## Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan
Pertambangan Di Indonesia
Helmi Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Email korespondensi: helmi@unja.ac.id

## ABSTRAK
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengehandaki sistem pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu.  Kenyataan,  sistem  pengawasan  perizinan  bidang  lingkungan  hidup berjalan  sendiri-sendiri  secara  sektoral.  Kondisi  umum  sistem  pengawasan perIzinan  bidang  lingkungan  hidup  ini  mengakibatkan  sulitnya  keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup yang sebenarnya merupakan asas penting dalam hukum  lingkungan  yang  terdapat  pada  UU-PPLH.  Dengan  kata  lain,  cita-cita keterpaduan  dalam  UU  PPLH,  tidak  dapat  dilaksanakan  terhadap  sistem pengawasan  perizinan  bidang  kehutanan  dan  pertambangan.  UU-PPLH sebagai tidak sepenuhnya bisa diterapkan pada sistem pengawasan perIzinan yang diatur oleh  UU  Kehutanan  dan  Pertambangan.  Selain  substansinya  banyak  tidak  sesuai juga  norma  hukum  pengawasan  perizinan  pada UU-PPLH tidak  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  UU  Kehutanan  dan  UU  Pertambangan.  Dalam  rangka pembentukan  sistem  pengawasan  perizinan  lingkungan  hidup  secara  terpadu, maka pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional dalam satu UU sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Kata kunci : Pengawasan, Perizinanan Bidang Lingkungan Hidup.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Konsep  pembangunan  berkelanjutan  dapat  dilihat  sebagai  bagian  dari  konsep pembangunan  secara umum yang berkembang sejak tahun 1970-an. Kemudian, konfrensi  PBB  di  Stockolhm  tahun  1972  untuk  pertama  kali  menjadikan pertimbagan lingkungan bagian konsep pembagunan. Pada saat ini pula prinsip- prinsip pelestarian lingkungan mendapat legalitas (hukum). Teori hukum sebagai sarana  pembangunan  dan  pembaharuan  masyarakat  dapat  dianggap  sebagai
gagasan  awal  perkembangan  pembangunan  berkelanjutan  (M.  Daud  Silalahi, 2003).
Dari  21  prinsip  Deklarasi  Stockolhm,  terdapat  dua  hal  mendasar  dari perkembangan hukum yang perlu dicermati, yaitu pertama perkembangan hukum bertalian dengan hak berdaulat ( sovereign right ) terhadap sumberdaya alam yang menimbulkan  masalah  hukum  yang  bersifat  lintas  batas  negara  (hukum internasional), kedua ,  keterkaitan  eksploitasi  sumberdaya  (sebagai  bagian  dari kegiatan  pembangunan)  dengan  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  sebagai tanggung jawab negara.
Moctar  Kusumaatmaja,  dalam  tulisannya,  yang  berjudul  “Fungsi  dan Perkembangan  Hukum  dalam  Pembangunan  Nasional”,  mengatakan  bahwa “hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai ( values ) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan hukum itu sendiri merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  ( the  living  law )  dalam  masyarakat,  yang sesuai pula atau merupakan percerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu” (Zulfa Aulia, 2018). Atas dasar pikiran ini, berarti suatu masyarakat yang  sedang  dalam  peralihan  dari  masyarakat  tertutup  ke  suatu  masyarakat terbuka, dinamis, dan modern nilai-nilai itupun sedang dalam perubahan pula.
Selanjutnya  Mochtar  mengatakan  bahwa  hukum  merupakan  alat  untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Sifat hukum pada dasarnya konservatif yakni  memelihara  dan  mempertahankan  yang  telah  tercapai.  Fungsi  hukum demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun. Dalam masyarakat demikian, maka hukum tidak hanya memelihara ketertiban,  namun  juga  membantu  proses  perubahan  masyarakat  itu  (Mochtar Kusumaatmadja,  1975).  Sifat  dan  fungsi  hukum  ini  kontra  produktif  ketika dihadapkan pada kondisi lingkungan akibat negatif pembangunan.
Tidak  dapat  dipungkiri,  pelaksanaan  pembangunan  selalu  menimbulkan dampak  baik  positif  maupun  dampak  negatif  bagi  lingkungan  hidup.  Terhadap dampak positif, tindakan yang harus dilakukan adalah mengembangkan dampak tersebut  untuk  mencapai  kesejahteraan  rakyat.  Sementara  terhadap  dampak negetif  harus  dilakukan  upaya-upaya  mencegah  dan  mengatasi.  Jika  tidak dilakukan  dengan  sungguh-sungguh  maka  krisis  lingkungan  semakin  tidak  bisa diatasi.
Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang sangat besar pada abad ini.  Tantangan  ini  terjadi  terutama  di  negara-negara  yang  membangun  (negara berkembang),  karena  adanya  berbagai  aktivitas  pembangunan  untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang sering pula membawa dampak terhadap  perubahan  lingkungan.  Aktivitas  pembangunan  yang  tidak  disertai

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
dengan  pengawasan  yang  baik  akan  mengakibatkan  “malapetaka”  kepada  umat manusia (Djanius Djamin, 2007).
Sifat lingkungan sebagai faktor menentukan dalam pembangunan, cenderung menurun, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Ini perlu mendapat perhatian dan penanganan  khusus,  mengingat  sumberdaya  alam  merupakan  faktor  produksi “mutlak” yang dibutuhkan dalam proses pembangunan dalam suatu negara. Sifat lingkungan sebagai faktor produksi di satu sisi dan pembangunan di sisi lainnya, apabila ditelaah lebih lanjut  seakan-akan mempunyai kepentingan yang bertolak belakang.  Pembangunan  di  satu  sisi  mempunyai  kepentingan  untuk  meningkat produksi nasional, yang mau tidak mau cenderung cenderung merusak lingkungan dengan mencemari alam melalui polusi akibat adanya proses produksi. Sementara di sisi lain, kualitas lingkungan perlu dijaga fungsinya.
Pada  banyak  kasus,  ternyata  dampak  negatif  pembangunan  terhadap lingkungan  tidak  dapat  dicegah.  Sehingga  menimbulkan  kerusakan  terhadap lingkungan hidup (Winsen Franco Rantung, 2021). Sementara, pembangunan tidak akan  bisa  berjalan  secara  berkesinambungan  apabila  lingkungan  mengalami penurunan  yang  pesat.  Perlu  ada  upaya  mengintegrasikan  antara  kepentingan ekonomi  dengan  kepentingan  menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan,  sehingga pembangunan  dapat  berkesinambungan.  Aktivitas  usaha  atau  kegiatan  yang bidang lingkungan hidup dilakukan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Untuk  melakukan  suatu  kegiatan  atau  usaha  yang  berdampak  besar  dan penting  terhadap  lingkungan,  seseorang  atau  badan  hukum  wajib  memperoleh Izin. Pasal 36 UU-PPLH:
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
(2) Izin  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diterbitkan berdasarkan  keputusan  kelayakan  lingkungan  hidup  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
(3) Izin  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib mencantumkan  persyaratan  yang  dimuat  dalam  keputusan  kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Ketentuan  di  atas,  selain  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  (AMDAL), lebih pokok lagi mewajibkan adanya izin setiap usaha dan/atau  kegiatan bidang lingkungan  hidup  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Izin  usaha dan/atau  kegiatan  ditetapkan  dalam  bentuk  keputusan  tata  usaha  negara. Penerbitan  izin  dilakukan  setelah  melalui  mekanisme  tertentu  dan  memenuhi
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
persyaratan. Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan. Setelah memperoleh kekuatan hukum, jika permohonan diterima seketika itu juga keputusan izin dapat dilaksanakan.
Dalam  pelaksanaannya,  tidak  jarang  izin-izin  bidang  lingkungan  hidup menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  hidup  itu  sendiri.  Izin-Izin bidang  kehutanan  dan  pertambangan  merupakan  bidang-bidang  yang  paling berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Mengapa demikian? Pertama, izin usaha bidang kehutanan dan pertambangan di Indonesia didomisasi  oleh  perusahaan  besar  dan  menghabiskan  ratusan  ribu  hektar  lahan. Aktifitas  pertambangan  seringkali  mengabaikan  tanggungjawab  melakukan reklamasi,  sementara  aktifitas  bidang  kehutanan  mengabaikan  keberlanjutan ekosistem hutan. Kedua, munculnya ego sektoral masing-masing bidang, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Izin.
UU  No.  32  Tahun  2009  sebagai  pengganti  UU  No.  23  Tahun  1997  tentang memuat ketentuan dasar saja mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Penjelasan Umum UU-PPLH menyatakan:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya  suatu  sistem  yang  terpadu  berupa  suatu  kebijakan nasional  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Perbedaan  mendasar  antara  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UndangUndang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip- prinsip  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  didasarkan pada  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  karena  dalam  setiap  proses perumusan  dan  penerapan  instrumen  pencegahan  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan  pengintegrasian  aspek  transparansi,  partisipasi,  akuntabilitas, dan keadilan.
Sejalan  dengan  hal  di  atas,  M.  Daud  Silalahi    menyatakan; pertama ,  UU  ini menjadi dasar bagi peraturan pelaksanaannya baik tingkat pusat maupun di daerah dari semua aspek lingkungan; kedua, landasan  untuk menilai dan menyesuaikan semua peratuan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku  seperti antara lain peruaturan perundang- undangan  di  bidang  pengairan,  pertambangan  dan  energi,  kehutanan, perlindungan dan pengawetan/pelestarian alam, industri, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah (M. Daud Silalahi, 2001).

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Kemudian,  Pasal  1  angka  1  UU- PPLH,  “Lingkungan  hidup  adalah  kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain ”. Jelas bahwa, aktivitas  bidang  kehutanan,  perkebunan  dan  pertambangan  merupakan  bagian dari dan harus mengacu pada UU-PPLH.
Berdasarkan ketentuan umum dan penjelasan serta pendapat M. Daud Silalahi di  atas,  UU- PPLH  merupakan  ketentuan  “pokok”  bagi  bidang -bidang  lingkungan hidup yang lain. Konsekwensinya, semua peraturan perundang-undangan bidang lingkungan  hidup  harus  tunduk  dan  tidak  bertentangan  dengan  UU-PPLH. Termasuk sistem pengawasan terhadap perizinan bidang lingkungan hidup.
Dengan  kata  lain,  UU-PPLH  merupakan  hukum  lingkungan  yang  berupa menjadi  pedoman  bagi  peraturan  perundang-undangan  lain  bidang  lingkungan hidup. UU ini memuat norma hukum lingkungan hidup, semua ketentuan segi-segi lingkungan hidup yang kini berlaku hanya dapat berlaku sesuai dan berdasarkan sistem dan penilaian undang-undang ini (Helmi, dkk, 2021).
Kenyataan,  sistem  pengawasan  perizinan  bidang  kehutanan  dan pertambangan  tidak  dilakukan  secara  terpadu  dengan  UU-PPLH.  Pengawasan perizinan bidang kehutanan dilakukan sendiri oleh Menteri Kehutanan, demikian juga dengan perIzinan bidang pertambangan yang dilakukan oleh Menteri Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  (dulu  Menteri  Pertambangan).  Di  lain  pihak,  Menteri Lingkungan  Hidup  memiliki  kewenangan  pengawasan  terhadap  usaha  dan/atau kegiatan  bidang  lingkungan  hidup.  Dokumen  AMDAL  dan  mekanisme  audit lingkungan  yang  seharusnya  dijadikan  sebagai  instrumen  pengawasan  (Juvisher Vigoh Rivaldo Sarajar, dkk, 2020), ternyata tidak berfungsi dan tidak dilaksanakan.
Pasal  71 UU-PPLH menyatakan:
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib  melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan  penanggung  jawab usaha  dan/atau  kegiatan  atas  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  dapat  mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3) Dalam  melaksanakan  pengawasan,  Menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Walaupun  Menteri  dapat  menetapkan  pejabat  yang  berwenang  melakukan pengawasan, dan dapat menyerahkan wewenang pengawasan kepada Pemerintah Daerah,  namun  pengawasan  tidak  mudah  dilaksanakan. Pertama ,  persoalan kewenangan terutama untuk bidang pertambangan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 26 bukan  lagi  kewenangan  daerah,  artinya  pengawasanpun  tidak  bisa sepenuhnya dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kedua, sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya,  pengawasan  masing-masing bidang dilakukan sendiri oleh pejabat pengawas masing-masing bidang termasuk bidang kehutanan 27 dan pertambangan 28 .
Kondisi  sistem  pengawasan  perizinan  bidang  lingkungan  hidup  di  atas, mengakibatkan  sulitnya  keterpaduan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Sementara keterpaduan merupakan asas penting hukum lingkungan dalam UU-PPLH. Dengan kata  lain,  cita-cita  UU-PPLH  sebagai  UU  pokok,  tidak  dapat  dilaksanakan  (Dani Amran Hakim, 2015) terhadap sistem pengawasan perizinan bidang kehutanan dan pertambangan  jika  masing-masing  sektor  memiliki  sistem  perizinan  berusaha sendiri, walaupun saat ini terdapat sistem perizinan online. Namun pengurusan hal- hal  teknis  tetap  harus  pada  masing-masing  instansi  mulai  dari  pusat  sampai  ke daerah.
Apabila uraian di atas dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, memunculkan  persoalan  yakni  pembangunan  berkelanjutan  sulit  dilaksanakan. Bahkan  jika  dikaitkan  dengan  Konsep  Mochtar  Kusumaatmaja  mengenai  hukum dan pembangunan, ternyata UU-PPLH bisa dikatakan sudah tidak bisa sepenuhnya berlaku  sebagai  hukum  bagi  bidang  lingkungan  hidup  lain.  Konsep  UU-PPLH sebagai  UU  pokok  semakin  menarik  pula  ketika  dihadapkan  pada  asas  hukum, bahwa hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum.
Oleh karenanya menarik dikaji mengenai status UUP-PLH sebagai UU pokok, dan  upaya  pembentukan  sistem  hukum  lingkungan  nasional  dikaitkan  dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan uraian di atas, berikut pertanyaan yang dibahas dalam penelitian ini:
26 Lihat lampiran “CC” halaman 122.
27 Pada  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  terdapat  Inspektorat  Jenderal  yang  bertugas melakukan pengawasan intern di lingkungan kementerian diantara fungsinya elaksanaan pengawasan intern  di  lingkungan  Kementarian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  terhadap  kinerja dan  keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
28 Sama  seperti  Kementerian  LHK,  pada  Kementerian  ESDM  terdapat  Inspektorat  Jenderal  yang  tugasnya melakukan  pengawasan  internal  Inspektorat  Jenderal  mempunyai  tugas  menyelenggarakan pengawasan  intern  di  lingkungan  Kementerian.  Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud, Inspektorat  Jenderal  menyelenggarakan  fungsi  diantaranya  pelaksanaan  pengawasan  intern  di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
1. Apakah  UU-PPLH  merupakan  instrument  keterpaduan  dalam  sistem pengawasan perizinan bidang lingkungan hidup khususnya bidang kehutanan dan pertambangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah seharusnya sistem pengawasan perIzinan bidang lingkungan hidup dalam rangka  pembentukan sistem hukum lingkungan nasional?

