## Vol. 3 No. 2 Juli 2021

## KAJIAN HUKUM KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA
Sahat Maruli Tua Situmeang; Ira Maulia Nurkusumah Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Email: sahat@email.unikom.ac.id
Naskah dikirim : 27 Juni 2021 Naskah diterima untuk diterbitkan : 27 Juli 2021
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.5100

## ABSTRACT
The Indonesian state is a constitutional state based on Pancasila and the 1945 Constitution. One manifestation of this concept is the protection of its citizens, such as protection for victims of online gender-based violence (KBGO). This study aims to determine the application of online gender-based violence (KBGO) for the realization of the objectives of punishment and to determine the application of law to perpetrators of online gender-based violence (KBGO) in the perspective  of  the  constitutional  state  of  Pancasila.  The  approach  method  used  in  this  research  is  a  conceptual approach  or  library  research  methods  (library  research)  and  the  research  specification  uses  descriptive  analytical methods.  Based  on  the  results  of  the  research,  it  shows  that  KBGO  perpetrators  who  are  threatened  with imprisonment  based  on  the  Criminal  Code  and  /  or  the  ITE  Law  and  /  or  the  Pornography  Law  do  not  cause  a deterrent  effect,  therefore  the  purpose  of  punishment  is  a  very  essential  element  by  referring  to  the  Pancasila principles in accordance  with the Indonesian culture. Based on this, the author is of the view that it is important to carry out  the  reconstruction and  reformulation of  criminal  sanctions in  positive law, namely  rehabilitation through social  work  crimes  in  the  context  of  the  realization  of  the  objectives  of  punishment  based  on  the  state  law  of Pancasila.
Keywords: Legal Studies; KBGO; Criminalization; Pancasila

## ABSTRAK
Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Salah satu wujud dari konsep tersebut  ialah  perlindungan  terhadap  warga  negaranya,  hal  ini  diwujudkan  dengan  adanya  perlindungan  terhadap korban  kekerasan  berbasis  gender  online  (KBGO).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  kekerasan berbasis  gender  online  (KBGO)  demi  terwujudnya  tujuan  pemidanaan  serta  untuk  mengetahui  penerapan  hukum terhadap  pelaku  kekerasan  berbasis  gender  online  (KBGO)  dalam  perspektif  negara  hukum  Pancasila.  Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  konseptual  atau  metode library  research (penelitian  kepustakaan)  dan  spesifikasi  penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  analitis.  Berdasarkan  hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelaku KBGO yang diancam sanksi pidana penjara berdasarkan KUHP dan/atau UU ITE dan/atau UU Pornografi tidak menimbulkan efek jera, oleh karena itu tujuan pemidanaan merupakan unsur yang sangat  esensial  dengan  merujuk  pada  sila-sila  Pancasila  yang  sesuai  dengan  budaya  bangsa  Indonesia.  Berdasarkan hal  tersebut,  penulis  berpandangan  bahwa  penting  dilakukannya  rekonstruksi  dan  reformulasi  sanksi  pidana  dalam hukum  positif  yaitu  rehabilitasi  melalui  pidana  kerja  sosial  dalam  rangka  terwujudnya  tujuan  pemidanaan  yang berlandaskan negara hukum Pancasila.
Kata Kunci : Kajian Hukum; KBGO; Pemidanaan; Pancasila

## PENDAHULUAN
Perkembangan dan penyebaran teknologi informasi berkembang sangat pesat dapat dilihat dari luasnya jangkauan  internet  yang  bersifat  tanpa  batas,  serta  populernya  penggunaan  media  sosial,  banyak  sekali manfaat  internet  namun  juga  memiliki  dampak  negatif  seperti  menimbulkan  bentuk-bentuk  kekerasan

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
terhadap  perempuan.  Bersama  dengan  meningkatnya  kesadaran  masyarakat  tentang  isu-isu  kekerasan  yang terjadi,  mulai  dari  kekerasan  langsung  maupun  kekerasan  online  melalui  sosial  media  menghadirkan  sebuah istilah baru yaitu KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online). Kekerasan Berbasis Gender ini sudah populer sejak  resolusi  PBB  tahun  1993  tentang  deklarasi  penghapusan  kekerasan  terhadap  perempuan.  Resolusi Majelis  Umum  No  48/104  tanggal  20  Desember  1993  dalam  Pasal  1  yang  jika  diartikan  dalam  bahasa Indonesia sebagai berikut ― setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau kemungkinan akan  mengakibatkan  kerugian  fisik,  seksual  atau  psikologis  atau  penderitaan  bagi  perempuan  termasuk ancaman  tindakan  seperti  itu  paksaan  atau  sewenang-wenang,  pengurangan  kebebasan  baik  yang  terjadi didepan umum maupun secara pribadi ‖. 1
KBGO  menurut  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  pada  Perempuan  (Komnas  Perempuan)  yakni kejahatan  dengan  korban  perempuan  yang  seringkali  berhubungan  dengan  tubuh  perempuan  yang  dijadikan objek pornografi di dunia siber. 2 Kekerasan yang dilakukan termasuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik,  psikologis,  seksual.  Komnas  Perempuan  menemukan  adanya  lonjakan  kasus-kasus  KBGO  atau  ranah kejahatan  siber  terlebih  dimasa  pandemi  covid-19.  Dengan  frekuensi  pemakaian  internet  yang  meningkat memperbesar  resiko  dalam  penyalahgunaan  internet.  Menurut  data  dari  lembaga  layanan  dan  pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911  kasus,  Jenis-jenis  Kekerasan  Berbasis  Gender  yang  terjadi  di  media  sosial  beragam  yang  dapat dikelompokan sebagai berikut: pelecehan online, pelanggaran privasi, pendekatan untuk memperdaya, revenge porn ,  ancaman  distribusi  foto/video  pribadi,  pencemaran  nama  baik,  peretasan,  impersonasi,  dan  rekruitmen online. 3 KBGO  mencakup  perilaku,  termasuk  penguntitan,  pengintimidasian,  pelecehan  seksual,  pencemaran nama baik,  ujaran  kebencian, dan  eksploitasi. 4 Hal-hal  ini disebabkan karena adanya konstruksi  sosial  yang keliru dari masyarakat dan terus menerus terlanjur tertanam oleh masyarakat dan dianggap sebagai kebenaran hal-hal  yang  merupakan  ketidakadilan  gender.  Berbagai  bentuk  ketidakadilan  yang  dimaksud,  yakni marginalisasi  atau  proses  pemiskinan  ekonomi, subordinasi atau  anggapan  tidak  penting  dalam  keputusan politik,  pembentukan stereotipe atau  melalui  pelabelan  negatif,  kekerasan  ( violence ),  beban  kerja  lebih panjang  dan  lebih  banyak  ( burden ),  serta  sosialisasi  ideologi  nilai  peran  gender. 5 Kekerasan  terhadap perempuan berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Tidak sedikit pelaku secara  tidak  sadar  melakukan  KBGO  karena  ketidaktahuan  dan  membudayanya  pemahaman  patriarkis sehingga  mewajarkan  tindakan  yang  menimbulkan  korban.  Ketentuan  yang  ada  di  Indonesia  tidak memberikan efek jera bagi pelaku KBGO. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini  adalah  bagaimana  penerapan  hukum  terhadap  pelaku  kekerasan  berbasis  gender  online  (KBGO)  dalam perspektif  negara  hukum  Pancasila  dan  bagaiamana  penerapan  sanksi  kekerasan  berbasis  gender  online (KBGO) demi terwujudnya tujuan pemidanaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  penelitian  yang  membahas  doktrin- doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.  Karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Perolehan data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan,  yaitu  suatu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui
1 Apriyanti  Marwah  Nucholis,  ―Mengintip  Potensi  Meningkatnya  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Ditengah  Pandemic Covid-19 (Kekerasan Berbasis Gender Offline Dan Online)‖ (Seminar Online disampaikan dalam rangka memperingati Hari Kartini, Batari Hyang, 2020).
2 Nenden  S.  Arum,  ―Mengenal  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO),‖  Medium,  2019, https://medium.com/@nendensan/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632.
3 Jihan  Risya et al., ―Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial,‖ PAMALI: Pattimura MagisterLaw Review 1,  no. 1 (2021): 55–61.
4 Apriyanti  Marwah  Nucholis,  ―Mengintip  Potensi  Meningkatnya  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Ditengah  Pandemic Covid-19 (Kekerasan Berbasis Gender Offline Dan Online).‖
5 Mansour Fakih, ―Analisis Gender Dan Transformasi Sosial‖ (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), 13.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat besumber dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan perundang-undangan dengan teori- teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif dan fakta yang ada.

## PEMBAHASAN
1. Penerapan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang telah ditegaskan bahwa Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Dalam  kehidupan  bernegara,  salah  satu  yang  harus  ditegakkan adalah  suatu  kehidupan  hukum  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Negara  Indonesia  adalah  negara hukum  yang  berdasar  atas  konstitusi.  Hal  ini  berarti  bahwa  kekuasaan  pemerintahnya,  hak-hak rakyatnya  dan  hubungan  antara  kekuasaan  pemerintah  dan  hak-hak  warga  negaranya  diatur  oleh hukum.  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  berdasar  atas  konstitusi.  Hal  ini  berarti  bahwa kekuasaan  pemerintahnya,  hak-hak  rakyatnya  dan  hubungan  antara  kekuasaan  pemerintah  dan  hak- hak warga negaranya diatur oleh hukum. 6
Hal  ini  terlihat  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  alinea  keempat  yang menyatakan  bahwa:  ―kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.―
Adanya  aliran  hukum  adalah  ditentukan  oleh  masa  dan  waktu  sehingga  oleh  para  ahli  hukum membuat  penafsiran  hukum  berdasarkan  waktu  dan  tempat  sehingga  untuk  pada  saat  ini  para  ahli hukum  selalu  mengkaji  hukum  itu  berdasarkan  dengan  adanya  timbul  berbagai  aliran  dalam  filsafat hukum  menunjukan  pergulatan  pemikiran  yang  tidak  henti-hentinya  dalam  lapangan  ilmu  hukum. Masa  lalu,  filsafat  hukum  merupakan  produk  sampingan  dari  para  filsuf,  dewasa  ini  kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum. Aliran-aliran filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang dibahas adalah  positivisme  hukum.  Aliran  positivisme  ini  pemikiran  John  Austin,  Hans  Kelsen  dan  H.  L  A. Hart.  Secara  garis  besar  pandangan  positivisme  hukum  sebagai  norma-norma  positif  dalam  system peraturan  perundang-undangan.  Pandangan  tersebut  yang  melahirkan  landasan  dalam  paham positivisme  modern.  Filsafat  ilmu  hukum  memberikan  prespektif  bahwa  keadilan  diwujudkan  dalam hukum. Filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan  hukum  yang  lebih  sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan  yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistim  hukum yang berlaku suatu masa, disuatu  tempat  sebagai  Hukum  Positif. 7 Bahwa,  ilmu  hukum  adalah  normative,  ini  berarti  bahwa menurut pandangan Hans Kelsen, hukum itu berada dalam dunia Sollen , dan bukan dalam dunia Sein . Sifatnya adalah hipotesis, lahir karena kemauan dan akal manusia. 8
Berkaitan dengan hal tersebut, jumlah kekerasan terhadap perempuan atau korban setiap tahun mengalami  peningkatan  dalam  berbagai  jenis  kekerasan  yaitu  1248  kasus  ditahun  2015,  diikuti
6 Sahat  Maruli  Tua  Situmeang,  ―Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penegakan  Hukum  Untuk  Mewujudkan  Keadilan  Dalam
Perpektif Hak Asasi Manusia,‖ Res Nullius 1, no. 1 (2017): 26–36,
https://doi.org/10.5749/minnesota/9781517901585.003.0004.
7 Handayani Handayani, Johannes Satya Pirma, and Kiki Kiki, ―Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan,‖
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 2, no. 2 (2018): 720–25,
https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572.
8 LLM. Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu? , Keempat (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1988).

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
kenaikan  ditahun  2016  menjadi  1353  kasus,  ditahun  2017  terdapat  penurunan  1301,  ditahun  2018 turun kembali menjadi 1234 kasus tapi mengalami kelonjakan ditahun 2019 yaitu 1419 kasus. Tahun 2020  meskipun  tercatat  terjadi  penurunan  pengaduan  korban  ke  berbagai  lembaga  layanan  dimasa pandemik  COVID-19  dengan  sejumlah  kendala  sistem  dan  pembatasan  sosial,  Komnas  Perempuan justru  menerima  kenaikan  pengaduan  langsung  yaitu  sebesar  2.389  kasus  dibandingkan  tahun sebelumnya yaitu 1.419 kasus, atau terdapat peningkatan pengaduan 970 kasus (40%) di tahun 2020. 9 Data  Lembaga  Penyedia  Layanan  menunjukkan  bahwa  KBGS  (Kekerasan  Berbasis  Gender  Siber) atau  KBGO  menunjukan  adanya  peningkatan  dari  126  kasus  di  2019 menjadi  510  kasus  pada  tahun 2020. Bentuk  kekerasan yang mendominasi  KBG0 adalah kekerasan psikis 49% (491 kasus) disusul kekerasan  seksual  48%  (479  kasus)  dan  kekerasan  ekonomi  2%  (22  kasus). 10 Adapun  faktor pendorong terjadinya KBGO, antara lain:
1) Ketidakadilan Gender
Pemahaman  mengenai  ketidakadilan  gender  merupakan  konsep  penting  yang  perlu dipahami  dalam  membahas  masalah  yang  berkaitan  dengan  perempuan  adalah membedakan  antara  konsep  seks  (jenis  kelamin)  dan  konsep  gender.  Pemahaman  dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan. Hal ini  disebabkan  karena  ada  kaitan  yang  erat  antara  perbedaan  gender    dan  ketidakadilan gender dengan stuktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.
Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada lakilaki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Menurut  Ilmu  Sosiologi dan Antropologi, Gender itu  sendiri  adalah  perilaku  atau  pembagian  peran  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Dengan kata lain basis gender adalah konstruksi social atau bentukan masyarakat itu sendiri. 11 Konsep  gender melahirkan atau memunculkan dikotomi, sifat, peran, dan posisi yang  beragam  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Dikotomi  ini  meliputi  sifat  maskulin  bagi laki-laki  dan  sifat  feminin  bagi  perempuan,  peran  publik  untuk  laki-laki  dan  peran domestik  untuk  perempuan,  posisi  mendominasi  bagi  laki-laki  dan  posisi  tersubordinasi bagi  perempuan. 12 Adapun  perbedaan  antara  seks  dan  gender  diuraikan  dalam  tabel  di bawah ini:
Table 1 Perbedaan Seks dan Gender No. Karakteristik Seks Gender 1 Sumber Pembeda  Pemberian dari Tuhan Pemberian dari Manusia (Masyarakat) 2 Visi, Misi Kesetaraan Kebiasaan 3 Unsur Pembeda Biologis (Alat reproduksi) Kebudayaan (Tingkah laku) 4 Sifat Kodrat,  tertentu,  tidak  Harkat, martabat, dapat
9 Komnas  Perempuan,  ―Perempuan  Dalam  Himpitan  Pandemi:  Lonjakan  Kekerasan  Seksual,  Kekerasan  Siber, Perkawinan  Anak,  Dan  Keterbatasan  Penanganan  Di  Tengah  Covid-19,‖ Lembar  Fakta  Dan  Poin  Kunci  Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 , 2021, 5–9.
10 Komnas Perempuan.
11 Siti Rokhimah, ―Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender,‖ MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender 6, no. 1 (2014): 132– 45.
12 Yanuarius You et al., ―Relasi Gender Patriarki Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua,‖ Sosiohumaniora 21, no. 1 (2019): 65–77, https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
dapat dipertukarkan dipertukarkan 5 Dampak Terciptanya  nilai-nilai  : kesempurnaan, kenikmatan  ke  damaian, menguntungkan kedua belah pihak Terciptanya norma-norma / ketentuan  tentang  ―pantas‖  atau ―tidak pantas‖ 6 Keberlakuan Sepanjang  masa,  dimana saja, tidak mengenal pembedaan kelas Dapat  berubah,  musiman,  berbeda antara kelas.
Perempuan  cenderung  mendapatkan  berbagai  bentuk  ketidakadilan  gender  seperti sub-ordinasi (menomorduakan  perempuan), marginalisasi (pemiskinan), stereotype (label negative),  double  burden  (beban  ganda),  dan  kekerasan  terhadap  perempuan.  Dominasi laki-laki merupakan praktik keseharian yang sulit dihapuskan, dan ini sering berakhir pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia anak dan perempuan secara sistematis. Kekerasan terhadap perempuan berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dengan laki-laki.  Hal-hal  tersebut  menimbulkan  budaya  patriarkis  dimana  sistem  kekeluargaan yang  sangat  mementingkan  garis  keturunan  laki-laki/bapak.  Patriarkhi  adalah  sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. 13
2) Psikologis
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Nira  Wulansari,  S.Psi,M.Psi  psikolog  di Anahata  Psikologi  Klinik  Bandung.  Dari  perpektif  psikologis,  faktor  pemicu  pelaku melakukan  kekerasan  adalah  bahwa  pelaku  juga  merupakan  korban  dari  bentuk ketidakmampuan  membela  diri  yang  menjadikan  pelakupun  melakukan  hal  yang  sama kepada korban. Terbentuk dari faktor lingkungan yaitu keluarga dan menganggap hal yang dilakukan  adalah  hal  yang  biasa  karena  pemahaman  keliru  yang  sudah  membudaya  dan terakhir adalah terbentuk karena pola kehidupan didukung oleh etika yang kurang.
3) Moral yang kurang
Moral  adalah  suatu  perilaku  ,  tingkah  laku,  akhlak,  budi  pekerti  yang  membentuk karakter  diri  seseorang  sehingga  dalam  sosialisasi  terjalin  rasa  saling  menghormati terhadap  sesama.  Moral  yang  kurang  menjadikan  pelaku  menganggap  hal  biasa  terhadap sesuatu  hal  yang  tidak  pantas  dan  tidak  baik.  Karena  setiap  perilaku,  termasuk  perilaku penjahat  dilakukan  oleh  seorang  manusia  yang  hidup  dalam  situasi  kondisi  kehidupan tertentu dalam pemikiran kriminilogis positivitis. 14

## 4) Pendidikan Seksual yang kurang
Pendidikan  mengenai  seks  di  Indonesia  masih  dianggap  tabu.  Padahal  pentingnya mempelajari  seks  sejak  dini,  dapat  membentuk  pemahaman  mengenai  hal-hal  yang  boleh dan tidak boleh dilakukan. Pendidikan seks juga mencegah perilaku seks bebas, kehamilan tidak  diinginkan,  aborsi,  pemerkosaan,  hingga  penularan  penyakit  seksual.  Faktor-faktor tersebut  yang  secara  sadar  ataupun  tidak  yang  mengakibatkan  seseorang  bisa  menjadi pelaku KBGO.
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  kekerasan  terhadap  perempuan  atau  pelecehan terdapat dalam :
1) KUHP
Arti  pelecehan  diranah  hukum  hanya  dikenal  dengan  istilah  perbuatan  cabul sedangkan makna pelecehan dapat lebih  luas dari istilah perbuatan cabul yang disebutkan
13 Rokhimah, ―Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender.‖
14 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan , 2014.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
dalam  KUHP.  Bahasa  yang  lebih  tepat  untuk  menjelaskan  pelecehan  seksual  adalah kekerasan  seksual. Kekerasan seksual diatur  dalam KUHP Pasal 289 mengenai perbuatan cabul  sedangkan  pelecehan  seksual  atau  kekerasan  seksual  memiliki  makna  lebih  luas daripada perbuatan cabul. Salah satu contohnya adalah pelecehan verbal yang dilontarkan dari  ucapan  seseorang  secara  keinginan  sepihak  kepada  pihak  lain  dan  kalimat  yang dilontarkan  mengandung  unsur  sensual  atau  merendahkan  pihak  lain.  Dalam  kondisi seperti itu, pasal yang dapat diterapkan adalah pasal 335 ayat 1 mengenai perbuatan tidak menyenangkan.  Walaupun  pasal  tersebut  belum  dapat  melindungi  perempuan  dari pelecehan  verbal.  Namun  dengan  berkembangnya  teknologi  informasi,  pelecehan  verbal yang  dilakukan  dengan  pengucapan  kalimat  atau  ungkapan  langsung  beralih  berupa  teks melalui  media  sosial  atau  dikenal  dengan  istilah sexting atau cyber  harrasment yang merupakan salah satu bentuk KBGO.
2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Pasal  29  mengatur  penindakan  pelaku  penyebaran  konten  pribadi  yang  berdampak dapat diaksesnya oleh public.
Karena  bagaimanapun  penyebaran  video  intim  yang  biasanyan  menimbulkan  public menghakimi  orang  yang  tampil  didalamnya  merupakan  bentuk  kekerasan.  Sayangnya undang-undang ini bukan hanya melindungi korban jurstru dalam pasal 34 UU Pornografi dapat  membuat  seseorang  didalam  konten  atau  melakukan  tindakan  pornografi  sebagai sasaran  untuk  dijatuhkan  hukum  pidana.  Ketentuan  tersebut  menyatakan  ―setiap  orang yang  dengan  sengaja  atau  atas  persetujuan  dirinya  menjadi  objek  atau  model  yang mengandung  muatan  pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  8  dipidana  penjara paling  lama  10  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  5  Milyar‖  dalam  pasal  8 UU  Pornografi  sendiri  menyebutkan  ―setiap  orang  dengan  sengaja  atau  atas  persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi‖
3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kriminalisasi  perbuatan  yang  termasuk  kategori  tindak  pidana  siber  sebagaimana diatur  dalam  Konvensi  Dewan  Eropa  2001  sebagian  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Khususnya Bab VII  tentang  Perbuatan  yang  dilarang  terdapat  dalam  pasal  27  sampai  pasal  37  yang mengatur  tindak  pidana  kesusilaan,  perjudian,  penghinaan/pencemaran  nama  baik, pemerasan  dan  pengancaman,  berita  bohong  dan  menyesatkan,  menyebarkan  kebencian dan permusuhan, illegal acces, illegal interception, data interference, system interference, computer  related  forgery,  dan  misuse  of  devices .  Sanksi  Pidana  atas  perbuatan  yang dilarang tersebut diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52.
Secara garis besar, substansi dalam UU ITE mengatur tentang KBGO yaitu:
1) Pasal 27 (Asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan)
2) Pasal 28 (Berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian, dan permusuhan)
3) Pasal 29 (Ancaman pemerasan dan menakut-nakuti)
4) Pasal  35  (manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan  informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik)
Peraturan  perundang-undangan  diatas  seharusnya  sudah  dapat  mengatur  untuk  menegakan kekerasan  terhadap  perempuan.  Namun  banyak  jenis  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  belum termasuk  kedalam  kategori  diatas,  karena  tidak  semua  jenis  KBGO  diatur  dalam  Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Seperti, cyberharrasment , cyber grooming dan infringement of privacy yang  termasuk  kedalam jenis KBGO namun belum ada pasal yang mengaturnya.  Sejauh ini, kejahatan  asusila  dihukum  dengan  Pasal  45  ayat  1  UU  ITE  yang  menyebutkan  bahwa  ―setiap  orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransimiskan  dan/atau  membuat  dapat

