## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI BALI YANG DILAKSANAKAN SECARA VIRTUAL PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
I Komang Kawi Arta 1 dan I Gede Arya Wira Sena 2
(kawiartha22@gmail.com, arya.sena@unipas.ac.id)

## ABSTRAK
Perkawinan yang biasanya dilakukan secara langsung dan dipertemukan kedua mempelai,  dan  dilakukan Tri  Upasaksi menurut  agama  hindu,  namun  dalam perkembangannya  ada  perkawinan  yang  dilaksanakan  secara Virtual atau secara online. Hal inilah suatu yang baru dan menarik untuk dilakukan suatu penelitian karena dari segi aturan hukum tidak ada yang menyebutkan bahwa perkawinan  bisa  dilaksanakan  secara Virtual atau  tanpa  menghadirkan  pihak mempelai  untuk  hadir  secara  langsung  di  hadapan  para  keluarga  dan  pihak yang  memberikan  pengesahan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual,  serta  pendekatan  kasus  terkait  terjadinya  perkawinan secara Virtual .  Hasil  menunjukkan  bahwa  ada  kekosongan  hukum  yang menyebakan  ketidakpastian  hukum  terhadap  perkawinan  adat  di  Bali  yang dilaksanakan secara Virtual , sehingga  harus ada aturan yang di bentuk secara tegas  mengenai  pelaksanaan  perkawinan  bisa  dilaksanakan  secara  langsung atau perkawinan dilaksanakan secara Virtual dengan ketentuan sesuai dengan alasan  yang  kuat  dan  keadaan  serta  sesuai  dengan  ketentaun  syarat  sahnya perkawinan  secara  undang-undang  perkawinan  dan  tetap  mejalankan Tri Upasaksi perkawinan, dengan begitu masyarakat tidak memiliki rasa keraguan dalam pelaksanaannya.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Perkawinan Virtual.

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  pondasi  utama  dalam  penyelenggaran  negara,  lembaga yang menjalankan sebuah Negara adalah Pemerintah dan mengatur masyarakat. Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  atau  disebut dengan  UUP.  Secara  konstitusi  UUD  1945  mengatur  secara  umum  tentang membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan,  namun  bukan  berarti diberikan  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  yang  sebebas-
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
bebasnya, maka dari itu dikeluarkan aturan UUP tersebut untuk membatasi dan diatur syarat-syarat warga negara yang akan melakukan suatu perkawinan.
Pengaturan  perkawinan  khsusnya  mengatur  terkait  perkawinan  yang dilaksanakan  oleh  agama  hindu  mengalami  perkembangan  saat  adanya covid - 19. Covid -19 adalah wabah menyakit yang melanda dunia menyebabkan antar orang  melakukan  pembatasan  aktivitas,  baik  aktivitas  keluarga  maupun aktivitas  yang  menimbulkan  kontak  langsung  dan  menimbulkan  suatu kerumunan.
Perkawinan  yang  biasanya  dilakukan  secara  langsung  dan  dipertemukan kedua  mempelai,  dan  dilakukan Tri  Upasaksi menurut  agama  hindu,  namun dalam perkembangannya ada perkawinan yang dilaksanakan secara Virtual atau secara  online.  Hal  inilah  suatu  yang  baru  dan  menarik  untuk  dilakukan  suatu penelitian  karena  dari  segi  aturan  hukum  tidak  ada  yang  menyebutkan  bahwa perkawinan  bisa  dilaksanakan  secara Virtual atau  tanpa  menghadirkan  pihak mempelai untuk hadir secara langsung di hadapan para keluarga dan pihak yang memberikan  pengesahan.Pada  Pra  penelitian  yang  peneliti  lakukan,  di  Desa Adat  Kebonpadangan,  Kecamatan  Pupuan,  Kabupaten  Tabanan-Bali  terdapat pelaksanaan  perkawinan  secara Virtual (Hasil  Wawancara  Pra  Penelitian dilakukan  dengan  Bandesa  Adat  Kebonpadangan,  11  Maret  2023).  Peneliti akan  menganalisis  secara  normatif  aturan  perkawinan  kemudian  dilakukan kolaborasi  dengan  kenyataannya  dilapangan  terkait  masyarakat  yang melaksanakan suatu perkawinan Virtual , hal ini sangat menarik sehingga judul penelitian  ini  “Kepastian  Hukum  Terhadap  Perkawinan  Adat  Di  Bali  Yang Dilakukan  Secara Virtual Perspektif  Hukum  Nasional”.  Masalah  yang  dikaji dalam  tulisan  ini  adalah:  Bagaimana  Kepastian  Hukum  Terhadap  Perkawinan Adat Di Bali Yang Dilakukan Secara Virtual Perspektif Hukum Nasional?

## METODE PENELITIAN
Metode  peneletian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan
bahan  hukum  sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan teknik  studi  dokumen  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan teknik analisis deskriptif sebagai pengkajian analitik  yang  dilakukan  dengan  mensistematisasi  hukum  positif  dengan menggunakan  pendekatan  pelaksanaan  perkawinan  yang  sudah  pernah  terjadi  di masyarakat  adat.  Selanjutnya  dari  bahan-bahan  hukum  dianalisis  untuk mendapatkan  argumentasi  akhir  berupa  hasil  kesimpulan  atau  jawaban  atas  isu hukum yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  mengenai  perkawinan  desa  adat  di  Bali  berdasarkan  pada  kitab manawadharmasastra.  Perkawinan  adat  bali  di  dasarkan  ajaran  agama  hindu, dalam pembentukan peraturan adatpun selalu berdasarkan atas aturan-aturan kitab suci  hindu,  secara sederhana desa adat di bali merupakan pengimpelementasian dari hukum hindu,  yang  mana  hukum  hindu  bersumber  dari  Weda  Sruti,  Weda Smerti,  Sila,  Acara  dan  Amanastuti.  Hukum  adat  di  Bali  merupakan  kebiasan yang  terus-menerus  dilakukan,  kebiasan-kebiasaan  baik  merupakan  suatu perilaku masyarakat yang berdasarkan pada kitab suci hukum hindu, begitun pula kontek perkawinan.
Perkawinan  dalam  konsep  Hindu  disebut Grhastha .  Asal  katanya grh yang artinya rumah. Grhastha artinya masa berumah tangga. Masa berumah tangga ini dimulai  dengan  perkawinan  ( wivaha ),  masa  hidup  yang  kedua  setelah Brahmacari . Grhastha ini dilakukan sebelum memasuki masa wanaprastha dan bhiksuka/sanyasin . Naskah Agastyaparwa diuraikan perkawinan adalah grhastha ta  pwa  sira,  manak  madruwenya  hulun,  ityawawadhi  manguhaken kayekadharma  yathasakti .  Artinya  bersuami  istrilah  ia,  mempunyai  anak, memupuk  kebajikan yang  berhubungan  dengan  pembinaan  diri  pribadi  ( kayika dharma ) dengan kekuatan yang ada padanya ( yathasakti ).
Wiwaha atau  perkawinan  ini  bermakna  sepasang  manusia  mengikatkan  diri secara  lahir  batin,  dengan  landasan  saling  mencintai,  mengasihi  untuk  saling membantu, membagi suka dan duka yang disahkan melalui upacara keagamaan
dan  hukum  yang  berlaku.  Terbentuknya  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  merupakan  tujuan  pokok  perkawinan sesuai  dengan  bunyi  pasal  1  UU  No.  1  Tahun  1974.  Bahagia  yang  dimaksud ialah  bahagia  lahir  bathin,  kebahagiaan  dan  kekekalan  harus  dibina  sepanjang masa.  Kebahagiaan  dalam  keluarga  tidak  hanya  menumpuknya  harta  benda, tidak saja terpenuhinya hubungan sex tetapi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani yang wajar.
Dalam  suatu  perkawinan  diperlukan  adanya  suatu  ikatan  lahir  dan  bathin antara  kedua  mempelai  untuk  dapat  mencapai  tujuan  yang  didambakan  yaitu keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Ikatan lahir ialah suatu ikatan yang dapat dilihat,  mengungkapkan  adanya  suatu  hubungan  hukum  antara  seorang  pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri atau hubungan formil. Sebaliknya “ikatan bathin” merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Ikatan lahir bathin  seyogyanya  dapat  dirasakan  terutama  oleh  kedua  pasangan  suami  istri. Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan bathin ini diawali oleh  adanya  kemauan  dengan  sungguh–sungguh  untuk  hidup  bersama.  Ikatan bathin  merupakan  inti  dari  ikatan  lahir.  Terjadinya  ikatan  lahir  dan  bathin, merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.  Prinsip  dasar  perkawinan  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga  bahagia dan  kekal,  dapat  diartikan  bahwa  perkawinan  itu  harus  berlangsung  seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.
Perkawinan  ini  bertujuan  untuk  hidup  sejahtera  dan  bahagia. Manawadharmasastra  menguraikan  bahwa  tujuan  perkawinan  itu  ada  tiga yaitu
dharmasampatti, praja dan rati. Dharmasampatti artinya bersama-sama suami istri  mewujudkan pelaksanaan dharma), praja artinya melahirkan keturunan dan rati artinya  menikmati  kehidupan  seksual  dan  kepuasan  indria  lainnya.  Setelah perkawinan orang menyebutnya sudah berkeluarga. Istilah keluarga berasal dari
bahasa Sansekerta yaitu dari kata “ Kula ” dan “ Varga ” (Relin D.E.,2018 : 2)..
Kula berarti  abdi  atau  hamba,  sedangkan Varga berarti  jalinan  atau  ikatan.
