Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi

## Consumer Protection of Online Transaction Problems on Unofficial Marketplace Platforms
Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia 2010611174@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  protect,  understand,  and  prevent  problems  with  online  transactions  carried  out  on unofficial  marketplace  platforms.  Many  Indonesians  still  buy  and  sell  online  on  platforms  that  do  not  have permits and are not intended for buying and selling. This often causes legal problems that harm consumers. Therefore, it is important to carry out this research so that the public can know about legal protection and the precautions  that  can  be  taken  so  that  they  do  not  become  victims  of  this  problem.  This  research  will  be conducted using normative legal research methods because the main data source for this research is the norms that apply in society, especially legal norms and court decisions. This research is new to other studies because there are recommendations regarding preventive measures that can be taken to avoid this problem, and there are also concrete case examples and court decisions that support the arguments of this research. The results of this research show that regulations related to consumer protection in the digital business era are specifically regulated  by  the  ITE  Law.  Consumer  protection  in  online  transactions  on  unofficial  platforms  can  also  be based on the Consumer Protection Law. There are several ways to prevent problems from occurring in online transactions  on  unofficial  platforms.  One  way  is  to  recognize  the  characteristics  of  sellers  who  could  be fraudulent. With this, it is hoped that the community will avoid this problem.
Keywords: Consumer Protection; Online Transactions; Unofficial Platforms

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  serta  pencegahan  terhadap permasalahan  transaksi  online yang  dilakukan  pada  platform  marketplace  tidak  resmi.  Banyak  masyarakat Indonesia yang masih melakukan jual beli online pada platform yang tidak memiliki izin dan memang tidak diperuntukkan  untuk  mengadakan  jual-beli.  Hal  tersebut  seringkali  menyebabkan  terjadinya  permasalahan hukum  yang  merugikan  konsumen.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  penting  dilakukan  agar  masyarakat  dapat mengetahui  perlindungan  hukum  serta  pencegahan  yang  dapat  dilakukan  agar  tidak  menjadi  korban  dalam permasalahan  ini.  Penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif karena  sumber  data  utama  penelitian  ini  adalah  norma-norma  yang  berlaku  di  masyarakat,  terutama  norma hukum  dan  putusan  pengadilan.  Penelitian  ini  memiliki  kebaharuan  dari penelitian-penelitian  lainnya karena dalam  penelitian  ini  terdapat  rekomendasi  mengenai  tindakan  pencegahan  yang  dapat  dilakukan  agar  bisa terhindar  dari  permasalahan  ini,  dan  juga  terdapat  contoh  kasus  konkrit  serta  putusan  pengadilan  yang mendukung  argumentasi  penelitian  ini.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  regulasi    terkait    perlindungan konsumen  di  era  bisnis    digital  secara    khusus    diatur  dengan  UU  ITE,  selain  itu  perlindungan  konsumen dalam transaksi online pada platform tidak resmi juga bisa menggunakan dasar UUPK. Terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam transaksi online di platform tidak resmi. Salah satunya adalah dengan  mengenali  ciri-ciri  penjual  yang  bisa  saja  merupakan  penjual  curang.  Dengan  ini  diharapkan  kepada masyarakat agar terhindar dari permasalahan ini.
Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Platform Tidak Resmi; Transaksi Online

## Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online
Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
E-Commerce adalah sebuah proses transaksi yang dilakukan melalui perantara  yaitu berupa    situs-situs    jual    beli online ataupun    jejaring  sosial    yang    menyediakan    barang atau    jasa    yang    diperjualbelikan.  Di  Indonesia, E-commerce ada  sejak  tahun  2000-an. Namun, pada tahun 2014 penggunaan E-commerce baru marak diminati  masyarakat. 1 Kini E-commerce telah    menjadi  kebiasaan    bagi    sebagian    orang,    dikarenakan  kemudahan yang  diberikan,    orang-orang    banyak    beranggapan    bahwa E-commerce adalah    sarana untuk  mencari  barang-barang  yang  diperlukan  seperti  kebutuhan  sehari-hari, hobi, dan sebagainya.
Gambar 1: Pengguna e-commerce di Indonesia
Sumber: Databoks Katadata.co.id
Gambar  1  menjelaskan  pertumbuhan  pengguna E-commerce yang  terus  meningkat setiap  tahun.  Terdapat  banyak  manfaat  dari E- commerce.  Dari  sisi  pelaku  usaha, E- commerce ini sangat efisien dan tidak perlu memakan banyak tempat dimana mereka tidak harus  mempunyai  tempat  yang  besar  untuk  membuka  tokonya,  cukup  dilakukan  dirumah mereka  dapat  menjalankan  bisnisnya. 2 Proses  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara memesan    barang    yang    diinginkan  melalui  vendor  dengan  menggunakan  internet. Selanjutnya  melakukan  pembayaran  dengan  mentransfer  via  bank,  ataupun  COD. 3 Ini menjadi  tantangan  yang  positif  dan  negatif.  Dikatakan  positif  karena  dapat  memberikan manfaat  bagi  konsumen  untuk  memilih  secara  bebas  barang/jasa  yang  diinginkannya.
1 Nur Aini Rakhmawati dkk., “Analisa Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Teknoinfo 15, no. 1 (2021): 32, https://doi.org/10.33365/jti.v15i1.868.
2 Ardhan  Ardiyanto  dan  Arikha  Saputra,  “Analisis  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Online  Melalui  Shopee,” Jurnal  Meta-Yuridis 5,  no.  2  (2022):  94, https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.12796.
3 Dedy Ansari Harahap, “Perilaku Belanja Online Di Indonesia: Studi Kasus,” JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia 9, no. 2 (2018): 195, https://doi.org/10.21009/JRMSI.009.2.02.

## Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online
Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
Dikatakan  negatif  karena  kondisi  tersebut  menyebabkan  posisi  konsumen  menjadi  lebih lemah dari pada posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian. 4 Di  Indonesia,  jika  ingin  mengadakan  jual-beli  pada platform  online ,  maka  terdapat peraturan  dan  perizinan  khusus  yang  harus  dipenuhi.  Contoh  peraturan  tersebut  adalah Permendag  31  Tahun  2023.  Sayangnya,  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  masih melakukan  jual  beli online pada platform yang  tidak  memiliki  izin  dan  memang  tidak diperuntukkan  untuk  mengadakan  jual-beli,  Contohnya Facebook,  Instagram,  Whatsapp, ataupun  di  forum-forum online yang  tidak  jelas  perizinannya.  Karena platform-platform tersebut  memang tidak diperuntukkan untuk  jual-beli, maka tidak ada kebijakan-kebijakan dari  pihak platform untuk  mencegah  permasalah  yang  bisa  terjadi.  Salah  satu permasalahannya  adalah  siapapun  di platform tersebut  bisa  menjadi  penjual  dan  bisa menjual apapun karena tidak ada kebijakan terkait hal tersebut. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kasus penipuan jual-beli online yang melibatkan platform tersebut.
Perlindungan    konsumen    adalah    upaya    yang  menjamin  segala    kepastian    hukum untuk    memberi    perlindungan    kepada    konsumen. 5 Pada    aktivitas    perdagangan,    pihak konsumen    merupakan  pihak  yang    harus    diberikan    perlindungan,    mengingat    terdapat perbedaan    kedudukan  yang    tidak    seimbang,    baik    antara    konsumen    maupun perusahaan. 6 Indonesia  sendiri  sudah  menekankan    bahwasanya    setiap    masyarakat memiliki    hak    untuk    memiliki    atau  mendapatkan    perlindungan    hukum    yang    layak, dimana  hal  ini  dijelaskan  pada Pasal  28D  Ayat  (1)    UUD  1945.  Bila  melihat  dari bunyi  pasal  tersebut,  dapat diketahui    bahwasanya    tiap    manusia    mempunyai    hak untuk    memperoleh perlindungan,    termasuk    konsumen. 7 Berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)  diharapkan menjadi dasar upaya perlindungan terhadap konsumen di   Indonesia yang sebelumnya terabaikan menjadi dapat  lebih  diperhatikan.  Hukum    Perlindungan    Konsumen    merupakan    bagian    dari Hukum  Konsumen  yang memuat  asas-asas  lalu  kaidah-kaidah  yang  bersifat  mengatur dan  menganung  sifat yang melindungi kepentingan konsumen. 8
Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah penelitian dari  Devi  (2020).  Penelitian  ini  berfokus  pada  perlindungan  hukum  bagi  konsumen e-
4 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan (Yogyakarta: Visi Media, 2008): 3
5 Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review),” Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 2, no. 6 (2021): 659, https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607.
6 Chandra  Adi  Gunawan  Putra,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  dan  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti,  “Perlindungan Hukum   Terhadap   Konsumen   Dalam   Persfektif   Kesadaran   Hukum   Masyarakat,” Jurnal  Analogi  Hukum 5,  no.  1 (2023): 14. https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6180.13-19
7 Achmad  Raihansyah  Lubis  dan  Dwi  Desi  Yayi  Tarina,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Akibat Mengkonsumsi  Obat  Sirup  Yang  Merusak  Kesehatan,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  3  (2023):  992, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7825.
8 Gomgom  T.P  Siregar  dan  Muhammad  Ridwan  Lubis,  “Sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  Di  Lingkungan  Universitas  Darma  Agung,” PKM  Maju  UDA 1,  no.  3  (2021):  102, https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v1i3.881.
Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
commerce menurut  Undang-Undang  No.8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. 9 Kelebihan  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini  membahas  secara  detail  mengenai perlindungan  konsumen  terhadap e-commerce berdasarkan  UUPK,  sementara  kelemahan penelitian ini adalah penelitian ini tidak terdapat contoh kasus ataupun pencegahan terhadap permasalahan yang ada.
Selanjutnya  terdapat  penelitian  dari  Nainggolan  (2021).  Penelitian  tersebut  berfokus pada  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha e-commerce ditinjau  dari  hukum  positif indonesia. 10 Hal  tersebut  menjadikan  penelitian  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  penelitian Devi  baik  dari  kelebihan  maupun  kelemahan,  karena  penelitian  ini  masih  menggunakan UUPK sebagai dasar utama penelitian.
Yang  terakhir  adalah  penelitian  dari  Saragih  (2023).  Fokus  penelitian  ini  tidak  jauh berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam  transaksi e-commerce . 11 Kelebihan  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini  relatif  masih baru  dan  menggunakan  data  dan  dasar  hukum  yang  terbaru  juga,  sementara  kelemahan penelitian ini adalah didalam penelitian ini juga tidak terdapat contoh kasus serta tindakan pencegahan yang bisa berguna bagi masyarakat.
Berdasarkan  dari  beberapa  penelitian  terdahulu  tersebut,  penelitian  ini  dilaksanakan bertujuan  untuk  melengkapi  dan  menutupi  kekurangan  yang  ada  pada  penelitian  terdahulu tersebut  berupa  tidak  disertainya  contoh  kasus  konkrit  dan  juga  tindak  pencegahan  yang dapat dilakukan masyarakat, serta menjawab pertanyaan mengenai perlindungan hukum jika terlibat  permasalahan  transaksi online pada platform  marketplace tidak  resmi  dan  upaya hukum  yang  dapat  dilakukan  jika  menjadi  korban.  Hal-hal  yang  akan  ditambahkan  pada penelitian ini berupa contoh kasus konkrit, putusan pengadilan, serta rekomendasi tindakan pencegahan  agar  masyarakat  bisa  terhindar  dari  permasalahan  ini  menjadi  pembeda  serta kelebihan daripada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

## 2. METODE
Penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif (yuridis normatif) , yaitu  suatu  cara pendekatan terhadap masalah-masalah  yang akan  diteliti  dengan  cara  meninjau  dari    segi    perundang–undangan    yang    berlaku,    serta melihat  yang  sesungguhnya yang terdapat dalam praktik atas kenyataan, 12 karena sumber data utama penelitian ini adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma hukum  dan  putusan  pengadilan.  Penelitian  hukum  normatif  sendiri  berarti  penelitian  yang mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori  hukum,  dan dapat  berupa pendapat  para
9 Ria Sintha Devi dan Feryanti Simarsoit, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut  Undang –  Undang  No.8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,” Jurnal  Rectum 2,  no.  2  (2020). http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.644
10 Ibrahim  Nainggolan,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelaku  Usaha  E-Commerce  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif Indonesia,” Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan 2, no. 1 (2021). https://doi.org/10.30596/snk.v2i1.8439
11 Alexandra  Exelsia  Saragih,  Muhammad  Fadhil  Bagaskara,  dan  Mulyadi,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Dalam  Transaksi  E-Commerce,” Civilia:  Jurnal  Kajian  Hukum  dan  Pendidikan  Kewarganegaraan 2,  no.  1 (2023). https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.414
Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
sarjana. Penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal  merupakan  penelitian  hukum  yang meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma. 13 penelitian  hukum  normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in  books ). 14 Penelitian  jenis  normatif  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  yakni  dengan menjelaskan  data-data  yang  ada  dengan  kata-kata  atau  pernyataan  bukan  dengan  angka- angka.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Permasalahan  Yang  Terjadi  Dalam  Platform

## Marketlace Yang Tidak Resmi
Banyak  industri  yang  muncul  sebagai  inovasi  di  era  industri  4.0, 15 salah  satunya adalah bentuk peluang bisnis dalam era ekonomi digital melalui perdagangan  elektronik. 16 Dalam  pengangkutannya, e-commerce didukung  oleh  perusahaan    jasa    ekspedisi. 17 Pembayaran e-commerce biasanya  dilakukan  dengan electronic    transaction ( e-banking ) melalui mesin  ATM,  telepon  seluler  ( phone  banking )  dan  jaringan  internet  ( Internet banking ). 18 Konsumen memiliki permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam transaksi e-commerce ,  yaitu:  pertama,  masalah  keamanan  akan  selalu  menjadi  tantangan  bagi konsumen.  Konsumen  akan  terus  dibayangi  dengan  masih  adanya  penipuan  dan  transaksi palsu  yang  terjadi  di e-commerce .    Kedua,  banyaknya  produk  yang  beredar  sering  terjadi ketidaksesuaian  produk  yang  dijual  dengan  produk  yang  diterima  oleh  konsumen. Permasalahan  ini  kerap    terjadi  dan  masih  menjadi  tantangan  bagi  konsumen.  Ketiga, kelancaran  dan  dukungan  dari  dunia  perbankan.  Konsumen  menggunakan  bantuan perbankan  untuk  melakukan  transaksi    di e-commerce ,  maka  ini  sangat  tergantung  dengan keunggulan dunia perbankan. Kerangka  hukum  yang  relevan  yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum bagi  konsumen  yaitu: pertama,  penegakan hukum yang optimal yang dapat  dilakukan oleh    pemerintah.   Kedua,   negara   melalui  institusi  terkait melakukan upaya pencegahan    dengan    selalu    melakukan pengawasan  yang  ketat  bagi  pelaku usaha di e-commerce . Ketiga, menyediakan sarana  penyelesaian  sengketa  yang  baik, tepat dan efisien khusus untuk penyelesaian sengketa e-commerce . 19
12 Zaenal  Arifin  dan  Muhammad  Iqbal,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Yang  Terdaftar,” Jurnal  Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 51, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117.
13 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme   Penelitian   Hukum  Normatif  &  Empiris  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2015): 34
14 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016): 118
15 Dinda  Pratiwi  dan  Rianda  Dirkareshza,  “Pengelabuan  Informasi  Harga  di  E-Commerce  terhadap  Konsumen Melalui Flash Sale,” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 3 (2023): 407. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344
16 Gelora  Martanti,  “Perlindungan  Konsumen  bagi  Penyandang  Disabilitas  pada  Sektor  Perdagangan  Online Berbasis Aplikasi Marketplace,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 242, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387.
17 Meiliana Kamila dan Imam Haryanto, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 832, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5750.
18 Subaidah  Ratna  Juita,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Korban  Kejahatan  Skimming,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 408, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6353.
19 Dewi  Sulistianingsih,  Melliniarini  Dibura  Utami,  dan  Yuli  Prasetyo  Adhi,  “Perlindungan  Hukum  bagi Konsumen dalam  Transaksi  E-commerce  sebagai  Tantangan  Bisnis  di  Era  Global,” Jurnal Mercatoria 16,  no. 2  (2023): 123, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.8042.

## Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online
Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
Pada  dasarnya  pihak-pihak  dalam  jual  beli    melalui    media    internet    atau online , masing-masing    pihak    memiliki    hak    dan  kewajiban.  Penjual  ( merchant )  merupakan pihak  yang  menawarkan  produk  melalui  internet,  oleh  karena  itu,  seorang  penjual  wajib memberikan  informasi  secara  benar  dan  jujur  atas  produk  yang  ditawarkannya  kepada pembeli  atau  konsumen.  Pelaku  usaha  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pembayaran  dari konsumen. Atas barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik dalam melaksanakan   transaksi   jual   beli secara  transaksi online . 20 Kegiatan  bisnis  merupakan  suatu  hubungan  yang  saling membutuhkan  antara  pelaku    usaha    dan    konsumen.    Pada    hakikatnya,    untuk    menjaga dan    menjamin  keseimbangan    kedudukan    antara    konsumen    dan    pelaku    usaha    ini dibutuhkan  perangkat  peraturan  yang  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen.  Perlunya    perlindungan    terhadap    konsumen    itu    karena    pada    umumnya konsumen berada pada posisi yang lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha (produsen), baik  secara  ekonomi,  tingkat  pendidikan  atau  kemampuan,  daya  bersaing  maupun  dalam posisi tawar-menawar. 21
Namun  pada  praktiknya,  transaksi online banyak  menimbulkan  permasalahan- permasalahan  yang  cenderung  merugikan  konsumen  dan  menimbulkan  berbagai permasalahan      hukum      dalam      melakukan  transaksi online . 22 Kementerian  Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat ada 1.730 konten penipuan online selama Agustus 2018  sampai  Februari  2023.  Kerugian  akibat  penipuan  online  di  Indonesia  mencapai  Rp 18,7 triliun selama 2017-2021. Perlu  ditekankan  bahwa e-commerce atau transaksi online adalah        rangkaian    set  dinamis    dari    suatu    teknologi,    aplikasi    dan  proses  bisnis  yang menghubungkan perusahaan,   konsumen   dan   komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan  barang,  jasa  dan  informasi yang   diselenggarakan   secara   elektronik. 23 Transaksi e-commerce dapat dilihat adanya dua pendapat hukum tentang kesepakatan dalam  transaksi e-commerce .  Pertama  ada  pendapat  hukum  yang  menyatakan  bahwa sepakat dalam transaksi  terjadi  pada  saat  pengklikan  tombol send oleh  pihak  pembeli. Dengan    begitu,  kesepakatan  hukum  dalam  transaksi  pun  telah  terjadi  antara  penjual  dan pembeli.  Pendapat  ini  berpedoman  pada  pengertian,  pada  saat  pembeli  bermaksud  untuk membeli  suatu  produk  di  internet,  maka terms  of  conditions yang  diiklankan  oleh  penjual dalam website terlebih dulu dan harus sudah dipenuhi pembeli. Pendapat kedua didasarkan pada  acuan  bahwa  kata  sepakat  dalam    transaksi e-commerce terjadi    pada    saat    surat
20 Aan Handriani, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online,” Pamulang Law Review 3, no. 2 (2020): 128, https://doi.org/10.32493/palrev.v3i2.7989.
21 Yanci Libria Fista, Aris Machmud, dan Suartini Suartini, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E- commerce  Ditinjau  dari  Perspektif  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,” Binamulia  Hukum 12, no. 1  (2023):  181, https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599.
22 Barkatullah dan Abdul Halim, Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam Transaksi E-commerce (Yogyakarta: Pascasarjana FH UII Press, 2009): 7
23 Sjahputra, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Bandung: PT.Alumni, 2010): 2
Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
pesanan    suatu    produk    melalui e-mail diterima  oleh  penjual  atau  informasi  di  bawah kontrol dari penjual. 24
Kebanyakan  dari  masyarakat  berbelanja  secara online pada platform jual-beli online yang sudah memiliki izin dari pemerintah, contohnya adalah Tokopedia dan Shopee . Karena telah memiliki izin dari pemerintah, maka transaksi online melalui kedua platform tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Kedua platform tersebut juga memiliki kuasa untuk menentukan barang apa yang dapat dijual oleh penggunanya. Penjual dalam  kedua platform tersebut  juga  telah  diperiksa  dan  menandatangani  kebijakan  yang ditentukan  dari  kedua platform tersebut.  Jadi  pada  intinya  melakukan  transaksi  pada platform yang  diakui  pemerintah  lebih  aman  dan  terjamin.  Kalaupun  penjual  melakukan penipuan  pada  pembeli,  hukuman  yang  akan  diberikan  sudah  jelas,  karena  dari  pihak platform jual-beli  tersebut  sudah  memiliki  kebijakan  tersendiri  untuk  menangani  masalah tersebut. Oleh karena itu, kebijakan ganti rugi pada konsumen menjadi lebih jelas.
Jika  permasalahan  pada  transaksi online terjadi  dalam platform resmi  yang  diakui pemerintah,  maka  penyelesaian  masalahnya  akan  lebih  mudah  dan  jelas  karena  pihak marketplace resmi  tersebut  sudah  harus  memiliki  prosedur  untuk  menangani  masalah tersebut.  Sebut  saja marketplace Tokopedia,  Tokopedia  merupakan platform  marketplace online yang  telah  memiliki  izin  resmi  pemerintah  berdasarkan  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  31  Tahun  2023  tentang  Perizinan  Berusaha,  Periklanan,  Pembinaan, dan  Pengawasan  Pelaku  Usaha  dalam  Perdagangan  melalui  Sistem  Elektronik. 25 Di  dalam aplikasi  Tokopedia sendiri  terdapat  layanan  yang  bernama  Pusat  Resolusi.  Dilansir  dari laman web resmi Tokopedia, Pusat Resolusi Tokopedia merupakan sarana bagi Pembeli dan Penjual untuk berdiskusi hingga mencapai solusi dari pesanan yang berkendala berdasarkan pada bukti yang dilampirkan. Permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan layanan tersebut antara lain: 26 a. Pesanan belum diterima; b. Produk rusak; c. Produk tidak sesuai; d. Produk kurang; dan e. Selisih ongkos kirim.
Platform  marketplace resmi  juga  cenderung  lebih  aman  karena  tidak  semua  orang dapat  menjadi  penjual.  Terdapat  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon penjual  untuk  memasarkan  dagangannya  di platform  marketpalce resmi.  Salah  satunya adalah  dengan  memberikan  foto  KTP  ataupun  NPWP  kepada  pihak marketplace sebagai jaminan  untuk  melakukan  verifikasi  toko. 27 Berbeda  dengan  transaksi online yang dilakukan  pada platform tidak  resmi.  Dalam platform tidak  resmi,  setiap  pengguna  bisa menjadi  penjual  tanpa  syarat  apapun,  pihak platform juga  tidak  memiliki  layanan  untuk mengatasi  permasalahan  transaksi online karena  memang platform tersebut  tidak diperuntukkan sebagai platform jual-beli. Oleh karena itu, lebih banyak permasalahan yang
24 Khalish  Aunur  Rahim,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli-Online  (E- Commerce),” Jurnal Hukum dan Sosial Politik 1, no. 3 (2023): 182, https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.607
25 Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik,
26 Tokopedia, “Apa Itu Pusat Resolusi?,” https://www.tokopedia.com/help/article/apa-itu-pusat-resolusi, 2024.
27 Tokopedia,  “Syarat  dan  Ketentuan  Verifikasi  Toko,”  https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan- ketentuan-verifikasi-toko, 2024.
Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
muncul  dalam  transaksi online yang  dilakukan  dalam platform  marketplace yang  tidak resmi.
Sumber: Tangkapan layar gawai Gambar 2: Barang yang dijual di platform marketplace ( Instagram)
Gambar  2  diatas  merupakan  contoh  dari  kegiatan  jual-beli  yang  dilakukan  pada platform marketplace tidak resmi, yaitu Instagram. Di masyarakat luas sendiri sudah tidak asing  mendengar  mengenai  kasus-kasus  transaksi online yang  bermasalah  ataupun  produk yang  tidak  sesuai  yang  dibeli  dari platform-platform yang  tidak  resmi.  Seperti  salah  satu contoh  kasus  penipuan  berkedok  lelang  yang  dilakukan  melalui  aplikasi Instagram yang pada intinya sebagai  berikut:  bersumber dari laman web  resmi Liputan  6,  diceritakan oleh ‘S’, korban asal Bogor, penipuan berawal dari pembelian barang di lapak jual beli online via Instagram .  ‘S’  membeli  laptop  di  program  lelang  yang  dikenai  harga  dasar  Rp  1  juta. Karena terdesak kebutuhan, ‘S’ memasang harga Rp 1,5 juta, dan dirinya sukses terpilih jadi pemenang  lelang.  Selang  seminggu  ‘S’  ditelpon  dengan  kontak  tak  dikenal.  Oknum  ini mengaku  bahwa  dia  berasal  dari  Bea  Cukai  Bandara  Soetta.  Oknum  tersebut  menjelaskan barang  yang  ’S’  beli  merupakan  barang  ilegal  yang  tak  ada  surat-suratnya  dan  pihak  bea cukai ingin sita. Lalu Oknum tersebut juga mengeluarkan ancaman dengan berkata barang yang  dibeli  merupakan  barang  ilegal  dan  kurang  bayar,  kalau  tidak  diurus,  pihak  mereka akan datang ke tempat ‘S’ bersama pihak kepolisian dan militer. Akhirnya, oknum penipu tersebut  kembali  menghubunginya,  dan  memberikan  surat  dengan  blangko  Bea  Cukai beserta rincian biaya yang harus dibayarkan. Pertama, ‘S’ diminta  Rp. 3.750.000. (tiga juta tujuh  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  untuk  biaya  pajak  kapal.  ‘S’  pun  menelepon  sang penjual,  yang  kemudian  memintanya  untuk  mengikuti  arahan  oknum  tersebut  sebelum barang  dikirimkan.  Pasca  ditransfer,  oknum  lagi-lagi  menodongnya  dengan  nominal  dua

## Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online
Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
kali lipat, lebih dari  Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Setelah ‘S’ berbicara ke temannya, dia sadar bahwa dia telah menjadi korban penipuan. 28
Pada platform  marketplace resmi,  permasalahan  pada  transaksi  seperti  contoh  diatas bisa  saja  diselesaikan  tanpa  harus  melapor  polisi  karena  sudah  ada  fitur  khusus  dalam aplikasi marketplace yang  berguna  sebagai  pusat  pengaduan.  Selain  itu  dalam platform marketplace resmi,  uang  yang  telah  pembeli  bayarkan  tidak  langsung  dikirimkan  ke penjual,  melainkan  ditampung  terlebih  dulu  dalam  rekening  dari platform  marketplace itu sendiri. Jika pembeli sudah puas dengan barang yang diterima, maka uang tersebut barulah diteruskan  ke  penjual.  Hal  yang  sama  tidak  dapat  dilakukan  pada platform  marketplace tidak  resmi.  Dalam platform  marketplace tidak  resmi,  pembeli  melakukan  pembayaran langsung  ke  rekening  penjual.  Jika  barang  yang  dikirimkan  tidak  sesuai  ataupun  terjadi praktik  penipuan,  maka  akan  sulit  meminta  ganti  rugi  ke  penjual,  apalagi  kalau  si  penjual kabur  dan  tidak  dapat  dihubungi  setelah  melakukan  penipuan  tersebut.  Jika  terjadi  hal tersebut,  maka  pembeli  hanya  bisa  melaporkan  hal  tersebut  ke  pihak  berwajib.  Namun, seharusnya aplikasi Instagram dapat bertanggungjawab atas kerugian korban dalam contoh kasus  diatas.  Menurut  Pasal  3  PP  Nomor  71 Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi  Elektronik,  dikatakan  bahwa  penyelenggara  sistem  elektronik  harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara aman dan andal serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya.
Hubungan    hukum    dalam e-commerce pada    dasarnya    dapat    digunakan    metode analogi    terhadap  hubungan  hukum  dalam  perjanjian  yang  dilakukan  secara  konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini dilakukan dengan cara  menerapkan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  diatur  dalam  Buku  III  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  terhadap  hubungan  hukum  dalam e-commerce .  Suatu    perjanjian tidak  hanya  mengikat  apa  yang  dengan  tegas  ditentukan  didalamnya,  melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau    undang-undang    (Pasal    1339    BW).    Syarat-syarat    yang    selalu    diperjanjikan menurut  kebiasaan,  harus  dianggap  telah  termasuk  dalam  suatu  perjanjian,  walaupun tidak dengan  tegas  dimasukkan  didalamnya (Pasal  1347  BW). Berdasar  uraian  tersebut, maka    hubungan  hukum  dalam e-commerce merupakan  hubungan  hukum  perdata,  dan terhadapnya berlaku ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 29
Regulasi  terkait  perlindungan  konsumen di era bisnis  digital secara  khusus  diatur dengan  UU  ITE  yang  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan  demi  mengimbangi perubahan  hukum  dalam  masyarakat.  Perlindungan  yang  diberikan  UU  ITE  bersifat represif,  dalam  arti  isi  ketentuan  dalam  UU  ITE  mendasarkan  pada  perbuatan  yang
28 Maulandy Rizki, “Lapak Online Shop Instagram jadi Ladang Penipuan Catut Nama Bea Cukai, Ini Modusnya,” https://www.liputan6.com/bisnis/read/5161260/lapak-online-shop-instagram-jadi-ladang-penipuan-catut-nama-bea-cukai- ini-modusnya, 2022.
29 Didik  Kusuma  Yadi,  Muhammad  Sood,  dan  Dwi  Martini,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam Transaksi E-Commerce Menurut  Tata  Hukum  Indonesia,” Commerce Law 2, no. 1 (2022): 144, https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1368.

## Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online
Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
tergolong sebagai tindak pidana dengan sanksi berupa penjara dan denda. 30 Pasal yang dapat diterapkan  terkait  perlindungan  terhadap  para  pihak  dalam  transaksi online dapat  dilihat pada  Pasal  9  UU  ITE  yang  menyatakan  bahwa  “Pelaku  usaha  yang  menawarkan  produk melalui sistem elektronik harus menyediakan  informasi  yang lengkap  dan  benar berkaitan dengan  syarat  kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Selanjutnya adalah Pasal 28 UU ITE yang mengatur terkait perbuatan yang dilarang dalam suatu perjanjian jual beli online yaitu  penjual  dilarang  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli. Bagi penjual yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana    dengan    pidana    penjara    maksimal  6  (enam)  tahun  atau  denda  sebesar  Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)  sebagaimana diatur  dalam Pasal 45A  ayat  (1) UU ITE. Ketentuan terkait transaksi jual beli  online yang diatur dalam  UU  ITE  terbagi  menjadi imbauan  yang diatur dalam Pasal 9, penindakan yang diatur dalam Pasal  28  ayat  (1) dan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45Aayat (1). 31
Selain  menggunakan  UU  ITE,  perlindungan  konsumen  terhadap  permasalahan transaksi online pada platform tidak  resmi  juga  bisa  menggunakan  dasar  hukum  Undang- undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Dalam  Pasal  1 angka (1)  UUPK disebutkan bahwa “Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen”.
Berdasarkan  Pasal  4  UUPK  terdapat  2  poin  tentang  hak  konsumen  yang  sering  dilanggar pelaku  usaha  dalam  toko online ,  yaitu: 32 a.  Pasal  4  huruf  (a)  yang  berbunyi  “hak  atas kenyamanan,   keamanan,   dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”; dan  b.  Pasal  4  huruf  (c)  yang  berbunyi  “hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. 33
Selanjutnya  dalam  Pasal  7  UUPK  setidaknya  terdapat  2  poin  tentang  Kewajiban Pelaku usaha Toko Online , yaitu: a. Pasal 7 huruf (b) yang berbunyi “memberikan informasi yang benar, jelas  dan jujur mengenai   kondisi   dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan”;  dan  b.  Pasal  7  huruf  (f) yang  berbunyi    “memberi      kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian akibat  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan”.
Bilamana    konsumen    mengalami    kerugian  dalam  transaksi online ,  Jika  dilihat  dari rumusan UUPK yang mana  pelaku  usaha  yakni  pemilik toko online yang  menawarkan jasa    kepada    konsumen  melanggar  hak  konsumen  dan    kewajibannya  maka  pelaku  usaha yakni pemilik toko online dapat dimintai pertanggung jawabannya dan wajib  memberikan
30 Trivena  Gabriela  Miracle  Tumbel,  “Perlindungan  Konsumen  Jual  Beli  Online  Dalam  Era  Digital  4.0,” Lex  Et Societatis 8, no. 3 (2020): 93, https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29507.
31 Republik  Indonesia,  Undang-undang  (UU)  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
32 Kadek  Dwi  Giovanni  dan  Anak  Agung  Sri  Indrawati,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap Peredaran  Obat  Online  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Komposisi  Obat  Asli,” Kertha  Semaya 10,  no.  5  (2022):  8. https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p05
33 Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online
Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
kompensasi,  ganti    rugi  dan/atau  penggantian  jasa  dan/atau  barang.  Kelemahan  UUPK dalam  menangani  permasalahan  transaksi online pada platform tidak  resmi  adalah  fakta bahwa  pada  saat  undang-undang  ini  berlaku,  di  Indonesia  belum  ada  yang  namanya marketplace online , jadi pasal-pasal dari UUPK hanya bisa mengatasi permasalahan umum dari kerugian konsumen dalam transaksi online .
Dasar-dasar hukum tersebut memiliki kekurangan dalam mengatasi permasalahan ini karena  tidak  mengatur  secara  spesifik  mengenai  jual-beli  yang  dilakukan  pada platform marketplace tidak  resmi.  Pada  dasarnya  permasalahan  ini  terjadi  karena platform media sosial  yang  ada  di  Indonesia  memiliki  kebijakan  yang  sangat  longgar  mengenai  apa  saja yang  bisa  diunggah  oleh  penggunanya,  selama  tidak  melanggar  kesusilaan  dan  sara, biasanya para pengguna dapat mengunggah konten apapun termasuk untuk menjual barang, walaupun platform media sosial tersebut tidak memiliki izin untuk melaksanakan jual-beli. Oleh  karena  itu,  hukum  di  Indonesia  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  tersebut.  Hukum Indonesia harus mencakup mengenai apa saja yang boleh diunggah di media sosial, bukan hanya bergantung pada kebijakan dari platform media sosial itu sendiri. Hal tersebut harus dilakukan  agar  masyarakat  dapat  terhindar  dari  tindak  kejahatan  yang  dapat  terjadi  di platform media sosial.
3.2  Upaya  Hukum  Saat  Terjadi  Permasalahan  Transaksi  Online  Pada  Platform

## Marketplace Yang Tidak Resmi
Jika  konsumen  memang  dirugikan  dalam  melakukan  transaksi online ,  UUPK  telah memberikan  alternatif  ruang  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  dalam  transaksi online yaitu  melalui  pengadilan  dan  diluar  pengadilan.  Dalam  penyelesaiannya  melaui pengadilan, hal tersebut  telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK yang mengatur bahwa “Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  mengugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang  berada  di  lingkungan  peradilan  umum.”  Pasal  45  ayat  (2)  UUPK  ysng  mengatur sebagai berikut “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa”.  Selanjutnya penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  diatur  dalam  Pasal  47  UUPK  yang mengatur  sebagai  berikut  “penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan diselengarakan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu unutuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan  terulang  kembali  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen.”  Dengan  Kedua  cara  yang bisa  diterapkan  konsumen  yang  mendapat  kerugian  atas  pelaku  usaha,  konsumen  dapat memilih  salah  satu  cara  tersebut  untuk  mendapat  keadilan  yang  telah  diatur  dalam  UUPK baik  itu  melalui  peradilan  maupun  diluar  peradilan. 34 Dalam  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan,  pemerintah  telah  membentuk  BPSK  yang  ditujukan  untuk  menyelesaikan permasalahan-permasalahan  konsumen  dan  pelaku  usaha.  BPSK  memiliki  tugas  dan
34 Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati dan Panji Adam, “ Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli,” Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta 3, no. 1 (2021): 12. https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85

## Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online
Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
wewenang dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pasal 52 UUPK memuat tentang tugas  serta  wewenang  BPSK  yang  didalamnya  memuat  13  poin.  Salah  satu  tugas  dan wewenang BPSK adalah menangani permasalahan konsumen dengan mediasi atau arbitrase ataupun konsiliasi. 35
Tentunya  terdapat  kelebihan  dan  kekurangan  dari  penyelesaian  sengketa  lewat pengadilan ataupun luar pengadilan. Kelebihan penyelesaian sengketa lewat pengadilan/litigasi  adalah  penyelesaian  sengketa  berkekuatan  hukum  tetap  dan  lazim digunakan dalam sengketa yang bersifat publik maupun privat. Kekurangannya adalah cara ini    memakan  banyak  waktu,  tenaga,  dan  juga  biaya.  Sementara  kelebihan  penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan/non  litigasi  adalah  waktu  yang  relatif  singkat  dan  bersifat rahasia  karena  hanya  sedikit  pihak  yang  tahu  dan  tidak  diumumkan  ke  publik. Kekurangannya  adalah  cara  ini  membutuhkan  kesediaan  dari  para  pihak  untuk menyelesaikan sengketa secara sukarela, yang mana hal tersebut sulit dicapai.
Selain itu, permasalahan transaksi online pada platform marketplace tidak resmi juga dapat  diselesaikan  menggunakan  UU  ITE.  Salah  satu  contoh  konkrit  dari  penyelesaian kasus  tersebut  terdapat  pada  Putusan  Nomor  2525/Pid.Sus/2019/PN  Mdn  yang  ringkasan dari  kasus  tersebut  adalah  Bahwa  pelaku  menghubungi  korban  dengan  menggunakan aplikasi Whatsapp dan komunikasi chating pesan bahwa dia pelaku mengaku sebagai orang lain  dan  memberikan  informasi  lelang  kendaraan  R4  yang  diadakan  oleh  pihak  KPKNL (Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  lelang)  dengan  memberikan  daftar  kenderaan yang  dilelang.  Setelah  diberikan  daftar  kendaraan  tersebut  pelaku  meminta  kepada  korban untuk  memilih  kendaraan  yang  diminati  oleh  korban,  dan  selanjutnya  korban  menjawab bahwa  korban  berminat  pada  kendaraan  Honda  Civic  Turbo  1.5  2018  warna  hitam, selanjutnya pelaku meminta kepada korban untuk mengirimkan  fotokopi NPWP, KTP, KK untuk  didaftarkan  dan  diajukan  kepada  pimpinan  acara  lelang  kendaraan  tersebut. Selanjutnya pelaku memberikan harga penawaran sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)  dan  pelaku  meminta  uang  DP  awal  dimuka  sebesar  20  %  yang  disanggupi  oleh korban.  Selain  menggunakan  identitas  orang  lain,  pelaku  juga  menggunakan  data  KASI STNK    serta  membuat  scan  STNK  palsu  atas  nama  korban  yang  menjadikan  seolah-olah STNK  tersebut  telah  dikeluarkan  oleh  pihak  Kepolisian.  Beberapa  hari  kemudian  korban mendatangi  Kementerian  Keuangan  (Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan lelang/KPKNL) untuk konfirmasi tentang hal tersebut dan bertemu dengan pegawai disana dan  pegawai  tersebut  menjelaskan  mengenai  proses  lelang  dimana  tidak  boleh  ada  dalam proses  lelang  untuk  mentranfer  kerekening  pribadi.  Atas  keterangan  pegawai  tersebut, korban  merasa  tercurangi  lalu  korban  bersama  dengan  pegawai  tersebut  bersama-sama melaporkan kejadian ini ke kantor Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Selatan.
Dalam kasus tersebut, penuntut umum membacakan tuntutan yang menyatakan bahwa pelaku  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  Sebagai  yang  turut  serta
35 Zainudin  Hasana  dan  Icha  Ifa  Afifah,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  E- commerce,” Advances In Social Humanities Research 1, no. 5 (2023): 90. https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.91

## Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online
Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
melakukan,  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1): yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik,  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  45  A  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  dalam  surat  dakwaan  kombinasi  alternatif  pertama  dan  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagai  yang  turut serta melakukan, yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik  untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat  secara melawan hukum  sebagaimana diatur dan diancam  pidana dalam Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua.
Setelah memeriksa keterangan para saksi dan barang bukti, Majelis  Hakim memutus kasus tersebut dengan amar putusan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  melakukan,  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan melakukan tindak  pidana  sebagai  yang  turut  serta  melakukan,  yang  dengan  sengaja  menerima  atau menampung,  baik  untuk  diri  sendiri  maupun  untuk  orang  lain,  suatu  dana  yang  diketahui atau  patut  diduga  berasal  dari  perintah  transfer  dana  yang  dibuat  secara  melawan  hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu  pertama dan dakwaan alternatif kedua pertama, atau dengan kata lain sesuai dengan tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 4 (empat) tahun  dan  6  (enam)  bulan  dikurangi  selama  masa  penangkapan  dan  penahanan  dan  denda sejumlah  Rp.3.000.000.-  (tiga  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Total waktu yang dibutuhkan untuk  menyelesaiakan  perkara  ini  dari  awal  sampai  selesai  adalah  sekitar  10  (sepuluh) bulan.
Contoh  kasus  singkat  lainnya  adalah  kasus  Grab  Toko  yang  pernah  viral  pada  awal tahun  2021.  Yang  pada  intinya,  Direktur  Pelaksana  Grab  Toko  terbukti  melakukan penggelapan  dana  konsumen  dengan  kedok  membuat platform  e-commerce baru  yang tentunya  tidak  memiliki  izin  resmi  dari  pemerintah.  Pelaku  menggunakan  uang konsumennya  untuk  berinvestasi  di  mata  uang  kripto.  Pelaku  diduga  telah  merugikan  980 orang  dengan  nilai  kerugian  mencapai  Rp.  17.000.000.000  (tujuh  belas  milyar  rupiah). Untuk penyelesaian sengketanya, pihak  dari  Grab   Toko   ingin  menyelesaikan  sengketa melalui    jalur    non-litigasi  yaitu  dengan  memberikan  kompensasi/penggantian  kerugian serta pengembalian   uang   kepada   pihak   pembeli   yang   telah   dirugikan,   akan tetapi pihak pembeli lebih memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur litigasi/jalur pengadilan

## Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online
Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
sehingga  pihak  pembeli  yang  merasa  dirugikan  melakukan  pelaporan  kepada  pihak berwenang  yang  dimana  hal  tersebut  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  45  ayat  (1) UUPK.  Kasus  ini  menjadi  bukti  bahwa  salah  satu  kekurangan  dari  proses  penyelesaian sengketa lewat jalur non-litigasi adalah harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang sulit untuk dicapai.
Dasar hukum lain yang tentunya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,  dengan  memakai  nama palsu  atau martabat  palsu, dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun menghapuskan  piutang,  diancam  karena  penipuan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4 tahun”. Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga terdapat pasal untuk mengatasi kerugian konsumen,  yaitu  Pasal  1365  yang  berbunyi  “Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena  kesalahannya  untuk  menggantikan  kerugian  tersebut”.  Konsumen  yang  dirugikan tentunya  dapat  menggunakan  pasal-pasal  tersebut  jika  ingin  menggugat  pihak  penjual. Namun,  pastinya  pihak  penuntut  umum  ataupun  pengacara  akan  lebih  mengutamakan penggunaan  UUPK  ataupun  UU  ITE  sebagai  dasar  hukum  karena  KUHPidana  dan KUHPerdata  merupakan  peraturan  yang  bersifat  umum  ( lex  generalis ),  sementara  dalam hukum terdapat asas lex specialis derogate legi generalis yang artinya hukum yang bersifat khusus ( lex specialis ) mengesampingkan hukum yang bersifat umum ( lex generalis ).
Penyelesaian  permasalahan  transaksi  online  pada platform  marketplace tidak  resmi melalui jalur pengadilan dinilai kurang efisien mengingat dibutuhkannya waktu lebih lama, biaya dan tenaga sehingga sebagian besar masyarakat yang mengalami kerugian akan lebih memilih  penyelesaian  sengketanya  melalui  jalur  diluar  pengadilan  atau  bahkan  secara kekeluargaan. Meski demikian, jika dalam penyelesaian tersebut tidak kunjung menemukan titik  terang  dan  kesepakatan  maka  jalan  satu-satunya  yaitu  melalui  jalur  litigasi  untuk mendapat suatu keadilan.
Namun,  tentunya  lebih  baik  jika  permasalahan  tersebut  tidak  pernah  terjadi. Pencegahan  merupakan  cara  terbaik  untuk  mengatasi  masalah.  Pihak  dari platform marketplace tidak  resmi  tentunya  bisa  memblokir  akun  pengguna  yang  terdeteksi melakukan  kecurangan.  Namun  solusi  tersebut  sangat  tidak  efektif  karena  akan  sangat membutuhkan  waktu  yang  lama  bagi  pihak platform untuk  mencari  akun  pengguna  yang bermasalah.  Pihak platform juga  pastinya  tidak  bisa  sembarangan  dalam  memblokir  akun pengguna,  dibutuhkan  bukti  yang  mencukupi  untuk  melakukan  hal  tersebut.  Di  sisi  lain, pengguna platform juga bisa dengan mudah membuat akun baru jika akun lamanya diblokir. Pemerintah  juga  tidak  dapat  berbuat  banyak  untuk  membantu  permasalahan  di platform karena  dari  awal platform tersebut  memang  tidak  diperuntukkan  untuk  jual  beli  dan  juga dari  pihak platform sendiri  kesulitan  untuk  mencegah  penggunanya  menjual  sesuatu

## Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online
Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
diplatformnya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  cara  pencegahan  yang  paling  efektif  adalah  dari masyarakat  itu  sendiri.  Masyarakat  harus  memiliki  pengetahuan  untuk  membedakan  mana penjual  yang  jujur  dan  mana  penjual  yang  curang. Terdapat  beberapa  ciri-ciri  atau  modus yang biasa digunakan penjual curang dalam melaksanakan aksinya.

## Sumber: Tangkapan layar pribadi
Gambar 3: Akun penjual yang sekiranya harus diwaspadai Gambar  3  menjelaskan  mengenai  ciri  pertama  yang  harus  diwaspadai,  ciri  tersebut adalah  bila  ada  dua  akun  penjual  dengan  nama  yang  hampir  sama  dan  menggunakan  foto profil yang hampir sama juga serta dengan barang dagangan yang sama pula. Jika terdapat dua  akun  penjual  dengan  ciri  seperti  itu,  maka  ada  kemungkinan  bahwa  salah  satu  akun tersebut  adalah  akun  fiktif.  Dengan  dibuatnya  akun  palsu  yang  mirip  tersebut,  Si  pemilik akun fiktif berharap ada calon pembeli yang malah berkunjung ke akun tersebut dan bukan ke  akun  penjual  aslinya  dan  berakhir  dicurangi.  Sebenarnya  dari platform sendiri  sudah memiliki  cara  untuk  mencegah  hal  tersebut,  cara  tersebut  adalah  memberikan  tanda verifikasi  ke  akun  yang  sudah  terbukti  asli.  Namun,  kelemahan  terbesar  dari  cara  tersebut adalah  untuk  memverifikasi  sebuah  akun  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  serta proses  dan  persyaratan  yang  tidak  mudah,  apalagi  kalau  akun  tersebut  bukan  milik  orang terkenal.  Tentunya  hal  tersebut  merupakan  hal  yang  positif  karena  seleksi  untuk  menjadi akun  terverifikasi  menjadi  lebih  ketat  jadi  tidak  sembarang  akun  bisa  mendapatkan  tanda verifikasi.
Sumber: Korban transaksi online Gambar 4: Percakapan calon pembeli dengan penjual yang patut diwaspada
Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
Gambar 4 menjelaskan mengenai ciri-ciri penjual yang harus diwaspadai selanjutnya, yaitu adalah jika si penjual menggunakan kata-kata seperti menghasut kita untuk buru-buru membayar. Seperti yang tertera pada gambar 3, terlihat si penjual menghasut calon pembeli motor  untuk  langsung  membayarkan  uang  muka  (DP)  dengan  mengatakan  kalau  motor tersebut sudah diminati oleh lima orang dan lanjut mengatakan kalau sudah ada orang lain yang ingin men-DP motor tersebut. Hal tersebut tentu saja akan membuat si calon pembeli sedikit  panik,  apalagi  kalau  motor  tersebut  sudah  menjadi  incaran  si  calon  pembeli  sejak lama.  Calon  pembeli  akan  buru-buru  membayar  uang  muka  agar  motor  incarannya  tidak diambil  oleh  orang  lain.  Namun,  hal  tersebutlah  yang  diinginkan  oleh  si  penjual.  Jika  si calon  pembeli  belum  curiga,  maka  si  penjual  akan  langsung  meminta  uang  pelunasannya kepada  si  pembeli.  Saat  si  penjual  sudah  mendapatkan  uangnya,  dia  menjadi  tidak  dapat dihubungi dan menghilang seolah ditelan bumi.
Tentu  saja  masih  banyak  modus  lain  yang  dilakukan  orang  tidak  bertanggung  jawab untuk mencari keuntungan dalam transaksi online . Satu contoh lain adalah jika ada barang mewah  yang  dijual  dengan  harga  yang  sangat  murah  jika  dibandingkan  dengan  harga aslinya  dengan  embel-embel  diskon  besar-besaran.  biasanya  barang-barang  tersebut  dijual oleh  penipu  yang  memanfaatkan  kepolosan  masyarakat,  seperti  kata  pepatah  yang  sering didengar  masyarakat  ”ada  harga  ada  barang”,  barang  mewah  dengan  kualitas  bagus  tidak akan  dijual  dengan  harga  murah.  Masyarakat  harus  lebih  peka  dan  berinisiatif  untuk mencari  tahu  harga  pasar  dari  barang  yang  diincarnya.  Selain  itu,  masyarakat  juga disarankan  untuk  melihat  atau  membaca  ulasan  orang  lain  yang  pernah  belanja  barang tersebut. Dan juga tidak ada salahnya untuk selalu menanyakan pendapat orang lain dalam membeli suatu barang karena mungkin saja orang tersebut bisa memberikan tips serta saran yang  dapat  berguna  untuk  mencegah  kejahatan.  Pemaparan  terkait  beberapa  modus kecurangan  dalam  transaksi online pada platform tidak  resmi  tersebut  diharapkan  dapat memberi  pemahaman  kepada  masyarakat  agar  lebih  berhati-hati  jika  memutuskan  untuk membeli  sesuatu  pada platform  marketplace yang  tidak  resmi  karena  masyarakat  adalah komponen terpenting dalam pencegahan terhadap kecurangan transaksi online .
4. PENUTUP
Transaksi online pada platform  marketplace tidak  resmi  banyak  menimbulkan permasalahan-permasalahan  yang  cenderung  merugikan  konsumen  dan  menimbulkan berbagai  permasalahan  hukum.  Regulasi  terkait  perlindungan  konsumen  di  era  bisnis digital  secara  khusus  diatur  dengan  UU  ITE.  Selain  menggunakan  UU  ITE,  perlindungan konsumen  terhadap  permasalahan  transaksi online pada platform tidak  resmi  juga  bisa menggunakan  dasar  UUPK.  Kelemahan  UUPK  dalam  menangani  permasalahan  transaksi online pada platform tidak resmi adalah fakta bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, di  Indonesia  belum  ada  yang  namanya marketplace  online ,  jadi  pasal-pasal  dari  UUPK hanya bisa mengatasi permasalahan umum dari kerugian konsumen dalam transaksi online. UUPK telah memberikan alternatif ruang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam transaksi online yaitu  melalui  pengadilan  dan  diluar  pengadilan.  Beberapa  ciri  penjual
Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
curang/penipu  di platform  marketplace tidak  resmi  antara  lain:  menggunakan  akun  fiktif yang meniru akun penjual asli mulai dari nama, foto, hingga barang dagangan; selanjutnya apabila  si  penjual  menggunakan  kalimat  yang  membujuk  calon  pembeli  untuk  segera mengeluarkan  uang;  dan  apabila  harga  barang  yang  dijualnya  jauh  dibawah  harga  pasar. Dengan  mengetahui  hal  tersebut,  diharapkan  agar  calon  pembeli  lebih  berhati-hati  dalam melakukan transaksi online di platform marketplace tidak resmi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  dan  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016.
Apandy,  Puteri  Asyifa  Octavia,  Melawati,  dan  Panji  Adam,  “  Pentingnya  Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli,” Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta 3, no. 1 (2021): 12. https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85
Ardiyanto,  Ardhan,  dan  Arikha  Saputra.  “Analisis  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee.” Jurnal Meta-Yuridis
5, no. 2 (28 September 2022):
93–104. https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.12796.
Arifin,  Zaenal,  dan  Muhammad  Iqbal.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Yang Terdaftar.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1  (13  Mei  2020):  51. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117.
Barkatullah,  dan Abdul  Halim. Perlindungan  Hukum  bagi  konsumen  dalam  Transaksi  E- commerce . Yogyakarta: Pascasarjana FH UII Press, 2009.
Devi,  Ria  Sintha,  dan  Feryanti  Simarsoit.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  E- Commerce  Menurut   Undang  –  Undang  No.8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.”
Jurnal Rectum 2, no. 2 (2020).
http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.644
Fajar,  Mukti,  dan  Yulianto  Achmad. Dualisme   Penelitian   Hukum  Normatif  &  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, dan Suartini Suartini. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Binamulia Hukum 12, no. 1 (29  Agustus 2023): 181. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599,
Giovanni,  Kadek  Dwi,  dan  Anak  Agung  Sri  Indrawati,  “Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen  Terhadap  Peredaran  Obat  Online  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Komposisi Obat Asli,” Kertha Semaya 10, no. 5 (2022): 8. https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p05 Handriani,  Aan.  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Perjanjian  Transaksi  Jual  Beli  Online.”
Pamulang Law Review 3, no. 2 (30 November 2020):
127. https://doi.org/10.32493/palrev.v3i2.7989.
Harahap,  Dedy  Ansari.  “Perilaku  Belanja  Online  Di  Indonesia:  Studi  Kasus.” JRMSI  - Jurnal  Riset  Manajemen  Sains  Indonesia 9,  no.  2  (26  September  2018):  193–213. https://doi.org/10.21009/JRMSI.009.2.02.
Hasana, Zainudin, dan  Icha  Ifa Afifah, “Perlindungan Hukum Terhadap  Konsumen Dalam Transaksi  E-commerce,” Advances  In  Social  Humanities  Research 1,  no.  5  (2023): 90. https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.91

## Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online
Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
Juita,  Subaidah  Ratna.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Korban  Kejahatan Skimming.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (28  Mei  2023):  408. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6353.
Kamila,  Meiliana,  dan  Imam  Haryanto.  “Tanggung  Jawab  Hukum  Perusahaan  Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (12 Desember 2022): 832. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5750.
Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik , t.t.
Lubis,  Achmad  Raihansyah,  dan  Dwi  Desi  Yayi  Tarina.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Akibat Mengkonsumsi Obat Sirup Yang Merusak Kesehatan.” Jurnal USM
Law Review 6, no. 3 (18 November 2023): 988.
https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7825.
Maharani, Alfina, dan Adnand Darya Dzikra. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia :  Perlindungan,  Konsumen  Dan Pelaku Usaha (Literature Review).” Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 2, no. 6 (11 Juli 2021): 659–66. https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607.
Martanti,  Gelora.  “Perlindungan  Konsumen  bagi  Penyandang  Disabilitas  pada  Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (29 April 2023): 242. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387.
Nainggolan, Ibrahim. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum  Positif  Indonesia.” Prosiding  Seminar  Nasional  Kewirausahaan 2,  no.  1 (2021). https://doi.org/10.30596/snk.v2i1.8439
Pratiwi,  Dinda,  dan  Rianda  Dirkareshza.  “Pengelabuan  Informasi  Harga  di  E-Commerce terhadap  Konsumen  Melalui  Flash  Sale.” Jurnal  Ius  Constituendum 8,  no.  3  (2023): 407. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344
Putra, Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti.
“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Persfektif  Kesadaran  Hukum Masyarakat.”
Jurnal
Analogi Hukum 5, no. 1 (2023): 14. https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6180.13-19
Rahim, Khalish Aunur. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli- Online  (E-Commerce).” Jurnal  Hukum  dan  Sosial  Politik 1,  no.  3  (2023):  182. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.607
Rakhmawati,  Nur  Aini,  Alvin  Edgar  Permana,  Arvy  Muhammad  Reyhan,  dan  Hidayattul Rafli.  “Analisa  Transaksi  Belanja  Online  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19.” Jurnal Teknoinfo 15, no. 1 (15 Januari 2021): 32. https://doi.org/10.33365/jti.v15i1.868. Republik  Indonesia. Undang-undang  (UU)  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen , t.t.
———. Undang-undang  (UU)  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik , t.t. Rizki,  Maulandy.  “Lapak  Online  Shop  Instagram  jadi  Ladang  Penipuan  Catut  Nama  Bea Cukai,  Ini  Modusnya.”  https://www.liputan6.com/bisnis/read/5161260/lapak-online- shop-instagram-jadi-ladang-penipuan-catut-nama-bea-cukai-ini-modusnya, 2022.
Saragih,  Alexandra  Exelsia,  Muhammad  Fadhil  Bagaskara,  dan  Mulyadi.  “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi  E-Commerce.” Civilia: Jurnal  Kajian
Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina
e-ISSN: 2621-4105
Hukum dan Pendidikan
Kewarganegaraan
2,
no. 1 (2023).
https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.414
Siregar, Gomgom T.P, dan Muhammad Ridwan Lubis. “Sosialisasi Undang-Undang Nomor
8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Di  Lingkungan  Universitas  Darma Agung.” PKM Maju UDA
1, no. 3 (2 Februari 2021): 100. https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v1i3.881.
Sjahputra. Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Elektronik .  Bandung:  PT.Alumni, 2010.
Sulistianingsih,  Dewi,  Melliniarini  Dibura  Utami,  dan Yuli  Prasetyo Adhi.  “Perlindungan Hukum  bagi  Konsumen  dalam  Transaksi  E-commerce  sebagai  Tantangan  Bisnis  di Era  Global.” Jurnal  Mercatoria 16,  no.  2  (28  Desember  2023):  123. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.8042.
Susanto, Happy. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan . Yogyakarta: Visi Media, 2008. Tokopedia.  “Apa  Itu  Pusat  Resolusi?”  https://www.tokopedia.com/help/article/apa-itu- pusat-resolusi, 2024.
———. “Syarat dan Ketentuan Verifikasi Toko.” https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-verifikasi-toko, 2024.
Tumbel, Trivena  Gabriela  Miracle.  “Perlindungan  Konsumen  Jual  Beli  Online  Dalam  Era
Digital 4.0.” Lex
Et Societatis
8, no. 3 (22 Juli 2020). https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29507.
Yadi, Didik Kusuma, Muhammad Sood, dan Dwi Martini. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak  Dalam  Transaksi  E-Commerce  Menurut  Tata  Hukum  Indonesia.” Commerce Law 2, no. 1 (28 Juni 2022): 144. https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1368.