licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Nurina Aini 1 , Aminuddin Ilmar 2 , Muhammad Ilham Arisaputra 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, nina.nurinaaini@yahoo.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia ABSTRACT

## MANUSCRIPT INFO
This  study  aims  to  analyze  and  explain  the  form  of  responsibility  of  the supervisors of the Regional Supervisory Board (MPD) towards notaries who leave their territory of office without valid reasons and formulate and identify the  effectiveness  of  the  supervisory  function  of  the  Regional  Supervisory Council (MPD) against notaries who leave their territory of office without valid reasons.  This  research  is  an  empirical  legal  research.  The  research  was conducted in Makassar City, South Sulawesi. The results of the study show that the  supervision  carried  out  on  a  Notary  is  intended  so  that  the  Notary  in carrying out his duties is based on the rules according to the provisions of the laws  and  regulations  governing  the  position  of  a  Notary.  The  laws  and regulations governing office do not only require laws or laws, but also based on the trust given by the parties to the notary. Notaries must act professionally in carrying out their duties, because the position of Notary is a position of trust that must be aligned with those who carry out the duties of a Notary's position as a person who can be trusted. Notary as a position of trust does not mean anything if it turns out that those who carry out their duties as a Notary are people who cannot be trusted, including leaving their area of office without a valid reason.
Manuscript History: Received: 2023-01-28
Accepted: 2023-09-02
Corresponding Author: Nurina Aini, nina.nurinaaini@yahoo.com
Keywords : Effectiveness; Notary Regional Supervisory Board; Office Area
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License
Layout Version:
v.6.2023 Cite this paper Aini, N., Ilmar, A., & Arisaputra, M. I. (2023). Efektivitas Pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah  Terhadap
Notaris  yang  Meninggalkan  Wilayah  Jabatan.  Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(3).

## PENDAHULUAN
Peran serta fungsi hukum bagi suatu profesi hukum tidaklah lebih mudah daripada di negara yang maju, karena terdapat berbagai keterbatasan yang tidak hanya menghambat kelancaran  dan  keteraturan  arus  perkara,  tetapi  juga  memerlukan  pendekatan  dan pertimbangan  yang  menghasilkan  suatu  tatanan  hukum  yang  adaptif  yang  mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada secara seimbang. Profesi adalah pekerjaan
yang  didasarkan  pada  bidang  keterampilan  atau  keahlian  tertentu. 1 Notaris  adalah  gelar profesi bagi seseorang yang telah terlatih dalam bidang hukum dan diberi wewenang oleh pemerintah  untuk  melakukan  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  hukum,  terutama sebagai saksi untuk menandatangani dokumen.
Notaris  dalam  menjalankan  profesinya  diawasi  dan  dibina  oleh  suatu  wadah organisasi,  yang  bernama  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI).  Dalam  melaksanakan  tugasnya haruslah  bersesuaian  Undang-undang  Jabatan  Notaris  maupun  Kode  Etik  yang  terdapat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tidak menutup kemungkinan Notaris dapat dipanggil oleh aparat penegak hukum sebagai saksi maupun dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum pidana, karena Notaris dapat menyalahgunakan kewenangannya. 2
Dalam  menjalankan  jabatannya  Notaris  haruslah  dilandasi  dengan  tanggungjawab moral,  sehingga  dalam  menjalankan  tugas  jabatan  Notaris  dituntut  dapat  memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terkhusus dalam pembuatan akta, sehingga  masyarakat  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum, sebagai bagian dari proses pembangunan yang berkembang, serta kebutuhan akan hukum juga terpenuhi, 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris (Selanjutnya disingkat UUJN).
Sebagai Notaris, sewajarnya dituntut untuk melaksanakan jabatannya dengan keahlian hukum  yang  dilandasi  dengan  professional,  tanggung  jawab  penuh  dan  penghayatan terhadap martabat dan etika kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik. 4 Selain itu, notaris harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam serta keterampilan yang sangat  baik  dalam  perencanaan,  penyusunan,  penyusunan  berbagai  akta  notaris,  kaidah bahasa, tata cara hukum. Selain profesionalisme, juga diperlukan kejujuran, integritas, dan kualitas serta cara pandang yang relevan. 5 Kedudukan seorang Notaris umumnya dianggap sebagai  pejabat  yang  nasihatnya  dapat  diminta.  Segala  sesuatu  yang  ditulis  serta ditetapkannya  (konstatir)  adalah  benar,  karena  Notaris  pejabat  pembuat  dokumen- dokumen yang dianggap otentik dalam suatu proses perbuatan hukum. 6
Sejak  kehadiran  profesi  Notaris  di  Indonesia,  lembaga  yang  bertugas  melakukan pengawasan  terhadap  Notaris  adalah  lembaga  peradilan  dan  pemerintah.  Namun  setelah berlakunya  UUJN,  lembaga  peradilan  tidak  lagi  berwenang  melakukan  pengawasan melainkan  Menteri  Hukum  dan  HAM  yang  mana  Menteri  Hukum  dan  HAM  membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya  disebut  Majelis  Pengawas adalah  suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Maksud dengan  adanya  pengawasan  kepada  Notaris    supaya  setiap    Notaris    dalam  menjalankan tugas jabatannya wajib memenuhi semua prosedur dan persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris  sesuai  ketentuan  Undang  Undang  Jabatan  Notaris,
1 Munir  Fuady,  2005, Profesi  Mulia  (Etika  Profesi  Hukum  Bagi  Hakim,  Jaksa,  Advokat,  Notaris,  Kurator  dan Pengurus) , Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 5
2 Nurjannah, Aminuddin Ilmar, Zulkifli Aspan. 2018. Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris . Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018, Hal. 178 -179.
3 Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, 2011, Paduan Teori dan Praktik Notaris. Yogyakarta, Pustaka Yusticia, Hal. 8 4 R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan , Jakarta, CV Rajawali, Hal 17 5 Komar Andasasmita, 1981, Notaris Dengan sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya, Bandung, Sumur, Hal. 14 6 Tan Thong Kie, 2011, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Hal 449
sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunanakan jasa Notaris.
Tentunya  di  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatanya,  seorang  Notaris  tidak  boleh semata-mata  hanya  memikirkan  kepentingan  yang  hanya  untuk  kepentingan  pribadinya, tetapi Notaris harus selalu berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum  dalam  kehidupan  masyarakat,  maka  perilaku  dan  tindakan  Notaris  dalam menjalankan  fungsi  kewenangan,  rentan  terhadap  penyalahgunaan  yang  dapat menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat  sehingga  lembaga  pembinaan  dan  pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. 7 Selain hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang Notaris yang telah diatur di dalam UUJN, terdapat juga mengenai larangan untuk dilakukan oleh seorang Notaris sebagaimana isi dari UUJN. Adapun salah satu dari larangan tersebut adalah larangan Notaris untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja  berturut-turut  tanpa  alasan  yang  sah. 8 Larangan  ini  merupakan  bentuk  perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
Fenomena yang terjadi saat ini adalah menurut Notaris AN yang merupakan salah satu Notaris  di  Makassar  bahwa  sering  terjadi  adanya  Notaris  yang  meninggalkan  wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Hal ini terjadi karena  kurangnya  kesadaran  dari  Notaris  itu  sendiri  dan  kelemahan  pengawasan  dari Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD),  termasuk fasilitas  untuk  mengontrol  “absensi”  Notaris yang  memang  tidak  dimiliki  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD).  Peranan  Majelis Pengawas  Notaris  bertugas  melakukan  pengawasan  terhadap  notaris  agar  tidak menyimpang  dari  kewenangannya  dalam  menjalankan  tugasnya  dan  tidak  melanggar peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  mengawasi  notaris,  memeriksa  dan memberikan  sanksi  kepada  notaris,  sedangkan  fungsi  Majelis  Pengawas  Notaris  untuk memastikan  bahwa  semua  hak  dan  wewenang  dan  tugas  yang  diberikan  kepada  Notaris berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dilakukan  dengan  cara  yang ditentukan  setiap  saat.  tidak  hanya  untuk  alasan  moral  dan  etika,  tetapi  juga  untuk memastikan  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  bagi  mereka  yang membutuhkannya.  Tidak  kalah  penting  juga  peranan  masyarakat  untuk  mengawasi  dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  kepada  Majelis  Pengawas  Notaris  setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris. 9
Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah suatu badan yang mempunyai wewenang dan tugas untuk membina dan mengawasi notaris pada tingkat kabupaten/kota yang didasarkan pada  surat  keputusan  kepala  kantor  wilayah  kementerian  hukum  dan  ham.  Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris, pelanggaran pelaksanaan jabatan  Notaris,  dan  perilaku  para  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris itu sendiri. 10 Mengingat  hal  tersebut  di  atas  menyangkut  perilaku  Notaris  dan  pelaksanaan jabatan Notaris sehingga perlu suatu pengawasan dari Majelis Pengawas, khususnya dari Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  supaya  tidak  terjadi  peyimpangan  terhadap  UUJN  oleh
7 Habib  Adjie,  2005, Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  sebagai  Unifikasi  Hukum  Pengaturan  Notaris , Renvoi, No. 28 Th. III, Hal. 130 8 Pasal 17 bagian b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
9 Ria Trisnomurti, Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2 November 2017, Hal 128
10 https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/mpw-dan-mpd- notaris/majelis-pengawas-notaris# diakses pada tanggal 12 Desember 2022
Notaris sehingga efektifitas pengawasan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD),  implikasi  dari  Notaris  yang  meninggalkan  wilayahnya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang kuat menyebabkan terabaikannya pelayanan  hukum  yang  optimal  dan  menyeluruh  bagi  Masyarakat,  dan  menjadi  tujuan penelitian  ini  untuk  menganalisis  dan  menjelaskan  bentuk  tanggung  jawab  pengawas Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah.

## METODE
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. 11 Penelitian ini dilakukan di kantor Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena Peneliti memilih lokasi di Kota Makassar karena merupakan kota metropolitan dan sangat majemuk, sudah tentu sangat kompleks dengan persoalan mengenai kemungkinan terjadinya penyimpangan UUJN dan Kode Etik oleh Notaris.
Jenis  dan  sumber  data  ada  dua,  pertama  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh peneliti  secara  langsung  berupa  hasil  wawancara.  Data  Sekunder  berasal  dari  dokumen- dokumen  yang  menunjang  pembahasan  pada  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini menggunakan dua yaitu, pertama penelitian lapangan dengan metode wawancara.  Adapun  narasumbernya  sebagai  berikut:  Ketua  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD) Kota Makassar dan anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar. Kedua penellitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kepustakaan  atau library ,  penulis  melakukan pengkajian dan mengolah data-data yang tersebut dalam peraturan perundangan-undangan, jurnal  dan  kajian-kajian  ilmiah  serta  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  latar  belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media- media  informasi  lainnya.  Keseluruhan  data  yang  dikumpulkan  dari  penelitian  ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data terakhir  dengan  memberikan  kesimpulan  dan  saran  mengenai  apa  yang  seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran  Majelis  Pengawas  Daerah  Terhadap  Pelanggaran  Notaris  Meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Alasan Yang Sah
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta-akta  otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum, yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan  dalam  suatu  akta  otentik,  yang  menjamin  tanggal,  dan  menyimpan  akta-akta, serta  mengeluarkan grosse (salinan),  turunan,  dan  kutipan-kutipan, 12 Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  yang menyebutkan mengenai  akta  otentik.  Seorang  Notaris  dalam  hal  melaksanakan  tugasnya  memiliki keharusan  untuk  bertanggungjawab  atas  semua  tindakannya,  menurut  Sudarsono tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diperbuat. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampubertindak secara
11 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel) , Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.
12 R. Soegondo Notodisoerjo, Op.Cit., Hal. 41.
moral,  obyek  tanggungjawab  adalah  tindakan  manusia  yang  bertindak  melalui  kehendak bebas. 13
Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki suatu kemampuan profesional yang  tinggi  dengan  memperhatikan  norma  hukum.  Di  samping  itu  juga  harus  dilandasi dengan  integritas  moral,  dan  keluhuran  martabat,  serta  sebuah  etika  profesi  sehingga kepercayaan  terhadap  jabatan  notaris  tetap  terjaga.  Sudah  barang  tentu  keinginan  dan tuntutan masyarakat terhadap pengembangan dan pelaksanaan profesi notaris selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah profesi, ini merupakan salah satu faktor penentu  agar  profesi  notaris  selalu  menjaga  citranya  sebagai  profesi  yang  dihormati.  Di samping itu kehadiran organisasi profesi yang kuat dan dapat dipercaya makin diperlukan oleh masyarakat agar para warganya dapat terlindungi dari segala bentuk penyalahgunaan keahlian. Oleh karena itu, notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang. 14
Majelis Pengawas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembar Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 Tentang Jabatan Notaris  (UUJN), menentukan bahwa Lembaga Pengawas yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan dan  pembinaan  disebut  Majelis  Pengawas  Notaris  (MPN), 15 adalah  suatu  badan  yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan  agar  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  wajib  berdasarkan  dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan  tugas  jabatannya  wajib  berpegang  dan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur Jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris wajib diikuti.
Majelis  Pengawas  Notaris  dibagi  secara  berjenjang  tergantung  dengan  tugas  dan wewenang masing-masing, yaitu terdiri atas:
1. Majelis Pengawas Daerah (MPD), dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota;
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi;
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP), dibentuk dan berkedudukan di Pusat  (Ibukota Negara).
Majelis  Pengawas  Daerah  (selanjutnya  disebut  MPD)  dibentuk  di  Kabupaten/Kota  untuk membina dan mengawasi Notaris-Notaris yang memiliki daerah kerja di Kabupaten/Kota. Tanggung  jawab  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  Notaris  dalam  melakukan  pengawasan terhadap Notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut :
13 Sudarsono, 2012, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 84
14 Muhammad Ilham Arisaputra. 2012. Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris . Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 3 Edisi September, Hal. 180
15 N.G. Yudara, 2006, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Hal. 72
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor M.02.PR.08.10  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara  pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
3. Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.39- PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
Kehadiran Notaris ditengah masyarakat terkait dengan kebutuhan masyarakat akan alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik.  Tugas  Notaris  bukan  sekedar  pekerjaan  yang diamanatkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  saja,  tetapi  sekaligus  memiliki  fungsi sosial  yang  sangat  penting  yaitu  melaksanakan  kepercayaan  yang  diberikan  masyarakat yang dilayaninya secara bertanggung jawab. 16 Seorang Notaris harus bersikap profesional dalam  menjalankan  jabatannya,  karena  jabatan  Notaris  merupakan  jabatan  kepercayaan, tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya harus selaras bagaikan dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan. 17
Menurut  Muhammad  Yani 18 selaku  Ketua  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  Kota Makassar,  bahwa  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  dibentuk  dan  berkedudukan  di kabupaten/Kota  didasarkan  Pasal  69  ayat  1  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Majelis Pengawas  Daerah  (MPD),  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  Notaris  dimaksudkan supaya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan aturan sesuai ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  jabatan  Notaris,  peraturan  perundang- undangan yang mengatur jabatan tidak hanya mensyaratkan hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh para pihak terhadap Notaris  tersebut.  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  merupakan  ujung  tombak  dari  Majelis Pengawas  Notaris  (MPN)  yang  melaksanakan  pengawasan  langsung  terhadap  Notaris. Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris diatur dalam Pasal 70 - 71 Undang_undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Lebih lanjut menurut Muhammad Yani, 19 bahwa pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat umum. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk  meningkatkan  profesionalisme  dan  kualitas  kerjanya,  sehingga  dapat  memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang  semakin  bertambah  tiap  tahunnya,  mengakibatkan  semakin  ketatnya  persaingan Notaris untuk bersikap professional dan meningkatkan kualitas dirinya, termasuk larangan terhadap  Notaris untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan  dan  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum,
16 Kartikosari, H., & Sesung, R. (2017). Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia . Jurnal Panorama Hukum, 2(2), 167 – 184. 17 Habib  Adjie,  2008, Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik, PT.  Refika Aditama, Bandung, Hal. 35
18 Hasil wawancara dengan Muhammad Yamin selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar pada tanggal 15 Desember 2022
19 Hasil wawancara dengan Muhammad Yamin selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar pada tanggal 15 Desember 2022
sedangkan  yang  menjadi  tugas  pokok  pengawasan  Notaris  adalah  agar  segala  hak  dan kewenangan  maupun  kewajiban  yang  diberikan  kepada  Notaris  dalam  menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral  dan  etika  profesi  demi  terjaminnya  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat.
Oleh  karena  Notaris  diwajibkan  memberikan  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta. Sehingga Notaris diharuskan  untuk  selalu  ada  dan  siap  sedia  melayani  masyarakat  yang  membutuhkan jasanya dengan cara selalu membuka layanan jasa dengan membuka kantornya atau tidak boleh meninggalkan wilayah kerjanya tanpa alasan yang sah, sebagaimana Pasal 17 ayat (1) bagian  b  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  dan  pada  ayat  (2) mengatur mengenai pemberian sanksi kepada Notaris yang meninggalkanwilayah kerjanya tanpa  alasan  yang  sah.  Notaris  tersebut  dapat  diberikan  sanksi  dari  peringatan  tertulis hingga pemberhentian tidak hormat. 20
Menurut  A.  Fachruddin 21 selaku  Sekretaris  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  Kota Makassar, bahwa tentang Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah  memang  diakui  susah  untuk  ditemukan  selama  tidak  ada  laporan  langsung  dari masyarakat  mengenai  adanya  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  atau  pelanggaran ketentuan  Undang-Undang  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Undang  Undang  Jabatan Notaris  dan  aturan  lainnya.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD)  Kota  Makassar  diakuinya  bersifat  pasif  yaitu  menunggu  adanya  laporan  dari masyarakat,  tidak  yang  bersifat  aktif  untuk  memeriksa  setiap  hari  kehadiran  Notaris  di kantornya.
Menurut  penulis  sendiri  bahwa  mengingat  hal  meninggalkan  wilayah  jabatan  tanpa alasan  yang  sah  adalah  menyangkut  perilaku  Notaris  dan  merupakan  suatu  pelaksanaan jabatan  Notaris  sehingga  sangat  diperlukan  suatu  pengawasan  maksimal  dari  Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  supaya  tidak  terjadi  peyimpangan  Undang-Undang  Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Daerah (MPD) harusnya bisa melakukan pengawasan yang efektif dan  efisien  terhadap  perilaku  dan  tindakan  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya. Tentunya didalam menjalankan tugas dan jabatanya, seorang Notaris tidak boleh semata- mata  hanya  memikirkan  kepentingan  yang  hanya  untuk  kepentingan  pribadinya,  dengan seenaknya  meninggalkan  wilayah  jabatan  dalam  waktu  lama  dan  tanpa  alasan  yang  sah sehingga  merugikan  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat,  tetapi  Notaris  harus  selalu berpedoman  pada  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris  dalam menjalankan tugas dan jabatanya.

## Efektivitas  Fungsi  Pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah  Terhadap  Notaris  Yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya Tanpa Alasan Yang Sah
Pengawasan  dalam  suatu  organisasi  mempunyai  peranan  penting  untuk  mencapai tujuan yang sudah ditetapkan semula, jika pengawasan ini tidak dilakukan, kemungkinan besar  akan  terjadi  penyimpangan  dan  kesalahan  berulang  sulit  untuk  diperbaiki.  Oleh karena  itu,  pengawasan  di  perlukan  untuk  memastikan  keseluruhan  pelaksanaan  telah
20 Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
21 Hasil wawancara dengan A. Fachruddin selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar pada tanggal 15 Desember 2022
berjalan sesuai dengan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga pengawasan di tentukan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada agar dapat menunjang setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 22
Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan  manajemen  tercapai.  Ini  berkenaan  dengan  cara-cara  membuat  kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang  telah  digariskan.  Pengawasan  yang  dijelaskan  Robert  J.M.  Ockler  berikut  ini  telah menjelaskan  unsur-unsur  esensial  proses  pengawasan  yaitu  suatu  sistematika  untuk menetapkan  standar  pelaksanaan  dan  tujuan-tujuan  perencanaan  merancang  sistem informasi,dan  umpan  balik,  serta  sebagai  pembanding  dengan  standar  yang  telah  ada. 23 Pengawasan  adalah  proses  pengamatan  secara  menyeluruh  terhadap    suatu  kegiatan organisasi  untuk  menjamin  semua  pekerjaan  yang  sedang  dilaksanakan  berjalan  sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 24
Pengawasan terhadap Notaris tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris, tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya  memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam hal keperdataan. Semakin banyaknya jumlah Notaris saat ini sehingga dianggap perlu pengawasan terhadap kinerja Notaris oleh sebuah instansi pengawasan yang bernama Majelis Pengawas Daerah (MPD). Atas hal tersebut Pasal 69 UUJN UUJN mengakomodir pembentukan intansi pengawasan tersebut. Dari beberapa pengertian tentang pengawasan di atas, jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah  untuk  mengetahui  suatu  objek  dan  menilai  objek  tersebut.  Jika  dikaitkan  dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui keadaan & akibat dari penyimpangan. 25
Sebelum  kehadiran  institusi  pengawasan  terhadap  Notaris  selalu  dilakukan  oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. 26 Tujuan pengendalian Notaris adalah untuk memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan umum, karena Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan  bergantinya  instansi  yang  melakukan  pengawasan  Notaris  tidak  akan  terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapa pun ketatnya pengawasan yang  dilakukan  Majelis  Pengawas  Notaris,  tidak  mudah  untuk  melakukan  pengawasan tersebut. 27
22 https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82, diakses pada 10 Desember 2022
23 Hani Handoko, 1999, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia , PT Rafika Aditama, Jakarta, Hal. 360.
24 Sujamto, 1983, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 12.
25 Ibid., Hal. 64. 26 G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 5, Airlangga, Jakarta, Hal. 301.
27 Habib  Adjie,  2008, Sanksi  Perdata  dan  Administritif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik, PT.  Refika Aditama, Bandung, Hal. 129
Menurut  A.  Fachruddin 28 selaku  Sekretaris  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  Kota Makassar, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak jumlah Notaris maka akan semakin  banyaklah  kendala  yang  harus  dihadapi  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD) dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal pengawasan. Dari  data yang ada sebanyak 165 (seratus enam lima) Notaris yang memiliki wilayah kerja di Kota Makassar, dimana  para  notaris  tersebut  melakukan  banyak  aktifitas  terkait  kewenanganya  dalam menerbitkan akta otentik serta mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap  professional  dan  meningkatkan  kualitas  dirinya  sehingga  pengawasan  terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD)  menjadi hal yang sangat penting dalam  memberikan  pelayanan  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat. Selanjutnya menurut A. Fachruddin, bahwa tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan  dan  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum, sedangkan  yang  menjadi  tugas  pokok  pengawasan  Notaris  adalah  agar  segala  hak  dan kewenangan  maupun  kewajiban  yang  diberikan  kepada  Notaris  dalam  menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral  dan  etika  profesi  demi  terjaminnya  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat.
Mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  jabatan Notaris termasuk tentang Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah adalah bersifat preventif maupun represif. Pengawasan yang dilakukan secara preventif adalah  pengawasan  yang  dilakukan  sebelum  pelaksanaan,  yang  berarti  pengawasan terhadap  segala  sesuatu  yang  masih  bersifat  rencana  sedangkan  pengawasan  yang dilakukan  secara  represif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  setelah  pekerjaan  atau kegiatan  dilaksanakan.  Dalam  hal  pengawasan  yang  dilakukan  untuk  mencegah  atau preventif dari hasil wawancara didapat informasi bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar dlaporkan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar paling sedikit melakukan satu kali pemeriksaan kepada notaris yang ada di wilayah kerja Kota Makassar.
Menururt  Muhammad  Yamin 29 selaku  ketua  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  Kota Makassar, bahwa walaupun dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris Kota Makassar termasuk pengawasan terhadap Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah saat ini menghadapi berbagai macam kendala. Salah satunya kendala sarana dan prasana serta luas wilayah dan banyaknya Notaris yang tidak sebanding dengan jumlah anggota pengawas, yang tentunya dari sisi efektifitas hukum dapat mengakibatkan kurang efektifnya kerja pengawasan terhadap notaris Kota Makassar. Hal ini tidak sejalan dengan teori efektifitas dimana salah satu pendukung suatu hal dapat berjalan dengan baik sesuai harapan jikan sarana dan prasananya terpenuhi dengan baik, maka hukum itu akan menjadi  efektif  dalam  pelaksanaanya  dan  mencapai  tujuan  yang  diharapkan  yaitu  para notaris kota Makassar dapat menjalankan tugasnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penulis, walaupun Majelis Pengawas Daerah (MPD) hanya turun ketika ada laporan yang masuk dari
28 Hasil wawancara dengan A. Fachruddin selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar pada tanggal 15 Desember 2022
29 Hasil wawancara dengan Muhammad Yamin selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar pada tanggal 15 Desember 2022
masyarakat  dan  adanya  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD)  Kota  Makassar,  tidaklah  menjadi  suatu  hal  yang  membuat  negara  ini  tidak  dapat melaksanakan  misi  pembangunan.  Hal  utama  pastinya  adanya  kesadaran  Notaris  sendiri tentang tanggung jawab jabatan dan sumpah jabatan untuk bekerja sesuai amanat Undang Undang dan sikap profesionalisme dalam bekerja.
Untuk dapat mengembangkan bangsa dan terus membangun bangsa, para pengawas notaris  harus  menggunakan  pola  kerjasama  dengan  melibatkan  seluruh  pihak  terkait sehingga tujuan dari pengawasan yang dilaksanakan akan tercapai dan negara ini terus bisa mengembangkan  potensi  diri  untuk  mensejahterahkan  rakyat  nya.  Dan  jika  kita  analisa dengan menggunakan teori efektifitas hukum, maka masalah yang timbul dalam mengawasi notaris yang tugasnya dilaksanakan oleh Majelis pengawas daerah notaris kota Makassar belum efektif karena masih lemah dalam pengawasannya yang bersifat pasif sehingga masih menimbulkan masalah yang harus dicarikan solusinya sehingga budaya hukum para notaris terbangun  menjadi  notaris  yang  menjalankan  tugasnya  sesuai  amanat  undang-undang notaris dan kode etik notaris. Dalam hal penegakan hukum, dengan tugas pengawasan yang dilakukan  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  Kota  Makassar,  maka  aturan  perundang- undangan yang berlaku terkait tugas seorang notaris dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh notaris karena mereka selalu diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar.

## PENUTUP
Bentuk  tanggung  jawab  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  dalam  hal  pelanggaran meninggalkan  wilayah  jabatan  Notaris  sebatas  melakukan  pemeriksaan,  pembinaan, pengawasan  dan  pemanggilan  terhadap  Notaris  yang  ditemukan  melakukan  pelanggaran dan  memberikan  laporan  berbentuk  berita  acara  laporan  yang  akan  diberikan  kepada Majelis  Pengawas  Wilayah  (MPW)  terkait  pelanggaran  yang  dilakukan  Notaris  yang bertentangan  dengan  UUJN  dan  peraturan  lainnya.  Pengawasan  yang  dilakukan  Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah bersifat pasif sebagaimana ketentuan UUJN dan peraturan lainnya, yaitu menunggu adanya laporan masyarakat apabila ada Notaris yang melakukan pelanggaran.  Efektivitas  fungsi  pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)    terhadap Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa alasan yang sah mengacu pada Permen, Kepmen dan juga Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar tindakannya. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar selama ini dirasakan masih kurang efektif dikarenakan berbagai faktor penghambat.
Penulis  mengusulkan  perlunya  penekanan  kembali  baik  itu  dari  organisasi  Notaris maupun  majelis  pengawas  tentang  perlunya  lebih  dipahami  akan  nilai  Undang-Undang Jabatan Notaris, agar tidak ke luar dari kewenangan, kewajiban dan profesionalisme dalam menjalankan jabatan, dan juga agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberikan hak untuk menjatuhkan  sanksi  kepada  Notaris  yang  melakukan  pelangggaran.  Diperlukan  adanya sanksi  yang  lebih  tegas  selain  teguran  lisan/tulisan  terhadap  Notaris  yang  tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah agar Notaris menjalankan amanah  jabatannya  sesuai  dengan  aturan  UUJN,  Kode  Etik  Notaris,  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  RI  serta  aturan  terkait  lainnya.  Serta  peran  pemerintah  diharapkan memberikan  perhatian  lebih  agar  mendukung  pengawasan  karena  selama  ini  dirasakan kurangnya  perhatian  pemerintah  untuk  penunjang  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), mulai dari faktor prasarana, serta luas wilayah dan banyak  Notaris  tidak  sebanding  dengan  jumlah  anggota  pengawas.  Pemerintah  harus memberikan  anggaran  keuangan  khusus  untuk  kepentingan  Majelis  Pengawas  Daerah
(MPD)  demi  melakukan  tugas  dan  wewenangnya,  minimnya  anggaran  dana  tersedia membuat pelaksanaannya tidak berjalan efektif dan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adjie,  Habib.  (2005). Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  sebagai  Unifikasi  Hukum Pengaturan Notaris , Renvoi: No. 28 Th. III.
Adjie,  Habib.  (2008). Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik, Bandung: PT. Refika Aditama.
Adjie,  Habib.  (2008). Sanksi  Perdata  dan  Administritif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik. Bandung: PT. Refika Aditama.
Andasasmita, Komar.  (1981). Notaris  Dengan  sejarah,  Peranan,  Tugas  Kewajiban,  Rahasia Jabatannya. Bandung: Sumur.
Dewi,  Santia.  dan  R.M.  Fauwas  Diradja.  (2011). Paduan  Teori  dan  Praktik  Notaris. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
Fuady, Munir. (2005). Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Handoko, Hani. (1999). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia , Jakarta: PT Rafika Aditama.
Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum  (Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel) , Yogyakarta: Topoffset. Percetakan.
Lumban Tobing, G.H.S. (1999). Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Airlangga.
Notodisoerjo, R. Soegondo. (1982). Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan . Jakarta: CV Rajawali.
Sudarsono. (2012). Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Sujamto. (1983). Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Thong Kie, Tan. (2011). Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Yudara,  N.G.  (2006). Notaris  dan  Permasalahannya  (Pokok-Pokok  Pemikiran  Di  Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia) . Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34, III.

## Artikel Jurnal
Kartikosari, H., & Sesung, R. (2017). Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia .  Jurnal  Panorama  Hukum,  2(2),  167 – 184. https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.1855
Trisnomurti,  Ria.  (2017). Tugas  Dan  Fungsi  Majelis  Pengawas  Daerah  Dalam Menyelenggarakan  Pengawasan,  Pemeriksaan,  Dan  Penjatuhan  Sanksi  Terhadap Notaris . Jurnal Notariil. 2(2). https://doi.org/10.22225/jn.2.2.353.127-140
Nurjannah, Aminuddin Ilmar, Zulkifli Aspan. (2018). Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis  Kehormatan  Notaris  Dalam  Pemeriksaan  Notaris .  Riau  Law  Journal,  2  (2). https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.106
Website
https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian- pengawasan-82, diakses pada 10 Desember 2022.
https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/mpw-dan- mpd-notaris/majelis-pengawas-notaris# diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.