## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 04, Nomor 02, November 2022

## KEADILAN RESTORATIF DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PELAKU KLITIH DI D.I.YOGYAKARTA

## Bagas Pribadi
Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia pribadibagas511@gmail.com

## Abstract
The crime of maltreatment by minors in Region D.I.Yogyakarta or known as klitih is one of the criminal  acts  whose  resolution  is  through  the  application  of  the  diversion  system,  diversion  is applied with the aim of achieving the value of restorative justice for perpetrators and victims. This paper aims to determine how effective the implementation of diversion against perpetrators klitih in achieving restorative justice in the form of protection of children's rights. This type of research is a literature study using secondary materials in the form of scientific writings such as books, legal articles and laws. The result of this study indicate that the application of diversion to klitih perpetrators can be a means of recovery from what is the cause of klitih criminal acts, such as psychological  factors  from  the  family  and  poor  environmental  factors,  recovery  is  carried  out through coaching with the involvement of the surrounding community, so that children as klitih perpetrators can avoid negative stigma in  the  community and  can correct their mistakes while protecting their rights in growth.
Keywords: Restorative Justice; Diversions; Klitih; D.I.Yogyakarta

## Abstrak
Kejahatan tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur di wilayah D.I.Yogyakarta atau yang dikenal dengan klitih merupakan salah satu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui penerapan  sistem  diversi,  diversi  diterapkan  dengan  tujuan    mencapai nilai  keadilan  restoratif bagi  pelaku  dan  korban.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  efektifitas  dari penerapan  diversi  terhadap  pelaku  klitih  dalam  mencapai  keadilan  restorative  dalam  bentuk perlindungan  hak  anak.  Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan  dengan  menggunakan bahan sekunder berupa tulisan ilmiah seperti buku, artikel hukum maupun undang-undang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversi pada pelaku klitih dapat menjadi sarana pemulihan dari apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana klitih, seperti faktor psikis  dari  keluarga  maupun  faktor  lingkungan  yang  buruk,  pemulihan  dilakukan  melalui pembinaan  dengan  keterlibatan  masyarakat  sekitar,  dengan  begitu  anak  sebagai  pelaku  klitih dapat  terhindar  dari  stigma  negatif  di  masyarakat  dan  dapat  memperbaiki  kesalahannya sekaligus terlindungi haknya dalam tumbuh kembang.
Kata Kunci : Keadilan Restoratif; Diversi; Klitih; D.I.Yogyakarta

