## DOI:  10.46730/japs.v%vi%i.42

## Multy sector collaboration dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten
Malang
Muhammad Fajrin Maulana 1 , Muhammad Shaddam R. M 2 , Muhammad Kamil 3
1 Universitas Muhammadiyah Malang
2 Universitas Muhammadiyah Malang
3 Universitas Muhammadiyah Malang Email: maulanafajriin21@google.com (email penulis utama/korespondensi)
Kata kunci Abstrak Multy Sector Collaboration, Otonomi Daerah, UMKM Pengembangan
UMKM multy sector collaboration yaitu pengembangan  UMKM  yang  bekerja  sama  diberbagai  bidang  atau sektor untuk mengatasi masalah yang dihadapi atau untuk mencapai tujuan  bersama.  Pemerintah  dapat  mengembangan  kerjasama UMKM  dalam  berbagai  bidang  ( multi  sector  collaboration) untuk mencapai  tujuan  yang  ditentukan,  atau  untuk  meningkatkan perekonomian  kabupaten Malang.  Multy  sector  collaboration  sangat penting dalam untuk dilakukan, karena dengan adanya kolaborasi/kerjasama,  maka  kemungkinan  keberhasilan  suatu  usaha yang  akan  atau  sedang  dijalankan  akan  meningkat  lebih  pesat daripada  dijalankan  sendiri-sendiri.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data dilakukan  menggunakan  Teknik  observasi  dan  wawancara.  Teknik analisis  data  adalah  menggunakan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan kesimpulan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  Pemerintah  melalui berbagai  sektor  seperti  Kementerian  Koperasi,  Kementerian Perindustrian  dan  Perdagangan,  Bappenas,  Badan  Usaha  Milik Negara,  serta  bank  dan  lembaga  keuangan  non  bank,  pemerintah telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mewujudkan  pengembangan usaha kecil, menengah dan mikro. Dalam hal ini kerjasama yang baik antara  pemerintah  dan  sector  UKM  dalam  proses  pemberdayaan sangat diperlukan, sehingga dengan demikian program pemberdayaan tidak bertepuk sebelah tangan. Keywords Abstract MultiSector Collaboration, Regional  Autonomy, UMKM UMKM  development  multi  sector  collaboration,  namely  the development  of  UMKM  that  work  together  in  various  fields  or sectors  to  overcome  problems  faced  or  to  achieve  common  goals. The  government  can  develop  UMKM  cooperation  in  various  fields (multi-sector  collaboration)  to  achieve  the  specified  goals,  or  to improve  the  economy  of Malang  district.  Multi sector  collaboration is very important to do, because with collaboration/cooperation, the possibility  of  the  success  of  a  business  that  will  be  or  is  being  run will  increase  more  rapidly  than  being  run  alone.  The  type  of research  used  is  descriptive  with  a  qualitative  approach.  Data  was collected  using  observation  and  interview  techniques.  The  data analysis  technique  is  using  data  reduction,  data  presentation,  and conclusion.  Based  on  the  results  of  this  study,  the  Government through  various  sectors  such  as  the  Ministry  of  Cooperatives,  the
Volume 2, Nomor 2 Agustus, 2021 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS
Ministry of Industry and Trade, Bappenas, State-Owned Enterprises, as well as banks and non-bank financial institutions, the government has made various efforts to realize the development of small, medium and  micro  enterprises.  In  this  case,  good  cooperation  between  the government and the SME sector in the empowerment process is very necessary, so that the empowerment program is not one-sided.

## Pendahuluan
Menurut  data  pada  tahun  2017  (Aprilia  &  Rini,  2020),  industri  UMKM  di Kabupaten  Malang  mencapai  419.882  unit  dan  omzet  UMKM  di  Kabupaten  Malang menyentuh angka Rp. 41,8 miliar, kemudian juga UMKM di Kabupaten Malang mampu menyedot  tenaga  kerja  hamper  1,3  juta  penduduk  yang  ada  di  daerah  tersebut.,ada beberapa  faktor  yang  membuat  sulitnya  UMKM  di  Kabupaten  Malang  berkembang, yaitu:  Penjualan  menurun  karena  daya  beli  masyarakat  yang  anjlok,  Kesulitan  bahan baku,  Distribusi  terhambat,  Penguasaan  teknologi  yang  lemah,  Kebijakan  pemerintah yang  belum  efektif,  Kekurangan  modal,  Serta  para  pelaksana  usaha  mikro  mengalami masalah produksi.
