## Contra Legem Pembagian Harta Bersama Perspektif Maslahah Murshalah
Novrizal Zuhriandi 1 , Fauziah Lubis 2 , Nurcahaya 3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia novrizalzuhriandi08@gmail.com

## Abstract
Of the many impacts that occur from the breakdown of a marriage, one of them is the problem of dividing joint assets. Where joint assets are assets acquired by a husband and  wife  while  they  were  still  married.  In  decision  NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk,  the Depok  Religious  Court  Judge  gave  a  larger  share  of  joint  assets  to  the  ex-wife,  with details of 70% for the ex-wife and 30% for the ex-husband. Meanwhile, Article 97 of the Compilation of Islamic Law explicitly provides for shares of joint assets in equal amounts between the wife and husband. Where the judge clearly ignored written Material Law, namely the Compilation of Islamic Law, in deciding the case. This research aims to find out the basic considerations of the Depok Religious Court judges in deciding this case, and how the KHI and Islamic law are reviewed from Maslahah Murshalah's perspective on resolving the joint property problem. This research is normative juridical research. This type of research is library research. The results of the research illustrate that the judge  decided  the  case  by  giving  a  share  of  joint  assets  in  both  the  Convention  and Reconvention decisions in the amount of 30% for the Convention Plaintiff/Reconvention Defendant and 70% for the Convention Defendant/Reconvention Plaintiff. In this decision the  judge  adopted  jurisprudence,  more  precisely,  Supreme  Court  Decision No.266/K/AG/2010 as a legal consideration in deciding the case, however the judge also made  legal  discoveries  using  independent  legal  methods  in  determining  the  amount obtained by each partner, because in In this decision, the judge did not fully adopt the Supreme Court's jurisprudence, but rather, chose to dig deeper into the ins and outs of the assets, roles and contributions of the couple during the marriage period.

## Keywords: Contra Legem; Division; Treasure

## Abstrak
Dari  sekian  banyaknya  dampak  yang  terjadi  dari  putusnya  sebuah  perkawinan, diantaranya adalah masalah pembagian harta bersama. Yang dimana harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami-istri sewaktu masih dalam masa perkawinan. Pada  putusan  NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk,  Hakim  Pengadilan  Agama  Depok memberikan bagian harta Bersama lebih besar kepada pihak mantan istri, dengan rincian 70%  untuk  mantan  istri  dan  30%  untuk  mantan  suami.  Sedangkan  dalam  Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dengan secara tegas memberikan bagian harta Bersama dengan besaran  sama  rata  antara  pihak  istri  dan  suami.  Yang  dimana  secara  jelas  hakim mengesampingkan  Hukum  Materil  tertulis  yakni  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam memutus  perkara  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutuskan perkara tersebut, dan bagaimana  tinjauan  KHI  dan  hukum  Islam  perspektif  Maslahah  Murshalah  terhadap penyelesaian  masalah  harta  bersama  tersebut.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  Yuridis normatif.  Jenis  penelitian  ini  adalah  Library  research  (penelitian  pustaka).  Hasil penelitian menggambarkan bahwa hakim memutus perkara tersebut dengan memberikan bagian harta bersama baik dalam putusan Konvensi dan Rekonvensi dengan besaran 30%
untuk  Penggugat  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  dan  70%  untuk  Tergugat Konvensi/Penggugat  Rekonvensi.  Dalam  putusan  tersebut  hakim  mengadopsi Yurisprudensi  lebih  tepatnya  Putusan  MA  No.266/K/AG/2010  sebagai  pertimbangan hukum  dalam  memutus  perkara,  walaupun  begitu  hakim  juga  melakukan  penemuan hukum  dengan  menggunakan  metode  hukum  bebas  dalam  menentukan  besaran  yang didapat  masing-masing  pasangan,  dikarenakan  dalam  putusan  tersebut  hakim  tidak sepenuhnya mengadopsi Yurisprudensi MA, akan tetapi lebih, memilih menggali lebih dalam seluk beluk harta, peran serta kontrisbusi pasangan selama dalam masa pernikahan.

## Kata Kunci: Kontra Legem, Pembagian, Harta

## Pendahuluan
Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan (Novitasari et  al , 2019). Putusnya perkawinan  adalah  istilah  hukum  yang  digunakan  dalam  Undang-undang  Perkawinan untuk  menjelaskan  berakhirnya  hubungan  perkawinan  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita yang selama ini hidup  dalam  sebuah  atap yang bernama rumah tangga (Syarifuddin, 2013).
Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang akan  membawa  akibat-akibat  hukum,  baik  hukum  kekeluargaan  maupun  hukum kebendaan  (Syarifuddin,  2013).  Salah  satu  akibat  hukum  dari  perceraian  berdampak kepada harta yang dimiliki oleh suami istri dalam rumah tangga (Wijayanti, 2013).
Salah  satu  akibat  hukum  dari  perceraian  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  serta berujung  terjadinya  persengketaan  adalah  permasalahan  pembagian  harta  bersama (Sujana,  2017).  Harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  suami  atau  istri  karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja besama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah (Faizal, 2015).
Apabila dilihat dalam sudut pandang aturan yang terdapat hukum kewarisan Islam, tentu fiqih menjadi tempat yang akan dituju untuk mencari dan menggali informasi lebih mendalam  berkaikan  dengan  masalah  harta  bersama  ini  (Sriani,  2018).  Pada  saat menelusiri  lebih  dalam  terkait  harta  bersama,  negara  telah  membuat  pertaurn  terkait permasalahan  ini  sering  dibahas  dalam  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk penyempurnaan dalam pengaturan dibidang hukum keluarga terkhususnya agama Islam (Istrianty & Erwan 2016).
Fiqih Islam menjelaskan percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan di dalam Islam hanya mengakui tentang adanya asas pemilikan harta secara individual di antara suami istri (Ruhimat, 2017). Oleh karenanya harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri dan harta kekayaan yang dimiliki suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami (Mushafi & Faridy, 2021).  Oleh  karena  itu,  wanita  yang  bersuami  tetap  dianggap  cakap  bertindak  tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat (Meirina, 2023).
Sebagaimana  Firman  Allah S.W.T dalam surat  An-Nisa ayat  32 :  Dan janganlah kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang  dikaruniakan  Allah  kepada  sebahagian  kamu  lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
Literatur  kitab-kitab  fikih  Islam  dari  berbagai  aliran  dan  mazhab  fikih, kenyataannya  tidak  satupun  dari  kitab-kitab  fikih  tersebut  ditemukan  secara  langsung adanya pembahasan yang menyangkut tentang harta bersama (Maspeke & Khisni, 2017). Ulama lebih mengqiyaskan Harta Bersama dalam Islam lebih identik dengan Syirkah atau percampuran  (Harmurti,  2021).  Para  ahli  Fiqih  mendefinisikannya  sebagai  akad  dua orang  yang  bersekutu  dalam  modal  dan  keuntungan.  Sebagian  mengelompokkannya kepada  Syirkah  abdan  (perkongsian  tenaga  dan  jasa  dalam  melakukan  pekerjaan). (Nawawi, 2013). Hal ini dikarenakan di masyarakat indonesia kenyataannya pada saat ini suami dan istri sama-sama mencari nafkah demi keluarganya, atau kalau suami saja yang bekerja  tetap  istri  berperan  besar  dalam  menjaga  keutuhan  rumah  tangga  (Samsidar, 2019).
Selain  itu  ada  yang  menggolongkkannya  kepada  Syirkah  mufawwadhah  yang berarti dan perkongsian tak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan  menjadi  harta  bersama,  kecuali  yang  mereka  terima  sebagai  harta  warisan atau  pemberi  secara  khusus  kepada  suami  istri  tersebut  (Fauzi et  al, 2022).  Ketika mengurusi  urusan  rumahtangga,  memelihara  dan  mendidik  anak-anak,  mereka  saling bekerja sama. Bahkan istri juga berbelanja menyediakan makanan dan minuman ketika suami bekerja, maka dari hal itu suami memperoleh bantuan yang sangat berharga demi kelancaran  pekerjaannya  sehari-hari  yang  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  harta yang diperoleh (Sa’adah et al, 2022).
Meskipun  gono  gini  tidak  diatur  dalam  fikih  Islam  secara  jelas,  tetapi keberadaannya,  paling  tidak  dapat  diterima  oleh  sebagian  ulama  Indonesia  dan digolongkan  kedalam  Hukum  Syirkah  (Lestari et  al ,  2023).  Hal  ini  disebabkan  negara Indonesia memiliki aturan yang sudah tertulis (Yuridis Formal), itu dikarenakan negara Indonesia identik memiliki system Hukum Eropa Kontinental atau Civil Law (Saputri & Kusdarini, 2021). Sistem hukum tersebut menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan (Akmal, 2021).
Berkaitan  dengan  perkawinan  serta  dampak-dampak  yang  akan  terjadi  apabila perkawinan  tersebut  tidak  dapat  dipertahankan,  maka  di  Indonesia  telah  dibuat  aturan yang  dimuat  dalam  undang  undang  perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam terkhususnya yang menjadi rujukan bagi umat Islam apabila bersengketa di Pengadilan Agama  (Aristoni  dan  Abdullah,  2016).  Didalam  Undang-undang  No.  16  Tahun  2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyinggung tentang harta Bersama (Puspytasari, 2020). Adapun bagi produk putusan pengadilan agama di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum  dalam  memutuskan  suatu  perkara,  yang  umumnya  digunakan  di  seluruh pengadilan agama di Indonesia (Aisyah, 2018). Tentang pembagian harta bersama diatur dalam  Pasal  96-97  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut,  yang  menyebutkan  bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.
Pada dasarnya pasal 96 dan 97 KHI ini yang menjadi rujukan Hakim di Pengadilan Agama  dalam  menyelesaikan  perkara  harta  Bersama,  Di  dalam  KHI  dijelaskan  dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
1. Apabila  terjadi  cerai  mati,  maka  separo  harta  bersama  menjadi  hak  pasangan  yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama
Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan:  “Janda  atau  duda  cerai  hidup masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  dalam
perjanjian  perkawinan”.  Harta  bersama  adalah  harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama (Hertasmaldi & Hafizh, 2021). Artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama di bagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama masing-masing ½ bagian. Namun pada kenyataannya untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut tidaklah  segampang  yang  diucapkan,  tidaklah  semudah  yang  diangankan,  karena manakala setelah perkawinan itu dijalani banyak rintangan dan duri menghalangi, kerikil dan karang terjal menghadang, ombak dan gelombang pasang menerjang, maka bahtera yang bernama rumah tangga itupun kerap tenggelam dan akhirnya karam.
Didalam pasal tersebut 97 dijelaskan dengan tegas dan mutlak besaran yang didapat pihak  pria  dan  Wanita  yang  bercerai  hidup  apabila  terjadinya  sengketa  harta  Bersama dampak  dari  perceraian  yakni  masing-masing  mendapat  seperdua.  Perihal  ini  yang menjadi  acuan  dalam  menjatuhkan  putusan  harta  Bersama  oleh  hakim  di  pengadilan agama.  Walaupun  sudah  di  tetapkan  besaran  bagian  yang  diperoleh  dalam  pembagian harta Bersama akan tetapi terdapat banyak putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut ternyata  Contra  Legem  dari  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  aturan  tertulis  (Yuridis Formal).
Putusan  Nomor  2802/PDT.G/2018/PA.DPK,  Hakim  memutuskan  bahwa  harta yang mereka peroleh setelah terjadinya pernikahan di bagi 30% untuk si duda dan 70% untuk si janda, yang tentunya dalam putusan ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam  yang  dalam  pasal  97  tegas  membagi  seperdua  harta  Bersama  bagi  kedua  belah pihak.  Putusan  ini  kiranya  Contra  Legem  dengan  aturan  hukum  yang  telah  tertulis (Yuridis  Formal),  dikarenakan  sebagaimana  yang  kita  ketahui  dalam  sistem  hukum  di Indonesia berbentuk Civil Law. Apalagi sistem hukum tersebut sangat mengedepankan Undang-undang, atau bisa disebut undang-undanglah yang menjadi dasar hukumnya.
Namun putusan ini secara tidak langsung jauh berbeda dengan rumusan Kompilasi Hukum  Islam  pada  97,  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  sekaligus  juga  merupakan penerapan Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
Dari  sinilah  penulis  tertarik  ingin  lebih  mendalami  bentuk  penggalian  hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara harta bersama dan alasan hakim  memberikan  porsi  besaran  yang  Contra  Legem  dengan  aturan  hukum  tertulis (Yuridis Formal) yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terkhusus dalam pasal 97 ketika memberikan bagian harta Bersama yang berbeda antara si duda dan si janda dengan melihat dari Perspektif Maslahah Mursalah.
Penulis  mencoba  menganalisa  putusan  tersebut  baik  mengkaji  lebih  dalam  pada Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam (fiqih) maupun Dasar pertimbangan hakim PA Depok  dalam  memutuskan  perkara  tersebut,  dan  mencoba  mengkajinya  melalui perspektif Maslahah Murshalah apakah putusan tersebut di rasa adil, sesuai dengan tujuan hukum  itu  sendiri  yakni  Keadilan  atau  perlunya  perbaikan  lagi  kedepannya.  yang membedakan  penelitian  ini  dengan  penelitian  yang  lain  karena  memiliki  pembahasan yang  didalamnya  berfokus  kepada  analisis  terhadap  putusan  hakim  melalui  perspektif Maslahah  Murshalah,  terkhusus  disini  pada  putusan  Nomor  2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk tentang besaran pembagian yang diberikan Contra Legem terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini pasal 97 KHI. Apalagi ketika pembagian harta bersama yang dimana  bagian  janda  lebih  banyak  ketimbang  duda  sehingga  penting  juga  untuk mengetahui konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan (filsafat hukum).

## Metode
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  penulis  ialah  secara  Yuridis  Normatif  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  Pustaka  atau  data  sekunder sebagai  bahan  daasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap peraturan-peraturan  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti. Penulis  melakukan  penelitian  untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru guna menjadi pijakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. peneliti menggunakan sumber  data  dari  literatur-literatur  kepustakaan  (Kitab-kitab  Fiqih,  Kompilasi  Hukum Islam,  Hukum  nasional  (perdata)  serta  buku-buku  yang  kiranya  relevan  dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai alat penunjang.
Dalam penelitian ini sumber data diklarifikasikan menjadi dua kategori bahwa Data Primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data  atau  informasi  langsung  dengan  menggunakan  instrument-instrument  yang  telah ditetapkan  yaitu  Alquran,  Kitab-Kitab  Induk  Hadist,  Kompilasi  Hukum  Islam  serta Yurisprudensi  Hakim  Tentang  Maslah  Harta  Bersama.adapun  Data  sekunder  dapat diperoleh  dari  studi  kepustakaan  berupa  data  dan  dokumentasi.  Data  sekunder  dari penelitian  yaitu  segala  bahan  tulisan,  jurnal,  artikel  dan  buku  yang  membahas permasalahan Harta Bersama.Teknik  yang pas dalam mengumpulkan data ialah dengan cara  penelitian  documentasi  kepustakaan,  dengan  cara  mencari  data-data  dalam  bentuk tulisan  dan  menelaah  literarur-literatur  kepustakaan  dan  menelaah  dokumen  yang dibutuhkan yang kelak akan dijadikan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini. Tahapan-tahapan  dalam  pengelolahan  data  penelitian,  meliputi:  a)  Koleksi  Data;  b) Editing Data; c) Verifikasi Data; d) Deskripsi Data.

## Hasil dan Pembahasan
1. Duduk Perkara NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk
a. Gugatan Awal Oleh Mantan Suami (Penggugat)
Bahwa Penggugat (Mantan Suami) dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2018 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  Depok,  Nomor:  2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk.,  tanggal  23  Agustus  2018.  Bahwa Penggugat  (ex  suami)  dan  Tergugat  (ex  istri)  sudah  bercerai  berdasarkan  Putusan Pengadilan  Agama  Depok  No.  0575/PDT.G.2018/PA.DPK  tanggal  04  Juni  2018  yang sudah  berkekuatan  hukum  tetap  (in  kracht  van  gewijsde)  sejak  tanggal  22  Juni  2018. Dengan  demikian  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  sejak  tanggal  28  Mei  1995 putus karena cerai pada tanggal 04 Juni 2008;
Bahwa dengan sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) perceraian tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama yaitu  seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan sejak tanggal 28 Mei 1995 s/d 04 Juni 2018, sesuai ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan – pasal 35.
Penggugat (Mantan Suami); memohon kepada yang mulia Majelis Hakim berkenan mengadili  dan  untuk  mengabulkan  Gugatan  untuk  seluruhnya,  di  sini  penggugat menginginkan  seluruh  apa  yang  dituntutnya  dikabulkan  oleh  majelis  hakim,  mulai  dari tuntutan yang dijabarkan dalam No 1 s/d 15.\
b. Jawaban Mantan Istri (Tergugat) dan Gugatan Balik (Rekonvensi).
Bahwa selanjutnya Tergugat  (Mantan  Istri) mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2018 yang mana di samping Tergugat telah memberikan eksepsi, jawaban  dalam  konvensi  dan  juga  mengajukan  rekonvensi  bahwa  tergugat  menolak Gugatan  dari  Penggugat  Konvensi  untuk  seluruhnya;  dan  Menyatakan  Harta  Bersama yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi di dalam Gugatannya adalah Keliru atau Salah
Tergugat juga menyatakan Harta Bersama yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi tidak  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  acuan  atau  rujukan.  Kemudian  menyatakan  harta bawaan dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh melalui Hadiah dan/atau  Waris  tidak  termasuk  sebagai  Harta  Bersama.  Menyatakan  tidak  dapat dikategorikan sebagai Harta Bersama terhadap harta-harta berupa:
1) Mobil Toyota Alphard (No. Polisi: NO POL ALPHARD);
2) Mobil Mercedes Benz S 500 (No. Polisi: NO POL S 500);
3) Mobil Suzuki Katana (No. Polisi: NO POL KATANA);
4) Tanah  dan  Bangunan  yang  beralamat  di  Perumahan  ALAMAT  TERGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor RUMAH TERGUGAT;
5) Tanah yang beralamat di Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok,  Provinsi  Jawa  Barat,  berdasarkan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  SHM TANAH KAMPUNG;
6) Rumah  yang  beralamat  di  Perumahan  RUMAH  DI  CIANJUR,  Jawa  Barat sebagaimana dimaksud pada Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit dari Bank Artha  Graha  Nomor:  SURAT  PERSETUJUAN  PEMBERIAN  FASILITAS KREDIT tertanggal 08 Maret 2011;
7) Tanah  dan  Bangunan  yang  beralamat  di  Perumahan  ALAMAT  TERGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM ALAMAT TERGUGAT;
8) Mobil Mitsubishi Outlander Tahun 2015 (No. Polisi: NO POL OUTLANDER);
9) Rumah  Susun  Hunian RUMAH  DI  LIPPO  berdasarkan  Salinan  Buku  Tanah  Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor: SHM RUMAH DI LIPPO;
10) Mobil BMW AJB ALAMAT PENGGUGATi Tahun 2018 (No. Polisi: NO POL AJB ALAMAT PENGGUGATI);
11) Mobil  Mitsubishi  Outlander  Tahun  2018  (No.  Polisi:  NO  POL  OUTLANDER 2018);
12) Mobil Mercedes Benz E-250 (No. Polisi: NO POL E 250);
13) Sejumlah  perhiasan  sebagaimana  dimaksud  oleh  Penggugat  Konvensi  dalam Gugatannya
c. Jawaban  Balik  Mantan  Suami  (Penggugat  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi)  atas Tuntutan mantan istri (Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi).
Bahwa  atas  eksepsi,  jawaban  konvensi  dan  gugatan  balik  Tergugat,  Penggugat (Mantan  Suami);  telah  memberikan  jawaban  eksepsi,  replik  dalam  konvensi,  eksepsi dalam  rekonvensi  dan  jawaban  dalam  rekonvensi  tertanggal  8  Januari  2019  Bahwa Penggugat  tetap  pada  Gugatan  dan  Penggugat  menolak  dengan  tegas  seluruh  Jawaban Tergugat kecuali yang diakui dengan tegas. Akhirnya menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;  Dalam  Konvensi  Dan  Dalam  Rekonvensi  Menghukum  Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara.
d. Jawaban dan sanggahan Mantan Istri (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) atas Jawaban dan sanggahan Mantan Suami (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi).
Bahwa atas jawaban eksepsi dalam konvensi, replik dalam konvensi, eksepsi dalam rekonvensi  dan  jawaban  dalam  rekonvensi,  Tergugat  telah  memberikan  replik  eksepsi dalam  konvensi,  duplik  dalam  konvensi,  jawaban  eksepsi  dalam  rekonvensi  dan  replik dalam rekonvensi tertanggal 22 Januari 2019, yang pada dasarnya tuntutan kepada majelis hakim  sama  seperti  apa  yang  ada  Pada  Perkara  NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk  Dari halaman 26 s/d 83. Ditambah dengan bantahan atas apa yang dituntut dan dituduhkan oleh mantan suami pada Pada Perkara NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk Dari halaman 83 s/d 97.
e.  Jawaban  dan  sanggahan  Mantan  Suami  (Penggugat  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi) atas jawaban dan sanggahan Mantan Istri (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi).
Bahwa  selanjutnya  atas  jawaban  eksepsi  dalam  rekonvensi  dan  replik  dalam rekonvensi  tersebut,  Tergugat  Rekonvensi  menyampaikan  replik  eksespsi  dalam rekonvensi dan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 29 Januari 2019 bahwa mantan suami  menjelaskan  bahwasannya  penjelasan  mantan  istri  tidaklah  bisa  diterima dikarenakan:
1) Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (obscuur libel), dengan alasan posita (halaman 42 s/d halaman 45), tetapi tidak dimohonkan dalam petitum dan masalah biaya anak.
2) Gugatan error in object, dengan alasan harta tanah di medan bukanlah harta Bersama melainkan harta bawaan tergugat konvensi.
3) Gugatan error in process, dengan alasan Bahwa tentang biaya pendidikan anak, tentang biaya  pemeliharaan  anak,  atau  tentang  kerugian  CV.  CV  haruslah  dalam  Gugatan tersendiri proses tersendiri.
Bahwa  selanjutnya  untuk  memperoleh  kejelasan  lebih  rinci  atas  semua  objek sengketa  dalam  perkara  a  quo,  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  Putusan  Sela  Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk  tanggal  19  Maret  2019  untuk  melaksanakan  pemeriksaan setempat,  sebagai  mana  tertuang  dalam  dalam  Berita  Acara  Sidang;  Bahwa  terhadap semua objek sengketa perkara a quo telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di Wlilayah Hukum  Pengadilan  Agama  Depok  pada  tanggal  29  Maret  2019.  Wlilayah  Hukum Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12 Juli 2019. Wlilayah Hukum Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 30 Agustus 2019. Wlilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa pada  tanggal  13  September  2019.  Wlilayah  Hukum  Pengadilan  Agama  Bekasi  pada tanggal 16 September 2019 Wlilayah Hukum Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 4 Oktober  2019.  Adapun  Hasil  Pemeriksaan  Setempat  tersebut  dari  masing-masing  objek sengketa perkara  a quo sebagai  mana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;
Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## 2. Analisis Putusan NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam (Perspektif Maslahah Murshalah).
Dalam  perkara  yang  berkaitan  dengan  harta  Bersama  yang  harus  dibagi  akibat terjadinya  perceraian  antar  suami  dan  istri  terkhusus  bagi  warganegara  yang  beragama Islam, masuk dalam kewenangan absolut badan peradilan agama, yang diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang diperbaharui dengan UU Nomor 3 Tahun 2006. Dalam UU tersebut menjelaskan 12 wewenang absolut dari peradilan agama yang meliputi; Tiga perkara pidana dan Sembilan perkara perdata, meliputi: 1) Perkawinan; 2) Waris;  3)  Wasiat;  4)  Hibah;  5)  Wakaf;  6)  Zakat;  7)  Infaq;  8)  Shadaqah;  9)  Ekonomi Syariah. 10) Khamar; 11) Maisir; 12) Khalwat.
Maka  dari  itu  pada  umumnya  masyarakat  Indonesia  yang  beragama  islam  yang hendak bercerai mendaftarkan perkaranya di pengadilan agama, begitu juga hal-hal yang berdampak akibat putusan perceraian tersebut umumnya diputus perkaranya di pengadilan agama, seperti masalah Hadhanah, Pembagian Warisan dan juga termasuk masalah harta yang  diperoleh  pasangan  tersebut  semasa  mereka  masih  membina  rumahtangga,  yang umunya disebut harta gono-gini atau harta bersama.
Terkait besaran yang diterima dalam Putusan harta bersama NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk,  awalnya  rumah  tangga  pasangan  suami  -istri  tersebut harmonis  sehingga  dikarunia  beberapa  orang  anak,  sampai  akhirnya  dikarenakan
ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga dan sudah berbedanya visi antara pasangan tersebut yang yang akhinya mereka sepakat bercerai.
Pengadilan  agama  akhirnya  memutus  cerai  mereka  berdua  dalam  Putusan Pengadilan  Agama  Depok  No.  0575/PDT.G.2018/PA.DPK  tanggal  04  Juni  2018  yang sudah  berkekuatan  hukum  tetap  (in  kracht  van  gewijsde)  sejak  tanggal  22  Juni  2018, dengan begitu sah lah pasangan tersebut bercerai, akan tetapi  akibat perceraian tersebut menimbulkan  beberapa  hal  yang  kelak  menjadi  objek  persengketaan  yang  diantaranya ialah  Harta,  terkhusus  mereka  mengklaim  harta-harta  apasajakah  yang  seharusnya dimasukkan  kedalam  harta  bersama  yang  akan  dibagi  antara  mereka  .  Pada  akhirnya didaftarkan  Kembali  perkara  ke  pengadilan  agama  depok,  dengan  Nomor  perkara 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk,  Pada  perkara  NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk,  pihak  mantan suami lah yang menjadi penggugat dan pihak mantan istri yang menjadi tergugat, dalam eksepsi  mantan  istri  juga  mengajukan  Rekonvensi  (Gugatan  balik),  sehingga  dalam perkara ini mantan suami disatu sisi menjadi Penggugat Konvensi dan disisi lain menjadi Tergugat Rekonvensi, begitu juga istri disatu sisi menjadi Tergugat Konvensi disisi lain menjadi Penggugat Rekonvensi.
