p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN

## B.Rini Heryanti
Fakultas Hukum,  Universitas Semarang,  Semarang rini.heryanti@usm.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan    untuk  mengkaji  implementasi  dari  Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2019    tentang Perubahan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.  Penetapan  batas  atas  usia  perkawinan  untuk  laki- laki  (Pasal  7  ayat  1) dinilai  sudah  tidak  sesuai  lagi,  dan  berdampak  pada      tingginya  angka kematian  ibu  dan  anak,  adanya  diskriminasi  dalam  konteks  pelaksanaan  hak untuk  membentuk  keluarga  sebagaimana  dijamin  dalam  Pasal  28B  ayat  (1) UUD  1945,    terjadinya  disharmonisasi  dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak. Perubahan batas usia perkawinan yang baru yaitu  menjadi 19 (sembilan belas ) tahun baik untuk perempuan  maupun  laki- laki. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat perlu  untuk  dikaji  lebih  mendalam,  dalam  hal  ini    mengenai  implementasi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian  menggunakan    metode  pendekatan      yuridis  sosiologis. Hasil  dari penelitian  ini  menjelaskan bahwa  implementasi UU No 16 tahun 2019 sudah dilaksanakan  baik  di  KUA  maupun  Dukcapil  namun  belum  optimal,  hal  ini nampak  adanya  beberapa  permohonan  kasus    perkawinan  yang  dilakukan dibawah    batas usia perkawinan, banyaknya  dispensasi  yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk melanggengkan perkawinan dibawah  batas usia.
Kata kunci  : Implementasi;  Batas Usia; Perkawinan .
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
THE IMPLEMENTATION OF POLICY CHANGED RELATED TO THE AGE LIMIT MARRIAGE

## Abstract
The purpose of this research is to review the implementation of act No. 16 of 2019 concerning  Amendment  to  act  No.  1  of  1974.  The  marriage  age  limit  for  men (Article 7 paragraph 1) is considered no longer appropriate, and has an impact on the high mortality rate of mothers and children, discrimination in the context of the implementation  of  the  right  to  form  a  family  as  guaranteed  in  Article  28B paragraph (1) of the 1945 Constitution, the occurrence of disharmony with act No. 35  of  2014  on  amendments to  act  No.  23  of  2002  on Child  Protection.  The  new marriage  age  limit  changes  to  19  (nineteen)  years  for  both  women  and  men. Related to this, the problems in the community need to be studied more thoroughly, in this case regarding the implementation of the marriage age limit in act No. 16 of 2019.  Research  methods  used  in  research  with  sociological  juridical  approach methods. The results of research showed that the implementation of    act    No. 16 of 2019 has been implemented both in KUA and Dukcapil but not optimal, it appears that  there  are  several  applications  for  marriage  cases  conducted  under  the marriage  age  limit,  the  number  of  dispensations  issued  by  the  Religious  and District Courts as a means to perpetuate marriage below the age limit.
Keywords: Implementation; Age Limit; Marriage.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN A.Latar  Belakang
Kodrat  manusia  sejak  dilahirkan  ke  dunia    adalah  sebagai  makhluk sosial  yang  mempunyai  sifat  hidup  bersama-sama  dengan  sesama  manusia. Dapat  diartikan  bahwa  secara  makro  hidup  bersama  diawali  dengan  adanya perkawinan untuk  membentuk sebuah keluarga.  Terbentuknya sebuah keluarga itu  sendiri  pada  awalnya  dibentuk  oleh  sepasang  manusia  laki- laki  dan perempuan.  Hidup  bersama  antara  laki- laki  dan  perempuan  yang  telah memenuhi  persyaratan  perkawinan  tersebut  disebut  sebagai  pernikahan. 1
Ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  ditentukan  dalam  Pasal  7  ayat  (2),  yang  menyebutkan  “batasan  usia perkawinan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk  laki- laki”. Hal ini    telah  berjalan  kurang  lebih  35  (tiga    puluh  lima)  tahun  dan  banyak permasalahan sosial, ekonomi yang timbul dalam prakteknya baik di masyarakat perkotaan  terlebih- lebih  pada  masyarakat  tradisional/masyarakat  adat.  Salah satu  dampak  yang  ada  yakni  belum  siapnya  alat  reproduksi  anak  perempuan sehingga  berkontribusi  pada  tingginya  angka  kematian  ibu  yang  melahirkan serta  anaknya,  bayi-bayi  yang  malnutrisi  dan  anak stunting. Sebagai  contoh salah satu daerah di Indonesia yang masih tinggi    angka kematian ibu dan anak yakni  daerah  Jawa  Tengah  yang    mencapai  4.481  (empat  ribu  empat  ratus delapan  puluh  satu)  kasus  (data BPS Propinsi  Jawa Tengah  2018).
Perkawinan anak    juga mencedarai semangat perlindungan atas hak asasi manusia  yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa undang-undang  yang telah dikeluarkan  oleh  pemerintah    dalam  usahanya  memberikan  jaminan perlindungan  anak  yakni  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
1 Akh mad  Shodikin ,  “Pandangan  Huk um  Islam  Dan  Huk um  Nasional  Tentang  Batas Usia Perk awinan ”, Jurnal Mahkamah 9 (1),  2015,  hal 115.  DOI  : 10.24235/ mahka mah.v9i1.4
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  definisi  anak  sebagai  “seseorang  yang  belum  berusia  18 tahun”  dengan  demikian  ketentuan  seseorang  dianggap  dewasa  bila  sudah berusia  18  tahun.  Hal  ini  terdapat  juga  dalam    Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.
Adanya permohonan dispensasi  melalui pengadilan (Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan)  khususnya  bagi  anak  perempuan  yang  belum  berusia  16  tahun, merupakan  upaya  dari  orang  tua  untuk  menyelamatkan  status  anak  dan  aib keluarga  justru  melanggengkan    praktik-praktik  perkawinan  dibawah  batasan usia  perkawinan.  Pengaturan  tentang    batas  minimal  usia  perkawinan  yang diatur dalam    pasal 7 ayat (1)    dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Ta hun  1945  dan    perlindungan  hak  asasi manusia,  khususnya  hak anak. 2
Menyikapi  permasalahan  yang  timbul  karena  dampak  batas  usia perkawinan,  masyarakat  sipil    mendesak  pemerintah  untuk  merevisi  isi  dari Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya    mengeluarkan putusan untuk mendukung perubahan  Undang-Undang  Perkawinan  dengan    Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017      tentang  uji  materil  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  khususnya  terkait  dengan  Pasal  7 ayat  1, dapat segera  dilaksanakan.
Argumentasi  atau  salah  satu  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam putusan  tersebut  yaitu  "Namun  tatkala  pembedaan  perlakuan  antara  pria  dan wanita  itu  berdampak  pada  atau  menghalangi  pemenuhan  hak-hak  dasar  atau hak-hak konstitusional  warga  negara, baik  yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak  sipil  dan  politik  maupun  hak-hak  ekonomi,  pendidikan,  sosial,  dan
2 Koa lisi Pe re mpuan Indonesia,  ” Perk awinan Anak  Penundaan Sidang JR di MK dan Gagalnya Capaian Tujuan Pembangunan Berk elanjutan”, 18 Desember  2017.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
kebudayaan,  yang seharusnya  tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi".
Batas  usia  19  (sembilan  belas)  tahun    dinilai  dewasa  baik  secara psikologis, jasmani dan rohani. Ketika kedua  mempelai dalam  melangsungkan perkawinan  sudah  dalam  batas  usia  yang  dewasa  akan  dapat  mengurangi permasalahan  yang  timbul  pada  saat  perkawinan.  Sehingga  angka  perceraian dapat turuin  seiring dengan semakin  menurunnya  angka perkawinan di bawah umur. Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, diharapkan    membawa    perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan  perkawinan  terutama  pada  batasan  usia  perkawinan  dan meminimalisasi  dampak    negatif  sosial,  ekonomi  seperti  yang  terjadi  pada Undang-Undang  Perkawinan  yang  lama.
Beberapa penelitian sebelumnya  telah  ada  yang  meneliti  tentang batasan usia  perkawinan.  Penelitian  oleh  Supri  Yadin  Hasibuan  (2019)  lebih  fokus mengkaji bagaimana pembaharuan hukum tentang pengaturan tentang batas usia minimal  perkawinan.  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  tersebut adalah  faktor- faktor  apa  yang  menjadi  alasan  terjadinya  perkawinan  dibawah umur  dan  bagaimana  dampak  dari  adanya  perkawinan  di  bawah  umur. Kesimpulan  dari  penelitian  tersebut  yaitu  bahwa  belum  ada  norma  yang mengatur tentang perkawinan anak dibawah umur. Pengaturan hanya mengatur tentang batasan  minimal  usia perkawinan  adalah 19 tahun.  Tetapi  hal tersebut tidak  berlaku  apabila  ada dispensasi  kawin. 3
Penelitian oleh Nahdiyanti dkk (2021)  yang  mengangkat judul penelitian “Implementasi    Perubahan    Kebijakan    Batas    Usia    Perkawinan  Terhadap Perkawinan  Di  Bawah  Umur”. Penelitian  ini  lebih  fokus  mengkaji bagaimana implementasi  perubahan  pengaturan  batas  usia  minimal  perkawinan  pasca diberlakukannya  UU No 16  Tahun 2019. Penelitian  tersebut  juga  menganalisi
3 Supri  Yadin  Hasibuan,  “ Pembaharuan  Huk um  Perk awinan  Tentang    Batas Minimal  Usia  Pernik ahan  dan  Konsek uensinya ”,    Teraju :  Jurnal  Syariah  dan  Huku m  1  (2) 2019,  hal 79-87.
DOI: https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
bagaimana dampak yang terjadi di  masyarakat akibat adanya perubahan  norma hukum  yang  mengatur  batasan  minimal  usia  perkawinan.  Lokasi  penelitian dilaksanakan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Hasil  dari  penelitian  tersebut menjelaskan  bahwa  perubahan  pengaturan  tentang  batasan  usia  minimal perkawinan  memberikan dampak  yaitu  meningkatnya  usia perkawinan anak di tahun  2020  ini  yang  mencapai  132%  dibandingkan  dengan  data  tahun sebelumnya.  Kesadaran  masyarakat  terutama  di  pedesaan  yang  masih  minim tentang arti pentingnya  menikah di  usia  yang telah  menginjak dewasa  menjadi salah  satu  penyebab  tingginya  perkawinan  anak di  bawah  umur. 4
Sedangkan  penelitian  oleh  Yusuf  (2020)  yang  mengangkat  judul “Dinamika  Batasan  Usia  Perkawinan  Di  Indonesia  :  Kajian  Psikologi  Dan Hukum  Islam”.  Penelitian  ini  sedikit  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya, penelitian  ini  lebih khusus  meneliti batasan  usia perkawinan dilihat dari sudut psikologi dan  hukum Islam.  Dilihat dari  sudut psiko logis, perkawinan dibawah umur  sangat  rentan  timbul  masalah  hukum,  masalah  biologis,  psikologis, masalah  ekonomi  dan  sosial  serta  rentan  aka n  adanya  perilaku  seks  yang menyimpang. Sedangkan dalam  hukum Islam  itu sendiri  tidak  mengenal batas usia  bagi  calon  mempelai  perkawinan.  Hal  ini  akan  menimbulkan  perbedaan pendapat terkait dengan kejelasan batas  usia dewasa baik bagi calon  mempelai laki-laki  maupun  batas usia  dewasa bagi  calon  mempelai  perempuan. 5
Perbedaan penelitian batasan  minimal  usia perkawinan dengan penelitian tentang batasan minimal usia perkawinan sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus meneliti tentang implementasi batasan minimal usia perkawinan menurut UU No 16  tahun 2019. Perbedaan penelitian  selanjutnya antara penelitian oni denganpenelitian  sebelumnya  adalah  lokasi  penelitian  ini  terletak  di  Kota
4 Nahdiyanti,  Ahyuni  Yunus,  Nurul  Qa mar,  “ Implementasi    Perubahan    Kebijakan Batas    Usia    Pe rk awinan Terhadap Perk awinan Di Bawah Umur ”, Journal of Lex Generalis 2 (1),  2021,  hal 150-167.
DOI: https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313 5 Yusuf, “ Dinamik a  Batasan  Usia  Perkawinan  Di  Indonesia  :  Kajian  Psikologi  Dan Huk um Islam ” Journal of Isla mic La w 2 (1) 2020, hal 200-217. DOI: https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Semarang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  bagaimanakah implementasi batas  usia perkawinan dalam  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Semarang.

## B.PERMASALAHAN.
Bagaimanakah
implementasi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang  Nomor 16 Tahun  2019 di Kota Semarang?
C Metode Penelitian.
1. Metode pendekatan.
Metode penelitian  yang digunakan    yaitu  metode pendekatan    yuridis sosiologis yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum    di dalam masyarakat.  Bekerjanya    hukum dalam  masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitas  hukum 6 .
Dalam  penelitian  ini    dilakukan  dengan  mengkaji  bekerjanya    hukum  yang dikonsepkan  sebagai  kaidah  perundang-undangan,  dalam  hal  ini  adalah Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya penerapan Pasal 7    ayat (1) mengenai batas usia  perkawinan  sebagai      salah  satu syarat    dalam  pencatatan  perkawinan.
2. Spesifikasi  Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis,  yaitu  “memaparkan  dan  menjelaskan  data  yang ditemukan dalam penelitian secara sistematis dengan pendekatan kualitatif, dengan  tujuan  untuk  memberi  gambaran  secara  menyeluruh,  dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.
Menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat sesuatu  individu, keadaan,  gejala, atau  kelompok  tertentu  atau  untuk  menentukan    ada  tidaknya  hubungan antara  gejala  satu  dengan  gejala  lain  dalam  masyarakat”.
3. Lokasi  Penelitian  dan Metode Sampel
6 Sa lim  HS  dan  Erlis  Septiana  Nu rbani,  ” Penerapan  Teori  Huk um  Pada  Penelitian Tesis dan Disertasi ”, PT Grafindo  Persada, 2013  Jakarta.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil    (DUKCAPIL)  di  Kota  Semarang. Berdasarkan  pemilihan  lokasi  penelitian,  dipilih  sampel  dalam  penelitian dengan    metode  penentuan purposive  sampling yaitu  “pemilihan  sampel didasarkan  atas  dasar  pertimbangan  tertentu,  dengan  tujuan  untuk memperoleh  satuan  sampling  yang  memiliki  karakteristik  atau  kriter ia yang  dikehendaki”.  Sampel    diambil  di  KUA  Semarang  Timur,  KUA Semarang  Tengah    dan  DUKCAPIL  Kota  Semarang,  pemilihan  sampel implementasi  batas  usia  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019 di Kota Semarang dilakukan di kedua kecamatan tersebut yang dianggap  dapat mewakili  populasi.
4. Jenis  Dan  Teknik  Pengumpulan  Data
Bahan  atau  data  yang  dibutuhka  dalam  penelitian  ini  diperoleh melalui  wawancara,  kuesioner  dan  studi  pustaka.  kemudian  diolah  dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang  diajukan.  Sesuai  dengan    metode  penelitian  dengan  metode pendekatan  yuridis  sosiologis,  maka  data-data  yang  hendak  dikumpulkan adalah  data primer  dan data sekunder.
Data  sekunder  diperoleh  dengan  mempelajari  bahan-bahan  pustaka yang  berupa  perundang-undangan  dan  literatur  lainnya  yang  berkaitan dengan    permasalahan  yang  dibahas.
Penelitian  ini  menggunakan    bahan  hukum  baik  itu  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  non  hukum  yang  terdiri  dari  :
1) Bahan  Hukum  Primer  yaitu  bahan  hukum  yang  mengikat  yakni  :
a. Undang-Undang  Dasar 1945
b. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata
c. Undang-Undang  Nomor 1 tahun  1974 tentang  Perkawinan
d. Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  1974    tentang  Perkawinan
e. Undang-Undang  Nomor    23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
2) Bahan  Hukum  Sekunder,  yang  memberikan  penjelasan  mengenai Bahan  Hukum  Primer.  Dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  yang digunakan  :
a. buku-buku  tentang    hukum  perkawinan
b. hasil  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  batas  usia perkawinan
c. pandangan  para ahli.
3) Bahan  Non Hukum
Bahan    Non  Hukum  ini  sifatnya  untuk    menunjang  Bahan  Hukum Primer  dan  Bahan  hukum  sekunder  yang  mencakup  bahan-bahan  di luar  bidang  hukum,  seperti  ensiklopedi,  sosiologi  hukum.
5. Metode Analisis  Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  analisis kualitatif,  dengan  cara  melakukan  langkah- langkah  pengumpulan  data, kemudian  data  yang  telah  terkumpul  dalam  penelitian  ini  diidentifikasi, dikategorikan    dan    dianalisis  secara  kualitatif  untuk  mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran. Dari hasil analisis terseb ut kemudian akan ditarik  kesimpulan  sebagai  jawaban      atas  permasalahan  yang  ada.

## II PEMBAHASAN
Implementasi  Batas Usia Perkawinan  Dalam Undang-Undang  Nomor  16

## Tahun  2019    Di    Kota Semarang
Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk  Indonesia  pada  2020  diperkirakan  mencapai  269,6  juta  jiwa.  Dari data  tersebut  terdiri  dari  135,34  adalah  laki- laki  dan  perempuan  mencapai 134,27 jiwa. Artinya jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 akan banyak berjenis kelamin laki- laki.    Sedangka penyebaran jumlah penduduk sebanyak 46% tersebar hanya di tiga provinsi di pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Tengah 4,55 juta  jiwa, Provinsi Jawa Barat sebanyak 49  juta jiwa dan Provinsi Jawa Timur  sebanyak  39,74 juta  jiwa.
Penyebaran penduduk di provinsi  Jawa  Tengah  sendiri khusus di Kota Semarang  jumlah  penduduknya  mencapai  1.814.110  jiwa.    Dalam  beberapa
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
tahun terakhir  ini  kota Semarang diminati para pendatang  untuk datang atau menetap di kota Semarang, hal ini dikarenakan perkembangan Kota Semarang yang  pesat  baik  dalam  kegiatan  ekonomimnya,  pariwisata  dan  lan-lain. terutama  adanya  fasilitas-fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kota, menjadikan  Kota  Semarang  sebagai  kota  harapan  bagi  pencari  kerja  dengan upah pekerja yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Jawa Tengah. Proses urbanisasi yang sedemikian cepat yang menyebabkan Kota  Semarang  menjadi  terpadat  penduduknya  di  Jawa  Tengah,  yang  pada tahun–tahun  lalu    Kabupaten  Brebes  yang  menempati  urutan  pertama kepadatan  penduduknya  di  Jawa  Tengah.  Sejak  tahun  2019  Kota  Semarang menempati  peringkat  pertama  kepadatan  penduduknya  di  Jawa  Tengah. Jumlah  penduduk  yang  besar  ini  akan  menjadi    nilai  tambah  dalam menggerakkan  roda  perekonomian.  Terlebih  lagi,  sebagian  besar  tulang punggung perekonomian di Kota Semarang masih ditopang sektor industri dan kemudian  berikutnya  adalah  perdagangan.