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.‖
Dalam  hal  ini,  idealnya  Pancasila  yang  menjadi  falsafah  bangsa  memiliki  nilai  filosofis  dan historis  yang  tinggi  sebagai  Ideologi  Negara.  Pancasila  berisikan  asas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, asas  kemanusiaan  yaitu  manusia  yang  adil  dan  beradab,  asas  kebangsaan  yaitu  persatuan  Indonesia, asas  kerakyatan  yang  diimplementasikan  kedaulatan  rakyat  yang  berbentuk  demokrasi  yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta asas keadilan sosial untuk kepentingan umum yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ini menjadikan Pancasila sebagai penguji hukum positif yang ada di Indonesia, hukum yang ada harus mencakup  nilai-nilai  yang  ada  dalam  Pancasila.  Indonesia  merupakan  Negara  Hukum  sebagaimana Pasal  1  ayat  3  UUD  1945  maka  dari  itu  segala  perilaku  hendaknya  tunduk  pada  ketentuan  yang berlaku  di  Indonesia  bagi  setiap  subjek  hukum  dimana  perilaku  yang  menyimpang  dan  melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi. Didalam negara hukum juga berisikan asas kepastian hukum, yang tentunya  memberikan  legalitas  yang  tinggi  dalam  menjalankan  aturan  hukum,  dimana  legalitas merupakan  sebuah  nilai  inti,  hak  asasi  manusia,  dalam  arti nullum  crimen,  nulla  poena  sine  lege (Tidak  ada  kejahatan,  tak  ada  hukuman  tanpa  hukum). 15 Senada  dengan  asas  legalitas  yang  terdapat dalam pasal 1 KUHP, penerapan hukum KBGO dalam perspektif negara hukum Pancasila, diuraikan sebagai berikut:
1) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  memiliki  makna  Tuhan.  Realisasinya  dilihat  dari  nilai-nilai agama.  Sehingga  dalam  melaksanakan  hukum  positif  di  Indonesia  harus  terukur  dan disesuaikan  dengan  aturan  yang  berasal  dari  Tuhan  yang  memegang  budi  pekerti  nilai kemanusiaan  yang  luhur  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  agama.  Karena  Indonesia  memiliki lima  agama  yang  diakui  di  Indoesia  yaitu  Islam,  Katolik,  Protestan,  Hindu,  Budha  dan Konghucu ditambah lagi penghayat kepercayaan, nilai ketuhanan yang dipakai harus bersifat universal  yang  mencakup  keadilan,  kebenaran,  kabaikan,  kesetaraan,  kebebasan, pengampunan,  penghukuman  dan  lainnya.  Notonogoro  menyatakan: 16 ―isi-arti  sila Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  yang  tidak  terikat  kepada  bentuk  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa yeng tertentu, akan tetapi tidak memperkosa dari inti dan istilah sila Ketuhanan Yang Maha Esa,  dengan  kata  lain  batas-batas  daripada  inti-isinya  harus  cukup  luas  untuk  dapat menempatkan senua agama dan kepercayaan di dalamnya‖. Hukum mengenai KBGO sudah memiliki  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dimana  sudah  terdapat  nilai-nilai  kemanusiaan untuk melindungi hak hakiki manusia baik untuk pelaku maupun korban.
2) Berdasarkan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  memiliki  inti  kata  manusia.  Sila  ini  membahas mengenai  arti  kemanusiaan.  Sehingga  hukum  yang  dibuat,  diterapkan  dan  dilaksanakan harus  mengandung  nilai-nilai  kemanusiaan  didalamnya.  Hukum  mengenai  KBGO  sudah berdasarkan  nilai-nilai  kemanusiaan  baik  korban  maupun  pelaku  sudah  memiliki  ketentuan berdasarkan kemanusiaan untuk melindungi hak nya.
3) Berdasarkan Persatuan Indonesia
Indonesia dengan 33 provinsi, yang terdiri dari suku, budaya, bahasa, agama yang memiliki keragaman  diharapkan  memiliki  rasa  yang  satu  dalam  berkehidupan,  berbangsa  dan bernegara. Nilai kesatuan dapat diterapkan dengan rasa toleransi, gotong royong, rasa saling memiliki sebagai satu kesatuan. Hukum harus dapat dijadikan sebagai pemersatu tujuan, nilai dan  jiwa  masyarakat.  Masyarakat  juga  harus  Bersatu  memiliki  satu  pemahaman  yang  sama dalam kesetaraan dan keadilan gender dalam keberhasilan penerapan hukum KBGO.
15 Made Hendra Wijaya, S.H., ―Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila.‖
16 Made Hendra Wijaya, S.H.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
4) Berdasarkan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Ini  berarti  seluruh  masyarakat  di  Indonesia  berasal  dari  rakyat  dan  tujuan  ataupun  cita- citanya  diperjuangkan  untuk  seluruh  rakyat  di  Indonesia.  Sehingga  dapat  terciptanya keseimbangan antara  hak dan kewajiban. Agar terbentuknya  keseimbangan tersebut,  negara Indonesia  menggunakan  sistem  demokrasi  Pancasila  yaitu  musyawarah  untuk  mencapai mufakat.    Di  dalam  negara  hukum  Pancasila,  segenap  hasil  dari  permusyawarahan pembentukan hukum dan penerapan dan pelaksanaan hukum di Indonesia dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh bangsa serta masyarakat Indonesia.
5) Berdasarkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Keadilan  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  abstrak,  tetapi  keadilan  merupakan  tujuan  dari setiap masyarakat di Indonesia. Di dalam sila kelima Pancasila berintikan kata adil, yaitu adil yang memiliki sifat universal, atau adil yang sebenarnya yaitu adil yang tidak memihak, dan nilai adil yang  ada dan dapat dirasakan oleh  semua masyarakat dan bangsa  Indoneisa. Nilai keadilan ini diharapkan dalam pembentukan Undang-Undang, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki rasa keadilan dan kesetaraan serta dalam pelaksanaannya dari Undang- Undang  dan  kebijakan  pemerintah,  serta  pelaksanaan  badan  Peradilan  diharapkan  dalam penerapannya  dilaksanakan  dengan  setara  dan  adil  dan  tidak  membedabedakan.  Walaupun bentuk keadilan dapat berbeda tergantung dari perspektif yang dilihat.
2. Penerapan  Sanksi  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  Demi  Terwujudnya  Tujuan Pemidanaan
UNHCR  ( United  Nations  High Commissioner  for  Refugees )  menemukan  istilah  yang  merujuk pada definisi kekerasan berbasis gender yang mendefinisikan KBG sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau  penderitaan  fisik,  mental  atau  seksual,  ancaman  untuk  tindakan  tersebut,  paksaan  dan penghapusan  kemerdekaan. 17 KBGO  sama  seperti  kekerasan  berbasis  gender  di  dunia  nyata,  tindak kekerasan  tersebut  harus  memiliki  niatan  atau  maksud  melecehkan  korban  berdasarkan  gender  atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah online. 18 Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  memiliki  banyak  bentuk  dan  jenis  sebagaimana  diuraikan  dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2 Bentuk KBGO Cybergrooming : Pendekatan untuk Memperdaya Cyberharrashment :  Pengiriman  Teks  untuk  Menyakiti/Menakuti/  Mengancam /Mengganggu Hacking : Peretasan Illegal Content : Konten Ilegal Infringement of           privacy : Pelanggaran Privasi Malicious distribution : Ancaman Distribusi Foto/Video Pribadi
17 SAFEnet,  ―Memahami  Dan  Menyikapi  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online:  Sebuah  Panduan‖  2  (2019):  20, https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf.
18 SAFEnet.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Online defamation : Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik Revenge Porn : kontel seksual milik pribadi yang disebarkan

## Sumber : Panduan KBGO Safenet
19
Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti,  yaitu  menerapkan  suatu  tindakan  yang  pasti  yaitu  menerapkan  hukum  terhadap  suatu  kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik  garis lurus antara dua titik. 20 Dalam menegakkan hukum ini, ada  tiga tujuan  hukum  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan.  Adapun penjelasan mengenai apa yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut: 21
a. Kepastian hukum (Yuridis)
Kepastian  hukum  menekankan  agar  hukum  atau  peraturan  itu  ditegakkan  sebagaimana  yang diinginkan oleh peraturannya.
b. Kemanfaatan (Sosiologis) Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.
c. Keadilan (Filosofis)
Keadilan  merupakan  keserasian  antara  kepastian  hukum  dan  kesebandingan  hukum.  Namun bagaimanapun  juga  keadilan  oleh  hukum  harus  tercipta  sebagaimana  dasar  Pancasila  yang merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum  di  Indonesia  yang  memiliki  lima  asas  moral  yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. 22
Tujuan hukum akan tercapai jika hukum sudah efektif dilakukan, teori efektivitas hukum menurut Soerjono  Soekanto  adalah  bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  5  (lima)  faktor, yaitu: 23

## 1. Faktor Hukum
Efektivitas  suatu  hukum  dilihat  dari  faktor  hukumnya  itu  sendiri.  Hukum  yang  dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor  hukum  yang  dimaksud  adalah  bermula  dari  undang-undangnya  itu  sendiri  yang bermasalah.  Berdasarkan  teori-teori  ilmu  hukum,  dapat  dibedakan  tiga  macam  hal  mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut: 24
a) kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
b) Kaidah  hukum  berlaku  secara  sosiologis,  apabila  kaidah  tersebut  efektif.  Artinya, kaedah  dimaksud  dapat  dipaksakan  berlakunya  oleh  penguasa  walaupun  tidak diterima  oleh  warga  masyarakat  atau  kaidah  itu  berlaku  karena  adanya  pengakuan dari masyarakat;
c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
2. Faktor Penegakan Hukum
Efektivitas  suatu  hukum  juga  dilihat  dari  faktor  penegak  hukumnya.  Yang  dimaksudkan dengan penegak hukum itu  adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat
19 SAFEnet.
20 Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002).
21 Yohana Puspitasari  Wardoyo Sulardi,  ―Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan  Keadilan Dalam Perkara Anak,‖ Jurnal Yudisial 8 no 3 (2015): 251–68.
22 Kepastian  Hukum,  Kemanfaatan,  Dan  Keadilan  Terhadap  Perkara  Pidana  Anak  Kajian  Putusan  Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt
23 Ria  Ayu  Novita,  Agung  Basuki  Prasetyo,  and  Suparno,  ―Efektifitas  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1960  Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  Pertanian  (Tanah  Kering)  Di  Desa  Beringin,  Kecamatan  Bayan,  Kabupaten Purworejo,‖ Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1–12.
24 Novita, Prasetyo, and Suparno.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
dalam  penegakan  hukum  mulai  dari  Polisi,  Jaksa,  Hakim,  Komisi,  Penasehat  Hukum (Advokat)  dan  hingga  petugas-petugas  sipir  pemasyarakatan.  Setiap  profesi  penegak  hukum mempunyai  wewenang  atau  kekuasaan  tugas  masing-masing. 25 Di  dalam  berfungsinya hukum,mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu  kunci  keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  adalah  mentalitas  atau  kepribadian  penegak hukum. 26 Demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, komponen sistem peradilan pidana yang  terdiri  dari  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  Lembaga  pemasyarakatan  dan  penasihat hukum  harus  memiliki  aspek  penting  dalam  penegakan  hukum.  Aspek  penting  yang  harus terpenuhi dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, adalah: 27
a. Koordinasi  adalah  mekanisme  penting  yang  harus  terbina  dengan  baik  dalam  sistem peradilan pidana terpadu yaitu koorinasi antar segenap aparat penegak hukum;
b. Profesionalitas  adalah  sistem  peradilan  pidana  terpadu  sulit  diwujudkan  manakala  tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang professional;
c. Integritas  adalah  sistem  peradilan  pidana  terpadu  sulit  diwujudkan  manakala  tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Efektivitas  suatu  hukum  dilihat  dari  faktor  sarana  dan  fasilitas,  faktor  sarana  atau  fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.
a) Faktor Masyarakat
Efektivitas  suatu  hukum  dilihat  dari  faktor  masyarakat.  Salah  satu  faktor  yang mengefektifkan  suatu  peraturan  adalah  warga  masyarakat.  Yang  dimaksud  di  sini adalah  kesadarannya  untuk  mematuhi  suatu  peraturan  perundang-undangan,  yang kerap disebut derajat kepatuhan.
b) Faktor Kebudayaan
Efektivitas  suatu  hukum  dilihat  dari  faktor  Kebudayaan.  Kebudayaan  Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak
Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Pidana menurut Prof. Roeslan Saleh, S.H adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang  dengan  sengaja  ditimpakan  negara  pada  pembuat  delik. 28 Tindak  pidana  diartikan  sebagai perbuatan  atau  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  rumusan  delik  yang  dimuat  di  dalam  peraturan perundang-undangan. 29 Dengan demikian pidana adalah merupakan perlindungan terhadap  masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu pidana mengandung hal-hal lain yaitu diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk  menjadikan  orang  dapat  diterima  kembali  dalam  masyarakat. 30 Sudah  umum  diketahui  bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Hal  ini  kemudian  menjadi  dasar  kewenangan  bagi  negara  untuk  menentukan,  membuat  peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan/hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh
25 Agus Riyanto, ―Penegakan Hukum Masalahnya  Apa?,‖ 2018,  https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan- hukum-masalahnya-apa/.
26 Novita,  Prasetyo,  and  Suparno,  ―Efektifitas  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960  Tentang  Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.‖
27 Sahat Maruli Tua Situmeang, ―Penahanan Tersangka,‖ edisi revi (Bandung: Logoz Publishing, 2019), 23.
28 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
29 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
30 Sri  Wulandari,  ―Efektifitas  Sistem  Pembinaan  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Terhadap  Tujuan Pemidanaan,‖ HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT 9, no. 2 (2012): 131–42.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
pengklasifikasian  ilmu  hukum  di  mana  hukum  pidana  adalah  bagian  dari  hukum  publik  yang  tidak membolehkan campur  tangan  individu. 31 Tindak pidana dilakukan secara konvensional menggunakan fisik  dan  pikiran  seperti  penipuan,  pencurian  dan  perusakan,  kesusilaan,  berubah  dan  beralih  menjadi tindak  pidana  yang  dilakukan  dengan  memanfaatkan  sarana cyber . 32 Kondisi  transisi  dari  bentuk kejahatan konvensional kepada kejahatan siber mendorong para pakar hukum khususnya  pidana untuk berusaha mengembangkan hukum pidana agar tetap harmoni dalam masyarakat.
Hakikat  hukum  menurut  Pancasila  adalah  hukum  yang  berketuhanan,  berkemanusiaan, mengutamakan persatuan dan kejayaan  Indonesia, berkerakyatan, dan tentunya berkeadilan. Selain itu, Pancasila  adalah  etika  yang  menjadi  tolok  ukur  untuk  dapat  disebut  sebagai  ―manusia  Indonesia  yang seutuhnya‖.  Manusia  Indonesia  yang  seutuhnya  adalah  manusia  yang  memenuhi  hukum keindonesiannya. Hukum keindonesiaan ini pula yang menuntun bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertindak,  baik  kepada  sesama  maupun  lingkungannya. 33 Di  Indonesia  kita  menganut  negara  hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum,  yang  mana  negara  hukum  yang  diharapkan  diterapkan  adalah  negara  hukum  Pancasila,  yaitu negara hukum yang berdasarkan atas kelima sila dari Pancasila yaitu:
1) Ketuhanan Yang Maha Esa;
2) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap;
3) Persatuan Indonesia;
4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan;
5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Hal  tersebut  dikarenakan  Pancasila  merupakan  jiwa  dan  falsafah  dari  hukum  dan  kehidupan berbangsa di Indonesia yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia. selain itu Pancasila juga sebagai tolak ukur  bagi  segala  kegiatan  kenegaraan,  kemasyarakatan,  dan  perorangan  yang  menyangkut berkesusilaan  atau  bernilai  etika. 34 Penerapan  sanksi  KBGO  dalam  Penegakan  hukum  hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan bersikap dan bertindak demi terwujudnya demi  terwujudnya tujuan pemidanaan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Sejalan dengan perkembangan  peradaban  manusia,  hukum  tidak  bersifat  statis,  tetapi  bersifat  dinamis  yang dipengaruhi  terus-menerus  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemauan  masyarakat.  Sistem  hukum  yang sesuai  di  Indonesia  adalah  sistem  hukum  yang  dilandasi  oleh  nilai-  nilai  kehidupan  dan  kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara. Dengan demikian, tatanan sistem  hukum  nasional  harus  mengacu  pada  cita  hukum  Pancasila. 35 Sebelum  mengetahui  penerapan sanksi  KBGO  yang  sesuai  demi  terwujudnya  tujuan  pemidanaan,  harus  diketahui  terlebih  dahulu kendala-kendala dalam penegakan hukum diantaranya dapat dilihat dari unsur-unsur sebagai berikut:
1) Hukum Positif
Hukum Positif di  Indonesia  seperti  KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sudah  cukup  untuk mengatur KBGO namun hukum yang ada belum menimbulkan efekjera bagi pelaku KBGO.
2) Penegak Hukum
31 vivi  ariyanti,  ―Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia,‖ Jurnal  Yuridis 6,  no.  2 (2019): 33–54.
32 Sy. Hasyim Azizurrahman, ―Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era ‗Cyber,‘‖ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 1, no. 2 (2020): 298–305, https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.298-305. 33 Tommy  Leonard,  ―Pembaharuan  Sanksi  Pidana  Berdasarkan  Falsafah  Pancasila  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Di Indonesia,‖ Yustisia 5, no. 2 (2016): 468–83.
34 M.H. Made Hendra Wijaya, S.H., ―Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila,‖ Jurnal Advokasi 5, no. 2 (2015):
199–214.
35 Leonard, ―Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.‖

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Untuk  keberhasilan  penegakan  hukum  perlu  adanya  harmonisasi  dari  para  aparat  penegak hukum di Indonesia. Dimulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat.

## Kepolisian
Faktor  para  penegak  hukum  kesulitan  menegakan  hukum  KBGO  terutama  pihak  kepolisian diantaranya:
a) Sumber daya manusia yang kurang
Anggota  Kepolisian  yang  ada  tidak  sebanding  dengan  laporan  yang  masuk  kepihak kepolisian.  Jika  dilihat  dari  lingkup  Jawabarat,  Menurut  wawancara  bersama  anggota Subdit V Siber Polda Jawa Barat, Bapak Hilman Nukas terdapat 4 unit yang terdiri dari sekitar  44  orang  anggota  polisi.  Hal  itu  tidak  sebanding  dengan  banyaknya  Laporan Polisi yang masuk.
b) Kesiapan mental penegak hukum;
Kesiapan  mental  disini  berfokus  kepada  ,  penegak  belum  memiliki  pemahaman  yang sama  mengenai  keadilan  gender  dan  urgensinya  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam hal ini KBGO. Dimulai dari ranah kepolisian, polisi yang menjadi garda terdepan yang langsung  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat.  Para  penegak  hukum  harus memiliki  paham  keadilan  gender  untuk  menangani  kasus-kasus  mengenai  kekerasan terhadap perempuan. Baik itu polisi, jaksa, pengacara dan hakim harus memiliki paham keadilan  dan  gender.  Karena  dengan  paham  keadilan  gender  akan  merubah  perspektif penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan apapun khususnya KBGO.
c) Alat penunjang menegakan hukum yang masih minim.
Untuk  menegakan  kejahatan  siber  diperlukan  alat  khusus  untuk  menunjang keberhasilan suatu perkara. Masih terbatasnya alat di Subdit V Siber Polda Jawa Barat juga  mempengaruhi  proses  penegakan  hukum  KBGO.  Dengan  segara  kekurangan  dan keterbatasan para penegak hukum diharapkan tetap maksimal dalam menegakan hukum dan  keadilan  karena  bagaimanapun  para  penegak  hukum  menjadi  ujung  tombak perubahan.

## Kejaksaan
Kejaksaan  pun  berperan  dalam  penegakan  hukum  kekerasan  terhadap  perempuan.  Menurut Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  SE007/A/JA/11/2011  Tentang Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  yang  diinstruksikan agar  dilaksanakan  oleh  Kepala  Kejaksaan  Tinggi,  Kepala  Kejaksaan  Negeri  dan  Kepala Cabang  Kejaksaan  Negeri  di  seluruh  Indonesia.    Kejaksaan  bekerjasama  dengan  forum- forum perlindungan  kekerasan  terhadap  perempuan  agar  terciptanya  keadilan  dan  kepastian hukum.

## Hakim
Hakim  dengan  wewenang  yang  diberikan  oleh  undang-undang  yang  menerima,  memeriksa bahkan memutus suatu perkara harus memiliki cara pandang kesetaraan dan keadilan gender agar putusan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan.

## Advokat
Peran  advokat  juga  dinilai  sangat  penting  dalam  menegakan  hukum  dan  keadilan  di Indonesia.  Sudah  banyak  advokat  yang  merangkap  sebagai  aktivis  perempuan  dibuktikan dengan  adanya  Asosiasi  Perempuan  Indonesia  untuk  Keadilan  (APIK)  didirikan  oleh  7 (tujuh) pengacara perempuan di Jakarta pada 1995. Dalam perkembangannya, anggota APIK dari  berbagai  daerah  mendirikan  LBH  (Lembaga  Bantuan  Hukum)  APIK  yang  hingga  saat ini berjumlah 16 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021

## Lembaga pemasyarakatan
Lembaga  pemasyarakatan  harus  memiliki  peran  agar  tidak  terjadinya  residivis.  Sistem pemasyarakatan  saat  ini  dirasa  belum  tepat  untuk  mengatasi  permasalahan  ini. Hal  ini disebabkan  oleh Kesadaran  hukum  merupakan  kesadaran  diri  tanpa  adanya  paksaan  dan tekanan  maupun  perintah  untuk  tunduk  pada  hukum  yang  berlaku.  Dengan  berjalannya kesadaran  hukum  di  masyarakat  maka  hukum  tidak  perlu  menjatuhkan  sanksi.  Proses menegakkan  hukum  ini,  agar  tujuan  hukum  dapat  tercapai  yaitu  kepastian  hukum, kemanfaatan,  dan  keadilan.  Masyarakat  yang  mengimplemantasikan  nilai-nilai  Pancasila dalam  kehidupanya  akan  memiliki  kesadaran  hukum.  Budaya  akan  kesadaran  hukum  yang kurang menjadi kendala dalam penegakan hukum.
Upaya  pemberantasan  kejahatan  berkenaan  dengan  upaya  penegakan  hukum  dengan memformulasikan  peraturan  perundang-undangan  hukum  pidana  yang  dikenal  dengan  kebijakan kriminalisasi  merupakan  kebijakan  kriminal  yang  integral  dengan  usaha  perlindungan  masyarakat, sehingga  kebijakan  hukum  pidana  merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan  sosial  dalam  penegakan hukum  yang  bermakna  sebagai  segala  usaha  yang  rasional  untuk  mencapai  kepastian  hukum, kesejahteraan  dan  perlindungan  masyarakat.  Barda  Nawawi  Arief  mengemukakan  ―Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana  (tidak  dipidana)  menjadi  suatu  tindak  pidana  (perbuatan  yang  dapat  dipidana).  Hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan criminal dengan menggunakan sarana hukum pidana  sehingga  termasuk  bagian  dari  kebijakan  hukum  pidana‖. 36 Demi  terciptanya  ke  efektivitasan penerapan  sanksi  KBGO  dimana  hukum  yang  mengatur  sudah  ada,  instrument  penegak  hukum  sudah ada walaupun kesadaran masyarakat akan hukum masih sulit dicapai namun dengan dua unsur tersebut seharusnya penegakan hukum tetap dapat berjalan efektif walaupun banyak mengalami kendala. Namun nyatanya, masih tidak menimbulkan efek jera walaupun dalam kehidupan bersosial sanksi sosial sudah pasti  ada  namun  tidak  membuat  pelaku  untuk  tidak  melakukanya  lagi.  Artinya,  sistem  pemidanaan  di Indonesia  dinilai  tidak  berhasil,  dikarenakan  tidak  memberikan  jaminan  bahwa  pelaku  tidak  akan mengulangi  perbuatanya  kembali  atau  berpotensi  residivis.  Dalam  penerapan  sanksi  KBGO  ini,  peran lembaga masyarakat dinilai berpotensi untuk menegakan hukum. Suatu pembinaan merupakan cara dan usaha  yang  diupaya  kan  untuk  merubah  suatu  pola  ataupun  tatanan.  Pembinaan  adalah  setiap  usaha untuk  mendidik,  membimbing  dan  mengarahkan  sesuatu  kegiatan  dengan  berbagai  cara  dan  usaha melalui suatu proses yang tertib dan teratur rapi untuk mencapai tujuan secara maksimal. Sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  sebagai berikut: 37
1) Pengayoman,  adalah  perlakuan  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  dalam  rangka  melindungi masyarakat  dari  kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana  oleh  warga  binaan  pemasyarakatan,  juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat;
2) Persamaan perlakuan dan pelayanan, adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedabedakan orang;
3) Pendidikan  dan  pembimbingan  adalah  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  dan  bimbingan dilaksanakan  berdasarkan  Pancasila,  antara  lain  penanaman  jiwa  kekeluargaan,  ketrampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah;
4) Penghormatan  harkat  dan  martabat  manusia,  adalah  bahwa  sebagai  orang  yang  tersesat  warga binaan pe masyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia;
5) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, adalah warga pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempat an untuk memperbaikinya;
36 Hasyim Azizurrahman, ―Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era ‗Cyber.‘‖
37 Wulandari, ―Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan.‖

