Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014

## KEDUDUKAN POLLUTER DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN
Oleh :

## RISDALINA, SH Dosen Tetap STIH Labuhan Batu

## ABSTRAK
Dalam  permasalahan  lingkungan  hidup  merupakan  hubungan  timbal  balik  antara  makhluk hidup  dan  benda  mati,  khususnya  manusia  dan  lingkungannya,  karena  manusia  adalah  salah  satu makhluk hidup yang sangat dominan peranannya dalam lingkungan hidup.
Manusia dengan tingkah lakunya (dapat mencemari, merusak atau melestarikan lingkungan), mengenai  pengertian  lingkungan  hidup  itu  sendiri  di  atur  dalam  pasal  1  angka  1  Undang-Undang nomor  23  tahun  1997.  Pencemaran  lingkungan  dirumuskan  pasal  1  angka  14  Undang-Undang Nomor:32 tahun 2009 adalah ”Pencemaran  Lingkungan  Hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.
Masalah pencemaran lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh para perusak atau pencemar lingkungan (polluter) baik industri maupun segala bentuk pencemar lingkungan memikul tanggung jawab baik dengan wajib membayar ganti kerugian kepada penduduk yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup. Kerugian lingkungan hidup ‘adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup  yang bukan  merupakan  hak milik  privat”.  Ganti rugi  adalah suatu  hak  bagi  pihak  yang  merasa  dirugikan,  untuk  menuntut  haknya  kembali  dari  orang  yang bertanggung  jawab  atas  timbulnya  kerugian  sebagaimana  ganti  rugi  yang  tercantum  dalam  1365 KUHPerdata.
Ketentuan  tanggung  jawab  berdasarkan  azas  strict  liability  maka  pihak  pencemar/polluter wajib untuk memberi ganti rugi kepada pihak  yang dirugikan atas adanya kasus pencemaran telah unsur  kesalahan,  kesengajaan  atau  kelalaian  dari  pihak  polluter  terhadap  pencemaran  lingkungan hidup.  Dengan  demikian  kedudukan  polluter  dalam  kasus  pencemaran  lingkungan  adalah  orang sebagai  pelaku/pencemar/poluuter  yang  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat dari aktivitas yang dilakukannya atas pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
Kata Kunci : Kedudukan Polluter, Lingkungan Hidup
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Permasalahan  lingkungan  hidup telah menjadi suatu penyakit kronis yang dirasa  sangat  sulit  untuk  dipulihkan. Selama 20 tahun terakhir Pembangunan ekonomi  Indonesia  mengarah  kepada industrialisasi.  Tidak  kurang  terdapat 30.000 industri yang beroperasi diseluruh  Indonesia  dari  tahun  ketahun menunjukkan  peningkatan.  Peningkatan
jumlah ini menimbulkan dampak negativ dari  industrialisasi  yaitu  terjadinya peningkatan pencemaran yang
dihasilkan dari proses industri. Pencemaran  air,  udara,  tanah,  dan pembuangan  limbah  bahan  berbahaya dan  beracun  (B3)  merupakan  persoalan yang  harus  dihadapi  oleh  komunitas- komunitas yang tinggal disekitar kawasan industri.
Gejala umum pencemaran (polusi  )  lingkungan  berupa  air,  udara, tanah dan suara. Polusi atau pencemaran menurut  Undang-Undang  No:32  tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup sebagaimana  dirumuskan  pasal  1  angka 14 mengatakan “Pencemaran
Lingkungan  Hidup   adalah  masuk atau dimasukkannya  mahkluk  hidup,  zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Selain diartikan polusi atau pencemaran juga diartikan sebagai perubahan komposisi dari zat (air, udara, tanah dan lingkungan)  sehingga  kualitas  dari  zat tersebut  menjadi  berkurang  atau  tidak bisa lagi diperuntukkan sesuai fungsinya.
