## Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Sertifikasi Halal di Kabupaten Ponorogo
 1 Bagus Hadi Mustofa, Luhur Prasetiyo 1 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

## ABSTRAK
Label halal berdampak positif terhadap peningkatan laba yang diterima perusahaan karena tingkat kepercayaan konsumen meningkat dengan dimasukkannya produk halal pada produk. Oleh karena itu, sertifikat halal berperan penting bagi perusahaan. Selain menjaga kepercayaan konsumen, sertifikat halal juga mempengaruhi pendapatan atau omzet suatu perusahaan. Fokus penelitian penelitian ini adalah untuk melihat dan strategi pengembangan UMKM melalui sertifikasi  halal  di  Ponorogo.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal penting untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan meningkatkan pangsa pasar UMKM. Strategi yang digunakan dalam pengembangan UMKM meliputi strategi internal dan eksternal. Strategi internal terdiri dari strategi produk dan promosi. Sementara, strategi eksternal terdiri dari strategi penciptaan iklim usaha yang kondusif, perlindungan usaha, pelatihan, dan sosialisasi.

## Kata kunci: Strategi; Sertifikasi Halal; Pengembangan UMKM

## ABSTRACT
The halal label has a positive impact on increasing the profits received by the company because the level of consumer confidence increases with the inclusion of halal products in the product. Therefore, halal certificates play an important role for companies. In addition to maintaining consumer trust, halal certificates also affect the revenue or turnover of a company. The focus of this research is to see and develop MSME development strategies through halal certification in Ponorogo. This research uses a qualitative approach with a type of field research. The data collection used by researchers is interviews, observation and documentation. The results showed that halal certification is important to provide protection to consumers and increase the market share of MSMEs. The strategies used in the development of MSMEs include internal and external strategies. Internal strategy consists of product and promotion strategies. Meanwhile, the external strategy consists of a strategy to create a conducive business climate, business protection, training, and socialization.
Keywords: Strategy; Halal Certification; MSMEs development.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Desember 2023 ISSN (Cetak) : 2598-9804; ISSN (Online) : 2654-9387 http://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar DOI : http://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.33
159
Email : hadibagus981@gmail.com Address  : Pramuka Street No.156 Ronowijayan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471
Page: 159-172 Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Article History:
Submitted: 8 September 2023; Accepted: 26 Januari 2024; Published: 31 Januari 2024
How to Cite:
Bagus Hadi Mustofa, Luhur Prasetiyo.2024. Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Sertifikasi Halal di Kabupaten Ponorogo. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah 7 (2): 159-172. http://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.33 .
160 | Bagus Hadi Mustofa, Luhur Prasetyo. Strategi Pengembangan Bisnis UMKM di Ponorogo

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan sekitar 87,2% atau setara dengan 209 juta penduduknya beragama Islam. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara dengan industri halal terbesar di dunia. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy tahun 2022, Indonesia menempati urutan pertama di dunia sebagai konsumen produk halal (Rejeb et al. 2021). Namun, potensi pasar yang luas ini belum dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen makanan halal pertama di dunia dimana Indonesia belum masuk dalam 10 kategori produsen makanan halal di dunia. Salah satu yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia adalah keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Setiap tahunnya, pertumbuhan UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, bahkan lebih dari 90% dari total angkatan kerja di Indonesia mampu diserap oleh UMKM yang didominasi oleh kaum muda dan perempuan. UMKM halal berkontribusi membantu negara mengejar target pertumbuhan ekonominya, melalui tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor usaha. Selain itu, UMKM halal merupakan sektor yang terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai krisis. Permintaan akan produk halal yang meningkat berbanding lurus dengan peningkatan total populasi Muslim di dunia. Populasi umat Islam di Indonesia
merupakan yang terbesar di dunia, yang menjadi alasan mengapa Indonesia menjadi negara potensial untuk memasarkan produk halal (Tumiwa et al. 2023).
Konsep halal adalah kunci mutlak dalam konsumsi produk bagi umat Islam (Haleem, Khan, dan Khan 2019). Umat Islam bertanggung jawab untuk mengikuti norma dan nilai yang diberikan oleh Al- Qur’an dan Hadis sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengkonsumsi produk halal. Sementara itu, konsumen non-Muslim mengkonsumsi produk halal terutama karena proses halal yang menjamin keamanan, nutrisi, kebersihan dan kualitas (Suleman, Sibghatullah, dan Azam 2021) dan dapat mengurangi risiko kontaminasi (Ambali dan Bakar 2013). Konsep halal terbatas pada makanan yang dikonsumsi dan denotasi halal yang dikeluarkan untuk segmen non-makanan lainnya, seperti pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pengiriman (Darmalaksana 2023).
Sertifikasi halal terhadap produk atau layanan mengikuti hukum Syariah untuk meyakinkan konsumen Muslim tentang kualitas halal (Noordin et al., 2014). Sistem sertifikasi  dan  verifikasi  halal  adalah pengidentifikasi penting dari produk yang sesuai dengan Halal. Meskipun ada upaya untuk memiliki organisasi seperti Kelompok Konsumen  Muslim  yang  mensertifikasi barang makanan sebagai Halal, namun standar halal global di berbagai negara tidak sama (Noordin, Noor, dan Samicho 2014). Tidak ada otoritas di seluruh dunia tentang
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 7, No. 2 2023: 159-172 | 161
konsistensi halal dan merek dagang, dan lebih dari 15 logo halal ada di pasaran, meskipun upaya harmonisasi internasional telah dimulai (Darmalaksana 2023).
Implementasi  kebijakan  sertifikasi halal menghadirkan berbagai tantangan, terutama dalam hal penerimaan kebijakan oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Beberapa penelitian terkait  implementasi  sertifikasi  halal mengungkapkan bahwa UMKM umumnya kesulitan  mematuhi  kebijakan  sertifikasi halal, karena alasan biaya tinggi, sosialisasi dan pengetahuan tentang halal yang belum memadai, dan faktor lainnya (Susanti 2021; Sudarmiatin, Khoirul Anam, dan Wafaretta 2020). Kritik dan saran telah diajukan  tentang  proses  sertifikasi  halal, termasuk prosedur pemeriksaan dan kontrol yang panjang, biaya yang tidak dapat diprediksi untuk kasus bisnis tertentu, validasi bahan baku produk di seluruh rantai  pasokan  dan  pentingnya  sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan produk dan meningkatkan kesadaran halal di kalangan pengusaha dan masyarakat. Selain itu, kritik telah dilontarkan terkait proses  verifikasi  yang  tidak  menjamin suatu produk memenuhi kriteria halal yang ketat dari hulu ke hilir (Akim et al. 2019; Wirdyaningsih et al. 2020).
Kebijakan sertifikasi halal mendapatkan berbagai tanggapan dari pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM, dengan pertimbangan teologis dan kesadaran etis menjadi faktor kunci. Beberapa pakar berpendapat bahwa kebijakan ini lebih
terkait dengan komersialisasi agama untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan daripada kepentingan ideologis-agama (Purnama  dan  Safira  2017;  Kaur dan Mutty 2016). Dengan demikian, penerapan kebijakan sertifikasi halal harus mempertimbangkan penerimaan pelaku UMKM tersebut. Penerimaan kebijakan secara teoritis terkait dengan dukungan publik. Dari perspektif lain, penerimaan kebijakan ini dapat dibingkai dalam dua  zona  spesifik,  yaitu  penerimaan  dan penolakan, yang keduanya terkait dengan tindakan dukungan dan perlawanan dari pengguna kebijakan (PytlikZillig et al. 2018). Oleh karena itu, meskipun UMKM dapat menerima dan mematuhi kebijakan sertifikasi  halal,  ini  tidak  berarti  bahwa mereka mendukungnya. Kebijakan yang efektif tidak hanya membutuhkan penerimaan tetapi juga dukungan dari masyarakat.
Beberapa penelitian telah dilakukan terkait  sertifikasi  halal.  Suryaputri  and Kurniawati  (2020),  Nofianti  and  Rofiqoh (2019), dan Setyaningsih and Marwansyah (2019) menunjukkan bahwa sertifikasi halal berdampak pada minat konsumen untuk membeli  produk  halal.  Sertifikasi  halal memberikan keuantungan bagi konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sertifikasi halal.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah  untuk  menilai  urgensi  sertifikasi halal dan strategi pengembangan UMKM melalui  sertifikasi  halal.  Hasil  penelitian
162 | Bagus Hadi Mustofa, Luhur Prasetyo. Strategi Pengembangan Bisnis UMKM di Ponorogo ini sangat penting dalam memperkuat upaya pemerintah untuk membangun sistem halal yang kuat dan menciptakan kesadaran di masyarakat. Pemahaman yang lebih mendalam tentang penerimaan UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal dapat memberikan wawasan penting untuk mendapatkan dukungan dari pengguna kebijakan.

## KAJIAN LITERATUR Sertifikasi Halal
Sertifikasi  halal  merupakan  proses untuk mendapatkan sertifikat halal melalui tahap-tahap pemeriksaan guna untuk memberikan bukti bahwa bahan, proses produksi, dan system jaminan halal telah memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama’ Indonesia (LPPOM MUI). Sedangkan  tujuan  dari  sertifikasi  halal adalah untuk memberikan kepastian status halal bagi suatu produk yang merupakan bentuk dari pemenuhan hak konsumen. Karena pembelian konsumen terhadap suatu produk sedikit banyak dipengaruhi oleh keyakinan konsumen akan kualitas kehalalan produk tersebut. Di masa lalu, ketika  produsen  mengajukan  sertifikasi Halal, pengajuannya selalu bersifat sukarela. Namun, setelah Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal disahkan, pengajuan  sertifikasi  halal  menjadi  wajib (Anisa  2022,  122).  Sertifikasi  halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai
jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki  USP  (Unique  Selling  Point), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) meningkatkan Marketability produk dipasar, (5) investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dicapai (Faridah 2019).
Mayoritas orang berpikir bahwa halal terutama terkait dengan makanan atau produk makanan. Namun, kenyataannya adalah bahwa halal itu mencakup semua aspek kehidupan sebagai seorang Muslim. Secara khusus, ini mengacu pada konsumsi produk yang diizinkan dari sudut pandang agama (M. I. Khan dan Haleem 2016) yang meliputi makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, perbankan dan keuangan, pekerjaan, perjalanan, teknologi dan layanan transportasi. Produk halal harus memenuhi persyaratan syariah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an dan sunnah. Mengkonsumsi produk halal adalah kewajiban penting umat Islam di mana pun mereka tinggal (Zulfakar, Chan, dan Jie 2018). Hal ini menjadi tanggung jawab setiap Muslim untuk mengikuti norma-norma dan nilai-nilai yang disediakan oleh Al-Qur’an dan sunnah sebaik mungkin dalam kehidupan sehari- hari mereka, meskipun menantang untuk mengasimilasi norma-norma Islam untuk lingkungan mayoritas non-Muslim.
Sertifikat  halal  berperan  untuk
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 7, No. 2 2023: 159-172 | 163
mendapatkan kepercayaan konsumen, memperluas pemasaran serta meningkatkan penjualan perusahaan. Selain itu, sertifikasi halal merupakan langkah strategis bagi perusahaan untuk membangun loyalitas konsumen, membedakan diri dari pesaing, dan menambah nilai produknya. Label halal berdampak positif terhadap peningkatan profit  yang  diterima  oleh  perusahaan dikaenakan tingkat kepercayaan konsumen bertambah dengan adanya pencantuman produk halal pada produk. Oleh karena itu,  dapat  diartikan  bahwa  peran  sertifika halal penting bagi perusahaan. Di samping menjaga kepercayaan konsumen, sertifikat halal juga berpengaruh terhada pendapatan atau omzet suatu perusahaan (Khairunnisa, Lubis, dan Hasanah 2020, 111).

## Strategi Pengembangan UMKM
UMKM merupakan sebuah unit usaha yang dikelola oleh seseorang maupun sebuah badan usaha. sedangkan untuk membedakan kriteria antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha  besar  diklasifikasikan  berdasar  atas nilai asset awal, rata-rata omset tahunan dan jumlah pegawai pada sebuah usaha (Hasanah, Muhtar, dan Muliasari 2020).
Vitalitas UMKM adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dan sangat penting dalam mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Menurut Bank Dunia, UMKM menyumbang sekitar 90% bisnis dan lebih dari 50% lapangan kerja di seluruh dunia. Pengaruh UMKM terhadap
perekonomian bahkan lebih besar di negara berkembang, dengan 40% dari PDB disumbangkan oleh UMKM. Selain itu, karena UMKM dapat bekerja melampaui paradigma dominan, dan lebih sensitif terhadap peluang teknologi atau komersial, mereka mampu membawa inovasi radikal. Dengan demikian, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menghasilkan lingkungan yang sehat untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Lin et al. 2022).
Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah muncul sebagai sektor ekonomi yang sangat dinamis dalam beberapa dekade terakhir. UMKM tidak hanya memainkan peran penting dalam menyediakan kesempatan kerja yang besar dengan biaya modal yang relatif lebih rendah daripada industri besar, tetapi juga membantu dalam industrialisasi daerah pedesaan. Dengan demikian, UMKM mengurangi ketidakseimbangan regional, memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan nasional yang lebih adil. UMKM melengkapi industri besar sebagai unit tambahan dan sektor ini berkontribusi besar terhadap pembangunan sosial-ekonomi negara. UMKM secara umum menunjukkan tingkat daya saing yang rendah di pasar global. Dengan demikian kelangsungan hidup mereka sangat tergantung pada keterlibatan pihak eksternal, seperti pemerintah. Pemerintah Indonesia telah
164 | Bagus Hadi Mustofa, Luhur Prasetyo. Strategi Pengembangan Bisnis UMKM di Ponorogo
meluncurkan banyak kebijakan untuk membantu UMKM agar menjadi lebih kompetitif (Kusumawardhani, Rahayu, dan Maksum 2015).
Pengembangan UMKM sebagai langkah untuk menghadapi berbagai tantangan dan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM guna menciptakan UMKM yang lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional, menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini dapat diawali dengan upaya pemerintah sebagaimana berikut: a) Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui upaya penyederhanaan prosedur perizinan usaha, dan keringanan pajak, untuk mendorong masyarakat agar mau berwirausaha sendiri (Nugroho 2018, 118), b) Bantuan permodalan pemerintah Dengan membuka akses permodalan bagi masyarakat, hal ini akan membantu mengatasi salah satu permasalahan UMKM yakni dalam hal permodalan, 3) Perlindungan usaha dilakukan dengan mempermudah syarat dan tata cara permohonan izin berusaha, 4) Pelatihan merupakan upaya peningkatan kualitas SDM, dan 5) Sosialisasi merupakan proses penanaman kebiasaan atau aturan dalam sebuah kelompok (Kurniawati 2018, 5–10)..

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian  lapangan  (field  research),  yang dilakukan dalam penelitian kualitatif
sehingga menghasilkan data sebagai fakta atau informasi dari aktor, aktivitas dan tempat yang menjadi subjek penelitian. Penelitian lapangan ini dilakukan yaitu untuk  mengetahui  urgensi  sertifikasi halal untuk pengembangan UMKM di kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu informasi yang diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan alat pencari informasi sebagai sumber yang dicari tentang sasaran (Suryabrata 1992). Informan yang diambil dalam penelitian ini yaitu dinas Perdagkum Ponorogo, Kemenag Ponorogo, pelaku usaha dan konsumen.
Dan data sekunder yang dipakai peneliti yaitu berupa dokumentasi dan wawancara. Dalam proses pengumpulan data, perangkat yang digunakan diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode induktif merupakan metode yang digunakan pada teknik analisisa data, penulis mencermati masalah bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan ke yang bersifat umum, kemudian menguraikan urgensi sertifikasi halal untuk pengembangan UMKM di kabupaten Ponorogo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Urgensi Sertifikasi Halal
Sertifikasi halal menjamin keamanan bagi konsumen Muslim untuk memilih makanan yang baik untuknya dan sesuai syariah. Produk makanan yang memiliki  sertifikat  halal  adalah  produk
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 7, No. 2 2023: 159-172 | 165 yang memenuhi standar keamanan dan kebersihan dalam proses pengolahannya. Sertifikasi halal menjamin keamanan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi suatu produk.  Sertifikasi  halal  ini  dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk. Secara umum, pendekatan halal dalam proses pemasaran juga dapat menetralisir citra negatif yang diasosiasikan konsumen Muslim dengan suatu produk.
Berdasarkan informan dalam penelitian ini, sertifikat halal memiliki dua urgensi, yaitu jaminan kehalalan produk dan peningkatan daya saing. Produk atau layanan  yang  sudah  tersertifikasi  halal memberikan kepastian dan rasa aman bagi konsumen bahwa produk atau layanan yang diberikan sudah sesuai dengan syariah.
Hal sama disampaikan oleh R2, konsumen,  yang  menurutnya  sertifikasi halal itu penting, karena sebagai seorang muslim memperhatikan syariat dalam berkonsumsi, seperti memperhatikan halal atau tidaknya kemudian baik atau tidaknya. Konsumen tersebut memperhatikan label halal pada produk yang biasanya rawan seperti kalau di swalayan.
Menurut konsumen, pelaku UMKM, Dinas Perdagkum dan Kementerian Agama Ponorogo  sepakat  bahwa  sertifikasi  halal penting supaya produk yang dikonsumsi jelas kehalalannya dan memberikan keyakinan kepada para konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi benar- benar halal dan terjamin kualitasnya. Para pelaku usaha percaya bahwa adanya sertifikat halal akan menambah keyakinan
konsumen bahwa produk tersebut terjamin kehalalannya sehingga konsumen merasa aman, nyaman dan tentram dengan produk- produk yang mereka konsumsi.
Sertifikat  halal  dapat  memberikan jaminan kualitas produk, seperti bahan baku dan proses produksi sesuai dengan standar halal. Dengan demikian, produk yang berlabel halal akan lebih aman dikonsumsi dibandingkan dengan produk yang belum berlabel halal. Para pelaku usaha di Ponorogo menunjukkan bahwa produknya benar-benar berkualitas dan terjamin kehalalannya, hal ini dapat dibuktikan  dengan  sertifikat  halal  yang telah diterbitkan oleh MUI. Dengan adanya sertifikat  halal,  produk  tersebut  telah dilakukan proses audit mulai dari bahan baku hingga proses produksi yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga produk yang berlabel halal sudah pasti terjamin kebersihan, keamanan dan kesehatannya.
Industri halal memiliki harapan yang tinggi  terhadap  sertifikasi  halal  karena keberadaan  sertifikat  halal  meningkatkan kepuasan konsumen, seperti kepercayaan, keamanan, dan kebersihan. Hal ini menjadi aspek penting dari industri jasa makanan (Zannierah Syed Marzuki, Hall, dan Ballantine 2012). Marzuki, dkk. (2012) juga mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki kekhawatiran spiritual seperti nilai-nilai Islam yang menekankan peningkatan permintaan dan tingkat kepercayaan pelanggan Muslim. Di Indonesia, Asnawi, dkk. (2012) melakukan survei terhadap mahasiswa Muslim
166 | Bagus Hadi Mustofa, Luhur Prasetyo. Strategi Pengembangan Bisnis UMKM di Ponorogo internasional tentang konsumsi makanan halal di restoran berantai internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa semua produk yang ditargetkan untuk konsumen Muslim  harus  bersertifikat  halal.  Di Selandia Baru, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim dan memastikan keaslian produk halal mereka, bisnis didorong untuk mengajukan sertifikasi halal. Konsumen Muslim sangat membutuhkan peraturan perundang- undangan atau legislatif dan pedoman yang lebih kuat terkait dengan masalah makanan halal. Hassan dan Hall (2011) menegaskan bahwa ada juga kebutuhan untuk membangun dan menerapkan sistem sertifikasi halal yang efektif yang standar di seluruh negeri. Khan dan Callanan (2017) juga berpendapat bahwa perhatian utama industri halal adalah peran sertifikasi dalam meyakinkan konsumen dan kurangnya standarisasi sertifikasi halal.
Meskipun  penting,  sertifikasi  halal menghadapi beberapa tantangan. Salah satu  tantangan  terbesar  dalam  sertifikasi halal adalah penggunaan akreditasi yang meragukan. Perusahaan dapat memperoleh sertifikasi  halal  dari  lembaga  sertifikasi yang tidak sah, dan ada banyak kasus logo halal palsu dan penggunaan bahan-bahan yang dicurigai (Talib et al., 2015). Bagi umat Islam, halal bukan hanya elemen merek, melainkan merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kode etik moral, yang merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari (Wilson dan Liu, 2010)
Urgensi  kedua  adalah  sertifikasi halal meningkatkan daya saing UMKM, bahkan di tingkat global. Dalam upaya meningkatkan keunggulan kompetitif, Pemerintah mendorong UMKM melalui program  SEHATI  (sertifikat  halal  gratis). Hal ini supaya produk-produk yang dimiliki oleh pelaku UMKM dapat menembus pasar modern sehingga bisa bersaing dengan produk-produk impor. Dinas Koperasi dan Kemenag Kabupaten Ponorogo dalam persiapan menuju pasar modern berusaha untuk membantu para pelaku UMKM dengan cara menyediakan Market Place khusus produsen untuk memasarkan produknya. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan pelaku usaha dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan sebaik mungkin guna meningkatkan daya saing produk di pasar modern.
Produk yang telah memiliki sertifikat halal menjadi daya tarik bagi konsumen dan produk yang berlabel halal akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk yang belum berlabel halal. Produk yang berlabel halal bisa menembus pasar modern dan hal ini meningkatkan omset para pelaku usaha.
Industri halal dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat melalui perdagangan, investasi, penyediaan layanan dan kesempatan kerja. Sebuah studi oleh Soltanian, dkk. (2016) menunjukkan bahwa para pengusaha atau UMKM, harus bisa melihat peluang bisnis dan harus memperluas pasar untuk produk halal dengan berbagi pengetahuan dan
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 7, No. 2 2023: 159-172 | 167
keberhasilan pengusaha halal di berbagai bidang bisnis. UMKM di Ponorogo harus mengambil peluang ini untuk mengembangkan bisnis mereka dengan memasuki pasar halal. Halal adalah isu global.  Di  Indonesia,  sertifikasi  halal diharapkan dapat memberikan efek positif bagi UMKM. Banyak UMKM mapan seperti restoran telah siap menerima dan mencari  sertifikat  halal  mereka  melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia). Namun, UMKM yang lebih kecil seperti pedagang kaki lima tidak siap untuk mematuhi peraturan yang mengharuskan bisnis untuk memiliki  sertifikat  halal,  karena  mereka melihat  bahwa  sertifikat  halal  masih merepotkan bagi mereka, sementara tidak benar-benar menambah nilai baru bagi bisnis mereka (Hasyim, 2019). Padahal, selama beberapa tahun terakhir, tren menunjukkan bahwa logo halal dipandang sebagai gambar yang dicari terutama oleh konsumen Muslim, baik lokal maupun global (Hasan, Sulong, dan Tanakinjal 2020).

## Strategi Pengembangan UMKM Melalui Sertifikasi Halal
Sertifikasi  halal  penting  karena merupakan merupakan salah satu atribut tanda pengenal bagi konsumen bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan halal.  Meskipun  sertifikat  halal  produk penting bagi produsen dan konsumen, namun ternyata kesadaran para pelaku UMKM  untuk  mendaftarkan  sertifikasi halal masih belum maksimal dan berakibat
terhambatnya  sertifikasi  halal  pada produk. Beberapa pelaku UMKM masih menganggap bahwa produk yang mereka produksi sudah pasti halal. Selain itu, beberapa pelaku UMKM ada yang belum memenuhi syarat produk halal dan ada yang merasa tidak memiliki waktu untuk mengurus  sertifikasi  halal.  Hamid,  dkk. (2017) menyebutkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya kepedulian terhadap penerapan industri halal menjadi dua faktor utama yang menyebabkan banyak produsen masih enggan  mengajukan  sertifikasi  halal. Alasan lain adalah bahwa UMKM memiliki masalah dalam memenuhi persyaratan untuk sertifikasi halal. Mereka juga percaya bahwa prosesnya mahal dan rumit untuk menjadi perusahaan bersertifikat Halal.
Beberapa upaya sudah dilakukan untuk mengembangkan UMKM melalui sertifikasi  halal.  Secara  umum,  strategi tersebut ada dua macam, yaitu strategi internal dan strategi eksternal. Di antara strategi internal yang dilakukan adalah strategi produk. Strategi ini tidak hanya berkaitan dengan produk yang dipasarkan, akan tetapi berhubungan pula dengan hal-hal atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut misalnya, bungkus merek, label, dan sebagainya. Hal ini dilakukan supaya produk yang dipasarkan dapat menarik konsumen untuk membeli produk. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagkum dan Kemenag Ponorogo dalam pengembangan UMKM adalah memberikan legalitas usaha NIB kemudian membantu pelaku UMKM
168 | Bagus Hadi Mustofa, Luhur Prasetyo. Strategi Pengembangan Bisnis UMKM di Ponorogo untuk  mendapatkan  sertifikasi  halal  dan memberikan pelatihan untuk membuat kemasan produk lebih menarik. Dengan demikian, produk yang dihasilkan oleh UMKM akan lebih menarik konsumen, terjamin kualitas dan kehalalannya sehingga bisa bersaing dengan produk perusahaan besar.
Strategi internal lain adalah strategi promosi. Strategi ini dilakukan oleh pelaku usaha di Ponorogo kebanyakan melalui Mouth to mouth (mulut ke mulut) dan melalui media sosial. Dalam upaya pengembangan UMKM, Pemerintah melalui Dinas Perdagkum memberikan fasilitas Market Place dan E-Katalog untuk mempromosikan produk-produk UMKM yang memiliki kemasan yang menarik dan sudah berlabel halal. Sehingga produk UMKM tidak hanya dijual di pasar Ponorogo tetapi juga memiliki pangsa pasar yang luas.
Sementara, beberapa strategi eksternal yang dilakukan di antaranya penciptaan iklim usaha yang kondusif, perlindungan usaha, pelatihan, dan sosialisasi. Dalam upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif, Dinas Perdagkum dan Kemenag Kabupaten Ponorogo berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan NIB dan pendamping produk halal untuk mendorong masyarakat  untuk  melakukan  sertifikasi halal pada produk UMKM. Dengan adanya iklim usaha yang kondusif diharapkan para pelaku UMKM yang belum mendapatkan
sertifikasi  halal  segera  mendaftarkan produknya  untuk  mendapatkan  sertifikasi halal.
Terkait dengan perlindungan usaha, upaya perlindungan usaha yang dilakukan Dinas Perdagkum dan Kemenag Kabupaten Ponorogo adalah membantu pelaku UMKM mengurus NIB sebagai persyaratan untuk  mendapatkan  sertifikasi  halal  dan hak merek, sehingga produk UMKM bisa bersaing di pasar modern. Perlindungan usaha yang diberikan pemerintah melalui sertifikasi  halal  diharapkan  mampu meningkatkan persaingan produk UMKM di pasar modern.
Strategi lain yang dilakukan adalah pelatihan. Kegiatan pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan untuk membuat inovasi kemasan yang bertujuan untuk membuat kemasan lebih menarik konsumen. Selain itu, pelatihan Pendamping Produk Halal (PPH) juga dilakukan dengan tujuan untuk mendampingi dan membantu para pelaku UMKM sampai mendapatkan sertifikat  halal.  Pelatihan  tersebut  sangat dibutukan karena masih banyak para pelaku UMKM yang membuat kemasan yang sederhana dan kurang menarik dan mereka menganggap produk yang mereka hasilkan sudah halal. Melalui pelatihan ini diharakan para pelaku usaha mampu melakukan inovasi pada kemasan dan para pendamping diharapkan mampu membantu masyarakat  untuk  mendapatkan  sertifikasi halal.
Sementara, strategi lain yang dilakukan adalah sosialisasi. Strategi yang
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 7, No. 2 2023: 159-172 | 169 digunakan Kemenag dan Dinas Perdagkum untuk menuju UMKM berlabel halal yaitu dengan sosialisasi produk halal kepada pelaku UMKM dan masyarakat Ponorogo melalui sosial media maupun mengadakan seminar, seperti di Pasar Legi dan Ponorogo City Center (PCC).
Dengan adanya sosialisasi produk halal diharapkan muncul kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal sehingga akan mendorong pelaku UMKM  untuk  mendaftarkan  sertifikasi halal supaya produk yang dihasilkan tetap bisa bersaing di pasar. Nilai-nilai sertifikat halal dalam bisnis memiliki daya tarik yang lebih luas di luar agama. Industri halal terus berkembang, ada permintaan dan minat dari penduduk setempat dan luar negeri untuk produk dan layanan halal yang meningkat dari hari ke hari. Ketika peluang besar seperti ini muncul, suka atau tidak, UMKM dan pihak terkait harus berinvestasi dalam aspek-aspek tertentu, seperti dalam teknologi atau memperoleh lebih banyak informasi, sehingga mereka dapat bersaing lebih baik secara lokal dan global. Adopsi perdagangan elektronik juga dapat menjadi pilihan lain yang perlu dipertimbangkan untuk memperluas aksesibilitas produk ke konsumen. Sangat menarik untuk dicatat bahwa teknologi dan halal dapat digunakan bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan ekonomi.

## SIMPULAN
Secara  garis  besar  sertifikasi  halal penting untuk pengembangan UMKM,
yaitu:  Pertama,  karena  sertifikasi  halal memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas. Kedua, sertifikasi  halal  meningkatkan  daya  saing UMKM di level lokal maupun global. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah, UMKM, dan pihak terkait melakukan strategi pengembangan UMKM melalui sertifikasi halal. Strategi tersebut terdiri dari strategi internal dan strategi eksternal. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pengembangan UMKM yang berdaya saing, sehingga UMKM mampu memberikan kesejahteraan yang lebih luas kepada masyarakat bawah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akim, Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, dan Leeja Citra Korina. 2019. “The Shifting of Halal Certification  System  in  Indonesia: From Society-Centric To State- Centric.” MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan 35 (1): 115–26. https://doi.org/10.29313/mimbar. v35i1.4223.
Ambali, Abdul Raufu, dan Ahmad Naqiyuddin Bakar. 2013. “Ḥalāl food and products in Malaysia: People’s awareness and policy implications.” Intellectual Discourse 21 (1): 7–32. https://doi.org/https://doi. org/10.31436/id.v21i1.504. Anisa, Lina Nur. 2022. “Urgensi Literasi Sertifikasi  Halal  Bagi  Usaha  Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Ngawi.” Investama Jurnal Ekonomi dan Bisnis 8 (2).
Darmalaksana, Wahyudin. 2023. “How is  the  halal  certification  policy implemented? Perspective analysis of small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia.” Journal of
170 | Bagus Hadi Mustofa, Luhur Prasetyo. Strategi Pengembangan Bisnis UMKM di Ponorogo
Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/ JIABR-12-2022-0342. Faridah, Hayyun Durrotul. 2019. “Sertifikasi  Halal  di  Indonesia: Sejarah, perekembanga, dan Implementasi.” Journal of Halal Product and Research 2 (2). Haleem, Abid, Mohd Imran Khan, dan Shahbaz Khan. 2019. “Halal certification,  the  inadequacy  of  its adoption, modelling and strategising the  efforts.”  Journal  of  Islamic Marketing 11 (2): 384–404. https:// doi.org/10.1108/JIMA-05-2017- 0062.
Hamid, Nor ‘Adha Ab, Farah Mohd Shahwahid, Norziah Othman, dan Wawarah Saidpudin. 2017. “Challenges and ways improving Malaysia Halal Food Industry.” Science International 19 (2): 149–53. Hasan, Haslinda, Rini Suryati Sulong, dan Geoffrey  Harvey  Tanakinjal.  2020. “Halal  Certification  Among  the SMEs in Kinabalu, Sabah.” Journal of Consumer Sciences 5 (1): 16–28. https://doi.org/10.29244/jcs.5.1.16- 28.
Hasanah, Nuramalia, Saparuddin Muhtar, dan Indah Muliasari. 2020. Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Uwais Inspirasi Indonesia.
Hassan, Melissa Wan, dan C. Michael Hall. 2011. “The demand for halal food among Muslim travellers in New Zealand.” In Food Tourism Around The World: Development, management and markets, 81–101. New York: Rouletdge. https://doi. org/10.4324/9780080477862-4. Kaur, Manmeet, dan Bharathi Mutty. 2016. “The Commodification of Islam?: A Critical Discourse Analysis of Halal Cosmetics Brands.” Kemanusiaan The Asian Journal of Humanities
23 (Supp. 2): 63–80. https://doi. org/10.21315/kajh2016.23.s2.4. Khairunnisa, Hana, Deni Lubis, dan Qoriatul Hasanah. 2020. “Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi  Halal.”  Al-Muzara’ah  8 (2). Khan, Faiza, dan Michelle Callanan. 2017. “The  ‘Halalification’  of  tourism.” Journal of Islamic Marketing 8 (4): 558–77. https://doi.org/10.1108/ JIMA-01-2016-0001. Khan, Mohd Imran, dan Abid Haleem. 2016. “Understanding ‘Halal’ and ‘Halal  Certification  & Accreditation System’- A Brief Review.” Saudi Journal of Business and Management Studies 1 (1): 32–42. Kurniawati, Khaerani. 2018. Sosialisasi Kepribadian. yogyakarta: Sentra Edukasi Media.
Kusumawardhani, Dhian, Amy Y. Rahayu, dan Irfan Ridwan Maksum. 2015. “The role of government in MSMEs: The empowerment of MSMEs during the free trade era in Indonesia.” Australasian Accounting, Business and Finance Journal 9 (2): 23–42. Lin, Justin Yifu, Zirong Yang, Yingting Li, dan Yilin Zhang. 2022. “Development strategy  and  the  MSMEs  finance gap.” Journal of Government and Economics 5 (February): 100034. https://doi.org/10.1016/j. jge.2022.100034.
Nofianti, Kholis Amalia, dan Siti Nur Indah Rofiqoh. 2019. “Kesadaran Dan Logo Halal: Apakah Menentukan Minat Beli? (Studi Pada Praktisi Bisnis Umkm di Gresik).” Journal of Halal Product and Research 2 (1): 16–24. Noordin, Nurulhuda, Nor Laila Md Noor, dan Zainal Samicho. 2014. “Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective.” Procedia - Social and
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 7, No. 2 2023: 159-172 | 171
Behavioral Sciences 121 (Maret):
79–95. https://doi.org/10.1016/j.
sbspro.2014.01.1110.
Nugroho, Sigit Sapto. 2018. Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM. Solo: Taujih. Purnama,  Fadhil Akbar,  dan Anya  Safira. 2017. “Development of Halal Market: A Critical Perspective.” International Journal of Management and Applied Science 3 (6): 60–62. PytlikZillig, Lisa M, Myiah J Hutchens, Peter Muhlberger, Frank J Gonzalez, dan Alan J Tomkins. 2018. Deliberative Public Engagement with Science: An Empirical Investigation. Policy acceptance. https://link. springer.com/chapter/10.1007/978- 3-319-78160-0_5#citeas. Rejeb, Abderahman, John G. Keogh, Karim Rejeb, dan Kevin Dean. 2021. “Halal food supply chains: A literature review of sustainable measures and future research directions.” Foods and Raw Materials 9 (1): 106–16. https://doi.org/10.21603/2308-4057- 2021-1-106-116.
Setyaningsih, Eka Dyah, dan Sofyan Marwansyah.  2019.  “The  Effect of  Halal  Certification  and  Halal Awareness through Interest in Decisions on Buying Halal Food Products.”  Syi`ar  Iqtishadi :  Journal of Islamic Economics, Finance and Banking 3 (1): 65–79. https://doi. org/10.35448/jiec.v3i1.5515. Soltanian, Moloud, Suhaiza Zailani, Mohammad Iranmanesh, dan Azmin Azliza Aziz. 2016. “Motivations of SME entrepreneurs to become halalpreneurs.” Journal of Science and Technology Policy Management 7 (2): 173–89. https://doi.org/10.1108/ JSTPM-07-2015-0023. Sudarmiatin, Suparti, Faris Khoirul Anam, dan Vega Wafaretta. 2020. “The Intention  of  Halal  Certification
by Micro Business.” KnE Social Sciences 4 (9): 141–55. https://doi. org/10.18502/kss.v4i9.7322. Suleman, Shahida, Amena Sibghatullah, dan Muhammad Azam. 2021. “Religiosity, halal food consumption, and physical well-being: An extension of the TPB.” Diedit oleh Pantea  Foroudi.  Cogent  Business  & Management 8 (1). https://doi.org/10 .1080/23311975.2020.1860385. Suryabrata, Sumadi. 1992. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press. Suryaputri, Rossje V, dan Fitri Kurniawati. 2020. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Beli Produk Halal.” Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 1 (1): 1. https://doi. org/10.24853/trd.1.1.1-15. Susanti, Dyah Ochtorina. 2021. “Halal Characteristics of Micro, Small, and Medium Enterprises (Msmes) Products in Patemon Village, Krejengan District, Probolinggo Regency.” NOTARIIL Jurnal Kenotariatan 6 (1): 1–8. https://doi. org/10.22225/jn.6.1.3609.1-8. Tumiwa, Ramon Arthur Ferry, Gumoyo Mumpuni Ningsih, Arina Romarina, Setyadjit, Bejo Slamet, Eliyunus Waruwu, Mei Ie, dan Yuana Tri Utomo. 2023. “Investigating halal food Supply chain management, halal  certification  and  traceability on SMEs performance.” Uncertain Supply Chain Management 11 (4): 1889–96. https://doi.org/10.5267/j. uscm.2023.6.003.
Wirdyaningsih,  Iffah  Karimah,  Aufi Qonitatus Syahida, dan Annisah Marwah Nabilah. 2020. “The Optimization  of  Halal  Certification in Indonesia:Finding Right Balance between Consumer and Businessmen Interest.” In the 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice, 401–8. Atlantis
172 | Bagus Hadi Mustofa, Luhur Prasetyo. Strategi Pengembangan Bisnis UMKM di Ponorogo
Press. https://doi.org/10.2991/assehr.
k.201209.319.
Zannierah Syed Marzuki, Sharifah, Colin
Michael Hall, dan Paul William Ballantine. 2012. “Restaurant Manager  and  Halal  Certification  in Malaysia.” Journal of Foodservice Business Research 15 (2): 195–214. https://doi.org/10.1080/15378020.20 12.677654. Zulfakar, Mohd Hafiz, Caroline Chan, dan Ferry Jie. 2018. “Institutional forces on Australian halal meat supply chain (AHMSC) operations.” Journal of Islamic Marketing 9 (1): 80–98. https://doi.org/10.1108/JIMA-01- 2016-0005.