## SANKSI ADMINISTRATIF DENDA PENDEKATAN LAPORAN KEUANGAN ATAS  PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 1
Suwinto Johan Fakultas Bisnis, Universitas Presiden
Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Cikarang Baru, Bekasi 17550 suwintojohan@gmail.com

## Abstract
The imposition of fines for monopolistic practices and violations of unfair business competition has been regulated in the Job Creation Law (UU CK). The imposition of fines on business actors based  on  the  value  of  sales.  This  study  aims  to  discuss  the  effectiveness  of  the  approach  to imposing  fines  based  on  financial  reports  in  accordance  with  the  Regulations  of  the  Business Competition  Supervisory  Commission  (KPPU).  This  study  uses  qualitative  research  methods with normative legal. This study conducted a review of the literature and applicable norms. This study concludes that the fines imposed based on the accounting approach to financial statements have technical obstacles in their implementation.  Administrative sanctions in the form of fines will not harm business actors. Fines are imposed on a portion of the profits made in the Relevant Market. Entrepreneurs still make a profit. Sanctions or fines cannot be imposed on all violations of the prohibition against monopolistic practices.
Keywords: Business Competition Violation; Financial statements; Fines.

## Abstrak
Pengenaan  sanksi  denda  terhadap  praktik  monopoli  dan  pelanggaran  persaingan  usaha  tidak sehat telah diatur dalam Undang Undang Cipta Kerja (UU CK). Pengenaan denda kepada pelaku usaha berdasarkan nilai penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai efektivitas pendekatan  pengenaan  denda  berdasarkan  laporan  keuangan  sesuai  dengan  Peraturan  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan legal normatif. Penelitian ini melakukan telaah literature dan norma-norma yang berlaku. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  denda  yang  dikenakan  berdasarkan  pendekatan  laporan keuangan secara akuntasi memiliki hambatan teknis dalam pelaksanaanya. Sanksi administratif berupa  denda  tidak  akan  membuat  pelaku  usaha  dirugikan.  Denda  dikenakan  pada  sebagian keuntungan  yang  diperoleh  pada  Pasar  Bersangkutan.  Pelaku  usaha  tetap  memperoleh keuntungan. Sanksi atau denda tidak dapat dikenakan pada semua pelanggaran larangan praktik monopoli.
Kata Kunci: Pelanggaran Persaingan Usaha; Laporan Keuangan; Sanksi Denda.
1 Artikel hasil penelitian mandiri pada tahun 2021.

## A. Pendahuluan
Salah satu latar belakang, adanya Undang Undang Anti Monopoli adalah perjanjian antara Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  International  Monetary  Fund  (IMF)  setelah  krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998 (Rumatiga, 2021). Pelanggaran terhadap persaingan usaha  telah terjadi di  Indonesia.  Keterlambatan notifikasi  pengambilalihan, diskriminasi  harga, posisi  dominan  dan  lainnya  telah  menjadi  pelanggaran  persaingan  usaha  di  Indonesia  (Johan, 2020). Pelanggaran tidak hanya terjadi di Indonesia tetap juga terjadi berbagai negara.
Pelaku  usaha  memiliki  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  sebesar-besarnya.  Untuk memperoleh  keuntungan,  pelaku  usaha  perlu  mengembangkan  usahanya.  Salah  satu  bentuk pengembangan usaha adalah melalui pembentukan aliansi. Aliansi antar perusahaan akan mampu menciptakan nilai tambahan pada perusahaan peserta aliansi (Johan, 2011). Dengan aliansi, maka kelompok perusahaan akan menciptakan hambatan masuk kepada perusahaan pesaing lain yang berada di luar kelompoknya.
Berdasarkan  penelitian,  lembaga  jasa  keuangan  yang  terintegrasi  dengan  induk  memiliki kinerja yang lebih efisien, memiliki profitabilitas yang lebih baik, ukuran yang lebih besar dan memiliki  pertumbuhan  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  lembaga  keuangan  yang  tidak memiliki  integrasi  atau  independent  (Johan,  2012).  Integrasi  lembaga  jasa  keuangan  ini meningkatan nilai tambah kompetisi industri. Akan tetapi peningkatan ini akan menghambatnya perusahaan  lain  ke  dalam  industri.  Perusahaan  aliansi  akan  memiliki  posisi  dominan.  Posisi dominan  dapat  merugikan  masyarakat  konsumen.  Kelompok  usaha  terintegrasi  akan  mampu menentukan harga yang mungkin dapat merugikan konsumen luas atau masyarakat.
Dalam industri penerbangan telah terjadi praktik diskriminasi. Praktik diskriminasi dengan membuat  alinasi  antar  kelompok  perusahaan  tertentu. Komite  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU) mengenakan denda kepada Lion Air atas praktik diskriminasi terkait dengan kerja sama penjualan kapasitas kargo. Hal ini telah menutup akses pengiriman barang bagi agen kargo lain selain PT. Lion Express. Hal ini melanggar Pasal 19 (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (UU  LPM).  KPPU memberikan sanksi sebesar Rp. 1 Milliar (Sandi, 2021).
KPPU juga mengenakan denda sebesar Rp. 1 Milliar atas praktik diskriminasi terkait dengan pemilihan mitra penjualan tiket umrah oleh Garuda. Garuda melakukan diskriminasi harga pada agen-agen tertentu. Hal ini melanggar Pasal 19 (d) UU LPM (Jelita, 2021).
Selain  persaingan  usaha,  KPPU  juga  menjatuhkan  sanksi  atas  keterlambatan  notifikasi pengambilalihan perusahaan. KPPU mengenakan sanksi denda kepada Gojek Indonesia sebesar Rp. 3,3 Milliar atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi terhadap PT. Global Loket Sejahtera (Loket). Hal ini melanggar Pasal 29 UU LPM dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2010 (Deny, 2021). KPPU memberikan hukuman kepada PT. Saratoga Investama Sedaya sebesar Rp. 1 Milliar karena keterlambatan notifikasi atas pengambilalihan saham PT. Wana Bhakti Sukses Mineral  (Susanto, 2021).
Pelanggaran  persaingan  usaha  juga  terjadi  di  berbagai  negara.  Pemerintah  China menjatuhkan denda USD 2,8 Milliar atas praktik anti perrsaingan usaha untuk posisi dominan. Hal  ini  sejalan  dengan  kebijakan  penegakan  anti-monopoli  (Bimo,  2021).  Lembaga  pengawas persaingan  usaha  di  Singapura  mengenakan  denda  pada  Grab  and  Uber  atas  merger  kedua perusahaan trasnportasi online. Penggabungan ini mengakibatkan berkurangnya kompetisi  pada pasarl aplikasi ride-hailing (Farras, 2018).
Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  CK) menghapus sanksi denda maksimal. Batasan denda diatur pada Peraturan Pemerintah. UU LPM mengatur batas denda maksimal sebesar Rp. 25 milliar (Rosan, 2021).
Penentuan landasan dan besaran sanksi berupa denda menjadi hal belum jelas. Pelanggaran yang atas pasal sama dapat dikenakan denda yang berbeda. Banyak pertimbangan yang menjadi
landasan  pemberian  sanksi  denda.  Pemerintah  mencari  pendekatan  terbaik  dalam  perhitungan denda ini.
Penelitian membahas mengenai landasan pengenaan denda berdasarkan UU CK, Peraturan Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (PP  LPM)  dan  Peraturan  KPPU  Nomor  2  Tahun  2021  tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  (PKPPU  LPM).  Penelitian  mengenai  hal-hal  tersebut  masih  sangat  sedikit.  Peraturan- peraturan  baru  diterbikan  pada  tahun  2021.  Keunikan  lainnya  adalah  pembahasan  landasan pengenaan sanksi berdasarkan perhitungan laporan keuangan perusahaan pelanggar.
Selain individu perusahaan, sebuah konsorsium dapat dijadikan terlapor  dalam pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Sanksi pidana berupa denda dan pidana kurungan pengganti denda dapat  dikenakan  (Pradhana,  W.  A.,  2020).  Perjanjian  konsorsium  dapat  dalam  bentuk  kartel. Kartel  digolongkan  sebagai  kejahatan  dalam  persaingan  usaha  (Nindriani  &  Pujiyono,  2020). Pada  masa  pandemi  Covid-19,  KPPU  melakukan  analisis  struktur  pasar  test  terhadap  pasien Covid-19.  KPPU  menduga  adanya  perjanjian  tertutup  antara  rumah  sakit  pada  layanan  test covid-19 (Abidin, 2021).
Salah satu amanat UU LPM, KPPU memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap  korporasi  atas  pelanggaran  UU  LPM  (Arih,  2020).  KPPU  memiliki  otoritas  dalam pemberian  sanksi  hukum  terhadap  pelaku  yang  melakukan  praktik  monopoli  dan  persaingan usaha  tidak  sehat  (Kasenda,  Q.  E.,  Pangkerego,  O.  A.,  &  Sarapun,  2021).  KPPU  juga  dapat memberikan  sanksi  daftar  hitam  sebaga  sanksi  administrative  (Made,  2021).  Sebelum  KPPU menjatuhkan  sanksi.  KPPU  melakukan  penyelidikan  dan  pemeriksaaan  termasuk  memanggil pelaku  usaha,  saksi  dan  saksi  ahli  serta  meminta  bantuan  penyidkan  hingga  memutuskan  dan menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran sesuai dengan ketentuan UU LPM (Paparang, 2019).
KPPU  juga  dapat  menjatuhkan  sanksi  terhadap  penggabungan  dan  peleburan  perusahaan. Sanksi yang dapat diberikan oleh KPPU berupa sanksi aministratif dan/atau pembatalan transaksi penggabungan  atau  peleburan  berdasarkan  Pasal  47  UU  LPM  (Chusna,  2021).  Pada  transaksi jenis,  pelaporan  dilakukan  secara post-notification .  Pelaporan post  notification dapat menimbulkan  beberapa  efek  ketidakpastian  dan  biaya  transaksi  yang  tinggi  (Johan,  2020). Pelaporan  pengambilalihan  juga  wajib  dilakukan  oleh  perusahaan  asing  yang  memiliki  anak perusahaan di Indonesia (Nazhifah, N. A., Yumarni, A., & Gilalo, 2019).
Gugatan ganti rugi berkelompok ( class action ) oleh konsumen terhadap sebuah perusahaan atau  sekelompok  perusahaan  atas  pelanggaran  persaingan  usaha  tidak  sehat  dapat  dilakukan. Landasan gugatan ganti rugi ini dapat mempergunakan putusan KPPU. Dalam keputusan KPPU perlu mencamtunkan adanya kerugian masyarakat (Sukarmi, 2021).
Penelitian memiliki pertanyaan penelitian mengenai seberapa efektifkah landasan pengenaan sanksi  berdasarkan  laporan  keuangan  berdasarkan  PP  LPM  dan  PKPPU  LPM?  Apakah pengenaan  sanksi  berdasarkan  laporan  keuangan  dapat  dikenakan  pada  semua  pelanggaran larangan  praktik  monopoli  berdasarkan  UU  LPM?  Apakah  sanksi  denda  seimbang  dengan keuntungan  yang  diperoleh  pelaku  usaha?  Pertanyaan-pertanyaan  penelitian  ini  digambarkan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Kerangka Penelitian

## Sumber: hasil penelitian

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mempergunakan  metode  penelitian  hukum  judisial  normatif  atau  metode hukum  kepustakaan.  Adapun  landasan  penggunaan  metode  ini  berdasarkan  latar  belakang  dan pertanyaan-pertanyaan  penelitian.  Metode  judisial  normatif  meneliti  terhadap  bahan-bahan kepustakaan  atau  bahan  penelitian  sekunder.  Penelitian  hukum  kepustakaan  atau  normatif meliputi  penelitian  terhadap  norma-norma  hukum  dan  asas-asas  hukum,  penelitian  juga dilakukan  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  dilakukan  terhadap  taraf  sinkronisasi  secara vertikal  dan  horizontal  antar  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  persaingan usaha.
Data  atau  informasi  dalam  penelitian  ini  berbentuk  sumber  bahan  primer,  sekunder  dan tersier.  Sumber  bahan  sekunder  merupakan  tinjauan  literatur  atas  berbagai  publikasi.  Sumber bahan tersier merupakan bahan yang menjelaskan sumber bahan primer dan sekunder.
Dalam  penelitian  hukum  normatif,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan,  melakukan  penelaah  terhadap  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang terkait.  Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  dengan  menggunakan peraturan  dan  undang-undang.  Dengan  metode  judisial  normatif,  penelitian  menelaah, mengidentifikasi  dan  menyesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Penelitian normatif  meliputi  bahan-bahan  hukum  primer,  bahan-bahan  hukum  sekunder dan bahan-bahan hukum  tersier  atau  penunjang.  Undang  Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan peraturan  terkait  lainnya  sebagai  bahan  hukum  primer.  Literatur-literatur  berupa  jurnal-jurnal hukum,  teori-teori  hukum,  buku  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian,  hasil simposium/seminar,  dan  artikel  karangan  ilmiah  sebagai  bahan  sekunder.  Bahan  yang menjelaskan bahan hukum primer dan hukum sekunder sebagai bahan hukum tersier (Johan, S., 2021).

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Landasan Pengenaan Sanksi Berdasarkan Laporan Keuangan
Berdasarkan  pada  PP  LPM  dan  PKPPU,  dasar  pengenaan  denda  administatif  didasarkan pada laporan keuangan pelaku usaha. Denda dapat dikenakan paling banyak sebesar 50% (lima puluh  persen)  dari  keuntungan  bersih  yang  diperoleh  Pelaku  Usaha  pada  Pasar  Bersangkutan, selama  kurun  waktu  terjadinya  pelanggaran  atau  paling  banyak  sebesar  10%  (sepuluh  persen) dari  total  penjualan  pada  Pasar  Bersangkutan,  selama  kurun  waktu  terjadinya  pelanggaran. Rumusan  pada  pengenaan  berdasarkan  keuntungan  bersih  dengan  pendekatan  akuntansi. Pendekatan akuntansi memiliki beberapa kekurangan. Berdasarkan definisi,  keuntungan bersih
Pelanggaran Keputusan KPPU Sanksi
Administratif Denda
Laporan Keuangan Pelaku Usaha Efektifkah? Pembatalan Penghentian Kegiatan Paling banyak 50% dari Keuntungan Bersih pada Pasar Bersangkutan Paling banyak 10% dari penjualan pada Pasar Bersangkutan
merupakan  laba  kotor  setelah  dikurangi:  biaya  tetap  yang  dibebankan;  pajak;  dan  pungutan negara lainnya.
Akuntansi  memiliki  pendekatan  yang  berbeda  dengan  keuntungan  riil.  Akuntansi mencerminkan  biaya  yang  telah  terjadi  maupun  yang  akan  terjadi  ke  dalam  pencatatannya. Akuntasi  memasukkan  biaya-biaya  yang  ditangguhkan  maupun  biaya  yang  harus  dibayar  ke dalam  perhitungan  biaya  pada  laporan  rugi  laba.  Biaya  tetap  termasuk  biaya  depresiasi digolongkan ke dalam biaya ditangguhkan sesuai dengan masa pemakaian alat produksi. Pelaku usaha dapat membebankan biaya-biaya tersebut.
Penggenaan  denda  berdasarkan  laporan  keuangan  memiliki  banyak  catatan  yang  perlu menjadi perhatian. Laporan keuangan memiliki banyak metode pencatattan, sehingga pengenaan denda didasarkan pada penjualan atau keuntungan dan kerugian dapat menimbulkan perhitungan yang berbeda. Selain itu, fungsi verifikasi terhadap laporan keuangan juga akan memiliki efek- efek yang berbeda. Laporan keuangan merupakan catatan atas transaksi yang terjadi sedangkan kejadian pelanggaran dapat timbul di masa yang akan datang.
Berdasarkan  PPKPU  yang  memerlukan  laporan  keuangan  teraudit  juga  menimbulkan ketidakpastian  dalam  perhitungan  denda.  Dasar  pengenaan  denda  adalah  pasar  bersangkutan. Jika sebuah perusahaan beroperaasi di seluruh wilayah di Indonesia. Pasar Bersangkutan hanya pada satu daerah saja, maka laporan keuangan yang dipergunakan tidak mencerminkan kejadian pelanggaran. Sebagai alternatif, laporan keuangan yang didukung oleh keterangan ahli di bidang akuntansi. Hal ini juga menimbulkan polemik, jiak ahli akuntansi hanya melihat catatan yang ada tidak mengenal secara keseluruhan laporan. Seorang akuntan publik mampu melakuan verifikasi laporan keuangan setelah melakukan audit selama beberapa bulan.
Dasar pengenaan denda lainnya adalah berdasarkan nilai penjualan. Sesuai dengan PKPPU, penjualan ditetapkan berdasarkan nilai penjualan sebelum pengenaan pajak atau pungutan negara yang berkaitan langsung dengan penjualan barang atau jasa pada Pasar Bersangkutan. Penjualan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dihitung  berdasarkan  laporan  keuangan  yang  sah  dan meyakinkan; laporan rekening koran; volume penjualan;  harga pasar; daftar harga; daftar harga penawaran;  rekapitulasi  dan  bukti  penjualan  dan/atau  pembelian;  dan/atau  data  terkait  lainnya Penjualan  pelaku  usaha  harus  ditegaskan  bahwa  ini  adalah  total  penjualan  tunai  maupun penjualan  kredit.  Penjualan  harus  jelas  adalah  penjualan  yang  memiliki  implikasi  pada  Pasar Bersangkutan.  Penjualan  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan  manufaktur  kepada  distributor. Distributor menjual kepada  konsumen. Penjualan pada peraturan ini tidak dijelaskan penjualan yang mana.
Laporan  keuangan juga menimbulkan  ketidakpastian  dalam  penentuan denda  sebagaimana dijelaskan di atas. Pelaku usaha tidak selalu menyiapkan laporan keuangan berdasarkan definisi Pasar Bersangkutan. Definisi pasar bersangkutan tidak sama dengan definisi pasar pada laporan keuangan pelaku usaha.
Selain  laporan  keuangan,  jangka  waktu  pelanggaran  yang  dapat  berbeda  dengan  masa laporan keuangan akuntansi. Laporan keuangan akuntansi berdasarkan tahun pembukuan yakni tanggal  1  Januari  hingga  31  Desember.  Jika  pelanggaran  terjadi  pada  1  Maret  hingga  30 September, maka laporan keuangan tidak dapat dipergunakan menjadi dasar pengenaan denda.

## 2. Pengenaan  Sanksi  Berdasarkan  Laporan  Keuangan  Dapat  Dikenakan  Pada  Semua Pelanggaran Larangan Praktik Monopoli
Pelanggaran  terhadap  larangan  praktik  monopoli  dapat  digolongkan  menjadi  2  kelompok. Dua kelompok pelanggaran yakni mengajak pelaku usaha lain untuk bersama-sama melakukan pelanggaran  atau  pelaku  usaha  tersebut  melakukan  tindakan  korporasi  seperti  penggabungan, peleburan  atau  pengambilalihan  badan  usaha.  Dengan  penggabungan,  peleburan  atau pengambilalihan  badan  usaha,  maka  pelaku  usaha  memiliki  kemampuan  menciptakan  pasar dominan. Pengelompokkan pelanggaran ini dijelaskan pada Gambar 2.

## Gambar 2. Jenis Pelanggaran

## Sumber: hasil penelitian
Pengenaan  sanksi  dapat  dilakukan  pada  kelompok  pertama.  Para  pelaku  usaha  dapat dikenakan denda administratif atas keuntungan yang diperoleh. Berdasarkan Pasal 11 PP LPM, tindakan  yang  dapat  dikenakan  pada  pelanggaran  pasal  28  UU  LPM  adalah  pembatalan transaksi. Dengan demikian, berdasarkan UU CK dan PP LPM, maka transaksi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan dapat dibatalkan jika menimbulkan pelanggaran.
Pembatalan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Transaksi yang telah terjadi dan dilaporkan kepada KPPU. Setelah KPPU menyelidiki, maka KPPU tidak menyetujuinya. Dengan demikian, transaksi ini harus dibatalkan.
Dengan  pembatalan  transaksi  ini,  maka  pelaku  usaha  akan  dikenakan  biaya  tambahan ( opportunity  cost )  selama  masa  tunggu.  Sebaiknya  KPPU  mengubah  pola  pelaporan  dari post notification menjadi pre  notification .  Sehingga  transaksi  ini  tidak  mudah  dibatalkan  dan memberikan kepastian kepada para pihak yang melakukan transaksi.

## 3. Sanksi  Denda  Dapat  Menurunkan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat
Penggenaan  sanksi  sebesar  paling  banyak  50%  dari  keuntungan  bersih  menimbulkan interpretasi  bahwa  pelaku  usaha  tetap  memperoleh  keuntungan  50%  dari  pelanggaran  yang dilakukannya  pada  pasar  bersangkutan.  Dengan  batasan  paling  banyak  50%  dari  keuntungan bersih, maka pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar.
Pengenaan  paling  banyak  10%  dari  total  penjualan  juga  menimbulkan  pertanyaan, berapakah  keuntungan  atau  margin  daripada  pelaku  usaha  atas  pelanggaran  ini.  Pelaku  usaha yang melakukan pelanggaran memperoleh keuntungan lebih besar daripada 10%, maka pelaku usaha  tetp  memperoleh  keuntungan.  Dengan  pengenaan  paling  banyak  10%,  maka  dapat dkenakan  di  bawah  10%,  maka  keuntungan  pelaku  usaha  tetap  besar.    Pembagian  denda  ini digambarkan pada Gambar 3.
Dengan  kedua  pengaturan  ini,  apakah  pelaku  usaha  membagi  keuntungan  atau  dikenakan denda  oleh  peraturan  yang  ada.  Denda  semestinya  diluar  daripada  keuntungan  yang  diperoleh oleh  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  harus  mengembalikan  semua  keuntungan  diperoleh ditambahkan dengan denda. Dasar pengenaan denda administratif adalah membagi  keuntungan dengan pelaku usaha, bukan denda tambahan.
Pelanggaran Pasar Dominan, Diskriminasi dan lainnya Pengambilalih an, Penggabungan atau Peleburan Sanksi Administratif Pembatalan

## Gambar 3. Pembagian Denda
Sumber: hasil penelitian
Dengan  pengenaan  denda  dengan  pedekatan  akuntansi  ini,  pelaku  usaha  akan  dapat  tetap melakukannya.  Keuntungan  yang  diperoleh  setelah  dikurangi  denda,  mungkin  sama  dengan keuntungan  tanpa  pelanggaran  atau  sebelumnya  adanya  pelanggaran.  Pelaku  usaha  tidak  rugi dengan pelanggaran ini.
Penggenaan denda yang lebih besar dan tepat sasaran akan dapat menurunkan praktek tidak sehat  dalam  persaingan  usaha.  Regulator  perlu  meninjau  kembali  landasarn  pengenaan  denda. Peraturan sepatutnya mengenakan denda di atas keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha. Keuntungan  yang  diperoleh  sepatutnya  diambilalih  oleh  negara  atau  dikembalikan  kepada masyarakat  atau  konsumen  luas.  Denda  seharusnya  membuat  pelaku  usaha  tidak  berani melakukannya lagi atau pelaku usaha lain tidak melakukannya di kemudian hari.

## D. Simpulan dan Saran
KPPU memiliki wewenang dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar Larangan  Praktik  Monopoli  berdasarkan  Pasal  47-49  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1999. Berdasarkan  UU  CK,  KPPU  memberikan  sanksi  administratif. Sanksi administratif atau  denda berdasarkan laporan keuangan akuntansi akan menimbulkan beberapa hal yang tidak jelas bagi pelaku  usaha  dan  memiliki  hambatan  teknis  dalam  pelaksanaan.  Laporan  keuangan  secara akuntansi memiliki perbedaan pendekatan dengan kegiatan bisnis yang riil. Sehingga pemberian denda administratif tidak efektif untuk mengurangi pelanggaran.
Pengenaan  sanksi  pelanggaran  Larangan  Praktik  Monopoli  tidak  berlaku  untuk  semua pelanggaran.  Pelanggaran  dengan  melakukan  peleburan,  penggabunggan  dan  pengambilalihan tidak  termasuk  dalam  denda  administratif.  Denda  yang  dikenakan  diberikan  berdasarkan  total keuntungan yang diperoleh. Denda sepatutnya dikenakan diatas keuntungan yang diperoleh oleh pelaku  usaha.  Denda  atau  sanksi  administratif  yang  dikenakan  berdasarkan  keuntungan  bersih pada  pelanggaran  di  Pasar  Bersangkutan.  Dengan  demikian,  pelaku  usaha  tetap  memperoleh keuntungan  atas  pelanggaran  yang  telah  dilakukannya.  Masyarakat  atau  konsumen  secara  luas tetap  dirugikan.  Pemberian  denda  administratif  tidak  dapat  dikenakan  pada  semua  jenis pelanggaran.
Denda Paling banyak
50% dari Keuntungan Bersih pada Pasar
Bersangkutan
Paling banyak 10% dari
penjualan pada Pasar Bersangkutan Paling Sedikit 50% dari keuntungan pada Pasar Bersangkutan Paling sedikit 90% dari
penjualan pada Pasar Bersangkutan Denda Pelaku Usaha 100% dari keuntungan 100% dari penjualan = =
Pemberian sanksi administratif harus mempertimbangkan keuntungan yang telah diperoleh oleh  pelaku  usaha  atas  pelanggaran  yang  terjadi.  Perhitungan  keuntungan  ini  berdasarkan estimasi  keuntungan.  Selain  itu  pengenaan  denda  juga  dapat  didasarkan  pada  besarya  nilai transaksi  yang  terjadi.  Jika  denda  administrartif  terlalu  kecil,  maka  pelaku  usaha  tetap  akan memperoleh keuntungan. Denda harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar.  Perhitungan  denda  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  saat  ini  tidak memberikan efek jera.
Penelitian  ini  masih  berdasarkan  peraturan  yang  baru  diterbitkan.  Penelitian  selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan pelaksanaan pelanggaran yang terjadi setelah berlakunya peraturan PP  LPM  yang  baru.  Kajian  dapat  dilakukan  berdasarkan  keputusan  sanksi  KPPU  terhadap pelanggaran yang telah terjadi dengan dasar perhitungan laporan keuangan.
Penelitian  lainnya  dapat  dikembangkan  dengan  melakukan  studi  perbandingan  hukum  di negara  lain.  Perbandingan  hukum  ini  akan  mampu  memberikan  contoh  sanksi  terhadap pelanggaran praktik monopoli. Kajian terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan menjadi salah satu kajian yang dapat dilakukan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  I.  K.  R.  (2021).  Upaya  KPPU  Menangani  Dugaan  Pelanggaran  Layanan  Rapid  Test Diagnosis Covid-19. Jurist-Diction , 4 (3), 1049.
https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26981
Arih, S. (2020). Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Pelanggaran Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan KPPU No.:09/KPPU-L/2016). Focus Hukum UPMI , 1 (2),
64–73.
Bimo,  E.  S.  (2021). Dianggap  Langgar  Aturan  Persaingan  Usaha  Pemerintah  China  Denda Alibaba  2,8  Milliar  Dollar  AS .  https://www.kompas.tv/article/163176/dianggap-langgar- aturan-persaingan-usaha-pemerintah-china-denda-alibaba-2-8-miliar-dollar-as
Chusna,  F.  A.  (2021).  Lex  Minus  Quam  Perfecta  Pembatalan  Merger  Oleh  KPPU  Pasal  47
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jurist-Diction , 4 (2), 635. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25782
Deny,
S. (2021). KPPU Denda
Gojek Rp. 3,3 Milliar . Liputan 6.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4515645/kppu-denda-gojek-rp-33-miliar
Farras,  B.  (2018). Terbukti  Monopoli,  Grab  &  Uber  Kena  Denda  Rp.141,6  Milliar . Cnbcindonesia.  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180924112709-37-34436/terbukti- monopoli-grab-uber-kena-denda-rp-1416-m
Jelita,  I.  N.  (2021). KPPU  Denda  Garuda  Rp.  1  M  terkait  tiket  Umrah . https://mediaindonesia.com/ekonomi/417378/kppu-denda-garuda-rp1-m-terkait-tiket-umrah
Johan,  S.,  &  A.  A.  (2021).  Keterbukaan  Informasi  Uu  Pasar  Modal  Menciptakan  Asymmetric Information  Dan  Semi  Strong  Form. Masalah-Masalah  Hukum , 50 (1),  106–118. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.106-118
Johan,  S.  (2011).  Implementasi  Strategi  Bisnis  dan  Korporasi  Melalui  Merger  dan  Akuisisi.
ULTIMA Management , 3 (1), 68–81. https://doi.org/https://doi.org/10.31937/manajemen.v3i1.176
Johan,  S.  (2020).  Implikasi  Yuridis  Post  Merger  Notificatin  Oleh  Pelaku  Usaha  Di  Indonesia.
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 12 (1), 64–80.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11747-013-0336-7
Johan, S. . et. a. (2012). Key Financials Performance Independent versus Integrated: Empirical Evidence from Indonesia Financial Service Industry (2001-2011). International Journal of Economics and Finance , 5 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.5539/ijef.v5n1p92
Kasenda, Q. E., Pangkerego, O. A., & Sarapun, R. M. S. (2021). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lex Administratum , 9 (6), 178–187.
Made,  G.  (2021).  Kewenangan  KPPU  Menjatuhkan  Sanksi  Daftar  Hitam  dalam  Penegakan Hukum  Persaingan  Usaha. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) , 5 (2). http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1823
Nazhifah, N. A., Yumarni, A., & Gilalo, J. J. (2019). Study of Decision of The Supreme Court Number  310  K/PDT.SUS-KPPU/2017  Concerning  Delay  in  Notification  of  Takeover  of Foreign Company Shares. Jurnal Hukum De’rechsstaat , 5 (2), 93–104.
Paparang,  J.  A.  (2019). Tugas  dan  Wewenang  KPPU  Dalam  Penanganan  Pelanggaran  Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lex Privatum , 7 (7), 32– 41.
Pradhana, W. A., & P. (2020). Akibat Hukum Bagi Konsorsium Yang Diputus Bersalah Dalam Perkara  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (Kppu). Jurnal  Privat  Law , 8 (1),  158. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40390
Rosan, F. C. (2021). Denda Maksimal Pelanggar Persaingan Usaha Dihapus di Omnibus Law Ini  Kata  KPPU .  Tempo.  https://bisnis.tempo.co/read/1402326/denda-maksimal-pelanggar- persaingan-usaha-dihapus-di-omnibus-law-ini-kata-kppu
Rumatiga, H. (2021). Unfair Business Competition In Comestibles Trade Related To Law No. 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monopoly and Persault Practices. Living Law , 13 (5), 35– 45.
Sandi,  F.  (2021). Terbukti  Langgar  Persaingan  Bisnis,  Lion  Kena  Denda  KPPU . https://www.cnbcindonesia.com/news/20210329152936-4-233685/terbukti-langgar- persaingan-bisnis-lion-air-kena-denda-kppu
Sukarmi. (2021). Putusan Kppu Sebagai Dasar Dalam Gugatan Kelompok (Class Action) Atas Pengembalian  Kerugian  Konsumen  Akibat  Pelanggaran  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.
Arena Hukum , 14 (1), 112–129. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.6
Susanto, V. Y. (2021). Telat Notifikasi akusisi, KPPU denda Saratoga Investama (SRTG) Rp. 1 Milliar .