MELAMPAUI POLITISI, MENUJU NEGARAWAN:

## REFLEKSI ETIS KRISTIANI

## Togardo Siburian

## Sekolah Tinggi Teologi Bandung
ABSTRACT: This  article  wants  to  study  the  possibility  of  principles  of stateman  for  politician  in  these  days. As  we  know,  most  politicians  behave and conduct more as a handiman of politics , instead of a stateman (used to be called “politicos”). Therefore Christian ref lection on ethics became essential to  comprehend  the  imbalance  practice  and  concept  that  emerged.  This studies is done from ethical perspective through library research. Out of the three things mentioned that make political issues today chaotic particularly is: 1) A detached politics from ethics, 2) political study today only focused on law and social studies, 3) and forget philosophical and historical perspective to the study. Based on the way of ethical politics today, we found a principles that enrich ecclesiastical mandate and transformation in society.
KEYWORDS: political  matters,  ethics,  politician,  stateman,  Christian, transformation, mandate, church.
ABSTRAK: Artikel  ini  ingin  mengkaji  kemungkinan  negarawan  bagi  para politisi  sekarang.  Seperti  diketahui  kebanyakan  sikap  dan  perilaku  pemain politik  (politician)  menggambarkan  mereka  sebagai  “tukang”  politik  saja, bukan seorang negarawan (dulu disebut “ politikos” ). Di sini refleksi kristiani menjadi  urgen  dalam  memikirkan  ketimpangan-ketimpangan  praktik  dan konsep  yang  muncul.  Kajian  yang  dilakukan  bersifat  etis  kristiani  melalui studi  pustaka.  Dari  tiga  hal  yang  membuat  perpolitikan  masa  kini  karut marut  adalah:  1)  terlepasnya  perpolitikan  sekarang  dari  etika  sebagai wadahnya, 2) terlalu menekankan fokus hukum dan perspektif sosial saja, 3) serta  melupakan  perspektif  filosofis  dan  sejarah  dalam  kajiannya. Maksudnya  dalam  rangka  mentransformasi  konsep  politisi  untuk  menjadi konsep  negarawan  yang  membangun  bangsa  dan  mensejahterakan
rakyatnya, khususnya dalam soal kemiskinan. Berdasarkan jalan politik etis, maka  didapatkan  prinsip-prinsip  yang  dapat  memperkaya  bahan  bagi mandat  gerejawi  masa  kini  dalam  hal  mandat  transformasinya  di masyarakat.
KATA-KATA  KUNCI: perpolitikan,  etika,  politisi,  negarawan,  kristiani, transformasi, mandat, gereja.

## Pendahuluan
Pemilu  atau  pilkada  berakhir,  demikian  juga  kepala  negara  dan kepala  daerah  yang  terpilih  secara  sah  sudah  dilantik  dan  bekerja.  Namun usaha  para  politisi  masih  belum  berakhir  untuk  mendapatkan  kekuasaan dan  mengambil  kursi  jabatan  tertentu  lagi.  Seharusnya  para  politisi  yang telah  memangku  jabatan  negara  dapat  mentransformasi  diri  menjadi negarawan.  Negarawan  adalah  seseorang  pejabat  negara  yang  mengayomi semua  golongan,  termasuk  golongan  yang  kalah  dalam  pemilu.  Faktanya, banyak  politisi  yang  sempit  dalam  pandangan  kebangsaaan  dan kenegaraan,  serta  masih  berpihak  pada  golongannya  dan  mementingkan partainya  saja.  Ini  sesuatu  yang  sangat  tidak  bermanfaat  bagi  rakyat, masyarakat,  dan  negara,  karena  para  pejabat  hanya  memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya.
Akhir-akhir  ini  banyak  peristiwa  yang  memberikan  contoh  bahwa sikap  negarawan  sudah  tidak  ada  lagi  dalam  diri  para  politisi  dan  pejabat negara,  bahkan  mantan  pejabat  dan  pemimpin.  Mereka  kembali  bersikap dan  bertindak  penuh  taktik,  layaknya  dulu  ketika  menjadi  politisi  dan partisan  partai.  Hal  ini  telah  membuat  kegaduhan  dalam  masyarakat, sehingga urusan rakyat terabaikan, karena banyak waktu dihabiskan untuk berkonflik  dalam  interes  politik  sesaat.  Semua  demi  kursi  dan mempertahankan  kuasa  semata.  Diskusi  ini  menjadi  penting  untuk pencerahan,  bukan  saja  bagi  pemain  politik,  tetapi  juga  pengamat  politik untuk  berefleksi  secara  intelektual  atas  situasi  ini.  Bahkan  dapat  dipakai
sebagai  peringatan  bagi  pembelajar  politik  demi  masa  depan  bangsa  dan peradaban manusia.
Khusus  kajian  etika  kristiani,  sedikitnya  ada  beberapa  keprihatinan untuk  bahan  evaluasi  tulisan  ini:  1)  Mengapa  perpolitikan  sekarang kehilangan  nilai-nilai  moral  kemasyarakatan  dan  pondasi  kemanusiaan?  2) Pentingnya  etika  kristiani  yang  diperluas  refleksinya  sampai  ke  bidang kehidupan  sosial-politik  dalam  rangka mandat  transformatif gereja.  3) Menyarankan  kembali  konsep  politikus-negarawan  bagi  para  politisi  agar dapat  menanggulangi  permasalahan  kesejahteraan  rakyat,  khususnya  soal kemiskinan rakyat.

## Hilangnya Nilai-nilai Moral-Etik dalam Politik Praktis
Pada tahap kajian, kita  harus melihat  betapa pentingnya etika dalam perpolitikan,  khususnya  pada  politik  kekuasaan.  Selama  ini,  rakyat  dan bangsa  yang  diperjuangkan  dan  diwakili  hanyalah  alat  menuju  kursi kekuasaan.    Fenomena  itu  adalah  realitas  sehari-hari  bagi  penikmat  media dalam  menyaksikan  panggung-panggung  politik.  Konsekuensinya,  rakyat tidak  percaya  omong-omong  politik  lagi,  karena  semua  penuh  dengan keinginan tersembunyi atau konspirasi. Sehingga aksioma “politik itu jahat” memang tidak terelakkan. Padahal secara deskritif, politik itu sendiri netral. Namun kelak kalau sudah dimainkan bahkan ketika didiskusikan kelihatan tidak netral, dalam arti memihak yang jelek bahkan jahat demi keuntungan diri  sendiri.  Di  sini  diasumsikan,  tanpa  karakteristik  moral,  maka  dunia perpolitikan  akan  rapuh  dalam  kebajikan  dan  cenderung  menjadi  jahat dalam  kebijakan,  karena  penuh  dengan  intrik  pribadi  demi  jabatan  dan kekuasaan.
Seharusnya politik adalah hal moral, karena dikaji dari pemikiran etis yang  mendalam  dan  secara  sistematis  logis.  Sedangkan  kajian  etika  sosial, harus  berani  lebih  komprehensif  mencakup  isu-isu  dilematis  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Artinya,  bukan  hanya  sampai  pada “etika  berpolitik”  dalam  arti  tata -cara  etis  berprofesi  sebagai  politisi.
Studinya  bukan  sekadar  membicarakan  kode  etik  profesi  bagi  para  politisi
dalam  mengatur  etiket  berorganisasi  dalam  parpol  dan  kelembagaan negara.  Kajiannya  harus  sampai  pada  dasar-dasar  moral  yang  solid  dan kebajikan universal manusia, demi kesejahteraan  bangsa dan negara secara keseluruhan.    Ini  bukanlah  pragmatisme  belaka,  namun  yang  diperlukan adalah  landasan  ideal  di  dalam  panggilan  politik  terkait  isu-isu kemanusiaan  yang  lebih  luas,  Di  sini  kajian  etika  politik  terpanggil  dalam idealisme  pemikiran  dan  praktek  dalam  menjalani  tujuan  dan  tugas berbangsa dan berkemanusiaan, demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Sayangnya,  tidak  ada  lagi  prinsip  kepemimpinan  bangsa  dari  para politisi  ini;  yang  tersisa  hanya  penguasaan  politik  dalam  arti  “kursi”  dan “jabatan” yang diperebutkan, namun sangat kecil pengaruh kepemimpinan yang dirasakan langsung oleh rakyat dan warga negara. Itu semua ditandai de ngan adanya “jarak” yang jauh antara rakyat dan petinggi yang berkuasa, lengkap  dengan  sebutan  feodalisme  “Yang  terhormat”.  Sikap  negarawan tidak  muncul  dari  para  politisi  tersebut.  Jiwa  negarawan  yang  adalah pelayan warga negara tidak ada.
Semula  diidealkan  sikap  dan  sifat  negarawan  adalah  sikap  dari seorang  “politikos”,  yaitu pemimpin  sejati  bagi  warganya.  Pada  awalnya, politik adalah urusan publik sebuah kota yang di dalamnya ada warga kota sebagai  penduduk.  Perpolitikan  pada  level  itu  dibicarakan  dalam  wacana etika, tepatnya di bawah studi filsafat moral. Tujuannya untuk mengkaji hal- hal  pengaturan  hidup  kemasyarakatan  demi  kedamaian  dan  kebahagiaan bersama  dari  seluruh  penduduk  kota.  Plato  misalnya,  menunjukkan beberapa  aspek  politis  yang  paling  sederhana,  yaitu:  organisasi  sosial, masyarakat beradab di antara penduduknya, demi kemanfaatan pentingnya unsur pendidikan  moral. Buku ini diterjemahkan menjadi “Republic” yang berakar kata “res” (dunia atau bumi) dan “publica” (umum atau  bersama). Pengertian  re publik  di  sini  tidak  boleh  dimaknai  sebagai  “partai  politik sayap  kanan”  yang  secara  khusus  menunjuk  pada  pandangan  politik konservatif,  seperti  pada  masa  kini.  Secara  sederhana  mungkin  dapat diterapkan  pada  sistem  politik  demokrasi,  sejak  era  modern.  Aristoteles
memunculkan  konsep politeia yang  maknanya  secara  teknis  dan  adalah “konstitusi” 1 yang  secara  sederhana  berpengertian  kemasyarakatan  atau kewarganegaraan.  Walau  pada  waktu  itu,  eksistensi  suatu  negara  lebih menunjuk  pada  “negara - kota”  yang  monolitik daripada  suatu  “negara - bangsa”  yang  pluralistik  seperti  pada  masa  kini.  Sekarang  ini  lebih menekankan  sipilitas  rakyat  dalam  sistem  politik  demokrasi  yang  lebih kompleks.
Selanjutnya,  Aristoteles  dalam Nichomachean  Ethics mengkategorikan jenis  kekuasaan  dengan  menekankan  pentingnya  hal-hal  baik,  yaitu kebajikan moral untuk manusia, yang diikuti oleh intelektual moral menuju kesenangan  dan  kebahagiaan  manusia,  sebagai  “kebaikan  tertinggi” (eudaimonia). Konsep kebahagiaan sebagai kebaikan hidup dalam Aritoteles masuk ke dalam topik politik, khususnya tentang pentingnya legislasi, yang tidak  harus  dimengerti  sebagai  sistem  perundang-undangan  yang kompleks,  seperti  di  dalam  “parlemen”  masa  kini. Di  sini  etika  adalah sebagai bahasan “transisional” menuju wacana politik.  Aristoteles memang menekankan  pentingnya  aspek-aspek  hukum,  peraturan,  dan  kebiasaan dalam  perundang-undangan  suatu  negara  kota  untuk  mencapai  kebaikan masyarakat  dalam  persaudaraan  warga  kota.  Secara  keseluruhan  dalam buku ini, politik adalah bagian kecil dari keseluruhan aliran kehidupan etis; untuk  masa  kini  dapat  diartikan  bahwa  etika  kehidupan  bermasyarakat dipakai  sebagai  pondasi  perpolitikan.  Walau  Aristoteles  sendiri  menolak sistem demokrasi yang dicurigainya cenderung jatuh ke dalam anarkhi, dan memilih  sistem  pemerintahan  aristokrasi,  yang  dipimpin  oleh  para  filsuf. Namun  di  dalamnya  sudah  mengindikasikan  apa  yang  dikenal  masa  kini sebagai  “prinsip  keteraturan  hidup  bernegara  dan  kesejahteraan  hidup bersama.” 2 Pandangan  historis  itu  berarti  tidak  ada  halangan  dan
1 Desmon Lee, penerjemah “Republic”, pertama sekali mendasari pengantarnya dengan
subjudul ethics dan memulai dengan: The republics start with moral and political question: What is justice? Dan menunjuk kata “ dikaiosunee is a wide one and covers both individual and community, both ethics and politics. ” Lih. Plato, Republic , terj. (New York: Penguin Books, 2003), xxxiii dst.
2 Untuk melihat karakter-karakter etis ini lebih mendalam dapat melihat buku bahasan Yosef Koten, Partisipasi Politik: Sebuah Analisis atas Etika Politik Aristoteles (Maumere: Ladalero, 2010),
sandungan,  namun  merupakan  dasar  moral-etis  berkemanusiaan  yang harus  disadari  oleh  setiap  politisi  masa  kini. Aksioma  sosial  yang  terkenal adalah  manusia  sebagai zoon  politikoon ,  “makhluk  bermasyarakat”  tentu mengindikasikan adanya perangkat nilai-nilai etis dalam prakteknya.
Di  kemudian  hari,  prinsip  politik  mulai  bergerak  menjauh  dari tempatnya,  yaitu  lapangan  etika  kemasyarakatan.  Ini  khususnya  dimulai dari  pemikiran  Machiavelli.  Hal  itu  dimungkinkan  karena  eranya  sudah semakin kompleks, sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang lebih praktis  dalam  penyederhanaan.  Di  sini  nilai  peradaban  manusia  menjadi berkurang  dalam  masyarakat  manusia  yang  ditandai  dengan  bergesernya etika  moral  dalam  kerangka  wacana  politik.  Dalam The  Prince ,  dikesankan politik  etis  telah  dicampakkan,  dan  hanya  berkaitan  dengan  kekuasaan dalam  arti  berkuasa  dan  mempertahankan  kuasa.  Dari  sini  mulai diwacanakan  bahwa  politik  akan  menjadi  sesuatu  yang  keras  (paksaan), terlepas  dari  maksud-maksud  kebajikannya  pada  manusia  secara  umum, atau rakyat dan bangsa, namun semuanya agar kepentingan sang penguasa tercapai. 3 Memang  secara  eksplisit  dimaksudkan  untuk  kesejahteraan seluruh penduduk yang dikuasai, namun menekankan taktik berkuasa dan menjalankan  kekuasaan.  Ini  dapat  mengindikasikan  adanya  tekanan  besar pada  soal  kekuasaan,  yang  terlihat  dari  prinsip  “berkuasalah  seperti  singa dan  seperti  serigala”.  Kemudian  hari,  prinsip  tersebut  mungkin  saja diperkembangkan  lebih  lanjut  dalam  gagasan  “etika  rajawali”  dari Nietzsche  yang  sangat  keras  dan  memaksa. Kalaupun,  “etika”  masih  ada dalam  istilah  jargon,  namun  maknanya  sudah  berubah  dari  maksud  dan
76 dst. Lih. juga Aristoteles, Nichomaechean Ethics (New York: Oxford University Press, 1998), book 1.
3 Lih.  Nicollo Machiavelli, Sang Pangeran, terj. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 15-7 dalam Bab XX mengesankan betapa penguasa itu bertindak menguasai dan menaklukkan rakyatnya sendiri dengan kekerasan memaksa rakyatnya untuk setia (189-190) dan mencari ketenaran lebih tinggi bagi dirinya sendiri setelah mengalahkan ketidaksenangan rakyat, yang dipancingnya sendiri (192).
nilai-nilai  luhurnya,  yaitu  kebajikan  masyarakat.  Nilai  kemanusiaannya telah  berangsur  dilenyapkan  demi  kekuasaan  total  negara.  Pandangan politik tersebut  masih digunakan oleh banyak hubungan antar negara yang menerapkan  prinsip  saling  bersaing,  termasuk  dalam  negara  demokrasi sekarang. 4
Seorang  bernama  Thomas  Hobbes  menyodorkan  prinsip Great Leviathan, yaitu  suatu  hasil  ikatan  di  antara  masyarakat  yang  mempunyai kepentingan-kepentingan  berbeda  demi  mencapai  kebutuhan-kebutuhan umum  yang  sama,  dalam  apa  yang  disebut  “negara”.  Itu  berdasarkan  apa yang  dikenal  sampai  sekarang  dengan  “kontrak  sosial”,  di  mana  warga negara  harus  mengorbankan  beberapa  hak  dan  kebebasan  individualnya untuk  mendapatkan  manfaat  bersama.  Ini  adalah  suatu  prinsip  etis  juga, hanya  etika  telah  berubah  menjadi  soal  kuasa  dan  kekuasaan.  Jadi  negara adalah suatu prinsip persemakmuran (perkumpulan) di antara rakyat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih  besar.  Kemudian  perkumpulan tersebut menjadi  sangat  keras  terhadap  anggotanya  sendiri  (rakyat),  di  mana semuanya  harus  taat  kepada  perjanjian  persemakmuran,  sehingga menjadikan  lembaga  tersebut  menjadi  mutlak  dan  menuntut  hak-hak manusia  sudah  diserahkan  secara  total.  Walau  disebut  “kontrak  sosial”  di antara  masyarakat,  namun  eksesnya  ternyata  menjadi  cikal-bakal  negara totaliter  di  kemudian  hari,  khususnya  ketika  Nietzsche  “mengolah” pemikiran  Thomas  Hobbes  di  dalam  prinsip-prinsip  fasisme  Hitler  dan Mussolini, serta Kaisar Jepang di era Perang Dunia II.
Walau  masih  ada  dua  orang  lagi  dalam  tema  kontrak  sosial,  yaitu John  Locke  dan  J.J.  Rousseau,  dalam  perspektif  yang  berbeda  tetapi maksudnya  sama,  yaitu  mengenai  kebaikan  bersama  dan  lebih  demokratis untuk orang modern, di dalam hak-hak keadilan masyarakat. Di kemudian hari  pemikiran  John  Locke  banyak  dipakai  dalam  demokrasi  liberal
4 Lih. James W. Skillen, International Politics and the Demand of Global Justice (Burlington: G.R.
Welch Co. Ltd., 1981), 16. Beliau mencontohkan dengan istilah- istilah: “big powers, little powers, middle powers, superpowers” antara satu negara dengan lainnya.
Amerika,  sedangkan  Rousseau  dominan  diterapkan  dalam  prinsip demokrasi  individual  Perancis.  Selanjutnya  ada  seorang  yang  penting  juga bagi  demokrasi  masa  kini,  bernama  Montesqiu  yang  sadar  akan  ekses negatif  kekuasaan  eksekutif  yang  dominan  dan  pentingnya  kekuasaan modern,  dan  dibagi  bersisi  tiga  yang  independen  bagi  suatu  negara: eksekutif, legislatif, dan judikatif. Ini dikenal dengan prinsip “trias politica” yang  secara  prinsip  berfungsi  sebagai check  and  balance kekuasaan,  agar pemerintahan  eksekutif  tidak  terjatuh  ke  dalam  despotisme.  Ini  suatu prinsip  politik  yang  baik,  asalkan  demi  kemaslahatan  umum  dan  selalu mendengarkan  suara  umum.  Di  sinilah  prinsip-prinsip  demokrasi  modern didasarkan  secara  kental  dengan  nuansa  etis  kemasyarakatan  dan  moral kemanusiaan. Namun itu baru teoritis saja.
Di  sinilah  apa  yang  saya  katakan  sejak  semula,  politik  telah  terlepas dari  wadahnya,  yaitu  etika;  bahkan  politik  tidak  mau  terkait  dengan  etika lagi;  sehingga  muncul  sifat  immoralnya  dalam  arti  jahat.  Politik  masa  kini bisa  menghalalkan  segala  cara  yang  jahat:  uang,  kecurangan,  tekanan, kekerasan, kolusi, ancaman, fitnah dll. Semua ini demi kemenangan meraih kuasa  dan  untuk  menduduki  kursi  atau  jabatan  politik.  Walau  dari perspektif  Filsafat  moral,  sebagai  induk  disiplin  ilmunya,  kita  menyoroti prinsip-prinsip  egois  dari  ilmu  ini.  Namun  sebagai “anak  yang  telah dewasa”,  ilmu  politik  sekarang  ini  dibedah  keluar  dari  studi  ekonomi politik, pertengahan abad 20 M yang lalu. Selanjutnya sebagai ilmu mandiri, ilmu  politik  lebih  mengandalkan  ilmu  hukum,  khususnya  hukum  tata negara  yang  dikaitkan  dengan  ilmu-ilmu  sosial.  Ironinya,  secara  praktik sering  diikuti  dengan  pengabaian  kesejahteraan  rakyat,  meskipun  dalam pembicaraan  level  ideal  selalu  berbicara  demi  kesejahteraan  dan  keadilan rakyat. Ini adalah suatu anomali dalam perpolitikan praktis modern. Di satu pihak memprihatinkan keadaan rakyat dan di sisi lain mengabaikan rakyat yang  pra-sejahtera.  Di  sini  rakyat  hanyalah  komoditi  politis  dan  diperalat untuk menuju kekuasaan. Situasi itu dimungkinkan, karena menurut pakar “Hukum  tidak  memeriksa  moral”, hukum  hanya  menegakkan  moral
positif.” 5 Artinya  hukum  sering  mengabaikan  hati  nurani  dan mengandalkan hal positif saja.
Tentunya  keprihatinan  etis  ini  menyoroti  berdasarkan  pemahaman studi  filosofis  dalam  melihat  isu  kemanusiaan  yang  lebih  baik  dan  studi historis yang melihat perjalanan kemanusiaan di dalam peradabannya yang modern.  Dari  sana,  ada  “pintu  masuk  dan  keluar”  yang  memadai  untuk memikirkan  isu-isu  keadilan,  kebenaran,  kesejahteraan,  kebersamaan, kesederajatan, dll. Sebagai manusia, dalam fokus aktual dan hal-hal praktis untuk  masyarakat.  Secara  ontologis,  politik  adalah  hakikat  yang  paling dasar  walau  spesifik  dalam  kehidupan.  Karena  itu  secara  niscaya  dalam level etis, tanpa terkecuali semua orang berpolitik dalam arti bermasyarakat atau  berwarga  negara.  Sederhananya,  ilmu  politik  adalah  suatu  tata  cara pemeliharaan  warga  negara  yang  berkeadilan.  Jadi  wacana  etika  adalah wadah  pembicaraan  politik,  sekaligus  basis  dalam  praktek  politis.  Pada kondisi  ini,  politika  bukan  sekadar  ilmu  pemerintahan  dan  ketatanegaraan pada level taktik (cara saja), tetapi level etik (kemanusiaan) juga. Itu semua terkait  dengan  aksioma  kemasyarakatan,  yaitu  keadilan  dan  kesejahteraan adalah  hak  bagi  semua  orang.  Secara  umum  prinsip-prinsip  dasar  adalah prinsip  “kontrak  sosial” yang  lebih  mendasar  daripada  seka dar  “kontrak politik” sesaat, seperti yang dilakukan politisi masa kini.
Etika politik lebih menekankan pemikiran secara filosofikal daripada pragmatikal  dan  berfokus  pada  kesejahteraan  daripada  kekuasaan.  Jadi kalau bersikukuh  bahwa  masih  ada  “etika”,  maka  yang  tersisa  sudah menyimpang dari maksud nilai-nilai luhur kemanusiaan. Ini suatu anomali dalam  lapangan  perpolitikan  modern  yang  dikatakan  berperadaban  maju. Secara  umum  memang  masih  ada  pembicaraan  mengenai  kemanusiaan, namun  secara  praktek  mengingkari  prinsipnya,  artinya  etik  bermasyarakat telah  menjadi  taktik  berkuasa  saja.  Dalam  pembicaraan  perpolitikan  masa kini,  tersembunyi  secara  rapi  dalam  motifnya  dua  aliran  etis,  apakah Aristotelian  dan  Nietszchenian?  Aliran  kedua  cenderung  menekankan
5 H. L. A. Hart. Hukum, Kebebasan, dan Moralitas , terj. (Yogyakarta: Genta, 2009), viii, ix.
kekuasaan  (sekarang  kedudukan)  yang  mendominasi  maksud  dan  pikiran para  pemain  politik  tersebut.  Sedangkan  aliran  pertama  lebih  menekankan kesejahteraan,  keadilan,  dan  kebersamaan.  Ini  bukan  berarti  para  politikus tidak  membicarakan  kemanusiaan  dan  kemasyarakatan  serta  kebangsaan, tetapi  lebih  sebagai  jargon  politis;  dan  bukan  lagi  dalam  idealisme kemanusiaan.  Celakanya,  sekarang  ada  banyak  pengamat,  peneliti, akademisi  menjadi  politikus  praktis  dan  sekutu  politikus  praktis,  serta langsung  berubah  dalam  pembicaraannya  menjadi  partisan.  Ini  suatu kelemahan  dalam  intelektual  yang  berpendidikan  tinggi,  bahwa  uang  dan popularitas dapat membeli idealisme dari para pengamat akademisi, bahkan penelitiakademis.
Di  sinilah  tantangan  bagi  manusia  berbudaya  dan  beradab  adalah mensintesis kedua motif etis politik dalam tujuan seimbang pada nilai-nilai demokrasi,  mengingat  para  demokrat  pun  haus  kekuasaan  dan mengkhianati rakyat demi kekuasaan dan kekayaan. Jadi yang kita perlukan sekarang adalah nilai-nilai moral perpolitikan, di antara para politikus atau antara  rakyat  dengan  elit  politik.  Semua  ini  hanya  melahirkan talkshow populer belaka di televisi, serta menjadi komedi bagi penonton dan tragedi bagi  rakyat  banyak.  Wacana  politik  bukan  untuk  mencari  panggung popularitas  dan  uang  semata.  Untuk  itu,  siapa  pun  dia,  apakah  seorang politisi,  pejabat,  dan  mahasiswa  politik  harus  mengembalikan  nilai-nilai etika dalam tujuan filsafat moral sebagai wadahnya berwacana dan motifnya dalam  berbicara  t entang  kuasa.    Dengan  demikian  cap  “keras  dan  kotor” dalam  hal  kekuasaan  dapat  ditanggulangi  sedikit  demi  sedikit;  sehingga kecenderungan  rakyat  untuk  chaos  atau  mahasiswa  anarkhi,  politisi  egois, pejabat yang sewenang-wenang dapat dilampaui. Artinya kita mengembalikan  wadah  etika  bagi  politik  berarti  mengembalikan  politik pada  maksud  dan  tujuannya  semula,  yaitu  kebajikan  manusia  dan kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Inilah  panggilan  otentik wacana politik sejak semula.

## Perspektif Etika Teologis Mengenai Perpolitikan
Perspektif  Kristen  tentang  politik  adalah  partisipasi  aktif,  di  mana orang percaya harus mempromosikan visi politis yang melampaui kebijakan dan ideologi spesifik, dengan gol tidak harus menjadi agenda legislatif yang terperinci  untuk  parlemen  atau  presiden. 6 Berbicara  politik  di  dalam  studi teologis  tidak  berarti  berpolitik,  karena  tidak  sampai  pada  saran  politis keluar  dari  pemihakan  pada  partai  tertentu,  tetapi  hanya  belajar  konsep politis  dari  perspektif  etika  Kristen.  Sedangkan  apa  yang  dinamakan “teologi politik” diartikan refleksi teologis tentang tatanan dunia yang adil, tidak sama dengan cara untuk memperebutkan kekuasaan secara praktis, di dalam  ilmu  politik.  Etika  Kristen-politik  dikerjakan  dalam  kerangka  studi teologi.  Dalam  teologi  Kristen,  etika  politik  ini  dikerjakan  secara  refleksi sistematis  dengan  berpondasi  pada  kerangka  institusi  gereja  berbeda dengan  negara;  namun  sebagai  gereja  yang  berdimensi  sosial  juga,  maka dapat  berkoordinasi  dalam  dimensi  anggota  gereja  dan  warga  negara  di dalam  level  masyarakat.  Artinya  ketika  teologi  membicarakan  tentang politik, itu  tidak  sama  sekali  terkait  dengan  bermain  politik,  tetapi  melihat kontribusi pemikiran Kristen secara nilai-nilai Kerajaan Allah bahkan suara moral kenabian. Hal ini karena politik selalu melibatkan eksistensi manusia dalam  relasinya  dengan  manusia  lainnya.  Jadi  refleksi  teologisnya  atas keberadaan  politisi  bukan  terkait  dengan  kekuasaan  atau  propaganda politik golongan tertentu, dll.
Studi  teologi  politik  adalah  wacana  menyelidiki  tema-tema  politis (kemasyarakatan)  dalam  perspektif  ajaran  Alkitab  yang  komprehensif  dan memikirkan  relevansinya  pada  situasi  sekarang,  di  mana  orang  Kristen berada sebagai warga negara dan warga dunia. Teologi politik bukan berarti berpolitik  dalam  ruang  teologi,  dengan  memakai  teks  alkitabiah  untuk membenarkan diri. Jadi gagasan “teologi politik” di sini adalah refleksi etis tentang  hakikat,  fungsi,  kuasa  pemerintahan  yang  adil  berdasarkan
6 Doug Bandouw, Beyond Good Intentions: A Biblical View of Politics (Westchester: Crossway Books, 1998), 27.
kebaikan,  kebenaran  bagi  semua  warga.  Seseorang  melihatnya  sebagai “tatanan  baru”,  yaitu  perjuangan  kemunculan  suatu  teologi  gerejawi  bagi “tatanan  dunia  yang  adil”  yang  didasarkan  pada  prinsip  demokrasi. 7
Refleksi  teologis  harus  kritis  dan  bersumber  dari  ajaran  Kitab  Suci  untuk menunaikan ‘mandat peradaban’ manusia masa kini demi kelanjutan ‘dunia ciptaan’. Kerinduan  Kristen  menemukan  kembali  keadilan  berdasarkan teologi penyelamatan; “kebangkitan Kristus adalah permulaan sebuah dunia (baru) ,  di  mana  jenis  keadilan  baru  “dimungkinkan”  tentunya  melal ui perjuangan  berat,  doa,  persuasi  dan  tindakan  politis  untuk  membuat pemerintah  dan  kelompok-kelompok  revolusioner  melihat  bahwa  ada pendekatan  lain  ketimbang  kekerasan  tanpa  henti,  kekerasan  melawan kekerasan.” 8 Intinya, studi etika Kristen harus dilanjutkan ke bidang sosial- politik  dengan  terus  mengingat  apa  yang  dikatakan  Carl  Henry,  “ Without strong commitment to justice, our call to Jesus and to evangelical awakening will be feeble .” 9 Ini  suatu  prinsip  etika  yang  memadai  dalam  upaya  menerapkan etika  Kristen  yang  injili.  Tentu  ini  dalam  konteks  injili  di Amerika,  namun sejak evangelikalisme adalah gerakan Kristen internasional dan global, maka prinsip ini dapat dipakai di mana-mana, termasuk di Indonesia.
Namun  visi  politik  bukanlah  sesuatu  yang  terpenting  dalam “agenda” kekristenan, karena tugas institusionalnya berbeda dan terpisah di dalam  misi  dunia  dengan  gereja  yang  bersifat  rohani  Kerajaan  Allah. Namun  sebagai  subyek  parenial,  keprihatinan  umum  tentang  politik  tidak bisa  dibiarkan,  karena  institusi  plural  juga  berasal  dari  Allah  yang menggunakan  “pedang”. Terkait  dengan  teologi  politik  diatas,  maka  etika politik  yang  disorot  dari  perspektif  Kristen  adalah  berusaha  melihat  baik-
7 Lihat keseluruhan buku menjelaskan tesis John de Gruchy, Agama Kristen dan Demokrasi ,
terj. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011).
8 N.T. Wright, Hati dan Wajah Kristen: Terwujudnya Kerinduan Manusia dan Dunia , terj. (Jakarta: Waskita Pub, 2012), 263.
9 Carl F. Henry, Christian Mindset in a Secular Society: Promoting Evangelical Renewal & National Righteousness (Grand Rapids: Baker Books, 1984), 22.
buruk  atau  salah-benar  suatu  tindakan  atau  kebijakan  politik,  terkait dengan:
a) Pengenalan aspek-aspek politik:  hakekat dan tugas plural, kuasa politik, kedaulatan  negara  di  dunia  international,  asal-usul  dan  sumber  kuasa (legitimasi) pemerintahan, di mana orang Kristen terkena pengaruh sebagai warga negaranya.
b)  Sikap  gereja  kepada  negara  (sebagai  institusi):  sikap  gereja  tidak menciptakan  pemerintah  (praktis),  dalam  penafsiran  juga  tidak  dapat dilepaskan  dari  aspek-aspek  kehidupan  yang  lain  dan  kepentingan  hidup dari  komunitas  yang  lebih  luas,  serta  dilema-dilema  yang  dihadapi  gereja, baik langsung dan tidak langsung harus dihadapi secara suara dan kekuatan moral.
Secara  umum  pemikiran  Kristen  dalam  etika  perluasan  ini  tidak bersifat politis praktis (kekuasaan). Etika Kristen  bagian politik harus tetap pada  jalur  yang  dikenal  secara  umum  dari  Carl  Henry  sebagai “a -political theology“ walau  dalam  usaha  injili  pun  dimungkinkan  muncul  suatu theology  of  politics atau  “teologi  (tentang)  politik”,  yaitu  suatu  usaha kontekstualisasi teologi yang dalam batas- batas  memikirkan “tatana n dunia baru” dalam prinsip -prinsip Kerajaan Allah yang rohani. Itu untuk melihat faktor: kebaikan, keadilan, kemakmuran, dan kedamaian di antara makhluk di dunia yang pluralistik ini, baik secara nasional, regional, dan global.  Carl Henry  menilai,  “polit ical  commitments  can  become  readily  captive  to principle  or  preferences  alien  to  the  church  when  evangelical  movements align  themselves  uncriticaly  with  one  specific  party  and  promote  the election”. 10 Namun,  secara  bersamaan,  kita  harus  bekerja  melalui  semua partai  yang  memperjuangkan  kebangsaan  dan  kebersamaan  untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Sejak  dalam  kajian  etika,  aspek  pribadi  tidak  bisa  dilepaskan  dari sosial,  maka  yang  dimaksudkan  dengan  etika  sosial  di  sini,  bukanlah  etika publik yang berbeda dari etika privat. Secara etika sosial yang injili, ada tiga
10 Lih. Carl Henry, Christian Mindset , 126.
hal  yang  patut  dipertimbangakan  dalam  situasi  etika  kebajikan  masa  kini, yang saya coba rumuskan kembali sebagai asumsi dasar studinya. 1) Prinsip a-politis,  dalam  arti  tidak  sedang  berpolitk  praktis  atau  kekuasaan.  Tidak memihak  atau  menjadi  corong  partai  politik  tertentu,  tetapi  berdasarkan nilai-nlai  moral  Kerajaan  Allah  dari  kenabian  gereja.  2)  Dari  konflik  sosial pada  dilema  etika:  tidak  menghakimi  persoalan  politik  yang  ada,  tetapi menilai saja secara metaetik keseluruhan persoalan dalam situasi dilematis. Sejak setiap persoalan sosial etis tidak dapat langsung dijawab ya dan tidak lagi,  maka  persoalan  tersebut  berubah  kerjanya  menjadi  dilema  etis.    3) Bersifat etika kasuistik, karena persoalan dilematis tersebut menuntut solusi yang  komprehensif  seimbang  dan  holistik.  Dalam  hal  ini  etika  Kristen didasarkan  pada  realitas  transenden,  tetapi  implikasinya  nampak  secara imanen dalam ciptaan. 11 Disini, “Our goal as Christians is not christification of  universe,  humanization,  christinitation,” 12 tetapi  proses  peradaban (civilization). Ini adalah jalan “A prophetic church such also be contrast with servant  church  whose  preeminent  concern  is  to  meet  human  need  and  to able violate soci al ill.” 13 Ini yang saya sebutkan sebagai etika kebajikan injili, di dalam rangka berteologi kontekstual, masa kini. Namun ini belum dapat diterima  sepenuhnya  oleh  kaum  injili,  karena  mungkin  menyangka,  di dalamnya  sudah  tidak  ada  prinsip-prinsip  kewajiban  dan  absolut alkitabiahnya lagi dalam kajian etika Kristen.
Dalam  kondisi  kebangkitan  studi  etika  masa  kini,  termasuk  dalam etika  Kristen,  kita  harus  sangat  memperhatikan  konteks  sosial  yang  lebih lengkap  lagi.  Secara  teologis  itu  terkait  dengan  kajian  teologis  yang  lebih komprehensif  lagi,  khususnya  ketika  menghadapi  konflik  moral  dan dilematis.  Belajar  dari  Stanley  Grenz  yang  merangkum  tiga  arah  etika
11 Donald G Bloesch, Freedom for Obedience: Evangelical Ethics in Contemporary Times (San Fransisco: Pub. Harper & Row, 1987), 223.
12 Ibid., 239.
13 Ibid., 239.
Kristen  masa  kini,  yang  sedang  bergerak:  1)  dari  “doing”  kepada  “being” dalam  penilaian  etisnya,  2)  dari  aktor  individual  ke  relasional  dalam  fokus etisnya,  3)  dari  pemenuhan  tugas  sesorang  menuju  penemuan  kembali sentralitas kasih dalam kehidupan etis, orientasinya bergerak dari pencarian etis  menuju  penggambaran  prinsip  eksistensi  manusia. 14 Lalu  ada kemungkinan  kita  dapat  menghadapi  dilema  etis  dalam  prinsip  kebajikan kontekstual,  walau  secara  umum  etika  injili  belum  terbiasa  dengan  situasi kasuistik  dibandingkan  yang  lain.  Namun  demikian  saya  meyakini,  ini adalah suatu dasar keprihatinan riil dalam teologi injili; artinya tidak harus berteologi liberal dulu baru kita dapat memikirkan hal-hal di atas.Ini adalah keprihatinan  injili  dalam  konteks  politik  pada  masa  kini,  tidak  ada  alasan bagi  kaum  injili  untuk  mengabaikannya.Pengkajian    harus  dari  perspektif khusus,  etik  sosial,  yang  bersifat  deskriptif  dan  bahkan  metaetika,  yang kajiannya  lebih  luas  dibandingkan  etika  normatif  belaka  dan  biasa  dipakai dalam etika Kristen dasar atau pribadi (disebut juga etika alkitabiah).
Selanjutnya  tidak  ada  salahnya  memperjuangkan  kembali  "hak-hak sipil"  kita  sebagai  warga  negara  secara  konstitusional  dan  sesuai  UU  yang berlaku.  Dalam  situasi  ini,  kekristenan  ada  kemungkinannya  untuk melakukan  pembangkangan  sipil,  jika  hak-hak  sipilnya  terabaikan.  Sikap dan tindakan ketidaktaatan kepada pemerintah ini tidak melanggar perintah Allah (Roma 13:1-5; 2 Pet 3:1-13), karena negara melampaui kekuasaan yang ditetapkan  padanya  sebagai  "pembawa  pedang"  dengan  cara  tidak  adil. Dalam  hal  negara  yang  despotis,  kuasa  pedangnya  sudah  “hilang”  de ngan sendirinya, karena kuasa yang diberikan tersebut dipakai untuk yang tidak seharusnya,  seperti  yang  dimaksudkan  Allah  semula.  Konsekuensinya, meskipun  kemungkinan  kuasanya  masih  besar  dan  dapat  mematikan. Secara secara teoritis ada kemungkinan bagi orang Kristen untuk melakukan civil  disobedience dalam  konteks  demokrasi  masa  kini.  Kesalahpahaman dalam  doktrin  ketaatan  sipil  Kristen  selama  ini  adalah  ketaatan  buta  yang
14 Stanley Grenz, The Quest of Moral (Downers Grove: InterVarsity Press, 1998), 202-3. Inilah dasar bagi Grenz dalam penyelesaian etik “secara casuistry ”.
tidak berdasarkan ajaran firman Tuhan. Dalam konteks sejarahnya, teks teks Alkitab di  atas hanya menganjurkan orang Kristen purba untuk tidak ikut- ikutan  yudaisme  yang  memberontak  kepada  kekuasaan  Roma,  karena banyak dari warga gereja mula-mula itu berasal dari Yahudi. 15

## Mandat  Transformasi  Gerejawi  sebagai  Jalan  Etis  Menuju Negarawan
Kita sudah melihat bahwa secara praktis dari hukum tata negara dan ilmu  sosial-politik  hanya  menjadikan  seseorang  mempunyai  pekerjaan sebagai  politikus  ( politician )  dan  karier  politisi,  tetapi  tidak  menjadi negarawan ( stateman ). Awalnya negarawan berasal dari para bangsawan dan dari  kata  aslinya, politicos .  Sejak  semula  berarti  baik,  yaitu  pemimpin  atau pengatur  masyarakat.  Namun  sekarang  telah  merosot  menjadi  “tukang politik”  ( politician ),  yang  setara  dengan  kata  “ technician ”  (tukang/insinyur) atau magician (tukang sulap), suatu pekerjaan yang hanya menjual keahlian demi  hidup.  Semula  dapat  dikatakan  bahwa  politikus  ( politikos )  identik dengan  negarawan  ( stateman ).  Namun  sekarang  politikus  hanyalah pekerjaan  pribadi  (karier)  untuk  kekuasaan  dan  jabatan  negara  tertentu tanpa  jiwa  kenegaraan;  artinya  secara  spesifik  terlepas  dari  pengabdian kepada  masyarakat  dan  bangsa;  sehingga  dikatakan  “ politician ”  tidak  sama dengan  negarawan  (stateman).  Seharusnya  negarawan  adalah  pengabdian pada  warganegara  dan  demi  kemajuan  negara.  Di  sinilah  ide  pemimpin bangsa menjadi utama di dalam etika kebajikan Kristen.
Nyatanya,  politisi  penuh  dengan  intrik,  tetapi  negarawan  bekerja untuk rakyat. Sebenarnya hampir sama seperti bangsawan dalam pengertian ideal  istilahnya.  Namun  para  bangsawan  kini  telah  merosot  nilainya menjadi  negatif  sebatas  aristokrat  sombong  saja  yang  mementingkan  diri
15 Bagi yang berkesempatan membaca dapat melihat tulisan saya dalam “Ketidaktaatan Sipil dan pilihat Golput: Sebuah Tinjauan Injili”, Indonesia Theological Jurnal, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015): 156-184 (E-ISSN2339-0751 Asosiasi Teolog Indonesia [ATI]).
sendiri,  sebagai  akibat  warisan  feodalisme  masa  lalu.    Idealnya,  istilah “bangsawan”  di  sini  hampir  setara  dengan  “negarawan,”  yaitu  pemimpin bangsa  yang  memikirkan  kesejahteraan  rakyat  sebagai  warganya.  Karena telah  jelek  konotasinya,  maka  kita  tidak  bisa  lagi  memakai  kata “bangsawan”,  lalu  lebih  memilih  sebutan  “negarawan”. Memang  benar yang  menjadi  negarawan  pada  masa  lalu  terdiri  dari  para  bangsawan. Namun  ketidakadilan  menjatuhkan  penilaian,  baik  dalam  kesewenangan oligarchi  dan  monopoli  dalam  monarchi  absolut,  sehingga  para  kaum  elit politik  menguasai  kaum  “populis”  atau  rakyat  biasa.  Era  perpolitikan sekarang, politikus bukan berasal dari bangsawan tetapi justru dari populis. Namun sayangnya eks populis ini tidak pernah menjadi bangsawan apalagi negarawan, ketika naik pangkat menjadi elit politik pada jabatan negara dan kekuasaan  bangsa.  Ini  adalah  ironi  perpolitikan  masa  kini,  para  politikus hanya  menjadi  politisi  dalam  arti  tukang  politik  yang  membodohi  rakyat dan  memperalat  rakyat  demi  diri  sendiri.  Sebenarnya,  inilah  kesempatan para  “populis”  menjadi  politisi  untuk  membela  rakyat.  Namun  ini  tidak pernah  sampai  pada  level  negarawan  karena  diracuni  oleh  KKN  dengan kemunculan  kelompok  “aristokrasi  baru”  di  dalam  konteks  demokratisasi, masa kini.
Jadi  apakah  ada  harapan  bagi  kita  orang  Kristen?  Jawabnya  ada, karena  berlandaskan  etis  maka  kebenaran  bersumber  dari Allah.Kalau  kita mengakui panggilan moral-etis pada diri politisi yang bersumber dari Allah, maka  Allah  dapat  mencapai  kedua-duanya,  antara  politikus  yang negarawan  dan  negarawan  yang  politikus.  Keduanya  sama  lapangannya dan  jika  berdasarkan  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  maka keduanya  dapat  digabungkan.  Karena  pada  dasarnya  kedua  institusi tersebut  bersumber  dari  Allah  yang  Mahabaik.  Biarlah  kebenaran  Allah tertanam  dalam  hati  seorang  politikus  dan  negarawan  tersebut.  Karena keduanya  adalah  panggilan  Tuhan  bagi  seorang  anak  gereja  dan  anak bangsa,  bukan  sekadar  mencari  dukungan  politis  di  antara  warga  gereja. Seorang negarawan harus bekerja secara politis agar dapat mencapai secara efektif dan efesien dalam pimpinan negara. Artinya politisi-negarawan atau
negarawan-politikus sebaiknya menjalankan keseimbangan dalam pemerintahan yang kuat dan adil. Moralitas atau etika Kerajaan Allah secara seimbang  menjadi  faktor  pengikat  yang  dapat  dipakai  oleh  orang  Kriten yang  berpolitik  praktis.  Tentunya  nilai-nilai  keadilan  sosial  dan  kebaikan Kerajaa n  Allah  sudah  tertanam  dalam  dirinya  sebagai  “agen  perubahan sosial” di dalam masyarakat dan di tengah bangsa dan negaranya.
Mandat sosial gereja dan orang Kristen di dalam masyarakat sebagai “agen perubahan” sosial. Namun banyak kekeliruan mengertinya, mi salnya sebagai  reformasi  saja,  yaitu  suatu  tugas  aktif  mengubah  dunia,  seperti dalam  aktivis-aktivis  sosial  Kristen.  Tidak  ada  salahnya  aksi  sosial  Kristen dalam lapangan masyarakat dan politik, tetapi harus proporsional dan tidak kehilangan  identitas  asli  sebagai  kekristenan.  Sehingga  bukan  semacam provokasi  sosial,  layaknya  klub-klub  sosial  di  masyarakat.  Kalau  hal  itu yang  dilakukan,  maka  hanya  pengejawantahan  “Injil  sosial”.  Injil  sosial bukan  injil  yang  sebenarnya,  hanyalah  aksi  sosial  Kristen.  Sebagai  agen perubahan  sosial,  kekristenan  di  masyarakat  bekerja  bagaikan  ‘garam  dan terang’  (hati  nurani  sosial  masyarakat)  dan  sebagai  ‘mercusuar’  (referensi sosial).  Berdasarkan  kebenaran  etis,  dalam  hal  ini  keberadaannya  tetap  di sini dan laksana terang menggusur kegelapan secara normal; di mana terang hadir  maka  gelap  hilang,  sebagai  konsekuensinya.  Demikianlah transformasi etis Kristen akan bekerja secara wajar di dalam kegelapan. Jadi tidak  perlu  mengusir  kegelapan,  karena  transformasi  didasarkan  pada prinsip  nurani  dan  referensi  sosial  di  atas. Meskipun  demikian  “mandat gereja  harus  lebih  daripada  ‘pembaharuan  sosial’  seperti  yang  diingatkan Yesus yang lebih  menekankan kesejahteraan kekal.” 16 Jangan sampai gereja bercampur dengan dunia,  sehingga kehilangan  berita utama, iman Kristen, karena  masuknya  nilai-nilai  duniawi  secara  bertahap. 17 Jadi  sebenarnya
16 Abraham Kuyper, Iman Kristen dan Problema Sosial , terj. (Surabaya: Momentum, 2004), 38, 39.
17 Ibid., 47.
dalam kekristenan, transformasi bersifat internal bukan eksternal, nilai-nilai intrinsik daripada ekstrinsik.
Konteks  internal  gereja  adalah  umat  pengikut  Kristus.  Gereja-gereja adalah  wujud  dari  pengikut  Yesus  secara  kelihatan  dan  organisasi.  Dalam konteks  politik  etisnya,  orang  Kristen  dalam  dunia  dan  masyarakat,  kita tetap  mengingat  nasihat  lama  ini: “ The  church  must  beware  of  relying  too heavily  upon  politic  and  economic  means  to  deal  with  social  evil.  Our  calling  and our  mission  go  broader  and  deeper  than  the  political  process  ever  could ...” Selanjutnya, the church needs to be active in both fronts, in the political arena and in  the  larger  society,  striving  for  social  righteousness  in  all  aspects  of  its  mission. We are to be leavening agents that permeate all of life with the presence and promote of God’s reign ’ 18 yang  menurut Os  Guinness, panggilan Kristen kita  adalah, bukanlah  kristendom  lagi,  dalam  arti  keagamaan  politis  geografis  dalam agama  Kristen,  yang  penuh  dengan  ekslusivisme  dan  mengucilkan  (yang) selalu  muncul  dari  berhala  palsu  kemurnian…  farisiisme  adalah  hasil  dari suatu  hasrat  akan  kemurnian  teologis  yang  menyimpang  sama  seperti pembersihan  etnis  adalah  hasil  dari  suatu  kemurnian  rasial  yang menyimpang.” 19
Bagi  warga  gereja,  secara  keseluruhan  ada  anomali  dalam  dunia politik  masa  kini.Suatu  keharusan  positif  sekaligus  negatif;  kebaikan sekaligus keburukan.Sikap etis penting untuk mengembalikan politik masa kini  menjadi  suatu  yang  baik  seperti  semula,  yaitu  kesejahteraan  dan keadilan bersama.Di sinilah gereja-gereja harus mereposisikan etika, karena secara  umum  moral-etis  berdasarkan  Allah  sendiri  dalam  kebenaran- kebenaran-Nya,  sedangkan  politik  hanya  berdasarkan  sosialitas-legal manusia  belaka.  Tugas  dan  tanggung  jawab  gereja  dalam  dunia  politik cukup  penting,  khususnya  sebagai  “agen  perubahan  sosial”,  “hati  nurani” masyarakat  dan  sampai  pada  tingkat  aktivisme  politik,  khususnya  bagi
18 Bruland and Mott, A Passion for Jesus Passion for Justice (Valley Forge: Judson Press, 1983),
92.
19 Os Guinness, Panggilan Allah: Menemukan dan Menggenapi Tujuan Utama dalam Hidup Anda , terj. (Bandung: Pionir Jaya, 2011), 154.
warga  gereja  yang  berprofesi  politikus.  Dalam  Pembinaan  Warga  Gereja (PWG),  seharusnya  menekankan  kebajikan  dan  keprihatinan  sosial  Kristen daripada  kedudukan  politisnya.  Kedudukan  dan  wewenang  politis hanyalah alat yang baik untuk mensejahterakan rakyat. Artinya kedudukan politis  dicapai  bukan  hanya  untuk  memperkaya  diri  sendiri,  tetapi  untuk mengabdi  kepada  rakyat  secara  keseluruhan  kelak,  entah  konstituennya atau  tidak.  Artinya  menjadi  seorang  negarawan  adalah  sebagai  pemimpin bangsa  yang  harus  mengayomi  seluruh  rakyat  secara  adil  dan  mengajak rakyat  untuk  membangun  bersama-sama.  Di  sinilah  para  politikus  harus belajar dan tidak hanya memperalat rakyat untuk dirinya sendiri.
Dalam  prinsip  Garam  dan  terang  dunia,  gereja  adalah  hati  nurani sosial dan referensi sosial di dunia ini, sekaligus prinsip dasar sebagai agen- agen  perubahan  sosial  dalam  masyarakat.    Selanjutnya  sebagai  dasar  aksi sosial,  gereja  tidaklah  berpolitik  praktis,  namun  masih  tetap  dapat berkonsultasi  dengan  pemerintah  pada  level  intelektual  dalam  kebijakan publik,  bukan  sharing  kekuasaan.  Para  gerejawan  politis  selama  ini  harus sadar  bahwa  ini  dalam  batas-batas  politik  etis.  Sebenarnya,  dalam  prinsip mayoritas  moral,  memang  gereja  kecil  secara  populasi  tetapi  pengaruhnya besar karena berdasarkan kebenaran moral, untuk kebenaran universal, dan bersumber dari kebenaran Ilahi. Kebenaran dalam hal keadilan sosial nyata hadir  dalam  rakyat  secara  umum,  walau  jumlahnya  kecil.  Namun “suara nurani” itu ada secara universal dalam diri manusia dan “suara mayoritas” hanya  ada  dalam  voting.  Faktanya  suara  mayoritas  dapat  dibeli  dan diancam.  Kita  mengenal  dalam  prinsip vox  populi  vox  dei ,  suara  rakyat adalah suara Allah, dalam pengertian sosial, bukan teologis, di mana Allah berpihak kepada orang kecil dan orang miskin; jeritan orang miskin adalah suara  Allah  sendiri.  Di  sinilah  panggilan  kenabian  gereja  itu  berjangkar. Dalam  hal  ini  gereja  harus  bersuara  kenabian  untuk  mengingatkan pemerintah  akan  ketidakadilan  dan  ketidakberhasilannya  menanggulangi kemiskinan.  Sebagai  hati  nurani  rakyat,  politisi-negarawan  adalah penyambung  lidah  rakyat  atas  nama  Allah  kepada  pemerintah.    Faktanya
secara rohani, Allah sering berpihak pada orang miskin.
Ditengah- tengah  permainan  politik  sekarang,  di  mana  “bahasa politik”  harus  memikul  beba n  kesalehan  palsu  yang  justru  menjadi kehausan  politikus  saat  ini. 20 Disini  Gereja  menghimbau  para  elit politikKristen  harus  menjadi  negarawan  dulu,  setidak-tidaknya  menjadi politikus  (politicos)  yang  semula,  yaitu  para  bangsawan,  dengan  segala pemikiran  kemanusiaan  secara  filosofis  dan  historis.Politikus  harus menyadari  kelemahan  pikirannya  yang  selama  ini  hanya  sebatas  “tukang” politik,  yang  sibuk  dengan  prosedur  hukum  dan  rekayasa-rekayasa  sosial demi demokratisasi. Hampir pasti, jika sebatas “pemain politik” saja, maka hanya  akan  menjadikan  para  politikus  sebagai  “tikus - tikus  politik”.  Walau mungkin  berasal dari rakyat (populis), tetapi tidak mau mengayomi rakyat tempat  dia  berasal,  khususnya  pada  masalah  kemiskinan.  Ini  suatu  ironi demokrasi era reformasi saat ini.
Gereja  harus  membimbing  dengan  suara  moral  dan  kenabiannya untuk  menjadi  negarawan  daripada  politikus  saja.  Secara  khusus,  prinsip politikus harus menjadi negarawan ada dalam tugas sosial gereja. Jadi gereja tidak bisa berbangga pada anggotanya yang tinggal diam dalam kedudukan jabatan  politik  atau  sebatas  jabatan  kenegaraan  saja,  namun  tidak  menjadi negarawan.  Sikap  kenegarawanan  sangat  penting  sebagai  abdi  masyarakat dan  pejabat  negara  kelak.  Melihat  politikus  masa  kini  hanya  menekankan aspek  hukum  positif,  tetapi  melupakan  jiwa  dari  hukum  itu  sendiri,  yaitu keadilan. Negarawan harus bijaksana dan lebih luas horizon pandangannya berdasarkan  studi  kemanusiaan.  Tujuan  yang  mendasarkan  aspek  legal formal  yang  sempit  hanya  menjadikan  seseorang  sebagai  politikus  Kristen belaka.  Tetapi  jika  menekankan  aspek  kesejahteraan  sosial  manusia,  maka menjadikan  seseorang  negarawan  yang  Kristen.  Kita  dapat  belajar  dari Abraham  Kuyper  dan  William  Wilberforce.  Saya  kira  masih  ada  harapan bagi  masyarakat  bila  gereja  terus  menyuarakan  keadilan  dan  ikut  aktif
20 Lih. David Wells, Hilangnya Kebajikan Kita, terj. (Surabaya: Momentum, 2005), 11.
menolong orang miskin.
P anggilan  “Politisi - Negarawan”  untuk  Kesejahteraan  Sosial,

## Kemiskinan
Khusus dalam masalah kemiskinan, usaha reformasi itu dipikirkan di bawah  ini.  Artinya  seorang  negarawan  yang  berasal  dari  politisi  harus memperhatikan  rakyat,  karena  dasarnya  ia  berasal  dari  rakyat,  bukan bangsawan.  Jadi  ia  mempunyai  hati  nurani  rakyat  juga  sebagai  teman sependeritaannya  dulu.  Pemikiran  yang  injili  mendorong  gagasan  baik  ini, karena  merupakan  warga  gereja  dan  warga  negara  yang  menerima panggilan  Tuhan  sebagai  politisi-negarawan.  Negarawan  adalah  seorang pemimpin rakyat yang dapat memberikan solusi-solusi dalam permasalahan rakyatnya  dan  pemberi  pengharapan  masa  depan,  serta  mensejahterakan masyarakat  dengan  adil.  Di  sinilah  pentingnya  politikus  harus  mengubah paradigma politiknya menjadi negarawan. Negarawanlah yang dibutuhkan, bukan politisi bagi Indonesia masa kini.
Memang sebagai injili, kita harus mengakui bahwa kita lebih prihatin tentang  dosa  individual  daripada  prihatin  pada  dosa  struktural  atau kejahatan  sosial,  yaitu  dosa  ketidakadilan. 21 Absolut  menurut  saya  adalah tidak  ada  harapan  dan  tidak  ada  kesempatan  untuk  meningkat  lagi,  suatu kemiskinan  total  dari  segi  ekonomi  (SDM),  politik  (masalah  KKN),  dan budaya (utang luar negeri), ini akan menjadikan  bangsa  Indonesia menjadi bangsa  budak  dan  kuli  di  negeri  orang  lain,  walaupun  mendatangkan devisa bagi negara dan menyumbangkan  peningkatan persentasi ekonomi. Negara  memperbudak  rakyatnya,  yang  seharusnya  disejahterakan berdasarkan  tugas  konstitusionalnya.  Dalam  hal  ini  pemerintah  yang berkuasa harus bertanggung jawab sebagai penerima mandat rakyat.
Sudah ditegaskan, bahwa kekristenan, injili khususnya, sangat peduli
21 Ronald J. Sider dalam The Ministry of Development in Evangelical Perspective (Pasadena, CA.: William Carey Library, 1979), 37, 38.
dengan masalah sosial. Abraham Kuyper pernah menantang orang Kristen, yang  mencoba  mengabaikan  masalah  kemiskinan  ini,  yang  biasanya didasarkan  pada  teks  alkitabiah  “orang  miskin  akan  selalu  ada  padamu”. Sebagai seorang Negarawan, Kuyper melihat ini sebagai ketidakmengertian ayat tersebut dan dijadikan sebagai alasan untuk tidak perlu menanggulangi problematika  sosial,  khususnya  kemiskinan.  Menurutnya,  banyak  orang Kristen berada dalam jalur kemasabodohan ini; padahal Alkitab khususnya dalam berita nabi-nabi memerangi ketidakadilan sosial, khususnya masalah kemiskinan. 22 Masa  kini,  Ron  Syder  melihat  bagaimana  kemunafikan  dan ketidakpedulian  orang  Kristen  “lahir  baru”  pada  lingkungannya, diskriminasi,  rasialis,  tidak  peduli  orang  miskin,  kekerasan  rumah  tangga, materialism,  korupsi  dll. 23 Secara  terbatas  saya  melihat  ini  sebagai “hilangnya kebajikan Kristen” di mana karakter -karakter baik orang Kristen tidak ada dampak lagi dalam  kehidupan sosial. Untuk itu saya memanggil kembali prinsip etika sosial John Stott, yang pernah saya pergunakan dalam t ulisan terdahulu, yaitu “doktrin - doktrin Kristen yang lebih genap.” Prinsip ini terkait dengan relevansi dan implikasi ajaran teologis pada situasi praktis manusia  secara  sosial.  Ini adalah  nasihat  etis  untuk  kepemimpinan  Kristen masa  kini.  Singkatnya,  memprihatinkan  permasalahan  sosial  seharusnya tidaklah  mengherankan  bagi  kaum  injili,  meski  ada  beberapa  yang mengabaikannya  dan  lainnya  hanya  provokasi  masyarakat.  Keprihatinan sosial seharusnya menjadi tantangan intelektual bagi kaum injili.
Kaum  injili  mengakui  bahwa  kesejahteraan  sosial  adalah  isu  yang paling  penting  pada  era  ini.  Khusus  dalam  era  demokrasi  dan  perjuangan HAM,  lalu  mengerucut  pada  permasalahan  kemiskinan  yang  menjadi sorotan  tajam  manusia  se-dunia.  Kemiskinan  adalah  masalah  terparah negara  modern,  sekaligus  menjadi  isu  yang  paling  ampuh  untuk  para politikus yang berkampanye mencari dukungan massa, walau janji-janji saja.
22 Abraham Kuyper , Iman Kristen dan Problema Sosial, t erj. (Surabaya: Momentum, 2004), viii- ix.
23 Hal ini didalami oleh Ronald J Sider, Skandal Hati Nurani Kaum Injili, terj. (Surabaya: Perkantas Jatim: 2007), 27-44.
Indonesia  misalnya,  sejak  semula  sudah  mengikatkan  diri  untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan sekarang sedang giat memberantas  kemiskinan.    Tetapi  di  balik  itu,  kebangsaan  ini  menghadapi situasi ancaman disintegrasi, karena masalah ketidakadilan sosial yang tidak kunjung  tertanggulangi,  khususnya  dalam  lapangan  ekonomi,  tepatnya kemiskinan  dalam  masyaraka t.  Dalam  UUD  ’45,  Negara  bertugas  untuk memelihara  rakyatnya  secara  kesejahteraan  sosial  bahkan  diejawantahkan dalam batang tubuh UUD pada pasal 34 bahwa jelas tertulis “orang telantar dan fakir miskin dipelihara” negara. Namun kita lihat semakin banyak an ak jalanan,  pengangguran,  kriminal,  pemecatan,  dll.  Apakah  ini  yang sesungguhnya  dimaksudkan  “pemeliharaan  negara,  yaitu  “memelihara kemiskinan”,  sehingga  tidak  ada  keinginan  ekonomi -politis  untuk memberantas  kemiskinan,  lalu  orang  miskin  dibiarkan  saja  sebagai  ladang pekerjaan  pemerintah  dari  periode  ke  periode.  Namun  dalam  falsafah negara  dan  bangsa  ini  jelas  mencantumkan  sila  kelima,  tentang  “Keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  dengan  lambang  “padi  dan  kapas” untuk  menunjukkan  betapa  pentingnya  sandang,  pangan  (dan  papan)  bagi rakyat ini.
Asalinya  tujuan  masyarakat  politis  dalam  suatu  negara  apapun adalah  kesejahteraan  rakyat.  Hal  ini  sedikit  banyak  tercantum  dalam konstitusinya.  Kesejahteraan  rakyat  dan  kedamaian  bangsa  tidak  bisa dilepaskan  dari  keadilan  sosial  dan  ekonomis.  Jadi  diperlukan  keadilan distributif  selain  keadilan  retributif.  Keduanya  harus  seimbang  dalam masyarakat  sipil,  tetapi  harus  sadar  akan  proporsionalitasnya  dalam penerapannya. Rakyat perlu hidup layak sebagai warga negara, kalau tidak akan merasa tertindas oleh hukum dan tidak mau taat hukum sama sekali. Sedangkan p ara “elite’ politik menikmati fasilitas negara dan keberhasilann ekonomi,  yang  notabene  rakyat  yang  menanggungnya.  Sementara  para pejabat negara dan elit politik di parlemen hidup bermewah-mewah di atas penderitaan  rakyat  yang  adalah  konstituennya.  Di  sini  pejabat  tanpa  malu- malu  hidup  mewah  dari  sokongan  rakyatnya.  Ini  memang  ironi  di  dalam
demokrasi masa kini yang kebablasan.
Hampir pasti saya menilai apa yang dituliskan oleh Denis Breton dan Christopher  Largent  tentang  jiwa  teori-teori  ekonomi  masa  kini  adalah “ketamakan  dan  uang”,  di  mana  satu  persen  orang  kaya  menguasai kesejahteraan  orang  banyak  yang  intinya  menyebabkan poverty dan homelessness secara ekonomi. Bahkan kedua penulis itu merasa para pencipta teori-teori  ekonomis  ini  mengabaikan  isu-isu  yang  dilontarkan  dari perspektif keagamaan dan filosofis tentang “krisis makan malam”, di mana ekonomi  dengan  kekuatan  besar  menggunakan  apa  yang  dikat akan  “blin d laws  of  economics” tanpa  gagasan-gagasan  tentang  kesejahteraan  umum yang  dipertanyakan  oleh  agama  dan  filsafat,  sebagai  reflektornya.  Sejalan dengan  itu  ia  melandaskan dynamics  of  spiritual  growth ,  khususnya  dari perspektif  agama  Kristen  menuju  pasar  yang  didasarkan  pada  4  langkah. 24
Di  Indonesia  bukan  hanya  pengusaha  yang  tamak,  tetapi  para  politisi  dan birokrat  menguras  uang  rakyat  demi  kesejahteraan  diri  sendiri.  Mereka hidup keenakan dengan dibayar oleh orang miskin.
Dalam  usaha  pengentasan  kemiskinan,  peran  pemerintah  sangat penting  dalam  hal  pendidikan  rakyatnya,  karena  tanpa  sumber  daya manusianya  yang  baik,  maka  tidak  bisa  mengentaskan  dirinya  secara ekonomi.  Karena  tidak  ada  kesempatan  untuk  meningkat.  Ini  pun  suatu dilema  karena  pendidikan  memerlukan  biaya  yang  tidak  sedikit  dan anggaran pemerintah kurang dalam hal ini. Namun hal ini tidak bisa diatasi selain  kebijakan  pemerintah,  dalam  hal  ini  adalah  keinginan  politisnya ( political  will ).  Ini  adalah  ketidakadilan  sosial  menuju  ketidaksejahteraan sosial,  khususnya  kemiskinan  ekonomi,  lalu  ketidakterdidikan  masyarakat dan  terus  berputar  seperti  lingkaran  setan.  Alam  demokrasi  seharusnya mengangkat  yang  lemah  dan  kecil.  Pemerintah  harus  menekan  KKN  dan mendorong  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik  dalam  gagasan masyarakat  sipil.  Saya  kira  ada  masalah  moral  juga,  khususnya  mentalitas
24 Denis Breton & Christopher Largent, The Soul of Economies (Willmington: Idea House Pub. Co., 1999), 1 dst.
politis  yang  tidak  sehat  dan  memelihara  situasi  ini  untuk  kepentingan golongan  dan  perorangan.  Menurut  Kuyper,  “Permasalahan  sosial  tidak pernah  menjadi  permasalahan  selama  hal  tersebut  bukan  merupakan sebuah  kritik  “arsitektonik”  (menyeluruh)  terhadap  bangunan  sosial,  di mana kita menghendaki terbentuknya tatanan dunia yang baru. 25
Kalau  hal  itu  hanya  berdasarkan  hitung-hitungan  kapitalisme  liberal semata, memang di lapangan tidak terasakan. Di sini saya tidak bermaksud mempertentangkan  kembali  sistem  ekonomi  kapitalisme  liberal  dan sosialisme  marxis  yang  sudah  lama  usang,  sejak  runtuhnya  ideologi komunisme.  Dalam  tulisan  Fukuyama, The  End  of  The  Man ,  dikesankan bahwa  demokrasi  dengan  kapitalisme  liberalnya  adalah  harapan  manusia modern, satu-satunya arah tujuan masyarakat ke masa depan. Inikah utopia itu?  Mengingat  sistem  liberalisme  ekonomi  sekarang  sedang  jatuh,  dan konon  perannya  digantikan  ekonomi  syariah,  karena  ekonomi  marxisme komunis juga telah gagal diharapkan, sebelumnya. Apakah ekonomi syariat Islam adalah alternatif sejati yang kita cari selama ini? Saya kira tidak! Tidak mungkin ada prinsip sempit dapat mejangkau dunia yang berbagai prinsip, kecuali  hanya  ingin  menguasai  dunia  berdasarkan  prinsip-prinsip radikalnya.  Kalau  kita  lihat  bahasa  John  Stott  tentang  kemiskinan, khususnya dalam konteks negara-negara maju dan negara berkembang/miskin, yang digambarkan “Utara - Selatan”, jelaslah kita dapat melihat sistem kapitalisme hanya membawa pemiskinan bagi negara miskin. Semua  bemuara  pada  masalah  ketidakadilan  sosial  secara  internasional. Para kapitalis menguras sumber daya negara-negara Selatan untuk industri mereka,  serta  meninggalkan  sampah  dan  kemiskinan,  karena  pembagian yang  tidak  adil.  Bangsa  Indonesia  merasakannya.  Lengkaplah  proses pemiskinan  tersebut  dialami  oleh  orang  kelas  bawah  negeri  ini,  dari pemerintahnya  sendiri,  saudaranya,  dan  negara-negara  maju  yang
25 Abraham Kuyper, Agama Kristen dan Problema Sosial , terj. (Surabaya: Momentum, 2004), 59.
kapitalistik.
Dalam  situasi  ini,  memang  benar  prinsip  kapitalisme  membuat keraguan kita akan kondisi ekonomi yang semakin sulit. Karena kapitalisme selama  ini  dilihat  sebagai  hal  yang  jelek  dan  tidak  adil  dari  perspektif sosialisme,  1)  System  of  voluntary  human  relationship  in  which  people exchange  on  the  basis  of  the  peaceful  means  of  exchange.  2)  Capitalism  is not economic anarchy. 3) Capitalism also presuppose a system of morality. 4) Capitalism  does  not  encourage  people  to  do  anything  they  want.  5) Capitalism  should  be  regarded  as  a  system  …within  a  f rame  work  of  law which protect peoples right against force, fraud, and violations of contracts …the corruption deserve condemnation, but the system was not capitalism. 26
Namun demikian tetap ada beberapa keberatan moral terhadap kapitalisme seperti  eksploitation,  free  exchange,  zero-zoom  game,  selfishness,  greed, competitiveness. 27
Menurut  Berliner,  ekonomika  masyarakat  bukanlah  masalah pengalaman  negara-negara  atau  tentang  ekonomika  mereka,  tetapi  entang “economic  system”,  yaitu  “ Reffers  to  the  set  of  institution,  rules  and practices ” yang  disebutnya “ institutional  arrangements ” ,  di  mana  suatu economy  bekerja. Jadi  “e conomy  is  a  social  network  of  person  and organizing  thet  participate  in  production  and  distribution  of  good  and services.”  Jadi  keadilan  bagi  o rang  banyak  terkait  dengan  criteria  of  an economy’s  goodness .  Keadilan  di  sinisecara  khusus  terkait  dengan  barang- barang  ekonomis  dalam  dua  hal fairness ,  pengertiannya  terkait  dalam pengaturan  menjadi  adil  ( fairness dan  kesamaan)  “ equity :  yang  terkait dengan distributive  justice...of  income dalam  masyarakat  termasuk: standard fairness,  equality,  poverty . ” 28 Di  sini  kaum  injili  berpendapat,  “Our  goal  as christian is not christification of universe, humanitation, christianitation, but
26 Ronald H. Nash, Poverty and Wealth: The Christian Debate over Capitalism (Westchester: Crossway Books, 1988), 66.
27 Ibid., 71-3.
28 Ibid., 23, 24.
civilitation. 29
Khususnya  terkait  dengan  ketimpangan  ekonomis  antara  negara- negara maju dan berkembang, yang dirasakan bahwa negara miskin sedang memperjuangkan  hak  kemerdekaan  ekonomi,  sesudah  mendapatkan  hak kemerdekaan  politiknya. 30 Ada  baiknya  diperhatikan  keprihatinan  komisi (Brendt)  yang  dibentuk  untuk  mengatasi  problem  kesenjangan  tersebut, dalam  laporannya,  “perkembangan  adalah  lebih  daripada  lintasan  dari miskin  ke  kaya;  dari  ekonomi  tradisional  ke  ekonomi  canggih  perkotaan; wawasannya  bukan  sekadar  mencakup  kenaikan  tingkat  ekonomi, melainkan  kenaikan  harkat  dan  martabat  manusia,  keterjaminan  dan keadilan serta kesamaan hak.” 31 Hal ini tetap harus mewaspadai munculnya plutokrasi  di  dalam  masyarakat.  Karena  disinyalir  oleh  beberapa  orang bahwa  demokrasi  masa  kini  meskipun  tidak  ada  konflik  dengan  HAM, tetapi karena pengaruh uang yang besar dimainkan dan dituju pemerintah, “sehingga  mengancam  akan  menggantikan  demokrasi  menjadi  plutokrasi, pemerintah yang mementingkan kepentingan keuangan.” 32
Sebenarnya studi ekonomi didasarkan ekonomi politis pada mulanya dalam  kajian  filasafat  moral  yang  dibangun  abad  18  sebagai  suatu  studi ekonomi  negara,  lalu  menjadi  ekonomi  politik  dan  sekarang  disebut “ekonomika”saja.  Dari  kajiannya  jelas  bahwa  ekonomi  sangat  erat hubungannya dengan politik.  Tanpa politik, ekonomi tidak besar dan tanpa ekonomi  politik  akan  mandeg.  Ekonomi  secara  khusus  mampu memobilisasi  masyarakat  dalam  kehidupan  lebih  dari  politik  dan agama.Namun  ekonomi  tidak  dapat  berdiri  sendiri  juga,  karena  jalannya harus  diatur  dan  dikembangkan  oleh  politik.Jadi  secara  khusus,  ekonomi politik  mempelajari  produksi,  pembelian,  penjualan,  dalam  relasinya
29 Ibid., 239.
30 John Stott, Isu-Isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristen (Jakarta: OMF/YKBKB, 1992.), 166.
31 Ibid., 169.
32 Stassen & Gusheen, Etika Kerajaan , terj. (Surabaya: Momentum, 2008), 207.
dengan  hukum  kebiasaan  dan  pemerintah.Singkatnya  politik  yang menyatukan  ekonomi,  bukan  sebaliknya,  karena  harus  ada  kekuatan pemerintah  untuk  mengaturnya.Sedangkan  kajian  sosio-ekonomi  melihat relasi.Hal  ini  semua  untuk  menciptakan  kesejahteraan  sosial  bagi  rakyat banyak dan mengurangi kemiskinan.

## Penutup
Saya  kira  masih  ada  harapan  bagi  masyarakat,  apabila  gereja  terus menyuarakan  keadilan  dan  ikut  aktif  menolong  orang  miskin.  Memang pemberantasan  kemiskinan  adalah  tugas  utama  dari  pemerintah  atau negara,  namun  gereja  dapat  berpartisipasi  secara  etis  dan  aktif  menolong pemerintah  mengatasi  kemiskinan.  Untuk  itulah,  salah  satu  alasan  kita berada  di  dunia  ini.Dengan  demikian,  sebagai  anak  gereja  kita  harus menyadari,  bahwa  kajian  kita  teologis,  bukan  politis.  Karena  gereja  tidak berpolitik,  tetapi  menyalurkan  refleksi-refleksinya  tentang  kemasyarakatan ini  dalam  pengaruh-pengaruh  etis  Kerajaan  Allah  dan  suara  kenabian gereja.  Dalam  hal  ini,  studi  etika  Kristen  bagian  sosial  politik  adalah pengaplikasian studi etika secara kontekstual, di bawah mata program studi teologi  sistematika.  Singkatnya  wacana  politis  dalam  studi  teologis  tidak dapat  dipolitisir  oleh  siapa  pun  dan  dibatasi  dalam  kajian  etika  Kristen, sebagai  pelajaran applied  doctrine .  Inilah  tujuan  ideal  studi  etika  sosial Kristen bagian politik yang kita pelajari selama ini.
Seorang  negarawan  mendahulukan  bangsa  dan  rakyatnya,  bukan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Bukan sekadar merebut kursi tetapi melayani rakyat. Di sini seorang negarawan berbeda dengan politisi, semua demi bangsa dan negara. Politisi sebagai tukang politik hanyalah soal kursi dan kekuasaan demi kelompoknya yang kecil. Khususnya bangsa ini, politik etis  dibutuhkan  melampaui  politik  praktis,  yang  pertama  bersifat fundamental, yang kedua pragmatikal bagi kemanusiaan. Secara pragmatik, Politisi tidak malu berbuat jahat demi kekuasaan dan hanya mengandalkan uang dan tipuan dalam pembicaraan tanpa peduli kebenaran dan keadilan moral. Politisi sekarang adalah “tukang politik” bersikap jahat dalam arena
politik  yang  bersifat  jahat.  Tetapi  negarawan  tidak  hanya  kekuasaan  dan keuntungan semata-mata, maka harus melampaui sikap politisi yang hanya main politik tanpa mengurus kesejahteraan bangsa dan rakyat.
Jadi  prinsip  politisi-negarawan  atau  negarawan-politisi  masih  ada kemungkinannya,  khususnya  dari  penilaian  etika  Kristen,  seperti  sudah dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya.  Politisi  pun  dapat  memimpin  bangsa ini,  bukan  hanya  para  bangsawan,  karena  yang  terpenting  adalah  sikap kenegarawanannya. Politisi-negarawan Kristen mendasarkan diri pada nilai- nilai  kebenaran  Kerajaan  Allah  untuk  mentransformasikan  masyarakat, sekaligus  dapat  mereformasinya  juga.  Terkait  dengan  era  reformasi Indonesia ini, saya melihat demokrasi baru dalam level sistem perpolitikan, belum menjadi pandangan hidup kita. Makanya kita banyak melihat politisi cekcok  soal  yang  tidak  penting  (sekunder)  daripada  permasalahan  inti kemasyarakatan, misalnya keadilan dan kesejahteraan rakyat.