## KERJA SAMA INDONESIA-INTERPOL DALAM MENANGANI ISU PENYELUNDUPAN NARKOBA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA

## Sara Gabriella
Program Magister Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Indonesia; email: sara.gabriella71@ui.ac.id

## Abstract
This  article  aims  to  analyze  Interpol’s  efforts  of  drug  trafficking  eradication  in Indonesia  within  cooperation framework. Employing  tracing method,  the study applied International  Regime  concept  in  elaborating  the  existing  regime’s  role  in  shaping Indonesia’s  effort  in  handling  drug  trafficking  cases.  This  study  contributes  to  the academic discourse of international regime theory by focusing on Krasner’s concept of three  main  variables  of  regime,  i.e.  national  interest  (egoistic  self-interest),  political power, as well as norms and principles. The result shows that cooperation under regime framework helps shape and influence Indonesia’s consistent manner of addressing drug trafficking  cases  in  more  organized  way.  This  serves  as  an  effort  to  strengthen cooperation  between  Indonesia  and  Interpol,  considering  that  the  nature  of  drug trafficking as a transnational crime issue that goes beyond nation’s border and demands intergovernmental cooperation.
Keywords: drug trafficking, international regime, interpol, transnational crime.

## Abstrak
Tulisan  ini  menganalisis  bentuk  upaya  Interpol  dalam  pemberantasan  isu penyelundupan  narkoba  di  Indonesia  dengan  usaha  kerja  sama.  Dengan  menggunakan metode tracing ,  peneliti  mengambil  konsep  Rezim  Internasional  dalam  melihat bagaimana  rezim  membentuk  usaha  serta  upaya  Indonesia  dalam  menangani  kasus penyelundupan narkoba. Artikel ini berkontribusi pada perluasan dan pendalaman teori rezim  internasional  dengan  memperdalam  tiga  variabel  utama  menurut  Stephen  D. Krasner yaitu Kepentingan Negara, Kekuatan Politik, serta Norma dan Prinsip. Melihat variabel  analisis,  hasil  akhir  dari  penelitian  ini  adalah  kerja  sama  dalam  rezim membangun  dan  mempengaruhi  bentuk  penanganan  konsisten  yang  dipilih  oleh Indonesia  terkait  isu  penyelundupan  narkoba  agar  lebih  “tertata”  dan  menjadi  alasan untuk  memperkuat  kerja  sama.  Hal  ini  didorong  dengan  bentuk  murni  dari  narkoba sebagai  salah  satu  isu  kejahatan  transnasional  yang  tidak  mementingkan  peran perbatasan negara dan menuntut kerja sama antarnegara.
Kata Kunci : interpol,  kejahatan  transnasional,  penyelundupan  narkoba,  rezim internasional.

## Pendahuluan
Bentuk  makna  keamanan  dalam  Studi  Hubungan  Internasional  bersifat  dinamis  dan terus  berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Salah  satu  bentuknya  adalah  keamanan  non- tradisional  yang  meliputi  isu-isu  seperti  perlindungan  hak  asasi  manusia,  kriminalitas transnasional,  perdagangan  manusia,  terorisme,  lingkungan  hidup,  penyakit  menular, dan lain-lain (Hadiwinata, 2017). Salah satu isu  yang paling marak dibicarakan adalah isu  kejahatan  transnasional  yang  melampaui  batas  wilayah  negara  (Roth,  2014).  Oleh karena  itu,  negara  memerlukan  bantuan  aktor  lain  untuk  bersama-sama  menyelesaikan dalam  bentuk  respons  yang  sesuai  dan  melihat  isu  tersebut  sebagai  bentuk  ancaman baru (Wibisono, 2017; Zimmerman, 2016). Andreas & Nadelmann (2006) mengatakan bahwa  salah  satu  bentuk  isu  kejahatan  transnasional  adalah  perdagangan  gelap  obat- obatan  terlarang  (Reichel  &  Albanese,  2014).  Pendapat  ini  didukung  oleh  PBB  dalam dokumen Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang menjelaskan 19 jenis kejahatan transnasional (United Nations, 2005). Dalam  artikel  ini,  perdagangan  gelap  akan  dikaitkan  dengan  penyelundupan  narkoba. Kata  penyelundupan  adalah  pemasukan  barang  secara  gelap  untuk  menghindari  bea masuk  atau  karena  menyelundupkan  barang  terlarang  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)). Hal ini menjelaskan bahwa penyelundupan merupakan salah satu pilihan cara bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan perdagangan gelap narkoba.
Tujuh puluh persen dari wilayah Indonesia merupakan wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 55.000 km (Kementerian Luar Negeri RI, 2018). Hal tersebut dianggap sebagai  sebuah  target  strategis  oleh  para  pelaku  kejahatan  penyelundupan.  Wilayah perbatasan  di  dalam  artikel  ini  dikaitkan  dengan  area  kerja  Interpol  di  Indonesia  yang berfokus pada pintu-pintu gerbang masuk dan keluarnya barang ataupun individu. Pada 2018,  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC)  mengelompokkan  modus penyelundupan  Narkoba,  Psikotropika,  dan  Prekursor  (NPP)  dibagi  dalam  enam kelompok;  Anak  Buah  Kapal  (ABK),  Barang  Bawaan, False  Concealment , Kargo/Container, Penyembunyian di  Badan, POS/Perusahaan Jasa Titip (PJT) (Hayyu, 2018).  Berdasarkan  data  DJBC,  sampai  2018  masih  terjadi  kenaikan  jumlah  kasus penyelundupan dengan berbagai modus. Penyembunyian di badan dan POS merupakan bentuk modus yang sering dipakai para pelaku. Berkembangnya modus penyelundupan
menjadi  bukti  konkret  situasi  darurat  perbatasan  Indonesia  dalam  isu  penyelundupan narkoba.
Situasi  perbatasan  sendiri  menurut  data  dari  Pos  Lintas  Batas  Negara  (PLBN) dapat  dianggap  masih  kurang  layak  di  beberapa  daerah.  PLBN  di  era  Joko  Widodo mendapat perhatian penuh karena dianggap sebagai representatif bangsa. Terdapat tiga jalur yang dibagi menurut PLBN; Jalur A, Jalur B, dan Jalur C. Jalur C merupakan jalur tikus  dan  ilegal  yang  sering  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  tindak  kejahatan transnasional,  dalam  hal  ini  penyelundupan  narkoba  (Wangke,  2017).  Terdapat setidaknya  52  titik  jalan  tikus  yang  masih  rawan  dan  kurang  perhatian  pemerintah (Prayudi, 2010). Hal ini sangat mengancam daerah perbatasan Indonesia.
Presiden  Joko  Widodo  menyatakan  bahwa  Indonesia  sudah  memasuki  situasi “Darurat  Narkoba”  pada  2015  (Jumasani,  2015).  Pernyataan  tersebut  didukung  oleh Sandi  (2016)  yang dalam  bukunya mengatakan  Indonesia  yang tadinya sebagai  negara transit  narkoba  menjadi  negara  eksportir  atau  produsen  dan  hal  tersebut  disadari  oleh presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Penanganan Ancaman Narkoba  2015.  Buku  Putih  Pertahanan  Indonesia  menyatakan  bahwa  peredaran  serta penyalahgunaan  narkoba  menjadi  bentuk  ancaman  nyata  yang  bentuk  penanganannya harus  dijadikan  prioritas  (Kemhan,  2015).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  isu  narkoba merupakan salah satu isu khusus yang menuntut penanganan terstruktur.
Upaya  ini  dibantu  oleh  ICPO-Interpol 1 sebagai  sebuah  organisasi  internasional melalui beberapa proyek kerja dan fasilitas-fasilitas yang diberikan bagi negara anggota. Situasi  narkoba  di  Indonesia  berkembang  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  1971,  Presiden mengeluarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  1971  untuk  penganggulangan narkotika dan dilanjutkan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 yang berfokus pada  peredaran  gelap  ( illicit  traffic ).  Pada  2002, di  bawah  Keputusan  Presiden  Nomor 17 Tahun 2002, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) diganti  dengan Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  (Matanasi,  2017).  Sampai  saat  ini,  Undang-undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan hukuman mati bagi pelanggarnya, terutama yang dikategorikan sebagai pengedar dan bandar narkoba (Muhamad, 2015).
Interpol  merupakan  sebuah  organisasi  internasional  yang  beranggotakan kepolisian  dari  194  negara.  Interpol  bekerja  dalam  dua  bidang  yaitu  pemberantasan
1 Dalam penelitian ini, kata ICPO-Interpol akan dipersingkat menjadi Interpol tanpa mengurangi bentuk dan makna khusus.
kejahatan internasional  serta kerja sama internasional.  Indonesia bergabung pada 1954 menunjuk  Kepolisian  Republik  Indonesia  sebagai  Biro  Pusat  Nasional  ( National Central Bureau /  NCB)  melalui Surat  Keputusan Perdana Menteri Republik  Indonesia No.  245/PM/1954  tanggal  5  Oktober  1954  sesuai  dengan  Pasal  32  Anggaran  Dasar Interpol yang berlaku bagi semua anggota. Tata cara kerja NCB-Indonesia dijelaskan di dalam  Lampiran “J” Keputusan Kapolri No. Pol.  Kep/53/X/ 2002 tanggal  17 Oktober 2002. Secara garis besar, NCB-Indonesia bertugas untuk menyelenggarakan kerja sama serta mendukung pengembangan Polri baik  dari bidang pendidikan, pelatihan, ataupun teknologi (NCB-Interpol Indonesia, 2018).
Penelitian  terdahulu  terkait  isu  utama  ini  dibagi  ke  dalam  tiga  kelompok  besar yaitu;  (1)  isu  perbatasan  dan  kejahatan  transnasional  secara  global;  (2)  kerja  Interpol terhadap  isu  transnasional  secara  global;  (3)  serta  kerja  Interpol  terhadap  isu transnasional  di  Indonesia.  Para  peneliti  sepakat  bahwa  isu  kejahatan  transnasional terjadi  karena  kurangnya  pengawasan  serta  kerja  sama.  Negara-negara  lemah  pada umumnya  akan  lebih  rawan  terkena  dampak  pada  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  politik (Lee, 1993; Nsereko, 1997; Morrison, 1997; Aggarwal, 2010; Muhamad, 2015). Dalam kategori  tinjauan  peran  Indonesia  terkait  isu  transnasional,  secara  global  kerja  sama kepolisian sangat dibutuhkan sebagai penyampai persamaan kepentingan negara.
Meskipun  demikian  terdapat  beberapa  hambatan  di  dalam  kerja  Interpol.  Salah satu contohnya adalah fasilitas teknologi  yang merupakan salah satu kekuatan Interpol tidak  dimiliki  oleh  semua  negara  anggota  (Purwaningsih,  1999;  Gerspacher,  2007; Enders&Sandler,  2011;  Popescu,  2014;  Szumski,  2016).  Di  Indonesia  sendiri,  para peneliti terdahulu berargumen bahwa peran Interpol masih terbatas dan hanya dianggap sebagai fasilitator. Fasilitator di sini adalah Interpol hanya dilihat sebagai sebuah wadah berdiskusi  tanpa  dapat  melakukan  investasi  sendiri  (Lb.  Gaol;  2013,  Manurung,  2016; Rakhmadani,  2016;  Riswandi,  2016;  Wardani,  2016).  Peneliti  melihat  bahwa  pada tulisan-tulisan sebelumnya masih belum cukup informasi terkait bagaimana peran kerja sama dengan Interpol dalam membentuk upaya penanganan isu kejahatan transnasional khususnya kasus narkoba. Oleh karena itu, artikel ini akan melihat bagaimana hubungan kerja  sama  antara  Indonesia  dengan  Interpol  yang  dilandasi  oleh  rezim  membentuk upaya penanganan isu penyelundupan narkoba di Indonesia.
Melihat  bagaimana  negara  harus  menjalin  kerja  sama  dengan  pihak  lain, menarik  minat  peneliti  untuk  memperdalam  peran  rezim  internasional  dalam
membentuk upaya penanganan isu tersebut sebagai sebuah hasil akhir. Artikel ini akan menjawab pertanyaan utama yaitu “Apakah kerja sama antara Indonesia dengan Interpol mempengaruhi kebijakan penanganan narkoba di  wilayah Indonesia?” Dengan bekerja sama  dengan  instansi  pemerintah  seperti  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dan  Bea Cukai,  Interpol  dan  Indonesia  berusaha  mengatasi  isu  yang  menarik  perhatian  negara tersebut.
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode tracing untuk menjawab  pertanyaan  utama.  Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu  peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi  atau  institusi  (Rukajat,  2018). Tracing merupakan  metode  untuk mendeskripsikan  fenomena  politik  ataupun  sosial  dan  fokus  pada  mekanisme  kausal yang  menghubungkan  beberapa  variabel  (Collier,  2011;  Vennesson,  2008).  Proses tracing membawa  peneliti  untuk  mengeksplorasi  lebih  lanjut  setiap  pertanyaan  kausal seperti “apa” dan “bagaimana” (Della Porta & Keating, 2008). Dengan metode ini maka peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan dari data dan bukti yang sudah dikumpulkan untuk  menjawab  pertanyaan  utama  artikel  ini  terkait  upaya  dan  usaha  Interpol  dalam menangani  kasus  penyelundupan  narkoba  khususnya  di  Indonesia.  Tujuan  dari penulisan  artikel  ini  adalah  menganalisis  upaya  Interpol  dan  Indonesia  dalam melakukan  mekanisme  kerja  sama  terkait  keamanan  perbatasan  wilayah  dalam menangani  masuk  dan  keluarnya  narkoba  di  Indonesia  dengan  memperdalam  makna rezim internasional menurut Stephen D. Krasner.

## Kerangka Konseptual

## Rezim Internasional: Pengertian dan Peran
Di  dalam  organisasi  internasional  dibutuhkan  sebuah  standardisasi  untuk  membentuk perilaku  negara  dan  menjaga  kesejahteraan  antar  anggota.  Rezim  internasional memegang  peran  penting  sebagai  mekanisme  untuk  mengarahkan  respons  negara. Menurut Keohane & Nye (1977), rezim internasional adalah bagaimana suatu peraturan yang meliputi jaringan aturan, norma, dan prosedur dapat diatur dan bagaimana hasilnya dapat  dikontrol  oleh  para  penganut  rezim  (Krasner,  1982).  Young  (1980)  berpendapat bahwa rezim adalah institusi sosial yang mengatur tindakan atau aksi tertentu. Krasner (1982)  memberikan  definisi  rezim  dengan  mengungkapkan  bahwa  rezim  internasional
adalah  peraturan,  prinsip,  norma,  dan  prosedur  pemutusan  kebijakan  di  dalam  isu-isu yang  menjadi  isu  penting  bagi  para  aktor.  Empat  komponen  tersebutlah  yang  akan mempengaruhi  perilaku  aktor  dan  memberikan  dampak  pada  hasil  (Hennida,  2015). Melengkapi  pernyataan  tersebut,  Haggard  dan  Simmons  mengemukakan  bahwa  rezim dianggap  sebagai  perjanjian  multilateral  antarnegara  untuk  mengatur  aksi  nasional terhadap  isu  terntentu.  Rezim  sendiri  terbentuk  oleh  ketidakpuasan  terhadap  konsep- konsep  yang  secara  dominan  menggambarkan  ketertiban  internasional,  otoritas,  serta organisasi (Haggard & Simmons, 1987).
Terkait  pendapat  Haggard  dan  Simmons,  Jervis  (1982)  sebelumnya  sudah menganggap konsep rezim sebagai bentuk hubungan timbal balik jangka panjang yang tidak  menekan  negara-negara  untuk  mengikuti  ekspektasi  (Krasner,  1982).  Dapat dikatakan  bahwa  negara  tidak  harus  tunduk,  tetapi  bekerja  maksimal  untuk  mencapai tujuan  yang  disepakati  bersama.  Sikap  negara  dalam  rezim  menunjukkan  saling ketergantungan  dan  membawa  makna  kerja  sama  ke  dalam  hal  yang  lebih  kompleks (Hadiwinata, 2017).  Berkaitan erat  dengan insitusi internasional, Barkin  melihat rezim berfokus  pada  perilaku  negara  dan  efek  dari  norma  serta  peraturan  yang  disepakati. Rezim  menggunakan  organisasi  internasional  sebagai  alat  untuk  menunjukkan  sikap atau  respons  aktor  negara  (Barkin,  2006).  Secara  singkat  rezim  bersifat  mengatur standardisasi  yang  harus  dilakukan  negara  tanpa  bersifat  mengikat.  Kesepahaman  dan harmonisasi kepentingan negara menjadi landasan terjadinya sebuah rezim. Hasil akhir dari  rezim  sendiri  adalah  aturan  baru  atau  tindakan  baru  yang  dikeluarkan  untuk menyikapi  isu  tertentu.  Pemilihan  pengertian  ini  dipilih  oleh  penulis  untuk  melihat fenomena  Interpol  sebagai  organisasi  internasional  tersebut  dalam  memberantas  isu narkoba di Indonesia.
Rezim  yang  dipercaya  dapat  mempengaruhi  perilaku  negara  dalam  artikel  ini akan  dikaitkan  dengan  bagaimana  Indonesia  menangani  isu  penyelundupan  narkoba. Penulis  menggunakan  kerangka  pemikiran  Stephen  D.  Krasner  yang  menghubungkan antara  faktor  sebab-akibat  yang  mendorong  bekerjanya  sebuah  rezim  sehingga  dapat memperoleh  hasil  akhir. Basic  Causal  Factors meliputi  3  faktor  utama  yaitu kepentingan  pribadi  negara,  kekuatan  politik,  dan  penyebaran  norma  serta  prinsip tertentu.  Selain  itu,  Krasner  juga  menyebutkan  2  faktor  pelengkap  yaitu  faktor kebiasaan  dan  pengetahuan  (Krasner,  1982).  Dengan  menggunakan  skema Modified
Structural 2 dari  Krasner,  penulis  akan  melihat  bagaimana  keberadaan  variabel  kausal menjadi  latar  belakang  pembentukan  rezim  hingga  berjalan  sampai  sekarang  dan mempengaruhi  perilaku  negara.  Artikel  ini  akan  menggunakan  3  faktor  utama; kepentingan  negara  dalam  menangani  isu  penyelundupan  narkoba,  kekuatan  politik negara dalam menangani isu penyelundupan narkoba, norma dan prinsip negara dalam menangani isu penyelundupan narkoba.
Rezim  yang  akan  digunakan  adalah  Anggaran  Dasar  Interpol  ( Constitution  of the ICPO-Interpol ) sebagai sebuah aturan dan kesepakatan yang disepakati oleh semua negara anggota. Terdiri dari 50 pasal, Anggaran Dasar Interpol merupakan bukti tertulis bahwa negara setuju untuk  bekerja sama dengan  Interpol dalam menyelesaikan isu-isu transnasional.  Secara  singkat,  di  dalam  Anggaran  Dasar  tersebut  dijelaskan  peraturan penting  dari  Interpol  adalah  tidak  diperbolehkan  untuk  mengintervensi  hal-hal  yang berkenaan  dengan  politik,  militer,  agama,  ataupun  bersifat  rasis.  Interpol  akan  bekerja dengan  bantuan National  Central  Bureau (NCB) 3 yang  adalah  bentuk  pengesahan negara untuk bekerja sama dengan Interpol.

## Analisis dan Diskusi

## Variabel Kepentingan Indonesia dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba
Faktor  pertama  yang  akan  dilihat  adalah  faktor  kepentingan  Indonesia.  Dalam  hal  ini, Indonesia  mempunyai  kepentingan  untuk  mengurangi  dan  memberantas  tingkat penyebaran  ilegal  narkoba.  Hal  ini  berhubungan  dengan  status  kedaulatan  negara  dan citra negara di mata dunia. Kepentingan Indonesia dalam menangani isu penyelundupan narkoba  adalah  bagaimana  Indonesia  sebagai  negara  yang  masih  berkembang  harus menjaga  identitas  dirinya  dengan  menunjukkan  kestabilan  dan  keamanan  negara  yang dapat  dipercaya  oleh  mata  dunia,  penguatan  dan  pengembangan  teknologi,  serta
2 Skema Modified  Structural digunakan  untuk  melihat  bagaimana  negara  berdaulat  memaksimalkan kepentingannya.  Pandangan  ini  menjelaskan  bahwa  rezim  mempunyai  peran  yang  cukup  besar walaupun  hanya  muncul di  situasi-situasi  tertentu.  Struktur ini  menitikberatkan  kedaulatan  negara dan bagaimana  negara  selalu  mencari  cara  untuk  memaksimalkan  kepentingan  dan  kekuatannya  guna menjaga eksistensinya.
3 National Central Bureau (NCB) atau Biro Pusat Nasional adalah penghubung antara lembaga-lembaga dalam  negeri,  NCB  negara  lain,  dan  Setjen  ICPO-Interpol.  Setiap  negara  anggota  Interpol  harus menunjuk suatu badan yang menjamin hubungan dengan dan interaksi terkait pasal 22 Anggaran Dasar ICPO-Interpol.  Tugas  NCB  pada  umumnya  adalah  menyediakan  informasi  dalam  pangkalan  data Interpol.  Indonesia  menunjuk  Kepolisian  Negara  sebagai  wakil  di  Interpol  melalui  Surat  Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/1954 Tanggal 5 Oktober 1954.
penyamaan persepsi terhadap status narkoba. Kepentingan yang dimaksud di sini adalah bagaimana  Indonesia  memaksimalkan  fungsi  utilitasnya  sendiri  dan  mendorong kepentingan negara dalam menanggulangi isu penyeludupan narkoba.
Artikel  ini  menelaah  kepentingan  Indonesia  melalui  beberapa  kebijakan  yang dipilih    dan  telah  dijalankan  oleh  pihak  pemerintah  dalam  menangani  isu penyelundupan narkoba. Penulis meninjau beberapa kebijakan tidak hanya yang bersifat tertulis  tetapi  juga  yang  berupa  tindakan  langsung  dan  merupakan  sebuah  terobosan. Hal  ini  dibutuhkan  guna  melihat  bagaimana  Indonesia  tetap  konsisten  dalam  bekerja sama  dengan  rezim  Interpol  untuk  mencapai  kepentingan  negara.  Di  dalam  pasal  80 Undang-undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika  Indonesia, dikatakan bawah BNN melalui penyidik dapat  meminta bantuan  Interpol  Indonesia (NCB-Interpol) atau instansi  penegak  hukum  negara  lain  untuk  melakukan  pencarian,  penangkapan,  dan penyitaan  barang  bukti  luar  negeri.  Kebijakan  ini  diaplikasikan  oleh  NCB-Indonesia dengan  BNN  melalui  MoU  antara  Polri  dengan  BNN  terkait  kerja  sama  dalam mewujudkan  Indonesia  Bebas  Narkoba  2015  (Berita  Satu,  2012).  MoU  tersebut berfokus pada pedoman untuk memanfaatkan jaringan komunikasi Interpol dan terbukti bahwa  hingga  penanganan  proyek  2017,  Indonesia  menggunakan  sistem  komunikasi internasional Interpol untuk mengungkap kasus sindikat internasional. Hasil dari proyek tersebut dapat dilihat pada bagian variabel kedua artikel ini sebagai bukti keberhasilan peran dan upaya dalam kerja sama.
Terkait  kebijakan  Indonesia,  Joko  Widodo  menyatakan  putusan  hukuman  mati terkait kasus Bali  Nine pada 2015. Putusan eksekusi mati sebagai  bentuk  penyelesaian kasus narkoba sudah terjadi sejak 1995 kepada Chan Ting Chong, seorang warga negara Malaysia  terkait  kepemilikan  420  gram  heroin  (Isnaeni,  2016).    Pemerintah  dianggap terus  melakukan  eksekusi  mati  dalam  kasus  narkoba  dengan  standar  ganda.  Standar ganda  di  sini  adalah  di  dalam  negeri  pemerintah  akan  menerapkan  praktik  hukuman mati,  tetapi  di  luar  negeri  pemerintah  akan  mengajukan  pengampunan  jika  ada  WNI yang  dihukum  mati  (Isnaeni,  2016).  Kebijakan  eksekusi  mati  dianggap  tidak  efektif. Terdapat  setidaknya  dua  hal  yang  perlu  diperhatikan  dari  hasil  setelah  keputusan  ini yaitu kebijakan ini belum memberi dampak apapun dalam penyelesaian kasus narkoba dan  berdasarkan  data  BNN  serta  Pusat  Penelitian  Kesehatan  Universitas  Indonesia, jumlah  pengguna  narkoba  terus  naik  hingga  menyentuh  5  juta  orang  per  Juli  2017 (Faisal, 2018).
Selain  itu,  dalam  tataran  global  keputusan  ini  dianggap  sangat  merugikan Indonesia  dalam  diplomasi  internasional  untuk  melindungi  warga  negaranya.  Melalui hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  Indonesia  mencari  bantuan  untuk  menangani  isu penyelundupan secara lebih tertata. Hal ini ditunjukkan dengan bantuan Interpol terkait pembagian  divisi  kerja  yang  mengatur  setiap  hal  secara  rinci:  Bagian  Kejahatan Internasional  (Bagjatinter),  Bagian  Komunikasi  Internasional  (Bagkominter),  Bagian Konvensi  Internasional  (Bagkonvinter),  dan  Bagian  Liaison  Officer  dan  Perbatasan (Baglotas)  (Divhubinter  Polri,  2012).  Setiap  prosedur  pengajuan  yang  diminta  oleh Indonesia  akan  diseleksi  dan  diperiksa  terlebih  dahulu  agar  negara  bisa  berhati-hati dalam  bertindak,  seperti  pengajuan red  notice yang  mementingkan  kelengkapan administrasi (Saleh, 2017).
Indonesia  mempunyai  letak  strategis  yang  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku kejahatan  penyelundupan  narkoba.  PBB,  sebagai  sebuah  perserikatan  yang  turut  serta berfokus  pada  keamanan  negara  terkait  kejahatan  internasional,  mengatakan  bahwa Indonesia  adalah  salah  satu  jalur  utama  penyelundupan  narkoba  (Latschan,  Thomas  & Pasuhuk, Hendra, 2015). Pada 2015, BNN menyatakan bahwa terdapat sekitar 5,6 juta orang  pengguna  narkoba  ada  di  Indonesia.  Sindikat  internasional  yang  terorganisasi memperdagangkan  dan  menyelundupkan  obat-obatan  karena  permintaan  yang  cukup tinggi  dan  pasar  yang  besar.  Hal  ini  berhubungan  dengan  jumlah  populasi  muda  di Indonesia  (Latschan,  Thomas  &  Pasuhuk,  Hendra,  2015).  Hal  ini  terjadi  juga  karena organisasi sindikat tersebut memanfaatkan lemahnya perbatasan  Indonesia terutama di wilayah  laut  tempat  banyak  kapal  beroperasi.  Di  Indonesia,  pintu  utama  masuknya narkoba adalah pelabuhan-pelabuhan di Jakarta, Batam, Surabaya, dan Denpasar. Selain itu,  sindikat  dari  Malaysia  menyelundupkan  obat  jenis  Crystalline  Methampetamine (sejenis sabu-sabu) ke Aceh, Medan, dan wilayah Sumatera lainnya (Latschan, Thomas &  Pasuhuk,  Hendra,  2015).  Penyelundupan  terus  berkembang  sampai  2018.  Menurut UNODC  PBB,  Indonesia  masuk  dalam  segitiga  emas  perdagangan  beberapa  jenis narkoba  (Hariyanto,  2018).  Data-data  tersebut  menjadi  bukti  bahwa  Indonesia membutuhkan  kerja  keras  dalam  menangani  isu  terkait.  Data-data  tersebut menggambarkan  bahwa  Indonesia  mempunyai  kepentingan  untuk  menjaga  nama  baik dan kedaulatan untuk memperoleh kepercayaan negara-negara tetangga maupun dunia.
Kepentingan  lain  yang  dilihat  artikel  ini  adalah  agar  Indonesia  dapat menyamakan  persepsinya  terkait  kasus penyelundupan  narkoba.  Kebijakan pemerintahan  terus  mengalami  perkembangan  sesuai  dengan  fakta  yang  terjadi  di lapangan  serta  zaman  yang  terus  berkembang.  Inpres  No.  6  tahun  2018  tentang pencegahan  dan  penyalahgunaan  serta  peredaran  gelap  narkotika  menjadi  salah  satu kebijakan  presiden  dalam  upaya  penanganan  narkoba.  Di  dalam  hal  ini,  penulis menganggap Polri sebagai satu kesatuan dengan NCB-Interpol Indonesia. Polri bekerja di bidang pemberantasan dengan beberapa aksi lapangan. Penulis mengambil beberapa aksi  dan  indikator  keberhasilan  yang  berkaitan  dengan  topik  artikel  ini  diantaranya adalah  pengumpulan  informasi  terkait  tindak  pidana  narkotika,  pertukaran  informasi dengan foreign  counterpart untuk  mengungkap  jaringan  narkotika  internasional,  serta peningkatan  pengawasan,  penyidikan,  dan  penyelidikan.  Bersumber  dari  APBN  2019, anggaran  Indonesia  pada  2019  dialokasikan  pada  pelayanan  umum  sebesar  32%  dan bidang pertahanan 7% (Garnesia, 2019). Kepentingan Indonesia untuk memprioritaskan keamanan  rakyat  dan  negara  dapat  dibantu  oleh  kerja  sama  yang  terbentuk.  Penulis berpendapat  bahwa  dalam  rangka  memajukan  teknologi  yang  semakin  berkembang, Indonesia  memerlukan  rezim  sebagai  pendorong  untuk  menjalin  kerja  sama  melalui pihak ketiga seperti Interpol.
Di  dalam  hal  tersebut,  kebijakan  utama  yang  diberikan  kepada  Polri  adalah untuk  memberikan  dan  mencari  informasi  terkait  narkoba  khususnya  untuk memberantas  jaringan  internasional.  Kepentingan  Indonesia  secara  garis  besar  adalah mencegah masuknya narkoba dengan peran informasi yang bisa didapatkan dari instansi lain.  Untuk  penguatan  pintu  masuk  negara  Republik  Indonesia,  modernisasi  alat pendukung  operasi  narkotika  masih  dikaitkan  dengan  Kementerian  Keuangan.  Salah satu  bukti  adalah  adanya  hubungan  tumpang  tindih  antara  pemerintah  dan  Polri, khususnya  Interpol.  Penulis  berpendapat  bahwa  dengan  adanya  rezim  yang  berlaku, perlahan  pemikiran  pemerintah  Indonesia  dapat  lebih  terbuka  dan  mempercayakan  hal terkait  pemberantasan  narkoba  terhadap  pihak-pihak  lain,  di  dalam  hal  ini  contohnya Interpol sebagai salah satu organisasi internasional.
Teknologi di Indonesia membutuhkan pembaharuan untuk penguatan keamanan negara.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  membutuhkan  kontribusi  Interpol  dalam pengembangan fasilitas guna menjaga perbatasan daerah. Di dalam jaringan komunikasi internasional,  Bagkominter  (dalam  NCB-Indonesia)  bekerja  dengan  dua  jaringan
komunikasi,  yaitu database Interpol  dan  ASEANAPOL.  Secara  garis  besar,  mereka akan  mengolah,  mengumpulkan,  melaksanakan  kerja  sama  dalam  pengembangan sistem,  dan  mengembangkan  sistem  komunikasi  yang  ada.  Contoh-contoh  fasilitas dalam  fasilitas  teknologi  Interpol  adalah  Jaringan  Komunikasi  Interpol  I-24/7  yang merupakan  teknologi  telekomunikasi  yang  mendukung  fungsi  utama  Interpol  dalam memberikan pelayanan komunikasi global kepolisian.
Interpol  Global  Communication  System atau  I-24/7  mengandung  arti  bahwa jaringan  ini  bekerja  selama  24  jam  setiap  hari  tanpa  henti  dan  terkoneksi  ke  seluruh negara  anggota  (Divhubinter  Polri,  2012).  Di  dalam  I-24/7  terdapat  beberapa  layanan informasi  seperti  data  operasional  (meliputi  informasi  penting  tentang  kriminal  dan kriminalitas), database atau  pangkal  data  (akses  informasi  untuk  memfasilitasi penyelidikan  dan  kerja  sama), Interpol  Notices (laporan  yang  diterbitkan  oleh  Sekjen Interpol), FIND/MIND 4 serta  I-link (untuk melacak dan mengidentifikasi  pelaku, hasil kejahatan,  serta  pertukaran  informasi),  dan website Interpol  (Divhubinter  Polri,  2012). Di  Indonesia,  tercatat  pada  2009  sudah  terdapat  sekitar  32  Polda  sekitar  wilayah Indonesia  yang  sudah  dapat  mengakses  dan  memanfaatkan  informasi  teknologi  ini (Divhubinter Polri, 2012).
Interpol  bergerak  pada  pintu-pintu  masuk  negara,  contohnya:  bandara, pelabuhan, dan pos-pos perbatasan. Di dalam artikel ini, makna dari perbatasan wilayah Indonesia  adalah  lokasi  dimana  Interpol  mulai  bekerja  lapangan  untuk  membantu penanganan  dan  pemeriksaan  barang,  individu,  dan  berbagai  hal  lainnya.  Interpol berperan  dengan  perluasan  jaringan  NCB-Indonesia  dalam  mengakses  jaringan internasional  yang  pada  2011  sudah  dapat  diakses  dari  31  Polda  di  seluruh  wilayah (Divhubinter Polri, 2012). Upaya Interpol ini membantu Polri, imigrasi, dan Bea Cukai dalam  pengecekan  dokumen  perjalanan,  paspor, stolen  motor  vehicle ,  dan  lain sebagainya.  Hal  ini  merupakan  bentuk  upaya  Interpol  membawa  kemudahan  akses Informasi  dalam  kerja  sama  menjaga  pintu  perbatasan  negara  dari  isu  penyelundupan narkoba.
Di  perbatasan  Indonesia,  penting  memiliki  teknologi  untuk  mengawasi pergerakan  masuk  dan  keluarnya  individu  ataupun  barang  di  wilayah  Indonesia. Menurut  Joko  Widodo,  penguasaan  teknologi  persenjataan  bertujuan  untuk  menjaga
4 FIND/MIND  merupakan  dua  akronim  dari Fixed  Interpol  Network  Database (mengakses  data  secara online ) dan Mobile Interpol Network Database (mengakses data secara offline ).
kedaulatan  negara  Indonesia  serta  keamanan.  Di  dalam  kasus  penyelundupan  narkoba, Interpol  Indonesia  (NCB-Interpol)  akan  bekerja  sama  dengan  beberapa  instansi  dari Indonesia.  Dengan  kurangnya  penjagaan  dan  teknologi  yang  dibutuhkan  pada  PLBN (Pos  Lintas  Batas  Negara)  khususnya  yang  berada  di  wilayah  dengan  jalur  C  (Jalur ilegal/jalur  tikus),  maka  Indonesia  membutuhkan  sumbangan  jasa  yang  didapat  dari manfaat Indonesia bergabung sebagai anggota Interpol.
Tidak  hanya  itu,  modernisasi  alat-alat  dan  sumber  daya  manusia  juga  sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Hal tersebut mendukung Indonesia untuk tetap melanjutkan kerja  sama  dengan  Interpol  dan  mengikuti  rezim  yang  sudah  disepakati.  Operasi  dan kerja  sama  Interpol  terhadap  Indonesia  merupakan  cara  Interpol  memenuhi  tugas  dan tujuannnya  sebagai  organisasi.  Joko  Widodo  dalam  debat  putaran  keempat mengemukakan  bahwa  zaman  sekarang  negara  hanya  berfokus  pada  cepat  atau lambatnya  proses  informasi.  Bagi  pemerintahan  saat  ini,  inti  utama  dari  pertahanan negara  adalah  kemudahan  akses  data  dan  jaringan  informasi  yang  merupakan  kunci utama Interpol.
Kementerian  Luar  Negeri  melihat  narkoba  sebagai  bentuk shared  responsibilty yang  dalam  penanganannya  tidak  bisa  dilakukan  oleh  negara  sendiri.  Kepentingan utama Indonesia dalam isu narkoba adalah menanggulangi peredaran dan perdagangan gelap  narkoba  dengan  mencegah  arus  keluar  masuk  narkoba  dan  prekusornya (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2018). Kepentingan Indonesia untuk bekerja sama dengan ICPO-Interpol dalam hal ini adalah untuk memperkaya Indonesia dalam sistem keamanan  negara.  Negara-negara  melalui  Piagram  PBB  diminta  untuk  berkomitmen dalam  menghormati  kedaulatan  dan  kepentingan  nasional  masing-masing  (Kemhan, 2015).  Kepentingan  itu  sendiri  dapat  dijadikan  acuan  dalam  perumusan  penentuan strategi ataupun strategi keamanan nasional (Kemhan, 2015). Indonesia sendiri sebagai negara berdaulat mempunyai kepentingan yang harus diikuti dan dicapai.
Rezim  Anggaran  Dasar  Interpol  yang  terbentuk  secara  keseluruhan  bertujuan untuk 5 :
1. Membina  dan  menjalin  kerja  sama  antaraparat  kepolisian  dengan  mengikuti  aturan hukum  yang ada di  masing-masing negara dalam landasan Deklarasi  Hak Manusia yang bersifat universal.
5 Pasal 2 Anggaran Dasar Interpol
2. Untuk membangun dan mengembangkan institusi-institusi agar berkontribusi secara efektif terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan hukum.
Dengan  kepentingan  dan  tujuan  tersebut,  maka  rezim  yang  berlaku  mendorong Indonesia untuk melakukan peningkatan kekuatan perbatasan melalui fasilitas teknologi dan  informasi  yang  dimiliki  oleh  Interpol  guna  menanggulangi  isu  penyelundupan narkoba.
Variabel ini diangkat untuk menjadi bukti latar belakang rezim kerja sama antara Interpol dan Indonesia. Salah satu contoh adalah kepentingan membuat nama Indonesia lebih  baik  didukung  oleh  hasil  penelitian  dari  Purnayuda  (2015)  yang  dalam  jurnal akademiknya  menyimpulkan  bahwa  kepentingan  negara  dalam  kerja  sama  bukanlah hanya  keuntungan  materi  tetapi  juga  nama  dan  hubungan  baik  antarnegara.  Di  sini terlihat  bahwa  Interpol  dengan  rezimnya  berperan  sebagai  jembatan  Indonesia  untuk mencari  bentuk  upaya  penanganan  yang  tepat  terhadap  isu  penyelundupan  narkoba. Rezim internasional di dalam variabel pertama ini akan menilai bagaimana kepentingan dan  situasi  narkoba  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  alasan  untuk  tetap  menjaga statusnya sebagai anggota Interpol.

## Variabel Kekuatan Politik dalam Ketersediaan Rasa Aman Masyarakat Indonesia
Variabel  kedua  pendukung  bekerjanya  sebuah  rezim  internasional  adalah  faktor kekuatan  politik.  Dalam  berbagai  pendekatan,  kekuatan  politik  digunakan  untuk meningkatkan sesuatu secara maksimal ataupun untuk meningkatkan kontribusi aktor di dalam  suatu  sistem  (Ekaputra,  2015).  Di  dalam  artikel  ini,  sistem  tersebut  adalah pencegahan penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia. Peran kekuatan politik juga melingkupi  bagaimana  memaksimalkan  penggunaan  kekuatan  pada  kepentingan individual  atau  aktor  (Krasner,  1982).  Contoh  dari  pengaplikasian  pernyataan  tersebut adalah  dengan  memaksimalkan  nilai-nilai  aktor  negara.  Kekuatan  politik  dinilai  dapat mendorong  rezim  untuk  tetap  ada.  Meskipun  terlihat  sama  dengan  variabel  pertama, terdapat  satu  perbedaan  inti  dari  kedua  variabel.  Jika  variabel  kepentingan  bergerak pada  negara  sebagai  sebuah  kesatuan,  maka  di  variabel  kekuatan  politik,  fokus utamanya  adalah  individu.  Oleh  karena  itu  pada  variabel  ini,  negara  dianggap  harus dapat  menciptakan  beberapa collective  good bagi  masyarakat  sebagai  bentuk  kekuatan politik.
Di  dalam  rezim  internasional, collective  good merupakan  tujuan  rezim  yang tidak dapat terpenuhi jika aktor-aktor yang terlibat tidak mematuhi peraturan-peraturan yang  ada (Wardhani,  2015). Collective good adalah terma untuk  menggambarkan pola konsumsi  yang digunakan secara bersama-sama tanpa mengurangi kemungkinan orang lain  untuk  mendapatkan  barang  atau  jasa  tersebut  (Tinbergen,  1984).  Jadi  barang  dan jasa kolektif dapat sepenuhnya dinikmati secara bersama.  Salah satu bentuk barang dan jasa  kolektif  adalah  keamanan.  Rasa  keamanan  sendiri  berbeda-beda  bentuknya  dan tidak  semua  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  kolektif.  Keamanan  yang  bermakna “ketidakhadiran ancaman” adalah salah satu contoh bentuk kolektif (Krahmann, 2008).
Di  dalam  penanganan  isu  narkoba  ini, collective  good yang  harus  disediakan oleh aktor negara (pemerintah Indonesia) bagi masyarakatnya adalah rasa aman. Hal ini diukur  dengan  bagaimana  negara  dan  Interpol  berhasil  mengungkapkan  kasus penyelundupan  narkoba  untuk  mengurangi  dan  memberantas  ancaman  narkoba  di Indonesia.  Melihat  bahwa  penyelundupan  narkoba  bergerak  pada  tingkat  yang  lebih bersifat individual, maka rasa aman yang harus negara berikan terkesan lebih rinci dan bersifat perseorangan. Rasa aman tersebut merupakan sebuah keberhasilan yang dikejar oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Artikel ini akan melihat bagaimana aktor-aktor yang berperan berusaha untuk memenuhi rasa keamanan negara.
Indonesia  menjadi  salah  satu  pasar  narkoba  yang  bisa  dibilang  cukup  besar. Menurut  Deputi  Bidang  Pemberantasan  BNN,  Irjen  Arman  Depari,  setidaknya  ada  26 jaringan  narkoba  lokal  dan  internasional  yang  sedang  dikejar  (Hariyanto,  2018). Jaringan  tersebut  didominasi  oleh.  Negara-negara  ASEAN  dan  Asia  Timur  seperti Taiwan,  Hongkong,  dan  Cina.  Biasanya  jaringan  tersebut  menyelundupkan  narkoba melalui  laut  daerah  perbatasan  Sumatera  dan  Kalimantan  (Hariyanto,  2018).  Dengan terus  berkoordinasi,  BNN  mengungkapkan  bahwa  kerja  sama  dengan  negara  lain merupakan  kunci  dalam  memberantas  jaringan  narkoba.  Kerja  sama  tersebut  meliputi Interpol serta beberapa mitra penegak hukum di negara lain. Jelas di sini terlihat bahwa langkah Indonesia dalam memberantas narkoba baik dalam mencegah dan memberantas adalah dengan menjalin kerja sama.
Bagian variabel ini menganalisis bagaimana Interpol bekerja secara lebih detail dalam  tingkatan  individu.  Dengan  bagian-bagian  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya, Bagjatinter dalam NCB-Indonesia bertugas untuk menanggulangi kejahatan umum yang terkait  dengan  negara  lain  dan  serta  pemberian  bantuan  hukum  internasional  terkait
Ekstradisi, MLA, dan pencarian buronan ataupun penerbitan notice (Divhubinter Polri, 2012).  Salah  satu  bentuk  keberhasilan  kerja  sama  yang  melibatkan  peran  Interpol dengan  negara  adalah  dengan  mengungkap  sindikat  narkoba.  Contohnya,  Anggota Satuan  Reserse  Narkoba  Polres  Metro  Jakarta  Barat  berkerja  sama  dengan  Interpol melalui  kepolisian  Belanda  untuk  mengungkap  sindikat  peredaran  narkoba (Firmansyah,  2018).  Seorang  warga  negara  Indonesia,  Steve  Emmanuel  terkena  kasus narkoba  dan  membuat  kepolisian  berkoordinasi  dengan  bea  cukai  dan  juga  imigrasi bandara  untuk  lebih  memperketat  penjagaan.  Hal  ini  dipicu  karena  Steve  berhasil meloloskan  narkotika  Jenis  kokain  dari  salah  satu  sindikiat  internasional.  Guna menangani  hal  ini,  kepolisian  negara  bekerja  sama  dengan  Interpol  dalam  mengawasi masuk dan keluarnya seseorang dari wilayah indonesia.
Sebagai  bentuk  usaha  mencegah  masuknya  narkoba  ke  Indonesia,  Interpol  dan negara-negara  ASEAN  melangsungkan  sebuah  proyek  dalam  rangka  meningkatkan kerja sama  yang dikhususkan untuk isu  penyelundupan narkoba. Pada 1-14 Mei  2017, Indonesia  melalui  instansi  BNN,  Polri,  Imigrasi,  dan  AVSEC  menyelenggarakan Operasi Lionfish- ASEAN  2017.  Operasi  ini  berhasil  mengungkap  dua  kasus penyelundupan  narkotika  oleh  warga  negara  asing  dengan  bukti  1,2  kg  sabu  dan  2,2 gram  hasis  (Direktorat  Bea  dan  Cukai,  2017).  Kasus  pertama  diungkap  dengan penyelundupan  1.268  gram  methamphetamin  atau  sabu  oleh  seorang  warga  negara Afrika (Hariyanto, 2017). Dengan modus menelan butiran kapsul yang diisi sabu, warga negara  ini  mengaku  dikendalikan  oleh  dua  orang  di  negara  asalnya.  Hal  ini  menjadi salah satu  bukti bahwa kejahatan narkoba  yang terjadi  di  Indonesia sudah  dalam skala perseorangan.  Inilah  yang  menyebabkan  situasi-situasi  yang  tidak  terkendali  baik  dari pemerintah  sekalipun.  Terlihat  di  sini  bahwa  pelaku  kejahatan  dalam  skala  yang  kecil membutuhkan kerja sama yang bersifat saling melengkapi.
Selanjutnya,  keberhasilan  dalam  menyelesaikan  kasus  narkoba  di  Indonesia terjadi  dalam  kerja  sama  antara  Polda  DIY  dan  Interpol.  Kepolisian  daerah  DIY bersama-sama  dengan  interpol  mengejar  seorang  warga  negara  Malaysia  yang  diduga terkait  kasus  narkoba  di  Indonesia  (Persada,  2018).  Kepolisian  Yogyakarta  sudah mengantongi  beberapa  informasi  penting  terkait  pelaku  kejahatan  dan  hanya  tinggal menunggu  koordinasi  dengan  Interpol.  Barang  bukti  yang  didapat  dari  penangkapan kurir  narkoba  tersebut  adalah  shabu  seberat  559,9  gram.  Hal  ini  menujukkan  bahwa
Interpol  dibutuhkan  oleh  kepolisian  di  daerah-daerah  Indonesia  untuk  mendukung keberhasilan penanganan kasus penyelundupan narkoba.
Barang bukti kasus penangkapan narkoba sejak Januari 2019 mencapai 21,9 kg sabu,  19,6  kg  ganja,  474  butir  pil  ekstasi  diamankan  dari  jaringan  lokal  hingga internasional  (Rinanda,  2019).  Diharapkan  dengan  adanya  keberhasilan  penanganan yang  dilakukan  oleh  Polres  setempat,  menunjukkan  bahwa  pemerintah  masih memberikan perhatian khusus terhadap narkoba. Jaringan internasional ini bekerja sama dengan  Interpol  melalui  informasi  yang  dibongkar  (Rinanda,  2019).  Hal  tersebut penting  bagi  para  polisi  karena  sangat  membantu  berjalannya  penyelidikan  dan pemeriksaan.
Di  dalam  variabel  ini,  Indonesia  dalam  membentuk  upaya  penanganannya berusaha  memberikan  rasa  aman  terhadap  setiap  individu.  Hal  ini  dinilai  oleh  penulis sebagai  salah  satu  alasan  rezim  dapat  bertahan  dan  mendukung  upaya  penanganan narkoba di Indonesia dengan bantuan tangan Interpol. Dengan usaha Interpol membantu melakukan  ekstradisi,  penerbitan notice ,  dan  wewenang  akses  informasi,  maka Indonesia  dapat  mencapai  tujuan  utamanya  untuk  melindungi  warga  negara  dari kejahatan narkoba. Keberhasilan yang dilakukan dari kerja sama Interpol dan Indonesia digambarkan sebagai bukti upaya penyediaan rasa aman.

## Variabel Norma dan Prinsip dalam Kerja Sama Internasional bagi Indonesia
Variabel  ketiga  ini  sering  didefinisikan  sebagai  alasan  bertahannya  sebuah  rezim. Prinsip  dalam  rezim  merupakan  pegangan  awal  aktor  dalam  berperilaku  sedangkan norma  merupakan  langkah  selanjutnya  setelah  prinsip  melekat  (Hennida,  2015).  Di dalam kasus penyelundupan narkoba dan peran Interpol serta Indonesia ini, maka norma yang  membentuk  adanya  kesatuan  rezim  adalah  menjalin  kerja  sama  antarnegara ataupun  organisasi  untuk  menangani  isu  penyelundupan  narkoba.  Penulis  melihat bahwa norma  yang muncul dari penanganan isu narkoba ini adalah bagaimana negara- negara  bekerja  sama  untuk  membantu  satu  sama  lain  dalam  mengurangi  angka keancaman yang sudah disepakati.
Kerja  sama  menjadi  landasan  penting  terbentuknya  rezim  Anggaran  Dasar Interpol  karena  isu  kejahatan  transnasional  harus  diselesaikan  secara  global  dan bersama-sama.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  Indonesia  mengambil pandangan  “ shared  responsibilty ”  dalam  melihat  isu  narkoba  di  Indonesia.  Ruang
lingkup  kerja  sama  kepolisian  sangat  luas,  meliputi:  pertukaran  informasi  terkait identitas  pelanggar,  catatan  kriminal,  pengecekan  alibi,  dan  pernyataan  seseorang (Badan  Kerjasama  Internasional  Kepolisian,  1978).  Kerja  sama  internasional  di  dalam Interpol dilandasi oleh berbagai prinsip, salah satunya adalah prinsip fungsi kerja sama. Isi  dari  prinsip  itu  sendiri  adalah  administrasi  yang  berhubungan  dengan  penegak hukum  atau  prosedur  kriminal  dapat  mengambil  manfaat  kerja  sama  terlepas  dari jabatan atau status  administrasinya  (Badan Kerjasama  Internasional Kepolisian, 1978). Kerja  sama  hanya  efektif  bilamana  semua  aparat  dapat  mengambil  manfaat, memberikan  dukungan,  dan  bersifat  terbuka  bagi  semua  (Badan  Kerjasama Internasional Kepolisian, 1978).
Dalam  menangani  narkoba,  Interpol  mempunyai  mekanisme  dan  tata  cara tersendiri.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Interpol  tidak  serta  merta  dapat  melakukan tindakan  di  suatu  negara  tanpa  adanya  keputusan  dari  kedua  pihak  yang  terlibat. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  12  Tahun  2014 menjelaskan  mekanisme  kerja  sama  terkait  tingkat  luar  negeri.  Dalam  pasal  19 dinyatakan  bahwa  setidaknya  terdapat  15  langkah  dalam  menjalin  kerja  sama  luar negeri terkait kepolisian negara. NCB-Interpol Indonesia bekerja di bawah Divhubinter Polri yang terbentuk pada 2010 dan menjadi one gate system. Hal ini berlaku bagi kerja sama bidang kepolisian baik dalam penanggulangan kejahatan internasional/transnasional,  pengembangan  kapasitas,  maupun  misi  internasional/misi kemanusiaan.
Selain  fasilitas  teknologi  yang  diberikan  oleh  Interpol  untuk  menangani  isu penyelundupan narkoba, terdapat lima struktur penting bagi Interpol untuk mendukung penanganan  isu  tersebut.  Operasi  sebagai  bentuk  tindakan  mengurangi  jaringan perdaganan  gelap  di  berbagai  negara  anggota.  Di  dalam  kasus  narkoba  di  Indonesia, beberapa  operasi-operasi  yang  sudah  dilakukan  cukup  bervariasi.  Berlandaskan kepentingan pengawasan perbatasan yang disebabkan oleh meluasnya modus kejahatan, Interpol membentuk suatu kesatuan IBMTF ( The Integrated Border Management Task Force) untuk mengkoordinasikan antara aktivitas keamanan perbatasan dan memberikan bantuan  kepada  negara  anggota.  Bantuan  tersebut  diberikan  dengan  menjalankan operasi-operasi  di  wilayah  udara,  darat,  maupun  laut  dengan  akses  data  oleh  Interpol. Selain  itu,  Interpol  merumuskan  pelatihan  untuk  mengembangkan  kemampuan  serta
menjalin  kerja  sama  dengan  negara  anggota  atapun  organisasi  internasional  lain (Interpol, Tanpa Tahun).
Pada  2015,  Interpol  merumuskan  program  tiga  tahun  di  bawah  EU  ( European Union /  Uni  Eropa)  untuk  membentuk Border  Management dengan  negara  anggota ASEAN dan salah satunya adalah Indonesia. Pada 2018, Border Operation bergerak di bandara  Indonesia  yang  dianggap  rawan  tindak  kejahatan  transnasional.  Salah  satunya adalah Bandara Internasional Sam Ratulangi di wilayah Sulawesi Utara. Di sini Interpol bekerja  sama  dengan  Imigrasi  setempat  mengunakan  alat  pendeteksi  teroris, notice Interpol,  serta  teknologi  MIND.  Terlepas  dari  apa  yang  ditemukan  saat  operasi berlangsung,  perlu  diketahui  bahwa  usaha  kerja  sama  ini  berlandaskan  kesepakatan untuk  melindungi  negara  dari  kejahatan  transnasional.  Di  sini  kejahatan  tersebut  juga meliputi  isu  penyelundupan  narkoba  yang  bergerak  bebas  di  wilayah-wilayah perbatasan.  Selanjutnya  adalah Project  Sunbird pada  2017  yang  merupakan  program tiga tahun Interpol dengan kepolisian negara anggota ASEAN. Fokus dari proyek kerja sama ini adalah melatih dan meningkatkan kemampuan kepolisian dalam menangani isu terorisme dan kejahatan terorganisir. Pertama kali proyek ini diadakan pada bulan Maret dan  April  2017.  Program  ini  berhasil  mendorong  penguatan  gerbang  masuk  Indonesia dengan penggunaan database dari 35 titik perbatasan  yang dapat  diakses oleh  Interpol (Interpol,  Tanpa  Tahun).  Proyek  ini  menjadi  bukti  peran  Interpol  dalam  membentuk kerja sama regional ASEAN.
Salah satu  bentuk  kekuatan  Interpol adalah sebuah notice yang digunakan oleh negara  dalam  meminta  bantuan.  Contohnya,  dalam  kasus  narkoba  yang  diangkat  dari penanganan  penyelundupan  sabu  dari  Malaysia  ke  Indonesia.  Pada  sekitar  Agustus 2017,  Polres  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  berhasil  menggagalkan penyelundupan  sabu  seberat  kurang  lebih  2  kg ( Ruru,  2017).  Dari  sembilan  orang tersangka, dua diantaranya adalah warga negara Malaysia. Penyelundupan ini dilakukan melalui  kurir  yang  diiming-imingi  dengan  sejumlah  upah.  Polres  Nunukan  sudah menerbitkan red  notice kepada  Interpol  Malaysia  untuk  melakukan  penangkapan terhadap  seorang  bandar  nakoba  yang  tinggal  di  Malaysia  dan  masuk  dalam  DPO (Daftar  Pencarian  Orang). Notice Interpol  terdiri  dari  delapan  kategori  dengan perbedaan  warna  dan  makna. Red  notice merupakan  pemberitahuan  bagi  negara  lain untuk  mencari  dan  menahan  seseorang  dengan  sudut  pandang  ekstradisi  ataupun  aksi yang  serupa  (Interpol,  Tanpa  Tahun).  Biasanya,  data-data  tersebut  akan  dimasukan  ke
dalam  sistem  operasi  I-24/7  Interpol  yang  bisa  diakses  secara  global  oleh  seluruh anggota.  Dengan  adanya notice ,  negara  bisa  membantu  negara  lain  untuk  melakukan pencarian orang di luar negaranya.
Selain  itu,  ada Operation  Lionfish yang  merupakan  inisiatif  Interpol  untuk menangani kasus penyelundupan narkoba di wilayah Eropa. Seperti yang sudah dibahas dibagian sebelumnya, operasi  ini merupakan bentuk kerja sama  yang mulai  merambah ke  wilayah  Asia  Tenggara.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  ASEAN  yang menyelenggarakan  operasi  terkait.  Pada  sidang  umum  Interpol  ke-85  tahun  2016 dimana  Indonesia  menjadi  tuan  rumah,  Kepala  Bagian  Penerangan  Masyarakat  Divisi Humas  Polri  mengatakan  bahwa  prioritasi  Interpol  dalam  penanganan  kejahatan  yaitu obat  terlarang,  kejahatan  terorganisir,  dan  terorisme.  Dalam  penanganan  kejahatan narkotika, Interpol menjalankan Operasi Lionfish (Movanita, 2016). Pada 2017, operasi ini berjalan di wilayah bandara Soekarno Hatta-Tangerang, Banten. Operation Lionfish - ASEAN  yang  melibatkan  2000  polisi  dan  perwakilan  bea  cukai  dari  14  negara. Operasi ini adalah awal baru dari bentuk penanganan penyelundupan narkoba di bandar udara  setiap  negara.  Operasi  ini  didukung  oleh  Brunei,  Kamboja,  Indonesia,  Laos, Malaysia,  Myanmar,  Filipina,  Singapura,  Thailand,  Vietnam,  serta  Australia,  Brazil, Cina,  Hong  Kong,  Qatar,  Togo,  dan  Arab  Saudi  (Interpol,  2017).  Sebagaimana  tujuan utama  operasi  Interpol,  bentuk  upaya  ini  dinilai  usaha  sebagai  usaha  Interpol  menjadi fasilitator pembentukan kerja sama wilayah.
Terlepas dari organisasi yang sudah dilakukan, Interpol mengatasi perdagangan gelap  dengan  mengasah  kemampuan  dan  memberikan  pelatihan.  Bagian  komunikasi internasional  di  dalam  NCB-Interpol  Indonesia  bertugas  untuk  melaksanakan  kerja sama melalui penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran informasi. Sistem Interpol  I-24/7  membutuhkan  penanganan  khusus  dari  personil-personil  yang  terlatih. Dalam  mencapai  tujuan  untuk  memberantas  kejahatan  transnasional,  maka  pelatihan antar anggota Interpol penting dilakukan untuk pertukaran data yang lebih konkret dan tepat.  Setiap  tahun,  Divhubinter  Polri  memberikan  pelatihan  kepada  pengguna  I-24/7 dari kewilayahan dan instansi terkait (Divhubinter Polri, 2012).
Pelatihan  di  sini  dilakukan  untuk  memperkaya  pengetahuan  dan  kemampuan antarnegara anggota Interpol guna mendukung kinerja organisasi internasional tersebut. Sebagai  bentuk  usaha  untuk  mendukung  kinerja  organisasi  internasional  dan  negara
anggotanya,  pelatihan  ini  merupakan  perwujudan  upaya  interpol  yang  pada  akhirnya diterapkan oleh negara; menjalin kerja sama internasional. Salah satu contohnya adalah pelatihan  di  Semarang  yang  merupakan  cara  Interpol  menghimpun  10  negara  ASEAN untuk  memperkuat  penanganan  kejahatan  transnasional  dan  terorisme  melalui investigasi  forensik  (Interpol,  2018).  Sebagai  salah  satu  rangkaian  rencana  tiga  tahun proyek Sunbird ,  Interpol  mengambil  peran  dengan  meningkatkan  kualitas  personil keamanan negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia.
Dua  hal  lagi  yang  mendukung  kerja  sama  antara  organisasi  dan  anggota- anggotanya.  Pertama  adalah  bagaimana  Interpol  mengangkat  pilar  peningkatan kesadaran dengan menggunakan kampanye secara daring ataupun tidak. Kedua, Interpol juga  memberikan  bantuan  hukum  guna  mengembangkan  kepolisian  negara  anggota dalam  merespons  isu  perdagangan  gelap.  Bagian  Kejahatan  Internasional  di  dalam bagan  NCB  Interpol-Indonesia  bertugas  untuk  melaksanakan  kerja  sama  dan  salah satunya  dengan  meminta  bantuan  hukum  internasional.  Dalam  hal  ini,  ekstradisi merupakan salah satu contoh bentuk kerja sama antara anggota Interpol. Prosedur yang ditempuh juga sangat teratur dan terorganisir. Negara yang membutuhkan akan meminta kepada  negara  lain  melalui  jalur  diplomatik  ataupun  NCB  Interpol  negara  masing- masing  (Divhubinter  Polri,  2012).  Biasanya  permintaan  ini  akan  segera  diberitahukan kepada negara anggota melalui teknologi sistem komunikasi I-24/7. Bantuan lain dalam hukum  seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebagian  di  variabel  kedua  adalah Mutual  Legal Assistance yang  digunakan  untuk  mengatasi  perbedaan  sistem  hukum  dan  prosedur acara  pidana  (Divhubinter  Polri,  2012).  Di  Interpol,  bagian  ini  ditangani  oleh  Bagian Kejahatan  Internasional  atau  BAGJATINTER.  Beberapa  contoh  perjanjian  bantuan hukum timbal balik antara RI dengan bantuan campur tangan  Interpol terhadap negara lain adalah (Divhubinter Polri, 2012):
1. RI-Australia, UU RI No. 1/1999
2. RI-RRC, UU RI No. 3/2006
3. Perjanjian multilateral bersama dengan delapan negara anggota ASEAN yang  telah diratifikasi dengan UU RI No. 15/2008 tentang MLA ASEAN.
Interpol  bertugas  sebagai  pendorong  dan  sebagai  jembatan  terhadap  ikatan hubungan  internasional  khususnya  bidang  kerja  sama.  Jika  pada  umumnya  negara menjalin  kerja  sama  dengan  hubungan  bilateral  ataupun  multilateral,  organisasi internasional  seperti  Interpol  dapat  membantu  negara  untuk  berperilaku  sesuai  standar
yang  memandang  rata  semua  negara.  Dengan  adanya  rezim  yang  disepakati  bersama dalam  Interpol,  maka  negara  dapat  menjalin  kerja  sama  tanpa  takut  negara  lain  akan bertindak sendiri yang bersifat mengancam.
Melihat  berbagai  perjanjian,  pelatihan,  dan  berbagai  aktivitas  yang  diatur  oleh Interpol, terlihat  gambaran jelas bahwa Interpol dan Indonesia mendalami norma kerja sama  internasional  untuk  menangani  kasus  penyelundupan  narkoba.  Selain  itu,  prinsip kerja  bahwa  negara  mampu  akan  saling  membantu  negara-negara  di  bawahnya ditunjukkan  dalam  hubungan  organisasi  internasional  ini.  Hal  ini  membuat  fokus kembali pada pengertian bahwa isu  yang bersifat global harus juga diselesaikan secara global  dalam  bentuk  menjalin  kerja  sama.  Berbagai  fasilitas  dan  bagian  dalam  sistem kerja  Interpol  digunakan  untuk  menangani  isu  narkoba  di  Indonesia.  Semakin  kuat prinsip  Indonesia  untuk  memberantas  kasus  penyelundupan  narkoba,  maka  akan semakin  kuat  pula  rezim  yang  dianut  oleh  negara  dengan  memberikan  akses  bagi Interpol untuk turut serta membantu.

## Simpulan
Tulisan ini menunjukkan adanya peran Interpol dalam kebijakan Indonesia mengurangi isu penyelundupan di wilayah perbatasan berdasarkan serangkaian kronologi data yang dianalisis  dalam  tiga  variabel  utama  rezim.  Pertama  adanya  tiga  kepentingan  bagi konsistensi  kerja  Indonesia  dan  Interpol,  yaitu:  kepentingan  menjaga  identitas  diri, pengembangan  teknologi,  dan  penyamaan  persepsi  terhadap  isu  narkoba.  Variabel pertama  merupakan  variabel  pendukung  dari  latar  belakang  kerja  sama  rezim  dan dibuktikan  dalam  unsur  kedua,  yaitu  kekuatan  politik  yang  ditunjukkan  melalui keberhasilan upaya kerja sama Interpol dan Indonesia dari berbagai sumber data dalam mengungkap sindikat narkoba untuk menyediakan keamanan bagi masyarakat.
Variabel  terakhir  memperlihatkan  adanya  bentuk  penanganan  berdasarkan “ shared  responsibilty ”  atau  mengikuti  psinsip  kerja  sama  antarnegara.  Peran  Interpol dalam  hal  ini  menjadi  salah  satu  alasan  bagaimana  negara  menentukan  bentuk penanganannya, yaitu dengan konsisten terhadap rezim yang disepakat dan mendorong negara untuk tetap menjalin kerja sama internasional. Terlepas dari kemampuan negara untuk  melakukan  kehendaknya,  kerja  bersama  Interpol  sebagai  pihak  ketiga  menjadi bentuk kebijakan Indonesia dalam menangani isu penyelundupan narkoba. Secara garis
besar,  temuan  dalam  artikel  ini  menggambarkan  peran  Interpol  di  Indonesia  sebagai fasilitator hubungan kerja sama antarnegara.
Artikel  ini  menjadi  salah  satu  tulisan  yang  melihat  pentingnya  peran  aktor negara tidak hanya dalam membentuk hubungan bilateral tetapi juga dengan organisasi internasional. Terkait masih terbatasnya beberapa data dan akses yang dapat menunjang penelitian,  artikel  ini  diharapkan  dapat  membuka  kesempatan  dan  menarik  perhatian peneliti  lain  dalam  melihat  maraknya  isu  perdagangan  gelap  narkoba  di  Indonesia. Analisis terkait tantangan yang ditemui oleh Interpol dapat dijadikan rekomendasi bagi para  peneliti  untuk  melanjutkan  dan  melengkapi  topik  penelitian  terkait  kasus penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia.

## Daftar Pustaka
Aggarwal,  N . (2010). Drug  Trafficking  in  Central  Asia:  Challenge  to  Security . Himalayan and Central Asian Studies, 14 (3): 3-25.
Andreas,  P.,  &  Nadelmann,  E.  (2006).  Policing  the  Globe:  Criminalization  and  Crime Control  in  International  Reltions  dalam  Reichel,  P.  &  Albanese,  J.  (ed.).  (2014). Handbook  of  Transnational  Crime  and  Justice (2nd  ed.).  California:  Sage Publications.
Badan  Kerjasama  Internasional  Kepolisian.  (1978). Interpol  Indonesia:  Seperempat Abad 1952-1977 . Jakarta: Badan Kerjasama Internasional Kepolisian. Barkin, J. S. (2006). International Organization: Theories and Institutions . New York: Palgrave Macmillan.
Berita Satu. (2012). Berantas Narkoba, BNN Gunakan Data Interpol . Diambil 16 April 2019 dari https://www.beritasatu.com/nasional/74045/berantas-narkoba-bnn- gunakan-data-interpol.
Collier,  D.  (2011).  Understanding  Process  Tracing. Political  Science  and  Politics, 44 (4): 823-830.
Della Porta, D. & Keating, M. (ed.). (2008). Approches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perpective . New York: Cambridge University Press. Direktorat Bea dan Cukai. (2017). Kerja sama Bea Cukai, BNN, dan Interpol Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jaringan Afrika dan China . Diambil 24 Februari 2019 dari http://www.beacukai.go.id/berita/kerja-sama-bea-cukai-bnn-dan-interpol- gagalkan-penyelundupan-narkotika-jaringan-afrika-dan-china.html.
Divhubinter Polri.  (2012). Vademikum: Divisi Hubungan Internasional  Polri (1st ed.). Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri.
Ekaputra,  S.  (2015). Dinamika  Rezim  Internasional .  Diambil  2  Februari  2019  dari http://satryatama-ekaputra-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-134259- SOH%20208-Dinamika%20Rezim%20Internasional.html.
Enders, W. & Sandler, T. (2011). Who Adopts MIND/FIND in Interpol’s Fight Against International Crime and Terrorism?. Public Choice , 149 (4): 263-280.
Faisal, M. (2018). Eksekusi Mati Zaman Jokowi dan Ironi Hak Asasi Manusia . Diambil 11  April  2019  dari https://tirto.id/eksekusi-mati-zaman-jokowi-dan-ironi-hak- asasi-manusia-cDhX.
Firmansyah,  T.  (2018). Polisi  Gandeng  Interpol  Selidiki  Steve  Emmanuel .  Diambil  26 Februari  2019  dari https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/polisi-gandeng- interpol-selidiki-steve-emmanuel/ar-BBRwImk#page=2.
Garnesia, I. (2019). Periksa Data: Apakah Anggaran Pertahanan Indonesia Kalah dari Singapura? .  Diambil  15  April  2019  dari https://tirto.id/apakah-anggaran- pertahanan-indonesia-kalah-dari-singapura-dkT5
Gerspacher,  N.  &  Dupont,  B.  (2007).  The  Nodal  Structure  of  International  Police Cooperation:  An  Exploration  of  Transnational  Security  Networks. Global Governance , 13 (3): 347-364. Hadiwinata,  B.  S.  (2017). Studi  dan  Teori  Hubungan  Internasional:  Arus  Utama, Alternatif, dan Reflektivis . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Haggard, S. & Simmons. B. A. (1987). Theories of International Regimes. International Organization , 41 (3): 491-517. Hariyanto,  I.  (2018). PBB:  Indonesia  Masuk  Segitiga  Emas  Perdagangan  Narkoba Dunia .  Diambil  15  April  2019  dari https://news.detik.com/berita/4083634/pbb- indonesia-masuk-segitiga-emas-perdagangan-narkoba-dunia.
Hariyanto, I. (2018). 26 Jaringan Narkoba yang Diburu BNN Banyak dari Asia Timur . Diambil  20  Februari  2019  dari https://news.detik.com/berita/d-3937931/26- jaringan-narkoba-yang-diburu-bnn-banyak-dari-asia-timur.
Hariyanto,  P.  (2017). Bea  Cukai,  BNN,  dan  Interpol  Gagalkan  Penyelundupan Narkotika  Jaringan  Afrika  dan  China .  Diambil  18  Februari  2019  dari https://metro.sindonews.com/read/1207778/170/bea-cukai-bnn-dan-interpol- gagalkan-penyelundupan-narkotika-jaringan-afrika-dan-china-1495620005.
Hayyu, P. (2018). Musuh Utama Itu Bernama Narkoba. Media Keuangan, 14-22.
Hennida, C. (2015). Rezim  & Organisasi Internasional; Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral . Malang: Intrans Publishing. Interpol.  (2017). New  Drug  Trafficking  Routes  and  Smuggling  Methods  Identified  in
Interpol-led Operation . Diambil 24 Februari 2019 dari
https://www.interpol.int/News-and-media/News/2017/N2017-071.
Interpol.  (2018). Strengthening  Global  Security  Through  Regional  Training  to  Tackle Organised Crime and Terrorism . Diambil 18 April 2019 dari https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/Strengthening-global- security-through-regional-training-to-tackle-organised-crime-and-terrorism.
Interpol.  Tanpa  Tahun. Border  Management .  Diambil  24  Februari  2019  dari https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Border-management/Background.
Interpol. Tanpa Tahun. Notice . Diambil 20 Februari 2019 dari https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices.
Interpol.  Tanpa  Tahun. Operation  Sunbird .  Diambil  16  April  2019  dari https://www.interpol.int/en/How-we-work/Capacity-building/Capacity-building- projects/Project-Sunbird.
Isnaeni,  H. F. (2016). Eksekusi  Mati Pertama Terpidana  Kasus Narkoba di  Indonesia . Diambil  16  April  2019  dari https://historia.id/politik/articles/eksekusi-mati- pertama-terpidana-kasus-narkoba-di-indonesia-vYbGN.
Jumasani, D. Y. (2015). Jokowi: Indonesia Darurat Narkoba . Diambil 24 Oktober 2018 dari
https://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darura t.Narkoba.
Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia.  (2018). Perlu  Prinsip  ‘Shared  Responsibility’ Untuk  Tangani  Masalah  Narkoba .  Diambil  24  Februari  2019  dari https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Prinsip-%27Shared-Responsibility%27- Diperlukan-dalam-Menangani-Masalah-Narkoba.aspx.
Kementerian Luar Negeri RI. (2018). Tahukah Kamu? . Diambil 26 Desember 2018 dari https://www.facebook.com/Kemlu.RI/photos/a.425190977517347/258604180476 5576/?type=3&theater.
Kementerian Pertahanan Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia . Diambil 24 Februari 2019 dari https://www.kemhan.go.id/wp- content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf
Krahmann, E. (2008). Security: Collective Good or Commodity?. European Journal of International Relations, 14 (3): 379-404.
Krasner,  S.  D.  (1982).  Structural  Causes  and  Regime  Consequences:  Regimes  as Intervening Variables. International Organization. 36 (2): 185-205. Latschan,  T.  &  Pasuhuk,  H.  (2015). PBB:  Indonesia  Salah  Satu  Jalur  Utama
Penyelundupan Narkoba . Diambil 15 April 2019 dari
https://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan- narkoba/a-18252054.
Gaol,  Lb.,    Tabarizty,  F.  &  Jamaan,  A.  (2013). Efektivitas  Peran  NCB-Interpol Indonesia  Menanggulangi  Perdagangan  dan  Penyalahgunaan  Narkoba  Tahun 2009-2011 . Diambil dari
https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/5118/JURNAL%20FIFI %20TABARIZTY%20LB%20GAOL.ok.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Lee, R. W & MacDonald, S. B. (1993). Drugs in the East. Foreign Policy, No. 90 (1): 89-107.
Manurung,  R.  J.  (2016).  Peran  NCB-Interpol  Indonesia  dalam  Rangka  Pemberantasan Peredaran  Obat  dan  Kosmetik  Ilegal  dalam  Operasi  Pangea. Diponegoro  Law Journal, 5 (3): 1-14. Matanasi,  P.  (2017). Kisah  Narkoba  di  Jakarta  Tempo  Dulu .  Diambil  14  April  2019 dari https://tirto.id/kisah-narkoba-di-jakarta-tempo-dulu-ciWb.
Morrison,  S.  (1997).  The  Dynamics  of  Illicit  Drugs  Production:  Future  Sources  and Threats. Crime, Law & Social Change, No. 27 (1) : 121-138. Movanita, A. N. K. (2016). I nterpol Prioritaskan Penanganan Kejahatan Narkotika dan
Terorisme . Diambil 24 Februari 2019 dari
https://nasional.kompas.com/read/2016/11/08/17480371/interpol.prioritaskan.pen anganan.kejahatan.narkotika.dan.terorisme.
Muhamad,  S.  V.  (2015).  Kejahatan  Transnasional  Penyelundupan  Narkoba  dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Politica, 6 (1): 42-62. NCB-Interpol  Indonesia.  (2018). Profil .  Diambil  24  Februari  2019  dari https://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/profil.
Nsereko, D. D. (1997). When Crime Crosses Borders: A Southern African Perspective. Journal of African Law, 41 (2): 192-200. Persada,  Gading.  (2018). Gandeng  Interpol,  Polda  DIY  Kejar  WNA  Tersangkut
Narkoba . Diambil 18 Februari 2019 dari https://www.suaramerdeka.com/news/baca/90771/gandeng-interpol-polda-diy-
kejar-wna-tersangkut-narkoba.
Popescu,  A.  (2014).  The  Importance  of  International  Police  Cooperation. Juridica, 3 (2): 1-6.
Prayudi.  (2010).  Akses  Politik  Publik  dan  Rahasia  Negara  di  Era  Otonomi  Daerah. Jurnal Kajian: 1-25.
Purwaningsih,  E.  (1999).  Efektivitas  Kinerja  Interpol  dalam  Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Mimbar Hukum, 10 (33): 162-171.
Rakhmadani,  H.  (2016).  Peran  NCB-Interpol  Indonesia  dalam  Menangani  Kasus Transnational  Internet  Fraud Tahun  2011-2014. Journal  of  International Relations, No. 2 (1): 174-179. Reichel, P. & Albanese, J. (Ed.). (2014). Handbook of Transnational Crime and Justice (2nd ed.). California: Sage Publications.
Rinanda,  H.  M.  (2019). Barang  Bukti  21  Kg  Sabu  dan  19  Kg  Ganja  Dimusnahkan . Diambil  15  April  2019  dari https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d- 4502445/barang-bukti-21-kg-sabu-dan-19-kg-ganja-dimusnahkan.
Riswandi,  E.  (2016). Peranan  The  International  Criminal  Police  Organization (Interpol) dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Lintas Negara di Indonesia Periode 2012-2015 . Diambil dari https://repository.unikom.ac.id/53703/.
Roth,  M.  P.  (2014).  “Historical  of  Transnational  Crime,”  dalam  P.  Reichel  dan  J.
Albanese  (Ed.). Handbook  of  Transnational  Crime  and  Justice (2nd  ed.)  (hal  5- 22). California: Sage Publications.
Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Yogyakarta: Deepublish.
Ruru, N. (2017). Polres Gagalkan Penyelundupan Sabu Hampir 2 Kg Asal Malaysia di
Perbatasan . Diambil 20 Februari 2019 dari
http://kaltim.tribunnews.com/2017/08/16/polres-gagalkan-penyelundupan-sabu- hampir-2-kg-asal-malaysia-di-perbatasan.
Saleh, U. H. (2017). Mabes  Polri Jelaskan Tata  Cara Ajukan Red Notice . Diambil  16 April  2019  dari https://www.suara.com/news/2017/06/14/190448/mabes-polri- jelaskan-tata-cara-ajukan-red-notice.
Sandi, A. (2016). Narkoba dari Tapal Batas Negara . Sintang.
Szumski,  A.  (2016).  Instruments  Used  by  Interpol  in  the  Fight  against  International Trafficking in Human Beings. Internal Security : 59-67. Tinbergen, J. (1984). On Collective and Part-collective Goods. De Economist, 132 (2): 171-182.
United Nations. (2005). Ninth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the  Treatment  of  Offenders .  Diambil  24  Februari  2019  dari https://1997- 2001.state.gov/global/narcotics_law/global_forum/F380mocr.pdf.
Vennesson,  P.  (2008).  “Case  Studies  and  Process  Tracing:  Theories  and  Practices,” dalam Donatella, D. P & Keating, M. (Ed.). Approches and Methodologies in the Social  Sciences:  A  Pluralist  Perpective (hal:  223-239).  New  York:  Cambridge University Press.
Wangke, H. (2017). Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Wardani, L. M. (2016). Peran National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Kejahatan Cybercrime. Diponegoro Law Review, 5 (2): 1- 22.
Wardhani,  T.  (2015). Efektivitas  Rezim  Internasional .  Diambil  15  April  2019  dari http://tara-wardhani-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-136511-
SOH208%20(Rezim%20Internasional)-
Efektivitas%20Rezim%20Internasional.html.
Wibisono, A. A. (2017). ASEAN-China Non-Traditional Security Cooperation. Global & Strategies, 11 (1): 39-54.
Young,  O.  R.  (1982).  Regime  Dynamics:  The  Rise  and  Fall  of  International  Regimes. International Organization, 36 (2): 277-297.
Zimmerman,  E.  (2017).  Security  Cooperation  in  the  Indo-Pacific:  Non-traditional Security  as  a  Catalyst.  dalam  Abdullah,  A.  ASEAN-China  Non-Traditional Security Cooperation. Global & Strategies, 11 (1): 39-54.