Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis
Waras Putri Andrianti, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: uchi.andrianty@gmail.com

## Abstract
The  most  significant  impact  of  physical  distancing  by  government  policy  during  Covid-19  pandemic  is implementation  of  business contracts. The purpose of writing  this article is to study Covid-19 pandemic as  justification  for  force  majeure  in  business  contracts.  The  research  method  used  in  this  article  is normative  juridical  research.  Based  on  the  possible  implementation  of  achievements  in  business contracts,  Covid-19  pandemic  can  be  categorized  as  a  reason  for  relative  force  majeure.  Based  on  the cause, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for force majeure due to government policies or regulations. Based on the subject, Covid-19 Pandemic can be categorized as a  reason for subjective force  majeure.  Based  on  its  nature,  Covid-19  pandemic  can  be  categorized  as  a  reason  for  temporary force  majeure.  In  addition,  based  on  other  criteria  in  contract  law,  Covid-19  pandemic  can  be categorized as force majeure due to impracticability. The Covid-19 pandemic is a relative force majeure, so  it  only  postpones  it  or  temporarily  suspend  the  debtor's  contractual  obligations,  not  cancel  the business contract. Therefore, the parties to a business contract should consider restructuring contract by re-scheduling related to achievement fulfillment.
Keyword: Business Contracts; Covid-19 Pandemic; Force Majeure

## Abstrak
Dampak  yang  paling  signifikan  dari  adanya physical  distancing oleh  kebijakan  pemerintah  pada  masa pandemi  covid-19  yaitu  terhadap  pelaksanaan  kontrak  bisnis.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  hendak mengkaji  mengenai  pandemi  Covid-19  sebagai  justifikasi force  majeure dalam  kontrak  bisnis.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Berdasarkan  segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak bisnis, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force  majeure relatif.  Berdasarkan  penyebabnya,  pandemi  Covid-19  dapat  dikategorikan  sebagai alasan force  majeure karena  kebijakan  atau  peraturan  pemerintah.  Berdasarkan  subyeknya,  pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure yang bersifat subyektif. Berdasarkan sifatnya, pandemi  Covid-19  dapat  dikategorikan  sebagai  alasan force  majeure sementara.  Selain  itu,  berdasarkan kriteria  lain  dalam  ilmu  hukum  kontrak,  pandemi  Covid-19  dapat  dikategorikan  sebagai force  majeure karena  ketidakpraktisan  ( impracticability ). Pandemi  Covid-19  merupakan force  majeure bersifat  relatif, sehingga  hanya  menunda  atau  menangguhkan  kewajiban  kontraktual  debitur  untuk  sementara  waktu, bukan  membatalkan  kontrak  bisnis. Oleh  sebab  itu,  para  pihak  dalam  kontrak  bisnis  hendaknya mempertimbangkan  upaya  restrukturisasi  kontrak  dengan  melakukan re-scheduling terkait  pemenuhan prestasi.
Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Pandemi Covid-19; Force Majeure

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Corona  Virus  Disease atau  lebih  dikenal  dengan  pandemi  Covid-19  menjadi  ancaman  bagi banyak negara di dunia khususnya Indonesia. WHO pun telah menetapkan kejadian luar biasa yang mengancam  kesehatan  masyarakat  di  banyak  negara  akibat  penyebaran  wabah  Covid-19  secara global”  (CNN  Indonesia,  2020).  “Tercatat  beberapa  daerah  di  Indonesia  yang  menetapkan  opsi lockdown atau semi-lockdown ,  yaitu  Solo  yang  menetapkan semi-lockdown ,  Tegal full  lockdown , Papua semi-lockdown ,  Maluku semi-lockdown, Banda  Aceh semi-lockdown, Bali semi-lockdown” (Putri,  2020).  Penetapan lockdown atau semi-lockdown yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah dikarenakan  pandemi  Covid-19  yang  meningkat  dengan  signifikansi  kasus  yang  terus  bertambah. Sementara di lain hal, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dalam penanganan pandemi Covid- 19  ini  dengan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  atau Physical  Distancing melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020  dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020  yang diikuti dengan tahapan akhir Darurat Sipil.
Akibat  mendasar  yang  ditimbulkan  antara  lain  adanya physical  distancing yang  berakibat memukul dahsyat perekonomian, khususnya dalam pelaksanaan kontrak bisnis. Beranekaragamnya transaksi  dalam  perdagangan  menimbulkan  beraneka  ragam  pula  perjanjian  yang  dibuat  oleh masyarakat  (Busro,  2013).  Lahirnya  kepentingan  antar  individu  membuat  mereka  saling mengikatkan  diri  dengan  yang  lain,  untuk  memenuhinya  maka  individu  tersebut  membuat  suatu perjanjian/kontrak  satu  sama  lain.  Wirdjono  Prodjodikoro  mengartikan  kontrak  sebagai  suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau  dianggap  berjanji  unuk  melakukan  sesuatu  hal,  sedangkan  pihak  lain  berhak  menuntut pelaksanaan janji itu (Prodjodikoro, 2000).
Tolok ukur pelaksanaan suatu kontrak dapat dilihat sejauh mana para pihak melaksanakan hak dan  kewajibannya  dengan  baik.  Namun  dalam  pelaksanaannya  sering  tidak  berjalan  dengan  baik bahkan menimbulkan konflik (Sinaga, 2019). Salah satunya adalah wanprestasi. “Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian/kontrak antara pihak, baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1431 KUH  Perdata  maupun  perjanjian  yang  bersumber  pada  undang-undang  seperti  diatur  dalam  Pasal 1352  KUH  Perdata  sampai  dengan  Pasal  1380  KUH  Perdata” (Subekti,  2007).  “Wanprestasi  atau
tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja” (Miru, 2007).
