Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Di Kota Samarinda Berdasarkan Perspektif Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

## Abdul Mukmin Rehas, S.H., M.H

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRACT
Legal aid is a very important means in terms of gaining the needs of the poor society in this  case  to  obtain  the  justice  and  retain  their  rights  because  not  all  people  are  able  to afford to pay the attorneys' fees that are reliable and professional to retain the rights and ensure legal  certainty nor justice for one of the parties. Thus the  government  needs to provide legal assistance to the community with low level economy to find the justice for him,  and  mandatory  for  the  government  to  implement  the  City  Legal  Assistance  in Samarinda in order to run in perspective and in accordance with law No. 16 in 2011.
Keywords: The Role of Government in the provision of legal aid.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pada  masyarakat  modern  yang  kompleks  kemiskinan  menjadi  problem  sosial untuk  seseorang  dimana  seseorang  serasa  miskin  bukan  karena  kurang  makan, pakaian  atau  perumahan  tapi  harta  miliknya  di  anggap  kurang  cukup  untuk memenuhi taraf-taraf kehidupan yang ada, padahal seharusnya kemiskinan di artikan sebagai  suatu  keadaan  dimana  seseorang  tidak  sanggup  untuk  memelihara  dirinya sendiri  memanfaatkan  tenaga  mental  maupun  maupun  fisiknya  dalam  keompok tersebut. Menurut sejarah keadaan kaya dan miskin berdampingan tidak merupakan problema  sosial,  namun  kemiskinan  muncul  sebagai  problema  sosial  yang  mebuat orang  sadar  akan  kedudukan  ekonominya  sehingga  mereka  mampu  mengatakan apakah  dirinya  miskin  atau  kaya.  Kemiskinan  dianggap  sebagai  problema  sosial apabila  perbedaan  kedudukan  ekonomi  dan  warga  masyarakat  di  tetapkan  secara tegas.
Menurut  BAPPENAS  (1993)  mendefinisikan  kemiskinan  sebagai  situasi  serba kekurangan yang terjadi buka karena kehendak si miskin, melainkan karena keadaan yang  tidak  dapat  dihindari  dengan  kekuatan  yang  ada  padanya 1 .  Indonesia  juga dikatakan  bagian  dari  negara  berkembang  baik  dari  segi  infrastruktur,  ekonomi, hingga sumber daya manusia. Hal ni berdasarkan dari data hasil survey Badan Pusat Statistik  (BPS)  Indonesia  tahun  2010,  jumlah  penduduk  Indonesia  dari  sabang sampai  merauke  terdata  sekitar  237,6  juta  jiwa  dan  sekitar  28,55  juta  jiwa  dari jumlah penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan alias miskin 2 .
1 Bappenas, 1993, Panduan Program Inpres Desa Tertinggal, Jakarta
2 Anonim.2014. Benarkan Indonesia Negara Termiskin Didunia(Online)
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  taraf hidup  ekonominya  masih  di  bawah  kesejaterahan,  kemudian  penulis  mecermati bahwa gari kemiskinan di Indonesia , sejajar dengan tindak criminal yang terjadi di Indonesia, namun  bukan berarti semua kejahatan di  lakukan oleh masyarakat  tidak mampu,  akan  tetapi  faktanya  jumlah  kejahatan  lebih  dominan  di  lakukan  karena faktor  ekonomi  yang  sering  kali  di  lakukan  oleh  masyarakat  tidak  mampu. Ironi memang ketika suatu  keadilan harus dapat  diakses  oleh semua warga negara tanpa terkecuali (justice  for  all/accessible  to  all) maka  pemerintah  berkewajiban melndungi warganya hal ini tertuang dalam UUD 1945 Bahwa negara menjamin ha konstitusional  setiap  orang  untuk  mendapatkan  pengakuan,  jaminan,  perlindungan, dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Dalam rangka mewujudkan makna UUD  1945  tersebut  khususnya  agar  masyarakat  tidak  mampu  merasakan  keadilan hukum  khususnya  masyarakat  yang  berhadapan  dengan  hukum,  kemudian pemerintah  mengaplikasikannya  kedalam  Undang-undang  Nomor  16  tahun  2011 tentang Bantuan Hukum.
Kehadiran  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum, tujuannya  untuk  memberikan  keadilan  persamaan  hak  asasi  manusi  yang  merata kedalam  seluruh  lapisan  masyarakat  khususnya  masyarakat  tidak  mampu  yang berhadapan  dengan  hukum.  Hal  ini  karena,  faktanya  banyaknya  kejahatan  yang  di lakukan  oleh  masyarakat  tidak  mampu  di  akibatkan  tuntutan  ekonomi  yang memaksa mereka melakukan kejahatan, serta sulitnya mendapatkan bantuan hukum yang  tidak  merata  bagi  masyarakat  tidak  mampu  yang  berhadapan  dengan  hukum, padahal  kasusu  kejahatan  mereka  di  wajibkan  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum secara cuma-cuma oleh pemerintah.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum, format  pemberian  bantuan  hukum  memang  di  wajibkan  untuk  masyarakat  tidak mampu  yang  berhadapan  dengan  hukum,  dimana  aturan-aturan  dalam  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  sudah  jelas  dalam membantu  masyarakat  tidak  mampu  yang  berhadapan  degan  hukum.  hanya  saja implementasi  Undang-Undang  Nomro  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum dinilai  kurang  efektif  karena  masih  banyak  faktor  penghambat  ketika  masyarakat miskin berusaha mengakses bantuan hukum tersebut.
