## INTERAKSIONISME SIMBOLIK ANTARA STAF HUMAS PEMERINTAH DENGAN “WARTAWAN TANPA MEDIA MASSA”
Oleh:
Apriliyanti
Dosen Program Studi Hubungan Masyarakat Politeknik LP3I Bandung

## ABSTRAK
Wartawan  atau  insan  pers  yang  jujur  dan  bersih,  jumlahnya  kini  sangat  banyak  di berbagai  kawasan  di  tanah  air.  Wartawan  memiliki  tanggung  jawab  moral  terhadap  media tempat  mereka  bernaung  dan  lebih  luas  lagi  terhadap  khalayak  atau  publik.  Humas  sebagai mitranya  harus  selalu  siap  menjawab  pertanyaan  dan  memenuhi  permintaan  wartawan  akan fakta-fakta  penting  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  masyarakat,  yang  pasti  sangat beraneka.
Dalam  penelitian  ini,  istilah  yang  akan  digunakan  untuk  menyebut  “wartawan” semacam    ini    adalah    “Wartawan    Tanpa    Media    Massa    (WTMM)”.    Adanya    pemberian “amplop” dan uang THR  bagi  “WTMM”  yang  meliput  di  kantor Pemprov Jabar  merupakan tanda  tanya  besar  yang  perlu  segera  ditindak  lanjuti.  Di  satu  sisi,  organisasi  kewartawanan seperti PWI berjuang keras untuk mampu memberantas keberadaan “WTMM”.
Kata kunci: Wartawan, Humas, Interaksionisme, Wartawan Tanpa Media Massa

## Pendahuluan
Wartawan  memiliki  tanggung jawab moral terhadap  media tempat  mereka bernaung dan  lebih  luas  lagi  terhadap  khalayak  atau  publik.  Dalam  menjalankan  profesinya,  wartawan harus berhati-hati karena apa  yang mereka tulis dan mereka sampaikan pada publik, bisa saja ditelan  mentah-mentah  oleh  publik.  Wartawan  bekerja  berdasarkan  mandat  masyarakat.  Ada dua  hal  pokok  isi  mandat  masyarakat  yang  diembankan  kepada  lembaga  pers  yang diaktualisasikan  wartawan,  yakni  hak  tahu  dan  hak  memberitahukan.  Wartawan  wajib mewujudkan isi kedua hak masyarakat tersebut.
Untuk  mewujudkan  hak  tahu  masyarakat,  wartawan  harus  tekun  dan  gigih  mencari fakta-fakta  (informasi)  penting  yang  dibutuhkan  masyarakat  di  daerah  yang  bersangkutan. Agar  ini  dapat  diwujudkan  wartawan,  Humas  sebagai  mitranya  harus  selalu  siap  menjawab pertanyaan  dan  memenuhi  permintaan  wartawan  akan  fakta-fakta  penting  yang  berhubungan dengan kepentingan masyarakat, yang pasti sangat beraneka.
Ini    berarti    Humas    dan    wartawan    sesungguhnya    sama,    yakni    sama-sama    abdi (pelayan) masyarakat. Bedanya, Humas pemerintahan  yang umumnya berstatus PNS, pastilah digaji  negara  melalui  lembaga  pemerintahan,  sedangkan  wartawan  yang  umumnya  berstatus pegawai  swasta,  pastilah  digaji  perusahaan  di  mana  mereka  bekerja.  Meskipun  status  dan jenis  instansinya  berbeda,  namun  kedua  mitra  ini  harus  benar-benar  mampu  bekerja  sama
dengan  baik  dalam  posisi  dan  sikap  saling  menghormati  dan  menghargai  mitra  masing- masing.
Untuk  itu  penting  sekali  dalam  sebuah  kegiatan  kehumasan  menjalin  hubungan  pers atau Media  Relations yang  baik  dengan  para  pemimpin  dan  wartawan  surat  kabar,  majalah, radio dan televisi. Perlakuan yang berdasarkan like dan dislike dalam memberikan keterangan dapat menimbulkan adanya berita-berita/tulisan-tulisan  yang tidak akurat,  bahkan berita  yang tidak  benar  tentang  lembaga  atau  perusahan  itu,  yang  mungkin  dapat  membawa  kerugian (Abdurachman,  2001:41).  Walaupun  begitu,  hubungan  pribadi  antara  Humas  dan  pers  tidak berarti  harus  “melacurkan”  profesi  masing-masing  dalam  penyampaian  informasi  kepada masyarakat.  Baik  pers  atau  pun  Humas  harus  tetap  proporsional  dalam  pemuatan  dan penyiaran berita.
Namun  pada  kenyataannya  di  lapangan,  masih  banyak  “wartawan”  yang  melakukan penyelewengan.  Dari  sisi  pers,  banyak  wartawan  yang  menghalalkan  segala  cara  demi mendapat  uang  tambahan  dari  sumber  berita.  Wartawan  semacam  ini  lebih  dikenal  dengan istilah wartawan “amplop”,  yaitu wartawan  yang bersedia menerima uang dari  sumber berita dengan  tujuan  tertentu.  Memang  ada  segelintir  media  yang  melarang  para  wartawannya menerima sesuatu  dari siapapun, khususnya narasumber. Di samping itu terdapat  pula orang- orang  yang berkalung kartu pers, melakukan liputan layaknya wartawan, memiliki media dan produk  jurnalistik,  tetapi  kegiatan  jurnalistik  yang  mereka  lakukan  ditujukan  untuk  mencari keuntungan pribadi.
Dalam  penelitian  ini,  istilah  yang  akan  digunakan  untuk  menyebut  “wartawan” semacam ini  adalah  “Wartawan Tanpa Media Massa (WTMM)”. Disebut tanpa media massa karena  media  yang  mereka  punya  atau  nama  organisasi  yang  memayungi  mereka  adalah organisasi  non-media  massa,  hanya  ciri-ciri  fisiknya  yang  mirip  media  massa.  Disebut “wartawan”,  untuk  memudahkan  pembatasan  masalah  lantaran  embel-embel  wartawan  telah terlanjur  melekat  pada  orang-orang  seperti  di  atas  yang  tetap  melakukan  kegiatan  seperti wartawan profesional.
Kehadiran  “Wartawan  Tanpa  Media  Massa”  atau  “WTMM”  pada  kenyataanya memang  sangat  meresahkan.  Salah  satunya  yang  terjadi  di  instansi  pemerintahan,  anggaran untuk  media  dalam  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sering  teralokasikan untuk  “WTMM”.  Di  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  sendiri,  tak  sedikit  “wartawan  tanpa media  massa”  turut  serta  ikut  meliput  ketika  ada  suatu  kegiatan  atau  pun  peristiwa  yang
terjadi di tempat tersebut. Mereka berperilaku bak wartawan betulan,  melakukan wawancara terhadap sumber berita serta mencatat setiap apa yang dikatakan narasumber.
BEKASI,  TEMPO -  Wartawan  bodrek  atau  wartawan  tanpa  media  yang  jelas  akan mendapat  alokasi  anggaran  bonus  istimewa  berupa  “uang  ketupat”.  Meskipun  soal ini masih menjadi kontrovesi di kalangan pejabat sendiri, tunjangan hari raya (THR) itu  dipastikan  tetap  diluncurkan.  Hal  ini  dianggap  Pemerintah  Kota  Bekasi  sebagai “terobosan”  baru  untuk  menghindari  keributan  dan  serbuan  para  wartawan  bodrek. Hal  itu  dikatakan  sumber Tempo di  lingkungan  Sekretariat  Daerah  (Sekda)  Kota Bekasi,  Senin  (01/09)  di  ruang  kerjanya.  Jumlah  wartawan  bodrek  yang  bakal mendapat  bonus  itu  umumnya  adalah  yang  sering  berkeliaran  di  kantor-kantor Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Bekasi.  Pemberian  itu,  direncanakan  akan  dilakukan beberapa hari sebelum lebaran tiba.(Harian Umum Tempo , Senin, 01/09/2011) 3
Namun  tidak  bisa  di  pungkiri  fenomena  pembagian  “amplop”  seperti  sudah  menjadi sebuah  tradisi,  seperti  yang  terjadi  di  lingkungan  Pemprov  Jabar.  Mereka  kerap  hadir  dalam setiap  acara  yang  diadakan  oleh  Pemprov  Jabar  dan  biasanya  hadir  lebih  awal  dibandingkan dengan  wartawan  profesional.  Tetapi,  wartawan  yang  tergolong  “wartawan  tanpa  media massa”  tidak  pernah  bergabung  dengan  wartawan  Pemprov  Jabar,  mereka  lebih  senang bergabung  dengan  orang-orang  memiliki  satu  visi  misi  dengan  mereka  yaitu  berpura-pura berprofesi  sebagai wartawan.
“WTMM”  seringkali  menimbulkan  keresahan  karena  tindakan  “pemerasan”  yang mereka lakukan.  Tindakan  ini  memberi noda hitam  pada profesi  kewartawanan.  Pelanggaran terhadap  suatu  profesi  dapat  dijerat  oleh  pasal  228  KUHP  (Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana) yang berbunyi:
“Barang   siapa   dengan   sengaja   memakai   tanda   kepangkatan   atau   melakukan perbuatan  yang  termasuk  jabatan  yang  tidak  dijabatnya  atau  yang  ia  sementara dihentikan  daripadanya,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  tahun  atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah.”
Ledakan media merupakan fenomena  yang terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.40  tahun  1999  tentang  Pers.  Undang-Undang  tersebut  menyebutkan  bahwa  kemerdekaan pers  dibuka  seluas-luasnya,  dan  siapa  saja  berhak  mendirikan  penerbitan  pers.  “WTMM” merupakan  modifikasi  dari  wartawan  gadungan.  Wartawan  gadungan  di  Indonesia  pertama kali muncul pada tahun 1960 dan terus ada hingga saat ini. Dahulu jumlahnya tidak banyak, namun membludak karena booming (ledakan) media.
3 Harian Umum Tempo , Senin, 01/09/2011

## Pengertian Interaksionisme Simbolik
Menurut  teori  interaksionisme  simbolik,  kehidupan  sosial  pada  dasarnya  adalah interaksi  manusia  dengan  menggunakan  simbol-simbol.  Lebih  lanjut,  Mulyana  (2001:118) menjelaskan  bahwa  mereka  tertarik  pada  cara  manusia  menggunakan  simbol-simbol  yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga  pengaruh  yang  ditimbulkan  penafsiran  atas  simbol-simbol  ini  terhadap  perilaku  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  interaksi  sosial.  Kelebihan  manusia  dalam  berpikir  memunculkan penafsiran yang berbeda-beda  terhadap pernyataan-pernyataan manusia, sehingga menimbulkan interaksi khusus antar manusia.
Secara ringkas, interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-premis berikut :
1.   Individu  merespon  suatu  situasi  simbolik.  Mereka  merespon  lingkungan,  termasuk objek  fisik  (benda)  dan  objek  sosial  (perilaku  manusia)  berdasarkan  makna  yang dikandung  komponen-komponen  lingkungan  tersebut  bagi  mereka.  Ketika  mereka menghadapi suatu situasi, respon mereka tidak bersifat mekanis, tidak pula ditentukan oleh  faktor-faktor  eksternal,  alih-alih  respon  mereka  tergantung  pada  bagaimana mereka  mendefinisikan  situasi  yang dihadapi  dalam  interaksi  sosial.  Jadi,  individulah yang dipandang aktif untuk menentukan lingkungan mereka sendiri.
2.   Makna  adalah  produk  interaksi  sosial,  karena  itu  makna  tidak  melekat  pada  objek, melainkan  dinegoisasikan  melalui  penggunaan  bahasa.  Negoisasi  itu  dimungkinkan karena  manusia  mampu  menamai  segala  sesuatu,  bukan  hanya  objek  fisik,  tindakan, atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu), namun juga gagasan yang abstrak.
3.   Makna  yang  diinterpretasikan  individu  dapat  berubah  dari  waktu  ke  waktu,  sejalan dengan   perubahan   situasi   yang   ditentukan   dalam   interaksi   sosial.   Perubahan interpretasi  dimungkinkan  karena  individu  dapat  melakukan  proses  mental,  yakni berkomunikasi  dengan  dirinya  sendiri,  manusia  membayangkan  atau  merencanakan apa  yang  akan  mereka  lakukan.  Dalam  proses  ini,  individu  mengantisipasi  reaksi orang  lain,  mencari  alternatif-alternatif  ucapan  atau  tindakan  yang  akan  dilakukan. Individu  membayangkan  bagaimana  orang  lain  akan  merespon  ucapan  atau  tindakan mereka.
Ketiga  premis  ini  mengandung  arti  bahwa  interaksi  sosial,  penafsiran  merupakan  hal esensial  yang  mempengaruhi  definisi  sosial.  Konsep  diri  merupakan  definisi  yang diciptakan melalui interaksi dengan orang lain. Jadi, untuk mempengaruhi tingkah laku manusia baik itu sebagai  komunikator  maupun  komunikan,  kita  harus  memahami  sistem  makna  yang  diasuh oleh manusia yang dipelajari.
Teori  Interaksionisme  simbolik  dalam  jurnal  ini  akan  menjadi  dasar  pengembangan analisis  bagi  penulis  untuk  menelaah  interaksi  yang  terjadi  antara  staf  Humas  pemerintah
dengan “WTMM”. Jenis interaksi dan simbol-simbol apa saja yang digunakan ketika mereka berinteraksi akan ditelaah menggunakan teori interaksi simbolik.

## Pengertian Hubungan Masyarakat
Humas  pada  hakekatnya  adalah  kegiatan  komunikasi,  kendati  agak  lain  dengan kegiatan  komunikasi  lainnya,  karena  ciri  hakiki  dari  komunikasi  Humas  adalah two  way comunications (komunikasi dua arah). Arus komunikasi timbal balik ini yang harus dilakukan dalam  kegiatan  Humas/Public  Relations  (PR),  sehingga  terciptanya  umpan  balik  yang merupakan prinsip pokok dalam PR (Rachmadi, 1994:7).
Rachmadi  menyebutkan  PR  adalah  salah  satu  bidang  ilmu  komunikasi  praktis,  yaitu penerapan  ilmu  komunikasi  pada  suatu  organisasi/perusahaan  dalam  melaksanakan  fungsi manajemen.  PR  berfungsi  menumbuhkan  hubungan  baik  antara  segenap  komponen  pada suatu lembaga/perusahaan dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi.    Semua    itu    bertujuan    untuk    menumbuhkan    dan    mengembangkan goodwill (kemauan  baik)  publiknya  serta  memperoleh  opini  publik  yang  menguntungkan  (alat  untuk mencipta kerjasama berdasarkan hubungan baik dengan publik).
Batasan  dari  Griswold  menyebutkan  bahwa  PR  adalah  fungsi  manajemen  yang mengevaluasi  publik,  memperkenalkan  berbagai  kebijakan  dan  prosedur  dari  suatu  individu atau   organisasi    berdasarkan   kepentingan   publik,   dan   membuat    perencanaan,   dan melaksanakan  suatu  program  kerja  dalam  upaya  memperoleh  pengertian  dan  pengakuan publik.
Public  Relations  merupakan  fungsi  manajemen  yang  membantu  menciptakan  dan saling  memelihara  alur  komunikasi,  pengertian,  dukungan,  serta  kerjasama  suatu organisasi/perusahaan  dengan  publiknya  dan  ikut  terlibat  dalam  menangani  masalah-masalah atau  isu-isu  manajemen.  PR  membantu  manajemen  dalam  penyampaian  informasi  dan tanggap  terhadap  opini  publik.  PR  secara  efektif  membantu  manajemen  memantau  berbagai perubahan (Seitel, 1992:8)
Definisi  lainnya,  Frank  Jefkins  dalam  bukunya Public  Relations  in  Word  Marketing mengatakan bahwa PR adalah suatu sistem komunikasi untuk menciptakan kemauan baik.  L. Bernays  dalam  bukunya  Public  Relations  menyebutkan  bahwa  PR  mempunyai  arti:  (1) penerangan  kepada  publik;  (2)  persuasi  ditujukan  kepada  publik  untuk  mengubah  sikap  dan tingkah  laku  publik;  (3)  upaya  untuk  menyatukan  sikap  dan  perilaku  suatu  lembaga.  Prof. Byron   Christian   menyebutkan   bahwa   PR   merupakan   suatu   usaha   yang   secara   sadar
memotivasi  agar  orang-orang terpengaruh,  terutama  melalui  komunikasi,  agar  timbul  pikiran yang sehat terhadap suatu organisasi, memberi rasa hormat, mendukung dan bertahan dengan berbagai cobaan dan masalah.

## Pengertian Humas Pemerintah
Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Humas  yang terdapat di instansi pemerintah dan non pemerintah (lembaga komersial) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan (aspek komersial),  walaupun  Humas  Pemerintah  juga  melakukan  hal  yang  sama  dalam  aspek publikasi,  promosi,  dan  periklanan.  Tetapi  lebih  menekankan  pada public  services atau  demi meningkatkan pelayanan umumnya.
Menurut John D. Millet dalam bukunya, Management in Public Service the Quest for Effective    Performance, yang    artinya    Humas/PR    dalam    dinas    instansi/    lembaga kepemerintahan terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugasnya, yaitu:
1.  Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi  yang terdapat dalam masyarakat ( learning about public desires and aspiration).
2.  Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa sebaiknya dilakukan  oleh  instansi/lembaga  pemerintah  seperti  yang  dikehendaki  oleh  pihak publiknya ( advising the public about what is should desire).
3.  Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan  yang diperoleh antara  hubungan  public  dengan  para  aparat  pemerintah  ( ansuring  satisfactory contact between public and government official).
4.  Memberikan  penerangan  dan  informasi  tentang  apa  yang  telah  diupayakan  oleh sutau  lembaga/instansi  pemerintah  yang  bersangkutan  ( informing  and  about  what an agency is doing).
Menurut Dimock dan Koening, pada umumnya tugas-tugas dari pihak Humas instansi atau lembaga pemerintahan, yaitu antara lain:
1.  Upaya   memberikan   penerangan   atau   informasi   kepada   masyarakat   tentang pelayanan  masyarakat,  kebijaksanaan  serta  tujuan  apa  dan  bagaimana  yang  kan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut.
2.  Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam  partisipasinya  atau  ikut  serta  pelaksanaan  pembangunan  di  berbagai  bidang, social, budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
3.  Kejujuran    dalam    pelayanan    dan    pengabdian    dari    aparatur    pemerintah    yang bersangkutan  perlu  dipelihara  atau  dipertahankan  dalam  melaksanakan  tugas  serta kewajibannya masing-masing.

## Pengertian Wartawan Tanpa Media Massa
Jurnalistik  merupakan  lahan  yang  “menggiurkan”  dan  menjanjikan  pendapatan  yang  cukup lumayan  karena  setiap  tulisan  yang  dimuat  di  suratkabar  atau  majalah  pastinya  mendapat honorarium  (Ngaifun,  1995:10).  Menjadi  jurnalis  adalah  salah  satu  cara  yang  digunakan orang-orang untuk menambah uang saku dari hasil tulisan yang di muat di media massa.
“Wartawan Tanpa Media Massa” (WTMM) adalah istilah yang penulis gunakan untuk menyebut  orang-orang  yang  melakukan  liputan  layaknya  wartawan  namun  tidak  memiliki media   massa.   Pekerjaan   meniru   profesi   wartawan   ini   ditujukan   untuk   memperoleh keuntungan    pribadi    dari    merebaknya    budaya    amplop.    Yang    penulis    maksud    sebagai “WTMM”  dalam  penelitian  ini  adalah  orang-orang  yang  mendapat  gelar  sebagai  “wartawan bodrex”, “wartawan muntaber”, dan “Wartawan Tanpa Suratkabar (WTS)”.
Orang-orang  ini  sebetulnya  tidak  pantas  disebut  wartawan  karena  mereka  tidak menjalankan tugas-tugas  wartawan,  hanya  saja  mereka  hadir  di  tempat  liputan wartawan  dan berperilaku  seolah-olah  sebagai  wartawan.        Zaenuddin  dalam  buku The  Journalist menyebutkan  bahwa  “wartawan  bodrex”,  “wartawan  muntaber”,  atau  WTS  sebetulnya  tidak pantas  disebut  wartawan,  sebab  mereka  tidak  menjalankan  tugas  wartawan.  Embel-embel wartawan sudah terlanjur digunakan, karena mereka sering mengaku sebagai wartawan.
Batasan  “WTMM”  dalam  tulisan  ini  adalah  mereka  yang  berperilaku  atau mengidentikkan diri mereka seperti  wartawan  tetapi  tidak  bernaung  di  bawah  institusi  media massa    manapun.    Istilah    wartawan    masih    digunakan    untuk    mempermudah    pembatasan masalah  lantaran  embel-embel  ini  sudah  terlanjur  digunakan  dan  melekat  hingga  saat  ini. Untuk  itu  penulis  menggunakan  tanda  kutip  pada  kata  wartawan  yang  menyatakan  bahwa gelar wartawan yang mereka sandang masih harus dipertanyakan.
“WTMM”  memiliki  produk jurnalistik  seperti  jurnal,  koran, tabloid,  atau  surat  kabar mingguan. Tetapi produk jurnalistik itu tidak dapat digolongkan sebagai media massa. Produk jurnalistik  yang  mereka  miliki  dibuat  sesuai  tulisan  yang  akan  mereka  perlihatkan  pada narasumber. Produk jurnalistik mereka memiliki oplah yang sangat kecil, antara 30 eksemplar untuk    satu    daerah    pemasaran    seperti    Kota    Bandung,    Kota    Medan,    Jakarta,    dan    lain sebagainya.  “WTMM”  menjadikan  jurnalistik  sebagai  sarana  mencari  uang.  Jika  wartawan profesional  menerima  imbalan  dari  perusahaan  pers  untuk  setiap  tulisan  yang  naik  cetak, namun “WTMM” mendapatkan imbalan  dari narasumber.
Latar Belakang Munculnya “Wartawan Tanpa Media Massa”
Awal  kemunculan  “WTMM”  di  Kota  Bandung  khususnya  di  lingkungan  kantor Pemprov Jabar tidak terlepas dari proses awal kemunculan cikal bakal munculnya “WTMM” di Indonesia. Kemunculan cikal bakal “WTMM” dimulai tahun 1960-an yang dikenal dengan istilah  WTS  (Wartawan  Tanpa  Suratkabar)  yang  terjadi  setelah  keluarnya  Dekrit  Presiden tanggal 5 Juli 1959.
Peristiwa  lain  yang  menjadi  latar  belakang  munculnya  “WTMM”  khususnya  di lingkungan kantor Pemprov Jabar adalah bermula dari  era reformasi tahun 1988  yang diikuti oleh  keluarnya  Undang-Undang  No.  40  tahun  1999  tentang  pers,  yang  istimewa  dalam Undang-Undang tersebut adalah bahwa kemerdekaan pers di buka seluas-luasnya.
Selain  itu,  latar  belakang  munculnya  “WTMM”  di  lingkungan  kantor  Pemprov  Jabar ini pun disebabkan oleh timbul tenggelamnya media massa, tidak adanya kepastian mengenai politik  hukum  dan  kemerdekaan  pers,  sulitnya  mencari  lahan  pekerjaan  ditengah  desakan kebutuhan ekonomi selepas reformasi, dan karena adanya tradisi pemberian uang transportasi di Pemprov Jabar.

## Tradisi Pemberian “Amplop”
Korupsi  merupakan  suatu  kebiasaaan  yang  tidak  bisa  ditampik  menjadi  penyebab tumbuh  suburnya  “WTMM” di  Indonesia.  Dari  cikal  bakal  hingga perkembangan  “WTMM” saat  ini,  tradisi  korupsi  adalah  nyawa  yang  memberi  ruang  bagi  “WTMM”  dapat  hidup  dan berkembang.  Jika  tidak  ada  korupsi,  tidak  akan  ada  orang  yang bertahan  menjadi  “wartawan tanpa media massa” karena mereka tidak mendapat gaji dari kantor.
Pada tahun 1960-an beberapa wartawan  yang telah dipecat masih melakukan liputan dengan  berpura-pura  menjadi  wartawan  karena  mereka  melihat  ada  peluang  hidup  dari “amplop” yang diberikan sumber berita setiap kali melakukan liputan. Apalagi dalam instansi pemerintahan,  pejabat  selalu  memberikan  “amplop”  sebagai  pengganti  uang  transportasi untuk wartawan.
Salah  satunya  yang  terjadi  di  Pemprov  Jabar.  Setiap  ada  kegiatan  peliputan,  para wartawan  yang  meliput  dimanjakan  dengan  adanya  uang  transportasi  atau  biasa  Humas Pemprov    sebut    dengan    uang kadeudeuh .    Pemberian    “amplop”   tersebut   saat    ini   dapat dikatakan  sebuah  tradisi  yang  selalu  dilakukan  oleh  staf  Humas  Pemprov  Jabar.

## Hubungan Humas Dengan Wartawan
Istilah  dan  profesi  Public  Relations  (PR)  semakin  hari,  makin  memasyarakat  dan mendapat  tempat  dalam  kegiatan  bisnis  modern,  sehingga  banyak  perusahaan  yang menghasilkan produk atau jasa merasakan beratap pentingnya membentuk divisi/ bidang PR di perusahaan mereka untuk memperoleh citra positif dan merebut dukungan publik dalam upaya mengembangkan usaha mereka.
Salah  satu  kegiatan  PR  dalam  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  untuk memperoleh  dukungan  dan  kepercayaan  publik  adalah  kegiatan  Hubungan  Pers  (Press Relations/Media  Relations)  yakni  membina  hubungan  baik  dengan  kalangan  pers  yang mengelola media ceetak (suratkabar/majalah) dan media elektronik (tv/radio).
Menurut  Frank  Jefkins,  dalam  bukunya Public  Relations, menyebutkan  bahwa Definition of press relations . The role of press relations is to achieve maximum publication or broadcasting of PR informations in order to create knoeledge and understanding (1995:92)
Batasan Jefkins (1995:95) mengenai peranan hubungan pers adalah untuk memperoleh pemuatan  atau  penyiaran  secara  maksimal  tentang  informasi  PR  yang  disampaikan  untuk memberikan  pengetahuan  dan  menciptakan  pengertian  publiknya.  Seringkali  orang  masih salah  mengasumsikan  bahwa  PR  sama  dengan  press  relations  karena  kadang  kala  singkatan keduanya  adalah  PR.  Padahal  press  relations  hanyalah  salah  satu  bagian  dari  PR.  Hubungan pers  tidak  hanya  terbatas  kepada  pers,  tetapi  termasuk  semua  media  yang  memuat  berita seperti  pers  (suratkabar/majalah),  radio,  televisi,  dan cinema  newsreel (bioskop  yang  sarat dengan berita).
Penting  sekali   dalam  sebuah   kegiatan   PR   menjalin  hubungan   pers   atau Media Relations yang baik dengan para pemimpin dan reporter/wartawan surat kabar, majalah, radio dan  televisi.  Perlakukan  berdasarkan like dan dislike dalam  memberikan  keterangan  dapat menimbulkan  adanya  berita  berita/tulisan-tulisan  yang  tidak  akurat,  bahkan  berita  yang tidak benar  tentang  organisasi/perusahaan  itu,  yang  mungkin  dapat  membawa  kerugian (Abdurachman, 2001:41).
Hubungan  pribadi  antar  PRO  dan  pers  tidak  berarti  harus  “melacurkan”  profesi masing-masing  dalam  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat.  Misalnya  berita-berita yang sebenarnya tidak layak muat atau terjadi distorsi dalam pemuatannya  akan membohongi pembaca.  Baik  pers  ataupun  PRO  harus  tetap  proporsional  dalam  pemuatan  dan  penyiaran berita.  Dalam  pengertian  pers  menyiarkan  berita  untuk  kepentingan  sebagian  besar pembacanya,  bukan  malah  menjadi  juru  bicara  atau  kepanjangan  tangan  PRO.  Begitu  pula
PRO  tidak  memaksakan  kehendak  atau  mendapat  perlakuan  istimewa  agar  setiap  informasi PR harus selalu dimuat atau disiarkan, kendati sebenarnya tidak layak berita.
Dalam  upaya  membina  hubungan  pers  yang  baik,  PRO  harus  mengerti  seluk  beluk media  massa  itu  sediri.  Misalnya  bagaimana  suratkabar  dan  majalah  itu  diterbitkan  dan bagaimana  pula  program-program  televisi  dan  radio  diproduksi.  Fungsi  PR  adalah  membina hubungan  baik  dengan  eksternal  publik,  dalam  hal  ini  pers,  karena  PR  tidak  hanya mengandalkan  media  internal  atau  semi  eksternal  ( House  Journa l)  yang  dimilikinya,  tetapi juga memerlukan media massa untuk mempublikasikan berbagai kegiatan perusahaan/organisasi.    Pemeliharaan    hubungan    baik    dengan    pers    tidak    akan    membuat kesulitan bagi PR dalam menyebarkan informasi melalui media massa.
Dalam  operasionalnya  baik  PR  maupun  pers  senantiasa  berhasrat  untuk  menjaga  dan mengembangkan  citra  ( image )  yang  baik.  Kedua  institusi  menyadari  benar  bahwa  citra  yang baik  terkait  dengan  kredibilitas  masing-masing  sebagi  sumber  informasi.  (Depari  dalam Ardianto, 2004:125). Hakikat pekerjaan PR dan pers, ungkap Depari, dalam kaitannya dengan pengelola informasi sebenarnya tidak jauh berbeda. Kedua lembaga harus mengusahakan agar informasi  yang  bersumber  pada  kegiatan  masing-masing  diolah  menurut  prinsip-prinsip jurnalistik  tentang  nilai  berita  ( news  value) sehingga  menarik  untuk  disajikan  sebagai  berita. Baik PR maupun pers menyadari persamaan tersebut dalam posisi, fungsi serta peran masing- masing  dalam  penyaluran  informasi,  sehingga  hubungan  kemitraan  antara  keduanya  akan fungsional.  Namun  dalam  kenyataannya,  tidak  jarang  kita  jumpai  distorsi  dalam  bubungan kerja antara PR dan pers.

## Studi kasus Interaksi Simbolik Humas pemerintah dengan WTMM
“Amplop”  bagi  “WTMM”  telah  menjadi  tradisi  dalam  arti  bahwa  sumber  berita  atau staf  Humas  sudah  pasti  menyediakan  “amplop”  dengan  istilah  uang  transportasi  bagi “WTMM.”  Dikatakan  tradisi,  karena  praktik  pemberian  “amplop”  dalam  bentuk  uang transportasi ini telah berlangsung cukup lama dan menjadi sebuah kegiatan yang rutin.
Di  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  sendiri  uang  semacam  ini  disebut  sebagai  uang kontribusi,  dana  koordinasi  atau  uang  transportasi.  Hady,  staf  Humas  Pemprov  Jabar  sub bagian  publikasi,  mengatakan  bahwa  uang  transportasi  memang  sudah  dianggarkan  oleh pemerintah.  Uang  transportasi  ini  diberikan  kepada  wartawan  pada  acara press  conference atau  kegiatan-kegiatan  Pemprov  yang  di  adakan  di  luar  lingkungan  kantor  Pemprov  Jabar.
Lebih  lanjut  Hady  mengatakan,  besarnya  uang  transportasi  ini  bermacam-macam, besarnya  antara Rp. 50.000-Rp. 100.000. Namun  tidak semua wartawan mau menerima uang tranportasi  ini.  Wartawan  dari  media  yang  jelas  terbitnya  seperti Kompas,  Pikiran  Rakyat, Galamedia,  Inilah  Koran dan  lain  sebagainya  biasanya  menolak  menerima  uang transportasi ini.  Berbeda  halnya  dengan  “WTMM”  yang  justru  sepertinya  sangat  mengharapkan,  uang transportasi ini selama liputan.
Andry  rekan  hady  menambahkan,  kehadiran  mereka  terkadang  mengganggu  karena yang diinginkan mereka tidak lain hanyalah uang. Tapi tergantung dari staf Humas itu sendiri apakah    mau    mengikuti    permintaan    mereka,    apakah    membiarkan    mereka    pergi    tanpa membawa  hasil  apa-apa.  Sebagai  staf  Humas  yang  cerdas,  tentunya  harus  mampu mengendalikan  mereka  tanpa  memenuhi  permintaan  mereka.  Berinteraksi  sewajarnya,  tidak perlu mencemooh atau menjauh cukup menyapa sewajarnya saja.
Selain  uang  transportasi , berbagai  fasilitas  yang  menggiurkan  kini  tak  henti-hentinya diberikan  setiap  instansi  pemerintahan  kepada  wartawan  tak  terkecuali  kepada  “WTMM.” Fasilitas  tersebut  salah  satunya  adalah  fasilitas  pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  (THR). Pemberian  THR  ini  pun  sepertinya  sudah  menjadi  sebuah  tradisi  termasuk  yang  terjadi  di Pemprov Jabar.
Memang  terdengar  janggal  di  telinga,  karena  seharusnya  THR  diberikan  oleh perusahaan  media  di  tempat  wartawan  bekerja.  Namun  pada  kenyataannya banyak  wartawan yang  mengharapkan  THR  dari  staf  Humas  instansi  perusahaan  atau  dari  sumber  berita. Fenomena  di  atas  membuat  Pemprov  Jabar  dengan  sengaja  mencantumkan  anggaran  untuk wartawan termasuk untuk “WTMM”.
Andry menambahkan, pembagian uang THR memang menjadi sebuah tradisi yang tak bisa  dirubah  dikalangan  “WTMM.”  Berbeda  dengan  fenomena  yang  terjadi  di  kalangan wartawan profesional. Mereka justru enggan menerima uang THR dari instansi pemerintahan seperti Pemprov Jabar. Bagi wartawan profesional itu sama saja dengan suap.
Deddy,  staf  Humas  Pemprov  Jabar  sub  bagian  publikasi  membenarkan  pernyataan Andry. Setiap menjelang hari raya  Idul fitri, jumlah “WTMM” semakin banyak. Hal tersebut disebabkan oleh tradisi adanya pembagian uang THR. Namun, wartawan profesional biasanya menolak  pemberian  tersebut,  karena  ada  beberapa  media  massa  yang  memiliki  kebijakan untuk tidak menerima apapun dari suatu instansi pemerintahan maupun dari perusahaan.
Selain  dari  kegiatan  pemberian  uang  transportasi  dan  THR,  interaksi  yang  sering terjadi antara staf Humas Pemprov Jabar dengan “WTMM” adalah pada saat pembagian press
release .  “WTMM”  memang  tidak  pernah  menulis  berita,  karena  mereka  tidak  punya  media massa. Namun, pola kerja mereka yang selalu meniru wartawan profesional membuat mereka berpura-pura membutuhkan press release sebagai bahan untuk menulis.
Deddy  selaku  staf  Humas  Pemprov  Jabar  menambahkan,  “WTMM”  sering  pula meminta  bahan  berita  diluar press  release atau  terkadang  mereka  juga  memaksa  untuk mewawancarai sumber berita karena dirasa data  yang diperoleh kurang lengkap.  Sebagai staf Humas   yang   memiliki   kewajiban   sebagai   abdi   masyarakat   yang   bertugas   melayani masyarakat sebaik-baiknya, mau tidak mau harus menuruti keinginan mereka walaupun bukan rahasia umum lagi mereka jarang menulis berita.
Faktor  eksternal  merupakan  salah  satu  penyebab  munculnya  “WTMM”,  diantaranya yakni  adanya  mental  serba  suap  yang  berlaku  pada  sistem  sosial  masyarakat  kita.  Banyak warga  di  sistem  sosial  kita  yang  berpandangan  segalanya  bisa  diselesaikan  dengan  uang. Karena  itu  jika  sewaktu-waktu  menghadapi  masalah,  daripada  berurusan  dengan  aparat, banyak  warga  yang  memilih  mengeluarkan  dana  tertentu  alias  menyogok  alias  menyuap. Banyak warga  yang lebih memilih mengeluarkan uang atau menyuap petugas, daripada harus berurusan dengan meja hijau atau aparat penegak hukum.
Hady  menambahkan,  perlu  adanya  sikap  yang  tegas  ketika  akan  menghadapi “WTMM”.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  terhindar  dari  ancaman  ataupun  pemerasan sebagaimana  kegiatan  yang  biasa  mereka  lakukan  ketika  datang  ke  instansi-instansi pemerintahan    seperti    Pemprov    Jabar.    Hady    hanya    mau    melayani    “WTMM”,    sebatas pemberian press release saja, lebih dari itu Hady memilih untuk menghindar karena berurusan dengan mereka sama saja dengan menambah masalah.

## Analisis Teoritis
Adanya  keinginan  untuk  mendapatkan  keamanan  dan  ketentraman,  membuat  Humas pemerintahan terkadang melakukan berbagai cara. Seperti pemberian “amplop” dalam bentuk uang  transportasi,  hadiah,  dan  lain-lain  kepada  “wartawan  tanpa  media  massa”.  Mereka biasanya  memang  mencari  uang  dengan  memeras  sumber  berita  termasuk  memeras  dan meminta  kepada  staf  Humas  pemerintahan.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  akibat  dari penghasilan wartawan yang rata-rata dibawah upah minimum regional.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anthon  Simbolon  (2011)  menjadi  salah  satu  bukti, bahwa  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  wartawan  salah  satunya  karena  penghasilan  mereka yang    dirasa   kurang    mencukupi.    Akhirnya    mereka    melakukan    berbagai    cara   untuk
mendapatkan    uang.    Apalagi    “Wartawan    tanpa    media    massa”    yang    memang    bukanlah wartawan  yang  terdaftar  secara  resmi  dalam  sebuah  perusahaan  media  massa,  mereka  tidak memiliki  penghasilan  yang  tetap.  Mereka  tidak  memiliki  media  yang  mampu  memberikan gaji  yang  besar  dan  tetap  setiap  bulannya,  sehingga  timbulah  tindakan  pemerasan  dan pengancaman.
Fenomena  munculnya  wartawan  semacam  ini  telah  mencoreng  dan  melunturkan kredibilitas  profesi  wartawan  di  mata  masyarakat  ataupun  sumber  berita.  Wartawan  sebagai pers  yang  menjalankan  fungsi  pemantauan  lingkungan  ( public  watchdog) jadi  tidak  lagi dipercayai  oleh  masyarakat,  karena  masyarakat     tidak  lagi  dapat  diasumsikan  sebagai kesatuan  yang  lemah  dan  tidak  berdaya  terhadap  terpaan  media  massa.  Masyarakat  saat  ini adalah  kesatuan  yang  memiliki  daya  skeptisme  dan  kesadaran  ( awareness )  sehingga  dapat memberikan penilaian terhadap profesi wartawan.
Sistem  sosial  dimasyarakat  kita  yang  demikian  inilah,  yang  membuat  tiga  pilar penegakan  hukum  jadi  lembaga  yang  paling  banyak  mendapat  godaan.  Tiga  pilar  tersebut masing-masing  yakni  jajaran  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan.  Sejumlah  warga  lebih memilih  mengeluarkan  uang,  jika  harus  berurusan  dengan  tiga  lembaga  tersebut.  (Zen, 2010:102)
Menurut  teori  interaksionisme  simbolik,  kehidupan  sosial  pada  dasarnya  adalah interaksi  manusia  dengan  menggunakan  simbol-simbol.  Lebih  lanjut,  Mulyana  (2001:118) menjelaskan  bahwa  mereka  tertarik  pada  cara  manusia  menggunakan  simbol-simbol  yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga  pengaruh  yang  ditimbulkan  penafsiran  atas  simbol-simbol  ini  terhadap  perilaku  pihak- pihak  yang terlibat dalam interaksi sosial. Contoh konkrit dari interaksi secara simbolik  yaitu yang  terjadi  antara  staf  Humas  Pemprov  Jabar  dengan  “WTMM”.  Mereka  berinteraksi menggunakan simbol-simbol berupa “amplop” yang diberikan pada moment-moment tertentu dengan maksud tertentu pula.
Berbeda   dengan   penelitian   yang   dilakukan   oleh   Ari   Agung   Prastowo   (2009). Penelitian  Ari  mengkaji  mengenai  fungsi  Humas  pemerintahan  di  era  Presiden  Bambang Susilo  Yudhoyono.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Ari  menyebutkan  bahwa  ada  beberapa lembaga  pemerintahan,  terkendala  dalam  menerapkan  fungsi  Public  Relations.  Salah  satu penyebabnya  adalah  posisi  Humas  pemerintah  yang  masih  di  bawah  bagian  lain  belum menjadi   koalisi   dominan   artinya   adalah   Humas   Pemerintah   belum   mendapatkan kepercayaan untuk berperan serta dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Penelitian Ari
lebih menitikberatkan kepada fungsi dan tugas Humas pemerintahan yang sebenarnya tanpa melibatkan  wartawan.  Namun  dalam  pelitiannya  ini  Ari  berusaha  mengungkap  fungsi  dan tugas  Humas  yang  sebenarnya  termasuk  fungsi  dan  tugas  Humas  dalam  membina  media relations.

## Kesimpulan
Wartawan  atau  insan  pers  yang  jujur  dan  bersih,  jumlahnya  kini  sangat  banyak  di berbagai  kawasan  di  tanah  air.  Mereka  sehari-hari  begitu  tekun  menjalankan  profesi,  dengan memegang  teguh  amanah  yang  diembannya.  Mereka  inilah  wartawan  profesional,  yang menjalankan profesi dengan baik dan pantang menodai profesi yang diembannya.
Namun,  diantara  sekian  banyak  wartawan  yang  ada  ditanah  air,  ternyata  jumlah wartawan  nakal  dan  masih  melakukan  penyelewengan  masih  relatif  banyak.  Merebaknya jumlah  wartawan  nakal  ini,  bukan  semata-mata  berasal  dari  faktor  internal  wartawan  saja. Faktor  eksternal  atau  faktor  kehidupan  sosial  makro,  juga  turut  andil  terhadap  munculnya wartawan nakal alias “WTMM”.
Faktor eksternal  yang mempengaruhi munculnya “WTMM”, diantaranya  yakni adanya mental  serba  suap  yang  berlaku  pada  sistem  sosial  masyarakat  kita.  Banyak  warga  di  sistem sosial  kita,  yang  berpandangan  segalanya  bisa  diselesaikan  dengan  uang.  Karena  itu  jika sewaktu-waktu menghadapi masalah, daripada berurusan dengan apoarat, banyak warga  yang memilih  mengeluarkan  dana  tertentu  alias  menyogok  alias  menyuap.  Banyak  warga  yang lebih  memilih  mengeluarkan  uang  atau  menyuap  petugas,  daripada  harus  berurusan  dengan meja hijau atau aparat penegak hukum.
Sistem  sosial  dimasyarakat  kita  yang  demikian  inilah,  yang  membuat  tiga  pilar penegakan  hukum  jadi  lembaga  yang  paling  banyak  mendapat  godaan.  Tiga  pilar  tersebut masing-masing  yakni  jajaran  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan.  Sejumlah  warga  lebih memilih  mengeluarkan  uang,  jika  harus  berurusan  dengan  tiga  lembaga  tersebut.  (Zen, 2010:102)
Budaya  suap,  ternyata  juga  menjalar  di  kalangan  politisi  atau  partai  politik.  Begitu mendaftar  sebagai  calon  legislatif  atau  Caleg  untuk  Pemilu,  seorang  kader  partai  seringkali harus  mengeluarkan  dana  berlimpah,  dari  kantong  pribadinya.  Dana  yang  dikeluarkan  oleh seorang  Caleg,  biasanya  dibagi  dalam  dua  kategori,  yakni  dana  resmi  dan  dan  tidak  resmi. Dana   resmi   yakni   dana   yang   diperuntukkan   bagi   kas   partai   atau   untuk   kepentingan
operasional  partai.  Jumlah  dana  resmi  ini  biasanya diumumkan  secara terbuka kepada kader partai yang lain.
Tidak berbeda jauh dengan  yang terjadi pada dunia pers. Aktivitas suap-menyuap dalam bentuk  “amplop”  yang  sering  diistilahkan  sebagai  uang  tranportasi,  uang  THR  dan  lain-lain sering  terjadi.  Kesemua  istilah  tersebut  memiliki  arti  yang  sama  yaitu  suap.  Hal  tersebut terbukti dari interaksi yang terjadi antara staf Humas Pemprov Jabar dengan “WTMM”.
Menurut    teori    interaksionisme    simbolik,    kehidupan    sosial    pada    dasarnya    adalah interaksi  manusia  dengan  menggunakan  simbol-simbol.  Lebih  lanjut,  Mulyana  menjelaskan bahwa mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga  pengaruh  yang  ditimbulkan  penafsiran  atas  simbol-simbol  ini  terhadap  perilaku  pihak- pihak  yang terlibat dalam interaksi sosial. Contoh konkrit dari interaksi secara simbolik  yaitu yang  terjadi  antara  staf  Humas  Pemprov  Jabar  dengan  “WTMM”.  Mereka  berinteraksi menggunakan simbol-simbol berupa “amplop” yang diberikan pada moment-moment tertentu dengan maksud tertentu pula.
Tugas  dan  kewajiban  wartawan  pada  prinsipnya  adalah  mencari  dan  menggali informasi  secara  benar,  lantas  menyajikan  informasi  tersebut  ke  publik  lewat  pemberitaan yang  seimbang.  Karena  itu  seorang  wartawan  dituntut  untuk  mampu  menggali  informasi secara  detail  dan  mendalam,  agar  bisa  memberitakan  sesuatu  secara lengkap.  Wartawan  juga dituntut mampu menggali informasi dari sumber yang beragam, untuk menjaga keseimbangan dan objektifitas berita tersebut.
Karena  tugas  wartawan  adalah  mencari  dan  menggali  informasi,  maka  apabila  ada seorang wartawan  yang datang, pihak sumber berita atau staf Humas hendaknya memberikan informasi secara benar.  Apapun informasi  yang perlu digali seorang wartawan, pihak sumber berita  atau  staf  Humas  sebaiknya  bersikap  akomodatif.  Namun  apabila  wartawan  tersebut ulahnya sudah mengarah ke permintaan “amplop”, sumber berita atau staf Humas hendaknya dengan tegas berani menolaknya.
Urusan sumber berita atau staf Humas hanyalah menjawab atau memberikan informasi sepanjang  yang  dibutuhkan  wartawan,  sedangkan  imbalan  dana  bagi  wartawan  berasal  dari kantor tempat wartawan tersebut bekerja. Untuk mencegah merebaknya “WTMM”, sebaiknya baik sumber berita maupun  staf Humas suatu instansi pemerintahan berani memproklamirkan slogan  “  berita  Oke,  tapi  “amplop”  No”.  Wartawan  dipersilahkan  menggali  berita  secara leluasa,  tapi  jangan  sekali-kali  dilayani  jika  sudah  mulai  menjurus  ke  permintaan  dana.
Namun  yang  terjadi  di  lapangan,  masih  banyak  staf  Humas  yang  memanjakan “WTMM”.  Hal  tersebut  berakibat  kepada  semakin  merebaknya  jumlah  “WTMM”  yang beroperasi  di  lapangan.  “WTMM”  serasa  mendapat  angin  surga  karena  staf  Humas  terus memberikan  apa  yang  memang  mereka  inginkan.  Padahal  tidak  ada  kewajiban  dari  staf Humas itu sendiri untuk turut mensejahterakan kehidupan wartawan apalagi “wartawan tanpa media massa” yang jelas-jelas kehadirannya dapat mencoreng nama baik profesi wartawan.
Adanya  pemberian  “amplop”  dan  uang  THR  bagi  “WTMM”  yang  meliput  di  kantor Pemprov  Jabar  merupakan  tanda  tanya  besar  yang  perlu  segera  ditindak  lanjuti.  Di  satu  sisi, organisasi kewartawanan  seperti PWI berjuang keras untuk mampu  memberantas keberadaan “WTMM”.  Namun  disisi  lain,  yaitu  Humas  instansi  pemerintah  malah  seolah-olah memanjakan  mereka  dengan  berbagai  fasilitas  yang  akan  membuat  jumlah  mereka  semakin bertambah.  Fenomena  ini  bukan  kasus  yang  tergolong  biasa  tetapi  sangat  luar  biasa.  Sudah berlangsung   cukup   lama   tetapi   hingga   saat   ini   tidak   ada   solusi    yang   mampu meminimalisirnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Mulyana, Deddy. 2001. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Rakhmat, Jalaluddin. 2002. Psikologi Komunikasi . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Yin, Robert, K. Prof Dr (2008). Studi Kasus Desain & Metode , (terjemahan) oleh M. Djaudzi Mudzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zen,   Muhammad.   2010. Jurus   Ampuh   Mengatasi   Oknum   Wartawan   Nakal .   Jakarta: Cakrawala Media Publisher.