## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3539/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Tinjauan Yuridis Atas Penyangkalan Isi Akta Autentik Dengan Percakapan Whatsapp Yang Aslinya Tidak Diperlihatkan
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt/2021)
Febrianus Josua Gantan 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2
1 Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2 Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received 24 Juni 2022 Publish 2 November 2022 This journal discusses the juridical review of the probative value of authentic notarial deeds which were denied through a Whatsapp conversation which original was not shown, along with the legal implications, based on Supreme Court Decision Number 748 K/Pdt/2021, where the  Panel  of  Judges  upheld  the  Denpasar  High  Court's  decision  Number  175/Pdt /2019/PT.Dps and the decision of the Denpasar State Court Number 10/Pdt.G/2019/PN.Dps by:  (i)  rejecting  the  appeal  of  Ni  Made  Krisnawati;  and  (ii)  punish  said  applicant  for  the cassation to pay court fees in the cassation level amounting to Rp. 500,000,- (five hundred thousand Rupiah). The High Court upheld the decision of the State Court which rejected Ni Made Krisnawati's claim and stated that a series authentic notarial deeds made in relation to the sale and purchase of a plot of land in Pecatu Village, Bali under the name of Ni Made Krisnawati together with buildings erected on it, are valid and binding to the Parties with all the  legal  consequences.  Ni  Made  Krisnawati,  as  the  plaintiff  at  the  District  Court  level, wanted to cancel said notarial deeds, as she argued what had actually happened between her and Ir. Johadi Akman, as Defendant I, was that she borrowed money from him, but it was made as if there was a sale and purchase of land between him and her. Ni Made Krisnawati argued her case by, among other things, showing a copy of a Whatsapp conversation between Budi Oktavianus, her aide, and Anis Fitrianis, a staff to the Notary. The State Court Judges noted that the original Whatsapp conversation was never or could not be shown during the proceedings, and therefore determined that it must be set aside as evidence.
Kata Kunci: Whatsapp Elektronik Pembuktian Akta Autentik Notaris
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 24 Juni 2022 Publish 2 November 2022
Jurnal  ini  membahas  mengenai  tinjauan  yuridis  atas  kekuatan  pembuktian  akta  autentik notaris yang disangkal melalui percakapan Whatsapp yang aslinya tidak diperlihatkan, berikut implikasi  hukumnya,  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  748  K/Pdt/2021, dimana  Majelis  Hakim  menguatkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  Nomor 175/Pdt/2019/PT.Dps  dan  putusan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Dps dengan: (i) menolak permohonan kasasi Ni Made Krisnawati; dan (ii) menghukum  pemohon  kasasi  tersebut  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  tingkat  kasasi sejumlah  Rp  500.000,-  (lima  ratus  ribu  Rupiah).  Putusan  Pengadilan  Tinggi  menguatkan putusan  Pengadilan  Negeri  yang  menolak  gugatan  Ni  Made  Krisnawati  dan  menyatakan bahwa serangkaian akta autentik notaris yang berkaitan dengan jual beli atas sebidang tanah di  Desa  Pecatu,  Bali  atas  nama  Ni  Made  Krisnawati  beserta  bangunannya,  adalah  sah  dan mengikat Para Pihak dengan segala akibat hukumnya. Ni Made Krisnawati, selaku penggugat dalam tingkat Pengadilan Negeri, hendak membatalkan akta-akta tersebut dengan dalih bahwa apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan Ir. Johadi Akman, selaku tergugat I, adalah pinjam meminjam uang, yang dibuat seolah-olah terjadi jual beli tanah. Ni Made Krisnawati mencoba  membuktikan  dalilnya  tersebut,  antara  lain,  dengan  menunjukkan  salinan percakapan Whatsapp antara  Budi  Oktavianus,  selaku orang kepercayaannya,  dengan  Anis Fitrianis,  selaku  staf  Notaris.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  menimbang  bahwa  barang bukti  percakapan Whatsapp tersebut  tidak  pernah  atau  tidak  bisa  diperlihatkan  aslinya, sehingga harus dikesampingkan sebagai barang bukti.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Febrianus Josua Gantan Program Studi Magister Kenotariatan josua_gan@live.com

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  dunia  terus  mengalami  kemajuan  di  bidang  informasi teknologi. Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, seperti e-mail, chatting,  video  teleconference ,  situs website , Facebook dan  lain-lain,  telah  memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas negara. Fenomena tersebut merupakan salah satu bagian dari globalisasi yang melanda dunia. Dewasa ini, ada banyak wadah termutakhir yang dapat  memfasilitasi  dan  mempermudah  komunikasi,  antara  lain  seperti  aplikasi Whatsapp, Telegram, Facebook Messenger, WeChat, dan LINE Messenger , yang dapat diakses baik melalui ponsel cerdas atau smartphone , maupun melalui komputer. Keunggulan perkembangan teknologi informasi elektronik tersebut sekaligus membawa dampak persoalan baru terhadap hukum materiil dan  hukum  formil,  khususnya  dalam  mengkualifikasi  perbuatan-perbuatan  dalam  dunia  maya tersebut, dan pembuktian terhadap pelanggaran-pelanggaran aktivitas dalam dunia maya di hadapan pengadilan.
Pada mulanya, hukum perdata Indonesia terkodifikasi dalam Kitab Hukum Acara Perdata sebagaimana tertuang di Het Herzien Inlands Reglement/Reglement Buitengewesten (“ HIR/RBg. ”) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“ KUHPerdata ”) yang merupakan warisan dari zaman kolonial  Belanda,  tetapi  seiring  dengan  berjalannya  waktu  dan  perkembangan  hukum  dalam masyarakat,  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  tidak  cuma  bersumber  pada  HIR/RBg.  tersebut, melainkan juga secara diatur secara tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (“ UU  ITE  2008 ”)  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“ UU ITE 2016 ”).
Pada  sejarahnya,  dalam  hukum  acara  perdata,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  164  HIR, pasal  284  RBg.  dan  pasal  1866  KUHPerdata,  dikenal  lima  macam  alat  bukti,  yaitu  bukti: surat/tulisan, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dengan adanya pasal 5 ayat 1  UU  ITE  2008,  terjadi  perluasan  dan  penambahan  jenis  alat  bukti,  sehingga  secara  formil  ada tambahan lima jenis alat bukti lain di samping yang telah disebutkan di atas, yaitu:  keterangan ahli ( expertise ), pemeriksaan setempat ( descente ), informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
Peraturan perundangan-undangan di Indonesia sudah mengatur bagaimana komunikasi yang tertuang  di  dalam  media  elektronik  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  melalui  UU  ITE 2008 dan UU ITE 2016). Pasal 5 dari UU ITE 2008 mengatur bahwa:
1. Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik  dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum  yang sah.  UU  ITE 2016 memberikan penjelasan lebih lanjut,  bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  dan Transaksi  Elektronik,  terutama  dalam  pembuktian  dan  hal  yang  berkaitan  dengan  perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
2. Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana dimaksud tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang  berlaku  di  Indonesia.  UU  ITE  2016  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut,  bahwa  khusus untuk  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  berupa  hasil  intersepsi  atau penyadapan  atau  perekaman  yang  merupakan  bagian  dari  penyadapan  harus  dilakukan  dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-  Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
UU  ITE  2016  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut,  bahwa  surat  yang  menurut  undang- undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.
Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik pada UU ITE 2008 dan UU ITE 2016, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU ITE 2008, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik pada UU ITE 2008 dan UU ITE 2016, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU ITE 2008, adalah setiap Informasi Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui  Komputer  atau  Sistem  Elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara, gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol  atau perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya.
Alat  bukti  elektronik  berupa  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik,  dan/atau  cetaknya dapat digunakan untuk pembuktian mendukung dalil-dalil menyatakan hak, memperkuat hak yang ada, atau menolak hak orang lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 UU ITE 2008, pasal 7 UU ITE 2008 mengatur bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak  hak  orang  lain  berdasarkan  adanya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik harus  memastikan  bahwa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  ada  padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga  jelas  berdasarkan  UU  ITE  2008  dan  penjelasannya  dalam  UU  ITE  2016,  bahwa komunikasi yang tertera dalam media elektronik seperti aplikasi Whatsapp pada umumnya adalah informasi elektronik yang dapat dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara  yang  berlaku  di  Indonesia,  dan  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pembuktian  perkara perdata maupun pidana  di  pengadilan. Dengan demikian, komunikasi  dalam Whatsapp pun pada umumnya dapat dijadikan sebagai alat bukti lawan terhadap suatu akta autentik, namun apakah bisa efektif hingga melumpuhkan kekuatan pembuktian akta autentik tersebut adalah sebuah persoalan berbeda yang perlu ditinjau secara terpisah.
Perlu diperhatikan bahwa salah satu syarat materiil alat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan  adalah  bahwa  suatu  informasi  atau  dokumen  elektronik  harus  dapat  dijamin ketersediaan,  keutuhan,  keautentikannya.  Dokumen  elektronik  dapat  diletakkan  sejajar  dengan dokumen  tertulis  (surat)  dan  mempunyai  kekuatan  mengikat  jika  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut: dokumen itu dapat dibaca (dimengerti) oleh para pihak, kebenaran isinya dapat terjamin, waktu atau saat terjadinya perjanjian dapat ditentukan dengan pasti, dan identitas para pihak dapat ditentutakan  dengan  pasti.  Alat  bukti  elektronik  juga  memiliki  kelemahan  dari  segi  pembuktian, karena  surat  (akta)  yang  bersifat  virtual  itu  sangat  rentan  untuk  diubah,  dipalsukan  atau  bahkan dibuat  oleh  orang  yang  sebenarnya  bukanlah  para  pihak  yang  berwenang  membuatnya  tetapi bersikap seolah-olah sebagai para pihak yang sebenarnya.
Terkait  kekuatan  pembuktian  alat  bukti  elektronik  di  dalam  persidangan  di  pengadilan, hakim dapat menggunakan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti surat, atau alat  bukti  petunjuk.  Terkait  kekuatan  pembuktian  alat  bukti  petunjuk,  hakim  tidak  terikat  atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karenanya hakim bebas menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian. Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa karena terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian, oleh  karenanya  agar  petunjuk  memiliki  nilai  kekuatan  pembuktian  yang  cukup,  harus  didukung dengan  sekurang-kurangnya  satu  alat  bukti  yang  lain.  Alat  bukti  surat  dan  alat  bukti  petunjuk memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sama,  yakni  kekuatan  pembuktian  tidak  sempurna  dan berdasarkan keyakinan hakim, hakim tidak terikat dan bebas menilai kekuatan alat bukti elektronik
tersebut, dan alat bukti elektronik tersebut pun harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain agar dapat digunakan dalam hal pembuktian di persidangan.
Dalam kasus ini, pada pokoknya, Ni Made Krisnawati (“ NMK ”), selaku penggugat dalam tingkat Pengadilan Negeri, hendak membatalkan serangkaian akta autentik notaris, yaitu: (i) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 12 Juli 2018; (ii) Akta Kuasa Menjual Nomor 22 tanggal 12 Juli 2018; dan (iii) Akta Pengosongan Nomor 23 tanggal 12 Juli 2018 atas sebidang tanah milik  seluas  7.100  M2  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  2322/Desa  Pecatu  atas  nama  NMK beserta  bangunannya,  dengan  dalih  bahwa  apa  yang  sebenarnya  terjadi  antara  dirinya  dengan  Ir. Johadi Akman (“ JA ”), selaku tergugat I, adalah pinjam meminjam uang, namun dibuat seolah-olah terjadi jual beli tanah di antara mereka melalui akta-akta tersebut dengan melibatkan Notaris I Putu Hamirta (“ IPH ”), selaku tergugat II. NMK mencoba  untuk membuktikan dalilnya tersebut, antara lain, dengan cara menunjukkan salinan percakapan Whatsapp antara Budi Oktavianus, selaku orang kepercayaannya, dengan Anis Fitrianis, selaku staf Notaris tertanggal 9 Juli 2018. Majelis Hakim Pengadilan Negeri menimbang bahwa barang bukti percakapan Whatsapp tersebut tidak pernah atau tidak  bisa  diperlihatkan  aslinya,  sehingga  Majelis  Hakim  pun  beranggapan  bahwa  barang  bukti percakapan Whatsapp tersebut harus dikesampingkan.
Penulis mengadopsi jenis penelitian hukum normatif pada penelitian ini. Penelitian hukum normatif memiliki arti yang sama dengan penelitian doktrinal ( doctrinal research ), yaitu penelitian atas  dasar  bahan-bahan  hukum  ( library  based )  yang  berfokus  pada  membaca  dan  mempelajari bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Tujuan  penelitian  hukum  demikian  adalah  untuk melahirkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.  Sifat  penelitian  hukum  ini  preskriptif,  artinuya  sebagai  ilmu  yang  bersifat  preskriptif,  ilmu hukum  meninjau  tujuan  hukum,  konsep-konsep  hukum,  norma-norma  hukum,  kaidah-kaidah hukum, validitas aturan hukum serta nilai-nilai keadilan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  yang  dilakukan dengan  pendekatan  menggunakan  legislasi  dan  regulasi.    Terkait  penelitian  hukum  ini,  penulis memanfaatkan jenis dan sumber bahan hukum primer yaitu KUHPerdata, HIR/RBg., UU ITE 2008, UU ITE 2016, dan bahan hukum sekunder, antara lain buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal  hukum,  artikel,  internet,  serta  sumber-sumber  lainnya  yang  mengkaji  maupun  membahas tentang  kekuatan  pembuktian  informasi  elektronik  dalam  kaitannya  dengan  penyangkalan  akta autentik yang dibuat oleh notaris. Pada penelitian ini, penulis mengadopsi teknik analisis deduksi, yaitu  merupakan  metode  yang  berlandaskan  pengajuan  premis  mayor  yang  kemudian  diajukan premis minor, setelahnya dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan. Dengan uraian yang telah disebut di atas, maka fokus penulis adalah membahas terkait penyangkalan serangkaian akta autentik notaris IPH melalui salinan percakapan Whatsapp yang diajukan oleh NMK.

## 2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Penyangkalan  Isi  Akta  Autentik  Dengan  Percakapan  Whatsapp  Yang  Aslinya  Tidak Diperlihatkan
Menurut Prof. Hamaker, notaris ditunjuk untuk memenuhi keperluan orang-orang yang hendak melakukan pengikatan secara hukum dan ia berperan sebagai saksi terhadap tindakan- tindakan hukum yang diperbuat para pihak juga untuk mencatat apa yang terjadi di hadapannya itu. Dengan demikian, seperti halnya jurusita merupakan petugas dari pengadilan dan pegawai Catatan Sipil bertugas sebagai administrator Kantor  Catatan Sipil, maka notaris juga berperan seperti saksi atas tindakan-tindakan hukum yang diperbuat para pihak yang terkait.
Akta autentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya (sesuai dengan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan pasal 165  RIB  atau  pasal  285  RDS).  Pegawai  umum  yang  dimaksudkan  bisa  saja  seorang  notaris, seorang  hakim,  seorang  juru  sita  pada  suatu  pengadilan,  seorang  pegawai  catatan  sipil,  dan sebagainya.  Menurut  pasal  1868  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  ada  dua  macam  akta autentik, yaitu yang dibuat oleh dan yang dibuat di hadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh
undang-undang  itu.  Para  notaris  adalah  pejabat  umum,  khusus  berwenang  membuat  akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan berdasarkan undang-undang atau yang dikehendaki yang berkepentingan, pejabat yang berwenang dalam bidang hukum perdata adalah notaris.
Menurut pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau pasal 165 RIB (pasal 285 RDS),  suatu  akta  autentik  memberikan  di  antara  para  pihak  beserta  ahli  warisnya  atau  orang- orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya, apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Suatu bukti yang sempurna, juga berarti ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti  yang  mengikat  dan  sempurna.  Akta  autentik  itu  tidak  hanya  membuktikan  bahwa  para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan di situ, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tadi  adalah  benar,  demikian  berdasarkan  pasal  1871  KUHPerdata  dan  pasal  165  RIB.Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian mengikat berarti para pihak yang menandatangani akta tersebut seolah-olah terikat pada kedudukan yang dilukiskan dalam akta tersebut.
Nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat akta autentik serta batas minimalnya bisa  berubah  apabila  terhadapnya  diajukan  bukti  lawan  yang  sedemikian  rupa  setara  dan sempurna  oleh  pihak  lawan,  sehingga  mampu  menggoyahkan  eksistensi  akta  autentik  yang bersangkutan. Dalam hal demikian, nilai kekuatan dan batas minimal pembuktiannya berubah menjadi tidak sempurna dan tidak mengikat lagi, tetapi merosot menjadi bukti pemulaan tulisan, oleh karena itu, batas minimalnya pun merosot, sehingga tidak dapat lagi berdiri sendiri, tetapi harus dibantu dan didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain. Suatu akta autentik jika dapat dibuktikan palsu, maka akan hilang atau gugur kekuatan bukti luarnya. Hakim dan  para  pihak  yang  berperkara  wajib  menganggap  suatu  akta  sebagai  autentik  kecuali terbuktikan bahwa akta itu tidak autentik, misalnya karena adanya: cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang; tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu; atau isi yang terdapat  di  dalamnya telah mengalami  perubahan, baik  berupa pengurangan atau penambahan kalimat.
Pasal  1888  KUHPerdata  mengatur  bahwa  kekuatan  pembuktian  dari  alat  bukti  tertulis hanya terletak pada aslinya, maka untuk salinan, kutipan, dan fotocopy dapat mempunyai nilai hukum  pembuktian  sepanjang  kutipan,  salinan,  dan  fotocopy  tersebut  sesuai  dengan  aslinya. Kepada seseorang yang dalam suatu perkara menunjukkan salinan atau kutipan atau foto copy sebagai  alat  bukti  terhadap  lawannya,  pihak  lawan  dapat  menyatakan  tanpa  membutuhkan penguatan,  bahwa  bukti  yang  diperlihatkan  itu  tidak  sesuai  dengan  aslinya.  Maka  untuk melawannya, pihak yang mengajukan tadi harus memperlihatkan aslinya. Tetapi apabila pihak lawan  mengakui  atau  tidak  membantah  salinan  atau  kutipan  atau  fotocopy  yang  dimajukan berarti salinan, kutipan atau foto copy tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti yang asli.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Dps  menimbang  bahwa  barang  bukti  percakapan Whatsapp yang  diajukan oleh  NMK  tidak  pernah  atau  tidak  bisa  diperlihatkan  aslinya,  sehingga  Majelis  Hakim  pun beranggapan bahwa barang bukti percakapan Whatsapp tersebut harus dikesampingkan. Dengan demikian  dapat  dilihat  berdasarkan  putusan  tersebut  bahwa  sekalipun  percakapan Whatsapp dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan menurut UU ITE 2008 dan UU ITE 2016, namun tetap harus tunduk juga pada ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, yaitu harus dibuktikan bahwa salinan percakapan Whatsapp yang ditunjukkan sesuai dengan aslinya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian.
2. Implikasi Hukum atas Akta Autentik yang Disangkal Dengan Percakapan Whatsapp Yang Aslinya Tidak Diperlihatkan
Akibat  hukum  dari  penyangkalan  akta-akta  autentik  notaris  dapat  dibagi  menjadi  tiga, yaitu terhadap:
a. akta-akta itu sendiri;
b. para pihak yang ada di dalamnya; serta,
c. Notaris yang membuatnya.
Penyangkalan  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli,  Akta  Kuasa  Menjual  dan  Akta Perjanjian Pengosongan dapat berakibat akta-akta tersebut menjadi batal demi hukum, sehingga akta-akta tersebut menjadi dianggap tidak pernah ada, bukan hanya sejak dibatalkan. Akta-akta tersebut  menjadi  tidak  mempunyai  akibat  hukum  sejak  ditandatangani.  Penyangkalan  yang berhasil menunjukkan adanya cacat formil dalam pembuatan akta-akta tersebut akan berakibat pada hilangnya sifat autentik pada akta-akta tersebut, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak lagi sempurna, artinya nilai pembuktian akta menjadi hanya sekedar bukti permulaan tulisan, dan tidak dapat lagi berdiri sendiri tetapi harus dibantu dan didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain. Namun dalam kasus ini, karena Penggugat gagal pada pembuktiannya untuk menyangkal akta-akta tersebut, baik dari isinya terkait pembayaran maupun dari adanya cacat  formil  pada  saat  pembuatannya,  maka  akta-akta  tersebut  tetap  bersifat  autentik  dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, tetap mengikat NMK dan JA serta sah demi hukum, sebagaimana ternyata dalam aar putusan Pengadilan Negeri Denpasar.
Akibat hukum dari batalnya akta-akta tersebut bagi para penghadap yakni NMK dan JA adalah segala sesuatunya kembali ke keadaan semula, sebelum akta-akta tersebut ditandatangani. Seakan-akan tidak pernah terjadi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual dan Akta Perjanjian Pengosongan. Dengan demikian, apabila sudah ada kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan  atau  hak-hak  yang  diterima,  maka  semuanya  itu  harus  diterima  atau  diberikan kembali oleh pihak-pihak yang melaksanakan maupun yang menerima, misalnya saja uang untuk membayar harga jual beli, sertifikat objek sengketa yang sudah diserahkan dan penguasaan atas objek sengketa. Setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk itu, para pihak dapat meminta  eksekusi  putusan  ke  pengadilan  sesuai  Pasal  196  HIR  agar  putusan  tersebut  segera dilaksanakan.  Namun  dalam  kasus  ini,  karena  Penggugat  gagal  pada  pembuktiannya  untuk menyangkal  akta-akta  tersebut,  seluruh  kewajiban-kewajiban  yang  dilaksanakan  atau  hak-hak yang diterima berdasarkan akta-akta tersebut tidak dapat diminta atau diberikan kembali kepada pihak-pihak yang telah melaksanakan maupun yang menerima.
Terkait dengan akibat hukum dibatalkannya akta bagi Notaris IPH yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual dan Akta Perjanjian Pengosongan tersebut, ada aspek administratif, perdata dan pidana. Sebagai seorang pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Akan tetapi, dalam menjalankan kewenangan tersebut Notaris juga memiliki kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan agar kewenangan tersebut dilaksanakan  dengan  baik.  Atas  akta-akta  yang  dibuatnya,  Notaris  tentu  memiliki  tanggung jawab, termasuk jika akta-akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.
Tanggung jawab administratif Notaris atau Tergugat II tertuang dalam:
a. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 yang berisi sumpah jabatan Notaris dimana Notaris bersumpah  untuk  patuh  dan  setia  kepada  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  peraturan perundang-undangan lainnya, serta akan menjalankan jabatan dengan amanah dan saksama. Selain itu Notaris harus menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris.
b. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu mengenai bertindak amanah, jujur, saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam perbuatan  hukum.  Jika  akta-akta  tersebut  berhasil  disangkalkan  isinya  sehingga  berakibat pada  pembatalan  atau  ada  cacat  formil  dalam  pembuatannya  sehingga  hilang  sifat  autentik atau nilainya sebagai alat bukti yang sempurna, maka Notaris dapat dikatakan kurang amanah dan  saksama  karena  seorang  yang  mengemban  jabatan  Notaris  harus  menerapkan  prinsip kehati-hatian  dalam  menjalankan  jabatannya.  Di  dalam  membuat  akta  partij,  notaris cenderung  hanya  mengikuti  kehendak  para  pihak  dan  tidak  memikirkan  konsekuensi  lebih lanjut  atas  akta  yang  dibuatnya  dan  kemungkinan  akibat  hukum  yang  dapat  terjadi  di kemudian hari, walau demikian, menurut KUHPerdata menyatakan bahwa sebab yang palsu dapat menyebabkan akta tidak mengikat.
c. Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Notaris harus memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-  Undang  ini,  kecuali  ada alasan  untuk  menolaknya  yaitu  alasan  yang  mengakibatkan  Notaris  tidak  berpihak,  seperti adanya hubungan darah atau semenda, salah satu pihak tidak cakap, atau hal lain yang tidak dibolehkan  oleh  undang-undang.  Di  dalam  ketentuan  ini,  Notaris  harus  mengetahui  bahwa pembuatan akta yang tidak sesuai dengan kenyataan, seharusnya tidak diperbolehkan di dalam undang-undang,  sehingga  meskipun  Notaris  harus  melayani  pihak  yang  datang  kepadanya, Notaris  dapat  menolak  bila  keinginan  para  pihak  tersebut  dapat  berpotensi  dilarang  oleh undang-undang.
d. Pasal  15  ayat  (2)  e  UU  Nomor  2  Tahun  2014  mengatur  bahwa  Notaris  harus  memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Meskipun Notaris harus membuat akta  autentik  yang  dikehendaki  para  pihak,  Notaris  juga  memiliki  kewenangan  untuk memberikan  penyuluhan  hukum  dan  sebenarnya  dapat  menolak  bila  akta  yang  dibuat bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
e. Pasal 65 UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan  atau dipindahkan kepada pihak  penyimpan  Protokol  Notaris.  Berdasarkan  pasal  ini,  Notaris  harus  selalu bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, termasuk ketika akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan.
Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2014  tersebut,  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi-sanksi  administratif  berupa  peringatan  tertulis, pemberhentian  sementara  dan  bahkan  pemberhentian  dengan  hormat  dan  tidak  hormat  oleh Majelis Pengawas, tergantung pertimbangan Majelis Pengawas mengenai kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh IPH selaku Notaris tersebut. Selain berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014, Notaris juga mengemban tanggung jawab dari Pasal 4 Kode Etik Notaris yaitu agar berperilaku amanah  dan  saksama,  serta  penuh  rasa  tanggung  jawab  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan dan sumpah jabatan Notaris serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang  telah  dimiliki.  Dalam  kasus  ini,  karena  Penggugat  gagal  pada  pembuktiannya  untuk menyangkal akta-akta tersebut, baik dari isinya terkait pembayaran maupun dari adanya cacat formil  pada  saat  pembuatannya,  maka  tidak  terbukti  IPH  sebagai  Notaris  telah    melanggar ketentuan-ketentuan  administratif  di  atas  sehingga  sanksi-sanksi  sebagaimana  disebutkan  pun terhindarkan.
Selanjutnya  secara  perdata,  tanggung  jawab  Notaris  dilihat  dari  apakah  dirinya  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:
a. Kesalahan
Notaris sengaja atau lalai dalam menjalankan jabatannya untuk membuat akta autentik dengan hati-hati, serta hanya menuruti kehendak para pihak dalam membuat akta-akta tersebut tanpa mempertimbangkan  konsekuensi  atau  akibat  hukum  yang  dapat  timbul  di  kemudian  hari. Notaris harusnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, ditambah lagi Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak, tidak hanya menuruti kehendak para pihak.
b. Kerugian Ada kerugian yang dialami salah satu atau seluruh pihak yang disebutkan dalam akta.
c. Hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan Notaris dalam pembuatan akta dengan kerugian yang diderita oleh salah satu atau seluruh pihak yang disebutkan dalam akta.
Jika seluruh unsur-unsur ini terpenuhi, maka Notaris oleh salah satu atau seluruh pihak yang  disebutkan  dalam  akta  terkait  dapat  dituntut  untuk  ganti  rugi,  uang  paksa,  serta  biaya perkara. Dalam kasus ini, karena Penggugat gagal pada pembuktiannya untuk menyangkal akta- akta  tersebut,  baik  dari  isinya  terkait  pembayaran  maupun  dari  adanya  cacat  formil  pada  saat
pembuatannya,  maka  IPH  sebagai  Notaris  terhindarkan  dari  ancaman  perdata  sebagaimana disebutkan di atas.
Untuk  tanggung  jawab  pidana,  Notaris  mungkin  saja  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana  khususnya  Pasal  264  KUHPidana  tentang  pemalsuan  akta  autentik  (dengan  ancaman penjara paling lama 8 tahun), namun tentunya untuk itu kasus perlu dibawa lagi ke Pengadilan Pidana  untuk  proses  pembuktian  tersendiri.  Dalam  kasus  ini,  karena  Penggugat  gagal  pada pembuktiannya  untuk  menyangkal  akta-akta  tersebut,  baik  dari  isinya  terkait  pembayaran maupun dari adanya cacat formil pada saat pembuatannya, maka IPH sebagai Notaris nampak terhindarkan dari ancaman pidana sebagaimana disebutkan di atas.

## 3. KESIMPULAN
Akta  autentik  notaris  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  berdasarkan  pasal  1871 KUHPerdata dan pasal 165 RIB, ia membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan di situ, dan yang diterangkan tadi adalah benar. Nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat  akta  autentik  serta  batas  minimalnya  bisa  berubah  apabila  terhadapnya  diajukan  bukti lawan  yang  sedemikian  rupa  setara  dan  sempurna  oleh  pihak  lawan,  sehingga  mampu menggoyahkan eksistensi akta autentik yang bersangkutan. Pada prinsipnya, percakapan Whatsapp dapat  digunakan  menjadi  bukti  lawan  tersebut,  berdasarkan  UU  ITE  2008  dan  UU  ITE  2016. Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  5  ayat  2  UU  ITE  2008,  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya,  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, jika yang diajukan sebagai barang bukti adalah  salinan  dan  bukan  aslinya,  maka  berdasarkan  pasal  1888  KUHPerdata,  salinan  tersebut memiliki kekuatan pembuktian hanya jika salinan tersebut dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya.
Dalam kasus yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt/2021, NMK mengajukan salinan percakapan Whatsapp sebagai barang bukti, namun tidak pernah atau tidak bisa memperlihatkan  aslinya.    Akibatnya,  majelis  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar mengesampingkannya sebagai barang bukti. Dengan demikian, bukti percakapan Whatsapp yang diajukan  NMK  selaku  penggugat  tidak  dapat  digunakan  untuk  membatalkan  akta-akta  autentik notaris. Hal  ini adalah preseden penting yang perlu menjadi  perhatian, karena Whatsapp sebagai sarana  komunikasi  memiliki  fitur delete  for  everyone ,  dimana  pengirim  percakapan  dapat menghapus  pesan  yang  dikirimkannya,  penghapusan  tersebut  akan  efektif  bukan  hanya  di ponselnya, namun juga di ponsel lawan bicara. Oleh karenanya, melalui fitur tersebut pihak lawan dapat  menghilangkan  bukti  asli  percakapan Whatsapp ,  sehingga  tidak  bisa  dihadirkan  sebagai barang  bukti  dalam  perkara  di  pengadilan.  Dengan  demikian,  patutlah  dicatat  bahwa  sebaiknya, terhadap korespondensi penting yang mungkin ingin dijadikan sebagai barang bukti pengadilan di kemudian hari,  lebih  baik  jangan  disampaikan  melalui Whatsapp ,  tapi  melalui  sarana  lain  yang lebih pasti dalam menjaga keutuhan pesan asli.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
a. Perundang-Undangan Indonesia. Het Herzien Inlands Reglement/Reglement Buitengewesten Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie].
Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
b. Buku Fakhriah,  Efa  Laela. Bukti  Elektronik  dalam  Sistem  Pembuktian  Perdata .  Bandung:  Refika, 2017.
Harahap,  M  Yahya  dan  Tramizi. ed. Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan  Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali . Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Lumban Tobing, G. H. S. Peraturan Jabatan Notaris . Cet.5. Jakarta: Erlangga, 1999.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2011.
Nainggolan, Marsudin dan Ismail Rumadan. eds. Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia. ed. 1. cet. 1. Jakarta: Kencana, 2021 Samudera, Teguh. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Bandung: Alumni, 1992.
Subekti, R. Hukum Pembuktian . Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.