Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3434-3441
Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia
Ani Lutfiyah 1) , Danang Purbo Raharjo, 2) M. Lathoif Ghozali 3) 1,2,3 FEBI, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya *Email korespondensi: annilutfiyah82674@gmail.com

## Abstract
the Islamic capital market industry needs to improve the ability to innovate and adapt quickly and precisely to continue to create accelerated industrial growth. To  find out the implementation of the Fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN–MUI) and to increase public trust regarding sharia securities and sharia securities transactions in the capital market, DSN-MUI has issued several fatwas related to products and the application of sharia principles in the securities transaction mechanism. and synergies between OJK and SROs, as well as DSN-MUI are very much needed to accelerate the existence of fatwas and regulatory foundations related to sharia products and services, as well as the implementation of socialization and education of the sharia capital market. The research method used is library research. DSN-MUI has an important role in the development of  the  Islamic  finance  industry  in  Indonesia.  One  of  them  is  through  the  issuance  of  a  fatwa  which  is  the operational reference for Islamic  financial  institutions  in Indonesia.  Given  his  significant  authority  in issuing fatwas in the field of Islamic capital markets. To further refine all transaction processes and regulations in the Islamic capital market so that they do not conflict with sharia principles, more fatwas and regulatory foundations are needed in the Indonesian capital market Self-Regulatory Organization (SRO), which consists of the Indonesia Stock  Exchange  (IDX),  PT  Clearing  Indonesian  Securities  Guarantee  Corporation  (KPEI)  and  PT  Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) related to sharia products and services.
Keywords: Indonesian Capital Market, Sharia Capital Market, DSN MUI Fatwa.
Saran  sitasi : Lutfiyah,  A.,  Raharjo,  D.  P.,  &  Ghozali,  M.  L .  (2022).  Implementasi  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN–MUI)  Terhadap  Pasar  Modal  Syariah  di  Pasar  Modal  Syariah Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 3434-3441. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6077
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6077

## 1. PENDAHULUAN
Pasar  modal  syariah  di  Indonesia  telah berkembang  selama  dua  dekade,  yaitu  dimulai  sejak pertama kali diluncurkannya reksa dana syariah pada tahun  1997.  Sejak  saat  itu,  pasar  modal  syariah Indonesia  terus  tumbuh  dan  berkembang  yang ditandai  dengan  semakin  banyaknya  produk  syariah, diterbitkannya  regulasi  terkait  pasar  modal  syariah, dan  semakin  bertambahnya  masyarakat  yang mengenal dan peduli pasar modal syariah antara  lain  saham  syariah,  reksa  dana  syariah, Sukuk  exchange  traded  funds  (ETF)  syariah  dan online  trading  syariah.  Mengenai  kerangka  hukum, Indonesia  telah  memiliki  peraturan  pasar  modal syariah berbasis fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI). Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang pasar
modal  syariah  semakin  meningkat  baik  melalui pendidikan formal maupun melalui sosialisasi dengan menggunakan informasi dan media lainnya.
Industri  pasar  modal  syariah  mempunyai  andil dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional. Sebagai industri yang menyediakan sumber pendanaan  dan  sarana  investasi  bagi  masyarakat, pasar modal  syariah  menjadi  pilar  pendukung  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melihat peran penting  tersebut,  industri  pasar  modal  syariah  perlu dikembangkan secara optimal. Saat ini industri pasar modal  syariah  mempunyai  pangsa  pasar  yang  relatif masih  kecil,  namun  demikian,  dari  tahun  ke  tahun terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Di tengah kondisi tersebut, industri pasar modal syariah perlu meningkatkan kemampuan untuk  berinovasi  dan  beradaptasi  secara  cepat  dan
tepat  agar  terus  tercipta  akselerasi  pertumbuhan industri.
Saat  ini,  Dewan  Syariah  Nasional  -  Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) sebagai otoritas fatwa di  bidang  keuangan  syariah  telah  memiliki  panduan umum  dalam  proses  penerbitan  suatu  Pernyataan Kesesuaian Syariah (PKS) kepada otoritas, Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS),  Lembaga  Bisnis  Syariah (LBS),  atau  Lembaga  Perekonomian  Syariah  (LPS) yang  menyatakan  bahwa  akad,  produk  dan/atau kegiatan  lembaga tersebut telah  sesuai  dengan  fatwa DSN-MUI.  Namun  demikian,  panduan  dimaksud masih  dalam  lingkup  proses  penerbitan  PKS, sedangkan  isi  dari  PKS  tidak  diatur  secara  lebih khusus.
DSN-MUI  mempunyai  peranan  penting  dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.  Salah  satunya  melalui  penerbitan  fatwa yang menjadi rujukan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Mengingat kewenangannya yang signifikan  dalam  penerbitan  fatwa  di  bidang  pasar modal syariah, maka OJK menjadikan fatwa di bidang syariah tersebut sebagai rujukan dalam pengembangan pasar modal syariah.
Kaitannya  dengan  pengembangan  pasar  modal syariah  tersebut,  ruang  lingkup  kerjasama  OJK  dan DSN-MUI  meliputi  narasumber  kajian,  penyusunan regulasi,  materi  literasi  pasar  modal  syariah, penyusunan  Daftar  Efek  Syariah  (DES)  hingga pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat  untuk  meningkatkan  literasi  dan  inklusi efek  syariah  di  pasar  modal.  Sementara  itu,  dalam upaya meningkatkan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip  syariah  di  pasar  modal,  OJK  bersama  DSN- MUI bekerjasama untuk terus meningkatkan kapasitas Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dan  Tim  Ahli Syariah  (TAS)  dalam  aspek  kesyariahan  dan  pasar modal,  antara  lain  melalui  pelaksanaan  kegiatan  pra ijtima’  sanawi  dan  ijtima’  sanawi.  Dengan  adanya sinergi  OJK  dan  DSN-MUI  tersebut  diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah semakin meningkat.
Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat  terkait  efek  syariah  dan  kesyariahan transaksi  efek  di  pasar  modal,  DSN-MUI  telah mengeluarkan  beberapa  fatwa  terkait  produk  dan penerapan prinsip syariah dalam mekanisme transaksi efek.  Fatwa  tersebut  antara  lain  Fatwa  Nomor 23/DSN-  MUI/IX/2002  tentang Obligasi  Syariah, Fatwa Nomor 80/DSNMUI/III/2011 tentang
Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Mekanisme Perdagangan  Efek  Bersifat  Ekuitas  di  Pasar  Reguler
Bursa Efek dan Fatwa Nomor 124/DSN- MUI/XI/2018  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah dalam  Pelaksanaan  Layanan  Jasa  Penyimpanan  dan Penyelesaian Transaksi Efek. Melalui fatwa mengenai transaksi  saham  syariah  di  pasar  reguler,  BEI mengembangkan  Sistem  Online  Trading  Syariah (SOTS).  Sementara  itu,  dengan  adanya  fatwa mengenai penerapan prinsip syariah pada layanan jasa penyimpanan  dan  penyelesaian  transaksi  efek, mendorong  KSEI  mempercepat  penyediaan  sub rekening efek syariah bagi investor yang bertransaksi melalui  SOTS.  Adanya  fatwa-fatwa  tersebut  di  atas patut disyukuri. Namun demikian, dalam rangka lebih menyempurnakan  seluruh  proses  transaksi  efek  di pasar  modal  agar  tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah, diperlukan lebih banyak fatwa dan landasan pengaturan di Self-Regulatory Organization (SRO) pasar  modal  Indonesia yang  terdiri  atas  PT Bursa  Efek Indonesia (BEI),  PT  Kliring  Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)  dan  PT  Kustodian  Sentral Efek Indonesia (KSEI)  yang  terkait  dengan  produk dan  jasa  layanan  syariah.  Untuk  itu,  sinergi  antara OJK dengan SRO, serta DSN-MUI sangat diperlukan dalam  rangka  mempercepat  adanya  fatwa  dan landasan  pengaturan  terkait  produk  dan jasa  layanan syariah,  serta  pelaksanaan  sosialisasi  dan  edukasi pasar modal syariah
Industri pasar modal termasuk didalamnya pasar modal syariah bertumbuhan pada tahun 2021. Dari 23 total  saham  IPO  yang  efektif  di  tahun  2021,  dan  18 emiten (78,26%) masuk dalam saham syariah, dengan total IPO saham syariah mencapai Rp2,90 triliun, atau sebesar  44,98%  dari total  IPO  saham  efektif  sebesar Rp6,45  triliun,  Perkembangan  pasar  modal  syariah salah  satunya  dipengaruhi  oleh  jumlah  penerbit  efek atau  yang  menerbitkan  efek  syariah  di  pasar  modal. Saat ini, pemahaman emiten maupun calon emiten di pasar  modal  terhadap  penerbitan  efek  syariah  masih perlu ditingkatkan, baik pemahaman mengenai teknis penerbitan  maupun  hal-hal  yang  berkaitan  dengan fatwa, akad kesyariahan, maupun penentuan underlying asset. Selain itu, emiten dan calon emiten juga perlu untuk mengetahui potensi dan keuntungan dari  penerbitan  efek  syariah.  Kecukupan  tingkat pemahaman  emiten  dan  calon  emiten  terhadap penerbitan  efek  syariah  dapat  membuka  salah  satu variable yang selama ini menjadi tantangan atas minat penerbitan efek syariah di pasar modal.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah library research.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan sumber  tertulis  seperti  buku,  atau  artikel  yang berkaitan dengan  Pasar Modal Syariah. Sebagai data primer yaitu Fatwa – fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan  Pasar  Modal  Syariah.  Sedangkan  data sekunder, yaitu kepustakaan lain yang menunjang data primer.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ulfah  Nur  Afiyah  dan  Moch  Mahbub  dalam Jurnal  yang  berjudul  Analisis  Fatwa  DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003  Tentang  Pasar  Modal  dan Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip  Syarian  Di Bidang  Pasar  Modal  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  latar  belakang  lahirnya  fatwa  adalah  umat Islam  pada  saat  itu  membutuhkan  pedoman pelaksanaan pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah.  Penggunaan  istilah  Prinsip  Syariah  di  Pasar Modal  disebabkan  karena  prinsip  umum  yang diterapkan  di  pasar  modal  sesuai  dengan  Prinsip Syariah dan pola yang digunakan di Indonesia, yaitu pola  integrasi.  POJK  adalah  hasil  legitimasi  fatwa. Kedua  isinya  konsisten.  POJK  hanya  menyebutkan sanksi  yang  mengacu  pada  pelaksanaan  POJK  yang lebih berkekuatan hukum.
Yenni  Batubara  dalam  Jurnal  yang  berjudul Analisis  Maslahah:  Pasar  Modal  Syariah  Sebagai Instrumen  Investasi  di Indonesia mengatakan mewujudkan  manfaat  ekonomi  dengan  menjadikan pasar  modal  sebagai  sarana  investasi  di  Indonesia dapat menghilangkan spekulasi dan praktik lain yang tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dalam  operasi pasar  pasar modal.  Untuk mencegah  perbuatan  yang menyimpang  dari  syariat  Islam  dapat  dilakukan dengan  meneguhkan  norma-norma  hukum  yang mengatur  kegiatan  perdagangan  di  pasar  modal, mengembangkan  pasar  modal  syariah.  Sehingga tujuan  ekonomi  tercapai,  yaitu  manfaat  bagi  emiten dan investor. Selain menjadi masalah bagi para pihak yang bertransaksi, juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi  seiring  dengan  pertumbuhan  pasar  modal syariah di Indonesia.
Masrina  dalam  jurnal  yang  berjudul  Dalil-Dalil Hukum  Yang  Digunakan  Dalam  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 40/DSN-MUI/X/2003  Tentang  Pasar  Modal  Syariah mengatakan  DSN-MUI  No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan Pedomam Umum Penerapan
Prinsip Syariah dibidang Pasar Modal sudah tepat dan sesuai dengan materi atau isi dari fatwa tersebut.
Kharis  Fadlullah  Hana  dalam  jurnal  Dialektika Hukum  Trading  Saham  Syariah  di  Bursa  Efek Indonesia mengatakan Pasar modal syariah merupakan  terobosan  baru  yang  diterapkan  sebagai solusi untuk meningkatkan tren investasi halal saat ini. Hal  ini  juga  sangat  menarik  bagi  masyarakat, khususnya  masyarakat  Islam,  untuk  menanamkan modal  pada  suatu  perusahaan  untuk  mendapatkan hasil dan ikut serta dalam pengembangan perusahaan, namun  hal  tersebut  terjadi  di  pasar.  tidak  beroperasi sesuai  dengan  prinsip  Syariah.  Pasar  modal  syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang bebas dari riba, perjudian, spekulasi dan hal-hal terlarang lainnya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perdagangan ekonomi.
Yusi  Septa  Prasetia  dalam  jurnal  yang  berjudul Implementasi  Regulasi  Pasar  Modal  Syariah  Pada Sharia  Online  Trading  System  (SOTS)  mengatakan SOTS  diharapkan  dapat  meningkatakn  jumlah investor,  meningkatkan  nilai  transaksi  pasar  modal, memudahkan  investor  dalam  bertransaksi  dan mendapatkan  informasi  perusahaan.  Sedangkan regulasi  pasar  modal  diharapkan  mampu  merubah paradigma investor muslim  tentang  pasar  modal  dan meningkatkan  kepercayaan  investor  muslim  dalam investasi saham.
Anna  Nurlita  dalam  jurnal  yang  berjudul Investasi di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam menyimpulkan  bahwa  Undang-Undang  Pasar  Modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak  membedakan  antara  pasar  modal  dan  pasar modal  syariah.  Oleh  karena  itu,  konsep  pasar  modal syariah pada dasarnya merupakan konsep pasar modal yang  diatur  oleh  UU  Pasar  Modal.  Namun,  di  pasar modal syariah, beberapa hal yang ditekankan, seperti bisnis emiten, surat berharga yang diterbitkan emiten, dan mekanisme perdagangan yang dilakukan investor, serta  harus  berpegang  pada  prinsip  syariah.  Prinsip Syariah didasarkan pada ajaran Islam, dan pembentukannya  dilakukan  melalui  fatwa  yang diterbitkan oleh DSN-MUI.
Muhammad  Abduh  dalam  jurnal  yang  berjudul Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pasar Modal Syariah mengatakan Keberadaan pasar modal Syariah memberikan peluang yang sama bagi umat Islam dan non-Islam  yang  ingin  menginvestasikan  dananya sesuai  dengan  prinsip  Syariah  membawa  kedamaian dan kepercayaan dalam perdagangan Halal.
Dibukanya  Jakarta  Islamic  Index  (JII)  di  Indonesia pada  tahun  2000  sebagai  pasar  modal  syariah memberikan peluang bagi investor untuk berinvestasi pada  perusahaan  yang  menganut  prinsip  syariah. Indeks  Syariah  JII  dan  ISSI  menawarkan  berbagai produk termasuk ekuitas, pendapatan tetap, sukuk dan reksa  dana  Syariah.  Sepanjang  risalah  ini,  penulis berusaha  menjelaskan  penerapan  prinsip-prinsip ekonomi  syariah  pada  pasar  modal  syariah.  Sebagai penunjang kemampuan melayani pasar modal syariah.
Diana  Wiyanti  dalam  jurnal  yang  berjudul Perspektif  Hukum  Islam  terhadap  Pasar  Modal Syariah  Sebagai  Alternatif  Investasi  Bagi  Investor mengatakan  bahwa  dalam  investasi  syariah  unsur kemaslahatan dunia dan akhirat mempunyai prioritas yang  utama,  sehingga  investasi  bertujuan  jangka panjang.  Sementara  spekulasi  bertujuan  hanya  untuk mencari  untung  dalam  jangka  pendek  tanpa memperhatikan  kepentingan  orang  lain  serta  sering kali  menggunakan  cara-cara  yang  melanggar  aturan yang  berlaku.  Hukum  Islam  sangat  mendorong aktivitas  investasi  di  pasar  modal  syariah.  Hal  ini didukung  oleh  konsep  dasar  hukum  Islam  dalam  Al Quran, hadis, fikih dan pendapat para ulama.
Berdasarkan  berbagai  penjelasan  di  atas mengenai  fatwa  DSN  MUI  mengenai  Pasar  Modal syariah dapat  disimpulkan  Prinsip-prinsip  Syariah  di pasar  modal  syariah  adalah  prinsip-prinsip  yang didasarkan  atas  ajaran  Islam  yang  penetapannya dilakukan  oleh  DSN-MUI  melalui  fatwa  yang dikeluarkan yang dijadikan pijakan dalam operasional pasar modal syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan  bagi  perusahaan  dan  juga  investor. selain keuntungan bagi para pihak yang bertransaksi, juga  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  seiring dengan  pertumbuhan  pasar  modal  syariah  di Indonesia.

## Pasar Modal Syariah
Pasar modal adalah pasar untuk berbagai produk keuangan jangka panjang yang dapat diperdagangkan dalam  bentuk  utang,  saham,  produk  derivatif,  atau produk lainnya. Pasar modal adalah sarana pendanaan perusahaan  dan  lembaga  lain  (seperti  negara)  dan merupakan sarana investasi oleh investor. Oleh karena itu,  pasar  modal  memfasilitasi  berbagai  sarana  dan prasarana  untuk  perdagangan  dan  kegiatan  terkait lainnya.
Pasar modal syariah adalah pasar modal di mana penerbit,  jenis  surat  berharga  yang  diperdagangkan,
dan  keseluruhan  mekanisme  operasi  yang  terkait dengan  mekanisme  perdagangan  tersebut  menganut prinsip-prinsip  syariah.  Sedangkan  Efek  Syariah adalah  surat  berharga  yang  ditetapkan  dalam Anggaran Dasar Sektor Pasar Modal yang Anggaran Dasar  dan  cara  penerbitannya  sesuai  dengan  prinsip Syariah.
Instrumen pasar modal syariah telah diperkenalkan  sejak  tahun  1997,  pasar  modal  yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dilakukan pada  taggal  14  Maret  2003  dan  telah  ditandatangani kerjasama  antara  Bapepam-LK  dan  Dewan  Syariah Nasional (DSN-MUI), yang dilanjutkan antara DSN- MUI dengan Self-Regulatory Organization (SRO) pasar  modal  Indonesia yang  terdiri  atas  PT Bursa  Efek Indonesia (BEI),  PT  Kliring  Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)  dan  PT  Kustodian  Sentral Efek Indonesia (KSEI).  Setelah  itu  lahir  beberapa fatwa MUI tentang ketentuan operasional pasar modal syariah  hasil  kerja  sama  dengan  Bapepam-LK. Diantaranya fatwa No 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman  pelaksanaan  investasi  untuk  reksadana syariah.  Fatwa  no  33/DSNMUI/IX/2002  tentang obligasi  syariah  dan  fatwa  No  33/DSNMUI/IX.2002 tentang obligasi syariah mudharabah.
Kelahiran  pasar  modal  syariah  Indonesia pertamakali dengan diterbitkannya reksa dana syariah pertama pada 1997 dan diikuti dengan diluncurkannya Jakarta  Islamic  Index  (JII)  sebagai  indek  saham syariah  pertama,  yang  terdiri  dari  30  saham  syariah paling  likuid  di  Indonesia  pada  tahun  2000.  Pada tahun 2001, DSN-MUI menerbitkan Fatwa nomor 20 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana  Syari'ah  dan  pada  tahun  2003,  DSN-MUI menerbitkan  Fatwa  nomor  40  tentang  Pasar  Modal dan  Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  di Bidang  Pasar  Modal.  Peraturan  Bapepam  dan  LK (saaat  ini  OJK)  tentang  pasar  modal  syariah  diawali dengan  diterbitkan  pada  tahun  2006  dan  selanjutnya diterbitkannya Daftar Efek Syariah (DES) pada 2007.

## Fatwa DSN MUI mengenai Pasar Modal Syariah
Perkembangan keuangan syariah dalam beberapa dekade  terakhir  tampaknya  telah  mempengaruhi perkembangan  pasar  modal  berbasis  syariah  di beberapa negara, termasuk Indonesia. Ini menunjukkan  betapa  dibutuhkannya  riba  bagi  para ekonom  yang  tidak  menginginkan  riba.  Namun demikian,  diperlukan  rambu-rambu  atau  pedoman- pedoman  tertentu  tentang  cara  penanganan  transaksi
di pasar modal agar dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, tonggak revitalisasi pasar modal  syariah  di  Indonesia  adalah  Indeks  Saham Syariah  Indonesia  (ISSI)  sebagai  indeks  gabungan saham Syariah yang terdiri dari seluruh saham Syariah yang  tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dan meluncurkan.  Syariah  Online  Trading  System (SOTS).  Perusahaan  Efek  pada  tahun  yang  sama. SOTS adalah sistem pertama di dunia yang dirancang untuk memfasilitasi investor Islam untuk memperdagangkan  saham  sesuai  dengan  prinsip- prinsip Islam. Pada tahun 2013, Bank Syariah Mandiri menjadi Bank RDN Syariah pertama. Selain itu, ETF Syariah  pertama  kali  diluncurkan  di  Indonesia  pada tahun yang sama. Bank Panin Syariah menjadi emiten syariah pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014.
Fatwa  DSN-MUI  merupakan  tanggapan  atas pernyataan  ulama  yang  tergabung  dalam  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  tentang ekonomi  dan  aspek  syariah  dalam  hukum  positif Indonesia,  dan  DSN-MUI-Fatwa  merupakan  produk yang mengikat dan legal. Produk hukum yang bersifat regulasi  dan  mengikat  adalah  POJK.  Namun  dalam membuat  POJK  di  pasar  modal  syariah,  OJK  selalu memasukkan  DSN-MUI  secara  kelembagaan  dan tentunya  memperhatikan  fatwa  DSN-MUI  terkait. Apa yang tertuang dalam fatwa masih bersifat umum. Sedangkan  inti  dari  fatwa  telah  diproses  oleh  POJK dan dibawa ke redaksi yang lebih prosedural. Secara umum,  isi  POJK  merupakan  isi  fatwa.  Fatwa  tidak mengikat,  tetapi  POJK  mempunyai  akibat  hukum (hukum  positif).  Dalam  arti  lain,  POJK  adalah  hasil legitimasi fatwa.
Lembaga  yang  mengatur  mengenai  penerapan prinsip  syariah  di  pasar  modal  Indonesia  adalah Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI) untuk penerbitan fatwa yang berhubungan  dengan  kegiatan  investasi  dalam  pasar modal  syariah  Indonesia.  Fatwa  pertama  mengenai pasar modal syariah yang diterbitkan DSN-MUI pada 2001  adalah  fatwa  Nomor  20  mengenai  penerbitan reksa dana syariah. Pada 2003, DSN-MUI menerbitkan  fatwa  nomor  40  mengenai  pasar  modal dan  pedoman  umum  penerapan  prinsip  syariah  di bidang  pasar  modal  dan  pada  2011,  DSN-MUI menerbitkan  fatwa  nomor  80  mengenai    Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat  Ekuitas  di  Pasar  Reguler  Bursa  Efek.Agar prinsip-prinsip  syariah  di  pasar  modal  Indonesia
menjadi  lebih  mengikat  dan  mempunyai  kepastian hukum, Otoritas Jasa Keuangan mengkonversi prinsip syariah  di  pasar  modal  Indonesia    dalam  peraturan OJK  nomor  15/POJK.04/2015  mengenai    penerapan prinsip syariah di pasar modal.
Meskipun  fatwa  sifatnya  tidak  mengikat,  tetapi pada  prakteknya  fatwa  DSN-MUI  adalah  salah  satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia Tiga fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah:
a. Fatwa  DSN-MUI  Nomor  20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai    Pelaksanaan  Investasi  Untuk  Reksa dana Syariah
b. Fatwa  DSN-MUI  Nomor  40/DSN-MUI/X/2003 mengenai  Pasar  Modal  dan  Pedoman  Umum Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
c. Fatwa  DSN-MUI  Nomor  80/DSN-MUI/III/2011 mengenai  Prinsip  Syariah  dalam  Mekanisme Perdagangan  Efek  Bersifat  Ekuitas  di  Pasar Reguler Bursa Efek.
Beberapa  Fatwa  yang  dikeluarkan  Dewan Syariah  Nasional  -  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI) berkaitan dengan pasar modal syariah Indonesia adalah:
a. Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
b. Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 mengenai Obligasi Syariah
c. Fatwa Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 mengenai Obligasi Syariah Mudharabah
d. Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
e. Fatwa Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 mengenai Obligasi Syariah Ijarah
f. Fatwa Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
g. Fatwa Nomor 65/DSN-MUI/III/2008 mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
h. Fatwa Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
i. Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 t mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
j. Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 mengenai Metode Penerbitan SBSN
k. Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
l. Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 mengenai SBSN Ijarah Sale and Lease Back
m. Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 mengenai SBSN Ijarah Asset To Be Leased
n. Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar
Reguler Bursa Efek.
o. Fatwa Nomor 94/DSN-MUI/VI/2014 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip
Syariah
p. Fatwa Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
q. Fatwa Nomor 120/DSN-MUI/II/2018 Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset

## Berdasarkan Prinsip Syariah

## Implementasi Fatwa DSN MUI Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia
Pasar  modal,  termasuk  pasar  modal  syariah, merupakan  bagian  dari  keseluruhan  industri  jasa keuangan, yang terdiri dari industri perbankan, pasar modal,  dan  keuangan  non-perbankan.  Sebagai  satu kesatuan, ketiga sektor tersebut saling mempengaruhi. Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  pengembangan  pasar modal  syariah,  perlu  dilakukan  koordinasi  dengan pihak-pihak terkait  di  lingkungan internal  OJK  yang menguasai  masing-masing  cabang  dan  organisasi eksternal  terkait.  Selain  itu,  dukungan  pemerintah sebagai pembuat kebijakan diperlukan untuk menyusun  pedoman  terpadu  pengembangan  pasar modal  syariah.  Untuk  mempercepat  pertumbuhan pasar  modal  Syariah,  kita  perlu  meningkatkan penawaran  dan  permintaan  produk  dan  layanan  di pasar  modal  Syariah.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa salah  satu  tantangan  dalam  industri  pasar  modal syariah  adalah  rendahnya  likuiditas  produk  syariah. Oleh  karena  itu,  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan  jumlah  dan  variasi  pemasok  produk pasar  modal  syariah  baik  dari  emiten  maupun perusahaan investasi. Selain itu, peningkatan pada sisi penawaran harus dibarengi dengan peningkatan pada sisi  permintaan,  yaitu  peningkatan  investor  baik institusi  dan  ritel.  berikut  pertumbuhan  Investor Syariah  di  pasar  modal  Syariah  Indonesia  Tahun 2021:
Prinsip  syariah  di  pasar  modal  adalah  prinsip hukum  Islam  dalam  kegiatan  di  bidang  pasar  modal yang  berdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia, baik fatwa DSN - MUI yang telah ditetapkan maupun fatwa DSN-MUI yang belum ditetapkan  dalam  peraturan  Bapepam  dan  LK.  Pada BAB II pasal 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor  40/DSN  MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yaitu:
a. Pasar Modal dan seluruh mekanisme kegiatannya mengenai Emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang  telah  sesuai  dengan  Syariah  apabila memenuhi prinsip-prinsip Syariah.
b. Efek  dipandang  memenuhi  prinsip  Syariah apabila  memperoleh  Pernyataan  Kesesuaian Syariah.
Kegiatan  pembiayaan  dan  investasi  di  pasar modal  pada  prinsipnya  adalah  kegiatan  yang dilakukan oleh pemilik harta (shabibul maal) terhadap emiten  (pemilik  usaha),  yang  mana  pemilik  modal berharap  memperoleh  keuntungan  atau  manfaat tertentu.  kegiatan  investasi  di  pasar  modal  sama seperti  investasi  lainnya,  yaitu  mengutamakan  halal dan  adil.  secara  garis  besar  prinsip  tersebut  dapat uraikan sebagai berikut:
a. Pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat.
b. Uang  merupakan  alat  bantu  pertukaran  nilai,  di mana pemilik modal akan memperoleh bagi hasil dari  kegiatan  usaha  tersebut,  maka  pembiayaan dan  investasi  harus  pada  mata  uang  yang  sama dengan pembukuan kegiatan usaha.
c. Akad  yang  terjadi  antara  pemilik  harta  dengan emiten harus jelas. Tindakan maupun
informasinya  harus  transparan  dan  tidak  boleh
menimbulkan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak.
d. Pemilik  modal  maupun  emiten  tidak  boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian.
e. Mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten.
Penerapan  prinsip  syariah  secara  utuh  dan lengkap dalam kegiatan di pasar modal syariah, harus berdasarkan  pada  landasan-landasan  yang  sesuai dengan  ajaran  Islam.  Beberapa  Landasan  yaitu  Al- Quran {Q.S. Al-Baqarah (2): 275-279; Q.S. An-Nisa (4):  29;  Q.S.  Al-Jumu’ah  (62):  10;  Q.S.  Al-Maidah (5):1},  serta  hadis  Nabi  SAW  ataupun  dari  hasil Ijtihad para ahli hukum Islam.
Sesuai  dengan  kaidah ushul  fikih (kaidah  dasar- dasar  hukum  fikih)  masalah  ibadah  hukum  asal sesuatu  adalah  terlarang,  kecuali  ada  perintah  yang membolehkannya.  dan  dalam  masalah  muamalah, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada larangannya.
Berdasarkan  syariah  Islam  pada  prinsipnya segala  perikatan  adalah  diperbolehkan  kecuali ada nash yang  melarang.  Perikatan  yang  berkaitan dengan  kerja  sama  usaha,  penanaman  modal,  utang- piutang, pinjam-meminjam, jual beli, dan sebagainya, pada  dasarnya  boleh  dilakukan  seorang  muslim dengan anggota masyarakat lainnya, sepanjang dalam perikatan tersebut tidak terdapat hal yang dilarang.
DSN  MUI  mengeluarkan  fatwa No.  40/DSN- MUI/X/2003 mengenai  Pasar  Modal  dan  Pedoman Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Bidang  Pasar Modal yang dimaksud dengan transaksi/perdagangan efek yang dilarang adalah:
a. Transaksi  harus  dilakukan  sesuai  prinsip  kehati- hatian  dan  tidak  diperbolehkan  melakukan spekulasi  dan  manipulasi  yang  di  mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir,
risywah, maksiat serta kezhaliman.
b. Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba,  maisir,  risywah,  maksiat  dan  kezhaliman yangdimaksud pada ayat (1) meliputi:
1) Bai’najsy,  adalah  melakukan  penawaran palsu.
2) Bai’  al-ma’dum,  yaitu  melakukan  penjualan atas  barang  (efek  syariah)  yang  belum dimiliki (short selling).
3) Insider  trading,  yaitu  memakai  informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan.
4) Menyebarkan informasi yang menyesatkan.
5) Margin  trading,  yaitu  melakukan  transaksi atas  efek  syariah  dengan  fasilitas  pinjaman berbasis  bunga  atas  kewajiban  penyelesaian pembelian efek syariah.
6) Ihtikar  (penimbunan),  yaitu  melakukan pembelian  atau  pengumpulan  suatu  efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek  syariah  dengan  tujuan  mempengaruhi pihak lain.
7) Transaksi-transaksi  lain  yang  mengandung unsur-unsur di atas.
Pada  12  Maret  2021,  ditetapkan  POJK  Nomor 5/POJK.04/2021 mengenai Ahli Syariah Pasar Modal. POJK  ini  adalah  penyesuaian  atas  POJK  Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. POJK  Nomor  5/POJK.04/2021  tentang  Ahli  Syariah Pasar  Modal  mengakomodir  perkembangan  industri pasar  modal  syariah  dan  meningkatkan  mekanisme pengawasan  terhadap  ASPM,  maka  dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai ASPM, seperti penyempurnaan  persyaratan  kompetensi  menjadi ASPM,  di  mana  ASPM  perlu  diwajibkan  untuk memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga  Sertifikasi  Profesi  (LSP)  di  bidang  Pasar Modal  dan  melalui  POJK  ini  terdapat  penghapusan ketentuan  mengenai  ASPM  badan  usaha,  percepatan Service  level  Agreement  (SLA),  penyampaian dokumen secara elektronik, pelaporan, ketentuan non aktif  sementara,  dan  rangkap  jabatan.  Untuk memberikan  keyakinan  bahwa  efek  syariah  yang diterbitkan  memenuhi  prinsip  syariah  diperlukan adanya  opini  syariah  atau  Pernyataan  Kesesuaian Syariah  (PKS)  dari  pihak  yang  mempunyai kompetensi di bidang syariah. Sesuai POJK nomor 16 tahun 2015, pihak tersebut adalah Ahli Syariah Pasar Modal  (ASPM).  Sampai  dengan  31  Desember  2019 jumlah  ASPM  yang  terdaftar  di  OJK  sebanyak  113 orang.

## 4. KESIMPULAN
DSN-MUI  mempunyai  peranan  penting  dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.  Salah  satunya  melalui  penerbitan  fatwa yang menjadi rujukan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Mengingat kewenangannya yang signifikan  dalam  penerbitan  fatwa  di  bidang  pasar modal syariah, maka OJK menjadikan fatwa di bidang
syariah tersebut sebagai rujukan dalam pengembangan pasar modal syariah.
Untuk  lebih  menyempurnakan  seluruh  proses transaksi  dan  regulasi  di  pasar  modal  syariah  agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, diperlukan lebih banyak fatwa dan landasan pengaturan di  Self- Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia yang terdiri atas PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)  dan  PT  Kustodian  Sentral Efek Indonesia (KSEI)  yang  terkait  dengan  produk dan  jasa  layanan  syariah.  Untuk  itu,  sinergi  antara OJK dengan SRO, serta DSN-MUI sangat diperlukan dalam  rangka  mempercepat  adanya  fatwa  dan landasan  pengaturan  terkait  produk  dan jasa  layanan syariah,  serta  pelaksanaan  sosialisasi  dan  edukasi pasar modal syariah. Dalam Fatwa No. 40 tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal,  DSN-MUI  telah mengatur  jenis  transaksi  perdagangan  efek  yang dilarang.  Menurut  fatwa  tersebut,  pelaksanaan transaksi  harus  dilakukan  menurut  prinsip  kehati- hatian  serta  menghindari  spekulasi  dan  manipulasi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.

## 5. REFERENSI
Afiyah, U. N., & Mahbub, M. (2019). Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 40/Dsn-Mui/X/2003 Tentang Pasar Modal  Dan  Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip Syarian  Di  Bidang  Pasar  Modal. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah , 6 (1), 83-98.
Batubara,  Y.  (2020).  Prasetia,  Y.  S.  (2017). Implementasi  Regulasi  Pasar  Modal  Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS). Al- Tijary ,  133-144. HUMAN  FALAH:  Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , 2 (7).
Masrina, M. (2020). Analisis Dalil-Dalil Hukum yang Digunakan  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Nomor  40/DSN-MUI/X/2003  tentang Pasar Modal Syariah. JURNAL HUKUM
EKONOMI SYARIAH , 3 (2), 117-129.
Hana, K. F. (2018). Dialektika Hukum Trading Saham Syariah  di  Bursa  Efek  Indonesia. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law , 1 (2), 148-160. Prasetia,  Y.  S.  (2017).  Implementasi  Regulasi  Pasar Modal  Syariah  Pada  Sharia  Online  Trading System (SOTS). Al-Tijary , 133-144.
Nurlita,  A.  (2015).  Investasi  di  pasar  modal  syariah dalam kajian Islam. Kutubkhanah , 17 (1), 1-20. Abduh, M. (2015). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam  Pasar  Modal  Syariah. Jurnal'Adliya , 9 , 99-114.
Wiyanti, D. (2013). Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor. Jurnal Hukum Ius Quia
Iustum , 20 (2), 234-254.
Sri  nurhayati  &  wasilah,  Akuntansi  Syariah  di Indonesia-  Jakarta:  Salemba  Empat,  2013  Hal. 352
Soemitra,  Andri,  Bank  &  Lembaga  Keuangan Syariah-  Jakarta:  PT.  Kencana  Prenada  Media Group, 2009. Hal: 113
Erry  Firmansyah,  chief  editor:  Adi  Hidayat, Metamorfosa  Bursa  Efek-jakarta:  Bursa  Efek Indonesia. Hal :137-138 https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan- fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia- lt5837dfc66ac2d (diakses tanggal 25 Mei 2022) https://www.idx.co.id/idx-syariah/  (di  akses  25  Mei 2022) https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/(di akses 25 Mei 2022) https://www.pasarmodalsyariah.com/p/yuk- kenalan/fatwa (di akses 25 Mei 2022) https://idxislamic.idx.co.id/whats-on-idx-
islamic/kinerja-pasar-modal-syariah/ (di akses 25 Mei 2022)