KEABSAHAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI AKTA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN JAMINAN FIDUSIA SUATU KAJIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015
Fandy Ahmad Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Praktek pembuatan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan oleh  lembaga  pembiayaan  sangat  marak  terjadi  dengan  pertimbangan lembaga  pembiayaan  dapat  sewaktu-waktu  memasang  akta  jaminan  fidusia apabila  debitor  terlihat  menunjukkan  gejala  wanprestasi.  Terkait  dengan praktek  pembuatan  surat  kuasa  ini,  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  sama sekali tidak mengatur hal tersebut.
Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana keabsahan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan yang digunakan untuk menandatangani akta oleh lembaga pembiayaan dan akibat hukum terhadap sertifikat fidusia yang telah diperoleh lembaga pembiayaan, apabila pada saat pembuatan  akta  fidusianya  didasari  dengan  surat  kuasa  membebankan fidusia  di  bawah  tangan.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data meliputi  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumentasi  yang  kemudian  dianalisis secara kualitatif.
Kesimpulan dari  penelitian ini, penggunaan surat kuasa  membebankan fidusia di bawah tangan sebagai dasar pembuatan akta fidusia oleh lembaga pembiayaan  selama  ini  tidak  dapat  dibenarkan  menurut  hukum.  Walapun Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  tidak  mengaturnya,  hal  ini  bukan  berarti penggunaan  surat  kuasa  membebankan  fidusia  di  bawah  tangan  dapat dibenarkan.  Akibat  hukum  yang  timbul  dari  pembuatan  akta  fidusia berdasarkan  surat  kuasa  di  bawah  tangan  membawa  konsekuensi  dapat tidak  diperolehnya  hak-hak  istimewa  lembaga  pembiayaan  selaku  kreditor sebagaimana dijanjikan oleh undang-undang.
Kata Kunci: keabsahan, surat kuasa, fidusia

## ABSTRACT
The  practice  of  making  an  illegal  power  of  attorney  charging  a fiduciary  made  by  a  financial  institution  is  very  prevalent  with  the consideration that the financial institution may at any time install a fiduciary guarantee  certificate  if  the  debtor  appears  to  do  default.  The  practice  of making  this  power  of  attorney,  the  Fiduciary  Guarantee  Law  does  not regulate this matter at all.
The  problem  of  this  research  is  how  the  validity  of  the  power  of attorney imposes fiduciary illegally (underhand made) that is used to sign deed  by  the  financing  institution  and  the  legal  consequences  of  the fiduciary certificate obtained by the financial institution, in  case that at the time  of  making  the  fiduciary  deed  based  on  the  power  of  attorney  to charge  underhand  fiduciary.  The  approach  method  used  was  normative juridical  research,  descriptive  analytical  research.  The  type  of  data  used was  secondary  data.  Data  collection  methods  include  literature  studies and documentation studies which were then analyzed qualitatively.
The  conclusion  of  this  study,  the  use  of  a  power  of  attorney  to charge fiduciaries under the hands as the basis for making fiduciary deeds by  financial  institutions  so  far  cannot  be  justified  according  to  law.  Even though  the  Fiduciary  Guarantee  Law  does  not  regulate  it,  this  does  not mean  that  the  use  of  a  power  of  attorney  to  impose  fiduciary  under  the hands can be justified. The legal consequences arising from the making of a  fiduciary  deed  based  on  a  power  of  attorney  under  the  hands  of  the consequences  of  not  being  able  to  obtain  the  privileges  of  the  financial institution as a creditor as mentioned by law.
Keywords: validity, power of attorney, fiduciary

## I.  PENDAHULUAN
Dalam  rangka  memberikan payung  hukum  atas  pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik  ( online )  yang  dilakukan oleh  Kemenkumham,  pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pembentukan sistem ini merupakan wujud usaha pemerintah  untuk  menegakkan  isi dari  Pasal  14  ayat  (1)  UUJF,  yang menyebutkan bahwa kantor pendaftaran  fidusia  menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima  fidusia,  sertifikat  jaminan fidusia  pada  tanggal  yang  sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini bertujuan agar seluruh pendaftaran jaminan fidusia dapat terdata secara nasional  dalam database sehingga asas publisitas semakin meningkat.
Asas  publisitas  merupakan salah  satu  ciri  jaminan  hutang modern  dengan  tujuan  semakin terpublikasinya suatu jaminan hutang, maka kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya  atau  punya  akses untuk mengetahui informasi- informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut, sehingga diharapkan agar pihak debitur tidak dapat mengibuli kreditur atau calon kreditur  dengan  memfidusiakan sekali  lagi  atau  bahkan  menjual barang objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal. 1
1 Munir Fuady, Jaminan Fidusia :  Cetakan Kedua Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 30.
Namun  demikian  di  sisi  lain, ketika  sistem  pendaftaran  jaminan fidusia  diberlakukan  secara online ,
ada  kekhawatiran  sistem  tersebut menimbulkan permasalahan hukum.  Sebagaimana  diketahui, saat ini banyak lembaga pembiayaan ( finance ) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen ( consumer finance ), sewa guna usaha ( leasing ),  anjak  piutang  ( factoring ) yang pada umumnya menggunakan  tata  cara  perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia  bagi  objek  benda  jaminan fidusia. Prakteknya, lembaga pembiayaan  menyediakan  barang bergerak  yang  diminta  konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/ pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur
(pemberi  kredit)  secara  fidusia. Artinya,  debitur  sebagai  pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi  sebagai  penerima  fidusia. Praktek  sederhana  dalam  jaminan fidusia  adalah  debitur/pihak  yang punya barang mengajukan pembiayaan  kepada  kreditor,  lalu kedua  belah  sama-sama  sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia, ada  kewajiban  bagi  para  notaris untuk mendaftarkan jaminan fidusia (bukan perubahannya)
secara online dalam  waktu  30  hari setelah akta jaminan fidusia ditandatangani.  Ketentuan  ini  pada prinsipnya demi menjamin kepastian hukum. Akibat berlakunya jangka waktu  pendaftaran  fidusia  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2015  ini,  timbul  masalah terhadap fidusia-fidusia yang belum sempat didaftarkan ( pending karena  berbagai  hal).  Apakah  akta jaminan fidusia yang tanggal pendaftarannya terlampaui ( expired )  masih  dapat  didaftarkan. Jika tidak dapat didaftarkan, bagaimana dengan kedudukan akta jaminan fidusia tersebut, yang notabene  sudah  terlanjur  dibuat dan  masih  tetap  berlaku  bagi  para pihak. Beberapa permasalahan tersebut  muncul  karena  prosedur baru  pendaftaran  jaminan  fidusia secara online sebagaimana  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  21  Tahun  2015  tidak memberikan  jalan  keluar  atas masalah  ini.  Peraturan  Pemerintah tersebut dalam hal ini tidak menyebutkan, apabila tanggal pendaftarannya terlampaui ( expired ),  akta  jaminan  fidusia secara hukum menjadi tidak berlaku. Sebagai solusinya, apakah para pihak harus menandatangani  akta  penjaminan kembali, tidak ada penjelasannya. Dalam praktek lembaga pembiayaan,  untuk  mengatasi  hal ini biasanya dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF) yang  dibuat  secara  sepihak  (baku) oleh  lembaga  pembiayaan.  SKMF adalah  kuasa  yang  diberikan  oleh debitor kepada kreditor untuk membebankan/membuat akta fidusia  dihadapan  notaris.  Dengan adanya  kuasa  tersebut,  kreditor dapat membebankan/membuat
akta  fidusia  sewaktu-waktu  tanpa perlu lagi bantuan dari debitor.
Terkait  hal  ini,  pertanyaan yang muncul adalah apakah bentuk  SKMF  yang  dibuat  secara sepihak (baku) dan dibawah tangan  oleh  lembaga  pembiayaan tersebut,  dapat  dijadikan  dasar untuk melakukan perbuatan hukum menghadap  notaris  pada  saat pembuatan  akta  jaminan  fidusia.
Hal ini mengingat, sistem pendaftaran  fidusia  secara online yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tidak mengatur masalah tersebut.
Meskipun  pendaftaran  fidusia dilakukan  dengan  menggunakan SKMF  di  bawah  tangan  oleh lembaga pembiayaan selaku penerima  fidusia  (berbekal  kuasa pendaftaran  yang  diberikan  dalam akta jaminan fidusia), namun apakah  ada  jaminan  dari  instansi berwenang  bahwa  cara  tersebut memberikan  legalitas  yang  sama, seperti halnya dalam hak tanggungan  dikenal  Surat  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan (SKMHT). Dengan kata lain, apakah  pembuatan  akta  fidusia bisa  dibuat  berdasarkan  SKMF seperti halnya dalam hak tanggungan yang dibuat berdasarkan SKMHT. Hal  ini  mengingat,  disatu  sisi praktek pembuatan SKMF di lingkungan  lembaga  pembiayaan sangat marak terjadi dengan pertimbangan bahwa lembaga pembiayaan  dapat  sewaktu-waktu memasang  akta  jaminan  fidusia apabila debitor terlihat
menunjukkan  gejala  wanprestasi. Namun  di  sisi  yang  lain,  terkait dengan  praktek  pembuatan  SKMF di  bawah  tangan  ini,  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang  mengatur  tentang  tata  cara pendaftaran  jaminan  fidusia  sama
sekali  tidak  mengatur  hal  tersebut. Pertanyaan  yang  relevan  diajukan di  sini  adalah  bagaimana  dengan keabsahan  SKMF  yang  dibuat secara  sepihak  (baku)  dan  di bawah tangan oleh lembaga pembiayaan tersebut menurut hukum positif di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dipaparkan di  atas,  maka  perlu  dilakukan kajian terkait dengan permasalahan  keabsahan  surat kuasa  membebankan  fidusia  yang dibuat  secara  baku  dan  di  bawah tangan  oleh  lembaga  pembiayaan, yang  digunakan  untuk  melakukan perbuatan hukum menghadap notaris  pada  saat  pembuatan  akta jaminan fidusia. II.  PERUMUSAN MASALAH Berpijak  dari  latar  belakang penelitian sebagaimana telah diuraikan  di  atas,  dalam  penelitian ini pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dirumuskan sebagai berikut: 1.  Bagaimana  keabsahan  surat kuasa membebankan  fidusia  di bawah  tangan  yang  digunakan untuk  menandatangani  akta oleh lembaga pembiayaan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015? 2.  Bagaimanakah  akibat  hukum terhadap  sertifikat  fidusia  yang telah diperoleh lembaga pembiayaan, apabila pada saat pembuatan akta fidusianya didasari  dengan  surat  kuasa membebankan fidusia di bawah tangan? III.  PEMBAHASAN A. Keabsahan Surat Kuasa Membebankan Fidusia Di Bawah Tangan yang Digunakan untuk
Menandatangani  Akta  oleh Lembaga Pembiayaan Berdasar Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2015 Terkait dengan permasalahan  pertama  dalam penelitian  ini,  yaitu  tentang keabsahan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan  yang  digunakan  untuk menandatangani akta oleh lembaga  pembiayaan,  peneliti akan menguraikan perkara tentang pembatalan Akta Jaminan  Fidusia  Nomor  77 tanggal  2  Juli  2015  dengan pemberi  fidusia  Royke  Erick dan penerima fidusia PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebagaimana  dimuat  dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 87/PDT/2018/PT.BDG. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 87/PDT/2018/  PT.BDG  adalah perkara perdata tentang pembatalan akta jaminan
fidusia,  dengan  obyek  jaminan fidusia  kendaraan  roda  empat, merk  Toyota,  tipe  New  Avanza Veloz  1.5  A/T.  Jika  dikaji secara  teliti,  dalam  putusan tersebut terlihat adanya praktek pembuatan surat kuasa membebankan fidusia yang dibuat  secara  baku  dan  di bawah tangan oleh perusahaan pembiayaan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Bandung. Duduk perkara ini dilatarbelakangi  oleh  adanya hubungan hukum jual beli mobil
Toyota  Avanza  Veloz  1.5  AT, antara Antonius Hanung selaku penjual  dengan  Royke  Erick selaku  pembeli,  demikian  itu
dibuktikan dengan adanya kwitansi  tertanggal  29  Mei 2014,  yang  isinya  menyatakan bahwa  Antonius  Hanung  telah menerima  uang  sebesar  Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh  juta  rupiah)  dari  Royke Erick  untuk  pembelian  1  (satu) unit  Toyota  Avanza  Veloz  1.5 A/T  Minibus,  Tahun  2013, dengan  No.  Rangka  MHKM 1CB4JDK025807 dan No. Mesin DDX7631. Sehubungan dengan keinginan  Royke  Erick  untuk membeli  mobil  Toyota  Avanza Veloz  1.5  AT  tersebut,  maka Royke Erick mengajukan permohonan pembiayaan kepada  PT.  Mitsui  Leasing Capital Indonesia Cabang Bandung. Permohonan tersebut kemudian disetujui oleh PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia  Cabang  Bandung dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.231410575 tertanggal  30  Juni  2014  yang ditandatangani oleh Royke Erick  dan  PT.  Mitsui  Leasing Capital Indonesia Cabang Bandung. Dalam Perjanjian Pembiayaan  Konsumen  No. 231410575  tertanggal  30  Juni 2014  tersebut,  telah  disepakati atas  utang  Royke  Erick  yaitu utang  pokok,  bunga  dan  biaya lainnya sebesar Rp. 142.240.000,-  (seratus  empat puluh dua juta dua ratus empat puluh  ribu  rupiah)  yang  akan dibayar  dalam  36  (tiga  puluh enam)  angsuran  dari  tanggal 30  Juni  2014  sampai  dengan tanggal  30  Mei  2017,  dengan angsuran sebesar Rp. 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah). Setelah ditandatanganinya perjanjian pembiayaan  tersebut,  Royke Erick  memberikan  surat  kuasa membebankan  fidusia  kepada PT.  Mitsui  Leasing  Capital Indonesia  Cabang  Bandung sebagaimana  terbukti  dalam Surat Kuasa Penjaminan tertanggal  30  Juni  2014,  di dalam  surat  tersebut  Royke Erick memberikan kuasa kepada  PT.  Mitsui  Leasing Capital Indonesia Cabang Bandung untuk dapat melakukan  pengurusan  dan melaksanakan serta menjaminkan  secara  fidusia mobil  Toyota Avanza Veloz 1.5 AT tersebut. Berdasarkan  Surat  Kuasa Penjaminan tersebut, selanjutnya  PT.  Mitsui  Leasing Capital Indonesia Cabang Bandung meminta kepada Notaris  Novitas  Kusumaswita, berkedudukan  di  Kabupaten Bandung,  Jawa  Barat  untuk dibuatkan  akta  jaminan  fidusia dan pendaftaran jaminan fiducia  sebagaimana  terbukti dalam  Surat  Permohonan  PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia  Cabang  Bandung tertanggal 30 Juni 2014. Berdasarkan surat permohonan  tersebut,  Notaris Novitas Kusumaswita kemudian  menerbitkan  Akta Jaminan Fiducia No. 77 tertanggal  2  Juli  2014  setelah terlebih  dahulu  diteliti  seluruh dokumen-dokumen terkait dengan  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen No.231410575 tertanggal  30  Juni  2014  yang ditandatangani oleh Royke Erick  dan  PT.  Mitsui  Leasing Capital Indonesia Cabang Bandung. Dengan telah
dibuatkannya  akta  fidusia  dan diajukannya permohonan pendaftaran  kepada  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01336913.AH.05.01 Tahun  2014  tanggal  10  Juli 2014. Berdasarkan uraian penjelasan  tersebut  di  atas, diketahui  bahwa  Royke  Erick dan  PT.  Mitsui  Leasing  Capital Indonesia  Cabang  Bandung telah terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 231410575 tertanggal 30 Juni 2014, dengan  pokok  utang  sebesar Rp. 120.912.000,- (seratus dua puluh  juta  sembilan  ratus  dua belas  ribu  rupiah),  dengan obyek  jaminan  1  (satu)  unit kendaraan mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 A T, warna/tahun silver metalik/2013,  nomor  rangka MHKMICB43DK025807 dan nomor mesin DDX7631 BPKB. Selanjutnya atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 231410575 tertanggal 30 Juni 2014 tersebut,  maka  dibuatlah  Akta Jaminan Fidusia No. 77 tanggal 2 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Novita Kusumaswinta Notaris di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang kemudian dilanjutkan  dengan  pembuatan Sertifikat  Jaminan  Fidusia  No. W11.01336913.AH.05.01
Tahun  2014  tanggal  10  Juni 2014,  yang  diterbitkan  oleh
Kantor  Wilayah  Jawa  Barat Kantor  Pendaftaran  Jaminan Fidusia  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan uraian singkat tentang praktek pembuatan surat kuasa membebankan  fidusia,  yang dibuat  secara  sepihak  dan dilakukan di bawah tangan oleh PT.  Mitsui  Leasing  Capital Indonesia  Cabang  Bandung, sebagaimana  dimuat  dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 87/PDT/2018/PT.BDG  tersebut di atas, selanjutnya akan dianalisis permasalahan pertama  dalam  penelitian  ini tentang keabsahan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan  yang  digunakan  untuk menandatangani akta oleh lembaga pembiayaan. Sebagaimana telah peneliti jelaskan di awal
penelitian  ini,  bahwa  Putusan Pengadilan  Tinggi  Bandung
Nomor : 87/PDT/2018/ PT.BDG adalah  putusan  dalam  perkara perdata  yang  salah  satu  amar putusannya menyatakan
Sertifikat  Jaminan  Fidusia  No. W11.01336913.AH.05.01
Tahun  2014  tanggal  10  Juni 2014  tidak  sah  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum. Berdasar amar Putusan Pengadilan  Tinggi  Bandung Nomor  :  87/PDT/2018/PT.BDG tersebut,  diketahui  bahwa  akta jaminan  fidusia  dan  sertifikat jaminan  fidusia  yang  dibuat berdasarkan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan,  ternyata  tidak  memiliki kekuatan hukum apapun. Faktanya, Akta Jaminan Fidusia Nomor 77 tanggal 2 Juli 2015,  yang  dibuat  oleh  Notaris Novitas Kusumaswita dan
Sertifikat  Jaminan  Fidusia  No.
W11.01336913.AH.05.01
Tahun  2014  tanggal  10  Juni 2014,  yang  diterbitkan  oleh Kantor  Wilayah  Jawa  Barat Kantor  Pendaftaran  Jaminan Fidusia  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, oleh Pengadilan  Tinggi  Bandung dinyatakan  tidak  sah  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum. Digunakannya suatu kuasa adalah dimaksudkan agar  penerima  kuasa  menjadi berwenang melakukan perbuatan  hukum  untuk  dan atas  nama  pemberi  kuasa. Kuasa  dapat  diberikan  melalui perbuatan hukum sepihak 2 , atau  perbuatan  hukum  dalam bentuk perjanjian seperti lastgeving . Kuasa yang diberikan secara sepihak hanya menimbulkan  wewenang  bagi penerima  kuasa,  namun  tidak menimbulkan  kewajiban  bagi penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa itu. Sementara itu apabila kuasa itu diberikan  melalui  perbuatan hukum perjanjian seperti lastgeving ,  maka  kuasa  itu menimbulkan  kewajiban  bagi penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa. 3
2 Kuasa  ( volmacht )  yang diberikan  melalui perbuatan hukum sepihak disebut
machtiging yaitu  pernyataan  kehendak oleh  orang  yang  diwakili  yang  tertuju kepada  pemberian  “ macht ”  (kuasa).
Hartono Soerjopratiknjo, Perwakilan
Berdasarkan Kehendak (Yogyakarta: Seksi Notariat,  Fakultas  Hukum,  Universitas Gadjah Mada, 1982), halaman 63.
3 Rachmad  Setiawan, Hukum  Perwakilan dan  Kuasa,  Suatu  Perbandingan  Hukum Indonesia  dan  Hukum  Belanda  Saat  Ini (Jakarta: Tatanusa, 2005), halaman 20.
Dilihat dari perkara pembatalan Akta Jaminan Fidusia Nomor 77 tanggal 2 Juli 2015  dengan  pemberi  fidusia Royke  Erick  dan  penerima fidusia  PT.  Mitsui  Leasing Capital Indonesia sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan  Tinggi  Bandung Nomor: 87/PDT/ 2018/PT.BDG, dapat  diketahui  bahwa  surat kuasa  membebankan  fidusia tersebut dibuat di bawah tangan  dan  dituangkan  dalam bentuk perjanjian, sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  surat kuasa  membebankan  fidusia tersebut  berbentuk lastgeving . Ketentuan mengenai lastgeving secara  jelas  telah diatur  dalam  Buku  III  Bab  XVI mulai  dari  Pasal  1792  sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata, 4 sedangkan ketentuan mengenai dapat atau tidaknya dan bagaimana bentuk seharusnya surat kuasa membebankan  fidusia  dibuat, Undang-Undang Jaminan Fidusia 5 maupun Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksanaannya  sama  sekali tidak mengaturnya. Artinya,  dalam  Undang- Undang Jaminan Fidusia hanya mengatur bahwa pembebanan/pembuatan  akta fidusia  wajib  dibuat  dengan akta otentik. Namun tidak pernah melarang atau mengatur pembebanan/pembuatan  akta
4 Herlien  Budiono , Kumpulan  Tulisan Hukum  Perdata:  Di  Bidang  Kenotariatan (Buku  1) (Jakarta:  Citra  Aditya,  2007), halaman 53.
5 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia, Pasal 5 ayat (1).
fidusia dilakukan melalui kuasa. Dengan  adanya  kekosongan hukum  dalam  Undang-Undang Jaminan  Fidusia  inilah  yang telah  menyebabkan  praktek mengadopsi ketentuan lastgeving dalam Buku III KUHPerdata  untuk  memenuhi inisiatifnya  dalam  pembuatan surat kuasa membebankan fidusia. Akibatnya, dalam praktek  di  lingkungan  lembaga pembiayaan, prinsip pemberian kuasa  itu  bebas  bentuk  dan dapat  dilakukan  untuk  semua perbuatan  hukum,  sehingga dapat dijadikan dasar pembenar  dalam  pembuatan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan. Pada  prinsipnya  hampir semua  tindakan  hukum  dapat dikuasakan  kepada  orang  lain untuk  melakukannya,  kecuali sesuatu yang erat hubungannya  dengan  pribadi seseorang,  misalnya,  membuat surat wasiat/testament dan pengakuan  anak.  Adanya  asas umum  dalam  hukum  perdata, dimana  selama  tidak  diatur maka  itu  boleh/dapat  dilakukan juga telah mendukung pendapat di lingkungan lembaga  pembiayaan  dalam praktek pembuatan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan.  Bahkan,  doktrin  juga mengajarkan apabila suatu perbuatan  hukum  diwajibkan bentuk tertentu, bentuk kuasanya tetap bebas sepanjang undang-undang untuk kuasa itu tidak menentukan lain. 6
6 J.  Satrio, Hukum  Jaminan,  Hak-hak Jaminan  Kebendaan (Bandung:  PT.  Citra Aditya  Bhakti,  2001),  halaman  168.  Lihat Juga  Rachmad  Setiawan, op.cit .,  halaman 28.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  kiranya  logis  apabila praktek penggunaan surat kuasa membebankan  fidusia  di bawah  tangan  dapat  dilakukan dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia di lingkungan lembaga pembiayaan, mengingat  tidak  ada  satupun ketentuan dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia maupun  Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksanaannya yang melarang mengenai pembuatan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan.  Namun,  terkait  dengan keabsahan  dari  surat  kuasa membebankan fidusia tersebut, sebagaimana telah peneliti jadikan sebagai pokok permasalahan  dalam  penelitian ini, maka patut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu,  bahwa  jaminan  fidusia adalah  bagian  dari  jaminan kebendaan  yang  merupakan sub  sistem  dari  hukum  benda yang  meletakan  asas  tertutup dan memaksa ( dwingendrecht ). Hukum  benda mempunyai  sifat tertutup maksudnya ialah bahwa  hak-hak  benda  hanya dapat  diatur  dengan  undang- undang. Selain itu hukum benda mengandung sifat memaksa,  maksudnya  ialah bahwa ketentuan tentang hukum  benda  wajib  dipatuhi dan tak dapat disimpangi. 7 Dalam  konteks  ini,  tentu sangat bertolak belakang dengan lastgeving yang merupakan  sub  sistem  dalam hukum kontrak yang meletakan
7 Mariam  Darus  Badrulzaman, Sistem Hukum Benda Nasional , (Bandung: Alumni,1994) halaman 4.
asas  terbuka  dan  pelengkap ( aanvullendrecht ). Artinya, ketentuan dalam Buku III KUHPerdata bersifat menambah atau mengatur atau melengkapi,  dengan  sifat  yang demikian  memiliki  konsekuensi bahwa pihak-pihak yang membuat  perjanjian  memiliki kebebasan  untuk  menyimpangi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku III tersebut. Buku III KUHPerdata juga menganut  sifat  terbuka  yang bermakna orang bebas mengadakan  perjanjian  jenis baru  selain  yang  dikenal/diatur dalam Buku III tersebut. 8 Berdasarkan  alasan  tersebut, maka  semestinya  ketentuan lastgeving tidak  dapat  diadopsi begitu saja untuk mengisi ketiadaan  pengaturan  dalam sistem  hukum  benda.  Hal  ini mengingat antara sistem hukum  yang  berbeda  sering terdapat perbedaan-perbedaan. Ketentuan  yang  diketemukan dalam  sistem  yang  satu  tidak selalu  dapat  diterapkan  begitu saja  ke  dalam  sistem  yang lain. 9 Prinsip  bahwa  ketentuan
Buku  III  KUHPerdata  tidak dapat  diterapkan  begitu  saja dalam  sistem  hukum  benda  ini juga dapat dilihat pada keberadaan perjanjian kebendaan.  Dimana  ketentuan perjanjian obligatoir dalam
Buku  III  KUHPerdata  tidak
8 Ridwan  Khairandy, Hukum  Kontrak Indonesia  Dalam  Perspektif  Perbandingan
(Yogyakarta:UII Press, 2013), halaman 16-
17.
9 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum  Sebuah  Pengantar , Edisi  Revisi (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2004), halaman 26.
semua berlaku/dapat digunakan dalam perjanjian kebendaan. Kata perjanjian dalam  perjanjian  kebendaan, hanya dimaksudkan untuk menunjukan  bahwa  perjanjian kebendaan  didasarkan  atas kata sepakat. Artinya,  jangan  disalah artikan bahwa perjanjian kebendaan termasuk perjanjian dalam  Buku  III  KUHPerdata. Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian yang mengubah, mengalihkan maupun menimbulkan hak kebendaan. Selain itu perjanjian  kebendaan    tidak menimbulkan perikatan- perikatan seperti perjanjian obligatoir. Sehingga disini ketentuan perjanjian dalam Buku  III  KUHPerdata  tidak berlaku terhadap perjanjian kebendaan. 10 Oleh  sebab  itu, untuk  mengetahui  sah  atau tidaknya surat kuasa membebankan  fidusia  sebagai dasar  pembebanan/pembuatan akta  fidusia  oleh lembaga pembiayaan,  maka  perlu  untuk menemukan hukumnya, karena seseorang  tidak  dapat  begitu saja  mengatakan  sah,  atau tidak  sah  hanya  dengan  dasar tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Dalam hal terjadi kekosongan hukum, ilmu hukum telah menyediakan beberapa  metode  yang  dapat digunakan  untuk  menemukan hukum  dalam  keadaan  mana undang-undang tidak mengaturnya  salah  satunya adalah metode penemuan
10 J.  Satrio, Hukum  Perikatan,  Perikatan yang  lahir  dari  Perjanjian  Buku  I ,  Cetakan II (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001), halaman 57-58.
hukum  (analogi),  yaitu  dengan menganalogikan fidusia dengan jaminan kebendaan lainnya dalam  suatu  sistem  hukum jaminan  kebendaan.  Melihat pada hipotik dan hak tanggungan  dapat  diketahui bahwa apabila memang diperlukan,  penggunaan  kuasa dapat diterapkan dalam pembebanan  objek  jaminan (Pasal  1171  KUHPerdata  dan Pasal  15  Undang-Undang  Hak
Tanggungan).
Berdasarkan  hal  tersebut,
maka  penggunaan  surat  kuasa membebankan  fidusia  untuk pembuatan  akta  fidusia  juga dapat dibenarkan menurut sistem  hukum  jaminan,  tentu dengan syarat bahwa bentuknya juga harus mengikuti bentuk kuasa yang dikenal dan memang  diatur  dalam  hukum jaminan kebendaan, yaitu harus dituangkan dalam bentuk akta  otentik.  Penyimpangan terhadap  bentuk  dari  surat kuasa  tersebut,  tentu  akan mengakibatkan kebatalan terhadap surat kuasa membebankan fidusia tersebut. Artinya, surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan  yang  digunakan  untuk menandatangani akta oleh lembaga pembiayaan yang terjadi  selama  ini  adalah  tidak sah,  karena  tidak  dibuat  dalam bentuk akta otentik. Ketentuan perbuatan hukum  yang  dapat  melahirkan kuasa  ( lastgeving) dalam  Buku III  KUHPerdata  tidak  semua dapat  diberlakukan/digunakan untuk  pemberian  kuasa  dalam sistem hukum jaminan kebendaan.  Penggunaan  kata kuasa  dalam  hukum  jaminan kebendaan hanya dimaksudkan untuk menunjukan bahwa dalam  kuasa  tersebut  terdapat kewenangan.  Hal  ini  tidak berarti  bahwa  kuasa  dalam hukum jaminan kebendaan adalah  kuasa  yang  termasuk dalam dalam Buku III KUHPerdata. Berdasarkan hasil pembahasan  tersebut  di  atas, maka  penggunaan  surat  kuasa membebankan fidusia di bawah tangan sebagai dasar pembuatan  akta  fidusia  oleh lembaga  pembiayaan  selama ini  tidak  dapat  dibenarkan menurut hukum jaminan nasional.  Walapun  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2015 tidak mengaturnya,  hal  ini  bukan berarti penggunaan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan dapat dibenarkan.
Secara  sistemik  hukum jaminan telah meletakan fidusia sebagai  bagian  dari  sistem hukum jaminan kebendaan yang  menganut  asas  tertutup dan memaksa. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan mengenai surat kuasa membebankan  fidusia  dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2015  tidak  dapat  begitu  saja diisi  oleh  ketentuan perbuatan hukum  yang  dapat  melahirkan kuasa  ( lastgeving) dalam  Buku III KUHPerdata. Melainkan secara sistemik harusnya digunakan  ketentuan  hukum jaminan  kebendaan  yang  lain untuk melengkapinya. Undang-Undang  Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2015 bukanlah sekedar
kumpulan peraturan- peraturan/norma-norma yang berdiri sendiri. Melainkan memiliki  arti  penting  dalam kaitannya  dengan  peraturan- peraturan hukum jaminan kebendaan secara keseluruhan yang  dibangun  di  atas  asas- asas tertib hukum untuk membentuk  suatu  kesatuan dalam  sistem  hukum  jaminan kebendaan. B. Akibat Hukum terhadap Sertifikat  Fidusia  yang  Telah Diperoleh Lembaga Pembiayaan,  Apabila  Pada Saat Pembuatan Akta Fidusianya  Didasari  dengan Surat  Kuasa  Membebankan Fidusia Di Bawah Tangan Jika mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 87/PDT/2018/PT.BDG, diketahui bahwa beberapa fase yang  harus  dilalui  agar  PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia  Cabang  Bandung selaku  lembaga  pembiayaan (kreditor)  dapat  memperoleh sertifikat fidusia adalah sebagai berikut: 1.  Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.231410575 tertanggal 30  Juni  2014,  antara  PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Bandung selaku kreditor dengan Royke Erick selaku debitor; 2.  Pembuatan  Surat  Kuasa Penjaminan  tertanggal  30 Juni 2014, antara PT. Mitsui Leasing  Capital  Indonesia Cabang  Bandung  selaku kreditor dengan Royke Erick selaku debitor; 3.  Pembuatan Surat Permohonan Pembuatan dan Pendaftaran Akta Fidusia  tertanggal  30  Juni 2014, yang ditujukan kepada Novita Kusumaswita selaku Notaris; 4.  Berdasarkan  Surat  Kuasa Penjaminan  tertanggal  30 Juni 2014 dan Surat Permohonan Pembuatan dan Pendaftaran Akta Fidusia  tertanggal  30  Juni 2014  yang  dibuat  oleh  PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Bandung, Novita Kusumaswita selaku Notaris membuat Akta Jaminan  Fidusia  No.  77 tertanggal  2  Juli  2014  dan mendaftarakan akta jaminan  fidusia  tersebut  ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  pada tanggal 10 Juli 2014; 5.  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01336913.AH.05.01 Tahun  2014  tertanggal  10 Juli 2014. Berasarkan uraian penjelasan  tersebut  di  atas, diketahui bahwa lembaga pembiayaan selaku kreditor tetap dapat memperoleh sertifikat fidusia, meskipun pembuatan akta fidusianya dilakukan  melalui  surat  kuasa membebankan fidusia di bawah tangan. Hal ini sebenarnya juga didukung oleh faktor pemberlakuan pendaftaran fidusia melalui sistem elektronik ( online  system ).  Ketentuan  ini
dapat  dilihat  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia dan  Biaya  Pembuatan  Akta Jaminan  Fidusia  jo  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia Nomor  09  Tahun  2013  tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik,  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  08 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  2013  tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Diberlakukannya ketentuan-ketentuan  tersebut, maka  pendaftaran  fidusia  yang dulunya dilakukan secara manual  di  Kantor  Pendaftaran Fidusia  (KPF)  telah  beralih dengan  menggunakan  sistem pendaftaran  jaminan  fidusia secara online .  Menurut Pasal 3 Peraturan  Mentri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9 Tahun 2013, menyatakan bahwa  “Pendaftaran  jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui kios  pelayanan  pendaftaran jaminan fidusia secara eletronik diseluruh  kantor  pendaftaran fidusia”. Kios pelayanan pendaftaran  jaminan  fidusia yang  dimaksud  tidak  terdapat penjelasannya  pada  peraturan menteri  tersebut.  Selanjutnya pengertian  kantor  pendaftaran
fidusia  terdapat  pada  Pasal  1 ayat    (5)  Peraturan  Menteri Nomor 10 Tahun 2013 menyatakan  bahwa  “kantor pendaftaran fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik”. Pada pengertian  ini pun  tidak  jelas  kantor  mana yang  menerima  permohonan pendaftaran  jaminan  fidusia secara elektronik. Pada prakteknya pendaftaran  jaminan  fidusia secara  elektronik  atau online dilakukan  di  kantor  notaris, karena  hanya  notaris  yang memiliki username dan password untuk dapat mengakses menu layanan website www.ahu.go.id, sehingga dengan adanya kewenangan akses yang dimilikinya tersebut, notaris akan  melakukan  pendaftaran jaminan  fidusia  secara online dengan  menginput  data  sesuai dengan akta pembebanan yang dibuatnya,  untuk  selanjutnya notaris  sendiri  jugalah  yang akan mencetak sertifikat fidusia yang  mengandung irah-irah “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Diberlakukannya pendaftaran fidusia melalui sistem elektronik ( online system ) tersebut, dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pendaftaran objek jaminan fidusia saat ini menjadi lebih  mudah dan  cepat,  karena dapat  diakses  secara online melalui  satu  pintu  yaitu  notaris. Oleh  sebab  itu,  notaris  yang berpandangan bahwa penggunaan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan  dapat  diterapkan  dalam
pembebanan/pembuatan  akta fidusia, tentu akan tetap memproses pendaftaran fidusia sampai  kreditor  memperoleh sertifikat fidusia. Artinya,  dapat  dikatakan bahwa  notaris  juga  berperan terhadap keberadaan surat kuasa membebankan  fidusia  di bawah  tangan.  Dengan  tetap diperolehnya  sertifikat  fidusia oleh lembaga pembiayaan selaku kreditor yang melakukan pembuatan  akta  fidusia  melalui surat kuasa membebankan fidusia  di  bawah  tangan,  telah membawa anggapan pada lembaga  pembiayaan  selaku kreditor penerima fidusia, bahwa  mereka  tetap  merasa aman dan dilindungi hak- haknya  sebagai  kreditor  yang istimewa dimata undang- undang. Apabila debitor wanprestasi, lembaga pembiayaan selaku kreditor tetap dapat mengeksekusi secara  langsung  objek  fidusia yang dijaminkan debitor dengan  menunjukan  sertifikat jaminan  fidusia  yang  telah diperolehnya  dari  pendaftran secara online melalui notaris. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka apakah dapat dikatakan  bahwa lembaga  pembiayaan  selaku kreditor  yang  menggunakan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan sebagai  dasar  pembuatan  akta fidusia  tetap  mempunyai  hak- hak  istimewa  yang  diberikan undang-undang. Jawabnya, secara  teori  tentu  tidaklah demikian adanya. Faktor  penyebab  akan sangat berperan untuk menentukan suatu akibat. Dilihat secara administratif, memang  lembaga  pembiayaan selaku kreditor telah memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat  fidusia,  yaitu  dengan dibuatnya  akta  fidusia    notariil
(Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  dan didaftarkannya  objek  jaminan fiusia  (Pasal  11  ayat  (1) Undang-Undang Jaminan
Fidusia),  namun  melihat  dari perolehannya  disini,  terdapat suatu  faktor  penyebab  yang tidak  dapat  dihilangkan,  yaitu digunakannya surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan sebagai dasar pembuatan akta fidusia. Berdasarkan pembahasan  tersebut  di  atas, maka akibat hukum yang timbul maupun diperoleh lembaga pembiayaan selaku kreditor dari  pembuatan  akta  fidusia berdasarkan surat kuasa tersebut, akan bergantung pada  keabsahan  surat  kuasa membebankan fidusia yang telah dibuat sebelumnya. Meskipun disini lembaga pembiayaan selaku kreditor telah memperoleh sertifikat fidusia. Namun, apabila kreditor membuat  akta  fidusia  melalui surat kuasa membebankan fidusia  di  bawah  tangan,  maka akan  membawa  konsekuensi dapat  tidak  diperolehnya  hak- hak istimewa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh undang-undang kepada kreditor  pemegang  sertifikat fidusia. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 87/PDT/2018/PT.BDG yang menjadi  contoh  kajian  dalam penelitian  ini,  diketahui  bahwa akibat hukum dari digunakannya surat kuasa
membebankan fidusia yang dibuat  di  bawah  tangan  oleh lembaga  pembiayaan,  sebagai dasar  pembuatan  akta  jamina fidusia  dan  sertifikat  jaminan fidusia, mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia tersebut  tidak  sah  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum. Artinya, meskipun lembaga pembiayaan selaku kreditor telah memperoleh sertifikat jaminan  fidusia,  namun  karena lembaga  pembiayaan  selaku kreditor tersebut membuat akta fidusia  melalui  surat  kuasa  di bawah  tangan,  maka  sebagai konsekuensinya  apabila  terjadi sengketa hukum, lembaga pembiayaan selaku kreditor tidak memperoleh hak-hak istimewa  sebagaimana  yang telah  dijanjikan  oleh  undang- undang. Selanjutnya  jika  mengacu pada  Pasal  1320  KUHPerdata, disebutkan bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila  memenuhi  4  syarat, yaitu:  (1).  kata  sepakat  dari para  pihak;  (2)  kecakapan;  (3). suatu  hal  tertentu;  dan  (4). suatu  sebab  yang halal.  Syarat pertama  dan  kedua  dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan  dengan  para  subjek yang  membuat  perjanjian  itu. Perjanjian  yang  dibuat  tidak memenuhi  syarat  pertama  dan kedua, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (melalui pengadilan). Sedangkan  syarat  ketiga  dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan  objek  dalam  perjanjian tersebut. Apabila perjanjian
yang  dibuat  tidak  memenuhi syarat  ketiga  dan  keempat,
maka  perjanjian  tersebut  batal
demi  hukum  (otomatis  batal tanpa melalui pengadilan).
Demikian  halnya  dalam pembuatan  suatu  perjanjian pemberian  kuasa  dari  pemberi fidusia kepada penerima fidusia yang berhubungan dengan pendaftaran fidusia, harus memenuhi adanya 4 persyaratan sebagai berikut: 1.  Kesepakatan  kedua  belah pihak; 2.  Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3.  Adanya  suatu  hal  tertentu yang diperjanjikan;
4.  Sebab  yang  halal  (sesuatu yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan,  dan  peraturan perundang-undangan  yang berlaku). Dua  syarat  pertama  yaitu kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan  hukum  merupakan syarat subjektif, sedangkan dua syarat  kedua,  yaitu  hal  tertentu dan  sebab  yang  halal  (sesuatu yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban  umum,  kesusilaan, dan peraturan perundang- undangan),  merupakan  syarat obyektif. Suatu perjanjian
pemberian  kuasa  dari  pemberi fidusia kepada penerima fidusia yang berhubungan dengan pendaftaran  fidusia  yang  tidak memenuhi syarat pada nomor 1 dan 2  di  atas  dapat dibatalkan, sedangkan
yang tidak
memenuhi  syarat  nomor  3  dan 4  batal  demi  hukum.  Artinya, jika suatu perjanjian pemberian kuasa  tidak  memenuhi  syarat subjektif, maka perjanjian
tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian  pemberian  kuasa tidak memenuhi  syarat  objektif, maka  perjanjian  tersebut  batal demi hukum. Dapat  dibatalkan  artinya salah satu pihak dapat memintakan  pembatalan  itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat  kedua  belah  pihak, selama  tidak  dibatalkan  (oleh hakim)  atas  permintaan  pihak yang berhak meminta pembatalan  tadi  (pihak  yang tidak  cakap  atau  pihak  yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan  batal  demi  hukum artinya adalah dari awal perjanjian  itu  telah  batal,  atau dianggap  tidak  pernah  ada, apabila  syarat  objektif  tidak dipenuhi.  Perjanjian  itu  batal demi  hukum,  dari  semula  tidak pernah  ada  dilahirkan  suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. 11 Terkait dengan permasalahan  kedua  dalam penelitian  ini,  maka  ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, dapat digunakan untuk menganalisis akibat hukum terhadap sertifikat fidusia  yang  telah  diperoleh lembaga  pembiayaan,  apabila pada  saat  pembuatan  akta fidusianya didasari dengan surat kuasa membebankan
fidusia di bawah tangan. Menurut Gatot Supramono, Hakim  Tinggi  sekaligus  Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 11 “Batalnya  suatu  perjanjian”  ( online ),  25
Agustus 2004, (http://www.hukumonline.com/ klinik/detail/cl3520/batalnya-suatu- perjanjian,  diakses  tanggal  25  Agustus 2018).
Padang tahun 2016 menjelaskan  bahwa  “prinsip dalam membuat perjanjian adalah  satu  akta  untuk  satu perjanjian dan satu objek perjanjian.  Prinsip  ini  sejalan dengan syarat sahnya perjanjian  yang  diatur  dalam Pasal  1320  KUHPerdata  salah satunya  adalah  hal  tertentu,
yang  berarti  objek  perjanjian harus  tertentu.  Apabila  yang dibuat para pihak adalah perjanjian jaminan, maka objeknya barang yang dijaminkan untuk sebuah utang.” 12
Berdasarkan uraian di atas,  dapat  dipahami  bahwa adanya  pengaturan  mengenai pemberian  kuasa  di  dalam perjanjian  jaminan  fidusia  tidak sesuai atau bertentangan dengan  syarat  ketiga  sahnya perjanjian  yakni  tentang  “suatu hal  tertentu”.  Hal  ini  juga ditegaskan oleh Gatot Supramono bahwa “pengaturan perjanjian  pemberian  kuasa seperti ini (baca: dalam perjanjian jaminan) tidak sejalan dengan prinsip membuat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang  hal  tertentu,  karena objek perjanjian fidusia ternyata memperjanjikan hal-hal  yang di luar ruang lingkup fidusia.” 13 Oleh  karenanya,  bisa disimpulkan  klausul  atau  pasal mengenai  pemberian  kuasa yang  ada  di  dalam  perjanjian jaminan  fidusia  bertentangan Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata  yaitu  “suatu  hal
12 Gatot,  Supramono, Perjanjian  Utang Piutang (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), halaman 203.
13 Ibid ., halaman 205.
tertentu”  sehingga  batal  demi hukum.

## IV.  PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan,  peneliti  dapat simpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut: 1.  Penggunaan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan sebagai dasar pembuatan  akta  fidusia  oleh lembaga  pembiayaan  selama ini  tidak  dapat  dibenarkan menurut hukum jaminan nasional.  Walapun  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2015 tidak mengaturnya, hal ini bukan berarti penggunaan surat kuasa membebankan fidusia  di  bawah  tangan  dapat dibenarkan.  Hukum  jaminan telah meletakan fidusia sebagai bagian  dari  sistem  hukum jaminan kebendaan yang menganut  asas  tertutup  dan memaksa.  Oleh  karena  itu, ketiadaan pengaturan mengenai surat kuasa membebankan  fidusia  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor
21  Tahun  2015  tidak  dapat begitu  saja  diisi  oleh  ketentuan perbuatan  hukum  yang  dapat melahirkan  kuasa  ( lastgeving) dalam  Buku  III  KUHPerdata. Melainkan secara sistemik harusnya  digunakan  ketentuan hukum jaminan kebendaan yang lain untuk melengkapinya. 2.  Akibat  hukum  yang  timbul maupun diperoleh lembaga
pembiayaan selaku kreditor dari  pembuatan  akta  fidusia berdasarkan surat kuasa tersebut, akan bergantung pada  keabsahan  surat  kuasa membebankan fidusia yang telah dibuat sebelumnya. Meskipun disini lembaga pembiayaan selaku kreditor telah memperoleh sertifikat fidusia,  namun  apabila  kreditor membuat  akta  fidusia  melalui surat kuasa membebankan fidusia  di  bawah  tangan,  maka akan  membawa  konsekuensi dapat  tidak  diperolehnya  hak- hak istimewa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh undang-undang kepada kreditor  pemegang  sertifikat fidusia.  Di  samping  itu,  klausul atau pasal mengenai pemberian  kuasa  yang  ada  di dalam perjanjian jaminan fidusia bertentangan Pasal 1320  ayat  (3)  KUHPerdata yaitu  “suatu  hal  tertentu”
sehingga batal demi hukum.

## B. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut,  maka  peneliti  mencoba memberikan saran sebagai berikut: 1.  Bagi pemerintah, demi kepastian  hukum  dan  demi menciptakan  unifikasi  hukum, pemerintah  perlu  menerbitkan peraturan perundang- undangan yang mengatur secara  tegas  syarat,  bentuk dan  substansi  surat  kuasa membebankan  fidusia.  Dalam konteks  ini,  maka  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2015 perlu direvisi.
2.  Bagi lembaga pembiayaan, pembuatan  akta  fidusia  atas dasar surat kuasa membebankan fidusia yang dibuat  di  bawah  tangan  adalah merupakan hal yang mengandung  resiko,  karena perbuatan menjaminkan adalah merupakan tindakan yang
termasuk kategori tindakan kepemilkan,  sehingga  untuk meminimalisasi resiko disangkal keabsahan tanda tangan,  kehadiran  para  pihak dan  isinya,  maka  sebaiknya surat  kuasa  tersebut  dibuat dalam  bentuk  notariil  atau minimal  surat  kuasa  tersebut dilegalisasi oleh notaris. Kekuatan  pembuktian  dari  akta di bawah tangan yang dilegalisasi belum/tidak sesempurna akta notariil, namun ada jaminan dari pejabat  umum  (notaris)  bahwa tanda  tangan  yang  tertera  di akta  di  bawah  tangan  tersebut benar-benar  tanda  tangan  dari orang/pihak  yang  disebutkan dalam akta tersebut. 3.  Bagi  masyarakat,  agar  berhati- hati  dalam  memberikan  surat kuasa, apalagi pemberian surat kuasa  dengan  cara  di  bawah tangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang terkait dengan tindakan kepemilikan.  Hal ini  untuk menghindari penyalahgunaan surat  kuasa  oleh  pihak-pihak yang  tidak  bertanggungjawab, oleh sebab itu sebaiknya pemberian surat kuasa tersebut dibuat  dalam  bentuk  notariil atau  minimal  pemberian  surat kuasa tersebut dilegalisasi oleh notaris. DAFTAR PUSTAKA a.  Buku-buku Gatot Supramono. Perjanjian Utang  Piutang .  Jakarta: Kencana  Prenada  Media Group, 2013. Hartono Soerjopratiknjo. Perwakilan  Berdasarkan Kehendak . Yogyakarta:
Seksi  Notariat,  Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 1982. Herlien Budiono. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata: Di Bidang Kenotariatan (Buku  1) .  Jakarta:  Citra Aditya, 2007. J. Satrio. Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan . Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001. --------------. Hukum Perikatan, Perikatan  yang  lahir  dari Perjanjian Buku I, Cetakan  II.  Bandung:  PT Citra Aditya Bhakti, 2001. Mariam Darus Badrulzaman. Sistem Hukum Benda Nasional . Bandung: Alumni,1994. Munir  Fuady. Jaminan  Fidusia  : Cetakan  Kedua  Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. ------------------. Hukum Jaminan Hutang . Jakarta: Erlangga, 2003. Rachmad Setiawan. Hukum Perwakilan  dan  Kuasa, Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum  Belanda  Saat  Ini . Jakarta: Tatanusa, 2005. Ridwan Khairandy. Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif  Perbandingan . Yogyakarta:UII Press, 2013. Sudikno  Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar ,  Edisi  Revisi. Yogyakarta:Cahaya  Atma Pustaka, 2004.

## b.  Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
yang termuat dalam Buku
II KUHPerdata.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan
Fidusia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2015  tentang  Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya  Pembuatan  Akta Jaminan Fidusia.
c. Website
“Batalnya suatu perjanjian” ( online ), 25 Agustus
2004,
(http://www.hukumonline. com/ klinik/detail/cl3520/batalny a-suatu-perjanjian, diakses tanggal 25 Agustus 2018).