Volume 18 Number 1  June  2018.p.81-106 https://doi.org/10.30603/au.v18i1.327

## Pola Komunikasi Politik:  Studi Pilkada Gubernur Gorontalo Erwin Jusuf Thaib & Abdul Razak Mozin
IAIN Sultan Amai Gorontalo,  Universitas Bina Nusantara Jakarta

## Abstract
This study is about to reveal how political communication of Golkar Party actors in Gorontalo  Governor  Election  of  2011.  The  results  of  this  study  indicate  that  the strength  of  Golkar's  political  communication  performance  in  Gorontalo  Governor Election in 2011 is on party communicators and actors. Where the model of political communication  occurs  at  several  levels,  namely;  (a)  the  individual  level,  Rusli Habibie-Idris Rahim managed to manage the impression in each of them well. (b). At the  group  level,  it  is  clear  how  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  managed  to  manage  his political communications with harmonization in policy sharing and political talks. (c) at the organizational level impacted further from the group level, ie how Golkar and PPP determine the political direction of the party that position itself as the defender of  the  people;  and  (d)  At  the  mass  level,  the  Golkar  Party  is  melting  in  coalition partners with the PPP, so the Gorontalo public sees any positive value from Golkar and PPP. Golkar and PPP always get a positive score. This is because Rusli Habibie- Idris Rahim always advances as a public policy advocate.

## Abstrak
Studi ini mengungkap komunikasi politik aktor Partai Golkar dan PPP dalam Pilkada Gubernur  Gorontalo  2011.  Ditemukan  bahwa  kekuatan  kinerja  komunikasi  politik partai Golkar dan PPP dalam Pilkada Gubernur Gorontalo 2011 pada komunikator dan  aktor  partai.    Model  komunikasi  politiknya  melalui  beberapa  level,  (a)  Level individual, Rusli Habibie-Idris Rahim berhasil mengelola kesan dalam dirinya secara baik.  (b).  Level  kelompok,  terlihat    bagaimana  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  berhasil mengelola komunikasi politiknya melalui harmonisasi dalam berbagi kebijakan dan pembicaraan  politik.  (c)  Level  organisasi,  yakni  bagaimana  Golkar  dan  PPP menentukan  arah  politik  partainya  sebagai  pembela  rakyat;  dan  (d)  Level  massa, Partai  Golkar  menjadi  lebur  dalam  mitra  koalisi  dengan  PPP,  sehingga  publik Gorontalo melihat setiap nilai positif dari Golkar dan PPP karena Rusli Habibie-Idris Rahim selalu maju sebagai pembela kebijakan publik.

## Kata kunci: Komunikasi, Politik, Pilkada, Gorontalo
Author correspondence
Email: erwinthaib7578@gmail.com, zack.pshp@yahoo.com , Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Semenjak  Gorontalo  ditetapkan  menjadi  provinsi  pada  tahun  2000,  maka pesta demokrasi terutama pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur  telah  4  empat)  kali  dilaksanakan.  Sebelumnya  pemilihannya  dilakukan oleh  DPRD  pada  tahun  2001,  mun  sejak  diberlakukannya  Pilkada  langsung  di Indonesia  berdasarkan  UU  No.  32  Tahun  2004 1 ,  maka    tiga  Pilkada  Gubernur Gorontalo pemilihannya langsung oleh masyarakat yakni pada  tahun 2006, 2012, dan 2017. Pilihan untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak  terlepas  dari  norma  yang  termaktub  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menghendaki pemilihan secara demokratis. 2
Pergeseran  pemilihan  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh  DPRD  beralih menjadi  pemilihan  langsung  oleh  masyarakat  menuntut  masing-masing  partai politik,  baik  aktor  maupun  kandidatnya  untuk  lebih  kreatif  terutama  dalam mengoptimalkan  fungsi  komunikasi  partai  politik.  Bahkan  para  aktor  politik dituntut  menjadi  aktor  politik  kontemporer  untuk  bisa  mencitrakan  diri  sebaik mungkin.  Aktor  politik  kontemporer  diharuskan  mengembangkan  strategi  media yang sukses demi tujuan popularitas bagi pencapaian target audiensi. 3
Komunikasi politik menjadi hal yang penting bagi para aktor dan kandidat yang akan maju dalam Pilkada  terutama partai politik. Sebab keberhasilan  partai dalam  pemilukada  sangat  ditentukan  sejauh  mana  komunikasi  politiknya berfungsi.    Selain  itu  juga  berfungsinya  komunikasi  politik  dengan  baik  akan menjadikan partai tersebut mampu bersaing dalam alam demokrasi yang semakin kompetitif.
Pengelolaan  komunikasi  politik  partai  saat  ini  sangat  penting  untuk mengkomunikasikan  ide  dan  gagasan  partai  kepada  khalayak  sebagai  sebuah dinamika demokrasi. Karena parpol dalam  sistem politik merupakan pilar utama
1 Evi  Ariadne  Shinta  Dewi, Konstruksi  Makna  Kandidat  Politik  Dalam  Pemilu  Kepala  Daerah  Bagi Masyarakat  Kota  Bandung  (Perspektif  Komunikasi  Politik dalam  Jurnal  Komunikasi  Volume  9 Nomor 2 Tahun 2017 h.89
2 Hardiyanto,  dkk, Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Periode  2015/2020  (Studi  Politik  Hukum  Calon Tunggal) dalam Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1 Tahun 2016, h. 210
3 Syamsul  Asri, Aktor  Politik  Kontemporer  dalam  Konteks  Psychocultural, dalam  Jurnal  Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013, h. 4
penyangga  demokrasi.  Artinya,  bahwa  tidak  akan  pernah  terwujud  demokrasi tanpa  partai  politik.  Namun  parpol  yang  diharapkan  adalah  parpol  yang  sehat dalam arti bahwa partai tersebut memainkan fungsi idealnya dalam sistem politik negara,  karena  dengan  parpol  yang  sehat  memungkinkan  dapat  melaksanakan fungsi-fungsi  politiknya. 4 Di  mana  fungsi-fungsi  parpol  tersebut  adalah  sebagai sarana  sosialisasi  politik,  rekrutmen  politik,  pengatur  konflik,  dan  komunikasi politik. 5
Fungsi-fungsi parpol tersebut hanya dapat dipahami melalui pengartikulasian  kepentingan  ( interest  articulation ).  Misalnya  saja  fungsi  partai sebagai sarana sosialisasi politik ( political socialization ) adalah untuk membangun citra  ( image )  dalam  memperjuangkan  kepentingan  masyarakat.    Fungsi  partai sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan politik ( political recruitment ) berkaitan erat  dengan  masalah  seleksi  kepemimpinan  baik  kepempimpinan  internal  partai maupun  kepemimpinan  nasional.  Fungsi  partai  sebagai  sarana  pengatur  konflik ( conflict  management )  adalah  menyalurkan  berbagai  kekuatan  ideologi  maupun kelompok-kelompok  kepentingan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Sementara  itu fungsi  partai  sebagai  sarana  komunikasi  politik  ( political  communication ) adalah mensosialisasikan  ide,  gagasan,  visi  dan  kebijakan  partai  kepada  masyarakat, termasuk juga kepada lembaga pemerintahan. 6 Keberhasilan parpol melaksanakan fungsi-fungsinya  akan  memberikan  keuntungan  politik  bukan  saja  bagi  parpol, namun juga bagi aktor-aktor parpol itu sendiri. Untuk melihat sejauhmana parpol mengoptimalkan fungsi-fungsinya terutama fungsi komunikasi politik adalah pada saat pelaksanaan Pemilu.
Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  sejatinya  merupakan bagian  penting  kehidupan  bernegara  Indonesia  di  era  Reformasi. 7 Pada  era Reformasi  hampir  semua  aktor  (politisi)  maupun  parpol  dapat  melaksanakan
4 Adman  Nursal, Political  Marketing,  Strategi  Memenangkan  Pemilu;  Sebuah  Pendekatan  Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden (Jakarta; Gramedia, 2004), h 15-17.
5 Dan  Nimmo, Komunikasi  Politik  Komunikator,  Pesan  dan  Media (Bandung:  Remaja  Rosdakarya: 2005), h. 55-70.
6 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta, Grasindo: 1999) h. 161-171
7 Cucu  Sutrisno, Partisipasi  Warga  Negara  dalam  Pilkada dalam  Jurnal  Pancasila  dan Kewarganegaraan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017, h. 36. Lihat pula, Pandri S. Itiniyo, Peran Partai Politik  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Ditinjau  dari  UU  No.  2  Tahun  2011 dalam Jurnal Lex Privatium Volume IV Nomor 3 Tahun 2016, h.28
fungsi  komunikasi  politik  secara  baik.  Komunikasi  politik  terutama  oleh  aktor- aktor  parpol  sangat  berperan  dalam  memenangkan  partainya.  Pelaksanaan komunikasi politik secara optimal sangat menentukan keberhasilan dan dukungan dari masyarakat sebagai pemilik suara.
Berbagai  keberhasilan  yang  diperoleh  oleh  masing-masing  parpol  maupun aktor  politik  dalam  pemilu  sangat  ditentukan  sejauhmana  komunikasi  politik dapat  dilaksanakan  secara  optimal.  Ini  berarti  bahwa  optimalisasi  komunikasi sama  penting dengan tujuan politik yang ingin dicapai.  Hal ini juga dikemukakan Deddy  Mulyana 8 ,  dengan  mengatakan  bahwa  apabila  komunikasi  dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya akan memberikan hasil yang baik, termasuk akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari komunikasi itu sendiri.
Sebenarnya  keberhasilan  komunikasi  oleh  aktor-akot  politik  bukan  saja akan mewujudkan tujuan politik dari aktor-aktor itu sendiri, namun keberhasilan tersebut  dapat  mewujudkan  tujuan  politik  yang  lebih  besar,  yaitu  dukungan masyarakat  terhadap  parpol  maupun  aktor-aktor  politiknya  dalam  mengikuti pemilihan  gubernur,  pilpres,  dan  sterusnya.  Perubahan  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  adalah  suatu  perjuangan  politik  dari  seluruh  komponen masyarakat  Indonesia  terutama  peran  dari  para  aktor-aktor  politik  di  DPR  yang berhasil  melakukan  amandemen  terhadap  berbagai  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  Pemilu.    Sementara  itu  keberhasilan  para  aktor-aktor  partai tersebut  adalah  tidak  lepas  dari  fungsi  komunikasi  politik  yang  lakukan  secara optimal.
Banyak  cara  untuk  mencapai  tujuan  politik  antara  dengan    perebutan pengaruh,  di  mana  komunikasi  merupakan  cara  yang  paling  demokratis dibandingkan  dengan  cara  lainnya  seperti  melalui  uang,  jabatan,  dan  militer. Pandangan  ini  sangat  tepat,  apabila  dihubungkan  dengan  pelaksanaan  Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada)  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Gorontalo  Periode  tahun 2012-2017.  Sebab  keberhasilan  komunikasi  partai  politik  dalam  Pilkada  ternyata tidak  hanya  ditentukan  oleh  figur/kandidatnya,  namun  bagaimana  pengelolaan
8 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya . (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) h. 1.
komunikasi politik oleh aktor-aktor partai, sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Dalam  perspektif  ini,  maka  menarik  untuk  dikaji  bagaimana  komunikasi politik  para  kandidat  maupun  partai  politik  dalam  pilkada  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Gorontalo  tahun  2011.  Terutama  komunikasi  politik  para  aktor  politik dari  pasangan  Rusli  Habibie  dan  Idris  Rahim.    Sebab  pasangan  ini  mampu mengalahkan  pasangan incumbent ,  yaitu  Gusnar  Ismail  dan  Tony  Uloli,  bahkan pasangan  ini  didukung  penuh  oleh  gabungan  partai  dan  partai  penguasa  serta mesin  birokrasi.  Namun  dalam  realitasnya  pasangan  ini  tidak  berhasil memenangkan pilkada saat itu (tahun 2011).  Disinilah pentingnya pengkajian ini dilakukan, yaitu ingin menganalisa bagaimana komunikasi politik para aktor Partai Golkar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2011 .
Artikel ini merupakan intisari dari hasil penelitian lapangan, yaitu melihat bagaimana  komunikasi  politik  aktor  Partai  Golkar  dalam  pemilihan  Gubernur Provinsi  Gorontalo.    Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  atas  data  yang bersifat  deskriptif,  serta  gambaran  yang  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan  di  Kota  Gorontalo.  Alasan  mendasar  dipilihnya  kota  sebagai  lokasi penelitian  ini  lebih  dikarenakan  aktor  Partai  Golkar  dan  PPP  termasuk  kandidat Gubernur (Rusli Habibie dan Idris Rahim) berdomisili di Kota Gorontalo. Selain itu tempat/kantor  yang  digunakan  untuk  menyusun  berbagai  strategis  kampanye politik  pasangan  ini  banyak  dilakukan  di  Kota  Gorontalo.  Analisis  dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.    Analisis  yang  dihasilkan  akan dijelaskan  dengan  kalimat-kalimat  deskriptif,  yang  diharapkan  mampu memberikan kejelasan dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

## A. Diskursus Komunikasi Politik
Secara  umum,  komunikasi  politik  lazim  dikaitkan  dengan  pembicaraan politik  atau  penyampaian  pesan  politik  verbal  maupun  non  verbal  yang  dapat mempengaruhi  rakyat  maupun  pemerintah  dalam  suatu  sistem  politik. 9 Istilah
9 Eko  Harry  Susanto, Dinamika  Komunikasi  Politik  dalam  Pemilihan  Umum, dalam  Jurnal  Kajian Komunikasi Volume 1 Nomor 2 Desember Tahun 2013, h.164
komunikasi politik mulai banyak disebut-sebut semenjak terbitnya tulisan Gabriel Almond  (1960)  dalam  bukunya  yang  berjudul The  Politics  of  the  Development Areas ,  dia  membahas  komunikasi  politik  secara  lebih  rinci. 10 Proses  komunikasi yang  dilakukan  dalam  interaksi  antar  manusia  terdapat  dalam  berbagai  dimensi kehidupan.  Lingkup  komunikasi  juga  menembus  dimensi  politik. 11 Komunikasi politik  merupakan  sebuah  studi  yang  multi  disiplin  ilmu,  terutama  dalam kaitannya  antara  proses  komunikasi  dan  proses  politik.  Dalam  konteks  politik mengacu  pada  pendapat  Graceau  dalam  Dan  Nimmo(2005),  proses  politik merupakan  pola  interaksi  yang  menghubungkan  antara  warga  negara  dengan pembuat  keputusan  baik  dalam  konteks,  kesetaraan,  kerjasama  ataupun  dalam konteks  konflik. 12 Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  pola  interaksi  antara  warga negara  dengan  pemerintah  dalam  suatu  arena  kebijakan  merupakan  sebuah proses  komunikasi  dalam  konteks  politik.  Sedangkan  menurut  Alfian  (1993) sebagaimana  dikutip  Yudhatama  menyatakan  bahwa  komunikasi  politik merupakan  bagian  dari  sistem  politik  yang  mengkonversikan  aspirasi  dan kepentingan para pihak menjadi berbagai kebijakan. 13
Mengkomunikasikan  politik  tanpa  aksi  politik  yang  kongkret  sebenarnya telah  dilakukan  oleh  siapa  saja:  mahasiswa,  dosen,  tukang  ojek,  penjaga  warung, dan  seterusnya.  Tak  heran  jika  ada  yang  menjuluki  Komunikasi  Politik  sebagai neologisme , yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka. 14
Komunikasi  politik  ( political  communication )  dapat  dipahami  dalam beberapa  definisi.    McQuail 15 misalnya  mengatakan  bahwa  komunikasi  politik merupakan “all  processes  of  information  (including  facts,  opinions,  beliefs,  etc )
10 Yusa Djuyandi, Komunikasi Politik Tim Pemenangan Hendra Hemeto dalam Pemilihan Ketua DPD II Partai  Golkar  Kabupaten  Gorontalo  Periode  2016-2021 dalam  Jurnal  Wacana  Politik  Volume  2 Nomor 1 Tahun 2017, h.13
11 Rosiana Eka Putri, Komunikasi Politik (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada secara Demokratis, dalam Jurnal Jurisprudence Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2015, h. 52
12 Dan Nimmo, Komunikasi Politik Komunikator, h. 83
13 Iranda  Yudhatama, Komunikasi  Politik  dan  Partisipasi  Warga  dalam  Arena  Perencanaan  dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY dalam Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 15 Nomor 3 Tahun 2017, h. 207
14 Budiyono, Media Sosial dan Komunikasi Politik : Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 dalam Jurnal Komunikasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2016, h. 48
15 Dennis McQuail,  “ Political Communication ” dalam Maurice Kogan (ed), Encylopedia of Government and Politics Vol.  1. (London: Routledge, 1992), h 472-473.
transmission,  exchange  and  search  engaged  in  by  participants  in  the  course  of institutionalized policital activities ”.  Dalam  uraian  ini  McQuail  mengatakan  bahwa sebenarnya  semua  proses  penyampaian  informasi  –  termasuk  fakta,  pendapat- pendapat, keyakinan-keyakinan dan seterusnya, pertukaran dan pencarian tentang itu semua yang  dilakukan oleh para partisipan dan  konteks  kegiatan politik yang lebih  bersifat  melembaga.    Tentunya  pandangan  McQuail  ini  menekankan  pada beberapa  hal  yang  penting,  yaitu  komunikasi  politik  menandai  keberadaan  dan aktualisasi  lembaga-lembaga  politik,  komunikasi  politik  merupakan  fungsi  dari sistem  politik,  dan  komunikasi  politik  berlangsung  dalam  suatu  sistem  politik tertentu.
Berkaitan  dengan  komunikasi  politik  sebagai  suatu  sistem  politik,  Gabriel Almond 16 mengemukan  bahwa  komunikasi  adalah  salah  satu  fungsi  yang  selalu ada  dalam  setiap  sistem  politik.  “ All  of  the  functions  performed  in  the  political system,  political  socialization  and  recruitment,  interest  articulation,  interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are performed by means  of  communication .”    Artinya  bahwa  komunikasi  politik  merupakan  proses penyampaian  pesan  yang  terjadi  pada  saat  keenam  fungsi  lainnya  itu  dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.  Lebih lanjut Almond berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik di suatu negara. 17
Sementara itu Dan Nimmo 18 mengatakan bahwa: “ Communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict.” Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi  politik  berdasarkan  konsekuensinya  (aktual  maupun  potensial)  yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Cakupan: komunikator (politisi, profesional, aktivis), pesan, media, khalayak, dan akibat.
16 Gabriel A. Almond dan James S. Coleman (Eds), The Politicis of the Developing Areas, (Princeton University Press, Prenceton, New Jersey, 1960), h 30-35.
17 Eko Harry Susanto, Komunikasi Politik dan Jajak Pendapat dalam Pemilihan Kepala Daerah, dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Tahun 2016, h.177
18 Dan Nimmo, Komunikasi Politik Komunikator, h 75-78.
Sedangkan  Meadow 19 memberikan  penegasan  bahwa  istilah  komunikasi merujuk pada “any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for the political system.”  Artinya bahwa segala bentuk  pertukaran  simbol  atau  pesan  yang  sampai  tingkat  tertentu  dipengaruhi atau mempengaruhi berfungsinya sistem politik.
Dari  beberapa  definisi  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  komunikasi  politik adalah penyampaian pesan politik (pesan verbal maupun non verbal), yang dapat mempengaruhi  rakyat  ataupun  pemegang  kekuasaan  dalam  suatu  sistem  politik. Atau  dalam  arti  lain  komunikasi  politik  merupakan  jembatan  untuk menyampaikan  pesan-pesan  yang  dapat  memfungsikan  sistem  politik  dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti dalam rangka mencapai tujuan politik.
Komunikasi  politik  diperan  oleh  aktor  komunikasi  yang  sering  disebut “Komunikator  Politik”.  Komunikator  politik  pada  dasarnya  adalah  semua  orang yang berkomunikasi tentang politik, mulai dari obrolan warung kopi hingga sidang parlemen untuk membahas konstitusi negara. Namun, yang menjadi komunikator utama  adalah  para  pemimpin  politik  atau  pejabat  pemerintah  karena  merekalah yang  aktif  menciptakan  pesan  politik  untuk  kepentingan  politis  mereka.  Mereka adalah pols, yakni  politisi  yang  hidupnya  dari  manipulasi  komunikasi,  dan vols , yakni  warganegara  yang  aktif  dalam  politik  secara part  timer ataupun  sukarela. Jadi  komunikator  politik  adalah  pihak  yang  memanipulasi  komunikasi  untuk meraih  keuntungan  politik  yang  sebesar-besarnya,  baik  itu  hanya  melibatkan dirinya sendiri maupun pihak lain yang memiliki ide dan pandangan yang sama.
Komunikator  politik  utama  memainkan  peran  sosial  yang  utama, teristimewa dalam proses opini publik. Karl Popper mengemukakan “teori pelopor mengenai  opini  publik”,  yakni  opini  publik  seluruhnya  dibangun  di  sekitar komunikator politik. 20
Komunikator  politik  terdiri  dari  tiga  kategori:  politisi,  profesional,  dan aktivis.  Politisi  adalah  orang  yang  bercita-cita  untuk  dan  atau  memegang  jabatan pemerintah,  seperti  aktivis  parpol,  anggota  parlemen,  menteri,  dan  sebagainya. Profesional  adalah  orang  yang  menjadikan  komunikasi  sebagai  nafkah
19 Robert G. Meadow, Politics As Communication, (Noorwod, NJ: ABLEX Publishing Company, 1980), h 4.
20 Dan Nimmo, Komunikasi Politik , h. 34
pencahariannya, baik di dalam maupun di luar politik, yang uncul akibat revolusi komunikasi:  munculnya  media  massa  lintas  batas  dan  perkembangan  sporadis media khusus (majalah internal, radio siaran, dsb.) yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Terdiri dari jurnalis (wartawan, penulis) dan promotor (humas, jurubicara, jurukampanye, dsb.). 21
Aktivis sebagai komunikator politik dibagi dua; (a) jurubicara ( spokesman/ spokeswoman )  bagi  kepentingan  terorganisasi,  tidak  memegang  atau  mencita- citakan  jabatan  pemerintahan,  juga  bukan  profesional  dalam  komunikasi. Perannya  mirip  jurnalis.  Dan  (b)  Pemuka  pendapat  ( opinion  leader ),  yaitu  orang yang  sering  dimintai  petunjuk  dan  informasi  oleh  masyarakat;  meneruskan informasi  politik  dari  media  massa  kepada  masyarakat.  Misalnya  tokoh  informal masyarakat kharismatis, atau siapa pun yang dipercaya publik.

## B. Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Politik
Fenomena  komunikasi  politik  dapat  dilihat  dari  pandangan  teori  interaksi simbolik. Interaksi simbolik adalah suatu faham yang menyatakan bahwa hakekat terjadinya  interaksi  sosial  antara  individu  dan  antar  individu  dengan  kelompok, kemudian  antara  kelompok  dengan  kelompok  dalam  masyarakat,  ialah  karena komunikasi,  suatu  kesatuan  pemikiran  di  mana  sebelumnya  padadiri  masing- masing  yang  terlibat  berlangsung  internalisasi  atau  pembatinan. 22 Sebab  dalam proses  pemilihan  pemimpin  (mulai  dari  presiden  sampai  di  level  paling  rendah) pertukaran  pesan  dilakukan  melalui  berbagai  atribut  atau  simbol-simbol  dari masing-masing partai politik maupun aktor politik. Misalnya, pada saat kampanye simbol-simbol, bendera partai banyak menggunakan gambar/foto dari para aktor politik.  Penggunaan simbol-simbol tersebut menurut Eep Saefullah  Fattah dalam Lely  Arrianie  (2010) 23 adalah  ingin  terlihat  menonjol.  Di  mana  penonjolan semacam  ini  ternyata  sangat  bersifat  simbolik  sehingga  teori  interaksi  simbolik sebagai pendekatan yang bermanfaat untuk menggali berbagai pengertian tentang kehidupan  kelompok  manusia  dengan  fokus  sentralnya  tentang  interaksi  dan komunikasi  politik  yang  dilakukan  untuk  mempertukarkan  pesan-pesan  politik dalam pemilihan Presiden pada Pemilu 2009.
21 Dan Nimmo, Komunikasi Politik , h. 30
22 Oki  Cahyo  Nugroho, Interaksi  Simbolik  dalam Komunikasi  Budaya dalam  Jurnal  Aristo  Volume  3 Nomor 1 Tahun 2015, h. 4
23 Lely  Arrianie, Komunikasi  Politik:  Politisi  dan  Pencitraan  di  Panggung  Politik (Bandung,  Widya Padjadjaran: 2010) h. 28
Teori interaksi simbolik pada dasarnya berada di bawah payung perspektif yang lebih besar, yaitu perspektif fenomenologis, di mana tokoh utamanya adalah George Herbert Mead.  Dalam bukunya yang berjudul Mind, Self and Society, Mead 24 mengungkapkan  bahwa  keseluruhan  sosial  mendahului  pemikiran  individu  baik secara  logika  maupun  secara  temporer.  Individu  yang  berpikir  dan  sadar  diri adalah mustahil secara logika tanpa di dahului adanya kelompok sosial.  Menurut Mead  kelompok  sosial  muncul  lebih  dulu,  dan  kelompok  sosial  menghasilkan perkembangan keadaan mental kesadaran diri.
Esensi dasar dari teori Mead 25 adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Jay G. Blumler  (1979)  mengintegrasikan  gagasan-gagasan  interaksi  simbolik  dengan John Dewey, William I. Thomas dan Charles H. Cooley.  Gagasan mereka tersebut mengungkapkan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol.  Hal ini didasarkan pada  tiga asumsi, yaitu : Pertama, individu  merespons  suatu  situasi  simbolik.    Mereka  merespon lingkungan,  termasuk  objek  fisik  (benda)  dan  objek  sosial  (perilaku  manusia) berdasarkan  makna  yang  dikandung  komponen-komponen  lingkungan  tersebut bagi  mereka.  Ketika  mereka  menghadapi  suatu  situasi,  respon  mereka  tidak bersifat mekanistis, tidak pula bergantung bagaimana eksternal; alih-alih, respons mereka bergantung pada bagaimana mereka mendefenisikan situasi yang dihadapi dalam  interaksi  sosial.    Jadi,  individulah  yang  dipandang  aktif  menentukan lingkungan mereka sendiri. 26
Kedua, makna adalah  produk interaksi sosial, karena makna tidak melekat pada  objek,  melainkan  dinegosiasikan  melalui  penggunaan  bahasa.    Negosiasi  itu dimungkinkan  karena  manusia  mampu  menamai  segala  sesuatu,  bukan  hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau  peristiwa  itu),  namun  juga  gagasan  yang  abstrak.  Akan  tetapi,  nama  atau simbol yang digunakan untuk menandai objek, tindakan, peristiwa, dan gagasan itu bersifat arbitrer (sembarang). Artinya, logis antara nama atau simbol dengan objek yang  dirujuknya  meskipun  kita  terkadang  sulit  untuk  memisahkan  kedua  hal  itu.
24 George  Ritzer, Sosiologi  Ilmu  Penegtahuan  Berparadigma  Ganda (Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada, 2012) h.272-273
25 Deddy  Mulyana, Ilmu  Komunikasi,  Suatu  Pengantar (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya:  2001)  h. 68-73
26 Salomon Gavriel, Of Mind and Media, How Culture’s Symbolic Forms Affect Learning and Thinking dalam Bloomington Volume 78 Iss. 5 Tahun 1997 h. 375-380
Melalui  penggunaan  simbol  itulah  manusia  dapat  berbagi  pengalaman  dan pengetahuan tentang dunia.
Ketiga, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu,  sejalan  dengan  perubahan  situasi  yang  ditemukan  dalam  interaksi  sosial. Perubahan  interpretasi  dimungkinkan  karena  individu  dapat  melakukan  proses mental,  yakni  berkomunikasi  dengan  dirinya.  Manusia  membayangkan  atau merencanakan  apa  yang  akan  mereka  lakukan.  Dalam  proses  ini,  individu mengantisipasi  reaksi  orang  lain,  mencari  alternatif-alternatif  ucapan  atau tindakan  yang  akan  ia  lakukan.  Individu  membayangkan  bagaimana  orang  lain akan  merespons  ucapan  atau  tindakan  mereka.  Proses  pengambilan-peran tertutup ( covert role-taking ) itu penting, meskipun hal itu tidak teramati.  Karena itu, kaum interaksionis simbolik mengakui adanya tindakan tertutup dan tindakan terbuka, menganggap tindakan terbuka sebagai kelanjutan dari tindakan tertutup.
Ketiga  asumsi  tersebut  di  atas,  disimpulkan  Blumler  dalam  tiga  premis, yaitu:  (a)  manusia  bertindak  terhadap  sesuatu  berdasarkan  makna-makna  yang ada  pada  sesuatu,  (b)  makna  tersebut  berasal  dari  interaksi  sosial  seseorang dengan  orang  lain,  dan  (c)  makna-makna  tersebut  disempurnakan  di  saat  proses interaksi  sosial  berlangsung.    Seperti  yang  ditegaskan  Blumler,  maka  perspektif interaksi  simbolik  berusaha  memahami  perilaku  manusia  dari  sudut  pandang subjek. 27
Persepektif  interaksi  simbolik  menurut  Howard  Becker  dalam  Roscoe  C. Hinkle 28 menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan  manusia  membentuk  dan  mengatur  perilaku  mereka    dengan mempertimbangkan  ekspektasi  orang  lain  yang  menjadi  mitra  interaksi  mereka. Defenisi  yang  mereka  berikan  kepada  orang  lain,  situasi,  objek  dan  bahkan  diri sendiri  menurut  Douglas 29 ditentukan  oleh  perilaku  mereka  sendiri.  Karena  itu manusia bertindak hanya berdasarkan defenisi atau penafsiran mereka atas objek- objek  di  sekeliling  mereka,  dan  tidak  digolongkan  sebagai  kebutuhan  dan dorongan  impuls  (hati),  tuntutan  budaya,  atau  tuntutan  peran.    Bagi  Blumler 30
27 Engkus  Kuswarno, Fenomenologi,  Metodologi  Penelitian  Komunikasi (Bandung:  Widya Padjadjaran: 2009) h. 113
28 Roscoe C. Hinkle, Howard Becker’s Approach to The Study of Social Change dalam The Sociological Quarterly Volume 2 Nomor 3 (Juli 1961) h. 155-180
29 Mary Douglas, Natural Symbols, Explorations in Cosmology (London, Routledge: 1973) h. 216
30 Gary S. Becker, Human Capital, Fertility, and Economic Growth dalam Journal of Political Economy , Volume 98 Nomor 5 October 1990, h. 6
proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menengakkan aturan-aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menegakan kehidupan kelompok. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi, dan proses  tersebut  bukanlah  suatu  medium  netral  yang  memungkinkan  kekuatan- kekuatan  sosial  memainkan  peranannya,  melainkan  justru  merupakan  substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial 31 .
Berkaitan  dengan  teori  interaksi  simbolik  ini,  maka  George  Ritzer  dalam Mulyana (2001) 32 meringkas teori ini kedalam prinsip-prinsip, sebagai berikut:
1. Manusia,  tidak  seperti  hewan  lebih  rendah,  diberkahi  dengan  kemampuan berpikir.
2. Kemampuan berpikir itu dibentuk oleh interaksi sosial.
3. Dalam  interaksi  sosial  orang  belajar  makna  dan  simbol  yang  memungkinkan mereka  menerapkan  kemampuan  khas  mereka  sebagai  manusia,  yakni berpikir.
4. Makna  dan  simbol  memungkinkan  orang  melanjutkan  tindakan  ( action )  dan interaksi yang khas manusia.
5. Orang  mampu  memodifikasi  atau  mengubah  makna  dan  simbol  yang  mereka gunakan  dalam  tindakan  dan  interaksi  berdasarkan  interpretasi  mereka  atas situasi.
6. Orang  mampu  melakukan  modifikasi  dan  perubahan  ini  karena,  antara  lain kemampuan  mereka  berinteraksi  dengan  diri  sendiri,  yang  memungkinkan mereka  memeriksa  tahapan-tahapan  tindakan,  menilai  keuntungan  dan kerugian relatif, dan kemudian memilih salah satunya.
7. Pola-pola tindakan dan interaksi yang jalin-menjalin ini membentuk kelompok dan masyarakat.
Berdasarkan  ketiga  premis  dan  ringkasan  teori  di  atas,  menurut  Engkus Kuswarno 33 terdapat  esensi  bahwa  komunikasi  atau  pertukaran  simbol  yang diberi makna merupakan suatu  aktivitas yang  khas di antara manusia.  Selain itu seseorang akan menjadi manusiawi hanya melalui interaksi dengan sesamanya, di mana interaksi yang terjadi antara manusia akan membentuk masyarakat. Karena
31 Deddy Mulyana  (2001), Ilmu Komunikasi, h. 70
32 Deddy Mulyana (2001), Ilmu Komunikasi, h. 73
33 Engkus Kuswarno, Fenomenologi, h. 114
manusia  secara  aktif  membentuk  perilakunya  sendiri.  Kesadaran  dan  pikiran melibatkan interaksi manusia dengan dirinya sendiri.
Berkaitan  dengan  kemampuan  manusia  untuk  dapat  merespon  simbol- simbol  di  antara  mereka  berinteraksi,  menurut  Mead 34 membawa  penjelasan interaksi simbolik kepada konsep tentang diri ( self ). Apa yang menjadi penekanan dalam teori ini sangat relevan dengan penelitian ini.  Karena konsep Mead tentang diri yang lebih menekankan pada konsep “pengambilan peran orang lain” ( taking the  role  of  the  other ),  atau  penjabaran  “diri  sosial”  ( social  self )  adalah  dilakukan melalui makna yang dikonstruksikan secara sosial.
Dengan demikian, maka konsep diri sebagai suatu proses yang berasal dari interaksi  sosial  individu  dengan  orang  lain  dapat  diterapkan  dalam  proses komunikasi  politik  antaraktor  politik,  atau  di  luar  aktor  politik  Partai  Golkar.  Di samping  konsep  diri  ini,  juga  interaksi  sosial  individu  melalui  makna  maupun simbol-simbol  komunikasi  baik  simbol  verbal  maupun  non  verbal  sangat  relevan dalam  penelitian  ini.  Karena  bagi  partai  politik  simbol-simbol  menjadi  penting dalam  pemilihan  Kepala  Daerah,  terutama  dalam  setiap  kampanye  politik. Demikian  juga  dalam  pidato-pidato  politik,  kampanye  politik,  baik  melalui  media maupun  dialog  langsung  atau  melalui  debat  politik,  simbol  tersebut  selalu digunakan  masing-masing  kandidat  dan  pendukungnya.  Ini  membuktikan  bahwa penggunaan simbol-simbol tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap  pemilihan  Kepala  Daerah.  Bahkan  simbol-simbol  tersebut  tidak  hanya berpengaruh  terhadap  partai  politik  saja,  namun  keberhasilan  seorang  kandidat dalam  mendapatkan  dukungan  masyarakat  pada  saat  kampanye  adalah  sangat ditentukan  oleh  sejauhmana  pengeloaan  berbagai  simbol  dan  makna  yang dikonstruksikan dalam realitas komunikasi politik oleh para aktor politik.

## C. Komunikasi  Aktor  Politik  dalam  Komunikasi  Politik  Pilkada  Gubernur Gorontalo Tahun 2011
Pasangan  Rusli  Habibie  dan  Idris  Rahim  pada  pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada 2011 tidak diperhitungan untuk menang, sebab lawan yang dihadapinya Gusnar Ismail dan Tony Uloli adalah pasangan incumbent
34 Deddy Mulyana (2001), Ilmu Komunikasi, h. 73.
yang didukung oleh partai penguasa (Partai Demokrat dan partai pendukungnya). Namun  dalam  realitasnya  pasangan  ini  memperoleh  dukungan  masyarakat  yang signifikan.
Kemenangan  ini  tidak  terlepas  dari  mesin  politik  partai  dan  komunikasi politik  tim  pemenangan  pasangan  Rusli  Habibie  dan  Idris  Rahim.  Selain  itu  juga kemampuan  komunikasi  kedua  tokoh  merupakan  faktor  penting  keberhasilan pasangan ini sehingga mendapatkan dukungan masyarakat pada saat pemilukada Gubernur dan Wagub tahun 2011.
Secara  politik  pasangan  Rusli  Habibie  dan  Idris  Rahim  merupakan komunikator  politik  yang  memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar.    Misalnya,  Rusli Habibie  selain  sebagai  Bupati  Gorontalo  Utara  juga  sebagai  Ketua  DPD  Partai Golkar  Provinsi  Gorontalo.  Sedangkan  Idris  Rahim  selain  sebagai  Sekretaris Daerah  (Sekda)  Provinsi  Gorontalo,  juga  sebagai  salah  satu  yang  ditokohkan  dan berpengaruh di DPW Partai Persatuan Pembangunan/PPP Provinsi Gorontalo.
Kedudukan  yang  strategis  yang  diperankan  Rusli  Habibie  dan  Idris  Rahim sebagai  komunikator  dalam  partai  politik  maupun  pemerintahan  memberikan dampak  positif,  sehingga  pada  pemilukada  2011  pasangan  ini  mendapatkan dukungan  masyarakat.  Artinya  kedua  sosok  ini  memiliki  kemampuan  sebagai pemimpin  di  partai  politik  dan  pemerintahan.  Kepemimpinan  keduanya menciptakan  hubungan  yang  kuat  antar  elit  partai  politik.  Hubungan  yang  kuat tersebut, kental dengan nuansa dan semangat optimisme
Terpilihnya  Rusli  Habibie  dan  Idris  Rahim  menjadi  Gubernur  dan  Wagub Gorontalo,  lebih  cenderung  didorong  oleh  posisi  yang  diraih  sebelumnya  sebagai tokoh  utama  partai,  dan  juga  Rusli  Habibie  adalah  tokoh  dalam  hal  ini  Bupati Gorontalo  Utara  Periode  2008  –  2012,  sedangkan  Idris  Rahim  adalah  Setda Provinsi  Gorontalo  2006  –  2012.  Keadaan  ini  menciptakan  trend  positif  dalam melakukan  komunikasi  politiknya.  Kondisi  tersebut  sebagai  perimbangan kekuatan  politik  yang  mendukung.  Terlebih  Gubernur  dan  Wagub  Gorontalo terpilih merupakan tokoh masyarat dan tokoh Partai Golkar dan Partai PPP.
Rusli Habibie dan Idris Rahim berada pada posisi yang kuat. Sebagai sosok pendukung  terbesar  kerakyatan  keduanya  berada  pada  posisi  utama.  Tak  pelak, posisi  Rusli  Habibie  dan  Idris  Rahim  tersebut  begitu  nampak  pada  aspek  yang mempengaruhi  kemenangan  mereka.  Aspek  tersebut  adalah  ikatan  hubungan
( relationship ),  penilaian  ( judgment ),  kepentingan  ( interest ),  tindakan  yang sepatutnya  ( proper  exercise ).  Ikatan  hubungan  Rusli  Habibie  dan  Idris  Rahim (Golkar  dan  PPP)  menumbuhkan  atau  mendapat  dukungan  penuh  dari  seluruh anggota partai yang ada di kedua partai tersebut.
Keterpilihan  Rusli  Habibie  dan  Idris  Rahim  ditunjang  oleh  kinerja komunikasi politik  yang terlihat dalam beberapa level sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:
No Level Analisis 1 Individu Pada  level  ini  melihat  bagaimana  sosok  Rusli Habibie  dan  Idris  Rahim  di  level  individu melakukan  komunikasi  politik.  Pada  level  ini dilihat  bagaimana  Rusli  Habibie  atau  Idris  Rahim pada aspek motivasi, otoritas ataupun  kredibilitas.
Dalam  analisis  ini  dilihat  aspek-aspek  yang menyebabkan konsolidasi berhasil maka salah satu kekuatan  kinerja  komunikasi  politik  Partai  Golkar dan PPP terdapat pada komponen komunikator. Di dalam Partai Golkar dan PPP terdapat komunikator utama yakni Rusli Habibie dan Idris Rahim. 2 Kelompok Pada level kelompok, komunikasi yang terjadi pada lingkaran  elit  Partai  Golkar  dan  PPP  mulai  solid. Hal  tersebut  disebabkan  adanya  kesamaan kepentingan. Elit partai Golkar dan PPP mengusahakan  pesan-pesan  yang  disampaikan oleh  Rusli  Habibie  dan  Idris  Rahim  sebagai  Cagub dan  Cawagub  Provinsi  Gorontalo  kepada  publik senantiasa produktif. Harmonisasi antar komunikator  Partai  Golkar  dan  PPP  dalam  hal  ini Rusli Habibie dan Idris Rahim kental sekali dengan kebersamaan  kepentingan  baik  dari  sisi  Rusli Habibie sebagai perwakilan Partai Golkar dan Idris
Rahim  sebagai  perwakilan  Partai  PPP  yang merupakan  bagian  dari  koalisi.  Partai  Golkar berada  dalam  keyakinan  berkoalisi  dengan  Partai PPP.  Terutama  pada  saat  munculnya  pencalonan Rusli  Habibie  dan  Idris  Rahim  sebagai  Cagub  dan Cawagub Gorontalo. 3 Organisasi Pada level organisasi terkena dampak lanjutan dari level  kelompok,  yakni  bagaimana  Golkar  dan  PPP menentukan arah politik partainya yang memposisikan diri sebagai pembela rakyat. Kondisi ini  menunjukan  Partai  Golkar  dan  PPP  sedang mengalami  harmonisasi  organisasi.  Keinginan untuk menentukan cagub dan cawagub dari Golkar
dan PPP tepat pada waktunya. Hal ini menunjukkan  keyakinan  yang  mantap.  Terlihat bahwa  Partai  Golkar  dan  PPP  telah  mengeluarkan begitu  banyak  energi  positif  untuk  komunikasi politiknya.  Kekuatan-kekuatan  dalam  partai  itu dikeluarkan  untuk  menyatukan  konsentrasi  dan kekuatan Golkar dan PPP. 4 Massa Partai  Golkar  menjadi  lebur  dalam  mitra  koalisi  dengan PPP, sehingga publik Gorontalo melihat setiap nilai positif dari Golkar dan PPP. Golkar dan PPP selalu mendapatkan nilai  positif.  Ini  dikarenakan  Rusli  Habibie-Idris  Rahim selalu maju sebagai pembela kebijakan publik. Pada level ini pasangan Rusli Habibie dan Idris Rahim memperlihatkan  kepada  khalayak  bahwa  mereka  layak memimpin Gorontalo.
Komunikasi  politik  aktor  partai  Golkar  dan  PPP,  terutama  para  tokoh partai  pada  saat  menjelang  Pilkada  gubernur  dan  wakil  gubernur  Gorontalo 2011  sangat  memuaskan.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  munculnya  tokoh-tokoh partai  yang  seirama  ketika  harus  menyelaraskan  irama  komunikasi  politik dengan  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  dalam  pencalonan  Gubernur  dan  wakil gubernur  Gorontalo.  Pada  saat  itu  terlihat  Partai  Golkar  dan  PPP  telah menuangkan  energi  dalam  menentukan  kesepakatan.  Kondisi  tersebut menjadi  faktor  yang  paling  utama  dalam  mendorong  dan  mendukung komunikasi politik Partai Golkar dan PPP.
Baiknya  komunikasi  politik  Partai  Golkar  dan  PPP  pada  saat  itu  dapat dipahami  karena  Partai  Golkar  dan  PPP  berada  pada  posisi  yang  kondusif. Golkar  dan  PPP  sebagai  pengdukung  pasangan  Rusli  Habibie-Idris  Rahim. Kondisi ini mengakibatkan citra Partai Golkar dan PPP menguat. Hal tersebut terbukti pada hasil survei yang dilakukan oleh berbagi lembaga di Gorontalo. Citra  partai  Golkar  dan  PPP  selalu  baik  oleh  responden.  Responden  menilai, baik dalam hal pemberantasan korupsi, program dan kepeduliannya terhadap rakyat.

## 1. Pesan  Politik  Partai  Golkar  dan  PPP  Pada  Pemilihan  Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011
Kesuksesan  komunikasi  politik  Partai  Golkar  dan  PPP  sangat ditentukan  oleh  keberhasilan  pesan-pesan  yang  disampaikan  dan  mendapat
respons  positif  dari  publik  atau  massa  berupa  kesedian  memberikan  simpati dan  dukungan  politik  kepada  Partai  Golkar  dan  PPP  untuk  mendukung  Rusli Habibie-Idris Rahim.
Pesan-pesan politik Partai Golkar dan PPP menjelang Pilgub dan wagub Provinsi Gorontalo tahun 2011 sudah dimulai sejak lama. Pesan politik Partai Golkar dan PPP menyangkut isu-isu bidang ekonomi, sosial hingga politik. Isu- isu tersebut sangat penting dalam pesan politik adalah membentuk pencitraan partai.
Partai  Golkar  dan  PPP  memberi  mandat  kepada  Rusli  Habibie-Idris Rahim  untuk  maju  sebagai  calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Gorontalao 2011. Partai Golkar dan PPP merupakan partai yang secara kultur cukup dekat satu sama lain. Popularitas partai dan calon menanjak karena gencar beriklan di  berbagai  media  lokal  maupun  nasional.  Pesan  politik  yang  disampaikan untuk  pemilu  Gubernur  Gorontalo  sampai  dengan  tepat  kepada  kognisi khalayak  Gorontalo.  Pesan  politik  yang  disampaikan  memberi  efek  hipnotis dan  dorongan  emosional  yang  bisa  memenangkan  hati  atau  pikiran  khalayak Gorontalo.
Pesan  pasangan  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  memajukan  pesan  citra- Islam  yang  kemudian  ditangkap  dengan  menampilkan  pasangan  ini  yang mengenakan  busana  muslim.  Foto-foto  ini  ingin  menunjukkan  betapa pasangan  ini  dekat  dengan  kehidupan  Islam.  Pesan  ini  mendapat  perhatian pada  kognisi  publik  Gorontalo.  Pesan  lain,  pasangan  ini  membawa  pesan sebagai  pasangan  pemimpin  yang  akan  membawa  pada  kemandirian Gorontalo.  Pesan  ini  ingin  menunjukkan  betapa  Provinsi  Gorontalo  bisa menjadi  Provinsi  yang  jaya  dan  bermartabat.  Pesan  itu  ditangkap  sebagai pesan yang baik dan masyarakat Gorontalo menyambut dengan antusias.
Citra  yang  dimajukan  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  adalah  kinerja,  cepat mengambil  keputusan  demi  kepentingan  rakyat  Gorontalo.  Selama  ini  dalam pelbagai  kebijakan  pemerintah  ketika  menjabat  sebagai  Bupati  dan  Sekda keduanya memang cepat dan tanggap. Secara umum pesan yang disampaikan dalam  kampanye  pasangan  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  atau  Partai  Golkar  dan PPP cenderung mendukung nilai yang diyakini secara umum oleh masvarakat
Gorontalo.  Keduanya  senantiasa    lebih  bekerja  secara  kompak  dan  saling memberikan  gereget  pesan  yang  baik.  Tim  sukses  keduanya  menghadapi pelbagai kampanye Pilkada yang mendukung keduanya.
Dalam kampanye Pilkada ini,  para juru kampanye menempatkan Rusli Habibie-Idris  Rahim  sebagai  calon  yang  dimajukan  Golkar  dan  PPP  sebagai tokoh  yang  akan  melakukan  hal-hal  perubahan  setelah  terpilih  menjadi Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo. Pesan-pesan kampanye  ini dapat mencitrakan Rusli Habibie-Idris Rahim sebagai calon pemimpin daerah yang pro masayarakat, sehingga masyarakat pemilih menganggapnya sebagai pilihan yang tepat. Sangat  wajar jika kemudian  perolehan suara pasangan ini meningkat dari perkiraannya.

## 2. Simbol yang Membentuk Pencitraan Partai
Politik  pencitraan  sangat  terkait  erat  dengan  simbol-simbol  yang dibangun  partai,  baik  dari  lambang,  ideologi,  slogan,  maupun  simbol-simbol lain.  Penggunaan  “pencitraan”  sebagai  salah  satu  cara  melanggengkan kekuasaan  seiring  mekanisme  hasrat  sebagai  mesin  penggeraknya. 35 Dalam konteks  Pilkada  Gubernur  Gorontalo  tahun  2011,    Simbol  Partai  Golkar  dan PPP  sebagai  partai  pendukung  utama  calon,    lebih  dikenal  sebagai  Simbol Islam  yang  muncul  dalam  tema  komunikasi  politik.  Keduanya  memilih  untuk mendekatkan  jarak  dengan  simbol  Islam.  Simbol  lain  yang  dimunculkan  oleh Golkar  dan  PPP  adalah  sebagai  partai  yang  bersih  dari  korupsi.  Simbol  ini dimunculkan sebagai pembersih dari banyaknya kasus korupsi yang muncul di Partai  Golkar  dan  PPP.  Pasangan  ini  selalu  memunculkan  dalam  pesannya sebagai  pasangan  yang  bersih  sehingga  mengharapkan  kemenangan  yang bersih.  Simbol  ini  ditangkap  secara  positif  oleh  pengurus  Golkar  dan  PPP karena justru hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa dalam dunia politik. Hal ini  yang  kemudian  memunculkan  dukungan  dari  pengurus  kedua  partai sebagai  kepada  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  sebagai  calon  Gubernur  dan  Wakil Gubernur Gorontalo.
35 Nila  Sastrawati, Simbolisme  dalam  Pencitraan  Partai  Politik, dalam  Jurnal  Al-Daulah  Volume  4 Nomor 1 Tahun 2015, h.169
Simbol  dalam  komunikasi  politik  Partai  Golkar  dan  PPP  tampak berhasil,  bahkan  menjadikan  hubungan  interpersonal  keduanya  dengan pengurus  partai  menjadi  harmonis  karena  simbol-simbol  tersebut  sangat produktif  bagi  Partai  Golkar  dan  PPP,  terutama  dalam  meraih  dukungan publik.

## 3. Partai Golkar dan PPP dengan Khalayak
Khalayak  dalam  pembahasan  ini  adalah  masyarakat  umum  atau masyarakat  awam  dan  khalayak  konstituen  di  mana  khalayak  ini  merupakan khalayak  yang  diperkirakan  menjadi  simpatisan  atau  anggota  dari  partai Partai Golkar dan PPP .

## a. Khalayak Umum
Kemenangan  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  sebagai  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Gorontalo  dalam  pilkada  2011  adalah  pasangan  yang  maju  dengan latar  belakang  sebagai  aparat  pemerintahan.Pasangan  ini  didukung  partai Golkar  dan  PPP  yang  sanggup  mengalahkan  pasangan  lain.  Fenomena  ini membuktikan  dukungan  politik  masyarakat  Gorontalo  begitu  besar  pada Golkar dan PPP. Kemenangan ini memperlihatkan bahwa Partai Golkar dapat membangun  komunikasi  politik  yang  efektif  dan  menjadikan  PPP  bisa berdampingan  dan  meraih  kemenangan.  Ini  yang  menjadi  kekuatan  Partai Golkar  dan  PPP  dalam  mengakumulasi  suara  dalam  pilkada  Gorontalo  tahun 2011.
Khalayak  umum  di  Gorontalo  cenderung  mempersepsikan  pasangan Rusli  Habibie-Idris  Rahim  sebagai  representasi  nasionalisme  religius.  Ide nasionalisme  religius 36 sendiri  sesungguhnya  bukan  ide  baru,  Golkar
36 Nurcholish Madjid mendefinisikan  nasionalisme religius dalam konteks ke-Indonesia-an sebagai sintesis  nasionalisme  kebangsaan  dengan  Islam.  (Lihat  Nurcholish  Madjid, Dialog  Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer, Jakarta: Paramadina, Cet. I, 1998, hlm.  172).  Nasionalisme  religius  dalam  konteks  Pilkada  Gubernur  Gorontalo  Tahun  2011 disematkan pada pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim karena beberapa faktor antara lain dari asal partai  masing-masing.  Partai  Golkar  adalah  partai  dengan  platform  nasionalis  dan  PPP  adalah partai  dengan  platform  Islam.  Selain  itu,  penamaan  ini  juga  merujuk  pada  personifikasi  individu dari  pasangan  ini.  Rusli  Habibie  sebagai  seorang  pengusaha  dan  birokrat  dipersonifikasikan sebagai sosok nasionalis dan Idris Rahim sebagai sosok birokrat dipersonifikasikan  sebagai  sosok yang  reliigius  karena  keterlibatannya  dalam  berbagai  organisasi  keagamaan  di  Gorontalo  seperti pembina  PWNU  Gorontalo,  Dewan  Masjid  Indonesia,  LPTQ,  dan  berbagai  organisasi  keagamaan lainnya.
sesungguhnya telah melakukan itu dengan upaya menghilangkan politik aliran di  era  Orde  Baru  secara  berhasil  dengan  mengajukan  konsep  kekaryaan sebagai  ideologi.  Masyarakat  yang  sudah  lelah  dengan  politik  propaganda revolusi  dari  Soekarno  itu  pun  kemudian  tertarik  kepada  Golkar  dan masyarakat  segera  melupakan  politik  aliran  itu.  Hanya  saja  pada  masa reformasi Partai Golkar terlanjur distigmakan sebagai partai yang bertanggung jawab atas kegagalan dan  kebobrokan  negara sehingga menjadikan partai ini tidak mendapat simpati dari rakyat. Dukungan yang diderikan kepada Golkar di  masa  lalu  merupakan  akibat  dari  kebijakan  massa  mengambang  dari pemerintah  Orde  Baru  untuk  mengempiskan  dukungan  kepada  partai-partai politik meski kebijakan ini kemudian memberi sumbangan terhadap hapusnya politik aliran di masa itu.
Kemenangan  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  sebagai  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Gorontalo  adalah  keberhasilan  komunikasi  politik  para  aktor komunikasi  politik  Partai  Golkar  dan  PPP  yang  berhasil  mencitrakan  Rusli Habibie-Idris  Rahim  sebagai  pemimpin  yang  santun,  baik,  jujur,  dan menyelesaikan  segala  masalah.  “Citra”  ini  mungkin  adalah  suatu  hal  yang diimpikan  masyarakat  Gorontalo  pada  pemimpin  daerahnya.  Aspek-aspek nilai  dari  tindak  dan  laku  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  ini  memiliki  keterkaitan dengan  aspek  kepemimpinan  orang  Gorontalo  yang  mengedepankan kesantunan dalam tutur kata dan penampilannya yang gagah. Aspek ini tidak lepas dari budaya masyarakat Gorontalo.

## b. Konstituen
Khalayak  jenis  kedua  adalah  khalayak  konstituen  yakni  melihat bagaimana  khalayak  yang  selama  ini  menjadi  simpatisan  dari  Partai  Golkar dan  PPP.  Selepas  Orde  Baru,  Partai  Golkar  harus  menjadi  partai  politik  dan bersaing  dengan  partai  politik  lain.  Beberapa privilege (keistimewaan)  telah dilepaskan  darinya  dan  ratusan  partai  politik  bertumbuhan.  Meski  demikian, partai  politik  yang  tumbuh  pada  era  reformasi  bukanlah  partai  politik  yang memiliki ideologi yang jelas.
Pertimbangan  masyarakat  terhadap  partai  politik  tertentu  disebabkan adanya isu-isu yang dianggap penting pada waktu itu. Misalnya isu kepedulian terhadap  rakyat,  isu  partai  politik  yang  dianggap  jujur  dan  bebas  KKN.
Sedangkan isu-isu yang mengarahkan pada politik aliran memang tidak begitu kuat  diperhatikan  oleh  masyarakat,  seperti  partai  yang  membawa  isu  Islam ataupun isu nasionalisme.
Sebagian besar masyarakat ikut kepada Partai Golkar dan PPP sebagai partai  yang  dikenal.  Sedikit  sekali  masyarakat  yang  mengikuti  Partai  Golkar dan  PPP  sebagai  partai  yang  jujur  dan  bebas  KKN.  Artinya,  konstituen  Partai Golkar dan PPP masih melihat partai Golkar dan PPP sebagai partai yang lekat dengan  Golkar  dan  PPP  pada  masa  Orde  Baru.  Meskipun  demikian,  partai Golkar dan PPP tergolong sebagai partai yang memiliki kesetiaan partai yang cukup  tinggi.  Jelas  bahwa    konstituen  Partai  Golkar  dan  PPP  masih  melihat Partai Golkar sebagai partai layak dipilih pada tiap-tiap pemilu. Hal yang perlu dilihat  adalah  bahwa  Partai  Golkar  dan  PPP  dalam  menjalan  komunikasi politiknya  di  Gorontalo  menggunakan  cara-cara  baru,  bahkan  cenderung menghidupkan  strategi  komunikasi  politik  baru  dengan    mempertimbangkan perubahan  iklim  komunikasi  politik  yang  dipenuhi  dengan  keberlimpahan informasi.

## c. Opini Publik
Opini  publik  sangat  berkaitan  erat  dengan  politik,  terutama  di  zaman keterbukaan seperti era reformasi ini di Indonesia. Begitu juga dengan hampir di seluruh penjuru dunia, di mana transparansi dan kebebasan dalam konteks informasi  menjadi  hal  yang  utama. 37 Opini  publik  dilihat  sebagai  penilaian masyarakat  pada  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  komunikator  dalam komunikasi  politik.  Ini  bisa  dilihat  sebagai  hasil  dari  seluruh  kinerja komunikasi  politik  dari  partai  politik  yang  nampak  pada  kecenderungan penentuan  pilihan  publik  terhadap  partai  politik  ataupun  kandidat  dalam pemilu. Kinerja komunikasi politik Partai Golkar dan PPP dapat dilihat melalui hasil-hasil survei berupa pencitraan dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dimajukan atau pada pencitraan partai politiknya. Efek bisa dilihat semacam  opini  publik  tentang  Partai  Golkar  dan  PPP  setelah  partai  ini melaksanakan komunikasi politiknya.
Efek  dari  komunikasi  politik  Partai  Golkar  dan  PPP  sesungguhnya sudah  nampak  dari  pelbagai  survei  yang  diselenggarakan  oleh  pelbagai
37 Raden  Mas  Jerry  Indrawan, Dampak  Komunikasi  Politik  dan  Opini  Publik  Terhadap  Perilaku Masyarakat, dalam Jurnal Wacana Volume 16 Nomor 2 Tahun 2017, h.172
lembaga  survey  di  Gorontalo.  Secara  keseluruhan  hasil  survei  tersebut menunjukkan  efek  dari  komunikasi  politik  Partai  Golkar  dan  PPP  memang telah menjadi citra partai menjadi nilai positif di mata masyarakat Gorontalo.
Kesukaan  yang  tinggi  terhadap  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  disebabkan seringnya  mereka  di  media  massa  dengan  komentar  yang  santai  dan  ringan serta  menyenangkan  dalam  pendengara  khalayak  Gorontalo.  Hal  ini  juga sejalan  dengan  kepuasan  masyarakat  Gorontalo  terhadap  kinerja  Rusli Habibie-Idris Rahim selama masih menjabat di pemerintahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Rusli Habibie-Idris Rahim begitu kuat dibanding tokoh manapun di Gorontalo. Sekalipun ada kandidat lain yang sedikit  memiliki  magnit  untuk  menarik  perhatian  public  Gorontalo,  tetapi tidak  cukup  untuk  menandingi  Rusli  Habibie-Idris  Rahim.  Tingginya  aspek Rusli  Habibie-Idris  Rahim  ini  sebenarnya  tidak  terlepas  dengan  tingkat kepuasan publik kepada kinerja mereka di pemerintahan yang lebih dikaitkan dengan  namanya.  Tingkat  kepuasan  inilah  yang  kemudian  mempengaruhi tingkat  keinginan  publik  Gorontalo  untuk  memilih  keduanya.  Hal  ini  menjadi keuntungan  Partai  Golkar  dan  PPP,  sosok  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  yang berpengaruh  pada  citra  Partai  Golkar  dan  PPP  yang  kemudian  berpengaruhi positif  juga  bagi  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  karena  publik  Gorontalo  lebih melihat citra Partai Golkar dan PPP disamping popularitas Rusli Habibie-Idris Rahim.
Mengapa Partai Golkar dan PPP serta Rusli Habibie-Idris Rahim begitu kuat?  Dalam  beberapa  hal  itu  disebabkan  oleh  penampilannya  ( appearance ) yang  memukau.  Di  sisi  lain  kinerja  mereka  di  pemerintahan  cukup  baik terutama  di  bidang  politik  yang  mendapatkan  evaluasi  kinerja  yang  cukup baik.  Keadaan  ini  betul-betul  berimbas  kepada  Partai  Golkar  dan  PPP. Kemenangan  Golkar  dan  PPP  disebabkan  faktor  Rusli  Habibie-Idris  Rahim yang begitu kuat di Gorontalo. Secara sederhana lampu yang disediakan Golkar dan  PPP  kalah  terang  oleh  benderang  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  yang melakukan pencitraan secara luar biasa, selain juga karena sering mengambil peran-peran  kepemerintahan  yang  produktif  bagi  pencitraan  Partai  Golkar dan PPP.
Sosok  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  muncul  begitu  kuat  pada  sisi pencitraan yang positif, bahkan sejak mula dan selama kepemimpinan mereka
mengedepankan  penampilan  yang  baik,  tutur  kata  sopan  dan  terukur,  dan pengambilan  keputusan  yang  tidak  langsung  melibatkan  dirinya,  sehingga untuk  itu  keduanya  selalu  harus  terlibat.  Karakter  ini  sesungguhnya  sebagai pemenuhan  kebutuhan  akan  pemimpinan  masyarakat  Gorontalo  yang  selalu terobsesi  pada  pemimpin  yang  berwibawa  dan  memiliki  citra.  Ini  yang dipenuhi  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  dalam  sedap public speaking yang  tampil sebagai  calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Gorontalo  dengan  tutur  kata teratur dan santun serta berpenampilan gagah. Nampak memang antara Rusli Habibie-Idris  Rahim  adalah  sepasang  yang  memang  saling  melengkapi. Keduanya  sebagai  sosok  penimbang  dalam  mengambil  keputusan.  Kedua sosok  ini  tidak  lepas  dari  latar  belakang  masing-masingnya  sebagai  Bupatai dan sekda Provinsi Gorontalo.
Rusli  Habibie-Idris  Rahim  merupakan  pasangan  yang  saling melengkapi,  hal  itu  menjadi  produktif  bagi  satu  dengan  yang  lainnya.  Dalam hal  ini  keduanya  berada  pada  posisi  yang  diuntungkan,  karena  sejak  awal  ia senantiasa  meniatkan  dirinya  sebagai  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Gorontalo. Efek dari komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Golkar dan PPP dengan mengusung  Rusli Habibie-Idris Rahim meningkatkan elektabilitas keduanya,  bahkan  kemudian  keduanya  dianggap  sebagai  penolong  oleh masyarakat Gorontalo.

## D. Kesimpulan
Salah  satu  kekuatan  kinerja  komunikasi  politik  Partai  Golkar  dan  PPP terdapat  pada  komponen  komunikator.  Di  dalam  Partai  Golkar  dan  PPP  terdapat komunikator  utama  dengan  kredibilitas  unggul.    Selain  itu  juga  hubungan  antar- elit adalah faktor yang menentukan dalam keberhasilan kinerja komunikasi politik. Hubungan  antar-elit  ini  merupakan  komunikasi  antar  individu,  yang  artinya komunikasi  level  individu  pun  bisa  menentukan  efektivitas  komunikasi  politik. Komunikasi  antar  individu  merupakan  level  yang  paling  penting  dalam komunikasi  antar-manusia.  Dalam  kontek  komunikasi  politik,  hubungan  antar- manusia  yang  dimaksudkan  adalah  hubungan  interpersonal  dalam  menciptakan hubungan antar-elit yang harmonis.
Model  komunikasi  politik  Partai  Golkar  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Provinsi  Gorontalo  terjadi  pada  beberapa  level,  yaitu;  (a)  level
individual,  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  berhasil  mengelola  kesan  dalam  dirinya masing-masing secara baik. Sebagai representasi Partai Golkar dan PPP, keduanya selalu  berperan  sebagai  penyalur  aspirasi  masayarakat  Gorontalo.  Pada  level kelompok,  terlihat  jelas  bagaimana  Rusli  Habibie-Idris  Rahim  berhasil  mengelola komunikasi  politiknyadengan  adanya  harmonisasi  dalam  berbagi  kebijakan  dan pembicaraan politik. Sementara, itu  keduanya intensif berkomunikasi dengan elit Partai  Golkar  dan  PPP;  (b)  pada  level  organisasi  terkena  dampak  lanjutan  dari level  kelompok,  yakni  bagaimana  Golkar  dan  PPP  menentukan  arah  politik partainya  yang  memposisikan  diri  sebagai  pembela  rakyat;  dan  (c)  Pada  level massa,  Partai  Golkar  menjadi  lebur  dalam  mitra  koalisi  dengan  PPP,  sehingga publik Gorontalo melihat setiap nilai positif dari Golkar dan PPP. Golkar dan  PPP selalu mendapatkan nilai positif. Ini dikarenakan Rusli Habibie-Idris Rahim selalu maju sebagai pembela kebijakan publik.

## Daftar Pustaka
Almond,    Gabriel  A.,  dan  James  S.  Coleman  (Eds),  1960, The  Politicis  of  the Developing Areas, New Jersey, Princeton University Press, Princeton Arrianie, Lely, 2010, Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik , Bandung, Widya Padjadjaran
Asri,  Syamsul,  2013, Aktor  Politik  Kontemporer  dalam  Konteks  Psychocultural, dalam Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1
Becker,    Gary  S.,  1990, Human  Capital,  Fertility,  and  Economic  Growth dalam Journal of Political Economy ,  Volume 98 Nomor 5
Budiyono,  2016., Media  Sosial  dan  Komunikasi  Politik  :  Media  Sosial  sebagai Komunikasi  Politik  Menjelang  Pilkada  DKI  Jakarta  Tahun  2017, Jurnal Komunikasi  Volume  11  Nomor  1  (jurnal.uii.ac.id/index.php/jurnal- komunikasi/article/download/7656/)
Dewi,  Evi  Ariadne  Shinta,  2017., Konstruksi  Makna  Kandidat  Politik  Dalam  Pemilu Kepala  Daerah  Bagi  Masyarakat  Kota  Bandung  (Perspektif  Komunikasi Politik)- Jurnal Komunikasi Volume 9 Nomor 2. (https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/1068/828
Djuyandi,  Yusa,  2017, Komunikasi Politik Tim Pemenangan Hendra Hemeto dalam Pemilihan  Ketua  DPD  II  Partai  Golkar  Kabupaten  Gorontalo  Periode  2016- 2021 dalam Jurnal Wacana Politik Volume 2 Nomor 1
Douglas,  Mary,  1973 Natural  Symbols,  Explorations  in  Cosmology, London, Routledge
Gavriel, Salomon, 1997., Of Mind and Media, How Culture’s Symbolic Forms Affect Learning  and  Thinking dalam  Bloomington  Volume  78  Iss.  5 (https://search.proquest.com/openview/166a547ba6b0c96467f93587c5c 5c9e4/
Hardiyanto, dkk, 2016, Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal) dalam Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1
Hinkle, Roscoe C., 1961, Howard Becker’s Approach to The Study of Social Change dalam The Sociological Quarterly Volume 2 Nomor 3
Indrawan,  Raden  Mas  Jerry,  2017, Dampak  Komunikasi  Politik  dan  Opini  Publik Terhadap Perilaku Masyarakat, dalam Jurnal Wacana Volume 16 Nomor 2 Itiniyo,  Pandri  S.,  2016, Peran  Partai  Politik  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2011 dalam Jurnal Lex Privatium Volume IV Nomor 3
Kuswarno,  Engkus  2009 Fenomenologi,  Metodologi  Penelitian  Komunikasi , Bandung: Widya Padjadjaran
Madjid, Nurcholish, 1998, Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer, Jakarta: Paramadina.
McQuail,  Dennis,  1992,  “ Political  Communication ”  dalam  Maurice  Kogan  (ed), Encylopedia of Government and Politics Vol.  1. London: Routledge Meadow,  Robert  G.,  1980 Politics  As  Communication, Noorwod,  NJ:  ABLEX Publishing Company
Mulyana,  Deddy,  2001, Ilmu  Komunikasi,  Suatu  Pengantar, Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya
Mulyana,  Deddy,  2004, Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Paradigma  Baru  Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya . Bandung: Remaja Rosdakarya
Nimmo, Dan,  2005, Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media , Bandung: Remaja Rosdakarya
Nugroho,  Oki  Cahy,  2015, Interaksi  Simbolik  dalam  Komunikasi  Budaya dalam Jurnal Aristo Volume 3 Nomor 1
Nursal,  Adman,  2004, Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu; Sebuah Pendekatan  Baru  Kampanye  Pemilihan  DPR,  DPD,  Presiden ,  Jakarta; Gramedia
Putri, Rosiana Eka, 2015, Komunikasi Politik (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam  Pembentukan  Norma  UU  Pilkada  secara  Demokratis, dalam  Jurnal Jurisprudence Volume 5 Nomor 1
Ritzer, George, 2012, Sosiologi Ilmu Penegtahuan Berparadigma Ganda, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
Sastrawati, Nila, 2015, Simbolisme dalam Pencitraan Partai Politik, dalam Jurnal Al- Daulah Volume 4 Nomor 1
Surbakti, Ramlan, 1999., Memahami Ilmu Politik, Jakarta, Grasindo
Susanto,  Eko  Harry,  2013, Dinamika  Komunikasi  Politik  dalam  Pemilihan  Umum, dalam Jurnal Kajian Komunikasi Volume 1 Nomor 2
Susanto, Eko Harry, 2016, Komunikasi Politik dan Jajak Pendapat dalam Pemilihan Kepala Daerah, dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi
Sutrisno,  Cucu,  2017, Partisipasi  Warga  Negara  dalam  Pilkada dalam  Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2 Nomor 2
Yudhatama, Iranda, 2017., Komunikasi Politik dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan  dan  Penganggaran  Dana  Keistimewaan  DIY, Jurnal  Ilmu Komunikasi Volume 15 Nomor 3 (http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/2172)