## ALIH PENGETAHUAN TENAGA KERJA ASING (TKA) DI INDONESIA
(DITINJAU DARI ASPEK REGULASI DAN KEBIJAKANNYA)
[Muhammad Nahyan Zulfikar] 1
[Basri] 2*
[Jefri Maulana] 3
[Muharrir] 4
1 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [m.nahyanzulfikar@utu.ac.id]
2 [Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala]
2 [basrifhhumas@gmail.com]
3 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
3 [jefriemaulana@utu.ac.id]
4 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
4 [muharrir@utu.ac.id]
* Corresponding Author

## Abstract
Arrangements  for  Foreign  Workers  are  regulated  in  Law  Number  13  of  2003  concerning Manpower which is basically intended for certain jobs or positions that cannot be occupied by local workers and to accelerate  the  human  development  index  (HDI)  needed  to  support and improve field competence for local Indonesian workers through Knowledge Transfer and Technology  or  which  is  often  referred  to  as  the  transfer  of  knowledge  and  technology  by means  of  transferring  skills  from  foreign  workers  to  local  workers  through  their  field education  and  training,  in  terms  of  accepting  foreign  workers  in  Indonesia,  this  cannot  be separated from the General Agreement on Trade in Services (GATS)/ WTO as the rules of the WTO  game  that  wants  policies  without  discrimination  in  all  aspects.  This  study  uses  the juridical-normative legal research  method.  As  for  the  Juridical-Normative  approach,  it  uses
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023.
email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
all the methods and techniques that are often used in legal research studies, namely through a statutory approach (statute approach, case approach) to see cases of the entry of Foreign Workers  in  Indonesian,  a  comparative  approach  to  compare  regulations  between  one country and another  and the last  approach,  namely,  a  conceptual  approach in  the  form of views  that  can  be  elaborated  in  solving  the  issues  faced  by  foreign  workers  at  this  time. However,  Indonesia  must  also  be  careful  in  observing  WTO  rules  by  looking  at  the GAST/WTO  Provisions  concerning  the  natural  movement  of  persons.  It  also  needs  to  be adopted  in  the  policy  of  placing  foreign  workers  by  taking  into  account  experience  and  its application in other countries in the interest of protecting Indonesian workers and not using services. foreign workers who do not have good work skills.
Keywords : Regulation and Policy, Foreign Workers, Knowledge Transfer
Received: 13 Januari 2023 Revised: 16 April 2023 Aceppted: 28 April 2023

## 1. PENDAHULUAN
Manusia fitrahnya tidak bisa hidup sendiri, begitupun dengan negara. Manusia sebagai  “makhluk”  yang  dapat  diartikan  baik  secara  individu  maupun  secara  sosial pada  dasarnya  selalu  berkumpul  dengan  sesama  ( zoon  politicon )  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Dalam  konteks  negara,  tentu  tidak  mungkin  dapat memisahkan  diri  dengan  sesamanya  dan  mengucilkan diri dari  dunia  Internasional, karena  setiap  negara  mempunyai,  tujuan,  kemauan,  keinginan  dan  kepentingan yang  berbeda-beda  satu  sama  lain;  dan  untuk  memenuhi  kemauan,  keinginan  dan kepentingannya  itu  negara  harus  saling  berhubungan  dan  bekerjasama  dengan sesamanya. 1
Tenaga  kerja  asing  (TKA)  tidak  dapat  dihindari  oleh  Indonesia,  karena Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Internasional yang tidak terlepas dari perkembangan  era  globalisasi  yang  begitu  pesat  dari  waktu  ke  waktu. Perkembangan  globalisasi  pula  telah  membawa  perubahan  aliran  modal  dan investasi yang telah terjadi ke berbagai penjuru dunia, tak terkecuali juga Indonesia sehingga  juga  telah  mempengaruhi  terhadap  migrasi  penduduk  termasuk  tenaga kerja antar negara. 2
Searah  dengan  itu,  demi  menjaga  kelangsungan  usaha  dan  investasinya tersebut,  pemilik  modal  juga  membutuhkan  tenaga-tenaga  terampil  yang  bisa dipercaya  dalam  mengelola  investasinya  di  negara  tujuan  ( country  destination ). Untuk  keperluan  ataupun  alasan  tersebut,  para  pemilik  modal  membawa  serta beberapa tenaga kerja terampil dari negara asalnya ( country of origin ) atau negara lain untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing (TKA) di negara tujuan. 3
1 Asyhadie, Z., Rahman, A., dan Mualifah. 2016. Pengantar Hukum Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1-2.
2 Suryadono, W. 2017. Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.
3 Suryadono, W. Loc.Cit., hlm.1
Menurut  Budiono,  ada  beberapa  tujuan  penempatan  TKA  di  Indonesia. Pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang- bidang  tertentu  yang  belum  dapat  diisi  oleh  TKI  dan  dapat  pula  diartikan  sebagai upaya  mendukung  kebijakan  nasionalnya  hal  ini  kerap  dilakukan  oleh    investor negara Tiongkok; kedua, mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan terutama di bidang industri;  ketiga,  memberikan  perluasan  kesempatan  kerja  bagi  TKI;  keempat, meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia. 4 Jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja dan telah terdata di Indonesia di tiga  sektor  bidang  usaha  yaitu:  Industri,  Jasa  dan  Pertanian  dan  Maritim  sampai dengan bulan Mei Tahun 2022 berjumlah 44.800 ribu di sektor industri, 49.425 ribu di sektor jasa dan 2.349 di sektor perikanan dan maritim jika digabungkan dari ketiga sektor tersebut berjumlah 96.574 orang. 5
Sebaran Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia sampai bulan Mei Tahun  2022  pernegara,  China  42.822  orang  yang  merupakan  negara  terbanyak pertama  yang  menempatkan  tenaga  kerjanya  di  Indonesia  pada  saat  ini,  negara terbanyak  kedua  disusul  oleh  jepang  dengan  10.610  orang  pekerja,  negara  ketiga terbanyak  adalah  Korea  Selatan  9.264  orang  pekerja,  India  6.201  orang,  Philipina 4.672  orang,  Malaysia  1.707  orang,  Amerika  Serikat  2.118  orang,  Taiwan  2.025 orang, Inggris 1.854 orang, Australia 1.707 orang dan negara lain 11.500 orang. 6 Namun, dalam perkembangannya Sejak Tahun 2019-2022, jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia naik turun jumlahnya, tercatat pada bulan desember 2019 terdapat  109.506  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  yang  masih  berada  dan  bekerja. Sedangkan pada bulan desember 2020 TKA yang berlaku sebanyak 93.761 orang dan bulan desember 2021 terdapat 88.271 TKA. Sedangkan bulan mei 2022 jumlah TKA yang berada dan bekerja, tercatat  meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak lebih dari 96 ribu TKA bekerja di Indonesia. 7
Dengan  data  demikian  urusan  ketenagakerjaan  merupakkan  urusan  yang kompleks  baik  dalam  tataran  regulasi  (Peraturan  Perundang-undangan)  maupun pada  tataran  dilapangan 8 permasalahan  Tenaga  Kerja  Asing  setiap  menjadi  sangat problematik  di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia.  Khususnya  sentimen  negatif terhadap  beberapa negara  yang  mengirim  TKAnya  dengan  posisi  buruh  kasar  yang seharusnya  dapat  diisi  oleh  pekerja  lokal.  Permasalahan  yang  probematik  selalu dapat  dilihat  dari, Pertama bagaimana  pengaturan  hukum  nasional  tenaga  kerja
4 Sari, Risky Vista Puspitasari., Harianto, A., Ana, Ida Bagus Oka. 2018. Kepastian Hukum Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Jurnal Lentera Hukum . 5 (3). hlm. 1.
5 Kementerian Ketenagakerjaan R.I, Ditjen Binapenta dan PKK, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/702. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.
6 Loc, Cit, https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/702. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.
7 Ibid, https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/702. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.
8 Mawardi  Khairi,  Lelisari,  Nurjannah,  M.,  Novita  Listyaningrum,  dan  Inggit  Akim.  2021. Buku  Ajar  Hukum Ketenagakerjaan , Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.
asing  itu  sendiri, Kedua bagaimana  Implementasi  Alih  Teknologi  dan  Keahlian Tenaga  Kerja  Asing  kepada  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Indonesia,  dan  ketiga Bagaimana  dampak  yang  ditimbulkan  dari  penggunaan  tenaga  kerja  asing  di Indonesia pada saat ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  menjadi  kajian  dalam  jurnal  ini,  maka menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  bertujuan  mengkaji  dasar  hukum penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  di  Indonesia  dan  implementasinya  dari sumber  literatur  yang  ada.    Pendekatan  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statuta  approach) untuk  menelaah  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  isu  hukum yang diteriliti , pendekatan kasus ( case approach ) untuk melihat kasus yang terjadi di indonesia,  pendekatan  komparatif  ( comparative  approach )  untuk  membandingkan regulasi  diantara  satu  negara  dengan  negara  yang  lain,  dan  yang  terakhir pendekatan  melalui  konseptual  ( conceptual  approach )  yang  berupa  pandangan- pandangan yang dapat di elaborasi dalam memecahkan isu yang dihadapi. 9
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis sesuai dengan dasar hukum yang berlaku terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yaitu UU No. 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan    dan  PP  No.  34  Tahun  2021  tentang Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing,  literatur  hukum,  dan  bahan  lainnya  untuk menjawab permasalahan hukum pada penelitian ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Pengaturan hukum tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia
Pengaturan  hukum  tentang  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  yang  bekerja  di Indonesia diatur pada:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (13) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  dijelaskan  sebagaimana  yang  dimaksud  dengan  tenaga  kerja asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Berkaitan dengan Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya diatur  pada  Pasal  42    ayat  (1)  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis  dari  Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Pada  ayat  (2)  Pemberi  kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
Berkaitan dengan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Pemberi kerja tenaga asing
9 Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 133.
memiliki  kewajiban  untuk  menaati  menaati  sebagaimana  ketentuan  mengenai jabatan  dan  standar  kompetensi  yang  berlaku  peraturan  perundang-undangan. Ketentuan  mengenai  jabatan  dan  standar  kompetensi  tersebut  diatur  dengan lebih lanjut melalui keputusan menteri.
