Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman e-ISSN: 2621-4105
Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas

## Representation of the Organization of Simultaneous General Elections in 2024 in Quality and Integrity Election Procedures

## Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia triastuti141275@icloud.com

## Abstract
This  research  article  aims  to  describe  the  organization  of  general  elections  that  represent  elections  with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with  several  changes  accommodated  in  the  Constitutional  Court  Decision  Number  114/PUU-XIX/2022.  The implementation  of  simultaneous  elections  involves  the  General  Election  Commission  (KPU),  the  Election Supervisory  Body  (Bawaslu),  and  the  Election  Organizer  Honorary  Council  (DKPP).  The  quality  and integrity  of  elections  are  not  only  influenced  by  these  three  central  institutions  but  also  by  the  organizing committee  in  the  field.  This  research  article  aims  to  describe  the  organization  of  general  elections  that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used  still refers to Law  Number  7  of  2017  with  several  changes  accommodated  in  the  Constitutional  Court  Decision  Number 114/PUU-XIX/2022. The implementation of simultaneous elections involves the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Organizer Honorary Council (DKPP). The quality  and  integrity  of  elections  are  not  only  influenced  by  these  three  central  institutions  but  also  by  the organizing committee in the field.
Keywords: Democracy; Election; Law

## Abstrak
Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang merepresentasikan  pemilu  bermutu  dan  berintegritas.  Pada  pemilu  Serentak  2024,  undang-undang  yang digunakan  tetap  mengacu  pada  UU  Nomor  7  Tahun  2017  dengan  beberapa  perubahan  yang  diakomodasi dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  114/PUU-XIX/2022.  Penyelenggaraan  pemilu  serentak melibatkan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  dan  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mutu dan integritas pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga lembaga pusat tersebut,  melainkan  juga  dipengaruhi  oleh  panitia  penyelenggara  yang  ada  di  lapangan.  Pada  periode sebelumnya,  mutu  pemilu  di  Indonesia  cukup  tercoreng  dengan  adanya  korban  jiwa  dan  korban  jatuh  sakit pada sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diduga akibat dari kelebihan beban kerja. Oleh karena itu, penting dilakukan telaah lebih dalam tentang beban kerja penyelenggara pemilu untuk menghindari  korban  dan  meningkatkan  efisiensi  kinerja  penyelenggara  pemilu.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis-normatif  untuk  menganalisis  pengaturan  sistem  pemilu  serentak  2024  serta  beban  kerja penyelenggara  pemilu menurut  UU  No. 7  Th  2017  tentang  pemilu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa uji materi  di  Mahkamah  Konstitusi  menghasilkan  putusan  yang  tetap  mempertahankan  sistem  proporsional terbuka pada pemilu serentak 2024 yang menunjukkan bahwa Indonesia terus berupaya mewujudkan pemilu yang bermutu dan berintegritas. Di sisi lain, evaluasi pemilu periode sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak petugas penyelenggara pemilu yang bekerja melebihi beban kerja yang diatur dalam undang-undang. Kata Kunci: Demokrasi; Pemilu; Undang-Undang
Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  berdaulat  penganut  demokrasi  konstitusional, menegaskan  bahwa  kedaulatan  berada  sepenuhnya  di  bawah  kekuasaan  rakyat  meskipun dilaksanakan  sesuai  dengan  koridor  supremasi  hukum.  Konsep  pemilihan  umum  seluruh elemen  wakil  rakyat  yang  diberlakukan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan adil  dalam  periodik  lima  tahunan  sebagaimana  mandat  Pasal  22  E  ayat  (1)  UUD  Tahun 1945. 1 Telah diketahui  bersama bahwa pemilu  serentak dan pemilihan kepala daerah pada periode  selanjutnya  akan  berlangsung  pada  tahun  2024.  Pada  masa-masa  itu,  masyarakat akan  menggunakan  hak  pilihnya  untuk  memilih  satu  dari  sekian  banyak  variasi  calon pejabat publik. Adapun model, teknis, dan skema pemilihan umum serentak yang diatur oeh undang-undang  tentang  pemilu  dilatarbelakangi  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No.14/PUU-XI/2013  tertanggal  23  Januari  2014  yang  menyatakan  bahwa  jika  pemilihan Presiden  RI  beserta  wakilnya,  dan  pemilihan  anggota  lembaga  perwakilan  yang  tidak dilaksanakan  serentak  adalah  suatu  langkah  inkonstitusional  karena  tidak  tercapainya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
Pelaksanaan  Pemilu  dan  Pilkada  serentak  yang  akan  dilaksanakan  pada  2024 mendatang  merupakan  panggung  demokrasi  yang  berdampak  signifikan  pada  tujuan  dan dinamika  bangsa  Indonesia  dalam  lima  tahun  ke  depan.  Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan pemilu harus dipersiapkan, direncanakan, dan dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi segala  konflik  yang  dapat  memecah  belah  kesatuan  negara.  Pada  periode  pemilu  2024 mendatang,  pemungutan  suara  untuk  pemilu  dilaksanakan  pada  14  Februari,  sedangkan untuk  pilkada  direncanakan  untuk  diselenggarakan  pada  27  November.  Pemilihan  umum juga  mencakup  pemilihan  kepala-kepala  daerah  secara  langsung.  Tujuan  dari  pemilu serentak  langsung  dari  dan  oleh  masyarakat  merupakan  sarana  perwujudan  kedaulatan rakyat  demi  kemajuan  dan  kemakmuran  bangsa  melalui  pemerintahan  yang  demokratis senada  dengan  cita-cita  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  yang  menjadi  landasan ideologis negara Indonesia. 2 Penyelenggaraan Pemilukada yang mengusung asas luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara  pemilu  yang  berintegritas,  serta  menjunjung  tinggi  profesionalisme  dan akuntabilitasnya.
Dasar  yang  digunakan  dalam  Pemilu  2024,  pada  dasarnya  tetap  mengacu  pada undang-undang  tentang  Pemilu  yang  sama  dengan  penyelenggaraan  Pemilu  periode sebelumnya (tahun 2019) dengan sedikit penyesuaian pada beberapa diktumnya. Perubahan dan  penyesuaian  diktum  perundang-undangan  dilakukan  atas  dasar  keinginan  untuk
1 Sukimin,  “Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Residen  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  1  (18  Mei  2020):  112, https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284.
2 Faisal  Andri  Mahrawa  dan  Irfan  Prayogi,  “Evaluasi  Rekrutmen  Pengawas  Tempat  Pemungutan  Suara  (PTPS) dalam  Pemilu  Serentak  2019,” Jurnal Adhyasta Pemilu 2, no. 1 (6 Desember 2021): 35–47, https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.37.
Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman e-ISSN: 2621-4105
mensukseskan  dan  mewujudkan  Pemilu  yang  kondusif.  Salah  satu  elemen  yang  dapat mempengaruhi  kesuksesan  dan  kelancaran  pemilu  tidak  terlepas  dari  peran  panitia penyelenggara pemilu. Di dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilu dinyatakan bahwa  penyelenggaraan  pemilu  melibatkan  lembaga-lembaga  yang  terdiri  dari  Komisi Pemilihan  Umum,  Badan  Pengawas  Pemilu,  serta  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu. 3 Ketiganya  merupakan  badan  terintegrasi  dalam  fungsi  penyelenggara  Pemilu dengan wewenang dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang berbeda-beda. Keberadaaan lembaga  penyelenggara  pemilu  yang  terintegrasi  diharapkan  mampu  untuk  melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, profesional, berintegritas dan transparan.
Terdapat satu  catatan penting dalam kontestasi demokrasi periode sebelumnya, yaitu pada saat Pemilu 2019. Pemilu pada periode tersebut, yang diklaim sebagai pemilu damai, diwarnai  dengan  adanya  korban  jiwa.  Beberapa  di  antaranya,  simpatisan  yang  meninggal dunia, serta para petugas di TPS yang meninggal dunia dan diklaim karena kelelahan. 4 Dari fenomena tersebut,  perlu dilakukan evaluasi secara masif, khususnya terkait dengan  beban tugas  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS).  Perlu  diketahui  bahwa  para petugas  lapangan  di  TPS  telah  mulai  bekerja  dan  ditugaskan  di  lokasi  tiga  hari  sebelum pemungutan  suara  dilakukan.  Peran  para  petugas  KPPS  dimulai  dari  mengedarkan  surat pemberitahuan kepada pemilih, membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sampai dengan penyelenggaraan  pemungutan  dan  penghitungan  suara  dengan  banyaknya  jenis  surat  suara (5 jenis pemilihan). 5 Ruang lingkup dan beban kinerja itu membuat para petugas kelelahan, sehingga  dalam  melaksanakan  tugasnya  tidak  seluruh  Formulir  C1  telah  diisi  atau  bahkan terjadi  kesalahan  pengisian  data.  Pada  skema  yang  terburuk,  telah  ramai  di  pemberitaan nasional bahwa tidak sedikit dari petugas KPPS yang jatuh sakit hingga meninggal dunia.
Atas  dasar  tragedi  tersebut,  sangat  penting  bagi  KPU  untuk  melakukan  evaluasi  dan perbaikan yang sistematis berkaitan dengan teknis pelaksanaan penghitungan suara di TPS. Hal  ini  juga  tidak  terbatas  meliputi  pengaturan  waktu  pelaksanaan  tugas,  maupun  tenggat pendidikan  dan  pelatihan  bagi  petugas  KPPS.  Salah  contoh  strategi  yang  dapat  dilakukan untuk  perbaikan  Pemilu  periode  sebelumnya  adalah  penerapan  Sistem  Informasi Rekapitulasi  (Sirekap)  yang  dilakukan  secara  elektronik  (e-rekap).  Digitalisasi  harus dioptimalkan  dan  diimplementasikan  secara  seksama,  baik  dalam  konteks  kemampuan rekapitulasi  dan  keakuratan  data  agar  dapat  memudahkan  tugas  bagi  badan ad  hoc KPU. Strategi  lain  mengingat  banyaknya  jumlah  logistik  yang  harus  diamankan  dan didistribusikan dalam waktu yang berdekatan, dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan  aparatur  negara  yang  netral  atau  membuka  program  relawan  ( volunteer ),  sehingga
3 Muhammad  Syaefudin,  “Kewenangan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  dalam  Menegakan Kode  Etik  Pelanggaran  Pemilihan  Umum,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  1  (20  Mei  2019):  104, https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261.
4 Visi  Jiwa  Tajaswari  dan  Anom  Wahyu  Asmorojati,  “Bentuk  Tanggung  Jawab  Konstitusi  Pemerintah  terhadap Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (kpps) dalam  Pemilu  2019:  Tragedi  Demokrasi  Pemilu,” Legal  Standing : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (18 Maret 2021), https://doi.org/10.24269/ls.v5i1.3682.
5 Ari Widiastanto dkk., “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2019,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (30 Juni 2021): 444, https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370.
Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman e-ISSN: 2621-4105
penyelenggara ad  hoc di  tingkat  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK),  Panitia  Pemilihan Setempat (PPS) di tingkat desa dan KPPS tidak sampai kewalahan. 6
Undang-undang  tentang  Pemilu  dan  undang-undang  tentang  Pilkada  memberi wewenang  kepada  KPU  untuk  menyusun  PKPU  (peraturan  komisi  pemilihan  umum) sekaligus  mengantisipasi  problematika  pada  penyelenggaraan  pemilu  periode  sebelumnya. PKPU  secara  umum  memuat  tentang  kerangka  waktu  dan  pembahasan  penyelenggaraan pemilu  secara  terperinci  yang  nantinya  akan  disahkan  menjadi  peraturan  yang  memiliki legal standing . Maksudnya, penetapan PKPU harus dilakukan jauh hari sebelum dimulainya siklus  pemilu  agar  terdapat  masa  waktu  bagi  seluruh  elemen  penyelenggara  pemilu  untuk memahami  substansi  isi  yang  terkandung  dalam  norma-norma  PKPU.  Internalisasi  dan bimbingan  teknis  harus  detail  agar  persepsi  penyelenggara  benar-benar  paripurna  untuk menghindari kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. 7
Penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  penelitian-penelitian  serupa  yang  telah  dilakukan terlebih  dahulu.  Pertama,  penelitian  tentang  pemodelan  ulang  penanganan  tindak  pidana berupa pelanggaran pemilu untuk mewujudkan keadilan. 8 Penelitian tersebut menghasilkan temuan  berupa  perlu  adanya  pemodelan  ulang  penuntutan  hukum  oleh  Bawaslu  yang berkaitan dengan Pasal 486 UU Pemilu. Kedua, penelitian tentang penguatan prinsip-prinsip pemilu  yang  konstitusional. 9 Hasil  atas  penelitian  itu  menunjukkan  bahwa  Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi putusan-putusannya memegang peranan yang signifikan dalam menciptakan Pemilu yang berkualitas, menjunjung tinggi keadilan dan konstitusi UUD 45. Dari  penelitian  tersebut  didapati  bahwa  tanpa  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam pengawasan kontestasi demokrasi, maka unsur demokrasi itu sendiri secara tidak langsung telah dihilangkan.

## 2. METODE
Dalam  metode  penelitian  ini,  ada  tiga  hal  yang  perlu  diperhatikan.  Pertama,  metode penelitian mengusung konsep penelitian yuridis normatif. Unsur normatif dalam penelitian ini  dilakukan  untuk  melengkapi  ilmu  hukum  tata  negara  yang  dimulai  dengan  pendekatan perundang-undangan atau statue approach untuk mengkaji peraturan maupun kaidah-kaidah perundang-undangan  yang  memiliki  tautan  dan  relevansi  dengan  penelitian  ini. 10 Kedua, data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sepenuhnya  merupakan  data  sekunder  yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan atau documentation research . Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen-dokumen pelaksanaan pemilu  dengan sistem pemilihan
6 Fitria  Barokah  dkk.,  “Disrupsi  Politik:  Peluang  dan  Tantangan  Partai  Politik  Baru  Jelang  Pemilu  2024,” Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 21, no. 1 (30 Juni 2022): 1–13, https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273.
7 Pulung  Abiyasa,  “Kewenangan  Bawaslu  dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  di  Kota  Semarang  Suatu  Kajian Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (20  November  2019):  149, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266.
8 Surahman dkk., “Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan,” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (19 November 2023): 1005, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348.
9 Pan  Mohamad  Faiz,  “Memperkuat  Prinsip  Pemilu  yang  Teratur,  Bebas,  dan  Adil  Melalui  Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang,” Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (9 Januari 2018): 672, https://doi.org/10.31078/jk14310.
10 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Jakarta: Prenada Media, 2018), 38.
Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman e-ISSN: 2621-4105
langsung dan sistem pemilihan tidak langsung. 11 Ketiga, analisis data yang digunakan untuk mengkaji  data-data  terkumpul  adalah  analisis  kualitatif  dengan  metode  penarikan kesimpulan  berbasis  deduktif,  yaitu  metode  yang  bertitik  tolak  pada  hal-hal  yang  umum untuk kemudian merangkai kesimpulan penulisan yang bersifat khusus. 12

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Demokrasi dan Pemilu
Dimaknai berdasarkan asal usul katanya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menuntut  keseluruhan  rakyatnya  untuk  turut  serta  dalam  memerintah  dengan  beberapa elemen  perwakilan  yang  mengerucut.  Demokrasi  dapat  juga  dimaknai  sebagai  perspektif hidup  atau  gagasan  kolektif  yang  menitikberatkan  pada  persamaan  antara  hak  dan kewajiban,  serta  perlakuan  yang  sama  rata  dan  sama  rasa  bagi  seluruh  individu.  Dalam kehidupan bernegara, khususnya pada negara hukum,  demokrasi  dipandang sebagai  wujud pemerintahan  yang  menempatkan  kedaulatan  tertinggi  pada  rakyatnya. 13 Meskipun demokrasi  memiliki  ide  dasar  yang  utamanya  mendahulukan  kepentingan  rakyat,  namun tiap  negara  mengimplementasikan  demokrasi  dengan  cara  yang  variatif.  Misalnya,  negara barat  yang  lebih  terkenal  dengan  demokrasi  liberalnya  dan  Indonesia  yang  mengadaptasi aspek demokrasinya menjadi demokrasi Pancasila (dahulu demokrasi terpimpin). Perbedaan implementasi  demokrasi  yang  sangat  variatif  disebabkan  oleh  perbedaan  faktor  kultur  dan tantangan sosial pada masing-masing negara yang juga sangat beragam. 14
Pemilihan Umum atau yang lebih dikenal dengan Pemilu merupakan salah satu arena demokrasi  bagi  rakyat  untuk  memilih  calon  pejabat  negara  yang  dirasa  dapat  mewakili aspirasinya. Pemilu menjadi mekanisme penting dalam roda demokrasi  era modern karena memungkinkan  rakyat  untuk  berpartisipasi  secara  langsung  dalam  menyelenggarakan pemerintahan  melalui  kebijakan  negara. Pemilu  bertujuan  untuk  menghapus  otoritas  suatu tirani dan menciptakan pemerintahan berdasarkan pada kehendak rakyat serta menjaga asas- asas demokrasi. Selain itu, Pemilu juga mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi  politik  secara  tidak  langsung  dan  memastikan  bahwa  pemimpin  yang  terpilih memikul tanggung jawab dan mewakili aspirasi masyarakat secara luas. 15
Penyelenggaraan dan pelaksaan Pemilihan Umum di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilu. Dalam undang-undang tersebut, setidaknya dalam Pasal  3,  terdapat  beberapa  prinsip  pemilu  yang  harus  dipenuhi,  di  antaranya  mandiri, proporsional, jujur, profesional, adil, akuntabel, kepastian hukum, efektif, tertib, efisien, dan terbuka.  Prinsip  mandiri  berarti  harus  diselenggarakan  oleh  lembaga  independen  seperti
11 Kristiawanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif (Prenada Media, 2022), 18.
12 J.  W  Creswell, Reserch  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed (yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2010), 20.
13 Zulkarnain Ridlwan, “Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah,” Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (20 Mei 2016): 305, https://doi.org/10.31078/jk1226.
14 La Ode Husen, Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan (Makassar: Sosial Politics Genius, 2019), 47.
15 Ridlwan,  “Cita  Demokrasi  Indonesia  dalam  Politik  Hukum  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  terhadap Pemerintah.”
Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman e-ISSN: 2621-4105
KPU  dan  Bawaslu,  prinsip  proporsional  berarti  harus  seimbang  antara  kepentingan  partai politik  dengan  masyarakat  luas.  Prinsip  jujur  dan  profesional  menandakan  bahwa  Pemilu bebas dari segala bentuk kecurangan dan menjunjung tinggi etika dalam persaingan politik, sedangkan  adil  menandakan  bahwa  tidak  ada  diskriminasi  dalam  bentuk  apa  pun  selama kontes  politik  diselenggarakan.  Prinsip  akuntabel  dan  memiliki  kepastian  hukum  berarti proses  penyelenggaraan  dan  panitia  penyelenggara  harus  bertanggungjawab  dan  dapat mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam sistem  perundang-undangan  di  Indonesai.  Prinsip  efektif  dan  efisien  yaitu  pemilu  harus dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  tanpa  ada  pemborosan  sumber  daya  negara  yang  tidak diperlukan, sedangkan prinsip tertib dan terbuka artinya dilaksanakan di hadapan khalayak umum  dengan  penyelenggaraan  yang  teratur  dan  kondusif  di  berbagai  lapisan  masyarakat dan elemen kenegaraan. 16
Waktu  pelaksanaan  Pemilu  periode  2024  telah  resmi  ditetapkan  oleh  pemerintah melalui  PERKPU  No.  3  Th.  2022.  Terbitnya  PERKPU  itu  sekaligus  menghapus  polemik yang  sempat  mengramaikan  nusantara  atas  desas-desus  penundaan  Pemilu  pada  periode 2024  mendatang.  Pemilu  yang  berintegritas  dapat  dicapai  dengan  lima  syarat  menurut Supandri,  di  antaranya,  kejelasan  regulasi,  kompetensi  peserta  pemilu,  masyarakat  cerdas, netralitas  birokrasi,  serta  kepanitiaan  penyelenggara  yang  kompeten. Kejelasan  regulasi artinya KPU harus menciptakan tata tertib yang jelas dan tegas sebagai pedoman dan acuan para  peserta  maupun  panitia  pelaksana  Pemilu,  kompetensi  peserta  dalam  artian  partai politik berperan mengedukasi  kader dan simpatisan agar dapat  menjalani kontestasi secara sehat,  serta masyarakat  yang cerdas berarti pemilih dapat  menentukan pilihan berdasarkan opini  terbaik  bukan  karena  praktik  politik  uang  atau  hasutan  semata.  Netralitas  birokrasi dalam  artian  pihak-pihak  aparatur  negara  maupun  lembaga  kenegaraan  tidak  memiliki kecenderungan untuk  berpihak, serta ditunjang dengan profesionalitas penyelenggara yang terbebas  dari  desakan  politik  maupun  potensi  KKN  dalam  menjalankan  tugas,  peran,  dan fungsinya. 17
Kesadaran  politik  warga  negara  yang  meliputi  hak  pilih  merupakan  pilar  penting dalam sebuah kontestasi politik seperti pemilu. Kesadaran atas hak pilih ini berkaitan juga merupakan penanda taraf partisipasi warga negara dalam sebuah negara demokratis. Kajian akademis menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks partisipasi warga dalam Pemilu, maka legitimasi hasil dari pemilu itu sendiri akan semakin meningkat. 18 Selain kesadaran politik, netralitas birokrasi juga menjadi indikator kunci dalam menjaga integritas pemilu. Birokrasi yang  netral  terwujud  melalui  profesionalitas  pelayanan  publik  yang  tetap  terjaga  tanpa diskriminasi  dalam  bentuk  apa  pun  selama  proses  pemilu  berlangsung.  Jika  birokrasi
16 Tim Permata Press, Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) (Permata Press, 2018), 71.
17 Ian Supandri dan Reijeng Tabara, “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature  Review,” NeoRespublica :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan 5,  no.  1  (4  Desember  2023):  392–399, https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.202.
18 Ridlwan,  “Cita  Demokrasi  Indonesia  dalam  Politik  Hukum  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  terhadap Pemerintah.”
Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman e-ISSN: 2621-4105
maupun  perangkat  yang  menjalankannya  memiliki  kecenderungan  atau  keterlibatan  dalam politik praktis dapat menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri.

## 3.2 Komitmen Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu Serentak 2024
Pada  periode  pemilu  mendatang,  yaitu  periode  2024,  sistem  pemilu  yang  digunakan tetap  mempertahankan  sistem  pemilu  proporsional  terbuka.  Permohonan  sistem  pemilu proporsional tertutup atau yang lebih dikenal dengan istilah “coblos partai” sempat diajukan oleh beberapa kader partai maupun calon legislatif. Sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang memungkinkan rakyat untuk dapat memilih langsung para wakil rakyat yang  diusung  oleh  partai  politik  di  suatu  daerah  pemilihan.  Disebut  sebagai  proporsional dan terbuka karena dalam surat suaranya, masing-masing pemilih dapat melihat daftar partai politik  beserta  nomor  urutnya,  hingga  dengan  daftar  para  calon  legislatif. 19 Dengan demikian,  wakil  rakyat  terpilih  ditetapkan  berdasarkan  kalkulasi  suara  terbanyak  pilihan rakyat  langsung,  berbeda  dengan  sistem  proporsional  tertutup  yang  hanya  memungkinkan rakyat  untuk  memilih  partai  politik  tanpa  mengetahui  delegasi  yang  akan  diutus  oleh masing-masing  partai  politik  sebagai  wakil  rakyat.  Sistem  proporsional  terbuka  sudah ditetapkan  di  Indonesia  sejak  pemilu  periode  2004  dengan  dasar  hukum  UU  No.  12  Th. 2003 yang mengatur tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang pemilu yang mengatur tentang sistem proporsional terbuka telah mengalami perubahan beberapa kali dan saat ini yang digunakan adalah UU No. 7 Th. 2017.
Dalam  rangka  mewujudkan  pemilu  yang  berintegritas,  tentu  berkaitan  erat  dengan komitmen  mempertahankan  sistem  proporsional  terbuka  dalam  periode  pemilu  2024 mendatang.  Unsur  terbuka  dan  keterlibatan  langsung  masyarakat  dalam  pemilu  dipandang sebagai kunci utama dalam meningkatkan integritas pemilu, sesuai dengan pendapat pakar yang menyatakan bahwa syarat terwujudnya pemilu berintegritas antara lain, regulasi yang jelas,  peserta  yang  kompeten,  pemilih  yang  cerdas,  birokrasi  yang  netra,  dan  transparan. Namun  demikian,  komitmen  dan  upaya  tersebut  tidak  terlepas  dari  berbagai  macam dinamika, permasalahan dan tantangan tersendiri. Salah satu contoh dinamika yang muncul beberapa  waktu  lalu adalah adanya partai  politik yang secara tegas mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan sistem pemilu seperti pada era pemilu sebelum  2004  yang  menganut  sistem  pemilu  proporsional  tertutup.  Pemilu  yang berintegritas  merupakan  fokus  yang  penting  untuk  meningkatkan  legitimasi  pemerintahan, serta  mencegah  isu-isu  penurunan  indeks  kepercayaan  masyarakat  atas  kemandirian terhadap penanganan konflik yang mungkin muncul dalam proses pemilu. Integritas pemilu telah dimasukkan dalam norma internasional dan telah diterapkan di seluruh belahan dunia yang  mencakup  norma  pra-pemilu,  kampanye,  pemungutan  suara,  hingga  segala  dampak dan akibat yang muncul dalam proses kontestasi pemilu itu. 20
19 M  Rizqi  Azmi  dan  Riko  Riyanda,  “Tinjauan  Sistem  Proporsional  Terbuka  Dalam  Pemilu  Legislatif  2019 terhadap Dinamika Demokrasi Di Indonesia:  Studi  Kasus Di Kota Pekan Baru,” UIR  Law  Review 4,  no.  2  (25  Oktober 2020): 9–22, https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).5858.
20 Andreas  Daniel  Adi  Vibhisana,  Muhammad  Rifqi  Nugroho,  dan  Fian  Muhammad  Rofiulhaq,  “Di  Bawah Kontrol  Publik:  Analisa  Kritis  Penerapan  Sistem  Proporsional  Terbuka  Maupun  Tertutup  terhadap  Peluang  Penguatan
Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman e-ISSN: 2621-4105
Komitmen  atas  terselenggaranya  pemilu  yang  berintegritas  menjadi  tanggung  jawab yang  cukup  besar  dikarenakan  elemen  terbuka  tidak  sepenuhnya  hadir  pada  berbagai elemen  pemilu.  Ketidakterbukaan  inilah  yang  menjadi  masalah  sekaligus  tantangan tersendiri  di  Indonesia.  Permasalahan-permasalahan  yang  sering  muncul  dalam  pesta demokrasi  di  Indonesia  adalah  korupsi  dalam  proses  pemilu.  Sebagai  contoh,  lembaga PPATK  mengungkap  adanya  aliran  uang  dari  hasil  pencucian  uang  (TPPU)  pada  pemilu periode 2014 maupun 2019. Dana ilegal hasil korupsi dengan nilai yang mencapai triliunan rupiah  itu  dialirkan  sebagai  pembiayaan  para  kontestan  pemilu  selama  masa  politik. Tantangan pemilu berintegritas tidak hanya muncul dari aspek internal,  melainkan muncul dari aspek eksternal. Telah marak isu yang beredar tentang adanya kepentingan negara lain dalam  pemilu  di  Indonesia.  Kepentingan  negara  lain  tersebut  berkaitan  dengan  geopolitik negara-negara  digdaya  dengan  nuansa  politik  Indonesia.  Sebagai  contoh  kunjungan  duta besar  Amerika  Serikat  pada  salah  satu  partai  yang  diduga  kuat  mendiskusikan  tentang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. 21
Berkaitan  dengan  fenomena  yang  muncul  dan  berpotensi  menurunkan  integritas pemilu  2024  dengan  upaya  pengembalian  sistem  pemilu  menjadi  proporsional  tertutup, Mahkamah  Konstitusi  telah  mengambil  keputusan  yang  tepat.  Dalam  sidang  gugatan pengembalian  sistem  pemilu  proporsional  tertutup  yang  diajukan  oleh  salah  satu  kader partai politik, MK mengambil keputusan untuk menolak guguatan tersebut. MK berpegang teguh  pada  sistem  proporsional  terbuka  dengan  dasar  bahwa  sistem  ini  lebih  bersifat konstitusional yang mengandung amanat bahwa kedaulatan tertinggi berada di pihak rakyat. Sidang putusan yang dihadiri oleh delapan dari sembilan hakim konstitusi beserta sejumlah perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu menghasilkan putusan perkara 114/PUU- XX/2022  yang  intinya  MK  berpendapat  untuk  tidak  perlu  dilakukan  perubahan  sistem pemilu  dari  proporsional  terbuka  menjadi  proporsional  tertutup.  Di  dalam  pertimbangan putusan yang berdasarkan pada penafsiran tekstual dan sistematik, MK berpendapat bahwa calon  anggota  legislatif  dipilih  dan  ditentukan  oleh  partai  politik  bukan  pemilihan  rakyat secara langsung, dimana hal itu dinilai sebagai bentuk ingkar atas amanat UUD 1945 yang menghendaki  kedaulatan  tertinggi  ada  di  pihak  rakyat.  Di  sisi  lain,  tindak  pidana  korupsi juga  menjadi  permasalahan  utama  dalam  menciptakan  pemilu  yang  berintegritas.  Oleh karena itu, perlu dimunculkan regulasi yang tegas dan jelas untuk penerapan screening dan sanksi bagi calon wakil rakyat agar tidak dapat terlibat dalam pemilu 2024.

## 3.3 Beban Kerja Penyelenggara Pemilu menurut UU No. 7 Th. 2017
UU  No.  7  Th.  2017  tentang  pemilihan  umum  ini  muncul  sebagai  pemodelan  ulang regulasi  dengan  prinsip  dasar  penyederhanaan,  korelasi,  dan  penyelarasan  pengaturan pemilu yang diatur dalam tiga Undang-Undang berbeda, di antaranya, UU No. 42 Th. 2008 yang  mengatur  tentang  pemilihan  presiden  dan  wakilnya,  UU  No.  15  Th.  2011  yang
Kontrol  Publik  pada  Pemilu  2024,” Jurnal  Bawaslu  Provinsi  Kepulauan  Riau 5,  no.  01  (30  Juni  2023):  24–34, https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303.
21 Prayudi,  “Komitmen  Pemilu  2024  yang  Berintegritas  dan  Bertanggung  Jawab  Beserta  Tantangannya,” Jurnal INFO 15, no. 4 (Februari 2023): 1–6.
Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman e-ISSN: 2621-4105
mengatur  tentang  pelaksanaan  seluruh  rangkaian  proses  pemilu,  serta  UU  No.  8  Th  2012 yang  mengatur  tentang  pemilihan  anggota  legislatif  di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Di dalam UU No. 7 Th. 2017 ini juga mengandung aturan mengenai lembaga pelaksana pemilu yang  terdiri  dari  Komisi  Pemilihan  Umum,  Badan  Pengawas  Pemilu,  serta  Dewan Kehormatan  Pelaksana  Pemilu  Republik  Indonesia.  Tugas  pokok,  fungsi,  dan  kekuatan hukum  dari  ketiga  lembaga  tersebut  dipertegas  dan  disesuaikan  dengan  perkembangan jaman  dalam  undang-undang  tentang  pemilu  terbaru  tersebut.  Di  dalam  undang-undang tentang  pemilu  juga  diatur  tentang  pembagian  beban  tugas  serta  tanggung  jawab  pada masing-masing unsur di bawah kelembagaan penyelenggara pemilu, khususnya yang berada dalam kewenangan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Beberapa poin utama mengenai beban penyelenggara pemilu menurut undang-undang tersebut,  antara  lain,  (1)  KPU  memiliki  tanggung  jawab  utama  untuk  menyelenggarakan pemilihan  umum.  Mereka  harus  memastikan  semua  tahapan  pemilu,  mulai  dari  persiapan hingga  pengumuman  hasil,  harus  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang,  (2) KPU  bertugas  menyusun  dan  memutakhirkan  daftar  pemilih  tetap  (DPT)  agar mencerminkan  data  yang  akurat  dan  terkini,  (3)  KPU  memiliki  kewenangan  untuk menetapkan partai politik dan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, (4) KPU harus  mengatur  dan  memastikan  pelaksanaan  pemungutan  suara  serta  mengkoordinasikan penghitungan  suara  dengan  cermat,  (5)  KPU  dan  peserta  pemilu  harus  mematuhi  aturan terkait pembiayaan pemilu. Termasuk dalam hal ini adalah pengaturan dana kampanye dan penggunaan  dana  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  (6)  Bawaslu  memegang  peran penting  dalam  mengawasi  pelaksanaan  pemilu.  Mereka  memiliki  tugas  untuk  memastikan transparansi  dan  keadilan  dalam  setiap  tahap  pemilu,  serta  menangani  pelanggaran  yang terjadi,  (7)  KPU  dan  Bawaslu  harus  menangani  sengketa  pemilu  sesuai  dengan  prosedur yang  ditetapkan.  Hal  ini  termasuk  melakukan  mediasi,  konsiliasi,  dan  proses  penyelesaian sengketa  lainnya,  (8)  Penyelenggara  pemilu,  termasuk  anggota  KPU  dan  Bawaslu,  harus mematuhi  kode  etik  yang  ditetapkan.  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP) memiliki  peran  dalam  menangani  pelanggaran  etika,  (9)  KPU  harus  menyelenggarakan program edukasi bagi pemilih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilihan  dan  pentingnya  hak  suara,  (10)  KPU  diharapkan  memanfaatkan  teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam hal pengolahan data dan pelaporan.
Beban  tersebut  di  atas  telah  mencakup  berbagai  aspek  mulai  dari  administrasi, koordinasi, pengawasan, hingga aspek etika dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini  bertujuan  untuk  memastikan  pelaksanaan  pemilu  yang  adil,  transparan,  dan  sesuai dengan  prinsip-prinsip  demokrasi.  Meskipun  telah  ada  regulasi  dan  undang-undang  yang mengatur  tentang  beban  tugas  dan  beban  kerja,  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa adanya temuan-temuan yang mengisyaratkan bahwa petugas penyelenggara pemilu bekerja melebihi batas kerja wajar. Fakta tersebut yang pada akhirnya memunculkan sejarah tragis pemilu di Indonesia dengan data yang mencatatkan sejumlah 894 petugas meninggal dunia
Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman e-ISSN: 2621-4105
dan  5175  mengalami  sakit  karena  kelelahan.  Sebuah  kajian  menunjukkan  bahwa  korban yang  cukup  masif  disebabkan  waktu  kerja  para  petugas  yang  bekerja  selama  20  –  22  jam kerja  pada  hari  pelaksanaan  pemungutan  suara,  11  jam  kerja  pada  persiapan  TPS,  dan  48 jam saat mendistribusikan undangan pemilu. Temuan lain juga menunjukkan bahwa petugas pelaksana pemilu yang meninggal seluruhnya adalah laki-laki dan 90% dari korban tersebut memiliki riwayat penyakit dalam, seperti kardiovaskular, diabetes, jantung, dan lain-lain. 22 Mengacu pada temuan data dalam kajian survei tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya  para  petugas  penyelenggara  pemilu  bekerja  melebihi  batas  wajar  waktu  kerja yakni  8  jam/hari  secara  beruntun,  sehingga  menyebabkan  para  petugas  kelelahan.  Di  sisi lain, disinyalir tidak adanya fasilitas pemeriksaan kesehatan maupun penanganan kesehatan yang memadai di tingkat bawah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Data survei juga  menunjukkan  bahwa  hampir  seluruh  petugas  penyelenggara  pemilu  di  lapangan memiliki  riwayat  kesehatan  yang  buruk  yang  menandakan  bahwa  tidak  ada  persyaratan yang  mewajibkan  para  petugas  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani  pada  saat  proses rekrutmen  petugas  lapangan.  Dengan  demikian,  pemeriksaan  kesehatan  dan  persyaratan sehat  bagi  petugas  penyelenggara  pemilu  perlu  dicantumkan  dalam  bentuk  regulasi  baik secara undang-undang maupun peraturan teknis di lapangan.

## 4. PENUTUP
Penyelenggara  Pemilu  yang  berintegritas  berarti  mengandung  unsur  penyelenggara yang  jujur,  transparan,  akuntabel,  cermat  dan  akurat  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya Pemilu  demokratis. Pada pemilu serentak 2024 telah dilakukan uji materi hasil  putusan  perkara  114/PUU-XX/2022  yang  menetapkan  bahwa  pemilu  tetap dilaksanakan  dengan  sistem  proporsional  terbuka.  Putusan  Mahkamah  konstitusi  tersebut merupakan salah satu komitmen dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Di sisi lain,  pada  pemilu  periode  2019  telah  terjadi  tragedi  yang  menimbulkan  korban  jiwa sejumlah 894 petugas dan korban jatuh sakit yang mencapai 5175 petugas. Jatuhnya korban jiwa  dan  korban  sakit  dijelaskan  melalui  kajian  akademis  disebabkan  karena  beban  kerja yang  berlebihan  dan  diperparah  dengan  para  petugas  yang  memiliki  riwayat  kesehatan buruk. Untuk menciptakan pemilu bermutu, pada periode 2024 mendatang diharapkan dapat dilaksanakan secara kondusif dan tidak terulang adanya korban jiwa. Oleh karena itu, perlu diciptakan dan diterapkan dengan tegas tentang aspek kesehatan para petugas pemilu, baik pemeriksaan kesehatan saat perekrutan maupun penyediaan fasilitas medis untuk antisipasi keadaan darurat selama proses pemungutan suara dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abiyasa, Pulung. “Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu  Kajian  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu.” Jurnal  USM
22 Fisipol  UGM,  “Hasil  Kajian  Lintas  Disiplin  atas  Meninggal  dan  Sakitnya  Petugas  Pemilu  2019,” fisipol.ugm.ac.id,  diakses  18  Januari  2024,  https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan- sakitnya-petugas-pemilu-2019/.
Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman e-ISSN: 2621-4105
Law Review 2,
no. 2 (20
November
2019): 149.
https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266.
Azmi, M Rizqi, dan Riko Riyanda. “Tinjauan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu
Legislatif  2019  terhadap  Dinamika  Demokrasi  Di  Indonesia:  Studi  Kasus  Di  Kota Pekan  Baru.” UIR  Law  Review 4,  no.  2  (25  Oktober  2020):  9–22. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).5858.
Barokah, Fitria, Tabah Maryanah, Ari Darmastuti, dan Hertanto Hertanto. “Disrupsi Politik: Peluang  dan  Tantangan  Partai  Politik  Baru  Jelang  Pemilu  2024.” Nakhoda:  Jurnal Ilmu Pemerintahan
21, no. 1 (30 Juni 2022): 1–13.
https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273.
Creswell, J. W. Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Efendi, Jonaedi. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Jakarta: Prenada Media, 2018.
Faiz, Pan Mohamad. “Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang.” Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (9 Januari 2018): 672. https://doi.org/10.31078/jk14310.
Fisipol  UGM. “Hasil Kajian Lintas Disiplin atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019.”  fisipol.ugm.ac.id.  Diakses  18  Januari  2024.  https://fisipol.ugm.ac.id/hasil- kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-pemilu-2019/.
Husen,  La  Ode. Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Pemisahan  Kekuasaan .  Makassar:  Sosial Politics Genius, 2019.
Kristiawanto. Memahami Penelitian Hukum Normatif . Prenada Media, 2022.
Mahrawa,  Faisal  Andri,  dan  Irfan  Prayogi.  “Evaluasi  Rekrutmen  Pengawas  Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilu Serentak 2019.” Jurnal Adhyasta Pemilu 2, no. 1 (6 Desember 2021): 35–47. https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.37.
Prayudi.  “Komitmen  Pemilu  2024  yang  Berintegritas  dan  Bertanggung  Jawab  Beserta Tantangannya.” Jurnal INFO 15, no. 4 (Februari 2023): 1–6.
Ridlwan, Zulkarnain. “Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah.” Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (20 Mei 2016): 305. https://doi.org/10.31078/jk1226.
Sukimin.  “Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Residen  berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (18 Mei 2020): 112. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284.
Supandri,  Ian,  dan  Reijeng  Tabara.  “Implikasi  Sistem  Pemilihan  Umum  Serentak  Di Indonesia:  Sebuah  Tinjauan  Literature  Review.” NeoRespublica :  Jurnal  Ilmu Pemerintahan 5, no. 1 (4 Desember 2023): 392–99.
https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.202.
Surahman,  Supriyadi  Supriyadi,  Andi  Intan  Purnamasari,  Hamdan  Rampadio,  dan Muja’hidah  Muja’hidah.  “Redesain  Penanganan  Pelanggaran  Tindak  Pidana  Pemilu 2024:  Upaya  Mewujudkan  Keadilan.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  3  (19 November 2023): 1005. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348.
Syaefudin, Muhammad. “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP )  dalam  Menegakan  Kode  Etik  Pelanggaran  Pemilihan  Umum.” Jurnal  USM  Law Review 2, no. 1 (20 Mei 2019): 104. https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261.
Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman e-ISSN: 2621-4105

## Tajaswari, Visi Jiwa, dan Anom Wahyu Asmorojati. “Bentuk Tanggung Jawab Konstitusi
Pemerintah  terhadap  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (kpps)  dalam Pemilu 2019: Tragedi Demokrasi Pemilu.” Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (18 Maret 2021). https://doi.org/10.24269/ls.v5i1.3682.
Tim Permata Press. Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) . Permata Press, 2018.
Vibhisana,  Andreas  Daniel  Adi,  Muhammad  Rifqi  Nugroho,  dan  Fian  Muhammad Rofiulhaq. “Di Bawah Kontrol Publik: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka  Maupun  Tertutup  terhadap  Peluang  Penguatan  Kontrol  Publik  pada  Pemilu 2024.” Jurnal  Bawaslu  Provinsi  Kepulauan  Riau 5,  no.  01  (30  Juni  2023):  24–34. https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303.
Widiastanto, Ari, Kadi Sukarna, Arif Hidayat, dan Bambang Sadono. “Penegakan Hukum terhadap  Pelanggaran  Politik  Uang  pada  Pemilu  2019.” Jurnal  USM  Law  Review 4, no. 1 (30 Juni 2021): 444. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370.