## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
ANALISIS PEMBERIAN DANA DESA

## DALAM PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU

## Oleh:
Harmiati*, Mulyadi, Evsa Wulan Suri, Deni Triyanto Email : harmiati.m.si1961@gmail.com
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  meneliti  pengaruh  pemberian  dana  desa  terhadap  penurunan angka  kemiskinan  di  Provinsi  Bengkulu.  Data  yang  digunakan  adalah  data  kemiskinan  pada sembilan  Kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu  dari  tahun  2015  -2018.  Alat  analisis  yang  digunakan adalah Scatter  Plot  Korelasi dengan  data panel  untuk  melihat  korelasi antara tingkat  kemiskinan dengan besarnya dana desa yang diterima masing-masing Kabupaten di Provinsi Bengkulu tahun 2015-2018.  Hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa  penurunan  kemiskinan  tidak  berkorelasi dengan  pemberian  dana  desa  pada  Kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu.  Sehingga  tujuan  pemberian dana desa untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai.
Kata kunci:  Dana Desa, Kemiskinan, Peningkatan Ekonomi, Kesejahteraan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
A. Pendahuluan Kemiskinan masih menjadi topik penting  yang  diperhatikan  dari  berbagai kalangan  karena  melibatkan  banyak  aspek dan bersifat multidimensional. Dalam dimensi  ekonomi,  konsep  yang  sering digunakan dalam mengidentifikasi kemiskinan  adalah  banyaknya  kelompok masyarakat  yang  hidup  di  bawah  garis kemiskinan  ( below  poverty  line ).  Dalam ukuran  lainnya,  UNDP  mengidentifikasikan kemiskinan  sebagai  kelompok  masyarakat dengan  pendapatan  kurang  dari  1,25  dollar perhari  sesuai  kemampuan  daya  beli  atau purchasing power parity . Sejak tahun 1997-1999 Indonesia
menjadi  porak  poranda  dilanda  krisis moneter  berkepanjangan  meluas  menjadi krisis  ekonomi  menyebabkan  kemunduran berbagai  kegiatan  ekonomi,  terganggunya kegiatan  produksi,  dan  distribusi,  sehingga penduduk  miskin  di  Indonesia  meningkat. Jumlah penduduk miskin pada periode 1996- 1998 meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau  bertambah  sebanyak  27,0  juta  jiwa (BPS, 1999). Jumlah penduduk miskin pasca krisis  ekonomi  telah  berangsur  membaik, angka  kemiskinan  perlahan-lahan  menurun.
Hal ini menandakan perekonomian
Indonesia  telah  semakin  membaik.  Namun timbul  suatu  pertanyaan  apakah  penurunan jumlah  angka  kemiskinan  ini  sebagai dampak  keberhasilan  program  pemberian bantuan  untuk  pengentasan  kemiskinan ataukah karena penyebab lainnya.
Pada tahun 2000-2018 jumlah penduduk miskin  secara  perlahan-lahan  mengalami penurunan dari 19,14 persen atau 38,74 jiwa tahun  2000  menjadi  9,82  persen  atau  25,95 juta  jiwa  pada  tahun  2018.  Penurunan penduduk  miskin  selama  tahun  2000  -  2018 sebesar  9,32  persen  atau  8,79  juta  jiwa. Kondisi  ini  menandakan  perekonomian Indonesia  secara  bertahap  meningkat  (Arif, 2010).  Namun  40,00  persen  kelompok termiskin  penduduk  Indonesia    hanya  bisa menikamati share 19,2 persen, sementara 20 persen  kelompok  terkaya  menikmati  45,72 persen pertumbuhan ekonomi (BPS, 2015).
Penduduk  miskin  di  wilayah  pedesaan jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan penduduk  miskin  diwilayah  perkotaan.  Data BPS  2017,  mencatat  penduduk  miskin  di perkotaan  turun  sebanyak  128,2  ribu  jiwa
dari 10,27 juta  jiwa  menjadi 10,14 juta jiwa pada  tahun  2018.  Sementara  di  pedesaan penduduk  miskin  turun  505  ribu  jiwa  dari 16,31 juta jiwa menjadi 15,81 juta jiwa pada taun  2018.  Secara  agregat,  persentase penduduk  miskin  terhadap  total  populasi memang  lebih  besar  di  wilayah  perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.
Kemiskinan  menjadi  perhatian  penting dalam  pembangunan  sesuai  dengan  Undang Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional Tahun  2005-2025,  bahwa  jumlah  penduduk miskin masih cukup tinggi, baik di pedesaan maupun  perkotaan  terutama  pada  sektor pertanian dan kelautan, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi
prioritas utama. Hal ini sesuai dengan tujuan utama Sustainable  Development  Goals (SDGs)  adalah  menghilangkan  kemiskinan. Bengkulu  merupakan  provinsi  yang  belum siap  untuk  mencapai  target  utama  16  SDGs pada tahun 2030 (Alisjahbana dkk. 2018).
Provinsi  Bengkulu  merupakan  provinsi termiskin  kedua  di  pulau  Sumatera  setelah Aceh. Data BPS tahun 2018 memperlihatkan penduduk  miskin  di  Provinsi  Bengkulu sebesar 15,43 persen (301.814) jiwa, jumlah penduduk  miskin  menurun  0,16  persen dibandingkan  dengan  tahun  2017  sebesar 15,59  persen  (302.622)  jiwa.  Tingginya angka  kemiskinan  di  Bengkulu  disebabkan penduduk  yang  bekerja  sebagian  besar hanya Tamatan SD, disamping itu tingginya jumlah pengangguran menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah
(Afriyanti, 2016).
Program  pengentasan  kemiskinan  telah banyak  dilakukan  oleh  pemerintah  seperti; Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT),    Program
Keluarga  Harapan  (PKH),  Program  Beras
Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Langsung  Tunai  (BLT),  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR),  dan  Keridit  Usaha  Bersama (KUBE),  Raskin,  Kartu  Indonesia  Pintar
(KIP)  dll.  Namun  program  pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh
pemerintah pusat dan daerah belum memberikan implikasi yang cukup signifikan  (Arif,  2010).  Masih  terjadi ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dipedesaan.
Lahirnya  Undang-Undang  No  6  tahun  2014 tentang Desa merupakan landasan yang kuat dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
dalam  rangka  peningkatan  perekonomian dan penurunan angka kemiskinan.  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang
Dana  Desa,  pada  Pasal  19  berbunyi  Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,  dan  pemberdayaan  serta kemasyarakatan. Pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  belum  optimal,  terutama  bidang perencanaan, pencapaian sasaran dan pemanfaatan  tenaga  kerja  lokal.  Hasil penelitian  Lalira  dkk.  (2018),  menemukan bahwa  dana  desa  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud, pengalokasian dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan penurunan  angka  kemiskinan    belum  jelas, dalam  pembangunan  infrastruktur  tidak memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat  desa,  sehingga  pemberdayaan masyarakat  belum  terwujud  dan  angka kemiskin tidak menurun. Penelitian Sari dan Abdullah  (2017),  di  Kabupaten  Tulung Agung tentang Analisis Ekonomi Kebijakan Dana  Desa  terhadap  Kemiskinan  juga menemukan  bahwa  dana  desa  tidak  efektif mengurangi  kemiskinan.  Menurut  Sari sebanyak  114  Desa (84  persen)  penggunaan dana  desa  untuk  pembangunan  sarana  dan prasarana    perdesaan  dengan  perencanaan yang  kurang  baik  dan  kualitas  bangunan yang  buruk,  sedangkan  dana  desa  untuk pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  hanya 6,5 persen. Demikan juga penelitian Hendra dkk.  (2017),  menemukan  bahwa  dana  desa belum  dapat  berkontribusi dalam  penurunan angka  kemiskinan,  karena  pemerintah  desa belum dapat memilih pembangunan infrastruktur yang berdampak ekonomi. Berbagai  hasil  penelitian  tersebut  dapat disimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa yang belum optimal dalam penurunan angka kemiskinan karena  rendahnya  keberfungsian  sosial secara  individu  dan  masyarakat.  Menurut Edi Suharto (2009), pendekatan ini mengarah pada pendekatan demokrasi sosial.  Pendekatan  ini  menekankan  pada cara  yang  dilakukan  individu-individu  dan kelompok  dalam  melaksanakan  tugas  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakatnya. Fokus  utama  dari  pendekatan  ini  adalah
pada  kapabilitas  individu,  keluarga  atau masyarakat.  Dalam  menjalankan  peran- peran sosial dilingkungan masyarakat. Salah satu  teori  yang  mendukung  paradigma keberfungsian  sosial  adalah  teori  yang dikemukakan oleh Baker, Dubois dan Miley (1992).  Teori  tersebut  menyatakan  bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan  seseorang  dalam  memenuhi kebutuhan  dasar  diri  dan  keluarganya  serta dalam  memberikan  kontribusi  positif  dalam masyarakat. Teori tersebut dapat diaplikasikan  dalam  pemanfaatan  dana  desa untuk menurunkan angka kemiskinan.
Dalam  pemanfaatan  dana  desa    banyak kendala  yang  dihadapi  seperti;  perencanaan program  pemanfaatan  dana  desa  kurang tepat,  pengawasan  dan  evalusi  penggunaan dana desa juga belum melibatkan masyarakat secara optimal. Hal ini menunjukkan  bahwa  keberfungsian  sosial pada masyarakat desa belum berjalan dalam memenuhi kebutuhan individu, keluarga dan memberikan  kontribusi  yang  positif  dalam masyarakat  desa.  Pemanfaatan  dana  desa yang  tepat  dan  bernilai  ekonomi  bagi masyarakat desa dapat berimplikasi terhadap pengurangan  angka  kemiskinan.  Tulisan  ini mencoba mengkaji hubungan antara pemanfaatan  dana  desa  terhadap  penurunan angka  kemiskinan  pada  tiap-tiap  kabupaten di  Provinsi  Bengkulu  dari  tahun  2015 sampai dengan tahun 2018.

## B. Metode Penelitian
Data  yang  digunakan  adalah  data kemiskinan  dan  jumlah  Dana  Desa  yang diterima  oleh  sembilan  Kabupaten  di Provinsi  Bengkulu  yaitu;  Kabupaten  Kaur, Kabupaen  Bengkulu  Selatan,  Kabupaten
Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupatan Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang
Lebong  dan  Kabupaten  Lebong.  Data diambil  dalam  kurun  waktu  4  tahun    dari tahun  2015  sampai  tahun  2018.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  dari  tahun 2015  -    2018  yang  merupakan  data  Panel. Data panel merupakan kombinasi antara data silang  tempat cross-section dengan  data runtun  waktu time  series (Kunchoro  2011). Alat  analisis  yang  digunakan  adalah Scatter Plot Korelasi .
Analisis  ini  bertujuan  untuk  melakukan pengujian seberapa kuatnya hubungan antara

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
pemanfaatan  dana  desa  terhadap  penurunan angka kemiskinan pada sembilan Kabupaten di  Provinsi  Bengkulu,  disamping  itu  untuk menentukan  jenis  hubungan  apakah  positif atau  negatif  atau  tidak  adanya  hubungan sama  sekali  antara  variabel  X  (kemiskinan) dan Variabel Y (dana desa)
C. Hasil Penelitin dan Pembahasan
Sasaran  pemberian  dana  desa  adalah pemerintah  desa  dan  masyarakat  dalam rangka
menunjang
pelaksanaan pemerintahan  desa, pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  dengan  tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan  masyarakat  pedesaan  (Buku Saku Dana Desa 2017). Dari hasil penelitian dapat  dilihat  bahwa  pemberian  dana  desa  di Indonesia  selama  kurun  waktu  empat  tahun sejak tahun 2015-2018 sebagaimana Tebal 1
berikut : Tabel.1. Pemberian Dana Desa di Indonesia Tahun 2015 -2018 N No Tahun Dana Desa (dalam ribuan) Persentase 1 1 2015 20.766.200.000 11,00 2 2 2016 46.982.080.000 24,25 3 3 2017 60.000.000.000 30,97 4 4 2018 60.000.000.000*  30,97 Jumlah 193.748.280.000  100.00 Sumber  Data:  Buku  Saku  Dana  Desa  tahun 2017 dan * http://www.djpk.depkeu.go.id
Pada  Tabel  1.  dapat  dilihat  bahwa jumlah  dana  desa  yang  diberikan  diseluruh Indonesia  sajak  tahun  2015  sampai  dengan tahun  2018  sebesar  Rp.  193.748.280.000,- pada tahun 2015 sampai dengan 2017 terjadi peningkatan  pemberian  dana  desa,  akan tetapi  untuk  tahun  2017    dan  tahun  2018 jumlah  dana  desa  yang  diberikan  tidak mengalami  kanaikan,  pada  dua  tahun tersebut dana desa yang diberikan berjumlah Rp.  60.000.000.000,-  per  tahun.  Provinsi
Bengkulu  memiliki  sembilan  kabupaten yaitu; Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten  Rejang  Lebong,  Kabupaten Bengkulu Utara,
Kabupaten Kaur,
Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten  Lebong,  Kabupaten  Kepahiang,
Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana desa sebagaimana tabel 2 berikut :
Pada  Tabel  2.  dapat  dilihat  bahwa Kabupaten  Bengkulu  Utara  merupakan penerima  dana  desa    terbesar  berjumlah  Rp 431.153.089.000,-  selama  empat  tahun  dari tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2018.
Kabupaten  Seluma  penerima  dana  desa terbesar kedua berjumlah Rp. 424.570.302 . 000,-. Kabupaten Rejang Lebong  merupakan  penerima  dana  desa terbesar ketiga berjumlah Rp.371.471.441.000,-. Sedangkan Kabupaten  Lebong  menerima  dana  desa terkecil dengan jumlah Rp.223.328.420.000,-. Kabupaten Kepahiang  penerima  dana  desa  terkecil kedua berjumlah Rp 249.421.420.000,-.
Dari  data  tersebut  dapat  dilihat  apakah Kabupaten  penerina  dana  desa  tertinggi dapat  menurunkan  angka  kemiskinan  atau Kabupaten  yang  terendah  menerima  dana desa  dapat  menurunkan  angka  kemiskinan. Provinsi  Bengkulu  merupakan  provisni termiskin nomor  2  di  wilayah  bagian   Barat dengan angka kemiskinan tiap-tiap kabupaten sebagaimana tabel. 3 berikut ;

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
Dari  tabel  3  dapat  dilihat  bahwa Kabupatan  Seluma  memiliki  penduduk miskin  tertinggi  mencapai  22,98  persen, Kabupaten  Kaur  menduduki  urutan  kedua penduduk  miskin  dengan  angka  mencapai 22,87  persen,  Kabupaten  Bengkulu  Selatan menempati  urutan  ketiga  penduduk  miskin tertinggi berjumlah 22,76 persen. Sedangkan persentase  penduduk  miskin  yang  terendah
Kabupaten  Bengkulu  Tengah,  pada  tahun 2015  persentase  penduduk  miskin  hanya 8,93 persen, Kabupaten Muko-Muko merupakan  urutan  kedua  penduduk  miskin terendah    tahun  2015  hanya  13,35  persen. Akan  tetapi  secara  umum  persentase penduduk miskin diseluruh kabupaten wilayah  Provinsi  Bengkulu  secara  perlahan- lahan  semakin  menurun  sejak  tahun  2015 sampai 2018. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa  besarnya  dana  desa  yang  diterima tidak  berpengaruh  terhadap  persentase penurunan  angka  kemiskinan  pada  tiap-tiap Kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu.  Hal  ini terbukti  bahwa,    Kabupaten  Bengkulu Tengah  merupakan  penerima  dana  desa terkecil  selama  periode  tahun  2015  sampai tahun  2016,  akan  tetapi  jumlah  penduduk miskin  di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah paling  rendah  dari  seluruh  Kabupaten  di Provinsi Bengkulu.
Untuk  melihat  korelasi  antara  dana desa yang diterima pada tiap-tiap Kabupaten di  Provinsi  Bengkulu  terhadap  penurunan angka  kemiskinan  tahun  2015  -2018  dapat dilihat pada gambar 1. Berikut ;
Dari  gambar  1.  di  atas  dapat  dilihat bahwa  penurunan  angka  kemiskinan  tiap- tiap  Kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu  tidak berkorelasi  terhadap  penerimaan  dana  desa, karena tidak terdapat kecenderungan tingkat kemiskinan  terhadap  dana  desa  yang diterima  pada  tiap-tiap  Kabupaten  di
Provinsi Bengkulu. Hasil penilitian
Sosilowati  dkk  (2017)  juga  menunjukkan dana  desa  tidak  efektif  dan  tidak  berhasil dalam  mengurangi  angka  kemiskinan  di tiap-tiap  Kabupaten  di  Jawa  Timur.    Hal tersebut  dikarena  dana  desa  sebagian  besar digunakan  untuk  sarana  dan  prasarana  fisik pedesaan dengan kualitas rendah. Sementara jumlah  masyarakat  yang  terlibat  dalam pemberdayaan  relatif  kecil.  Sumber  daya manusia kurang memiliki kemampuan teknis dalam  perencanaan  dan  pengelolaan  dana desa.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan desa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan  memiliki  posisi  yang  sangat penting,  karena  pada  dasarnya  masyarakat yang  paling  mengetahui  masalah  dan kebutuhannya  sendiri.  Sistem  perencanaan partisipasi  memberikan  kesempatan  kepada individu,  keluarga  dan  masyarakat  untuk berkontribusi  yang  positif  sesuai  dengan kebutuhan dan kemampuan. Beberapa tahapan  perencanaan  pembangunan  desa dalam  pemanfaatan  dana  desa    untuk penurunan angka kemiskinan seperti persiapan  musyawarah  pra-musrenbangdes, tahapan  penetapan  kegiatan  prioritas  yang akan  disampaikan  pada  tingkat  kecamatan. Pada  tahapan  ini  seharusnya  difungsikan sumber  daya  yang  memiliki  pengetahuan luas  tentang  masalah  dan  kebutuhan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
masyarakat desa serta pemerintahan desa. Di samping  itu  kapabilitas  individu,  dan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan  dan  pengelolaan  dana  desa dapat membantu  terwujudnya  pembangunan yang  bernilai  ekonomi  dan  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  desa,  sehingga  dapat menurunkan  angka  kemiskinan.  Kondisi  ini akan  tercapai  apabila  keberfungsian  sosial dalam  masyarakat  berjalan  dengan  baik, sehingga  individu  atau  pemerintah  desa sebagai  perencana  pembangunan  desa  dan pengelola  dana  desa  mengetahui  kebutuhan individu,  keluarga  dan  masyarakat  desa. Malalui  pendekatan  keberfungsian  sosial individu  sebagai  subjek  dari  segenap  proses dan aktivitas kehidupannya sehingga individu memiliki strategi untuk menjangkau, memanfaatkan dan memobilisasi aset dan sumber daya yang ada disekitarnya dalam menekan angka kemiskinan. Pembangunan  sarana  dan  prasarana menjadi  salah  satu  kunci  dalam  memacu perkembangan  di  desa  untuk  mengatasi kesenjangan  dan  kemiskinan.  Meskipun demikian pembangunan sarana dan prasarana  tersebut  tidak  serta-merta  dapat mengatasi  kesenjangan  dan  menurunkan angka  kemiskinan  di  pedesaan apabila  tidak disertai  pula  dengan  usaha  pembangunan manusia  ( human  capital )  dan  pembangunan modal  sosialnya.  Kebijakan  pembangunan yang  lebih  memprioritaskan  pembangunan fisik  yang  kurang  berimbangan  dengan pembangunan  non-fisik  menjadi  salah  satu faktor penyebab kesenjangan dan penurunan angka kemiskinan diperdesaan membutuhkan waktu yang panjang. Pembangunan  sumber  daya  manusia berkaitan  dengan  kelompok  miskin  terkait dengan seperangkat pengetahuan dan keterampilan  individu  digunakan  untuk mengatasi  masalah  kemiskinan,  bagaimana keluarga  miskin  merespon  dan  mengatasi permasalahan  sosial  ekonomi  yang  terkait dengan  kemiskinannya,  serta  bagaimana struktur rumah tangga keluarga, kerabat dan jaringan  sosial  mempengaruhi  kehidupan orang  miskin.  Pendekatan  ini  berfokus  pada apa  yang  dimiliki  orang  miskin  dan  bukan apa  yang  tidak  dimiliki  oleh  orang  miskin. Hal  ini  perlunya  pendekatan  keberfungsian sosial,  menurut    Edi  Suharto  (2009),  (1) Kemiskinan dilihat secara dinamis
menyangkut  usaha  dan  kemampuan  orang miskin  dalam  merespon  kemiskinannya,  hal yang pokok adalah efektifitas jaringan dalam menjalankan  fungsi  sosialnya,  termasuk lembaga  kemsyarakatan dan  program- program  anti  kemiskinan.  Hal  ini  sesuai dengan Wentink, Vaandrager, Dan, Hassink, Salverda, (2017), Putra (2017), modal sosial berperan  dalam  membentuk  jaringan.    (2) menggunakan  indikator  komposit  untuk mengukur  kemiskinan,  dengan  unit  analisis keluarga  atau  rumah  tangga  dan  jaringan sosial  disekitarnya.  (3)  lebih  menekankan konsep  kemampuan  sosial  dari  pada  hanya konsep  pendapatan  dalam  memotret  kondisi sekaligus kemiskinan, (4) kemampuan sosial keluarga  miskin  difokuskan  pada  beberapa indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga  miskin  dalam  memperoleh  mata pencaharian
( livelihood capabilities ), memenuhi  kebutuhan  dasar  ( basic  needs fulfillment ), mengelola aset ( aset management ),  menjangkau  sumber-sumber ( access  to  resources ),  berpartisipasi  dalam kegiatan  kemasyarakatan  ( access  to  social capital ), serta kemampuan dalam menghadapi  goncangan  ( cope  with  shocks and  stresses ).  Sedangkan  indikator  kunci untuk  mengukur  strategi  jaringan  sosial mencakup  kemampuan  lembaga-lembaga sosial  memperoleh  sumber  daya  alam    dan sumber  daya  manusia,  menjalankan  peran dan  fungsinya,  mengelola  aset,  menjangkau sumber,  partisipasi  dalam  program  anti kemiskinan,  dan  peran  dalam  menghadapi goncangan dan tekanan  sosial.
Paradigma  keberfungisan  sosial  merupakan gabungan  dari  kemampuan  institusi  dan individu, hal ini  akan membuat  kajian  lebih lengkap  mengenai  masalah  kemiskinan. Pada  paradigma  ini  kelompok  miskin  tidak dianggap pasif namun memiliki kemampuan dan  potensi  dalam  mengatasi  kemiskinan. Oleh  kerana  itu, mesyarakat  pedesaan harus dapat  menjangkau,  memanfaatkan,  dan memobilisasi  aset  dan  sumber  daya  yang tersedia  di  desa  termasuk  dana  desa  yang telah  diberikan  oleh  pemerintah  pusat melalui pemerintah kabupaten
D. Kesimpulan dan Saran
Dari  hasil  analisis  dan  pembahasan dapat  disimpulkan  bahwa;  (1)  penurunan angka  kemiskinan    tidak  berpengaruh terhadap pemberian dana desa pada tiap-tiap
Kabupaten di Provinsi Bengkulu,

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
(2)  dalam  pemanfaatan  dana  desa  belum dilaksanakan pembangunan partisipatif dengan  mengikuti  tahapan  perencanaan seperti; persiapan musyawarah pra- musrenbangdes, tahapan  penetapan  kegiatan prioritas  yang  akan  disampaikan  pada tingkat  kecamatan,  dll.  (3)  kemampuan sumber  daya  manusia  rendah  dalam  bidang perencanaan  terutama  dalam  memahami masalah  dan  potensi  desa  yang  bisa dikembangkan untuk perekonomian masyarakat  desa,  (4)  tenaga  teknis  dalam pengelolaan  dana  desa  sangat  terbatas,  (5) dana desa sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana
dibandingkan dengan pembangunan manusia ( human  capital )  dan  pembangunan  modal sosialnya. Dalam penurunan angka kemiskinan  melalui  program  pemberian dana  desa  kiranya  dilakukan  pendekatan keberfungsian sosial antara lain; (1) kemiskinan dilihat secara dinamis
menyangkut  usaha  dan  kemampuan  orang miskin  dalam  merespon  kemiskinannya,  hal yang pokok adalah efektifitas jaringan dalam menjalankan  fungsi  sosialnya,  termasuk lembaga  kemasyarakatan  dan  program- program  anti  kemiskinan.  (2)  Dalam pemanfaatan  dana  desa  perlu  pembangunan partisipatif    dengan  mengikuti  tahapan perencanaan  seperti;  persiapan  musyawarah pra-musrenbangdes, tahapan penetapan kegiatan  prioritas  yang  akan  disampaikan pada tingkat kecamatan. (3) perlu peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia sebagai  pengelola  dana  desa  melalui pelatihan dan studi banding. DAFTAR PUSTAKA Anwar, A. 2016. Kebijaksanaan Desentraliasi  Fiskal  Suatu  Kerangka Pemikiran  Sebagai  Salah  Satu  Aspek Penting  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi Daerah .  Makalah  disampaikan  pada Simposium Nasional “ Forum Mahasiswa Pascasarjana Indonesia” di Institut Pertanian Bogor 15-17 Pebruari 2001. Lalira,  D.,  Nakoko.  A.T.,  Rorong.I.P.F., 2018,    PENGARUH  DANA  DESA DAN  ALOKASI  DANA  DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN  DI  KECAMATAN GEMEH KABUPATEN
KEPULAUAN  TALAUD,  Jurusan
Ekonomi  Pembangunan,  Fakultas
Ekonomi  Dan  Bisnis,  Universitas Sam  Ratulangi,  Manado  95115,
Indonesia, 62-72.
Suharto, E. (2009). Kemiskinan dan perlindungan  sosial  di  Indonesia: menggagas  model  jaminan  sosial universal bidang kesehatan: dilengkapi  dengan:  UU  No.  40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional,  UU  No.  11/2009  tentang kesejahteraan sosial . Alfabeta.
Sulistiowati.  N.I.,  Hadi.  S.,  2017,  Pengaruh
Alokasi  Dana  Desa,  Dana  Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik  Regional  Bruto  Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur  .  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Vol  1 Jilid 2/2017 Hal. 189 – 202 Wentink, Vaandrager, Dam, Hassink,
Salverda, 2017, Exploring the role of
Social  Capital  in  Urban,  Citizens’ initiatives  in  the  Netherlands ,  Gac Sain,2017; ......(....):....,.... http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.201 7.05.011 Clancy, J. S. (2008). Are biofuels pro-poor? Assessing the evidence. The European  Journal  of  Development Research, 20(3), 416-431. Yusuf,  M.  B.  O.,  Shirazi,  N.  S.,  &
MatGhani,  G.  (2013).  The  impact  of Pakistan Poverty Alleviation Fund on Poverty  in  Pakistan:  an  empirical analysis.  Middle-East  Journal  of Scientific  Research,  13(10),  1335- 1344.

## Buku
Afriyanti. A.F 2016, Faktor-Faktor Yang Mengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Dan Alternatif Kebijakan Untuk Menguranginya, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Baker, Dubois dan Miley.1992 dalam Suharto, Edi. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
Bandung: PT Refina Aditama.
Armida Alisjahbana, et all., 2018 Menyongsong SDGs Kesiapan Daerah-daerah di Indonesia / Penulis,
Armida Alisjahbana, et all ; , --Cet. 2
– Bandung; Unpad Press; 2018 xviii,
324  h.;  16  x  24  cm  ISBN  978-602- 439-232-1

## Website
Arif.Z.N (2013, Mei 22), Kemiskinan di Indonesia atau Poverty in Indonesia, Social Media Today RSS https://bangazul.com
Departemen Keuangan, http://www.djpk.depkeu.go.id/wp- content/uploads/2017/11/Rincian- Alokasi-TKDD-TA-2018-1.pdf