## STUDI KUALITATIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
(Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce)
Dewita Puspawati Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dp123@ums.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  condition  of  knowledge  of  the  perpetrators  of  social commerce as taxpayers specific employers to pay income tax on their business. The determination of the behavior of agents of social commerce when faced with the challenges to pay income tax, and how the constraints faced by the tax  officer  over  tax  collection  social  commerce  transactions.  This  study  is  a  qualitative  study  conducted  by interviewing  the  perpetrators  of  social  commerc.  Interviews  showed  that  the  main  factor  of  social  commerce offender does not pay income tax is the lack of information if they are taxpayers and are required to pay taxes on the received income. They need have a clear criteria of social commerce taxation, payment term, and the certainty that they are not harmed. Various constraints faced by the tax office for tax purposes social commerce transactions also occur, such as the difficulty to track who transactors social commerce, difficulty to determine the tax object (to the digital format), transactions not only in the customs territory of Indonesia.
Keywords: Social Commerce, PPh, Wajib Pajak, WPOP Pengusaha Tertentu

## Pendahuluan
Perkembangan  Web  2.0  telah  mengubah  cara pengguna  dan  organisasi  saling  berinteraksi  dan berkolaborasi. Meningkatnya penggunaan internet dan media  sosial  di  Indonesia  memberikan  dampak  yang besar  bagi  dunia  bisnis.  Meningkatnya  popularitas situs  jejaring  sosial,  seperti  Facebook,  Twitter,  dan Instagram telah membuka kesempatan untuk membuka model bisnis baru dalam perdagangan elektronik, yang biasa  disebut  dengan  social  commerce  (Liang  dan Turban, 2011; Hajli, 2013; Jiang, et., al., 2014).
Adanya  social  commerce  dapat  dijadikan sasaran untuk mendapatkan wajib pajak potensial demi meningkatkan  penerimaan  pajak  nasional.  Tetapi, jumlah  pelaku  social  commerce  belum  dapat dipastikan.  Transaksi  social  commerce  tidak  jauh berbeda  dengan  transaksi  konvensional,  hanya  saja platform  yang  digunakan  adalah  media  sosial  dengan fasilitas  internet.  Persentase  aktivitas  jejaring  sosial Indonesia  mencapai  79,72  persen  yang  merupakan tertinggi  di  Asia,  mengalahkan  Filipina  (78  persen), Malaysia  (72  persen),  China  (67  persen).  Bahkan negara  Asia  dengan  teknologi  Internet  maju,  seperti
Korea  Selatan  dan  Jepang  pemanfaatan  media sosialnya  rendah,  yaitu  sebesar  30%  -  45% (merdeka.com, 2014).
Menurut  Surat  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  Per  –  32/  PJ/  2010,  pelaku  social commerce dikenakan pajak penghasilan pasal 25. Oleh karena  kebanyakan  pelaku  social  commerce  adalah individu,  maka  dikategorikan  sebagai  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Pengusaha  Tertentu.  Belum  ada sosialisasi  untuk  pelaku  social  commerce  mengenai pengenaan  pajak  penghasilan.  Berbeda  dengan transaksi  electronic  commerce  telah  diberikan  Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-62/  PJ/ 2013  tentang  Penegasan  Ketentuan  Perpajakan  Atas Transaksi E-Commerce.
Sejak  tahun  1983,  perpajakan  di  Indonesia menganut  Self  Assesment  System.  Penerapan  sistem ini  akan  efektif  apabila  kondisi  kepatuhan  sukarela (voluntary complience) pada masyarakat telah terbentuk  (Mustikasari,  2007).  Perubahan  sistem pemungutan  pajak  menjadi  Self  Assesment  System mengakibatkan  wajib  pajak  diberikan  kepercayaan sepenuhnya  untuk  menghitung,  membayar,  dan
melaporkan  sendiri  pajak  yang  terutang  berdasarkan ketentuan  perundangan  perpajakan,  sedangkan  fiskus berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelayanan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Kelemahan  self  assessment  system  yang  memberikan kepercayaan  pada  wajib  pajak  untuk  menghitung, menyetorkan  dan  melaporkan  sendiri  pajak  terutang, dalam  praktiknya  sulit  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan  atau  bahkan  disalahgunakan  (Tarjo  dan Kusumawati,  2006).  Hal  ini  dapat  didasari  karena wajib  pajak  sengaja  tidak  patuh,  rendahnya  kesadaran untuk membayar pajak, atau kombinasi dari keduanya.
Belum diketahui apakah pelaku social commerce  telah  melakukan  pembayaran  pajak  atas penghasilan yang diterima.
Direktorat Jenderal Pajak pun juga belum dapat mengawasi  pelaksanaan  pembayaran  pajak  pelaku social  commerce,  karena  jumlah  pelaku  yang  belum dapat  dipastikan.  Untuk  pelaku  social  commerce kategori remaja, biasanya pengetahuan pajaknya lebih rendah, sehingga mereka kurang memperhatikan aspek perpajakan dari transaksi online. Bagi mereka, menjual barang  melalui  social  commerce  hanya  pekerjaan sampingan  yang  tidak  perlu  dikenakan  pajak.  Untuk pelaku  social  commerce  kategori  dewasa  seharusnya memiliki  pengetahuan  pajak  yang  lebih  memadai, sehingga diharapakn kesadaran untuk membayar pajak lebih tinggi.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,  maka  penelitian  ini  akan  mengangkat beberapa masalah sebagai berikut:
1) Bagaimana  kondisi  pengetahuan  pelaku  social commerce  (WP  OP  Pengusaha  Tertentu)  untuk melakukan  pembayaran  pajak  penghasilan  atas usahanya?
2) Bagaimana  pelaku  social  commerce  (WP  OP Pengusaha Tertentu) akan menentukan perilakunya jika dihadapkan pada kondisi ia harus membayar pajak penghasilan?
3) Bagaimana  kendala  yang  dihadapi  kantor  pajak atas pemungutan pajak transaksi social
commerce?

## Kajian Pustaka
Theory of Reasoned Action (TRA) Theory of Reasoned Action (TRA) menawarkan  penjelasan  mengenai  suatu  perilaku  atau tindakan  (Ajzen  and  Fishbein,  1980;  Fishbein  and
Ajzen,  1975).  TRA  dijelaskan  dengan  adanya  sikap dan  norma  subyektif  yang  dapat  membentuk  niat seseorang. Niat adalah kecenderungan seseorang untuk menggunakan sikap secara spesifik. Semakin kuat niat tersebut,  maka  semakin  tinggi  kemungkinan  untuk melakukan  suatu  perilaku.  Niat  diyakini  sebagai indikator  yang  baik  untuk  bertindak,  tetapi  tidak langsung  mengarahkan  pada  tindakan  nyata  (Du, 2011).
Niat  untuk  berperilaku  merupakan  dipengaruhi oleh dua hal, yaitu sikap dan norma subjektif. Menurut Peslak,  et.al.  (2010),  norma  subjektif  didefinisikan sebagai  bagaimana  sebuah  perilaku  dilihat  dari lingkungan sosial seseorang, sehingga dapat mempengaruhi keputusannya. Sedangkan, sikap didefinisikan  sebagai  bagaimana  perasaan  seseorang mengenai perilakunya dan biasanya diukur berdasarkan  mindset  menyenangkan  atau  tidak menyenangkan  (Peslak,  et.al.,  2010).  Sehingga,  niat dan  norma  subjektif  akan  mempengaruhi  niat  penjual melalui s-commerce untuk membayar pajak penghasilan,  kemudian  ia  akan  menentukan  perilaku untuk  membayar  atau  tidak  membayar  pajak penghasilan.

## Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pengusaha  Tertentu (WP OP Pengusaha Tertentu)
Berdasarkan  Pasal  1  Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  Per  –  32/  PJ/  2010  tentang Pelaksanaan  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25 Bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pengusaha  Tertentu menjelaskan bahwa:
“Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pengusaha Tertentu  adalah  wajib  Pajak  orang  pribadi yang  melakukan  kegiatan  usaha  sebagai Pedagang  Pengecer  yang  mempunyai  1 (satu) atau lebih tempat usaha.”
