## Law Enforcement In Regional Head Elections Regarding Campaigns Conducted Through Social Media In Barru Regency
Penegakan Hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah Terkait Kampanye yang Dilakukan Melalui Media Sosial di Kabupaten Barru
Asrul 1) ; La Ode Husen 2) ; Azkari Razak 3) 1,2,3) Universitas Muslim Indonesia Email: 1) asrul.asrul@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [02 February 2024]
Revised [27 March 2024] Accepted [08 April 2024]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  1)  mengetahui  dan  menganalisis  upaya  pencegahan pelanggaran kampanye melalui media sosial, dan 2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  kampanye  melalui  media  sosial.  Jenis penelitian ini adalah hukum yuridis empiris dan sosiologis, data yang penulis peroleh dari studi dokumen  dan  wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  hal  ini  BAWASLU Kabupaten  Barru  yaitu  ketua  Bawaslu  ,  anggota  dan  staf  Bawaslu  Kabupaten  .  Barru  , selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa: Penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah terhadap kampanye yang dilakukan melalui media  sosial  di  Kabupaten  Barru  yang  dilakukan  oleh  Pasangan  Calon  atau  Tim  Kampanye melalui  media  sosial  dapat  terlaksana  dengan  tertib  yang  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor penyebab  kampanye.  hukum  dan  penegakan  hukum  yang  efektif  dalam  pelaksanaannya. memantau kampanye berdasarkan peraturan. Namun kesadaran masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial untuk berkampanye masih kurang. Kurang efektif karena salah satu proses  penegakan  hukumnya  melalui  putusan  rehabilitasi  di  Pengadilan  Negeri  Makassar. Masih  banyak  korban  penyalahgunaan  narkotika  yang  belum  berhasil  menjalani  proses rehabilitasi sehingga menyebabkan korban menjadi ketergantungan terhadap narkotika. Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  korban  penyalahgunaan  narkotika  di kota  Makassar  antara  lain:  substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum.  Tindakan pencegahan kampanye yang dilakukan melalui media sosial adalah Pasangan Calon atau Tim Kampanye  yang  menggunakan  media  sosial  sebagai  alat  kampanyenya  menggunakan  akun media sosial resmi yang telah terdaftar di KPU.

## ABSTRACT
The research aims to: 1) find out and analyze measures to prevent violations of campaigns via social  media,  and  2)  To  find  out  and  analyze  the  factors  influencing  law  enforcement  against campaigns  via  social  media.  This  type  of  research  is  empirical  and  sociological  juridical  law, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Barru Regency BAWASLU, namely the Bawaslu chairman, members and staff of the Regency Bawaslu. Barru, then quantitative descriptive analysis was carried out. The results of the  author's  research  found  that:  Law  enforcement  in  regional  head  elections  regarding campaigns  carried  out  via  social  media  in  Barru  Regency  carried  out  by  Candidate  Pairs  or Campaign  Teams  via  social  media  can  be  carried  out  in  an  orderly  manner  influenced  by  the factors  of  the  law  and  effective  law  enforcement  in  implementation.  monitoring  campaigns  by regulations. However, there is still a lack of public awareness to be wise in using social media for campaigning. It is less effective  because one of the law enforcement processes is through rehabilitation decisions at the Makassar District Court. There are still many victims of narcotics abuse who have not successfully undergone the rehabilitation process, thus causing victims to become  dependent  on  narcotics.  Factors  that  influence  law  enforcement  against  victims  of narcotics  abuse  in  the  city  of  Makassar  include:  legal  substance,  legal  structure  and  legal culture. Actions to prevent campaigns carried out  via social media are that Candidate Pairs or Campaign Teams who use social media as a campaign tool use official social media accounts that have been registered with the General Election Commission.

## KEYWORDS
Law enforcement; district Head; campaign via social Media
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Aktifitas  manusia  atau  masyarakat  sebagai  warga  negara  Indonesia  dalam  kesehariannya  terikat pada norma-norma yang berlaku dalam tertib kehidupan bermasyarakat dalam menjalin hubungan sosial yang  timbal  balik,  karena  pada  hakikatnya  kehidupan  warga  negara  berbangsa  dan  bernegara  melekat pada suatu hukum yang kemudian patut untuk ditaati. . Secara khusus, Indonesia dikenal sebagai negara demokratis  yang  diwujudkan  dengan  menyelenggarakan  pemilu.  Oleh  karena  itu,  pemilihan  umum  dan demokrasi mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  disebutkan  dalam  Pasal 1  ayat  (2)  bahwa  “Kedaulatan berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang  Dasar”.  Maka  kedudukan  rakyat
ditempatkan  sebagai  unsur  terpenting  dalam  menyelenggarakan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara yang  diatur  dengan  undang-undang.  Hukum  berupa  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat.  Oleh  karena  itu, dalam hal ini tujuan hukum yang diharapkan adalah melalui pemilihan  umum yang dilaksanakan secara demokratis  dan  beradab  melalui  partisipasi  seluas-luasnya  rakyat  berdasarkan  asas  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Jimly Asshiddiqie , (2008).
Lebih  lanjut,  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  untuk  menjamin  pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  dilaksanakan  secara  demokratis sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang,  kedaulatan  rakyat,  dan  demokrasi  negara.  rakyat, oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat  harus  dihormati  sebagai  syarat  utama  terselenggaranya  pemilihan gubernur,  bupati,  dan  walikota.  Kedaulatan  rakyat  dan  demokrasi  perlu  ditegaskan  dengan menyelenggarakan  pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  secara  langsung  oleh  rakyat,  dengan melakukan  beberapa  perbaikan  mendasar  terhadap  berbagai  permasalahan  pemilu  langsung  yang selama  ini  dilaksanakan.  Kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan  dalam  menentukan  sesuatu  yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum harus ditentukan dengan undang-undang, yaitu melalui kesepakatan bersama antara pemerintah dan wakil rakyat. Bahwa untuk menentukan sesuatu hal yang apabila  terjadi  konflik  ketertiban  umum  maka  rakyat  yang  berdaulat  ikut  serta  dalam  memutuskannya melalui  perantaraan  wakil-wakilnya  dalam  lembaga  perwakilan,  yang  dalam  hal  ini  kedaulatan  rakyat disalurkan melalui sistem perwakilan atau sistem tidak langsung. .
