## GANESHA LAW REVIEW
Volume 4 Issue 2, November 2022 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENDIDIKAN  ANTI  KORUPSI  MAMPU  MEMOTIVASI  MAHASISWA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI

## Muzayanah
Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang e-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id
Info Artikel Abstract Masuk: 1 September
2022
Diterima: 10 Oktober
2022 Terbit: 1 November 2022
Keywords:
Anti-Corruption Education, motivate students, prevent corruption. Education that is carried out is certainly a learning process for humans that is carried out continuously so  that  humans  become  individuals  who  have perfection  both  physically  and  mentally.  Education has a goal to produce strong individuals, do not do Collusion, Corruption and Nepotism which we know as KKN, humans who are responsible and have good morals and good morals, are independent, so with the hope that education will educate the nation's life and have a very important role. strategic. As we all know that corruption in Indonesia is very worrying and has an  extraordinary  negative  impact  in  almost  all aspects of life. Corruption also destroys the economic system,  democratic  system,  political  system,  legal system,  government  system  and  social  order  as  a whole.  On  the  other  hand,  efforts  to  eradicate corruption  have  not  been  able  to  show  maximum results  as  desired  by  the  Indonesian  people. Considering  that  corruption  is  an  extraordinary crime,  it  requires  serious  efforts  to  eradicate  it. Efforts  to  eradicate  corruption  are  carried  out through  two  things,  namely:  1.  Enforcement  and  2. Prevention,  which  of  course  will  not  be  easy  to implement and succeed if only the government does it without  the  participation  of  the  community. Therefore, it is something that can be done and not excessive  if  students  who  are  an  important  part  of society  as  the  next  generation  of  the  Indonesian nation  in  the  future  are  expected  to  be  able  and
capable and active in efforts to prevent and eradicate acts of corruption in Indonesia. This research raises the  problem:  "Is  Anti-Corruption  Education  Able  to Motivate  Students  in  Efforts  to  Prevent  and  Erase Corruption  Crimes"?.  This  research  is  a  normative juridical research. The research method with library research  (library  research).  The  data  collection method uses secondary data in the form of primary legal  materials  and  secondary  and  tertiary  legal materials. This research was conducted with student respondents  from  Stikubank  University.  The  results showed  that  the  Anti-Corruption  Education  Course was able to motivate students in an effort to prevent and  eradicate  the  occurrence  of  criminal  acts  of corruption. Students have a very high and motivated awareness that makes them realize that corruption must be prevented and eradicated to its roots, so that a country that is free from corruption will be able to prosper the Indonesian people in accordance with the national ideals of the Indonesian nation as stated in the Preamble to the Constitution. 1945.

## Abstrak
Kata kunci:
Pendidikan Anti Korupsi, memotivasi  mahasiswa, mencegah korupsi.
Corresponding Author: Muzayanah
DOI:
xxxxxxx Pendidikan yang dilaksanakan tentunya merupakan suatu proses pembelajaran terhadap manusia yang dilakukan  secara  terus-menerus  agar  manusia menjadi pribadi yang memiliki kesempurnaan baik lahir  maupun  batin.  Pendidikan  memiliki  tujuan untuk  menghasilkan  pribadi – pribadi  yang  kuat, tidak  melakukan  Kolusi,  Korupsi  dan  Nepotisme yang  kita  kenal  dengan  KKN,    manusia  yang bertanggungjawab dan berakhlaq serta moral yang baik,  mandiri,  sehingga  dengan  harapan  bahwa pendidikan  akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memiliki peranan yang sangat strategis. Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia  sudah  sangat  mengkhawatirkan  dan berdampak buruk yang luar biasa di hampir seluruh sendi  kehidupan.  Korupsi  juga  menghancurkan sistem  perekonomian,  sistem  demokrasi,  sistem politik,  sistem  hukum,sistem  pemerintahan  dan tatanan sosial kemasyarakatan secara keseluruhan. Disisi lain upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi  belum  mampu  menunjukkan  hasil  yang maksimal  sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh masyarakat Indonesia. Mengingat korupsi
merupakan  suatu  kejahatan  yang  luar  biasa ( extraordinary  crime )  memerlukan  upaya  yang sungguh-sungguh  untuk  memberantasnya.  Upaya pemberantasan  korupsi  melalui  dua  hal  yakni  :  1. Penindakan  dan  2.  Pencegahan,  yang  tentunya  hal ini  tidak  akan  mudah  dilaksanakan  dan  berhasil apabila  hanya  dilakukan  Pemerintah  saja  tanpa keikutsertaan  peran  masyarakat.  Oleh  karena  itu suatu hal yang bisa dilakukan dan tidak berlebihan apabila  mahasiswa  yang  merupakan  bagian  yang penting dari masyarakat sebagai generasi penerus bangsa Indonesia di masa depan diharapkan dapat dan mampu serta aktif dalam upaya mencegah dan memberantas  terjadinya  tindakan  korupsi    di Indonesia. Penelitian ini mengangkat permasalahan :  ”Apakah  Pendidikan  Ant i  Korupsi  Mampu Memotivasi Mahasiswa Dalam Upaya Mencegah dan
Memberantas Perbuatan Tindak Pidana Korupsi” ?. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Yuridis Normatif.  Adapun  Metode  penelitian  dengan Library  research (penelitian  pustaka).  Metode pengumpulan  data  dengan  data  sekunder  berupa bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder serta  tersier.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan responden mahasiswa Universitas Stikubank. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Mata  Kuliah Pendidikan Anti Korupsi mampu untuk memotivasi mahasiswa dalam upaya mencegah dan memberantas  terjadinya  tindak  pidana  korupsi. Mahasiswa  memiliki  kesadaran  yang  sangat  tinggi serta  termotivasi  yang  menjadikan  mereka menyadari  bahwa  korupsi  harus  dicegah  dan dilakukan  pemberantasannya  sampai  keakar- akarnya, sehingga dengan negara yang bersih dari tindakan  korupsi    akan  mampu  mensejahterakan masyarakat  Indonesia  sesuai  dengan  cita – cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Telah  kita  ketahui  bersama  bahwa  perbuatan  korupsi  yang  terjadi  di  Negara Indonesia ini harus dicegah dan diberantas sampai keakar-akarnya. Apabila hal ini tidak  dilakukan,    maka  akan  menghancurkan  sendi-sendi  kehidupan  yang seharusnya  sejahtera  dengan  memanfaatkan  kekayaan  alam  yang  dimiliki  oleh Negara  Indonesia  sebagaimana  telah  diatur  dalam    UUD  Tahun  1945  khususnya
ketentuan  dalam  Pasal  33  nya.  Bangsa  Indonesia  yang  merupakan  bagian  dari masyarakat  dunia  memiliki  citra  yang  kurang  baik  sebagai  akibat  korupsi  yang menimbulkan  berbagai  kerugian.  Kesan  yang  demikian  ini  yang  menyebabkan timbulnya perasaan rendah diri tatkala berhadapan dengan orang lain/bangsa lain dan  tentunya  kehilangan  rasa  kepercayaan  dari  orang  lain.  Ketidakpercayaan investor/pelaku  bisnis  kelas  dunia  kepada  birokrasi  pemerintahan  negara Indonesia mengakibatkan investor dunia berpaling ke negara-negara lain/negara tetangga  yang  dirasakan  memiliki  iklim  yang  lebih  menjanjikan.  Keadaan  yang demikian ini tentunya akan merugikan perekonomian dari segala aspek di negara Indonesia  ini.  Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  berusaha  secara  sungguh- sungguh  untuk  berupaya  mengurangi  korupsi  dengan  berbagai  cara.  Pemerintah telah  membentuk  Lembaga  Negara  dalam  hal  ini  yang  kita  kenal  dengan  KPK (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  yang  bertindak  sebagai  Lembaga  Negara independen  yang  memiliki  kewenangan  secara  khusus  untuk  menangani  tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan suatu upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan  tindak  pidana  korupsi.  Kemudian  apabila  kita  lihat  disisi  lain,  upaya penindakan  yang  dilaksanakan  tentuya  membutukan  beaya  yang  sangat  besar. Selanjutnya  apabila  dihitung  dari  akibat  atau  dampak  yang  ditimbulkan  bagi kehidupan  masyarakat  dan  negara  sangat  luas.  Upaya  untuk  melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang paling murah dan paling efektif adalah dengan  cara  melakukan  upaya  tindakan  pencegahan  (preventif).  Upaya mencegahan  yang  paling  murah  tersebut  misalnya  dengan  memberikan  materi pendidikan  anti  korupsi  yang  diberikan  kepada  peserta  didik/  atau  anak-anak melalui  lembaga    pendidikan  yang  dimulai  dari  jenjang  pendidikan  yang  paling rendah  hingga  pendidikan  di  perguruan  tinggi  dengan  menanamkan  nilai-nilai integritas  dan  memotivasi  bagi  peserta  didik/mahasiswa  untuk  ikut  serta  dalam upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Pendidikan  Anti Korupsi  yang  diberikan  kepada  mahasiswa  di  Perguruan  Tinggi  dalam  hal  ini khususnya  juga  bagi  mahasiswa  Universitas  Stikubank  (UNISBANK)  merupakan upaya untuk memotivasi bagi mahasiswa untuk ikut serta dalam upaya mencegah terjadinya  tindak  korupsi  dan  upaya  memberantas  terhadap  tindak korupsi  agar tidak terjadi.
Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu saja tidak pada  upaya  penindakan  yang  menjadi  kewenangan  institusi  penegak  hukum. Namun keterlibatan mahasiswa dengan diberikannya pendidikan Anti – Korupsi ini lebih  mengarah  kepada  bagaimana  mahasiswa  ini  memiliki  peran  aktif  sebagai generasi  penerus  yang  lebih  dititikberatkan  pada  upaya  pencegahan  untuk  tidak terjadinya  tindak  korupsi,  sehingga  tindak  pidana  korupsi  bisa  diberantas  atau bagaimana  memberantas  korupsi  dengan  upaya  mencegahnya  serta  membangun budaya anti korupsi di masyarakat, khususnya dimana mereka berada. Mahasiswa diharapkan  bertindak  sebagai  agen  perubahan  ( Agent  of  change )  dan  motor penggerak bagi gerakan Anti-Korupsi di masyarakat. Oleh sebab itu, untuk dapat bertindak sebagai agen perubahan dan mampu berperan aktif dalam membangun budaya anti korupsi ini, maka mahasiswa perlu diberikan dan dibekali tentang ilmu pengetahuan yang cukup mengenai apa saja obyek /lingkup tentang motivasi anti korupsi  dan  bagaimana  upaya  untuk  melakukan  pencegahannya  dan pemberantasannya.  Terlebih  utamanya  adalah  bagaimana  mahasiswa  memiliki
motivasi untuk mencegah tindak korupsi, bagaimana memahami, kemudian mampu menerapkan  nilai-nilai  anti  korupsi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara dalam hidup keseharian. Upaya yang bisa dilakukan dalam bentuk pembekalan mahasiswa dengan berbagai cara, yang antara lain dengan memberikan kegiatan  yang  berupa  sosialisasi,  kempanye  anti  korupsi,  seminar  dan  bentuk perkuliahan dengan materi Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan Anti Korupsi yang diberikan  sebagai  bekal  mahasiswa  dalam  memotivasi  mahasiswa  dalam  upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan  yang  cukup  tentang  ruang  lingkup  atau  seluk-beluk  korupsi  dan bagaimana  upaya  untuk  melakukan  langkah-langkah  pencegahan  dan pemberantasannya  serta  menanamkan  nilai-nilai  anti  korupsi.  Selanjutnya harapannya  dikemudian  hari  dalam  tujuan  jangka  panjang  dari  pembekalan Pendidikan  Anti  Korupsi  ini,  adalah  dengan  upaya  menumbuhkan  budaya  anti korupsi di kalangan mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) khususnya dan mahasiswa  seluruhnya  serta  memotivasi  mahasiswa  untuk  dapat  berperan  serta aktif dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Negara kita Indonesia yang sangat kita cintai ini.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan dalam perumusan Penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pendidikan Anti Korupsi  Mampu Memotivasi  Mahasiswa  Dalam  Upaya  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perbuatan Tindak  Pidana  Korupsi  ?.  Dalam  penelitian  ini  dibahas  tentang  Pendidikan  Anti Korupsi  yang  diberikan  kepada  Mahasiswa  Universitas  Stikubank  (UNISBANK) Semarang. Dengan diberikannya  Pendidikan  Anti Korupsi kepada mahasiswa ini, apakah  mampu  memberikan  motivasi  kepada  mahasiswa  sebagai  upaya  untuk melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan  terhadap    perbuatan  tindak  pidana korupsi ?.

## METODE PENELITIAN
Metode/cara untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun laporan penelitian  ini  yang  baik  dan  benar,  maka  digunakan  metode  penelitian  tertentu. Oleh  karena  itu  di  dalam  penelitian  yang  merupakan  sarana  pokok  dalam mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  bertujuan  untuk  mengungkap kebenaran    secara  sistematis,  metodologis  dan  konsisten,  karena  melalui  proses penelitian tersebut diadakan suatu analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan  dan  kemudian  diolah.  Metode  pendekatan    yang    digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan  yang  dengan menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis. Adapun Peraturan tertulis yang dimaksud adalah  ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berpijak  dalam menjawab  permasalahan yang ada. Pendekatan Normatif adalah merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan dengan melihat peraturan  perundang-undangan yang ada dan  ketentuan hukum yang  berlaku serta  juga berusaha menelaah kenyataan dalam praktek yang terjadi di  masyarakat.  Selanjutnya  karena  penelitian  ini  tidak  hanya  dikonsepkan  pada seluruh  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur  tentang  pola – pola  perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga adanya pengumpulan
bahan-bahan  dari  sudut  perspektif  eksternal  dengan  menggunakan  metode- kualitatif  dalam  menarik  kesimpulan  tentang  hubungan  antara  kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan terutama pada penelitian ini yang menjelaskan tentang Pendidikan Anti Korupsi Mampu Memotivasi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi.

## Spesifikas Penelitian
Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Pendidikan anti korupsi mampu memotivasi  mahasiswa  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  perbuatan tindak pidana korupsi. Telah kita ketahui bersama bahwa upaya pencegahan budaya korupsi  di  masyarakat  terlebih  dahulu  dapat  dilakukan  dengan  cara  mencegah berkembangnya mental korupsi pada generasi muda sebagai penerus  pemimpin bangsa  Indonesia.  Melalui  pendidikan  anti  korupsi  merupakan  cara  untuk memotivasi mahasiswa dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan perbuatan  tindak  pidana  korupsi.  Sangat  disadari  bahwa  upaya  untuk  mencegah dan memberantas korupsi tidak pernah lepas dari gerakan preventif (mencegah), yaitu upaya melakukan pencegahan untuk timbulnya mental korupsi pada generasi muda, khususnya mahasiswa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua, tiga, empat dan seterusnya di masa depan dan masa mendatang yang tidak terbatas. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan yang cukup tentang  ruang lingkup dan seluk-beluk korupsi dan upaya  pencegahan  dan  pemberantasannya  serta  mampu  menanamkan  nilai-nilai anti korupsi. Adapun tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) dan mendorong mahasiswa  untuk  dapat  berperan  atau  memotivasi  mahasiswa  sebagai  upaya melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undangnya menjelaskan bahwa  salah  satu  kewenangannya  adalah  tataran  upaya  penindakan  dan pencegahan,  disamping    kewenangan-kewenangan  lain  yang  menjadi  tugas pokoknya. Kemudian Pemerintah melalui Kementerian Pedidikan dan Kebudayaan dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan  Surat  Edaran  dengan  Nomor  :  1016/E/T/2012  kepada  seluruh Perguruan  Tinggi  Negeri  dan  Perguruan  Tinggi  Swasta  (Kopertis  Wilayah  I  s/d Wilayah  XII  sekarang  disebut  dengan  LLDIKTI  ),  dengan  perihal  Surat  Edaran tentang  Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Adapun dasar dikeluarkannya    surat    edaran  ini  merujuk  pada  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan Korupsi  Tahun  2012.  Dalam  upaya  pelaksanaan  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  55  Tahun 2012  tentang  Srategi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan  sebagai  implementasinya  dilakukan  penyusunan  aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun yang selanjutnya dikeluarkan  Instruksi Presiden  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Tahun 2014, dimana  dalam Lampiran Inpres tersebut pada bagian Ke-V (lima) diterangkan tentang strategi pendidikan dan budaya anti korupsi yang  terdiri  atas  22  (duapuluh  dua)  rencana  aksi,  dan  diantaranya  dalam  hal  ini dengan  melibatkan  Lembaga  Pendidikan  Tinggi  Negeri  dan  Swasta  untuk mengimplementasikannya.
Perlu kita ketahui bahwa korupsi berdasarkan pemahaman ketentuan Pasal 2 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  merupakan  tindakan  melawan  hukum untuk  memperkaya  diri  sendiri/orang  lain  (perseorangan  atau  Korporasi),  yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yakni dari segi materiel perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan  dengan  nilai-nlai  keadilan  masyarakat.  Sementara  Anti  Korupsi merupakan semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang,  mencegah korupsi.  Pendidikan  dan  Budaya  Anti  Korupsi  merupakan  upaya  untuk memberikan  pemahaman  dan  penanaman  nilai-nilai  kepada  sektor  swasta, masyarakat,  dan  Aparat  pemerintah  agar  senantiasa  berperilaku  anti  korupsi. Dalam ranah dunia pendidikan  tinggi, khususnya bidang akademis  di perguruan tinggi, dengan lahirnya mata kuliah  yang disebut dengan Pendidikan Anti Korupsi membutuhkan penempatan ranah bidang ilmu yang tepat. Pendidikan Anti Korupsi yang  dilaksanakan  di  Perguruan  Tinggi,  khususnya  di  Universitas  Stikubank (UNISBANK)  mampu memotivasi mahasiswa untuk bertindak secara Jujur dalam bekerja,  tentunya  agar  tidak  melakukan  perbuatan  dalam  bentuk  tindak  pidana korupsi. Mahasiswa pada suatu saat nanti akan terjun di masyarakat dan bekerja. Tentunya dengan motivasi pendidikan Anti Korupsi ini, diharapkan akan mampu mencegah untuk melakukan perbuatan korupsi ketika mahasiswa ini sudah bekerja dan menduduki posisi strategis di sebuah Institusi atau menjabat posisi penting di sebuah  birokrasi  dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia.  Fakta  di  masyarakat menunjukkan  bahwa  orang  yang  berpendidikan  tinggi  sangat  rentan  dan  resiko tinggi  untuk  melakukan  tindak  korupsi.  Godaan  untuk  melakukan  tindak  pidana korupsi selalu ada karena mereka biasanya menduduki posisi strategis dan jabatan penting  di  sebuah  Instansi/kantor  yang  ada  di  pemerintahan.  Oleh  sebab  itu, Mahasiswa  perlu  diberikan  Pendidikan  Anti  Korupsi  di  Perguruan  Tinggi khususnya,  bagi  mahasiswa  Universitas  Stikubank  (UNISBANK).  Pendidikan  Anti Korupsi yang diberikan kepada mahasiswa ini, akan memberikan motivasi dalam upaya  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Pendidikan Anti Korupsi yang diberikan kepada mahasiswa ini memberikan upaya preventif/pencegahan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Penanaman nilai- nilai  kebenaran,  dan  menghindari  perbuatan-perbuatan    terlarang    yang ditunjukkan  berupa  perbuatan  korupsi  juga  memberi  motivasi  untuk  melakukan pola  gaya  hidup  dalam  masyarakat  yang  sebelumnya  terlalu  mudah  menerima terhadap tindak korupsi yang tidak ada rasa peduli dan perhatian yang sungguh- sungguh, berubah menjadi semangat anti korupsi  yang  sangat berdampak luas bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa Universitas Stikubank  (UNISBANK)  ini,    akan  menjadi  garda  terdepan  dan  mampu  untuk menjadi motivasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Negara Republik Indonesia. Mahasiswa ini tentunya dengan mendapatkan Pendidikan Anti Korupsi akan mampu   menularkan semangat  Anti Korupsi  kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga proses pemberantasan serta pencegahan kembali terjadinya
korupsi  dapat  berjalan  dengan  baik.  Dukungan  masyarakat  yang  optimal  dalam pemberantasan  korupsi  juga  tentu  akan  berdampak  signifikan  bagi  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Dukungan yang  optimal  dari  masyarakat,  Pemerintah  serta  KPK  akan  mengsinergikan kekuatan  dalam  proses  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Selain hal itu, akan memotivasi dalam upaya pencegahan tumbuhnya bibit-bibit atau tunas-tunas korupsi  baru dalam  kehidupan di masyarakat secara luas. Pendidikan Anti Korupsi mampu menjadi dasar upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia demi mas depan Indonesia yang lebih adil dan makmur. Perlu diketahui bahwa  di  masa  sekarang  ini,  walaupun  reformasi  sudah  berlangsung    lebih    dari duapuluh  tahun,  masih  banyak  kita  jumpai  masyarakat  yang  enggan  untuk menyampaikan  atau  menungkap  terjadinya  atau  diketahuinya  tentang  adanya tindak  pidana  korupsi.  Mengingat  korupsi  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan terorganisir merupakan salah satu penyebab munculnya rasa takut seseorang untuk mengungkap  terjadinya  korupsi.  Hal  ini  menyebabkan  bagi  siapa  saja  yang memunculkan adanya dugaan tindak pidana korupsi tentu saja akan terpinggirkan oleh pihak-pihak yang merasa terusik dengan dugaan korupsi tersebut. Hal ini tentu juga  akan  berujung  kepada  keterbatasan  ruang  gerak  pihak  yang  mengungkap dugaan  korupsi  tersebut.  Pendidikan  Anti  Korupsi  merupakan  bentuk  ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak, tidak hanya melalui logika rasional saja, namun pendidikan  ini  memerlukan  tahapan  penalaran,  internalisasi  nilai  dan  moral, sehingga materinya dikonstruksikan yang menekankan aspek kognitif, juga aspek afektif  dan  psikomotorik.  Pendidikan  Anti  Korupsi  ini  juga  menekankan  tentang bagaimana agar mahasiswa mampu untuk melakukan sesuatu atau mampu untuk menghindari  sesuatu  untuk  memperoleh  penghargaan  sosial  dari  pihak  lain. Mahasiswa  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  penalaran  moral  yang berkembang sejalan  dengan  proses  pembelajaran  mandiri  yang  dilakukan  secara sendiri  dan  belajar  dengan  mengamati  dan  mempelajari  lingkungan  sekitarnya dimana  mereka  berada.  Melalui  Pendidikan  Anti  Korupsi  yang  diberikan  kepada mahasiswa Universitas stikubank (UNISBANK) ini, mampu memberikan arahan dan lebih  efektif  serta  membuka  internalisasi  nilai-nilai  budaya  anti  korupsi  yang ditanamkan kepada pribadi mereka.  Pentingnya peranan Dosen, dalam hal ini di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK), Orang tua mahasiswa, serta mereka yang ada disekitar lingkup mahasiswa untuk memberikan teladan/contoh perilaku dan  kepribadian  dan  bersikap  perilaku  Anti  Korupsi,  terutama  berperilaku  jujur, yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter secara lebih awal. Pendidikan Anti  Korupsi  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  sama  dan  terpadu serta terbimbing dalam rangka untuk menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selanjutnya tentu saja Pendidikan anti korupsi ini memiliki harapan untuk adanya respon/tanggapan balik dari rakyat untuk bisa menyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi. Selain hal itu, juga bertujuan untuk membentuk  kesadaran  masyarakat  terhadap  setiap  kegiatan  yang  mengarah kepada  adanya  tindakan  korupsi  oleh  para  pemegang  kekuasaan  atau  pejabat pengambil  keputusan  yang  abai  terhadap  kepentingan  dan  kesejahteraan masyarakat. Pendidikan Anti Korupsi sangat diperlukan untuk membuktikan untuk menyikapi realita yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu dikemukakan sebagai berikut :
1. Pendidikan  Anti  Korupsi  lebih  mendominasi  bagi  penguasaan  Ilmu  dan teknologi, sementara yang menyangkut budaya dan perilaku atau karakter itu relatif  masih  merupakan  hal  yang  kurang  mendapatkan  perhatian,  artinya bahwa integrasi antara Ilmu pengertahuan dan teknologi /iptek dan seni serta moral  dan  etika  belum  mampu  untuk  dilakukan  secara  bersamaan  dan bersinergi.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  Pendidikan  Anti  Korupsi  sangat diperlukan  dalam  rangka  melakukan  perubahan  yang  sangat  urgen  bagi keberlangsungan  pendidikan  di  Indonesia.  Pendidikan  anti  korupsi    bagi mahasiswa  Universitas  Stikubank  (UNISBANK)  ini  mengarah  kepada pendidikan nilai-nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung dan  berorientasi pada nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk  melakukan  perbuatan  tindak  korupsi,  dan  kemudian  merasa  marah apabila  ia  melihat  terjadinya  suatu  perbuatan  tindak  korupsi  tersebut.  Oleh Suseno  dikatakan  bahwa  adanya  3  (tiga)  sikap  moral  yang mendasar/fundamental  yang  akan  membuat  orang  menjadi  kebal/tahan terhadap  godaan  untuk  melakukan  tindak  perbuatan  korupsi.  Adapun  yang dimaksud  dengan  ketiga  sikap  moral  fundamental  tersebut  adalah  1). Kejujuran; 2). Rasa keadilan dan 3). Rasa tanggungjawab.
Pengertian  Jujur, berarti  berani  menyatakan  pendapat  pribadi  yang menunjukkan  siapa  dirinya.  Kejujuran  adalah  modal  dasar  dalam  kehidupan bersama.  Sementara  ketidakjujuran  merupakan  perbuatan  yang  akan menghancurkan komunitas bersama dan mengkhianati kejujuram itu sendiri. Mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) perlu mempelajari tentang hal yang bahwa berlaku tidak jujur adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan mengkhianati persaudaraan dan kekeluargaan.
Rasa keadilan , yang memiliki arti memenuhi hak-hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri. Kemudian yang dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno, bahwa bersikap baik akan tetapi melakukan perbuatan yang melanggar keadilan, maka ini merupakan perbuatan yang tidak baik pula. Rasa keadilan merupakan arah menuju kebaikan.   Adapun sikap moral yang kemudian diperlukan adalah konsekuensi rasa tanggungjawab. Sementara rasa tanggungjawab ini berarti teguh dalam pendirian dan mampu menyelesaikan tugas hingga selesai dengan baik.  Rasa tanggungjawab ini dibuktikan dengan menyelesaikan  tugas  dengan  penuh  ketekunan  dan  melaksanakan  kewajiban dengan tuntas.
2. Alasan  berikutnya  adalah  bahwa  Pendidikan  Anti  Korupsi  merupakan Pendidikan yang resmi telah masuk dalam kurikulum pendidikan yang terdapat pada  perguruan  tinggi  dalam  hal  ini  termasuk  di  Universitas    Stikubank (UNISBANK) dan perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Oleh sebab itu, melalui pendidikan anti korupsi ini bagi mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) telah mengetahui tentang seluk – beluk serta  ruang lingkup korupsi, praktek korupsi,  sekaligus  tentang  segala  konsekuensi  yang  berkaitan  dengan  akibat hukum yang akan diterima sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran yang akan diterima oleh para pelaku tindak pidana korupsi.
3. Pendidikan Anti Korupsi akan memberikan proses pembelajaran yang lengkap tentang kepekaan terhadap praktek – praktek korupsi yang terjadi disekitar kita bahkan di seluruh lingkungan yang ada di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Pendidikan  Anti  Korupsi  akan  mendidik  para  mahasiswa,  khususnya mahasiswa Universitas Stikubank ini tentang perilaku atau akhlaq serta moral yang sesuai dengan ajara-ajaran sosial keagamaan.
5. Pendidikan  Anti  Korupsi  mampu  menciptakan  generasi  penerus  yang  bersih dari perilaku penyimpangan.
6. Pendidikan Anti Korupsi mampu membantu seluruh cita-cita warga masyarakat sekaligus warga bangsa  dalam upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi masa depan yang lebih baik dan berkeadilan.

## Upaya pemberantasan Korupsi
Upaya  yang  paling  tepat  untuk  melaksanakan  pemberantasan  korupsi  adalah dengan  menjatuhkan  hukuman  yang  seberat-beratnya  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi.  Bidang  hukum  pidana  akan  dianggap  sebagai  jawaban  yang  paling  tepat untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Merupakan  sebuah  realita  bahwa  kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Kita juga memiliki  lembaga  serta  aparat  penegak  hukum  untuk  yang  mengabdi  untuk menjalankan peraturan tersebut, baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya itu dibentuk untuk salah satunya memberantas korupsi. Namun realitanya tindakan korupsi  tetap  tumbuh  subur  dan  berkembang  pesat.  Kenyataannya  Lembaga  dan Aparat  yang  telah  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  pemberantasan  korupsi dalam beberapa kasus justru ikut menyuburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Demikian ada pula yang berpendapat bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama)  memegang  peranan  sangat  penting  untuk  mencegah  korupsi.  Yang  lebih mengejutkan  lagi  bahwa  negara-negara  yang  tingkat  korupsinya  cenderung  tinggi, justru  negara – negara  yang  masyarakatnya  dapat  dikatakan  cukup  taat  dalam beragama.
Ada  pula  yang  mengatakan  bahwa  untuk  memberantas  korupsi,  sistem  dan lembaga  pemerintahan  serta  Lembaga-lembaga  negara  harus  direformasi. Reformasi  yang  dimaksud  adalah  reformasi  terhadap  sistem,  kelembagaan maupun pejabat publiknya, Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan  akuntabilitas  serta  akses  untuk  mempertanyakan  apa  yang  dilakukan pejabat  publik  harus  ditingkatkan.  Perlu  pula  untuk  membentuk  lembaga Independen  yang  bertugas  mencegah  dan  memberantas  korupsi. Lembaga  ini harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya kepada rakyat. Adapun ruang gerak serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil  ( civil  society) harus  ditingkatkan  termasuk  didalamnya  dengan mengembangkan kebebasan Pers dan independen.
Berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi antara lain seperti yang dikembangkan oleh United  Nations yang dinamakan dengan The  Global  Program  Against  Corruption  Toolkit (UNODC  :  2004).  Selanjutnya selain  itu,  ada  pembentukan  lembaga  anti  korupsi.  Lembaga  ini  pertama  kali didirikan  oleh  Partai  Parlemen  Swedia  dengan  nama Justitieombudsmannen pada  tahun  1809.  Di  Indonesia  ada  Ombudsman  yanga  memiliki  kewenangan untuk  mengembangkan  kepedulian  serta  pengetahuan  masyarakat  mengenai hak  mereka  untuk  mendapat  perlakuan  yang  baik,  jujur  dan  efisiensi  dari pegawai pemerintah (UNDOC: 20024).
Upaya  pencegahan  korupsi  di  sektor  publik  adalah  antara  lain  dengan mewajibkan  pejabat  publik  untuk  melaporkan  harta  kekayaan  yang  dimiliki. Pencegahan  sosial  dan  pemberdayaan  masyarakat,  memberi  hak  kepada masyarakat  untuk  mendapatkan  akses  terhadap  informasi  ( accsess  to information) .  Instrumen  hukum  pendukung  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi; monitoring dan evaluasi untuk mencari cara untuk menemukan solusi memberantas  korupsi;  kerjasama  Internasional, Transparency  International (TI), misalnya : membuat program National Integrity Systems . OECD membuat program The Ethics Infrastructure dan World Bank.
Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi Ada  3  (tiga) hal  yang  mampu  dilakukan  oleh  mahasiswa  dalam menyuarakan Gerakan Anti Korupsi Yakni :

## 1. Gerakan Anti Korupsi
Berdasarkan  U.U.  Nomor  30  Tahun  2002,  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi dirumuskan sebagai suatu rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas  tindak  pidana  korupsi  melalui  upaya  koordinasi,  supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan  dengan  peran  serta  masyarakat  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Rumusan  U.U.  tersebut  menyiratkan bahwa  upaya  pemberantasan  korupsi  tidak  pernah  akan  berhasil  tanpa melibatkan  peran  serta  masyarakat.  Dengan  demikian  dalam  strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) Unsur Utama, yakni : Pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  perilaku  koruptif.  Pencegahan juga  sering  disebut  sebagai  kegiatan  Anti-korupsi  yang  sifatnya  preventif. Sementara  penindakan  adalah  seluruh  upaya  yang  dilakukan  untuk menanggulangi  atau  memberantas  terjadinya  tindak  pidana  korupsi. Penindakan  juga  sering  disebut  sebagai  kegiatan  Kontra  Korupsi,  yang sifatnya represif. Demikian pula peran serta masyarakat adalah peran aktif perseorangan,  Organisasi  kemasyarakatan,  atau  Lembaga  swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya  pemberantasan  korupsi  adalah  dengan  sadar melakukan suatu  Gerakan  Anti  Korupsi  di  masyarakat.  Gerakan  ini  adalah  upaya bersama  yang  bertujuan  untuk  menumbuhkan  Budaya  Anti  Korupsi  di masyarakat.  Dengan  tumbuhnya  budaya  anti  korupsi  di  masyarakat  ini, diharapkan  dapat/mampu  untuk  mencegah  munculnya  perilaku  koruptif. Gerakan  Anti  Korupsi  adalah  suatu  gerakan  jangka  panjang  yang  harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta  dan  masyarakat.  Untuk  itulah  dalam  konteks  ini  maka  peran mahasiswa  Universitas  Stikubank  (UNISBANK)  sebagai  salah  satu  bagian yang penting dari masyarakat yang sangat diharapkan.

## 2. Peran Mahasiwa
Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah tercatat bahwa mahasiswa mampunyai  peranan  yang  sangat  penting.  Peranan  tersebut  tercata dalam perisriwa-peristiwa  besar  yang  dimulai  dari  Kebangkitan  Nasional  pada tahun  1908,  kemudian  peristiwa  Sumpah  Pemuda  pada  tahun  1028, kemudian  Proklamasi  Kemerdekaan  NKRI  tahn  1945,  lahirnya  Orde  Baru
tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa – peristiwa  besar  tersebut  mahasiswa  tampil  di  depan  sebagai motor  penggerak  dengan  berbagai  gagasan,  semangat  dan  Idealisme  yang mereka  miliki.  Peran  penting  mahasiswa  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu : intelektualitas, Jiwa muda dan Idealisme.  Dengan  kemampuan  intelektual  yang  tinggi,    Jiwa  muda  yang penuh semangat, dan Idelaisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa  peristiwa  besar  perjalanan  bangsa  ini  telah  terbukti  bahwa mahasiswa  berperan  sangat  penting  sebagai  agen  perubahan  ( Agent  of change ).
3. Keterlibatan Mahasiswa
Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan Anti Korupsi pada dasarnya dapat dibedakan  menjadi  4  (empat)  wilayah.  Yakni  di  Lingkungan  keluarga,  di Lingkungan  kampus,  di  lingkungan  masyarakat  sekitar  dan  di  lingkungan tingkat Lokal dan Nasional.
a). Lingkungan Keluarga .
Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi Tolok ukur  yang  pertama dan utama,  bagi  mahasiswa  untuk  menguji  apakah  proses  internalisasi  anti korupsi  di  dalam  diri  mereka  sudah  terjadi.  Internalisasi  karakter  anti korupsi  di  dalam  diri  mahasiswa  dapat  dimulai  dari  lingkungan  keluarga, Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap  perilaku keseharian anggota keluarga.  Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga  ini  adalah  tingkatan  ketaatan  seseorang  terhadap  aturan-aturan tata  tertib  yang  berlaku.  Substansi  dari  dilanggarnya  aturan/tata  tertib adalah  dirugikannya    orang  lain  karena  haknya  ada  yang  terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi. Pada  tahapan  proses  internalisasi  karakter  anti  korupsi  di  dalam  diri mahasiswa  yang  diawali  dari  lingkungan  keluarga  sangat  sulit  untuk dilakukan.  Justru  karena  anggota  keluarga  adalah  merupakan  orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan  yang mampu  dilakukan  terhadap  adanya  perilaku  korupsi  yang  dilakukan  di dalam keluarga seringkali menjadi bias. Bagaimana mungkin seorang anak berani menegur ayahnya ketika ayahnya itu kerap kali melanggar peraturan lalu  lintas  ?.  Apakah  anak  berani  untuk  bertanya  tentang  asal-usul penghasilan  orang  tuanya  ?.  Apakah  anak  memiliki  keberanian  untuk menegur  anggota  keluarga  yang  lainnya  karena  menggunakan  barang- barang  bajakan  ?.  Nilai-nilai  yang  ditanamkan  orangtua  kepada  anak- anaknya  bermula  dari  lingkungan  keluarga    dan  pada  kenyataannya  nilai- nilai  tersebut  akan  terbawa  selama  hidupnya.  Sehingga,  ketika  seorang mahasiswa  berhasil  melewati  masa  yang  sulit  ini,  maka  dapat  diharapkan ketika  terjun  ke  masyarakat,  mahasiwa  tersebut  akan  selamat  melewati berbagai  rintangan  yang    mengarah  kepada  tindak    pidana  korupsi. Setidaknya,  ada  satu  orang  generasi  muda  yang  tidak  tergiur  untuk melakukan tindak korupsi. Jika pendidikan Anti Korupsi diikuti oleh banyak (bahkan  seluruh)  Perguruan  Tinggi  termasuk  mahasiswa  Universitas
Stikubank (UNISBANK), maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia.
b).  Lingkungan Kampus.
Keterlibatan  mahasiswa  dalam  gerakan  anti  korupsi  di  lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang  mempunyai  kewajiban  ikut  menjalankan  visi  dan  misi  kampusnya. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat  dibagi  kedalam  2(dua)  wilayah,  yakni  :  a).  untuk  Individu mahasiswanya  sendiri,  dan  b).    untuk  komunitas  di  kalangan  mahasiswa. Untuk konteks individu, seseorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak karupsi. Sementara untuk  konteks  komunitas,  seorang  mahasiswa  diharapkan  mampu  untuk mencegah  agar  rekan-rekannya  sesama  mahasiswa  dan  organisasi kemahasiswaan  di  kampus  tidak  berperilaku  koruptif  dan  tidak  korupsi. Agar  seorang  mahasiswa  dapat  berperan  dengan  baik  dalam  gerakan  anti korupsi,  maka  pertama-tama  mahasiswa  tersebut  harus  berperilaku  anti korupsi  dan  tidak  korupsi  dalam  dalam  berbagai  tingkatan.  Dengan demikian,  mahasiswa  tersebut  harus  memiliki  nilai-nilai  anti  korupsi  dan memahami  korupsi  dan  prinsip-prinsip  anti  korupsi.  Kedua  hal  ini  dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah Pendidikan  Anti  Korupsi.  Nilai-nilai  dan  pengetahuan  yang  diperoleh tersebut  harus  diimplementasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dengan kata  lain,  seorang  mahasiswa  harus  mampu  mendemonstrasikan  bahwa dirinya  bersih  dan  jauh  dari  perbuatan  korupsi.  Berbagai  bentuk  kegiatan dapat  dilakukan  untuk  menenamkan  nilai-nilai  anti  korupsi  kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti  korupsi  di  mahasiswa.  Kegiatan  kampanye,  sosialisasi,  seminar, pelatihan,  kaderisasi,  dan  lain-lain,  dapat  dilakukan  untuk  menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggungjawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran contoh nyata  dalam  keseharian  yang  dapat  dilakukan  untuk  menumbuhkan kejujuran dan tanggungjawab.
c).   Lingkungan Masyarakat .
Sementara  keterlibatan  mahasiswa  dalam  gerakan  anti  korupsi  di masyarakat  dan  hal  yang  sama  juga  dapat  dilakukan  oleh mahasiswa  atau kelompok  mahasiswa  untuk  mengamati  lingkungan  di  lingkungan masyarakat sekitar dan
d) . Lingkungan  Lokal  dan  Nasional .  Selanjutnya  keterlibatan  mahasiswa dengan segala kegiatan dan aktifitasnya dalam menyuarakan anti korupsi di tingkat  Lokal/Nasional  terkait  dengan  status  mahasiswa  sebagai  seorang warga  negara  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dengan masyarakat lainnya, sedangkan di tingkat Lokal dan Nasional, keterlibatan mahasiswa  dalam  gerakan  anti  korupsi  bertujuan  agar  dapat  mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat.  Mahasiswa  dengan  kompetensi  yang  dimiliknya  dapat menjadikan  pemimpin  ( Leader) dalam  gerakan  anti  korupsi  baik  yang
bersifat  Lokal  maupun  yang  Nasional.  Berawal  dari  kegiatan  yang terorganisir  dari  dalam  kampus,  maka  mahasiswa  dapat  menyebarkan perilaku  anti  korupsi  kepada  masyarakat  luas,  yang  dimulai  dari  dalam kampus,  mahasiswa  dapat  menyebarkan  perilaku  anti  korupsi  kepada masyarakat  luas,  dimulai  dari  masyarakat  yang  berada  di  sekitar   kampus kemudian meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan – kegiatan anti korupsi yang  dirancang  dan  dilaksanakan  secara  bersama,  dan  berkesinambungan oleh  mahasiswa  dari  Perguruan  Tinggi  khususnya  Universitas  Stikubank (UNISBANK),  sehingga hal tersebut akan mampu membangunkan tekad dan kesadaran  masyarakat  akan  buruknya  korupsi  yang  terjadi  di  Negara Republik Indonesia.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli tahun 2012 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2021 kepada  seluruh  Perguruan  Tinggi  Negeri  dan  Swasta  (LLDIKTI  I  s/dXII) dengan perihal Surat Edaran Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di  Perguruan  Tinggi.  Dasar  dikeluarkanSurat  edaran  ini  merujuk  kepada Instruksi Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
2. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) memberi motivasi dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan perbuatan tindak pidana korupsi melalui arahan pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan. Pendidikan yang memberikan dukungan atas orientasi nilai  yang  merupakan  pendidikan  yang  membuat  orang  merasakan  malu apabila mudah tergoda untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, dan akan marah apabila menyaksikan terjadinya dugaan perbuatan tindak pidana  korupsi.  Sikap  moral  fundamental  yang  akan  membuat  seseorang menjadi kebal terhadap godaan untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi  yakni  :  a).  Sikap  kejujuran;  b).  Sikap  Rasa  keadilan  dan  c).  Rasa tanggungjawab.
3. Mengingat permasalahan korupsi di Indonesia telah sampai pada taraf yang mencemaskan di semua kalangan termasuk mahasiswa, untuk itulah maka model pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi agar menjadi mata kuliah yang menarik dan tidak monoton dan membosankan tidaklah mudah. Materi yang disajikan sangat penting untuk memperkuat aspek kognitif, dam pemilihan metode  pembelajaran  yang  kreatif  merupakan  kunci  bagi  keberhasilan dengan  mengoptimalkan  intelektual,  sifat  kritis  dan  etika  integritas mahasiswa. Dosen menjadi komunikator, fasilitator dan motivator yang baik bagi  mahasiswa.  Demikian  pula  peran  pimpinan  perguruan  tinggi  sangat diperlukan  dan  sangat  penting  untuk  menciptakan  kampus  sebagai  dasar pijakan dan  mendukung efektifitas Pendidikan Anti Korupsi.

## Rekomendasi
Adapun rekomendasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Mengupayakan  terintegrasinya  Pendidikan  Anti  Korupsi  kepada  seluruh Lembaga  Pendidikan  yang  ada  di  Indonesia,  baik  itu  Lembaga  Pendidikan Foemla dan Non-Formal;
2. Melaksanakan monotoring hasil pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi bagi Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang telah mengintegrasikan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi masing-masing;
3. Memberikan  pembekalan  bagi  Dosen  Pengampu  mata  kuliah  Pendidikan Anti Korupsi berupa workshop, Pelatihan dan pembekalan khusus tentang berbagai materi pendidikan Anti Korupsi ini terkait dengan ruang lingkup Korupsi,  baik  dalam  bentuk  perancangan  program,  pembuatan  materi pembelajaran,  model  pembelajaran  dan  Sumber  pembelajaran,  hingga sampai pada tahapan untuk mengevaluasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Darwin, Prinst, 2011, ” Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ”, Penerbit : Citra Baditya Bakti, Jakarta. Eko,  Handoyo,  2015, ”Pendidikan  Anti  Korupsi ”,  Penerbit  :  Widya  karya  Press,
Semarang.
H.B. Sutopo, 2011, ”Metode Penelitian Kualitatif , Penerbit : Surakarta, UNS. Hartanti, Evi, 2015, ”Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit : Snar Grafika, Jakarta.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  R.I.  cq.  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Tinggi,  2011, ”Pendidikan  Anti  Korupsi  Untuk  Perguruan Tinggi ”, Penerbit : Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta. Moleong, Lexy, 2007,” Methodologi Penelitian kualitatif ”, Penerbit : Rosdakarya, Bandung.
Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Koruspi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 3  Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara  yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN)
Undang-Udang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  U.U.  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (KPK)
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan  United  Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  tahun  2000  tentang  Peranserta Masyarakat  dan  Pemberian  Penghargaan  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Instruksi  Presiden  Nomor  5  tahun  2004  tentang  Percepatan  Pemberantasan Korupsi.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Ita Suryani, “ Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi”. Akademi Komunikaso BSI, Jakarta. Jurnal Visi Komunkasi, Vol. XII, No. 2, November 2013.
Yusrianto  Kadir,  “ Kebijakan  Pendidikan  Anti  Korupsi  Di  Perguruan  Tinggi”, Jurnal Gorontalo Law Review, Volume 1, No.1, April 2018.