Vol. 6 No. 4, Desember 2022 (327-332)               e-ISSN: 2685-5607
Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi--- Vol. 6 No. 4, Desember 2022 http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

## ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF GRANTS SHOPPING IN THE GOVERNMENT OF NORTH SUMATRA PROVINCE

## Khairani Br Barus, Juliana Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email :khairani.barus01@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze the accountability of grant spending to the Provincial Government of North Sumatra. This research  is  a  qualitative  research  with  an  exploratory  approach.  The  data  used  in  this  study  were  obtained  by interviewing  and  documentation  studies.  It  was  concluded  that  from  the  six  grant  expenditure  management processes,  there  is  a  process  that  every  year  experiences  an  obstacle,  namely  the  reporting  and  accountability processes.  These  obstacles  are  (1)  compliance,  (2)  the  implementation  of  grant  spending  which  takes  a  long  time because  it  has  to  go  through  several  stages,  (3)  the  competence  of  human  resources  in  the  accountability  and reporting process. Then communication and information must run well between the grant management and the grant recipients  to  achieve  better  accountability  for  grant  spending.  Socialization  related  to  grant  spending  regulations also  needs  to  be  improved.  Various  efforts  have  been  made  to  create  accountability  for  grant  spending  in  North Sumatra  Province,  among  others,  by  providing  the  required  report  formats  to  make  it  easier  for  grantees  and simplify the audit process.
Keywords : Accountability, Grant Spending, Provincial Government

## ANALISIS AKUNTABILITAS BELANJA HIBAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  akuntabilitas  belanja  hibah  pada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data yang  digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi disimpulkan dari keenam proses pengelolaan belanja hibah, terdapat proses yang setiap tahun mengalami sebuah kendala yaitu proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Kendala-kendala tersebut adalah (1) kepatuhan, (2) pelaksanaan  belanja  hibah  yang  memerlukan  waktu  yang  lama karena  harus  melewati  beberapa  tahapan,  (3)  kompetensi  sumber  daya  manusia  dalam  proses  pertanggungjawaban dan pelaporan. Kemudian komunikasi dan informasi harus berjalan dengan baik antara pihak pengelola hibah dengan pihak penerima  hibah untuk  mewujudkan akuntabilitas  belanja  hibah  yang  lebih  baik. Sosialisasi terkait peraturan- peraturan  belanja  hibah  juga  perlu  untuk  ditingkatkan.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  menciptakan akuntabilitas belanja hibah pada Provinsi Sumatera Utara antara lain yaitu menyediakan format-format laporan yang dibutuhkan untuk mempermudah para penerima hibah dan mempermudah proses pemeriksaan.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Belanja Hibah, Pemerintah Provinsi
Analisis Akuntabilitas Belanja Hibah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Khairani Br Barus, Juliana Nasution)