Berbeda  dengan  ketika  masyarakat  sendiri  yang  memilih  secara  langsung,  misalnya  dalam pemilihan calon untuk menduduki jabatan di suatu daerah, misalnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden,  serta  gubernur,  bupati,  dan  walikota,  yang  kemudian  dipilih  secara  langsung.  diwujudkan melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan penetapan jangka waktu pergantian masa  jabatan  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia, berdasarkan  asas penyelenggaraan pemilu secara berkala, maka dinyatakan dalam Pasal 22E Ayat (1) “setiap lima tahun sekali”. Produk hukum inilah yang menjadi acuan bagi para penegak hukum, yakni pihak yang berperan sebagai penyelenggara pemilu.
Pada  hakikatnya  pemilu  merupakan  wujud  implementasi  prinsip  demokrasi,  dimana  kedaulatan tertinggi  berada  di  tangan  rakyat  yang  kemudian  dipegang  oleh  lembaga  terkait  yaitu  penyelenggara pemilu.  Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011,  ditentukan  bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri atas  Komisi Pemilihan Umum (KPU)  dan  Badan  Pengawas  Pemilu  (  Bawaslu  )  sebagai  satu  kesatuan  fungsi  penyelenggara  pemilu untuk  memilih  anggota  pemilu.  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Daerah,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat, serta memilih gubernur, bupati,  dan  walikota  yang  pelaksanaannya  diamanatkan  oleh  prinsip  negara  demokratis.  Kemudian, pemilihan umum ini diselenggarakan melalui tahapan persiapan dan pelaksanaan.
Lembaga  yang  berperan  sebagai  penyelenggara  pada  tahap  persiapan  yaitu  melalui  KPU  dan Bawaslu  yang  saling  berkoordinasi,  menyusun  perencanaan  program  dan  anggaran,  menyusun peraturan pelaksanaan pemilu, dan menyelenggarakan perencanaan yang meliputi penetapan tata cara dan  jadwal  tahapan  penyelenggaraan  pemilu.  penyelenggaraan  pemilu,  membentuk  PPK,  PPS  dan KPPS.  berada  di  bawah  kewenangan  KPU.  Kemudian  Bawaslu  membentuk  Panwas  Kabupaten/Kota, Panwas  Kecamatan  ,  PPL,  dan  Pengawas  TPS,  memberitahukan  dan  mendaftarkan  pemantau  pemilu, serta menyerahkan daftar calon pemilih. Tahapan pelaksanaannya kemudian meliputi pendaftaran calon gubernur,  calon  bupati  dan  calon  walikota,  uji  coba  publik,  pengumuman  pendaftaran  calon  gubernur, calon bupati dan calon walikota, pendaftaran calon gubernur, calon bupati dan calon walikota, penelitian tentang persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, Penetapan calon gubernur, calon bupati,  dan  calon  walikota,  melaksanakan  kampanye,  pemungutan  suara,  penghitungan  suara  dan merekapitulasi  hasil  penghitungan  suara,  penetapan  calon  terpilih,  penyelesaian  pelanggaran  dan perselisihan  hasil  pemilu,  dan  pengusulan  pengesahan.  peringkat  calon  terpilih.  Kerja  politik  yang memerlukan  saluran  politik,  terutama  menjelang  suatu  peristiwa  politik  atau  pemilihan  umum  sering disebut  dengan  kampanye,  yaitu  kegiatan  politik  yang  bertujuan  untuk  menyampaikan  pesan-pesan politik  kepada  masyarakat,  Rakhmat  ,  J.  (2004).  Hal  ini  sering  disoroti  oleh  pengawas  pada  tahap pelaksanaan pemilu, yaitu pada tahap pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh para calon di daerah yang  akan  ditempatinya.  Kampanye  yang  dilakukan  dalam  rangka  pemilu  merupakan  suatu  proses komunikasi  politik,  dan  segala  bentuk  kegiatan  komunikasi  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  diskusi politik untuk mencapai kemenangan. Komunikasi politik sangat penting bagi para kandidat.
Kegiatan  pemilu  memang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kegiatan  yang  umumnya  dikenal  dengan istilah kampanye. Sebab melalui kampanye ini pasangan calon mengusung visi dan misinya jika terpilih untuk  memberikan  persepsi  yang  baik  kepada  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  kampanye,  seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang berbanding lurus dengan pelaksanaan dan model kampanye,  terjadi  beberapa perubahan  dalam  hal  sarana  yang digunakan,  sehingga  penyampaian  visi,
misi  dan  program  kerja  beserta  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  peserta  pemilu  dilaksanakan sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. sebelumnya.
Ketentuan  mengenai  penyelenggaraan  kampanye  di  media  sosial  (online)  tertuang  dalam  PKPU Nomor  11  Tahun  2020  perubahan  atas  PKPU  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  Kampanye  Pemilu. Perubahan  peraturan  mengenai  penggunaan  media  sosial  dalam  berkampanye  untuk  mendukung komunikasi  yang  efektif  melalui  media  sosial  mengingat  penyebaran  informasi  lebih  cepat.  Namun melalui  media  sosial,  pengawas  pemilu  masih  belum  mampu  meminimalisir  pelanggaran.  Pelanggaran sangat  mudah  terjadi  oleh  pasangan  calon  kepala  daerah,  tim  kampanye,  relawan,  dan  pihak  lainnya karena media sosial saat ini mudah diakses oleh semua orang.
Penggunaan  media  sosial  dalam  kampanye  pilkada  khususnya  di  Kab  .  Barru  melalui  temuan  di lapangan oleh  Bawaslu  Kab  .  Barru  juga dinilai  belum menunjukkan  efektivitas  penyampaiannya  terkait persoalan kampanye. Selain itu, pengawasan terhadap jalannya kampanye online juga gencar dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ), dimana pengawasan tersebut berupa pengawasan terhadap konten-konten  kampanye  di  media  sosial.  Dalam  pelaksanaannya,  kampanye  di  media  sosial  sangat rentan terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang belum mengetahui adanya tindakan melawan hukum terkait kampanye tersebut.
Hal  ini  diatur  lebih  khusus  dalam  Pasal  57  PKPU  Nomor  13  Tahun  2020  yang  mencakup  aturan penayangan  iklan  kampanye  di  media  massa  cetak,  media  massa  elektronik,  media  sosial,  dan/atau media  online.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dilakukan  penelitian  untuk  menganalisis  penggunaan  media sosial  untuk  iklan  kampanye  yang  dilakukan  pasangan  calon  dalam  pemilihan  kepala  daerah.  Undang- undang pemilu diharapkan dapat lebih ramah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada  tahap  kampanye.  Namun  hingga  saat  ini  pelaksanaan  kampanye  melalui  media  sosial  masih ditemukan  pelanggaran  yang  dilakukan  Bawaslu  khususnya  di  bidang  hukum,  terkait  dengan pelaksanaan  kampanye  yang  dilakukan  melalui  media  sosial  masih  ditemukan  pelanggaran  dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi dilema bagi para penegak hukum dan pelaksana.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Penegakan Hukum dalam pemilihan
Penegakan  hukum  merupakan  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Dalam  arti  luas,  proses  penegakan  hukum  itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit dari segi subyeknya itu,  penegakan  hukum  itu  hanya  diartikan  sebagai  upaya  aparatur  penegakan  hukum  tertentu  untuk menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu  aturan  hukum  berjalan  sebagaimana  seharusnya.  Penegakan Hukum  dalam  pemilihan  tahun  2020  merujuk  pada  proses  penerapan  hukum  yang  dilakukan  oleh lembaga-lembaga  yang  berwenang  seperti  Bawaslu,  KPU  dan  Kepolisian  untuk  memastikan  bahwa tahapan  pemilihan  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  tidak  terjadi  pelanggaran  yang merugikan  proses  pemilihan.  Tujuan  dari  penegakan  hukum  dalam  pemilihan  adalah  untuk  menjaga integritas,  transparansi  dan  keadilan  dalam  proses  pemilihan  sehingga  masyarakat  dapat  memilih pemimpin  yang  sesuai  dengan  harapan  dan  kebutuhan  mereka.  Penegakan  hukum  dilakukan  melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, penindakan dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi (Agus Riwanto et,all, 2019)

## Unsur-Unsur Penegakan Hukum dalam Pemilihan
a. Hukum  dan  Peraturan  Unsur  pertama  yang  sangat  penting  dalam  penegakan  hukum  pada pemilihan tahun 2020 adalah hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum dan peraturan tersebut di antaranya  adalah  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2016  tentang  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum  (PKPU)  Nomor  5  tahun  2020  Tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penyelenggaraan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil Walikota,  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  4  tahun  2017  tentang  Kampanye  pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota (Sanyoto,2020)
b. Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Unsur  kedua  adalah  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah.  KPU  memiliki  tugas  dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan dan memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemilihan kepala  daerah.  KPU  juga  bertanggung  jawab  untuk  menjamin  pelaksanaan  Pilkada  yang  adil, bebas, dan demokratis.
c. Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Unsur  ketiga  adalah  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  (Bawaslu)  yang  bertanggung  jawab  dalam  melakukan  pengawasan  dan  penindakan terhadap  pelanggaran  pemilihan  kepala  daerah.  Bawaslu  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk menyelesaikan  pelanggaran  dalam  pemilihan,  melakukan  pemantauan  terhadap  pelaksanaan tahapan pemilihan, dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi
d. Aparat  Penegak  Hukum  Unsur  ke  empat  adalah  aparat  penegak  hukum  seperti  kepolisian  dan kejaksaan  juga  bertanggung  jawab  dalam  menangani  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  pemilihan. Mereka  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  melakukakn  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap pelanggaran serta menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
e. Partisipasi  Publik  Unsur  ke  lima  adalah  partisipasi  publik  juga  menjadi  sangat  penting  dalam penegakan  hukum  pada  pemilihan  tahun  2020.  Partisipasi  publik  meliputi  partisipasi  masyarakat dalam  mengawasi  pelaksanaan  pemilihan,  melaporkan  pelanggaran  yang  terjadi  serta memperjuangkan keadilan dalam penanganan sengketa pemilihan.

## Pengertian Pilkada
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang  selanjutnya  disebut  pemilihan  adalah  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di  wilayah  provinsi  dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil  Walikota  secara  langsung  dan  demokratis.  Calon  gubernur  dan  wakil  gubernur  adalah  peserta pemilihan yang di usulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau  mendaftar  di  komisi  pemilihan  umum  provinsi.  Calon  bupati  dan  wakil  bupati,  calon  walikota  dan wakil  walikota  adalah  peserta pemilihan  yang  diusulkan  oleh partai  politik,  gabungan  partai  politik,  atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di komisi pemilihan umum kabupaten/kota. (Didih M Sudi et,all,2021).

## Teori Kampanye
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  pengertian  Kampanye  adalah  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  organisasi  politik  atau  calon  yang  bersaing  memperebutkan  kedudukan  dalam parlemen  dan  sebagainya  untuk  mendapat  dukungan  massa  pemilih  dalam  suatu  pemungutan  suara. Pasal  1  ayat  (21)  UndangUndang  Nomor  10  Tahun  2016  menyebutkan  bahwa,  Kampanye  Pemilihan yang  selanjutnya  disebut  Kampanye  adalah  kegiatan  untuk  meyakinkan  Pemilih  dengan  menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil  Walikota.53  Pasal  65  ayat  (1)  berbunyi,  Kampanye  dapat dilaksanakan melalui: 1. Pertemuan terbatas; 2. Pertemuan tatap muka dan dialog 3. Debat publik/debat terbuka  antar  pasangan  calon  4.  Penyebaran  bahan  Kampanye  kepada  umum  5.  Pemasangan  alat peraga  6.  Iklan media  massa  cetak  dan  media  massa  elektronik 7.  Kegiatan  lain  yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-undang Nomor 10  Tahun 2016).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dan  sosiologi  mengenai  penegakan  hukum dalam pemilukada mengenai kampanye yang dilakukan melalui media sosial, upaya integrasi sosial dan pencarian  solusi.  Data  yang  diperoleh  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder  akan  diolah  dan  dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan untuk memberikan pemahaman dengan cara mendeskripsikan, menjabarkan,  dan  menjelaskan  apa  yang  menjadi  fokus  kemudian  dikorelasikan  dengan  data  primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran yang jelas dan konkrit  mengenai  objek  yang  dibahas  secara  kuantitatif  dan  kualitatif,  kemudian  data  disajikan  secara deskriptif yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mengilustrasikan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Melalui Media Sosial
Produk  hukum  mengenai  penyelenggaraan  pemilu  sebagai  wujud  kualitas  demokrasi  bangsa. Pemilihan  umum  dan  demokrasi  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  satu  sama  lain  dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam menyelenggarakan pemilu, kita terikat pada beberapa aturan untuk mencapai tertib perayaan demokrasi. Dalam tahapan pemilu,  kita tidak bisa  lepas dari kampanye sebagai  wadah  bagi  para  calon  pemimpin  untuk  bersosialisasi  kepada  masyarakat.  Kampanye  ini dilakukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, dan
dapat  difasilitasi  oleh  KPU  Provinsi,  Kabupaten/Kota  untuk  melakukan  pemilu.  Adapun  dasar  hukum Bawaslu  dalam  penyelenggaraan  pilkada,  menurut  Ibu  Farida,  Ketua  Bawaslu  Barru  ,  dasar  hukumnya mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Pembentukan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015.  Serta  peraturan  hukum  kampanye  khusus  berdasarkan  Perbawaslu  Nomor  1 Tahun 2015. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemilu,  terdapat  ketentuan  mengenai  kampanye  yang  diatur  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor  10  Tahun  2015  tentang  Pengawasan  Umum.  Kampanye  Pemilu  yang  diatur  lebih  lanjut  dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016.
Dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  diperlukan  upaya  untuk  mengatasi  terjadinya  tindak pidana  atau  tindak  pidana  tertentu.  Sudarto  mengatakan,  penegakan  hukum  dapat  dilakukan  dengan upaya  penal  (represif)  dan  upaya  nonpenal  (preventif).  Salah  satu  metode  kampanye  yang  sering digunakan  dalam  penyelenggaraan  pemilu  adalah  dengan  menggunakan  media  sosial  untuk mengkampanyekan  visi  dan misi  program  pasangan  calon  peserta  pilkada  di  saat  pandemi  Covid  yang berdampak  pada  media  sosial.  sering  digunakan  sebagai  alat  kampanye  mengingat  penyebaran informasi  lebih  cepat.  Namun  melalui  media  sosial  sangat  mudah  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  pasangan  calon.  Pengawasan  dilakukan  oleh  Bawaslu  Kab  .  Barru  pada  tahapan  kampanye, menurut  Narmita  selaku  staf  Bawaslu  ,  pencegahan  dan  penindakan  pelanggaran  kampanye  melalui media  sosial  dilakukan  dengan  bersinergi  dengan  pengawas  pemilu  serta  KPU  dan  instansi  terkait mengingat  pemerintah  sendiri  belum  mampu  melakukan  hal  tersebut.  menguasai  media  sosial  secara umum  meskipun  telah  diatur  secara  khusus  dalam  undang-undang.  Selain  itu,  waktu  yang  diberikan undang-undang terbatas untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu.
Mastang selaku Ketua Bawaslu lebih lanjut menyampaikan bahwa Bawaslu dalam  melaksanakan pilkada  khususnya  pada  tahap  kampanye  tidak  menggunakan  sistem  atau  model  kampanye  yang ditentukan  Bawaslu  .  Bentuk  pengawasannya  ada  2,  yaitu  pengawasan  langsung  dan  tidak  langsung, misalnya  kampanye  dengan  menggunakan  media  sosial.  Hal  ini  telah  dituangkan  dalam  mekanisme berdasarkan  Peraturan  Perbawaslu  Nomor  28  Tahun  2018  tentang  pengawasan  tahapan  kampanye pemilu. Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten. Barru mengatakan M uhlis , “Pemantauan kampanye secara langsung,  salah  satunya  melalui  media  sosial,  dilakukan  dengan  melakukan  penertiban  secara  berkala terhadap  akun media sosial  yang didaftarkan  peserta Pilkada  .  Apabila  ditemukan  dugaan  pelanggaran kampanye di media sosial, Bawaslu akan melakukan analisis melalui pusat penegakan hukum terpadu di Bawaslu Kabupaten Barru.Setelah itu, jika ada temuan atau laporan, akan dilakukan kajian dan analisis terhadap akun media sosial dan konten yang diduga melakukan pelanggaran.Jika  dianggap akun resmi telah  melakukan  pelanggaran  kampanye,  Bawaslu  akan  memberikan  rekomendasi  kepada  instansi  lain yang diberi kewenangan untuk menindaklanjutinya.
Selain pengawasan langsung, Bawaslu Kab . Barru juga membuka layanan yang dapat menerima laporan  masyarakat  mengenai  dugaan  pelanggaran  kampanye  di  luar  rekening  resmi  yang  didaftarkan peserta  Pilkada  .  Apabila  akun  tidak  resmi  tersebut  dianggap  melakukan  pelanggaran  kampanye, Bawaslu  akan  memberikan  rekomendasi  kepada  instansi  lain  untuk  memblokir  akun  yang  melakukan pelanggaran tersebut, dalam hal ini instansi lain yang menyelenggarakan pemilu pada tahap kampanye, yang memang semua orang telah melakukan pelanggaran tersebut. hak untuk mendukung calon kepala daerah  pilihannya.  mengingat  kampanye  melibatkan  pasangan  calon  dan  tim  kampanye,  partai  politik, serta gabungan  partai  politik  dan peserta  kampanye.  Kampanye  melalui media  sosial pada  saat  pemilu untuk memperoleh suara dengan melakukan komunikasi politik yang baik kepada masyarakat  sehingga isu  politik  dan  kepentingan  politik  dapat  tersampaikan.  Setelah  masa  Kampanye  yang  ditentukan  KPU berakhir,  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik,  Pasangan  Calon,  dan/atau  Tim  Kampanye  wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye. akun di media sosial  didaftarkan  pada  KPU  provinsi  atau  KPU  kabupaten/kota  sesuai  tingkatannya  paling  lambat  1 (satu)  hari  sebelum  pelaksanaan  kampanye,  materi  kampanye  di  media  sosial  sesuai  peraturan perundang-undangan,  dan  akun  resmi  di  media  sosial  media  sosial  paling  lambat  1  (satu)  hari  setelah masa  kampanye  berakhir  telah  ditutup.  Penyelenggaraan  Pilkada  2020  di  Barru  tidak  terlepas  dari berbagai  pelanggaran,  baik  berupa  laporan  warga,  tim  sukses,  maupun  temuan  Bawaslu  .  Khususnya kampanye  yang  dilakukan  melalui  media  sosial  rentan  ketahuan  .  Berkampanye  di  media  sosial  sudah menjadi pola baru para bakal calon dalam mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Sebagaimana telah disampaikan  pada  paragraf  sebelumnya,  kampanye  di  media  sosial  tidak  dibatasi  waktu  dan  tidak mengenal  istilah  masa  tenang,  namun  dalam  rangka  menciptakan  pemilu  yang  berkualitas,  pola kampanye  ini  harus  segera  dibatasi  melalui  mekanisme  pengawasan  dalam  upaya  pengawasan kampanye. di media sosial.
Adanya kebijakan dalam tahapan kampanye melalui media sosial yang diatur dalam Pasal 5 PKPU Nomor 13 Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Disampaikan Farida, pada tahap  kampanye  salah  satunya  adalah  berkampanye  melalui  media  sosial,  dan  hal  tersebut diperbolehkan karena sudah ada landasan peraturannya. Dari  sisi penyelenggara, khususnya Bawaslu , hal ini belum maksimal karena rekening yang terdaftar di KPU kurang aktif digunakan. Akun.  Faktanya, sebagian  besar  akun  liar  lebih  aktif  berkampanye.  Setelah  dikeluarkan  kebijakan  yang  mengatur kampanye  melalui  media  sosial,  apakah  terdapat  sisi  positif  atau  negatif  dari  penyelenggaraan  pemilu, pengawasan  kampanye  untuk  menghindari  potensi  pelanggaran  pilkada  tertentu  dari  Bawaslu  , melakukan langkah preventif seperti penerbitan surat. imbauan/penyampaian kepada peserta/tim/pelaksana pemilu daerah.
kampanye,  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan.  Dalam  pelaksanaan  pengawasan kampanye,  terlihat  sisi  positif  dari  analisis  hasil  pemantauan  kepatuhan  terhadap  aturan.  Komponen lainnya adalah budaya hukum,  yaitu pendapat, keyakinan, kebiasaan, cara berpikir,  dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari masyarakat, mengenai hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada upaya pencegahan pelanggaran di media  sosial.  Regulasi  kampanye  di  media  sosial  tidak  bisa  dipungkiri  penerapan  teknologi,  saat  ini menjadi  alternatif  baru  untuk  mempermudah  aktivitas  sebagai  makhluk  sosial.  Dalam  upaya pengawasan,  sudah  selayaknya  Bawaslu  menciptakan  mekanisme  yang  ideal  mengenai  metode pengawasan, misalnya peserta pemilu wajib mendaftarkan akun resmi (baik personal, partai politik, dan sebagainya) pada tahapan pemilu. Kemudian posting konten positif yang tidak mengandung hal-hal yang provokatif. Apabila kedua ketentuan tersebut dilanggar, Bawaslu dapat memberikan teguran atau teguran kepada  peserta  pemilu.  Pengaruh  undang-undang  terhadap  penanganan  pelanggaran  kampanye  yang dilakukan di media sosial dengan menindaklanjuti temuan atau laporan sebagaimana disampaikan Rizky Arrafiky  bahwa  terdapat  potensi  pelanggaran  bagi  ASN  terkait  pelanggaran  kampanye  yang  dilakukan secara  online/melalui  media  sosial.  Pada  Pilkada  2020,  terdapat  dua  pelanggaran  yang  ditangani  pada tahap  kampanye  melalui  media  sosial  dan  ini  murni  pelanggaran  netralitas  ASN.  Direktur  Hukum diberikan sanksi disiplin sedang oleh KASN, dan diberikan penundaan gaji berkala selama 1 tahun oleh PPK (Bupati Barru . )
Kebijakan  kampanye  yang  dilakukan  melalui  media  sosial  berdampak  pada  pelanggaran kampanye  untuk  lebih  meminimalisir  pelanggaran  aturan  sebagaimana  diatur  dalam  Perbawaslu  No.28 Tahun  2018  tentang  pengawasan  kampanye.  Kemudian  Fitrih  Rasul  lebih  lanjut  menyatakan,  dari pantauan kampanye di media sosial, sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan 2 alat bukti untuk dijadikan temuan.  Karena  kebanyakan  akun  yang  tidak  terdaftar  sedang  berkampanye,  tahun  ini  di  luar kewenangan kami, kecuali ada ASN yang ikut berkampanye untuk salah satu calon, tentu kami anggap sebagai  pelanggaran  hukum  lagi  (netralitas  ASN).  Pada  Pilkada  2020,  terdapat  temuan  dan  dampak hukum  yang  sangat  berdampak,  karena  ada  keputusan  KASN  yang  menunda  promosi.  Berdasarkan uraian  di  atas  dapat  dipahami  bentuk-bentuk  tindak  pidana  pelaku  kampanye  pelanggaran  pemilihan kepala  daerah  karena  menghasut,  memfitnah,  mengadu  domba,  mencemarkan  nama  baik,  dan menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian terhadap lawan politik. Berdasarkan data yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Barru  mempunyai  jumlah  pengguna  media  sosial  yang cukup tinggi sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan. Sebab, terlihat mudahnya masyarakat Kabupaten Barru dalam mengenal bakal calon, mengetahui visi misinya dan lain sebagainya. Kampanye politik  saat  ini  berkembang  pesat.  Tak  hanya  pertemuan  tatap  muka,  ternyata  kampanye  juga  bisa dilakukan melalui media sosial.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kampanye Melalui Media Sosial
Fungsi  hukum,  mentalitas,  atau  kepribadian aparat penegak  hukum  memegang peranan  penting. Kalau regulasinya  bagus,  tapi kualitas petugasnya kurang bagus, berarti ada masalah. Oleh karena itu, salah  satu  kunci  sukses  dalam  penegakan  hukum  adalah  mentalitas  atau  kepribadian  para  penegak hukum. Dalam penyelenggaraannya, pemilu yang demokratis harus mencakup beberapa aspek penting, misalnya  netralitas  penyelenggara  pemilu,  transparansi  di  setiap  tahapan,  partisipasi  masyarakat,  dan perlunya  upaya  pemerataan  persepsi  antar  lembaga  daerah.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  agar kepentingan masyarakat terlindungi maka penegakan hukum harus dilakukan. Sebab keberadaan suatu
undang-undang  tidak  lepas  dari  tujuan  pembentukannya.  Hukum  bukan  untuk  menindas  masyarakat, namun  aturan  ada  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Artinya  untuk  penegakan  hukum diperlukan  keselarasan  antara  aturan  dengan  apa  yang  dilaksanakan  dalam  tataran  kehidupan masyarakat.  Sebagaimana  teori  mengatakan,  penegakan  hukum  bukan  sekedar  penerapan  peraturan perundang-undangan, melainkan upaya menyeimbangkan ketidaksesuaian antara nilai, aturan, dan pola perilaku .  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan  hukum  akan  saling  mempengaruhi. Penegakan hukum  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  apabila  faktor-faktor  penegakan  hukum  tidak  berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015, KPU dalam  peraturannya  (PKPU)  Nomor  7  Tahun  2015  mengatur  secara  tegas  iklan  kampanye  di  media massa,  yaitu  pada  pasal  32  ayat  (1)  huruf  b.  KPU  memfasilitasi  penayangan  iklan  kampanye sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  pada  media  massa  elektronik  yaitu  televisi,  radio, dan/atau  media  online.  Dalam  proses  kerja  aparat  penegak  hukum  terdapat  tiga  unsur  penting  yang mempengaruhinya,  yaitu  lembaga  penegak  hukum  beserta  berbagai  sarana  dan  prasarana pendukungnya  serta  mekanisme  kerja  kelembagaan,  budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatur, termasuk  mengenai  kesejahteraan  aparatur  dan  aparatur  penegak  hukum.  instrumen  peraturan  yang mendukung kinerja lembaga yang baik. dan yang mengatur tentang materi hukum yang dijadikan standar kerja,  baik  hukum  materiil  maupun  hukum  acara.  Berdasarkan  hal  tersebut,  ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:
1.  Faktor hukumnya sendiri adalah peraturan perundang-undangan.
2.  Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk dan melaksanakan hukum.
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4.  Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.
5.  Faktor  budaya  Sejalan  dengan  teori  hukum,  aturan  diciptakan  sebagai  reaksi  terhadap  suatu permasalahan.
Upaya penegakan hukum yang sistemik harus memperhatikan aspek ini secara simultan, sehingga proses  internal  penegakan  hukum  dan  keadilan  itu  sendiri  dapat  terwujud  secara  nyata.  Penegakan hukum kampanye melalui media sosial dapat mempengaruhi faktor-faktor berikut:

## Faktor Regulasi Legislatif
Rumusan  pemikiran  pembentuk  undang-undang  (undang-undang)  yang  dituangkan  dalam peraturan  hukum  juga  akan  menentukan  bagaimana  penegakan  hukum  dilakukan  untuk  proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum di sini tidak lain  adalah  pemikiran  para  pembentuk  undang-undang  yang  merumuskan  peraturan  hukum  tersebut. Beberapa  produk  hukum  yang  menjadi  landasan  pemilihan  kepala  daerah  yang  diungkap  Sri  Hardianti antara  lain  UU  Nomor  17  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  UU  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota.  Peraturan tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, keadilan harus tercipta ketika peraturan telah diundangkan.
Hal  tersebut  juga  diungkapkan  oleh  Farida  bahwa  sejalan  dengan  kampanye  yang  dilakukan melalui  media  sosial  pada  tahun  2020  dan  telah  dilaksanakan,  efektif  dalam  penegakan  hukum  pemilu karena  Bawaslu  diberikan  kewenangan  untuk  menangani  pelanggaran  baik  laporan  maupun  temuan. kursus penegakan hukum. bagaimana memberikan kepastian hukum terhadap dugaan pelanggaran yang ditangani,  padahal  kenyataannya  tentu  ada  pihak  yang  merasa  tidak  puas  dengan  hasil  yang  kita putuskan  dan  itu  wajar  karena  lembaga  Bawaslu  bukanlah  lembaga  pemuasan,  melainkan  lembaga penegak  keadilan.  Lebih  lanjut  Narmita  menyampaikan  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi ketertiban  dalam  berlangsungnya  kegiatan  kampanye  melalui  media  sosial,  yaitu  peraturan  perundang- undangan yang lebih jelas mengatur dan tegas mengenai kampanye di media sosial.

## Faktor Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  merupakan  serangkaian  proses  untuk  menjelaskan  nilai-nilai,  gagasan,  dan cita-cita  yang  cukup  abstrak  yang  menjadi  tujuan  hukum.  Tujuan  hukum  adalah  agar  cita-cita  hukum
mengandung  nilai-nilai  moral,  seperti  keadilan  dan  kebenaran.  Nilai-nilai  tersebut  dapat  diwujudkan dalam  realitas  nyata.  Penegakan  hukum  akan  mampu  meningkatkan  wibawa  hukum  sekaligus mendorong  tumbuhnya  sikap  toleran  dan  semangat  demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemilu  dan kontestasi  pilkada  .  Dalam  konteks  itu,  sikap  tegas  penegak  hukum  menjadi  penting.  Berjalannya penegakan  hukum  tidak  akan  lepas  dari  penegak  hukum  itu  sendiri.  Sebagaimana  disampaikan  oleh Bapak Rizky Arrafiky , penegakan hukum secara langsung merupakan suatu profesi yang diberi amanah berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk  melaksanakan  penegakan  hukum  pada  pemilihan kepala  daerah  Tahun  2020  di  Kabupaten  Barru  .  Penegak  hukum  diberi  kewenangan  oleh  peraturan perundang-undangan  untuk  menjalankan  profesinya,  sehingga  penegakan  hukum  dapat  terlaksana secara  maksimal.  Jadi  berjalannya  hukum  tidak  hanya  sekedar  fungsi  peraturan  perundang-undangan, namun juga merupakan kegiatan birokrasi dalam melaksanakannya.
Pelaksanaan  tahapan  kampanye  pada  pemilihan  kepala  daerah  di  Kabupaten  Barru  yang diungkapkan  Mastang  ,  Ketua  Bawaslu  ,  mencakup  kelebihan  dan  kekurangan  penerapan  undang- undang  terkait  kampanye  yang  dilakukan  melalui  media  sosial.  Potensi  pelanggaran  kampanye  masih ada  karena  sebagian  pendukung  melakukan  kampanye  di  media  sosial  yang  tidak  dibatasi  waktu  dan tidak  memiliki  masa  tenang.  Dalam  penegakan  hukum,  tindak  pidana  pemilu  ditangani  oleh  Pusat Penegakan  Hukum  Terpadu  (  Gakkumdu  )  yang  terdiri  atas  unsur  Pengawas  Pemilu,  Polri,  dan Kejaksaan.  Proses  penegakan  hukum  yang  dilakukan  diawali  dengan  penerimaan  laporan/temuan pengawas pemilu atas dugaan tindak pidana pemilu. Dalam menerima laporan/temuan, Bawaslu Provinsi atau Panwas  Kabupaten/Kota  wajib  didampingi  dan  dibantu oleh Penyidik  dan  Penuntut  Tindak  Pidana Pemilu yang tergabung dalam Gakkumdu . Tengah .

## Faktor fasilitas dan target
Sarana  atau  fasilitas  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  kampanye  melalui  media  sosial sangatlah  penting.  Sebab,  media  yang  digunakan  untuk  melakukan  kampanye  hitam  tidak  lagi  melalui perangkat keras atau dalam bentuk nyata. Penegakan hukum di dunia nyata memerlukan fasilitas yang memadai  agar  dapat  mencakup  seluruh  tindak  pidana  penyebaran  kampanye  di  media  sosial.  Sarana atau sarana bisa berupa pendidikan atau pelatihan bagi penegak hukum terkait kampanye hitam di media sosial.

## Faktor Budaya
Budaya hukum menyangkut budaya hukum yaitu sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak  hukum)  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum.  Sebagus  apapun  struktur  hukum  yang  disusun untuk melaksanakan aturan  hukum  yang  telah  ditetapkan  dan  sebaik  apapun  kualitas  substansi  hukum yang  tercipta  tanpa  didukung  budaya  hukum  oleh  orang-orang  yang  terlibat  dalam  sistem  dan masyarakat,  maka  penegakan  hukum  tidak  akan  terjadi.  berjalan  secara  efektif.  Penegakan  hukum merupakan  bentuk  dorongan  untuk  menjamin  tertibnya  pelaksanaan  pemilihan  umum  kepala  daerah. Bawaslu  Kabupaten  Barru  dalam  melaksanakan  pengawasannya  terhadap  kampanye  melalui  media sosial  yang  mengacu  pada  kebijakan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  tentunya  terdapat kendala atau kendala dalam pelaksanaannya.
Narmita mengungkapkan, kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam turut  serta  memantau  dan  menaati  peraturan  kampanye  di  media  sosial,  sehingga  masih  terjadi pelanggaran ketentuan kampanye. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Barru . Menunjukkan dugaan pelanggaran yang ditemukan di Bawaslu diketahui dilakukan oleh Aparatur Sipil  Negara  pada  saat  pelaksanaan  Pilkada  Kabupaten  Baru.  Berdasarkan  data  pelanggaran  melalui media  sosial  pada  Pilkada  Kabupaten  Takalar  menunjukkan  masih  lemahnya  penegakan  hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1). Tindakan pencegahan kampanye yang dilakukan melalui media sosial adalah Pasangan Calon atau Tim
Kampanye yang menggunakan media sosial sebagai alat kampanyenya menggunakan akun media sosial resmi yang telah terdaftar di KPU. Selain itu, seluruh komponen berperan sebagai pengawas, dalam hal ini Bawaslu memperkuat sosialisasi, bertindak profesional dalam pengawasan, dan melakukan imbauan pada tahap kampanye melalui media sosial. 2). Penegakan pelanggaran kampanye melalui media sosial yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye melalui media sosial dapat  dilakukan secara tertib dipengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang efektif dalam melaksanakan  pengawasan  kampanye  sesuai  peraturan.  Namun  kesadaran  masyarakat  untuk  bijak dalam menggunakan media sosial untuk berkampanye masih kurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Riwanto et al., Penegakan Hukum Pemilu (Jakarta: Bawaslu, 2019), 141.
Rahmat, D. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) terhadap
Kampanye Hitam Pilpres Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bachrun , H., & Gadjong , AA (2021). Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh  Bawaslu  Kabupaten  Maros  dalam  Penyelenggaraan  Pilkada  Tahun  2020.  Jurnal  Lex Generalis (JLG), 2(8), 1913-1927.
Didih  M.  Sudi  et  al.,  Mengawal  Pilihan Rakyat :  Catatan  Pengawas  Pemilu  2019  Dan  Pilkada  2020 (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 161.
Erika Tri, WAHYUNI (2023). Model Pengawasan Partisipatif dalam Mencegah Kecurangan Pemilu 2024 (Studi pada Bawaslu Kota Bandar Lampung).
Fauziyah  ,  F.  (2022).  Pengawasan  Bawaslu  Terhadap  Netralitas  ASN  pada  Pilkada  Tahun  2020  di Kabupaten Bulukumba (Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin).
Febriyan  ,  B.,  &  Nursiti  ,  N.  (2017).  Tindak  Pidana  Kampanye  Hitam  (Black  Campaign)  pada  Pilkada Walikota Banda Aceh Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 1(1), 54-62.
Husen,  LO  (2009).  Supremasi  Hukum,  Demokrasi  dan  Pemisahan  Kekuasaan.  Makassar:  PT.  Umitha Grafik Ukhuwah .
Husen,  LO,  &  Thamrin,  H.  (2017).  Hukum  Tata  Negara:  Perjanjian  dan  Adat  istiadat  sebagai  Pilar Konvensi Konstitusi.
Kasim,  A.,  &  Heridah ,  A.  (2022).  Bentuk  Keterlibatan  Masyarakat  Dalam  Mengawasi  Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Jurnal Litigasi Amsir , 9(3), 251-258.
Khalyubi  ,  W.,  Bangun  ,  CD,  Ardiyansyah  ,  F.,  &  Romadhona  ,  MR  (2021).  Pemanfaatan  Media  Sosial Sebagai  Alat  Kampanye  dan  Partisipasi  Digital  pada  Pilkada  Kota  Depok  Tahun  2020.  Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal (JGLP), 3(2), 87-102.
Lubis, MTS (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Black Campaigner di Media Sosial (Analisis UU Pilkada dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik). Jurnal Hukum Riau, 6(2), 170-197.
Maros,  CK,  &  Syahrul  ,  F.  (2018).  Peran  Lembaga  Jaringan  Pendidikan  Pemilih  (  JPPR  )  Sulawesi Selatan dalam Memantau Dana Kampanye Pilkada Serentak 2015 di Kab.
Mulyadi,  D.,  Aridhayandi  ,  MR,  &  Junior,  R.  (2023).  Jck  Black  Campaign  di  Media  Sosial  pada  Pilkada Demokrat. Jurnal Cahaya Keadilan, 11(01), 11-20.
Qamar,  N.,  Syarif  ,  M.,  Busthami  ,  DS,  Hidjaz  ,  MK,  Aswari  ,  A.,  Djanggih  ,  H.,  &  Rezah  ,  FS  (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Jenius Sosial Politik ( TANDA ).
Sanyoto,(2020). Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun.
Salim,  A.  (2015).  Pembatasan  Alat  Peraga  Kampanye  (APK)  pada  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kabupaten Gowo Tahun 2015 . Makassar: Universitas Hasanudin .
Sinaga, C. (2021). Analisis Peran Bawaslu Dalam Menangani Kampanye Hitam Pada Pemilihan Presiden Republik  Indonesia  Tahun  2014  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jurnal Program Magister Hukum “ Dharmasisya ” FHUI , 1(1), 24.
Thamrin, A., Achmad, D.,  &  Fachreza ,  AR (2022). Penindakan Pelanggaran Netralitas ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Sultan: Penelitian Hukum Tata Negara, 1(1), 37-43.
Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2016  tentang  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 1 ayat 21
Venus,  A.,  Rema  Karyanti  ,  S.,  &  Rakhmat  ,  J.  (2004).  Manajemen  kampanye:  panduan  teoritis  dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi. Simbiosis Media Rekatama .
Yonda, J. (2016). Penanganan Kasus Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif dalam Penyelenggaraan Kampanye  Pemilu  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (Disertasi Doktor Universitas Andalas ) .