Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 88 – 100
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan: 07/01/2022

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
Gian Riksa Wibawa 1 Arif 2 Universitas Perjuangan Tasikmalaya 1,2
Email : gianriksawibawa@unper.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  regional  financial  performance  (degree  of decentralization ratio, regional financial dependency ratio, regional financial independence ratio) of  districts/cities  in  West  Java.  And  to  see  the  effect,  either  simultaneously  or  partially  on  the Human Development Index. Using panel data, namely time series from 2016-2020 as well as cross section data of 18 districts and 9 cities in West Java. Using panel data regression analysis method. The findings of the analysis show that districts/cities in West Java still have relatively low regional financial performance. Panel data regression analysis using the Fixed Effect Model (FEM) method reveals that regional financial performance simultaneously has a significant effect on the Human Development Index, and partially degree of decentralization ratio has a positive and significant effect  on  the  Human  Development  Index,  regional  financial  dependency  ratio  and  regional financial independence ratio have a negative and significant impact on the Human Development Index.

## Keyword: regional financial performance, degree of decentralization ratio, regional financial dependency ratio, regional financial independence ratio, human development index

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisa  kinerja  keuangan  daerah  (rasio  derajat  desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah) Kabupaten/Kota di  Jawa  Barat.  Serta  guna  melihat  pengaruhnya  baik  secara  simultan  maupun  parsial  terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Menggunakan data panel yaitu time series mulai tahun 2016-2020 serta data cross section 18 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Barat. Menggunakan metode analisis regresi  data  panel.  Temuan  analisis  memperlihatkan  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  masih mempunyai  kinerja  keuangan  daerah  yang  relatif  rendah.  Analisis  regresi  data  panel  memakai metode Fixed  Effect  Model (FEM)  mengungkapkan  kinerja  keuangan  daerah  secara  simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan secara parsial rasio derajat desentralisasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia,  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  dan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
Kata kunci : kinerja keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, indeks pembangunan manusia
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 88 – 100
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintah daerah dimulai sejak sebelum era reformasi, tepatnya ketika terbitnya UU No. 5 Tahun 1974 terkait pokok pemerintahan pada suatu daerah tingkat I, yakni Provinsi  serta  daerah  tingkat  II,  yakni  Kabupaten  ataupun  Kota  (Halim,  2014:  2).  Tidak  lama setelah  itu,  pemerintah  menerbitkan  UU  No.  5  Tahun  1975  mengenai  Pengurusan, Pertanggungjawaban  serta  Pengawasan  Keuangan  Daerah  serta  aturan  lainnya  yang  memulai penyelenggaraan pemerintah daerah di era pra-reformasi.
Diberlakukannya  sistem  otonomi  daerah  ini  membuat  setiap  pemerintah  daerah  berhak menghimpun  serta  mengelola  sumber  penerimaan  yaitu  PAD,  dana  perimbangan,  pinjaman daerah,  dll.  Dengan  demikian  Pemda  dituntut  untuk  bisa  memanfaatkan  sumber-sumber penerimaan  dan  dapat  menggunakannya  dengan  efektif  serta  efisien  guna  melayani  dengan maksimal ke masyarakat. Tidak hanya itu, Pemda pun dituntut bisa mengelola pemerintahannya dengan transparan dan akuntabel.
Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemda merupakan tuntunan publik yang  sudah  seharusnya  direspon  secara  baik  dan  positif.  Pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  harus  transparan  dalam  memberi  informasi  berkaitan  kegiatan  mengenai  pengelolaan sumber daya ke para pihak yang memerlukan data (Mahmudi, 2016: 3). Hal tersebut bertujuan agar  pengelolaan  keuangan  negara  bisa  diketahui  oleh  masyarakat,  diadakan  dengan  baik  dan tertib,  taat  ke  aturan  perundangan,  efisien  dan  ekonomis,  serta  sesuai  dengan  apa  yang  telah diamanatkan.
Ada  banyak  indikator  yang  bisa  dipakai  menghitung  level  kesejahteraan  masyarakat, diantaranya  secara  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  lain-lain  melalui  instrumen  seperti  indeks pembangunan  manusia (human  development  index), pendapatan  perkapita (income  per  capita), pertumbuhan ekonomi (economic growth), tingkat kemiskinan serta rasio gini. Indikator tersebut memiliki cara pengukuran yang berbeda dilihat dari faktor mana yang akan jadi ukuran. Indikator itu  memiliki  esensi  pengukuran  yang  berbeda-beda  sehingga  tidak  bisa  dibandingkan  antara indikator satu dengan yang lainnya.
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  harus  seimbang  dengan  kesejahteraan  masyarakat yakni tujuan utama pelaksanaan rencana kerja Pemda, sehingga pemakaian APBD akan memberi dampak terwujudnya kesejahteraan masyarakat setempat. Karenanya, keberhasilan Pemda dalam meningkatkan kinerja pemerintah akan berkelanjutan. Makin baik kinerja Pemda, tentunya akan memberikan  dampak  positif  terhadap  keberhasilan  rencana  Pemda  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendorong pembangunan daerah.
Fenomena  saat  ini  yakni  pemanfaatan  pendapatan  daerah  oleh  keuangan  daerah  belum optimal,  dan  keuangan  daerah  masih  mengandalkan  pembayaran  transfer  pusat.  Semua pengeluaran di daerah harus dibayar dengan PAD, sehingga daerah tersebut bisa dikatakan otonom dan tak lagi bergantung pada pemerintah pusat. Desentralisasi terkait dua hal, yaitu kemandirian daerah  menentukan  pengeluaran  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  serta  pembangunan, serta kemandirian daerah dari pengeluaran tersebut guna mendapat pemasukan.
Dari  penjabaran  tersebut,  penulis  ingin  menyusun  penelitian  berjudul  “Analisis  Kinerja Keuangan  Daerah  (Rasio  Derajat  Desentralisasi,  Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) terhadap Indeks Pembangunan Manusia”.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 88 – 100
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diserahkan: 29/12/2021 Diterima: 31/12/2021 Diterbitkan: 07/01/2022
Tujuan penelitian ini yakni guna mencari tahu serta menganalisa:
1. Rasio  derajat  desentralisasi,  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah,  rasio  kemandirian keuangan daerah serta IPM pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
2. Pengaruh  rasio  derajat  desentralisasi,  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  dan  rasio kemandirian  keuangan  daerah  secara  Simultan  dan  Parsial  terhadap  IPM  pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

## KAJIAN PUSTAKA

## Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja yakni suatu pencapaian yang telah direncanakan pribadi ataupun suatu organisasi (Sularso dan Restianto, 2011).
Kinerja  keuangan  merupakan  gambaran  level  pelaksanaan  program  guna  mewujudkan tujuan,  sasaran,  misi  serta  visi  sebuah  organisasi  yang  terdapat  di  rencana  strategi  organisasi (Mohamad Mahsun, 2012: 25).
Kinerja keuangan daerah yakni pencapaian hasil keuangan daerah, termasuk pendapatan daerah  serta  belanja  daerah.  Indikator  keuangan  yang  digunakan  ditentukan  oleh  kebijakan perundangan dalam suatu periode anggaran. (Oesi Agustina, 2013: 3).
Ada  banyak  indikator  untuk  mengevaluasi  kinerja  fiskal  pemerintah  daerah,  antara  lain tingkat  kemandirian  keuangan  daerah,  efisiensi  pendapatan  fiskal  daerah,  DSCR,  serta  tingkat pertumbuhan  (Abdul  Halim,  2014).  Analisis  rasio  yang  dipakai  yakni  derajat  desentralisasi, ketergantungan  dan  kemandirian  keuangan  daerah,  efisiensi  PAD,  serta  rasio  efisiensi  pajak daerah, (Mahmudi, 2016: 140). Rasio keuangan yang dipakai guna menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada rasio yang bisa diperoleh dari data laporan realisasi anggaran pemerintah daerah, antara lain: (Mahmudi, 2016: 140):

