ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 7 No. 1 Juni Tahun 2019 Available Online at https://ojs. umrah .ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v7i1.1327

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat
Muh. Zulfiqri Syahmat piki.syahmat@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

## ABSTRAK
Berdasarkan pada pokok permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami serta  menganalisis bagaimana  proses pemindahan Ibukota Kabupaten Bima serta  menganalisis faktor-faktor yang  mempengaruhi  pemindahan  pusat  Ibukota  Kabupaten  Bima.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  mengambil metode  penelitian  Kualitatif,  dimana  lokasi  dalam  penelitian  ini  di  lakukan  di  Pemerintah  Kabupaten  Bima, Nusa  Tenggara  Barat.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Observasi,  interview  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  Dalam  pengimplemantasian  pemindahan  pusat  ibukota  dan  pembangunan ibukota  Kabupaten  Bima  di  lokasi  yang  baru  sedang  dalam  proses  pembangunan  insfrastruktur  dari  43 Organisasi  Perangkat  Daerah  hanya  6  OPD  yang  sudah  berada  pada  lokasi  pusat  pelayanan  pemerintah Kabupaten  Bima  Dari  latar  belakang  pemindahan  pusat  ibukota  kabupaten  bima  yang  melatar  belakangi penghambatan  pemindahan  pusat  ibukota  Kabupaten  Bima  adalah  faktor  anggaran,  dimana  dana  yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur adalah hanya bersumber dari APBD. Dari kelima (5) faktor yang mempengaruhi pemindahan ibukota Kabupaten Bima yaitu faktor letak geografis, faktor kependudukan, faktor kebijakan pemerintah, faktor politik dan faktor historis/sejarah sudah berjalan dengan baik artinya mendukung dan mempengaruhi percepatan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Faktor-Faktor; Pemindahan; Ibukota.

## ABSTRACT
Based on the subject matter, the purpose of this study is to know and understand and analyze how the process of transfer of the Capital District of Bima and analyze the factors that affect the transfer of the center of  the  Capital  District  of  Bima.  In  this  study  the  researchers  took  Qualitative  research  method,  where  the location  in  this  study  was  conducted  in  the  Government  of  Kabupaten  Bima,  West  Nusa  Tenggara.  Data collection in this study using observation, interview and documentation. Result of research In implementation displacement  center  of  capital  and  development  capital  of  Regency  of  Bima  in  new  location  is  in  process  of development  of infrastructure of 43 Organization of  Regional Device only 6 OPD already located at  central government service location of Regency of Bima From background of transfer center of capital of regency of bima which background inhibition of transfer of capital center of Bima Regency is budget factor, where fund used in infrastructure development is only sourced from APBD. From the fifth (5) factors that affect the transfer of the capital city of Bima Regency, namely geographical location, population factor, government policy factor, political factor and historical / historical factors have been running well, it means supporting and influencing acceleration of transfer center of Bima regency capital.
Keywords: Local Government; Factors; Removal; Capital city.

## PENDAHULUAN
Pemekaran  wilayah  diyakini  dari sebagian  pihak  menjadi  salah  satu alternative bagi masyarakat untuk mempercepat  proses  penyejahteraan  diri. Sejak  diimplementasikannya  Undang- Undang  Nomor  22  tahun  1999  yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor  32  tahun  2004  berimplikasi terhadap  munculnya  berbagai  keinginan masyarakat  di  daerah  untuk  memekarkan diri,  salah  satunya  adalah  terbentuknya Pemerintah  Kota  Bima  yang  dimekarkan dari pemerintahan induk yakni Pemerintah Kabupaten Bima sekitar tahun 2002 silam melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002.
Kabupaten  Bima  merupakan  salah satu  Daerah  Otonom  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat,  terletak  di  ujung  timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (pecahan dari Kota Bima). Berbagai  ekspetasi  rakyat  untuk hidup  lebih  sejahtera  dari  masa-masa sebelumnya  mulai  bermunculan.  Diikuti dengan  lonjakan  pelaksanaan  berbagai program  dan  terobosan  pembangunan sebagai  sebuah  wujud  pemenuhan  aspek kebutuhan  rakyat  dalam  berbagai  bidang guna perbaikan taraf kehidupan masyarakatnya.  Dibalik  berbagai  upaya pada dua pemerintahan ini dalam melakukan  terobosan  pembangunan  bagi
masyarakatnya. Masih terselip satu persoalan krusial yang masih menggelayut diantara  keduanya  yang  perlu  segera diselesaikan  bersama  yakni  permasalahan menyangkut pemindahan Ibukota Kabupaten  Bima  ke  wilayah  Kecamatan Woha  serta  pembagian  dan  penyerahan asset  daerah  yang  masih  dikuasai  oleh Kabupaten Induk.
Pemerintahan  pada  masa  sekarang memiliki  fungsi  diantaranya  memberikan pelayanan  sesuai  dengan  aturan  hukum yang  berlaku  dan  memberikan  pelayanan publik yang baik dan optimal (Rieseneder, 2008).  Optimalisasi  proses  dan  pelayanan ( service and process optimization ) merupakan  salah  satu  komponen  untuk mewujudkan  pemerintah  yang  baik  ( good government ) (Michigan Lean Consortium, 2013).
Alasan pemindahan ini dikarenakan beberapa faktor, yakni faktor strategi  militer,  informasi  keamanan negara,  Naypyitaw  merupakan  daerah yang  lebih  mudah  dikontrol,  faktor dekolonisasi, upaya untuk mengisolasikan pusat pemerintahan dari jumlah penduduk yang besar, dan untuk mengikuti kepercayaan trandisional Myanmar (Myoe, 2006).

## LANDASAN TEORI

## A. Konsep Pemerintahan Daerah
Pemerintahan juga diartikan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif  atau  kelengkapan  negara  yang bisa  bertindak  untuk  nama  negara. Sedangkan  pemerintah  pada  arti  sempit (bestuurvoering),  yaitu  mencakup  fungsi- fungsi organisasi  yang menjalankan suatu tugas pemerintahan. Titik beratnya pemerintahan  dalam  arti  yang  sempit  ini hanya  saja  berkaitan  dengan  kekuasaan yang  bisa  menjalankan  fungsi  eksekutif saja (Sadjijono. 2008)
Kehadiran pemerintahan dan keberadaan  pemerintah  adalah  sesuatu yang  menjadi  keharusan  bagi  proses kewajiban  dalam  kehidupan  masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena  itu  kehidupan  sehari-hari  erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah  di  dalamnya.  (Sarundajang,
2003:5) Pemerintahan
adalah
Besctuurvoering  atau  pelaksanaan  tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat  atau  alat  yang  menjalankan pemerintahan (Ridwan, 2014). Pemerintahan adalah sebagai alat
kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam artis sempit. Pemerintahan dalam  arti  luas  mencangkup  semua  alat kelengkapan  negara,  yang  terjadi  dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif  dan  yudisial  atau  alat-alat kelengkapan  negara  lain  yang  bertindak untuk dan atas nama negara.

