INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1151-1164 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Upaya Perbankan Syari’ah dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional (Tinjauan Terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syari’ah)

## Fadri Sanafiah
Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)
Email: fadri.sanafiah@uts.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini mengulas tentang Upaya Perbankan Syari’ah dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional . Pembangunan  nasional  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat, bangsa  dan  negara  yang  sekaligus  merupakan  proses  pengembangan  keseluruhan  sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Adapun yang dimaksud dengan tujuan nasional adalah sasaran segala kegiatan suatu bangsa yang perwujudannya harus diusahakan secara terus men erus. Peran Perbankan Syari’ah di Indonesia kerap disebut -sebut sebagai  salah satu unsur penyumbang pembangunan nasional dengan ciri khasnya yaitu menerapkan sistem nir-bunga. Tujuan perbankan syari’ah secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat member kegunaan secara akademis dan praktis, dari sisi akademis kegunaan penelitian di samping berguna bagi pengembangan ilmu penulis juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti yang akan datang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal,  karakteristik  termasuk  masalah-masalah  yang  belum  mendapatkan  analisis  yang  fokus.  Secara praktis penelitian ini berguna bagi informasi. Penelitian ini adalah penelitian pustaka ( library research), bersifat kualitatif, deskriptif analitis. Perbankan Syari’ah yang secara khusus hanya bergerak pada bidang ekonomi, namun dalam perannya dapat juga mewujudkan pembangunan nasional. Ekonomi syariah saat  ini  dipandang  sebagai  suatu  sistem  perekonomian  yang  mampu  mendorong  kesejahteraan masyarakat,  sebagai  salah  satu  alat  pengentasan  kemiskinan,  mereduksi  pengangguran,  dan  juga sebagai sistem ekonomi yang mendorong tercapainya cita-cita pembangunan nasional.
Kata Kunci: Perbankan Syari’ah,  Pembangunan Nasional

## Abstract
This research reviews Sharia Banking Efforts in Realizing National Development. National development is an effort to improve all aspects of society, nation and state life which is also a process of developing the entire state administration system to realize national goals. What is meant by national goals are the targets of all activities of a nation, the realization of which must be pursued continuously. The role of Sharia  Banking  in  Indonesia  is  often  mentioned  as  one  of  the  elements  contributing  to  national development  with  its  distinctive  characteristic,  namely  implementing  a  non-interest  system.  The objectives of sharia banking are expressly stated in Article 3 of Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, namely supporting the implementation of national development in the context of increasing justice,  togetherness  and  equal  distribution  of  people's  welfare.  It  is  hoped  that  the  results  of  this research will be of academic  and practical use. From the academic  side, the use of the research, in addition to being useful for developing the author's knowledge, can also be useful for future researchers. The importance of the results of this research for future researchers lies primarily in the availability of initial data, characteristics including problems that have not yet received focused analysis. Practically, this research is useful for information. This research is library research, qualitative, analytical descriptive. Sharia banking specifically only operates in the economic sector, but in its role it can also realize national development.  Sharia  economics  is  currently  seen  as  an  economic  system  that  is  able  to  promote community welfare, as a tool for alleviating poverty, reducing unemployment, and also as an economic system that encourages the achievement of national development goals.
Keywords: Sharia Banking, National Development

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat,  bangsa  dan  negara  yang  sekaligus  merupakan  proses  pengembangan keseluruhan  sistem  penyelenggaraan  negara  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional.  Dalam pengertian  lain,  pembangunan  nasional  dapat  diartikan  sebagai  rangkaian  upaya pembangunan  yang  berkesinambungan  dan  meliputi  seluruh  kehidupan  masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Adapun yang dimaksud  dengan  tujuan  nasional  adalah  sasaran  segala  kegiatan  suatu  bangsa  yang perwujudannya harus diusahakan secara terus menerus. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan s osial”.