Hasil pendataan  diketahui  total  ada 1.327 pelaku usaha mikro  yang mengalami kesulitan,  268  diantaranya  sudah  memiliki  IUMK,  Data  DKUM  (Dinas  Koperasi  dan Usaha  Mikro)  Kab  Malang  hingga  Juli  2020,  menyebutkan  pihaknya  telah mengeluarkan IUMK (Ijin Usaha Mikro dan Kecil) sebanyak 10.824 berkas. Sedangkan sisanya 1.059 belum memiliki IUMK (Izin usaha mikro dan kecil)(Sarwoko, 2009). Ada beberapa  langkah  yang  telah  dibuat  oleh  DKUM  Kab.  Malang  untuk  meringankan beban para pelaksana usaha mikro dan kecil ini. Pertama, pendataan melalui sistem link secara  online,  pendataan  tersebut  menjadi  dasar  verifikas  isehingga  diketahui  pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, pemberian modal untuk  mengembangkan  usaha.  Upaya  memberikan  pelatihan  peningkatan  kualitas  juga menjadi  titik  focus  pemerintah,  bantuanberupa  uang  juga  diberikan  kepada  pelaku UMKM  yang  mengalami  kesulitan  menjalankan  usahanya,  peningkatan  pengawasan juga dilakukan untuk mengawasi produk agar tetap berkembang.
Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Malang  melalui  programnya  terus memberikan  dorongan  melalui  peningkatan  kualitas  kelembagaan,  penguatan kelembagaan koperasi dan pengawasan. Pelatihan untuk UMKM sebanyak 4. 250 yang terdiri dari pelatihan kenaikan mutu, pengembangan usaha, penumbuhan wirausaha baru serta  temu  bisnis.  Sebaliknya  dari  zona  permodalan  grupnya  mendesak  lewat  2 komponen  ialah  Non  Perbankan  melewati  UPT  BLUD  Dana  Bergulir,  BLU  LPDB KUMKM,  serta  CSR  dan  dari  Perbankan  melewati  Program  KUR,  Kredit  Luar  biasa Mikro, Mikro serta Kecil (Marchianti et al., 2017).
Menurut(World Health Organisation, 2006), multi sector yaitu:
“ Mutisectoral means something that consists of many sectors. When we talk on  Multi-sectoral  approach,  it  is  in  an  approach  in  which  we  try  to  address  the problem from various angles. ”
Multi-sektoral  berarti  sesuatu  yang  terdiri  dari  banyak  sektor.  Ketika  kita berbicara  mengenai  pendekatan  Multi-sektoral,  itu  adalah  pendekatan  di  mana  kita mencoba    mengatasi  masalah  dari  berbagai  sudut  pandang.  Kemudian,  jika  kita  tarik pengertian dari hal tersebut, multy sector collaboration artinya gabungan dari beberapa sektor  yang  berbeda  yang  bekerja  sama  dalam  mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai. Pengembangan  UMKM multy  sector  collaboration yaitu  pengembangan  UMKM  yang bekerja  sama  diberbagai  bidang  atau  sektor  untuk  mengatasi  masalah  yang  dihadapi atau untuk mencapai tujuan bersama.
Pengembangan  UMKM  multy  sector  collaboration  bisa  berkaitan  dengan otonomi  daerah.  Otonomi  daerah  adalah  hak  dan  wewenang  daerah  untuk  menyusun dan  mengelola  sendiri  urusan  pemerintahan  sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat daerah  tersebut.  Penyelenggaraan  sistem  otonomi  daerah  menggambarkan  tugas  yang diamanatkan  oleh  UUD1945,  dan  Perubahan  Kedua  Tahun  2000  akan  dilaksanakan sesuai  dengan  undang-undang  yang  dirumuskan  secara  khusus  untuk  mengatur pemerintahan  daerah  (Bai  et  al.,  2012).  Pelaksanaan  otonomi  daerah  memberikan peluang yang sangat baik bagi setiap daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Kabupaten  memiliki  hak  untuk  mengelola  dan  meningkatkan  sumber  daya  lokalnya sendiri  (Setiaji  and  Adi  2007).  Seperti  Kabupaten  Malang.  Pemerintah  dapat mengembangan  kerjasama  UMKM  dalam  berbagai  bidang  (multi  sector  collaboration) untuk  mencapai  tujuan  yang  ditentukan,  atau  untuk  meningkatkan  perekonomian kabupaten Malang.
Multy sector collaboration sangat penting dalam untuk dilakukan, karena dengan adanya  kolaborasi/kerjasama,  maka  kemungkinan  keberhasilan  suatu  usaha  yang  akan atau sedang dijalankan akan meningkat  lebih pesat  daripada dijalankan sendiri-sendiri. Seperti yang dikatakan dalam sebuah jurnal, “The need for collaboration arises from the diverse  nature  of  the  problem  of  road  traffic  injuries.  The  problem  has  multiple determinants,  affects  many  people  and  sectors,  and  requires  action  by  different sectors(Marquez,  2013).  Kebutuhan  akan  kolaborasi  muncul  dari  sifat  yang  beragam seperti  masalah  kecelakaan  lalu  lintas  jalan.  Masalahnya  memiliki  banyak  faktor penentu,  mempengaruhi  banyak  orang  dan  sektor,  dan  membutuhkan  tindakan  dari berbagai sektor” (Multisectoral collaboration).
Multy Sector Collaboration adalah Kolaborasi oleh Semua pihak yang memiliki kesamaan  visi,  tujuan,  strategi  dan  kegiatan,  tetapi  memiliki  hak  untuk  membuat keputusan  independen  dan  mengelola  organisasi,  bahkan  jika  mereka  tunduk  pada kesepakatan bersama(Dewi, 2019). Ada beberapa standar, yaitu: Forum diprakarsai oleh publik, tidak hanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lembaga atau lembaga publik,Peserta  lembaga  atau  forum  publik.  Organisasi,  Forum  bertujuan  untuk
mengambil  keputusan  melalui  konsensus.  Fokus  kerjasama  adalah  pada  kebijakan publik  dan  manajemen  publik  (Ekowanti,  2019).  Berdasarkan  pemahaman  tersebut, peneliti  berkeyakinan  bahwa  ada  beberapa  pihak  yang  berkolaborasi  untuk pengembangan UMKM  di Kabupaten Malang. Pihak-pihak tersebut  adalah pemerintah agar  mencapai  tujuan  sesuai  dengan  peraturan  dan  kesepakatan  yang  saling menguntungkan.

## Perkembangan UMKM Kabupaten Malang
Kata  pengembangan  yang  dikemukakan  oleh J.  S.  Badudu sedangkan  dalam kamus  besar  Bahasa  Indonesia,  Pembangunan  adalah  suatu  proses,  cara,  dan  perilaku pembangunan,  dan  pembangunan  adalah  suatu  tatanan  untuk  terus  berusaha mengembangkan  secara  bertahap  dan  teratur  guna  mencapai  tujuan  yang  diinginkan (Nurbayan, 2010)
Pembangunan  adalah  sebuah  usaha  organisasi  untuk  memperbaiki  pelaksanaan pekerjaan  yang  mengacu  pada  kemampuan  meningkatkan  daya  tanggap  organisasi terhadap  lingkungan  untuk  mencapai  efesiensi  dan  efektifitas  (Suci  et  al.,  2017). Sementara itu, mengenai pengembangan sektor UMKM, Undang- Undang No 20 Tahun 2008  tentang  Usaha  Kecil,  Menengah  serta  Mikro  menarangkan  kalau  esensi pembangunan  merupakan  upaya  yang  dicoba  oleh  pemerintah,  pemerintah  wilayah, dunia  usaha  serta  warga  buat  memberdayakan  usaha  mikro.  Usaha  Kecil  serta Menengah  Usaha  kecil  serta  menengah  meningkatkan  serta  tingkatkan  keahlian  serta energi saing usaha kecil, menengah serta mikro dengan membagikan sarana penyuluhan serta pendampingan penguatan.
Hingga saat ini, jumlah UMKM di Jawa Timur kurang lebih 6.825.931 UMKM di  Jawa  Timur.  Jawa  Timur  memiliki  2  (dua)  kabupaten  dengan  jumlah  UMKM terbanyak yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember . UMKM yang paling banyak menarik tenaga kerja berada di Kabupaten Malang yang berjumlah 826.375 orang(Putri E,  2017).  Sehingga  potensi  UMKM  di  Jawa  Timur  memiliki  daya  tarik  yang  besar dalam mendorong perekonomian masyarakat serta juga penyerapan tenaga kerja sangat banyak  lebih-lebih  di  Kabupaten  Malang  dan  Kabupaten  Jember.  Dengan  demikian, agar terus berkembang maka perlu didukung dengan pemberian modal, sehingga usaha mengalami peningkatan.

## Metode
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Penelitian  kualitatif  deskriptif. Penelitian  kualitatif  deskriptif  direkomendasikan  dalam  mereancang  rumusan  masalah dan  hipotesis  penelitian.  Sedangkan  sumber  data  berasal  dari  sekunder.  Data  primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, contoh dari perolehan data ini yaitu melalui  observasi  dan  wawancara.  Adapun  perolehan  data  ini  langsung  melakukan wawancara  bersama  Dinas  Koperasi  dan  UMKM.  Data  Sekunder  adalah  data  yang berdasarkan  dari  sumber  yang  telah  ada,  karena  dari  referensi-referensi  ini  penulis gunakan untuk bahan penguat penelitian dan sebagai pegangan dalam melihat penelitian
terdahulu  dengan  pembahasan  yang  sama.  Sebagai  contoh  Undang-undang  Peraturan Pemerintah,  jurnal  dan  buku.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  merupakan  Langkah yang  paling  utama  dalam  penelitian  sebelum  mengkaji  hal  yang  ingin  diteliti  dan peneliti wajib mendapatkan data terlebih dulu.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis  data kualitatifmodel  interaktif  Miles  dan  Huberman.  Model  ini  merupakan  strategi  analisis yang  umum  dan  mengandung  prioritas  tentang  apa  yang  dianalisis  dan  mengapa.  Ada beberapa bagian yang harus di kaji dalam interaktif Miles dan Huberman, yaitu: (Miles & Huberman, 2002) Miles dan Huberman menjelaskan “reduksi data merupakan proses pilihan data yang dibutuhkan dan diperlukan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data  dan  pengabstrakan  serta  tranformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan lapangan.” (Miles & Huberman, 2002). Adapun data yang ingin di reduksi peneliti ialah berkaitan  dengan  sector  apasaja  yang  bekerjasamadalam  pengembangan  UMKM kabupaten  Malang.  Data-data  itu  nantinya  berkaitan  dengan  gambaran  umum  tentang pemerintah  dalam  proses  pengembangan  UMKM  kabupaten  Malang.  Reduksi  data memberikan  gambaran  yang  spesifik  dan  memudahkan  peneliti  dalam  proses pengumpulan  data  selanjutnya.  Penyajian  data  adalah  sekumpulan  informasi  yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan Tindakan  (Miles  &  Huberman,  2002).  Sehingga  adanya  penyajian  data  tentu  dapat memudahkan  orang  untuk  memahaminya,  bahkan  didukung  dengan  konsep  yang dirancang  dengan  terstruktur.  Oleh  karena  itu,  pada  proses  penyajian  data  perlu  di dukung  analisis  yang  baik,  karena  dalam  hal  ini  sangat  berkaitan  sampai  tercapai  di proses kesimpulan.
Dari  semua  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian,  maka  perlunya  menarik sebuah  kesimpulan.  Hal  ini  dilakukan  agar  alur  dari  yang  diteliti  yang  berdasarkan sebab  akibat  akan  lebih  jelas  dan  dapat  di  pahami.  Sehingga  dengan  demikian  dapat ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa  dalam  pengembangan  UMKM  kab.  Malang  harus butuh  beberapasektorpemerintah  yang  bekerjasama,  sebab  dengan  adanya  kerjasama tersebut maka akan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Malang.(Weeks, 2015)

## Hasil dan Pembahasan

## KebijakanPemerintahDaerah Kabupaten Malang Terhadap UMKM
Sebagai  bagian  dari  perekonomian,  usaha  kecil,  menengah  dan  mikro  masih  perlu meningkatkan daya saingnya melalui inovasi. Prioritas harus diberikan pada keunggulan bersaing  berbasis  inovasi  dan  kreativitas  karena  ketekunannya  yang  lebih  lama  dan jangka  waktu  yang  lebih  lama  (Suci  et  al.,  2017).  Memungkinkan  usaha  kecil, menengah dan mikro untuk berkembang dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga meningkatkan  daya  saing  mereka  sendiri.  Diperlukan  komitmen  dan  perhatian  yang besar  dari  pemerintah  agar  para  pelaku  komersial  koperasi  dan  anggota  usaha  kecil, menengah  dan  mikro  dapat  terus  meningkatkan  daya  saingnya  (Ermalia  &  M’ruf, 2016)Pemerintah  daerah  Kabupaten  Malang  berperan  penting  dalam  pengembangan usaha  kecil,  menengah  dan  mikro,  termasuk  memajukan  usaha  kecil,  menengah  dan
mikro  untuk  mencapai  tujuan  pengembangan  usaha  yang  dimiliki  oleh  mereka. Koperasi  Bupati  Malang  dan  Kementerian  UMKM  telah  mendaftarkan  UMKM Kabupaten Malang sebagai penerima bantuan sentra.
Namun  realisasinya tidak bisa dipantau karena dalam hal  ini dilakukan melalui lembaga  perbankan,  BRI  dan  BNI.  Sejauh  ini  Kabupaten  Malang  memiliki  425.061 usaha  kecil,  menengah  dan  mikro,  termasuk  252.075  pelaku  usaha  dalam  kategori mikro, 172.109 usaha kecil dan 1.377 usaha menengah, dengan total penyerapan tenaga kerja 630.188 (Tirtana et al., 2020). Menurut data bank penyalur bantuan, jumlah usaha kecil,  menengah  dan  mikro  yang  telah  menerima  dana  mencapai  60%,  dengan  nilai nominal  lebih  dari  36  miliar  rupiah.  Rata-rata,  usaha  kecil,  menengah  dan  mikro bergerak  di  bidang  pertanian,  pertambangan,  transportasi,  perdagangan,  katering  dan perhotelan, konstruksi, keuangan, dan industri pengolahan. Selain memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, Koperasi Bupati Malang dan Dinas Usaha Mikro juga melakukan kegiatan mitigasi bagi UMKM, antara lain restrukturisasi kredit,  relaksasi  pajak,  bantuan  sosial,  subsidi  bunga  kredit/pinjaman,  dan  penundaan pembayaran biaya rencana stimulus pembayaran bantuan modal.
Usaha kecil, menengah, dan mikro merupakan sektor yang penting dan memiliki kontribusi  penting  bagi  terwujudnya  tujuan  pembangunan  ekonomi  nasional  seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi  daerah.  Usaha  kecil,  menengah,  dan  mikro  diharapkan  dapat  berperan  serta dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  oleh  karena  itu  usaha  kecil, menengah, dan mikro perlu dilindungi dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainnya. Pengawasan terhadap usaha kecil, menengah dan mikro yang  terkait  dengan  produsen  dan  industri  perbankan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan  dan  peraturan  pemerintah  akan  mendorong  peran  usaha  kecil, menengah  dan  mikro  dalam  perekonomian.  Seperti  yang  dikatakan  George.  J.  Stigler (Usaha  &  Kur,  n.d.)  percaya  bahwa  "peraturan  adalah  seperangkat  aturan  yang dirancang  untuk  memberikan  perlindungan  dan  manfaat  bagi  seluruh  komunitas  atau sekelompok orang."
Manfaat  pengawasan  dapat  dilihat  dari  dua  aspek,  yaitu  dari  pihak  pemerintah sebagai  regulator  dan  pihak  pengusaha  sebagai  objek  izin.  Bagi  pemerintah,  izin diperlukan  untuk  memelihara  ketertiban  umum  dan  memberikan  perlindungan  bagi masyarakat  umum.  Bagi  pengusaha,  perizinan  harus  memberikan  manfaat  sosial  dan ekonomi  dan  kebijakan.  Penilaian  kebijakan  tidak  cuma  menciptakan  kesimpulan menimpa berapa jauh permasalahan yang sudah terselesaikan, namun berikan masukan pada  klarifikasi  serta  kritik  terhadap  nilai-  nilai  yang  mendasari  kebijakan,  menolong dalam penyesuaian, serta formulasi kembali permasalahan.
Pemerintah melalui berbagai sektor seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan,  Bappenas,  Badan Usaha Milik Negara, serta bank dan lembaga  keuangan  non  bank,  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk mewujudkan pengembangan usaha kecil, menengah dan mikro(Soko Wikardojo, 2019). Agar  mereka  menjadi  kuat,  mandiri,  dan  cakap.  Pembangunan  untuk  mewujudkan
perekonomian  nasional  yang  tangguh,  serta  memberikan  fasilitas  dan  insentif  lainnya. Selain  itu,  upaya  tersebut  memerlukan  banyak  dukungan  atau  bantuan,  seperti pengadaan alat produksi dan bentuk bantuan lain berupa pembelian bahan, serta metode, mekanisme,  dan  prosedur  yang  memadai,  efektif,  dan  aplikatif,  memimpin  terhadap keberlakuan  pelaksanaan  dan  upaya  usaha.Dalam  sistem  ekonomi  kerakyatan, kemampuan masyarakat sebagai unsur pelaku usaha, berupa usaha kecil, menengah dan mikro.
Usaha dalam menjamin kemajuan dan pengembangan UKM juga diprogramkan oleh Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu)
No.316/KMK.016/1994.  SK  tersebut  mengharuskan  Tubuh  Usaha  Kepunyaan  Negeri( BUMN)  buat  menyisihkan  1-  5%  laba  industri  untuk  Pembinaan  Usaha  Kecil  serta Koperasi( PUKK). Kewajiban BUMN untuk menyisih kanlabanya 1-5% belum dikelola dan  dilaksanakan  dengan  baik.  Riset  oleh  Sri  Adiningsih  (  2003:  4)  dipaparkan  kalau mayoritas  BUMN  memilah  persentase  terkecil,  ialah  1%  dari  labanya,  sedangkan  itu banyak  UMKM  yang  mengaku  kesusahan  mengakses  dana  tersebut.  Tidak  hanya  itu kredit  perbankan  pula  susah  buat  diakses  oleh  UMKM,  di  antara  lain  sebab  prosedur yang rumit dan banyaknya UMKM yang belum bankable.(Acquah, 2011)

## Program Pengembangan UKM Di Kabupaten Malang
Berbagai upaya pengembangan usaha kecil, menengah, dan mikro di Kabupaten Malang  didasarkan  pada  nilai-nilai  demokrasi  yang  sangat  umum,  yang  melibatkan nilai-nilai  di  semua  lapisan  masyarakat,  mulai  dari  rakyat  biasa,  tokoh  agama,  tokoh budaya  hingga  pejabat  tertinggi  desa.  Seluruh  potensi  masyarakat  khususnya  di Kabupaten Malang harus diupayakan secara lebih maju. Disebutkan konsep pengakuan peran  sektor  usaha  kecil,  menengah  dan  mikro,  terutama  sektor-sektor  yang  berbasis ekonomi  kerakyatan.Langkah  yang  harus  ditempuh  dapat  diwujudkan  dalam  dua  cara. kegiatan,  dan  kedua,  dengan  Menjaga  kedaulatan  konsumen.  Melalui  model  ini diharapkan  baik  produsen  maupun  konsumen  sama-sama  berwenang  (Oktafia  & Hidayat, 2018)
Upaya  pemberdayaan  UMKM  yang  lepas  dari  permasalahan  yang  ada, khususnya  di  Kabupaten  Malang,  bertujuan  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat UMKM  dan  memungkinkan  UMKM  lebih  berperan  dalam  kancah  perekonomian nasional  (Sulistyo,  2010).  Selama  ini,  pemberdayaan  seringkali  terjerumus  ke  dalam bias  pemberdayaan.  Prasangka  pertama  adalah  setelah  melihat  praktik  di  lapangan, praktik  pemberdayaan  UKM  lebih  menitikberatkan  pada  bantuan  materi  (modal) daripada keterampilan teknologi dan manajemen. Model dan asumsi seperti ini biasanya menyebabkan pemborosan sumber daya dan dana untuk pekerjaan otorisasi karena tidak terlalu memperhatikan semua aspek teknologi dan keterampilan manajemen. Prasangka kedua adalah menganggap bahwa pemberdayaan usaha kecil dan menengah khususnya di  Kabupaten  Malang  merupakan  rencana  dari  tingkat  yang  lebih  tinggi  (dari pemerintah),  dan  orang  yang  diberdayakan  bukanlah  titik  sentral  pelaksanaan . Dalam kaitanya  dengan  bias  kedua  ini  paling  utama  di  Kabupaten  Malang,  kerapkali  proyek
pemberdayaan habis, hingga habislah program pemberdayaan. Bias ketiga, sebagaimana kita  tahu  kalau  sebgaian  besar  zona.  Dalam  perihal  ini  kerjasama  yang  baik  antara pemerintah serta sector UKM dalam proses pemberdayaan sangat dibutuhkan, sehingga dengan  demikian  program  pemberdayaan  tidak  bertepuk  sebelah  tangan.  Dalam kaitanya  dengan  bias  kedua  ini  paling  utama  di  Kabupaten  Malang,  kerapkali  proyek pemberdayaan habis, hingga habislah program pemberdayaan. Bias ketiga, sebagaimana kita tahu kalau sebgaian besar zona.
Oleh  karena  itu,  mereka  harus  dibimbing  dan  dibimbing,  bahkan  jika  mereka terlibat, mereka tidak perlu berpartisipasi dalam rencana tersebut. Terpisah dari berbagai permasalahan  yang  dihadapi  oleh  sebagian  besar  usaha  kecil  dan  menengah  di Kabupaten  Malang,  sebagai  upaya  pengembangan  usaha  kecil  dan  menengah  pada dasarnya  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  UKM yang  bercirikan  ekonomi  kerakyatan,  maka  dimasa  depan  profil  pengusaha  Indonesia harus  diubah  modelnya  menjadi  model  belah  ketupat(Akuntansi  et  al.,  2019).  Dimana secara konkret mayoritas para pengusaha adalah lapisan menengah, lapisan bawah harus mampu terangkatmenjadi  lapisan menengah  yang menduduki porsi mayoritas.  Kondisi demikian  akan  mengurangi  dampak  kesenjangan  antara  si  kaya  dan  si  miskin.  Lebih penting  lagi,  bagaimana  mengubah  model  ini.  Determinan  modifikator  melibatkan berbagai  isu  terkait  industrialisasi,  pendidikan,  pengembangan  masyarakat,  dan perbaikan sistem (model) pengembangan usaha. Jika semua ini dilandasi oleh semangat idealis  yang  mencerminkan  persatuan  kita  sebagai  negara,  maka  semua  itu  akan terlaksana dengan baik. (Ekowanti, 2019)

## Simpulan
Pembangunan  UKM  yang  bercirikan  ekonomi  kerakyatan  sudah  harus  menjadi komitmen bersama secara nasional demi masa depan bangsa ini. Terutama di Kabupaten Malang dari pengamatan data dilapangan ternyata peran sektor UKM diera reformasi ini cukup  mempunyai  posisi  yang  sangat  strategis  dalam  menyelematkan  kondisi perekonomian yang telah terbukti tahan banting dalam menghadapi krisis ekonomi bila disbanding  dengan  peran  para  konglomerat  atau  pengusaha  besar  dalam mempertahankan  struktur  ekonomi.  Berangkat  dari  berbagai  permasalahan  yang dihadapi  khususnya  UKM  di  Kabupaten  Malang  maka  program  pengembangan  UKM berupaya untuk memecahkan akar permasalahan dengan berbagai macam program dan model pembinaan. Program pengembangan UKM yang bercirikan ekonomi kerakyatan berusaha merubah model pengusaha piramida menjadi model pengusaha  belah ketupat lewat determinan industrialisasi, pendidikan dan pengembangan ketrampilan. Selanjutnya langkah-langkah efektif dalam upaya mengatasi permasalahan UKM di  Kabupaten  Malang  antara  lain  dengan  :  penciptaan  iklim  usaha  yang  kondusif, memberikan  bantuan  permodalan,  adanya  perlindungan  usaha  dari  pemerintah, diusahakan adanya pengembangan program kemitraan, diakukan pelatihan, membentuk lembaga-lembaga khusus, pemantapan asosiasi, pengembangan promosi, pengembangan kerjasama yang setara dsb.

## Referensi
Acquah, F. (2011). No Title .בצמ תנומת :יוויקה ףנע עטונה ןולע , 66 (July), 37–39.
Akuntansi, P., Library, N., & Found, S. (2019). 0 % Quotes 0 % Exclusions .
Bai,  P.,  Ajil,  B.,  Pengaruhnya,  D.  A.  N.,  &  Umkm,  M.  (2012). Pembiayaan  bai’ bitsaman  ajil  dan  pengaruhnya  terhadap  perkembangan  usaha  mikro  kecil menengah (umkm) .
Dewi, N. L. Y. (2019). Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial DINAMIKA COLLABORATIVE  GOVERNANCE  DALAM  STUDI  KEBIJAKAN  PUBLIK Ni Luh Yulyana Dewi. Ilmu Dinamika Sosial , 3 (2).
Ekowanti,  M.  R.  L.  (2019). Collaborative  Governance  in  MSMEs  Development  (Case Study: Collaboration Model of Surabaya Local Government, Private, and MSMEs Association  in  MSMEs  Development  at  Coastal  Area  of  Surabaya) .  2281787. https://doi.org/10.4108/eai.7-12-2018.2281787
Ermalia,    terry  L.,  &  M’ruf,  F.  (2016).  Peran  Dewan  Kerajinan  Nasional  Daerah (Dekranasda)  Kabupaten  Jombang  Dalam  Mengembangkan  Usaha  Mikro  Kecil Dan Menengah (Umkm). Kajian Otonomi Daerah , 01 (01), 1–10.
Marchianti,  A.,  Nurus  Sakinah,  E.,  &  Diniyah,  N.  et  al.  (2017).  Digital  Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember. Efektifitas Penyuluhan Gizi  Pada  Kelompok  1000  HPK  Dalam  Meningkatkan  Pengetahuan  Dan  Sikap Kesadaran Gizi , 3 (3), 69–70.
Marquez,  P.  (2013).  The  Challenge  of  Non-Communicable  diseases  and  Road  Traffic Injuries. World Bank Report .
Nurbayan, Y. (2010). Pengembangan Materi Ajar Balaghah Berbasis. Bahasa Dan Seni , 38 (1), 107–116.
Oktafia, R., & Hidayat, A. R. (2018). Penguatan Kapasitas Pelaku Bisnis Mikro Melalui Penataan  Pengelolaan  Keuangan  Usaha:  Pandangan  Islam. Jurnal  Masharif  Al-
Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 3 (2). https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.2090
Putri E, H. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan  Menengah  (UMKM)  Di  Kota  Samarinda  (  Studi  Pada  Dinas  Koperasi  Dan UMKM Kota Samarinda ). E-Journal Administrasi Negara , 5 (1), 5431–5445. Sarwoko,  E.  (2009).  Analisis  Peranan  Koperasi  Simpan  Pinjam  /  Unit  Simpan  Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Umkm. Modernisasi , Vol 5 , 172–188.
Setiaji, W., & Adi, P. H. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa - Bali). Simposium Nasional Akuntansi X , June , 1–29.
Soko  Wikardojo.  (2019).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten Malang. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Suci,  Y.  R.,  Tinggi,  S.,  &  Ekonomi,  I.  (2017).  Perkembangan  UMKM  (Usaha  Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Fakultasi Ekonomi , 6 (1), 51–58. Sulistyo. (2010). Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dengan Basis Kerakyataan di Kabupaten Malang. Ekonomi Modernisasi , 6 (1), 58–73.
Tirtana,  A.,  Zulkarnain,  A.,  Kristanto,  B.  K.,  Suhendra,  S.,  &  Hamzah,  M.  A.  (2020). Rancang Bangun Aplikasi E-Commerce Untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM.
Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia , 14 (2), 101. https://doi.org/10.32815/jitika.v14i2.473
Usaha, K., & Kur, R. (n.d.). Perizinan Di Sektor Usaha Mikro Dan Kecil ( Iumk ) . 142–
156.
Weeks, D. P. C. C. L. E. Y. N. to  K. in  20. (2015). Metodologi  Penelitian. Dk , 53 (9), 1689–1699.
World Health Organisation. (2006). Multisectoral collaboration. World Health , 12.