## ANALISIS PERSEPSI PERIVIU TENTANG ASPEK MANDATORY DAN NON-MANDATORY YANG MEMPENGARUHI LKPD YANG BERKUALITAS
Janitra Yoga Indratama 1*, Agung Praptapa 2*, Agus Sunarmo 3* Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Email : janitra.yoga@gmail.com

## Abstract
This research aims to analyze the reviewer perception of the process of mandatory and non-mandatory aspects that affect the quality of local government financial reports. The  research  data  was  collected  by questionnaire  which  contain  structured  questions. Populations  in  this  research  is  27  OPD  in  Purbalingga  Regency  except  Sub-district. Sample is selected using census method. Respondents in this study included the Head of OPD  and  Auditor  Inspectorate.  The  results  of  this  study  show  that  simultaneously  the mandatory  and  non-mandatory  aspects  significantly  influence  on  quality  local government  financial  reports.  Partially  mandatory  aspects,  significantly  influence  on quality  local  government  financial  reports  and  non-mandatory  aspects  partially  also have a significant effect on quality local government financial reports.

## Keyword: Mandatory Aspects, Non-mandatory Aspects

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  persepsi  periviu  tentang  aspek mandatory  dan  non-mandatory  yang  mempengaruhi  laporan  keuangan  pemerintah daerah  yang  berkualitas.  Data  penelitian  dikumpulkan  dengan  metode  angket (kuisioner)  yang  berisi  pertanyaan  terstruktur.  Populasi  sejumlah  27  OPD  di Kabupaten  Purbalingga  kecuali  Kecamatan.  Sampel  dipilih  dengan  menggunakan metode sensus (sample jenuh). Responden dalam penelitian ini meliputi Kepala OPD dan  Auditor  Inspektorat  Kabupaten.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara simultan  aspek  mandatory  dan  aspek  non-mandatory  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  berkualitas.  Secara  parsial, aspek  mandatory  berpengaruh  signfikan  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah daerah  yang  berkualitas  dan  aspek  non-mandatory  secara  parsial  juga  berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Kata Kunci: Aspek Mandatory, Aspek Non-mandatory.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  Pasal  32  mengamanatkan bahwa  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN/APBD  disusun  dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawaban kinerja keuangannya kepada publik. Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  merupakan  laporan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah daerah  yang  menunjukkan  tentang  kegiatan  selama  satu  periode  dan  dinyatakan  dalam  bentuk angka.  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang  berkualitas  menurut  Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  yakni  jika  laporan keuangan memenuhi unsur karakteristik kualitatif: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.  Laporan  keuangan  yang  berkualitas  juga  tercermin  dari  hasil  audit/pendapat  yang
diberikan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI)  berdasarkan  tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Hasil  audit  terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Tahun  Anggaran  2016  di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya perubahan opini LKPD dari opini WDP menjadi WTP di  Tahun  Anggaran  2015  ke  Tahun  Anggaran  2016.  Terdapat  9  Kabupaten  dan  3  Kota  di  Jawa Tengah  yang  memperoleh  opini  WTP  yaitu  Kabupaten  Batang,  Kabupaten  Cilacap,  Kabupaten Demak,  Kabupaten  Kendal,  Kabupaten  Magelang,  Kabupaten  Pemalang,  Kabupaten  Purbalingga, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa Purbalingga termasuk Kabupaten yang memiliki rapor  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  kurang  baik.  Sejak  tahun  2010  hingga  tahun 2015,  opini  LHP  terhadap  LKPD  Kabupaten  Purbalingga  hanya  memperoleh  predikat  Wajar Dengan  Pengecualian  (WDP).  Faktor  penyebabnya  adalah  lemahnya  sistem pengendalian  intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2016  Kabupaten  Purbalingga  baru  berhasil  memperoleh  predikat  opini  WTP.  Predikat  tersebut diperoleh  setelah  Kabupaten  Purbalingga  memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  dengan membenahi  data  aset  senilai  Rp.  743  Miliar  yang  sebelumnya  tidak  diketahui kewajarannya  (http://www.nasional.  republika.co.id,  diakses  15  Februari  2018).  Kabupaten Purbalingga juga melakukan inventarisasi/sensus dan revaluasi aset tetap, menetapkan tuntutan sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas daerah, dan aset lainnya  yang  tidak  diketahui  keberadaannya  sesuai  dengan  ketentuan  mengenai  ganti  kerugian daerah (IHPS) I 2016 (BPK, 2016).
Laporan  keuangan  yang  berkualitas  dapat  tercapai  apabila  Pemerintah  Daerah  (Pemda) mematuhi  kriteria  syarat  kualitas  LKPD.  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa  kualitas  laporan  keuangan  didasarkan  pada  kriteria:  (a)  kesesuaian  dengan  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); (c) kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan;  dan  (d)  efektivitas  sistem  pengendalian  internal. Laporan keuangan yang berkualitas juga ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, proses penyajian dan pelaporan keuangan pemerintah harus dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi agar mampu menghasilkan LKPD yang berkualitas. Aspek-aspek dalam kriteria tersebut merupakan aspek mandatory/aspek wajib yang harus dipenuhi. Faktor lain yang tidak  kalah  penting  yang  diduga  berpengaruh  terhadap  terpenuhinya  LKPD  yang  berkualitas adalah aspek non-mandatory yang meliputi komitmen organisasi dan budaya organisasi (Widari dan  Sutrisno,  2017;  Panjaitan,  2015;  serta  Bella,  2015).  Dengan  demikian  laporan  keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dapat ditentukan dari pemenuhan aspek mandatory dan non- mandatory.
Kepala  SKPD  selaku  periviu  terhadap  laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  staf/unit akuntansi, dalam hal ini subbagian keuangan di lingkungan organisasinya, bertanggungjawab agar laporan keuangan pemda yang dihasilkan sesuai dengan SAP. Inspektorat Daerah selaku periviu atau  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  berperan  sebagai  quality  assurance  yang bertanggungjawab  terhadap  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah dalam hal ini kualitas laporan keuangan yang disusun oleh SKPD serta mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang dilakukan oleh SKPD agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang. Laporan Keuangan SKPD pada  praktiknya  disusun  oleh  staf/pegawai  di  subbagian  keuangan  sehingga  persepsi  periviu, Kepala SKPD dan Auditor Inspektorat Daerah digunakan sebagai subjek dalam penelitian supaya respon  jawaban  yang  diberikan  tidak  subjektif.  Selain  itu,  periviu  merupakan  pihak  yang bertanggungjawab atas terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Oleh karena  itu,  dengan  asumsi  bahwa  Kepala  SKPD  dan  Auditor  Inspektorat  Daerah  memiliki pemahaman  yang  lebih  baik  atas  kinerja  staf  bagian  keuangan  dalam  pelaksanaan  penyusunan laporan  keuangan  pemda  yang  berkualitas,  maka  persepsi  periviu  digunakan  sebagai  subjek penelitian.

## Rumusan Masalah
Apakah  persepsi  periviu  tentang  aspek  mandatory  dan  non-mandatory  berpengaruh  terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas?

## TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Telaah Pustaka

## Teori Persepsi Diri (Self-perception theory)
Teori persepsi yang dikemukakan oleh Bem (1972) merupakan salah satu teori dasar yang  menggambarkan  bagaimana  individu  membentuk  persepsinya.  Teori  ini  berasumsi bahwa  individu  mempersepsi  dirinya  melalui  perilaku-perilaku  yang  ditunjukkan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Misalnya  seseorang  akan  menganggap  dirinya  sebagai  orang  yang patuh  apabila  dalam  kesehariannya  ia  melaksanakan  tugas/kewajibannya  sesuai  dengan aturan yang berlaku.
Gibson  (2001)  dalam  Rachmadi  (2014)  menyatakan  bahwa  persepsi  adalah  proses individu  dalam  menerima,  mengorganisasikan  dan  mengartikan  suatu  objek.  Dalam  hal  ini perceived  quality  individu/staff  OPD  terhadap  perilaku  kepatuhan  penyusunan  laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas merupakan proses individu dalam menerima, mengorganisasikan,  dan  mengartikan  praktik  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah sesuai dengan aspek mandatory dan non-mandatory yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang  melingkupi  individu  tersebut.  Faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  menurut  Gibson (2001) dalam Rachmadi (2014) sebagai berikut: Variabel Fisiologis: (1) kemampuan fisik dan (2)  kemampuan  mental,  Variabel  Lingkungan:  (1)  keluarga;  (2)  kebudayaan;  dan  (3)  kelas sosial, Variabel Psikologis: (1) persepsi; (2) pemahaman; (3) sikap; (4)  personality; dan (5) pengetahuan.
Aspek  mandatory  berkaitan  dengan  variabel  psikologis,  karena  individu/staff  OPD wajib  secara  psikologis  menggunakan  pengetahuannya  yang  cukup  untuk  membentuk perilaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan SAP. Aspek non- mandatory berkaitan dengan variabel fisiologis dan lingkungan, di mana individu cenderung membentuk  perilaku/tindakan  yang  didasari  atas  kebudayaan  dan  kelas  sosialnya, kemampuan  fisik  dan  mental,  serta  keadaan  lingkungan  kerjanya  yang  dipersepsikan  oleh anggota kelompok yang lainnya.

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan  keuangan  organisasi  sektor  publik  merupakan  komponen  penting  untuk menciptakan  akuntabilitas  publik.  Akuntansi  dan  laporan  keuangan  mengandung pengertian  sebagai  suatu  proses  pengumpulan,  pengolahan,  dan  pengkomunikasian informasi  yang  bermanfaat  untuk  pembuatan  keputusan  dan  untuk  menilai  kinerja organisasi (Mardiasmo, 2009).

## Tujuan Laporan Keuangan
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah, tujuan umum dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi  keuangan,  realisasi  anggaran,  saldo  anggaran  lebih,  arus  kas,  hasil  operasi,  dan perubahan  ekuitas  suatu  entitas  pelaporan  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam membuat  dan  mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber  daya.  Tujuan  laporan keuangan  pemerintah  secara  khusus  adalah  untuk  menyajikan  informasi  yang  berguna untuk  pengambilan  keputusan  dan  untuk  menunjukkan  akuntabilitas  entitas  pelaporan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

## Unsur Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  pemerintah  terdiri  dari  laporan  pelaksanaan  anggaran  (budgetary reports),  laporan  finansial,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK).  Laporan pelaksanaan  anggaran  terdiri  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  dan  Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  (SAL).  Laporan  finansial  terdiri  dari  Neraca,  Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

## Kualitas Laporan Keuangan
Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria unsur: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Menurut Ihsanti (2014) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau  individu  suatu  organisasi  (kelembagaan)  atau  suatu  sistem  untuk  melaksanakan fungsi-fungsi  atau  kewenangannya  untuk  mencapai  tujuannya  secara  efektif dan  efisien. Kegagalan  sumber  daya  manusia  dalam  memahami  dan  menerapkan  logika  akuntansi akan  berdampak  pada  kekeliruan  laporan  keuangan  yang  dibuat  dan  ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang ditetapkan dan kriteria nilai informasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Panjaitan, 2015).

## Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemeintah (SAP)
Standar  Akuntansi  Pemerintah,  yang  selanjutnya  disingkat  SAP,  adalah  prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah).  SAP  merupakan  aturan  hukum  pengelolaan  keuangan  negara  yang  harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemahaman terhadap  SAP  ini  diperlukan  agar  hasil  dari  laporan  keuangan  daerah  dapat dipertanggungjawabkan (Damanik, 2011).

## Kecukupan Pengungkapan
Laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau  catatan  atas  laporan  keuangan.  Menurut  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia/BPK-RI  (2008),  kecukupan  pengungkapan  merupakan  penyajian  informasi relevan yang melengkapi penyajian informasi keuangan. Kecukupan pengungkapan tidak ditentukan  dari  banyaknya  informasi  yang  terkandung  dalam  laporan  keuangan,  akan tetapi  ketiadaan  informasi  yang  akan  berakibat  pada  kesalahan  dalam  pengambilan keputusan oleh para penggunanya.

## Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  merupakan  acuan  wajib  dalam  penyusunan  dan penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  dan  digunakan  sebagai  kriteria  dalam melaksanakan  audit  laporan  keuangan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Dalam Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN)  dijelaskan  bahwa  Laporan  Hasil Pemeriksaan (LHP) harus mengungkapkan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung atau material.

## Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah,  SPI  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara  dan  ketaatan peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari lima unsur yang harus dipenuhi, yaitu: Lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan komunikasi dan pemantauan pengendalian.

## Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang pegawai memihak pada  suatu  organisasi  tertentu  dan  keterlibatan  pegawai  untuk  mencapai  tujuan organisasi,  serta  berniat  untuk  mempertahankan  keanggotaannya  dalam  organisasi  itu (Syaifullah,  2014).  Meyer  dan  Allen  (1990)  dalam  Tobing  (2009)  membagi  komitmen menjadi  komitmen  afektif  (affective),  kontinu  (continuance),  dan  normatif  (normative). Dimensi  komitmen  organisasi  menurut  Meyer  dan  Allen  (1984)  dalam  Astrina  (2016): Komitmen  afektif  terdiri  dari  :  tingkat  rasa  memiliki  (Sense  of  belonging)  ,  tingkat emotional  attached,  tingkat  personal  meaning.  Komitmen  kontinu  terdiri  dari  :  tingkat pertimbangan  pemilihan  pekerjaan  lain,  tingkat  motivasi  mengejar  benefit,  tingkat pertimbangan  biaya  pindah  pekerjaan.  Komitmen  normatif  terdiri  dari  :    tingkat keyakinan untuk loyal, tingkat keyakinan akan etika.

## Budaya Organisasi
Robbins dan Judge (2011) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama  yang  dianut  oleh  para  anggota  yang  membedakan  suatu  organisasi  tersebut dengan  organisasi-organisasi  lainnya.  Prasetyo  dan  Kompyurini  (2008)  dalam  Rahayuni (2013) mengatakan bahwa budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota  organisasinya.  Apabila  anggota  dalam  organisasi  berperilaku  baik  dan berkualitas, maka kinerja organisasi akan menjadi baik dan berkualitas juga. Dalam hal ini budaya  organisasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  dalam  rangka  penyusunan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  yang  berkualitas.  Menurut  Robbins  dan  Judge  (2011) terdapat  7  ciri  untuk  mengukur  budaya  organisasi  yaitu:  Inovasi  dan  keberanian mengambil  risiko,  perhatian pada  hal-hal  rinci,  orientasi  hasil,  orientasi  orang,  orientasi tim, keagresifan, stabilitas (kemantapan).

## Pengembangan Hipotesis
Hubungan  antara  aspek  mandatory  (kompetensi  SDM,  pemahaman  terhadap  SAP, kecukupan  pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan, dan  SPIP)  dan  aspek  non-mandatory  (komitmen  orgnisasi  dan  budaya  organisasi) dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas
Dalam UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 dijelaskan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota  wajib  menyampaikan  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  kepada  DPRD  berupa  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  merupakan  media bentuk  pertanggungjawaban  kinerja  keuangan  kepada  publik.  Demi  terwujudnya  tata pemerintahan  yang  baik  guna  menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang berkualitas,  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  harus  memiliki  sumber  daya  manusia yang  kompeten,  yang  didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan  akuntansi,  sering mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan,  dan  memiliki  pengalaman  di  bidang  keuangan (Warisno,  2008).  Hasil  penelitian  Panjaitan  (2015);  Desianawati  et  al.  (2014);  dan Humairoh  (2013)  menyatakan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  berkualitas.  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  merupakan  aturan  hukum  pengelolaan  negara  yang  harus  dipatuhi dan  dilaksanakan  oleh  seluruh  pemerintahan  yang  ada  di  Indonesia.  Hasil  penelitian Ferdian  (2013)  dan  Azlim  et  al.  (2012)  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  pemahaman terhadap  SAP  maka  akan  meningkatkan  kinerja  pegawai  dalam  menyusun  laporan
keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  Pasal  16  ayat  (1) disebutkan  tentang  pengungkapan  yang  cukup  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan, laporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang disajikan berdasarkan  SAP.  Dalam  laporan  keuangan,  CaLK  digunakan  sebagai  alat  ukur  tingkat pengungkapan  pemerintah  daerah  (Setyaningrum  dan  Safitri,  2012).  Dalam  Standar Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN)  dijelaskan  bahwa  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LHP)  harus  mengungkapkan  pengujian  atas  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berpengaruh  langsung  atau  material.  Hasil  penelitian  Suparwan  et  al. (2018)  dan  Dharmaningtyas  (2017)  menyatakan  bahwa  kecukupan  pengungkapan berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  akuntabilitas  keuangan  yang  dalam  hal  ini ditunjukkan  oleh  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Banyaknya  temuan  kasus penyimpangan  dan  kebocoran  di  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  oleh  BPK mengindikasikan bahwa masih belum efektifnya atau lemahnya sistem pengendalian/pengawasan  intern pemerintah.  Hasil penelitian Faishol  (2016);  Panjaitan (2015);  dan  Ariesta  (2013)  menyatakan  bahwa  pengendalian  internal  akuntansi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
Komitmen  organisasi  merupakan  sikap  yang  merefleksikan  loyalitas  karyawan pada  organisasi  dan  proses  berkelanjutan  dimana  anggota  organisasi  mengekspresikan perhatiannya  terhadap  organisasi  dan  keberhasilan  serta  kemajuan  yang  berkelanjutan (Luthans,  2006).  Hasil  penelitian  Widari  dan  Sutrisno  (2017);  Panjaitan  (2015);  dan Rahayuni  (2013)  menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  signifikan terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  berkualitas.  Hal  lain  yang berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  budaya organisasi.  Budaya  organisasi  yang  tumbuh  dan  terpelihara  dengan  baik  akan  mampu mengarahkan  dan  memacu  organisasi  ke  arah  yang  lebih  baik.  Hasil  penelitian  Bella (2015)  dan  Agusta  (2013)  menyatakan  bahwa  budaya  organisasi  berpengaruh  terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan rumusan tersebut, diajukan hipotesis penelitian pertama yaitu:
H 1 :  Aspek  mandatory  (kompetensi  SDM,  pemahaman  terhadap  SAP,  kecukupan pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  SPIP)  dan  Aspek non-mandatory  (komitmen  organisasi  serta  budaya  organisasi)  berpengaruh  signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

## Hubungan  antara  aspek  mandatory  dengan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah yang berkualitas
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  berkualitas  menunjukkan  bahwa Pimpinan  SKPD  bertanggungjawab  sesuai  dengan  wewenang  yang  dilimpahkan kepadanya  dalam  pelaksanaan  tanggungjawab  mengelola  organisasi  (Azlim,  2012). Pimpinan  SKPD  bertanggungjawab  dalam  memastikan  apakah  laporan  keuangan  yang dihasilkan oleh para bawahan (staff) dilingkungan kerjanya selaku pejabat penatausahaan keuangan  dan  hasil  kerjanya  telah  memenuhi  aspek  mandatory  (aspek  yang  ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan). Perwujudan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas  perlu  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  dibidangnya dengan memiliki  pengetahuan  tentang akuntansi  yang  cukup,  sehingga  dapat  menyusun laporan  keuangan  sesuai  dengan  SAP.  Kompetensi  sumber  daya  manusia  adalah kemampuan  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut mampu melaksanakan tugasnya secara professional,  efektif,  dan  efisien  (Keputusan  Kepala  BKN  Nomor  46  A,  2003).  Hasil penelitian Pujanira dan Taman (2017); Yensi et al. (2014); dan Ihsanti (2014) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
Hal  kedua  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah adalah  pemahaman  terhadap  SAP.  Renyowijoyo  (2008)  dalam  Suparwan  et  al.  (2018) menyatakan  bahwa  salah  satu  upaya  konkrit  untuk  mewujudkan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  negara  yang  berkualitas  adalah  dengan  penyampaian  laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang memenuhi prinsip tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,  menyebutkan  bahwa  “Standar  Akuntansi  Pemerintah  adalah  prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah”.  PP  No  71  Tahun  2010  ini  menjadi  pedoman  dalam  rangka  penyusunan laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Hasil  penelitian  Karsana  dan  Suaryana  (2017); Ferdian (2013); dan Azlim et al. (2012) menyatakan bahwa semakin baik pemahaman dan efektivitas  SAP  akan  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
Pengungkapan  laporan  keuangan  erat  kaitannya  dengan  pemberian  opini  oleh BPK  RI.  Menurut  UU  No.  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa kriteria kewajaran informasi  keuangan  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  salah  satunya  didasarkan pada  kriteria  kecukupan  pengungkapan  (adequate  disclosure).  Publikasi  atas  laporan pertanggungjawaban  tersebut  menjadi  suatu  keharusan  yang  harus  dilaksanakan  oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian Suparwan  et al. (2018) dan Dharmaningtyas (2017) menyatakan  bahwa  kecukupan  pengungkapan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas akuntabilitas keuangan yang dalam hal ini ditunjukkan oleh laporan keuangan pemerintah daerah.  Informasi  dalam  laporan  keuangan  dinyatakan  “cukup”  apabila  ketiadaan informasi  tersebut  akan  mengakibatkan  pengguna  laporan  keuangan  salah  dalam mengambil keputusan.
Pernyataan  standar  pelaporan  tambahan  kedua  pada  Standar  Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan  telah  melakukan  pengujian  atas  kepatuhan  terhadap  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berpengaruh  langsung  dan  material  terhadap penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian Nalurita (2015); Adzani dan Martani (2014); dan  Fatimah  et  al.  (2014)  menyatakan  bahwa  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  pemberian  opini  BPK.  Semakin lemah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka akan berdampak pada semakin tingginya tingkat opini yang diberikan oleh BPK RI dan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP juga mengamanatkan bahwa Inspektorat Daerah selaku APIP memiliki peran dan posisi yang strategis ditinjau dari  aspek  fungsi-fungsi  manajemen  maupun  dari  aspek  pencapaian  visi  dan  misi  serta program-program  pemerintah.  Oleh  sebab  itu,  Pimpinan  SKPD  selaku  periviu  laporan keuangan daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP guna menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang  berkualitas  (PP  No.79  Tahun  2005).  Masih  ditemukannya  penyimpangan  dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini ”tidak wajar dan/atau  disclaimer” diantaranya  disebabkan  oleh  kelemahan  sistem  pengendalian  intern  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  terkait  (IHPS)  I  2016,  BPK  RI).  Hasil  penelitian  Widari  dan  Sutrisno (2017);  Karsana  dan  Suaryana  (2017);  dan  Faishol  (2016)  menyatakan  bahwa  sistem pengendalian  intern  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan  temuan  BPK  bahwa  sistem pengendalian  intern  menjadi  salah  satu  faktor  yang  signifikan  mempengaruhi  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan rumusan tersebut, diajukan hipotesis penelitian kedua yaitu: H 2 :  Aspek  mandatory  (kompetensi  SDM,  pemahaman  terhadap  SAP,  kecukupan pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dan  SPIP) berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

## Hubungan  antara  aspek  non-mandatory  dengan  laporan  keuangan  pemerintah daerah yang berkualitas
Secara umum kinerja karyawan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Ismail, 2006 dalam Astrina 2016). Komitmen organisasi merupakan salah  satu  faktor  internal  yang  mempengaruhi  kinerja  karyawan  dalam  menghasilkan laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  berkualitas.  Faktor  eksternal  yang mempengaruhi  kinerja  karyawan  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah daerah  yang  berkualitas  adalah  budaya  organisasi.  Robbins  dan  Judge  (2008)  dalam Rahayuni  (2013)  mendefinisikan  komitmen  sebagai  suatu  keadaan  dimana  seorang individu  memihak  organisasi  serta  tujuan-tujuan  dan  keinginannya  untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Hasil penelitian Arif (2017); Widari dan  Sutrisno  (2017);  Panjaitan  (2015);  dan  Triantoro  dan  Nugraha  (2014)  menyatakan bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas informasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Oleh  sebab  itu,  apabila  komitmen organisasinya  baik,  maka  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  yang  dihasilkan  akan semakin baik pula.
Faktor lain yang tidak kalah penting yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi selain  komitmen  organisasi  adalah  budaya  organisasi.  Budaya  organisasi  merupakan sistem  nilai  organisasi  dan  akan  mempengaruhi  cara  pekerjaan  dilakukan  dan  cara karyawan berperilaku. Dalam setiap organisasi, budaya organisasi selalu diharapkan baik karena  baiknya  organisasi  akan  berhubungan  dengan  berhasil  atau  tidaknya  organisasi mencapai  tujuannya.  Hasil  penelitian  Prasetyo  dan  Kompyurini  (2008)  dalam  Rahayuni (2013) menyatakan bahwa budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota  organisasinya.  Apabila  anggota  dalam  organisasi  berperilaku  baik  dan berkualitas, maka kinerja organisasi akan menjadi baik dan berkualitas juga. Dalam hal ini budaya  organisasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  dalam  rangka  penyusunan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  yang  berkualitas.  Hasil  penelitian  Bella  (2015);  Agusta (2013);  dan  Rahayuni  (2013)  menyatakan  bahwa  budaya  organisasi  berpengaruh signfikan terhadap kinerja organisasi aparatur pemerintah daerah yang diproksikan dari laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan rumusan tersebut, diajukan hipotesis penelitian ketiga yaitu: H 3 :  Aspek  non-mandatory  (komitmen  organisasi  dan  budaya  organisasi)  berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei dengan pendekatan pembahasan secara deskriptif kuantitatif.

## Objek Penelitian
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  persepsi  periviu  (Kepala  Organisasi  Perangkat  Daerah  dan Auditor  Inspektorat  Kabupaten  Purbalingga)  terhadap  aspek  mandatory  (kompetensi  SDM, pemahaman tehadap SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan,  sistem  pengendalian  intern  pemerintah)  dan  aspek  non-mandatory  (komitmen
organisasi,  budaya  organisasi)  yang  mempengaruhi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang berkualitas.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan dimulai dari pengajuan judul, seminar proposal skripsi, penelitian di lapangan, penyusunan skripsi, dan ujian skripsi.

## Populasi, Sampel, dan Responden Penelitian Populasi
Populasi  penelitian  ini  meliputi  seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (26  satuan)  dan Inspektorat  Kabupaten  Purbalingga  (Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purbalingga  No.  12  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga).
Sampel Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  sensus  atau dengan  mengambil  seluruh  anggota  populasi  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Kabupaten Purbalingga dan Inspektorat Kabupaten.
Responden Responden  penelitian  ditentukan  untuk  setiap  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) diwakili  oleh  1  (satu)  orang  responden  yaitu  Kepala  Dinas/Badan  yang  berjumlah  26  orang. Responden  dari  Inspektorat  Kabupaten  adalah  aparat  auditor  Inspektorat  Kabupaten  yang berjumlah  25  orang  yang  terbagi  menjadi  4  (empat)  wilayah  kerja  pembantu,  sehingga  jumlah responden adalah 51 orang.

## Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data
Data  Utama  Penelitian  berupa  data  persepsi  responden  mengenai  aspek  mandatory  dan  non- mandatory  yang  mempengaruhi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  berkualitas.  Data dikumpulkan  dengan  menggunakan  daftar  pertanyaan  (kuisioner)  terstruktur  yang  dibagikan secara langsung kepada Kepala/Pimpinan OPD dan Auditor Inspektorat Kabupaten Purbalingga.
.

## Teknik Analisis Data
Tahapan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  meliputi  uji  validitas  dan  reliabilitas,  statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji  Goodness of Fit, uji koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Penelitian

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Data primer dikumpulkan melalui kuisioner yang diisi langsung oleh para responden. Responden dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas/Badan  Organisasi  Perangkat  Daerah  dan  Auditor Inspektorat  Kabupaten  Purbalingga  selaku  periviu  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Kuisioner  didistribusikan  langsung  kepada  masing-masing  responden  dengan  rentang  waktu penyebaran  dan  pengumpulan  kuisioner  sejak  tanggal  29  Juni  2018  s/d  28  Juli  2018.  Jumlah kuisioner  yang  didistribusikan  langsung  kepada  responden  sebanyak  51  kuisioner.  Tingkat pengembalian  (response  rate)  kuisioner  mencapai  100  persen  sehingga  kuisioner  yang  kembali dapat digunakan serta diolah dalam penelitian ini.

## Gambaran Umum Responden
Berdasarkan  data  penelitian  yang  telah  dikumpulkan,  maka  diperoleh  data  tentang  demografi responden  penelitian  yang  terdiri  dari  (1)  Jenis  kelamin,  (2)  Usia,  (3)  Lama  bekerja  di  Pemkab Purbalingga  dan  lama  bekerja  di  posisi  saat  ini,  dan  (4)  Latar  belakang  pendidikan  serta  (5) Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti.

## Analisis Data dan Pembahasan

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji  validitas  dalam  kuisioner  ini  dilakukan  dengan  tingkat  signifikansi  95%,  dimana  r hitung yang diperoleh dibandingkan dengan nilai r tabel untuk menentukan validitas kuisioner yang digunakan. Dalam  penelitian  ini  jumlah  responden  yang  digunakan  untuk  uji  validitas  dan  reliabilitas sebanyak (n) = 20 dan tingkat probabilitas 5 persen serta degree of freedom (n-3) maka diperoleh rtabel  sebesar  0,4438  dan  semua  item  pernyataan/pertanyaan  dalam  kuisioner  penelitian  ini dinyatakan  valid  karena  r hitung >  r tabel .  Uji  validitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  rumus Cronbach Alpha. Instrumen dalam penelitian dinyatakan reliabel jika nilai r hitung > 0,60 dan semua item pernyataan/pertanyaan dalam kuisioner penelitian ini dinyatakan valid karena r hitung > 0,60.

## Statistik Deskriptif

## Deskripsi secara statistik
Berdasarkan  pengujian  statistik  deskriptif,  dapat  diketahui  bahwa  variabel  aspek  mandatory memiliki rata-rata 4,0269 dengan standar deviasi sebesar 0,24728.  Standar deviasi merupakan gambaran penyimpangan data dari nilai rata-rata. Oleh sebab itu, nilai rata-rata yang lebih besar daripada  nilai  standar  deviasi  menunjukkan  bahwa  nilai  rata-rata  dapat  merepresentasikan keseluruhan data dengan baik. Nilai minimum dari variabel aspek mandatory sebesar 3,46. Nilai maksimum dari variabel aspek mandatory sebesar 4,98.  Variabel aspek non-mandatory memiliki nilai rata-rata sebesar 4,0008 dengan standar deviasi sebesar 0,37301. Oleh sebab itu, nilai rata- rata  yang  lebih  besar  daripada  nilai  standar  deviasi  menunjukkan  bahwa  nilai  rata-rata  dapat merepresentasikan keseluruhan data dengan baik. Nilai minimum variabel aspek non-mandatory sebesar 3,25. Nilai maksimum dari variabel aspek non-mandatory sebesar 5,00.

## Deskripsi tanggapan responden
Deskripsi tanggapan responden digunakan untuk menginterpretasikan respon/tanggapan dari responden  terhadap  masing-masing  indikator  item  pertanyaan/pernyataan  dalam  kuisioner penelitian. Rata-rata skor jawaban responden dikategorikan menjadi lima tingkatan yaitu: skor kurang dari 1,5 menunjukkan skala kondisi sangat tidak setuju; 1,5 sampai dengan kurang dari 2,5 menunjukkan skala kondisi tidak setuju; 2,5 sampai dengan kurang dari 3,5 menunjukkan skala kondisi ragu-ragu; 3,5 sampai dengan kurang dari 4,5 menunjukkan skala kondisi setuju; dan lebih dari 4,5 menunjukkan skala kondisi sangat setuju.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,089 > 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji asumsi klasik multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai TOL (Tolerance) dan VIF (Variance Inflation Factor). Data dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai VIF  ≤ 10 dan nilai tolerance > 0,10. Nilai TOL (Tolerance) variabel aspek mandatory dan aspek non-mandatory sebesar  0,465,  sedangkan  nilai  VIF  (Variance  Inflation  Factor)  variabel  aspek  mandatory  dan aspek non-mandatory sebesar 2,150. Nilai TOL dan VIF dua variabel dalam kasus ini sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam model regresi ini hanya terdiri dari dua variabel bebas, sehingga nilai R 2 X 1 .X 2 sama dengan R 2 X 2 .X 1 (Suliyanto, 2011).

## Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan data input pada lampiran 7, uji asumsi klasik heteroskedastisitas dilakukan dengan metode  Park  Glejser  yang  dilakukan  dengan  bantuan  Software  SPSS  16.0  for  windows.  Dalam mendeteksi  heteroskedastisitas  dengan  mengunakan  metode  Park  Glejser  apabila  nilai probabilitasnya  >  0,05,  hasil  uji  heteroskedastisitas  diperoleh  nilai  signifikansi  (sig)  untuk variabel  aspek  mandatory  sebesar  0,164  dan  aspek  non-mandatory  sebesar  0,124.  Hasil  uji heteroskedastisitas diperoleh  nilai  signifikansi  (sig)  untuk  semua  variabel  yaitu  lebih  dari  0,05. Berdasarkan  hasil  uji  heteroskedstisitas  tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa  tidak  terdapat  gejala heteroskedastisitas untuk keseluruhan variabel dalam penelitian.

## Pengujian Hipotesis

## Analisis Pengaruh
Analisis  Regresi  Linear  Berganda  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  beberapa  variabel  bebas yakni  aspek  mandatory  dan  aspek  non-mandatory  terhadap  satu  variabel  terikat  yakni  (LKPD yang  berkualitas).  Analisis  ini  dapat  dilakukan  dengan  syarat  jika  suatu  persamaan  regresi memiliki  data  yang  berdistribusi  normal,  tidak  terjadi  gejala  multikolinearitas  dan  tidak  terjadi gejala heteroskedastisitas.
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, didapat hasil persamaan sebagai berikut:
Y= 0,806 + 0,493X 1 + 0,372X 2 + e
Berdasar pada persamaan tersebut dapat dijelaskan beberapa hal, sebagai berikut:
Konstanta  bernilai  0,806  artinya  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  berkualitas  akan bernilai  0,806  satuan  skor  atau  yang  berarti  responden  akan  beropini  tidak  setuju  pada  skala jawaban  likert  terhadap  seluruh  indikator  pertanyaan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah apabila variabel aspek mandatory dan aspek non-mandatory konstan.
Koefisien regresi X 1 sebesar 0,493 yang berarti variabel aspek mandatory mempunyai pengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Koefisien  regresi  X 2 sebesar  0,372  yang  berarti  variabel  aspek  non-mandatory  mempunyai pengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Uji Ketepatan Model (Goodness of Fit)
Tabel 1. Hasil Uji Ketepatan Model Model F Sig. 1 Regression 29,483 0,000 a Residual

## Total
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  nilai  F hitung sebesar  29,483  >  F tabel sebesar  3,19  dengan  tingkat signifikansi α = 0,05 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,00 ≤ 0,05. Berdasarkan hasil uji ketepatan  model  tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa  model  regresi  yang  terbentuk  dikatakan  fit atau tepat.
Uji determinasi Pengaruh (R 2 )
Adjusted R 2 merupakan koefisien  determinasi yang telah terkoreksi dengan jumlah variabel dan ukuran sampel sehingga dapat mengurangi unsur bias jika terjadi penambahan variabel.
Tabel 2. Hasil Uji Determinasi Pengaruh Model R  R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,742 a 0,551 0,533 0,22336
Berdasarkan  ringkasan  hasil  dalam  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  hasil  dari  Uji  Determinasi menghasilkan  nilai  sebesar  0,533  atau  53,3  persen  yang  berarti  bahwa  variabel-variabel  yang digunakan dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 53,3 persen, sedangkan sisanya  (100%  -  53,3%  =  46,7%)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  digunakan  dalam penelitian  ini  diantaranya  pemanfaatan  TI  (Rachmawati,  2014;  dan  Ariesta,  2013);  penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (Ihsanti, 2014; dan Desianawati et al. 2014); kejelasan tujuan (Arif, 2017); dan good corporate governance (Astrina, 2016).

## Uji pengaruh

## Uji Pengaruh Secara Simultan (Uji F)
Uji  F  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  variabel  independen  yakni  aspek  mandatory (Kompetensi  SDM,  Pemahaman  terhadap  SAP,  Kecukupan  Pengungkapan,  Kepatuhan  terhadap Peraturan  Perundang-undangan,  dan  SPIP)  serta  variabel  aspek  non-mandatory  (Komitmen Organisasi  Dan  Budaya  Organisasi)  dengan  variabel  dependen  (Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah yang Berkualitas). Uji F dilakukan dengan tingkat signifikansi  α = 0,05, df 1 (k-1) dan df 2 (n-k) dengan n = 51 dan k = 3 maka nilai df 1 = 2 dan df 2 = 48 diperoleh F tabel sebesar 3,19.
Tabel 3. Hasil Uji F (Simultan) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 2,942 2 1,471 29,483 0,000 a Residual 2,395 48 0,050 Total 5,336 50
Berdasarkan ringkasan hasil dalam Tabel 3, nilai F hitung (29,483) lebih besar dari nilai F tabel (3,19) dan  nilai  sig.  0,000  <  0,05,  sehingga  variabel  independen  aspek  mandatory  (Kompetensi  SDM, Pemahaman  terhadap  SAP,  Kecukupan  Pengungkapan,  Kepatuhan  terhadap  Peraturan Perundang-undangan, dan SPIP) serta variabel aspek non-mandatory (Komitmen Organisasi dan Budaya  Organisasi)  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  laporan  keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, teruji dan diterima.

## Uji Pengaruh Secara Parsial (Uji t)
Uji  pengaruh  secara  parsial  (uji  t)  digunakan  untuk  menguji  apakah  variabel  independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.
Tabel 4. Hasil Uji t (Parsial) Variabel Koefisien Regresi Nilai t hitung Nilai t tabel Signifikansi Konstanta 0,806 1,555 2,010 0,127 Aspek Mandatory (X 1 ) 0,493 2,632 2,010 0,011 Aspek Non- mandatory (X 2 ) 0,372 2,995 2,010 0,004
Berdasarkan ringkasan hasil dalam Tabel  4 dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel X 1 Aspek  mandatory  (Kompetensi  SDM,  Pemahaman  terhadap  SAP,  Kecukupan  Pengungkapan, Kepatuhan  terhadap  Peraturan  Perundang-undangan,  dan  SPIP)  sebesar  2,632  sedangkan  t tabel dengan tingkat kesalahan 5 persen diperoleh nilai t tabel sebesar 2,010. Oleh karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan signifikansi 0,011  < 0,05, maka hipotesis yang menyatakan bahwa aspek mandatory  berpengaruh  signifikan  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang berkualitas,  teruji  dan  diterima.  Berdasarkan  Tabel  4  hasil  penghitungan  uji  t  dapat  diketahui bahwa  t hitung untuk  variabel  X 2 Aspek  non-mandatory  (Komitmen  organisasi  dan  Budaya organisasi) sebesar 2,995 sedangkan nilai t tabel dengan tingkat kesalahan 5 persen sebesar 2,010. Oleh karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dengan signifikansi 0,004 < 0,05, maka hipotesis yang menyatakan bahwa aspek non-mandatory berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, teruji dan diterima.

## Pembahasan
Hubungan  antara  aspek  mandatory  (kompetensi  SDM,  pemahaman  terhadap  SAP, kecukupan  pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dan SPIP)  dan  aspek  non-mandatory  (komitmen  organisasi  dan  budaya  organisasi)  dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa  aspek  mandatory  (kompetensi  SDM, pemahaman terhadap SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan,  dan  SPIP)  dan  aspek  non-mandatory  (komitmen  organisasi  dan  budaya  organisasi) secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang berkualitas. Hal ini dapat dihubungkan dengan tanggapan responden dalam penelitian yang rata- rata menyatakan setuju terhadap seluruh item pertanyaan/pernyataan indikator masing-masing variabel. Hasil ini dapat dihubungkan dengan karakteristik responden bahwa jenis kelamin, umur, lama  bekerja  para  responden,  latar  belakang  pendidikan  serta  pendidikan  dan  pelatihan  yang pernah  diikuti  oleh  responden  sangat  mendukung  dalam  rangka  menjalankan  tugas  khususnya yang berhubungan dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini tidak berbeda dengan hasil  penelitian  Dharmaningtyas  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  kewajaran  penyajian  laporan keuangan yang terdiri dari aspek kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap  peraturan  Perundang-undangan,  dan  efektivitas  sistem  pengendalian  intern  secara simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan  serta  hasil penelitian  Panjaitan  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia, pengendalian  intern,  komitmen  organisasi,  dan  budaya  organisasi  berpengaruh  signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas secara simultan. Hasil penelitian ini juga tidak berbeda dengan hasil penelitian Desianawati et al (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi  SDM,  penerapan  SAP,  dan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  juga  berpengaruh secara simultan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
Hubungan  antara  aspek  mandatory  (kompetensi  SDM,  pemahaman  terhadap  SAP, kecukupan  pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dan SPIP) dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa  aspek  mandatory  yang  meliputi (kompetensi  SDM,  pemahaman  terhadap  SAP,  kecukupan  pengungkapan,  kepatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan, dan  SPIP)  berpengaruh  signifikan  terhadap Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  yang  berkualitas..  Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  menunjukan  hubungan variabel  aspek  mandatory  dengan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  Berkualitas dengan signifikansi 0,011 <  0,05 dan t hitung 2,632 > t tabel 2,010. Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan hasil penelitian (Ihsanti 2014; dan Humairoh, 2013) yang menyatakan bahwa Kompetensi SDM  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini dapat  dihubungkan  dengan  hasil  jawaban  tanggapan  responden  yang  menyatakan  setuju
terhadap  seluruh    instrumen  variabel  kompetensi  SDM.  Responden  menyatakan  setuju  bahwa pemahaman  staf  terhadap  aturan  dan  standar,  interaksi  dengan  sistem,  kontrol  SDM,  serta pendidikan  dan  training  berhubungan  dengan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang berkualitas.  Hal  ini  juga  tampak  dari  pendidikan  dan  ketrampilan  yang  dimiliki  responden. Formasi  pegawai  di  OPD  Kabupaten  Purbalingga  selaku  periviu  laporan  keuangan  pemerintah daerah  sebesar  (62,75%)  dengan  kualifikasi  lulus  strata  satu  atau  sarjana.  Faktor  lain  yang menunjang  kompetensi  SDM  adalah  pelatihan/pendidikan  teknis  yang  diikuti  oleh  para responden  dalam  penelitian  ini  selaku  periviu  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Rata-rata responden  secara  keseluruhan  diwajibkan  mengikuti  kegiatan  teknis/pelatihan  yang berhubungan dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berarti secara tidak langsung menunjukkan  keahlian  yang  dimiliki.  Hasil  penelitian  ini  tidak  berbeda  dengan  hasil  penelitian (Karsana  dan  Suaryana,  2017;  Ferdian,  2013;  serta  Azlim  et  al.  2012)  yang  menyatakan  bahwa semakin  baik  pemahaman  dan  efektivitas  SAP  akan  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.
Pemahaman  terhadap  SAP  juga  memiliki  andil  dalam  terciptanya  laporan  keuangan pemerintah daerah yang berkualitas di OPD Kabupaten Purbalingga. Hal ini dapat dihubungkan dengan  hasil  tanggapan  responden  yang  menyatakan  setuju  bahwa  dengan  pemahaman  staf terhadap SAP terutama PSAP 01 sampai dengan PSAP 12 berhubungan dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Hal ini juga tampak dari tingkat pendidikan para responden yakni sebanyak 30 orang responden dari total 51 orang responden berlatar belakang pendidikan Akuntansi.
Kecukupan  pengungkapan  juga  memiliki  peran  yang  cukup  penting  terhadap  laporan keuangan  pemerintah  daerah  yang  berkualitas.  Hal  ini  dapat  dihubungkan  dengan  tanggapan responden  yang  rata-rata  menyatakan  setuju  terhadap  seluruh  item  pertanyaan/pernyataan terkait  instrumen variabel  kecukupan  pengungkapan.  Hal  ini  juga  tampak  dari  pengalaman dan tingkat lama bekerja para responden yang rata-rata 1-5 tahun bekerja pada posisi saat ini yang berarti  responden  secara  tidak  langsung  sering  ditugasi  dengan  tugas-tugas  yang  berkaitan dengan  SAP,  sehingga  kecukupan  pengungkapan  yang  disajikan  dalam  pelaporan  LKPD  lebih lengkap.  Hasil  penelitian  ini  tidak  berbeda  dengan  hasil penelitian  (Dharmaningtyas,  2017;  dan Suparwan  et  al.,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  kecukupan  pengungkapan  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
Faktor  lain  yang  juga  berpengaruh  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang berkualitas  adalah  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  dapat dihubungkan  dengan  hasil  tanggapan  responden  yang  menyatakan  setuju  terhadap  seluruh instrumen variabel kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini juga tampak dari seringnya  sosialisasi  atau  pelatihan  yang  diikuti  oleh  para  responden  serta  latar  belakang pendidikan  (keahlian)  khusus  yang  dimiliki  seperti  JFA  Auditor,  Keahlian  dalam  manajemen risiko,  keahlian  dalam  manajemen  Audit  dan  keahlian  dalam  audit  Kinerja.  Hasil  penelitian  ini tidak berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nalurita, 2015; Adzani dan Martani, 2014;  serta  Fatimah  et  al.  2014)  yang  menyatakan  bahwa  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  berpengaruh  terhadap  pemberian  opini  oleh  BPK  RI dengan  hasil  negatif. Hal ini berarti, semakin banyak jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan  maka  kemungkinan  diperolehnya  opini  yang  baik  akan  semakin  rendah.  Sebaliknya, apabila  jumlah  temuan  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  semakin rendah maka kemungkinan opini yang diperoleh dari BPK-RI akan semakin baik.
Faktor terakhir yang tidak kalah penting terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yan berkualitas adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini dapat dihubungkan dengan hasil jawaban tanggapan responden yang menyatakan setuju terhadap seluruh instrumen variabel SPIP. Hal ini juga tampak dari lama bekerja responden, diklat yang diikuti terkait dengan pengendalian intern dan pengalaman bekerja responden pada posisi saat ini. Hasil penelitian ini tidak  berbeda dengan  hasil penelitian  (Faishol,  2016;  Widari  dan  Sutrisno,  2017;  serta  Karsana dan  Suaryana,  2017)  yang  menyatakan  bahwa  SPIP  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Hubungan  antara  aspek  non-mandatory  (komitmen  organisasi  dan  budaya  organisasi) dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas
Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  menunjukkan  bahwa  aspek  non-mandatory  yang  meliputi (komitmen  organisasi  dan  budaya  organisasi)  berpengaruh  signifikan  terhadap  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Berkualitas (signifikansi 0,004 < 0,05 dan t hitung 2,995 > t tabel 2,010). Hal ini dapat dihubungkan dengan hasil jawaban tanggapan responden yang menyatakan setuju terhadap seluruh instrumen variabel komitmen organisasi secara keseluruhan, akan tetapi rata-rata  skor  jawaban  tanggapan  responden  khususnya  indikator  komitmen  kontinu  yang berkaitan dengan staf merasa berat meninggalkan organisasinya dengan gaji dan tunjangan yang lebih  rendah  dan  merasa  berat  meninggalkan  organisasi  karena  tidak  adanya  alternantif pekerjaan lain memperoleh skor rata-rata yang paling rendah.
Hal  ini  juga  didukung  oleh  karakteristik  responden  dimana  sebagian  besar  responden (43,13%)  telah  bekerja  di  posisi  saat  ini  selaku  periviu  laporan  keuangan  pemerintah  daerah selama  kurang  lebih  5  tahun  dan  telah  bekerja  di  Pemkab  Purbalingga  lebih  dari  10  tahun (72,54%).  Masa  kerja  yang  semakin  lama,  akan  meningkatkan  keterikatan  emosional  para pegawai  dan  menumbuhkan  sikap  loyalitas  yang  kuat  dengan  organisasi  serta  secara  tidak langsung  para  staf/pegawai  akan  berusaha  untuk  memberikan  kemampuan  terbaiknya (professional) dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Hasil penelitian ini juga tidak berbeda dengan hasil penelitian (Widari dan Sutrisno, 2017; Panjaitan, 2015; serta Triantoro dan Nugraha, 2014) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi secara parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang berkualitas.  Hasil  penelitian  ini  juga  tidak  berbeda  dengan  hasil  penelitian  Zeyn  (2011)  yang menyatakan  bahwa  variabel  komitmen  organisasi  sebagai  variabel  moderasi  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Budaya  organisasi  juga  merupakan  faktor  penting  terhadap  terpenuhinya  laporan keuangan  pemerintah  daerah  yang  berkualitas.  Budaya  organisasi  merupakan  kebiasaan- kebiasaan  yang  timbul  dalam  organisasi.  Budaya  organisasi  yang  baik  akan  mendorong  dan memacu suatu organisasi ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dihubungkan oleh hasil tanggapan responden  yang  menyatakan  setuju  terhadap  seluruh  item  pertanyaan/pernyataan  dalam variabel  budaya  organisasi  seperti  inovasi  dan  keberanian  dalam  mengambil  risiko,  orientasi pada  hasil,  orientasi  pada  individu  dan  tim  serta  agresivitas  dan  kemantapan  berpengaruh terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  berkualitas  walaupun  skor  tanggapan responden  terhadap  item  pertanyaan/pernyataan  indikator  inovasi  dan  keberanian  mengambil risiko  staf  terutama  yang  berkaitan  dengan  menciptakan  ide-ide  kreatif  dalam  melaksanakan pekerjaan-pekerjaan  di  dalam  organisasi  dan  keberanian  menanggung  risiko  apabila  terjadi kesalahan  dalam  melaksanakan  tugas  yang  terkait  dengan  organisasi  memperoleh  skor  yang paling rendah. Hasil penelitian ini juga tidak berbeda dengan hasil penelitian Agusta (2013) yang menyatakan  bahwa  budaya  organisasi  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  aparatur pemerintah daerah yang diproksikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Aspek  mandatory  (kompetensi  SDM,  pemahaman  terhadap  SAP,  kecukupan pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dan  SPIP)  dan  aspek  non- mandatory  (komitmen  organisasi  dan  budaya  organisasi)  (secara  simultan)  berpengaruh (signifikan) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
Aspek  mandatory  (kompetensi  SDM,  pemahaman  terhadap  SAP,  kecukupan pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dan  SPIP)  (secara  parsial) berpengaruh (signifikan) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
Aspek  non-mandatory  (komitmen  organisasi  dan  budaya  organisasi)  (secara  parsial) berpengaruh (signifikan) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

## Implikasi
Berdasarkan  hasil  penelitian,  analisis  dalam  pembahasan,  serta  kesimpulan  penelitian,  dapat diimplikasikan hal-hal sebagai berikut:
Berkaitan  dengan  komitmen  organisasi,  berdasarkan  pada  hasil  deskripsi  tanggapan responden  kemampuan  terbaik  karyawan  pada  organisasi/instansi  dapat  dilakukan  dengan memperhatikan pemberian insentif, baik insentif secara finansial maupun non-finansial. Insentif finansial  antara  lain:  bonus,  komisi,  kenaikan  gaji  dan  sebagainya  serta  insentif  non-finansial antara  lain:  pemberian  penghargaan,  pujian,  promosi  jabatan  dan  sebagainya,  sehingga pemahaman  mereka  terhadap  variabel  komitmen  organisasi  khususnya  komitmen  kontinu  staf terhadap LKPD yang berkualitas dapat dicapai atau menjadi lebih baik.
Berkaitan  dengan  budaya  organisasi,  berdasarkan  pada  hasil  deskripsi  tanggapan responden bahwa sikap rasa memiliki dan tanggungjawab penuh terhadap organisasi diperlukan. Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  kebebasan  kepada  para  pegawai/staf  dalam menciptakan  ide-ide  kreatif  dan  keberanian  dalam  mengambil  risiko  untuk  melaksanakan pekerjaan/tugas dalam organisasi selama hal tersebut sesuai dengan tujuan organisasi  dan tidak melanggar aturan dan kebijakan yang ada, sehingga pemahaman staf terhadap budaya organisasi khususnya inovasi dan keberanian mengambil risiko staf terhadap LKPD yang berkualitas dapat dicapai atau menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adzani,  A.H.  dan  D.  Martani,  (2014).  Pengaruh  Kesejahteraan  Masyarakat,  Faktor  Politik  dan Ketidakpatuhan  Regulasi  terhadap  Opini  Audit  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Diakses dari https://staff.blog.ui.ac.id
Agusta,  I.  (2013).  Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Akuntabilitas  Publik,  Pengendalian  Intern  dan Komitmen  Organisasi  terhadap  Kinerja  Aparatur  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Bengkalis. (Skripsi). Tersedia dari http://repository.uin-suska.ac.id
Ariesta,  F.  (2013).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, dan  Pengendalian  Intern  Akuntansi  terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Pasaman Barat). Diakses dari http://ejournal.unp.ac.id
Arif, R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Kejelasan Tujuan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Keuangan Pemeritah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang Panjang). Diakses dari http://ejournal.unp.ac.id
Astrina,  F.  (2016).  Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Komitmen  Organisasi  dan  Penerapan  Prinsip- Prinsip  Good  Corporate  Governance  (GCG)  terhadap  Kinerja  Perguruan  Tinggi  Dengan Pendekatan Balance Scorecard (BSC).  Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini. 7. pp61-78. Diakses dari http://ejournal.uigm.ac.id
Azlim,  Darwanis,  dan  U.  A.  Bakar.  (2012).  Pengaruh  Penerapan  Good  Governance  dan  Standar Akuntansi  Pemerintah  terhadap  Kualitas  Informasi  Keuangan  SKPD  di  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Akuntansi  Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kumala.1.  pp1-14.  Diakses  dari http://prodipps.unsyiah.ac.id
Badan Kepegawaian Negara. (2003). Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 46  A  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Kompetensi  Jabatan  Struktural Pegawai  Negeri  Sipil  (Perka-BKN  Nomor  46  A  tahun  2003).  Diakses  dari https://docs.google.com/view erng/viewer?url=https://docobook.com/download/keputusan-kepala-badan- kepegawaian-negara-nomor-46a-tahun.html?reader%3D1
Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI.  (2003).  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  (UU  Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2003).  Diakses dari http://www.bpk.go.id/assets/ files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf
___________.  (2004).  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  (UU  Nomor  15  tahun 2004).
Diakses dari http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386158654.pdf
__________.  (2008).  Pernyataan  Standar  Pemeriksaan  (PSP  03.01  tahun  2008).  Diakses  dari http://www.bpk.go.id/
Badan  Pemeriksa  Keuangan.  (2016).  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I  BPK  RI  Tahun Anggaran 2016 (IHPS I BPK-RI 2016). Diakses dari http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2016/I/ihps_i_2016_1475566035.pdf
____________. (2017). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun Anggaran 2017 (IHPS I BPK-RI 2017). Diakses dari http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2017/I/ihps_i_2017_1507002855.pdf ___________.  (2017).  Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun
2017  tentang  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (Peraturan  BPK-RI  Nomor  1  tahun 2017).
Diakses dari http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2017/01/file_storage_1484641204.pdf Bella,  M.  (2015).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  terhadap  Sistem  Informasi  Akuntansi  yang Berdampak pada Kualitas Informasi Akuntansi. pp1-16. Diakses dari https://repository.unikom.ac.id
Bem, D.J. (1972). Self-Perception Theory.  Advances in Experimental  Social Psychology. 6. pp1-62. Doi: 10.1016/S0065-2601(08)60024-6
Damanik,  D.  (2011).  Pengaruh  Pengetahuan  Tentang  Proses  Audit  Internal,  Intuisi,  Pemahaman terhadap  SAP  dan  Pengetahuan  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  terhadap  Peran Inspektorat dalam Reviu Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Serdang Begadai) (Master Theses-Accountancy). Tersedia dari USU e-Repository. (097017027).
Desianawati,  K.,  N.  T.  Herawati.,  dan  N.  K.  Sinarwati.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi  SDM, Penerapan  SAP,  dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Daerah. e-Journal S1. 2. pp1-11. Diakses dari https://ejournal.undiksha.ac.id
Dharmaningtyas,  D.  (2017).  Pengaruh  Kewajaran  Penyajian  Laporan  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Temanggung). Jurnal Profita. 5. pp1-18. Diakses dari http://journal.student.uny.ac.id
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan.  (2005).  Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (PP  Nomor  58 tahun  2005).  Diakses  dari  http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-58-tahun-2005- tentang-pengelolaan-keuangan-daerah/--376-490-PP58_2005.pdf
___________.  (2010).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 71 tahun 2010). Diakses dari http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar- akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf
Faishol,  A.  (2016).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan). Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi. 1. pp205-212. Diakses dari https://anzdoc.com
Fatimah,  D.,  R.  N.  Sari.  dan  M.  Rasuli,  (2014).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern,  Kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan,  Opini  Audit  Tahun  Sebelumnya  dan  Umur Pemerintah  Daerah  terhadap  Penerimaan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Pada  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di  Seluruh  Indonesia.  Jurnal  Akuntansi.  3.  pp1-15.  Diakses dari https://ejournal.unri.ac.id
Ferdian, F. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan  Pemahaman  SAP  terhadap  Keterandalan  Pelaporan  Keuangan.  (Skripsi).  Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
Humairoh,  I.  D.  (2013).  Pengaruh  Kompetensi  SDM  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  SKPD  Kabupaten  Jember).  Diakses  dari http://repository.unej.ac.id
Ihsanti, E. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). Diakses dari http://ejournal.unp.ac.id
____________.  (2008).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah (PP Nomor 60 tahun 2008). Diakses dari http://peraturan.go.id/
Karsana,  I.W. dan I  G.  N.A.  Suaryana.    (2017).  Pengaruh  Efektivitas  Penerapan  SAP,  Kompetensi SDM,  dan  SPI  pada  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Bangli.  E-Jurnal Akuntansi. 21. pp643-670. Diakses dari https://ojs.unud.ac.id
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PP Nomor 79 tahun 2005). Diakses dari http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4f5873dd008961313232303339. html
Luthans, (2006), Perilaku Organisasi. Edisi Sepuluh, PT. Andi: Yogyakarta.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Nalurita,  N.  (2015).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal,  Kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan,  dan  Karakteristik  Daerah  terhadap  Kredibilitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia.  (Tesis).  Tersedia  dari  UPT  Perpustakaan  Universitas Sebelas Maret. (UNS- Pascasarjana Prodi Akutansi S431308006-2015).
Panjaitan,  V.  R.  (2015).  Pengaruh  Pengendalian  Intern,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Komitmen  Organisasi  dan  Budaya  Organisasi  terhadap  Kinerja  Bagian  Keuangan  (Studi pada SKPD Kota Dumai). Jurnal FEKON. 2. pp1-15. Diakses dari https://jom.unri.ac.id
Pujanira,  P.  dan  A.  Taman.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintah,  dan  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  DIY.  Jurnal  Nominal.  6. 14-28. Diakses dari https://journal.uny.ac.id
Rachmadi,  W.  (2014).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Candisari). 3. pp1-9. Diakses dari https://ejournal3.undip.ac.id
Rahayuni.  (2013).  Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Komitmen  Organisasi  dan  Akuntabilitas  Publik terhadap Kinerja Organisasi (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan). Diakses dari http://eprints.ums.ac.id
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  No  79  Tahun  2005  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2008  tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
Robbins,  SP.,  dan  Judge,  T.A.  (2008).  Perilaku  Organisasi,  Alih  Bahasa  Drs.  Benyamin  Molan. Jakarta: Salemba Empat.
____________. (2011). Organizational Behavior (Edisi 12) buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
Setyaningrum,  D.  dan  F.  Safitri.  (2012).  Analisa  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan.  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia. 9. pp154-170. Diakses dari http://jaki.ui.ac.id
Sukhemi. (2014). Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Diakses dari
http://manajemen.upy.ac.id/manajemen/wpcontent/uploads/2016/12/Pengaruh- Aksesibilitas-dan-Tingkat-Pengungkapan-Laporan-Keuangan-terhadap-Akuntabilitas- Keuangan-Daerah.pdf
Suliyanto. (2005). Ekonometrika Terapan:Teori & Aplikasi dengan SPSS.  Yogyakarta: Andi.
________. (2011). Ekonometrika Terapan:Teori & Aplikasi dengan SPSS.  Yogyakarta: Andi.
Suparwan, D.K.T., E. Sujana. dan G. A.  Yuniarta. (2018). Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan Pada Dinas-Dinas Kabupaten Bangli. e- Journal S1 Ak .8. Diakses dari https://ejournal.undiskha.ac.id
Syaifullah,  M.  (2014).    Influence  Organizational  Commitment  On  The  Quality  Of  Accounting Information System. International Journal Of Scientific & Technology Research. 3. pp140-147. Diakses dari https://www.online journal.in
Tobing,  D.S.  (2009).  Pengaruh  Komitmen  Organisasional  dan  Kepuasan  Kerja  terhadap  Kinerja Karyawan  PT.  Perkebunan  Nusantara  III  di  Sumatra  Utara.  Jurnal  Manajemen  dan Kewirausahaan. 11. pp31-37. Diakses dari https://www.researchgate.net
Triantoro,  A.  dan  Nugraha.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi  Pegawai  dan  Komitmen  Organisasi terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  SKPD  di  Kota  Bandung.  Diakses  dari http://www.researchgate.net
Warisno.  (2008).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. (Master Theses-Accountancy). Tersedia dari Repositori Institusi USU (09E01497).
Widari,  L.  dan  Sutrisno.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  dan Komitmen  Organisasi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Ekonomi. 5. pp117-126. Diakses dari http://eprints.ummi.ac.id
Yensi,  D.S.  Hasan,  H.A.  Anisma,  Y.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi  SDM,  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah,  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  (Internal  Audit)  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  daerah  (Studi  Empiris  pada  SKPD  Kabupaten Kuantan  Singingi).  Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  (JOMFEKON).  1.  pp1-15. Diakses dari https://jom.unri.ac.id
Zeyn,  E.  (2011).  Pengaruh  Good  Governance  dan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  terhadap Akuntabilitas  Keuangan  dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Pemoderasi.  Jurnal  Reviu Akuntansi dan Keuangan. 1.pp21-37. Diakses dari http://ejournal.umm.ac.id
Zuraya,  N.  (2017,  Mei  31).  Pertama  Kali,  Pemkab  Purbalingga  Raih  Predikat  WTP.  Republika Online. Diakses dari http://nasional.republika.co.id