## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI KELAS VIII SMP NEGERI 4 KOTA TERNATE
Wa Ode Desti Ramadani 1 , Wahyudin Noe 2 , Nani Rajaloa 3 Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun
artikelwaodedestiramadani@gmail.com wahyudinnoe@unkhair.ac.id nanirajaloa@yahoo.co.id
Info Artikel
____________________
Sejarah Artikel: Diterima (Mei) (2022) Disetujui ( Mei) (2022) Dipublikasikan (Mei) (2022) ____________________ Keywords
Implementasi,  Nilai-Nilai Demokrasi,  Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

## Abstrak
_____________________________________ Penelitian  ini  berangkat  dari  kepedulian  peneliti  terhadap  nilai-nilai  demokrasi sebagai salah satu sarana dalam membangun karakter demokratis peserta didik yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas VIII SMP Negeri 4 Kota Ternate. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis lebih jauh terkait: (1) Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn; (2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  dimana  teknik pengumpulan  datanya  melalui  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumentasi, sedangkan  teknik  analisis  data  melalui  reduksi  data,  display  data  dan  penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn, diantaranya: a) membiasakan peserta didik untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap tugas kelompok,  b) melalui diskusi  kelompok,  peserta  didik  diberi  ruang  untuk  mengekspresikan  kebebasan berpendapat,  berpikir  kritis,  berani,  terbuka,  dan  percaya  diri,  saling  menghargai pendapat atau keberagaman, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, c) mendorong dan menjamin kebebasan peserta didik untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, seperti pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, ketua PMR, ketua  Pramuka,  dan  lain  sebagainya; (2)  Faktor  pendukung  implementasi  nilai-nilai demokrasi,  yaitu:  a)  adanya  pendidik  yang  memiliki  kompetensi  baik  kompetensi pedagogik,  profesional,  kepribadian,  maupun  sosial.;  b)  anak  didik  yang  memiliki keseriusan untuk pengembangan kompetensinya; c) sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran PKn, seperti ruang kelas yang memadai, tersedianya buku    referensi  yang  cukup,  adanya  Laptop,  LCD,  dan  lain-lain;  serta  d)  program sekolah yang dapat menjamin jalannya nilai-nilai demokrasi, seperti pemilihan OSIS dan  kegiatan  ekstrakulikuler  (Pramuka,  PMI,  dan  Sanggar  Budaya),  dimana keseluruhan program tersebut dapat membentuk karakter demokratis peserta didik. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam menanamkan dan menerapkan nilai- nilai  demokrasi  adalah  kurangnya  dukungan  dari  keluarga  dan  masyarakat,  serta adanya  perbedaan  individual  peserta  didik  dalam  mengembangkan  dirinya  untuk memiliki karakter demokratis.
1 Mahasiswa Universitas Khairun
2 Dosen Universitas Khairun
3 Dosen Universitas Khairun

## JAMBURA JOURNAL CIVIC EDUCATION http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu
E-ISSN :  2798-4818 P-ISSN: 2808-2249

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan watak dan karakter manusia melalui pendidikan formal, non formal maupun informal. Menurut Shalahuddin (1990:80)  bahwa ” manusia  adalah  makhluk  yang  tumbuh  dan  berkembang.  Selama manusia  berusaha  untuk  meningkatkan  kehidupannya,  baik  dalam  meningkatkan  dan mengembangkan kepribadiannya serta kemampuan dan keterampilannya, secara sadar atau  tidak  sadar  maka  selama  itulah  pendidikan  masih  terus  ber jalan”.  Dalam  dunia pendidikan formal diantaranya sekolah berfungsi sebagai usaha untuk mengembangkan karakter  peserta  didik  yang  meliputi  pengetahuan,  sikap  dan  perilaku,  serta keterampilan. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan yang termaktub dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tidak lain mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Dengan  demikian pendidikan dapat membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih baik sebagai bekal di masa yang akan datang.
Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  sebagai  instrumen  pendidikan  memiliki tanggung  jawab  mengembang  amanah  pendidikan  dimana  membentuk  watak  dan karakter  bangsa  demi  kehidupan  warga  negara  yang  demokratis.  Menurut  Noe, hasmawati, & Rumkel (2021:42) bahwa “PKn di sekolah sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan karakter siswa, seperti bersikap demokratis terhadap pandangan yang berbeda, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air, serta sebagai upaya mencegah  meluasnya  kerusakan  moral  siswa”.  Sedangkan  menurut  Soemantri  (2001) bahwa  “PKn  diselenggarakan  guna  melatih  peserta  didik/siswa  untuk  berpikir,  kritis, analitis,  berpikir  dan  bertindak  dalam  mempersiapkan  hidup  demokratis  yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Oleh sebab itu PKn merupakan mata pelajaran yang ada di sekolah yang memiliki peran agar dapat menumbuhkan karakter demokratis peserta didik di sekolah hingga diimplementasikan juga di luar sekolah.
Nilai-nilai demokrasi harus terinternalisasi dalam kepribadian peserta didik yang diaktualkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  di  dalam  kelas,  organisasi  maupun kegiatan di luar sekolah yang harus dibiasakan sejak dini. Di mulai dari sikap mengakui dan  menghormati  adanya  perbedaan,  menerima  perbedaan  pendapat,  tidak memaksakan kehendak diri kepada orang lain, serta menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan  kebebasan.  Namun  kebebasan  tersebut  harus  sesuai  dengan  koridor  aturan  yang
JAMBURA Journal Civic Education, (2022) Volume (2) Nomor (1), (Mei) (2022) P a g e | 92 berlaku, sebagaimana menuru t Suhyahno (2012) bahwa “demokrasi itu ada kaitannya dengan  nilai-nilai  kebebasan,  tetapi  kebebasan  tersebut  sesuai  peraturan  yang  telah berlaku”.
Namun  realitanya  masih  cukup  banyak  ditemukan  peserta  didik  yang  kurang menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah. Hal ini sebagaimana yang terlihat pada SMP Negeri  4  Kota  Ternate,  diantaranya  terlihat  dari  kurangnya  peserta  didik  untuk berpartisipasi  dalam  mengemukakan  pendapat  pada  saat  proses  pembelajaran berlangsung akibat tidak adanya rasa percaya diri, perasaan malu dan kurang berani di dalam  mengemukakan  pendapat.  Selain  itu,  kurangnya  motivasi  dalam  bersosialisasi dengan teman-teman sebaya seperti bergabung dalam kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler karena rasa malas jika harus berlama-lama di sekolah. Lalu kurangnya pemahaman siswa dalam  menentukan  hak  dan  kewajibannya,  seperti  menggunakan  hak  suara  dalam pemilihan ketua OSIS sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di sekolah.
Fenomena  tersebut  harus  menjadi  perhatian  semua  pihak  ( stakeholder )  di sekolah, baik Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Kesiswaan, dan para guru, terutama guru PPKn. Guru PPKn harus membelajarkan kepada peserta didik mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam kegiatan di sekolah demi membentuk karakter mereka  s endiri,  sebagaimana  pernyataan  Komalasari  (2011)  bahwa  “proses pembelajaran sekolah yang berkualitas adalah proses pembelajaran peserta didik untuk aktif dalam kegiatan sekolah”. Hal demikian diperkuat dengan pernyataan oleh Mudjiono (2006)  bahwa  “proses  p embelajaran  merupakan  suatu  kegiatan  interaksi  antara  guru dan  peserta  didik,  proses  tersebut  diakhiri  dengan  ev aluasi  hasil  belajar”.  Maksudnya proses  pembelajaran  perlu  melibatkan  peserta  didik  secara  optimal  sehingga  dapat membentuk karakter yang baik ( good character ) peserta didik.
Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn maka penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian di sekolah dengan judul yaitu “ Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  di  Kelas  VII  SMP  Negeri 4  Kota  Ternate”.    Dari  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  masukan  kepada  para  guru  PPKn  pentingnya menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn demi pembentukan karakter demokratis peserta didik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Kota Ternate. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskr iptif, dimana menurut Sugiyono (2013:15) merupakan “metode penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme ,  digunakan  untuk  meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah”. Sedangkan menurut Nasution (2003:5) bahwa “penelitian  kualitatif  pada hakikatnya  ialah  mengamati  orang  dalam  lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”.
Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Kurikulum, guru, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data terdiri dari  tiga  tahapan  yakni  observasi,  wawancara,  serta  studi  dokumentasi.  Sementara teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (2007:21-22) yaitu  “reduksi  data,  sajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi”.  Reduksi  data maksudnya  peneliti  dalam  menganalisis  data  perlu  melakukan  pengelompokkan  data seperti memilah dan memilih data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Dari hasil ini  lalu  disajikan/diuraikan  dalam  bentuk  tulisan  yang  baik  sehingga  diakhiri  dengan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Implementasi  Nilai-Nilai  Demokrasi  dalam  Pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan
Salah  satu  faktor  pendukung  terlaksananya  nilai-nilai  demokrasi  dalam pembelajaran PKn dengan baik di SMP Negeri 4 Kota Ternate karena adanya sikap saling menghargai dan mendukung antara guru dan peserta didik. Sikap yang dimaksud seperti kebebasan dalam berpendapat dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya, memiliki kepercayaan diri, serta aktif berpartisipasi dan bekerjasama. Berbagai sikap  tersebut  merupakan  aspek  yang  terkandung  dalam  nilai-nilai  demokrasi.  Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru senantiasa menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain dengan memperlihatkan  kesantunan  dan  kedewasaan  dalam  menangani  serta  memecahkan setiap  persoalan  yang  dihadapi.  Kerja  sama  yang  dibangun  harus  berdasarkan  pada prinsip kesetaraan sehingga muncul kepercayaan diri dan kebebasan dalam berekspresi yang merupakan hak dasar setiap manusia dalam negara demokrasi.
Pentingnya  kerja  sama  dapat  mengatasi  berbagai  tugas  atau  persoalan  serta memadukan karakter peserta didik yang berbeda agar saling peka dan peduli satu sama lain. Misalnya,  ketika dilaksanakan  diskusi  kelompok  melalui  pembelajaran  PKn  maka biasanya guru akan memberikan tugas kelompok untuk dipecahkan oleh peserta didik secara berkelompok. Kalau ada salah satu anggota kelompok mengalami kesulitan maka teman satu kelompok lainnya akan membantu sehingga kesulitan tersebut dapat teratasi sesegera mungkin. Dalam kerja sama juga akan terbangun saling tukar pikiran sesama peserta didik dalam mengerjakan tugas.
Setiap  peserta  didik  dalam  berkelompok  atau  berorganisasi  harus  dijamin kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Pendapat dapat berupa masukan atau saran maupun kritikan yang bersifat membangun (konstruktif) sehingga membuahkan hasil  diskusi  yang  menarik  dan  berkualitas.  Hal  demikian  dapat  membentuk  karakter demokratis  peserta  didik.  Oleh  karena  itu  disini  dituntut  peran  guru  dalam  mengatur diskusi  agar  berjalan  lancar  dan  efektif.  Peran  guru  membagi  peserta  didik  menjadi beberapa  kelompok  diskusi,  memberikan  petunjuk/arahan  dengan  tetap  mengontrol jalannya  diskusi,  sera  memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  semua peserta  didik  untuk  berpartisipasi  berupa  memberi  pertanyaan  atau  tanggapan.  Hal tersebut  menurut  pendapat Zein  (2016:79)  bahwa  “peranan  guru  adalah  sebagai pengorganisasi lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar”.
Salah  satu  nilai  demokrasi  lainnya  yakni  kebebasan.  Kebebasan  dalam berorganisasi  di  sekolah  sangat  dibutuhkan  untuk  proses  belajar  peserta  didik. Organisasi  seperti  OSIS  sebagai  wahana  untuk  pengembangan  karakter  demokratis peserta didik. Oleh karena itu keterlibatan peserta didik dalam organisasi sangat penting. Mereka  dapat  melatih  kepercayaan  diri,  mempelajari  bagaimana  dalam  memberikan suara  pada  pemilihan  umum  (contoh  OSIS  dan  perangkat  kelas),  belajar  dalam mengambil  keputusan  bila  diperhadapkan  dengan  sebuah  tugas  atau  masalah,  belajar mengelola  suatu  kegiatan  dengan  saling  bekerja  sama,  dan  lain  sebagainya.  Menurut Supriatna (Toni, 2019:57) bahwa “OSIS memiliki peranan diantaranya: 1) sebagai wadah dalam  melatih  kepemimpinan  siswa,  2)  sebagai  penggerak  dan  motivator  dimana merangsang  lahirnya  keinginan  untuk  berpartisipasi,  dan  3)  sebagai  preventif  artinya dapat me ncegah siswa dari berbagai perilaku menyimpang”.
Sikap berani dan percaya diri dalam berpartisipasi dalam setiap kegiatan di kelas dan organisasi sangat menentukan kualitas karakter demokratis, sebaliknya rasa takut,
inferior,  serta  curiga  terhadap  orang  lain  hanya  akan  melemahkan  kualitas  karakter demokratis itu sendiri, serta berpotensi menciptakan hubungan yang kurang harmonis sesama  peserta  didik.  Menurut  Akhwani,  Nafiah,  dan  Taufiq  (2021:1)  bahwa “implementasi nilai -nilai Pancasila melalui pembiasaan ( habituation ) dilakukan dengan membiasakan  siswa  memiliki  sikap  toleransi,  menghargai,  tidak  menjadi  perbedaan sebagai  alasan  terpecah  belah,  terbiasa  mengambil  keputusan  secara  musyawarah dengan  siapa  saja  dan  memiliki  solidaritas  yang  tinggi”.  Nilai -nilai  Pancasila terinternalisasi ke dalam karakter demokratis peserta didik. Oleh karena itu, sikap berani dan  percaya  diri  harus  ditumbuhkan  dalam  diri  setiap  peserta  didik.  Pembiasaan (habituasi) dalam menerima dan mengerjakan tugas apapun baik dari guru seperti tugas pribadi  dan  kelompok,  maupun  tugas  dari  organisasi  berupa  kepanitiaan  dan kepengurusan harus dilakukan secara mandiri dan tanggung jawab.
Selain  pembiasaan,  perlu  juga  keteladanan  dari  seorang  guru.  Guru  harus memberikan  contoh  kepada peserta didik baik  aspek penguasaan pengetahuan,  sikap, perilaku, serta keterampilan dalam mendidik. Apalagi sebagai guru PPKn yang dituntut memiliki karakter yang baik ( good character ). Sebab guru itu digugu dan ditiru oleh anak didiknya. Menurut Cahyaningrum, Sud aryanti, & Purwanto (2017:208) bahwa “sebagai seorang  teladan  bagi  siswanya,  guru  memiliki  beberapa  peran,  diantaranya:  1)  guru terlibat langsung dalam proses pembelajaran sebagai upaya untuk membangun karakter, 2)  guru  memiliki  tanggung  jawab  penuh  untuk  menjadi  model  dalam  memperagakan perilaku baik yang dicontohkan kepada siswanya, 3) guru melakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui perkembangan karakter pada siswanya, dan 4) guru berperan aktif dalam mengedukasi kepada siswa tentang nilai-nilai baik yang perlu diterapkan dan juga nilai- nilai buruk yang harus ditinggalkan”.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn membutuhkan kerja sama yang baik antara peserta didik, guru dan pimpinan sekolah. Karena merekalah yang memiliki  peran  penting  dalam  menyukseskan  penanaman  nilai-nilai  demokrasi  pada peserta  didik,  seperti  proses  pembelajaran  yang  berjalan  efektif  dan  kondusif,  saling menghargai dan menghormati orang lain, saling menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, dan lain sebagainya. Nilai-nilai demokrasi yang dibelajarkan akan tertanam dengan baik  kepada  peserta  didik,  seperti  saling  menghargai  dan  menghormati  perbedaan,
berani  dan  percaya  diri  berbicara  di  depan  umum,  mampu  mengambil  keputusan ( decision making ) dengan mandiri dan bertanggung jawab, dan lain sebagainya.
Adapun  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  implementasi  nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn akan diuraikan sebagai berikut.

## a. Faktor Pendukung

## 1) Pendidik/Guru
Pendidik/guru  sebagai  orang  yang  memiliki  tanggung  jawab  utama  dalam mengembangkan  karakter  peserta  didik,  termasuk  karakter  demokratis.  Mulai dari  mempersiapkan  silabus,  RPP,  materi  ajar,  media  pembelajaran,  model  dan metode  pembelajaran,  hingga  perangkat  pembelajaran.  Menurut  Hasbullah (2001:16- 18)  bahwa  “pendidik  dituntut  bertanggung  jawab  terhadap  anak didiknya,  namun  dituntut  pula  bertanggung  jawab  terhadap  dirinya  sendiri. Tanggung  jawab  ini  didasarkan  atas  kebebasan  yang  ada  pada  dirinya  untuk memilih perbuatan yang terbaik”. Kemudian menurut Wibowo (2012:45) bahwa “keteladanan guru sebagai syarat terlaksananya pendidikan karakter di sekolah”. Guru  merupakan  figur  sehingga  harus  menunjukan  kompetensinya  baik kompetensi  pedagogik,  profesional,  kepribadian,  dan  sosial  di  depan  anak didiknya. Termasuk merespon sikap anak didiknya yang menyalahi aturan kelas atau  sekolah,  dimana  guru  harus  memberi  kesempatan  anak  didiknya  untuk pembelaan  diri  dan  memperbaiki  kesalahan  tanpa  menghakimi  dan  memberi sanksi/hukuman  kecuali  jika  kesalahan  anak  didiknya  tersebut  dilakukan berulang kali.
2) Anak Didik/Peserta Didik
Anak didik merupakan orang yang menerima pengaruh dari guru dalam proses pendidikan.  Keseriusan  dari  anak  didik  untuk  belajar  mengembangkan kompetensi dirinya sangat menentukan keberhasilan belajar anak didik tersebut. Menurut Hasbullah (2001:23) bahwa ”dalam proses pendidikan, kedudukan anak didik  adalah  sangat  penting.  Proses  pendidikan  tersebut  akan  berlangsung  di dalam situasi pendidikan yang dialaminya, anak didik merupakan komponen yang hakiki”.
3) Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran  PKn,  seperti  ruangan  kelas,  LCD,  Laptop,  serta  buku  referensi.
Sarana  dan  prasarana  yang  baik  dapat  mendukung  suasana  belajar  yang menghasilkan pembelajaran tidak monoton dan menjenuhkan bahkan berpeluang kreatif,  menarik  dan  penuh  tantangan  bagi  peserta  didik.  Menurut  Adeolu  dan Modupe  (Putra  dan  Afriansyah,  2019:1)  bahwa  “sarana  dan  prasarana pembelajaran  sekolah  mengacu  pada  lokasi,  bangunan,  perabot  dan  peralatan yang  berkontribusi  terhadap  lingkungan  belajar  positif  dan  pendidikan berkualitas bagi semua siswa”.

## 4) Program Sekolah
Sekolah harus memiliki program-program yang dapat mengembangkan karakter peserta  didik.  Program  tersebut  dapat  mendorong  proses  pencerdasan  dan pendewasaan peserta didik. Adapun program di SMP Negeri 4 Kota Ternate yaitu memaksimalkan  peran  organisasi  OSIS  dan  ekstrakurikuler  itu  sudah  sangat tepat. Dalam hal ini, pemilihan ketua OSIS dan ekstrakulikuler yang terus berjalan dan  berkembang  di  setiap  tahunnya.  Program  sekolah  merupakan  salah  satu faktor pendukung terjadinya implementasi nilai-nilai demokrasi dimana program sekolah  seperti  pemilihan  ketua  OSIS  dan  ekstrakurikuler  dapat  membentuk penanaman  karakter  peserta  didik.  Tentunya  pelaksanaan  program  tersebut perlu mendapat dukungan dan pengawasan dari guru-guru dan pimpinan sekolah agar berjalan lancar dan tidak menimbulkan perpecahan di kalangan siswa.
5) Kepemimpinan
Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah pendidikan yaitu faktor kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan menurut McShane dan Von Glinow  (2009:  231)  adalah  “ leadership,  influencing,  motivating,  and  enabling others  to  contribute  toward  the  effectiveness  and  success  of  the  organizations  of which  they  are  members ”,  artinya  pemimpin,  mempengaruhi,  memotivasi,  dan memungkinkan  orang  lain  untuk  berkontribusi  terhadap  efektivitas  dan keberhasilan organisasi dimana mereka menjadi anggotanya. Kemudian menurut pendapat Starling (2008: 351), “kepemimpinan yaitu suatu proses mempengaruhi aktivitas  sebuah  kelompok  dalam  upaya  ke  arah  pencapaian  tujuan  organisasi dalam  sebuah  situ asi  yang  diberikan”.  Kepemimpinan  kepala  sekolah di  SMP Negeri 4 dapat dijadikan panutan bagi peserta didik dan guru, dimana senantiasa mengajak peserta didik dan para guru untuk berinteraksi. Selain itu, mendorong para  peserta  didik  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  OSIS  dan  ekstrakurikuler,
sedangkan  guru  senantiasa  dirangkul,  dibimbing,  dan  dimonitor  dalam melaksanakan  pembelajaran  di  kelas  dan  pendampingan  peserta  didik  di  luar kelas. Oleh karena itu, peran kepemimpinan kepala SMP Negeri 4 Kota Ternate sangatlah besar dalam membentuk karakter demokratis peserta didik dan guru.

## b. Faktor Penghambat
1) Lingkungan
Lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap peserta didik dimana lingkungan yang  bagus  akan  saling  mendukung  satu  sama  lain,  saling  bekerja  sama, menghargai dan menghormati orang lain, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi tentu berpengaruh positif terhadap pengembangan karakter dan prestasi peserta didik, sebaliknya jika lingkungannya buruk maka peserta didik cenderung melakukan perilaku negatif, seperti berkelahi, tawuran, bullying , bolos, tidak mematuhi tata tertib sekolah, dan lain sebagainya. Menurut Sartain  dalam  Hasbullah  (2001:32)  bahwa  “lingku ngan  dapat  mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau life processes ”.
Selain  di  sekolah,  lingkungan  keluarga  dan  masyarakat  juga  mempengaruhi peserta didik bahkan lebih besar pengaruhnya terhadap perkembangan karakter demokratis peserta didik. Oleh karena itu pendidikan informal sangat dibutuhkan dalam  rangka  menanamkan  nilai-nilai  demokratis  kepada  peserta  didik.  Dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sisdiknas bahwa  “pendidikan  informal  adalah  jalur  pendidikan  k eluarga  dan  lingkungan. Kegiatan  pendidikan  informal  dilakukan  oleh  keluarga  dan  lingkungan  dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri”.
Jika  di  SMP  Negeri  4  Kota  Ternate,  dukungan  keluarga  masih  belum  optimal, seperti  kurangnya  bimbingan  dan  perhatian  kepada  peserta  didik  karena kesibukan  dengan  rutinitas  kerja  sehari-hari  yang  akhirnya  mengakibatkan peserta didik mengalami kesulitan dalam belajarnya. Fenomena ini harus segera diselesaikan  dengan  keterlibatan  Kepala  Sekolah  dan  guru-guru  untuk mensosialisasikan  kepada  orang  tua  melalui  rapat.  Orang  tua  dan  masyarakat harus turut serta mendukung pengembangan karakter demokratis peserta didik yang lebih baik.
2) Perbedaan individual
Setiap  individu  memiliki  kemampuan  yang  berbeda-beda  sehingga  seorang pendidik/guru  tidak  boleh  menyamaratakan  peserta  didiknya.  Guru  harus mampu membaca perbedaan tersebut sehingga pendekatan dalam mendidik juga perlu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik tersebut. Perbedaan ini telah menjadi  kodrat  setiap  manusia,  sekalipun  anak  kembar.  Menurut  Hamalik (2004:180) bahwa “setiap individu memiliki ciri khasnya, dan karena itu tidak ada dua individu yang sama, satu dengan yang lainnya berbeda”. Lalu menurut Rohani (2004:25)  bahwa  “individu  sebagai  manusia  merupakan  orang -orang  yang memiliki pribadi atau jiwa sendiri”.
Adapun  fenomena  di  SMP  Negeri  4  Kota  Ternate  dimana  terdapat  beberapa peserta  didik  yang  kemampuannya  berbeda-beda,  ada  yang  cepat  beradaptasi dengan  lingkungannya  sehingga  muncul  keberanian  dan  percaya  diri  untuk terlibat  dalam  kegiatan  diskusi  dan  organisasi,  namun  ada  juga  yang  memiliki kemampuan rendah dalam berpartisipasi karena tingginya rasa malu dan takut untuk menunjukkan dirinya di depan umum. Hal tersebut tentunya merupakan salah satu penghambat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah.

## Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut. Pertama , Implementasi  nilai-nilai  demokrasi  dalam  pembelajaran  PKn,  diantaranya:  1) membiasakan  peserta  didik  untuk  bermusyawarah  dalam  menyelesaikan  setiap  tugas kelompok,  2)  melalui  diskusi  kelompok,  peserta  didik  diberi  ruang  untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat, berpikir kritis, berani, terbuka, dan percaya diri, saling menghargai pendapat atau keberagaman, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat  manusia,  3)  mendorong  dan  menjamin  kebebasan  peserta  didik  untuk  ikut berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  politik,  seperti  pemilihan  ketua  kelas, ketua OSIS, ketua PMR, ketua Pramuka, dan lain sebagainya;
Kedua ,  Faktor  pendukung  implementasi  nilai-nilai  demokrasi,  yaitu:  1)  adanya pendidik  yang  memiliki  kompetensi  baik  kompetensi  pedagogik,  profesional, kepribadian,  maupun  sosial;  2)  peserta  didik  yang  memiliki  keseriusan  untuk pengembangan kompetensinya; 3) sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran PKn, seperti ruang kelas yang memadai, tersedianya buku  referensi yang cukup,  adanya  Laptop,  LCD,  dan  lain-lain;  4)  program  sekolah  yang  dapat  menjamin
jalannya  nilai-nilai  demokrasi,  seperti  pemilihan  OSIS  dan  kegiatan  ekstrakulikuler (Pramuka,  PMI,  dan  Sanggar  Budaya),  dimana  keseluruhan  program  tersebut  dapat membentuk karakter demokratis peserta didik. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam menanamkan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi adalah kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta adanya perbedaan individual peserta didik dalam mengembangkan dirinya untuk memiliki karakter demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rajagrafindo Ahmad Rohani. (2004). Pengelolaan Pengajaran . Jakarta: Rineka Cipta.
Akhwani,  A.,  Nafiah,  N.,  &  Taufiq,  M.  (2021).  Pendidikan  Karakter  Berbasis  Nilai-nilai Pancasila melalui Keteladanan dan  Pembiasaan di Sekolah Dasar. JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) , 6 (1), 1-10.
Hasbullah.(2001). Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan . Jakarta: Raja Grafindo Persada Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rajagrafindo.
Cahyaningrum, E. S., Sudaryanti, S., & Purwanto, N. A. (2017). Pengembangan nilai-nilai karakter anak usia dini melalui pembiasaan dan keteladanan. Jurnal Pendidikan Anak , 6 (2), 203-213.
Dimyati dan Mudjiono. (2006). Belajar dan Pembelajaran . Jakarta: Rineke Cipta Hamalik, Oemar. (2004). Proses Belajar Mengajar . Jakarta : Bumi Aksara.
Hasbullah.(2001). Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Komalasari, Kokom. (2011). Pembelajaran Kontekstual . Bandung: Refika Aditama.
McShane, S. L. and Glinow, M. A. (2009). Organizational behavior. (second edition). New York: McGraw-Hill International.
Miles  dan  Huberman.  (2007). Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber  Tentang  Metode- Metode Baru . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Nasution (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung: Tarsito.
Noe,  W.,  Hasmawati,  H.,  &  Rumkel,  N.  (2021).  Pendidikan  Kewarganegaraan  Sebagai Wahana Pendidikan Karakter Menurut Pemikiran Udin S. Winataputra. Untirta Civic Education Journal , 6 (1).
Putra,  A.  D.,  &  Afriansyah,  H.  (2019).  Pentingnya  Sarana  dan  Prasarana  Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Siswa SMAN 16 Tebo.
Rohman, Arif. (2009). Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan . Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
Shalahuddin, Mahfud. (1990). Pengantar Psikologi Pendidikan . Surabaya : Bina Ilmu Starling, G. (2008). Managing the public sector. USA: Thomson Wadsworth. Soemantri,  N.  (2001). Menggagas  Pembaharuan  Pendidikan  IPS .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Toni,  I.  A.  (2019).  Peranan  Organisasi  Siswa  Intra  Sekolah  (OSIS)  Dalam  Memebentuk Karakter Siswa Di Smk Negeri 2 Salatiga. Satya Widya , 35 (1), 54-61.
Wibowo (2012). Manajemen Kinerja . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Zein,  M.  (2016).  Peran  guru  dalam  pengembangan  pembelajaran. Jurnal  Inspiratif Pendidikan , 5 (2), 274-285.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Depdiknas.
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.