Langkah  awal  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  adalah  dengan  mengupayakan pembangunan dari seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi. Secara kasat  mata,  berhasil  tidaknya  pembangunan  sebuah  negara,  salah  satunya  diukur  dari pertumbuhan ekonominya. Sebut saja China. Pertumbuhan ekonomi China melambung lagi pada kuartal ketiga tahun ini, sehingga meringankan tekanan untuk mengeluarkan stimulus lagi  dan  membuat  para  pemimpin  negara  itu  fokus  pada  reformasi  jangka  panjang. Bagaimana  dengan  pertumbuhan  ekonomi  di  Negara  kita?  Sebagaimana  dilansir  dalam detik.com,  menurut  Menko  Perekonomian  Hatta  Rajasa,  capaian  pertumbuhan  ekonomi Indonesia triwulan III-2013 hanya 5,62% ( year on year). Hal tersebut dirasa wajar, karena secara  keseluruhan  ekonomi  dunia  sedang  mengalami  perlambatan.  Namun,  Indonesia masih dengan pertumbuhan ekonomi nomor 2 tertinggi di dunia.
Lahirnya Perbankan Syari’ah berawal dari lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan MUI pada pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam Munas IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990.  Atas  dasar  amanat  Munas  IV  MUI  inilah  langkah  untuk  mendirikan  Bank  Islam  di Indonesia  dimulai.    Peran  Perbankan  Syari’ah  di  Indonesia  kerap  disebut -sebut  sebagai salah  satu  unsur  penyumbang  pembangunan  nasional  dengan  ciri  khasnya  yaitu menerapkan sistem nir-bunga. Tujuan perbankan sy ari’ah secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  keadilan,  kebersamaan,  dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Berkaitan dengan keadilan, menurut John Rawls, justice as fairness (keadilan sebagai kesetaraan),  artinya  bahwa  tidak  seorangpun  diperbolehkan  mendominasi  pilihan  atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi  sosialnya.  Kondisi  ini  menawarkan  sebuah  pilihan  bagi  sejumlah  prinsip pendistribusian hak dan kewajiban sekaligus keuntungan dan beban dari kerjasama sosial.
Tulisan ini dengan seperangkat alat analisis yang digunakan, yaitu konsep keadilan John Rowls, Maqa>s}id ash- Shari>’ah dan sosiologi hukum Islam mencoba memaparkan peran perbankan syari’ah dengan berpijak pada Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Namun, sebelum membahas mengenai bagaimana upaya perbankan syari’ah  dalam  mewujudkan  pembangunan  nasional  d an  segala  aspek  analisisnya,  maka perlu  dipaparkan  terlebih  dahulu  tentang  praktik  perbankan  syari’ah  di  masa  Nabi Muhammad  Saw.  dan  sahab at,  serta  sejarah  singkat  mengenai  perbankan  syari’ah  di Indonesia berikut perkembangannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian pustaka ( library research), bersifat kualitatif, deskriptif analitis.
Sebagaimana lazimnya, setiap penelitian harus memiliki metode agar terarah hingga tujuan yang dimaksud tercapai dengan baik. Berikut uraian metode penelitian dalam kajian ini. Jenis penelitian ini merupakan library research (Penelitian Pustaka) yaitu suatu penelitian yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  seperti  buku-buku,  majalah, naskah-naskah,  catatan-catatan  dan  dokumen-dokumen,  maupun  referensi  lain  yang berkaitan dengan pokok pembahasan Perbankan Syari’ah.
Metode deskriptif Metode ini peneliti gunakan untuk menjelaskan dan menguraikan pokok-pokok pikiran dari penelitian ini.
Metode  Komparatif  Metode  ini  berfungsi  untuk  membandingkan  konsep-konsep, teori-teori serta pemikiran-pemikiran. Metode komparatif adalah penelitian yang digunakan untuk  membandingkan  dua  atau  lebih  pemikiran  untuk  mencari  persamaan  atau perbedaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Upaya Perbankan Syari’ah dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional
Secara  umum,  bank  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  tiga  fungsi  utama,  yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syari’ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Nabi. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan  bisnis,  serta  melakukan  pengiriman  uang,  telah  lazim  dilakukan  sejak  zaman Rasulullah Saw. (Adiwarman, 2007:18)
Ide konkrit pendirian Bank Syari’ah di Indonesia berawal dari lokakarya “Bunga Bank dan  Perbankan”  yang  diselenggarakan  MUI  pada  pada  tanggal  18 -20  Agustus  1990  di Cisarua. Ide ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam Munas IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990. Atas dasar amanat Munas IV MUI inilah langkah untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia dimulai.
Senada  dengan  tujuan  bank  yang  pada  umumnya  menekankan  peningkatan pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas  nasional  ke  arah  peningkatan kesejahteraan  rakyat  banyak,  tujuan  perbankan  syari’ah  juga  diarahkan  dalam  rangka
meningkatkan  keadilan,  kebersamaan,  dan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat.  Tujuan  ini tercantum dalam Pasal 3 Undang- Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
“Perbankan Syari’ah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.” Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, dinyatakan sebagai berikut:
“Dalam mencapai tujuan penunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syari’ah  tetap  berpegang  pada  prinsip  syari’ah  secara  menyeluruh  ( kaffah)  dan konsisten ( istiqamah ).”
Dengan  demikian  jelas,  bahwa  tujuan  dari  perbankan  syari’ah  adalah  menunjang pelaksanaan  pembangunan  (nasional  dan  daerah)  yang  diarahkan  kepada  terwujudnya peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi prinsip syari’ah dalam kegiatan usaha perbankan syari’ah harus dilaksanakan secara kaffah dan istiqamah, sehingga dapat tercipta keadilan, kebersamaan, dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi.
Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan lahir batin  secara  adil  dan  merata  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  maka pembangunan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dengan meningkatkan  produksi  yang  cukup  tinggi,  sehingga  makin  tinggi  pula  kemampuan ekonomi dan makin mantap kestabilan nasional(Mansur, 1981: 9). Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat  yang  adil  dan  makmur  dalam  sesama  perikehidupan  bangsa  yang  aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib  dan  damai.  Pembangunan  tidak  semata  ditekankan  pada  fisik  semata,  tetapi  juga subjek pembangunan tidak kalah penting untuk ditekankan, yakni manusianya itu sendiri. Semua usaha pada tiap tahapan pembangunan hendaknya semakin mendekatkan kepada tujuan  tersebut  dan  tiap  generasi  dapat  mewariskan  keadaan  yang  lebih  baik  kepada generasi berikutnya, sehingga tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan bangsa Indonesia menjadi suatu kenyataan (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional).
Pembangunan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara merupakan salah satu hal penting yang tidak bisa dilepaskan dari peran bank-bank nasional khususnya bank
syari’ah. Bank syari’ah cukup  bisa  diandalkan  dalam proses mencapai kesejahteraan dan keadilan  serta  kemakmuran  masyarakat.  Hal  itu  dikarenakan  bahwa  bank  syari’ah menerapkan prinsip bagi hasil yang berkeadilan tanpa menerapkan bunga atas transaksi. Bank s yari’ah yang dalam transaksinya mengharamkan bunga telah memberikan pelajaran bahwa  hak  orang  lain  tidak  boleh  kita  miliki.  Riba  dengan  segala  macam  jenisnya  jelas merugikan, karena terlihat adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pembagian hasil. Tingkat suku bunga hanya membuat kacau pembangunan, hal itu terlihat ketika masa krisis moneter  pada  tahun  1998.  Saat  itu  tingkat  suku  bunga  yang  tinggi  mengakibatkan kekacauan  perekonomian  dan  menghambat  proses  pembangunan.  Sementara  bank syari’ah dengan keuta maannya yang berkeadilan mampu bertahan. Hal itu sudah jelas-jelas membuktikan  bahwa  bank  syari’ah  adalah  pilihan  yang  tepat  untuk  meningkatkan pembangunan.  Tapi,  tentunya  bank  syari’ah  tidak  bekerja  sendirian,  karena  dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat juga sangat berdampak besar dalam memajukan kinerja  bank  syari’ah  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  pembangunan  negara. Pemerintah harus berperan positif dan berorientasi pada sasaran di dalam ekonomi. Hal ini bukan suatu jenis peran yang akan mengarah pada pembentukan suatu tatanan totaliter, namun  peran  ini  hanya  bersifat  komplementer  yang  dimainkan  oleh  pemerintah  lewat internalisasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat, penciptaan iklim sosio-ekonomi yang sehat dan pengembangan institusi yang tepat (Umar, 2000 : 83).
Skema  mekanisme  proses  pembangunan  yang  berdimensi  keadilan  dimulai  dari konsensus nasional mengenai tujuan-tujuan pembangunan sampai dengan kebijaksanaan- kebijaksanaan pembangunan yang ditopang oleh perangkat kelembagaan masyarakat yang mencerminkan ciri-ciri yang bersih, efektif dan demokratis. Tujuan-tujuan pembangunan dalam kerangka strategi pembangunan yang berdimensi keadilan di antaranya mencakup pemerataan  pemenuhan  kebutuhan  pokok,  pemerataan  pendidikan  dan  kesehatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan berusaha dengan meningkatkan kesempatan pengusaha  kecil  dan  golongan  ekonomi  lemah,  pemerataan  berpartisipasi  dalam pembangunan,  pemerataan  penyebaran  pembangunan  di  seluruh  Indonesia,  dan pemerataan memperoleh keadilan (Mansur, 1981: 9).
Adapun  kebijaksanaan-kebijaksanaan  pembangunan  yang  diperlukan  untuk merealisasikan  tujuan-tujuan  pembangunan  tersebut  di  antaranya  adalah  kebijaksanaan pendidikan,  kebijaksanaan  kesejahteraan  sosial,  kebijaksanaan  investasi,  kebijaksanaan moneter, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen kelembagaan masyarakat yang akan menunjang  pelaksanaan  perangkat  kebijaksanaan  pembangunan  tersebut  terdiri  dari
struktur  kekuasaan  yang  responsif  dan accountable  terhadap  rakyat,  representasi  politik yang demokratis, administrasi negara yang bersih dan efektif, lembaga kontrol sosial yang bebas dan bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat, sistem hukum yang tegas dan non diskriminatif (Sritua, 1998: 244)
Secara  lebih  terperinci,  peran  bank  syari’ah  dalam  pembangunan  di  antaranya: (http://ramonauzunk13.blogspot.com/2012)
1. Ekonomi syari’ah memberikan andil bagi perkembangan sektor riil. Diharamkannya suku  bunga  dan  spekulasi  mengharuskan  dana  yang  dikelola  oleh  bank  syari’ah disalurkan ke sektor rill dan usaha yang halal. Dengan penyaluran tersebut maka usaha sektor rill terbantu dan hal tersebut sudah membantu dalam pembangunan ekonomi bangsa.
2. Ekonomi syari’ah lewat industri keuangan syari’ah turut andil dalam menarik investasi luar  negeri  ke  Indonesia,  terutama  dari  negara-negara  Timur-tengah.  Adanya berbagai  peluang  investasi  syari’ah  di  Indonesia,  telah  menarik  minat  investor  dari negara-negara petro-dollar ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
3. Gerakan  ekonomi  syari’ah  mendorong  timbulnya  perilaku  ekonomi  yang  etis  di kalangan  masyarakat  Indonesia.  Ekonomi  syari’ah  adalah  ekonomi  yang  berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti  sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian.
Konsep Keadilan John Rawls: Analisis Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

## Syari’ah
Menurut John Rawls, justice as fairness (keadilan sebagai kesetaraan). Artinya bahwa tidak  seorangpun  diperbolehkan  mendominasi  pilihan  atau  memanfaatkan  kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya. Kondisi ini menawarkan  sebuah  pilihan  bagi  sejumlah  prinsip  pendistribusian  hak  dan  kewajiban sekaligus  keuntungan  dan  beban  dari  kerjasama  sosial.  Mereka  memilih  untuk  menjadi masyarakat yang tertata baik, yaitu masyarakat yang di dalamnya mereka dapat berharap bahwa  konsep  keadilan  yang  dipilih  benar-benar  bersifat  publik  dan  masyarakat  hidup sesuai dengan aturan-aturannya (Karen, 2011 : 50-53).
Teori ini sejalan dengan sistem perbankan syari’ah yakni berdiri di atas akad -akad yang telah  disepakati  bersama  dengan  prinsip  tidak  boleh  merugikan  dan  juga  tidak  boleh membebankan  kerugian  bersama  kepada  salah  satu  pihak.  Keuntungan  menjadi keuntungan bersama, dan kerugian juga menjadi kerugian yang harus ditanggung bersama ( Ahmad, 2007: vi).
Para ilmuan Islam berpendirian bahwa tujuan bank Islam bukan mencari keuntungan semata melainkan juga bersifat sosial. Pembiayaan dalam perbankan Islam menunjukkan dimensi kesejahteraan sosial. Artinya bahwa pembiayaan perbankan Islam harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam  (Sutan,  2007:21)  Pengimplementasian  tujuan  perbankan  syari’ah  dapat  dilihat  di antaranya dengan: (Warkum, 2004 :17-18)
1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermu’amalah secara Islam.
