## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN PAMSIMAS DI DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

## Abstract
This  research  is  motivated  target  PAMSIMAS  village  election  in  the  village  of  Banglas  Barat years  2014-2016  in  accordance  with  the  decree  of  the  minister  of  public  works  decree  No.  79  / Kpts  /  DC  /  2013  on  stipulation  district  /  city  target  PAMSIMAS.  Implementers  program PAMSIMAS  at  the  district  level  conducted  by  the  planning  office  and  the  department  of  public health office of human settlements POKJA AMPL is incorporated in regency Kepulauan Meranti, while  implementers  at  the  village  level  is  done  by  the  village  government,  KKM,  SATLAK, BPSPAMS  and  community  facilitator  team.  The  research  directs  the  factors  that  influence  the management  of  the  PAMSIMAS  program.  Research  to  know  the  factors  that  influence  the management of PAMSIMAS program.The type used in this research is descriptive research with qualitative research approach.  Type of research data is primary data  and secondary  data. Data collection techniques in this study is documentation and interviews. Technical analysis of the data used  is  descriptive  qualitative  data  analysis.  The  result  of  the  research  shows  that  there  are several factors that influence the management of PAMSIMAS in terms of the content of the benefit factor policy and the degree of change to be achieved which is still a constraint, while in terms of policy  environment  the  role  of  Village  Government  and  Local  Government  is  still  minimal  in doing  support  in  terms  of  material  as  well  development  of  PAMSIMAS  facilities  that  have  not been able to reach all PAMSIMAS beneficiaries.

## Keyword : policy implementation, management PAMSIMAS
*Sukarman, Baskoro Wicaksono
*Adalah Mahasiswa dan Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

## PENDAHULUAN
Program  Penyediaan  Air  Minum  dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan  program  dan  aksi  nyata  pemerintah (pusat  dan  daerah),  untuk  meningkatkan  akses layanan  air  minum  dan  sanitasi  bagi  masyarakat miskin  perdesaan  dan  menciptakan  perilaku  hidup bersih  melalui  promosi  kesehatan  lingkungan  dan penyediaan  prasarana  /  sarana  air  minum  serta sanitasi  berbasis  masyarakat  yang  berkelanjutan. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan  dan  pinggiran  kota  terhadap  fasilitas  air minum dan sanitasi untuk mencapai MDG’s, maka
program  PAMSIMAS  dilanjutkan  pada  tahun 2013  sampai  dengan  tahun  2016.  Program PAMSIMAS dilaksanakan untuk mendukung dua agenda  nasional  untuk  meningkatkan  cakupan penduduk  terhadap  pelayanan  air  minum  dan sanitasi  yang  layak  dan  berkelanjutan  yaitu  (1) Air  Bersih  untuk  Rakyat,  dan  (2)  Sanitasi  Total Berbasis Masyarakat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  Indonesia  melakukan  dukungan terhadap  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat  kawasan  perbatasan  dan terisolir sehingga di tunjuk untuk pelaksanaan
bidang  teknis  program  PAMSIMAS  yang  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No 20/PRT/M/2006  Tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional  Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air Minum  (KSNP-SPAM).  Dalam  melakukan percepatan terhadap pencapaian target yang telah ditentukan,  salah  satu  langkah  yang  dilakukan oleh  pemerintah  yaitu  dengan  mengeluarkan
Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia  (Kepmenkes  RI)  No.  852  Tahun  2008 tentang  Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat (STBM),  yang  kemudian  terus  disesuaikan dengan  kondisi  di  masyarakat  maka  dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2014  Tentang  Sanitasi  Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Pelaksanaan
PAMSIMAS adalah program  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian PU dan pelaksanaan di daerah  Dinas PU Cipta
Karya  berkoordinasi  dengan  Dinas  Kesehatan Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan
program PAMSIMAS tersebut. Dinas PU Cipta Karya  sendiri  tentunya  sebagai  pelaksana pembangunan
secara fisik bangunan penampungan  air  sanitasi  berbasis  masyarakat dan  Puskesmas  sendiri  dibawah  pengawasan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan untuk merubah kebiasaan dan perilaku
masyarakatnya  melalui  kegiatan  pemicu  bukan dari fisik  dalam  pembangunannya seperti  yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
Pemilihan kabupaten/kota sasaran dilakukan  oleh  Pemerintah  sedangkan  pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota  yang  bersangkutan.  Untuk keberlanjutan  pengembangan  sektor  air  minum dan  sanitasi  maka  diterbitkan  Keputusan  Bupati Kepulauan  Meranti  Nomor  14/HK/KPTS/2016 perubahan kedua atas Keputusan Bupati
Kepulauan  Meranti  Nomor  164  Tahun  2013 Tentang  Pembentukan  Kelompok  Kerja  Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL).
Program  PAMSIMAS  diperuntukan  bagi masyarakat miskin pedesaan, banyak masyarakat
miskin di pedesaan yang belum mendapatkan air bersih yang dilayak. Selain itu masyarakat di  wilayah  pinggiran  kota  ( peri-urban )  yang mana  masyarakatnya  berpenghasilan  rendah, pemukiman  dan  lingkungannya  rawan  serta tidak/belum  tersedianya  sarana  sanitasi  yang layak.  Melalui  Program  Penyediaan  Air Minum  dan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat (PAMSIMAS), pemerintah berupaya untuk: 1. jumlah  masyarakat  pedesaan  dan  peri- urban  untuk  mendapatkan  akses  air minum, kesehatan dan sanitasi
2. Mengurangi  jumlah  penduduk  terserang penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan
3. Meningkatkan  kemampuan  sumberdaya manusia pemerintah daerah dan masyarakat  dalam  pelaksanaan  maupun penanganan pasca program.
Program PAMSIMAS pada tahun 2014 Kabupaten  Kepulauan  Meranti  menetapkan  5 desa  yang  mendapatkan  Program  Nasional Penyediaan  Sarana  Air  Minum  dan  Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di antaranya  Desa  Kudap  Kecamatan  Tasik  Putri Puyu,  Desa  Banglas  Barat  Kecamatan  Tebing Tinggi,  Desa  Topang  Kecamatan  Rangsang serta Desa Batang Malas dan Desa Alai Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
Kabupaten  Meranti  mendapatkan  alokasi desa sasaran dari APBN sebanyak 4 (empat) desa dan  alokasi  desa  sasaran  dari  APBD  Kabupaten sebanyak  1  (satu)  desa.  Realisasi  proyek  ini meninjau  pada  Keputusan  Menteri  Pekerjaan Umum  RI  Nomor  :  79/KTPS/DC/2013  tentang Penetapan  Kabupaten/kota  Sasaran  Program Penyediaan  Sarana  Air  Minum  dan  Sanitasi Berbasis Masyarkat.
Fokus  pada  penelitian  ini  adalah  Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten  Kepulauan  Meranti.  Realisasi  dari Rencana  Kerja  Masyarakat  (RKM)  telah  sesuai dengan  perencanaan  berdasarkan  profil  masing- masing  desa  sasaran  PAMSIMAS.  Dalam menentukan dan merencanakan pembangunan di
Desa  Banglas  Barat  ini  dilakukan  berdasarkan kebutuhan  masyarakat  melalui  identifikasi  masalah dengan  melibatkan  masyarakat  disertai  bimbingan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) yang terdiri dari tiga  orang  dengan  bidang  yang  berbeda-beda  satu orang Fasilitator bidang Teknik yang mendampingi dalam  perencanaan  dan  pembangunan  fisik  sarana air minum dan sanitasi, satu orang Fasilitator bidang Pemberdayaan  yang  mendampingi  masyarakat  di bidang kelembagaan dan penguatan pada masyarakat,  dan  Fasilitator  bidang  STBM  yang bekerja mendampingi masyarakat untuk menerapkan  Pola  Hidup  Bersih  dan  Sehat  (PHBS). Dalam  identifikasi  masalah  dan  analisis  situasi ditemukan  data  mengenai  jumlah  penduduk  dan akses  air  minum  dan  sanitasi  masyarakat  Desa Banglas Barat:

## Tabel 1 Jumlah Penduduk Dan Akses Terhadap Sanitasi Dan Sarana Air Minum
Rumah Tangga Rumah yang mempunyai akses awal (KK) No Dusun Tangga Air (KK) Sarana minu sanitasi m 1 Rintis 346 245 265 2 Perumbi 330 353 427 3 Bandar 280 98 - Suir. 4 Semulut 85 23 - Total 1.041 719 629

## Sumber: Rencana kerja masyarakat pamsimas,  2014
Kondisi  sarana  sanitasi  masyarakat  Desa Banglas  masih  sangat  minim  di  beberapa  dusun untuk  itu  diperlukan  peningkatan.  Sanitasi  berupa segala  upaya  yang  dilakukan  untuk  menjamin terwujudnya  kondisi  yang  memenuhi  persyaratan kesehatan dan  memutuskan mata rantai kuman dari sumber penularannya serta pengendalian lingkungan.  STBM  memiliki  indikator outcome yaitu  menurunya  kejadian  penyakit  diare  dan penyakit  berbasis  lingkungan,  dan  indikator output mewujudkan masyarakat yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF), mencuci tangan
pakai  sabun,  pengelolaan  air  minum  dan makanan  yang  aman  di  rumah  tangga, pengamanan  sampah  rumah  tangga  dan pengamanan limbah cair rumah tangga.
Pengelolaan  PAMSIMAS  di  Desa  Banglas Barat  terdapat  Lembaga  kemasyarakatan  yang  ikut serta sebagai perpanjangan tangan masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat yakni KKM,  SATLAK,  dan  BPSPAMS.  Prosedur pelaksanaan  program  PAMSIMAS  banyak  tahapan -tahapan  yang  melibatkan  masyarakat  baik  dalam proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan kegiatan.  Semua  prosedur  dalam  pelaksanaan PAMSIMAS  akan  diselenggarakan  oleh  KKM  dan Satuan  Pelaksana  (SATLAK)  yang  mana  sebagai perwakilan  masyarakat  Desa  Banglas  Barat. Kegiatan  yang  dilaksanakan  KKM  dan  SATLAK akan  di  damping  oleh  Tim  Fasilitator  Masyarakat (TFM)  agar  setelah  program  ini  selesai  masyarakat dapat  mandiri  dalam  mengelola  sarana  yang dimilikinya. Mulai dari penyelengaraan administrasi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
Pengelolaan program PAMSIMAS
berbasis  masyarakat  artinya  masyarakat  di  tuntut untuk  berperan  penting  dan  pengelola  yang dibentuk dari masyarakat serta instusi pemerintahan baik di tingkat desa maupun daerah harus  bisa  saling  untuk  bekerjasama,  sehingga dalam  pelaksanaannya  partisipasi  masyarakat sangat  dibutuhkan  dan  transparansi  akan  setiap kegiatan serta pertanggung jawaban dari pengelola  harus  sesuai  dengan  peraturan  yang telah  di  sepakati.  Desa  Banglas  Barat  telah melaksanakan  program  PAMSIMAS,  untuk  itu pengelola di tuntut dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan program.
Kondisi  Buang  air  besar  menggunakan jamban tidak standar kesehatan dan buang air besar sembarangan  adalah  salah  satu  kebiasaan  yang masih ada di masyarakat Desa Banglas Barat untuk itu  harus  dilakukan  kegiatan  pemicu  dengan mengali  kesadaran  masyarakat  untuk  berperilaku dan  praktik  hidup  bersih  dan  sehat  (PHBS). Program PAMSIMAS ini tidak hanya berfokus
pada pembangunan sarana saja tapi pembangunan yang  berbasis  pada  manusia  artinya  membangun manusia yang ada di Desa Banglas Barat melalui Pelatihan dan Promosi kesehatan (Promkes) yang menjadikan masyarakat sebagai peserta pelatihan. Pelatihan  yang  dilaksanakan  di  Desa  Banglas Barat  antara  lain  :  pelatihan  organisasi  dan manajemen  keuangan,  pelatihan  teknis,  dan pelatihan PHBS, serta promosi kesehatan.
Program  PAMSIMAS  berupaya  untuk lebih  meningkatkan  jumlah  pemanfaat  penerima PAMSIMAS  ini  dengan  meningkatkan  jumlah penerima manfaat dengan menambah sambungan PVC (Pipa) agar penyakit lingkungan yang berhu bungan dengan air seperti diare dapat mengalami penurunan.  Masyarakat  Desa  Banglas  Barat dalam  program  PAMSIMAS  dituntut  untuk berkontribusi  sebesar  20%  dari  total  dana  yang disalurkan  pemerintah.  Kontribusi  20%  terdiri dari  4%  dana in  cash (tunai  )  dan  16%  dana sumbangan masyarakat  berupa  bahan  material maupun  non  materi  berupa  tenaga  (gotong royong).  Dana  PAMSIMAS  di  Desa  Banglas Barat  berasal  dari  APBN  Rp  228.000.000, Kontribusi  Masyarakat  ( In-Cash )  sebesar  Rp 11.400.000 dan Kontribusi Masyarakat ( In-Kind ) 45.600.000 total anggaran Rp 285.000.000.
Desa Banglas Barat memiliki permasalahan yang  lebih  spesifik  dimana  sarana  air  minum dimana  sumber  air  bersih  sangat  minim,  keruh, kering  pada  musim  kemarau  dan  untuk  air  bersih hanya berasal dari bak penampungan. Dan dari segi sanitasi masih banyak masyarakat miskin khususnya  yang  menggunakan  jamban  sederhana yang  bisa  dikatakan  belum  sehat  dan  perilaku kesehatan  masyarakat  miskin  yang  buang  air sembarangan, hal ini tentunya merupakan tantangan dalam pelaksanan PAMSIMAS.
Kondisi  Desa  Banglas  Barat  dengan rendahnya  akses  sarana  air  minum  dan  sanitasi membuat  pengelola  PAMSIMAS  untuk  lebih mengoptimalkan  pelaksanaan.  Dalam  pelaksanaan program PAMSIMAS di Banglas Barat diharapkan meningkatkan  perilaku  hidup  sehat,  stop  buang  air besar sembarangan, penguatan bagi
pemerintah  lokal,  akses  pelayanan  sarana  air minum  dan  sanitasi  ,  namun  dari  pelaksanaan program  PAMSIMAS  ini  malah  menimbulkan permasalahan lain diantaranya :
1. Buruknya  pengelolaan  sarana  PAMSIMAS,
setelah  beberapa  bulan  peresmiannya  sudah tidak mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat.  Hal  ini  terlihat  di  dusun  rintis, yang  sulit  mendapatkan  air  karena  banyak sambungan PVC di dusun rintis yang rusak dan fasilitas  lainnya  yang  dipastikan  tidak  bisa digunakan  lagi  sehingga  berdampak  pada kebiasaan  masyarakat  seperti  tidak  mencuci tangan  pakai  sabun  kembali  dilakukan,  BABS sehingga  kondisi  kesehatan  masyarakat  tidak ada peningkatan kualitas hidup.
2. Kurangnya kegitan rutin untuk melaksanakan pemantauan tingkat
kesadaran  sanitasi  dan  Pola  Hidup  Bersih dan  Sehat  (PHBS)  untuk  sekolah  yang menjadi  sasaran  dan  masyasrakat,  serta juga  pelatihan  organisasi  dan  manajemen keuangan, pelatihan teknis dimana kegiatan ini  hanya  dilakukan  sekali  sehingga  tidak berdampak pada kehidupan masyarakat

## RUMUSAN MASALAH
Program Pamsimas di desa Banglas Barat banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat  kondisi  masyarakat  tidak  mampu meningkatkan prilaku hidup sehat, stop buang air besar  sembarangan,  meningkatkan  kelembagaan lokal serta pelayananan air minum dan. Sehingga dapat di tarik pertanyaan penelitian yaitu :
1. Apa saja
faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan PAMSIMAS di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti?

## KERANGKA TEORI

## a. Implementasi kebijakan
Impementasi kebijakan dipandang dalam pengertin luas, merupakan tahap dari proses
kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi  dipandang  secara  luas  mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana sebagai  actor,  organisasi,  prosedur,  dan  teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam  upaya  untuk  meraih  tujuan-tujuan  kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain  merupakan  fenomena  yang  kompleks  yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran( output )
maupun sebagai suatu dampak( outcome ). (Winarno,2012) Menurut Grindle (Nugroho,2004),
implementasi  sebagai  rangkaian  antara  tujuan kebijakan  dan  hasil-hasil  kegiatan  pemerintah, karena  itu  implementasi  kebijakan  membutuhkan adanya  sistem  pelaksanaan  kebijakan  cara  yang diterjemahkan  kedalam  tindakan-tindakan  program untuk mencapai tujuan akhir seperti yang ditetapkan oleh  kebijakan.  Grindle  menyatakan,  implementasi merupakan  proses  umum  tindakan  administratif yang  dapat  diteliti  pada  tingkat  program  tertentu. Proses  Implementasi  baru  akan  dimulai  apabila tujuan  dan  sasaran  telah  ditetapkan,  program kegiatan  tersusun  dan  dana  telah  siap  dan  telah disalurkan  untuk  mencapai  sasaran.  Implementasi kebijakan  menghubungkan  antara  tujuan  kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.( Al-ikhlas,2014)
Grindle juga menyatakan bahwa implementasi  pada  dasarnya  merupakan  upaya menerjemahkan kebijakan publik yang merupakan  pernyataan  luas  tentang  maksud, tujuan  dan  cara  mencapai  tujuan  kedalam berbagai  program  aksi  untuk  mencapai  tujuan tertentu  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu kebijakan.  Dengan  demikian,  implementasi berhubungan  dengan  penciptaan  “ policy  delivery sytem ”  yang  menghubungkan  tujuan  kebijakan dengan output atau outcomes tertentu.
Menurut Grindle
dalam sujianto mengarahkan implementasi kebijakan bukan sekedar  hubungan  dengan  mekasisme  penjabaran atau  operasional  dari  keputusan  politik  kedalam prosedur-prosedur  rutin  lewat  saluran  birokrasi, melainkan lebih dari itu yaitu menyangkut masalah
konflik,  keputusan,  dan  siapa  memperoleh  apa dari  suatu  kebijakan.  (Sujianto,2008)  Grindle dalam sujianto mengemukakan bahwa setidaknya  ada  tiga  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan implementasi,yaitu
1. Kejelasan  tujuan-tujuan  program  dan tingkat consensus diantara pelaksana atas tujuan-tujuan tersebut
2. Tingkat perubahan dari kebiasaan- kebiasaan lama yang dikehendaki program
3. Tipe-tipe  orang  yang  memperoleh  manfaat dan klien terbatas yaitu orang dan kelompok yang menjadi target implementasi
Menurut  Gindle  bahwa  berhasil  atau tidaknya  sebuah  kebijakan  tersebut  di tentukan  oleh  dua  variable  yaitu  “ content  of policy ”(isi  kebijakan)  dan  variable  “ context of  policy ”(  lingkungan  kebijakan).  Variable isi kebijakan mencakup yaitu:
1. Sejauh  mana  kepentingan  kelompok  sasaran dan target group termuat dalam isi kebijakan
2. Jenis dan manfaat yang diterima oleh target group
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan
4. Apakah letakan sebuah program sudah tepat
5. Siapa pelaksana program
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai
Sedangkan variable lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap
Dari isi kebijakan konteks tersebut Grindle dalam nawawi dijelaskan:
1. Interest affected (kepentingan-
kepentingan yang mempengaruhi)
Berkaitan  dengan  berbagai  pelaksanaannya pasti  melibatkan  banyak  kepentingan  dan sejauh  mana  kepentingan  tersebut  membawa pengaruh terhadap implementasinya
2. Type of Benefit ( tipe manfaat)
Isi kebijakan berupaya
untuk
menjelaskan  bahwa  dalam  suatu  kebijakan  harus terdapat jenis manfaat yang menunjukan dampak positif  yang  dihasilkan  oleh  pengimplemantasian kebijakan yang hendak dilaksanakan

## 3. Extent of Change Envision ( derajat perubahan yang ingin dicapai)
Setiap  kebijakan  mempunyai  target  yang hendak  ingin  dicapai,  isi  kebijakan  menjelaskan pada  point  ini  adalah  seberapa  besar  perubahan yang  ingin  dicapai  melalui  suatu  implementasi kebijakan dalam skala yang sangat jelas
4. Sile of Dicision making (letak pengambilan keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan  memegang  peranan  penting  dalam pelaksanaan suatu kebijakan,  maka  pada bagian ini harus  dijelaskan  letak  pengambilan  keputusan  dari suatu kebijakan yang akan di implementasikan
5. Program Implementer (pelaksanaan program)
Dalam  menjalankan  suatu  kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana  kebijakan  yang  kompeten  dan kapabel demi keberhasilan
6. Resources Commited (sumberdaya yang harus digunakan)
Dalam  menjalankan  suatu  kebijakan juga  harus  didukung  oleh  sumberdaya- sumberdaya yang mendukung agar
pelaksanaannya berjalan baik

## Sedangkan lingkungan kebijakan menurut
Grindle mencakup :
1. Power, interest, and strategis of actor involved (kekuasaan,  kepentingan,  dan strategi  dari actor-aktor  terlibat).  Dalam  suatu  kebijakan perlu diperhitungakan pula kekuatan
dan  kekuasaan  kepentingan  serta  strategi yang  digunakan  oleh  para  actor  yang terlibat  guna  memperlancarkan  jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila  hal  ini  tidak  diperhitungkan  dengan matang  maka  sangat  besar  kemungkinan program yang hendak dijalankan berhasil
2. Institution and Regine Characteristic
( karakteristik  lembaga  dan  rezim  berkuasa). Lingkungan dimana  suatu kebijakan tersebut dilaksanakan  juga  berpengaruh  terhadap keberhasilan, maka pada bagian karakteristik dari  suatu  lembaga  yang  akan  turut mempengaruhi suatu kebijakan
3. Compliance and Responsiveness (pemenuhan  dan  daya  tanggap).  Hal  ini yang  dirasakan  penting  dalam  proses pelaksanaan  adalah  kepatuhan  dan  respon dari  para  pelaksana,  maka  yang  hendak dijelaskan  pada  point  ini  adalah  sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

## METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif
dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan- temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau  bentuk  hitungan  lainnya.(Ansem  strauss  & Juliet  Corbin,2013)  Menurut  Jhon  SW.  Creswell mendefenisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah  proses  penyelidikan  untuk  memahami masalah  sosial  atau  masalah  manusia  berdasarkan pada  penciptaan  gambar  holistik  yang  dibentuk dengan kata -kata, melaporkan pandangan informan secara  terperinci,  dan  disusun  dalam  sebuah  latar ilmiah.(Hamid  Patiliam,2011)  Dalam  pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk  narasi  dan  angka-angka  (sensus,  misalnya). Data  dianalisis  untuk  dijadikan  bukti-bukti  yang perlu  diinterprestasi  untuk  mendukung  kebenaran dari  hipotesa/proposisi  yang  digunakan  dalam penelitian.

## B. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan  masalah  yang  di  selidiki  dengan melukiskan keadaan subjek  penelitian yang berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian  ini  bermaksud  untuk  memperoleh gambaran mengenai sejauhmana pengaruh program PAMSIMAS di desa banglas barat.

## C. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Kepulauan  Meranti  Provinsi  Riau.  Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Program Penyediaan  Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS)  di Desa  Banglas Barat
Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2015. Pemilihan lokasi penelitian ini karena pertimbangan  bahwa Program PAMSIMAS  yang telah  di  laksanakan  menimbulkan  beberapa permasalahan sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari Program PAMSIMAS dan menimbulkan konflik di masyarakat.

## D. Jenis Data

## a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara  langsung  dari  informan  yang  menjadi objek penelitian berupa informasi  yang relevan dengan masalah yang diteliti. Untuk mendapatkan  gambaran  yang  jelas  mengenai penelitian, maka diadakan wawancara langsung dengan  informan penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :
1. Terkait  program  penyedian  air  minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Banglas Barat
2. Mengenai peraturan perundang-undangan dan peran masing-masing dari informan

## b. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh atau dikumpulkan dari pihak kedua dan telah diolah atau  dari  sumber-sumber  lain  yang  telah  tersedia sebelum  penelitian  dilakukan,  data  sekunder diperoleh  melalui  buku-buku  literatur,  dokumen serta  website  resmi  Program  PAMSIMAS,  Sumber data yang sudah ada dan tersedia yaitu
1. Rencana kegiatan masyarakat 2014 dari pengelola BPSPAMS
2. Laporan fasilitas yang rusak PAMSIMAS
3. Laporan STBM dinas kesehatan

## E. Teknik Pengumpulan

## Data a. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  proses  pengumpulan data  atau  informasi  dari  bermacam-macam  sumber tertulis  atau  dokumen  yang  berhubungan  dengan penelitian.  Peneliti  mengumpulkan  dan  meneliti data  yang  bersumber  dari  sejumlah  dokumen, peraturan perundang-undangan, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## b. Wawancara
Wawancara  adalah  proses  memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan  cara  tanya  jawab  dan  saling  bertatap muka dengan informan. Peneliti melakukan tanya jawab  langsung  kepada  informan  yang  diteliti dengan  mengajukan  sejumlah  pertanyaan  yang telah  disiapkan  mengenai  permasalahan  tentang Pamsimas sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

## F. Teknik Analisis Data
Data  yang  diperoleh  akan  dianalisis secara  kualitatif  dengan  menggunakan  metode deskriptif, yakni berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan.  Penyajian  data  dengan  deskriptif, hasil  wawancara  dan  observasi  yang  nantinya akan dimasukkan ke dalam kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  program  PAMSIMAS  tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bupati sebagai penanggung jawab pelaksanaan
PAMSIMAS . Program PAMSIMAS di tingkat desa memiliki  beberapa  tahap  mulai  dari  tahap  seleksi desa,  perencanaan,  pelaksanaan,  operasional  dan pemeliharaan.  Desa  Banglas  Barat  salah  satu  desa sasaran  program  PAMSIMAS  yang  mana  kondisi sarana akan akses pelayanan air minum dan sanitasi yang  masih  sangat  rendah.  Tahap  program PAMSIMAS  di  Desa  Banglas  Barat  yakni  tahap perencanaan berupa identifikasi masalah dan analisi situasi  dan  pembentukan  kelompok  keswadayaan masyarakat,  penyususnan  RKM  serta  pemicuan perubahan  hidup  sehat.  tahap  pelaksanaan  berupa pencairan  dana  Bantuan  Langsung  Masyarakat (BLM)  dan  pembangunan  sarana  PAMSIMAS seperti  tower  air,  kran  umum,  pemasangan perpipaan.  Tahap  operasional  dan  pemeiliharaan berupa  menjalankan  distribusi  air  kemasyarakat pemanfaat dimana perbulannya masyarakat diwajibkan  membayar  Rp.10.000/  KK,  namun tahun  2016  telah  terjadi  perubahan  sistem  dimana anggota  pemanfaat  PAMSIMAS  harus  memasang meteran  air  sehingga  besar  iuran  dihitung  Rp. 3000/M³.
A.  Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan program PAMSIMAS
1. Isi Kebijakan
a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
Pengelolaan PAMSIMAS di tahap perencanaan  dan  pelaksanaan  program  melibatkan banyak  pihak  mulai  dari  tingkat  kabupaten, terbitkan  Keputusan  Bupati  Kepulauan  Meranti Nomor  14/HK/KPTS/2016  perubahan  kedua  atas Keputusan  Bupati  Kepulauan  Meranti  Nomor  164 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Program  Air  Minum  dan  Penyehatan  Lingkungan (POKJA  AMPL), yang terdiri  dari  Dinas  Pu  Cipta karya sebagai instansi pembangunan di sektor fisik, Dinas  Kesehatan  beserta  Puskesmas  sebagai  dinas terkait  untuk  melakukan  pembangunan  di  sektor pembangunan non fisik seperti melakukan pemicuan ataupun
sosialisasi  terhadap  masyarakat,  dan  BAPPEDA sebagai  pemberi  arahan  pembangunan,  melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi program. Di tingkat Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan unit Pengelola seperti
KKM,SATLAK,BPSPAMS  yang  berasal  dari masyarakat  dan  dukungan  bimbingan  dari  Tim Fasilitator  Masyarakat  (TFM)  yang  terdiri  dari  tiga orang dengan bidang yang berbeda-beda satu orang Fasilitator bidang Teknik yang mendampingi dalam perencanaan  dan  pembangunan  fisik  sarana  air minum  dan  sanitasi,  satu  orang  Fasilitator  bidang Pemberdayaan  yang  mendampingi  masyarakat  di bidang kelembagaan dan penguatan pada masyarakat,  dan  Fasilitator  bidang  STBM  yang bekerja mendampingi
masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

## b. Manfaat yang akan dihasilkan
Dengan  adanya  program  PAMSIMAS tentu  memberikan  dampak  positif  terhadap kondisi  masyarakat  di  Desa  Banglas  Barat. Pengelolaan PAMSIMAS pada tahap operasional dan pemeliharaan, melalui PAMSIMAS telah ada pendistribusian kebutuhan akan air bersih kepada masyarakat  pada  tahun  2015  kepada  100  KK yakni di Dusun Rintis 36 KK dan Dusun Bandar Suir  64  KK.  Pada  tahun  2016  sebanyak  54  KK kepada  Dusun  Rintis  11KK  dan  Dusun  Bandar Suir  43  KK.  terjadinya  penurunan  pemanfaat PAMSIMAS  dikarenakan  sarana  yang  di  bangun berupa tower air PAMSIMAS tidak mampu untuk menjangkau  rumah  pemanfaat  yang  jauh  dari tower  air.  Kondisi  ini  tentunya  perlu  dukungan tambahan  akan  sarana  PAMSIMAS  untuk  dapat memberikan  manfaat  yang  lebih  luas  kepada masyarakat.

## c. Derajat perubahan yang ingin dicapai
Perubahan  yang  ingin  dicapai  melalui program PAMSIMAS tentunya selain dari pendistribusian  air  bersih  ialah  peningkatan  akan sarana sanitasi serta perubahan perilaku hidup sehat
dimasyarakat  terkhusunya  untuk  masyarakat miskin.  Program  PAMSIAMS  di  Desa  Banglas Barat  telah  melakukan  sosialiasi  dan  pemicuan yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Puskesmas, namun  hal  ini  hanya  dilakukan  pada  tahap  awal program  PAMSIMAS  tahun  2014  sehingga kondisi  masyarakat  belum  mengalami  perubahan dari segi perubahan perilaku hidup sehat.

## Tabel 2 Laporan Status Kesehatan Desa Banglas Barat tahun 2015-2016
Jumlah Jadwal KK Dus Sekolah  Pemicu Update un Dasar an Terakh ir 1059 4 2 16-09- 26-04- 2014 2016 Kondisi Status Desa Banglas Barat Belum ODF
Sumber : Laporan Desa PAMSIMAS Dinas Kesehatan Tahun 2016
Data  desa  sasaran  PAMSIMAS  dari Dinas  Kesehatan  menunjukan  bahwa  Desa Banglas  Barat  belum  Stop  BABS  atau  ODF, hal  ini  di  sebabkan  salah  satu  dusun  di  Desa Banglas Barat yakni Dusun Semulut berdekatan sungai sehingga kondisi kesehatan dan perilaku masyarakat  kurang  baik  dimana  masih  adanya kondisi masyarakat buang air besar di sungai.

## d. Letak pengambilan keputusan
Pengelolaan  PAMSIMAS  di  Desa  Banglas Barat  terdapat  sepenuhnya  dikelola  lembaga kemasyarakatan  yang  sebagai  perpanjangan  tangan masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat yakni KKM, SATLAK, dan BPSPAMS. Prosedur pelaksanaan program PAMSIMAS banyak tahapan  -tahapan  yang  melibatkan  masyarakat  baik dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
Semua  prosedur  dalam  pelaksanaan PAMSIMAS  akan  diselenggarakan  oleh  KKM dan Satuan Pelaksana (SATLAK) yang mana
sebagai  perwakilan  masyarakat  Desa  Banglas Barat.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  KKM  dan SATLAK  akan  di  damping  oleh  Tim  Fasilitator Masyarakat  (TFM)  agar  setelah  program  ini selesai masyarakat dapat mandiri dalam mengelola  sarana  yang  dimilikinya.  Mulai  dari penyelengaraan  administrasi  dan  memecahkan permasalahan  yang  dihadapi.  Sehingga  setiap tahapan melibatkan masyarakat, karena
masyarakat  yang  mengerti  kondisi  desanya,  dan semua  keputusan  di  lakukan  secara  musyawarah mufakat  antara  masyarakat  pemanfaat  dengan lembaga  pengelola  PAMSIMAS  didalam  agenda acara  rembuk  warga.  Hal  ini  tentunya  membuat kebijakan  yang  sesuai  kebutuhan  masyarakat  itu sendiri sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh POKJA AMPL.

## e. Pelaksana program
Dalam  menjalankan  suatu  kebijakan  atau program  harus  didukung  dengan  adanya  pelaksana kebijakan  yang  kompeten  dan  kapabel  demi keberhasilan.  Dalam  tahap  perencanaan  dan  tahap pelaksanaan  program  PAMSIMAS,  masyarakat berperan aktif dan ikut berpartisipasi sebagai selaku pelaksana dan di dampingi tim fasilitator masyarakat dan dilakukan pembinaan dan pelatihan kepada  KKM,SATLAK,dan  BPSPAMS  seperti pelatihan teknik pengelolaan air, pelatihan administasi dan keuangan. Namun setelah dilakukan penyerahan aset  pada  tahun  2015  dimana sepenuhnya  kewenangan  pengelolaan  berada  pada BPSPAMS  terjadi  permaslahan  dimana  anggota BPSPAMS tidak melakukan tugas dan wewenangnya  untuk  melakukan  pemeriksaaan jaringan  dan  pemungutan  iuran  sehingga  banyak fasilitas  yang  rusak  seperti  perpipaan,kran  umum. Hal ini membuat pendistrubusian air dan pemeliharaan  sarana  tidak  dilakukan.  Pada  tahun 2016  dilakukan  revitalisasi  anggota  pengelola PAMSIMAS  yang  lama,  dimana  terdapat  3  orang anggota  BPSPAMS  yang  baru.  Tentunya  jumlah pengelola  ini  sangat  sedikit  dan  tidak  adanya bantuan  pemeliharaan  sarana  yang  dilakukan Pemerintah Desa.

## f. Sumberdaya yang digunakan
Sumberdaya mencakup jumlah staff yang memadai  dengan  keahlian  yang  memadai, informasi,  wewenang  atau  kewenangan  dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin  kebijakan  dijalankan  sesuai  dengan yang diharapkan. Secara SDM dalam pengelolaan PAMSIMAS  di  Desa  Banglas  Barat  masih tergolong  mimim dimana pada tahap operasional dan pemeliharaan yang bertanggung jawab hanya BPSPAMS  yang  berjumlah  tiga  orang  untuk melakukan  pendistrubusian  air,  pemungutan iuran  dan  pemeliharaan  sarana.  Sedangkan  dari segi  fasilitas  program  PAMSIMAS,  sarana PAMSIMAS belum mampu menjangkau keseluruh  masyarakat  pemanfaat  dikarenakan jarak antara tower air PAMSIMAS dengan rumah warga jauh sehingga masyarakat yang jauh hanya mendapatkan  sediktit  air  dan  ketersediaan  air baku  yang  terbatas,  butuh  waktu  yang  6  -  8  jam untuk  penuhkan  bak  air  serta  mesin  air  sanyo banyak  yang  rusak  dari  tahun  2015-2016  telah ada 5 mesin sanyo yang rusak.
2. Lingkungan Kebijakan
a. kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari actor-aktor terlibat
Pengelolaan PAMSIMAS didukung banyak  mulai  dari  tingkat  Kabupaten  hingga ketingkat  Pemerintah  Desa,  karena  program  ini membawa  dampak  positif  terlebih  lagi  untuk Desa  Banglas  Barat  yang  mana  cakupan  akan akses  air  bersih  dan  sanitasi  masih  rendah. Kepentingan program ini merupakan kepentingan bersama  seperti  pada  pembangunan  kran  umum di  beberapa  tanah  masyarakat  yang  mana pemakiannya diberikan untuk seluruh masyarakat tanpa ada pihak yang menguasai. Serta pemilihan pembangunan  sarana  PAMSIMAS  seperti  tower air, kran umum dan sarana CTPS telah dilakukan secara  musyawarah  antara  lembaga  pengelola dengan  masyarakat  yang  disusun  dalam  Rencan Kerja Masyarakat (RKM).

## b. Karakteristik lembaga dan rezim berkuasa
Pelaksanaan  program  PAMSIMAS  di Desa  Banglas  Barat  pada  awal  tahun  2014  tidak lepas  dari  dukungan  Pemerintah  Desa  yang  telah memfasilitasi dan di bantu oleh tim fasilitator dari Kabupaten  dan  Provinsi  hingga  Banglas  Barat serta  POKJA  AMPL  Kabupaten  Kepulauan Meranti.  Namun  setelah  peresmian  program PAMSIMAS  tahun  2015  semua  pengelolaan diberikan  tanggung  kepada  BPSPAMS,  sehingga semua  kebijakan  seterusnya  diputuskan  oleh BPSPAMS  dan  masyarakat  pemanfaat.  Hal  ini menyebabkan ketidakmampuan pengelola BPSPAMS  dalam  melakukan  pemeliharaan sarana dan perbaikan fasilitas dimana telah terjadi kerusakan  1940  meter  perpiaan  pecah  akibat proyek  jalan  pemerintah  daerah  dari  total  3194 meter.  Hal  ini  tanpa  ada  bantuan  perbaikan  dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

## c. Kepatuhan dan daya tanggap
Kepatuhan  dan  daya  tanggap  dari  unsur pelaksana  salah  satunya  dapat  dilihat  dari pelaksanaan  sosialisasi  kegiatan.  Sosialisasi kegiatan  merupakan  tahapan  penjelasan  umum tentang  implementasi  peraturan  kepada  seluruh pihak  yang  berkepentingan  bisa  dilakukan melalui  pendekatan  teknik  informasi  dan  teknik keterlibatan.  Awal  tahap  program  PAMSIMAS telah  dilakukan  sosialisasi  dan  pelatihan  bagi pengelola  dan  masyarakat  serta  pemicuan kesehatan  terhadap  perilaku  hidup  bersih  dan sehat. Pengelolaan PAMSIMAS di  Desa Banglas Barat  secara  teknik  telah  diatur  dalam  buku pedoman  PAMSIMAS  dan  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  No  20/PRT/M/2006  Tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan Sistem  Penyediaan  Air  Minum  (KSNP-SPAM), dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dalam tahap operasional  dan  pemeliharaan  tahun  2016  telah terbentuk  peraturan  bersama  antara  pengelola BPSPAMS dengan pemanfaat PAMSIMAS.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan- temuan  di  lapangan  mengenai  Analisis  Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi
Pengelolaan PAMSIMAS  di  Desa  Banglas  Barat  Kecamatan Tebing  Tinggi  Kabupaten  Kepulauan  Meranti, peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan PAMSIMAS yakni ditinjau dari segi isi kebijakan faktor  manfaat  dan  derajat  perubahan  yang  ingin dicapai  yang  masih  menjadi  kendala,  sedangkan dari  segi  lingkungan  kebijakan  peran  Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah masih minim dalam melakukan  dukungan  dari  segi  materi  serta pembangunan  sarana  PAMSIMAS  yang  belum mampu menjangkau keseluruh masyarakat pemanfaat PAMSIMAS.

## DAFTAR PUSTAKA
Buki-Buku
Nugroho, Riant, 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi .
Jakarta : PT. Gramedia
Patiliman,  Hamid,  2011. Metode  Penelitian
Kualitatif . Bandung : Alfabeta
Sujianto, 2009. Pemberdayaan Menuju Masyarakat Mandiri . Pekanbaru : Alfa Riau
, 2008. Implementasi Kebijakan Publik
Konsep dan Praktek. Pekanbaru : Alfa
Riau
Strauss, Anselm & Corbin Juliet. 2003. Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Winarno, Budi . 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus . Yogyakarta :CAPS

## Skripsi :

## Al Ikhlas. 2014. Pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat di Desa Lubuk Jering
Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak
Tahun 2012. Fakultas  Ilmu S o s i a l
dan Ilmu Politik  Universitas Riau. Pekanbaru

## Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14/ HK/KPTS/I/2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan  B u  p  a  t  i
Kepulauan Meranti Nomor 164 T a h u n 2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Air Minun d  a  n penyehatan Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti.