Journal of Natural Resources and Environmental Management 9 (2): 327-336. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.327-336 E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Analysis the role of cooperative  in community forest management in Kebumen
Elok Budiningsih a , Hardjanto b , Yulius Hero b a Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680
b Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680
Article Info: Received: 29 - 06 - 2019 Accepted: 16 - 08 - 2019
Keywords: a role of cooperative, community forest, sustainability

## Corresponding Author:
Elok Budiningsih Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor Email: elok.budinngsih@yahoo.co.id
Abstract : The  farmers  of  comunity  forestry  tend  to  get  losses  in  timber marketing because of the need for cutting and price information that not run well.  Economic  institutions  are  required  to  provide  services  within  the community  timber  business  and  provide  information  needed  by  farmers. Cooperative becomes one of the appropriate alternatives in accordance with the institution at the site  level  in community forest development. One of the farmer  organizations  that  manages  the  human  resources  in  the  form  of cooperatives  is  a  Taman  Wijaya  Rasa  Cooperative  (Kostajasa)  located  in Kebumen. This  study  aims  to  analyze  the  role  of  Kostajasa  in  community forest  management  in  production  and  marketing  subsystem.  The  analysis used  descriptive  analysis  is  based  on  measuring  the  role  of  Kostajasa  in production  subsystem  and  marketing  subsystem  which  is  done  using  Likert scale.  Kostajasa  has  played  a  good  role in  both  subsystems.  In  the production subsystem, there are still less roles in the determination of timber products  to  be  managed,  and  setting  the  harvesting  regulation. In  the marketing subsystem, Kostajasa also play a good role among others, shorten the marketing chain of wood products from community forest and offering a better price outside Kostajasa.
How to cite (CSE Style 8 th Edition): Budiningsih  E,  Hardjanto, Hero Y. 2019. Analisis peran koperasi dalam pengelolaan hutan rakyat di  Kebumen . JPSL 9 (2): 327-336. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.327-336.

## PENDAHULUAN
Hutan  rakyat  (HR)  saat  ini  berkembang  cukup  pesat  terutama  di  Jawa  dan  merupakan  alternatif penyuplai  kayu  rakyat  yang  cukup  diperhitungkan.  HR  yang  dikelola  masyarakat  pada  kenyataannya  tidak mencapai luasan minimum dan kayu-kayuan yang ditanam pada ruang-ruang sisa dari komoditi lain namun hasil  kayu  HR  memberikan  kontribusi  pendapatan  kepada  lebih  banyak stakeholder (Darusman  dan Hardjanto 2006).
Tujuan  usaha  kayu  rakyat  diharapkan  mencapai  kondisi  lestari.  Kondisi  lestari  dalam  usaha  kayu  HR tercapai jika 4 subsistem berjalan secara dinamis yaitu subsistem produksi, subsistem pemasaran, subsistem pengolahan  dan  subsistem  kelembagaan  (Hardjanto  2003).  Kelembagaan  HR  diperlukan  untuk  menjamin kelestarian HR sehingga model pengelolaan HR yang individual diarahkan dengan tindakan collective action dengan  membentuk  lembaga  pengelola  HR  (Awang  2007).  Kelembagaan  diperlukan  untuk  menjalankan fungsi  ekonomis  dan  fungsi  lingkungan  yang  melampaui  batas-batas  wilayah  kepemilikannya  sehingga  ada keberlanjutan pengelolaan HR (Purbawiyatna et al. 2011).
Analisis P eran K operasi dalam P engelolaan H utan R akyat di Kebumen
Salah  satu  upaya  untuk  mengembangkan  HR  dengan  membentuk  Kelompok  Tani  Hutan  (KTH)  atau Gabungan  Kelompok  Tani  (Gapoktan)  atau  koperasi  petani  HR  sebagai  bentuk  organisasi  untuk memudahkan  proses  pendampingan.  Awang et  al. (2001)  menyatakan  keberhasilan  pembangunan  hutan rakyat yang dilakukan tidak lepas dari peranan kelompok tani, sekalipun keputusan individu (keluarga) lebih besar dari kelompok tani itu sendiri.
Keputusan  individu  dalam  usaha  hutan  rakyat  dikenal  tebang  butuh  (Hardjanto  2003)  dan  cenderung menekan harga kayu di tingkat petani (Hakim et al . 2009). Permasalahan lain yang juga terjadi yaitu adanya sistem  pemasaran  kayu  rakyat  yang  cenderung  merugikan  petani  dan  terlalu  menguntungkan  pedagang perantara karena penjualannya dalam bentuk tegakan (borongan), sehingga keuntungan rendah dan informasi harga ke petani tidak lancar (Efendi 2011). Oleh karena itu, diperlukan lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan  dalam  usaha  kayu  rakyat  dan  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  petani  (Hardjanto 2003).
Putro (2015) menyatakan bahwa dalam upaya optimalisasi pengelolaan HR, kehadiran koperasi mampu menciptakan  akses  bagi  petani  terutama  terhadap  pengetahuan  dan  informasi  terkait  teknis  budidaya  dan dinamika  pasar  kayu  HR.  Hakim et  al. (2009)  menyatakan  perlu  dibentuk  usaha  bersama  petani  (koperasi) atau  badan  penyangga  yang  dapat  mengatasi  tebang  butuh  yang  cenderung  menekan  harga  kayu  sengon  di tingkat petani.
Salah satu organisasi petani yang mengelola usaha kayu HR berbentuk koperasi adalah Koperasi Taman Wijaya Rasa (Kostajasa) yang berada di Kebumen. Kostajasa memiliki anggota 1 258 orang yang terdiri dari anggota tetap 163 orang dan anggota luar biasa 1 095 orang. Kostajasa mengelola areal HR seluas 236.69 ha dengan kecenderungan luas areal yang bertambah karena jumlah anggota bertambah (Kostajasa 2016).
Penjualan kayu Kostajasa juga mengalami peningkatan pada tahun 2008 sampai 2011 yang pada saat itu koperasi hanya menjual kayu mahoni, mulai tahun 2012 ada penambahan penjualan kayu jati dan pada tahun 2015 sampai 2016 ada penambahan penjualan kayu albasia. Namun dalam jumlah kuantitas, penjualan kayu masih fluktuatif tergantung kepada permintaan pabrik (Gambar 1).
Kostajasa  telah  berdiri  kurang  lebih  9  (sembilan)  tahun  dengan  jumlah  anggota  yang  terus  bertambah, namun  masih  belum  mampu  menangani  tebang  butuh  anggota  dan  masih  mendapatkan  pendampingan  dari The Forest Trust (TFT) dalam berbagai kegiatannya.
Sumber: diolah dari data Kostajasa
Gambar 1 Peningkatan jenis kayu yang dijual
Peran  lembaga ekonomi usaha  kayu  rakyat  seperti  koperasi belum sesuai dengan  harapan petani. Putri (2013)  menyatakan  bahwa  lembaga  ekonomi  seperti  koperasi  bisa  membuat  data  penatausahaan  kayu menjadi  tertib,  namun  ternyata  belum  mampu  menangani  tebang  butuh.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya peraturan  kolektif  yang  harus  diikuti  oleh  petani  yang  ingin  menebang  dan  menjual  pohon,  yaitu  mereka harus  memiliki  izin  koperasi.  Anggota  Kostajasa  masih  belum  banyak  memanfaatkan  pelayanan  yang diberikan Kostajasa dalam penjualan, kayu karena adanya tebang butuh.
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ju m la h P en ju al an Kay u ( m 3) Tahun Mahoni (m3) Jati (m3) Albisia (m3)
Yumi et al. (2012) menyatakan bahwa lembaga formal yang dibentuk secara eksternal seperti koperasi, belum  berperan  sebagaimana  yang  dikehendaki  jika  dibandingkan  dengan  lembaga  yang  dibentuk  secara internal,  baik  lembaga  informal  seperti  arisan,  kelompok  pengajian,  maupun  lembaga  formal  seperti kelompok tani. Kostajasa dibentuk melalui dukungan lembaga TFT dengan tujuan awal untuk mendapatkan sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC). Tujuan pembentukan koperasi mampu menangani pemasaran kayu  rakyat  agar  tidak  dijual  melalui  tengkulak/pedagang  lokal,  namun  beberapa  anggota  Kostajasa  masih menjual melalui pedagang lokal.
Dari  beberapa  hal  di  atas  muncul  pertanyaan,  peran  apa  yang  sudah  dilakukan  Kostajasa  dalam pengelolaan  HR  sehingga  perlu  diidentifikasi  peran  Kostajasa  terhadap  pengelolaan  HR.  Pengelolaan  HR dapat  dilihat  dari  subsistem  produksi,  pengolahan  dan  pemasaran.  Subsistem  produksi  dan  pemasaran dilakukan  di  Kostajasa  sedangkan  subsistem  pengolahan  belum  dilakukan.  Tujuan  penelitian  ini menganalisis peran Kostajasa dalam pengelolaan HR terhadap subsistem produksi dan pemasaran.