## B. Pembentukan wilayah
Rustiadi,  dkk,  (2009)  “Wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas yang spesifik (tertentu),  dimana  bagian  -bagian  dari wilayah  tersebut  (sub  wilayah)  satu  sama lain  saling  berinteraksi  secara  fungsional. Istilah  wilayah  mengacu  pada  pengertian unit  geografis,  dalam  hal  ini  wilayah didefinisikan  sebagai  suatu  unit  geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan yang lainya”.
Dari  definisi  tersebut  tidak  ada batasan  spesifik  dari  suatu  wilayah. Batasannya  lebih  bersifat  “ meaningful ” untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian maupun evaluasi. Menurut Tukiyat (2002), “konsep pengembangan  ekonomi  wilayah  harus berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi wilayah  dengan  menggali  potensi  produk unggulan  daerah.  Salah  satu  aspek  yang perlu diperhatikan dalam kegiatan
pengembangan  wilayah  adalah  menyusun perencanaan wilayah”.
Menurut Hamid (2008), ada beberapa  faktor  dan  indikator  untuk menentukan  lokasi  atau  wilayah  calon ibukota kabupaten yaitu meliputi:
a) Faktor  lingkungan  makro  adalah dorongan  lingkungan  baik  dari dalam maupun dari luar.
b) Faktor  endowment  daerah  yaitu ketersediaan  SDM  yang  memadai dan SDA yang potensial.
c) Faktor  budaya  yang  meliputi  sifat dan perilaku masyarakat, adat istiadat yang memberikan dukungan terhadap penetapan ibukota kabupaten.

## C. Faktor  Lokasi  Ibukota  dan  Pusat Pemerintahan
Menurut  Siong  (2006),  Putra  jaya dipilih  sebagai  lokasi  pusat  pemerintahan Malaysia yang baru dikarenakan beberapa faktor, yakni: (1) ketersediaan lahan yang masih cukup dan kalkulasi biaya infrastruktur yang lebih rasional, (2) lokasi strategis  yang  berada  pada  koridor pertumbuhan,  (3)  aksesibilitas  yang  baik dan  jaringan  transportasi,  (4)  jenis  dan kerapatan vegetasi yang dapat mendukung kebijakan,  (5)  bentuk  lahan,  dan  (6) dampak  minimum  terhadap  masyarakat lokal.
Syarief (2013) menjelaskan bahwa terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi  pemilihan  lokasi  dan perkembangan  sebuah  kota,  yakni  faktor geografis,  jenis  tanah,  ketersediaan  air, spekulasi  tanah,  keberadaan  fasilitas, aksesibilitas, jumlah dan kepadatan penduduk, kebijakan perkotaan, pendapatan  penduduk,  dan  keberadaan industri.
Beberapa  faktor  prasyarat  dalam pembentukan  daerah  baru  sesuai  dengan Peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2007 diantaranya  ialah  kemampuan  ekonomi, potensi  daerah,  keadaan  sosial  budaya, kependudukan,  luas  daerah,  pertahanan, keamanan,  kemampuan  keuangan,  dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Ali (2010) mengemukakan beberapa  faktor  yang  mempengaruhi pemilihan  lokasi  pusat  pemerintahan, yakni  :  (1)  letak  geografis  yang  strategis dan berada pada dataran rendah (< 3%), (2) ketersediaan  lahan  yang  cukup,  (3) penggunaan  lahan  yang  bukan  lahan pertanian,  (4)  status  lahan,  (5)  bukan daerah  rawan  bencana,  (6)  ketersediaan sumberdaya  air  yang  memadai,  (7) aksesibilitas  yang  baik,  (8)  jumlah penduduk,  (9)  kepadatan  penduduk,  (10) heterogenitas masyarakat (ekonomi, agama,  etnis),  dan  (11)  ketersediaan fasilitas ekonomi dan sosial (rumah sakit,
air  bersih,  jaringan  telepon,  jaringan listrik).

## D. Pemindahan Ibukota
Fungsi-fungsi  yang  berada  dalam sebuah ibukota mencakup fungsi Ekonomi, fungsi  Sosial,  dan  fungsi  Pemerintahan. Claval (2000) mengungkapkan pula bahwa kajian  mengenai  ibukota  juga  banyak dikaji  oleh  geograf,  dimana  pada  ilmu geografi ibukota difokuskan pada pengertian  sebuah  tempat  yang  memiliki jumlah  individu  yang  tinggi,  tradisi  yang kuat, wilayah dengan peninggalan historis dan  monumen  yang  mencolok,  serta wilayah  tersebut  terkadang  memiliki  nilai yang tinggi.
Sejalan  dengan  pengertian  yang diutarakan  oleh  Claval,  Wusten  (2000) juga  mengungkapkan  bahwa  ibukota diartikan  sebagai  pusat  administrasi  dan politik  yang  menjadi  simbol  kekuasaan yang  didalamnya  terdapat  banyak  fungsi dan  hierarki  yang  berbeda,  seperti  fungsi pelayanan, fungsi agama, fungsi pemerintahan,  dan  fungsi  militer.  Dalam hal  ini  Qi  (2008)  juga  mendefinisikan bahwa  pada  mulanya  ibukota  dibangun sebagai  sebuah  simbol  dari  lahirnya  atau berdirinya  sebuah  wilayah  dan  juga sebagai sebuah simbol peradaban.
Di  Indonesia,  kawasan  perkotaan dibedakan
berdasarkan
status administrasinya, yakni :
a. Kawasan perkotaan berstatus administratif daerah kota;
b. Kawasan  perkotaan  yang  merupakan bagian dari daerah kabupaten;
c. Kawasan perkotaan baru yang merupakan  hasil  pembangunan  yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan; dan
d. Kawasan  perkotaan  yang  merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan (Tarigan, 2006).

