## PELAKSANAAN  PERNIKAHAN ADAT SUKU ANAK DALAM DALAM PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974

## Iri Hamzah
Peneliti Hukum Islam dan Masalah Sosial, tinggal di PTPN VI Rimbo Dua Muara Bungo Jambi, Email: erik_hamzah@yahoo.com

## Abstract
Indonesian  Marriage  Law  (UU  No.  1/1974)  has  any  problems  in  its implementing. This  regulation  conducted by government  as a tool of  unification of marriage law in order to anticipate legal uncertainty. There are   three sistems of law in Indonesia; Adat/Customary law, Islamic law, and Western Law. UU No. 1/1974  is  expected  to  be  a  solution  of  plurality  of  legal  in  Indonesia.  However, this regulation had not able to protect that plurality, especially Adat law.  Many of  Indonesia's  indigenous  peoples  remain  insist  running  their  customary marriage  law  and  override  the  provisions  in  the  legislation  that  has  been legislated. This happens in the Suku Anak Dalam/Orang Rimba Jambi until now. Many  of  their  marriage  practices  were  inconsistent  with  the  provisions  of  Law No.  1  of  1974.  Most  of  them  still  adhere  to  animism-  dynamism  beliefs,  had  a way to measure maturity bride, and no concept of the guardian, witness, and also the  recording  of  the  marriage.  This  fact  requires  the  government  to  review  the provisions  of  Law  No.  1  of  1974  in  order  to  accommodate  customary  law currently applied until now.

## Abstrak
Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 ternyata menyisakan  sejumlah  persoalan.  Undang-undang  ini  lahir  sebagai  upaya pemerintah  melakukan  unifikasi  hukum  guna  mengatasi  ketidakpastian  hukum dalam  masalah  perkawinan.  Di  Indonesia  terdapat  kemajemukan  hukum  akibat berlakunya tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem  hukum  Barat.  Sehingga  lahirnya  UU  Nomor  1  Tahun  1974  diharapkan mampu  menjadi  solusi  pluralitas  hukum  dalam  masyarakat  Indonesia.  Namun, undang-undang  ini  ternyata  tidak  mampu  mengayomi  keragaman  hukum, terutama hukum adat. Banyak masyarakat adat Indonesia yang tetap bersikukuh menjalankan  hukum  perkawinan  adat  mereka  dan  mengesampingkan  ketentuan dalam undang-undang yang telah dipositifkan. Hal ini terjadi di masyarakat Suku Anak Dalam/Orang Rimba Jambi sampai sekarang.  Banyak praktek perkawinan mereka  yang  tidak  sejalan  dengan  pasal-pasal  UU  Nomor  1  Tahun  1974. Sebagian  besar  mereka  masih  menganut  kepercayaan  animism  dinamisme, memiliki  cara  mengukur  kedewasaan  calon  pengantin,  dan  tidak  mengenal konsep wali, sasksi dan juga tidak melakukan pencatatan perkawinan. Kenyataan ini mengharuskan pemerintah untuk mengkaji lagi ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 agar dapat mengakomodir hukum adat yang masih berlaku.
Kata Kunci : perkawinan, Suku Anak Dalam, hukum adat, undang-undang perkawinan

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  institusi  yang  sangat  penting  dalam  masyarakat. Perkawinan    adalah  melegalkan  hubungan  hukum  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang wanita. 1 Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting  terhadap  institusi  yang  bernama  perkawinan.  Asser,  Sholten,  Pitlo,  Petit,  Melis dan  Wiarda, 2 memberikan  definisi,  bahwa  perkawinan  ialah  suatu  persekutuan  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang  diakui  oleh  Negara  untuk  bersama/bersekutu yang kekal.
Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Perkawinan ialah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3 Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun  1974,  yang  menyatakan,  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Jadi  perkawinan  yang  sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib  aturan  hukum  yang  berlaku  dalam  agama  yang  dianut  oleh  penduduk  Indonesia. Ketentuan  ini  mengakibatkan  munculnya  problematika  kesahan  perkawinan  yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat.
Meskipun  sudah  berlaku  undang-undang  perkawinan  yang  bersifat  nasional, namun  di  berbagai  daerah  masih  berlaku  hukum  perkawinan  adat.  Tujuan  perkawinan bagi  masyarakat  hukum  adat  adalah untuk  mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut  garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, dan untuk  mempertahankan kewarisan Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang  satu  dengan  yang  lain  berbeda-beda,  sehingga  ketentuan  pelaksanaan perkawinannya pun berbeda-beda.
Sahnya  perkawinan  menurut  hukum  adat  tergantung  pada  agama    yang  dianut masyarakat  adat  yang  bersangkutan.  Di  Propinsi  Jambi  misalnya,  tepatnya  di  Taman Nasional  Bukit 12, terdapat sebuah komunitas yang mengasingkan diri untuk hidup dan berinteraksi di dalam hutan, yang dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam atau Orang Rimba/Orang Kubu. Suku  ini memiliki  sejarah  yang penuh misteri,  bahkan hingga kini
1 Salim H,S., Pengantar Hukum Perdat Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 61.
2 Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Marthalena  Pohan, Hukum  Orang  dan  Keluarga (Surabaya: Airlangga University Press, 2000),  hlm. 18.
3 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 Ayat 1.
tak  ada  yang  bisa  memastikan  asal  usul  mereka.  Hanya  beberapa  teori  dan  cerita  dari mulut ke mulut keturunan yang bisa menguak sedikit sejarah mereka.
Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimba    yang  ada  di  Bukit  12  Jambi  memiliki  hukum adat  sendiri  ataupun  tradisi  yang  telah  melekat  dalam  diri  mereka,  termasuk  dalam upacara  perkawinan.  Ketentuan  sahnya  perkawinan  menurut  adat  mereka  memiliki perbedaan  yang  sangat  signifikan  dengan  ketentuan  UU  No  1-1974,  khususnya  tentang sahnya  perkawinan.    Secara  keberagamaan,  Suku  Anak  Dalam/Orang  rimba  itu mempunyai kepercayaan tetapi tidak memiliki agama. Mereka hanya mempercayai roh- roh dan dewa-dewa dan benda–benda lain atau disebut dengan animisme dan dinamisme. Perbedaan lain terdapat pada batasan usia perkawinan, yaitu 11--14 tahun untuk laki-laki dan  17--21  tahun  bagi  perempuan.  Pada  umunya  calon  suami  lebih  muda  ketimbang calon  isterinya,  berbeda  jauh  dengan  ketentuan  dalam  UU  No.1  -1974  khususnya  pasal 7(1), di mana perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan bagi pihak wanita 16 tahun, dan mana setiap orang  yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
Perbedaan-perbedaan di atas menarik untuk diteliti. Hal ini terkait dengan realitas hukum yang berekembang di dalam masyarakat Indonesia. Meskipun sudah ada hukum positif  yang  unifikatif  dalam  masalah  perkawinan,  tetapi  keberadaan  hukum  adat  yang bersifat  lokal  masih  memiliki  posisi  yang  sangat  kuat  di  kalangan  masyarakat pendukungnya.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana kedudukan  perkawinan  adat  dalam  perspektif  hukum  perkawinan  nasional.  Hasilnya dapat  menjadi  masukan  bagi  pengembangan  hukum  nasional  yang  tetap  mengakui pluralitas hukum di Indonesia.

## B. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia
Pasal  1  Undang–undang  perkawinan  Nomor  1  Tahun1974  menyatakan  bahwa perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami–istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 4
Tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan berlangsung
4 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan (Yogyakarta:  Liberty, 2007), hlm. 8
seumur  hidup,  cerai  diperlukan  syarat–syarat  yang  ketat  dan  merupakan  jalan  terakhir, dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Undang-undang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat tersebut diatur  dalam pasal 6 dan pasal 7, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Harus  ada  persetujuan  dari  kedua  calon  mempelai.  Persetujuan  atau  kesukarelaan kedua  belah  pihak  untuk  melaksanakan  perkawinan  adalah  merupakan  syarat penting,  khususnya  dilihat  dari  aspek  emansipasi  wanita  dalam  menetapkan pilihannya dalam perkawinan. 5
2. Adanya ijin dari kedua orang tua calon mempelai (pasal 6 dan pasal 2) ijin ini hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.  Apabila kedua orang tua meninggal dunia, maka yang berhak memberi ijin adalah: wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah.
3. Batas  umur  untuk  melaksanakan  perkawinan  adalah  sekurang-kurangnya  19  tahun bagi    calon    suami  dan  16  tahun  bagi  calon  istri  (pasal  7  ayat  1).  Penentuan  batas umur  ini  berkaitan  dengan  perkawinan  sebagai  suatu  perjanjian  perikatan  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami-istri,  sehingga  harus  dilakukan  oleh mereka  yang  sudah  cukup  matang  baik  dilihat  dilihat  dari  segi  biologis  maupun psikologis.  Namun  demikian  Undang-undang  perkawinan  masih  memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut, asal  ada  dispensasi  dari  pengadilan  berdasarkan  permintaan  dari  kedua  orang  tua kedua belah pihak.
Berdasarkan    ketentuan  Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  perkawinan  maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan penduduk. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi  golongan  agamanya  dan  kepercayaan  itu  sepanjang  tidak  bertentangan  atau  tidak ditentukan  lain  dalam  undang-undang  ini. 6 Artinya,  sah  tidaknya  suatu  perkawinan semata–mata  ditentukan  oleh  ketentuan  agama  dan  kepercayaan  mereka  yang  hendak melaksanakan  perkawinan.  Suatu  perkawinan  yang  dilaksanakan  bertentangan  dengan ketentuan  hukum  agama,  dengan  sendirinya  menurut  Undang–undang  perkawinan  ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.
5 Ibid., hlm.. 67.
6 Ibid. , hlm. 63.
Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas maka bagi  warga  Negara  Indonesia  yang  beragama  Islam  apabila  hendak  melaksanakan perkawinan  supaya  sah  harus  memenuhi  ketentuan–ketentuan  tentang  perkawinan  yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani,  Hindu  dan  Budha,  hukum  agama  merekalah  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan yang  menentukan  sahnya  perkawinan. 7 Dengan  demikian  maka  apabila  terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda agama maka terlebih dahulu harus diadakan pemilihan  agama  dan  kepercayaan  yang  mereka  peluk.  Tanpa  menentukan  sikap  atas agama dan kepercayaan lebih dulu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 tidak mungkin dapat dilakukan perkawinan.
Disamping  ketentuan  dalam  pasal  2  ayat  1,  bahwa  sahnya  perkawinan  adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaanya masing-masing, maka menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-undang  perkawinan  ini  menetapkan  juga  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  harus    di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8
Ketentuan  sahnya  perkawinan  dalam  Undang-undang  di  atas  memiliki problematika dalam hukum  adat.  Sahnya perkawinan menurut  hukum  adat  di  Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyrakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut  hukum  adat,  kecuali  bagi  mereka  yang  belum  menganut  agama  yang  diakui pemerintah,  seperti  halnya  mereka  yang  masih  menganut  kepercayaan  agama  kuno (lama) seperti “sipelebegu (pemuja roh) dikalangan orang Batak atau agama kaharingan dikalangan  orang–orang  daya  Kalimantan  Tengah  dan  lainnya.  Maka  perkawinan  yang dilakukan  menurut  tata  tertib  adat/agama  mereka  itu  adalah  sah  menurut  hukum  adat setempat.  Hanya  saja  walaupun  sudah  sah  menurut  agama  kepercayaan  yang  dianut masyarakat  adat  belum  tentu  sah  menjadi  warga  adat  dari  masyarakat  adat  yang bersangkutan.  Pada  masyarakat  Lampung  yang  beradat  pepadun  misalnya,  walaupun perkawinan suami istri itu sudah sah dilaksanakan menurut hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga  adat  (kugruk adat)  Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat. 9
7 Ibid. 8 Ibid, hlm. 65
9 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut  Undang-undang,  Hukum  Adat, Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 25.
