## DEONTOLOGI PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
( Oase Akuntabilitas Politik dalam Perspektif Partisipasi Politik )

## Irwan Noor

## Abstract
Accountability is often believed to be the embodiment of democratic society, so often relied upon by local government. However, by criticizing the Law 32/2004, the need to further understanding  of  the  concept,  particularly  with  the  Development  state  Theory  and  Rational Choice Model in Political Theory
Keyword: Accountability, Political Participation

## A. PENDAHULUAN
Akuntabilitas,  telah  menjadi  kajian  yang  menarik  para  sarjana  dan  menjadi central point agenda dunia (Newell and Bellour, 2002;  Mulgan, 2004; Zaharchenko, and  Goldenman,  2004;  Siddiquee,  2006;  Haque  and  Mudacumura,  2007;  Erkkila, 2007;  Bovens,  2007;  Mark,  2007).  Ketertarikan  intelektual  terhadap  akuntabilitas bukan  saja  disebabkan  akuntabilitas  telah  menjadi  eloborasi  intelektual  dalam literatur administrasi publik (Mulgan,  2000) serta  menjadi karakter dan prinsip good governance ,  tetapi  juga  menjadi  dasar  yang  fundamental  dari  prinsip-prinsip masyarakat yang demokratis (Stone, 1995; Zarei, 2000; Newman, 2004; Kilby, 2004, Armstrong, 2005; Haque, 2007; May, 2007; Carino,  2008).
Elaborasi akademis dalam tradisi ilmu administrasi publik serta perkembangan intelektual dalam sejarah administrasi publik, memunculkan berbagai perspektif  (Gulick,1990;  Dobuzinski,  1997;  Esquith,  1997;  Spicer,  1998;  Stivers, 1999;  Franke,  2001;  Overeen,  2005;  Box  2005;  Lanham,  2006).  Mulai Old  Public Administration (1855-1887), yang digugat akan peran dan eksistensi yang kemudian memunculkan  perspektif new  public  management  (1980-1990-an). David  Osborne dan Ted Gabler dengan karyanya reinventing government (1992) telah memberikan inspirasi,  bahwa  dalam  administrasi  publik  harus  dapat  beroperasi  layaknya organisasi  bisnis,  efesien,  efektif,  dan  menempatkan  masyarakat  sebagai stakeholder yang  harus  dilayani  dengan  sebaik-baiknya.  Dengan  mengusung  10 (sepuluh) prinsip yang dibawanya sebagai model governance , Osborne and Gaebler menyebutnya sebagai entrepreneurial government model (Green &Hubbell, 1996) Tahun 1990-an muncul perdebatan intelektual terhadap perspektif new public management tersebut, khususnya berkenaan dengan kedududkan dan posisi warga negara.  Sebagai  sebuah  gerakan  ― administrative  technology ‖,  prinsip-prinsip  yang dikedepankan perspektif new public management, dipandang bertentangan dengan nilai-nilai  kepentingan  publik  dan  demokrasi.  Perdebatan  intelektual  tersebut memunculkan  perubahan  orientasi  terhadap  peran  warga  negara,  yaitu  dengan munculnya  perspektif  ketiga  dalam  ilmu  administrasi,  yaitu new  public  service. Dimana  warga  negara  seharusnya  ditempatkan  di  depan,  dan  penekanan  tidak seharusnya  membedakan  antara  mengarahkan  dan  mengayuh,  tetapi  lebih  pada bagaimana  membangun  institusi  publik  yang  didasarkan  pada  integritas  dan responsivitas (Denhardt, 2004).
Wamsley  dan  Wolf  (1996)  dalam  esensi  tulisannya  sebagai  editor menunjukkan  betapa  pentingnya  masyarakat  dalam  kedudukannya  sebagai  warga negara.  Masyarakat  bukan  saja  sebagai  warga  negara  yang  menjadi  obyek administrator  untuk  dilayani,  tetapi  juga  aktif  terlibat  di  dalam  kebijakan-kebijakan publik.    Little  (1996)  mengungkapkan  konsekuensi  demokrasi  dalam  administrasi
publik,  salah  satunya,  adalah  adanya  representasi  administrator  publik  dan akuntabilitas administrasi publik terhadap masyarakat.
Sedangkan  dalam  konsep good  governance,  “accountability  is  a  key requirement  of  good  governance” (UN, Economic  and  Social  Commission  for  Asia and  the  Pacific,  2004). Sedangkan  dalam  elaborasi  Konseptual,  akuntabilitas tersebut  terkemuka  dalam  bentuk democratic  accountability. Di  dalam  konsepsi democratic  accountability diperlukannya  hubungan  secara  langsung  antara adminis trasi  publik  dan  masyarakat.  Cendon  (1999)  menyatakan  ― in  democratic accountability,  the  society  is  not  only  a  passive  object  of  the  administrative  action, but  rather  it  adopts  an  active  role,  as  much  in  relation  to  the  adoption  of administrative acts”. Kajian lebih spesifik tentang keterlibatan sebagai warga negara dikemukakan  lebih  lanjut  oleh  Robert  D.  Behn  (1991),  dalam  kumpulan  tulisan: Rethinking  Democratic  Accountability. Empat  pertanyaan  mendasar  yang  diajukan oleh  Behn,  yaitu:  siapa  yang  memutuskan,  siapa  yang  bertanggung  jawab,  siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, dan bagaimana mempertanggung jawabakan    produk  yang  dihasilkan.  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  berkenaan dengan  posisi  masyarakat  sebagai  warga  negara. Accountability  refers  to  the obligation  on  the  part  of  public  officials  to  report  on  the  usage  of  public  resources and  answerability  for  failing  to  meet  stated  performance  objectives (Armstrong, 2005).
Tulisan Richard C. Box, (1998)  memberikan ruang yang lebih besar terhadap peran masyarakat sebagai warga negara. Salah satu prinsip yang dikemukakan Box adalah the accountability principle, bahwa pemerintahan pada dasarnya adalah milik masyarakat.  Oleh  karena  itu,  akuntabilitas  publik  berarti  pertanggung  jawaban kepada  masyarakat  sebagai  pemilik  pemerintahan.  Untuk  mencapai  akuntabilitas publik dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan bersama dengan para  wakilnya  dan  administrator  publik.  IDS  (2006)  mengungkapkan When accountability works, citizens are able to make demands on powerful institutions and ensure  that  those  demands  are  met. Lebih  jauh,  Drechsler  (2005)  mengingatkan bahwa  ―menganggap  masyarakat  hanya  sebagai  konsumen  semata  menyebabkan masyarakat dijauhkan dari haknya untuk berpartisipasi‖.
Makna  yang  tertuang  dari  pengembaraan  intelektual  di  atas  adalah pemposisian  warga  negara  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Warga  negara dipahami  statusnya  yang  memiliki  integrasi  antara  hak-kewajiban-dan  tanggung jawab. Dalam hal ini, maka konsepsi akuntabilitas di pemerintah daerah dalam sudut pandang democratic  accountability menjadi  paralel  dalam  budaya  baru  bagi administrasi  publik,  yaitu  perspektif human  governance (Suatu  konsep  yang dikemukakan  oleh  Mario  Baggini  (2005)). Suatu  konsep  yang  menjelaskan  kreteria dan prinsip yang diketemukan dari refleksi persoalan yang timbul dalam administrasi publik,  khususnya  berkenaan  dengan  munculnya  persoalan-persoalan  dari perspektif  teknikal  dan  struktural  untuk  memenuhi  prinsip-prinsip  dasar  yang diharapkan  dalam  penataan  kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance )(Thoha, 2008).
Refleksi  empiris  terhadap  konsepsi  intelektual  akan  akuntabilitas  tersebut, serta  derajat    kewenangan  warga  negara  terimplementasikan  dalam  kebijakan pemerintah  di  berbagai  belahan  dunia.  Dalam  bingkai  pemerintahan  di  Indonesia, dapat  ditelusuri  dalam  koridor  UU  32  tahun  2004.  Secara  formal,  UU  tersebut memberikan kerangka yang cukup ideal bagi terwujudnya keadaan politik lokal yang dinamis  dan  demokratis  di  setiap  daerah.  Pencerahan  terhadap  membaiknya partisipasi  masyarakat  sangat  dimungkinkan  pada  era  keluarnya  UU  tersebut.
Huther  dan  Shah  (dalam  Smreu,  Maret  2004),  mengungkapkan  bahwa: ― negara yang melakukan desentralisasi mempunyai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dibanding  negara  yang  menganut  sistem  sentralisasi.  Mereka  menunjuk  bahwa partisipasi  warga  negara  dan  akuntabilitas  sektor  publik  berkaitan  erat  dengan desentralisasi pengambilan kebijakan di sektor publik .‖ Hans Antlov (2004) mencatat bahwa ― otonomi daerah dan demokratisasi telah membuka ruang politis bagi warga negara  untuk  menjadi  aktif  terlibat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di komunitasnya masing-masing ‖.
Akar  pemahaman  ini  sebenarnya  berangkat  dari  warna  pengajawantahan paham  demokrasi  liberal  dalam  berbagai  belahan  pemerintahan  dunia.  Penjelasan Rhodes  (1977),  sebagai  salah  seorang  penggagas  konsep governance , memperkuat  bingkai  tersebut  dengan  menyatakan:  ― bahwa  salah  satu  ciri governance  adalah  “jaringan  organisasi”,  dimana  tuntutan  lingkungan  pasar menghendaki orga nisasi memiliki efektivitas dan efesiensi … tidak ada kewenangan mutlak  …  semuanya  memilki  derajat  otonom  yang  sama-sama  signifikan”. Hayden (1992) secara komprehensif memasukan konsep partisipasi dalam dimensi emperik governance ,  yang  memuat  tiga  elemen  utama,  salah  satunya,  yaitu  elemen pengaruh  warga  negara,  yang  diukur  dari  tingkat  partisipasi  politik,  …  dan akuntabilitas  publik.  Lebih  jauh  Cornwall  (2000)  mengatakan,  ― rekonseptualisasi kewarganegaraan  akhirnya  menempatkan  warga  sebagai  „pihak  yang  dapat bertindak ‖ ( as the exercise of agency ).
Berangkat  dari  sinilah  kemudian  konsep  akuntabilitas,  yang  salah  satunya akuntabilitas politik, muncul memperkuat harapan tersebut. Namun sayangnya, oase pergeseran tersebut memunculkan ruang gesekan dan konflik dalam tatanan sosial kemasyarakatan.  Capaian good  governance membawa  korban  tereliminasinya warga  negara  secara  utuh.  Perwujudan  dalam  hal  ini  adalah  menipulasi  partisipasi politik  masyarakat  di  dalam  kebijakan-kebijakan  pemerintah.  Selain  itu,  yang tampaknya  terabaikan,  munculnya  pergeseran  ruang  konflik. Pertama ,  UU  32/2004 menciptakan  dan  mendahulukan  nilai-nilai  kuantitas  seorang  kepala  daerah dibanding  kualitas  yang  dimiliki.  Pergeseran  pertama  yang  muncul  ini  merupakan kenyataan  logis  jika  nilai-nilai  demokratis  secara  salah  kaprah  diterapkan  dalam masyarakat heterogen serta  lemah  dalam  kesadaran  politiknya.  Seorang  kepala daerah  terpilih  sebagai  calon  hanya  semata  karena  latar  belakang  kedekatan dengan partai politik.  Warga negara ―dipasung‖ dalam pemberian penilaian, karena yang bersangkutan ―dianggap‖ calon yang telah mewakili nilai-nilai kemasyarakatan dari  partai  bersangkutan.  Masyarakat  sebagai  warga  negara  ―hanya  disuguhkan‖ dalam  bentuk  keindahan  kata  ketika  adanya  ―debat‖  antar  calon.  Konsekwensi pilihan  seperti  ini  adalah  munculnya  pimpinan  yang  fasih  dalam  ruang  politik  dan tunduk  pada  garis  politik  partai  pengusungnya.  Dampak  yang  muncul  kemudian adalah: (1) garis kebijakan yang dibuat kepala daerah terkadang terlepas pada nilai- nilai  kepemerintahan,  yang  pada  dasarnya  bergerak  dalam  ruang  administratif.  (2) Akuntabiltas  politik  pemerintah  yang  semestinya  hak  warga  negara,  tergeser menjadi  hak  partai  politik,  (3)  Jika  terpilih  kepala  daerah  dari  kelompok  minoritas, kendati  itulah  adalah  pilihan  rakyat,  muncul  konflik  ditubuh  pemerintah  di  dalam penilaian kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan. Penolakan atas LPJ kepala daerah  lalu  muncul  kepermukaan;  (4)  terkadang  ranah  administratif  disejajarkan persoalannya  menjadi  ranah  politik.  Jika  dua  ranah  ini  muncul  bersamaan,  nuansa partnership dalam  organisasi  pemerintahan  sukar  tercapai.  Lalu  munculah kesalahan-kesalahan administratif,  yang diistilahkan Nicholas  Henry, big  democray, big bureaucracy . Kondisi ini diperparah lagi dengan beberapa temuan, seperti: kajian
lapangan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Smeru (2004), Agus dkk, Sutoro Eko.  Kantor  Litbang  dan  Diklat  Aparatur  1  LAN  RI,  2002,  yang  menunjukan beberapa  kegagalan  implementasi  konsep  tersebut,  yang  malah  menimbulkan berbagai kondisi negatip pemerintahan daerah. Contohnya: (1) Hasil penelitian yang dilakukan  Gitadi  (2000),  di  Surabaya  saja  terjadi  peningkatan  sebesar  30  persen konflik  dalam  wujud  unjuk  rasa  yang  dilakukan  mahasiswa,  buruh/karyawan,  sopir maupun  warga  kampung,  (2)  Melebarnya  kasus  korupsi  ke  daerah-daerah.  Tahun lalu    (1999),    hasil    penelitian    PERC    menempatkan    Indonesia  sebagai  negara dengan  tingkat  korupsi  tertinggi  dan  sarat  kronisme dengan skor  9,91  untuk  korupsi dan   9,09  untuk  kronisme  dengan  skala  penilaian  antara  nol  yang  terbaik  hingga sepuluh.  Di  tahun  2000,  Indonesia  memperoleh  skor  8,0  atau  tak  bergerak  dari skor tahun 1999. (3) Demonstrasi setelah pemilihan kepala daerah acap kali muncul kepermukaan.  Kasus  pemilihan  Gubernur  di  Maluku  Utara,  sebagai  salah  satu sandaran maraknya konflik yang muncul kepermukaan,  dapat  dijadikan indikasi hal tersebut.
Memang  secara  teorits,  sebagaimana  diungkapkan  Almond  (1986), demonstrasi  dimasukan  sebagai  salah  satu  bentuk  partisipasi,  namun  hal  tersebut disandarkan  pada  konsep  masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  politik.    Adapun sistem  pemerintahan  yang  membuka  lebar keran partisipasi,  sebagaimana disiyaratkan  paradigma governance maupun euforia sistem  desentralisasi,  tanpa didukung  kesadaran  politik  masyarakat,  maka  satu  sisi  akan  memunculkan,  apa yang  disebut  Huntington  (1970)  dengan  istilah  ― ledakan  partisipasi ‖.  Bahwa masyarakat  tidak  memahami  mengapa  ikut  serta  dalam  kegiatan-kegiatan pemerintah, dalam bahasa lain, warga negara hanya didudukan sebagai robot untuk mewujudkan  konsep good  governance .  Dampaknya,  akuntabilitas  politik  yang dilaksanakan oleh pemerintah hanya sebatas pada kelompok politik pendukungnya.
Itulah  sebabnya  Lindblad  (2004)  dalam  tesisnya, accountability  to  whom. mempertanyakan  implikasi  akuntabilitas  tersebut.  Inilah  yang  dikhawatirkan  oleh para  pengkritik  konsep governance .  Evans  (1989)  menyebutnya  sebagai  perilaku ― predator ‖.  Nuansa  ini  muncul  sebagai  suatu  refleksi  dari  konsepsi  liberalisasi pemerintahan.  Ia  berawal  dari  adanya  kesataran  warga  negara  dalam  berbagai aspek,  namun  pada  ujung  perjalanannya  membawa  pengorbanan  warga  negara yang  berada  pada  sisi  ―lemah  ekonomi‖  maupun  ―lemah  politik‖,  yang  kemudian memunculkan konsepsi marginalisasi warga negara.
Tulisan  berikut  mencoba  menguak  ―tirai‖  konsep governance tersebut, khususnya  domain  akuntabilitas  politik,  dengan  penyandaran  pada  UU  pemerintah daerah,  dengan  pengkalkulasian Development  state  Theory dan Political  Theory , khususnya Rational choice model.

## A.1. Posisi Partisipasi Politik Masyarakat
Untuk  memahami  posisi  partisipasi  politik  masyarakat,  maka  Refleksi  UU 32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  memberikan  makna  yang  berarti  bagi peran  politik  masyarakat  di  dalam  mewujudkan  otonomi  politiknya.  Hal  ini  berarti Pemindahan  kekuasaan  dan  sumberdaya  kepada  pemerintahan  lokal  dan membangun  kapasitas  pemerintah  lokal  itu  adalah  suatu  yang  krusial  untuk memajukan  partisipasi  warga  yang  bermakna  dalam  pemerintahan  lokal.  Namun, masih banyak kendala untuk  mencapainya.
Beberapa  studi  mendalam  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam  konteks paradigma  tersebut  terdapat  perbedaan  penekanan  pada  penguatan  pilar  tersebut. Satu  sisi  menitik  beratkan  pada  penguatan  kelembagaan,  sedangkan  disisi  lain
memfokuskan  pada  peran  pentingnya  partisipasi  masyarakat.  Berkenaan  dengan penguatan kelembagaan sebagai pilar desentralisasi, ada dua opsi yang sama-sama sukar diambil yang terbaik, partisipasi atau penguatan lembaga. Dalam hal ini, tidak ada  pilihan  mudah  dalam  pilihan  partisipasi  (politik)  bagi  negara-negara berkembang. Ia bagaikan ―lingkaran setan‖ dalam penentuan pilihan tersebut.
Hal tersebut di atas dapat dipahami jika sarana penguatan tujuan tersebut ingin diperbaiki.  Pilihan  penguatan  kelembagaan,  yang  ujung  perjalannya  perbaikan  pada pelaku,  yaitu  birokrasi,  akan  dihadapkan  pada  dua  pilihan.  Douglas  (1982)  misalnya mengemukakan ada dua pilihan penguatan kelembagaan birokrasi tersebut, yaitu: (1) model pluralistic  democratic, dan  (2) democratic  effecience. Pilihan  pada  model pertama    akan memberikan  kekuatan  penuh pada  kekuasaan  politik,  yang  berimbas pada  munculnya  berbagai  macam  konflik  dan  ketimpangan  pembangunan.  Terlebih jika  kondisi  ini  dikaitkan  dengan  makin  kuatnya  partai  politik  di  dalam  konteks pembangunan dan di dalam kiprah pemerintah atau birokrasi di Indonesia. UU politik No.  10/2009  memberikan  ruang  yang  leluasa  tentang  hal  tersebut.  Namun,  pilihan kedua  akan  memunculkan  nuansa  yang  menjurus  ke  dunia  ketidak-efesien-an. Dengan  demikian,  mengerucutnya  permasalahan  desentralisasi  tersebut  lebih mengarah pada perilaku manusianya, khususnya elit yang berkuasa. Kajian ini lebih spesifik lagi jika pilihan penguatan dititikberatkan pada partisipasi.
Perlu pilihan di dalam pengembangan paradigma tersebut. Nico (1987) dalam tulisannya mengungkapkan secara gamblang bagaimana pada tataran pemerintahan lokal  seorang  camat  lebih  banyak  mengarahkan  berbagai  kebijakan  dibandingkan masyarakat  secara  keseluruhan.  Hal  ini  makin  disadari  jika  ditelaah  paradigma empowerment yang  mendalihkan  adanya  fase-fase  di  dalam  pemberdayaan masyarakat  dalam  pembangunan,  yang  kemudian  bermuara  pada  tahapan pemberdayaan politik. Kendatipun disadari ada beberapa hambatan, seperti: perilaku, kebijakan,  sistem  manajemen,  maupun  sumberdaya  manusia.  Disisi  lain,  dalam perspektif good  governance ,  terdapat  tiga  pilar  yang  diyakini  sebagai  penguat keberhasilan negara-negara berkembang, yaitu: pemerintah-swasta- publik/masyarakat  (Rondinelli,  1981).  Ketiga  pilar  tersebut  berjalan  dalam  kondisi kesetimbangan, tidak saling mendahului atau menekan satu sama lainnya. Sehingga diperlukan  sarana  pengantarnya,  yaitu  sistem  pemerintahan  yang  desentralisasi. Dengan  bahasa  lain,  sebagai  sarana  pencapaian  tujuan,  diperlukan  pilar-pilar  yang menopang  berhasilnya  pencapaian  tujuan  tersebut.  Hal  ini  sama  artinya,  peran politik masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja.
Namun  sayangnya,  sebagaimana  diungkapkan  Oyugi  (2000),  program desentralisasi  yang  ada  sekarang  ini  sering  kali  tergelincir  dari  harapan-harapan besar yang menyertainya, dan gagal memperdalam makna demokrasi. Pada banyak negara,  dominasi dari berbagai bentuk kelembagaan demokrasi liberal dan techno- birokrasi  telah  menyingkirkan  dan  mengalenasi  keterlibatan  warga  dalam pengambilan keputusuan kepemerintahan (Fung & Wright, 2001).
Bila  pemerintah  pusat  betul-betul  serius  melakukan  desentralisasi  dan bertemu  dengan  kemauan  dan  kemampuan  pemerintah  lokal  untuk  melibatkan warga  dalam  pemerintahan,  hasil  yang  positif  pastilah  terjadi.  Seperti  yang ditunjukkan oleh pengalaman Perencanaan Keuangan yang Partisipatif ( Participatory Budgeting/ PB) di Brazil.12 Souza (1996: 529) mengemukakan bahwa Konstitusi  Brazil  1988  ‗…  membuat  Brazil  sebagai  satu  Negara  yang  sangat terdesentralisasi  di  dunia,  dalam  arti  distribusi  sumberdaya  fiskal  dan  kekuasaan politik‘. Dengan demikian, partisipasi warga dapat didefenisikan sebagai ‗perluasan
agenda  masyarakat,  di  mana  masyarakat  dapat  memobilisasi  dan  merumuskan tuntutannya (Cornwall & Gaventa, 2001).
Oleh  karenanya,  dalam  konsepsi  partisipasi  politik,  mengandung  makna mempromosikan  partisipasi  warga  dalam  pemerintahan  lokal,  atau  kemitraan Negara-Masyarakat  Sipil,  berarti  membuka  ruang  bagi  organisasi-organisasi masyarakat  sipil  berkaitan  dan  atau  berhubungan  dengan  Negara.  Pertanyaannya, akankah maksud tertuang secara faktual dalam UU 32/2004 tersebut?

## A.2. Posisi  Warga:  Perdebatan  “Development  State”  Vs  “Rational  Choice Model”
Untuk  memahami  perilaku  pemerintah  di  dalam  pencapaian  esensi good governance ,  banyak  teori  yang  dapat  dipergunakan.  Salah  satunya  adalah development state . Paling tidak ada dua isu besar di seputar konsep developmental state ,  yang  dapat  dijadikan  sandaran  analisa,  yaitu  demokatisasi  dan  masa  depan developmental  state itu  sendiri.  Suka  atau  tidak,  demokrasi  sebenarnya melemahkan  kekuasaan  negara  yang  sebelumnya  sangat  besar.  Demokrasi  tidak hanya meruntuhkan rejim kolot dari posisi kekuasaan dan dominasi politik yang telah berlangsung  lama.  Transisi  rejim  penguasa  dari  authoritarian  ke  demokrasi  juga telah  mengurai  ―kerumitan‖  selama  ini  di  mana  fondasi  institusional developmental state terhambat  dan  dirusak  oleh  permainan  politik  dan  konstitusional  (Suwarno, 2006).  Dengan  alat  analisa development  state ,  maka  dapat  dipahami  perilaku pemerintah  yang  lebih  mendahulukan  pemilik  modal  dibandingkan  peran  warga negara.  Kendatipun  hal  ini  bertentangan  dengan  prinsip  yang  ingin  dicapai  oleh konsepsi governance tersebut.
Developmental  state adalah  suatu  paradigma  yang  mempengaruhi  arah  dan kecepatan  pembangunan ekonomi  dengan secara  langsung  mengintervensi  proses pembangunan.  Paradigma  ini  membangun  tujuan  substantif  sosial  dan  ekonomi yang  memandu  proses  pembangunan  dan  mobilisasi  sosial.  Karakteristik  dari paradigma  ini  adalah  negara  yang  kuat,  peran  dominan  pemerintah,  rasionalitas teknokratik  dalam  pembuatan  kebijakan  ekonomi,  birokrasi  yang  otonom  dan kompeten serta terlepas dari pengaruh kepentingan politik.
Inti  dari  paradigma  ini  adalah  peranan  dominan  lembaga  eksekutif.  Yang dimaksud dengan lembaga eksekutif disini adalah otoritas administratif dan kekuatan politik. Jadi paradigma ini dimaksudkan untuk menegaskan peran pemerintah dalam ekonomi pasar. Kinerja ekonomi dibangun melalui penataan kelembagaan yang kuat yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Ini  biasa  dikenal  dengan  proses  pembangunan ekonomi terrencana. Pemerintah menyelenggarakan ekonomi terrencana ini melalui lembaga  yang  ditunjuk  khusus  yang  bertanggung  jawab  atas  tugas  mengarahkan pembangunan  itu  sendiri,  dan  menjalankan  beragam  alat  kebijakan  untuk memastikan  kegiatan  bisnis  tetap  terpelihara  dan  terkelola  dalam  kerangka kepentingan nasional. Hal ini dianggap sebagai prasyarat penting dalam mengelola proses pembangunan. Beeson (2002) menjelaskan bahwa kunci untuk menjalankan development  state yang  efektif  adalah  kapasitas  negara  ( state  capacity ),  yaitu kemampuan  untuk  memformulasikan  dan  mengimplementasikan  kebijakan pembangunan.  Selain  birokrasi  yang  kompeten  juga  diperlukan  hubungan  yang efektif dengan dunia usaha sebagai titik penting dalam inisiatif-inisiatif pembangunan yang berhasil.
Dalam  perspektif  Schmitter,  yang  dikutip  Hill  (1993),  perilaku  negara  yang demikian  merupakan  cermin  monopoli  negara  sebagai  aktor  korporatis  ( state corporatism) yang  lebih  toleran  pada  kepentingan  pemilik  modal  dibandinglkan
warga  negara.  Dengan  demikian,  memberikan  kewenangan  kepada  sektor  swasta untuk menguasasi perekonomian dibanyak hal justru akan memperlemah bargaining politik  negara.  Praktek  kolusi  antara  pemerintah  dan  kelompok  pengusaha memunculkan  birokrasi rente pelayan  pengusaha  modal.  Dimana  dengan menyatunya kelompok ini pada akhirnya merugikan rakyat (Sujarwoto, 2007). Kunio (1990) menyebutkan, yang diuntungkan dalam kondisi demikian adalah para pemilik modal  atas  pengorbanan  masyarakat.  Dalam  kajian  politik,  pemerintah  akhirnya lebih  tunduk  pada  tuntuttan  para  pemilik  modal.  Menurut  Bur et  al. (1999),  inisiatif warga  untuk  meningkatkan  partisipasinya  dalam  pemerintahan  lokal  mungkin terkooptasi,  atau  dimanipulasi,  jika  motivasi  dari  aparat  pemerintah  selalu  ingin mengontrol.
Itulah  sebabnya  perlu  merancang  institusi-intitusi  demokrasi  yang  lebih inklusif  dan  bermakna.  Alvarez  (1993)  meminta  para  analis  politik  dan  aktivis memberikan perhatian yang besar kepada ‗saluran dan strategi yang meningkatkan akses  non-elite  kepada  pembuatan  ke bijakan  dan  implementasinya‘.  Agar  teknik partisipasi  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya,  ‗tiga  kaki  bangku‘  haruslah tersedia.  Yaitu,  (1)  tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  harus  jelas  (apakah  kita menginginkan  efisiensi,  efektifitas,  atau  akuntabilitas?);  (2)  pengetahuan  tentang kelokalan  itu  sendiri  (apa  saja  sumberdaya  atau  kendala  yang  ada?);  dan  (3) memahami  teknik-teknik  partisipasi  yang  ada  (apakah  tehnik  yang  bersangkutan tepat guna atau bisa berjalan?).
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, ada tiga alasan kuat kajian partisipasi politik  dikedepankan. Pertama, Partisipasi  politik  diyakini  sebagai  bagian  esensial sebuah bangun demokrasi. Dalam agenda demokrasi, partisipasi politik disyaratkan sebagai bagian yang perlu dan sangat dikedepankan. Hal ini dapat dipahami, esensi demokrasi  adalah  adanya  partisipasi  politik  masyarakat    Dalam  konteks  politik  di Indonesia, Semangat UU 22/1999 yang kemudian diperbaharui menjadi UU 32/2004 menjadi  tonggak  pembaharuan  demokrasi  di  Indonesia.  Secara  teoritis, desentralisasi  yang  mencakup  konsep  politik  (devolusi)  dan  administratif (dekonsentrasi),  yang  tertuang  dalam  UU  tersebut,  memberikan  ruang  yang  lebih luas  bagi  pemerintahan  daerah  maupun  masyarakat  lokal  untuk  mengekspresikan hak-hak  politik  mereka. Kedua ,  dalam  analisa  sistem  politik,  partisipasi  merupakan bagian  integral  dalam  input  sebuah  sistem  politik.  Dalam  analisis  sistem,  Easton memandang sistem politik sebagai proses konversi atau perubahan,  yaitu merubah in-put menjadi out-put . Ada dua jenis in-put sebuah sistem politik, yaitu tuntutan dan dukungan.  Munculnya  kedua  jenis in-put tersebut  hanya  dapat  berjalan  jika masyarakat  memahami  dan  menyadari,  jika  tuntutan  atau  dukungan  mereka memberikan  makna  terhadap  sistem  politik  yang  berjalan. Ketiga ,  Perubahan paradigma  ke  desentralistik  mensyaratkan  keterlibatan  masyarakat.  Desentralisasi dan  otonomi  merupakan  upaya  perluasan  dan  pendalaman  partisipasi  masyarakat. Secara  implisit  desentralisasi  memberikan  ruang  yang  lebih  bagi  masyarakat  di dalam  mengejawantahkan  hak-hak  politik  mereka.  Konsep  ini  berkenaan  dengan tujuan  desentralisasi  tersebut,  sebagaimana  diungkapkan  (Byrne  and  Schnyder, 2005)
“Political  decentralisation aims  at  improving  the  active  participation  of  the  population  in political  decision-making  processes.  It  implies  that  locally  elected  authorities  must  bear more responsibility towards those who elected them and that they must better represent local interests in political decision-making processes . ―
Konsep partisipasi politik hanya dapat dipahami jika: (1) Keterlibatan individu di  dalam  kegiatan  politik;  (2)  Pendekatan  yang  dipergunakan;  atau  (3)  Faktor  yang
mempengaruhi partisipasi politik. Dari keterlibatan individu, ada dua sudut pandang yang  berbeda  di  dalam  memahami  partisipasi  politik,  (a)  Bahwa  partisipasi  politik didasarkan inner-will individu  yang  bersangkutan  ( outonomus  participation ).  Artinya partisipasi  politik  hanya  terbatas  pada  kegiatan  sukarela  saja,  yaitu  kegiatan  yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Termasuk kedalam kelompok ini Sidney Verba dan Norman H Nie, Gabriel A Almond (1974). Dalam konteks studi partisipasi  politik,  para  penulis  barat  pada  umumnya  berpendapat  bahwa keikutsertaan  rakyat  dalam  berbagai  kegiatan  politik  karena  memenuhi  himbauan dan  ajakan  pemerintah  tidak  dapat  dianggap  sebagai  partisipasi  politik  (Maswadi Rauf,  1999).  Argumentasi  ini  diperkuat  oleh  Peter  L  Berger  yang  mengungkapkan ― pengertian  partisipasi  akan  sangat  terbatas  kalau  elite  dibiarkan  mendefinisikan suatu  situasi  dengan  sepenuhnya  mengabaikan  situasi  ini  telah  didefinisikan  oleh mereka yang hidup di dalamnya”. Hal ini berarti, partisipasi mencakup akses warga dengan mendudukkannya sebagai aktor kunci pembuat kebijakan. Partisipasi warga dengan  demikian  dapat  didefenisik an  sebagai  ‗perluasan  agenda  masyarakat,  di mana  masyarakat  dapat  memobilisasi  dan  merumuskan  tuntutannya.  (b)  Bahwa partisipasi politik mencakup pula kegiatan yang digerakan oleh pihak luar ( mobilized participation ).  Kelompok  ini  misalnya,  Samuel  P  Huntington  (1970),  yang mengungkapkan:  ― masyarakat  tidak  perlu  menilai  apakah  keterlibatan  mereka  di dalam proses politik memenuhi keperluan mereka sendiri atau melayani kebutuhan elite  politik”. Argumen  yang  dikemukakan  kelompok  kedua  ini  tertuang  dalam  4 (empat) alasan yang dijadikan landasan penggunaan definisi ini, sebagaimana yang diungkapkan  Huntington,  yaitu:  (1)  partisipasi  politik  yang  dilakukan  berwujud sebuah  tindakan  bukan  sikap.  Dengan  demikian  kegiatan  yang  dilakukan  lebih berwujud  nyata  dibanding  sikap  yang  lebih  mengarah  pada  orientasi  perilaku Perbedaan  konsep  tindakan  dan  sikap  juga  membawa  konsekwensi  pada  analisis yang  dipergunakan.  (2).  Kegiatan  yang  dilakukan  warga  negara  lebih  mengarah pada  tindakan  individu  sebagai  warga  negara.  Hal  ini  untuk  membedakannya dengan kegiatan politik yang dilakukan oleh elit politik atau orang yang profesional di bidang  politik  (3).  Kegiatan  yang  dimaksud  untuk  mempengaruhi  pengambilan keputusan  pemerintah.  Dimana  (4)  kegiatan  tersebut  tidak  perduli  mempunyai  efek atau tidak.
Dalam  kajian  ini  pendekatan Rational  choice  model dimungkinkan  untuk dipergunakan.  Ada  dua  alasan  penggunaan  pendekatan  ini,  yaitu:  (1)  Bahwa  di dalam  kegiatan  politik  nilai-nilai  partisipasi  politik  masyarakat  selalu  dihubungkan dengan  nilai-nilai  ekonomis  yang  menyertainya.  Perspektif  model  ini  berupaya menjembati  atau  memahami  fenomena-fenomena  ekonomi  dalam  perspektif ekonomi  pasar  dengan  fenomena  kegiatan-kegiatan  politik  yang  dialkukan seseorang. Asumsi dasar dari pendekatan ini mengungkapkan bahwa manusia pada dasarnya  egois,  rasional,  dan  selalu  berupaya  untuk  memaksimumkan  utilitas  dan keuntungan untuk dirinya. Dalam pandangan ini, individu sebagai aktor diasumsikan mempunyai serangkaian hak milik khusus ( set of properties ), termasuk seperangkat selera  atau  preferensi  tertentu.  Karena  hak  milik  tersebut,  maka  manusia  menjadi pelaku  ekonomi  yang  mempunyai  kapasitas  untuk  memutuskan  secara  rasional dalam  memilih  berbagai  alternatif  pilihan  ekonomi.  Ini  berlaku  pula  dalam  kegiatan politik,  seperti  sikap  pemilih  (voters)  dalam  pemiliham  umum  (2)  Hasil  penelitian yang  dilakukan  Eep  Saepulloh  Fatah  (2000) bekerjasama  dengan  Ohio  Univresity, tergambar  apa  yang  paling  diinginkan  dan  menjadi  impian  sebagian  masyarakat adalah  kondisi  kebutuhan  pokok  seperti  harga,  tingkat  ketersediaan,  distribusi  dan sebagainya  kembali  seperti  semula.  Bagian  lain  ketika  ditanya  apa  makna
demokrasi  yang  hakiki  buat  mereka,  jawabannya  adalah  kalau  kondisi  kehidupan sosial  kami  kembali  seperti  kemarin  maka  demokrasi  tercapai  di  tempat  ini. Jawaban-jawaban tersebut memberikan makna bahwa masalah kehidupan ekonomi memberikan makna tersendiri bagi kehidupan politik sebuah masyarakat
Pemahaman di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Brady (1999):
“Political  participation  requires  action  by  ordinary  citizens  directed  toward  influencing  some political  outcomes.  Brady  defines  political  participation  as  contingent  upon  overt  action,  rather than interest, motivation, or disposition. Further, he argues that it involves behaviour by ordinary citizens  not party executive members in activities that inherently „political‟ or directed at some government  policy  or  activity.  Finally,  he  stipulates  that  political  participation  is  defined  by activity  that  is  intended  to  influences  outcomes.  He  argues  that  activities  like  reading newspapers  or  watching  television  political  discussions  on  televisions  border  political  activity, but they are not in and of themselves attempts to influence politics .”
Berkenaan  dengan  tulisan  ini,  maka  tulisan  Samuel  P.  Huntington  (1970) tentang  partisipasi  di  negara  berkembang  boleh  jadi  menjadi  rujukan  di  dalam mengkaji  akuntabilitas  politik  dari  perspektif  partisipasi  politik.  Hal  ini  karena  sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan yang benar-benar sukarela dan kegiatan yang  dipaksakan  secara  terselubung,  baik  oleh  penguasa  maupun  oleh  kelompok lain.  Selain  itu  menurut  Weiner  ada  beberapa  alasan  mengapa  elite  politik mengembangkan  partisipasi  mobilisasi  tersebut,  yaitu:  (1)  Lembaga-lembaga partisipasi,  seperti:  pers,  organisasi-organisasi  sukarela,  partai-partai  politik  dan semacamnya adalah lemah; (2) Terbentuknya rezim militer atau sipil otoriter; (3) Ada lembaga-lembaga  partisipasi,  namun  partai-partai  politik  justru  terpecah  belah  dan tak mampu mempertahankan, apalagi mengembangkan sistem kerpartaiannya
Berangkat  dari  pendekatan  di  atas,  menurut Myron  Wiener ada  dua  faktor pendorong bagi menguatnya partisipasi politik. Pertama , tumbuhnya angkatan kerja perkotaan  yang  bekerja  di  sektor  industri  yang  mendorong  timbulnya  organisasi buruh. Kedua ,  pertumbuhan  komunikasi  massa  yaitu  karena  perkembangan penduduk,  transportasi,  komunikasi  antara  pusat-pusat  kota  dan  daerah terbelakang,  penyebaran  surat  kabar,  penggunaan  radio,  dan  sebagainya.  Hal  ini akan  meningkatkan  kesadaran  anggota  masyarakat  akan  pengaruh  kebijaksanaan pemerintah  terhadap  tiap-tiap  warga  negara.  Namun  demikian,  hal  ini  berkenaan pula dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik tersebut.
Apa  yang  diungkapkan  di  atas  memberikan  petunjuk  bahwa  akuntabilitas hanya dapat berjalan dengan penataan ulang pada konsepsi akuntabilitas tersebut, khususnya pada isi UU 32/2004. Dengan demikian, padangan ini mempertimbangkan  peran  warga  dan/atau  warga  negara  pada  pemerintahan  lokal dalam  logika  demokrasi  representatif.  Warga  negara  berpartisipasi  dan  berperan dalam mencapai keseimbangan dan penanggulangan kemiskinan melalui pemilihan wakil  yang  lebih  mewakili  dan  akuntabel  untuk  pemerintahan  lokal.  Pendekatan  ini peduli  ( concerní )  pada  transformasi  pengatahuan  yang  melampaui  pengetahuan tentang  ruang  publik  ( public  sphere )  dan  demokrasi  representatif,  dan  menentang batasan-batasan  antara public dan privat yang  memungkinkan  bentuk-bentuk  yang lebih langsung dari keterkaitan demokratik (Gaventa & Valderrama, 1999).

## C. PENUTUP
Kajian  dan  rekomendasi  di  atas  memberikan  indikasi,  bahwa  konsepsi akuntabilitas  memberikan  makna  ganda.  Sebuah  konsep  yang  sangat  tergantung
pendefinisian  sesuai  konteks  nilai  kemasyarakatan  yang  ada  (English,  1990; Dubnick,  2003;  Axworthy,  2004).  Cornwall,  dalam  Clark  (2001),  mengatakan, rekonseptualisasi  kewargaan  akhirnya  menempatkan  warga  sebagai  ‗pihak  yang dapat  bertindak‘  ( as  the  exercise  of  agency ),  ketimbang  sebagai  sekumpulan  hak dari identitas nasional sebagaimana yang dirumuskan oleh kaum liberal. Pemaknaan kewargaan  sebagai  ‗pihak  yang  dapat  bertindak‘  ini  menjadi  dasar  dari  sebuah pendekatan yang lebih inklusif dengan sejumlah hak yang dikembangkan oleh warga itu sendiri.
Dengan  bahasa  lain,  sebagaimana  dinyatakan  Goetz  and  Gaventa,  dalam Clark  (2001)  ― Jika  pemerintah  mau  memantapkan  mekanisme  partisipasi,  upaya- upaya  mereka  akan  jauh  lebih  efektif  jika  upaya-upaya  itu  sama  dengan  tuntutan warganegara .  Artinya,  ada  tuntutan  untuk  mengembangkan  nilai-nilai  partisipasi warga negara. Dan memang, sebagaimana dikemukan Estrella, dalam Clark (2001), salah satu kunci yang perlu dipertimbangkan dalam menilai pemerintah lokal adalah adanya  ―partisipasi‖.  Sedangkan  faktor  penting  lain  yang  mempengaruhi  potensi warga  berpartisipasi  dalam  pemerintahan  lokal  adalah  motovasi  dari  pemegang otoritas untuk menumbuhkan nilai-nilai partisipatsi. Menurut Bur et al. , dalam Clark (2001)  inisiatif  warga  untuk  meningkatkan  partisipasinya  dalam  pemerintahan  lokal mungkin  terkooptasi,  atau  dimanipulasi,  jika  motivasi  dari  aparat  pemerintah  selalu ingin  mengontrol.  Dalam  pandangan  mereka,  partisipasi  yang  efektif  hanya  akan terjadi  jika motivasi  yang  ada  diiringi  oleh  kepercayaan bahwa  semua  orang  punya hak  yang  sama  dalam  mengontrol  keputusan  yang  akan  mempengaruhi  mereka. Namun  demikian,  Blair  (2000:  21)  percaya  bahwa  pemerintahan  lokal  potensial untuk  jadi  lebih  demokratis  karena,  ‗dengan  membangun  demokrasi  popular  dan akuntabilitas  kepada  pemerintahan  lokal,  pemerintah  di  tingkat  lokal  akan  menjadi lebih  responsif  kepada  tuntutan  warganya,  dan  akan  lebih  efektif  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publiknya‘.  Menurut  pandangan  Blair,  apakah  suatu pemerintahan  lokal  demokratis  atau  tidak  tergantung  pada  aspek  akuntabilitas  dari para wakil yang terpilih itu.

## DAFTAR RUJUKAN
-------------- 6th  Global  Forum  on  Reinventing  Government:  Towards  Participatory  and  Transparent Governance 24-27 May 2005, Seoul, Republic of Korea
Almond, Gabirel A , 1965, The Civic Culture, Little Brown and Co Alomond, Gabriel A dan Sidney Verba., (terj), Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara, 1986, Bina Aksara, Jakarta
Antonio  Bar  Cendon,  2000,  Accountability  and  Public  Administration:  Concept,  Demensions,  andi Developments, EIPA, Netherlands
Armstrong,  Elia,  August  2005, Integrity,  Transparency  and  Accountability  in  Public  Administration: Recent  Trends, Regional  and  International  Developments  and  Emerging Issues, United Nations
Bardhan,  Pranab  and  Dilip  Mookherjee,  2006, Decentralization  and  Accountability  in  Infrastructure Delivery  in  Developing  Countries, The  Economic  Journal,  116  (January),  101 –127. _ Royal Economic  Society  2006.  Published  by  Blackwell,  Publishing,  9600  Garsington  Road,  Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden,MA 02148, USA.
Byrne,  Sarah  and  Matthias  Schnyder,  ― Gender  and  Decentralised  Governance” ,  International Research and Consulting Centre, Institute of Federalism, June 2005
Beeson,  Mark.  2002.  The  rise  and  fall  (?)  of  the  developmental  state:  The  vicissitudes  and implications of East Asian interventionism.
Bovens,  Mark,  2007, Analyzing  and  Assessing  Accountability:  A  Conceptual  Framework, European Law Journal, 13 (4), 447-468 Box,    Richard  C,  2005, Dialogue  and  Administrative  Theory  &  Praxis  Twenty-Five  Years  of  Public Administration Theory, Administrative Theory & Praxis ; Sep; 27, 3; ABI/INFORM Global
Brookes,  Donald,  1992,  Who's  Accountable  for  Accountability?, The  Canadian  Manager; Jul/Aug 1992; 17, 2; ABI/INFORM Research, pg. 13 Budiardjo, Meriam., Partisipasi dan Partai Politik, 1982, Gramedia, Jakarta Carino, Ledivina  V,  2008, Toward  a  Strong  Republic:  Anhancing  the  Accountability  of  the  Philippine State, PAQ Spring Cendon,  Antonio  Bar,  1999, Accountability  and  Public  Administration:  Concepts,  Dimensions, Development
Chhatre,  Ashwini,  2008, Political  Articulation  and  Accountability  in  Decentralisation:  Theory  and Evidence from India , Conservation and Society 6(1): 12 –23, 2008
Cornwall,  A.,  2000,  ―Bridging  the  gap?  ‗Good  governance‘,  citizenship  and  rights.‖  In  Cornwall,  A. Beneficiary,  customer,  citizen:  Perspectives  on  Participation  for  Poverty  Reduction.  SIDA studies No.2: 60-68.
Crane,  Nicholas,  May  2006, Who  Belongs,  What  Belongs?  Rethingking  Democratic  Accountability Through  The  Growth  Coalition  and  Textual  Environment  of  Downtown  Colombus,  Ohio, A Senior Honors Thesis, The Ohio State University Dawam Rahardjo, Esesi-Esesi Ekonomi Politik, 1983, LP3ES, Jakarta Denhardt,  J.V.  &  Denhardt,  R.B.    2004,  The  New  Public  Service: Serving,  Not  Steering.  (New  York: M.E. Sharpe). P.24
Denhardt,  Robert  B,  1999,  Public  Administration:  An  Action  Orientation,  Third  Edition,  Fort  Worth: Harcourt Brace College Publishers Dobuzinskis, Laurent, 1997, Historical and epistemological trends in public administration , Journal of Management History, Vol. 3 No. 4, , pp. 298-316. MCB University Press Drechsler,  Wolfgang,  2005, The  Rise  and  Demise  of  the  New  Public  Management ,  post-autistic economics review , Issue No. 33,
English, Linda, 1990, Redefining Public Accountability , Australian Accountant ; Mar 1990; 60, 2; Erkkila, Tero, 2007, Governance and Accountability-A Shift in Conceptualization, PAQ Spring Ernesto  Schiefelbein,  and  Paulina  Schiefelbein, Three  decentralization  strategies  in  two  decades: Chile 1981-2000. Journal of Educational Administration, Vol. 38 No. 5, 2000, pp. 412-425;
Esquith,Stephen  L.,  1997, John  Rawls  and  the  recent  history  of  public  administration ,  Journal  of Management History, Vol. 3 No. 4, pp. 328-341. MCB University Press Franke, James L, Laurie M Johnson Bagby., 2001, Escape from Politics: Philosophic Foundations of Public Administration, Management Decision, 39/8  @ MCB University Press Friedman, J, 1992., Empowerment: The Polities of Alternatif Development, Cambridge, Blackwell George O. Assibey-Mensah., Decentralization on Trial: The Case of Ghana‟s District Assemblies, The Western Journal of Blzack Studies, Vol. 24, No. 1, 2000; Gilmour, Robert S and Laura S Jensen, May/Jun 1998; Reinventing government accountability: Public functions, privatization, and the Meaning of “State Action ‖, Public Administration Review ; 58, 3; ABI/INFORM Research, pg. 247
Haque,  M.  Shamsul  and  Mudacumura,  Gedeon  M,  2007, Introduction  Growing  Concerns  for  Public Accountability Under the State in Transition, PAQ Winter Hyden, Goran, 1992, Governance and The Study of Politics, dalam Goran Hyden (eds), Governance and Politics      in Africa, , Lynne Rienner, Colorado Hill, eds, 1992, The Policy Process, A reader, Harvester, Wheatsheat, London Hopkin,  Jonathan,  199 7,  ― Political  Parties,  Political  Corruption,  and  the  Economic  theory  of democracy ‖,  in  Crime,  Law  &  Social  Change 27:  255 –274, Kluwer  Academic  Publishers. Printed in the Netherlands. .
Huntington, Samuel P. and Nelson., No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, 1970, Harvard University Press, USA Huntington, Samuel P. and Nelson.,1970, No Easy Choice: Political Participation in Developing Institute  Development  Studies,  2006, Making  Accountability  Count ,    Policy  Briefing  Issue,  33, University of Sussex, Brighton BN1 9RE UK
James Katorobo, Decentralization and Local Autonomy for Participatory Democracy, 6 th Global Forum on  Reinventing  Government  Towards  Participatory  and  Transparent  Governance  ,  24 –  27 May 2005, Seoul, Republic of Korea;
Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde.1978, Classic of Public Administration, Cole Publishing Company Pasific Grove, California
Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde.1978, Classic of Public Administration, Cole Publishing Company Pasific
Kilby,  Patrick,  2004, Accountability  for  Empowerment:  Dilemmas  Facing  Non-Govermental Organizations, Discussion Papers: Policy and Governance, Asia Pacific School of Economics and Government, The Australian National University
Kooiman,  J.  (ed),  1993,  Modern  Governance:  New  Government-Society  Interactions,  Sage Publications, London, 2-6, 35-41, 149-157.
Kunio, Yoshihara, 1990, Kapitalisme Semu Asia Negara, LP3ES, Jakarta Lanham,  Ryan  L,  2006; Borders  and  Boundaries:  The  Ends  of  Public  Administration, Administrative Theory & Praxis ; Dec 28, 4; ABI/INFORM Global Lihat  Nicholas  Henry,  2004,    Public  Admibnistration  and  Public  Affairs,  9th  ed,  Upper  Saddle  River, New Jersey,
Little, John H., 1996, “Thinking government: bringing democratic awareness to public administration ‖ in  Gary  L. Wamsley,.  and  James  F. Wolf  (ed.)  Refounding  democratic  public  administration: modern  paradoxes,  postmodern  challenges . (Thousand  Oaks,  California:  Sage  Publications, 1996), Pp. 327-350.
May Peter, 2007, Regulatory regimes and accountability , Regulation & Governance (2007) 1, 8 –26 Mulgan, Richard, 2004, Public Sector Reform in New Zealand-Issues of Public Accountability, Policy and Governance Discussion Papers 04-03, Australian National University Newell, Peter and Bellour, Shaula, 2002, Mapping Accountability: Origins, Contexts and Implications for  Development, IDS  Working  Paper  168,  Institute  od  Development  Studies,  Brighton, Sussex BN1 9RE, England
Newman, J.,2004, 'Constructing Accountability: Network Governance and Managerial Agency' , Public Policy and Administration, Vol. 19, No. 4, Winter, pp. 17-33.
Nicholas  Henry,  2004,    Public  Admibnistration  and  Public  Affairs,  9th  ed,  Upper  Saddle  River,  New Jersey,
Nunes,  Carlos  Silva,  Sept/Oct  2007 ,”Reinventing  Local  and  Metropolitan  Government, Public Administration Review Overeem, Patrick,  2005, The Value of the Dichotomy: Politics, Administration, and Political Neutrality of Administrator , Administrative Theory & Praxis ; Jun; 27, 2; ABI/INFORM Global; Park,  Shee- Jeong,  2006,―Political  Participation  of  ―Asian‖  New  Zealanders:  A  Case  Study  of  Ethnic Chinese and Korean New Zealanders‖, A thesis, The University of Auckland, October
P. Sahlberg , 20 Novmber 2008, Rethinking accountability in a knowledge society , European Training Foundation, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino, Italy P.S. Reddy and T. Sabelo, Democratic decentralization and central/provincial/local relations in South Africa, International Journal of Public Sector Management, Vol. 10 No. 7, 1997, pp. 572-588. © MCB
Pashang,  Hossein,  2003,  Processes  of  Accountability,  Sweden,  Intellecta  Docus  Sys  AB,  Vastra Frolunda
Pateman, Carole, Participation and Democratic Theory, 1970, Cambridge University Press, London Pranab  Bardhan ,  Decentralization  of  Governance  and  Development . Journal  of  Economic Perspectives — Volume 16, Number 4 —Fall 2002—Pages 185–205;
Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan dan Azwar Hasan, 2004, Reformasi Birokrasi dalam Praktek: Kasus di Kabupaten Jembrana, Depok: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota Ranson, S. and Stewart,J., 1994, Management for the Public Domain, Basingstoke, Macmillan Rhodes, R.A.W, 1994, The New Government: Governing Without Government, Political Studies, XI.IV Rush, Michael and Philiff Althof, 1986, (terj) Pengantar Sosiologi Politik, CV. Radjawali, Jakarta Sarker, 2003, The International Journal of Public Sector Management, Vol. 16. No. 7 Schacter, Mark,  May 2000 , When Accountability Fails:A Framework for Diagnosis and Action, Policy Brief No.9, Institute On Governance, 122 Clarence St., Ottawa, Ontario, Canada Siddiquee,  Noore  Alam,  2006, Paradoxes  of  Public  Accountability  in  Malaysia:  Control  Mechanisms and Their Liminations, International Public Management Review  . Volume 7 . Issue 2 . 2006 electronic Journal at http://www.ipmr.net
Smith,  Bruce  L  and  D.  C.  Hague,  1972,    The  Dilemma  of  Accountability  in  Modern  Government: Indepen- dence versus Control New York, St. Martin's Press, 197Z Spicer,    Michael  W., Cameralist  thought  and  public  administration, 1988, Journal  of  Management History, Vol. 4 No. 3,  pp. 149-159. © MCB University Press, 1355-252X Staffan  L  Lindberg,  Spring  2004, ― Women's  Empowerment  and  Democratization:  The  Effects  of Electoral  Systems,  Participation,and  Experience  in  Africa ‖,  Studies  in  Comparative International Development, Vol. 39, No. 1)
Stasavage,    David,  2003 ,  Transparency,  Democratic  Accountability,  and  the  Economic Consequences of Monetary Institutions, American Journal of Political Science, Vol. 47, No. 3 (Jul., 2003), pp. 389-402
Steffek,  Jens,  February  2008, Public  Accountability  and  the  Public  Sphere  of  International Governance, Recon Online Working Paper 2008/03 Stivers,  Camilla,  1999, Translating  out  of  time:  Public  administration  and  its  history ,  Public Administration Review ; Jul/Aug; 59, 4; ABI/INFORM Global Stone,  B,  1995, 'Administrative  Accountability  in  the  Westminster  Democracies:  Towards  a  New Conceptual  Framework' ,  Governance:  An  International  Journal  of  Policy  and  Administration, Vol. 8, No. 4, October, pp. 505-526.
Verba,  Sidney  and  Norman  H  Nie.,  1972, Participation  in  America: Political  Democracy  and  Social Equality, Harper and Row Publisher, New York
Wamsley,  Gary  L  and  Wolf,  James  F,  (ed)  (1996)  Refounding  democratic  public  administration: modern paradoxes, postmodern challenges, Sage Publications, Inc, California Weiner,  Myron,.,  Modernisasi:  Dinamika  Pertumbuhan,  1986,  GajahMada  University  Press,
Jogyakarta Zaharchenko, Tatiana Z and Goldenman, Gretta, 2004, Accountability in Governance: The Challenge of Implementing the Aarhus Convention in Eastern Europe and Central Asia, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 4: 229 –251, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.