## 1) Rasio Derajat Desentralisasi
Memperbandingkan PAD dengan total penerimaan suatu daerah. Sehingga memperlihatkan sejauh mana kontribusi PAD pada total pendapatan daerah. Makin banyak kontribusi PAD makin besar pula kemampuan Pemda menyelenggarakan desentralisasi.
2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Memperbandingkan  total  penerimaan  transfer  pusat  dan  provinsi  dengan  total  penerimaan daerah. Makin besar rasionya makin besar pula ketergantungan Pemda pada pemerintah pusat dan provinsi.
3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Membagi PAD dengan total penerimaan transfer dan pinjaman pusat serta provinsi. Makin besar rasionya makin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah.
Kinerja  keuangan  Pemda  yang  baik  harapannya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatnya.  Salah  satu  indikator  penilaian  kesejahteraan  masyarakat  yaitu  dengan  melihat IPM. Ini karena IPM menilai kesejahteraan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pendapatan  masyarakatnya,  dimana  program-program  pemerintah  daerah  yang  ada  dapat meningkatkan indikator tersebut. Sebuah daerah dikatakan berkembang, maju ataupun terbelakang dapat dilihat dari IPM-nya.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 88 – 100
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452

## Indeks Pembangunan Manusia
Permenkominfo No. 39 Tahun 2008 pasal 3 ayat 3 mengenai Daerah Ekonomi Maju serta Kurang Maju pada pelaksanaan penyiaran menjabarkan: “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  2  direpresentasikan  dengan  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  hasil  perhitungan  Badan  Pusat  Statistik  yang  dikaitkan  dengan  variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi”.
UNDP lewat Human Development Report Tahun 1996 dalam IPM yang dirilis Badan Pusat Statistik (2015) mengadakan publikasi mengenai Konsep IPM, pembangunan manusia definisinya yakni: “A process of learning people’s choice”.
Dalam publikasi BPS (2015) mengenai IPM menjelaskan bahwa: “Pembangunan manusia menggunakan  pengukuran  yang  sudah  dikenalkan  oleh  UNDP  pada  tahun  1990,  yaitu  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM).  Pada  Human  Depelopment  Report  1990  diperkenalkan  tiga indikator  pembentuk  indeks  pembangunan  manusia  yaitu  umur  panjang  dan  hidup  sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, dituturkan empat indikator yang digunakan dalam perhitungan IPM, yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AHM), gabungan angka partisipasi kasar (APK) dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita”.
Todaro (2003: 28) dalam bukunya Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga menjelaskan bahwa:  “ human  development  index menjadi  indikator  kesejahteraan  manusia  yang  dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor seperti rata-rata harapan hidup, rata- rata  lama  sekolah,  angka  melek  huruf  dan  kesejahteraan  secara  keseluruhan.  Selain  itu human development  index merupakan  perangkat  yang  sangat  bermanfaat  untuk  mengukur  tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah”.
Indikator  indeks  pembangunan  manusia  tumbuh  diatas  pertumbuhan  konvensional. Pertumbuhan  ekonomi  sangat  penting  guna  menjaga  kesejahteraan  rakyat,  tetapi  pertumbuhan hanyalah alat, yang paling penting yakni bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat serta bagaimana masyarakat memakai kemampuannya. Keuntungan dari Indeks Pembangunan Manusia adalah dapat mengungkapkan suatu wilayah bisa berbuat lebih baik di level pendapatan rendah, serta peningkatan pendapatan yang substansial memiliki efek yang relatif kecil pada pembangunan manusia. (Todaro, 2003: 28).

## METODE PENELITIAN
Teknik analisis data yang dipakai yakni deskriptif kuantitatif, yakni data keuangan Pemda yang didapat melalui perhitungan, guna mengetahui apakah berdampak pada indeks pembangunan manusia, guna menyelesaikan masalah sesuai tujuan penelitian.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 88 – 100
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diserahkan: 29/12/2021 Diterima: 31/12/2021 Diterbitkan: 07/01/2022
Operasionalisasi variabel penelitian ini bisa diketahui di Tabel 1 di bawah:
Tabel 1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Data yang diperoleh dari rasio derajat desentralisasi dapat menunjukkan kabupaten serta kota di Jawa Barat secara umum meningkat dari tahun 2016-2020. Ini memperlihatkan kabupaten serta  kota  di  Jawa  Barat  makin  banyak  memberikan  kontribusi  terhadap  PAD,  namun  apabila dilihat dari rasio derajat desentralisasi, kabupaten serta kota di Jawa Barat dalam status sangat kurang sampai dengan baik, yang tentunya evaluasi setiap pemerintah daerah diperlukan untuk
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 88 – 100
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan: 07/01/2022
lebih  meningkatkan  PAD-nya  agar  dapat  meningkatkan  kontribusinya  terhadap  pelaksanaan desentralisasi.
Dari data rasio ketergantungan keuangan daerah yang diperoleh, terlihat kabupaten serta kota di Jawa Barat menurun dari tahun 2016-2020. Ini memperlihatkan kabupaten serta kota di Jawa Barat belum bisa lepas dari pemerintah pusat serta provinsi, yang tentunya merupakan hal yang  baik  bagi  pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Namun  jika  dilihat  dari  nilai  masing-masing kabupaten  dan  kota,  hampir  setiap  kabupaten  sertakota  masih  berada  pada  level  cukup  hingga sangat tinggi. Hal ini tentu mengkhawatirkan, karena masih banyak kabupaten serta kota di Jawa Barat yang tergantung ke pemerintah pusat atau provinsi.
Ini bisa diketahui dari data tingkat kemandirian keuangan daerah yang diperoleh bahwa ada perbedaan tingkat diantara berbagai kabupaten serta kota di Jawa Barat dari 2016-2020. Dilihat dari kisaran angka di atas, kabupaten serta kota di Jawa Barat secara umum ada di tingkat sedang hingga tinggi, atau disebut pola hubungan partisipatif dan delegatif.

## Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Setelah mengolah data, diperoleh gambaran mengenai bagaimana IPM tahun 2016-2020 pada kabupaten serta kota di Jawa Barat. Level IPM yang paling tinggi setiap tahunnya adalah Kota Bandung. Sedangkan tingkat IPM yang paling rendah setiap tahunnya yakni Kab Cianjur. Umumnya, IPM di Kabupaten serta Kota di Jawa Barat ada di tingkat Sedang s/d Sangat Tinggi, hal ini tentu tidak terlalu memprihatinkan dimana tidak terdapat Kabupaten serta Kota yang berada pada  tingkat  Rendah,  namun  apabila  dilihat  dari  segi  Kabupaten  dan  Kota  yang  dikategorikan Sangat  Tinggi  pun  hanya  Kota  Bandung  yang  masuk  kategori  ini.  Ini  tentunya  bisa  dijadikan motivasi bagi daerah lainnya agar tingkat IPM di daerahnya semakin tahun semakin meningkat.

## Hasil Regresi Data Panel
Uji Chow
Tabel 2
Hasil Uji Chow
Setelah melihat hasil Uji Chow pada Tabel 2, yakni pada Cross-section Chi-square Prob. yaitu  0,0000.  Hal tersebut  menunjukkan  Cross-section  Chi-square  Prob.  <  0,05  atau  nilai  Prob yang lebih spesifik adalah 0,0000 < 0,05 maka kesimpulannya Uji Chow memilih Fixed Effect dibanding Common Effect.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 88 – 100
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452

## Uji Hausman

## Tabel 3 Hasil Uji Hausman
Setelah melihat hasil Uji Hausman pada Tabel 3 yakni pada Cross-section Chi-square yang disini disebut nilai P Value. Nilai P Value yakni 0,0017. Hal itu menunjukkan Nilai P Value 0,0017 < 0,05, maka kesimpulannya adalah Uji Hausman memilih Fixed Effect dibanding Random Effect.
Jadi setelah melakukan Uji Chow serta Uji Hausman maka kesimpulan dari hasil pengujian tersebut adalah penelitian ini memakai Metode FEM ( Fixed Effect Model ).

## Pengujian Hipotesis Uji F (Simultan)
Uji ini dilakukan guna melakukan pengujian pengaruh variabel independen pada variabel dependen secara bersamaan. Pengujian diadakan dengan melihat hasil regresi yang telah selesai, yakni dengan memperbandingkan level signifikansi. Jika p-value ≤ α, maka HA diterima. Dan jika p-value > α, maka HA ditolak.
Dari  hasil  regresi  menggunakan  metode  FEM  dapat  diketahui  Probabilitas  F  statistik (p_value) yakni 0,000000 < 0,05 sehingga HA diterima artinya variabel kinerja keuangan daerah yaknu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan dan kemandirian keuangan daerah secara simultan berpengaruh pada IPM kabupaten serta kota di Jawa Barat dari tahun 2016-2020.

## Uji t (Parsial)
Uji ini dilakukan guna mencari tahu peran variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.  Ini  bisa  diadakan  untuk  mengetahui  hasil  regresi  yakni  memperbandingkan  level signifikansi  setiap  variabel  bebas  dengan  α.  Jika  ≤  α,  maka  H0  ditolak  serta  HA  diterima. Sebaliknya jika > α, maka H0 diterima serta HA ditolak. Dapat diketahui dari hasil regresi metode FEM :
1. Variabel X1 Probabilitas 0,0001 < 0,05 maka H0 ditolak serta HA diterima. Berarti variabel Rasio Derajat Desentralisasi memberi pengaruh signifikan pada IPM di Kabupaten serta Kota di Jawa Barat.
2. Variabel X2 Probabilitas 0,0049 < 0,05 maka H0 ditolak serta HA diterima. Berarti variabel Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  memberi  pengaruh  signifikan  pada  IPM  di Kabupaten serta Kota di Jawa Barat.
3. Variabel X3 Probabilitas 0,0000 < 0,05 maka H0 ditolak serta HA diterima. Berarti variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memberi pengaruh signifikan pada IPM di Kabupaten serta Kota di Jawa Barat.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 88 – 100
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan: 07/01/2022

## Pembahasan
Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Berdasarkan hasil pengolahan data FEM, nilai koefisien determinasi (R²) sejumlah 0,9721. Terlihat bahwa 97,21% indeks pembangunan manusia provinsi dan kota Jawa Barat dipengaruhi oleh  “derajat  desentralisasi,  derajat  ketergantungan  keuangan  daerah  serta  derajat  kemandirian keuangan daerah”. 2,79% mendapat pengaruh variabel lain di luar model.
Nilai  statistik  F  rasio  derajat  desentralisasi,  ketergantungan  keuangan  daerah  dan kemandirian  keuangan  daerah  adalah  160,1063.  Nilai  dengan  tanda  positif  (+)  menunjukkan korelasi  positif.  Rasio  desentralisasi,  ketergantungan  keuangan  daerah  serta  level  kemandirian keuangan daerah signifikan secara statistik pada α = 0,05, serta nilai probabilitas yakni 0,000000 lebih  kecil  dari  level  signifikansi.  Ini  memperlihatkan  hipotesis  rasio  desentralisasi, ketergantungan  keuangan  daerah  serta  kemandirian  keuangan  daerah  secara  simultan  memberi pengaruh pada IPM bisa diterima. Dengan begitu bisa diambil kesimpulan rasio desentralisasi, tingkat ketergantungan fiskal daerah, dan tingkat kemandirian keuangan daerah secara simultan memberi pengaruh positif serta signifikan pada IPM kabupaten serta kota di Jawa Barat dari tahun 2016 hingga 2020. Ini sesuai penelitian sebelumnya oleh Freska Ghousario dan Christiana Fara Dharmastuti berjudul “Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia” pada tahun 2014, yang didasarkan pada penelitian terhadap 20 kabupaten/kota di tingkat pertama.
Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Nilai koefisien variabel Decentralization Degree Ratio adalah 4356.515. Nilai koefisien variabel  dengan  tanda  positif  (+)  menunjukkan  korelasi  yang  positif.  Rasio  desentralisasi signifikan secara statistik pada α = 0,05, serta nilai probabilitasnya yakni 0,0001, lebih kecil dari level  signifikansi.  Hal  ini  memperlihatkan  hipotesis  bahwa  derajat  desentralisasi  memberi pengaruh signifikan pada IPM bisa diterima. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan derajat desentralisasi memberi pengaruh positif serta signifikan pada IPM daerah dan kota di Jawa Barat dari  tahun  2016  hingga  2020.  Ini  sesuai  penelitian  yang  berjudul  “Hubungan  antara  Indikator Pembangunan Keuangan India dan Pembangunan Manusia” oleh Madhu Sehrawa dan A.K Giri pada tahun 2014.

## Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Nilai koefisien variabel ketergantungan keuangan daerah adalah -1182.946. Nilai koefisien variabel  dengan  tanda  minus  (-)  menunjukkan  korelasi  yang  negatif.  Rasio  ketergantungan keuangan daerah signifikan secara statistik pada α = 0,05, serta nilai probabilitasnya 0,0049 lebih kecil dari level signifikansi. Hal ini memperlihatkan asumsi bahwa tingkat ketergantungan fiskal daerah memberikan pengaruh signifikan pada IPM dapat diterima. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan level ketergantungan keuangan daerah memberi pengaruh negatif signifikan pada IPM kabupaten serta kota di Jawa Barat dari 2016 hingga 2020. Ini sesuai penelitian tahun 2017 oleh Baldric Siregar dan Nurna Pratiwi yang berjudul “Karakteristik Pemerintah Daerah Indonesia dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia”.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 88 – 100
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diserahkan: 29/12/2021 Diterima: 31/12/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

## Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Nilai  koefisien  variabel  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  sebesar  -516,1658.  Nilai koefisien variabel dengan tanda positif (-) menunjukkan korelasi yang negatif. Rasio kemandirian keuangan daerah secara statistik signifikan di α = 0,05, serta nilai probabilitasnya yakni 0,0000, lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi.  Ini  memperlihatkan  asumsi  bahwa  level  kemandirian keuangan  daerah  memberi  pengaruh  signifikan  pada  IPM  dapat  diterima.  Dengan  begitu  bisa diambil kesimpulan tingkat kemandirian keuangan daerah memberi pengaruh negatif signifikan pada IPM kabupaten serta kota di Jawa Barat dari 2016 hingga 2020. Ini sesuai penelitian Irham Iskandar pada tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Dana Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Otonomi Khusus”.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Hasil analisa kinerja keuangan Pemkab serta Pemkot di Provinsi Jawa Barat yakni:
a. Dari rasio desentralisasi, bisa diambil kesimpulan desentralisasi kabupaten serta kota di Jawa Barat dari tahun 2016-2020 masih rendah. Ini disebabkan kontribusi PAD relatif kecil, yang membuat desentralisasi kabupaten serta kota di Jawa Barat tidak optimal.
b. Dari sisi ketergantungan keuangan daerah di kabupaten serta kota Jawa Barat relatif tinggi dari  tahun  2016-2020.  Ini  memperlihatkan  kabupaten  serta  kota  di  Jawa  Barat  masih mengandalkan transfer pemerintah pusat serta provinsi guna mendanai belanja daerah.
c. Dari  perspektif  kemandirian  keuangan  daerah,  bisa  diambil  kesimpulan  kemandirian keuangan daerah kabupaten serta kota Jawa Barat dari tahun 2016-2020 belum merata antar daerah, ada yang tinggi, tetapi banyak juga yang sangat rendah. Ini memperlihatkan kabupaten  serta  kota  di  Jawa  Barat  mengandalkan  bantuan  eksternal  untuk  mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Hasil  analisis  metode  FEM  memperlihatkan  kinerja  keuangan  yakni  rasio  derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, serta kemandirian keuangan daerah secara simultan memberi pengaruh signifikan pada IPM di kabupaten serta kota di Jawa Barat tahun 2016-2020.
3. Hasil analisis memakai metode FEM secara parsial memperlihatkan:
a. Rasio Derajat Desentralisasi memberikan pengaruh positif signifikan pada IPM.
b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah memberikan pengaruh negatif signifikan pada IPM.
c. Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  memberikan  pengaruh  negatif  signifikan  pada IPM.

## Saran
1. Meningkatkan PAD utamanya dari pajak serta retribusi, sehingga pemerintah kabupaten serta pemerintah kota di Jawa Barat mendapatkan realisasi anggaran pendapatan yang lebih besar.
2. Meningkatkan  desentralisasi,  meminimalisir  ketergantungan  keuangan  daerah  serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan usaha intensifikasi serta ekstensifikasi PAD yang belum optimal secara menyeluruh serta memihak kepada masyarakat.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 88 – 100
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diserahkan: 29/12/2021 Diterima: 31/12/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

## DAFTAR RUJUKAN
Agustina Oesi, 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah  Di  Era  Otonomi  Daerah:  Studi  Kasus  di  Kota  Malang .  Malang:  Universitas Brawijaya.
Akbar, Bahrullah dan Djazuli, Achmad. 2015. Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Studi Pada Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2013. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas KeuanganNegara, Volume 1, Nomor 1, Juli 2015: 1–19.
Arnan,  Sendi  Gusnandar.  2017. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Pendapatan  Transfer Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Intervening. Bandung: Universitas Widyatama.
Asmita, Fitrawaty dan Dede Ruslan. 2017. Analysis of Factors Affecting the Human Development Index in North Sumatera Province. Medan: Universitas Negeri Medan.
Astuti, Wuku. 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan. Yogyakarta: Universitas Widya Mataram.
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2020. Indeks Pembangunan Manusia 2020 . BPS RI. www.bps.go.id. Diakses pada 20 Desember 2021.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat.  2020. Jawa  Barat  Dalam  Angka  2020 .  BPS  Jabar. www.jabar.bps.go.id. Diakses pada 20 Desember 2021.
Boedi, Soelistijino. 2012. Analisis Kinerja Keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan . Banjarmasin: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
Chalid, Pheni. 2005. Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi. Jakarta: Kemitraan.
Dewi,  P.A.K  dan  I  Ketut  Sutrisna.  2014. Pengaruh  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dan Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Bali. E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4, No. 1.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. 2020. Data Keuangan Daerah 2016-2020 . DJPK RI. www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses pada 20 Desember 2021.
Gousario, Freska dan Christiana Fara Dharmastuti. 2017. Regional Financial Performance and Human Development Index based on study in 20 Counties/Cities of Level I Region. Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya.
Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 88 – 100
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diserahkan: 29/12/2021 Diterima: 31/12/2021 Diterbitkan: 07/01/2022
Harahap, Sofyan Syafri. 2006. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Edisi 1-5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Hendro, Galih M., dkk. 2010. Penggunaan Metodologi Analisa Komponen Utama (PCA) untuk Mereduksi  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penyakit  Jantung  Koroner. Seminar Nasional “Science, Enginering and Technology”.
Iskandar, Irham. 2017. Effect of Human Development Index Fund on Economic Growth Through a Special Autonomy. Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mahsun, Mohamad. 2012. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE.
Nirwana,  Ema,  Taufeni  Taufik  dan  Vince  Ratnawati.  2014. Evaluasi  Kinerja  Keuangan  dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat . Riau: Universitas Riau.
Nujum,  Syamsu,  Annas  Plyriadi  dan  Muhammad  Nur.  2015. Analysis  of  the  Reciprocal Relationship  of  Local  Government  Expenditure  Towards  Human  Development  Index (HDI)  and  its  Influence  on  Economic  Performance  in  South  Sulawesi. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
Nurlina dan Iskandar Muda. 2017. The Analysis of the Effects of Capital Expenditure and Human Development  Index  on  Economic  Growth  and  Poverty  in  East  Aceh  Regency. Aceh: Universitas Samudra. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Pabundu.  2010. Budaya  Organisasi  dan  Peningkatan  Kinerja  Perusahaan. Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Panggabean, Meiran. 2014. The Influence of Private Investment, Human Development Index (HDI) and  Local  Government  Capital  Expenditure  (LGCE)  on  the  Economic  Growth  and Original  Local  Government  Revenue  (OLGR)  in  the  Regency/City  of  West  Kalimantan Province. Surabaya: Universitas Airlangga.
Pascucci,  Francesco.  2011. Financial  Development  and  Human  Development  Index. Milan: Università Commerciale Luigi Bocconi.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Bab  1  Pasal  1  Ayat  5  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 88 – 100
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan: 07/01/2022
Rizak,  Basri.  2015.  The  Effect  of  Regional  Revenue  and  Expenditures  Toward  Human Development  Index  of  Central  Sulawesi.  Makassar:  Universitas  Muhammadiyah Makassar.
Rondonuwu,  Giftovel.  2016. Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara . Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi.
Sandri, Ni Ketut, I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putrid dan A.A.N.B Dwirandra. 2015. Kemampuan Alokasi  Belanja  Modal  Memoderasi  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pada  Indeks Pembangunan Manusia. Bali: Universitas Udayana.
Santoso, Singgih. 2015. Menguasai Statistik Multivariat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Sari,  Ayu  Kurnia,  Hendra  Saputra  dan  Andysah  Putera  Utama  Siahaan.  2017. Effect  of  Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
Sehrawat,  Mahdu  dan  A.K  Giri.  2014. The  Relationship  Between  Financial  Development Indicators  and  Human  Development  in  India. Pilani:  Birla  Institute  of  Technology  and Science.
Siregar, Baldric dan Nurna Pratiwi. 2017. The Effect of Local Government Characteristics and Financial  Independence  on  Economic  Growth  and  Human  Development  Index  in Indonesia. Sleman: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
Sularto dan Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah . Media Riset Akuntansi, Vol 1, No.2, Agustus 2011.
Todaro,  Michael  P.  2003. Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga  Edisi  Kedelapan .  Jakarta: Erlangga.
Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (1). Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  Daerah. Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1975  tentang  Pengurusan,  Pertanggungjawaban  dan Pengawasan Keuanga Daerah. Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Kementrian  Dalam Negeri, Jakarta.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 88 – 100
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan: 07/01/2022
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daeah. Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daeah. Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.
United  Nations  Development  Programme  (UNDP).  2016. Human  Development  Report  2016 . UNDP. www.undp.org. Diakses pada 20 Desember 2021.
Zahari M dan Sudirman. 2017. The Effect of Government Expenditures in Education and Health against Human Development Index in Jambi Province . Jambi: Universitas Batanghari.