Berbicara  mengenai  pencemaran tentu  tidak  akan  lengkap  bila  tidak dilengkapi dengan polutan dan polluter, karen pencemaran atau polusi bisa terjadi adanya  polutan.  Jadi  yang  dimaksud dengan  polutan  adalah  zat  atau  benda pencemar  yang  bisa  menimbulkan pencemaran baik langsung maupun tidk langsung,  sedangkan  polluter  adalah pelaku  yang  dibebani  tanggung  jawab akibat perbuatan atas kesalahan,
kesengajaan atau kelalaian atas pencemaran dan atau perusakan lingkungan  hidup  wajib    membayar ganti  kerugian  kepada  pihak  yang dirugikan.
Sehingga  apabila  tejadi  kasus pencemaran  lingkungan  hidup  yang dilakukan  oleh  pihak  polluter  dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar  hukum  dan  dapat  dituntut sebagaimana  diatur  dalam  perundang  – undangan.
1.2 Rumusan Masalah
Diatas  telah  dijelaskan  tentang pelaku  pencemaran  lingkungan  disebut dengan pihak polluter. Berdasarkan latar belakang  sebagaimana  diuraikan  diatas maka  masalah  yang  akan  diteliti  adalah sebagai berikut :
a) Bagaimana  hubungan  pencemaran dengan pertanggung jawaban.
b) Bagaimana kedudukan polluter dalam kasus percemaran lingkungan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berguna untuk mengetahui kedudukan polluter dalam kasus pencemaran  lingkungan,  maka  penelitian yang  akan  dilakukan  adalah  Yuridis Normatif yang mengacu kepada  ketentuan - ketentuan  peraturan  perundang-undangan posistif di Indonesia yaitu :
1. Undang – Undang No:32 tahun 2009
2. Peraturan Mentri Negara LH tahun 2006- 2010
3. Peraturan  Mentri  Negara  LH  No:10 tahun 2010
4. Peraturan  Mentri  negara  No:12  tahun 2010
5. Keputusan mentri LH No:5/MEN LH/10/1995
Untuk  mengumpulkan  data  yang dibutuhkan  dalam  penyusunan  tugas  ini dipergunakan  study  kepustakaan,  yaitu dengan cara membaca, memplajari, menganalisis  perundang  –  undangan  yang berkaitan  dengan  masalah  dalam  tugas  ini. Disamping  itu  juga  dipergunakan  buku  – buku bacaan dan catatan mata kuliah hukum lingkungan  yang  berkaitan  dengan  masalah diatas.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Pengertian Polluter
Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan  lingkungannya.  Perubahan lingkungan  sangat  ditentukan  sikap maupun  perlindungan  manusia  pada lingkungannya.  Dalam  pendayagunaan sumber  daya  alam,  baik  hayati  maupun non hayati sangat mempengaruhi kondisi lingkungan  bahkan  dapat  merombak sistim kehidupan yang sudah berimbang antara  kehidupan  itu  sendiri  dengan lingkungannya.
Perusakan  lingkungan  dilakukan kurang  memperhatikan  ekosistim  yang tidak  jarang  kita  lihat  terjadinya pencemaran. Kegiatan pencemaran secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan  perusakan  lingkungan. Perusakan  lingkungan  dapat  terjadi selain diakibatkan oleh adanya
pencemaran juga dilakukan pembudidayaan  tampa  memperhatikan kemampuan dan pengembangannya.
Limbah  –  ilmbah  industri  yang dibuang  kesungai  akan  mempengaruhi kualitas  lingkungan  air,  udara  maupun tanah,  akibat  yang  dirasakan  dari pencemaran  ini  dapat  dirasakan  melalui proses waktu. Untuk mengetahui pencemaran  sejak  dini  melalui  analisis laboratorium  berdasarkan  sample  dari tempat  yang  diduga  telah  terjadi pencemaran.
Polusi atau pencemaran menurut Undang-Undang  No:32  tahun  2009 tentang Lingkungan Hidup sebagaimana dirumuskan pasal 1 angka 14 mengatakan  “Pencemaran  Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya  mahkluk  hidup,  zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Selain diartikan polusi atau pencemaran juga diartikan sebagai perubahan komposisi dari zat (air, udara, tanah dan lingkungan)  sehingga  kualitas  dari  zat tersebut  menjadi  berkurang  atau  tidak bisa lagi diperuntukkan sesuai fungsinya.
Berbicara  mengenai  pencemaran tentu  tidak  akan  lengkap  bila  tidak dilengkapi  dengan polutan dan polluter, karen pencemaran atau polusi bisa terjadi adanya  polutan.  Jadi  yang  dimaksud
dengan  polutan  adalah  zat  atau  benda pencemar  yang  bisa  menimbulkan pencemaran baik langsung maupun tidak langsung.
Polutan  sendiri  dibagi  sendiri bagi menjadi beberapa bagian :
1. Polutan Kimiawi
Polutan kimiawi adalah polutan yang bentuknya  senyawa  kimiawi  yang konsentrasinya cukup tinggi
sehingga dapat menimbulkan
terjadinya  pencemaran.  Misalnya  : CO2/ karbon dioksida.
2. Polutan Biologis
Merupakan  polutan  yang  berbentuk makhluk hidup yang bisa menimbulkan terjadinya pencemaran.  Misalnya:  tumbuhan gulma 3. Polutan fisik
Polutan  fisik  adalah  polutan  yang fisiknya dapat menimbulkan
pencemaran.  Misalnya  :  besi  tua yang dibuang atau tidak dipakai
4. Polutan sosial budaya
Merupakan  pulutan  yang  bentuknya berupa  perilaku  dan  budaya  yang tidak  sesuai  dengan  peraturan  dan norma  yang  berlaku  dimasyarakat sehingga dapat menimbulkan terganggunya kehidupan sosial
masyarakat. Misalnya : tawuran. Pengertian polluter dapat dikatakan  sebagai  penggugat  pada umumnya akan tetapi disisi lain polluter
disebut  sebagai  pemilik  modal  dalam perseroan.
Secara umum pengertian “polluter“ adalah  pelaku yang dibebani tanggung  jawab  akibat  perbuatan  atas kesalahan,  kesengajaan  atau  kelalaian atas  pencemaran  dan  atau  perusakan lingkungan  hidup  wajib    membayar ganti  kerugian  kepada  pihak  yang dirugikan.
Dalam  hal  ini  polluter  selaku pihak pencemar telah melakukan pencemaran  lingkungan  sebagaimana dimaksud  oleh  Undang-Undang  Nomor :32  tahun  2009  tentang  Lingkungan Hidup    pasal  1  angka  14,  Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut diatas  pihak  polluter  kedudukannya sebagai manusia/subjek hukum (pelaku) yang  melakukan  kegiatan  melampaui baku  mutu  lingkungan  hidup  dapat dituntut dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya berdasarkan aktivitas yang dilakukannya menimbulkan kerugian akibat
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Orang yang
memproduksi atau menciptakan kerusakan  lingkungan  maka  ia  harus membayar apa saja yang disebut sebagai polluter.
Dalam  pengelolan  lingkungan hidup selalu digunakan dengan pendekatan  “Polluter  pay  principle“ dengan pendekatan itu setiap orang yang
melakukan pencemaran atau pengerusakan terhadap lingkungan bertanggung jawab untuk menanggulangi pencemaran dan pemulihan lingkungan akan tetapi dalam UU No.18 tahun 2008 tidak menggunakan  pendekatan  Polluter  Pay Principle. Setiap pencemar/polluter
bertanggung
jawab untuk menanggulangi pemulihan pencemaaran ini  merupakan  prinsip  Polluter  Pay Principle  yang  universal  yang  sudah diberlakukan dimana-mana.
3.2 Pertanggung Jawaban Polluter Sebagai Pencemar Lingkungan Sipakah yang dapat dikategorikan sebagai pencemar berdasarkan “The Polluter Pay Principle“.  Hal  ini  tegantung  pada konteks  pengaturannya  dalam  bentuk norma/kedudukan  hukum,  akan  tetapi suatu  pertimbangan  terkait  hubungan pencemar  dan  pertanggung  jawaban ‘serta”  hubungan  pencemaran  dan kekuasan  sebagaimana  terurai  dibawah ini :
1. Hubungan pencemaran dan pertanggung jawaban pencemar tidak selalu  bertanggung  jawab  terhadap pencemaran  yang  ditimbulkannya misalnya  :  seorang  pengendara sepeda  motor  yang  mencemarkan dan berbuat bising tidak bertanggung jawab  sendiri  tetapi  secara  kolektif bersama prosudurnya.
