Sitinjak, Neovaldo (2021) Analisis Yuridis Kewenangan Diskresi Dan Pertanggung Jawaban Hukum Dalam  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Fungsi  Kepolisian, 3 (6). https://doi.org/10.36418/syntax- idea.v3i6.1231
E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 6, Juni 2021

## ANALISIS  YURIDIS  KEWENANGAN  DISKRESI  DAN  PERTANGGUNG JAWABAN  HUKUM  DALAM  PELAKSANAAN  TUGAS  DAN  FUNGSI KEPOLISIAN

## Neovaldo Sitinjak
Universitas Tarumanagara (UNTRAN) Jakarta, Indonesia Email: neovaldositinjak@gmail.com

## Abstract
Discretion is an authority given by law to law enforcement officials, especially the Police  to  act  in  special  situations  in  accordance  with  the  agency's  own  judgment and  conscience.  The  problem  raised  is  How  the  Implementation  and  Authority  in Making  Discretionary  Decisions  Against  Minor  Crimes  in  the  Legal  Area  of  the South  Jayapura  Sector  Police,  What  is  Legal  Responsibility  in  Making Discretionary  Decisions  Against  Minor  Crimes  in  the  Legal  Area  of  the  South Jayapura  Sector  Police.  In  the  writing  of  this  thesis,  the  author  uses  the  juridical empirical  research type, while the approach used is socio-legal research. Making the  Discretionary  decision  that  has  been  handled  by  the  South  Jayapura  Sector Police  in  cases  of  minor  theft  crimes  and  also  resolved  by  way  of  Restorative Justice,  the  South  Jayapura  Sector  Police  through  Bhabinkamtibmas  take discretionary  decisions  and  conduct  mediation  by  summoning  both  reporting  and reported parties. As part of the state administration process, the Jayapura Selatan Sector  Police  are  also  bound  by  certain  laws  and  procedures,  and  are  controlled and  accountable  to  the  law.  Likewise  with  the  discretionary  decision  taken,  the decision from the discretion itself really depends on the problems faced as well as the situation and conditions in the field experienced by the Jayapura Selatan Sector Police. Even though Police Discretion is situational and subjective, there is also a legal basis for discretion to be accounted for, so that it does not appear arbitrary.
Keywords: juridical  analysis;  authority;  discretion;  legal  accountability;  police  duties and functions

## Abstrak
Diskresi  merupakan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada aparat  penegak  hukum,  khususnya  Polri  untuk  bertindak  dalam  situasi  khusus sesuai  dengan  penilaian  dan  hati  nurani  instansi  sendiri.  Tujuan  penelitian  ini supaya bisa mengukur bagaimana implementasi dan kewenangan dalam mengambil keputusan  diskresi  terhadap  tindak  pidana  ringan  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian Sektor  Jayapura  Selatan,  apa  tanggung  jawab  hukum  dalam  membuat  keputusan diskresi  terhadap  kejahatan  ringan  di  wilayah  hukum  kepolisian  sektor  jayapura selatan.  Dalam  penulisan  tesis  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  empiris yuridis,  sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  adalah  penelitian  sosial  hukum. Mengambil keputusan diskresi yang telah ditangani oleh kepolisian sektor Jayapura Selatan dalam kasus  tindak pidana pencurian ringan dan juga diselesaikan dengan cara Restorative  Justice, Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan  melalui
Bhabinkamtibmas  mengambil  keputusan  diskresi  dan  melakukan  mediasi  dengan memanggil pihak pelapor maupun terlapor. Sebagai bagian dari proses administrasi negara,  Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan  juga  terikat  oleh  undang-undang  dan prosedur  tertentu,  serta  dikendalikan  dan  dipertanggungjawabkan  hukumnya. Demikian juga dengan keputusan diskresi yang diambil, keputusan dari diskresi itu sendiri  benar-benar  tergantung  pada  permasalahan  yang  dihadapi  serta  situasi  dan kondisi  di  lapangan  yang  dialami  oleh  Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan. Meskipun  Diskresi  Kepolisian  bersifat  situasional  dan  subjektif,  ada  juga  dasar hukum  untuk  diskresi  yang  harus  dipertanggungjawabkan,  sehingga  tidak  tampak sewenang-wenang
Kata Kunci: analisis yuridis; wewenang; diskresi; akuntabilitas hukum; tugas dan fungsi kepolisian

## Pendahuluan
Secara  implisit  Bhayangkara  Polri  merupakan  harapan  dan  teladan  bangsa, Bhayangkara  Polri  adalah  harapan  karena  mengemban  tugas-tugas  untuk  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.  Cita-cita dan citra Bhayangkara sebagai  harapan dan  teladan  bangsa  bukan  suatu  predikat  yang  dengan  cuma-cuma  diberikan  kepada setiap  Bhayangkara  Polri,  namun  eksistensinya  perlu  diproses,  aktivitas  serta perjuangan yang paling  panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Bhayangkara harapan dan teladan bangsa perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata (Atmodjo, 2015).
Keamanan  suatu  negara  adalah  hal  yang  sangat  penting  dalam  keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka selanjutnya yang didambakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya, Faktor keamanan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari Polri (Syaifullah, 2019).
Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, institusi Kepolisian pun terikat kepada  aturan-aturan  Hukum  dan  prosedur-prosedur  tertentu,  serta  dikontrol  dan bertanggung  jawab  kepada  hukum.  Dalam  rangka  menciptakan  anggota  Polri  yang bersih  dari  perbuatan  tercela,  seorang  anggota  Polri  memiliki  pedoman  bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan peraturan disiplin anggota Polri yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri. Peraturan di siplin anggota Polri dimaknai sebagai kaidah  atau  norma  yang  mengatur  dan  menjadi  pedoman  bagi  setiap  anggota  Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepolisian Negara.
Selanjutnya  dalam  melaksanakan  tugas  profesinya,  polisi  memiliki  kewenangan Diskresi yang dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu. Diskresi dapat dilakukan oleh aparat  kepolisian  dalam  praktik  dalam  hal  bertujuan  untuk  mengutamakan  pencapaian tujuan sasarannya dari pada keberlakuan hukum yang ada. Untuk dapat dilaksanakannya Diskresi,  harus  terpenuhi  tiga  syarat  yakni  demi  kepentingan  umum,  masih  dalam lingkup kewenangannya dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Diskresi adalah sebuah wewenang yang diberikan hukum kepada  aparat penegak hukum,  khususnya  Kepolisian  untuk  bertindak  dalam  situasi  khusus  sesuai  dengan
penilaian  dan  kata  hati  instansi  atau  petugas  sendiri (Sitinjak,  2021). Diskresi sesungguhnya  merupakan  kelengkapan  dari  sistem  pengaturan  oleh  hukum  itu  sendiri. Dengan  kewenangan  seperti  itu,  seharusnya  aparat  Kepolisian  lebih  jeli  dalam penerapan  hukum  kepada  masyarakat  dengan  melihat  substansi  perkara  yang  akan dilanjutkan  proses  penanganannya  sehingga  tidak  melukai  rasa  keadilan  masyarakat. Hal  inilah  yang  kemudian  harus  dikaji,  apakah  pemberian  kewenangan  Diskresi  yang telah diberikan Undang-undang kepada pihak Kepolisian untuk memilah milah perkara yang  akan  diproses  lebih  lanjut  telah  dapat  digunakan  dengan  baik  oleh  pihak Kepolisian sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dan profesionalisme Polri.
Secara  yuridis  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  dan  Undang  undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  KUHAP,  dan  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  k  jo.  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l menyebutkan  “Dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  di  bidang  proses  pidana,  Polri berwenang  untuk  mengadakan  tindakan  lain  dalam  bentuk  tindakan  penyelidikan  dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut:
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
e. Menghormati hak asasi manusia”.
Ada beberapa peristiwa dalam praktik, tindakan untuk mengesampingkan perkara dalam  rangka  menahan  atau  tidak  melakukan  penahanan  terhadap  tersangka/pelaku pelanggaran  hukum  atau  menghentikan  proses  penyidikan,  atau  melakukan  tindakan seketika  bukanlah  tindakan  Diskresi  individual  petugas  Kepolisian.  Tindakan  tersebut merupakan  tindakan  Diskresi  birokrasi  karena  dalam  pengambilan  keputusan  Diskresi berdasarkan  atau  berpedoman  pada  kebijaksanaan-kebijaksanaan  pimpinan  dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka (Agung, 2012). Pada  beberapa  kasus  banyak  penggunaan  Diskresi  Kepolisian  dilakukan  dalam bentuk  penyelesaian perkara  secara Restorative Justice, Restorative Justice merupakan suatu  pendekatan  yang  lebih  menitik-beratkan  pada  kondisi  terciptanya  keadilan  dan keseimbangan  bagi  pelaku  Tindak  Pidana  serta  korbannya  sendiri.  Mekanisme  tata acara  dan  peradilan  pidana  yang  berfokus  pada  pemidanaan  diubah  menjadi  proses dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan  atas  penyelesaian  perkara  pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku (Hambali, 2020).
Meskipun pada dasarnya aturan tertulis yang mengatur tentang peristiwa tersebut sudah  sangat  jelas  tertulis  dalam  ketentuan  undang-undang  seperti  tindak  pidana pencurian  ringan.  Dalam  perkara  pencurian  ringan,  kebijakan  Restorative  Justice tentunya  memiliki  dasar  hukum  sebagai  acuan  aparat  penegak  hukum  yaitu  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  batasan  tindak pidana ringan.
Didalam  tafsiran  Pasal  362  KUHP  menentukan  bahwa  barang  siapa  mengambil barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain,  dengan  maksud
untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam  karena  pencurian,  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan Pasal 364 KUHP menentukan bahwa perbuatan yang  diterangkan  dalam  Pasal  362  dan  Pasal  363  butir  4,  begitu  pun  perbuatan  yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.000,00- (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,000,00- (dua ratus lima puluh rupiah).
Namun  di  dalam  praktiknya  apabila  pencurian  yang  nilainya  di  bawah  2,5  juta rupiah  perbuatan  tersebut  dapat  dikatakan  dengan  tindak  pidana  ringan  yang  dapat  di selesaikan secara Restorative Justice berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (e) yaitu “Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali  tidak  bermaksud  mengubah  KUHP,  Mahkamah  Agung  hanya  melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini  dimaksudkan  memudahkan  penegak  hukum  khususnya  hakim,  untuk  memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya”.
Yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2  Tahun  2012  ini,  yakni  upaya  pemberian  rasa  keadilan  bagi  masyarakat terutama  dalam  penyelesaian  perkara-perkara  tindak  pidana  ringan  (Tipiring).  Secara teknis  hukum  yang  dinamakan  dengan  Tipiring  adalah  suatu  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  penjara  atau  kurungan  paling  lama  tiga  bulan  dan  atau  denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu subtansi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan.
Kemudian dengan adanya penyesuaian denda dalam peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  penyesuaian  batasan  tindak  pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, diterbitkanlah nota kesepakatan bersama ketua mahkamah  agung,  menteri  hukum  dan  hak  asasi  manusia,  jaksa  agung,  kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  131/Kma/Skb/X/2012  Tahun  2012 tentang  pelaksanaan  penerapan  penyesuaian  batasan  tindak  pidana  ringan  dan  jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan.
Nota  Kesepakatan  tersebut  menyebutkan  bahwa  Tipiring  adalah  tindak  pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (“KUHP”)  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) bulan  atau  denda  10.000  (sepuluh  ribu)  kali  lipat  dari  denda.  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  juga  harus  dibarengi  kemampuan penegak  hukum  untuk  mengklasifikasi  perkara  yang  bisa  dilihat  dari  kehidupan  sosial pelaku dan korban. Jangan sampai mencederai hak-hak korban, karena pada umumnya dalam  suatu  kasus  hukum  korban  perlu  dapat  perlindungan  hukum.  Sebelum ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung ini, banyak tindak pidana yang meski hanya
berobyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.
Sebagaimana  telah  diketahui  di  atas  pencurian  yang  nilai  di  bawah  2.5  Juta Rupiah  dapat  diselesaikan  secara  mediasi,  dan  tidak  harus  dipidanakan  hal  ini didasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  penyesuaian  tindak  pidana  ringan  (Tipiring),  Seperti  contoh  pengambilan keputusan  Diskresi  yang  telah  di  tangani  oleh  Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan terhadap  perkara  tindak  pidana  pencurian  ringan  dan  di  selesaikan  pula  dengan  cara Restorative Justice ialah kasus pencurian ringan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP /B-187/  VI  /  2019,  dari  Laporan  tersebut  dapat  di  uraikan  bahwa  pelapor  merupakan anak  warga  kelurahan  Ardipura  yang  dalam  laporan  tersebut  melaporkan  pencurian yang dilakukan temannya berupa objek benda tutup pentil variasi ban kendaraan sepeda motor Honda Vario.
Dari  laporan  LP  /B-187/VI/2019  tersebut  pihak  Kepolisian  Sektor  Jayapura Selatan  tidak  serta  merta  melakukan  penindakan/penangkapan  mengingat  objek  benda yang di curi nilainya di bawah 2.5 Juta Rupiah hal ini didasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan yang  seharusnya  di  selesaikan  secara  restoratif (Restorative  Justice), maka  pihak Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan  melalui  Bhabinkamtibmas  mengambil  keputusan Diskresi dan melakukan mediasi dengan memanggil kedua belah pihak pelapor maupun terlapor  serta  melibatkan  Yohanes  selaku  Tokoh  masyarakat  setempat  untuk menyelasaikan  perkara  pencurian  tutup  pentil  variasi  ban  kendaraan  roda  dua  Honda Vario.

## Metode Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  Deskriptif  Analitis,  suatu  penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan  dengan  permasalahan (Cahyaningtyas,  2015) (deskriptif)  dimaksudkan untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  segala yang berkaitan dalam materi lainnya (Fardani, 2021). Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang  permasalahan  materi  yang  diteliti  yaitu Analisis  Yuridis  Kewenangan  Diskresi  Dan  Pertanggung  Jawaban  Hukum  Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Jayapura Selatan).
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  Yuridis  Empiris,  suatu  penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data  primer  yang  diperoleh  terhadap  fakta  fakta  hukum  yang  terjadi  dilapangan. Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  adalah Socio-Legal  Research yaitu  melihat Analisis  Yuridis  Kewenangan  Diskresi  Dan  Pertanggung  Jawaban  Hukum  Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Jayapura Selatan).
Tehnik  pengambilan  sampel  dilakukan  secara Purposive  Sampling ,  yaitu penarikan  sampel  berdasarkan  kriteria  tertentu,  dimana  sampel  dipilih  dan  ditentukan berdasarkan  kriteria  yang  ditetapkan  sebelumnya  yang  berdasarkan  pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini sabjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu Kapolsek Jayapura Selatan dan Kanit Reskrim Polsek Jayapura Selatan (Winarni, 2021).
Dari  data  yang  diperoleh  baik  dari  data  primer  maupun  data  sekunder  yang dikumpulkan,  kemudian  diseleksi  dan  diklasifikasikan  kedalam  bagian  tertentu.  Untuk seterusnya  dianalisis  secara  kualitatif.  Data  kualitatif  yang  didapatkan  kemudian dibandingkan  dengan  teori-teori  ataupun  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  yang akhirnya  akan  didapatkan  pengetahuan  tentang  obyek  yang  diteliti  yaitu  Analisis Yuridis  Kewenangan  Diskresi  Dan  Pertanggung  Jawaban  Hukum  Dalam  Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Jayapura Selatan).

## Hasil dan Pembahasan
A. Pelaksanaan dan Kewenangan dalam mengambil keputusan diskresi terhadap tindak pidana ringan di wilayah hukum kepolisian sektor Jayapura Selatan Keputusan Diskresi sesungguhnya  merupakan  kelengkapan  dari  sistem pengaturan  oleh  hukum  itu  sendiri.  Dengan  kewenangan  seperti  itu,  aparat Kepolisian  seharusnya  lebih  jeli  dalam  penerapan  hukum  kepada  masyarakat dengan  melihat  substansi  perkara  yang  akan  dilanjutkan  proses  penanganannya sehingga tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Hal inilah yang kemudian harus dikaji,  apakah  pemberian  kewenangan Diskresi yang  telah  diberikan  Undang- undang kepada pihak Kepolisian untuk memilah milah perkara yang akan diproses lebih  lanjut  telah  dapat  digunakan  dengan  baik  oleh  pihak  Kepolisian  sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dan profesionalisme Polri.
Secara  yuridis  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981  tentang  KUHAP,  dan  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  k  jo.  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l menyatakan :  “ Dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  di  bidang  proses  pidana, Polri  berwenang  untuk  mengadakan  tindakan  lain  dalam  bentuk  tindakan penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilaksanakan  sebagai ( a ) Tidak  bertentangan dengan  suatu  aturan  hukum, ( b ) Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang mengharuskan  tindakan  tersebut  dilakukan, ( c ) Harus  patut,  masuk  akal,  dan termasuk  dalam  lingkungan  jabatannya, ( d ) Pertimbangan  yang  layak  berdasarkan keadaan yang memaksa dan ( e ) Menghormati hak asasi manusia ” .
Ada  beberapa  peristiwa  dalam  praktik,  tindakan  untuk  mengesampingkan perkara  dalam  rangka  menahan  atau  tidak  melakukan  penahanan  terhadap tersangka/pelaku  pelanggaran  hukum  atau  menghentikan  proses  penyidikan,  atau melakukan  tindakan  seketika  bukanlah  tindakan Diskresi individual  petugas Kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan Diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan Diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-
kebijaksanaan  pimpinan  dalam  organisasi  dan  hal  tersebut  telah  dijadikan kesepakatan.
Pada beberapa kasus banyak penggunaan Diskresi Kepolisian dilakukan dalam bentuk  penyelesaian  perkara  secara Restorative  Justice,  Restorative  Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan  dan  keseimbangan  bagi  pelaku  Tindak  Pidana  serta  korbannya  sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan  atas penyelesaian  perkara  pidana  yang  lebih  adil  dan  seimbang  bagi  pihak  korban  dan pelaku (Barda Nawawi Arief, 2016).
Meskipun  pada  dasarnya  aturan  tertulis  yang  mengatur  tentang  peristiwa tersebut  sudah  sangat  jelas  tertulis  dalam  ketentuan  undang-undang  seperti  tindak pidana  pencurian  ringan.  Dalam  perkara  pencurian  ringan,  kebijakan Restorative Justice tentunya memiliki dasar hukum sebagai acuan aparat penegak hukum yaitu Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang batasan tindak pidana ringan.
Didalam tafsiran Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain,  dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak Rp.900.000,00-  (sembilan  ratus  ribu  rupiah).  Sedangkan  Pasal  364  KUHP menentukan  bahwa  perbuatan  yang  diterangkan  dalam  Pasal  362  dan  Pasal  363 butir  4,  begitu  pun  perbuatan  yang  diterangkan  dalam  Pasal  363  butir  5,  apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika  harga  barang  yang  dicuri  tidak  lebih  dari  Rp.25.000,00-  (dua  puluh  lima rupiah),  diancam  karena  pencurian  ringan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,000,00- (dua ratus lima puluh rupiah).
Namun di dalam praktiknya apabila pencurian yang nilainya di bawah 2,5 juta rupiah perbuatan tersebut dapat dikatakan dengan tindak pidana ringan yang dapat di  selesaikan  secara Restorative  Justice berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (e) yaitu : “ Bahwa Peraturan Mahkamah Agung  ini  sama  sekali  tidak  bermaksud  mengubah  KUHP,  Mahkamah  Agung hanya  melakukan  penyesuaian  nilai  uang  yang  sudah  sangat  tidak  sesuai  dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya ”.
Yang  melatar  belakangi  lahirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  ini,  yakni  upaya  pemberian  rasa  keadilan  bagi masyarakat  terutama  dalam  penyelesaian  perkara-perkara  tindak  pidana  ringan (Tipiring).  Secara  teknis  hukum  yang  dinamakan  dengan  Tipiring  adalah  suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan  dan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah  dan
penghinaan ringan. Oleh sebab itu subtansi Peraturan Mahkamah Agung  Republik Indonesia Nomor 2  Tahun 2012 itu sebenarnya  bukan pada nilai  rupiahnya, tetapi pada  tindak-tindak  pidana  yang  ancaman  hukumnya  paling  lama  3  bulan  dan  itu yang tidak perlu ditahan (Setiadi & SH, 2017).
Kemudian  dengan  adanya  penyesuaian  denda  dalam peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  penyesuaian  batasan tindak  pidana  ringan  dan  jumlah  denda  dalam  KUHP,  diterbitkanlah nota kesepakatan  bersama  ketua  mahkamah  agung,  menteri  hukum  dan  hak  asasi manusia,  jaksa  agung,  kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 131/Kma/Skb/X/2012  Tahun  2012  tentang  pelaksanaan  penerapan  penyesuaian batasan  tindak  pidana  ringan  dan  jumlah  denda,  acara  pemeriksaan  cepat,  serta penerapan keadilan (Setiadi & SH, 2017).
Nota Kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa Tipiring adalah tindak pidana yang  diatur  dalam  Pasal  364,  373,  379,  384,  407  dan  Pasal  482 Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana (“KUHP”) yang  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 juga harus dibarengi kemampuan  penegak  hukum  untuk  mengklasifikasi  perkara  yang  bisa  dilihat  dari kehidupan  sosial  pelaku  dan  korban.  Jangan  sampai  mencederai  hak-hak  korban, karena pada umumnya dalam suatu kasus hukum korban perlu dapat perlindungan hukum.  Sebelum  ditetapkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini,  banyak  tindak pidana yang meski hanya ber”obyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.
Sebagaimana  telah  diketahui  di  atas  pencurian  yang  nilai  di  bawah  2.5  Juta Rupiah  dapat  diselesaikan  secara  mediasi,  dan  tidak  harus  dipidanakan  hal  ini didasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang  penyesuaian  tindak  pidana  ringan  (Tipiring),  Seperti  contoh  pengambilan keputusan Diskresi yang  telah  di  tangani  oleh  Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan terhadap perkara tindak pidana pencurian ringan dan di selesaikan pula dengan cara Restorative  Justice ialah  kasus  pencurian  ringan  berdasarkan  Laporan  Polisi Nomor:  LP  /B-187/  VI  /  2019,  dari  Laporan  tersebut  dapat  di  uraikan  bahwa pelapor  merupakan  anak  warga  kelurahan  Ardipura  yang  dalam  laporan  tersebut melaporkan  pencurian  yang  dilakukan  temannya  berupa  objek  benda  tutup  pentil variasi ban kendaraan sepeda motor Honda Vario. Dari laporan LP /B-187/VI/2019 tersebut  pihak  Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan  tidak  serta  merta  melakukan penindakan/penangkapan mengingat objek benda yang di curi nilainya di bawah 2.5 Juta  Rupiah  hal  ini  didasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor:  2  Tahun  2012  tentang  batasan  tindak  pidana  ringan  yang  seharusnya  di selesaikan  secara  restoratif  ( Restorative  Justice ),  maka  pihak  Kepolisian  Sektor Jayapura  Selatan  melalui  Bhabinkamtibmas  mengambil  keputusan Diskresi dan melakukan mediasi dengan memanggil kedua belah pihak pelapor maupun terlapor serta melibatkan Yohanes selaku Tokoh masyarakat setempat untuk menyelasaikan perkara  pencurian  tutup  pentil  variasi  ban  kendaraan  roda  dua  Honda  Vario.
Selanjutnya  dari  pertemuan  kedua  belah  pihak  yang  telah  di  fasilitasi  oleh Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan  melalui  Bhabinkamtibmas  maka  terjadi penyelesaian  damai  secara  kekeluargaan  mengingat  Secara  teknis  Tokoh masyarakat setempat telah berkomitmen terlebih dahulu dengan Kepolisian Sektor Jayapura  Selatan  melalui  Bhabinkamtibmas  dalam  bentuk  hubungan  apabila terdapat  perkara ringan  di  wilayah hukumnya maka upaya penyelesaiannya secara kekeluargaan yang lebih di prioritaskan.
Selanjutnya  menurut  AKP  (Ajun  Komisaris  Polisi) Yosias  Pugu selaku Kapolsek  Jayapura  Selatan  mengatakan :  “ Dalam  pengambilan  keputusan Diskresi yang  telah  di  tangani  oleh  Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan  terhadap  perkara tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP /B-187/ VI / 2019  tentu  adanya kendala dari  kedua  pihak  saat  hendak  di  mediasikan  dan  di selesaikan secara Restorative Justice oleh Kepolisian Sektor Jayapura Selatan, salah satunya  adanya  dorongan  ( Intervensi )  dari  pihak  keluarga  korban  yang  merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tutup pentil ban kendaraan roda dua Honda  Vario  tersebut  ke  meja  hijau  (Persidangan),  dengan  adanya  dorongan ( Intervensi )  dari  pihak  keluarga  korban  tersebut  maka  pihak  Kepolisian  Sektor Jayapura  Selatan  melihat  ini  sebagai  penghambat  berjalannya  proses  mediasi Penanganan  Perkara  Pencurian  ringan  yaitu  Tutup  Pentil  Ban.  Untuk  itu  pihak Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan  mencoba  melakukan  dialog  terhadap  kedua belah  pihak  baik  keluarga  pelaku  dan  maupun  keluarga  korban ” (Wawancara Bapak AKP Ajun Komisaris Polisi , 2012).
Selanjutnya  menurut  Bapak Samuel  Johan selaku  pihak  keluarga  (Paman) korban  menjelaskan : “ Pelaku  tersebut  memang  suka  bikin  onar  dan  meresahkan masyarakat  desa  kami,  apalagi  pelaku  sudah  2  kali  ketahuan  mencuri  tutup  pentil ban variasi honda vario milik keponakan saya, yang pertama kami maafkan, tetapi untuk  yang  kedua  kalinya  kami  perkarakan.  Meskipun  harga  dari  tutup  pentil  ban variasi honda vario hanya 60 ribu rupiah Untuk itu pelaku harus di berikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan nya kembali dan penjara ialah tempat yang pantas membuat  pelaku  jera ” (Wawancara  Bapak  Bapak  Samuel  Johan  selaku  pihak keluarga (Paman) korban, 2021).
Menurut  Bapak Jhonson selaku  pihak  keluarga  (Ayah)  pelaku  mengatakan : “ Mengingat ini hanya kenakalan remaja kami meminta sekira nya keluarga korban untuk  memberikan  maaf  kepada  anak  kami  sebagai  pelaku  pencurian  tutup  pentil ban  variasi  honda  vario,  keluarga  kami  bersedia  menganti  kerugian  harga  barang yang telah di curi 10 (sepuluh) kali lipat dari harga yang sebelumnya, Akan tetapi keluarga korban bersedia mencabut laporan tersebut ” (Wawancara Bapak Jhonson selaku pihak keluarga (Ayah) pelaku, 2021).
Berdasarkan  wawancara  tersebut  penulis  berpendapat  bahwa  komunikasi adalah  faktor  terpenting  dalam  usaha  penyelesaian  perkara  dan  mengambil keputusan Diskresi, apabila komunikasi terganggu maka hubungan dalam kordinasi tidak  dapat  berjalan  dengan  efektif.  Pemulihan  hubungan  ini  bisa  didasarkan  atas
kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai  kerugian  yang  dideritanya  dan  pelaku  pun  diberi  kesempatan  untuk menebusnya,  melalui  mekanisme  ganti  rugi,  perdamaian,  kerja  sosial,  maupun kesepakatan-kesepakatan  lainnya.  Hal  ini  menjadi  penting  Karena  proses pemidanaan  konvensional  tidak  memberikan  ruang  kepada  pihak  yang  terlibat, dalam  hal  ini  korban  dan  pelaku  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  penyelesaian masalah mereka.
Penerapan dan pelaksanaan dari Diskresi itu sendiri sangat tergantung pada masalah yang dihadapi juga situasi dan kondisi yang ada di lapangan yang dialami oleh  polisi  tersebut.  Sekalipun Diskresi Kepolisian  bersifat  situasional  dan subejktif,  namun Diskresi juga  terdapat  dasar  hukumnya,  sehingga  bukan  asal- asalan  saja.  Dasar  hukum  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  undang  undang Kepolisian  baik  yang  lama  maupun  yang  terbaru  yaitu  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian,  khususnya  Pasal  18  yang memberikan  kesempatan  pada  Polisi  untuk  menyelesaikan  masalah  di  lapangan yang  terkadang  tidak  bisa  untuk  diberlakukan  aturan  hukum  secara  kaku, Mengingat banyak tindak pidana yang meski hanya ber”obyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.Selanjutnya mengenai penegakan hukum bukanlah semata- mata  berarti  pelaksanaan  perundang-undangan,  walaupun  dalam  kenyataannya  di Indonesia  kecenderungannya  adalah  demikian,  sehingga  pengertian Law Enforcement begitu  populer.  Selain  itu  ada  kecenderungan  yang  kuat  untuk mengartikan  penegakan  hukum  sebagai  pelaksanaan  keputusan-keputusan.  Perlu dicatat  bahwa  pendapat  yang  agak  sempit  tersebut  mempunyai  kelemahan- kelemahan,  apabila  pelaksanaan  perundang-undangan  dan  keputusan  dan  tindakan yang tidak tepat malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.
Menurut Sudikno  Mertokusumo bahwa “ Hukum  berfungsi  sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus  dilaksanakan.  Pelaksanaan  hukum  dapat  berlangsung  secara  normal,  damai tetapi  dapat  terjadi  juga  karena  pelanggaran  hukum.  Dalam  hal  ini  hukum  yang telah  dilanggar  itu  harus  ditegakkan,  Melalui  penegakan  hukum  inilah  hukum menjadi  kenyataan.  Dalam  menegakkan  hukum  ada  tiga  unsur  yang  selalu  harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum ( Rechtssichherheit ), kemanfaatan (Zweckmaasigkeit)  dan keadilan ( Gereichtigkeit ) (Wawancara  Bapak  Jhonson selaku pihak keluarga (Ayah) pelaku, 2021).
Selanjutnya,  penegakan  hukum  berkaitan  erat  dengan    usaha  menanamkan hukum di dalam masyarakat agar  mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka  waktu  menanamkan  hukum.  Sementara  itu,  mengenai  tolak  ukur  dari efektivitas  hukum,  dikemukakan  oleh Soerjono  Soekanto bahwa  masalah  pokok penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan  hukum.  Faktor-faktor  tersebut  disamping  merupakan  esensi  dari penegakan  hukum,  juga  merupakan  tolok  ukur  daripada  efektivitas  penegakan
hukum.  Selanjutnya  ia  menjelaskan  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum, sebagai Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi  pada  undang-undang  saja. ( 1 ) Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, ( 2 ) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung  penegakan  hukum, ( 3 ) Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, ( 4 ) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,  cipta, dan ( 5 ) rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono  Soekanto,  2019) Kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  dengan eratnya,  oleh  karena  merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum,  juga  merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor  tersebut  akan  dibahas  disini,  dengan  cara  mengetengahkan  contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Lalu menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material  adalah  peraturan  tertulis  yang  berlaku  umum  dan  dibuat  oleh  Penguasa Pusat  maupun  Daerah  yang  sah.  Mengenai  berlakunya  Undang-Undang  tersebut, terdapat  beberapa  asas  yang  tujuannya  adalah  agar  Undang-Undang  tersebut mempunyai  dampak  yang  positif.  Asas-asas  tersebut  antara  lain Undang-Undang tidak  berlaku  surut,  Undang-Undang  yng  dibuat  oleh  penguasa  yang  lebih  tinggi, Mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi  pula,  Undang-Undang  yang  bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama,  Undang-Undang  yang  berlaku  belakangan,  membatalkan  Undang-Undang yang  berlaku  terdahulu,  Undang-Undang  tidak  dapat  diganggu  gugat,  Undang- Undang  merupakan  suatu  sarana  untuk  mencapai  kesejahteraan  spiritual  dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi) (Wawancara Bapak Jhonson selaku pihak keluarga (Ayah) pelaku, 2021).
B. Pertanggung  jawaban  hukum  dalam  megambil  keputusan  diskresi  terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum kepolisian sektor Jayapura Selatan
Keamanan  suatu  negara  adalah  hal  yang  sangat  penting  dalam  keberhasilan pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Jika  suatu  negara  berada  dalam  situasi  aman, maka  selanjutnya  yang  didambakan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  adalah  suatu kehidupan  yang  bahagia,  sejahtera,  adil  dan  makmur  dari  para  warga  negaranya, Faktor  keamanan  tersebut  merupakan  salah  satu tanggung  jawab dari  Polri. Sebagai  bagian  dari  proses  penyelenggara  negara,  institusi  Kepolisian  pun  terikat kepada  aturan-aturan  Hukum  dan  prosedur-prosedur  tertentu,  serta  dikontrol  dan bertanggung jawab kepada hukum. begitu pula dengan keputusan Diskresi yang di ambil  oleh  anggota  Polri,  Keputusan  dari Diskresi itu  sendiri  sangat  tergantung pada  masalah  yang  dihadapi  juga  situasi  dan  kondisi  yang  ada  di  lapangan  yang dialami oleh Polisi tersebut.
Sekalipun Diskresi Kepolisian  bersifat  situasional  dan  subejktif,  namun Diskresi juga  terdapat  dasar  hukumnya  untuk  dapat  dipertanggungjawabkan, sehingga  bukan  terkesan  asal-asalan  saja.  Dasar  hukum  tersebut  dapat  ditemukan
dalam  undang  undang  Kepolisian  baik  yang  lama  maupun  yang  terbaru  yaitu Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah  di  lapangan  yang  terkadang  tidak  bisa  untuk  diberlakukan  aturan  hukum secara kaku atau bahkan belum terdapat  pengaturannya sama sekali. Tentunya hal tersebut memerlukan suatu kebijaksanaan dari Polisi itu sendiri, sekalipun Undang- Undang memberikan kesempatan bagi polisi untuk melakukan Diskresi .
Persoalan  hukum  di  masyarakat  dapat  diselesaikan  berdasar  hukum  tidak tertulis yang berupa hukum adat, yang berpedoman pada adat kebiasaan yang ada di masyarakat  yang  sesuai  atau  tidak  bertentangan  dengan  hukum  positif  yang  ada. Tujuannya  untuk  mempertahankan  keamanan  dan  ketertiban  di  dalam  masyarakat serta  tidak  merugikan  hak-hak  orang  lain.  Begitu  pula  penyelesaian  perkara  atau mengenyampingkan  perkara-perkara  pidana  yang  ringan  biasanya  ditempuh berdasarkan kebiasaan praktek atau hukum tidak tertulis karena apabila dipaksakan berlakunya  hukum  pidana  justru  akan  menimbulkan  permasalahan  baru,  sehingga adat  kebiasaanlah  yang  dipakai  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara,  karena bagaimanapun  juga  hal  itu  dirasa  lebih  praktis  dan  lebih  murah  daripada diselesaikan lewat sistem peradilan pidana.  Misalnya saja ditempuh dengan upaya kekeluargaan yang dirasa bisa menyelesaikan masalah tanpa menjadikan hubungan yang ada di masyarakat tadi menjadi renggang atau pecah. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hukum adat yang berlaku di masyarakat juga mempunyai peranan di dalam pelaksanaan Diskresi oleh polisi.
Dalam  kasus  perkara  tindak  pidana  ringan  yang  terjadi  Di  Wilayah  Hukum Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan  yang  dimana  kasus  tersebut  Polisi  telah Megambil  Keputusan Diskresi Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Ringan berdasarkan  Laporan  Polisi  Nomor:  LP  /B-187/  VI  /  2019  tentunya  penggunaan kewenangan dan tanggungjawab hukumnya harus memiliki landasan.
Menurut  Kanit  Reskrim  Polsek  Jayapura  Selatan  menjelaskan : “ Penggunaan kewenangan Diskresi yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan secara legal saat menjalankan tanggungjawabnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum masih  juga menimbulkan persoalan yang mengurangi Legitimasi Polisi.  Ketidakselarasan  antara  teori  dan  praktik  membuktikan  bahwa  pekerjaan Kepolisian  tidak  mengandung  unsur  diskriminasi,  maka  kesimpulannya  pada  saat penerapan Diskresi ,  kemungkinan  di  dalamnya  terjadi  diskriminasi  yang disebabkan oleh intervensi dari beberapa pihak yang berkonflik itu sendiri ”
Peran Polisi secara umum dikenal sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat  penegak  hukum  dalam  proses  pidana.  Polisi  adalah  aparat  penegak  hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Republik Indonesia yaitu “ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ” .
Pasal  4  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  juga menegaskan: “ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  tertib,  dan  tegaknya  hukum,  terselenggaranya  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  terbinanya  ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ” . Dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa “ Untuk  kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya  sendiri ” .  Dalam  Pasal  18  ayat  (2)  bahwa “ Pelaksanaan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia ” .
Dalam Pasal 18 ayat (1), Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak menurut  penilaiannya  sendiri.  Ayat  (2)  Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam ayat  (1) hanya dapat  dilakukan  dalam keadaan yang sangat  perlu dengan  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan,  serta  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Kitab undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  diskresi  yang  berhubungan dengan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  termasuk  penyidikan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang dalam hal ini menunjuk adanya tindakan lain  berdasarkan  hukum  yang  dapat dipertanggung  jawabkan antara  lain  Dalam Pasal  7  ayat  1  j  KUHAP,  yang  memberikan  wewenang  kepada  penyidik  yang karena  kewajibannya  dapat  melakukan  tindakan  apa  saja  menurut  hukum  yang bertanggung  jawab.  Adapun  "  tindakan  lain"  ini  dibatasi  dengan  syarat  Tidak bertentangan  dengan  suatu  aturan  hukum,  Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, Tindakan itu harus patut dan masuk akal  dan  termasuk  dalam  lingkungan  jabatanya  Atas  pertimbangan  yang  layak berdasarkan keadaan memaksa.
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  harus  dilakukan  karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat.  Melalui  penegakan  hukum,  dapatlah  pula  diwujudkan  suasana kondusif,  dalam  arti  terwujudnya  suasana  keadaan  yang  serasi,  selaras  dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah  merupakan  simbol  belaka  yang  tidaklah  mungkin  dapat  menegakkan dirinya  sendiri  tanpa  usaha  konkrit  dari  manusia (Soerjono  Soekanto,  2019). Masalah  pokok  penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang mungkin  mempengaruhinya.  Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang  netral, sehingga  dampak  positif  atau  negatifnya  terletak  pada  isi-isi  pada  faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri,  yang didalam  tulisan ini akan dibatasi  pada Undang- Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan;
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2019).
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi  dari  penegakan  hukum,  juga  merupakan  tolak  ukur  dari  pada  efektivitas penegakan  hukum.  Dengan  demikian,  maka  kelima  faktor  tersebut  akan  dibahas disini,  dengan  cara  mengetengahkan  contoh-contoh  yang  diambil  dari  kehidupan masyarakat Indonesia.
1. Undang-Undang
Menurut  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto  Undang-Undang  dalam  arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat  beberapa  asas  yang  tujuannya  adalah  agar  Undang-Undang  tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:
a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
b. Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
d. Undang-Undang  yang  bersifat  khusus  menyampingkan  Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
e. Undang-Undang  yang  berlaku  belakangan,  membatalkan  Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
f. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;
g. Undang-Undang  merupakan  suatu  sarana  untuk  mencapai  kesejahteraan spiritual  dan  materiel  bagi  masyarakat  maupun  pribadi,  melalui  pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi) (Setiadi & SH, 2017).
Gangguan  terhadap  penegakkan  hukum  yang  berasal  dari  Undang-Undang mungkin disebabkan, karena:
a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
b. Belum  adanya  peraturan  pelaksanaan  yang  sanat  dibutuhkan  untuk menerapkan Undang-Undang,
c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran  di  dalam  penafsiran  serta  penerapannya (Soerjono Soekanto, 2019).
2. Penegak Hukum
Penegak  hukum  merupakan  golongan  panutan  dalam  masyarakat,  yang hendaknya  mempunyai  kemampuan-kemampuan  tertentu  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat.  Mereka  harus  dapat  berkomunikasi  dan  mendapat  pengertian  dari
golongan  sasaran,  disamping  mampu  menjalankan  atau  membawakan  peranan yang  dapat  diterima  oleh  mereka.  Pembahasan  mengenai  penegak  hukum sebenarnya  lebih  banyak  tertuju  pada  diskresi.  Sebagaimana  dikatakan  dimuka, maka  diskresi  menyangkut  pengambilan  putusan  yang  tidak  sangat  terikat  oleh hukum,  di  mana  penilaian  pribadi  juga  memegang  peranan (Soerjono  Soekanto,
2019). Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :
1) Tidak  ada  perundang-undangan  yang  sedemikian  lengkapnya,  sehingga  dapat mengatur semua perilaku manusia;
2) Adanya  kelambat-lambatan  untuk  menyesuaikan  perundang-undangan  dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyrakat;
3) Kurangnya  biaya  untuk  menerapkan  perundang-undangan  sebagaimana  yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
5) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya  dari  golngan  sasaran  atau  penegak  hukum,  Halangan-halangan tersebut, adalah:
a. Keterbatasan  kemampuan  untuk  menempatkan  diri  dalam  peranan  pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
d. Belum  ada  kemampuan  untuk  menunda  pemuasan  suatu  kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
e. Kurangnya  daya  inovatif  yang  sebenarnya  merupakan  pasangan konservatisme (Soerjono Soekanto, 2019).
Halangan-halangan  tersebut  dapat  diatasi  dengan  membiasakan  diri  dengan sikap-sikap, sebagai berikut:
a. Sikap  yang  terbuka  terhadap  pengalaman  maupun  penemuan  baru.  Artinya, sebanyak  mungkin  menghilangkan  prasangka  terhadap  hal-hal  yang  baru  atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
b. Senantiasa  siap  untuk  menerima  perubahan  setelah  menilai  kekurangan  yang ada pada saat itu;
c. Peka  terhadap  masalah-masalah  yang  terjadi  di  sekitarnya  dengan  dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
d. Senantiasa  mempunyai  informasi  yang  selengkap  mungkin  mengenai pendiriannya;
e. Orientasi  ke  masa  kini  dan  masa  depan  yang  sebenarnya  merupakan  suatu urutan;
f. Menyadari  akan  potensi  yang  ada  dalam  dirinya,  dan  percaya  bahwa  potesi- potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
h. Percaya  pada  kemampuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitingan yang mantap (Soerjono Soekanto, 2019).
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum  akan  berjalan  dengan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut  antara  lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya.  Sarana  atau fasilitas  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  penegakan  hukum.  Tanpa adanya  sarana  atau  fasilitas  tersebut,  tidak  akan  mungkin  penegak  hukum menyerasikan  peranan  yang  seharusnya  dengan  peranan  yang actual (Jimly Asshiddiqie,  2015). Khususnya  untuk  sarana  atau  fasilitas  tesebut,  sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:
a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
c. Yang kurang-ditambah;
d. Yang macet-dilancarkan;
e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.
4. Faktor Masyarakat
Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat,  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dipandang  dari  sudut  tertentu, maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut.  Masyarakat Indonesia  mempunyai  kecendrungan  yang  besar  untuk  mengartikan  hukum  dan bahkan  mengidentifikasikannya  dengan  petugas  (dalam  hal  ini  penegak  hukum sebagai  pribadi).  Salah  satu  akibatnya  adalah,  bahwa  baik  buruknya  hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya  merupakan  pencerminan  dari  hukum  sebagai  sturktur  maupun proses.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  mematuhi  hukum  setidak- tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :
a. Compliance
Orang  menaati  hukum  karena  takut  terkena  hukuman.  Ketaatan  sebagai pemenuhan  suatu  penerimaan  terang  yang  dibujuk  oleh  harapan  penghargaan dan  suatu  usaha kuat  untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.
b. Identification
Ketaatan  kepada  suatu  aturan  karena  takut  hubungan  baiknya  dngan  seseorang menjadi rusak.
c. Internalization
Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya (Romli Atmasasmita, 2011).
Akan  tetapi,  saat  ini  posisi  masyarakat  untuk  sadar  akan  hukum  masih sangat  kurang.  Paradigma  yang  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  taat  pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan  jika  melanggar.  Faktor  sanksi  ini  sangat  berpengaruh  pada  bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :
a. Pengetahuan  hukum  yang  dimaksud  adalah  pengetahuan  akan  peraturan- peraturan  hukum  ( law  awareness ).  Mustahil  masyarakat  bisa  memahami, bersikap  ataupun  berperilaku  yang  berujung  akan  kesadaran  hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.
b. Pemahaman hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu  sendiri  karena  sikap  dan  perilaku  sangat  bergantung  dari  seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.
c. Sikap Bentuk  evaluasi  dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum  terlihat dari  sikap  masyarakat  terhadap  hukum  itu  sendiri.  Apakah  masyarakat  akan mendukung  dengan  menunjukan  sikap  positif  ataukah  mayarakat  akan  apatis sehingga  menimbulkan  sikap  negatif  terhadap  keberadaan  hukum.  Yang menjadi  landasannya  adalah  seberapa  tahu  dan  seberapa  paham  masyarakat akan hukum.
d. Perilaku  hukum  Reaksi  atau  respon  masyarakat  terhadap  hukum  terlihat  dari seperti  apa  pola  perilaku  hukum  ( legal  behavior )  yang  ditunjukan.  Inilah bentuk  evaluasi  umum  sebagai  bentuk  konkritisasi  akan  pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.
Kesadaran  hukum  akan  terwujud  apabila  indikator-indikator  di  atas  mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan  ( system )  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  yang  merupakan  konsepsi  abstrak mengenai  apa  yang  dianggap  baik  (sehingga  dianuti)  dan  apa  yang  dianggap buruk  (sehingga  dihindari).  Nilai-nilai  tersebut,  lazimnya  merupakan  pasangan nilai-nilai  yang  mencerinkan  dua  keadaan  ekstrin  yang  harus  diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :
a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.
Dalam rangka penegakan aturan hukum  diperlukan pula pembaharuan  atau pembentukan  peraturan  hukum  yang  baru.  Oleh  karena  itu  terdapat  empat  hal penting  yang  perlu  mendapat  perhatian,  yakni:  perlunya  pembentukan  peraturan baru,  perlunya  sosialisasi  hukum  kepada  masyarakat,  perlunya  penegakan  aturan
hukum  dan  yang  tidak  kalah  pentingnya  untuk  mendukung  seluruh  kegiatan tersebut  adalah  perlunya  administrasi  hukum  yang  yang  efektif  dan  efisien  serta akuntabel.
Secara  konkrit  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Inilah  yang dimaksud  penegakan  hukum  itu.  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”, dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  1  Ayat  3  amandemen  ketiga. Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  mengenai  sistem pemerintahan  negara  disebutkan  bahwa”Negara  Indonesia  berdasarkan  atas hukum  ( Rechtsstaat ),  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka  ( Machtsstaat )”. Prinsip  dasar  yang  dianut  dalam  hukum  dasar  tersebut  memberikan  gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan  dalam  Negara  ini  adalah  supremasi  hukum  bukan  supremasi kekuasaan (Romli Atmasasmita, 2011).
Menurut Jimly Asshiddiqie , “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara” (Jimly  Asshiddiqie,  2015). Penegakan  hukum  suatu  proses,  pada  hakikatnya  merupakan  penerapan  diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum,  akan  tetapi  mempunyai  unsur  penilaian  pribadi.  Dengan  mengutip pendapat  Roscoe  Pound,  maka  LaFavre  menyatakan,  bahwa  pada  hakikatnya diskresi  berada  di  antara  hukum  dan  moral  (etika  dalam  arti  sempit). Gangguan terhadap  penegakan  hukum  mungkin  terjadi,  apabila  ada  ketidakserasian  antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku (Jimly Asshiddiqie, 2015).
Penegakan  hukum  bukanlah  semata-mata  berarti  pelaksanaan  perundang- undangan,  walaupun  didalam  kenyataan  di  Indonesia  kecenderungannya  adalah demikian,  sehingga  pengertian law  enforcement begitu  popular.  Selain  itu,  ada kecenderungan  yang  kuat  untuk  mengartikan  penegakan  hukum  sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang  agak  sempit  tersebut  mempunyai  kelemahan-kelemahan,  apabila pelaksanaan  perundang-undangan  atau  keputusan-keputusan  hakim  tersbut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum  juga dapat  ditinjau dari sudut  subyek dan sudut obyek penegakan hukum (Romli  Atmasasmita,  2011). Sudut  subyek  penegakan  hukum  dapat  dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi  subjeknya itu, penegakan hukum  itu hanya diartikan sebagai  upaya  aparatur penegakan  hukum  tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu  aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila  diperlukan,  aparatur  penegak  hukum  itu  diperkenankan  untuk menggunakan  daya  paksa.  Dalam  arti  luas,  proses  penegakan  hukum  itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan  aturan  normatif  atau  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan
sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
Pengertian  penegakan  hukum  itu  ditinjau  dari  sudut  objeknya , yaitu  dari segi  hukumnya.  Dalam  hal  ini,  pengertiannya  juga  mencakup  makna  yang  luas dan  sempit.  Dalam  arti  luas,  penegakan  hukum  itu  mencakup  pula  nilai-nilai keadilan  yang  terkandung  di  dalamnya  bunyi  aturan  formal  maupun  nilai-nilai keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Tetapi,  dalam  arti  sempit,  penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
Dengan  uraian  di  atas  jelaslah  kiranya  bahwa  yang  dimaksud  dengan penegakan  hukum  itu  kurang  lebih  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk menjadikan  hukum,  baik  dalam  arti  formil  yang  sempit  maupun  dalam  arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh  para  subjek  hukum  yang  bersangkutan  maupun  oleh  aparatur  penegakan hukum  yang  resmi  diberi  tugas  dan  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk menjamin  berfungsinya  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia.  Agar  kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat  terjadi  juga  karena  pelanggaran  hukum.  Dalam  hal  ini  hukum  yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan.  Dalam  menegakkan  hukum  ada  tiga  unsur  yang  selalu  harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigkeit ) dan keadilan ( gerechtigkeit ) (Soerjono Soekanto, 2019).
Secara  konsepsional,  maka  inti  dari  penegakan  hukum  terletak  pada kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah- kaidah  yang  mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

## Kesimpulan
Pengambilan  keputusan  Diskresi  yang  telah  di  tangani  oleh  Kepolisian  Sektor Jayapura Selatan terhadap perkara tindak pidana pencurian ringan dan di selesaikan pula dengan cara Restorative Justice ialah kasus pencurian ringan berdasarkan Laporan Polisi Nomor:  LP  /B-187/  VI  /  2019,Dari  laporan  LP  /B-187/VI/2019  tersebut  pihak Kepolisian Sektor
Jayapura Selatan tidak serta merta melakukan penindakan/penangkapan  mengingat  objek  benda  yang  di  curi  nilainya  di  bawah  2.5 Juta Rupiah hal ini didasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2  Tahun  2012  tentang  batasan  tindak  pidana  ringan  yang  seharusnya  di  selesaikan secara  restoratif (Restorative  Justice), maka  pihak  Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan melalui  Bhabinkamtibmas  mengambil  keputusan  Diskresi  dan  melakukan  mediasi dengan  memanggil  kedua  belah  pihak  pelapor  maupun  terlapor  serta  melibatkan Yohanes  selaku  Tokoh  masyarakat  setempat  untuk  menyelesaikan  perkara  pencurian
tutup  pentil  variasi  ban  kendaraan  roda  dua  Honda  Vario.  Selanjutnya  dari  pertemuan kedua  belah  pihak  yang  telah  di  fasilitasi  oleh  Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan melalui  Bhabinkamtibmas  maka  terjadi  penyelesaian  damai  secara  kekeluargaan mengingat Secara teknis Tokoh masyarakat setempat telah berkomitmen terlebih dahulu dengan  Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan  melalui  Bhabinkamtibmas  dalam  bentuk hubungan  apabila  terdapat  perkara  ringan  di  wilayah  hukumnya  maka  upaya penyelesaiannya secara kekeluargaan yang lebih di prioritaskan.
Sebagai  bagian  dari  proses  penyelenggara  negara,  Kepolisian  Sektor  Jayapura Selatan  pun  terikat  kepada  aturan-aturan  Hukum  dan  prosedur-prosedur  tertentu,  serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. begitu pula dengan keputusan Diskresi yang di ambil, Keputusan dari Diskresi itu sendiri sangat tergantung pada masalah yang dihadapi  juga  situasi  dan  kondisi  yang  ada  di  lapangan  yang  dialami  oleh  Kepolisian Sektor Jayapura Selatan tersebut. Sekalipun Diskresi Kepolisian bersifat situasional dan subejktif, namun Diskresi juga terdapat dasar hukumnya untuk dapat dipertanggungjawabkan,  sehingga  bukan  terkesan  asal-asalan  saja.  Dasar  hukum tersebut  dapat  ditemukan  dalam  undang  undang  Kepolisian  baik  yang  lama  maupun yang  terbaru  yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2002  tentang Kepolisian,  khususnya  Pasal  18  yang  memberikan  kesempatan  pada  Polisi  untuk menyelesaikan  masalah  di  lapangan  yang  terkadang  tidak  bisa  untuk  diberlakukan aturan  hukum  secara  kaku  atau  bahkan  belum  terdapat  pengaturannya  sama  sekali. Tentunya hal tersebut memerlukan suatu kebijaksanaan dari Polisi itu sendiri, sekalipun Undang-Undang memberikan kesempatan bagi polisi untuk melakukan Diskresi.

## BIBLIOGRAFI
Agung, Dwi Hartono. (2012). Tinjauan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan  Tindak  Pidana  Menurut  Undang–Undang  No.  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian . Faculty Of Law. Repositori UPN Jatim. Google Scholar
Atmodjo,  Bambang  Dwi.  (2015).  Optimalisasi  Penegakan  Hukum  Disiplin  Bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin Guna Mewujudkan Polri Yang Disiplin.  Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran  Jakarta. Repositori  UPN Jatim. Google Scholar
Barda  Nawawi  Arief,  S.  H.  (2016). Bunga  rampai  kebijakan  hukum  pidana .  Prenada Media.Jakarta. Google Schoolar
Cahyaningtyas,  Elisa  Tri.  (2015). Pembuatan  Sistem  Informasi  Pertanahan Menggunakan Bahasa Pemrograman C# Dan Mapwindow Gis . itn malang. Google Scholar
Fardani, Tasya Nugrahini. (2021). Analisis putusan nomor 138/Pid. sus/2019/PN. BKS tentang vonis bebas pelaku tindak pidana pemilu politik uang dihubungkan dengan Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum .  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung. Google Schoolar
Hambali, Azwad Rachmat. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. Kalabbirang Law Journal , 2 (1), 69–
77. Google Scholar
Jimly  Asshiddiqie.  (2015). Penguatan  Sistem  Pemerintahan  Dan  Peradilan (Sinar Grafika, Ed.). Jakarta. Google Scholar
Romli  Atmasasmita.  (2011). Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  &  Penegakan Hukum . Bandung;Mandar Maju. Google Scholar
Setiadi,  H.  Edi,  &  SH,  M.  H.  (2017). Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  Sistem Penegakan Hukum di Indonesia . Prenada Media. Google Scholar
Sitinjak,  Neovaldo.  (2021). Analisis  Yuridis  Kewenangan  Diskresi  dan  Pertanggung Jawaban  Hukum  dalam  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Kepolisian  (Studi  Kasus Di  Kepolisian  Sektor  Jayapura  Selatan) .  Universitas  Tarumanagara. Repository Untar. Google Scholar
Soerjono  Soekanto.  (2019). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI  Press. Google Scholar
Syaifullah,  Mulida  Hayati.  (2019).  Penegakan  Hukum  Pelanggaran  Disiplin  Anggota Polri  Di  Mapolda  Kalimantan  Tengah. Jurnal  Ilmu  Hukum  Tambun  Bungai , 4 (2). Google Scholar
Wawancara Bapak AKP (Ajun Komisaris Polisi). (2012). Yosias Pugu Selaku Kapolsek Jayapura Selatan.
Wawancara Bapak Bapak Samuel Johan selaku pihak keluarga (Paman) korban. (2021).
Pada Selasa 19 Januari 2021 Pukul 14.30 Wib .
Wawancara  Bapak  Jhonson  selaku  pihak  keluarga  (Ayah)  pelaku.  (2021). Wawancara Bapak Jhonson selaku pihak keluarga (Ayah) pelaku .
Winarni,  Endang  Widi.  (2021). Teori  dan  Praktik  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif, PTK, R & D . Bumi Aksara. Google Scholar
Copyright holder : Neovaldo Sitinjak (2021)
First publication right :

## Jurnal Syntax Idea
This article is licensed under: