## Efektifitas Penegakan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur
Rosa Bella 1 , Husni Thamrin 2 , Aji Titin Roswitha 3
1,2,3 Program Studi S1 Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long rosabella0406@gmail.com
Submission   2020-04-10 Review 2020-05-03 Publication 2020-06-27

## ABSTRAK
Sejatinya remaja di bawah 19 tahun masih harus memperkuat diri  dari sisi pendidikan, mental spiritual, daya tahan tubuh hingga ekonomi yang akan menopang kesejahteraan hidup  mereka  saat  memasuki  jenjang  keluarga.  Bagaimana  jika  masa  masa  indah sebagai  remaja  terenggut  karena  harus  menikah  di  usia  muda.  Pernikahan  dibawah umur  lebih  banyak  mendatangkan  mudarat  sehingga  para  orangtua,  wali,  yang menikahkan  itu  seharusnya  tetap  berpegang  pada  UU  Perkawinan  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang – Undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang Perkawinan. Penulis menggunakan metode library  research atau kajian pustaka. Riset kajian  kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.
Kata  Kunci  :  Pernikahan  dibawah  umur,  anak  dibawah  umur,  perubahan  undang- undang
Vol. 3 No. 2, Juni 2020

## Pendahuluan
Pernikahan  adalah  ikatan  batin  antara  laki  laki  dan  perempuan  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hukum  di  Indonesia  mengatur  tata  cara  perkawinan  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Perkawinan dibawah  umur  yang  disebut  perkawinan  usia  dini  adalah  perkawinan  yang dilangsungkan  oleh seseorang  sebelum  usia  19  (sembilan  belas) tahun  untuk  laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.  Perkawinan pada di bawah umur bukan- lah sesuatu yang baru di Indonesia.
Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pernikahan  di  bawah  umur,  salah satunya  ialah  kurangnya  tanggung  jawab  orang  tua  dalam  memperhatikan  anaknya. Selain  itu,  faktor  lingkungan  dan  ekonomi  serta  kehamilan  di  luar  nikah juga  menjadi penyebabnya. Faktor budaya atau adat istiadat terkadang bisa menyebabkan terjadinya pernikahan  di  bawah  umur,  misalnya  ketika  anak  sering  pulang  malam  atau  tidak pulang  setelah  keluar  dengan  teman  prianya.  Namun,  ketika  ada  kasus  seperti  itu, pihaknya terlebih dahulu melakukan upaya mediasi dengan kedua belah pihak supaya mereka dipisahkan.
Biasanya  salah  satu  alasan  keluarga  menikahkan  anaknya  karena  ekonomi.  Padahal menikahkan  anak  bukan  jalan  untuk  memperbaiki  ekonomi.  Justru  menjerumuskan anak dalam kemiskinan,” hal ini disampaikan oleh Sindy, salah satu anggota Children & Youth  Advisory  Network  (CYAN)  Save  the  Children  Indonesia.  Pernikahan  anak  di bawah  umur  bisa  menyebabkan  peningkatan  kasus  perceraian  dan stunting serta masalah kesehatan. Menjadi tugas Pemerintah dan masyarakat utnuk terus melakukan sosialisasi guna mencegah terjadinya pernikahan dini. Akan Tetapi bukan berarti upaya untuk mencegah perkawinan anak – anak yang sudah terlanjur dikawinkan untuk keluar dari masalahnya, sudah selesai Undang _undang masih mengijinkan masayarakat untuk mengijinkan  dispensasi  jika  masi  ingin  mengawinkan  anaknya.  Upaya  Pemerintah untuk mengakhiri perkawinan usia anak dibuktikan dengan telah direvisinya Undang- Undang 1 Tahun 1974 menjadi Nomor 16 Tahun 2019 Republik Indonesia dinyatakan bahwa hanya mengijinkan perkawinan bagi yang berusia 19 tahun keatas.

## Metode
Tipe dan Pendekatan Penelitian.
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian  hukum normatif.

## Bahan Hukum
Ketentuan-ketentuan  hukum  merupakan  bahan  hukum  primer  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,    Undang-  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentas  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Bahan Hukum dan Analisis Penulis  menggunakan  metode  library  research  atau  kajian  pustaka.  Riset  kajian kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan,  majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.
Vol. 3 No. 2, Juni 2020

## Hasil dan Pembahasan
Perbedaan  kata  pernikahan  dengan  kata  perkawinan.  Dalam  bahasa  Indonesia, “perkawinan”dari  kata  “kawin”,  yang  menurut  bahasa,  artinya  membentuk  keluarga dengan  lawan  jenis;  melakukan  hubungan  kelamin  dan  bersetubuh”,  istilah “kawin”digunakan  secara  umum,  untuk  tumbuhan,  hewan  dan  manusia,  dan menunjukkan  proses  generatif  secara  alami.  Berbeda  dengan  itu,  nikah  hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat,  dan  terutama  menurut  agama.  Makna  nikah  adalah  akad  atau  ikatan,  karena dalam  suatu  proses  pernikahan  terdapat  ijab  (pernyataan  penyerahan  dari  pihak perempuan)  dan  Kabul  (pernyataan  menerima  dari  pihak  laki-laki).  Selain  itu,  nikah bisa  juga  diartikan  sebagai  bersetubuh.  Definisi  itu  memperjelas  pengertian  bahwa perkawinan adalah perjanjian.
Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang  dapat  diartikan  sebagai  mengandung  suatu  paksaan.  Oleh  karena  itu,  baik  pihak laki-laki  maupun  pihak  wanita  yang  mengikat  janji.  dalam  perkawinan  mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua- duanya  sepenuhnya  berhak  atas  dirinya  menurut  hukum  atau  oleh  mereka  yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misanya dalam keadaan tidak waras atau masih  berada  di  bawah  umur,  untuk  mereka  dapat  bertindak  wali-wali  mereka  yang sah.
Pernikahan  adalah  tujuan  bagi  sebagian  besar  pasangan  yang  saling  mencintai. Pernikahan  dianggap  sesuatu  yang  sakral  dan  menjadi  awal  kehidupan  baru  bagi banyak  orang.  Akan  tetapi,  tujuan  menikah  tak  selamanya  sama  bagi  setiap  orang, bahkan dua individu dalam sebuah hubungan pun bisa memiliki tujuan yang berbeda. Adapun Tujuan Perkawinan secara umum  adalah :
1. Cinta
2. Supaya ada yang menemani dalam menjalani kehidupan
3. Menyatakan komitmen seumur hidup
4. Memberikan keamanan bagi anak-anak
5. Membuat komitmen publik pada satu sama lain
6. Mendapatkan status legal (sah) dan keamanan finansial
7. Memenuhi ajaran agama.
Pada Tahun 2008 ada suatu peristiwa perkawinan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan  oleh  Pujiono  Cahyo  Widianto  atau  lebih  dikenal  sebagai  Syekh  Puji  sempat menjadi pembicaraan hangat pada Nama pemimpin Pondok Pesantren Muftahul Jannah, Semarang ini dikenal setelah ia yang saat itu berusia 43 tahun mengaku menikahi anak berusia 12 tahun bernama Lutfiana Ulfa sebagai istri kedua.
Alasannya,  pernikahan  siri  tersebut  tidak  melanggar  hukum  Islam  yang memperbolehkan  perempuan  yang  sudah  baliq  untuk  menikah  Syekh  Puji  dikenal sebagai pengusaha sukses yang dermawan. Ia rajin membagikan zakat ke orang-orang tidak  mampu.  Sebelumnya  ia  juga  sempat  menghebohkan  media  massa  karena diberitakan membagikan zakat senilai Rp 1,3 miliar.
Vol. 3 No. 2, Juni 2020
Dilihat  dari  sisi  ekonomi,  lelaki  berjanggut  ini  tentunya  tidak  akan  kesulitan menghidupi  kedua  istrinya  secara  layak.  Dia  bahkan  mengaku  akan  menjadikan  Ulfa yang  merupakan  salah  satu  murid  pondok  pesantrennya  tersebut  sebagai  general manager  salah  satu  perusahaannya  yang  bergerak  di  bidang  pembuatan  kaligrafi kuningan. Namun, tindakannya tetap dikecam banyak pihak. Walaupun telah mendapat ijin  dari  pihak  keluarga  Ulfa,  pernikahan  dibawah  umur  ini  dianggap  melanggar  tiga Undang Undang. Yaitu, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak,  dan  UU  No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Pada  Maret  2009  Syeh  Puji  ditetapkan sebagai  tersangka  setelah  sebelumnya  melewati  pemeriksaan.  Juli  2009,  ia  dijemput paksa  oleh  polisi  karena  yang  bersangkutan  dianggap  tidak  kooperatif  dan  sering memenuhi  wajib  lapor.  Penangkapan  sempat  tidak  berjalan  mulus  karena  mendapat perlawanan dari ratusan santri Pondok Pesantren Miftahul Jannah.
November  2010,  Syekh  Puji  divonis  empat  tahun  penjara  dan  denda  Rp  60  juta  oleh hakim  Pengadilan  Negeri  Ungaran,  Kabupaten  Semarang,  Jawa  Tengah.  Majelis  hakim menilai,  terdakwa  terbukti  melanggar  Pasal  81  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak dengan tindakan kesengajaan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Selain itu, terdakwa juga dianggap memasung hak anak.
Pada  27  Januari  2012,  Syekh  Puji  mendapatkan  izin  permohonan  poligami  dari Pengadilan  Agama  Ambarawa,  Semarang.  Permohonan  ini  baru  diajukan  karena  Ulfa baru  menginjak usia  16  tahun  pada  3  Desember 2011.  Beberapa  kasus  pernikahan  di bawah umur selain pernikahan Syeh Puji dan Ulfa.
1. Pernikahan dini bocah SMP di Jeneponto, dengan alasan kedua orang tua ingin menimang cucu.
2. Pernikahan Andini dan Arling di Polewali Mandar, remaja usia 15 dan 16 tahun.
3. Pernikahan Amandan Safitri berusia 15 tahun.
4. Pernikahan di Bantaeng Sulawesi antara anak usia 14 dan 15 tahun.
5. Pernikahan di Bantaeng Sulawesi antara anak usia 13 dan 17 tahun.
6. Pernikahan Riyadi dan Nenek Rokhayah yaitu usia 16 dan 55 tahun
Perkawinan di bawah umur di sebabkan berbagai faktor seperti, factor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kebudayaan atau tradisi,dan faktor desakan orang tua. Akan menjadi faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur :
Tujuan Perkawinan dalam Islam tidak hanya pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan  nafsu  seksual,  tetapi  memiliki  tujuan  penting  yaitu  bagian  dari menjalankan  perintah  agama  (mendapatkan  rida  Allah)  dan  mengikuti  sunah sebagaimana  yang  dicontohkan  oleh  Rasulullah  SAW.  Beberapa  tujuan  pernikahan dalam Islam adalah :
1. Menjaga diri dari perbuatan maksiat.
Dalam pandangan Islam, menikah merupakan salah satu cara untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Memiliki hawa nafsu atau dorongan seksual merupakan fitrah  atau  hal  yang  lumrah  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Namun,  seseorang yang  tidak  mampu  menahan  dorongan  seksual  dapat  terjerumus  dalam perbuatan maksiat.Dengan menikah, seseorang dapat lebih mengendalikan nafsu sehingga  perbuatan  maksiat  bisa  dihindari.  Di  sisi  lain,  membahagiakan pasangan  dalam  pernikahan  Islami  bisa  mendatangkan  berkah  dan
Vol. 3 No. 2, Juni 2020
pahala.Anjuran  menikah  ini  adalah  bagi  mereka  yang  telah  mampu  untuk memikul tanggung jawab dalam pernikahan. Namun, jika merasa belum mampu maka  sebaiknya  Anda  menjalankan  puasa  sebagai  cara  untuk  mengendalikan diri.
2. Mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam Menjalani Kehidupan Tidak semata-mata untuk menghindari dosa, tujuan menikah dalam Islam adalah untuk  mendapatkan  kenyamanan  dan  kedamaian  dalam  menjalani kehidupan.Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan memilih pasangan yang dapat memberikan  kenyamanan.  Pasangan  yang  menikah  diharapkan  bisa  bersama- sama membangun rumah tangga Islami yang sakinah (tenang, tenteram, rukun), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh kasih sayang).
3. Memiliki Keturunan. Tujuan  pernikahan  dalam  islam  selanjutnya  adalah  memiliki  keturunan.  Selain sebagai penerus kedua orangtuanya,
4. Membangun Keluarga Islami dan Memperkuat Penerapan Syariat. keluarga  adalah  unit  terkecil  dalam  bermasyarakat.  Untuk  menerapkan  syariat Islam secara menyeluruh di dalam kehidupan, maka harus dimulai dari keluarga terlebih dahulu.Dengan membina keluarga Islami, maka penerapan syariat Islam juga dapat dilakukan di dalam anggota keluarga. Hal ini mendorong terciptanya kondisi bermasyarakat dan bernegara yang diridai Allah SWT.
Ada 6 (enam) Asas yang Prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan :
1. Tujuan  perkawinan  adalah membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
2. Dalam Undang-Undang ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu, dan  disamping  itu  tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan perundangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang  bersangkutan,  karena  hukum  dan  agama  dari  yang  bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan  secara  baik  tanpa  berpikir  pada  perceraian  dan  mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  mewujudkan  keluarga  yang  bahagia dan  kekal  dan  kedudukan  sejahtera,  maka  undang-undang  ini  mempersulit untuk terjadinya perceraian.
6. Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  suami baik  dalam  kehidupam  rumah  tangga  maupun  dalam  pergaulan  masyarakat, sehingga  dengan  demikian  segala  sesuatu  dalam  keluarga  dapat  dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
Undang-  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentas  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”
Vol. 3 No. 2, Juni 2020
Ayat  (2)- nya  menyebutkan,  “Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada  pengadilan  dengan  alasan  sangat mendesak disertai bukti- bukti pendukung yang cukup.”
Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib terlebih dahulu mendengarkan pendapat kedua  belah  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) .
Maka  dari  itu  pembatasan  usia  kawin  sangat  penting  agar  dapat  lebih  mendalami kematangan psikologis, akibat dari perkawinan dibawah umur antara lain adalah  :
1. Sisi kesehatan berkaitan dengan kesehatan reproduksi, usia kehamilan dibawah 20 tahun bagi perempuan akan sangat banyak resikonya karena kondisi panggul dan Rahim yang belum optimal.
2. Sisi psikologis,  usia dibawah 20 tahun belum dewasa dalam cara berpikir dan jika memiliki  anak  dikuatirkan  tidak  bisa  memberi  pola  asuh  yang  benar    dan  baik padahal seorang ibu adalah “pendidik”pertam a bagi anak anaknya. Sedangkan anak anak yang dilahirkan adalah generasi penerus bangsa.
3. Dari  sisi  ekonomi,  usia  dibawah  20  tahun,  belum  memiliki  bekal  cukup  untuk menjalankan  kehidupan  rumah  tangga,  bisa  memicu  pertengkaran  dan  berujung pada perceraian.

## Kesimpulan
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  Perkawinan  hanya  diizinkan apabila  Pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  tahun.  dalam  hal  terjadi penyimpangan, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi  kepada  pengadilan  dengan  alasan  sangat  mendesak  disertai  bukti-bukti pendukung  yang  cukup.  Pemberian  dispensasi  oleh  pengadilan  wajib  terlebih  dahulu mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan perkawinan.
Tujuan dari adanya pembatasan usia perkawinan adalah
1. Sisi kesehatan berkaitan dengan kesehatan reproduksi, usia kehamilan dibawah 20 tahun bagi perempuan akan sangat banyak resikonya  karena kondisi panggul dan Rahim yang belum optimal.
2. Sisi psikologis,  usia dibawah 20 tahun belum dewasa dalam cara berpikir dan jika memiliki  anak  dikuatirkan  tidak  bisa  memberi  pola  asuh  yang  benar    dan  baik padahal seorang ibu adalah “pendidik”pertama bagi anak anaknya. Sedangkan anak anak yang dilahirkan adalah generasi penerus bangsa.
3. Dari  sisi  ekonomi,  usia  dibawah  20  tahun,  belum  memiliki  bekal  cukup  untuk menjalankan  kehidupan  rumah  tangga,  bisa  memicu  pertengkaran  dan  berujung pada perceraian.

## Referensi
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Sonny Dwi, Perkawinan di bawah Umur di Indonesia , Jakarta Bumi Aksara, 2016 Abdi  Koro. Perlindungan  Anak  di  Bawah  Umur  dalam  Perkawinan  Usia  Muda  dan Perkawinan Siri . Jakarta: Rineka Cipta, 2014. Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional, cet. III , Jakarta: Rineka Cipta, 2014
Vol. 3 No. 2, Juni 2020
Zulfiani. Kajian  Hukum  Terhadap  Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur  Menurut  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019 .  Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan.  Volume  12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Azas-Azas Hukum Perkawinan Islam , Makalah Hoediono 2014, Citra Media.
Kompas Media Online, Kasus Pernikahan di Bawah Umur yang Menggegerkan Indonesia, diunggah tanggal 1 Januari 2022.