## Studi Kesiapan Daerah Untuk Investasi Infrastruktur Sosial Berbasis Pembiayaan Non APBN/APBD
Regional Readiness Study for Sosial Infrastructure Investment Based on Non-APBN/APBD
Yervi Hesna 1,a ) , Akhmad Suraji 1,b ) , Suchi Rahmadani 2,c ) & Eka Ikhwanul Satria 2,d )
1) Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andalas
2) Alumni Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andalas
Koresponden : a) yervi@eng.unand.ac.id, b) akhmad.suraji@gmail.com,
c ) suchirahmadi640@gmail.com & d ) eka.ikhwanul.satria@gmail.com

## ABSTRAK
Pembangunan  Infrastruktur  harus  dipenuhi  dari  sumber  pendanaan  lain  guna melakukan  akselerasi  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  yang  pemenuhannya dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  skema  pendanaan  alternative  seperti  Kerjasama Pemerintah  dan  Badan  Usaha  (KPBU)  dan  Pembiayaan  Infrastruktur  Non-Anggaran (PINA).  Skema  pendanaan  alternatif  ini  dapat  dilakukan  untuk  pemenuhan  kebutuhan pembangunan  infrastruktur  indonesia.  Setiap  daerah  yang  ada  di  indoneseia  dapat menjalanlan  skema  KPBU  dan  PINA  untuk  memenuhi  kebutuhan  infrastruktur, khususnya  infrastruktur  sosial.  Maka  dari  itu  perlu  dilakukan  penelitian  untuk menganalisis  kesiapan  daerah  dalam  investasi  infrastruktur  sosial  berbasis  PINA  di Sumatera  Barat.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menganalisis  kesiapan  daerah mengunakan  faktor-faktor  penentu  kesiapan  daerah  berupa  :  (1)  kesiapan  regulasi daerah  yang  mendorong  investasi  infrastruktur,  (2)  kesiapan  dari  kemajuan  ekonomi daerah,  (3)  kesiapan  dari  perangkat  operasional.  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Sumatera  Barat  belum  mengamanatkan  kebijakan  PINA  dalam  RPJMD  dan untuk masih melakukan penyusunan regulasi terkait PINA.
Kata Kunci :  manajemen aset infrastruktur, infrastruktur sosial, investasi, kesiapan daerah, PINA

## PENDAHULUAN
Manajemen  Aset  Infrastruktur  adalah  suatu  ilmu  pengetahuan,  program  dan  tindakan untuk  mengelola  infrastruktur  agar  bisa  berfungsi  berkelanjutan,  secara  ekonomis,  efisien, efektif dan sesuai dengan prinsip sustainability (Suprayitno & Soemitro 2018).
Penyediaan  infrastruktur  adalah  kegiatan  yang  meliputi  pekerjaan  konstruksi  untuk membangun  atau  meningkatkan  kemampuan  infrastruktur  dan  atau  kegiatan  pengelolaan infrastruktur  dalam  rangka  meningkatkan  kemanfaatan  infrastruktur.  Pola  lama  dalam penyediaan infrastruktur bahwa hampir seluruh pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh pemerintah.  Pendekatannya  biasanya  sentralistis,  terpusat  pada  pemerintahan  pusat. Penyediaan infrastruktur dapat juga didanai oeh BUMN dan BUMD, sehingga karena berasal dari pendanaan negara, maka pemerintah berfungsi ganda sebagai regulator dan operator.
Paradigma  baru  dalam  penyediaan  infrastuktur  adalah  bahwa  pemerintah  hanya berkonsentrasi  pada  infrastruktur-infrastuktur  dasar  dan  non-commercially  viable  tetapi economically  feasible,  sedangkan  infrastruktur  yang  sepenuhnya  commercially  viable diserahkan  pembangunannya  kepada  pihak  swasta  (Martini  2011).  Karena  ada  keterlibatan
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 2, Edisi Khusus, Desember 2018
unsur  swasta  dalam  penyediaan  infrastruktur,  dengan  paradigma  baru  ini  memungkinkan dipisahkannya  fungsi  regulator  dan  operator  pada  pemerintah.  Disamping  sektor  swasta, koperasi  juga  diperkenankan  untuk  ikut  serta  dalam  pendanaan  penyediaan  infrastruktur. Pendekatan  yang  biasanya  sentralistis,  dengan  paradigma  baru  memungkinkan  pemerintah daerah juga ikut berperan serta.
Peraturan  Presiden  No  38  Tahun  2015  tentang  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan Usaha  Dalam  Penyediaan  Infrastruktur  merupakan  dasar  pelaksanaan/regulasi  terbaru  yang mengatur mekanisme pelaksanaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Perpres No 38 Tahun 2015 ini telah membagi 19 kategori infrastruktur yang dikelompokkan menjadi  infrastruktur  ekonomi  dan  infrastruktur  sosial.  Infrastruktur  sosial  dimaksudkan infrstruktur  yang  berfungsi  untuk  memberikan  layanan  sosial  bagi  masyarakat. Karakteristiknya merupakan infrastruktur yang non commercially viable namun economically feasible.
Yang  menjadi  perhatian  dalam  skema  penyediaan  infrastruktur  sosial  adalah  belum banyaknya  investor  yang  tertarik  berinvestasi  pada  infrastruktur  sosial ( Northern  Ireland Assembly  2016) . Hal  tersebut  dikarenakan  daya  tarik  dari  infrastruktur  sosial  yang  masih rendah.  Karena  infrastruktur  sosial  lebih  identic  dengan  infrastruktur  yang  tidak  bersifat komersil, sehingga dianggap memiliki skala ekonomi kecil (Prasetyo & Firdaus 2009).
Di  lain  pihak  kapasitas  pemerintah  daerah  sebagai  Penanggung  Jawab  Proyek Kerjasama  (PJPK)  juga  masih  terbatas  untuk  memasarkannya.  Belum  ada  organisasi  atau perangkat  satuan  kerja  di  daerah  yang  bertanggungjawab  untuk  melaksanakan  Kerjasama Pemerintah  Badan  Usaha  (KPBU)  sehingga  instrument  kebijakan  pelaksanaan  KPBU  juga belum  established.  Sementara  itu  dukungan  pemerintah  secara  nasional  dalam  pelaksanan KPBU juga belum masif. Skema pembiayaan investasi  non-anggaran pemerintah atau PINA akan melengkapi skema-skema pembiayaan yang sudah ada (Andi 2017).
Berlandaskan  keadaan-keadaan  diatas  perlu  kiranya  untuk  mengetahui  kesiapan pemerintah  daerah  baik  provinsi  maupun  kota/kabupaten  untuk  melaksanakan  skema-skema pendanaan  melalui  Kerjasama  Pemerintah  Badan  Usaha,  dalam  upaya  mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur khususnya infrastruktur sosial. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  tingkat  kesiapan  daerah  di  Sumatera  Barat  dalam pelaksanaan investasi infrastruktur sosial yang diterjemahkan melalui seberapa besar kesiapan daerah  untuk  melakukan  investasi  infrastruktur  sosial  berbasis  investasi  non  APBN/APBD (PINA).

## KESIAPAN DAERAH DALAM INVESTASI
Pelimpahan  urusan  investasi  menjadi  urusan  yang  otonom  bagi  daerah  telah menimbulkan  persaingan  yang  kuat  antar  daerah  untuk  menarik  investasi  ke  daerahnya.  Hal ini  memberikan  tanggung  jawab  yang  besar  bagi  masing  –  masing  daerah  agar  mampu menciptakan sitem keterkelolaan investasi daerah untuk memberikan pelayanan prima kepada calon investor. Oleh karena itu, agar dapat menciptakan sebuah sistem keterkelolaan investasi yang  baik,  daerah  tersebut  haruslah  memiliki  kesiapan  yang  baik  dari  segi  kapasitas pemerintah maupun otonomi kelembagaannya untuk menjalankan urusan investasi.
Pemerintah daerah dituntut agar mampu memberikan iklim kondusif untuk berinvestasi dan  berusaha.  Pemerintah  daerah  harus  mampu  menyelenggarakan  sistem  tata  kelola pemerintahan  yang  mendukung  bagi  kegiatan  investasi  infrastruktur  (Rahardjo  &  Bermawi 2015).  Keberhasilan  daerah  untuk  meningkatkan  daya  tarik  terhadap  investasi  salah  satunya bergantung kepada kemampuan daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Soleh 2005).
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 2, Edisi Khusus, Desember 2018
Dengan  demikian,  kesiapan  daerah  dalam  investasi  dapat  dilihat  dari  3  unsur diantaranya :
a. Pemerintahan  daerah,  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  investasi  dapat  dilihat  dari regulasi  pemerintah  daerah  tersebut  dan  bagaimana  pemerintah  membuat  kebijakan maupun peraturan mengenai investasi.
b. Daerah,  kesiapan  dapat  dilihat  dari  infrastruktur  fisik  potensial  yang  ada  didaerah tesebut.
c. Masyarakat,  kesiapan  dilihat  dari  peningkatan  kualitas  pelayanan  masyarakat  serta pertumbuhan ekonominya.
Dalam  menganalisis  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  investasi  infratsruktur  sosial maka  diperlukan  faktor-faktor  yang  menentukan  kesiapan  suatu  daerah  sebagai  berikut ( Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2017) :
Tabel  1 . Faktor-Faktor Kesiapan Daerah dalam Penyelenggaraan PINA

## Sumber : Kementerian PUPR ,Investasi Pendanaan Infrastruktur PUPR Kewenangan Daerah

## KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR  DAERAH
Untuk  mempercepat  pembangunan  infrastruktur,  pemerintah  terus  berusaha  untuk melakukan langkah perbaikan melalui penyempurnaan regulasi tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Perbaikan regulasi ini penting agar dapat menciptakan  iklim  investasi  dan  mendorong  keikutsertaan  badan  usaha  dalam  penyediaan infrastruktur (Tambunan  2006).
Kebijakan yang mengatur kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telah mengalami empat kali perubahan. Pengaturan pertama dikeluarkan di masa pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  dengan  dikeluarkannya  Perpres  No.  67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha  (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur.  Perpres  tersebut  kemudian  mengalami  tiga  kali  penyempurnaan,  yaitu  Perpres No. 13 tahun 2010, Perpres No. 56 tahun 2011, dan terakhir Perpres No. 38 tahun 2015. Salah satu  perubahan  penting  dalam  peraturan  yang  baru  ini  adalah  perluasan  jenis  proyek  yang dapat  dikerjasamakan,  yaitu  di  bidang  infrastruktur  social  dan  diadakannya  skema pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment).
Skema  KPBU  sebenarnya  telah  dimulai  pada  tahun  1991  pada  saat  Bank  Dunia menawarkan pinjaman TAP4I (Technnical Assistance Project for Public & Private Provision of Infrastructure) kepada Pemerintah Indonesia. Kemudian ADB juga memberi pinjaman lain seperti  PPITA (Private  Provision  of  Infrastructure  Technical  Assistance). Namun  realisasi proyek  infrastruktur  dengan  skema  KPBU  hingga  saat  ini  masih  menghadapi  beberapa kendala,  seperti  kurangnya  kapasitas  PJPK  untuk  mempersiapkan  proyek  kerjasama, banyaknya perizinan yang harus dipenuhi, dan lambatnya proses pengadaan tanah, merupakan
contoh  faktor-faktor  yang  menyebabkan  lambatnya  realisasi  proyek  dengan  skema  KPBU (Utomo 2016, Martini 2011).
Untuk  mengatasi  permasalahan  keterlambatan  dalam  pengadaan  tanah,  Pemerintah kemudian  mengeluarkan  regulasi  baru  melalui  Perpres  Nomor  30  tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum. Sedangkan  untuk  mengatasi  masalah  pengurusan  perizinan,  telah  dilakukan  perbaikan  dan koordinasi  antar  instansi,  agar  proses  perizinan  dapat  dilakukan  dengan  cepat  dan  lancar. Bimbingan  teknis  dan  lokakarya  pun  dilakukan  untuk  meningkatkan  kapasitas  PJPK  dalam penyiapan proyek kerjasama.

## METODE PENELITIAN

## Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder, untuk penelitian ini, dikumpulkan melalui internet dan database yang berupa :
a. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  19  kabupaten/kota, Sumatera Barat
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD), 19 kabupaten/kota, Sumatera Barat
c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 19 kabupaten/kota, Sumatera Barat
d. Kapasitas Fiskal Daerah, 19 kabupaten/kota, Sumatera Barat
e. PMDN/PMA Sumatera Barat
f. Puchasing Power Parity (PPP)
g. Laporan Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED)

## Survei Instansional Dengan Kuisioner
Kuisoner diajukan pada Bagian Ekonomi dan Sarana Prasarana Bappeda yang terdapat pada lima daerah di Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Bukittingi, Kota  Pariaman,  dan  Kabupaten  Tanah  Datar  yang  dipilih  berdasarkan  pendapatan  asli daerah, produk domestik regional bruto dan kapasitas fiskal  terbesar dibandingkan dengan 1 daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah terkecil.
Berdasarkan  pada  faktor  dan  variabel  penentu  kesiapan  daerah  dalam  pendayagunaan PINA  di  atas  maka  pada  kuisioner  ini  terdapat  5  instrumen  utama  yang  menjadi  pokok pembahasan  yang dikembangkan lagi  menjadi  63 pertanyaan untuk  melihat tingkat  kesiapan daerah  terhadap  investasi  infrastruktur  daerah.  Tabel  berikut  merupakan  rekapitulasi pertanyaannya.
Tabel 2 . Perangkat Regulasi Daerah/Perda/Pergub/Perbup/Perwalkot
Tabel 3. Organisasi Perangkat Daerah untuk Pelenggaraan Investasi Infrastruktur Sosial di Daerah
Tabel 4. Perangkat Institutional Daerah untuk Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur Sosial di Daerah Berupa Standard Operating Procedure
Tabel 5. Perangkat Sdm Daerah Untuk Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sosial Oleh Pemda
Tabel 6. Perangkat Pengetahuan dan Pengalaman Daerah Dalam Investasi Infrastruktur Sosial
Kuisioner  yang  digunakan  menggunakan  Skala  Likert  dengan  skala  1  –  5  dengan  arti skala  dari  rentang  tidak  siap  –  sangat  siap.  Untuk  indeks  kesiapan  daerah  ditentukan  seperti berikut :
Skor akhir 0%-20% = Tidak Siap Skor akhir 20,01%-40% = Kurang Siap Skor akhir 40,01%-60% = Cukup Siap Skor akhir 60,01%-80% = Siap Skor akhir 80,01%-100% = Sangat Siap

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Regulasi yang Mendorong Investasi Infrastruktur Sosial
Dari segi regulasi daerah dapat dilihat bahwa secara Umum daerah daerah yang disurvei berada  pada  kondisi  SIAP,  kecuali  daerah  Payakumbuh  yang  berada  pada  kondisi  CUKUP SIAP.  Kota  Payakumbuh  yang  belum  menyusun  regulasi  untuk  PINA  dalam  bidang Infrastruktur  Sosial.  Hal  ini  disebabkan,  Kota  Payakumbuh  masih  mengandalkan  APBD untuk  membiayai  infrastruktur.  Dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  hal  ini  disebabkan daerah-daerah di Sumatera Barat ini umumnya memang belum pernah meggunakan program PINA  untuk  pembangunan  infastruktur  karena  biasanya  dana  yang  dibutuhkan  untuk pembangunan infrastruktur bisa dicukupi oleh APBN dan APBD sehingga daerah-daerah ini masih  berada  pada  tahap  perecanaan  dan  penyusunan  peraturan-peraturan  daerah  yang  akan mengatur  segala  hal  mengenai  investasi  infrastruktur  tersebut.  Berikut  adalah  grafik  yang menampilkan tingkat kesiapan daerah-daerah yang disurvei berdasarkan Regulasi Daerahnya.
Gambar 1. Tingkat Kesiapan Daerah Berdasarkan Regulasi
a. Organisasi Perangkat Daerah
Pada  segi  Organisasi  Perangkat  Daerah,  hasil  yang  didapatkan  dari  survei kuisioner menunjukkan bahwa seluruh daerah yang disurvei berada pada kondisi SIAP, kecuali  daerah  payakumbuh.  Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  hal  ini dikarenakan  Organisasi  yang  secara  khusus  bertanggung  jawab  untuk  mengurus  dan mengelola  investasi  infrastruktur  sosial  memang  belum  ada,  akan  tetapi  pada  instansi pemerintah  lain  sudah  ada  bagian  yang  diberi  tanggung  jawab  untuk  mengelola  hal tersebut. Berikut adalah grafik yang menampilkan tingkat kesiapan daerah-daerah yang disurvei berdasarkan Organisasi Perangkat Daerahnya.
Gambar 2 . Tingkat Kesiapan Daerah Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

## b. Perangkat Institusional
Jika  ditinjau  dari  segi  perangkat  institusional  yang  ada  maka  hasil  nya  hampir sama  dengan  instrumen-instrumen  sebelumnya  dimana  kota  padang,  kota  bukittinggi dan kabupaten tanah datar berada pada kondisi SIAP sedangkan kota pariaman dan kota payakumbuh berada pada kondisi CUKUP SIAP. Alasannya pun hampir serupa karena perangkat  institusi  yang  mengatur  sistem  administrasi,  manajemen  dan  teknis  yang berkaitan dengan PINA memang belum ada.
Gambar 3. Tingkat Kesiapan Daerah Berdasarkan Perangkat Institusional
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 2, Edisi Khusus, Desember 2018

## c. Perangkat SDM daerah
Pada  bidang  SDM  yang  ada  diperangkat  daerah,  skor  yang  didapatkan  daerah- daerah yang disurvei memperoleh skor yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan instrumen-instrumen sebelumnya, hal ini dapat dilihat bahwa kota padang kota pariaman  dan  kota  payakumbuh  berada  pada  kondisi  CUKUP  SIAP,  sedangkan  untuk Kota  Bukittinggi  dan  kabupaten  tanah  datar  berada  pada  kondisi  SIAP.  Hal  ini dijelaskan pada saat wawancara bahwa hal ini disebabkan karena belum ada SDM yang bekerja  secara  profesional  dalam  perencanaan,  penyiapan  dan  transkasi  serta pelaksanaan investasi  infrastruktur sosial  yang menggunakan skema pembiyaan PINA. Berikut adalah grafik yang menampilkan tingkat kesiapan daerah-daerah yang disurvei berdasarkan SDM pada Perangkat Daerahnya.
Gambar 4. Tingkat Kesiapan Daerah Berdasarkan SDM Daerah

## d. Pengetahuan dan Pengalaman Daerah
Hampir  serupa  dengan  instrumen  SDM  yang  ada  pada  perangkat  daerah, instrumen  Pengetahuan  dan  Pengalaman  yang  telah  digunakan  serta  pelaksanaan investasi infrastruktur menggunakan skema pembiayaan PINA juga berada pada kondisi SIAP  untuk  kota  bukittingi  dan  tanah  datar  sedangkan  untuk  kota  padang,  kota pariaman dan kota payakumbuh berada pada kondisi CUKUP SIAP.
Pada  saat  wawancara  dijelaskan  bahwa  pengetahuan  dan  pengalaman  daerah mengenai  PINA  berada  pada  kondisi  yang  cukup  rendah  adalah  karena  peraturan presiden  mengenai  PINA  bisa  dikatakan  masih  baru,  dan  baru  disosialisasikan  oleh pemerintah provinsi, akan tetapi sebelumnya sudah ada skema yang mirip yaitu KPBU dan PPP.
Gambar 5. Tingkat Kesiapan Daerah Berdasarkan Pengetahuan dan Pengalaman Daerah
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 2, Edisi Khusus, Desember 2018
Kota  Padang  memiliki  Tingkat  Kesiapan  CUKUP  SIAP  artinya  agar  dapat menjalankan  PINA  kota  padang  harus  melakukan  peningkatan  pada  beberapa  bidang, khususnya  bidang  SDM  dan  bidang  Pengetahuan  dan  Pengalaman  dalam  pelaksanaan PINA.
Kota  Bukittinggi  memiliki  Tingkat  Kesiapan  SIAP  artinya  kota  Bukittinggi sebenarnya dapat menjalankan PINA, namun agar dapat menjalankan nya dengan baik dibutuhkan  beberapa  peningkatan  pada  beberapa  bidang  khususnya  bidang  SDM  dan bidang Pengetahuan dan Pengalamandalam pelaksanaan PINA.
Kota  Pariaman  memiliki  Tingkat  Kesiapan  CUKUP  SIAP  artinya  agar  dapat menjalankan PINA kota Pariaman harus melakukan peningkatan pada beberapa bidang, khususnya perangkat institusional dan SDM.
Kota  Payakumbuh  memiliki  Tingkat  Kesiapan  CUKUP  SIAP  artinya  agar  dapat menjalankan  PINA  kota  Payakumbuh  harus  melakukan  peningkatan  pada  beberapa bidang,  khususnya  bidang  Regukasi  daerah,  perangkat  institusional  dan  pengetahuan mengenai PINA.
Kabupaten Tanah Datar memiliki tingkat Kesiapan SIAP artinya kabupaten tanah datar  sudah  bisa  menjalankan  PINA  namun  agar  PINA  ini  dapat  berjalan  dengan  baik maka kabupaten tanah datar harus melakukan peningkatan pada beberapa bidang.

## KESIMPULAN
Untuk  melaksanakan  Pembiayaan  Infrastruktur  Sosial  Non-Anggaran  maka  perlu dicantumkan  kebijakan  mengenai  Pembiayaan  Infrastruktur  Non-Anggaran    dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  suatu  daerah.  Karena,  apabila  telah dicantumkan  dalam  RPJMD  kebijakan  ini  dapat  menjadi  visi  dan  misi  dari  daerah  tersebut. Ke 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat belum mengamanatkan status kebijakan mengenai Pembiayaan Infrastruktur Daerah Berbasis Non-Anggaran. Dengan kata lain, Sumatera Barat belum mengamanatkan  status kebijakan mengenai Pembiayaan Infrastruktur Daerah Berbasis Non-Anggaran  dalam  RPJMD.  Hal  ini  dapat  disebabkan  belum  terdiseminasinya  pilihan alternatif pembiayaan non-anggaran di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
Kesiapan organisasi pemerintahan untuk berubah mengacu pada seberapa besar anggota organisasi  menilai  perubahan,  bagaimana  perubahan  tersebut  menguntungkan  mereka  dan bagaimana  kemampuan  mengimplementasikan  perubahan  (Guamaradewi  &  Mangundjaya, 2018).  Untuk  itu  sangat  ditekankan  untuk  segera  dilakukan  sosialisasi  menyeluruh  terkait pembiayaan  infrastruktur  berbasis  non-anggaran  ini  ke  seluruh  wilayah,  agar  daerah  dapat segera  melakukan  kerjasama  dengan  badan  usaha-badan  usaha  daerah,  nasional,  ataupun internasional untuk membangun infrastruktur daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi (2017). “Mengenal  PINA”  (http://pina.invest.co.id/2017/02/27/mengenal-pina- pembiayaan-investasi-non-anggaran-pemerintah.html)  ,  Diakses  pada  12  Juli  2017, Pukul 19.46 WIB.
Guamaradewi, N.G & Mangundjaya, W.L  (2018) “Dampak Kesiapan Individu dan Kesiapan Organisasi untuk Berubah bagi Komitmen Afektif untuk Berubah”. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas Vol. 2, No.2, September 2018 : hal 57 – 68. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017). “Analisis  Investasi Pendanaan Infrastruktur PUPR Kewenangan Daerah”. Jakarta.
Martini,  S  (2011).  “Pembiayaan  Investasi  Sebagai  Upaya  Mempercepat  Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan”. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Northern Ireland Assembly (2016). “Potential of Social Infrastructure Investment to Enhance Social Development and Economic Growth in Northern Ireland”.
Perpres  38/15 .  Peraturan  Presiden  No  38  Tahun  2015  tentang  Kerjasama  Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Prasetyo & Firdaus (2009). “Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan . Vol.2, No.2:222-236. Rahardjo  &  Bermawi  (2015). “Strategi Pengelolaan Rantai  Pasok  Industri Konsruksi Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional”. Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil V Tahun 2015 – UMS , Surakarta, Indonesia. ISSN: 2459-9727.
Soleh  (2005).  “Analisis  Kesiapan  Kabupaten  Dalam  Menarik  Investor,  Studi  Kasus Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah”.
Suprayitno,  H.  &  Soemitro,  R.AA.  (2018).  “Preliminary  Reflexion  on  Basic  Principle  of Inftratructure  Asset  Management”. Jurnal  Manajemen  Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas,
Vol.2, No.1, Maret 2018 : 1 – 9.
Tambunan,  T  (2006).  “Kondisi  Infrastruktur  Di  Indonesia”,  Kadin  Indonesia  April  2006. http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN98-1577-02032007.pdf. Utomo, W (2016). “Strategi Pembiayaan Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Sebagai Bagian dari Smart City”. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Jakarta.