatan Desa.
Termasuk  persekutuan  daerah  adalah seperti  kesatuan  masyarakat  “Nagari”  di Minang  Kabau,  di  masa  lampau  yang merupakan suatu daerah kediaman bersama  dan  menguasai  tanah  hak  ulayat yang  terdiri  dari  beberapa  dusun  atau Kampung  dengan  satu  pusat  pemerintahan bersama 4 .
Subari dkk mengemukakan ada dua faktor  yang  mendukung  terbentuknya persekutuan  masyarakat  hukum,  yaitu faktor  keturunan (geneologis) dan  faktor daerah (territorial) .  Kedua  faktor  tersebut kemudian  membentuk  3  persekutuan hukum, yaitu persekutuan hukum Geneologis , persekutuan hukum Territorial dan Persekutuan Hukum
Geneologis-Territorial . 1) Persekutuan
Geneologis . Adalah persekutuan hukum

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
yang  warganya  terikat  satu sama  lain  dalam  persekutuan karena  persamaan  keturunan sesungguhnya atau dalam anggapan saja;
2) Persekutuan  hukum Territorial . Adalah Persekutuan hukum yang  warganya  terikat  satu sama  lain  dalam  persekutuan karena mereka menetap bersama dalam suatu daerah. 3) Persekutuan
Geneologis Territorial . Adalah Persekutuan hukum  yang  warganya  terikat satu sama lain dalam persekutuan oleh ikatan keturunan  dan  juga  ikatan daerah tempat tinggal 5 .
Dalam  Bab  IX  Undang  Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebutkan bahwa masyarakat hukum adat di akui keberadaannya dengan kriteria antara lain 6 :
a) Masyarakatnya masih dalam bentuk Paguyuban
b) Ada  kelembagaan  dalam  bentuk perangkat penguasa adatnya
c) Ada wilayah hukum adat yang jelas
d) Ada  pranata  hukum,  khususnya peradilan  adat  yang  masih  ditaati dan
e) Masih melakukan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan
kehidupan sehari-hari.
Subari  dkk  sebuah  persekutuan dinamakan  persekutuan  hukum  adat  harus memenuhi kriteria :
a) Kumpulan orang dalam persekutuan tersebut bersifat tetap; b) Mempunyai pemerintahan dan kekuasaan sendiri;
c) Mempunyai kekayaan sendiri; d) Persekutuan tersebut bertindak sebagai  kesatuan  lahir  dan  batin,  ke dalam dan ke luar sebagai pendukung hak dan kewajiban 7 .
Berdasarkan  uraian  tersebut,disimpulkan bahwa  kelembagaan  adat  atau  perangkat penguasa adat merupakan bagian penting dalam sebuah masyarakat hukum adat.
Musyawarah  atau  rapat  merupakan forum  tertinggi  dalam  masyarakat  adat dalam  memilih  pemimpin  adat  maupun masalah  penting  lainnya  yang  dihadapi masyarakat adat. Dalam pemilihan ataupun  pengangkatan  kepala  adat  atau pemangku  adat  beserta  pembantunya misalnya, unsur mutlak adalah didasarkan keturunannya  atau  turun  temurun  dan  ini semua  hampir  terjadi  diseluruh  hukum adat  Indonesia, tetapi  kemudian  ada  pula yang  dipilih  berdasarkan  kesepakatan atau  hasil  musyawarah  dari  masyarakat hukum  adat  setempat.  Biasanya  orang orang  tertua,  terkemuka  dan  mempunyai pengaruh serta dianggap mampu menjadi kepala  adat  yang  kemudian  dipilih menjadi  pemimpin  mereka 8 .  Kepala persekutuan  sebagai  puncak  kekuasaan berfungsi sebagai pamong, sebagai pemimpin,  sebagai  polisi,  dan  juga hakim. Berdasarkan fungsi yang disebutkan  di  atas,  maka  tugasnya  dapat dibedakan  kepada  tugas  pemeliharaan dan  tugas  pembetulan  hukum  (  preventif dan  refresif) 9 .  Menurut  hukum  adat pengganti  kepala  pesukuan  diangkat, diakui  dan  dipilih  atas  dasar  pewarisan dengan  pemilihan  dalam  musyawarah. Dalam arti ahli waris pertama dari kepala pesukuan  lama  mendapat  hak  diurutan pertama untuk menduduki jabatan pengganti. Akan tetapi apabila ahli waris

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
pertama  itu  dengan  sesuatu  alasan dianggap  tidak  cakap  atau  tidak  patut seperti cacat jasmani dan rohani, maka ia dapat  dilalui  dan  diganti  dengan  ahli waris  berikutnya  yang  dianggap  cakap memimpin persekutuan 10 .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara  8  informan  terkait.  Analisa data  dilaksanakan  bersamaan  dengan wawancara  serta  analisa  dokumen  dengan cara  mengumpulkan  data  mereduksi  data, serta  melakukan triangulasi data  yang kemudian  ditampilkan  dalam  laporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Batas Wilayah Adat
Batas-batas wilayah Singingi
menurut  keadaan  semenjak  purbakala sampai  dengan  sekarang  tetap  seperti semula 11 , yaitu ::
1. Ke  Timur  dengan  wilayah Kampar  Kiri  (  hingga  Sei Nopan  5  km  di  Hilir  Tanjung Pauh);
2. Ke  utara  dengan  Subayang wilayah  Kampar  Kiri  hingga Sianik Putih;
3. Ke barat dengan negeri Sumpur Kudus hingga bukit Penyabungan; 4. Ke  selatan  dengan  wilayah
Kuantan Hulu ( Teluk Kuantan) hingga Tobek Sigadobang, Kompe Buahan Batu dan Bukit Padang Terbakar di Mudik Ulo. Wilayah adat Singingi ini merupakan  gabungan  ulayat  adat
dari  dua  Kelompok  suku Piliang Nan Limo (Piliang Yang Lima) dan Melayu Nan Ompek ( Melayu yang empat) 12 sebagai berikut :
1. Piliang Nan Limo :
 Datuk Bandaro , datuk Maharajo beserta datuk
Sinaro  Nan  Putih  keduanya dalam  kandungan  Datuk Bandaro juga, sebelah timur berbatas dengan Sungai Ruang (Durian Daun)
dengan  Datuk  Mangkuto Sinaro,  ke  barat  dengan Datuk  Bandaro  Kali  di Rimbo  Pematang  Kilangan, ke  Selatan  Hingga  Bukit Penyabungan  batas  Sumpur Kudus dengan Negeri Pangkalan Indarung;  Datuk  Bandaro  kali,  Ke sebelah barat berbatas dengan  Datuk Bandaro di Rimbo  Pematang  Kilangan dan  ke  Utara  hingga  Sianik Putih Subayang;
 Datuk Besar ulayatnya
terletak  dalam  kandungan Datuk Bandaro yaitu Sungai Sepuh.
2. Melayu Nan Ompek :
 Datuk Jelo Sutan
 Datuk Mangkuto Sinaro
 Datuk Sinyato Mempunyai  ulayat  yang sama  yaitu  sebelah  timur dari sungai Tikalak Godang terus  ke  Sungai  Nopan, Sebelah  Barat  dari  bukit Buluh  Rampai  sampai  ke
Sianik Putih Subayang,
Sebelah Selatan dengan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Tobek  Sigadobang  Kompe Buahan  Batu  dan  terus  ke Bukit  Padang  terbakar,  dari Bukit  Penyabungan  batas Sumpur  Kudus  Sumatera
Barat. Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat diketahui bahwa kerajaan Singingi termasuk persekutuan daerah yang merupakan  gabungan  dari  wilayah  milik pesukuan  yang  menetap  di  kawasan tertentu.  Disisi  lain  juga  dapat  diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan wujud dan eksisnya kerajaan singingi  adalah  masyarakatnya  disatukan berdasarkan ikatan kesamaan daeran tempat tinggal, kesatuan masyarakat hukum territorial.
b. Sejarah  Terbentuknya  Lembaga Adat Singingi
Penyusunan  Lembaga  Adat  di Aliran  Sungai  Singingi  dilakukan  dengan musyawarah.  Ini  artinya  sesuai  dengan teori  Van  Dijk  yang  mengemukakan bahwa  pemilihan  pemimpin  adat  secara umum  dilakukan  melalui  musyawarah  dan dipilih  yang  tertua  dan  terkemuka  dalam kelompok  tersebut.   Menurut Tombo  Adat Rantau  Singingi,  penyusunan  pemerintah adat  dimulai  dengan  musyawarah  antara datuk Bandaro di Koto Intuk dengan Datuk Jelo  Sutan,  yang  kemudian  dilanjutkan dengan  musyawarah  yang  melibatkan seluruh  unsur  di  wilayah  aliran  sungai Singingi 13 .  Kerajaan  Singingi  dipimpin oleh 2 orang, yang bergelar datuk khalifah, yang  dikenal  dengan  sebutan Datuk  Nan Baduo yaitu  Datuk  Bendaharo  dari  Suku Piliang  dan  Datuk  Jelo  Sutan  dari  suku Melayu.  Lokasi  ibu  kota  kerajaan  disebut tanah  kerajaan  merupakan  gabungan  3
desa,  yaitu  Pulau  Padang  sebagai kapalo Koto (  kepala  negeri),    Kebun  Lado ekor koto (  ekor  negeri)  dan  Muara  Lembu  ( Ranah Tanjung  Bungo) sebagai pusat kota kerajaan 14 . Wilayahnya meliputi 9 kampung, yaitu Pangkalan Indarung, Pulau Padang, Muara  Lembu, Kebun lado, Petai, Koto  Baru,  Pulau  Petai/  Sungai  Paku, Tanjung  Pauh  dan  Logas 15 .  Terbentuk struktur  lembaga  adat  di  daerah  Aliran Sungai  Singingi,  yang  menjelma  menjadi kerajaan  Singingi  merupakan  kesepakatan para  datuk  yang  merupakan  pemuka masing  masing  koto  (negeri)  dengan  suku suku tertentu yang dahulunya bermukim di Aliran  Sungai  Singingi,  yang  dirinci sebagai berikut 16 :
1) Koto  Muaro  Simpang  yang bernama Muara Lembu Sekarang adalah Koto Mangkuto  Sinaro  keturunan Rantau Kuantan pecahan Datuk Mudo  Bisai,  menjadi  suku
Melayu;
2) Koto  Intuk,  sekarang  lokasinya termasuk  dalam  wilayah  desa Pulau  Padang  ,  Pemimpinnya Datuk Bandaro ,  Datuk  Sinaro nan  Putih  beserta  Datuk  Majo, keturunan  alam  minang  Kabau Pagaruyung, menjadi suku
Piliang;
3) Koto  Tinggi  Tasam,  sekarang lokasinya termasuk dalam wilayah  desa  Pulau  Padang, Pemimpinnya  Datuk  Bandaro Kali,  keturunan  alam  minang Kabau  Pagaruyung  turun  ke Subayang, menetap di Kawasan
Tasam, menjadi suku Bendang;
4) Koto Cinatin, sekarang lokasinya termasuk dalam

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
wilayah  desa  Kebun  Lado, Pemimpinnya  Datuk  Sinyato keturunan  dari  tanah  Johor, menurut  jalan  dan  singgah  di koto  Cinatin,  menjadi  Suku Melayu;
5) Koto  Pingiai  di  Sungai  Tapi  , sekarang  lokasinya  termasuk dalam  wilayah  desa  Petai, Pemimpinnya Datuk Jelo Sutan keturunan  tanah  Johor  menurut jalan  dan  singgah  di  Koto Pingiai, menjadi suku Melayu; 6) Koto Sinabuh, sekarang
lokasinya termasuk dalam wilayah  desa  Tanjung  Pauh, pemimpinnya Datuk Besar keturunan  Kuntu  Subayang, singgah di Sinabuh dan menetap  di  Sinabuh,  menjadi suku Piabadar; 7) Koto  Degi,  sekarang  lokasinya termasuk  dalam  wilayah  desa Sungai Paku, pemimpinnya datuk Maharajo Garang keturunan  dari  alam  minang Kabau  Pagaruyung  turun  ke
Rantau  Subayang,  singgah  dan menetap  di  koto  Degi,  menjadi suku Piabadar.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  penyusunan  lembaga adat  dilakukan  secara  musyawarah  para datuk  yang  mereka  disatukan  oleh  faktor faktor geneologis ,  yaitu  ikatan  keturunan yang  dulunya  menetap  pada  suatu  daerah tertentu di aliran Sungai Singingi.
c. Susunan Lembaga Adat
Struktur  lembaga  adat  di  di  daerah aliran  Singingi  dipimpin  oleh  dua  orang penghulu  pucuk  yang  bergelar  datuk
khalifah yang lazim dikenal dengan Datuk Nan Baduo . struktur dibawahnya langsung adalah 7 orang datuk penghulu, yang lazim dikenal  dengan  Datuk Nan  batujuah dan Datuk  penghulu  di  masing  masing  negeri/ koto.  Penyusunan  Struktur  Lembaga  Adat disusun    mempertimbangkan  wakil  dari kelompok suku Melayu dan wakil kelompok  Suku  Piliang,  dikenal  dengan istilah  Melayu  nan  ompek  (  Melayu  yang Empat),  Piliang  nan  Limo  (  Piliang  Yang lima). Peresmian lembaga adat ini ditandai dengan pemotongan kerbau yang dinamakan Si  lenggang  Tanduk di  Pulau Galanggang di hilir koto Muaro Simpang ( Muara  Lembu).  Rincian  Suku  berdasarkan kelompok suku Piliang dan Melayu berikut pemimpinnya diuraikan sebagai berikut 17 :
1) Suku Piliang
Dalam  suku  Piliang  di  angkat yang  sebagai  pemimpin  adalah Datuk Bandaro menjadi Datuk Nan  baduo .  Penghulu  lainnya menjadi bagian dari Datuk Nan Batujuah. Yaitu :
a) Datuk Sinaro Nan Putih dari penghulu dari suku Piliang;
b) Datuk  Besar  penghulu  dari suku Piabadar; c) Datuk Bandaro Kali penghulu suku Bendang;
d) Datuk  Maharajo  Garang dari suku Piabadar.
2) Suku Melayu
Dalam  suku  Melayu  yang diangkat sebagai pemimpin adalah datuk Jelo Sutan menjadi Datuk  nan  Baduo , penghulu lainnya sebagai bagian dari Datuk Nan Batujuah. Yaitu :
a) Datuk Mangkuto Sinaro;

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
b) Datuk Sinyato;
c) Datuk Simajo Lelo.
Dengan  demikian  dapat  dipahami bahwa  adanya  dua  orang  raja  di  Singingi merupakan wakil dari kelompok suku yang melayu nan  ompek dan  dari  kelompok suku yang piliang nan limo .
Tata  hubungan  Datuk Nan  Baduo dengan  Datuk Nan  Batujuah 18 sebagai berikut :
1. Datuk Nan  Baduo yaitu  Datuk Bandaro dan  Datuk Jelo Sutan adalah  pimpinan  utama  pemegang kendali  tertinggi  adat  wilayah Singingi.
2. Datuk  Nan Batujuah yaitu  Datuk
Bandaro  Kali,  Datuk  Sinaro  Nan Putih, Datuk Besar, Datuk Maharajo Garang, Datuk Mangkuto Sinaro,  Datuk  Sinyato,  Datuk Simajo Lelo adalah dewan pimpinan adat wilayah Singingi.
3. Datuk Nan  Baduo ,  Datuk Nan
Batujuah mempunyai  kewajiban dan  kewenangan  atas  pembinaan dan  pengawasan  ninik  mamak pemangku  adat  dan  rakyat  cucu kemenakan.
4. Datuk Nan  Baduo dan  datuk Nan Batujuah mempunyai  kewajiban dan  kewenangan  menurut adat atas pembinaan hutan tanah ulayat suku dan ulayat wilayah negeri;
5. Datuk Nan  Naduo ,  datuk Nan Batujuah mempunyai  kewajiban dan  kewenangan  menurut  adat menyelesaikan sengketa, perselisihan  sempadan  atau  batas ulayat.
6. Proses  pengangkatan  datuk Nan Baduo ,  tetap  diusulkan  dari  suku
asal  yang  dipandang  cakap  dan mampu,  diajukan  ke  dewan  datuk Nan  Batujuah untuk  mendapat pertimbangan diterima atau ditolak; 7. Proses  pengangkatan  datuk Nan Baduo dilakukan oleh dewan Datuk Nan  Batujuah dibawah  koordinasi datuk Bandaro Kali menurut adat di hadiri  seluruh  Penghulu  dan  Monti Se Rantau Singingi;
8. Pemegang daulat datuk Nan Baduo dapat diberhentikan oleh datuk Nan Batujuah dan  penghulu  penghulu atas  desakan  masyarakat  adat, apabila terjadi ketidakyakinan pandangan  atau  ketidak  pedulian atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya  dan  kondisi  uzur  yang dipandang tidak mampu lagi
memangku daulat yang
dipercayakan  kepadanya. Rantau indak  tataulangi,  Nagori  indak takanano.
Selanjutnya  di  bentuk  lah  negeri yang berbeda dengan koto koto sebelumnya  dan  di  susun  juga  perangkat adat  di  masing  masing  negeri  atau  koto yang  dipimpin  oleh  dua  khalifah  di  setiap koto  (  negeri),  yang  disebut khalifah  duo sakoto sebagai  perwakilan  datuk Nan Baduo .    Menurut  pepatah  adat  kebesaran penghulu  di  masing-masing  negeri  “ ba mamak kepada  Datuk Nan  Ba  Tujuah , Ba Rajo kepada  Datuk Nan  Baduo di  tanah kerajaan  Muara  Lembu” 19 .    Ini  artinya penghulu  negeri  memiliki  atasan  langsung ke  7  orang  penghulu  kerajaan  yaitu  Datuk Nan  Batujuah ,  selanjutnya  7  orang penghulu  kerajaan  atasan  langsungnya adalah Datuk Nan Baduo sebagai pimpinan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
pucuk  kerajaan.  Perangkat  adat  tersebut di rinci sebagai berikut 20 :
1. Tanjung  Pauh,  dengan  5  penghulu, yaitu :
1) Datuk  Tumanggung  (  Datuk
Khalifah wakil suku Domo)
2) Datuk  Jelo  Sutan  (  Datuk Khalifah wakil suku Melayu)
3) Datuk payung Putih
4) Datuk bendaro Putih
5) Datuk Bendaro Sati
2. Pulau  Petai,  sekarang  Sungai  Paku dengan 4 Penghulu, yaitu :
1) Datuk  payung  Putih  (  Datuk Khalifah wakil suku Melayu)
2) Datuk  Muwun  (  Datuk  Khalifah wakil suku Domo)
3) Datuk Melintang Kampar
4) Datuk Laksamano
3. Koto  Baru, dengan 5 Penghulunya, yaitu :
1) Datuk  Bandaro  Hitam  (  Datuk
Khalifah wakil suku Melayu)
2) Datuk  Temenggung  (  Datuk
Khalifah  wakil  suku  Melayu Tonga)
3) Datuk Bandaro Raja
4) Datuk Sinyato
5) Datuk Bendaro Sutan
4. Petai, dengan 4 Penghulunya, yaitu :
1) Datuk  Datuk  Bandaro  Kayo  ( Datuk Khalifah wakil Piliang)
2) Datuk  Sati    (  Datuk  Khalifah wakil Suku Melayu)
3) Datuk Bandaro Mudo
4) Datuk Sinego
5. Pangkalan  Indarung,  dengan  5 Penghulunya :
1) Datuk Bandaro ( Datuk Khalifah wakil suku Piliang)
2) Datuk  Sutan  Penghulu  (  Datuk Khalifah wakil suku Melayu)
3) Datuk Rajo Melayu
4) Datuk Lelo Mangkuto
5) Datuk Sinyato
Adapun  struktur  lembaga  adat  di Logas  berbeda  dengan  negeri  lainnya.  Hal ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari  sejarah perang  saudara  di  Singingi.  Setelah  Datuk Nan  Baduo mendapat  penyerahan  amanat dari  Pagaruyung  tahun  1651,  datang  lah Tuanku  Nan  Kuniang  kemenakan  Tuanku Rajo  Bayang  yang  ingin  menjadi  Raja  di Singingi,  yang  ditolak  oleh  Datuk  Nan Baduo.    Kemudian  Tuanku  Nan  Kuniang melakukan  perlawanan  dengan  membuat basis  pertahanan  di  Logas.  Selain  dibantu orang  Logas,  dia  minta  juga  bantuan  ke Jake dan Mudik Ulo untuk menyerang dan menaklukkan kerajaan Singingi. Datuk nan
Baduo beserta pasukannya dibantu pasukan  dari  Subayang  cepat  mengambil tindakan  dan  menyerang  Logas  maka terjadilah  pertempuran  di  sana.  Perang Logas dimenangkan Datuk Nan Baduo dan Tuanku  nan  Kuniang  melarikan  diri  ke Kuantan 21 . Setelah kejadian itulah di Logas disusun lembaga adat, dengan status Luhak dengan  dipimpin  seorang  Penghulu  utama yang  sehari  hari  disebut  Datuk  Godang, yang dimasa Belanda disebut Khalifah Nan Tunggal 22 . Penghulu di Logas, ada 5 yaitu:
1) Datuk Godang
2) Datuk Temenggung
3) Datuk Rajo Penghulu
4) Datuk Paduko
5) Datuk Panghulu Dagang/ Datuk Siak Gagah
Semua penghulu di Logas termasuk dalam kandungan  Datuk  Jelo  Sutan  penghulu pucuk Suku Melayu antau Singingi 23 .

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Tata  Hubungan  kedudukan Datuk Nan  Batujuah sebagai  dewan  pimpinan adat dengan Khalifah Duo Sakoto ,
penghulu,  monti  dan  dubalang  diuraikan sebagai berikut 24 :
1) Melakukan pembinaan dan pengawasan  internal  terhadap ninik mamak pemangku adat di negeri  negeri  termasuk  monti dan dubalang serta cucu kemanakan;
2) Melakukan  pembinaan  teknis terhadap pembawaan dan pemakaian  adat  dalam  setiap prosesi  kegiatan  adat  yang dilakukan ninik mamak meliputi  susunan  bahasa  dalam berkata-kata,  jemput  antar  cucu kemenakan, kegiatan acara adat, musyawarah dan lain-lain;
3) Dalam  pelaksanaan  kegiatan forum  yang bersifat prinsip dan urgen  setiap  suku  dan  negeri,
penghulu negeri, penghulu khalifah  duo  sakoto  senantiasa melakukan  konsultasi  dengan datuk nan Batujuah ;
4) Dewan pimpinan adat datuk nan
Batujuah menyampaikan informasi  kepada  datuk  nan baduo  sebagai  penghulu  pucuk, hal-hal yang berhubungan dengan informasi, laporan, pelaksanaan kegiatan, dan permasalahan  di  tingkat  negeri atas  permintaan  dan  laporan datuk  khalifah  duo  sakoto,  atau penghulu lainnya yang mendapat kewenangan dari
Datuk khalifah duo sakoto;
5) Dalam  memenuhi  permintaan dan  mempertimbangkan  hal  hal
yang bersifat prinsip, datuk nan Batujuah melakukan komunikasi dan koordinasi sesama  penghulu  datuk  nan Batujuah dan  bila  dipandang perlu  langsung  menghadirkan datuk Nan Baduo.

## KESIMPULAN
Masyarakat  hukum  adat  daerah aliran Sungai Singingi merupakan persekutuan  daerah  disatukan  oleh  faktor Geneologis  Territorial  yang  penyusunan lembaga adatnya dilakukan secara musyawarah.  Lembaga  adat  dipimpin  dua orang  raja  penghulu  pucuk  di  bantu  7 orang penghulu dan di setiap desa terdapat 2  penghulu  pucuk  sebagai  perwakilan  dari dua  orang  raja  di  pusat  kerajaan  Singingi, yang  diambil  1  orang  dari  kelompok  suku piliang  dan  1  orang  dari  kelompok  suku Melayu,  kecuali  Logas  yang  dipimpin seorang penghulu pucuk

## DAFTAR PUSTAKA
Arizona, Yance (peny). 2010.  Antara teks dan konteks : Dinamika Pengakuan Hukum  terhadap  Hak  masyarakat Adat  atas  Sumber  daya  Alam  di Indonesia. Jakarta : Huma.
Dijk,Van.  1982.  Pengantar  Hukum  Adat Indonesia. Bandung : Mandar Maju Halkis.  2006.  Revitalisasi  tanah  Ulayat  :
Tantangan dan Peluang. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.
Oemala, Zulbakri. 2019.  Tambo Alam dan Adat  :  Sejarah  Negeri  Adat, Pemerintahan,  dan  Budaya  Antau Singingi. Dokumen belum di
terbitkan. Subari,  Albar  S.  dkk.2010.  Pokok  Pokok Hukum Adat. Palembang :

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Universitas Sriwijaya..
Suranta,  Ferry  Aries.  2011.  Penggunaan Lahan  Hak  Ulayat  Dalam  Investasi Sumber  Daya  Alam  Pertambangan di  Indonesia.  Depok  :  Gramata Publishing.

## Dokumen
Ikatan  Keluarga  Singingi  Rengat.  1983. Tombo  Adat  Rantau  Singingi  yang ditulis 1957. Rengat Overeenkomsten  met  inlandsche  Vorsten in  den  Oost-indischen  Archipel
(312.3)
(https://repository.overheid.nl/frbr/s gd/19091910/0000348997/1/pdf/S GD_19091910_0001292.pdf) Overeenkomsten met inlandsche Zelfbestuunders  in  Nederlandsch- indie (524.1) (https://repository.overheid.nl/frbr/s gd/19091910/0000348997/1/pdf/S GD_19091910_0001292.pdf
.

## ENDNOTE
1 Yance Arizona (peny). 2010. Antara teks dan konteks : Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak masyarakat Adat atas Sumber daya Alam di Indonesia. Jakarta : Huma., 4
2 Ferry Aries Suranta.2011. Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan di Indonesia. Depok : Gramata Publishing.,97
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Albar S. Subari dkk.2010. Pokok Pokok Hukum Adat. Palembang : Universitas Sriwijaya., 25-26.
6 Yance Arizona (peny). 2010. Op.Cit.., 29.
7 Albar S. Subari dkk.2010. Op.Cit., 22.
8 Van Dijk. 1982.  Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung : Mandar Maju., 34.
9 Albar S.Subari. Op.Cit., 24.
10 Ibid., 23.
11 Ikatan Keluarga Singingi Rengat. 1983.  Tombo Adat Rantau Singingi yang ditulis 1957. Rengat, 2.
12 Ibid., 10-11.
13 Ikatan Keluarga Singingi Rengat. 1983. Op. Cit.2-3
14 Rifaini Chatib. 1999. Tombo Adat Rantau Singingi. Muara Lembu., 7
15 Ikatan Keluarga Singingi Rengat. 1983. Op. Cit., 5
16 Ibid., 3.
17 Ikatan Keluarga Singingi Rengat. 1983.  Tombo Adat Rantau Singingi yang ditulis 1957. Rengat, 5- 6.
18 Zoelbakri Oemala (2007). Adat Kemasyarakatan Rantau Singingi. Muara Lembu : Lembaga Adat Antau Singingi.,  21-22
19 Ikatan Keluarga Singingi Rengat. Op.Cit., 6.
20 Ibid., 6-7.
21 Halkis Op.Cit., 83-84.
22 Zulbakri Oemala. Op.Cit., 11.
23 Ikatan Keluarga Singingi Rengat. Op.Cit., 7.
24 Zulbakri Oemala. Op.Cit., 22-23.