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni menelaah fakta- fakta  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan,  dokumen  resmi,  hasil penelitian  terkait  UU-PPLH.    Karena,  fakta-fakta  hukum  tentang  pengawasan perizinan  bidang  lingkungan  hidup  cukup  banyak,    data  yang  diperoleh  akan diinventarisasi secara teliti, kemudian dilakukan sistematisasi berdasarkan kategori norma  hukum  untuk  memperoleh  keterkaitan  satu  sama  lain  baik  secara  vertical maupun  horizontal.  Selanjutnya,  hasil  sistematisasi  akan  dilakukan  analisis mendalam  (interpretasi).  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni konseptual dan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

## UU-PPLH Sebagai Instrumen Pengawasan
Sebagaimana  dikemukakan,  penjelasan  umum  UU  No.  32  Tahun  2009, menghendaki  UU-PPLH  sebagai  kentuan  pokok  mengenai  hukum  lingkungan hidup. Penjelasan umum tersebut mengandung beberapa makna hukum. Pertama , UU-PPLH  merupakan  norma  hukum  lingkungan  berarti  mencakup  semua  segi lingkungan hidup, termasuk kehutanan dan pertambangan. Seluruh norma-norma hukum  bidang  kehutanan  dan  pertambangan  harus  mengacu  pada  UU-PPLH. Kedua ,  kata- kata  “akan  menjadi  landasan”  pada  penjelasan  tersebut  semakin menegaskan  status  UU-P PLH  merupakan  “pondasi”  bagi  pembinaan  hukum lingkungan  melalui  peraturan  perundang-undangan  lingkungan  nasional  (Helmi, 2012).
Siti  Sundari  Rangkuti  menyatakan,  “peraturan  perundang -undangan lingkungan  yang  dipersiapkan  penyusunannya  guna  menunjang  UULH-UUPLH sebagai  wadah  untuk  menuangkan  kebijaksanaan  lingkungan  diharapkan merupakan salah satu jalan keluar bagi masalah li ngkungan” (Siti Sundari Rangkuti, 2005). Untuk tujuan tersebut hukum sebagai sarana pembangunan dan rekayasa sosial dengan peranannya sebagi agent of change merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Pembentukan  UUPLH  yang  mengatur  pengelolaan  lingkungan  memang ditujukan untuk keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Hukum Lingkungan  nasional.  Tentu  saja  keterpaduan  tersebut  juga  mengenai  sistem pengawasan  perIzinan  bidang  lingkungan.  Termasuk,  sistem  pengawasan perIzinan bidang kehutanan dan pertambangan harus mengacu dan tunduk pada UUPLH.
Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  pengawasan perizinan  bidang  kehutanan  dilakukan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan masyarakat  (Pasal  62).  Pasal  65  UU  ini  mengamanatkan  pengaturan  lebih  lanjut tentang  pengawasan  bidang  kehutanan  dilakukan  melalui  Peraturan  Pemerintah (PP). Namun sampai saat ini PP dimaksud belum terbentuk. PP yang dapat dijadikan sandaran pengawasan bidang kehutanan adalah PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
Pengawasan  bidang  kehutanan  pada  PP  No.  6  Tahun  2007  menggunakan istilah  pembinaan  dan  pengendalian.  Menteri,  Gubernur,  Bupati/Walikota melakukan  pembinaan  dan  pengendalian  terhadap  pelaksanaan  tata  hutan  dan penyusunan  rencana  pengelolaan  hutan,  serta  pemanfaatan  hutan  yang dilaksanakan  oleh  kepala  KPH,  pemanfaat  hutan  dan/atau  pengolah  hasil  hutan sebagaimana Pasal 123 ayat (3).
Jika ditilik ke belakang, sistem pengawasan perizinan bidang pertambangan berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  1967  dipusatkan  kepada  Menteri  Pertambangan (Pasal 29):
(1) Tata  Usaha,  pengawasan  pekerjaan  usaha  pertambangan  dan pengawasan hasil pertambangan dipusatkan kepada Menteri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
(2) Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terutama meliputi keselamatan  kerja,  pengawasan  produksi  dan  kegiatan  lainnya  dalam pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.
Ketentuan pengawasan di atas, juga tidak sesuai dengan sistem pengawasan perIzinan  sebagaimana  dalam  UU-PPLH.  Ketidaksesuaian  ini  dapat  dimengerti ketika UU-PPLH belum terbentuk. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pada PP ini ditentukan, “ Menteri  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan usaha  pertambangan  umum  yang  dilaksanakan  oleh  Gubernur,  Bupati/Walikota sesuai  kewenangannya  (Perubahan  Pas al  64  ayat  1)”.  Selain  itu  Menteri  dapat melimpahkan  kewenangan  pengawasan  usaha  pertambangan  kepada  Gubenur selaku wakil pemerintah pusat di daerah (Perubahan Pasal 64 ayat 4).

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Pengawasan perizinan bidang kehutanan dan pertambangan di atas, ternyata tidak sesuai dengan UU-PPLH yang menghendaki pengawasan perizinan dilakukan oleh  Menteri  Lingkungan  Hidup.  Walaupun  demikian,  tidak  serta  merta  bisa dikatakan pengawasan pada UU Kehutanan dan UU Pertambangan bertentangan dengan UU-PPLH.
Secara  teoritis  menuru t    Hans  Kelsen,  “hukum  itu  merupakan  norma -norma yang  valid.    Norma  dasar  suatu  tatanan  hukum  adalah  peraturan  tertinggi  yang dipostulasikan yang menetapkan pembuatan dan penghapusan  norma-norma dari tatanan  hukum.  Norma  dasar  dari  suatu  tatanan  hukum  positif  tidak  lain  adalah peraturan  fundamental  tentang  pembuatan  berbagai  norma  dari  tatanan  hukum positif itu” (Hans Kelsen, 1971).
Norma  dasar  menurut  Kelsen  adalah  “sumber  hukum,  artinya  menentukan validitas dan efektivitas hukum, seperti UU. Kelsen juga mengatakan, setiap norma hukum adalah sumber dari norma hukum lain yang pembentukannya diatur oleh norma hukum tersebut dalam menentukan prosedur dan isi dari norma yang akan dibentuk.  Setiap  norma  hukum  “yang  lebih  tinggi”  adalah  “sumber”  dari  norma hukum yang lebih rendah.  Konsekwensi dari semua ini, bahwa peraturan yang lebih rendah  harus  didasarkan  pada  peraturan  yang  lebih  tinggi,  sampai  pada  norma dasar  (fundamental).  Sebagaimana  lebih  lanjut  dikatakan  oleh  Kelsen, pembentukan norma hukum biasanya merupakan penerapan norma hukum yang lebih tinggi, yang mengatur pembentukannya, dan penerapan norma hukum yang lebih tinggi biasanya merupakan pembentukan norma hukum yang lebih rendah yang ditentukan oleh norma hukum yang lebih tinggi tersebut” (Hans Kelse n, 1971). Di  Indonesia  terdapat  beberapa  UU  yang  mengatur  tentang  ketentuan- ketentuan pokok. UU No. 6 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU No. No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, seperti halnya UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 5 Tahun 1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kehutanan,  UU  No.  4  Tahun  1982 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Sementara UU  No.  23  Tahun  1997  walaupun  judulnya  tidak  menyebut  “ketentuan pokok”, namun  materi  muatan  dan  penjelasan  menegaskan  bahwa  UU  ini  merupakan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Demikian juga UU No. 32 Tahun 2009  yang  menghendaki  keterpaduan  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
Lantas,  apakah  norma  UU-PPLH  lebih  tinggi  dari  UU  Kehutanan  dan  UU Pertambangan? Apabila pendapat Hans Kelsen di atas direflesikan pada UU No. 32 Tahun  2009  terhadap  UU  No.  41  Tahun  1999  dan  UU  No.  11  Tahun  1967, bermakna.  Makna Pertama ,  dari  sisi  substansi,  UU  Kehutanan  dan  UU Pertambangan sebenarnya termasuk segi-segi lingkungan hidup yang diatur oleh

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
UU-PPLH, karena ruang lingkup UU-PPLH meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak  berdaulat,  dan  yurisdiksinya  (Pasal  2).  Sementara,  Lingkungan  hidup  adalah kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup, termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi  kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 angka 1).
Ruang lingkup pengawasan dalam UU-PPLH terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan  di  bidang  lingkungan  hidup.  Penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan  dalam  hal  ini  adalah  orang  atau  badan  hukum  yang  mendapat  dan melaksanakan  Izin  bidang  lingkungan  hidup.  Jika  penataan  diartikan  sebagai pengelolaan,  maka  ruang  lingkup  pengawasan  yang  dimaksudkan  berkaitan dengan  managemen  (administratif)  pemilik  izin  usaha  dan/atau  kegiatan. Pengawasan dipokuskan pada izin melakukan usaha/dan kegiatan sebagai upaya preventif pengendalian dampak lingkungan hidup, sebagaimana dinyatakan pada penjelasan  umum  UU-PPLH.  Selain  itu,  dalam  rangka  pengendalian  dampak lingkungan hidup juga dilakukan pengawasan yang bersifat represif yakni tindakan- tindakan penerapan sanksi administratif dan pidana bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar UU-PPLH.
Secara  substansi  UU-PPLH  dibutuhkan  untuk  keterpaduan  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  sebenarnya  tidak  bisa  dilakukan  secara  sektoral. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang lintas wilayah, lintas sektor. Oleh karenanya  dibutuhkan  pengawasan  terpadu  untuk  melaksanakan  pembangunan berkelanjutan  dalam  rangka  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.
Norma dalam suatu UU sudah merupakan norma hukum yang lebih konkrit dan terinci, serta dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Susbtansi sebuah UU dapat saja memuat ketentuan yang bersifat menyeluruh. Dari sisi pembentukan perundang-undangan  hal  ini  dimungkinkan  berdasarkan  UU  No.  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Namun  demikian,  dalam pembentukan suatu UU harus dilakukan secara hati-hati.
Makna Kedua , dari  sisi  tata  urutan,  baik  UU-PPLH,  UU  Kehutanan  dan  UU Pertambangan  mempunyai  kedudukan  yang  sama  sebagai  undang-undang  di bawah  UUD  1945.  Undang-undang  dibentuk  oleh  DPR  bersama-sama  Presiden. Walaupun  materi  muatan  suatu  UU  dapat  dapat  berasal  dari  UU,  namun  tata urutannya tetap sama. Dalam hal ini kedudukan UU-PPLH, UU Kehutanan dan UU Pertambangan satu sama lain tidak lebih rendah atau lebih tinggi.
Sebagaimana  dikatakan  oleh  Maria  Farida  Indrati  S.,  “apabila  dilihat ketentuan-ketentuan  dalam  UUD  1945,  dapat  diketahui  bahwa  dalam  sistem perundang-undangan di negara Republik Indonesia tidak dikenal istilah Undang- Undang Pokok, dalam arti Undang- Undang yang merupakan “induk” dari Undang - Undang  yang  lain,  adanya  undang-undang  pokok  atau  undang-undang  tentang pokok- pokok....,  sebenarnya  tidak  tepat”  ( Maria  Farida  Indrati  S,  2007).  Negera Indonesia sesuai dengan UUD 1945, secara formil tidak mengenal berbagai jenis UU, yang ada satu jenis undang-undang, yaitu yang dibentuk atas dasar Pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal 20 UUD 1945. Karena itu, baik UU biasa atau UU Pokok maupun UU  tentang  pokok-pokok  kedudukannya  setingkat.  Undang-undang  yang  satu tidak lebih tinggi dari undang-undang yang lain.
Namun  demikian,  jika  dicermati  secara  substansi,  materi  muatan  UU-PPLH lebih  luas  atau  mencakup  seluruh  sektor  seperti  kehutanan  dan  pertambangan yang termasuk dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkup lingkungan hidup.  Sekaligus  UU  ini  menghendaki  agar  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dilakukan  secara  terpadu.  Dimaknai  bahwa  UU-PPLH  yang menjadi payung norma seluruh materi muatan UU Sektoral di Indonesia. Termasuk dalam hal ini sistem pengawasan perizinan bidang lingkungan hidup.
Secara substansi, pengaturan pengawasan  perizinan lingkungan dalam satu undang-undang  sangat  dibutuhkan  untuk  keterpaduan  pembangunan berkelanjutan.  Sehingga  pembangunan  aspek  lingkungan  hidup,  ekonomi  dan sosial berlangsung serasi dan seimbang. Terlebih lagi kebutuhan pembinaan satu kesatuan hukum lingkungan nasional di Indonesia.
Namun kendalanya dari segi hirarki dan daya laku, UU-PPLH tidak lebih tinggi dari UU Kehutanan dan Pertambangan, demikian juga sebaliknya. Sehingga, tidak bisa dikatakan bertentangan, jika pengawasan perizinan pada UU Kehutanan dan UU Pertambangan tidak sejalan dengan UU-PPLH. Norma-norma pengawasan pada UU Kehutanan dan Pertambangan tetap berlaku walaupun UU-PPLH menentukan lain.  Mengacu  pada  Hans  Kelsen,  berarti  norma-norma  pada  Undang-undang Kehutanan dan Pertambangan tetap valid walaupun tidak sejalan dengan UU-PPLH.

## Sistem Pengawasan Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup
UU-PPLH  sekarang  tidak  bisa  sepenuhnya  berlaku  sebagai  suatu  sistem  yang mencakup  pengawasan  perizinan  bidang  kehutanan  dan  pertambangan.  Oleh karena  itu  dibutuhkan  satu  sistem  hukum  lingkungan  nasional  yang  mengatur keterpaduan pengawasan perizinan bidang kehutanan.
Selayaknya dari sisi susbtansi, hukum lingkungan hidup nasional dalam UU- PPLH mengatur secara lengkap dan tegas mengenai bidang-bidang pengelolaan lingkungan  hidup.  Termasuk  sistem  pengawasan  perizinan  bidang  lingkungan
hidup.  UU-PPLH  perlu  mengakomodir  semua  bidang  pengelolaan  lingkungan, sehingga  mampu  menjadi  norma  bagi  peraturan-peraturan  pelaksana  bidang lingkungan  hidup  lainnya.  Lebih  penting  lagi,  UU-PPLH  benar-benar  berfungsi sebagai  alat  pembaruan  di  masyarakat  untuk  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan.  Untuk  itu  dibutuhkan  pembentukan  sistem  hukum  lingkungan nasional. Namun, hal ini tentu tidak mudah dilakukan.
Pembentukan  hukum  dalam  suatu  sistem  hukum  sangat  ditentukan  oleh konsep  hukum  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat  hukum,  juga  oleh  kualitas pembentuknya.  Secara  prinsip,  komponen  pembentukan  hukum,  hakikatnya meliputi  sumber  daya  pembentuknya,  organisasi  pembentuk,  proses pembentukan, dan bentuk hukumnya (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003).
Masalah  kelembagaan  meliputi  antara  lain  masalah  penetapan  atau penegasan  peran  dan  fungsi  lembaga-lembaga  pembentuknya,  batas-batas lingkup peran dan fungsinya, serta tanggung jawab terhadap peran dan fungsinya. Sedangkan  masalah  pembentuknya  meliputi  antara  lain,  kualitas  pendidikan, kualitas  pemahamannya  terhadap  konsep  hukum  dan  kemampuannya menjabarkan konsep itu.
Pembentukan  Hukum  Lingkungan  Nasional  merupakan  bagian  dari pembangunan hukum nasional. Bahkan lebih mendalam lagi dikatakan Lili Rasjidi, kini  pembangunan  hukum  telah  menjadi  bagian  dari  keutuhan  Sistem Pembangunan Nasional. Untuk dapat membangun hukum secara tepat, diperlukan desain pembangunan yang tepat pula (Lili Rasjidi, 2009).
Menurut  Siti  Sundari  Rangkuti,  pengkajian  mengenai  berbagai  konsep  di bidang Hukum Lingkungan serta pembahasan yang meluas dan mendalam perlu sedini mungkin untuk:
a. Mengetahui dan menemukan kemungkinan sampai seberapa jauh hubungan dan  kesamaan  dalam  sistem  Hukum  Lingkungan  bagi  pemanfaatan  dan penerapannya  lebih  lanjut  ke  dalam  pembinaan  Hukum  Lingkungan Indonesia.
b. Menghindari kemungkinan terdapatnya kontradiksi dalam berpikir mengenai berbagai  konsep  sistem  pengaturan  lingkungan  akibat  diutamakannya kepentingan sektoral.
c. Mengetahui  apakah  konsep  dan  pemikiran  yang  dikemukakan  telah mencakup kepentingan semua aspek dan sektor dari segi keterpaduan, agar dapat ditemukan konsep dasar bagi pembinaan Hukum Lingkungan nasional.
d. Memahami  keterkaitan  antara  berbagai  saluran  administrasi  pengelolaan lingkungan  guna  penyempurnaan  dan  penyesuaian  dengan  sistem  hukum dan  penuangan  kebijaksanaan  dalam  peraturan  perundang-undangan

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
lingkungan  yang  berlaku,  sehingga  terdapat  efektivitas  dan  keberhasilan dalam penegakan hukumnya.
e. Memperhatikan pengaruh regional dan sektoral di dalam pengembangan dan penerapan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  lingkungan  untuk penyempurnaan sistem peraturan masa mendatang ( future legislation ) (Maria Farida Indrati S, 2007).
Pembentukan  sistem  hukum  lingkungan  nasional  harus  didasarkan  pada norma hukum yang berlaku di Indonesia yakni Pancasila yang merupakan norma fundamental Negara yang merupakan norma hukum tertinggi, dan UUD 1945.
Sejalan dengan Sila Kelima Pancasila, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, “Bumi dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Pasal  inilah  harus menjadi landasan konstitusional pembentukan sistem Hukum Lingkungan Nasional Indonesia.
Dikaitkan  dengan  aspek-aspek  lingkungan  hidup,  pembangunan berkelanjutan  merupakan  arah  bagi  pembangunan  sistem  hukum  lingkungan Indonesia.  Oleh  karenanya,  pembentukan  sistem  Hukum  Lingkungan  Nasional dilakukan  berdasarkan  proses  pengkajian  menyeluruh  terhadap  aspek-aspek lingkungan  hidup  yang  berorientasi  pada  pembangunan  berkelanjutan.  Aspek- aspek  lingkungan  hidup  tersebut  meliputi  seluruh  ruang  yang  berada  dalam wilayah Indonesia dan keterpaduan dengan aspek sosial dan ekonomi.
Sistem Hukum Lingkungan Nasional yang akan dibentuk, diatur dalam suatu undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup mencakup semua aspek lingkungan hidup yakni bidang kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, perairan, tata ruang, sistem perizinan, sanksi, hukum acara penyelesaian sengketa lingkungan  hidup,  termasuk  sistem  pengawasan  perIzinan  bidang  lingkungan hidup. Langkah utama yang harus dilakukan adalah pengkajian secara mendalam mengenai aspek-aspek yang menjadi ruang lingkup UU tersebut.
Karena begitu luas ruang lingkup dan materi muatannya, maka bentuk hukum sistem  Hukum  Lingkungan  Nasional  perlu  disesuaikan  teknis  pembentukan undang-undang sebagaimana diatur UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara teknis, sistimatika UU tersebut terdiri dari Buku  I,  II,  III  dan  seterusnya  sesuai  dengan  kebutuhan,  kemudian  berturut  Bab, Paragraf, dan Bagian.
Pengaturan  satu  sistem  Hukum  Lingkungan  Nasional  dalam  suatu  UU  yang mencakup  semua  aspek  lingkungan  hidup,  selain  menghindari  pengaturan sektoral, juga untuk mengatasi persoalan keberlakuan norma. Diharapkan dengan diatur  dalam  satu  UU  sebagai  satu  kesatuan,  maka  norma-norma  kehutanan,

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
pertambangan  dan  aspek-aspek  lingkungan  hidup  lain  juga  merupakan  satu kesatuan pengaturan.
Selanjutnya,  pengaturan  pelaksanaan  setiap  aspek  tersebut  diperintahkan untuk diatur pada Pemerintah-pemerintah atau Peraturan Daerah. Sehingga norma- norma  pelaksanaan  tersebut  tunduk  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  UU- PPLH tersebut.
Pengaturan seperti di atas, harus sejalan dengan ruang lingkup, kewenangan dan mekanisme pengawasan perizinan usaha kegiatan bidang lingkungan hidup. Sehingga  tidak  muncul  persoalan,  pengawasan  bidang  kehutanan  atau pertambangan tidak sejalan dengan UU lingkungan hidup.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Status UU-PPLH tidak sepenuhnya bisa diterapkan pada sistem pengawasan perizinan  yang  diatur  oleh  UU  Kehutanan  dan  Pertambangan.  Selain substansinya banyak tidak sesuai juga norma hukum pengawasan perIzinan pada UU-PPLH tidak lebih tinggi dibandingkan dengan UU Kehutanan dan UU Pertambangan.
2. Dalam rangka pembentukan sistem pengawasan perIzinan lingkungan hidup secara terpadu, maka pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional dalam satu UU sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## Saran-saran
1. Pengaturan  lingkungan  hidup  di  Indonesia  seharus  ditegaskan  mencakup seluruh  sektor  seperti  kehutanan  dan  pertambangan,  termasuk  sistem perizinannya. Oleh karena itu diperlukan satu pengaturan dalam bentuk UU yang mencakup seluruh sektor di Indonesia.
2. Sistem  pengawasan  perizinan  bidang  lingkungan  hidup  di  Indonesia  perlu dilakukan secara terpadu oleh suatu Lembaga, dalam hal ini berada pada satu Kementerian  yang  lingkup  kewenangannya  mencakup  seluruh  sektor lingkungan hidup. Oleh karena itu, di samping perlu penataan bentik regulasi juga  diperlukan  penataan  kelembagaan,  agar  sistem  perizinan  lingkungan hidup di Indonesia mencerminkan keterpaduan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dani  Amran  Hakim.  (2015).  Politik  Hukum  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 2, April-Juni.
Djanius  Djamin.  (2007).  Pengawasan  dan  pelaksanaan  Undang-Undang Lingkungan Hidup Suatu Analisis Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Hans  Kelsen.  (2006).    Teori  Umum  tentang  Hukum  dan  Negara,  Nusamedia  dan Nuansa, Bandung, 2006, terjemahan dari Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russel and Russel, New York, 1971.
Helmi. (2012)  Hukum Perizinan  Lingkungan Hidup, Sinar grafika,  edisi ke-1 Sinar Grafika, Jakarta.
Helmi, Fitria, Retno Kusniati. (2021). Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi  Bidang  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia,  Jurnal  Masalah-Masalah Hukum, 50,.1, Januari.
Juvisher Vigoh Rivaldo Sarajar, Tommy M. R. Kumampung, Marthin L. Lambonan. (2020). Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lex Et Societatis, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des.
Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. (2003). Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung.
............  (2008).  Pembangunan  Sistem  Hukum  Dalam  Rangka  Pembinaan  Hukum Nasional  dalam  “Butir -butir  Pemikiran  Hukum  memperingati  70  Tahun  Prof. Dr.  B.  Arief  Sidharta,  S.H.”  yang  disunting  oleh  Sri  Rahayu  Oktoberina  dan Niken Savitri, Reflika Aditama, Bandung.
Maria Farida Indrati S. (2007). Ilmu Perundang-undangan: Jenis Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1, Indrati S., Kanisius, Yogyakarta.
Mochtar  Kusumaatmadja.  (1975).  Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam Pembangunan Nasional.
............  (2006).  Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan,  Kumpulan  Karya Tulis, Alumni, Bandung.
M.  Daud  Silalahi.  (2001).  Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung.
............  (2003).  Pembangunan  Berkelanjutan  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam  Berbasis  Pembangunan  Sosial  dan  Ekonomi,  Makalah,  Seminar Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII  tema  Penegakan  Hukum  Dalam  Era Pembangunan  Berkelanjutan,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli.
Siti Sundari Rangkuti. (2005). Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, Edisi ketiga.
Winsen  Franco  Rantung,  Nontje  Rimbing,  Meiske  T.  Sondakhhal.  (2021). Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lex Administratum, Vol. IX/No. 8/Okt-Des.
Zulfa  Aulia,  (2018).  Hukum  Pembangunan  dari  Mochtar  Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2.