Menurut KUH. Perdata

## ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH MENURUT KUH. PERDATA

## Ashar Sinilele

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstract
Article  1338  paragraph  3  of  the  Civil  Code,  states  that  an  agreement must be carried out in good faith. Good faith when making an agreement means honesty,  then  good  faith  in  the  implementation  stage,  namely,  the  agreement  is appropriateness, namely an assessment of the behavior of a party in implementing what  was  agreed.  In  the  sale  and  purchase  agreement,  especially  the  sale  and purchase  of  land,  it  is  hoped  that  a  balance  can  be  created  between  the  two parties  concerned,  one  of  which  is  good  faith  between  each  other  which  is  also expected to create a conducive atmosphere. According to article 1362 of the Civil Code  and  Article  1383  of  the  Civil  Code,  there  is  a  difference  between  the presence  or  absence  of  good  faith  on  the  party  receiving  the  payment.  Article 1360 of the Civil Code, states that whoever, in good faith, has received something that does not have to be paid to him, is obliged to return it with interest and the proceeds, calculated from the payment and thus does not reduce the compensation for  costs,  losses  and  interest,  if  the  price  is  already  suffer  a  slump.  If  his  goods have been destroyed, even though this happens beyond his fault, then he is obliged to pay the price accompanied by compensation for interest, loss and price, unless he can prove that the goods were also destroyed, if he is in the person to whom he should have been given.
Keywords: Agreement, Good Faith, Land, Sale and Purchase.

## Abstrak
Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Itikad  baik  pada  waktu  membuat  suatu perjanjian  berarti  kejujuran,  maka  itikad  baik  dalam  tahap  pelaksanaan  yaitu, perjanjian  adalah  kepatutan  yaitu  suatu  penilaian  terhadap  tindak  tanduk  suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang diperjanjikan. Dalam perjanjian jual-beli terkhususnya  jual-beli  tanah  sangatlah  diharapakan  dapat  tercipta  keseimbangan antar kedua belah pihak yang bersangkutan, salah satunya itikad baik antar sesama yang  juga  diharapkan  dapat  tercipta  suasana  yang  kondusif.  Menurut  pasal  1362 KUH  Perdata  dan  pasal  1383  KUH  Perdata  dibedakan  antara  ada  atau  tidaknya itikad  baik  dipihak  yang  menerima  pembayaran.  Pasal  1360  KUH  Perdata, menyatakan  bahwa  siapa  yang  dengan  itikad  baik,  telah  menerima  sesuatu  yang
El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Ashar Sinilele
Menurut KUH. Perdata
tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan dengan bunga dan hasil-hasilnya, terhitung dari hasil pembayaran dan demikian itu tidak mengurangi penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga,  jika  harganya  telah  menderita  kemerosotan. Jika barangnya telah musnah, meskipun ini terjadi diluar salahnya, maka ia wajib membayar harganya dengan disertai penggantian bunga, rugi dan harga, terkecuali jika  ia  dapat membuktikan  bahwa  barang  itu  musnah  juga,  seandainya  ia  berada pada orang kepada siapa ia seharusnya diberikan.
Kata Kunci : Itikad Baik, Jual Beli, Perjanjian, Tanah.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  yang  termuat  dalam    buku  III  tentang  Perikatan,  menurut  pasal 1233  KUH-Perdata  bahwa  semua  ikatan  timbul  dari  suatu  perjanjian  atau  dari undang-undang.  Ikatan  yang  timbul  dari  undang-undang  menurut  pasal  1352 KUH-Perdata,  timbul  dari  undang-undang  saja  atau  dari  undang-undang  karena perbuatan  manusia.  Pasal  1352  KUH-Perdata  menentukan  bahwa  ikatan  yang timbul dari perbuatannya manusia. 1
Pasal  1338  KUH-Perdata  dimaksudkan  bahwa  setiap  perjanjian  mengikat kedua  belah  pihak  dan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  orang  leluasa  untuk membuat  perjanjian  apa  saja  asal  tidak  melanggar  ketertiban  umum  dan kesusilaan.  Dengan  kata  lain,  bahwa  kedua  belah  pihak  harus  mempunyai  itikad baik  dalam  mengadakan  perjanjian  agar  tidak  merugikan  satu  sama  lain, sebagaimana  yang  diterangkan  dalam  pasal  1338  KUH-Perdata  ayat  3,  yaitu: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Maka  dari  itu  pelegalan  dari  kepemilikan  tanah  sangatlah  diharapkan  agar dapat menghindarkan terjadinya sengketa.
Dalam masyarakat masih sering kita jumpai adanya pihak yang tidak beritikad baik/tidak  jujur  dalam  melaksanakan  perjanjian  jual-beli  sehingga  pihak  yang menjadi  korban  akibat  dari  ketidakejujuran  tersebut  akan  merasakan  pahit getirnya. 2
Pasal  1338  BW,  secara  umum  menentukan  bahwa  segala  persetujuan  harus secara jujur, sedangkan menurut pasal 1339 BW, bahwa “kedua belah pihak tidak hanya terikat oleh apa yang secara tegas disebutkan dalam persetujuan, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh undang- undang. 3
1 Amiruddin, dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Gratindo Persada, 2004. h.16.
2 Ibid., h. 23.
3 Ibid., h.48.
Menurut KUH. Perdata
Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut  diatas,  dapat  ditarik  suatu  batasan  sebagai pegangan  bahwa  dalam  suatu  perjanjian  jual-beli  wajib  memiliki  itikad  baik terutama mengenai itikad baik dalam jual-beli tanah dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.
Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan kajian terhadap itikad baik dalam perjanjian jual beli tanah dan permasalahannya menurut KUH-Perdata

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Makassar  dengan  memilih  tempat  di  Kantor Notaris.  Sehubungan  akan  diadakannya  penelitian  mengenai  perjanjian  jual-beli tanah menurut KUH-Perdata. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni  dari  masyarakat  yang  telah  dipilih  dan  ditetapkan  sebagai  responden (penjual  dan  pembeli)  melalui  pendekatan  sosiologis.  data  yang  bersumber  dari peraturan  perundang-undangan,  referensi  atau  literatur  lainnya  sebagai  bahan rujukan yang ada hubungannya dengan objek  penelitian.

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan Bagi Orang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli.
Pasal  1338  ayat  3  KUH  Perdata,  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Itikad  baik  pada  waktu  membuat  suatu perjanjian  berarti  kejujuran,  maka  itikad  baik  dalam  tahap  pelaksanaan  yaitu, perjanjian  adalah  kepatutan  yaitu  suatu  penilaian  terhadap  tindak  tanduk  suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang diperjanjikan.
Suatu  perjanjian  baik  pada  mulai  berlakunya  perjanjian  maupun  pada  waktu pelaksanaan  perjanjian,  pihak  yang  beritikad  baik  dan  bertindak  jujur  serta berkepatuhan  maka  perlu  dan  harus  mendapat  perindungan  hukum  sedangkan menurut  penulis,  pihak  yang  beritikad  baik  tidak  perlu  mendapat  perlindungan hukum (tanpa mengabaikan dan mengurangi arti pentingnya hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 549 KUHP Perdata.
Adapun  pemberian  hak  secara      umum  untuk  perubahan  hak  atas  tanah diiiberikan kepada :
1. Warga Negara Indonesia
2. Warga Negara Asing yang Berdomisili di Indonesia
3. Badan Hukum Indonesia
4. Badan Hukum Asing yang Berkedudukan di Indonesia
Selanjutnya  perlu  diketahui  bahwa  itikad  baik  pada  waktu  mulai  berlakunya suatu  perjanjian  itu  harus  dibedakan  dari  kata  itikad  baik  atau  kejujuran  dalam
Menurut KUH. Perdata
pelaksanaan  suatu  perjanjian,  itikad  baik  pada  saat  mulai  berlakunya  suatu perjanjian lazimnya berupa perkiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan.
Pembayaran dari harga suatu barang yang diperjualbelikan itu harus dilakukan di  tempat  yang  ditetapkan  dalam  persetujuan.  Jika  dalam  persetujuan  tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran itu yang mengenai suatu barang yang sudah  ditentukan,  harus  terjadi  di  tempat  dimana  barang  itu  berada  sewaktu persetujuan dibuat.

## B. Akibat  Hukum  dalam  Perjanjian  Jual-Beli  tanah  yang  Tidak  Beritikad Baik
Dalam  perjanjian jual-beli terkhususnya  jual-beli  tanah  sangatlah  diharapakan dapat  tercipta  keseimbangan  antar  kedua  belah  pihak  yang  bersangkutan,  salah satunya itikad baik antar sesama yang juga diharapkan dapat tercipta suasana yang kondusif.
Manusia dalam mengejar kepentingan-kepentingan hidupnya ada yang didasari dengan  itikad  baik  dan  ada  pula  yang  didasari  dengan  itikad  buruk,  satu  dan lainnya  mengadakan  interaksi  dalam  masyarakat  mengenai  kepentingan- kepentingan  mereka  terhadap  tanah  demikian  pula  keadaannya,  tidak  jarang manusia  yang  sebenarnya  mempunyai  hak,  dikebiri  atau  dirampas  haknya  oleh mereka yang tidak berhak. Karena nafsu atau itikad  yang tidak baik itu sewaktu- waktu timbul menguasai pribadi manusia untuk merugikan manusia lainnya, maka pendaftaran hak atas tanah yang menjamin kepastian hukum dan kekuatan hukum seseorang  atas  hak  tersebut  perlu  dilakukan  sehingga  dapat  mencegah  kerugian- kerugian yang akan menimpa pihak yang sah. Dan juga dapat terhindar dari mafia tanah  yang  selalu  mencari  celah  untuk  mencari  keuntungan  semata  dan menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  yang  sah,  sehingga  objek  hukum  penguasaan tanah haruslah diperhatikan dan sertifikat haruslah dicek apakah sah atau tidak di Badan  Pertanahan  agar  pihak  notaris  dan  PPAT  tidak  mendapat    masalah dikemudian hari juga bagi pihak yang sah.
Menurut  pasal  1362  KUH  Perdata  dan  pasal  1383  KUH  Perdata  dibedakan antara  ada  atau  tidaknya  itikad  baik  dipihak  yang  menerima  pembayaran.  Pasal 1360  KUH  Perdata,  menyatakan  bahwa  siapa  yang  dengan  itikad  baik,  telah menerima  sesuatu  yang  tidak  harus  dibayarkan  kepadanya,  diwajibkan mengembalikan dengan bunga dan hasil-hasilnya, terhitung dari hasil pembayaran dan  demikian  itu  tidak  mengurangi  penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga,  jika harganya  telah  menderita  kemerosotan.  Jika  barangnya  telah  musnah,  meskipun ini  terjadi  diluar  salahnya,  maka  ia  wajib  membayar  harganya  dengan  disertai penggantian  bunga,  rugi  dan  harga,  terkecuali jika  ia  dapat  membuktikan  bahwa
Menurut KUH. Perdata
barang  itu  musnah  juga,  seandainya  ia  berada  pada  orang  kepada  siapa  ia seharusnya diberikan.
Tidak  beritikad  baiknya  suatu  subjek  hukum  juga  dapat  menyebabkan terjadinya  perbuatan  melanggar  hukum,  seperti  diatur  dalam  pasal  1365  KUH Perdata yang sangat penting sekali dalam lalu lintas hukum.
Pasal 1365 KUH Perdata, berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa  kerugian  pada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Karena  begitu  pentingnya  pasal  1365  KUH  Perdata  sehingga  pasal  tersebut digunakan  untuk  menuntut  masalah  perdata  yang  menyangkut  materi  hukum lainnya,  seperti  tanah,  perumahan,  merek  cipta.  Terutama  berkaitan  dengan kepentingan yang didasari dengan tidak beritikad baik.
Menurut  pasal  1363  KUH  Perdata  :  apakah  si  penerima  barang  ini  adalah beritikad  baik  dan  kemudian  sudah  ataukah  siapa  yang  telah  menjual  barang sesuatu yang diterimanya dengan beritikad baik sebagai pembayaran hak usahlah ia mengembalikan sesuatu apa.
Menurut  pasal  1234  KUH  Perdata  :  membagi  kewajiban  suat  pihak  dalam perjanjian menjadi tiga golongan besar, yaitu:
1. kewajiban untuk menyerahkan barang kepada orang lain
2. kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan lain
3. kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan
Jika  pihak  yang  berkewajiban  lalai  untuk  menyerahkan  objek  hukum  yang diperjanjijikan  dalam  hal  ini  tanah,  maka  sejak  saat  itu  tanggungan  berada  pada pihak yang berkewajiban dan jika tidak memenuhi perjanjian maka berkewajiban mengganti rugi.
Kalau  barang  itu  musnah  sebelum  diserahkan  dan  musnahnya  tidak  dapat dipersalahkan  kepada  pihak  yang  berkewajiban  menyerahkan,  maka  menurut pasal 1237 KUH Perdata pihak yang berhaklah yang memikul tanggungannya dan pihak  yang  berkewajiban  tidak  mengganti  kerugian  yang  diderita  pihak  yang berhak.
Jika dalam penjualan sebuah benda tak bergerak, terjadi dengan menyebutkan luas  dan  isinya,  dengan  ditentukan  suatu  harga  menurut  ukurannya,  maka sipenjual  diwajibkan    meyerahkan  jumlah  yang  dinyatakan  dalam  persetujuan. Dan  jika  sipembeli  tidak  menuntutnya,  maka  sipenjual  harus  bersedia  menerima suatu pengurangan harga menurut imbangan.
Sehingga dengan demikian penulis menyadari bahwa , para pemagang hak atas tanah  harus  taat  kepada  kewajiban  atau  keharusan  untuk  mendaftarkan  haknya kepada  yang  berwenang  baik  demi  kepentingan  masa  kini  maupun  yang  akan
Menurut KUH. Perdata
datang (keturunannya), selain untuk mencegah itikad-itikad tidak baik juga untuk membantu atau memperlancar kepentingan si pemegang hak  yang  sah dalam hal memperoleh  pinjaman-pinjaman  dari  pemerintah  dan  atau  pembebanan  hak-hak lainnya  atas  tanah  seperti hipotek  dasn  crediet  verband ,  hak  guna  bangunan didirikan  atas  tanah.  Demikianlah  tentang  manfaat-manfaat  dari  pendaftaran tanah.
Pembayaran  yang  berakibat  pembebasan pihak  berutang  dapat  dilakukan  oleh setiap  orang  yang  mempunyai  kepentingan  dalam  hal  pembayaran  ini,  seperti pada  pembayaran  jual-beli  tanah  di  notaris  dikenal  dengan  istilah  prajual-beli, dalam artian bahwa pembeli belum melunasi. Misalkan total harga perjanjian 100 juta  rupiah  tetapi  pembeli  baru  membayar  setengah  harga  dari  perjanjian  yang ditetapkan  dan  berjanji  bahwa  nanti tanggal  sekian akan melunasi,  maka mereka masuk perjanjian pengikatan jual-beli.
Dan  didalam  perjanjian  jual-beli  tanah  dikenakan  pajak,  jika  pembayaran dibawah  60  juta  rupia,  maka  dikenal  istilah  bagi  penjual  yakni  BPHTP  (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) atau SSB dan jika pembayaran diatas 60 juta rupiah, maka dikenal istilah bagi pembeli yakni PPh (Pajak Penghasilan).
Jadi,  sebelum  terjadi  jual-beli  terutama  dalam  hal  jual-beli  tanah,  maka sertifikat  harus  dicek  terlebih  dahulu  di  Kantor  Pertanahan  agar  nanti  pihak notaris  dan  PPAT  tidak  mendapat  masalah  dikemudian  hari  dan  perlunya menganalisa mengenai data-data dari pihak penjual, serta  pembeli harus berhati- hati  dalam  melaksanakan  perjanjian  jual-beli  terutama  dalam  hal  jual-beli  tanah termasuk menghindarkan diri dar perangkap mafia tanah.
Perlu  diketahui  bahwa  orang  yang  membayar  itu  pemilik  mutlak  objek  yang akan  dibayarkan  dan  juga  berkuasa  memindah  tangankannya,  agar  pembayaran yang dilakukan itu sah. Meskipun demikian, pembayaran suatu jumlah uang atau suatu barang lain yang dapat dihabiskan, tidak dapat diminta kembali dari seorang dengan  itikad  baik  telah  menghabiskan  barang  yang  telah  dibayarkan  itu. Sekalipun  pembayaran  itu  telah  dilakukan  oleh  orang  yang  bukan  pemilik  atau orang  tak  cakap  mengasingkan  barang  tersebut.  Pembayaran  harus  dilakukan kepada  si  berpiutang,  atau  kepada  orang  yang  dikuasakan  olehnya,  atau  juga kepada  orang  yang  dikuasakan  oleh  hakim  atau  oleh  undang-undang  untuk menerima pembayaran-pembayaran bagi si berpiutang.
Pasal 1386  KUH Perdata memuat kekecualian lain lagi terhadap tidak sahnya pembayaran  kepada  orang  lain  dari  pada  pihak-pihak  sendiri,  yaitu  apabila pembayaran  dilakukan  secara  jujur/beritikad  baik  kepada  seseorang,  yang bertindak  seolah-olah  sebagai  pihak  yang  berhak  menerima  pembayaran.  Dalam hal  ini  surat  tanda  utang  yang  dapat  dioperkan  kepada  orang  lain,  seperti  wesel
Ashar Sinilele
Menurut KUH. Perdata
yang memberi kepada sipemegang ini mudah dianggap sebagai yang benar-benar berhak,  sedangkan  pemegang  tanda  utang  itu  mungkin  mendapatkannya  dengan cara  melanggar  hukum,  harus  mengira  bahwa  hal  memegang  tanda  utang  itu terjadi secara sah menurut hukum atau pada umumnya seseorang  yang bertindak sebagai pihak itu memang pihak sejati.
Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dalam  pasal 9  UUPA  No.  5/1960 berkaitan pendaftaran  tanah  dimaksudkan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  demi diterjaminnya  ketertiban  dalam  masalah  pertanahan.  Mengingat  karena  hak  atas tanah  tidak  selamanya  tetap  melekat  pada  sipemegangnya  karena  adanya pemindahan yang disebabkan kepentingan-kepentingan mereka yang bersangkutan.
Sebagai hukum, UUPA tidak hanya mengatur tentang hak seseorang atas tanah yang  diwenangkan  sebagai  miliknya,  diwenangkan  untuk  diguna  usahakan olehnya atau diluangkan untuk didirikan bangunan-bangunan sejenisnya atau lain- lain  tetapi  mengatur  juga  tentang  kewajiban-kewajiban  si  orang  yang bersangkutan  sehingga  pendaftaran  tanah  sangat  diharapkan  tanpa  menimbulkan kerugian-kerugian  pada  kepentingan  orang  lain  dan  masyarakat  baik  karena  itu disebabkan dari itikad buruk dari subjek hukum.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka  penulis  dapat  memberi    kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam  pasal  1338  KUH  Perdata  dimaksudkan  bahwa  setiap  perjanjian mengikat  kedua  belah  pihak.  Dan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  orang leluasa  untuk  membuat  perjanjian  apa  saja  asal  tidak  melanggar  ketertiban hukum  dan  kesusilaan.  Dengan  kata  lain,  bahwa  kedua  belah  pihak  harus mempunyai  itikad  baik  dalam  mengadakan  perjanjian  agar  tidak  merugikan satu sama lain.
2. Perjanjian  pada  waktu  dimulainya  pemberlakuan  perjanjian  maupun  pada waktu pelaksanaan perjanjian jula-beli terutama dalam hal perjanjian jual-beli tanah, pihak yang beritikad baik dan bertindak jujur serta berkepatuhan akan aturan  yang  berlaku,  haruslah  mendapat  perlakuan  dan  perlindungan  hukum yang  seadil-adilnya  dengan  tidak  melupakan  akan  tujuan  dari  peraturan hukum tersebut agar tercipta keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bersangkutan.
Menurut KUH. Perdata

## B. Saran
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:
1. Bahwa  sebelum  terjadi  jual-beli  terutama  dalam  hal  jual-beli  tanah,  maka sertifikat harus dicek terlebih dahulu di Kantor Pertanahan untuk memberikan kepastian terhadap hak tersebut.
2. Pihak yang beritikad baik dan bertindak jujur serta berkepatuhan akan aturan yang  berlaku,  haruslah  mendapat  perlakuan  dan  perlindungan  hukum  yang seadil-adilnya dengan tidak melupakan akan tujuan dari peraturan.
Menurut KUH. Perdata

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  dkk. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta : PT.  Raja Gratindo Persada, 2004.
Abdulhay Marhainis. Hukum Perdata Material. PT. Pradnya Paramita, 1982.
Effendi Perangin. Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Jakarta: PT. Rajawali, 1989.
---------------------. Praktek  Jual-Beli  Tanah. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1985.
Hartono  Soerjopratiknjo. Aneka  Perjanjian  Jual-Beli. Yogyakarta:  PT.  Mustika Wikasa, 1994.
Kansil, dkk. Modul Hukum Perdata termasuk Azas-Azas Hukum Perdata . Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.
R.  G.  Kartasapoetra. Hukum  Tanah  –  Jaminan  UUPA  Bagi  Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
R. Soerjatin. Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang.  Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wipres. 2007.
R. Subekti. Aneka Perjanjian, Cetakan IV. Bandung: Alumni, 1984 .
--------------. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa, 1985.
--------------. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
--------------. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermassa, 1996.
Salim,  H.  S. Hukum  Kontrak  –  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono  Soekanto. Pengantar  Penelitian  Hukum. Universitas  Indonesia Salemba, 1986.
Urip  Santoso. Hukum  Agraria  dan  Hak-Hak  Atas  Tanah. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2007.
------------------. Undang-Undang  Pokok  No.  5  Tahun  1960  Tentang  Pertaturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2005.