## A. Pendahuluan
Berbeda dengan kebanyakan tindak pidana penganiayaan di daerah-daerah lain, Daerah Istimewa  Yogyakarta  memiliki  istilah  tersendiri  akan  hal  tersebut  yaitu  dengan  sebutan  klitih .
Istilah klitih ini ditujukan kepada sekolompok anak di bawah umur yang kebanyakan dari mereka masih pelajar, mereka melakukan tindak pidana penganiayaan di jalan di daerah sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa motif yang jelas.
Maraknya  terjadi  klitih  semakin  membuat  resah  banyak  masyarakat  Yogyakarta,  yang membuat  masyarakat  menuntut  penegak  hukum  menindak  tegas  pelaku  klitih  agar  dapat merasakan efek jera. Namun permasalahan dalam proses penyelesaian ini adalah kebanyakan pelaku  klitih  yang  merupakan  anak  di  bawah  umur  sehingga  proses  hukumnya  seringkali diselesaikan melalui proses di luar pengadilan. Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak atau SPPA, di dalamnya diatur bagaimana proses penyelesaian tindak pidana anak secara non-litigasi atau di luar pengadilan yaitu dengan ketentuan penerapan diversi. Menurut Pasal 1 angka  7  Undang-Undang  SPPA  menjelaskan  bahwa  pengertian  diversi  adalah  pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana. 1 Proses pengalihan keluar peradilan pidana dimaksudkan guna memberi perlindungan terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. 2 Dengan  begitu  sistem  diversi  ini  diharapakan  dapat memberikan keadilan restoratif bagi pelaku dan juga korban berupa perlindungan terhadap hak- hak  anak.  Meskipun  memilki  tujuan  yang  jelas  serta  positif,  penerapan  diversi  masih  tetap mendapat  stigma  negatif  di  kalangan  masyarakat,  tidak  sedikit  korban  yang  menolak  diversi dalam  proses  penyelesaian  perkaranya,  hal  tersebut  lantaran  dianggap  tidak  efektif  dalam memberi  efek jera  terhadap  pelaku kejahatan  oleh  anak,  sehingga  potensi mengulang  sangat besar.
Dalam penelitian sebelumnya oleh Sulis Setyowati, ia memaparkan bagaimana efektifitas penerapan  diversi  pada  sistem  peradilan  pidana  guna  mencapai  keadilan  restoratif,  dalam penelitiannya  menyebutkan  bahwa  penerapan  diversi  belum  efektif  dalam  sistem  peradilan pidana  dan  faktor  penghambat  dari  penerapan  diversi  tersebut  disebabkan  kurangnya pemahaman masyarakat akan kepentingan hak anak dalam tumbuh kembangnya yang hal itu menjadi tanggung jawab negara, sehingga yang terjadi, masyarakat hanya menitikberatkan pada perbuatan anak yang telah melanggar hukum dan harus dipidana. Dalam penelitian ini dibedakan dengan  penelitian  sebelumnya  melalui  objek  penelitian  yang  lebih  spesifik  yaitu  penerapan diversi pada pelaku klitih di D.I.Yogyakarta dan yang akan dikaji adalah keadilan restoratif dalam bentuk perlindungan hak dan pemulihan anak. 3
1 Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 183.
2 Marlina,  2012, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Resorative Justice , Bandung: Refika Aditama, hlm. 168.
3 Sulis Setyowati, “Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistim Peradilan Pidana Anak’ , jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan , Vol.8, no.1, Juli 2021, hlm 103.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian akan dikaji dan ditelaah mengenai bagaimana efektifitas penerapan diversi terhadap pelaku klitih di D.I.Yogyakarta dalam tujuannya mencapai keadilan restoratif dalam bentuk perlindungan hak dan pemulihan anak?

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat  juga  disebut  dengan  yuridis  normatif, 4 dengan  mengumpulkan  data  penelitian  melalui bahan  studi  kepustakaan 5 yang  terdiri  dari  bahan  data  sekunder  seperti  artikel-artikel  ilmiah seperti jurnal, dan buku-buku ilmiah tentang hukum juga bahan hukum seperti undang-undang yang terkait pembahasan dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pemebahasan

## 1. Keadilan Restoratif
Hukum  ada  dengan  tujuan  mencapai  keadilan,  dan  hukum  mengatur  proses  peradilan tersebut,  namun  jalannya  proses  peradilan  terkadang  tidak  serta  merta  sesuai  dengan  tujuan yaitu  mencapai  keadilan  terhadap  pelaku.  Hal  tersebut  disebabkan  penerapan  hukum  dalam proses peradilan  pidana  seringkali hanya hanya mengacu pada kepastian, yang mana hukum hanya berpegang pada aturan tertulis dan tidak melihat dari sisi keadilan.
Dalam teori, terdapat 3 teori yang membahas tujuan pemidanaan, di antaranya adalah: 6 a) teori imbalan menurut Immanuel Kant, yang menjadi dasar penghukuman adalah kejahatan yang diperbuat  pelaku  sendiri  yang  membuat  orang  lain  merugi,  maka  untuk  menanggungnya ( vergelding ), si pelaku kejahatan juga merasakan akibat dari perbuatannya sebagai pembalasan yang etis; b) teori maksud dan tujuan, dalam teori ini tujuan pemidanaan dipahami sebagai bentuk memperbaiki  kerugian  masyarakat  yang  dirugikan  akibat  dari  adanya  kejahatan  itu;  c)  teori gabungan,  teori  ini  adalah  penggabungan  dari  2  teori  di  atas,  bahwa  dasar  dari  dijatuhinya hukuman  adalah  guna  menertibkan  hukum  di  sekitar  dan  memberi  kesempatan  si  pelaku memperbaiki diri dengan pembinaan.
Jika dikaitkan dengan teori keadilan sosial menurut John Rawls, maka terdapat program- program  untuk  melaksanakan  keadilan  dalam  dimensi  kerakyatan  yang  mana  harus menitikberatkan pada dua prinsip keadilan,  yaitu pertama,  diberikannya kebebasan yang  luas, serta  hak  dan  kesempatan  yang  sama.  Kedua,  mampu  memulihkan  kembali  kerugian  yang
4 Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 12.
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 15.
6 Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 105.
diakibatkan, dengan begitu akan mampu memberik manfaat sebagai timbal balik kepada semua orang. 7
Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyinggung mengenai penegakan hukum dalam teorinya yaitu teori hukum progresif yang dikatakan bahwa kekuatan dari pada hukum progresif tidak dapat menepis  atau  menolak  kehadiran  hukum  positif  dalam  lapangan  hukum,  akan  tetapi  terus bertanya-tanya tentang apa yang bisa dilakukan oleh hukum ini dalam memberi keadilan kepada masyarakat”.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  paradigma  hukum  progresif,  hukum seharusnya  tidak  hanya  menjadi  kebutuhan  sistem  dan  perundang-undangan  saja,  melainkan juga  keadilan  dan  kebahagiaan  rakyat  ditempatkan  di  atas  hukum  tersebut. 8 Hukum  progresif dapat disebut juga sebagai hukum yang memihak pada masyarakat dan keadilan yang dihasilkan oleh hukum, yang mana konsep hukum progresf ini tidak mementingkan satu pihak, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar kepentingannya. 9 Kehadiran hukum memiliki keterkaitan dengan  sosial  sebagai  tujuannya,  maka  dapat  dipahami  bahwa  hukum  progresif  merupakan istilah yang berdekatan dengan sociological jurisprudence dari Roscoe Pound . 10
Pembaharuan  konsep  hukum  dalam  upaya  mencapai  keadilan  terus  digaungkan  dalam sistem peradilan pidana, sehingga lahirlah istilah keadilan restoratif. Sebagaimana dalam teori keadilan restoratif, tujuan keadilan restoratif disebut sebagai bentuk upaya menutupi kelemahan sistem peradilan pidana.
Secara  umum  definisi  keadilan  restoratif  dalam  praktiknya  di  sejumlah  negara, digambarkan dalam satu pengertian bahwa keadilan restoratif melibatkan proses penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan seluruh pihak yang berhubungan dengan kejadian perkara, baik pelaku, korban, maupun komunitas dan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan dengan tujuan memberi kesamaan hak satu sama lain juga merumuskan dampaknya ke depan nantinya. 11
Adapun  yang  menjadi  tujuan  utama  tercapainya  keadilan  restoratif  adalah  memulihkan keadaan, dan yang menjadi tujuan selanjutnya adalah mengganti kerugian, Hal ini berarti bahwa proses penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan merupakan suatu rangkaian penyelesaian tindak  pidana  yang  bertujuan  untuk  pemulihan  keadaan  termasuk  mengganti  kerugian  pada korban  dengan  kesepakatan  bersama  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat.  Menurut UNODC
7 Syarifah Lisa Andriati et al,  “Nilai Keadilan  Menurut Kajian Filsafat Hukum”, Jurnal Crepido, Vol. 4, Issue 1, Juli 2022, hlm 49.
8 Satjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum Progresif , Jakarta: Buku Kompas.
9 Soerjono  Soekanto,  2007 Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta,  PT  Raja Grafindo Persada, hlm. 19.
10 B. Arief Sidharta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju, hlm 189.
11 Arjuna Al et al., “Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol.29, no. 3, September 2022, hlm 583.
keadilan  restoratif  dapat  dipahami  sebagai  suatu  keadilan  yang  dituju  melalui  proses kesepakatan antar pihak-pihak yang terkait, wujudnya adalah pemulihan serta ganti kerugian. 12

## 2. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, konsep diversi merupakan sistem baru, karena sebelumnya  proses  diversi  ini  belum  diketahui  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia. Konsep  diversi  baru  hadir  setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  atau  SPPA  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  1 angka  7.  Diversi  hadir  sebagai  bentuk  perlindungan  bagi  hak-hak  anak  oleh  negara, sebagaimana undang-undang dasar menjamin hak tumbuh kembang anak dengan baik sebagai generasi penerus yang mana hal ini tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang dalam pasal tersebut berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Penerapan diversi ini benar-benar menjadi salah satu sistem yang digagas secara serius oleh  negara,  karena  sebelum  adanya  peraturan  pemerintah  yang  merupakan  turunan  dari Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak telah dikeluarkan  terlebih  dahulu.  Dalam  PERMA  tersebut  terdapat  poin  penting  yaitu  Hakim berkewajiban menerapkan diversi sebagai prosedur hukum yang baru pada pembaharuan sistem peradilan dalam penyelesaian perkara ABH yang ada di Indonesia. 13
Tujuan  diversi  sendiri  diatur  dalam  pasal  6  Undang-Undang  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  yang  berbunyi:  diversi  merupakan  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk: a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c) Menghindarkan  anak  dari  perampasan  kemerdekaan;  d)  Mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi;  dan,  e)  Menanamkan  rasa  tanggung  jawab  kepada  anak.  Sebagaimana  diatur dalam  hukum  bahwa  anak  merupakan  salah  satu  dari  golongan  yang  belum  cakap  hukum sehingga  proses  penyelesaian  dalam  tindak  pidana  terdapat  perbedaan  dengan  orang  yang sudah cakap hukum. 14
12 UNODC,  2006, Handbook  on  Restorative  Justice  Programmes.  Criminal  Justice  Handbook  Series , Vienna: UN New York, hlm. 5
13 Ridwan  Mansyur,  “Keadilan  Restoratif  Sebagai  Tujuan  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Sistem  Peradilan Pidana Anak, juni 2017, dapat di akses pada
websitehttps://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan- pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak”,di akses pada tanggal 23 September 2022.
14 Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi), Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm 95.
Adapun prosedur pelaksanaan diversi di Kepolisian paling lama 30 hari sebagaimana yang ada dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang SPPA, begitupun juga di Kejaksaan paling lama 30  hari  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  42  Ayat  (2)  Undang-Undang  SPPA,  dan  jika  dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kesepakatan yang dilimpahkan secara penuh oleh para pihak berdasarkan adanya pelaporan dari balai pemasyarakatan dan pembimbing dalam masyarakat, maka  hakim  akan  menindak  lanjuti  proses  perkara  menyesuaikan  dengan  Hukum  Acara Peradilan  Pidana  Anak    dan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  berkewajiban  memberi pertimbangan dengan pelaksanaan yang sebagiannya merupakan konsep diversi. 15

## 3. Klitih
Kitih  secara  umum  dalam  hukum  dikenal  dengan  pengertian  kejahatan  tindak  pidana penganiayaan di jalan wilayah D.I.Yogyakarta yang dilakukan sekelompok pelajar di bawah umur. Namun  secara  bahasa ,  klitih atau nglitih diartikan  bukan  sebagai  hal  yang  negatif,  melainkan sebuah  istilah jawa  yang  dikenal  dengan  arti  ngeluyur  di  malam  hari  tanpa  tujuan  yang jelas.
Namun seiring berjalannya waktu, terdapat sekelompok pelajar yang berkeluyuran malam hari dengan  melakukan  kejahatan  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  siapapun  yang  mereka inginkan, sehingga hal tersebut dikaitkan dengan sebutan klitih yang mana istilah tersebut hanya digunakan di wilayah sekitar D.I.Yogyakarta.
Klitih  kian menjadi kekhawatiran  masyarakat D.I.Yogyakarta lantaran jumlah  kasus yang kian  meningkat.  Sejauh  ini  jika  dilihat  berdasarkan  data  yang  diperoleh  polda  D.I.Yogyakarta, angka kasus klitih mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021, tercatat kasus klitih pada tahun 2020 sebanyak 52 kasus dengan jumlah pelaku 91 orang, sedangkan pada tahun 2021 kasus klitih meningkat menjadi 58 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 102 orang dan tercatat 88 orang sebagai pelajar dan 22 orang sebagai pengangguran, 16 dan berdasarkan data januari tahun  2022  terdapat  3  pelaku  klitih  yang  merupakan  residivis  atau  pelaku  klitih  pada  tahun sebelumnya yang diproses hukum melalui diversi, pelaku  bebas bersyarat sesuai dengan proses diversi karna masih di bawah umur.
Menyoroti maraknya kejadian klitih pada 2021 yang memuncak pada akhir desember 2021 ini, membuat terjadinya sebuah fenomena yang menggambarkan suatu keadaan dalam keadaan darurat atau yang disebut juga sebagai staat van oorlog en beleg (SOB) yang merupakan suatu gambaran  keadaan  yang  mengharuskan  segera  ada  penanganan  khusus  dalam penyelesaiannya dan hal itu dikaitkan dengan D.I.Yogyakarta yang muncul pernyataan “darurat
15 Ibid.
16 Dimas bayu, “Klitih Kembali Terjadi, Jumlah Kasusnya Naik 11,54% Pada 2021,” Tersedia di website https://dataindonesia.id/Ragam/detail/klitih-kembali-terjadi-jumlah-kasusnya-naik-1154-pada-2021,  di akses pada tanggal 25 September 2022.
klitih” dari kalangan pengguna media sosial. Meskipun adanya pernyataan tersebut bukan resmi dari pemerintah, akan tetapi kemunculan kondisi tersebut sudah cukup menggambarkan bahwa masalah klitih sudah sangat mengancam ketertiban masyarakat D.I.Yogyakarta.
Adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelaku klitih di D.I.Yogyakarta tersebut terjadi karena adanya pengaruh oleh beberapa faktor yang di antaranya adalah, pertama adalah adanya  komunikasi  yang  buruk  antara  orangtua  dan  anak  sehingga  terjadi  pembangkangan terhadap  orangtua,  kemudian  dapat  juga  terjadi  karena  sedang  mencari  perhatian  dari  orang tuanya yang sibuk dengan pekerjaan lain, selanjutnya yaitu trauma dari apa yang diperbuat orang tua  terhadapnya,  dalam  penjelasan  teori  kriminologi social  learning  theory bahwa  munculnya perilaku anak sesuai dengan perilaku apa yang diterimanya dari pihak lain baik itu positif maupun negatif. 17 Yang kedua adalah pengaruh lingkungan berkumpul yang buruk, masa remaja ditandai dengan  adanya  pencarian  eksistensi  diri  dalam  pergaulan,  sehingga  jika  lingkungan  dalam bergaul  tersebut  mengarah  pada  kenakalan,  sangat  dimungkinkan  anak-anak  yang  lain terpengaruh untuk di elu-elukan di perkumpulan tersebut dalam hal ini cenderung kepada ego yang tinggi, hal ini disebut sebagai tindakan yang menyesuaikan keinginan kelompoknya, dimana perilaku  dipahami  sebaga  ekspresi  yang  disetujui  oleh  norma-norma  yang  ada  dalam  suatu kelompok. 18 Yang terakhir adalah karakter individu, hal ini merupakan karakter yang datang dari diri sendiri, hal ini bisa dilatarbelakangi gangguan psikologi yang mana pelaku akan merasa puas ketika menyakiti seseorang terutama dengan penganiayaan.

## 4. Penerapan Diversi Pada Pelaku klitih dalam Tujuan keadilan Restoratif
Dalam upaya melakukan pencegahan kenakalan anak, negara melakukan pembaharuan hukum dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak ( juvenile justice system ) melalui UU No. 11 Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak  yang menggantikan UU No. 3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  yang  dilakukan  dengan  tujuan  agar  dapat  terwujud peradilan  yang  berar-benar  menjamin  perlindungan  hak  anak  guna  tumbuh  kembang  yang optimal untuk generasi penerus bangsa yang berkualitas. 19
Secara  keseluruhan  Undang-Undanng  SPPA  sudah  mengatur  mengenai  pelaksanaan sistem peradilan terhadap anak yaitu diversi termasuk dalam perkara tindak pidana anak yaitu penganiayaan  di  jalan  atau  disebut  klitih  untuk  wilayah  D.I.Yogyakarta,  mulai  dari  proses penyelidikan, penyidikan hingga upaya- upaya lainnya yang dapat mempertimbangkan hak-hak
17 Anggito  Wijanarko  and  Rahnalemken  Ginting,  “Kejahatan  Jalanan  Klitih  Oleh  Anak  Di  Yogyakarta,” Recidive Vol.10, no. 1, April 2021: 24.
18 D. G. Myers, Social Psychology , 2012, Jakarta: Salemba Humanika.
19 Nandang,  Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem  Pemidanaan Anak di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Graha Ilmu, hlm 60.
dari  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  hak  korban  maupun  pihak-pihak  yang  dirugikan guna mencapai keadilan restoratif.
Dalam penerapan hukum di negara, perlindungan hak anak menjadi sesuatu yang urgen bagi  adanya  sistem  peradilan  pidana,  dikarenakan  negara  melindungi    hak  tersebut.  Namun selain negara, peran keluarga dan masyarakat juga tidak dapat dilepaskan, kewajiban melindungi anak merupakan kewajiban semua pihak, dan hak fundamental anak terbagi menjadi 4 kategori: 20 a) Hak anak dalam bertahan hidup / survival rights ; b) Hak anak diberi perlindungan / protection rights ;  c)  Hak  anak  dalam  tumbuh  kembang /  development  rights ;  dan,  d)  Hak  anak  dalam berpartisipasi / participation rights.
Dalam kovenan tentang hak anak diatur lebih spesifik mengenai perlindungan hukum, yang mana  negara  dalam  menerapkan  hukum  terhadap  anak  dilarang  diperlakukan  atau  diberi hukuman yang berat seperti dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup dan kesewenang- wenangan dalam penahanan serta merampas kemerdekaan anak. 21 Sehingga aparat penegak hukum dalam  penegakan hukum terhadap anak diupayakan mengesampingkan hukuman  dan mengganti  dengan  tindakan  yang  lain  seperti  yang  ada  dalam  penjelasan The  Beijing  Rules , terdapat 3 tindakan yang dapat digunakan untuk  pelaku pelanggaran oleh anak, di antaranya adalah  : 22 a)  Mengembalikan  ke  orang  tuanya  untuk  diberikan  didikan  serta  binaan  di  dalam keluarga  yang  tujuannya  untuk  memberikan  kebaikan  bagi  anak;  b)  Membawanya  kepada pemerintah  untuk  ditempatkan  pada  lembaga  pendidikan  anak  dalam  negara    atau mempercayakan pendidikannya kepada perorangan atau yayasan untuk dididik sampai berusia 18 tahun; dan, c) Diberikan hukuman yang harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu hukuman yang  bersifat  mendidik  dan  membina  agar  anak  dapat  memperbaiki  kesalahannya  dan  tidak mengulangi perbuatannya supaya menjadi lebih baik bagi masa depannya.
Pada kasus klitih, pelaku kebanyakan adalah anak di bawah umur, yang mana hal itu terjadi pada masa transisi anak menuju remaja yang merupakan masa krisis dengan karakteristik atau ciri  munculnya  perilaku  menyimpang  seperti  kenakalan  remaja  dengan  tindak  pidana penganiayaan  yaitu  kejahatan  klitih.  Terdapat  beberapa  latar  belakang  mengapa  anak-anak tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan di jalan atau klitih, hal tersebut dijabarkan ke dalam beberapa faktor yang menjadikan mereka berperilaku demikian, di antaranya adalah latar belakang  hubungan  keluarga  yang  kurang  baik,  pengaruh  psikologis  remaja  dalam  kelompok sekitar lingkungan bermain, serta karakter individu itu sendiri,  sehingga yang dibutuhkan bukan penghukuman melainkan pemulihan psikis anak dan juga pembinaan di masyarakat maupun di keluarga.
20 Apeles  lexi  Lonto,  Wenly  Ronald  Jefferson  Lolong,  Theodorus  Pangalila,  2015, Hak  Asasi  Manusia, Yogyakarta, Ombak, hlm 57.
21 Ibid.
22 Marlina, op,cit, hlm 155-156.
Jalannya  penerapan  diversi  pada  kasus  klitih  ini  sejalan  dengan  teori  mengenai  proses penyelesaian  perkara  pidana,  Herbet  L.  Paker  dalam  pendapatnya  yang  mengatakan  bahwa tujuan  pemidanaan  dan  sistem  peradilan  pidana  adalah  bentuk  penyelesaian  konflik  yang ditimbulkan oleh tindak pidana, menormalkan keadaan, dan memberikan kedamaian di kalangan masyarakat sekitar. 23 Yang mana seperti halnya diversi berupaya memberikan keadilan kepada para pelaku klitih dalam bentuk kesimbangan berupa perlindungan hak anak dan juga kedamaian di masyarakat.
Terdapat  3  bentuk  pelaksanaan  konsep  diversi menurut  Peter  C.  Kratcoski  di  antaranya yaitu: 24 a)  Adanya  kontrol  di  masyarakat  atau social  control  orientation ,  yaitu  aparat  penegak hukum  mengembalikan  pelaku  kepada  yang  diberi  tanggung  jawab  yaitu  masyarakat  untuk mengawasi  dan  mengamati  pelaku  dengan  arahan  yang  baik  dan  juga  peringatan-peringatan untuk  hal  tidak  boleh  dilakukan  dan  tidak  memberi  kesempatan  kedua  kali  bagi  pelaku;  b) Pelayanan  sosial  oleh  masyarakat  terhadap  pelaku  atau social  service  orientation ,  yaitu masyarakat  diberikan  tanggung  jawab  menjalankan  fungsi  pengawasan  dengan  merubah, memperbaiki  dan  menyediakan  pelayanan  pada  pelaku,  termasuk  keluarganya,  yang  berarti bahwa  masyarakat  diberikan  keleluasaan  untuk  mencampuri  keluarganya  dalam  mengawasi; dan, c) Menuju pendekatan keadilan restoratif atau sebuah rundingan atau blanced or restorative justice  orientation , yaitu dengan  diberi  perlindungan kepada masyarakat, dan  memberi  pelaku kesempatan  dalam bentuk pertanggungjawaban kepada korban dan juga masyarakat kemudian bersama-sama  dibuat  kesepakatan  antara  korban,  pelaku  dan masyarakat.  yang  mana  dalam prosesnya  semua  pihak  yang  terkait  dipertemukan  untuk  bersama  –  dalam  bentuk  mediasi ataupun musyawarah bersama guna mencapai kesepakatan agar tidak kembali mengulang dan membuat kerugian pada masyarakat.
Dengan begitu penerapan  diversi dapat mencapai bentuk keadilan restoratif bagi pelaku klitih. Seperti halnya: a) Pelaku anak terdorong mengambil tanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan; b) Pelaku anak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan dengan berpartisipasi dalam hal kebaikan bagi si korban ataupun pihak-pihak yang dirugikan; c) Korban diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pemulihan pelaku; d) Pelaku anak diberi kesempatan  untuk  dapat  tetap  menjalin  hubungan  dengan  keluarganya  serta  masyarakat sekitarnya; dan, e) Pelaku anak berkesempatan untuk merekonsiliasi dan pemulihan bagi mereka yang dirugikan yaitu masyarakat yang menjadi korban tindak pidana klitih.
Maka  penerapan  diversi  ini  dapat  dipahami  sebagai  bagian  dari  tujuan  dari  adanya hukuman  yaitu  keadilan  yang  berupa  perbaikan  si  pelaku  klitih  dan  perlindungan  terhadap
23 Arjuna Al et al., op,cit, hlm 582.
24 Azwad  Rachmat  Hambali,  “Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , Vol.13, no. 1 , Maret 2019, hlm 15.
masyarakat  ataupun  korban  yang  dirugikan  oleh  pelaku  klitih. 25 Masa  transisi  menuju  remaja adalah  bagian  masa  tumbuh  kembang  anak,  faktor-fatkor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya penyimpangan  oleh  anak  terkadang  berada  di  luar  kendali  anak  dan  hal  tersebut  merupakan tanggung  jawab  negara  termasuk  keluarga  dan  masyarakat,  oleh  karena  itu  pelaku  klitih  ini sangat perlu adanya pembinaan bukan penghukuman, dan penerapan diversi merupakan solusi bagi upaya memulihkan perilaku anak menjadi lebih baik, sebagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi hak tumbuh kembang anak termasuk para pelaku klitih di D.I.Yogyakarta.

## D. Simpulan
Undang-Undang SPPA lahir dengan menciptakan suatu konsep penyelesaian hukum bagi anak  yaitu  diversi.  Diversi  dijadikan  jalan  bagi  upaya  mencapai  keadilan  restoratif  berupa pemulihan  anak  dengan  memberi  kesempatan  anak  untuk  memperbaiki  kesalahannya  guna menjamin hak tumbuh kembang anak yang optimal sebagaimana hukum menjamin hak tersebut. Pada kasus klitih ini, ada banyak faktor penyebab terjadinya perilaku penyimpangan dalam kasus klitih, dan hadirnya diversi ini berupaya memberikan pemulihan dari apa yang menjadi faktor anak melakukan  tindak  pidana  klitih  tersebut  seperti  faktor  gangguan  psikis  maupun  pengaruh lingkungan  dengan  memberikan  pembinaan  yang  di  dalamnya  melibatkan  masyarakat  sekitar D.I.Yogyakarta  agar  para  pelaku  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya  dan  juga  anak  dapat menjadi lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, dalam kasus klitih ini keadilan restoratif dapat dicapai melalui penerapan diversi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Lonto  lexi  Apeles,  Wenly  Ronald  Jefferson  Lolong,  Theodorus  Pangalila,  (2015), Hak  Asasi Manusia, Yogyakarta, Ombak.
Marlina,  (2012), Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Resorative Justice , Bandung: Refika Aditama.
Marpaung Leden, (2005), Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
Meuwissen,  (2018), Tentang  Pengembangan  Pengembangan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori Hukum,  dan  Filsafat  Hukum, cet.ke  5,  Terjemahan  B.  Arief  Sidharta,  Bandung,  Refika Aditam.
Mertokusumo Sudikno,  (2010), Mengenal  Hukum  Suatu Pengantar (Edisi  Revisi), Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
25 Meuwissen, 2018, Tentang Pengembangan Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, cet. Ke 5, Terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung, Refika Aditam, hlm 101.
Myers, D. G, (2012), Social Psychology . Jakarta: Salemba Humanika.
Rahardjo Satjipto, (2008), Membedah HukumProgresif . Jakarta: Buku Kompas.
Sambas, Nandang, (2010), Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sidharta Arief B, (2000), Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju.
Soekanto  Soerjono  dan  Sri  Madmuji ,  ( 2015), Penelitian  Hukum  Normatif : Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta;PT RajaGrafindo Persada.
Soekanto Soerjono, (2007), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
UNODC,  (2006), Handbook  on  Restorative  Justice  Programmes.  Criminal  Justice  Handbook Series , Vienna: UN New York.
Waluyo Bambang, (2016), Penegakan Hukum di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal:
Al,  Arjuna,  Ichsan  Siregar,  Muh  Endriyo  Susila,  and  Indra  Firmansyah,  (2022),  “Keadilan Restoratif  Sebagai  Upaya  Penguatan  Sistem  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Penyelundupan Pengungsi.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29, no. 3, 567–590.
Andriati, Syarifah Lisa, Sarah Juni, Techy Gurning, and Debry Yohanna, (2022),  “Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum.” Jurnal Crepido Vol.04, no. 01, 46–53.
Hambali,  Azwad  Rachmat,  (2019),  “Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 13, no.1,15.
Wijanarko, Anggito, and Rahnalemken Ginting, (2021), “Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta.” Recidive Vol l0, no.1, 23-28.
Sulis  Setyowati, (2021),  “Efektivitas  Diversi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Anak Untuk  Mencapai  Keadilan  Restoratif  Pada  Sistim  Peradilan  Pidana  Anak’ ,  jurnal  Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan , Vol.8, no.1, 87- 110.

## Internet:
Dimas  bayu.  (2021),  “Klitih  Kembali  Terjadi,  Jumlah  Kasusnya  Naik  11,54%  Pada  2021.” https://dataindonesia.id/Ragam/detail/klitih-kembali-terjadi-jumlah-kasusnya-naik-1154- pada-2021, di akses pada tanggal 25 September 2022.
Mansyur, Ridwan. 2017, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan  Pidana  Anak.”  https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan- restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak, di akses pada tanggal 23 September 2022.

## Perundang-Undangan:

## Undang- Undang Dasar 1945

## Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak