## HUKUM BERADA DALAM SELISIK RAGAM DIMENSI KAMPUS MERDEKA
Oleh:
H. Suparto Wijoyo
Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Dosen Filsafat Hukum Fakultas Hukum Email : suparto_wijoyo@yahoo.com

## Abstrak
Unversitas merupakan “ habitat ” dari “spesies” yang unik dengan kualifikasi terpelajar . Kampus tampil sebagai institusionalitas  manajemen  universitas.  Ruas-ruas  administratif  diciptakan  dengan  wadah  birokratik.  Kampus mustinya  mampu  menguraiartikan  dan  mengartikulasikan  “suara  kampung”  secara  keilmuan.  Kekuatan penalaran  dan  moral  adalah  identitas  tunggal.  Otokam  harus  diancangkan  untuk  mencapai  “ pendidikan  kritis yang  membebaskan .”  Semua  instrumen  kelembagaan  “ide  universitas”  ditambatkan  pada  titik  yang  sama: “Pelayanan dan pemberkatan atas lahirnya bayi-bayi unggul.” Dinamika perceraian sain dan filsafat, lengsernya rezim  Newton,  serta  inovasi  paradigmatik  yang  dewasa  ini  menghiasi  belantara  ilmu,  adalah  momentum  tepat untuk  merekonstruksi  otokam.  “Hukum  bukanlah  kosmos  kaidah  yang  otonom”.  Hukum  ada  dalam lilitan kompleksitas  “warna”. Ia  bukanlah  “pelangi”  yang atraktif. Hukum adalah suara  norma  dan realita,  gemilang aturan  dan  fakta.  Hukum  itu  normatif,  sekaligus  empiris.  Penglihatan  ini  akan  mampu  mengkonstalasi  dan mengkonstatir  hukum  tidak  sekedar  “adonan  firman  normatif”,  tetapi  juga  manifestasi  “totalitas  fenomena empiris”  yang  eksis  dalam  entitas  sosial.  Pencampakan  hukum  dari  salah  satu  “nuansa”  (normatif  saja  atau empiris saja) adalah tonggak  datangya  malapetakan hukum. Pandangan arogan-segmental tentang  hukum jelas “mendegradasi  hukum”  dan  menjadikan  hukum  mengalami  derita  “beban  sejarah”  dalam  lorong  sains  global. Kita  tidak  hendak  mau  mendendangkan  “lonceng  kematian  hukum”  atawa  bergaya  “kacamata  kuda”  bukan? Mari mempelajari hukum dalam “khazanah dan mozaik” norma dan fakta. Kalau otokam tidak “berwisata” ke sana, mari kita gelar sendiri kenduri kolosal otonomi berkarya di kantin sebelah.
Keywords: hukum, dimensi kampus, otonomi

## A. INTRODUCTION
Di kedai kopi terjalin komunikasi intelektual dan kerakyatan yang terkadang “ nakal ”. Semua oleh-oleh perkuliahan  di  kelas  dibincang  dengan  menguras  energi  intelegensia  yang tentu saja membutuhkan alokasi “ kalori akademik ” tinggi. Silang selisih acapkali menggejala dan  terjadi.  Perdebatan  sengit  menyeruak  ke  permukaan.  Ini  hal  biasa.  Mereka  saling keluarkan kartu dan jurus  argumentasi dengan  suara  yang  aksentuatif.  Entah  mengapa? Dinamika  obrolan  kontekstual  dan gres ternyata  seringkali  berakhir  dengan ketawa  lepas yang disertai derai senyum rayu kemenangan . Oh…oh… tampaknya busa dan liur mulutnya
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e- journal.unair.ac.id/ADJ
sampai lepas serta muncrat mengena lawan bicara. Ha…ha…ha… Meski demikian. Tak ada duka di sana.
Simak  saja celoteh mereka  tentang  otonomi  kampus  (otokam).  Sejak  awal  dekade sembilan puluhan sampai 2019 ini, otokam digeliatkan dengan kampus merdeka. Namun, kini dengung otokam nyaris tak terdengar lagi . Gelora otonomi daerah (otoda) telah memekakkan telinga dan menggeser garis edar otokam. Aneh, insan kampus lebih sibuk dengan otoda dan dalam derajat tertentu hampir “lupa” dengan otokam. Benarkah akan ada otokam? Mengapa perlu  otokan?  Dan  dari  mana  otokam  harus  dimulai?  Sebuah  pertanyaan  yang  disodorkan pula buat membidik tabiat otoda.
Unversitas  merupakan  “ habitat ”  dari  “spesies”  yang  unik  dengan  kualifikasi terpelajar .  Kampus  tampil  sebagai  institusionalitas  manajemen  universitas.  Ruas-ruas administratif  diciptakan  dengan  wadah  birokratik.  Wilayah  “ide  universitas”  yang  saintifik dirajut  dalam  jaring-jaring  kelembagaan  yang  prosedural.  Tatkala  mekanisme  struktural organisatoris kampus dirasa kurang kondusif bagi pengembangan “ide universitas” apa yang mesti dilakukan?
Otokam  yang  ditawarkan  dan  tengah  diagendakan  tentu  harus  mampu menjabarmaknakan  cita  besar  universitas.  Independensi  dan  kebebasan  mengembangkan “ritual  kreatifitas”  intelektual  harus  menjadi starting  point otokam.  Penyelenggaraan “administrasi  universitas”  harus diwerdikan untuk  mendorong  keragaman  gaya  “senam kesegaran intelektual”  yang menyehatkan. Perkuliahan adalah forma kinerja interaktif  yang mencerahkan  dan  mencerdaskan. Intellectual  freedom adalah  kebutuhan  dasar  (“nyawa”) perguruan tinggi.
Kampus  mustinya  mampu  menguraiartikan  dan  mengartikulasikan  “suara  kampung” secara  keilmuan.  Kekuatan  penalaran  dan  moral  adalah  identitas  tunggal.  Mengikuti pandangan Paulo Freire , otokam harus diancangkan untuk mencapai “ pendidikan kritis yang membebaskan .” Semua instrumen kelembagaan “ide universitas” ditambatkan pada titik yang sama:  “Pelayanan  dan  pemberkatan  atas  lahirnya  bayi-bayi  unggul.”  Dinamika  perceraian sain  dan  filsafat,  lengsernya  rezim  Newton,  serta  inovasi  paradigmatik  yang  dewasa  ini menghiasi belantara ilmu, adalah momentum tepat untuk merekonstruksi otokam.
Bagaimana dengan “kolam hukum kita”? Apakah sinyalemen “ the great distruption ” yang  dilansir Francis  Fukuyama tengah  menjagkiti  “diri  hukum”?  Ya…  agar  hukum bermartabat,  yuris  harus  bertabiat.  Tibalah  saatnya  untuk  mereparasi  keunggulan  sektoral. Cantrik-cantrik hukum berwikrama sangat urgen untuk menyuarakan hukum dalam konteks eksistensialnya.  Kata A.H.  de  Wild :  “Hukum  bukanlah  kosmos  kaidah  yang  otonom”.
Hukum ada dalam lilitan kompleksitas “warna”. Ia bukanlah “pelangi” yang atraktif. Hukum adalah  suara  norma  dan  realita,  gemilang  aturan  dan  fakta.  Hukum  itu  normatif,  sekaligus empiris.  Penglihatan  ini  akan  mampu  mengkonstalasi  dan  mengkonstatir  hukum  tidak sekedar “adonan firman normatif”, tetapi juga manifestasi “totalitas fenomena empiris” yang eksis dalam entitas sosial. Bagaimana teman-teman hukum?
Pencampakan hukum dari salah satu “nuansa” (normatif saja atau empiris saja) adalah tonggak  datangya  malapetakan  hukum.  Pandangan  arogan-segmental  tentang  hukum  jelas “mendegradasi  hukum”  dan  menjadikan  hukum  mengalami  derita  “beban  sejarah”  dalam lorong  sains  global.  Kita  tidak  hendak  mau  mendendangkan  “lonceng  kematian  hukum” atawa  bergaya  “kacamata  kuda”  bukan?  Mari  mempelajari  hukum  dalam  “khazanah  dan mozaik”  norma  dan  fakta.  Kalau  otokam  tidak  “berwisata”  ke  sana,  mari  kita  gelar  sendiri kenduri kolosal otonomi berkarya di kantin sebelah.

## B. LITERATURES

## Proyeksi Perguruan Tinggi
Ini masalah lama. Mengantisipasi prospek perguruan tinggi di masa depan merupakan ekspresi-responsif futurologist 1 yang  hanya  berkisi  “ commonsense  every  day  meaning ”  saja, tanpa  pretensi  ilmiah  sekalipun,  sudah  menyimbullambangkan  keintegritasan  akademikus yang  turut handarbeni-hangrukebi dunia  pendidikan. 2 Apalagi  dalam  masyarakat  modern yang  mensuperioritaskan human  resources, sains  dan  teknologi  sesuai  dengan  takaran ritmenitas  periodesasi  zaman 3 yang  cederung  mengkonstelasikan public  opinion bahwa perguruan  tinggi  tak  lebih  dari  sebuah  anakronisme  tanpa  harapan  seperti  yang  dulu  sering disindir Moegono sebagai  konsekuensi  pergeseran artikulasi  posisi  kaca  benggala “ agent  of change  and  development ”  menjadi  enterprise  pemproduksi  “panji  klantung”.  Mengingat tingginya  aspirasi-aspiratif  pendidikan  di  perguruan  tinggi  nampaknya  belum  diimbangi dengan  ruhaniah  kehidupan  akademik  yang  memadai. 4 Perguruan  tinggi  pada  sidiknya terkesan  “kepradah”  dalam  menyikapi  kompleksitas  problematikanya  guna  mengaktualisir jatidiri yang inovatif.
1 Suparto Wijoyo , “Robohnya Tahtah Sang Ketua”, Jawa Pos, 19 Juli 2017.
2 Suparto Wijoyo , “Fenomena Negara Hukum Gembelengan”, Jawa Pos, 25 April 2017.
3 Suparto Wijoyo , “Penerapan Teknologi di Era Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan”, Makalah Temu  Ilmiah  Forum  Kajian  dan  Komunikasi  Nusantara, 26  Agustus  1992  dan  lihat  juga Alvin  Toffler , Future Shock, 1970.
4 Mutrofin ,  “Kami  tunggu  Anda  Di  Kampus”, Harian  Pagi  Surya. 7  Agustus  1992  dan  bandingkan  juga dengan Moegono ,  “Mengamati  Peranan  Perguruan  Tinggi”, Harian  Pagi  Jawa  Pos ,  3  dan  5  Desember  1988, serta tulisannya   lain yang berjudul “Krisis Poifesionalisme”, Harian Pagi Jawa Pos, 6 Januari 1989. Rosjidan , “Pengembangan  Pola  Manajemen  Pendidikan  Tinggi  Swasta  Islam”, Makalah  Seminar  Sehari, 7  November 1992.
Dalam posisi perguruan tinggi yang demikian mengingatkan saya pada sebuah tulisan lama Moegono yang  selalu  menarik  yang  diambil  dari  buku  berjudul Last  Letters  From Stalingrad yang ditulis oleh seseorang serdadu Jerman-Hitler ketika menyerbu Rusia di masa Perang  Dunia  II.  Serdadu  Jerman  itu  sudah  terkepung  dan  terjebak  dalam  suatu  perangkap mematikan.  Dalam  keputusasaannya  itu,  ia  menulis  surat:  “… of  course,  I  have  tried everything  to  escape  from  this  trap,  but  there  only  two  ways  left:  to  heaven  or  to Siberia ……”.  Kelanjutan  bunyi  kalimat  dalam  surat  itu  adalah:  “ Waiting  is  the  best  thing, because, as I said, the other is useless ”. Tetapi benarkah jalan terbaik bagi perguruan tinggi adalah  menunggu  seperti  serdadu  itu  tanpa  kreasi  inovatif-konstruktif  yang  berkonsekuensi menjadi wahana pendidikan yang terpolusi gejala fosilisasi karakter? Rasanya tidak.
Situasi  kebatinan  itulah  persoalan  yang  elementer  dan  representatif  untuk didiskusikan dalam menentukan jejak prospektif yang proyektif perguruan tinggi  yang tidak mungkin lewat pemetaan simplistik. Khasanah bincangan ini pada galibnya bermuaratumpuan pada kapasitas perguruan tinggi untuk eksis-mumpunis di era kontemporer sebagaimana  telah  disinyalir  oleh  sejumlah  universitas  di  Inggris  dalam  keputusan  penting konferensi tahunannya: A challenge to the university life and teaching inrelation to the need of  modern  society . 5 Hal  ini  mensyari’atkan  kita  untuk  merelatifisir  pemetaan  simplistik dengan mencoba memprediksi kahanan dunia masa depan terlebih dahulu.
Secara  prediktif,  kepermanenan  konfigurasi  dunia  tampaknya  adalah  sesuatu impossible dengan  mencuatnya  perubahan  peta  bumi  politik  internasional 6 yang  sebagian besar  disebabkan  adanya  dukungan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  -  Iptek. Perkembangan  Iptek  mempunyai  dampak  besar  sekali  bagi  kehidupan  umat  manusia. Apalagi, hal itu dalam kurun waktu 10 tahun dari sekarang atau pada peralihan dan babakan awal abad ke-21. 7
Pada abad ke-21 ini kondisinya akan jauh berbeda dari abad ke-20. Dunia abad ke-21 menghadapkan  dunia  pada  tantangan  yang  serba  global,  baik  sosial,  ekonomi,  budaya maupun  politik  sebagai  resultan  era  peralihan:  dari  revolusi  industri  ke  revolusi  sibernetik-
5 Lihat Andi Mappiare , “Kilas-kilas Keraguan Integritas di Universitas”, Harian Pagi Surya, 17 September 1992.
6 Frederick  H.  Hartmann , The  Relations  of  Nations ,  Second  Edition,  University  of  Florida,  h.  3-40. Mochtar Kusumaatmadja , Pengantar Hukum Internasional, Bagian Utama, Bina Cipta 1982, h. 19-23. Juwono Sudarsono, “Konfigurasi Internasional Dewasa Ini”, Makalah Seminar Nasional, Surabaya, tanggal 12 Juli 1992.
7 Lihat Sayidiman  Suryohadiprojo , “Strategi Menghadapi Lima  Tahun yang Akan  Datang”, Harian Pagi Jawa  Pos, 26  Maret  1988.  Juga  lihat, Astrid  S.  Susanto , Berbagai  Pengaruh  Kemajuan Teknologi  Komunikasi Modern Dalam Kehidupan Sosial Budaya , Bina Cipta, Jakarta, 1976, h. 1-10.
informatik 8 yang  pada  gilirannya  mengisyaratkan  situasi  masa  depan  seperti  yang diproyeksikan oleh Naisbitt : 9
Industrial society -----------------→ Information Society Forced Technology --------------→ High Technology National Economiy --------------→ World Economy Short Term ------------------------→ Long Term Centralization --------------------→ Decentarlization Institution Help ------------------→ Self Help Reprecentative Democracy ----→ Participatory Democracy Hierarchies -----------------------→ Networking North ------------------------------→ South Either/Or --------------------------→ Multiple Options
Oleh karena itu, kecenderungan perubahan di abad ke-21 menuntut kedisiplinan suatu bangsa  untuk  mengintip  perkembangan  yang  terjadi  guna  diharmonisasikan  dengan kemajuannya. Kalau  Indonesia tidak mampu mengharmonisasikan kemajuannya dengan apa yang  terjadi  dalam  lingkungan  internasional,  maka  sesuai  dengan  hukum  fisika-dinamika yang terjadi akan menimbulkan korban pada manusia Indonesia seperti yang pernah terjadi di abad  ke-16  di  Eropa.  Waktu  itu  Eropa  Barat  berkembang  menjadi  pusat  dinamika  dunia. Maka, dinamika itu mengarah ke Benua Amerika dan Asia, khususnya Indonesia yang selalu dieksploitir sumber daya alamnya. 10
Sekarangpun  bahaya  itu  terus  menerjang  Indonesia  dan  secara  ekologis  memang sudah  tertimpa,  karena  kita  dikenal  mempunyai  sumber  daya  alam  dan  lokasi  geostrategis yang amat bernilai.  Itu  dapat  kita cegah kalau  Indonesia dapat mengharmonisasikan dirinya dengan  wilayah  mondial  melalui  pembangunan  kekuatan  dan  kemampuan  yang  memadai. Peristiwa  “sejarah  kolonialisme”  musti  menjadi  pelajaran  terbaik  dan  situasi  dewasa  ini
8 Baca Mochtar Lubis , Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban, Inti Idayu Press, Jakarta, 1986, h.  2-3, Budi  Winarno ,  “Globalisasi  Ekonomi  Politik  Terhadap  Strategi  Pembangunan  Nasional  Indonesia”, Makalah Seminar Pembangunan Politik dan Trend Globalisasi Menyongsong PJPT II, FISIPOL, Undar Jombang, tanggal  20-21  Januari  1991. M.  Zainudin ,  “Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  PTS  dalam  Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua”, Makalah Sminar BKS-PTIS Wilayah Jawa Timur, Malang, 31 Oktober 1992. Mahsyud N.A. , “Tantangan Dunia dan Kesombongan Manusia”, Harian Pagi Jawa Pos, tanggal 10 Maret 1988. Hero. U. Kuntjoro Jakti , “Globalisasi, Perkembangan Di Asia Pasifik, Dan Dampak Terhadap Indonesia”, Makalah Lustrum V Fisipol Undar , Jombang, 20 Januari 1991.
9 Naisbitt , Megatrends, A Warner Communication Cb, 1981.
10 Lihat Sayidiman Suryohadiprojo , loc.cit .
mendesakkan  Indonesia  untuk  dapat  melakukan  pertumbuhan  yang  menggerakkan  diri sendiri - self propelling growth . 11
Hal ini berarti bahwa kehidupan masa depan menuntut persyaratan  yang lebih tinggi terhadap kualitas manusia Indonesia, yakni, meningkatnya mutu juangnya menjadi “ the man who  creates  technology ”. 12 Dibutuhkanlah  upaya  untuk  mencapai  manusia  dan  masyarakat Indonesia  yang  berkualitas  tinggi 13 sebagai  niatan  realistis-responsif  dalam  menyahuti kebutuhan  zaman  yang  serba  berubah.  Bukankah  sejarah  telah  membelajarkan  bahwa  telah terjadi kecenderungan perubahan  di era serba digital sedasar Revolusi 4.0.
Kecenderungan  masa  depan  tersebut  perlu  dicermati  oleh  dunia  pendidikan  tinggi dengan kemampuan beradaptasi pada situasi dan kondisi sesuai dengan masanya. Perubahan yang  dinamis  dalam  masa  depan  banyak  ditentukan  oleh  upaya  masa  sekarang  yang mempunyai linkage dengan bidikan primer Manusia Indonesia Yang Berkualitas yang secara normatif-teoritis-ideal  dicirikan  sebagai  manusia  yang  sadar  Iptek,  kreatif  dan  solidaritas- etis. 14
Dalam  rangka  itulah  merupakan  sesuatu  yang  relevan  apabila  menempatkan pendidikan  sebagai  salah  satu  fokus  perhatian,  karena  bertolak  dari  pengertian  pendidikan sebagai  wahana  penciptaan  kualitas  manusia. 15 Perguruan  tinggi  sebagai  wadah  pendidikan jenjang tertinggi yang menjadi sub-sistem masyarakat Indonesia juga dihadapkan pada dunia masa  depan  yang  sama.  Memahami  esesnsialia-ideal  perguruan  tinggi  untuk  zaman  dewasa ini - suatu zaman yang oleh Karl Jaspers disebut dengan istilah “ die Achsenziet ”: saat yang paling menentukan dalam sejarah manusia adalah suatu keniscayaan.
Perguruan  tinggi  dipancangkan  memiliki  peran  strategis  dalam  menyiapkan peningkatan  kualitas  manusia  dan  pengembangan  masyarakat.  Dalam  kajian  historis- sosiologis diyakini semua orang bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sejauh mana bangsa  itu  membangun  perguruan  tinggi  yang  bermutu.  Penelitian John  Vezey dalam “ Education In modern World ” membuktikan bahwa di berbagai negara menunjukkan adanya korelasi positif antara kualitas lembaga pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi, angkatan
11 Ibid .
12 Yohanes Sumadia Widada, “Investasi Intelektual”, Simponi, 9 Agustus 1987.
13 Lihat,  GBHN  1988  Bab  IV,  Pola  Umum  Pelita  Kelima,  huruf  A  angka  2.  Dan  bandingkan  dengan Rancangan  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (RGBHN)  yang  disusun  Dewan  Pertahanan  Keamanan  Nasional yang tetap bersikukuh menempatkan ekonomi sebagai titik berat pembangunan (bab III butir C, E, bab IV butir C) Pelita IV.
14 Tim  Kompas , Menuju  masyarakat  Baru  Indonesia,  Antisipasi  Terhadap  Tantangan  Abad  XXI, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.
15 M. Zainudin , loc.cit .
kerja  berkualitas,  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  dan  peningkatan  peradaban  pada umumnya. 16
Selanjutnya  oleh I.  Fagerlind dan L.J.  Saha diketengahkan  tentang  dua  tataran proses dialektika dalam pendidikan, yaitu tataran yang sangat umum dan tataran yang sangat kompleks.  Tataran  yang  sangat  umum  membincangkan  tentang  hubungan  pendidikan  dan masyarakat:      Pendidikan  adalah  produk  masyarakat  dan  tindakan-tindakan  pendidikan membawa  perubahan  masyarakat,  serta  tindakan-tindakan  masyarakat  membawa  pengaruh pada pendidikan. Proses demikian tersebut akan berlanjut terus menerus dan pelaksanaannya relatif berbeda di setiap masyarakat. 17
Untul  itulah  tak  ada  rumusan  pendidikan  yang  utuh-overal-simultan  dan  diterima semua pihak. Mengingat formulasi yang mencuat sebangun dengan subyektivitas setiap pakar yang  memformulasikannya.  Meskipun  demikian  harus  diakui  bahwa  pendidikan  itu  musti bersandar  pada  suatu  sistem  sebagai “starting  point” .  Semisal  teori-teori:  perenialisme, esensialisme, progresifisme dan rekonstruktruksionisme sosial yang merupakan muatan teori pedagogi  model  pemikiran  pelopor  pendidikan  sekaliber Peztalozzi,  Lock,  Rousseau, Froebel, Monetessri, Spincer dan Dewey dengan schooling system- nya yang bertumpu pada asumsi tentang “unggulnya otak manusia”. 18
Dewey menyatakan bahwa schooling system harus dilihat sebagai miniatur yang tidak hanya  mencerminkan  dari  suatu  masyarakat  luas,  tetapi  juga  sekaligus  mewakili  institusi- institusi  esensial  dari  masyarakat. Schooling  system pada  akhirnya  dapat  diterapkan  di fakultas  hukum  dalam  rangka  penstudian  hukum  dan  merupakan  sarana  vital  perubahan: “ social-schooling system as a tool of social engineering” . 19 Dari segi inilah Fagerlind dan Saha mengungkapkan  tentang  timbulnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  “ schooling system ”  sebagai  pusat  perubahan.  Pendidikan  wajib  dapat  meningkatkan  rasionalitas  dan pengetahuan  manusia,  sehingga  peradaban  terus  berkembang.  Maka  jika  pandangan  ini  ada benarnya,  jelas schooling  system merupakan  faktor  esensial-ideal-vital  dan  strategis  bagi upaya  menjadikan  manusia  Indonesia  yang  berkualitas  -  manusia  masa  depan  yang  “ well informed ”  dalam  dunia  yang  serba  berubah  dengan  cepat. 20 Schooling  system dianggitlah
16 Tabroni ,  “Memastikan  Langkah  PTS  Memasuki  PJPT  I”, Makalah  Seminar  Regional  Tentang Pengembangan  Sumber  daya  PTIS  Dalam  Pembanguan  Jangka  Panjang  25  Tahun  Tahap  II, BK-PTIS,  Jawa Timur, 31 Oktober – 1 November 1992.
17 Ibid dengan  mengutip I.  Fagerlind and L.J.  Saha , Education  And  National  Development:  A. Comperative Perspective, Second Edition, Oxford, Pargamond Press, 1989 maupun sebagai bahan bandingan K. Manheim and Steward , An Intruduction to the Sosiology of Education, Routledge & Kegen Peul, London, 1980.
18 Sanapiah Faisal , “Dibutuhkan Sistem Pendidikan Baru”, Harian Pagi Surya, 27 Oktober 1992.
19 Ibid. dan bandingkan dengan K. Manheim dan W.A.C. Stewart , loc.cit.
20 Koentjaraningrat , Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan , PT. Gramedia, Jakarta, 1974.
sebagai  proses  formal  yang conscious dan deliberate ,  di  mana  kultur  dan  warisan  normatif dideterminasikan  dari  generasi  ke  generasi  yang  paling  banyak  memberikan  topangan  serta menentukan arah dinamika masyarakat. 21
Memperhatikan  eksistensi  dan  fungsi  ideal  pendidikan  yang  demikian  itu  perlu diancangkan  praksis  pendidikan  tinggi  (hukum)  yang  memang  merupakan  bagian  dari pendidikan nasional yang berpijak pada Pancasila sebagai staatsfundamental norm dan UUD 1945  sebagai staatsgrundgesetzet . 22 Perguruan  tinggi  (hukum)  sebagai  lembaga  pendidikan tidak  hanya  membentuk  manusia  yang  mampu  untuk  mengadaptasikan  diri  dengan  “ life  in general ”  melainkan  juga  bermisi  sebagai  pengubah.  Untuk  itu  “ learning-teaching ”  yang dikembangkan  adalah  untuk  menciptakan  kondisi  dan  kegiatan  sebagaimana  suasana masyarakatnya,  sekaligus  berupaya  melahirkan  manusia  yang  berwawasan  keilmuan  yang diperhitungkan. Oleh karenanya perguruan tinggi secara ideal-esensial untuk takaran kekinian harus  menetapkan  tahap  pengembangan:  (1)  Konsolidasi  ideal  dan  struktural,  (2) Pembangunan fisik dan fasilitas, (3) Pembangunan akademik, (4) Pengakuan masyarakat dan, (5) Aktualisasi diri. 23
Jangan  lupa  kuliah  digital  adalah  kebutuhan  dan  mereka  yang  sudah  terperangkap dalam  dunia  akademis  formal  jarang  yang  mampu  menggunakan  intuisi  dan  kecerdasannya secara optimal dalam mengantisipasi persoalan di tengah realitas kehidupan digital. Kalangan akademis disinyalir akan menjadi komunitas yang esklusif yang sering menggunakan potensi akalnya  kurang  baik  karena  terbiasa  menerima  doktrin  dan  mendoktrinkan. 24 Kebebasan “omong”  sekarang  ini  harus disyukuri sebagai  produk  “gerakan  kampus”  tahun  1998,  jauh sebelum 2020.
Tentang  “keganjilan  orang  kampus”,  cakrawati  yang  juga  turut  mendukung  adalah kurikulum 25 yang merupakan seperangkat kajian yang diorganisasikan bagi kelompok subyek didik  unutuk  mencapai  tujuan  pendidikan. 26 Akibatnya  upaya  pendidikan  tinggi  tidak menjalin rasa keterkaitan antara subyek didik dengan lingkungannya dan hanya berorientasi
21 Bandingkan M. Sjarkawi , “Pengembangan Sumber Daya PTIS Dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua”, Makalah Disampaikan Pada Seminar BKS-PTIS Wilayah Jawa Timur ,di Batu, 31 Oktober- 1 November 1992.
22 Suparto Wijoyo , “Melongok Hukuman Mati”, Majalah Forum Keadilan , Nomor 08, Juni 1989.
23 Bandingkan dengan Tabroni , op.cit .
24 Ibid
25 Wuri Soejamiko , loc.cit.
26 Samsuri , “Kurikulum dan Pendidikan”, Harian Pagi Jawa Pos , 12 Juli 1986. Pudjo Suharso , “Pendidikan Berorientasi Kerja”, Harian Pagi Surya, 7 Mei 1992.
normatif-filosofis dan tidak non-normatif, 27 seperti orientasi sosiologis-antropologis. Fakultas hukum acapkali menjadi “korban perdana” pendidikan “aneh”.
Untuk  itu,  keterlibatan  kurikulum  sebagai  “terdakwa”  dalam  mengadili  “loyolitas” keilmuan  sivitas  akademika  adalah  berangkat  dari  pemahaman:  kurikulumlah  yang menentukan  hasil  pendidikan  berupa  sarjana.  Dalam  tataran  kurikulum  itulah  terpetren struktur dan operasionalisasi perkuliahan materi “ learning-teaching ”. 28 Sementara itu sistem SKS  yang  mengandalkan  cara  belajar  mandiri,  pada  mulanya  sebenarnya  “asing”  bagi mahasiswa  Indoneisa  yang  biasa  menerima  dan  bukan  merebut  pengetahuan.  Terbukti sebagian  besar  mahasiswa  belajar  hanya  dari  catatan  dosen.  Hanya  sebagian  kecil  yang berburu ilmu di perpustakaan dan literatur “wajib atau sunnah”. Mahasiswa sering bersikap pragmatis-negatif,  menyontek  sewaktu  ujian  dan  menjiplak  skipsi  orang  lain  adalah    “hal biasa”.  Inilah  konser  penjungkirbalikkan  nilai  dan  degradasi  moral  di  perguruan  tinggi. 29 Peserta  didik  lebih  mementingkan to  have gelar  daripada to  be sarjana  yang  baik. 30 Sudah sedemikian “kelabunyakah” dunia pendidikan tinggi? Apa yang seharusnya dilakukan untuk mengeleminirnya  dengan  kiat  hipotetik  kumulatif-alternatif  sekalipun  apabila  tidak  hendak ingin mendengar dering lonceng “sekaratulmautnya”. Lantas apa kiatnya?

## C. METHODS

## Kiat Hipotetis Untuk Aksi
Dalam refrensi lama untuk mengingatkan generasi milenial bahwa secara makro tetap pantaslah  untuk  merenungkan  ide-ide  pendidikan  yang  ditawarkan  para  futurolog. Alvin Toffler mengajukan formulasi sistem pendidikan yang sejalan dengan tuntutan zaman super industri.  Untuk  menggapai  idealita  itu,  para  pendidik  dituntut  memusatkan  perhatian  pada tujuan  dan  aneka  metode  pendidikan  yang  berorientasi  ke  masa  depan,  bukan  masa  silam. Dan sistem demikian diharapakan mampu menelorkan alternatif masa depan berkelanjutan. 31
Memang futurolog bertujuan menyiapkan manusia antisipatif terhadap segala bentuk dinamika. Daniel  Bell menegaskan,  perguruan  tinggi  mengemban  tanggung  jawab  sebagai lembaga  sentral  dalam  masyarakat  pasca  industri.  Sejalan  dengan  label  dan  peringkatnya, tidak  berlebihan  jika  kesuksesan  pembangunan  fisik  dan  spiritual  sebuah  negara  banyak
27 Majalah  Prisma , op.cit . Padmo  Wahjono ,  “Pendidikan  Tinggi  Hukum  Dan  Pembangunan”, Harian Kompas, 15 November 1988.
28 Ibid.
29 Edy  Herry  Dwijosudarmo ,  “Perlunya  Rekonstruksi  Strategis  Pendidikan”, Harian  Pagi  Surya, 10 Oktober 1992.
30 Majalah Prisma , loc.cit, h. 42.
31 Mufid , loc.cit .
ditentukan  pada  produk  perguruan  tinggi.  Dengan  mengkaji  ulang  sejarah  dan  sistem  yang telah dan tengah berlangsung, lembaga pendidikan tinggi mampu memenuhi masa depan. 32
Apa  yang  dicuatkan  para  futurolog  tersebut  sebagai  keharusan  konsepsional “ learning-teaching ”  di  perguruan  tinggi  yang  belum  baku,  sebab  pola-pola  “ problem resolution ”  di  dunia  pendidikan  sangat  varian  dikarenakan  terdapatnya  perbedaan  “ style ” kondisi obyektif perguruan tinggi. Dalam takaran “mikro-internal” akademik dibutuhkan kiat aplikatif-kumulatif-alternatif dengan melakukan rekondisi schooling system dan optimalisasi konsepsi  “ community  oriented  curriculum ”  pendidikan  di  perguruan  tinggi.  Hal  ini  berarti akan  terjadi  pergeseran  orientasi  antara  mahasiswa  dan  dosen  dalam  bingkai  partner  dialog dengan jargon komunikasi “ to evaluate a man not from his answer, but from his questions ”. Dengan  manilai  kualitas  pertanyaan  mahasiswa,  dosen  memperoleh  gambaran  kemampuan produksi  dan  reproduksi  setiap  anak  didiknya.  Ini  akan  menjadikan  suasana  “ learning- teaching ” yang dialogis. 33
Lebih  dari  itu,  operasionalisasi  tepat  guna  “ community  oriented  curriculum ”  – kurikulum yang memperhatikan kekuatan wilayah  perlu ditambahkan dengan muatan lokal. Matakuliah  nasional  dan  lokal  dibangun  secara  proporsional  demi  pengembangan kewilayahan  yang  merata.  Jadi  ada  “ruang  temu”  antara  “ academic  curriculum dan vocational curriculum ”. 34 Secara ideal akan mencuatkan dalil “suatu perguruan tinggi hanya dibutuhkan selama dapat mengerti dan mengapresiasi situasi lokal di mana ia berada”. Hal ini  hanya  sebuah  hasil  “ ijtihadi” hipotetis  untuk  bereaksi  selanjutnya.  Sebagai  kontribusi positif dalam usaha manyapu “awan gelap” pendidikan tinggi guna terbangunnya perguruan tinggi yang prospektif adalah kutipan “pantun santun” berikut:
Gendang gendut, tali kecapi
Kenyang perut senanglah hati Pinggang tak retak, nasi tak dingin Tuan tak hendak, kami tak ingin.
Dengan  kiat  hipotesis  dalam  lingkup  “mikro-interen”,  perguruan  tinggi  (termasuk fakultas  hukum)  harus  memahami  tentang  peran  besarnya  dalam  pengarusutamaan  kualitas yang  hanya  bisa  dimiliki  oleh  “ ubermenschen ”.  Betapa  banyaknya  ilmu  pengetahuan  yang
32 Ibid ,  dan  bandingkan  dengan, Tarib  Maleuka ,  “Sudah  Saatnya  PT  Mencetak  Sarjana  yang Cendekiawan”, Koran  Simponi, Edisi  Minggu  4  Desember  1988. Mohammad  Adnan  Latief ,  “Sistem  Sekolah Formal Wahana Utama Mencerdaskan Bangsa”, Harian Pagi Surya , 30 Juli 1992.
33 Sebenarnya suasana dialogis tersebut dapat dilakukan dengan komunikasi menurut Chales Watkins . Ia  menyatakan,  bahwa  komunikasi  konflik  menciptakan  metode  mengajar  yang  dialogis.  Pentingnya komunikasi  konflik  bermuara  dari  paradigma  sharing,  bukan  transfer  pengetahuan  dan  keterampilan  antara pendidik dan anak didiknya. Lihat Novel Ali , loc.cit .
34 Ibid
harus digalih dan dikembangkan dari yang berskala global sampai ke lokal (dan sebaliknya). Maka dibutuhkan insan akademik yang inovatif dan bernurani untuk berbuat konkrit. Dalam hubungan  ini  ada  syair  karya C.S.  Adama  van  Scheltema yang  perlu  dikutip  dari Hastuti Khamalid ataupun lainnya sebagai “pembulat hati”:
“… Wie  is  het,  die  de  zwarte  voren  in  govelend  goud  veranderen  doet?  Wie mesten en maaie’t koren, wie is het die de wereld voedt? Dat zijn de paarden en de ploegers. Dat zijn de zweters en de zwoegers. Dat zijn de zaaiers van het zaad. Dat is de daad … ” (… Siapa yang memberi makan pada dunia? Petani yang dengan diam-diam mengerjakan sawahnya? Siapa yang mamayu ayuning bawana? Hanya  mereka  yang  bekerja  keras,  mengeluarkan  keringat  dengan perbuatan yang nyata…”).

## D. RESULT AND DISCUSSION

## 1. Hukum Dalam Muktamar Kuasa
Saya  memang  “sedang  lelap  dalam  dekapan”  pandangan  bahwa  hukum  bukanlah kosmos  kaidah  yang  otonom.  Bukanlah  pula  “adonan”  etika  yang  steril  dan  imun keberlakuannya. Hukumpun memiliki substrat politik dan politikpun memperoleh voorlopige stabiliteit dari hukum. Hukum memanifestasikam moral. Moral pun mengkarakterkan hukum. Lingkup  keberlakuan  hukum  tampaknya  bersimbiosis  mutualisme  dengan  rona  nonhukum. Mengingkari proses  demikian hanyalah menjadikan hukum  sekadar abstraksi  belaka.  Tetapi membenarkan  semata  berarti  membiarkan  hukum  beraksi  tanpa  identitas.  Hukum  berkiprah tanpa  kualitas.  Hukum  berjalan  tanpa  entitas  yang  jelas.  Akhirnya  hukum  sebagai  racikan ayat-ayat yang biasa.
Apa hendak diomongkan. Akibatnya hukum menjadi wahana normatif “perselingkunhan “ kekuasaan. Hukum dieksploitasi tanpa rasa malu oleh subyeknya sendiri. Hukum  di  tinggikan  karena  menguntungkan.  Hukum  dimahkotai  karena  memberikan  arti egoistik. Hukum di injak karena dianggap kumpulan dogma yang laknat. Hukum dikebiri bila mencoba  mengusik  eksistensi  maknawinya  si  dia.  Padahal  hidup  tanpa  hukum  adalah mustahil semustahil hidup tanpa menghidup “howo”.
Lihat  saja  bagaimana  kasus-kasus  hukum  dituntaskan.  Cerita  kolusi  dan  korupsi diputarbalikkan  dengan  term  penyimpangan  prosedur,  Ingatlah  bagaimana  Majalah  Forum pernah  diborong  (pada  rotasi  1996),  pembredelan  Tempo  diargumentasikan,  pendaftaran calon  Presiden  untuk  Pemilu    kemarin  dilegalkan  dengan  “menendang”  para  pendukung. Istilah-istilah  hukum  direndahkan  harkatnya,  dijungkirbalikkan  maknanya.  Pernahkan  anda
terbayang  berapa  banyak  kerupuk  yang  dapat  dibeli  dari  dana  kredit  macet?    Jutaan  rumah amat sangat sederhana (RASAH) dapat di bangun untuk si miskin.
Rupanya  orang  tidak  malu  untuk  berbuat  jahat  dalam  sejarah  perjalanan  bangsa  ini. Makan  jalan,  minum  lautan,  berbedak  semen,  berambut  kawat,  memonopoli  cengkeh, bersulang  jeruk,  menguasai  kapital  negara,  mengkavling  tanah,  menyontek  dalam  ujian  dan juga  membuat kerpean ,  merana  karena  ditolak  cintanya,  pesan  skripsi,  mencemari  lautan, membabat hutan, memaksa beli pupuk tertentu, beranting-anting padahal ia lelaki, berambut panjang katanya meniru sufi, dan lain sebagainya.
Semua dilakukan tanpa beban, entheng, entheng sekali. Maka demi “keeleganan” dan ekselensi sarjana hukum, peningkatan kualitas pendidikan hukum adalah mutlak. Bagaimana hukum dihargai kalau pendidikan hukumnya tidak berharga. Bagaimana hukum bermartabat apabila  subyek  didiknya  tidak  bertabiat.  Bagaimana  hukum  bermutiara  kalau  personifikasi dalam  institusi  didiknya  hanya  loyang.  Bagaimana  yurisnya  brilian  kalau  kuliahnya  hanya catatan. Bagaimana mahasiswa berwawasan kalau malas menganalisis wacana.
Niscaya  soal  ilmu  hukum  pun  belum  ditangkap  sepadan.  Bahkan  penulisan  skripsi, tesis  dan  disertasi  mahasiswa  hukum  pun  belum  terpola  selaras  dengan  keilmuan  ilmu hukum. Format pendidikan ilmu adem ayem terkesan dijejalkan dalam bidang hukum sambil mengunggul-unggulkan  “sektornya”  sendiri.  Bagaimana  tidak,  orang  hukum  dalam penelitiannya  terkadang  ada  yang  alergi  dengan  data  dan  populasi.  Sikap  mengunggulkan penelitian hukum normatif atau empiris dengan saling meremehkan adalah tindakan kerdil.
Memang,  mempelajari  hukum  adalah  berusaha  menguasai  bahasa  dan  cara  berpikir yuris. Anda ingin menjadi yuris sejati? Maka jadilah yuris yang bekerja secara ilmiah. Hanya dengan (cara) kerja demikianlah,  yuris  dapat  menyumbangkan pada dunia secara bermakna. Kondisi  kehidupan  sosial,  kenegaraan,  politik,  etik,  moral,  ekonomi  dewasa  ini,  rasanya sudah  cukup  menimbulkan  inspirasi  bagi  yuris  untuk  mengenali  kembali  substansi  hukum. Mudah-mudahan  para  yuris  berhasil  dengan  ikhtiar  pribadi  maupun  kolektif  mereka  sendiri untuk  dapat  mengusahakan  agar  susbtansi  hukum  senantiasa  dapat  dikenali  setiap  orang. Kemartabatan  hukum  sangatlah  ditentukan  komitmen  kemartabatan  yuris. “Der  kampf  ums recht ist die poesie des lebens – perjuangan menegakkan hukum adalah puisi kehidupan” kata Rudolf  van  Jhering .  Bagaimana  menurut  Anda?  Jawaban  Anda  merupakan  cermin  pribadi “keimanan hukum” Anda?
2. Hukum Itu Punya Madzhab

## 2.1 Mazhab Hukum Alam
Tidak ada konsepsi mazhabi yang tunggal tentang hukum. Ah … ini soal biasa dan lumrah serta  menggejala  di  belantara  obyek  kajian  keilmuan  lainnya.  Pemahaman  yang menyerta  mengenai  hukum  secara  naturalis  mengalir  dalam  balutan mazhab  hukum  alam. Dalam Summa  Theologica dan De  Regimene  Principum -nya Thomas  Aquino telah  dibagi emat golongan hukum: 35
1. Lex Aeterna, merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan sumber dari segala hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera.
2. Lex Devina, bagian rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh indera manusia.
3. Lex  Naturalis, inilah  yang  merupakan  hukum  alam  penjelmaan  dari lex  aeterna dalam rasio manusia.
4. Lex Positivis, hukum  yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan keadaan dunia.
Menilik  sumbernya,  hukum  alam  ini  ada  yang  bersumber  pada  Tuhan  – irrasional, dan yang bersumber pada akal manusia – rasional, 36 sehingga hukum alam adalah apa yang dengan  sempurna  menyatakan  cita  hukum.  Suatu  kaidah  dari  hukum  alam  adalah  suatu kaidah  yang  sempurna  sebagai  cita  hukum  kepada  subyek  ujar Roscoe  Pound . 37 Meski demikian, musti eling bahwa hukum alam adaah suatu pandangan filsafati untuk seuatu masa pertumbuhan. Konsepsi filsafat ini timbul untuk memenuhi kebutuhan dari tingkatan equity 38 yang menurut Freidmann merupakan manifestasi usaha manusia untuk menemukan absolute justice . 39
Hukum alam yang semula dimaksudkan untuk masyarakat  yang disusun berdasarkan kekerabatan  dan  dikembangkan  untuk  masyarakat  yang  berdasarkan  relasi  sebagai  asumsi dasarnya,  tidak  memadai  lagi  bagi  masyarakat  yang  menganggap  dirinya  sebagai  satu himpunan  individu  dan  disusun  kembali  berdasarkan  penonjolan  diri  yang  kompetitif, sehingga  yang  menjadi  sasaran ultimate bukanlah  hukum  alam  seperti  sediakala  – ius devinum  positivum ,  tetapi natural  law yang  prinsip-prinsip,  kaualitas-kualitas  ( qualities )
35 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum , Remadja Karya, Bandung, 1987, h. 29-30.
36 ibid
37 Roscoe Pound , Pengantar Filsafat Hukum, terjemahan Mohammad Radjab , Bhrarata, Jakarta, 1989, h. 11
38 Ibid, h. 11-12.
39 Lili  Rasjidi , loc.cit. Dalam  kaitan  ini  sebagai  perbandinga  dapat  ditilik  konsep  dasar  dari  pemikiran hukum  alam Thomas  Aquino dengan  dalil: lex  naturalis  nihil  aliud  est  quam  participation  legis  aeternae  in rationali creature. Lihat Theo Huijbers , Filsafat  Hukum dalam Lintasan Sejarah, Penerbit  Kanius,  Yogyakarta, 1988, h. 39-44.
tertentu  yang  melekat  pada  diri  manusia  dan  dibuktikan  oleh  akal  untuk  dilaksanakan  oleh hukum positif. 40
Dalam  konteks  kekinian,  konsepsi  dasar  hukum  alam  harus  mengalami  pergeseran dari  postulate ius  devinum  positivum  menjadi  ius  positivum  humanum , 41 mengingat  struktur masyarakat yang bergerak dari kondisi homogen ke arah heterogen. Kalaulah tidak demikian, hukum alam hanya sekedar konsepsi ideal bagi masanya – abad pertengahan, 42 tetapi utopia bagi  masa  lanjutnya.  Bagi  mazhab  hukum  alam,  positivisasi  hukum  adalah  satu  dinamika yang  perlu  dengan  berpegang  teguh  pada  asas-asas  hukum  alam  agar  bermakna  realistik- praktik. 43

## 2.2 Mazhab Hukum Positif
Pendekatan  mazhab  ini  dilandaskan  pada  pandangan John  Austin seperti    dalam karangannya Province of Jurisprudence. Baginya hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat  – law  as  the  command of  the  soverign ,  sehingga positive  law  is  a  general  rule  of conduct  laid  down  by  a  political  superior  to  a  political  inferior . 44 Hukum  menjadi  suatu sistem  yang  logis,  tetap  dan  tertutup  serta  mengesampingkan  keadilan  dan  mengedepankan kepastian  hukum.  Untuk  itu  ajarannya  dinamakan analytical  jurisprudence –  hukum  positif yang analitis. 45
Konsepsi  pemikiran John  Austin tersebut  semakin  sempurna  dan  “elegan”  tatkala Hans  Kelsen menjustifikasinya  dengan  ucapan:  satu-satunya  hukum  adalah  hukum  positif, dan hukum itu perlu diselidiki justru sebagai hukum yang lepas dari anasir-anasir non-hukum seperti  segi-segi  etis,  psikologis,  sosiologis,  politis,  historis  dan  lain-lain. 46 Hukum  harus dipisahkan dari keadilan – sebab justice is an irrational ideal 47 dan hukum tidak disandarkan pada nilai-nilai baik dan buruk karena hal sebagai bincangan non hukum. Hukum didasarkan pada  kekuasaan  dari  penguasa,  sehingga  berlakunya  hukum  itu  ditumpukan  atas  hukum sendiri  yang secara hirarkhis  berpuncak pada grundnorm sebagai  syarat  transendental-logis. Konsepsi  demikian  bisa  disebut  dengan  hukum  positif  yang  murni  – the  pure  science  of law. 48
40 Roscoe Pound , loc.cit, h. 17. 41 Theo Huijbers , loc.cit. 42 Ibid., h. 35-49.
43 Pemikiran demikian diadopsi dari pemikiran yang panjang lebar dari Roscoe Pound , loc.cit.
44 Lihat G.W.  Paton , Jurisprudance, h.  6  dan  11.  dan bandingkan  dengan  catatan, Otje Salman , Teori- teori Hukum di Negara-negara Berkembang: Perlunya Suatu Pendekatan Baru, Makalah, FH. UNPAD, h. 1-2.
45 Soerjono Soekanto , Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, h. 30-31.
46 Theo Huijbers , op.cit., h. 156.
47 G.W. Paton , op.cit. , h. 12.
48 Lihat Theo Huijbers, op.cit. , h. 158-159.
Maka  berkabsahanlah  apa  yang  dikatakan O.  Kahn-Freund bahwa positivism  is  a uthopia. 49 Esensi dari mazhab ini dapat dikatakan baik, karena mazhab ini memberi kejelasan akan  perlunya  kepastian  hukum.  Namun  dapat  dikatakan  naïf,  karena  kepastian  hukum  itu mengesampingkan  keadilan  serta  sepenuhnya  bersifat  tertutup.  Sistem  yang  tertutup  akan menyulitkan  hukum  dalam  menyesuaikan  diri  terhadap  perubahan  sosial  sebagai  suatu keharusan  dan  hukum  tanpa  keadilan  tidak  akan  memiliki  validitas  empiris.  Akibatnya hukum yang tidak berbasis sosial menjadi sangat tidak solid. Kalau mau konsekuen, mazhab ini  jelas  tidak  mampu  meencari  dasar  hukum grundnorm –  mengingat grundnorm itu  tidak berdasar  hukum,  tapi  justru  bertumpu  pada  segi-segi  non-hukum.  Padahal  hukum  itu dipelajari  tidak  hanya  karena  suatu  hukum  dikenal  sebagai  hukum,  tetapi  justru  karena mengingat  bahwa  hukum  itu  merupakan  abstraksi  dari  kondisi  sosial  sebagaimana  terpapar dalam Monte Carlo : “…. study the legal rules abstracted from al social conditions ”. 50 Secara realistik  para  pihak  musti  mengakui  pula  adanya  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat  yang dikedepankan oleh mazhab sejarah dan kebudaaan.

## 2.3 Mazhab Sejarah dan Kebudayaan
Lahirnya mazhab ini merupakan reaksi balik atas pemikiran mazhab hukum alam dan positivisme:
“…. The contribution of the historical school to the problem of the boundaries of  jurisprudence  is  that  law  cannot  be  understood  without  anappresiation  of the  social  milieu  in  which  it  has  developed.  The  slow  evolution  of  law  was stressed  and  its  intimate  connexion  with  the  particular  characteristic  of  a people .” 51
Gagasan  tersebut  sejalan  dengan  pemikiran  tokohnya Friedrick  Karl  von  Savigny yang  berujar  bahwa das  recht  wird  nicht  demacht,est  und  wird  mit  dem  volke –  hukum  itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Tiap-tiap masyarakat itu  memiliki volksgeist –  jiwa  rakyat.  Jiwa  ini  berbeda  menurut  waktu  dan  tempat  yang manifestasinya nampak pada kebudayaan masing-masing yang serbaneka. 52 Keputusan badan legislatif  (hukum  positif)  keberadaannya  membahayakan  masyarakat  apabila  tidak  selaras dengan  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  menurut Sir  Henry  Maine bergerak  secara
49 O. Kahn-Freund, Renner , “Institution or Private Law”, dalam G.W. Paton , op.cit., h. 10.
50 Ibid. h. 11. Theo Huijbers , loc.cit
51 Ibid. , p. 15.
52 Lihat Lili Rasjidi , op.cit ., h. 23.
dinamis. 53 Positivisasi hukum dianggaplah sebagai suatu langkah yang mencerminkan fungsi rendahan 54 yang harus ditentang. 55
Tanpa mengecilkan kontribus berharganya terhadap konsepsinya tentang hukum yang berasal  dari populer  feeling dan  merupakan  produk  dari  bangsa  yang  genius  dengan kesadaran  hukumnya  yang  dinamis, 56 mazhab  ini  terkadang  menjadi non-appliciable dan impossible dengan mengesampingkan hukum positif dan rancunya konsep kesadaran hukum sebagai  pijakan  hukum.  Dewasa ini tengah terjadi  suatu proses ke  arah terwujudnya hukum otonom  atau  proses  privatisasi  hukum  menuju  ke  wujudnya  sebagai  hukum  yang  beratribut formal di mana konsep-konsepnya serba abstrak namun dengan proposisi normatif yang serba eksak  serta  dengan  pelaksanaan  yang  serba  prosedural. 57 Tidak  selamnya  kesadaran  hukum itu  memproduksi  hukum  positif,  tetapi  bisa  sebaliknya.  Inilah  kelemahan  principal  mazhab sejarah dan kebudayaan 58 yang memiliki kekuatan pendorong untuk mengkreasi hukum yang sejiwa dengan “kebutuhan” sosialnya.

## 2.4 Mazhab Utilitarianisme
Tokoh  terkemuka  mazhab  ini  adalah Jeremy  Bentham yang  berprinsip  bahwa manusia  bertindak  untuk  memperbayak  kebahagiaan  dan  mengurangi  penderitaan.  Ukuran baik-buruknya  suatu  perbuatan  manusia  tergantung  pada  apakah  perbuatan  tersebut  dapat mendatangkan  kebahagiaan  atau  tidak,  sehingga  setiap  kejahatan  harus  disertai  hukuman secara  spesifik  sesuai  dengan  bobot  kejahatan  tersebut,  dan  hendaknya  penderitaan  yang dijatuhkan  tidak  lebih  dari  yang  diperlukan  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan.  Konsepsi demikian  bertumpu  atas  “ hedonistic-utilitarisme ”.  Konsepsi  demikian  menekankan  “ law maker ”  harus  membentuk  hukum  yang  adil  bagi  segenap  warga  masyarakat  secara individual. 59
Pemikiran Jeremy  Bentham tersebut  dikembangmaknakan  oleh Rudolph  von Jhering menjadi “ social utilitarisme ” yang menganggap hukum sebagai alat bagi masyarakat
53 Soerjono Soekanto , op.cit. , h. 34. 54 Roscoe Pound, op.cit ., h. 55.
55 Mochtar Kusumaatmadja , Hukum, Masyarakat  dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Jakarta, 1976  h.  4.  dan  sebagai  bahan  bandingan,  lihat: Zilfa  Djoko  Basuki ,  “Mazhab  Sejarah  Dan  Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia”, Makalah, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, h. 1-3.
56 Ibid ., h. 4.
57 Pemikiran-pemikiran  di  seputar  hal  ni  sebenarnya  telah  banyak  diungkapkan  oleh: Max  Rheinstein, Philippe Nonet dan Philip Selznick, Niklas Luhmann, Eizabeth King Utz Serta Martin Albrow yang kesemuanya dapat  dibaca  dalam Soetandyo  Wignjosoebroto , Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional:  Suatu  Telaah Menganai  Transplantasi  Hukum  ke  Negara-negara  yang  Tengah  Berkembang,  Khususnya  Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fisipol, Unair, Surabaya, tanggal 4 Maret 1989 h. 2-3.
58 Soejono Soekanto , op.cit ., h. 34-35.
59 Ibid. , h. 35
untuk mencapai tujuan. Hal ini berarti hukum dianggap sebagai sarana untuk mengendalikan individu  agar tujuan personalnya sesuai dengan tujuan masyarakat  di  mana mereka menjadi warganya. 60 Mazhab  ini  percaya  bahwa  yang  baik  dan  buruk  bagi  masyarakat  harus  diukur dengan  faedah  tindakan  timbal-balik  dalam  membantu  tercapinya  kebahagian  bagi  sebagian besar anggota masyarakat yang dicitakan. 61
Dalam  lingkup  konseptional,  esensi  mazhab  ini  memerlukan  koreksi,  baik  dari  ilmu jiwa  maupun  sosiologi  dengan  penekanan  pengakuan  bahwa  memproduksi  undang-undang (hukum)  dan  penjatuhan  putusan  sesungguhnya  tidak  ditentukan  secara  tepat  oleh pertimbangan  kepentingan.  Secara  praktik,  tekanan  kebutuhan,  berbagai  permintaan  dan keinginan  manusia  akan  membelokkan  tendensi  sesungguhnya  yang  diciptakan  oleh  sistem hukum. 62
Lebih  dari  itu,  apabila  aliran  ini  berkata  bahwa  ukurlah  berbagai  kepentingan  itu dengan  tujuan  hukum,  tetapi  banyak  pihak  dapat  bertanya:  apakah  ada  suatu  ukuran  yang sudah diberikan  yang menjadi tujuan hukum  yang mutlak untuk dicapainya? Apakah tujuan hukum itu untuk memuaskan manusia? Apalagi konsep tentang keadilan itu sendiri tidaklah bisa  digeneralisir  ataupun  diunifisir  antar  komunitas. 63 Problematika  demikian  adalah  sisi “tersulit” yang mampu dijawab dengan tepat mazhab ini.

## 2.5 Mazhab Sosiological Jurispreudence
Apabila  mazhab  positivisme  dan  mazhab  sejarah-kebudayaan  secara esensial kontroversial sifatnya  satu  terhadap  yang  lainnya,  sehingga  terkesan  saling  “ bersungut- sungutan” .  Maka mazhab  sociological  juricprudence kehadirannya  dapat  dipahami  sebagai konsep  yang  akomodatif-kompromis  dari  kedua  mazhab  yang  konfrontatif. Eugen  Ehrlich sebagai  pemukanya berpendapat  bahwa hukum  positif  yang baik adalah hukum  yang sesuai dengan “ living  law ” sebagai  “ inner  order ” masyarakat  yang mencerminkan nilai-nilai  yang hidup  di  dalamnya. 64 Dengan  demikian,  “pesan” Eugen  Ehrlich kepada  pembuat  undang- undang  yang  tidak  ditentangnya  secara  a-priori  seperti  adalah  agar  pembuatan  undang- undang  (hukum  positif)  hendaknya  memperhatikan  apa  yang  hidup  dalam  masyarakat. 65 Hukum pun musti dilihat sebagai institusi sosial yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan
60 Ibid. , h. 36.
61 Roscoe Pound , op.cit ., h. 48.
62 Roscoe Pound , op.cit ., h. 48.
63 Ibid., h. 49-50 dan sebagai bandingan sederhana  dapat dibaca karya Soerjono Soekanto , Mengenal Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 1989, h. 14.
64 Mochtar Kusumaatmadja , op.cit , h. 5.
65 Ibid., h. 5-6.
masyarakat yang khusus dan diakui – social engineering tandas Roscoe Pound melengkapi. 66
Hukum  pada  keseluruhannya  di  samping  dipahami  sebagai  proses  ( law  in  action )  juga sebagai ketentuan normatif-tertulis ( law in books ).
Kesulitan  penerapan  mazhab  ini  terletak  pada  betapa ribetnya untuk  menentukan kreteria apakah yang dapat dipakai dalam menentukan bahwa suatu kaedah hukum itu benar- benar  pararel  dengan  “ living  law ”  masyarakat  atau  tidak.  Ketidakseragaman  kriteria menyebabkan  kenaifan  hukum  yang  dibuat  yang  pada  akhirnya  unifikasi  hukum  tidak  akan terwujud, mengingat “ living law ” yang plural sejalan dengan pluralitas masyarakat. Problema demikian harus diantisipasi mazhab ini apabila tidak hendak memiliki kelemahan. Meskipun Northrop dalam  menerangkan  penerapannya  konsepsi  mazhab  ini  secara  konkret  telah mengatakan “….. the best solution is that which shows the greatest sensitivity to all factors in the problematic situation ”. 67

## 2.6 Mazhab Realisme Hukum – Pracmatic Legal Realism
Mazhab ini terkenal dengan nama “gerakan realisme” yang berkembang di Amerika Serikat  dan  Skandinavia  yang  kemunculannya  dilatarbelakangi  akibat  dari  ketidakmampuan kaum  positivis  untuk  menyusun  teori  hukum  dalam  kerangka  menstimulasi  perubahan sosial. 68 Di  samping  itu  juga  lahir  dari  pandangan  yang  skeptis  terhadap analytical jurisprudence J.  Austin dan reine-rechtslehre Hans  Kelsen 69 yang  menganggap  “undang- undang  (hukum  tertulis)  sebagai  satu-satunya  sumber  hukum”.  Padahal  dalam  kehidupan nyata  terlentang  realitas  bahwa  di  samping  undang-undang  masih  ada  sumber  hukum  yang lain  seperti  putusan-putusan  hakim,  sehingga  undang-undang  hanya  berfungsi  sebagai pedoman  umum  semata  kata John  Chipman  Gray dan Oliver  Wendel  Holmes sebagai pendasar utama mazhab ini. 70
Sebenarnya pracmatic  legal  realism itu  bertumpu  atas  positivisme  dengan  catatan bahwa  pemikiran-pemikirannya  memandang  skeptis  terhadap  positivisme  murni,  dengan bukti  tidak  ditempatkannya  undang-undang  sebagai  sumber  hukum  yang  paling  penting. Madzhab ini menempatkan hakim sebagai institusi sentral perhatian dan penyelidikan hukum. Inilah ciri mazhab ini dibalik “tirai” ciri lainnya semisal celoteh : realisme bukanlah mazhab melainkan  gerakan  dalam  cara  berpikir  tentang  hukum,  realisme  adalah  suatu  konsepsi
66 Roscoe Pound , op.cit , h. 51.
67 Mocthar Kusumaatmadja , loc.cit. dan sebagai bandingan dapat dilihat Soerjono Soekanto , Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1983, h. 17-18.
68 Otje Salman , loc.cit., h. 5.
69 Togi R. Sianturi , “Apakah Ada Suatu Mazhab Unpad dalam Filsafat Hukum”, Makalah, Unpad, h. 3-5. Lili Rasjidi dan Arif Sidharta , lo.cit.
70 Ibid.
mengenai  hukum  yang  berubah-ubah  sebagai  alat  mencapai  tujuan  sosial,  realisme mendasarkan  ajarannya  atas  pemisahan  sollen  dan  sein,  realisme  menekankan  bahwa perkembangan setiap bagian hukum harus diperhatikan. 71
Tampaknya  mazhab  realisme  memang  berambisi  untuk  memberikan  jawaban  yang pasti  terhadap  setiap  problematika  sosial  hukum  demi  “gengsinya”  dalam  kancah pengklasifikasian  konsepsi  pemikiran  tentang  hukum  yang  berfungsi  sebagai    “perajud peradaban”.  Persiapan  kelahiran  “mazhab  Airlangga”  mungkinkah  diproyeksikan  dalam suatu “persalinan” untuk turut serta memperkaya khazanah dinamik hukum sebagai “produk peradaban”.
Studi  kepustakaan  secara apriori-generalis memang  seperti  “tersepakati”  membagi kajian  hukum  dalam  mazhab-mazhab  tersebut. 72 Namun  satu  hal  yang  pasti  bahwa  semua konsepsi mazhabi itu  merupakan  refleksi  intelektual  para  penstudi  hukum  dengan  maksud yang menurut G.W. Paton : “… useful in so far as it is confined to an attempt to label in a it broad way some of the most significant approaches to the problem”. 73 Inilah yang memang mutlak untuk dikaji lebih lanjut oleh semua kolega. Selamat berkarya kawan.

## E. CONCLUSION AND RECOMMENDATION
Potret  hukum  dengan  kekuasan  dan  semua  lini  dagang  yang  membahayakan  hukum mengingatkan  saya  pada  literatur  klasik  tahun  1941  karya  Richard  Neely  yang  berjudul Judicial  Jeopardy,  When  Business  Collides  with  the  Courts. Terdapat  pesan  betapa berbahayanya suatu keadaan yang membenturkan antara dunia bisnis yang penuh inovasi dan kreasi  dengan  prosesi  peradilan  yang  “jumud”.  Ruang  hukum  yang  membangun  persepsi sepihak  ala  birokrasi  hukum  yang  berkelindan  dengan  segmen  sosial  politik,  ekonomi  dan bisnis dikhawatirkan menjadi  ajang dagang  yang paling favorit (business’ favorite forum) . Asupan  informasi  untuk  hakim (“feeding  information  to  judges”) yang  ke  luar  dari  areal spesifiknya diprediksi  menghadirkan “awan gelap” masa depan peradilan.  Hermann Mostar telah  memberikan  pelajaran  penting  dengan  menulis  buku  yang  diindonesiakan  tahun  1983, Peradilan yang Sesat. Buku ini menghimpun 13 kasus putusan salah nalar  dari  1834-1946,
71 Lili Rasjidi dan Arief Sidharta , op.cit., h. 49.50.
72 Hal ini dapat dilihat dari model pengklasifikasian yang dikemukakan oleh F.S.G. Nortrop, Friedmann, G.W.  Paton maupun Roscoe  Pound,  Soerjono  Soekanto dan Lili  Rasjidi  tenyata tidaklah  sama  dengan argumennya senidir-sendiri. Dalam kaitan ini lihat sekali lagi Lili Rasjidi , Dasar-dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1985, h. 26-27. Lili  Rasjidi , Filsafat  Hukum Apakah Hukum Itu?, Remadja Karya, Bandung, 1985, h. 15-16. Lili  Rasjidi dan B.  Arief  Sidharta , Filsafat  Hukum  Mazhab  dan  Refleksinya, Remadja  Karya,  Bandung, 1989, h. 17.
73 George  Whitecross  Paton , A  Text-Book  of  Jurisprudence, Oxford  at  the  Clarendom  Press,  London, 1955, h. 2-3.
bahkan    ungkapan  La  Bruyerre,  ahli  hukum  Prancis  abad  ke-17  diintrodusir  bahwa dihukumnya seseorang (tidak bersalah) merupakan urusan semua orang yang berpikir.
Sejurus  waktu,  apa  yang  dialami  pihak  tertentu  yang  dijerat  hukum  atas  dalih penegakan hukum   terbukti banyak membuat  derita  yang tampak tidak adil. Mata hati umat tidak  dapat  dibohongi  tentang  alur  logika  hukum  yang  memuai  menjadi  labirin  yang menggelayut  di  sepanjang rute “pihak liyan di  luar kekuasaan”.  Keberpihakan aktor negara meski sulit dibuktikan, namun mengkristal menjadi butiran yang terasa menusuk dalam sendi. Pemegang otoritas negara   tanpa tedeng aling-aling menggiring negara hukum (rechtsstaat) menuju  negara  kekuasaan (machtsstaat). Situasi  demikian  sungguh  mereduksi  hukum sekadar  ayat-ayat  yang  mengabaikan  ruhani  keadilan  rakyat.  Negara  hukum    sejatinya dikonstruksi  bermahkotakan  keadilan,  bukan  alat  yang  mahir  memainkan  norma.    Kalau hukum terus diseret ke gelanggang guna memagari kekuasaan  “jagoannya”, tunggulah dering lonceng kematian negara hukum.
Sebagai renungan, sebelum semua terlambat, sudilah melantunkan lagu dolanan anak- anak  kreasi  budaya  Sunan  Kalijaga  diakhir  abad  ke-14  atau  awal  abad  ke-15,  yang  telah mendapatkan  penggubahan   C. Hardja Soebrata (1905-1986), Gundul-gundul Pacul:
Gundul gundul pacul cul gembelengan Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan Wakul glempang segane dadi sak latar Wakul glempang segane dadi sak latar Gundul gundul pacul cul gembelengan Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan Wakul glempang segane dadi sak latar Wakul glempang segane dadi sak latar
Sang gundul adalah  kondisi  rakyat  yang  dengan  memanggul  segala  kepolosannya harus  berbekal pacul .  Cangkul (pacul) adalah  perlambang  daya  juang    untuk    menggali, menafkahi,  agar  rakyat    berpenghidupan  yang  disindir  tidak  boleh gembelengan . Gembelengan (oleng)  merupakan  gerak  dinamis  yang  mempermainkan.  Apa  akibat  dari menggembelengkan negara  hukum  dengan  perabot  kebutuhan  ekonominya (cangkul), telah dijawab pada bait berikutnya.
Nyunggi berarti  menjunjung  tinggi  di  atas  kepala  dengan  meletakkan wakul (bakul) sebagai  forma cita-cita rakyat negara hukum. Bakul itu bejana  amanat rakyat, tempat daulat tertinggi  yang  harus di  sunggi .  Implikasi  tindakan  menjunjung  harkat  hukum  yang gembelengan adalah jatuhnya tempayan kerakyatan (wakul) itu. Pribadi rakyat (segane ) akan
tumpah-ruah,    semburat  membanjiri  halaman  rumah (dadi  sak  latar). Segane (nasi)    boleh dianggitkan  sebagai  ekspresi  keadilan  sosial  yang  dirajut  dalam  bingkai  NKRI.    Negara hukum yang gembelengan harus dicegah, selicin apapun tangga pencapainnya.
Sebuah  tembang  memang  menunjukkan pitutur  luhur kepada  siapa  saja  yang menduduki kekuasaan negara hukum. Aparatur hukum yang menyunggi (menjunjung tinggi- tinggi) tidak boleh mempermainkan  nasib rakyat yang disungginya, agar negara hukum tetap bermartabat.    Sebagai  refleksi  kuselipkan  mutiara  hikmah  Jalaluddin  Rumi  untuk    yang terpanggil memperjuangkan keadilan: A voice inside the best says: I know you’re tired, but come.  This  is  the  way. Bacalah  suara  yang  di  dalam  iramanya  berkata:  Aku  tahu  kau  amat lelah,  tetapi  kemarilah.  Inilah  jalannya.  Untuk  Dahlan  Iskan,  ada    kata  indah  R.A.  Kartini (1879-1904): Door  Duisternis  tot  Licht  –  Habis  Gelap  Terbitlah  Terang. Bukankah kegelapan ini justru membuat cahaya tampak lebih terang? Tulis R.A. Kartini dalam suratnya kepada  Ny.  R.M.  Abendanon-Mandri,  13  Agustus  1900.  Akankah  Kampus  Merdeka membuat hukum semakin berkeadilan?
Berlajarlah

## REFERENCES
Dwijosudarmo,  Edy  Herry,  “Perlunya  Rekonstruksi  Strategis  Pendidikan”, Harian  Pagi Surya, 10 Oktober 1992..
Fagerlind,  I.  and  L.J.  Saha, Education  And  National  Development:  A.  Comperative Perspective, Second Edition, Oxford, Pargamond Press, 1989 maupun sebagai bahan bandingan K. Manheim and Steward, An Intruduction to the Sosiology of Education,
Routledge & Kegen Peul, London, 1980.
Faisal,  Sanapiah,  “Dibutuhkan  Sistem  Pendidikan  Baru”, Harian  Pagi  Surya, 27  Oktober 1992.
F.S.G. Nortrop, Friedmann, G.W. Paton maupun Roscoe Pound, Soerjono Soekanto dan Lili Rasjidi  tenyata  tidaklah  sama  dengan  argumennya  senidir-sendiri.  Dalam  kaitan  ini lihat sekali lagi Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1985, h. 26-27.  Lili  Rasjidi, Filsafat  Hukum  Apakah  Hukum  Itu?, Remadja  Karya,  Bandung, 1985,  h.  15-16.  Lili  Rasjidi  dan  B.  Arief  Sidharta, Filsafat  Hukum  Mazhab  dan Refleksinya, Remadja Karya, Bandung, 1989, h. 17.
GBHN 1988 Bab IV, Pola Umum Pelita Kelima, huruf A angka 2. Dan bandingkan dengan Rancangan  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (RGBHN)  yang  disusun  Dewan Pertahanan  Keamanan  Nasional  yang  tetap  bersikukuh  menempatkan  ekonomi sebagai titik berat pembangunan (bab III butir C, E, bab IV butir C) Pelita IV.
Hartmann, Frederick H., The Relations of Nations , Second Edition, University of Florida, h. 3-40. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bagian Utama, Bina Cipta  1982,  h.  19-23.  Juwono  Sudarsono,  “Konfigurasi  Internasional  Dewasa  Ini”, Makalah Seminar Nasional, Surabaya, tanggal 12 Juli 1992. Kahn, O. -Freund, Renner, “Institution or Private Law”, dalam G.W. Paton, op.cit., h. 10... Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan , PT. Gramedia, Jakarta, 1974 Kusumaatmadja, Mochtar, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Jakarta, 1976 h. 4. dan sebagai bahan bandingan, lihat: Zilfa Djoko Basuki, “Mazhab Sejarah  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Pembentukan  Hukum  Nasional  Indonesia”, Makalah, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, h. 1-3..
Lubis, Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban, Inti  Idayu Press, Jakarta, 1986, h. 2-3,  Budi  Winarno,  “Globalisasi  Ekonomi  Politik  Terhadap  Strategi  Pembangunan Nasional Indonesia”, Makalah Seminar Pembangunan Politik dan Trend Globalisasi Menyongsong  PJPT  II, FISIPOL,  Undar  Jombang,  tanggal  20-21  Januari  1991.  M. Zainudin,  “Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  PTS  dalam  Pembangunan  Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua”, Makalah Sminar BKS-PTIS Wilayah Jawa Timur, Malang,  31  Oktober  1992.  Mahsyud  N.A.,  “Tantangan  Dunia  dan  Kesombongan Manusia”, Harian  Pagi  Jawa  Pos, tanggal  10  Maret  1988.  Hero.  U.  Kuntjoro  Jakti, “Globalisasi,  Perkembangan  Di  Asia  Pasifik,  Dan  Dampak  Terhadap  Indonesia”,
Makalah Lustrum V Fisipol Undar , Jombang, 20 Januari 1991.
Majalah  Prisma, op.cit .  Padmo  Wahjono,  “Pendidikan  Tinggi  Hukum  Dan  Pembangunan”, Harian Kompas, 15 November 1988.
Maleuka,  “Sudah Saatnya PT Mencetak Sarjana  yang Cendekiawan”, Koran Simponi, Edisi Minggu  4  Desember  1988.  Mohammad  Adnan  Latief,  “Sistem  Sekolah  Formal Wahana Utama Mencerdaskan Bangsa”, Harian Pagi Surya , 30 Juli 1992.
Mappiare,  Andi,  “Kilas-kilas  Keraguan  Integritas  di  Universitas”, Harian  Pagi  Surya, 17 September 1992.
Mutrofin,  “Kami  tunggu  Anda  Di  Kampus”, Harian  Pagi  Surya. 7  Agustus  1992  dan bandingkan juga dengan Moegono, “Mengamati Peranan Perguruan Tinggi”, Harian Pagi Jawa Pos , 3 dan 5 Desember 1988, serta tulisannya  lain yang berjudul “Krisis
Poifesionalisme”, Harian Pagi Jawa Pos, 6 Januari 1989. Rosjidan, “Pengembangan Pola  Manajemen  Pendidikan  Tinggi  Swasta  Islam”, Makalah  Seminar  Sehari, 7 November 1992.
Naisbitt, Megatrends, A Warner Communication Cb, 1981. Paton,  George  Whitecross, A  Text-Book  of  Jurisprudence, Oxford  at  the  Clarendom  Press, London, 1955, h. 2-3.
Paton,  G.W., Jurisprudance, h.  6  dan  11.  dan  bandingkan  dengan  catatan,  Otje  Salman, Teori-teori Hukum di Negara-negara Berkembang: Perlunya Suatu Pendekatan Baru, Makalah, FH. UNPAD, h. 1-2.
Pemikiran-pemikiran  di  seputar  hal  ni  sebenarnya  telah  banyak  diungkapkan  oleh:  Max Rheinstein, Philippe Nonet dan Philip Selznick, Niklas Luhmann, Eizabeth King Utz Serta  Martin  Albrow  yang  kesemuanya  dapat  dibaca  dalam  Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Telaah Menganai Transplantasi  Hukum  ke  Negara-negara  yang  Tengah  Berkembang,  Khususnya Indonesia, Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Pada  Fisipol,  Unair,  Surabaya,  tanggal  4 Maret 1989 h. 2-3.
Rasjidi, Lili, Filsafat Hukum , Remadja Karya, Bandung, 1987, h. 29-30. Samsuri, “Kurikulum dan Pendidikan”, Harian Pagi Jawa Pos , 12 Juli 1986. Pudjo Suharso,
“Pendidikan Berorientasi Kerja”, Harian Pagi Surya, 7 Mei 1992 Sjarkawi, Bandingkan M., “Pengembangan Sumber Daya PTIS Dalam Pembangunan Jangka Panjang  25  Tahun  Tahap  Kedua”, Makalah  Disampaikan  Pada  Seminar  BKS-PTIS Wilayah Jawa Timur ,di Batu, 31 Oktober-1 November 1992.
Soekanto, Soerjono, Mengenal Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 1989, h. 14. Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, h. 30-31. Suryohadiprojo, Sayidiman, “Strategi Menghadapi Lima Tahun yang Akan Datang”, Harian Pagi  Jawa  Pos, 26  Maret  1988.  Juga  lihat,  Astrid  S.  Susanto, Berbagai  Pengaruh Kemajuan  Teknologi  Komunikasi  Modern  Dalam  Kehidupan  Sosial  Budaya ,  Bina Cipta, Jakarta, 1976, h. 1-10.
Tabroni,  “Memastikan  Langkah  PTS  Memasuki  PJPT  I”, Makalah  Seminar  Regional Tentang Pengembangan Sumber daya PTIS Dalam Pembanguan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap II, BK-PTIS, Jawa Timur, 31 Oktober – 1 November 1992. Tim  Kompas, Menuju  masyarakat  Baru  Indonesia,  Antisipasi  Terhadap  Tantangan  Abad XXI, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.
Togi  R.  Sianturi,  “Apakah  Ada  Suatu  Mazhab  Unpad  dalam  Filsafat  Hukum”,  Makalah, Unpad, h. 3-5. Lili Rasjidi dan Arif Sidharta, . Widada, Yohanes Sumadia, “Investasi Intelektual”, Simponi, 9 Agustus 1987. Wijoyo, Suparto, “Fenomena Negara Hukum Gembelengan”, Jawa Pos, 25 April 2017.
Wijoyo,  Suparto,  “Melongok  Hukuman  Mati”, Majalah  Forum  Keadilan ,  Nomor  08,  Juni 1989.
Wijoyo,  Suparto,  “Penerapan  Teknologi  di  Era  Pembangunan  yang  Berwawasan Lingkungan”, Makalah  Temu  Ilmiah  Forum  Kajian  dan  Komunikasi  Nusantara, 26 Agustus 1992 dan lihat juga Alvin Toffler, Future Shock, 1970.
Wijoyo, Suparto, “Robohnya Tahtah Sang Ketua”, Jawa Pos, 19 Juli 2017.
.