## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

## PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH AHLI WARIS SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

## Muhammad Fikri Syuhada
Program Studi Magister Kenotariatan PPS Unisma Jalan Mayjen Haryono Nomor 193 Malang Email: m.fikrisyuhada@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  yang  diteliti  tentang  pembatalan  akta  hibah  oleh  ahli waris  dan  tinjauan  hukum  Islam  dalam  pembatalan  akta  hibah  oleh  ahli waris  setelah  putusan  Pengadialan  Agama.  Ahli  waris  dapat  mengajukan suatu  pembatalan  hibah  melalui  permohonan  pembatalan  di  Pengadilan Agama  dan  dengan  adanya  putusan  pembatalan  hibah  yang  telah  memiliki kekuatan hukum tetap, maka berakibat hukum dengan segala macam barang yang telah dihibahkan dikembalikan kepada si penghibah atau ahli warisnya. Kompilasi hukum Islam memberikan batasan dalam pemberian hibah hanya 1/3  dari  harta  warisan  dengan  pertimbangan  kemaslahatan  bagi  ahli  waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah dalam perkara ini tidak sah dan  dapat  dilakukan  penarikan  atau  pencabutan  kembali.  Karena  tidak terpenuhinya  salah  satu  persyaratan  dalam  syarat-syarat  Pemberian  hibah menurut hukum Islam.
Kata kunci : hukum Islam, pembatalan akta, hibah, Notaris, ahli waris

## Abstract
Problems  examined  regarding the  cancellation  of  the  grant  by  the heirs  and  Islamic  law  review  in  the  cancellation  of  the  grant  by  the  heirs after  the  decision  of  the  Religious  Funding.  The  heirs  may  file  a cancellation  of  the  grant  through  a  cancellation  request  in  the  Religious Court  and  with  the  verdict  of  the  cancellation  of  the  grant  which  has  a permanent legal force, the legal consequence of all the goods that has been granted  is  returned  to  the  entertainer  or  his  heirs.  The  compilation  of Islamic law limits the granting of only one-third of the inheritance property to the benefit of beneficiaries. According to Islamic Law Compilations that the grant in this case is illegal and can be withdrawn or revoked. Because it does  not  meet  one  of  the  requirements  in  the  terms  of  Grants  grant  under Islamic law.
Keywords: Islamic law, cancellation of deed, grant, Notary, heir

## PENDAHULUAN
Islam  mengajarkan  kepada  manusia  untuk  saling  tolong  menolong baik  ke  sesama  muslim  ataupun  non  muslim.  Salah  satu  bentuk  tolong menolong  dalam  Islam  adalah  pemberian  suatu  benda  secara  sukarela  dan tanpa mengharap imbalan dari seseorang yang disebut dengan Hibah. Hibah dalam  hukum  Islam  bertujuan  untuk  mempererat  silaturahmi  diantara manusia dan kedekatan kepada Tuhan karena sifat hibah berkaitan erat juga dengan  hubungan  kepada  Allah  sebagai  bukti  kecintaan  sesama  makhluk ciptaannya.  Hibah  di  negara  Indonesia  ini  diatur  dalam  beberapa  sistem hukum, yaitu diatur dalam hukum Perdata, hukum adat dan hukum Islam.
Dalam  KUH  Perdata,  hibah  disebut Schenking yang  berarti  suatu persetujuan dengan si pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan  dengan  tidak  ditarik  kembali,  menyerahkan  sesuatu  benda  guna keperluan  si  penerima  hibah  untuk  digunakan  sebagai  layaknya  milik pribadi.  Dalam  KUH  Perdata,  sama  sekali  tidak  mengakui  lain-lain  hibah, kecuali hibah di antara orang-orang yang masih hidup. 1
Dalam  hukum,  hibah  yang  telah  diberikan  tidak  dapat  ditarik kembali.  Undang-undang  telah  menetapkan  aturan  mengenai  hibah  dalam pasal  1666  KUHPerdata  yang  berbunyi,  bahwa  penghibahan  adalah  suatu persetujuan  dengan  mana  seorang  penghibah  menyerahkan  suatu  barang secara  cuma-cuma,  tanpa  dapat  menariknya  kembali,  untuk  kepentingan seseorang  yang  menerima  penyerahan  barang  itu.  Undang-undang  hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.
Dalam  hukum  adat,  yang  dimaksud  dengan  hibah  adalah  harta kekayaan  seseorang  yang  dibagi-bagikannya  diantara  anak-anaknya  pada waktu  ia  masih  hidup.  Penghibahan  tersebut  dilakukan  untuk  menghindari terjadinya  percekcokan  diantara  anak-anaknya  yang  akan  terjadi  apabila  ia telah meninggal dunia.
Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  171  huruf  (g)  menjelaskan,  hibah adalah  pemberian  suatu  benda  secara  sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari seseorang  kepada  orang  lain  yang  masih  hidup  untuk  dimiliki.  Pada dasarnya, mengenai batasan harta yang dihibahkan tidak terbatas jumlahnya tergantung  kepada  kehendak  dan  keinginan    pemberi  hibah.  Sedangkan dalam  KHI  Pasal  210  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  orang  yang  telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat  menghibahkan  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  bendanya  kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
Berdasarkan  Pasal  212  KHI  bahwa  hibah  tidak  dapat  ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak kandung. Hibah dari orangtua
1 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia, Jakarta  : Kencana,2006, hal. 131.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
kepada anak kandung, hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Sementara  yang  menjadi  objek  dari  hibah  adalah  harta  warisan.  Hubungan hibah dengan waris berdasarkan Pasal 211 KHI hibah dari orang tua kepada anak  kandung  dapat  diperhitungkan  sebagai  warisan.  Pemberian  hibah  ini dilakukan  sewaktu  pemberi  hibah  masih  hidup.  Hibah  sebagai  salah  satu jalan  keluar  pembagian  harta  peninggalan  untuk  menghindari  dari  konflik yang terjadi dikebanyakan pembagian warisan dikarenakan faktor kelalaian manusia itu sendiri.
Dalam  sebuah  putusan  Pengadilan  Agama  Kota  Kediri  Nomor  : 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr,  majlis  hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Kediri dalam  pertimbangan  hukumnya  berpendapat  bahwa  penghibahan  yang dilakukan  almarhum  Anas  Rauf  bin  Jamrin  kepada  anak  angkatnya  Atik Winarti  binti  jamingan  adalah  tidak  sah,  dengan  dasar  pertimbangan  Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hibah tersebut tidaklah sesuai  dengan  syarat  sah  hibah  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) dan (2), karena harta yang dihibahkan lebih dari 1/3 dari  harta  bendanya  dan  harta  tersebut  bukanlah  sepenuhnya  milik penghibah  Anas  Rauf  bin  Jamirin.  Sehingga  dalam  putusan  ini  terdapat putusan yang menyatakan pembatan hibah.
Melihat dari ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata dan Pasal 212 KHI yang  menyatakan  bahwa  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali,  maka  terdapat pertentangan antara ketentuan peraturan Pasal 1666 KUHPerdata dan Pasal 212 KHI dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  timbul  permasalahan  mengenai bagaimanakah  pembatalan  akta  hibah  oleh  ahli  waris  yang  dibuat  oleh Notaris;  dan  bagaimanakah  Tinjauan  Hukum  Islam  dalam  pembatalan  akta hibah oleh ahli waris setelah Putusan Pengadilan Agama.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif, yaitu  jenis  penelitian  yang  sifatnya  mendeskripsikan  atau menjelaskan  peraturan-peraturan  yang  ada  dan  saat  ini  berlaku  sebagai hukum  positif.  Sebagai  konsekuensi  pemilihan  topik  permasalahan  yang akan  dikaji  dalam  penelitian  yang  objeknya  adalah  permasalahan  hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. 2
Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statue  aproach ).  Selain pendekatan  perundang-undangan  penelitian  ini  juga  menggunakan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).      Pengumpulan  bahan
2 Suratman,  dan  Philips  Dillah, Metode  Penelitain  Hukum, (Bandung:  Alfabeta, 2015), hal: 51.

## PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH AHLI WARIS
SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Muhammad Fikri Syuhada)
hukum,  baik  pengumpulan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, maupun  bahan  hukum  tersier,  peneliti  melakukannya  dengan  cara mempelajari  dan  mencatat  bahan-bahan  hukum  yang  diperlukan.  Analisis bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  cara  deskriptif analisis

## PEMBAHASAN

## Pembatalan Akta Hibah yang dibuat Notaris oleh Ahli Waris
Dasar  hukum  hibah  dalam  Hukum  Islam  telah  diatur  dalam  Al- Qur’an  dan  Hadits  yang  menerangkan  bahwa  hibah  adalah  pemberian seseorang  kepada  orang  lain.  Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam pasal  171  diartikan  bahwa  hibah  adalah  pemberian  suatu  benda  secara sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari  sesorang  kepada  orang  lain  yang  masih hidup untuk dimilikinya.
Pengertian  hibah  dalam  hukum  perdata  telah  dituangkan  dalam KUHPerdata  Pasal  1666  yang  menyebutkan  bahwa  hibah  adalah  suatu perjanjian dengann mana si penghibah pada waktu  hidupnya dengan cuma- cuma  dan  dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali,  menyerahkan  suatu  benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan berdasarkan  Pasal  1667  KUHPerdata  hibah  hanyalah  dapat  berupa  benda- benda  yang  sudah  ada.  Jika  hibah  itu  meliputi  benda-benda  yang  akan  ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.
Pada dasarnya menurut Pasal 1676 KUHPerdata semua orang boleh memberikan  dan  menerima  hibah,  kecuali  yang  oleh  undang-undang dinyatakan  tidak  mampu  untuk  itu.  Berdasarkan  KUHPerdata  proses penghibahan harus melalui akta Notaris 3 yang aslinya disimpan oleh Notaris yang  bersangkutan.  Hiibah  apabila  dalam  hari  penghibahan  itu  dinyatakan dengan kata-kata yang tegas dan diterima oleh penerima hibah atau dengan suatu  akta  otentik  telah  diberikan  kuasa  kepada  orang  lain  maka  hibah tersebut mengikat dan mempunyai akibat hukum.
Hibah  digolongkan  pada  perjanjian  sepihak  yang  ditanggungkan kepada  pemberi  hibah.  Namun  dalam  KUHPerdata  terdapat  ketentuan terhadap perjanjian hibah, yang mana penerima hibah juga dapat dikenakan kewajiban dalam hibah yang diberikan kepadanya, yaitu :
a. Hak yang timbul dari peristiwa hibah.
1) Dalam  Pasal  1671  KUHPerdata  disebutkan  bahwa  pemberi  hibah berhak  untuk  memakai  sejumlah  uang  dari  harta  atau  benda  yang
3 Abdul Wahid, Sunardi, Mariyadi, Penegakan Kode Etik Profesi Notaris, (Jakarta:
Nirmana Media, 2017), hal. 35.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
dihibahkannya,  asalkan  hak  ini  telah  diperjanjikan  dalam penghibahan.
2) Dalam  Pasal  1672  KUHPerdata  disebutkan  bahwa  pemberi  hibah berhak  untuk  mengambil  benda  yang  telah  diberikannya  jika  si penerima  hibah  meninggal  terlebih  dahulu  dari  si  penghibah, dengan  catatan  hal  tersebut  berlaku  apabila  telah  diperjanjikan sebelumnya.
3) Pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajibah yang telah ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain yang dinyatakan dalam KUHPerdata.
b. Kewajiban yang timbul dari peristiwa hibah
1) Kewajiban pemberi hibah
Setelah  pemberi  hibah  menyerahkan  harta  atau  benda  yang dihibahkannya kepada si penerima hibah, maka semenjak itu tidak ada kewajiban-kewajiban yang mengikat pemberi hibah
2) Kewajiban penerima hibah
KUHPerdata memberikan kemungkinan bagi penerima hibah untuk melakukan  suatu  kewajiban  kepada  penerima  hibah  sebagai berikut:
a) penerima  hibah  berkewajiban  untuk  melunasi  hutang-hutang penghibah  atau  benda-benda  lain,  dengan  catatan  hutang  dan beban yang harus dibayar telah disebutkan secara tegas dalam akta hibah.
b) penerima  hibah  diwajibkan  untuk  memberikan  tunjangan nafkah  kepada  pemberi  hibah  apabila  pemberi  hibah  jatuh miskin.
c) penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan benda yang telah  dihibahkan  berdasarkan  aturan-aturan  yang  telah  diatur dalam KUHPerdata.
Pada  hakikatnya  hukum  merupakan  perlindungan  bagi  kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah dan norma. Hubungan hukum yang muncul antara  pemberi  hibah  dan  penerima  hibah  merupakan  hubungan  hukum karena adanya perjanjian antara pemberi hibah selaku debitur dan penerima

## PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH AHLI WARIS SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Muhammad Fikri Syuhada)
hibah  selaku  kreditur. 4 Dalam  pembatalan  hibah,  dapat  diartikan bahwasannya hibah adalah hubungan hukum yang sepihak, artinya pemberi hibah  memberikan  hibah  kepada  penerima  hibah  secara  sukarela  tanpa meminta  imbalan.  Hal  ini  merupakan  pemberi  hibah  hanya  memiliki kewajiban  saja  tanpa  mempunyai  hak.  Berdasarkan  KUHPerdata  tidak dijelaskan  bahwasannya  hibah  yang  telah  diberikan  tidak  dapat  ditarik kembali.  Namun  pemberi  hibah  dapat  mengajukan  gugatan  pembatalan hibah  apabila  penerima  hibah  melakukan  hal  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata.
Berdasarkan  Pasal  1688  KUHPerdata  yang  menyatakan  suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :
a. jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh pemberi hibah;
b. jika  orang  yang  diberi  hibah  bersalah  dengan  melakukan  atau  ikut melakukan  suatu  usaha  pembunuhan  atau  kejahatan  lain  atas  diri penghibah;
c. jika  penghibah  jatuh  miskin  sedang  yang  diberi  hibah  menolak  untuk memberi nafkah kepadanya.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  terdapat  suatu  kebebasan  untuk berkontrak,  namun  kebebasan  tersebut  mempunyai  batasan  agar  tidak melanggar  dasar-dasar  kehidupan  dalam  bermasyarakat.  Larangan  atau pembatasan  kebebasan  tidak  ada  artinya  apabila  tidak  terdapat  sanksi didalamnya.  Suatu  instrumen  yang  ampuh  yang  digunakan  untuk memaksakan  ketentuan  larangan  dan  pembatasan  tersebut  ialah  pemberian akibat  suatu  “kebatalan”. 5 Ajaran  kebatalan  berlaku  pada  semua  perbuatan hukum,  dengan  mengatakan  suatu  perbuatan  hukum  batal  berarti  karena adanya  cacat  hukum  yang  berakibat  pada  tujuan  perbuatan  hukum  itu menjadi tidak berlaku.
Perbuatan  hukum  yang  batal  adalah  perbuatan  hukum  yang walaupun mengandung unsur-unsur perbuatan hukum, namun karena alasan tertentu  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  diberi  sanksi  tidak mempunyai  akibat  hukum.  Kebatalan  diatur  dalam  Buku  III,  Bagian Kedelapan  Bab  IV  KUHPerdata,  namun  bagian  tersebut  tidak  mengatur kebatalan secara lengkap.
4 Widya  Anggaraeni, Tangung  Gugat  Pemberi  Hibah  Akibat  Pembatalan  Hibah,
(Surabaya: Universitas Airlangga, 2006), hal. 52
5 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 364

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Dalam  praktik  pelaksanaan  hibah  di  Pengadilan  Agama,  sering dijumpai  kasus  pelaksanaan  hibah  yang  dilakukan  oleh  seseorang  kepada anak angkatnya dengan penghibahan semua harta yang dimilikinya. 6 Kasus tersebut  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Agama  Kediri  dengan  perkara No.324/Pdt.G/2010/PA.Kdr.  Untuk  mengetahui    ketentuan  hukum  terkait dengan  pembatalan  akta  hibah  yang  dibuat  oleh  Notaris,  maka  penulis memberikan  uraian  kasus  posisi  gugatan  pembatalan  hibah  di  Pengadilan Agama  Kediri  dengan  perkara  No.324/Pdt.G/2010/PA.Kdr  tertanggal  15 Agustus 2010 sebagai berikut :
Djuminah  binti  Marjuki,  swasta,  bertempat  tinggal  di  Jl.  KH.  Agus  Salim No.83  Kelurahan  Bandar  Kidul  Rt.20  Rw.03  Kecamatan  Mojoroto  Kota Kediri  (Penggugat)  mengajukan  gugatan  terhadap  Atik  Winarti  binti Jamingan (Tergugat) Surat gugatan diajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa  Penggugat  dan  almarhum  suaminya  (Anas  Rauf  bin  Jamirin) semasa hidup dalam perkawinannya memiliki harta bersama berupa :
- Satu  buah  rumah  permanen  atas  nama  almarhum  yang  dibangun diatas tanah luas 964 m 2 yang terletak di Jl. KH. Agus Salim No.83
Kelurahan  Bandar  Kidul  Rt.20  Rw.03  Kecamatan  Mojoroto  Kota Kediri. (selanjutnya disebut objek sengketa)
2. Bahwa  status  Penggugat  sewaktu  menikah  gadis  sedangkan  almarhum suami  Penggugat  (Anas  Rauf  bin  Jamrin)  duda  dengan  anak  1  (satu) orang  bernama  :  Asnimar,  Perempuan,  umur  53  tahun  dan  selama perkawinan  Penggugat  dengan  almarhum  tidak  memiliki  anak  tetapi memiliki anak angkat 3 (tiga) orang yaitu a. Samsul Bahri, Laki-laki, umur 46 tahun;
b. Upik Tri Hartini, Perempuan, umur 39 tahun;
c. Atik Winarti, Perempuan, Umur 28 tahun.
3. Bahwa  pada  tahun  2007  almarhum  suami  Penggugat  telah menghibahkan Objek sengketa tersebut kepada anak angkat yang ketiga bernama  Atik  Winarti  (Tergugat),  serta  atas  hibah  tersebut  sertifikat tanah (Objek sengketa) telah dipindah namakan atas nama Tergugat dan saat ini telah dikuasai oleh Tergugat
Alasan Penggugat mengajukan pembatalan hibah kepada Tergugat adalah :
6 Abdul Manan, Op.Cit., hlm. 145

## PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH AHLI WARIS SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Muhammad Fikri Syuhada)
1. Bahwa  Penggugat  sebagai  istri  sah  dari  almarhum  suaminya  baru menyadari bahwa ½ dari objek sengketa tersebut adalah harta bersama yang merupakan hak milik Penggugat sehingga objek sengketa tersebut batal  demi  hukum  karena  objek  sengketa  tidak  sepenuhnya  milik Tergugat;
2. Bahwa  pada  dasarnya  almarhum  (Anas  Rauf  bin  Jamirin)  masih memiliki  ahli  waris  yang  lain  yaitu  anak  bawaan  almarhum  suami Penggugat dan Penggugat, sehingga jika hibah diteruskan menghalangi ahli waris untuk menerima harta waris;
3. Bahwa  oleh  karena  itu  Penggugat  mohon  kepada  Pengadilan  Agama Kediri agar hibah almarhum suami Penggugat kepada Tergugat tersebut dibatalkan;
Berdasarkan  keterangan  dan  dalil-dalil  tersebut  diatas,  maka  Penggugat memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Kediri  untuk  memeriksa  dan mengadili  perkara  ini  dengan  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan  hibah  yang  dilakukan  oleh  almarhum  suami  penggugat (Anas Rauf bin Jamirin) kepada Tergugat batal;
3. Menghukum  kepada  Tergugat  untuk  menyerahkan  objek  sengketa tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.
Dalam  keterangannya  saat  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  isinya tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat  dengan  tambahan  secara  lisan  yang pada  pokoknya  pada  saat  almarhum  Anas  Rauf  bin  Jamirin  masih  hidup pernah  membatalkan  hibah  dengan  caranya  sendiri  diluar  prosedur  hukum dengan cara merobek dan membakar surat hibah yang asli.
Tergugat  telah  mengajukan  jawaban  secara  lisan  yang  pada  pokoknya mengakui  dan  membenarkan  seluruh  dalil  gugatan  Penggugat  dan  tidak keberatan  atas  gugatan  Penggugat  untuk  membatalkan  hibah  atas  objek sengketa  kepada  Tergugat  selama  hal  itu  sesuai  dengan  prosedur  hukum yang berlaku serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majlis Hakim.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan  Putusan  dengan  Nomor  :  No.324/Pdt.G/2010/PA.Kdr tertanggal 15 Agustus 2010 yang menyatakan :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
2. Menetapkan batal hibah terhadap Satu buah rumah permanen atas nama almarhum  yang  dibangun  diatas  tanah  luas  964  m 2 yang  terletak  di  Jl. KH.  Agus  Salim  No.83  Kelurahan  Bandar  Kidul  Rt.20  Rw.03, Kecamatan  Mojoroto,  Kota  Kediri  yang  dilakukan  oleh  almarhum suami Penggugat kepada Tergugat;
3. Menghukum  Tergugat  atau  siapa  saja  yang  menguasai  objek  sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum  kepada  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini sebesar Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
Dalam  hal  ini  atas  nama  Atik  Winarti  selaku  Tergugat  menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum banding.
Para  pihak  yang  dapat  mengajukan  suatu  pembatalan  hibah  adalah pemberi hibah, ahli waris. Seorang istri dapat mengajukan suatu pembatalan hibah  yang  dilakukan  oleh  suaminya  karena  apabila  hibah  tersebut diteruskan  akan  menghalangi  ahli  waris  untuk  menerima  harta  waris. Sehingga  untuk  mengatasi  hal  tersebut  maka  seorang  istri  dari  pemberi hibah  yang  telah  meninggal  dunia  dapat  mengajukan  pembatalan  hibah dengan  alasan  tersebut.  Pemberi  hibah  pada  dasarnya  dapat  melakukan permohonan pembatalan hibah apabila tidak tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana  yang  diinginkan  atau  setelah  pelaksanaan  hibah  tersebut, karena  ahli  waris  merasa  dirugikan  maka  ahli  waris  berhak  untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah berdasarkan prinsip legitieme portie berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.990.K/Sip/1974, tanggal 6 April 1976. Untuk memenuhi hak dari para pihak  yang akan membatalkan hibah harus  memperkarakan  di  pengadilan,  dimana  Pengadilan  Agama  adalah pengadilan  yang  berwenang  untuk  memeriksa  dan  mengadili  sengketa pembatalan hibah.
Legitime  portie adalah  bagian  mutlak  atau  hak-hak  ahli  waris  yang sering disebut legitimaris. Legitime portie harus dihitung apabila salah satu atau beberapa ahli waris menuntut haknya.
Proses  pembatalan  hibah  pada  dasarnya  sama  dengan  pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah. Pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Dalam penyusunan suatu gugatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:
a. Tiap  orang  merasa  diinginkan  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan
b. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan kepada Ketua Pengadilan

## PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH AHLI WARIS SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Muhammad Fikri Syuhada)
c. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan
d. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada  kepentingan  hukumnya,  yang  dapat  dikabulkan  apabila kebenaran dapat dibuktikan dalam siding pemeriksaan
e. Mengenai  persyaratan  tentang  isi  daripada  gugatan  tidak  ada ketentuan, tetapi ada pokok gugatan yang meliputi:
1) Identitas para pihak
2) Dalil-dalil  konkret  tentang  adanya  hubungan  hukum  yang merupakan  dasar  serta  alasan-alasan  daripada  tuntutan.  Dalil- dalil ini lebih dikenal dengan istilah fundamentum petendi .
3) Tuntutan atau petitum harus jelas dan tegas. 7
Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  peradilan  ( litigasi ), akan  ada  putusan  hakim  mengenai  perkara  pembatalan  hibah  dengan memperhatikan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  atas  objek  yang  di sengketakan.  Setelah  ada  putusan  hakim  terkait  perkara  tersebut,  maka hakim akan menerbitkan hak dan menetapkan hubungan hukum  baru antara pihak  yang  bersankutan  dan  akan  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap harta  hibah  yang  dimohonkan  pembatalan  hibah  tersebut.  Dengan  adanya putusan  Pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  maka  hibah  menjadi batal  demi  hukum  dan  sebagai  akibatnya  objek  sengketa  yang  telah diberikan  dalam  penghibahan  kembali  menjadi  milik  penghibah  secara keseluruhan.  Pada  dasarnya,  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur litigasi adalah untuk mencari keadilan dan agar diselesaikan secara damai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teori  kepastian  hukum, yang  mana  kepastian  memiliki  arti  ketentuan,  ketetapan  dan  jika  kata kepastian  itu  digabungkan  dengan  kata  hukum  menjadi  kepastian  hukum yang  memiliki  arti  perangkat  hukum  suatu  negara  yang  mampu  menjamin hak  dan  kewajiban  setiap  warga  negara.  Dalam  memahami  nilai  kepastian hukum  yang  harus  diperhatikan  adalah  bahwa  nilai  itu  mempunyai  relasi yang erat dengan instrumen hukum  yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya  dalam  hukum  positif.  Bahkan  peranan  negara  tidak saja  sebatas  pada  tataran  itu  saja,  negara  pun  mempunyai  tanggung  jawab untuk  menjalankan  dan  menegakkannya.  Kepastian  hukum  harus  menjadi
7 R. Soeroso , Praktik Hukum Acara Perdata Tata  Cara dan Proses Persidangan , (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),hal.26

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
nilai  bagi  setiap  pihak  dalam  setiap  sendi  kehidupan  negara. 8 Adapun landasan  hukum  dalam  KHI  mengenai  hibah  boleh  dicabut  sesuai  dengan Pasal 212 KHI disebutkan bahwa hibah kepada anak dapat ditarik kembali.
Pemohonan  pembatalan  hibah  terhadap  harta  hibah  melalui pemohonan  pembatalan  di  Pengadilan  Agama  dan  dengan  adanya  putusan pembatalan  hibah  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  maka berakibat  hukum  dengan  segala  macam  barang  yang  telah  dihibahkan dikembalikan  kepada  si  penghibah  atau  ahli  warisnya.  Pengembalian  ini dilakukan  dengan  mengosongkan  terlebih  dahulu  obyek  hibah  tersebut. Obyek  hibah  dalam  kasus  ini  adalah  sebuah  rumah,  maka  penerima  hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang telah diterimanya  tersebut  sampai  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan berdasarkan putusan majelis hakim dalam pembatalan hibah. Apabila obyek hibah  tersebut  telah  dibalik  nama  atau  telah  disertifikatkan  atas  nama penerima  hibah,  maka  sertifikat  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Pemberi hibah  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Badan  Pertanahan  kembali dengan adanya pembatalan hibah tersebut dan sertifikat dapat dikembalikan lagi atas nama pemberi hibah atau ahli waris.

## Tinjauan  Hukum  Islam  Dalam  Pembatalan  Akta  Hibah  Oleh  Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  dimana  hukum  tertulis adalah  sistem  hukum  nasional  yang  diakui  di  Indonesia.  Untuk  mengisi kekosongan hukum keluarga bagi Warga Negara  Indonesia  yang beragama Islam,  diperlukan  peraturan  hukum  Islam  yang  diatur  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Kumpulan  dari  peraturan  hukum  Islam  tersebut  dibukukan  dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam  yang bertujuan untuk menghimpun bahan- bahan  hukum  yang  diperlukan  sebagai  pedoman  dalam  bidang  hukum material  para  hakim  di  lingkungan  Peradilan  Agama.  Bahan-bahan  yang diangkat  dari  berbagai  kitab  yang  bisa  digunakan  sebagai  sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan yang berhubungan dengan itu. 9
Berlakunya  KHI  tidak  sama  dengan  berlakunya  peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  dengan  jelas  dapat  dilihat  dari  diktum  kedua Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  154  Tahun  1991  tentang  Pelaksanaan
8 Sudarsono, Hukum  Waris  dan  Sistem  Bilateral ,  (Jakarta:  Rineka  Cipta,  1991), hal. 104.
9 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Akademika Presindo, 1992), hal. 14

## PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH AHLI WARIS SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Muhammad Fikri Syuhada)
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, yakni dengan adanya  frasa  “  sedapat  mungkin”.  Meskipun  demikian  keadaannya,  KHI mendorong  terpenuhinya  kebutuhan  akan  hukum  Islam  di  Indonesia  dalam sistem hukum Nasional. 10
Ketentuan hibah dalam KHI telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia  dalam  Lokakarya  yang  dilaksanakan  di  Hotel  Kartika  Chandra Jakarta  pada  tanggal  2  sampai  dengan  5  Februari  1988.  Kemudian Kompilasi  Hukum  Islam  ini  diinstruksikan  oleh  Presiden  Republik Indonesia  dengan  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  kepada  Menteri  Agama  RI untuk  disebarluaskan  sengketa  perkawinan,  hibah  dan  Shadaqah  bagi  umat Islam  supaya  berpedoman  kepada  Kompilasi  Hukum  Islam.  Selanjutnya Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan  KHI  kepada  seluruh  instansi  pemerintaha  dan  masyarakat, baik melalui orientasi, penataran maupun dengan penyuluhan hukum. 11
Dalam KHI, proses hibah, tertera di dalam Pasal210 sampai dengan 214.  Yang  pertama  yaitu  menjelaskan  bahwa  yang  dapatmelakukan  hibah adalah  orang  yang  sekurang-kurangnya  telah  berumur  21 tahundan  berakal sehat  tanpa  adanya  paksaan  dari  orang  lain  untuk  menghibahkansebanyak- banyaknya  1/3  hartanya  kepada  orang  lain  atau  lembaga  dan harusdisaksikan  oleh  dua  orang  saksi,  dan  tidak  lupa  harta  benda  yang dihibahkan harusmerupakan hak milik dari si penghibah ( wahab ).
Dalam Agama Islam hibah dapat ditarik kembali sebagaimana yang telah  tercantum  dalam  Pasal  212  KHI  bahwa  hibah  tidak  dapat  ditarik kembali,  kecuali  hibah  orang  tua  kepada  anaknya.  Tetapi  orang  tua  tidak dapat  menarik  hibah  tersebut  secara  sepihak,  ada  ketentuan  berdasarkan hadist Rasullullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang  pada  intinya  adalah  hibah  dapat  ditarik  secara  sepihak  namun ketentuan  ini  tidak  mudah  apabila  barang  yang  dihibahkan  sudah  berganti tangan.
Ulama  Fiqh  berpendapat  apabila  benda  hibah  masih  dimiliki  anak atau  masih  bergabung  dengan  orangtuanya  dapat  ditarik  kembali,  tetapi apabila  sudah  bercampur  dengan  harta  miliknya,  istrinya  atau  orang  lain maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan Hukum Islam perpindahan  harta  dari  pemilik  harta  kepada  ahli  warisnya  ada  tiga  macam yaitu  yang  pertama  warisan,  adalah  berpindahnya  harta  ketika  pewaris meninggal dunia. Kedua adalah wasiat memberikan harta atau memberikan sesuatu  waktu  hidup  tapi  diserahkan  ketika  pemberi  meninggal  dunia.
10 Moh.  Muhibbin  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2017),  hal. 177.
11 Abdul Manan, Op,Cit .,hlm. 145

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Ketiga adalah hibah diberikan kepada penerima hibah ketika pemberi masih hidup dan diserahkan ketika penerima hibah masih hidup juga.
Menurut  KHI  penyebab  pertama  suatu  hibah  dapat  dibatalkan  pada dasarnya  adalah  berdasarkan  Hukum  Islam,  dimana  seseorang  dalam memberikan hibah atau banyaknya barang yang akan diberikan dibatasi oleh hukum sebanyak 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah. Tujuannya adalah untuk  menghindari  konflik  atau  pertengkaran  yang  terjadi  antara  sesama anggotakeluarga.  Oleh  karena  itu  apabila  terjadi  pemberi  hibah  kepada orang  lain  melebihi  batas  tersebut,  maka  keluarga  pemberi  hibah  dapat mengajukan  pembatalan  terhadap  hibah  yang  telah  diberikan.  Berdasarkan penjelasan  tersebut,  maka  hibah  dapat  dibatalkan  apabila  penerima menelantarkan  barang  hibah.  Kemudian penyebab  kedua  suatu  hibah  dapat dibatalkan  adalah  karena  tidak  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  dari pemberian  hibah.  Hibah  hukumnya  adalah  Sunnah,  karena  ini  merupakan suatu kebaikan.
Ketika seseorang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain, agar hartanya bisa bermanfaat, karena si pemberi hibah takut hartanya akan  jatuh  ke  tangan  ahli  waris  yang  tidak  bisa  bertanggung  jawab  dan hartanya akan sia-sia. Maka dari itu perlu adanya batasan untuk pemberian hibah  karena  dikhawatirkan  akan  hak-hak  ahli  waris  yang  tidak  terpenuhi. Menurut  Hukum  Islam,  hibah  kepada  yang  sedianya  berhak  atas  harta warisan  pada  waktu  hidup  pewaris  tidak  dipandang  sebagai  kewarisan, namun  jika  pemberian  hibah  orang  tua  kepada  anaknya,  padahal  harta peninggalannya  cukup  banyak,  ajaran  Islam  tentang  wajib  berbuat  adil dalam  memberikan  hibah  kepada  anak  lainnya  harus  diberikan  juga  hibah dari harta peninggalan. 12
Apabila  pewaris  menghibahkan  hartanya  kepada  bukan  ahli  waris, penghibaan  dibatasi  sepanjang  tidak  merugikan  hak  para ahli  waris.  Tetapi meskipun hibah terhadap selain ahli waris dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3, maka  dari  itu  bukan  berarti  pemberi  hibah  seenaknya  memberikan  kepada anak-anaknya,  karena  dalam  hal  ini  aspek  keadilan  yang  harus  sangat diperhatikan, Hibah dalam Hukum Islam mendapatkan perhatian khusus dan mempunyai  persyaratan  tertentu  yang  bertujuan  untuk  supaya  hibah  tetap dalam  fungsinya.  Penghibaan  ini  terjadi  ketika  anak-anak  mulai  berdiri sendiri,  maupun  oleh  perkawinan  atau  oleh  karena  membentuk  keluarga sendiri.  Ahli  waris  juga  dapat  mengajukan  pembatalan  hibah  disini  dalam hal  pemberian  yang  dilakukan  pewaris  melebihi  batas  maksimal  yaitu  1/3. Tetapiterdapat  pengecualian  yaitu  ahli  waris  semenda  tidak  dapat
12 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.
149.

## PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH AHLI WARIS SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Muhammad Fikri Syuhada)
mengajukan  pembatalan  hibah  karena  hubungan  antara  pewaris  dengan semenda tidak termasuk kekerabatan dekat.
Dalam  KHI  menyatakan  bahwa  hibah  dikatakan  sah  apabila memenuhi  syarat-syarat  hibah.  Salah  satupersyaratan  hibah  yaitu  syarat- syarat pemberi hibah. Syarat-syaratpemberi hibah antara lain;
a. Dewasa, baliq dan berakal sehat
b. Pemberi adalah pemilik sah benda yang dihibahkan.
c. Pemberi  tidak  sedang  dalam  pengawasan  orang  lain  ataumengalami perkara karena suatu sebab.
d. Tidak tertekan oleh beberapa pihak.
Berdasarkan  point  tersebut  apabila  dikaitkan  dengan  perkara  dalam Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor:  324/Pdt.G/2010/PA.Kdr,  dapat diketahui  bahwa  point  1,  3,  dan  4  sudah  dipenuhi  persyaratannya  oleh pemberi  hibah.  Namun  pada  point  2  yang  menyatakan  bahwa  pemberi adalah pemilik sah benda yang dihibahkan, pada kasus penelitian ini benda yang  dihibahkan  oleh  penghibah  merupakan  harta  bersama  dengan  istri penghibah  yang  mana  dalam  pmberian  hibah  kepada  penerima  hibah, penghibah  belum  mendapatkan  persetujuan  dari  istri  penghibah.  Sehingga benda tersebut bukan sepenuhnya hak milik pemberi hibah melainkan harta bersama  yang  apabila  akan  menghibahkan  benda  tersebut  harus  dengan kesepakatan  dari  istri  penghibah.  Berdasarkan  persyaratan  untuk  syarat- syarat  pemberi  hibah  makasalah  satu  persyaratan  tersebut  tidak  dipenuhi sehingga hibah dalam kasus ini tidak saah menurut ajaran Islam.
Terkait  permasalahan  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  : 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr, adalah benar berdasarkan Hukum Islam menganggap kekayaan suami dan istri masing-masing terpisah satu dengan lainnya,  harta  benda  milik  masing-masing,  demikian  juga  dengan  barang- barang  yang  diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung  tidak  dicampur melainkan  terpisah  satu  sama  lainnya,  jadi  artinya  atas  harta  benda  milik suami,  istri  tidak  berhak  untuk  hak  dan  sebaliknya.  Konsekueninya  adalah menurut hukum Islam status harta benda seorang perempuan tidak berubah dengan adanya perkawinan. 13 Apabila suami atau istri ingin menghibahkan hartanya  terlepas  dari  kekuasaan  orang  lain  termasuk  suami  atau istri  yang menghibahkan  hartanya  berdasarkan  Pasal  87  ayat  (1)  dan  (2)  Kompilasi Hukum  Islam.  Tetapi  jika  harta  benda  yang  dihibahkan  adalah  merupakan harta  bersama  yang  didapat  setelah  perkawinan  maka  jika  salah  satu  ingin menghibahkan harta tersebut harus mendapat persetujuan pasangannya, hal
13 MR  Martiman  Prodjihanimidjojo, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  (Jakarta:
Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm.36.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
tersebut  berdasarkan  Pasal  35  ayat  1 jo Pasal  36  ayat  1  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. 14 Tetapi  jika  salahsatu  pihak meninggal dunia maka jika ingin melakukan hibah maka harus berdasarkan persetujuan ahli waris yaitu anak-anaknya.
Menurut  Pasal  210  KHI,  yaitu  pemberi  hibah  dapat  menghibahkan sebanyak-banyak  1/3  harta  bendanya  kepada  orang  lain  atau  lembaga dihadapan dua orang saksi. Jadi pemberi hibah hanya dapat memberikan 1/3 hartanya  tapi  dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  yang  telah  diatur, prinsip  keadilan  adalah  hal  utama  yang  diperlukan.  Maka  disini mafsadahnya  lebih  besar  dari  pada  maslahatnya.  Karena  hibah  yang diberikan lebih dari 1/3 dari hartanya dan harta tersebut bukan sepenuhnya milik  almarhum  Anas  Rauf.  Perbuatan  hukum  dalam  bentuk  hibah  perlu adanya  pertimbangan  sesuai  aturan  hukum.  Untuk  menghindari  terjadinya pertengkaran  antar  keluarga,  hibah  dibagi  sama  rata  berdasarkan  ajaran Rasulullah  SAW  terhadap  sahabatnya  untuk  berbuat  adil  terhadap  anak- anaknya.
Berdasarkan kasus tersebut almarhum memberikan seluruh hartanya kepada anak angkatnya, sedangkan anak angkat dan orang tua  angkat tidak saling  mewarisi  karena  tidak  memiliki  hubungan  kekerabatan  sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (1) KHI bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi  berdasarkan  Pasal-pasal  176  sampai  dengan  193  KHI,  tetapi  pada Pasal  209  ayat  (2)  KHI  bahwa  terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  warisan  orang  tua angkatnya.  Berkaitan  dengan  masalah  di  atas,  Pasal  211  KHI  telah memberikan  solusi,  yaitu  dengan  cara  hibah  yang  diberikan  orang  tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat “ dalam  Pasal  tersebut  bukan  berartai  imperatif  (harus),  tetapi  merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan atau  sengketa  warisan.  Sepanjang  para  ahli  waris  tidak  ada  yang mempersoalkan  hibah  yang  sudah  diterima  oleh  sebagian  ahli  waris,  maka harta  warisan  yang  belum  dihibahkan  dapat  dibagikan  kepada  semua  ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan  hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris  lainnya,  maka  hibah  tersebut  dapat  diperhitungkan  sebagai  harta warisan,  dengan  cara  memperhitungkan hibah  yang  sudah  diterima  dengan bagian  warisan  yang  seharusnya  diterima.  Apabila  hibah  yang  sudah diterima  masih  kurang  dari  bagian  warisan  maka  tinggal  menambah kekurangannya, dan sebaliknya apabila hibah tersebut melebihi dari bagian warisan  maka  kelebihan  hibah  tersebut  dapat  ditarik  kembali  untuk
14 Ibid , hlm.38

## PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH AHLI WARIS SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Muhammad Fikri Syuhada)
diserahkan  kepada  ahli  waris  yang  kekurangan  dari  bagiannya. 15 Dalam perkara  ini  tidak  sah  dan  dapat  dilakukan  penarikan  atau  pencabutan kembali.  Karena  tidak  terpenuhinya  salah  satu  persyaratan  dalam  syarat- syarat pemberian hibah menurut hukum Islam.

## KESIMPULAN
Pembatalan  akta  hibah  yang  dibuat  Notaris  oleh  ahli  waris,  ahli waris  dapat  mengajukan  suatu  pembatalan  hibah  yang  dilakukan  oleh suaminya  karena  apabila  hibah  tersebut  diteruskan  akan  menghalangi  ahli waris  untuk  menerima  harta  waris.  Sehingga  untuk  mengatasi  hal  tersebut maka  seorang  istri  dari  pemberi  hibah  yang  telah  meninggal  dunia  dapat mengajukan  pembatalan  hibah  dengan  alasan  tersebut.  Pemohonan pembatalan  hibah  terhadap  harta  hibah  melalui  pemohonan  pembatalan  di Pengadilan Agama dan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  maka  berakibat  hukum  dengan  segala macam  barang  yang  telah  dihibahkan  dikembalikan  kepada  si  penghibah atau  ahli  warisnya.  Apabila  obyek  hibah  tersebut  telah  dibalik  nama  atau telah  disertifikatkan  atas  nama  penerima  hibah,  maka  sertifikat  dinyatakan tidak  berlaku  lagi.  Pemberi  hibah  dapat  mengajukan  permohonan  kepada Kantor  Pertanahan  kembali  dengan  adanya  pembatalan  hibah  tersebut  dan sertifikat dapat dikembalikan lagi atas nama pemberi hibah atau ahli waris.
Dalam  pembatalan  akta  hibah  oleh  ahli  waris  setelah  putusan Pengadilan  Agama  pada  dasarnya,  dalam  Agama  Islam  hibah  dapat  ditarik kembali  sebagaimana  yang  telah  tercantum  dalam  Pasal  212  KHI  bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Menurut  Pasal  210  KHI,  yaitu  pemberi  hibah  dapat  menghibahkan sebanyak-banyak  1/3  harta  bendanya  kepada  orang  lain  atau  lembaga dihadapan  dua  orang  saksi.  Menurut  KHI  bahwa  hibah  dalam  perkara  ini tidak  sah  dan  dapat  dilakukan  penarikan  atau  pencabutan  kembali.  Karena tidak  terpenuhinya  salah  satu  persyaratan  dalam  syarat-syarat  pemberian hibah menurut hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan,  2006, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia, Jakarta: Kencana. Abdurrahman,  1992, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta: Akademika Presindo.
15 Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit., hlm. 125

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Abdul  Wahid,  Sunardi,  Mariyadi,  2017, Penegakan  Kode  Etik  Profesi Notaris, Jakarta: Nirmana Media. Ahmad Azhar Basyir, 2004, Hukum Waris Islam , Yogyakarta: UII Press. Herlien  Budiono,  2012, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang
Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2017, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Sinar Grafika.
MR  Martiman  Prodjihanimidjojo,  2012, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,
Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
R.  Soeroso , 1994, Praktik  Hukum  Acara  Perdata  Tata  Cara  dan  Proses Persidangan , Jakarta: Sinar Grafika.
Sudarsono, 1991, Hukum Waris dan Sistem Bilateral , Jakarta: Rineka Cipta. Suratman,  dan  Philips  Dillah,  2015, Metode  Penelitain  Hukum, Bandung: Alfabeta.
Widya  Anggaraeni,  2006, Tangung  Gugat  Pemberi  Hibah  Akibat Pembatalan Hibah, Surabaya: Universitas Airlangga.