Volume 1  Issue 1,  April 2019:  pp. 36-44. Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Disparitas Tindak Pidana Korupsi (Pada Putusan Nomor 14/PID.SUS/ TPK/2016/PN.KDI dan Nomor 20/PID.SUS/TPK/2016/PN.KDI)
Disparitas Tindak Pidana Korupsi (on Decision No. 14/PID.SUS/ TPK/2016/PN.KDI and No. 20/PID.SUS/TPK/2016/PN.KDI)
Riskanawati
Sekretariat Kota Kendari, Kecamatan Kendari Barat, Kelurahan Kemaraya E-mail: riskainta5@yahoo.co.id
Oheo Kaimuddin Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheo.haris@uho.ac.id

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract:: Criminal  disparity  becomes  a  separate  problem  in  law  enforcement  in Indonesia,  the  absence  of  a  criminal  sanction  guideline  in  imposing  criminal sanctions is one of the causes of disparity. The seemingly limitless authority of judges is  a  cause  of  disparity,  in  addition,  because  the  distance  between  minimum  and maximum criminal sanctions is too large, in the absence of a guiding sentence for judges in criminal prosecution there will still be criminal disparities, therefore this study focuses on the principle of equality Proportionality between corruption actors whose object of the same case should be treated equally so that criminal disparities are expected not to cause injustice for the defendants, and justice seekers.
Keyword: Disparity; judge; Proportionality
Abstrak: Disparitas  pidana  menjadi  problematika  tersendiri  dalam  penegakkan hukum  di  Indonesia,  tidak  adanya  Pedoman  pemidanaan  bagi  hakim  dalam menjatuhkan  pidana  menjadi  salah  satu  penyebab  disparitas.  Kewenangan  hakim yang seolah-olah tanpa batas menjadi penyebab disparitas, selain itu karena jarak antara  Sanksi  Pidana  minimal  dan  maksimal  itu  terlampau  besar,  dengan  tidak adanya  Pedoman  pemidanaan  bagi  hakim  dalam  penjatuhan  pidana  akan  tetap terjadi  Disparitas  Pidana,  oleh  karenanya  penelitian  ini  difokuskan  pada  asas kesamaan Proporsionalitas antara para Pelaku tindak Pidana Korupsi yang obyek perkaranya  sama  seharusnya  diperlakukan  sama  sehingga  Disparitas  pidana diharapkan  tidaklah  menimbulkan  ketidakadilan  bagi  Para  terdakwa,  dan  para pencari keadilan.
Kata kunci: Disparitas; Hakim; Proporsionalitas.

## PENDAHULUAN
Disparitas  pidana  membawa  problematika  tersendiri  dalam  penegakkan  hukum  di Indonesia.  Di  satu  sisi  pemidanaan  yang  berbeda  atau  Disparitas  Pidana  merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain  pemidanaan yang  berbeda  atau  disparitas  pidana  ini  pun  membawa  ketidakpuasan  bagi  Terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.
Masalah kebebasan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang ditanganinya menjadi  faktor  yang  juga  menimbulkan  terjadinya  disparitas  pemidanaan.  di  Indonesia asas kebebasan hakim ( judicial discretionary power ) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 Undang-undang  No.4  tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dimana  dirumuskan bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila,  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia.  Hakim  sebagai penyelenggara  kekuasaan  kehakiman  memperoleh  kewenangan  untuk  memeriksa  dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari intervensi pihak mana pun. 1 Namun  demikian  dalam  hal  menjatuhkan  sanksi  pidana,  kebebasan  hakim bukanlah tanpa batas. Asas Nulla Poena Sine Lege , dimana hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh undang-undang. 2
Dapat dipahami bahwa salah satu pembenaran disparitas pidana telah membawa hukum pidana kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegak hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dipenuhi secara utuh, dikarenakan unsur keadilan tidak lagi  dirasakan  oleh  masyarakat  dalam  setiap  putusan  pengadilan  hakim  untuk menegakkan keadilan.
Hal  tersebut  pula  di  Pengadilan  Negeri  Kendari  terdapat  dua  vonis  pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim sebagaimana Perkara Nomor: 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi dengan  terdakwa  Drs.  H.  Priyono  bin  Atmomiharjo  dan  Putusan  Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi  dengan  terdakwa  Sarno  bin  Sarman,  yang  Melakukan
1 Eva Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan pidana , Jurnal Hukum dan Pembangunan  Tahun ke-41 No. 2 April-Juni 2011
Pungutan  Dalam  Kegiatan  Sertipikasi  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  (Prona)  Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012.
Disparitas  Penjatuhan  Putusan  pidana  yang  terlampau  jauh  tersebut  akan menimbulkan  kesenjangan  hukum,  karena  akan  menimbulkan  ketidakadilan.  Adanya disparitas atas penjatuhan pidana yang dijatuhkan tentu saja membawa problem dalam penegakan hukum karena Para terdakwa diputus dengan hukuman yang berbeda-beda, sedangkan Para Terdakwa didakwa atas Perkara yang sama yaitu terkait Tindak Pidana Sertifikasi Prona di Kab. Wakatobi.
Berdasarkan  Hal  tersebut  di  atas  Penulis  melakukan  penelitian  terkait  adanya disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi. Maka yang menjadi permasalahan adalah apa Ratio  Decidendi Disparitas  Putusan  dalam  perkara  Tindak  Pidana  korupsi  dan Bagaimana  Karakteristik  Hukum  disparitas  Pidana  pada  Perkara  Nomor: 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi  dengan  terdakwa  Drs.  H.  Priyono  Bin  Atmomiharjo  dan Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi dengan terdakwa Sarno?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Penelitian ( legal research, karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran koherensi yang mana suatu kebenaran di dasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Peter Mahmud Marzuki Mengatakan  Penelitian  hukum  adalah  suatu  Proses  untuk  menentukan  antara  hukum, Prinsip-prinsip Hukum, maupun Doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 3

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisa Ratio  Decidendi Disparitas  Putusan  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor: 14/Pid.Sus/TPK/2016/Pn.Kdi dan Putusan Nomor:20/Pid. Sus/TPK/2016/Pn.Kdi Menurut  Barda  Nawawi  Arief 4 ,  disparitas  pidana  adalah  penerapan  pidana  yang  tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.
4 Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, 1992 hlm. 52.
terpidana  dan  masyarakat  secara  luas.  Dampak  disparitas  pidana  bagi  terpidana  yaitu, apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya.
Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu 5 :
1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas  antara  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  yang  berbeda untuk tindak pidana yang sama
Pada  pertimbangan  hukum  terdapat  2  (dua)  hal  yang  menjadi  bagiannya,  yaitu Ratio  decidendi dan obiter  Dictum.  Ratio  decidendi sebagai  bagian  pertimbangan  tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Selain itu terdapat bagian pertimbangan yang  tidak  mempunyai  kaitan  langsung  dengan  masalah  hukum  yang  dihadapi  dan karenanya juga tidak berkaitan dengan amar  putusan, bagian ini disebut dengan obiter dictum. Bagian pertimbangan ini sering dilakukan karena digunakan sebagai ilustrasi atau analogi dalam menyusun argumen pertimbangan hukum, yang dalam hal ini obiter dictum sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 6
Putusan hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum, Putusan pengadilan merupakan Output suatu  proses  peradilan  di  Sidang  Pengadilan  yang  meliputi  Proses Pemeriksaan saksi-saksi, Pemeriksaan terdakwa, Pemeriksaan Barang bukti.
Secara  formal  terdapat  2  (dua)  hal  yang  harus  dipertimbangkan  oleh  hakim sebelum  menjatuhkan  putusannya,  ketentuan  mengenai  dua  hal  tersebut  sebagaimana diatur  di  dalam  kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  dimana  struktur pengambilan  keputusan  adalah:  pertama  pertimbangan  tentang  fakta-fakta  (apakah terdakwa  benar-benar  melakukan  perbuatan  yang  dituduhkan  kepadanya);  kedua pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah), sehingga bisa dijatuhi putusan pidana. 7
5 Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia ”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta : KHN. hlm. 28.
6 Mahkamah  Konstitusi, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi,  Cet.  I, Jakarta:  Sekretaris  Jenderal  dan kepaniteraan MKRI, 2010, hlm. 190.
7 Tendik  Wijaksono ,  Penjatuhan  Pidana  Oleh  Hakim  di  bawah  Batas  Minimum  Khusus  Dari  Ketentuan Undang-Undang,  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika, Fakultas  hukum,  program  Pasca  Sarjana Universitas Indonesia, 2011, hlm. 102
Terdakwa H. Priyono dan Sarno dihadapkan di pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada  pengadilan  Negeri  Kendari  dengan  kerugian  negara  kerugian  keuangan  negara sebesar Rp.644.997.000,- (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dalam kegiatan Sertipikasi Proyek Nasional (PRONA) Pada Kab. Wakatobi  Tahun  anggaran  2012,  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Para  Terdakwa dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Korupsi  Secara  Bersama -s ama”  sebagaimana  dalam  Dakwaan  Kesatu  Subsid er  dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan  ditambah dalam UU No. 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana  Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan; Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 atar (1) Ke-1
Terhadap Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa H. Priyono dan Sarno terdapat perbedaan (disparitas) baik terhadap Pidana denda Maupun Pidana tambahan berupa uang pengganti.
Penjatuhan Pidana yang berbeda harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan  dapat  dibenarkan.  Pandangan  ini  sejalan  dengan  asas  kebebasan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara  yang  diajukan  padanya.  dimana  hakim  dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya.
Menghadapi  problematika  disparitas  pidana  diperlukan  penghayatan  hakim terhadap asas proporsionalitas dalam  menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa yang sifat dan obyek perkara yang sama hal ini pula demi, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana, serta kepentingan negara karena terkait dengan keuangan negara. Karena untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi.
Ide tentang proporsionalitas pidana lebih banyak terkait dengan tujuan Penjatuhan pidana  oleh  hakim  yang  termuat  dalam  putusannya,  seperti  terdakwa  harus  dipidana setimpal  dengan  perbuatannya,  Telah  sesuai  dengan  akibat  yang  ditimbulkan  oleh
perbuatan, atau terdakwa harus dipidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya. Prinsip kesetimpalan Merupakan istilah lain dari Proporsionalitas. 8
Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  mencapai keserasian  putusan mutlak, karena  hal  tersebut  akan  bertentangan  dengan  prinsip  kebebasan  hakim,  aturan  batas maksimal  dan  minimal  pemidanaan  dan  bertentangan  pula  dengan  rasa  keadilan  dan keyakinan  hakim.  Keserasian  tersebut  bukanlah  untuk  memberikan  pidana  yang  sama, tetapi  menjadikan  falsafah  pemidanaan  yang  tepat  dan  serasi  berdasarkan  asas Proporsinalitas  pemidanaan,  dan  berdasarkan  Prinsip  Proporsionalitas  pidana, setidaknya  diancam  dengan  pidana  yang  sama  atau  dapat  diperbandingkan  beratnya berdasarkan kerugian yang ditimbulkan dan kesalahan.

## Karakteristik Hukum disparitas Pidana
Faktor  yang  dapat  menyebabkan  timbulnya  disparitas  pidana  adalah  tidak  adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan bahwa pedoman  pemberian  pidana  akan  memudahkan  hakim  dalam  menetapkan pemidanaannya,  setelah  terbukti  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang didakwakan kepadanya. 9
Ciri khas keadilan dan hubungan spesialnya dengan hukum mulai muncul jika kita mengamati bahwa sebagian besar kritik yang dibuat dalam tinjauan adil dan tidak adil hampir  sama  bisa  diungkapkan  dengan  kata “ fair” (berimbang)  dan  “ unfair” (tidak berimbang). Keberimbangan jelas tidak berdampingan dengan moralitas secara umum; penunjukan pada istilah ini  terutama relevan  dalam dua situasi  kehidupan sosial. Yang satu  adalah  ketika  kita  membahas  bukan  perilaku  seorang  individu  melainkan  cara diperlakukannya  kelas-kelas  individu,  ketika  beban  atau  manfaat  tertentu  hendak didistribusikan  di  antara  mereka.  Dengan  demikian,  di  sini  apa  yang  disebut  sebagai berimbang atau tidak berimbang biasanya merupakan “jatah atau bagian”. Situasi kedua adalah Ketika kerugian tertentu telah diperbuat dan muncul klaim ganti tugi (kompensasi) atau penawarnya. 10
Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa salah satu  syarat  dalam  pemberian  pidana  adalah  beratnya  pidana  harus  seimbang  dengan
8 Mahrus Ali, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol 25. 2018, hlm. 138.
9 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni, Bandung, 1986, hlm. 9.
10 H.L.A Hart, Konsep Hukum , diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung : Nusa Media, 2009, hlm. 245-246 .
beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik, hal ini diperuntukkan supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Berkaitan dengan tujuan diadakannya batas  maksimum  dan  minimum  adalah  untuk  memberikan  kemungkinan  pada  hakim dalam  memperhitungkan  bagaimana  latar  belakang  dari  kejadian,  yaitu  dengan  berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan- keadaan  serta  suasana  waktu  delik  itu  dilakukan,  di  samping  tingkat  intelektual  atau kecerdasannya. 11
Sebab  sistem  peradilan  pidana  sebagai  sistem  penegakan  hukum  dengan sendirinya harus mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Sedangkan hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam sistem peradilan pidana merupakan prasyarat terselenggaranya proses hukum yang adil. 12 Keadilan  selain  merupakan  tujuan  hukum  juga  merupakan  roh  dalam  setiap putusan  sehingga  keadilan  terletak  dalam  irah-irah setiap  putusan  “Demi  Keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” 13
Oleh  karenanya  adanya putusan disparitas pidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi,  dimana  disparitas  pidana  dapat  terjadi  pada  pemidanaan  yang  tidak  sama terhadap  mereka  yang  melakukan  bersama  suatu  tindak  pidana  seperti  halnya  dalam Perkara Terdakwa H. Priyono dan Sarno yang memiliki Karakteristik hukum yang sama akan tetapi kemudian Putusan yang dijatuhkan berbeda, Di sinilah disparitas pemidanaan mempunyai  dampak  yang  dalam,  karena  di  dalamnya  terkandung  perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.
Dengan adanya putusan perkara dalam tindak Pidana Korupsi yang menerapkan disparitas pidana seperti perkara Terdakwa H. Priyono dan Sarno dengan pertimbangan jumlah  kerugian  keuangan  negara  yang  berbeda  (terjadi  perubahan  jumlah  kerugian keuangan negara) terhadap perkara yang diputus dalam perkara yang sama maka putusan tersebut dimungkinkan untuk dikoreksi pada tingkat peradilan yang lebih tinggi, dengan mengadili sendiri.
11 Djoko  Prakoso  dan  Nurwachid, Studi  tentang Pendapat-Pendapat  Mengenai  Efektivitas  Pidana  Mati  di Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 20.
12 Heri Tahir, Proses hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Laksbang, 2010, hlm. 9.
13 Bismar  Siregar. Mendekatkan  Hukum  dengan  Keadilan  Tuhan ,  Seminar  Hut  Kosgoro  ke-36  Garut,  25 Desember 1993.

## KESIMPULAN
Berdasarkan Hasil Penelitian ini dan pembahasan sebagaimana  diuraikan di atas, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:
1. Ratio  Decidendi dalam  Penjatuhan  Putusan  Pertimbangan  hakim  dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis yang didasarkan pada fakta persidangan dengan bersandar pada  alat bukti serta  peraturan hukum yang  terkait  dan  pertimbangan  non-yuridis  yaitu  alasan  pemberat  dan  yang meringankan.  sehingga  untuk  menentukan  berat  ringannya  pidana  yang dijatuhkan  sepenuhnya  diserahkan  kepada  hakim  bahwa  dalam  hal pemeriksaan perkara Terdakwa H. Priyono dipisah menjadi 2 Berkas ( splitsing ) dimana  perkara  tersebut  memiliki  ciri  dan  karakteristik  yang  sama  yaitu Tindak  pidana  Korupsi  Sertifikasi  Prona  pada  Kab.  Wakatobi,  dakwaan, tuntutan,  Kemudian  pembuktian  Pasal  yang  dikenakan  sama  sehingga penjatuhan  pidana  tidaklah  harus  berbeda  akan  tetapi  diperlakukan  sama sebagaimana  asas  Proporsionalitas,  oleh  karenanya  Penulis  berkesimpulan telah  terjadi  disparitas  dalam  penjatuhan  pidana  yang  dilandasi  oleh  asas Proporsional.  terjadinya  disparitas  pidana,  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh ideologi Hakim atau pemikiran dan falsafah pemidanaan yang berbeda antara pembalasan dan pembinaan.
2. Karakteristik hukum Pada perkara Nomor 14 /Pid.Sus/TPK/2016/Pn.Kdi dan Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2016/Pn.Kdi. adalah peristiwa hukum yang sama  dengan  keadaan  yang  sama  haruslah  diperlakukan  sama  berdasarkan asas  persamaan  Proporsional,  sehingga  jika  diperlakukan  berdasarkan  asas persamaan Proporsional maka seharusnya putusan pemidanaan tersebut juga sama.
Berdasarkan  kesimpulan  sebagaimana  telah  dirumuskan  di  atas,  maka  dapat ditarik Rekomendasi sebagai berikut:
1. Perlu  ada  suatu  pedoman  bagi  hakim  yang  dituangkan  dalam  SEMA  dengan mengklasifikasikan jumlah kerugian negara dan menetukkan perkiraan lama penjatuhan  pidana  kurungan  dan  menentukan  jenis  pemidanaan yang  tepat dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang  tepat  dan  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  terdakwa,  untuk  menghindari Disparitas Pidana.
2. Selain adanya pedoman, kirannya juga dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi penyertaan/turut serta, yang ciri dan  karakteristiknya sama,  mulai  dari  dakwaan,  tuntutan,  pemeriksaan  bukti  dan  saksi,  kiranya diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang sama.

## Daftar Pustaka

## Buku
Hart, H.L.A, Konsep Hukum , diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung : Nusa Media, 2009.
Mahkamah  Konstitusi, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi,  Cet.  I, Jakarta:  Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, 1992.
Prakoso,  Djoko  dan  Nurwachid, Studi  tentang  Pendapat-Pendapat  Mengenai  Efektivitas Pidana Mati di Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1986.
Tahir,  Heri, Proses  Hukum  yang  Adil  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia, Yogyakarta: Laksbang, 2010.

## Makalah dan Jurnal
Achjani, Eva, Proporsionalitas Penjatuhan pidana, jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke-41 No.2 April-Juni 2011
Ali, Mahrus, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana , jurnal Hukum ius Quia Iustum No.1 Vol 25 2018.
Harkrisnowo,  Harkristuti, Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan  Terhadap Proses  Legislasi  dan  Pemidanaan  di  Indonesia ”,  dalam  majalah  KHN  Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta: KHN.
Siregar, Bismar. Mendekatkan Hukum dengan Keadilan Tuhan , Seminar Hut Kosgoro ke-36 Garut, 25 Desember 1993.
Wijaksono, Tendik , Penjatuhan Pidana Oleh Hakim di bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan  Undang-Undang,  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika, Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2011.