## Legalitas

## Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian
* Avilia Mitha Sari, Asmuni, Tengku Erwinsyahbana
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara
* Correspondence email:avialiamithasari@gmail.com
Abstrak . Perkawinan beda agama selalu menyisakan permasalahan hukum di Indonesia salah satunya adalah terkait dengan hak kewarisan jika salah satu pasangan meninggal dunia. Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan agama merupakan salah satu hijab (penghalang) seorang ahli waris mendapatkan warisan dari pewaris. Kasus-kasus itu kemudian bergulir hingga pengadilan, karena ahli waris yang beda agama tersebut merasa ada ketidakdilan dan ketidakpastian hukum dalam mendapatkan hak waris dan harta warisan. Artinya aturan perundang-undangan yang ada belum memberikan perlindungan hukum karena ketiadaan hukum materiil yang mengaturnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang didapat melalui bahan hukum yang berasal dari kewahyuan yatu Al-Qur’an dan Hadis, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan  hukum tersier. Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder  yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (library research) atau penelusuran literatur. Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Bahwa dalam perspektif hukum Islam pembagian harta peninggalan terhadap pasangan beda agama tidak dapat dilakukan karena beda agama merupakan salah satu faktor yang  menjadi  penyebab  terhalangnya  seorang  ahli  waris  mendapatkan  hak  waris  dari  pewaris.  Berdasarkan  KUH  Perdata,  maka pasangan yang beda agama tetap mendapatkan hak warisnya, karena dalam perspektif KUH Perdata beda agama tidak merupakan penghalang  untuk  mendapatkan  hak  waris.  Bahwa  pemberian  wasiat  wajibah  kepada  ahli  waris  non-muslim  merupakan  bentuk kepastian hukum bagi pasangan beda agama terhadap harta peninggalan, disebabkan melalui jalur kewarisan tidak akan mungkin didapatkan karena terhalang dengan adanya hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa upaya perlindungan hukum bagi pasangan beda agama yang tidak menerima harta peninggalan adalah melalui putusan hakim yang memutuskan adanya lembaga wasiat wajib wajibah. Wasiat wajibah memberikan hak ahli waris pasangan beda agama untuk mendapatkan harta peninggalan meskipun bukan dengan jalan warisan.
Kata Kunci: harta, warisan, pasangan, beda agama
Abstract . Interfaith marriages always leave legal problems in Indonesia, one of which is related to inheritance rights if one partner dies. In the perspective of Islamic law, religious differences are one of the hijabs (barriers) for an heir to inherit from the heir. The cases  then  went  to  court, because  the  heirs  of  different  religions  felt  that  there  was  injustice  and  legal uncertainty  in  obtaining inheritance rights and inheritance. This means that the existing laws and regulations do not provide legal protection due to the absence of material law that regulates them.
This type of research is normative legal research. The data sources of this research are secondary data sources, which are obtained through legal materials derived from the revelations of the Qur'an and Hadith, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques obtained in the form of secondary data that is done by means of library research  (library  research)  or  literature  search.  To  analyze  the  data  collected  from  the  literature  search,  this  research  uses qualitative analysis.
Based on the results of the study, it was found that in the perspective of Islamic law, the distribution of inheritance to couples of different religions cannot be done because different religions are one of the factors that prevent an heir from getting inheritance rights  from  the  heir.  Based  on  the  Civil  Code,  couples  with  different  religions  still  get  their  inheritance  rights,  because  in  the perspective of the Civil Code, different religions are not a barrier to obtaining inheritance rights. That the granting of a mandatory will to non-Muslim heirs is a form of legal certainty for interfaith couples on inheritance, because through inheritance it will not be possible to obtain it because it is hindered by the hadith of the Prophet Muhammad. That the legal protection for interfaith couples who do not receive inheritance is through a judge's decision that decides the existence of a mandatory mandatory will institution. Mandatory wills give the heirs of interfaith couples the right to obtain inheritance, even though not by inheritance
Keywords: property, inheritance, spouse, different religions

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  sebagai  unifikasi  aturan  perkawinan  di  Indonesia, namun tidak berarti bahwa UU Perkawinan telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Misalnya saja  persoalan  perkawinan  beda  agama  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  yang  beda  agama. 1 UU Perkawinan  sama  sekali  tidak  membahas  tentang  perkawinan  beda  agama,  namun  UUP  menyatakan  bahwa  sahnya
1 Rusli dan R. Tama, 1986, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya , Bandung: Pionir Jaya, hlm. 11.
perkawinan  jika  dilakukan  menurut/sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaannya.  Masyarakat  Indonesia  yang multikultural, persoalan beda agama bukan merupakan hal baru di tengah-tengah masyarakat. Perkawinan beda agama tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (pada berbagai dimensi sosialnya) serta sudah berlangsung sejak lama. Fakta tersebut, ternyata tidak juga mengindikasikan bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat. 2
Fenomena  menarik  terjadi  ketika  telah  ada  permohonan  dan  penetapan  No.  41/PDT.P/2012/PN.AMD,  yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Dani Samosir dan Astriani Van Bone dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Airmadidi. 3 Penetapan yang  diterbitkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Airmadidi  tentunya  menjadi  catatan  penting  dalam  sejarah  permohonan perkawinan beda agama di Indonesia. Artinya, telah ada izin secara legal terkait dengan permohonan untuk kawin beda agama. Sebagian analis mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UU Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap  menutup  kesempatan  untuk  terjadinya  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia,  sehingga  dalam perkembangannya, keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dalam proses penggugatan dan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 4
Kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia telah lama terjadi dan menjadi isu hangat hingga hari ini. Ada sebagian pihak yang mengaatakan perkawinan beda agama tidak perlu lagi dipermasalahkan karena sudah jelas dilarang oleh agama. Kontroversi hanya tinggal kontroversi namun perkawinan beda agama sampai saat ini selalu saja terjadi dan  belum  ada  yang  mampu  menghalanginya.  Padahal  bagi  sebagian  orang,  perkawinan  beda  agama  itu  akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Menurut T. Erwinsyahbana, jika perkawinan beda agama ini dibiarkan berlanjut,  maka  bukan  tidak  mungkin  pada  masa  yang  akan  datang  terjadi  persoalan  hukum  yang  sulit  untuk diselesaikan, misalnya: terhadap status hukum dan agama anak, pembagian harta warisan, dan lain-lain. Permasalahan ini ternyata tidak dapat diselesaikan hanya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, namun praktiknya telah dilakukan dengan berbagai cara dan sebagian orang menyebutnya sebagai bentuk penyelundupan hukum. 5
Salah satu  persoalan  hukum  yang  akan  dihadapi  oleh  pasangan  beda  agama  adalah terkait  dengan  pembagian harta peninggalan. Menurut Subekti bahwa permasalahan pembagian warisan sama peliknya dengan hukum perkawinan yang merupakan bidang hukum sensitif dan rawan. 6 Penyebabnya adalah hukum waris di Indonesia belum di unifikasi sehingga sampai saat ini paling tidak ada 3 (tiga) sistem hukum  yang berlaku, yaitu hukum Adat, hukum  Islam dan hukum Barat dalam hal ini ada dalam Burgerlijk Wetboek . 7 Ketiga sistem hukum tersebut tentunya memiliki filosofi, konsep  dan  ketentuan  yang  berbeda-beda  tentang  warisan.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  838  KUH  perdata,  pada
2 Beberapa artis melakukan perkawinan beda agama,  misalnya Titi Kamal dengan Kristian Sugiono, Bob Tutupoly dengan Rosmayasuti Nasution, Jeremy Thomas dengan Ina Indayanti, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnain, Rio Febrian dengan Sabria Sagita Kono, Jonas Rivano dengan Asmirandah. Perkawinan beda agama sebenarnya telah ada bahkan dialami oleh Nabi Nuh a.s. dan Nabi Luth a.s. Nabi Nuh dan Nabi Luth keduanya adalah laki-laki Muslimin dan mukminin yang sangat taat dan saleh; sementara masiny- masing kedua istri Nabi tersebut, keduanya tergolong ke dalam deretan orang-orang kafir, fasik dan munafik. Kisah beliau tersebut termaktub dalam QS. At-Tahrim ayat 10, QS. al-A’raf ayat 83, QS. Hud ayat 81, QS. al-Hijr ayat 60, QS. al-Naml ayat 57, QS al- Ankabut ayat 32, 33. Sejarah juga mencatat perkawinan antara seorang muslimah dengan pria kafir seperti kisah Siti Asiyah dengan Firaun. Firaun bukan saja musyrik melainkan juga pernah menobatkan dirinya sebagai Tuhan, bahkan klaim tuhan tertinggi (QS. at- Tahrim ayat 11, QS. Yusuf ayat 21). Lihat Muhammad Amin Suma, 2015, Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah , Tangerang: Penerbit Lentera Hati, hlm. 98.
3 Anggraini Carolina Palandi, Op.Cit ., hlm. 197.
4 Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, dalam Media Syariah , Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 50.
5 Tengku Erwinsyahbana, Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan  Indonesia  Dalam  Rangka  Pembangunan  Hukum  Keluarga  Nasional. Disertasi .  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012, hlm. 3.
6 Surini  Ahlan  Sjarif  dan  Nurul  Elmiyah,  2004, Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat  Pewarisan  Menurut  Undang-Undang , Jakarta: Kerjasama Kencana Grup dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 4.
7 Koto,  Ismail,  and  Taufik  Hidayat  Lubis.  2021  "Tindak  Pidana  Penyelundupan  Pakaian  Bekas  Dalam  Perspektif  Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)." Buletin Konstitusi 2.1..
dasarnya setiap orang adalah cakap untuk mewaris baik karena Undang-Undang 8 maupun atas kekuatan surat wasiat. 9 Pada sisi lain ada pula beberapa hal yang dapat membatalkan seseorang untuk mendapatkan warisan, antara lain: Ahli waris  yang  telah  dihukum  karena  dipersalahkan  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau  menganiaya  berat pewaris (Pasal 838 ayat (1) KUH Perdata. Orang yang menfitnah pewaris, dan dengan putusan hakim si pewaris tersebut diancam dengan hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi (Pasal 838 ayat (2) KH Perrdata); Orang yang  menghalangi  atau  dengan  kekerasan  memaksa  pewaris  mencabut  kembali  wasiatnya  (Pasal  838  ayat  (3)  KUH Perdata; Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal (Pasal 838 ayat (4) KUH  Perdata;  Dalam  Pasal  839  KUH  Perdata,  mengatur  tentang  ketentua  bahwa  orang  yang  tidak  patut  menerima warisan, harus mengembalikan semua hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan tersebut terbuka; Dalam Pasal 840 KUH Perdata, mengatur tentang ketentuan bahwa anak-anak dari orang yang tidak patut menerima warisan tetap berhak menerima warisan, tetapi orang tuanya (yang tidak patut menerima warisan tersebut) tidak boleh menikmati hasil warisan tersebut.
Menurut hukum Islam, yang menjadi penyebab seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah: Faktor pembunuhan, 10 Faktor  beda  agama, 11 Faktor  perbudakan. 12 Faktor  murtad, 13 Faktor  berlainan  negara, 14 Faktor  mati bersama-sama antara anak dan bapak. 15 Berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat ada perbedaan antara KUH Perdata dengan  hukum  Islam,  terkait  dengan  orang  yang  tidak  dapat  menerima  harta  peninggalan.  Menurut  hukum  Islam, perbedaan agama atau murtadnya orang Islam lalu berpindah ke agama lain, merupakan salah satu faktor seseorang itu terhijab untuk menerima harta peninggalan. Banyak ditemui di Indonesia, pasangan suami-isteri ternyata beda agama yang hidup dalam mahligai perkawinan.
Perkawinan beda agama itu secara legal formal tidak diakui keberadaannya di Indonesia, karena UU Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami-isteri.  Artinya  akibat  hukum  yang  terjadi  jika  perkawinan  beda  agama  itu  dilakukan  juga  tidak  diakui  oleh peraturan perundang-undangan di  Indonesia, termasuk apabila salah satu pasangan tersebut meninggal dunia. Suami atau isteri yang ditinggalkan tidak akan menerima warisan karena faktor beda agama. Kematian salah satu pasangan suami-isteri  yang  beda  agama  tersebut,  dengan  meninggalkan  harta  untuk  diwariskan,  namun  ternyata aturan  agama tidak membolehkannya, tentunya menimbulkan masalah hukum yang pelik. Pada satu sisi ada hak untuk menerima harta peninggalan  karena  hubungan  perkawinan,  namun  pada  sisi  lain  ada  aturan  agama  yang  melarang  pewarisan  beda agama. Artinya diperlukan solusi yang dapat memberikan hak terhadap ahli waris yang kawin beda agama tersebut.
8 Berdasarkan  ketentuan  undang-undang  ( ab  intestato atau wetterlijk  erfrecht ),  yaitu  ahli  waris  yang  mendapatkan  bagian warisan  karena  hubungan  kekeluargaan  yang  berdasarkan  keturunan  (Pasal  832  BW).  Elviana  Sagala,  “Hak  Mewaris  Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata”, dalam Jurnal Ilmiah Advokasi , Vol. 06, No. 01, Maret 2018, hlm. 117.
9 Apabila pewaris menentukan sendiri tentang harta kekayaannya sehingga dalam  hal ini membuat surat wasiat ( testamenteir erfrecht ) (Pasal 899 BW). Ibid . 10 Islam  secara  tegas  melarang  pembunuhan,  khususnya  sesama  muslim  (QS.  Al-Baqarah  ayat  178),  karena  pembunuhan termasuk salah satu dari bentuk dosa besar. Para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima  warisan.  Lihat  Abdul  Ghofur  Anshori,  2012, Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia  Eksistensi  dan  Adaptabilitas , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 41.
11 Berbeda agama dimaksud ialah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, satu pihak beragama Islam sedangkan yang lain beragama bukan Islam. Dimaksud dengan bukan agama Islam ialah agama-agama, kepercayaan dan aliran keagamaan yang bersumber selain dari agama Islam.
12 Seorang budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi dan diwarisi. Hal ini disebabkan paling tidak  oleh dua faktor, yaitu seorang budak dipandang tidak memiliki kecakapan untuk mengelola harta benda (QS. An-Nahl ayat 75). Faktor kedua terkait dengan status  kekeluargaan  dari  kerabatnya  yang  dianggap  putus,  karena  ia  sudah  termasuk  keluarga  asing.  Lihat  Idris  Ramulyo,  1984, Hukum Kewarisan Islam (Study Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi’i (Patrilinial) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama , Jakarta: Ind-Hillco, hlm. 40.
13 Orang  murtad  adalah  orang  yang  keluar  dari  agama  Islam.  Seseorang  yang  keluar  dari  agama  Islam,  maka  tidak  dapat mewarisi  harta  peninggalan  keluarganya,  alasannya  karena  salah  satu  faktor  terjadinya  pewarisan  adalah  hubungan  keagamaan (Islam) di antara individu (yang berkeluarga). Lihat Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit ., hlm. 43.
14 Faktor  berlainan  negara  ini  dikemukakan  oleh  Fatchurrahman  yang  mengutip  pendapat  Yusuf  Musa.  Perbedaan  negara didasarkan pada karakteristik, yaitu angkatan perangnya, kepala negaranya berbeda, dan tidak ada kekuasaan (diplomatik) satu sama lain. Maksud “tidak ada ikatan kekuasaan” adalah tidak ada hubungan diplomatik atau kerjasama untuk saling membantu dalam berbagai bidang. Ibid . 15 Dalam kasus ini karena antara pewaris dan ahli waris  mati mendadak sehingga tidak bisa ditentukan siapa yang mati terlebih dahulu, misalnya mati karena tenggelam atau kebakaran. Dengan matinya mereka secara bersamaan, maka sudah jelas bapak tidak bisa mewarisi anaknya dan sebaliknya, tetapi kalau anak yang mati bersamaan bapak itu memiliki anak, maka anak tersebut yang memiliki hak mewarisi (sebagai mawali ). Ibid., hlm. 44.
Dalam ketentuan agama (Islam) beda agama merupakan halangan untuk menerima harta warisan apabila salah satu suami-istri meninggal dunia. Artinya secara pasti suami-istri yang beda agama karena ajaran agama tidak akang mungkin melegalkan pewarisan beda agama. Apabila dilihat dari perspektif keadilan hukum, maka ketentuan tersebut dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Bertahun-tahun lamanya pasangan suami-istri tersebut hidup penuh dengan kebahagiaan, ketentraman penuh dengan rasa cinta kasih, namun ketika salah seorang dari pasangan tersebut wafat, keduanya ternyata tidak mungkin saling mewarisi. Hukum Islam telah melarang kedua suami-istri untuk saling mewarisi, namun masih dimungkinkan untuk memberikan harta peninggalan yang ada dalam  bentuk  lain  selain  daripada  warisan.  Hukum  dalam  hal  ini tentunya  memegang  peranan  sangat  penting  untuk mengisi ruang hampa tanpa keadilan tersebut. Keadilan mestilah ditegakkan  meskipun banyak argumen hukum juga yang  dapat  mencegah  upaya  penegakan  keadilan  hukum  tersebut.  Sebagai  contoh  pada  Putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010 maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut,
1. Bagaimana pembagian harta peninggalan terhadap pasangan yang berbeda agama dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata?
2. Bagaimana kepastian hukum pembagian harta peninggalan terhadap pasangan beda agama menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian  hukum normatif.  Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum 16 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 17
Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan  kedua  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Aprroach ),  pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 18

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembagian Harta Peninggalan Terhadap Pasangan Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sejatinya  sangat  berpegang  teguh  kepada  aturan- aturan  yang  terdapat  dalam  hukum  Islam.  Walaupun tidak  secara tegas  mengatur  tentang  rukun  perkawinan,  namun dalam UU Perkawinan itu menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. 19 Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur tentang  syarat-syarat  dan  caranya  melangsungkan  perkawinan,  beserta  akibat-akibat  hukum  bagi  pihak  yang melangsungkan  perkawinan  tersebut. 20 Perkawinan  sebagai  sunnatullah  yang  berlaku  secara  umum  setiap  makhluk ciptaan Tuhan, dengan maksud untuk setiap makhluk itu berkembang meramaikan kehidupan di alam ini hingga sampai
16 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
17 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
18 Koto, Ismail.2021 "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)." Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2.2.
19 M. Anshary MK, 2009, Hukum Perkawinan Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 14.
20 P.N.H. Simanjuntak, 2009, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia , Jakarta: Djambatan, hlm. 37-39.
ke generasi berikutnya. 21 Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan dalam perspektif KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqaan ghalizhan dan melaksanakannya merupakan ibadah. 22
Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 23 Seiring dengan dinamika masyarakat Indonesia yang demikian dinamis dan kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin banyak dan rumit, termasuk di dalamnya terkait dengan masalah perkawinan. Berbagai jenis ataupun kasus perkawinan  di  Indonesia,  yang  layak  untuk  didiskusikan  adalah  perkawinan  karena  merupakan  salah satu  perbuatan hukum yang menimbulkan sebab dan akibat antara pasangan yang melakukan perkawinan; maupun Negara yang dihuni oleh pasangan tersebut. Fenomena kawin beda agama yang marak dalam beberapa dekade terakhir, muncul dipermukaan karena  banyak  kasus  kawin  beda  agama  di  kalangan  selebritas juga  masyarakat  awam. 24 Berkali-kali  dialog,  diskusi serta berbagai seminar diadakan untuk membahas fenomena serta mencari solusi terbaik tentang kawin beda agama, namun semuanya terbentur dengan aturan perundang-undangan yang ada.
Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara  yang  mengakibatkan  bersatunya  2  (dua)  peraturan  yang  berlainan  mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara pelaksanaan  sesuai  hukum  agamanya  masing-masing,  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. 25
Majlis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah  membuat  keputusan  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  beda agama  merupakan  pernikahan  antar  agama,  yaitu  pernikahan  antara  orang  muslim/muslimah  dengan nonmuslim/nonmuslimah atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab. 26 Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, yakni orang Islam baik pria atau wanita dengan pria atau wanita yang bukan Islam. 27 Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata “ikatan lahir batin” dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya degan ikatan batin saja, namun harus keduanya ada dalam perkawinan. Ikatan lahir dapat dimaknai bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat lahir, artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri. Ikatan ini juga dapat disebut dengan “ikatan formal” yakni hubungan formal yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat. “ikatan batin” dapat dimaknai sebagai hubungan yang tidak formil, artinya suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena dengan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh. 28
Berdasarkan  definisi  perkawinan  di  atas,  paling  tidak  dapat diidentifikasi  3  (tiga)  aspek.  Aspek  pertama  yaitu aspek yuridis, karena didalamnya terdapat ikatan lahir atau formal yang melahirkan hubungan hukum antara suami istri. Kedua, aspek sosial, yaitu perkawinan merupakan hubungan yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat. Ketiga, aspek religius yaitu dengan adanya tujuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. 29
Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perkawinan baru dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 2
21 Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet. II, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.
22 Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: Akademika Presindo, hlm. 144.
23 Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , Cet. I, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 16.
24 Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”, dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan , Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 206.
25 Rusli dan R. Tama, 2000, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya , Bandung: Penerbit Pionir Jaya, hlm. 16.
26 Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII, 1989, Malang: Jawa Timur, hlm. 302.
27 Amir Syarifuddin, 2007, Garis-garis besar Fiqh , Bogor: Kencana, hlm. 102.
28 K. Wantjik Saleh, 1992, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Ghalia, hlm. 14-15.
29 Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, dalam Media Syari’ah , Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 57.
UU Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945.
Negara  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Undang-Undang Perkawinan  secara  relatif  jelas  menolak  kebolehan  orang  berbeda  agama  untuk  melangsungkan  perkawinan,  karena dianggap sah apabila kedua mempelai tunduk pada suatu hukum yang tidak ada larangan pernikahan dalam agamanya. Hal  ini  tidak  berarti  lepas  dari  masalah.  Sebaliknya,  hukum  perkawinan  beda  agama  itu  mengundang  berbagai penafsiran. 30 Interpretasi pertama bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) jo. Pasal 8 f, yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. 31 Penafsiran  kedua  bahwa  perkawinan  antar-agama  itu  sah  dan  dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Alasannya dalam Pasal 57 terkait dengan perkawinan campuran  yang  menitikberatkan  pada  2  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan.  Pasal  57  itu mengatur perkawinan antara 2 (dua) orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur 2 (dua) orang yang berbeda agama. Penafsiran ketiga, bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU Perkawinan, sehingga berdasarkan  Pasal  66  UU  Perkawinan,  terkait  perkawinan  beda  agama  dapat  dirujuk  pada  peraturan  perkawinan campuran, karena belum diatur dalam UU Perkawinan. 32
Untuk sahnya suatu perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yang mengatur: 33 Perkawinan adaah sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya;  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas,  maka  tidak  ada perkawinan  jika  tidak  dilakukan  menurut  ketentuan  agama  masing-masing  pihak  yang  melakukan  perkawinan. Perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan agama dari pihak yang melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu tidak sah. Syarat kedua sahnya perkawinan adalah perkawinan tersebut harus dicatatkan di lembaga resmi negara, untuk yang  menganut  agama  Islam  pencatatan  dilakukan  di  Kantor  Urusan  Agama  dan  bagi  agama  lainnya  pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. 34
Ketentuan  yang  termaktub  dalam  Pasal  2  UU  Perkawinan  itu  sesuai  dengan  Pasal  29  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 yang mengatur; Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

## Perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam
Berdasarkan kajian yang terdapat dalam literatur fikih klasik, perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yang pertama perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan ketiga perkawinan antara seorang muslimah dengan pria non muslim (baik musyrik atau ahli kitab). 35 Diskusi pertama terkait dengan perkawinan antara seorang  pria  muslim  dengan  seorang  wanita  musyrik  dan  sebaliknya.  Para  ulama  sepakat  bahwa  seorang  laki-laki muslim diharamkan kawin dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini dasarnya terdapat dalam Al-Qur’an surat al- Baqarah ayat 221:
ُمْلااوُحِكْنَت َلاَو
ْيِكِرْشُمْلاوُحِكْنُت َلاَو  ْمُكْتَبَجْعَأ  ْوَلَّو ٍةَكِرْشُّم  ْنَّم  ٌرْيَخ ٌةَنِمْؤُّم ٌةَمَلاَو  َّنِمْؤُي ىَّتَح ِتاَكِرْش ْوَلَّو  ٍكِرْشُّم  ْنِّم  ٌرْيَخ  ٌنِمْؤُّم ٌدْبَعَلَو اْوُنِمْؤُي ىَّتَح  َن
ُاللَو ِراَّنلا ىَلِا  َنْوُعْدَي َكِئَلوُا ْمُكَبَجْعَا
َن ْوُرَّكَذَتَي ْمُهَّلَعَل ِساَّنِلل ِهِتيا  ُنِّيَبُيَو ِهِنْذِاِب ِةَرِفَغَمْلاَو ِةَّنَجْلا ىَلِاآْوُعْدَي
Artinya:  “Dan  janganlah  kamu  nikahi  wanita  musyrik,  sebelum  mereka  beriman.    Sungguh  hamba  sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan  orang  (laki-laki)  musyrik  (dengan  perempuan  yang  beriman)  sebelum  mereka    beriman.  Sungguh,  hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke
30 Alyasa Abubakar, 2008, Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim , Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, hlm. 60.
31 Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama”, dalam Al-Insyiroh , Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 11.
32 Koto Ismail, and Ida Hanifah. 2021 "Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi Covid-19" Jurnal Yuridis 8.1.
33 Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, Hukum Perkawinan , Bandung: Alumni, hlm. 35.
34 Hilman Hadikusuma, Op.Cit ., hlm. 88.
35 Masjfuk  Zuhdi,  1994, Masail  Fiqhiyah ,  Jakarta:  Gunung  Agung,  hlm.    5.  Lihat  juga  Amir  Syarifuddin,  2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , Bogor: Kencana, hlm. 133-135.
neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia  agar  mereka  mengambil  pelajaran”.  Maksud  dari  ayat  di  atas  menurut  Qatadah  adalah  dari  kalimat  “dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik, sebelum mereka beriman” adalah untuk wanita musyrik yang tidak termasuk dari kalangan ahli kitab. Ayat ini umum secara zahir dan khusus secara batin serta tidak ada nasakh hukum dari ayat tersebut. 36
Ayat lain yang memberikan narasi tentang larangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim terdapat dalam surat : QS. Al-Mumtahanah ayat 10:
ِاَف  َّنِهِن اَمْيِاِب ُمَلْعَا ُ َالل   َّنُهْوُنِحَتْماَف ٍتِرِجهُم  ُتنِمْؤُمْلا ُمُكَءآَج َاذِا آْوُنَما  َنْيِذَّلا اَهُّيآي ْمُه َلاَو ْمُهَّل  ٌّ ِح  َّنُهَلا ِراَّفُكْلا ىَلِا  َّنُهْوُعِجْرَت َاَف ٍتنِمْؤُم  َّنُهْوُمُتْمِلَع  ْن
ُّلِحَي
َّنُهَر ْوُجُا  َّنُه  ْوُمُتْيَتا آَذِا  َّنُهْوُحِكْنَت  ْنَا ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَو اْوُقَفْنَا آَّم ْمُه  ْوُتَاَو  َّنُهَل  َنْو
ِالل ُمْكُح ْمُكِلذ اْوُقَفْنَا آَم اْوُلَئْكَيْلَو ْمُتْقَفْنَا آَماْوُلَئْئَو ِرِفاَوَكْلا ِمَمِعِب اْوُكِكْمُت َلاَو ُك ْحَي ٌمْيِكَح ٌمْيِلَع ُاللَو ْمُكَنْيَب ُم
Artinya:   “Wahai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  perempuan-perempuan  mukmin  datang  berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.
Ayat di atas ditafsirkan oleh Imam ath-Thabari terutama frasa “jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar- benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir          (suami-suami mereka)”, bahwa  para  wanita telah  mengakui  dan  membuktikan  keimanan  dan  keislaman  mereka  ketika  diuji,  maka  janganlah mereka mengembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara Nabi Muhammad saw dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad saw. Perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman. Syarat yang diajukan dalam  perjanjian  damai  itu  tidak  berlaku  bagi  wanita-wanita  yang  berhijrah  kepada  nabi  yang  mereka  diuji  dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka, karena tidaklah  halal  wanita-wanita  mukmin  itu  bagi  orang-orang  kafir,  dan  tidaklah  halal  pria  kafir  bagi  wanita-wanita mukminat. 37
Ash-Shabuni  ketika  menginterpretasikan  frasa  “jika  para  wanita  yang  berhijrah  tersebut  telah  membuktikan bahwa mereka benar-benar beriman, maka tidak boleh mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, karena sesungguhnya Allah mengharamkan wanita mukmin bagi pria musyrik. Dan bayarkanlah mahar atas mereka kepada suami-suami mereka yang kafir (sebagai imbalan)”. Shabuni mengatakan bahwa seorang pria yang telah beriman, tidak boleh  mempertahankan  perkawinannya  dengan  wanita  yang  kafir  yang  tidak  ikut  berhijrah  dengan  suaminya. Sesungguhnya ikatan perkawinan antara pria dengan wanita tersebut telag putus karena kekufuran. Hal ini karena dalam Islam tidak membolehkan kawin dengan wanita musyrik. 38

## SIMPULAN
1. Bahwa  dalam  perspektif  hukum  Islam  pembagian  harta  peninggalan  terhadap  pasangan  beda  agama  tidak  dapat dilakukan karena beda agama merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terhalangnya seorang ahli waris mendapatkan  hak  waris  dari  pewaris.  Berdasarkan  KUH  Perdata,  maka  pasangan  yang  beda  agama  tetap mendapatkan hak warisnya, karena dalam perspektif KUH Perdata beda agama tidak merupakan penghalang untuk mendapatkan hak waris.
2. Bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim merupakan bentuk kepastian hukum bagi pasangan beda agama terhadap harta peninggalan, disebabkan melalui jalur kewarisan tidak akan mungkin didapatkan karena terhalang dengan adanya hadis dari Nabi Muhammad SAW.
36 Ibn Jarir ath-Thabari, 2000, Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an , Damaskus: Muassasah ar-Risalah, hlm. 389.
37 Koto Ismail, and Faisal. 2021 "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi" Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 4.2
38 Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1980, Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur’an , Vol. I, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, hlm. 553.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, Hukum Perkawinan , Bandung: Alumni. Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: Akademika Presindo.
Alyasa Abubakar, 2008, Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim , Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam. Amir Syarifuddin, 2007, Garis-garis besar Fiqh , Bogor: Kencana. Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , Cet. I, Jakarta: Dian Rakyat.
Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, dalam Media Syariah , Vol. 22, No. 1, 2020.
Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, dalam Media Syari’ah , Vol. 22, No. 1, 2020.
Berdasarkan ketentuan undang-undang ( ab intestato atau wetterlijk erfrecht ), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan  karena  hubungan  kekeluargaan  yang  berdasarkan  keturunan  (Pasal  832  BW).  Elviana  Sagala,  “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata”, dalam Jurnal Ilmiah Advokasi , Vol. 06, No. 01, Maret 2018. Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet. II, Bandung: Mandar Maju. Ibn Jarir ath-Thabari, 2000, Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an , Damaskus: Muassasah ar-Risalah.
Islam secara tegas melarang pembunuhan, khususnya sesama muslim (QS. Al-Baqarah ayat 178), karena pembunuhan termasuk salah satu dari bentuk dosa besar. Para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima warisan. Lihat Abdul Ghofur Anshori, 2012, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010  Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010,  hlm  93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005.
Koto, Ismail, and Taufik Hidayat Lubis. 2021 "Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)." Buletin Konstitusi 2.1.
Koto,  Ismail.2021  "Kewenangan  Jaksa  Dalam  Melakukan  Penggabungan  Perkara  Korupsi  Dan  Money  Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)." Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2.2.
Koto  Ismail,  and  Ida  Hanifah.  2021  "Problema  Hukum  Seputar  Tunjangan  Hari  Raya  Di  Masa  Pandemi  Covid-19" Jurnal Yuridis 8.1.
Koto  Ismail,  and  Faisal.  2021  "Penerapan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Pada  Benda  Bergerak  Terhadap  Debitur Wanprestasi" Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 4.2 K. Wantjik Saleh, 1992, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Ghalia. Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII, 1989, Malang: Jawa Timur. M. Anshary MK, 2009, Hukum Perkawinan Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Masjfuk Zuhdi, 1994, Masail Fiqhiyah , Jakarta: Gunung Agung, hlm.  5. Lihat juga Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , Bogor: Kencana. Muhammad  Ali  Ash-Shabuni,  1980, Rawa’i  al-Bayan  Tafsir  Ayat  Al-Ahkam  min  Al-Qur’an ,  Vol.  I,  Damaskus: Maktabah al-Ghazali
Nur  Asiah,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  Dan  Hukum Islam”, dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan , Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015.
P.N.H. Simanjuntak, 2009, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia , Jakarta: Djambatan.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005.
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Rusli dan R. Tama, 1986, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya , Bandung: Pionir Jaya. Rusli dan R. Tama, 2000, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya , Bandung: Penerbit Pionir Jaya. Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2004, Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang , Jakarta: Kerjasama Kencana Grup dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Tengku  Erwinsyahbana,  Perspektif  Hukum  Perkawinan  Antar  Agama  Yang  Berkeadilan  Dikaitkan  Dengan  Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional. Disertasi . Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012. Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama”, dalam Al-Insyiroh , Vol. 2, No. 1, 2018.