Adapun yang secara ringkasnya berkaitan dengan Kompensasi Tenaga Kerja Asing  diatur  dalam  pasal  47  ayat  (1)  dan  ayat  (4),  Izin  Mempekerjakan  Tenaga Kerja Asing (IMTA) diatur dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (3),  Hubungan Kerja dan  Kewajiban  Tenaga  Kerja  Asing  diatur  dalam  pasal  42  ayat  (4)  dan  ayat  (5), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) diatur dalam pasal 43 ayat (1) dan memuat keterangan RPTKA pada ayat (2),  Kewajiban Pemberi Kerja Setelah Hubungan Kerja dengan Tenaga Kerja Asing Berakhir diatur dalam pasal 48 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 10
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Berkaitan dengan Perusahaan penanaman modal yang ingin menggunakan pekerja  asing  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  Perusahaan penanaman  modal  berhak  menggunakan  tenaga  ahli  warga  negara  asing  untuk jabatan  dan  keahlian  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Dalam  hal  Kemudahan  pelayanan  dan/atau  perizinan  atas  fasilitas keimigrasian  dan  berkaitan  dengan  kebutuhan  tenaga  kerja  asing  oleh perusahaan penanaman modal baik bersifat sementara diatur pada Pasal 23 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) serta rekomendasi yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (2)  telah  dijelaskan  dalam  Penjelasan  Pasal  23  ayat  (2)  Rekomendasi  diberikan setelah penanaman modal memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
3. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Terdapat  pengaturan  berkaitan  dengan  perizinan  yang  dikeluarkan  oleh pihak  imigrasi    pada  Pasal  62  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  Izin  Tinggal  Tetap dibatalkan  karena  pemegang  Izin  Tinggal  Tetap:  mempekerjakan  tenaga  kerja asing  tanpa  izin  kerja  sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Adapun  Permasalahan izin  tinggal  di  bidang  keimigrasian  sesuai dengan  UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dalam Pasal 52 huruf e Dan dalam Pasal 54 ayat 1 huruf b. Tersirat juga dalam pasal 61 disebutkan bahwa pemegang izin tinggal  terbatas  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  52  huruf  e  dan  f  dan pemegang izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 huruf b dan  huruf  d  dapat  melakukan  pekerjaan  dan  /  atau  usaha  untuk  memenuhi kebutuhan hidup dan /atau keluarganya. 11
10 Muharam, Hidayat. 2006. Panduan  Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109-117.
11 Tiana  Pottag,  Anis.  2018.  Politik  Hukum  Pengendalian  Tenaga  Kerja  Asing  Yang  Bekerja  Di  Indonesia, Jurnal Media Juris , 1 (2), hlm. 239.
4. Peraturan  Pemerintah  No.34  Tahun  2021  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  ini,  setiap  pemberi  tenaga  kerja  yang mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  wajib  mengutamakan  penggunaan  tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia dan dapat diduduki oleh pekerja  lokal.  Dalam  hal  jabatan  sebagaimana  yang  dimaksud  belum  dapat diduduki  oleh  tenaga  kerja  Indonesia,  jabatan  tersebut  dapat  diduduki  oleh tenaga  kerja  Asing.  Pasal  4  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  TKA  hanya  dapat dipekerjakan  oleh  pemberi  kerja  TKA  dalam  hal  hubungan  kerja  untuk  jabatan tertentu dan  waktu  tertentu,  serta  memuliki  kompetensi  sesuai dengan  jabatan yang akan diduduki.
Jabatan  yang  dimaksud  sebagaimana  yang  terdapat  pada  Pasal  5  ayat  (1)
Pemberi  kerja  TKA  dapat  mempekerjakan  TKA  yang  sedang  dipekerjakan  oleh Pemberi  Kerja  TKA  lain  untuk  jabatan  yang  sama  sebagai  direksi  atau  komisaris atau  TKA  pada  sektor  pendidikan  vokasi  dan  pelatihan  vokasi,  baik  pada  sektor ekonomi digital, dan pada sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.
Politik  hukum  Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2021 tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing sebagai  pembaharuan  dari  lahirnya UU Cipta  Kerja  dan  juga  dianggap  sebagai  bentuk    upaya  Pemerintah  guna mendorong  percepatan  pembangunan  nasional  melalui  penggunaan  TKA  secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan  jabatan  tertentu  dalam  waktum  tertentu  yang  dapat  diisi  atau diduduki oleh Tenaga Kerja Asing di Indonesia.
3.2.  Implementasi  Alih  Teknologi  dan  Keahlian  Tenaga  Kerja  Asing  kepada Tenaga Kerja Indonesia di Indonesia
Alih keterampilan dan kemampuan tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  sempurna.  Pada  Praktiknya,  terutama dalam  Perusahaan-perusahaan  yang  penanaman  modalnya  sebagian  besar  dari investor asing banyak dijumpai TKA yang telah bekerja dalam jangka waktu yang lama dan seolah-olah menjadi pekerja permanen disebuah perusahaan tersebut, dengan  tatacara  atau  trik  terus  diperpanjangnya  Izin  Tinggal  Terbatas  dan  Visa bekerja bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di perusahaan mereka. 12
Padahal  undang-undang  telah  mengamanatkan    sebagaimana  yang terdapat  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  huruf  a  UU  No  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Pemberi  Kerja  Asing  kepada  TKA  diharapkan  dalam  rangka Transfer of Kbowledge “menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga  pendamping  tenaga  kerja  asing  yang  dipekerjakan  untuk  alih  teknologi dan  alih  keahlian  dari  tenaga  kerja  asing;  dan” serta  pada  huruf  (b)  adanya
12 Thalib, Emmy Febriani, 2019. Implementasi Alih Teknologi dan Keahlian Tenaga Kerja Asing guna meningkatkan mutu Tenaga Kerja Indonesia (Analisa Perpres No. 20 Tahun 2018), Jurnal Hukum Saraswati , 1(1), hlm. 98.
kewajiban bagi pemberi kerja untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga  kerja  pendamping  sesuai  dengan  kualifikasi  yang  diduduki  oleh  tenaga kerja asing.
Namun,  ada  juga  yang  tidak  memilki  kewajiban  untuk  melakukan  transfer ilmu pengetahuan dan teknologi atau transfer of Knowledge sebagai  salah satu contoh  salah  satu    Direksi  yang  bekerja  di  PT.  Solihin  Jaya  Industri  adalah pemiliknya    sendiri  yaitu  investor  singapura.  Direksi  PT.  Solihin  Jaya  Industri tersebut tidak melaksanakan alih teknologi dan ahli keahlian yang dimilikinya. Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menduduki jabatan yang bersifat Expert dan dikategorikan  profesional  wajib  mengalihkan  teknologi  dan  keahlian  kepada pendamping  melalui  pendidikan  dan  pelatihan.  Agar  ahli  teknologi  dan  alih keahlian mudah dilakukan, dibutuhkan pula TKI Pendamping yang berkualitas dan memiliki  latar  belakang    pendidikan  ataupun  kualifikasi  pekerjaan  yang  sesuai dengan yang diduduki TKA. Oleh karena itu pula perusahaan pemberi kerja TKA, seperti PT.Solihin Jaya  Industri umumnya menetapkan kualifikasi tertentu dalam menunjuk TKI Pendamping.
Permasalahan tentang TKI memiliki kualifikasi sebagai yang telah ditetapkan oleh  perusahaan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  masih  tidak mudah  melakukan  transfer  teknologi  dan  keahlian  dikarenakan  perbedaan bahasa  akibat  dari  penghapusannya  kewajiban  TKA  berbahasa  Indonesia.  Hal tersebut  terjadi  pada  PT.  Solihin  Jaya  Industri,  PT.  Poeser  Indonesia dan  dikapal isap.  Kendala  disebabkan  TKA  tidak  dapat  berbahasa  Indonesia  dan  tidak  ada penerjemah yang menjembatani komunikasi antara TKA dan TKI Pendamping. PT. Poeser  Indonesia  memang  ada  penerjemah,  namun  penggunaan  penerjemah kurang memadai. Jumlah penerjemah di PT. Poeser Indonesia hanya ada 3 orang untuk sebanyak 24 TKA.
Permasalahan berikutnya dari alih teknologi dan alih keahlian pada tataran empiris adalah masih lemahnya aturan alih teknologi dan alih keahlian yang tidak secara tegas mewajibkan TKA untuk menjadi Instruktur/ trainer dalam pendidikan dan  pelatihan  kerja.  Seringkali  instruktur/ trainer dari  dalam  negeri  yang  tentu saja  memiliki  keahlian  yang  berbeda  dengan  TKA.  Ini  terjadi  pada  PT.  DS  daya Abadi  yang  bekerja  sama  dengan  Dinas  Ketenaga  Kerjaan  (Disnaker)  Provinsi Kepulauan  bangka  belitung  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan untuk mengelas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pegawai Disnaker Provinsi Bangka Belitung.
Hal  lainnya  juga  yang  menjadi  masalah  berkaitan  dengan  pemberi  kerja belum  tentu  melakukan  evaluasi  terhadap  pendamping  atas  penguasaan teknologi  dan  keahlian  yang  dialihkan.  Ini  sebabkan  tidak  ada  aturan  yang mewajibkan  pemberi  kerja  TKA  melakukan  evaluasi  tersebut.  Adapun  laporan pelaksanaan alih  teknologi  dan alih  keahlian  yang disampaikan  oleh perusahaan
kepada  Disnaker  hanya  mengenai  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  UU  No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sedangkan  pada  tataran  empiris  pengawasan  dilapangan  terhadap pelaksanaan alih teknolgi dan alih keahlian juga masih  terdapat kurang optimal. Pengawasan  sulit  dilakukan  karena  terkendala  oleh  keterbatasan  sarana- prasarana,  minimnya  anggaran  pengawasan,  dan  sedikitnya  jumlah  pengawas ketenagakerjaan  jika  dibandingkan  jumlah  perusahaan  pemberi  kerja  TKA. Sebagai contoh, jumlah pengawasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya ada 7 orang yang harus mengawasi sebanyak 70 perusahaan. Ketiadaan sarana- prasarana seperti kapal juga menyebabkan pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Bangka  Belitung  tidak  dapat  melakukan  pengawasan  secara  langsung  ( on  the spot ) pada kapal isap yang mempekerjakan TKA yang berada ditengah laut. Pada intinya  pengawas  ketenagakerjaan  kesulitan  untuk  melakukan cros  check secara langsung kebenaran dari laporan yang disampaikan. 13
Laporan  tersebut  pada  dasarnya  belum  menyentuh  kepada  kewajiban terhadap adanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja TKA yang telah diberikan  izin  oleh  Pemerintah  terhadap  TKI  Pendamping  untuk  mengetahui sejauhmana  penguasaan  TKI  Pendamping  terhadap  teknologi  dan  keahlian  yang dialihkan oleh TKA kepada pekerja atau tenaga kerja lokal tersebut. Dari laporan diatas, maka menjadi penting dilakukan upaya monitoring 14 dan evaluasi kegiatan oleh  pendampingan  TKA  secara  khusus  dan  berkelanjutan  disetiap  perusahaan yang menggunakan TKA.
3.3. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia Setiap  kebijakan  pasti  akan  ada  konsekuensi  yang  ditimbulkan,  baik  itu bersifat  positif  maupun  negatif.  Dampak  yang  akan  di  bahas  pada  sub-bab  ini adalah  berupa  dampak  positif  dan  negatif  dalam  mempekerjakan  tenaga  kerja asing di Indonesia, yaitu sebagai berikut:
Dampak Positif mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia:
1. Adanya Transfer of knowledge
Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  membutuhkan  tenaga  kerja  asing dalam  menggerakkan  perkembangan  kemajuannya  pengetahuan  tenaga  kerja lokal  melalui  transfer  teknologi  dan  keahlian  dari  tenaga  kerja  asing  ke  tenaga kerja indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia sebagai  bagian  dari  pembelajaran  yang dapat diadopsi  dari  kultur  kerja  modern (internasional),  dan  peluang  untuk  menjadikan  pekerja    Indoesia  berkelas
13 Suryadono, Widodo, Op.Cit., hlm. 96-98.
14 Rahmatika,  N.,  dan  Annazah,  N.  S.  2016.  Alih  Pengetahuan  Dan  Teknologi  Melalui  Kegiatan  Pendampingan Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Yogyakarta). Jurnal Ketenagakerjaan , 15(1), hlm. 39.
internasional. 15
Penggunaan tenaga kerja asing tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kebutuhan ataupun standarisasi tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu di suatu perusahaan yang belum dapat  diduduki  langsung  oleh  tenaga  kerja  lokal  serta  sebagai  tahapan  guna mempercepat  proses  pembangunan  nasional  maupun  daerah  dengan  jalan mempercepat  alih  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  dapat  menggerakkan kawasan  ekonomi  khusus  (KEK)  di  Indonesia  dengan  disertainya  penanaman modal  asing  atau  investasi  asing  terhadap  kehadiran  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA) sebagai penunjang bagi arah pembangunan Indonesia kedepan yang lebih maju. Namun  demikian,  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  pemerintah  dalam rangka  memastikan  mekanisme  proses  transfer  teknologi  dari  TKA  dilapangan kepada pekerja Indonesia yang menjadi syarat utama penggunaan TKA agar dapat terimplementasi dengan baik kewajiban bagi TKA dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Terjadinya Perubahan Budaya Kerja Positif
Data  yang  dikeluarkan  dari  Bank  Indonesia  (berdasarkan  laporan  survei tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  pada  Tahun  2009)  yang  mensurvei  para  tenaga kerja  asing  di  Indonesia  yang  mayoritas  berpendidikan  Strata  1  (S1)    sudah memiliki pengalaman kerja antara 1 tahun hingga lebih dari 1 tahun menunjukkan bahwa  sebagian  besar  tenaga  kerja  asing  yang  ada di  Indonesia  bekerja  sebagai profesional/teknisi dan tentunya akan memberikan motivasi kepada tenaga kerja Indonesia  dalam  hal  lebih  giat  bekerja.  Rata-rata  gaji  yang  diterima  oleh  para tenaga  kerja  asing  tersebut    juga  sangat  tinggi  apabila  dibandingkan  dengan tenaga kerja lokal membuat tenaga kerja lokal dapat terpacu untuk bekerja lebih keras lagi. 16
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Salah  satu  kajian  yang  dapat  dijadikan  contoh  adalah  di  Eropa  kajian  yang dilakukan  oleh  Zimermann  pada  Tahun  1995  juga  menemukan  suatu  keadaan yang  sama  dengan  kajian  yang  dilakukan  sebelumnya  oleh  Simon  pada  Tahun 1988.  Masuknya  TKA  ke  dalam  pasar  tenaga  kerja  beberapa  negara  yang  dikaji membawa  dampak  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  negara tersebut, peluang kesempatan kerja, dan tingkat upah yang berlaku terhadap TKL. Alasan  yang  dikemukakan  adalah  karena  masuknya  TKA  dapat  meningkatkan pembentukan  modal  dan  menciptakan  peluang  pekerjaan  bam  bagi  TKL.  Di samping  itu,  masuknya  TKA  tidak  membawa  dampak  yang  negatif  terhadap tingkat upah pekerja lokal karena mereka saling melengkapi (komplemen) dalam
15 Suryawati,  2016.  Pelaksanaan  Pengawasan  Keberadaan  Tenaga  Kerja  Asing  Di  Kabupaten  Buleleng  Oleh  Kantor Imigrasi Kelas Ii Singaraja, Jurnal Kertha Widya , 4 (1), hlm. 107.
16 Setiawan, Rony Ika, 2015 Persepsi Tenaga Kerja Lokal Pada Invasi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Tahun 2015,7 ( 2), hlm, 216.
proses produksi di sebuah perusahaan.
Negara berikutnya adalah Australia, kajian yang dilakukan oleh Dickson pada Tahun  1975,  menemukan  bahwa  masuknya  TKA  membawa  pengaruh  stimulus atau  perangsang  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  negara  tersebut.  Pengaruh stimulus ini terjadi melalui hubungan yang saling melengkapi antara TKA dengan TKL, yaitu TKA membuat TKL lebih produktif daripada biasanya dalam hal bekerja. Sehingga  dapat  mendorong  peningkatan  output  dan  permintaan  konsumen terhadap  barang-barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  di  sebuah  perusahaan.  Lebih lanjut  dikemukakan  bahwa  hubungan  komplemen  antara  TKA  dengan  TKL dipercaya sebagai salah satu kekuatan yang mampu mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di negara tempat mereka bekerja. 17
Selanjutnya,  juga  terdapat  dampak  negatif  lainnya  dalam  hal mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  khususnya  diperusahaan-perusahan besar yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut:
1. Menurut  Anggota  Komisi  X  DPR  RI  Saleh  Partaonan  Daulay  Ada  kesan dimasyarakat  bahwa  Pemerintah  sangat  inferior  jika  berhadapan  dengan investor  asal  China.  Perihal  tersebut  dapat  dilihat  dari  penggunaan  tenaga kerja  asing  khususnya  dari  china  yang  semakin  bertumbuh  dan  meningkat setiap  tahunnya.  Sehingga  menimbulkan  kekhawatiran  di  tengah-tengah masyarakat bahwa itu menguntungkan investor china.
2. Mengurangi Kesempatan Kerja Pekerja Lokal Mengurangi  kesempatan  kerja  bagi  pekerja  lokal  berdasarkan  kajian  yang dilakukan  oleh  Lalonde  &  Topel  (1991)  dan  Altonji  &  Card  (  1991)  dengan menggunakan  data  basil  sensus  penduduk  di  Amerika  Serikat  menemukan bahwa  pengaruh  TKA  terhadap  peluang  pekerjaan  terhadap  pekerja  lokal adalah negatif, yaitu dengan koefisien elastisitas berkisar antara -0.038 hingga -0.062.  Artinya  setiap  kenaikan  I%  TKA  akan  menurunkan  peluang  pekerjaan untuk pekerja lokal antara 0,038% hingga 0,062%. Begitu pula basil kajian yang dilakukan oleh Simon eta/. (1993) dan basil kajian yang dilakukan oleh Muller dan  Espenshade  (1985).  Dari  hasil  kajian  tersebut  menunjukkan  bahwa penggunaan  TKA  juga  dapat  mempengaruhi  penyerapan  tenaga  kerja  lokal. Kajian  berikutnya,  yang  dilakukan  oleh  Freeman  &  Katz  (1991)  terhadap  428 jenis industri di negara yang sama ditemukan hubungan yang positif. Meskipun demikian,  hubungan  yang  dihasilkan  tersebut  tidak  signifikan.  Hasil-hasil temuan  ini  menunjukkan  bahwa  masuknya  TKA  ke  dalam  pasar  tenaga  kerja Amerika Serikat telah menyebabkan berkurangnya peluang kesempatan kerja untuk  tenaga  kerja  lokal  di  negara  tersebut. 18 Oleh  karena  itu,  peran
17 Bachtiar,  Nasri.,  Fahmi,  Rahmi.  2011.  Pengaruh  Tenaga  Kerjaasing  Terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan Kesempatan Kerja: Suatu Tinjauan Literatur, Jurnal Kependudukan Indonesia, 6 (1), hlm. 67.
18 Bachtiar, Nasri., Fahmi, Rahmi, Loc.Cit., 70.
pemerintah  untuk  memetakan  TKA  sangat  penting  untuk  mengatasi penggunaan  tenaga  kerja  asing  yang  berlebih  di  Indonesia  dan  hal  ini  tentu akan berdampak bagi penyerapan tenaga kerja lokal.
3. Masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi di tengah masa pandemi  covid-19  semakin  meningkatnya  sentimen  negatif  terhadap  china, berdasarkan  kajian  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  ada  tiga  isu dalam  mempengaruhi  relasi  Indonesia-Tiongkok  yaitu,  membuat  persepsi publik  terhadap  China  sentimen  negatif  sebagai  negara  pertama  pembawa virus covid-19, isu laut china selatan dan isu ekonomi berkiatan dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) kepada negara China semakin meningkat. 19
4. Lemahnya Pengawasan Terhadap TKA oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora)
Menimbulkan Permasalahan Baru Ombudsman RI merilis hasil investigasi atas prakarsa  sendiri  mengenai  problematika  penyelenggaraan  pelayanan  publik dalam  rangka  penempatan  dan  pengawasan  tenaga  kerja  asing  (TKA)  yang bekerja di Indonesia. Untuk Pengambilan data itu sendiri dilakukan pada bulan Juni - Desember Tahun 2017 di 7 (tujuh) Provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, dan kepulauan Riau. Dalam  hasil  investigasi  tersebut,  Ombudsman  RI  menemukan  beberapa permasalahan dalam  hal penempatan ataupun perekrutan tenaga kerja asing di Indonesia yakni belum terintegrasinya data baik diantara Kementerian/Lembaga  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah  mengenai  jumlah tenaga  kerja  asing,  persebaran  TKA,  dan  alur  keluar  masuknya  TKA  di Indonesia  pada  saat  ini.  Dari  sisi  pengawasan,  juga  ditemukan  permasalahan terkait  yang  belum  maksimalnya  pengawasan  TKA  di  Indonesia  oleh  Tim Pengawasan  Orang  Asing  (Tim  Pora)  melalui  penegakan  hukum  baik pemberian  sanksi  administratif  kepada  perusahaan  yang  melakukan pelanggaran,  maupun  pada  tahapan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak pidana  serta  pemulangan  (deportasi)  terhadap  TKA  yang  bermasalah  di Indonesia. Beberapa faktor mendasar yang menyebabkan belum maksimalnya pengawasan oleh Tim Pora terhadap TKA, antara lain ketidaktegasan Tim Pora terhadap  pelanggaran  yang  terjadi  di  lapangan,  keterbatasan  jumlah  sumber daya  manusia  (SDM)  pengawas  yang  tidak  porporsional,  keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antar instansi baik pusat maupun daerah. Selain  itu,  Ombudsman  RI  juga  menemukan  beberapa  permasalahan  lainnya, seperti tenaga kerja asing (TKA) yang secara aktif bekerja namun masa berlaku Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) telah habis dan tidak diperpanjang,
19 Lidya  Christin  Sinaga, Tujuh  Dekade  Relasi  Indonesia-Tiongkok  di  Tengah  Pandemi  COVID-19, Artikel  Politik Internasional, http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1390-tujuh-dekade-relasi-indonesia-tiongkok-di- tengah-pandemi-covid-19, diakses 10 Juni 2020.
perusahaan  pemberi  kerja  kepada  TKA  yang  tidak  dapat  dipastikan keberadaannya,  TKA  yang  bekerja  sebagai  buruh  kasar,  dan  TKA  yang  telah menjadi WNI namun tidak memiliki izin kerja harus ditindak lebih tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 20
5. Faktor Budaya Faktor  budaya  yang  dimaksud  adalah  adanya  dugaan  kemungkinan  tidak sesuai  dengan  adat/norma  setempat  dimana  TKA  bekerja  membawa  kultur sendiri  yang  jauh  berbeda  dari  budaya  setempat,  dan  sebagainya.  Contoh: konflik    pada  Tahun  2010  TKA  asal  India  dengan  TKI  di    PT.  Drydock  World Graha di batam. TKA asal India mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan “ All Indonesian stupid” .
6. Tenaga kerja asing ( Low Skill )
Pada  umumnya,  tenaga  kerja  asing  yang  masuk  ke  Indonesia  memiliki  skill.
Artinya memiliki kahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh pekerja lokal. Namun, yang  terdapat  dilapangan  dari  beberapa  perusaahan  di  Indonesia  juga  ada tenaga kerja asing yang menjadi buruh kasar karna tidak memiliki kemampuan atau  keahlian.  Sehingga  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  adalah  dapat mengurangi  kesempatan  kerja  tenaga  kerja  lokal.  Karena  Indonesia  sendiri masih  membutuhkan  pekerjaan  buruh  kasar,  berdasarkan  data  yang  dirilis oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat  bahwa  jumlah pengangguran naik sebanyak  50  ribu  orang  per  Agustus  Tahun  2019.  Alhasil  dengan  kenaikan tersebut, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat dari 7 juta orang pada Agustus  2018  lalu  menjadi  7,05  juta  orang. 21 Menurut  Faisal  Basri  (Ekonom Senior  dari  Universitas  Indonesia),  mengungkapkan  bahwa  terdapat  ribuan tenaga kerja asing atau TKA asal Cina masuk ke Indonesia untuk proyek nikel di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara jumlah tenaga kerja asing lebih besar dari data yang dirilis oleh Pemerintah dan para tenaga kerja asing  yang  berasal  dari  Cina  bukan  hanya  berlatar  belakang  sebagai  tenaga ahli, 22 Melainkan  mereka  juga  termasuk  buruh  untuk  pekerjaan  lapangan  hal ini  tentunya  bertentang  dengan  UU  Ketenagakerjaan  yang  berkaitan  dengan penggunaan  jasa  tenaga  kerja  asing  yang  memiliki  kualifikasi  sebagai  tenaga ahli bukan sebagai buruh kasar. Karena sesuai dengan ketentuan perundang- undangan  pekerja  ataupun  buruh  kasar  dapat  di  isi  kekosongannya  oleh Tenaga Kerja Lokal.
20 Ombudsman RI, Laporan Triwulan II (2018).
21 CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191105154437-532-445788/angka-pengangguran-naik- jadi-705-juta-orang-per-agustus-2019. diakses pada tanggal 25 Desember 2022.
22 Pusat  Data  dan  Analisa  Tempo,  2022. Tenaga  Kerja  Asing Menyerbu  Indonesia, Tempo  Publising,  Jakarta,  hlm, 33.

## 4. SIMPULAN
Perkembangan pergaulan dunia pada saat ini, tidak mungkin suatu negara atau bangsa tidak melakukan kontak dengan bangsa atau negara lain. Suatu negara juga tidak  akan  berkembang  dan  maju  apabila  mengisolasi  dirinya  dari  pergaulan internasional,  baik  dalam  kehidupan  politik,  sosial,  ekonomi  kebudayaan  maupun kepentingan  lainnya,  termasuk  salah  satunya  di  bidang  ketenagakerjaan. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada dasarnya untuk melakukan percepatan melalui Transfer  Knowledge  and  Transfer  Tecnology atau  yang  sering  disebut transfer    pengetahuan/teknologi  dan  alih  kemampuan dari  tenaga  kerja  asing  ke tenaga kerja lokal melalui pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya, maupun arus modal yang dibawa oleh Investor ke Indonesia yang diikuti juga dengan  membawa sebagian tenaga kerja ke negara tujuan.
Dalam  hal  implementasinya,  memang  kedatangan  Tenaga  Kerja  Asing  ke Indonesia  juga  dipengaruhinya  oleh  faktor  masukya  arus  modal  yang  begitu  pesat masuk  ke  Indonesia,  sehingga  tidak  ada  pilihan  bagi  Indonesia  untuk  menolak ataupun tidak menerima Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan hal tersebut juga tidak terlepas  dari  perjanjian General  Agreement  on  Trade  in  Services (GATS)/WTO sebagai  aturan  main    WTO  yang  menginginkan  kebijakan  tanpa  diskriminasi  dalam semua hal yang juga telah mengikat secara hukum negara-negera didunia termasuk salah satunya Indonesia pada saat ini.
Namun,  Indonesia  juga  harus  cermat  dalam  melihat  aturan  main  WTO tersebut mengingat jika Indonesia dalam kebijakannya tidak ada diskriminasi dalam hal  penggunaan  tenaga  kerja  asing  tentunya  kita  akan  jauh  tertinggal  dari  negara- negara  maju  yang  telah  memiliki  kemapanan  dalam  ekonomi  sehingga  dapat menunjang  kualitas  pendidikan  yang  lebih  baik  dan  mempunyai Skill dalam bidannya.  Ketentuan  GAST/WTO  tentang Natural  Movement  of  Person juga perlu diadopsi dalam kebijakan menempatkan tenaga kerja asing dengan memperhatikan pengalaman  dan  penerapannya  di  negara-negara  lain  demi  kepentingan  menjaga tenaga kerja Indonesia serta tidak menggunakan jasa tenaga kerja asing yang tidak memiliki skill kerja yang baik.
5. REFERENSI
Buku: Asyhadie, Z. 2016. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers.
Efendi,  J.,  Ibrahim,  J.  2018. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Prenamedia Group, Depok.
Khairi,  M,  Lelisari,  Nurjannah,  Listyaningrum,  M.,  Novita,  dan  Akim.  I.  2021 .  Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan , Deepublish, Yogyakarta. Marzuki, Mahmud P. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi , Kencana, Jakarta.
Muharam,  H.  2006. Panduan  Memahami  Hukum  Ketenagakerjaan  serta Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Pusat  Data  dan  Analisa  Tempo,  2022. Tenaga  Kerja  Asing  Menyerbu  Indonesia , Tempo Publising, Jakarta.
Suryadono,  W.  2018. Tenaga  Kerja  Asing:  Analisis  Politik  Hukum, Yayasan  Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

## Jurnal:
Bachtiar,  N.,  dan  Fahmi,  R.  2016.  Pengaruh  Tenaga  Kerjaasing  Terhadap Pertumbuhanekonomidan  Kesempatan  Kerja:  Suatu  Tinjauan  Literatur. Jurnal Kependudukan Indonesia , 6(1), 63-85.
Pottag, A. T. 2018. Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia. Media Iuris, 1(2), 236-250.
Puspitasari, R. V., Harianto, A., dan Ana, I. B. O. 2018. Kepastian Hukum Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Lentera Hukum , 5(3), 367-379. Rahmatika,  N.,  &  Annazah,  N.  S.  2020.  Alih  Pengetahuan  Dan  Teknologi  Melalui Kegiatan Pendampingan Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Yogyakarta). Jurnal Ketenagakerjaan, 15(1), 27-41.
Setiawan,  R.  I.  2015.  Persepsi  tenaga  kerja  lokal  pada  invasi  tenaga  kerja  asing  di Indonesia:  Tantangan  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  Tahun 2015. Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK), 7(2), 202-218. Suryawati, K., dan Surata, I. N. (2016). Pelaksanaan Pengawasan Keberadaan Tenaga Kerja  Asing  Di  Kabupaten  Buleleng  Oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  Ii Singaraja, Kertha Widya , 4(1).
Thalib,  E.  F.  2019.  Implementasi  Alih  Teknologi  dan  Keahlian  Tenaga  Kerja  Asing Guna  Meningkatkan  Mutu  Tenaga  Kerja  Indonesia  (Analisa  Perpres  No.  20 Tahun 2018). Jurnal Hukum Saraswati (JHS) , 1(1).

## Sumber Internet:
Kementerian  Ketenagakerjaan  R.I,  Ditjen  Binapenta  dan  PKK,  Direktorat
Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/702. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  39,  Tambahan  Lembaran  Republik  Indonesia Negara Nomor 4279).
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  67,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4724)
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  52,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5216)
Peraturan  Pemerintah  No.34  Tahun  2021  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646).
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301).