## Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan
dengan Perlindungan E-Konsumen

## Enni Soerja  Priowirjanto¹⁷

## Abstrak
Indonesia  telah  memiliki  pengaturan  mengenai  transaksi  elektronik  sejak  Pemerintah Indonesia  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang Pelaksanaan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE).  Peraturan  mengenai  kegiatan transaksi elektronik tersebut dalam prak knya masih banyak terjadi kesalahan penerapan. Penulisan ar kel ini bertujuan untuk menggambarkan: (1) Konsep perlindungan konsumen yang diatur dalam UU ITE dan PP PSTE, dan (2) Penerapan dari konsep perlindungan konsumen dalam transaksi elekronik. Konsep perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).  Pemerintah  Indonesia  harus  meningkatkan  upaya  dan  dukungan  dalam  menerapkan peraturan-peraturan tersebut terhadap transaksi elektronik. Selain itu kerja sama para pihak pengguna  atau  pelaku  transaksi  elektronik  sangat  diperlukan  untuk  dapat  mewujudkan kepas an hukum.
Kata Kunci : transaksi elektronik, perlindungan konsumen, konsumen transaksi elektronik, UU ITE, pelaku usaha.

## Regula ons on Electronic Transac ons and its Implementa on in Indonesia in Rela on to the Protec on of E-Consumer’s Rights

## Abstract
Indonesian government already established electronic transac on regula on by enac ng Law Number  11  Year  2008  Concerning  Electronic  Informa on  and  Transac ons  (UU  ITE)  and Government Decree Number 82 Year  2012  Concerning  the Enforcement of Electronic System and  Transac ons  (PP  PSTE).  However,  regula on  misconducts  s ll  take  place  in  their implementa on.  The  purpose  of  this  ar cle  is  to  illustrate:  (1)  The  concept  of  consumer protec on in UU ITE and PP PSTE, and (2) The implementa on of the regula ons, speciﬁcally ones dedicated for consumers protec on in eletronic transac on (e-consumers). The concept of consumers protec on in electronic transac on should be based on Law  Number 8 Year 1999 Concerning  Consumer  Protec on  (UU  PK).  Indonesian  government  needs  to  increase  their eﬀort and support to enforce said regula ons in electronic transac on. On the other hand, the
17 Dosen  Hukum  Ekonomi  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Dipa   Ukur  No.35  Bandung, nsoer@yahoo.com,  S.H. (Universitas Padjadjaran), M.H. (Universitas Indonesia).
Enni  Soerja   Priowirjanto: Pengaturan  Transaksi  Elektronik  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan Perlindungan E-Konsumen
coopera on between online transac on users need to be enhanced to increase legal certainty. .
Keywords : electronic transac on, consumer protec on, E-consumer,  Electronic Informa on and Transac on Law, businessmen.

## A.  Pendahuluan
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,¹ transaksi elektronik diar kan sebagai perbuatan hukum² yang dilakukan dengan menggunakan komputer³, jaringan komputer⁴, dan atau media elektronik⁵ lainnya. Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE)  dak  menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan perbuatan  hukum  sehingga  deﬁnisi  perbuatan  hukum  dalam  penulisan  ar kel  ini mengacu pada pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo⁶ yang menyebutkan bahwa, “perbuatan  hukum  adalah  perbuatan  subjek  hukum  yang  ditujukan  untuk menimbulkan  akibat  hukum  yang  sengaja  dikehendaki  oleh  subjek  hukum”. Penger an akibat hukum menurut Prof. Satjipto Rahardjo⁷ adalah, “kelanjutan dari perbuatan hukum yang di mbulkan dari peris wa hukum, yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pada subjek hukum yang melakukannya”.⁸ Berdasarkan pendapat- pendapat  tersebut,  penger an  transaksi  elektronik  yang  dibahas  dalam  ar kel  ini kurang lebih sebagai berikut, “perbuatan para pihak (dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen),  yang  dilakukan  dengan  tujuan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang harus dipenuhi, sebagai akibat hukum dari kesepakatan  antara konsumen dan pelaku usaha  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik.  Kesepakatan  tersebut  berupa persetujuan  konsumen  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan  pelaku  usaha
1   UU ITE dan PP PSTE.
2 Pasal 1 angka 2 UU ITE lihat juga Pasal 1 angka 2 PP PSTE.
3 Komputer  adalah  perangkat  elektronik  yang  dapat  digunakan  untuk  mengolah  data  dengan  perantaraan sekumpulan  program,  yang  mampu  memberikan  informasi  dari  hasil  pengolahan  data  tersebut,  lihat  Jack Febrian, Kamus Komputer & Teknologi Informasi, Bandung: Informa ka, 2007, hlm. 108. 4 Jaringan  komputer  adalah  sekumpulan  peralatan  pendukung  bekerjanya  komputer  ( peripheral )  yang  saling terintegrasi satu sama lain, agar dapat dilakukannya ak vitas pertukaran data atau informasi dengan mudah dalam waktu singkat dan cepat, lihat Wiharsono Kurniawan, Jaringan Komputer, Yogyakarta: Andi, 2007, hlm. 2, lihat juga “Peripheral”, h p://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral,  diakses 12 Desember 2012.
5 Menurut penjelasan Pasal 55 ayat (3) huruf c PP PSTE : “yang dimaksud dengan media 'elektronik' adalah fasilitas, sarana, atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang digunakan untuk sementara atau permanen”.
6 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 63.
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bak , 2006, hlm. 36-37.
8 Ibid. , hlm. 67-69.
Enni  Soerja   Priowirjanto: Pengaturan  Transaksi  Elektronik  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan Perlindungan E-Konsumen
melalui  tampilan  di  halaman web ⁹-nya,  dan  persetujuan  pelaku  usaha  untuk memenuhi janji yang disebutkannya dalam penawaran”.
