Hirarki Pengaruh Dalam Penentuan Kebijakan Redaksional

## Harian Bhirawa

## Wahyu Kuncoro
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya wahyukuncoro@untag-sby.ac.id

## Abstract
Bhirawa Daily with the motto  People's Eyes Partners of Bureaucrats (Mata Rakyat Mitra Birokrat) is a local media that still exists until now at the age of 54 years. In the course of its history, Bhirawa Daily has always taken a special market share. It has been a military newspaper, a political newspaper and since 1998 until now has chosen the share of government. With the choice of a specially segmented market, it is important to conduct a study of the editorial strategy of the Bhirawa Daily.
The editorial strategy of Bhirawa Daily is one of the determining factors so that this media still exists today. To examine the editorial policy of Bhirawa Daily, this research tries to approach it by using the theory proposed by Pamela J Shoemaker and Stephen D. Reese, namely the Hierarchy of Influence on media content. In his explanation, Shoemaker – Reese said that there was an influence on the content of media coverage which was divided into five levels of influence, namely the influence of individual media workers, the influence of media  routines, media organizations, influences from outside the media, and ideology.
After conducting research using a qualitative approach using interview, observation and documentation techniques, it can be concluded that the internal factors that influence the editorial policy of the Bhirawa Daily are the level of media organizations, while external factors are more determined by factors to maintain market share/customers of Bhirawa Daily, namely the government-bureaucracies. .
Keywords: policy, editorial, bhirawa, hierarchy, influence

## Abstrak
Harian Bhirawa dengan motto Mata Rakyat Mitra Birokrat merupakan media lokal di Provinsi Jawa Timur yang masih tetap eksis hingga menginjak usia ke 54 tahun  sekarang ini. Dalam perjalanan kesejarahannya, Harian Bhirawa memilih pangsa pasar atau pelanggan yang khusus. Pernah menjadi koran militer, koran politik dan sejak 1998 hingga sekarang memilih pangsa  pasar birokrasi pemerintahan.  Dengan  pemilihan    pangsa  pasar yang tersegmentasi secara khusus tersebut buat penelitian terhadap kebijakan  redaksional Harian Bhirawa menjadi penting untuk dilakukan.
Kebijakan  redaksional Harian Bhirawa menjadi salah satu faktor penentu sehingga media ini masih tetap eksis hingga saat ini. Untuk meneliti  bagaimana kebijakan redaksional Harian Bhirawa, peneliti  mencoba mendekatinya dengan memakai teori  yang dikemukakan Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese yakni Hirarki Pengaruh terhadap isi media. Dalam penjelasannya, Shoemaker –  Reese menjabarkan  adanya pengaruh terhadap isi pemberitaan media yang dibagi dalam  lima level pengaruh yakni pengaruh    dari  individu  pekerja media, rutinitas media,  organisasi media, pengaruh di luar media, dan ideologi.
Hasil  penelitian memakai pendekatan kualitatif dengan  teknik wawancara  mendalam, observasi dan dokumentasi didapatkan kesimpulan faktor internal yang memengaruhi kebijakan redaksional Harian Bhirawa adalah level organisasi media, sementara dari faktor eksternalnya lebih banyak ditentukan oleh faktor untuk  menjaga pangsa pasar/pelanggan Harian Bhirawa yakni birokrasi-pemerintahan.
Kata kunci : kebijakan, redaksional, bhirawa, hirarki, pengaruh

## PENDAHULUAN
Media massa merupakan medium atau alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan ( message ) dari sumber kepada khalayak. Media massa ini bisa berupa surat kabar (koran), media elektronik seperti radio dan televisi, film dan media lainnya. Media massa dalam artian sebagai saluran memiliki peran penting yakni mengirimkan pesan, menyebarluaskan informasi atau mempromosikan sebuah produk berupa barang atau jasa (Cangara, 2005).
Salah satu bentuk  media massa yang sekarang masih eksis di masyarakat adalah surat kabar atau koran. Walau harus diakui eksistensi surat kabar khususnya cetak terus menurun seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang memfasilitasi munculnya media media berbasis digital. Koran selama ini dipahami sebagai media yang memiliki fungsi bukan saja sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki peran mengedukasi masyarakat, memberi hiburan dan juga melakukan kontrol sosial.
Pada sisi lain, koran sesungguhnya juga memiliki peran untuk menumbuhkan budaya baca dalam masyarakat. Keterbatasan akses terhadap perpustakaan sementara distribusi koran yang lebih menyebar dan dekat dengan masyarakat membuat masyarakat lebih gampang membaca koran dibanding dengan membaca buku buku di perpustakaan. Cara
penyajian bahasa koran yang lebih mudah dipahami membuat koran menjadi bacaan alternatif bagi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, maka keberadaan surat kabar dengan konten berita yang ditayangkannya telah ikut berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat serta menjadi media penyebar informasi yang efektif (Hanief et al., 2021).
Berita sebelum sampai ke pembaca mengalami proses pengolahan yang rumit. Hal yang sering  mencengangkan banyak pembaca adalah bagaimana berita suatu peristiwa atau kejadian dalam waktu singkat --untuk media onlie dalam hitungan menit sementara untuk media cetak dalam hitungan jam--  telah menjadi berita yang bisa dinikmati banyak orang  (Wibisono, 1991).
Bagaimana proses sehingga apa yang baru terjadi, beberapa menit kemudian sudah menjadi narasi dalam bentuk berita yang secara menarik dan  bisa menjelaskan sebuah kejadian  dengan sangat detailnya?
Secara sederhana berita dipahami sebagai pelaporan atas fakta baik itu berupa kejadian/peristiwa ataupun fakta yang teraktual dinilai penting dan menarik. Dalam proses pembuatan berita, ada tiga unsur yang saling berhubungan yakni institusi media (processor ), sumber ( suppliers ) dan audiens ( consumers ). Berita dibuat dan dikirimkan ke publik tidak hanya sekadar sebagai informasi peristiwa saja, namun berita juga akan membawa pengaruh kepada audiens yang
membacanya. Berita biasanya tidak sekadar menyampaikan informasi tentang sebuah kejadian, namun berita juga dipakai untuk memberikan pengaruh kepala publik (masyarakat) yang membacanya. Ada beberapa kriteria tertentu sehinga berita itu layak dipublikasikan melalui surat kabar, misalnya karena pertimbangan aktualitas atau kebaruan, memiliki kemanfaatan bagi masyarakat dan tidak melanggar kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan  (Hajad, 2018).
Bahwa untuk menghasilkan  berita dengan karakteristik seperti di atas, maka para reporter dan redaktur (editor) serta penanggung jawab pemberitaan (news room) harus melakukan komunikasi dan kerja sama secara profesional. Oleh karena itu, tentu ada kebutuhan kompetensi bagi para pekerja jurnalistik baik itu reporter, editor maupun penanggung jawab pemberitaan yang biasanya disebagai sebagai pemimpin redaksi. Kompetensi itu misalnya pengetahuan tentang nilai berita, kemampuan dan pemahamam tentang kode etik jurnalistik dan sebagainya  (Asrianti et al., 2019).
Produksi surat kabar memerlukan banyak pengaturan yang cermat, mulai dari perencanaan, pencarian berita  (peliputan), penulisan, editing hingga kemudian dipublikasikan dalam  bentuk berita yang dinikmati para pembaca. Berita yang masih mentah atau setengah mentah sebelum masuk ke bagian setting dipertimbangkan
terlebih dahulu kelayakan pemuatannya. Selain itu ditentukan panjang pendeknya, dimana penempatannya, apakah ditampilkan di halaman utama atau  cukup di halaman dalam. Semuanya dilakukan dalam tekanan waktu sehingga memerlukan kecepatan .
Dalam  melihat  proses  pembuatan (baca : produksi)  berita,  ada dua perpektif yang mempengaruhi bagaimana kejadian atau peristiwa dikemas dalam bentuk berita. Pertama, pemikiran yang memandang bahwa dalam proses ptoduksi berita selalu melakui mekanisme seleksi atau pemilihan berita  ( selection of the news ).  Seiring dengan perkembangan waktu mekanisme seleksi berita ini sekarang lebih dikenal sebagai teori gatekeeper . Teori ini mendasarkan pada pemikiran bahwa proses produski berita itu merupakan hasil dari sebuah proses seleksi atau pemilihan (Eriyanto, 2004).
Proses seleksi itu misalnya diawali dari proses seleksi yang dilakukan wartawan ketika akan meliput.
Bagaimanapun, kejadian setiap hari ini sangat b anyak dan beragam namun tidak smeua bisa diliput oleh wartawan. Wartawan harus terlebih dahulu meemilihnya. Kemudian ketika naskah itu sampai di meja editor, maka editor itu juga akan memilih bagian mana yang harus dilakukan editing. Proses seleksi berikutnya adalah bagaimana  penempatan berita  itu dalam desain cetaknya. Apakah koran itu
ditampilkan di halaman utama atau halaman yang tersembunyi. Dengan demikian, proses pembuatan berita itu tidak hanya ditentukan oleh satu pihak saja, tetapi melibatkan banyak  pihak dan berbagai kepentingan di dalamnya.
Kedua, perspektif yang dilandasi oleh pemikiran bahwa berita itu dibentuk ( creation  of the news ).  Berdasar perspektif ini, maka sebuah berita sesungguhnya dihasilkan bukan melalui seleksi melainkan melalui  proses pembentukan. Apa yang dilakukan seorang reporter dalam menuliskan berita itu berdasar dari rencana yang sudah diputuskan dalam rapat redaksi. Artinya, reporter hanya menjalankan tugas meliput atau menulis berita berdasarkan petunjuk dan arahan  atau pedoman yang sudah diberikan. Artinya sudah  ada sebuah upaya atau perencanaan untuk mengkontruski realitas dalam bentuk berita (Eriyanto, 2004).
Sebuah berita dalam perspektif jurnalistik  tentu bukan sekadar tulisan mengenai  fakta atau kejadian  atau hanya pernyataan narasumber tetapi ada pertimbangan pertimbangan tertentu sehingga sebuah kejadian atau sebuah pernyataan  bisa menjadi sebuah berita. Harus disadari, bahwa ada banyak peristiwa dan kejadian. Namun tidak semua bisa dibuat  menjadi  berita. Media massa punya pedoman dan ketentyan untuk memutuskan apakah  sebuah  peristiwa  layak dibuat menjadi  berita. Media massa mempunyai
standar tertentu terkait berita yang bisa dimuat.
Dalam menentukan kelayakan sebuah berita untuk dipublikasikan, maka masing masing redaksi media massa memiliki pertimbangan pertimbangan khusus. Dengan demikian, apa yang dihasilkan wartawan dari lapangan dalam bentuk  berita, nanti pada gilirannya akan diseleksi olah jajaran redaksi. Proses editing yang  dilakukan  editor  untuk bukan saja sekadar  mengoreksi kesalahan ejaan, tetapi juga mengoreksi secara substansi apakah berita tersebut sejalan dengan visi dan misi redaksi dan kebijakan redaksional (Ali Salim, 2007).
Dalam setiap hari, akan banyak fakta  berupa peristiwa yang terjadi. Bukan itu saja, redaksi juga akan banyak menerima kiriman hasil rilis dari berbagai pihak yang ingin membuat publikasi di media. Demikian banyaknya bahan berita tersebut tentu akan dilakukan seleksi yang menyangkut kualitas berita dengan news valuenya juga pertimbangan lain yang sejalan dengan kepentingan redaksi.(Krisdinanto, 2014)
Media massa memiliki standar tersendiri  untuk memilih berita atau foto jurnalistik  yang dianggap menarik dan sejalan dengan visi dan misi  organisasi media. Itulah kemudian yang membuat media massa memandang penting untuk membuat sebagai kebijakan redaksional yang bertujuan menjadi  pedoman dan
panduan  dalam pembuatan berita atau pedoman  untuk memutuskan dimuat dan tidaknya sebagai naskah berita. Kebijakan redaksional disusun tentu dengan mempertimbangkan banyak kepentingan seperti segmentasi    pembaca, visi  misi organisasi media    dan kepentingan pemilik media yang biasanya terkait dengan kepentingan ekonomi (iklan)  (Andhita, 2021).
Kebutuhan adanya kebijakan redaksional sebuah media massa biasanya dikaitkan dengan kepentingan jangka panjang media massa. Bagaimanapun, media massa diciptakan tidak untuk jangka pendek tetapi agar  bisa bertahan hingga jangka panjang. Sehingga media massa butuh menyiapkan tata kelola dan pedoman pengelolaana  keredaksian. Harapannya, tentu ketika media mssa tetap eksis akan memiliki pengaruh dalam masyarakat. Kekuatan bisa mempengaruhi  masyarakat inilah  yang kemudian membuat masing masing media membuat kebijakan redaksional  sebagai sebuat strategi untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan media massa (Mukhriyyah et al., 2019).
Ketika awal – awal reformasi  1998 lalu, banyak kalangan yang beramai-ramao mendirikan media massa. Baik itu para pengushaha, politisi, birokrtasi hingga pegiata sosial yang tertarik utuk memiliki media. Hal tersebut sungguh dipahami karena media massa saat    itu dianggap menjadi kekuatan yang punya pengaruh
besar dalam mempengaruhi opini masyarakat. Dalam kondisi tersebut, maka kemudian para pemilik   media  dengan beragam  latar belakang tersebut tentu akan memiliki kepentingan yang berbeda-bedara. Dalam situasi  seperti itu, maka kemudian apa  yang ada dalam pikiran  pemilik modal dituangkan dalam bentuk kebijakan redaksional  demi mengamankan aspek kepentingan pemilik modal tersebut.
Organisasi media pada umumnya akan beroperasi dalam kungkungan situasi yang penuh dengan tekanan. Tekanan itu bisa jadi berasal dari kepentingan atau aspirasi masyarakat luas, kepentingan pelanggan, kepentingan kelompok tertentu (bisa LSM, partai politik) dan juga bisa juga tekanan itu berasal dari pemeirntah. Implikasi dari berbagai tekanan tersebut, akan membuat media menjadi bias dalam mengkonstruksi realitas karena harus mengakomodasi kepentingan tertntu. Disinilah kemudian media massa melakukan pemihakan-pemihakan tertentu (Rasid, 2011).
Harian Bhirawa merupakan salah satu media cetak lokal di Jawa Timur yang masih mampu bertahan di usia yang ke 54 sekarang ini. Sebuah capaian yang tidak mudah dilakukan di tengah terus bertumbangannya media massa utamanya media cetak menghadapi ketatnya persaingan. Sebagai media yang mengusung    slogan Mata Rakyat Mitra Birokrat , Harian Bhirawa memilih segmen
khusus yakni di kalangan pemerintahan. Pilihan pasar yang unik inilah yang kemudian membuat Harian Bhirawa memiliki kebijakan redaksional yang berbeda dengan media-media massa umum lainnya. Salah satu kekhasaan kebijakan redaksional Harian Bhirawa tersebut tidak lain karena segmentasi pembaca yang khusus yakni kalangan pemerintahan  (Ali Salim, 2007).
Sebuah berita dinilai layak atau tidak untuk ditayangkan akan sangat dipengaruhi bagaimana kebijakan redaksional masing masing media demikian juga yang berlaku di Harian Bhirawa. Artinya, sebuah fakta atau kejadian yang secara teoritis memiliki nilai berita yang baik bagi media massa lain, namun sangat mungkin tidak akan lolos seleksi kalau tidak sejalan dengan kebijakan redaksional yang berlaku di Harian Bhirawa .
Oleh karena itu, menjadi menarik untuk melihat bagaimana kebijakan redaksional Harian Bhirawa  itu dibuat sehingga mampu bertahan hingga sekarang ini. Penggunaan Teori Hirarki Pengaruh yang digagas Shoemaker-Reese menjadi relevan digunakan sebagai pisau analisa untuk melihat bagaimana pengaruh masing- masing level dalam penentuan kebijakan redaksional Harian Bhirawa.
Bagaimanapun dalam menyikapi setiap peristiwa/kejadian butuh kebijakan redaksional yang akan menjadi panduan bagi segenap anggota redaksi untuk
bersikap.  Dengan demikian media massa akan lebih memiliki pijakan dam merespon sebuah  situasi. Pada gilirannya media akan menjadi kekuatan yang bisa dipercaya karena memiliki pedoman dan kebijakan yang selalu menjadi pedoman  bagi redaksi dalam bersikap (Kedoh, 2018).

## Kebijakan Redaksional
Surat kabar yang diatur dengan baik akan membuat kegiatan pemberitaan berlangsung secara tenang dan professional. Jika pun ada ketegangan karena tekanan waktu atau pada saat menit menit terakhir mendekatan deadline hal itu tidak akan tampak di permukaan. Pembaca barangkali hanya bisa melihat bahwa semuanya baik baik saja terbukti dari penerbitan yang lancar-lancar saja. Padahal, sesungguh hampir setiap hari akan terjadi tegangan di ruang redaksi  terkait pemberitaan  yang akan diproduksinya (Firdausi et al., 2018).
Ada dua ciri yang membuat surat kabar itu terlihat unik. Pertama, bahwa isinya tiap hari berubah-ubah. Tidak pernah isi berita hari ini sama dengan berita hari kemarin dan juga besok. Bagi surat kabar yang terbit beberapa kali dengan edisi edisi yang berlainan satu sama lain dalam satu hari, misalnya pagi, siang dan sore tentu akan lebih ruwet  lagi. Ciri kedua ialah ketidakawetannya. Surat kabar yang lama lainnya adalah harian, tidak bisa disimpan lama dan harus segera diedarkan pada hari itu juguga. Jika tidak, harian itu menjadi
basi atau tidak laku lagi, dan surat kabar pun akan gulung tikar (Wibisono, 1991).
Dalam menghadapi tantangan dan persoalan yang seperti itu maka kemudian menjadi penting akan adanya sebuah kebijakan redaksional yang akan mengatur semua proses jurnalisme yang dilakukan oleh media. Kebijakan itu akan mengatur bagaimana proses perencanaan pemberitaan (planning), pedoman peliputan (reporting), tata dan petunjuk penulisan (writing) dan juga pedoman dan ketentuan penyuntingan naskah berita (editing) hingga kadang menyangkut proses bagaimana distribusi dan publikasi media  tersebut  (Wardani, 2016).
Dalam proses yang dilakukan untuk memproduksi berita di media massa maka kebijakan redaksional menjadi jantungnyanya atau pengendali internal yang berlaku di ruang redaksi
Keberadaan kebijakan redaksional ini  akan mengendalikan dan  mengontrol konten berita yang akan ditayangkan sesuai rubrikasi media tersebut. Adanya keterbatasan halaman rubrikasi di media massa atau koran membuat sebuah berita bisa diterbitkan atau tidak. Tentu saja keputusan untuk memuat atau tidak berita sudah melalui pertimbangan redaksi yang mendalam. Pertimbangan pertimbangan tersebut bisa jadi menyangkut nilai berita (news value), relasi dengan pembaca/pelanggan atau terkait dengan visi dan misi organisasi media atau
pertimbangan lainnya. Pertimbangan pertimbangan inilah yang kemudian dipahami dan diterjemahkan dalam kebijakan redaksional (Irwan, 2013).

## Lima Level Pengaruh
Shoemaker-Reese  melalui teorinya Hirarki Pengaruh mencoba menjelaskan bahwa pemberitaan media dipengaruhi oleh faktor faktor yang berasal dari kondisi eksternal dan internal  organisasi media. Selanjutnya, pengaruh pengaruh ini menurut Shoemaker-Reese bisa dibagi dalam lima level (hirarki). Dari faktor internal terdiri dari tiga level yakni individu pekerja media ( individual level ), rutinitas media ( media routines level ),  organisasi media ( organizational level ),  sementara faktor ekternal terdiri dari level luar media ( extramedia level ), dan level  ideologi
( ideology level ) (Reese, 2014).
Melalui teorinya tersebut Shoemaker-Reese mendiskripsikan bahwa isi media sesungguhnya ketika disampaikan kepada audiens tidaklah muncul dari ruang hampa yang bebas dari berbagai kepentingan dan bukan pula ditransmisikan melalui medium yang bebas kepentingan, namun isi berita yang disalurkan media sudah merupakan hasil  dari berbagai kepentingan dan  pengaruh kondisi internal organisasi media dan eksternal organisasi media (Krisdinanto, 2014).
Kondisi internal media lebih merujuk kepada kepentingan individu
reporter sebagai pemburu berita, aktivitas rutin media dan kepentingan dari pemilik media. Sementara kondisi eksternal media merujuk pada pihak luar yang berhubungan dengan media misalnya pemasang iklan, pemerintah, masyarakat, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.  Faktor eksternal lainnya yang dinilai memiliki dampak pada isi media adalah ideologi.  Secara singkat lima level yang mempengaruhi isi pemberitaan media adalah sebagai berikut :

## 1. Pengaruh Individual
Level paling awal yang dipandang akan berpengaruh pada isi berita media adalah level individual. Pengaruh ini lebih dikarenakan oleh faktor bagaimana karakteristik individu yang bersangkutan. Karakter ini menyangkut misalnya latar belakang sosial kehidupannya, latar belakang Pendidikan maupun terkait kompetensi individu sebagai pekerja media. Wartawan yang memiliki Pendidikan jurnalistik tentu akan berbeda dengan wartawan yang tidak memiliki latar belakang jurnalistik sama sekali. Demikian juga wartawan yang memahami tentang kode etik jurnalistik secara baik tentu akan sangat berbeda dengan mereka yang tidak menguasai sama sekali. Prinsipnya level individual ini lebih merujuk pada kualitas, kapasitas dan pengalaman  wartawan yang bersangkutan. Demikian latar belakang kehidupan sosial yang bersangkutan juga
akan bisa berdampak dalam memahami sebuah realitas yang dihadapinya.
2. Pengaruh Rutinitas Media
Level pengaruh rutinitas media ( media routines ) lebih dipahami sebagai  sebuah kebiasaan sehari-hari yang dilakukan organisasi media dalam mengemas dan memproses berita. Secara umum, rutinitas yang dilakukan media dalam mengemas berita dibangun oleh tiga unsur yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Ketiga unsur tersebut  adalah  sumber berita, organisasi media dan khalayak. Sumber berita akan sangat menentukan isi berita karena dari sinilah materi berita berasal. Selanjutnya, proses pengemasan berita akan ditentukan oleh tata kerja organisasi media yang bersangkutan.
Unsur berikutnya adalah khalayak yakni konsumen, pelanggan atau pembaca media.  Unsur ini menjadi penting bagi media karena kepada khalayaklah    semua proses dan pengemasan berita akan ditujukan. Dengan demikian kebutuhan dan kepentingan khalayak menjadi salah satu faktor pertimbangan yang mmenentukan. Misalnya, apa yang sedang disukai, disenangi dan dibutuhkan oleh khalayak akan selalu menjadi perhatian redaksi. Oleh karena, dalam rutinitas keredaksian mendiskusikan dan mengikuti perkembangan khalayak menjadi salah satu kebutuhan yang dilakukan oleh redaksi.

## 3. Pengaruh Organisasi Media
Organiasasi media menurut Shoemaker-Reese dinilai lebih besar dampaknya bagi isi pemberitaan media. Karena melalui organisasi media inilah yang kemudian akan muncul kebijakan dan regulasi yang mengatur media termasuk di dalamnya  masalah redaksional.  Kebijakan redaksional    media juga menjadi penentu utama dalam merumuskan hal yang boleh dan yang tidak boleh dalam peliputan pemberitaan.
Dengan demikian organisasi media lebih menjadi  penentu dalam merumuskan hal hal yang menyangkut keredaksian. Melalui organisasi media ini pulah kepentingan pemilik modal akan tunjukkan. Pemilik modal tentu akan memiliki kepentingan agar kebijakan redaksional tidak akan mengganggu model bisnis medianya. Misalnya menjaga agar pemberitaan tidak menggangu hubungan baik dengan para pemodal ataupun pemasang iklan.

## 4. Pengaruh Luar Organisasi Media
Faktor faktor berikutnya yang bisa mempengaruhi isi pemberitaan media adalah terkait dengan pihak pihak di  luar media. Pihak tersebut misalnya adalah narasumber berita. Narasumber tentu akan sangat menentukan bagaimana isi berita itu dikonstruksi. Karena pada dassarnya sebuah berita itu disusun dengan
berdasarakan pada informasi yang disampaikan narasumber. Faktor berikutnya misalnya adalah pemasang iklan. Bagaimanapun media pasti akan sangat berharap eksistensinya  bisa berlangsung lama. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah bagaimana memiliki sumber pendapatan yang cukup dengan demikian menjaga hubungan baik dengan para pemasang iklan menjadi pertimbangan dalam pemberitaan media. Sehingga tentu media akan sangat mempertimbangkan kepentingan  para pemasang iklan.  Faktor penentu berikutnya adalah pemerintah. Sebagai pemegang regulasi  pemerintah akan sangat bisa mempengaruhi  media. Bahkan pemerintah bisa memberikan penekanan penekanan melalui kekuasaan membuat Undang Undang dan peraturan lain yang dibuatnya. Dan masih banyak faktor faktor di  luar media yang akan sangat mempengaruhi isi media.

## 5. Pengaruh Ideologi
Ideologi sebagai faktor yang mempengaruhi isi pemberitaan media dengan mendasarkan pada pemikiran bahwa ideologi merupakan serangkaian konsep nilai-nilai yang menjadi landasan seseorang untuk menilai atau menafsirkan tentang sesuatu. Orang yang memiliki ideologi tertentu akan membuat sesorang tersebut akan menilai dan menafsirkan realitas sesuai nilai yang diyakininya. Bahwa ideologi merupakan serangkain nilai
nilai yang membentuk sebuah konsepsi cara berpikir. Sehingga ideologi yang dianut seseorang akan berpengaruh juga dengan bagaimana    sesorang itu menafsirkan realitas yang dihadapi. Dibanding dengan level yang lain, tentu saja faktor ideologi lebih bersikap abstrak karena lebih merupakan cara seseorang untuk memandang  dan menilai sesuatu berdasar keyakinan  atas nilai nilai yang dianutnya.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.    Dalam pendekatan kualitatif, pengelolaan data dilakukan dengan memperhatikan  hal hal  detail atau khusus, secara berkelanjutan dan selalu mempertanyakan realitas yang nampak dalam permukaan.  Pendekatan kualitatif dipenuhi dengan pertanyaan dan pertanyaan kembali dari jawaban yang didapat dari pertanyaan sebelumnya. Peneliti tidak  bisa serta merta menerima jawaban jawaban dari informan yang didapat . Peneliti harus mmenggali lebih dalam dan  lebih jauh dari setiap respons balik yang didapat sampai menemukan sebuah fakta yang bisa menjelaskan fenomena  yang tengah diteliti (Deddy Mulyana., 2008).
Dalam penelitian kali ini akan memakai dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui proses wawancara, observasi dan diskusi dengan informan yang berasal dari
redaksi Harian Bhirawa. Informan ini terdiri dari mantan pemimpin redaksi, pemimpin umum, redaktur pelaksana, kalangan redaktur dan reporter harian Bhirawa. Pemilihan narasumber dikaitkan dengan tanggung jawab dan kompetensi informan terkait dengan fenomena yang sedang diteliti.
Sementara langkah observasi dilakukan dengan memperhatikamn proses proses redaksi utamanya pada saat pelaksanaan rapar-rapat redaksi terkait liputan yang akan dilakukan jajaran reporter Harian Bhirawa. Sementara terkait data sekunder, peneliti dapatkan melalui proses studi literasi. Data data yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi dan studi pusataka tersebut selanjutnya dilakukan langkah katergorisasi dam disajikan secara diskriptif.
Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam kebijakan redaksional Harian Bhirawa dengan menggunakan pendekatan Teori Hirarki Pengaruh  Shoemaker & Reese.  Menggunakan penelitian  secara kualitatif ini memiliki sifat sempit, khusus dan mendalam. Dan selanjutnya,  hasil  data yang  diperoleh  akan  `dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga dapat menggambarkan secara spesifik mengenai kebijakan redaksional Harian Bhirawa yang menjadi penelitian.

## HASIL PENELITIAN
Konsep kebijakan redaksional yang diberlakukan di Harian Bhirawa merupakan pedoman yang menyangkut semua proses aktivitas jurnalisme. Kebijakan itu misalnya menyangkut bagaimana perencanaan liputan dilakukan, bagaimana wartawan Bhirawa membangun relasi dengan narasumber, bagaimana struktur pedoman penulisan yang digunakan hingga mengatur bagaimana sebuah kejadian ditulis dalam berita yang khas Bhirawa.
Merujuk pada Pedoman Peliputan dan Penulisan Berita (2011) misalnya menjelaskan bahwa tata cara penulisan berita di Harian Bhirawa  haruslah memiliki muatan yang bersifat ‘birokrasi’. Artinya, pemberitan yang berasal dari kejadian/peristiwa selalu dihubungkan dengan wilayah birokrasi.
Sebagai gambaran, misalnya terjadi peristiwa pembunuhan, maka kejadian itu tidak menarik bagi wartaan Bhirawa kalau korban dan pelaku pembunuhan tidak ada kaitannya dengan birokrasi. Peristiwa tersebut baru menarik kalau misalnya korban atau pelaku adalah orang dari birokrasi.  Demikian juga misalnya ada bencana, maka selain akan memberitakan bagaimana bencana itu terjadi berikut jumlah korbannya sebagaimana kelengkapan berita yang menyangkut ketentuan 5W + H ( what, who, when,
where, why, dan how )  maka bagi wartawan Bhirawa pemberitaan juga akan
dihubungkan dengan instansi apa yang bertanggng jawab dengan masalah tersebut dan apa yang akan dilakukan. Singkatnya, pemberitaan di Harian Bhirawa harus selalu berhubungan dan berkaitan dnegan kerja kerja birokrasi pemerintahan.
Konsep hirarki pengaruh terhadap isi pemberitaan di Harian Bhirawa sebagai mana teori disampaikan Shoemaker – Reese  dari hasil penelitian memang memiliki dampak terhadap pemberitaan Harian Bhirawa.  Dalam konteks level individual misalnya, kualitas dan karakteristik wartawan Bhirawa memang berbeda-beda. Kondisi itu kemudian akan berdampak dengan bagaimana redaksi harus mendistribusikan masing masing wartawan ke pos yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan redaksi. Misalnya wartawan yang memiliki pengalaman dan penguasaan materi yang bagus terkait dengan politik maka wartawan yang bersangkutan akan ditempatkan di pos legislative (DPRD) yang akan berhubungan dengan isu-isu politik. Latar belakang wartawan yang kuat dari sisi ekonomi dan keuangan juga akan ditempatkan pada pos yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi. Ketidaktepatan penempatan wartawan pada pos peliputan akan berdampak pada kualitas penulisan dan juga hubungan dengan narasumber.
Dalam menjaga kualitas liputan di Harian Bhirawa, pihak redaksi juga memiliki catatan terkait kualifikasi
wartawan yang ada. Karena memang ada pos pos khusus yang membutuhkan kualifikasi khusus untuk menempatkannya. Misalnya terkait pos pos strategis seperti pos di Gedung Negara Grahadi dan kantor Gubernur. Pos ini menjadi pos yang strategis bagi harian Bhirawa karena dari pos inilah akan berdampak pada masa depan harian Bhirawa. Pos peliputan di Kantor Gubernur atau di Gedung negara Grahadi menjadi pusat liputan dari Harian Bhirawa. Demikian juga di pos pos liputan di  Kantor Bupati/Walikota seluruh wilayah di Jawa Timur selalu menjadi perhatian redaksi. Karena dari pos inilah kemudian akan berdampak pada hubungan redaksi dan kelancaran iklan dari pemerintah daerah.
Selanjutnya level rutinitas media dimaknai sebagai kegiatan rutin yang sudah terbiasa dilakukan redaksi. Dalam kegiatan rutin ini misanya menyangkut bagaimana rapat-rapat keredaksian yang digelar hingga pola komunikasi yang harus dijalan antar pos  peliputan. Misalnya dalam membuat sebuah berita,  redaksi membuat ketentuan agar sebuah isu dibangun dengan melibatkan banyak pos liputan. Harapannya agar sebuah berita yang akan diangkat sebagai liputan Harian Bhirawa dibuat secara  Bersama-sama  dan bersinergi antar liputan. Sehingga isu terkait berita tersebut tidak hanya didominasi oleh wartawan dalam pos tertentu saja.
Misalnya  ketika akan meliput isu tentang pengentasan kemiskinan, maka selain akan ditulis oleh wartawan yang berada di pos pemerintahan (eksekutif) juga harus melibatkan  wartawan yang berada di pos legislative (DPRD) dan pos peliputan lain yang relevan dengan isu atau topik berita yang akan ditulis. Dengan demikian, topik yang ditulis akan lebih komprehensif dan berimbang.
Dalam rangkaian proses memproduksi berita di Harian Bhirawa ada beberapa kegiatan rutin yang mempunyai pengaruh misalnya ada kegiatan rutin berupa rapat liputan, rapat plotting berita dan rapat evaluasi redaksi. Rapat liputan berupa rapat yang dipimpin oleh koordinator liputan (korlip) bersama dengan para reporter bertujuan untuk merancang agenda liputan harian. Rapat plotting berita dipimpin oleh pemimpin redaksi dengan jajaran redaktur (editor) bertujuan untuk menentukan berita berita yang masuk dalam rubrikasi halaman. Dalam rapat ini juga untuk menentukan berita apa saja yang akan jadi headline dan berita apa saja yang tidak bisa ditayangkan karena berbagai pertimbangan. Dalam rapat inilah nanti akan terjadi perdebatan terkait nasib berita yang dibuat wartawan dikaitkan dengan kebijakan redaksional.
Kemudian setiap akhir pekan juga dilakukan rapat evaluasi redaksi yang dipimpin pemimpin redaksi dengan diikuti segenap redaktur dan wartawan (reporter).
Dalam rapat ini akan dilakukan evaluasi terkait kinerja keredaksian.  Kegiatan rutin yang dilakukan redaksi Harian Bhirawa merupakan salah satu upaya untuk menjaga kualitas dan standar berita. Sehingga dengan demikian produksi berita yang ada di Harian Bhirawa akan lebih merupakan produk yang dikontrol oleh redaksi. Wartawan tidak akan  bisa mendominasi konten berita yang ditulisnya.
Dalam hal menentukan  topik yang akan diliput misalnya, biasanya akan diputuskan dalam rapat bersama yang melibatkan reporter dan redaktur (editor). Masing masing reporter akan melaporkan kondisi di pos peliputan  masing masiong terkait juga dengan agenda acara yang ada di lingkungan pos yang ditempati. Selanjutnya  koordinator liputan    akan memutuskan  materi apa yang harus diliput serta siapa saja yang akan ikut meliput topik tersebut. Untuk menjaga kualitas dan komprehensif  materi  liputan  setiap topik atau isu liputan bisa dikerjakan oleh 2 reporter atau lebih.
Faktor media eksternal, yaitu pihak-pihak di luar media yang mempengaruhi media tersebut, antara lain sumber berita,  para pembaca/pelanggan, pemasang  pengiklan, dan media lain atau lembaga lain diluar media seperti pemerintah.  Di  Harian Bhirawa, maka pihak eksternal yang berpengaruh dalam kebijakan redaksional adalah pasar atau pelanggan Bhirawa. Sebagai koran yang
memilih pangsa pasar adalah birokrasi, maka dengan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan  birokrasi akan menjadi perhatian khusus bagi redaksi.
Dari data yang dimiliki Bhirawa, langganan terbesar Bhirawa tidak lain adalah pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/Kota se Jawa Timur. Dalam memperkuat pemberitaan, wartawan wartawan Bhirawa lebih diprioritaskan untuk meliput di kantor kantor pemerintahan. Apapun yang terjadi di birokrasi – pemerintahan, wartawan Harian Bhirawa harus tahu terlebih dahulu  (Ali Salim, 2007)
Level terakhir adalah ideologi, maka ideologi yang dimainkan Harian Bhirawa adalah sejalan dengan pemerintah. Kebijakan redaksional terkait ideologi akan sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. Kondisi ini misalnya terbaca dari isu isu yang diambil Harian Bhirawa lebih banyak yang berkaitan dengan isu dan kebijakan pemerintah. Namun kebijakan redaksional tidak serta merta menjadi corong bagi pemerintah tetapi lebih pada upaya mendorong dan memberitakan kebijakan pemerintahan itu dalam perspektif kritis. Artinya,  isu isu yang menjadi perhatian Harian Bhirawa adalah yang terkait dengan kebijakan pemerintah.
Inilah yang kemudian membuat Harian Bhirawa berbeda dnegan media massa lain yakni perspektif birokrasi yang
selalu ditunjukkan dalam  setiap penulisan berita yang  ada.  Dalam konteks Harian Bhirawa, maka level pengaruh ideologi ini lebih berupa pada orientasi pemberitaan Harian  Bhirawa yang lebih mengarah pada jurnalisme positif yakni jurnalisme yang membangun optimisme  dan upaya upaya untuk meningkatkan produktivitas  sejalan dengan pembangunan nasional

## KESIMPULAN
Hasil penelitian yang dilakukan terkait kebijakan redaksi Harian Bhirawa dalam perspektif Teori Hirarki Pengaruh memberikan hasil sebagai berikut :
Level pengaruh terhadap isi pemberitaan di Harian Bhirawa dari internal organisasi sangat ditentukan oleh level organisasi media. Karena beberapa hal yang terkait pemberitaan sudah ada pedomannya yang kemudian dimanifestasikan dalam rutinitas media. Rutinitas media lebih merupakan perwujudan  upaya dalam menjaga dan menjalankan    kebijakan redaksional yang sudah ditetapkan. Ketika ada hal hal yang bersifat problematik maka keputusan terakhir ada di tangan pemimpin redaksi selaku penanggung jawab pemberitaan. Misalnya ada beberapa berita yang rawan atau berpotensi menimbulkan persoalan, keputusan diserahkan kepada pemimpin redaksi .
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa redaktur harian
Bhirawa mendapatkan data bahwa pedoman redaksional yang telah ditetapkan pemimpin  umum menjadi pedoman yang sangat baku dalam mengatur pemberitaan di Bhirawa. Misalnya soal ketentuan peliputan atas topik berita yang melibatkan banyak pos liputan harus dilaporkan terlebih dahulu ke koordinator liputan untuk mengatur bagaimana liputan tersebut dikerjakan. Sehingga semua liputan yang dihasilkan merupakan hasil kerja bersama dan sudah sepengetahuan pejabat    yang bertanggung jawab tentang liputan.
Kemudian ketika menyangkut level pengaruh dari eksternal, maka yang terlihat adalah bahwa kebijakan redaksional sangat dipengaruhi oleh pasar dan pihak yang memberi kontribusi pendapatan pada Bhirawa.  Hal ini misalnya terbaca dari kebijakan redaksional untuk menjaga agar pemberitaan tidak menggangu pihak pihak yang berkontribusi bagi Harian Bhirawa, misalnya pemasang iklan, tidak menyinggung perasaan gubernur atau pejabat tertentu yang dinilai bisa berdampak pada nasib Harian Bhirawa.
Dari pengakuan beberapa sumber di jajaran  redaksi Harian Bhirawa juga terungkap bahwa Redaksi Harian Bhirawa sangat hati-hati ketika menulis konflik yang melibatkan Gubernur. Kebijakan tersebut dilandasi karena memang eksistensi Harian Bhirawa masih sangat tergantung dari pasar dan distribusi koran yang didominasi oleh instansi yang ada di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur. Walaupun di luar pangsa  pasar/ pelanggan tersebut, juga ada pasar dan pelanggan yang berasal dari pemerintah kabuptan/kota di Jawa Timur lainnya dan beberapa instansi lain seperti BUMD, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah  dan pihak lain yang punya kepentingan dengan birokrasi dan pemerintaham.
Situasi semacam itu, ketergantungan yang tinggi terhadap pasar di Pemerintah Provinsi Jatim bukan tanpa disadari risikonya oleh jajaran pimpiunan Harian Bhirawa. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan  terhadap pasar di Pemerintah Provinsi Jatim, redaksi juga terus mendorong pengembangan pangsa pasar baru di daerah. Dan upaya itu sudah menunjukkan hasilnya dengan melihat pertumbuhan pelanggan di luar daerah yang terus bertambah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Salim. (2007). Pedoman Redaksional dan Kode Etik Wartawan (ke-1).
Harian Bhirawa.
Andhita, P. R. (2021). Hierarki Pengaruh Dalam Pemberitaan Gibran Sebagai
Kandidat Walikota Surakarta Di
Solopos.com. Avant Garde , 9 (1), 35. https://doi.org/10.36080/ag.v9i1.1242 Asrianti, N., Herman, A., &  Akifah, A. (2019). Kebijakan Redaksi Kompas TV Makassar Dalam Menayangkan Berita. Mediakom , 2 (2), 135. https://doi.org/10.32528/mdk.v2i2.19
26 Cangara, H. (2005). Pengantar Ilmu Komunikasi . Raja Grafika Persada.
Deddy Mulyana., S. (2008). Metode
Penelitian
Komunikasi :  Contoh
contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis (Ed 2). Remaja Rosdakarya.
Eriyanto. (2004). Analisis Framing . LKiS. Firdausi, A. H., Setianingrum, V. M., & Sos, S. (2018). Studi kebijakan redaksional pada Times Indonesia. Commercium , Volume 01 (Penerapan Jurnalisme Positif dalam Media Online (Studi Kebijakan Redaksional pada TIMES Indonesia)).
Hajad, V. (2018). MEDIA DAN POLITIK (Mencari Independensi Media Dalam Pemberitaan Politik). SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi , 2 (2). https://doi.org/10.35308/source.v2i2.2 95
Hanief, L., Rafiqoh, P. A. H., & Akhmad, B. A. (2021). Kebijakan Redaksional Radar Banjarmasin pada Pemberitaan Kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan. Jurnal Kajian Jurnalisme ,
4 (2), 134. https://doi.org/10.24198/jkj.v4i2.2935
4
Irwan, A. A. U. (2013). DALAM PENYIARAN BERITA KRIMINAL DI KOTA MAKASSAR Editorial Policy of Daily Berita Kota Makasar in Reporting Criminal News in Makassar City. Jurnal Komunikasi KAREBA , 361–368.
Kedoh, L. N. (2018). Kebijakan
Redaksional Surat Kabar Flores Pos
Dalam Mempertahankan Eksistensi.
Jurnal Nomosleca , 4 (2). https://doi.org/10.26905/nomosleca.v4 i2.2547
Krisdinanto, N. (2014). Anomali dan Teori Hirarki Pengaruh terhadap Isi Media. Komunikatif , 3 (1).
Mukhriyyah, W., Yasin, B., Tarifu, L., & G, M. S. (2019). Kebijakan Redaksional LKBN Antara Biro Sultra Dalam Pemberitaan Kekerasan Seksual Anak Dan Perempuan di Sulawesi Tenggara. Online Jurnalistik , 1 (1), 27–40.
Rasid, A. (2011). POLA INTERAKSI PERS, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MEMBENTUK SISTEM PERS PANCASILA:Suatu Analisis
Retrospektif. Sosiohumaniora , 13 (2). https://doi.org/10.24198/sosiohumani ora.v13i2.5516
Reese, P. J. S. and S. D. (2014). Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective (3rd ed.). Routledge:
Wardani, M. I. A. (2016). Hirarki Pengaruh
Dalam Pemberitaan Mengenai Pernyataan Donald Trump Kepada Iislam di Republika Online. Skripsi. Jakarta: Universutas Islam Negeri Syarif Hidayatullah . Wibisono, C. (Ed.). (1991). Pengetahuan Dasar Jurnalistik (Ed 1). Media Sejahtera.