Maka dari itu harta yang telah ditetapkan dalam putusan, yang merupakan bagian dari harta Bersama sudahlah sesuai, berupa asset-aset yang dimiliki pihak yang berperkara selama mereka masih dalam masa perkawinan, berdasarkan bukti-bukti yang telah hakim dapat dalam persidangan. Adapun Dasar Hukum & Metode-Metode yang digunakan oleh Hakim dalam Menetapkan Putusan No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, bahwa  Hakim merasa bagian  harta  Bersama  yang  diatur  dalam  pasal  97  KHI  tidak  lah  bisa  diterapkan  dalam putusan  No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk,  karena  jikalau  diterapkan  dalam  putusan  maka tidak  bisa  mengakomodir  tujuan  hukum  yakni  keadilan,  sehingga  dalam  Bagian  yang diberikan hakim dalam putusan mengesampingkan pasal 97 KHI, dalam putusan sudahlah di tetapkan baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi besaran yang diberikan bagi mantan pasangan  tersebut  ,  maka  perlu  dicari  tahu  dasar  hukum  yang  digunakan  Hakim  dalam memutus  demikian,  setelah  melakukan  analisis  penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa hakim melandaskan putusannya berdasarkan:
a. Yurisprudensi (Putusan MA No. 266K/AG/2010)
b. Menerapkan Metode Penemuan Hukum Bebas
c. Menerapkan Metode Istishlah atau Maslahah Murshalah.
Hakim  mencantumkan  Yurisprudensi,  lebih  tepatnya  Putusan  MA  No. 266K/AG/2010 sebagai dalil hukum yang akan menjadi landasan hukum bagi hakim guna memutus  perkara  ini,  hakim  juga  menggunakan  Metode  penemuan  hukum  bebas  guna mencari hukum  yang menurut hakim adil yang akan ditetapkan dalam  putusan, dan tak lupa  penulis  juga  menilai  hakim  juga  menggunakan  metode  Istishlah  atau  Maslahah Murshalah dalam putusan ini guna mencari kemaslahatan bagi mantan pasangan tersebut atas putusan yang akan diputus oleh hakim, dapat disimpulkan bahwa hakim melakukan tersebut guna mencari putusan yang bermanfaat tanpa mengesampingkan keadilan
Hanya  saja  hakim  memberikan  besaran  yang  diperoleh  oleh  mantan  suami-istri tersebut  berbeda  dari  apa  yang  ditetapkan  dalam  Putusan  MA  No.266K/AG/2010  yang memberikan  ¾  (75%)  Untuk  istri  dan  ¼  (25%)  untuk  suami,  sedangkan  pada  putusan No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk  bagian  Konvensi  menberikan  30%  untuk  suami  dan  70% untuk istri
Begitu juga yang terdapat dalam Rekonvensi memiliki persenanan yang sama seperti putusan Konvensi, yakni 70% untuk istri dan 30% untuk suami. Berkaca dari cara hakim menetapkan putusan diatas dalam perkara No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, penulis memiliki kesimpulan  bahwa  hakim  dalam  menetapkan  hukum,  melandaskan  putusannya  pada Yurisprudensi lebih tepatnya Putusan MA No. 266K/AG/2010.
Hakim  pengadilan  agama  depok  juga  melakukan  penemuan  hukum  dalam mengambil  keputusan,  dalam  menentukan  besaran  yang  diterima  mantan  suami  dan mantan istri pada perkara ini, yang dimana penulis meyakini Metode Penemuan Hukum Bebas  adalah  cara  yang  digunakan  hakim  untuk  melakukan  penggalian  hukum  guna mencari hukum yang sesuai untuk diterapkan dalam perkara harta bersama ini, terutama pada  bagian  besaran  harta  bagi  pihak  yang  bersengketa.  Adapun  Metode  Penemuan Hukum  Bebas  Penemuan  hukum  yang  tidak  terikat  dengan  undang-undang  inilah  yang disebut  sebagai  penemuan  hukum  bebas.  Pada  metode  penemuan  hukum  ini,  undang- undang  tidak  merupakan  satu-satunya  sumber.  Undang-undang  merupakan  alat  bantu mencari  solusi  yang  menurut  hukum  tepat  dan  tidak  perlu  sama  dengan  penyelesaian sesuai  dengan  undang-undang.  Penemu  hukum  bebas  tugasnya  bukanlah  menerapkan undang-undang,  tetapi  menciptakan  penyelesaian  yang  tepat  untuk  peristiwa  konkret, sehingga  peristiwa-peristiwa  berikutnya  dapat  diselesaikan  menurut  kaedah  yang  telah diciptakan oleh hakim.
Di sini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum. Hakim melakukan penggalian nilai-nilai hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  serta  melakukan  pencarian  fakta  yang sesungguhnya  terhadap  kepemilikan  harta  bersama  tersebut,  sehinggal  hakim  dapat memutuskan perkara harta bersama tersebut dengan seadil-adilnya.
Maka penulis disini yakin dalam menetapkan besaran yang diperoleh oleh masing- masing  pasangan  pada  perkara  NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk,  hakim  pengadilan  agama depok  menggunakan  dalil  pasal  5  ayat  (1)  dan  pasal  10  ayat  (1)  UU  no.48  tahun  2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai dasar hukum untuk menerapkan asas Contra legem terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 97, sehingga mengesampingkan aturan tersebut dalam menentukan besaran yang diperoleh masing-masing pihak yang bersengketa.
Dapat  disimpulkan  asas  Contra  Legem  tersebut  berlaku  Ketika  hakim mengesampingkan  Hukum  materil  tertulis  yang  lebih  tinggi  yakni  pasal  97  Kompilasi Hukum  Islam,  dengan  mengambil  landasan  Hukum  Yurisprudensi  serta  menerapkan Metode Penemuan Hukum Bebas untuk menetapkan besaran harta bersama yang diperoleh (30% untuk suami dan 70% untuk istri) sebagai dasar hukum dalam memutus perkara harta bersama  tersebut.  Dan  dari  cara  hakim  mengesampingkan  pasal  97  Kompilasi  Hukum Islam  dengan  memperhatikan  kemaslahatan  dari  pihak  yang  bersengketa,  Dalam  Islam sendiri  dikenal  Metode  Istislah  atau  maslahah  murshalah  yang  dimana  penyelesaian masalah sendiri berfokus pada tujuan syara’ (Maqasid Syariah) itu sendiri yakni Keadilan dalam pembagian harta bersama.
Penulis  disini  meyakini  hakim  juga  menerapkan  metode  istinbat  hukum  yakni metode  istislah  atau  maslahah  murshalah,  dikarenakan  dalam  setiap  pertimbangannya hakim selalu memperhatikan kemaslahatan dan keadilan pihak yang bersengketa, dengan berperan  bukan  hanya  sebagai  corong  Undang-undang  tapi  lebih  menggali  lebih  dalam asal-usul  harta  Bersama  yang  disengketakan  sehingga  jelas  bentuk  kepemilikan  harta tersebut.
Pada  dasarnya  Hakim  melakukan  pembentukan  hukum  itu  bertujuan  untuk merealisir  kemaslahatan  pihak  yang  berperkara  yakni  menarik  manfaat,  menghilangkan kesusahan dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan itu sendiri tidak terbatas jumlahnya dan tidak terhingga jenisnya. Ia senantiasa bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan  kondisi  masyarakat.  Penetapan  suatu  hukum  adakalanya  memberi  manfaat  kepada suatu  masyarakat  pada  masa  tertentu,  tetapi  pada  masa  lain  kemaslahatan  tersebut dianggap sudah tidak cocok lagi.
3. Putusan  No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (Asas Contra  Legem  dalam  Putusan  NO.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk  terhadap  Pasal  97 Kompilasi Hukum Islam).
Karakter positivistik dalam hukum nasional di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat  dibantah  bahwa  hal  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari  kolonialisme  Belanda beberapa dekade silam. Tradisi civil law eropa memberi pengaruh kental dalam memberi corak  hukum  nasional.  Termasuk  kedalam  aturan-aturan  hukum  di  republik  Indonesia yang umumnya menerapkan gara Hukum tertulis dalam aturan Hukumnya.
Sehingga  dalam  mencari  sebuah  keputusanpun  hakim  umumnya  mencari pertimbangan hukum berdasarkan Hukum Materil tertulis yang telah mendapat legitimasi berupa diundangkan dalam aturan tertulis dalam sebuah UU, yang dimana UUD 1945 lah yang menjadi aturan tertinggi dalam Hirarki tersebut, dalam ranah perkawinan umumnya diatur dalam No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  dalam  aturan  tersebutlah  terdapat  aturan  pernikahan  secara Umum,  sedangakan  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  lah  pengaturan  pernikahan  secara khusus bagi warganegara yang beragama islam diatur secara terperinci,
Maka  apabila  majelis  hakim  telah  menjatuhkan  putusan  cerai,  maka  akan menimbulkan  konsekuensi,  terutama  dalam  masalah  pembagian  harta  bersama,  apabila mereka  memilikinya,  yakni  harta  yang  mereka  peroleh  sewaktu  masih  dalam  masa pernikahan.
Berurusan  dengan  masalah  Harta  Bersama  terdapat  didalam  hukum  materil  yang berlaku  di  dalam  Negara  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35,36 dan 37 yang merupakan aturan yang Lex Generalis dalam permasalahan perkawinan yang dimana UU tersebut umum diterapkan sebagai Hukum Materil Tertulis.
Ketentuan Harta benda ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Termuat dalam bab VII yang terdiri dari tiga Pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.
Kompilasi  Hukum  Islam  pun  hadir  berlandaskan  hukum  pada  Instruksi  Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam yang bertindak sebagai lex spesialis dari  UU  Perkawinan  terkhusus  bagi  warganegara  yang  beragama  islam  memberikan penjelasan  dalam  pembagian  harta  bersama  ini  melalui,  BAB  XVII,  Akibat  putusnya perkawinan, pasal 157; “Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97.”,
Berkaca dari aturan dalam KHI, perkara yang diputus oleh majelis hakim pengadilan agama depok tidak mengikuti aturan yang tertulis dalam Pasal 97 KHI dalam hal besaran pembagian  harta  bersama  yang  diterima  pihak  yang  bersengketa,  yang  jelas  putusan tersebut Contra Legem terhadap aturan hukum materil tertulis yang dianut hukum negara Indonesia.
Contra Legem sendiri merupakan putusan Hakim pengadilan yang mengesampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  sehingga  Hakim  tidak menggunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  atau  bahkan  bertentangan  dengan  pasal Undang-Undang  sepanjang  pasal  Undang-Undang  tersebut  tidak  lagi  sesuai  dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.
Hakim  dapat  bertindak  Contra  Legem,  apabila  demi  terciptanya  suatu  keadilan, memang  Hakim  yang  dalam  hukum  acara  dikatakan  sebagai  corong  undang-undang, diharapkan mampu bersifat progresif dengan tidak selalu menganggap kepastian hukum akan memberikan keadilan. Suatu aturan hukum  yang utama dicari adalah keadilan dan keamanfaatan,  apabila  hal  tersebut  telah  terealisasikan  maka  tidak  akan  lagi  terjadi persoalan hukum.
4. Putusan  No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk  Menurut  Hukum  Islam  Perspektif Maslahah Murshalah (dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyah).
Penulis  mencoba  menganalisa  putusan  No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk.  melalui Perspektif Hukum Islam yang dimana didalam putusan tersebut kiranya berkaitan dengan Konsep Mashlahah Murshalah, yang disesuaikan dengan klaim hakim dalam putusan yang memutuskan perkara guna memenuhi rasa keadilan.
Dalam dunia Fiqih islam, sebelum ditetapkannya sebuah hukum, pastinya melalui pencarian  hukum  dengan  menggunakan  bentuk  metode  penemuan  hukum  atau  dikenal dengan istilah Istinbat Ahkam, yang dimana metode tersebut umum dikenal dalam dunia Ushul Fiqih, Metode istinbat ahkam sendiri dibagi menjadi tiga metode, yakni:
a. Metode Bayani
Metode  Bayani  (Interpretasi  Literasi)  merupakan  metode  penemuan  hukum  yang dilakukan dengan cara menjelaskan teks-teks hukum islam yang ada dalam a-Quran dan Hadis. Persoalan yang dihadapi sebenarnya sudah ada teks hukumnya, hanya saja teks tersebut tidak jelas atau tidak lengkap.
b. Metode ta’lili Metode ta’lili (Kausasi) adalah metode penemuan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada ketentuannya dalam nash. Metode ini bertujuan meneliti secara seksama fondasi  yang  menjadi  dasar  konsepsi  hukum  islam.  Fondasi  hukum  ini  merupakan alasan adanya hukum baik berupa kausa efesien (illat al-hukmi) maupun Kausa finalis (Maqasyid syariah). Metode ini dibagi menjadi 2 yakni qiyasi dan istislahi/Maqashid Syariah.
c. Metode taufiqi
Metode  taufiqi  (Sinkronisasi),  metode  ini  tidak  ditemukan  istilahnya  dalam  literatur hukum  islam,  meskipun  diterapkan  dalam  penemuan  hukum  islam.  Metode  tersebut dimaksudkan  untuk  mencari  solusi  terhadap  perlawananantara  dalil  yang  sama derajatnya (Ta,arud al-adillah). Dalam metode ini dikembangkan teori jama’, tarjih dan nasakh (Abdullah, 2000).
Ayat-ayat  alquran  dan  hadist  pada  umumnya  diqiyaskan  oleh  para  ulama  jika berkaitan  dengan  permasalahan  harta  bersama,  pengqiyasan  tersebut  dikarenakan  tidak ditemukannya secara spesifik mengenai pembahasan harta bersama dalam Al-Qur’an dan hadist,  sehingga  banyak  para  ulama  fiqih  mengqiyaskan  harta  Bersama  dengan  prinsip syirkah (perkongsian) (Mokodompit, 2015).
Umumnya para ulama mendasari pemikiran tersebut pada ayat alquran, yakni Surah An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)
Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata qowwamina. Sebagaian ulama  menafsirkan  dengan  makna  pemimpin,  dan  sebagian  lagi  menafsirkan  dengan makna pelindung. Tafsir Departement Agama Republik Indonesia menafsirkan lafad ini dengan  makna  pemimpin.  pemelihara,  pembela  dan  pemberi  nafkah.  Sedangkan  Ibnu Asyur menafsirkan lafadz tersebut dengan makna pelindung, yang mengartikan kedudukan wanita  dan  laki-laki  sama.  mayoritas  ulama  tafsir  mengartikannya  sebgai  seorang pemimpin seperti M Quraish shihab dan tafsir DEPAG.
Dalam ayat 34 An-Nisa’ ini kelebihan lelaki diungkapkan dengan sedemikian rupa karena ada suatu hikmah yang indah sekali, yaitu untuk meunjukkan bahwa antara wanita dan pria tak ubahnya dengan anggota satu tubuh. Lelaki berkedudukan sebagai kepala dan perempuan  sebagai  badan,  karena  itu  tidak  layak  kalau  satu  anggota  itu  merasa  super
terhadap anggota lainnya, sebab masingmasing mempunyai tugas dalam hidup. Pria dan wanita pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain dan saling membutuhkan dalam membina  suatu  rumah  tangga.  Karena  Alquran  tidak  pernah  membedakan  bahkan merendahkan satu sama lain diantara mereka. Dengan dasar inilah umumnya para ulama berpendapat  mengenai  kedudukan  harta  bersama  melalui  pengqiyasan  dengan  konsep perkongsian, perkongsian tersebut berlaku bersamaan dengan sahnya pernikahan, dengan kata  lain  akad  nikah  lah  yang  menjadikan  awal  mula  berlakunya  konsep  harta  bersama (Maspeke,  2017).  Di  sisi  lain  Harta  Bersama  tidak  bisa  sepenuhnya  dikatakan  syirkah dikarenakan  dalam  konsep  harta  bersama  belum  sepenuhnya  memenuhi  kriteria  konsep syirkah  tersebut,  dikarenakan  terdapat  perbedaan  fundamental  yang  membuat  kedua konsep ini seharusnya tidak dapat disamakan (Wathan, 2019).
Lantas  apabila  dikaitkan  kedalam  putusan  No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk,  maka dalam  putusan  tersebut  hakim  tidak  lah  memandang  harta  Bersama  sebagai  syirkah, dikarenakan dominannya pihak istri dalam rumah tangga terutama dalam mencari nafkah dan mengurusi kebutuhan rumah tangga, yang dimana apabila kiranya hakim menganggap harta  Bersama  dalam  perkara  ini  sebagai  syirkah  maka  aspek  keadilan  yang  ingin diterapkan  hakim  dalam  putusannya  nanti  tidaklah  terpenuhi.  Maka  dari  itu  hakim berupaya  melakukan  penggalian  hukum  melalui  pendekatan  yang  lain,  penulis  mengira bahwa hakim mempertimbangkan aspek maslahah dengan melalui metode istislah, yang dimana istislah sendiri merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintah allah terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya, agar sesuai dengan maqashid al-Syari 'ah (tujuan dari hukum Islam) (Peristiwo &  Hadi,  2019).  Penulis  mengira  bahwa  hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.
Selain itu dipakai maqashid al-khamsah merupakan tujuan syari'at untuk memelihara (menjaga)  unsur  lima  yang  sangat  penting  guna  melindungi  eksistensi  manusia,  mesti adanya  hal  tersebut,  demi  terwujudnnya  kemaslahatan  agama  dan  dunia  (Nurkhasanah, 2023). Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan ( al-mafsadat ) bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.
Kelima  dharuriyat  diatas  adalah  hal  yang  mutlak  harus  ada  pada  diri  manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya.  Sebaliknya  Allah  swt  melarang  melakukan  perbuatan  yang  dapat menghilangkan  atau  mengurangi  salah  satu  dari  lima  dharuriyat  yang  lima  itu.  Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat ini mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syariat sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek dururiyat merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi kesempurnaan diperlukan aspek hajiyat dan tahsiniyat. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat hajiyat  merupakan  penyempurnaan  tingkat  dharuriyat,  tingkat  tahsiniyat  merupakan penyempurnaan tingkat hajiyat, sedangkan tingkat dharuriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat.
Harta  merupakan  kebutuhan  dharuriyah  (primer),  yang  termasuk  kedalam  lima pokok kebutuhan manusia yang harus dilindungi (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), harta sangat penting bagi umat manusia guna menjalani hidup didunia ini  Dalam putusan No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk,  hakim  berusaha  melakukan  pembagian  harta  tersebut dengan  adil,  sebagaimana  dengan  klam  hakim  dalam  putusan,  bisa  dikatakan  apa  yang dilakukan hakim merupakan wujud usaha hakim demi menegakkan kemaslahatan dalam pembagian  harta  Bersama,  dikarenakan  terdapat  fakta  hukum  yang  dimana  pada kenyataannya  pihak  istrilah  yang  lebih  banyak  berperan  dalam  pembiayaan  dan pengurusan  rumah  tangga.  Yang  dimana  hal  tersebut  dimasukkan  hakimdalam pertimbangan hukumnya:
Dalam kenyataannya pihak istrilah yang lebih berperan dalam pencarian harta dan pengurusan  rumah  tangga,  sehingga  dalam  keputusan  yang  diambil  oleh  hakim memberikan  besaran  70%  harta  bagi  istri  dan  30%  harta  bagi  suami,  merupakan penggalian hukum bebas yang dilakukan hakim guna mencari tahu besaran yang pantas diterima bagi mereka masing-masing, hakim juga memperhatikan dengan mendetail aspek kemaslahatan yang akan diperoleh apabila hakim melakukan hal tersebut dengan seriusnya hakim dalam menggali informasi  harta dalam Konvensi  dan  Rekonvensi, dengan selalu memperhatikan keadilan yang akan diterima masing-masing pihak.
Maka  secara  tidak  langsung  hakim  menggali  hukum  berdasarkan  tujuan  hukum (Maqashid Syariah) itu sendiri yakni keadillan, yang dimana keadilan merupakan tujuan hukum paling penting untuk ditegakkan, bahkan lebih diutamakan dari kepastian hukum dan kebahagiaan (utilitiarisme).
Hakim  memang  mengambil  sebuah  Yurisprudensi  sebagai  dasar  hukum  untuk memperkuat putusannya guna mengesampingkan Pasal 97 KHI, akan tetapi hakim tidak mengambil mentah putusan tersebut, melainkan menyesuaikan hukum yang akan diambil dengan kejadian yang dialami dalam perkara No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk.
Hakim  lebih  memilih  melakukan  penggalian  hukum  alih-alih  mengikuti  pasal  97 KHI,  demi  mempertimbangakan  Kemaslahatan  guna  mencari  pijakan  arah  putusannya, dan Keadilan guna dijadikan Tujuan Hukumnya. Dan umunya keadilan yang dianut hakim ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya

## Kesimpulan
Hakim  memutus  perkara  tersebut  dengan  memberikan  bagian  harta  bersama  baik dalam  putusan  Konvensi  dan  Rekonvensi  dengan  besaran  30%  untuk  Penggugat Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  dan  70%  untuk  Tergugat  Konvensi/Penggugat Rekonvensi.  Dalam  putusan  tersebut  hakim  mengadopsi  Yurisprudensi  lebih  tepatnya Putusan MA No.266/K/AG/2010 sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara, walaupun begitu hakim juga melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode hukum  bebas  dalam  menentukan  besaran  yang  didapat  masing-masing  pasangan, dikarenakan dalam putusan tersebut hakim tidak sepenuhnya mengadopsi Yurisprudensi MA,  akan  tetapi  lebih  ,memilih  menggali  lebih  dalam  seluk  beluk  harta,  peran  serta kontrisbusi  pasangan  selama  dalam  masa  pernikahan.  Keputusan  hakim  melakukan penggalian  lebih  dalam  terhadap  nilai-nilai  hukum  ini  mendapat  kekuatan  hukum  atau legitimasi  secara  yuridis  dalam  pasal  10  ayat  (1)  dan  pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka dari itu jelas hakim telah menerapkan  asas  Contra  Legem  dalam  keputusan  ini  dengan  keberanian  hakim  untuk mengesampingkan ketentuan Hukum Materil Tertulis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hakim  juga  menerapkan  metode  istishlah  guna  mencapai  kemaslahatan  dalam  perkara yang diputuskan hakim.

## Daftar Pustaka
Abdullah, A. (2000). Antologi Hukum Islam: Teori dan Metodologi . Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Al-Qadau, 5 (1), 73-92.
Akmal, D. U. (2021). Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 18 (3), 296-308
Aristoni,  Abdullah,  J.  (2016).  4  Dekade  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia:  Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi. Yudisia, 7(1), 74-97. Faizal, L. (2015). Bersama Dalam Perkawinan. Ijtim’iyya, 8 (2) , 77-102.
Fauzi, A., Indrajaya, D. T., Gemilang, K. M. (2022). Problema Harta (MAAL) Keluarga Yang  Disebabkan  Perceraian  Hidup  dan  Mati  Dalam  Pemahaman  Fiqh  Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. Madania,12 (1), 41-52.
Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jurnal Gagasan Hukum, 03 (02), 149-171.
Hertasmaldi,  Hafizh,  A.  (2021).  PEnolakan  Pembagian  Harta  Bersama  Alasan  Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sakena: Jurnal Hukum Keluarga 6 (1), 54- 67.
Istrianty, A., Priambada, E. (2016). "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." Privat Law 3 (2) 84
Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  dan  Ketua  Komisi  Yudisial  RI  No. 407/KMA/SKB/IV/2009  atau  02/SKB/P.KY/IV/2009  Tentang  Kode  etik  dan Pedoman prilaku Hakim.
Lestari,  Y.  Badar.  A.,  Kamaliah  (2023).  Implementasi  Harta  Gono  Gini  Secara  Hukum Islam Menurut Pandangan Masyarakat Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang. JSL: Journal Smart Law, 2 (1), 56-70
Maspeke, A. S., Khisni, A. (2017) Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih  Dan  Hukum  Positif  Indonesia  Serta  Praktek  Putusan  Pengadilan  Agama. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12 (2)
Meirina,  M.  (2023).  Hukum  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum Islam. Ahkam : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, 2 (1), 22-49.
Mokodompit,  Z.  (2015).  Penerapan  Hukum  Positif  Terhadap  Harta  Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam. Lex Administratum, III( 6), 166-174
Mushafi,  Faridy.  (2021).  Tinjauan  Hukum  atas  Pembagian  Harta  Gono  Gini  Pasangan Suami Istri yang Bercerai. Batulis Civil Law Rev, 2 (1), 43-55.
Nawawi, K. (2013). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. Mizan : Jurnal Ilmu Syariah , 1 (1).1-16
Nurkhasanah,  S.  (2023).  Perkawinan  Beda  Agama  Perspektif  Maqashid  Al-syariah (Telaah Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds). Masile Jurnal Studi Keislaman, 4(1)
Peristiwo,  H.,  Hadi,  A.  (2019).  Konsep  al-Maslahah  al-Mursalah  dalam  Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0.  Al-Ahkam, 15(2). 59-68.
Puspytasari. H. H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Jatiswara,35 (2), 129-133.
Putusan No.2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk)
Ruhimat,  M.  (2017).  Teori  Syirkah  Dalam  Pembagian  Harta  Bersama  Bagi  Istri  Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama. ‘Adliya 11 (1), 79-98. Sa’adah, N., Imron, A., Riyady, S. (2022. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan  Secara  Sepihak  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Perkawinan. Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3(1), 42-50.
Samsidar. (2019). Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga. An Nisa’ 12 (2), 655-663. Saputri,  N.  E.    Kusdarini,  E.  (2021).  Kontribusi  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 50 (4), 363-372. Soekanto, S., Mamudji, S. (2021). Peneliian hukum Normatif . Jakarta: Rajawali Press Sriani, E.  (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 1 (2), 133-147
Sujana,  I.  N.  (2017).  Akibat-Akibat  Hukum  Perceraian  Dalam  Perkawinan  Campuran Jurnal Notariil, 1 (2), 58—67
Syarifuddin, M. (2013). Hukum Perceraian . Jakarta: Sinar Grafika. Tim Penyusun (2018). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Kementrian Agama RI  Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat  Bina  KUA  dan Keluarga Sakinah.
Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Wathan, H. (2019). Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah. Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum, 1(1),89- 108.
Wijayanti, W. (2013). Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank. Jurnal Konstitusi,10 (4),
709-730.