## ABSTRAK
Proyeksi  pengaturan  pencalonan  pasangan Presiden  dan  Wakil  Presiden  pada  pemilu tahun  2019  (pemilu  serentak)  berdasarkan pengalaman  dan  undang-undang  yang pernah  digunakan  dalam  pilpres  secara langsung ada beberapa alternatif yaitu ; 1). Semua  partai  politik  yang  lulus  verifikasi dan  ditetapkan  sebagai  peserta  pemilu legislatif  berhak  mengusulkan  pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  artinya tanpa  adanya  ambang  batas  pencalonan (presidential threshold) 2). Memberlakukan ambang  batas  pencalonan  (presidential threshold)  dengan  beberapa  varian  yaitu Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh ; a). Sekurang- kurangnya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah  nasional.  b).  Sekurang-kurangnya  15% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional c). Sekurang-kurangnya  3%  kursi  di  DPR  atau 5% suara sah nasional. d). Memperoleh kursi di  DPR  atau  presidential  threshold  sama dengan parliamentary threshold.
Kata  kunci: Pemilihan  Umum,  Presidential Threshold, Parliamentary Threshold

## ABSTRACT
Regulation on President and Vice President candidacy in the general elections  of  2019  (simultaneous  elections)  has  several  alternatives; 1). All the political parties that pass the verification procedures and have rights to enter legislative are is entitled to propose candidates for President and Vice President, which means without any presidential threshold 2). Impose presidential threshold with some variants namely Candidate Pair of President and Vice President shall be nominated by a political party or coalition of political parties that gain; a). At least 20% of the seats in the House of Representatives or 25% of the valid votes nationwide. b). At least 15% of the seats in the House of Representatives or 20% of the valid votes nationwide c). At least 3% of the seats in the House of Representatives or 5% of the valid votes nationwide. d). Gain seats in the House of Representatives or presidential threshold is equal with parliamentary threshold.
Keywords:  General  Election,  Presidential  Threshold,  Parliamentary Threshold
A.  PENDAHULUAN D emokrasi  telah  dianggap  sebagai  sebuah  instrumen penting dalam menjalankan sebuah konsepsi negara yang ideal untuk menjawab persoalan tentang penegakan kekuasaan rakyat.  Indonesia  yang  secara  eksplisit  memahami  akan pentingnya sebuah kedaulatan rakyat dan turut melaksanakan demokrasi  dengan  variannya  tersendiri.  Sebuah  demokrasi yang  terus  tumbuh  dan  berkembang  dalam  proses  transisi politiknya akan mengalami pendewasaan perilaku politik negara dan  rakyatnya  yang  diharapkan  akan  bermuara  pada  sebuah kondisi perpolitikan yang ideal. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi, dituntut untuk bisa melaksanakan proses lahirnya demokrasi itu sendiri dengan memegang pada asas-asas kedaulatan yang sepenuhnya dikendalikan oleh rakyat.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

## IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK TERHADAP PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 209

## Ellydar Chaidir dan Suparto
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau E-mail : ellydar@law.uir.ac.id; suparto@law.uir.ac.id
Ellydar Chaidir dan Suparto . Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi . . .
Demokrasi juga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, cara pemerintahan ini memberikan hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah. 2
Pelaksanaan  pemilihan  umum  Presiden  dan Wakil  Presiden  secara  langsung  dapat  dikatakan lebih  demokratis  jika  dibandingkan  dengan pengangkatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  karena mekanisme  pelaksanaannya  yang  melibatkan  rakyat secara  langsung,  maka  Presiden  dan  Wakil  Presiden dalam  hal  ini  mendapatkan  mandat  langsung  serta dukungan  yang  nyata  sebagai  satu  bentuk  interaksi langsung antara pemilih dan yang dipilih. Di sisi lain untuk  menguatkan  pandangan  tersebut  setidaknya terdapat  2  (dua)  alasan  mengapa  pemilihan  umum Presiden dan Wakil Presiden perlu untuk dilaksanakan secara  langsung. Pertama, pemilihan  langsung  lebih membuka  pintu  bagi  tampilnya  Presiden  dan  Wakil Presiden  yang  sesuai  dengan  kehendak  mayoritas rakyat. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar  tidak  mudah  dijatuhkan  di  tengah  jalan  sesuai dengan  yang  berlaku  di  dalam  sistem  presidensial. Berdasarkan  pandangan  dan  alasan  ini,  menjadi satu hal yang logis jika kemudian muncul ekspektasi dari  publik  bahwa  pemilihan  umum  Presiden  dan Wakil  Presiden  secara  langsung  diharapkan  mampu menciptakan  pemerintahan  negara  yang  demokratis dan  lepas  dari  otoritarian  penguasa  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  1945,  serta  dapat  membangun kedaulatan rakyat yang seutuhnya 3 .
Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebenarnya telah memberikan  gambaran  bahwa  terjadi  kontrak  sosial antara pemilih dan yang dipilih di dalamnya, Presiden dan  Wakil  Presiden  yang  dipilih  melalui  pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat dan kemauan pemilih ( volente generale ) akan menjadi pegangan bagi Presiden dan Wakil  Presiden  dalam  melaksanakan  kekuasaannya
2 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik (Edisi  Revisi), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Hlm.105
3 Moh.  Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca Amandemen Konstitusi , Rajawali Press, Jakarta, 2011. Hlm. 137- 139
untuk mengelola negara. 4
Pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  dilakukan  secara  langsung  oleh  rakyat  dimulai pada tahun 2004 dan untuk pertama kalinya pemilihan langsung tersebut dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang  Yudhoyono  dan  Jusuf  Kalla  melalui  dua putaran. Pada tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono yang  berpasangan  dengan  Boediono  memenangkan pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Dan untuk  tahun  2014  dimenangkan  oleh  Joko  Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.
Dalam  perjalanannya  sejak  pemilihan  dilakukan secara  langsung,  pemilihan  umum  presiden  dan wakil presiden selalu didahului oleh pemilu legislatif (Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD),  artinya  pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah dengan  pemilu  legislatif. 5 Berdasarkan  hasil  pemilu legislatif inilah kemudian partai politik atau gabungan partai  politik  yang  memenuhi  ambang  batas  yang telah  ditentukan  oleh  undang-undang,  mengajukan calon  pasangan  presiden  dan  wakil  presiden  untuk bertarung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Salah  satu  alasan  kenapa  pemilu  legislatif  dilakukan terlebih dahulu dibandingkan dengan pemilu presiden dan  wakil  presiden  adalah  agar  partai-partai  politik peserta pemilu mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan  konsolidasi  atau  koalisi  dengan  partai- partai politik yang lain dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.
Pemilihan umum yang dilakukan secara terpisah antara  pemilu  legislatif  dan  pemilu  presiden  dan wakil presiden dianggap banyak dampak negatifnya, antara lain dari segi biaya, waktu dan tenaga dalam menyelenggarakan pemilu tersebut. Selain itu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara terpisah (Pemilu legislatif dilakukan terlebih dahulu), secara politis merupakan kehendak dari partai-partai besar agar dapat mengusulkan calon- calonnya  dan  untuk  menekan  atau  menyingkirkan 4 Dahlan  Thaib, Ketatanegaraan  Indonesia  ;  Perspektif Konstitusional , Total Media, Yogyakarta, 2009. Hlm. 115 5 Lihat Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Ellydar Chaidir dan Suparto . Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi . . .
partai-partai  kecil  dengan  membuat  ambang  batas minimal  untuk  pencalonan  pasangan  Presiden  dan Wakil Presiden.
Berdasarkan  beberapa  alasan  tersebut,  koalisi masyarakat sipil untuk pemilu serentak yang diwakili oleh  Efendy  Ghazali  mengajukan Judicial  Review Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  ke  Mahkamah Konstitusi.  Adapun  pasal  yang  dilakukan  pengujian adalah Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan pada permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Effendy Ghazali dan menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan catatan hal tersebut berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.  Namun  terhadap  pasal  9  yang  terkait  dengan adanya ambang batas minimal ( presidential threshold ), Mahkamah  Konstitusi  tidak  membatalkannya  dan menganggap  hal  tersebut  merupakan legal  policy (kebijakan  hukum)  dari  pembentuk  undang-undang yaitu  DPR  dan  Presiden. Dengan  dikabulkannya pengujian  tersebut  maka  pemilihan  umum  Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan pemilihan umum legislatif. Pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada periode 2019, dengan  kata  lain  tidak  ada  pemisahan  waktu  dalam pelaksanaan  pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil Presiden  dengan  pemilihan  umum  legislatif  pada tahun 2019.
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang tersebut,  penulis  merumuskan  masalah  sebagai berikut ; Bagaimanakah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian UU No.  42  Tahun  2008  Terhadap  Pencalonan  Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2019 ?
Lihat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  14/PUU-XI/2013 Tentang  Pengujian  UU  No.  42  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

## B.  PEMBAHASAN
Setelah  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 maka Pemilihan Umum Presiden dan  Wakil  Presiden  dengan  Pemilihan  Umum Legislatif  pada  tahun  2019  akan  dilakukan  secara bersamaan  atau  serentak.  Hal  ini  sejalan  dengan yang diatur oleh Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 pasca  amandemen.  Namun  yang  menjadi  perhatian bersama  adalah  bahwa  ambang  batas  pencalonan atau presidential  threshold yang  merupakan  syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan pasangannya dalam pemilu yaitu Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tidak dibatalkan oleh  Mahkamah  Konstitusi  dengan  alasan  hal  itu merupakan  ranah  dari  pembentuk  undang-undang yaitu  pemerintah  dan  DPR  untuk  mengaturnya sehingga  Mahkamah  Konstitusi  tidak  mungkin membatalkannya. Kondisi  seperti ini memungkinkan institusi pembentuk undang-undang yaitu pemerintah dan  DPR  untuk  mengatur  tentang  ambang  batas pencalonan tersebut atau tidak sama sekali. Menurut penulis pengaturan tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kedepan ada 2 (dua) alternatif.

## .  Tanpa dilakukan atau ditetapkan adanya ambang batas  minimal  dalam  pencalonan  pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam kondisi seperti ini semua partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU dan berhak ikut pemilu  legislatif,  juga  sekaligus  berhak  mengajukan pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam pemilu.  Pencalonan  pasangan  Presiden  dan  Wakil Presiden  yang  tidak  diberlakukan  adanya  ambang batas minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik akan lebih membuka ruang atau peluang bagi  orang  dari  berbagai  kalangan  yang  mempunyai potensi,  kapasitas  dan  kapabilitas  untuk  menjadi seorang  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  selama ini  tertutup  peluangnya  akibat  tidak  ada  atau  tidak memiliki dukungan dari partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan atau presidential treshold . Dengan banyaknya calon yang akan maju berkompetisi juga akan semakin banyak alternatif pilihan bagi para
pemilih dan ini akan semakin baik bagi iklim demokrasi yang akan dibangun kedepan.
Dengan  tidak  adanya  ambang  batas  minimal bagi  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik untuk  mengajukan  calonnya  maka  akan  semakin meningkatkan  persaingan  antar  partai  politik  bukan seperti  sebelum-sebelumnya  yang  hanya  dikuasai oleh  partai-partai  politik  besar  dalam  pencalonan seorang Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi ini juga akan  mendorong  terjadinya  demokratisasi  di  dalam atau  di  internal  partai  politik  itu  sendiri.  Dengan demikian sebagai saluran utama pengajuan pasangan Presiden  dan  Wakil  Presiden,  demokratisasi  internal partai  politik  menjadi  sebuah  keniscayaan.  Artinya pasangan calon yang diajukan harus berasal dari hasil sebuah proses yang terbuka dan partisipatif . Dengan cara yang seperti ini, posisi sentral dalam partai politik misalnya ketua umum tidak otomatis menjadi calon Presiden  atau  Wakil  Presiden.  Partai  politik  akan mencalonkan kandidat yang memang punya potensi dan  peluang  untuk  memenangkan  pertarungan dalam pemilu Presiden karena semakin banyak atau terbukanya kompetitor dari calon partai-partai lain.
Proses  pencalonan  pasangan  Presiden  dan Wakil  Presiden  sebenarnya  memiliki  hubungan dengan  tujuan  awal  pemilu  serentak.  Hubungan  itu salah  satunya  adalah  adanya  keinginan  agar  terjadi koalisi  permanen  sebelum  pemilu  diselenggarakan, khususnya  bagi  partai-partai  yang  tidak  memiliki calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari pengalaman beberapa  negara  yang  menyelenggarakan  pemilu serentak,  proses  koalisi  memang  terjadi  sebelum penyelenggaraan  pemilu,  bahkan  pada  beberapa negara  terjadi  blok  partai  sebagai  konsekuensi  bagi peluang masing-masing kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menang.
Dalam  kontek  hak-hak  konstitusional  partai- partai  politik  seperti  disebut  pada  UUD  1945  dan sebagai  konsekuensi  dari  pemberlakuan  pemilu serentak, maka proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden  idealnya  tidak  didasarkan  pada  perolehan suara partai politik pemilu sebelumnya. Artinya setiap partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta
pemilu berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.  Konsekuensinya  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  dapat  sama  jumlahnya  dengan  jumlah peserta pemilu. 7
Pendapat  senada  juga  disampaikan  oleh  Irman Putra Sidin, dengan adanya putusan serentak bahwa pemilu  legislatif  dan  pemilu  Presiden  dilaksanakan secara bersamaan maka seharusnya pada pemilu 2019 mendatang pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan presidential threshold menjadi tidak  relevan  lagi. Presidential  threshold itulah  yang selama ini membuat koalisi pragmatis. Dengan pemilu serentak maka partai politik tidak akan bermain-main dalam berkoalisi dengan mencari-cari pasangan yang sifatnya pragmatis. Partai politik akan serius mencari calon  dan  bukan  sekedar  dijadikan  pasangan  hanya karena hitung-hitungan matematis saja. 8
Adanya  kekhawatiran  dari  beberapa  pihak bahwa  apabila  tidak  diberlakukan  ambang  batas pencalonan ( presidential treshold ) akan banyak calon pasangan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  akan ikut pemilu, menurut penulis hal tersebut tidak perlu terlalu  dikhawatirkan,  justru  hal  tersebut  baik  bagi iklim  demokrasi  dan  rakyat  diberi  peluang  untuk memilih banyak alternatif calon yang selama ini tidak muncul.  Kalau  dilihat  dari  pemilu  sebelumnya  yaitu mulai  pemilu  2004  yaitu  pemilu  pertama  dimana pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung,  pada  pemilu  2004  diikuti  oleh  24  partai politik, pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan pemilu yang terakhir yaitu pemilu tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik.
Berdasarkan pengalaman tersebut apabila pemilu dilakukan secara serentak antara pemilu Presiden dan pemilu legislatif, maka pasangan calon yang akan maju dalam  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  paling banyak adalah 12, 24 dan 38 pasangan, itupun kalau semua partai politik mengajukan pasangan calonnya.
7 Samsudin Haris dkk, Pemilu Nasional Serentak 2019 , Electoral Research Institut-LIPI, Jakarta, 2014.
8 Irman  Putra  Sidin,  www.jakarta.sorotnews.com/ Tujuan Pemilu Serentak Untuk Hindari Pemilu Pragmatis . Diakses Tanggal 15 Agustus 2015
partai politik sudah harus dibentuk maksimal 3 tahun sebelum  pemilu  dilaksanakan  (tahun  2016). Ketiga , proses verifikasi partai politik sudah harus dilaksanakan maksimal  2  tahun  sebelum  pemilu  dilaksanakan (tahun  2017). Keempat, penetapan  partai  politik yang  lulus  verifikasi  dan  berhak  ikut  pemilu  sudah harus ditetapkan maksimal 1 tahun sebelum pemilu dilaksanakan (tahun 2018). Salah satu permasalahan yang mungkin bakal muncul dalam pemilu serentak ini adalah bahwa partai politik yang pasangan calonnya memenangkan  pemilu  justru  mendapat  suara minoritas atau malah tidak mendapatkan kursi di DPR karena tidak memenuhi parliamentary treshold. Kalau kondisi  ini  yang  terjadi  menurut  penulis  juga  tidak perlu dikhawatirkan karena tujuan hakiki dari partai politik  itu  sebetulnya  adalah  kekuasaan  dimana  ada kekuasaan  disitulah  partai  politik  akan  mendekat. Kekuasaan itu bagaikan gula dan partai politik adalah semut yang akan selalu mencari dan mendatangi gula tersebut (kekuasaan).
Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan negara akan senantiasa menjadi daya tarik bagi partai politik untuk berkoalisi dengannya. Dan  juga  seandainya  pasangan  calon  Presiden  dan Wakil Presiden yang memenangkan pemilu ternyata partai  politik  yang  mengajukannya  tidak  lolos  atau tidak mendapatkan kursi di DPR maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat membangun komunikasi politik dan merangkul partai politik yang mempunyai kursi  di  DPR.  Kondisi  seperti  ini  sebetulnya  akan identik dengan calon perseorangan atau independen yang  selama  ini  banyak  disuarakan  dan  diupayakan oleh beberapa pihak agar diperbolehkan ikut pemilu Presiden dan Wakil Presiden bahkan sampai dilakukan pengujian  terhadap  undang-undang  walaupun akhirnyan  ditolak  oleh  Mahkamah  Konstitusi  karena dianggap  bertentangan  dengan  UUD  1945  pasca Amandemen Pasal 6A ayat (2). 9
Pemilu  serentak  antara  pemilu  Presiden  dan legislatif  diharapkan  juga  dapat  memperkuat  sistem
9 Pasal  6A  ayat  (2)  “Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum.
Tetapi  seandainya  itu  yang  terjadi,  menurut  penulis jumlah  yang  wajar-wajar  saja.  Kalaupun  seandainya jumlah  terbanyak  yang  akan  ikut  pemilu  legislatif misalnya seperti pemilu tahun 2009 (partai yang lulus ikut pemilu 38), Penulis mempunyai keyakinan bahwa tidak  akan  semua  partai  politik  akan  mengajukan pasangan  calonnya  ikut  pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden karena bertarung untuk ikut pemilu Presiden dan  Wakil  Presiden  bukanlah  persoalan  mudah  dan murah, tetapi harus didukung oleh sumberdaya yang kuat baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi (uang). Oleh karena majunya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pastilah sudah dikalkulasi segala peluang dan kemungkinan untuk menang. Tidak mungkin partai politik atau pasangan calon akan maju dalam pemilu Presiden kalau menurut kalkulasi sudah jelas kalah. Jadi menurut penulis adanya kekhawatiran bahwa jumlah pasangan yang akan maju banyak jika tidak  diberlakukan  syarat  ambang  batas  pencalonan ( presidential  threshold )  tidak  perlu  ada,  paling  itu hanyalah euforia sesaat dan tidak akan terjadi secara terus menerus pada pemilu-pemilu selanjutnya.
Ada  beberapa  cara  untuk  mengurangi  atau membatasi  jumlah  pasangan  calon  Presiden  dan Wakil  Presiden  yang  akan  ikut  pemilu,  diantaranya adalah pengetatan dalam hal proses verifikasi partai politik  yang  berhak  ikut  pemilu.  Verifikasi  secara faktual partai politik oleh KPU harus dilakukan secara ketat dan dilakukan lebih awal. Verifikasi partai politik harus dilakukan secara sensus (keseluruhan) dengan memberdayakan  seluruh  KPU-KPU  daerah  baik propinsi  maupun  kabupaten/kota  bukan  dilakukan secara sampel dan acak seperti yang dilakukan pada pemilu-pemilu  sebelumnya.  Karena  harus  dilakukan secara sensus (keseluruhan) maka waktu pelaksanaan verifikasi harus lebih awal sehingga cukup waktu bagi KPU untuk melaksanakannya.
Penulis mengajukan skema atau formulasi waktu 4-3-2-1,  mulai  proses  pembentukan  partai  politik sampai  dengan  keikutsertaannya  dalam  pemilu. Pertama, Undang-undang tentang partai politik sudah harus dibuat dan disahkan maksimal 4 tahun sebelum pemilu dilakukan (tahun 2015). Kedua , Pembentukan
Ellydar Chaidir dan Suparto . Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi . . .
pemerintahan presidensial di Indonesia yang selama ini  masih  terkooptasi  oleh  partai-partai  politik  yang punya  kursi  di  parlemen  atau  DPR.  Dengan  pemilu serentak  praktek-praktek  dagang  sapi  antara  calon Presiden  jika  terpilih  dengan  partai  politik  yang mendukungnya dapat diminimalisir.
2.  Menggunakan  ambang  batas  minimal  atau Presidential  Threshold dalam  pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan tidak dihapusnya ambang batas minimal atau presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, membuka  ruang  bagi  pembentuk  undang-undang yaitu  pemerintah  dan  DPR  untuk  mengaturnya didalam  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tahun 2019  mendatang.  Sebelum  melakukan  pembahasan terhadap hal tersebut, Penulis perlu sampaikan kilas balik  tentang  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  dilakukan  secara  langsung  oleh  rakyat  yang merupakan amanat dari Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Sampai saat ini sudah 3 kali dilaksanakan yaitu pada tahun 2004, tahun 2009 dan tahun 2014.
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 merupakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang pertama kali dilakukan secara langsung. Pemilu Presiden  ini  diatur  dengan  Undang-Undang  No. 23  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden dan  Wakil  Presiden.  Dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (5) disebutkan  bahwa  peserta  pemilu  Presiden  dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai  politik  yang  memperoleh  sekurang-kurangnya 15%  (lima  belas  persen)  dari  jumlah  kursi  DPR  atau 20%  (dua  puluh  persen)  dari  perolehan  suara  sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. 10 Namun ketentuan  tersebut  belum  diberlakukan  tetapi menggunakan  Ketentuan  Peralihan  Pasal  101  yang menyatakan bahwa khusus untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan
10 Pasal 5 ayat (1) dan (5) Undang - Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
suara pada pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah  secara  nasional  dapat  mengusulkan  pasangan calon. 11 Sedangkan  syarat  minimal  perolehan  suara agar  partai  politik  memperoleh  kursi  di  DPR  tidak diatur  dalam  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, yang diatur  adalah  keikutsertaan  pada  pemilu  berikutnya yaitu harus memperoleh kursi DPR minimal 2% atau 3% jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/ kota. 12
Dalam proses pencalonan pada pemilu Presiden tahun  2004  terdapat    (enam)  pasangan  calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat jumlah kursi atau suara, yaitu ; 13

## 1)  Pasangan Wiranto dan Solahuddin Wahid
2)  Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Hasyim Muzadi
3)  Pasangan Amin Rais dan Siswono Yudohusodo
4)  Pasangan  Susilo  Bambang  Yudoyono  dan  Jusuf Kalla
5)  Pasangan Hamzah Haz dan Agum Gumelar 6)  Pasangan  Abdurrahman  Wahid  dan  Marwah Daud Ibrahim
Dalam  proses  verifikasi  oleh  KPU,  pasangan Abdurrahman  Wahid  dan  Marwah  Daud  Ibrahim digugurkan oleh KPU karena dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu tidak mampu secara rohani dan jasmani  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban sebagai Presiden jika nantinya terpilih. Dalam pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden  pada  tahun  2004  yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan, hasil perolehan suara adalah sebagai berikut : 14

## 1)  Pasangan  Wiranto  dan  Solahuddin  Wahid (22,15%)
2)  Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Hasyim Muzadi (26,61%)
11 Pasal  101  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2003  Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
12 Pasal 142 dan Pasal 143 ayat (1) Undang - Undang No. 12 Tahun  2003  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD  dan DPRD.
13 Komisi Pemilihan Umum RI (www.kpu.go.id) 14 Komisi Pemilihan Umum RI (www.kpu.go.id)
3)  Pasangan  Amin  Rais  dan  Siswono  Yudohusodo (14,%)
4)  Pasangan  Susilo  Bambang  Yudoyono  dan  Jusuf Kalla (33,57%)
5)  Pasangan  Hamzah  Haz  dan  Agum  Gumelar (3,01%)
Karena  tidak  ada  pasangan  yang  memperoleh suara 50% plus satu atau lebih dari 50% maka untuk pasangan  calon  peringkat  1  dan  2  dilakukan  pemilu putaran kedua. 15 Hasil dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua adalah sebagai berikut : 1
1)  Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Hasyim Muzadi (39,38%)
2)  Pasangan  Susilo  Bambang  Yudoyono  dan  Jusuf Kalla (60,62%)
Dengan  demikian  pasangan  Susilo  Bambang Yudoyono  dan  Jusuf  Kalla  yang  memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dan ditetapkan sebagai Presiden Wakil Presiden RI  periode  2004  -  2009.  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden tahun 2009 diatur dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan  Wakil  Presiden.  Dan  dalam  Pasal  9  disebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai politik  peserta  pemilu  yang  memenuhi  persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari  jumlah  kursi  DPR  atau  memperoleh  25%  (dua puluh  lima  persen)  dari  suara  sah  nasional  dalam pemilu  anggota  DPR,  sebelum  pelaksanaan  pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden. 17 Sedangkan  syarat minimal  agar  partai  politik  dapat  memperoleh  kursi di DPR diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD,  dan  DPRD  yang  menyebutkan  bahwa  partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima  persen)  dari  jumlah  suara  sah  secara  nasional untuk  diikutkan  dalam  penentuan  perolehan  kursi 15 Lihat Pasal 67 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
1 Komisi Pemilihan Umum RI (www.kpu.go.id)
17 Lihat  Pasal  9  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008  Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 18
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 diikuti oleh 3 pasangan calon yaitu : 19

## 1)  Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Prabowo
Subianto
2)  Pasangan  Susilo  Bambang  Yudoyono  dan Boediono

## 3)  Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto
Hasil  dari  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden adalah sebagai berikut :

## 1)  Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Prabowo
Subianto (26,79%)
2)  Pasangan  Susilo  Bambang  Yudoyono  dan Boediono (0,80%)
3)  Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto (12,41%)
Dengan  demikian  berdasarkan  Undang-Undang No.  42  Tahun  2008, 20 pasangan  Susilo  Bambang Yudoyono  dan  Boediono  memenangkan  pemilihan umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2009 – 2014.
Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tahun 2014  diatur  dengan  Undang-Undang  No.  42  Tahun 2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden. Tidak ada perubahan undang-undang atau sama  dengan  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden pada  tahun  2009  ambang  batas  pencalonan  tetap yaitu  diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan partai  politik  yang  memperoleh  kursi  paling  sedikit memperoleh  kursi  di  DPR  20%  (dua  puluh  persen) atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional dalam  pemilu  legislatif. 21 Sedangkan  syarat  minimal agar  partai  politik  memperoleh  kursi  di  DPR  diatur dalam  Pasal  208 Undang-Undang  No.  8 Tahun  2012 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD yang  menyebutkan  bahwa  partai  politik  peserta
18 Lihat Pasal 5 Undang - Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
19 Komisi Pemilihan Umum RI (www.kpu.go.id) 20 Lihat Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
21 Pasal  9  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008  Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Ellydar Chaidir dan Suparto . Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi . . .
pemilu  harus  memenuhi  ambang  batas  perolehan suara  sekurang-kurangnya  3,5%  (tiga  koma  lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 22
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan calon yaitu : 23

## 1)  Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla 2)  Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa
Hasil  dari  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden tersebut adalah sebagai berikut :
1)  Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (53,15%) 2)  Pasangan  Prabowo  Subianto  dan  Hatta  Rajasa (4,85%)
Dengan  demikian  berdasarkan  Undang-Undang No.  42  Tahun  2008, 24 pasangan  Joko  Widodo  dan Jusuf  Kalla  memenangkan  pemilu  dan  ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014 – 2019.
Proyeksi pengaturan ambang batas berdasarkan pengalaman  pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden secara  langsung  serta  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  pernah  digunakan  ada  4 alternatif atau pilihan yang dapat dilaksanakan yaitu :
a.  Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya  20%  (dua  puluh  persen) atau  25%  (dua  puluh  lima  persen)  suara  sah nasional. 25
Ketentuan ini sama seperti yang diterapkan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 dan  tahun  2014  yaitu  sama-sama  menggunakan ketentuan  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008. Kalau  ketentuan  ini  yang  digunakan  maka  pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara matematis
22 Pasal  208  Undang  -  Undang  No.  8  Tahun  2012  Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
23 Komisi Pemilihan Umum RI (www.kpu.go.id) 24 Pasal  159  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
25 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
maksimal  yang  bakal  muncul  adalah  5  pasangan walaupun  faktanya  sangat  kecil  hal  ini  akan  terjadi. Dan  berdasarkan  hasil  pemilu  legislatif  tahun  2014, tidak  ada  satupun  partai  politik  yang  memenuhi ambang  batas  pencalonan  tersebut  termasuk  partai politik  pemenang  pemilu  yaitu  PDI  Perjuangan  yang hanya  memperoleh  18,95%  suara,  sehingga  harus bergabung dengan partai lain.
Dua partai politik yang memenuhi ambang batas adalah  Golkar  dalam  pemilu  legislatif  tahun  2004 dengan 21,58% suara atau 128 kursi (23,27%), selain golkar  partai  politik  yang  memenuhi  ambang  batas adalah partai Demokrat pada pemilu legislatif tahun 2009 dengan perolehan suara 20,85% atau 148 kursi (26,43%). 2
b.  Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di  DPR  sekurang-kurangnya  5%  (lima  belas persen) atau 20% (dua puluh persen) suara sah nasional. 27
Ketentuan  ini  sama  seperti  yang  diatur  pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 yang  menggunakan  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2003  walaupun  ketentuan  ini  belum  dilaksanakan karena pemilu Presiden 2004 menggunakan Pasal 101 ketentuan peralihan. Kalau seandainya ketentuan ini yang  digunakan  maka  pasangan  calon  Presiden  dan Wakil Presiden secara matematis maksimal yang bakal muncul adalah 6 pasangan.
Berdasarkan  hasil  pemilu  legislatif  tahun  2004 hanya 2 partai politik yang memenuhi ambang batas minimal  atau presidential  treshold 15%  (lima  belas persen)  kursi  di  DPR  atau  20%  (dua  puluh  persen) suara  sah  nasional,  partai  politik  tersebut  adalah partai Golkar dengan 128 kursi (23,27%) atau 21,58% suara  sah  nasional  dan  partai  Demokrasi  Indonesia (PDIP)  Perjuangan  dengan  109  kursi  (19,82%)  atau 18,53% suara sah nasional. 28
2 www.rumahpemilu.com/ hasi l pemilu  legislatif .  Diakses tanggal 30 Juni 2015 27 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang No. 23  Tahun  2003  Tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden (ketentuan ini tidak diberlakukan).
28 Komisi Pemilihan Umum (www.kpu.go.id)
c.  Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di  DPR  sekurang-kurangnya  3%  (tiga  persen) atau 5% (lima persen) suara sah nasional. 29
Ketentuan  ini  sebagaimana  yang  diatur  pada pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  pada  tahun 2004  yang  menggunakan  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2003. Jika ketentuan ini yang digunakan maka pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara matematis  maksimal  yang  bakal  muncul  adalah  33 pasangan walaupun hal ini hampir mustahil terjadi.
Berdasarkan  hasil  pemilu  legislatif  tahun  2004 ada  7  partai  politik  yang  memenuhi  ambang  batas minimal atau presidential threshold 3% (tiga persen) kursi di DPR atau 5% (lima persen) suara sah nasional yaitu;
1)  Partai Golongan Karya
2)  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3)  Partai Kebangkitan Bangsa
4)  Partai Persatuan Pembangunan
5)  Partai Demokrat
6)  Partai Keadilan Sejahtera
7)  Partai Amanat Nasional. 30
d.  Pasangan calon diajukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPR atau partai politik yang memenuhi syarat ambang batas ( parliamentary threshold) di DPR.
Ketentuan ini berarti presidential threshold sama dengan parliamentary  threshold. Pada  pemilu  2004 undang-undang  yang  digunakan  adalah  Undang- Undang  No.  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dimana dalam Undang-Undang  tersebut  tidak  ditentukan  adanya parliamentary threshold nya 31 dan partai politik yang memiliki kursi di DPR ada 17 partai yaitu :

## 1)  Partai Golkar
29 Berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 101 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
30 Komisi Pemilihan Umum (www.kpu.go.id) 31 Lihat Pasal 142 dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

## 2)  Partai PDIP

## 3)  Partai PPP
4)  Partai Kebangkitan Bangsa 5)  Partai Amanat Nasional 6)  Partai Keadilan Sejahtera 7)  Partai Demokrat

## 8)  Partai Bulan Bintang
9)  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 10)  Partai Bintang Reformasi 11)  Partai Karya Peduli Bangsa 12)  Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 13)  Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 14)  Partai Pelopor
15)  Partai Penegak Demokrasi Indonesia 16)  Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 17)  Partai Damai Sejahtera. 32
Dengan demikian maka jika semua partai politik yang punya kursi di DPR mengajukan pasangan calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  maka  akan  ada  17 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Pada pemilu legislatif tahun 2009, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2008  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD, dan  DPRD  dimana  ditentukan  bahwa parliamentary treshold nya  adalah  3,5%  (tiga  koma  lima  presen) 33 dan partai politik yang lolos atau memiliki kursi di DPR adalah 9 partai politik yaitu :

## 1)  Partai Demokrat

## 2)  Partai Golkar
3)  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4)  Partai Amanat Nasional
5)  Partai Kebangkitan Bangsa
6)  Partai Keadilan Sejahtera
7)  Partai Gerindra
8)  Partai Persatuan Pembangunan
9)  Partai Hanura 34
Dengan demikian maka jika semua partai politik yang punya kursi di DPR mengajukan calon pasangan Presiden  dan  Wakil  Presiden  maka  akan  ada  9 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
32 Komisi Pemilihan Umum (www.kpu.go.id) 33 Lihat  Pasal  5  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2008  Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
34 Komisi Pemilihan Umum (www.kpu.go.id)
Ellydar Chaidir dan Suparto . Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi . . .
Pada pemilu legislatif tahun 2014, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD, dan  DPRD  dimana  ditentukan  bahwa parliamentary threshold adalah 3,5% (tiga koma lima persen) 35 dan partai  politik  yang  lolos  atau  memiliki  kursi  di  DPR adalah 10 partai politik yaitu :
1)  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2)  Partai Golkar 3)  Partai Gerindra 4)  Partai Demokrat
5)  Partai Kebangkitan Bangsa 6)  Partai Amanat Nasional 7)  Partai Keadilan Sejahtera 8)  Partai Persatuan Pembangunan
9)  Partai Nasdem 10)  Partai Hanura 3
Dengan demikian maka jika semua partai politik yang punya kursi di DPR mengajukan calon pasangan Presiden  dan  Wakil  Presiden  maka  akan  ada  10 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Tabel B. Jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden  jika Presidential  Threshold sama  dengan Parliamentary Threshold.
No. Tahun P emilu
Undang- Undang Y ang
Digunak an Pasang an Calon Mak simal* Ke ter ang an
1 2004 UU No. 12
Tahun 2003 17 Tidak  ada Parliamentary threshold ,  semua  parpol yang memenuhi BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) memperoleh kursi di DPR 2 2009 UU No. 10 Tahun 2008 9 Parliamentary threshold sebesar 3,5% 3 2014 UU No. 8 Tahun 2012 10 Parliamentary threshold sebesar 3,5%
Ket*) Jika semua partai politik yang mempunyai kursi di  DPR  mengajukan  pasangan  calon  Presiden  dan Wakil Presiden
35 Lihat Pasal 208 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
3 Komisi Pemilihan Umum (www.kpu.go.id)
Selain parliamentary  threshold yang  pernah diterapkan dalam 2 pemilu terakhir yaitu 3,5%, bisa juga  nantinya  pembentuk  undang-undang  membuat nilai angka yang lain apakah itu 5%, 7,5% atau bahkan 10%  itu  tergantung  kepada  kemauan  politik  pihak pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR. Sebagai perbandingan berdasarkan pada pengalaman sejumlah  negara  di  dunia  penerapan parliamentary threshold demikian  beragam  misalnya  Turki  10%, Finlandia 5,4%, Jerman 5%, Belgia 4,8%, Swedia 4%, Norwegia  4%,  Yunani  3,3%,  Austria  2,6%,  Italia  2%, Israel 2%, Denmark 1,6%, dan Belanda 0,7%. 37
Tetapi  apapun  pilihannya  untuk  memberlakuan presidential  threshold dalam  pemilu  Presiden dan  Wakil  Presiden,  yang  jelas  pemberlakuannya adalah  terhadap  partai  politik  atau  gabungan  partai politik  peserta  pemilu  yang  mempunyai  kursi  di DPR  (memenuhi parliamentary  threshold )  pada periode sebelumnya karena memang tidak mungkin memberlakukan presidential  threshold pada  pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  akan  berjalan karena pemilu dilakukan serentak atau bersamaan.
Refly Harun mengatakan Pasal 9 Undang-Undang pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  mengatur ambang  batas  pencalonan  Presiden  ( presidential threshold )  harusnya  dicabut  bersamaan  dengan diputuskannya  pemilu  serentak,  karena  sudah  tidak ada  dasar  argumennya  lagi.  Pasal  tersebut  tidak berguna lagi ketika pemilu yang akan digelar serentak antar  pemilu  legislatif  dengan  pemilu  Presiden dan  Wakil  Presiden.  Tidak  masuk  akal  jika  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai- partai  yang  mencapai presidential  threshold pada periode sebelumnya. Presidential threshold hanyalah konspirasi  partai  besar  agar  partai  kecil  tidak  bisa mencalonkan Presiden sendiri. 38
Menurut  penulis  ada  beberapa  permasalahan kalau presidential threshold tetap diberlakukan antara 37 Wiwin  Suwandi, Penyatuan  Undang-Undang  Pilpres  dan Undang - Undang Pileg Dalam Undang-Undang Tentang Pemilu Nasional ” (Makalah), Konferensi Nasional Hukum Tata Negara dan Anugerah Konstitusi, Muhammad Yamin, Sawah Lunto, 29 Mei - 1 Juni 2014.
38 www.tempo.co/ Pasa l Presidential Threshold Harus Dicabut. Diakses tanggal 15 Agustus 2015.
lain adalah;
a)  Adanya perbedaan masa atau periode antara DPR
dengan  pasangan  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang akan dicalonkan. Kurang tepat rasanya kalau pengusulan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden justru dilakukan oleh DPR (partai politik yang  memiliki  kursi  di  DPR)  pada  masa  periode sebelumnya sehingga tidak ada kesinambungan. Idealnya dilakukan oleh DPR dan Presiden pada masa yang sama, karena DPR tersebut nantinya yang  akan  mengawasi  jalannya  pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
b)  Adanya  kemungkinan  bahwa  partai  politik  yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden justeru tidak lolos atau tidak memperoleh kursi pada pemilu yang dilakukan secara serentak tersebut. Sedangkan pasangan calon Presiden dan Wakil  Presiden  yang  diusungnya  memenangkan pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Idealnya partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  yang pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden memenangkan pemilu, ia juga memperoleh kursi di parlemen (DPR).
c)  Menutup  peluang  bagi  partai  baru  untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, walaupun partai tersebut adalah partai yang  dinyatakan  lulus  seleksi  (verifikasi)  dan ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU.
Untuk  lebih  jelasnya  terkait  dengan  proyeksi pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat pada Gambar B. 2
Gambar B. 2 Skema Proyeksi Pengaturan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 209
*) Berdasarkan pengalaman terhadap Undang-Undang yang pernah digunakan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung

## C.  PENUTUP

## .  Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa proyeksi pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil  Presiden  pada  pemilu  serentak  (pilpres  dan pileg  dilakukan  secara  bersamaan)  tahun  2019  ada beberapa alternatif ;
a.  Semua  partai  politik  yang  lulus  verifikasi  dan ditetapkan sebagai peserta pemilu legislatif berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden  artinya  tanpa  menggunakan  ambang batas pencalonan ( presidential threshold )
b.  Menggunakan  ambang  batas  pencalonan ( presidential threshold ) dengan beberapa varian yaitu  :  1).  Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  yang  memperoleh  kursi sekurang-kurangnya  20%  dari  jumlah  kursi  DPR
B.   Adanya Pemberlakuan ambang batas Pencalonan ( Presidential Threshold )*
1.  Diusulkan  oleh  parpol  atau  gabungan parpol yang memperoleh kursi minimal 20 % atau 25 % suara sah
2.  Diusulkan  oleh  parpol  atau  gabungan parpol yang memperoleh kursi minimal 15 % atau 20 % suara sah
3.  Diusulkan  oleh  parpol  atau  gabungan parpol yang memperoleh kursi minimal 3 % atau 5 % suara sah
4.  Diusulkan  oleh  parpol  atau  gabungan parpol  yang  memperoleh  kursi  di DPR atau presidential threshold sama dengan parliamentary threshold
A.  Tanpa  Pemberlakuan  ambang  batas Pencalonan (Presidential Threshold )
Semua  partai  politik  peserta  pemilu legislatif  berhak  mencalonkan  pasangan Presiden dan Wakil Presiden
Pencalonan
Pasangan Presiden dan
Wakil Presiden
Ellydar Chaidir dan Suparto . Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi . . .
atau 25% suara sah nasional 2). Pasangan calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya 15% dari jumlah  kursi  DPR  atau  20%  suara  sah  nasional 3). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan partai  politik  yang  memperoleh  kursi  sekurang- kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% suara sah  nasional  4).Pasangan  calon  Presiden  dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan  partai  politik  yang  memperoleh  kursi di  DPR  pada  pemilu  legislatif  atau presidential threshold sama dengan parliamentary threshold.

## B.  Saran
Pencalonan  pasangan  Presiden  dan  Wakil Presiden pada tahun 2019 tidak perlu menggunakan ambang  batas  minimal  pencalonan  ( presidential threshold )  artinya  semua  partai  politik  yang  lulus verifikasi  dan  ditetapkan  sebagai  peserta  pemilu otomatis dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian perlu dilakukan pengetatan  baik  dalam  proses  pembentukan  parpol maupun dalam proses verifikasi. Penulis menyarankan menggunakan  formulasi  4-3-2-1,  artinya  4  tahun sebelum pemilu undang-undang tentang parpol harus sudah disahkan, 3 tahun sebelum pemilu pembentu- kan  partai  politik  sudah  harus  dilakukan,  2  tahun sebelum  pemilu  verifikasi  terhadap  partai  politik sudah harus dilaksanakan dan 1 tahun sebelum partai politik  yang  lulus  verifikasi  dan  berhak  ikut  pemilu sudah  harus  ditetapkan.  Selain  itu  perlu  dilakukan penyatuan  atau  kodifikasi  terhadap  undang-undang yang  terkait  dengan  pemilu  khususnya  undang- undang tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD).

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia ; Perspektif Konstitusional , Total Media, Yogyakarta, 2009.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia, Jakarta, 1982.
Moh.  Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara Pasca  Amandemen  Konstitusi ,  Rajawali  Press, Jakarta, 2011.
Samsudin Haris dkk, Pemilu Nasional Serentak 2019 , Electoral Research Institut-LIPI, Jakarta, 2014.
Wiwin  Suwandi, Penyatuan  Undang-Undang  Pilpres dan  Undang  Pileg  Dalam  Undang-Undang Tentang Pemilu Nasional ” (Makalah), Konferensi Nasional  Hukum  Tata  Negara  dan  Anugerah Konstitusi, Muhammad Yamin, Sawah Lunto, 29 Mei-1 Juni 2014.

## B.  Peraturan Perundang-undangan

## Undang - Undang Dasar 1945
Undang - Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Undang  -  Undang  No.  23  Tahun  2003  Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Undang - Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan

## Umum Presiden dan Wakil Presiden
Undang - Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU – XI/2013
Tentang  Pengujian  Undang-Undang  No.  42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

## C.  Internet
www.rumahpemilu.com/ hasi l pemilu legislatif . Diakses tanggal 30 Juni 2015
www.jakarta.sorotnews.com/ Tujuan Pemilu Serentak Untuk  Hindari  Pemilu  Pragmatis .  Diakses Tanggal 15 Agustus 2015
www.tempo.co/ Pasa l Presidential  Threshold  Harus Dicabut. Diakses tanggal 15 Agustus 2015.