2. Menciptakan  suatu  keadilan  di  bidang  ekonomi,  dengan  jalan  pemerataan  melalui kegiatan investasi.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup dengan membuka peluang usaha yang diarahkan kepada kegiatan yang produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha.
4. Membantu  mengentaskan  kemiskinan  dengan  berbagai  pembinaan,  seperti pembinaan  pengusaha  produsen,  program  pembinaan  konsumen,  program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Menjaga kestabilan ekonomi pemerintah. Dengan aktifitas-aktifitas bank Islam yang diharapkan  mampu  menghindarkan  inflasi  akibat  penerapan  sistem  bunga, menghindarkan  persaingan  yang  tidak  sehat,  dan  menanggulangi  kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter.
Tujuan  perbankan  syari’ah  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  3  Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah sesuai dengan prinsip ekonomi syari’ah yang menekankan pada beberapa aspek, di antaranya:
1. Aspek Keadilan. Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
2. Aspek Kemitraan. Bank Syari’ah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun  bank  pada kedudukan  yang  sama dan sederajat  dengan mitra  usaha.  Hal  ini  tercermin  dalam  hak,  kewajiban,  resiko  dan  keuntungan  yang berimbang  di  antara  mereka.  Dalam  hal  ini  bank  berfungsi  sebagai intermediary institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.
3. Aspek  Keterbukaan.  Melalui  laporan  keuangan  bank  yang  terbuka  secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
4. Universalitas. Dalam mendukung operasionalnya bank tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alamiin.
5. Pengimplementasian  dari  tujuan  perbankan  syari’ah  juga  dapat  dilihat  dari  fungsi perbankan  syari’ah  yang  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat  dalam rangka menjalankan fungsi bisnis sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan  syari’ah. Ketentuan fungsi bisn is dari Bank Syari’ah dan UUS ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari’ah,  yang menetapkan bahwa: “Bank Syari’ah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.”
Selain berkewajiban menjalankan fungsi penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat, Bank Syari’ah dan UUS masih mempunyai fungsi lain, yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial  keagamaan  dari  Bank  syari’ah  dan  UUS  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  4  Undang - Und ang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari’ah  yang  menetapkan  sebagai berikut:
a. Bank Syari’ah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
b. Bank Syari’ah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan  menyalurkannya  kepada  pengelola  wakaf  sesuai  dengan  kehendak  pemberi wakaf.
Sesuai dengan penjelasan pasal 4 angka (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan  syari’ah  juga  dapat  menghimpun  dana  sosial  lainnya,  yaitu  antara  lain penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah. Dengan demikian, status Bank Syari’ah maupun UUS juga dapat disebut sebagai badan sosial masyarakat.
Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syari’ah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syari’ah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek -aspek strategis, yaitu ( http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/ )
1. Menerapkan  visi  baru  pengembangan  perbankan  syari’ah  dengan  membangun pemahaman perbankan syari’ah sebagai Beyond Banking.
2. Program  pencitraan  baru  perbankan  syari’ah  yang  meliputi  aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syari’ah sebagai perbankan yang saling  menguntungkan  kedua  belah  pihak,  aspek  diferensiasi  dengan  keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan  dan  beretika,  teknologi  informasi  yang  selalu up-date  dan  user  friendly,
serta adanya ahli investasi keuangan syari’ah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syari’ah lebih dari sekedar bank atau “ beyond banking ”.
3. Program  pemetaan  baru  secara  lebih  akurat  terhadap  potensi  pasar  perbankan syari’ah  yang  secara  umum  mengarahkan  pelayanan  jasa  Bank  Syari’ah  sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing- masing bank syari’ah.
4. Program  pengembangan  produk  yang  diarahkan  kepada  variasi  produk  yang beragam  yang  didukung  oleh  keunikan value  yang  ditawarkan  (saling menguntungkan) dan  dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.
5. Program  peningkatan  kualitas  layanan  yang  didukung  oleh  Sumber  Daya  Manusia (SDM) yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa Bank Syari’ah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syari’ah.
6. Program  sosialisasi  dan  edukasi  masyarakat  secara  lebih  luas  dan  efisien  melalui berbagai  sarana  komunikasi  langsung,  maupun  tidak  langsung  (media  cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan  produk  serta  jasa  perbankan  syari’ah  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat.
Tinjauan  Maqa>s}id  ash- Shari>’ah  terhadap  Pasal  3  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syari’ah
Dilihat dari  sudut kerasulan Nabi Muhammad Saw., dapat diketahui  bahwa  syari’at Islam  diturunkan  oleh  Allah  adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  manusia  secara keseluruhan (Aliddin,2006:121). Maqa>s}id ash- Shari>’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al- Qur’a>n  dan  Sunnah  Nabi  sebagai  alasan  logis  bagi  rumusan  suatu  hukum  yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu> Isha>q  al-Sha>t}ibi>  bahwa  tujuan  pokok  disyariatkan  hukum  Islam  adalah  untuk kemaslahatan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akherat.  Lebih  lanjut  Abu>  Isha>q  al- Sha>t}ibi  melaporkan  hasil  penelitian  para  ulama  terhadap  ayat-ayat  Al- Qur’a>n  dan Sunnah  Rasulullah  bahwa  hukum-hukum  disyariatkan  Allah  untuk  mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Abu> Isha>q al-Sha>t}i>bi> terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu
kebutuhan d}aruriyat,  kebutuhan h}a>jiyat,  dan  kebutuhan tah}si>niyat  (Asafri,  1996:72). Kebutuhan d}aruriyat ialah  tingkat  kebutuhan  yang  harus  ada  atau  disebut  dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Sha>t}i>bi> ada lima hal yang  termasuk  dalam  kategori  ini,  yaitu  memelihara agama,  memelihara jiwa, memelihara akal,  memelihara  kehormatan dan keturunan,  serta  memelihara  harta.  Untuk memeliha ra lima pokok inilah Syari’at Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.
Dalam kerangka kebutuhan d}aruriyat tersebut, maka Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 harus  mempunyai  tujuan  yang  dapat  meng- cover  pemeliharaan  agama,  jiwa,  akal, kehormatan  dan  keturunan,  serta  harta.  Perbankan  Syari’ah,  yang  secara  khusus  hanya bergerak  pada  bidang  ekonomi  (baca:  harta),  namun  dalam  perannya  dapat  juga mewujudkan pembangunan nasional.
Ekonomi syariah yang saat ini dipandang sebagai suatu sistem perekonomian yang mampu  mendorong  kesejahteraan  masyarakat,  sebagai  salah  satu  alat  pengentasan kemiskinan, mereduksi pengangguran, dan juga sebagai sistem ekonomi yang mendorong tercapainya  cita-cita  pembangunan  nasional.  Dengan  ekonomi  syariah,  pembangunan berkualitas,  inklusif  dan  berkeadilan  dapat  terus  ditingkatkan.  Perkembangan  ekonomi syariah di Indonesia terus bertumbuh hingga mencapai rata-rata 40 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan  ini  lebih  besar  dibandingkan  pertumbuhan  ekonomi  konvensional  yang hanya tumbuh sebesar 19 persen ( http://demo.jurnas.com/halaman/4/2013-11-18/274635 ).
Perkembangan ekonomi syari’ah nasional dapat tercermin dari pertumbuhan aktivitas di  sektor  perbankan  syari’ah, asuransi  syari’ah,  pasar modal syari’ah, lembaga keuangan mikro syariah dan pengelolaan zakat. Perkembangan ini juga memberi imbas yang cukup besar bagi pembangunan nasional khususnya di sektor riil seperti mendorong usaha mikro dan kecil, peningkatan pendapatan masyarakat, social security, social inclusivity, perluasan pasar  lapangan  kerja  dan  memperkokoh  fundamental  ekonomi  nasional ( http://demo.jurnas.com/halaman/4/2013-11-18/274635 ).
Di  sektor  perbankan  syariah,  data  Bank  Indonesia  menunjukkan  hingga  akhir  2012 terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 156 BPRS dengan jaringan kantor sebanyak 2.574 lokasi atau tumbuh sebesar 25,31  persen.  Penggunnaan  instrument  perbankan  syariah  telah  menunjukkan  relevansi yang  signifikan  bagi  proses  pembangunan  nasional  yang  sedang  berjalan  saat  ini.
Pembiayaan  perbankan  syariah  hingga  akhir  2012  menunjukkan  peningkatan  pada pembiayaan modal kerja yang mayoritas atau sekitar 60 persen disalurkan pada usaha mikro dan kecil. Pertumbuhan DPK (dana pihak ketiga) yang cukup tinggi disalurkan sepenuhnya dalam bentuk berbagai bentuk pembiayaan.
Dengan  melihat  perkembangan  ekonomi  syari’ah  secara  umum,  dan  perbankan syari’ah secara khusus, maka sejatinya proses pembangunan yang sedang berjalan dapat semakin  ditingkatkan  khususnya  terkait  orientasi  pembangunan  yang pro-poor,  pro- job, dan pro-growth.  Kontribusi  nyata  ekonomi  syariah  dalam  proses  pembangunan nasional  menjadi  kekuatan  untuk  terus  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  syariah  di Indonesia. Dengan mendorong perkembangan ekonomi syariah, inklusivitas pembangunan dapat terus ditingkatkan sekaligus mempercepat proses pemerataan pembangunan.

## SIMPULAN
Peran Bank Syari’ah dalam pembangunan di antaranya adalah pertama, ekonomi syari’ah memberikan andil  bagi  perkembangan sektor riil. Diharamkannya  suku bunga dan spekulasi mengharuskan dana yang dikelola oleh Bank Syari’ah disalurkan ke sektor rill dan usaha yang halal. Dengan penyaluran tersebut maka usaha sektor rill terbantu dan hal tersebut sudah membantu dalam pembangunan ekonomi bangsa. Kedua, ekonomi syari’ah lewat industri keuangan syari’ah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke  Indonesia,  terutama  dari  negara-negara  Timur-tengah.  Adanya  berbagai  peluang investasi syari’ah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara -negara petro- dollar ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ketiga , gerakan ekonomi syari’ah mendorong  timbulnya  perilaku  ekonomi  yang  etis  di  kalangan  masyarakat  Indonesia. Ekonomi syari’ah adalah ekonomi yang  berpihak kepada kebenaran dan keadilan  dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti  sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian.
Ditinjau dari konsep keadilan John Rawls yang menyatakan bahwa justice as fairness (keadilan  sebagai  kesetaraan),  yakni  tidak  seorangpun  diperbolehkan  mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya, maka hal ini sejalan dengan sistem perbankan syari’ah yaitu berdiri  di  atas  akad-akad  yang  telah  disepakati  bersama  dengan  prinsip  tidak  boleh merugikan  dan  juga  tidak  boleh  membebankan  kerugian  bersama  kepada  salah  satu pihak. Keuntungan menjadi keuntungan bersama, dan kerugian juga menjadi kerugian yang harus ditanggung bersama.
Dalam  kerangka  kebutuhan  Maqa>s}id  ash- Shari>’ah,  maka  Pasal  3  UU  No.  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari’ah  mempunyai  tujuan  yang  dapat  meng - cover pemeliharaan  agama,  jiwa,  akal,  kehormatan  dan  keturunan,  serta  harta.  Perbankan Syari’ah, yang secara khusus hanya bergerak pada bidang ekonomi (baca: harta), namun dalam perannya dapat juga mewujudkan pembangunan nasional. Ekonomi syariah saat ini  dipandang  sebagai  suatu  sistem  perekonomian  yang  mampu  mendorong kesejahteraan masyarakat, sebagai  salah satu alat pengentasan  kemiskinan,  mereduksi pengangguran, dan juga sebagai sistem ekonomi yang mendorong tercapainya cita-cita pembangunan nasional. Dengan ekonomi syariah, pembangunan berkualitas, inklusif dan berkeadilan dapat terus ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Sritua, Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia (Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi), Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
Chapra, M. Umar, Islam dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
Karim,  Adiwarman  A., Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan,  cet.  VII,  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
Koto, Alaiddin , Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
Lebacqz,  Karen, Teori-Teori  Keadilan:  Analisis  Kritis  Terhadap  Pemikiran  J.S  Mill,  John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda, ter. Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2011.
Mansur, Pandangan  Islam  Terhadap  Pembangunan  Nasional,  Departemen  Agama  R.I,
1981.
Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media.
Sjahdeini,  Sutan  Remy, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia, cet. III, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
Sumitro, Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL  dan  Pasar  Modal  Syari’ah  di  Indonesia ,  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2004.
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional.
http://demo.jurnas.com/halaman/4/2013-11-18/274635 , akses: 1 Desember 2013
http://ramonauzunk13.blogspot.com/2012/02/peran-bank-syariah-dalampembangunan
.html . Diakses pada tanggal 25 November 2013.