## REORIENTASI PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA
Joey Josua Pamungkas Pattiwael Universitas Airlangga Surabaya josuapattiwael200@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mencari  konsep  yang  ideal  dalam  penegakan  hukum  bagi penyalah  guna  narkotika  terutama  bagaimana  seharusnya  penegak  hukum  melihat  penyalah  guna narkotika  sehingga  perlu  adanya  reorientasi  penegakan  hukum  bagi  penyalah  guna  narkotika. Penegakan hukum bagi penyalah guna narkotika sampai saat ini masih jadi persoalan yang harus terus kita  benahi,  mengingat  keterbatasan  dalam  UU  Narkotika  dimana  upaya  rehabilitasi  bagi  penyalah guna  narkotika  masih  problematik  dan  multiinterpretasi,  persoalan  tersebut  tentu  berdampak  pada munculnya  disparitas  pemidanaan  dari  segi  bentuk  pidana  (strafsoort)  yang  dijatuhkan,  hal  ini  tentu akan  mengancam  nilai  keadilan,  kepastian  hukum  dan  nilai  kepatutan.  Melihat  penjelasan  tersebut dapat  dirumuskan  dua  rumusan  masalah,  Pertama  apakah  interpretasi  yang  ideal  pada  Pasal-pasal bagi  penyalah  guna  narkotika,  Kedua  apakah  solusi  atas  persoalan  disparitas  pidana  pada  tindak pidana  penyalah  guna  narkotika.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe penelitian  hukum,  dengan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan konseptual  (conceptual  approach).  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Pertama,  Interpretasi  yang digunakan  haruslah  interpretasi  sistematis  antara  Pasal  demi  Pasal  dalam  UU  Narkotika  dan  aturan terkait lainnya yang relevan, sebagai satu kesatuan sistem hukum, maka dari hasil interpretasi tersebut jelas rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika adalah suatu kewajiban sesuai dengan ketentuan terkait terutama  salah  satu  tujuan  dibentuknya  UU  Narkotika  adalah  menjamin  rehabilitasi  bagi  penyalah guna narkotika. Kedua, Pedoman Pemidanaan adalah solusi atas disparitas pidana dalam tindak pidana penyalah guna narkotika, karena dapat menekan disparitas pidana dan memperbaiki kualitas putusan Hakim dalam tindak pidana penyalah guna narkotika.
Kata Kunci: Penyalah Guna Narkotika, Rehabilitasi, Disparitas Pidana.

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  find  an  ideal  concept  in  law  enforcement  for  narcotics  abusers, especially how law enforcers should view the narcotics abusers. So, there's a need to reorientate a law enforcement for narcotics abusers. Law enforcement for Narcotics abusers is still a problem that we must continue to address, according to the limitations in the Narcotics Law where rehabilitation efforts for Narcotics abusers are still problematic and have multiple interpretations. This problem will impact the emergence of disparities in sentencing in terms of being punished, this will certainly threaten the value of justice, legal certainty and the value of propriety. From those explanation, two problem formulations can be  formulated  as,  First,  what  is  the  ideal  interpretation  of  the  articles  for  the  abuse  of  narcotics  and Second, what is the solution of the problem of criminal disparity in Narcotics abuse problem. The type of research that used in this research is the type of legal research, with statute and conceptual approach.

## Gorontalo

## Law Review Volume 6 - NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
The  results  of  this  study  are  the  first  interpretation  that  must  be  used  is  a  systematic  interpretation between article by article in the Narcotics Law and other relevant rules, as a single legal system.  From the  results  of  the  interpretation,  it’s  clear  that  rehabilitation  for  Narcotics  abusers  is  an  obligation, according with related provisions. Especially one of the objectives of the establishment of the Narcotics Law is to ensure rehabilitation for narcotics abusers.  Second, the Sentencing Guidelines is a solution to criminal disparities in criminal acts of narcotics abuse, because it will suppress the criminal disparities and improve the quality of Judges decisions in criminal acts of narcotics abuse.
Keywords: Narcotics Abuse, Rehabilitation, Criminal Disparty.

## 1. PENDAHULUAN
Sesuai dengan judul di atas diawali dengan istilah “reorientasi” yang dapat didefinisikan sebagai memeriksa kembali kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan, apakah telah sesuai dengan maksud dan  tujuannya  atau  tidak,  jika  tidak  maka  harus  dilakukan  evaluasi  atas  hal  tersebut,  kemudian melakukan  perbaikan-perbaikan,  dari  segi  kebijakannya  dan  pemahaman  dalam  menerapkan  atau melaksanakan  kebijakan  tersebut,  agar  dapat  diberlakukan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya, sehingga kebijakan tersebut dapat berlaku secara efektif, dalam hal ini berkaitan dengan peraturan hukum dan proses penegakan hukum tindak pidana narkotika, yang kita sadari betul bahwa harus ada perbaikan-perbaikan.
Proses  penegakan  hukum  tindak  pidana  narkotika  sangat  memerlukan    keseriusan  dan pengawasan dari seluruh elemen di bangsa ini, karna di satu sisi narkotika dengan golongan tertentu dapat  digunakan  dalam  pelayanan  kesehatan  namun  harus  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku,  di  sisi  yang  lain  narkotika  juga  dapat  berpotensi  untuk  disalah  gunakan,  sehingga  perlu pemahaman  yang  komprehensif  agar  kita  dapat  menjaga  generasi  muda  tidak  jatuh  dalam penyalahgunaan narkotika, bisa kita bayangkan jika para generasi muda kemudian jatuh dalam suatu lingkaran  setan  penyalahgunaan  narkotika,  entah  itu  sebagai  penyalah  guna  atau  pecandu  bahkan lebih buruk lagi jika kemudian terlibat dalam peredaran gelap narkotika entah sebagai bandar atau pengedar  narkotika.  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dalam  salah  satu  penelitiannya  pada  Tahun 2018 mendapati bahwa penyalahgunaan narkotika dilapisan umur yang tergolong masih sangat muda dan berstatus sebagai pelajar mencapai angka 2,29 juta orang, data tersebut didapati dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia, di dalam penelitian tersebut pun dijelaskan bahwa kelompok usia yang paling rentan  terjerumus  dalam  penyalahgunaan  narkotika  adalah  golongan  dalam  rentang  usia  15-35 Tahun (PUSLITDATIN BNN, 2019).
Penjelasan  di  atas  memberi  gambaran  bahwa  memang  kejahatan  narkotika  adalah  kejahatan yang  serius  dan  mengancam  generasi  muda  (Mohammad  Indra  Bangsawan,  2016),  bahkan  pada dasarnya  kejahatan  ini  tidak  mengenal  usia,  jenis  kelamin  dan  golongan  masyarakat,  semua  punya peluang  untuk  jatuh  dalam  lubang  hitam  narkotika,  namun  dampaknya  pada  generasi  muda  tentu akan  sangat  berpengaruh  pada  masa  depan  kita  berbangsa  dan  bernegara.  Mengingat  dampak  dari penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan sampai menyebabkan kematian dan bahaya lain dari penyalahgunaan narkotika adalah maraknya tindakan kriminal terjadi akibat di bawah pengaruh narkotika. Berdasarkan hal tersebut di atas butuh kerjasama dari segala pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk mau melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap tindak pidana narkotika, selain hal tersebut dibutuhkan hal lain yang sifatnya sangat esensial dan mendasar dalam mengantisipasi  maraknya  tindak  pidana  narkotika  yaitu  suatu  aturan  hukum  ( rule  of  law )  dan penegakan hukum ( law enforcement ) yang komprehensif agar dapat memecahkan akar permasalahan maraknya  tindak  pidana  narkotika,  tanpa  beberapa  hal  tersebut  mustahil  masalah-masalah  yang terkait dengan tindak pidana narkotika dapat teratasi.
Permasalahannya  pada  saat  ini  terletak  pada  dua  aspek  di  atas,  dalam  hal  peraturan  hukum tindak  pidana  narkotika  sendiri  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  (UU  Narkotika).  UU  Narkotika  memiliki  politik  hukum  bahwa  dalam  bidang  pelayanan kesehatan  dan  pengobatan,  narkotika  golongan  tertentu  dibutuhkan  sebagai  obat  (Nasrianti, Muhibuddin, 2020). UU Narkotika juga dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  narkotika  dan  prekursor  narkotika.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  maka politik  hukum  UU  Narkotika  melihat  penggunaan  narkotika  dari  dua  sisi  yang  berbeda,  pertama dalam  konteks  pelayanan  kesehatan  maka  narkotika  dengan  golongan  tertentu  dapat  digunakan sebagai obat, namun dalam konteks penyalahgunaan narkotika yang artinya narkotika tersebut tidak
digunakan sebagai perutukannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka hal tersebut harus dicegah  dan  diberantas,  karena  penyalahgunaan  narkotika  sangat  berbahaya  dan  mengancam generasi  bangsa.  Tindak  pidana  narkotika  sendiri  pada  dasarnya  mengkualifikasi  beberapa  pihak contoh  “pengedar”  sebagai  pihak  yang  terlibat  dalam  peredaran  gelap  narkotika.  Pihak  lain  yaitu penyalah  guna  dan  pecandu,  penyalah  guna  adalah  pengguna  narkotika  yang  dilakukan  secara melawan  hukum  sedangkan  pecandu  adalah  penyalah  guna  yang  telah  ketergantungan  atau kecanduan ( addicted ) narkotika. Melihat hal tersebut maka sistem penanganannya pun berbeda yaitu dalam  hal  penanganan  hukum  bagi  penyalah  guna  maka  pendekatannya  adalah  pendekatan rehabilitasi atau kesehatan sedangkan terhadap pengedar pendekatannya adalah pendekatan pidana berat  (Anang  Iskandar,  2019).  Perbedaan  pendekatan  tersebut  dimaksud  untuk  memulihkan penyalah  guna  dan  memaksimalkan  sanksi  pidana  pada  pengedar  untuk  memutus  mata  rantai penyebaran  narkotika.  UU  Narkotika  sendiri  telah  diupayakan  untuk  mencegah  dan  memberantas narkotika  seperti  apa  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  namun  permasalahannya  sekarang  adalah  UU Narkotika ini masih memiliki beberapa kekurangan yang mendasar, yaitu terdapat inkonsistensi dan ketidakjelasan  terkait  dengan  upaya  rehabilitasi  bagi  para  penyalah  guna  dan  beberapa  Pasal  yang sejatinya digunakan untuk menjerat para pengedar seperti Pasal 111, 112 dan 114 ternyata memiliki unsur delik yang sangat luas sehingga dapat menjerat para penyalah guna narkotika yang seharusnya direhabilitasi  bukan  dijebloskan  pada  jeruji  besi  yang  malah  akan  membuat  penyalah  guna  makin tersesat  dalam  lingkaran  setan  narkotika,  pemulihan  kondisi  penyalah  guna  narkotika  seharusnya menjadi  harga  mati  dalam  pendekatan  penegakan  hukum  bagi  penyalah  guna  narkotika,  jangan sampai nantinya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kita penuh oleh para penyalah guna narkotika. Permasalahan  tersebut  yang  masih  jadi  kendala  dalam  peraturan  hukumnya  ( rule  of  law )  sehingga perlu  digunakan  pandangan  yang  ideal,  modern,  dan  yang  paling  penting  adalah  sesuai  dengan maksud dari pembentuk undang-undang, sehingga apa yang dicita-citakan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dapat terwujud.
Persoalan  tersebut  di  atas  tentu  berdampak  pada  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  bagi penyalah  guna  narkotika  yaitu  sering  terjadi  disparitas putusan  terhadap  penyalah  guna  narkotika, entah itu terkait dengan berat ringannya pidana yang diberikan atau juga terkait dengan pemberian rehabilitasi.  Disparitas  pidana  adalah  penjatuhan  pidana  yang  berbeda-beda  dalam  tindak  pidana yang  sama  atau  sejenis,  namun  tidak  dapat  dijustifikasi  kebenarannya.  Pada  dasarnya  disparitas pidana  tersebut  adalah  hal  yang  lumrah  dalam  proses  penegakan  hukum,  mengingat  besarnya independensi Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, namun yang perlu diperbaiki adalah terkait  dengan  dasar  pertimbangannya  sehingga  dapat  dijustifikasi  kebenaran  dari  satu  putusan tersebut. Dampak dari disparitas pidana salah satunya adalah menjadi indikator dan manifestasi atas suatu bentuk kegagalan dari proses pencapaian atas persamaan keadilan yang diimani dalam suatu negara hukum dan akan menjadi preseden buruk terhadap sistem penegakan hukum (Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010). Masalah disparitas pidana seperti yang sudah digambarkan di atas bukan suatu hal yang baru namun sudah jadi permasalahan mendasar dalam proses penegakan hukum, disparitas pidana juga bukan hanya dalam persoalan tindak pidana narkotika saja, namun juga dalam beberapa tindak pidana lain. Masalah disparitas pidana juga tidak hanya dialami oleh negara kita saja, namun negara  lain  pun  demikian,  maka  dari  itu  perlu  dicarikan  solusi  atas  permasalahan  tersebut,  solusi yang  dapat  menekan  disparitas  pidana dan  solusi  yang  berusaha  menjustifikasi  perbedaan putusan pemidanan dalam tindak pidana yang sama atau sejenis.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari konsep terbaik dalam penegakan hukum bagi penyalah  guna  narkotika  terutama  terkait  dengan  masalah  bagaimana  para  penegak  hukum  kita melihat penyalah guna narkotika, yaitu harus sesuai dengan apa yang digariskan dalam UU Narkotika, namun  memang  keterbatasan  undang-undang  tersebut  mengharuskan  penegak  hukum  untuk menginterpretasikan  UU  Narkotika.  Interpretasi  yang  paling  ideal  adalah  tentu  interpretasi  yang sesuai dengan maksud dari pembentuk undang-undang. Perbedaan persepsi penegak hukum tentang penyalah guna narkotika pun menimbulkan disparitas pidana, hal ini pun harus diselesaikan dengan cara yang paling ideal dan komprehensif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah dari segi argumentasi hukumnya, dalam penelitian ini digunakan interpretasi sistematis sebagai pisau analisis untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi serta menganalisis peraturan-peraturan terkait yang paling ideal dan relevan pada situasi saat ini. Penelitian ini tidak hanya sebatas pemikiran saja namun  dapat  diterapkan  dalam  praktik  penegakan  hukum  bagi  penyalah  guna  narkotika,  sehingga
tidak ada lagi yang melihat penyalah guna narkotika dengan perspektif yang tidak tepat. Berdasarkan  uraian-uraian  penjelasan  pada  latar  belakang  di  atas  maka  terlihat  bahwa  ada persoalan  yang  harus  diselesaikan  dalam  hal  aturan  hukum  dan  penegakan  hukum  tindak  pidana narkotika,  Pertama  apakah  interpretasi  yang  ideal  pada  Pasal-pasal  bagi  penyalah  guna  narkotika, Kedua apakah solusi atas persoalan disparitas pidana pada tindak pidana penyalah guna narkotika. Melihat dua permasalahan tersebut maka akan dianalisis lebih lanjut dalam poin pembahasan.

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  hukum  ( legal research ) (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Penelitian hukum dilakukan agar dapat menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi, dengan demikian dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi isu hukum, melakukan  penalaran  hukum,  menganalisis  isu  hukum  yang  sedang  dihadapi  dan  selanjutnya memberikan  solusi  atas  isu  hukum  tersebut  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2019).  Penelitian  hukum bertujuan untuk mencari kebenaran koherensi, dimana aturan hukum koheren dengan norma hukum dan norma hukum koheren dengan prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## 3. PEMBAHASAN

## A. Interpretrasi Pasal-Pasal bagi Penyalah Guna Narkotika
Sesuai dengan topik dalam pembahasan di atas maka kita dapat melihat bahwa, permasalahan yang  sering  sekali  muncul  adalah  terkait  dengan  cara  penafsiran  Pasal-pasal  bagi  penyalah  guna narkotika, sehingga dalam pembahasan ini akan dibahas secara komprehensif tentang penafsiran atas Pasal-pasal bagi penyalah guna narkotika, untuk itu maka pembahasan terkait dengan penafsiran atas Pasal-pasal bagi para pengedar akan dibahas juga, agar dapat dilihat batasan-batasan yang jelas kapan pelaku tindak pidana narkotika dianggap sebagai penyalah guna dan kapan pelaku tersebut dianggap sebagai pengedar. Sebelum melihat lebih jauh kedalam, maka hal yang perlu dipahami pertama adalah asas-asas yang mendasar dalam UU Narkotika hal tersebut tertuang pada ketentuan dalam Pasal 3 UU Narkotika yaitu asas: keadilan, pengayoman, kemanusiaan, perlindungan, ketertiban, keamanan, nilai- nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan dibentuknya UU Narkotika tersebut diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika yang meliputi beberapa hal krusial antara lain:
a. Menjamin  ketersediaan  Narkotika  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. Menjamin  pengaturan  upaya  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi  Penyalah  Guna  dan  Pecandu Narkotika.
Berdasarkan tujuan dibentuknya UU Narkotika di atas maka kita dapat melihat bahwa politik hukum  yang  penting  dan  mendasari  Undang-undang  ini  dibentuk  salah  satunya  ada  pada  huruf  d adalah tentang Jaminan diberikannya upaya rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu narkotika, poin  ini  menjadi  penting  sebagai  pandangan  awal  bagi  kita  untuk  melihat  posisi  penyalah  guna narkotika  dan  upaya  rehabilitasi  sebagai  solusi  utama  yang  ditawarkan  untuk  penyalah  guna  dan pecandu narkotika. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 4 huruf c tersebut kita juga dapat melihat eksistensi dan visi UU Narkotika dalam menghadapi para pengedar yaitu dengan upaya memberantas para  pengedar  sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkotika  yang  sangat  berbahaya  dan  mengancam generasi bangsa Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa UU Narkotika semacam mengandung prinsip double track system yang artinya ada dua bentuk sanksi yaitu sanksi tindakan  dan  sanksi  pidana.  Bentuk  sanksi  yang  diberikan  antara  penyalah  guna  dan  pengedar berbeda walaupun keduanya adalah bentuk tindak pidana narkotika. Sanksi bagi penyalah guna dan pecandu  jika  mengacu  pada  tujuan  dibentuknya  UU  Narkotika  adalah  upaya  rehabilitasi  medis  dan sosial  sedangkan  terhadap  pengedar  sesuai  dengan  ketentuan  yang  sama  adalah  sanksi  pidana penjara.
Pemahaman double track system tercermin dari Pasal-pasal tentang penyalah guna serta upaya rehabilitasi dan Pasal-pasal yang menjerat pengedar. Pasal yang mengatur tentang penyalah guna dan pengedar narkotika diatur dalam:
a) Penyalah guna adalah pelaku tindak pidana narkotika yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri,  narkotika  yang  disalahgunakan  tersebut  terbagi  dalam  beberapa  golongan,  golongan  I dijerat  dengan  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  Tahun,  golongan  II  sanksi  pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  Tahun  dan  golongan  III  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) Tahun.  Namun  yang  harus  diperhatikan  adalah  Hakim  dalam  memutus  perkara  penyalah  guna narkotika harus memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Narkotika. Jika penyalah guna sebagai mana tersebut di atas dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalah guna maka menjadi kewajiban untuk direhabilitasi medis dan sosial (Pasal 127 UU Narkotika);
b) Kewajiban  rehabilitasi  bagi  pecandu  dan korban  penyalah  guna  narkotika diatur dalam  Pasal  54 UU Narkotika (Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019). Pengertian tentang korban penyalah guna narkotika diatur dalam penjelasan Pasal 54 UU Narkotika yaitu orang yang tidak sengaja dibujuk, dirayu, ditipu, diperdaya, dan dipaksa menggunakan narkotika;
c) Pasal bagi pengedar dan/atau bandar diatur dalam Pasal 111 – 126 UU Narkotika, dalam topik kali ini hanya akan dibahas beberapa Pasal saja antara lain:
Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika penjelasan unsur-unsur pasalnya sebagai berikut dibawah ini i. Setiap  orang:  unsur  “setiap  orang”  adalah  merupakan addressaat  norm atau  subjek  hukum. Perumusan  unsur  subjek  hukum  pada  umumnya  menggunakan  dua  istilah  yaitu  “setiap  orang” dan  “barangsiapa”, secara  filosofis  hal  tersebut  dikarenakan  pada  mulanya  ancaman  pidana hanya dapat diterapkan pada orang perseorangan ( natuurlijke person ) (Mudzakkir et al, 2008), namun  hukum  pidana  pada  era  modern  saat  ini  telah  mengenal  korporasi  ( korporatie )  sebagai subjek  hukum  yang  dapat  diancam  pidana  (Joey  Josua  Pamungkas  Pattiwael,  Hidayatullahi Hamidi, 2021). UU Narkotika sendiri telah mengenal korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diancam pidana, ketentuannya diatur dalam Pasal 130 UU Narkotika. Unsur “setiap orang” dalam Pasal  ini  dapat  diartikan  sebagai  orang  perseorangan  atau  korporasi.  Unsur  “setiap  orang” penting  harus  dibuktikan  agar  dapat  dipastikan  bahwa  identitas  orang/korporasi  yang  diadili adalah  benar  orang/korporasi  yang  sesuai  dengan  identitasnya  agar  tidak  terjadi  ( error  in persona ); ii. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman: Unsur ini adalah bagian dari inti delik ( delictsbestabddelen) . Unsur “tanpa hak” dapat diartikan bahwa perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya hak yang membenarkan perbuatan tersebut, namun dalam hal ini tentu ada  pihak-pihak  yang  memang  diberikan  hak  untuk  itu,  contoh  untuk  kepentingan  pelayanan kesehatan,  pengembangan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan,  namun  tentu  dengan  batasan- batasan  yang  ketat  dan  di  bawah  pengawasan  (Pasal  7- 63  UU  Narkotika).  Unsur  “melawan hukum” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum ( Roeslan Saleh, 1983). Terkait dengan unsur “melawan hukum” tidak selalu dimunculkan dalam rumusan delik, namun  implikasinya  jika  unsur  “melawan  hukum”  tersebut  ada  dalam  rumusan  delik,  unsur tersebut harus dibuktikan. Jika unsur “melawan hukum” tersebut tidak ada dalam rumusan delik, tetap saja sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut telah diam-diam ada, kecuali dibuktikan sebaliknya  oleh  pihak  terdakwa  (Moeljatno,  1993) .  Unsur  “menanam,  memelihara,  memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan”  dilihat  sebagai  bentuk  perbuatann ya,  unsur  ini masing-masing  berdiri  sendiri  dan  memiliki  sifat  alternatif  artinya  salah  satu  saja  unsur perbuatan  ini  terpenuhi  maka  sudahlah  cukup.  Unsur  “narkotika  golongan  I  dalam  bentuk tanaman” unsur ini berarti mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut di atas haruslah terhadap “narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”.
Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika penjelasan unsur-unsur pasalnya sebagai berikut dibawah ini i. Setiap  orang:  penjelasan  unsur  dalam  Pasal  ini  sama  dengan  apa  yang  sudah  dijelaskan  dalam Pasal 111 di atas;
ii. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan  I  bukan  tanaman:  penjelasan  unsur  dalam  Pasal  ini  sama  dengan  apa  yang  sudah dijelaskan  dalam  Pasal  111  di  atas,  perbedaanya  hanya  dalam  Pasal  ini “ narkotika  golongan  I bukan tanaman”.
Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika penjelasan unsur-unsur pasalnya sebagai berikut dibawah ini i. Setiap  orang:  penjelasan  unsur  dalam  Pasal  ini  sama  dengan  apa  yang  sudah  dijelaskan  dalam Pasal 111 di atas;
ii. Tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual  membeli,  menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I: penjelasan unsur  dalam  Pasal  ini  sama  dengan  apa  yang  sudah  dijelaskan  dalam  Pasal  111  di  atas, perbedaannya  terletak  pada  bentuk- bentuk  dari  perbuatannya  “menawarkan  untuk  dijual, menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan” namun pada prinsipnya sama bahwa bentuk dari perbuatan tersebut berdiri sendiri-sendiri dan bersifat alternatif, jadi satu perbuatan saja terpenuhi maka sudah lah cukup” dan dalam pasal ini berlaku bagi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman.
Penjelasan  tersebut  di  atas  memberikan  gambaran  tentang  semacam  prinsip double  track system bagi penyalah guna dan pengedar, namun tentu dari penjelasan di atas kita juga dapat melihat bahwa  memang  ada  masalah-masalah  yang  mendasar  dalam  ketentuan  terkait  yaitu  adanya inkonsistensi penerapan prinsip double track system , hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 huruf d dan Pasal 54 UU Narkotika yang mana menjamin upaya rehabilitasi “wajib” diberikan bagi penyalah  guna,  korban  penyalahgunaan  dan  pecandu  narkotika,  namun  Pasal  127  ayat  (1)  UU Narkotika malah berupaya menjerat penyalah guna dengan sanksi pidana penjara, walapun memang dalam  Pasal  127  ayat  (2)  dan  (3)  UU  Narkotika yang  “mewajibkan”  Hakim  harus  memperhatikan Pasal-pasal  tentang  upaya  rehabilitasi,  namun  tentu  saja  inkonsistensi  ini  akan  berdampak  pada penerapan  rehabilitasi  bagi  penyalah  guna  narkotika.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  kita juga dapat melihat bahwa adanya beberapa istilah yaitu “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan  “pecandu  narkotika”,  hal  ini  tentu  akan  memunculkan  kebingungan, padahal  pada  prinsipnya ketiga istilah tersebut sama yaitu berawal dari korban penyalahgunaan narkotika namun dengan level kualifikasi  yang  lebih  khusus.  Penjelasan  di  atas  juga  memberi  gambaran  tentang  Pasal  bagi  para pengedar namun kita dapat melihat bahwa unsur Pasal bagi para pengedar ini juga terlalu luas dan sering  sekali  menjerat  penyalah  guna  narkotika.  Kebingungan  antar  istilah  yang  ada  dalam  UU Narkotika  seperti  “penyalah  guna”,  “korban  penyalahgunaan”  dan  “pecandu  narkotika”  memang sedikit banyak akan menjadi persoalan karena dianggap tidak konsisten, dimana Pasal 4 huruf d  UU Narkotika “menjamin  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi  penyalah  guna  dan  pecandu  narkotika” namun dalam Pasal 54 UU Narkotika muncul istilah korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika wajib rehabilitasi, sedangkan pada Pasal 127 ayat (1)  UU Narkotika penyalah guna dapat dikenakan  sanksi  pidana  penjara.  Inkonsistensi  tersebut  tentu  akan  berdampak  dalam  penegakan hukum  bagi  penyalah  guna  narkotika  untuk  itu  seharusnya  melihat  istilah  tersebut  lebih komprehensif.  Pada  prinsipnya  sebagian  besar  pengguna  narkotika  merupakan  korban penyalahgunaan narkotika, artinya sebelum mereka menggunakan narkotika terlebih dulu pasti ada pihak  yang  menggoda  atau  membujuk,  memperdaya,  menipu,  memaksa  dan  mengancam  agar  para korban  menggunakan  narkotika,  maka  tiga  istilah  tersebut  harusnya  dilihat  sebagai  level  dari penggunaan narkotika, seperti disebut di atas sebagian besar diawali sebagai korban penyalahgunaan narkotika, kemudian jika para korban ini menemukan kenikmatan sesaat dan terus di bawah bujukan untuk menggunakan narkotika atau bahkan sudah menggunakan narkotika tanpa adanya bujukan lagi maka  korban  sudah  ada  dalam  level  sebagai  “penyalah  guna”  dan  jika  tidak  mendapatkan  upay a medis seperti rehabilitasi maka para korban penyalahgunaan dan penyalah guna narkotika akan naik level  lagi  menjadi  pecandu  narkotika  dimana  dalam  level  ini  para  pengguna  sudah  ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis.
Berdasarka n  penjelasan  di  atas  maka  kita  harus  melihat  bahwa    “penyalah  guna”,  “korban penyalahgunaan narkotika” dan “pecandu narkotika” sebagai satu kesatuan pengguna narkotika yang wajib diberikan rehabilitas, maka berdasarkan hal tersebut kita harus menginterpretasikan ketentuan secara  sistematis  antar  Pasal-pasal  dalam  UU  Narkotika  dan  aturan-aturan  terkait  lainnya,  Pasal  4 huruf  d  UU  Narkotika  menjadi  salah  satu  dasar  dibentuknya  UU  Narkotika  sehingga  ini  menjadi ketentuan  yang  penting  sebagai salah  satu  visi  ut ama  dibentuknya UU  Narkotika,  yaitu  “menjamin” adanya  pengaturan  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi  penyalah  guna  dan  pecandu  narkotika,  dan Pasal 54 UU Narkotika sebagai ketentuan yang “mewajibkan” diberikannya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan  dan  pecandu  narkotika,  hal  tersebut  sejalan  pula  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan  dan Pecandu Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial (SEMA 4 Tahun 2010), sehingga ketika ditangkap dan barang bukti berupa narkotika tersebut sesuai dengan batas yang ada dalam  SEMA  tersebut  atau  di  bawah  SEMA  maka  mewajibkan  Hakim  sesuai  dengan  Pasal  103  UU
Narkotika  untuk  memutus  memerintahkan  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  sosial,  sehingga ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika sudahlah tepat untuk memberikan batasan yang jelas,  maka  ketentuan  Pasal  127  ayat  (1)  haruslah  dipandang  sebagai ultimum  remidium dalam penegakan hukum bagai penyalah guna narkotika, dan  mengedepankan rehabilitasi sebagai primum remidium bagi  penyalah  guna  narkotik,  keyakinan  tersebutlah  yang  melatarbelakangi  dibentuknya Pedoman  Jaksa  Agung  Nomor  18  tahun  2021  tentang  Penyelesaian  Penanganan  Perkara  Tindak Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Melalui  Rehabilitasi  dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa (PEDJA 18 Tahun 2021) yang menyatakan dalam BAB I Pendahuluan, huruf A, Latar belakang pada paragraf dua dan tiga, bahwa “pendekatan yang digunakan dalam PEDJA ini mengedepankan prinsip restorative justice , victimless crime , Hukum pidana sebagai ultimum  remidium ,  pemulihan  pelaku  dan  beberapa  prinsip  lainnya”. Prinsip  tersebut  di  atas  juga sejalan  dengan  pandangan  kriminologi  bahwa  penyalah  guna  narkotika  adalah  termasuk  dalam kejahatan  tanpa  korban crime  without  victim yang  berarti  bahwa  kejahatan  ini  tidak  menimbulkan korban. Tidak menimbulkan korban disini bukan berarti tanpa korban, namun pelaku kejahatan ini selain sebagai pelaku kejahatan Ia juga sebagai korban dari kejahatan itu sendiri (Amira Paripurna, et al , 2021). Berdasarkan pandangan crime without victim maka kita dapat melihat bahwa penyalah guna narkotika  adalah  pelaku  sekaligus  korban  dari  kejahatan  yang  dilakukannya,  sehingga  untuk menolong  penyalah  guna  agar  tidak  naik  tingkatan  sebagai  pecandu  narkotika  perlu  pertolongan ekstra  yaitu  dengan  upaya  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,  bukan  dengan  sanksi  pidana penjara  yang  akan  memperburuk  keadaan  dari  penyalah  guna  narkotika  dan  sangat  tidak  efektif sebagai  langkah  pemulihan.  Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  tujuan  pemidanaan  rehabilitasi  adalah langkah yang paling tepat dan relevan dengan tujuan dibentuknya UU Narkotika karena rehabilitasi memandang  pelaku  kejahatan  justru  sebagai  pribadi  yang perlu  ditolong  (Eva  Achjani  Zulfa,  2011). Artinya penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika adalah orang-orang yang sakit dan  wajib  mendapat  pertolongan  berupa  rehabilitasi  medis  dan  sosial  sehingga  mereka  dapat dipulihkan secara fisik dan psikis, agar dapat kembali kepada lingkungannya sebagai pribadi-pribadi yang telah merdeka dari pengaruh narkotika.
Melihat hal tersebut di atas selain masalah inkonsistensi istilah pengguna narkotika dan upaya rehabilitasi  bagi  penyalah  guna,  kita  juga  dapat  melihat  bahwa  Pasal-pasal  bagi  pengedar  dari  segi unsur-unsur  Pasalnya  pun  sangat  rawan  dan  dapat  menjerat  para  penyalah  guna  narkotika  karena tidak ada kualifikasi subjek yang cukup jelas dan unsur yang terlalu luas, artinya Pasal bagi pengedar tidak secara spesifik mengkualifikasi siapa yang dituju dari Pasal tersebut, namun sejatinya Pasal bagi pengedar diatur dalam Pasal 111 – Pasal 126 UU Narkotika, Hal tersebut dapat dilihat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika (PEDJA 11 Tahun 2021), pada Bab IV Tuntutan Pidana, angka 3 bahwa  “tuntutan  pidana  perkara  tindak  pidana  peredaran  gelap  narkotika,  melanggar  Pasal  111  – Pasal 126 UU Narkotika”. Pasal-pasal tersebut hanya dapat menjerat para pihak-pihak yang ada dalam lingkup “peredaran narkotika” dan sejatinya tidak da pat menjerat para penyalah guna narkotika (AR. Sujono,  Bony  Daniel ,  2013),  namun  faktanya  memang  dalam  praktek  sering  sekali  penyalah  guna narkotika  dijerat  dengan  Pasal-pasal  untuk  pengedar,  hal  tersebut  merupakan  akibat  dari  luasnya unsur-unsur Pasalnya dan kesalahfahaman dalam menafsirkan Pasal tersebut, contoh saja unsur Pasal 112  UU  Narkotika  yaitu  “memiliki,  menyimpan,  menguasai  narkotika”  kualifikasi  perbuatan  dalam unsur  Pasal  tersebut  sangat  luas  dan  dapat  menjerat  para  penyalah  guna  jika  ditafsirkan  secara serampangan,  mengingat  para  penyalah  guna  pasti  juga  akan  kedapatan  “memiliki,  menyimpan, menguasai  narkotika”  sebelum  mereka  menggunakan  narkotika  tersebut,  namun  yang  harus diperhatikan adalah mens rea dari pelaku, jika niatnya adalah “ menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri” serta barang bukti masih di bawah SEMA 4 Tahun 2010 dan tidak terlibat dalam “peredaran narkotika” maka Pasal yang harus dikenakan adalah Pasal 127 UU Narkotika. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka kita dapat menarik empat poin penting antara lain:
a) Pasal 4 huruf c dan d memberikan kita gambaran bahwa dalam tindak pidana narkotika, semacam menggunakan  pendekatan double  track  system yaitu  bagi  pelaku  yang  ada  dalam  lingkup “peredaran gelap narkotika” maka pendeka tan yang digunakan adalah pidana penjara sedangkan pelaku  yang  ada  dalam  lingkup  penyalah  guna  maka  pendekatan  yang  digunakan  adalah rehabilitasi medis dan sosial;
b) Istilah pecandu, penyalah guna dan korban penyalahguna narkotika pada hakikatnya adalah satu kesatuan  pengguna  narkotika  yang  sebagian  besarnya  diawali  sebagai  korban  penyalahgunaan narkotika,  sehingga  perbedaan  antara  istilah  di  atas  hanya  terletak  pada  level  penggunaan narkotikanya, korban penyalahgunaan narkotika adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena adanya bujukan, ditipu, diperdaya, dipaksa dan/atau diancam agar menggunakan narkotika, dari penjelasan itu kita dapat melihat bahwa penyalah guna dan pecandu pada dasarnya pun berawal dari korban penyalahgunaan narkotika, jadi baik pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan  narkotika  adalah  orang  yang  wajib  ditolong  dengan  direhabilitasi  untuk memulihkan mereka dari jerat narkotika hal tersebut sesuai dengan PEDJA 18 Tahun 2021 Bab IV Penuntutan huruf B angka 2 dan 3:
2. Terhadap  tersangka  yang  disangkakan  melanggar  Pasal  127  ayat  (1)  UU  Narkotika,  dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang terdiri atas:
a. penyalah guna narkotika (vide Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
b.korban penyalahgunaan narkotika (vide Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika);
c. pecandu narkotika (vide Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
c) Jika diinterpretasikan secara sistematis antara tujuan dibentuknya UU Narkotika Pasal 4 huruf d UU  Narkotika,  Pasal  54  UU  Narkotika,  Pasal  127  ayat  (2)  dan  (3)  UU  Narkotika,  SEMA  4  Tahun 2010  dan  poin  penjelasan  di  atas  maka  penggunaan  Pasal  127  ayat  (1)  UU  Narkotika  yang berusaha menjerat penyalah guna dengan pidana penjara, pada saat ini tidaklah relevan lagi untuk menanggulangi  penyalah  guna  narkotika  dan/atau  Pasal  127  ayat  (1)  UU  Narkotika  harus dipandang sebagai ultimum remidium dan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna harus dipandang sebagai primum  remidium ,  mengingat  pendekatan  hukum  pidana  modern  saat  ini  tidak  hanya mengacu  pada  pemberian  efek  jera  saja  tapi  juga  harus  memperhatikan  aspek  tujuan  yang bermanfaat,  hal  tersebut  sejalan  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi (SEMA 7 Tahun 2009) yang angka 1 dan 2 mengatakan:
1. Memperhatikan  bahwa  sebagian  besar  dari  Narapidana  dan  tahanan  kasus  narkoba  adalah termasuk  kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka  sesungguhnya  orang-orang  yang  menderita  sakit,  oleh  karena  itu  memenjarakan  yang bersangkutan  bukanlah  langkah  yang  tepat  karena  telah  mengabaikan  kepentingan  perawatan dan pengobatan;
2. Kondisi  Lembaga  Permasyarakatan  (LAPAS)  pada  saat  ini  tidak  mendukung,  karena  dampak negatif  keterpengaruhan  oleh  perilaku  kriminal  lainnya  dapat  semakin  memperburuk  kondisi kejiwaan,  kesehatan  yang  diderita  para  narapidana  narkotika  dan  psikotropika  akan  semakin berat.
SEMA 7 Tahun 2009 ini kemudian direvisi dengan SEMA 4 Tahun 2010 (Harris Y. P. Sibuea, 2015). Artinya masih mengakui semangat yang sama bahwa para penyalah guna adalah orang yang sakit dan  memenjarakan  mereka  bukan  lah  solusi  yang  tepat,  serta  tidak  akan  memulihkan  kondisi penyalah guna;
d) Menjerat  para  penyalah  guna  dengan  Pasal  bagi  “pengedar”  adalah  kesalahan  yang  mendasar dikarenakan  serampangan  dalam  menafsirkan  unsur-unsur  Pasal,  penyalah  guna  yang  barang buktinya  di  bawah  SEMA  4  Tahun  2010  dan    tidak  ada  niat  serta  keterlibatan  dalam  peredaran gelap  narkotika,  tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  atas  Pasal  bagi  pengedar, beda  halnya  dengan  pelaku  yang  barang  buktinya  di  bawah  atau  setara  dengan  SEMA  4  Tahun 2010 namun ternyata ada niat dan terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka harus dijerat dengan  Pasal  bagi  pengedar  sesuai  dengan  amanat  Pasal  4  huruf  c  yang  mengamanatkan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

## B. Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika
Disparitas  pidana  adalah  kondisi dimana adanya  perbedaan putusan  pidana pada  perkara- perkara yang sejenis dan/atau memiliki karakteristik fakta hukum yang serupa, tanpa terjustifikasi apa yang menjadi perbedaan putusan tersebut, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas dapat muncul dalam beberapa bentuk (Harkristuti Harkrisnowo dalam Muhamad Romdoni, 2021):
a) Disparitas yang terjadi antara tindak pidana yang serupa;
b) Disparitas  yang  terjadi  antara  tindak  pidana  yang  memiliki  level  tingkatan  keseriusan  yang sama;
c) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu Hakim;
d) Disparitas  antara pidana yang  diputus  oleh  Majelis  Hakim  yang  berbeda  untuk  tindak  pidana yang sama.
Pada  dasarnya  disparitas  pidana  merupakan  suatu  keniscayaan  mengingat  independensi Hakim yang begitu besar, namun yang menjadi persoalan adalah ketika disparitas pidana itu tidak dibarengi dengan alasan-alasan yang mendukung terjadinya perbedaan tersebut, hal ini tentu akan berdampak buruk pada penegakan hukum dan akan mengancam rasa keadilan, kepastian hukum dan kepatutan. Disparitas pidana ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, karena masalah ini memang masalah yang sifatnya universal artinya Negara-negara lain pun mengalami masalah yang serupa. Disparitas pidana ini dapat disebabkan dari beberapa faktor antara lain:
a) Faktor penyebab disparitas yang timbul dari hukum itu sendiri:
i. Besarnya  diskresi  Hakim  dalam  menentukan  berat-ringannya  pidana  ( strafmaat )  yang dijatuhkan dalam batas-batas yang sudah ditentukan oleh undang-undang, mengingat Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  hanya  mengatur  minimal  umum  dan  maksimal umum,  Pasal  12  ayat  (2)  KUHP  Pidana  penjara  selama  waktu  tertentu  paling  pendek  satu hari  dan  paling  lama  lima  belas  tahun  berturut-turut.  Kemudian  pada  Pasal-pasal  dalam Buku II KUHP mengatur maksimum khusus untuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi tiap-tiap  tindak  pidana,  sebagai  contoh  5  Tahun  bagi  Pencurian  (Pasal  362  KUHP)  dan  4 Tahun bagi Penggelapan (Pasal 372 KUHP) (Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010);
ii. Tidak  adanya  pedoman  pemidanaan  ( sentencing  guidelines) ,  pedoman  yang  memuat  poin- poin penting yang dapat jadi acuan Hakim sebelum menjatuhkan pidana;
iii. Keterbatasan hukum artinya tidak semua aturan hukum dibentuk dengan bahasa yang tepat, yang dapat memberikan jawaban atas personal hukum praktis, aturan hukum pun memiliki keterbatasan, aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa, kerap kali merupakan rumusan yang terbuka maupun rumusan yang kabur, sehingga untuk menyelesaikan persoalan hukum praktik,  harus  menginterpretasikan  terlebih  dahulu  rumusan  yang  terbuka  dan  rumusan yang  kabur  tersebut,  sehingga  rumusan  yang  membingungkan  itu  dapat  diterapkan  ketika kebingungan  itu  telah  teratasi  (Neil  MacCormick  dalam  Philipus  M.Hadjon,  Tatiek  Sri Djatmiati, 2017).
b) Faktor penyebab disparitas yang bersumber dari diri Hakim baik internal mapun eksternal:
i. Latar  belakang  seorang  Hakim  dari  aspek  pendidikan,  agama,  pengalaman,  perilaku  sosial (Roger Hood, Richard Sparks dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010). Hal-hal tersebut di atas  sering  sekali  memegang  peranan  penting  dalam  Hakim  menetukan  jenis  dan  berat- ringannya pidana yang akan dijatuhkan, dari pada perbuatan dan karakter dari pelaku tindak pidana (Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010);
ii. Pandangan  Hakim  tentang  tujuan  dari  pemidanaan.  Hal  tersebut  sangat  tergantung  pada cara  Hakim  melihatnya,  apakah  sebagai  pemberian  efek  jera  atau  lebih  pada  tujuan memulihkan  pelaku  dari  perilaku  buruknya  atau  melihat  dua  hal  tersebut  sebagai  satu kesatuan tujuan yang berusaha dicapai dengan penjatuhan pidana dan mungkin juga dengan tujuan-tujuan lainnya;
iii. Pada  beberapa  negara,  perbedaan  ras,  gender,  status  sosial,  pandangan  politik  dan  lain sebagainya,  menjadi  faktor  terjadinya  disparitas  karena  hal  ini  dianggap  mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana (Eva Achjani Zulfa, 2011).
Melihat  penjelasan di  atas  maka tentu  saja  disparitas  ini  akan  menjadi  persoalan  yang  buruk jika  tidak  teratasi,  dampak  buruk  dari  disparitas  pidana,  Pertama  bagi  terpidana  adalah  suatu  hal yang  dianggap  tidak  adil,  ketika  membandingkan  perbuatannya  dengan  terpidana  lain  yang merupakan tindak pidana yang sama, sehingga dari situasi tersebut terpidana merasa sebagai korban dan mulai tidak percaya dan menghargai hukum, hal ini tentu persoalan yang buruk mengingat salah satu  target  dari  tujuan  pemidanaan  adalah  agar  terpidana  dapat  menghargai  hukum  (Eva  Achjani Zulfa,  2011).  Kedua  sebagai  bentuk  kegagalan  untuk  memenuhi  tujuan  hukum  yaitu  keadilan, kepastian  hukum  dan  kepatutan dalam suatu  putusan pidana. Ketiga  pandangan  masyarakat  ketika
melihat  disparitas  pidana,  tentu  akan  berdampak  pada  turunnya  kepercayaan  masyarakat  bagi penegakkan  hukum.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  kita  telah  memiliki  pandangan  tentang disparitas pidana, faktor-faktor penyebab disparitas pidana dan dampak buruk dari disparitas pidana. Disparitas pidana sendiri di Indonesia tentu terjadi dalam beberapa jenis tindak pidana, namun yang akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  disparitas  pidana  dalam  tindak  pidana  penyalah  guna narkotika.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  poin  pembahasan  di  atas  maka  kita  dapat  melihat bahwa ada ketidakjelasan dalam beberapa ketentuan tentang upaya rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika,  sehingga  hal  tersebut  tentu  akan  berdampak  pada  penegakan  hukum  tindak  pidana narkotika  dan  menjadi  salah  satu  faktor  terjadinya  disparitas  pidana,  harus  dipahami  bahwa disparitas  pidana  dalam  tindak  pidana  bagi  penyalah  guna  narkotika  tidak  hanya  tentang  berat- ringannya pidana ( strafmaat ) tetapi juga tentang bentuk pidana  ( strafsoort ) yang dijatuhkan, dalam penelitian ini akan terfokus pada disparitas dalam bentuk pidana yang dijatuhkan ( strafsoort ). Contoh disparitas dalam bentuk pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana penyalah guna narkotika dapat kita  lihat  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  Judicial  Research  Society,  penelitian tersebut menemukan bahwa dalam tindak pidana yang sama dengan karakteritik fakta hukum yang serupa,  dari  segi  peran  terdakwa,  jenis  narkotika  yang  digunakan  dan  berat  ringannya  narkotika. Namun Hakim memutus perkara-perkara tersebut dengan bentuk pidana yang beragam yaitu pidana penjara, rehabilitas dan/atau sekaligus keduanya secara bersamaan (Matheus Nathanael, et al , 2022). Melihat disparitas bentuk pidana yang diberikan pada penyalah guna narkotika tentu bersumber dari hukum  yaitu  dari  UU  Narkotika  bisa  dilihat  dalam  poin  pembahasan  di  atas  bahwa  adanya permasalahan dalam UU Narkotika terkhusus dalam upaya rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan juga dalam pembahasan kesatu maka penyalahguna narkotika “wajib” rehabilitasi Pasal 4 huruf d, Pasal 54, Pasal 127, dan aturan terkait lainnya, namun pada Pasal 103  ayat  (1)  UU  Narkotika  terkhusus  dalam  frasa  “dapat”  sangat  multiinterpretasi  sehingga berdampak pada timbulnya disparitas pidana dalam tindak pidana penyalah guna narkotika. Melihat hal  tersebut  maka  semestinya  frasa  “dapat”  itu  harus lah  dimaknai  sebagai  suatu  kewajiban  bukan dianggap  sebagai  pilihan,  karena  jika  dilihat  dalam  poin  di  atas  maka  Hakim  harus  melihat  secara sistematis  serangkaian  aturan  tersebut  di  atas  yang  mewajibkan  upaya  rehabilitasi  bagi  penyalah guna  narkotika,  artinya  para  penegak  hukum  harus  menyelami  Undang-undang  tersebut  sampai dasarnya sehingga dapat memahami maksud dari dibentuknya UU Narkotika yaitu menjamin adanya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika, pandangan ini sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Anang  Iskandar  bahwa  Hakim  dalam  memutus  perkara penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi, baik terbukti bersalah atau tidak dalam sidang pengadilan bersifat wajib (Anang Iskandar, 2019).
Permasalahan disparitas tersebut di atas tentu harus berupaya diselesaikan mengingat dampak buruk  dari  disparitas  yang  tidak  memiliki  dasar  adalah  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  akan penegakan hukum di negara kita, maka dari itu solusi yang dapat diterapkan saat ini adalah membuat suatu  pedoman  bagi  Hakim  dalam  menjatuhkan  suatu  putusan  pemidanaan,  pedoman  ini dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu berupa poin-poin yang harus menjadi pertimbangan Hakim  dalam  mengambil  suatu  putusan  pemidanaan,  baik  tentang  berat  ringannya  pidana  yang diberikan atau bentuk pidana yang diterapkan, pedoman ini  dikenal sebagai pedoman pemidanaan ( sentencing  guidelines) .  Menurut  Lilik  Mulyadi  dari  segi  substansi  pedoman  pemidanaan  adalah petunjuk/pegangan  untuk  menentukan  pemidanaan  atau  penjatuhan  pidana  (Lilik  Mulyadi,  2020). Pedoman  pemidanaan  ini  memang  menjadi  salah  satu  solusi  yang  dapat  diterapkan  dalam penyelesaian  masalah  disparitas  pidana  namun,  bukan  untuk  menyelesaikan  secara  utuh,  karena disparitas  pidana  adalah  keniscayaan  dalam  luasnya  independensi  Hakim,  pedoman  ini  berusaha untuk  membantu  Hakim  dalam  memberi  petunjuk  sehingga  jika  terjadi  disparitaspun  haruslah dengan telah mempertimbangkan poin-poin yang diatur di dalam pedoman pemidanaan, sehingga ada alasan  dibalik  disparitas  pidana  itu  dan  agar  kualitas  putusan  pun  akan  semakin  baik  dan  angka disparitas  pun  akan  semakin  menurun.  Pedoman  pemidanaan  dalam  tindak  pidana  narkotika  ini idealnya  dibuat  dalam  bentuk  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  seperti  PERMA  Pedoaman Pemidanaan dalam tindak pidana korupsi.
Pedoman  Pemidanaan  yang  dibuat  nanti  tentu  haruslah  pedoman  yang  secara  komprehensif menyelesaikan akar masalah disparitas pidana dalam tindak pidana narkotika, tidak hanya terbatas bagi Pasal-pasal penyalah guna saja, namun harus menyelesaikan keseluruhan masalah UU Narkotika.
Poin-poin  yang  kiranya  dapat  dimuat  dalam  pedoman  pemidanaan  sebagai  poin  untuk  membantu Hakim dalam membuat dasar pertimbangan adalah sebaga berikut:
a) Kesalahan pelaku;
b) Peran pelaku;
c) Berat barang bukti;
d) Jenis narkotika yang digunakan;
e) Keadaan yang memberatkan dan meringankan;
f) Rentang penjatuhan pidana;
g) Upaya rehabilitasi bagi penyalah guna;
h) Ruang  bagi  Hakim  keluar  dari  rentang  pemidanaan  yang  diatur  dalam  PERMA  dengan  alasan keadilan,  kepastian  hukum  dan  kepatutan.  Alasan  keluar  dari  pedoman  pemidanaan  harus dituangkan dalam putusannya;
i) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.
Idealnya  pedoman  pemidanaan  ini  pun  memberikan  tafsiran  atas  Pasal-pasal  bagi  penyalah guna  narkotika,  upaya  rehabilitasi,  dan  Pasal-pasal  bagi  pengedar  yang  sering  sekali  menjadi persoalan. Harapan kedepannya tidak ada lagi kebingungan yang ditimbulkan oleh keterbatasan UU Narkotika  dan  bisa  seragamnya  pandangan  penegak  hukum  dalam  melihat  upaya  rehabilitasi  bagi penyalah guna narkotika. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas kita memiliki gambaran tentang disparitas pada tindak pidana penyalah guna narkotika, dampak buruk dari disparitas, dan solusi atas disparitas pidana yaitu pedoman pemidanaan sebagai petunjuk bagi Hakim dalam mengambil suatu putusan  pemidanaan,  baik  berat  ringannya  pidana  atau  bentuk  pidana  yang  diberikan  dengan menganalisis  sesuai  dengan  poin-poin  yang  sudah  ditentukan  dalam  pedoman  pemidanaan. Harapannya  dengan  adanya  pedoman  pemidanaan  ini  akan  menekan  angka  disparitas  pidana  pada penyalah  guna  narkotika  dan  kualitas  putusan  Hakim  pun  semakin  baik,  sehingga  kepercayaan masyarakan  pada  penegakan  hukum  terkhusus  dalam  tindak  pidana  penyalah  guna  narkotika semakin baik (Joey Josua Pamungkas Pattiwael, Syarifa Amalia Bin Tahir, 2021).

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  Pertama  Pasal-pasal  bagi penyalah  guna  narkotika  harus  diinterpretasikan  secara  sistematis  antara  Pasal  demi  Pasal  dan dengan aturan terkait lainnya yang relevan sebagai satu kesatuan sistem hukum, sehingga apa yang menjadi  semangat  dari  UU  Narkotika  dapat  direalisasikan  dengan  baik,  bahwa  baik  penyalah  guna, pecandu,  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  adalah  entitas  yang  harus  direhabilitasi  sesuai dengan  semangat  Pasal  4  huruf  d  sebagai  salah  satu  tujuan  dibentuknya  UU  Narkotika.  Sedangkan bagi  “pengedar”  narkotika  haruslah  dihukum  berat  sesuai  dengan  semangat  Pasal  4  huruf  c  UU Narkotika, maka menerapkan Pasal “pengedar” kepada penyalah guna dengan memanfaatkan terlalu luasnya unsur-unsur Pasal tersebut dan tidak mempertimbangkan niat dan berat barang bukti adalah kesalahan mendasar. Kedua akibat keterbatasan UU Narkotika seperti yang dijelaskan pada rumusan masalah pertama menyebabkan disparitas pidana pada tindak pidana penyalah guna narkotika, solusi atas disparitas tersebut adalah dengan membuat pedoman pemidanaan bagi tindak pidana narkotika, sehingga persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan dan menekan angka disparitas pidana serta memperbaiki kualitas putusan Hakim dalam tindak pidana narkotika.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
Iskandar, Anang. 2019. Penegakan Hukum Narkotika . Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Moeljatno.  1993. Asas-Asas Hukum Pidana . Cet. 5. Jakarta: Rineka Cipta. Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana . Cet. 4. Bandung: PT Alumni 2010 Marzuki, Peter Mahmud. 2019. Penelitian Hukum . Cet. 14. Jakarta Timur: Prenadamedia Group Divisi Kencana.
M.Hadjon,  Philipus  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati.  2017. Argumentasi  Hukum .  Cet.  8.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Mulyadi,  Lilik.  2020. Mengagas  Model  Ideal  Pedoman  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia . Jakarta: Kencana.
Paripurna, Amira et al. 2021. Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Deepublish 2021. Romdoni,  Muhamad.  2021. Disparitas  Pemidanaan  dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Khusus  Narkotika .
Banyumas: Pena Persada. Saleh, Roeslan. 1983. Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana . Cet. 4.  Jakarta: Aksara Baru. Sujono, AR dan Bony Daniel. 2013. Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
Zulfa, Eva Achjani. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan . Bandung: Lubuk Agung. Jurnal
Bangsawan,  Mohammad  Indra,  ‘Penyalahgunaan  Narkoba  Sebagai  Kejahatan  Terhadap  Hak  Asasi Manusia  Yang  Berdampak  Terhadap  Keberlangsungan  Hi dup  Manusia’  (2016)  Vol.  6  No.  2, Jurisprudence.
Gukguk,  Roni  Gunawan  Raja  dan  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  ‘Tindak  Pidana  Narkotika  Sebagai Transnasional Organized Crime’ (2019) Vol. 1, No. 3, Pembangunan Hukum Indonesia.
Nasrianti dan Muhibuddin, ‘Analisis Yuridis Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda’ (2020) Vol VIII, No. 2, Reusam.
Pattiwael,  Joey Josua  Pamungkas dan  Hidayatullahi  Hamidi,  ‘Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Sektor  Sumber  Daya  Alam’  (2021) Vol  5,  No  2,  Justitia  Jurnal Hukum.
Pattiwael, Joey Josua Pamungkas dan Syarifa Amalia Bin Tahir, ‘Pedoman Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara’ (2021) Vol 4, No. 2, Gorontalo Law Review. Sibuea,  Harris  Y.P.,  ‘Kedudukan  Pen gguna  Narkotika  dan  Kesiapan  Fasilitas  Rehabilitasi  bagi Penyalahguna  Narkotika  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika’ (2015) Vol. 6, No. 1, Negara Hukum
Publikasi
Mudzakkir  et  al, Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional  Bidang  Hukum  Pidana  Dan  Sistem Pemidanaan (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2008) Nathanael,  Matheus  et  al, Penelitian  Disparitas  Pemidanaan  Dan  Kebijakan  Penanganan  Perkara Tindak  Narkotika  Di  Indonesia (Indonesia  Judicial  Research  Society  (IJRS)  dan  Open  Society Foundations (OSF) 2022).
PUSLITDATIN,  ‘Penggunaan  Narkotika  di  Kalangan  Remaja  Meningkat’  ( Badan  Narkotika  Nasional Republik Indonesia , 2019).

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Surat Edaran Mahkamah Agung
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Kedalam Lembanga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rahabilitasi Sosial.

## Pedoman Jaksa Agung
Pedoman  Jaksa  Agung  Nomor  18  tahun  2021  tentang  Penyelesaian  Penanganan  Perkara  Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
Pedoman  Jaksa  Agung  Nomor  11  tahun  2021  tentang  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.