Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendidikan: Studi Kasus Hutan Pendidikan Bengo-Bengo Universitas Hasanuddin
Adrayanti Sabar 1,* , Yusran Yusran 1
1 Staf Pengajar Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar Hp.085255810180; *E-mail: adrayantisabar@gmail.com
ABSTRACT : Forest  Education  as  one  of  forest  area  with  the  special  purpose for the  research  and development,  education  and  training  and  religion  and  culture.  Forest  Education  Hasanuddin  University  is used  as  a  vehicle  for  the  community,  especially  students  and  researchers  to  study  forests  and interrelationships between components of the ecosystem. In the implementation of Forest Education activity does not occur a bit of intersection between stakeholders in the management. This research was conducted in  Bengo-Bengo  Forest  Education,  Hasanuddin  University,  through  literature  study  and  secondary  data analysis. This study aims to examine policies and regulations related to the management of forest areas with a  specific  purpose,  especially  forest  education.  More  specifically,  this  study  aims  to  (i)  identify  laws  and regulations governing directly or indirectly forest education, from central to local levels, (ii) reviewing policies and  regulations,  including  reviewing  the  consistency  and  synchronization  of  those  policies,  and  (iii) recommend the forest management education policy
Keywords: forest policy; forest management; forest education DOI: http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v9i2.2976

## 1. PENDAHULUAN
Kebijakan pengelolaan kehutanan masyarakat di kabupaten Maros diatur dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2009. Kebijakan ini sangat penting karena kondisi Maros yang merupakan wilayah  pengunungan  dan  terdapat  banyak  hutan  (Pauzi,  2014).  Hutan  Bengo-bengo  dijadikan sebagai hutan pendidikan Universitas Hasanuddin sejak tanggal 31 Maret 1980 dengan luas areal 1300 ha. Hutan Pendidikan Unhas merupakan hutan yang diperuntukkan untuk kegiatan praktek, penelitian,  pelatihan,  pengabdian  kepada  masyarakat  dan  kerjasama  penelitian  baik  dalam maupun  luar  negeri.  Kawasan  Hutan  Pendidikan  Universitas  Hasanuddin  ini  terletak  di  Desa Limapocoe,  Kecamatan  Cenrana,  Kab.  Maros,  Sulawesi  Selatan.  Secara  administratif  berada  di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba, dan Kecamatan Mallawa.
Hutan  pendidikan  bengo-bengo  merupakan  kawasan  hutan  dengan  tujuan  khusus  yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai penetapan kawasan hutan dengan  tujuan  khusus,  juga  pada  Pasal  34  Undang-undang  No.  41  Tahun  1999  mengenai Pemberian Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus. Penataan batas Kawasan Hutan dengan  Tujuan  Khusus  (KHDTK)  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor P.43/Menhut-II/2013 tanggal 19 Agustus 2013 (Wirya, 2015).
Dalam  meningkatkan  pemanfaatan  areal  hutan  Pendidikan,  Fakultas  Kehutanan  Unhas telah  mengusulkan  peningkatan  statusnya  menjadi  Kawasan  Hutan  dengan  Tujuan  Khusus (KHDTK)  dan  disetujui  oleh  Menteri  Kehutanan  melalui  Surat  Keputusan  No.  86/Menhut  II/2005 tentang  perubahan  keputusan  Dirjen  Kehutanan  No.  63/Kpts/BS/1/1980  Tanggal  31  Maret  1980 tentang penunjukan areal hutan seluas 1.300 ha sebagai hutan pendidikan menjadi kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk Hutan Pendidikan Unhas.
Peningkatan  statuta  hutan  pendidikan  Unhas  menjadi  Kawasan  Hutan  Dengan  Tujuan Khusus  (KHDTK)  untuk  Hutan  Pendidikan  Unhas  berdasarkan  SK.  Menteri  Kehutanan  No.  SK 86/Menhut-II/2005, memberikian peluang yang sangat besar dalam rangka peningkatan kapasitas hutan  pendidikan  tersebut  kedepan  sebagai  salah  satu  lokasi  untuk  pengembangan  Tri  Darma Perguruan  Tinggi.    Implikasi  dari  peningkatan  statuta  tersebut  adalah  pengelolaan  hutan
pendidikan  Bengo-Bengo  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  Fakultas  Kehutanan  UNHAS (Bachtiar, 2010).
Keberadaan  hutan  pendidikan  sebagai  laboratorium  lapangan,  mutlak  diperlukan  untuk mendukung  kelancaran  penyelenggaraan  pendidikan  kehutanan.  Terlebih-lebih  pada  saat  ini, sudah dapat dirasakan semakin sulit mencari lokasi untuk penyelenggaraan praktikum mata ajaran tertentu,  dan  penelitian  bagi  para  siswa,  mahasiswa  dan  penelitian.  Oleh  karena  itu  muncul berbagai  gagasan  yang  mengarah  kepada  kemungkinan  intensifikasi  pengelolaan  hutan pendidikan  yang  dapat  memenuhi  target  yang  diinginkan,  bahkan  bila  memungkinkan  dapat menjadi income  generating unit untuk  menopang  kegiatan-kegiatan  pendidikan  lainnya.  Untuk mengarah  kepada  keinginan  tersebut,  diperlukan  perencanaan  yang  baik  dan  rasional  serta didukung oleh berbagai pihak dan kebijakan-kebijakan yang terkait (Abbas, 2005).
Dari sudut pandang kebijakan, permasalahan mendasar dari segi implementasi kebijakan peraturan  terhadap  pengelolaan  kawasan  hutan  pendidikan  bengo-bengo  adalah  pertama mengenai  pengaruh  kebijakan  yang  dikeluarkan  terhadap  mekanisme  pengelolaan.  Kedua, pengaruh hubungan koordinasi pelaksana kebijakan peraturan terkait antar berbagai pihak. Ketiga, mengenai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai stakeholder terkait. Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  diperlukan  analisis  terkait  kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang terkait dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus, khususnya pada Hutan Pendidikan Unhas.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Tempat dan Waktu
Penelitian  dilaksanakan  di  Hutan  Pendidikan  Unhas,  yang  berada  di  Kabupaten  Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan bulan April – Juli 2017.

## 2.2 Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  alat  tulis,  panduan  wawancara, tape recorder dan  kamera,  sedangkan.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah stakeholder yang  terlibat dalam pengelolaan hutan pendidikan di Kabupaten Maros.

## 2.3 Metode Pengambilan Data
Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan adalah:
a. Pengumpulan Informasi dari Narasumber
Data  pokok  dikumpulkan  dengan  wawancara  semi-terstruktur,  metode snowball dan penelusuran  pustaka.  Wawancara  akan  dilakukan  dengan  cara  berdiskusi  langsung  dengan narasumber  sesuai  dengan  panduan  wawancara.  Adapun  panduan  wawancara  yang  digunakan adalah  panduan  wawancara  untuk  instansi  pemerintah  dan  non  pemerintah).  Wawancara dilanjutkan  untuk  mengetahui  apabila  ada stakeholder lain  yang  terlibat  namun  belum teridentifikasi. Data dan informasi yang berasal dari narasumber kedua dan selanjutnya digunakan untuk  melengkapi  data  dan  informasi  dari  narasumber  awal.  Metode  penentuan  narasumber  di atas biasanya disebut snowball sampling (Wildemuth, 2016).
Narasumber yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini akan ditentukan sesuai dengan  tujuan  penelitian,  yaitu  mengetahui stakeholder yang  terlibat  dalam  pengelolaan  Hutan Pendidikan  Unhas.  Narasumber  penelitian  merupakan stakeholder yang  dipilih  dengan persyaratan  tertentu  yakni  status  sosial  atau  pekerjaan  terkait  dengan  pengelolaan  Hutan Pendidikan,  mempunyai  komitmen  terhadap  pengelolaan  hutan  pendidikan,  terbuka  dalam
menerima  pendapat  narasumber  lain  bersedia  mencari  konsensus  dan  dapat  menyetujui konsensus  (diadaptasi  dari Reed dkk.,  2009).  Narasumber  merupakan  narasumber  kunci. Stakeholder  dan  institusi  diklasifikasikan  menurut  hirarki  pemerintahan  yakni  level desa/kecamatan, kabupaten dan provinsi yang dipilih secara sengaja ( purvosive sampling ) (Abbas 2005).
Narasumber  yang  dimaksud  adalah key  person dari  masing-masing stakeholder ,  yaitu kepala  dinas,  direktur  pengelola  hutan  pendidikan,  dan  kelompok  masyarakat  untuk  mewakili stakeholder yang bersangkutan dalam memberikan informasi yang akurat mengenai stakeholder tersebut dalam hubungannnya dengan pengelolaan Hutan Pendidikan Unhas, untuk melihat sikap dan posisi masyarakat terhadap hutan pendidikan (Garnadi, 2004).
b. Penggalian dokumen formal, dan analisisnya
Data  sekunder  dikumpulkan  dengan  cara  penelusuran  dokumen  kebijakan.  Dokumen formal  ini  adalah  antara  lain  dalam  penelitian  ini  meliputi  kebijakan  terkait  pengelolaan  hutan pendidikan  sebagai  KHDTK,  master  plan  Hutan  Pendidikan  Unhas  (Fakultas  Kehutanan  Unhas, 2015),  data  kondisi  umum  Hutan  Pendidikan  Unhas,  dokumen  tentang  program  kerja/kegiatan, jumlah  anggaran,  jumlah  sumberdaya  manusia  (SDM),  jejaring  kerja,  dan  dokumen  lain  yang diperlukan  untuk  menunjang  penelitian.  Pengambilan  data  penunjang  dilakukan  dengan penelusuran pustaka dan observasi lapang. Menganalisis kebijakan dan berita atau isu yang ada dalam mekanisme hubungan Hutan Pendidikan Unhas dengan berbagai pihak dalam pengelolaan hutan pendidikan dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan analisis isi.
Analisis  isi  merupakan  definisi  mengenai  isi  kebijakan,  mencakup  maksud,  tujuan, orientasi  kebijakan  dan  implementasi  dari  kebijakan  tersebut  serta  dampak  dari  kebijakan  atau berita atau isu tersebut terhadap mekanisme hubungan Hutan Pendidikan Unhas dengan berbagai pihak dalam pengelolaannya.
Analisis  isi  kebijakan  dan  TUPOKSI  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan kata  kunci  ( key  word )  berupa  wisata,  pengelolaan,  pemanfaatan  SDA,  konservasi,  partisipasi, ekonomi,  insentif,  dan  dampak  lingkungan.    Selanjutnya  juga  dalam  analisis  kebijakannya mengadopsi refleksi efektifitas kebijakan dari Sabatier & Mazmanian, 1979.

## c. Observasi Lapangan
Observasi  lapangan  merupakan  pengamatan  langsung  dan  pencatatan  secara  teliti terhadap  kajian  yang  diteliti.  Observasi  lapang  dilakukan  untuk  mengetahui  lokasi-lokasi  dalam areal  Hutan  Pendidikan  yang  masih  banyak  digunakan/diakses  oleh  masyarakat,  mengetahui implementasi kebijakan dan keterangan-keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Identifikasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Hutan Pendidikan Unhas
a. Kebijakan Umum
UU 41 Tahun 1999
Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  merupakan  aturan  perundang-undangan  di bidang kehutanan yang dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang diatur dalam undang- undang ini adalah penetapan kawasan hutan tertentu dengan tujuan khusus (KHDTK). Beberapa aturan  terkait  KHDTK  yang  tercantum  dalam  naskah  undang  -undang  Nomor  41  Tahun  1999 adalah sebagai berikut:
BAB  II  terkait  status  dan  fungsi  hutan  Pasal  8  Ayat  1  menjelaskan  kewenangan pemerintah menetapkan kawasan tertentu dengan tujuan khusus. Selanjutnya, ayat 2 menjelaskan tujuan khusus yang dimaksud pada ayat 1 adalah tujuan yang merupakan keperluan umum seperti penelitian  dan  pengembangan,  pendidikan  dan  pelatihan,  serta  religi  dan  budaya.  Dalam penggunaanya,  dijelaskan  pada  ayat  3  bahwa  pengunaan  kawasan  hutan  untuk  tujuan  khusus tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
BAB  III  terkait  pengurusan  hutan  Pasal  10  Ayat  3  dijelaskan  pada  poin  2  bahwa pengurusan hutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serba guna dan lestari salah satunya meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan.
BAB  V  bagian  Ketiga  terkait  pemanfaatan  hutan  dan  penggunaan  kawasan  hutan  pada Pasal 34 menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 8 dapat diberikan salah satunya kepada lembaga Pendidikan dan lembaga penelitian.
PP No. 34 Tahun 2002
Selain  aturan  perundang-undangan,  peraturan  pemerintah  Nomor  34  Tahun  2002  juga mengatur  tata  hutan  dan  penyusunan  rencana  pengelolaan,  pemanfaatan,  dan  penggunaan kawasan  hutan  dengan  tujuan  khusus  pada  BAB  I  Pasal  4.  Pasal  4  yang  terdiri  4  ayat,  3 diantaranya membahas aturan terkait KHDTK diantaranya:
• Ayat  1  menjelaskan  tentang  penetapan  oleh  Menteri  terkait  tata  hutan  dan  penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dalam  rangka  untuk  kepentingan  penelitian,  pengembangan,  Pendidikan  dan  pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya.
• Ayat  2  menjelaskan  tentang  penataan  dan  penyusunan  rencana  pengelolaan,  pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk kegiatan penelitian dan pengembangan diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan  penelitian  dan  pengembangan;  untuk  kegiatan  Pendidikan  dan  pelatihan  dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan Pendidikan dan pelatihan.
• Ayat  3  menjelaskan  tentang  penataan  dan  penyusunan  rencana  pengelolaan,  pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus ditetapkan oleh Menteri.
PP. No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008
Peraturan  pemerintah  terkait  legalitas  penataan  hutan  sebagai  kawasan  hutan  dengan tujuan khusus (KHDTK) tercantum pada PP. No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008. BAB III yang menjelaskan tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pada Pasal 11 ayat 2 menjelaskan bahwa penetapan areal tertentu pada kawasan hutan oleh pemerintah sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa, dan kawasan hutan untuk tujuan khusus (KHDTK) Permenhut Nomor 16 Tahun 2014
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  16  Tahun  2014  terkait  pedoman  pinjam  pakai kawasan  hutan  pada  BAB  I  Bagian  Kedua  tentang  ketentuan  umum  dijelaskan  pada  Pasal  8 tentang kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) pada Ayat 1 bahwa Penggunaan kawasan hutan oleh pihak lain berupa jalan yang dibangun pemegang izin pemanfaatan hutan atau Perum Perhutani  atau  pengelola  Kawasan  Hutan  Dengan  Tujuan  Khusus  (KHDTK)  atau  pemegang  izin pinjam pakai kawasan hutan dilakukan dengan skema penggunaan fasilitas bersama, tidak melalui pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan. Selanjutnya, pada ayat 2 memperjelas bahwa skema penggunaan fasilitas Bersama dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

## PP Nomor 12 Tahun 2010
Peraturan pemerintah yang mengatur terkait KHDTK pada PP No. 12 tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan pelatihan kehutanan mencantumkan secara jelas  terkait  kawasan  hutan  dengan  tujuan  khusus  pada  BAB  IV  tentang  penggunaan  kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk litbang dan diklat kehutanan pada Pasal 55 ayat 1menjelaskan bahwa  Lembaga  litbang  kehutanan  dapat  menggunakan  kawasan  hutan  dengan  tujuan  khusus untuk  keperluan  litbang  kehutanan  setelah  ditetapkan  oleh  Menteri.  Sedangkan  Pasal  56  Ayat  1 menjelaskan bahwa Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55  dapat  ditetapkan  pada  semua  fungsi  kawasan  hutan  kecuali  pada  cagar  alam  dan  zona  inti taman  nasional.  Pada  ayat  2  terkait  Kawasan  hutan  yang  telah  dibebani  hak  pengelolaan  oleh BUMN  dapat  ditetapkan  sebagai  kawasan  hutan  dengan  tujuan  khusus  dengan  ketentuan  tidak mengubah  fungsi  pokok  kawasan  hutan,  serta  pada  ayat  3  menjelaskan  bahwa  dalam  kawasan hutan  yang  telah  dibebani  izin  pemanfaatan  hutan,  dapat  ditetapkan  sebagai  kawasan  hutan dengan tujuan khusus setelah dikeluarkan dari areal kerjanya.
Permenhut No. P.43/Menhut-II/2013
Peraturan  Menteri  Kehutanan  yang  mengatur  terkait  penataan  batas  kawasan  hutan dengan  tujuan  khusus  (KHDTK)  tercantum  pada  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor P.43/Menhut-II/2013  tentang  Penataan  Batas  Areal  Kerja  Izin  Pemanfaatan  Hutan,  Persetujuan Prinsip  Penggunaan  Kawasan  Hutan,  Persetujuan  Prinsip  Pelepasan  Kawasan  Hutan  Dan Pengelolaan  Kawasan  Hutan  Pada  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Dan  Kawasan  Hutan  Dengan Tujuan Khusus.
BAB  II  terkait  Ruang  Lingkup  pada  Pasal  3  mengenai  penataan  batas  KHDTK  yang batasnya  sekaligus  merupakan  batas  luar  kawasan  hutan  dilaksanakan  mengikuti  tahapan  tata batas kawasan hutan dengan disetujui oleh Panitia Penataan Batas, dan Pasal 4 yang batasnya sekaligus merupakan batas fungsi kawasan hutan dilaksanakan mengikuti tahapan penataan batas fungsi kawasan hutan dengan disetujui oleh Panitia Penataan Batas.
BAB  III  terkait  Penataan  Batas  Areal  Kerja  menjelaskan  terkait  teknis  pelaksanaan penataan  batas  KHDTK,  mulai  dari  penyusunan  rencana,  penilaian  dan  pengesahan  rencana, sampai pelaksanaan penataan batas. Tahapan pelaksanaan penataan batas areal kerja tercantum pada Pasal 5 ayat 2. Tim Pelaksana penataan batas KHDTK dijelaskan pada Pasal 8 ayat 2 bahwa pelaksanaan penataan batas dapat dilakukan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip  penggunaan  kawasan  hutan,  persetujuan  prinsip  pelepasan  kawasan  hutan  atau pengelolaan  KPH  dan  KHDTK  sendiri  atau  menunjuk  rekanan  pelaksana  yang  mempunyai kompetensi di bidang pengukuran dan pemetaan.

## b. Kebijakan Khusus
PP. Nomor 12 Tahun 2010
Kebijakan  yang  melegalkan  secara  khusus  terkait  hutan  Pendidikan  Unhas  tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan  dan  pelatihan  kehutanan  pada  BAB  II  terkait  penyelenggaraan  penelitian  dn pengembangan  di  Bagian  Kesatu  Pasal  5  Ayat  1  menjelaskan  bahwa  penyelenggaraan  litbang kehutanan selain Badan Litbang Kehutanan Kementerian dapat diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
SK.86/MENHUT-II/2005
Penunjukan kawasan hutan Pendidikan Unhas yang ditetapkan oleh Menteri melalui SK. 86/MENHUT-II/2005

## 3.2. Analisis Kebijakan
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan  melalui  proses  wawancara  dengan pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten.  Terdapat  adanya  persoalan dalam  konsistensi  dan  sinkronasi  kebijakan,  salah  satunya  yaitu  terkait  tumpang  tindih  aktor penanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  Hutan  Pendidikan  Unhas.  Kawasan  Hutan Pendidikan  seluas  1.300  ha  yang  telah  ditunjuk  sebagai  KHDTK  masih  memiliki  fungsi  utama sebagai  Hutan  Lindung,  dimana  yang  bertanggung  jawab  dalam  hal  ini  yaitu  pihak  Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan. Hal ini dapat dilihat antara lain pada Tabel 1.
Pemerintah  Daerah  merasa  masih  memiliki  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan,  karena dalam SK. 86/MENHUT-II/2005 yaitu SK penunjukan pengelola Hutan Pendidikan tidak dirincikan mengenai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab, serta batasan-batasan dalam pengelolaannya. Kawasan  Hutan  Pendidikan  dengan  fungsi  utama  Hutan  Lindung  masih  juga  menjadi  tanggung jawab  Dinas  Kehutanan.  Dinas  Kehutanan  juga  yang  bertanggung  jawab  dalam  memberikan keterangan jika terjadi permasalahan di KHDTK tersebut.
Sementara  dalam  beberapa  hal  seperti  penataan  batas,  pihak  Dinas  Kehutanan  yang merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatur hal tersebut. Selain itu dalam penerbitan dokumen pengangkutan, dan produksi hasil hutan harus melalui Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan.
Maka dari itu perlu adanya kebijakan Menteri terkait KHDTK yang membunyikan bahwa tanggung jawab sepenuhnya terhadap kawasan tersebut adalah pengelola pihak pengelola KHDTK dengan  rincian  tugas  pokok,  fungsi,  dan  segala  bentuk  teknis  pengelolaan  tercantum  dalamnya. Sehingga  pihak  Pemerintah  Daerah  hanya  tinggal  menerima  rencana  kerja  pengelolaan  dan laporan  tahunan  dari  pihak  pengelola  agar  terbangun  persepsi  bersama  dalam  pengelolaan KHDTK.

## 3.3 Implementasi Kebijakan
Kriteria  efektifitas  implemetasi  kebijakan  berdasarkan  data  hasil  temuan  lapangan  serta data sekunder adalah sebagai berikut:

## a. Tujuan yang dicapai sesuai dengan target pemerintah
Hasil  temuan  lapangan  menunjukkan  bahwa  kebijakan  yang  berlaku  saat  ini  yakni pada sektor kehutanan, seluruh kekuasaan dan wewnang dilimpahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi,  sehingga  akan  lebih  sulit  untuk  menilai  adanya  hubungan  antara  target  capaian pemerintah daerah dengan rencana kerja pihak pengelola KHDTK. Sejauh ini rencana kerja pengelolaan  KHDTK  hanya  disusun  dan  dilaksanakan  berdasarkan  kebutuhan  pendidikan dan  penelitian  baik  dalam  lingkup  kampus  Unhas  maupun  dari  adanya  bentuk  kerjasama dengan  pihak  lain  dalam  hal  penelitian  dan  pengembangan.  Kebijakan  khusus  yang mencantumkan  bagaimana  rencana  kerja  pengelolaan  KHDTK  disusun,  sampai  ke  tahap pelaporan,  dan  aturan  teknis  terkait  hal  tersebut  sampai  saat  ini  belum  ada  peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut.

## Tabel 1. Hasil Identifikasi Kebijakan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
Aturan Perundangan Perencanaan Pengelolaan Pemanfaatan Konservasi Partisipasi UU. No. 41 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 Pasal 8 ayat 2, Pasal 8 ayat 2 Pasal 8 ayat 3 Pasal 10 ayat 3 Pasal 10 ayat 3 Pasal 34 PP 34 tahun 2002 BAB 1 Pasal 4 ayat 1,3 BAB 1 Pasal 4 ayat 2 BAB 1 Pasal 4 ayat 2 Pasal 10 ayat 3 PP. No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 BAB III Pasal 11 Ayat 2 Permenhut Nomor 16 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 1,2 Permenhut No. P.43/Menhut- II/2013 BAB III Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 56 Ayat 3, BAB V Pasal 5 Ayat 1 BAB IV Pasal 55 Ayat 1  BAB IV Pasal 55 Ayat 1 Pasal 56 Ayat 1,2  BAB V Pasal 5 Ayat 1
b. Kemampuan manejerial dan kemauan politik implementasi dari beberapa staf kunci KHDTK Berdasarkan  hasil  temuan  lapangan,  staf  kunci  KHDTK  telah  melakukan  berbagai aktivitas  kerjasama  dengan  beberapa  pihak,  namun  pada  level  tapak  dalam  hal  ini masyarakat  sekitar  KHDTK  maupun  aparatur  desa/kecamatan,  staff  kunci  KHDTK  belum melakukan  koordinasi  yang  cukup  baik  dalam  membangun  koordinasi  dan  jejaring  dalam pengelolaan  KHDTK,  dan  masyarakat  tidak  sepenuhnya  memperlakukan  hutan  pendidikan sebagai barang common (sebagaimana syarat barang common oleh Arnold, 1998). Saat ini pihak pengelola membangun kerjasama dengan pemerintah pusat dalam hal ini  Balai  Perbenihan  Tanaman  Hutan  (BPTH)  dalam  hal  pembangunan  kebun  benih, kerjasama  dalam  bidang  penelitian  (marker  genetik,  dan  kultur  jaringan),  selain  itu  juga membangun kerjasama dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) dalam  upaya  mendorong  perhutanan  sosial  di  Hutan  Pendidikan  melalui  skema  Kemitraan Kehutanan  (sebagaimana  prinsip  kolaborasi  dalam  Darusman,  2008  serta  Rahardjo  dan Kahathur, 2006).
Pihak pengelola dapat mengambil inisiatif dalam melaksanakan rencana kerja dengan turut melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan, sehingga dapat berpotensi memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat (seperti Affandi dkk, 2017). Hal ini juga dimaksudkan untuk  mengurangi  potensi  konflik  yang  akan  terjadi  jika  pihak  pengelola  Hutan  Pendidikan terus mengeksklusifkan diri tanpa mempertimbangkan kehadiran masyarakat sekitar kawasan hutan yang telah ada jauh sebelum ditetapkannya kawasan tersebut sebagai KHDTK. Hal ini penting  sebagai  bagian  dari  fungsi  tata  kelola  konflik  (Fisher  dkk,  2017).  Walaupun  pada awalnya  harus  melewati  tahap  adaptasi  antara  pihak-pihak  kunci  (Kusumanto,  2006; Dhiaulhaq dkk., 2017)
c. Tingkat dukungan oleh aktor kunci seperti parlemen, tokoh, dan masyarakat
Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK) memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam pengelolaan Hutan Pendidikan. Balai Perbenihan Hutan Tanaman (BPTH) memberi insntif berupa bantuan staf dalam upaya mengembangkan kebu benih yang ada dalam kawasan Hutan Pendidikan, sementara Balai Perhutanan  Sosial  dan  Kemitraan  Lingkungan  (BPSKL)  berkomitmen  akan  memberikan bantuan  baik  berupa  peralatan  maupun  tenaga  kerja  dalam  upaya  pemberdayaan masyarakat sekitar hutan apabila telah terbit Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan dalam kawasan Hutan Pendidikan, sebagaimana disebuttkan oleh Munggoro dan Dani, 2002 serta Gujja, 1999 bahwa kemitraan adalah dapat menjadi wadah dalam mengelola bersama.  Kemitraan  ini  juga  merupakan  skema  resmi  Perhutaan  Sosial  di  Indonesia (Moeliono dkk., 2017)
Pemerintah  Provinsi  maupun  Kabupaten  belum  menaruh  perhatian  khusus  terhadap pengelolaan  KHDTK  Hutan  Pendidikan  Universitas  Hasanuddin.  Hal  ini  terlihat  dari kurangnya  informasi  yang  bisa  diberikan  terkait  Hutan  Pendidikan  yang  mengindikasikan bahwa KHDTK ini belum tercantum sebagai program strategis pemerintah provinsi/daerah.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kebijakan  yang  diperlukan  dalam  pengelolaan  Kawasan  Hutan  Dengan  Tujuan  Khusus (KHDTK)  adalah  kebijakan  dengan  tidak  menimbulkan  persepsi  bahwa  adanya  tumpang  tindih antar penanggung jawab dalam aktivitas pengelolaan kawasan, kebijakan yang mengatur secara jelas dan rinci terkait aturan-aturan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan, tidak adanya ego sektoral atau ego kelembagaan antara masing-masing pembuat kebijakan. Perlu diperhatikan bahwa kawasan yang telah ditetapkan sebagai KHDTK masih memiliki fungsi utama, baik itu fungsi lindung, produksi, maupun konservasi, sehingga masih dapat menimbulkan persepsi yang berbeda
dalam melihat siapa yang akan menjadi penanggung jawab pada kawasan tersebut. Untuk itu perlu adanya  peraturan  perundangan  yang  menjelaskan  terkait  peran  masing-masing  pihak,  serta  apa saja yang menjadi tugas pokok fungsi, serta wewenang nya dalam pengelolaan KHDTK. Selain itu perlu  juga  adanya  peraturan  yang  mengatur  terkait  teknis  pengelolaan,  yang  juga  mengatur bagaimana  mekanisme  penyusunan  rencana  kerja  pengelolaan  KHDTK,  sampai  ke  tahap pelaporan  kerja  tahunan  pengelola  KHDTK,  serta  bagaimana  koordinasi,  komunikasi,  dan  peran masing-masing  terkait  pembuatan,  pelaksanaan,  monitoring,  evaluasi,  dan  pelaporan  rencana kerja pengelolaan KHDTK.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas ,  R.  2005. Mekanisme  Perencanaan  Partisipasi  Stakeholder  Taman  Nasional  Gunung Rinjani [Tesis]. Sekolah Pasca Sarjana Pertanian Bogor.
Affandi, O., Zaitunah, A., & Batubara, R. (2017). Potential Economic and Development Prospects of Non Timber Forest Products in Community Agroforestry Land around Sibolangit Tourism Park. Forest and Society , 1(1), 68-77. doi:http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i1.1096
Arnold JEM. 1998. Managing Forest as Common Property . Rome: FAO Darusman, D.  2008. Menguatkan Kolaborasi PHBM . Duta Rimba 24(3):28-30.
Dhiaulhaq, A., Wiset, K., Thaworn, R., Kane, S., & Gritten, D. (2017). Forest, water and people:
The  roles  and  limits  of  mediation  in  transforming  watershed  conflict  in  Northern Thailand. Forest and Society, 1 (2),121-136. doi:http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i2.2049
Fakultas Kehutanan Unhas, 2015. Profil Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin . Laporan. Fisher, L., Kim, Y., Latifah, S., & Mukarom, M. (2017). Managing Forest Conflicts: Perspectives of Indonesia’s  Forest  Management  Unit  Directors. Forest  and  Society,  1 (1),  8-26. doi:http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i1.772
Garnadi, D. 2004. Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Masyarakat Sekitar Hutan terhadap Hutan.
Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
Gujja , B. (1999). Partnerships for protection: new strategies for planning and management for protected areas . Earthscan
Kusumanto ,  T.,  Yuliani,  E.  L.,  Macoun,  P.,  Indriatmoko,  Y.,  &  Adnan,  H.  (2006). Belajar beradaptasi: bersama-sama mengelola hutan di Indonesia . CIFOR.
Moeliono, M., Thuy, P., Waty Bong, I., Wong, G., & Brockhaus, M. (2017). Social Forestry - why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. Forest and Society, 1 (2), 78-97. doi:http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484
Munggoro , Dani W. 2002. Manajemen Kemitraan: Meretas Kemelut Kawasan Koservasi di dalam:
Prosiding  Seminar  Pemberdayaan  Aset  Perekonomian  Rakyat  Melalui  Strategi  Kemitraan dalam Mengelola Sumberdaya di Kabupaten Jember . Bogor: Pustaka Latin.
Rahardjo ,  B  dan  Kahathur,  S.U.  2006 .  Kolaborasi  Sebuah  Solusi.  Di  dalam:  Pengelolaan  Hutan Berbasis Masyarakat. Departemen Kehutanan RI. hlm 49-79.
Reed M.S, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J, Prell C, Quinn CH, Stringer LC. 2009. Who’s and why? A typology of stakeholder analysis methids for natural resource management . Journal of Environmental Management 90:1933-1949.
Sabatier ,  P,  &  Mazmanian,  D.  1979. The  Conditions  Of  Effective  Implementation:  A  Guide  to Accomplishing Policy Objectives . Policy analysis, 481-504. Wildemuth ,  B.  M.  (Ed.).  (2016). Applications  of  social  research  methods  to  questions  in information and library science . ABC-CLIO.