## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERUBAHAN ALOKASI BELANJA MODAL
Filma Ayu Dian Palupi* Sulardi
Universitas Sebelas Maret *Email: palupifilma15@gmail.com

## ABSTRACT
INFO ARTIKEL
The  aim  of  this  study  is  to  examine  and  find  scientific evidence  about  the  impact  into  changing  in  original  local government  revenue,  general  allocation  grant,  special  allocation fund, and unspent funds toward the changing in the allocation of capital expenditure on regencies in Indonesia. The sample of this study are the regencies in Indonesia taken by purposive sampling method.  The  analysis  method  that  appropriate  in  this  study  is multiple linier regressions. The result of the data test proves that the changing of original local government revenue does not affect in the changing of capital expenditure allocation, the changing of general allocation grant negatively affected the changing of capital expenditure allocation, the changing of special allocation fund has positive  effect  to  the  changing  of  capital  expenditure  allocation, and  the  changing  of  unspent  funds  have  positive  effect  to  the changing of capital expenditure allocation. The conclusion of this study can be used as  a reference in  making  a budget  in  order to achieve  an  effective  and  efficient  budget,  and  can  optimize  the potential  of  the  region,  especially  for  public  services.  This  study differs  from  prior  research  which  using  only  local  government budget changes in the same year without involving the realization.
Diterima: Direview:
Disetujui: Terbit: Keywords:
Original Local Government Revenue, General Allocation Grant, Special Allocation Fund, unspent funds, and Capital Expenditure.

## PENDAHULUAN
Indonesia sejak tahun 2001 telah melaksanakan otonomi daerah. Dalam suatu otonomi daerah proses  penyusunan  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  menjadi  salah  satu  hal  utama  dalam mengelola  keuangan  daerah.  APBD  menurut  UU  Nomor  23  Tahun  2014  adalah  suatu  rencana keuangan tahunan pemerintah daerah  yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD terdiri dari beberapa komponen, antara lain yaitu komponen pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan. Hal tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  Kemendagri  Nomor  29  Tahun  2002  pasal  2  ayat  (1)  yang menyatakan bahwa susunan APBD adalah suatu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.
Komponen  pendapatan  pemerintah  daerah  meliputi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini telah dijelaskan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2). Komponen pembiayaan pemerintah daerah merupakan suatu penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. UU Nomor 33 Tahun 2004
pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara komponen belanja adalah suatu komponen APBD yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Menurut  UU Nomor 33 Tahun 2004 belanja daerah merupakan seluruh kewajiban daerah  yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Salah satu komponen belanja yang sangat penting dan masih menjadi masalah bagi sebagian besar pemerintah daerah adalah belanja modal.
Belanja modal menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 2 adalah pengeluaran angggaran untuk perolehan aset yang memiliki manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun periode akuntansi).  Dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  daerah,  pemerintah  pusat  terus menghimbau  agar  pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  belanja  modal  sebesar  30  persen (keuda.kemendagri.go.id). Imanudin Abdullah, Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef)    mengatakan  bahwa  hanya  24  persen  saja  dari  total  belanja  pemerintah  daerah digunakan untuk belanja modal dan 39 persen belanja pemerintah digunakan untuk belanja pegawai (Jakarta: Antara Bali- Kamis, 29 Desember 2016). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana transfer dialokasikan untuk dana pegawai. Jumlah dana transfer daerah yang terus meningkat seharusnya dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.  Menurut  Gamawan  Fauzi,  Mendagri,  apabila  belanja  pegawai  dapat  diturunkan  dan dialokasikan pada belanja modal, maka APBD akan semakin sehat (keuda.kemendagri.go.id). Dalam  penetapan  APBD  perlu  adanya  suatu  penyesuaian  terhadap  anggaran  tersebut  setelah pengimplementasiannya. Menurut Asmara (2010) perubahan anggaran dapat terjadi karena adanya suatu  yang  diharapkan  pemerintah  daerah  dalam  tercapainya  kinerja  suatu  program  sesuai  dengan prediksi  awal.  Abdullah  (2016)  mendefinisikan  perubahan  anggaran  dapat  terjadi  pada  semua komponen APBD. Perubahan itu dapat  terjadi karena adanya sumber penerimaan baru, perubahan kebijakan  pemerintah  tentang  pajak  dan  retribusi  daerah,  dan  adanya  selisih  SiLPA  (Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran).
Abdullah (2016) mengatakan bahwa perubahan anggaran akan mengubah komposisi, posisi, dan  proporsi  rekening  APBD.  Hal  tersebut  termasuk  komposisi  belanja.  Darwanto  dan  Yutikasari (2007)  menyatakan  bahwa  pergeseran  komposisi  belanja  dilakukan  untuk  meningkatkan  investasi modal dalam bentuk aset tetap. Menurut Bappenas (2011) semakin tinggi rasio belanja modal suatu daerah maka semakin baik pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Abdullah dan  Rona  (2014)  meneliti  tentang  pengaruh  SiLPA,  pendapatan  sendiri,  dan  dana  perimbangan terhadap  belanja  modal.  Praptoyo  dan  Febriana  (2015)  meneliti  tentang  beberapa  faktor  yang memengaruhi belanja modal. Faktor tersebut adalah PAD, DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan SiLPA.  Penelitian  lain  (Hadiati  dan  Arwati,  (2013)  mengatakan  bahwa  Faktor-faktor  yang memengaruhi  alokasi  belanja  modal  adalah  PAD  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Masing-masing penelitian yang telah dilakukan memiliki hasil yang berbeda. Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menemukan bukti ilmiah mengenai “pengaruh perubahan pendapatan asli daerah (ΔPAD), dana alokasi umum (DAU), perubahan dana alokasi khusus (ΔDAK), dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran  (ΔSiLPA)  terhadap  perubahan  alokasi  belanja  modal  pada  kabupaten/kota  di  Indonesia.

## LANDASAN TEORI Teori Agensi (Agency Theory)
(Jensen  &  Meckling,  1976)  mendefinisikan  hubungan  keagenan  sebagai  sebuah  kontrak antara satu pihak (prinsipal) yang menghendaki pihak lain (agen) untuk memberikan jasa dengan cara pendelegasian wewenang pengambilan keputusan pada agen. Hal ini berarti ada suatu ketidaksetaraan posisi antara dua belah pihak, yaitu pihak yang satu lebih berkuasa atas pihak lainnya. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pemerintahan di Indonesia dalam penyusunan APBD melibatkan dua belah pihak  yang  berhubungan  satu  sama  lain  dengan  pihak  legislatif  bertindak  menjadi  prinsipal, sedangkan eksekutif sebagai agen. Pihak eksekutif memiliki tugas untuk membuat rancangan APBD
berdasar  atas  Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA)  dan  prioritas  anggaran  guna  diserahkan  kepada pihak  legislatif  dikemudian  hari  untuk  dikaji  ulang  dan  dilakukan  pembahasan  bersama  sebelum dipatenkan menjadi Perda (Peraturan daerah). Dilihat dari sudut pandang teori keagenan, hal seperti di  atas  adalah  bentuk  kontrak  sebagai  alat  pengawasan  legislatif  terhadap  eksekutif  dalam pelaksanaan anggaran.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  ialah  suatu  rencana  tahunan  tentang  keuangan pemerintah daerah yang didasarkan pada peraturan daerah. APBD menjadi dasar pemerintah daerah dalam  mengelola  keuangan  daerah  selama  satu  tahun  periode.  Dalam  APBD  dapat  diketahui kekayaan suatu daerah, karena APBD menggambarkan setiap pendapatan, pembiayaan, dan belanja pemerintah daerah. Mardiasmo (2002:61) mengatakan bahwa anggaran sektor publik dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen akuntabilitas pengelolaan dana publik.

## Perubahan APBD
Menurut  Asmara  (2010)  perubahan  suatu  APBD  yang  sedang  berjalan  adalah  suatu keniscayaan ketika asumsi-asumsi dan faktor-faktor lain yang uncontrollable nyatanya tidak sesuai dengan  prediksi  awal.  Namun,  perubahan  anggaran  ini  bisa  terjadi  karena  adanya  suatu  yang diharapkan pemerintah daerah dalam tercapainya kinerja suatu program sesuai dengan prediksi awal. Abdullah  (2016)  mendefinisikan  perubahan  anggaran  sebagai  suatu  bentuk  pengupayaan  dari pemerintah  daerah  dalam  meyesuaikan  rencana  finansialnya  terhadap  suatu  perkembangan  yang terjadi.  Perubahan  itu  sendiri  dapat  terjadi  pada  semua  komponen  APBD.  Abdullah  et.al.  (2014) mengatakan bahwa suatu perubahan anggaran akan berdampak pada berubahnya belanja. Dalam hal ini termasuk unit belanja modal. Abdullah dan Rona (2014) menyatakan bahwa praktik di lapangan mengenai penambahan alokasi belanja modal masih besar.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut  berdasar  peraturan daerah dan bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD dapat  menjadi  salah  satu  faktor  penentu  kemandirian  keuangan  suatu  daerah.  Suzan  dan  Erawati (2015) menyatakan bahwa kemandirian keuangan suatu daerah ditentukan berdasar besar kecilnya PAD.
Rinaldi (2012) menyatakan bahwa PAD dapat ditafsirkan sebagai contoh indikator pengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Semakin tinggi angka PAD pada APBD maka menunjukkan bahwa semakin besar kemandirian suatu daerah dari pemerintah pusat. Niode  et.al.  (2016)  menyebutkan  bahwa  adanya  PAD  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi suatu daerah dan dapat menambah investasi pemerintah daerah, sehingga dapat memperbaiki kualitas pelayanan terhadap publik.
Hasil studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Hadiati dan  Arwati  (2013),  dan  Rachmawati  (2014)  menyebutkan  apabila  pendapatan  asli  daerah memengaruhi  alokasi  belanja  modal  secara  positif.  Sedangkan  studi  lain  oleh  Hetika  et.al.  (2015) menyebutkan apabila PAD memengaruhi  alokasi belanja modal secara negatif. Penelitian lain oleh Abdullah dan Rona (2014) menyatakan bahwa PAD tidak memengaruhi perubahan alokasi belanja modal. Mnurut hasil pada studi sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut. H1: Perubahan PAD berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal daerah.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 DAU merupakan dana yang diberikan kepada daerah dari pendapatan  APBN  untuk  tercapainya  pemerataan  dalam  hal  financial  antara  daerah  satu  dengan lainnya dalam pelaksanaan desentralisasi. Hal ini berarti bahwa penerimaan DAU tiap daerah tidak sama. Rotinsulu et.al. (2015) mengatakan bahwa daerah dengan PAD rendah akan mendapat DAU
yang  tinggi  dan  sebaliknya.  Sehingga  secara  seharusnya  DAU  akan  memiliki  efek  distributif  dan alokatif yang sama dengan PAD. Kenyataannya, dalam studi empiris pengeluaran daerah oleh DAU sering lebih besar dibandingkan pengeluaran oleh PAD. Penelitian oleh Milas dan Legrenzi (2001) dengan menggunakan sampel di Italia menemukan bahwa dana transfer (dalam hal ini adalah DAU) memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.
Hasil  penelitian  sebelumnya  oleh  Darwanto  dan  Yustikasari  (2007),  Hadiati  dan  Arwati (2013), dan Praptoyo dan Febriana (2015) menyebutkan bahwa DAU memengaruhi alokasi belanja modal  secara  positif.  Penelitian  lain  oleh  Nuzana  dan  Riharjo  (2016)  menyatakan  bahwa  DAU berpengaruh  negatif  terhadap  alokasi  belanja  modal.  Berdasarkan  atas  hasil  studi  terdahulu,  maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut.

## H2: Perubahan DAU berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal daerah.

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Menurut  UU  Nomor  33  Tahun  2004  DAK  merupakan  dana  yang  diberikan  kepada  daerah dari pengalokasian pendapatan APBN untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai prioritas nasional di  daerah.  Praptoyo  dan  Febriana  (2015)  mengatakan  bahwa  DAK  yang  merupakan  dana perimbangan  dari  pusat  digunakan  dalam  upaya  peningkatan  pelayanan  terhadap  publik  sesuai prioritas nasional. DAK bersumber pada pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan khusus suatu daerah. DAK yang pembentukannya khusus untuk mendanai kegiatan dalam peningkatan pelayanan publik dan sudah ditentukan oleh pusat, maka realisasi dari DAK tersebut merupakan belanja modal.
Rachmawati  (2014)  menemukan  bahwa  DAK  memengaruhi  secara  positif  alokasi  belanja modal. Studi lain oleh Nuzana dan Riharjo  (2016) dan Praptoyo dan  Febriana (2015) menyatakan bahwa  DAK  tidak  memengaruhi  alokasi  belanja  modal.  Sehingga  berdasar  atas  hasil  studi sebelumnya, maka layak untuk ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut.
H3: Perubahan DAK berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal daerah.

## Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, SiLPA merupakan selisih  lebih  antara  realisasi  pendapatan  dengan  belanja,  serta  penerimaan  dan  pembiayaan  dalam APBD pada satu periode anggaran.  Abdullah dan Rona (2014) menyebutkan bahwa sisa anggaran diestimasi  akan  ditransfer  sebagai  sumber  pendanaan  pada  tahun  anggaran  selanjutnya.  Hal  ini menunjukkan bahwa SiLPA akan mengalami penyesuaian dengan perubahan alokasi belanja modal secara tidak langsung. Abdullah (2016) menyebutkan bahwa SiLPA dapat digunakan untuk mendanai aktivitas  yang  masih  belum  terselesaikan  di  tahun  angggaran  sebelumnya  maupun  aktivitas  yang sebelumnya belum masuk dalam anggaran APBD.
Supadmi  dan  Sugiarthi  (2014)  dan  Yudiaatmaja  et.al.  (2016)  menemukan  bahwa  SiLPA berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Penelitian lain oleh Nuzana dan Riharjo (2016) menyatakan  bahwa  SiLPA  tidak  memengaruhi  alokasi  belanja  modal.  Didasarkan  atas  hasil  studi terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut.
H4: Perubahan SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal daerah.

## Belanja Modal
Belanja  modal  menurut  Pernyataan  Akuntansi  Pemerintah  No  2  merupakan  pembiayaan angggaran  guna  memeroleh  berbagai  aset  yang  memiliki  nilai  ekonomi  lebih  dari  satu  periode akuntansi.  Abdullah  dan  Halim  (2006)  mengatakan  bahwa  anggaran  atas  belanja  modal  ditujukan guna  memenuhi  keperluan  publik  berupa  sarana  dan  prasarana  umum.  Abdullah  et.al.  (2014) mengatakan  bahwa  penganggaran  belanja  modal  tidak  terlepas  dari  sumber  penerimaan  untuk mendanai  belanja  tersebut.  Sehingga  untuk  melakukan  perubahan  pada  belanja  modal  harus mengetahui komponen-komponen yang menjadi sumber penerimaan. Menurut “Abdullah dan Rona (2014),  perubahan  atas  anggaran  khususnya  belanja  bisa  mencerminkan  perubahan  sasaran  pada orientasi pembangunan daerah serta layanan publik.

## METODOLOGI PENELITIAN Objek Penelitian
Dalam studi ini digunakan data sekunder, yaitu APBD murni ataupun perubahan dan realisasi APBD kabupaten/kota di Indonesia sebagai sumber data penelitian. Data yang digunakan bersumber dari situs web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id . Populasi pada studi ini ialah semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia selama tahun 2015-2016. Pada  studi  ini  digunakan  metode purposive  sampling untuk  pengambilan  sampelnya.  Menurut Sekaran  (2013), Purposive  sampling adalah  teknik sampling menggunakan  tipe  spesifik  dari seseorang  yang  memenuhi  kriteria  tertentu.  Kriteria “ yang  dipakai  pada  studi  ini  ialah  (1) Kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mempublikasikan APBD murni ataupun perubahan pada tahun 2015-2016 dan realisasi APBD tahun 2014-2015; (2) Kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang melaporkan realisasi anggaran PAD, DAU, DAK, dan SiLPA. ”

## Definisi Operasional Variabel Variabel Independen
Variabel  independen  yang  dipakai  pada  studi  ini  ialah  perubahan  PAD,  perubahan  DAU, perubahan DAK, perubahan SiLPA. Masing-masing variabel independen yang digunakan diperoleh dengan cara yang sama, yaitu dengan mencari selisih angka dalam realisasi angggaran tahun 2015 dengan 2014. Perubahan PAD diperoleh dengan mencari selisih antara PAD tahun 2015 dengan 2014. Perubahan DAU diperoleh dengan mencari selisih antara DAU tahun 2015 dengan 2014. Perubahan DAK  diperoleh  dengan  mencari  selisih  antara  DAK  tahun  2015  dengan  2014.  Perubahan  SiLPA diperoleh dengan mencari selisih antara SiLPA tahun 2015 dengan 2014.

## Variabel Dependen
Variabel  dependen  pada  studi  ini  ialah  perubahan  belanja  modal.  Perubahan  belanja  modal diukur dengan menghitung selisih antara belanja modal dalam APBD tahun 2015 dan tahun 2016.

## Model Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kerangka berpikir seperti model di bawah ini.

## Gambar 1: Model Penelitian

## Teknik Analisis
“ Berdasar  kerangka  teori  dan  hipotesis  yang  sudah  dipaparkan,  maka  metode  yang  akan dipergunakan  pada  pengujian  hipotesis  studi  ini  ialah  analisis  regresi  linear  berganda.  Persamaan regresi yang dipakai yaitu sebagai berikut ini. ”
ΔBM = α + β 1 ΔPAD + β 2 ΔDAU + β 3 ΔDAK + β 4 ΔSiLPA + ε
Keterangan: ΔBM  : Perubahan Belanja Modal ΔPAD  : Perubahan Pendapatan Asli Daerah ΔDAU  : Perubahan Dana Alokasi Umum

## ΔDAK  : Perubahan Dana Alokasi Khusus
ΔSiLPA : Perubahan Sisa Lebih Perhitungan . Anggaran α
: Konstanta β : Koefisien Regresi ε
: Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengambilan Sampel
Sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  ditentukan  dalam  pengambilan  sampel,  maka  jumlah kabupaten/kota yang dijadikan sampel pada studi ini berjumlah 485 kabupaten/kota. Sedangkan 60 kabupaten/kota di antaranya merupakan data outlier , sehingga total sampel yang diakai pada studi ini sejumlah 425 kabupaten/kota di yang ada Indonesia. Beberapa data dinyatakan outlier dikarenakan dalam  penelitian  ini  ketika  dilakukan  uji  heteroskedastisitas  data  masih  tidak  memenuhi  syarat, sehingga data yang memiliki z-score tinggi ( -2,5 < z > 2,5) harus dihilangkan. Dalam menggunakan metode  ini  ditemukan  data outlier sebanyak  59.  Kemudian  satu  data outlier diperoleh  dengan menggunakan metode lag untuk menghilangkan masalah autokorelasi. Berikut ini adalah tabel atas pengambilan sampel dalam penelitian ini.
Tabel 1. Pemilihan Sampel Kriteria Sampel Jumlah Jumlah  kabupaten/kota  di  Indonesia  (tidak  termasuk  5  kota administratif dan 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta) 508 Jumlah kabupaten/kota tidak sesuai kriteria 23 Data outlier 60 Jumlah kabupaten/kota yang menjadi sampel 425
Sumber: Data diolah, 2018

## Uji Hipotesis Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  merupakan  suatu  alat  uji  yang  dimaksudkan  untuk menganalisis  hubungan  antara  dua  variabel  independen  atau  lebih  dengan  satu  variabel  dependen. Instrumen pengujian data  yang dioperasikan pada studi ini  yaitu SPSS 21. Hasil pengujian regresi linier berganda pada studi ini menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:
” ΔBM = 8,188 + 0,067ΔPAD - 0,172ΔDAU + 0,151ΔDAK + 0,189ΔSiLPA
Didasarkan  atas  persamaan  regresi  yang  ada,  maka  disimpulkan  apabila  variabel  ΔPAD, ΔDAK,  dan  ΔSiLPA  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  variabel  ΔBM.  Sedangkan  variabel ΔDAU memengaruhi ΔBM secara negatif.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) “ Pengujian dengan koefisien determinasi dimaksudkan untuk melihat goodness-fit model regresi.  Uji  ini  menunjukkan  tingkat  besarnya  variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel dependennya.  Hasil  uji  ini  dapat  dilihat  dari  nilai Adjusted  R 2 dengan  nol  sampai  dengan  satu. Misalkan suatu nilai Adjusted R 2 menunjukkan angka yang mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel  dependen  yang  digunakan  memberikan  hampir  seluruh  informasi  untuk menjelaskan variabel dependennya.
Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,525 0,276 0,269 0,045390
Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2018
Berdasarkan  tabel  6  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  angka  pada  kolom Adjusted  R 2 di  hasil pengujian studi ini menunjukkan angka 0,269 atau dalam persen menjadi 26,9%. Ini berarti 26,9% nilai variabel dependen (ΔBM) dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel independen berupa ΔPAD, ΔDAU, ΔDAK, dan ΔSiLPA. Sedangkan 73,1% lainnya dapat dijelaskan dengan faktor lain yang diluar model regresi studi ini.

## Uji Simultan
Pengujian  simultan  dimaksudkan  untuk  melihat  mungkinkah  variabel  independen  secara bersamaan memengaruhi variabel dependennya. Nilai signifikansi pada uji F ini ialah 5%. Apabila p- value <0,05,  maka  hipotesis  penelitian  ini  dinyatakan  diterima  atau  variabel  independen  secara bersamaan  memengaruhi  variabel  dependennya.  Pengujian  simultan  pada  studi  ini  dapat  diamati melalui tabel 7 barikut ini.
Tabel 7 Hasil Uji Simultan Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 0,330 4 0,082 40,004 0,000 b Residual 0,865 420 0,002 Total 1,195 424
Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2018
“ Didasarkan atas tabel 7 di atas, maka dapat diketahui apabila hasil uji F dalam penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut jauh dari tingkat signifikansi yang senilai 0,05. Ini membuktikan bahwa keempat variabel independen, yaitu ΔPAD, ΔDAU, ΔDAK, ΔSiLPA secara  bersamaan  (simultan)  memengaruhi  variabel  dependen  berupa  perubahan  alokasi  belanja modal.

## Uji Parsial (Uji t)
Pengujian parsial digunakan untuk mengetahui efek dari masing-masing variabel independen dalam  memengaruhi  variabel  dependennya.  Nilai  sigifikansi  dalam  uji  t  ialah  5%.  Apabila  suatu variabel  menghasilkan p-value <0,05,  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  tersebut  dinyatakan memengaruhi  variabel  dependennya.  Hasil  uji  t  atas  empat  variabel  independen  (ΔPAD,  ΔDAU, ΔDAK, dan ΔSiLPA) dalam studi ini dapat diamati melalui tabel 8 di bawah ini. ”
Tabel 8 Hasil Uji Parsial Variabel Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta Konstan 8,188 0,536 15,283  0,000 ΔPAD 0,067 0,070 0,080 0,947  0,344 ΔDAU -0,172 0,041 -0,386 -4,228  0,000 ΔDAK 0,151 0,014 0,546 10,633  0,000 ΔSiLPA 0,189 0,028 0,286 6,854  0,000 Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2018
Tabel tersebut membuktikan apabila variabel ΔPAD memiliki “ nilai signifikansi senilai 0,344 yang lebih besar dari angka 0,05, sehingga ΔPAD dinyatakan tidak memengaruhi perubahan alokasi belanja  modal.  Sedangkan  untuk  ketiga  variabel  lain  (ΔDAU,  ΔDAK,  ΔSiLPA)  memiliki  nilai signifikansi sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Ini membuktikan ketiga variabel tersebut dinyatakan  memengaruhi  perubahan  alokasi  belanja  modal  secara  signifikan.  Dari  hasil  pengujian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  perubahan  alokasi  belanja  dipengaruhi  oleh  perubahan  DAU, perubahan DAK, dan perubahan SiLPA. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, maka penjelasan atas keempat hipotesis pada studi ini dapat dijabarkan di bawah ini.
H1. Perubahan PAD berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal.
Hasil  pengujian  atas  variabel  ΔPAD  menghasilkan  t-hitung  0,947  dengan  nilai  signifikansi 0,344.  Angka  pada  signifikansi  tersebut  jauh  di  atas  5%.  Ini  dapat  membuktikan  bahwa  variabel ΔPAD tidak memengaruhi perubahan alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. ”
H2. Perubahan DAU berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal.
Hasil pengujian atas ΔDAU menghasilkan t-hitung yaitu (-4,228) dengan nilai signifikansi pada 0,000. Signifikansi tersebut ada di bawah 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ΔDAU memengaruhi  perubahan  alokasi  belanja  modal  secara  signifikan.  Sedangkan  nilai  t-hitung  yang bernilai negatif menunjukkan variabel ΔDAU memengaruhi perubahan alokasi belanja modal secara negatif. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke-dua (H2) ditolak. ”
H3. Perubahan DAK berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal.
Hasil pengujian atas ΔDAK menghasilkan t-hitung yaitu 10,633 dengan nilai signifikansi pada 0,000.  Signifikansi  tersebut  di  bawah  5%,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  ΔDAK memengaruhi  perubahan alokasi  belanja modal secara signifikan. memengaruhi  perubahan alokasi belanja modal secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke-tiga (H3) diterima. ”
H4. Perubahan SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal.
Hasil pengujian atas variabel ΔSiLPA menghasilkan t-hitung 6,854 dengan nilai signifikansi pada  0,000.  Signifikansi  tersebut  di  bawah  5%,  sehingga  dikatakan  bahwa  variabel  ΔSiLPA memengaruhi perubahan alokasi belanja modal secara signifikan. Sedangkan nilai t-hitung bernilai positif menunjukkan bahwa variabel ΔSiLPA memengaruhi perubahan alokasi belanja modal secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke-empat (H4) diterima. ”

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Perubahan PAD terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal
Pengujian  atas  variabel  ΔPAD  terhadap  variabel  dependen  ΔBM  yang  telah  dilakukan memperoleh hasil bahwa perubahan PAD tidak memengaruhi perubahan alokasi belanja modal. Studi ini tidak konsisten dengan studi oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Hadiati dan Arwati (2013), dan Rachmawati (2014) yang menyimpulkan bahwa PAD memengaruhi alokasi belanja modal secara positif. Hal ini tidak pula sesuai penelitian oleh Hetika et.al. (2015) yang menyatakan bahwa PAD memengaruhi  belanja  modal  secara  negatif.  Namun,  hasil  studi  ini  sesuai  dengan  hasil  studi  oleh Abdullah  dan  Rona  (2014)  yang  menyimpulkan  bahwa  perubahan  PAD  tidak  memengaruhi perubahan alokasi belanja modal.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa PAD bukanlah sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai belanja modal. PAD sendiri sering dianggarkan  dengan tidak memiliki kepastian tinggi dalam pencapaian target. Hal ini disebabkan oleh masalah keagenan yang disebut dengan rent-seeking politis dan birokrasi penyelenggaraan administrasi pajak (Fjeld dan Semboja, 2000) dalam Abdullah dan  Rona  (2014).  Besarnya  tingkat  perubahan  PAD  ternyata  tidak  memiliki  kontribusi  dalam perubahan  alokasi  belanja  modal  melainkan  dapat  memiliki  kontribusi  dalam  perubahan  alokasi belanja selain belanja modal, misalnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

## Pengaruh Perubahan DAU terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal
Hasil pengujian atas variabel ΔDAU terhadap perubahan alokasi belanja modal yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa perubahan DAU berpengaruh negatif terhadap perubahan alokasi belanja modal. Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Hadiati  dan  Arwati  (2013),  dan  Praptoyo  dan  Febriana  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  DAU berpengaruh  positif  terhadap  alokasi  belanja  modal.  Namun,  hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan hasil penelitian oleh Nuzana dan Riharjo (2016) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. ”
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah yang menerima DAU tinggi memiliki belanja modal yang rendah dan sebaliknya, apabila daerah menerima DAU rendah justru memiliki belanja modal yang  tinggi.  Hal  ini  berarti  DAU  bukan  merupakan  sumber  pendanaan  yang  digunakan  untuk membiayai belanja modal. DAU yang bersifat bebas digunakan tanpa ada batasan oleh pemerintah daerah cenderung lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan untuk memenuhi kebutuhan  masing-masing  daerah.  DAU  digunakan  untuk  menutup  biaya  administrasi  karena banyaknya  kelebihan  jumlah  pegawai  di  suatu  daerah.  Hal  ini  menyebabkan  DAU  belum  banyak dialokasikan untuk  membiayai  belanja modal (Sumardjoko dan  Irwanto,  2015) dalam Nuzana dan Riharjo (2016).

## Pengaruh Perubahan DAK terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal
Hasil pengujian atas variabel ΔDAK terhadap perubahan alokasi belanja modal yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa perubahan DAK memengaruhi perubahan alokasi belanja modal secara positif. Hasil ini tidak konsisten dengan studi oleh Nuzana dan Riharjo (2016) dan Praptoyo dan  Febriana  (2015)  yang  menyimpulkan  bahwa  DAK  tidak  memengaruhi  alokasi  belanja  modal. Namun, hasil dari studi ini konsisten dengan hasil studi oleh Rachmawati (2014) yang menyimpulkan bahwa DAK memengaruhi alokasi belanja modal secara positif. ”
Hasil  studi  ini  menunjukkan  bahwa  perubahan  DAK  memiliki  kontribusi  dalam pengalokasian  belanja  modal  daerah.  Semakin  tinggi  DAK  daerah  tertentu  maka  semakin  besar tingkat belanja modal daerah. DAK merupakan dana perimbangan untuk kegiatan tertentu khususnya dalam peningkatan pelayanan publik. Ini berarti secara otomatis keluarannya adalah belanja modal. Hal tersebut berarti bahwa DAK dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan untuk membiayai belanja modal.
Didasarkan  atas  hasil  studi  di  atas,  pemerintah  daerah  diharapkan  untukt  mengoptimalkan pengadaan barang publik. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik khususnya  berkaitan  dengan  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu,  semakin  tinggi  tingkat  belanja modal juga akan miningkatkan infrastruktur yang ada pada daerah tersebut.

## Pengaruh Perubahan SiLPA terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal
Hasil pengujian atas variabel ΔSiLPA terhadap perubahan alokasi belanja modal yang telah dilakukan  memperoleh  hasil  bahwa  perubahan  SiLPA  berpengaruh  positif  terhadap  perubahan alokasi belanja modal. Hasil ini tidaklah sejalan dengan hasil studi oleh Nuzana dan Riharjo (2016) yang  menyatakan  SiLPA  tidak  memengaruhi  alokasi  belanja  modal.  Namun,  hasil  dari  studi  ini konsisten  dengan  studi  oleh  Supadmi  dan  Sugiarthi  (2014)  dan  Yudiaatmaja et.al. (2016)  yang menyimpulkan bahwa SiLPA memengaruhi alokasi belanja modal secara positif. ”
Hasil  studi  ini  menunjukkan  perubahan  SiLPA  memiliki  kontribusi  dalam  pengalokasian belanja modal daerah. Semakin besar SiLPA suatu daerah maka semakin tinggi belanja modal suatu daerah. SiLPA yang merupakan sisa lebih realisasi pendapatan dengan belanja serta penerimaan dan pembiayaan dapat dijadikan sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan dan belanja di tahun selanjutnya, termasuk pengalokasian untuk belanja modal. Namun di sisi lain, banyaknya  SiLPA  sering  kali  dianggap  sebagai  suatu  tindakan  tidak  bertanggung  jawab.  Hal  ini berkaitan  dengan  adanya  kemungkinan “ SKPD  dalam  tindakan  penggelembungan  ( mark-up) pada
sasaran belanja dan pengecilan ( mark-down ) pada pendapatannya di suatu penyusunan anggaran. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya kesenjangan dan varian anggaran (Abdullah, 2016).

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian  yang dilakukan dan dianalisis maka dapat  disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh perubahan PAD,  DAU,  DAK,  dan  SiLPA  terhadap  perubahan  alokasi  belanja  modal  pada  kabupaten/kota  di Indonesia.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  425  kabupaten/kota  di  Indonesia  tahun  2015-2016 yang  diambil  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling. Secara  bersama-sama  (simultan), pengujian atas variabel independen berupa ΔPAD, ΔDAU, ΔDAK, dan ΔSiLPA terhadap perubahan alokasi belanja modal memiliki hasil yang positif signifikan. Berdasarkan uji koefisien determinasi yang menghasilkan nilai sebesar 0,269 menunjukkan bahwa 26,9% perubahan alokasi belanja modal dipengaruhi  oleh  perubahan  PAD,  DAU,  DAK,  dan  SiLPA.  secara  parsial,  hasil  pengujian  atas varibel independen berupa ΔPAD miliki hasil positif tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap  perubahan  alokasi  belanja  modal.  Sedangkan  untuk  variabel  independen  berupa  ΔDAU memiliki hasil negatif signifikan terhadap perubahan alokasi belanja modal. Namun, untuk variabel independen  berupa  ΔDAK  dan  ΔSiLPA  memiliki  hasil  yang  positif  dan  signifikan  terhadap perubahan alokasi belanja modal.
Penelitian  ini  juga  memiliki  implikasi  bagi  akademisi  untuk  menambah  pengetahuan mengenai pengaruh perubahan PAD, DAU, DAK, dan SiLPA  terhadap perubahan alokasi belanja modal pada laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di  Indonesia tahun 2015-2016, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian serupa selanjutnya. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pemerintah  dalam  menentukan  kebijakan  yang  berkaitan dengan perubahan anggaran khususnya perubahan alokasi belanja modal pada daerah kabupaten/kota untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Bagi  Pemerintah  Daerah,  penelitian  ini  dapat dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  dan  referensi  dalam  membuat  suatu  anggaran  agar  dapat tercapai  suatu  anggaran  yang efektif dan efisien, serta dapat  mengoptimalkan potensi daerah  yang dimiliki khususnya dalam pelayanan terhadap publik.
Penelitian  ini  masih  jauh  dari  kesempurnaan,  karena  dalam  penelitian  ini  masih  terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya yang serupa. Keterbatsan dalam penelitian ini antara lain adalah Sampel  yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas dua  tahun  pengamatan  yaitu  tahun  2015  dan  2016  dengan  menggunakan  selisih  data  pada  tahun tersebut, sehingga data bersifat cross section. Variabel independen yang digunakan masih memiliki persentase  yang  kecil  dalam  menjelaskan  variabel  dependennya.  Selain  itu,  hasil  pengujian  atas variabel independen juga masih ada yang belum berpengaruh secara signifikan. Penelitian ini masih belum memisahkan data antara kabupaten dan kota, sehingga belum bisa membandingkan perubahan yang  terjadi  pada  anggaran  kota  dan  anggaran  kabupaten.  Sehingga  bagi  Peneliti  selanjutnya disarankan untuk menambah periode pengamatan agar data yang digunakan tidak hanya bersifat cross section melainkan juga time series , sehingga dapat terlihat variasi data antar tahun pengamatan. Selain itu peneliti dapat menambah variabel independen lainnya yang memiliki pengaruh lebih besar dalam menjelaskan perubahan  alokasi  belanja modal. Misalnya dengan menambahkan variabel  dependen berupa kebijakan pemerintah. Peneliti juga dapat memisahkan antara data kabupaten dengan kota, sehingga  dapat  membandingkan  perubahan  anggaran  antara  anggaran  kabupaten  dengan  anggaran kota.

## REFERENSI
Abdullah, Syukriy & Darwanis Sari. (2016). Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan  Anggaran  Dana  Bagi  Hasil,  dan  Perubahan  Anggaran  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran  terhadap  Perubahan  Anggaran  Belanja  Tidak  Langsung  (Studi  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Aceh).  Jurnal  Magister  Akuntansi  Vol  5  No  2  Mei  2016.  Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
_______________ dan Abdul Halim. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah  dalam  Hubungannya  dengan  Belanja  Pemeliharaan  dan  Sumber  Pendapatan.  Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(2), 12-32.
_______________ dan Riza Rona. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan  Terhadap  Belanja  Modal,  Studi  atas  Perubahan  Anggaran  Kabupaten/Kota  di Indonesia. Iqtishadia, 7(1), 179-202.
_______________, Marzalita, dan Nadirsyah. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran  Belanja  Barang  dan  Jasa  pada  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia.  Jurnal  Magister Akuntansi, 3(3), 46-58.
Asmara, Jhon Andra. (2010). Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, 3(2), 155-157.
Atmoko,  Citro  dan  Gusti  Bagus  Widyantara.  (2016,  Desember).  Peneliti:  Pemerintah  Perlu  Batasi
Alokasi Belanja Pegawai. Antara Bali. Diambil dari https://www.antarabali.com/berita/100490/peneliti-pemerintah-perlu-batasi-alokasi-belanja- pegawai Bappenas. (2011). Analisis Kesenjangan Antarwilayah. Diambil dari http://simreg.bappenas.go.id/document/Publikasi/DokPub/Analisis%20Kesenjangan%20sosia l2011.pdf
Darwanto dan Yustikasari. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal.  Jurnal  Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar.
Ditjen  Keuangan  Daerah.  Belanja  Modal  Pemda  Harus  Capai  30  Persen.  Diambil  dari http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen
Ghozali,  Imam.  (2006).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS.  Edisi  Keempat.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hadiati, Novita dan Dini Arwati. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Jurnal Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013.
Hetika, Andri Widianto, dan Yeni Priatna Sari. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.
Jensen, Michael  C, dan William H. Meckling. (1976). Theory of The  Firm: Managerial  Behavior, Agency costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. 3, 305-360.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Milas, Costas dan Gabriella Legrenzi. (2002). Asymetric and Non-linear Adjustment in the Revenue- expenditure Models. Brunel University. Working Paper.
Niode,  Audie  O,  Antunius  Y  Luntungan,  dan  Chindy  Febri  Rori.  (2016).  Analisis  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(2), 243-254.
Nuzana,  Merizal  dan  Ikhsan  Budi  Riharjo.  (2016).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5(10).
Praptoyo,  Sugeng  dan  Imas  Sherli  Febriana.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(9), 1-22.
Rachmawati, Mia. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua da Papua Barat). Jurnal Respositori UPY.
Republik  Indonesia.  (2002).  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29  Tahun  2002  tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Penyusunan  Perhitungan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah.
________________. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
________________. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
________________. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
________________. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
________________.  (2004).  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rinaldi, Udin. (2012). Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal EKSOS, 8(2), 105-113.
Rotinsulu,  Debby  Ch.,  Anderson  G.  Kumenaung,  dan  Ferly  Christian  Kolinug.  (2015).  Analisis Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Pemerintah Daerah Kota Manado. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 17(2).
Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2013). Research Method for Business. UK: WILEY.
Supadmi, Ni Luh dan Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiarthi. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA pada  Belanja  Modal  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Pemoderasi.  Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana, 7(2), 477-495.
Suzan,  Leny  dan  Nyoman  Trisna  Erawati.  (2015).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kota  Bandung  (Studi  Kasus  pada  DPKAD  Kota Bandung Periode 2009-2013). Proceeding of Management, 2(3), 3259-3266.
Yudiaatmaja, Fridayana, I wayan Suwendra, dan Resiana Sukmawati. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten. Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, 4.