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas  publik  merupakan  sebuah  sistematika  dalam  menjalankan  suatu  kegiatan  bagi  pihak  pemegang kewajiban  (agent)  dalam  menjalankan  tugasnya  dengan  semestinya  dan  dapat  memberikan  pertanggung  jawaban, penyajian,  pelaporan  serta  menjalankan  setiap  kegiatan  yang  diberikan  oleh  si  pemberi  kewajiban  (principle)  yang mempunyai kuasa untuk meminta pertanggung  jawaban tersebut. Menurut warta singkat Teknis Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP)  nomor  4  tentang  penyajian  dan  pengungkapan  belanja  pemerintah  menyatakan,  belanja  hibah diartikan sebagai pengelauaran pemerintah dalam bentuk uang, uang ataupun jasa kepada peerintah atau pemerintah lainnya,  perusahaan  milik  negara  atau  daerah,  masyarakat  dan  ikatan  masyarakat,  yang  sudah  ditetapkan kedudukannya, bersifat wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.
Tujuan  dari  pemberian  dana  hibah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi  adalah  untuk  menunjang  tercapainya sasaran program-program serta kegiatan yang telah dirancang. Pemberian dana hibah ini juga berlandaskan atas asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Salah satu bentuk dari belanja operasi atau anggaran sehari-hari yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi yang juga memberikan manfaat jangka pendek adalah belanja hibah.  Menurut  warta  singkat  Teknis  Standart  Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  13  tentang  akuntansi  Hibah menjelaskan  bahwa  hibah  yang  diterima  atau  yang  diberikan  harus  diberikan  pertanggung  jawaban  sesuai  dengan ketetapan  dan  ketentuan  dalam  regulasi  keuangan  negara,  hal  ini  disebabkan  karena  hibah  merupakan  bagian  dari pendapatan  serta  belanja  negara.  Dalam  hal  ini  akuntabiltas  tidak  hanya  terkait  dengan  akuntansi  saja,  tetapi  juga meliputi  penganggaran,  mekanisme  pengeluaran  atau  penerimaan  dana,  pelaporan  kepada  pemangku  kepentingan serta pemanfaatan hibah.
Di  indonesia,  baik  pemerintah  provinsi  ataupun  pemerintah  kabupaten/kota  keduanya  mengalokasikan anggaran  untuk  keperluan  hibah  dengan  menggunakan  Anggara  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  setiap  tahun anggaran. Pemberian  hibah oleh peerintah provinsi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 77 tahun 2020  tentang  pengelolaan  dana  bantuan  hibah  baik  itu  dari  pemerintah  kepada  pemerintah,  pemerintah  kepada lembaga, dan pemerintah kepada  masyarakat. Pengelolaan  belanja  hibah pada Pemerintah Provinsi  Sumatera Utara berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana bantuan hibah, yang meliputi Tata Cara Penganggran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Evaluasi belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Masalah  yang  sering  kali  muncul  mengenai  dana  bantuan  hibah  pada  pemerintah  provinsi  sumatera  utara adalah keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban dana hibah, tidak dilaporkan serta laporan yang disampaikan tidak  sesuai  dengan  proposal  yang  diajukan.  Masalah  ini  sering  terjadi  pada  penerima  hibah  dari organisasi/lembaga/badan  yang  mmenggunakan  dana  hibah  untuk  menjalankan  kegiatan  atau  program  dari organisasinya  masing-masing.  Serta  masih  minimnya  pengetahuan  masyarakat  untuk  membuat  laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana hibah merupakan kendala yang sering terjadi.
Tujuan  peneliti  adalah  (1)  Untuk  menganalisa  akuntabilitas  belanja  hibah  pada  Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara yang  bersumber dari  Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan  yang berlaku,  (2)  Mengetahui  kendala  yang  sering  dihadapi  dalam  pelaksanaan  akuntabilitas  pada  belanja  hibah  di Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara,  (3)  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam menjalankan akuntabilitas pada belanja hibah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan sebuah aturan yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk  memastikan  bahwa  kekuasaan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  yang  diperuntukkan  untuk  mencapai  tujuan nasional  dengan  tingkatann  efisiensi,  efektifitas,  kejujuran  dan  kebijaksanaan  tertinggi.  Akuntabilitas  publik merupakan  sebuah  sistematika  dalam  menjalankan  suatu  kegiatan  bagi  pihak  pemegang  kewajiban  (agent)  dalam menjalankan  tugasnya  dengan  semestinya  dan  dapat  memberikan  pertanggung  jawaban,  penyajian,  pelaporan  serta menjalankan  setiap  kegiatan  yang  diberikan  oleh  si  pemberi  kewajiban  (principle)  yang  mempunyai  kuasa  untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

## Belanja Hibah
Dalam  kamus  besar  bahasa  indonesia,  Hibah  merupakan  pemberian  secara  sukarela  dengan  mengalihkan  hak  atas sesuatu  kepada  orang  lain.  Menurut  Ilmu  Al-Qur’an  yang  dimaksed  dengan  hibah  adalah  pemberian  kepada seseorang  diwaktu  hidupnya,  dengan  tidak  mengharapkan  balasan  aau  ikatan  baik  secara  lisan  ataupun  tertulis. Sedangkan secara etimologi, hibah berarti memberikan/menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang lain yang diberi. Belanja hibah adalah seluruh pengeluaran pemerintah pusat baik dalam bentuk uang, barang
dan jasa ataupun surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan kedudukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

## METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Penelitan ini dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bagian Biro Kesejahteraan Rakyat.

## Jenis dan Sumber data
Data yang digunakan merupakan data primer, karena data diperoleh langsung dari kepala sub bagian dan bendahara. Serta  data  juga  diperoleh  berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  yang  diberikan  oleh  pengurus  biro kesejahteraan rakyat.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitiatif dengan pendekatan eksploratif. Teknik  sampling pada penelitian  ini adalah purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara kepada  informan  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  belanja  hibah  dan  studi  dokumentasi  terhadap  dokumen  belanja  hibah,  peraturan- peraturan beserta laporannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  selama  2  (dua)  bulan  yaitu  antara  bulan  januari  2022  hingga  februari  2022  dengan melakukan  wawancara  dengan  para  informan  yang  terpilih  sesuai  dengan  kriteria  serta  pedoman  wawancara  yang telah ditetapkan. Dalam melakukan wawancara, peneliti juga dibantu dengan alat rekam sebagai alat untuk merekam seluruh  isi  wawancara  yang  dilakukan  serta  menggunakan  instrumen  pendukung  lainnya,  meliputi  buku  catatan, kamera yang dgunakan untuk mendokumentasikan kegiatan lapangan dan laptop untuk mengetikkan hasil penelitian yang diperoleh.  Adapun analisis penelitian yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi terkait dengan belanja hibah  serta  pembahasan  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  Menurut  Solihin  (2007)  indikator  minimum  akuntabilitas yaitu : (1). Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. (2). Adanya sebuah sanksi yang  ditetapkan  atas  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  melaksanakan  sebuah  kegiatan.  (3).  Adanya  hasil  yang diperoleh  dalam  jangka  waktu  yang  pendek  dan  adanya  hasil  yang  yang  diperolah  setelah  pelaksanaan  kegiatan jangka pendek.

## Ketepatan Pelaksanaan Akuntabilitas Belanja Hibah dengan Regulasi yang Ditetapkan Pemerintah
Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada orang lain baik itu pengetahuan  dari  segi  keterampilan,  nilai-nilai,  norma-norma  yang  berguna  bagi  kehidupan  bermasyarakat.  Tidak jauh  berbeda  dengan  komunikasi  sosial,  dimana  komunikasi  sosial  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  interaksi yang  dilakukan  oleh  individu  atau  lembaga  dengan  menyampaikan  suatu  pesan  kepada  pihak  lain  dengan  maksud agar  pihak  lain  dapat  mengetahui  hal-hal  yang  dimaksud  oleh  pemberi  pesan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan pengumpulan  dokumen-dokumen  yang  diperlukan,  disimpulkan  bahwa  pedoman  pengelolaan  belanja  hibah  telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 77 Tahun 2020 dan turunannya yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan bantuan dana hibah. Tetapi dikarenakan masih kurangnya sosialisasi  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  7  Tahun  2019  kepada  penerima  hibah,  sehingga masih  sering  dtemukan  kendala-kendala  dalam  memahami  pengelolaan  belanja  hibah  yang  diatur  dalam  Peraturan Gubernur  ini.  Berikut  ini  merupakan  sistematika  pengelolaan  belanja  hibah  pada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Utara  yang  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  yang  diturunkan  ke  Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 yaitu meliputi 6 tahapan yang terdiri atas: (1). Evaluasi, (2). Penganggaran, (3). Pelaksanaan, (4). Pencairan, (5). Penggunaan, (6). Pertanggungjawaban dan pelaporan.

## Evaluasi Permohonan Hibah
Evaluasi  merupakan  cara  untuk  memperoleh  informasi  dan  dengan  diperolehnya  sebuah  informasi  tertentu  maka dapat  diberikan  suatu  kesimpulan  ataupun  sebuah  kesimpulan.  Verifikasi  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD) terkait  meliputi  kelayakan  jumlah  yang  diajukan,  kelayakan  organisasi  calon  penerima,  dan  keseragaman  atas kegiatan  yang  sama  yang  dilakukan  oleh  organisasi  lain  serta  melakukan  evaluasi  keabsahan  dan  kelengkapan persyaratan permohonan belanja hibah  berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kepala SKPD. Berdasarkan analisis  hasil  wawancara  dengan  informan  1,  pengelolaan  belanja  hibah  sudah  melalui  proses  verifikasi  oleh perangkat daerah terkait dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019.
Analisis Akuntabilitas Belanja Hibah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Khairani Br Barus, Juliana Nasution)

## Penganggaran Belanja Hibah
Anggaran  merupakan  hasil  yang  didapatkan  setelah  menyelesaikan  sebuah  perencanaan,  sedangkan  penganggaran (budgeting)  adalah  suatu  proses  yang  mencakup  beberapa  tahapan,  meliputi  persiapan  penyusunan  rencana, pengumpulan  data  informasi  yang  diperlukan,  pembagian  tugas  perencanaan,  penyusunan  rencana  itu  sendiri, implementasi rencana sampai pada tahap pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Berdasarkan analisis hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  belum  semua  proses  penganggaran  dilaksanakan sesuai  aturan  yang  berlaku.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  penentuan  nominal  bantuan  dana  hibah  masih  dipengaruhi oleh petunjuk pimpinan bagi calon penerima hibah tertentu.

## Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Hibah
Persepsi  akuntabilitas  muncul  dari  sebuah  gagasan  yang  menyatakan  bahwa  setiap  kegiatan  harus dipertanggungjawabkan kepada orang ataupun badan yang memberi kewajiban untuk menjalankan sebuah program. Dalam pengelolaan belanja hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sumber daya manusia yang mencukupi dan  fasilitas  yang  memadai  sangat  diperlukan  untuk  pengadministrasian  berkas,  proses  berkas,  pengarsipan  berkas dan  sampai  pertanggungjawaban.  Dengan  tercukupinya  sumber  daya  manusia  serta  tersedianya  fasilitas  yang memadai,  maka  pekerjaan  akan  terlaksana  dengan  efisien.  Dengan  tercapainya  pekerjaan  yang  efisien,  maka  hal tersebutlah  yang  akan  mempengaruhi  akuntabilitas.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  fasilitas  untuk  pengarsipan berkas  belanja  hibah  pada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  masih  terbatas  sehingga  hal  ini  sangat memungkinkan  terjadinya  kendala  berkas/dokumen  tidak  diarsipkan  dengan  baik,  hal  inilah  yang  menjadi  kendala dalam menciptakan akuntabilitas belanja hibah yang efisien.

## Pencairan Belanja Hibah
Akuntabilitas  publik  merupakan  sebuah  sistematika  dalam  menjalankan  suatu  kegiatan  bagi  pihak  pemegang kewajiban  (agent)  dalam  menjalankan  tugasnya  dengan  semestinya  dan  dapat  memberikan  pertanggung  jawaban, penyajian,  pelaporan  serta  menjalankan  setiap  kegiatan  yang  diberikan  oleh  si  pemberi  kewajiban  (principle)  yang mempunyai  kuasa  untuk  meminta  pertanggung  jawaban  tersebut.  Proses  pencairan  dana  hibah  ini  sudah  melalui proses pengelolaan hibah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  7  Tahun  2019  serta  aturan  lain  yang  berkaitan.  Adapun  proses  bantuan sebelum  pencairan  dana  hibah  :  (1).  Pemohon  dana  hibah  diharuskan  mengajukan  permohonan  dalam  bentuk proposal  yang  diajukan  kepada  Gubernur  Sumatera  Utara,  (2).  Setelah  proposal  diterima,  selanjutnya  dilakukan pemeriksaan kelengkapan proposal (izin operasional, organisasi yang terdaftar, terdapat kepengurusan), (3). Setelah proposal  dinyatakan  lengkap,  maka  selanjutnya  dilakukan  peninjauan  ke  lokasi  ataupun  ke  domisili  daerah  terkait sesuai  dengan  proposal  yang  diajukan.  (4).  Rekapitulasi,  dan  diajukan  kepada  Gubernur  untuk  proses  pencairan bantuan.  (5).  Setelah  disetujui  oleh  gubernur,  maka  pihak  bagian  kesejahteraan  rakyat  atau  pihak  berwenang selanjutnya    memanggil  pengurus  pemohon  untuk  melengkapi  berkas  pencairan.  (6).  Setelah  berkas  pencairan lengkap,  selanjutnya  dana  di  transfer  melalui  rekening  lembaga  terkait.  (7).  Setelah  dana  di  transfer,  pihak  bagian kesejahteraan rakyat memberitahukan kepada penerima hibah untuk segera menggunakan dana tersebut, (8). Setelah selesai  menggunakan  dana  hibah  tersebut,    maka  pihak  penerima  diwajibkan  untuk  membuat  laporan  pertanggung jawaban.

## Penggunaan Belanja Hibah
komunikasi sosial dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi yang dilakukan oleh individu atau lembaga dengan menyampaikan  suatu  pesan  kepada  pihak  lain  dengan  maksud  agar  pihak  lain  dapat  mengetahui  hal-hal  yang dimaksud  oleh  pemberi  pesan.  Berdasarkan  analisis  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  penerima  belum paham  mengenai administrasi belanja hibah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan komunikasi yang baik antara penerima hibah dengan pengelola hibah agar informasi yang tidak diketahu oleh penerima hibah dapat ditanyakan kepada pengelola hibah.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  belanja  hibah  merupakan  bagian  dari  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD.  Dalam pelaporan  dan  pertanggungjawaban  belanja  hibah  sering  sekali  dijumpai  kendala,  dimana  kendala-kendala tersebutlah yang menyebabkan tidak terciptanya akuntabilitas belanja hibah pada Pemerintah Provinsi. Dimana para penerima  hibah  sering  terlambat  bahkan  tidak  menyampaikan  laporan  pertanggungjawabannya  kepada  pihak berwenang.  Berdasarkan  analisis  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  penerima  dana  hibah  sudah  mengetahui bahwa dana hibah yang diterima harus dicatat didalam laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada pihak berwenang  atau  pemberi  dana  hibah  yaitu  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  sesuai  dengan  peraturan  dan
sistematika  yang  berlaku.Namun  dalam  praktiknya,  sering  sekali  para  penerima  dana  hibah  terlambat  untuk menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  bahkan  tidak  menyampaikan  laporan  yang  sudah  menjadi kewajibannya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  peran  penting  bagi  pengelola  hibah  dan  perangkat-perangkatnya  untuk mengingatkan  serta  memonitoring  penerima  hibah  agar  segera  membuat  laporaan  penggunaan  dana  hibah  setelah semua  kegiatan  selesai  dilakukan.  Terdapat  sanksi  yang  diberikan  kepada  para  penerima  dana  hibah  yang  tidak menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  secara  tepat  waktu,  yaitu  dengan  membuat  surat teguran  I,II,  dan  III. Jika  masih  belum  diindahkan  oleh  pihak  penerima  dana  hibah,  maka  pihak  bagian  kesejahteraan  rakyat  membuat surat  untuk  pengembalian  dana  hibah  yang  telah  diberikan.  Dan  jika  pihak  penerima  dana  hibah  juga  tidak mengindahkan, maka langkah terakhir adalah meminta penegak hukum untuk menangani permasalahan tersebut dan juga lembaga/badan tersebut di blacklist dan untuk kedepannya tidak akan diberkan bantuan dana hibah kembali.

## Kendala-kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Pelaksanaan  Akuntabilitas  Pada  Belanja  Hibah  di  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Belanja  hibah  merupakan  pemberian  uang/barang  atau  jasa  dari  pemerintah  kepada  pemerintah  lainnya,  kepada lembaga,  kepada  masyarakat  dan  organisasi  kemasyarakatan  yang  secara  spesifik  telah  ditetapkan  peruntukannya, bersifat  wajib  dan  tidak  mengikat,  serta  tidak  secara  terus  menerus  dan  memiliki  tujuan  untuk  menyelenggarakan rencana  pemerintah.  Dalam  pengelolaan  belanja  hibah  pada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  ditemukan bebarapa permasalah  yaitu :  (1) Laporan Pertanggungjawaban Dana  Hibah Terlambat Bahkan Tidak Disampaikan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penerima dana hibah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawabannya  tepat  waktu.  (2)  Belanja  Hibah  Tidak  Direalisasikan  Sesuai Dengan Proposal Penggunaan Oleh Penerma Dana Hibah. Penerima hibah menerima dana dari Pemerintah Provinsi Sumatera  Utara  juga  berdasarkan  NPHD  antara  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  selaku  pihak  pemberi  hibah dengan  penerma  hibah  sesuai  dengan  rencana  penggunaan  belanja  hibah  yang  tercantum  dalam  proposal  yang diajukan.  Namun  masih  terdapat  penerima  hibah  yang  tidak  menggunakan  dana  sesuai  dengan  proposal  yang diajukan,  disetujui,  dan  juga  disepakati  dalam  NPHD.  (3)  Kendala  anggaran,  keuangan  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Utara  juga  terbatas  dikarenakan  banyaknya  program-program  ang  harus  dijalankan,  sehingga  semua permohonan yang diajukan oleh masyarakat tidak bisa ditampung dalam 1 tahun periode. Fenomena ini terjadi secara terus-menerus atau berulang setiap tahunnya. Dimana hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja hibah belum berjalan  secara  efisien  sehingga  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  belanja  hibah  pada  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Utara.  Dari  analisis  teknik  penelitian  menggunakan  teknik  wawancara,  diketahui  kendala-kendala  yang sering muncul pada proses pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah yang meliputi kepatuhan, sumber daya manusia, komunikasi  dan  informasi,  koordinasi,  dan  kerja  sama.  Masing-masig  kendala  tersebut  dapat  diuraikan  seperti berikut :

## Kendala ketidakpatuhan pada peraturan yang berlaku
Salah satu kendala yang sering dijumpai dan menunjang tidak tercapainya pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah  di Provinsi  Sumatera  Utara  yaitu  ketidakpatuhan.  Sifat  ketidakpatuhan  oleh  penerma  hibah  seperti  lupa,  nota-nota belum terkumpul, tanda terima dan kwitansi yang belum terkumpul, kwitansi yang tidak dibuat, dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis wawancara ditemukan bahwa proses pengelolaan belanja hibah khususnya pada bagian proses pertanggungjawaban dan pelaporan,  belum sesuai  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019. Masih banyak dijumpai para penerima hibah yang masih belum mengikuti peraturan mengenai pengumpulan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban nya, sering  sekali  penerima  hibah  terlambat  untuk  menyampaikan  laporan  pertanggungjawabannya  dan  terdapat  pula penerima  hibah  yang  sama  sekali  tidak  menyampakan  laporan  pertanggungjawabannya  kepada  pihak  berwenang, dalam  hal  ini  adalah  bagian  kesejahteraan  rakyat.  Penerima  hibah  yang  tidak  menyampaikan  laporan pertanggungjawabannya  terindikasi  menggunakan  dana  tersebut  untuk  keperluan  pribadi.  Untuk  mencegah  hal-hal yang  tidak  dikehendaki  dan  dapat  merugikan  maka,  pemerintah  membuat  berbagai  upaya  untuk  meminimalisir terjadinya  hal  yang tidak diinginkan tersebut dengan cara  memberikan sanksi kepada penerima  yang tidak ataupun belum  menyampaikan  laporan  pertanggungjawabannya,  seperti  yang  telah  tertera  didalam  Peraturan  Gubernur Nomor  7  Tahun  2019  yaitu  (1)  sanksi  administratif  berupa  peringatan  tertulis  I,II  dan  III,  (2)  membuat  surat pengembalian dana hibah yang ditujukan kepada penerima hibah, dan (3) melaporkan kepada pihak penegak hukum. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  adalah  ketaatan  pada  perintah,  atauran  dan  sikap  disiplin. Dengan adanya hukuman yang telah ditetapkan, diharapkan penerima hibah menjadi taat pada peraturan. Dan kepada penerima  hibah  yang  terlambat  ataupun  tidak  menyampaikan  laporan  pertanggungjawabannya,  perlu  diberikan sanksi tegas yang dituangkan dalam Peraturan terkait pertanggungjawaban dana hibah.
Analisis Akuntabilitas Belanja Hibah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Khairani Br Barus, Juliana Nasution)

## Kendala Kompetensi Sumber Daya Manusia Yang Rendah
Kompetensi  merupakan  karakteristik  individu  yang  tercermin  dari  pengetahuan  dan  keterampilan  untuk melaksanakan  suatu  pekerjaan  dengan  benar  dan  memiliki  keunggulan.  Dalam  proses  pertanggungjawaban  dan pelaporan,  terdapat  kendala  yang  sering  muncul  yaitu  kurangnya  pengetahuan  oleh  penerima  hibah,  sementara kompetensi  merupakan  suatu  alat  yang  dapat  menunjang  tercapainya  suatu  tujuan.  Berdasarkan  hasil  analisis wawancara  ,  dapat  dsimpulkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  di  Provinsi  Sumatera  Utara  terkait akuntabilitas  belanja  hibah  masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan dengan penyuluahan  ataupun  sosialisasi yang lebih intens terkait belanja hibah.

## Kendala Terbatasnya Sumber Daya dan Kurangnya Kerjasama serta Komunikasi
Sumber  daya  pendukung  tercapainya  akuntabilitas  belanja  hibah  yang  efisien  diantaranya  adalah  sumber  daya peralatan, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi. Dalam praktek pengelolaan belanja hibah pada Provinsi Sumatera Utara mmenemui kendala-kendala sebagai berikut: (1). Dengan luasnya wilayah sumatera utara, maka sulit untuk menjangkau lokasi-lokasi yang ingin di evaluasi, terutama pada daerah-daerah pedalaman, dimana akses jalan keluar masuk nya masih sulit untuk dijangkau dengan kendaraan roda 4 (empat) ataupun roda 2 (dua), dengan medan yang terjal. (2). Kendala kurangnya komunikasi dengan penerima hibah, dikarenakan masih terdapat daerah-daerah yang masih sulit mendapatkan jaringan seluler untuk berkomunkasi jarak jauh.

## Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Untuk  Meningkatkan  Akuntabilitas  Belanja  Hibah  Pada  Provinsi  Sumatera Utara
Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  :  (1).  Melakukan  sosialisasi  terkait  belanja  hibah,mulai  dari  tata  ara pelengkapan  berkas  dan  tata  cara  penyusunan  laporan  pertanggung  jawaban.  (2).  Menyiapkan  format  laporan pertanggungjawaban,  agar  mudah  dimengerti  oleh  penerima  hibah,  untuk  meminimalisisr  keterlambatan  ataupun untuk  mengedukasi  para  penerima  hibah.  (3).  Penegasan  sanksi  yang  diberikan  kepada  penerima  hibah  yang  tidak menyampaiakan laporan pertanggungjawabannya.

## PENUTUP
Berdasarkan  analisis  terhadap  hasil  wawancara  dan  studi  dokumentasi  yang  telah  dilakukan  peneliti  dalam pelaksanaan  akuntabilitas  belanja  hibah  pada  Provinsi  Sumatera  Utara,  bahwa  pengolahan  belanja  hibah dilaksanakan  berlandaskan  peraturan  Permendagri  No.  77  Tahun  2011  dan  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Sumatera Utara  Nomor  7  Tahun  2019  yang  meliputi  enam  proses  yaitu  evaluasi  permohonan,  penganggaran,  pelaksanaan, pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban dan  pelaporan. Dari keenam proses proses pengelolaan  belanja  hibah, terdapat  proses  yang  sering  sekali  mengalami  kendala  yaitu  proses  pertanggungjawaban  dan  pelaporan.  Adapun permasalahan dalam menjalankan akuntabilitas belanja hibah ini sering terjadi karena tidak patuhnya penerima hibah dalam  menjalankan suatu perjanjian  yang sudah disetujui  berdasarkan peraturan  yang  berlaku. Belum diketahuinya peraturan-peraturan  dan  tata  cara  penyusunan  laporan  adalah  alasan  utama  yang  mengakibatkan  banyaknya  terjadi keterlambatan pelaporan bahkan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, maka diperlukan mentoring dan evaluasi kepada para penerima hibah. Upaya-upaya yang harus lebih ditingkatkan untuk menunjang tercapainya akuntabilitas  belanja  hibah  adalah  dengan  lebih  mengkoordinasikan  peraturan-peraturan  dan  tata  cara  penyusunan serta  penyampaian  laporan  pertanggung  jawaban  serta  lebih  menegaskan  sanksi  kepada  penerima  hibah  yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawabannya bahkan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.

## DAFTAR RUJUKAN
Ajib, Muhammad. 2019. FIQIH HIBAH DAN WARIS . Radjab, Enny, and Andi Jam’an. 2017. “ Modul Praktikum Penganggaran Perusahaan & Pemerintah .” : 81. Runtuwarouw, Margaretha Yeane, Ventje Ilat, and Linda Lambey. 2019. “Analisa Akuntabilitas Belanja Hibah Pada Pemerintah Kota Manado.” Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill” 10(2): 89. Republik Indonesia, 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Republika Indonesia, 2019. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.