## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP MOBIL BERTEKNOLOGI AUTO PILOT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LALU LINTAS JALAN DI INDONESIA
Febby Mirza Juliansyah 1
1 Universitas 17 agustus 1945 Surabaya Email: juliansyahraden@gmail.com

## ABSTRAK
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, memicu para produsen kendaraan mobil untuk menciptakan mobil yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penggunanya. Mereka menarik minat konsumennya dengan menawarkan kwalitas mobil yang dilengkapi dengan sistem komputerisasi canggih yang memudahkan sekaligus memberikan rasa aman bagi pengendaranya. Selain mobil listrik, yang saat ini sedang menjadi trend di dunia otomotif adalah mobil  dengan  fitur  autopilot.  Kendaraan  otonom  dengan  kecerdasan  buatan,  kini  bukan  hanya menjadi  prototipe,  melainkan  sudah  dapat  dijumpai  di  beberapa  negara.  Hal  ini  tentunya menimbulkan perdebatan antara produsen, pemangku kebijakan dan pengguna kendaraan tersebut. Selain itu banyak terdapat pro dan kontra terhadap kendaraan otonom tersebut di berbagai kalangan. Kehadiran kendaraan otonom tidak dapat dihindari lagi, sekalipun masih terdapat banyak kekurangan, namun produsen selalu berusaha untuk memperbaikinya dan menawarkan fitur-fitur tercanggih yang diaplikasikan pada kendaraan tersebut, salah satunya teknologi autopilot yang menggantikan peran pengemudi manusia. Namun, kehadiran teknologi autopilot pada kendaraan ini, melahirkan persoalan baru  di  bidang  penegakan  hukum.  Berkaitan  dengan  kecelakan  lalu  lintas  akibat  kesalahan  sistem navigasi  atau  sensor  autopilot,  aturan  seperti  apa  yang  akan  dikenakan,  dan  kepada  pihak  mana pertanggungjawaban  hukum  dilaksanakan?  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitan  ini,  penulis  berusaha menemukan kesesuaian dalam bidang penegakan dan kepastian hukum terhadap kendaraan otonom dengan kecerdasan buatan, apabila terjadi kecelakaan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Kata Kunci ; Kepastian Hukum, Teknologi Autopilot

## ABSTRACT
With the development of science and technology today, it triggers car manufacturers to create cars that can provide a sense of security and comfort to its users. They attract the interest of consumers by  offering  quality  cars  equipped  with  sophisticated  computerized  systems  that  make  it  easy  and provide a sense of security for the driver. Apart from electric cars, what is currently becoming a trend in  the  automotive  world  are  cars  with  autopilot  features.  Autonomous  vehicles  with  artificial intelligence, are now not only prototypes, but can be found in several countries. This of course creates a debate between manufacturers, policy makers and users of these vehicles. In addition, there are many pros and cons to autonomous vehicles in various circles. The presence of autonomous vehicles is unavoidable, even though there are still many shortcomings, but manufacturers are always trying to improve it and offer the most advanced features applied to these vehicles, one of which is autopilot technology that replaces the role of the human driver. However, the presence of autopilot technology in this vehicle creates new problems in the field of law enforcement. With regard to traffic accidents due to errors in the navigation system or autopilot sensors, what kind of rules will be imposed, and to which who is the legal liability imposed? Therefore, in this research, the author tries to find conformity in the field of law enforcement and certainty for autonomous vehicles with artificial intelligence, in the event of an accident in the jurisdiction of the Republic of Indonesia.
Keywords : Legal Assurance, Autopilot Technology

## PENDAHULUAN
Pada abad ke-21, manusia telah menyaksikan beberapa perkembangan  dalam kehidupan yang  diketahui    telah  membuat  banyak  perubahan  saat  ini,  terutama  di  bidang  teknologi. Penciptaan teknik ini merupakan bentuk kemajuan manusia. Butuh waktu sepanjang waktu setelah menulis surat-surat kuno terdekat, misalnya teman, saudara, orang tua, dan  hanya menuliskan  keluhan,  berita,  salam,  dll.  Surat  itu    dikirim  oleh  seorang  kurir  yang    sangat membutuhkan kesabaran karena sudah dekat dengan surat itu. Itu tiba untuk diterima oleh orang yang dituju. Demikian pula salah satu sarana  ketika orang ingin bepergian ke suatu tempat, dan sebagai alat transportasi, orang ingin pergi ke suatu tempat dengan mobil ini.
Sebelumnya,  jika  ingin  bepergian,  Anda  harus  berjalan  kaki  ke  tempat  tujuan  atau menggunakan tenaga hewan sebagai alat transportasi. Saat ini, di zaman modern seperti , kami  mengandalkan  teknologi  mekanis  yang    lebih  efisien  untuk  menempuh  semua  jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya, tetapi seiring waktu, orang semakin banyak berubah.
Transportasi adalah proses pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain.  Jadi  transportasi  disebut  juga  pengangkutan.  Pengangkutan  dilakukan  karena  nilai barang di tempat tujuan lebih tinggi daripada di tempat asal. Oleh karena itu,  transportasi bertujuan untuk menambah nilai barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (place utility) dan nilai waktu (time utility)(Ridwan Khairandy, 2014) ) Namun dibalik manfaat transportasi, terdapat pula berbagai permasalahan yang terkait dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan setiap hari  membuat tidak  mungkin  lepas  dari  masalah  lalu  lintas.  Salah  satu  masalah  dalam  lalu lintas jalan adalah apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan dapat disebabkan oleh kelalaian pengemudi itu sendiri. Misalnya, seorang pengemudi yang mencoba menyalip mobil di depannya tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan dan ditabrak sepeda motor.
Misalnya,  seorang  pengemudi  yang  mencoba  menyalip  mobil  di  depannya  tidak memperhatikan  arus  lalu  lintas  dari  arah  berlawanan  dan  ditabrak  sepeda  motor.Data membuktikan  seiring  berjalannya  waktu  serta  perkembangan  zaman  populasi  kendaraan bermotor yang terpantau terakhir dalm situs resmi milik Negara pada tahun 2017 mencapai 138.556.669  (seratus  tiga  puluh  depalan  juta  lima  ratus  lima  puluh  enam  ribu  enam  ratus enam  puluh  sembilan)  unit  kendaraan  bermotor(Badan  Pusat  Statistik,  2017)Diperingkat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
pertama didominasi kendaraan roda dua yaitu sebanyak 113.030.793 (seratus tiga belas juta tiga  puluh  ribu  tujuh  ratus  Sembilan  puluh  tiga) unit  sepeda  motor  dan  diperingkat  kedua didominasi kendaraan roda 4 khususnya mobil pribadi yaitu sebanyak 15.493.068 (lima belas juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu enam puluh depalan) unit.(Badan Pusat Statistik, 2017)  Serta  dibawahnya  adanya  angkutan  umum  atau  mobil  bis  dan  di  peringkat  terakhir adalah  angkutan  barang.  Dengan  tingginya  angka  populasi  kendaraan  bermotor  maka produsen-produsen  kendaraan  bermotor  terus  menciptakan  inovasi-inovasi  baik  untuk kendaraan roda 2 (dua) maupun roda  4 (empat).
Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, produsen mobil dan mobil mengembangkan jenis kendaraan yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi  penggunanya.  Perusahaan-perusahaan  tersebut  berupaya  untuk  menarik  minat konsumennya  dengan  menawarkan  kwalitas  mobil  yang  dilengkapi  dengan  sistem komputerisasi  canggih  yang  memudahkan  sekaligus  memberikan  rasa  aman  bagi pengendaranya.  Selain  mobil  listrik,  yang  saat  ini  sedang  menjadi  trend  di  dunia  otomotif adalah mobil dengan fitur autopilot.
Salah satu inovasi yang diciptakan oleh produsen mobil khususnya roda empat (4) adalah sistem  autopilot  untuk  kendaraan  roda  empat  (4).  Ini merupakan  inovasi  yang  sudah  lama dikembangkan  di  industri  otomotif  global.  Berbagai  jenis  percobaan  untuk  menguji pengoperasian  sistem  di  jalan  raya.  Sejauh  ini,  ada  beberapa  kategori  sistem  operasi  yang terkait dengan autopilot pada kendaraan roda empat. Ini kemudian disebut mobil autopilot. Fitur lain yang cukup umum di mobil produksi dari tahun 2008 hingga sekarang adalah cruise control. Cruise Control merupakan fitur pada mobil yang memungkinkan kendaraan  melaju dengan  kecepatan  stabil  tanpa  harus  menginjak  pedal  gas  terus  menerus.  (Rahardiansyah, 2019) Cruise control, yang memiliki kemampuan untuk menjaga kecepatan kendaraan tetap stabil,  bukanlah  fungsi  autopilot.  Hal  ini  dikarenakan  pengoperasiannya  membutuhkan kontrol penuh manusia terhadap mobil untuk mengontrol arah dan kecepatannya, begitu juga dengan proses penyetelan rem yang masih membutuhkan kontrol manusia. yaitu pengemudi. Berbeda  dengan  mobil  dengan  sistem  autopilot  yang  ternyata  sama  dengan  sistem autopilot pesawat, sistem autopilot mobil juga memiliki fitur dan fungsi yang hampir sama. Ketika  fungsi  Autopilot  diaktifkan,  kendali  kendaraan  diambil  alih  sepenuhnya  oleh  sistem komputer  yang  dilengkapi  dengan  berbagai  komponen  yang  membantu  kinerja  sistem.  Di
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Indonesia, banyak mobil yang diperdagangkan dengan fungsi sistem autopilot dan sudah ada beberapa  sistem  autopilot  untuk  tempat  parkir.  Ketika  sistem  diaktifkan,  sistem  autopilot mengambil  kendali penuh  dari  mobil dan  pengemudi hanya  duduk  di belakang  dan  secara otomatis parkir.
Di Indonesia keberadaan transportasi diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang selanjutnya akan disebut dengan UU No. 22/2009. Dalam pasal 1 Ayat (37) UU No. 22/2009, kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiriatas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.  Saat  ini,  pemerintah  sudah  mengeluarkan  aturan  mengenai  aturan  transportasi modern yakni Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang  Kendaraan  Tertentu  Dengan  Menggunakan  Penggerak  Motor  Listrik  (PM  No.  45- 2020), dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor  Listrik  (PM  No.  44-2020).  Sekalipun  menurut  penulis,  aturan  tersebut  belum  cukup menjadi payung hukum terhadap pengoperasian teknologi autopilot pada kendaraan roda 4 (empat).
Salah satu inovasi yang diciptakan oleh produsen kendaraan bermotor khususnya roda 4 (empat)  yaitu  adalah  sistem  autopilot  dalam  kendaraan  roda  empat,  hal  ini  merupakan inovasi  yang  sudah  cukup  lama  dikembangkan  dalam  industri  otomotif  dunia.  Berbagai macam percobaan hingga uji coba kelayakan sistem tersebut untuk pengoperasian di jalan raya.  Hingga saat ini terdapat beberapa kategori mengenai sistem pengoperasian tentang autopilot  dalam  kendaraan  roda  4  (empat)  yang  selanjutnya  saya  sebut  sebagai  mobil autopilot. Antara lain fitur-fitur yang saat ini cukup sering kita temui dalam mobil produksi mulai dari tahun 2008 hingga sekarang yaitu cruis control. Cruis control merupakan fitur pada mobil yang memungkinkan kendaraan melaju pada kecepatan stabil tanpa harus menginjak pedal gas terus menerus. Apabila fitur autopilot ini diaktifkan, maka keadaan mobil tersebut akan  diambil  alih  seluruhnya  oleh  sistem  komputer  yang  sudah  dilengkapi  oleh  berbagai macam komponen penunjang kerja sistem tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kewajiban produsen  untuk  memperingatkan  konsumen  tentang  risiko  apa  pun  yang  mereka  sadari, karena akan lebih masuk akal (dan lebih murah) bagi produsen untuk melakukannya. (James M. Anderson, Nidhi Kalra, Karlyn D. Stanley, Paul Sorensen, Constantine Samaras, 2016) .

## METODE PENELITIAN
a. Ilmu  hukum  memiliki  karakter  yang  khas,  ciri  khas  ilmu  hukum  adalah  sifatnya      yang normatif, berdasarkan tradisi dalam ilmu hukum itu sendiri. Sesuai dengan karakter dan tradisi ilmu hukum, maka penelitian normatif merupakan ciri yang khas dalam tradisi ilmu hukum.
b. Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif,10 artinya dimana
hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau konsep hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. c. Sehubungan  dengan  penelitian  dalam  penulisan  skripsi  ini,  maka  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  berdasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  (Statute  approach),  dan  pendekatan  konseptual  (Conceptual Approach)  yaitu  pendekatan  yang  mengacu  pada  definisi,  konsep  serta pendapat/argumentasi para ahli di bidangnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kendaraan Roda Empat (Mobil) berteknologi autopilot dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kedudukan  dan  keberadaan  angkutan  pribadi  yang  dijadikan  alat  berkendara  suatu individu maupun kelompok oleh pemiliknya sudah menjadi habit sebagian besar masyarakat Indonesia.  Di  jalan-jalan,  kerap  kita  temui  masyarakat  menggunakan  kendaraan  pribadi sebagai  sarana  transportasi  bahkan  sampai  menimbulkan  kemacetan.  Animo  besar masyarakat dalam menggunakan transportasi pribadi terlihat dari sepinya angkutan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah .
Pengertian transportasi secara harfiah adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat  ke  tempat  lainnya  dengan  menggunakan  sebuah  kendaraan  yang  digerakkan  oleh manusia, hewan, atau mesin. Transportasi diadakan bertujuan untuk mempermudah manusia dalam melaksanakan aktivitas keseharian. Transportasi dibedakan menjadi tiga bagian yaitu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Penelitian ini membahas spesifik tentang transportasi darat.
Mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  44  Tahun  1993  tentang  Kendaraan  dan Pengemudi, mobil dibagi menjadi tiga bagian yaitu (1) Mobil Penumpang, (2) Mobil Bus, dan (3) Mobil Barang. Pengertian dari ketiga konsep tersebut meliputi:
1. Mobil  Penumpang  adalah  setiap  kendaraan  bermotor  yang  dilengkapi  sebanyak- banyaknya  8  (delapan)  tempat  duduk  tidak  termasuk  tempat  duduk  pengemudi,  baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
2. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk  tidak  termasuk  tempat  duduk  tidak  termasuk  tempat  duduk  pengemudi,  baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
3. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
Jika mengacu pada aturan yang sudah dilampirkan di atas, terlihat jelas bahwa  peraturan pemerintah tersebut belum mengakomodir adaptasi teknologi yang semakin maju. Tidak ada satupun yang bisa memprediksi jika di abad 21, ternyata sudah ditemukan sebuah teknologi mutakhir yang tidak lagi membutuhkan
pengemudi sebagai aktor utama dalam mengendarai sebuah kendaraan bermotor.
Kita  hanya  perlu  menyebutkan  tempat  tujuan  dan  secara  otomatis  mobil  itu  akan bergerak dengan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence). (Sidharta, 2006).
Mengenai  pengertian  kendaraan  bermotor  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  8  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ), “kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”. Keberadaan mobil pribadi menjadi pesaing utama angkutan umum. Alasan efisiensi pengguna menjadi keutamaan.
Pengangkutan darat sebagai sarana kendaraan untuk memenuhi keperluan umum sudah kerap dijumpai. Kendaraan bermotor beroda empat seperti bus, taksi dan mobil pribadi sudah acap kali kita jumpai di jalan. Beroperasinya angkutan umum tersebut sudah diatur secara mendetail  di  dalam  regulasi  yang  dibuat  pemerintah.  Dimulai  dengan  izin  usaha,  trayek,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
operasional dan uji kelayakan kendaraan bermotor untuk transportasi pribadi maupun umum sudah dibuat. (Sjaifurrachman, 2014).
Di dalam UU No. 22 Tahun 2009 setidaknya terdapat 9 asas yakni: (a) asas transparan, (b) asas  akuntabel,  (c)  asas  berkelanjutan,  (d)  asas  partisipatif,  (e)  asas  bermanfaat,  (f)  asas efisien dan efektif, (g) asas seimbang, (h) asas terpadu, (i) asas mandiri. Pengertian di antara asas yang tersebut di atas meliputi:
a) Yang  dimaksud  dengan  ”asas  transparan”  adalah  keterbukaan  dalam  penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas,  dan  jujur  sehingga  masyarakat  mempunyai  kesempatan berpartisipasi  bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
b) Yang dimaksud dengan ”asas akuntabel” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c) Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
d) Yang  dimaksud  dengan  ”asas  partisipatif”  adalah  pengaturan  peran  serta  masyarakat dalam  proses  penyusunan  kebijakan,  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
e) Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
f) Yang  dimaksud  dengan  “asas  efisien  dan  efektif”  adalah  pelayanan  dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
g) Yang dimaksud dengan ”asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.
h) Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
i) Yang  dimaksud  dengan  ”asas  mandiri”  adalah  upaya  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan
Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional .
Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Jika Terjadi Kecelakaan Disebabkan Teknologi Mobil autopilot.
Tanggung jawab pidana adalah pengalihan tuntutan obyektif dan subyektif yang terlibat dalam suatu tindak pidana kepada pelaku yang telah memenuhi  syarat-syarat pemidanaan untuk  perbuatan  tersebut.  Mengingat  suatu  peristiwa,  suatu  data  disebut  kejahatan  jika kesalahannya adalah nilai keadilan dan sama dengan nilai keadilan. Kemudian dapat dilihat adanya agency liability (performance liability) dan strict liability (liabilitas terbatas). Masalah kesalahan adalah kesalahan situasional (fakta kesalahan) dan kesalahan hukum, dan sesuai dengan konsep pengampunan akal, sehingga pelaku tidak dihukum kecuali dia bertanggung jawab atas kesalahan. Oleh karena itu, penerapan tindak pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya  tindak  pidana  melalui  penegakan  hukum  dan  untuk  mendamaikan  masyarakat apabila  permasalahan  bersumber  dari  tindak  pidana.  Unsur-unsur  dalam  pertanggung jawaban  pidana  adanya  unsur  kesalahan  berupa  melakukan  tindak  pidana  yang  dilakukan, perbuatan  yang  dilakukan  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  yang  telah  diatur  pada Undang-undang atau peraturan. (Purwoleksono, 2013).
Perkembangan dunia otomotif ditandai dengan kemunculan pertama teknologi autopilot di Indonesia, sebuah mobil yang ditenagai oleh produk Amerika Tesla Motors. Sama seperti mobil yang beroperasi dengan sistem autopilot atau self-driving menggunakan sensor yang dapat mengenali warna lampu lalu lintas, fitur auto-stop menggunakan sistem operasi Traffic Aware Autosteer (TAA). Rambu lalu lintas merah satu lampu. Jika pengemudi menekan tuas persneling atau menekan pedal gas, mobil akan kembali berjalan.Mobil autopilot yang masuk ke Indonesia mengharuskan tangan pengemudi tetap berada pada setir. Pengemudi masih “bertanggung  jawab  penuh”  terhadap kontrol  utama  kendaraan.  Oleh  karena  itu  dalam sistem  penegakan  hukum  tetap  berpedoman  pada  UU  LLAJ  dan  ketentuan  perundang- undangan lainnya yang berkenaan dengan pelanggaran tersebut.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pemahaman bahwa pebuatan  pidana  dapat  berupa  kejahatan  yang  terdapat  pada  Buku  II  KUHP  dan pelanggaran terdapat pada Buku II KUHP. Melakukan pelangaran terhadap             peraturan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
lalu lintas masuk kedalam kategori perbuatan pidana, dengan sanksi pidana bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam UU LLAJ.
Beberapa  hal  yang  termaktub  dalam  UU  LLAJ  sebagai  pelanggaran  khusunya  bagi pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi autopilot yang dimungkinkan pelanggaran  dilakukan  berupa  melakukan  peristiwa  hingga  mengkibatkan  rusaknya  jalan hingga  menyebabkan  fungsi  jalan  beserta  perlegkapan  jalanan  terganggu  dipidana  dengan pidana penjara paling lama setahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana bunyi Pasal 274 ayat (1) dan (2), kemudian, Pasal 275 ayat (1)  menyatakan  apabila  pengendara  kendaraan  bermotor  menyebabkan  gangguan  pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas bagi Pejalan kaki  dan  alat  pengaman  pengguna  Jalan  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1 (satu) bulan  atau denda  paling  banyak  sebesar Rp.  250.000.000,  (dua  ratus  lima  puluhribu rupiah)  padaAyat  (2)  menjelaskan  apabila  hingga  menyebabkan  tidak  berfungsi  maka dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp. 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah).
Kelengkapan kendaraan bermotor dengan teknologi autopilot juga menjadi perhatian UU LLAJ ketika kendaraan yang tidak dilengkapi dengan ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama            pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau            denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana            diatur dalam Pasal 278 berbeda dengan Pasal 279 yang memberikan pengaturan bagi            kendaraan bermotor yang dikendarai terdapat perangkat yang dapat menganggu             keselamatan berlalulintas (Pasal 279) dan tidak terpasang tanda nomor kendaraan               bermotor yang sebagaimana telah ditetapkan (Pasal 280) maka dipidana kurungan             paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu              rupiah).
Sebagaimana UU LLAJ menyatakan bahwa bagi pengendara yang tidak memberikan ruang jalan dan mengutamakan pejalan kaki sebagaimana Pasal 284, kendaraan roda empat yang dikendarai tidak memenuhi syarat teknis pada kaca           spion, klakson, lampu  utama,  lampu  hazard,  lampu  tanda  batas  dimensi  badan                      kendaraan,  lampu gandengan,  lampu  rem,  lampu  petunjuk  arah  yang  sebagaimana  terdapat  dalamPasal  106 Ayat (3) jo Pasal 48 Ayat (2) dan melakukan pelanggaran           marka jalan, alat pemberi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
isyarat lalu lintas maka dapat dijatuhi pidana kurungan           paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu           rupiah), untuk pelanggaran berupa gerakan lalu lintas, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan ketika membelok atau berbalik arah tidak menggunakan isyarat           lampu petunjuk arah atau dengan isyarat maka dipidana dengan  pidana  kurungan                      paling  lama  1  (satu)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp. 250.000.00 (dua ratus lima
puluhribu rupiah). Penegakan Hukum
Setelah upaya sebagai tindakan pencegahan dalam kasus ini dan kasus kecelakaan lalu lintas  penekan  oleh  pengemudi  yang  menggunakan  kendaraan  dengan  teknologi  autopilot yang  terjadi  kemudian.  Selain  perkembangan  teknologi  yang  berdampak  pada  kehidupan masyarakat,  orang  tertarik  menggunakan teknologi  yang terdapat pada  kendaraan  dengan fitur-fitur  yang  memberikan  kenyamanan  pengemudi,  mulai  dari  mesin  hingga  interior kendaraan.  Upaya  penanggulangan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  berangkat  dari penuntutan UU LLAJ itu sendiri.
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup. (Soerjono Soekanto, 2004)
Adapun Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit),
kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit)  (Sudikno Mertokusumo, 1986).
a. Upaya Prefentif
Upaya sosialisasi peraturan lalu lintas dalam bentuk berkendara, penjelasan peraturan lalu lintas (dalam hal ini UU LLAJ), bagi pengemudi kendaraan bermotor khususnya mobil yang dilengkapi  dengan  teknologi  autopilot,  untuk  meningkatkan  kesadaran  pengemudi  dalam mengemudikan kendaraan, karena rendahnya sensitivitas sensor kendaraan, terkait persepsi batas kecepatan mengemudi, lalu lintas dengan rambu-rambu jalan dan pengguna kendaraan yang  menggunakan  kendaraan  dengan  sistem  autopilot  sensor  kendaraan  Jika  terjadi kecelakaan,  pengemudi  dapat  Anda  tetap  menggunakan  sensor  kendaraan  kontrol.  Bagi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
pengemudi  yang  menggunakan  kendaraan  dengan  fungsi  autopilot,  ada  pelatihan  untuk mempelajari  keterampilan  mengemudi  kendaraan  yang  berbeda  dengan  sistem  kerja kendaraan  listrik  pada  umumnya.  Pemilik  kendaraan  melakukan  perawatan  teknis  untuk mengetahui kondisi teknis kendaraannya. Terdapat perangkat bantu berupa rambu lalu lintas dan perangkat lalu lintas lainnya yang dapat dibaca oleh sensor milik kendaraan listrik dengan teknologi autopilot.
b.   Upaya Represtif.
Penegakan  Regulasi.  Kecelakaan  akibat  kelalaian  pengemudi  dapat  diartikan  sebagai upaya  represif.  Adanya  sanksi  berupa  peringatan,  denda  dan  sanksi  pidana  terhadap kendaraan  bermotor  dalam  pengertian  undang-undang  LLAJ  berupa  pidana  penjara  atau denda.  Sistem  penghargaan  dan  hukuman  digunakan  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Ini adalah salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah.  Aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini    Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia memahami  kondisi  lalu  lintas  kendaraan  bermotor  khususnya  yang  dilengkapi  dengan teknologi autopilot, dan memahami peran pengemudi kendaraan dengan saling memaham dalam  mengendalikan  kendaraannya.  seberapa  jauh  kita  darinya.  Keterampilan  Balance Vehicle Control adalah pengendalian pengendalian  Emosi saat mengemudikan

## KESIMPULAN
Kepastian  hukum  pada  pengoperasian  mobil  autopilot  di  Indonesia  merujuk  pada peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  keberadaan  tranportasi  dimana mobil autopilot merupakan salah satu jenis transportasi, di dalamnya tidak ditemukan adanya suatau  norma  yang  melarang  serta  bersifat  kontradiktif  terkait  keberadaaan  mobil  auto pilotdi Indonesia karena pada hakikatnya mobil autopilot penggolongannya termasuk dalam golongan mobil penumpang sebagaimana yang sudah ada peraturannya dalam perundang- undangan di  Indonesia, hanya  saja dalam  mobil tersebut memiliki  suatau  sistem teknologi terbaru  yaitu  auto  pilot.  Serta  dalam  segala  aspek  uji  tipe  kendaraan  bermotor  dan pemenuhan  persyaratan  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  untuk  setiap  kendaraan bermotor,  mobil  atuo  pilot  juga  masih  memenuhi  segala  kriteria  persyaratan  kendaraan bermotor agar dapat beroperasi di Indonesia.
Dengan masuknya mobil tersebut di Indonesia maka secara rasional mobil tersebut sudah lulus uji tipe kendaraan bermotor dan memiliki SUT. Maka dari itu keberadaan mobil autopilot di  Indonesia  menjadi  legal  karena  tidak  dengan  peraturan  hukumpositif.  Mobil  auto  pilot dalam pembentukannya sistem tersebut didapati latar belakang yang  mana sesuai dengan semangat dari peraturan yang ada di
Indonesia tepatnya dalam UU No.22/2009 dimana pabrikan pembuat sistem autopilot itu  sendiri memiliki tujuan guna mengurangi risiko kecelakaan berlalu lintas yang diakibatkan oleh  lalainya  pengemudi.  Sama  halnya  dalam  UU  No.22/2009  tujuan  dari  dibentuknya peraturan  perundang-undangan  tersebut  adalah  guna  mewujudkan  rasa  keamanan, ketertiban  dan  kesejahteraan  setiap  orang  pada  saat  di  jalan  raya,  salah  satu  contohnya adalah dalam  mengurangi risiko kecelakaan berlalu lintas sehingga setiap pengguna jalan merasa dilindungi haknya oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Iskandar,  C.  S.,  Upa,  S.,  &  Iskandar,  M.  (2019).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) Berbasis Technopreneurship. Deepublish.
Maliki, A. (2017). Efektivitas penegakan hukum dengan tilang untuk mengurangi pelanggar lalu lintas di Polres Kudus. Indonesian Journal of Police Studies, 1(1), 295-352.
Nasution, P. (2017). Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pengguna Jalan Terhadap Fungsi Rambu- Rambu  Lalu  Lintas  di  Simpang  Jalan  Pandu  dan  Jalan  Sutomo  (Studi  Kasus)  (Doctoral dissertation).
Nusi,  R.  R.  (2021).  Legalitas  Mobil  Auto  Pilot  Dalam  Prespektif  Hukum  Transportasi  di Indonesia. Jurist-Diction, 4(6), 2469-2484.
Pratidhatama,  T.  H.  (2021).  Model  Regulasi  Uang  Elektronik  yang  Menerapkan  Value Protection. Jurist-Diction, 4(6), 2485-2510.
Prayogi, C. R. (2017). Urgensi Pengaturan Tentang Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Menurut Perspektif Hukum Udara Internasional (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
Prasetya, Y. F. (2011). Efektifitas sosialisasi safety riding dan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan no 22 tahun 2009 terhadap peningkatan pengetahuan dan kedisiplinan berkendara bagi komunitas sepeda motor di Kabupaten Wonogiri.
Saputra,  F.  (2022).  ANALISIS  PERLINDUNGAN  HUKUM  KONSUMEN  BAGI  PENGGUNA KENDARAAN SELF-DRIVING (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).