PERAN BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) BALI DI PROPINSI BALI

## I WAYAN SEDIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MAHENDRADATTA E-mail; wayansedia11@gmail.com
Abstrak- KPID  merupakan  lembaga  yang  ditugasi  negara  untuk  menjaga  agar informasi  yang  disampaikan  oleh  berbagai  media  kepada  publik  dapat  diterima secara akurat sesuai fakta yang ada di lapangan. Media sebagai komunikator dalam meyampaikan  pesan  berupa  informasi  yang  disampaikan  kepada  publik  sebagai komunikan  hendaknya  mengandung  nilai  informasi  yang  memberikan  dampak positif. Obyektifitas dalam pemberitaan menjadi keharusan dari setiap media, baik media  cetak,  maupun  media  elektronik.  Peran  KPID  dalam  mengawasi  media penyiaran  semakin  penting  dalam  arus  globalisasi  yang  sangat  dahsyat.  Pada realitanya  banyak  informasi  yang  masuk  tidak  terbendung,  baik  yang  berdampak negatif  maupun  yang  bermanfaat  bagi  publik  dan  pembangunan  secara menyeluruh.Televisi dan radio merupakan media yang masih digemari masyarakat pedesaan  yang  tingkat  pendidikan  terbanyak  hanya  sekolah  menengah.  Kondisi demikian sangat mudah terseret oleh  berbagai  jenis pemberitaan.  Kecenderungan media  agar  tetap surviv e,  seringkali  menggandeng  kapitalis  dan  politisi,  dengan visi  dan  misi  tertentu,  sehingga  berita  yang  disajikan  sering  tidak  obyektif  dan merugikan publik.
Kata Kunci ; Pengawasan, KPI, Bali
Key Word ; Control, KPI, Bali
Abstract -  KPID is an institution  assigned by the state to  ensure that information conveyed by various media to the public can be received accurately according to the  facts.  The  media  as  a  communicator  in  conveying  messages  in  the  form  of information  conveyed  to  the  public  as  communicants  should  contain  information value that has a positive impact. Objectivity in reporting is a must for every media, both  print  and  electronic  media.  The  role  of  KPID  in  supervising  broadcasting media  is  increasingly  important  in  the  tremendous  current  of  globalization.  In reality, a lot of incoming information is unstoppable, both having a negative impact and beneficial to the public and development as a whole. Television and radio are media  that  are  still  popular  with  rural  communities,  where  the  highest  level  of education is only high school. Such conditions are very easily dragged by various types of news. The tendency of the media in order to survive, often cooperates with capitalists  and  politicians,  with  a  certain  vision  and  mission,  so  that  the  news presented is often not objective and detrimental to the public.

## PENDAHULUAN
Keterbukaan  informasi  pada masa milineal  bisa  dikatakan  mudah  didapat, karena  sudah  banyaknya  media  seperti media  massa  dan  media  elektronik sebagai sarana  penyiaran  informasi secara  cepat  dan  luas. “ Penyiaran  adalah kegiatan  pemancarluasan  siaran  melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, dilaut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio  melalui  udara,  kabel,  dan/atau media  lainnya  untuk  dapat  diterima secara  serentak  dan  bersamaan  oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. ” Perkembangan globalisasi memberikan kemudahan untuk melakukan  komunikasi secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Kemampuan dan kecepatan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi dapat menggunakan berbagai media massa. “ Media massa adalah alat yang
digunakan  dalam  penyampaian  pesan- pesan  dari  sumber  kepada  khalayak (penerima)  dengan  menggunakan  alat- alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio,  televisi. ” Media  massa  dibagi menjadi media massa cetak dan
elektronik.  Media  massa  cetak  seperti majalah,  koran,  surat  kabar,  sedangkan media  massa  elektronik  seperti  televisi, radio.  Dari  berbagai  macam  media massa  yang  ada,  media  yang  paling berpengaruh  untuk  masyarakat  adalah media televisi. Televisi mampu mengubah cara hidup kita. Berikut data dari  Nielson  tentang  penetrasi  media bagi masyarakat. Gambar 1.1
Penetrasi Media
Sumber: Nielsen Media Consumer View W2 2017.
Hasil  survei  AC  Nielsen  pada  tahun 2017  menjelaskan  bahwa  96  persen media televisi memiliki pengaruh bagi khalayak karena menjadi  media utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Media televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pendangan dan perasaan para penonton. Televisi menyampaikan pesannya  dengan  gambar  dan  suara yang dapat megungkap dan
memperjelas  maksud  daripada  yang sedang  ditayangkan  sehingga  pesan yang  disampaikan  mudah  dipahami oleh  pemirsa  masyarakat.  Keberadaan televisi hadir  dengan meyajikan berbagai  siaran  baik  berupa  informasi, pendidikan dan hiburan. Televisi sudah menarik  perhatian  semua  kalangan masyarakat  baik  dari  golongan orang dewasa, remaja dan anak – anak.
Pada  prakteknya  media  tidak hanya  mengirimkan  informasi  apa adanya,  tetapi  berpartisipasi  secara aktif menyikapi realitas politik sebagai aktor  politik  bagi  diri  sendiri.  Lalu, apa  yang  terjadi  jika  informasi  yang diterima  masyarakat  ini  mempunyai tujuan  terselubung  untuk  megangkat eksistensi
atau
megantarkan kepentingan  pemilik  media  tersebut? Media  juga  tidak  lagi  menjadi  sarana komunikasi  semata,  tetapi  sekaligus sebagai  ruang  publik  untuk  deliberasi politik  dimana  warga  negara  dapat berpartisipasi  secara  aktif,  berkat kemajuan teknologi dan makin independennya ekonomi media, sehingga  terbebas  dari  intervensi negara. Media menjadi alat kepentingan  mereka  yang  berkuasa,
karena  pasca  orde baru  runtuh  mulai banyaknya media yang baru bermunculan  terutama  media  televisi swasta  yang  anggarannya  ditopang oleh aktor  politik.  Dengan  melihat  hal ini  tentu  pemerintah  akan  kewalahan dalam  mengawasi  dunia  penyiaran yang berkembang semakin cepat.
Rumusan masalah
Berdasarkan  latar  belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Peran Bidang Pengawasan  Isi  Siaran  dalam Monitoring Televisi Lokal? 2. Bagaimana Peran Bidang
Pengawasan  Isi  Siaran  dalam Monitoring     Radio Lokal?

## PEMBAHASAN

## Kelembagaan KPID Bali
Dalam  menjalankan  fungsi, tugas,  wewenang  dan  kewajibannya, KPI  Pusat  diawasi  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR  RI),  dan  KPID diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi. KPID  sebagai  wujud  peran  serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi  serta  mewakili  kepentingan masyarakat  akan  penyiaran.  KPID Bali mempunyai wewenang
diantaranya :
1. Menetapkan  Standar  Program  Siaran (SPS)
2. Menyusun  peraturan  dan  menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)
3. Mengawasi  pelaksanaan peraturan dan  pedoman  perilaku  penyiaran serta standar program siaran 4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran  peraturan  dan  pedoman perilaku  penyiaran serta standar program siaran
5. Melakukan koordinasi dana tau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat
Dalam  menjalankan  wewenangnya, KPID  Bali  memiliki  tugas  dan kewajiban yaitu :
1. Menjamin masyarakat untuk
memperoleh informasi yang  layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
2. Ikut  membantu  pengaturan  infrastruktur bidang penyiaran
3. Ikut  membangun  iklim  persaingan yang  sehat  antar  lembaga  penyiaran dan industri terkait
4. Memelihara  tatanan  informasi  nasional yang adil, merata, dan seimbang
5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti  aduan,  sanggahan, serta  kritik dan  apresiasi  masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. 6. Menyusun perencanaan pengembangan  sumber  daya  manusia yang  menjamin  profesionalitas  di bidang penyiaran
Undang  –  Undang  No.32 Tahun  2002  tentang  penyiaran  dan P3SPS  menjadi  rujukan  untuk  melihat kualitas  penyelenggaraan  di  Indonesia. Dalam  arti,  kualitas  tersebut  apakah penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan –  ketentuan  yang  ada  dan  tercantum  di dalamnya.  KPID  Bali  juga  memiliki kewjiban sebagai berikut :
1. KPID  wajib  mengawasi  pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran
2. KPID  wajib  menerima  aduan  dari setiap  orang  atau  kelompok  yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran
3. KPID  wajib  menindaklanjuti  aduan resmi mengenai hal – hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf e
4. KPID wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran  yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab 5. KPID  wajib  menyampaikan  secara tertulis  hasil  evaluasi  dan  penilaian kepada pihak  yang  mengajukan aduan dan  Lembaga  Penyiaran  yang  terkait Dalam menjalankan tugas dan kewajiban  tersebut  KPID  memiliki bidang  –
bidang  khusus  yang  menangani  dibidang penyiaran tersebut, yaitu :
1. Bidang Struktur Penyiaran
a) Menuntaskan  legalitas  radio  eks- RKPD  dan  televisi  milik  pemda
menjadi LPP lokal
b) Memetakan  pemberian  usulan  kanal frekunsi untuk Radio Komunitas
c) Penegakan  hokum  terhadap  Lembaga Penyiaran  (LP)  illegal  dengan terlebih dahulu memetakan derajat legalitas LP yang bersangkutan
d) Menuntaskan  penanganan  TV  kabel yang kian marak di  daerah pinggiran
e) Penyusunan database lembaga penyiaran  melalui  sistem  informasi berbasis web
2. Bidang kelembagaan
a) Melaksanakan penganugerahan tahunan  bagi  program  siaran  radio dan televisi terbaik b) Membuat regulasi kelembagaan, peraturan  kelembagaan,  kode  etik, dan mekanisme kerja c) Membuat regulasi mengenai penanganan  pengaduan  agar  sejalan dengan keterbukaan informasi
d) Mensosialisasikan  program  dan  kegiatan KPID melalui media massa
3. Bidang Pengawasan dan Isi Siaran
a) Menerapkan  ketentuan  dalam  P3/SPS secara  tegas,  namun  mengedepankan aspek edukasi
b) Melakukan  literasi  media  ke  publik, termasuk ke sekolah – sekolah
c) Pengawasan tidak hanya mengandalkan pengaduan  masyarakat, tetapi  proaktif  melakukan  monitoring dan recording (perekaman)  langsung, khususnya siaran televisi
d) Pengaduan  masyarakat  aka  nisi  siaran dipermudah  dengan  memanfaatkan segala media akan dipakai
e) Keterlibatan segala komponen : pemerintah, LSM, PKK,  ormas,  OKP,
dan kelompok peduli penyiaran lainnya
Tabel 3.1 Struktur KPID Bali Tabel 3.2
Nama Televisi Lokal yang di Monitoring
No Nama Televisi 1 Magna TV 2 BN TV 3 Nusantara TV 4 Mentari TV 5 Moji TV
6 Bali TV
7 Jawa Pos TV
Sumber : Diolah oleh penulis, 2023.
Kelembagaan
Nyoman Adi Sukerno,SH.,MM
Pengawasan Isi Siaran I.G.A.G.A Widiana Kepakisan, S.Sn.,M.Ars Ida Bagus Gde Yogi Jenana Putra, S.E Struktur Penyiaran Drs. I Wayan Suyadnya Ni Wayan Yudiartini, S.E KETUA I Gede Agus Astapa, S.Sos.,S.I.Kom.,MM Wakil Ketua Drs. Ida Bagus Ketut Agung Ludra

## Tabel 3.3
Nama Radio Lokal yang di Monitoring
No Nama Radio Frekuensi 1 Radio Aneka Rama (AR) FM 104.4 MHz 2 Gema Merdeka Ngetren FM 97.7 MHz 3 Radio Menara FM 102.8 MHz 4 Suara Sunari FM 89.4 MHz 5 Radio Phoenix FM 91.00 MHz 6 Bali Satya (CDBS Radio) FM 94.5 MHz 7 Radio Genta FM 96.19 MHz 8 Casanova FM FM 102.0 MHz 9 RRI Denpasar FM 95.3 MHz 10 Radio Megantara Bali FM 90.6 MHz 11 Radio Thomson Bali FM 97.3 MHz 12 Radio Mega FM FM 103.2 MHz 13 Radio Guntur FM 104.6 MHz 14 Radio GSM Bali FM 93.2 Mhz 15 Radio Swara Bahana FM 99.2 MHz
Sumber : Diolah oleh penulis, 2023.
1. Peran Bidang Pengawasan Isi Siaran dalam  Monitoring  Televisi Lokal Televisi sebagai media massa  yang  mudah  diakses khalayak  berperan  sebagai sarana informasi, pendidikan, dan sarana sosialisasi penggiringan opini  publik.  Dalam  kata lain televisi mampu menjadi sarana media massa  untuk menyebar  ide,  kebijakan, dan aturan baru yang dikonsumsi  khalayak  setiap harinya. Dalam menyampaikan nilai kepada khalayak, sistem media massa  yang  digunakan  di Indonesia adalah teori media massa tanggungjawab sosial. Hasil survei Nielsen menjelaskan bahwa 96 persen media televisi memiliki  pengaruh  bagi khalayak  karena  menjadi medium utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Selanjutnya mengingat kepemilikan lembaga penyiaran dimonopoli  oleh  segelintir media  swasta.  Maka  dari itu  siaran  televisi  perlu diawasi karena mampu
mempengaruhi  sikap  dan perilaku khalayak.
Peran pemerintah dalam hal ini  ikut  mengawasi  dengan membentuk KPID Bali dengan tujuan untuk memperkukuh integrase nasional,  terbinanya  watak dan  jati  diri  bangsa  yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan
bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran yang ada ditingkat  lokal  Bali.  KPID Bali dalam kegiatannya memiliki tugas untuk mengawasi atau monitoring siaran televisi lokal maupun  nasional  melalui bidang pengawasan isi siaran. Monitoring dilakukan  secara  langsung oleh  tim  monitoring  KPID Bali.
Dalam  melakukan  monitoring siaran  televisi  lokal  tentunya tidak  semudah  dan  secepat yang dipikirkan. Penulis harus memantau televisi selama 5 – 6 jam dengan menggunakan metode clip  counting .  Yakni dengan merekam siaran televisi dan radio yang disinyalir melakukan pelanggaran. Dimana pada saat melakukan monitoring tayangan siaran televisi, diharuskan melihat layar televisi  secara  terus  menerus dan  sebisa  mungkin  tidak beranjak  dari  depan  layar televisi  agar  tidak  terlewat jikalau  terjadi  pelanggaran. Selain  itu,  juga  pencatatan jenis  program  acara,  waktu, klasifikasi isi acara dan keterangan pelanggaran siaran.  Untuk  mempermudah kegiatan monitoring, kita melihat  siaran  televisi  dan melakukan  perekaman  agar merekam  bukti  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  lembaga penyiaran.  Jika  dalam  proses perekaman siaran televisi
tidak  didapati  pelanggaran terhadap  P3SPS,  maka  file dapat  dihapus.  File  dihapus untuk  memudahkan  dalam proses monitoring agar perangkat computer CPU tidak berat atau lemot. Monitoring dilakukan selama  30  menit  terhadap lembaga penyiaran tersebut. Jika selama 30 menit penulis  tidak  menemukan adanya  pelanggaran,  maka pmindahan  channel  televisi selanjutnya dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan monitoring siaran televisi lokal, pengawas berupaya objektif untuk  dapat  mengetahui dan  menilai  ada  tidaknya pelanggaran dengan pedoman P3SPS. Apabila pada saat monitoring ditemukan lembaga  penyiaran  yang diduga melakukan pelanggaran P3SPS memiliki hak untuk melakukan klarifikasi berupa  hak  jawab,  baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk didengar langsung keterangannya sebelum keputusan ditetapkan. Kemudian  akan  diadakan rapat pleno oleh komisioner untuk menentukan dan penerbitan sanksi administrasi  apa  yang  akan diberikan  kepada  lembaga penyiaran jika memang melakukan pelanggaran sesuai dengan P3SPS. 2. Peran Bidang Pengawasan  Isi  Siaran dalam  Monitoring  Siaran Radio Lokal Radio sebagai sarana
komunikasi  massa  auditif saat  ini  masing  sangat berperan aktif dalam mneyuarakan  informasi  – informasi  yang  berkenaan dengan berbagai segmentasi  pendengar  di masyarakat sehingga hamper setiap rumah, mobil, handphone  sekarang ini dilengkapi  dengan  radio. Bentuk radio yang sekarang ini  telah  banyak  perubahan dan sangat beragam sehingga  memang  masih sangat  efektif  keberadaan radio sebagai sarana informasi dan komunikasi. Radio sebagai media komunikasi dalam perkembangan  mengalami penambahan  dari  jumlah penggunaannya, variasi program acara, daya jangkau  siarannya serta jumlah  stasiun  radio  yang ada.  Radio  sebagai  media massa mengalami perkembangan  yang  pesat, yakni sejak bergulirnya rezim  orde  baru  hingga sekarang. Ini terbukti dengan banyaknya frekuensi yang telah mengisi  gelombang  radio, baik radio komunitas maupun radio swasta. Tim monitoring radio melakukan pengawasan selama 24 jam, sama halnya  dengan  monitoring siaran televisi. Penulis melakukan  monitoring  se objektif  mungkin  dengan P3SPS.  Hal  ini  dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang menjadi wewenang KPI Bali. Dalam  monitoring  siaran radio  lokal,  dengan  metode
clip counting . Yakni mendengar siaran radio dengan  merekam  siarannya menggunakan alat perekam. Pemantauan  siaran  radio dari satu frekuensi ke frekuensi  lainnya.  Dengan durasi  1  frekuensi  selama 30 menit. .

## PENUTUP

## 1. SIMPULAN
Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan; 1. Bidang  pengawasan KPUD  Propinsi  Bali  dalam melakukan  monetoring  dan pengawasan terhadap televisi  sebagai  salah  satu media komunikasi dan informasi  sangat  penting, untuk memastikan informasi  yang  dikonsumsi masyarakat sesuai. Informasi  yang  baik  akan mampu memberikan ejukasi  dan  berpengaruh positif terhadap prilaku masyarakat. 2. Radio  sebagai  media yang masih digemari publik perlu dimonetoring dan mendapat pengawasan sama dengan media lainnya.  Sebagaian  besar masyarakat pedesaan  masih menggunakan media tersebut  sebgai  hiburan  dan untuk  menyerap  informasi. Radio makin diminati karena telah dikonversi dengan  berbagai  bentuk sehingga  mampu  memberi daya tarik bagi
pengemarnya.

## 2. SARAN
Keberadaan  KPID  Propinsi
Bali, sangat strategis dalam menjaga  informasi  yang ditujukan  kepada  publik. Informasi yang faktual akan  mampu  memberikan kontribusi  positif  kepada publik,  baik  kapasitasnya selaku pribadi,institusi, warga adat maupun sebagai warga  negara.  Oleh  karena filter informasi  dan  gambar yang  diberikan  oleh  media khususnya televisi dan radio, harus dilakukan
kontinu sesuai undang- undang yang berlaku.

## D AFTAR PUSTAKA
Adami, Chazwi. (2005). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan .  Jakarta: Raja Grafindo Persada Alder,  John.  (1989). Constitutional and Administrative Law . London: The Macmillan Press LTD.
Andi,
Fachrud din.  (2012). Dasar- Dasar Produksi Televisi .  Jakarta:  Pt. Fajar Interratama Mandiri Anwar, Saiful. (2004). Sendi-Sendi Hukum  Administrasi Negara . Glora Madani Press. Asshidiqie,  Jimly. (2006). Perkembangan

## dan Konsolidasi
Lembaga  Negara
Pasca  Reformasi .
Jakarta: Konstitusi Press.
Bittner. (1980). Mass Communication and Introduction Engelwood Cliffs . New Jersey. Canggara, Hafied. (2010).
Pengantar  Ilmu  Komunikasi . Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Romli,  Asep.  2004. Broadcast Journalism:
Panduan Menjadi Penyiar,  Reporter, dan Scriptwriter . Bandung:  Penerbit Nuansa Siswanto. HB. (2009). Pengantar Manajemen .  Jakarta: Bumi Aksara Sujanto. (1986). Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan . Ghalia
Indonesia
Sutisno. (1993). Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi  dan  Radio .
Jakarta: Grasindo.
Syahputra,  Iswandi.dkk.  2012. Dinamika Perizinan Penyiaran di Indonesia .
Jakarta : KPI.
Dokumen:
Laporan  Harian  Mahasiswa
Magang
bulan Desember
2022.  Dokumen  KPID Bali.
Profil  KPID  Bali.  Dokumen Bali.

## Undang – Undang:
Peraturan  KPI  tentang  Pedoman  Perilaku Penyiaran.  (2012).  Peraturan  KPI  tentang Standar Program Siaran. (2012).
Undang – Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran