## KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT KECIL DI KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG
Rusdi 1*) dan Hagai Neman 2)
1,2) Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sorong rusdi@um-sorong.ac.id *)

## Abstrak
Pada  tahun  2005  Pemerintah  mengeluarkan  PNPM  Mandiri  (Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat diperdesaan yang tertinggal. Untuk melaksanakan lokasi program kegiatan maka dibentuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang merupakan salah satu pelaku pemberdayaan masayarakat ditingkat kecamatan PNPM Mandiri memiliki 2 Program yaitu program fisik dan program non fisik yang bertujuan untuk memperdayaan masayarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi daklam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat  Desa  melalaui  program  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  untuk  membangun ekonomi  local.  Dalam  penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan    wawancara,  observasi,  dokumentasi,  serta  mengunakan teknik  validasi  dat  trigulasi  yaitu  menggunakan  model  reduksi  data,  penyajian  data  dan menarik  kesimpulan  dari  menggunakan  analisi  SWOT.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa dalam pemberdayaan masayrakat memberikan dampak yang sangat poisitif bagi masyarakat yang kurang mampu.
Kata Kunci: Kebijakan; Strategi; Usaha Kecil.

## Abstract
In  2005  the  Government  issued  PNPM  Mandiri  (National  Program  for  Independent  Rural Community Empowerment) to carry out community empowerment activities in disadvantaged rural areas. To implement the location of the activity program, a UPK (Activity Management Unit)  was  formed  which  is  one  of  the  actors  in  community  empowerment  at  the  sub-district level. PNPM Mandiri has 2 programs, namely physical programs and non-physical programs aimed at empowering the community. This study aims to determine the strategy for empowering Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  in  rural  communities  through  the  Activity Management  Unit  (UPK)  program  to  develop  the  local  economy.  In  this  study  using  a qualitative  research  approach.  Data  collection  techniques  using  interviews,  observation, documentation, and using data validation techniques trigulation, namely using data reduction models, presenting data and drawing conclusions from using SWOT analysis. The results of the study show that community empowerment has a very positive impact on the underprivileged. Keywords: Policy; Strategy; Small Business.

## PENDAHULUAN
Usaha kecil menengah (UKM) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia, selain sebagai  salah  satu  alternatif  lapangan  kerja baru.  Usaha  kecil  menengah  juga  berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997, di saat perusahaan-perusahaan besar mengalaini kesulitan dalam mengembangkan usaha. Saat ini usaha kecil menengah  telah  berkontribusi  besar  pada pendapatan  daerah  maupun  pendapatan negara Indonesia.
Menurut William Dun (1999)
kebijakan  adalah  aturan  tertulis  yang merupakan suatu keputusan formal organisasi,  yang  mempunyai  sifat  yang mengikat,  yang  mengatur  perilaku  dengan tujuan  untuk  dapat  menciptakan  tata  nilai baru  dalam  masyarakat.  Di  dalam  kamus politik  yang  ditulis  oleh  Marban  (2007)  di katakan bahwa kebijakan merupakan rangkaian  konsep  serta  asas  yang  menjadi garis  besar  dan  juga  dasar  rencana  dalam pelaksanaan  satu  pekerjaan  kepemimpinan dalam  pemerintahan  atau  juga  organisasi pemyataan cita-cita tujuan prinsip atau juga maksud  sebagai  garis  pedoman  dalam mencapai sasaran.
Menurut  David  (2006:  17)  strategi merupakan  alat  untuk  mencapai  tujuan jangka panjang. Strategi juga dapat diartikan sebagai tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat  atas  dan  sumber  daya  perusahaan dalam  jumlah  yang  besar.  Kuncoro  (2005  : 12) strategi merupakan penentuan kerangka kerja  dan  aktivitas  bisnis  perusahaan  dan memberikan pedoman untuk mengordinasikan aktivitas sehingga perusahaan dapat rnenyesuaikan dan
mempengaruhi  lingkungan  yang  selalu berubah.
Secara  umum,  pengertian  UMKM adalah  usaha  produktif  yang  dirniliki  dan dikelola  oleh  perorangan  atau  kelompok yang telali memenuhi kriteria sebagai usaha Mikro.  Menurut  UU  No  20  Tahun  2008, pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi  produktif  dengan  kriteria  yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
Usaha  kecil  menengah  merupakan salah  satu  bentuk  usaha  kecil  masyarakat yang  pendiriannya  berdasarkan  inisiatif seseorang,  sebagian  besar  masyarakat beranggapan  bahwa  usaha  kecil  menengah hanya  menguntungkan  pihak-pihak  tertentu saja.  Padahal  sebenamya  usaha  kecil menengah sangat berperan dalam mengurangi  tingkat  pengangguran  dan kemiskinan yang ada di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik  (BPS)  pada  tahun  2009,  Indonesia memiliki  Rp.51,3  juta  unit  UMKM.  Selain itu,  terdapat  97,1%  atau  sekitar  90,9  juta tenaga kerja di Indonesia yang bertanggung jawab  pada  sektor  UMKM.  Kontribusi UMKM  bagi  produk  domestik  bruto mencapai  Rp.2.609,4  triliun  atau  5  5,6%. UMKM  juga  menyumbang  devisa  Negara sebesar  Rp.  183,8  triliun  atau  20,2%. Selanjutnya,  UMKM  juga  turut  adil  bagi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar dua hingga  empat  persen  dan  nilai  investasinya signifikan  mencapai  Rp.6400,4  triliun  atau 52,9%.  Usaha  kecil  menengah  dapat menyerap  banyak  tenaga  kerja  Indonesia yang  masih  menganggur,  selain  itu  usaha kecil  menengah  telah  berkontribusi  besar pada  pendapatan  negara  Indonesia.  Usaha
kecil menengah juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah sumber- sumber. Dan survei yang dilakukan penulis menemukan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong dalam  menjalankan  usaha  adalah  kurang atau  minimnya  modal  usaha,  belum memaksimalkan  pemasaran  online,  tidak memiliki  mentor,  dan  tidak  memiliki  izin usaha  resmi  dan  pemerintah  setempat. Akibatnya, para pengusaha tidak menaikkan jumlah  produksi  usahanya  untuk  mencapai omset  Iebih  banyak.  Bertolak  dan  latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan mengangkat  judul  tentang  “Kebijakan  dan Strategi Pemerintah terhadap Pemberdayaan Usaha  Masyarakat  Kecil  di  Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong’’.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif dalam proses pengumpulan  data.  Menurut  Denzin  dan Lincoln  (2009),  kata  kualitatif  menyiratkan penekanan  pada  proses  dan  makna  yang tidak  dikaji  secara  ketat  atau  belum  diukur dan sisi kuantitas, jumlah serta pemahaman yang berdasarkan pada metodologi penyelidikan  suatu  fenomena  sosial  dan masalah manusia. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi atau sampel pada masyarakat pelaku usaha kecil di  Kelurahan  Malawele  Distrik  Aimas Kabupaten Sorong. Informan dalam penelitian  ini  adalah  masyarakat  atau penduduk  pelaku  usaha  kecil  di  wilayah Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten  Sorong.  Teknik  pengumpulan
data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen.  Adapun  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis kualitatif deskriptif..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  dan  Startegi    Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Usaha Masyarakat  di  Kelurahan  Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong
Pemberdayaan adalah sebuah proses dan  tujuan.  Sebagai  proses,  pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat  kekuasaan  atau  keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah  kemiskinan.  Sebagai  tujuan,  maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil  yang  ingin  dicapai  oleh  sebuah perubahan  sosial;  yaitu  masyarakat  yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai  pengetahuan  dan  kemampuan dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti  memiliki  kepercayaan  diri,  mampu menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata pencaharian,  berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial,  dan  mandiri  dalam  melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
Pemberdayaan  masyarakat  adalah perwujudan  dari  pengembangan  kapasitas masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan  sumberdaya  manusia  agar paham dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan  status  dan  peran  di  masyarakat. Perlunya  upaya  pemberdayaan  adalah berangkat  dari  kenyataan  masih  lemahnya posisi  sebagian  besar  masyarakat  dalam menuntut hak dan menjalankan kewajibannya  ditunjukkan  dengan  kurang aksesnya mereka terhadap beberapa fasilitas,  misalnya  informasi,  teknologi,
permodalan  usaha,  hukum,  dan  apalagi kemampuan  kontrol.  Berbagai  kelemahan akses  tersebut  diawali  dengan  rendahnya tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  oleh masyarakat.  Hal  serupa  dikemukakan  oleh Ibu  Agustina  Riante  Krenak,  S.  IP  selaku Kepala Kelurahan Malawele bahwa :
“……Memberdayakan  masyarakat  adalah pekerjaan  pemerintah  yang  paing  inti  dan utama  yang  harus  dilakukan,  apalagi  di bidang perekonomian.  Karena  suatu daerah dikatakan  berhasil  membangun  daerahnya apabila  masyarakatnya  terberdaya  baik dalam sisi pendidikan maupun ekonominya, dan  terberdayaanya  masyarakat  dilihat  dari tingkat kesejahteraannya”.
Kartasasmita  menjelaskan,  upaya memberdayakan  masyarakat  dapat  dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau  iklim  yang  memungkinkan  potensi masyarakat berkembang ( enabling ). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh  masyarakat  ( empowering ).  Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber  kemajuan  ekonomi  seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, prasarana  dan  sarana  dasar  baik  fisik,  serta ketersediaan  lembaga-lembaga  pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.
Beragam strategi yang terurai dalam kegiatan  Pemerintah  daerah  dilaksanakan untuk  memotivasi  masyarakat  menemukan potensi  diri  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  hidupnya.  Pengembangan kapasitas masyarakat (pemberdayaan masyarakat)  dapat  diupayakan  dengan berbagai  strategi  yang  disesuaikan  dengan kondisi  dan  berbagai  potensi  yang  ada  di masyarakat setempat. Hal serupa dikemukakan  Ibu  Agustina  Riante  Krenak,
S.IP  selaku  Kepala  Kelurahan  Malawele bahwa :
“………Dalam  meningkatkan  kapasitas masyarakat  di  bidang  ekonomi,  langkah paling  utama  yang  harus  dilakukan  adalah melihat  potensi  yang  dimiliki  daerah tersebut,  menganalisis  apa  yang  menjadi kendala  dan mencari  solusinya.  Pemerintah Kabupaten Sorong (PMD,PP,PA) sejauh ini sudah  melihat  langsung  ,menganalisis kendala-kendala  yang  telah  dihadapi  dan bekerjasama  dengan  Dinas  Koperasi  dan Rumah  Kreatif  Kab.  sorong  sebagai  solusi permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat selama ini”.
Pemerintah  daerah  melalui  Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong telah  mengupayakan  pemberdayaan  dalam mengembangkan  sumber  daya  manusia melalui bimbingan pendidikan dan pelatihan serta  penyuluhan  untuk  pelaku  ekonomi kreatif.
Pembentukan kelompok dimaksudkan untuk menggabungkan potensi ekonomi  dan  berbagai  sumber  daya masyarakat  yang  akan  lebih  memudahkan masyarakat  untuk  mengakses  berbagai fasilitas  untuk  pengembangan  kegiatan produktif masyarakat. Pembentukan kelompok juga ditujukan untuk meningkatkan “ bargaining  position ” dalam berbagai kepentingan misalnya untuk efisiensi  produksi  dan  meningkatkan  daya pemasaran produk.
Faktor  Pendorong  dan  Penghambat Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Masyarakat Kecil.
1. Faktor Pendorong
a) Pemerintah
Pemerintah  berkepentingan  untuk memberdayakan masyarakat industri
berbasis  ekonomi  kreatif  agar  semakin kreatif  dan  produktif.  Sebagai  pemegang kepentingan, pemerintah berfungsi melakukan regulasi, layanan dan koordinasi. Usaha Ekonomi Kreatif Masyarakat Industri Kab. Sorong mendapat dukungan penuh dari pemerintah,  dilihat  dari  usaha  Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang
bekerjasama  dengan  Dinas  Koperasi  dan Rumah Kreatif Kab. Sorong dalam memonitoring  potensi-potensi  lokal  desa yang  dapat  dikembangkan  menjadi  produk kreatif yang dapat diproduksi dan dikembangkan
untuk memajukan perekonomian desa.
b) Masyarakat Masyarakat  berkepentingan  untuk
berpartisipasi
dalam pemberdayaan masyarakat  industri  berbasis  ekonomi
kreatif, dan kepemilikan usaha. Masyarakat harus bisa bermitra, mengadaptasi, mengembangkan  usahanya  sendiri  dengan cara mengubah pola pikir mereka bahwa apa yang  dilakukannya  harus  ada  nilai  tambah dan berkualitas. Semangat dan respon positif dari  masyarakat.  Ini  terbukti  dengan keikutsertaan  dan  kehadiran  masyarakat, proses  pembuatan  produk  yang  tergolong sederhana  sehingga  mudah  diterima  oleh masyarkat.  selain  itu  kerjasama  dalam pemasaran  juga  menjadi  pendorong  proses pelaksanaan produksi yang membuat masyarakat tertarik.

## 2. Faktor Penghambat
a) Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa.  Semakin  tinggi  kualitas  sumber  daya manusia maka semakin mendorong kemajuan  suatu  desa.  Namun  dalam penelitian ini sumber daya manusia menjadi penghambat pemberdayaan masyarakat
industri  berbasis  ekonomi  kreatif.  Sumber daya manusia adalah hal yang paling utama yang harus di sentuh oleh pemerintah dalam terwujudnya  masyarakat  yang  terberdaya dan  sejahtera,  namun  dalam  hal  ini  sumber daya manusia atau masyarakat masih kurang yang berpikir  untuk  melangkah  lebih  maju, dikarenakan  pemikiran  yang  masih  takut untuk mencoba.

## b) Modal
Kekurangan modal ( lack of capital ), terutama  modal  finansial  untuk  pengadaan dan  pembiayaan  operasional  ekonomi kreatif.  Kekurangan  modal  finansial  akan menghambat  kegiatan  ekonomi  kreatif terutama untuk mewujudkan gagasan kedalam  bentuk  produk  ekonomi  kreatif yang riil.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  dan pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka peneliti menarik kesimpulan, bahwa :
a) Peranan  Pemerintah  Daerah  dalam Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi  kreatif  sektor  kuliner  ada  3 yaitu  Tatanan  regulasi,  pengarahan strategi,  dan  Pelatihan.  Pemberdayaan melalui  upaya  yang  ditempuh  oleh pemerintah  itu  sudah  terlaksana  dengan baik, dan dapat membantu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
b) Faktor  pendorong  pemerintah  dalam pemberdayaan  usaha  masyarakat  kecil adalah  Dukungan  Multipihak  baik  dari Pemerintah  (PMD,  Koperasi,  RKB), Semangat  dan  respon  positif  dari masyarakat yang terbukti dengan keikutsertaan dan kehadiran masyarakat, proses  pelatihan  yang  tergolong  mudah
sehingga mudah diterima oleh masyarkat.

## DAFTAR PUSTAKA
AR.  Mustopadidjaya  (2002),  Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi  dan  Evaluasi  Kinerja, Jakarta: LAN
Anthony, N. Robert, and Vijay GovindaraJari. Sistem  Pengendalian Manajemen. Edisi 1. Jakarta:
Penerbit Salemba Empat., 2000.
David, 2006. “strategi merupakan alat untuk
mencapai tujuanJ angka panjang”
Denzin,N.,  &  Lincoln,  Y,  Handbook  of Qualitative  Research,.  Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah.  Mada  University  Press. Fricilia dan Legowo. 2013
Hit, Ireland dan Hoskisson, “Strategy is an integrated  and  coordinated  set  of cominitments  and  actions  designed to  exploit  core  coinpetencies  and gain  a  competitive  advantage”,
Sampoma 2003: 03)
Johnson,  Scholes,  K.,  dan  Whittington,  R., 2008., Exploring
Corporate. Strategis.
Kuncoro, 2005. “Strategi Bagaimana Meraih

## Keunggulan Kompetitif’ (2005: 1-2)
Mintzberg, Henry, James B. Quin dan John Voyer. Strategy Process New Jersey:
Prentice Hall. 1995.
Mudrajad, Kuncoro. 2005. Strategi
Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Erlangga. Jakarta. ikatan
Akuntan Indonesia. 2007
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1995 tentang “Usaha Kecil”
Undang-UndangNomor  21  Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus.