## Prinsip Keadilan Dalam Poligami (Studi kasus KH. Ahmad Masruh IM, M.H Dan KH. Muhammad Farid Zaini Lc.)

## Abstract
Yayat Dimyati, 1 Ferlina Revian Astuti 2
1 Sekolah Tinggi Agama Islam At- Tahdzib Jombang, email: yayatdimyati5@gma il.com
2 Sekolah Tinggi Agama Islam At- Tahdzib Jombang, email:
ferlina24822@gmail .com
The  factors  studied  in  this  study  relate  to  the  principle  of  fairness  in polygamy:  multisite  kh  studies.  Ahmad  Masruh  IM  and  KH.  Muhammad Farid Zaini. The purpose of this research is to know the practice of polygamy as well as the principle of justice according to kh thinking. Ahmad Masruh IM and KH. Muhammad Farid Zaini on justice in polygamy.
This research uses qualitative method with qualitative field research method and this research uses descriptive qualitative approach related to events and events that occur at this time. The result of this study is about the principle of justice in the practice of polygamy where the principle of justice is only given to the husband, if the husband is able to provide for a living, a place to  live,  and  a  turnaround  time,  then  the  husband  is  said  to  be  able  to  do justice.
Polygamy  is  an  inevitability  that  exists  in  Islam.  The  basic  principle  of polygamy  is  an  element  of  justice.  One  factor  shows  fairness  in  clothing, food, boards and mu'amalah between his wife. As for justice that is love and compassion will not be able to be fair. So that a husband keeps himself, do not overdo it with one of his wives. It can be seen in the historical fact that the prophet, companions, tabi'in and many Muslims who do polygamy is a man who has goodness above good, this is special personally and in general for the wider community. As for those who argue that polygamy is forbidden because  it  considers  the  impossibility  of  justice  in  polygamy.  Justice  in polygamy in Islam is limited in three ways, the first is the amount, the second is the living and the third is justice between wives. In principle, the two verses above state that the principle of marriage is polygamy and an exception to monogamy. But by the rule that al-ahlu da'iman yuqoddamu al-istitsna'. It means adalag istisna' always preceded by principle, because knowledge is strengthening.

## Keywords:  Principle of justice, Polygamy

## PENGANTAR
Perkawinan  merupakan  peristiwa  dalam  kehidupan  manusia  antara  seorang  laki-laki  dan seorang perempuan untuk hidup bersama yang menyangkut ikatan lahir batin suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tanga)  yang  bahagia  yang  kekal  dalam  rangka mengikuti  sunnah  Rasul untuk  membangun  rumah  tangga  kekal  bahagia,  sejahtera  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 1 Agama  Islam  sangat  menganjurkan  perkawinan,  anjuran  ini  dinyatakan  dalam  bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadist. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan itu telah menjadi sunah rasul sejak dahulu kala dan hendaklah pula diikuti oleh generasi-generasi yang datang kemudian. 2
1 M. Hasan Ali, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 7
2 Taufiq  Kamil, Penanggulangan  Kasus  Nikah  dan  Rujuk (Jakarta:  Direktorat  Jendral  Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2002), h. 9
Dalam perkawinan ada berapa istilah yang digunakan diantaranya yaitu monogami, poligami, poligini dan poliandri. Dari sekian banyak istilah tersebut, hal yang paling sering menjadi kontroversi adalah masalah poligami.
Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli  hukum  Islam  adalah  poligami.  Banyak  kalangan  menolak  kebolehan  hukum  poligami  karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak, terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia,  persoalan poligami  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Di  dalamnya memuat  berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami, dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah  karena syaratnya yang sangat  ketat. Walau begitu, praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi. Dalam pengertian yang umum terjadi, pengertian poligami adalah dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Poligami  menurut    Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dalam  sistem  perkawinan  yang  salah  satu  pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan  menurut undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  poligami  adalah  perkawinan  yang  mengacu  pada  beberapa persyaratan  dan  alasan.  Persyaratannya  adalah  suami mendapat  persetujuan  dari istri  dan  dibenarkan melalui persidangan di pengadilan, sedangakan alasannya adalah keadaan istri yang mandul, cacat badan dan berpenyakitan yang sukar disembuhkan sehinggan berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai  seoarang  istri.  Alasan-alasan  itulah  yang  dapat  dijadikan  pegangan  oleh  suami  apabila bermaksud  melakukan  poligami. 3 Dalam  praktiknya,  biasanya  seorang  pria  kawin  dengan  seorang wanita seperti layaknya  perkawinan monogami,  kemudian  setelah  berkeluarga  dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.
Poligami  oleh  sebagian  kelompok  masyarakat  dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk  kekerasan terhadap  perempuan.  Bagaimana  mungkin  seorang  laki-laki  dapat  menikahi  dan  membagi  cintanya kepada wanita lebih dari satu. Keadilan macam apa yang akan ditegakkan dalam membina rumah tangga dari  seorang  ayah  dan  ibu  yang  lebih  dari  satu.  Mungkin  dalam  dimensi  material  manusia  dapat memperjuangkannya. Namun siapa yang dapat berlaku adil dalam tataran immaterial (batiniah). Padahal sebenarnya  pada  tataran  inilah  modal  utama  dalam  membangun  mahligai  rumah  tangga.  Belum  lagi persoalan psikologis keluarga yang pasti membuat tidak kondusif, misalnya bagaimana anak-anaknya bersikap dengan mempunyai ibu lebih dari satu, tentunya hal ini menjadi beban psikologis tersendiri bagi anggota keluarga yang lain.
Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: pertama, mereka membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). Kedua, mereka yang melarang  poligami  secara  mutlak,  ketiga,  mereka  membolehkan  poligami  dengan  syarat-syarat  dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunnah, sebagimana ditegaskan di dalam Al-Qur’an Surat An- Nisa’ ayat 2-3. Mereka juga melihat dari fakta  historis  bahwa  Rosululla  SAW  melakukan  praktek  poligami,  sehingga  bagi  mereka  poligami diperbolehkan (bahkan disunnahkan) sebagaimana dilakukan oleh Rosulullah. 4
Diantara ayat al-Qur‟an dan Hadits yang paling popular membicarakan kasus poligami adalah QS. Al-Nisa` ayat 3 :
ىمتَيْلا ىِف ا ْوُطِسْقُت  الََّا ْمُتْف ِخ  ْنِا َو
ا ْوُلِدْعَت  الََّا ْمُتْف ِخ  ْنِاَف ۚ َعب ُر َو  َثلُث َو ىنْثَم ِءاَسِ نلا َنِ م ْمُكَل  َباَط اَم ا ْوُحِكْناَف
ۗا ْوُل ْوُعَت  الََّا ىنْدَا  َكِلذ ۗ ْمُكُناَمْيَا  ْتَكَلَم اَم  ْوَا ًةَد ِحا َوَف
Maka Kawinilah Wanita-Wanita (Lain) Yang Kamu Senangi: Dua, Tiga Atau Empat. Kemudian Jika Kamu Takut Tidak Akan Dapat Berlaku Adil, Maka (Kawinilah) Seorang Saja, Atau Budak-Budak
3 Boedi  Abdullah,  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Dan  Perceraian  Keluarga  Muslim (Bandung:  Pustaka Setia, 2013), h. 45
4 Muhammad Shahrur,(Ter. Sahiron Syamsuddin Dan Burhanuddin)  Metodelogi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: E;Saq, 2004),h. 426
Yang Kamu Miliki. Yang Demikian Itu Adalah Lebih Dekat Kepada Tidak Berbuat Aniaya‟. (QS. An- Nisa`: 3) 5
Surat an-Nisa` ayat 3 turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka  perkawinan adalah satu-satunya jalan  untuk memecahkan  persoalan  tersebut. 6 Sebagai akibatnya  banyak  perkawinan  poligami  dengan  tujuan  melindungi  janda-janda  dan  anak  yatim  yang terlantar. Walaupun jika dilihat dari asbabun nuzul nya ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami  sampai saat  ini masih  diperdebatkan  antara  yang mendukung  dan  yang  menentang.  Praktik poligami sebenarnya sudah ada jauh sejak sebelum Islam datang, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah istri yang membengkak hingga belasan. Saat Islam datang, turun aturan yang membatasi maksimal empat orang saja, dengan syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan asas keadilan.
Beberapa  pendapat  menyatakan  asas  keadilan  bukan  sekadar  keadilan  kuantitatif  semacam pemberian  materi  atau  waktu  gilir  antar  istri,  tapi  mencakup  keadilan  kualitatif  (kasih  sayang  yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga). Pendapat ini didukung oleh al-Dhahhak serta golongan ulama lainnya yang menyatakan bahwa maksud adil dalam poligami adalah adil dalam segala hal, baik dalam hal materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik) maupun dalam hal imateri (perasaan). Seorang suami dituntut adil dalam hal kecintaan, kasih sayang, nafkah, rumah, giliran menginap dan semacamnya.
Pendapat  senada  juga  dilontarkan  Sayyid  Qutub.  Menurutnya  poligami  merupakan  suatu perbuatan rukshah (keringanan). Karena merupakan rukshah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. 7 Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu’amalat, pergaulan serta pembagian malam.  Sedang  bagi  calon  suami  yang  tidak  bisa  berbuat  adil,  maka  diharuskan  cukup  satu  saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri. 8 Pendapat yang sama juga dinyatakan Mahmud Muhammad Thaha dalam bukunya yang berjudul Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam. Ia berpendapat bahwa keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang  sangat  sulit  diwujudkan  karena  tidak  hanya  mencakup  kebutuhan  materi,  namun  juga  keadilan dalam mendapat kecenderungan hati.
Sebagian  besar  ulama  klasik  memperboleh  adanya  praktek  poligami,  namun  poligami  boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berpoligami, syarat-syarat tersebut antara lain, laki-laki hanya diperbolehkan menikahi empat perempuan dan harus bisa berlaku adil. Dari kalangan hanafi mengatakan bahwa  seseorang  yang  berpoligami  harus  berlaku  adil  diantara  istri-istrinya.  Keharusan  tersebut berdasarkan surat An-Nisa’ ayat 3 dan hadist dari aisyah yang menceritakan tentang perlakuan yang adil dari Nabi kepada istri-istrinya. Kemudian ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri dari kalangan hanafi juga mengatakan suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. 9 Begitupun imam syafi’i memperoleh praktek dengan catatan harus memenuhi persyaratannya, yaitu mampu berbuat adil kepada para istrinya dan batasannya empat perempuan. Jika lebih dari empat maka dianggap haram. Menurut imam syafi’i yang dimaksud deng bersikap adil yaitu adil secara materi (seperti pembagian malam, nafkah dan mewarisi) atau fisik. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga seorang yang melakukan poligami
5 Bustami, Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri (Yogyakarta :  Cv Budi Utama 2020). h, 32.
6 Labib MZ, Rahasia Poligami Rosulullah SAW, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986). h. 5
7 Bustami, Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri (Yogyakarta :  Cv Budi Utama 2020). h, 35
8 Khotim,  A.,  &  Malessantoro,  G.  (2019,  October  6).  Adil  Dalam  Poligami  Menurut  Kyai  Di  Jombang Perspektif M. Quraish Shihab. At-Tahdzib:
J j urnal Studi
Islam Dan Muamalah , http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3741 diaksespada  tanggal  17  desember 2020
9 Rini Masykuroh, Yufi Wiyos, “ Poligami Dan Keadilan ’’ , Azas, Vol 3, No 2 Juli 2011, h.14
sulit dalam membagi hatinya kepada istri-istrinya. Jika yang melakukan poligami adalah seorang budak maka batasan dalam berpoligami hanya dua saja. 10
Menurut imam malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka. Ahmad bin Hambal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian  giliran terhadap  istri-istrinya  sehingga  tidak  diperbolehkan  condong  pada  salah  satu istri. Ahmad bin Hambal mengutip pada QS An-Nisa’ ayat 129 mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud dalam  ayat  tersebut  adalah  keadilan  dalam  hati,  sehingga  dalam  ayat  itu,  Allah  menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil. 11
Terkait masalah perdebatan tentang prinsip keadilan keempat mazhab fiqih tersebut, perbedaaan pendapatpun  terjadi  dalam  pandangan  kiai  jombang,  yakni  beliau  KH.  Ahmad  Masruh  IM  dan  KH. Muhammad  Farid  Zaini,  yang  mana  kedua  kiai  tersebut  memeliki  perbedaan  pandangan,  dalam masyarakat perbedaan paling nyata dalam berbagai masalah. Menurut KH. Ahmad Masruh IM keadilan dalam poligami hanya menyangkut segi lahiriyah saja yang mencakup pembagian nafkah, tempat tinggal dan giliran. Sedangkan adil dalam bentuk batiniyah adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk dilakukan.  Dan menurut KH. Muhammad farid Zaini, adil dalam poligami itu mencakup segi lahiriyah dan batiniyah, yang mana kedua aspek tersebut harus dilakukan dengan adil. Walaupun pada dasarnya manusia ingin berbuat adil dalam bentuk batiniyah namun pada hakikatnya tidak akan mampu untuk melakukan itu.
Perbedaan  pendapat  tentang  prinsip  keadilan  dalam  poligami  ini  menarik  untuk  dikaji.  Hal tersebut dikarenakan semua pendapat yang telah dikemukakan dan akhirnya menjadi hukum diantaranya berasal  dari  dalil-dalil  Al-Qur’an  yang  diterjemahkan  dengan  metodenya  masing-masing.  Penulis merasa  tertarik  untuk  menggali  secara  lebih  mendalam  tentang  “  Prinsip  Keadilan  Dalam  Poligami menurut pemikiran K.H Ahmad Masruh IM dan K.H Farid Zaini karena beliau merupakan kyai yang terkenal di daerah Jombang dan penulis meneliti pemikiran tersebut karna bertujuan untuk mengetahui perbandingan  pemikiran  antara  yang  mempraktekkan  dan  yang  tidak  mempraktekkan  poligami mengenai Prinsip Keadilan Dalam Poligami.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode kualitatif field research (penelitian lapangan) dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berkaitan dengan peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu mengenai prinsip keadilan  dalam  praktek  poligami  dimana  prinsip  keadilan  hanya  diberikan  kepada  pihak  suami,  jika suami mampu memberikan nafkah, tempat tinggal, dan waktu bergilir, maka suami dikatakan mampu berbuat adil.

## PEMBAHASAN

## A. Poligami

## 1.  Pengertian Poligami
Kata “poligami” terdiri dari dua kata yaitu “poli” dan “gami”. Secara etimology, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu  “seorang  laki-  laki  mempunya  lebih  dari  satu  istri.  Atau  “seorang  laki-laki  beristri  lebih  dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. 12
10 Asep  Nurdin, Hadis-Hadis  Tentang  Poligami  Study  Pemahaman  Hadis  Bersprespektif  Jender (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 70
11 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi ’ i, Hanafi, Maliki Dan Hambali (Jakarta: PT. Hidakarya, 1996), h. 74
12 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), h. 129
Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa’ ayat 3 disebutkan kalimat “fankihu”, kalimat amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlefansikan dengan kaidah ushul fiqh: al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu ‘ala at-tahrim (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Rahmat hakim mengatakan bahwa dalam syariat Islam, “ lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau memungkinkan ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya”. Hal tersebut karena perkawinan  yang  diajarkan  Islam  harus  menciptakan  suasana  yang  sakinah,  mawaddah,  warahmah. Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya laki-laki memiliki istri lebih dari seorang. 13
Poligami  (ta’addudu  al  zaujah)  dalam  kitab-kitab  fiqih  klasik  lebih  mengacu  kepada  status seseorang. Orang laki-laki yang merdeka (hurrun) boleh menikahi empat orang perempuan, sedangkan budak  laki-laki  (abdun)  hanya  boleh  menikahi  dua  orang  perempuan.  Terlepas  dari  hal  itu  posisi poligami memang tidak hanya kesanggupan dari segi fisik dan batin saja, melainkan kemampuan harta juga sangat diperhatikan. Ketentuan maksimal empat itu merupakan harga mati, artinya seseorang yang sudah beristri empat kemudian ia ingin menikah untuk istri yang kelima ia harus menceraikan salah satu dari keempat istrinya, setelah itu ia bisa memilih yang ia kehendaki. 14

