## PANDANGAN SONOUCK HURGRONJE TENTANG ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRAKTIK HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA

## Saidin Ernas
Dosen di Jurusan Sosiologi Agama Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
*) E-mail: saidinernas@iainambon.ac.id

## ABSTRAC
Snouck Hurgronje is a very controversial figure in the history of colonialism in Indonesia. As a prominent colonial scientist and advisor, he has succeeded in building the foundations of thought which were then adopted by the Dutch colonial government as the Inlands Policy which strictly separates the three main problems in the religious life of Muslims in Indonesia; ritual matters, muamalah and politics. This paper shows that the separation between  religious  rituals  and  other  important  aspects  such  as  muamalah  and  politics  has  an  impact  on  the deformalization of Islamic law in Indonesia which has placed Islamic law as an inferior legal institution. Whereas the depoliticization of Islamic politics, has weakened the ideology of Islamic politics, some of whose impacts are still felt until today.
Keywords: Snouck Hurgronje, Islam, Law, Politics.

## ABSTRAK
Snouck  Hurgronje  adalah  sosok  yang  sangat  kontroversial  dalam  sejarah  kolonialisme  di  Indonesia. Sebagai  seorang  ilmuwan  dan  penasehat  kolonial  yang  terkemuka,  Ia  telah  berhasil membangun  dasar-dasar pemikiran yang kemudian diadopsi pemerintah kolianl Belanda sebagai Inlands Policy yang memisahkan secara ketat tiga masalah utama dalam kehidupan kegamaan umat Islam di Indonesia; masalah ritual , muamalah dan politik .  Tulisan  ini  menunjukkan  bahwa  pemisahan  antara  ritual  keagamaan  dan  aspek-aspek  penting  lainnya seperti  muamalah  dan  politik  telah  berdampak  terhadap  deformalisasi hukum Islam  di  Indonesia yang  telah menempatkan  hukum  Islam  sebagai  pranata  hukum  yang  inferior.  Sedangkan depolitisasi  politik  Islam,    telah melemahkan ideologi politik Islam yang sebagian dampaknya masih terasa hingga kini.
Kata Kunci: Snouck Hurgronje, Islam, Hukum, Politik.

## PENDAHULUAN
Situasi  di  akhir  abad  ke-18  merupakan suatu  titik  balik  yang  menandai  berakhirnya kontrol  VOC  (Veregn  Igde  Oost-Indische Compagnie) di  Hindia  Belanda  dan  dimulainya pemerintahan langsung oleh Pemerintah Kerajaan Belanda  di  Nusantara  (Indonesia). Periode  ini ditandai dengan berbagai kebijakan  yang bersifat represif  dan  intervensionis  terhadap  kehidupan umat  Islam  di  Hindia  Belanda.  Pemerintah
Belanda  sesuai  dengan  kepentingan  kolonialnya, menganggap  bahwa memberikan  keleluasaan kepada umat  Islam  yang  merupakan  mayoritas penduduk  nusantara  untuk  menjalankan  ajaran agamanya,  akan  menjadi  ancaman  konfrontasi yang sangat berbahaya bagi kepentingan kolonialisme Belanda.
Oleh  sebab  itu,  Belanda  mengeluarkan serangkaian kebijakan  yang  dimaksudkan  untuk meningkatkan  saling  pengertian  antara  rezim
pejajah  dengan  masyarakat  melalui  formulasi kebijakan  Islam.  Untuk  mendukung  hal  tersebut dibentuk  Kantor  Urusan  Pribumi  (Kantor  voor Indlandsche  Zaken) pada  tahun  1889.  Pejabat pertama  yang  ditunjuk  untuk  memimpin  kantor ini  adalah  Dr.  Cristian  Snouck  Hurgronje  (1867- 1936),  seorang  ilmuwan  dan  ahli  Islam  yang terkemuka.
Snouck  Hurgronje  sukses  memimpin kantor  tersebut,  dan  merekomendasikan  berbagai formula  kebijakan  yang  kemudian  diadopsi menjadi  kebijakan  resmi  pemerintah  kolonial Belanda. Selama kehadirannya di Hindia Belanda,  Ia  secara  kontinyu  menyampaikan pendapat,  nasehat  dan  rekomendasi  ilmiah tentang kebijakan-kebijakan Islam kepada Pemerintah Hindia Belanda. Berbagai rekomendasi tersebut kemudian diketahui, banyak  mempengaruhi  Kebijakan hukum  dan politik  Pemerintah  Hindia  Belanda,  khususnya yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.
Studi ini akan menjelaskan dua hal   yang cukup  strategis  tentang  Snouck  Hugronje. Pertama, mencoba  melacak pemikiran Snouck Hurgronje  tentang  Islam  di  Indonesia  yang disampaikan selama masa-masa puncaknya sebagai  seorang  ilmuan yang  pemimpin  kantor penasehat  pemerintah  kolonial  yang  sangat berpengaruh  di  zamannya. Nasehat-nasehat yang dipelajari  adalah  yang secara  langsung  maupun tidak  langsung diadopsi  pemerintah  kolonial dalam  formulasi  kebijakan Inlands  Politics. Kedua, studi  ini  akan menganalisis  tentang dampak yang timbul dari Kebijakan Islam Politik tersebut  terhadap  kehidupan  Umat  Islam  di Indonesia,  khususnya  dibidang  hukum  dan politik.

## METODE
Studi  ini merupakan bagian  dari  studi postkolonial yang dikombinasikan dengan pendekatakan krtik sejarah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian literatur (library research)  terhadap  sejumlah  dokumen  yang memuat  karangan  Snouck  Hurgrojen.  Ada  dua literatur  utama  yang  menjadi  data  primer  dari penelitian  ini  adalah; Pertama, data-data yang telah  dikumpulkan  dan  dipublikasikan  dalam sebuah  manuskrip  yang  memuat  hampir  semua nasehat  dan  saran  dari  Snouck  Hurgronje  selama mempimpin Kantor Urusan Pribumi (Kantor voor Indlandsche  Zaken). Pada  tahun  1996  manuskrip tersebut telah diterbitkan dalam bentuk buku yang terdiri  dari 12  jilid  dengan  judul Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje. Ada lima jilid yang dijadikan  rujukan  utama  karena  memiliki relevansi  dengan  penelitian  ini,  yakni jilid  III, IV,  V,  VII  dan  XII.  Kedua, penelitian  ini  juga menggunakan  dua  jilid  buku  karya  Snouck Hurgronje  tentang  Aceh  yang  diterbitkan  oleh Yayasan  Soku  Guru Jakarta  pada  tahun  1985 dengan judul. ACEH; di Mata Kolonialisme, Jilid I dan II. Buku tersebut merupakan karya Snouck yang  penting  dan  banyak  berbicara  tentang praktik-praktik kegamaan di Aceh yang menurutnya bercampur dengan budaya.
Selain  itu  juga  digunakan  beberapa literatur  tambahan  sebagai data  sekunder  seperti sejarah  peradilan  agama,  sejarah  politik  Islam Hindia  Belanda,  hingga  leteratur  tentang  politik hukum  pemerintah.  Data-data  dari  sejumlah literatur  tersebut  kemudian  dianalisis sehingga dapat membantu merekonstruksi kembali hubungan  antara pemikiran Snouck  Hurgronje dan  berbagai  perubahan  kebijakan pemerintah kolonial  Belanda yang  dinilai  merugikan  umat Islam di  Hindia  Belanda  pada  masa  itu  hingga
dampaknya  terhadap  kehidupan  hukum  dan politik di Inedonesia hingga saat ini.

## LITERATUR REVIEW
Studi  ini  merupakan  studi  sejarah  tentang hukum  dan  politik  yang  diletakkan  dalam kerangka  kolonialisme  di  Indonesia, khususnya kolonialisme Belanda yang menancapkan pengaruhnya lebih dari 350 tahun. Rentang waktu tersebut  bukanlah  waktu  yang  singkat,  sehingga pengaruh  kolonialisme  masih  tetap  ada  hingga saat  ini.  Salah  satu  bidang yang  terus mengundang  kritik  adalah  masalah-masalah hukum yang dianggap masih merupakan ketentuan-ketentuan warisan  kolonial  Belanda. Sebagaimana  tampak  dari  fenonema  kontroversi KUHP  dan  KUHAP  yang menurut  sebagaian kalangan  perlu  segera  dirubah  karena masih banyak  dipengaruhi  wawasan  dan  cara  pandang kolonialisme.
Untuk membongkar struktur kolonialisme tersebut  maka  banyak  ilmuan menawarkan teori postkolonial.  Teori  ini  didefiniksan  sebagai teori kritis  yang  mencoba membongkar akibat-akibat yang  ditimbulkan oleh  kolonialisme. 1 Inti  kritik dari postkolonial (terhadap kolonialisme) sesungguhnya  bukan  dalam bentuk  penjajahan secara  fisik  yang  telah  melahirkan  berbagai kesengsaraan dan penghinaan hakekat kemanusiaan,  melainkan  pada  bangunan  wacana dan  pengetahuan. Oleh  sebab  itu,  kajian postkolonial yang  pada  awalnya berkaitan  erat dengan studi bahasa, sastra, dan kebudayaan yang diintensikan oleh kelompok kolonialis 2 ,
1 Nyoman  Kutha Ratna. (2008). Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 120.
2 Faruq. (2007). Belenggu  Pasca Kolonial:
Hegemoni  dan  Resistensi  dalam  Sastra  Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
kemudian berkembang  menjadi  pembongkaran wacana  dominasi  dan  hegemoni dalam  banyak aspek  kehidupan  termasuk  hukum  dan  politik. Bahkan Konteks poskolonialisme juga mencakup kasus  globalisasi  dan perdagangan  bebas  yang seringkali dianggap sebagai bentuk neo- kolonialisme. Dengan kata lain analisis postkolonial dapat digunakan, di satu pihak untuk menelusuri aspek-aspek tersembunyi atau dengan sengaja  disembunyikan  sehingga  dapat  diketahui bagaimana kekuasaan  itu  bekerja,  dipihak  lain membongkar  disiplin,  lembaga,  dan  ideologi yang mendasarinya.
Selama ini studi tentang Snouck Hurgronje  lebih  berkutat  pada  studi  sejarah dengan  pendekatan  normative.  Atau  sebaliknya dalam  pendekatan  yang  konfrontatif yang memandang  kolonialisme  sebagai  sesuatu  yang hitam  putih. Pendekatan  seperti  ini  sering mengabaikan  beberapa  fakta  tentang  perlunya kita  memperhatikan  dinamika  yang  sangat  kaya dalam sejarah politik dan hokum colonial dengan konteks zaman pada saat itu.
Oleh  sebab  itu,  nasehat  dan pemikiran Snouck  Hurgronje  tentang  Islam  di  Indonesia yang  kemudian  melahirkan formulasi  kebijakan Inlands  Politics oleh  pemerintah  kolonial Belanda,  perlu  dibedah secara  kritis dalam konteks  studi  postkolonial.  Karena pemikiran Snouck yang dikembangkan berdasarkan penelitian  yang  kaya  di  Indonesia, memiliki implikasi hukum dan sosial politik yang berkaitan dengan  dominasi  dan  hegemoni  oleh  kekuatan politik tertentu, bahkan setelah Indonesia merdeka. Kehidupan  hukum Islam dan  politik Islam di  Indonesia  masih  sulit  berkembang dengan baik, karena ditengarai masih menyimpan beban wacana  dan  kuasa  warisan  kolonialisme. Termasuk dalam hal ini adalah institusi peradilan agama  yang  sempat  mengalami  kesulitan  untuk
berkembang,  demikian  pula  eksistensi  partai politik  Islam  yang  selalu  dianggap  tidak  sesuai dengan kultur politik di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## 1. Mengenal  Snouck  Hurgronje;  Sosok Ilmuan yang Kontroversial.
Sebelum  mengkaji  lebih  jauh  tentang pemikiran-pemikiran  Snouck  Hurgronje,  maka pada bagian ini akan dipekenalkan secara singkat Biografi  seorang  Snouck  Hurgronje.  Nama lengkap  Snouck  Hurgronje  adalah    Willian Cristian Snouck Hurgronje. Ia lahir di
Oosterhoud  Belanda  pada  8  Februari  1857  dan merupakan  anak  ke  empat  dari  hasil  perkawinan Pendeta  JJ.  Snouck  Hurgronje  dan  Annamaria yang juga putri seorang pendeta. Van Koningsveld  menceritakan  bahwa  perkawinan kedua  orang  tua  Snouck  tersebut  didahului  oleh suatu  skandal  hubungan  gelap,  sehinga  mereka dipecat dari Gereja Herford di Thalthen (Zeeland) (Koinigsvald,  1989). Kisah  tak  sedap  tersebut ternyata  telah  mendorong  kedua  orang  tua Snouck  untuk  mempersiapkan  anaknya  menjadi seorang pendeta. Hal ini diyakini sebagai penebus kesalahan  masa  lalu  yang  telah  diperbuat  oleh kedua  orangtuanya.  Namun  Snouck  muda  yang cemerlang itu, ternyata lebih tertarik mempelajari sastra semit hingga akhirnya ia masuk Universitas Leiden  pada  tahun  1875  di  usia  18  tahun.  Di Universitas inilah minat Snouck untuk mempelajari studi Agama Timur (Islam) semakin terasah  dan  Ia  berhasil  menyelesaikan  kuliahnya dengan tesis tentang Kota Mekah.
