## Erna/Barakuda 45 3 (2), 109-115
e-ISSN : 2656-7474 DOI:https://doi.org/10.47685/barakuda45.v4i1.208 2021
Implementasi Kebijakan Pemenuhan Ketersediaan Bahan Baku Industri Perikanan di Wilayah Pesisir Pulau Jawa
Erna 1*)
1 Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Jl. Perjuangan No. 17 By Pass Cirebon, Indonesia , Jawa Barat Indonesia
*) Email: erna.untag1945@gmail.com

## ABSTRAK
Perairan  Laut  Jawa  merupakan  wilayah  aktivitas  perikanan  tangkap  terpenting  di  wilayah pesisir  Jawa  ditinjau  dari  jumlah  armada  penangkapan,  jumlah  nelayan,  jumlah  industri perikanan  serta  potensi  pasar  berikut  prasarananya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan ketersediaan bahan baku guna memenuhi pasokan  ikan  khususnya  industri  pengolahan.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  cluster analysis.  Data  yang  diambil  meliputi  data  sekunder  dan  primer.  Hasil  penelitian  diperoleh bahwa  kebijakan  pemenuhan  ketersediaan  bahan  baku  ikan  dapat  dilakukan  dengan pengelompokan pelabuhan perikanan berdasarkan aspek operasional dan distribusi di wilayah pesisir Jawa. Secara geografis pengelompokkan pelabuhan perikanan di wilayah pesisir Jawa dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu bagian barat, tengah dan timur. Pengelompokan tersebut didasarkan  pada  tingkat  kemiripan  aktivitas  pelabuhan  perikanan.  Implementasi  kebijakan sistem konektivitas pelabuhan perikanan pada hakikatnya berimplikasi dengan sistem logistik perikanan. Terbentuknya sistem logistik perikanan secara terpadu diharapkan dapat mengatasi permasalahan  kekurangan  bahan  baku  industri  perikanan,  kelebihan  pasokan  dan  penurunan mutu hasil tangkapan.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Industri Perikanan, Pelabuhan Perikanan, Pesisir Jawa

## ABSTRACT
The  waters  of  the  Java  Sea  are  the  most  important  capture  fisheries  activity  areas  in  the coastal  areas  of  Java  in  terms  of  the  number  of  fishing  fleets,  the  number  of  fishermen,  the number of fishing industries as well as market potential and infrastructure. This study aims to describe the implementation of the policy on the availability of raw materials to meet the fish supply,  especially  the  processing  industry.  This  research  method  uses  cluster  analysis.  The data  taken  include  secondary  and  primary  data.  The  results  obtained  that  the  policy  of fulfilling the availability of fish raw materials can be done by grouping fishing ports based on operational  and  distribution  aspects  in  the  coastal  areas  of  Java.  Geographically,  the grouping of fishing ports in the coastal areas of Java can be divided into 3 parts, namely the western,  central  and  eastern  parts.  The  grouping  is  based  on  the  similarity  level  of  fishing port activities. The implementation of the fisheries port connectivity system policy essentially has implications for the fisheries logistics system. The establishment of an integrated fishery logistics  system  is  expected  to  overcome  the  problems  of  shortage  of  raw  materials  for  the fishing industry, oversupply and decline in the quality of catches.
Keywords : Policy Implementation, Fishery Industry, Fishing Port, Coastal Java
e-ISSN : 2656-7474 DOI:https://doi.org/10.47685/barakuda45.v4i1.208 2021

## PENDAHULUAN
Pelabuhan perikanan berdasarkan Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan  Perikanan  adalah  tempat yang  terdiri  atas  daratan  dan  perairan  di sekitarnya  dengan  batas-batas  tertentu sebagai  tempat  kegiatan  pemerintahan  dan kegiatan  sistem  bisnis  perikanan  yang digunakan  sebagai  tempat  kapal  perikanan bersandar,  berlabuh,  dan/atau  bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang  perikanan.  Peraturan  Menteri KP Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan juga bahwa  pelabuhan  perikanan  mempunyai fungsi  untuk  melaksanakan  pengusahaan berupa pelayanan pengolahan hasil perikanan  sekaligus  mempunyai  tanggung jawab untuk dapat menjamin keberlangsungan  suplai  bahan  baku  bagi pelaku  industri  kepelabuhan  perikanan (IKP).  Salah  satu  kegiatan  industri  yang berhubungan dengan perikanan dan dilakukan  di  dalam  pelabuhan  perikanan adalah industri pengolahan ikan.
Saat  ini  pemerintah  mulai  mendorong munculnya
aktivitas kepelabuhanan dengan mengeluarkan
kebijakan
industrialisasi  kelautan  dan  perikanan. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan No.27  Tahun  2012  tentang  Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan
Perikanan mengamanatkan bahwa integrasi sistem  produksi  hulu  dan  hilir  ditujukan untuk  meningkatkan  skala  dan  kualitas produksi,  produktivitas,  daya  saing  dan nilai  tambah  sumberdaya  kelautan  dan perikanan secara berkelanjutan serta memberikan multiplier  effect terhadap perekonomian wilayah sekitarnya.
Kawasan industrialisasi perikanan telah  tersebar  di  beberapa  pelabuhan perikanan  khususnya  di  pantura  Jawa.  Hal ini  karena  perairan  Laut  Jawa  merupakan wilayah aktivitas perikanan tangkap terpenting  di  Pantura  Jawa  ditinjau  dari jumlah  armada  penangkapan,  jumlah nelayan, jumlah industri pengolahan
perikanan  serta  potensi  pasar  berikut prasarananya. Namun demikian jumlah dan aktivitas  pelabuhan  perikanan  di  Pantura Jawa,  belum  mencerminkan  gambaran perkembangan kemajuan aktivitas perikanan tangkapnya secara kualitatif dan nyata.  Lubis  et  al.  (2005)  menyatakan bahwa  hal  itu  dikarenakan  oleh  dua  hal yaitu  lemahnya  fasilitas  kepelabuhanan perikanan dan kelemahan dalam pengelolaan dan pengorganisasian kepelabuhanan  perikanan.  Disamping  itu permasalahan  ketersediaan  pasokan  ikan menjadi  hal  utama  khususnya  bagi  pihak yang  memasarkan  tujuan  ekspor  produk perikanan.  Untuk  itu  penerapan  jejaring antar  pelabuhan  perikanan  guna  menjamin ketersediaan  pasokan  ikan  terkait  dengan pemasaran  baik  lokal  maupun  ekspor menjadi  penting.  (Gumilang,  AP,  2021). Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka kebijakan pengelompokan pelabuhan perikanan khususnya di Pantura Jawa perlu digunakan  untuk  mengoptimalkan  peran dan fungsi pelabuhan perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan ketersediaan bahan baku  guna  memenuhi  pasokan  ikan khususnya industri pengolahan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan cluster analysis Analisis cluster merupakan teknik  multivariat  yang  memiliki  tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Pengelompokan  pelabuhan  berdasarkan indikator aktivitas operasional dan distribusi  pada  pelabuhan  perikanan  di pesisir  Jawa.  Data  yang  diambil  meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh  melalui  pengamatan  terhadap berbagai  aktivitas  yang  dilakukan  di pelabuhan.  Data  sekunder  diperoleh  dari beberapa  instansi  terkait  antara  lain  pihak Pelabuhan  Perikanan  dan  Pusat  Informasi Pelabuhan Perikanan Kementerian
Kelautan  dan  Perikanan.  Pengklasteran dikelompokkan berdasarkan aktivitas
e-ISSN : 2656-7474 DOI:https://doi.org/10.47685/barakuda45.v4i1.208 2021 pelabuhan  perikanan  yang  dibagi  menjadi variabel operasional berjumlah 30 variabel dan  variabel  distribusi  hasil  perikanan berjumlah 3 variabel. Variabel operasional mencakup  produksi  ikan  yang  didaratkan, perbekalan, ketersediaan sarana pelabuhan, ukuran  fasilitas  dan  frekuensi  kapal perikanan yang mendaratkan.
Variabel  distribusi  hasil  perikanan meliputi  distribusi  lokal,  luar  Jawa,  dan ekspor.  Menurut  Supranto  J  (2004) langkah  pengklasteran  dalam  analisis klaster  metode  hierarki  mencakup  tiga  hal yaitu:  Pertama,  mengukur  kesamaan  jarak. Hal  yang  penting  dalam  penggerombolan adalah bagaimana mengkuantifikasi ukuran kemiripan antar objek. Kedua, membentuk klaster secara hierarki. Metode ini menggunakan  aglomerasi.  Dalam  metode aglomerasi  tiap  observasi  pada  mulanya dianggap sebagai cluster tersendiri sehingga  terdapat  cluster  sebanyak  jumlah observasi.  Kemudian  dua  cluster  yang terdekat  kesamaannya  digabung  menjadi suatu cluster baru, sehingga jumlah cluster berkurang  satu  pada  tiap  tahap.  Ketiga, melakukan  interpretasi  terhadap  klaster
terbentuk. Tahap akhir dari analisis klaster adalah  menginterpretasikan  dari  klaster- klaster yang terbentuk.
Data  dianalisis  menggunakan  analisis klaster  metode  hierarki  dengan  diagram pohon dendogram untuk mengelompokkan pelabuhan perikanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aktivitas operasional pelabuhan perikanan  dalam  analisis  klaster  hierarki meliputi  produksi  ikan  yang  didaratkan, perbekalan, ketersediaan sarana pelabuhan, ukuran  fasilitas  dan  frekuensi  kapal perikanan yang mendaratkan hasil tangkapan.  Sedangkan  aktivitas  distribusi hasil  perikanan  dalam  analisis  klaster meliputi  distribusi  lokal,  regional,  luar Jawa,  dan  ekspor.  Hasil  analisis  klaster menggunakan  dendogram  menunjukkan terdapat  3  kelompok  pelabuhan  perikanan berdasarkan aktivitas operasional pelabuhan  dan  aktivitas  distribusinya.
Sebagaimana pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1 Dendogram dengan metode average linkage
Berdasarkan  dendogram  di  atas,  tampak bahwa pelabuhan perikanan nomor 4, 7, 5, 6,  dan  9  membentuk  klaster  terlebih dahulu. Setelah itu pelabuhan perikanan
nomor  12,  8,  10,  3,  1  dan  11  membentuk klaster.  Kemudian  pelabuhan  perikanan nomor 2 membentuk klaster baru.
e-ISSN : 2656-7474 DOI:https://doi.org/10.47685/barakuda45.v4i1.208 2021
Dengan  demikian  pelabuhan  perikanan dikelompokkan menjadi 3 klaster
sebagaimana pada tabel 1.
Tabel 1. Kelompok pelabuhan perikanan di Pesisir Jawa berdasarkan aktivitas
Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 PPN Pekalongan PPN Brondong PPS Nizam Zachman Jakarta PPP Morodemak PPN Kejawanan PPP Asemdoyong PPN Karangantu PPP Eretan Wetan PPP Bajomulyo PPI Karangsong PPP Klidang Lor PPI Bulu

## Sumber: Hasil dendogram analisis cluster
Tabel  1  menunjukkan  terdapat  tiga kelompok  pelabuhan  perikanan  di  wilayah Pesisir  Jawa  yaitu  kelompok  satu  meliputi PPN  Pekalongan,  PPP  Morodemak,  PPP Asem Doyong, PPP Eretan Wetan, dan PPI Karangsong.  Kelompok  dua  adalah  PPN Brondong,  PPI  Bulu,  PPP  Klidang  Lor, PPP Bajomulyo, PPN Kejawanan dan PPN Karangantu,  sedangkan  kelompok  tiga adalah  PPS  Nizam  Zachman  Jakarta. Dengan  demikian  di  dalam  pengelolaan pelabuhan  perikanan  khususnya  terkait distribusi  pemasaran  dalam  pemenuhan bahan  baku  industri  perikanan  dapat dikelompokkan  menjadi  tiga  kelompok. Pengelompokan  tersebut  didasarkan  pada tingkat kemiripan antar pelabuhan perikanan  berdasarkan  aktivitas  pelabuhan perikanan.
Tujuan  dilakukan  pengelompokan  ini adalah untuk mempermudah proses segmentasi  pasar  distribusi  ikan  yang mengelompokkan pasar heterogen menjadi pasar homogeny. Pada tabel 1 juga terdapat perbedaan  aktivitas  pelabuhan  dalam  tiga kelompok. PPS Nizam Zachman Jakarta di klaster  tiga  menjadi  satu-satunya  anggota klaster  sekaligus  sebagai  pemimpin  dari klaster  tersebut  sehingga  memiliki  strategi pengelolaan  yang  paling  berbeda  dengan pelabuhan-pelabuhan  perikanan  lainnya, hal  ini  karena  dilihat  dari  produksi  ikan, fasilitas pelabuhan dan distribusi pemasaran perikanan, PPS Nizam
Zachman  Jakarta  memiliki  nilai  lebih tinggi dibanding dengan pelabuhan lainnya di wilayah Pantura Jawa.
Dari  sisi  distribusi  pemasaran  ikan misalnya  PPS  Nizam  Zachman  Jakarta merupakan  pelabuhan  yang  paling  besar nilainya  yakni  80%.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  PPS  Nizam Zachman  Jakarta  menguasai  pangsa  pasar komoditas  perikanan  di  sepanjang  wilayah Pesisir  Jawa  untuk  pemenuhan  komoditas perikanan.
Produk  ikan  tersebut  dapat  diterima atau  terdistribusi  oleh  semua  segmen  di Pesisir  Jawa  yang  mencakup  wilayah Pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Disamping itu komoditas ikan juga terdistribusi  ke  wilayah  lain  di  luar  Jawa antara  lain  wilayah  Sumatera,  Bali,  dan Kepulauan  Bangka  Belitung.  Bahkan sampai  ke  tujuan  pemasaran  negara  lain (ekspor)  seperti  Jepang,  Jerman,  USA, Taiwan, Bangkok, dan RRC.
Adapun  klaster  satu  yang  terdiri  dari lima pelabuhan perikanan, PPN Pekalongan  sebagai  pemimpin  dari  klaster tersebut,  sementara  pelabuhan  perikanan lain menjadi mitra atau pendukung. Hal ini karena  berdasarkan  pada  kemampuan produksi  dan  distribusi  perikanan  yang tinggi yakni sebesar 4% dan 2% dibanding anggota  pelabuhan  lainnya  dalam  klaster satu.  Sedangkan  pada  klaster  dua  yang terdiri  dari  enam  pelabuhan  perikanan,
e-ISSN : 2656-7474 DOI:https://doi.org/10.47685/barakuda45.v4i1.208 2021
PPN Brondong menjadi pemimpin, sementara pelabuhan perikanan lain menjadi  pendukung.  Hal  ini  karena memiliki  kemampuan  produksi  yang  besar dari pelabuhan lainnya dari klaster tersebut yakni  20%  dan  distribusi  perikanan  18%. Berdasarkan  hasil  analisis,  PPS  Nizam Zachman  menjadi  pelabuhan  perikanan internasional dalam
suatu
sistem konektivitas pelabuhan perikanan di pesisir
Jawa.  Gambaran  implementasi  kebijakan sistem  konektivitas  distribusi  ikan  untuk pemenuhan  bahan  baku  industri  perikanan di  Pesisir  Jawa  dapat  dilihat  pada  Gambar 2.
Gambar 2. Gambaran implementasi kebijakan sistem distribusi ikan di Pesisir Jawa
Gambar  2  menjelaskan  adanya  sistem interaksi dalam distribusi perikanan berdasarkan  pengelompokan  pelabuhan. Masing-masing pelabuhan perikanan memerlukan  sinergi  dalam  pendistribusian bahan  baku  hasil  tangkapan  ikan.  Sinergi pelabuhan  perikanan  antara  pelabuhan sebagai pengumpan dan pengumpul diperlukan  dalam  mendistribusikan  hasil tangkapan  ikan  terutama  dalam  memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan perikanan.
Pelabuhan perikanan memiliki interaksi dalam distribusi perikanan hingga akhirnya komoditas perikanan dapat dipasarkan  ke  pasar  luar  negeri  melalui pelabuhan  perikanan  utama.  Dalam  hal  ini PPS  Nizam  Zachman  Jakarta  menjadi pelabuhan utama atau pelabuhan internasional  karena  berinteraksi  dengan pelabuhan  luar  negeri  dalam  aspek pemasaran  produk  hasil  tangkapan  yang berasal dari pelabuhan perikanan pada
kelompk 1 dan 2. Masing-masing pelabuhan  memiliki  peran  yang  sinergi dalam  melengkapi  ketersediaan  pasokan komoditas hasil tangkapan  ikan khususnya dalam  memenuhi  bahan  baku  ikan  hasil laut pada industri perikanan.
Secara geografis pengelompokkan pelabuhan  perikanan  di  pesisir  Jawa  dapat terbagi  menjadi  3  bagian  yaitu  bagian barat,  tengah  dan  timur.  Pelabuhan perikanan  bagian  barat  meliputi  PPS Nizam Zachman Jakarta, PPN Karangantu, PPP  Eretan  Wetan,  PPI  Karangsong,  PPN Kejawanan.  Pelabuhan  perikanan  bagian tengah  meliputi  PPN  Pekalongan,  PPP Asemdoyong,  PPP  Klidang  lor,  PPP Morodemak dan PPP Bajomulyo. Sedangkan  pelabuhan  perikanan  bagian timur  meliputi  PPI  Bulu  dan  PPN Brondong.  Sehubungan  hal  tersebut  maka peningkatan  konektivitas  wilayah  timur dan  barat  di  wilayah  Pantura  Jawa  sangat diperlukan  guna  menjamin  pasokan  ikan
e-ISSN : 2656-7474 DOI:https://doi.org/10.47685/barakuda45.v4i1.208 2021 baik  untuk  pasar  konsumsi  maupun industri dengan harga yang kompetitif.
Implementasi  kebijakan  konektivitas pelabuhan  perikanan  berimplikasi  pada sistem  logistik  perikanan  sehingga  perlu dikembangkan  di  wilayah  Pantura  Jawa. Perhatian terhadap sistem logistik perikanan  harus  ditingkatkan,  karena peningkatan  produksi  perikanan  akan mempunyai  pengaruh  yang  besar  dalam meningkatkan  perekonomian  masyarakat jika  diikuti  dengan  sistem  logistik  yang baik (Mai et al. 2010). Lebih lanjut potensi perikanan  yang  besar  jika  dikelola  dengan baik  dapat  dijadikan  penopang  ketahanan pangan yang efektif (Srinivasan 2010).
Sistem  logistik  perikanan  merupakan sistem penyelenggaraan dari aspek produksi  hingga  distribusi  sebagai  suatu proses yang terintegrasi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau  efisiensi  dan  efektivitas  aliran dan  penyimpanan  ikan,  finansial  dan dokumen  (informasi)  dari  titik  asal  (hulu) menuju titik tujuan (hilir) untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
Sistem  logistik  ikan  tidak  hanya terbatas  pada  bagaimana  menyediakan fasilitas  fisik  seperti  cold  storage,  namun terkait dengan seluruh aspek dari produksi hingga distribusi seperti penentuan persediaan,  dan  transportasi  (KKP  2013). Sistem  logistik  perikanan  di  Pantura  Jawa merupakan  upaya  merealisasikan  pasokan ikan  hasil  laut  secara  berkelanjutan, menghadapi  kendala  mendasar  yakni faktor  musim  dan  karakteristik  komoditas ikan yang mudah rusak ( perishable ). Mengingat kegiatan penangkapan ikan di  laut  oleh  nelayan  sangat  dipengaruhi oleh  musim.  Pada  waktu  atau  musim panen, produksi ikan tangkap bisa berlimpah,  namun  pada  musim  paceklik atau  ombak  besar,  sebagian  besar  nelayan tidak dapat melaut sehingga mengakibatkan produksi perikanan tangkap  pada  musim  tersebut  berkurang. Sementara  di  sisi  masyarakat  dan  industri, pasokan  ikan  harus  tersedia  sepanjang waktu tanpa mengenal musim (KKP 2013).
Dengan  demikian  implementasi  kebijakan sistem  jaringan  logistik  perikanan  perlu dikembangkan  secara  komprehensif  di wilayah  Pesisir  Jawa  agar  memperlancar aliran  hasil  tangkapan  antar  pelabuhan perikanan  dan  sentra  penangkapan  ikan. Hal  ini  akan  berimplikasi  diantaranya menurunnya biaya transportasi hasil tangkapan, terjaganya mutu hasil tangkapan, ketersediaan bahan baku industri,  peningkatan  harga  jual  ikan  hasil tangkapan, peningkatan pendapatan nelayan dan para pelaku perikanan lainnya serta  dapat  diatasinya  berbagai  kendala perdagangan internasional.
Sistem jaringan logistik hasil tangkapan  akan  memberikan  dampak  bagi pengembangan pasar dan industri perikanan tangkap terpadu yang merupakan salah satu alternatif pembangunan  ekonomi  di  wilayah  Pesisir Jawa.  Implementasi  kebijakan  sistem logistik  perikanan  yang  bertumpu  pada Pelabuhan  Perikanan  di  Pesisir  Jawa diharapkan akan terjadi  integrasi  dermaga, TPI,  stasiun  BBM,  pabrik  es,  sarana pembekuan,  gudang  penyimpanan  dingin, serta sarana transportasi dan distribusi hasil perikanan.
Salah satu upaya penting menggairahkan  sektor  perikanan  laut  di Pesisir  Jawa  adalah  membangun  basis industri  perikanan  hasil  laut  berikut  mata rantainya, mulai dari bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi dalam suatu usaha perikanan yang terintegrasi  (hulu  sampai  hilir)  dengan implementasi  kebijakan  penguatan  sistem logistik  ikan  dan  sistem  rantai  dingin terpadu.  Dengan  demikian  infrastruktur  di daerah-daerah  di  pesisir  Jawa  harus diperkuat, sehingga  semakin terbuka akses nelayan  ke  air  bersih,  listrik,  bahan  bakar, dan pasar. Kebijakan peningkatan konektivitas  wilayah  timur  dan  barat khususnya  di  wilayah  Pesisir  Jawa diperlukan  untuk  menjamin  pasokan  ikan baik  untuk  pasar  konsumsi  maupun ketersediaan bahan baku industri pengolahan.
e-ISSN : 2656-7474 DOI:https://doi.org/10.47685/barakuda45.v4i1.208 2021

## SIMPULAN
Implementasi kebijakan strategi klasterisasi  pelabuhan  perikanan  didasari aspek  pengelolaan  dan  kelas  pelabuhan perikanan. Pengelompokan pelabuhan perikanan  berdasarkan  aspek  operasional dan  distribusi  hasil  perikanan  di  wilayah Pesisir  Jawa  terbagi  dalam  tiga  klaster dalam  menunjang  ketersediaan  pasokan ikan pada Industri Perikanan.
Pengelompokan  tersebut  didasarkan  pada tingkat kesamaan antar aktivitas pelabuhan perikanan.  Kebijakan  sistem  interaksi pelabuhan  perikanan  akan  berimplikasi dengan sistem logistik perikanan. Terbentuknya  sistem  logistik  perikanan diharapkan  dapat  mengatasi  permasalahan kekurangan bahan baku industri perikanan, kelebihan  pasokan  dan  penurunan  mutu hasil tangkapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Gumilang, A. P. (2021). Analisis Distribusi
Hasil Tangkapan Berdasarkan Aktivitas  Pasar  dan  Pemasaran Pelabuhan  Perikanan Jawa  Tengah. Barakuda 45: Jurnal Ilmu Perikanan  Dan  Kelautan,  3(1) ,  28- 35.https://doi.org/10.47685/barakud a45.v3i1.168
[KKP] Kementerian Kelautan dan
Perikanan.  2013.  Sistem  Logistik
Ikan  Nasional  Mulai  di  Garap.
http://www.kkp.go.id
Lubis  E,  AB  Pane;  Y.  Kurniawan;  J. Chaussade; C. Lamberts; P. Portier. 2005.  Atlas  perikanan  tangkap  dan pelabuhan perikanan di pulau Jawa. Bogor  (ID):  Kerjasama  antara PK2PTM-  Institut  Pertanian  Bogor dengan  Université  de  Nantes  dan CNRS  6554-Nantes,  France.  120 hlm.
Mai  N,  Bogason  S,  Arason  S,  Árnason  S, Matthiasson  T.  2010.  Benefits  of traceability  in  fish  supply  chains- case  studies. British  Food  Journal. 112:976-1002.
Srinivasan  UT.  2010.  Food  security implications of global marine catch losses  due  to  overfishing. Journal of Bioeconomics. 12(3):183-200.
Supranto J. 2004. Analisis Multivariat Arti dan  Interpretasi.  Jakarta  (ID):  PT Rineka Cipta.
Zulham  A,  Saptanto  S.  2012.  Kesiapan program dan strategi
pengembangan  perikanan  tangkap laut  pada  kawasan  minapolitan. Jurnal  Kebijakan  Sosial  Ekonomi Kelautan  dan  Perikanan.  1(1):65- 76.