## Analisis Strategi Pengelolaan Dana Kampung
Mesak Iek 1* , Luis Zadrak Maray 2 , Anselmus Sugerto Pluto Iek 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua

## A B S T R A K
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  tingkat  kepatuhan  implementasi UU No. 6 tahun 2014, dan pasal 100 PP No. 43 Tahun 2014 pada aparat kampung, menganalisis manfaat dana kampung bagi masyarakat, dan menganalisis kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  mengelola  dana  Kampung  di  Distrik  Aitinyo  Utara. Tahun  anggaran  yang  di  telusuri  yaitu  tahun  2019-2021.  Penelitian  ini dilaksanakan  pada  12  kampung  pada  Distrik  Aitinyo  Utara  Kabupaten  Maybrat Provinsi Papua Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan  pertimbangan  tertentu  yaitu  aparat  kampung  dan  masyarakat kampung  yang  memahami  proses  perencanaan  dan  pelaksanan  pembangunan kampung.  Alat  analisi  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana kampung pada 12 kampung distrik Aitinyo Utara kurang  patuh  pada  regulasi,  terbukti  dengan  dana  desa  sebelum  tahun  2020 semuanya  digunakan  untuk  pembangunan  fisik,  namun  sejak  tahun  2020  –  2021 alokasi  dana  desa  sudah  mengarah  kepada  tingkat  kepatuhan,  walaupun  belum patuh 100 persen. Alokasi untuk peningkatan kapasitas SDM aparat kampung mulai dianggarkan  di  tahun  2022.  Alokasi  dana  kampung  pada  12  kampung  di  Distrik Aitinyo Utara persentasenya sama yaitu 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai, 20 persen untuk ketahanan pangan, 8 persen untuk penanganan covid-19 dan 25 persen  untuk  kebutuhan  tidak  terduga.  Pengelolaan  Dana  Kampung  memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di Distrik Aitinyo Utara, namun belum maksimal.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  dana  kampung  pada  12 kampung  yaitu  beberapa  kampung  kurang  transparan  dalam  pengelolaan  dana kampung  karena  hanya  dilakukan  oleh  kepala  kampung  dan  bendahara,  hal  ini terjadi sebagai akibat dari bendahara selalu diangkat berkisar “keluarga dalam”. Hal lainnya  yaitu  kepala  kampung  dari  “keturunan  bobot”  sangat  berpengaruh  pada pengelolaaan dana kampung yang sangat tertutup.

## A B S T R A C T
The aim of this research is to analyze the level of compliance with the implementation of Law no. 6 of 2014, and article 100 PP no. 43 of 2014 on village officials, analyzing the benefits of village funds for the community, and analyzing the obstacles faced in managing village funds in North Aitinyo District. The budget year being tracked is 2019-2021. This research was carried out in 12 villages in North Aitinyo District, Maybrat Regency, West Papua Province. The sampling technique uses a purposive sampling method with certain considerations, namely village officials  and  village  communities  who  understand  the  planning  and  implementation  process  of  village development. The analytical tool used is descriptive analysis. The results of the research show that the allocation of village funds in 12 villages of North Aitinyo district does not comply with regulations, as evidenced by the fact that before 2020 village funds were all used for physical development, but since 2020 - 2021 the allocation of village funds  has  led  to  a  level  of  compliance,  even  though  they  have  not  yet  complied  100  percent.  Allocations  for increasing  the  human  resource  capacity  of  village  officials  will  begin  to  be  budgeted  in  2022.  The  allocation  of village  funds  in  12  villages  in  North  Aitinyo  District  is  the  same  percentage,  namely  40  percent  for  direct  cash assistance,  20  percent  for  food  security,  8  percent  for  handling  Covid-19  and  25  percent  for  unexpected  needs. Village  Fund  management  provides  enormous  benefits  for  the  community  in  North  Aitinyo  District,  but  it  is  not optimal. The obstacle faced in managing village funds in 12 villages is that several villages lack transparency in managing village funds because it is only carried out by the village head and treasurer. This occurs as a result of the treasurer always being appointed within the family. Another thing is that the head of the village from a strong lineage has a great influence on the management of village funds which are very closed.

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received March 19, 2024 Revised April 03, 2024 Accepted May 01, 2024 Available online May 25, 2024

## Kata Kunci:
Kabupaten Maybrat; Strategi pengelolaan dana kampung; Tingkat kepatuhan pada regulasi
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Cenderawasih

## 1. LATAR BELAKANG
Pada pasal 1 ayat 1, Perpres RI No. 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024,  dinyatakan  bahwa  “Daerah  Tertinggal  adalah  daerah  kabupaten  yang  wilayah  serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional”. Selanjutnya Pasal  2  ayat  1,  menyatakan  bahwa  suatu  daerah  ditetapkan  sebagai  daerah  tertinggal  berdasarkan kriteria: a) perekonomian masyarakat; b) sumber daya manusia; c) sarana dan prasarana; d) kemampuan keuangan  daerah;  e)  aksesibilitas;  dan  f)  karakteristik  daerah.  Pada  ayat  2  dijelaskan  bahwa  daerah tertinggal  selain  berdasarkan  kriteria  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dipertimbangkan karakteristik  daerah  tertentu.  Pasal  3  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  Pemerintah  menetapkan  daerah tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (2).  Bahwa    Penetapan  Daerah  Tertinggal sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dilakukan  berdasarkan  usulan  Menteri  dengan  melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah.
Berdasarkan  PERPRES  tersebut  di  atas  maka  secara  nasional  ditetapkan  11  provinsi  dan  62 kabupaten di seluruh Indonesia sebagai daerah dengan masyarakat miskin secara ekstrim.  Secara konsep dapat  dijelaskan  bahwa  penduduk  yang  dikategorikan  miskin  secara  ekstrim  adalah  mereka  yang pengeluaran  perkapitanya  di  bawah  garis  kemiskinan  ekstrim.  Garis  kemiskinan  ekstrim  ditetapkan secara  internasional  setara  US$  1,9 Purchasing  Power  Parity (PPP)  per-hari.  Penduduk  yang  termasuk miskin ekstrim adalah mereka yang memiliki pengeluaran per-kapita di bawah garis kemiskinan ekstrem. Garis  kemiskinan  ekstrem  adalah  garis  kemiskinan  internasional  atau  setara  US  $  1,9  PPP  per-hari. Konsep  PPP  ini  dapat  dikonfersikan  ke  Rupiah  Indonesia  bahwa  jika  kurs  US$  1  =  Rp  14.000  di  tahun 2021,  maka  US$  1,9  =  2  x  Rp  14.000  =  Rp.  28.000  tahun  2021  garis  kemiskinan  ekstrim  di  Indonesia sebesar Rp. 28.000 perkapita per-hari. Jadi, dengan konsep ini dapat dikatakan bahwa ketika pengeluaran penduduk Indonesia tahun 2021 di bawah Rp. 28.000 per-kapita per-hari maka, penduduk tersebut dapat dikategorikan  sebagai  penduduk  miskin  ekstrim.  Namun,  hal  yang  menjadi  perhatian  bahwa  angka kemiskinan ekstrim tersebut merupakan angka rata-rata perkapita untuk semua kelompok usia yang pola konsumsinya berbeda-beda. Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin, di mana pada tahun 2021 penduduk Indonesia yang tergolong penduduk miskin ekstrem sebanyak 4% sedangkan penduduk  miskin  sebanyak  10,14  persen.  Penduduk  miskin  ekstrem  di  Indonesia  mayoritas  bersatatus bekerja  namun  balas  jasa  yang  diterima  sebagai  pendapatan  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan rumah tangganya.
Dari 62 kabupaten dengan kemiskisn ekstrim di seluruh Indonesia, terdapat 22  atau 35,48 persen kabupaten  di  Provinsi  Papua  dengan  jumlah  penduduk  miskin  ekstrim  sebesar  196.120  jiwa  dan  8 kabupaten  atau  12,90  persen  terdapat  di  Provinsi  Papua  Barat,  dengan  jumlah  penduduk  39.357  jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrim sebanyak 12.440 rumah tangga. Penyebaran penduduk miskin  ekstrim  di  Provinsi  Papua  Barat  terkonsentrasi  di  Kabupaten  Teluk  Wondama  dengan  jumlah penduduk miskin ekstrim 7.960 jiwa, Kabupaten Teluk Bintuni jumlah penduduk miskin ekstrim 13.760 jiwa,  Kabupaten  Tambraw  jumlah  penduduk  miskin  ekstrim  3.140  jiwa,  Kabupaten  Maybrat  jumlah penduduk miskin ekstrim 9.520 jiwa, serta Kabupaten Manokwari jumlah penduduk miskin ekstrim 5.150 jiwa.  Penduduk  miskin  ekstrim  ini  menjadi  perhatian  serius  oleh  pemerintah  pusat  melalui  berbagai program dan kegiatan penanganannya.
Guna menanggulangi kemiskinan ekstrim ini, maka  pada tanggal 25 Agustus 2021, Wakil Presiden RI,  Ma'ruf  Amin,  dalam  Rapat  Pleno  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K) menegaskan bahwa Pemerintah menargetkan penyelesaian kondisi kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi hingga akhir 2021. Ketujuh Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Wapres menyampaikan bahwa masalah anggaran, pemerintah pusat dapat mengalokasikan sekitar Rp440.69 triliun yang digunakan untuk bantuan sosial dan subsidi, program  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dialokasikan  dana  sebesar  Rp272.12  triliun  untuk pendistribusian  bantuan  sosial  dan  subsidi,  program  pemberdayaan  dan  kegiatan  peningkatan produktivitas sebesar Rp168.57 triliun.
Dalam  analisis  ini  peneliti  memfokuskan  penelitian  hanya  pada  penduduk  miskin  ekstrim  yang terjadi di Kabupaten Maybrat yang memiliki tingkat miskin ekstrim sebesar 22,89 persen dengan besaran jumlah penduduk miskin ekstrem adalah 9.52 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrim tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 30,78 persen atau 12.8 ribu jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrim di provinsi Papua Barat sebesar 30.34 ribu jiwa atau 13,35 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem di Papua Barat  tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebanyak 208.58  ribu jiwa atau sebesar 21,37 persen. Dari 136 ribu penduduk miskin ekstrem di Papua Barat tahun 2021, 91 persen  (124 ribu) berada  di  wilayah  pedesaan.  Sesuai  hasil  laporan  tim  TNP2K  sekretariat  Wapres  bahwa  Kabupaten
Maybrat sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrim tinggi (di atas rata-rata) serta jumlah penduduk miskin tinggi (di atas rata-rata).
Jumlah penduduk miskin ekstrim ini juga terjadi sebagai akibat kebijakan fiskal sangat tergantung kepada pemerintah pusat, di mana Kabupaten Maybrat memiliki derajat fiskal yang sangat rendah dengan persentase  penduduk  miskin  ekstrim  memiliki  derajat  otonomi  fiskal  yang  rendah,  Artinya  bahwa semakin  rendah  derajat  otonomi  fiskal  daerah  semakin  kecil  pula  porsi  PAD  dalam  keseluruhan pendapatan suatu daerah. Hal ini berimplikasi pada semakin tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer  dari  pusat.  Kondisi  inilah  yang  terjadi  pada  kabupaten  Maybrat  yang  tergolong    sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi (di atas rata-rata) serta memiliki derajat otonomi fiskal rendah (di bawah rata-rata). Kondisi ini dapat menciptakan ruang fiskal yang cukup lebar. Semakin besar  ruang  fiskal  suatu  daerah  semakin  besar  pula  peluang  pemerintah  daerah  untuk  membiayai prioritas  kebijakannya,  seperti  halnya  penanggulangan  kemiskinan  dan  ketimpangan.  Derajat  otonomi fiskal  dinyatakan  oleh  porsi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  dalam  keseluruhan  pendapatan  daerah, yang  berarti  bahwa  semakin  rendah  derajat  otonomi  fiskal  suatu  daerah  semakin  kecil  pula  porsi  PAD dalam  keseluruhan  pendapatan  suatu  daerah.  Hal  ini  berimplikasi  pada  semakin  tingginya ketergantungan  suatu  daerah  terhadap  transfer  dari  pusat.  Kondisi  inilah  yang  terjadi  di  Kabupaten Maybrat  dikategorikan  sebagai  kabupaten  dengan  tingkat  kemiskinan  ekstrim  tinggi  (di  atas  rata-rata) serta  memiliki  derajat  otonomi  fiskal  rendah  (di  bawah  rata-rata).  Hal  ini  berimplikasi  pada  alokasi belanja  pembangunan  pada  sektor-sektor  yang  berkaitan  erat  dengan  peningkatan  kesejahteraan (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum), porsi alokasi daerah-daerah tersebut  umumnya  masih  sangat  rendah  di  bawah  rata-rata  dari  keseluruhan  daerah  di  Provinsi  Papua Barat.  Hal  ini  terbukti  dengan  data  rata-rata  lama  sekolah  penduduk  miskin  ekstrim  di  Kabupaten Maybrat selama 7,6 tahun, sementara di Papua Barat secara keseluruhan selama 7,31 tahun. Angka Putus Sekolah  usia  16-18  Tahun  di  Maybrat  mencapai  22,35  persen,  sementara  di  Papua  Barat  secara keseluruhan sebesar 22,22 persen. Tingginya indikator kepala rumah tangga yang tidak bersekolah serta rendahnya  tingkat  kelulusan  kepala  keluarga  di  Kabupaten  Maybrat,  mencapai  25,12  persen,  kepala rumah tangga miskin ekstrim hanya lulusan SD dan 32,71 persen tidak bersekolah.
Dari  aspek  kesehatan  prevalensi  balita  kerdil  ( stunting )  di  Kabupaten  Maybrat  pada  tahun  2018 mencapai 42 persen atau setara dengan 1,324 balita. Prevalensi stunting di Papua Barat menurun di tahun 2018  dibandingkan  2013.  Data  Riset  Kesehatan  Dasar  (Riskesdas)  2013  dan  2018  menunjukkan  angka prevalensi anak stunting di Papua Barat tahun 2018 turun sebesar 16,9 poin. Namun, masih 61,5 persen atau 8 dari 13 kabupaten di Papua Barat (Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Tambrauw,  Maybrat,  Manokwari  Selatan,  Pegunungan  Arfak)  yang  memiliki  angka  prevalensi stunting diatas  angka  provinsi.  Kampung-kampung  di  Papua  Barat  cenderung  masih  mengalami  kesulitan  dalam mengakses  fasilitas  kesehatan,  baik  Rumah  Sakit  Bersalin  maupun  Puskesmas  yang  sudah  diupayakan oleh pemerintah.
Selanjutnya  dari  sumber  penghasilan  utama  masyarakat  di  Kabupaten  Maybrat,  terutama  kepala rumah  tangga  miskin  ekstrem,  terdapat  75,97  persen  bersumber  dari  sektor  pertanian,  0  persen  dari sektor  industri,  dan  6,58  persen  tidak  bekerja,  serta  penduduk  miskin  ekstrim  di  Kabupaten  Maybrat masih  memiliki  keterbatasan  akses.  Masih  terdapat  70,86  persen  rumah  tangga  miskin  ekstrim  di Kabupaten Maybrat yang tidak menikmati akses air minum layak, kepemilikan tabungan penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Maybrat cukup rendah, sebesar 22,05 persen.
Dari semua permasalahan ril yang dihadapi masyarakat Kabupaten Maybrat yang telah diuraikan diatas,  kondisi  tersebut  memerlukan  penanganan  serius  terutama  dari  pemerintah  pusat  maupun pemerintah Kabupaten Maybrat. Masalah kemiskinan yang dialami masyarakat Kabupaten Maybrat saat ini  penting  menjadi  perhatian  serius  melalui  program  dan  kegiatan  yang  direncanakan  dan  dikerjakan oleh Bupati beserta jajarannya. Guna menanggulangi kemiskinsn ekstrim di wilayah Kabupaten Maybrat, maka segala potensi sumberdaya manusia maupun sumber daya alam perlu digerakan.  Khusus pontensi ekonomi di Kabupaten Maybrat tersebar merata di semua distrik, namun sampai saat ini (2021) belum dikelola secara maksimal sehingga kurang berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga (Iek, 2013; Iek  et  al.,  2021) .  Belum  optimalnya  pengelolaan  potensi  ekonomi  daerah  Kabupaten  Maybrat  sangat berdampak  langsung  kepada  kemiskinan  ekstrim  yang  menghimpit  masyarakat  sampai  saat  ini.  Selain TNP2K yang di dorong oleh pemerintah pusat sejak pertengahan 2021, tetapi juga implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa (Kampung untuk Provinsi Papua Barat dan Papua sesuai UU No 21 tahun 2001)  sebagai  mesin  penggerak  yang  dapat  “mencukur”  akar  kemiskinan  ekstrim  yang  menghimpit masyarakat  Kabupaten  Maybrat.    Pada  Pasal  1  ayat  10  UU  No.  6  tahun  2014  mendefinisikan  bahwa Keuangan  Desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pada Pasal  11  ayat  2  UU  No.  6  tahun  2014  menyatakan  bahwa  “Seluruh  barang  milik  Desa  dan  sumber
pendapatan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  kekayaan/aset  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  desa/kelurahan tersebut  dan  pendanaannya  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota”.
UU  No.  6  tahun  2014  ini  telah  diimplementasikan  sejak  2014  melalui  PP  No.  43  tahun  2014, kemdian dirubah ke PP No. 11 tahun 2019. Pada PP No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat (8) dijelaskan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Ayat  (9),  menyatakan  bahwa  “Alokasi  Dana  Desa,  selanjutnya  disingkat  ADD,  adalah  dana  perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus”.  Selanjutnya  Ayat  (10)  menyatakan  bahwa  “Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa”. Pada penjelasan paragraf 4 pasal 100, dijelaskan secara tegas tentang Belanja Dana Desa yang ditetapkan dalam APB  Desa  digunakan  dengan  ketentuan  a)  paling  sedikit  70%  (tujuh  puluh  perseratus)  dari  jumlah anggaran  belanja  Desa  digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa;  dan  b) paling  banyak  30%  (tiga  puluh  perseratus)  dari  jumlah  anggaran  belanja  Desa  digunakan  untuk  1) Penghasilan  tetap  dan  tunjangan  kepala  Desa  dan  perangkat  Desa;  2)  Operasional  Pemerintah  Desa;  3) Tunjangan  dan  operasional  Badan  Permusyawaratan  Desa;  dan  4)  Insentif  rukun  tetangga  dan  rukun warga.
Bertolak pada uraian latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah studi mengenai pengelolaan Dana Desa/kampung di Kabupaten Maybrat dengan studi kasus pada Distrik Aitinyo Utara.

## 2. METODE

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  akan  dilakusanakan  di  Distrik  Aitinyo  Utara  Kabupaten  Maybrat  Provinsi  Papua  Barat. Distrik ini terdiri dari 12 kampung yakni Kampung Asmuruf Tee, Kampung Asmuruf  U, Kampung Bahwat, Kampung  Faan,  Kampung  Fategomi,  Kampung  Framafir,  Kampung  Gosames,  Kampung  Inta,  Kampung Mirafaan, Kampung Subrit, Kampung Tehak Besar (Tehak U) dan Kampung Tehak Tee.

## Populasi dan Sampel
Populasi  Penduduk    di  Distrik  Aitinyo  Utara  tahun  2021  berjumlah  2.122  Jiwa  dan  tersebar  di  12 kampung.  Penentuan  sampel  menggunakan  metode purposive  sampling yang  akan  diwawancarai  dalam proses  pengumpulan  data. Purposive  sampling adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  pertimbangan tertentu (Soeratno & Arsyad, 1988; Sugiyono, 2013) . Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aparat  kampung  dan  masyarakat  kampung  yang  memahami  proses  perencanaan  dan  pelaksanan pembangunan  kampung.  Alasan  penggunaan  metode  ini  adalah  hanya  aparat  kampung  dan  masyarakat tertentu yang memahami proses pengelolaan dana kampung.

## Teknik Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan pada kajian ini bersifat data sekunder dan data primer yang merupakan data dan informasi  yang  terkait  dengan  alokasi  dana  kampung,  proses  perencanaan  dan  pelaksananaan  serta evaluasi pembangunan yang dilaksanakan dengan sumber pembiayaan dana kampung tahun 2019-2021. Teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuisioner).

## Alat Analisis Data
Guna  mengukur  pemanfaatan  dana  kampung  dalam  pembangunan  di  Distrik  Aitinyo  Utara  Kabupaten Maybrat,  analisis  data  menggunakan  metode  analisis  deskriptif,  yaitu  metode  yang  bertujuan menggambarkan secara sistimatis dan faktual tentang fakta-fakta dengan data ril di lapangan. Terutama menggambarkan  proses  perencanaan  dan  pengalokasian  dana  kampung  untuk  pembangunan  di  12 kampung di Distrik Aitinyo Utara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah Alokasi Dana Kampung di Distrik Aitinyo Utara Jumlah Dana Kampung (Desa) yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada 12 kampung  di Distrik  Aitinyo  Utara  tahun  2021  sebesar  Rp8.006.098.000,-  atau  turun  sebesar  0,12  persen  dari  tahun 2020  yang  jumlah  alokasi  dana  kampung  sebesar  Rp8.015.901.000  lebih  yang  terbagi  perkampung  . Kampung  yang  mendapatkan  alokasi  terbesar  adalah  Kampung  Mirafaan  dengan  alokasi  dana  sebesar Rp964.801.000,- di tahun 2020 dan mengalami penurunan sebesar 26 persen atau menjadi Rp764.801.00 di  tahun  2021  dan  dikuti  oleh  Kampung  Gosames  sebesar  Rp798.183.000,-  mengalami  penurunan dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah dana kampung sebesar Rp717. 218.000,- atau turun sebesar 11 persen,  sedangkan kampung dengan alokasi terkecil adalah Kampung Bahwat sebesar Rp560.669.000,- di tahun 2021 atau berkurang dari tahun sebelumnya yang mendapatkan alokasi sebesar Rp629.487.000,- dan  Kampung  Inta  sebesar  Rp566.255.000,-  atau  berkurang  dari  tahun  sebelumnya  yang  berjumlah sebesar Rp623.070.000,-
Jumlah  dana  kampung  yang  diterima  perkampung  berbeda-beda  disebabkan  oleh  jumlah penduduk yang tidak sama disetiap kampung. Kampung yang jumlah penduduknya terbanyak mendapat alokasi dana kampung yang lebih besar karena indikator utamanya adalah jumlah penduduknya.

## Alokasi dana Kampung pada Program Prioritas Per-kampung di Distrik Aitinyo Utara Tahun 2020 – 2021
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pendamping  distrik  bahwa  dana  kampung  dialokasikan sesuai  perencanaan  yang  diusulkan  tahun  sebelumnya.  Sebelum  tahun  2020,  alokasi  dana  kampung seluruhnya  diperuntukan  untuk  pembangunan  fisik  terutama  rumah  tinggal  warga  kampung.  Namun setelah wabah covid-19 melanda seluruh dunia termasuk masyarakat di Kabupaten Maybrat dan sesuai PERPRES No. 63 Tahun 2020 bahwa seluruh kampung di Kabupaten Maybrat masyarakatnya berada pada kemiskinan ekstrim, maka perencanan alokasi anggaran untuk program prioritas dapat dikontrol ketaat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Oleh karena itu, sejak 3 tahun terakhir (2020-2022) alokasi dana kampung diarahkan pada program prioritas yakni Bantuan Langsung Tunai  (BLT)  sebesar  40  persen,  Ketahanan  Pangan  sebesar  20  persen,  Penanganan  Covid  19  sebesar  8 persen, sedangkan program peningkatan Kapasitas Aparat Kampung sebesar 7 persen baru dilaksankan di tahun 2021 dan 2022. Alokasi rilnya ditampilkan pada tabel 1 . Data pada tabel 1 memperlihatkan bahwa alokasi  terbesar  dana  kampung  adalah  untuk  bantuan  langsung  tunai    (BLT)  sebesar  40  persen perkampung.  Sedangkan  alokasi  dana  terkecil  pada  keadaan  darurat  Covid-19  yakni  8  persen perkampung. Dari total dana desa/kampung alokasi untuk 4 program prioritas sebesar 75 persen, dengan harapan  dapat  menyentuh  kebutuhan  primer  dasar  yang  menyembabkan  masyarakat  Fategomi dikategorikan sebagai masyarakat miskin ekstrim.
Tabel 1. Alokasi Dana Kampung Pada Program Prioritas Perkampung di Distrik Aitinyo Utara tahun 2020
Nama Kampung BLT (40%) (Rp) Ketahanan Pangan 20% (Rp) Keadaan darurat- covid 19 ( 8%) (Rp) Jumlah Dana Program Prioritas (Rp) Alokasi Kebutuhan tak terduga (25%) (Rp) Kamp. Fategomi 269.476.400 134.738.200 53.895.280 503.109.880 170.581.120 Kamp. Tehak Besar 274.082.400 137.041.200 54.816.480 510.940.080 174.265.920 Kamp. Fan 271.496.000 135.748.000 54.299.200 506.543.200 172.196.800 Kamp. Gohsames 286.887.200 143.443.600 57.377.440 532.708.240 184.509.760 Kamp. Asmuruf  U 273.281.200 136.640.600 54.656.240 509.578.040 173.624.960 Kamp. Mirafaan 305.892.800 152.946.400 61.178.560 565.017.760 199.714.240 Kamp. Asmuruf Tee 273.313.200 136.656.600 54.662.640 509.632.440 173.650.560 Kamp. Tehak Tee 252.174.800 126.087.400 50.434.960 473.697.160 156.739.840 Kamp. Framafir 247.643.600 123.821.800 49.528.720 465.994.120 153.114.880
Lanjutan tabel 1 Kamp. Subrit 251.090.000 125.545.000 50.218.000 471.853.000 155.872.000 Kamp. Inta 249.228.000 124.614.000 49.845.600 468.687.600 154.382.400 Kamp. Bahwat 251.794.800 125.897.400 50.358.960 473.051.160 156.435.840 Total Dana Kegiatan Prioitas 3.206.360.400  1.603.180.200  641.272.080 5.450.812.680 2.025.088.320
Sumber : Data Pendamping Distrik Tahun 2022
Program  prioritas  di  tahun  2020  dan  belum  ada  kegiatan  untuk  peningkatan  kapasitas  aparat kampung, program ini baru direnanakan di tahun 2021 untuk dapat dilaksnakan di tahun 2022. Terlihat bahwa  program  prioritas  yang  masih  dilanjutkan  dari  tahun  ke  tahun,  hanya  di  tahun  2021-2022 menambah  1  program  prioritas  yakni  peningkatan  kapasitas  aparat  kampung  dengan  alokasi  dana sebesar 7 persen.  Hal ini terjadi sebagai akibat pemanfaatan dana kampung sebelum tahun 2020 lebih memprioritaskan  pembangunan  fisik,  terutama  pembangunan  rumah  tinggal  keluarga.  Program peningkatan  kapasitas  aparat  kampung  sangat  penting  karena  perencanaan  dan  pelaporan  saat  ini diwajibkan melalui sistem aplikasi dan bukan lagi dibuat secara manual.
Besar kecilnya alokasi dana kampung per-program prioritas ini tergantung pada total pagu dana desa  dari  Kementerian  Desa  dan  Daerah  Tertinggal  kepada  setiap  kampung  yang  indikator  utamanya adalah jumlah penduduk. Total alokasi anggaran untuk program prioritas pada 2 tahun terakhir masing- masing mencapai 75 persen. Selain alokasi pada 4 program prioritas, pada tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat  alokasi  dana  yang  tidak  dimasukkan  pada  program  tambahan  lainnya  sehingga  dialokasikan untuk menjawab kebutuhan tidak terduga yang mencapai 23 persen hingga 27 persen, ini berbeda-beda per-kampung tergantung pagu dana kampung yang diterima setiap kampung.

## Tabel 2. Alokasi Dana Kampung Pada Program Prioritas Perkampung di Distrik Aitinyo Utara tahun 2021
Nama Kampung Bantuan Langsung Tunai -BLT (40%) (RP) Ketahanan Pangan (20%) (Rp) Keadaan darurat- covid- 19 ( 8%) (Rp) Peningkata n kapasitas aparat kampung (7%) (Rp) Jumlah Alokasi pada Program Prioritas (Rp) Kamp. Fategomi 261.687.200 130.843.600 52.337.440 45.000.000 489.868.240 Kamp. Tehak Besar 279.672.000 139.836.000 55.934.400 45.000.000 520.442.400 Kamp.  Fan 265.197.600 132.598.800 53.039.520 45.000.000 495.835.920 Kamp. Gohsames 319.273.200 159.636.600 63.854.640 45.000.000 587.764.440 Kamp. Asmuruf U 268.117.200 134.058.600 53.623.440 45.000.000 500.799.240 Kamp. Mirafaan 385.920.400 192.960.200 77.184.080 45.000.000 701.064.680 Kamp. Asmuruf Tee 258.996.800 129.498.400 51.799.360 45.000.000 485.294.560 Kamp. Tehak Tee 259.620.000 129.810.000 51.924.000 45.000.000 486.354.000 Kamp. Framafir 224.418.000 112.209.000 44.883.600 45.000.000 426.510.600 Kamp. Subrit 228.767.200 114.383.600 45.753.440 45.000.000 433.904.240 Kamp. Inta 226.502.000 113.251.000 45.300.400 45.000.000 430.053.400 Kamp. Bahwat 224.267.600 112.133.800 44.853.520 45.000.000 426.254.920 Total Dana Kampung 3.202.439.200 1.601.219.600 640.487.840 540.000.000 5.984.146.640
Sumber : Data Pendamping Distrik tahun 2022
Alokasi  dana  kampung  sebesar  7  persen  di  tahun  2022    diperuntukan  pada  3  kegiatan  pokok yakni 1) pelatihan operator kampung untuk Menyusun Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); 2) pelatihan kader teknik kampung; 3) Bantuan Kewirausahaan kampung.
Penggunaan dana kampung di Distrik Aitinyo Utara sebelum tahun 2020, rata-rata diperuntukkan untuk  pembangunan  rumah  tinggal  masyarakat  yang  permanen  dan  ini  direncanakan  pembangunan hanya  1  sampai  2  rumah.  Kondisi  terjadi  karena  pembangunan  rumah  tidak  mengikuti  petunjuk  dari Kementerian  Desa  yang  telah  menetapkan  ukuran  pembangunan  rumah.  Rumah  yang  di  bangun berdasarkan kemauan masyarakat, hal ini yang menyebabkan realisasi anggaran 1 atau 2 unit rumah yang dapat dibangun.
Selanjutnya  alokasi  dana  desa  untuk  kebutuhan  takterduga  pada  12  kampung  setiap  tahun dianggarkan  25  persen  dari  total  dana  desa/kampung  yang  terima.  Sesuai  hasil  wawancara  dengan pendamping  distrik  dijelaskan  bahwa  alokasi  dana  desa  untuk  kebutuhan  takterduga  ini  diserahkan sepenuhnya  ke  masing-masing  kepala  kampung  dengan  jajarannya  secara  fleksibel  merencanakan kebutuhan yang mendesak di masing-masing kampung. Kebutuhan mendesak yang selalu dibiayai melalui anggaran tak terduga ini antara lain: bantuan Pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi dalam bentuk  bantuan  studi  akhir.  Bantuan  Kesehatan  melalui  belanja  makanan  bergizi  bagi  anak-anak  dan balita, selain itu, alokasi juga untuk kader  pos yandu  kampung serta dialokasikan untuk pembangunan rumah jika ada rumah warga yang belum 100 persen selesai dibangun pada tahun sebelumnya ataupun tahun berjalan dan juga dapat dibangun jalan setapak kampung jika dana memungkinkan. Jumlah alokasi dana tak terduga ini seperti yang ditampilkan pada Gambar 1 di bawah ini.

## Sumber: Laporan Pendamping Distrik 2022
Gambar 1. Jumlah  dan Persentase Alokasi Dana Kampung pada kebutuhan takterduga perKampung  di Distrik Aitinyo Utara Tahun 2020
Alokasi dana kampung untuk pembiayaan tak terduga ini persentasenya bervariasi, paling kecil 24,73 persen dilakukan di kampung Framafir dan tertinggi mencapai 26,12 persen atau Rp 199.714.000 dari total dana kampung yang diterima tahun 2020. Alokasi ini di ikuti kampung Gossamer sebaesar 25,75 persen, sedangkan kampung yang alokasinya paling kecil adalah kampung Framafir sebesar 24,73 persen. Hal  yang  sama  terjadi  juga  pada  alokasi  dana  kampung  pada  tahun  anggaran  2021  seperti  ditunjukkan pada gambar 2 . Informasi pada gambar 2 menunjukkan jumlah dan persentase alokasi anggaran dana kampung di 12  kampung  pada  Distrik  Aitinyo  Utara  tahun  anggaran  2021.  Persentase  alokasi  dana  kampung  untuk kebutuhan  tak  terduga  sama  saja  dengan  tahun  sebelumnya.  Alokasi  untuk  kebutuhan  tak  terduga tertinggi  terjadi  pada  kampung  Mirafaan  sebesar  27,34  persen  atau  Rp.  263.736.000,-  diikuti  oleh kampung  Gosames  26,36  persen  atau  Rp.  210.418.000,-  dan  alokasi  terkeci  terjadi  di  kampung  Bahwat sebesar 23,97 persen atau Rp. 134.414.000,-.
170.581.120 174.265.920 172.196.800 184.509.760 173.624.960 199.714.240 173.650.560 156.739.840 153.114.880 155.872.000 154.382.400 156.435.840 25,32 25,43
25,37 25,73 25,41 26,12 25,41 24,86 24,73 24,83 24,78 24,85 Kamp. Fategomi Kamp. Tehak Besar Kamp. Fan Kamp. Gohsames Kamp. Asmuruf  U Kamp. Mirafaan Kamp. Asmuruf Tee Kamp. Tehak Tee Kamp. Framafir Kamp. Subrit Kamp. Inta Kamp. Bahwat

## Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan Takterduga tahun 2020
Alokasi Kebutuhan tak terduga (25%)(Rp) perkampung tahun 2020
Persentase (%)

## Sumber : Laporan Pendamping tahun 2022
Gambar 2. Jumlah  dan Persentase Alokasi Dana Kampung pada kebutuhan takterduga perKampung  di Distrik Aitinyo Utara Tahun 2021

## Kepatuhan Alokasi Dana Desa (Kampung) di Distrik Aitinyo Utara Tahun 2020-2021
Sesuai  pasal  80  ayat  2,  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (di  Papua  Kampung)  dinyatakan bahwa  dalam  menyusun  perencanaan  Pembangunan  Desa/kampung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  Pemerintah  Desa  wajib  menyelenggarakan  musyawarah  perencanaan  Pembangunan  Desa. Selanjutnya  Ayat  (3)  menyatakan  bahwa  Musyawarah  perencanaan  Pembangunan  Desa  menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa,  swadaya  masyarakat  Desa,  dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota.
Bertolak pada regulasi di atas dan sesuai hasil wawancara mendalam dengan para informan kunci yakni  para  Bamuskamp  dan  para  tokoh  masyarakat  ditemukan  bahwa  setiap  tahun  dilaksanakan musyawarah kampung yang melibatkan para aparat kampung dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh  perempuan  dan  tokoh  pemuda  dalam  rangka  menyusun  program  dan  kegiatan  pembangunan kampung  dengan  sumber  pembiayaan  dari  dana  desa/kampung.  Musyawarah  kampung  biasanya didampingi  oleh  pendamping  distrik  maupun  aparat  pemerintah  terutama  dari  badan  pemeberdayaan masyarakat  kampung.  Berdasarkan  asas  kepatuhan,  terbukti  bahwa  masyarakat  di  12  kampung  sangat patuh pada regulasi. Namun para informan menyatakan bahwa setiap kali muskamp kami selalu berperan aktif  dan  yang  banyak  bicara  itu  perwakilan  perempuan,  namun  hasil  musyawarah  itu  hanya  sekedar memenuhi  persyaratan  laporan  saja.  Karena  kebutuhan  mendasar  sepert  air  bersih  belum  terdistribusi secara  baik.  Hal  yang  sama  juga  terkait  kegiatan  ekonomi  belum  didukung  dengan  pembiayaan  secara baik.

## Kepatuhan pada pasal 100 Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014
Tujuan utama Pemerintah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diikuti dengan PP No.  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  NO.  6  Tahun  2014  Tentang  DESA  yang  tujuan utamanya adalah upaya menanggulangi kemisikian ekstrim. Melalui peraturan operasional No. 43 Tahun 2014,  pada  pasal  100  menyatakan  bahwa    Belanja  Desa  yang  ditetapkan  dalam  APB  Desa  digunakan dengan  ketentuan  a)  paling  sedikit  70%  (tujuh  puluh  perseratus)  dari  jumlah  anggaran  belanja  Desa digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  pembangunan  Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b) paling banyak 30% (tiga puluh  perseratus)  dari  jumlah  anggaran  belanja  Desa  digunakan  untuk  (1)  penghasilan  tetap  dan tunjangan  kepala  Desa  dan  perangkat  Desa;  (2)  operasional  Pemerintah  Desa;  (3)  tunjangan  dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan (4) insentif rukun tetangga dan rukun warga.
Bertolak pada regulasi di atas dan dihubungkan dengan implementasi dalam alokasi belanja dana desa (kampung) pada 12 kampung pada 2 (dua) tahun terakhir seperti yang ditunjukan pada Tabel 3 dan Tabel 4 .
164.349.760 178.737.600 167.158.080 210.418.560 169.493.760 263.736.320 162.197.440 162.696.000 134.534.400
138.013.760
136.201.600 134.414.080
25,12 25,56 25,21 26,36 25,29 27,34 25,05 25,07 23,98 24,13 24,05 23,97 Ka mp . F ate go mi Ka mp . T eh ak Be sar Ka mp . F an Ka mp . G oh sa me s Ka mp . A sm ur uf U Ka mp . M ira faa n Ka mp . A sm ur uf Te e Ka mp .Te ha k T ee Ka mp . F ram afi r Ka mp . S ub rit Ka mp . In ta Ka mp . B ah wa t Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan terduga tahun 2021
Alokasi Dana Kebutuhan ta  terduga (25%)(Rp) Tahun 2021
Persentase (%)

## Tabel 3. Persentase Alokasi Dana kampung per-program prioritas tahun 2020
No Nama Kampung Bantuan Langsung Tunai (%) Ketahanan Pangan (%) Keadaan darurat- covid - 19 (%) Alokasi Kebutuhan tak terduga (%) 1 Kamp. Fategomi 40% 20% 8% 25% 2 Kamp. Tehak Besar 40% 20% 8% 25% 3 Kamp. Fan 40% 20% 8% 25% 4 Kamp. Gohsames 40% 20% 8% 25% 5 Kamp. Asmuruf  U 40% 20% 8% 25% 6 Kamp. Mirafaan 40% 20% 8% 25% 7 Kamp. Asmuruf  Tee 40% 20% 8% 25% 8 Kamp. Tehak Tee 40% 20% 8% 25% 9 Kamp. Framafir 40% 20% 8% 25% 10 Kamp. Subrit 40% 20% 8% 25% 11 Kamp. Inta 40% 20% 8% 25% 12 Kamp. Bahwat 40% 20% 8% 25%
Sumber : Wawancara Pendamping Distrik 2022
Alokasi  dana  perkampung  ditahun  terakhir  ini  2021  –  2022  telah  memasukan  alokasi  belanja untuk peningkatan kapasitas apparat kampung sebesar 7 persen. Ini berarti bahwa kapasitas sumber daya manusia  aparat  kampung  menjadi  kunci  keberhasilan  pemanfaatan  dana  kampung  mulai  dari  proses perencanaan sampai pada capaian output akhir atau dampak dari belanja kegiatan.
Tabel 4. Persentase Alokasi Dana Kampung Perprogram Prioritas Tahun 2021
Nama Kampung Bantuan Langsung Tunai (BLT) Ketahanan Pangan Keadaan darurat covid - 19 Peningkatan kapasitas aparat kampung Alokasi Kebutuhan tak terduga Kampung Fategomi 40% 20% 8% 7% 25% Kampung Tehak Besar 40% 20% 8% 7% 25% Kampung Fan 40% 20% 8% 7% 25% Kampung Gohsames 40% 20% 8% 7% 25% Kampung Asmuruf  U 40% 20% 8% 7% 25% Kampung Mirafaan 40% 20% 8% 7% 25% Kampung Asmuruf  Tee 40% 20% 8% 7% 25% Kampung Tehak Tee 40% 20% 8% 7% 25% Kampung Framafir 40% 20% 8% 7% 25% Kampung Subrit 40% 20% 8% 7% 25% Kampung Inta 40% 20% 8% 7% 25% Kampung Bahwat 40% 20% 8% 7% 25%
Sumber : Hasil wawancara Pendaping Distrik, 2022
Dari  persentase  alokasi  dana  kampung  seperti  yang  diuraikan  pada table  3 dan tabel  4 di  atas menunjukkan  ketidak konsistenan dalam alokasi belanja dana kampung. Namun disisi yang lain bahwa belanja  ini  disesuaikan  dengan  kondisi  ril  di  setiap  kampung.  Hal  yang  menjadi  perhatian  adalah  perlu ketelitian  aparat  kampung  yang  didukung  pendamping  untuk  melakukan  alokasi  yang  lebih  tajam sehingga akan menjawab permasalahan di setiap kampung secara baik dan konsisten.

## Manfaat Dana Kampung Bagi Masyarakat di Distrik Aitinyo Utara
Ada beberapa manfaat dari pengelolaan dana Kampung yang dirasakan langsung oleh masyarakat antara  lain  masyarakat  dapat  memenuhi  kebutuhan  primer  seperti  papan  atau  pembangunan  rumah permanen  yang  dibangun  dengan  dana  kampung,  pembangunan  jalan  lingkungan,  bantuan  pembuatan keramba  ikan,  bantuan  dana  untuk  kegiatan  pertanian,  bantuan  spp  untuk  anak-anak  sekolah,  bantuan kesehatan  melalui  makanan  gizi  dan  sebagainya.  Pembangunan  dengan  dana  kampung  menciptakan peluang kerja melalui proyek yang didanai oleh dana kampung seperti tenaga kerja yang ikut bekerja di proyek  pembangunan  jalan  lingkungan,  pembanguan  rumah  serta  lahan  pertanian.  Selain  itu,  terjadi transaksi  bahan  material  yang  dibutuhkan  bagi  pembangunan  misalnya  batu,  pasir  dan  kerikil  dan  lain sebagainya. Ada beberapa kampung yang dapat membangun saluran air bersih sampai di rumah warga.
Dengan  IMPRES  No.  63  Tahun  2020,  tentang  Kampung  miskin  ekstrim  di  Kabupaten  Maybrat, maka  sejak  tahun  2021  arah  perencanaan  program  prioritas  diarahkan  untuk  menanggulangi  angka kemiskinan  ekstrim  yang  terjadi  di  12  kampung  di  Aitinyo  Utara.  Hal  ini  terlihat  dari  alokasi  dana kampung  untuk  pembangunan  rumah  sudah  ditiadakan  sejak  2021,  artinya  konsentrasi  pembangunan telah diarahkan untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Kabupaten Maybrat.
Pembangunan  adalah  suatu  pengembangan  kelembagaan,  dan  proses  ini  membutuhkan perencanaan  sistem  dan  penguatan  struktur  kelembagaan  yang  mampu  mengelola  pembangunan (Kuncoro,  2019).  Penguatan  struktur  kelembagaan  menjadi  kebutuhan  mutlak  diperlukan,  mulai  dari level  pemerintah  pusat,  provinsi,  kabupaten  hingga  kampung  atau  desa  sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan dalam proses pembangunan suatu negara.

## Kendala yang Dihadapi dalam Pengelolaan Dana Kampung
Selain  dampak  positif  yang  telah  diatas,  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh masyarakat dalam melaksanakan proses pengelolaan dana kampung di Distrik Aitinyo Utara. Sesuai  hasil wawancara  dengan  Bamuskamp  12  kampung,  15  tokoh  masyarakat  kampung  dan  juga  tenaga pendamping,  ditemukan  bahwa  beberapa  kampung  pengelolaan  dana  kampung  hanya  dilakukan  oleh kepala  kampung  dengan  bendahara,  sehingga  tingkat  transparansi  sangat  kurang  dan  pelaksanaan program hanya dilakukan oleh keduannya saja. Selain itu bendahara selalu diangkat oleh kepala kampung berkisar “keluarga dalam” sehingga tingkat tranparansi sangat sulit terjadi. Aliran dana hanya diketahui oleh bendahara dengan kepala kampung. Selain itu, tidak ada evaluasi penggunaan dana kampung secara terbuka.  Hal  lain  yang  sangat  menentukan  tingkat  transparansi  ini  adalah  jika  kepala  kampung  dari “keturunan  bobot”  sangat  berpengaruh  pada  pengelolaaan  dana  kampung  yang  sangat  tertutup.  Karena masyarakat  biasa  tidak  punya  kekuatan  untuk  melawan,  bahkan  jika  ada  perlawanan  tidak  dihiraukan oleh  kepala  kampung.  Hal  ini  terbukti  dengan  terdapat  kampung  yang  penyaluran  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  sampai  sekarang  belum  disalurkan,  bahkan  ada  beberapa  kepala  kampung  dan  bendahara melakukan pemotongan BLT dengan alasan administrasi.

## 4. KESIMPULAN
Alokasi  Dana  Kampung  yang  menunjukkan  kurang  konsistenan  dalam  alokasi  belanja  sehingga perlu  menjadi  perhatian  apparat  kampung  yang  didukung  pendamping  untuk  melakukan  alokasi  yang lebih  tajam  sehingga  akan  menjawab  permasalahan  di  setiap  kampung  secara  baik  dan  konsisten, terutama  menjawab  kebutuhan  dasar  yang  mengarah  pada  pengurangan  angka  kemiskinan  ekstrim  di Distrik Aitinyo Utara. Manfaat dari dana kampung yang saat ini dirasakan sebenarnya belum maksimal, oleh  karena  itu  perlu  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  yang  lebih  detail  lagi  sehingga  akan berdampak  lebih  kepada  masyarakat  kampung.  Karena  terdapat  kegiatan  yang  sebenarnya  belum maksimal dilaksanakan secara baik seperti bantuan kegiatan ekonomi yang selama ini hanya sampai pada tahap  pembagian  dana,  kegiatan  ril  sampai  ke  hasil  akhir  belum  dievaluasi  secara  baik.  Perlu  adanya teguran dan ketegasan dari pemerintah daerah terutama dinas pemberdayaan Kampung kepada kepala distrik  dan  kepala  kampung  yang  tidak  patuh  dalam  mengelola  dana  kampung,  agar  melaksankan pengelolaan dana kampung dengan benar dan konsisten.

## 5. REFERENCES
Iek,  M.  (2013).  Analisis  Dampak  Pembangunan  Jalan  Terhadap  Pertumbuhan  Usaha  Ekonomi  Rakyat  di Pedalaman  May  Brat  Provinsi  Papua  Barat  (Studi  Kasus  di  Distrik  Ayamaru,  Aitinyo  dan  Aifat).
JURNAL EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN , 6 (1), 30–40.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=wn6rDkAAAAAJ&citat ion_for_view=wn6rDkAAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
Iek,  M.,  Purwadi,  M.  A.,  &  Sangkek,  S.  (2021). Potensi  Ekonomi  di  Kabupaten  Maybrat-Papua  Barat . https://drive.google.com/file/d/13ZJw57yVCY3g6oEh6zAtVg5ZJvhLXscm/view?usp=sharing Kuncoro,  M.  (2019). Ekonomika  Desa :  Teori,  Strategi,  &  Realisasi  Pembangunan  Desa (1st  ed.).  Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Soeratno, & Arsyad, L. (1988). Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis (1st ed.). UPPAMP YKPN. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.