Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884

## Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pieter Leunupun 1 , Grace Persulessy 2* , Melisa Yuliana Souhuwat 3
1,2,3) Universitas Kristen Indonesia Maluku pieterleunupun28@gmail.com , persulessygrace@gmail.com , melisasouhuwat@yahoo.com *Penulis Korespondensi Diajukan : 12 Mei 2022 Disetujui : 27 Juni 2022
Dipublikasi : 7 Juli 2022

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  examine  the  effect  of  regional  financial  management  and regional financial accounting systems on the quality of local government financial reports. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency in West Seram Regency.  Data  was  collected  by  survey  method  through  distributing  questionnaires  to respondents,  namely,  all  staff  or  employees  in  the  government  agency.  The  results  showed  that regional financial management had no effect on the quality of regional financial reports. It can be  concluded  that  regional  financial  management  carried  out  in  accordance  with  government regulations  and  provisions  cannot  guarantee  the  good  quality  of  regional  government  financial reports.  Meanwhile,  the  regional  financial  accounting  system  affects  the  quality  of  the  regional financial  statements  of  the  West  Seram  Regency  government.  This  proves  that  an  effective regional  financial  accounting  system  will  produce  quality  financial  statement  information.  This means  that  if  the  regional  financial  accounting  system  is  getting  better,  the  financial  reports produced will also increase. Improvements in the application of regional financial management and  regional  financial  accounting  systems  need  to  be  continuously  implemented  through  the activities  of  the  leadership  and  all  local  BPKAD  employees,  which  are  carried  out  not  only incidentally and responsively to certain cases, but are continuous. The quality of financial reports in government agencies must truly meet reporting standards because the inequality will have an impact  on  various  fields.  Therefore,  the  reporting  must  really  be  considered  so  that  it  is  in accordance with existing standards.
Keywords : Regional Financial Management, Regional Financial Accounting System, Quality of Financial Reports

## PENDAHULUAN
Perkembangan  akuntansi  sektor  publik,  khususnya  di  Indonesia  semakin  pesat  dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah (Juwita,  2013) . Dalam konteks pemerintah daerah,  peraturan  pemerintah  tentang  pengelolaan  keuangan    daerah  menjelaskan  bahwa keuangan  daerah  harus  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien, ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  asas  keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Pradono dkk, 2015) .
Sebagai  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dan  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah  adalah  dengan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  berupa  laporan keuangan.  Laporan  keuangan  pemerintah  yang  dihasilkan  harus  memenuhi  prinsip-prinsip  tepat waktu  dan  disusun  dengan  mengikuti  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  ( Komarasari,  2017 ).  Laporan  keuangan  pemerintah kemudian  disampaikan  kepada  DPR/DPRD  dan  masyarakat  umum  setelah  diaudit  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Laporan  keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh  suatu  entitas  pelaporan (SAP,  2019) .  Menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2019, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan,  realisasi  anggaran,  saldo  anggaran  lebih,  arus kas,  hasil  operasi,  dan  perubahan  ekuitas  suatu  entitas  pelaporan  yang  bermanfaat  bagi  para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap  dapat  memenuhi  keinginan  para  pemakai  atau  pembaca  laporan  keuangan (Erlina, 2013:25) . Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran ukuran Normatif yang perlu diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya.  Keempat karaktersitik  berikut  ini  merupakan  prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan  keuangan pemerintah  dapat  memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki  yaitu  Relevan,  Andal,  Dapat dibandingkan, dan  Dapat dipahami
Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  daerah  akan  digunakan  oleh  beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Emeka-Nwokeji (2012) menyatakan  bahwa  informasi  akan  bermanfaat  apabila  informasi  tersebut  dapat  mendukung pengambilan  keputusan  dan  dapat  dipahami  oleh  para  pemakai.  Oleh  karena  itu,  pemerintah daerah wajib  memperhatikan informasi  yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan,  pengendalian,  dan  pengambilan  keputusan.  Informasi  akuntansi  yang  terdapat  di dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  harus  memenuhi  beberapa  karakteristik  kualitatif sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  menjadi  lembaga  yang  memiliki  kewenangan berdasarkan  Undang-undang  (UU)  untuk  mengaudit  laporan  keuangan  pemerintah.  Tujuannya untuk  memastikan  dana  dari  rakyat  dikelola  dengan  transparan  dan  akuntabel. Pada  semester  I tahun 2018, BPK memeriksa 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017  dari  542  pemerintah  daerah  (Pemda)  yang  wajib  menyusun  laporan  keuangan  (LK)  tahun 2017. Pemeriksaan LKPD Tahun 2017 meliputi Neraca per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran  (LRA),  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  (LPSAL),  Laporan  Operasional (LO),  Laporan  Arus  Kas  (LAK),  dan  Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE)  untuk  tahun  yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pemeriksaan  atas  LKPD  Tahun  2017  yang  dilakukan  oleh  BPK  tersebut  menghasilkan  tiga opini  BPK.  Opini  Badan  Pemeriksa  Keuangan (disingkat Opini  BPK)  merupakan  pernyataan profesional  pemeriksa  mengenai  kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan  yang  didasarkan  pada  empat  kriteria  yakni  kesesuaian  dengan  standar  akuntansi pemerintahan,  kecukupan  pengungkapan  ( adequate  disclosures ),  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Pemilihan  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat sebagai objek penelitian, adalah karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah  satu  OPD  yang  bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan  keuangan  Kabupaten  Seram Bagian  Barat  yang  di  mana  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Maluku  yang  dinilai belum  berhasil  menyusun  serta  menyajikan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884
dengan  baik,  hal ini  dapat  dibuktikan  dengan  diperolehnya  opini disclaimer (Tidak  Menyatakan Pendapat)  sejak  tahun  2006  hingga  tahun  2017  dan  baru  memperoleh  opini  WDP  pada  laporan keuangannya tahun 2018 lalu. Predikat TMP  yang diperoleh oleh Kab.SBB selama 12 tahun  itu dapat  diartikan  bahwa  pemerintah  belum  menjalankan  pengelolaan  keuangan  serta  aset  secara benar  sesuai  dengan  aturan  sebagai  perwujudan  dari  komitmen  untuk  menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan ( good governance ). Oleh sebagian akuntan, opini Tidak Memberikan  Pendapat  (TMP)  dianggap  bukanlah  sebuah  opini,  dengan  asumsi  jika  auditor menolak  memberikan pendapat  artinya  tidak  ada  opini  yang  diberikan.  Opini  jenis  ini  diberikan jika  auditor  menganggap  ada  ruang  lingkup  audit  yang  dibatasi  oleh  pemerintah  yang  diaudit, misalnya  karena  auditor  tidak  dapat  memperoleh  bukti-bukti  yang  dibutuhkan  untuk  bisa menyimpulkan serta menyatakan laporan telah disajikan secara wajar.
Gambar 1. Peta Opini LKPD Provinsi Maluku Tahun 2017 Sumber : www.bpk.go.id - IHPS I Tahun 2018 Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  memiliki  fungsi  yang  sangat  vital.  Salah  satu fungsinya  yaitu  merupakan  gambaran  kondisi  suatu  pemerintah  daerah  dan  sebagai  salah  satu cara  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mewujudkan  akuntabilitas  keuangannya.  Salah  satu masalahnya  adalah  terkait  dengan  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  Tahun  Anggaran 2016  Semester  II  Tahun  2018.  Hasil  pemeriksaan  BPK  yang  terkait  dengan  pengelolaan  BMD menunjukkan bahwa pengelolaan BMD tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018 (Semester I) belum sepenuhnya efektif.
Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pemahaman sistem akuntansi keuangan  daerah  dan  pengelolaan  keuangan  daerah  telah  sering  dilakukan  oleh  para  peneliti sebelumnya  antara  lain  Hanifa.  L,  dkk  (2016)  yang  melakukan  penelitian  tentang  pengaruh kompetensi  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap kualitas  laporan  keuangan,  penelitian  ini  dilakukan  pada  SKPD  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, Pasha A.K pada tahun 2018 melakukan penelitian pada 18 Dinas di SKPD Kabuparen Grobogan mengenai  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan,  pengelolaan  keuangan  daerah, sistem  pengendalian  intern  dan  kompetensi  staf  akuntansi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah,  dan  Defitri  pada  tahun  2018  melakukan  penelitian  tentang  pengaruh pengelolaan  keuangan  daerah  dan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Solok.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu,  yaitu sama-sama  mengkaji tentang pengaruh pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.  Perbedaan  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian-penelitian  terdahulu  terdapat  pada lokasi penelitian, yang mana penelitian ini berlokasi pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  dan  dapat  memberikan  masukan  kepada Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Kabupaten Seram Bagian Barat.

## STUDI LITERATUR

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan  keuangan  daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintah yang  bersih,  dimana  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  adalah  kemampuan  mengkontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.
Menurut Soleh  dan  Rohcmansjah  (2010:10) ,  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  yang diperlukann untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi: Akuntabilitas
Mensyaratkan  bahwa  pengambilan  keputusan  berperilaku  sesuai  dengan  mandat  serta  amanah yang diterimanya baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan  yang  telah  dirumuskan  berikut  hasil  kebijakan  tersebut  harus  dapat  diakses  dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat Value for Money
Merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance . Value for  money harus  dioperasionalkan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  anggaran  daerah. Untuk  mendukung  dilakukannya  pengelolaan  keuangan  dana  publik  yang  didasari  pada  konsep value for money , diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Apabila mekanisme pengelolaan keuangan daerah baik, hal ini dapat meningkatkan  kualitas dari  laporan  keuangan  daerah  tersebut.  Sebaliknya,  apabila  mekanisme  pengelolaan  keuangan daerah  buruk  maka  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  penurunan  kualitas  dari  laporan  keuangan daerah tersebut. Menurut Defitri (2018) pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf  yang  memiliki  integritas  dan  kejujuran  yang  tinggiterhadap  mandat  yang  telah  diberikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan terhadap kebijakan-kebijakan keuangan daerah  sehingga  dapat  diketahui  dan  diawasi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah(DPRD) maupun masyarakatserta dapatdibandingkan antaraanggaran pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan  dengan  yang  dicapai.  Berdasarkan  referensi  yang  digunakan  diatas  maka  hipotesis yang dapat digambarkan adalah:
H 1 : Pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan daerah .

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Dalam  pengelolaan  keuangan  suatu  Negara  maupun  daerah,  pemerintah  memerlukan  suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomiyang semakin besar dan  beragam.  Menurut Halim  (2004) mengutip  dari  Kepmendagri  No.29  Tahun  2002  pasal  70 ayat  (1)  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  adalah:  Sistem  akuntansi  yang  meliputi  proses pencatatann,  penggolongan,  penafsiran,  peringkasan  transaksi  atau  kejadian  keuangan  serta pelaporan  keuangannya  dalam  rangka  pelaksanaan  APBD,  dilaksanakan  dalam  prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.
Terkait  dengan  kualitas  laporan  keuangan,  terdapat  beberapa  pernyataan  yang menggambarkan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan daerah, yaitu: Menurut Bastian  (2007) mengemukakan: Jika belum memahami sistem akuntansi,  maka  belum  memahami  penyusunan  laporan  keuangan,  karena  akuntansi  pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Menurut Mardiasmo (2009) , menyatakan: Untuk mendapatkan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884
hasil  laporan  keuangan  yang  relevan,  andal,  dan  dapat  dipercaya  pemerintah  harus  memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan  kurang  handal  dan  kurang  relevan  untuk  pembuatan  keputusan. Mulyanto dalam Nurillah  dan  Muid  (2014) ,  menyatakan  bahwa: Pada  dasarnya  sistem  akuntansi  merupakan suatu  kesatuan  yang  apabila  tidak  diterapkan  atau  ada  satu  bagian  sistem  yang  tidak  diterapkan maka  sulit  untuk  memperoleh  karakteristik  kualitatif  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
Dari  pernyataan-pernyataan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah dinilai lebih memberi manfaat dalam memberikan informasi  yang lebih lengkap, informasi yang lebih  lengkap  ini  akan  mendukung  pemerintah  daerah  saat  menghasilkan  sebuah  laporan keuangan  yang  berkualitas.  Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  ini  juga  mampu  menghasilkan informasi guna penyusunan laporan keuangan yaitu informasi mengenai kas dan entitas selain kas sesuai  SAP  yang  berlaku  tentang  laporan  keuangan  yang  lebih  komprehensif.  Artinya,  apabila sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berjalan  dengan  efektif,  maka  akan  menghasilkan  informasi laporan keuangan yang berkualitas.
H 2 : Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah

## Kualitas Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat  digunakan  untuk  menggambarkan  kinerja  entitas  tersebut  ( Rahma  et  al,  2019 ).  Laporan keuangan merupakan laporan  yang terstruktur  mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan.  Laporan  keuangan  dapat  dikatakan  sebagai  data, juga  dapat  dikatakan  sebagai  informasi. Tujuan  umum  laporan  keuangan  adalah  menyajikan informasi  mengenai  posisi  keuangan,  realisasi  anggaran,  arus  kas,  dan  kinerja  keuangan  suatu entitas  pelaporan  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  membuat  dan  mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah  untuk  menyajikan  informasi  yang  berguna  untuk  pengambilan  keputusan.  Laporan keuangan  untuk  tujuan  umum  juga  mempunyai  peranan  prediktif  dan  prospektif,  menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.
Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan  yang  berkualitas.  Laporan  keuangan  berkualitas  yang  dimaksud  setidaknya  meliputi Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan. Dalam Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP)  dijelaskan  bahwa  laporan  keuangan  yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan untuk menjawab rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  uji  Regresi  Berganda.  Adapun  yang menjadi objek penelitian adalah Pagawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebanyak  36  orang.  Alasan  menggunakan  BPKAD  sebagai  objek  penelitian,  adalah  karena BPKAD  bertanggungjawab  terhadap  pengendalian  sekaligus  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan pemerintan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian ini dilakukan melalui penggunaan data  primer  yang  diperoleh  berdasarkan  penyebaran  kuesioner  kepada  responden,  melalui wawancara  dalam  penelitian  ini  dilakukan  terhadap  pejabat  struktural  (bagian  sekretariat)  dan aparat  yang  melaksanakan  fungsi  akuntansi/  tata  usaha  keuangan  (Staf/pegawai)  pada  BPKAD Kab.SBB.  Wawancara  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  tanggapan  mereka  terhadap  hasil pemeriksaan  laporan  keuangan  kabupaten  Seram  Bagian  Barat.  Jawaban  responden  terhadap pernyataan dalam kuesioner berpedoman pada skala Likert. Skor 1-5 digunakan untuk mengukur jawaban  responden,  dimana  pernyataan  yang  bersifat  sangat  setuju  diberi  skor  5  dan  untuk
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884
pernyataan yang bersifat tidak setuju diberi skor 1. Adapun variabel dan defenisi operasional dan indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Defenisi Operasional Variabel
Variabel Konsep dan Definisi Operasional Indikator Kualitas Laporan Keuangan (Y) Ukuran-ukuran  normatif  yang perlu diwujudkan dalam informasi  akuntansi  sehingga dapat memenuhi tujuannya 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat Dipahami Pengelolaan Keuangan Daerah (X 1 ) Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah 1. Akuntabilitas 2. Value for money
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik 4. Transparansi 5. Pengendalian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X 2 ) Serangkaian  prosedur  manual maupun  yang  terkomputerisasi mulai  dari  pengumpulan  data, pencatatan,  pengikhtisaran  dan pelaporan  posisikeuangan  dan operasi pemerintah 1. Pencatatan 2. Pengelolaan dan Pengikhtisaran 3. Pelaporan
Sumber : Defitri (2018) Analisis Regresi Linier Berganda Penelitian ini menggunakan model regresi berganda yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
Y = a + b1X 1 + b2X 2 + e
Dimana : Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Dependen);
a = Konstanta;
b = Koefisien regresi;
X1 = Pengelolaan Keuangan Daerah;
X2 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;
e = Standar eror.

## HASIL
Dari  36  kuesioner  yang  telah  disebarkan  kepada  responden  maka  diperoleh  tingkat  respon ( respond  rate )  adalah  100%  yang  berarti  pengujian  layak  untuk  dilanjutkan.  Karakteristik  36 responden dalam penelitian ini meliputi; jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan masa kerja seperti yang tertera pada Tabel 2 sebagai berikut.
Tabel 2. Karakteristik Responden Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) Laki-laki 16 44 Perempuan 20 56 Jumlah 36 100 Umur (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) >25-30 18 50 >30-40 14 39
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884
>40-50 4 11 >50 0 0 Jumlah 36 100 Pendidikan Terakhir Jumlah (orang) Persentase (%) SMU 5 14 D3 9 25 S1 20 56 S2 2 5 Jumlah 36 100 Masa Kerja (Tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) <10 12 33 11-20 15 42 21-30 9 25 >30 0 0 Jumlah 36 100

## Sumber ; Data diolah, 2019
Deskripsi  karakteristik  responden  berdasarkan  tabel  2  menunjukkan  bahwa  pegawai  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  dalam  penelitian  ini  lebih  banyak  adalah  responden perempuan  yakni  20  orang,  begitu  juga  dengan  usia  lebih  banyak  berusia  lebih  dari  25  tahun sampai  dengan  30  tahun  yakni  sebanyak  18  orang.  Data  tabel  2  juga  menunjukkan  bahwa  rata- rata responden telah berpendidikan tinggi karena mayoritasnya berpendidikan S1 yakni sebanyak 20 orang dengan masa kerja mayoritas 11-20 Tahun sebanyak 15 Orang.
Berikut  ini  merupakan  tabel  distribusi  jawaban  responden  pada  masing-masing  indikator berdasarkan  faktor  pengelolaan  keuangan  daerah,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  serta kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Tabel 3 Skor Jawaban Responden (Pengelolaan Keuangan Daerah)
Pertanyaa n Mi n Ma x Kriteria Pernyataan Rata - Rata Skor SS S RR KS TS F % F % F % F % F % AKUNTABILITAS P1 4.0 0 5.00 1 5 41.7 % 2 1 58.3 % - - - - - - 4.41 P2 2.0 0 5.00 1 2 33.3 % 2 1 58.3 % - - 3 8.3% - - 4.17 Rata-Rata Indikator Akuntabilitas 4.29 VALUE FOR MONEY P3 4.0 0 5.00 1 1 30.6 % 2 5 69.4 % - - - - - - 4.31 P4 2.0 0 5.00 1 3 36.1 % 1 9 52.8 % - - 4 11.1 % - - 4.14 Rata-Rata Indikator Value For Money 4.22 KEJUJURAN DALAM MENGELOLA KEUANGAN PUBLIK P5 2.0 5.00 8 22.2 2 63.9 - - 5 13.9 - - 3.94
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884
0 % 3 % % P6 2.0 0 5.00 6 16.7 % 2 4 66.7 % 2 5.6% 4 11% - - 3.89 Rata-Rata Indikator Kejujuran Dalam Mengelola Keuangan Publik 3.91 TRANSPARANSI P7 1.0 0 5.00 8 22.2 % 1 3 36.1 % 5 14% 7 19.4 % 3 8.3 % 3.44 P8 2.0 0 5.00 7 19.4 % 2 2 61.1 % 5 13.9 % 2 5.6% - - 3.92 Rata-Rata Transparansi 3.68 PENGENDALIAN P9 4.0 0 5.00 1 2 33.3 % 2 4 66.7 % - - - - - - 4.33 P10 4.0 0 5.00 9 25% 2 7 75% - - - - - - 4.25 Rata-Rata Indikator Pengendalian 4.29 RATA-RATA KESELURUHAN 4.08
Sumber: Data diolah, (2019)
Nilai  rata-rata  keseluruhan  variabel  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  4.08.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  responden  cenderung  setuju  bahwa  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan daerah  harus  diterapkan  dalam  laporan  keuangan  daerah  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Berdasarkan  nilai  rata-rata  setiap  indikator  dalam  tabel  diatas,  dapat  dilihat  nilai  rata-rata indikator  yang  paling  tinggi  terkait  dengan  prinsip  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  harus diterapkan  secara  efektif  dalam  laporan  keuangan  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  adalah indikator  akuntabilitas  dan  pengendalian.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  akuntabilitas  dan pengendalian  sangat  penting  bagi  setiap  daerah  untuk  melaksanakan  pertanggungjawaban  suatu laporan keuangan daerah guna meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah tersebut.
Tabel 4 Skor Jawaban Responden (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)
Pertanyaan  Min  Max Kriteria Pernyataan Rata- Rata Skor SS S RR KS TS F % F % F % F %  F  % PENCATATAN P1 4.00  5.00  10  27.8%  25  69.4% 1 2.8% - - - - 4.25 P2 2.00  5.00 8 22.2%  26  72.2% 2 5.6% - - - - 4.17 P3 4.00  5.00 7 19.4%  28  77.8% 1 2.8% - - - - 4.17 P4 2.00  5.00 7 19.4%  29  80.6% - - - - - - 4.19 P5 5.00  4.00  10  27.8%  26  72.2% - - - - - - 4.28 Rata-Rata Indikator Pencatatan 4.21 PENGGOLONGAN ATAU PENGKLASIFIKASIAN P6 3.00  5.00  10  27.8%  25  69.4% 1 2.8% 4.25 P7 3.00  5.00  10  27.8%  25  69.4% 1 2.8% 4.25 P8 4.00  5.00 9 25% 27 75% - - - - - - 4.25 Rata-Rata Indikator Penggolongan atau Pengklasifikasian 4.25 PELAPORAN P9 3.00  5.00 8 22.2%  27 75% 1 2.8% - - - - 4.19 P10 3.00  5.00 9 25% 26  72.2% 1 2.8% - - - - 4.22 P11 3.00  5.00 6 16.6%  29  80.6% 1 2.8% - - - - 4.14 P12 4.00  5.00 7 19.4%  29  80.6% - - - - - - 4.19 Rata-Rata Indikator Pelaporan 4.18
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884
RATA-RATA KESELURUHAN 4.21
Sumber: Data diolah, (2019)
Nilai  rata-rata  keseluruhan  variabel  sistem  akuntansi  keuagan  daerah  adalah  4.21.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  responden  cenderung  setuju  bahwa  prosedur-prosedur  suatu  sistem akuntansi  keuangan  daerah  perlu  diterapkan  dalam  laporan  keuangan  daerah  Kabupaten  Seram Bagian Barat agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Berdasarkan  nilai  rata-rata  setiap  indikator  dalam  tabel  diatas,  dapat  dilihat  nilai  rata-rata indikator yang paling tinggi terkait dengan prinsip sistem akuntansi keuangan daerah yang harus diterapkan  secara  efektif  dalam  laporan  keuangan  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  adalah indikator  pencatatan  dan  penggolongan/pengklasifikasian.  Hal  ini  membuktikan  bahwa pencatatan dan penggolongan/pengklasifikasian sangat penting dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan daerah guna meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah tersebut.
Tabel 6 Skor Jawaban Responden (Kualitas Laporan Keuangan Daerah)
Pertanyaa n Mi n Ma x Kriteria Pernyataan Rata - Rata Skor SS S RR KS TS F % F % F % F % F % RELEVAN P1 4.0 0 5.00 1 0 27.8 % 2 6 72.2 % - - - - - - 4.28 P2 4.0 0 5.00 9 25% 2 7 75% - - - - - - 4.25 P3 3.0 0 5.00 1 2 33.3 % 2 3 63.9 % 1 2.8% - - - - 4.31 P4 4.0 0 5.00 1 1 30.6 % 2 5 69.4 % - - - - - - 4.31 Rata-Rata Indikator Relevan 4.29 ANDAL P5 3.0 0 5.00 9 25% 2 6 72.2 % 1 2.8% - - - - 4.22 P6 2.0 0 5.00 4 11.1 % 2 8 77.8 % 4 11.1 % 8 22.2 % - - 3.56 P7 1.0 0 5.00 4 11.1 % 1 7 47.2 % 3 8.3% 1 2 33.3 % 1 2.8 % 3.28 Rata-Rata Indikator Andal 3.69 DAPAT DIBANDINGKAN P8 4.0 0 5.00 1 0 27.8 % 2 6 72.2 % - - - - - - 4.28 P9 3.0 0 5.00 1 0 27.8 % 2 5 69.4 % 1 2.8% - - - - 4.25 Rata-Rata Indikator Dapat Dibandingkan 4.26 DAPAT DIPAHAMI P10 4.0 0 5.00 1 0 27.8 % 2 6 72.2 % - - - - - - 4.25 P11 3.0 0 5.00 7 19.4 % 2 8 77.8 % 1 2.8% - - - - 4.06 Rata-Rata Indikator Dapat Dipahami 4.15 RATA-RATA KESELURUHAN 4.09 Sumber: Data diolah, (2019)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884
Nilai  rata-rata  keseluruhan  variabel  kualitas  laporan  keuangan  daerah  adalah  4.09  yang menunjukkan bahwa responden cenderung setuju bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan harus  dipenuhi  dalam  suatu  laporan  keuangan  agar  dapat  dinilai  sebagai  laporan  keuangan  yang berkualitas.
Berdasarkan  nilai  rata-rata  setiap  indikator  dalam  tabel  diatas,  dapat  dilihat  nilai  rata-rata indikator  yang  paling  tinggi  terkait  dengan  karakteristikkualitas  laporan  keuangan  daerah  yang harus  diterapkan  secara  efektif  dalam  laporan  keuangan  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  adalah indikator  relevan  dan  dapat  dibandingkan.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  relevan  dan  dapat dibandingkan sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan suatu daerah.
Dari hasil uji instrumen yang pertama yaitu uji validitas diketahui semua variabel dinyatakan valid karena didapatkan nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0,329 dengan taraf signifikan 5%. Sedangkan uji reliabilitas diperoleh hasil Cronbach’s Alpha > 0,60.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  variable  pengelolaan  keuangan  daerah,  sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah hasilnya reliabel sehingga dapat dikatakan  layak.  Uji  Multikolinearitas  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  yang  bermakna (korelasi) antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadai korelasi diantara variabel bebas. Multikoleniaritas dapat dilihat dari nilai tolerance / variance inflation factor (VIF) . Jika nilai tolerance ≥ 0,1 / VIF ≤ 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari masalah multikolinearitas. Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji glejser tingkat signifikansi variabel bebas ≥ 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi heteroskedatisitas dalam model regresi pada penelitian ini.
Untuk  mengungkap  pengaruh  variabel  yang  dihipotesiskan  dalam  penelitian  ini  dilakukan melalui  analisis  regresi  berganda,  model  ini terdiri  dari  dua(2)  variabel  bebas  yaitu  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (X 1 ),  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (X 2 )  dan  satu  variabel terikat  yaitu  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Y).  Hasil  pengolahan  data  yang  menjadi  dasar  dalam pembentukan model penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel berikut:
Tabel 7. Hasil Analisis Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta Konstanta 8.186 5.843 1.401 .171 Pengelolaan Keuangan Daerah (X 1 ) -.140 .166 -.109 -.847 .403 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X 2 ) .844 .126 .869 6.723 .000
a. Dependent Variable: Kualitas_Laporan_Keuangan (Y)
Sumber: Data diolah, (2019)
Berdasarkan pada Tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi linear berganda adalah :
Y = 8,186 - 0,140 X 1 + 0,844 X 2 + e
Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut Nilai konstanta sebesar 8,186 artinya bahwa jika variabel pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah adalah nol, maka  nilai  Kinerja  Karyawan adalah  sebesar  konstanta  8,186. Koefisien  regresi  variabel  X 1 (Pengelolaan  Keuangan  Daerah)  diperoleh  sebesar  (-0,140),  artinya  variabel  pengelolaan keuangan  daerah  memberikan  kontribusi  negatif  atau  berpengaruh  secara  negatif  terhadap kualitas  laporan  keuangan  daerah  yaitu  sebesar  (-0,140)  atau  (-14%).  Hal  ini  berarti  bila
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884
pengelolaan  keuangan  daerah  meningkat  sebesar  kelipatan  satu  satuan,  maka  tidak  akan mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  daerah. Koefisien  regresi  variabel  X 2 (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) diperoleh sebesar 0,844 artinya variabel sistem akuntansi keuangan daerah  memberikan  kontribusi  positif  dalam  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  daerah yaitu sebesar 0,844 atau 84,4%. Hal ini berarti bila sistem akuntansi keuangan daerah meningkat sebesar  kelipatan  satu  satuan,  maka  akan  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  daerah  dan ikut meningkat yaitu sebesar 84,4.
Uji Hipotesis
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui  hasil  pengujian  variabel  pengelolaan  keuangan  daerah (X 1 ) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y) t hitung > t tabel (-0,847 < 2,034) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,403 > 0,05. Sedangkan hasil pengujian variabel sistem akuntansi keuangan daerah  (X 2 )  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah  (Y)  t hitung >  t tabel (6,723  >  2,034)  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.
PEMBAHASAN

## Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Hasil  pengujian  secara  parsial  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan  dan  ketetapan  pemerintah  belum  tentu  dapat  menjamin  bagusnya  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  suatu  daerah.  Ketidaksignifikan  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap kualitas  laporan  keuangan  daerah  dapat  disebabkan  terdapat  faktor  lain  tentang  pelaporan keuangan  yang  tidak  dijelaskan  dalam  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  hanya menjelaskan  suatu  kebijakan  yang  dihasilkan  harus  dapat  dikomunikasikan  secara  vertikal maupun  horizontal,  memiliki  integritas  yang  tinggi  sehingga  perlu  dilakukan  evaluasi  antara APBD yang dianggarkan dengan yang dicapai untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Hasil penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Defitri  (2018) .  Sedangkan  hasil penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Pasha  (2018) yang menyatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah
Hasil  pengujian  secara  parsial  menunjukkan  bahwa  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah pemerintah  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan daerah.  Hal  ini  menunjukkan  semakin  baik  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yang  dikelola sesuai  dengan  prosedur  mulai  dari  proses  pencatatan,  pengiktisaran  dan  pengolonggan  dengan melakukan  posting  jurnal  ke  dalam  buku  besar  sesuai  nomor  perkiraan  yang  telah  ditetapkan pemerintah sampai dengan laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan  tercapai.  Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yang  dikelola  secara  optimal  akan  mampu memberi dukungan kuat pada kualitas laporan keuangan daerah.  Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian (Defitri, 2018; Hanifa. L, 2016) yang meninformasikan bahwa sistem akuntansi keuangan  daerah  yang  berjalan  efektif  akan  menghasilkan  informasi  laporan  keuangan  yang berkualitas

## KESIMPULAN
Setelah dilakukan pembahasan mengenai pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan pemerintah daerah pada pemerintah daerah Kabupaten  Seram  Bagian  Barat,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  pengelolaan  keuangan  daerah  Kabupaten Seram  Bagian  Barat,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dilakukan sesuai  dengan  peraturan  dan  ketetapan  pemerintah  tidak  dapat  menjamin  bagusnya  kualitas laporan keuangan pemerintah suatu daerah.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884
Sementara  itu  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan  daerah  pemerintah  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat.  Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis penelitian, dan membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  terdapat  beberapa  keterbatasan  dalam penelitian  ini,  diantaranya  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  dari  laporan  keuangan daerah di dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel, yaitu pengelolaan keuangan daerah dan  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah.  Sedangkan  masih  banyak  faktor  lain  yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.  Penelitian ini dilakukan berdasarkan dokumen Badan  Pengelola  Keuangan  yang  berupa  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  (IHPS)I  dan  II Tahun  Anggaran  2018,  yang  merupakan  hasil  pemeriksaan  terhadap  LKPD  (Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah)  pada  tahun  2017.  Hal ini  diakibatkan  dokumen  Badan  Pengelola  Keuangan berupa IHPS I dan II Tahun Anggaran 2019 yang merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan pada  tahun  2018  lalu,  belum  diunggah  secara  resmi  pada  situs  BPK. Adanya  keterbatasan penelitian  dengan  menggunakan  kuesioner  yaitu terkadang  jawaban  yang  diberikan  oleh  sampel tidak  menunjukkan  keadaan  yang  sesungguhnya. Penelitian  ini  dalam  mengukur  pengelolaan keuangan daerah serta sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah hanya sebatas pada beberapa variabel saja sementara variabel lain yang tidak terteliti relatif cukup banyak, sehingga penelitian selanjutnya  dapat  menggunakan  variabel  lain  seperti  kompentensi  sumber  daya  manusia  dan gaya  kepemimpinan serta sistem Informasi Keuangan daerah.

## REFERENSI
Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.
IHPS I. (2018).
https://www.bpk.go.id/ihps/2019/06/android.html [ June 6, 2019].
Bastian, Indra. (2007). Audit Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat. Defitri,    dan  Siska  Y.  (2018),  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Jurnal Benefita, Vol.3, No.1.                 E- ISSN:2477-7862
Emeka-Nwokeji,  N.  A.  (2012).  Repositioning  accounting  information  system  through  effective data  quality  management:  A  framework  for  reducing  costs  and  improving performance. International Journal of Scientific & Technology Research , 1 (10), 86-94. Erlina, Omar Sakti, dan Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Jakarta:
Salemba Empat.
Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. Hanifa,L,Wawo,A.B,  dan  Husin  D.  (2016).  Pengaruh  Kompetensi  Pengelolaan  Keuangan  Dan Sistim  Akuntansi  Keuangan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan.  Jurnal  Progress Ekonomi Pembangunan. Vol. 1 No.2.
Juwita,  Rukmi.  (2013).  Pengaruh  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan  Sistem Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan . Jurnal  Trikonomika , Vol.12, No.2. ISSN:1411-514X.
Komarasari,  W.  (2017).  Pengaruh  kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  pengendalian  intern  akuntansi  terhadap  keterandalan  pelaporan  keuangan daerah  (Pada  SKPD  Kabupaten  Bantul  Bagian  Akuntansi  dan  Keuangan). Prodi  Akuntansi UPY.
Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2019). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI. Nurillah,  A.S  dan  D.Muid.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  daya  Manusia,  Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD),  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Skripsi.Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884
Pasha dan A Kamal. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan  Daerah,  Sistim  Pengendalian  Intern  dan  Kompetensi  Staf  Akuntansi  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  SKPD  Kabupaten  Grobogan). Skripsi Universitas Muhamadiyah Surakarta.
Pradono, Febrian Cahyo dan Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor  Yang  Mempengaruhi  Dan  Implikasi  Kebijakan  (Studi  Pada  SKPD  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah), Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 22, No.2. ISSN: 1412-3126. Rahma,  A.  A.,  Lusiana,  L.,  &  Indriani,  P.  (2019).  Pengaruh  Struktur  Modal,  Profitabilitas  dan Size  Perusahaan  Terhadap  Ketepatan  Waktu  Pelaporan  Keuangan  Pada  Perusahaan Manufaktur. Jurnal Benefita, 4(2), 210-220.
Sholeh, Chabib dan Rochmansjah, Heru, (2010), Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan  Struktural  Menuju  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik,  Bandung:  Fokus media.