Pedagang  pengecer  yang  dimaksud  dijelaskan pada  Pasal  2,  yaitu  orang  yang  melakukan  penjualan barang  baik  secara  grosir/  maupun  eceran  dan/  atau penyerahan jasa melalui suatu tempat usaha. Beberapa contoh  yang  termasuk  wajib  pajak  orang  pribadi
pengusaha tertentu adalah pemilik salon, warnet, sewa kendaraan, kantor akuntan, praktik dokter, notaris, dan pengusaha online.
Pajak  Penghasilan  (PPh  25)  Atas  WP  OP

## Pengusaha Tertentu
Pasal  2  ayat  1  Surat  Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  Per  –  32/  PJ/  2010  tentang Pelaksanaan  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25 Bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pengusaha  Tertentu mewajibkan  wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha tertentu  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  Nomor Pokok Wajib Pajak bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan  Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi tempat  usaha  tersebut  dan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  Wajib Pajak.  Sesuai  dengan  pasal  3  ayat  1  Surat  Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per  –  32/  PJ/  2010 telah  ditentukan  besarnya  angsuran  pajak  yang dikenakan  pada  wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha tertentu  adalah  0,75%  dari  peredaran  bruto  setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

## Social Commerce
Perkembangan  situs  jejaring  sosial  telah menciptakan  paradigma  perdagangan  elektronik  yang baru,  yaitu  social  commerce  (s-commerce).  Marsden (2010)  menjelaskan  bahwa  s-commerce  merupakan kombinasi  perdagangan  elektronik  dengan  situs jejaring  sosial  untuk  memfasilitasi  pembelian  dan penjualan  produk  dan  jasa  dengan  menggunakan teknologi  internet.  S-commerce  mengacu  pada pengiriman  aktivitas  dan  transaksi  perdagangan elektronik  melalui  lingkungan  media  sosial,  terutama dalam  jejaring  sosial  yang  menggunakan  perangkat lunak  Web  2.0  (Liang  dan  Turban,  2011).  Shen  dan Eder  (2011)  mendefinisikan  s-commerce  sebagai bentuk  baru  dari  perdagangan  elektronik  dengan menggunakan media sosial, seperti media online yang mendukung  interaksi  dan  kontribusi  sosial  untuk membantu  pembelian  dan  penjualan  produk  dan  jasa secara online.
Terdapat  dua  bentuk  utama  dari  s-commerce. Pertama, jejaring sosial dapat menambahkan fitur yang memperbolehkan  adanya  iklan  dan  transaksi  (Liang dan  Turban,  2011).  Kedua,  perdagangan  elektronik tradisional  dapat  menambah  kemampuan  mereka untuk  membuat  akun  dalam  jejaring  sosial  untuk mendapatkan  keuntungan  dari  kekuatan  media  sosial (Liang dan Turban, 2011).

## Metode Penelitian
Paper ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu: 1) Wawancara Wawancara
digunakan sebagai teknik pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin  melakukan studi  pendahuluan  untuk  menemukan  masalah  yang harus  diteliti  dan  juga  apabila  peneliti  ingin mengetahui  hal-hal  dari  responden  yang  lebih mendalam  dan  jumlah  respondennya  sedikit/  kecil (Sugiyono,  2013).  Wawancara  dilakukan  pada beberapa  pelaku  social  commerce  untuk  mengetahui bagaimana  kondisi  pengetahuan  mereka  terhadap keharusan  untuk  membayar  pajak  penghasilan  dan pendapat  mereka  jika  harus  membayar  pajak penghasilan.  Pelaku  social  commerce  yang  dimaksud adalah  pemilik  dari  @rahmihdy,  @sweaterrajut_shop, @rosmi.os, @evts_tasikmalaya, dan @tasrajutda-lova. 2) Teknik Dokumentasi
Menurut
Sugiyono (2013), dokumen
merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu  yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan  pelengkap  dari  penggunaan  metode wawancara dalam paper ini. Dokumen yang digunakan adalah jurnal ilmiah, tulisan atau opini yang bersumber dari www.pajak.go.id, dan berita.

## Hasil dan Pembahasan

## Analisis Deskriptif
Sistem  berbelanja  online  di  Indonesia  terbagi melalui  tiga  saluran.  Pertama,  lewat  toko  online, seperti  lazada.com  dan  zalora.co.id.  Kedua,  melalui platform  yang  mempertemukan  penjual  dengan pembeli,  sekaligus  menjadi  forum  bagi  keduanya, contohnya  kaskus.co.id  dan  tokobagus.com.  Ketiga, melalui jejaring sosial atau social commerce (Arianto, 2014).  Pelaku  social  commerce  merupakan  subjek pajak  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008  tentang Pajak  Penghasilan.  Kewajiban  untuk  membayarkan pajak  penghasilan  ini  timbul  sejak  saat  orang  pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sehingga memperoleh penghasilan (Gade  dan  Gade,  1995).  Pengenaan  pajak  jual  beli untuk toko online pada dasarnya dipersamakan dengan toko  konvensional  sehingga  ketentuan  pajak  yang berlaku  bagi  usaha  online  tidak  berbeda  dengan  toko konvensional  pada  umumnya.  Perbedaan  yang
mendasar  hanya  usaha  online  dilakukan  dengan menggunakan fasilitas internet.
Sesuai  dengan  Peraturan  Direktorat  Jenderal Pajak  Nomor  PER-32/PJ/2010  tentang  pelaksanaan pengenaan  PPh  pasal  25  bagi  Wajib  Pajak  orang pribadi pengusaha tertentu, pengusaha social commerce  dikenakan  PPh  sebesar  0,75%  dari  omzet setiap  bulannya.  Dengan  berlakunya  PP  Nomor  46 tahun  2013,  maka  perlakuan  pajak  pengusaha  e- commerce  (termasuk  social  commerce)  dengan peredaran  bruto  tidak  melebihi  Rp4,8  milliar dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM, yaitu 1% dari omzet (Arianto, 2014).

## Pembahasan Masalah
Kondisi  Pengetahuan  Pelaku  Social  Commerce Untuk Membayar Pajak
Peneliti  melakukan  wawancara dengan 5 orang responden  untuk  mencari  tahu  apakah  pelaku  social commerce  mengetahui  kondisi  bahwa  penghasilan yang  mereka  dapatkan  harus  dikenakan  pajak. Beberapa  hasil  wawancara  oleh  para  pelaku  social commerce adalah sebagai berikut:
“Tidak  tahu,  karena  saya  tidak  tahu informasi  bahwa  harus  membayar  pajak.” (Narasumber I)
“Tidak,  karena  menurut  saya  bisnis online  tidak  perlu  dikenakan  pajak.” (Narasumber II)
“Belum  tahu,  karena  belum  ada informasinya [pembayaran pajak].” (Narasumber IV)
Pelaku  social  commerce  biasanya  berumur remaja hingga dewasa. Tempat usaha social commerce adalah  media  sosial,  bukan  seperti  toko  konvensional, sehingga  terdapat  anggapan  bahwa  bisnis  online  tidak perlu  membayar  pajak.  Faktor  utama  pelaku  social commerce  tidak  membayar  pajak  penghasilan  adalah kurangnya  informasi  jika  mereka  merupakan  wajib pajak dan diharuskan membayar pajak atas penghasilan  yang  diterima.  Pengetahuan  Wajib  Pajak tentang  pajak  yang  baik  akan  dapat  memperkecil adanya  penghindaran  pajak  (Palil,  2005).  Cristensen, et  al.  (1994)  bahwa  wajib  pajak  yang  memiliki pengetahuan  yang  baik,  akan  memiliki  persepsi keadilan  yang  positif  terhadap  sistem  pajak  yang berakibat  tingkat  kepatuhan  pajak  lebih  tinggi. Pemerintah  perlu  mengadakan  sosialisasi  terhadap pemungutan  pajak  atas  wajib  pajak  orang  pribadi
pengusaha  tertentu,  khususnya  pengguna  social commerce atau pebisnis online.
Perilaku  Pelaku  Social  Commerce  Jika Dihadapkan pada Kondisi Harus Membayar Pajak Wawancara  dilakukan  untuk  mengetahui bagaimana  pelaku  social  commerce  akan  menentukan perilakunya jika dihadapkan pada kondisi mereka telah mengetahui  informasi  pengenaan  pajak  penghasilan social  commerce.  Hasil  wawancara  dari  beberapa pelaku adalah sebagai berikut:
“Lihat  kondisi  penjual  lain  dan  penghasilan yang saya dapatkan. Kalo sedikit [penghasilan]  sih,  saya  lebih  tidak  peduli.” (Narasumber I) “Tidak bayar.” (Narasumber II) “Ikut aturan yang berlaku aja.” (Narasumber III) “Mengikuti  aturan  dan  membayar  pajak.” (Narasumber IV)
“Kalo  misalnya  dikenakan  pajak  boleh- boleh  saja,  asal  online  shop  kita  diakui sebagai  online  shop  yang  trusted  dan  bukan penipuan.” (Narasumber V)
Satu dari lima responden lebih memilih tidak bayar karena ia berpendapat bahwa bisnis online tidak perlu  dikenakan  pajak.  Responden  yang  lain  lebih melihat tergantung pada omset yang didapat. Tiga dari lima  responden  lebih  memilih  perilaku  untuk membayar  pajak  dan  mengikuti  aturan  yang  telah ditetapkan,  tetapi  dengan  syarat  bahwa  kredibilitas online  shop-nya  terjamin.  Peningkatan  kredibilitas online  shop  dapat  meningkatkan  penghasilan  pelaku social commerce.
Beberapa  responden  juga  menanggapi  bahwa mereka perlu membayar pajak, yaitu sebagai berikut:
“Biaya  pengiriman  barang  dan  pulsa  sudah menambah  beban  modal  [usaha],  sehingga saya  tidak  mau  membayar  pajak  lagi. Apalagi biaya pengiriman barang kan sudah dikenakan pajak.” (Narasumber II) “Boleh  aja  dikenakan  pajak,  asal  pajak  itu tidak disalahgunakan dan jelas penggunaannya.” (Narasumber III) “Gak  papa  sih  bisnis  online  dikenakan pajak, tapi harusnya ada  feedback  yang  kita dapatkan  dari  pemerintah  atas  pembayaran pajak  itu  dan  metode,  serta  tata  cara
pembayaran  yang  jelas,  sehingga  tidak merugikan  para  pelaku  social  commerce.”
(Narasumber IV)
Pelaku  social  commerce  perlu  kejelasan kriteria  pengenaan  pajak,  tata  cara  pembayaran,  dan kepastian  agar  mereka  tidak  dirugikan.  Salah  satu responden  menunjukkan  keraguan  penggunaan  dana pajak oleh instansi pemerintah, sehingga mempengaruhi  pola  pikir  serta  perilakunya.  Menurut Menurut  Franzoni  (1999),  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kecenderungan  mereka  terhadap  institusi  publik. Pemerintah  dan  instansi  pemungutan  pajak  harus menunjukkan  sikap  tidak  memberatkan  pelaku  social commerce,  sehingga  terjalin  kepercayaan  antara pelaku dan aparat pajak.

## Kendala  yang  Dihadapi  Instansi  Pajak  atas Pemungutan Pajak Transaksi Social Commerce
Menurut  Arianto  (2014)  ada  banyak  kendala yang  dihadapi  untuk  pengenaan  pajak  atas  transaksi online, yaitu:
1) Transaksi e-commerce (termasuk social commerce)  terjadi  dalam  waktu  yang  singkat, sehingga  sangat  sulit  untuk  melacak  siapa  saja pelaku transaksinya.
2) Jika bentuk barang atau jasa yang diperdagangkan  berformat  digital  (nonfisik) seperti  software,  video,  musik,  e-magazine, sehingga  cukup  menyulitkan  dalam  penentuan obyek pajaknya.
3)  Bukti  transaksinya  adalah  bukti  elektronis sehingga membuat transaksi e-commerce (termasuk  social  commerce)  semakin  susah untuk dideteksi.
4)  Transaksi  online  tak  hanya  terjadi  di  dalam wilayah pabean Indonesia saja, namun terkadang  menembus  batas  geografis  negara lain.
Terdapat beberapa kendala lain untuk pengenaan pajak transaksi social commerce, yaitu:
1)  Tidak  ada  jumlah  yang  pasti  pelaku  social commerce  (penjual)  pada  berbagai  macam media sosial, seperti Instagram, Path, Facebook, Twitter, Blackberry Messenger, sehingga Dirjen Pajak  belum  mengetahui  jumlah  wajib  pajak potensial.
2)  Adanya  sistem  reseller  dan  dropship,  sehingga transaksi  yang  terjadi  lebih  sulit  dideteksi.
Sistem  reseller  berarti  penjual  membeli  barang dari  penjual  lain  dengan  harga  yang  lebih murah,  kemudian  ia  menjual  kembali  barang tersebut  baik  sevara  online  ataupun  offline. Sistem  dropship  dapat  diilustrasikan,  penjual  I di  kota  Banding  memiliki  barang  dagangan sweater, dan penjual II di kota Yogyakarta ingin menjual  kembali  sweater  tersebut  dengan margin yang lebih tinggi, tetapi penjual II tidak ingin  memiliki  persediaan  barang  sweater karena  jika  dikirimkan  ke  Yogyakarta  akan dikenakan  biaya  kirim  yang  berakibat  akan menaikkan  biaya  modal  penjual  II.  Penjual  II dapat  menjual  barang  seolah-olah  ia  memiliki persediaan  barang  dagangan.  Jika  ada  pembeli yang  membeli  di  penjual  II,  maka  penjual  II akan  memberitahukan  penjual  I,  kemudian penjual  I  akan  mengirimkan  langsung  barang dagangan ke pembeli.
3)  Adanya  sistem  pembayaran  cash  on  delivery (COD) yang transaksi uangnya susah ditelusuri. Untuk  pembelian  yang  terjadi  dalam  satu  kota, biasanya pembeli menggunakan sistem pembayaran  COD  dibandingkan  transfer  ATM karena ia dapat melihat barang asli yang ia beli, kemudian ia akan langsung membayarnya. Salah  satu  langkah  awal  sebagai  solusi  yang dapat  dilakukan  Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah bekerja  sama  dengan  perusahaan-perusahaan  TI  dan perbankan  untuk  mendeteksi  transaksi  online  yang selama ini susah dilacak, dan mensosialisasikan pelaku social commerce bahwa terdapat kewajiban membayar pajak.  Sarana  teknologi  informasi  seperti  software maupun hardware yang kurang memadai yang dimiliki pemerintah, menjadi salah satu penghambat pemungutan  pajak  transaksi  elektronik  (Arianto, 2014).

## Simpulan
Belum diketahui apakah pelaku social commerce  telah  melakukan  pembayaran  pajak  atas penghasilan  yang  diterima.  Direktorat  Jenderal  Pajak pun  juga  belum  dapat  mengawasi  pelaksanaan pembayaran  pajak  pelaku  social  commerce,  karena jumlah  pelaku  yang  belum  dapat  dipastikan.  Hasil wawancara  menunjukkan  pengetahuan  pelaku  social commerce terhadap kewajiban membayar pajak masih rendah  karena  kurangnya  informasi  yang  diterima.
Wajib  Pajak  harus  diperlakukan  sebagai  sebagai subyek  yang  harus  dibina  agar  bersedia,  mampu  dan sadar  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  (Sofyan, 2003).
Jika  pelaku  social  commerce  dikondisikan  jika mereka  sudah  mengetahui  kewajiban  pembayaran pajak,  mereka  akan  mengikuti  aturan  yang  berlaku. Tetapi,  ada  pelaku  yang  beranggapan  ia  tidak  ingin bayar dan melihat besarnya omset karena pembayaran pajak  menjadi  hal  yang  memberatkan  usaha  mereka. Pelaku  social  commerce  menginginkan  kejelasan metode dan tata cara yang jelas jika mereka diharuskan untuk membayar pajak.
Berbagai  kendala  yang  dihadapi  kantor  pajak untuk  pemungutan  pajak  transaksi  social  commerce juga  terjadi,  diantaranya  sulitnya  melacak  siapa  saja pelaku  transaksi  social  commerce,  sulit  menentukan obyek  pajaknya  (untuk  yang  berformat  digital), transaksinya  tidak  hanya  dalam  wilayah  pabean Indonesia  saja.  Dalam  cakupan  yang  lebih  sempit, kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak transaksi  social  commerce  adalah  tidak  ada  jumlah yang  pasti  pelaku  social  commerce,  adanya  sistem reseller dan dropship, dan sistem pembayaran cash on delivery (COD).

## Daftar Pustaka
[1]  Ajzen,  I.  dan  M.  Fishbein.  1980.  Understanding
Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.
[2]  Arianto,  Nur.  2014.  Ekstensifikasi  Pajak  Dari Transaksi  Online.  Portal  Kemenkeu.  Diakses tanggal 8 September 2015.
[3]  Du,  Y.  2011.  A  Measurement  Model  of  Students' Behavioral  Intentions  to  Use  Second  Life  Virtual Environments.  Journal  of  Education  for  Library and  Information  Science,  Vol.  52,  No.1,  pp.  41- 53.
[4]  Franzoni,  A.  Luigi.  1999.  Tax  Evasion  and  Tax Compliance. Italy: University of Bologna.
[5]  Fishbein,  M.  dan  I.  Ajzen.  1975.  Belief,  Attitude, Intention,  and  Behavior:  An  Introduction  to Theory  and  Research.  Addison-Wesley,  Reading, Mass.
[6]  Gade,  Muhammad  dan  Djamaludin  Gade.  1995. Hukum Pajak. Jakarta: LPFE-UI.
[7]  Hajli,  M.  N.  2013.  A  Research  Framework  for Social Commerce Adoption. Information
Management  and  Compututer  Security,  Vol.  21,
No. 3, pp. 144-154.
[8]  Jiang,  G.,  F.  Ma,  J.  Shang,  dan  P.  Y.  K.  Chau.
2014.  Evolution  of  Knowledge  Sharing  Behavior in Social Commerce: An Agent-Based Computational  Approach.  Information  Science, Vol. 278, pp. 250-266.
[9] Liang, T. P. dan W. Turban. 2011. Introduction to the  Special  Issue  Social  Commerce:  A  Research Framework  for  Social  Commerce.  International Journal  of  Electronic  Commerce,  Vol.  16,  No.  2, pp. 5–13.
[10] Marsden, P. 2010. Social Commerce: Monetizing Social Media. Syzygy Group.
[11]  Merdeka.  2013.  Di  5  Media  Sosial  Ini,  Orang Indonesia Pengguna Terbesar Sedunia. http://www.merdeka.com/uang/di-5-media-sosial- ini-orang-indonesia-pengguna-terbesar- dunia.html. Diakses tanggal 8 September 2015.
[12]  Mustikasari,  Elia.  2007.  Kajian  Empiris  Tentang Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Di  Perusahaan Industri  Pengolahan  Di  Surabaya.  Simposium Nasional Akuntansi X.
[13]  Palil,  M  Rizal.  2005.  Does  Tax  Knowledge Matter  in  Self  Assessment  System?  Evidence from Malaysia Tax Administrative. The Journal of American  Academy  of  Business.  Cambrige.  No. 2.
[14] Peslak, A., W. Cecucci, dan P. Sendall. 2010. An Empirical  Study  of  Instant  Messaging  (IM) Behavior  Using  Theory  of  Reasoned  Action. Institute of Behavioral and  Applied Management, pp. 263-278.
[15]  Republik  Indonesia.  2010.  Peraturan  Direktorat Jenderal  Pajak  Nomor  PER-32/PJ/2010  Tentang Pelaksanaan  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Pasal 25  Bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pengusaha Tertentu. Jakara: Direktorat Jenderal Pajak.
[16]  Republik  Indonesia.  2013.  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  46  Tentang  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
[17]  Shen,  J.  dan  L.  Eder.  2011.  An  Examination  of Factors  Associated  with  User  Acceptance  of Social  Shopping  Websites.  International  Journal of Technology and Human Interaction, Vol. 7, No. 1, pp. 19–36.
[18] Sofyan, S. 2003. Sistem Penetapan Pajak (Dalam
Kerangka Mencari Sistem Yang Kondusif). Jurnal
Perpajakan Indonesia. Vol 3, hal 28-34.
[19]  Sugiyono.  2013.  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D:  Cetakan  Ke-19.  Bandung: Alfabeta CV.
[20]  Tarjo  dan  Indra  Kusumawati.  2006.  Analisis Perilaku  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Terhadap Pelaksanaan  Self  Asessment  System:  Suatu  Studi di Bangkalan. JAAI, Vol. 10, No. 1, hal. 101-120.