## PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN KLUNGKUNG
I Made Sudiarkajaya Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta suryamozz@gmail.com
Abstrak - Online  Single  Submission atau  OSS  merupakan  sistem  Layanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE). Kehadirannya untuk melayani perizinan berusaha yang diajukan oleh masyarakat dan berlaku di semua K/L/PD di seluruh Indonesia, yang  dilakukan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP).  Adapun  yang  menjadi  tujuan penelitian ini merupakan peraturan pelaksana dalam tingkat daerah yang perlu disinkronkan dan diharmoniskan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan proses penelitian dari pada hasil penelitian, sehingga bukan kebenaran mutlak yang dicari tetapi pemahaman mendalam  tentang  sesuatu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pada  hakekatnya  pengaturan tentang  penyelenggaraan  perizinan  berusaha  di  Kabupaten  Klungkung  belum  ada pengaturan secara khusus dalam produk hukum daerah, sehingga hal ini akan menimbulkan celah hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kata kunci : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Online Single Submission (OSS)
Abstract - Online  Single  Submission  or  OSS  is  an  Electronically  Integrated  Business Licensing  Service  system.  Its  presence  is  to  serve  business  permits  submitted  by  the community  and  apply  to  all  Ministries/Institutions/PDs  throughout  Indonesia,  which  is carried  out  by  the  One  Stop  Integrated  Licensing.  As  for  the  aim  of  this  research  are implementing regulations at the regional level that need to be synchronized and harmonized with higher related laws and regulations. In this study using a qualitative descriptive method which emphasizes the research process rather than research results, so that it is not absolute truth that is sought but a deep understanding of something. The results of the study show that  in  essence  there  is  no  specific  regulation  regarding  the  administration  of  business licensing in Klungkung Regency, so this will create legal loopholes in the administration of regional government.
Keywords : Risk-Based Business Licensing, Online Single Submission (OSS)

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Menurut  PP  6/2021  pelaku  usaha melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan menginput data melalui sistem OSS. Jika data yang dimasukan sudah lengkap, maka OSS akan menerbitkan NIB. Dijelaskan di  dalam  Pasal  1  ayat  17,  bahwa  NIB  adalah
bukti  registrasi/pendaftaran  Pelaku  Usaha untuk  melakukan  kegiatan  usaha  dan  sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Pelaku Usaha, menurut PP ini,  dapat  dibagi  menjadi  dua,    yaitu  usaha industri  dan  usaha  jasa.  Dalam  PP  ini disebutkan,  usaha  yang  dilakukan  tersebut melalui  tiga  tahapan,  yaitu  persiapan, operasional, dan komersial.
Online  Single  Submission atau  OSS merupakan sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  (PBTSE). Kehadirannya  untuk  melayani  perizinan berusaha  yang  diajukan  oleh  masyarakat  dan berlaku di semua K/L/PD di seluruh Indonesia, yang  dilakukan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat juga dapat mengakses Sistem OSS secara daring di manapun dan kapan pun. Sistem OSS dibangun dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan penanaman  modal  dan  berusaha,  dengan  cara menerapkan  perizinan  berusaha  terintegrasi secara elektronik. Tak hanya perusahaan besar, OSS  juga  bisa  digunakan  oleh  seluruh  jenis usaha  baik  usaha  industri  maupuan  jasa, termasuk para pelaku startup dan UMKM.
Pemerintah Kabupaten Klungkung mempunyai kewaijiban melayani setiap warga dan  penduduk  Kabupaten  Klungkung  untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Sistem pelayanan publik dalam ranah penyelenggaraan perizinan berusaha yang didesain dan kemudian diwadahi  dalam  Perda  merupakan  upaya membangun  kepercayaan  masyarakat  atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan konsepsi  bahwa  pelayanan  publik  merupakan kegiatan  yang  harus  dilakukan  seiring  dengan harapan  dan  tuntutan  seluruh  warga  dan penduduk  Kabupaten  Klungkung.  Penataan penyelenggaraan  perizinan  berusaha  dalam suatu Perda dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan  pelayanan  publik  sesuai  dengan AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Atas  hal  tersebut  perlu  adanya legitimasi  dalam  produk  hukum  daerah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Klungkung, sedangkan pada sisi
yang lain eksisting regulasi terkait penyelenggaraan  perizinan  berusaha  harus  di- update  karena  adanya  peraturan  perundang- undangan  yang  baru  yakni  UU  UU  No.  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. Tahun 2O21  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan PP No. 5  Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha  Di  Daerah.  Oleh  karenanya  perlu adanya  sinkronisasi  dan  harmonisasi  eksisting produk  sebagai  guidance  bagi  Pemerintah Daerah  dalam  penyelenggaraan  perizinan berusaha  agar  sejalan  dengan  prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yan baik (prinsip good govermance), serta menghindari penyalahgunaan wewenang.
Identifikasi Masalah Dengan diundangkannya Undang- Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  daerah  membawa  pergeseran paradigma
dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  UU  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  dan  PP  No.  18 Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah membawa  beberapa  perubahan  mendasar terkait  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan,  yaitu  antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Ketiadaan  produk  hukum  daerah  terkait penyelenggaraan perizinan berusaha membawa konsekuensi hukum terhadap kepastian hukum dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di Kabupaten Klungkung.
Dengan  demikian,  masalah  yang  dapat diidentifikasi  dalam  kaitan  dengan  Ranperda
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini adalah sebagai berikut:
1.  Apakah urgensi pengaturan penyelenggaraan perizinan berusaha dalam produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan yang baik?
2.  Bagaimana  prosedur  penyelenggaraan perizinan  yang  berbasis  prinsip  negara hukum dan prinsip demokrasi?

## Tujuan dan Sasaran
Adapun  maksud  pengaturan  Peraturan Daerah  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha  ini  merupakan  legitimasi  bagi Pemerintah  Daerah  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  dan  memberikan  kepastian hukum  bagi  warga  masyarakat  tentang wewenang,  prosedur  dan  substansi  dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di kabupaten Klungkung dalam rangka mewujudkan  pelayanan  public  yang  terbaik. Selain  itu  dengan  disahkannya  UU  no.  23 Tahun  2014  tetang  Pemerintah  Daerah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah khususnya pengaturan mengenai keewenangan dan urusan pemerintahan, sehingga keberadaan
Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini merupakan  peraturan  pelaksana  dalam  tingkat daerah yang perlu disinkronkan dan diharmoniskan  dengan  peraturan  perundang- undangan terkait yang lebih tinggi.

## Sasaran
Terbentuknya  Peraturan  Daerah  tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  yang penyusunannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan  Daerah,  yaitu  :  mewujudkan system  penyelenggaraan  perizinan  sesuai tuntutan  perkembangan  dan  tuntutan  normatif sesuai peraturan perundang-undangan;
meningkatkan  kinerja  untuk  melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien; memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap  kebutuhan  dan  permasalahan  dalam wilayahnya dan responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam.

## Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Pendekatan deskriptif  kualitatif  yang  menekankan  proses penelitian  dari  pada  hasil  penelitian,  sehingga bukan  kebenaran  mutlak  yang  dicari  tetapi pemahaman  mendalam  tentang  sesuatu. Penelitian ini akan menitikberatkan pada upaya untuk memberikan deskripsi (gambaran) umum secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai analisis  kebijakan  penyelenggaraan  perizinan berusaha  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu    Kabupaten Klungkung dan faktor-faktor yang mempengaruhi  penyelenggaraan  kebijakan perizinan  berusaha  pada  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Klungkung.

## 2.  KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

## Pengertian Perizinan
Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal  yang  dilarang  menjadi  boleh,  atau Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete  geval ,  (sebagai  peniadaan  ketentuan larangan  umum  dalam  peristiwa  konkret). Selain itu, menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan  sempit,  yaitu  izin  merupakan  salah  satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hokum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk
mengemudikan  tingkah  laku  para  warga.  Izin ialah  suatu  persetujuan  dari  penguasa berdasarkan  undang-undang  atau  peraturan pemerintah  untuk  dalam  keadaan  tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan  larangan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas,  perizinan  adalah  salah  satu  bentuk pelaksanaan  fungsi  pengaturan  dan  bersifat pengendalian  yang  dimiliki  pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan  kuota  dan  izin  untuk  melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh  suatu  organisasi  perusahaan  atau seseorang  yang  sebelum  yang  bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

## Tujuan Izin
Mengingat  izin  merupakan  instrument yuridis  pemerintah  untuk  mengarahkan warganya,  maka  izin  tidak  hanya  dipandang sebagai  persetujuan  saja.  Lebih  luas  lagi,  izin juga  mencakup  proses  pengendalian  dan  juga pengawasan. Berikut adalah motif-motif dalam menggunakan sistem izin, berupa (Pudyatmoko, 2009):
a)  Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu.
Pemerintah  mengarahkan  instrumen  izin untuk mengarahkan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat.
b)  Mencegah bahaya dari lingkungan. Izin  juga  mencegah  bahaya  lingkungan yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan  tertentu. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang berkemungkinan  menimbulkan  dampak besar  dan  penting  terhadap  lingkungan hidup  wajib  memenuhi  persyaratan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
c)   Keinginan melindungi objek tertentu. Pemerintah  mempunyai  kepentingan  agar objek-objek  tertentu  yang  berguna  bagi masyarakat tetap terjaga dan terlindungi.
d)  Hendak  membagi  benda-benda  yang sedikit.
Pemerintah  memandang  perlu  untuk membangi  sumber  daya  yang  dimiliki dalam  jumlah  terbatas  agar  setiap masyarakat yang membutuhkan diberikan kesempatan untuk memanfaatkannya.
e)   Mengarahkan  dengan  menyeleksi  orang- orang dan aktivitas- aktivitas.
Izin  dapat  ditujukan  untuk  mengarahkan dengan  menyeleksi  orang  dan  aktivitas- aktivitas  tertentu  yang  dilakukan  oleh warga masyarakat.

## Urgensi Izin
Izin memili arti penting bagi pemegangnya (pelaku kegiatan) dalam melakukan  hubungan  hukum,  baik  dengan pemerintah  maupun  dengan  pihak  lain. Beberapa  urgensi  dari  izin  sebagai  berikut (Pudyatmoko, 2009):
a)  Sebagai landasan hukum (legal base). Izin  dikatakan  sebagai  landasan  hukum dapat  diartikan  bahwa  kegiatan  tertentu memang tidak dapat dilakukan oleh warga masyarakat  tanpa  adanya  izin  dari organisasi pemerintah yang berwenang.
b)  Sebagai  instrumen  untuk  menjamin kepastian hukum.
Izin  pada  umumnya  dibuat  berbagai  hal, baik  yang  bersifat  subjektif  maupun objektif.  Misalnya  dalam  izin  terdapat identitas  pemilik  izin  yang  diberikan  hak untuk  dapat  melakukan  kegiatan  dengan menyebutkan kegiatan apa yang dizinkan, apa  batasannya  baik  mengenai  waktu, lokasi, volume, maupun hal deskriptif lain
yang  menyangkut  sesuatu  yang  bersifat objektif.
c)  Sebagai  instrumen  untuk  melindungi kepentingan.
Izin  sebagai  insrumen  sebuah  keputusan dapat digunakan untuk menjadi instrumen perlindungan  kepentingan,  baik  itu kepentingan pemohon, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan lain.
d)  Sebagai alat bukti dalam hal klaim. Izin  dapat  digunakan  juga  sebagai  alat bukti  bahwa  yang  bersangkutan  telah mendapatkan perbolehan dari pemerintah. Ketika terjadi sengketa, izin yang ada akan dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  untuk penyelesaian sengketa kepentingan lain.

## Sifat-sifat Izin
Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan  tata  usaha  negara  yang berwenang,  yang  isinya  atau  substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:
a)  Izin  bersifat  bebas,  adalah  izin  sebagai keputusan  tata  usaha  negara  yang penerbitannya  tidak  terikat  pada  aturan dan  hukum  tertulis  serta  organ  yang berwenang  dalam  izin  memiliki  kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
b)  Izin  bersifat  terikat,  adalah  izin  sebagai keputusan  tata  usaha  negara  yang penerbitannya  terikat  pada  aturan  dan hokum  tertulis  dan  tidak  tertulis  serta organ  yang  berwenang  dalam  izin  kadar kebebasan  dan  wewenangnya  tergantung pada  kadar  sejauh  mana  peraturan perundang-undangan mengaturnya.
Misalnya  izin  PBG,  izin  HO,  izin  usaha industri, dan lain-lain.
c)  Izin  yang  bersifat  menguntungkan, merupakan  izin  yang  isinya  mempunyai
sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat
menguntungkan  isi  nyata  keputusan merupakan  titik  pusat  yang  memberi anugerah  kepada  yang  bersangkutan. Misalnya SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.
d)  Izin yang bersifat memberatkan, merupakan  izin  yang  isinya  mengandung unsur-unsur  memberatkan  dalam  bentuk ketentuan-  ketentuan  yang  berkaitan kepadanya.
e)  Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan- tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek, misalnya izin Persetujuan Bangunan Gedung.
f)  Izin  yang  berlangsung  lama,  merupakan izin yang menyangkut tindakan- tindakan yang  berakhirnya  atau  masa  berlakunya relative lama, misalnya izin usaha industri dan  izin  yang  berhubungan  dengan lingkungan.
g)  Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang  isinya  tergantung  pada  sifat  atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
h)  Izin  yang  bersifat  kebendaan,  merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek  izin  misalnya,  izin  HO,  SITU,  dan lain-lain.

## Proses dan Prosedur Izin
Proses  dan  prosedur  dapat  meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal  yang  dilakukan  oleh  apparat/petugas. Pada  umumnya  permohonan  izin  harus menempuh  prosedur-  prosedur  tertentu  yang ditentukan  oleh  pemerintah,  selaku  pemberi izin. Disamping itu harus menempuh prosedur tententu,  pemohon  izin  juga  harus  memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang
ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi  izin.  Prosedur  dan  persyaratan perizinan  itu  berbeda-  beda  tergantung  jenis izin, tujuan izin dan instantsi pemberi izin.

## Penyederhanaan Izin
Penyederhanaan  perizinan  meliputi empat  aspek  yang  saling  terkait  antara  satu dengan  yang  lain.  Keempat  aspek  tersebut meliputi: penyederhanaan jenis izin, penyederhanaan persyaratan memperoleh  izin, penyederhanaan  proses  penerbitan  izin  dan pengendalian biaya pengurusan izin.

## Teori Reformasi Administrasi
Reformasi administrasi menurut Lee dan Samonte (Nasucha, 2004) merupakan
perubahan  atau  inovasi  secara  sengaja  dibuat dan  diterapkan  untuk  menjadikan  sistem administrasi  sebagai  suatu  agen  perubahan sosial yang lebih efektif.
Terdapat empat metode reformasi yang dapat disasar yaitu: Pertama melalui reformasi melalui  revolusi  politik  dimana  keputusan politik  menjadi  penentu  dalam  membuat kebijakan dan juga kontribusi politik di ranah sosial.  Kedua,  reformasi  melalui  perbaikan organisasi  agar  birokrasi  publik  dapat merespon perkembangan sosial, teknologi dan modernitas yang sudah ada. Ketiga, reformasi perubahan  perilaku  yang  bertujuan  untuk memperbaiki perilaku sumberdaya manusia di pemerintahan.  Dan  keempat,  reformasi  pada bidang  hukum  dengan  mensinkronisasikan atau  menghapus  peraturan  yang  kompleks melalui review regulasi yang detail.

## Reformasi Perizinan Berusaha
Jaminan  kepastian  dan  kemudahan berusaha merupakan prasyarat elementer bagi setiap  aktivitas  investasi  di  daerah.  Perizinan diperlukan  bagi  calon  investor  untuk  dapat memulai  usahanya  di  Indonesia.  Dalam
konteks  itu,  reformasi  perizinan  berusaha menjadi  pintu  masuk  untuk  meyakinkan  para investor  bahwa  modal  yang  ditanam  akan tumbuh  di  dalam  lingkungan  usaha  yang kondusif.  Pelaku  usaha  akan  memperoleh layanan mudah, efisien dan berkepastian tanpa harus  mengorbankan  aspek  keselamatan lingkungan  dan  proteksi  sosial.  Secara konseptual  reformasi  perizinan  berusaha menyasar  pada  tiga  area  pembaruan: deregulasi,  debirokratisasi,  dan  digitalisasi (KPPOD,  2019).  Ketiga  area  memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga efektivitas pembaruan pada satu area tersebut bergantung dan/atau mesti didukung oleh perubahan pada area yang lain.

## Deregulasi
Kajian  KPPOD  (2019)  menunjukkan bahwa  regulasi  tetap  menjadi  salah  satu hambatan yang merintangi kemudahan layanan perizinan  usaha.  Tujuan  akhir  deregulasi perizinan  usaha  adalah  rasionalisasi  jumlah izin  dan  kepastian  izin.  Strategi  rasionalisasi izin  dapat  dilakukan  melalui  penghapusan ( abolish ), penggabungan ( combine ), penyederhanaan  ( simplified )  atau  pelimpahan ( decentralize ) atau yang lebih familiar dikenal dengan sebutan hapus, gabung, sederhanakan, limpahkan (HGSL)

## Debirokratisasi
Debirokratisasi merupakan upaya memperpendek  jalur  birokrasi  ( business process  eficiency )  dan  mengembangkan partisipasi publik dalam birokrasi di antaranya melalui  prosedur  yang  tidak  berliku,  beban biaya  yang  ringan,  serta  waktu  layanan  yang lebih cepat.
Osborne dan Gaebler dalam Reinventing Government menyatakan  bahwa  prinsip- prinsip  birokrasi  perlu  bertujuan  untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yang
kecil, efisien, cepat, efektif, biaya operasional murah  dan  kompetitif  sehingga,  pelayanan publik  oleh  birokrasi  dapat  menjadi  lebih optimal dan akuntabel.

## Digitalisasi
Penggunaan  platform  digital  bertujuan untuk  mensimplifikasi  prosedur,  waktu,  dan biaya pelayanan perizinan. Praktik modern dan efisien ini juga akan meningkatkan transparansi,  kepastian  dan  mengurangi ketidakpastian  dalam  proses  pengambilan keputusan  investasi.  Dalam  pelaksanaan perizinan  berbasis  elektronik,  kondisi  ideal yang diharapkan oleh pihak swasta antara lain: layanan  online  yang  tersedia  dimanapun  dan kapanpun  dan  diperuntukkan  untuk  seluruh perangkat  elektronik  melalui  internet;  single point transaction; database bisnis dan perizinan yang  terintegrasi;  pemantauan  dan  pelacakan aplikasi izin secara online.
Selain  pihak  swasta,  kondisi  ideal  juga diharapkan  tercermin  dari  agensi  pemerintah sebagai  pelayan  proses  perizinan,  antara  lain: persepsi  publik  yang  meningkat  mengenai kelembagaan  sektor  publik;  kemampuan beradaptasi  terhadap  perubahan  teknologi, hukum  dan  peraturan;  penetapan key performance  indicator berdasarkan  tahap layanan  perizinan;  pengurangan  dokumen (digitalisasi  data);  otomatisasi  dalam  proses pengurusan  izin;  serta  penyerahan  dan penerimaan dokumen izin secara online.

## Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
UU Cipta Kerja menerapkan paradgima baru  dalam  pelayanan  perizinan  berusaha: Risk-Based  Approach .  Dalam  pendekatan  ini “tingkat  risiko  menjadi  sebuah  pertimbangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan  oleh  aktivitas  bisnis  tertentu, semakin  ketat  kontrol  dari  Pemerintah  dan
semakin  banyak  perizinan  yang  dibutuhkan atau  inspeksi  yang  dilakukan”.  Prinsip Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah Trust but  Verify.  Sebab  pada  dasarnya,  Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko  mengubah  konsep perizinan  yang  bersifat  ex-ante  (persyaratan dipenuhi di awal) dengan konsep peizinan ex- post  (verifikasi  dilakukan  setelah  persyaratan terpenuhi).
Tujuan penerapan pendekatan ini adalah meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha melalui  pelaksanaan  penerbitan  perizinan secara  lebih  efektif  dan  sederhana;  serta pengawasan  kegiatan  usaha  yang  transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan.
Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten  Klungkung  Nomor  9  Tahun  2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah  maka  dibentuk  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP).  Tugas  pokok,  fungsi  dan  tata kerja  DPMPTSP  seperti  dijabarkan  dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 adalah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan
Nonperizinan.
Dalam  menyelenggarakan  tugas  pokok tersebut,  DPMPTSP  Kabupaten  Klungkung mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.  Merumuskan  kebijakan  umum  bidang Penanaman  Modal,  Perizinan  dan  Non- perizinan;
b.  Memberikan dukungan atas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah
bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non-perizinan;
c.  Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Penanaman  Modal,  Perizinan  dan  Non- perizinan;
d.  Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan oleh  Bupati  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.
DPMPTSP Kabupaten Klungkung dibentuk  untuk  menyederhanakan  birokrasi pelayanan  penanaman  modal  dan  perizinan sebagai pengejawantahan dari tugas pokoknya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman  modal  dan  perizinan.  Salah  satu upaya  penyederhanaan  birokrasi  pelayanan perizinan  adalah  dengan  mempercepat  waktu pelayanan  dengan  mengurangi  tahapan- tahapan  dalam  pelayanan  dengan  tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

## Kajian Terhadap Implikasi Penerapan
Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keungan Daerah
Pada  hakekatnya  pengaturan  tentang penyelenggaraan  perizinan  berusaha  di Kabupaten  Klungkung  belum  ada  pengaturan secara  khusus  dalam  produk  hukum  daerah, sehingga  hal  ini  akan  menimbulkan  celah hukum  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.  Dengan  diundangkannya  Undang- Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (selanjumya disebut UU
No,  23  Tahun  2014)  membawa  pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemedntahan  daerah.  UU  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa beberapa  perubahan  mendasar  terkait  dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Dengan diberlakukannya sistem perizinan  berusaha  di  Kabupaten  Klungkung tentunya  akan  membawa  perubahan  yang
signifikan terhadap perkembangan kehidupan. Selain  itu  juga  masyarakat  akan  merasakan dampak yang baik berupa rasa aman (security) apabila  hendak  melakukan  berbagai  kegiatan investasi  pada  sektor  usaha/bisnis  di Kabupaten  Klungkung  karena  kegiatan berusaha  dapat  dikontrol  secara  transparan kebenarannya  melalui  dokumen  perizinan berbasis risiko.

## 3.  PENUTUP

## Simpulan
Permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan  pengaturan  tentang  Penyelenggaraan Perizinan Berusaha diatasi dengan pembuatan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Klungkung tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha. Penjabaran dalam materi muatan yaitu tentang: pelaksana
perizinan berusaha,
penyelenggaraan  perizinan  berusaha,  tata hubungan kerja, tim penyelenggaraan perizinan berusaha, pelaporan, serta pendanaan.
Penyusunan Peraturan Daerah
diperlukan sebagai dasar penyelesaian masalah tersebut  di  atas  sehingga  penyelenggaraan perizinan  berusaha  di  Kabupaten  Klungkung memiliki landasan dan kepastian hukum.

## Saran
Pemerintah  Daerah  perlu  segera membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prizinan
Berusaha.
Penyusunan  Naskah  Akademik,  berikut Konsep  Awal  Rancangan  Peraturan  Daerah tentang  Penyelenggaraan  Prizinan  Berusaha, perlu  dilakukan  FGD  yang  melibatkan Perangkat  Daerah  terkait  maupun  para pengemban  kepentingan  dengan  tujuan mendapat saran dan kritik menuju penyempurnaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Irianto,  Soelistyawati.,  &  Sidharta.  (2009). Metode  Penelitian  Hukum  Konstelasi dan Refleksi. Yayasan Obor. 177-178.
Soemitro, Hanitijo, Rony. (1985). Metodologi Penelitian  Hukum.  Ghia  Indonesia. Gijsels,  Jan.  (2005).  Mark  Van  Hocke (terjemahan B. Arief Sidhartha) Apakah Teori  Hukum  itu?.  Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung. 109-110 Marzuki,  Mahmud,  Peter.  (2005).  Penelitian
Hukum. Jakarta Interpratama Offset. 93- 137
Hartono, Sunaryati, C.H.G. (1994). Penelitian Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad ke 2. Alumni Bandung. 134.
Hadjon, M, Philipus. (1994). Pengkajian Ilmu Hukum  Dogmatik  (Normatif)  dalam Yuridika  Nomor  6  Tahun  IX. Nopember-Desember. 33.
Widodo,  Erna.  (2000).  Kontruksi  ke  Arah Penelitian  Deskriptif.  Avy-Rouz.  16. AlfRoss.  (1969).  On  Law  And  Justice, University Of Californis Press, Barkely & Los Angeles. 111.
Atmadja,  Gede,  I  Dewa.  (1996).  Penafsiran Konstitusi  Dalam  Rangka  Sosialisasi Hukum,  Sisi  Pelaksanaan  UUD  1945 Secara  Murni  dan  Konsekuen  Pidato Pengenalan  Jabatan  Guru  Besar  Dalam bidang Hukum Tata Negara. FH UNUD. 14.
Gadamer, Hans Georg. (2004). Kebenaran dan
Metode : Pengantar Filsafat Hermeneutika.  Terjemahan  Pustaka Pelajar Yogyakarta. 370-371 Astariyani,  Gede,  Ni  Luh.  (2018).  Delegasi
Pengaturan Kepada Peraturan Gubernur Menjamin  Kemanfaatan  dan  Keadilan.
Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unud. 314.
Asshiddiqie, Jimly. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepaniteran  Mahkaman  Konstitusi. Jakarta. 36.
Usfunan,  Yohanes.  (2016)  Perancangan  dan Penyusunan  Produk  Hukum  Daerah. Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana.
1.
Asshiddiqie,  Jimly.  (2006).  Perih  Undang- Undang  (Jakarta  :  Konstitusi  Press 2006). 167-174, 240-244.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  di Daerah
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis  Risiko  Terintegrasi  Secara Elektronik.