## Nilai Keterbukaan Ideologi Partai Islam dalam Perspektif Komunikasi Politik

## Erfina Nurussa’adah
Progran Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas AMIKOM Yogyakarta

## Abstract
The prosperous and justice party (PKS) is one of the parties different from a political party most, and more than that it can be seen that PKS is coming from the Muslim community in Indonesia. In the current development of Indonesian political parties, there is an impression that ideology of Indonesian political partis are moving to the middle. PKS has choosen to be an open political party or it can understood PKS is now determined to be one of the pluralistic parties who adopt pluralism and the diversity. This research wants to examine the value behind an opened ideology by Regional Council (DPW) of PKS in West Java in political communication perspective. Qualitative approach is used with ethnographic sudy. Data are collected by observations, interviews and documentary study on the internal and external informants of PKS. The result shows that opened ideology of DPW PKS of West Java are based on three values: ideological value, sociological value, and political value.
Keywords: Openness Ideology, Value, PKS

## Abstrak
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai baru yang berbeda dari partai politik kebanyakan, dan terlebih lagi dapat diketahui bahwa PKS berasal dari komunitas Muslim di Indonesia. Dalam perkembangan kepartaian saat ini, ada kesan ideologi yang diusungnya semakin bergerak ke tengah. PKS memilih menjadi partai politik yang terbuka.  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih menjadi partai yang pluralis, menerima perbedaan dan keberagaman. Penelitian ini bertujuan untuk memahami nilai di balik keterbukaan ideologi DPW PKS Jawa Barat dalam perspektif komunikasi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi etnografi komunikasi. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen pada narasumber internal dan narasumber eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keterbukaan ideologi yang dilakukan DPW PKS Jawa Barat didarkan pada tiga nilai, yaitu nilai ideologis, nilai sosiologis serta nilai politis.
Kata Kunci: Keterbukaan Ideologi, Nilai, PKS

## Pendahuluan
Reformasi pasca otoritarisme Orde Baru, telah menghidupkan kembali demokrasi. Pertumbuhan partai politik pada masa ini tidak terhindarkan lagi. Partai politik merupakan pilar demokrasi yang harus ada di dalam suatu negara modern. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berawal dari gerakan Tarbiyah (gerakan dakwah) yang kemudian mengalami perubahan menjadi partai politik (PKS) dengan
mengusung diri sebagai “Partai Dakwah”.
Dakwah tidak pernah bisa lepas dari kehidupan politik PKS, kondisi ini dapat tergambarkan dalam platform partai bahwa dakwah Islam pada hakikatnya merupakan aktivitas terencana untuk men- transformasi  individu  dan  masyarakat  dari kehidupan jahiliyyah ke arah kehidupan yang mencerminkan semangat dan ajaran Islam.  Proses  transformasi  individu  yakni
Jalan Mancasan Indah III No.14, Ngringin, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Telp. (0274) 884201 Email: erfina@amikom.ac.id

## 976 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 975-985
pembentukan pribadi-pribadi muslim sejati (syakhsiyyah islamiyah) dilakukan dalam rangka  transformasi  sosial.  Terbentuknya pribadi muslim sejati bukanlah tujuan akhir. Oleh karena itu pribadi-pribadi ini mesti memperkaya kualitas dirinya untuk mengemban amanah dakwah (syakhsiyyah da’iyyah), sehingga mampu berperan aktif  dalam  melakukan  transformasi  sosial (Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2008).
PKS adalah partai Islamis yang dida- sar kan  pada  dua  faktor,  yakni  basis  massa dan asas. Basis massa PKS adalah Jamaah Tarbiyah yang berasal dari kalangan dengan karakteristik militan, muda, terdidik, penduduk kota, memiliki pandangan Islam  yang  konservatif,  dan  merupakan hasil kaderisasi lembaga dakwah kampus. Di samping itu, secara eksplisit PKS mengadopsi  Islam  sebagai  platform  partai. Islam diposisikan bukan semata-mata konstruksi teologis, tapi juga menyediakan perangkat sosial politik yang tidak memisahkan agama dan negara. Maka, tidak aneh jika PKS sering mengusung agenda Islamis dalam pelbagai aksi politiknya.
Perubahan gerakan tarbiyah menjadi partai dakwah, dapat dilihat dari beberapa perilaku yang ditunjukkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dahulu mereka hanya melakukan komunikasi pada internal kader dan dengan orang lain yang memiliki kapasitas untuk dijadikan kader. Seiring dengan berkembangnya demokrasi, cara berfikir  tesebut  tidak  efektif  dan  membuat PKS  cenderung  ekslusif  dan  relatif terbatas. Namun kini yang terjadi, PKS
mampu membuka pemikiran baru bahwa eksklusivitas bukan mencerminkan Islam.
Keterbukaan ideologi bagi partai politik menjadi salah satu pilihan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Sejak menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali, 1-3 Februari 2008, PKS menegaskan eksistensi dan peran PKS yang membuka diri untuk berkomunikasi dan berkerjasama dengan berbagai unsur kekuatan bangsa (Dik, 2008). Situasi ini ditegaskan kembali pada hasil Musyawarah Nasional (Munas)  kedua,  16-20  Juni  2010,  di  Jakarta yang menjadikan PKS sebagai partai terbuka (inklusif).
Keterbukaan ideologi PKS ditunjukkan dengan perubahan semboyan partai menjadi “PKS untuk semua” pada pemilu 2009 serta perubahan visi dan misi serta AD/ ART partai. Orientasi yang ditonjolkan dari pilihan terbuka ini adalah mencoba melegalformalkan  keanggotaan  kalangan non-Muslim. Situasi ini didasarkan pada pertimbangan  akan  signifikansi  dukungan sebagian kalangan non-Muslim di wilayah- wilayah yang mayoritas penduduknya non- Muslim, seperti Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Implikasinya, PKS saat ini memiliki 20  anggota  legislatif  daerah  dari  kalangan non-Muslim terutama di kawasan Papua (Rahardjo, 2013).
Pada penelitian terdahulu, penelitian me  ngenai ideologi  partai PKS hanya di- bahas mengenai konsistensi pengusungan ideologi Islam dalam kehidupan perpolitikan Indonesia,  serta realisasi politik identitas PKS sebagai partai politik berideologi Islam. Pe- ne litian tersebut menghasilkan konsistensi
ideologi  PKS  tidaklah  bersifat  kaku,  tetapi bersifat  fleksibel.  Artinya,  ideologi  Islam diterjemahkan secara lebih demokratis dalam praktik politik partai PKS (Sandhi, 2014).
Penelitian selanjutnya lebih membahas komunikasi politik berbasis ideologi antara partai Gerindra dan PKS. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PKS sebagai partai berideologi Islam, tetapi dalam praktiknya pendekatan komunikasi politik PKS lebih inklusif  (terbuka)  pada  semua  bentuk  pola strategi. Sebaliknya, partai Gerindra yang berideologi nasional justru menyelenggarakan komunikasi  politik  secara  lebih  eksklusif (tertutup) yang ditandai ketertutupan dalam pengambilan keputusan dan pendekatan politik tertentu (Endharta, 2013)
Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu komunikasi politik terbuka ala PKS. Penelitian ini  membahas mengenai keterbukaan yang dilakukan oleh PKS dengan melihat dari berbagai perspektif dalam politik. Hasilnya keterbukaan ala PKS merupakan bagian dari propaganda partai, mengasosiasikan  ide-ide  dan  identifikasi ide menjadi teknik propaganda yang dipraktikkan PKS yang memasarkan pesan politik “partai terbuka” (Wijaya, 2014).
Berdasarkan pada latar belakang di atas, studi ini menekankan pada nilai yang muncul dari keterbukaan ideologi partai PKS yang dilihat  dari  perspektif  komunikasi  politik. Susanto (2017) menyatakan bahwa esensial jaringan komunikasi politik me rupakan keterkaitan dan hubungan dalam komunikasi yang berisi pesan politik di antara anggotanya yang memiliki tujuan politik. Sehingga keterbukaan ideologi di sini dapat dimaknai
juga sebagai bagian dari jaringan komunikasi politik yang dilakukan antar anggota PKS.
Penelitian ini menggunakan studi etno- grafi komunikasi. Etnografi komunikasi me- rupakan pendekatan dalam sosiolinguistik bahasa yaitu melihat penggunaan bahasa secara umum dihubungkan dengan nilai- nilai sosial dan kultural. Dengan kata lain etnografi  komunikasi  menggabungkan sosi ologi (ana lisis interaksional dan identitas peran) dengan antropologi (ke- biasa an  penggunaan  bahasa  dan  filosofi yang melatarbelakanginya) dalam konteks komunikasi, atau ketika bahasa itu di pertukarkan (Kuswarno, 2008).
Etnografi  memahami  perilaku  komu- nikasi pada kebudayaan tertentu dan pada konteks tempat dan waktu tertentu dalam hal ini konteks komunikasi politik. Plano (dalam (Mulyana, 2007) melihat bahwa “komunikasi politik” merupakan proses penyebaran makna atau pesan yang bersangkutan  dengan  fungsi  suatu  sistem politik.  Secara  formal  objek  komunikasi politik adalah dampak atau hasil yang bersifat politik (political custom) serta proses penciptaan kebersamaan dalam makna (the commoness in meaning) tentang  fakta  dan peristiwa politik, di samping sebagai salah satu  fungsi  yang  menjadi  syarat  untuk berfungsinya  sistem  politik.  Dengan  kata lain komunikasi politik yang dilakukan politisi untuk mempertukarkan pesan-pesan politik adalah interaksi simbolik.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menggunakan Islam sebagai ideologi, oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi, kegiatan budaya, teknologi maupun politik dijadikan

## 978 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 975-985
sebagai alat dakwah partai. Kepartaian dengan ideologi Islam yang dipakai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), telah mampu mewarnai dunia kepartaian Indonesia dengan label Islam yang tergencet selama Orde Baru.Selain itu keterbukaan ideologi juga dapat dilihat dari kebijakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dimana dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali tahun 2010, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan kebijakan untuk menerima anggota non muslim.
Keterbukaan terhadap partai yang me- miliki  platform  yang  berbeda  menan dakan bahwa jarak ideologi di antara partai-partai politik saat ini semakin menyatu dan tidak ada sekat di antara partai yang memiliki ideologi yang berbeda. Fenomena ini sebagai kecenderungan sentripetal dalam partai politik (Surbakti, 2010). Menurut Sartori, dalam demokrasi yang sudah ter- institusionalisasi secara baik, ideologi partai akan mengarah ke tengah dan membuat sekat ideologi antar partai semakin tidak jelas.  Pada perkembanganya  partai-partai politik akan semakin pragmatis dalam upaya mendapatkan kekuasaan (Surbakti, 2010).
Seiring dengan perkembangannya, perlu ditelaah lebih lanjut di mana PKS sebagai partai baru yang berbeda dari partai politik kebanyakan, dan terlebih lagi dapat diketahui bahwa PKS berasal dari komunitas Muslim baru di Indonesia. Dalam perkembangan kepartaian saat ini, ada kesan ideologi yang diusungnya semakin bergerak ke tengah. PKS memilih untuk menjadi partai politik yang terbuka atau bisa dimaknai bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini
memilih untuk menjadi partai yang plural, menerima perbedaan dan keberagaman.
Teori yang digunakan untuk membedah fenomena  tersebut  adalah  teori  interaksi simbolik. Teori ini menekankan pada hu- bungan antara simbol dan interaksi, me ma- hami bagaimana manusia bersama dengan ma nusia lainnya menciptakan dunia simbolik dan bagaimana nantinya simbol tersebut mem- bentuk perilaku manusia (Syam, 2012).
Menurut teori ini, manusia atau individu hidup dalam suatu lingkungan yang dipenuhi oleh simbol-simbol. Sebagaimana dalam sebuah lingkungan partai politik, setiap individu yang berada dilingkungan partai politik akan memberikan tanggapan terhadap simbol-simbol dalam komunikasi politik yang ada, seperti penilaian individu menanggapi suatu rangsangan (stimulus) dari suatu yang bersifat fisik.
Pemahaman individu terhadap simbol- simbol merupakan suatu hasil pembelajaran dalam berinteraksi di tengah masyarakat, dengan cara mengkomunikasikan simbol- simbol yang ada disekitar mereka, baik secara verbal maupun perilaku nonverbal. Pada akhirnya, proses kemampuan ber- komunikasi, belajar, serta memahami suatu makna di balik simbol-simbol yang ada, menjadi keistimewaan tersendiri bagi manusia dibandingkan mahluk hidup lainnya (binatang). Kemampuan manusia inilah yang menjadi pokok perhatian dari analisis sosiologi dari teori interaksi simbolik.
Ciri khas dari teori interaksi simbolik ter letak pada penekanan manusia dalam proses saling menterjemahkan, dan saling men definisikan  tindakannya,  tidak  dibuat
secara langsung antara stimulus-response, tetapi didasari pada pemahaman makna yang diberi kan terhadap tindakan orang lain melalui peng gunaan simbol-simbol, interpretasi, dan pada akhir nya tiap individu berusaha saling memahami maksud dan tindakan masing-masing, untuk mencapai kesepakatan bersama.
Dari komponen bahasa dan komponen komunikasi politik terjadi hubungan komunikasi  yang  serupa  dengan  etnografi komu nikasi, yang melibatkan keduanya dan di dalamnya juga menjelaskan adanya hubungan perilaku manusia, hubungan antara komponen komponen tersebut ini dapat dikaji dan dipahami. Hubungan antara komponen inilah yang disebut dengan pemolaan komunikasi yang terjadi dalam suatu masyarakat dalam satu kebudayaan. Pemolaan komunikasi pada masyarakat terjadi didukung dengan komponen- komponen komunikasi dan adanya peristiwa komunikasi yang terjadi secara berulang.
Keterbukaan ideologi diketahui melalui komunikasi politik yang dibangun oleh partai politik. Dengan menggunakan teori interaksi simbolik peneliti ingin menunjukkan bahwa komunikasi merupakan bentuk interaksi yang dilakukan antar individu dengan menggunakan simbol-simbol komunikasi.
Penelitian ini bertujuan menemukan nilai ideologi partai politik erat kaitannya dengan perilaku politik, kebijakan politik, budaya politik yang akan mempengaruhi ideologi partai politik. Peneliti melihat nilai apa yang muncul dari keter bukaan ideologi partai yang dilakukan oleh PKS, dan apa bentuk keterbukaan yang dilakukan.

## Metode Penelitian
Penelitian  etnografi  adalah  salah  satu desain penelitian kualitatif di mana peneliti menjelaskan dan menafsirkan pola bersama yang meliputi nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari suatu kelompok budaya.
Untuk mengetahui nilai di balik ke- terbukaan  ideologi  DPW  PKS  Jawa  Barat dalam  perspektif  komunikasi  politik, langkah  awal  adalah  1)  mengidentifikasi peristiwa-peristiwa komunikasi yang ter- jadi secara berulang (recurrent events) ; 2) menginventarisasi komponen yang membangun peristiwa komunikasi; dan 3) melakukan hubungan antara komponen yang dikenal sebagai pemolaan komunikasi (communication patterning) (Kuswarno, 2008). Dari beberapa langkah tersebut diketahui nilai di balik tutur, karena dalam suatu komunikasi peneliti hendaknya mengamati pertuturan yang memiliki kaidah- kaidah tertentu, dan yang menentukan kai- dah tersebut adalah komunitas tutur.
Untuk menggambarkan keterbukaan ideo logi PKS, dilihat bentuk interaksi dengan simbol-simbol kemudian dianalisis meng gunakan  etnografi  komunikasi,  untuk mengetahui bentuk peristiwa, situasi dan tindak komunikasi dan kemudian dilihat bagaimana nilai terhadap keterbukaan ideologi, dengan menggunakan teori interaksi simbolik, yang kemudian diketahui adanya keterbukaan ideologi dari PKS.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kekuatan utama partai dakwah adalah kader dakwah itu sendiri. Namun perubahan Jemaah Tarbiyah menjadi partai mau tidak mau membawa konsekuensi perubahan

## 980 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 975-985
paradigma dakwah yang dijadikan rujukan oleh para kadernya. Dakwah yang semula hanya dilakukan dalam batas ruang masjid dan mimbar, kini terjadi pada konteks yang  lebih  luas.  Partai  PKS  mensifatkan dirinya sebagai partai dakwah, di mana dakwah dimaknai sebagai kegiatan yang mengajak pada kebenaran, dan mengajak meninggalkan keburukan. Dakwah juga dimaknai terbuka pada siapa pun, tidak dibatasi oleh teritori administratif.
Dahulu PKS hanya melakukan komunikasi pada internal kader dan dengan orang lain yang memiliki kapasitas untuk dijadikan kader. Namun seiring dengan berkembangnya  demokrasi,  cara  berfikir tesebut  tidak  efektif  dan  membuat  PKS cenderung  ekslusif  dan  relatif  terbatas. Namun saat ini PKS mampu membuka pemikiran  baru  bahwa  eksklusifitas  bukan mencerminkan Islam.  Konsep Islam rahmatallilalamin yang diusung PKS, sudah menunjukkan ciri keterbukaan dan melekat kuat pada landasan utama yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.
Keterbukaan ideologi dapat dilihat dari kebijakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dimana dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali tahun 2010, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan kebijakan untuk menerima anggota non muslim. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Syaikhu selaku informan:
“Setiap warga negara dapat menjadi Caleg (calon legislatif) atau Pengurus PKS dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan dan aturan resmi PKS. Hal ini telah termuat dalam AD/ ART PKS, standar mutu kader PKS sesuai peringkatnya serta Panduan Pencalonan an- ggota  Legislatif  yang  telah  disahkan  oleh
Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan disetu- jui oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).Untuk daerah-daerah basis non muslim (kekhususan) seperti Papua, NTT atau Bali, caleg non muslim dimungkinkan selama tidak melanggar syariat dan dalam rangka mewakili komunitas non muslim dan hal ini dilakukan secara proporsion- al.” ( Wawancara tanggal 31 Januari 2016)
Kebijakan tersebut dibuat mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam- macam suku, bangsa, ras dan agama yang disebut sebagai mayarakat plural. Kebijakan di buat untuk mengakomodir siapa saja yang ingin bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta merupakan representasi dari daerah yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Dari penyataan tersebut, menunjukkan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat, men dukung dengan kebijakan yang dibuat, dan menandakan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat, siap me- nerima apabila ada kalangan non-Muslim di Jawa  Barat  yang  ingin  bergabung  dengan PKS.
Perjalanan kehidupan sebuah organisai sama halnya dengan perjalanan hidup manusia, terdapat da fase-fase pertumbuhan, seperti fase kematangan, sehingga berproses. Era PK digambarkan sebagai masa di mana terdapat harapan besar publik, di samping merupakan era yang tenang dan jauh dari berbagai kegaduhan, serta masih diwarnai oleh ideologi dan religiusitas yang kental khas  Jemaah  Tarbiyah.  Di  samping  itu ukuran  organisasi  yang  relatif  masih  kecil mungkin turut berperan. Sementara itu, era PKS adalah masa di mana ukuran partai ini membesar, ia masuk ke dalam pusaran hingar-bingar politik, dan mengalami
perubahan ideologi dan religiusitas.
Keterbukaan ideologi Islam Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat yang dapat dipahami, bahwa terbuka dalam hal bekerja sama, saling membantu, dalam hal-hal yang sejalan dan tidak bertentangan dengan ideologi yang diyakini. Selalu memandang  positif  kepada  kebaikan  dari mana pun dia datang, yang diistilahkan ijabiyaturukyah “memandang kepada siapapun, dengan pandangan positif”, selama yang  dilakukan  adalah  hal-hal  positif  dan baik yang tidak bertentangan dengan nilai- nilai ajaran Islam. Ideologi Islam adalah ideologi yang paling pas dan benar, tetapi tidak menghalangi untuk menghormati dan menghargai yang lainya. Pada intinya adalah toleransi, menghargai, serta moderat. Selain itu keterbukaan ideologi juga berpengaruh terhadap kebijakan partai. Di mana kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk dari keterbukaan yang dilakukan
Untuk melihat nilai dari komunikasi politik dalam keterbukaan ideologi, peneliti juga melihat dari pihak eksternal DPW PKS  Jawa  Barat.  Beberapa  narasumber menyatakan bahwa keterbukaan merupakan sesuatu hal yang positif bagi perkembangan PKS, namun ada juga yang menyatakan bahwa, kondisi tersebut merupakan strategi politik PKS untuk memperoleh konstituen yang lebih besar. Seperti yang di ungkapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN), dan PDI Perjuangan berikut ini:
“Dari yang kita lihat PKS ini memang berubah, dari yang dulu lebih eksklusif dan sekarang leb - ih terbuka. Kita melihat hal tersebut dilakukan PKS untuk mencari konstituen lebih banyak
dengan cara membuka diri, Namun sekarang karena mereka ingin menjangkau lebih luas lagi, sehingga bukan hanya intern umat Islam atau segmen umat Islam, tetapi mereka merengkuh konstituen yang lain. Tetapi dengan kita yang sama-sama partai Islam, otomatis akan terjadi persaingan sesungguhnya untuk memperoleh konstituen yang ada.” (Muchtarom, PPP, waw- ancara tanggal 11 Februari 2016)
“Untuk perbedaan yang signifikan saya rasa ti - dak  ada,  khususnya  di  Jabar,  namun  memang saat ini lebih terbuka dalam hal kerjasama mis- alnya, kita sudah beberapa kali berkoalisi den- gan PKS di Jabar.” (Enjang, PAN,  wawancara tanggal 11Februari 2016) “Pada periode-periode kemarin PKS itu me- mang  eksklusif,  mereka  merasa  partai  bersih, partai peduli, seperti jargon-jargon mereka. Pada kenyataanya apa yang terjadi masyarakat Indonesia bisa melihat, dari situ mulailah PKS melakukan evaluasi diri, mereka sudah mulai terbuka, artinya mereka lebih humanis secara komunikasi, dan itu benar-benar kita rasakan.” (Dwiputro Ariswibowo, PDIP, wawancara tanggal 10 Februari 2016)
Selain dari beberapa partai politik, hal lain diungkapkan oleh ormas Islam mengenai pendapat keterbukaan dari PKS, yang diwakili oleh Persis berikut ini:
“Kalau bagi ormas, keterbukaan itu tidak men- jadi masalah, karena Persis juga mengeluarkan kebijakan untuk menjaga jarak yang sama den- gan partai politik. Kita hanya berharap dengan keterbukaan yang dilakukan PKS akan mem- buat PKS lebih baik kedepannya, karena kita menganggap bahwa partai-partai Islam yang ada sebagai representasi yang dibenarkan oleh negara dan merupakan salah satu harapan ormas juga untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah , dan memperjuangkan nilai-nilai Islam di pemerintahan.” (Maman Abdulrahman, Per- sis, wawancara tanggal 5 Februari 2016)
Dari pemaparan di atas kita dapat memahami bahwa keterbukaan ideologi Dewan Pimpinan Wilyah  (DPW)  PKS  Jawa  Barat  dapat dikategori sebagai berikut. Pertama, adanya perubahan perilaku individu (kader/anggota). Kedua, adanya perubahan perilaku politik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga, adanya pengaruh terhadap kebijakan di Partai

## 982 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 975-985
Keadilan Sejahtera (PKS). Gambaran dari keempat komponen keterbukaan ideologi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 1.
Salah  satu  konsep  dasar  dari  etnografi adalah nilai di balik tutur. Menurut Purnanto (2009), di balik sebuah tuturan ada nilai- nilai sosial budaya yang tercermin. Hal itu dimaksudkan untuk melihat tuturan seseorang atau sekelompok orang, bisa ditentukan atau diterka siapa orang tersebut, berasal dari kelompok mana, apa makna sosial tindak tutur yang terkandung di dalamnya, apa nilai, ajaran, dan pandangan hidupnya, dan sebagainya.
Menurut teori interaksi simbolik, manusia dalam proses saling menterjemahkan, dan saling  mendefinisikan  tindakannya,  ada stimulus dan juga response yang didasari pada pemahaman makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain melalui penggunaan simbol-simbol, interpretasi, dan pada akhirnya tiap individu saling memahami tindakannya masing-masing. Nilai pada komunikasi politik dalam keterbukaan ideologi DPW PKS Jawa Barat, dapat dilihat dari tindakan kadernya yang disampaikan melalui beberapa wawancara
yang berhubungan juga dengan pesan-pesan serta simbol politik. Nilai ini juga tidak hanya dilihat dari pihak internal partai PKS saja, namun peneliti mencoba melihat dari pihak eksternal partai PKS yang juga memberikan stimulus serta response dari kebijakan politik PKS yang kemudian dapat diintepretasikan ke dalam beberapa nilai.
PKS merupakan partai dakwah yang mengusung ideologi Islam sebagai sistem kepercayaan atau nilai yang diperjuangkan dan dijabarkan dalam totalitas kehidupan, terutama pada kehidupan politik. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa ideologi dalam kehidupan politik PKS menjadi visi yang lengkap dan luas yang diformulasikan untuk mencapai tujuan.
Komunikasi politik dalam keterbukaan ideologi DPW PKS Jawa Barat, dijelaskan bahwa keterbukaan di sini dipahami sebagai sebuah usaha untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat dan memperkuat posisinya dalam pusaran kekuasaan. Kondisi tersebut dapat terlihat dari beberapa penjelasan narasumber mengenai konsep partai dakwah yang memang seharusnya terbuka, kemudian perubahan perilaku-perilaku dalam kehidupan yang sifatnya bukan prinsip, menerima prularitas dengan menerima bermacam-macam suku, bangsa, ras dan agama, menghilangkan bayang-bayang wahabi.
Keterbukaan ideologi di sini menurut pihak eksternal adalah salah satu strategi politik PKS untuk memperoleh konstituen yang lebih luas, menjalin komunikasi yang baik dengan partai lain serta merupakan harapan bagi umat Islam untuk
Gambar 1. Komponen keterbukaan ideologi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat Sumber: Olah data penelitian 2016
memperjuangkan nilai-nilai Islam.
Beberapa pidato, arahan serta pesan- pesan nonverbal melalui kegiatan politik DPW PKS Jawa Barat , menjelaskan  bahwa keterbukaan ideologi DPW PKS Jawa Barat merupakan bagian dari tujuan politik yang ingin dicapai, seperti dapat dilihat dari slogan-slogan yang mereka usung: “bersih, peduli, profesional”, “cinta, kerja, harmoni”, dan “berkhidmat untuk rakyat” merupakan proses revolusioner, di mana pada awal, PKS lebih mengedepankan dirinya, kemudian proses dengan kerja dan saat ini pasar/ market. Hal tersebut yang kemudian menunjukkan keterbukaan ideologi PKS.
Selain itu pada beberapa penyampaian pidato serta arahan dari pihak internal PKS juga menyebutkan angka-angka untuk target persentase perolehan suara, serta menempatkan tujuan dakwah secara umum dan tujuan politik secara khusus. Selain itu PKS juga selalu menekankan kesiapan untuk bekerjasama dengan semua elemen bangsa. Kondisi tersebut tentu semakin menegaskan keterbukaan ideologi DPW PKS Jawa Barat.
Keterbukaan  ideologi  DPW  PKS  Jawa Barat, jika dilihat dari perspektif komunikasi politik, menurut peneliti memiliki pengertian tertentu. Sebagai komunikator, PKS mencoba menyampaikan pesan tertentu kepada publik Indonesia yang notabene sebagai komunikan PKS. Pesan yang disampaikan berupa pesan-pesan politik yang mengarah pada keterbukaan ideologi PKS. Pesan PKS ini tidak lepas dari strategi pencitraan diri untuk mempromosikan partainya agar sampai tingkat tertentu diterima atau lebih diterima publik dalam rangka meraih kekuasaan. Hal
ini, sekali lagi, mengingat bahwa berbicara politik tidak lepas dari pembicaraan mengenai bagaimana meraih kekuasaan, mengelola kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana dikatakan Miriam Budiarjo (2008) bahwa sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (power strunggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Peneliti menemukan beberapa nilai yang kemudian peneliti golongkan menjadi tiga yaitu nilai secara ideologis, sosiologis, dan politis.

## 1.  Nilai Ideologis
Keterbukaan  ideologi  DPW  PKS  Jawa Barat adalah upaya PKS melepaskan diri dari bayang-bayang stigma miring (stereotype) secara sepihak oleh sebagian kalangan yang menganggap PKS sebagai komunitas dan gerakan Islam sekaligus partai Islam eksklusif  dan  fundamentalis  yang  dinilai memiliki kaitan struktural dengan hwanul Muslimin (IM) dan Wahabi. Melalui keterbukaan ideologi yang dilakukan, PKS setidaknya berupaya menggeser citra diri di mata publik Indonesia dan juga publik internasional bahwa PKS adalah komunitas muslim sekaligus partai politik Islam yang moderat dan inklusif bagi semua golongan baik golongan muslim maupun non-Muslim.
Dalam konteks keterbukaan ideologi, PKS mencoba membentuk ideologinya menjadi lebih “longgar” sesuai dengan fakta kondisi Indonesia. Mengingat PKS sebagai

## 984 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018, hlm 975-985
partai berideologi Islam, maka bentuk pemaknaan keterbukaan ideologi tentu saja sarat dengan pemaknaan atas sumber- sumber baku hukum Islam (Al-Quran dan As-Sunnah) sebagai rujukan utama partai tersebut  dengan  penafsiran  yang  lebih “longgar” atau “moderat” sesuai dengan konteks realitas masyarakat Indonesia.
2.  Nilai Sosiologis
Secara sosiologis, PKS mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari beragam latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan. Sehingga keterbukaan ideologi DPW PKS Jawa Barat, ingin menunjukkan bahwa PKS mulai mencoba lebih  responsif  atas  realitas  kemajemukan Indonesia. PKS mencoba menembus sekat- sekat sosiologis masyarakat Indonesia melalui keterbukaan ideologinya. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan DPW PKS Jawa  Barat  yang  menegaskan  bahwa  PKS menghargai dan menerima pluralitas, dan hal tersebut merupakan bagian dari agama Islam yang mengakui adanya pluralitas.
3.  Nilai Politis
Nilai politis dari keterbukaan ideologi DPW  PKS  Jawa  Barat,  tidak terlepas dari target-target politik praktis seperti perolehan sura pada pemilihan umum. Kondisi ini dapat dilihat dari target-target perolehan suara yang  diungkapkan  DPW  PKS  Jawa  Barat. Selain itu, dapat juga dilihat dari pesan- pesan  politik  yang  lebih  bersifat  terbuka, seperti siap berkerja dengan semua elemen bangsa, menerima apabila ada masyarakat non-Muslim yang ingin bergabung, serta objektivikasi nilai-nilai Islam. Objektivikasi nilai-nilai Islam adalah proses pergerakan
konsep atau ideologi dari wilayah personal- subjektif ke ranah publik objektif; dari ranah internal merambah ke wilayah eksternal, agar bisa diterima secara luas oleh publik sehingga terciptalah masyarakat madani (Ridho Budiman, wawancara 31 Januari 2016). Dari beberapa penjelasan di atas, kemudian peneliti menemukan bahwa keterbukaan ideologi memiliki nilai politik yang tidak lepas dari unsur pragmatisme politik.

## Simpulan

## Nilai keterbukaan ideologi DPW PKS
Jawa  Barat  dikategorikan  menjadi  tiga, meliputi nilai ideologis, sosiologis dan politis. a) Nilai ideologis yaitu menampilkan citra diri di mata publik Indonesia dan juga publik internasional bahwa PKS adalah komunitas muslim sekaligus partai politik Islam yang moderat dan inklusif bagi semua golongan baik golongan muslim maupun nonmuslim. b) Nilai sosiologis yaitu bahwa DPW  PKS  Jawa  Barat  ingin  menegaskan bahwa PKS menghargai dan menerima pluralitas, dan hal tersebut merupakan bagian dari agama Islam yang mengakui adanya pluralitas. c) Nilai politis yaitu tidak lepas dari unsur pragmatisme politik.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan di bidang komunikasi politik yaitu komponen- komponen dalam keterbukaan ideologi partai politik, dan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat luas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada partai politik. Peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai budaya politik partai PKS  dengan  menggunakan  studi  etnografi komunikasi.

## Daftar Pustaka
Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

## Dik. (2008). Mukernas Bali Penegasan PKS
Membuka Diri. Retrieved September 23, 2015, from http://nasional.kompas.com/ read/2008/02/01/19064654/mukernas. bali.penegasan.pks.membuka.diri
Endharta, D. Y. (2013). Komunikasi Politik Partai Ideologi Nasionalis dan Islam dalam Penjaringan Calon Kepala Dae- rah (Studi Perbandingan Pada Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Malang) . Universitas Brawijaya.
Kuswarno, E. (2008). Etnografi Komunikasi . Bandung: Widya Padjajaran.
Mulyana, D. (2007). Metode Penelitian Komunikasi . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
Purnanto,  D.  (2009).  Etnografi  Komunikasi dan Register. Retrieved February 5, 2016, from http://dwipur_sastra.staff.uns.
ac.id/2009/06/03/etnografi- komunikasi- dan register/
Rahardjo, Y. P. (2013). PKS Menjadi Lebih Terbuka Perubahan Menjadi Lebih Baik. Retrieved September 5, 2015, from http://www.kompasiana.com/
purnarahardjo/pks-menjadi-lebih- terbuka-perubahan-menjadi-lebih-baik- semoga_552a44b56ea8349c71552cff
Sandhi, W. R. (2014). Politik identitas partai islam (studi partai keadilan sejahtera). Naskah Publikasi .
Majlis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. (2008). Platform Kebijakan Pembangunan Falsafah Dasar Per- juangan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga .  Jakarta:  Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera.
Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Grasindo.
Susanto, E. H. (2017). Media Sosial Sebagai Pendukung  Jaringan. ASPIKOM , 3 (3),
379–398.
Syam, N. W. (2012). Sosiologi Sebagai Akar Ilmu Komunikasi . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
Wijaya, S. H. B. (2014). Komunikasi Politik Partai Terbuka ala PKS. Naskah Publikasi Universitas Sebelas Maret .