Dalam menentuka masyarakat seseorang dapat di kategorikan miskin atau masih belum  ada  tolak  ukur  yang  baku  dan  belum  di  jelaskan  dalam  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011  Tentang  Bantuan Hukum  di  masing-masing instansi  terkait yang  menjalankan  undang-undang  ini  baik  dari  kementrian  hukum  dan  HAM, Pemerintah  daerah,  pengadilan,  hingga  lembaga  bantuan  hukum  mempunyai  versi sendiri-sendiri  dalam  mengkategorikan  orang  tersebut  itu  msikin  atau  tidak,  yang semuanya  mengeluarkan  satu  kebijakan  non  baku  yang  tidak  tertulis,  bahwa seseorang  di  kategorikan  tidak  mampu  apabila  memenuhi  kriteria  untuk mendapatkan  surat  keterangan  mampu  (SKTM)  di  kelurahan,  dan  kecamatan  atau dari pemerintah daerah setempat.
Inilah yang menjadi polemik , khususya di kota samarinda ketika yang menjadi kendala tolak ukur pemberian bantuan hukum berlandaskan dari segi administrative karena di lapangan sering kali ditemukan masyarakat yang sebenarnya tidak mampu
http://bukunurarifinms.blogspot.com/2014/03/nromal-0-false-false-false-en-en-us-x-none.html , diakses pada tanggal 01 mei 2015
namun  karena  masalah  administratif  seperti  lain  warga  di  kelurahan  tersebut sedangkan  orang  tersebut  berperkara  atau  melakukan  tindak  pidana  di  wilayah tersebut seringkali menjadi kendala utama dari hal administrative yang menyulitkan masyarakat  tidak  mampu  untuk  mengakses  bantuan  hukum  karena  sulitnya mendapatkan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  sebagai  bukti  atau  acuan bahwa  orang  tersebut  merupakan  masyarakat  tidak  mampu  sehingga  mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma di pengadilan.
Problematika  yang  timbul  lainnya,  ketika  masyarakat  tidak  mampu  yang berhadapan dengan hukum ingin mendapatkan bantuan hukum ketika berperkara di pengadilan.  Selama  ini  masyarakat  tidak  mampu  yang  berhadapan  dengan  hukum mendapatkan  bantuan  hukum  berupa  pendampingan  di  tentukan  melalui  penetapan pengadilan  di  setujui  olejh  majelis  hakim  bahwa  orang  tersebut  layak  untuk mendapatkan  bantuan  hukum  berupa  di  damping  advokat  selama  persidangan  oleh lembaga  bantuan  hukum  terakreditasi  secara  cuma-cuma  yang  ditunjuk  melalui penetapan  pengadilan  yang  di  keluarkan  oelh  pengadilan  ketika  masyarakat  tidak mampu yang berhadapan hukum tersebut telah menjalani proses persidangan. Dalam dikeluarkannya  penetapan  pengadilan  untuk  masyarakat  tidak  mampu  yang berhadapan  dengan  hukum  terkait  penunjukan  lembaga  bantuan  hukum  yang terakreditasi  dalam  memberikan  bantuan  hukum  menimbulkan  kontrakdiktif  yang pada  akhirnya  menyulitkan  masyarakat  tidak  mampu  yang  berhadapan  dengan hukum mengakses bantuan tersebut.
Kontradiktif  yang dimakasud penulis ketika penetapan pengadilan di  keluarkan untuk masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum, maka secara tidak langsung pengadilan sendiri mempunyai kategori penilaian orang tersebut layak atau tidak  mendapatkan  bantuan  hukum  cuma-cuma,  dengan  kata  lain  bahwa  di keluarkannya  penetapan  pengadilan  menjadi  penilaian  bagi  pengadilan  orang tersebut  kategori  masyarakat  tidak  mampu  atau  bukan,  sedangkan  pemerintah  dan kementrian hukum  dan  ham  serta lembaga bantuan hukum  mengkategorikan orang tersebut  masyarakat  tidak  mampu  atau  bukna  melalui  segi  administratif  dengan memanfaatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Selanjutnya  terhadap  kontradiktif  tersebut  menurut  pengamatan  penulis  dengan di  keluarkan  pentepan  pengadilan  sudah  tentu  berarti  orang  tersebut  merupakan masyarakat  tidak  mampu  sehingga  tidak  perlu  lagi  mengurus  Surat  Keterangan Tidak  Mampu  (SKTM)  guna  bantuan  hukum  cuma-cuma  karena  dalam mengeluarkan  penetapan  pengadilan  terhadap  orang  tersebut  tentu  memenuhi kriteria  yang  menjadi  tolak  ukur  di  keluarkannya  penetapan  pengadilan  untuk masyarakat  tidak  mampu  yang  berhadapan  dengan  hukum,  namun  faktanya  ketika penetapan  pengadilan  di  keluarkan  persyaratan  yang  harus  di  penuhi  selanjutnya agar memperoleh bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum yang telah di tunjuk oleh  pengadilan  adalah  memenuhi  syarat-syarat  administratif  yaitu  memperoleh Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  sebagai  tolak  ukur  dalam  hal  pemberian bantuan  hukum  cuma-cuma.  Dampaknya,  hal  ini  menyulitkan  masyarakat  dalam mendapatkan  bantuan  hukum  yang  cepat,  dan  cuma-cuma  karena  proses persidangan akan terus berjalan.
Inilah  yang  membuat  peneliti  tertarik  untuk  menelaah,  dan  mengkajinya  yang kemudian di bahas secara lugas, kritis, dengan data factual dalam sebuah karya tulis ilmiah  yang  berjudul “Implementasi  Pemberian  Bantuan  Hukum  Di  Kota
Samarinda  Berdasarkan  Perspektif  Administratif  Dalam  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut;
1. Bagaimana pengaturan tentang kewajiban pemberian bantuan hukum  mengenai tolak  ukur  dalam  pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  yang  tidak mampu?
2. Bagaimana  pentingnya  keberadaan  Organisasi  Bantuan  Hukum  ditengah masyarakat dalam mencari keadilan khususnya bagi masyarakat tidak mampu ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  maka  ada  beberapa  tujuan  yang  ingin dicapai oleh peneliti, yaitu;
1. Untuk  menemukan  pemahaman  yang  tepat  mengenai  tolak  ukur  Pemerintah Kota  Samarinda  dalam  mengeluarkan  surat  keterangan  tidak  mampu  yang diberikan  kepada  masyarakat  tidak  mampu  untuk  memperoleh  bantuan  hukum berdasarkan  perspektif  administrative  dalam  undang-undang  nomor  16  tahun 2011 tentang bantuan hukum.
2. Untuk  menganalisa  tolak  ukur  pengadilan  dalam  mengeluarkan  penetapan pengadilan yang di berikan kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum untuk  mendapatkan    Bantuan  Hukum  berdasarkan  berdasarkan  perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

## D. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan  tujuan  penulisan,  maka  kegunaan  penulisan  yang  hendak  dicapai, sebagai berikut;
1. Agar  masyarakat  dapat  mengetahui  dan  memahami  administrasi  dalam memperoleh bantuan hukum.
2. Agar  masyarakat  dapat  memperoleh  informasi  dari  pihak  pemerintah  kepada masyarakat  tidak  mampu  dalam  hal  administrasi  untuk  memperoleh  bantuan hukum.
3. Agar  masyarakat  mengetahui  apa  yamg  menjadi  tolak  ukur  pemerintah  kota samarinda dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam pemberian bantuan hukum.
4. Agar  masyarakat  mengetahui  apa  yang  menjadi  tolak  ukur  Pengadilan  Negeri Kota  Samarinda  dalam  memberikan  penetapan  bantuan  hukum  kepada masyarakat tidak mampu

## BAB II

## METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Dalam  penyusunan  penelitian  hukum  ini,  peneliti  menggunakan  jenis  metode penelitian  hukum  yuridis  normative,  yaitu  metode  yang  digunakan  dengan  cara mengumpulkan  dan  menganalisa  bahan  hukum  berupa  bahan-bahan  perpustakaan serta  buku-buku  literature,  majalah,  jurnal  ilmiah,  surat  kabar,  internet,  serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan masalah tersebut.
B. Tipe penelitian
Tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  dengan menggunakan  pendekat  undang-undang  (statue  approach),  yaitu  melakukan pengkajian  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian yang  peneliti  angkat,  dalam  hal  ini  UU  nomor  16  tahun  2011  tentang  bantuan hukum,  yang  berkaitan  erat  dengan  penerapan  surat  keterangan  tidak  mampu (SKTM)  dalam  memperoleh  bantuan  hukum  sebagai  tolak  hukum  pemerintah  kota samarinda untuk mengetahui masyarakat tersebut dapat dikategorikan tidak mampu atau tidak.
C. Sifat penelitian
Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif (deskriftive research) yaitu peneliti  berusahan  mengambarkan,a  memaparkan  dan  menjelaskan  suatu  keadaan yag  didasarkan  pada  gejala-gejala  serta  fakta  yang  diperoleh  dimasyarakat  yang kemudian dikaji melalui aturan yang kemudian dikaitkan dengan issue hukum yang sering menjadi kendala di masyarakat yaitu banyaknya hambatan yang timbul dalam implementasi  pemberian  bantuan  hukum  berdasarkan  perspektif  administrative dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.
D. Jenis bahan hukum
Bahan  Hukum  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder.
1. Bahan  hukum  primer ,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  terdiri  atas  peraturan perundang-undangan yang di urutkan berdasarkan hirarki :
a. Norma  atau  kaidah  dasar,  yaitu  Undang-Undang  Dasar  (Undang-Undang Dasar 1945)
b. Undang Undang
Dalam  hal  ini  undang-undang  yang  digunakan  adalah  undang-undang yang relevan dengan judul penelitian, yaitu :
1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3) Kitab Undang-Undang Acara Perdata (HIR/RBG)
4) Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
c. Peraturan pemerintah
1) Instruksi  Menteri  Kehakiman  RI  No.  M  01-UM.08.10  tahun  1996, tentang  petunjuk  pelaksanaan  program  bantuan  hukum  bagi  masyarakat yang kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum.
2) Intruksi menteri kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 tahun 1999, tentang petunjuk  pelaksanaan  program  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  yang kurang  mampu  melalui  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.
3) Arahan direktur jenderal badan peradilan umum dan peadilan tata usaha negara  no.  D.Um.08.10.10  tanggal  12  mei  1998  tentang  JUKLAK Pelaksanaan  Bantuan  Hukum  Bagi  Golongan  Masyarakat  Yang  Kurang Mampu Melalui LBH.
2. Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  dipergunakan sebagai  penunjang  atau  memperkuat  bahan  hukum  primer  yang  ada,  sehingga dapat  membantu  peneliti  untuk  membahas  dan  menganalisis  permasalahan hukum yang timbul. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa
literature-literature  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  pendapat  para  sarjana,  kasus- kasus  hukum,  skripsi,  tesis  yang  berkaitan  dengan  masalah  dalam  penelitian hukum ini.
3. Bahan hukum tersier, atau bahan hukum penunjang mencakup : Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI),  Kamus  Hukum,  ensiklopedia,  internet  dan  bahan yang berkaitan dengan bantuan hukum khususnya .
E. Metode Penelitian Dan Pengolahan Data
Prosedur  pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  cara  melakukan  studi lapangan  yaitu  melalui  wawancara  dengan  pihak  yang  terkait  yaitu  kepala  kantor Badan  Pusat  statistik  Kota  Samarinda  (Kepala  BPS  Kota  Samarinda),    Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.
Sedangkan  pengumpulan  data  sekunder  di  lakukan  dengan  cara  studi perpustakaan , kemudian mengolah data dengan cara mengumpulkan , memilih dan menyusun  secara  sistematis  sehinggan  di  peroleh  data  yang  akurat  dan  dapat  di pertanggungjawabkan.
F. Analisis Data
Menurut  H.B  Sutopo  dalam  bukunya  yang  berjudul  metodologi  penelitian hukum kualitatif Bagian II, bahwa :
Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif , yaitu dari data yang di  peroleh  kemudian  disusun  secara  sistimatis  kemudian  di  analisa  secara kualitatif  untuk  mencapai  kejelasan  masalah  yang  di  bahas.  Analisis  data kualitatif  adalah  suatu  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  lisan  dan  juga perilakunya yang nyata, di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh. 3
Pengertian  anasilis  disini  dimaksudkan  sebagai  suatu  penjelasan  dan pengiterprestasian  secara  logis,  sistimatis  menunjukan  cara  berfikir  dedukatif- indukatif  dan  mengikuti  tata  tertib  dalam  penulisan  laporan  penelitian  ilmiah. Setelah  analisis  data  selesai  maka  hasilnya  akan  disajikan  secara  deskritif,  yaitu dengan  menuturkan  dan  mengambarkan  apa  adanya  sesuai  dengan  permasalahan merupakan jawabanatas permasalahan yang di angkat dalam penelitian.

## BAB III

## PEMBAHASAN
A. Tolak Ukur pemerintah kota samarinda dalam mengeluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) terkait kepentingan memperoleh bantuan hukum
Dari  segi  administratif  dalam  mengelurakan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu (SKTM)  itu  sendiri,  pemerintah  daerah  tidak  mempunyai  aturan  baku  yang  jelas untuk  mengkategorikan  masyarakat  tersebut  tidak  mampu,  sehingga  banyak masyarakat  yang  layak  medapatkan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM) akhirnya  tidak  dapat  dan  implikasinya  masyarakat  tidak  mampu  yang  berhadapan dengan  hukum  tidak  dapat  mengakses  bantuan  hukum  yang  gratis  oleh  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum.  Keberadaan  surat keterangan  tidak  mampu  (SKTM)  yang  menjadi  dasar  seseorang  mendapatkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum yang terakreditasi dirasa menyulitkan
3 HB sutopo, metodologi penelitian hukum kualitatif bagian II, UNS Press, Surakarta, 1998, hal 37
masyrakata tidak mampu yang berhadapan dengan hukum dalam mencari keadilan. Hal ini terjadi karena ketidak jelasan tolak ukur di keluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari segi administratif yang di lakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah  kota  samarinda.  Problematika  inilah  yang  menjadi  hambatan  dalam implementasi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum kepada masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum
Pengadilan  negeri  samarinda  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Salah satu  peranan  pengadilan  negeri  samarinda  yaitu  memberikan  layanan  bantuan hukum  bebas  biaya  (gratis)  melalui  pos  bantuan  hukum  (Posbakum)  kepada masyarakat luas pencari keadilan.
Layanan Posbakum Meliputi :
1. Konsultasi Hukum
2. Penyediaan advokat (Penasehat Hukum) Untuk Kasus pidana maupun perdata
3. Pembebasan Biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata
4. Sidang Keliling
Pos  Bantuan  Hukum  (POSBAKUM)  adalah  ruang  yang  disediakan  oleh Pengadilan  Negeri  bagi  advokat  piket  dalam  memberikan  layanan  bantuan  hukum kepada  pemohon  bantuan  hukum.  Agar  memudahkan  para  pencari  keadilan  yang memiliki  keterbatasan  ekonomi  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  secara  gratis melalui  advokat  yang  ditunjuk  atau  dipercaya  oleh  pengadilan  negeri  untuk menangani kasus atau sengketa para pemohon bantuan hukum.
Adapun yang menjadi Pedoman Pos Bantuan Hukum adalah sebagai berikut ;
1. Surat  Edaran  Mahkamah  agung  RI  No.  10  Tahun  2010  Tetang  Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No.
1/DJU/OT.01.03/I/2012  tanggal  26  Januari  2012  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  No.10  Tahun  2010  tentang  Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan Zitting Plaats.
Advokat piket di Pos Bantuan Hukum memberikan layanan berupa : 4
1. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata
3. Rujukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  pembebasan  pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku.
4. Rujukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  mendapat  bantuan  jasa advokat sesuai dengan syarat yang berlaku
Pemohon  Bantuan  Hukum  harus  membuktikan  bahwa  ia  tidak  mampu dengan memperlihatkan : 14
4 Frans Hendra Winarta. Advokat Indonesia Cita, idealisme dan Keprihatinan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
1. Surat  Keterangan Tidak Mampu  (SKTM) dari  Lurah/Kepala desa setempat, atau  Surat  Keterangan  Tunjangan  sosial  laiinnya,  seperti  Kartu  Keluarga Miskin (KKM).
2. Kartu  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas),  Kartu  Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
3. Surat  pernyataan  tidak  mampu  yang  dibuat  dan  ditandatangani PemohonBantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri
Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan dapat :
1. Bertindak  sebagai  pendamping  atau  kuasa  hukum  untuk  memberikan bantuan  hukum  dalam  pengurusan  sengketa  perdata  Pemohon  bantuan hukum di pengadilan;
2. Bertindak  sebagai  pendamping  dan  pembela  terhadap  Pemohon  Bantuan Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana di pengadilan.
Selain  peranannya  dalam  memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat yang Tidak mampu, Pengadilan Negeri samarinda juga mempunyai Mekanisme atau  Alur  dalam  pemberian  bantuan  hukum  yang  harus  diikuti  atau  dipenuhi oleh  para  pemohon  bantuan  hukum  Berdasarkan  SEMA  No.  10  Tahun  2010 Tentang  pedoman  pemberian  bantuan  hukum  sebagai  syarat  awal  agar  bisa mendapatkan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma/gratis.  Mekanisme  pemberian bantuan hukum :
1. Untuk  memperoleh  Bantuan  Hukum,  Pemohon  Bantuan  Hukum  harus memenuhi syarat-syarat :
a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas  pemohon  dan  uraian  singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
c. melampirkan  surat  keterangan  miskin  dari  lurah,  kepala  desa,  atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
2. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
Sedangkan bentuk Penyelenggaran Bantuan Hukum, yaitu berupa  :
1. Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi,  membela  dan  melakukan  tindakan  hukum  lainnya  untuk kepentingan Terdakwa selaku Pemohon Bantuan Hukum. 15
2. Penetapan dan penunjukan Advokat diatas wajib di lengkapi dengan :
a. Surat Kuasa Khusus.
b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau  Kartu  Keluarga  Miskin  (KKM),  atau  Kartu  Jaminan  Kesehatan Masyarakat  (Jamkesmas),  atau  Kartu  Keluarga  Harapan  (KKH),  atau Kartu  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  atau  Surat  Pernyataan  Tidak Mampu  yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
3. Berdasarkan  Penetapan  Penunjukan  Advokat  untuk  memberikan  jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :
a. Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  memerintahkan  Kuasa Pengguna  Anggaran  untuk  membayar  dana  bantuan  hukum  kepada Advokat  yang  telah  ditunjuk  untuk  memberikan  jasa  bantuan  hukum kepada Terdakwa.
b. Surat  Keputusan  Panitera/Sekretaris  Pengadilan  Negeri  selaku  Kuasa Pengguna  Anggaran  membuat  Surat  Keputusan  Pembebanan  Dana Bantuan Hukum ke dalam DIPA pengadilan.
4. Pencairan  anggaran  Bantuan  Hukum  kepada  Advokat  dilakukan  setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :
a. Surat Kuasa Khusus
b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari  Lurah atau Kepala Desa setempat atau  Kartu  Keluarga  Miskin  (KKM),  atau  Kartu  Jaminan  Kesehatan Masyarakat  (Jamkesmas),  atau  Kartu  Keluarga  Harapan  (KKH),  atau Kartu  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  atau  Surat  Pernyataan  Tidak Mampu  yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
c. Penetapan  Majelis  Hakim  untuk  Penunjukan  Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
d. Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.
5. Komponen  yang  dibiayai  dan  dibayarkan  dengan  Anggaran  Dana  Bantuan Hukum  untuk  kepentingan  Terdakwa  (Pemohon  Bantuan  Hukum)  dalam proses  pemeriksaan  di  Pengadilan  Negeri  terdiri  dari  :  Advokat,  Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah. Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankan Terdakwa (saksi A de  charge ).
6. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport.
7. Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta  rupiah)  untuk  empat  komponen  tersebut  diperinci  masing  –  masing sebagai berikut:
a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
b. Saksi maksimal sebesar Rp.  200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
c. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; dan
d. Penterjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. Pengeluaran/pencairan  uang  oleh  Bendahara  Pengeluaran  Pengadilan Negeri untuk biaya
Saksi Adecharge , atau Saksi Ahli atau
Penterjemah tersebut harus dilengkapi dengan   Penetapan  Majelis  Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi Adecharge , atau Saksi Ahli, atau Penterjemah serta menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran.
9. Bendahara  Pengeluaran  mencatat  dan  membukukan  semua  pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.
B. Keberadaan  atau  Eksistensi  Organisasi  Bantuan  Hukum  dalam  memberikan bantuan hukum.
Secara  umum  masih  sulit  bagi  rakyat  kecil  untuk  mengakses  keadilan. Penyebabnya  antara  lain  masih  adanya  sisi  negatif  dalam  penegakan  hukum  yang
menghantui  rakyat  kecil.  Keraguan  masyarakat  untuk  datang  ke  LBH  maupun  Pos Bantuan  Hukum  yang  disediakan  oleh  pengadilan  negeri  samarinda  juga  karena diakibatkan oleh image advokat  yang seolah-olah dianggap tidak mau memberikan bantuan  hukum  jika  tidak  dibayar  selain  itu  masyarakat  juga  banyak  masih beranggapan  bahwa  mahalnya  jasa  advokat  dalam  memberikan  bantuan  hukum. Akan  tetapi,  terkadang  masyarakat  juga  ada  yang  merasa  mampu  menyelesaikan segala  proses  hukum  yang  harus  dijalani  dan  menangani  perkaranya  sendiri  tanpa meminta bantuan advokat. Itulah yang membuat sebagian besar masyarakat memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum. 5
Pada  awalnya  Pihak  penyidik  sudah  menyampaikan  hak-hak  terdakwa sebelumnya pada saat masih berada dalam naungan kepolisian agar didampingi oleh penasehat  hukum  baik  menyediakan  sendiri  maupun  disediakan  oleh  pengadilan sesuai amanat yang disebutkan dalam KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan seseorang  berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan apabila ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Tetapi, pada kenyataannya banyak masyarakat  merasa  mampu  menyelesaikan  masalahnya  sendiri  Padahal  sebenarnya fungsi  advokat  sangat  penting  dalam  mendampingi  terdakwa  menjalani  tiap  proses hukum yang perlu dilalui.
Kendala  awalnya  yaitu  munculnya  pihak  yang  sebenarnya  bukan  advokat namun,  menawarkan  diri  atau  mengaku  bisa  menyesaikan  permasalahan  hukum. Mereka yang disebut makelar kasus itu sebagai perantara antara calon klient dengan advokat yang nantinya membantu menyelesaikan perkara. Situasi seperti inilah yang pada  awalnya  membuat  banyak  masyarakat  yang  beranggapan  tidak  ingin menggunakan jasa advokat dan lebih memilih menyelesaikan masalahnya sendiri.
Kendala  lain  juga  berasal  dari  advokatnya  sendiri.  Terkadang  ada  perilaku curang  yang  dilakukan  yaitu  ketika  advokat  telah  menerima  penetapan pendampingan  kepada  pemohon  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma/gratis,  setelah melewati  beberapa  kali  rangkaian  persidangan  yang  ditanganinya  tiba-tiba  advokat yang  berbuat  curang  tadi  ada  meminta  biaya  kepada  pemohon  bantuan  hukum dengan  alasan-alasan  tertentu.  Inilah  yang  menjadi  kendala  besar  bagi  Pengadilan negeri  samarinda  dalam  memberikan  layanan  pos  bantuan  hukum  yang  tujuan utamanya  untuk  memudahkan  dan  memberikan  bantuan  hukum  secara  gratis  bagi masyarakat  tidak  mampu.  akan  tetapi,  malah  di  salah  gunakan  dengan  adanya tingkah laku oknum yang berbuat curang.
Kendala  berikutnya  yaitu  tidak  seimbangnya  jumlah  pencari  keadilan  dengan advokat  yang disediakan oleh pengadilan  negeri  samarinda di  Pos bantuan hukum. Penyebarannya  yang tidak merata  yang hanya terpusat  dikota besar  yang  berakibat masyarakat  miskin  yang  sebagian  besar  berada  dipelosok-pelosok  desa  tidak  bisa menjangkau bantuan hukum ini.
Kendala  selanjutnya  yang  dihadapi  pengadilan  negeri  samarinda  dalam memberikan  bantuan  hukum  yaitu  dari  masyarakatnya  itu  sendiri.  Terkadang  ada masyarakat  yang memalsukan surat keterangan tidak mampu  yang dijadikan syarat utama  dalam  memperoleh  bantuan  hukum  cuma-cuma/gratis  ini.  Pada  awalnya mereka  datang  ke  Pengadilan  negeri  samarinda  dan  berkonsultasi  dengan  advokat
5 Jeremias Lemek, Mencari Keadilan . Yogyakarta: Galangpress, 2007.
yang piket di pos bantuan hukum dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat  tidak  mampu.  Advokat  juga  sebenarnya  tidak  boleh  dengan  mudah percaya  begitu  saja,  sehingga  diperlukan  tim  untuk  terjun  langsung  untuk melakukan  observasi  kepada  calon  kliennya  supaya  nantinya  akan  ketahuan  mana masyarakat  yang  sengaja  memanfaatkan  fasilitas  ini  dan  mana  masyarakat  yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum prodeo. Namun, pada kenyataannya hal tersebut  banyak  tidak  dilakukan  oleh  para  advokat-advokat  yang  ditunjuk  oleh pengadilan  negeri  samarinda  dalam  memberikan  bantuan  hukum  secara  gratis  bagi masyarakat  yang  tidak  mampu.  Kadang  dengan  adanya  surat  keterangan  tidak mampu  itu  saja  advokat  tersebut  dapat  langsung  mempercayai  bahwa  masyarakat tersebut benar-benar tidak mampu tanpa melaukan observasi terlebih dahulu.
Kendala lainnya yaitu terkait permasalahan dana / anggaran. Dalam menjalankan peranannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak mampu dengan memberikan  bantuan  hukum  melalui  pos  bantuan  hukum  (Posbakum).  Pengadilan negeri  samarinda  terkendala  oleh  permasalahan  dana  atau  anggaran.  Kita  perlu ketahui bahwa semakin hari tindak pidana atauapun sengketa yang terjadi pasti akan selalu meningkat dari tahun ketahun. Sehingga akan membuat para pencari keadilan seperti  masyarakat-masyarakat  yang  tidak  mampu  tersebut  akan  banyak  mencari bantuan  hukum  secara  gratis  seperti  meminta  bantuan  hukum  lewat  Pos  bantuan hukum  yang telah disediakan oleh pengadilan negeri samarinda. Jika tindak pidana semakin  hari  semakin  meningkat  maka  pasti  para  pencari  keadilan  pun  semakin banyak. Jadi sinilah terkadang pengadilan terkendala oleh permasalahan dana  yang disediakan untuk  membantu  para pencari keadilan apabila pemohon  yang meminta bantuan  hukum  sangat  banyak  dan  tidak  seimbang  dengan  dana  /  anggaran  yang disediakan oleh negara.
Masyarakat-mayarakat  samarinda  saat  ini  mungkin  masih  banyak  yang  awam hukum  dan  tidak  mengetahui  tentang  adanya  pelayanan  pos  bantuan  hukum (Posbakum) yang akan memudahkan atau membela hak mereka jika terjadi adanya suatu  permasalahan  pidana  maupun  perdata  yang  akan  diberikan  secara  cuma- cuma/gratis  kepada  mereka  jika  memenuhi  syarat.  Hal  tersebut  diakibatkan  oleh masih  banyaknya  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa  apabila  memakai  jasa advokat  pasti  akan  banyak  mengeluarkan  biaya.  Kebanyakan  masyarakat  hanya mengetahui  para  advokat  dari  LBH-LBH  yang  ada  dengan  bayaran  yang  cukup mahal sehingga masyarakat menjadi ragu untuk meminta bantuan hukum oleh para advokat.  Ketidaktahuannya  masyarakat  akan  adanya  pos  bantuan  hukum  yang memberikan  bantuan  secara  gratis  ini  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  terhadap masyarakat-masyarakat yang berada dikota maupun masyarakat yang berada didesa ataupun perkampungan sehingga membuat masyarakat itu tidak mengerti dan tidak mengetahui  adanya  bantuan  hukum  secara  gratis  yang  disediakan  oleh  pengadilan melalui pos bantuan hukum tersebut.

## BAB IV

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari  pembahasan  yang telah diuraikan dapat  diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur secara tegas  mengenai  kewajiban  advokat  untuk  memberikan  bantuan  hukum  secara Cuma-Cuma  sebagai  bagian  dari  kewajiban  profesi.  Dalam  hal  advokat  tidak melakukan profesi tersebut maka dapat dikatagorikan telah melakukan perbuatan yang  bertentangan    dengan  kewajiban  profesi  sebagaimana  yang  diamanatkan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, maka UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut  juga telah mengatur mengenai jenis- jenis  sanksi  yang  dapat  diberlakukan  mulai  dari  sanksi  teguran  lisan,  teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.
2. Organisasi  profesi  memiliki  peran  yang  penting  dalam  dterminan  dalam mendukung  pelaksanaan  kewajiban  pemberian  bantuan  hukum  secara  Cuma- Cuma  oleh  advokat.  Hal  ini  didasarkan  alasan  bahwa  organisasi  memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap advokat.

## B. Saran-saran
Berdasarkan  hasil  konklusi  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  tersebut  maka selanjutnya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :
1. Untuk  mendukung  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  secara  Cuma-Cuma oleh  advokat  sebagai  bagian  dari  kewajiban  profesi  maka  perlu  dirumuskan peraturan  pemerintah.  Namun  dalam  proses  perumusan  peraturan  pemerintah tersebut  perlu  dilakukan  secara  hati-hati  agar  tidak  terjadi  kondisi  diskronisasi dan  disharmonisasi  dengan  rancangan  Undang-undang  tentang  bantuan  hukum sebagaimana yang telah dirumuskan oleh berbagai pihak.
2. Organisasi  profesi  dapat  segera  melakukan  perumusan  ketentuan  yang  bersifat teknis  berkaitan  dengan  pelaksanaan  kewajiban  pemberian  bantuan  hukum secara  Cuma-Cuma  oleh  advokat.  Selain  itu,  organisasi  profesi  juga  perlu melakukan  pengawasan  secara  melekat  terhadap  pelaksanaan  kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut oleh advokat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Daftar Literatur
Adnan buyung nasution, bantuan hukum diindonesia , LP3ES, Jakart, 1988, HLM. 4 Bappenas, 1993, Panduan Program Inpres Desa Tertinggal, Jakarta Chambers, Robert. 1983. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang . LP3ES, Jakarta 1983.
Elex Media Komputindo, Jakarta 2000 Ellis, G.F.R . The demotion Of poverty. Social Indicator Research. 1984
Friedman, jhon, Empowerment: Politics of alternation development, massachussets, Blackwell publisher. 1992
Frans  Hendra  Winarta, Bantuan  Hukum  Suatu  Hak  Asasi  Manusia  Bukan  Belas Kasihan, 2000 , Advokat Indonesia Cita, idealisme dan Keprihatinan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995 Faturochman,  Marcelinus  molo. “Karakteristik  Rumah  Tangga  Miskin”. Populasi, volume 5, Nomor 1 tahun 1994 Suparlan, parsudi.. Kemiskinan di perkotaan . Yayasan Obor, Indonesia 1993
Soerjono  soekanto, Bantuan  hukum  suatu  jaminan  tinjauan  sosio  yuridis,  ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
HB Sutopo, metodologi penelitian hukum kualitatif bagian II, UNS Press, Surakarta, 1998.
M.Zen A Patra dan Daniel Hutagalung, ed. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia . Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006.
Mochtar kusumaatmaja, bantuan  hukum diindonesia  terutama dalam hubungannya dengan  pendidikan  hukum., lembaga  penelitian  hukum  dan kriminologi. Fakultas hukum universitas padjajaran,bandung., 1975
M.Yahya  harap, pembahasan  permasalahan  dan  penerapan  KUHAP  penyidikan dan penuntutan , sinar grafika, Jakarta, 2006
Sunggono  dan  Harianto, Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, CV.  Mandar Maju, bandung, 1994
Jeremias Lemek, Mencari Keadilan . Yogyakarta: Galangpress, 2007.

## B. Daftar Perundang Undangan
Undang Undang Dasar Negara  Republik Indonesia 1945 Amandemen ke Empat Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang KUHAP Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Intruksi  menteri  kehakiman Nomor M 01-Um.08.10 Tahun 1996, tentang petunjuk
pelaksanaan  program  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  yang  kurang mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum
Intruksi  menteri  kehakiman  RI  Nomor  M  03-Um.06.02  Tahun  1999,  tentang
petunjuk pelaksanaan  program  bantuan hukum  bagi masyarakat  yang kurang mampu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Surat  Edaran Direktur Jenderal  Badan Peradilan  Umum  Dan Peradilan Tata Usaha Negara  No  D.Um.08.10.10  Tanggal  12  Mei  1998  tentang  juklak pelaksanaan  bantuan  hukum  bagi  golongan  masyarakat  tidak  mampu melalui LBH
C. Internet
Anonim.2014. Benarkan Indonesia Negara Termiskin Didunia(Online) http://bukunurarifinms.blogspot.com/2014/03/nromal-0-false-false-false-en-en-us-x- none.html, diakses pada tanggal 01 Mei 2015