## 2.  Hukum Poligami
Dasar Hukum Poligami Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak  mengharuskan  umatnya  melaksanakan  monogamy  mutlak  dengan  pengertian  seorang  laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami. 15
Sabda Rosulullah SAW yang artinya:
“Dari  ibnu  Umar,  bahwa  Ghailan  bin  Salamah  Ats-Tsaqafi  masuk  Islam,  sedangkan  ia mempunyai  sepuluh  orang  istri  pada  zaman  jahiliyah,  lalu  mereka  juga  masuk  Islam  bersamanya, kemudian  Nabi  SAW  memerintahkan  Ghailan  untuk  memilih  (mempertahankan)  empat  diantara mereka”. (HR. Tirmidzi) . 16
Dan juga hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yang artinya:
“Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui  Rasulullah  dan  menceritakan  keadaan  saya,  lalu  beliau  bersabda:  “Pilih  empat  diantara mereka”. (H.R. Ibnu Majah) .
Tetapi, islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang  sudah  berjalan  dahulu  kala,  dan  islam  tidak  menutup  rapat  kemungkinan  adanya  laki-laki berpoligami. Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi  Muhammad  SAW.  Seperti  sudah  diketahui  bahwa  Nabi  Ibrahim  a.s  beristerikan  Siti  Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim  A.s.  Dalil  yang  dijadikan  landasan  kebolehan  poligami  sesuai  Firman  Allah  pada  surat  An- Nisa’ ayat 3:
َأ  ۡمُتۡف ِخ  ۡنِإو ىِف ْاوُطِسۡقُت  الَّ ٱ َٰىَمََٰتَيۡل َف ٱ ْاوُحِكن َن ِ م مُكَل  َباَط اَم ٱ ِءٓاَسِ نل
الََّأ  ۡمُتۡف ِخ  ۡنِإَف ۖ َعََٰب ُر َو  َثََٰلُث َو  َٰىَنۡثَم
ۚ  ۡمُكُن ََٰمۡيَأ  ۡتَكَلَم اَم  ۡوَأ ًةَد ِح ََٰوَف ْاوُلِدۡعَت ْاوُلوُعَت  الََّأ َٰٓىَنۡدَأ َكِلََٰذ
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,
13 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001),h. 151 14 Haris Hidayatulloh, ”Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, Religi, Vol 6, No 2, Oktober 2015, H 219
15 Tihami Dan Sohari Sahrani , Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah  Lengkap (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2013), H. 357
16 Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 1047
atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat aniaya.” 17
Ayat  ini  merupakan  kelanjutan  tentang  memelihara  anak  yatim,  yang  kemudian  disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.
Menurut tarsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta  kekayaan  bercampur  dengan  harta  kekayaannya  serta  kecantikannya  membuat  pengasuh  anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin  dengan  adil,  karena  itu  pengasuh  anak  yatim  yang  seperti  ini  dilarang  menikahi  mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari  biasanya,  dan  jika  tidak  dapat  berbuat  demikian,  maka  mereka  diperintahkan  untuk  menikahi perempuanperempuan lain yang disenangi. 18
Begitu juga dengan Surat An-Nisa’ ayat 129:
ْنَل َو
الَعُمْلاَك اَهو ُرَذَتَف ِلْيَمْلا الُك اوُليِمَت  َلََف ۖ ْمُتْص َرَح  ْوَل َو ِءاَسِ نلا َنْيَب اوُلِدْعَت  ْنَأ اوُعيِطَتْسَت ِةَق ۚ ْنِإ َو اًمي ِح َر ا ًروُفَغ َناَك َ االلَّ انِإَف اوُقاتَت َو اوُحِلْصُت “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat  ingin  berbuat  demikian,  karena  itu  janganlah  kamu  terlalu  cenderung  (kepada  yang  kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara  diri  (dari  kecurangan),  maka  sesungguhnya  Allah  maha  pengampun  lagi  maha penyayang.”
Berlaku  adil  yang  dimaksud  adalah  perlakuan  yang  adil  dalam  meneladani  iatri,  seperti pakaianm tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah, Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dari dua ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang istri, hendaknya ia mengawini hanya seorang istri saja. Ketidak mungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara ,ateri dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin. 19
Apabila ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surat An-Nisa’,  diwajibkan  berlaku  adil,  sedangkan  ayat  129  meniadakan  berlaku  adil.  Pada  hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia, berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.
Sebab,  Allah  Swt.  Sendiri  tidak  memberi  manusia  beban  kecuali  sebatas  kemampuannya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286 yang artinya:
“Allah  tidak membebani seseorang melainkan  sesuai  dengan  kesanggupan nya.  ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya  Tuhan  Kami,  janganlah  Engkau  bebankan  kepada  Kami  beban  yang  berat  sebagaimana  Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." Ayat terbut jelas bahwa allah swt, tidak membebankan suatu urusan kepada hamba kecuali urusan itu yang sanggup dipikulnya.

## 3.  Syarat Poligami
Syarat pokok yang harus dipenuhi dalam poligami menurut Mustafa Al-Siba’i  ada dua yaitu:
17 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  Terjemah  dan  Asbabun  Nuzul ,  Cetakan  Kesepuluh  (Banjar  Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), h. 77
18 Tihami dan Sohari Sahrani , Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2013), h. 357
19 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 87
a.  Mampu memperlakukan semua istri dengan adil. Ini merupakan syarat yang dengan jelas disebutkan dalam Al-Qur’an ketika membolehkan poligami; dan
b.  Mampu memberi nafkah pada istri kedua, ketiga, keempat dan juga kepada anak-anak dari istri-istri tersebut.  Syarat-Syarat  yang  ditetapkan  diatas,  dalam  rangka  mencegah  poligami  yang  dimotifasi untuk memenuhi hawa nafsu, sementara suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri-istrinya.
Dengan  demikian  syarat  utama  yang  ditentukan  Islam  untuk  poligami  ialah  terpercayanya seorang  muslim  terhadap  dirinya,  bahwa  dia  sanggup  berlaku  adil  terhadap  semua  istrinya  baik  soal makanan, minuman, pakaiannya, tempat tidur maupaun nafkahnya. 20

## 4.  Keadilan Dalam Poligami
Keadilan  dalam  poligami  mencakup  hal-hal  seperti  adil  dalam  nafkah,  karena  suami  adalah penanggung  jawab  nafkah  dalam  keluarga.  Seluruh  beban  ekonomi  yang  muncul  akibat  adanya pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Allah telah berfirman dalam Surat An- Nisa’ ayat 34:
ٱ ُلاَج ِ رل ىَلَع َنوُم َٰاوَق ٱ ِءٓاَسِ نل َلاضَف اَمِب ٱ ُاللّ ۡن ِم ْاوُقَفنَأ ٓاَمِب َو  ٍضۡعَب  َٰىَلَع  ۡمُهَضۡعَب َفۚ  ۡمِهِل ََٰو ۡمَأ ٱ ُت ََٰحِل َٰاصل تََٰتِنََٰق َظِفَح اَمِب ِبۡيَغۡلِ ل  ت ََٰظِف ََٰح ٱ ُاللّ ۚ َو ٱ ىِتَٰال َو انُهوُظِعَف انُه َزوُشُن َنوُفاَخَت ٱ انُهو ُرُج ۡه ىِف ٱ ِع ِجاَضَمۡل َوٱ انُهوُب ِر ۡض ۖ انِإ ۗ  ًلَيِبَس انِهۡيَلَع ْاوُغۡبَت  َلََف  ۡمُكَنۡعَطَأ  ۡنِإَف ٱ َاللّ

## اًريِبَك اًّيِلَع َناَك
“Kaum  pria  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  karena  Allah  telah  melebihkan  sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menefkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta’ alaa kagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena allah telah memelihara (meraka). Wanita- wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka ditempat tidur,  dan  pukullah  mereka.  Jika  mereka  menaati  kalian, janganlah kalian  mencari-cari  jalan  untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”. (QS. An-Nisa’ ayat 34). 21
Ayat  diatas  telah  memberikan  sebuah  peran  dan  tanggung  jawab  kepada  kaum  lekaki,  salah satunya  adalah  kewajiban menafkahi  keluarga.  Keseluruhan jerih  payah  lelaki  untuk mencari  nafkah dan memberikannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk amal sholih disisi Allah.
Selain adil dalam nafkah juga harus adil dalam tempat tinggal, para Ualam sepakat bahwa suami harus menyediakan tempat tinggal yang tersendiri, lengkap dengan perabotannya untuk tiap-tiap istri dan  anak-anaknya,  karena  salam  Islam  ditetapkan  bahwa  setiap  wanita  yang  sudah  menikah  berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang tersendiri, baik itu istri satu atau lebih, dan sudah jelas bahwa ketenangan dari tiap-tiap istri dari seorang suami yang berpoligami, di dalam rumah yang tersendiri dan lengkap dengan perabitannya, itu cukup untuk menghindari banyak kesulitan yang mungkin kalau istri- istrinya  itu  ditempatkan  dalam  satu  rumah,  karena  pertengkaran  mudah  terjadi  sebab  persoalan  ana- anak, perlakuan suami yang tidak sama terhadap istri-istrinya.
Begitupun  untuk  waktu  menginap  setiap  istri  berhak  mendapat  giliran,  bahwa  suaminya menginap dirumahnya, sama lamanya dengan waktu menginapnya dirumah istri-istrinya yang lain, dan inilah  yang  diebut  dengan  pembagian  waktu.  Masalah  yang  berkaitan  dengan  bermalamnya  seorang suami dengan istri-istrinya harus jelas, sehingga akan teratur kapan suami harus di rumah istri-istrinya. Pembagian  jadwal  seperti  itu  harus  sama  bagi  istri  yang  sehat,  sakit,  haid  atau  nifas  karena  yang dimaksut  dengan  bermalam  bersamanya  (suami  istri)  itu  adalah  hiburan  dan  kesenangan  bagi  istri, seorang suami terhibur oleh istrinya meskipun tanpa bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang–memegang, dan lain sebagainya. 22 Tidaklah wajib atas suami yang dengan istri  untuk  menyama  ratakan  hubungan  jimak  antara  istri  yang  satu  dengan  istri  yang  lain. Penyamarataan dalam hal jimak diberlakukan sebagai sunnah. 23
20 Haris Hidayatulloh, “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, Religi, Vol 6, No 2 Oktober 2015, H. 219
21 QS An-Nisa’ (4): 34
22 Sunnah Abu Daud , jus 1, h. 334
23 Shahih Muslim , juz 10, h 44-45

## 5.  Tujuan Diperbolehkannya Poligami
Sebagaimana keterangan di atas bahwa ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat Islam dalam  perang  uhud.  Dalam  perang  tersebut  banyak  sahabat  yang  gugur  dan  mati  syahid,  mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Demikian pula mereka meninggalkan janda-janda yang merasa kesulitan  menanggung  biaya  hidup  mereka  sendiri  dan  pemeliharaan  terhadap  anak  yatim  yang ditinggalkan  oleh  suami  mereka.  Perkawinan  menjadi  salah  satu  solusi  untuk  memecahkan  masalah tersebut,  yaitu  dengan  poligami,  dalam  hal  ini  Al-Qur’an  telah  memberikan  tuntunan  dan  petunjuk sehingga mereka (anak-ana yatim) tidak menjadi terlantar. 24
Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi  istri-istrinya  tidak  hanya  bertujuan  memenuhi  hasrat  biologis  semata,  melainkan  untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi istrinya. Kalau rasulullah  orang  yang  tamak  dan  rakus  terhadap  perempuan  maka  beliau  tentu  tidak  akan  menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak  menguntungkan  secara  ekonomi.  Selama  hidupnya  Rasulullah  SAW  tidak  pernah  menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain aisyah yang dinikahi pada usia belia.
Semua istri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim. Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari semua itu. Artinya, Islam tidak  mengharuskan  seorang  laki-laki  untuk menikah dan  memiliki istri lebih  dari  satu.  Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkannya, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecualu dalam kondisi mendesak.
Tujuan  mengapa  harus  disyariatkan  poligami  adalah  agar  tidak  ada  satu  pun  perempuan musliman  dimanapun  mereka  berada  dalam  sebuah  masyarakat  tanpa  memiliki  suami.  Semuannya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.

## 6. Alasan poligami
Demi terwujudnya tujuan perkwinan yang disyari;atkan oleh Islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapaj alasan yaitu:
a. Jumlah  istri  yang  dipoligami  tidak  lebih  dari  empat  wanita.  Pembatsan  empat  wanita  ini didasarkakn [ada Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 3.
b. Syarat selanjutnya adalah snaggup berbuat adil kepada para istri, berbuat adil kepada para istri dalam poligami adalah masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.
c. Wanita yang sipoligami tidka ada hubungan saudara dengan istrinya baik  susuan maupun nasab,  karena  dilarang  mengumpulkan  istri  dengan  saudaranya  atau  dengan  bibinya, larangan ini terdapat pada Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 23 yaitu:
(Dan  diharamkan  bagimu)  istri-istri  anak  kandungmu  (menantu)  dan  menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.”
d. Memiliki  harta  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga  dengan  bertambahnya istri, maksudnya bagi seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mampu haruslah menahan dulu (puasa).
e. persetujuan  dari  istri,  hal  ini  sesuai  dengan  posisi  suami  dan  istri  dianggap  satu  kesatuan dalam  keluarga,  apapun  yang  dilakukan  oleh  suami  dimintakan  izin  kepada  istri,  apalagi masalah ingin beristri lagi. Ersetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup  berkeluarga.  Sedangkan  kondisi-kondisi  yang  memeperbolehkan  poligami  menurut Al-Maragi adalah:
1) bila suami beristrikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan.
24 Labib Mz, Rahasia Poligami Rasulullah (Gresik : Bintang Pelajar, 1986), h. 51
ISSN (Online)  : 2503-1929
2) bila  istri  sudah  tua  dan  mencapai  umur  menopause  (tidak  hai)  dan  suami  mampu memberi nafkah lebih dari seorang istri.
3) Demi  terpeliharanya  kehormatan  diri  (tidak  terjerumus  dalam  perzinaan)  karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
4) Bila diketahui dari hasil sensus penduduk kaum  wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok. 25
Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 sampai 59 yaitu: 26 Pasal 55 : 27
1) Beristri  lebh  dari  satu  orang  pada  waktu  yang  bersamaan,  terbatas  hanya  sampai  empat orang istri
2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap  istri- istru dan anak-anaknya.
3) Apabila syarat uatama yang disbeut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilaranf beristri lebih dari seorang.
Pasal 56:
1) Suami  yang  hendak  beristri  lebih  dari  satu  orang  harus  mendapat  izin  dari  Pengadilan Agama
2) Pengajuan  permohonan  izin  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  menurut  tata  cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.
3) Perkawinan  yang  dilakukan  dengan  istri  kedua,  ketiga  atau  keempat  tanpa  izin  dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

## Pasal 57:
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2) Istri ymendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 58:
1) Selain  syarat  utana  yang  disebut  pada  pasal  55  ayat  (2)  maka  untuk  memperoleh  izin Pengadilan  Agama,  harus  pula  dipenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  pada  pasal  5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu :
a) Adanya persetujua istri.
b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak- anak mereka.
2) Dengan  tidak  mengurangi  pasal  41  huruf  b  peraturan  pemerintah  No.  9  tahun  1975, persetujuan  istri  atau  istri-istri  dapat  diberikan  secara  tertulis  atau  dengan  lisan,  tetapi sekalipun  telah  ada  persetujuan  secara  ertulis,  persetujuan  ini  dipertegas  dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan Agama.
3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendpat penilaian hukum.

## Pasal 59:
Dalam hal ini istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin bersitri lebih dari seorang  berdasarkan  atas  salah  satu  alasan  yang  diatur  dalam  Pasal  55  ayat  (2)  dan  57,
25 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Dar Al-Fikr, Beirut, H. 181
26 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahad, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), Hal 99-100
27 Abdurrahman , Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Akademik Pressindo, 2010), H. 126
Pengadilan  Agama  dapat  menetapkan  tentang  pemberian  izin  setalah  memeriksa  dan mendengar istri bersangkutan sipersidangan pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami mengajukan bandung atau kasasi:
1) Suami  yang  hendak  bersitri  lebih  dari  satu  orang  harus  mendapat  izin  dari  pengadilan Agama.
2) Pengajuan  permohonan  izin  dimaksud  ada  ayat  (1)  dilakukan  menurut  tata  cara sebagaimana diatur adalam Bab VIII peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975
3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izn Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. 28

## B. Keadilan dalam Islam
1.  Pengertian keadilan
Dalam bahasa inggris, adi sama halnya dengan kata justice dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya. 29 Lebih jauh dikatakan dalam ensiklipedia Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan  derajat  dan  keturunan,  tidak  boleh  dijadikan  alasan  untuk  membedakan  hak  seseorang dihadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.
2.  Dasar penegakan keadilan dalam islam
Al-Qur’an  merupakan  kitab  suci umat  Islam yang  menunjukkan  praktik  penegakan  keadilan, menghargai dan mengakat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan.  Al-Qura’an juga  menempatkan  keadilan  sebagai asas  yang  harus dipegang  oleh setiap manusia  dalam  seluruh  aktivitas  kehidupannya.  Adil  merupajan  kebijakan  yang  paing  dekat  dengan takwa, karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dari firmah Allah surat Al-Maidah ayat 8:
“Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Ma’idah: 8) 30

## 3.  Konsep keadilan dalam poligami
Berbicara tentang keadilan dari kalangan hanafi mengatakan bahwa seseorang yang berpoligami harus  berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya.  Keharusan  tersebut  berdasarkan  surat  An-Nisa’  ayat  3  dan Hadist  dari  Aisyah  yang  menceritakan  tentang  perlakuan  yang  adil  dari  Nabi  kepada  istri-istrinya. Kemudian ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri dari kalangan Hanafi juga mengatakan suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. 31
Kalangan Syafi’i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan itu hanya  menyangkut  urusan  fisik  semisal  mengunjungi  istri  dimalam  atau  disiang  hari.  Tuntutan  Al- Qur’an terhadap sifat adil tersebut juga disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 dan surat Yunus ayat 69.  Berdasarkan  ayat-ayat  tersebut  seorang  suami  yang  mempunyai  istri  lebih  dari  seorang  wajib membagi malam secara adil (satu-satu malam atau dua-dua atau tiiga-tiga)seorang suami tidak boleh masuk  kamar  istri  yang  bukan  gilirannya  kecuali  apabila  ada  kepentingan.  Apabila  ada  kepentingan boleh masuk dengan syarat tidak boleh bermesraan.
Bahkan apabila terdapat diantara istri yang sedang sakit tetapi tidak pada saat gilirannya, suami boleh menjenguknya hanya pada waktu siang hari. Kecuali apabila meninggal, maka boleh mengunjungi dimalam  hari.  Dengan  catatan  sisa  malamnya  tetap  menjadi  milik  istri  yang  mendapat  gilirannya. Namun demikian kalau terjadi pelanggaran, suami tidak  dijatuhkan hukukan kafarat. Giliran seorang istri yang sehat dan yang sakit adalah sama (kecuali sakit gila). Maksud giliran malam bukan berarti harus berhubungan badan bisa jadi hanya bercumbu. Karena itu, istri yang sedang  haid tidak menjadi
28 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, ( Jakarta: Kencana, 2010), H. 129
29 Attabik Ali, Kamus Inggris Arab (Yogyakarta: Multi Karya Grafika), 2003, H. 690
30 Q. S Al-Ma’idah (5): 8
31 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, “Poligami Dan Keadilan”, Asas, Vol 3, No 2 Juli 2011, H. 14.
halangan untuk mendapat giliran malam. Begitulah contoh suami memberikan sandang dan pangan yang adil kepada istri-istrinya. 32

## C. Pemikiran KH. Ahmad Masruh Im Tentang Keadilan Dalam Poligami
Poligami  sendiri  merupakan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  dengan  dua orang  perempuan  atau  lebih  dalam  waktu  yang  sama.  Adil  merupakan  syarat  wajib  yang  ada  dalam poligami, walaupun poligami sendiri mempunyai beberapa persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh islam dan hukum yang telah ditetapkan di negara Indonesia ini.
Sedangkan poligami menurut beliau kiai Ahmad Masruh, beliau berpendapat bahwa poligami yaitu seorang laki-laki yang beristrikan lebih dari satu dan tidak melebihi dari 4 orang. Hal ini juga telah dilakukan oleh Rosulullah SAW pada zaman dahulu, dan Hukum poligami itu sendiri boleh dilakukan dengan syarat adanya keadilan dan juga diperbolehkannya poligami juga telah ditetapkan dalam Islam dan dalam Undang-Undang perkawinan. Hukum poligami dalam perkembangan konteks perkembangan di  Indonesia  adalah  Sunnah.  Karena  pada  Al-Qur’an  dan  sunnah  telah  dijelaskan,  adapun perkembangannya nanti hukumnya menurut motif atau sebab dari poligami itu sendiri. Poligami sendiri dalam Islam dibatasi 4 orang dan tidak boleh melebihi dari itu karna batasan itu telah ditetapkan dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3, dan apabila melebihi 4 orang maka semua itu akan kembali pada zaman jahiliyah.  Allah  telah  melarang  menikah  lebih  dari  empat  karena  melebihi  batas  jumlah  itu  akan mendatangkan  aniaya  seperti  yang  telah  diketahui  dengan  jelas,  seseorang  tidak  akan  mampu  untuk menahan  diri  dari  perbuatan  aniaya  tersebut meskipun  telah mempunyai pengetahuan  dan  ilmu  yang banyak.
Poligami itu diperbolehkan bagi semua laki-laki namun harus mampu bersikap adil baik dari pembagian nafkah, maupun waktu giliran dan sebagainya. Sebagian orang melakukan poligami karna beberapa sebab salah satunya misalnya seorang istri tidak bisa memberikan keturunan karna sakit atau takut kalau suami tidak bisa menahan hawa nafsumya sehingga dapat terjerumus pada perzinaan, dengan itu Islam memberikan solusi yaitu dengan berpoligami.
Berbicara  mengenai  syarat  poligami  menurut  beliau  mengatakan  syarat  diperbolehkannya poligami yaitu, 1) suami harus mampu bersikap adil, 2) harus ada kerelaan dari istri pertama, dan 3) disaksikan oleh pengadilan.
Hikmah berpoligami: 33
1.  Untuk mendapatkan keturuan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
2.  Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya  sebagai  istri,  atau  ia  mendapat  cacat  badan,  atau  penyakit  yang  tak  bisa  untuk disembuhkan.
3.  Untuk menyelamatkan suami yang hipersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya,
4.  Untuk menyelematkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah  kaum  wanitanya  lebih  banyak  dari  kaum  prianya.  Semisal  akibat  peperangan  yang  cukup lama.
Sebagian besar dari kalangan yang membolehkan nya poligami selalu mendasarkan pendapat mereka kepada firman Allah surat An-nisa’ ayat 3.
ىِف ْاوُطِسۡقُت  الََّأ  ۡمُتۡف ِخ  ۡنِإو ٱ َٰىَمََٰتَيۡل َف ٱ ْاوُحِكن َن ِ م مُكَل  َباَط اَم ٱ ِءٓاَسِ نل الََّأ  ۡمُتۡف ِخ  ۡنِإَف ۖ َعََٰب ُر َو  َثََٰلُث َو  َٰىَنۡثَم
َٰٓىَنۡدَأ َكِلََٰذ ۚ  ۡمُكُن ََٰمۡيَأ  ۡتَكَلَم اَم  ۡوَأ ًةَد ِح ََٰوَف ْاوُلِدۡعَت الََّأ

## ْاوُلوُعَت
Pada  ayat  3  surat  An-Nisa’,  beliau  kiyai  Ahmad  masruh  IM  menjelaskan  kandungan  ayat tersebut bahwa keadilan dalam poligami itu bersifat luas atau umum, yang mana menurut beliau adil disini bermakna bijaksana, maksud dari adil yang bijaksana yaitu bukan berarti antara istri pertama dan istri kedua harus adil dalam segi pembagian nafkah, (seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal), namun adil menurut beliau disini itu tergantung kepada kebutuhan istri, karna antara istri muda dan  tua  tersebut  sudah  berbeda  kebutuhannya.  Maka  dari  itu  suami  harus  mampu  bersikap  adil  dan bijaksana dalam memberikan nafkah terhadap istri-istrinya tanpa membeda-bedakan antara istri pertama
32 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, “Poligami Dan Keadilan”, Asas, Vol 3, No 2 Juli 2011, H. 14
33 Wawancara Dengan Kiai Ahmad Masruh , PA, Rejoagung Ngoro Jombang, pada 03 Mei, 2021
dan istri kedua, karena menafkahi istri-istrinya dan anak-anaknya itu merupakan tanggung jawab dari suami.
Sedangkan adil yang dimaksud dalam surat An-Nisa’ ayat 129 yaitu adil dalam hal bathiniyah, bukan secara lahiriyah, namun adil yang secara bathiniyah ini tidak bisa dilakukan, karena manusia tidak mampu untuk berbuat adil dalam masalah hati. Akan tetapi di dalam Al-Qur’an itu yang dimaksudkan jangan kamu tampakkan secara jelas jikalau kamu tidak bisa berlaku adil dalam masalah hati.
Menurut  beliau adil nya  seorang  suami yang  berpoligami itu  harus  mampu untuk  adil  dalam memberi nafkah dan adil dalam giliran. Maksud  adil dalam pembagian nafkah tersebut bukan berarti harus adil sama rata antara semua istrinya, namun yang dimaksud adil dalam Pembagian nafkah disini suami harus bisa memberikan keperluan istri sesuai kebutuhannya  dan adil dalam pembagian giliran ini, menurut beliau seorang suami harus mampu untuk bisa membagi waktu yang adil terhadap istri- istrinya. Sedangkan mengenai adil yang tidak mungkin untuk dilakukan seorang suami yaitu adil dalam bentuk batiniyah atau rasa sayang dan cinta, kerena adil dalam bentuk rasa sayang dan cinta ini tidak ada satu pun manusia yang mampu untuk melakukannya hanya Allah lah yang mampu dan memiliki sifat ini.

## D. Pemikiran KH. Muhammad Farid Zaini Tentang Prinsip Keadilan Dalam Poligami
Sedangkan poligami menurut beliau kiai Farid, beliau kiai Muhammad Farid Zaini mengatakan bahwa  poligami  tidak  diterangkan  definisi  secara  khusus,  namun  menurut  beliau  yang  dalam  Islam didefinisikan sebagai “ Ikatan Perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. 34 Menurut beliau Prinsip poligami dalam kajian Fikih Islam bermuara kepada ayat pembolehan Laki-laki mengawini wanita yang diinginkan lebih dari satu sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa’ ayat 3 dan hadis tentang masuknya salah satu sahabat Nabi bernama Ghoilan yang mempunyai sepuluh Istri kemudian diperintahkan oleh Nabi agar memilih empat diantara mereka dan menceraikan lainnya. 35
Poligami  menurut  kiai  Farid  sendiri  yakni  seorang  laki-laki  yang  beristrikan  lebih  dari  satu orang atau mempunyai istri lebih dari satu orang. Hukum poligami itu sendiri boleh atau diperbolehkan, namun diperbolehkan nya poligami disini hanya dibatasi sampai beristrikan empat orang tidak boleh lebih dari itu. Menurut beliau di dalam Al-Qur’an telah ditetapkan jumlah maskimal dalam berpoligami yakni  maksimal  empat  orang.  Karena  batasan  tersebut  merupakan  kebijakan  Allah  yang  tidak  perlu dipertanyakan.
Dalam  hadist  Rosulullah  SAW.  Dikisahkan,  bahwa  seorang  sahabat  bernama  Ghoilan  Al- Tsaqofi masuk Islam dan ia mempunyai 10 istri, maka Nabi SAW, menyuruhnya untuk memilih empat orang saja, sementara yang lainnya diceraikan (HR. Ahmad bin Hambal, Ibnu Majah dan Turmudzi dan Ibnu Umar).
Dalam hadist lain, Qaiys bin haris setelah masuk Islam berbicara bahwa sebelum masuk Islam ia mempunyai delapan istri, setelah masuk Islam ia diperintah oleh Nabi saw. Untuk memilih empat istri saha dan lainnya ceraikan secara baik-baik. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Menurut  kiai  farid,  dari  cerita  Wahbah  Zuhali  bahwa  setelah  Rasulullah  SAW  wafat,  tidak ditemukan  alasan  lain  dan sahabat  yang  membolehkan  poligami lebih  dan empat  orang  istri,  dengan demikian  pula  menurut  pendapat  Imam  Ali  As-syaukani.  Dasar  hukum  di  bolehkannya  berpoligami sampai empat orang istri oleh Islam, dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 3. Dan juga hadits-hadist diatas. Dalam sejarahnya, poligami telah berlangsung lama dalam praktek manusia seperti bangsa medes, babylonia, abessinia dan persia, termasuk bangsa jahiliyah arab dimana Islam muncul. Namun poligami dalam berbagai ajaran Agama-agama tersebut tidak dibatasi sehingga seorang laki-laki dapat mengawini sejumlah perempuan yang diinginkannya. Akan tetapi setelah ayat dalam surat An- Nisa’ diturunkan, maka Islam membatasi sampai empat orang istri.
Dalam surat An-Nisa’ yang diturunkan setelah perang uhud usai ( 4 hijriyah, 626 M). Ketika itu umat Islam banyak berguguran dalam medan perang dan dibebani oleh banyak anak yatim, para janda
34 Wawancara Dengan KH. Muhammad Farid Zaini Di Pesantren Al-Munawaroh, Diwek, Jombang, Pada Tanggal 06 Juli 2021
35 Ibnu Rusd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashi, Maktabah Al-Bany, Mesir, Cet. Ke-3, 1960, Jux 2 Hal. 40
dan  tawanan  perang.  Untuk  memelihara  mereka  dan  perbuatan  yang  diinginkan  Allah  Swt, membolehkan untuk mengawini mereka. Tetapi jika merasa takut akan melantarkan mereka dan tidak sanggup memelihara harta anak yatim tersebut maka Allah SWT membolehkan mencari perempuan lain untuk dikawini sampai empat. Alasan pembatasan berpoligami hanya sampai empat istri menurut para ulama,  karena  pada  lahirnya,  kemampuan  seorang  suami  dalam  berlaku  adil,  membayar  nakah, pembagian waktu dan sebagainya hanya sampai empat orang istri dalam pengaturan mingguan dalam satu bulan. Lebih dari itu, suami disangsikan tidak dapat memberi perhatian yang sempurna dan tidak sanggup  menunaikan  hak-hak  istrinya,  karena  itu  berpoligami  setidaknya  harus  memenuhi  dua persyaratan. Pertama berlaku adil antara istri dan anak-anaknya, kedua, kesanggupan membayar nafkah atau belanja keperluan rumah tangganya.
Menurut kiai farid beliau berpendapat bahwa hikmah di izinkannya poligami oleh Allah SAW yaitu antara lain:
a.  Untuk memperoleh keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
b.  Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri kendati istrinya itu tidk dapat menjalankan kewajibannya sebaagai istri, seperti halnya cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan
c.  Untuk menyelamatkan orang yang hipersex (keinginan seksual yang tinggi) dari perbuatan zina krisis akh;aj, seperti istri dalam masa haid dan nifas, keinginan suami tetap dapat disalurkan. Lain halnya kalau istri yang hipersek sementara suami tidak mampu maka istri bisa minta fasakh.
d.  Untuk menyelamatkan  perempuan-perempuan dan  krisis  akhlak  seperti  pada  Negara  yang  jumlah perempuannya  lebih  banyak  dari  laki-laki,  misalnya  akibat  perang  yang  berkepanjangan  dan sebagainya, maka dengan berpoligami mereka dapat terselamatkan.
Persyaratan adil diantara istri sebagaimana yang disyaratkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3 yang artinya: “ kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, sedangkan  menurut  Jumhur  Ulama’  adalah  adil  dalam  pengertian  materi  dan  pembagian  jatah  gilir, bukan kasih sayang dan cinta kasih yang bersifat inmateri yang tidak mungkin manusia dapat berlaku adil.
Ketidak mampuan manusia untuk berbuat adil secara batiniyah ini juga ditegaskan oleh allah SWT,  yaitu:  “Dan  sekali-kali  kamu  tidak  akan  mampu  berbuat  adil  terhadap  istri-istrimu,  walaupun kamu sangat ingin berbuat yang demikian, maka janganlah kamu terlalu cenderung (kepada wanita yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (QS. An-Nisa’: 129).
Ayat tersebut tentu saja tidak dapet dijadikan legitumasi tidak dibolehkannya seorang muslim untuk berpoligami karena ketidak adilan yang dimaksud, sebab Nabi SAW yang menjadi manusia paling sempurna dalam hadist yang diriwayatan oleh Sayyidah Aisah ra, mengakui ketidak berdayaannya untuk berbuat adil secara inmateri.
Sebagaimana diterangkan dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim yang artinya:
Rasul Allah SAW melakukan penggiliran diantara istri-istrinya dan beliau berkata, “ Ya Allah, inilah bentuk giliran yang aku milki, janganlah engkau mencela aku dalam hal yang engkau miliki dan yang aku tidak memilikinya, (adil dalam inmateri seperti rasa cinta dan sejenisnya.
Jadi  menurut  beliau,  hukum  Islam  memberikan  peluang  bagi  seserorang  tertentu  untuk berpoligami walaupun harus dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tertentu yang bersifat kasab mata  dan  sanksi-sanksi  moral  sebagaimana  diterangkan  oleh  hadist-hadist  Nabi  (seperti  hadist  Nabi yang mengancam seorang laki-laki yang tidak dapat berlaku adil diantara istrinya bahwa ia akan datang pada  hari  kiamat  dengan  separoh  badan).  Dalam  fikih  Islam  sendiri  juga  tidak  ditemukan  pendapat Ulama’ baik Ulama Kholaf maupun Muta’ahhirin yang mensyaratkan adanya izin istri untuk suami yang hendak berpoligami.
Hadirnya syari’at dalam Islam bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat pada saat itu, justru poligami islam hadir dengan memberi batasan hanya empat  wnaita yang dapat dimadu dalam satu atap perkawinan seorang laki-laki,  dimana  pada  saat  itu  berkembang    kebebasan yang  tidak  terbatas  bagi masyarakat bangsa-bangsa di dunia dalam melakukan poligami, terutama bagi para raja dan penguasa.
Dalam  kehidupan  seksual  umat-umat  terdahulu  dapat  kita  temukan  banyak  diantara  para penguasa yang mempunyai selir yang tidak terhitung yang tidak terhitung jumlahnya, seperti budaya bangsa  Romawi,  Persia,  Cina,  India  dan  lainnya,  termasuk  di  Indonesia  pada  masa  kerajaan  kuno, dimana  para  raja  mempunyai  selir  hampir  selurih  kota  yang  menjadi  daerah  kekuasaannya.  Prinsip
poligami  sebenarnya  telah  berkembang  bersama  dengan  berkembangannya  lembaga  nikah  dalam kehidupan paling awal umat manusia. Dalam ajaran Agama-agama samawi sejumlah Islam dapat kita temukan  kebolehan  praktek  poligami termasuk  para Rosul  Allah  SWT yang  diutus  juga tidak  jarang yang mempunyai istri yang banyak, seperti Nabi Ibrahim As, Ya’kub As, Sulaiman As dan lainnya. Demikian  pula  pada  zaman  jahiliyah  sebelum  Islam,  mereka  menganggap  wanita  tak  ubahya  seperti barang dagangan yang dapat diperjuan belikan dan bahka diwarisi. Maka kehadiran poligami Islam lebih bersifat penataan kembali terhadap tuntutan masyarakat dan gelaja-gejala sosial yang berkembang pada masa  itu  untuk  dikemas  dalam  sebuah  syariat  yang  legal  dengan  memasukkan  unsur  pengangkatan harkat dan martabat wanita lebih terhormat, kebutuhan seksual laki-laki dapat tersalurkan dengan baik, disamping upaya menyelematkan ummat dari kenistaan zina dan kesewenang-wenangan seksual laki- laki.
Prinsip keadilan menurut kiai arid yakni adilnya seorang suami terhadap istri-istrinya mencakup dua hal yakni adil dalam hal pembagian harta dan adil dalam hal pembagian waktu gilir. Sedangkan mengenaii adil dalam bentuk rasa sayang itu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan namun adil dalam bentuk tersebut harus tetap di lakukan, karena pada zaman Rosulullah sendiri pada masa itu  beliau juga  tidak mampu untuk  bersikap  adil  dalam membagi  rasa  sayang.  Sifat  adil  dalam bentuk rasa cinta dan sayang sini hanya Allah lah yang memilikinya.
Sedangkan Adil dalam masalah pembagian harta atau nafkah ini beliau mengatakan bahwa yang dimaksud adil disini bukan berarti antara istri pertama dan istri kedua harus diberikan bagian yang sama atau rata, namun adil di sini yakni suami harus mampu dan bisa memberikan nafkah atau mencukupi nafkah istri dan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan.  Dan pembagian ini juga dilihat dari jumlah anak  serta  kebutuhan  anak,  karena  semakin  banyak  anak  makan  semakin  banyak  kebutuhan.  Dan mengenai waktu pembagian gilir, pembagian waktu gilir harus dalam bentuk dhohir yang mana dalam Islam telah ada waktu batasan dalam bergilir yakni mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar.
Menurut kiai Farid dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 9 dijelaskan  bahwa  undang-undang  melarang  pria  atau  wanita  yang  bersangkutan  untuk  melakukan perkawinan, jika yang bersangkutan tersebut masih tersangkut perkawinan. Dan lebih jelasnya mengenai asas  perkawinan  di  Indonesia  ini  menganut  asas Monogami (pasal  3  bab  1)  yang  berarti  perkawinan hanya mempunyai seorang pasangan.
Pengetatan  aturan  bagi  seorang  suami  yang  ingin  berpoligami,  sebagaimana  yang  terdapat dalam undang-undang diatas, peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975, serta peraturan dalam undang- undang no 10 tahun 1983 bagi pegawai di Indonesia. Hal ini terlihat pada UU No. 1 tahun 1974  pasal 5 antara lain dengan persyaratan harus adil pelaksanaan UU tersebut dalam hal wewenang pengadilan untuk mengadilinya (pasal 41).
Dalam PP. No 10 Tahun 1983 pasal 4 antara lain dikatakan bahwa pegawai negri sipil dan ABRI wajib memperolehkan izin dari atasan secara hierarkis di tempat oas bertugas. Dengan demikian terlihat jelas bahwa pemerintah indonesia ingin menerapkan asas monogami dalam perkawinan walaupun tetap memberikan peluang untuk berpoligami, asalkan beberapa persyaratannya terpenuhi terlebih dahulu.
Yang  dimaksud  poligami  dalam  perngertian  Undang-undang  dan  Peraturan  Pemerintah  yang berlaku  tersebut  adalah  suatu  ikatan  perkawinan  dimana  salah  satu  pihak  memiliki  atau  mengawini beberapa  lawan  jenisnya  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Walaupun  dalam  pengertian  ini  ditemukan kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami disebut poliandri maka yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami yang mempunyai beberapa istri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian  ini  tidak  dicantumkan  jumlah  istri  dalam  berpoligami,  akan  tetapi  karena  Agama  Islam membatasi sampai empat orang, maka jika seorang suami muslim berkeinginan menambah lagi, maka salah satu dan empat itu harus diceraikan, dalam undang-undang perkawinan di Indonesia (UU. No. 1 Tahun 1974) pasal 4 diatur persyarata poligami sebagai berikut:
1.  Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2.  Istri mendapat cacat bada atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3.  Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 5 juga memerintahkan kepada pihak pengadilan agar memeriksa hal-hal berikut ini:
1.  Persetujuan istri, baik secara lisan maupun tulisan. Bila persetujuan itu secara lisan harus diucapkan didepan sidang pengadilan
2.  Kemampuan  suami  membiayai  keperluan  hidup  istri-istri  dan  anak-anaknya.  Kemampuan  ini dibuktikan berdasarkan surat keterangan tentang penghasilan yang ditanda tangani oleh bendahara ditempat ia bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan.
3.  Jaminan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dengan surat pernyataan atau janji dan suami yang dibuat dalam bentuk untuk hal itu.
E.  Perbedaan  dan  Persamaan  Prinsip  Keadilan  Menurut  KH.  Ahmad  Masruh  IM  Dan  KH. Muhammad Farid Zaini.
1. Persamaan  Pendapat  Prinsip  Keadilan  Menurut  KH.  Ahmad  Masruh  Im  dan  KH. Muhammad Farid Zaini.
Menurut  beliau  kiai  Ahmad  Masruh  IM  prinsip  keadilan  dalam  poligami  yaitu  mengenai masalah material saja atau dalam segi lahiriyah saja, seperti pembagian nafkah, pakaian , tempat tinggal dan  waktu  bergilir  yang  harus  sama.  Namun  pembagian  tersebut  dilihat  berdasarkan  kebutuhan  dan jumlah anak. Sedangkan mengenai adil dalam masalah cinta dan rasa sayang tidak mungkin bisa untuk dilakukan.
Kiai Muhammad Farid Zaini berpendapat, bahwa prinsip keadilan dalam poligami itu mencakup masalah pembagian nafkah, sandang, tempat tinggal dan waktu gilir. Karena semua yang berhubungan dengan dzhohir itu bisa diusahakan untuk bisa adil, lain halnya jika masalah batin walaupun kita sangat ingin berlaku adil tetap saja tidak akan mungkin bisa. Bahkan Rosulullah saja lebih cenderung pada Siti Aisyah yaitu istri beliau yang paling muda.

## 2.  Perbedaan  Pendapat  Prinsip  Keadilan  Menurut  KH.  Ahmad  Masruh  IM  Dan  KH. Muhammad Farid Zaini.
Setelah membahas persamaan dati pendapat KH. Ahmad Masruh IM dan KH. Muhammad Farid Zaini, terdapat pula perbedaan pendapat mengenai Prinsip keadilan dalam poligami. poligami adalah seorang  laki-laki  yang  beristrikan  lebih  dari  satu  dan  tidak  melebihi  dari  4  orang.  Poligami  ini merupakan pernikahan yang hukum asalnya boleh, namun bisa juga berubah menjadi haram, semua itu tergantung  pada  tujuan  berpoligami  itu  sendiri.  Kebolehan  berpoligami  tentu  ada  syarat-syaratmya diantaranya harus mampu berlaku adil.
Prinsip adil dalam poligami itu harus ada rasa keterbukaan antara suami dengan istri-istrinya, misalnya masalah pembagian uang untuk kebutuhan sehari-hari dan masalah lainnya. Sehingga setiap permasalahan  apapun  akan  bisa  diselesaikan  bersama  karena  semuanya  saling  terbuka.  Dalam memandang makna adil yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 3 dan An-Nisa’ ayat 129 itu terdapat perbedaan  makna,  yaitu  pada  ayat  3  tersebut  menjelaskan  adil  dalam  hal  matereial  atau  dzhohir sedangkan ayat 129 itu menjelaskan tentang adil masalah batin atau masalah rasa sayang, yang mana tidak akan mungkin manusia dapat adil dalam masalah hati, akan tetapi jangan sampai diperlihatkan sikap ketidak bisa adil tesebut dalam sehari-hari.
Kehadiran  prinsip  keadilan  dalam  poligami  ini  dengan  seperangkat  aturan  dan  syarat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, menurut penulis merupakan koreksi atas tradisi-tradisi zaman jahiliyah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam poligami. Allah menekankan sebuah syarat yang sangat sulit yaitu kemampuan akan berbuat adil.
Menurut KH. Ahmad Masruh IM dan KH. Muhammad Farid Zaini, perbedaan yang menonjol yaitu terletak pada bentuk aspek keadilannya, menurut KH. Muhammad Farid Zaini adil itu mencakup segi  lahiriyah  dan  batiniyah  walaupun  dalam  bentuk  batiniyah  tersebut  tidak  mungkin  untuk  dapat dilakukan dan seberapa besar kita untuk melakukan itu namun tetap tidak akan bisa seperti yang telah di jelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 129.
Tabel
Perbadaan dan Persamaan Prinsip Keadilan dalam Poligami Menurut KH. Ahmad Masruh IM dan KH. Muhammad Farid Zaini
Persamaan Perbedaan
Pembagian  nafkah,  pakaian,  tempat  tinggal  dan waktu giliran. Adil dalam segi lahiriyah dan batiniyah. Pembagian adil dalalm segi lahiriyah.
Hukum  poligami  itu  boleh  atau  diperbolehkan asalkan  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditentukan. Sedangkan menurut KH. Muhammad Farid  Zaini  yaitu  Hukum  poligami  itu  sendiri boleh atau diperbolehkan, namun diperbolehkan nya  poligami  disini  hanya  dibatasi  sampai beristrikan  empat  orang  tidak  boleh  lebih  dari empat. Syarat-syarat  poligami  menurut  KH.  Ahmad Masruh IM. 1) suami harus mampu bersikap adil, 2) harus ada kerelaan dari istri pertama. 3) disaksikan  oleh  pengadilan.  Sedangkan menurut KH. Muhammad Farid Zaini seperti yang  telah  ditetapkan  dalam  surat  An-Nisa’
ayat 3.
Prinsip  keadilan  dalam  poligami  menurut  KH, Ahmad Masruh IM hanya dalam aspek lahiriyah saja.  Namun  menurut  KH.  Muhammad  Farid Zaini  dalam  segi  lahiriyah  dan  batiniyah  harus tetap  adil,  walaupun  dalam  hal  batiniyah  sangat sulit untuk dilakukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  tentang  prinsip  keadilan  poligami,    peneliti  mengambil  kesimpulan mengenai prinsip keadilan dalam poligami dan juga berdasarkan dari hasil penelitian dari Kh. Ahmad Masruh  Im  dan  Kh.  Muhammad  farid  zaini,  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  pendapat  yang  begitu berbeda antara Kh. Ahmad Masruh IM dan Kh. Muhammad farid Zaini mengenai prinsip keadilan dalam poligami.
Yang mana kedua nya sepakat bahwa prinsip keadilan dalam poligami ini mencakup dua bentuk, yakni adil dalam segi lahiriyah dan adil dalam segi batiniyah. Menurut KH. Ahmad Masruh IM adil dalam poligami hanya mencakup segi adil yang lahiriyah saja seperti mencakup pembagian nafkah dan waktu  bergilir  dan  pembagian    nafkah  tersebut  diukur  dengan  menyesuaikan  kebutuhan  istri  bukan dibagi rata. Sedangkan adil dalam masalah batinyah yaitu adil dalam bentuk rasa sayang atau cinta, yang mana keduanya juga berpendapat bahwa adil dalam bentuk ini tidak akan bisa dilakukan manusia.
Sedangkan menurut KH. Muhammad Farid Zaini adil dalam poligami itu mencakup dua bentuk yaitu segi lahiriyah dan batihinyah yang mana dalam kedua bentuk tersebut harus bisa untuk dilakukan. Walapun mengenai adil dalam bentuk batiniyah sangat tidak mungkin untuk dilakukan, namun harus tetap berusaha untuk tetap adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul, Departemen Agama RI. 2009 Cetakan Kesepuluh Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan
Abdurrahman. 2010.  Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Akademik Pressindo Ali, Attabik. 2003. Kamus Inggris Arab. Yogyakarta: Multi Karya Grafika Adi, Rianto. 2005, Metodelogi Penelitian Sosial Dan Hukum, Edisi Ke 2 Jakarta: Granit Al-Hasby, Muhammad Bagir Al-Hasby, Fiqih Praktis, Bandung: Mizan Al- Maragi, Ahmad Mustafa. Tafsir Al-Maragi, Dar Al-Fikr, Beirut Al-Dimyahi, Syekh Abu Bakan Syatho. 2002. I’anatu Al-Tholibin Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr, Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah
Aeikunto, Suharsimi. 2010, Prosedur Penelitian Suatu Praktek. Jakarta: Rineka Cipta Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah. 2011. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia Boedi  Abdullah,  Ahmad  Saebani.  2013,  Perkawinan  Dan  Perceraian  Keluarga  Muslim  Bandung:
Pustaka Setia
Bungin, Burhan. 2001. Metodelogi Penelitian Sosial, Cet. 1. Surabaya: Airlangga Universiti Press Bustami. 2020. Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri , Yogyakarta :
Cv Budi Utama
Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. Fiqh Munakahad, Jakarta: Prenadamedia Group Ghozaly, Abdul Rahman. 2010, Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Huda, Sokhi. 2009. Penelitian Kualitatif, Untuk Skripsi (Panduan Praktis), Cet. 1 Jombang:Eldeha Press IKAHA Tebu Ireng, Jombang
Hidayatullah, Haris. 2015. “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, Religi, Vol 6 Hasan, M Ali. 1996, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Kamil, Taufiq. 2002, Penanggulangan Kasus Nikah dan Rujuk. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI
Khotim, A., & Malessantoro, G. (2019, October 6). Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif  M.  Quraish  Shihab.  At-Tahdzib:  Jjurnal  Studi  Islam  Dan  Muamalah, http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3741diaksespada tanggal 17 desember 2020
Labib MZ, 1986, Rahasia Poligami Rosulullah SAW, Gresik: Bintang Pelajar Masyukuroh, Yufi Wiyos Rini. 2011,  “Poligami Dan Keadilan”, Asas, Vol 3 Moloeng, Lexy J. 2005, Metode Penlitian Kualitatif, Cet. XXXI ,Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, Offset
Nasution. 2004. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara Nurdin,  Asep  2013.  Hadis-Hadis  Tentang  Poligami  Study  Pemahaman  Hadis  Bersprespektif  Jender.
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
Rini Masykuroh, Yufi Wiyos, “Poligami Dan Keadilan’’, Azas, Vol 3, No 2 Juli 2011 Rusd, Ibnu. 1960. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashi, Maktabah Al-Bany, Mesir, Cet. Ke-3 Mardani. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta : Graha Ilmu Muhammad,  Husein.  2020.  Poligami  Sebuah  Kajian  Kritis  Kontemporer  Seorang  Kiai
Yogyakarta:Ircisod
Saebani, Beni Ahmad. 2011.  Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia Sama’un, Poligami Dalam Perspektif Muhammad’ Abduh, Al-Hukama’ Vol 2 No 1 Juni 2012, Shahrur,  Muhammad.  2004.  (Ter.  Sahiron  Syamsuddin  Dan  Burhanuddin)    Metodelogi  Fiqih  Islam Kontemporer, Yogyakarta: E;Saq,
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 (Jakarta: Universitas Indonesia Tihami  dan  Sohari  Sahrani.  2013.  Fiqih  Munakahat  Kajian  Fiqih  Nikah  Lengkap.  Jakarta  :  PT  Raja
Gravindo Persada
Thobibatussa’adah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga
Yunus,  Mahmud.  1996.  Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam  Menurut  Mazhab  Syafi’i,  Hanafi  Dan
Hambali. Jakarta: PT. Hidakarya Agung
Zulaikha, siti.  2015. Fiqih Munakahad 1. Yogyakarta : Idea Pres Yogyakarta