Pada  tahun  1984  Snouck  berangkat  ke Arab  Saudi,  untuk  memperdalam  ilmu  tentang dunia Islam dan aspek-aspeknya. Sebagai seorang ilmuan,  Snouck  sangat  paham  bahwa  tidak mudah  bagi  setiap  orang  untuk  memasuki  kota suci Mekah, apalagi bagi seorang Kristen sepertia
dia.  Jalan  yang  paling  mudah  adalah  dengan memeluk agama Islam secara formal. Maka pada tanggal  16  januari  1885,  Snouck  Hurgronje secara  resmi  masuk  Islam  di  hadapan  Qadhi Jedah  dan  menggunakan  nama  Islam  Abdul Gaffar.  Status  baru  ini  memberikan  keleluasaan buat  Snouck  untuk  bebas  memasuki  kota  Mekah dan  mendapat  akses  untuk  belajar  Islam  pada sejumlah  Mufti  di  kota  Mekah.  Ia  juga memanfaatkan  kesempatan  itu  untuk  belajar Bahasa  Arab  yang  dikemudian  hari  sangat membantu  dalam  memahami  berbagai  aspek ajaran Islam. 3
Keislaman  seorang  Snouck  Hurgronje merupakan salah satu episode paling kontrovesial dalam  sejarah  hidupnya.  Banyak  ilmuan  yang memperdebatkan  apakah  ia  murni  ingin  menjadi seorang  muslim  ataukah  karena  kepentingan penelitian semata. Namun bila melihat sepakterjangnya, bahkan  kehidupan  religiusnya setelah  ia  kembali  ke  Belanda  maka  boleh  jadi tindakan  masuk  Islam  itu  hanya  siasat  ilmiah untuk  mempermulus  risetnya.  Maka  tulisan  ini akan  menempatkan  Snouck  sebagai  seorang ilmuan  barat  (oriantalis)  yang  ahli  tentang  Islam dan  ketimuran  yang  merupakan  jenis  keahlian yang  sangat  dibutuhkan  pemerintah  kolonial Belanda ketika itu.
Tanggal 12 Maret 1906 Snouck mengahiri pengembaraannya  di  Indonesia  dan  kembali  ke negeri  Belanda.  Ia  diangkat  sebagai  Guru  Besar Bahasa dan Sastra Arab pada Universitas Leiden. Disamping  itu  ia  juga  mengajar  para  calon-calon Zending  di  Oestgeest.  Ilmuan  kontroversial  yang berpengaruh  ini  akhirnya  meninggal  dunia  pada tanggal 26 Juni 1936, diusianya yang ke 81 tahun (Van  Koeningsvald,  1989).  Kebesaran  Snouck
3 Karel  A. Steenbrink. (1984). Beberapa  Aspek tentang  Islam  di  Indonesia  Abad  ke-19, Jakarta:  Bulan Bintang.
selalu dikenang oleh para pengagumnya, khususnya  di  negeri  Belanda. Dialah  ilmuwan yang  dijuluki  `dewa”  dalam  bidang  Arabistiek - Islamologi  dan  Orientalistik,  salah  satu  pelopor penelitian  tentang  Islam,  Lembaga-Lembaganya, dan Hukum- Hukumnya.
Ia
“berjasa” menunjukkan  “kekurangan - kekurangan”  dalam dunia  Islam  dan  perkembangannya  di  Indonesia. Di  Rapenburg  didirikan  monumen  “Snouck Hurgronjehuis”  untuk  mengenang  jasa -jasa  dan kebesarannya.
2. Pemikiran  Snock  Hurgronje  Tentang
Islam di Hindia Belanda.
Penelitian yang dilakukan Snouck Hurgronje  di  kota  Mekkah  (1885),  Jawa  (1889- 1890),  Aceh  1891  serta  pengalamannya  selama menjabat  sebagai  Penasehat  Bahasa-bahsa  Timur dan Hukum Islam, memberi kemungkinan kepada Snouck  Hurgronje  untuk  membuat  kategorisasi pola perbuatan keagamaan umat Islam Nusantara dalam  rangka  menggariskan  politik  Islam pemerintah  kolonial.  Snouck  memformulasikan dan mengkategorikan permasalahan Islam menjadi  tiga  kategori,  yaitu;  bidang  Agama Murni, bidang Sosial Kemasyarakatan dan bidang Politik. Pada hakikatnya, Islam tidak memisahkan ketiga  bidang  tersebut,  namun  oleh  Snouck diusahakan agar umat Islam Indonesia berangsur- angsur  memisahkan  agama  dari  segi  sosial kemasyarakatan  dan  politik.  Melalui  “Politik Asosiasi” diprogramkan agar lewat jalur pendidikan  bercorak  barat  dan  pemanfaatan kebudayaan Eropa diciptakan kaum pribumi yang lebih terasosiasi dengan negeri dan budaya Eropa. Dengan  demikian  hilanglah  kekuatan  cita-cita “Pan Islam” sekaligus mempermudah penyebaran agama Kristen di Nusantara. 4
4 Aqib  Suminto. (1985). Politik  Islam  Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES. h.8.

## a. Ibadah dan Ritul Keagamaan.
Snouck  mengkritik  kebijakan  Belanda yang selalu menghalang-halangi ibadah dan ritual umat  Islam.  Buat  Snouck  ini  merupakan  salah satu pangkal penyebab terjadinya pemberontakan umat  Islam di berbagai  daerah. Menurut Snouck, sepanjang  tidak  mengganggu  kekuasaan  politik, maka  pemerintah  kolonial  semestinya  dapat memberikan  keleluasaan  kepada  umat  Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Pemerintah  harus  memperlihatkan  sikap  seolah- olah  memperhatikan  agama  Islam  dengan memperbaiki tempat peribadatan, serta memberikan  kemudahan  dalam  melaksanakan ibadah.  Dalam  kasus  Haji  misalnya,  Snouck menolak  kebijakan  pemerintah  yang  melarang umat  Islam  untuk  pergi  Haji  ke  Mekah. Menurutnya  yang  perlu  dilakukan  pemerintah adalah mencatat orang-orang  yang pergi haji dan melarang mereka untuk tinggal lebih lama di kota Mekah. 5 Hal  ini  berdasarkan  fakta  bahwa  pergi haji ketika itu, sering dimanfaatkan sebagai ajang untuk  menyebarkan  paham  kemerdekaan  dan persaudaraan  umat  Islam  di  seluruh  dunia  yang dikembangkan Gerakan  Pan-Islamisme  yang saat itu sedang berpengaruh.
b. Sosial Kemasyarakatan.
Sebagai  seorang  etnolog  yang  memiliki pengalam  riset  di  berbagai  daerah  Snouck mengembangkan  suatu  gagasan  tentang  perlunya mendorong
“adat - adat” lokal. Snouck memandang  bahwa  upaya  untuk  mengurangi militansi  dan  fanatisme  keagamaan  orang-orang Islam  adalah  dengan  mengembangkan  adat sebagai  istrumen  rivalitas  dengan  hukum  Islam. Pemerintah  kolonial  harus  memanfaatkan  adat kebiasaan yang berlaku dan membantu
5 Sonuck  Hurgronje.  1996. Kumpulan  Karangan Snouck  Hurgronej,  Jilid  III,  IV,  V,  VII  dan  XII, (Jakarta: INIS).
menggalakkan  rakyat  agar  tetap  berpegang  pada adat tersebut.
Buat  Snouck,  pengembangan  adat  dan budaya  akan  membatasi  meluasnya  pengaruh ajaran  Islam,  terutama  yang  berkaitan  dengan hukum dan peraturan. Konsep untuk membendung dan mematikan pertumbuhan pengaruh  hukum  Islam  adalah  dengan “Theorie Resptie” .  Snouck  berupaya  agar  hukum  Islam menyesuaikan dengan adat istiadat dan kenyataan politik  yang  menguasai  kehidupan  pemeluknya. Islam  jangan  sampai  mengalahkan  adat  istiadat. Hukum  Islam  akan  dilegitimasi  serta  diakui eksistensi  dan  kekuatan  hukumnya  jika  sudah diadopsi menjadi  hukum  adat. Proses  ini membenturkan  hukum  Islam  dan  adat  yang  pada tingkat tertentu menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang inferior.
c. Dalam bidang politik.
Gagasan  lainnya  yang  cukup  mengemuka adalah  pemikiran  Snouck  tentang  Islam  politik. Bagi Snouck  Hurgronje  Islam  politik  adalah sesuatu  yang  perlu  dihindari,  dibatasi  bahkan harus  dilarang.  Pembiaran  terhadap  aktifitas politik hanya akan melahirkan fanatisme keagamaan yang sangat membahayakan kekuasaan  kolonialisme.  Berbagai  bentuk  agitasi politik  Islam  akan  mendorong  rakyat  kepada fanatisme dan Pan Islam. Pemerintah diperbolehkan  untuk  menumpas  Islam  politik, bila  diperlukan,  dengan  kekerasan  dan  kekuatan senjata. Namun demikian segera setelah diperoleh ketenangan, pemerintah kolonial harus menyediakan  pendidikan,  kesejahteraan  dan perekonomian,  agar  kaum  pribumi  mempercayai maksud  baik  pemerintah  kolonial  dan  pada akhirnya rela diperintah (politik asosiasi). 6
6 Aqib Suminto. (1985). Politik Islam Hindia
Belanda. Jakarta: LP3ES. h.8.
Suatu  strategi  politik  yang  mengadopsi model hegemoni sebagaimana yang diperkenalkan Gramsci. Dalam konsep hegemoni Gramsci,  Bentuk-bentuk  persetujuan  masyarakat atas  nilai-nilai  masyarakat  dominan  dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, kemampuan  kritis,  dan  kemampuan-kemampuan afektif  masyarakat  melalui  konsensus  yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah  sosial  ke  dalam  pola  kerangka yang  ditentukan  lewat  kekuasaan  dominan (kekuasaan penjajah). 7
Sejalan  dengan  itu,  pemerintah  kolonial hendaknya  menerapkan  konsep “Devide  et Impera” dengan  memanfaatkan  kelompok Elite Priyayi  dan  Islam  Abangan  untuk  meredam kekuatan  Islam  dan  pengaruhnya  di  masyarakat. Kelompok  ini  paling  mudah  diajak  kerjasama karena  ke- Islaman  mereka  cenderung  tidak memperdulikan  “kekafiran”  pemerintah  kolonial Belanda.  Kelompok  ini  dengan  didukung  oleh konsep  “Politik  Asosiasi”  melalui  program  jalur pendidikan,  harus  dijauhkan  dari  sistem  Islam dan ajaran Islam, serta harus ditarik kedalam orbit kebudayaah Eropa. Tujuan akhir dari program ini bukanlah Indonesia yang diperintah dengan corak adat istiadat,  namun  Indonesia  yang  diper-Barat- kan.  Oleh  karena  itu  orang-orang  Belanda  harus mengajari  dan  menjadikan  kelompok  ini  sebagai mitra kebudayaan dan mitra kehidupan sosial.
Kaum  pribumi  yang  telah  mendapat pendidikan bercorak Barat dan telah terasosiasikan  dengan  kebudayaan  Eropa,  harus diberi  kedudukan  sebagai  pengelola  urusan politik  dan  administrasi  setempat.  Mereka  secara berangsur-angsur  akan  dijadikan  kepanjangan tangan pemerintah kolonial dalam
7 Andi  Arif. (2003). Antonio  Gramschi;  Negara dan Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 97.
mengembangkan  amanat  politik  asosiasi.  Secara tidak  langsung,  asosiasi  ini  juga  bermanfaat  bagi penyebaran  agama  Kristen,  sebab  penduduk pribumi  yang telah berasosiasi akan lebih mudah menerima  panggilan  misi.  Sebab,  sebagaimana yang  dibahas  dimuka  bahwa  makna  asosiasi  itu sendiri  adalah  penyatuan  antara  kebudayaan Eropa  dan  kebudayaan  pribumi  Hindia  Belanda. Asosiasi  yang  dipelopori  oleh  kaum  Priyayi  dan Abangan ini akan banyak menuntun rakyat untuk mengikuti  pola  dan  kebudayaan  kolonial. 8 Pemerintah  kolonial  berkewajiban  menjaga  agar proses  transformasi  asosiasi  kebudayaan  harus terus  beriringan  dengan  evolusi  sosial  yang berkembang  dimasyarakat.  Harus  dihindarkan, jangan sampai hegemoni pengaruh di masyarakat beralih  kepada  kelompok  yang  menentang program peng-asosiasi-an budaya. Secara berangsur-angsur pejabat Eropa dikurangi, digantikan oleh pribumi pangreh praja yang telah menjadi  ahli  waris  hasil  budaya  asosiasi  hasil didikan  sistem  barat.  Di  akhir  system  ini, Indonesia  akan  diperintah  oleh  pribumi  yang telah ber-asosiasi dengan kebudayaan Eropa.
Kebijakan politik Islam Snouck
Hurgronje, tampaknya didasarkan pada asumsinya  tentang  kondisi  real  umat  Islam  di Hindia Belanda waktu itu. Ia melihat umat  Islam lebih  memperhatikan  persoalan  Islam  sebagai agama  dalam  bentuknya  yang  sempit  (seperti perkawinan,  hubungan  keluarga,  dan  peraturan yang  berhubungan  dengan  waris),  sedangkan aspek  politik  dan  sosial  kurang  mendapat perhatian.  Snouck  yakin  bahwa  umat  Islam  akan berbahaya bagi pemerintah kolonial jika kebebasan  dan  kemerdekaan  mereka  beragama diganggu. Semakin  dilarang  untuk  mengerjakan
8 Sonuck Hurgronje. (1996). Kumpulan Karangan Snouck Hurgronej, Jilid III, IV, V, VII dan XII, Jakarta: INIS .h. 173.
hal-hal  yang  berhubungan  dengan  ubudiyah, mereka  semakin  fanatik  untuk  mengerjakannya. Bahaya lebih besar akan mengancam pemerintah, bila  umat  Islam  terus  mengasingkan  diri  dari masyarakat  biasa,  lalu  mendirikan  perkumpulan- perkumpulan  tarekat  yang  mengajarkan  “perang sabil” yang mungkin tidak dapat diketahui secara cepat. Semangat keislaman juga bisa bangkit, jika umat  Islam  merasa  terganggu  dalam  urusan muamalat,  seperti  urusan  perkawinan,  warisan, dan  hal-hal  lain  yang berhubungan  dengan  itu. Oleh karenanya, pemerintah harus memanfaatkan adat  kebiasaan  yang  berlaku,  dengan  cara menggalakkan  rakyat  agar  terus  mendekati system  nilai  dan  kebudayaan  yang  diajarkan Belanda.  Jika  urusan  ubudiyah  dan  muamalat sudah  diatur,  maka  yang  perlu  diawasi  adalah hubungan umat Islam dengan dunia luar.
Snouck  berhasil  meredam  kehawatiran Belanda  terhadap  pengaruh  Islam  di  tingkat internasional  dengan  penjelasan-penjelasan  yang logic.  Ia  berpendapat  bahwa  tidak  ada  institusi kependetaan  dalam  Islam.  Apa  yang  disebut pejabat- pejabat  Belanda  sebagai  “Pastor”  dan “Paos”  di  Indonesia,  tidak  lebih  dari  anggota suatu  hirarki  keagamaan  dan  bukan  sebagai pelaksaan  perintah  dari  Khalifah  Konstantinopel. Karena  khalifah  tidak  diberi  kekuasaan  ulama yang  patut  mendikte  urusan  dogma,  maka khalifah  adalah  lambang  yang  hampir  tidak berdaya  bagi  persatuan  seluruh  muslim  yang tidak pernah ada.
3. Analisi Dampak Pemikiran Snouck
Hurgronje  terhadap Hukum  dan Politik Serta di Indonesia.
Penjelasan  di  atas mengggambarkan bahwa  Snouck  Hurgronje  membuat  kategorisasi yang  tajam  terhadap  pola  perbuatan  keagamaan umat  Islam  di  Hindia  Belanda.  Ia  menganggap ketiga  aspek  tersebut  terpisah  antara  satu  dengan
lainnya, bukan sebagai satu kesatuan  yang saling berhubungan  dan  saling  mempengaruhi.  Dengan berbagai  gagasan  yang  dikemukakan,  Snouck seakan-akan  menunjukkan  diri  sebagai  tokoh Belanda  yang  moderat,  membela  hak-hak keagamaan  umat  Islam,  melindungi  peribadatan dari pelarangan pemerintah Belanda. Namun bila dianalisis  lebih  dalam  apa  yang  dikemukakan Snouck justru melemahkan sendi-sendi kehidupan  umat  Islam  khususnya  di  bidang hukum  dan  politik.  Dampak  dari  pemikiran tersebut  masih  terasa  hingga  saat  ini,  khususnya yang berkaitan dengan delegitimasi hukum Islam terutama  dalam  pergumulannya  dengan  hukum adat,  serta  depolitisasi  Islam  yang  telah mempengaruhi  sikap  banyak  kalangan  untuk menghindarkan Islam dari politik (sekular)
Sebagai  seorang  Penasihat  kolonial, gagasan yang dikemukakan Snouck tentang Islam di  Indonesia  telah  memberi  inspirasi  kepada pemerintah  kolonial  untuk  merumuskan  berbagai regulasi  dan  kebijakan  yang  dikemudian  hari ternyata  sangat  merugikan  kepentingan  umat Islam.  Paparan  berikut  ini  akan  menkaji  dampak yang ditimbulkan dari pemikiran Snouck Hurgronje  khususnya  yang  berkaitan  dengan pelemahan hukum Islam dan politik.
a. Teori Receptio dan Delegitimasi Hukum Islam Mungkinkah  kecemasan  yang  berlebihan tentang deformalisasi syariat Islam yang berkembang belakangan ini merupakan kelanjutan dari proyek delegitimasi hukum Islam yang  pernah  dikembang  oleh  Snouck  Hurgonje. Sebab  sebagaimana  yang  sudah  digambarkan dimuka, Snouck menganjurkan pemerintah untuk tidak mengekang kehidupan umat Islam di bidang ibadah  dan  muamalat,  namun  gagasan  Snouck tentang perlunya  mengunggulkan  adat  sebagai jalan menuju asosiasi kebudayaan telah
menghadirkan  pengaruh  yang  demikian  luas terhadap tatanan hukum Islam.
Gagasan  Snouck  tentang  keungguluan adat yang kemudian diterjemahkan oleh para ahli hukum  sebagai  keunggulan hukum  adat  atas hukum  Islam  (adat  recht  politic).  Dalam  konsep ini hukum  Islam baru bisa diakui sebagai hukum yang  sah  bila  masalah  yang  sama  diakui  dalam hukum  adat.  Dalam  penelitiannya  di  beberapa daerah, Snouck menemukan fakta bahwa sebagian  besar  masyarakat  memang  telah memeluk  Agama  Islam  dan  mengetahui  ajaran- ajarannya. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat banyak melanggar ketentuan tersebut. Dalam istilah
Snouck, telah terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek. Sehingga dalam karangan monumentalnya tentang Aceh (The Acers), Snouck menulis,
”Kontras  antara  doktrin  dan  kehidupan nyata  umat  Islam  nampak  dalam  politik paling bersahaja sekalipun. Ajaran, doktrin  dan  buku-buku  hukum  agama mengenai  ”Lima  Rukun  Islam”  berfungsi sebagai  kewajiban  bagi siapa  saja  yang ingin mematuhi kewajiban dasar agamanya. Tetapi dalam pada itu, mayoritas  terbesar  pemeluk  agama  Islam sangat jauh dari ketentuan ini, baik dalam hal  ketentuan  teoritisnya  apalagi  dalam praktek pematuhannya......” . 9
Snouck  juga  menunjuk  beberapa  praktek keagamaan di Aceh dan Jawa, seperti tahayul dan pemujaan orang-orang suci sebagai bukti kesenjangan  antara    teori  dan  praktek  dalam pengamalan  agama  Islam.  Oriantasi  ini  menurut Woodward  telah  menyebabkan  Snouck  dan  yang lainnya  memahami  Islam  di  Indonesia  sebagai versi  Islam  yang menyempal dan  rusak  hingga
9 Ibid. h. 306.
titik  dimana  praktek-praktek  yang  populer berbeda  dari  apa  yang  dituntut  dalam  teks-teks fiqh. 10 Oleh  karena  itu  Snouck  menyoroti  pola pembagian waris di Jawa dan Madura. Menurutnya  orang-orang  Islam  di  Jawa  dan Madura  hanya  cenderung  membagi  warisan  di bawah  tangan  di  desanya  menurut  adat  yang berlaku.  Data  yang  dikumpulkan  oleh  Snouck inilah  yang  dikemudian  hari  dijadikan  bukti  oleh pemerintah  kolonial  untuk  menyatakan  bahwa hukum  kewarisan  Islam  belum  dapat  diterima oleh hukum adat.
Secara  teoritis  ide  tentang  keunggulan adat, kemudian dirumuskan dalam ”teori receptie”  yang  hingga  saat ini masih banyak dianut  oleh  kebanyakan  ahli  hukum.  Para penganut teori receptie seperti Snouck Hurgronje, tetap  meyakini  bahwa  meskipun  mayoritas penduduk  Indonesia  memeluk  agama  Islam  akan tetapi dalam banyak hal mereka tidak menjalankan  ketentuan-ketentuan  agama  tersebut dalam  kehidupan  sehari-dari  seperti  dalam  kasus pembagian  warisan.  Oleh  karena  itu  Snouck mengkritik Staatsblaad Tahun 1882 No. 152 serta berbagai ketentuan yang dianggap tidak mencerminkan  hukum  dan  adat  kebiasaan  yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan pandangan tersebut pemerintah Hindia Belanda memangkas berbagai kewenangan  peradilan  agama,  khususnya  di bidang kewarisan. Melalui pemberlakuan Indsiche  Staatsregeling (IS)  pada  tahun  1919, dimuat  ketentuan  baru  dalam  pasal  134  ayat  (2) yang  berbunyi: Dalam  hal  terjadi  perkara perdata  antara  sesama  orang  Islam  akan diselesaikan  oleh  hakim  agama  Islam  apabila
10 Mark  R. Woodward. (1998). Indonesia,  Islam dan  Oriantalisme;  Sebuah  Wacana  yang  Melintas, Pengantar  dalam  ”Jalan  Baru  Islam” . Bandung:  Mizan. h. 39.
keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka  dan  sejauh  tidak  ditentukan  lain  oleh Ordonantie. Selanjutnya melalui  Staatsblaad 1931  No.  53  pemerintah  menenetapkan  bahwa Kekuasaan  pengadilan  agama  dibatasi  hanya memeriksa  perkara-perkara  yang  bersangkutan dengan nikah, talak dan Ruju’. Waris Hadahanah, Waqaf  dan  lain  sebagainya  dicabut  dan diserahkan kepada Landraad. 11

## The ultimate goal yang ingin dicapai oleh
Snouck  Hurgronje  adalah  antara  adat,  hukum Islam dan Hukum Barat terjadi benturan. Bila ini terjadi, maka hukum kolonial yang didukung oleh kekuatan  politik  dan  sarjana  hukum  didikan Belanda  yang  loyal  terhadap  hukum  produk Belanda – sebagai  hasil  asosiasi  kebudayaan- menjadi  menguat.  Sementara  hukum  Islam dengan sendirinya akan berangsur-angsur kehilangan  pengaruh  dan  lambat  laun  ditinggal orang.
Paham  yang  melihat  hukum  adat  dan Islam secara dikotomis sebenarnya keliru, karena adat  dan  hukum  Islam  pada  asalnya  merupakan sumber  hukum  (al- ’adatu  almuhkamah ).  Namun tampaknya kekeliruan ini disenagaja dan dibesar- besarkan  untuk  tujuan  politis.  Sebagaimana diungkap  Daniel  S.  Lev,  bahwa  tujuan  politik hukum adat (Adatrect Politic) sejak 1910, adalah untuk menghambat dan menghentikan meluasnya agama Islam yang mengandung misi pembebasan, dengan membentuk semacam lawan tandingan,  yaitu  memelihara  adat  kebiasaan  dan menghidupkan  kembali  lembaga  kuno  yang sudah hampir lenyap. 12
11 Zaini  Noeh,  dkk. (1983). Sejarah  Singkat pengadilan Agama di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu. h. 36.
12 Daniel  S.  Lev.  (1990). Hukum  dan  Politik di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan. Jakarta: LP3S. h. 45.
Dampak  sistemik  dari  teori receptie dan rekayasa  delegitimasi  hukum  Islam  adalah semakin  melemahnya  hukum  Islam  di  tengah masyarakat muslim. Eksistensi pengadilan agama (Peristerad) juga selalu berada dalam posisi yang inferior  serta  bayang-bayang  pengadilan  negeri. Bahkan implikasi  lebih  jauh dari  teori receptie adalah  segala  hal  yang  berhubungan  dengan formalitas  hukum  Islam  selalu  dianggap  sebagai tindakan  subversif  karena  bertentangan  dengan konstitusi dan cita-ciata negara nasional.

## b. Depolitasi  Islam  dan  Peminggiran Islam Politik
Dalam  pandangan  tradisional,  Islam adalah  agama  universal  yang  meliputi  hampir semua  dimensi  kehidupan  manusia  (Islam kaffah).  Pandangan  ini  meniscayakan  bahwa tidak  ada  dimensi  kehidupan  yang  luput  atau tidak  berada  dalam  spektrum  ajaran  Islam. Sehingga  politik  juga  dipandang  sebagai bagian dari  praktik  sosial  yang  harus  diwarnai  oleh ajaran-ajaran  agama  dan  dipraktikkan  sesuai dengan  tuntutan  Islam.  Politik  adalah  salah  satu alat (instrumen) untuk memperjuangkan kepentingan  umat  Islam.  Oleh karena  itu  dalam relasi  agama  dan  negara,  politik  merupakan kewajiban kifayah bagi umat Islam.
Pandangan yang demikian ini dicemaskan oleh Snouck Hurgronje yang ketika itu memandang  keterlibatan  umat  Islam  dalam politik  merupakan  tindakan  yang  berbahaya. Orang-orang  Islam  yang  melakukan  agitasi politik akan mengancam kemapanan kolonialisme yang  telah  sekian  lama  bercokol  di  Indonesia. Sehingga  mencegah  umat  Islam  terlibat  dalam kegiatan  politik  merupakan  langkah  preventif untuk melidungi kekuasaan kolonial.  Bedasarkan data  yang  dikumpulkan  Snouck,  mereka  yang terlibat  dalam  politik  umumnya  adalah  para haji yang  mendapat  pencerahan  spiritual  dan  politik
ketika  bermukim  di  Timur  Tengah.  Setelah kembali ke tanah air para haji itu bertarnsformasi menjadi  individu  yang  revolusioner  dan  sering ”merepotkan”  pemerintah  penjajahan.  Snouck sering  menunjuk  kasus  perlawanan  di  Sumatera Barat,  Aceh  dan Banten  yang  sering  dipicu  oleh aksi provokatif para haji.
Menurut Aqib Suminto, setelah kedatangan  Snouck  pada  tahun  1889  barulah pemerintah
Hindia Belanda mempunyai kebijakan  yang  jelas  dalam  masalah-masalah Islam. 13 Snouck  berhasil  merancang Inlands politics, yakni kebijakan mengenai pribumi untuk memahami  dan  menguasi  pribumi.  Sebagai arsitek  dan  konsultan  kebijakan  Belanda  tentang Islam, Snouck sangat menghawatirkan munculnya  ideologi  Islam  Politik.  Bagi  Snouck Hurgronje musuh politik kolonial bukanlah Islam sebagai  agama,  melainkan  Islam  sebagai  doktrin Politik,  baik  dalam  bentuk  agitasi  oleh  kaum fanatik  lokal  maupun dalam  bentuk  Pan- Islamisme.  Walaupun  menurut  Snouck,  Islam  di Indonesia banyak bercampur dengan kepercayaan animisme  dan  Hindu,  namun  ia  pun  tahu  bahwa orang  Islam  di  negeri  ini  memandang  agamanya sebagai  alat  pengikat  kuat  yang  membedakan dirinya  dengan orang  lain.  Sebagaimana  disebut Deliar  Noer,  Islam  di  Indonesia  telah  berfungsi sebagai  titik  pusat  identitas  yang  melambangkan perlawanan terhadap penjajahan. 14
Fenomena depolitasi Islam maupun deideologisasi  politik  Islam  yang  terjadi  saat  ini, bila dikaji lebih jauh ternyata memiliki kesinambungan  sejarah  pada  model  depolitisasi Islam    yang  digagas  oleh  Snouck  Hurgronje.
13 Aqib Suminto. (1985). Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES. h.180.
14 Deliar Noer. (1996). Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: PT. Pustaka LP3S Indonesia. h. 183.
Umat Islam  yang di awal kemerdekaan demikian gigih  berjuang  untuk  kemerdekaan  baik  secara fisik  maupun  politik,  melalui  organisasi  politik dan  kemasyarakatan,  seperti  SDI  dan  SI.  Namun di  tengah  jalan  disalip  oleh  kekuatan  politik nasionalis  yang  menguasai  panggung  politik Indonesia  pasca  kemerdekaan.  Elit-elit  politik nasional  yang  kemudian  memimpin  Indonesia, meskipun  merupakan  tokoh-tokoh  revolusioner, namun mereka adalah produk dari proyek asosiasi kebudayaan  yang  dirancang  Snouck  Hurgronje. Dengan  berbagai  pengetahuan  yang  ditimbah  di Barat, mereka mempelopori nasionalisme Indonesia,  yang pada titik tertentu dakui maupun tidak, meminggirkan  peran  historis  para  pejuang Islam.
Selain  melakukan  pemisahan  urusan agama  dan  politik.  Snouck  juga  meminggirkan umat  Islam  dari  keingintahuan  misi  politik kolonial, termasuk proyek penjajahan di Nusantara.  Puncaknya,  Pemerintah  Belanda melakukan  pendisiplinan  terhadap  aktivitas  dan pemahaman  agama  umat.  Kebebasan  agama diatur,  diadministrasi,  dan  dikontrol.  Demikian halnya,  Produk  hukum  Islam  dipilah,  diseleksi dan  disesuaikan  dengan  selera  penguasa. Islam masa kolonial adalah Islam yang diciptakan untuk ”sujud” dan loyal terhadap kekuasaan Pemerintah Belanda.  Watak  Agama  Kolonial  yang  dicirikan pengawasan,  pendisiplinan,  pengontrolan,  dan pencatatan  terhadap  aktivitas  ibadah  umat  Islam adalah bagian watak politik agama kolonial.
Pada  prinsipnya, politik  yang  diterapkan seorang  Snouck  adalah  politik  sekulerisme  dan liberalisme keagamaan.  Misi peminggiran agama dari  urusan  politik  memang  sengaja  diciptakan Snouck  agar  daya  kritis  umat  Islam  dapat  diatur dan  diredam. Penelusuran  gaya  politik  kolonial semacam  ini  sebenarnya  dapat  dilakukan secara lebih  mendalam melalui  pendekatan  orientalisme
dan  postkolonial.  Dalam  konteks  ini,  Belanda sebagai  representasi  Barat  adalah  subyek  yang mencengkram dan menjejali budaya dan pemikiran  umat  jajahan  (obyek)  dari  berbagai doktrin sekuler dan liberal. Akibatnya daya kritis umat  tertekan. Sekulerisme  dan  liberalisme  yang lebih  sederhananya  bisa  dikatakan  sebagai gerakan  (isme)  yang  memetakan  ideologi  agama dan ideologi negara serta membebaskan (memecah  belah)  posisi,  institusi,  simbolisasi agama  dari  partisipasi  kritik  sosial,  merupakan grand  design proyek  politik  agama  imperialisme untuk  meredam  ”penyalahgunaan”  penerapan ajaran  agama. Implikasi  dari  penerapan  politik tersebut  adalah  pemandulan  atau  penjinakkan partisipasi  politik  atas  nama  agama  yang berlebihan.
Dimasa  Orde  Baru  (Orba)  pun  gaya pemikiran  politik  keagamaan  ala  kolonialisme pernah  pula  diterapkan.  Kendati  tidak  secara terang-terangan  mengadopsi  pemikiran  politik agama  kolonial,  Orba  dapat  dikatakan  telah berhasil  meredam  gairah  politik  umat  Islam melalui kebijakan (politik) akomodasi. Kebijakan akomodasi  atau  ”penyerapan”  aspirasi  politik Islam dilakukan sebagai strategi negara mengambil hati umat Islam. Akomodasi dilakukan  negara  baik  secara  struktural  dengan merekrut  ulama  dalam  birokrasi  pemerintahan, maupun  institusional  dan  konstitusional  seperti pelembagaan simbol-simbol agama dan menyerap serta  menyeleksi  (kompilasi)  sejumlah  teks hukum Islam dalam konstitusi.
Depolitisasi Islam ala Orde Baru, memaksakan politik deideologisasi dan penyederhaan  sistem  kepartaian  yang  semakin meminggirkan  kekuatan  politik  Islam.  Kekuatan Islam  politik  yang  dihimpun  dalam  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP),  berada  dalam koptasi  pemerintah.  Bahkan  ormas-ormas Islam
yang independen seperti NU dan Muhammadiyah juga selalu dalam orbit hegemoni kekuasaan Orde Baru.  Tampaknya,  dinamaika  politik  Islam Indonesia  yang  semakin  hari  semakin  melemah, merupakan sebuah situasi politik yang kita warisi dari proyek depolitisasi Islam ala Snouck. Bahwa Islam  sebagai  agama  mesti dipisahkan  dari doktrin  politik,  mengikuti corak  pemikiran sekular  yang  turut  mewarnai  pemikiran  Islam modernis Indonesia.
Ahmad  Baso dalam  bukunya, Islam
Pascakolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme,
dan Liberalisme, pernah menggeledah  adanya  pengaruh  besar  watak keagamaan  kolonial  terhadap  perkembangan budaya  dan  institusi  Islam  di  Indonesia.  Melalui pendekatan postcolonial studies, Baso mengungkapkan  (temuannya)  bahwa  terbanyak pengaruh  kolonialisme  terhadap  pemahaman keberagamaan  umat  Islam  Indonesia.  Terutama dalam  gaya  berfikir  liberal  dan  rasa  ketakutan (dibuat-buat) terhadap keyakinan agama sendiri. 15
Dan  tidak  itu  saja,  dalam  tulisannya  tersebut,  Ia juga  membongkar  adanya  budaya  superior  Barat yang telah mempengaruhi psikologi dan pola fikir umat Islam. Sehingga  pada  tingkat  tertentu  umat Islam  Indonesia  kehilangan  orisinalitas  baik dalam pemikiran maupun karya-karyanya. Dengan kata lain, kehawatiran terhadap eksistensi hukum  Islam  ataupun  partai  politik  Islam,  tidak sekedar  hanya  persoalan  nilai-nilai  praksisnya dalam  kehidupan  sosial  tetapi  lebih  dari  itu adalah  wujud  ketakutan  terhadap  menguatnya kekuatan  politik  Islam  yang  sejak  dahulu  telah menghawatirkan bagi pihak kolonial.
15 Ahmad  Baso. (1996). Islam  Pascakolonial; Perselingkuhan  Agama,  Kolonialisme  dan  Liberalisme. Bandung: Mizan.

## KESIMPULAN
Uraian singkat dalam tulisan ini menunjukkan  bahwa  sebagai  seorang  ilmuwan Snouck  Hurgronje  telah berhasil  merumuskan sejumlah  kebijakan  yang  berhasil  menaklukkan umat  Islam.  Aceh,  misalnya,  berhasil  dikuasai Belanda atas dasar rekomendasi Snouck Hurgronje. Bahkan lebih jauh, Islam Policy yang didesign Snouck,  tanpa  kita  sadari  telah berdampak  cukup  serius  bagi  berbagai  bidang kepentingan umat Islam di Indonesia, terutama di bidang  hukum  dan  politik. Diperlukan  kajian- kajian  yang  kritis  untuk  membongkar  sejumlah wacana  dan  kuasa  kolonial  yang  masih hidup dalam aspek hukum dan politik di Indonesia.
Apa  yang  dilakuan  Snouck  merupakan bentuk  konspirasi  antara  intelektualisme dengan kolonialisme untuk mengekalkan sistem penjajahan.  Maka  sebagai  bangsa  yang  hampir 350 tahun berada dalam cengkraman kolonialisme kita memang perlu kritis. Sebab apa yang kita warisi dari proses sejarah yang panjang merupakan  produk,  baik  langsung  maupun  tidak langsung dari kolonialisme. Jejak adanya pengaruh  politik  agama  ala kolonialisme  dalam aktivitas  dan  budaya  umat  Islam  di  negeri  ini memang  harus  terus  ditelusuri.  Setidaknya, beberapa  paparan  contoh  terkait  implikasi pemikiran  politik  agama  Snouck,  seperti  telah disebutkan,  dapat  menjadi  awal  pembongkaran watak keagamaan yang masih berada dalam orbit pengaruh  kolonialisme. Wallahu  A’lam  bil - shawab.

## Daftar Pustaka
Arif,  A.  (2003). Antonio  Gramschi;  Negara  dan
Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Baso, A. (1996). Islam Pascakolonial;
Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme. Bandung: Mizan.
Ernas,  S.  (2001). Pendapat  Snouck  Hurgronje tentang Islam di Indonesia dan Iplikasinya terhadap Susunan dan Kekuasaan  Peradilan  Agama. Bandung:
Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bandung.
Faruq.  (2017). Belenggu  Pasca  Kolonial: Hegemoni  dan  Resistensi  dalam  Sastra Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hurgronje, S. (1985). ACEH; di Mata Kolonialisme, Jilid I dan II, Yayasan Soku Guru. Jakarta.
Hurgronje,  S.  (1996). Kumpulan  Karangan Snouck Hurgronej, Jilid III, IV, V, VII dan XII. Jakarta: INIS.
Lev,  D.  s.  (1990). Hukum  dan  Politik  di
Indonesia; Kesinambungan
dan
Perubahan. Jakarta: LP3S.
Noeh,  Z.  d.  (1983). Postkolonialisme  Indonesia
Relevansi  Sastra. Surabaya:  PT.  Bina
Ilmu.
Noer,  D.  (1996). Gerakan  Moderen  Islam di
Indonesia 1900-1942. Jakarta: PT.
Pustaka LP3S Indonesia.
Ratna,  N.  K.  (2008). Postkolonialisme  Indonesia
Relevansi  Sastra. Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Steenbrink,  Karel  A. (1984). Beberapa  Aspek tentang  Islam  di  Indonesia  Abad  ke-19,
Jakarta: Bulan Bintang.
Suminto,  Aqib. (1985). Politik  Islam  Hindia
Belanda. Jakarta: LP3ES.
Van  Koeningsvald. (1989). Snouck  Hurgronje dan  Islam,  Delapan  Karangan  tentang Hidup  dan  Karya  Seorang  Oriantalist Zaman  Kolonial. Jakarta:  PT.  Grimukti
Pusaka.
Woodward,  Mark  R. (1998). Indonesia,  Islam dan  Oriantalisme;  Sebuah  Wacana  yang Melintas, Peng antar  dalam  ”Jalan  Baru Islam” . Bandung: Mizan.