## PARADOKS PENDISIPLINAN AGAMA PADA MASYARAKAT TENGGER DI DESA NGADAS, KECAMATAN PONCOKUSOMO, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR

## Ni Putu Ayu Amrita Pradnyaswari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta Denpasar e-mail : erodhita@gmail.com
Abstract - This research is an original work written with emancipatory spirit about the phenomenon in the society caused by the disciplinary of religion conducted by the Nation through the presence of official religions, and the writing of this thesis have no intention to put any party in responsibility for the inconvenience following that action. Instead of pro- tecting the people’s right to have faith in their own belief as stated in the constitution, the Nation suppresses ethnic societies who has local belief to convert into one of the official religions in Indonesia, namely Islam, Catholic, Christian, Hindu, Buddhist. A gap existed when the nation only recognized “imported” religions as the official religions while the local beliefs which are the original religions of the ancestors only considered as cults and their believers are considered as “kafir”/infidel. This phenomenon can be seen in the peo- ple of Tengger Brang Kidul who live at Ngadas, Malang Regency, East Java.
Keyword : Tengger Brang Kidul, religions battle arena, ideology
PENDAHULUAN Agama dalam kenyataan hidup para pemeluknya akan bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan aktual. Realitas empiris menunjukkan bahwa agama juga bersentuhan dengan politik, ekonomi, dan aspek-aspek duniawi lainnya yang bersi- fat konkrit  (Nashir, 1999 : xviii). Gejala politisasi agama menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai alat legitimasi perjuan- gan kekuasaan yang sarat pertaruhan. Hal tersebut berimplikasi pada terbentuknya tindakan-tindakan pragmatisme politik yang memperoleh penguatan dan legiti- masi keagamaan. Politisasi agama dalam tindakan-tindakan politik pragmatis juga menghasilkan gejala sekularisasi politik
yang bertopeng arogansi kekuasaan atas nama agama. Para elit yang berkuasa terus berusaha untuk memperjuangkan dan me- langgengkan kekuasaan politiknya kare- na memperoleh “kekuatan moral” dari agama. Arogansi kekuasaan yang mel- ingkupi penguasa di ruang politik meng- hasilkan penguasa yang despotik dengan mengatasnamakan agama, bahkan Tuhan. Kekuasaan politik memperoleh sejumlah idiom dan simbol-simbol religius-magis yang melahirkan praktik kekuasaan se- wenang-wenang dan berkuasa untuk seu- mur hidup. Hal tersebut menegaskan bah- wa agama adalah seperangkat ajaran yang sakral dan luhur dari Tuhan yang selanjut- nya menemukan ruang sosio-historis yang
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
Ni Putu Ayu Amrita Pradnyaswari
Abstrak - Penelitian ini adalah karya asli yang ditulis dengan semangat emansipatoris tentang fenomena di masyarakat yang disebabkan oleh disiplin agama yang dilakukan oleh Bangsa melalui kehadiran agama resmi, dan penulisan tesis ini tidak memiliki niat untuk menempatkan pihak dalam tanggung jawab untuk ketidaknyamanan setelah tinda- kan itu. Alih-alih melindungi hak rakyat untuk memiliki keyakinan pada keyakinan mer- eka sendiri sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi, Bangsa menekan masyarakat etnis yang memiliki kepercayaan lokal untuk masuk ke salah satu agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha. Kesenjangan muncul ketika bangsa hanya mengakui agama “diimpor” sebagai agama resmi sementara kepercayaan lokal yang mer- upakan agama asli nenek moyang hanya dianggap sebagai pemujaan dan penganutnya di- anggap sebagai “kafir” / kafir. Fenomena ini dapat dilihat pada masyarakat Tengger Brang Kidul yang tinggal di Ngadas, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Kata kunci : Tengger Brang Kidul, arena pertempuran agama, ideologi
empiris, profan, dan sarat kepentingan da- lam kenyataan hidup para pemeluknya. Keberadaan agama juga tidak dapat dilepaskan dari keyakinan agama tersebut terhadap kebenaran yang mengandung ke- benaran mutlak. Kebenaran mutlak yang diyakini adalah agama yang dipeluk ber- sumber dari Tuhan dan bersifat absolut. Syamsul Arifin (2005:7) menyatakan bah- wa masalah muncul ketika hal yang diang- gap kebenaran mutlak dalam suatu agama dihadapkan dengan kebenaran mutlak yang berasal dari agama lain. Keyakinan terha- dap kebenaran agama tersebut memperte- bal klaim kebenaran (truth claim) sehingga memunculkan klaim penyelamatan (sal- vation claim) sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Kecenderungan absolu- tistik tersebut memunculkan kecenderun- gan ekspansionistik, yakni kecenderungan menyebarluaskan agama kepada orang lain. Alasan pertama yang mendorong sikap ekspansionistik adalah pandangan bahwa agama lain adalah tidak benar, kafir, sesat, dan perlu diluruskan kembali sehing- ga tindakan pelurusan kembali dipandang sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan bagi setiap pemeluk agama. Alasan selan- jutnya adalah bahwa penyebaran agama di- anggap mampu memperkokoh komunitas keagamaan yang telah ada karena jumlah pemeluk agama dianggap mempengaruhi kekuatan agama tersebut.

## PEMBAHASAN
Permasalahan yang dihadapi Indone- sia yang berkenaan dengan isu agama ada- lah perihal kebebasan memeluk “agama”. Hal tersebut dibuktikan dengan  regulasi negara yang hanya mengakui agama-ag- ama besar sebagai agama resmi, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu, sesuai Penetapan Presi- den No. 1 Tahun 1965 dan dinyatakan oleh UU No. 5 Tahun 1969. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyatakan  bahwa pemerintah  In- donesia hanya mengakui Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghuchu sebagai agama resmi. Padahal di satu sisi, Indonesia merupakan negara multikutural yang terdiri dari beragam etnik dengan kepercayaan dan bentuk-bentuk kearifan lokal di dalamnya. Frans Magnis Suseno (2013:41) menyatakan bahwa agama-ag- ama asli dan agama-agama ”Timur”
memposisikan Tuhan sebagai suatu yang imanen, yakni ketuhanan tidak dapat dip- isahkan dari alam, berbeda dengan agama dari rumpun Abrahamik yang memandang Tuhan sebagai suatu yang transendental yang tidak bercampur dengan alam. Keper- cayaan-kepercayaan tersebut merupakan “agama asli” 1 masyarakat Indonesia yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka, manusia Indonesia. Kesenjangan terlihat ketika negara hanya menetapkan agama-agama besar yang bukan asli In- donesia sebagai agama resmi yang diakui pemerintah. Realitas empiris yang  mem- perkuat gagasan tersebut adalah negara membuat dan memiliki regulasi untuk me- nempatkan agama resmi di bawah asuhan Departemen Agama, namun menempatkan aliran kepercayaan di bawah asuhan Biro Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Kejaksaan yang dibentuk pada tahun 1960. Tugas Biro Pakem pada saat itu adalah mengkoordinasi tugas penga- wasan terhadap aliran-aliran kepercayaan dalam masyarakat bersama instansi-instan- si pemerintah lainnya utuk kepentingan keagamaan dan ketertiban umum (Baso, 2005 : 240). Lembaga Pakem kemudian menjadi bersifat nasional dan didirikan di tiap provinsi dan memiliki tugas-tugas yang lebih spesifik yakni pengawasan diar- ahkan pada gejala-gejala yang dapat men- ghalangi jalannya pembangunan, seperti ajaran-ajaran atau gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban/ keamanan umum; dan ajaran-ajaran atau gerakan-gerakan yang dapat merugikan para pengikutnya atau masyarakat umumn- ya di bidang mental/spiritual dan material. Dalam hal suatu gerakan agama/aliran ke- percayaan menampakkan tanda-tanda dan kecenderungan ke arah kesesatan, maka 1 Menurut Purwadi Soeriadiredja (Soeriadiredja, 2012:12), agama asli adalah sistem keyakinan dan sega- la aspek yang meliputinya serta tata-cara peribadatannya didasarkan pada aturan-aturan atau nilai-nilai sosial-bu- daya yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moy- ang mereka. Menurut Subagya (1979:13) yang dimaksud dengan “agama asli” ialah kerohanian khas dari satuan bangsa atau dari suku bangsa, sejauh itu berasal dan dikembangkan di tengah-tengah bangsa itu sendiri dan tidak dipengaruhi oleh kerohanian bangsa lain atau me- nirunya. Kerohanian itu itu dan tumbuh secara spontan bersama (suku) bangsa itu sendiri. Dia murni tak bercam- pur dengan kerohanian agama lain dan pada hakekatnya hanya terdapat pada masyarakat yang tertutup terhadap pergaulan antar (suku) bangsa. Oleh karena itu, agama semacam itu disebut juga agama etnis, agama suku, ag- ama preliterate atau agama sederhana.
Tim Pakem harus mengambil tindakan pencegahan (Baso, 2005:242). Hal tersebut bertolak belakang dengan UUD RI (setelah amandemen ke-4) Bab X A tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memi- lih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kemba- li lagi, (2) Setiap orang berhak atas kebe- basan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya. Pasal 28 I (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskrimantif itu, (3) identitas budaya dan hak masyarakat tradisonal dihormati se- laras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Bab XI tentang Agama Pas- al 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin ke- merdekaan tiap-tiap penduduk untuk me- meluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keper- cayaannya itu. Salah satu masyarakat di Indone- sia yang masih meyakini nilai dan ke- percayaan warisan nenek moyang adalah masyarakat Tengger 2 . Tengger adalah komunitas adat yang merupakan bagian dari suku Jawa yang secara administra- tif menempati 4 wilayah kabupaten, yak- ni Malang, Probolinggo, Lumajang, dan Pasuruan. Masyarakat Tengger memiliki sebutan khusus untuk mengidentifikasi an- ggota komunitas etnik mereka yang terse-
2 Tengger secara etimologis (Widyaprakosa, 1994:26) memiliki arti berdiri tegak atau diam dan tidak bergerak. Pengertian Tengger jika dikaitkan dengan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat dapat diartikan tenggering budi luhur. Tengger juga memiliki arti sebagai tanda atau cirri yang memberikan sifat khusus pada sesuatu. Pen- gertian Tengger dapat dikatakan sebagai sifat-sifat budi pekerti luhur. Tengger juga memiliki pemaknaaan lain dalam kepercayaan masyarakat pendukungnya. Sebutan Tengger tidak terlepas dari legenda nenek moyang mas- yarakat Tengger. Legenda Rara Anteng dan Jaka Seger merupakan sejarah yang diyakini masyarakat Tengger sebagai awal mula keberadaan mereka. Rara Anteng dan Jaka Seger adalah sepasang suami-istri yang memiliki 25 anak, namun salah satu diantaranya menjadi tumbal dengan dijerumuskan ke dalam kawah Bromo demi kes- elamatan keluarganya. Dalam kisah ini, Tengger merupa- ka akronim dari kata “teng” dari Rara Anteng dan “ger” dari Joko Seger. Anteng memiliki makna kedamaian dan seger memiliki maka kesuburan. Hal tersebut tercermin pula dalam kehidupan masyarakat Tengger yang penuh kedamaian, hidup sederhana, gotong royong, dan toleran.
bar di beberapa daerah, misalnya sebutan Brang Lor (utara) untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Probolinggo, Brang Ku- lon (barat) untuk wilayah Pasuruan, Brang Wetan (timur) untuk wilayah Lumajang, dan Brang Kidul (selatan) untuk wilayah Malang. Pusat kebudayaan masyarakat Tengger masih dapat dilihat pada beberapa desa yang memiliki akses terdekat dengan gunung Bromo, seperti Desa Ngadisari di Kabupaten Probolinggo, Desa Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Desa Ranupani di Kabupaten Lumajang, dan Desa Ngadas di Kabupaten Malang. Masyarakat yang hidup di daerah tersebut masih memiliki kepercayaan lokal yang berorientasi pada Gunung Bromo. Kepercayaan lokal mas- yarakat tersebut tetap hidup dan dibalut dalam warna agama yang mereka miliki. Agama yang mereka peluk adalah agama resmi yang diakui pemerintah, seperti Hin- du, Buddha, Islam, dan Kristen. Kondisi wilayah yang strategis, tanah yang subur, pemandangan yang indah, dan kekayaan budaya menjadi potensi tersendi- ri bagi masyarakat ini, khususnya di bidang pariwisata. Pariwisata memberikan pen- garuh signifikan bagi masyarakat Tengger karena pariwisata turut andil mengenalkan masyarakat Tengger pada eksternalitasnya, seperti negara, misionaris agama, media, pemodal, dan sebagainya. Hal tersebut membuat Tengger menjadi medan yang dianggap cukup strategis untuk para agen berkontestasi merebut hati masyarakat un- tuk memeluk agama-agama besar melalui proses infiltrasi, baik pasif maupun aktif. Infiltrasi aktif dilakukan sejak abad XVIII Masehi dengan ditandai peperangan yang dilakukan oleh orang Islam dari Madura (Hefner, 1999:13) dan selanjutnya konflik di tahun 1965 berkenaan dengan Partai Ko- munitas Indonesia (PKI). PKI merupakan suatu organisasi yang memiiki stigma an- tiagama, ideologi komunis, maupun agama komunis sehingga pemeluk agama selain Islam dan Kristen dianggap anggota PKI (Hefner, 1984:243). Infiltrasi pasif juga menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat Teng- ger. Pada awal tahun 1980-an kebangkitan agama Hindu di Tengger makin marak. Pada waktu itu pemerintah kembali meng- galakkan upacara-upacara adat di Tengger. Pada tahun 1986 almarhum Sudja’i (Ketua Paruman Dukun Pandhita se-Tengger pada
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
saat itu) pernah juga mengajak bebera- pa tokoh Tengger yang tetap mempertah- ankan agama Buda 3 Tengger untuk me- meluk agama Hindu, tetapi sebagian kecil menolak. Hal yang sama dilakukan Pak Mudjono pada tahun 2004. Tetapi beber- apa tokoh tetap bersikukuh menjadi Buda. Masyarakat Tengger meyakini bahwa Buda merupakan kepercayaan asli masyarakat sebelum adanya peng”agama”an yang dilakukan pemerintah. Buda adalah suatu kepercayaan yang khas kejawen dan bukan bagian dari agama Buddha 4 yang diakui pemerintah sebagai agama resmi. Saat ini Hindu di Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan juga menjadi sema- cam cermin bagi Hindu Bali mainstream. Masyarakat di Desa Wonokitri sudah ban- yak mengadopsi kepercayaan dan ritual masyarakat Hindu Bali, bahkan beberapa ritual khas warisan nenek moyang, seperti khitan sudah tidak lagi dilakukan. Bebera- pa anggota masyarakat juga beternak babi. Berbeda dengan Wonokitri, dinamika mas- yarakat dalam bidang kepercayaan juga di- alami masyarakat Desa Ranupani yang 1/3 wilayahnya kini telah dikuasai pendatang (diluar orang Tengger) yang tidak menye- suaikan diri mengikuti tradisi orang Teng- ger pada umumnya. Kenyataan di lapangan juga memperlihatkan bahwa tingkat kese- jahteraan pendatang lebih baik dari pada penduduk asli setempat. Masyarakat Teng- ger Brang Lor, Wetan, dan Kulon memiliki interaksi yang kuat dengan pariwisata dan bersifat terbuka sehingga memungkinkan penduduk luar Tengger untuk tinggal bah- kan menetap di wilayah tersebut. Hal ini berbeda dengan masyarakat Tengger Brang Kidul yang tinggal di Desa Ngadas, Kabu- paten Malang. Desa Ngadas memiliki penduduk mayoritas yang beragama Buddha. Sekte Buddha yang mereka yakini adalah Bud- dha Jawa Sanyata dengan pusat orientasi adalah Hyang Wenanging Jagat dan keya- kinan Buda sebagai bagian dari keyakinan Tengger, walaupun setelah tahun 1990-an, beberapa yang dicirikan mereka mengi- kuti aliran Buddha Maitreya. 5 Masyarakat 3 Buda (Baca: Budo)  merupakan agama asli Tengger yakni  merupakan agama Siwa-Buddha yang juga menjadi agama resmi Kerajaan Majapahit (Sashangka, 2011:423) 4  Buddha adalah agama resmi negara yang diakui pemer- intah Republik Indonesia. 5  Aliran Maitreya merupakan salah satu aliran yang diterima, diakui, dan menjadi bagian dari Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).
Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas hing- ga saat ini masih meyakini Hyang Wenang- ing Jagat sebagai Tuhan mereka. Kitab suci yang mereka yakini adalah Adam Makna, meskipun saat ini masyarakat sudah mulai mengenal Tripitaka dan Siddharta Gauta- ma sebagai pusat orientasi mereka yang baru. Konversi ke agama besar banyak dilakukan dari anggota masyarakat yang beralih menjadi pemeluk agama Islam. Masyarakat Desa Ngadas bukan merupa- kan masyarakat majemuk yang terdiri dari banyak penduduk pendatang. Masyarakat Desa Ngadas merupakan masyarakat asli Tengger yang sudah lama tinggal dan me- netap di daerah tersebut sehingga proses perebutan hegemoni agama dalam desa tersebut sesungguhnya hanya dilakukan di internal masyarakat. Kompleksitas kehidupan masyarakat Tengger di Desa Ngadas mengalami ge- jolak ketika terjadi tragedi nasional pem- berontakan G30 S/PKI pada tahun 1965. Tragedi nasional tersebut telah menimbul- kan gejolak-gejolak politik di Indonesia se- hingga mengakibatkan terjadinya pemban- taian besar-besaran terhadap orang-orang komunis. Berkembang wacana bahwa orang ataupun masyarakat yang tidak me- meluk agama Islam atau Kristen dituduh komunis sehingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat Tengger non-Muslim dan akhirnya sebagian masyarakat memilih unuk masuk ke dalam agama Islam agar selamat (Hefner, 1985:243). Fenomena se- rupa juga terjadi pada kepercayaan Wetu Telu di Lombok di mana kaum Wetu Telu seolah berada dalam tekanan agresi kultur- al kaum Waktu Lima melalui proses mono- teisme dan egaliterianisme Islam yang leb- ih ortodoks (Budiwanti, 2000:345). Salah satu agen yang juga dapat dika- takan paling berpengaruh pada pemben- tukan identitas manusia Tengger di Desa Ngadas adalah melalui peran negara. Negara mulai menghegemoni kebebasan beragama masyarakat melalui dibentukn- ya badan yang disebut Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Ag- ama dan atau Penodaan Agama. Kemu- nculan paket kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial poli-
tik pascakemerdekaan. Niels Mulder da- lam Kholiludin (2009:151) menyatakan bahwa Departemen Agama pada tahun 1953 mencatat bahwa terdapat lebih dari 360 kelompok kebatinan yang terdapat di wilayah Jawa yang memiliki peran dalam kehidupan masyarakat sehingga partai-par- tai Islam pada Pemilu 1955 gagal mem- peroleh suara mayoritas (hanya mendapat 42% suara). Pada tahun 1952 diadakan sidang De- wan Perwakilan Rakyat yang mengusulkan agar Departemen Agama membuat rumu- san definisi agama sehingga saat itu mun- cul rumusan unsure-unsur esensial agama berupa nabi/rasul, kitab suci, dan penga- kuan dari luar negeri. Hal tersebut mem- buat kalangan Hindu Bali tidak menyetujui rumusan tersebut sehingga definisi agama tidak pernah muncul dalam regulasi. Pada tahun 1953, Departemen Agama melapor- kan adanya 360 agama baru di Indonesia sehingga muncul kebijakan yang menem- patkan Pakem sebagai salah satu biro di bawah struktur Departemen Agama. Pa- kem merupakan akronim dari Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat, meski- pun di beberapa daerah muncul pemak- naaan berbeda mengenai definisi Pakem. Ada yang memahami sebagai pengawas preventif, ada yang memaknai hanya se- bagai Peninjau Aliran Kepercayaan Mas- yarakat, dan ada yang memaknai sebagai Penelitian dan Pengembangan Aliran Mas- yarakat (Kholiludin, 2009:153). Pada ta- hun 1958, Kejaksaan Agung membentuk Bagian Gerakan Agama dan Kepercayaan Masyarakat dan selanjutnya diresmikan menjadi Biro Pakem pada tahun 1960. Pada tahun 1961, Biro Pakem didirikan di setiap provinsi dan kabupaten melalui Surat Edaran Departemen Kejaksaan Biro Pakem Pusat No. 34/Pakem/S.E./61 tang- gal 7 April 1961 dengan tugas mengikuti, memperhatikan, mengawasi, gerak-gerik, serta perkembangan dari semua gerakan agama, semua aliran kepercayaan/kebati- nan, baik yang berasal dari dalam, maupun luar negeri. Tugas Pakem disempurnakan dalam Surat Instruksi Jaksa Agung No. 1/Insr/Secr/1963 tanggal 5 Februari 1963 tentang Penyelesaian Persoalan di Bidang Pakem Kejaksaan yang menegaskan pada pengawas yang diarahkan pada gejala-geja- la yang dapat menghalangi jalannya pem- bangunan (Baso, 2005:242-243).
Konstitusi yang mulai mendiskrim- inasi kepercayaan lokal terhadap diben- tuknya Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 mengenai Tugas Pengawasan Aliran Kepercayaan tercantum pada Bab III Pasal 30 Ayat 3 (d). Peraturan serupa juga ter- dapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 dalam Bab III Pasal 27 Ayat 3 (d) dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 dalam Bab I Pasal 2 Ayat 3. Pada tanggal 27 Januari 1965, Penetapan Presiden (PP) No. 1 (selanjutnya ditulis PNPS 1965) dikeluarkan oleh Soekarno tentang Pence- gahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Status PP ini kemudian diting- katkan sebagai Undang-Undang melalui Penetapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 yang dalam perkembangannya men- jadi alat untuk membentengi agama resmi dari aliran-aliran kepercayaan (Kholiludin, 2009:159). Penegasan dikotomi agama resmi yang diakui negara juga dapat dilihat da- lam UUDS 1950 Pasal 43 ayat 3 dan UUD RIS Pasal 41 Ayat 1 dan 2. Hal tersebut menguatkan bahwa negara memiliki we- wenang untuk memberikan pengakuan resmi, memberikan perlindungan, dan bantuan hanya kepada agama resmi (Baso, 2005:239). Dasar legal formal mengenai diskursus agama resmi tersebut dikukuh- kan oleh konsttusi negara. Perjalanan panjang “kebijakan“ negara tersebut juga berpengaruh pada kehidupan beragama masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Tengger di Desa Ngadas pada khususnya. Agama merupakan suatu bentuk ideologi yang berada pada kognitif mas- yarakat pemeluknya. Wacana mengenai agama menjadi situs yang paling kental dalam hubungannya dengan kekuasaan, pengetahuan, dan kebenaran. Agama dapat menjadi sumber diskriminasi dan domina- si para pemeluknya. Mekanisme ideologi tersebut menunjukkan bahwa agama tidak lepas dari fenomena ideologi, sehingga fenomena radikalisme dan diskriminasi dengan mengatasnamakan agama adalah bagian dari fungsi agama sebagai ideologi. Pertarungan ideologi tersebut menghasil- kan suatu pergulatan makna. Pergulatan makna dilakukan oleh agen yang memba- wa ideologi kebenaran agama besar mer- eka dan agen yang tetap mempertahankan ideologi lama sebagai warisan nenek moy-
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
ang. Pergulatan makna yang terjadi pada masyarakat Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas ditandai dengan  hubungan dialo- gis dan kompromistis antaragen sehingga terjadi negosiasi yang dianggap relevan dalam kehidupan masyarakat setempat. Ideologi kebenaran absolut agama dan sarat kekuasaan dimiliki oleh agen yang memiliki keinginan untuk menginfiltrasi masyarakat di Desa Ngadas. Di sisi lain, masyarakat di Desa Ngadas juga memper- tahankan ideologi primordial mereka yang tetap mempertahankan tradisi dan keyak- inan mereka terhadap nenek moyang.

## 1.1  Ideologi Kebenaran Absolut Agama
Fenomena yang terjadi dalam agama adalah agama terkesan memberikan lan- dasan ideologis dan pembenaran simbolis yang berfungsi sebagai alibi pribadi dan peneguhan tekad, mempertajam perbe- daan, dan memistiskan motif pertentangan menjadi perjuangan membela kebenaran dan keimanan dengan mengatasnamakan Tuhan. Pemistisan motif tersebut membuat konflik berubah bentuk menjadi perjuan- gan yang mempertaruhkan tujuan akhir ke- beradaan manusia. Setiap kompromi akan dianggap sebagai kelemahan atau penghi- anatan. Motif konflik menjadi irasionalitas yang tercermin dalam mencampuadukkan kepentingan pribadi atau kelompok dengan mengatasnamakan kehendak Tuhan. Para pemuka agama tidak dapat mengelak dari tanda tiadanya unsur kritis dan tidak ber- fungsinya rambu-rambu pengarah pemaha- man ataupun penafsiran. Kehendak Tuhan hendak ditangkap secara langsung dengan ketelanjangan dan egoisme kemampuan manusia. Para pemuka agama terkadang ti- dak menyadari bahwa antara ajaran (penge- tahuan) dan tindakan masih terdapat jarak. Jarak ini sering kali tidak disadari sehing- ga muncul anggapan bila sudah diajarkan maka dianggap sudah dilaksanakan. Keya- kinan dan ajaran tidak otomatis menyatu menjadi sistem tindakan. Agama yang di- anggap konkrit adalah yang dapat dihaya- ti oleh pemeluknya dengan sistem ajaran, norma, moral, institusi, ritus, simbol, dan para pemukanya. Semua unsur pembentuk wajah konkrit ini dapat mengkristal menja- di sebuah bentuk “penafikan” pada “yang berbeda”. Pada kondisi tersebut, unsur pro- vokasi dapat menyulut terjadinya konflik (Haryatmoko, 2010:82-83).
Nelson-Pall Meyer mengajukan tesis bahwa kekerasan religius yang dilakukan para penganut agama monotheis (yuda- isme, kristianisme, dan Islam), tidak sema- ta-mata masalah distorsi dalam penafsiran teks-teks suci. Kekerasan tersebut lebih be- rakar dalam tradisi kekerasan seakan-akan Tuhan mehendaki kekerasan dan hal ini di- anggap sebagai sebuah kebenaran. Pema- haman akan tradisi kekerasan Tuhan ini, otoritas agama takut mempertanyakannya karena seakan-akan mengancam kebenaran pesan Tuhan dan menggoyahkan dasar kei- manan. Kekerasan dalam agama gamba- ran Tuhan yang menonjol ialah Tuhan se- bagai penghukum, penganiaya, pemaksa, pembalas dendam, dan sewenang-wenang. Gambaran tersebut menghentak rasa kea- gamaan antaragama maupun intern agama itu sendiri. Gambaran mengenai sifat ke- kerasan Tuhan merupakan proyeksi sifat kekerasan yang dimiliki manusia dengan mengatasnamakan Tuhan. Kekerasan Tu- han tampil sebagai kesucian sehingga ke- kerasan dianggap sebagai suatu kebenaran. Kekerasan Tuhan disamarkan dalam ben- tuk pembebasan dan pertobatan yang ter- kesan memiliki fungsi korektif dan liberat- if (Haryatmoko, 2010:85-103). Keberadaan agama juga tidak dapat dilepaskan dari keyakinan agama tersebut terhadap kebenaran yang mengandung ke- benaran mutlak. Kebenaran mutlak yang diyakini adalah agama yang dipeluk ber- sumber dari Tuhan dan bersifat absolut. Syamsul Arifin (2005:7) menyatakan bah- wa masalah muncul ketika hal yang diang- gap kebenaran mutlak dalam suatu agama dihadapkan dengan kebenaran mutlak yang berasal dari agama lain. Keyakinan terha- dap kebenaran agama tersebut memperte- bal klaim kebenaran (truth claim) sehingga memunculkan klaim penyelamatan (sal- vation claim) sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Kecenderungan absolu- tistik tersebut memunculkan kecenderun- gan ekspansionistik, yakni kecenderungan menyebarluaskan agama kepada orang lain. Alasan pertama yang mendorong sikap ekspansionistik adalah pandangan bahwa agama lain adalah tidak benar, kafir, sesat, dan perlu diluruskan kembali sehing- ga tindakan pelurusan kembali dipandang sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan bagi setiap pemeluk agama. Alasan selan- jutnya adalah bahwa penyebaran agama di-
anggap mampu memperkokoh komunitas keagamaan yang telah ada karena jumlah pemeluk agama dianggap mempengaruhi kekuatan agama tersebut. Suatu kelompok sosial secara nalu- riah memiliki keinginan untuk menjaga identitasnya agar tetap murni dan menolak yang berbeda. Kehadiran pihak yang ber- beda agama dapat mengancam diri. Fungsi ideologis agama adalah sebagai pembe- naran kekuasaan dan landasan simbolis kekerasan. Peran pemimpin agama sangat sentral dalam menanamkan kebencian ter- hadap pemeluk agama lain dan menolak yang dianggap berbeda. Interaksi komu- nikasi dalam memberi makna tergantung pada  kerangka dan kemampuan penafsir- an untuk melihat realitas dan hubungan dengan umat beragama lain. Tugas mereka seharusnya adalah untuk menunjukkan wa- jah damai agama, penerimaan pluralitas, dan toleransi. Namun ketika penafsiran menjadi sangat politis dan penuh kepentin- gan, peran guru agama dan pemuka agama itulah yang sebenarnya sangat menentu- kan. Masuknya kepentingan politik bukan merupakan cara berpikir yang dipaksakan, tetapi merupakan perpanjangan dari cara berpikir yang telah ditanamkan oleh para pemuka agama. Kebenaran tunggal (single truth) dianggap sebagai sebuah paradig- ma kebenaran, bukan wajah kebenaran itu sendiri (Iyubenu, 2015:13).

## 1.2  Ideologi Kekuasaan
Pertarungan simbolik selalu menem- patkan kekuatan-kekuatan untuk memon- opoli visi yang sah terhadap dunia sosial dan memaksa kebenaran pandangan suatu kelompok atas kelompok lain. Kompeti- si antaragen dalam pertarungan simbolik memiliki tujuan akhir yang sama yakni memperoleh kekuasaan. Kekuasaan yang dituju berupa kekuasaan untuk mengontrol ideologi, persepsi, visi, maupun cara pan- dang seseorang ataupun masyarakat. Ajang perebutan kekuasaan harus dimaknai se- bagai upaya memproduksi dan menampil- kan pandangan dunia yang paling diakui kebenarannya. Hal tersebut bermuara pada kepentingan untuk mendapatkan legiti- masi bahwa pandangan tertentu adalah pandangan yang paling sah dibandingkan yang lain atau disebut dengan kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik merupakan suatu kekuasaan untuk mengkonstruksi re-
alitas melalui tatanan gnosociological, yai- tu pemaknaan yang paling dekat mengenai dunia sosial satu kelompok kelompok atau individu. Sebuah kekuasaan simbolik tidak dike- nali betuk aslinya tapi tetap diakui sebagai konsensus. Kekuasaan simbolik beropera- si dengan mengunakan simbol-simbol se- bagai instrumen pemaksa terhadap kelom- pok subordinat yang memiliki peran dalam mereproduksi tatanan sosial sesuai dengan keinginan kelompok dominan. Kekuasaan simbolik sangat bergantung pada modal simbolik dan efektivitas simbolik dimana strategi investasi simbolik bekerja. Sema- kin besar seseorang orang atau kelompok yang memiliki modal simbolik maka pelu- ang tersebut merupakan kredit bagi terben- tuknya ototritas sosial yang diporeleh dari pertarungan sebelumnya. Efektivitas sim- bolik bekerja atas padangan yang ditawar- kan sesuai dengan strategi investasi simbo- lik yang dijalankan. Kekuasaan simbolik dalam konteks ini merupaka sebuah kekua- saan petasbihan, sebuah kekuasaan yang dijalankan dengan halus agar tidak dikenali dan disadari sehingga kelompok yang di- dominasi menyerahkan dirinya untuk ma- suk dalam lingkaran dominasi. Dominasi dalam bentuk ini disebut Bourdieu sebagai kekerasan simbolik, yaitu kekrasan yang lembut dan tak kasat mata. Mekanisme objektif yang diciptakan kekerasan simbo- lik memanfaatkan simbol-simbol yang ada untuk memenuhi fungsi politiknya, yaitu kehendak untuk berkuasa. Sistem kekua- saan meuntut mereka untuk mendominasi dan meyebarkan pengaruh-pengaruh ideol- ogis atau memaksakan pandangan kelom- pok dominan pada kelompok marginal. Kekerasan simbolik dialankan melalui 2 mekanisme yakni eufemisasi dan cen- corship. Eufemisasi yaitu mekaisme yang menjadikan kekerasan simbolik tidak ter- lihat, berangsung secara halus, serta men- dorong orang untuk menerima apa adanya. Cara ini dilakukan dengan melembutkan ekspresi, wacana, maupun bahasa kedalam bentuk-bentuk filosofis yang bersifat ab- strak. Cencorship juga beroperasi dengan memproduksi wacana ilmiah yang diban- gun dengan teks tertulis dengan tujuan un- tuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan dalam rangka pelestaran nilai-nilai utama. Kekerasan simbolik bekerja melalui dominasi bahasa, gaya hid-
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
up, cara berfikir, cara berbicara, dan cara bertindak (Fashri,2004:141-144). Perbedaan yang ditekankan untuk memberi corak identitas dimanfaatkan un- tuk kepentingan diri ataupun kelompok. Terdapat 3 mekanisme pokok yang menen- tukan kaitan agama dan politik: kerangka penafsiran religious terhadap hubungan so- sial (fungsi ideologi), agama sebagai faktor identitas, dan legitimasi etis hubungan so- sial. Pertama, fungsi agama sebagai ideolo- gi adalah sebagai perekat masyarakat kare- na memberi kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan sosial sejauh mana suatu tatanan sosial dianggap sebagai rep- resentasi religious yang dikehndaki Tuhan. Kedua, agama sebagai faktor identitas dapat didefinisikan sebagai kepemilikan pada kelompok sosial tertentu. Kepemilikan ini member stabilitas sosial, status, pandan- gan hidup, cara berpikir, etos. Hal tersebut dapat mengental bila dikombinasikan den- gan identitas etnis, misalnya Aceh Musli, Flores Katolik, Bali Hindu yang mampu menjadi alat perekat, meski di sisi lain juga mampu menjadi alat diskriminasi. Ketiga, agama menjadi legitimasi etis hubungan sosial dan bukan merupakan sakralisasi hubungan sosial, tetapi suatu tatanan so- sial yang mendapat dukungan dari agama. Formalisme agama menjadi unsur penting dalam penghayatan karena terkait dengan masalah pengakuan sosial dan kebanggan pada kepemilikan kelompok. Maka butuh penamaan suatu sistem sosial, ekonomi, budaya, dengan jargon-jargon agama yang akan meningkatkan fanatisme pemeluknya (Haryatmoko, 2010:84).
1.3 Anchestor Worship dan Ideologi Pri- mordial Pendewaan dan pemitosan roh nenek moyang melahirkan proses penyembahan roh nenek moyang ( ancestor worship ) yang selanjutnya mendorong timbulnya hukum adat, kebudayaan, dan relasi-relasi pen- dukungnya. Fungsi roh nenek moyang mer- upakan pengemong dan pelindung keluarga yang masih hidup dan sering kali diper- sonifikasikan dalam tokoh pewayangan, khususnya punakawan (Simuh, 1999:111). Masyarakat Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas meiliki beberapa figur sentral yang menandai keyakinan mereka pada mitos dan tradisi yang mereka miliki, yakni:

## 1.3.1 Ismaya
Pada masa keruntuhan Kerajaan Ma- japahit sekitar tahun 1470-1520-an, abdi keraton Sabdopalon sering dianggap se- bagai titisan Semar yang diyakini menge- luarkan ramalan tentang kebangkitan kem- bali budaya Hindu-Buddha. Masyarakat Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas meyakini bahwa Ismaya merupakan titi- san dari kakak Dewa Siwa yang memiliki nama berbeda di tiap reinkarnasinya, sep- erti Semar, Humarmaya, Sabdopalon, dan Nayagenggong. Figur Ismaya juga dijiwai oleh pemikiran yang bijaksana yang dire- presentasikan melalui keberadaan huruf Jawa yang memiliki arti dan esensi yang mendalam bagi kehidupan masyarakat. Figur Ismaya bahkan menjadi salah satu figur yang terdapat di altar Vihara Paramita dan diletakkan sejajar dengan patung Sang Buddha. Dalam konteks yang lebih luas, figur Ismaya atau Semar juga memiliki arti bagi masyarakat Jawa pada umumnya. Politik Orde Baru juga mencantumkan istilah Su- persemar yang menandai datangnya rezim penguasa Soeharto. Supersemar dianggap sebagai berkah Tuhan Jawa, nenek moy- ang ras Jawa. Kata ”super” mempertegas manifestasi sifat ketuhanan yang sempur- na, yakni Ismaya yang merupakan kakak dari Dewa Siwa. Stereotype Semar se- bagai pendukung pemenang dimaklumi oleh masyarakat. Supersemar merupakan akronim dari Surat Perintah Sebelas Ma- ret yang berisi perintah Presiden Soekarno pada Jenderal Soeharto untuk memulih- kan ketertiban negeri, meskipun hingga saat ini tidak ada yang dapat membuktikan keberadaan surat perintah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa istilah Su- persemar merupakan sebuah formula yang sangat bertuah mentasbihkan kekuasaan Orde Baru (Mulder, 2001: 75-98). Semar yang menjadi simbol keadilan, kebijaksa- naan, dan kebenaran diformulasikan men- jadi produk Supersemar yang terkesan “ ke- beneran ” atau coincidence .
1.3.2  Ki Kere Sabda Gedibal Ki Kere atau Ki Sabda Gedibal sendiri dianggap sebagai pembawa wahyu. Ia di- anggap sebagai sosok yang misterius kare- na ia datang secara tiba-tiba dan menghil- ang secara tiba-tiba, sebagian masyarakat meyakini bahwa ia sudah moksa. Menurut
cerita Ibu Jumiati, ia gemar pergi di Gunung Semeru untuk bersemedi, dalam kesehariannya hanya makan nasi jagung yang dimasak dari kukusan pertama dan makan menggunakan wadah yang terbuat dari bathok (tempurung kelapa). “Ki Kere niku pas teko wonten mriki kula tesih timur, tiyangipun misterius, lha teko saking pundi mboten wonten sing ngertos, pas lungo nggih mbo- ten wonten sing ngertos, tapi jarene niku moksa. Jarene niku tiyangipu saking Klaten. Rumiyin niku tiyangi- pun seneng semedhi wonten Gunung Semeru. Nek maem niku mboten pu- run ngagem piring, tapi ngagem ba- thok. Maemnipun namung sekul jag- ung, niku mawon saking kukusan sing sepindah.” (Ki Kere itu pas datang disini saya masih muda, orangnya misterius, lha datang dari mana tidak ada yang tahu, pas pergi juga tidak ada yang tahu, teta- pi katanya itu moksa. Katanya orangn- ya berasal dari Klaten. Dulu itu oran- gnya suka semadi di Gunung Semeru. Kalau makan itu tidak mau memakai piring tetapi memakai tempurung ke- lapa. Makannya Cuma nasi jagung, itu saja dari kukusan yang pertama). (Wawancara 10 April 2015)
Ditambahkan oleh Pak Ponadi: “Titah menika taksih tapi mboten wonten sing pertados, nek pejah mbo- ten wonten kuburane, nek taksih kok mboten wonten tiyange, tapi mboten pejah, niku jelmaan saking Semar, tinggalane ingkang wonten mriki nam- ing kitab Adam Makna.” (Titah (Ki Kere) tersebut masih tapi ti- dak ada yang percaya, jika mati tidak ada kuburannya, jika masih kok tidak ada orangnya, tapi tidak mati, itu jel- maan dari Semar, peninggalannya yang ada disini hanya kitab Adam Makna). (Wawancara 10 April 2015)
Pemeluk keyakinan Jawa Sanyata juga menyimpan filosofi hidup yang ter- tuang dalam etimologi huruf Jawa atau biasa disebut dengan Hanacaraka . Bagi masyarakat setempat filosofi Hanacaraka tersebut mempunyai makna yang sangat penting dan mendalam bagi masyarakat dan kehidupan. Seperti yang dikatakan Pak
Ponadi: “Hanacaraka kala wau sanget ageng maknanipun (Hanacaraka itu tadi sangat besar maknanya), contonipun (contohnya) hanakna huripira kang sejati (tegakkanlah hidup yang sejati), hurip mung tunggu pati (hidup hanya menunggu mati), tiyang urip iki (orang hidup ini), tiyang gesang (orang hid- up), orang hidup di dunia ini adalah tidak disuruh menunggu harta benda, tidak disuruh untuk menunggu wanita cantik, hanya yang ditunggu-tunggu hanya mati, tapi sebelumnya, sebelum mati itu harus hanakna huripira kang sejati (tegakkanlah hidup yang seja- ti), nggih bab-bab sing sae (ya hal- hal yang baik), perbuatan bajik kepa- da semua mahkluk.” (Wawancara 12 April 2015)
Umat Buddha Jawa Sanyata memili- ki pakaian yang khas yang digunakan saat sembahyang di Sanggar Pasembahan atau Vihara. Pakaian yang digunakan tersebut disebut berwarna hitam dengan wujud seperti jas dan dapat digunakan secara bo- lak-balik atau bagian dalam maupun luarn- ya jika dipakai sama saja. Pakaian tersebut disebut dengan kain Blimbing Walik yang mempunyai makna membalikkan atau mengembalikan yaitu mengembalikan atau membalikkan jaman seperti waktu jaman kuno, pakaian tersebut juga bermakna se- bagai kesucian. Pakaian tersebut dipakai dengan rapat, padat, dan tidak tembus pandang yang mempunyai maksud agar saat mengembalikan jaman seperti jaman kuno tersebut tidak ada halangan apapun. Selain itu. pakaian tersebut melambangkan seperti terdapat dalam ungkapan kandhang langit kemul mega (rumahnya langit seli- mutnya awan). Ungkapan yang menggam- barkan bahwa semua orang sesungguhnya tidak mempunyai rumah atau tempat ting- gal. Kandhang langit itu sendiri diibarat- kan sebagai sak kurebing langit sak luma- he bumi yaitu seluruh alam semesta yang hanya dimiliki atau hanya ditempati oleh Semar atau Humarmaya atau Sabdapalon atau Nayagenggong . Selain ancestor worship , masyarakat di Desa Ngadas juga memiliki ideologi primordial sehingga kepercayaan, tradisi dan adat istiadat merka masih hidup dan bertahan hingga saat ini meskipun gem-
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
puran dan tantangan zaman senantiasa membayangi kehidupan mereka. Primordi- al adalah ikatan-ikatan dalam masyarakat yang bersifat asli yang dibawa sejak lahir, seperti kesukuan, kekerabatan, dan keag- amaan. Primordialisme merupakan pers- pektif yang digunakan masyarakat untuk mempertahankan etnisitas yang disuarakan oleh kaum marginal dalam suatu momen ketika mereka kehilangan kebebasannya dalam merebut hak. Primordialisme juga merupakan suatu bentuk perjuangan dalam mempertahankan identitas suatu etnik ter- tentu karena identitas tersebut yang memi- liki peran untuk mengkomunikasikan  dan memainkan harmoni suatu etnik melalui aspek bahasa, agama, bahasa, maupun peradaban yang dimilikinya. Beberapa as- pek tersebut dapat diterima dengan baik sebagai suatu hal yang dianggap “suci” oleh masyarakat pendukungnya sehingga hal tersebut dikenal dengan istilah primor- dial (Oomenn, 2009:57-58). Ideologi primordial terlihat dalam ke- hidupan masyarakat Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas karena masyarakat ma- sih mempertahankan identitas etnik mer- eka sebagai bagian dari etnik Tengger. Masyarakat di Desa Ngadas juga masih menjalankan ritual dan adat ketenggeran mereka. Masyarakat tetap mempertah- ankan kepercayaan asli mereka meskipun berbagai tantangan mencoba untuk meng- goyahkan kepercayaan mereka. Tradisi mereka yakini bukan hanya sebagai wari- san dari nenek moyang,  tapi juga sebagai suatu alat dan mekanisme yang membantu menertibkan kehidupan mereka dalam ber- masyarakat. Tradisi juga merupakan repre- sentasi identitas keberadaan mereka.

## PENUTUP
Kehidupan beragama masyarakat Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah yang berusaha untuk melakukan pendi- siplinan agama. Hal tersebut menimbulkan suatu hubungan dialogis dan kompromistis antara masyarakat di Desa Ngadas den- gan para kaum eksternalitas yang kemudi- an turut ambil bagian dalam membentuk manusia Tengger hari ini. Ideologi baru dari agama yang diakui pemerintah terus menginfiltrasi kehidupan masyarakat se- tempat meskipun keberadaan Desa Ngadas bukan merupakan wilayah strategis yang
penuh fasilitas memadai yang masih sulit dijangkau dari perkotaan. Bentuk perebu- tan agama dilakukan oleh masing-mas- ing agama resmi dengan membawa klaim kebenaran sendiri dan berlomba menjadi “wadah” yang berkenan menerima mas- yarakat yang mau mengikuti deras arus pendisiplinan agama yang dilakukan oleh pemerintah. Permainan para agen ekster- nalitas dalam mengoperasikan modal yang mereka miliki hadir dalam bentuk infiltrasi Buddha Dharma dan dominasi aliran Mai- treya, Bali Seering bertopeng Hindunisasi, dan infiltrasi agama Islam. Masyarakat lo- kal di Desa Ngadas merespon hal tersebut dengan melakukan pemertahanan ideologi lama yang mereka miliki. Pemertahanan ideologi dilakukan dengan tetap melaku- kan ritual dan kearifan lokal yang menjadi bagian dari warisan nenek moyang, seperti sistem kalender, beberapa ritual dan up- acara keagamaan, sistem perkawinan, serta usaha dalam membentuk Forum Komuni- kasi Masyarakat Tengger yang bertujuan untuk menampung aspirasi dan gerakan masyarakat untuk tetap mempertahankan kepercayaan dan kebudayaan mereka se- bagai bentuk resistensi terhadap kebijakan pendisiplinan agama melalui agama resmi. Pergulatan makna terjadi dalam ke- hidupan masyarakat Tengger di Desa Nga- das ketika terjadi negosiasi dan kompromi antara agen eksternal berhadapan dengan masyarakat Desa Ngadas dalam sebuah arena kontestasi. Para agen memiliki keya- kinan atas ideologi yang dilimikinya. Agen eksternal yakni agama resmi memiliki ideologi kebenaran absolut agama yang menganggap kebenaran agamanya memi- liki kebenaran yang paling benar. Para agen eksternal tersebut memaknai bahwa agama mereka adalah agama yang paling benar dan harus disebarkan dan digunakan sebagai “wadah” bagi masyarakat Tengger di Desa Ngadas yang dianggap memiliki agama yang tidak tepat. Hal tersebut juga mempertegas adanya ideologi kekuasaan yang secara implisit menyertai proses pendisiplinan agama. Di sisi lain, mas- yarakat di Desa Ngadas yang  mempertah- ankan kepercayaannya secara sadar atau- pun tidak, memiliki ideologi primordial yang tetap menjalankan tradisi warisan ne- nek moyang. Ideologi primordial yang dimiliki masyarakat Tengger di Desa Ngadas tidak
dapat dianggap sebagai isapan jempol bela- ka. Masyarakat meyakini agama yang mer- eka peluk saat ini bukan hanya bermakna sebagai warisan nenek moyang, tetapi mer- upakan keyakinan mereka terhadap nilai dan ajaran yang mereka miliki. Masyarakat mampu memahami dan mencintai inti aja- ran agama mereka sebagai bagian dari diri dan kehidupan mereka. Penelitian ini juga hendak menunjukkan bahwa masyarakat Tengger di Desa Ngadas mengetahui dan memahami atas apa yang mereka pertah- ankan sebagai bagian dari kesadaran dan kecintaan mereka terhadap agama yang mereka peluk secara sadar, khususnya pe- meluk Buddha J awa Sanyata. Masyarakat meyakini agama mereka sebagai cara atau- pun media untuk mendekatkan diri pada Tuhan demi kedamaian. Pengendalian keinginan diajarkan melalui rasa syukur dan kontrol terhadap hawa nafsu melalui ajaran agama yang mereka yakini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Syamsul. 2005. Relevansi Gagasan Multikulturalisme dalam Mas- yarakat Berbeda Agama. Naskah Seminar Nasional Etika Multikultur- al Merajut Keindonesiaan Berlan- daskan Multikultural. Surabaya 22 Oktober 2005 Baso, Ahmad. 2005. Islam Pascakolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonial- isme, dan Liberalisme . Bandung: Mizan Pustaka. Budiwanti, Erni. 2000. I slam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima . Yogyakar- ta: LKiS Fashr i, Fauzi. 2014. Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol . Yogya- karta: Jalasutra.
Hefner,  Robert  W. 1999. “Geger Teng- ger:  Perubahan Sosial dan Perkela- hian Politik ”. Cetakan I. Yogyakarta:
LKiS. Hefner, Robert  W. 1985. “Hindu  Java- nese:  Tengger  Tradition  and  Is- lam” .  New Jersey: Princeton Univ. Haryatmoko. 2010. Dominasi Penuh Mus- lihat: Akar Kekerasan dan Diskrimi- nasi. Jakarta: Gramedia Iyubenu, Edi AH. 2015. Berhala-berhala Wacana . Yogyakarta: IRCiSoD Kholiludin, Tedi. 2009. Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan Di- skursus Agama Resmi, dan Diskrim- inasi Hak Sipil . Semarang : RaSAIL.
Mulder, Niels. 2001. Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia . Yogyakarta:
LKiS.
Nashir, Haedar. 1999. Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelaajar. Oomenn, T.K. 2009. Kewarganegaraan, Kebangsaan, dan Etnisitas: Menda- maikan Persaingan Identitas . Ban- tul: Kreasi Wacana.
Soeriadiredja, Purwadi. 2012. Marapu: Agama dan Identitas Budaya Orang Umalulu, Sumba Timur. Disetasi.
Depok Program Pascasarjana Antro- pologi, FISIP, UI.
Subagya, Rachmat. 1979. Agama dan Alam Kerohanian Asli di Indonesia . Yayasan Cipta Loka Caraka.
Suseno, Franz Magnis. 2013. Menalar Tu- han . Jogjakarta: Kanisius. Simuh. 1999. Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa . Yog- yakarta: Bentang.
Widyaprakosa, S. 1994. Masyarakat Teng- ger: Latar Belakang Daerah Taman Nasioal Bromo. Cetakan I. Yogya- karta: Kanisius.
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173