Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022

## TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN ASET PROPERTI TANAH DAN BANGUNAN PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR
Mohammad Adam Jourdan 1 , Abraham Ferry Rosando 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: damjejo45@yahoo.com, ferry@untag-sby.ac.id

## Abstract
Fixed assets are very important for a company. Many companies still consider the utilization of fixed assets as just an instrument for managing asset lists. Reality on the ground shows that many cases actually started with mismanagement and mismanagement of asset problems, resulting in significant losses. The formulation of the problem proposed by the author is how the pattern of securing property assets in the form of official homes at PT PLN's Distribution Main Unit in East Java is and how the legal remedies  of  PT  PLN's  East  Java  Distribution  Main  Unit  are  against  misused  assets.  The  research conducted by the author uses empirical legal research where empirical juridical legal research uses the rule of law, by means of legal research that examines the workings of law in society in this study. The result of the discussion is that the pattern of securing property assets of PT PLN East Java Distribution Parent  Unit  is  as  in  Government  Regulation  No.  27  of  2014  concerning  Management  of  Regional Property, there are several ways of securing assets including administrative aspects, physical aspects, legal aspects and aspects of utilization and legal remedies for PT. PLN is related to the misuse of official house property assets, namely controlling assets internally and if it is not biased, a subpoena is carried out by the High Prosecutor's Office.
Keywords: Assets, Security, Legal Effort

## Abstrak
Aset tetap sangat penting bagi sebuah perusahaan. Banyak perusahaan masih menganggap pemanfaatan aset  tetap  hanya  sebagai  instrumen  untuk  mengelola  daftar  aset.  Realitas  di  lapangan  menunjukkan bahwa  banyak  kasus  sebenarnya  dimulai  dengan  salah  urus  dan  salah  urus  masalah  aset,  yang mengakibatkan  kerugian  yang  signifikan.  Rumusan  masalah  yang  dikemukakan  penulis  adalah bagaimana pola pengamanan aset properti berupa rumah dinas di Unit Induk Distribusi PT PLN di Jawa Timur dan bagaimana upaya hukum Unit Utama Penyaluran PT PLN jawa Timur terhadap aset yang disalahgunakan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  empiris dimana  penelitian  hukum  yuridis  empiris  menggunakan  supremasi  hukum,  dengan  cara  penelitian hukum yang mengkaji cara kerja hukum di masyarakat dalam penelitian ini. Hasil diskusi adalah pola pengamanan aset properti Unit Induk Distribusi PT PLN Jawa Timur adalah seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Harta Daerah, ada beberapa cara pengamanan aset meliputi aspek administrasi, aspek fisik, aspek hukum dan aspek pemanfaatan dan upaya hukum bagi  PT.    yaitu  pengendalian  aset  secara  internal  dan  jika  tidak  bias,  maka  dilakukan  panggilan pengadilan oleh Kejaksaan Tinggi.
Kata Kunci: Aset, Keamanan, Upaya Hukum

## PENDAHULUAN
PT. PLN (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Pemerintah untuk menyelenggarakan aspek kelistrikan di Indonesia memiliki banyak sekali aset yang tersebar di Indonesia, salah satunya di regional Jawa dan Bali dimana aset PT. PLN (Persero) banyak sekali yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab salah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
satunya  adalah  bekas  gardu  distribusi  yang  dulunya  dibuat  untuk  menghantarkan  listrik sampai  ke  pelosok  desa  yang  kini  kebanyakan  alih  fungsi  menjadi  tempat  usaha  toko  dan tempat  tinggal  oknum  yang  menyalahgunakan  aset  properti  tersebut  adapun  juga  bekas rumah dinas yang mana artian dari rumah dinas ini sendiri adalah hunian yang menjadi milik Negara  untuk  selanjutnya  para  pegawai  mendapatkan  fasilitas  untuk  menempati  hunian tersebut dan bukan sebagai pemilik sah namun sebagai pengguna fasilitas dengan alas hak pinjam pakai.
Secara konseptual penguasaan asset dan/atau property yang telah diberikan oleh Negara dalam  hal  ini  PT  PLN  kepada  para  pegawai  selama  masa  tugasnya  menimbulkan  hak  dan kewajiban  tersendiri.  Tidak  diperbolehkan  para  pegawai  tersebut  menduduki  haknya  yang diberikan  oleh  Negara  sebagai  hak  milik  karena  itu  hanyalah  fasilitas  dan  nantinya  akan dikembalikan seperti semula dalam keadaan kosong kepada Negara. Ternyata dalam praktek banyak  terjadi  permasalahan  penguasaan  asset  Negara  dalam  hal  ini  PT  PLN  yang  mana penguasaan tersebut dilakukan oleh mantan pegawai yang telah pension sehingga terdapat permasalahan dimana Negara harus melakukan tindakan untuk mendapatkan kembali asset dan/atau property yang telah dipinjamkan kepada mantan pegawainya tersebut.
Bahwa  berdasarkan  permasalahan  tersebut  diatas  telah  dipaparkan  mengenai  yujuan dilakukannya kajian ini yakni ingin mengkaji secara komprehensif mengenai penyalahgunaan asset di PT PLN khsuusnya fenomena mengenai banyaknya mantan pejabat PT PLN yang telah pension tetapi masih menguasai asset PT PLN tersebut. Berdasarkan atas hal tersebut penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pola  pengamanan  aset  properti  berupa  rumah  dinas  di  PT  PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur
2. Bagaimana upaya hukum PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur terhadap aset yang disalahgunakan?