Pada  prak knya,  mekanisme  transaksi  elektronik  di  Indonesia  seringkali menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Salah satu bentuk kerugian yang  mbul adalah  kerugian  akibat  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  kredit  yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pemiliknya. Konsumen yang dirugikan adalah pihak pemilik kartu kredit yang dananya digunakan tanpa sepengetahuannya.¹⁰ Kasus lainnya adalah pelaksanaan kewajiban pelaku usaha yang  dak sesuai dengan janji yang  ditawarkan.  Hal  ini  dialami  oleh  konsumen  yang  ingin  membeli  peralatan elektronik, kamera, komputer, telepon genggam, dengan harga lebih murah dari yang seharusnya,¹¹ ternyata harus menanggung kerugian berupa kehilangan uang tanpa memperoleh barang yang dijanjikan dalam penawaran, meskipun telah memenuhi kewajiban mengirimkan uang untuk pembelian barang. Kasus-kasus tersebut  mbul dikarenakan: (a)  Kemudahan mekanisme transaksi elektronik yang dapat dilakukan oleh  siapa  saja  (dengan  iden tas  yang  sangat  beragam)  yang  dapat  mengakses internet,  sehingga  aspek  perlindungan  pada  pelaksanaan  transaksi  dak  menjadi per mbangan utama dan; (b) Kurangnya kesadaran dari para pihak akan hak dan kewajiban yang  mbul dari transaksi elektronik yang dilakukan terutama mengenai perlindungan bagi konsumen transaksi elektronik (e-konsumen) sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Berdasarkan hal-hal tersebut ar kel ini akan membahas:
9 Halaman web adalah  sekelompok  data  yang  ditampilkan  di world  wide  web (www):  fasilitas  internet  yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Halaman web merupakan sebuah sistem tempat  informasi  dalam  bentuk  teks,  gambar,  suara  dapat  ditampilkan  dan  diakses  oleh  siapa  saja.  Melalui penggunaan halaman web , pelaku usaha dan konsumen dapat berkomunikasi dalam proses transaksi elektronik. Lihat Wiharso Kurniawan, Jaringan Komputer, Op.cit. , hlm. 449 dan 457. 10  Bank Indonesia mencatat pada bulan Mei 2012 terdapat 1009 kasus fraud yang dilaporkan dengan nilai kerugian mencapai 2,37 miliar rupiah. Jenis fraud yang paling banyak terjadi adalah pada pencurian inden tas dan Card Not Present (CNP) yaitu masing-masing sebanyak 402 kasus dan 458 kasus dengan nilai kerugian masing- masing mencapai 1,14 miliar rupiah dan 545 juta rupiah yang dialami oleh penerbit (lembaga perbankan). Menurut Depu  Gubernur BI, Ronald Waas, jumlah kejahatan terbesar dalam layanan perbankan elektronik ada pada alat pembayaran menggunakan kartu terutama penggunaan kartu kredit. Hal tersebut disampaikan pada saat Ronald Waas membuka Seminar Nasional Pencegahan dan Penanganan Kejahatan pada Layanan Perbankan Elektronik di Gedung BI, Jakarta, Kamis (5/7/2012). Sumber:h p://tugasep k-kami.blogspot.com. 11  Penipuan  yang  dilakukan  oleh  h p://duniacamera.blogspot.com/. Blog tersebut  berisi  iklan  penawaran  dan penjualan kamera berserta lensa kamera DSLR bermerk Nikon dan Canon. Harga-harga yang ditawarkan rela f lebih  murah  dibandingkan  harga  pasaran  resmi  di  Indonesia  sehingga  para  pembeli  yang  melihatnya  ingin melakukan transaksi elektronik dengannya. Di balik rendahnya harga produk yang ditawarkan ternyata terdapat maksud yang  dak terpuji. Modus operandi dari blog ini adalah menawarkan suatu produk kepada pembeli dan pembeli harus terlebih dahulu mentransfer uang ke rekening tertentu. Blog ini menolak keras untuk melakukan cash on delivery (COD),  dak seper  beberapa pelaku e-commerce lainnya. Pembayaran melalui transfer yang ditujukan kepada nomor rekening tertentu akan memudahkan upaya penipuan, karena setelah uang diterima pelaku  usaha  dak  mengirimkan  barang  yang  memang  dak  diketahui  ada  atau  daknya.  Sumber: h p://www.bloggerngalam.com.
Enni  Soerja   Priowirjanto: Pengaturan  Transaksi  Elektronik  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan Perlindungan E-Konsumen
1.  Konsep perlindungan bagi e-konsumen yang diatur oleh UU ITE dan PP PSTE;
2.  Ketentuan tentang perlindungan e-konsumen  dikaitkan dengan Undang-undang UU PK.
Pembahasan  dilakukan  terhadap  Bab  V  UU  ITE  yang  mengatur  mengenai transaksi elektronik serta peraturan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Bab IV PP PSTE yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik. Pengaturan mengenai transaksi elektronik dan penyelenggaraannya tersebut dikaitkan dengan ketentuan  dari  UU  PK.  Lingkup  pembahasan  adalah  transaksi  elektronik  dalam lingkup  privat,¹²  yang  dilakukan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Tujuan pembahasan  ar kel  adalah  untuk  mengetahui  konsep  perlindungan  e-konsumen yang digunakan, dengan melihat keterkaitan antara UU ITE , PP PSTE, dan UU PK.

## B.  Pembahasan
Hukum  adalah  norma  yang  mengajak  masyarakat  untuk  mencapai  cita-citanya mewujudkan suatu keadaan tertentu,¹³ yang kemudian digunakan oleh masyarakat untuk mener bkan, menuntut, dan mengarahkan  ngkah laku anggota masyarakat dalam  hubungannya  satu  sama  lain.¹⁴  Konsep  hukum  atau  penger an  hukum merupakan  salah  satu  unsur  dari  peraturan  hukum,¹⁵  dalam  ar an  norma  yang memberikan  suatu  konsekuensi  yang  jelas  sebagai  kelanjutan  dilakukannya  suatu perbuatan.¹⁶ Konsep hukum digunakan oleh peraturan hukum untuk menyampaikan kehendak hukum (tujuan hukum). Menurut Satjipto,  daklah selalu mudah untuk menyusun suatu penger an hukum (konsep hukum) yang benar-benar memberikan kepas an kepada pemakainya.¹⁸ Kepas an hukum akan dapat diwujudkan apabila ada  sanksi  terhadap  peraturan  hukum  yang  dibuat.  Sudikno  Mertokusumo¹⁹ berpendapat  bahwa  penguasa  (dalam  hal  ini  pihak  yang  diberi  kewenangan  oleh
12  Pasal 40 ayat (3) huruf b PP PSTE  mengatur tentang penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat, di antaranya adalah transaksi elektronik yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen.
13  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bak , 1991, hlm. 27.
14  “......untuk bisa menjalankan fungsinya hukum atau norma harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mematuhinya”, Ibid.
15  “Unsur-unsur lainnya adalah standar hukum dan asas hukum”, Ibid., hlm. 47.
16 Ibid. 17 Ibid., hlm. 42 dan 47.
18  “Dalam  hal  penger an-penger an  hukum  memiliki  kadar  kepas an  yang  rela f  kurang,  pengisiannya  untuk menjadi pas  diserahkan kepada prak k penafsiran, terutama dilakukan oleh pengadilan.............., yaitu untuk memberikan ar  kepada penger an hukum dengan dituntun oleh keinginan menciptakan keadilan terhadap kasus-kasus secara individual”. Ibid., hlm. 43.
19  “......yang  dapat  memberi  atau  memaksakan  sanksi  terhadap  pelanggaran  kaidah  hukum  adalah  penguasa, karena  penegakan  hukum  dalam  hal  adanya  pelanggaran  adalah  monopoli  penguasa.  Penguasa  mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum”. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 25.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
Enni  Soerja   Priowirjanto: Pengaturan  Transaksi  Elektronik  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan Perlindungan E-Konsumen
negara) dapat memaksakan berlakunya sanksi terhadap suatu pelanggaran hukum.²⁰ Pada  konteks  perlindungan  terhadap  e-konsumen,  hal  tersebut  tentu  sangat diperlukan  agar  ndakan  pelaku  usaha  yang  mengakibatkan  kerugian  kepada  e- konsumen  dapat  dijatuhi  sanksi  hukum.  Permasalahannya  adalah  sanksi  hukum mana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha tersebut dan harus diteli  terlebih dahulu  apa  yang  menjadi  dasar  pemikiran  perlindungan  hukum  terhadap  e- konsumen. Bagian C dari ar kel ini akan membahas mengenai transaksi elektronik sebagai  mekanisme  perdagangan online yang  dipilih  oleh  pelaku  usaha  dan  e- konsumen. Bagian D akan membahas konsep perlindungan konsumen & pengaturan perlindungan  e-konsumen  dilihat  dari  pengaturan  UU  ITE  dan  PP  PSTE  dikaitkan dengan UU PK. Bagian E dari ar kel ini akan mengemukakan kesimpulan mengenai konsep  perlindungan  e-konsumen  berdasarkan  ketentuan  UU  ITE  dan  PP  PSTE dihubungkan dengan ketentuan UU PK.

## C.  Transaksi Elektronik
Transaksi  elektronik²¹  merupakan  bagian  dari e-commerce ²²  (perdagangan  yang dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  elektronik).  Pada  Pasal  1  angka  1  UU  ITE disebutkan deﬁnisi transaksi elektronik sebagai, “perbuatan hukum yang dilakukan dengan  menggunakan  komputer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya.”  Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum, yaitu hak dan kewajiban yang melekat pada pihak–pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut, yang dalam hal ini adalah pihak konsumen dan pihak pelaku usaha.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,²⁴  perbuatan  hukum  dapat  bersifat  ak f maupun pasif.²⁵ Perbuatan hukum pasif terjadi apabila seseorang  dak melakukan sesuatu (pasif), tetapi akibat sikap pasifnya tersebut dapat ditafsirkan sebagai suatu
20 Ibid.
21  “Electronic transac on is transac on formed by electronic messages in which the messages of one or both par es will not be review by an individual as an expected step in forming a contract”, Bryan A. Garner (eds) ,
Black's Law Dic onary , eight edi on , St. Paul, MN: Thomson West, 2004, hlm. 559. 22 “......e-commerce refers to all form of commercial transac ons involving organiza ons and individuals that are based upon the processing and transmission of digi sed data, including text, sound, and visual images. It is also refers to the eﬀects that the electronic exchange of commercial informa on may have on the ins tu ons and processes  that  support  and  govern  commercial  ac vi es.  These  include  organiza onal  management, commercial nego a ons and contracts, legal and regulatory framework, ﬁnancial se lement arrangements, and taxa on among many others” , Chris Reed & John Angel (eds), Computer Law and Regula on of Informa on Technology, sixth edi on , New York: Oxford University Press, 2007, hlm. 198. 23  Sudikno Mertokusumo, Loc.cit . 24 Ibid . 25 Ibid.
Enni  Soerja   Priowirjanto: Pengaturan  Transaksi  Elektronik  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan Perlindungan E-Konsumen
perbuatan  hukum.²⁶  Contoh  perbuatan  hukum  pasif  dalam  transaksi  elektronik adalah apabila: A selaku  konsumen melakukan transaksi dengan B selaku pengusaha (pelaku  usaha),  menyepaka   klausul  yang  menyebutkan  apabila  dalam  tenggat waktu  dua  minggu  dak  ada  penolakan  yang  dinyatakan  oleh  A,  maka  transaksi dilaksanakan. Transaksi dilaksanakan dalam ar an A harus membayar harga produk yang dipesan dan B harus mengirimkan produk yang sudah dibayar. A sebenarnya dak  berminat  terhadap  produk  yang  ditawarkan  oleh  B,  tetapi  karena  A  dak memberikan  jawaban  dalam  tenggat  waktu  dua  minggu,  maka  sebagai konsekuensinya, A harus membayar harga produk tersebut. Sikap pasif A tersebut diar kan sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, yaitu di pihak B,  B  berhak  menerima  pembayaran  dan  berkewajiban  mengirimkan  produk  yang sudah dibayar sedangkan di pihak A, A berkewajiban untuk membayar harga produk dan berhak menerima produk yang sudah dibayar. Perbuatan hukum semacam ini dikatakan sebagai perbuatan hukum ganda²⁷ karena  memerlukan kehendak dari dua pihak, yaitu konsumen dan pihak pelaku usaha. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum ganda²⁸ yang memerlukan kehendak dan pernyataan dari dua subjek hukum²⁹ yang dalam ar kel ini adalah pihak konsumen dan pihak pelaku usaha.
Transaksi elektronik diatur dalam bab V UU ITE yang ruang lingkupnya melipu lingkup publik maupun lingkup perdata.³⁰ Persyaratan yang ditujukan kepada para pihak  adalah  transaksi  elektronik  harus  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem elektronik yang disepaka  oleh para pihak.³¹ Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim³² telah diterima dan disetujui oleh Penerima.³³
26  Perbuatan pasif disebut perbuatan hukum apabila mempunyai unsur-unsur perbuatan hukum, yaitu adanya kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Ibid.
27  “Perbuatan hukum dibagi menjadi perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum ganda. Perbuatan hukum sepihak hanya memerlukan kehendak dan pernyataan untuk menimbulkan akibat hukum dari satu subjek hukum saja.  Perbuatan  hukum  ganda  memerlukan  kehendak  dan  pernyataan  dari  sekurang-kurangnya  dua  subjek hukum”, Sudikno Mertokusumo, Ibid., hlm. 63-64.
28  Sudikno Mertokusumo membagi perbuatan hukum menjadi dua, yaitu perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum ganda. Sudikno Mertokusumo, Ibid., hlm. 63.
29  Perjanjian merupakan perbuatan hukum ganda, Ibid., hlm. 64.
30  Penger an  publik  dalam  konteks  ini  adalah  apabila  transaksi  elektronik  dilakukan  dengan  tujuan  memberi keuntungan  kepada  publik  atau  masyarakat  umum.  Penger an  perdata  adalah  apabila  transaksi  elektronik dilakukan di antara dua pihak secara pribadi yang mempunyai kepen ngan di luar kepen ngan umum.
31  Pasal 19 UU ITE.
32  Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Pasal 1 angka 18 UU ITE).
33  Penerima adalah  subjek  hukum  yang  menerima Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  (Pasal  1 angka 19 UU ITE).
Enni  Soerja   Priowirjanto: Pengaturan  Transaksi  Elektronik  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan Perlindungan E-Konsumen

## D.  Perlindungan Konsumen
Perlindungan  konsumen  menurut  UU  PK  adalah  “segala  upaya  yang  menjamin adanya  kepas an  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen”.³⁴ Penjelasan  Pasal  2  UU  PK    menyebutkan  lima  asas³⁵  yang  menjadi  dasar diselenggarakannya perlindungan konsumen yaitu: asas manfaat³⁶, asas keadilan³⁷, asas  keseimbangan³⁸,  asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen³⁹,  dan  asas kepas an  hukum.⁴⁰  Ar kel  ini  membahas  konsep  perlindungan  konsumen  pada transaksi  elektronik,  dalam  upaya  menjawab  pertanyaan  mengenai  konsep perlindungan e-konsumen yang diatur oleh UU ITE dan PP PSTE. Selain itu, ar kel ini juga membahas pelaksanaan dari perlindungan e-konsumen dihubungkan dengan UU PK.
Mengacu pada pendapat Satjipto Rahardjo tentang jenis-jenis konsep hukum⁴², Penulis menganalisis perlindungan e-konsumen dari konsep hukum tentang hak dan kewajiban.⁴³ Konsep yang menjelaskan bagaimana hukum melindungi kepen ngan seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  kekuasaan  untuk  ber ndak  dalam rangka  kepen ngannya.⁴⁴  Pada  perlindungan  e-konsumen,  hukum  memberikan perlindungan berupa hak kepada e-konsumen untuk melaksanakan kekuasaannya
34  Pasal 1 angka 2 UU PK.
35  Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang se ap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum  posi f  dan  dapat  ditemukan  dengan  mencari  sifat-sifat  umum  dalam  peraturan  konkret  tersebut”. Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hlm. 43.
36  Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan  perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepen ngan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan (Penjelasan Pasal 2 angka 1 UU PK).
37  Asas keadilan dimaksudkan agar par sipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya (Penjelasan Pasal 2 angka 2 UU PK).
38  Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara  kepen ngan  konsumen,  pelaku usaha, dan pemerintah dalam ar  materiil dan spiritual (Penjelasan Pasal 2 angka 3 UU PK).
39  Asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  atas  keamanan  dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. (Penjelasan Pasal 2 angka 4 UU PK)
40  Asas  kepas an  hukum  dimaksudkan  agar  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen  menaa   hukum  dan memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  serta  negara  menjamin  kepas an hukum.
41  Konsep adalah penger an. (Penjelasan Pasal 2 angka 5 UU PK)
42  Jenis-jenis konsep hukum adalah konsep mengenai: (a) Konsep hukum tentang hak dan kewajiban, (b) Konsep hukum tentang penguasaan, (c) Konsep hukum tentang pemilikan, (d) Konsep hukum tentang orang. Satjipto Rahardjo, Op. cit ., hlm. 53-69.
43  Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat erat, adanya hak pada satu pihak mencerminkan adanya kewajiban pada pihak lain, demikian pula sebaliknya. Ibid., hlm. 54. 44 Ibid, hlm. 53.
Enni  Soerja   Priowirjanto: Pengaturan  Transaksi  Elektronik  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan Perlindungan E-Konsumen
yaitu mengharuskan pelaku usaha untuk mengirimkan produk yang sudah dibayar. Pada  prak knya,  ada  pemahaman  yang  mengharuskan  konsumen  menanggung akibat dari pilihan yang diambilnya dalam membeli produk berupa barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.⁴⁵ Hal tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen  menjadi  lemah  dari  segi  perlindungan  hukum.  Oleh  karena  itu,  UU  PK dibuat  dan  diberlakukan  dengan  per mbangan  bahwa  ketentuan  hukum  yang melindungi  konsumen  di  Indonesia  belum  memadai  dan  diperlukan  perangkat peraturan  perundang-undangan  untuk  mewujudkan  keseimbangan  perlindungan kepen ngan  konsumen  dan  pelaku  usaha  sehingga  tercipta  perekonomian  yang sehat.⁴⁶  Perlindungan  hukum  adalah  upaya  melindungi  kepen ngan  seseorang (dalam hal ini e-konsumen) dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk ber ndak dalam rangka kepen ngannya tersebut.⁴⁷ Hak tersebut diperoleh karena  e-konsumen  telah  melaksanakan  kewajibannya  berupa  pembayaran  atas barang yang dipesannya tersebut. Idealnya, hak berpasangan dengan kewajiban, hak bagi pelaku usaha merupakan kewajiban bagi konsumen, demikian pula kewajiban pelaku usaha akan menjadi hak bagi konsumen. Hak yang dimiliki konsumen adalah kewajiban  pelaku  usaha  yang  diar kan  sebagai  perlindungan  konsumen.  UU  ITE maupun  PP  PSTE  dak  menjelaskan  tentang  penger an  “konsumen”  dan  juga penger an “perlindungan konsumen”. Deﬁnisi “pelaku usaha” disebutkan pada Pasal 1 angka 29 PP PSTE   dengan kalimat yang sama dengan penger an “pelaku usaha” yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 3 UU PK.⁴⁸ Pada Bab XII tentang Ketentuan Peralihan Pasal 53 UU ITE disebutkan bahwa, “Pada saat berlakunya undang-undang ini,  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  kelembagaan  yang  berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang  dak bertentangan dengan undang- undang ini dinyatakan tetap berlaku”, dan penger an “pelaku usaha” menurut Pasal 1 angka 29 PP PSTE sama dengan penger an “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka 3 UU PK,  sehingga  Penulis  menganalogikan  penger an  “e-konsumen”  dapat  disamakan
45  Pemahaman tersebut didasarkan kepada prinsip caveat emptor yaitu prinsip yang mengharuskan konsumen untuk  waspada  sebelum  membeli,  konsumen  atau  pembeli  harus  memikirkan  kepen ngannya  sendiri  dan bertanggung jawab atas pilihannya, demikian pula atas kerugian yang dideritanya apabila ternyata salah memilih. Lihat Inosen us Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta: Pascasarjana  Fakutas  Hukum  Universitas  Indonesia,  2004,  hlm.  4.  Lihat  juga  Iman  Sjahputra, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 48-49. 46  Bagian Menimbang huruf e dan huruf f UU PK.
47  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bak , 2000,  hlm. 53.
48  Pasal 1 angka 3 UU PK dan Pasal 1 angka 26 PP PSTE  berbunyi: “Pelaku Usaha adalah se ap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  secara  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
dengan penger an “konsumen” sebagaimana dijelaskan oleh UU PK.⁴⁹ Oleh karena itu,  pembahasan  akan  ditujukan  kepada  pengaturan  perlindungan  e-konsumen dengan penger an “konsumen” yang digunakan dalam Pasal 1 angka 2 UU PK.
Berdasarkan hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa penger an “konsumen” mengacu pada bunyi Pasal 1 angka 2 UUPK⁵⁰ yang menyebutkan bahwa: “se ap orang pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepen ngan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan  dak untuk  diperdagangkan”, dan  penger an  “perlindungan  konsumen”  mengacu  pada bunyi  Pasal 1 angka 1 UU PK⁵¹ yaitu: “segala upaya yang menjamin adanya kepas an hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” sehingga dapat disimpulkan bahwa e-konsumen termasuk dalam penger an “konsumen” sebagaimana dimaksud dalam UU PK. Demikian pula dengan penger an “perlindungan konsumen” transaksi elektronik  berlaku  penger an  “perlindungan  konsumen”  sebagaimana  dimaksud dalam UU PK.  Pasal 17 angka 2 yang merupakan bagian dari Bab V UU ITE mengatur mengenai  kewajiban  para  pihak  untuk  beri kad  baik  dalam  melakukan  transaksi elektronik melalui pertukaran informasi elektronik.⁵² Ketentuan Pasal 17 angka 3 UU ITE telah dilaksanakan melalui pemberlakuan PP PSTE⁵³, sehingga pembahasan dapat langsung  difokuskan  pada  pengaturan  dan  pelaksanaan  dari  perlindungan  e- konsumen.  Perlindungan  e-konsumen  yang  diatur  pada  Pasal  67  PP  PSTE  melalui penggunaan  Ser ﬁkat  Keandalan,⁵⁴  yang  apabila  dihubungkan  dengan  ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU ITE beserta penjelasannya, dapat memberikan penjelasan bahwa Ser ﬁkat Keandalan merupakan buk  telah dilakukannya proses ser ﬁkasi keandalan dan  buk   tersebut  ditunjukkan  dengan  adanya  logo  ser ﬁkasi  berupa trustmark , pada homepage pelaku  usaha.⁵⁵  Ser ﬁkasi  Keandalan  diterbitkan  oleh  Lembaga
49  Pasal  1  angka  2  UU  PK  menyebutkan  :  “Konsumen  adalah  se ap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepen ngan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan  dak untuk diperdagangkan”.
50 Ibid.
51  “Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepas an  hukum  untuk  memberi perlindungan kepada konsumen”.
52  Pasal 17 angka 2 UU ITE menyebutkan: “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik ............. wajib beri kad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektonik selama transaksi berlangsung”.
53  Pasal  17  angka  3  UU  ITE  menyebutkan:  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penyelenggaraan  Transaksi
Elektronik.................diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
54  Pasal  67  ayat  (1)  PP  PSTE  berbunyi:  “Ser ﬁkat  Keandalan  bertujuan  melindungi  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik”. Pasal 67 ayat (2) PP PSTE berbunyi : “Ser ﬁkat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan bahwa Pelaku Usaha telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh   Lembaga Ser ﬁkasi Keandalan” . Pasal 67 ayat (3) PP PSTE berbunyi: “Pelaku Usaha yang telah memenuhi kriteria ............. berhak menggunakan Ser ﬁkat Keandalan pada laman dan/atau Sistem Elektronik lainnya”.
55  Pasal 10 ayat (1) UU ITE menyebutkan: “Se ap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat diser ﬁkasi oleh Lembaga Ser ﬁkasi Keandalan”, dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU ITE
Enni  Soerja   Priowirjanto: Pengaturan  Transaksi  Elektronik  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan Perlindungan E-Konsumen

## Ser ﬁkasi Keandalan.⁵⁶
Trustmark dikatakan sebagai logo ser ﬁkasi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk  memberikan  jaminan  bagi  e-konsumen  bahwa  pelaku  usaha  telah  melalui proses  pengujian  dan  penilaian  untuk  mendapatkan  logo  ser ﬁkasi (trustmark) tersebut . Jaminan tersebut dapat berupa⁵⁷ pengamanan terhadap iden tas ( iden ty seal )⁵⁸,  pengamanan  terhadap  pertukaran  data  ( security  seal )⁵⁹,  pengamanan terhadap  kerawanan  ( vulnerability  seal )⁶⁰,  peringkat  konsumen  ( consumer  ra ng seal )⁶¹, dan pengamanan terhadap kerahasiaan data pribadi ( privacy seal ).⁶² Adanya ketentuan  yang  mengatur  perlindungan  terhadap  e-konsumen  berupa  logo trustmark memberikan  kepas an  hukum  kepada  e-konsumen  dalam  menentukan pilihan  untuk  melakukan  transaksi  dengan  pelaku  usaha.  Kepas an  hukum mengandung dua penger an⁶³ yaitu: pertama , adanya aturan yang bersifat umum, yang membuat individu mengetahui suatu perbuatan diperbolehkan atau dilarang; kedua ,⁶⁴  keamanan  hukum  bagi  individu  dari  kesewenang-wenangan  pemerintah (negara),  keamanan  diperoleh  dari  aturan  yang  bersifat  umum  tersebut  sehingga
yang  bunyinya:  “Ser ﬁkasi  Keandalan  dimaksudkan  sebagai  buk   bahwa  pelaku  usaha  yang  melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Buk  telah dilakukan Ser ﬁkasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo ser ﬁkasi berupa trustmark pada laman ( homepage ) pelaku usaha tersebut”.
56  Lembaga  Ser ﬁkasi  Keandalan  adalah  lembaga  independen  yang  dibentuk  oleh  profesional  yang  diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Ser ﬁkat Keandalan dalam Transaksi Elektronik (Pasal 1 angka 11 UU ITE & Pasal 1 angka 24 PP PSTE).
57  Pasal 68 ayat (1) PP PSTE juncto Penjelasan Pasal 68 ayat (1) PP PSTE menyebutkan kategori Ser ﬁkat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Ser ﬁkasi Keandalan.
58  “.....Ser ﬁkat Keandalan yang jaminan keandalan sebatas pengamanan ..... iden tas ( iden ty seal ) Pelaku Usaha adalah benar. Validitas yang dilakukan oleh Lembaga Ser ﬁkasi Keandalan hanya (diberikan) terhadap Iden tas Pelaku  Usaha..........................Lembaga  Ser ﬁkasi  Keandalan  ................  memberikan  kepas an  penelusuran ........iden tas Pelaku Usaha adalah benar”. (Penjelasan Pasal 68 huruf a PP PSTE) 59  “....Ser ﬁkat Keandalan yang...........memberikan kepas an bahwa proses penyampaian atau pertukaran data melalui website Pelaku Usaha dilindungi keamanannya dengan menggunakan teknologi pengamanan proses pertukaran  data.  Ser ﬁkat  keandalan  ini    menjamin.......  terdapat(nya)  sistem  pengamanan  dalam  proses pertukaran data........” (Penjelasan Pasal 68 huruf b PP PSTE).
60  “..........Ser ﬁkat  Keandalan    ............memberikan  kepas an  adanya  sistem  manajemen  keamanan  informasi yang  diterapkan  Pelaku  Usaha  dengan  mengacu  pada  standar  pengamanan  tertentu  berdasarkan  (pada) ketentuan peraturan perundang-undangan”. (Penjelasan Pasal 68 huruf c PP PSTE)
61  “..........Ser ﬁkat  Keandalan  yang.............memberikan  peringkat  tertentu....berdasarkan  penilaian  subyek f kepuasan  konsumen  terhadap  layanan  Transaksi  elektronik  yang  diselenggarakan  Pelaku  Usaha  telah memberikan kepuasan kepada konsumen. .....memberikan jaminan bahwa Pelaku Usaha telah mendapatkan pengakuan  kepuasan  konsumen  berdasarkan  pengalaman  yang  nyata  dari  konsumen,  melipu   proses pratransaksi, transaksi, dan pascatransaksi”. (Penjelasan Pasal 68 huruf d PP PSTE)
62  “.....Ser ﬁkat  Keandalan  yang......memberikan  kepas an  bahwa  Data  Pribadi  konsumen  dilindungi kerahasiaannya...........”. (Penjelasan Pasal 68 huruf e PP PSTE)
63  Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009, hlm. 157-158.
64 Ibid.
Enni  Soerja   Priowirjanto: Pengaturan  Transaksi  Elektronik  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan Perlindungan E-Konsumen
individu mengetahui apa saja yang boleh dibebankan negara terhadap individu⁶⁵ dan di luar hal-hal tersebut, negara  dak berhak membebani individu atau masyarakat. Penger an kepas an hukum  dak bisa dilepaskan dari pemahaman bahwa hukum sebagai  ins tusi  keadilan⁶⁶  yang  membicarakan  tentang  hubungan  manusia  dan keadilan.  Satjipto  Rahardjo  berpendapat  bahwa  apabila  membicarakan  hukum adalah  membicarakan  hubungan  antarmanusia⁶⁷  dan  membicarakan  hubungan antarmanusia  adalah  membicarakan  keadilan.⁶⁸  Menurut  Sudikno  Mertokusumo, ada  dua  macam  hak  yaitu  hak  absolut  dan  hak  rela f.⁶⁹  Hak  absolut  mbul  dari hubungan  hukum  antara  subjek  hukum  dan  objek  hukum  yang  menimbulkan kewajiban pada orang lain untuk menghorma  hubungan hukum tersebut.⁷⁰ Apabila seseorang mempunyai hak absolut, kewajiban orang lain untuk menghorma  hak tersebut dan  dak mengganggunya.⁷¹ Hak rela f  mbul dari hubungan antara subjek hukum  dan  subjek  hukum  tertentu  dengan  perantara  benda  yang  menimbulkan kewajiban pada subjek hukum yang ditunjuk (salah satu dari subjek hukum tersebut). Hak rela f dari satu subjek hukum berhadapan dengan kewajiban dari subjek hukum lain.⁷² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak rela f adalah hak yang ada pada  seseorang  yang  menimbulkan  kewajiban  pada  orang  lain.  Hak  rela f  mbul berdasarkan hubungan hukum yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Masing- masing pihak mempunyai hak rela f sekaligus kewajiban untuk melaksanakan hak rela f  dari  pihak  lain.  Penggambarannya  dalam  hubungan  transaksi  elektronik,⁷³ dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2.
65 Ibid.
66  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bak , 1991, hlm. 159. 67 Ibid.
68  Sebagai bagian dari perangkat kerja sistem sosial, hukum melakukan tugasnya dengan menentukan prosedur- prosedur yang harus dilaksanakan dalam hubungan antara satu orang dan orang lainnya. Hukum yang memasuki hubungan antarmanusia,  dak bisa hanya menggarap hubungan tersebut dari segi keter bannya saja, melainkan juga dari segi keadilannya. Ibid . , hlm. 159-160 . 69  Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 67.
70 Ibid. 71 Ibid.
72 Ibid.
73  Pasal 1 angka 2 UU ITE menyebutkan, “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.
Enni  Soerja   Priowirjanto: Pengaturan  Transaksi  Elektronik  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan Perlindungan E-Konsumen
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
Konsumen Hak dan Kewajiban Transaksi Elektronik
Pelaku usaha
Konsumen Gambar   1
Apabila  e-konsumen  telah  melaksanakan  kewajiban  membayar  produk  yang dipesan, maka ia dapat menggunakan haknya berupa kekuasaan untuk menuntut pelaku usaha melaksanakan kewajibannya menyerahkan produk yang sudah dibayar oleh  e-konsumen.  Pelaku  usaha  mempunyai  hak  rela f  yaitu  memperoleh pembayaran yang sudah disepaka  oleh e-konsumen atas produk yang ditawarkan secara online . Selain hak, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban  pemenuhan janji yang  ditawarkan  yaitu  pengiriman  produk  yang  telah  dibayar  oleh  e-konsumen. Apabila  dak  dilaksanakan,  maka  ia  harus  menggan   kerugian  yang  diderita e-konsumen akibat  dak dikirimkannya produk yang telah dibayar tersebut.
Hak dan kewajiban  mbul setelah terjadinya kesepakatan antara konsumen dan pelaku  usaha  dan  berdasarkan  kesepakatan  tersebut  pelaku  usaha  memiliki  hak untuk  mendapatkan  pembayaran  yang  merupakan  kewajiban  konsumen  yang disertai  dengan  kewajiban  pelaku  usaha  untuk  menyerahkan  barang  yang  sudah dibayar kepada konsumen (lihat gambar 2).  Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), asas yang dianut dalam hukum perjanjian di Indonesia adalah asas konsensualisme.⁷⁴ Asas konsensualisme adalah asas yang mensyaratkan adanya kesepakatan untuk lahirnya suatu perjanjian. Menurut Subek ,⁷⁵ perjanjian jual beli lahir pada saat tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga.  Apabila kedua pihak  telah  menyetujui  barang  dan  harganya,  maka  lahirlah  perjanjian  jual  beli.⁷⁶
74  Subek , Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bak , 1995, hlm. 3. 75 Ibid., hlm. 2.
76 Ibid.
Enni  Soerja   Priowirjanto: Pengaturan  Transaksi  Elektronik  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan Perlindungan E-Konsumen

## Hak Pelaku Usaha
Menerima pembayaran
produk yang dipesan
(hak rela f) Kewajiban Konsumen
Membayar harga produk
Kewajiban Pelaku Usaha Mengirimkan produk yang dipesan Hak Konsumen (hak rela f) Memperoleh produk pesanan yang sudah dibayar

## Gambar 2
297
77  Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Bunyi Pasal 1 angka 19 UU ITE sama dengan bunyi Pasal 1 angka 16 PP PSTE).
78  Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Bunyi Pasal 1 angka 19 UU ITE sama dengan bunyi Pasal 1 angka 17 PP PSTE).
79  “Transaksi  elektronik  dapat  dilakukan  berdasarkan  Kontrak  Elektronik  atau  bentuk  kontraktual  lainnya  dan “Kontrak Elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak”.
80  Menurut catatan Kepolisian RI tahun 2005 terdapat sekitar 176 kasus yang terindikasi sebagai kejahatan siber (cyber crime) namun hanya 7 kasus yang lolos hingga ke pengadilan. Contoh kasusnya adalah pengiriman iklan
Enni  Soerja   Priowirjanto: Pengaturan  Transaksi  Elektronik  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan Perlindungan E-Konsumen
Pada transaksi elektronik, asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (1) UU  ITE  yang  menyebutkan:  ”kecuali  ditentukan  lain  oleh  para  pihak,  Transaksi Elektronik  terjadi  pada  saat  penawaran  transaksi  yang  dikirim  Pengirim⁷⁷  telah diterima dan disetujui oleh Penerima⁷⁸”. Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 47 PP PSTE⁷⁹, yang kemudian dipertegas oleh bunyi Pasal 50 ayat (1) PP PSTE yang  menyatakan  bahwa,  “Transaksi  Elektronik  terjadi  pada  saat  tercapainya kesepakatan  para  pihak,  yaitu  pada  saat  penawaran  transaksi  yang  dikirim  oleh pengirim⁷⁷  telah  diterima  dan  disetujui  oleh  penerima”.  Berdasarkan  ketentuan- ketentuan tersebut, yang juga telah diatur di dalam KUHPerdata, dasar dari adanya transaksi elektronik adalah kesepakatan. Perlindungan terhadap e-konsumen mulai berlaku sejak kesepakatan dinyatakan, yakni pada saat perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha mulai ada (lahir).

## E.  Penutup
Upaya pemerintah untuk mewujudkan kepas an hukum bagi e-konsumen dengan memberlakukan pengaturan tentang transaksi elektronik yakni UU ITE dan aturan pelaksananya  yaitu  PP  PSTE,  harus  diterapkan  secara  sungguh-sungguh  dan berkesinambungan.  Kasus-kasus  yang  terjadi  belum  menunjukkan  adanya penyelesaian hukum yang mengacu kepada ketentuan perlindungan konsumen yang sudah ada yaitu ketentuan UU PK. Hal tersebut dikarenakan: (a) penyelesaian yang dilakukan  lebih  merupakan  ndakan  an sipasi  melalui  upaya  pencegahan  yang dilakukan oleh ins tusi perbankan; (b) adanya keengganan dari pihak konsumen yang dirugikan  untuk  mempermasalahkan  kerugian  yang  dideritanya  dengan per mbangan  adanya  rasa  malu  karena  ke dakwaspadaannya  sendiri  dalam melakukan pembelian disebabkan tergiur pada harga barang yang ditawarkan yang sebenarnya  dak wajar (terlalu banyak selisihnya dengan harga barang serupa yang ada  di  pasaran).  Sesungguhnya  konsumen  sadar  bahwa  barang  yang  ditawarkan tersebut harganya  dak wajar namun minat dan ketertarikan mengalahkan aspek kewaspadaan yang seharusnya disadari oleh e-konsumen; (c) adanya pendapat yang menyatakan  bahwa  kasus-kasus  kejahatan online atau cyber  crime dak  dapat di ndaklanju  karena keterbatasan peraturan yang berlaku.⁸⁰ Sebagian e-konsumen
palsu penjualan mobil Ferari seharga US $ 55.000 melalui e-mail yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dari salah satu universitas di Medan. Korbannya adalah seorang warga negara Kuwait yang berminat membeli dengan melakukan  pembayaran  via transfer melalui Bank Permata. Meskipun secara formal  ndak  pidana  ini dapat diatasi dengan penerapan Pasal 372 juncto Pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan, namun Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa 5 alat buk  yang sah adalah : (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa. Ketentuan Pasal 184 KUHAP  dak menyebutkan buk -buk  digital sebagai suatu alat buk  yang sah. Lihat Iman Sjahputra, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 56.
Enni  Soerja   Priowirjanto: Pengaturan  Transaksi  Elektronik  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan Perlindungan E-Konsumen
yang menyampaikan pengaduan ke pihak kepolisian, masih harus menunggu proses penyelesaian hukum atas kasus yang diadukan apakah benar-benar mengacu pada ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU PK, UU ITE, dan PP PSTE, sehingga kepas an hukum terhadap perlindungan e-konsumen masih harus terus diperjuangkan.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konsep perlindungan e-konsumen yang digunakan dalam transaksi elektronik didasarkan pada asas-asas yang menjadi dasar bagi perlindungan konsumen secara umum sebagaimana diatur dalam UUPK, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepas an hukum. Penulis berpendapat bahwa dari kelima asas tersebut,  asas  kepas an  hukum  adalah  asas  yang  menjadi  barometer  ada  atau daknya perlindungan bagi e-konsumen di Indonesia dan pelaksanaan ketentuan Bab V UU ITE yang mengatur  mengenai transaksi elektronik serta Bab IV PP PSTE masih memerlukan upaya dan dukungan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Selain itu diperlukan  kerja  sama  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  dalam  menaa   aturan yang  telah  diberlakukan  untuk  pelaksanaan  transaksi  elektronik,  sehingga  asas kepas an hukum bagi perlindungan e-konsumen dapat diwujudkan.

## Da ar Pustaka Buku
Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Graﬁka, Jakarta, 2008. Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, Pustaka Se a, Bandung, 2012. Husni Sawali dan Neni Sri Imaniya , Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju,
Bandung, 2000.
Iman  Sjahputra, Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik ,  Alumni, Bandung, 2012. Inosen us  Samsul, Perlindungan  Konsumen  Kemungkinan  Penerapan  Tanggung Jawab  Mutlak, Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta,
2004.
Jack Febrian, Kamus Komputer & Teknologi, Informa ka, Bandung, 2007.
Enni  Soerja   Priowirjanto: Pengaturan  Transaksi  Elektronik  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan Perlindungan E-Konsumen
Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia, Citra  Aditya  Bak , Bandung, 2006. Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum & Poli k Hukum Indonesia, Setara Press, Malang, 2012. Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali , Reﬁka Aditama, Bandung, 2005. Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum, Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2009. Reed,  Chris  dan  John  Angel  (eds), Computer  Law  and  Regula on  of  Informa on Technology , sixth edi on , New York: Oxford University Press, 2007, hlm. 198. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bak , Bandung, 2006. _____________, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bak , Bandung, 2012. Sudikno Mertokousumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
___________________, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
2001.
Subek , Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bak , Bandung, 1995. Sunarya  Hartono, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional, Citra Aditya Bak , Bandung, 2006.
______________, Poli k  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional, Alumni, Bandung, 1991.
Soerjono Soekanto, Pengantar Peneli an Hukum, UI Press, Jakarta, 2006. Wiharsono Kurniawan, Jaringan Komputer, Andi, Yogyakarta, 2007. Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2011. Yusuf  Shoﬁe, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-instrumen  Hukumnya, Citra Aditya Bak , Bandung, 2003.

## Dokumen Lain
Garner, Bryan A (et.al), Black’s Law Dic onary, eighth edi on , Thomson West, St. Paul, 2004.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.