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti mengambil  metode  penelitian  Kualitatif, dimana  lokasi  dalam  penelitian  ini  di lakukan  di  Pemerintah  Kabupaten  Bima, Nusa  Tenggara  Barat.  Pengumpulan  data dalam penelitian ini menggunakan Observasi, Metode Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang  dilakukan  dengan  cara  mengamati dan  mencatat  secara  sistematik  gejala- gejala  yang  tampak  pada  objek  penelitian (Margono, 1997).
Pengamatan  dan  pencatatan  ini dilakukan terhadap  objek  ditempat  terjadi atau  berlangsungnya  peristiwa.  Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014) Observasi adalah dasar semua pengetahuan.  Observasi  dilakukan  pada Pemerintah Kabupaten Bima.
Esterberg  dalam  Sugiyono  (2014;
72)  teknik  wawancara  ialah,  merupakan
pertemuan  dua  orang  untuk  bertukar informasi  dan  ide  melalui  tanya  jawab, sehingga  dapat  dikontruksikan  makna dalam  suatu  topik  tertentu.  Peneliti  tidak menggunakan koesioner dalam melakukan proses  wawacara,  namun  menyiapkan sebuah tema besar peranan kepada sumber data.  Pertanyaan  akan  terus  melebur berdasarkan  proses  wawancara  sampai didapat informasi yang dibutuhkan.
Wawancara dilakukan dengan Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima, Ka.
BAPPEDA Kab. Bima, KABAG Pemerintahan,  Ketua  DPRD  Kabupaten Bima,  CAMAT  Setempat  dan  LSM Setempat.  Menurut  (Arkunto,  2006) dokumentasi adalah mencari data mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang berupa  catatan,  transkip,  agenda,  buku, surat  kabar,  majalah  dan  sebagainya. Pencarian  data  dalam  penelitian  kualitatif juga  dapat  dlakukan  tanpa  harus  melalui sumber data langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  peneliti  membahas  hasil penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan ibukota Kabupaten Bima, ada beberapa temuan/konsep  penelitian  dari  penelitian terdahulu  dan  dasar  perbedaan  penelitian peneliti  yaitu,  Penelitian  yang  di  lakukan oleh  Nuristi,  Dinartika  Arneda  tahun (2015) dengan judul Implementasi
Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui  Pemindahan  Ibukota  Kabupaten Madiun  ke  Wilayah  Mejayan  (Studi  pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun) dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan  pemindahan  ibukota  ke Wilayah  Mejayan  telah  memperhatikan aspek penting keberhasilan suatu implementasi kebijakan walaupun dilakukan secara bertahap.
Sedangkan pengembangan wilayah ditinjau  aspek  strategis,  teknis  dan administratif  telah  berjalan  dengan  baik. Rekomendasi penting yang dapat diberikan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah bagi  Pemerintah  Kabupaten  Madiun khususnya Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Madiun untuk  mempercepat  proses  pembangunan di  Wilayah  Mejayan,  perlu  adanya sosialisasi  terkait  pemetaan  geospasial, dukungan  anggaran  yang  memadai  dan konsistensi pengaturan zonasi.
Perbedaan penelitian penulis dengan  penelitian  di  atas  adalah  terletak pada  permasalah  yang  begitu  kompleks dari  penelitian  di  atas  menunjukan  aspek penting  keberhasilan  suatu  implementasi dalam  suatu  pemindahan  ibukota  wilayah kabupaten,  sedangkan  dalam  penelitian penulis  meneliti  dalam  konteks  masalah faktor  yang  mempengaruhi  pemindahan
ibukota  kabupaten  serta  menimbulkan pertanyaan besar dalam penelitian penulis yaitu mengapa terjadi faktor keterlambatan dalam proses pemindahan ibukota kabupaten.
Selanjutnya  penelitian  yang  di lakukan  oleh  Azahra,  Ma’arif  (2016) dengan  judul  Alternatif  Pengembangan Kecamatan  Sape  Sebagai  Pusat  Kegiatan Dibagian  Timur  Kabupaten  Bima,  NTB, dengan metode penelitian Analisis Kualitatif  Deskriktif  dengan  dibantu analytical  hirarchi  process  (AHP)  dengan hasil  Dengan  posisi  Kabupaten  Bima bagian  timur  dan  barat  yang  di  tengah- tengahnya  adalah  wilayah  pemerintahan Kota  Bima,  mengakibatkan  jangkauan pelayanan  semakin  jauh  dan  biaya transport  semakin  meningkat,  sehingga proses  aglomerasi  akan  terjadi  dengan sendirinya.
Alternatif  Kecamatan  Sape  dapat dijadikan  sebagai  titik  pusat  DOB  sudah cukup  sesuai  dengan  melihat  kondisi  saat sekarang  dan  kedepannya.  Berdasarkan dari kesiapan sarana prasarana dan fasilitas fisik,  serta  kemampuan  ekonomi  wilayah di  bantu  dengan  kesiapan  dari  segi aksesibilitas  yang  sudah  sebagian  baik, keberadaan pelabuhan laut.
Perbedaan  Penelitian  penulis  yang sangat mendasar adalah terletak pada hasil yang  akan  dicapai  dalam  hal  ini  penulis
mencari  dan  mengetahui  apa  saja  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pemindahan pusat  ibukota  Kabupaten  Bima  baik  yang nantinya hasil yang di capai adalah berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. Sedangkan  dalam  penelitian  di  atas  di fokuskan hasil kebutuhan primer.
Sehingga  hasil  penelitian  pada proses  pemindahan  dan  faktor-fakor  yang mempengaruhi  pemindahan  pusat  ibukota Kabupaten  Bima  baik  dari  faktor  letak geografis,  faktor  kependudukan,  faktor kebijakan  pemerintah,  faktor  politik maupun  faktor  historis  atau  sejarah pemindahan  pusat  Ibukota  Kabupaten Bima.  Pada  bab  ini  peneliti  lebih  banyak menggunakan  data  wawancara  dengan aktor-aktor  pemerintah  daerah  Kabupaten Bima  yang  di  pilih  secara  tepat  dalam menjawab persoalan-persoalan pemindahan  pusat  Ibukota  Kabupaten Bima.
Upaya pemerintah Kabupaten Bima  dalam  mempercepat  pemindahan pusat  Ibukota  Kabupaten  Bima  sudah melalui  berbagai  upaya  namun  berbagai persoalan  sosial  di  berbagai  wilayah  juga harus  di  lebih  diperhatikan  karena  issu yang  berkembang  di  tatanan  masyarakat Kabupaten  Bima  saat  ini  masih  terkait degan issu kemiskinan. Tidak hanya terjadi di  wilayah  Kabupaten  Bima  namun  juga menjadi  dampak  perkembangan  ekonomi
nasional  di  berbagai  wilayah-wilayah  di indonesia
A.  Proses  Pemindahan  Pusat  Ibukota Kabupaten Bima.
1. Pusat pemerintahan Ibukota Kabupaten Bima.
Mengenai pemindahan pusat Ibukota  Kabupaten  Bima  sudah  menjadi arah  gerak  pemerintah  Kabupaten  Bima sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 Tentang  pemindahan  ibukota  Kabupaten Bima dari Raba Kota Bima ke Kecamatan Woha  Kabupaten  Bima.  Kota  Bima  ini wilayahnya  berasal  dari  sebagian  wilayah Kabupaten  Bima  yang  antara  lain  Raba termasuk  dalam  wilayah  Kota  Bima. Dengan  masuknya  Raba  menjadi  bagian dan Kota  Bima maka ibu kota Kabupaten Bima yang berlokasi di Raba wilayah Kota Bima perlu dipindah ke wilayah Kabupaten Bima.
Sehubung  dengan  hal  tersebut, sebagai  konsekuensi  lahirnya  kebijakan pembentukan Kota Bima melalui undang- undang  No  13  Tahun  2002,  maka  untuk efektifnya  penyelenggaraan  tugas-tugas pemerintahan, dan percepatan pembangunan  pusat-pusat  pertumbuhan baru,  pemerintah  Kabupaten  Bima  telah menyusun  Rencana  Tata  Ruang  Ibukota Kabupaten Bima dengan membagi struktur ruang pusat pertumbuhan kota Kabupaten
Bima dalam 3 (tiga) bagian wilayah kota, yakni  Desa  Dadibou  sebagai  pusat kawasan  pemerintahan,  Desa  Talabiu sebagai  kawasan  fungsi  pendukung  dan Desa  Daru  sebagai  kawasan  fungsi pelayanan  sosial.  Hal  ini  sesuai  dengan hasil wawancara dengan Bapak Ian selaku Kabid  Admistrasi  Pemerintahan  Umum daerah Kab. Bima pada hari Kamis tanggal 29  Maret  2018  jam  10:15  adalah  sebagai berikut :
“Pemindahan  Pusat  Pemerintah Kabupaten  Bima  sedang  dalam  proses pembangunan, ada 3 Desa bagian wilayah yang difokuskan dalam fokus pertumbuhan pusat ibukota Kabupaten Bima.”
Dari  hasil  wawancara  dengan bapak  Ian  selaku  Kabid  Administrasi Pemerintahan  Umum  daerah  Kab.  Bima dapat di analisis bahwa proses pemindahan pusat  ibukota  Kabupaten  Bima  sedang berjalan  atau  sedang  dalam  proses pembangunan,  dengan  kata  lain  alokasi atau  lokasi  pusat  pelayanan  pemerintahan Kabupaten  Bima  sudah  ditetapkan  di Kecamatan Woha dan akan memfokuskan pada 3 (tiga) pembangunan kawasan yaitu pertama  kawasan  pusat  pemerintahan, kedua  pusat  kawasan  fungsi  pendukung, dan  ketiga  adalah  kawasan  pusat  fungsi pelayanan  sosial.  Dimana  pusat  Ibukota Kabupaten  Bima  ini  berada  di  salah  satu Kecamatan yang ada.
Upaya pemerintah Kabupaten Bima  dalam  mempercepat  pemindahan pusat  Ibukota  Kabupaten  Bima  sudah melalui  berbagai  upaya  namun  berbagai persoalan  sosial  di  berbagai  wilayah  juga harus  di  lebih  diperhatikan  karena  issu yang  berkembang  di  tatanan  masyarakat Kabupaten  Bima  saat  ini  masih  terkait degan issu kemiskinan. Tidak hanya terjadi di  wilayah  Kabupaten  Bima  namun  juga menjadi  dampak  perkembangan  ekonomi nasional  di  berbagai  wilayah-wilayah  di indonesia  di  Kabupaten  Bima  yaitu Kecamatan Woha. 2. Kebijakan Perkotaan.
Pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan  pelayanan  yang  efisien kepada masyarakat dan kebijakan ini juga mengacu pada dasar Surat Edaran Menteri Dalam  Negeri  No  650/989/IV/Bangda, tanggal  5  Juni  2000,  tentang  pedoman umum Penyusunan Program Dasar Pembangunan Perkotaan (PDPP)
Berdasarkan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Bima  bahwa  Kota Woha  ditetapkan  sebagai  Pusat  Kegiatan Wilayah Promosi yang mengemban fungsi dengan  tingkat  pelayanan  skala    regional dan kabupaten sebagai berikut :
a) Pusat pelayanan Pemerintahan;
b) Pusat perdagangan, bisnis, keuangan,  dan  jasa  skala  regional dan atau kabupaten;
c) Pusat  pelayanan  pendidikan  dan kesehatan;
d) Pusat  pelayanan  umum  dan  sosial skala regional dan atau kabupaten; dan
e) Simpul transportasi.
Berdasarkan  arahan  Pengembangan Kawasan  Peruntukan  Pesisir  dan  pulau- pulau  kecil  dalam  RTRW  Kabupaten Bima,  Kecamatan  Woha  (Desa  Pandai, Donggobolo, Dadibou, Talabiu) merupakan  zona  yang  memiliki    Potensi perikanan budidaya (tambak) serta sebagai kawasan  minapolitan  yang  berpusat  di Desa  Penapali.  Potensi  lainnya  yang terdapat  pada  wilyah  perencanaan  adalah tambang  Mangan,  sehingga  menjadikan kota woha sebagai salah satu zona wilayah usaha pertambangan di Kabupaten Bima.
Melirik  dari  syarat  dan  proses pemindahan  pusat  Ibukota  Kabupaten Bima  tidak  terlepas  dari  unsur  Desposisi, struktur birokrasinya, sumber dayanya dan komunikasinya  baik  dari  pemerintah daerah kepada masyarakat atau sebaliknya dari  masyarakat  terhadap  pemerintah daerah  Kabupaten  Bima,  tidak  hanya komunikasi  pemerintah  daerah  kepada masyarakat  namun  pemerintah  daerah Kabupaten Bima harus menjaga
komunikasi yang baik terhadap pemerintah propisi maupun pemerintah pusat. Karena tanpa  dukungan  pemerintah  propinsi  dan pusat  tidak  akan  terjalin  komunikasi  srta pengaruh kepada desposisi yang baik. Dari hasil wawancara dengan Bapak Mansykur S.H.  selaku  Kabid  Fisik  dan  Prasarana BAPPEDA  Kab.  Bima  pada  Hari  Rabu tanggal  28  Maret  2018  jam  13:12 mengatakan bahwa.
“Pemerintah  Kabupaten  Bima,
Khususnya  bidang  Fisik  dan  Prasarana Bappeda  Kab.  Bima  sudah  menjalankan tugas  dengan  semestinya  sesuai  dengan Tupoksi nya sendiri. Pemerintah Kabupaten  Bima  mempunyai  Kebijakan dalam  pembangunan  perkotaan  secara yuridis..”
Dari  pemaparan  bapak  Mansykur S.H.  selaku  Kabid  Fisik  dan  Prasarana BAPPEDA  Kab.  Bima  dapat  di  analisis bahwa  komitmen  dari  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bima  sudah  ada  untuk melaksanakan proses pemindahan ibukota Kabupaten Bima dalam rangka mempercepat  pembangunan  pelaksanaan pemindahan  Ibukota  Kabupaten  Bima. Sebab  dalam  pemindahan  pusat  ibukota Kabupaten  Bima  selanjutnya  dari  hasil wawancara dengan Bapak A.Rifaid selaku Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan  Ruang  sedikit  dapat dianalisis  bahwa  komunikasi  yang  baik
dengan  pemerintah  terhadap  masyarakat sudah terjalin dengan baik dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.
B.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Pemindahan  Pusat  Ibukota  Kabupaten Bima
1. Faktor Letak Geografis.
Pengaruh  letak  geografis  terhadap pemindahan  Pusat  Ibukota  Kabupaten Bima bahwa letak geografis dapat di lihat dari gambaran jarak lokasi pusat pemerintahan  yang  baru  dengan  pusat pemerintahan  yang  lama,  serta  jarak dengan kota-kota yang ada disekitar lokasi pemilihan pusat Ibukota yang baru. Hal ini nantinya akan sangat menentukan interaksi antara  wilayah-wilayah  disekitar.  Letak geografis  Pusat  Pemerintahan  Kabupaten Bima  harus  mengacu  kepada  analisis- analisis  AMDAL  maupun  SWOT  karena dalam  menentukan  lokasi  harus  melihat jarak kedekatan pelayanan kepada masyarakat  bagaimana  pelayanan  itu  bisa semakin dekat dengan masyarakat, sehingga  masyarakat  bisa  mendapatkan pelayanan  yang  cepat  dan  tepat,  sebab keutaman  pemerintah  adalah  memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak Ian selaku Kabid Admistrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima pada hari Kamis
tanggal  29  Maret  2018  jam  10:15  adalah sebagai berikut :
“Peran bagian Administrasi Pemerintahan  Umum  daerah  Kab.  Bima hanya  menyiapkan  lahan  sarana  dan prasarana melalui sub. Bagian pengadaan tanah  dengan  urusan  RTRW  adalah urusan  BAPPEDA  sedangkan  teknis pembangunan  adalah  urusan  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang (DPUTR).”
Dari  hasil  wawancara  dengan bapak  Ian  selaku  Kabid  Admistrasi Pemerintahan  Umum  daerah  Kab.  Bima dapat di analisis bahwa secara administrasi pemisahan  Kabupaten  Bima  dan  Kota Bima  sudah  tertuang  dalam  Undang- undang Nomor 13 Tahun 2002 sedangkan usulan  program  pembangunan  Ibukota Kabupaten  Bima  sebagaimana  dijabarkan dari  kebijakan  pembangunan  jangka menengah Kabupaten Bima sesuai tertuang  dalam  RPJMD  2005-2010  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun 2008 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Bima dari Raba Wilayah Kota Bima  ke  Kecamatan  Woha  Kabupaten Bima  bahwa  pemerintah  harus  segera mengimplementasikan  pemindahan  dan pembangunan ibukota Kabupaten Bima di lokasi yang baru.
Jika melihat  dari  penentuan  lokasi pusat Ibukota Kabupaten bima, pemerintah
Kabupaten  Bima  sudah  melewati  dan melakukan  berbagai  pertimbangan  yang matang  dalam  menentukan  lokasi  pusat ibukota  kabupaten,  salah  satunya  adalah membentuk  tim  pengkaji  lokasi  ibukota Kabupaten Bima hingga akhirnya Kecamata  Woha  di  tunjuk  sebagai  pusat Ibukota Kabupaten Bima dengan rumusan hasil seminar sehari tentang lokasi ibukota kabupaten bima di paruga parenta  – bima pada  sabtu,  17  juni  2006  dengan merumuskan hal-hal sebagai berikut :
1. Penetapan  dan  pemindahan  ibukota kabupaten  bima  kelokasi  yang  baru pada  prinsipnya  bertujuan  untuk lebih mengefektifkan jalanya penyelenggaraan  pemerintahan  dan meningkatkan  kualitas  pelayanan publik.  Oleh  karena  itu  penetapan dan  pemindahan  ibukota  Kabupaten Bima harus berdasarkan kepentingan masyarakat  yang  lebih  besar  dan berdimensi  jangka  panjang  dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, serta  sedapat  mungkin  dihindarkan dari kepentingan-kepentingan pribadi,  golongan,  kelompok  serta kepentingan elit politik yang sifatnya sesaat.
2. Pemindahan ibukota Kabupaten
Bima kelokasi baru harus memenuhi 3 syarat utama yaitu :
a) Aspek normatif (Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2004
Tentang Pemerintahan Daerah)
b) Aspek  teknis  (meliputi  syarat administratif,  teknis  dan  fisik kewilayahan)
c) Aspek  sosial,  ekonomi  dan politik  (antara  lain  meliputi peningkatan publik service,
kebutuhan, antisipasi
pengembangan yang akan datang,  pengembagan  ekonomi, perluasan wilayah, pertumbuhan ekonomi, entitas, kelompok dan multikulturalisme.
3. Kriteria  dalam  pemindahan  ibukota Kabupaten Bima berdasarkan
masukan  dari  narasumber  paling tidak harus memperhatikan kriteria/aspek sebagai berikut :
a) Aspek tata ruang
b) Aspek aksesibilitas/keterjangkauan
c) Aspek penduduk
d) Aspek ketersediaan fasilitas
e) Aspek sosial ekonomi dan;
f) Aspek lain yang terkait
4. Hasil  kajian  tim  pengkajian  lokasi ibukota Kabupaten Bima yang telah mengakomodir  kriteria  seperti  yang disebutkan pada poin tiga (3) diatas kemudian  diperkaya  dengan  kriteria tambahan sesuai aspirasi masyarakat
dan  kajian  pustaka  (20  kriteria) menunjukkan  bahwa  Kecamatan Woha  memiliki  nilai  (Scoring) tertinggi, diikuti secara berturut-turut oleh  Kecamatan  Bolo,  Sape,  dan Belo. Sehingga secara teknis
Kecamatan Woha dapat direkomendasikan  sebagai  alternatif terbaik sebagai  lokasi Ibukota Kabupaten Bima.
5. Dari kriteria yang dipergunakan oleh tim pengkajian lokasi ibukota Kabupaten  Bima  disarankan  agar kriteria  hasil  poling  melalui  Bima Ekspres  tidak  dimasukkan  sebagai kriteria pengkajian, tetapi dipergunakan  sebagai  salah  satu bahan  pertimbangan  dalam  rangka penetapan lokasi ibukota Kabupaten Bima.
6. Untuk  memperoleh  feedback  yang lebih  luas  dari  masyarakat  guna penyempurnaan  hasil  kajian  lokasi ibukota Kabupaten Bima, tim kajian lokasi  ibukota  Kabupaten  Bima masih  menerima  koreksi,  masukan, saran,  serta  pertimbangan  dari berbagai kalangan sampai dengan 20 juni 2006.
7. Sesuai  dengan  pasal  7  undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan  daerah  maka  untuk penetapan Kecamatan Woha sebagai
ibukota  Kabupaten  Bima  perlu segera ditindaklanjuti dengan persetujuan  bersama  antara  Bupati dan  DPRD  Kabupaten  Bima  dan selanjutnya diusulkan kepada Gubernur  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat dan di teruskan ke Departemen Dalam  Negeri  agar  dapat  diproses lebih lanjut sehingga dapat
ditetapkan dengan peratiran pemerintah (PP) 2. Faktor Kependudukan.
Faktor kependudukan adalah faktor
pendukung yang bisa membantu percepatan  pemindahan  pusat  Ibukota Kabupaten  Bima,  ranah  penduduk  berarti membicarakan  tentang  sumber  daya manusia  (SDM)  dukungan  moril  dari masyarakat dapat meningkatkan semangat membangun bagi pemerintah daerah dalam proses pemindahan pusat Ibukota Kabupaten  Bima  yang  administrasi  sudah dilaksakan  faktor  kependudukan  suatu lokasi pusat ibukota juga menjadi penentu dalam keberhasilan suatu kebijakan pemerintah yang dimaksud faktor penduduk  ialah  yang  mencakup  tentang jumlah  penduduk  yang  ada  di  lokasi  baru dan  kota-kota  sekitar  untuk  mengetahui potensi  interaksi  yang  akan  terjadi selanjutnya adalah seberapa besar pengaruh  mata  pencaharian  penduduk  di lokasi  pusat  pemerintahan  baru  dan
sebarapa  besar  dukungan  Heterogenitas penduduk dari segi suku. agama, dan etnis di sekitar wilayah pusat pemerintahannya.
Pemindahan pusat pelayanan pemerintahan  ibukota  Kabupaten  Bima menjadi  suatu  kebanggan  tersendiri  bagi masyarakat  Kabupaten  Bima  karena  bagi masyarakat  pelayanan  yang  baik  adalah pelayanan  yang  dekat  dengan  masyarakat hal  ini  di  dukung  dari  bukti  wawancara dengan  bapak  Chandra  selaku  CAMAT Kecamatan Woha pada hari jum’at tanggal 13  April  2018  jam  14:00  beliau berangapan bahwa :
“saya sangat setuju dan mendukung  pemindahan  pusat  ibukota Kabupaten Bima di Kecamatan Woha ini, begitu  juga  dengan  masyarakat  pada umumnya.”
Dari  hasil  wawancara  dengan bapak Chandra selaku CAMAT Kecamatan  Woha  dapat  di  tarik  analisis bahwa  pemindahan  pusat  pelayanan pemerintah Kabupaten Bima pada umumnya  mendorong  dan  mendukung kehadiran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bima sebab masyarakat juga akan bangga akan kehadiran Pemerintah Daerah tersebut, pengaruhnya sangat besar terhadap  sektor  ekonomi  masyarakat perputaran  ekonomi  semakin  meningkat, usaha-usaha baru akan hadir..
Jadi,  jika  berbicara  mengenai hubungan  pemindahan  pusat  ibukota Kabupaten Bima dengan faktor kependudukan  bahwa  pada  umumnya seluruh  masyarakat  sudah  menerima dengan  baik  pemindahan  pusat  ibukota Kabupaten  Bima  di  wilayah  Kecamatan Woha,  namun  yang  menjadi  polemiknya adalah  masyarakat  sangat  menyayangkan pemindahan pusat ibukota Kabupaten atau pusat  pelayanan  masyarakat  tak  kunjung disegerakan,  yang  dimana  penduduk mendesak  pemeintah  Kabupaten  Bima untuk sesegera mungkin kantor Bupati itu untuk  segera  pindah.  Karena  jika  kantor Bupati atau seketariat Pemeritah Kabupaten  Bima  itu  pindah  maka. Masyarakat  sangat  merasa  senang  dan gembira  pemimpin  daerahnya  semakin dekat dengan masyarakatnya. 3. Faktor Kebijakan Pemerintah.
Komitmen  pemerintah  terhadap pemindahan  pusat  ibukota  Kabupaten Bima jika benar pusat pelayanan pemerintah itu  di  rancang  dan tertuang  di dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah  (RPJPD)  atau  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  dan  selanjutnya  tentang  zona tata  ruang  yang  mendukung  apakah memungkinkannya kebijakan pemindahan pusat  pelayanan  pemerintahan  di  lokasi tersebut.  Dari  hasil  wawancara  dengan
bapak  A.rifaid  selaku  Kabid  Tata  Ruang Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  pada  hari  senin,  tanggal  2  April 2018 jam 11:00 mengatakan bahwa :
“Pemindahan pusat ibukota Kabupaten  Bima  sudah  menjadi  ranah kebijakan  dari  pemerintah  Kabupaten Bima  sejak  dulu,  dan  pada  tahun  2010 pemerintah Kabupaten Bima menfokuskan pada  pembebasan  lahan  masyarakat, Seketariat  atau  kantor  bupati  mestinya  di tahun  2015,  dan  di  janjikan  kembali  di tahun 2018 mendatang.”
Dari  hasil  wawancara  dengan Bapak A.Rifaid selaku Kabid Tata Ruang Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  dapat  di  analisis  bahwa  memang sejak  pada  tahun  2002  terjadi  pemekaran Kota  Bima  dari  induk  Kabupaten  Bima, namun pembangunan infrastruktur dimulai pada  tahun  2014  dan  akan  diselesaikan sesuai target dengan Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah RPJPD  tahun  2006-2025  dan  setiap tahunnya.
Pemerintah Kabupaten Bima berkonsisten  membangun  tiga  (tiga) Organisasi  Pemerintahan  Deaerah  (OPD) saja  dari  dana  APBD  maupun  bantuan dana  dari  APBN  maupun  bantuan  dari Provinsi. Dalam suatu kebijakan pembangunan  wilayah  pemerintah  pada umumnya  membuat  suatu  perencanaan
yang  mendetail  yang  di  kenal  dengan Rencana Detail Tata Ruang atau di singkat (RDTR)  dan  Peraturan  Zonasi  Kawasan Perkotaan  serta  Rencana  Tata  Ruang Wilayah atau di singkat (RTRW)  kawasan perkotaan Woha  pada Tahun 2014 – 2034. 4. Faktor Politik
Faktor  politik  merupakan  salah satu  faktor  yang  dapat  menentukan kebijaakan  pemindahan  pusat  pelayanan ibukota Kabupaten Bima. Jika kita melirik beberapa  kasus  contoh  di  Indonesia menyiratkan  bahwa  kontribusi  elit  politik atau  sang  penguasa  menjadi  faktor dominan yang menentukan arah laju suatu kebijakan kepentingan politik suatu golongan  dalam  mencapai  pemindahan pusat  ibukota.  Selanjutnya  megenai  visi dan  misi  kepala  daerah  Kabupaten  Bima, dalam  hal  ini  adalah  Bupati  menjadi pengambilan  kepetusan  akhir  dalam sebuah kebijakan-kebijakan yang di ambil. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan bapak  Bahrain  selaku  Kepala  Bagian Organisasi Pendayagunaan Aparatur (OPA) Kabupaten Bima beliau mengatakan bahwa :
“Dalam  hal  kebijakan  faktor politik Pemindahan pusat ibukota Kabupaten  bima  menjadi  hak  progratif dari kepala daerah yaitu BUPATI.”
Dari  hasil  wawancara  dengan bapak  Bahrain  selaku  Kepala  Bagian
Organisasi Pendayagunaan Aparatur (OPA)  Kabupaten  Bima  dapat  di  analisis bahwa percepatan pemindahan atau keterlamatan  pemindahan  pusat  Ibukota Kabupaten  Bima  menjadi  keputusan  hak Kepala  Daerah,  seluruh  instansi-instansi yang  berada  di  ruang  lingkup  Kabupaten Bima yang saat ini berada di wilayah Kota Bima sepenuhnya sudah siap untuk pindah kalau  infrastruktur  kantor  yang  disiapkan di  lokasi  pemindahan  pusat  ibukota Kabupaten Bima yang berada di Kecamatan Woha.
Mengenai isu politik bahwa keterlambatan  pemindahan  pusat  ibukota Kabupaten  Bima  atau  lebih  tepatnya  saat ini  kantor  seketariat  atau  kantor  BUPATI itu  disebabkan  oleh  ASN  atau  PNS  yang kebanyakan  masih  berdomisili  di  Kota Bima  dan  tidak  bersedia  pindah  ke  lokasi pusat  pelayanan  ibukota  Kabupaten  Bima yang baru yang jaraknya tidak relatif dekat artinya jauh dari Kota Bima.
Jadi,  jika  berbicara  mengenai hubungan  Pemindahan  pusat  Ibukota Kabupaten  Bima  dengan    faktor  politik bahwa  tidak  ada  indikasi  politik  dari  elit- elit politik terhadap perhambatan pemindahan  pusat  ibukota  Kabupaten Bima itu sendiri. Jika melirik pembangunan pusat pemrintahan Kabupaten  Bima  sedang  dalam  proses pembangunan, pemerintah Kabupaten
Bima  menghimbau  dan  berharap  kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bima untuk bisa bersabar dan selalu mensuport proses pemindahan pusat ibukota kabupaten Bima yang saat ini dalam proses laju pembangunan.
5. Faktor Historis
Terbentuknya  Kota  Bima  berasal dari  sebagian  wilayah  Kabupaten  Bima yang  antara  lain  Raba  termasuk  dalam wilayah  Kota  Bima.  Dengan  masuknya Raba menjadi bagian dari Kota Bima maka ibu kota Kabupaten Bima yang berlokasi di Raba wilayah Kota Bima perlu dipindah ke wilayah Kabupaten Bima. Dan hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten  Bima,  serta  sesuai  dengan aspirasi  masyarakat  Kabupaten  Bima, Kecamatan  Woha  layak  untuk  dijadikan ibu kota Kabupaten Bima, karena semangat  mendukung  pengembangan  ke masa depan, aksesibilitas, rentang kendali pemerintahan, dan dukungan lahan.
Pemindahan  ibu  kota  kabupaten dari  Raba  wilayah  Kota  Bima  ke Kecamatan  Woha  Kabupaten  Bima  telah diusulkan oleh Bupati Bima kepada DPRD Kabupaten  Bima  dengan  Surat  Nomor
135/091/001/BAPPEDA tanggal 8 Agustus 2006 perihal Persetujuan
Penetapan  Lokasi  Ibukota  Kabupaten Bima,  telah  mendapat  persetujuan  dari DPRD  Kabupaten  Bima  berdasarkan
Keputusan Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 9  November  2006  tentang  Persetujuan Penetapan Ibukota Kabupaten Bima.
Berdasarkan  persetujuan  DPRD Kabupaten  Bima  tersebut,  Bupati  Bima sudah  mengajukan  permohonan  kepada Gubernur  NTB  dengan  surat  Nomor 135/056/PEM/2007  tanggal  23  Mei  2007 perihal  permohonan  pemindahan  dan penetapan lokasi ibukota Kabupaten Bima dan  kemudian  Gubernur  Nusa  Tenggara Barat  dengan  surat  Nomor  125/661/Pem tanggal  29  Juni  2007 mengajukan  kepada Menteri  Dalam  Negeri  untuk  memohon pemindahan dan penetapan lokasi ibu kota Kabupaten  Bima.  Dari  hasil  wawancara dengan  bapak  Bahrain  selaku  Kabag. Organisasi Pendayagunaan Aparatur Kabupaten  Bima  beliau  mengatakatan bahwa :
“ Sejarah pemindahan pusat Ibukota  Kabupaten  Bima  sudah  melalui tahapan-tahapan  yang  panjang,  semua masalah perijinan-perijinan sudah dilalui oleh pemerintah Kabupaten Bima, sekarang  tinggal  bagaimana  saja  laju percepatan pembangunan bisa di tingkatkan lagi.”
Dari  hasil  wawancara  dengan Bapak  Bahrain  selaku  Kabag.  Organisasi Pendayagunaan Aparatur Kabupaten Bima dalam  kalkulasi  usia,  Kabupaten  Bima telah  melintasi  perjalanan  sejarah  yang
amat  panjang.  Bahkan  mengalami  masa- masa  timbul  tenggelam  yang  dalam perspektif ilmu negara disebut teori timbul tenggelamnya  negara.  Menurut  teori kekuasaan bahwa negara terbentuk karena kekuasaan.  Orang  kuatlah  yang  pertama- tama  mendirikan  negara,  karena  dengan kekuatannya  itu  ia  berkuasa  memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana  dikemukakan  Kallikles  dan Votaire  bahwa  raja  yang  pertama  adalah prajurit yang berhasil.
Begitu  juga  teori  tenggelamnya negara  seperti  teori  organis,  teori  anarkis, dan teori Marxis yang memandang bahwa negara  adalah  sebuah  organisme  dan  tata paksa baik dengan kekerasan maupun tidak yang  pada  akhirnya  akan  hilang  dengan sendirinya menurut syarat-syarat obyektifnya sendiri. Timbul tenggelamnya Kabupaten Bima terungkap dalam naskah kuno  yang  dimiliki  Kerajaan  Bima,  Bo Sangaji Kai.

## PENUTUP
Dalam pengimplemantasian
pemindahan pusat ibukota dan pembangunan ibukota Kabupaten Bima di lokasi  yang  baru  sedang  dalam  proses pembangunan insfrastruktur dari 43 Organisasi Perangkat Daerah hanya 6 OPD yang  sudah  berada  pada  lokasi  pusat pelayanan  pemerintah  Kabupaten  Bima diantara  yaitu  :  Dinas  Kependudukan  dan
Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  Pemuda  dan    Olahraga, Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  serta  Dinas  Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Dari  latar  belakang  pemindahan pusat  ibukota  Kabupaten  Bima  yang melatar belakangi penghambatan pemindahan  pusat  ibukota  Kabupaten Bima adalah faktor anggaran, dimana dana yang  digunakan  dalam  pembangunan infrastruktur adalah hanya bersumber dari APBD.  Dari  kelima  (5)  faktor  yang mempengaruhi pemindahan ibukota Kabupaten  Bima  yaitu  faktor  letak geografis,  faktor  kependudukan,  faktor kebijakan  pemerintah,  faktor  politik  dan faktor  historis/sejarah  sudah  berjalan dengan  baik  artinya  mendukung  dan mempengaruhi  percepatan  pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima.
Hanya  saja  faktor  penduduk  atau dari masyarakat mengharapkan dan mendesak  pemerintah  kabupaten  untuk sesegera mungkin percepatan pemindahan pusat  ibukota  Kabupaten  Bima,  agar tercapai pelayanan yang cepat dan tepat.
Saran  yang  dapat  di  berikan  oleh penulis  adalah  Pemerintah  Kabupaten Bima harus lebih meningkatkan percepatan  pembangunan  insfrastruktur kantor  yang  awalnya  hanya  3  Organisasi
perangkat  daerah  pertahunya,  bisa  di tingkatkan  lagi  lebih  dari  3  pertahunya. Organisasi  Perangkat  Deaerah  sehingga jangka  waktu  pembangunan  infrastruktur tidak relatif lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.F.U.2010. Evaluasi  Lokasi  Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah . Tesis.
Ahmad dan Abdul Hamid. 2008 . Lembaga Keuangan  Syariah :  PT.  Bestari Buana Murni.
Claval,  P.  2000. The  European  System  of Capital  Cities .  Geo  Jurnal  51  (1/2), 73 -81.
HR,  Ridwan.  2014. Hukum  Administrasi Negara  Edisi  Revisi. Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada.
Margono,  1997 .  Metodologi  Penelitian Penddikan . Jakarta. Rineka Cipta. Michigan Lean Consortium. 2013. State of Michigan: Good Government Initiative (internet). http://michiganlean.org/page- 1356647 (diakses 27 Oktober 2017)
Myoe, M.A. 2006. The Road to Naypyitaw :  Making  Sense  of  The  Myanmar Government’s  Decision  to  Move  its Capital .  Asia  Research  Institute
National University of Singapore 79 (-), 1-19.
Qi, D. 2008. Early Capital Cities- The Key Simbol of Early Chinese Civilization . Front.Hist.China 3 (1), 1 – 11. Rieseneder,F.B.2008. Good  Governance: Characteristics,  Methods,  and  The Austrian  examples .  Transylvanian Review  of  Administrative  Sciences 24 (E), 26-52.
Rustiadi,  dkk.  2009. Perencanaan  dan Pengembangan  Wilayah .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Sadjijono,  2008, Memahami  Beberapa Bab Pokok Hukum
Administrasi ,Laksbang Pressindo, Yogjakarta, hal. 41 Siong, H.C. 2006. Putrajaya- Administrative of Malaysia :
Planning,
Concept, and Implementation .  Suistainable  Urban Development and Governance Conference SungKyunKwan University Seoul. S.H. Sarundajang, 2003. Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya.
Syarif,  A.  2013. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Perkembangan Fisik
Kota Baubau .Tesis: Universitas Gadjah Mada. Tarigan, R. 2006. Perencanaan Pembangunan  Wilayah .  Edisi Revisi. Penerbit: PT. Bumi Aksara.
Tukiyat.  2002. Pengembangan  Wilayah dan  Otonomi  Daerah.  Bab  6: Pengantar  Pengembangan  Ekonomi Wilayah . Jakarta: BPPT.
Wusten,  HVD.2000. The  Cityscape  of European  Capital  Cities .  GeoJurnal 51 (-), 129 – 133.
Peraturan Perundang-undangan : UU  Nomor  13  Tahun  2002 Tentang
Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  23  Tahun  2014 Tentang
Pemerintahan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  129  Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan

## Penggabungan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  31  Tahun  2008 Tentang Pemindahan  Ibu  Kota  Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke  Kecamatan  Woha  Kabupaten
Bima
Peraturan  Pemerintah  No  78  Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan,  Dan  Penggabungan Daerah.