## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 8 Issue 3, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Aspek  Hukum  Kegiatan  Perpajakan  Dalam  Perspektif Hukum Perdata
Hulman Panjaitan 1
1 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: hulman.panjaitan@uki.ac.id
Abstract: Even though taxation activities are the actions of state administration officials in collecting taxes from their citizens, they are substantially an engagement. The state is the tax collector (creditor) and the taxpayer is the taxpayer (debtor). Therefore, the legal aspect of the engagement is dominant in taxation activities. Several aspects of civil law can be described, both material civil law, especially those relating to engagements as regulated in book III of the Civil Code and formal civil law relating to execution. Among them  are  related  to  the  legal  aspects  of  taxation  activities  in  the  perspective  of  engagement  law,  the expiration of tax debts, default and legal consequences and their execution. This includes hostage measures (gijzeling) that can be imposed on the taxpayer who in bad faith does not carry out his tax obligations.
Keywords: taxation; obligations; civil law.
How to Site: Hulman Panjaitan (2022). Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal hukum to-ra, 8(3), pp 302-315. DOI.10.55809/tora.v8i3.155

## Introduction
Pajak merupakan penerimaan negara yang ditarik dari masyarakat berdasarkan undang- undang  yang  diciptakan  negara  dan  diperuntukkan  untuk  membelanjai  kehidupan negara dalam melaksanakan tugas-tugas demi kepentingan umum dan pada gilirannya kepentingan  umum  ini  akan  meliputi  kepentingan  antar  individu  sebagai  anggota masyarakat. Dengan demikian, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang ditarik dari masyarakat untuk kemudian dihimpun oleh negara dan pada gilirannya dikembalikan  kepada  masyarakat  melalui  anggaran  rutin  dan  program-program pembangunan.
Rochmat  Sumitro  mengemukakan  bahwa  pajak  adalah  perikatan  yang  timbul  karena undang-undang  yang  mewajibkan  seseorang  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan dalam undang-undang ( tatbestand ) untuk membayar sejumlah uang  kepada (kas negara) yang  dapat  dipakasakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung  dapat  ditunjuk,  yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran negara  (rutin  dan  pembangunan)  dan  yang  digunakan  sebagai  alat  pendorong, penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan. 1
1 Rochmat Sumitro dalam Hulman Panjaitan, Hukum Pajak (Bagian Pertama) , AHAEM PETEHAEM, Jakarta, 1996, hal 19.
Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (3): 302-315
Demikian juga dengan pengertian pajak menurut undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana dirubah terakhir dengan UU No.  16  Tahun 2009, pajak  adalah  kontribusi wajib  kepada Negara  yang  terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara bagi sebsar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan kedua pengertian pajak sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikemukakan bahwa  pajak  sangat  erat  kaitannya  dengan  hukum  perdata,  khususnya  yang  diatur dalam  buku  III  KUHPerdata  tentang  Perikatan  ( van  verbintennis ).  Hal  ini  semakin diperkuat  dengan  terminologi  “utang  pajak”  sebagai  objek  dominan  dari  kegiatan perpajakan.  Pajak  merupakan  utang  kepada  negara  yang  harus  dibayar  atau  dilunasi sesuai  dengan  waktu  jatuh  tempo  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang- undangan perpajakan yang berlaku.
Dengan  terminologi  “utang  pajak”,  cukup  menunj ukkan  bahwa  kegiatan  perpajakan merupakan suatu perikatan. Pendekatan pajak dari segi hukum memberikan pengertian bahwa  pajak  adalah perikatan,  khususnya  perikatan  yang timbul dari  undang  undang semata-mata.    Lebih  lanjut  akan  dilakukan  penelitian terhadap  aspek hukum  perdata dari  kegiatan  perpajakan  yang  sebagaimana  diuraikan  di  atas  bahwa  pajak  adalah perikatan.  Sebagai  suatu  perikatan,  bagaimana  keterkaitan  antara  perikatan  yang terdapat dalam buku III KUHPerdata dengan kegiatan perpajakan, termasuk asas-asas yang terkandung di dalamnya.
Dalam  kaitannya dengan  penulisan  karya  ilmiah  ini, penulis  mempergunakan  metode penelitian  juridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan, dimana penelitian ditujukan terhadap asa-asas dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan.  Penelitian  dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## Discussion
Berdasarkan data  sekunder  yang diperoleh melalui penelitian  kepustakaan  atau  studi literatur,  dapat  diuraikan  secara  komprehensip  beberapa  hal  penting  dalam  kegiatan perpajakan dari aspek hukum perdata, khususnya dalam aspek-aspek sebagai berikut.

## Aspek Perikatan
Dalam perspektif hukum,  antara  pajak  sebagai  suatu  perikatan  dengan perikatan dalam hukum perdata dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Pajak  sebagai  suatu  perikatan,  keabsahannya  tergantung  kepada  undang undang  yaitu    pada  saat  seseorang  subjek  pajak  memenuhi  syarat-syarat objektif  perpajakan,  yaitu  perbuatan,  peristiwa  dan  keadaan  ( tatbestand ).
Undang  undanglah  yang  mewajibkan  seseorang  untuk  melakukan  kewajiban
Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (3): 302-315
pembayaran  pajak.    Sedangkan  perikatan  dalam  perspektif  hukum  perdata, keabsahannya didasarkan kepada Pasal 1320 KUHPerdata.
b. Perikatan  pajak  merupakan  perikatan  sepihak  sedangkan  perikatan  dalam perspektif hukum perdata pada umumnya merupakan perikatan timbal balik. Perhatikan rumusan  pajak  menurut undang  undang  (otentik) dengan  adanya kata- kata  “....  dengan  tidak  mendapat  imbalan  secara  langsung”  cukup membuktikan  bahwa  perikatan  pajak  merupakan  perikatan  sepihak.  Dalam kegiatan  perpajakan  sebagai  suatu  perikatan  sepihak,  satu  pihak  hanya mempunyai  hak  tanpa  kewajiban  dan  pihak  lainnya  hanya  mempunyai kewajiban tanpa mempunyai hak. Wajib pajak sebagai salah satu pihak dalam perikatan pajak hanya mempunyai kewajiban tanpa ada hak sedangkan pada pemerintah di pihak lainnya hanya mempunyai hak tanpa kewajiban. Sekalipun harus digarisbawahi bahwa pengertian hak dan kewajiban dalam hal ini adalah hak dan kewajiban yang sifatnya langsung dan bersifat individual.
Berbeda halnya dengan perikatan dalam perspektif hukum perdata yang pada umumnya merupakan perikatan timbal balik, yaitu suatu jenis perikatan yang memberikan  hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak.  Apa  yang merupakan hak di satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya demikian sebaliknya.
c. Pengaturan alat paksa yang berbeda. Jika  terjadi  wanprestasi  dalam  bentuk  tidak  melakukan  prestasi  sama  sekali yang  dilakukan  dengan  itikad  tidak  baik  dalam  perikatan  pajak  dengan perikatan  dalam  perspektif  hukum  perdata,  terdapat  pengaturan  alat  paksa yang  berbeda.  Alat  paksa  yang  dimaksudkan  disini  adalah  upaya  paksa  oleh kreditur terhadap debitur dalam rangka pelunasan utangnya.
Akibat  hukum  wanprestasi  dalam  pelaksanaan  utang  pajak  yang  dengan sengaja dan dengan itikad tidak baik untuk tidak melunasi utang pajaknya dapat dikenakan  upaya  paksa  badan  atau  sandera  ( gijzeling )  sebagai  alat  paksa. Penyanderaan  adalah  pengekangan  untuk  sementara  waktu  kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. 2 Menurut UU No.  19  Tahun  2000 3 dan  aturan  organiknya,  maka  persyaratan  seorang Penanggung Pajak yang dapat disandera adalah :
a) Mempunyai  utang  pajak  sekurang-kurangnya  Rp.  100.000.000,-  (seratus juta rupiah),-
b) Diragukan tikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
2 Indonesia, Undang Undang tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Nomor 19 Tahun 2000 , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987, Pasal 1 angka 21 jo Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi  Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051.
3 Undang Undang ini adalah tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo PP No. 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan No. 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera.
Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (3): 302-315
c) Telah lewat 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
d) Telah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  intinya  adalah  akibat  hukum  wanprestasi  dalam perikatan  pajak  dapat  dilakukan  penyanderaan  sebagaimana  diatur  dalam undang undang tentang penagihan pajak dengan surat paksa.
Pengaturan  alat  paksa  atau  upaya  paksa  badan  terdapat  dan  diatur  dalam peraturan yang berbeda dalam sejarah pengaturannya yang diatur dalam Pasal 209 s/d Pasal 214 HIR 4 dan/atau Pasal 242 s/d Pasal 258 Rbg 5 .
Pasal  209  HIR  pada  prinsipnya  menentukan  bahwa  jika  tidak  ada  atau  tidak cukup  barang  untuk  menjalankan  putusan  seorang  berkewajiban  dapat disandera. Dengan  demikian,  menurut  HIR/Rbg, seorang  Tergugat  yang tidak dapat  melaksanakan  isi  putusan  dan  tidak  mempunyai  barang  yang  cukup untuk  itu  dapat  dilakukan  penyanderaan  atau  upaya  paksa  badan 6 melalui penetapan  Pengadilan  sebagai  bentuk  eksekusi  putusan  pengadilan.  Dalam perkembangan  selanjutnya  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MARI) melalui  Surat  Edaran  No.  2  Tahun  1964  dan  Surat  Edaran  No.  4  Tahun  1975 telah  memerintahkan  kepada  para  Ketua  Pengadilan  dan  hakim  di  seluruh Indonesia  untuk  tidak  mempergunakan  lagi  peraturan  sandera  yang  diatur dalam  HIR  atau  Rbg  dengan  alasan  dianggap  bertentangan  dengan perikemanusiaan. 7
Namun  selanjutnya,  MARI  telah  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan yang mencabut SEMA No. 2 Tahun 1964 dan SEMA No. 4 Tahun 1975 dengan pertimbangannya bahwa pembekuan penerapan lembaga gijzeling sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1964 dan SEMA No. 4 Tahun 1975 yang menginstruksikan kepada para Ketua  Pengadilan  dan  Hakim  untuk  tidak  mempergunakan  lagi  peraturan- peraturan mengenai gijzeling yang diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Reglement Indonesia  yang  diperbaharui  (HIR)  serta  Pasal  242  sampai dengan Pasal 258 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg),  dipandang  tidak  sesuai  lagi  dengan  keadaan  dan  kebutuhan  hukum dalam  rangka  penegakan  hukum  dan  keadilan  serta  pembangunan  ekonomi bangsa Indonesia, sehingga perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan tersebut. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2000 tersebut, sesungguhnya telah
4 HIR  adalah Het  Herziene  Indonesich  Reglement (HIR  atau  Reglement  Indonesia  yang  diperbaharui),  yaitu  hukum acara yang berlaku di persidangan atau pengadilan untuk daerah Jawa – Madura, Stb. 1848 No. 16, Stb 1941 No. 44).
5 Rbg  adalah Rechtsreglement  voor  de  Buitengewesten )  atau  Reglemen  Hukum  Daerah  Seberang  (di  luar  Jawa – Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan atau pengadilan untuk daerah luar Jawa – Madura, Stb 1927 Nomor 227.
6 Menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan,  yang  dimaksud  dengan  paksa  badan  adalah  upaya  paksa  tidak  langsung  dengan  memasukkan  seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
7 Di bidang perpajakan, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indoensia No. 2 Tahun 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1975 , pemerintah cq. Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 06/PJ.4/1979 tanggal 6 Nopember 1979 yang membekukan pelaksanaan sandera guna menghormati Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.
Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (3): 302-315
diatur  dan  dimungkinkannya  seorang  debitur  yang  dengan  itikad  tidak  baik tidak melunasi utangnya dapat dilakukan penyanderaan, dengan syarat :
a) Utang  debitor  sekurang-kurangnya  sebesar  Rp.  1.000.000.000,-  (satu miliar rupiah).
b) Debitor mempunyai itikad tidak baik untuk melunasi utangnya.
Debitor  yang beritikad tidak  baik  adalah  debitor,  penanggung  atau  penjamin hutang  yang  mampu  tetapi  tidak  mau  memenuhi  kewajibannya  untuk membayar hutang-hutangnya. 8
d. Akibat  hukum  dari  perbuatan  wajib  pajak  sebagai  debitur  dalam  perikatan pajak  yang  melakukan  wanprestasi  adalah  sanksi  administrasi  berupa pencabutan  ijin  usaha  atau  penutupan  kegiatan  usaha  tertentu  maupun pengenaan  denda,  bunga  dan  kenaikan.  Dalam  perspektif  hukum  perdata, akibat hukum wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa, pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, ganti rugi, pelaksanaan perjanjian ditambah dengan ganti rugi dan pembatalan perjanjian ditambah dengan ganti rugi:
e. Sengketa  sebagai  akibat  pelaksanaan  perikatan  pajak  diselesaikan  melalui peradilan  administrasi,  baik  peradilan  administrasi  murni  maupun  peradilan administrasi  semu  ( quasi  rechtspraak/administratieve  beroep ),  sedangkan sengketa yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perikatan dalam perspektif hukum  perdata  diselesaikan  melalui  Pengailan  Negeri  sebagai  bagian  dari peradilan  umum.  Peradilan  administrasi  semu  adalah  suatu  jenis  peradilan administrasi dimana pemutus adalah merupakan bagian dari salah satu pihak yang  berperkara.  Dalam  penyelesaian  sengketa  perpajakan,  hal  ini  dilakukan pada  jenis  sengketa  pengajuan  “keberatan”  yang  diperiksa  dan  diputus Direktorat  Jenderal  Pajak.  Sedangkan  peradilan  administrasi  murni  atau peradilan  administrasi  yang  sesungguhnya  ( administratieve  rechtspraak ) adalah  suatu  jenis  peradilan  administrasi  yang  wewenang  memeriksa  dan memutusnya  ada  pada  hakim  pada  lembaga  yudikatif.    Dalam  penyelesaian sengketa perpajakan, hal ini dilakukan oleh Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus perkara banding 9 dan gugatan 10 di bidang perpajakan.
Peradilan  administrasi  murni  (sesungguhnya)  adalah  peradilan  administrasi yang  menangani  sengketa  administrasi  semata-mata,  sedangkan  peradilan administrasi  tak  murni  (tidak  sesungguhnya  atau  semu)  disamakan  dengan istilah  “ administratieve  beroep”,  “oniegenlijke  administratieve  rechtspraak”,
“geshillen  beslechting ”  atau  “ quasi  rechtspraak” . Administratieve  beroep ini apabila  ada  permintaan  banding  ( beroep )  mengenai  tindakan-tindakan pemerintah kepada suatu instansi pemerintah yang lebih tinggi. Hal yang perlu kita pahami, bahwa banding ( beroep) itu harus ditujukan kepada instansi yang
8 Pasal 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.
9 Banding  adalah  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  wajib  pajak  atau  Penanggung  Pajak  terhadap  suatu keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
10 Gugatan adalah paya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (3): 302-315
lebih  tinggi,  akan  tetapi  masih  dalam  jenjang  secara  vertikal  dengan  tidak memisahkan persoalan kebijaksanaan dan persoalan hukum. 11
Perikatan  pajak  merupakan  perikatan  yang  lahir  dari  undang  undang  sedangkan perikatan  dalam  perspektif  hukum  perdata,  dapat  lahir  karena  perjanjian  maupun karena  undang  undang  sesuai  pasal  1233  KUHPerdata.  Dalam  kaitan  ini,  Muqodim mengemukakan bahwa utang pajak timbul karena undang undang atau peraturan saja, bukan karena akibat adanya perjanjian atau perikatan perdata antara kreditur-debitur atau antara penjual-pembeli atau antara penyewa-yang menyewakan ( lessor dan lesse ). 12
Dalam bentuk tabel perihal tersebut di atas, dapat diuraikan berikut. No  Perikatan Pajak Perikatan Dalam Hukum Perdata 01  Keabsahannya  ditentukan  oleh undang undang Keabsahannya  ditentukan  oleh  Pasal 1320 KUHPerdata 02  Perikatan Sepihak Pada  umumnya  merupajan  perikatan timbal balik 03  Dalam praktik ada penyanderaan (gijzeling) Dalam praktik tidak ada penyanderaan (gijzeling) 05  Sanksi berupa sanksi administrasi dan denda Sanksi  dapat  berupa  :  pelaksanaan perjanjian,  pembatalan  perjanjian, ganti  rugi,  pelaksanaan  perjanjian ditambah  dengan  ganti  rugi  atau pembatalan perjanjian ditambah dengan ganti rugi 06  Sengketa  diselesaikan  melalui peradilan  administrasi  semu  dan peradilan administrasi murni Sengketa diselesaikan melalui Pengadilan  Negeri  sebagai  bagian  dari peradilan umum 07  Lahir dari undang undang Lahir baik dari perjanjian maupun dari undang undang
1. Berakhirnya Utang Pajak
Setiap  perikatan,  termasuk  perikatan  pajak,  pada  sautu  waktu  akan  berakhir. Pasal  1381  KUHPerdata  menetapkan  10  (sepuluh)  cara  untuk  mengakhiri  suatu perikatan,    yaitu  karena  1).  Pembayaran;  2).  Penawaran  pembayaran  tunai  diikuti dengan  penyimpanan  atau  penitipan;  3).  Pembaharuan  utang;  4).  Perjumpaan  utang atau kompensasi; 5). Percampuran utang; 6). Pembebasan utang; 7). Musnahnya barang
11 H. Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Adminsitrasi , LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2020, halaman 140.
12 Muqodim, Perpajakan Buku I , UII Press dan Ekonisia Yogyakarta, 1999, halaman 12-13.
Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (3): 302-315
yang terutang; 8). Kebatalan atau pembatalan; 9). Berlakunya suatu syarat batal; dan; 10). Lewatnya waktu
Dari  antara  10  (sepuluh)  cara  berakhirnya  suatu  perikatan  yang  diatur  dalam Pasal  1381  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  cara-cara  yang  dapat  dipergunakan untuk mengakhiri suatu perikatan pajak adalah:
1. Pembayaran
Pembayaran merupakan cara yang pertama dan yang terutama dalam mengakhiri suatu  perikatan.  Pembayaran  dapat  diartikan  secara  luas  dan  dalam  arti  yang sempit. Pembayaran dalam artian luas adalah pelaksanaan prestasi dan karenanya bukan hanya pembayaran yang ditujukan dan bermaksud pada penyerahan uang. Sedangkan  pembayaran  dalam  artian  sempit  hanyalah  pembayaran  yang dimaksudkan  dalam  bentuk  penyerahan  uang.  Secara  tegas,  Mariam  Daris Badrulzaman  mengemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “pembayaran”  o leh hukum  perikatan  bukanlah  sebagaimana  ditafsirkan  dalam  bahasa  pergaulan sehari-hari,  yaitu  pembayaran  sejumlah  uang,  tetapi  setiap  tindakan  pemenuhan prestasi,  walau  bagaimanapun  sifat  dari  prestasi  itu.  Penyerahan  barang  oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan prestasi atau tegasnya adalah “pembayaran”. 13
Bilamana  pembayaran  merupakan  cara  yang  pertama  dan  yang  terutama  untuk mengakhiri  suatu  perikatan,  demikian  halnya  dengan  perikatan  pajak.  Suatu perikatan  pajak  akan  berakhir  dengan  dilakukan  pembayaran  atas  pajak  yang terutang.  Hanya  saja  pengertian  pembayaran  yang  dapat  mengakhiri  suatu perikatan pajak, hanyalah pembayaran dalam arti sempit, yaitu pembayaran yang dilakukan dalam bentuk uang.
2. Kompensasi Penghapusan  utang  melalui  kompensasi  dapat  terjadi  apabila  terdapat  beberapa orang  yang  secara  bersama-sama  mempunyai  hutang  satu  dengan  yang  lainnya, sehingga mengambil pelunasan dapat dilakukan dengan cara mengkompensasikan hutang  tersebut  dengan  cara  memperhitungkan  masing-masing  hutang  tersebut dengan piutang yang harus ditagih.
Mariam Darus Badrulzaman mengenukakan bawha kompensasi terjadi apabila dua orang  saling  berhutang  satu  pada  yang  lain  dengan  mana  hutang-hutang  antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang undang ditentukan bahwa diantara kedua mereka itu telah terjadi suatu perhitungan menghapuskan perikatannya (ps 1425 KUHPerdata). 14
Dalam hukum pajak, kompensasi yang dimaksudkan yang dapat mengakhir suatu perikatan pajak hanyalah diperbolehkan apabila kompensasi tersebut terjadi dalam lapangan perpajakan, seperti halnya apabila seorang wajib pajak belum melunasi suatu jenis pajaknya, tetapi di lain pihak ia telah melakukan pembayaran melebihi dari  kewajiban  pajak  terutangnya,  maka  kelebihan  pembayaran  pajak  tadi  dapat dikompensasikan terhadap utang pajak yang belum dibayar.
3. Penghapusan
13 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelassan , Alumni Bandung, 2011, halaman 182.
14 Ibid, halaman 157.
Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (3): 302-315
Kewajiban  pajak  oleh  Wajib  Pajak  tertentu  dinyatakan  hapus  oleh  fiskus  karena setelah  dilakukan  penyidikan,  ternyata  Wajib  Pajak  tidak  mampu  lagi  memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas. 15
Penghapusan sifatnya sama dengan pembebasan, yaitu penghapusan utang pajak yang diberikan berhubungan dengan keadaan wajib pajak (misal keadaan finansial Wajib Pajak dalam kondisi pailit) dam bukan berhubungn dengan sifat khusus dari keadaan yang menimbulkan utang pajak. 16
Penghapusan  utang  pajak  pada  umumnya  disebabkan  karena  keadaan  ekonomi wajib  pajak.  Misalnya  wajib  pajak  mengalamai  kebangkrutan,  harta  benda  wajib pajak  habis  karena  terkena  bencana  alam  dan  sebagainya.  Dalam  hal  ini,  yang berhak  mengatakan  wajib  pajak  bangkrut-harta  bendanya  habis  adalah  lembaga yang berwenang yang diatur dalam Undang-undang. 17
4. Pembebasan
Pembebasan pada umumnya diberikan hanya untuk dendanya saja bukan kepada pokok  pajak.  Tetapi  mungkin  saja  terjadi  pembebasan  pajak  dalam  rangka pelaksanaan  fungsi  mengatur  (fungsi regulerend ),  misalnya  adanya  fasilitas tax holiday yang  artinya  fasilitas  pembebasan  dari  pembayaran  pajak  dalam  jangka waktu tertentu untuk tujuan tertentu, misalnya fasilitas tax holiday selama 5 (lima) tahun dalam rangka merangsang investasi. Hal ini pernah diterapkan di Indonesia atas dasar UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 18
5. Batal/pembatalan
a. Batal/pembatalan yang dapat mengakhiri suatu perikatan dimaksudkan adalah bahwa  suatu  perikatan  dapat  berakhir  karena  “dapat  dibatalkan ( vernietigbaar )” atau “batal demi hukum” ( null and void ) yang artinya dari awal tidak pernah ada suatu perjanjian atau “ void ab initio ” yang artinya “dianggap tidak  sah  dari  awal.  Suatu  perjanjian  dikatakan  “dapat  dibatalkan”  bilamana salah  satu  syarat  subjektif  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  tidak  dipenuhi sedangkan  suatu  perjanjian  “batal  demi  hukum”  adalah  bilamana  salah  satu syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dipenuhi. 19 Dalam praktik peradilan  dikenal  alasan  baru  untuk  membatalkan  perjanjian  yaitu penyelahgunaan  keadaan  dan  keududkan  ekonomi  ( misbruik  van omstandingheden) sebagaimana dalam jurisprudensi MARI dalam putusannya No. 3641 K/Pdt/2001 tanggal 1 September 2002 yang memuat kaidah hukum bahwa  penandatanganan  suatu  akte  oleh  orang  yang  sedang  ditahan  polisi adalah merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan, karena salah satu pihak dalam  perjanjian  tersebut  berada  dalam  keadaan  tidak  bebas  untuk menyatakan kehendaknya. Sebelumnya terdapat dalam putusan MARI no. 1904
15 Siti Resmi, op. Cit, halaman 13.
16 Chairil Anwar Pohan, op.cit, halaman 43.
17 Muqudim, Perpajakan Buku Satu, UII Press dan Ekonisia, Yogyakarta, 1999, halaman 16.
18 Ibid, halaman 17.
19 Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa supaya terjadi perjanjian yang sah, diperlkukan empat syarat, yaitu 1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; 2). Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; c). Suatu hal tertentu; dan 4). Suastu sebab yang halal.
Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (3): 302-315
K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 yang memuat kaidah hukum bahwa hakim mempunyai kekuasaan untuk mencampuri isi suatu perjanjian. 20
Dalam  kaitannya  dengan  hukum  pajak,  yang  dapat  dijadikan  alasan  untuk mengakhiri suatu perikatan pajak adalah “dapat dibatalkan” bukan karena “batal demi  huku m”.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  dalam  hukum  pajak,  terdapat  lembaga yang  berfungsi  untuk  mengembalikan  suatu  kesalahan  kepada  keadaan  semula apabila hal tersebut dimohonkan oleh wajib pajak melalui Surat Keberatan. Dalam hal  seperti  ini,  aparat  perpajakan  melalui  keputusannya  dapat  menerima  atau menolak keberatan tersebut. Jika diterima, hal-hal yang dianggap tidak sepatutnya dibatalkan.  Dengan  demikian,  pembatalan  dapat  diterapkan  melalui  Surat Keputusan pejabat perpajakan yang berwenang. 21
6. Daluarsa
Secara  sederhana,  daluarsa  ( verjaring )  adalah  lewat  waktu.  Menurut  Pasal  1946 KUHPerdata,  lewat  waktu  ialah  suatu  sarana  hukum  untuk  memperoleh  sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu  dan  dengan  terpenuhinya  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  undang- undang.
Dalam  hukum  perdata,  daluarsa  dapat  berupa  sebagai  suatu  cara  untuk memperoleh  hak  ( accuisitieve  verjaring )  dan  daluarsa  berupa  pembebasan  dari suatu  penagihan  atau  tuntutan  hukum  ( extinctieve  verjaring ).  Dalam  kaitannya dengan  perjanjian,  suatu  perjanjian  dapat  berakhir  dengan  lampaunya  waktu tertentu.
Pada umumnya, utang pajak atau tagihan pajak daluarsa karena telah lewat waktu 5  (lima)  tahun,  dihitung  dari  akhir  tahun  pajak  atau  akhir  masa  pajak  yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan batas waktu penerbitan ketetapan pajak. Batas  waktu  penerbitan  ketetapan  pajak  adalah  5  (lima)  tahun  setelah  saat terutangnya  pajak  atau  berakhirnya  masa  pajak  atau  berakhirnya  tahun  pajak kecuali  wajib  pajak  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  pajak.  Dalam  hal terdapat  tindak  pidana  pajak,  utang  pajak  daluarsa  setelah  jangka  waktu  10 (sepuluh) tahun.
Pasal  22  UU  No.  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Tetentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  yang terakhir telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menetapkan bahwa :
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya  penagihan  pajak,  daluwarsa  setelah  melampaui  waktu  5  (lima)  tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,  serta  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan,  dan  Surat
20 Hulman  Panjaitan, Kumpulan  Kaidah  Hukum  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Tahun  1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya , Kencana, Jakarta, 2014 halaman 110.
21 Hulman Panjaitan, Hukum Pajak (Bagian Pertama) , AHAEM PETEHAEM, Jakarta, 1996, halaman 66.
Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (3): 302-315
Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan,  Putusan  Banding,  serta Putusan Peninjauan Kembali.
(2) Daluwarsa  penagihan  pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Paksa;
b. ada  pengakuan  utang  pajak  dari  Wajib  Pajak  baik  langsung  maupun  tidak langsung;
c. diterbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau
d. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Wanprestasi bidang Perpajakan dan Akibat Hukumnya
M.  Yahya  Harahap  sebagaimana  dikutip  RH.  Wiwoho,  mengemukakan  bahwa wanprestasi  adalah  pelaksanaan  kewajiban  yang  tidak  tepat  pada  waktunya  atau dilakukan  tidak  menurut  selayaknya,  sehingga  menimbulkan  keharusan  bagi  pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi ( schadenvergoeding ) atau dengan adanya  wanprestasi  oleh  salah  satu  pihak,  pihak  yang  lainnya  dapat  menuntut pembatalan  perjanjian. 22 Di  lain  pihak,  Nindyo  Pramono  mengemukakan  bahwa wanprestasi  timbul  akibat  kelalaian  atau  kesalahan  pihak  debitur  yang  tidak  dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. 23
Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong mengemukakan, ada beberapa akibat hukum ataupun sanksi yang dapat diterima oleh debitur yang telah wanprestasi:
a. Debitur membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerdata)
b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian
c. Peralihan resiko dimana benda yang dijanjikan berupa objek perjanjian, sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab debitur. 24
Dalam kaitannya dengan hukum pajak, maka  wanprestasi adalah gagalnya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu melakukan pelaporan pajak dan pelunasan atau pembayaran utang pajaknya. Dengan demikian, prestasi dalam hukum pajak adalah pelaporan pajak dan pembayaran pajak. Sehubungan dengan jenis prestasi dalam hukum pajak sedemikian, maka bentuk wanprestasi yang mungkin terjadi adalah:
- Terlambat melakukan pelaporan pajak
- Terlambat melakukan pembayaran pajak
- Tidak melakukan pelaporan pajak sama sekali
- Tidak melakukan pembayaran pajak sama sekali.
Bagaimana  akibat  hukum  terhadap  seorang  wajib  pajak  yang  melakukan wanprestasi  atas  kewajiban  perpajakannya  ?  Akibat  hukum  bagi  seorang  wajib  pajak yang  melakukan  wanprestasi  atas  kewajiban  perpajakannya  tidaklah  sama  dengan akibat  hukum  wanprestasi  atas  suatu  perikatan  pada  umumnya  sebagaimana  dalam KUHPerdata. Dalam perikatan pajak, akibat hukum wanprestasi yang dimaksud adalah: 1. Lelang eksekusi atas harta kekayaan wajib pajak
22 RH. Wiwoho, Keadilan Berkontrak , Penaku, Jakarta, 2017, halaman 119.
23 Nindyo Pramono, Hukum Komersil , Pusat Penerbit UT, Jakarta, 2003, halaman 2.
24 Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi , Gramedia, Jakarta, 2008, halaman 34.
Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (3): 302-315
Lelang  eksekusi  atas  harta  kekayaan  wajib  pajak  adalah  bagian  dari  tindakan pemerintah dalam melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa. Pasal 1  angka  17  UU  No.  19  Tahun  2000  menentukan  bahwa  lelang  adalah  setiap penjualan  barang  dimuka  umum  dengan  cara  penawaran  harga  secara  lisan  dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Oleh Surat Edaran  Bersama  Direktur  Jenderal  Pajak  dan  Kepala  Badan  Urusan  Piutang  dan Lelang Negara Nomor SE-214/PJ/1999; SE-17/PN/1999, dirumuskan bahwa lelang eksekusi  pajak  adalah  lelang  yang  dilaksanakan  untuk  melakukan  eksekusi  atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang sudah disita dalam rangka penagihan utang pajak yang harus dibayar kepada negara atas permintaan Pejabat.
Pelaksanaan lelang dalam rangka eksekusi pajak merupakan upaya hukum terakhir dalam  rangka  mencairkan  tunggakan  pajak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  25 Undang  Undang  Penagihan  Pajak  yang  menentukan  bahwa  apabila  utang  pajak dan/atau  biaya  penagihan  pajak  tidak  dilunasi  setelah  dilaksanakan  penyitaan, Pejabat  yang  berwenang  melaksanakan  penjualan  lelang  terhadap  barang  yang disita melalui Kantor Lelang.
2. Sanksi administrasi
Sanksi administrasi atas wanprestasi wajib pajak dalam perikatan pajaknya terdiri atas sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan.
a. Sanksi denda Sanksi administrasi berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan di bidang pelaporan dan pembayaran pajak, yang besarnya bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-undang.
b. Sanksi bunga Sanski  berupa  pengenaan  bunga  dikenakan  bagi  Wajib  Pajak  yang  terlambat melakukan  pembayaran  pajak.  Misalnya:  Keterlambatan  pembayaran  atau penyetoran pajak masa sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUHP 2007 akan dikenakan bunga sebesar 2 % per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran.
c. Sanksi biaya penagihan Sanksi  biaya  penagihan  dikenakan  kepada  Wajib  Pajak  yang  tidak  melakukan pembayaran  pajak  yang  mengakibatkan  pemerintah  melakukan  tindakan penagihan pajak dengan surat paksa.
3. Penyanderaan ( gijzeling )
Selain  sanksi  administratif  berupa  denda,  bunga dan biaya penagihan  pajak  yang dikenakan kepada Wajib Pajak sebagai akibat wanprestasi yang dilakukannya atas kewajiban perpajakannya, maka seorang Wajib Pajak yang dengan sengaja dengan itikad tidak baik tidak melunasi utang pajaknya dapat disandera sesuai dengan UU No.  19  Tahun  2000  Tentang  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa  dan  aturan organiknya.
Secara statistik, sejak tahun 2015-2017, sedikitnya ada 117 wajib pajak yang disandera oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak di rumah tahanan. Kebanyakan merupakan wajib pajak  yang  memiliki  utang  pajak  sedikitnya  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah).
Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (3): 302-315
Angka  di  atas  membuktikan  bahwa  pemerintah  tidak  main-main  dalam  nenegakkan peraturan perpajakan. 25

## Conclusion
Secara  substansial,  kegiatan  perpajakan  sebagai  suatu  perbuatan  pemerintah  untuk memungut pajak dari wajib pajak sebagai warganya merupakan suatu perbuatan yang dari perspektif hukum perdata merupakan suatu perikatan. Oleh  karenanya, berbagai lembaga  hukum  yang terdapat dalam  buku  III  KUHPerdata dipergunakan dan  berlaku untuk kegiatan perpajakan, sekalipun terdapat berbagai keistimewaan dalam perikatan pajak  sebagai  suatu  perikatan  yang  termasuk  dalam  lapangan  hukum  administrasi negara.  Diantaranya  adalah  aspek  perikatannya  sendiri,  khususnya  dalam  kaitannya dengan  wanprestasi  dan  akibat  hukumnya,  berakhirnya  perikatan  pajak  serta  aspek hukum perdata formal yang terkait dengan eksekusi.
Perlu berbagai penelitian dan kajian-kajian ilmiah lainnya untuk lebih memahami aspek hukum perdata dari kegiatan perpajakan sehingga dapat dirumuskan berbagai kebijakan yang mampu memberikan jaminan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kepada masyarakat banyak dalam kegiatan perpajakan di Indonesia.
25 https://www.online-pajak.com, Juni 2019, diunduh tanggal 21 Juni 2021.
Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (3): 302-315

## References

## Books
Badrulzaman Mariam Darus, KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni Bandung, 2011.
Brotodihardjo Santoso R, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung, 1982, hal. 2.
H. Bohari, Hukum Pajak, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 28.
H. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, 2010.
H.  Sadjijono,  Bab-Bab  Pokok  Hukum  Adminsitrasi,  LaksBang  PRESSindo,  Yogyakarta, 2020.
Ilyas  Wirawan  B  dan  Richard  Burton,  Hukum  Pajak,  Edisi  4,  Salemba  Empat,  Jakarta, 2008.
Muqodim, Perpajakan Buku Satu, UII Press dan Ekonisia, Yogyakarta, 1999.
Panjaitan, Hulman, Hukum Pajak (Bagian Pertama), AHAEM PETEHAEM, Jakarta, 1996,
------------------------,  Kumpulan  kaidah  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Tahun 1958-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Kencana, Jakarta, 2014.
Pohan Chairil Anwar, Pembahasan Komprehensif, Pengantar Perpajakan Edisi 2, Teori dan Konsep Hukum Pajak, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017.
Pramono Nindyo, Hukum Komersil, Pusat Penerbit UT, Jakarta, 2003.
Sari Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi, Gramedia, Jakarta,
2008.
Siti Resmi, Perpajakan, Teori & Kasus, Edisi 11 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, 2019.
Subekti R dan Tjitrosudibjo, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Cetakan Ke-25, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
Sumitro Rochmat, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT. Eresco, Bandung, 1988
Wiwoho. RH, Keadilan Berkontrak, Penaku, Jakarta, 2017.
Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (3): 302-315

## Regulation

## Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tatacara
Perpajakan
Undang  Undang  Nomor  16  tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  137  Tahun  2000  tentang  Tempat  dan  Tata  Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.