## TINJAUAN SOSIO YURIDIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DI KOTA JAYAPURA
Oleh
Fitriyah Ingratubun
Ingratubunfitri@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Syamsul Tamher
Samsultamhersamsul02046@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Rahman Ramli Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura

## Abstrak
Profesi  advokat  diakui  sebagai  salah  satu  instrumen  hukum  yang  sama pentingnya  dengan  hakim  dan  penuntut  umum  di  dalam  pengadilan.  Profesi Advokat  adalah  profesi  yang  dikenal  sebagai officium  nobile yang  berarti “pekerjaan yang mulia dan terhormat”. Tulisan ini membahas tentang faktor apa saja  yang  menyebabkan  terjadinya  suatu  pelanggaran  kode etik  yang dilakukan oleh  Advokat  terhadap  kliennya  dan  Bagaimanakah  upaya  yang  dilakukan  oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Jayapura untuk menertibkan Advokat yang  tergabung  dalam  organisasinya  tersebut,  agar  tidak melakukan pelanggaran  kode  etik.  Penegakan  kode  etik  adalah usaha  melaksanakan  kode etik  sebagaimana  mestinya,  mengawasi  pelaksanaannya  supaya  tidak  terjadi pelanggaran, dan  jika  terjadi  pelanggaran  memulihkan  kode  etik  yang  dilanggar itu  supaya  ditegakkan  kembali.  Seseorang  yang  menguasai  hukum  dan utamanya  memiliki persyaratan formal untuk menyelesaikan kasus-kasus yuridis yang menimpa orang lain. Sejak dibentuknya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,  status  advokat  telah  ditetapkan  sebagai  penegak  hukum,  sehingga dengan sendirinya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia unsur penegak hukum  memiliki  kaitan  dengan  supra  struktur  formal  dan  infra  struktur  informal. Seorang advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapat sanksi  terberat  yaitu  dikeluarkan  dari  keanggotaan  organisasi  pendiri,  maka putusan  tersebut  bisa  ditembuskan  ke  dewan  kehormatan  PERADI  agar diperiksa dalam sidang kode etik yang berakibat pemutusan izin praktek.
Kata Kunci: PERADI, Kode Etik, Advokat

## A.  Pendahuluan
Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan  undang-undang.  Untuk  itu advokat  harus  memberikan  komitmen yang penuh dengan dedikasi yang tinggi dan mengambil seluruh langkah apapun yang  tersedia  yang  menguntungan kepentingan  kliennya.  Advokat  dalam menjalankan  tugasnya  ialah  membela kepentingan hukum Kliennya di pengadilan  ataupun  diluar  pengadilan, tentunya  dalam  menjalankan  tugasnya itu  seorang  advokat  harus tunduk kepada  Undang-Undang  No.  18  Tahun 2003  Tentang  Advokat  dan  Kode  Etik Advokat.
Kepercayaan  dan  kejujuran  itu adalah  kunci  keberhasilan  dari  seorang advokat, karena profesi advokat itu tidak dapat  di  iklankan  maka  tentunya  Klien yang  merasa  puas  akan pekerjaan
merupakan  perbuatan-perbuatan  yang menjadi  celah  bagi  Advokat  untuk berbuat  curang  terhadap  Kliennya,  oleh karena  itu  di  dalam  Kode  Etik  Advokat hal-hal  tersebut  diatur  pada  Pasal  4 Kode  Etik  Advokat  indonesia.  Seorang individu, dapat diangkat menjadi seorang Advokat apabila telah memenuhi  syarat-syarat  yang  terdapat pada  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang No.  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat, dimana  salah  satu  syaratnya  ialah “ Berperilaku  baik,  jujur,  bertanggung jawab,  adil,  dan  mempunyai  integritas tinggi.”
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  Hadi  Maryono,  Pelanggaran Kode  Etik  Profesi  Advokat  merupakan permasalahan  yang  cukup  serius  di bidang  profesi Advokat. 1 Pasalnya, Etika  dalam  menempatkan  porsi  hukum pada  klien  harus  dengan  pertimbangan dan kesiapan yang ada. Dalam praktiknya,  banyak  terjadi  pelanggaran kode  etik  yang  terjadi,  dalam  bahasan seorang  advokat  bakal  menceritakan kepada orang-orang tentang hasil memuaskan yang sudah mereka rasakan  setelah  menggunakan  jasa sebagai seorang advokat.
Ketentuan-ketentuan      di      atas,
1 Maryono  Hadi,  2015, Pelanggaran  Kode  Etik Profesi Advokat , Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang hlm 25
kali  ini  ada  dua  titik  fokus  yaitu manipulasi surat kuasa dan kepentingan organisasi politik Advokat.
Tentunya,  seorang  advokat  tidak bisa  fokus  kepada  satu  kasus  saja,  di sebuah  kantor  advokat  perkara-perkara datang  silih  berganti  dan  semuanya menuntut profesionalisme advokat tersebut  dalam  menangani  kasus  sang klien.  Apabila  kasus  tersebut  terhambat karena masalah administrasi di pengadilan,  sudah  pasti  kasus-kasus lain advokat tersebut terhambat, makanya  tentu  ada  godaan  untuk mencari  celah  agar  masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan.
Seorang advokat juga bisa tergoda dengan  uang  titipan,  misalnya  seorang klien  menitipkan  uang  perkara  ke advokat  tersebut  karena  tidak  tahu  cara membayar  uang  untuk  naik  banding misalnya,  bisa  saja  advokat  tersebut merasa  sedang  sangat  butuh  uang karena  ada  uang  yang  berada  dalam kekuasaannya  maka  oknum  Advokat langsung menggelapkan uang tersebut.
berkembang  menjadi  studi  tentang kebiasaan mnusia berdasarkan kesepakatan,  menurut  ruang  dan  waktu yang  berbeda,  yang  menggambarkan perangai  manusia  dalam kehidupan pada  umumnya. 2 Selain  itu,  etika  juga berkembang  menjadi  studi  tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.
Dalam  profesi  hukum  dapat  dilihat dua  hal  yang  sering  berkontradiksi  satu sama lain, penggembalaan  hukum yang berada  jauh  di  bawah  cita-cita  tersebut. Selain  itu,  penyalahgunaan  profesi hukum  terjadi  karena  desakan  pihak klien  yang  menginginkan  perkaranya cepat selesai dan tentunya  ingin menang. Klien kadang kala tidak segan- segan menawarkan bayaran yang menggiurkan  baik  kepada  penasehat hukum  ataupun  hakim  yang  memeriksa perkara.
Kesadaran  dan  kepedulian sosial  merupakan  kriteria  pelayanan umum profesional hukum. Wujudnya Menurut Sumaryono, Etika berasal
dari  istilah  bahasa  Yunani ethos yang mempunyai  arti  adat  istiadat  atau kebiasaan  yang  baik.  Bertolak  dari pengertian  ini  kemudian  Etika
2 Sumaryono,  1995, Etika  Profesi  Hukum  dan Norma-Norma Bagi Penegak Hukum . Yogyakarta: Kanisius. Hlm 56
adalah  kepentingan  masyarakat  lebih diutamakan  atau  didahulukan  daripada kepentingan  pribadi,  pelayanan  lebih diutamakan  daripada  pembayaran,  nilai moral  lebih  ditonjolkan  daripada  nilai ekonomi.  Namun  gejala  yang  dapat diamati  sekarang  sepertinya  lain  dari apa  yang  seharusnya  diemban  oleh profesional  hukum.  Gejala  tersebut menunujukkan mulai pudarnya keyakinan terhadap wibawa hukum.
B.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  ialah tipe penelitian Sosio Yuridis yang artinya ilmu  pengetahuan  yang  secara  analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari  hubungan  timbal  balik antara  hukum  dengan  gejala-gejala sosial  yang  berkaiatan  dengan  objek penelitian yang di teliti. 3
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian  ini,  penulis  memilih  penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura dan Dewan Kehormatan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia)
Cabang Jayapura.