Ketentuan  lain  yang  berhubungan  dengan  keabsahan  perkawinan  adalah penandatanganan  akta  perkawinan  yang  telah  disiapkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku.  Akta  perkawinan  itu  juga ditandatangani  oleh  kedua  orang  saksi  dan  pegawai  pencatat  perkawinan  yang menghadiri  ketika  perkawinan  berlangsung,  dan  bagi  yang  beragama  Islam ditandatangani  pula  oleh  wali  nikah  atau  yang  mewakilinya.  Dengan  penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan ini  berkedudukan  sebagai  alat  bukti  kawin  sah  berdasarkan  UU  No  1/1974  yang  dapat digunakan  di  mana  perlu,  baik  sebagai  suami-istri,  maupun  sebagai  orang  tua/kepala keluarga. 10

## C. Potret Kehidupan Suku Anak Dalam

## 1. Genealogi Suku Anak Dalam
Banyak  istilah  yang  digunakan  dalam  memberikan  lebel  tentang  Suku  Anak Dalam.  Penulis  dari  Belanda,  Aeperti  Hagen  dan  Winter  menamai  mereka  “Orang Kubu”,  kemudian  Muntolib  di  dalam  disertasinya  menyebut  mereka  “Orang  Rimba”, pemerintah  menyebut  mereka  Suku  Anak  Dalam,  masyarakat  Jambi  menyebut  mereka “Orang Kubu”, “Orang Rimbo” “Sanak” atau “Dulur”. Suku Anak Dalam sendiri tidak senang dengan sebutan“Orang Kubu” karena artinya terlalu negatif. Mereka lebih senang dengan sebutan “Orang Rimba”, “Sanak” atau “Dulur”.
Secara  umum  bentuk  kehidupan  Orang  Rimba  tidak  jauh  berbeda  dengan beberapa  komunitas  masyarakat  adat  terpencil  yang  ada  di  Indonesia.  Kehidupannya masih  bersifat  nomaden  (mengembara)  atau  semi  nomaden  (setengah  menetap)  dengan bentuk  mata  pencaharian  berburu  dan  meramu  yang  bersumber  dari  alam. 11 Mereka tinggal  secara  semi  nomaden  di  kawasan  hutan  Bukit  12  Propinsi  Jambi.  Perpindahan dari  satu  tempat  ke  tempat  lainnya  disebabkan  oleh  beberapa  hal  seperti:  melangun, menghindari musuh, atau membuka ladang baru. Mereka tinggal di pondok-pondok yang mereka  sebut sesudungon , yaitu  bangunan  sederhana  yang  terbuat  dari  kayu  hutan, berdinding kulit kayu, dan beratap daun serdang benal.
Bukit  12  sendiri  terletak  di  perbatasan  tiga  Kabupaten yaitu  Batang  Hari,  Tebo, dan  Sarolangun.  Saat  ini  berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  oleh  para  tokoh-tokoh
10 Ibid hlm. 86
11 Burlian Senjaya, “Resistensi Orang Rimba” Tesis Universitas Gadjah Mada, (2011), hlm. 37
Suku  Anak  Dalam, paling  sedikit  terdapat  59 rombong atau  kelompok  Orang  Rimba yang hidup di kawasan hutan Bukit 12. Diantara 59 rombong tersebut, terdapat beberapa yang  mulai  hidup  dan  menyatukan  diri  dengan  kehidupan  desa  di  sekitarnya.  Sebagian besar  masih  tinggal  di  hutan  dan  masih  menerapkan  hukum  adat  sebagaimana  nenek moyangnya dahulu. Jumlah Suku Anak Dalam/Orang Rimba di Bukit 12, sampai saat ini belum  diketahui  secara  pasti,  tetapi  seandainya  disetiap  rombong  terdapat  10  (sepuluh) kepala  keluarga  dan  di  setiap  keluarga  terdiri  41  maka  bisa  diperkirakan  jumlah  Orang Rimba mencapai 2950 jiwa. 12
Ada  banyak  versi  sejarah  mengenai  keberadaan  dan  terbentuknya  komunitas Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimba  di  Taman  Nasional  Bukit  12.  Diantaranya  pendapat yang  menyatakan  bahwa  leluhur  Orang  Rimba  adalah  seorang  perantau  asal  Pagar Ruyung dan keturunan mereka inilah yang sekarang disebut sebagai Orang Rimba/ Suku Anak  Dalam. 13 Pendapat  lain  menyatakan  bahwa  leluhur  Suku  Anak  Dalam/  Orang Rimba adalah  sekelompok tentara Pagar Ruyung  yang tidak berani  lagi  pulang ketanah airnya  karena  misinya  gagal.  Kelompok  tentara  ini  pada  akhirnya  memutuskan  untuk tinggal di hutan dan menikah dengan perempuan desa di sekitar hutan.
Pendapat  yang  berbeda  mengatakan  leluhur  Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimba adalah  sisa-sisa  tentara  Kesultanan  Jambi  dan  tentara  Kesultanan  Palembang  yang terlibat perang di wilayah Air Hitam. Setelah menjalani perang yang berkepanjangan dan melelahkan kedua pasukan itu sepakat untuk berdamai. Ternyata kedua pasukan tersebut tidak  mau  kembali  ke  kesultanan  masing  masing,  mereka memilih  untuk  tinggal  di sekitar  hutan  Air  hitam  dan  menikah dengan  perempuan  perempuan  Desa  Air  Hitam. Selain itu juga ada pendapat  yang mengatakan bahwa leluhur Suku Anak Dalam / Orang Rimba adalah kelompok masyarakat Desa Kubu Karambia kerajaan Pagar Ruyung yang menolak untuk menerima ajaran agama Islam dan melarikan diri ke kawasan hutan Bukit 12. 14
Terakhir  ada  juga  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  leluhur  Suku  Anak Dalam / Orang Rimba adalah imigran gelombang pertama  yang datang ke Indonesia dari wilayah  utara.  Mereka  datang  pada  tahun  2000  SM. Mata  pencaharian  mereka  adalah bercocok  tanam,  berburu  dan mengumpulkan  hasil  hutan.  Seribu  limaratus  tahun
12 Ibid. , hlm. 38
13 Wawancara dengan Bapak Jalil, selaku karyawan di Museum Jambi, tanggal 7 September 2011
14 Wawancara    dengan  Bapak  Jalil  selaku  karyawan  Museum  Jambi,  di  Museum    Jambi,  dan Bapak Guntur Kepala dinas Pariwisata Jambi, di lapangan  kerja tanggal  7dan 10 September 2011
kemudian datang gelombang imigran kedua ke Indonesia. Imigran gelombang kedua ini dalam segala  hal  jauh  lebih  unggul.  Dengan  mudah  imigran  gelombang kedua  ini menaklukan  imigran  gelombang  pertama.  Menurut beberapa  sejarawan,  imigran gelombang  pertama  dijadikan  budak oleh  imigran  gelombang  kedua.  Tidak  tahan diperbudak, akhirnya imigran gelombang pertama ini memutuskan untuk melarikan diri ke dalam  hutan  dan  membentuk  komunitas  baru  sebagai  Suku  Anak  Dalam  /Orang Rimba.
Dari  beberapa  pendapat-pendapat  diatas  bisa  ditarik kesimpulan  bahwa  leluhur Suku Anak Dalam  /Orang Rimba pada awalnya tidak tinggal di  hutan. Mereka  dipaksa tinggal  di  hutan  oleh  satu  keadaan  tertentu. Leluhur  Suku  Anak  Dalam  /Orang  Rimba memutuskan untuk tinggal di hutan sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri. Pada akhirnya  hutan  menjadi identitas  diri  bagi  komunitas  ini.  Dari  sini  munculah  sebutan Suku  Anak  Dalam/  Orang Rimba  bagi  mereka,  untuk  membedakannya  dengan  orang- orang trans (sebutan  Orang  Rimba  untuk  orang  yang  tinggal  di  dusun) yang  tinggal  di dusun . 15

## 2. Kehidupan Masyrakat Suku Anak Dalam/Orang Rimba
Saat  ini  masyarakat  Suku  Anak  Dalam  menggunakan  beras  sebagai  makanan pokok sehari-hari. Beras ini mereka dapat dari membeli di dusun-dusun atau masyarakat yang datang ke lokasi mereka. Dari segi pakaian, mereka menggunakan cawat kain untuk menutupi  kemaluannya.  Jenis  kain  dan  warnanya  bebas  dan  cara  memasangnya disesuaikan  oleh  mereka  sendiri.  Untuk  kaum  wanita  sangat  sulit  untuk  dilihat  karena ada larangan, bahkan kalau dia melihat orang luar selalu menghindar/lari. Tetapi menurut Tumenggung  bahwa  perempuan  Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimba  berpakaian  menutupi bagian  pinggang  saja  sedangkan  payudara  mereka  dibiarkan  terbuka.  Dalam  kehidupan sehari hari, mereka memakai pakaian cawat untuk laki laki yang terbuat dari kain sarung, tetapi kalau mereka keluar lingkungan rimba ada yang sudah memakai baju biasa tetapi bawahnya  tetap  pakai  cawat/kancut  sedangkan  yang  perempuan  memakai  kain  sarung yang dikaitkan sampai dada.
Mereka  hidup  berkelompok  dalam  satu  wilayah.  Tempat  tinggal  mereka  agak masuk ke dalam belukar yang lebat hutannya, tidak di tepi jalan setapak. Setiap pondok
( sudung ) satu keluarga terpisah agak jauh dengan sesudung keluarga lainnya. Sesudung dalam  bahasa  mereka  berarti  rumah,  yang  didirikan  di  atas  batang-batang  kayu  bulat kecil  panjang  yang  disusun  berjajar.  Untuk  menjaga  keberlangsungan  kehidupan  di dalam  hutan,  Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimba  melakukan  aktifitas-aktifitas  ekonomi sebagai sumber kehidupan. Aktifitas ekonomi tersebut dijalankan di dalam hutan dengan memamfaatkan  seluruh  hasil  hutan  Bukit  Duabelas,  aktifitas  ekonomi  ini  berlangsung diseluruh ruang dan areal Bukit 12. 16
Aktifitas ekonomi mereka diantaranya adalah:
a. Berhuma (Berladang)
Tidak  semua  kebutuhan  hidup  Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimba  dapat dipenuhi  oleh  hutan.  Padi,  umbi-umbian,  cabe  rawit,  dan  beberapa  tanaman palawija  tidak  bisa  didapatkan  dari  hutan.  Untuk  memenuhi  semua  itu,  Orang Rimba  harus  menanamnya  sendiri.  Membuka  ladang,  bagi  Orang  Rimba  juga merupakan  cara  bagi  seseorang  untuk  memiliki  tanah.  Orang  yang  pertama membuka ladang akan dianggap sebagai pemilik tanah tersebut. Sementara hutan yang belum dibuka dipandang sebagai milik bersama Orang Rimba. 17
b. Berkebun
Kebun  dalam  pemahaman  Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimba  adalah sebidang  lahan  yang  ditumbuhi  oleh  tanaman-tanaman  keras  yang  memang sengaja  ditanam.  Tanaman  keras  yang  saat  ini  banyak  ditanam  adalah  karet, durian,  nangka,  cempedak,  duku,  salak  hutan,  pisang,  jengkol,  petay,  dan  lain sebagainya. Bisa ditambahkan di sini kebun adalah kelanjutan dari ladang Orang Rimba. Saat  ini, sebagian besar  rombong  Suku  Anak Dalam/Orang Rimba  yang hidup  di  Taman  Nasional  Bukit  12    menggantungkan  hidup  pada  pohon-pohon karet yang ditanamnya. Informasi terakhir, beberapa rombong di sebelatan Bukit Duabelas mulai juga menanam kelapa sawit. Bahkan beberapa diantaranya sudah mulai menikmati hasilnya.
c. Berburu
Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimba  tidak  punya  tradisi  untuk  memelihara ternak  seperti  Orang  Desa.  Ada  ungkapan  yang  terkenal  di  lingkungan  Orang
16 “Kehidupan Suku Anak Dalam”,  dalam http://www.google.com, htm, diakses 21 Agustus 2011
17 Wawancara,  dengan pak jalil selaku karyawan Museum Jambi, di Museum  Jambi, dan  Bapak Guntur Kepala dinas Pariwisata Jambi, di lapangan  kerja tanggal  7dan 10 September 2011
Rimba  “ Adat  kami  adalah  rimba  yaitu  berkambing kijang,  berkerbau  ruso, berhayom kua,  berhatop serdang, berdinding kulit ”.  Dengan  tidak diperbolehkannya memelihara ternak, Suku Anak Dalam/Orang Rimba mendidik dirinya  sendiri  untuk  menjadi  pemburu  yang  andal.  Berburu  merupakan keterampilan  yang  wajib  dimiliki  oleh  setiap  laki-laki  dewasa  Orang  Rimba. Teknik berburu yang dikembangkan oleh Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah memasang jerat dan menangkap langsung hewan buruan. 18
d. Mengumpulkan Bahan Makanan
Mengumpulkan  bahan  makanan  adalah  pekerjaan  kaum  wanita  Suku Anak  Dalam/Orang  Rimba.  Mereka  mencarinya  di  hutan,  di  ladang  atau  kebun milik keluarga. Bahan-bahan yang mereka dapat dari hutan antara lain; ubi hutan, gadung,  keladi,  sejenis  jamur  hutan  dan  daun-daun  tertentu  yang  bisa  mereka makan. Sementara  yang  didapatkan dari ladang adalah; ubi kayu, ubi jalar, cabe rawit,  daun  ubi  kayu,  dan  ada  kalanya  padi  kalau  memang  bertepatan  dengan musim  tanam  padi.  Kebun  Orang  Rimba  menyediakan  banyak  sekali  makanan, terutama dari jenis buah-buahan.
e. Memanfaatkan Sungai
Kehidupan  Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimba  tidak  dapat  dipisahkan  dari sungai. Nama-nama kelompok Orang Rimba semuanya diambil dari nama sungai. Rombong  Makekal,  Rombong  Terap,  Rombong  Kejasung  Besar,  Rombong Kejasung  Kecik,  semuanya    diambil  dari  nama-nama  sungai  yang  terdapat  di kawasan Bukit 12. Begitu pula letak rombong-rombong Suku Anak Dalam/Orang Rimba semuanya terletak di tepi sungai, baik sungai besar ataupun sungai kecil. Sungai  bukan hanya tempat  untuk  mengambil  air, mandi, atau cuci  saja.  Sungai menyimpan  banyak  harta  yang  bisa  mereka  manfaatkan.  Berbagai  jenis  ikan, kura-kura,  katak,  biawak,  siput,  kepiting  dan  belut  banyak  terdapat  di  sungai sungai.
f. Berdagang dengan Orang Terang.
Walaupun Suku Anak Dalam/Orang Rimba tinggal di hutan, bukan berarti tidak  pernah  berhubungan  dengan  orang  luar.  Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimba membutuhkan  jasa  orang  terang  untuk  mendapatkan  barangbarang  yang  tidak
18 Ibid.
mampu  mereka  buat  sendiri.  Barang-barang  tersebut  antara  lain:  kain,  parang, mata tombak, alat masak seperti wajan, kuali, panci, garam, gula, tembakau, dan sekarang mereka juga banyak membeli makanan jadi seperti kue-kue, mie instant dan lain sebagainya. 19
Barang-barang itu biasanya mereka dapatkan di pasar desa yang bukanya cuma  satu  hari  dalam  seminggu.  Untuk  mendapatkan  barang-barang  yang dibutuhkan,  Orang  Rimba  harus  mempunyai  uang.  Cara  mereka  mendapatkan uang adalah dengan menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh Orang Terang. Barang-barang yang banyak dijual oleh Suku Anak Dalam/Orang Rimba kepada Orang  Terang  antara  lain:  getah  jernang,  getah  jelutung,  balam,  madu,  rotan, binatang buruan dan kini yang paling banyak dijual adalah getah karet. Sebagian kecil Suku Anak Dalam/Orang Rimba bahkan sudah ada yang menjual buah sawit hasil  tanamnya. 20 Perdagangan  ini  dimediasi  oleh  perantara.  Suku  Anak Dalam/Orang Rimba menamakan para perantara  ini dengan sebutan jenang atau waris . Jenang dan waris dipercaya mempunyai hubungan khusus dengan leluhur Orang Rimba. Oleh karenanya mereka sangat dihormati oleh Orang Rimba. 21

## 3.  Bentuk Organisasi Sosial dalam Mayarakat Suku Anak Dalam.
Persekutuan  sosial  dalam  komunitas  Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimba  disebut rombong .  Satu rombong terdiri  beberapa  kerabat perempuan  beserta  suami  dan  anak- anaknya.  Sistem  kekerabatan  Orang  Rimba  adalah matrilineal . Meskipun  demikian, pemimpin  setiap rombong tetaplah  seorang  laki-laki.  Setiap rombong mempunyai wilayah kelola sendiri yang terpisah dengan wilayah kelola rombong lain.
Seorang  pemimpin rombong dipanggil  dengan  sebutan Tumenggung .  Tugas utamanya  adalah memastikan  dipatuhinya  hukum  adat  oleh  anggota-anggota rombongannnya.  Di  dalam  melaksanakan  tugas, Tumenggung dibantu  oleh  Wakil Tumenggung, Depati, Mangku, Debalang Batin, dan Menti . Wakil Tumenggung bertugas mewakili Tumenggung, Depati bertugas menangani  kasus-kasus  yang berkaitan dengan hukum. Mangku tugasnya  mengurusi  masalah  hukum  yang  lebih  kecil  bobotnya,
19 Wawancara  dengan Bapak Jalil selaku karyawan Museum Jambi, di Museum  Jambi, tanggal 7dan 10 September 2011
20 Wawancara    dengan  Bapak  Jalil  selaku  karyawan  Museum  Jambi,  di  Museum    Jambi  dan Bapak Guntur Kepala dinas Pariwisata Jambi, di lapangan  kerja tanggal  7dan 10 September 2011
21 Burlian Senjaya, “Resistensi Orang Rimba ” ,  hlm.  38.
Debalang  Batin bertugas  menjaga  dan  menegakan  keamanan,  dan Menti bertugas memanggil seorang warga  apabila diperlukan oleh Tumenggung  atau oleh tokoh  Orang Rimba lainnya.
Jabatan  lain  yang  juga  cukup  penting  adalah Dukun , Tengganai dan Penghulu . Dukun dipercaya  dapat  menyembuhkan  penyakit  dan berhubungan  dengan  makhluk halus. Tengganai bertugas  sebagai  penasehat  warga  dalam  urusan  rumah  tangga  dan masalah  hubungan  antar  anggota  kelompok rombong .  Penghulu    bertugas  memimpin upacara-upacara keagamaan  seperti  upacara  perkawinan,  kematian,  kelahiran  bayi dan lain sebagainya. 22

## 4.  Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam
Dahulu  Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimba  tidak  pernah  menyebut  diri  sebagai penganut  agama  tertentu,  namun  mereka  memiliki  aturan  norma  yang  bersumber  dari kepercayaan asli leluhur. Mereka percaya pada dewa-dewa, hantu dan roh-roh. Perbuatan yang  dianggap  jahat  adalah  berzina,  membunuh,  mencuri,  dan  menipu.  Namun  seiring berjalannya  waktu  sudah  ada  diantara  mereka  yang  menganut  agama  tertentu  misalnya Islam  ataupun  Kristen. 23 Kepercayaan  terhadap  kehidupan  sesudah  mati  (reinkarnasi) juga mereka miliki. Apabila ada anggota kelompok  yang meninggal,  jenazah kemudian diantar ke suatu tempat  yang agak jauh, beberapa peralatan disertakan bersama jenazah tersebut,  diibaratkan  sebagai  bekal  di  alam  baka.  semua  peralatan  mempunyai  arti masing-masing:  kain  dimaksudkan  sebagai  baju,  selimut  sebagai  alat  pembayaran  adat kujur untuk berburu, parang untuk membuat rumah dan mencari kayu api. 24

## D.   Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam/Orang Rimba
Perkawinan yang umum dilakukan di dalam komunitas Suku Anak Dalam adalah hasil  perundingan/persetujuan  di  antara  pihak  keluarga  pemuda  dan  pemudi.  Pola perkawinan  yang paling  disukai  adalah perkawinan seorang pemuda dengan gadis  anak saudara  laki-laki  dari  pihak  ibu.  Sugguhpun  demikian,  seorang  pemuda  boleh  memilih jodoh  yang  disukainya  dari  keluarga  manapun  juga,  asal  tidak  melanggar  adat  yang
22 Ibid. ,  hlm. 71
23 Wawancara dengan  pak Robbet Aritonang selaku ketua Warsi,  di kantor  Warsi  tanggal,  21 September 2011.
24 Museum  Negeri  jambi,  Dinas  pariwisata  Prov.  Jambi,  “Laporan  Survei  Pendataan Pendokumentasian Kehidupan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit 12 Jambi”,  Jambi 2010.
berlaku.  Bentuk  perkawinan  yang  dilarang  adalah  perkawinan  seperut,  yaitu  kawin dengan saudara adik perempuan ibu, karena dianggap berstatus saudara dekat. Ada pula cara  perkawinan  yang  disebut  kawin  lari.  Perkawinan  jenis  ini  terjadi  disebabkan mahalnya biaya  yang harus dipikul oleh pihak laki-laki.
Pelaksanaan perkawinan menurut adat Suku Anak Dalam/Orang Rimbo didahului dengan  upacara  meminang  dan  masa  pertunangan.  Lamanya  masa  pertunangan  itu ditentukan oleh hasil perundingan dari ayah kedua belah pihak keluarga.  Dalam hal ini ada  yang  mencapai  jangka  waktu  7-10  tahun.  Pertunangan  antara  sepanjang  remaja, didahului  dengan  suatu  proses  peminangan  yang  disebut “moro” dandilakukan  oleh pihak  laki-laki.  Pada  pelaksanaan moro pihak  laki-laki  datang  kerumah  keluarga perempuan dengan membawa “bawaan yaitu: pakaian perempuan, sirih pinang lengkap, dan selemak semanis (beras, lauk pauk, dan lain-lain). 25
Di  samping  itu,  calon  pengantin  laki-laki  juga  harus  melengkapi  syarat perkawinan  yaitu;  mas  kawin  (berupa  kain  panjang  atau  kain  sarung  sebanyak  140 lembar),  bahan  makanan/  selemak-semanis  (ubi,  beras,  dan  lain-lain),  dan  lauk-pauk (berupa  daging  binatang  hasil  buruan). 26 Pernikahan  dilaksanakan  setelah  semua persyaratan perkawinan telah terpenuhi dan diselesaikan oleh calon pengantin laki-laki.
Syarat  lain  yang  harus  dipenuhi  sebagai  bagian  dari  sahnya  perkawinan  adalah ujian  ketangkasan.  Calon  pengantin  laki-laki  harus  menunjukkan  ketangkasannya, seperti;  ia  harus  dapat  meniti  kayu  yang  telah  dikupas  kulitnya  (licin)  dan  atau membangun balai 1 (bangsal) dalam waktu setengah hari dan dikerjakan sendiri. Jika ia dapat  melakukannya,  maka  dianggap  lulus  dan  perkawinan  dapat  dilangsungkan.  Akan tetapi,  jika  dia  gagal,  calon  pengantin  laki-laki  masih  diberi  kesempatan  untuk mengulanginya pada hari berikutnya. 27

## D. Keabsahan Pernikahan Suku Anak Dalam Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sahnya suatu perkawinan adalah jika dilakukan atau menurut hukum Negara. Menurut pasal 2 (1) UU No.1-1974, perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaan  itu.  Kata  hukum  masing–masing  agamanya  berarti  hukum  dari  salah  satu
25 Ibid.
26 Wawancara dengan Ibu Leni, staf museum Jambi, di Museum Jambi, tanggal 7 September 2011
27 Ibid.
agama  masing-masing,  yaitu  hukum  agama  yang  dianut  oleh  kedua  mempelai  atau keluarganya. 28
Hukum  agama  dan  kepercayaan  yang  dimaksud  bukanlah  hanya  hukum  yang dijumpai  dalam  kitab-kitab  suci,  tetapi  juga  semua  ketentuan-ketentuan  perundang- undangan  (yang  masih  berlaku  bagi  setiap  golongan  agama  dan  kepercayaan  masing- masing itu) baik  yang telah mendahului Undang-undang Perkawinan Nasional  ini.(lihat Pasal 66) maupun yang akan ditetapkan lagi  kelak (lihat misalnya Pasal 11 (2), 12, Pasal 16 (2), Pasal  39 (3), Pasal 40 (2), Pasal 43 (2) dan Pasal 67.
Begitupun  yang  terjadi  pada  Hukum  Adat  bagi  masyarakat  Indonesia  di  mana sahnya  sesuatu  perkawinan  apabila  telah  dilaksanakan  menurut  tata  tertib  hukum agamanya,  maka  perkawinan  tersebut  telah  dianggap  sah  menurut  hukum  adat,  dan  di dalam  perkawinan  itu  didapat  ritual-ritual  adat  yang  harus  dilaksanakan  oleh  kedua pasangan  tersebut  menurut  daerahnya    masing-masing.  Ada  sebagian  ritual  yang melenceng  ataupun  bertentangan  dengan  ajaran  agamanya  dan  ada  sebagian  lagi  yang tidak melenceng ataupun bertentangan dengan ajaran agamanya. 29
Hazairin  berpendapat  bahwa  Hukum  Adat  bukan  hukum  perundang- perundangan  walaupun  sebagai  hukum  ia  mendapat  pengakuan  sementara  dalam peraturan  aturan  peralihan  pasal  II  UUD  1945.  Hukum  perundang-undangan  selalu dalam  bentuk  tertulis  (hukum  tertulis)  sedangkan  hukum  adat  bukan  hukum  tertulis. Maka  bagaimana  nasib  hukum  perkawinan  menurut  hukum  adat  jika  ada  sangkut pautnya dengan hukum agama atau kepercayaan. Ketentuan-ketentuan hukum adat yang bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  agama  atau  dengan  ketentuan perundang-undangan dalam bidang hukum agama, telah terhapus dan tidak berlaku lagi di  seluruh  Republik  Indonesia.  Agama  yang  dimaksud  itu  ialah  setiap  agama  atau kepercayaan  yang  ber-Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  jika  ia  mempunyai  ketentuan- ketentuan  hukum  di  bidang  perkawinan.  Kepercayaan-kepercayaan  yang  masih  dianut dalam  kelompok-kelompok  kecil  di  sana  sini  terletak  di  luar  cakupan  Undang-undang Perkawinan  Nasional,  hendaklah  bersegera  masuk  ke  dalam  agama  sebelum  mereka melakukan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nasional 1974. 30
28 Hadikusuma, Hukum  Perkawinan…, hlm.. 28
29 Ibid .
30 Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang –Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Jakarta: Tinta Mas, 1986), hlm. 10
Demikian  halnya  dengan  pelaksanaan  perkawinan  Suku  Anak  Dalam/Orang Rimba. Mereka masih  menganut kepercayaan-kepercayaan Animisme Dinamisme, suatu kepercayaan yang tidak berasaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang tertera di dalam  Undang-undang  Perkawinan.  Dari  aspek  legalitas  hukum,  maka  hal  ini menimbulkan  problematika  keabsahan  produk  perkawinan  yang  dilakukan.  Dari  aspek pluralitas hukum, materi Undang-undang perkawinan No 1-1974 belum dapat merangkul kepercayaan  lokal  masyarakat  adat  yang  ada  di  Indonesia,  seperti  Suku  Anak Dalam/Orang Rimba.
Persoalan  lain  adalah  yang  berkaitan  dengan  batasan  umur  dalam  perkawinan. Dalam  Undang-undang  Perkawinan,  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun harus mendapat  izin  dari kedua orang tua (pasal  6  ayat  2). Pasal  7 menetapkan batasan usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Di dalam peraturan  Hukum  Adat  pada  umumnya  tidak  mengatur  tentang  batas  umur  untuk melangsungkan  perkawinan.  Masyarakat  Suku  anak  Dalam/Orang  Rimba  misalnya, dalam  perkawinan  pada  umumnya  wanita  lebih  tua  dari  pria  (pria  antara  11-14  tahun, dan  wanita  antara  17-21  tahun).  Walaupun  umur  mereka  berbeda  jauh  tetapi  mereka telah  dibenarkan  untuk  tinggal  satu  rumah  dan  tidur  bersama.  Kedewasaan  mereka diukur  dengan  tanda-tanda  bangun  tubuh.  Tanda  bagi  wanita  adalah  apabila  telah  haid dan  buah  dada  sudah  menonjol,  sedangkan  bagi  pria  ukurannya  hanya  dilihat  dari perubahan  suara,  bangun  tubuh,  sudah  mengeluarkan  air  mani  atau  sudah  mempunyai nafsu  seks.  Jadi  bukan  diukur  dari  umur,  karena  mereka  tidak  pernah  mengenal  huruf apalagi untuk mencatatkan tanggal lahir anaknya.
Walaupun  umur  laki-laki  biasanya  lebih  muda  dari  wanita  tetapi  belum  tentu mereka  dapat  mengawininya  langsung,  tanpa  mempersiapkan  semua  persyaratan- persyaratan  nikah  dan  bekal  untuk  keluarganya  nanti.  Oleh  karena  itu,  proses peminangan  lamanya  antara  2-7  tahun.  Dalam  hal  ini,  ketentuan  adat  lebih mementingkan  asas  kedewasaan  calon  pengantin  dan  bukan  berdasarkan  usia  mereka. Hal  ini  berberda  dengan  ketentuan  Undang-undang  perkawinan,  yang  mengukur kedewasaan  calon  pengantin  dari  usia  keduanya.  Atas  dasar  itu,  maka  ditinjau  dari  sisi tujuan  perkawinan,  pelaksanaan  perkawinan  di  masyarakat  Suku  Anak  Dalam  sejalan dengan  apa  yang  digariskan  dalam  Undang-undang  Perkawinan.  Hanya  dalam implementasinya, aturan keduanya memiliki perbedaan, meskipun bukan perbedaan yang substansial.
Perbedaan lain dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat Suku Anak Dalam adalah  dalam  hal  wali  dan  saksi  nikah.  Dalam  Bab  XI    pasal  50-54  disebutkan  tentang ketentuan  perwalian.  Wali  nikah  adalah  orang  yang  yang  berhak  menikahkan  anak wanita  dengan  calon  suaminya.  Ketentuan  lain  adalah  harus  adanya  dua  orang  saksi perkawinan. Tanda tangan wali dan saksi ini terekam dalam Akta Perkawinan. (Pasal 11 (2)  PP  No.9-1975).  Di  dalam  hukum  adat  Suku  Anak  Dalam  baik  wali  nikah  maupun wali anak tidak dikenal. Perkawinan menurut hukum adat mereka  diatur dan ditentukan oleh  kepala  adat  (Temenggung)  dan  yang  menikahkan  mereka  adalah  Dukun.  Wali menurut hukum adat mereka  adalah kepala adat (Temenggung).
Di  dalam  perkawinan  Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimbo  orang  tua  atau  ayah  dari kedua  mempelai  hanyalah  memberi  restu  izin  kepada  anaknya.  Begitupun  juga  yang terjadi  pada  pengantin  wanita,  orang  tua/ayah  cukup  memberikan  izin  sedangkan  yang menikahkan  adalah  dukun  setempat.  Dukunlah  yang  berperan  aktif  untuk  menjalankan prosesi  perkawinan,  setelah  kedua  mempelai  mendapat  restu  dari  kedua  orang  tua masing-masing dan begitu juga dari kepala adat (Temenggung) setempat.  Dukun adalah wali  bagi  mereka,  ketika  perkawinan  berlangsung  orang  tua  hanya  duduk  disamping kedua anaknya masing-masing hanya menyaksikan ritual jalannya perkawinan. 31
Konsep  wali  dalam  masyarakat  Suku  Anak  Dalam  berbeda  dengan  yang  ada  di dalam  Undang-undang  perkawinan.  Di  dalam  Undang-undang  perkawinan  wali  dari perempuan berperan aktif untuk  menikahkan, sedangkan bagi  Suku Anak Dalam/Orang Rimbo  yang  menjadi  wali  mereka  adalah  dukun.  Di  dalam  perkawinan  Suku  Anak Dalam/Orang  Rimbo  tidak  dikenal  istilah  saksi.  Dalam  perkawinan,  semua  orang  ikut menyaksikan berkumpul di tengah-tengah balai/bangsal yang telah dibuat oleh pengantin pria. Apabila perkawinan kami tidak disaksikan dan dihadiri masyarakat setempat maka hal itu disebut Kawin Lari . 32
Dalam  perkawinan  Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimba  itu  tidak  dikenal  dengan istilah pencatatan perkawinan/Akta Nikah, sehingga perkawinan  mereka tidak tercatat di kantor  catatan  sipil. 33 Tanda  sudah  adanya  perkawinan  terlihat  dari  pakaian  yang
31 Wawancara dengan Ibu Ema,  peneliti dan anak angkat Tumenggung  Orang Rimba,  tanggal 12 September 2011.
32 Wawancara dengan  Tumenggung  Orang Rimba di Taman Nasional  Buki 12 Jambi,  tanggal 22  September 2011.
33 Wawancara  dengan  Bapak  Jalil,  Ibu  Leni,  Bapak  Mutholib,  Abang  Burlian,  Ibu  Ema,  Bapak Robert, dan Temenggung, di Jambi, tanggal 7-23 sepetember 2011
digunakan  kaum  wanitanya.  Bagi  wanita  yang  sudah  kawin  dan  punya  anak,  maka mereka  akan  memakai  kemben/kain  yang  berada  di  bawah  payudara  (tidak  menutupi payudara),  sedangkan  bagi  wanita  yang  masih  gadis  dan  belum  kawin,  maka  mereka memakai kain/kemben yang menutupi payudara. Namun hal ini tidak berlaku bagi laki- laki.  Laki-laki  yang  sudah  kawin  atau  yang  belum  tidak  ada  perbedaan,  semuanya memakai    cawat  (selembar  kain)  yang  menutupi  kemaluannya  dan  tidak  tanda  khusus bagi mereka.
Inilah yang menjadi ciri khas Suku Anak Dalam/Orang Rimbo walaupun mereka tidak mempunyai  catatan khusus  di  kantor catatan sipil  atau bagi  mereka sendiri, tetapi mereka  mempunyai  tanda  khusus  seperti  yang  telah  penulis  jelaskan  di  tas,  dan  semua ketentuan di atas telah di anggap ada dan tertulis bagi mereka walaupun tidak dituliskan. Dengan  demikian,  Akta  Perkawinan  mereka  telah  menyatu  menjadi  adat  dan  kebiasaan sehari-hari,  berupa  tanda  khusus  bagi  yang  sudah  dan  yang  belum  menikah,  sehingga para  wanita  di  sana  dapat  menjaga  dirinya  masing-masing,  dan  para  lelakipun  dapat mengetahui  siapa  yang  sudah  dan  yang  belum  menikah.  Jika  terjadi  perzinaan,    akan dikenakan hukuman mati apabila  tertangkap tangan, bila tidak maka pelakunya dikenai denda 500 helai kain, sanksi ini berlaku bagi siapa saja termaksuk Temenggung sendiri. 34

## E. Penutup
Persoalan perkawinan, di  manapun itu berada dan pada masyarakat manapapun, merupakan  masalah  sosial.  Perkawinan  tidak  hanya  menjadi  urusan  individu-individu antara  kedua  pasangan  tersebut,  akan  tetapi  perkawinan  juga  melibatkan  banyak  pihak, yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan beserta masyrakat sekitar.  Perkawinan  bagi  Suku  Anak  Dalam/Orang  Rimbo  mempunyai  pengaruh  yang sangat  besar  bagi  kehidupan  mereka,  karena  mereka  menjadikan  bahwa  setiap perkawinan adalah awal mula dari sebuah kehidupan, di mana setiap laki-laki dari Suku Anak  Dalam/Orang  Rimbo  harus  bekerja  keras  dan  berusaha  sekuat  tenaga  untuk menyiapkan bekal di kehidupan yang akan datang

## DAFTAR PUSTAKA
34 Laporan  Penelitian  LBH  dan  LPAS  Kampus  Muhammadiyah  Jambi,  “Kehidupan  Suku  Anak Dalam”, Jambi,  1988, hlm..  30
Aulawi, wasit dkk, Hukum Perkawinan di Indonesia , Bulan Bintang, Jakarta, 1975
Burlian  Sanjaya, Resistensi  Orang  Rimba,  Studi  tentang  perlawanan  Orang  Rimba  di Bukit 12 Jambi , Tesis Universitas Gajah Mada
Dongen, Van , Orang Kubu ( Suku Kubu), Kontrolir BB
Hadikusuma, Hilman, Hukum perkawinan Indonesia menurut Undang-undang, Hukum Adat, Hukum Agama , Bandung, Mandar Maju, 2007
- . - . - . -, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar . Maju, 2003
Hazairin, Tinjauan  Mengenai  Undang  –Undang  Perkawinan  No  1  Tahun  1974 , …… Hukum Perkawinan Indonesia , Tanggerang Selatan, SL Media, 2006
KKI Warsi , buletin  Alam Sumatra
LBH-LPAS , Laporan Penelitian Kehidupan Suku Anak Dalam , Jambi, 1988
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum Cet ke VI , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
- . - . - . -,  Sosiologi Hukum, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010
Soimin,  Soedharyo ,  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Perdata ,  Jakarta  :  Sinar ……… .Grafika 2008
Soeroso, Perbandingan Hukum perdata ,  Jakarta, Sinar Grafika, 1992
Soimin, Soedharyo, Hukum Orang dan Keluarga , Jakarta, Sinar Grafika, 2004
Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata ,  Jakarta,  PT Intermasa, 1985
- . - . - . -, Perbandingan Hukum Perdata , Jakarta, Pradnya Paramita, 2002
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan ,  Yogyakarta,
………… .Liberty, 2007
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta,  Rineka Cipta, 1991
Terwin,  Rudy  dkk, Petunjuk  Praktis  Menyelesaikan  Perkara  –  Perkara  Perdata , ……….. Jakarta, Bina Aksara, 1987
Tutik,  Titik  Triwulan, Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Jakarta; ……... Kencana, 2010
Undang-Undang Republik Indonesia, No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan
Usman,  Rachmadi, Aspek-aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  di  Indonesia , ……….. Jakarta, Sinar Grafika, 2006
Walgito,  Bimo ,  Bimbingan  dan  Konseling  Perkawinan ,  Yogyakarta,  Yayasan ………… Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984