Penelitian  tentang  koperasi  HR  yang  pernah  dilakukan  antara  lain  peran  sertifikasi  bagi  petani  hutan rakyat  dan  sertifikasi  hutan  rakyat  mensyaratkan  untuk  membentuk  kelompok/koperasi  (Putro  2015), manajemen  koperasi  hutan  rakyat  dalam  rangka  pengelolaan  hutan  rakyat  dapat  dilakukan  dengan manajemen usaha koperasi yang baik, dilandasi prinsip-prinsip koperasi untuk menyejahterakan anggotanya (Subekti  2016).  Penelitian-penelitian  terdahulu  belum  menjelaskan  mengenai  peran  koperasi  dalam subsistem  pengelolaan  HR.  Penelitian  ini  penting  dilakukan  untuk  menganalisis  peran  Kostajasa  dalam pengelolaan  HR  sekaligus  dapat  menjadi  acuan  dalam  pengelolaan  HR  terutama  dalam  subsistem  produksi dan pemasaran.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kostajasa, Kabupaten Kebumen dari bulan Juni sampai Juli 2017. Penelitian ini merupakan studi kasus pengelolaan hutan rakyat di areal kerja Kostajasa. Pertimbangan pemilihan lokasi dilakukan  secara  sengaja  ( purposive  sampling )  yaitu  lokasi  yang  teridentifikasi  terdapat  anggota  tetap Kostajasa dengan total anggotanya sebanyak  163. Pengambilan sampel meggunakan rumus Slovin (Saputra 2012). Hasil perhitungan diperoleh sebanyak 70 responden dan dipilih secara acak.

## Metode Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui wawancara  dan  pengamatan  langsung  di  lapangan  (Gambar  2).  Wawancara  terstruktur  dilakukan  dengan panduan  kuesioner  kepada  70  anggota  Kostajasa  terkait  peran  Kostajasa  dalam  pengelolaan  HR  dan wawancara  semi  terstruktur  kepada  pengurus  koperasi  dan  informan  kunci  yang  mempunyai  informasi penting  terkait  topik  penelitian.  Data  dikumpulkan  melalui  pengamatan  langsung  di  lapangan.  Data  yang diamati  dalam  pengamatan  lapangan  adalah  kondisi  koperasi,  kondisi  umum  biofisik  HR,  proses  transaksi antara petani dan pihak koperasi, serta kegiatan koperasi terhadap kelestarian usaha kayu HR. Data sekunder didapat dari studi pustaka yaitu mencari dokumen, pustaka dan laporan yang mendukung penelitian.

## Metode Analisis Data
Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Metode  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif  yaitu  penelitian  yang  menggunakan  metode  bilangan  untuk mendeskripsikan  observasi  suatu  objek  atau  variabel,  dimana  bilangan  menjadi  bagian  dari  pengukuran (Sudjana 2004).
Analisis  deskriptif  didasarkan  pada  pengukuran  peran  Kostajasa  dalam  subsistem  produksi  dan subsistem  pemasaran  yang  dilakukan  menggunakan  Skala  Likert.  Subsistem  produksi  berkaitan  dengan segala  sesuatu  yang  pada  akhirnya  menghasilkan  produk  kayu  rakyat  (Hardjanto  2003).  Koperasi  dalam
menghasilkan  produk  kayu  perlu  menentukan  produk  kayu  yang  dikelola,  melakukan  inventarisasi  potensi tegakan,  menetapkan  pengaturan  tebangan  dan  penyediaan  bibit  tanaman  (Subekti  2016).  Subsistem pemasaran  merupakan  penghubung  subsistem  produksi  dan  subsistem  pengolahan.  Sistem  ini  sebagai penentu  pihak-pihak  yang  diuntungkan  maupun  yang  dirugikan  (Hardjanto  2003).  Dalam  hal  pemasaran, koperasi  memperpendek  rantai  pemasaran  kayu  hasil  HR  sehingga  meningkatkan  efisiensi  pemasarannya (Subekti 2016). Harga yang ditawarkan oleh koperasi lebih baik dibandingkan dengan harga di luar koperasi (Subekti 2016).
Gambar 2 Peta areal kerja Kostajasa Tabel 1 Indikator  peran Kostajasa dalam pengelolaan HR Sub variabel Indikator Sub sistem produksi (1) penyediaan bibit tanaman bagi para anggota (2) menentukan produk kayu yang dikelola (3) melakukan inventarisasi potensi tegakan (4) menetapkan pengaturan tebangan Sub sistem pemasaran (1) memperpendek rantai pemasaran kayu hasil HR
(2) menawarkan harga yang lebih baik harga di luar Kostajasa
Masing-masing  indikator  memiliki  penilaian  dengan  menggunakan  skala  pengukuran  (Skala  Likert). Menurut Likert (1932) dalam Budiaji (2013) cara pengukurannya dilakukan dengan menghadapkan seorang responden  pada  sebuah  pernyataan  dan  kemudian  diminta  untuk  menjawab  dari  lima  pilihan  jawaban, sebagaimana nilai jawaban memiliki nilai jawaban yang berbeda yaitu dengan tingkatan skor 1 (sangat tidak setuju/tidak  pernah),  2  (tidak  setuju/jarang),  3  (tidak  memutuskan/netral/kadang-kadang),  4  (setuju/sering), dan 5 (sangat setuju/selalu). Hasil penjumlahan skor skala likert dimasukkan dalam nilai kategori yang sudah dibuat. Nilai kategori dibagi menjadi lima kategori dari masing-masing indikator tersebut dan menghasilkan persentase bobot penilaian dengan batas nilai yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Selang interval persentase berdasarkan kategori peran Kostajasa dalam pengelolaan HR
Kategori Selang interval (%) Sangat berperan 84.01 – 100.00 Berperan 68.01 – 84.00 Kurang berperan 52.01 – 68.00 Tidak Berperan 36.01 – 52.00 Sangat Tidak Berperan 20.00 – 36.00

## Sumber: Dewi 2015
Pengukuran  terkait  bobot  peran  Kostajasa  dalam  pengelolaan  HR  dilakukan  dengan  mengkaji  selang interval dari masing-masing subsistem, yang merupakan bagian dari peran Kostajasa dalam pengelolaan HR. Adapun  selang interval peran Kostajasa dari  subsistem produksi dan pemasaran dapat dilihat pada  Tabel 3. Nilai selang interval peran Kostajasa dari masing-masing subsistem didapat dengan langkah sebagai berikut (Dewi 2015):
Interval
=  nilai tertinggi  -  nilai terendah jumlah kelas yang digunakan
Nilai tertinggi   = skor tertinggi (yaitu 5)  x  jumlah indikator  x jumlah responden
Nilai terendah  = skor terendah (yaitu 1) x jumlah indikator x jumlah responden
Tabel 3 Selang interval bobot indikator berdasarkan kategori peran Kostajasa dalam pengelolaan HR
Kategori Selang interval bobot indikator subsistem  produksi subsistem pemasaran Sangat berperan 1176.1–1400.0 588.1–700.0 Berperan 952.1–1176.0 476.1–588.0 Kurang berperan 728.1–952.0 364.1–476.0 Tidak berperan 504.1–728.0 252.1–364.0 Sangat tidak berperan 280.0–504.0 140–252.0 Sumber: diolah dari data primer

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi  lestari  dalam  usaha  kayu  HR  tercapai  jika  4  subsistem  produksi,  pemasaran,  pengolahan  dan kelembagaan berjalan  secara  dinamis  (Hardjanto  2003).  Salah  satu  kelembagaan  yang  berupa  lembaga koperasi  adalah  Kostajasa.  Kostajasa  diharapkan  berperan  dalam  ketiga  subsistem,  namun  Kostajasa  belum melakukan  kegiatan  pengolahan  sehingga  peran  Kostajasa  dalam  pengelolaan  HR  hanya  dilihat  dari perannya terhadap subsistem produksi dan subsistem pemasaran dengan indikator-indikatornya.

## Peran Kostajasa dalam Subsistem Produksi
Kostajasa berperan dalam subsistem produksi dengan kategori nilai antara interval 952.1 sampai 1 176. Dalam  subsistem  produksi,  peran  Kostajasa  antara  lain  untuk  penyediaan  bibit  tanaman,  penentuan  produk kayu yang dikelola, melakukan inventarisasi potensi tegakan dan menetapkan pengaturan tebangan. Sebaran persentase bobot berdasarkan indikator subsistem produksi dapat dilihat pada Tabel 4.
Indikator  penyediaan  bibit  tanaman  bagi  para  anggota  sebesar  95.71%  yang  berarti  dari  total  petani responden  menyatakan  bahwa  Kostajasa  sangat  berperan  dalam  menyediakan  bibit  tanaman  bagi  para anggota dalam setiap tahun. Penyediaan bibit ini dilakukan dengan membuat persemaian sementara di KTH dan  hasilnya  dibeli  oleh  Kostajasa,  kemudian  didistribusikan  kepada  anggota  secara  gratis.  Kostajasa  juga mendistribusikan bantuan bibit dari Dinas Pertanian dan Kehutanan serta pabrik yang ikut membeli kayu dari
Kostajasa.  Anggota  dapat  mengusulkan  jenis  bibit  yang  dibutuhkan  pada  waktu  RAT  sehingga  Kostajasa dapat  membagi  bibit  sesuai  dengan  kebutuhan  anggota.  Salah  satu  manfaat  koperasi  antara  lain  pengadaan barang secara bersama (Sugiyanto 2002).
Tabel 4 Sebaran persentase bobot berdasarkan indikator subsistem produksi
No Indikator Bobot Persentase 1 Penyediaan bibit tanaman bagi para anggota 335 95.71 2 Menentukan produk kayu yang dikelola 218 62.29 3 Melakukan inventarisasi potensi tegakan 316 90.29 4 Menetapkan pengaturan tebangan 221 63.14 Jumlah 1 090 311.43 Rata-rata 272.5 77.86 Tabel 5 Pendistribusian bibit dari Kostajasa Tahun Distribusi Bibit Jenis 2009 16 700 Albasia, Mahoni, Jati, Akasia, Gmelina 2010 3 040 Gmelina, Albasia dan Jati 2011 10 000 Albasia 2013 1 000 Jati, Albasia, Durian, petai, dan mangga. 2014 3 000 Albasia dan Gmelina 2016 5 550 Albasia, Jati
Tujuan pembibitan adalah untuk menjamin kelestarian pengelolaan HR. Yumi et al. (2011) menyatakan bahwa  kelestarian  pengelolaan  HR  yang  dikembangkan  petani  HR  mempunyai  pengertian  yang  sederhana yaitu  ada  kewajiban  untuk  menanam  setelah  dilakukan  penebangan  dan  penanaman  dapat  dilakukan  kapan saja  walaupun  tidak  ada  penebangan.  Para  anggota  diwajibkan  menanam  kembali  setelah  penebangan  1 (satu)  pohon,  minimal  ditanam  kembali  4  (empat)  bibit.  Penanaman  tidak  hanya  setelah  penebangan,  ada beberapa kegiatan penanaman bersama antara anggota Kostajasa dan pihak pemerintah di areal yang terkena longsor.
Indikator  menentukan  produk  kayu  memberikan  persentase  bobot  sebesar  62.29%  yang  berarti  bahwa beberapa  petani  responden  menyatakan  bahwa  Kostajasa  kurang  berperan  dalam  menentukan  produk  kayu yang dikelola. Pada awalnya Kostajasa menentukan pilihan atas jenis yang akan dikelola yaitu hanya mahoni (Swietenia sp ), namun dalam perkembangannya ada permintaan  terhadap jati ( Tectona grandis ) dan albasia ( Albizia falcataria ). Oleh karena itu, saat ini penentuan jenis yang dikelola menyesuaikan dengan permintaan dari  pabrik  (pembeli),  yaitu  jenis  kayu  Jati,  Mahoni  dan  Albasia.  Mauludi  (2014)  menyatakan  bahwa  kayu HR  akan  mudah  dijual  jika  ada  kebutuhan  bahan  baku  industri  yang  meningkat.  Kostajasa  menentukan produk  kayu  berdasarkan  permintaan  pabrik  dan  juga  ketersediaan  kayu  di  lahan  anggota.  Pada  awal-awal perkembangan Kostajasa hanya menjual kayu Mahoni kemudian menambah penjualan kayu Jati dilanjutkan penjualan  kayu  Albasia  (Gambar  2).  Kostajasa  juga  pernah  menentukan  bibit  yang  ditanam  di  lahan  petani HR  diharapkan  dapat  dikelola  potensinya  yaitu  gmelina  ( Gmelina  arborea ),  namun  belum  ada  pasar  yang mau menerima sehingga petani masih belum bisa memasarkan hasilnya.
Indikator melakukan inventarisasi potensi tegakan memberikan persentase bobot sebesar 90.29%  yang berarti  petani  responden  menyatakan  bahwa  Kostajasa  sangat  berperan  dalam  inventarisasi  potensi  tegakan di  lahan  HR.  Anggota  menyatakan  bahwa  sebelum  ada  Kostajasa  tidak  pernah  dilakukan  inventarisasi tegakan.  Pada  tahun  2009  diadakan  inventarisasi  untuk  14  KTH  dengan  melibatkan  anggota  dan  pengurus KTH.  Subekti  (2016)  menyatakan  bahwa  dengan  melakukan  inventarisasi  tegakan  maka  akan  diketahui potensi dan kondisi tegakan, mengetahui struktur tegakan hutan, perkembangan pertumbuhan pohon, kondisi lahan hutan, dan menyediakan informasi untuk perencanaan pengelolaan hutan jangka panjang.
Jenis  kayu  yang  diinventarisasi  Kostajasa  yaitu  mahoni,  jati,  albasia,  laban,  sengon,  sonokeling,  jati sabrang/sungkai dan akasia (Kostajasa 2016). Jenis kayu tersebut merupakan jenis komersil. Kelas diameter pohon yang akan diukur yaitu diameter 20 cm up , sedangkan untuk di bawah 20 cm hanya dihitung jumlah populasinya untuk tiap kelas diameter yakni kelas 1 sampai dengan 9 cm, 10  sampai dengan 14 cm, dan 15 sampai dengan 19 cm.
Indikator menetapkan pengaturan  tebangan  memberikan persentase bobot sebesar 63.14% yang berarti beberapa  petani  responden  menyatakan  bahwa  Kostajasa  kurang  berperan  dalam  menetapkan  pengaturan tebangan.  Subekti  (2016)  menyatakan  bahwa  produksi  optimal  dari  hasil-hasil  kehutanan  secara berkelanjutan dapat dilihat pada pelaksanaan  rencana pengelolaan  hutan,  salah  satunya dengan menetapkan pengaturan  tebangan.  Pengaturan  tebangan  yaitu  pemanenan  dengan  mengatur  batasan  tebangan  dengan memberlakukan  tebang  pilih  yaitu  batasan  minimal  diamater  pohon  yang  boleh  ditebang,  penentuan  JTT (Jatah  Tebang  Tahunan),  tidak  mengizinkan  penebangan  sekaligus  pada  satu  lahan,  dan  bagi  anggota  yang pohonnya belum layak tebang.
Sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan hutan lestari yang dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dalam pemanenan hasil hutan Kostajasa menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut: a. Penebangan  dilakukan  dengan  sistem  tebang  pilih  dan  tidak  mengizinkan  tebang  habis  pada  satu  lahan anggota  koperasi.  Namun  pada  kenyataannya  ada  anggota  yang  menebang  habis.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Awang et  al. (2001)  menyatakan  keputusan  individu  (keluarga)  lebih  besar  dari  kelompok  tani itu  sendiri  dalam  menentukan  pengelolaan  HR.  Koperasi  belum  mampu  melakukan  tindakan  atas pelanggaran terhadap aturan yang dilakukan anggota Kostajasa.
b. Anggota Kostajasa hanya boleh menebang pohon dengan diameter yang lebih besar atau sama dengan 20 cm. Kostajasa mempunyai kebijakan memprioritaskan penebangan pohon dengan minimal diameter 30 cm untuk pohon jati dan mahoni, dengan asumsi tingkat pertumbuhan diameter pohonnya 1.5 cm/tahun untuk pohon jati dan 2 cm/tahun untuk pohon mahoni, sehingga suatu pohon baru dapat ditebang (berukuran 30 cm) setelah 15 tahun dari masa penanaman. Namun tebang butuh anggota lebih dominan sehingga pohon belum mencapai diameter yang ditentukan sudah ditebang dan dijual di luar Kostajasa.
c. Penentuan Jatah Tebang Tahunan (JTT). Penghitungan JTT didapatkan dari total potensi jenis kayu yang bernilai komersil (berdiameter 20 cm ke atas). JTT ini masih belum optimal karena masih adanya  sistem tebang  butuh  yang  tidak  bisa  dihindari  oleh  Kostajasa.  Beberapa  anggota  masih  menjual  kayu  di  luar Kostajasa  dan  tidak  melaporkan  kayu  yang  sudah  dijual  baik  yang  diameternya  yang  sudah  memenuhi syarat ataupun belum. Data potensi kayu seharusnya berubah seiring ada penjualan kayu di luar Kostajasa dan  akan  mempengaruhi  JTT  yang  akan  ditetapkan  setiap  tahunnya  Anggota  masih  sering  melanggar aturan-aturan  di  Kostajasa  terkait  tebang  butuh  karena  Kostajasa  bukan  koperasi  simpan  pinjam  yang dapat meminjami anggota dengan agunan pohon yang ada. Dampaknya Kostajasa hanya mampu membeli kayu dari anggota yang waktu penjualannya sesuai dengan permintaan pabrik.

## Peran Kostajasa dalam Subsistem Pemasaran
Sebaran persentase bobot berdasarkan indikator dalam subsistem pemasaran dapat dilihat pada Tabel 9. Kostajasa  berperan  dalam  subsistem  pemasaran  dengan  bobot  pada  kategori  nilai  antara  interval  476.1 sampai  dengan  588.  Sugiyanto  (2002)  menyatakan  manfaat  ekonomi  dari  koperasi  salah  satunya  dengan adanya pemasaran bersama. Dalam  subsistem pemasaran, peran Kostajasa antara lain memperpendek rantai pemasaran kayu hasil HR dan menawarkan harga yang lebih baik di luar Kostajasa.
Indikator  memperpendek  rantai  pemasaran  kayu  HR  memberikan  persentase  bobot  sebesar  79.43% yang  berarti  beberapa  petani  responden  menyatakan  bahwa  bergabung  dengan  Kostajasa  dapat memperpendek  rantai pemasaran kayu HR. Sebelum  ada Kostajasa mata rantai pemasaran kayu dari petani hingga pabrik terbagi menjadi 5 level. Hubungan ke lima level dapat dilihat dalam Gambar 3.
Tabel 9 Sebaran persentase bobot berdasarkan indikator subsistem pemasaran No Indikator Bobot Persentase 1 Memperpendek rantai pemasaran kayu hasil HR 278 79.43 2 Menawarkan harga yang lebih baik harga di luar Kostajasa 294 84.00 Jumlah 572 163.43 Rata-rata 286.00 81.71
Sumber: diolah dari data primer 2017
Sumber: The Forest Tust (TFT) (2006)
Gambar 3 Rantai Suplai produksi kayu mahoni
Keberadaan  koperasi  memangkas  4  (empat)  level  rantai  pemasaran  sehingga  dimungkinkan  harga  ke petani akan lebih tinggi ketika dijual ke Kostajasa. Sebelum ada Kostajasa mata rantai pemasaran kayu dari petani  hingga  pabrik  terbagi  menjadi  5  (lima)  level.  Petani  –  Tengkulak  –  Bakul  –  Pangkalan/saw  mills  – Pedagang besar – Pabrik (TFT 2006). Setiap level tentunya akan mengambil keuntungan dan akhirnya akan menjadi rendah pada tingkat petani. Rantai pemasaran berubah menjadi petani – Kostajasa – pabrik sehingga dimungkinkan  harga  ke  petani  akan  lebih  tinggi  ketika  dijual  ke  Kostajasa.  Hasil  wawancara  dengan responden yang menjual ke Kostajasa diberi harga Rp 3 700 000, sedangkan tengkulak menawar harga Rp 3 000  000.  Sebagian  responden  menjual  kayu  HR  melalui  Kostajasa  walaupun  masih  banyak  juga  yang memasarkan  lewat  pedagang  lokal/tengkulak.  Alasan  menjual  ke  pedagang  lokal/tengkulak  karena  tebang butuh dengan ukuran kayu yang akan dijual belum dapat diterima oleh Kostajasa.
Indikator  menawarkan  harga  yang  lebih  baik  harga  di  luar  Kostajasa  memberikan  persentase  bobot sebesar  84%  yang  berarti  beberapa  petani  responden  menyatakan  bahwa  Kostajasa  berperan  baik  dalam menawarkan  harga  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  harga  kayu  di  pedagang  lokal.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga antara pedagang lokal dan Kostajasa. Misalnya Kayu Mahoni pada tingkat pedagang lokal kayu petani ditawar seharga Rp 3 000 000, sedangkan Kostajasa memberi harga Rp  3  700  000.  Ada  juga  Kayu  Albasia  yang  ditawar  oleh  pedagang  lokal  Rp  17  000  000,  sedangkan Kostajasa  memberi  harga  Rp  20 000 000.  Kayu  akan  ditawar  lebih  tinggi  jika  sudah  memenuhi  syarat  dan
Pabrik Sawmills Pedagang Besar Petani Bakul Tengkulak Pangkalan Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
ketentuan  yang  diberlakukan  oleh  Kostajasa,  seperti  adanya  surat  legalitas  lahan  dan  fotokopi  KTP  serta kayu yang ditebang dengan ukuran lebih 20 cm.
Harga di Kostajasa lebih tinggi, namun anggota masih ada juga yang menjual ke pedagang lokal karena pembayaran  dari  hasil  penjualan  yang  sesuai  kebutuhan  “tebang  butuh”.  Putro  (2015)  menyatakan  bahwa pilihan  penjualan  kayu  tidak  sepenuhnya  berdasarkan  pada  harga  penawaran  tertinggi,  namun  sangat dipengaruhi oleh waktu pembayaran  dari hasil penjualan. Pada waktu kebutuhan mendesak, pedagang lokal langsung  dapat  membeli  kayu  dari  anggota,  sedangkan  Kostajasa  masih  menunggu  permintaan  dari  pabrik, maka anggota akan menjual kepada pedagang lokal.
Kostajasa  dapat  menerima  kayu  dalam  bentuk  pohon  ataupun  dalam  bentuk  kubikasi.  Jika  petani menjual  dalam  bentuk  kubikasi  maka  ongkos  operasional  ditanggung  oleh  anggota  penjual,  sedangkan  jika dijual dalam bentuk pohon, Kostajasa yang menanggung biaya operasional. Anggota Kostajasa lebih sering menjual dalam bentuk pohon. Pilihan ini lebih menguntungkan petani karena mudah dalam pelaksanaannya, tanpa perlu memikirkan kegiatan operasional. Risasmoko (2015) juga menyatakan bahwa petani lebih sering menjual  dalam  bentuk  pohon.  Purbawiyatna et  al. (2012)  menyatakan  kelemahan  petani  HR  antara  lain kemampuan  penaksiran  nilai  kayu  dan  pengetahuan  harga  pasar.  Namun  sebagai  anggota  Kostajasa,  petani anggota  mendapatkan  pelatihan  cara  menaksir  kayu  yang  akan  dijual  untuk  mendapatkan  pengetahuan memperkirakan  kayu  dalam  bentuk  pohon  menjadi  dalam  bentuk  kubikasi  sehingga  dalam  tawar-menawar kayu,  petani  anggota  bisa  memperkirakan  harga  jualnya.  Putro  (2015)  menyatakan  kehadiran  koperasi menambah pengetahuan dan informasi tentang penaksiran potensi pohon.

## SIMPULAN
Kostajasa berperan baik dalam subsistem produksi dan pemasaran. Pada subsistem produksi, Kostajasa berperan  dalam  penyediaan  bibit  tanaman  bagi  anggota  dan  inventarisasi  potensi  tegakan.  Pada  subsistem pemasaran,  Kostajasa  berperan  dalam  memperpendek  rantai  pemasaran  kayu  hasil  HR.  Kostajasa  juga menawarkan  harga  yang  lebih  baik  kepada  anggota  koperasi  dibandingkan  dengan  harga  di  luar  Kostajasa. Anggota  Kostajasa  menjual  Kayu  Mahoni  pada  tingkat  pedagang  lokal  ditawar  seharga  Rp  3  000  000, sedangkan Kostajasa memberi harga Rp 3 700 000.

## DAFTAR PUSTAKA
Awang  SA.  2007. Konstruksi  pengetahuan  unit  manajemen  hutan  rakyat.  [diunduh:  2016 Juni  6].  Tersedia pada: http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id.
Awang  SA,  Santosa  H,  Widayanti  WT,  Nugroho  Y,  Kustomo,  Sapardiono.  2001. Gurat  Hutan  Rakyat . Yogyakarta: Debut Press.
Budiaji  W.  2013.  Skala  pengukuran  dan  jumlah  respon  skala  likert. Jurnal  Ilmu  Pertanian  dan  Perikanan . 2(2):127-133.
Darusman  D,  Hardjanto.  2006.  Tinjauan  ekonomi  hutan  rakyat. Prosiding  Seminar  Hasil  Penelitian  Hasil Hutan . 4-13.
Dewi  P.  2015.  Pengaruh  peran  kelompok  tani  dan  keaktifan  anggota  terhadap  efisiensi  produksi  bayam  di Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Efendi R. 2011. Kajian tataniaga kayu rakyat di Jawa Bagian Barat. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman . 8(4): 251-258.
Hakim I, Indartik, Suryandari EY. 2009. Analisis tataniaga dan pasar kayu sengon di Kabupaten Wonosobo dan  Kabupaten  Temanggung,  Jawa  Tengah. Jurnal  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi  Kehutanan . 6(2):99-115.
Hardjanto.  2003.  Keragaan  dan  pengembangan  usaha  kayu  rakyat  di  Pulau  Jawa  [disertasi].  Bogor:  Institut Pertanian Bogor.
[KOSTAJASA]  Koperasi  Taman  Wijaya  Rasa.  2016. Rencana  Karya  Pengelolaan  Hutan  Rakyat  (revisi) 2016 . Kebumen: Kostajasa.
Mauludi AS. 2014. Dinamika pengelolaan hutan rakyat dan strategi pengembangannya di Kabupaten Bogor.
[tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Purbawiyatna  A, Kartodihardjo H, Alikodra HS, Prasetyo LB. 2011. Analisis kelestarian pengelolaan hutan rakyat  di  kawasan  berfungsi  lindung. Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan . 1(2):84–92.
Purbawiyatna  A,  Kartodihardjo  H,  Alikodra  HS,  Prasetyo  LB.  2012.  Analisis  kebijakan  pengelolaan  hutan rakyat  untuk  mendorong  fungsi  lindung. Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan . 2(1):1–10.
Putri  EIK.  2013.  Value  chain  perdagangan  kayu  rakyat:  mampukah  sertifikasi  memperbaiki  keadilan  bagi pelaku  pasar?  (Studi  Kasus  di  Blora,  Wonosobo  dan  Wonogiri).  Kerjasama  Riset  Antara  Center  for International  Forestry  Research  (CIFOR)  dan  Pusat  Studi  Pembangunan  Pertanian  dan  Pedesaan (PSP3). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Putro HA. 2015. Peran sertifikasi bagi petani hutan rakyat di Provinsi Daerah  Istimewa Yogyakarta [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Risasmoko  A.  2015.  Strategi  pengembangan  hutan  rakyat  di  Kabupaten  Kebumen  [tesis].  Bogor:  Institut Pertanian Bogor.
Subekti  I.  2016.  Manajemen  koperasi  dalam  rangka  pengelolaan  hutan  rakyat  dan  pengaruhnya  terhadap ketahanan  ekonomi  masyarakat:  Studi  pada  Koperasi  Wana  Lestari  Menoreh  di  Kabupaten  Kulon Progo, DIY. Jurnal Ketahanan Nasional . 22(2):158-179.
Sugiyanto.  2002.  Promosi  ekonomi  anggota  (PEA)  sebagai  ukuran  kinerja  keuangan  koperasi.  Dalam:
Rusidi,  Suratman,  M.,  editor.  20  Pokok  Pemikiran  tentang  Pembangunan  Koperasi.  IKOPIN, Jatinangor. 272-289.
Saputra US. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan . Bandung: PT Refika Aditama.
Sudjana N. 2004. Dasar-Dasar Belajar Mengajar . Bandung: Sinar Baru Algesindo.
[TFT] The Forest Trust. 2006. Laporan kajian kawasan potensial untuk pengembangan hutan rakyat mahoni. Semarang: TFT.
Yumi,  Sumardjo,  Gani  DS,  Sugihen  BG.  2011.  Model  pengembangan  pembelajaran  petani  dalam pengelolaan  hutan  rakyat  lestari:  di  Kab.  Gunung  Kidul,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan Kab.  Wonogiri,  Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi  Kehutanan .  8(3):196- 210.
Yumi,  Sumardjo,  Gani  DS,  Sugihen  BG.  2012.  Dukungan  kelembagaan  masyarakat  dalam  pembelajaran petani  untuk  pengelolaan  hutan  rakyat  lestari  di  Kab.  Gunung  Kidul,  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta dan Kab. Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Penyuluhan . 9(2):142-157.