## Sistem Ekonomi Islam: Keseimbangan Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Umat
Bagus Pratama Susanto¹, Ajeng Sonial Manara¹
¹ Mahasiswa Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
baguspratamasusanto@gmail.com , ajengmanara93@gmail.com
Abstract : Islamic Economical System:  Balance In Development and Welfare of the People . Islamic economic system is not alternative economic system or mid-economic system, but solutive economic system over various problems that have been emerging. The economic system of Islam and its development in society, so to be able to achieve the balance of development and welfare of people, it needs a harmony society ( madani ), where it can be realized if there is a paradigm. The paradigm of civil society can be said to be Islamic when embodied through Islamic principles and values sought to become falah .
Kata  Kunci :  Islamic Economical System, Harmony Society , Falah
Abstrak : Sistem   Ekonomi   Islam:   Keseimbangan   Dalam   Pembangunan   dan   Kesejahteraan Umat . Sistem   ekonomi   Islam   bukanlah   sistem   ekonomi   alternatif   ataupun   sistem   ekonomi pertengahan, melainkan merupakan sistem ekonomi solutif atas berbagai permsalahan yang selama ini muncul. Sistem ekonomi Islam dan perkembangannya di tengah masyarakat, maka untuk dapat mencapai  keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan umat, diperlukan adanya masyarakat yang harmoni  ( madani ), di mana hal  tersebut  dapat terwujud ketika adanya suatu paradigma. Paradigma masyarakat madani akan dapat dikatakan islami ketika diwujudkan melalui prinsip- prinsip dan nilai-nilai Islam ditujukan untuk mendapatkan falah .
Kata  Kunci :  Sistem Ekonomi Islam, Masyarakat Madani , Falah

## 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Manusia di dunia, membutuhkan faktor-faktor penunjang   untuk   memenuhi kebutuhan   hidupnya,   di   antaranya kebutuhan   jasmani   dan   rohani.
Kebutuhan   jasmani   terdiri   dari sandang,   pangan,   dan   papan,
sementara   untuk   kebutuhan   rohani yaitu   keimanan   dan   spiritualistas. Kebutuhan   jasmani   dan   rohani tersebut   harus   berjalan   secara seimbang   agar   kehidupan   dapat mencapai kebahagiaan. dalam hal ini, maka   setiap   individu   diharapkan memiliki   pemahaman   yang   baik
terhadap   keimanan   yang   dimilikinya melalui keyakinannya terhadap Tuhan sehingga   manusia   dalam   melakukan aktivitas   hidupnya   dapat   terarah dengan   baik   dan   benar.   Segala kegiatan manusia di dunia tidak lepas dari   akidah   agama.   Dengan   adanya keimanan,   maka   kehidupan   manusia lebih memiliki tujuan.
Tujuan   hidup   adalah   untuk mencapai kebahagiaan yang seimbang baik   secara   materi   maupun   spiritual dengan seimbang. Dengan keseimbangan   akan   mencapai falah
dan maslahah .   Hal   tersebut   sesuai dengan syariat. syariat itulah akhirnya menjadi pedoman dalam menetapkan aturan-aturan di dunia untuk menjadi prinsip   muamalah   manusia   sebagai makhluk   sosio-ekonomi.   Aturan-
aturan/   ketetapan-ketetapan   yang berlandaskan   agama   atau   syariat- syariat tersebut merupakan implementasi   dari   adanya   agama Islam. Islam   turun   ke   dunia
membawa ketetapan-ketetapan yang   berfungsi   sebagai petunjuk   agar   hidup senantiasa   terarah.   Islam adalah   sistem   kehidupan (Tujuan   Islam   adalah
sebagaimana   dari   tujuan syariat   itu   sendiri   ( maqashid asy-syariah )   yaitu   mencapai kebahagian dunia dan akhirat.
Menurut   as-Shatibi   dalam Pusat   Pengkajian   dan Pengembangan Ekonomi Islam (2014: 54), mencakup 5
kemaslahatan: 1. agama ( Ad- dien ), ilmu ( al-‘ilm ), jiwa ( an- nafs ),   harta   ( al-maal ),   dan keturunan   ( al-nasl ).   Islam adalah sistem kehidupan ( way of   life ),   di   mana   Islam   telah menyediakan
berbagai
perangkat aturan yang lengkap baik   kehidupan   manusia, termasuk   dalam   bidang ekonomi   (Abdul   Ghofur, 2017: 26).
Menurut   Abdul   Ghofur Ekonomi syariah dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama   Islam.   Sebagai   derivasi   dari agama   Islam,   ekonomi   Islam   akan mengikuti   Islam   dalam   berbagai aspeknya,   bukan   hanya   merupakan praktik   kegiatan   ekonomi   yang dilakukan   oleh   individu   atau komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku
yang   didasarkan   pada   ajaran   Islam. Ekonomi   Islam   mencakup   cara memandang   permasalah   ekonomi, menganalisis   dan   mengajukan alternatif   solusi   atas   berbagai permaslahan ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi   Islam   telah   menjadi   tolak ukur   terhadap   sistem   ekonomi konvensional   yang   telah   lama   ada. Praktik   sistem   ekonomi   Islam   mulai merambah   dalam   berbagai   bidang ekonomi,   diantaranya   dalam pemberdayaan zakat fitrah oleh Amil Zakat   di   berbagai   daerah   guna pemerataan   sumber   modal   produksi bagi masyarakat kecil, pemberdayaan dan   pendirian Baitul   Mal sebagai media   pelaksanaan   penghimpunan keuangan dalam sistem akad, hingga produk   pasar   modal   berupa   saham dan   obligasi   syariah,   serta   lembaga keuangan   dan   bank   syariah   yang tersebar   hampir   diseluruh   wilayah Indonesia   maupun   dunia.   Dengan adanya hal tersebut, sebagaimana pula tidak   pernah   terpisah   antara   agama dan   negara   dan   antara   materi   dan rohani.  Seorang  muslim  harus yakin akan   kesatuan   hidup   dan   kesatuan kemanusiaan   (Andi   Iswandi:   2014). Maka   sistem   ekonomi   Islam   telah dianggap   sebagai   penopang
keseimbangan   dalam   pembangunan dan kesejahteraan umat.
1.2. Batasan Masalah Batasan   masalah   yang   akan dibahas adalah kajian terhadap sistem ekonomi Islam terhadap keseimbangan   dalam   pembangunan dan   kesejahteraan   umat     yang menitikberatkan   kepada   definisi sistem ekonomi Islam dan peranannya terhadap keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
2. PEMBAHASAN 2.1. Sistem Ekonomi Islam
Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu   ekonomi   yang   dilaksanakan dalam   praktik   (penerapan   ilmu ekonomi)   sehari-harinya   bagi individu,   keluarga,   kelompok masyarakat,   ataupun   pemerintah/ penguasa
dalam
rangka mengorganisasi   faktor   produksi, distribusi,   dan   pemanfaatan   barang dan   jasa   yang   dihasilkan   tunduk dalam   peraturan/   perundang- undangan   Islam   ( Sunnatullah )   yang mandiri   dan   terlepas   dari   sistem ekonomi   lainnya.   Sistem   ekonomi Islam   bukanlah   sistem   ekonomi alternatif   ataupun   sistem   ekonomi pertengahan,   melainkan   merupakan sistem ekonomi solutif atas berbagai permsalahan yang selama ini muncul M. Nur Rianto Al- Arif (2015: 69) .
Adapun yang membedakan sistem ekonomi   Islam   dengan   sistem ekonomi lainnya adalah sebagaimana diungkapkan   oleh   Suroso   Imam Zadjuli   dalam   Achmad   Ramzy
Tadjoeddin (1992: 39).
1. Asumsi   dasar/   norma   pokok
ataupun   aturan   main   dalam proses   dan   interaksi   kegiatan ekonomi yang diberlakukan.
2. Prinsip   ekonomi   Islam   adalah penerapan   asas   efisiensi   dan manfaat   dengan   tetap   menjaga kelestarian alam.
3. Motif   ekonomi   Islam   adalah
mencari   “keberuntungan”   di dunia   dan   di   akhirat   selaku khalifatullah   dengan   jalan beribadah dalam arti yang luas.
Berkaitan   dengan   dasar- dasar   ekonomi   Islam, Goenawarman   Mohammad dalam   Ahmad   Ramzy Tadjoeddin (1992:61) memberikan   tawaran   berikut. Pertama , ekonomi Islam ingin mencapai   masyarakat   yang berkehidupan   sejahtera   di dunia   dan   akhirat. Kedua , Tercapainya pemuasan optimal   berbagai   kebutuha jasmani   dan   rohani   yang seimbang,   baik   bagi perseorangan
maupun
masyarakat. Ketiga , hak milik relatif   perseorangan   diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal   –hal   yang   halal   pula.
Keempat ,   dilarang   menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar. Kelima , dalam harta benda itu terdapat   hak   untuk   orang miskin   yang   selalu   diminta. Oleh   karena   itu,   harus dinafkahkan   sehingga   dapat dicapai   pembagian   rezeki. Keenam ,   pada   batas   waktu tertentu   hak   milik   tersebut dikenakan   zakat. Ketujuh , perniagaan   diperkenankan tetapi riba dilarang.
Kedelapan ,   tidak   ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama, dan yang menjadi   ukuran   perbedaan hanya prestasi kerja.
Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern.   Menurut   Khursid   Ahmad (1980),   ada   empat   tahapan perkembangan   dalam   wacana pemikiran   ekonomi   Islam,   yaitu sebagai berikut.
1. Tahap   pertama,   dimulai   ketika sebagian   ulama,   yang   tidak memiliki   pendidikan   formal dalam   bidang   ekonomi,   tetapi memiliki   pemahaman   terhadap persoalan   sosio-ekonomi   pada masa   itu,   mencoba   untuk menuntaskan   persoalan   bunga. Mereka   berpendapat   bahwa bunga bank itu haram dan kaum Muslim     harus   meninggalkan hubungan   apapun   dengan perbankan konvensional.
Masa   ini   dimulai   sekitar pertengahan dekade 1930-an dan mengaami   puncak   kemajuannya pada   akhir   dekade   1950-an   dan awal   dekade   1960-an.   Tahapan ini   memang   masih   sangat prematur dan trial error sehingga dampaknya   masih   sangat terbatas.   Meskipun   demikian, tahap   ini   telah   membuka   pintu lebar   bagi   perkembangan selanjutnya.
2. Tahap kedua, dimulai pada akhir dasawarsa   1960-an.   Pada   tahap ini   para   ekonom   Muslim   yang pada   umumnya   dididik   dan dilatih   di   perguruan   tinggi terkemuka   di   Amerika   Serikat dan   Eropa   mulai   mencoba mengembangkan   aspek-aspek
tertentu   dari   sistem   moneter Islam.   Mereka   melakukan analisis   ekonomi   terhadap larangan   riba   (bunga)   dan mengajukan alternatif perbankan yang   tidak   berbasis   bunga. Serangkaian   konferensi   dan seminar   internasional   tentang ekonomi   dan   keuangan   Islam digelar   beberapa   kali   dengan mengundang   para   pakar,   ulama dan ekonom.
Pada   tahap   kedua   ini muncul   ekonom   muslim terkemuka,   antara   lain Khursid   Ahmad,   Umer Chapra, M.A. Mannan, Omar Zubair,   dan   lainnya.   Mereka ekonom Muslim yang dididik di   Barat,   tetapi   sangat memahami   bahawa   Islam sebagai way   of   life yang integral dan dengan baik akan membawa   umat   Islam   pada kedudukan yang berwibawa di mata dunia.
3. Tahap   ketiga,   ditandai   dengn upaya-upaya   konkret   untuk mengembangkan   perbankan   dan lembaga-lembaga keuangan nonriba dalam sektor swasta dan
dalam   sektor   pemerintahan. Tahap   ini   merupakan   siergi konkret   antara   usaha   intelektual dan material para ekonom, pakar, bankir,   perngusaha,   dan usahawan Muslim yang memiliki kepedulian   pada   perkembangan ekonomi   Islam.   Pada   tahap   ini mulai didirikan bank-bank Islam dan   lembaga   investasi   berbasis nonriba   dengan   konsep   yang lebih   jelas   dn   oemahaman ekonomi Yng lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic   Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. Bank Islam ini   kerja   sama   antara   negara- negara   Islam   yang   tergantung dalam OKI.
4. Tahap   keempat   ditandai   dengan pengembangan   pendekatan   yang lebih integratif dan sophisticated untuk   membangun   keseluruhan teori dan praktik ekonomi Islam, terutama  lembaga  keuangan  dan perbankan   yang   menjadi indikator ekonomi umat.
Dalam   bukunya   M.   Nur Ryanto   ( 2015: 72-73) menjelaskan, Kebaikan sistem
ekonomi Islam adalah sebagai berikut.
1. Nilai-nilai   yang   tertanam   dalam sistem   ekonomi   Islam   sangatlah kuat   sehingga   setiap   pelaku ekonomi   dalam   menjalankan aktivitasnya   tidak   akan   pernah melakukan   aktivitas   dalam pencapaian tujuan perekonomian dengan   cara-cara   yang   penuh intrik   dan   tipu   daya.   Apabila sistem   ekonomi   konvensional, baik   kapitalisme   maupun sosialisme   menafikan   nilai-nilai moral   dan   agama   dalam perekonomian,   sistem   ekonomi Islam   memegang   nilai-nilai tersebut pada perekonomian. 2. Sangat
memerhatikan kepemilikan individu, tetapi tetap memiliki   batasan-batasan   yang diatur   sesuai   dengan   syariat Islam.   Karena   konsep   inti kepemilikan dalam Islam adalah milik   absolut   dari   Allah   Swt.
bahwa   manuso   hanya   diberi amanah untuk mendayagunakannya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. 3. Negara   merupakan   salah   satu institusi   penting dalam
perekonomian,   salah   satu   posisi sentral   dalam   perekonomian. Negara berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan   agar   tidak   terjadi distorsi   dalam   perekonomian. Negara   akan   campur   tangan apabila   telah   terjadi   distorsi dalam   perekonomian,   agar kepentingan   ekonomi   setiap pelaku ekonomi dapat terlindungi. 4. Memiliki   sistem   yang   baik   bagi pemerataan   dalam   distribusi
pendapatan   melalui   instrumen zakat,   infak,   dan   sedekah   dari kelompok kaya kepada kelompok miskin.   Dengan   sistem   ini, pertentangan   antarkelas   tidak akan   teradi   karena   telah   terjadi saling   pengertian   antara kelompok   kaya   dan   kelompok miskin.   Instrumen   dalam   sistem ini   merupakan   mekanisme distribusi pendapatan yang tidak terdapat   pada   sistem   ekonomi konvensional.
5. Setiap   individu   dalam   sistem ekonomi   Islam   akan   termotivasi untuk bekerja keras, dalam setiap ajaran   agama   menganjurkan bekerja sebagai kunci kesuksesan soerang   individu.   Berbagai
praktik   ibadah   dalam   Islam memotivasi   individu   untuk bekerja   keras,   seperti   zakat   dan aji merupakan ibadah yang hanya dapat   dilaksanakan   oleh   kaum berkecukupan.
2.2. Sistem   Ekonomi   Islam: Keseimbangan dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Umat Berdasarkan   penjelasan   pada 2.1   mengenai   pengertian   sistem ekonomi Islam dan perkembangannya   di   tengah masyarakat,   maka   untuk   dapat mencapai keseimbangan
pembangunan   dan   kesejahteraan umat,   diperlukan   adanya masyarakat   yang   harmoni ( madani ),   di   mana   hal   tersebut dapat   terwujud   ketika   adanya suatu   paradigma.   Paradigma masyarakat   madani   akan   dapat dikatakan   islami   ketika diwujudkan   melalui   prinsip- prinsip   dan   nilai-nilai   Islam ditujukan   untuk   mendapatkan falah . Apabila terjadi pengabaian dari   salah   satu   elemen   maka terjadi suatu penyimpangan atau kasus khusus dari ekonomi Islam. Gambar   2.1.   Karakteristik   Ekonomi Islam
Sumber:   Pusat   Pengkajian   dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2014: 74.
Sistem   ekonomi   Islam   akan mencakup   kesatuan   mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran   dan   teori-teori ekonomi   Islam   dalam   kegiatan produksi,   distribusi,   dan konsumsi. Gambaran secara garis besar   ‘bangunan’   dari   sistem ekonomi   Islam   ini   di   antaranya (Pusat   Pengkaajian   dan Pengembangan   Ekonomi   Islam, 2014: 74): A. Kepemilikan dalam Islam Konsepsi   tentang   hak milik   memiliki   implikasi yang   mendasar   bagi keseluruhan  sistem  ekonomi. Konsep   ini   akan   menjadi dasar   tentang   apa   ( what ),
bagaiman   ( how ),   dan mengapa   ( why )   mengelola, serta untuk siapa ( for whom )
seluruh sumber daya ekonomi di   muka   bumi   ini.   Bertolak dari   konsephak   milik   ini,
maka   sistem   ekonomi   Islam adalah perekonomian dengan tiga sektor, yaitu sektor pasar, masyarakat, dan negara.
Dalam   pandangan Islam,   pemilik   mutlak   dari seluruh  alam  semesta   adalah Allah,   semenetara   manusi hanya   mengemban   amanah- Nya. Allah menciptakan alam semesta bukan untuk diri-Nya sendiri,   melainkan   untuk kepentingan   sarana   hidup ( wasilah   al-hayah )   bagi
manusia   agar   tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Manusia diberikan hak untuk memiliki dana menguasai alam semesta seoanjang sesuai dengan cara perolehan dan cara
penggunaan   yang   telah ditentukan   oleh   Allah. Dengan   demikian,   adanya hak   milik   membawa konsekuensi adanya kewajiban   pemanfaatannya. Pada akhirnya, hak milik ini harus dipertanggung jawabkan   di   hadapan
pengadilan   Allah   di   akhirat kelak. Dalam   ajaran   Islam,   hak
milik   dikategorikan   menjadi tiga, yaitu: a. Hak   individual   ( milkiyah fardhiah/ private ownership ) Pada dasarnya kepemilikan individu atas sumber   daya   ekonomi (sumber daya) merupakan salah  satu  fitrah  manusia
karena   ajaran   Islam mengakuinya   sebagai sesuatu   yang   harus dihormati   dan   dijaga.
Kepemilikan   individu meruoakan   persyaratan yang   mendasar   bagi tercapainya   kesejahteraan masyarakat, sebab ia akan menciptakan motivasi dan memberikan   ruang   bagi individu untuk memanfaatkan   sumber daya   secara   optimal. Seorang individu diberikan kebebasan tinggi untuk memiliki dan memanfaatkan   sumber daya bagi kepentingannya sepanjang;   (1)   cara perolehan dan penggunaannya   tidak bertentangan dengan syariah   Islam;   dan   (2) tidak menimbulkan kerugian,   baik   bagi   diri sendiri   maupun   orang lain.
b. Hak   umum   atau   publik ( milkiyah ‘ammah/ public ownership ) Kepemilikan   umum
muncul   karena   suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan   bagi asyarakat umum sehingga menjadi kepentungan   bersama.
Ajaran   Islam   tidak membatasi   kepada jenis   benda   tertentu untuk   menjadi   hak milik   umum   sehingga kemungkinan   dapa berbeda   dari   satu tempat   dengan   tempat lain.   Namun,   menurut An   Nabhani   (1996) hak   milik   umum terdapat   dalam   benda- benda
dengan karakteristik   sebagai berikut:
(1) Merupakan fasilitas   umum,   di mana   kalau   benda ini   tidak   ada   di dalam suatu negeri atau   komunitas, maka akan menyebabkan sengketa   dalam mencarinya, seperti jalan   raya,   air minum, dan sebagainya; (2) Bahan   tambang yang   relatif   tidak terbatas jumlahnya; (3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individual; (4) Harta   benda   waqf, yaitu harta seseorang   yang dihibahkan   untuk kepentingan umum. c. Hak   milik   negara ( milkiyah   daulah/   state ownership ).
d. Hak   milik   negara   pada asalnya dapat berupa hak milik   umum   atau individu,   tetapi   hak pengelolaanya   menjadi wewenang   pemerintah. Pemerintah   memiliki   hak untuk   mengelola   hak milik   ini   karena   ia merupakan   representasi kepentinga rakyat sekaligus   mengemban misi kekhalifahan Allah di muka   bumi.   Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan   menjadi   hak milik individujika memang kebijakan negara menghendaki   demikian. Akan   tetapi,   hak   milik umum   tidak   dapat dialihkan   menjadi   hak milik   umum   tidak   dapat dialihkan   menjadi   hak milik   individu,   meskipun ia dikelola oleh pemerintah. B. Maslahah   sebagai   Insentif Ekonomi Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa
implikasi   kepada   motivasi dan   insentif   setiap   individu. Ketika   seseorang   meyakini bahwa   harta   yang   dalam kekuasaannya   adalah   hak miliknya   secara   mutlak, maka   ia   pun   akan   merasa memiliki   kebebasan   untuk memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya   tanpa   perlu memperdulikan   nilai-nilai yang   tidak   bersesuaian dengan   kepentingannya. Sebaliknya,   seorang   budak, pada   masa-masa   sebelum Islam misalnya, tidak merasa memiliki   harta   meskipun raganya   sendiri   sehingga segala   tindakannya   lebih
didorong   untuk   memenuhi kehendak pihak lain. Dalam paham kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung dimotivasi   oleh   kepentingan individu.   Misalnya,   seorang konsumen cenderung termotivasi untuk memaksimalkan   kepuasan individunya   dan   seorang produsen cenderung termotivasi   untuk   mencari keuntungan pribadi
sebanyak-banyaknya.
Sebaliknya   dalam   paham sosialisme, kegiatan ekonomi lebih   didorong   oleh   insentif keamanan/   kenyamanan sosial.   Meskipun   kedua paham ini mendasarkan pada insentif   yang   berbeda, namun baik insentif individu ataupun insentif sosial sering kali   diukur   dari   aspek material semata. Kesejahteraan individu sering kali dimaknai sebagai tingginya   pendapatan   dan daya   beli   individu,   dan kesejahteraan   sosial   sering kali   dimaknai   sebagai tingginya   penapatan   dan daya beli masyarakat.
Islam mengakui
adanya   insentif   material ataupun  non  material  dalam kegiatan   ekonomi.   Hal   ini dikarenakan   ajaran   Islam memberikan   peluang   setiap individu   untuk   memenuhi kepentingan   individunya, kepentingan   sosial   ataupun kepentingan   sucinya   untuk beribadah   kepada   Allah. Secara   garis   besar,   insentif kegiatan   ekonomi   dalam
Islam   bisa   dikategorikan menjadi   dua   jenis,   yaitu insentif   yang   akan   diterima di   dunia   dan   insentif   yang akan   diterima   di   akhirat. Insentif   di   dunia   mungkin akan   diterima   oleh   individu ataupun   masyarakat,   baik dalam   kegiatan   konsumsi, produksi,   atau   distribusi. Insentif   di   akhirat   adalah berupa   imbalan   (ganjaran atau   hukuman)   yang   hanya akan   dirasakan   di   akhirat, seperti   yang   dijanjikan   oleh Allah. Sebagai misal, insentif untuk mengonsumsi barang- barang   yang halal dan thayyib adalah   kepuasaan duniawi   pribadi.   Sekaligus pahala di akhirat karena hal ini   merupakan   suatu   bentuk ibadah. Namun, ada kegiatan ekonomi   yang   insentifnya iterima   di   akhirat   semata, seperti   kegiatan   berderma atau   membantu   orang   lain. Kesemua   insentif   ini   yang disebut   sebagai   maslahah sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya.
C. Musyawarah   sebagai   Prinsip Pengambil Keputusan Secara   umum,   pengambilan keputusan   bisa   dibedakan antara dua kutub, disentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi menekankan bahawa pengambilan keputusan dilakukan oleh satu otoritas,   pemerintah   pusat misalnya,   dan   pelaku ekonomi   hanya   berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan. Dalam konteks perekonomian suatu negara, sistem ini akan menghasilkan suatu perekonomian terencana ( plained economy ). Sistem ini dilahirkan   oleh   paham sosialisme.   Pada   sisi   lain, kapitalisme,   pengambilan keputusan
cenderung diserahkan   kepada   setiap pelaku   ekonomi   sehingga tidak   diperlukan   suatu otoritas   tunggal   dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem disentralisasi   ini   akan menghasilkan   suatu   pasar persaingan bebas sperti yang diharapkan oleh kapitalisme.
Ekonomi   Islam   memandang bahwa   individu,   masyarakat,
serta   pemerintah   memiliki peran sendiri-sendiri sehingga sistem pengambilan sentralistik atau disentralistik semata tidaklah akan mampu untuk   memenuhi   kebutuhan individu   dan   sosial.   Pada level   dan   aspek   tertentu diperlukan pengambilan keputusan yang disentralistik karena   dalam   hal   ini   prinsip
saling   ridha   sangatlah dominan, misalnya dalam hal penetapan harga input atapun output. Dalam aspek lainnya, misalnya   prinsip   kebenaran dan keadilan sangat dominan, maka   prinsip   sentralistik berbasis   al-Qur’an   perlu diterapkan,   misalnya   dalam hal   distribusi   barang   publik dan   kesejahteraan   dan penegakan kebenaran. Secara   umum,   pengambilan keputusan   dalam   ekonomi Islam didasarkan atas prinsip mekanisme   pasar,   namu dengan   tetap   memandang nilai-nilai   kebaikan   bersama dan   nilai-nilai   kebenaran. Oleh karena itu, musyawarah
(Shuratic   processes)   untuk mendapatkan   kesepakatan atas   dasar   kemaslahatan merupakan prinsip pengambilan keputusan yang sesuai   ajaran   Islam. Musyawarah merupakan kombinasi   antara   proses disentralisasi   san   sentralisasi yang   dikendalikan   nilai-nilai maslahah.
D. Pasar   yang   Adil   sebagai
Media Koordinasi
Aspek ke empat dalam sistem ekonomi   adalah   mekanisme pemenuhan   insentif.   Dalam paham kapitalisme,
mekanisme   pasar   atau transaksi   dianggap   sebagai mekanisme yang paling tepat untuk   pemenuhan   kehendak setiap   individu.   Dengan ansumsi,   bahwa   setiap individu sadar dan
termotivasi   oleh   kepentingan individunya,   maka   setiap individu   tidak   perlu   diatur oleh   pihak   lain.   Dalam memenuhi   kepentingannya sendiri.   Jika   setiap   individu memiliki   pola   pikir   ( role   of tingking )   individualistik, maka   akan   terciptalah   suatu
mekanisme   transaksional; bahwa   seseorang   akan   mau memberikan sesuatu miliknya jika ia mendapatkan imbalan yang   sesuai   dengan keinginannya.   Mekanisme inilah yang kemudian dikenal dengan mekanisme pasar. Dalam   pandangan   Islam, insentif individulistik diakomodasi   sebatas   tidak bertentangan dengan kepentingan   sosial   dan kepentingan   suci   (ibadah).
Oleh   karena   itu,   mekanisme pasar   tidak   cukup   untuk pemenuhan   ketiga   insentif tersebut.  Kebebasan  individu yang   harmoni   dengan kebutuhan   sosial   dan moralitas   Islam   akan terwujud   dalam   suatu mekanisme   pasar   yang mengedepankan aspek moralitas dan kerja sama. Ibn Taimiyah menyebutkan mekanisme ini dengan istilah ‘pasar   yang   adil’   atau gabungan   antara   persaingan
dan kerja sama ( coopetition ).
Mekanisme   pasar   diberikan ruang gerak untuk penentuan harga, namun masyarakat dan
syariah   Islam   tetap   berperan mengontrol   harga,   namun masyarakat dan syariah Islam tetap   berperan   mengontrol jalannya   pasar   sehingga masyarakat   yang   adil   dan harmoni   bisa   terwujud.
Dengan demikian,
mekanisme   pasar   murni bukanlah   menjadi   kendali perilaku   pada   pelaku ekonomi,   namun   pasar   juga dikendalikan oleh pemerintah dan   masyarakat   ( citizenship ) dalam   upaya   mencapai keadilan   dan   mashlahah maksimum. Jika   dibandingkan   dengan sistem   ekonomi   lainnya, ekonomi Islam tidak berbeda dalam hal hasil yang tampak, atau   mekanisme   pasarnya, namun   perbedaan   ini dilatarbelakangi   oleh   adanya perbedaan
konsep kepemilikan,   insentif   dan mekanisme   pengambilan keputusan.
E. Pelaku Ekonomi dalam Pasar (1) Pasar   dalam   ekonomi
Islam Adanya   hak   milik individu   dan   kebebasan individu untuk
bertransaksi   merupakan faktor   dasar   bagi eksistensi   pasar.   Pasar
merupakan suatu keadaan terjadinya   kesepakatan antara penjual (produsen) dan   pembeli   (konsumen) untuk melakukan pertukaran atau perdagangan.   Pertukaran dapat berbentuk jual-beli, sewa,   atau   utang- piutang.pelaku pasar pada dasarnya   terdiri   atas rumah tangga-rumah tangga   dan   perusahaan- perusahaan,   sementara pasar dapat diklasifikasikan   menjadi pasar   input   dan   pasar output.   Rumah   tangga dapat   terdiri   atas perseorangan atau kelompok (misalnya keluarga),   sedangkan perusahaan   dapat   berupa perseorangan atau lembaga usaha, sedangkan   perusahaan dapat berupa perseorangan atau lembaga   usaha.   Di   pasar input,   rumah   tangga bertindak sebagai
penyedia faktor produksi,
yang   dibutuhkan   oleh perusahaan, sedangkan di pasar   output   rumah tangga   adalah   konsumen bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.   Individu memiliki kebebasan untuk bertransaksi di pasar input maupun   di   pasar   output, bertindak sebagai produsen maupun sebagai konsumendan   dilakukan sendiri ataupun
berkelompok.   Di   pasar input,   rumah   tangga menyediakan   berbagai faktor   produksi   seperti tanah,   tenaga   kerja, modal,
dan kewirausahaan.   Faktor- faktor   produksi   ini   akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Rumah tangga akan memperoleh   imbalan berupa   pendapatan   sewa, upah, bagi hasil, dan laba
yang   kemudian   akan dipergunakannya   untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.  Ajaran   Islam sangat   menghargai   pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan   yang halal (sah/   legal)   dan thayyib (baik)   sehingga   secara umum merupakan mekanisme   alokasi   dan distribusi   sumber   daya ekonomi   yang   paling ideal.   Penghargaan   Islam terhadap mekanisme pasar   berangkat   dari ketentuan   Allah   bahwa perniagaan harus dilakukan   dengan   cara yang   baik   berdasarkan prinsip   saling   ridha   ( ‘an taradin minkum ) sehingga tercipta   keadilan.   Pasar merupakan   mekanisme perniagaan yang memenuhi kriteria tersebut.   Di   pasar, seseorang bebas melakukan transaksi sesuai   dengan   kebutuhan dan keinginannya. Mekanisme pasar merupakan suatu kekuatan   yang   bersifat massal   ( impersonal )   dan
alamiyah
( natural ) sehingga   mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat   lebih   luas. Dalam   situasi   yang bersaing sempurna ( perfect competition market ),   tak   ada   seorang pelaku   pun   yang   secara individual dapat mengendalikan mekanisme psar. Allahlah yang   mengatur   naik turunnya
harga.penghargaan   yang tinggi ini telah dibuktikan dalam   sejarah   yang oanjang kehidupan ekonomi masyarakat Muslim   awal,   di   mana pasar memegang peranan yang penting. Perekonomian masyarakat Muslim   pada   masa Rasulullah   Saw.   adalah perekonomian yang menjunjung tinggi
mekanisme pasar. Bahkan,   hingga   periode
awal   masa   kerasulannya,
Muhammad   Saw.   sendiri adalah   salah   seorang pelaku   pasar   yang   aktif. Setelah   menjadi   Rasul, Muhammad   memang tidak lagi menjadi pelaku pasar   secara   aktif   karena situasi   dan   kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada saat awal perkembangan Islam di   Makkah,   masyarakat Muslim mendapat tantangan   dan   tekanan yang berat dari masyarakat Makkah (terutama   suku   Qurays) sendiri   sehingga   kegatan utama   Rasulullah   Saw adalah berjuang mempertahankan   diri, berdakwah   dan   terus
berdakwah.   Akan   tetapi, perhatian   beliau   terhadap aktivitas   pasar   tidaklah
berkurang, sejalan dengan makin   lengkapnya   ajaran Islam.   Ketika   msyarakat
Muslim   telah   bermigrasi
( hijrah ) ke Madinah peran Rasulullah banyak bergeser menjadi pengawas   pasar   atau al muhtasib . Beliau mengawasi jalannya mekanisme   pasar   di Madinah   dan   sekitarnya agar   tetap   dapat berlangsung secara Islami.
Akan   tetapi,   Islam menolak   konsep   pasar dalam   bentuk   persaingan bebas   tanpa   batas sehingga   mengabaikan norma   dan   etika.   Pasar yang seperti ini tidak akan mampu   merealisasikan tujuan   mencapai   falah, bahkan   mungkin   akan mendistorsinya.   Dalam pasar   yang   Islami,   para pelaku   pasar   didorong oleh semangat persaingan untuk   meraih   kebaikan
( fastabiqul khairat ) sekaligus kerja sama dan tolong-menolong
( ta’awum )   dalam   bingkai nilai dan moralitas Islam. Pasar akan menjadi arena perniagaan   komoditas
yang halalan toyyibn saja sehingga   yang   haram harus ditinggalkan. Transaksi yang mengandung riba, perjudian,   alkohol,   aging babi,   dan   komoditas haram lainnya tidak akan terdapatdalam pasar. Aktivitas pasar juga harus mencerminkan persaingan yang   seht   ( fair   play ), kejujuran ( honesty ), keterbukaan ( transparancy ) dan keadilan ( justice ) sehingga   harga   yang tercipta adalah harga yang adil ( just price ). (2) Pemerintah dalam ekonomi Islam Pemerintah   memiliki kedudukan   dan   peranan penting   dalam   ekonomi
Islam.   Eksistensi   peran pemerintah   dalam   sistem ekonomi   Islam   bukan
semata   karena   adanya kegagalan   pasar   dan ketidaksepmpurnaan pasar.   Pada   dasarnya, peranan emerintah merupakan   derivasi   dari konsep   kekhalifahan   dn konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif   ( fard   al-kifayah ) untuk   merealisasikan falah.   Pemerintah   adalah pemegang   amanah   Allah dan   Rasul-nya   serta amanah masyarakat untuk menjalankan   tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan   ( al-adl   wal ihsan ) bagi seluruh umat.
Secara   umum   peranan pemerintah   ini   akan berkait   dengan   upaya mewujudkan konsep pasar   yang   Islami   dan mewujudkan tujuan
ekonomi   Islam   secara keseluruhan.suatu   pasar yang   Islami   akan   sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari pemerintah.   Peran   dalam pasar   ini   secara   garis besar dapat diklasifikasikan   menjadi tiga   bagian,   yaitu: pertama ,   peran   yang
berkaitan dengan implementasi   nilai   dan moral Islam; kedua, peran yang   berkaitan   dengan penyempurnaan mekanisme pasar ( market imperfection ); dan ketiga, peran   yang   berkaitan dengan   kegagalan   pasar ( market failures ). Implementasi   nilai   dan moral   Islam   tidak   dapat dilakukan   hanya   dengan
membiarkan pasar bekerja secara alamiah, meskipun para   pelaku   pasar   adalah Muslim sekalipun. Pemerintah   jugamemiliki peranan   penting   dalam menyediakan   barang   dan fasilitas   publik,   mengatsi masalah eksternalitas, dan berbagai masalah ekonomi   lain   yang memang   tidak   bisa diselesaikan melalui mekanisme pasara. Dalam menjalankan   tugas-tugas tersebut, pemerintah dapat bertindak sebagai perencana,   pengawas, produsen sekaligus
konsumen   bagi   aktivitas pasar. Di   samping   tugas   yang berkaitan   dengan   pasar, pemerintah memiliki tanggung jawab yang luas sehubungan dengan upaya mewujudkan tujuan
ekonomi   Islam   secara keseluruhan.   Tanggung jawab   ini   pada   dasarnya mencakup berbagai tugas alias   yang   bersifat kontekstual,sepanjang berkaitan dengan kewajiban-kwajiban kolektif dalam menerapkan ajaran Islam. Akan   tetapi,   beberpa tugas   pokok   pemerintah antara lain: (a) menjamin terpenuhinya   kebutuhan dasar bagi masyarakat; (2) pemerataan   distribusi pendapatan dan kekayaan;
(3) menyusun perencanaan   pembanguna ekonomi;   dan   (d) mengambil berbagai kebijakan   ekonomi   dan nonekonomi yang relevan bagi   perwujudan   falah masyarakatnya.
(3) Peran   msyarakat   dalam ekonomi Islam Kewajiban merealisasikan falah   pada   dasarnya merupakan   tugas   seluruh economic agents , termasuk   masyarakat. Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan   dengan baik   oleh   mekanisme pasar maupun oleh peran pemerintah sehingga masyarakat harus berperan langsung. Terdapat fenomena market   failure dan goverment   failure .   Pasar, pemerintah dan masyarakat harus bergerak   bersama   untuk mencapai   kesejahteraan umat. Pasar   pada   hakikatnya
adalah   wahana   untuk mengekspresikan kebebasan individu dalam berniaga, yang tentu saja lebih   didorong   oleh motif-motif mencari keuntungan   individual. Karenanya,   upaya   untuk merealisasikan kesejahteraan   umat   tidak dapat   bertumpu   pada mekanisme   pasar   saja. Pemerintah dan masyaraka pada dasarnya adalah   dua  institusi  yang memiliki   fungsi   untuk merealisasikan segal kewajiban   kolektif   untuk mewujudkan falah.bentuk peran keduanya karenanya, pada hakikatnya   dapat   saling bertukar   ( changeable ) sesuai dengan situasi dan kondisi. Peran masyarakat akan   menjadi   semakin
penting manakala pemerintah   tidak   akan menjalankan   tugas fard ak-kifayarh dengan baik.misalnya, di Indonesia   masyarakat harus   berperan   aktif dalam   pengelolaan   zakat, sebab negara tidak secara penuh   mengelola   zakat masyarakat   sebagaimana konsep pengelolaan zakat yang ideal. Peranan   masyarakat   juga muncul   karena   adanya konsep   hak   milik   publi
dalam   ekonomi   Islam, sperti waqf .   Kekayaan waqh adalah   kekayaan masyarakat secara keseluruhan   dan   berlaku sepanjang   masa   karena waqf merupakan   hak milik   msyarakat   yang tidak   tergantung   kepada pemerintah yang berkuasa.   Pemerintah dapat berganti dari waktu ke   waktu,   sementara masyarakat   terikat   dalam kewajiban   sosial   jangka panjang. Karenanya, kekayaan waqf akan tetap
dikelola   oleh   masyarakat sendiri.
Gambar 2.2.
Ekonomi Tiga Sektor
Sumber:   Pusat   Pengkajian   dan   Pengembangan
Ekonomi Islam, 2014: 88.
Berdasarkan   penjelasan   di atas,   maka   dapat   diketahui   bahwa keseimbangan   pembangunan   dan kesejahteraan umat dapat diidentifikasi   melalui   terciptanya masyarakat madani, di   mana   untuk dapat   terjadinya   masyarakat   madani secara   sempurna,   dari   mekanisme- mekanisme   sistem   ekonomi   Islam yang   ada,   dapat   terlaksana   dengan baik   dan   terarah.   Tentunya   melalui berbagai pihak yaitu masyarakat dan pemerintah dapat saling berkesinambungan.   Selain   itu, masyarakat madani ,   dapat   terwujud apabila adanya   peningkatan pemahaman   terhadap   nilai-   nilai moral   Islam   praktik   ekonomi   di masyarakat. Menurut Nurul Hilmiyah, dkk (2017), Prestasi yang lebih tinggi dari   kesuksesan   mereka   adalah tingginya   moralitas   di   dunia   ini. Kunci   untuk   mencapai   moralitas Islam ini dengan kebaikan, kebenaran dan   kesetiaan   kepada   Allah.   Kedua moral   ini   bisa   dicapai   dengan kebaikan   (tingkah   laku)   dan bermanfaat   bagi   kehidupan   manusia dan mencegah terjadinya kejahatan.

## 3. Kesimpulan
Untuk   dapat   mencapai keseimbangan   pembangunan dan   kesejahteraan   umat, diperlukan adanya masyarakat yang   harmoni   ( madani ).   di mana   hal   tersebut   dapat terwujud  ketika  adanya  suatu paradigma. Paradigma masyarakat madani akan dapat dikatakan   islami   ketika
diwujudkan   melalui   prinsip- prinsip   dan   nilai-nilai   Islam ditujukan   untuk   mendapatkan falah . Sistem   ekonomi   Islam akan   mencakup   kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran   dan   teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan
produksi,   distribusi,   dan konsumsi.   Gambaran   secara garis   besar   ‘bangunan’   dari sistem   ekonomi   Islam   ini   di antaranya:
a. Kepemilikan dalam Islam;
b. Maslahah   sebagai   Insentif
Ekonomi;
c. Musyawarah   sebagai   Prinsip
Keputusan;
d. Pasar   yang   Adil   sebagai   Media Koordinasi;
e. Pelaku Ekonomi dalam Islam.

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-   Arif,   M.   Nur   Rianto,   2015. Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan   Praktik, Bandung:   Pustaka Setia
An   Nabhani,   Taqqyudin,   1996. Membangun   Sistem   Ekonomi Alternatif   Perspektif   Islam   (terj.) , Surabaya: Risalah Gusti.
Ghofur,   Abdul, Pengantar   Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi   Syariah ,   2017.   Depok:
Rajawali Pers
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam   Indonesia   Yogyakarta   atas kerja   sama   dengan   Bank Indonesia,   2014. Ekonomi   Islam , Jakarta: Rajawali Pers

## Jurnal
Andi   Iswandi   (2014),   “ Peran   Etika Qur’ani terhadap Sistem Ekonomi Islam ”,   dalam   Andi   Iswandi, menempuh pendidikan di Fakultas
Syariah,   Jakarta:   Institut   PTIQ
Jakarta.
Khurshid   Ahmad,   1980.   “ Economic Development in Islamic Framework ”, in Khurshid Ahmad, ed., Studies in Islamic Economics, Leicester: The Islamic Foundation and   Jeddah:   International   Centre
for   Research   in   Islamic Economics,   King   Abdul   Aziz University.
Nurul   Hilmiyah¹,   Bayu   Taufiq Possumah²,   Muhammad   Hakimi Mohd.   Shafiai³,   2017.   “ Tawhidic Based   Economic   System:   A Preliminary Conception ”, in Nurul Hilmiyah,   ed.,   al.,   Studies   in Malaysia¹ ³:   Islamic   University ˒ Hadhari and Bogor²: University of Islamic Economy Tazkia.