Jadi “ Kulavarga ” yang dapat berarti suatu jalinan atau ikatan pengabdian. Dari kata  kulavarga  mengalami  sedikit  perubahan  bunyi  yaitu  menjadi  “keluarga” yang  dapat  diartikan sebagai berikut. Keluarga adalah suatu jalinan atau ikatan pengabdian antara suami, isteri dan anak – anak, maka sangatlah keliru apabila merasa  berkorban  atau  terpaksa  melakukan  sesuatu  untuk  istri  dan  atau  juga terhadap anak-anaknya, demikian juga sebaliknya” (Relin D.E.,2018 : 2).
Dalam kaitannya pengertian keluarga tersebut di atas, maka seorang suami, istri atau  anak–anak  seyogyanya  menyadari  bahwa  pengabdian  yang dilakukan  adalah semata-mata  melaksanakan  amanat  Ida  Sang  Hyang Widhi  Wasa,  sehingga pengabdiannya benar–benar didasarkan atas dorongan hati yang tulus dan iklas tanpa pamrih. Keluarga merupakan suatu lembaga hukum yang kecil tempat tercetusnya atau dilaksanakannya  perjanjian–perjanjian yang  telah  disepakati.  Dapat  pula  dikatakan bahwa keluarga adalah suatu masyarakat kecil yang terkecil yang terdiri dari suami dan istri ditambah dengan anak–anak. Maka anggota keluarga atau suami, istri dan  anak–anak  wajib mematuhi  setiap  perjanjian.  Perjanjian  atau  aturan–aturan  yang berlaku dan disepakati dapat dilakukan dengan cara berupaya untuk mengendalikan segala nafsu atau musuh–musuh yang ada pada diri masing–masing sehinga prilaku tercela yang merugikan serta menyakitkan orang lain yang melanggar dapat
dihindari.
Perkawinan  mempunyai  hubungan  erat  dengan  hukum  agama  yang bersumber pada kitab suci sebagaimana diuraikan dalam Manawa Dharmasastra buku  IX.  96  : Prajanartha  striah  srstah,  Samtanartham  ca  manawah  Tasmat sadharano dharmah
Crutau  pratnya  sahadiah .  Terjemahannya  :  Untuk  menjadi  ibu,  wanita  itu diciptakan,  untuk  menjadi  ayah  laki-laki  diciptakan,  karena  itu  upacara keagamaan ditetapkan dalam veda untuk dilaksanakan oleh suami bersama-sama dengan istrinya.
Setiap orang akan melaksanakan perkawinan harus menyadari arti dan nilai
perkawinan bagi kehidupan manusia sehingga nilai itulah yang menjadi landasan dasar  kehidupan  suami  istri  sesudah  perkawinan  dilaksanakan.  Perkawinan menurut  ajaran  Hindu  adalah  yadnya  sehingga  orang  yang  memasuki  ikatan perkawinan akan menuju gerbang grehasta asrana yang merupakan lembaga suci yang harus dijaga keberadaan serta kemuliaannya. Lembaga suci ini hendaknya dilaksanakan  dengan  kegiatan  yang  suci  pula  seperti  melaksanakan  dharma agama  dan  dharma  negara  termasuk  didalamnya  pelaksanaan  panca  maha yadnya (Relin D.E.,2018 : 3).
Perkawinan  menurut  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita  sebagai  suami  dan  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Perkawinan  yang  akan  dilakukan  mempunyai  kekuatan  atau  hubungan  yang sangat  erat  dengan  agama  dan  kerohanian,  hal  ini  disebabkan  karena  suatu perkawinan  bukan  hanya  hubungan  Jasmaniah  saja  tetapi  hubungan  Bathiniah (agama  dan  kerohanian)  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam perkawinan.
Menurut Hanafi definisi perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam  naungan  pergaulan  hidup  yang  berlangsung  dalam  jangka  waktu  yang lama,  yang  di  dalamnya  terdapat  berbagai  hak  dan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  masing-masing  pihak  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing  pihak  untuk  hidup  bergaul  guna  memelihara  kelangsungan manusia di bumi ( Hanafi, 2011 :12)
Ketentuan  Pasal  1  UU  Perkawinan  tersebut  dapat  dirinci  dalam  beberapa unsur dari pengertian sebagai berikut :
1. Adanya  Ikatan  Lahir  Batin  Perkawinan  dapat  dikatakan  sebagai  suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita.
2. Antara Seorang Pria dan Wanita Unsur pria dan wanita menunjukkan secara
biologis  orang  akan  melangsungkan  perkawinan  haruslah  berbeda  jenis kelamin.  Hal  ini  sangat  penting,  karena  perkawinan  adalah  untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.
3. Sebagai  Suami  Istri  Pria  dan  wanita  yang  sudah  terikat  dalam  suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.
4. Adanya  Tujuan  Tujuan  dalam  perkawinan  adalah  untuk  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita  yang  telah  mempunyai  ikatan  lahir  batin  dengan  melangsungkan perkawinan  haruslah  menuju  pada  suatu  perkawinan  yang  kekal,  bukan untuk masa tertentu.
5. Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  Unsur  berdasarkan  Pancasila, dimana  sila  yang  pertama  berbunyi  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, memberikan  arti  bahwa  perkawinan  itu  mempunyai  hubungan  yang  erat dengan agama atau kerohanian. Dapat dilihat bahwa peranan agama adalah sangat  penting.  Masalah  perkawinan  bukanlah  semata-mata  masalah keperdataan  saja,  melainkan  juga  masalah  agama.  Sehingga  di  dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsurunsur agama.
Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa :
1. Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaaan itu.
2. Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Ketentuan  ini  dimuat  di  dalam  pasal  2  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaan  itu  sesuai  dengan Undang-undang  Dasar  1945.  Sehingga  masyarakat  diberikan  kebebasan  untuk melakukan  perkawinan  sepanjang  hal  tersebut  sah  menurut  agamanya  masing- masing.
Merujuk  pada  penelitian  ini  perkawinan  dilakukan  masyarakat  desa  adat  di
Bali yang prosesinya dilaksanakan secara Virtual menuai suatu pro dan kontrak, banyak yang terjadi perkawinan secara Virtual di Bali dengan berdasarkan pada ketentuan  desa  adat  setempat,  yang  menjadi  alasan  utama  dalam  pelaksanaan suatu perkawinan adalah karena kondisi pandemi covid -19. Akibat dari pandemi ini  menyebabkan  ada  pembatasan  sosial  dan  orang  satu  dengan  lainnya  tidak boleh melakukan suatu acara mengumpulkan warga dengan jumlah banyak, serta tidak  di  bolehkan  terjadinya  kontak  sosial.  Akibat  keadaan  menyebabkan pergesaran sistem yang terjadi dalam dinamikan hukum perkawinan adat di Bali, salah  satu  peneliti  menggunakan sample perkawinan  secara Virtual di  Bali adalah di Desa Adat Kebonpadangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan- Bali.  Tidak  menutup  kemungkinan  ada  beberapa  Desa  Adat  di  Bali  yang melaksanakan perkawinan secara Virtual atau online di Bali.
Sebagaimana  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Miftah  Farid  yang  berjudul Nikah Online Dalam Perspektif Hukum, yang menghasilkan bahwa dalam konteks keabsahan  Perkawinan  online  dan  bahkan  dalam  penerapan  pencatatan perkawinan  bagi  mereka  pelaku  perkawinan  online.  Dengan  demikian  dapat dipastikan  bahwa  dalam  hal  ini  terdapat  kekosongan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia saat  ini,  entah  di  dalam  hukum  Islam  ataupun  juga  di  dalam  hukum positif di Indonesia (Farid, 2018 : 182).
Secara  eksplisit  dalam  undang-undang  maupun  peraturan  pemerintah, peraturan daerah dan bahwa pearturan yang ada di desa adat di Bali juga tidak ada yang mengatur
mengenai perkawinan secara Virtual atau online, dalam hal ini penggeseran budaya akibat dari pada situasi keadaan yang ada. Sehingga kekosongan hukum terjadi.  Perkawinan  secara Virtual adalah  suatu  bentuk  perkawinan  yang prosesinya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan  suatu  jaringan  atau  sistem  internet  ( via  online ),  jadi  antara  mempelai lelaki dengan mempelai perempuan,  Prajuru  adat  atau  pengurus  adat  atau  saksi itu  tidak  saling  bertemu  dan  berkumpul  dalam  satu  tempat,  yang  ada  dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat  elektronik  seperti teleconference,  webcame atau  yang  lainnya  yang  masih
berkaitan dengan internet.
Perkawinan Virtual dalam  pengertian  umum,  ialah  perkawinan  yang komunikasinya  dilakukan  dengan  bantuan  komputer  di  kedua  tempat,  yang masing-  masingnya  dapat  terhubung  kepada file  server atau network dan menggunakan  media  online  sebagai  alat  bantunya.  Media  online  sendiri  ialah sebuah  media  yang  berbasis  telekomunikasi  dan  multimedia  (komputer  dan internet),  didalamnya  terdapat  portal, website  google  meet atau via  zoom ,  atau whatshapp dengan  karakteristik  masing-  masing  sesuai  dengan  fasilitas  yang memungkinkan user memanfaatkannya sesuai jaringan internet.
Penafsiran makna dari kalimat yang tersurat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang- undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaaan  itu.  Menurut peneliti  perkawinan  di  Indonesia  tetap  sah  dan  aturan  nasional  memberikan ruang  gerak  yang  tidak  baku  sepanjang  berpijakan  terhadap  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya,  merujuk  dengan  penelitian  ini, perkawinan  dilakukan  menurut  agama  hindu  dan  adat  istiadat  setempat  di  Bali dengan  menjalankan Tri  Upasaksi.  Tri  Upasaksi adalah  Tiga  saksi  dalam menjalankan perkawinan menurut hukum agama hindu adalah sebagai berikut :
a. Dewa Saksi (natab banten pawiwahan)
b. Manusa Saksi (disaksikan oleh prajuru adat, dinas, dan ketua warga)
c. Bhuta Saksi (upacara Mabeakala)
Perkawinan  secara Virtual tetap  mengikuti Tri  Upasaksi tersebut,  namun proses  dalam  menjalankan Tri  Upasaksi tersebut  secara Virtual atau online. Proses perkawinan Virtual hampir sama dengan proses perkawinan secara biasa. Terdapat mempelai perempuan dari luar desa adat yang kemudian diambil atau dipinang oleh mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki sedang berada di luar negeri,  atas  persetujuan  keluarga  dari  bersangkutan,  maka  keluarga  mempelai laki-laki  bersama  dengan prajuru /pengurus  adat  setempat  datang  ke  rumah mempelai  perempuan  dan  disambut  oleh prajuru atau  pengurus  adat  di  rumah mempelai perempuan, atas dasar datangnya keluarga laki-laki dan pengurus adat untuk  menyampaikan  akan  meminang  atau  mengambil  mempelai  perempuan
namun  pihak  laki-laki  tidak  bisa  hadir  secara  langsung,  atas  dasar  tersebut keluarga  pihak  perempuan  dan  laki-laki  dan prajuru /pengurus  dari  pihak  laki- laki sepakat melaksanakan prosesi pelaksanaannya dilakukan secara Virtual dan kemudian  perkawinan  tersebut  dilaksanakan  dengan  melakukan video  call melalui aplikasi whatsapp yang dilakukan oleh mempelai laki- laki.
Perkawinan Virtual dilakukan karena keadaan yang sangat mendesak, karena mempelai  perempuan  sudah  hamil  tua,  maka  dilakukan  perkawinan  secara Virtual tersebut,  demi  memberikan  kemanan  dan  pertanggungjawaban  kepada mempelai  perempuan  (Hasil  Wawancara  Bendesa  Adat  Kebonpadangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali, pada 1 Oktober 2023, Pukul 19.00 Wita).  Selain  itu  yang  pernah  terjadi  adalah  perkawinan Virtual yang  mana mempelai  laki-laki  dan  perempuan  berada  di  luar  daerah  dan  pihak  keluarga sepakat  meminta  saksi  peristiwa  perkawinan  dari  pengurus  adat  secara Virtual lewat zoom  meeting . ( Hasil  Wawancara  Bendesa  Adat  Kebonpadangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali, pada 1 Oktober 2023, Pukul 19.00 Wita)
Secara sudut pandangan yuridis belum ada aturan yang mengatur mengenai perkawinan  secara Virtual, baik  dalam  Undang-undang  Perkawinan  maupun dalam awig-awig dan prarem desa  adat  setempat,  sehingga  terjadinya kekosongan  hukum  yang  mengarah  adanya  ketidakpastian  hukum,  sehingga masyarakat pro dan kontra terhadap  perkawinan Virtual ,  karena  perspektif hukum  nasional  hanya  mengarahkan  perkawinan  sah  secara  agama  dan kepercayaan dan ketentuan mengenai proses perkawinan harus dilakukan dengan bertemu  langsung  secara  fisik  atau  bisa  dilakukan  secara Virtual belum tereksplisit secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
Perkembangan teknologi dapat mengubah prilaku masyarakat dan ditambah situasi  yang  menyebabkan  dilakukan  perkawinan  secara Virtual .  Ketika dihadapkan  dalam  sebuah  pilihan  tentu prajuru atau  pengurus  adat  dilema, karena  dari  satu  sisi  memberikan kesaksian demi  terselengaranya  perkawinan tersebut  untuk  mengwujudkan  tanggungjawab  dari  pihak  laki-laki.  Jika  tidak dikawinkan  akan  akan  timbul  akibat  terhadap  anak  yang  akan  dilahirkan  oleh
mempelai  perempuan  dan  menjaga tanggungjawab laki-laki terhadap mempelai perempuan  yang  dihamili,  di  sisi  lain  belum  ada  aturan  yang  jelas  mengatur dilaksanakan  perkawinan  secara Virtual ,  sehingga prajuru atau  pengurus memberikan  ruang  untuk  menyaksikan  ada  peristiwa  hukum  perkawinan,  tapi prajuru / pengurus adat tetap mengacu pada yang paling utama kesepakatan dari keluarga  laki-laki  dan  perempuan  terlebih  dahulu,  ketika  hal  tersebut  sudah  di sepakati  dan  karena  alasan  keadaan  yang  menyebabkan  harus  melakukan perkawinan Virtual ,  maka prajuru /pengurus  adat  ikut  sebagai  saksi  dalam perkawinan Virtual tersebut  (Hasil  Wawancara  Kelian  Bendesa  Adat Kebonpadangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali, pada 1 Oktober 2023, Pukul 19.30 Wita).
Kepastian  adalah  perihal  (keadaan)  yang  pasti,  ketentuan  atau  ketetapan. Hukum  secara  hakiki  harus  pasti  dan  adil.  Pasti  sebagai  pedoman  kelakukan dan adil karena
pedoman  kelakuan  itu  harus  menunjang  suatu  tatanan  yang  dinilai  wajar. Hanya  karena  bersifat  adil  dan  dilaksanakan  dengan  pasti  hukum  dapat menjalankan  fungsinya.  Kepastian  hukum  merupakan  pertanyaan  yang  hanya bisa  dijawab  secara  normatif,  bukan  sosiologi  (Rato,  2010  :  59).  Jika  peneliti menganalisa dari  kepastian hukum secara normatif, tentu masih ada kekosongan hukum yang menimbulkan ketidak pastian hukum, namun secara sosiologis atau kemasyarakatan  hukum  adat,  perkawinan Virtual dianggap  sah  karena berdasarkan kesepakatan dari kedua mempelai dan keluarga mempelai.
Syarat formil dalam perkawinan ada kendala ketika pihak mempelai laki-laki dan  mempelai  perempuan  tidak  secara  langsung  dapat  menandatangani  berita acara  perkawinan,  sehingga  berita  acara  perkawinan  dikirim  oleh  keluarga  ke pihak  mempelai  sesuai  dengan  tempat  tinggal  mempelai,  namun  seharusnya ditandatangani secara bersama-sama oleh pihak mempelai dan di hadapan saksi- saksi dalam perkawinan.
Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  suatu  peraturan  dibuat  dan diundangkan  secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Menurut Gustav  Radbruch,  mengumukakan  konsep  3  (tiga)  ide  merupakan  unsur  dasar
hukum,  yang  kemudian  oleh  ahli-ahli  hukum  diartikan  sebagai  tujuan  dari hukum  yang  meliputi  keadilan  ( gerectigheid ),  Kemanfaatan  ( zwechmatigheid ), dan kepastian hukum ( rechmatigheid ). Berdasarkan pemaparan Gutav Radbruch tersebut diatas  bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai  dari  bentuk  dan  diterapkannya  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat, dalam hal ini kehidupan yang berbangsa dan bernegara.
Kepastian  hukum  tersebut  dapat  diartikan  juga  sebagai  keadaan  dimana hukum  di bentuk bagi masyarakat dalam Negara secara tenang, tegas, dan tidak menimbulkan  keraguan  dalam  pelaksanaannya.  Kepastian  hukum  juga  akan tercapai ketika hukum tersebut  dikembangkan  secara  berkelanjutan  dan  taat pada  asas,  demikian  pula
pembuatan  dan  pengembangan  Undang-undang  harus  saling  berkaitan  satu sama lain, menuju kearah persatuan yang tidak saling bertentangan (Rato, 2010 : 84).
Menurut  Utrecht,  kepastian  hukum  mengandung  dua  pengertian,  yaitu pertama,  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  membuat  individu  mengetahui perbuatan  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa keamanan  hukum  bagi  individu  dari  kesewenangan  pemerintah  karena  dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Syahrani, 1999 : 23).
Kepastian  hukum  terhadap  perkawinan Virtual adanya  aturan  yang  bersifat umum maupun khusus memperbolehkan atau tidak memperbolehkan perkawinan secara Virtual dalam  peraturan  perundang-undangan,  diperlukan  aturan  yang secara  jelas  dan  logis  mengatur  pelaksaanaan  perkawinan  bisa  dilaksanakan secara Virtual atau  secara  langsung,  sehingga  dapat  mengwujudkan  suatu kepastian hukum terhadap perkawinan secara Virtual . Perkawinan Virtual tetap berdasarkan  pada  syarat  utama  dalam  peraturan  perundang-undangan  hukum nasional.  Hukum  Nasional  yang  mengatur  dalam  perkawinan  mengatur mengenai syarat sahnya suatu perkawinan adalah sebagai berikut :
Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  perubahannya
dalam  undang  undang  nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan, menyebutkan:
1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam  hal  seorang  dari  kedua  orang  tua  meninggal  dunia  atau  dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu  untuk  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  diperoleh  dari  wali orang  yang  memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai  hubungan  darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3)  dan  (4)  pasal  ini,  atau  salah  seorang  atau  lebih  diantara  mereka  tidak menyatakan  pendapatnya,  maka  Pengadilan  dalam  daerah  tempat  tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat  memberikan  ijin  setelah  lebih  dahulu  mendengar  orang-orang  yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku sepanjang  hukun  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  perubahannya dalam  undang  undang  nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan, menyebutkan:
1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita
dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib  mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon  mempelai  yang  akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan  mengenai  permintaan  dispensasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
Tatacara  perkawinan  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan  kepercayaannya  itu  (Pasal  10  Ayat  2  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Ketika ada masyarakat umat hindu yang ingin melangsungkan  perkawinan  secara  online  dikarenakan pandemic seperti sekarang yang tidak tahu kapan berakhirnya, dari hasil perundingan PHDI Bali tersebut  dikatakan  bahwa  jika  ditinjau dari segi sastra maka perkawinan secara online  tersebut  diperbolehkan  karena  tujuannya  adalah  untuk  menolong memecahkan  masalah  umat,  meingat yang  menjadi  latar  belakang  diadakannya perkawinan secara online ini adalah wabah penyakit virus covid -19 yang sedang menyebar di belahan dunia.
Mengenai  saksi  manusia  dalam  tri  upasaksi  proses  perkawinan  umat  hindu yang  harus  menyaksikan  atau  melihat  secara  benar  dan  nyata,  dalam faktor  yang  mengakibatkan  perkawinan  dilakukan  tidak  seperti  biasanya  yaitu perkawinan melalui  secara  online  maka  saksi  diperbolehkan  melihat  dari  layar video  proses  perkawinan  tersebut,  asalkan  dalam  bentu  real  time  atau  waktu yang  nyata  bukan  berdasarkan  melihat proses perkawinan yang telah di rekam terlebih  dahulu  sebelumnya.  Maka  dari  itu  meskipun  aturan  mengenai perkawinan  secara  online  tidak  secara  pasti  diatur  dalam  hukum  agama hindu,  Namun  agar  terciptanya  kepastian  hukum  dalam  masyarakat  umat hindu  mengenai  perkawinan  melalui  media  online  ,  hal  tersebut  dapat
diperbolehkan.  Hal  ini  juga  telah  dicatatkan  ke  catatan  sipil  mengenai perkawinan  secara  online  yang  dilakukan  salah  satu  masyarakat  hukum  adat (Luqyana, 2022 : 14).  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  46/PUU- VIII/2010  ,  putusan  tersebut  menyatakan  bahwa  pencatatan  perkawinan bukanlah alasan yang menentukan sahnya    perkawinan.    Sahnya    perkawinan tetap    berdasarkan    atas    agama    dan  kepercayaanya  dan  untuk  kepentingan pencatan  itu  memang  diperlukan  untuk  memberikan  perlindungan  hak  asasi manusia  dan  mencatatkan  telah  terjadi  peristiwa  hukum  perkawinan  dan  untuk memberikan hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris.
Informasi  yang  diperoleh  peneliti  di  media,  ada  perkawinan  secara Virtual terjadi di denpasar yang mana masing-masing mempelai ada di Jepang. "Itupun pihak  bersangkutan  komunikasikan  dengan  PHDI  Provinsi  Bali,  bahwa  itu pernah jalan sebelumnya. Dari segi sastra tidak masalah, karena misinya adalah menolong memecahkan masalah umat, agar terkoneksi dengan mereka di Jepang melibatkan  tim  multimedia  supaya  acara  berlangsung  sukses,  dihadiri  prajuru desa, keluarga besar. Dalam sastra terkait pernikahan Virtual ini identik dengan ngayat,  ngubeng menggunakan  simbol.  "Hal  ini  bisa  dilakukan  jika  terjadi gering agung (bencana alam).
Proses  perkawinan  berlangsung  layaknya  adat  tradisi  Bali.  Mulai  dari memadik hingga natab  banten perkawinan. Mereraosan digelar  persis bagaimana  prosesi  biasanya.  Kedua  mempelai  dihadirkan  pada  layar,  ada prajuru adat  dan  pihak  keluarga.  Setelah  berhasil  menggelar  pernikahan Virtual ,  masih  ada  pasangan  lain  yang  tertarik.  Banyak  yang  berminat  dan minta  ini.  Tapi  khususkan  hanya  bagi  yang  memang  tidak  terjangkau  secara fisik. Kalau memungkinkan ke lokasi, kenapa harus Virtual . Jadi tetap ada seleksi dan  pertimbangan  (https://www.beritabali.com.,  diakses  pada  tanggal  14 Desember 2023, pukul 12.00 Wita).
Perkawinan menurut hukum adat Bali dan hukum hindu tidak sekedar hanya menjalankan ikatan secara formalitas, melainkan yang utama adalah persetujuan kehendak  yang  sama  untuk  ikatan  lahir  dan  batin  antara  mempelai  laki-laki dengan mempelai perempuan yang bersifat jernih dan suci, karena dalam kitab
manawadharmasastra  disebutkan  perkawinan  bersifat  sakral  yang  hukumnya bersifat
wajib, dalam artian harus dilakukan oleh seseorang sebagai suatu kewajiban hidupnya, sehingga dalam prosesi perkawinan harus didasarkan pada keikhalasan dan  ketulusan,  baik  dari  mempelai  laki-laki  dengan  perempuan  dan  antara keluarga  laki-laki  dengan  keluarga  perempuan  yang  nantinya  menjadi  satu kesatuan keluarga yang disebut besan.