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
6) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, adalah bahwa walaupun  warga  binaan  pemasyarakatan  berada  di  LAPAS,  tetapi  harus  dekat  dan  dikenalkan dengan  masyarakat  dan  tidak  boleh  diasingkan  dari  masyarakat,  antara  lain  berhubungan  dengan masyarakat dalam bentuk  kunjungan,  hiburan ke  LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.
Senada  dengan  pandangan  Muladi,  yang  menyatakan  bahwa  tujuan  dari  sistem  peradilan  pidana bersifat  jangka  pendek  berupa  resosialisasi  pelaku  tindak  pidana,  bersifat  menengah  berupa pengendalian  kejahatan,  dan  jangka  panjang  berupa  kesejahteraan  sosial.  Maka,  apabila  dilihat  dari sistem  peradilan  pidana  terpadu (Integrated  Criminal  Justice  System) ,  pelaksanaan  pidana  dengan menerapkan  sistem  pemasyarakatan,  merupakan  salah  satu  sub-sistem  yang  saling  berkaitan  dengan sub-sistem lainnya. Sistem pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pidana penjara, berpegang pada asumsi bahwa arti pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga baik dan  berguna  atau healthy  reentry  into  the  community ,  yang  pada  hakikatnya  adalah  resosialisasi.  Oleh karena  itu,  keberhasilan  pembinaan  pelaku  tindak  pidana  tidak  dimulai  sejak  dia  masuk  pintu  gerbang lembaga  pemasyarakatan,  tetapi  bahkan  pengalaman  sejak  diperiksa  oleh  polisi  akan  mempengaruhi keberhasilan resosialisasi. 38 Dengan demikian, seharusnya hukuman (sanksi pidana) mempunyai tujuan sebagai berikut: 39
1) Resosialisasi  pelanggar  hukum,  yakni  untuk  memungkinkan  pelanggar  dapat  berpartisipasi  lagi dalam  proses-proses  interaksi  kemasyarakatan.  Dalam  hal  ini,  hukuman  ditujukan  untuk mengendalikan ketaatan orang yang telah melanggar hukum sehingga dapat direintegrasikan dalam masyarakat. Tujuan ini disebut juga tujuan reformatif.
2) Melindungi  masyarakat  dan  para  warganya.  Tujuan  hukuman  yang  dikemukakan  tadi  didasarkan pada  asumsi  bahwa  hukuman  juga  melibatkan  interaksi  antara  individu  (warga  masyarakat)  dan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  hukuman  harus  memperhitungkan  juga  hari  esok  pelanggar (delinquent) dan masyarakat.

## KESIMPULAN
Penerapan hukum terhadap pelaku KBGO harus tetap berpedoman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,  kerakyatan dan  keadilan. Penggunaan  nilai Pancasila  dalam  pembaruan  sanksi  pidana  di  Indonesia,  karena  nilai  tersebut  sudah  tumbuh  bersama  dalam masyarakat  Indonesia.  Dalam  penerapan  sanksi  KBGO  demi  terwujudnya  tujuan  pemidanaan  yang  efektif terdapat  dua  kebijakan  penal  dalam  penanggulangan  KBGO  yakni  menjalankan  sistem  peradilan  pidana terpadu  berkeadilan  gender  dan  pembaharuan  peraturan  hukum.  Menjalankan  sistem  peradilan  pidana berkeadilan  gender  dengan  cara  melibatkan  korban  secara  aktif  dalam  proses  penanganan  perkara.  Terlebih perlu  juga  peran  lembaga  pemasyarakatan  agar  menimbulkan  efek  jera.  Rehabilitasi  dengan  menanamkan pembinaan  Pancasila  dan  keadilan  gender  dirasa  dapat  menjadikan  sistem  penghukuman  yang  tepat  demi terwujudnya  tujuan  pidana  mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakan  norma  hu  kum  demi pengayoman  masyarakat,  memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga  menjadi orang  yang  baik  dan  berguna,  menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan  dan  mendatangkan  rasa  damai  dalam  masyarakat  dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada terpidana.
38 Ismail  Rumadan,  ―Problem  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia,‖ Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan 2,  no.  2  (2013): 264–76.
39 Leonard, ―Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.‖

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021

## SARAN
Keberadaan  hukum  yang  mengatur  terkait  pelaku  KBGO  dirasakan  belum  optimal. Oleh  karenanya penting dilakukannya rekonstruksi dan reformulasi sanksi pidana dalam hukum positif melalui rehabilitasi dan penerapan pidana kerja sosial dalam rangka terwujudnya tujuan pemidanaan yang berlandaskan negara hukum Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU:
Bambang Waluyo. Pidana Dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2014. ———. Pidana Dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Prof.  Dr.  Lili  Rasjidi,  S.H.,  LLM. Filsafat  Hukum  Apakah  Hukum  Itu? Keempat.  Bandung:  Remaja Rosdakarya Offset, 1988.
Sahat Maruli Tua Situmeang. ―Penahanan Tersangka,‖ Edisi revi., 23. Bandung: Logoz Publishing, 2019.

## JURNAL:
Apriyanti  Marwah  Nucholis.  ―Mengintip  Potensi  Meningkatnya  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Ditengah Pandemic Covid-19 (Kekerasan Berbasis Gender Offline Dan Online).‖ 2020.
Handayani, Handayani, Johannes Satya Pirma, and Kiki Kiki. ―Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan.‖ Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial,  Humaniora,  Dan  Seni 2,  no.  2  (2018):  720–25. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572.
Hasyim Azizurrahman, Sy. ―Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era ‗Cyber.‘‖ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 1, no. 2 (2020): 298–305.
https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.298-305.
Komnas Perempuan. ―Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber,
Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.‖ Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 , 2021, 5–9.
Leonard, Tommy. ―Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.‖ Yustisia 5, no. 2 (2016): 468–83.
Made Hendra Wijaya, S.H., M.H. ―Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila.‖ Jurnal Advokasi 5, no. 2 (2015): 199–214.
Mansour Fakih. ―Analisis Gender Dan Transformasi Sosial,‖ 13. Yogyakarta: INSISTPress, 2008. Novita,  Ria  Ayu,  Agung  Basuki  Prasetyo,  and  Suparno.  ―Efektifitas  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  1960  Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  Pertanian  (Tanah  Kering)  Di  Desa  Beringin,  Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.‖ Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1–12.
Risya, Jihan, Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina, and Anthoneta Hehanussa. ―Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial.‖ PAMALI: Pattimura MagisterLaw Review 1, no. 1 (2021): 55–61.
Rokhimah,  Siti.  ―Patriarkhisme  Dan  Ketidakadilan  Gender.‖ MUWAZAH:  Jurnal  Kajian  Gender 6,  no.  1 (2014): 132–45.
Rumadan, Ismail. ―Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.‖ Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 2 (2013): 264–76.
Satjipto Raharjo. Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah . Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002.
Situmeang, Sahat Maruli Tua. ―Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia.‖ Res Nullius 1, no. 1 (2017): 26–36.
https://doi.org/10.5749/minnesota/9781517901585.003.0004.
Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo. ―Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Dalam Perkara Anak.‖
Jurnal Yudisial 8 no 3 (2015): 251–68. vivi ariyanti. ―Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.‖ Jurnal Yuridis 6, no. 2 (2019): 33–54.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Wulandari,  Sri.  ―Efektifitas  Sistem  Pembinaan  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Terhadap  Tujuan Pemidanaan.‖ HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT 9, no. 2 (2012): 131–42.
You, Yanuarius, Enos H. Rusmansara, Johz Mansoben, and dan Agustina Ivone Poli. ―Relasi Gender Patriarki Dan  Dampaknya  Terhadap  Perempuan  Hubula  Suku  Dani,  Kabupaten  Jayawijaya,  Papua.‖
Sosiohumaniora 21, no. 1 (2019): 65–77. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335. INTERNET: Agus Riyanto. ―Penegakan Hukum Masalahnya Apa?,‖ 2018. https://business-
law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/.
Arum,  Nenden  S.  ―Mengenal  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO).‖  Medium,  2019. https://medium.com/@nendensan/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632.
Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  (Dittipidsiber).  ―Statistik  Jumlah  Laporan  Polisi  Yang  Dibuat  Masyarakat.‖ patroli siber, 2021. https://patrolisiber.id/statistic.
SAFEnet.  ―Memahami  Dan  Menyikapi  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online:  Sebuah  Panduan‖  2  (2019):  20. https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf