## PERJANJIAN USAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM ERA
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
oleh : Fetra Januar Sugeng Rahardja 

## ABSTRAK
Di lihat dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan.Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakarejaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN. Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastrukur baik secara fisik dan sosial(hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri
Kata Kunci : Perjanjian Usaha, Masayarakat Ekonomi, ASEAN, MEA
A . Pendahuluan Disepakatinya visi ASEAN 2020 pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur menandai sebuah babak baru dalam sejarah integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam deklarasi tersebut, pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk mentransformasikan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan yang stabil, sejahtera, dan kompetitif, didukung oleh pembangunan ekonomi yang seimbang, pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial- ekonomi diantara negara-negara anggotanya. 1) Komitmen untuk menciptakan suatu masyarakat ASEAN (ASEAN Community ) sebagaimana dideklarasikan dalam visi tersebut, kemudian semakin dikukukhan melalui ASEAN Concord II pada pertemuan puncak di Bali Oktober 2003, atau lebih dikenal sebagai Bali Concord II, dimana pemimpin ASEAN mendeklarasikan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN(ASEAN Economic Community ) sebagai tujuan
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
1) ASEAN Vision 2020, http://www.aseansec.org/1814. htm, (diakses 4 Maret 2016)
dari integrasi ekonomi kawasan pada 2020. 2) Dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN (ASEAN Economic Ministers Meeting -AEM) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, komitmen yang kuat menuju terbentuknya integrasi ekonomi kawasan ini dijawantahkan ke dalam gagasan pengembangan sebuah blueprint menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kemudian disahkan dan diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN pada November 2007. Bahkan, sebelumnya dalam pertemuan puncak ASEAN ke-12 pada Januari 2007, komitmen yang kuat para pemimpin negara ASEAN terhadap pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, semakin tercermin dari disepakatinya upaya percepatan terwujudnya komunitas tersebut pada tahun 2015. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah kawasan dimana barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal dapat bergerak dengan bebas.
Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015 merupakan suatu program bagi negara-negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi khususnya perdagangan sebagaimana terdapat dalam ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint . 3) AEC Blueprint merupakan arahan atau acuan perwujudan AEC di tahun 2015. Dalam AEC Blueprint terdapat beberapa pilar, salah satunya adalah pilar Association of South East Asia Nation (ASEAN) sebagai pasar besar dan berbasis produksi massal yang didukung dengan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas dan terintegrasi dalam satu kawasan di regional Asia Tenggara. ASEAN Community dibentuk dengan tujuan untuk mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi internasional baik dalam bidang ideologi, hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. AEC yang telah disepakati Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke- 19 yang diselenggarakan di Bali, 17 November 2011 ini telah memutuskan kesepakatan bersama para pemimpin negara-negara ASEAN berupa pencapaina ASEAN Community yang dimulai dengan penerapan AEC 2015. Pada tahun 2015 lalu ASEAN telah terintegrasi menjadi suatu masyarakat ekonomi yang tergabung dalam ASEAN Economy Community (AEC) atau yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Area kerjasama MEA meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, pengakuan kualifikasi profesional, konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan, langkah-langkah pembiayaan perdagangan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas komunikasi, pengembangan transaksi ekonomi melalui ASEAN, mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daya daerah, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun MEA. Dalam rangka mendukung pembentukan MEA, negara-negara anggota telah menyetujui pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang dimulai dengan komitmen untuk
2) ASEAN Concord II/Bali Concord II, http://www.aseansec.org/15159.htm (diakses 4 Maret 2016)
3) ASEANE conomic Community Blueprint, http://www.aseansec.org/21083.pdf (diakses pada 4 Maret 2016)
menurunkan tariff barrier hingga mencapai kisaran 0 (nol) hingga 5 (lima) persen. Untuk mencapai komitmen pasar tunggal 2015, kondisi tersebut akan ditingkatkan lagi dengan upaya untuk menhilangkan tariff hingga 0 (nol) persen dan non tariff barrier dalam perdagangan intrakawasan. 4) Pasar tunggal ASEAN tidak hanya mengacu pada konsep ASEAN sebagai single market , tetapi juga single production base yang akan membutuhkan liberalisasi kapital dan tenaga kerja terampil.
Dampak lain pemberlakuan MEA yakni MEA menjadi lisensi persaingan ( lisence to competition ) antara mereka didalam kawasan. Kebijakan ini diambil dalam rangka terjadinya persaingan di tingkat global. Dalam rangka mendorong lahirnya kawasan yang memiliki daya saing, ASEAN sudah menyiapkan kerangka bagaimana mekanisme pasar bebas ASEAN dirancang. Rumusan kebijakan persaingan menjadi isu yang sangat strategis. Salah satu karakeristik kunci MEA adalah tercapainya Competitive Economic Region . Namun apakah semua negara- negara ASEAN memiliki kemampuan yang sama untuk bersaing meski dengan tetangga sendiri, melalui implementasi kebijakan dan hukum persaingan usaha ini akan sangat dibutuhkan karena pada tahun 2015 lalu pasar dimana transaksi perdagangan barang atau jasa sudah mulai dibuka.
Transaksi perdagangan barang atau jasa sudah menyatu dan berintegrasi dalam suatu pasar bersama. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha di Indonesia khususnya pelaku usaha yang berkeinginan untuk melakukan ekspansi usaha di ASEAN atau berhubungan dengan pelaku usaha di negara-negara ASEAN lainnya harus memahami hukum usaha yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum persaingan usaha. Usaha untuk menciptakan daya saing melalui hukum dan kebijakan persaingan, ASEAN melalui Sekertariat ASEAN telah melakukan sejumlah aksi, melalui ASEAN expert group on competition (AEGC) sebagai lembaga struktural di ASEAN yang menangani implementasi hukum persaingan telah menginisiasi dan mempromosikan hal ini.Tercatat hingga saat ini,lima negara ASEAN telah memberlakukan hukum persaingan yaitu Indonesia dan Thailand (1999),Singapura dan Vietnam (2004) serta Malaysia (2012),sementara lima negara lain nya masih dalam tahap legislasi.
Setelah gelombang krisis ekonomi melandaebagian Asia Timur dan Tenggara pada akhir 1990-an,muncul perhitungan dan analisis lebih responsif terhadap kemungkinan dampak negatif liberalisasi ekonomi. Kejadian tersebut telah memperkuat legitimasi aktor-aktor ekonomi alternatif yang lebih stabil dan “tahan banting” yang selama ini tidak di perhitungkan secara teoritis dalam pradigma hubungan internasional,yaitu sektor UKM. Trend pengembangan UKM di ASEAN,seperti hal nya integritas ekonomi ASEAN tidak terlepas dari China faktor yang kemudian diadopsi Korea Selatan.
Pentingnya pertumbuhan dan pengembangan sektor UKM skala regional juga perlu diperhitungkan, terutama dalam integrasi ekonomi ASEAN. Wacana peningkatan daya saing UKM regional ini juga dipicu oleh gelombang krisis Asia 1997 yang membuktikan bahwa sektor UKM lebih stabil dibandingkan sektor korporasi. Peran UKM regional dalam pertumbuhan ekonomi ASEAN baru mulai
4) Ariawan Gunadi dan Serian Wijatno, Perdaganan Bebas dalam Presfektif Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta: PT Grasindo, 2014), hlm. 39.
marak setelah dibicarakan pada tahun 2003 sejak dicetuskannya rencana penerapan AEC. Peran sektor UKM sebagai backbone perekonomian negara- negara anggota ASEAN semakin diakui. Disamping sebagai penyedia lapangan kerja domestik terbesar, sektor UKM juga dipandang sebagai kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi. Sektor UKM yang lebih kompetitif dan inovatif akan membantu terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan dikawasan ASEAN, terutama sebagai pendoron kesuksesan AEC.
Berdasarkan data dari Divisi Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jumlah populasi penduduk di negara ASEAN mencapai 633,1 juta jiwa pada tahun 2015, dengan populasi diIndonesia mencapai 237,641,326 jiwa 5) hingga tahun 2010 saja sehingga Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak dikawasan regional ASEAN, hal ini dapat menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi pasar tunggal 2015, maka pemerintah Indonesia dituntut menghasilkan berbagai peraturan dan kebijakan yang tepat agar tujuan ASEAN dan tujuan Nasional dapat tercapai secara beriringan.
Pemerintah Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN sudah seharusnya melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kinernja lembaga-lembaga pemerintahan dan non pemerintahan yang sudah ada dalam menghadapi integrasi perekonomian melali MEA. 6) Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dalam MEA mengingat bahwa krisis moneter yang pernah terjadi di dunia telah membuktikan bahwa krisis keuangan tidak berimbas besar pada sektor UKM Indonesia sehingga sudah sepantasnya UKM mendapat porsi yang lebih besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan sehingga layak bersaing dalam kompetensi ekonomi Internasional pada umumnya dan regional pada khususnya.
Peran UKM di Indonesia dari tahun ke tahun terhadap perolehan PDB Nasional cenderung stagnan, dalam perolehan PDB Nasional kelompok usaha kecil memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan kelompok usaha menengah. Institusi pemeritahan yang berwenang dalam perumusan kebijakan UKM di Indonesia adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 7) Secara umum pengembangan sektor UKM di Indonesia tidak terpisahkan dari koperasi. Pemerintah membentuk Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan di bidang koperasi dan UKM. Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Negara KUKM memiliki fungsi-fungsi berikut:
(1) Perumusan Kebijakan Nasional di bidang UKM;
(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan;
(3) Pengelolaan kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Koperasi;
5) Badan Pusat Statistik Indonesia, “Indikator Sosial Budaya 2003, 2006, 2009, dan 2012” www.bps.go.id/tab_sus/view.php/tabel (diakses 5 Maret 2016)
6) Dodi Mantra, Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme, Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015(Bekasi: Mantra Press, 2011) hlm. 97.
7) M. Kuncoro, Analisi Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia . (Yogyakarta: UP AMP YKPN, 2002) hlm. 51.
(4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas; dan
(5) Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan kepada Presiden.
Banyak tantangan yang dihadapi sektor UKM Indonesiadalam menghadapi MEA. Mitsuhiro Hayashi dalam hasil penelitiannya telah menyatakan bahwa permasalahan dalam pengembangan UKM di Indonesia adalah belum adanya implementasi yang selaras dengan kebijakan pemerintah. Hambatan pengembangan UKM di Indonesia justru disebabkan oleh sistem birokrasi dan situasi ekonomi-politik dalam negeri yang kurang kondusif.
Beberapa Kementerian telah melakukan persiapan melalui kebijakan- kebijakannya antara lain empat prioritas Kebijakan Kementerian Perdagangan khususnya Direktorat Kerjasama ASEAN yang menekankan UKM sebagai salah satu sektor yang dianggap dapat menggerakan perekonomian yang setara dikawasan ASEAN. Empat kebijakan prioritas yang terkait UKM yaitu mempercepat pengembangan UKM, memperkuat daya saing dan dinamika UKM ASEAN degan memfasilitasi akses terhadap informasi, pasar, sumber daya manusia dan keahlian, keuangan dan teknologi, memperkuat UKM ASEAN untuk membantu masalah-masalah makro ekonomi, kesulitan keuangan maupun tantangan dalam liberalisasi perdagangan serta meningkatkan kontribusi UKM bagi pertumbuhan ekonomi menyeluruh dan pengembangan ASEAN sebagai kawasan. Upaya penguatan kinerja bukan hanya tugas kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan serta Kementerian lainnya dibidang perekonomian saja, melainkan seluruh Kementerian atau lembaga selaku perangkat negarapun harus turut serta meningkatkan kinerja sebagai upaya meningkatkan daya saing untuk menghadapi MEA. Kerena pemberlakuan AEC 2015 akan berdampak sangat luas terhadap segi kehidupan bernegara. Pemerintah selaku perangkat negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan melalui kebijakan harus dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya, karena peluang terbesar dalam pemberlakuan AEC 2015 dapat menjadi pedang bermata dua jika tidak dipersiapkan dengan baik.
Pemberlakuan AEC 2015 berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa sehingga sudah seharusnya membuat pemerintah Indonesia berfikir lebih keras karena terintegrasinya perekonomian seantero Asia Tenggara ini akan benar-benar memperluas potensi masing-masing negara.Model ini berhasil diterapkan sebelumnya di Eropa melalui Uni Eropa. Akankah Indonesia berhasil mencapai tujuan AEC sekaligus meningkatkan pertahanan nasional dan melindungi kepentingan nasional atau AEC justru menjadi ancaman bagi Indonesia.
Berbagai pendapat dan kritikan terkait ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi AEC patut dipertimbangkan. Kondisi ini tentu bukanlah hal yang baik bagi Indonesia karena hal ini dapat mempengaruhi pandangan negara-negara lain terhadap Indonesia. 8) Kekhawatiran serta stigma yang terdapat di masyarakat
8) Hendra Halwani, M.A dan Prijono Tjiptoherijanto, Perdagangan Internasional: Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993) , hlm. 37.
baik nasional maupun internasional harus disikapi dan ditangani dengan hati-hati oleh pemerintah karena seluruh upaya yang ditempuh maupun akan ditempuh harus sesuai tujuan agar menghilangkan atau meminimalisir anggapan pesimis tersebut, karena sedikit kekeliruan dapat menjadi ancaman bagi Indonesia. Dalam uraian latar belakang masalah diatas dan dalam rangka menjawab pertanyaan atau keraguan yang diuraikan tersebut maka penulis memfokuskan untuk menjawab bagaimana aspek hukum perikatan dalam persaingan usaha dalam hubungan industrial antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN dalam menghadapi MEA?, serta peraturan dan kebijakan apa saja yang diambil pemerintah Indonesia dalam menyongsong ASEAN Economic Community?
Pembahasan
Perjanjian adalah suatu persetujuan denganmana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatuhal dalam lapangan harta kekayaan. Uraian tersebut memberikan makna bahwaperjanjian selalu merupakan perbuatan hukum persegi dua atau jamak, untuk itudiperlukan kata sepakat para pihak. Ada beberapa pakar atau ahli hukum lainyang memberikan definisi yang berbeda pada perjanjian.
Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, Suatu hubungan hukumdibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjekhukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (parapihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjekhukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lainberkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatanyang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum. 11) Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, jikadiperhatikan secara seksama menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatuperjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak)kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebutdan akan memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akanselalu ada dua pihak, dimana satu pihak tersebut adalah pihak yang wajibberprestasi (debitur)atau lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut(kreditur).
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/ buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Beberapa definisi tentang hubungan industrial juga dikemukakan oleh: 15)
1. Dr. Payaman J. Simanjuntak APU : hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa disuatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis anatar pihak-pihak tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha. Dengan
11) Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan , Citra.Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal34.
15) Supomo Suparman, S.H ., Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Jala Permata Aksara,Jakarta,2009, hlm. 3
demikianpembinaan hubungan industrial merupakan bagian atau salah satu aspek dari manajemen sumber daya manusia.
2. Drs. Yunus Shamad, M.M., bahwa hubungan industrial dapat diartikan sebagai suatu corak atau sistem pergaulan atau sikap dan perilaku yang terbentuk di antara para pelaku proses produksi barang dan jasa, yaitu pekerja, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.
3. Muzni Tambuzai, menyatakan bahwa hubungan industrial pada intinya merupakan pola hubungan interaktif yang terbentuk di antara para pelaku proses produksi barang dan jasa (pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah) dalam suatu hubungan kerja.
Jadi, dapat dikatakan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam perusahaan, peran serta pemerintah sebagai yang menetapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam melaksakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan (Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Pekerja/buruh dan serikat perja/buruhnya dalam melaksakan hubungan industrial mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilannya dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Adapun pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dengan adanya hubungan industrial tersebut, maka terjadilah hubungan hukum khususnya antara pengusaha dan pekerja untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mana hak dan kewajiban tersebut diatur di dalam peraturan perundang-udangan (Undang- Undang. Nomor 13 Tahun 2003) serta dengan adanya perjanjian kerja, peraturan perusahaan juga perjanjian kerja bersama.
Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terberntuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang diatas keperibadian bangsa dan kebudayaan Nasional Indonesia. Dari seminar Nasional Hubungan Industrial Pancasila yang diselenggarakan tahun 1974 dikemukakan tujuan Hubungan Industrial Pancasila adalah “Mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social melalui penciptaan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha,
meningkatkan produksi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia”. Dengan demikian jelaslah tujuan Hubungan Industrial Pancasila adalah:
a. Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur.
b. Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
c. Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha.
d. Meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.
e. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya manusia.
Hubungan industrial indonesia dengan negara- ngara asean adalah bentuk kerja sama yg bersifat universal dimana terjalin nya suatu keharmonisan antar negara-negara asean dengan Republik indonesia .saling membutuhkan satu sama lain membuat negara2 di asia tenggara mencari solusi agar mempermudah arus perdagangan sehingga pergerakan barang ,jasa ,maupun tenaga kerja profesional dapat terpenuhi dalam rangka menigkatkan kemajuan industri di negara2 asean. Oleh karena itu negara asia tenggara sepakat berkerja sama membentuk suatu pola masyarakat ekonomi asean dimana nanti nya akan siap bersaing secara bebas dan global dalam segala aspek ,termasuk dalam bidang perdagangan .masayarakat ekonomi asean diharapkan nanti nya mamapu menjadi pesaing bagi negara negara yg tergabung dengan uni eropa .dengan perdangan bebas yg mulai di canangkan di akhir tahun 2015 di harapkan mampu meminimal kan hambatan hambatan dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan asean .khususnya asia tenggara Minimnya kualitas pendidikan serta keahlian menjadi salah satu faktor sulit nya tenaga kerja indonesia bersaing dengan tenaga kerja ahli dr luar ,dengan ada nya masayarakat ekonomi asean ini diharap kan dapat menjadi faktor pembanding sehingga adanya alih teknologi dari kerja sama antara negara2 asean dengan indonesia ,membuat tenaga kerja indonesia mampu bersaing dengan tenaga krja dr luar .
Penutup Indonesia dan bukan menjadi takluk bagi kepentingan para pemilik modal. Untuk menghadapi MEA, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan diharapkan segera disempurnakan untuk memenuhi ketiga syarat tersebut karena pekerja Indonesia adalah salah satu komponen yang berpengaruh terhadap bidang ekonomi, politik, dan sosial di negara ini. Rendahnya kualitas pekerja Indonesia bila dilihat dari tingkat pendidikan formal ini jelas sangat mengkhawatirkan. Dengan sisa waktu yang sangat sempit ini, Pemerintah perlu mencari terobosan dan cara singkat untuk meningkatkan ketrampilan dan kompetensi kerja bagi SDM kita yang sesuai dengan kebutuhan pasar MEA nantinya dan bukan hanya terobosan yang sifatnya normatif melalui Peraturan perundang-undangan. Perlindungan melalui peraturan bukannya tidak penting, namun untuk saat ini diperlukan upaya riil karena kita berpacu dengan waktu yang sempit. Salah satu
upayanya bisa dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada baik dengan sering mengadakan workshop ataupun seminar bagi angkatan kerja baru maupun pelatihan peningkatan kualitas skill bagi angkatan kerja yang sudah ada. Sebagai perbandingan, di negara Vietnam mulai memberikan pelatihan bahasa Indonesia bagi setiap tenaga kerjanya menghadapi MEA.
Pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”. Dalam menghadapi MEA, posisi pengawas ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat penting dalam hubungan industrial agar semakin kondusif dan sebagai pelindung bagi pekerja dalam menghadapi persaingan global ini. Upaya persiapan yang harus segera dibenahi adalah kualitas dan kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan , Citra.Aditya Bakti, Bandung, 1992, Ariawan Gunadi dan Serian Wijatno, Perdaganan Bebas dalam Presfektif Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta: PT Grasindo, 2014) Hendra Halwani, M.A dan Prijono Tjiptoherijanto, Perdagangan Internasional: Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993) ,
M. Kuncoro, Analisi Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia . (Yogyakarta: UP AMP YKPN, 2002) Supomo Suparman, S.H ., Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Jala Permata Aksara,Jakarta,2009, ASEAN Vision 2020, http://www.aseansec.org/1814. htm, (diakses 4 Maret 2016) ASEAN Concord II/Bali Concord II, http://www.aseansec.org/15159.htm (diakses
4 Maret 2016) ASEANE conomic Community Blueprint, http://www.aseansec.org/21083.pdf (diakses pada 4 Maret 2016) Badan Pusat Statistik Indonesia, “Indikator Sosial Budaya 2003, 2006, 2009, dan 2012” www.bps.go.id/tab_sus/view.php/tabel (diakses 5 Maret 2016) Dodi Mantra, Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme, Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015(Bekasi: Mantra Press, 2011)