## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 05, Nomor 01, Juli 2023

## PANDEMI COVID-19: PERAN PEMERINTAH DAN FALSAFAH HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Nindry Sulistya Widiastiani Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 nindry.widiastiani@uajy.ac.id

## Abstract
This article aims to analyse the government role when handling industrial relation situation in this covid-19  pandemic  period.  The government  role  would  be analysed  referring  to the  Pancasila Industrial  Relation  concept.  The  results  show  that,  firstly,  the  Ministry  of  Manpower’s  Circular Letters gives a negotiation option which is consistent with consensus and democracy principles in the Pancasila Industrial Relation concept. However, this option is not implementative because of  the  subordination  of  workers’  bargaining  position.  Secondly,  the  Ministry  of  Manpower’s Circular Letters is simply just reaffirming the workers’ rights and the employers’ obligation, without giving  concrete  solution  to  resolve  the  problems.  The  government  role  as  a  good  and  wise “father”, which is mentioned by Pancasila Industrial Relation concept, is not yet fulfilled while this covid-19 pandemic situation.
Keywords : Pandemic; Covid-19; Industrial Relation; Pancasila Industrial Relation

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam penanganan situasi hubungan industrial  dalam  masa  pandemi  covid-19  ditinjau  dari  perspektif  konsepsi  Hubungan  Industrial Pancasila.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa,  pertama,  isi  surat  edaran  menteri  tenaga  kerja yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  memberikan  opsi  perundingan  yang  sesuai  dengan  prinsip musyawarah mufakat dalam konsepsi Hubungan Industrial Pancasila. Akan tetapi opsi ini tidak implementatif karena posisi tawar pekerja subordinat. Kedua, isi surat edaran tersebut juga hanya menegaskan  kembali  apa  yang  menjadi  hak  pekerja  dan  apa  yang  menjadi  kewajiban pengusaha, namun tidak memberikan solusi konkret yang dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Peran pemerintah sebagai “bapak” yang baik dan bijaksana sebagaimana diamanatkan oleh  konsepsi  Hubungan  Industrial  Pancasila  belum  terlaksana  dengan  baik  selama  masa pandemi covid-19 ini.
Kata Kunci : Pandemi; Covid-19; Hubungan Industrial; Hubungan Industrial Pancasila

## A. Pendahuluan
Hubungan  industrial  merupakan  hubungan  antara  pekerja,  pengusaha,  dan  pemerintah dalam  hukum  ketenagakerjaan.  Keterlibatan  pemerintah  sebagai  salah  satu  aktor  hubungan industrial  merupakan  bentuk  dari  adanya socialisering  process atau  proses  campur  tangan negara  dalam  suatu  urusan  masyarakat.  Proses  campur  tangan  pemerintah  dalam  hubungan kerja ini didasari untuk melindungi pekerja sebagai pihak yang lebih lemah posisinya.
Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara spesifik  menyebutkan  bahwa  sistem  hubungan  industrial  didasarkan  pada  falsafah  nilai-nilai Pancasila, yang dikenal dengan istilah Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Konsep HIP tidak dituangkan  dalam  undang-undang,  namun  ditetapkan  sebagai  falsafah  yang  harus  menjiwai semua peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 1 Falsafah HIP menghendaki terciptanya  hubungan  industrial  di  Indonesia  yang  harmonis,  dinamis  dan  berkeadilan. Pengejawantahan  nilai-nilai  demokrasi,  keadilan,  persatuan,  kemanusiaan  dan  musyawarah mufakat dalam sila-sila Pancasila menjadi dasar utama dalam pelaksanaan hubungan industrial.
Pemerintah  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  hubungan  industrial,  yaitu sebagai pengasuh, pembimbing, pelindung dan pendamai manakala terjadi perselisihan di antara pengusaha  dengan  pekerja/buruh. 2 Pemerintah  dituntut  berperan  sebagai  “bapak”  yang  baik terhadap  dua  anaknya,  yakni  pekerja  dan  pengusaha.  Sebagai  pengayom,  peran  pemerintah dalam hubungan industrial berkisar dari membuat regulasi sampai pada penegakan hukum dan penyelesaian perselisihan.  Tujuannya semata-mata untuk melaksanakan socialisering process secara  maksimal  untuk  melindungi  kepentingan  pihak  yang  lebih  lemah  atau  pihak  yang dirugikan.
Sejak akhir 2019, dunia menghadapi serangan pandemi corona virus disease 2019 atau yang  disebut  dengan  covid-19.  Akibatnya,  terjadi  pembatasan  aktivitas  di  mana-mana,  yang menyebabkan  kondisi  ekonomi  menjadi  terdampak,  termasuk  situasi  ketenagakerjaan  di Indonesia.  Pembatasan  aktivitas  tersebut  juga  berlaku  terhadap  pembatasan  operasional perusahaan  yang  menjadikan  kerugian  akibat  sepinya  konsumen.  Ketua  Umum  Asosiasi Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  menyatakan  bahwa  covid-19  ini  telah  menyebabkan  banyak perusahaan  merugi  dan  tutup. 3 Dampaknya,  banyak  pekerja  yang  dirumahkan  dan  bahkan hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat situasi perusahaan yang merugi. Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan di tengah pandemi covid-19 sedikitnya mencapai 2,9 juta orang. 4 Tak hanya itu, bagi pekerja yang tidak terkena PHK, pembayaran upah dan tunjangan hari raya (THR) pun juga banyak yang tersendat hingga tak terbayarkan.
1 Sendjun H. Manulang, 1990, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 154.
2 FX.  Djumialdji  dan  W.Soejono,  1987, Perjanjian  Perburuhan  dan  Hubungan  Perburuhan  Pancasila, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 72.
3 M. Iqbal Al  Machmudi, “Apindo: Covid-19 Sebabkan  Banyak Perusahaan Tutup”, tersedia di  website https://mediaindonesia.com/read/detail/298199-apindo-covid-19-sebabkan-banyak-perusahaan-tutup, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.
4 CNN Indonesia, “Kemenaker Sebut 2,9 Juta Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK”, tersedia di website https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501182722-92-499300/kemenaker-sebut-29-juta- pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.
Selama  pandemi,  kedua  aktor  utama  hubungan industrial  yakni  pekerja  dan  pengusaha sedang  serba  sulit.  Pekerja  dan  pengusaha  sama-sama  banyak  yang  kehilangan  sumber pendapatannya. Kehadiran pemerintah sebagai pihak pengayom dan pelindung dalam hubungan industrial  menjadi  vital  posisinya.  Pemerintah  pun  sudah  berusaha  melakukan  penanganan situasi  ketenagakerjaan masa  pandemi  dengan mengeluarkan  beberapa  surat  edaran  Menteri Tenaga  Kerja.  Dua  surat  edaran  yang  utama  tersebut  yakni,  Surat  Edaran  Menaker  Nomor M/3/HK.04/III/2020  tentang  Perlindungan  Pekerja/Buruh  dan  Kelangsungan  Usaha  Dalam Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Covid-19  dan Surat  Edaran Menteri  Tenaga  Kerja Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun  2020  di  Perusahaan  Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19.  Kedua  surat  edaran  tersebut berisikan  pedoman  penanganan  dan  pelaksanaan  bidang  ketenagakerjaan  selama  masa pandemi ini, terutama yang berkaitan dengan hak-hak normatif pekerja.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  menarik  untuk  dibahas  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana peran pemerintah dalam penanganan situasi ketenagakerjaan dalam masa pandemi covid-19 jika ditinjau  dari  perspektif  falsafah  HIP  yang  dimiliki  Indonesia.  Tujuannya  untuk  menganalisis apakah pemerintah telah turun tangan berperan sesuai fungsinya dalam hubungan industrial dan apakah  langkah-langkah  penanganan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  selama  masa  pandemi sejalan dengan falsafah HIP.

## B. Pembahasan
Hubungan  industrial  merupakan  sistem  hubungan  yang  terbentuk  antara  pelaku  proses produksi  barang  dan/atau  jasa.  Payaman  Simanjuntak  memberi  definisi  yang  senada  yakni sebagai hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. 5 Mengacu pada definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial cakupannya berfokus pada hubungan antara para pelaku proses produksi. Para pelaku proses produksi yang dimaksud adalah pekerja, pengusaha dan pemerintah.
Keberadaan  pemerintah  dalam  hubungan industrial  merupakan  bentuk  dari socialisering process atau  proses  campur  tangan  negara  untuk  melindungi  kepentingan  rakyatnya.  Secara umum, posisi pekerja di dalam hubungan industrial lebih subordinat. Hal ini dipengaruhi adanya kenyataan  bahwa  pengusaha  secara  ekonomi  memiliki  posisi  yang  lebih  kuat,  dengan  akses sumber daya yang kuat pula. Kehadiran pemerintah dalam hubungan industrial didasari dengan filosofi  untuk  melindungi  pihak  yang  lebih  lemah.  Hal  ini  merupakan  bentuk  konsekuensi  dari
5 Ari  Hernawan,  “Industrial  Relations  in  The  Perspective  of  Justice  Theory  by  John  Rawls”,  26 Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 26, No. 2, 2014, hlm. 278.
negara Indonesia yang merupakan negara kesejahteraan, sehingga negara harus ikut campur dalam  kehidupan  rakyat,  termasuk  dalam  urusan  ketenagakerjaan. 6 Adanya  keterlibatan pemerintah  dalam  hubungan  industrial  menjadikan  hukum  ketenagakerjaan  atau  hukum perburuhan menjadi unik karena di satu sisi bersifat privat dan di sisi yang lain bersifat publik.
Hubungan  industrial  terbentuk  dengan  mengacu  pada  landasan  falsafah  bangsa  dan negara,  yang  karena  setiap  bangsa  dan  negara  mempunyai  falsafah  yang  berbeda,  sehingga sistem hubungan industrial di setiap negara pun akan berbeda-beda. 7 Landasan falsafah negara Indonesia merupakan Pancasila, yang menjadi basis norma dan nilai di segala regulasi yang ada di Indonesia. 8 Atas dasar itulah falsafah nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam pelaksanaan hubungan Industrial di Indonesia sebagai HIP.
HIP lahir dari seminar nasional “Hubungan Perburuhan Pancasila sebagai Usaha Menuju Ketenangan Kerja dan Stabilitas Sosial-Ekonomi untuk Pembangunan Nasional” di Jakarta pada tanggal 4-7 Desember 1974 yang dihadiri oleh wakil-wakil  pemerintah, buruh, pengusaha  dan para  cendekiawan.  Konsep  HIP  tidak  dituangkan  dalam  undang-undang,  namun  ditetapkan sebagai  falsafah  yang  harus  menjiwai  semua  peraturan  perundang-undangan  di  bidang ketenagakerjaan. 9 Pada  intinya,  konsepsi  HIP  menginginkan  pelaksanaan  setiap  langkah hubungan industrial  harus dijiwai dengan falsafah  nilai-nilai yang  terkandung di dalam sila-sila Pancasila. HIP ini mempunyai cita-cita untuk mewujudkan hubungan industrial di Indonesia yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dengan mengedepankan asas partnership . Asas partnership pada  hakikatnya  menghendaki  agar  posisi  pekerja  tidak  dipandang  sebagai  faktor  produksi, namun  dianggap  sebagai partner atau  mitra  oleh  pengusaha. 10 Asas partnership ini diterjemahkan menjadi dua cakupan, yakni partner dalam produksi yang menimbulkan kewajiban bagi pekerja untuk meningkatkan produksi barang dan jasa bagi pengusaha, kemudian kedua,
partner dalam  keuntungan  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  pengusaha  untuk  memberikan bagian  dari  keuntungan  perusahaan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  dan keluarganya. 11 Hasil  produktivitas  perusahaan  berkorelasi  dengan  peningkatan  kesejahteraan
6 Ahmad  Hunaeni  Zulkarnaen,  “Masalah  Rawan  Dalam  Hubungan  Industrial  dan  Konsep  Negara Kesejahteraan Indonesia”, Jurnal Mimbar Justitia , Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 807.
7 Fritje  Rumimpunu,  “Sistem  Hubungan  Industrial  Pancasila  di  Indonesia  Dengan  Tenaga  Kerja, Perusahaan  Dilihat  Dari  Aspek  Undang-Undang  Tenaga  Kerja  No  13  Tahun  2003”, Jurnal  Hukum Unsrat , Vol. 2, No. 2, 2014, hlm.118.
8 Gratianus  Prikasetya,  “The  Implementation  of  Social  Justice  in  The  Industrial  Relation  Model  Of Indonesia  (A  Law  Perspective  Analysis  Based  On  Industrial  Relation  Regulations  And  Practice  In Indonesia)”, Problematika Hukum , Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 2.
9 Sendjun H Manulang, Loc.Cit .
10 A.  Uwiyono,  “Pandangan  Hukum  Dalam  Upaya  Mengatasi  Konflik  Ketenagakerjaan  Dalam  Sistem Hubungan Industrial Pancasila”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol. 27, No. 1, 1997, hlm. 39.
11 Ari Hernawan, 2019, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, Yogyakarta, UII Press. hlm. 15.
pekerja/buruh,  kesejahteraan  pekerja/buruh  mestinya  tercapai  jika  produktivitas  perusahaan meningkat. 12
Pelaksanaan dan perwujudan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sebagaimana  dicita-citakan  oleh  konsepsi  HIP  juga  tidak  terlepas  dari  peran  masing-masing pihaknya. Dari sisi pemerintah, yang juga merupakan aktor yang sangat penting, perannya cukup vital.  Pemerintah  dalam  rangka  proses  campur  tangannya  mengemban  misi  untuk  melindungi kepentingan  pihak  yang  lebih  lemah  atau  pihak  yang  dirugikan.  Oleh  sebab  itulah,  peran pemerintah sangat luas, mulai dari sebagai pembuat regulasi, fungsi pelayanan, pengawasan, penyelesaian perselisihan, hingga sampai ke penegakan hukum. Pemerintah dalam hubungan industrial  dapat  dianalogikan  berperan  sebagai  “bapak”  yang  baik  bagi  kedua  anaknya,  yakni pekerja dan pengusaha. Posisi yang sentral ini menempatkan pemerintah sebagai pengayom, pembimbing,  pelindung  dan  pendamai  dalam  rangka  mewujudkan  hubungan  industrial  sesuai tujuan dan cita-cita HIP.
Dunia diterpa badai bencana penyebaran penyakit corona virus disease 2019 atau yang sering disebut dengan covid-19. World Health Organization (WHO) pun menetapkan covid-19 ini menjadi  pandemi.  Di  wilayah  Indonesia,  covid-19  ini  telah  menyebar  luas  pula  dan  telah memakan  banyak  korban.  Penyebaran  yang  sangat  masif  ini  menekan  pemerintah  untuk mengambil  kebijakan  berupa  pembatasan  aktivitas  masyarakat  di  berbagai  sektor  kehidupan. Tak  luput  dari  itu,  sektor  ketenagakerjaan  pun  juga  ikut  terdampak  akibat  covid-19  dan pembatasan aktivitas tersebut. Banyak perusahaan yang terkena pembatasan aktivitas sehingga tidak dapat melakukan operasional seperti biasanya. Di lain sisi, terdapat pula perusahaan yang tidak  terkena  pembatasan,  namun  mengalami  penurunan  pendapatan  bahkan  sampai  ke  nol, akibat turunnya persentase konsumen atau pelanggan. 13 Ujung-ujungnya, pekerja-pekerja yang ada  di  perusahaan  tersebut  pun  terpaksa  terkena  dampaknya  pula.  Hak-hak  normatif  seperti upah dan THR menjadi tersendat pemberiannya. Pilihan dirumahkan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di banyak perusahaan diterapkan.
Untuk melakukan  penanganan, pemerintah  melalui Menteri  Tenaga  Kerja mengeluarkan pedoman dan petunjuk dalam bentuk surat edaran menteri. Beberapa surat edaran menteri yang dikeluarkan  pada  masa  pandemi  tersebut  yakni:  (a)  SE  Menaker  Nomor  M/1/HK.04/II/2020 tentang  Pelayanan  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  Dari  Republik  Rakyat  Tiongkok  Dalam Rangka  Pencegahan  Wabah  Penyakit  Yang  Diakibatkan  Oleh  Virus  Corona;  (b)  SE  Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam
12 Ahmad  Hunaeni  Zulkarnaen,  “Sistem  Hukum  Hubungan  Industrial  Pancasila  dan  Produktivitas Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh”, Res Nullius Law Journal , Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 12.
13 Heri Kurniawansyah HS, et.al., “Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari  Covid-19  Pada  Masyarakat  Rentan  Di  Indonesia”, International  Journal  of  Social  Sciences  and Humanities , Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 133.
Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19; (c) SE Menaker Nomor M/4/HK.04/IV/2020 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Covid-19;  dan,  (d)  SE  Menaker  Nomor  M/6/HI.00.01/V/2020  tentang  Pelaksanaan  Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.
Dari  empat  surat  edaran  tersebut,  yang  berkaitan  langsung  terhadap  hak-hak  normatif pekerja  adalah  Surat  Edaran  Menaker  Nomor  M/3/HK.04/III/2020  tentang  Perlindungan Pekerja/Buruh  dan  Kelangsungan  Usaha  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Covid-19  dan  Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  M/6/HI.00.01/V/2020  tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Keduanya berisikan mengenai pedoman untuk menangani persoalan yang timbul dalam perusahaan selama masa pandemi ini.
Beberapa poin penting dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020, yakni:
a.  Pertama,  terkait  pencegahan  dan  penanganan  penyebaran  covid-19  di  lingkungan  kerja. Pimpinan perusahaan diminta untuk melakukan antisipasi penyebaran covid-19 pada pekerja dengan  mengintegrasikan  dalam  program  K3  (keselamatan  dan  kesehatan  kerja), pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan Kesehatan kerja.
b.  Kedua, yang paling penting yakni terkait dengan perlindungan pengupahan pekerja selama masa pandemi: (1) Bagi pekerja yang merupakan Orang Dalam Pemantauan (ODP) covid- 19 dan pekerja yang dikategorikan kasus suspek covid-19, maka upahnya dibayarkan penuh selama menjalani  masa  karantina/isolasi;  (2) Bagi pekerja yang tidak  masuk  kerja  karena sakit covid-19, maka upahnya dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta, (3) Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja, maka perubahan  besaran  maupun  cara  pembayaran  upah  pekerja  dilakukan  sesuai  dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.
Poin penting dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HI.00.01/V/2020, ialah: a.  Perusahaan  agar  membayar  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  Keagamaan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
b.  Apabila perusahaan tidak mampu untuk membayar THR, maka  menyelenggarakan dialog dan  menyepakati  beberapa  hal terkait  pembayaran  THR, antara  lain: (1)  Bila perusahaan tidak  mampu  membayar  secara  penuh,  maka  pembayarannya  dapat  dilakukan  secara bertahap;  atau  (2)  Bila  perusahaan  tidak  mampu  sama  sekali  membayar,  maka  dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu yang disepakati.
Mengacu  pada  kedua  surat  edaran  tersebut,  pada  dasarnya  hak-hak  pekerja  berupa pembayaran upah dan THR Keagamaan tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan  meski  terjadi  pandemi  covid-19  ini.  Dalam  hal  kemudian  pengusaha  tidak  mampu untuk  membayar  sebagaimana  ditetapkan  peraturan  perundang-undangan,  surat  edaran memberikan  opsi  untuk  melakukan  perundingan  antara  pekerja  dan  pengusaha.  Perundingan tersebut  diharapkan  dapat  menghasilkan  kesepakatan  yang  berisi  solusi  atas  permasalahan perusahaan terkait pemenuhan hak-hak pekerja selama masa pandemi ini.
HIP menghendaki pelaksanaan hubungan industrial yang dijiwai dengan nilai-nilai dalam Pancasila.  Konsepsi  hubungan  industrial  ini  menekankan  pada  sistem  konsensus  yang mengarah kepada penyelesaian secara musyawarah. 14 Sistem yang demikian ini sesuai dengan nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  sila  keempat  Pancasila.  Isi  surat  edaran  tersebut  telah mencerminkan adanya adopsi terhadap prinsip-prinsip yang dimuat dalam HIP. Dalam hal terjadi permasalahan,  maka  sebisa  mungkin  diselesaikan  melalui  mekanisme  musyawarah  untuk mencapai mufakat antara kedua belah pihak. Pandemi covid-19 ini menyebabkan kemampuan membayar  pengusaha  menjadi  berkurang  atau  bahkan  hilang,  sehingga  pemenuhan  hak-hak pekerja menjadi tersendat. Bila dibiarkan maka ini akan menjadi masalah yang lebih besar. Oleh karena  itu, ketika terjadi  permasalahan  seperti  itu, maka  dibuka dialog  antara  pekerja  dengan pengusaha  untuk  berupaya  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada.  Perundingan  yang diselenggarakan  diharapkan  akan  mencapai  kesepakatan  dalam  cara  ataupun  proses penyelesaian permasalahan selama masa pandemi.
Penyelesaian  yang  demikian  itu  merupakan  cara  yang  dikehendaki  oleh  konsepsi  HIP. Dengan  dimasukkannya  nilai-nilai  musyawarah  mufakat,  secara  tidak  langsung  membuktikan bahwa upaya penanganan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui kedua surat edaran tersebut didasarkan pada pokok pikiran yang ada dalam konsepsi HIP. Dengan adanya perundingan atau musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan masa pandemi ini, diharapkan prinsip keharmonisan  dan partnership antara  pekerja  dan  pengusaha  dijalankan  sebaik-baiknya  dan dapat mewujudkan cita-cita HIP.
Permasalahannya,  mewujudkan  perundingan  dan  musyawarah  mufakat  antara  pekerja dengan pengusaha pada praktiknya tidak semudah yang dibayangkan. Konsep yang sangat baik dari HIP ini tidak selalu implementatif karena adanya ketimpangan posisi antara pengusaha dan pekerja.  Hubungan  pekerja  dan  pengusaha  adalah  hubungan  ketergantungan,  namun ketergantungan tersebut sering kali berat sebelah. 15 Pengusaha lebih memiliki banyak akses ke sumber daya, sehingga menjadikan secara ekonomi maupun psikologis posisi pengusaha lebih
14 A. Uwiyono, Loc.cit .
15 Ari Hernawan, Op.cit., hlm. 13.
kuat.  Pekerja  yang  lebih  terbatas  aksesnya,  belum  lagi  karena  adanya  hubungan  atasan- bawahan dengan pengusaha, menjadikan pekerja posisinya lebih subordinat.
Dengan kondisi yang demikian, ketika pengusaha mengalami kendala dalam pemenuhan hak upah atau THR pekerja kemudian dilakukan perundingan sesuai dengan amanat kedua surat edaran tersebut. Meski dalam keadaan yang sulit, hal ini tidak menjadikan serta merta kemudian posisi  pekerja  lebih  kuat  dari  pengusaha.  Dasarnya  adalah  kunci  kelangsungan  bekerja senyatanya  masih  berada  di  tangan  pengusaha.  Misalnya  saja  ketika  pekerja  menolak  untuk menerima dalil atau tawaran yang disodorkan oleh pengusaha, bisa jadi kemudian berujung pada PHK atas pekerja tersebut. Kondisi tersebut yang tetap membuat pekerja berada di posisi yang subordinat. Posisi tawar ( bargaining position ) pekerja masih cenderung lebih lemah. Akibatnya, dalam  implementasi  masih  banyak  hak-hak  pekerja  yang  tidak  terpenuhi  dan  tidak  mendapat kejelasan  dalam  situasi  pandemi  ini.  Bagaimana  kemudian  pemerintah  memberikan  alternatif penyelesaian yang lebih implementatif dan lebih melindungi kepada kepentingan pihak yang lebih lemah? Peran pemerintah terlihat jelas sangat besar dalam pemecahan persoalan ini.
Pengadopsian  konsep  musyawarah  mufakat  dalam  surat  edaran  dalam  rangka  menjadi pedoman penyelesaian permasalahan dalam masa pandemi covid-19 sebenarnya sangat baik filosofinya.  Hal  ini  didasari  sebagai  wujud  implementasi  konsepsi  hubungan  industrial  yang memang diyakini dan dipakai di Indonesia. Namun, di sisi yang lain juga tidak boleh dilupakan bahwa  pada  kenyataannya  kondisi  hubungan  industrial  di  Indonesia  masih  mengakibatkan adanya ketimpangan posisi antara pekerja dan pengusaha. Perlu kiranya untuk memberikan opsi lain  yang  dapat  memberikan  solusi  secara  konkret  terhadap  permasalahan  yang  terjadi  agar kedua belah pihak tetap terlindungi hak-haknya. 16
Pembicaraan  mengenai  ketenagakerjaan  memang  begitu  uniknya  karena  tingkat kompleksitas yang dimiliki bidang ini. Suatu hubungan antara pekerja dengan pengusaha tidak hanya  akan  dipengaruhi  dari  internal  kedua  belah  pihak  saja,  namun  juga  dari  faktor-faktor eksternal. Keadaan ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya sangat berpengaruh kepada hubungan di antara kedua pihak tersebut. Seperti di masa pandemi covid-19 ini, sebenarnya tidak mudah untuk kemudian menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan pembayaran upah dan THR Keagamaan. Salah satu faktor yang juga harus diperhatikan adalah kemampuan pengusaha.
Pada masa pandemi ini, sebenarnya tidak hanya pekerja yang kondisinya sulit. Pengusaha pun mengalami terpaan yang cukup kuat juga. Banyak pengusaha yang mengalami kerugian dan bahkan  kolaps  akibat  situasi  ini.  Dampak  langsung  dari  hal  tersebut  adalah  turunnya  atau
16 Hartini  Retnaningsih,  “Bantuan  Sosial  bagi  Pekerja  di  Tengah  Pandemi  Covid-19:  Sebuah  Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah”, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 220.
hilangnya kemampuan pengusaha tersebut untuk memenuhi hak-hak pekerjanya. Oleh karena itu, merumuskan kebijakan penanganan pada situasi yang seperti ini pun tidak semudah yang dibayangkan. Tidak dapat kemudian menggeneralisasikan kondisi pengusaha, karena pastinya akan  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Namun  pada  kenyataannya,  sikap penggeneralisiran kemampuan pengusaha masih sering terjadi. Dalam situasi yang sulit seperti ini,  pengusaha  harus  menghadapi  banyak  tekanan  dari  berbagai  pihak  yang  intinya mengharuskan pengusaha untuk membayarkan hak-hak pekerja. Padahal tak dapat dipungkiri terdapat banyak pengusaha yang tidak mampu untuk melakukan itu, dikarenakan tidak semua perusahaan skalanya besar. Terdapat pula perusahaan skala menengah, kecil dan bahkan mikro. Perusahaan-perusahaan tersebut sangat mungkin mengalami kesulitan dalam situasi pandemi ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sendiri di berbagai kesempatan telah menyatakan  bahwa  covid-19  ini  telah  menyebabkan  banyak  perusahaan  merugi  dan  tutup. 17 Apabila  kemampuan  pengusaha  tidak  ada,  penuntutan  hak-hak  pekerja  melalui  lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial pun bisa jadi tiada berguna. Kemenangan hanya sebatas di atas kertas pun sangat mungkin terjadi. Situasinya menjadi serba salah dan semakin kompleks.
Berkaca kembali pada konsepsi HIP,  keadaan yang  demikian  ini berkaitan  dengan asas partnership .  Asas ini  berkaitan  dengan  ajaran  tridharma  yakni rumangsa handarbeni atau  ikut memiliki. Berdasarkan dengan asas ini pekerja diarahkan untuk mempunyai sikap rasa memiliki serta  mengembangkan  sikap  memelihara  dan  mempertahankan  kelangsungan  usaha. 18 Pengusaha diarahkan untuk mengembangkan sikap memperlakukan pekerja sebagai manusia atas dasar kemitraan yang sejajar. 19 Sikap kemitraan ini akan mengandung dua segi, yakni mitra dalam  produksi  ( partner  in  production )  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  pekerja  untuk meningkatkan produktivitasnya bagi perusahan, dan kedua mitra dalam keuntungan ( partner in profit ) yang menimbulkan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan bagian dari keuntungan perusahaan guna kesejahteraan bersama. 20
Muara  dari  ajaran  yang  demikian  adalah  bagaimana  kemudian  pekerja  dan  pengusaha bekerja sama dengan sebaik-baiknya untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Jika  kelangsungan  usaha  terjamin,  operasional  perusahaan  akan  terus  berjalan,  maka kelangsungan bekerja milik pekerja pun juga dapat terjamin. Apabila kelangsungan usaha dan kelangsungan  bekerja sama-sama tercapai, maka  kesejahteraan  baik  pekerja  dan  pengusaha pun juga akan tercapai. Di situasi sulit yang demikian ini akibat pandemi covid-19, pengusaha dan  pekerja  mestinya  bekerja  sama  lebih  ekstra  lagi  untuk  memikirkan  strategi  bagaimana
17 M. Iqbal Al Machmudi, Loc.cit . 18 Ari Hernawan, Op.cit . hlm. 6. 19 Ibid . 20 Ibid , hlm. 15.
bertahan di situasi ini. Tujuannya, tak lain tak bukan ialah untuk mempertahankan kelangsungan usaha,  sehingga  harapannya  pemenuhan  hak-hak  pekerja  dapat  dilakukan  dan  bahkan mengurangi risiko pekerja untuk kehilangan pekerjaannya.
Namun  demikian,  sejatinya  peran  yang  paling  penting  dan  sentral  di  bidang ketenagakerjaan pada masa pandemi covid-19 ini adalah peran pemerintah. 21 Mengacu kembali pada konsepsi HIP, keterlibatan pemerintah dalam hubungan industrial didasari dengan adanya tujuan  untuk  melakukan socialisering  process .  Hal  ini  menjadikan  peranan  pemerintah  dalam hubungan  industrial  menjadi  vital  sifatnya.  Pemerintah  menempatkan  diri  sebagai  pengasuh, pembimbing, pelindung, perukun, pengayom, pamong dalam hubungan industrial. Dengan kata lain,  secara  filosofis  pemerintah  mestinya  memposisikan  diri  sebagai  “bapak”  yang  baik  atau “bapak” yang bijaksana kepada kedua anaknya, yakni pekerja dan pengusaha.
Di  situasi  yang  demikian  ini,  pekerja  dan  pengusaha  sama-sama  sedang  kesulitan. Mestinya kemudian pemerintah memaksimalkan perannya sebagai “bapak” yang baik di dalam hubungan industrial. Jika kembali lagi melihat pada isi kedua surat edaran yang telah disinggung sebelumnya, terlihat bahwa pemerintah hanya terkesan menggarisbawahi ulang mengenai apa yang menjadi kewajiban pengusaha dan apa yang menjadi hak pekerja. Bukankah pekerja dan pengusaha  sebenarnya  sudah  sama-sama  mengetahui  hak  dan  kewajiban  masing-masing? Permasalahannya adalah saat ini pemenuhan hak dan kewajiban itu menjadi sulit dilaksanakan akibat pukulan situasi pandemi ini. Menegaskan kembali hak dan kewajiban masing-masing serta menggarisbawahi  sanksi  tidaklah  cukup  untuk  menyelesaikan  persoalan.  Pengaturan  yang demikian tidak akan mengubah keadaan pihak pengusaha yang mengalami kerugian sehingga tak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga pekerja pun tak mendapat hak-haknya.
Di sisi lain, pengakuan adanya kemungkinan terjadinya ketidakmampuan pengusaha dalam kedua surat edaran berujung  pada dibukanya kesempatan bagi  pekerja  dan pengusaha untuk melakukan  perundingan  demi  tercapainya  kata  sepakat  dalam  penyelesaian  permasalahan. Sebagaimana  yang  telah  disinggung  dalam  pembahasan  sebelumnya,  pengadopsian  konsep musyawarah mufakat yang baik dalam penanganan masalah masa pandemi covid-19 ini tidak selamanya  mudah  untuk  diimplementasikan.  Hal  ini  didasari  adanya  ketimpangan bargaining position antara  pekerja  dan  pengusaha.  Bisa  jadi  justru  perundingan  ini  justru  menimbulkan masalah-masalah  baru  di  antara  hubungan  pekerja  dan  pengusaha.  Untuk  itu  mestinya, pemerintah  memberikan  solusi  yang  lebih  konkret  dalam  mengatasi  kondisi  pekerja  dan pengusaha yang sama-sama sulit.
21 Richard  Kennedy,  “Legal  Discourse  on  Manpower  During  Covid-19  Outbreak”, Law  Reform  Journal , Vol. 16, No. 1, 2020, hlm. 77.

## C. Simpulan
Pandemi  covid-19  menimbulkan  sulitnya  situasi  hubungan  industrial  di  Indonesia. Pengusaha  merugi,  serta  angka  pekerja  yang  dirumahkan  dan  PHK  melambung  tinggi. Pemenuhan hak-hak normatif pekerja seperti pembayaran upah dan THR Keagamaan menjadi tersendat.  Melihat  situasi  yang  demikian,  pemerintah  melalui  Menteri  Tenaga  Kerja mengeluarkan  dua  surat edaran  yang berisi pedoman penanganan selama masa  pandemi ini. Kedua  surat  edaran  tersebut  yakni  Surat  Edaran  Menaker  Nomor  M/3/HK.04/III/2020  tentang Perlindungan  Pekerja/Buruh  dan  Kelangsungan  Usaha  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19.  Pada  intinya  hak-hak  pekerja  berupa  pembayaran  upah  dan THR Keagamaan tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan meski terjadi pandemi  covid-19  ini.  Dalam  hal  kemudian  pengusaha  tidak  mampu  untuk  membayar sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan, surat edaran memberikan opsi untuk melakukan perundingan antara pekerja dan pengusaha demi menyelesaikan permasalahan yang ada. Opsi perundingan tersebut sebenarnya sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat yang dikehendaki dalam konsepsi HIP. Namun demikian, sejatinya bargaining position pekerja yang subordinat dari pengusaha  menyebabkan kebijakan ini tidak implementatif. Di sisi lain, isi  dari kedua surat edaran tersebut hanya menegaskan kembali apa yang menjadi hak pekerja dan apa yang  menjadi  kewajiban  pengusaha,  namun  tidak  memberikan  solusi  konkret  yang  dapat menuntaskan masalah yang timbul. Atas dasar hal ini, peran pemerintah sebagai “bapak” yang baik dan bijaksana sebagaimana diamanatkan oleh konsepsi HIP belum terlaksana dengan baik selama masa pandemi covid-19 ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Djumialdji,  FX.  dan  W.  Soejono,  1987, Perjanjian  Perburuhan  dan  Hubungan  Perburuhan Pancasila, Jakarta, Bina Aksara.
Hernawan, Ari, 2019, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, Yogyakarta, UII Press. hlm. 15.
Manulang, Sendjun H, 1990, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.

## Jurnal:
Hernawan,  Ari,  “Industrial  Relations  in  The  Perspective  of  Justice  Theory  by  John  Rawls”,  26 Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 26, No. 2, 2014.
HS,  Heri  Kurniawansyah,  et.al.,  “Konsep  Kebijakan  Strategis  Dalam  Menangani  Eksternalitas Ekonomi  Dari  Covid-19  Pada  Masyarakat  Rentan  Di  Indonesia”, International  Journal  of Social Sciences and Humanities , Vol. 1, No. 2, 2020.
Kennedy,  Richard,  “Legal  Discourse  on  Manpower  During  Covid-19  Outbreak”, Law  Reform Journal , Vol. 16, No. 1, 2020.
Prikasetya, Gratianus, “The Implementation of Social Justice in The Industrial Relation Model of Indonesia  (A  Law  Perspective  Analysis  Based  On  Industrial  Relation  Regulations  And Practice In Indonesia)”, Problematika Hukum , Vol. 3, No. 1, 2018.
Retnaningsih  Hartini,  “Bantuan  Sosial  bagi  Pekerja  di  Tengah  Pandemi  Covid-19:  Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah”, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial,
Vol. 11, No. 2, 2020.
Rumimpunu, Fritje, “Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia Dengan Tenaga Kerja, Perusahaan Dilihat Dari Aspek Undang-Undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003”, Jurnal Hukum Unsrat , Vol. 2, No. 2, 2014.
Uwiyono,  A,  “Pandangan  Hukum  Dalam  Upaya  Mengatasi  Konflik  Ketenagakerjaan  Dalam Sistem Hubungan Industrial Pancasila”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol. 27, No. 1, 1997.
Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni, “Masalah Rawan Dalam Hubungan Industrial dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia”, Jurnal Mimbar Justitia , Vol. 2, No. 2, 2016.
_______________________, “Sistem Hukum Hubungan Industrial Pancasila dan Produktivitas Perusahaan  dan  Kesejahteraan  Pekerja/Buruh”, Res  Nullius  Law  Journal ,  Vol.  1,  No.  1, 2019.

## Website:
Al  Machmudi,  M.  Iqbal,  “Apindo:  Covid-19  Sebabkan  Banyak  Perusahaan  Tutup”, tersedia  di website https://mediaindonesia.com/read/detail/298199-apindo-covid-19-sebabkan- banyak-perusahaan-tutup, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.
CNN  Indonesia, “Kemenaker  Sebut  2,9  Juta  Pekerja  Dirumahkan dan  Kena  PHK”, tersedia  di website https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501182722-92-499300/kemenaker- sebut-29-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.