3 Soekanto,  Soerjono.  1990. Sosiologi  Suatu Pengantar , Rajawali Pers, Jakarta. hlm 45
Untuk data yang digunakan penulis menggunakan dua jenis data yaitu:
a.  Data  Primer  Yaitu  data  yang diperoleh  dalam  lapangan  pada lokasi  penelitian  di  Pengadilan Negeri  Jayapura  dan  Dewan
Kehormatan PERADI (Perhimpunan Advokat
Indonesia)  Cabang  Jayapura, penulis  melakukan  wawancara dengan  para  Advokat-Advokat dan  Majelis  Dewan  Kehormatan PERADI  (Perhimpunan  Advokat Indonesia) Cabang Jayapura. b.  Data  Sekunder  Yaitu  data  yang diperoleh  dari  hasil  menelaah studi  kepustakaan,  dokumen- dokumen,  peraturan  perundang- undangan yang ada relevansinya dengan obyek penelitian.
Untuk  teknik  pengumpulan  data penulis menggunakan 2 cara yaitu:
a.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan teknik mempelajari undang- undang  No.  18  tahun  2003 tentang  Advokat  dan  Kode  Etik Advokat  Indonesia,  membaca data-data laporan tentang pelanggaran kode etik,
mempelajari  literatur  tentang profesi  hukum  khusunya  profesi
Advokat  serta  mempelajari  buku tentang  ilmu  hukum  secara
Sosio-Yuridis. Dari telaah sumber  tertulis  tersebut,  penulis jadikan sebagai
landasan teoritis.
b.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan teknik  wawancara  kepada  para
Advokat-Advokat dan Majelis
Dewan kehormatan tentang
bagaimana penegakan Kode Etik
Advokat  Indonesia  dan  UU  No. 18  tahun  2003  tentang  Advokat sehingga dapat memberikan masukan mengenai masalah yang menjadi obyek penelitian. Setelah data-data terkumpul, data tersebut  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif  dan  tersebut  diuraikan  dengan kata-kata  yang  menjadi  kalimat  dan dihubungkan  dengan  teori-teori  dengan menggunakan interpretasi hukum.
C.  Pembahasan
Di  dalam  undang-undang  No. 18  tahun  2003  tentang  Advokat,  Pasal pertama yang secara eksplisit mengatur tentang hubungan antara advokat dengan kliennya ialah Pasal 6 mengenai Penindakan, yang mengatur :
“Advokat  dapat   dikenai   tindakan dengan alasan :
a.  Mengabaikan  atau  menelantarkan kepentingan kliennya;
b.  Berbuat  atau  bertingkah  laku  yang tidak  patut  terhadap  lawan  atau rekan seprofesinya;
c.  Bersikap,  bertingkah  laku,  bertutur kata,  atau  mengeluarkan  pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat  terhadap  hukum,  peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
d.  Berbuat  hal-hal  yang  bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
e.  Melakukan  pelanggaran  terhadap peraturan  perundangundangan  dan atau perbuatan tercela;
f.  Melanggar  sumpah/janji  advokat dan/atau kode etik profesi advokat.”
Pada  huruf  a  Pasal  tersebut mengemukakan bahwa seorang advokat tidak boleh mengabaikan atau menelantarkan  kliennya  dengan  alasan apapun  dan  keadaan  apapun,  sehingga dalam  hal  ini  profesionalitas  advokat dinilai  pula  dari  sikap  kredibelitas  yang ada dalam pribadinya dalam menjalankan profesi ini. Hubungan advokat dengan  kliennya  adalah
kontraktual,  menurut  V.  Harlen  Sinaga karena  dalam  pemberian  jasa  hukum kepada  kliennya,  advokat  melakukan perjanjian dengan klien yang menggunakan  jasanya,  yang  tentu  saja tidak  lepas  dari  kaidah-kaidah  hukum kontrak. 4
Dalam  hal  ini,  kaidah  yang  utama adalah pemenuhan syarat-syarat
perjanjian  dalam  pasal  1320  B.W.55 Jadi seorang advokat apabila
mengabaikan dan menelantarkan kepentingan kliennya, menunjukkan
bahwa  si  advokat  adalah  seorang  yang ingkar janji atau wanprestasi
perbuatannya tersebut.
Dalam Pasal 18 ayat (1), mengatur tentang :
“Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesinya Dilarang
Membedakan  Perlakuan  Terhadap Klien  Berdasarkan  Jenis  Kelamin, Agama,  Politik,  Keturunan,  Ras, Atau  Latar  Belakang  Sosial  Dan Budaya.”
Menurut penulis, apabila ada seorang advokat yang melanggar hukum yang diatur dalam Pasal  18 ayat
4 Sinaga, V. Harlen, 2011. Dasar-Dasar Profesi Advokat , Jakarta:  Penerbit Erlangga. hlm 30
(1) , sebaiknya di hukum dengan pencabutan  izin  praktek  oleh  PERADI atau dikeluarkan dari organisasi advokatnya  karena  secara  jelas  telah melanggar  Kode  Etik  Advokat.  Lalu Pasal 19 ayat (1) yang mengatur:
“Advokat  Wajib  Merahasiakan Segala  Sesuatu  Yang  Diketahui Atau Diperoleh Dari Kliennya Karena Hubungan Profesinya, Kecuali Ditentukan Lain Oleh Undang- Undang.”
Kieser berpandangan bahwa, kode etik  itu  berfungsi  bukan  hanya  untuk dijadikan landasan dan pijakan pengoptimalan dan memaksimalkan kemampuan  spesifikasi  penyelenggara profesi  bagi  kemaslahatan  umat  (klien), mengabdi  dengan  sikap  aseptabilitas dan  bermoral  kepada  individu  atau kelompok  yang  membutuhkan  jasanya, juga  dapat  dijadikan “referensi”  moral pribadi untuk menyelamatkan pengemban  profesi  dan  kemungkinan terperangkap pada penyalahgunaan profesi.  Selain  itu,  kode  etik  profesi dapat  dijadikan  sebagai rule  of  game bagi kalangan pengemban profesi supaya  tidak  terjerumus pada  kompetisi yang tidak sehat dalam komunitasnya
yang   dapat    menjatuhkan     citra   dan dimensi fungsional kemasyarakatannya.
Mengenai penegakan kode etik, Abdulkadir   Muhammad   menyatakan bahwa   penegakan   kode    etik    sama halnya    dengan  penegakan  hukum, penegakan  kode   etik  adalah   usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika  terjadi  pelanggaran  memulihkan kode  etik  yang  dilanggar  itu  supaya ditegakkan kembali. 5
Jadi aduan terhadap advokat pelanggar  kode  etik,  dibuat  secara tertulis disertai dengan alasan- alasannya  terlebih  dahulu,  kemudian aduan  tersebut  disampaikan  ke  dewan kehormatan cabang atau dewan pimpinan cabang, jika pengadu berdomisili di daerah yang tidak terdapat dewan  kehormatan  organisasi  advokat teradu,  maka  pengaduan dilakukan
pada dewan kehormatan cabang terdekat dari domisilinya untuk mempermudah pengadu melakukan aduan terhadap advokat pelanggar kode etik.
5 Muhammad,  Abdul  kadir,  2006. Etika  Profesi Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 36
Dewan  kehormatan  adalah  badan yang  ada  disetiap  organisasi  advokat, berwenang untuk memeriksa dan mengadili  perkara  pelanggaran  kode etik,  seperti  yang  diatur  pada  Pasal  10 Kode  Etik  Advokat  Indonesia  ayat  (1), dewan kehormatan memeriksa pengaduan  pada  tingkat  pertama  dan dewan  kehormatan  pusat  pada  tingkat akhir.
Aduan  dapat  diajukan  oleh  pihak- pihak  berkepentingan  yang  merasa dirugikan, yaitu:
a.  Klien.
b.  Teman sejawat advokat. c.  Pejabat pemerintah.
d.  Anggota masyarakat.
e.  Dewan pimpinan pusat/cabang/daerah dan organisasi profesi dimana teradu menjadi anggota. Setiap dilakukan persidangan,
majelis dewan kehormatan wajib membuat berita acara persidangan atau menyuruh  membuat  berita  acara,  yang membuat  berita  acara  tersebut  adalah panitera  majelis  dewan  kehormatan. Cara pengambilan  keputusan oleh dewan kehormatan, diatur pada pasal
15  Kode  Etik  Advokat  Indonesia,  yang mengatur:
1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan,
pembelaan,  surat-surat  bukti  dan keterangan saksi-saksi maka majelis dewan kehormatan
mengambil  keputusan  yang  dapat berupa :
a.  Menyatakan  pengaduan  dari
pengadu tidak dapat diterima;
b.  Menerima pengaduan dari pengadu  dan  mengadili  serta
menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu; c.  Menolak pengaduan dari pengadu. 2. Keputusan harus
memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi  dasarnya  dan  menunjuk pada  pasal-pasal  kode  etik  yang dilanggar.
3. Majelis dewan kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak
dan mengucapkannya dalam sidang terbuka  dengan  atau  tanpa  dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan,  setelah  sebelumnya memberitahukan  hari,  tanggal  dan
waktu persidangan tersebut kepada pihakpihak yang bersangkutan. 4. Anggota  majelis  yang  kalah  dalam pengambilan suara berhak membuat  catatan  keberatan  yang dilampirkan didalam berkas perkara.
Keputusan ditandatangani oleh ketua  dan  semua  anggota  majelis  yang apabila berhalangan untuk menandatangani  keputusan,  hal  mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.
Menurut  Budi  Setyanto,  dalam mengambil  keputusan  majelis,  para majelis  bermusyawarah,  melihat  bukti- bukti yang diajukan baik oleh teradu dan pengadu, lalu mengambil sikap pertimbangan  dari  musyawarah,  dan apabila  terjadi dissenting  opinion maka dilakukan pengambilan suara dan majelis  yang  keberatan  dapat  membuat keberatan yang dilampirkan dalam berkas,  beliau juga menambahkan bahwa  sampai  saat  ini  belum  pernah terjadi perbedaan pendapat tersebut.
Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber yaitu:
Wawancara yang  pertama  ialah dengan  Bapak  Budi  Setyanto,  Ketua Dewan Penasihat Peradi Jayapura pada
tanggal  15  September  2016;  menurut beliau  dengan  adanya  peradilan  kode etik  dapat  meningkatkan  kepatuhan advokat  terhadap  kode  etik,  kemudian penjatuhan  sanksi  kepada  advokat dirasa  selain  oknum  advokat  tersebut menjadi  jera  tentunya  advokat  lain  juga dapat  merasakan  efek  jera  dari  sanksi tersebut,  walapun  begitu  beliau  juga menyayangkan  bahwa  sampai  saat  ini belum  pernah  satu  kalipun  seorang oknum  advokat  dijatuhi  sanksi  seperti pelarangan  praktek  untuk  sementara waktu.  Saran  beliau  ialah  agar  DPC PERADI  mensosialisasikan  Kode  Etik Advokat indonesia, kemudian menyelenggarakan seminar tentang Kode  Etik  Advokat  agar  masyarakat lebih  tahu  tentang  tata  cara  pengaduan pelanggaran kode etik.
Wawancara  kedua  ialah  dengan Iwan  Niode,  Dewan  Pengurus  Peradi Jayapura  pada  tanggal  16  September 2016;  yang  merasa  bahwa  kepatuhan kepada  kode  etik  ada  jika  setiap  kali masyarakat merasa dirugikan oleh oknum  advokat  langsung  diadukan kepada  Dewan  Kehormatan  PERADI. Kemudian  dengan  penjatuhan  sanksi yang  berat  sudah  pasti  oknum  advokat akan  merasa  jera  dan  tidak  berani  lagi
melkukan pelanggaran kode etik, cuman sayangnya  sampai  saat  ini belum pernah  ada  pemberian  sanksi  yang berat kepada pelanggar kode etik paling sering  hanya  teguran  tertulis  itu  saja. Beliau  berpendapat,  bahwa  kadang beberapa  majelis  bersikap  pro-teradu, karena  alasan  bahwa  itu  teman  sejawat ataupun  ada  dorongan  faktor  x  yang beliau  tidak  terbuka  kepada  saya,  bagi beliau  pemberian  sanksi  yang  berat adalah salah satu sarana untuk mengajarkan  pentingnya  patuh  kepada kode        etik,          semacam shock therapy sehingga  advokar  kembali  lagi buka  buku  membaca  kode  etik.  Saran beliau  ialah,  yang  pertama  adalah sosialisasi dan yang kedua dan terpenting katanya ialah, dewan kehormatan  PERADI  ataupun  dewan kehormtan  dari  organisasi  pendiri  yang lain,  berani  memberikan  sanksi  terberat yaitu pelarangan praktek untuk sementara  waktu  atau  dikeluarkan  dari keanggotaan  advokat  yang  menaungi oknum tersebut.

## D.  Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  sebagaimana  yang  telah dikemukakan  di  atas,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Faktor-faktor yang menyebabkan advokat  melakukan  Pelanggaran Kode  Etik  terhadap  kliennya antara  lain  persoalan  ekonomi,
persoalan kekeluargaan, kurangnya pengetahuan terhadap  Kode  Etik  Advokat Indonesia  maupun  UU  No.18 Tahun  2003  Tentang  Advokat, dan hendaknya Dewan Kehormatan Peradi untuk menjatuhkan  sanksi  yang  berat bagi oknum advokat yang terbukti  melakukan  pelanggaran kode etik 2.  Upaya  yang  dilakukan  Peradi kepada  anggotanya  agar  tidak terjadi lagi pelanggaran kode etik adalah  melakukan  sosialisasi Kode  Etik  Advokat  Indonesia agar masyarakat umum tahu tata cara pengaduan
terhadap
pelanggaran  kode  etik,  dan Dewan Kehormatan Peradi harus berani dan tegas menjatuhkan sanksi berat kepada pelaku pelanggaran kode  etik  sehingga  bisa  menjadi efek jera ( deterrance) bagi advokat lain.
Terkait dengan penulisan hukum
mengenai  pelanggaran  kode  etik advokat terhadap kliennya ini,
penulis memberikan saran yaitu: 1.  Agar tidak lagi terjadi pelanggaran  kode  etik  advokat hendaknya  Dewan  Kehormatan harus lebih serius dalam menanggulangi  persoalan  ini,. Kalaupun  selama  ini  kurangnya aduan  ke  Dewan  Kehormatan tidak menutup kemungkinan sebenarnya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik,  cuma  klien  yang  dirugikan sebagai  pengadunya  tidak  tahu harus mengadukan kemana. Peradi Jayapura harus
mensosialisasikan kode etik advokat  kepada  masyarakat  luas melalui  media  massa,  lembaga adat  dan  organisasi-organisasi kemasyarakatan .
2.  Keberanian  Dewan  Kehormatan dalam  menjatuhkan  sanksi  tegas juga  merupakan  faktor  yang sangat  penting  agar  banyak advokat  mematuhi  Kode  Etik advokat  Indonesia,  selama  ini tidak  pernah  ada  penjatuhan sanksi yang  berat  dan berdampak signifikan dalam  hal
penegakan  kode  etik;  dimana  ini juga  menjadi  penghambat  agar Kode  etik  itu  dihormati,  yang dapat merupakan efek jera dalam menjalankan Profesinya
Daftar Pustaka Buku:
Maryono  Hadi, 2015, Pelanggaran
Kode Etik Profesi
Advokat , Jurusan  Kurikulum  dan  Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu
Pendidikan, Universitas Negeri
Semarang
Muhammad,  Abdul  kadir,  2006. Etika Profesi Hukum , Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti.
Sinaga, V. Harlen, 2011. Dasar-Dasar
Profesi Advokat , Jakarta: Penerbit
Erlangga.
Soekanto,  Soerjono.  1990. Sosiologi Suatu  Pengantar ,  Rajawali  Pers,
Jakarta.
Sumaryono,  1995, Etika  Profesi  Hukum
dan  Norma-Norma  Bagi  Penegak
Hukum . Yogyakarta: Kanisius.
Peraturan Perundang-undangan:
UUD NRI 1945.
UU  No.  18  Tahun  2003  Tentang Advokat.
Kode Etik Advokat Indonesia.
Kitab undang-Undang Hukum Pidana. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)