## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2022-09-26 Accepted: 2022-09-29
Published: 2022-09-30

## ASPEK HUKUM TERHADAP PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PENANGANAN PELAKU  KEJAHATAN TINDAK PIDANA DITINJAU PADA HUKUM POSITIF INDONESIA
Maulida Fathia Azhar Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang. maulidafthazhr@gmail.com
Taun Taun Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang.
taun@fh.unsika.ac.id
Abstrak: Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan namun memiliki gangguan mental pada dirinya terdapat  pada ketentuan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat  dipidana  berdasarkan  kesalahan  dan  kelalaian  yang  diketahui  dalam tanggungjawab  bertindak  di  luar  kendalinya,  entah  karena  semangatnya  yang  belum sempurna  atau  karena  penyakitnya  yang  beresiko  tinggi,  dan  masih  ada  saja  yang melakukannya  tanpa  memahaminya  tersangka  yang  melakukan  kejahatan  tersebut tetapi menderita penyakit jiwa harus dirawat di rumah sakit jiwa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas peran psikologi forensik dalam penanganan pelaku  kejahatan tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif ( legal research ) dan hukum empiris. Penelitian ini mengungkapkan bukti terkait perilaku kriminal dari perspektif psikologis dan masalah yang semakin kompleks di masyarakat dan  untuk  mengembangkan  berbagai  upaya  untuk  memecahkan  kasus  dalam  hal  ini berdasarkan aspek dan pertimbangan mendasar yang kuat  agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban  atas  perbuatannya  untuk  itu  diperlukan  peran  kedokteran kehakiman dalam psikis untuk memeriksa kejiwaan pelaku.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Perlindungan Hukum.
Abstract: Criminal liability for a person who commits a crime but has a mental disorder in him is contained in the provisions of Article 44 of the Criminal Code which states that no one can be convicted based on errors and omissions that are known to be responsible for acting outside his control, either because his spirit has not been perfect or because the disease is at high risk, and there are still those who do it without understanding it the suspect who committed the crime but suffers from mental illness must be treated in a mental hospital. Therefore, the authors are interested in discussing the role of forensic psychology  in  handling  criminal  offenders.  This  research  method  uses  a  normative juridical  approach  (legal  research)  and  empirical  law.  This  research  reveals  evidence related to criminal behavior from a psychological perspective and increasingly complex problems in society and to develop various efforts to solve cases in this case based on strong  fundamental  aspects  and  considerations  so  that  perpetrators  can  be  held accountable for their actions. to check the perpetrator's psyche.
Keywords: Legal Liability, Legal Protection.

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  kedokteran  forensik atau yang disebut dengan kedokteran kehakiman  yaitu  konteks  legal yang menegaskan pada aktivitas asesmen dan  intervensi  psikologis  dalam proses  penegakan  hukum  (Kaloeti dkk,  2019).  Pada  praktiknya,  tugas kedokteran kehakiman adalah memberikan bantuan profesional dalam masalah hukum. Penelitian ini selalu  berusaha  mengungkap  bukti terkait perilaku kriminal dari perspektif psikologis.  Masalah  yang  semakin kompleks  di  masyarakat  memaksa psikolog forensik untuk mengembangkan  berbagai  upaya untuk memecahkan kasus berdasarkan aspek dan
pertimbangan  mendasar  yang  kuat. (Dani  Ramadhan  Syam,  Bambang Dwi Baskoro, dan Sukinta, 2017).
Hal ini agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas
perbuatannya pada kasus ini, diperlukan  peran  psikolog  forensik untuk  memeriksa  kejiwaan  pelaku.
Ketentuan  terdapat  pada  pasal  44
Kitab Undang-Undang
Hukum
Pidana : (1)  KUHP,  yang  menyatakan bahwa  “seseorang  tidak  dapat dipidana  karena  perbuatannya  dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya  atas  dasar gangguan  jiwa  dari  orang  yang bersalah.” Pada kenyataannya, orang yang melakukan kejahatan itu berkomitmen, kejahatan yang sangat keji, jadi dia pantas dihukum.
(2) KUHP menyatakan bahwa jika hakim  memutuskan  bahwa  pelaku perbuatan  itu  tidak  dapat  dipidana berdasarkan  kesanggupan  berpikir, ia  dapat  memerintahkan  pelaku untuk  ditempatkan  dalam  sistem peradilan  pidana. RSJ  dengan
ditentukan tidak melibihi batas waktu percobaan  yaitu  satu  tahun.  Hal ini bukan  merupakan  hukuman  akan tetapi berupa pemeliharaan. Terdapat pada Pasal 184 ayat (1) menyebutkan didalam Undang- Undang bahwa salah satu alat bukti yang  sah  adalah  pendapat  ahli. Kesaksian ahli tidak hanya diperlukan di sini untuk membuktikan persidangan, tetapi juga proses yang harus dilalui dalam tahap penyidikan dalam  penyidikan  polisi.  Tujuan interogasi  adalah  untuk  membuat pelaku  menyadari  atas  apa  yang diperbuat, mekanisme lama ini polisi menggunaan kekerasan fisik. Adanya pembuktian kedokteran kehakiman  ini  tersangka  kriminal dapat  diperiksa  terlebih  dahulu, apakah  dia  terbukti  bersalah  atau tidak,  sehingga  dengan  bantuan kedokteran  kehakiman  ini  dapat ditentukan  hukuman  mana  yang paling cocok untuk pelaku kejahatan tersebut. (Barzam, 2022).
Hukum  lebih  bersifat  prosedural, terutama  dalam  pemilihan  aparat penegak  hukum  dan  pengangkatan tenaga ahli dalam prosesnya. Harus diakui  bahwa  pertimbangan  untuk menetapkan bersalah atau tidaknya seorang  terdakwa  menurut  hukum pidana  yang  berlaku  didasarkan pada dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini, ilmu forensik sebagai bagian dari  proses  penuntutan  membawa reformasi  hukum  pidana,  terutama menuju  penuntutan  yang  efisien. Selama  ini  diasumsikan  bahwa proses  penuntutan  tindak  pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penyidikan,
penyidikan,
dan persidangan memerlukan biaya
yang  cukup  besar  yang  harus ditanggung negara. Ini adalah kasus ketika seorang tersangka yang tidak
dapat benar-benar bertanggung jawab  atas  tindakannya  dibawa  ke pengadilan  dan  terbukti  sakit  jiwa dan  berakhir  di  rehabilitasi  atau  di fasilitas psikiatri. merupakan petunjuk  penting  untuk  Melibatkan psikolog  forensik  dalam  proses pidana  sebagai  bagian  dari  proses sebelum  tersangka  kriminal  dirujuk ke jaksa dan pengadilan memungkinkan kejahatan ditemukan  lebih  cepat  di  atas panggung saja. Di kepolisian sehingga tidak memakan waktu dan biaya uang.
Dalam  menjaga  keamanan  dan ketertiban umum, penegakan hukum,  perlindungan,  pengayoman dan  pelayanan  kepada  masyarakat. Menurut undang-undang, polisi sendiri memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penyelidikan berdasarkan pasal 5a dan b Hukum Acara  Pidana  serta  penyelidikan berdasarkan  pasal  7(1)  KUHP. Psikologi forensik memainkan peran penting  dalam  proses  kepolisian Indonesia  yang  bertujuan  untuk menemukan  bukti  aktivitas  kriminal dari sudut pandang psikologis. Untuk menentukkan  penetapkan  bersalah atau  tidaknya  seorang  terdakwa harus  terpenuhi  pada  2  (dua)  alat bukti  yang  sah  menurut  hukum positif.  Dalam  bersamaann,  aspek psikologis  memainkan  peran  yang lebih  penting  dalam  menentukan berapa lama terdakwa akan menerima.  Hal  ini,  aspek  hukum terhadap  kejiwan  seseorang  sangat menentukan,  misalnya terdakwa dengan gangguan jiwa, maka hukuman  tidak  dapat  diberikan kepada  pelaku  alias  bebas.  (A. Meilela, 2022).
Masuknya  psikolog  forensik  ke dalam salah satu proses pemidanaan
akan  mengarah  pada  reformasi peradilan  pidana,  terutama  ke  arah pemolisian  yang  efektif.  Inilah  poin penting  dimana  seorang  tersangka kriminal yang sebenarnya tidak dapat dimintai  pertanggungjawaban  atas perbuatannya diadili dan direhabilitasi atau dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena terbukti mengalami gangguan jiwa.
Dalam  hal  ini,  tersangka  pelaku tindak pidana dikenakan proses yang begitu panjang jika, setelah diinterogasi oleh psikolog forensik, ia dinyatakan tidak layak untuk penuntutan  pidana  dengan  alasan cacat  mental  selama  proses  polisi. Indikator  penegakan  hukum  yang baik  dari  segi  psikologis  adalah perubahan perilaku pelaku kejahatan menjadi lebih baik, yaitu pelaku tidak melanggar  hukum.  Proses  hukum tidak  optimal  dan  tidak  efektif  jika pelaku  tetap  tidak  berubah  setelah proses rehabilitasi Lembaga
Pemasyarakatan (LP).
Tindak  pidana  seperti  ini  banyak terjadi  dan  menimbulkan  banyak pertanyaan  dikalangan  masyarakat Indonesia  bagaimana  kedudukan dan  legalitas  pada  pemasalahan yang terjadi di Indonesia dalam kasus ini dan dibutuhkan suatu pengaturan yang  eksplisit  terkait  persoalan tersebut  agar  dimasa  depan  tidak menimbulkan kekosongan hukum.

## POKOK PEMASALAHAN
Berdasar  latar  belakang  diatas, sehingga  penulis  dapat  menarik  dan merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana
Pertanggung jawaban  Pelaku  Tindak  Pidana
Yang  Memiliki Gangguan  Pada Psikologi Kejiwaan?
2.  Bagaimana Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana  Jika Pelaku memiliki Gangguan Kejiwaan?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normative (legal  research)  dan  Hukum  Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan  yuridis  normative  yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Sedangkan  Hukum  Empiris  adalah suatu kebenaran korespondensi, yaitu segala  sesuatu  itu  benar  apabila didukung oleh data dan fakta. Dengan kata  lain,  itu  adalah  norma  hukum yang mengikat. (Peter Mahmud
Marzuki, 2005: 48) Teknik  ini  dalam  mengumpulakan data  yang  akan  gunakan  pada penulisan  penelitian  ini  yaitu  dengan kualitatif dengan
menggunakan metode kepustakaan atau studi documenter. (Soerjono  Soekanto  dan Sri  Madmudji,  2001: 42).
HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN 1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak  Pidana  Yang  Memiliki Gangguan Pada Kejiwaan
Pertanggungjawaban ini lakukan agar  tidak  terjadinya  kekosongan hukum sehingga dapat terciptanya keamanan dan ketertiban umum:
a. penegakkan hukum,
b. menjaga,
c.  mengayomi  dan  melayani masyarakat.
Menurut  undang-undang,  polisi sendiri  memiliki  wewenang  yang
diberikan oleh undang-undang untuk  melakukan  penyidikan  yang ditentukan  dalam  Pasal  5  a  dan  b Hukum Acara Pidana dan penyelidikan yang ditentukan dalam  7  ayat  1  KUHAP.  Psikologi forensik memegang peranan penting dalam proses kepolisian di Indonesia,  yang  bertujuan  untuk menemukan bukti perilaku kriminal dari perspektif psikologis. (Sutrisno, 2010).
Kejiwaan  mental  merupakan kondisi secara langsung terhubung dengan fungsi mental yang menjadi tidak normal baik secara kapasitas ataupun keakuratan kejiwaan pada gangguan mental.
Psikiatri dan hukum memandang perilaku manusia secara berbeda. Hukum memandang perbuatan berdasarkan pengetahuan dan
pengetahuan  tentang  keadaan, yang  dalam  hal  ini  merupakan tanggung  jawab  pidana.  Namun, psikiatri  percaya  bahwa  perilaku menyinggung tidak dapat didasarkan  hanya  pada  faktor sadar, tetapi juga dapat menunjukkan gangguan psikologis pada saat kejahatan.
Konsep ” pertanggungjawaban ’ d alam ’ Hukum ’ Pidana ’ merupakan ’ ko nsep  sentral  dan  dikenal  sebagai doktrin  kesalahan.  Dalam  bahasa Latin, doktrin yang salah ini dikenal sebagai mens rea. Hal ini didasarkan  pada  maksim  actus nonfacit  reum  nisi  mens  sit  rea yang artinya menghukum seseorang  kecuali  jika  pemikiran orang  tersebut  buruk.  (Erdianto Effendi, 2011: 107). Menurut hukum pidana Indonesia,  untuk  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  suatu
kejahatan (melawan hukum), unsur-unsur berikut harus dipenuhi: Akuntabilitas Tidak ada ketentuan  dalam  KUHP  tentang apa yang dimaksud dengan akuntabilitas. Sehubungan dengan itu, Pasal 44:
KUHP menyatakan: “Seseorang yang  kehilangan  kendali  jiwanya karena  jiwanya  cacat  badan  atau terganggu  oleh  penyakit  yang mengubah pikirannya.”
a. Kemampuan membedakan perbuatan  baik  dan  buruk, mana  yang  halal  dan  mana yang  haram.  Faktor  Hukum Kegagalan kemampuan produsen  untuk  membedakan antara apa yang harus dilakukan  dan  apa  yang  tidak boleh dilakukan dapat menyebabkan tuntutan pidana bagi mereka yang terlibat. Akal sehatnya  dapat  membimbing kehendaknya  untuk  menuruti apa  yang  ditentukan  oleh undang-undang,  sehingga  ia dapat dimintai pertanggungjawaban. b. Kemampuan untuk memutuskan menurut keyakinan  seseorang  apakah kehendaknya baik atau buruk.
Ini  tentang  elemen  emosional dan kehendak. Ini berarti Anda dapat  menyesuaikan  perilaku Anda dengan mengetahui apa yang  boleh  dan  tidak  boleh. Oleh  karena  itu,  wajar  jika seseorang  yang  tidak  dapat menentukan kehendaknya sendiri  menurut  keyakinannya dalam  perbuatan  baik  dan buruk  tidak  bersalah,  dan  jika dia melakukan kejahatan, orang  yang  melakukannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi, menurut  Pasal  44  KUHP ketidakmampuannya untuk bekerja  pasti  disebabkan oleh fakta  bahwa  alat  mentalnya sakit atau cacat fisik.
Dalam  maksud  sikap  batin orang-orang  yang  menentang larangan tersebut. Pelupa, mengabaikan larangan,  tidak berhati-hati  melakukan  hal-hal yang secara objektif menyebabkan  situasi  terlarang. Pada  umumya  pada  hukum pidana, kekhilafan memiliki makna yang lebih spesifik dalam perilaku  kehidupan  sehari-hari, tidak adanya relevansi hukum. Menurut Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidanan yaitu keadaan normal dan kematagan psikis yang membawa tiga macam kemampuannya untuk memahami arti dan akibat
perbuatannya sendiri, menyadari bahwa  perbuatannya  itu  tidak dibenarkan  atau  dilarang  oleh masyarakat,  dan  menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Namun  demikian,  dalam  hal  ini keadaan tidak sadar pun mencakup 2 syarat: a. Tidak Ada Peringatan Hukum. Menurut teori kehendak  yang  disengaja, yaitu kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya suatu perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang; b. kesengajaan adalah kemauan  untuk  bertindak dengan  mengetahui  unsur-
unsur yang diperlukan menurut  rumusan  hukum mengenai perilah lebih lanjut, menulis tentang teori ini  bahwa  perbedaannya tidak  terletak  pada  niat untuk  melakukan  tindakan itu sendiri.
Seseorang  yang  bertanggung jawab harus memenuhi 3 syarat:
a. Saya  dapat  memahami  arti dan konsekuensi sebenarnya  dari  tindakan saya. b. Diakui  sebagai  perilaku  ini bertolak  belakang  dengan ketertiban umum dan kesusilaan. c.  Anda  dapat  bertindak  atas keinginan Anda sendiri. Akuntabilitas  dalam  hal  ini berarti  produsen  berhak untuk mempertanggungjawabkan nya, mengingat prinsip “tidak mengenal” kesalahan dan tidak ada pertanggungjawaban”. Dalam  hal  itu  pembuat  dapat dimintai
pertanggungjawaban
atas  kesalahannya,  kecuali  yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP. Kemampuan  untuk  bertanggung jawab  adalah  kondisi  kesalahan dan bukan bagian dari kesalahan itu sendiri.
Oleh  karena  itu,  kemampuan
untuk bertanggung jawab merupakan  kondisi  kesalahan dan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. harus menegaskan kembali bahwa  ia  bersalah  melanggar aturan. Oleh karena itu, kemampuan produsen untuk
bertanggung jawab menjaga moralitas  rakyat  dan  bentuk perlindungan  negara  terhadap rakyat sangat penting. Pusat  hukum  pidana  adalah gagasan  atau  konsep  tanggung jawab  yang  dikenal  sebagai doktrin bersalah. Doktrin bersalah ini dikenal dengan mens rea, yang didasarkan pada memberikan efek jera seseorang. Jika  seseorang  ka  pikirannya tidak  buruk.  (ilegal),  unsur-unsur berikut  harus  dipenuhi  ialah Kemampuan Bertanggung jawab Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada aturan  mengenai  arti  mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP:
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya, karena jiwanya cacat dalam  tubuhnya  atau  jiwanya terganggu karena penyakit berubah akal tidak boleh dihu kum.” Seseorang yang menderita gangguan  jiwa  dan  melakukan tindak  pidana  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP lain, jika terjemahan R. menurut pendapatnya  sempurna,  atau  jika ia  berubah  pikiran  karena  sakit,  ia tidak akan dihukum. bagian menyatakan  bahwa:  "  Jadi,  jika seseorang  mempunyai  gangguan pada  kejiwaannya  dan  melakukan kejahatan  tindak  pidana  dapat  di pertanggungjawabkan perbuatannya  melainkan  dengan aturan  yang  terdapat  pada  KUHP dengan ketentuan lain, jika terjemahan bahwa menurut pendapat  para  ahli  jika  benar
sempurna,  atau  jika    ia  berubah pikiran  karena  sakit,  ia  tidak  akan dihukum.

## 2. Perlindungan  Hukum  Terhadap
Korban Kejahatan Tindak Pidana Jika  Pelaku  memiliki  Gangguan Kejiwaan
Perlindungan hukum bagi korban tindak  pidana  apabila  pelakunya mengalami gangguan jiwa. Ketentuan  perlindungan  korban dalam RUU KUHP juga didasarkan pada konsep individualisasi KUHP. Individualisasi menurut hukum pidana  berarti  bahwa  pemidanaan juga  harus  didasarkan  pada  faktor “orang”  (pelanggar).  Personalisasi tidak  diatur  dalam  KUHP  yang lama. Prinsip pedoman 'individualisasi  pelaku  kejahatan' antara  lain  dapat  ditemukan dalam Peraturan  Umum  KUHP  untuk merumuskan
prinsip 'tanpa kejahatan'  yang  paling  mendasar. Motif,  sikap  dan  kesalahan pelaku,
usia  pelaku,  riwayat  hidup  dan kondisi sosial ekonomi, dan bagaimana kejahatan mempengaruhi masa depan pelaku. Kedudukan korban dalam hukum  pidana  tampak  kurang optimal  jika  disandarkan  dengan pelaku.  Ini  dapat  digambarkan dengan  pernyataan:  (Shehu  S.
AbdusSalam, Benjamin C. Allanach, Fernando Quevedo,
Farhan  Feroz,  dan  Mike  Hobson, 2010):  Pertama,  KUHP  belum menjelaskan  secara  jelas  akan memberikan  perlindungan  hukum secara  khusus  atau  langsung kepada korban. Berkenaan dengan permulaan  suatu  tindak  pidana, wajib  mempertimbangkan  dampak dari kejahatan tindak pidana
tersebut kepada korban atau keluarga  korban.  KUHP  juga  tidak secara  merinci  menjelaskan  jenis- jenis pidana ganti rugi (kompensasi)  yang  sebenarnya menguntungkan korban atau keluarga  korban.  Hukum  pidana cenderung membahas delik,
pertanggungjawaban,  dan  bahasa ancaman pidana.
Terdapat  pada  pasal  8  Undang Undang ’ Nomor ’ 31 Tahun 2014 tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban menyatakan bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  huruf  d berlaku sebagai berikut: (1) Perlindungan  LPSK  terhadap saksi dan/atau korban diberikan  dengan  ketentuan sebagai berikut: a.  pentingnya keterangan saksi dan/atau korban; b.  tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
c.  hasil  analisis  saksi  mata dan/atau  korban  oleh  tim medis atau psikolog; dan
d.  rekaman tindak pidana oleh saksi  dan/atau  korban  (UU
RI  Nomor  31  Tahun  2014 tentang Perubahan Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan Korban). Dengan adanya Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban sebagai lembaga perlindungan korban setidaknya  memberikan jeda  terhadap  korban  pelanggaran hak  asasi  manusia  dan  korban kejahatan.  Pada  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang
LPSK. Keberadaan LPSK tentunya menjadi  ujung  tombak  penegakan perlindungan  saksi  dan  korban yang  adil,  mematuhi  ketentuan hukum  dan  menjustifikasi  hak-hak korban. Namun selama ini kelompok  perlindungan  saksi  dan korban  dibentuk  untuk  diri  mereka sendiri, tidak dengan korban,
karena  korban  harus  mengajukan perlindungan  untuk  mendapatkan perlindungan. Untuk memaksimalkan perlindungan korban,  LPSK  banyak  yang  harus dilakukan.  Investigasi  yang  lebih agresif  untuk  perlindungan  korban belum  dicatat  sampai  saat  ini mengingat keberadaan korban. Dan peraturannya sangat terbatas. Oleh karena itu, sudah saatnya lembaga perlindungan  saksi  dan  korban bekerja untuk korban tanpa menunggu permintaan perlindungan. (Muhammad Sholehidin,  2004).
Perlindungan  hukum  terhadap korban belum terpaku  pada hukum pidana  sebagai  sumber  hukum substansial  dan  KUHAP  sebagai hukum  acara.  Pikiran  Anda,  KUHP mengatakan  lebih  banyak  tentang tersangka daripada korbannya. Kedudukan  korban  dalam  hukum pidana tampak kurang diperhatikan dibandingkan  dengan  pelaku.  Hal ini dapat dijelaskan dengan pernyataan: Pertama, KUHP belum merumuskan  ketentuan  yang  jelas yang  memberikan  perlindungan hukum  khusus  atau  langsung kepada korban. Berkenaan dengan permulaan  suatu  tindak  pidana, wajib  mempertimbangkan  dampak tindak  pidana  tersebut  terhadap korban  atau  keluarga  korban.
KUHP juga tidak merinci jenis-jenis pidana  ganti  rugi  (kompensasi) yang  sebenarnya  menguntungkan korban  atau  keluarga  korban. Bahasa  pasal-pasal  hukum  pidana biasanya menitikberatkan pada kejahatan, pertanggungjawaban, dan bahasa ancaman pidana. Kedua,  hukum  pidana  mengikuti aliran pemikiran neoklasik, menganut  undang-undang  yang antara  lain  meringankan  keadaan pelaku kejahatan,
termasuk lingkungan fisik dan psikologis. Ada juga  aspek  pengurangan  hukuman bagi orang-orang yang bertanggung jawab  secara  tanggung  renteng. Jika  dikatakan  jiwanya  terganggu (gila), anak yang belum cakap, dan lain-lain.  Dari  penjelasan  tersebut, maka  hukum  pidana  diarahkan pada  pelaku,  dan  korban  mudah dilupakan.  (Barda  Nawawi  Arief,
Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011). Dengan adanya Lembaga
Perlindungan  Saksi  dan  Korban sebagai  lembaga  yang  melindungi korban  membawa  perspektif  baru bagi korban pelanggaran hak asasi manusia  dan  korban  kejahatan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan  dari  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang LPSK. Keberadaan LPSK tentunya menjadi  ujung  tombak  penegakan perlindungan  saksi  dan  korban yang  adil,  mematuhi  ketentuan hukum  dan  melegitimasi  hak-hak korban.
Namun  selama  ini  kelompok perlindungan  saksi  dan  korban
dibentuk  untuk  diri  mereka  sendiri, bukan untuk korban, karena korban harus  mengajukan  perlindungan untuk  mendapatkan  perlindungan.
Untuk memaksimalkan perlindungan korban, LPSK banyak yang  harus  dilakukan.  Investigasi yang lebih agresif untuk perlindungan  korban  belum  dicatat sampai saat ini mengingat keberadaan korban. Dan peraturannya sangat terbatas. Oleh karena itu, sudah saatnya lembaga perlindungan  saksi  dan  korban bekerja untuk korban tanpa menunggu permintaan perlindungan. Dengan demikian korban pelanggaran  hak  asasi  manusia dan  korban  kejahatan  sebagai bagian  yang  tidak  terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2014  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun 2006 tentang LPSK.
Keberadaan  LPSK  tentunya  ini menjadi  ujung  tombak  penegakan perlindungan  saksi  dan  korban yang  adil,  mematuhi  ketentuan hukum  dan  menjustifikasi  hak-hak korban. Untuk memaksimalkan perlindungan korban, LPSK banyak yang harus dilakukan. Maka sudah saatnya lembaga perlindungan saksi  dan  korban  bekerja  untuk korban tanpa menunggu permintaan  pertanggungjawaban. Aparat penegak hukum tidak memilih  korban  kejahatan  untuk dilindungi, LPSK memiliki semuanya ditujukan kepada korban tindak  pidana  tanpa  menunggu permohonan perlindungan dari korban.  (S.  Salim  dan  Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan
Disertasi  Buku  Kedua, (Depok:  PT Raja Grafindo Persada, 2017).
Alternatifnya,  jika  LPSK  tidak dapat  memperoleh  perlindungan hukum  seperti  ganti  rugi  atau kompensasi bagi korban, mengingat keberadaan LPSK, maka sudah saatnya menyerahkan semua  tanggung  jawab  kepada polisi dan kejaksaan. Serta mengaku kepada lembaga penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan. (Yusup  Anchori,  2020).    Undang- Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  Nomor  31  Tahun  2014, Pasal  28  Ayat  1,  menjelaskan bahwa  perlindungan  dan  secara tegas mengatur lembaga
perlindungan  saksi  dan  korban untuk secara aktif dalam melindungi korban  kejahatan  tindak  pidana. (Rena  Yulia,  Dadang  Herli,  dan Aliyth Prakarsa, 2019).

## SIMPULAN
Pertanggungjawaban  pidana  bagi pelaku  tindak  pidana  yang  menderita gangguan  jiwa  harus  dijelaskan  jika masih  ada  polisi  dan  jaksa  yang mengabaikan  Pasal  44  KUHP  yang menyatakan  bahwa  tidak  seorangpun dapat dipidana. Berdasarkan kesalahan dan kelalaian yang diketahui  dalam  tanggung  jawab. Bertindak  di  luar  kendalinya,  entah karena  semangatnya  yang  belum sempurna  atau  karena  penyakitnya yang  beresiko  tinggI,  dan  masih  ada saja yang melakukannya tanpa memahaminya.
Tersangka yang melakukan kejahatan tetapi menderita penyakit  jiwa  harus  dirawat  di  rumah sakit jiwa.
Bentuk  perlindungan  bagi  Korban kejahatan Tindak Pidana oleh Penyandang  Cacat  Mental  yang
relevan  dengan  tujuan  penegakan hukum  dan  karenanya  keadilan  dan perlakuan  yang  adil  terhadap  korban kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang sakit  jiwa.  Kita  membutuhkan  sistem peradilan pidana. Indonesia Di Indonesia,  pemerintah  dan  lembaga penegak  hukum  memiliki  tanggung jawab  besar  dalam  sistem  peradilan untuk  melindungi  korban  kejahatan dan memulihkan keadilan serta
adanya campur tangan dari pemerintah untuk pemulihan terhadap korban. Adapun saran yang dapat disampaikan bahwasannya pihak kepolisian khususnya penyidik diharapkan memperdalam lagi pemahaman tentang pengertian Pasal 44  KUHP,  dan  bekerjasama  dengan tindak  pidana  melalui  wawancara dengan  institusi  medis  psikiat  oleh orang dengan gangguan jiwa.
Diharapkan  kerjasama  antara  polisi dan  staf  rumah  sakit  jiwa  akan diperkuat  untuk  mengatasi  penjahat. Peningkatan  kesadaran  masyarakat akan pentingnya mematuhi dan mematuhi hukum diharapkan, terutama  bagi  mereka  yang  memiliki kerabat atau orang yang dicintai yang sakit jiwa. Lebih baik merawatnya dan merekomendasikan  membawanya  ke klinik psikiatri terdekat

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Arief  Barda  Nawawi.  (2011). Pembaharuan  Hukum  Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
[2] Barzam, 10 Peran Psikologi
Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana . https://dosenpsikologi.com/pera n-psikologi-forensik-dalam-
penyidikan-tindak-pidana
Diakses 13 Januari 2022 . [3] Dani Ramadhan Syam, Bambang  Dwi  Baskoro,  dan Sukinta. (2017). Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi “Metode Lie Detection” Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHP . Journal of Diponogor Law Volume 6, Nomor 4. https://ejournal3.undip.ac.id/inde x.php/dlr/article/view/19775
[4] Erdianto  Effendi.  (2011). Hukum Pidana Indonesia , Bandung:  PT
Refika Aditama. [5] Meilela, A. (2011). Perkembangan Psikologi Forensik  di  Indonesia .  Dalam Seminar Kongres dan Workshop Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Semarang.
[6] Peter  Mahmud  Marzuki.  (2005). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
[7] Salam, Abdus, Shehu S.,
Allanach, Benjamin C., Quevedo, Fernando,  Feroz,  Farhan,  dan Hobson, Mike. (2010). Fitting the phenomenological MSSM . Physical Review D. Vol. 81, No. 9 (2010).
[8] Salim,  H.  S.,  &  Nurbani,  Erlies Septiana.  (2017) . Penerapan Teori  Hukum  pada  Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua . Depok: PT Raja Grafindo Persada.
[9] Sholehidin,  Muhammad.  (2004). Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum
Pidana;  Ide Dasar Double Track
Sistem dan Implenetasinya . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
[10]  Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri Madmudji.  (2001). Penelitian Hukum  Normatif. Jakarta:  Raja Grafindo.
[11]  Sutrisno.  (2010). Ilmu  Hukum. Jakarta: Prenhallindo.
[12]  Yulia,  Rena,  Herli,  Dadang,  & Prakarsa, Aliyth.
(2019). Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban  Kejahatan  pada  Proses
Penyelidikan  dan  Penyidikan dalam  Sistem  Peradilan  Pidana . Jurnal  Hukum  &  Pembangunan, Vol.  49,  No.  3 (2019):  661-670. DOI:http://dx.doi.org/10.21143/jh
p.vol49.no3.2193.
[13]  Yusup Anchori. (2020). Perlindungan  Hukum  Korban Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan Oleh  Orang  Dengan  Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan  Tujuan  Negara  Hukum Dalam  Sistem  Pemidanaan  Di
Indonesia .