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Soerjono  Soekanto  berpendapat  “Penelitian  hukum  merupakan  kegiatan  ilmiah  yang didasarkan  pada  metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
mempelajari  satu  atau  beberapa  gajala  umum  hukum  tertentu  dengan  jalan menganalisisnya ”. ( Zainal Ali, 2010:18) Klasifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris. Yuridis empiris atau penelitian lapangan merupakan jenis penelitian dalam dogmatic ilmu hukum yang berfungsi untuk mencari kebenaran ilmiah berdasarkan fakta di penerapan  praktek  lapangan.  Kemudian  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  sebagai  pola indikator  apakah  penerapan  hukum  dalam  suatu  norma  atau  aturan  perundangan  sudah sesuai dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau belum.

## Metode Pendekatan
Suatu penelitian baik itu penelitian lapangan atau empiris dan penelitian normatif harus menggunakan  suatu  pendekatan  penelitian  yang  berfungsi  sebagai  pisau  analisis  suatu metode. Rangkaian pendekatan dapat membantu untuk menemukan kebenaran dan jawaban permasalahan  yang  diajukan  sehingga  tingkat  objektifitas  suatu  penelitian  dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi  hukum  dengan  membandingkan  kenyataan  social  atau  fakta  yang  terjadi  dengan norma seharusnya.
Sedangkan  pendekatan  psikologi  hukum  digunakan  untuk  mengkaji  factor-faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

## Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan  sumber  bahan  hukum  yang  sifatnya mengikat  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  dikeluarkan oleh Lembaga negara atau pemerintah dan bersifat hierarki. (Peter Mahmud Marzuki,2006:141)
b. Bahan Hukum Sekunder
Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang dapat ditemukan oleh  penulis  yang  bersumber  dari  adanya  database  di  internet  atau  dunia maya sebagai pendukung data primer. Selain itu buku dan/atau literatur juga termasuk dapat menjadi sumber hukum sekunder. (Made Pasek, 2016:145)

## c. Bahan Hukum Tersier
Sumber hukum tersier merupakan  sumber  hukum terakhir  yang  digunakan penulis  untuk  mencari  bahan  hukum  dalam  penelitian.  Klasifikasi  sumber hukum  ini  meliputi  beberapa  kamus  Bahasa  dan  ensiklopedia  yang  dapat dipertanggungjawabkan.

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Suatu penelitian sangat membutuhkan analisis dan sumber hukum dan keduanya harus diidentifikasi sedemikian rupa melalui pengumpulan bahan hukum sebelum dianalisis guna terjawabnya permasalahan hukum. Beberapa cara pengumpulan bahan hukum penulisan ini sebagai berikut:
a. Analisa  dokumen  yang  meliputi  pengumpulan  dari  dokumen  ilmiah perpustakaan maupun bersumber pada literatur dan sumber lain sepanjang ilmiah.
b. Komunikasi  langsung  maupun  tak  langsung  kepada  pihak  yang  menjadi sample dan/atau responden dalam penelitian ini.
c. Diskusi terfokus yaitu diskusi kelompok terfokus pada informan penelitian.
d. Observasi  yaitu  pengamatan  yang  dilakukan  badan  kondisi  /  situasi  yang berkaitan dengan objek skripsi

## Teknik Analisi Bahan Hukum
Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif yang mana data yang diperoleh diuraikan secara mendalam, berkualitas, dan komperhensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat menjawab langsung rumusan masalah pada judul skripsi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola  Pengamanan  Aset  PT  PLN  Unit  Induk  Distribusi  Jawa  Timur  terkait  Pengelolaan Properti
PT.  PLN  (Persero)  merupakan  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang menjalankan usaha dalam bidang penyediaan dan pengelolaan ketenagalistrikan serta dalam hal  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya,  PT  PLN  memberikan  sejumlah  asset  property  yakni rumah  dinas  kepada  para  pegawai  tertentu  dengan  perjanjian  pinjam  pakai.  Pelaksanaan peminjaman property tersebut selayaknya dapat dipertanggungjawabkan pada saat pegawai tersebut masih aktif bekerja maupun sudah selesai masa tugasnya. Diantara kewajiban yang timbul ialah kewajiban untuk menyerahkan dalam keadaan semula kepada Negara.
Upaya pengelolaan dan/atau pengamanan dari Negara atas asset yang telah dipinjamkan kepada  pegawai  terdapat  sebagaimana  dalam  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Daerah  dimana  terdapat  beberapa tahapan pengelolaan dan/atau pengamanan adalah sebagai berikut;
1. Aspek Administrasi
Administrasi merupakan penataan terhadap asset dan/atau property milik PT PLN dalam rangka  untuk  tertib  pengelolaan  badan  usaha.  Pentingnya  dokumen  administrasi bertujuan untuk melacak keberadaan asset tanah dan property serta kedudukan ha katas tanahnya.  Dalam  hal  pengelolaan  administrasi  tersebut  terdapat  beberapa  aspek diantaranya  pembukuan,  inventarisasi,  pelaporan,  pelaporan  penyelesaian  sertifikat, pelaporan pengamanan asset bermasalah, pelaporan pendapatan pendayagunaan asset property dan pelaporan asset potensial untuk didayagunakan
2. Aspek Fisik
Aspek fisik digunakan untuk mencegah terjadinya penerobosan atau pengelabuan asset dan hilangnya property yang dimiliki. Terkait tanah misalnya masih ada ha katas tanah milik PT PLN yang dibiarkan begitu saja sehingga terlihat seperti tanah terlantar. Hal ini sangat berbahaya apabila dibiarkan karena dapat berpotensi disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab
3. Aspek Hukum
Terakhir  pengamanan  dari  aspek  hokum  dilakukan  oleh  PT  PLN  untuk  memberikan perlindungan hokum terhadap masalah yang timbul di kemudian hari. Hal ini merupakan upaya preventif dengan melengkapi dokumen kepemilikan semisal sertifikat Hak Guna Bangunan  untuk  tanah  dan  IMB  untuk  bangunan  Selain  itu  upaya  hukum  melalui Tuntutan Ganti Rugi maupun upaya hukum lain melalui litigasi maupun non litigasi dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
ditempuh misalnya terhadap tanah dan atau bangunan yang disengketakan atau diambil alih  pihak  lain.  Terkait  pengamanan  aset  properti  milik  Negara  yang  telah  difasilitas kepada  para  pegawai  dan  para  pegawai  yang  telah  pension  tersebut  juga  mempunyai kewajiban hokum untuk mengembalikan hak Negara berupa asset dan/atau property.

## Upaya Hukum PT PLN Terkait Pengamanan Aset Properti Rumah Dinas
Setelah  terjadi  beberapa  langkah  pengamanan  terhadap  asset  property  PT  PLN  yang dikuasai oleh pegawai yang telah pension, apabila terdapat pegawai yang pension tersebut terbukti masih menguasai tanpa alas hak yang sah, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT PLN adalah sebagai berikut:
1. Melakukan langkah penertiban asset secara internal atau dengan musyawarah dengan mengirimkan  surat  penertiban  pertama,  kedua  dan  ketiga  dalam  jangka  waktu  paling lama  7  hari  kalender  harus  mengosongkan  rumah  dinas  dan  mengembalikan  dalam keadaan semula;
2. Apabila  upaya  pertama  terkait  penertiban  tidak  berhasil,  maka  PT  PLN  melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal  ini  langkah  Kejaksaan  Tinggi  yakni  memberikan  surat  teguran  atau  somasi  sampai dengan somasi ketiga;
3. Setelah  upaya  pemberian  teguran  berupa  somasi  tidak  bias  diselesaikans  ecara musyawarah, maka Kejaksaan Tinggi mengambil langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  lazim  digunakan  ialah  gugatan  perdata  untuk  meminta pengosongan.

## KESIMPULAN
Dalam  hal  ini  pada  rumusan  masalah  pertama  terkait  pola  pengamanan  aset  properti berupa  rumah  dinas  di  PT  PLN  (Persero)  Unit  Induk  Distribusi  Jawa  Timur,  yaitu  PT  PLN (Persero) dapat melakukan pola pengamanan yang dimulai dari:
1. Aspek  administrasi  yang  mana  memuat  pembukuan  aset  tersebut  dan inventarisasi aset agar menjadi tertib administrasi sehingga kedepannya jika terjadi  permasalahan-permasalahan  aset  tanah  dan  bangunan  maupun rumah dinas dapat dilihat dari pencatatan administrasi tersebut.
2. Setelah  melewati  aspek  administrasi  untuk  selanjutnya  ke  aspek  hukum sebagai  Tindakan  preventif  ketika  terjadi  permasalahan  hukum  yang  akan terjadi  kedepanya  dengan  cara  menserifikatkan  tanah  dan  juga  membayar IMB sesuai dengan nama peruntukan yang sah
3. Setelah  Aspek  hukum  maka  selanjutnya  selanjutnya  pengamanan  dari  segi aspek fisik sehingga aset tersebut aman dari penerobosan orang lain
4. Setelah semua telah dilaksanakan mulai dari aspek administrasi hingga aspek fisik  makan  yang  terakhir  dapat  dilakukan  aspek  pendayagunaan  agar  aset tersebut  aman  dari  penerobosan,  aman  dari  pihak  yang  mengakui  bukan haknya dan aset tersebut terawatt dan terjaga.
Dalam  rumusan  kedua terkait  upaya  hukum  apa  saja  yang  dilakukan  PT PLN  (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur dapat dilihat melalui studi kasus yang selama ini dilaksanakan yaitu  mulai  dengan  upaya  hukum  kekeluargaan  hingga  ke  pengadilan,  berikut  tahapan- tahapan penertiban aset properti yang dilakukan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur:
1. Melakukan  penertiban  aset  secara  internal  terlebih  dahulu  yaitu  dengan mengirimkan  surat  penertiban  aset  pertama,  kedua  ,ketiga  dengan  jangka waktu seminggu setiap surat penertiban
2. Jika  tidak  dihiraukan  PT  PLN  (Persero)  Unit  Induk  Distribusi  Jawa  Timur melakukan  kerjasama  dengan  Kejaksaan  Tinggi  Jawa  Timur  untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur memberikan somasi hingga tiga kali somasi
3. Setelah  upaya  somasi  dari  Kejaksaan  Tinggi  Jawa  Timur  dihiraukan,  maka jalan  terkahir  mengambil  langkah  hukum  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SARAN
Dengan  rumusan  masalah  tersebut  dan  kurang  jelasnya  aturan-aturan  direksi  terkait penertiban selama ini, yang mana dalam peraturan tersebut tidak dicantumkan bagaimana upaya pola pengamanan aset properti PT PLN (Persero) dan upaya hukum apa saja yang harus
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
dilakukan, maka dengan ini saya menyarankan agar dibuatkan peraturan direksi terkait tata cara  pola  pengamanan  aset  tanah  properti  dan  tata  cara  upaya-upaya  hukum  yang  dapat dilakukan sehingga jika tata cara tersebut diterbitkan dan dilaksanakan dengan benar maka terkait kasus penguasaan rumah dinas akan berkurang drastis. Sehingga dengan adanya hal tersebut  kita  turut  serta  menjaga  aset  milik  negara  dari  oknum-oknum  yang  tidak berkepentingan

## DAFTAR PUSTAKA
Doly Siregar, Optimalisasi Pemberdayaan Kekayaan Negara, Gramedia Pustaka Utama, 2002 Mukti  Fajar  dkk,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta, 2006
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Persada Media Group, Jakarta, 2010 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010