Jurnal Diskursus Islam
ISSN Print: 2338-5537 | ISSN Online: 2622-7223 Vol. 11 No. 2 (2023) : Agustus | p. 114-127 Journal Homepage: https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/

## Efektivitas Hukum Pelaksanaan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Jiwa Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Suatu Analis Psikologi Hukum)
Islamiya Ramdani Amin 1* , Amir Ilyas 2 , Hijrah Adhyanti Mirzana 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia 1,2,3
Email: miyardn17@gmail.com * (Corresponding author)
Submitted: 14-12-2022 | Accepted: 06-08-2023
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bentuk pelaksanaan  pemenuhan  hak  atas  pelayanan  kesehatan  jiwa  dan  kendala  dalam pelaksanaan  pemenuhan  hak  atas  pelayanan  kesehatan  jiwa  terhadap  Warga Binaan  Pemasyarakatan  di  Lapas  Klas  IIA  Palu.  Penelitian  ini  dilakukan  di Lembaga  Pemasyarakatan  di  lokasi  Lapas  Klas  IIA  Palu  dengan  menggunakan teknik  pengumpulan  data  yaitu  dengan  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian lapangan, data yang diperoleh kemudian dianalisis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  (1)  Bentuk  pelaksanaan pemenuhan  hak  atas  pelayanan  kesehatan  jiwa  warga  binaan  di  Lapas  Klas  IIA Palu dilaksanakan dengan berbagai jenis upaya, diantaranya yaitu upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. (2) Dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut telah  berjalan  secara  optimal  namun  ditemui  faktor  kendala  dalam  optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan di Lapas  Klas  IIA  Palu  yaitu  faktor  sarana  atau  fasilitas  karena  kurangnya  tenaga medis yang melayani pemenuhan hak kesehatan warga binaan sehingga terwujud keadilan dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan pemasyarakatan yang ideal di Lapas Klas IIA Palu.
Kata Kunci: Pemenuhan Hak; Kesehatan Jiwa; Warga Binaan Pemasyarakatan
Abstract: This study aims to determine and analyze the form of implementation of the rights to mental health care services and the obstacles in the implementation of thefulfillment of the rights to mental health care services for prisoners in Lapas Klas IIA Palu. This research was conducted at the Correctional Institution in Lapas Klas IIA Palu. The techniques of data collection were liberary research and field research. The data were then analyzed descriptively qualitative descriptively. The result  of  research  is  (1)  The  implementation  of  the  fulfillment  of  the  rights  to mental health care services for prisoners at Lapas Klas IIA Palu has been carried out with several types of efforts including promotional, preventive, curative and rehabilitation. (2) The implementation of the rights to mental health care services for prisoners has carried out the fulfillment of these rights in the best possible way but has identified factor that affect the factors of facilities or facilities due to the lack of medical personnel who serve the fulfillment of prisoners' health rights, so that justice is realized in the fulfillment of the rights to mental health care services for prisoners at Lapas Klas IIA Palu.
Keywords: Fulfillment of rights; Mental Health; Prisoners.

## I. PENDAHULUAN
Sistem  pemasyarakatan  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yang  kemudian  diubah  dan  disahkan  pada tanggal  3  Agustus  2022  menjadi  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan  bertujuan untuk mengembalikan warga binaan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya suatu tindak pidana yang  dilakukan  selain  itu,  sistem  pemasyarakatan  juga  bertujuan  untuk  memberikan jaminan  perlindungan  terhadap  hak-hak  warga  binaan  selama  menjalani  masa-masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.
Perkembangan pemidanaan di Indonesia dengan penerapan konsep pemasyarakatan itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963  dengan  tujuan  pemidanaan  yang  lebih  manusiawi  melalui  proses  pembinaan  di lembaga  pemasyarakatan.  Pembinaan  terpidana  di  dalam  lembaga  ( institusional treatment ); melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan yang  oleh Goffman dinamakan “Total Institutional”. 1
Pelaksanaan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan, pemenuhan  hak  dan  kewajiban  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  menjadi  bagian penting dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sementara dalam pemenuhan hak bagi warga binaan pemasyarakatan  terkait  pelayanan  kesehatan  diatur  dalam  Pasal  14  huruf  d  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaraakatan dan perubahannya diatur dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Pelayanan  kesehatan  merupakan  upaya  untuk  memenuhi  salah  satu  hak  dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 28 H Ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dalam  Pasal  2 disebutkan  bahwa  pembangunan  kesehatan  diselenggarakan  dengan  berasaskan perikemanusiaan,  keseimbangan,  maanfaat,  perlindungan,  penghormatan  terhadap  hak dan kewajiban, keadilan gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.
Hukum  kesehatan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  setiap  orang  agar terwujud  derajat  kesehatan  yang  optimal,  baik  dan  manusiawi,  serta  melindungi kebebasan  dan  kepentingan  masyarakat  terhadap  kesewenang-wenangan  sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan baik. 2
Pemenuhan hak bagi warga binaan pemasyarakatan dalam pelayanan kesehatan di  lembaga  pemasyarakatan  dimaksudkan  untuk  lebih  meningkatkan  derajat  kesehatan bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  tersebut  dengan  dilakukannya  upaya  antara  lain melalui pencegahan, penyembuhan dan meningkatkan pelayanan kesehatan itu sendiri. Namun  pada  kenyataannya  masih  ada  saja  masalah  yang  timbul  terkait  pelayanan
1 Yesmil Anwar dan Adang. 2013. Kriminologi . PT. Refika Aditama. Bandung.
2 Amir  Ilyas, Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter  dalam  Malpraktik  Medik  di  Rumah  Sakit, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014, hal. 2
kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan di  lembaga pemasyarakatan sebagai  contoh kasus,  masih  kurangnya  fasilitas  dan  tenaga  medis  pada  poliklinik  lembaga pemasyarakatan serta adanya warga binaan pemasyarakatan yang meninggal dunia karena akibat sakit yang diderita baik itu berupa sakit fisik ataupun sakit mental selama berada di lembaga pemasyarakatan.
Masalah kesehatan mental sejauh ini merupakan penyebab paling signifikan dari morbiditas  di  lembaga  pemasyarakatan,  dan  narapidana  dengan  gangguan  mental menciptakan  tantangan  besar  bagi  layanan  lembaga  pemasyarakatan. 3 Narapidana merupakan populasi yang rentan terhadap timbulnya berbagai permasalahan psikologis. Narapidana  yang  sedang  menjalani  hukuman  pidana  tidak  hanya  mengalami  hukuman secara  fisik,  namun  juga  mengalami  hukuman  secara  psikologis.  Seorang  narapidana dalam menjalani masa tahanannya akan mengalami kehilangan kemerdekaan, termasuk berkurangnya  kebebasan  untuk  bertemu  dan  berkomunikasi  dengan  keluarga.  Dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh narapidana dapat membuat narapidana merasakan perasaan tidak bermakna ( meaningless ), yang ditandai dengan perasaan hampa, gersang, bosan dan penuh dengan keputusasaan. 4
Data dari WHO, menunjukkan hasil dari 62 survei di 12 negara yang mencakup 22.790 narapidana ditemukan bahwa setiap 6 bulan terjadi prevalensi depresi pada pria sebesar 10% dan wanita 12%. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan Nursanti (2014), terhadap narapidana di  Lapas  kelas  II B Sleman yang menunjukkan prevalensi depresi sebesar  84,  9%  dan  penelitian  Sari,  Wati,  dan  Rahmawaty  (2014),  menggunakan  BDI menunjukkan  persentase  narapidana  yang  mengalami  depresi  di  Lapas  Kelas  II  A Banceuy, Jawa Barat sebesar 62,96%. 5
Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018 bahwa lebih dari 19 juta penduduk usia  >  15  tahun  mengalami  gangguan  mental  emosional,  1  dari  4  orang  dewasa  akan mengalami masalah kesehatan jiwa, lebih dari 12 juta penduduk usia > 15 tahun terkena depresi, 7 dari 1000 rumah tangga terdapat anggota keluarga dengan skizofrenia/psikosis, setiap  hari  lebih  kurang  5  orang  penduduk  Indonesia  meninggal  karena  bunuh  diri. Berdasarkan  laporan  pada  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  angka  kesakitan  dari Lapas dan Rutan seluruh Indonesia tahun 2018, terdapat kasus penyakit gangguan jiwa 319 orang sedang data terakhir Mei 2019 sejumlah 269 orang. 6
3 Luke Birmingham, The Mental Health of Prisoners , Advances in Psychiatric Treatment (2003), Vol. 9, 191-201, hal. 192
4 Resa  Wuryansari  dan  Subandi, Program  Mindfulness  for  Prisoners  (Mindfulners)  untuk Menurunkan Depresi pada Narapidana, Gadjah Mada Journal Of Professional Psychology ISSN: 2407- 7801 (Online), Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol. 5, Nomor 2 Tahun 2019: 196-212, hal. 199
5 Resa Wuryansari dan Subandi, Loc.Cit.
6 Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia, Petunjuk  Pelaksanaan Layanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Tahanan, Anak Dan Narapidana Di Lapas Rutan, LPKA Dan RS Pengayoman ,  Direktorat  Perawatan  Kesehatan  Dan  Rehabilitasi  Subdit  Perawatan  Kesehatan  Lanjutan, 2019, hal. 10

## Islamiya Ramdani Amin, Amir Ilyas, Hijrah Adhyanti Mirzana
Pada tahun 2017, seorang narapidana kasus narkotika ditemukan  gantung diri di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  A  Palu. 7 Kemudian  sejak  dari  tahun  2018  sampai dengan  bulan  Juni  Tahun  2022  terdapat  3  orang  warga  binaan  pemasyarakatan  yang meninggal  dunia  dan  2  orang  pasien  warga  binaan  pemasyarakatan  mengalami  stres selama menjalani masa hukuman di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Palu. Sementara untuk tenaga medis diantaranya Psikiater dan Psikolog belum tersedia di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu. 8
Uraian contoh  kasus  di  atas, seakan dapat menunjukkan lemahnya pengawasan serta dapat dianggap kurangnya perhatian kepada warga binaan pemasyarakatan terhadap pemenuhan  hak  terkait  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada  warga  binaan pemasyarakatan  selama  menjalani  masa  hukuman  di  lembaga  pemasyarakatan, khususnya pada pelayanan kesehatan mental/jiwa warga binaan pemasyarakatan.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  tersebut,  maka  penulis  ingin  mengkaji permasalahan  tersebut  dalam  sebuah  karya  ilmiah  dengan  judul,  “Evektivitas  Hukum Pelaksanaan  Hak  Atas  Pelayanan  Kesehatan  Jiwa  Terhadap  Warga  Binaan Pemasyarakatan (Suatu Analis Psiklogi Hukum)”

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  empiris.  Metode  Penelitian  hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian  nyata  serta  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan  masyarakat. 9 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Kepala Lapas Klas IIA Palu, Petugas Pemasyarakatan, Tenaga Medis Klinik Lapas dan warga  binaan  pemasyarakatan.  Data  sekunder  yang  diperoleh  dari  buku,  peraturan perundang-undangan serta bahan tertulis yang erat kaitannya dengan pembahasan tesis. Data  yang  diperoleh  atau  yang  dikumpulkan  baik  data  primer  maupun  data  sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pelaksanaan  Hak  atas  Pelayanan  Kesehatan  Jiwa  Terhadap  Warga  Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu
1. Kondisi Kesehatan Jiwa Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu
Warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu tidak luput dalam masalah gangguan  kesehatan  jiwa.  Gangguan  jiwa  adalah  gangguan  otak  yang  ditandai  dengan terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera). Lingkungan lembaga pemasyarakatan dan pembatasan beberapa akses bagi warga binaan
7 Suara,  “Napi  Palu  Ditemukan  Gantung  Diri  di  Lapas  Pakai  Tali  Sepatu”,  diakses  dari https://www.suara.com/news/2017/10/02/041745/napi-palu-ditemukan-gantung-diri-di-lapas-pakai-tali- sepatu, pada tanggal 03 September 2022 pukul 19.20 WITA
8 Hasil wawancara dengan Adhilla Pratama Tenaga Medis Klinik Lapas Klas IIA Palu pada tanggal 20 Juni 2022.
9 Irwansyah, Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  Dan  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Mirra  Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal. 174
selama  menjalani  masa  pidana  yang  berbeda  dari  dunia  luar  lembaga  pemasyarakatan menjadi  salah  satu  pemicu  munculnya  pengaruh  buruk  terhadap  kesehatan  jiwa  bagi warga  binaan  pemasyarakatan  akibat  rasa  cemas  atau  khawatir  berlebihan  jika  warga binaan  tidak  mampu  beradaptasi  di  lingkungan  sosial  yang  baru.  Saat  ditemui  di kantornya pada September 2022, Kepala Lapas Klas IIA Palu Gamal Bardi, BC.IP, SH., menyatakan bahwa Lapas Klas IIA Palu memiliki 3 (tiga) orang warga binaan yang sejak tahun 2019 mengalami gangguan psikologis dan sampai saat ini dalam tahap pemulihan dan pemantauan perkembangan. 10
Adapun data warga binaan pemasyarakatan yang mengalami gangguan kesehatan jiwa di Lapas Klas IIA Palu yaitu sebagai berikut:

## Tabel 1. Data Warga Binaan dengan Gangguan Kesehatan Jiwa
(Tahun 2019-2022)
Tahun Jumlah 2019 2 orang 2020 2 orang 2021 2 orang 2022 3 orang
(Sumber: Bag. Registrasi dan Klinik Lapas Klas IIA Palu, 13 Oktober 2022)
Dari tabel  diatas,  dapat  diketahui  bahwa selama  kurung waktu  4 (empat) tahun terakhir,  terdata  hingga  bulan  Oktober  2022  terdapat  3  (tiga)  orang  warga  binaan pemasyarakatan yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Sejak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 warga binaan pemasyarakatan tersebut masih dalam tahapan upaya pemulihan  dan  pemantauan  perkembangan  kesehatan.  Sementara  1  (satu)  orang  warga binaan  yang  terdeteksi  mengalami  masalah  gangguan  kesehatan  jiwa  pada  tahun  2022 merupakan warga binaan pindahan dari Lapas Klas IIB Luwuk Sulawesi  Tengah. Dari data tersebut diatas 3 (tiga) orang warga binaan yaitu:
a) AMIRUDIN  AMUJA  usia  50  tahun,  terpidana  kasus  Tindak  Pidana  Narkotika dengan  putusan  pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  dan  Pidana  Denda  sejumlah  Rp. 5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah) subsider penjara 6 (enam) bulan;
b) RAHMAD  MAKANDE  usia  36  tahun,  terpidana  kasus  Tindak  Pidana  Narkotika dengan putusan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan Pidana Denda  sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) subsider penjara 6 (enam) bulan; dan
c) LEDI  POTIMBANG  usia  35  tahun,  terpidana  kasus  Tindak  Pidana  Pembunuhan dengan putusan penjara seumur hidup.
Berdasarkan  penelitian,  baik  dari  pemeriksaan  data  dan  wawancara  yang dilakukan, secara umum dapat penulis simpulkan bahwa adapun gejala-gejala awal yang dialami oleh ketiga warga binaan pemasyarakatan tersebut sebelum akhinya ditetapkan sebagai pasien dengan gangguan kesehatan jiwa yaitu :
10 Hasil  wawancara  Gamal  Bardi,  BC.IP,  SH.,  Kepala  Lapas  Klas  IIA  Palu  pada  tanggal  26 September 2022.
a) Kecemasan atau Khawatiran berlebih
Gangguan  cemas  ( anxietas ),  ketakutan,  perasaan  gelisah  atau  kekhawatiran  dan perasaan  bersalah  dan  ada  hal  yang  menganggu  atau  hal  yang  tidak  biasa  dalam pikiran serta keluhan insomnia atau gangguan tidur dan kualitas tidur yang buruk.
b) Keputusasaan
Perasaan tidak berharga serta merasa tidak mampu untuk berperan dalam kehidupan dilingkungan  lembaga  pemasyarakatn.  Adanya  gejala  yaitu  kurangnya  semangat yang dialami oleh warga binaan, merasa sedih atau murung, kepercayaan diri yang kurang serta pesimistis dan adanya pikiran warga binaan untuk mengakhiri hidup.
c) Penarikan sosial
Adanya perasaan tak  acuh dengan lingkungan sekitar yang ditandai dengan gejala yang dialami yaitu minat dalam melakukan aktivitas/semangat yang menurun dalam pelaksanaan  program  pemasyarakatan  di  Lapas  Klas  IIA  Palu,  merasa  sedih  atau murung,  kurangnya  hubungan  sosial  yang  baik  dengan  warga  binaan  lain  dan menarik diri dari lingkungan serta tidak merawat diri.
d) Tingkah laku agresif
Tingkah  laku  agresif  warga  binaan  yaitu  perilaku  kacau  atau  aneh  yang  dialami diantaranya  sulit  berkonsentrasi,  bicara  kacau  dan  tidak  dapat  dimengerti,  dan mengalami halusinasi yaitu mendengar suara orang yang tidak dapat didengar oleh orang lain serta melukai diri sendiri.
Kondisi  warga  binaan  dengan  gejala-gejala  awal  yang  dialami  tersebut  secara khusus  telah  ditemui  sejak  dari  tahun  2018  dan  tahun  2019  yaitu  adanya  perilaku penarikan  sosial  dari  lingkungan  sekitar  dengan  tidak  menjalin  interaksi  antar  sesama warga binaan, serta adanya tingkah laku agresif ditunjukkan oleh AMIRUDIN AMUJA dan  RAHMAT  MAKANDE  yang  ditemukan  oleh  Petugas  pemasayarakatan  beserta petugas  kesehatan  Lapas  Klas  IIA  Palu  dengan  kondisi  beberapa  kali  membenturkan kepalanya ke tembok, dan terkadang berteriak serta berbicara sendiri. Seperti yang telah disampaikan oleh Fitriyani, Adm.Kep selaku paramedis tenaga kesehatan di Klinik Lapas Klas IIA Palu, bahwa: 11
“Awal-awal  mereka  itu  tidak  bergaul  dengan  teman-temannya  yang  lain  dan cuma tinggal saja di dalam kamar, dan gejala yang paling parah yang bisa kita lihat dari pasien gangguan jiwa ini, yaitu mereka pernah sampai membenturkan kepalanya sendiri di tembok bilik kamarnya sambil teriak-teriak. Selain itu juga mereka ada yang sampai pipis dicelana”.
Saat penulis menemui dan berinteraksi dengan LEDI POTIMBANG warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan jiwa pada 13 Oktober 2022 di Klinik Lapas Klas IIA  Palu,  sangat  jelas  terlihat  kondisi  LEDI  POTIMBANG  sulit  untuk  berkonsentrasi dalam  menerima  pertanyaan  yang  disampaikan  serta  bicaranya  kacau  dan  tidak  dapat dimengerti, namun secara umum mampu merespon pertanyaan yang disampaikan.
11 Hasil  wawancara  dengan  Fitriyani,  Paramedis  Klinik  Lapas  Klas  IIA  Palu  pada  tanggal  13 Oktober 2022.
Sementara  kondisi  AMIRUDIN  AMUJA  dan  RAHMAT  MAKANDE  pada  13 Oktober  2022  saat  ditemui  di  Klinik  Lapas  Klas  IIA  Palu  terlihat  membaik  jika dibandingkan  dengan  penyampaian  Paramedis  Tenaga  Kesehatan  Klinik  Lapas  bahwa gejala-gejala awal yang dialaminya sebelum akhinya ditetapkan sebagai pasien dengan gangguan  kesehatan  jiwa.  Selain  itu  perkembangan  kondisi  AMIRUDIN  AMUJA  dan RAHMAT  MAKANDE  dapat  dilihat  dari  tingkah  laku  yang  positif  yaitu  sikap penerimaan terhadap kondisi diri yang adalah warga binaan di Lapas Klas IIA Palu dan interaksi-interaksi  yang  disampaikan  mudah  untuk  dimengerti.  Hal  tersebut  didukung oleh keterangan Ni Wayan Widnyani, Amd.Kep selaku paramedis di Klinik Lapas Klas IIA Palu, menyampaikan bahwa kondisi pasien dengan gangguan kesehatan jiwa tersebut jika dilihat perkembangan kini mulai membaik namun tetap dalam tahap perawatan dan pemulihan. 12 Dalam  wawancana  yang  dilakukan  penulis,  AMIRUDIN  AMUJA  dan RAHMAT MAKANDE menyampaikan bahwa sejak awal menjadi terpidana dan harus menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan keduanya merasa kurang bersemangat dalam menjalani hidup dan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Munculnya perasaan cemas  atau  khawatir  yang  mengakibatkan  stress  dan  depresi  yang  dialami  oleh AMIRUDIN  AMUJA  dan  RAHMAT  MAKANDE  sebelum  ditetapkan  sebagai  pasien dengan  gangguan  kesehatan  jiwa  makin  diperburuk  oleh  situasi  yang  dirasakan  ketika mereka  mendengar  suara  bisikan  seseorang  yang  tidak  dapat  didengar  oleh  orang  lain yang adalah kondisi halusinasi. Halusinasi merupakan kondisi dimana terjadi gangguan persepsi  tanpa  adanya  stimulus  atau  rangsangan  sensorik  eksternal  dan  hal  ini  dapat terjadi  pada  panca  indera.  Dalam  hal  yang  dialami  oleh  AMIRUDIN  AMUJA  dan RAHMAT MAKANDE merupakan halusinasi dengar.
Selain  itu,  berdasarkan  penelitian,  baik  dari  pemeriksaan  data  dan  wawancara yang  dilakukan  penulis  juga  menemukan  beberapa  faktor  utama  yang  menyebabkan gangguan kesehatan jiwa yang dialami oleh warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIA  Palu.  Adapun  faktor  penyebab  warga  binaan  mengalami  gangguan  kesehatan  jiwa selama menjalani masa pidana yaitu:
a) Lari dari masalah dan tanggung jawab
Kondisi  warga  binaan  pemasyarakatan  dan  ketidak  mampuan  dalam  menerima kenyataan bahwa warga binaan tersebut merupakan terpidana yang menjalani masa pidana  di  lembaga  pemasayarakatan  sesuai  ketetapan  putusan  pengadilan  dirasa menjadi masalah awal munculnya kecemasan dan stress yang dirasakan oleh warga binaan.  Dibandingkan  menjalani  masa  pidana,  warga  binaan  dengan  kondisi penolakan  diri  sebagai  terpidana  yang  ditempatkan  di  lembaga  pemasyarakatan justru  lebih  memilih  untuk  kabur  dari  lapas  atau  melakukan  bunuh  diri.  Sehingga apabila  keinginan  untuk  melakukan  hal-hal  tersebut  tidak  tercaapai  akan memunculkan emosi yang tidak stabil terhadap diri warga binaan tersebut.
b) Masa pidana yang lama
Buruknya  penyesuaian  diri  warga  binaan  di  lembaga  pemasyarakatan  disertai penolakan  akan  kondisi  diri  untuk  menjalani  masa  pidana  di  lembaga pemasyarakatan dan lamanya pidana yang harus dijalani turut serta menjadi faktor penyebab  warga  binaan  mengalami  gangguan  kesehatan  jiwa  selain  karena
12 Hasil  wawancara  dengan  Ni  Wayan  Widnyani,  Paramedis  Klinik  Lapas  Klas  IIA  Palu  pada tanggal 13 Oktober 2022.

## Islamiya Ramdani Amin, Amir Ilyas, Hijrah Adhyanti Mirzana
ketidakinginan  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Masa  pidana  yang  lama kemudian mampu memunculkan perasaan keputusasaan dan pesimistis bagi warga binaan  dengan  dihantui  oleh  bayangan-bayangan  buruk  akan  masa  depan  setelah menjalani masa pidana yang lama.
Dari data warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu pada 13 Oktober 2022 jumlah warga binaan dengan keterangan ‘pidana 1 (satu) tahun keatas’ berjumlah sebanyak 701 orang dari total warga binaan sebanyak 800 orang. Sementara ketiga warga binaan  yaitu  AMIRUDIN  AMUJA,  RAHMAT  MAKANDE  dan  LEDI  POTIMBANG adalah warga binaan dengan gangguan masalah kesehatan jiwa merupakan warga binaan dengan  putusan  pidana  penjara  diatas  5  (lima)  tahun  dan  1  (satu)  diantaranya  adalah warga binaan dengan putusan pidana seumur hidup. Hal ini menunjukkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh warga binaan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jiwa dilingkungan lembaga pemasyarakatan.
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan SAFARI usia 29 tahun, terpidana kasus Tindak Pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 4 (empat) tahun dan  Pidana  Denda  sejumlah  Rp.  800.000.000,-  (delapan  ratus  juta  rupiah)  subsider penjara  1  (satu)  bulan  mengakui  selama  menjalani  masa  pidana  di  lembaga pemasyarakatan  merasa  terkadang  tidak  bahagia,  merasa  cemas,  tegang  dan  khawatir serta  terkadang  dihantui  oleh  perasaan  takut  tentang  masa  depan  yang  akan  dilewati setelah  bebas  dari  lembaga  pemasyarakatan  dan  kemudian  kembali  ke  lingkungan kehidupan  masyarakat. 13 Hal  yang  sama  juga  dialami  oleh  RICHAR  HELAI  usia  23 tahun, terpidana kasus Tindak Pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 7 (tujuh) tahun  dan  Pidana  Denda  sejumlah  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  miliyar  rupiah)  subsider penjara  6  (enam)  bulan  yang  juga  merasa  terkadang  tidak  bahagia  dan  cemas  selama menjalani masa pidananya di Lapas Klas IIA Palu. 14 Sementara UMAR LAWADO usia 51  tahun,  terpidana  kasus  Tindak  Pidana  Narkotika  dengan  putusan  pidana  penjara  9 (sembilan) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) subsider  penjara  3  (tiga)  bulan  kini  telah  mengalami  penyesuaian  diri  sehingga  dapat melaksanakan  segala  bentuk  aktifitas  tanpa  adanya  perasaan  cemas,  khawatir  atapun stress selama menjalani masa pidananya di Lapas Klas IIA Palu.
Lapas Kelas IIA Palu berusaha untuk melindungi warga binaan dari kemungkinan mengalami gangguan kesehatan mental/jiwa. Selain itu hal yang sama juga dilakukan di Lapas  Klas  IIA  Palu  untuk  melindungi  warga  binaan  yang  mengalami  gangguan kesehatan mental/jiwa. Alasan ketidakwarasan akibat dari masalah gangguan kesehatan jiwa yang dialami oleh warga binaan ini, dari perspektif hukum pidana merupakan alasan yang berasal dari dalam diri individu warga binaan, dan khususnya kondisi psikologisnya, dalam  bahasa  Belanda  alasan  ini  dinamakan  “ inwendige  oorzaken  van  strafutsluiting ” namun hal tersebut tidak serta-merta menghapuskan pemidanaan dari warga binaan yang mengalami gangguan kejiwaan karena warga binaan pemasyarakatan dengan gangguan kesehatan jiwa tersebut masih dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di  lembaga  pemasyarakatan  dengan  tetap  dilakukan  upaya  pemulihan  dan  pemantauan
13 Hasil  wawancara  dengan  Safari,  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Lapas  Klas  IIA  Palu  pada tanggal 13 Oktober 2022.
14 Hasil wawancara dengan Richard Helai,  Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Palu pada tanggal 13 Oktober 2022
perkembangan kesehatan jiwa. Hal tersebut dilaksanakan demi mewujudkan fungsi dan tujuan dari sistem pembinaan pemasayarakatan di Lapas Klas IIA Palu.
2. Program  Pelayanan  Kesehatan  Jiwa  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  Lapas Klas IIA Palu
Demi  mewujudkan  pelayanan  hukum  yang  berkualitas  dalam  penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, Lapas Klas IIA Palu mengupayakan penanggulangan terjadinya masalah  kesehatan  jiwa  bagi  warga  binaan  di  Lapas  Klas  IIA  Palu.  Penulis  akan menguraikan upaya-upaya yang dilakukan di Lapas Klas IIA Palu dalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa bagi warga binaan sebagai berikut :
a) Upaya Promotif, di Lapas Klas IIA Palu adalah upaya awal yang dilakukan dalam mencegah  terjadinya  masalah  kesehatan  jiwa  bagi  warga  binaan.  Usaha  yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai/moral yang bersifat promosi kesehatan dan  kegiatan  penyuluhan-penyuluhan  kesehatan  yang  baik  bagi  warga  binaan pemasyarakatan dan tetap berupaya memenuhi seluruh hak-hak warga binaan selama menjalani masa pidananya.
Upaya pencegahan yang dilakukan pada dasarnya berupa pembinaan yaitu kegiatan yang  diselenggarakan  untuk  meningkatkan  kualitas  kepribadian  dan  kemandirian warga  binaan  Lapas  Kls  IIA  Palu  yang  dilaksanakan  langsung  oleh  Petugas Pemasyarakatan,    sehingga  secara  tidak  langsung  dapat  membantu  memberikan dampak terhadap kesehatan jiwa atau mental bagi warga binaan pemasyarakatan.
Dalam  pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan  terhadap  warga  binaan  dilakukan pendekatan,  pemeliharaan  dan  peningkatan  kesehatan  yang  dilaksanakan  dengan menciptakan suasana kehidupan yang kondusif untuk kesehatan jiwa warga binaan pemasyarakatan  antara  lain  melalui  penyediaan  dan  pemberian  akses  sarana  dan prasarana terhadap fasilitas Lapas Klas IIA Palu berupa pendidikan, sarana olahraga, dan  pemberian  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  seni,  serta  juga kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sosial bagi warga binaan pemasyarakatan.
Lapas  Klas  IIA  Palu  dalam  penyelenggaraan  untuk  meningkatkan  kualitas kepribadian  dan  kemandirian  warga  binaan  memiliki  dua  kegiatan  pembinaan diantaranya  yaitu  kegiatan  kemandirian  dan  kegiatan  kepribadian  dengan  berdasar pada sistem hukum dan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan.  Seperti  yang  telah  diungkapkan  oleh Muhammad Fahri selaku petugas pemasyarakatan, bahwa: 15
“Kalau  di  Lapas  kegiatan  pembinaan  ada  2  (dua),  kegiatan  kemandirian  dan kegiatan kepribadian. Kegiatan kemandirian ada: 1) perbengkelan; 2) batako; 3) biofog; 4) menjahit; 5) perkebunan; 6) hidroponik; untuk kepribadian yaitu: 1) keagamaan, ceramah/khotbah, pengajian; dan 2) wawasan kebangsaan ”.
Selain itu, Muhammad Fahri juga menambahkan untuk kegiatan rutinitas olahraga di lingkungan Lapas Klas IIA Palu dilaksanakan setiap hari Jumat pagi dan wajib diikuti oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan.
15 Hasil wawancara dengan Petugas Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Palu pada tanggal 14 Oktober 2022.

## Islamiya Ramdani Amin, Amir Ilyas, Hijrah Adhyanti Mirzana
Upaya  promotif  dalam  mencegah  terjadinya  masalah  kesehatan  jiwa  bagi  warga binaan  di  Lapas  Klas  IIA  Palu  dilakukan  dengan  bersifat  promosi  kesehatan  dan menekankan  pada  faktor  psikologis  untuk  mempengaruhi  perilaku  warga  binaan selama menjalani masa pidana dengan menerapkan pemenuh hak bagi warga binaan melalui  pendekatan  psikologi  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  membantu  sistem pemasyarakatan.
b) Upaya Preventif, upaya pencengahan penyakit dan gangguan kesehatan khususnya dalam masalah kejiwaan pada warga binaan pemasyarakatan. Upaya Lapas Klas IIA Palu  untuk  mengatasi  munculnya  masalah  psikososial  pada  warga  binaan pemasyarakatan dilakukan dengan menciptakan lingkungan lembaga yang kondusif bagi perkembangan Kesehatan Jiwa dengan memberikan akses terhadap pengaduan dan/atau keluhan dan konseling untuk pengelolaan emosi dengan ketersediaan ruang konseling di  Lapas  Klas  IIA Palu  dan pelayanan kesehatan serta akses sarana dan prasarana Klinik Lapas yang ada di Lapas Klas IIA Palu.
Sejalan  dengan  penerapan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan, Lapas Klas IIA Palu berusaha untuk melindungi warga binaan dari tindakan  yang  membahayakan  kesehatan  mental.  Penerapan  Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Perawatan  Tahanan  juga  menjadi  dasar  dalam  upaya pelaksaan  pemenuhan  hak  kesehatan  warga  binaan  di  Lapas  Klas  IIA  Palu.  Saat ditemui di Poliklinik Lapas Klas IIA Palu pada Oktober 2022, salah satu Penanggung Jawab  Klinik  Lapas  Klas  IIA  Palu  drg.  Herlina  Hafid  menyatakan  bahwa  Klinik Pratama  Rawat  Jalan  Lapas  Klas  IIA  Palu  telah  dilengkapi  fasilitas  dasar  untuk pelayanan kesehatan diantaranya penyediaan obat-obatan dan/atau vitamin dan ruang pemeriksaan bagi warga binaan pemasyarakatan. 16
Adapun  upaya-upaya  pencengahan  penyakit  dan  gangguan  kesehatan  khususnya dalam masalah kejiwaan pada warga binaan pemasyarakatan di Klinik Lapas Klas IIA Palu yaitu:
1) Melakukan penyuluhan kesehatan;
2) Melakukan pemeriksaan rutin dan perawatan;
3) Melakukan kontrol cek di blok-blok hunian warga binaan;
4) Siaga on-call jika  sewaktu-waktu  warga  binaan  membutuhkan  perawatan intensif atau rujukan rumah sakit untuk penaganan medis lebih lanjut.
c) Upaya Kuratif, adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan  untuk  penyembuhan  dan  pengurangan  penderitaan  bagi  warga  binaan pemasayarakatan penderita masalah kesehatan jiwa sehingga dapat terjaga seoptimal mungkin.
Dari data warga binaan yang mengalami masalah kesehatan jiwa sejak tahun 2019 ditemukan  3  (tiga)  orang  warga  binaan  yang  mengalami  masalah  kesehatan  jiwa sehingga  upaya  pengobatan  yang  dilakukan  di  Lapas  Klas  IIA  Palu  yaitu  setelah dilakukan  pemeriksaan  di  Klinik  Lapas  Klas  IIA  Palu.  Adapun  perawatan mental/jiwa  bagi  warga  binaan  di  Lapas  Klas  IIA  Palu  dilakukan  dengan  melalui tahapan-tahapan  yaitu:  informasi  awal,  skrining,  assessment,  penatalaksanaan,
16 Hasil  wawancara  drg.  Herlina  Hafid,  Penanggung  Jawab  Klinik  Lapas  Klas  IIA  Palu  pada tanggal 13 Oktober 2022.
Kemudian  dilakukan  rujukan  rumah  sakit  untuk  penaganan  medis  lebih  lanjut, pencatatan  pelaporan  dan  pemantauan  perawatan  kesehatan.  Ni  Wayan  Widnyani, Amd.Kep selaku paramedis di Klinik Lapas Klas IIA Palu, menyampaikan bahwa: 17 “pasien gangguan jiwa yang dirawat di Klinik Lapas ini setelah dicek kesehatannya akan dapat rekomendasi dari dokter umum dulu untuk bisa diperiksa dan dirujuk ke RSUD.  Madani  Palu  untuk  mendapatkan  perawatan  lebih  lanjut  lalu  setelah  itu, selanjutnya dari kami di Klinik Lapas yang kemudian yang memantau perkembangan dan penyembuhan pasiennya”.
Selain  itu,  Ni  Wayan  Widnyani  juga  menambahkan  bahwa  upaya  kegiatan penyembuhan bagi warga binaan yang mengalami masalah kesehatan jiwa dilakukan dengan pemeriksaan rutin dan pemberian obat-obatan dari resep dokter.
d) Upaya  Rehabilitasi  dilakukan  di  Lapas  Klas  IIA  Palu  guna  untuk  mengembalikan warga  binaan  bekas  penderita  gangguan  kesehatan  jiwa  kembali  ke  lingkungan lembaga pemasyarakatan sehingga selain dapat menjalani masa pidana dengan lebih baik agar tidak terulang terjadinya pengulangan pidana juga agar warga binaan dapat berfungsi lagi sebagai  anggota masyarakat  dan/atau warga binaan pemasyarakatan yang  berguna  bagi  dirinya  dan  lingkungan  dengan  semaksimal  mungkin  sesuai dengan kemampuannya.
Pada  September  2022,  Kepala  Lapas  Klas  IIA  Palu  Gamal  Bardi,  BC.IP,  SH., menyampaikan  bahwa  Lapas  Klas  IIA  Palu  memiliki  berbagai  macam  kegiatan kemandirian  dan  kepribadian  yang  dapat  menunjang  tahap  pemulihan  dan pemantauan perkembangan diri warga binaan. 18
Upaya rehabilitasi bagi warga binaan dengan masalah gangguan kesehatan jiwa di Lapas  Klas  IIA  Palu  selain  dengan  dilakukan  pemeriksaan  rutin  juga  dilakukan pemulihan  dan  pemantauan  perkembangan  dan  tetap  dilakukan  pendekatan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dengan penerapan pola kegiatan pembinaan pemasyarakatan.

## b. Evektivitas Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu
Sistem pembinaan pemasyarakatan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam  suatu  perubahan  dan  pembaharuan  yang  diselenggarakan  dalam  rangka membentuk  warga  binaan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggungjawab.  Sehingga  dalam  proses pelaksanaan  pembinaan  sistem  pemasyarakatan  juga  hadir  memberikan  pelayanan kesehatan  bagi  warga  binaan  kususnya  pelayanan  kesehatan  jiwa  guna  tercapainya efektivitas pembaharuan dan perubahan yang diselengkarakan.
Membahas  mengenai  evektivitas  pelaksanaan  pemenuhan  hak  atas  pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Palu tolak ukurnya
17 Hasil  wawancara  dengan  Ni  Wayan  Widnyani,  Paramedis  Klinik  Lapas  Klas  IIA  Palu  pada tanggal 13 Oktober 2022.
18 Hasil  wawancara  Gamal  Bardi,  BC.IP,  SH.,  Kepala  Lapas  Klas  IIA  Palu  pada  tanggal  26 September 2022.

## Islamiya Ramdani Amin, Amir Ilyas, Hijrah Adhyanti Mirzana
adalah  sejauh  mana  pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan  tersebut  diberikan  terhadap warga binaan sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:
1. Warga  Binaan  berhak  untuk  mendapatkan  perawatan,  baik  perawatan  jasmani maupun rohani;
2. Warga Binaan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
3. Warga  Binaan  berhak  untuk  mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan;
4. Warga Binaan berhak untuk menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor, yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.
Dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan pemasyarakatan di  Lapas  Klas  IIA Palu  secara umum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya jumlah warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan mental/jiwa jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan di Lapas Klas IIA Palu  yang  mencapai  800  orang  warga  binaan,  serta  upaya-upaya  yang  diselengarakan dalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Palu. Namun  dalam  hal  faktor  sarana  dan  fasilitas  penunjang  pelaksanaan  pemenuhan  hak pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan di Klinik Lapas Klas IIA Palu belum tersedia Psikolog  atau  Psikiater  yang  ditempatkan  khusus  untuk  menangani  masalah  kesehatan jiwa bagi warga binaan pemasyarakatan.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  Penulis  akan  menguraikan  faktor dominan  yang  menjadi  kendala  dalam  optimalnya  pelaksanaan  pemenuhan  hak  atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Palu yaitu Faktor Sarana Atau Fasilitas.
Klinik  Lapas  merupakan  sarana  utama  dalam  menunjang  proses  pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Lapas Klas IIA Palu. Klinik Pratama Rawat Jalan Lapas  Klas  IIA  Palu  telah  dilengkapi  fasilitas  dasar  untuk  pelayanan  kesehatan diantaranya penyediaan obat-obatan dan/atau vitamin dan ruang pemeriksaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Rawat Jalan Lapas Klas IIA Palu dilengkapi dengan 1 buah alat timbangan berat badan, 1 buah alat tensimeter  digital,  1  buah  alat  tensimeter  manual,    4  buah  tabung  oksigen  M1,  2  buah tabung oksigen M3 dan ambulans 1 unit lengkap dengan oksigen.
Pelayanan  Klinik  Lapas  Klas  IIA  Palu  terselenggara  selama  24  jam  setiap  hari yang dibawahi oleh bidang Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan secara khusus  dengan  didampingi  oleh  tenaga  medis  dan  paramedis  yang  berpengalaman
dibidangnya dengan jumlah 9 (Sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut : 6 orang Perawat; 1 orang Dokter Gigi; 1 orang Dokter Kulit dan Kelamin; dan 1 orang Dokter Umum.
Sementara berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  PAS-32.PK.01.07.01  Tahun  2016  Tentang  Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS bahwa standar  ketersediaan  pelayanan  kesehatan  di  lembaga  pemasyarakatan  atau  rumah tahanan yaitu jumlah tenaga kesehatan (disesuaikan dengan kondisi layanan dan kapasitas hunian)  diantaranya  yaitu  :  Dokter  minimal  1  orang;  Dokter  gigi  minimal  1  orang; Perawat  minimal  2  orang;  Bidan  (khusus  yang  memiliki  warga  binaan pemasyarakatan/tahanan  wanita)  minimal  1  orang;  Asisten  Apoteker  minimal  1  orang; Ahli gizi minimal 1 orang; Psikolog minimal 1 orang; Sanitarian minimal 1 orang; dan Petugas administrasi pencatatan dan pelaporan minimal 2 orang.
Dari  uraian  tersebut  diatas  bahwa  pelayanan  kesehatan  jiwa  terhadap  warga binaan  menjadi  kurang  efektif  disebabkan  oleh  faktor  sarana  atau  prasarana  yaitu kurangnya  tenaga  medis  yang  melayani  hak  kesehatan  di  Klinik  Pratama  Rawat  Jalan Lapas Klas IIA Palu. Belum adanya Asisten Apoteker, Ahli gizi, Sanitarian dan Petugas administrasi pencatatan dan pelaporan serta belum adanya Psikolog atau Psikiater yang ditempatkan  khusus  untuk  menangani  masalah  kesehatan  jiwa  bagi  warga  binaan pemasyarakatan juga menjadi kendala dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan jiwa bagi  warga  binaan  sehingga  keterlibatan  Petugas  Pemasyarakatan  yang  berkerja  sama dengan Tenaga Kesehatan dilakukan demi terwujudnya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan hingga mampu berjalan secara opimal.
Selain itu yang menjadi permasalahan adalah Dokter Umum hanya dapat berada di setiap hari Kamis sehingga dalam hal dokter berhalangan maka pelayanan kesehatan dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  lainnya.  Selain  itu  ketidak  lengkapan  posisi  pada Struktur Organisasi  Klinik Pratama Rawat  Jalan  Lapas Klas  IIA Palu  yang tidak terisi yaitu  Apoteker,  Analis  Laboratorium  serta  Bagian  Administrasi  juga  dilakukan  oleh tenaga kesehatan dan Paramedis lainnya sehingga proses pelayanan kesehatan di Lapas Klas IIA Palu tetap berjalan.

## IV. PENUTUP
a. Bentuk pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa warga binaan di Lapas  Klas  IIA Palu  dilaksanakan dengan beberapa jenis upaya, diantaranya yaitu upaya  promotif  yaitu  upaya  dilakukan  Petugas  Pemasyarakatan  dan  Tenaga Kesehatan yang bersifat  promosi kesehatan dan menekankan pada faktor psikologis untuk mempengaruhi perilaku warga binaan selama menjalani masa pidana dengan menerapkan  pemenuh  hak  umum  bagi  warga  binaan  dengan  berdasar  pada  sistem hukum  dan  peraturan  hukum  yang  berlaku,  upaya  preventif  sebagai  pencengahan penyakit dan gangguan  kesehatan khususnya dalam  masalah kejiwaan pada warga binaan diwujudkan dengan dihadirkannya sarana dan fasilitas Klinik Pratama Rawat Jalan  Lapas  Klas  IIA  Palu,  upaya  kuratif  ditujukan  untuk  penyembuhan  dan pengurangan penderitaan bagi warga binaan penderita masalah kesehatan jiwa dan upaya  rehabilitas  untuk  mengembalikan  warga  binaan  bekas  penderita  gangguan kesehatan  jiwa  kembali  ke  lingkungan  lembaga  pemasyarakatan  sehingga  selain dapat menjalani masa pidana dengan lebih baik.
b. Efektivitas  hukkum  dalam  pelaksanaan  pemenuhan  hak  atas  pelayanan  kesehatan jiwa  terhadap  warga  binaan  di  Lapas  Klas  IIA  Palu  telah  berjalan  secara  optimal sehingga  terwujud  keadilan  dalam  pemenuhan  hak  atas  pelayanan  kesehatan  jiwa bagi warga binaan pemasyarakatan yang ideal di Lapas Klas IIA Palu namun faktor dominan yang menjadi kendala dalam optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa bagi warga binaan di  Lapas Klas IIA Palu adalah faktor sarana atau fasilitas yaitu karena kurangnya tenaga medis yang melayani pemenuhan hak kesehatan warga binaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir  Ilyas, Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter  dalam  Malpraktik  Medik  di  Rumah Sakit, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014.
Irwansyah, Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  Dan  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Layanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Tahanan, Anak Dan Narapidana Di Lapas Rutan,  LPKA  Dan  RS  Pengayoman ,  Direktorat  Perawatan  Kesehatan  Dan Rehabilitasi Subdit Perawatan Kesehatan Lanjutan, 2019.
Luke Birmingham, The Mental Health of Prisoners , Advances in Psychiatric Treatment (2003), Vol. 9, 191-201.
Resa Wuryansari dan Subandi, Program Mindfulness for Prisoners (Mindfulners) untuk Menurunkan  Depresi  pada  Narapidana, Gadjah  Mada  Journal  Of  Professional Psychology  ISSN:  2407-7801  (Online),  Fakultas  Psikologi  Universitas  Gadjah Mada, Vol. 5, Nomor 2 Tahun 2019: 196-212, hal. 199
Suara, “Napi  Palu  Ditemukan Gantung  Diri di  Lapas Pakai Tali Sepatu”, diakses dari https://www.suara.com/news/2017/10/02/041745/napi-palu-ditemukan-gantung- diri-di-lapas-pakai-tali-sepatu ,  pada  tanggal  03  September  2022  pukul  19.20
WITA
Yesmil Anwar dan Adang. 2013. Kriminologi . PT. Refika Aditama. Bandung.