Begitupula  perkawinan Virtual harus  juga  didasarkan  atas  persetujuan  dan kesungguhan  dari  para  pihak  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  serta  ada alasan- alasan yang kuat dalam melaksanakan perkawinan secara Virtual , karena ketika  tidak  ada  halangan  yang  bersifat  mendesak  atau  situasi  tidak memungkinkan  terjadinya  perkawinan  secara  langsung,  maka  perkawinan Virtual digunakan sebagai alternatif untuk bisa dikawinkan menurut agama dan kepercayaannya.  Ketika  tidak  ada  alasan  yang  kuat  dan  tidak  bersifat  darurat dilaksanakannya  perkawinan  secara Virtual ,  maka  lebih  baik  dilakukan  secara langsung perkawinan tersebut, supaya prosesi perkawinan  dapat  berjalan  lancar dan hikmat, serta terhindar dari resiko-resiko yang tidak diinginkan.

## SIMPULAN
Terjadi  ketidakpastian  hukum  terhadap  perkawinan  adat  di  Bali  yang dilaksanakan  secara Virtual ,  sehingga  harus  ada  aturan  yang  di  bentuk  secara tegas  mengenai  pelaksanaan  perkawinan  bisa  dilaksanakan  secara  langsung  atau perkawinan  dilaksanakan  secara Virtual dengan  ketentuan  tetap  berdasar  pada syarat  sahnya  perkawinan  secara  undang-undang  perkawinan  dan  tetap mejalankan tri  upasaksi perkawinan,  dengan  begitu  masyarakat  tenang  tidak menimbulkan  keraguan  dalam  pelaksanaannya.  Perkawinan Virtual harus  juga didasarkan  atas  persetujuan  dan  kesungguhan  dari  para  pihak  yang  akan melangsungkan  perkawinan  serta  ada  alasan-  alasan  yang  kuat  dalam melaksanakan perkawinan secara Virtual , karena ketika tidak ada halangan yang bersifat  mendesak  atau  situasi  tidak  memungkinkan  terjadinya  perkawinan secara langsung, maka perkawinan Virtual digunakan sebagai alternatif
untuk bisa dikawinkan menurut agama dan kepercayaannya. Ketika tidak ada alasan  yang kuat  dan  tidak  bersifat darurat dilaksanakannya perkawinan secara Virtual , maka lebih baik perkawinan dilakukan secara langsung, supaya prosesi perkawinan  dapat  berjalan  lancar  dan  hikmat,  serta  terhindar  dari  resiko-resiko yang tidak diinginkan.
Sehubunagn dengan hasil penelitian disampaikan saran sebagai berikut:
1. Diharapakan  pemerintah  agar  segera  membentuk  peraturan  perundang- undangan  secara  jelas  mengenai  pelaksanakan  perkawinan  bisa dilaksanakan secara langsung atau perkawinan secara Virtual dengan syarat sahnya  perkawinan  sesuai  undang-undang  perkawinan  dan  dengan  sertai alasan yang kuat bisa dilaksanakan perkawinan Virtual .
2. Diharapkan  Desa  Adat  di  Bali  yang  melaksanakan  perkawinan  secara Virtual ,  agar  membuat perarem atau  mencantumkan  dalam awig-awig pelaksanaan  perkawinan  secara Virtual ,  agar  pengurus  adat  ada  dasar bertindak  sebagai  saksi  dalam  perkawinan Virtual ,  namun  aturan  adat tersebut tetap atas dasar kesepakatan bersama masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA
E.,  Relin  D.  2018.  Filosofis  Hukum  Perkawinan  Masyarakat  Hindu  Di  Bali. Jurnal Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Hasil  Wawancara  Bendesa  Adat  Kebonpadangan,  Kecamatan  Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali, pada 1 Oktober 2023, Pukul 19.00 Wita.
Hasil  Wawancara  Kelian  Bendesa  Adat  Kebonpadangan,  Kecamatan  Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali, pada 1 Oktober 2023, Pukul 19.30 Wita. https://www.beritabali.com/aboutbali/read/begini-prosesi-natab-banten- pernikahan- Virtual -dari-jepang,  diakses  pada  tanggal  14  Desember  2023, pukul 12.00 Wita
Farid,  Miftah.  2018.“Nikah  Online  Dalam  Perspektif  Hukum”.  Stmik  Bina Adinata  Bulukumba  Universitas  Islam  Negeri  (Uin)  Alauddin Makassarjurisprudentie Volume 5 Nomor 1 Juni.

## Kitab Manawadharmasastra
Luqyana, Nida. 2022. “Keabsahan Perkawinan Melalui Media Online Menurut Hukum  Hindu  Dan  Hukum  Positif”.  Fakultas  Hukum,  Fakultas  Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan
sebagaimana  dimuat  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3050
Rato, Dominikus. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
Syahrani, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  sebagaimana dimuat  dalam  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3019,  kemudian  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  Perkawinan,  sebagaimana  dimuat  dalam  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401 SK No 006273 A
Yusuf,  Hanafi.  2011.  Kontroversi  Pernikahan  Anak  Di  Bawah  Umur  ( Child Marriage ) . Bandung : Mandar Maju.