2. Hubungan pencemaran dengan kekuasaan  dalam  arti  menemukan siapa  pihak  yang  secara  yuridis mempunyai  kekuasaan  mencegah, mengendalikan  atau  menanggulangi pencemaran, sebebarnya The Polluter  Pay  principle  berbeda hasilnya  tegantung  dari  penerapan produsen atau konsumen.
Pencemar/polluter  yang  secara potensial menimbulkan resiko pencemaran atau pengerusakan lingkungan hidup dibebani pajak lingkungan yang diperuntukkan bagi dan pembayaran ganti kerugian ketika pihak yang  bertanggung  jawab  tidak  dapat ditemukan. Misalnya : kasus pencemaran laut yang dibiayai dari pajak lingkungan yang berasal dari minyak yang di impor atau diangkut melalui laut.
3.3  Aspek  Hukum  Dan  Penyelesaian Lingkungan Hidup
Dalam  UU  No.32  tahun  2009 mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 120  digolongkan  sebagai  aspek  hukum uang  berhubungan  dengan  Hukum Administrsi/HAN,  selain  itu  juga  erat kaitannya  dengan  Pasal  33  UUD  1945 yang  berhubungan  dengan  adanya pemerintah pusat dan daerah.
Aspek hukum tentang lingkungan  hidup  diatur  dalam  Pasal  1 sampai  dengan  Pasal  120  UU  No.  32 tahun  2009,  dalam  hal  ini  berhubungan dengan  Administrasi  Negara/HAN  dan
kaitannya  dengan  pasal  33  UUD  1945 yang berhubungan dengn adanya pemerintah pusat dan daerah.
Sebagaimana diketahui perbuatan  pencemaran  dan  perusakan lingkungan  merupakan  perbuatan  yang mengakibatkan  rusak  dan  tercemarnya lingkungan  hidup.  Dengan  terjadinya pencemaran  dan  perusakan  maka  akan ada  korban  pencemaran  dan  perusakan dalam arti sebagai pihak yang dirugikan baik  berupa  orang.  masyarakat  dan negara.
Aspek  hukum  dalam  kasus sengketa lingkungan hidup diatur pasal 1 butir 25 UUPPLH sedangkan
penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur pasal 84 UUPPLH :
1. Penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup dapat ditempuh melalui
pengadilan maupun diluar pengadilan 2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  dilakukan  secara suka  rela  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
3. Gugatan  melalui  pengadilan  hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan  yanh  dipilih  ditanyakan tidak  berhasil  oleh  salah  satu  atau para pihak yang bersengketa.
Berdasarkan pasal 87 ayat 1 UU No:32  tahun  2009  mengatakan  bahwa Pencemaran  perusak  lingkungan  hidup
adalah  perbuatan  melanggar  hukum. Untuk  mengetahui  tentang  pelaksanan dan  penerapan  dari  ketentuan  ditas dikemukakan unsur-unsur :
1. Pencemaran lingkungan hidup
2. Perusakan lingkungan hidup
3. Perbuatan melanggar hukum
4. Ganti rugi
5. Melakukan tindakan tertentu
Menurut  Soemarwoto  (1977), menguraikan bahwa, jika dilihat dari segi ilmiah  suatu  lingkungan  disebut  sudah cemar bila memiliki beberapa unsur : 1. Kalau  suatu  zat,  organisma  atau unsur-unsur yang lain, seperti gas,cahaya,  energi  telah  tercampur kedalam  sumber  daya/lingkungan tertentu.
2. Karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan dari sumber daya/lingkungan tersebut.
Jika salah satu syarat dari kedua unsur  tersebut  tidak  terpenuhi  maka belum  bisa  dikatakan  telah  terjadi pencemaran.  Dari  unsur  pencemaran lingkungan  tersebut  nyatalah  bahwa suatu  perbuatan  dan  tindakan  yang menimbulkan  terjadinya  pencemaran lingkungan hidup harus memenuhi unsur tersebut  diatas,  berarti    jika    seseorang ingin  menuntut  pihak  lain  harus benar- benar memperharikan unsur yang tercakup dalam batasan hukum tersebut.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
Dengan  keluarnya  UU  No.32 tahun  2009    terdapat  perbedaan  dan perubahan  unsur  terjadinya  pencemaran lingkungan  karena  UU  ini    menerapkan sistim Baku Mutu Lingkungan
(Environmental Quality Standart),
sehingga apabila terjadi sengketa lingkungan  dapat  ditentukan  menurut Baku Mutu Lingkungan.
Misalnya:  kasus  PT.  Hoc  Lie meruproduksi  getah  karet,  dimana masyarakat sekitar tempat tinggal merasa  terganggu  akibat  polusi  udara yang  menimbulkan  bau  tidak  sedap, dalam  hal  ini  masyarakat  tidak  dapat menuduh  pemilik  PT  Hoc  Lie  sebagai pencemar/polluter  karena  PT  tersebut dibangun  tahun  1954  dan  disekitarnya dahulu  belum ada pemukiman penduduk .
3.4  Perbuatan  Melanggar  Hukum  Dan
Ganti  Rugi  Dalam      Sengketa Lingkungan Hidup.
Penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  melalui  pengadilan dikenal sebagai gugatan perdata sebagai bentuk  pertanggung  jawaban  perdata. Tanggung  jawab  perdata  dapat  berupa tanggung  jawab  yang  ditimbulkan hukum (legal liability).
Menurut  Komar  Kantaatmadja dalam  disertasinya  menyatakan  “dalam hal ini harsu dibedakan antara pengertian responsibility,  yaitu  sebagai  apa  yang secara  sepihak  harus  dipertanggung
jawabkan kepada suatu pihak , disegi lain dikenal  pengertian  Liability, yaitu kewajiban  untuk  nengganti  kerugian memperbaiki  kerusakan  yang  terjadi. Pengertian  pertanggung  jawaban  ini tidak  selalu  harus  bersamaan  dengan pengertian kewajiban memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan”.
Dasar hukum pertanggung jawaban  dalam  hukum  perdata  yaitu pertanggung  jawaban  adanya  unsur kesalahan  (fault  based  liability)  dan pertanggung jawaban ketat (strict liability)  merupakan  instrumen  hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup. Pasal 1365 KUHPerdata mengatakan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang  membawa  kerugian  bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut“.
Dari penjelasan diatas perbuatan melanggar  hukum  apabila  memenuhi unsur :
1. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum
2. Terdapat kesalahan pada pelaku
3. Timbulnya kerugian
4. Terdapatnya  hubungan  kausaliteit antara perbuatan dan kerugian.
Pertanggung  jawaban  tersebut disebut dengan “Tortious Liability“ atau disebut  pula  dengan  Liability  Based  On Fault. Dari penjelasan diatas  merupakan realisasi  asas  yang  ada  dalam  hukum lingkungan hidup yang disebut pencemar membayar.  Selain  harus  menggati  rugi pencemar/polluter  dan  atau  perusak lingkungan  hidup  dapat  pula  dibebani oleh  hakim  untuk  melakukan  tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:
1. Memasang  dan  atau  memperbaiki pengolahan  limbah  sesuai  dengan baku mutu lingkungan hidup.
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup
3. Menghilangkan  atau  memusnahkan penyebab  timbulnya  pencemaran atau perusakan lingkungan.
Dalam  sistim  Hukum  Perdata mengenai pembuktian dibebankan kepada pihak penderita (yang dirugikan) sebagaimana  ditetapkan  dalam  pasal 1865  KUHPerdata  berbunyi  sebagai berikut :
“  Setiap  orang  yang  mendalilkan bahwa  ia  mempunyai  suatu  hak, atau  guna  meneguhkan  haknya sendiri  maupun  membantah  suatu hak orang lain, menunjukkan suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan  adanya  hak  atau peristiwa tersebut “.
Sedangkan  alat  bukti  menurut pasal 1866  KUHPerdata adalah :
1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah
Jika  ketentuan  diatas  diadikan dasar  gugatan  dalam  pemenuhan  ganti rugi terhadap kasus pencemaran lingkungan  hidup,  menurut  UU  No.32 tahun  2009  telah  menegaskan  bahwa pencemaran  dan  atau  pengerusakan lingkungan  hidup  adalah  perbuatan melanggar hukum.
Bentuk  wujud  ganti  rugi  dalam KUHPerdata  tidak  ditegaskan  akan tetapi dari beberapa pendapat mengatakan ganti rugi dapat berupa :
1. Ganti rugi dalam bentuk uang
2. Ganti rugi dalam bentuk materi atau pengembalian keadaan semula.
3. Pernyataan  bahwa  perbuatan  yang dilakukan adalah melanggar hukum.
4. Larangan  untuk  melakukan  sesuatu perbuatan tertentu.
Dalam beberapa kasus pencemaran  lingkungan  hidup  sangat sulit  menentukan  besarnya  ganti  rugi mengingat :
1. Tidak mungkin untuk membuat suatu perhitungan  kerugian  yang  tepat sekali
2. Masalah  pembuktian  yang  sulit dilakukan.
Yang dimaksud dengan kerugian langsung  adalah  kerugian  yang  terjadi pada  saat  atau  beberapa  saat  setelah pencemaran terjadi., sedangkan kerugian
tidak  langsung  adalah  kerugian  yang baru diketahui setelah terjadinya pencemaran air sungai . Dalam hal ganti rugi  dalam  hukum  lingkungan  dapat diberikan kepada pihak korban pencemar,  kewajiban  membayar  ganti rugi merupakan penerapan asas pencemar  membayar  (Polluter  pay principle).
Dalam  hal  ini  ketentuan  hukum lingkungan  Indonesia  telah  mengadopsi Prinsip  pencemar  membayar,  yang  juga disebut  Prinsip  Internalisasi  biaya  yang dirumus  Prinsip  ke-16  Deklarasi  Rio berbunyi:
National authorities should
endeavor to promote the internalization  environmental  cost and the useof economic instruments,  taking  into  account the approach that polluter should, in  principle,  bear  the  cost  of pollution  with  due  regard  to  the public interest and without distorting  international  larde  and investment.
Prinsip pencemar membayar mencerminkan perubahan prilaku usaha, dalam ari pengusaha atau yang
melakukan aktivitas terhadap pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan pengolahannya
diwajibkan memperhitungkan biaya lingkungan yang  mungkin  timbul  sebagai  biaya produksi.  Prinsip  ini  juga  diterapkan
untuk mengetahui pungutan pencemaran yang  akan  dikenakan  terhadap  pencipta pencemaran dan atau perusakan lingkungan  dengan  cara  perhitungan terhadap adanya kegiatan. Mis.penebangan hutan ada unsur erosinya dapat dikatakan sebagai perusakan lingkungan.
3.5 Kedudukan  polluter  dalam  kasus pencemaran lingkungan.
Masalah pencemaran lingkungan  hidup  baik  yang  dilakukan oleh  para  perusak  atau  pencemar lingkungan  (polluter)  baik  industri maupun segala bentuk pencemar lingkungan  memikul  tanggung  jawab baik  dengan  wajib  membayar  ganti kerugian  .  Ganti  rugi  adalah  suatu  hak bagi pihak yang merasa dirugikan, untuk menuntut  haknya  kembali  dari  orang yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian  sebagaimana  ganti  rugi  yang tercantum dalam 1365 KUHPerdata.
Dalam  hal  ini  polluter  selaku pihak pencemar telah melakukan pencemaran  lingkungan  sebagaimana dimaksud  oleh  Undang-Undang  Nomor :32  tahun  2009  tentang  Lingkungan Hidup    pasal  1  angka  14,  Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut diatas  pihak  polluter  kedudukannya sebagai manusia / subjek hukum (pelaku) yang  melakukan  kegiatan  melampaui baku  mutu  lingkungan  hidup  dapat dituntut dan mempertanggung jawabkan
segala perbuatannya berdasarkan aktivitas yang dilakukannya menimbulkan kerugian
akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
Ketentuan tanggung jawab sebagaimana  diatur  dalam  pasal  88  UU No.32  tahun  2009  sebagai  berikut  : “Setiap orang yang tindakannya,
usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3 dan atau menghasilkan atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan  ancaman  seruis  terhadap lingkungan  hidup  bertanggung  jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tampa perlu  pembuktian  unsur  kesalahan. bertanggung  jawab  mutlak“.  Strict liability  adalah  unsur  kesalahan  tidak perlu  dibuktikan  oleh  pihak  penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.
Berkaitan dengan tanggung jawab berdasarkan sistim hukum berangkat  dari  tuntutan  perkembangan tekhnologi  dan  modernisasi.  Dalam isitim  ini  si  pelaku  atau  polluter  telah cukup  untuk  dinyatakan  bertanggung jawab dalam peristiwa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
Dalam hal ini kedudukan polluter dalam  kasus  pencemaran  lingkungan adalah orang sebagai
pelaku/pencemar/polluter yang bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang ditimbulkan  akibat  dari  aktivitas  yang
dilakukannya  atas  pencemaran  dan  atau kerusakan lingkungan hidup.
Menurut  L.B  Curzon  (1977) aktualitas  dan  kemanfaatan  dari  asas Strict Liability dimana asas itu berkenaan dengan :
1. Pentingnya jaminan untuk dipenuhinya  peraturan  tertentu  yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Bukti  kesalahan  sangat  suslit  untuk pelanggaran peraturan yang berhubungan  dengan  kesejahteraan masyarakat.
3. Tingkat  bahaya  sosial  yang  tinggi yang timbul dari perbuatan itu.
Dengan  diakomodirnya  strict liability dalam sistim hukum lingkungan Indonesia  hambatan yang dialami pihak penderita  (korban  pencemaran  atau perusak lingkungan hidup) dapat diterobos  dan  memberi  perlindungan hukum Berdasarkan sistim ini pembuktian  tidak  lagi  dibebankan kepada  pihak  pengklaim  (korban  yang dirugikan) melainkan kini beban pembuktian  dibebankan  pada  pihak pelaku  perbuatan  melanggar  hukum (berlaku  asas  pembuktian  terbalik) ketentuan  ini  diatur  dalam  pasal  88 UULH mengatakan “ bertanggung jawab mutlak”dimana  unsur  kesalahan  tidak perlu  dibuktikan  oleh  pihak  penggugat sbagai dasar pembayaran ganti rugi”.
Strict  Liability  diterapkan  dalam
peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu : - Keputusan Presiden RI  No.18 tahun
1978 tentang pengesahan
“International  Convention  on  Civil Liability for Oil Pollution Damage” pasal III (1) sebagai berikut : Except as provided in paragraphs 2 and 3 this article, the owner of a ship at the time of a series of occorences at  the  time  of  the  first  such occuarged,  shall  be  liable  for  any pollution  damage  caused  by  oil which has escape or been disccharged from the ship as a result of the incident.
Dari ketentuan pasal 3(1) CLC 69 dapat disimpulkan bahwa:
a. Polluter  (pelaku  dalam  hal  ini  the owner,  pemilik)  telah  terbeban tanggung  jawab  saat  kejadian  itu timbul, atau bila ternyata kecelakaan itu  merupakan  rangkaian  kejadian, maka  timbulnya  tanggung  jawab adalah saat kejadian pertama.
b. Setiap  kerusakan  yang  timbul  dari kecelakaan harus dipertanggung jawabkan.
c. Dengan  demikian  tanggung  jawab tidaklah  mendasarkan  tuntutan  atas tidaknya kesalahan.
UU  No.5  tahun  1983  tentang Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia menyebabkan  terjadinya  pencemaran
lingkungan  laut  atau  perusakan  sumber daya  alam  memikul  tanggung  jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan  laut  atau  sumber  daya  alam tersebut  dengan  segera  dalam  jumlah yang memadai.
Pasal  diatas  dikaitkan  dengan celling yang diatur pasal 12 berbunyi :
“  Ketentuan  tentang  batas  ganti rugi maksimum tata cara penelitian ekologis dan penuntutan ganti rugi dalam  pasal  11  diatur  dalam peraturan perundang-undangan “.

## IV. KESIMPULAN
4.1 Kesimpulan
1. Bahwa, polluter selaku pihak pencemar telah melakukan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang  Nomor  :32  tahun 2009  tentang  Lingkungan  Hidup pasal  1  angka  14,      berdasarkan ketentuan          Undang-  Undang tersebut  diatas  pihak    polluter kedudukannya
sebagai manusia/subjek hukum (pelaku)
yang melakukan kegiatan melampaui baku  mutu  lingkungan  hidup  dapat dituntut dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Kasus pencemaran lingkungan hidup,  menurut  UU  No.32  tahun 2009  telah  menegaskan  bahwa pencemaran  dan  atau  pengerusakan
lingkungan  hidup  adalah  perbuatan melanggar hukum.
2. Terhadap kasus pencemaran lingkungan  yang  dilakukan  oleh polluter sebagai pihak pencemar baik industri  maupun  segala  bentuk pencemar lingkungan memikul tanggung jawab wajib  mem Bayar bentuk ganti kerugian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1365  KUHPerdata.  Bentuk  wujud ganti  rugi  dalam  KUHPerdata  tidak ditegaskan akan  tetapi dari beberapa pendapat  mengatakan  ganti  rugi dapat berupa :
1. Ganti rugi dalam bentuk uang
2. Ganti  rugi  dalam  bentuk  materi atau pengembalian keadaan semula
3. Pernyataan  bahwa  perbuatan yang dilakukan adalah
melanggar hukum.
4. Larangan untuk melakukan
sesuatu perbuatan tertentu.
4.2 Saran
1. Bahwa,  pelaku  pencemar/polluter
terhadap kasus pencemaran lingkungan    merupakan orang yang bertanggung  jawab  terhadap  segala
aktivitas yang dilakukannya akibatnya    menimbulkan  kerugian dapat dituntut secara Perdata  tentang perbuatan  melawan  hukum  ,  akan tetapi  kalau  menyangkut  setentang larangan  sebagaimana  diatur  dalam
UU  No:32  tahun  2009  ,  penggugat harus  harus  mampu  membuktikan sebagaimana  yang  diatur  oleh  UU disilah letak kendala bagi Penggugat. 2. Penulis  sangat  berharap  dalam menangani kasus pencemaran lingkungan  hidup  baik  masyarakat yang  terkena  dampak  langsung  dari pihak pencemar, maupun hakim yang menagani kasus pencemaran lingkungan  banyak  kendala  yang dihadapi  dalam  rangka  penegakan hukum  lingkungan  oleh  karenanya peran  serta  pemerintah  juga  sangat diharapkan baik melalui segala aspek hukum  dan  peraturan-peraturan  dan kebijakannya      haruslah  bersifat konsisten sehingga dapat meminimalisir tentang kasus pencemaran lingkungan demi kelangsungan hidup bangsa
Indonesia  yang  adil  dan  makmur.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin  Syamsul,  Hukum  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Penerbit PT.Sofmedia.
______________,  Materi  Perkuliahan  Program Pasca UMA.
Amsyari,  Fuad,  1988,  Prinsip-prinsip  Masalah Pencemaran  Lingkungan,  PT  Ghalia Indonesia Jakarta
Arya Wardhana Wisnu, 1995, Dampak Pencemaran  Lingkungan,  Penerbit  Andi
Jogyakarta,.

## Abdurrahman, 1990. Pengantar Hukum Lingkungan Bandung, Citra Aditya Bakti

## M. Hamdan, 2000, Tindak Pidana Pencemaran
Lingkungan,  Penerbit  CV,  Mandar  Maju
Bandung,

## Rahmadi  Takdir,  Hukum  Lingkungan  di
Indonesia,  Penerbit  PT.  Raja  Grafinda
Jakarta Persada.
Subagyo  Joko.  P,  1992,  Hukum  Lingkungan Masalah
dan Penanggulangannya,
penerbit Rineka Cipta,
Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan,
Tinjauan  atas  UU  No.  23  tahun  1997,
Penerbit Djambatan. Salim Emil, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara Jakarta.

## Takdir  Rahmadi,  2011,  Hukum  Lingkungan  di
Indonesia,  PT  Raja  Grafindo  Persada Jakarta, Penerbit Rajawali Press