Tentunya  dengan  kondisi    penduduk  yang  padat  ini,  Pemerintah  Kota Semarang  harus  bekerja  lebih  keras  dalam  menjaga  kondufsivitas lingkungannya,  karena  berbagai  masalah  ekonomi  dan  sosial  pasti  akan muncul,  seperti  pada  penduduk  usia  produktif  yang  paling  tinggi  di  Kota Semarang mengharuskan Pemerintah Kota Semarang lebih    bersinergi dengan dunia  industri  untuk  menekan  angka penganguran, dan dari segi sosial salah satunya  adalah  dalam  hal  perkawinan,    khususnya  pada  batasan  usia perkawinan  yang  mempunyai  berbagai  macam  dampak sosial  yang  timbul.
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya dipakai dengan istilah Undang-Undang Perkawinan) “Perkawinan ialah ikatan lahir  dan  batin  antara  seorang    pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami- isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Dari    pengertian perkawinan    pada  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  dapat  diartikan “bahwa  ada  5  (lima)  unsur  yang  penting  yaitu,  ikatan  lahir  batin,  hubungan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
seorang  pria  dan  seorang  wanita,  sebagai  suami  isteri,  tujuan  perkawinan, berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.
Undang-undang  Perkawinan  ini    menganut    prinsip,    bahwa pasangan  suami  istri  harus  telah  matang  jiwa  dan  raga  untuk  melaksanakan perkawinan.  Dengan  siapnya  jiwa  dan  raga  mereka  dalam  perkawinan diharapkan  perkawinan  tersebut  jauh  dari  perceraian  karena  dapat  berjalan dengan langgeng sehingga akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Maksud  dari  pemerintah  menerapkan  kebijakan  ini    adalah  baik  pasangan suami  dan  istri    sama-sama  telah  berusia  minimal  19  tahun  agar  kedua pasangan  tersebut  benar-benar  siap  secara  mental,  lahir  dan  batin  kertika memasuki  perkawinan. 7
Pendewasaan Usia  Perkawinan (PUP) adalah “upaya  untuk
meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai  usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup  dewasa”.  Hal  ini  berarti  jika  seseorang  melaksanakan  perkawinan dibawah  umur,  maka  langkah  selanjutna  adalah  menunda  kelahiran  atau kehamilan  pertama  sampai  dengan  minimal  usia  dewasa.  Penundaan  usia kehamilan  dan  kehamilan  anak  pertama  ini  dalam  istilah  komunikasi, informasi, dan edukasi  (KIE) disebut sebagai anjuran  untuk  mengubah bulan madu  menjadi  tahun  madu”. 8
Berdasarkan ke  lima  unsur  yang ada dalam p erkawinan,  unsur  yang ke tiga adalah tujuan dari perkawinan yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah,  ibu  dan  anak.  Anak  sebagai  generasi  penerus  keluarga/  keturunan tentulah  sangat  diharapkan  oleh  setiap  keluarga  dan  berharap  mendapatkan
7 Sla met  Arofik , Alvian  Riski  Yustomi “Analisis  Ushul  Dan  Kaidah  Fik ih  Terhadap Implementasi  Dispensasi  Perk awinan    Di  Bawah  Umur  Di  Kantor  Urusan  Agama (KUA)Kecamatan  Perak   Kabupaten  Jombang”, Jurnal  Usratuna  4  (1),  2020,  hal  117. DOI: https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.260
8 Ho lilur  Roh man ,  “Batas  Usia  Ideal  Pernik ahan  Perspek tif  Maqasid  Shariah”, Journal of Islamic  Studies and Humanities 1 (1),  2016,  hal 77. 10.21580/jish.11.1374
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
penerus  generasi  yang  dapat  dibanggakan  oleh  keluarga  tersebut.  Agar  bisa memperoleh  generasi penerus keluarga  yang demikian  itu,  maka kematangan dan  kesiapan  calon  suami  dan    seorang  isteri  diutamakan.  Bagi  seorang perempuan  yang  akan  menikah  maka  syarat  umur  dewas a  menjadi  hal  yang pkok.    Kedewasaan  ini  berkaitan  dengan  kematangan  emosional,  mental, psikologis dan alat reproduksi perempuan. Oleh sebab  itu  menaikkan batasan usia perkawinan oleh pemerintah menjadi keniscayaan dalam Undang-Undang Perkawinan.
Mengenai  batas  usia  anak,  instrumen  hukum  yang  mengatur  usia  anak di  Indonesia  berbeda-beda    apabila  ditinjau  dari  beberapa  peraturan perundangan-undangan  yang  ada  antara  lain,    dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata Buku I dalam    Pasal 330 mengatur orang yang belum dewasa adalah  “mereka  yang  belum  berumur  21  tahun  atau  mereka  yang  belum berumur  21 tahun  tetapi  telah  menikah”.
Undang-Undang Nomor  35    Tahun  2014    tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagai instrumen  HAM,  menyebutkan  batasan  usia  anak  dalam    Pasal  1  ayat  1 sebagai  berikut  :  “  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan”.  Namun  untuk batasan  usia  perkawinan  baik Undang-Undang Nomor  35    Tahun  2014 maupun    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002      tidak  menyebutkan secara eksplisit tentang batas  usia  minimum  menikah,  hanya dalam asas dan tujuan  dari    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002    pada  pasal  2 disebutkan,  “penyelenggaraan  perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila  dan berlandaskan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip  dasar Konvensi  Hak-Hak Anak  meliputi”  :
a. non  diskriminasi;
b. kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak;
c. hak untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan perkembangan;  dan
d. penghargaan  terhadap  pendapat  anak.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Adanya  pembatasan  usia  minimal  perkawinan  adalah  sebagai  bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak-anak  harus  terjaga,  hal  ini  tidak  akan  terjadi  jika  perkawinan  anak  di bawah  umur  masih  banyak  terjadi.  Mengingat  perkawinan  dini  rentan  akan terjadinya  kekerasan  rumah  tangga,  kekerasan  seksual  maupun  tingginya perceraian. 9
Organisasi Kesehatan  Dunia (WHO)  “memberikan kategori  umur  yang baru, a danya kategori umur baru yang dikeluarkan WHO membuat pihak yang berwenang mempertimbangkan kembali mengenai pengelompokkan pelayanan  terhadap  masyarakat.  Mulai  dari  penyusunan  kebijakan,  program maupun kegiatan dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraa n  masyarakat perlu ditinjau kembali. Kategori umur WHO tersebut cukup berbeda dengan kategori umur  sebelumnya  maupun  kategori  umur  dari  Departemen  Kesehatan Republik  Indonesia.Kategori  umur  yang  lama  menurut  WHO  di  Tabel  1 sebagai  berikut”:
Tabel  1
9 Elkhairati ,  “Pembatasan  Usia  Perkawinan  (Tinjauan  Undang-undang  dan Maqashidasy-Syari’ah)”, Jurnal Al Istinbath 3(1),  2018,  hal 87-106. DOI  : 10.29240/ jhi.v 3i1.403
Kategori Umur  dalam  tahun Masa balita 0 – 5 Masa kanak – kanak 5 – 11 Masa remaja  awal 12 - 16 Masa remaja  akhir 17 - 35 Masa dewasa awal 36 – 45 Masa usia  pertengahan 45 -50 Lanjut  Usia 60 - 74 Lanjut  usia  tua 75 - 90 Usia  sangat  tua >90
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Dampak pembaharuan kategori  umur  menurut WHO tersebut cukup mengejutkan,  mengingat  batas  usia  pemuda  65  (enam  puluh  lima)  tahun. Ini  berarti  usia  60  tahun  tidak  lagi  dikelompokkan  pada  usia  tua  seperti kategori  usia  yang  lama  oleh  WHO.  Usia  17  (  tujuh  be las)  tahun  masih dianggap sebagai anak–anak. Hal ini berbeda dengan pembagian kelompok umur  menurut  Depkes    dimana  sebelumnya  usia  usia  17  (tujuh  belas  ) tahun sudah  masuk kelompok  remaja akhir. Hal  ini  tentu berdampak pada sudut  pandang  masyarakat  terhadap  usia  yang  dianggap  dewasa  atau  tua. Selain  itu  pelayanan  maupun  kesehatan  untuk  masyarakat  juga  perlu ditinjau  kembali.  Kebijakan  yang  dahulu  hanya    ditujukan  khusus  untuk remaja  saja,  saat  ini    juga  harus  mempertimbangkan  agar  dapat dilaksanakan  untuk  orang  berusia  65 (enam  puluh  lima)  tahun  ke bawah.
Pertimbangan  pembagian  usia  ini  disesuaikan  dengan  kemampuan orang  dalam  beraktivitas.  Kelompok  usia  tua  ini  disesuaikan  dengan kemampuan  orang  dalam  beraktvitas.  Kelompok  usia  tua  atau  manula ditujukan bagi  usia 80  (delapan puluh) ke  atas dengan kemampuan orang dalam  pertimbangan  pembagian  usia  ini  disesuaikan  dengan  kemampuan orang  dalam  beraktivitas.  Kelompok  usia  tua  atau  manula  ditujukan  bagi usia 80 (delapan puluh) tahun ke atas, mengingat terbatasnya aktivitas yang masih bisa  mereka  lakukan.  Untuk penggolongan  usia di bawah 65 (enam puluh lima) tahun masih dianggap usia muda atau dewasa karena kelompok umur tersebut dianggap masih dapat melakukan aktifitas dan kegiatan yang sesuai  dengan  penggolongan  usia  mereka.  Pengelompokan  terbaru  dari WHO  ini  bertujuan  untuk  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  taraf hidup  manusia.    Penilaian terhadap kualitas kesehatan dan  harapan  hidup manusia akan semakin mudah dipantau    jika pengelompokan usia tersebut tidak  terlalu  banyak.  Dengan  semakin  sedikit  dan  terbatasnya pengelompokkan  usia  hanya  dalam  5  kelompok  akan  menyebabkan semakin sedikitnya variabel    yang dipergunakan dalam perhitunga n  untuk kepentingan  kualitas  hidup  dan  kesehatan  mereka  sendiri.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Menurut  Departemen  Kesehatan  R.I,  “anak  merupakan  aset  masa depan  bangsa  yang  harus  dijaga  dan  diperhatikan  perkembangannya. Karena mereka  merupakan  penerus  yang  akan    menentukan  masa  depan bangsa  dan  negara.  Sebagai  negara    hukum perlindungan  terhadap  anak sejak  masih    di  dalam  kandungan  memang  merupakan  hal  yang  penting, maka  diperlukan    batasan-batasan  umur  anak    yang  dimasukkan  dalam kategori-kategori umur sehingga dalam memberikan pendidikan, perhatian, maupun  hal  yang  lain  dapat  lebih    tepat    dalam  penerapannya”.  Adapun kategori-kategori  umur  yang  diberikan  oleh  Depkes sebagai  berikut  :
1. Masa balita  :  0 – 5 tahun
2. Masa kanak-kanak :  5 – 11 tahun.
3. Masa remaja  awal  :  12 – 16 tahun
4. Masa remaja  akhir  :  17 – 25 tahun
5. Masa dewasa awal  : 26 – 35 tahun
6. Masa dewasa akhir  : 36 – 45 tahun.
7. Masa lansia  awal    :  46 – 55 tahun
8. Masa lansia  akhir  : 56 - 65 tahun
9. Masa manula  : >65 tahun. 10
Beberapa  peraturan  yang  mengatur  batas  usia  anak    belum  ada keseragaman, seharusnya dilakukan keseragaman mengenai usia anak. Hal ini sangat penting dalam hukum perdata agar tidak ada kebingungan dalam masyarakat  dan  agar  ada  kepastian  hukum.Undang-Undang  Perkawinan telah  merevisi batas  usia perkawinan    pada pasal 7, yaitu  memberlakukan batasan umur yang sama yakni 19 tahun bagi laki- laki dan perempuan. Pada perubahan  ini  terdapat  kemajuan  dalam  gender  karena  sudah  tidak  ada dikriminasi lagi. Namun masih    perlu dicermati dalam pelaksanaan batasan usia  perkawinan.
Berdasarkan  data  yang  ada  pada    Kantor  Urusan  Agama  (KUA)
Semarang Tengah batasan usia perkawinan sebelum adanya Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  masih  terdapat    perkawinan
10 “ https://muamalatnet/kategori umur menurut WHO”, diakses pada tanggal  23 Januari 2021.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
dibawah umur yang dilakukan, Apabila dicermati untuk keseluruhan jumlah orang  yang  melakukan  pekawinan  selama  kurun  waktu  4  tahun  sangat sedikit,  hal  terjadi  karena  jumlah  penduduk  di  Semarang  Tengah  lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Semarang Timur yang lebih banyak pendatangnya. Sedangkan Kecamatan Semarang Tengah sendiri merupakan kawasan bisnis dan perdagangan sehingga hanya banyak dihuni  oleh  penduduk  asli.
Berdasarkan  data  usia  perkawinan  yang  ada  di  KUA  Semarang Tengah,  mulai Januari  tahun 2017 sampai dengan September    tahun 2019 pelaksanaan    perkawinan  yang  tidak  memenuhi  syarat  usia  perkawinan untuk  laki- laki  hanya  1  orang  saja  dan  perempuan  2  orang  yang  tidak memenuhi  syarat  perkawinan.  Pelaksanaan  perkawinan  ini  dilaksanakan pada  saat  masih  diberlakukannya  perundang- undangan  yang  lama  yakni Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974.  Setelah  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  16  tahun  2019      tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan  mulai bulan Oktober 2019  sampai  dengan  bulan  Nopember  2020  tercatat  pelaksanaan perkawinan yang tidak  memenuhi  usia perkawinan untuk  laki- laki 1 orang dan perempuan  1 orang.
Berbeda dengan Kantor  Urusan Agama di Semarang  Timur, dengan jumlah  penduduk  yang  lebih  banyak,  maka  pencatatan  perkawinan  pun semakin banyak.  Tercatat yang  melakukan perkawinan pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2019 pelaksanaan    perkawinan yang tidak  memenuhi  syarat  usia  perkawinan  untuk  laki- laki    18  orang  dan perempuan sudah    memenuhi syarat perkawinan. Pelaksanaan perkawinan ini  dilaksanakan  pada  saat  masih  diberlakukannya  perundang-undangan yang  lama  yakni  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974.  Setelah diundangkannya  Undang-  Undang  Nomor  16  tahun  2019      tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan, mulai  bulan  Oktober  2019  sampai  dengan  bulan  Oktober  2020  tercatat pelaksanaan  perkawinan  yang  tidak  memenuhi  usia  perkawinan  untuk
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
laki- laki  6  orang  dan  perempuan  6  orang.  Begitu  juga  pelaksanaan pencatatan  di  Dukcapil  Kota    Semarang,  dan  di  Pengadilan  Agama Semarang  masih  tercatat  adanya  perkawinan  dibawah  umur,
Berdasarkan  data  yang  ada  di  lapangan,  kenyataannya  masih  ada ketidakpatuhan para calon pengantin  untuk  memenuhi syarat perkawinan, terutama  pada  batas  usia  perkawinan,  baik  pada  saat  diberlakukannya Undang-Undang  Perkawinan  yang  lama  (Undang-Undang  Nomor  1
Tahun1974) maupun Undang-Undang  Pekawinan yang  baru  ( Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2016). Perkawinan anak  menjadi salah satu  masalah  darurat  yang  dihadapi  Indonesia  saat  ini.  Data  dari Kementerian  PPPA      tersebut  menempatkan  Indonesia  pada  rangking  7 dunia  khusus  mengenai  angka  pernikahan  anak. 11
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  perkawinan  anak  antara  lain  : “faktor kemiskinan (ekonomi), anak perempuan dipaksa menikah pada usia muda  untuk  menolong  beban  ekonomi  keluarga,  meringankan  beban ekonomi  keluarga  karena  anak  perempuan  yang  dinikahkan  sudah  tidak menjadi  tanggungan  orang  tuanya  lagi.  Di  beberapa  negara  yang  miskin, anak-anak perempuan dijadikan target  untuk    dijual  atau dinikahkan agar orang tua terbebaskan dari beban ekonomi. Alasan lain adalah kepentingan kasta,  tribal  serta  kekuatan  ekonomi  dan  politik  agar  anak-anak  mereka yang  dikawinkan  dapat memperkuat  keturunan  dan  status  sosial  mereka”. 12
Dari penelitian oleh Syahruddin Nawi dan Salle (2020) di Pengadilan Agama Makassar menyimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk kepentingan anaknya di Pengadilan Agama Makassar. Pemohon dispensasi nikah  menyatakan  faktor  ekonomi    dipilih  sebagai salah  satu  faktor  yang berpengaruh.  60%  dari  pemohon  memilih  faktor  ekonomi  dan  25%
11 Lenny  Nurhayati  Rosalina, “Mengawal  Kedaulatan  Bangs a”,  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Jakarta,  2020.
12 Saraswati Rika, “ Huk um Perlindungan Anak  Di Indonesia”, PT Citra  Aditya Bakt i, Bandung, 2015,  hal 50.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
menyatakan  faktor  ekonomi  bukan  kurang  berpengaruh  dan  5% menyatakan  faktor  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap  pengajuan dispensasi  nikah. 13
Praktik semacam ini di Indonesia sangat bertentangan dengan isi dari Pasal  26  ayat  (1)  butir  c  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  mengamanatkan  “salah  satu  kewajiban  dan  tanggung jawab    orang  tua  adalah    mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia anak”.  Isi  pasal  ini  diharapkan  anak  dapat  bertumbuh  dengan  baik  sesuai dengan  telentanya,  bukan  dibebani  hal-  hal  persoalan  sosial  dalam  rumah tangga  yang  seharusnya  tidak  ditimpakan  kepadanya.  Dunia  anak,  adalah dunia  belajar,  ceria  dan bermain.
Perkawinan anak di bawah umur di samping melanggar hak-hak anak seperti  anak  yang  diharuskan  berhenti  sekolah  karena  harus  menikah, tindakan ini juga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan antar generasi, merusak  masa  depan  anak-anak.  Di  Indonesia  itu  sendiri  1  dari  9  anak menikah pada  usia dibawah  umur. Perkawinan anak dibawah  umur    tidak hanya  merampas  masa  kecil  anak-anak    tetapi  juga  dapat  mengancam kesehatan  dan  masa  depan  anak-anak  itu  sendiri.  Anak-nak  khususnya perempuan  masih  relatif  lemah  dan  rentan  mengalami  kekerasan  seksual dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga. 14 Kekerasan  yang  timbul  dalam rumah  tangga  tidak  hanya  meninggalkan    akibat  fisik  seperti  luka  serius, cacat  fisik  maupun  mental,  dan  bahkan  yang  paling  ekstrem  bisa mengakibatkan  kematian.  Padahal  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  suami terhadap  isteri  sudah  jelas  merupakan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Imam Subandi, 2019). Perkawinan anak
13 Syahruddin Nawi,  Salle  Salle, “Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernik ahan”, Journal of Lex  Philosophy 1 (1),  2020,  hal 84-98. DOI  : https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.28 14 https://wwwunicef.org/indonesia/id/press-releases unicef-sambut revisi UUPA indonesia, diakses tanggall  23 Januari 2021.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
juga bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang  berisi  :  “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tubuh  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi”.
Faktor  lain  yang  menyebabkan  adanya  perkawinan  anak  karena rendahnya  pendidikan,  pemahaman  budaya  atau  agama  dan  karena  hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer dengan istilah married by accident /MBE,)  ini  merupakan  faktor  ke  dua  yang  banyak  terjadi  setelah  faktor ekonomi.  Hal  ini  biasa  terjadi  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia  termasuk Kota  Semarang.  Kalau  terjadi  kasus  yang  demikian  maka  mau  tidak  mau pejabat  KUA/Dukcapil  akan  menolak  permohonan  perkawinan  dan  para pihak diminta untuk memohon dispensasi ke Pengadilan Agama Semarang atau Pengadilan Negeri Semarang. Setelah putusan dari pengadilan agama/ negeri  turun  baru  pejabat  KUA/Dukcapil  mengabulkan  permohonan tersebut.
Perkawinan  di  bawah  umur  sangat  rentan  menghadapi  terjadinya perceraian,  akibat  perceraian  dini  pada  kasus  pernikahan  di  bawah  umur menempatkan  mereka  pada  posisi  yang  tidak  ideal.  Pada  saat  anak-anak seharusnya merasakan kasih sayang dan mendapatkan perlindungan mereka malah  harus  menghadapi  kasus  perceraian  yang  disebakan  perkawinan  di bawah  umur  yang tidak siap.  Dalam    pasal    3    Undang-Undang    Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjelaskan  bahwa “Perlindungan  anak    bertujuan    untuk    menjamin    terpenuhinya hak-hak    anak  agar    dapat    hidup,  tumbuh,    berkembang    dan berpartisipasi    secara    optimal    sesuai    harkat    dan    martabat kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan..” 15
15 Junaedi  Junaedi,  Said  Sa mpa ra, Dachran  S  Bustham , “ Efek tivitas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perk awinan  Dihubungkan  Dengan Perk awinan  Dibawah  Umur:  Studi  Kecamatan  Pajuk uk ang  Kabupaten  Bantaeng ” , Journal of Lex  Generalis  1 (1),  2020,  hal    119-133,
DOI: https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Masih  banyaknya  permohonan  dispensasi  perkawinan  dari masyarakat  ke  pengadilan  agama,    disikapi  oleh    pengadilan  agama dengan mengabulkan permohonan tersebut, hal ini    dilatar belakangi untuk menyelamatkan  status  anak  yang  dikandung  oleh  calon  pengantin perempuan, walaupun sudah diberlakukannya    Undang-Undang Nomor 16 tahun  2019,  namun  dengan  alasan  tertentu  undang–undang  ini  diabaikan. Memang dalam penyelesaian  masalah  ini seperti buah  simalakama artinya kalau  pengadilan  tidak  mengabulkan  permohonan  dispensasi  perkawinan, maka akan terjadi perkawinan siri yang tidak didaftarkan. Tentu hal ini akan mempunyai  akibat  hukum  tersendiri  karena  perkawinan  yang  dilakukan secara siri tersebut tidak dilakukan secara tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. 16 Pencatatan perkawinan  mempunyai  unsur  yang  sangat penting bagi  keabsahan  dari  perkawinan  tersebut.  Dengan  melakukan  pencatatan perkawinan  maka  para  pihak  yang  melakukan  perkawinan  mendapatkan perlindungan dari  negara dalam  membina keluarga dan akan  mendapatkan kepastian  hukum  bagi  suami,  isteri  dan  anak-anaknya,  juga  akan  hak mewaris.  Lain  halnya  jika  perkawinan  itu  tidak  dicatatkan  maka  akan berimplikasi  pada  pegakuan  hukum,  hak  mewaris,  status  sosial,  hak  atas identitas,  hak anak  dan lain  sebagainya.
Revisi  batas  usia  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, merupakan  hal  yang baik untuk  menanggulangi dampak perkawinan anak, namun  dalam  impelentasinya  tentu  dibutuhkan  pemahaman  yang  baik  di masyarakat,  masyarakat  dapat  menerima  dan  apabila  hal  ini  sudah dijalankan  tentu  masyarakat  akan  mentaati  peraturan  tersebut.  Apalagi faktor  budaya,  adat,    yang  masih  ada  di  masyarakat  desa  yang  masih mendukung  adanya  perkawinan  anak.  Sebagai  contoh  mengenai pemberlakukan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974, mengenai batas  umur perkawinan  yakni  untuk pria berumur 19 ( sembilan
16 Cucu Solihah dkk, “ Dampak  Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perk awinan Siri dan      Campuran di Kabupaten Cianjur”, Masalah-Masalah Hukum  48  (4),  2019.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
belas  )  tahun  dan  untuk  perempuan  16  (enam  belas)    tahun  (Pasal  7) menurut  Afdol dalam penelitiannya  “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974    di  Bangkalan  Madura”,  diketemukan  masih  banyaknya masyarakat  yang  tidak  memenuhi  syarat  umur  perkawinan  dalam Undang-Undang  Perkawinan,  bagaimana  mungkin  masyarakat  desa  yang menjadi obyek penelitian dapat  mengetahui dan  melaksanakan pengaturan tentan  perkawinan.
Hasil  survei  yang  dilakukan  kepada  kepala  desa  itu  sendiri  hanya mencapai  25,38  %  bagi  kepala  desa  yang  secara  tepat  dapat  menjawab batasan  usia  minimal  perkawinan.  Sebagian  besar  kepala  desa  tersebut masih  belum  mengetahui  batasan  usia  minimal  perkawinan  yang  sesuai dengan  undang- undang.  Penelitian  tersebut  juga  menemukan  adanya kebiasaan  menikahkan  anaknya  di  bawah  umur.  Data  penelitian menyebutkan  sekitar  64,62%  perkawinan  di  bawah  umur  diketemukan  di sebagian  besar desa-desa wilayah  Kabupaten  Bangkalan. 17
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Bangkalan  Madura  dan  temuan pada  penelitian    yang  lainnya  mengisyaratkan  bahwa  betapa  sulitnya memberikan  aturan-aturan  baru  ditengah  budaya  masyarakat  yang  sudah tertanam lama, perlu adanya perubahan sikap dan cara pandang masyarakat untuk  memulai  hal  yang  baru  ditengah  kebiasaan,  adat  yang  sudah mengakar.  Tentunya  harus  ada  upaya-upaya  lain    yakni  sinergitas  dari pemerintah,  pejabat  yang  berwenang,  aparat    desa  dan  tokoh  adat  dan agama untuk menanamkan konsep yang baru ditengah-tengah norma, aturan yang  lama  sehingga  perubahan  nilai,  aturan  yang  diinginkan  oleh pemerintah  dapat diakui  dan dilaksanakan  oleh  masyarakat.
Pendapat Koentjaraningrat, dalam bukunya  Esmi  Warassih  “Pranata Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis”  yang  menyatakan:
17 Esmi  Warassih,  “ Pranata  Huk um  Sebuah  Telaah  Sosiologi” ,  Badan  Penerbit Universitas    Diponegoro, 2011,  Semarang,  hal 87.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
“Harus  disadari  bahwa  kebudayaan  mempunyai  kedudukan  dan peranan  yang  sangat  penting  di  dalam  kehidupan  manusia.  Para  individ u sejak  kecil  sudah  diresapi  oleh  nilai- nilai  budaya  yang  hidup  dalam masyarakat.. Konsepsi-konsepsi  yang dimiliki  itu sejak  lama telah berakar dalam  alam  jiwa  mereka  .  Itulah  sebabnya  nilai- nilai  budaya  yang  sudah dimiliki  sukar diganti  dengan  nilai  budaya  lain  dalam  waktu  singkat”. 18
Demikan  juga  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 sebagai  Perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun1974  tentang Perkawinan, akan  mengalami  hal  yang serupa khususnya pada  masyarakat desa,  terutama  dalam  pelaksanaan  di  Pasal  7  mengenai  batas  usia perkawinan.

## III PENUTUP
Perubahan  batasan  umur  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan merevisi  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  tahun  1974  menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Peubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan satu langkah lebih maju dalam kesetaraan gender,  namun  undang-undang  ini  belum  sepenuhnya  dijalankan  dan dipatuhi  masyartakat  terutama  di  Kota  Semarang.  Implementasi undang-undang perkawinan ini akan lebih banyak kendala penerapannya di masyarakat  desa,  yang  sudah  mempunyai  budaya,  konsep,  cara  pandang, adat  yang  sudah  lama  mengakar  dn  hidup  dalam  lingkungan masyarakatnya.  Untuk  merubah mindside dari  masyarakat  desa  dan  agar masyarakat  dapat  menerima  serta  menjalankan  apa  yang  menjadi  tujuan dari undang- undang diperlukan suatu langkah konkrit untuk memberdayakan  pejabat  daerah    sampai  de ngan  kepala  desa  serta  tokoh agama  dan tokoh masyarakat.
18 Ibid, hal    103.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## DAFTAR  PUSTAKA

## Buku
Esmi  Warassih,  “ Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologi” ,  Badan  Penerbit Universitas    Diponegoro,  Semarang,  2011.
Koalisi  Perempuan  Indonesia,  “ Perkawinan  Anak  Penundaan  Sidang Judicial Review di MK dan Gagalnya Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ”,
2017.
Lenny  Nurhayati  Rosalina,  “ Mengawal  Kedaulatan  Bangsa”, Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak , Jakarta, 2020. Pusat  Kajian  Hukum  Gender,  “ Naskah  Akademik  Rencana  Perubahan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan”, Fakultas Hukum  Gajah  Mada.
Saraswati  Rika,    “ Hukum  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia” ,  PT  Citra  Aditya Bakti,  Bandung,  2015.
Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani,    “ Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, PT Grafindo  Persada, Jakarta, 2013.

## Jurnal
Akhmad  Shodikin ,  “Pandangan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Nasional  Tentang Batas  Usia  Perkawinan ”,  Jurnal  Mahkamah  9  (1),  2015.  DOI
: 10.24235/mahkamah.v9i1.4
Cucu  Solihah  dkk,    “ Dampak  Kebijakan  Isbat  Nikah  Terhadap  Perkawinan  Siri dan      Campuran di Kabupaten Cianju r”,  Masalah-Masalah  Hukum 48 (4), 2019.
Dimas Dwi Arso,    “ Sistem Perkawinan dan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Propinsi  Bengkulu”, Journal of Indonesia  Adat  Law (JIAL) 2 (1), 2018.
Elkhairati ,  “Pembatasan  Usia  Perkawinan  (Tinjauan  Undang-undang  dan Maqashidasy-Syari’ah)”, Jurnal Al Istinbath 3(1), 2018. DOI
: 10.29240/jhi.v3i1.403
Holilur  Rohman ,  “Batas  Usia  Ideal  Pernikahan  Perspektif  Maqasid  Shariah”, Journal of Islamic Studies and Humanities 1 (1), 2016. 10.21580/jish.11.1374
Junaedi Junaedi, Said Sampara, Dachran S Bustham , “ Efektivitas Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dihubungkan  Dengan Perkawinan  Dibawah  Umur:  Studi  Kecamatan  Pajukukang  Kabupaten
Bantaeng” , Journal of Lex Generalis 1 (1), 2020. DOI: https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1
Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, Nurul Qamar, “ Implementasi    Perubahan    Kebijakan Batas    Usia    Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur ”, Journal of LexGeneralis  2 (1), 2021. DOI: https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313 Rochmadi  Usman,  “ Hukum  Perkawinan” ,  Journal  Legislasi  Indonesia  14  (3), 2017.
Slamet Arofik , Alvian Riski Yustomi “Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan    Di  Bawah Umur Di Kantor  Urusan Agama (KUA)Kecamatan Perak Kabupaten Jombang”, Jurnal  Usratuna 4 (1), 2020. DOI: https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.260
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Supri  Yadin  Hasibuan,  “ Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  Tentang    Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya ”,    Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum  1 (2) 2019. DOI: https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88 Syahruddin  Nawi,  Salle  Salle, “Analisis  Pengaruh  Berbagai  Variabel  Terhadap Permohonan  Dispensasi  Pernikahan”, Journal  of  Lex  Philosophy  1  (1), 2020.
DOI : https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.28
TeukuYudi  Afrizal,  “ Dispensasi  Perkawinan  Dibawah  Umur  Dalam  Perpektif dan    Perundang-Undang Bidang  Perkawinan  di  Mahkamah  Syar’iyah Lhokseumawe ”,. Jurnal  Hukum  Acara Perdata 6 (1), 2019.
Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia : Kajian Psikologi Dan Hukum Islam” Journal of Islamic Law 2 (1) 2020. DOI: https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59

## Undang-Undang
Undang-Undang  Dasar R.I 1945 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Undang-Undang  Nomor 1 tahun  1974 tentang  Perkawinan
Undang-Undang  Nomor 35 Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.
Undang  -  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor 1 tahun  1974 tentang  Perkawinan.

## Internet
“ https://muamalatnet/kategori umur  menurut  WHO”.
“ https://wwwunicef.org/indonesia/id/press-releases  unicef-sambut revisi  UUPA indonesia”
“ https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/02/inilah-proyeksi-jumlah-pe nduduk-indonesia-2020 ”