Jika  dilihat  dari  Pasal  1244  dan  1245  KUH  Perdata,  debitur  dapat  melepaskan  dirinya  dari pertanggungjawaban,  jika  ia  dapat  membuktikan  bahwa  tidak  terlaksananya  perikatan,  disebabkan oleh  keadaan  yang  tidak  terduga  dan  tidak  dapat  dipersalahkan  kepada  debitur (Busro,  2011). Mengenai  hal tersebut, berdasarkan teori terdapat  2 (dua) jenis force majeure ,  yaitu force majeure absolut dan force majeure relatif.  “Badrulzaman menyebutkan  bahwa force majeure absolut terjadi apabila  kewajiban  benar-benar  tidak  dapat  dilaksanakan  seluruhnya,  misalnya  ketika  objek  benda hancur,  karena  bencana  alam.  Sehingga  pemenuhan  prestasi  tidak  mungkin  dilaksanakan  oleh siapapun  juga  atau  oleh  setiap  orang.  Sedangkan, force  majeure relatif  terjadi  ketika  suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan, namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur” (Badrulzaman, 2005).

## 2. Kerangka Teori
Teori  sangat  penting  untuk  membedah  persoalan  yang  akan  dibahas.  Teori  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  teori  kepastian  hukum.  Van  Apeldoorn,  bahwa  mengatakan  bahwa kepastian hukum menjadi “sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiable (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa sesorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan  dalam  keadaan  tertentu”.  (Julyano,  Mario,  &  Sulistyawan,  2019). Sedangkan  menurut Sudikno  Mertokusumo,  dinyatakan  bahwa  “kepastian  hukum  pada  dasarnya  pelaksanaan  hukum sesuai  dengan  bunyinya  sehingga  masyarakat  dapat  memastikan  bahwa  hukum  dilaksanakan” (Mertokusumo,  2009).  Dengan  adanya  kepastian  hukum  dapat  memberikan  perlindungan  bagi masyarakat apakah hukum telah ditaati atau dilaksanakan.
Kemudian teori yang dipergunakan dalam artikel ini yaitu teori perlindungan hukum. Menurut Philipus  M  Hadjon,  disebutkan  bahwa:“bentuk  perlindungan  hukum  dibagi  menjadi  dua  bentuk yaitu:  pertama  perlindungan  secara  represif  yaitu  perlindungan  hukum  yang  sifatnya  pencegahan. Kedua perlindungan secara represif yaitu perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa”. (HS, Salim., & Nurbani, 2017).
Memperhatikan  pendapat  dari  Abdul  R  Saliman,  dinyatakan  bahwa  “pada  dasarnya  hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan bergerak”. (Salim, 2014)

## 3. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan artikel ini yaitu:
1. Bagaimana ruang lingkup force majeure dan akibatnya dalam kontrak bisnis?
2. Bagaimana pandemi Covid-19 sebagai justifikasi force majeure dalam kontrak bisnis?

## 4. Orisinalitas Penelitian
Berdasarkan  penelusuran  yang  telah  dilakukan  ditemukan  adanya  beberapa  artikel  terkait yang  membahas  mengenai  pandemi  Covid-19  yaitu  Yusuf  Randi  dengan  judul  “Pandemi  Corona Sebagai Alasan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Pekerja  Oleh  Perusahaan  Dikaitkan  Dengan  Undang- Undang  Ketenagakerjaan”  Dalam  artikel  tersebut,  selain  alasan force  majeure ,  efisiensi  juga menjadi alasan untuk melakukan PHK karyawan (Randi, 2020).
Selanjutnya  artikel  yang  ditulis  oleh  Desi  Syamsiah  dengan  judul  “Penyelesaian  Perjanjian Hutang  Piutang  Sebagai  Akibat Force  Majeur Karena  Pandemic  Covid-19”.  Dalam  artikel  jurnal tersebut  lebih  fokus  membahas  mengenai  upaya  para  pihak  dalam  penyelesaian  perjanjian  hutang piutang sebagai akibat force majeur karena pandemi Covid-19 (Syamsiah, 2020).
Kemudian artikel yang ditulis oleh Wardatul Fitri dengan judul “Implikasi Yuridis Penetapan Status  Bencana  Nasional  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  Terhadap  Perbuatan Hukum  Keperdataan”.  Artikel  jurnal  tersebut  lebih  fokus  membahas  implikasi  yuridis  terhadap penetapan  status  bencana  nasional  pandemi  corona  virus  disease  2019  (covid-19)  di  dalam perbuatan hukum keperdataan (Fitri, 2020).
Artikel  ini  memiliki  perbedaan  dengan  beberapa  artikel  yang  disebutkan  di  atas. Artikel  ini lebih fokus membahas mengenai pandemi Covid-19 sebagai justifikasi force majeure dalam kontrak bisnis.  Terbitnya  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  sebagai  landasan  hukum  penetapan Pandemi  Covid-19  sebagai  Bencana  Nasional  Non  Alam  menimbulkan  polemik  tersendiri  terkait legitimasi force  majeure dalam  hubungan  kontrak  bisnis.  Sejumlah  pihak  menyebut  bahwa Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  bisa  menjadi  legitimasi  bahwa  pandemi  Covid-19 adalah force  majeure sehingga  dapat  dijadikan  dasar  alasan  untuk  membatalkan  suatu  perjanjian atau  kontrak.  “Namun  tidak  sedikit  pula  kalangan  yang  menilai  bahwa  terbitnya  Keputusan Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tidak  serta-merta  dapat  digunakan  sebagai  alasan  untuk menentukan force majeure” (Rizki, 2020). Tujuan penulisan artikel  ini hendak mengkaji  mengenai pandemi Covid-19 sebagai justifikasi force majeure dalam kontrak bisnis.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  terhadap  norma-norma  hukum  positif,  asas-asas,  prinsip- prinsip, dan doktrin-doktrin hukum (Ibrahim, 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel  ini  adalah  penelusuran  kepustakaan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  analitis  yaitu  dengan  menganalisa  permasalahan berdasarkan pada norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ruang Lingkup Force Majeure dan Akibatnya Dalam Kontrak Bisnis
“Force  majeure adalah  sesuatu  keadaan  yang  memaksa  atau  dikenal  dengan  istilah overmacht .  Subekti  berpendapat  bahwa force  majeure atau  keadaan  memaksa  adalah  keadaan  di luar  kekuasaan  debitur  yang  tidak  dapat  diketahui  pada  waktu  kontrak  itu  dibuat,  ia  tidak  dapat dikatakan  salah  atau  alpha  sehingga  orang  yang  tidak  salah  tidak  boleh  dijatuhi  sanksi”  (Subekti, 2008).  Patrik  (1994)  mengartikan  “ force  majeure atau  keadaan  memaksa  adalah  debitur  tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya” (Patrik, 1994).
Sedangkan  pengertian  yang  diberikan  oleh  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  tidak  jauh berbeda  memberikan  “pengertian  tentang force  majeure berdasarkan  pendapat  para  ahli.  Keadaan memaksa  dilihat  sebagai  keadaan  yang  diakibatkan  malapetaka  yang  secara  patut  tidak  dapat dicegah oleh pihak yang berprestasi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/Sip/1983). Force majeure telah  menutup  kemungkinan-kemungkinan  atau  alternatif  lain  bagi  pihak  yang  terkena force  majeure untuk  memenuhi  kontrak  (Putusan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  24  K/Sip/1958)”. “Rezim  hukum force  majeure dapat  juga  dilihat  di  dalam Nieuwe  Burgerlijk  Wetboek (Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  Diperbaharui-NBW)  Belanda  tahun  1992”  (Hesselink, 2006).  Walau tidak  menyebutkan dengan tegas pengertian dan  istilah force majeure , namun NBW berpendirian  bahwa  setiap  kelalaian  pemenuhan  kewajiban  kontraktual  dari  debitur  akan ditanggung  olehnya,  kecuali  hal  tersebut  bukan  kesalahannya.  Dengan  demikian,  sesuatu  yang berada di luar kesalahan debitur bukan berada di bawah tanggung jawabnya.
Pasal  1244  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  “Jika  ada  alasan  untuk  itu,  si  berutang  harus
dihukum  mengganti  biaya, rugi, dan  bunga, apabila  ia tidak dapat  membuktikan  bahwa tidak atau tidak  pada  waktu  yang  tepat  dilaksanakannya  perikatan  itu,  disebabkan  karena  suatu  hal  yang  tak terduga,  pun  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  padanya,  kesemuanya  itu  pun  jika  itikad  buruk tidaklah  ada  pada  pihaknya”.  Ketentuan  pasal  ini  menegaskan  bahwa  debitur  tidak bertanggungjawab  atas  ganti  kerugian,  jika  tidak  dipenuhinya  prestasi  disebabkan  keadaan memaksa. Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH Perdata disebutkan bahwa “Tidaklah biaya, rugi, dan bunga  harus  digantinya,  apabila  lantasan  keadaan  memaksa  atau  lantaran  suatu  kejadian  tidak disengaja,  si  berutang  (debitur)  berhalangan  memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang  diwajibkan, atau  lantaran  hal-hal  yang  sama  telah  melakukan  perbuatan  yang  terlarang”.  Ketentuan  pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;
a) Debitur  dapat  dituntut  untuk  membayar  biaya,  rugi,  dan  bunga  (ganti  kerugian),  apabila  dia sengaja tidak memenuhi prestasi atau lalai melaksanakannya. Dalam hal ini debitur berada dalam keadaan wanprestasi.
b) Debitur  tidak  dapat  dituntut  membayar  ganti  kerugian,  apabila  ia  dapat  membuktikan  bahwa tidak  dipenuhinya  prestasi  tersebut  karena  suatu  hal  yang  tak  terduga  dan  berada  di  luar kemampuan  debitur.  Di  sinilah  dikatakan  bahwa  debitur  berada  dalam  keadaan force  majeure (keadaan memaksa).
Menurut  Soemadipradja,  berdasarkan  ruang  lingkup force  majeure dalam  peraturan perundang-undangan  dan  kontrak-kontrak  internasional,  secara  garis  besar  penyebab  terjadinya force majeure dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu:
a) Force majeure karena faktor alam
“Yaitu force  majeure yang  disebabkan  oleh  keadaan  alam  yang  tidak  dapat  diduga  dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan. Yang termasuk di dalam force  majeure ini  adalah  banjir,  tanah  longsor,  gempa  bumi,  badai,  guntur,  gunung meletus,  topan,  cuaca  buruk,  petir,  gelombang  pasang,  takdir  Tuhan,  keadaan-keadaan  cuaca lain  yang  merugikan,  bencana  alam  di  luar  kemampuan  manusia,  dan  bencana  alam  yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat”.
b) Force majeure karena kondisi sosial dan keadaan darurat
“Yaitu force  majeure yang  ditimbulkan  oleh  situasi  atau  kondisi  yang  tidak  wajar,  keadaan khusus  yang  bersifat  segera  dan  berlangsung  dengan singkat  tanpa  dapat  diprediksi
sebelumnya.  Termasuk  di  dalam force  majeure tersebut  adalah  peperangan,  pemberontakan, operasi  militer,  sabotase,  blokade,  pemogokan  dan  perselisihan  buruh,  kebakaran,  epidemik, terorisme,  peledakan,  ledakan  kebakaran,  kerusuhan,  keributan,  pengrusakan  massa  (amukan massa),  bencana  nuklir,  radio  aktif,  huru-hara,  wabah,  kerusuhan  buruh  secara  umum, perbuatan musuh masyarakat, keadaan-keadaan lain di luar kekuasaan manusia yang langsung mempengaruhi  jalannya  pekerjaan,  serta  keadaan  darurat  lain  yang  ditetapkan  oleh pemerintah”.
c) Force majeure karena keadaan ekonomi (moneter)
“Yaitu force  majeure yang  disebabkan  oleh  adanya  situasi  ekonomi  yang  berubah,  ada kebijakan  ekonomi  tertentu,  atau  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  sektor  ekonomi. Termasuk  di  dalam force  majeure ini  adalah  terjadi  perubahan  kondisi  perekonomian  atau peraturan  perundang-undangan  sedemikian  rupa  sehingga  mengakibatkan  tidak  dapat dipenuhinya  prestasi;  timbulnya  gejolak  moneter  yang  menyebabkan  kenaikan  biaya  bank; embargo;  perubahan  di  bidang  politik,  pasar  modal,  ekonomi,  dan  moneter;  perubahan  di bidang  terkait  dengan  usaha  Perusahaan  Terdaftar;  terjadinya  kegagalan  sistem  orientasi perbankan yang bersifat nasional”.
d) Force majeure karena kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah
“Yaitu force majeure yang disebabkan oleh suatu keadaan dimana terjadi perubahan kebijakan pemerintah  atau  hapus  atau  dikeluarkannya  kebijakan  baru,  yang  berdampak  pada  kegiatan yang  sedang  berlangsung.  Termasuk  di  dalam force  majeure ini  adalah  perdagangan  efek  di bursa  efek  yang  dihentikan  sementara  oleh  instansi  yang  berwenang;  terjadinya  perubahan- perubahan  izin percetakan dan penerbitan dari  instansi; perintah atau petunjuk  ( adverse order atau  direction )  pemerintahan de  jure atau de  facto atau  perangkatnya  atau  subdivisinya  yang merugikan;  peraturan  perundang-undangan  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah  menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilaksanakan.
e) Force majeure keadaan teknis yang tidak terduga
“Yaitu force  majeure yang  disebabkan  oleh  peristiwa  rusaknya  atau berkurangnya  fungsi peralatan  teknis  atau  operasional  yang  berperan  penting  bagi  kelangsungan  proses  produksi suatu  perusahaan,  dan  hal  tersebut  tidak  dapat  diduga  akan  terjadi  sebelumnya.  Termasuk  di dalam force  majeure tersebut,  yaitu  terjadinya  kegagalan  sistem  orientasi  perbankan  yang
bersifat nasional; keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan oleh Pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tiba-tiba; kerusakan pada mesin-mesin yang berpengaruh besar terhadap kegiatan pengusahaan” (Soemadipradja, 2010).
Selanjutnya  menurut  Soemadipradja, force  majeure atau overmacht dalam  kontrak  dapat dibedakan  menjadi  beberapa  jenis  berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  berbeda  sebagai  berikut (Soemadipradja, 2010):
a. Berdasarkan penyebab:
1) Overmacht karena  keadaan  alam,  yaitu  keadaan  memaksa  yang  disebabkan  oleh  suatu peristiwa  alam  yang  tidak  dapat  diduga  dan  dihindari  oleh  setiap  orang  karena  bersifat alamiah  tanpa  unsur  kesengajaan,  misalnya  banjir,  longsor,  gempa  bumi,  badai,  gunung meletus, dan sebagainya.
2) Overmacht karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau  kondisi  yang  tidak  wajar,  keadaan  khusus  yang  bersifat  segera  dan  berlangsung dengan  singkat,  tanpa  dapat  diprediksi  sebelumnya,  misalnya  peperangan,  blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.
3) Overmacht karena musnahnya atau hilangnya barang objek perjanjian.
4) Overmacht karena  kebijakan  atau  peraturan  pemerintah,  yaitu  keadaan  memaksa  yang disebabkan  oleh  suatu  keadaan  di  mana  terjadi  perubahan  kebijakan  pemerintah  atau hapus  atau  dikeluarkannya  kebijakan  yang  baru,  yang  berdampak  pada  kegiatan  yang sedang  berlangsung,  misalnya  terbitnya  suatu  peraturan  Pemerintah  (pusat  maupun daerah)  yang  menyebabkan  suatu  objek  perjanjian/perikatan  menjadi  tidak  mungkin untuk dilaksanakan.
b. Berdasarkan sifat
1) Overmacht tetap,  yaitu  keadaan  memaksa  yang  mengakibatkan  suatu  perjanjian  tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali.
2) Overmacht sementara,  adalah  keadaan  memaksa  yang  mengakibatkan  pelaksanaan  suatu perjanjian  ditunda  daripada  waktu  yang  ditentukan  semula  dalam  perjanjian.  Dalam keadaan  yang  demikian,  perikatan  tidak  berhenti  (tidak  batal),  tetapi  hanya  pemenuhan prestasinya yang tertunda.
c. Berdasarkan objek
1) Overmacht lengkap,  artinya  mengenai  seluruh  prestasi  itu  tidak  dapat  dipenuhi  oleh debitur.
2) Overmacht sebagian,  artinya  hanya  sebagian  dari  prestasi  itu  yang  tidak  dapat  dipenuhi oleh debitur.
d. Berdasarkan subjek
1) Overmacht objektif  adalah  keadaan  memaksa  yang  menyebabkan  pemenuhan  prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun, hal ini didasarkan pada teori ketidakmungkinan (imposibilitas).
2) Overmacht subjektif  adalah  keadaan  memaksa  yang  terjadi  apabila  pemenuhan  prestasi menimbulkan  kesulitan  pelaksanaan  bagi  debitur  tertentu.  Dalam  hal  ini,  debitur  masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang, atau  menimbulkan  bahaya  kerugian  yang  besar  sekali  bagi  debitur.  Hal  ini  di  dalam sistem Anglo American disebut hardship yang menimbulkan hak untuk renegosiasi.
e. Berdasarkan ruang lingkup
1) Overmacht umum, dapat berupa iklim, kehilangan, dan pencurian.
2) Overmacht khusus,  dapat  berupa  berlakunya  suatu  peraturan  (Undang-Undang  atau Peraturan Pemerintah). Dalam  hal  ini, tidak berarti prestasi tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan.
f. Kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak
1) Ketidakmungkinan  ( impossibility ).  Ketidakmungkinan  pelaksanaan  kontrak  adalah  suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena keadaan di luar tanggung jawabnya. Misalnya, kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.
2) Ketidakpraktisan  ( impracticability ).  Maksudnya  adalah  terjadinya  peristiwa  juga  tanpa kesalahan  dari  para  pihak,  peristiwa  tersebut  sedemikian  rupa,  dimana  dengan  peristiwa tersebut  para  pihak  sebenarnya  secara  teoretis  masih  mungkin  melakukan  prestasinya, tetapi  secara  praktis  terjadi  sedemikian  rupa  sehingga  kalaupun  dilaksanakan  prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau  pengorbanan  lainnya.  Dengan  demikian,  berbeda  dengan  ketidakmungkinan
melaksanakan  kontrak,  dimana  kontrak  sama  sekali  tidak  mungkin  dilanjutkan,  pada ketidakpastian  pelaksanaan  kontrak  ini,  kontrak  masih  mungkin  dilaksanakan,  tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.
3) Frustrasi  ( frustration ).  Yang  dimaksud  dengan  frustrasi  di  sini  adalah  frustrasi  terhadap maksud  dari  kontrak,  yakni  dalam  hal  ini  terjadi  peristiwa  yang  tidak dipertanggungjawabkan  kepada  salah  satu  pihak,  kejadian  mana  mengakibatkan  tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak  masih  mungkin  melaksanakan  kontrak  tersebut.  Karena,  tujuan  dari  kontrak tersebut  tidak  mungkin  tercapai  lagi  sehingga  dengan  demikian  kontrak  tersebut  dalam keadaan frustrasi.
Berdasarkan  segi  kemungkinan  pelaksanaan  prestasi  dalam  kontrak  menurut  Fuady dikatakan bahwa force majeure dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:
a) Force majeure absolut, sebuah force majeure dikatakan bersifat absolut jika sampai kapanpun suatu  prestasi  yang  terbit  dari  kontrak  tidak  mungkin  dilakukan  lagi.  Misalnya  jika  barang yang  merupakan  objek  dari  kontrak  tersebut  telah  musnah  akibat  terbakar  di  luar  kesalahan debitur.
b) Force  majeure relatif,  maksudnya  yaitu  suatu force  majeure dimana  pemenuhan  prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, walaupun jika dipaksakan masih mungkin dilakukan. Misalnya  terhadap  kontrak  impor-ekspor  dimana  setelah  kontrak  dibuat  terdapat  larangan impor atas barang itu. Dalam hal ini barang tersebut tidak mungkin lagi diserahkan (diimpor), walaupun  sebenarnya  masih  dapat  dikirim  melalui  jalan  penyeludupan  misalnya.  Dalam  hal ini  dapat  dikatakan  bahwa  kontrak  masih  mungkin  dilaksanakan,  tetapi  sudah  tidak  praktis lagi.  Hal  ini  juga  biasa  disebut  dengan  istilah impracticability (ketidakpraktisan)  (Fuady, 2007).
Salim H.S mengemukakan tiga akibat dari force majeure dalam kontrak bisnis yaitu:
a) debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
b) beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
c) kreditur  tidak  berhak  atas  pemenuhan  prestasi,  tetapi  sekaligus  demi  hukum  bebas  dari kewajibannya  untuk  menyerahkan  kontraprestasi,  kecuali  untuk  yang  disebut  dalam  Pasal 1460 KUH Perdata (Salim, 2011).
Mariam  Darus  Badrulzaman  mengemukakan force  majeure mengakibatkan  perikatan tersebut tidak lagi bekerja ( werking ) walaupun perikatannya sendiri tetap ada, dalam hal ini maka:
a) kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
b) debitur tidak dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut;
c) kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
d) pada  perjanjian  timbal  balik  maka  gugur  kewajiban  untuk  melakukan  kontraprestasi (Badrulzaman, 2001).
2. Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis
Kontrak  bisnis  merupakan  suatu  perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian.  Sebagaimana dinyatakan oleh Badrulzaman bahwa “perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau  lebih  yang  terletak  dalam  harta  kekayaan,  dengan  pihak  yang  satu  berhak  atas  prestasi  dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perikatan dilahirkan dari suatu perjanjian. Dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber utama dari perikatan” (Badrulzaman, 2005).
Debitur  ketika  tidak  memenuhi  prestasinya  secara  sukarela,  si  berpiutang  (kreditur)  dapat menuntutnya  di  depan  hakim.  Atau  dengan  kata  lain,  “apabila  si  berutang  (debitur)  tidak melakukan  apa  yang  dijanjikannya,  maka  dikatakan  ia  melakukan  “wanprestasi”  (ingkar  janji)” (Subekti, 2008).  “Wanprestasi, artinya tidak  memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu:  a) karena kesalahan debitur baik sengaja  maupun karena kelalaian; dan  b) karena keadaan memaksa ( overmacht/forcemajeur )” (Meliala, 2012).
Ada  7  (tujuh)  asas  penting  dalam  suatu  kontrak  yaitu:  asas  kebebasan  berkontrak  (sistem terbuka),  asas  konsensualitas,  asas  mengikatnya  perjanjian  atau pacta  sunt  servanda ,  dan  asas itikad baik, asas personalitas, asas force majeur dan asas exceptio non adimpleti contractus (Noor, 2015).  Sebagaimana  dalam  pembahasan  sebelumnya,  asas force  majeure dalam  Kontrak  Bisnis merupakan  keadaan di  luar kekuasaan debitur  yang tidak dapat diketahui pada waktu kontrak itu dibuat, sehingga debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi dan tidak boleh dijatuhi sanksi.
Sehubungan  dengan  Pandemi  Covid-19,  pada  akhir  bulan  Maret  2020,  Pemerintah menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 4 ayat (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  menyebutkan  bahwa  “Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  paling  sedikit  meliputi:  a)  peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja;  b)  pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.  Kemudian, pada  bulan  April  2020,  pemerintah  juga  menerbitkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, terdapat tiga jenis bencana yang dibedakan dalam aturan ini, yaitu Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan Bencana Sosial. Penyebaran virus Covid- 19  dikategorikan  kedalam  jenis  bencana  non  alam.  Pengertian  bencana  non  alam  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana  diartikan sebagai suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang disebabkan  beberapa  hal  misalnya  gagal  teknologi,  gagal  modernisasi,  epidemi,  dan  wabah penyakit.
Sejumlah  pihak  menyebut  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2020 bisa  menjadi  legitimasi  bahwa pandemi Covid-19 adalah force majeure sehingga dapat dijadikan dasar alasan untuk membatalkan suatu perjanjian atau kontrak (Fitri, 2020). Salah satunya adalah praktisi hukum Ricardo Simanjuntak yang berpandangan bahwa:
“Pandemi Covid-19 secara teori telah memenuhi persyaratan sebagai halangan yang bersifat force  majeure ,  dengan  dengan  alasan-alasan:  1).  Covid-19  telah  dinyatakan  WHO  sebagai pandemi  global  pada  11  Maret  2020,  2).  Presiden  telah  menetapkan  Covid  19  sebagai darurat  Bencana  (non  alam)  Nasional  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2020  pada  13  April  2020,  3).  Pemerintah  menerbitkan  Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB pada 31 Maret 2020. Artinya, sikap WHO  yang  menyatakan bahwa Covid-19 sebagai  pandemi global, dan Keputusan Presiden Indonesia  yang  juga telah  menyatakan  bahwa Covid-19 sebagai status darurat  bencana non alam  yang  bersifat  nasional,  sehingga  menjadi  dasar  dari  diberlakukannya  PSBB,  telah cukup sebagai dasar bukti untuk mengkategorikan Covid-19 sebagai halangan Pandemi yang bersifat force  majeure yang  dasar  dan  waktu  kehadirannya  tidak  dapat  diduga  oleh siapapun” (Simanjuntak, 2020).
Berbeda  dengan  pandangan  Mahfud  MD  yang  menyatakan  bahwa  “Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tidak  bisa  jadi  legitimasi force  majeure untuk membatalkan perjanjian hukum maupun kontrak” (Rizki, 2020). Pakar Hukum Tata Negara, Refly
Harun  juga sependapat dengan hal tersebut, menurutnya  “dalam konteks pandemi Covid-19, para pihak  maupun  objek  perjanjiannya  tidak  serta  merta  hilang,  seperti  halnya  yang  terjadi  dalam bencana  alam,  oleh  sebab  itu  pandemi  Covid-19 tidak  bisa  dijadikan  alasan force  majeure untuk membatalkan kontrak” (Harjanto, 2020).
Mengenai  pandemi  Covid-19  sebagai  justifikasi force  majeure dalam  kontrak  bisnis, menurut  penulis  dapat  ditelaah  berdasarkan  segi  kemungkinan  pelaksanaan  prestasi  dalam kontrak, force  majeure dapat  diklasifikasikan  sebagai force  majeure absolut  dan force  majeure relatif.  Kebatalan  dalam  suatu  kontrak  bisnis  dianggap  relatif  jika  hanya  berdampak  bagi  pihak- pihak  yang  melakukan perjanjian saja, sedangkan kebatalan kontrak bisnis dianggap absolut jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali.
Menurut  penulis,  pandemi  Covid-19  merupakan force  majeure relatif. Force  majeure yang bersifat  relatif  diartikan  sebagai  keadaan  memaksa  yang  tidak  memiliki  dampak  mutlak  tidak dapat  dilaksanakannya  suatu  perjanjian.  Dalam  konteks  pandemi  Covid-19,  dapat  dikemukakan, misalnya  pertama  keadaan  memaksa  itu  ada,  debitur  masih  tetap  melaksanakan  namun  terdapat pengorbanan  yang  besar.  Dalam  situasi  yang  berbeda,  keadaan  memaksa  itu  ada,  dari  keadaan memaksa  itu  menyebabkan  debitur  tidak  dapat  melaksanakan  perjanjian  sementara  waktu,  dan setelah  keadaan  memaksa  itu  hilang,  debitur  dapat  kembali  melaksanakan  perjanjian  tersebut. Pembebasan  terhadap  biaya,  rugi  dan  bunga  juga  tetap  dapat  diperoleh  bagi  pihak  yang dihadapkan  pada  situasi force  majeure yang  bersifat  relatif,  namun  tidak  sampai  pada  batalnya kontrak bisnis.
Covid-19  yang  merupakan  pandemi  global  yang  dapat  menyebabkan  debitur  untuk  tidak melaksanakan  kewajibannya.  Dalam force  majeure yang  bersifat  relatif,  dapat  dipahami  bahwa pembebasan  hanya  bersifat  sementara  dan  selama  keadaan force  majeure menghalangi  debitur melakukan prestasi. Bila keadaan force majeure hilang, maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi.  Akibat  dari force  majeure yang  bersifat  relatif  adalah  wanprestasi  sementara  waktu. Penetapan  pandemi  Covid-19  sebagai  bencana  nasional,  kiranya  dari  perspektif force  majeure dapat  diklasifikasikan  bersifat  relatif,  karena  meskipun  para  pihak  dalam  kontrak  bisnis dihadapkan pada situasi ketidakmampuan untuk melakukan pemenuhan prestasi, namun manakala pandemi Covid-19  berakhir, kiranya  pihak-pihak  dalam kontrak bisnis   masih dapat  melanjutkan aktivitas bisnisnya, sehingga dapat kembali melakukan pemenuhan prestasi perjanjiannya.
Berdasarkan  penyebabnya,  pandemi  Covid-19  dapat  dikategorikan  sebagai  alasan overmacht/force  majeure karena  kebijakan  atau  peraturan  pemerintah. Overmacht karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan dimana  terjadi  perubahan  kebijakan  pemerintah  hapus  atau  dikeluarkannya  kebijakan  yang  baru, yang  berdampak  pada  kegiatan  yang  sedang  berlangsung,  misalnya  terbitnya  suatu  peraturan Pemerintah  (pusat  maupun  daerah)  yang  menyebabkan  suatu  objek  perjanjian/perikatan  menjadi tidak  mungkin  untuk  dilaksanakan. “ Diterbitkannya  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Bencana  Non  Alam  Penyebaran  Covid-19  Sebagai Bencana  Nasional,  yang  selanjutnya  pada  tataran  implementasi  ditindaklanjuti dengan  kebijakan pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan social distancing , dapat menyebabkan terhalangnya  kewajiban  debitur  untuk  memenuhi  prestasinya  kepada  kreditur,  sehingga  dapat dijadikan  alasan  untuk  membela  diri  atas  tuntutan  wanprestasi  dengan  alasan  keadaan  memaksa ( force majeure atau overmacht )” (Fitri, 2020).
Berdasarkan  subjeknya,  pandemi  Covid-19  dapat  dikategorikan  sebagai  alasan overmacht/force majeure yang bersifat subyektif.  “ Overmacht subjektif adalah keadaan memaksa yang  terjadi  apabila  pemenuhan  prestasi  menimbulkan  kesulitan  pelaksanaan  bagi  debitur tertentu” (Soemadipradja, 2010). Dalam hal ini, debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang, atau menimbulkan risiko penularan Covid- 19 bagi debitur.
“Berdasarkan  sifatnya,  pandemi  Covid-19  dapat  dikategorikan  sebagai  alasan overmacht/force  majeure sementara. Overmacht sementara  adalah  keadaan  memaksa  yang mengakibatkan  pelaksanaan  suatu  perjanjian  ditunda  daripada  waktu  yang  ditentukan  semula dalam  perjanjian”  (Soemadipradja,  2010).  Dalam  keadaan  yang  demikian,  perikatan  dalam kontrak bisnis pada masa pandemi Covid-19 tidak berhenti (tidak batal), tetapi hanya pemenuhan prestasinya  yang  tertunda. Berdasarkan  sifatnya  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  alasan overmacht/force  majeure sementara,  maka  memungkinkan  untuk  dilakukan  mitigasi  potensi kerugian akibat pembatalan kontrak, melalui langkah rescheduling atau restructuring dari kontrak bisnis tersebut.
Selain  itu,  “berdasarkan  kriteria  lain  dalam  ilmu  hukum  kontrak,  pandemi  Covid-19  dapat dikategorikan  sebagai force  majeure karena  ketidakpraktisan  ( impracticability ).  Maksudnya
adalah  terjadinya  peristiwa  juga  tanpa  kesalahan  dari  para  pihak,  peristiwa  tersebut  sedemikian rupa,  dimana  dengan  peristiwa  tersebut  para  pihak  sebenarnya  secara  teoretis  masih  mungkin melakukan  prestasinya,  tetapi  secara  praktis  terjadi  sedemikian  rupa  sehingga  kalaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya,  waktu  atau  pengorbanan  lainnya”  (Soemadipradja,  2010).  Karena  itu  pelaksanaan  kontrak bisnis  seperti  ini  oleh  hukum  dianggap  “tidak  praktis  ”( impracticabl e).  Pandemi  Covid-19 berdampak  ketidakpraktisan  pelaksanaan  kontrak  bisnis.  Dalam  hal  ini,  kontrak  masih  mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.
Meskipun demikian, pengajuan klaim force majeure akibat pandemi covid-19 dalam kontrak bisnis  sangat  bergantung  pada  beberapa  faktor  diantaranya  jenis  perjanjian  dan  karakter  bisnis pelaku.  Oleh  karena  itu,  klaim  implementasi force  majeure dari  satu  kasus  ke  kasus  yang  lain mungkin saja berbeda, harus juga ditelaah berdasarkan case by case .

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  segi  kemungkinan  pelaksanaan  prestasi  dalam  kontrak,  pandemi  Covid-19  dapat dikategorikan  sebagai  alasan overmacht/force  majeure relatif.  Berdasarkan  penyebabnya,  pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan overmacht/force majeure karena kebijakan atau peraturan pemerintah.  Berdasarkan  subyeknya,  pandemi  Covid-19  dapat  dikategorikan  sebagai  alasan overmacht/force  majeure yang  bersifat  subyektif.  Berdasarkan  sifatnya,  pandemi  Covid-19  dapat dikategorikan  sebagai  alasan overmacht/force  majeure sementara/temporer. Selain  itu,  berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure karena ketidakpraktisan ( impracticability ).
Berlandaskan  pada  asas  itikad  baik  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (3)  KUH  Perdata, ketika para pihak dalam kontrak bisnis mengalami keadaan force majeure yang bersifat relatif, seperti misalnya  dalam  kasus  pandemi  Covid-19,  kiranya  relevan  mempertimbangkan  upaya  restrukturisasi kontrak.  Salah  satu  bentuk  restrukturisasi  misalnya  dengan  melakukan re-scheduling terkait pemenuhan  prestasi  baik  berkaitan  dengan  bunga,  angsuran  maupun  jangka  waktunya  diperpanjang, sehingga  debitur  bisa  kembali  melakukan  pemenuhan  prestasinya  setelah  kondisi  yang  dikategorikan sebagai force  majeure berakhir.  Dalam  kasus  pandemi  Covid-19, force  majeure bersifat  relatif,
sehingga  hanya  menunda  atau  menangguhkan  kewajiban  kontraktual  debitur  untuk  sementara  waktu, bukan membatalkan kontrak bisnis. Kontrak bisnis tetap sah dan mengikat para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Badrulzaman,  M.D.  (2005). KUH  Perdata  Buku  III:  Hukum  Perikatan  dengan  Penjelasan .  Bandung: Penerbit Alumni.
Busro, A. (2013). Kapita Selekta Hukum Perjanjian . Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Fuady, M. (2007). Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis . Bandung: Citra Aditya Bakti. Hesselink, M. (2006). The Harmonisation of European Contract Law . United Kingdom: Hart Publishing. Ibrahim, J. (2013). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia.
Meliala, D. S. (2012). Hukum Perdata Dalam Perspektif BW . Bandung: Nuansa Aulia.
Mertokusumo, M. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty.
Miru, A. (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak . Jakarta: Rajawali Pers.
Patrik,  P.  (1994). Dasar-Dasar  Hukum  Perikatan  (Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian  dan  dari Undang-Undang) . Bandung: Mandar Maju.
Prodjodikoro, W. (2000). Azas-Azas Hukum Perjanjian . Bandung: CV. Mandar Maju.
Salim HS. (2011). Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika.
Salim    HS.,    &    Nurbani, Erlis Septiana. (2017). Penerapan   Teori   Hukum   Pada   Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta:   PT.   Raja   Grafindo Persada.
_____ (2014). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soemadipradja,  R.S.S.  (2010). Penjelasan  Hukum  tentang  Keadaan  Memaksa .  Jakarta:  Nasional  Legal Reform Program.
Subekti, R. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: PT. Arga Printing.
_________ (2008). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

## Artikel Jurnal:
Fitri,  W.  (2020).  Implikasi  Yuridis  Penetapan  Status  Bencana  Nasional  Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  Terhadap  Perbuatan  Hukum  Keperdataan. Supremasi  Hukum ,  Vol.  9,  (No.  1, Juni), p. 76-93.
Julyano,  Mario.,  &  Sulistyawan,  Aditya  Yuli  (2019),  “Pemahaman  terhadap  Asas  Kepastian  Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido , Vol. 01,(No.1).
Niru  Anita  Sinaga  (2019).  Implementasi  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Hukum  Perjanjian.
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , Vol 10, (No 1, September), p.1-20.
Noor,  M.  (2015).  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Hukum  Perikatan  Dalam  Pembuatan  Kontrak. Jurnal Mazahib , Vol. XIV, (No. 1,  Juni), p.89-96.
Randi, Y. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yurispruden , Vol 3, (No. 2, Juni), p. 119- 136.
Syamsiah,  D.  (2020).  Penyelesaian  Perjanjian  Hutang  Piutang  Sebagai  Akibat  Force  Majeur  Karena Pandemic Covid-19 . Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum , Vol.4, (No.1, Maret), p.306-313.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk Wetboek ].
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020  Tentang  Penetapan Bencana Non  Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

## Sumber Online:
Putri, C.A.  (2020). Tegal Hingga Papua, Daerah yang Terapkan Local Lockdown di RI.  Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/news/20200330104913-4-148387/tegal-hingga-papua- daerahyang-terapkan-local-lockdown-di-ri, accesses 17 th Juni 2020.
CNN  Indonesia.  (2020).  WHO  Tetapkan  Status  Gawat  Darurat  Wabah  Virus  Corona.  Retrieved  from https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200131030624-134-470333/who-tetapkan- status-gawatdarurat-wabah-virus-corona, accesses 17 th Juni 2020.
Harjanto,  S.A.  (2020). Pandemi  COVID-19  Bukan  Force  Majeure,  Simak  Penjelasan  Pakar  Hukum. Retrieved from https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan- force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum, accesses 15 th Juli 2020.
Rizki,  M.J.  (2020,  23  April).  Penjelasan  Prof  Mahfud  Soal  Force  Majeure  Akibat  Pandemi  Corona. Retrieved  from  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof- mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/, accesses 1 th Agustus 2020.
Simanjuntak,  R.  (2020).  Restrukturisasi  Utang,  Upaya  Menghindari  Kebangkrutan  Akibat  Pandemi.
Retrieved  from  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f02fc6fd426b/restrukturisasi-utang-- upaya-menghindari-kebangkrutan-akibat-pandemi-oleh--ricardo-simanjuntak,  accesses  7 th Juli 2020.