P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 1, Maret 2018 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index
‘Usyūr dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam
Nurul Hidayati Institut Agama Islam Negeri Kudus nurul080582@gmail.com
Abstract
Fiscal  policy  is  a  policy  pursued  by  the  government  in  managing  state  income  and expenditure. The state of Medina which was led by Muhammad SAW also had a unique fiscal policy system in his day. The implementation of fiscal policy at the time of the Prophet Muhammad and Abu Bakr was almost the same, because there were not many problems that emerged along with the expansion of the territory of the Islamic Caliphate. Sources of state revenues in the early days of Islam included the zakat, khums, jizyah, fai, ‘usyūr and other sources of income. One of the state revenues in the early days of Islam was ‘usyūr and jizyah. The discussion of 'usyur revolves around the definition, who is obliged to pay ‘usyūr, the item affected by‘ usyūr, the time of collection ‘usyūr, and the amount of levies. As  for jizyah, the  discussion revolves around the  definition, the  jizyah payer,  the  large number of levies, the termination of jizyah, the rights and obligations of Ahlu Zhimmah, the  use  of  jizyah,  orientalist  criticism  of  jizyah,  and  then  analyzing  both.  The  policies exemplified by the Prophet Muhammad both legal, political and economic issues became guidelines  for  the  Khulafa  ar-Rashidin,  his  tireless  friends  always  accompanied  him. Among the policies relating to the economy are the collection of usyūr and jizyah. ‘Usyūr and  jizyah  are  one  of  the  sources  of  income  at  the  beginning  of  Islam  which  is  quite important for state finance. This policy is also used by followers in managing the economic life of the country.
Keywords: ‘usyur, jizyah, islamic economy
Abstrak Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang di tempuh pemerintah dalam mengelola pemasukan  dan  pengeluaran  negara.  Negara  Madinah  yang  di  pimpin Muhammad SAW juga memiliki sistem kebijakan fiskal yang unik di zamannya. Pelaksanaan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar hampir sama,  karena  belum  banyak  persoalan  yang  muncul  seiring  dengan  perluasan wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam. Sumber-sumber penerimaan negara pada masa  awal  Islam  antara  lain  berasal  dari  zakat,  khums,  jizyah,  fai,  ‘usyūr  dan sumber-sumber  penerimaan  lainnya.  Salah  satu  penerimaan  negara  pada  masa awal  Islam  adalah  ‘usyūr  dan  jizyah.  Pembahasan  mengenai  ‘usyūr  berkisar tentang definisi, siapa yang wajib membayar ‘usyūr, barang yang terkena ‘usyūr, waktu  pemungutan  ‘usyūr,  dan  besarnya  jumlah  pungutan.  Adapun  jizyah pembahasannya  seputar  definisi,  pihak  pembayar  jizyah,  besarnya  jumlah pungutan,  penghentian  jizyah,  hak  dan  kewajiban  bagi  ahlu  Zhimmah, penggunaan jizyah,  kritik  orientalis  tentang jizyah,  dan  kemudian  menganalisa keduanya. Kebijakan-kebijakan yang dicontohkan Rasulullah SAW baik masalah hukum, politik juga ekonomi  menjadi pedoman bagi Khulafa ar-Rasyidin, para sahabatnya yang tak kenal lelah selalu mendampingi beliau. Di antara kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi  adalah pemungutan ‘usyūr dan jizyah. ‘Usyūr

## Nurul Hidayati
dan  jizyah  adalah  salah satu  sumber  pendapatan  pada  awal  Islam  yang  cukup penting untuk keuangan negara. Kebijakan ini juga digunakan oleh pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara.
Kata Kunci: ‘usyur, jizyah, ekonomi Islam

## PENDAHULUAN
Pemikiran  ekonomi  Islam  diawali  sejak  Rasulullah  SAW  dipilih sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang  menyangkut  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik, juga masalah perniagaan atau  ekonomi.  Masalah-masalah  ekonomi  umat  menjadi  perhatian Rasulullah  SAW,  karena  masalah  ekonomi  merupakan  pilar  penyangga keimanan  yang  harus  diperhatikan.  (Sudarsono,  2007;  117)  Salah  satu masalah ekonomi adalah kebijakan mengenai fiskal (pendapatan negara).
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang di tempuh pemerintah dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran negara. Negara Madinah yang di pimpin Muhammad SAW juga memiliki sistem kebijakan fiskal yang unik di zamannya. Pelaksanaan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dan Abu  Bakar  hampir  sama,  karena  belum  banyak  persoalan  yang  muncul seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam. Sumber- sumber penerimaan negara pada masa awal Islam antara lain berasal dari zakat,  khums,  jizyah,  fai,  ‘usyūr  dan  sumber-sumber  penerimaan  lainnya. (Muhammad, 2007; 167)
Salah satu penerimaan negara pada masa awal Islam adalah ‘usyūr dan  jizyah.  Pembahasan  mengenai  ‘usyūr  berkisar  tentang  definisi,  siapa yang  wajib  membayar  ‘usyūr,  barang  yang  terkena  ‘usyūr,  waktu pemungutan  ‘usyūr,  dan  besarnya  jumlah  pungutan.  Adapun  jizyah pembahasannya seputar definisi, pihak pembayar jizyah, besarnya jumlah pungutan,  penghentian  jizyah,  hak  dan  kewajiban  bagi  ahlu  Zhimmah, penggunaan  jizyah,  kritik  orientalis  tentang  jizyah,  dan  kemudian menganalisa keduanya.

## PEMBAHASAN TENTANG ‘USYŪR Definisi ‘Usyūr
‘Usyūr secara bahasa berasal dari kata
ََرَشَع - َ َُرُشْعَي - َ
َا ًرْشَع - َ َا ًر ْوُشُع َو yang dapat  diartikan  sebagai ََذَخَأ (mengambil)  dan ََدا َز (menambah).  (Ahmad, 1997; 932) Sedang secara istilah adalah harta perdagangan yang di ambil dari  kaum  Zimmah  dan  kaum  Harbi  yang  melewati  perbatasan  negara Khilafah. Orang yang bertugas memungutnya di sebut ‘Āsyir (petugas bea cukai).  (Abdul,  2002;  105)  Dalam  konteks  perekonomian  modern,  ‘usyūr identik dengan pajak ekspor-impor atau bea cukai.

## Jumlah Pungutan dan Pihak Pembayar ‘Usyūr
Umar RA menentukan pedagang yang di ambil  ‘usyūr, di mana Ziyad  bin  Hudair  meriwayatkan,  “Bahwa  Umar  bin  Al-Khattab mengutusnya  dalam  masalah  ‘usyūr  ke  Irak  dan  Syam,  dan memerintahkannya  untuk  mengambil  2.5%  dari  kaum  Muslim,  5%  dari kaum Z|immi, dan 10% dari kafir Harbi”. (Jaribah, 2006; 570)
Dari  riwayat  tersebut  dapat  dibedakan  antara  tiga  kelompok pedagang  yaitu  pedagang  Muslim,  pedagang  dari  kalangan  ahlu Zhimmah, dan pedagang dari kelompok ahlu Harbi. Dimana hakikat yang di ambil dari masing-masing kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Pertama: Pedagang Muslim
Terdapat  beberapa  hadis  yang  menunjukkan  tidak  bolehnya pengambilan  ‘usyūr  dari  pedagang  muslim,  di  mana  hadis  yang  paling sahih  adalah  yang  diriwayatkan  Imam  Muslim  dan  yang  lainnya  dalam kisah  seorang  wanita  yang  berzina,  kemudian  bertaubat  dan dilaksanakannya hukum had kepadanya, lalu Nabi SAW bersabda,
ََهَباَتَ ْوَلًَةَب ْوَتَ ْتَباَتَْدَقَل َُهَلَ َرِفُغَلَ ٍسْكَمَ ُب ِحاَصَا “Sesungguhnya dia telah bertaubat, yang jika petugas pajak bertaubat sepertinya niscaya dia akan diampuni oleh Allah”.
Dalam hadis lain disebutkan,
ََل
َ ٍسْكَمَ ُب ِحاَصََةَّنَجْلاَُلُخْدَي
“Tidak masuk surga petugas pajak”.
Di mana ulama menafsirkan bahwa petugas pajak ini adalah “Orang yang mengambil ‘usyūr dari harta kaum Muslimin; di mana ia mengambil secara paksa  dari  pedagang  Muslim  jika  melintasi  daerahnya  dengan mengatasnamakan ‘usyūr, dan bukan petugas yang mengumpulkan zakat. Adapun ‘usyūr yang di ambil dengan kesepakatan dari dagangan orang- orang  yang  memiliki  perjanjian  dagang  dengan  negara  Islam,  maka  itu bukanlah bentuk pemaksaan, dan petugasnya tidak berhak mendapatkan ancaman  tersebut;  kecuali  jika  dia  melampaui  batas  dan  zalim,  maka dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya”.
Sebagaimana  juga  terdapat  beberapa  riwayat  yang  menunjukkan dilarangnya  mengambil  ‘usyūr  dari  seorang  muslim  dan  kafir  Zhimmi, diantaranya adalah perkataan Ziyad bin Hudair kepada Umar RA, “Kami dahulu  tidak  mengambil  ‘usyūr  dari  seorang  muslim  ataupun  kafir Zhimmi”.  Umar  berkata,  “Lalu  siapa  yang  kamu  ambil  ‘usyūr-nya?”  Ia menjawab,  “Para  pedagang  dari  ahlu  Harbi,  sebagaimana  mereka mengambil ‘usyūr kepada kami jika kami datang ke negeri mereka”. Dalam riwayat lain Ziyad berkata, “Dan dia melarangku mengambil ‘usyūr kepada seorang Muslim, atau kafir Zhimmi yang menyerahkan kharāj”.
Hal ini karena seorang muslim tidak diwajibkan membayar ‘usyūr, dan  tidak  wajib  pula  membayar  bea  cukai  atas  barang  dagangannya,

## Nurul Hidayati
kecuali membayar zakat, berupa ¼ ‘usyūr atau 2.5%. Dan ini bukanlah pajak atau ‘usyūr penuh. Dengan demikian, jelas bahwa maksud dari hadis Ibnu Umar dan hadis Ziyad bin Hudair, bahwa Umar tidak memungut  ‘usyūr melainkan memungut zakat dagang dari kaum Muslim, dengan ketentuan ¼ ‘usyūr bukan ‘usyūr penuh.
Sedangkan  jumlah  zakat  pertanian  bagi  seorang  Muslim,  Yahya mengatakan:  “Segala  yang  diairi  dengan  air  yang  mengalir  atau  hujan dapat dikenai zakat ‘usyr (sepersepuluh dari seluruh hasil), tetapi terhadap segala  yang  diairi  dengan  timba  (dengan  menggunakan  kerja  manual) bebannya adalah setengah ‘usyr (seperduapuluh dari hasil). Jadi, zakat atas hasil  pertanian  ditetapkan  sesuai  dengan  pekerjaan  dan  modal  yang diperlukan  untuk  produksi.  Karena  itu,  semakin  sedikit  pekerjaan  dan modal  yang  diperlukan  jumlah  pajaknya  tinggi  dan  sebaliknya.  Dalam kasus  hasil  pertanian,  perbedaan  dilakukan  dalam  sistem  irigasi,  jadi pertanian  yang  diairi  dengan  air  alamiah  dikenai  zakat  yang  tinggi, sementara kerja manusia yang dibutuhkan dalam irigasi, bebannya rendah. (Sabahudin, 2005; 99)

## Kedua: Pedagang Ahlu Zhimmah
Para  ulama  berbeda  pendapat  dalam  hal  ini,  di  mana  ulama Syafi‘iyah  dan  Ibnu  Hazm  berpendapat  tentang  haramnya  pengambilan ‘usyūr  dari  harta  ahlu  Zhimmah,  selama  tidak  dipersyaratkan  kepada mereka dalam akad perdamaian. Namun, ulama Syafi‘iyah mengecualikan daerah Hijaz, di mana mereka memperbolehkan pengambilan ‘usyūr dari dagangan  ahlu  Zhimmah  yang  masuk  daerah  Hijaz  dengan  membawa dagangan.
Madzhab  Maliki  berpendapat  diperbolehkannya  pengambilan ‘usyūr  terhadap  dagangan  kafir  Zhimmi  jika  ia  membawa  dagangannya melewati batas daerah mukimnya.  Tapi, jika ia berdagang di daerahnya, maka  tidak  ada  kewajiban  apapun  terhadapnya.  Sebagai  contoh  jika seorang kafir Zhimmi termasuk penduduk Syam, maka tiada wajib ‘usyūr baginya jika ia berdagang dalam batas-batas daerah Syam. Tapi, jika keluar dengan dagangannya ke Mesir atau ke Irak maka di ambil ‘usyūr darinya.
Ulama Hanafi dan ulama Hambali berpendapat diperbolehkannya pengambilan ‘usyūr dari para pedagang ahlu Zhimmah secara mutlak, baik dia berdagang di daerah tinggalnya sendiri atau membawa dagangannya dari  suatu  daerah  ke  daerah  lain.  Adapun  beberapa  riwayat  yang menunjukkan  larangan  pengambilan  ‘usyūr dari  pedangang  Muslim  dan pedagang  kafir Z|immi, maka Abu Ubaid  berpendapat bahwa  beberapa riwayat itu berarti bahwa mereka tidak di ambil ‘usyūr secara penuh (10%) sebagaimana  yang  di  ambil  dari  ahlu  Harbi.  Namun,  dari  pedagang Muslim hanya seperempat dari 10% (2.5%), sedangkan dari ahlu Zhimmah setengah dari 10% (5%). (Jaribah, 2006; 572)

## ‘Usyūr dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam

## Ketiga: Pedagang Ahlu Harbi
Hukum yang  asal bagi para pedagang ahlu Harbi yang  masuk ke wilayah kaum Muslimin untuk berdagang adalah di ambil pajak 10% dari mereka; karena mereka mengambil 10% dari para pedagang Muslim jika masuk  ke  daerah  mereka  untuk  berdagang,  sehingga  Umar memerintahkan  untuk  memperlakukan  hal  yang  sama  terhadap  para pedagang  ahlu  Harbi.  Sebagaimana  sebagian  pedagang  ahlu  Harbi  juga meminta  dari  kaum  Muslimin  agar  diizinkan  masuk  ke  wilayah  Islam untuk  berdagang  dengan  imbalan  10%,  maka  Umar  pun  mengizinkan mereka  setelah  bermusyawarah  dengan  kaum  Muslimin  dan  konsensus dalam hal tersebut.
Ahli Fikih hampir sepakat—secara global—tentang
diperbolehkannya penetapan ‘usyūr terhadap pedangan kafir Harbi, baik dia  masuk  dengan  dagangan  ke  daerah kaum  Muslimin,  ataukah  keluar darinya dengan dagangan. Akan tetapi, ulama Syafi‘iyah dan Ibnu Hazm— sebagaimana  dalam  kafir  Zhimmi—berpendapat  bahwa  kafir  Harbi  jika masuk  daerah  Islam  membawa  dagangan,  dengan  kepastian  keamanan, maka tidak boleh di ambil sesuatu pun darinya, selama hal tersebut tidak disyaratkan kepadanya dalam akad pengamanan.

## Barang yang Terkena ‘Usyūr
‘Usyūr  dipungut  atas  seluruh  jenis  barang  dagangan.  Apapun jenisnya, baik perhiasan, hewan, hasil pertanian, atau buah-buahan. ‘Usyūr tidak  di  ambil  dari  selain  barang  dagangan.  ‘Usyūr  tidak  di  ambil  dari pakaian atau peralatan yang digunakan oleh seseorang untuk kegiatannya, atau kebutuhan sehari-hari,  termasuk makanan. Jika ada seseorang  yang mengadukan  bahwa  barang  yang  dibawanya  itu  bukan  untuk diperdagangkan,  padahal  barang  tersebut  untuk  diperdagangkan,  maka (pernyataan  tersebut)  tidak  di  percaya  kecuali  dengan  (menghadirkan) bukti-bukti,  untuk  memastikan  kebenaran  pengaduannya.  (Abdul,  2002; 112)
‘Usyūr tidak dipungut dari para pedagang Zhimmi dan penduduk golongan  Harbi  kecuali  barang  dagangan  mereka  melewati  perbatasan negara. Demikian juga ‘usyūr tidak diambil dari harta perdagangan mereka (yang  diperdagangkan)  di  dalam  negeri,  kecuali  ditetapkan  di  dalam perjanjian  damai  atau  kesepakatan  perdagangan  dengan  negara-negara lain.

## Waktu Pemungutan ‘Usyūr
‘Usyūr  hanya  dipungut  satu  kali  dalam  setahun  untuk  satu  jenis barang  dagangan,  walaupun  pedagang  tersebut  berkali-kali  melewati

## Nurul Hidayati
perbatasan  dengan  barang  dagangannya  itu.  Maka  ‘Āsyir  tidak  boleh memungut lebih dari satu kali. Dari Ibnu Ziyad bin Hudair mengatakan bahwa  bapaknya  mengambil  ‘usyūr  dari  orang  Nasrani  dua  kali  dalam setiap tahun, maka orang Nasrani tersebut mendatangi Umar bin Khattab dan berkata:  “Wahai  Amirul  Mukminin sesungguhnya petugasmu mengambil ‘usyūr dariku  dua kali dalam satu  tahun”.  Umar menjawab:  “Dia tidak boleh melakukan  hal  itu.  Yang  boleh  diambilnya  hanya  satu  kali  dalam  satu  tahun”. Kemudian orang Nasrani tersebut mendatangi Umar untuk kedua kalinya seraya berkata: “Aku adalah pemimpin kaum Nasrani”. Umar menjawab: “Aku adalah pemimpin yang lurus, sungguh telah aku catat pengaduanmu”.
Adapun jika para pedagang dari golongan Zhimmi dan penduduk golongan  Harbi  melewati  perbatasan  lebih  dari  satu  kali  dengan  jenis barang  dagangan  yang  berbeda-beda,  maka  ‘usyūr  diambil  dari  mereka setiap  kali  melewati  perbatasan.  Demikian  juga  dari  seorang  Muslim  di ambil  zakatnya  setiap  melewati  perbatasan  dengan  membawa  barang dagangan yang berbeda.
Dan  pada  dasarnya  ketentuan  (besarnya)  pungutan  dari  para pedagang  kaum  Zhimmi  dan  Harbi  merupakan  wewenang  Khalifah.  Ia berhak menambah atau menguranginya sesuai dengan kesepatakan damai yang  telah  ditetapkan  atau  yang  akan  ditetapkan.  Juga  sesuai  dengan perlakuan seimbang, sebagaimana mereka memperlakukan para pedagang Muslim. (Abdul, 2002; 111)

## PEMBAHASAN TENTANG JIZYAH Definisi Jiyzah
Kata  jizyah  berasal  dari  kata
َ ى َزَج - َ َ ُء ِزْجَي – َ َ ًءا َزَج yang  berarti اَفَك
(mencukupi)  dan ََبَقاَع (menghukum).  Sedang  menurut  istilah  yaitu sejumlah  harta  yang  dibebankan  pada  orang  yang  berada  di  bawah tanggungan  kaum  Muslimin  dan  melakukan  perjanjian  dengan  mereka (muslimin) dari Ahlul Kitāb. Jizyah adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum Muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada  Islam.  (Sayyid,  1999;  405)  Apabila  orang-orang  kafir  itu  telah memberikan  jizyah, maka wajib bagi kaum  Muslim melindungi jiwa dan harta mereka. (Abdul Qadim, 1996; 258) Ketentuan jizyah ini berlandaskan firman Allah yang berbunyi:
َ َل َوَ ِر ِخَ ْلْاَ ِم ْوَيْلاِبَ َل َوَِ َّللَّاِبََنوُنِمْؤُيَ َلََنيِذَّلاَاوُلِتاَق
ََنيِذَّلاَ َن ِمَِ قَحْلاََنيِدََنوُنيِدَيَ َل َوَُهُلوُس َر َوَُ َّاللَََّم َّرَحَاَمََنوُم ِ رَحُي ََنو ُرِغاَصَْمُه َوٍَدَيَ ْنَعََةَي ْز ِجْلاَاوُطْعُيَىَّتَحَ َباَتِكْلاَاوُتوُأ ۞
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan  Rasul-Nya  dan  tidak  beragama  dengan  agama  yang  benar  (agama  Allah), (yaitu  orang-orang)  yang  diberikan  al-Kitab  kepada  mereka,  sampai  mereka

## ‘Usyūr dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam
membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (QS. At- Taubah: 29).

## Pihak Pembayar Jizyah
Jizyah  di  ambil  dari  ahlu  Kitab,  yaitu  orang-orang  Yahudi  dan Nasrani berdasarkan firman Allah SWT: ََباَتِكْلاَاوُتوُأََنيِذَّلاََنِم “(yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka” (QS. At-Taubah: 29). Baik itu orang- orang Yahudi dan Nasrani Arab maupun orang-orang Yahudi dan Nasrani bukan  Arab.  Rasulullah  SAW  telah  mengambil  jizyah  dari  orang  Yahudi Yaman dan dari orang Nasrani Najran. Dari ‘Urwah bin Zubair, ia berkata bahwa  Rasulullah  SAW  telah  menulis  surat  kepada  penduduk  Yaman. Surat itu berbunyi:
َُةَي ْز ِجلاَِهْيَلَعَ َوَاَهْنَعَُنَتْفُيََلَُهَّنِإَفَِهِتَّيِنا َرْصَنَ ْوَأَِهِتَّيِد ْوُهَيََىلَعََناَكَ ْنَمَ َو َ “Barangsiapa yang telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani tidak ada fitnah baginya dan wajib baginya membayar jizyah”.
Jizyah  juga  di  pungut  dari  orang-orang  selain  ahlu  Kitab  seperti Majusi,  Shābi‘ah,  Hindu  dan  orang-orang  komunis,  karena  Rasulullah SAW telah mengambil jizyah dari orang Majusi Hajar. Bukhari dan Tirmizi meriwayatkan dari Abdurrahman bin ‘Auf, bahwa Nabi SAW mengambil jizyah  dari  orang-orang  Majusi  Hajar.  Dan  Tirmizi  meriwayatkan  bahwa Nabi  SAW  memungut  jizyah  dari  orang  Majusi  Bahrain  dan  Umar  RA memungutnya  dari  orang  Persia  dan  Usman  memungutnya  dari  orang Persia dan Barbar.
Jizyah  di  ambil  dari  orang  laki-laki  yang  sehat  akalnya,  mukallaf (sudah balig) dan merdeka. Ini berlandaskan firman Allah:
َُم ِ رَحُيَ َل َوَ ِر ِخَ ْلْاَ ِم ْوَيْلاِبَ َل َوَِ َّللَّاِبََنوُنِمْؤُيَ َلََنيِذَّلاَاوُلِتاَق ََنيِذَّلاَ َن ِمَِ قَحْلاََنيِدََنوُنيِدَيَ َل َوَُهُلوُس َر َوَُ َّاللَََّم َّرَحَاَمََنو ََنو ُرِغاَصَْمُه َوٍَدَيَ ْنَعََةَي ْز ِجْلاَاوُطْعُيَىَّتَحَ َباَتِكْلاَاوُتوُأ ۞
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan  Rasul-Nya  dan  tidak  beragama  dengan  agama  yang  benar  (agama  Allah), (yaitu  orang-orang)  yang  diberikan  al-Kitab  kepada  mereka,  sampai  mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (QS. At- Taubah: 29). Artinya, dari orang yang mampu dan kaya. Maka, jizyah tidak wajib atas wanita, anak kecil, hamba sahaya, dan orang gila. Sebagaimana juga jizyah tidak wajib bagi orang miskin yang perlu di beri sedekah, orang yang tidak mampu bekerja, orang buta, orang yang tidak bisa bangun dari tempat duduk dan lain-lainnya yang cacat berat. Jizyah juga tidak wajib atas pendeta-pendeta di gereja kecuali jika mereka termasuk orang kaya.

## Besarnya Jumlah Pungutan
Besarnya pungutan jizyah menurut Imam Hanafi dan Hanbali adalah sesuai dengan kemampuan orang yang  dibebani, orang kaya diwajibkan

## Nurul Hidayati
membayar  48  dirham,  kelas  menengah  diwajibkan  baginya  24  dirham sedang  orang  fakir  hanya  diwajibkan  12  dirham  saja.  Ketentuan  ini didasarkan apa yang dilakukan oleh Umar RA. (Wahab, 2004; 5886)
Imam  Syafi‘i  berpendapat  dan  sebagian  riwayat  dari  Ahmad: “Bahwasannya  ada  ketentuan  minimal  saja,  yaitu  satu  dinar,  adapun maksimal  tidak  ditentukan,  hal  ini  diserahkan  kepada  ijtihad  para gubernur”. Pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad dan ini yang kuat: “Sesungguhnya tidak ada batas minimal dan batas maksimal, persoalannya diserahkan kepada ijtihad para gubernur untuk menentukan kewajiban  bagi  tiap-tiap  pribadi  sesuai  dengan  keadaannya”.  Tidak dibenarkan seseorang dibebankan di atas kemampuannya.
Ashab  as-Sunan  meriwayatkan  dari  Muaz  RA  bahwa  Nabi  SAW waktu mengutusnya ke Yaman memerintahkan agar ia memungut  jizyah dari  orang  yang  telah  akil  balig  sebanyak  satu  dinar  atau  yang  seharga mu‘āfirah  (Jenis  pakaian  di  Yaman  di  ambil  dari  kata  mu‘ārifah  sebuah distrik di Hamdan, Yaman).
Mengenai penggolongan istilah kaya, menengah dan miskin tidak ada  bukti  sejarah  yang  mengungkapkan  mengenai  hal  ini.  Akan  tetapi, dalam  penafsiran  Al-Tahawi  dinyatakan  bahwa  orang-orang  yang memiliki  10.000  dirham  atau  lebih  termasuk  kategori  orang  kaya, sementara orang yang memiliki harta senilai 200 dirham ke atas di sebut golongan menengah, dan bagi orang yang memiliki kurang dari 200 dirham tergolong orang miskin. (M. A. Manan, 1992; 249)
Dengan adanya perbedaan besarnya jumlah jizyah yang di pungut dapat  disimpulkan  bahwa  besarnya  pungutan  tergantung  ijtihad  para khalifah dan gubernur yang berkuasa di daerah kekuasaannya. Besarnya yang di ambil disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu, tidak  ada  batas  minimal  dan  maksimal.  Hanya  saja  Imam  Syafi‘i mengatakan batas minimal adalah satu dinar.
Adapun mengenai waktu pembayaran jizyah menurut Imam Hanafi, jizyah  wajib  di  bayar  pada  awal  tahun,  karena  untuk  melindungi  kaum Zhimmi  di  masa  mendatang.  Sedangkan  selain  Imam  Hanafi,  semua mazhab berpendapat bahwa  jizyah  di bayar pada akhir tahun jika sudah mencapai haul seperti halnya zakat. (Wahab, 2004; 5886)

## Penghentian Jizyah
Jizyah tidak di pungut lagi bagi yang telah masuk Islam. Jadi, siapa saja yang memeluk Islam maka gugurlah kewajiban jizyah dari dirinya, baik ia  masuk  Islam  pada  awal  tahun,  pertengahannya,  akhir  tahun  maupun telah lewat satu tahun. Tidak ada lagi kewajiban jizyah atasnya sedikit pun, karena Allah SWT berfirman:
ََفَلَسَْدَقَاَمَْمُهَلَ ْرَفْغُيَاوُهَتْنَيَ ْنِإَاو ُرَفَكََنيِذَّلِلَْلُق
۞
“Katakanlah  kepada  orang-orang  yang  kafir  itu:  "Jika  mereka  berhenti  (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang  sudah  lalu”  (QS. Al-Anfāl:  38).  Ibnu  Abbas  telah  meriwayatkan  dari Nabi  SAW  bahwasanya  beliau  bersabda: َ َ ٌةَي ْز ِجَ ِمِلْسُملاَ َىلَعَ َسْيَل “Tidak  ada kewajiban jizyah bagi muslim”.
Menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Zaidiyah Jizyah gugur karena  kematian.  Karena,  jizyah  menurut  pandangan  mereka  adalah hukuman. Sedang menurut golongan Syafi‘iyah dan Hanabilah jizyah tidak gugur karena kematian. Maka harus di ambil dari harta peninggalannya. Karena, jizyah seperti halnya hutang yang harus di bayar.

## Hak dan Kewajiban Bagi Ahlu Zhimmah
Setelah  mereka  membayar  jizyah,  kaum  Muslim  harus  memenuhi hak-hak Ahlu Zhimmah. Di mana mereka memperoleh hak-haknya sebagai berikut:
1. Memelihara dan menjaga keputusan damai dengan Ahlu Zhimmah di negara  Islam  kecuali  memasuki  al-Haram  (Mekah  dan  Madinah) menurut pandangan jumhūr ahli Fikih. Ini sesuai dengan Firman Allah,
ََبََما َرَحْلاََد ِجْسَمْلاَاوُب َرْقَيَ َلََفَ ٌسَجَنََنوُك ِرْشُمْلاَاَمَّنِإَاوُنَمَآََنيِذَّلاَاَهُّيَأَاَي
َْمِهِماَعََدْع
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini”  (QS.  At-Taubah:  28).  Yang  di  maksud  adalah  daerah  Haram,
dengan dalil firman Allah َْف ِخَ ْنِإ َو ًَةَلْيَعَ ْمُت “Dan jika kamu khawatir menjadi miskin” (QS. At-Taubah: 28). Sedang Imam Abu Hanifah membolehkan mereka untuk memasuki daerah Haram seperti semua daerah Hijaz, akan  tetapi  mereka  tidak  boleh  bertempat  tinggal  di  sana,  larangan tidak  boleh  bertempat  tinggal  tidak  menghalangi  mereka  memasuki daerah Haram.
Kalangan  Malikiyah  melarang  mereka  untuk  berdomisili  di Jazirah  Arab  yaitu  Hijaz  dan  Yaman,  akan  tetapi  mereka  boleh memasuki  daerah  Haram  kecuali  Ka’bah.  Sedang  Hanabilah membolehkan mereka memasuki daerah Hijaz untuk berdagang dan tidak boleh tinggal di daerah Haram lebih dari tiga hari, ada juga yang mengatakan tidak boleh lebih dari empat hari.
Imam Syafi‘i melarang dan mengharamkan mereka memasuki Mekah  apapun  keadaannya,  jika  mereka  memasukinya  dengan sembunyi-sembunyi  dan  ketahuan  maka  mereka  wajib  dikeluarkan. Dan jika mati dan dimakamkan di Mekah, maka makamnya harus di bongkar dan memindahkannya dari sana selama belum berubah.
2. Wajib menjaga dan melindungi mereka, karena kaum Muslimin telah mengadakan aqad (perjanjian) dengan mereka untuk melindungi jiwa dan harta mereka setelah membayar  jizyah. Dan juga perang  dengan

## Nurul Hidayati
mereka telah selesai. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah RA,
ةيزجلاَمهلسف أَمهَنإفَ، مهنعَ َّفكَوَمهنمَلبقافَكوباج
“Pungutlah  jizyah  dari  mereka,  jika  mereka  mematuhimu  maka  terimalah pemberian dari mereka dan lindungilah mereka”.
Adapun  kewajiban-kewajiban  yang  harus  mereka  lakukan menurut Wahbah Zuhaili diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Setiap  laki-laki  yang  akil  balig  diwajibkan  membayar  jizyah  sekali dalam  setahun  yaitu  satu  dinar  menurut  Imam  Syafi‘i,  dan  jika dalam perjanjian damai ditentukan lebih dari satu dinar maka boleh- boleh saja, sedang menurut jumhūr ahli Fikih empat dinar.
b. Menjamu  kaum  Muslimin  selama  tiga  hari  jika  kaum  Muslimin melewati (singgah) tempat tinggal mereka.
c. Membayar 10% dari dagangan mereka di selain negeri yang mereka tinggali.
d. Mereka  tidak  boleh  membangun  gereja  dan  meninggalkan bangunan di negeri yang di bangun oleh kaum Muslimin.
e. Mereka tidak boleh mengendarai kuda, bigāl yang bagus (binatang sejenis kuda kecil), dan mereka hanya boleh mengendarai keledai.
f. Mereka harus memakai ‘alāmah (tanda) yang bisa mengenali mereka, seperti menggunakan sabuk atau gesper, dan menghukumnya jika tidak memakainya.
g. Mereka tidak boleh mencurangi kaum Muslimin, melindungi jasūs (mata-mata) dan tidak boleh bekerja sama dengan ahlu Harbi untuk menyakiti  kaum  Muslimin  serta  hal-hal  lain  yang  dapat membahayakan kaum Muslimin.
h. Mereka  tidak  boleh  menghalangi  kaum  Muslimin  singgah  atau tinggal  sementara  di  tempat  ibadah  mereka  baik  siang  maupun malam.
i. Menghormati kaum Muslimin, tidak boleh memukul, menghina dan memperkerjakan kaum Muslimin.
j. Mereka  harus  menyembunyikan  lonceng  dan  tidak  boleh menampakkan  sesuatu  yang  menjadi  ciri  khas  syi‘ar-syi‘ar  agama mereka.
k. Tidak  boleh  mencela  para  Nabi  AS,  menampakkan  keyakinan mereka, menghina syariat Allah Azza wa Jalla dan memperlihatkan rasa tidak suka terhadap Al-Qur`an dan Rasul SAW.
l. Mereka harus melaksanakan hukum Islam baik mu‘amalah dan al- ‘uqūbah al-jinā`iyah, seperti mengharamkan zina dengan dalil bahwa Nabi SAW merajam seorang laki-laki dan perempuan Yahudi yang berzina.  Mereka  juga  di  larang  melakukan  riba,  kemunkaran,

## ‘Usyūr dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam
maksiat dan hal-hal fasiq, akan tetapi mereka boleh minum khamar sesuai dengan keyakinan mereka.

## Penggunaan Jizyah
Tidak  ada  perbedaan  pendapat  di  kalangan  kaum  Muslim  bahwa penggunaan  jizyah  sama  seperti  penggunaan  fai  yang  berupa  kharāj  dan ‘usyūr. Yaitu di simpan di baitul mal dan digunakan untuk kemaslahatan kaum  Muslim,  serta  untuk  keperluan  jihād  fī  sabīlillāh.  Hal  ini  dilakukan sesuai  dengan  ijtihad  dan  pendapat  Khalifah  dalam  memelihara  urusan kaum Muslim serta dalam rangka mewujudkan kemaslahatan mereka.

## Kritik Orientalis Tentang Jizyah
Ada kritikan tentang pemungutan jizyah atas kalangan non Muslim. Untuk menjawab tuduhan Orientalis ini, penulis paparkan sanggahan yang penulis kutip dari M. A. Manan. (M.A Manan, 1992; 249) Sanggahan pertama, adalah  tidak  wajar  untuk  menganggap  jizyah  sebagai  sewa  dari  pihak kalangan  Zhimmi  untuk  berdiam  di  negara  Muslim.  Seandainya  hal  itu benar, maka wanita, anak-anak, orang yang sakit ingatan, dan orang-orang tua  juga  akan  dikenakan  pajak  tersebut,  tapi  mereka  tidak  diharuskan membayar pajak ini. Maka, berarti kesejahteraan rakyatlah yang menjadi dasar  dikenakannya  jizyah  atas  kalangan  non  Muslim.  Lagipula,  jizyah bukanlah  pajak  represif.  Pendapat  ini  disokong  oleh  Aghnides  dalam Mohammedan  Theories  of  Finance  ketika  ia  menulis  “Jizyah  dikenakan  oleh imam  atas  penduduk  suatu  wilayah  yang  ditaklukkan  dengan  kekuatan senjata”.
Sanggahan  kedua,  pendapat  ini  adalah  tidak  benar.  Karena,  secara jelas konsep tentang jizyah didasarkan pada firman Allah dalam surat At- Taubah  ayat  29.  Istilah  shāgirūn  dalam  ayat  Al-Qur’an  tersebut  secara sederhana  diartikan  kepatuhan  (submission).  Pengertian  itu  didasarkan pada  dua  alasan.  Pertama,  karena  semua  orang  laki-laki,  perempuan, maupun anak-anak dibebaskan dari membayar jizyah. Kedua, penggunaan kekerasan  atau  kekuatan  untuk  memaksa  keyakinan  kepada  orang  lain adalah jelas di larang oleh kitab suci Al-Qur`an. Dengan demikian, M.A. Manan  sependapat  dengan  Imam  Syafi‘i  yang—berdasarkan  pada kekuatan pendapat yang di pegang oleh sejumlah orang berpengetahuan— menyimpulkan bahwa kepatuhan (ketundukan) yang di maksud oleh Al- Qur`an adalah bentuk kepatuhan orang kafir kepada aturan orang Islam atau hukum Islam, sehingga orang tidak boleh di golongkan kepada status Zhimmi kecuali dengan syarat tunduk kepada hukum Islam. Ketundukan janganlah  diartikan  dalam  arti  yang  digunakan  dalam  usaha  kehidupan biasa  kita.  Kekerasan  dalam  memperlakukan  golongan  Zhimmi  selama proses pemungutan jizyah adalah bertentangan dengan jiwa Islam.

## Nurul Hidayati

## ANALISIS
Kebijakan-kebijakan  yang  dicontohkan  Rasulullah  SAW  baik masalah hukum, politik juga ekonomi menjadi pedoman bagi Khulafa ar- Rasyidin, para sahabatnya yang tak kenal lelah selalu mendampingi beliau. Di antara kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi adalah pemungutan ‘usyūr dan jizyah. ‘Usyūr dan jizyah adalah salah satu sumber pendapatan pada awal Islam yang cukup penting untuk keuangan negara. Kebijakan ini juga  digunakan  oleh  pengikutnya  dalam  menata  kehidupan  ekonomi negara.  Berdasarkan  hal  tersebut,  pemerintah  Islam  mengambil  manfaat dari ‘usyūr dan jizyah untuk merealisasikan banyak tujuan dalam aktivitas ekonomi, diantaranya:
1. Pembatasan  impor,  yaitu  dengan  menaikan  ‘usyūr  terhadap  barang- barang  impor  yang  tidak  disukai  untuk  membatasinya.  Sebaliknya, sangat  memungkinkan  untuk  memotivasi  impor  barang-barang penting  dengan  menurunkan  ‘usyūr  padanya,  dan  boleh  jadi kemaslahatan  kaum  Muslimin  menuntut  penghapusan  ‘usyūr  secara total.  Sesungguhnya  serampangan  dalam  mengimpor  segala  bentuk barang  konsumsi  bagi  kaum  Muslimin  pada  hari  ini  adalah  yang menyebabkan  mengakarnya  sikap  mengekor  dalam  ekonomi  kaum Muslimin terhadap ekonomi lain, di mana produk-produk Barat telah menyerang daerah kaum Muslimin, sehingga kaum Muslimin menjadi tawanan model konsumsi non Muslim; karena perusahaan-perusahaan Barat  tersebut  menentukan  bentuk  pakaian  dan  kendaraan  kaum Muslimin, bahkan banyak dari makanan mereka. Sebagaimana pasar kaum  Muslimin  juga  telah  tenggelam  dengan  barang-barang  yang tidak  bermanfaat  dan  mengeruk  kekayaan  kaum  Muslimin.  Oleh karena itu, negara Islam harus menggunakan politik ‘usyūr dan politik lain yang berguna dalam membatasi barang-barang impor yang tidak disukai,  dan  memotivasi  impor  barang-barang  yang  memiliki kemaslahatan yang kuat bagi kaum muslimin.
2. Pengambilan ‘usyūr dalam setiap tahun terhadap para pedagang non Muslim  dapat  memberikan  kesempatan  negara  Islam  untuk mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman non Muslim yang seringkali mengambil bentuk perusahaan non Islam yang pemasaran produksinya mendominasi di negara Islam, atau perusahaan non Islam yang  memiliki  kegiatan  ekonomi  di  negara Islam,  melakukan  proses ekspor-impor, dan mematuhi apa yang di pandang oleh negara Islam dapat  merealisasikan  kemaslahatannya;  dan  negara  Islam—dengan beranalogi pada ‘usyūr—dapat menetapkan rencana tahunan kegiatan ekonomi  bagi  perusahaan  tersebut,  sehingga  dapat  berandil memberikan keuntungan yang didapatnya di bumi Islam. Urgensi hal tersebut  nampak  jelas  pada  masa  sekarang  sebagai  sarana  andilnya

## ‘Usyūr dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam
negara-negara  Islam  di  dalam  keuntungan  besar  yang  di  raih perusahaan-perusahaan  non  Islam  yang  diizinkan  melakukan kegiatannya  di  daerah  kaum  Muslimin;  yaitu  dengan  menetapkan bagian dari masuknya perusahaan tersebut untuk kemaslahatan negara Islam.
3. Dari  segi  persaudaraan  universal  Islam  (Ukhuwwah  Islāmiyah)  ‘usyūr mungkin  tidak  dibenarkan  untuk  mengadakan  rintangan  dalam bidang  perdagangan  internasional,  karena  pada  dasarnya  Islam meyakini  kesatuan  kemanusiaan,  dan  karena  itu  pula  perdagangan bebas.  Tapi,  di  pandang  dari  segi  kepentingan  kelangsungan  hidup suatu negara Islam miskin yang berkembang, sistem modern bea cukai dan  tarif  patut  dipertahankan.  Menurut  M. A.  Manan  bahwa  negara Islam  berhak  untuk  mengenakan  suatu  jumlah  bea  cukai  asal  saja penghasilan  ini  digunakan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan.  Dan  apapun  tujuannya,  hal  itu  tidak  mendorong tumbuhnya suatu monopoli atau sejenisnya. Karenanya, petugas bea cukai harus orang yang jujur dan harus ada pengawasan yang ketat.
4. Dalam lingkungan sosial-ekonomi yang  primitif dikenakannya  jizyah mungkin  adalah  pilihan  terbaik,  karena  hal  ini  konsisten  dengan prinsip  keadilan  alami.  Setiap  warga  negara  harus  membayar kewajibannya  guna  pemeliharaan  keamanan  dalam  negeri  dan pencegahan serbuan dari luar, tidak peduli apakah ia seorang Muslim atau non Muslim.
5. Islam mewajibkan jizyah bagi kaum Zhimmi sejalan dengan kewajiban kaum Muslimin mengeluarkan zakat, sehingga kedudukan keduanya ini  sejajar.  Karena,  orang-orang  Islam  dan  orang-orang  Zhimmi bernaung di bawah satu bendera, dan mereka menikmati berbagai hak serta memperoleh manfaat dari negara secara sama. Karena itu, Allah mewajibkan jizyah di pungut oleh kaum Muslimin sebagai imbalan atas perlindungan  bagi  orang-orang  Zhimmi  di  negara-negara  Islam  di mana mereka tinggal. Oleh karena itu, sesudah orang-orang Zhimmi mengeluarkan jizyah, kaum Muslimin wajib melindungi dan membela mereka dari orang yang  bermaksud menyakiti mereka.(Sayyid, 1999; 442)

## KESIMPULAN
‘Usyūr dan jizyah adalah salah satu sumber pendapatan pada awal Islam yang cukup penting untuk keuangan negara. Kedua pajak ini telah di praktekkan  pada  zaman  Khulafa  ar-Rasyidin,  para  sahabatnya  yang  tak kenal lelah selalu mendampingi beliau. Kebijakan ini juga digunakan oleh pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara.

## Nurul Hidayati
Penulis  ingin  menekankan  bahwa  pemungutan  ‘usyūr  dan  jizyah adalah untuk kemaslahatan umat Islam pada waktu itu. Artinya, kebijakan itu  dapat  berubah  sesuai  dengan  perubahan  waktu  dan  tempat.  Semisal dalam jumlah pungutan yang di ambil, kesemuanya itu tergantung ijtihad Khalifah dan sesuai dengan kemampuan pihak yang di pungut. ‘Usyūr di ambil karena kalangan non Muslim mengambil pajak dari umat Islam yang berdagang ke daerah mereka. Di samping itu, pemungutan  ‘usyūr untuk menjaga  stabilitas  ekonomi  dalam  negeri  negara  Islam.  Sedangkan pemungutan  jizyah  untuk  menjaga  dan  melindungi  jiwa  dan  harta  ahlu Zhimmah yang tinggal di bawah naungan negara Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Muhammad,  (1992), Ekonomi  Islam: Praktek dan Teori. Terj. Potan Arif Harahap. Jakarta: Intermasa.
an-Nabhani,  Taqyuddin.(1996),  Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif;
Perspektif Islam, Terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah GustI Antonio,  Muhammad  Syafi‘I,  (2007),  Muhammad  SAW:  The  Super  Leader Super Manager. Jakarta: ProLM Centre.
Ibnu  Ahmad  al-Haris,  Jaribah,  (2006),  Fikih  Ekonomi  Umar  bin  Al-Khattab.
Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Kholifa.
Qadim  Zallum,  Abdul,  (2002),  Sistem  Keuangan  di  Negara  Khilafah.  Terj.
Ahmad S. dkk. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
Sabahuddin,  Azmi,  (2005),  Menimbang  Ekonomi  Islam:  Keuangan  Publik, Konsep  Perpajakan, dan Peran Bait al-Mal. Terj. Widyawati. Bandung: Penerbit Nuansa
Sabiq, Sayyid, (1999), Fiqh as-Sunnah. al-Qāhirah: Dār al-Fath Lil I‘lām al-
‘Arabi.
Sami,  al-Misri  Abdul,  (2006),  Pilar-Pilar  Ekonomi  Islam.  Terj.  Dimyauddin Djuwaini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudarsono, Heri, (2007), Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta:
EKONISIA.
Warson Munawwir, Ahmad, (1997),   Al-Munawwir  Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif.
Zuhaili, Wahbah, (2004), Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu. Dimasyq: Dār al- Fikr.