## MENYOAL IZIN POLIGAMI BAGI PNS

## Nur Khoirin YD *)
*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen IAIN Walisongo, Semarang.
Abstract: polygamy is restricted opportunities (especially for civil servants) are used based on the number of cases of irregularities and imbalances polygamous family. As polygamy was illegal, the outbreak of the household, the absence of economic security and justice, oppression of women, and displaced children. However, the regulations concerning polygamy (UUP-1/1974, PP-9/1975, and PP-10/1983) are relatively obsoloete. Therefore, it is questionable again, if the rules are restrictive and prohibit polygamy still relevant and should continue to be enforced? Is not it considered contrary to human rights because the government is too far away to intervene in the private sphere? Is polygamy still considered socially deviant acts, or exactly the opposite of polygamy is a laudable behavior to avoid deviant behavior? Polygamy is the unalienable right of every person who should be protected and fairly distributed. Laws that conflict with basic human instinct would not be effective running, and if enforced would cause bad effects and aberrations. Keywords: Polygamy, civil servants, regulation, human rights.

## A. PENDAHULUAN
Ketentuan beristri lebih dari satu atau yang sering disebut poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain  berlaku  ketentuan  umum  sebagaimana  diatur  dalam  UUP-1974  tentang  Perkawinan,  PP-9/195 tentang Pelaksanaannya, dan Kompilasi Hukum Islam  (bagi  yang beragama  Islam), juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP-10/1983) yang diubah dan disempurna- kan beberapa pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP-45/1990). Kedua PP ini berisi aturan-aturan khusus bagi PNS dalam hal hendak melaksanakan perkawinan dan perceraian.
Ketentuan  khusus  tersebut  antara  lain,  PNS  pria  yang  hendak  beristri  lebih  dari  satu  wajib memperoleh  izin  lebih  dahulu  dari  pejabat.  Demikian  juga  bagi  PNS  wanita,  ia  tidak  dizinkan  untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari PNS (Pasal 4 PP-10/1983). Dalam PP-45/1990, PNS wanita tidak diperbolehkan sama sekali untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, baik oleh pria PNS maupun yang bukan (Pasal 4).
Pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan  tersebut  diancam  dengan  sanksi  pemecatan. Sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 16 PP-10/1983: PNS yang melanggar ketentuan Pasal 3  (1) dan Pasal  4  (1,  2,  dan 4)  dijatuhi hukuman  disiplin berupa  pemberhentian  dengan tidak  hormat tidak  atas permintaan  sendiri.  Hukuman  disiplin  yang  sama  juga  dikenakan  bagi  PNS  yang  melakukan  hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah.
Aturan-aturan  yang  ketat  ini  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  PNS  mempunyai  kedudukan yang  terhormat,  sebagai  unsur  aparatur  negara,  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat.  PNS  harus  bisa menjadi  teladan  yang  baik  bagi  masyarakat,  baik  dalam  kehidupan  keluarga  dan  ketaatan  hukum maupun  perundang-undangan  yang  berlaku.  Perceraian  dan  poligami  (waktu  itu)  dianggap  oleh masyarakat sebagai perilaku yang menyimpang atau sebagai aib. Oleh karena itu, untuk bisa melakukan hal tersebut harus mendapat izin lebih dahulu dan pejabat yang berwenang. Proses izin ini dimaksudkan sebagai  upaya  pembinaan  dan  pencegahan  agar  tidak  terjadi  perceraian  dan  poligami.  Hal  ini  juga dimaksudkan untuk mengatur, sekaligus memberikan pengawasan.
Peraturan-peraturan  mengenai  poligami  sebagaimana  disebutkan  di  atas  sampai  hari  ini  sudah berusia relatif tua. UUP-1/1974 dan PP-9/1975 sudah berusia sangat lama. Demikian juga PP-10/1983 sudah berusia cukup tua. Dibatasinya peluang poligami ini memang dulu didasari oleh banyaknya kasus penyimpangan dan ketimpangan keluarga poligami. Seperti poligami liar, pecahnya rumah tangga, tidak adanya  jaminan  ekonomi  dan  keadilan,  ketertindasan  perempuan,  dan  keterlantaran  anak-anak.  Oleh karena itu, sangat wajar jika pemerintah melakukan intervensi dengan mengatur dan membatasi sebagai suatu upaya preventif mencegah kerusakan yang lebih besar.
Di  era  reformasi  sekarang  ini,  kondisi  sosial  masyarakat  sudah  sangat  jauh  berbeda  jika dibandingkan dengan era 30 tahun lalu. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah sedemikian pesat. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sosial sudah meningkat. Tidak ada lagi kisah-kisah kawin paksa  karena  kedudukan  laki-laki  perempuan  sudah  seimbang. Bahkan, dalam bidang-bidang  tertentu, prestasi kaum perempuan telah dapat mengungguli kaum laki-laki.
Oleh  karena  itu,  patut  dipertanyakan  kembali,  apakah  aturan-aturan  yang  bersifat  membatasi  dan melarang  poligami  masih  relevan  dan  harus  terus  ditegakkan?  Apakah  tidak  justru  dianggap bertentangan dengan hak azasi manusia karena pemerintah terlalu jauh mengintervensi wilayah-wilayah pribadi  yang  menjadi  hak  setiap  orang?  Apakah  poligami  secara  sosial  masih  dianggap  perbuatan menyimpang,  atau  sebaliknya  poligami  justru  merupakan  perilaku  terpuji  untuk  menghindari  perilaku menyimpang?
Dari  latar  belakang  pemikiran  inilah,  menarik  untuk  dilakukan  kajian  ulang  yang  mendalam terhadap  peraturan  perundang-undangan  tentang  poligami.  Tulisan  kecil  ini  akan  difokuskan  pada analisis  materi  dan  pelaksanaan  PP-10/1983  dan  PP-45/1990,  khususnya  tentang  izin  perkawinan poligami  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil.  Kajian  ini  diharapkan  akan  menjadi  masukan  yang  objektif  bagi lembaga-lembaga yang berwenang untuk menentukan kebijakan ke depan yang lebih maju dan maslahat.

## B. ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HAM
Sebagian  besar  atau  hampir  semua  hewan  (jantan)  diciptakan  berwatak  poligami.  Artinya,  tidak cukup dengan satu pasangan dan jantan mampu membuahi beberapa betina sekaligus. Para peternak itik atau ayam misalnya, mereka tahu betul untuk 100 ekor itik atau ayam petelur cukup disediakan beberapa ekor  pejantan  saja.  Hewan  mamalia  seperti  sapi,  kerbau,  kamping,  kuda,  anjing,  dan  sebagainya  juga berwatak poligamis.
Pertanyaannya  adalah  bagaimana  dengan  manusia  laki-laki  secara  alamiah  berwatak  poligamikah atau monogami? Sebagian percaya bahwa secara alamiah kaum pria poligami, sementara wanita adalah monogami.  Dalil  atas  pernyataan  ini  adalah  sepanjang  sejarah  dapat  disaksikan  dengan  jelas  bahwa sebagian besar pria tidak cukup hanya dengan seorang istri saja. Kisah atau sejarah kehidupan raja-raja yang selalu dikitari oleh selir-selir cantik, turut menjadi bukti ini. Karena watak alamiah laki-laki adalah poligami,  maka  tidak  akan  efektif  undang-undang  yang  melarang  poligami.  Bahkan,  pada  berbagai daerah  di  mana  kaum  pria  dilarang  berpoligami,  kaum  pria  yang  memiliki  harta  yang  cukup  akan menjalin hubungan dengan lebih dari satu wanita.
Sejarawan  Perancis  terkemuka,  Gustave  Le  Bon,  menyatakan  bahwa  undang-undang  Islam  yang membenarkan  poligami  merupakan  suatu  keistimewaan  dari  agama  ini.  Berkaitan  dengan perselingkuhan dan hubungan gelap kaum pria dan wanita di Eropa, ia menulis sebagai berikut:
“Di Barat, sekalipun air, udara, dan kondisi alam tidak mendukung tradisi dan kebiasaan berpoligami, namun kita menyaksikanbahwa monogami merupakan sesuatu yang hanya kita temukan pada tulisan di berbagai buku undang-undang. Dan tidak dapat diingkari bahwa dalam kehidupan kita ini, kita tidak menjumpai tanda-tanda kebiasaan (monogami) itu”. 1
Ishak  Tyler,  dalam  ceramahnya  di  sebuah  gereja  di  Jerman,  pernah  membuat  pernyataan  sebagai berikut:
“Benar, tampaknya orang-orang Kristen tidak beristri lebih dari satu, tetapi kita semua mengetahui bahwa di balik semua itu secara sembunyi-sembunyi mereka menjalin hubungan secara tidak sah dengan beberapa wanita.” 2
Penulis buku tafsir al-Manar, menukil dari salah satu koran Inggris bahwa ada seorang cendekiawan wanita  Inggris  yang  mengungkapkan  rasa  sedihnya  atas  kerusakan  moral  yang  tengah  menimpa  para wanita  Inggris.  Mereka  telah  terbiasa  berbuat  zina  dan  melahirkan  anak  hasil  hubungan  gelap.  Oleh karenanya, ia mendesak para cendekiawan yang berpengaruh pada masa itu untuk melegalkan poligami. Ia  menyatakan  bahwa  poligami  merupakan  satu-satunya  cara  untuk  mencegah  terjadinya  kerusakan moral di tengah masyarakat. Ia  juga mendesak  kepada pemerintah dan partai politik agar melegalisasi hukum  poligami.  Dengan  demikian,  masyarakat  dapat  terhindar  dari  perbuatan  zina  dan  melahirkan anak haram.
Wanita tersebut mengatakan:
“Tidak  ada  suatu  bencana  yang  lebih  besar  dari  lelaki  Eropa  yang  dipaksa  untuk  merasa  cukup  dengan  satu  istri. Monogami telah menyebabkan para wanita melanggar nilai-nilai moral dan sibuk mengejar laki-laki. Sekiranya poligami memiliki hukum yang legal, maka tidak akan lahir anak-anak yang tidak sah, dan ibu-ibu mereka tidak akan mengalami siksaan dan penderitaan semacam ini. Kami sanggup untuk menyaksikan beberapa wanita menikah dengan seorang pria. Namun, kami tidak sanggup menyaksikan kesengsaraan para wanita pelacur dan asusila serta anak-anak mereka yang lahir di luar nikah. Mana yang lebih baik, para wanita yang hidup bersama dalam satu rumah dan memiliki anak-anak yang sah, ataukah  mereka  yang  berada  dalam  belenggu  prostitusi  dan  mengalami  berbagai  bencana  yang  timbul  akibat  perbuatan tersebut?” 3
Dari kenyataan tersebut, maka sekarang ini banyak psikolog dan filsuf sosial Barat mengakui bahwa secara  alamiah  lelaki  diciptakan  untuk  memiliki  beberapa  orang  istri,  dan  monogami  bertentangan dengan  watak  alamiahnya.  Durant,  seorang  sejarawan  dan  filosof  Amerika  mengatakan,  “Tidak diragukan  lagi  bahwa  secara  esensial  tabiat  laki-laki  adalah  memiliki  beberapa  istri,  namun  batasan- batasan  moral,  kemiskinan,  kesulitan  pekerjaan,  dan  pengawasan  ketat  istri  dapat  memaksa  laki-laki hanya memiliki satu istri.” 4
Henry Dumenterland, seorang ilmuan ternama Prancis membuat kesimpulan yang sangat menarik berkaitan dengan tabiat laki-laki. Ia menyimpulkan dalam suatu tulisannya:
“Kesetiaan bagi laki-laki bukan hanya sulit, tetapi tidak mungkin; seorang wanita diciptakan untuk seorang laki-laki sementara seorang laki-laki untuk kehidupan semua wanita. Jika seorang laki-laki berkhianat terhadap istrinya, itu merupakan kesalahan watak dan tabiatnya, di mana dalam dirinya terdapat banyak faktor yang mendorong pada pengkhianatan.” 5
Oleh  karena  itu,  ajaran  Islam  tentang  kebenaran  tuntunan  poligami  ini  sungguh  menakjubkan. Maha  Benar  Allah  dengan  segala  firman-Nya.  Ajaran  al-Qur’an  tidak  ada  yang  bertentangan  dengan akal sehat dan fitrah manusia. Kenyataan bahwa laki-laki berwatak poligamis ini sudah dinyatakan oleh al-Qur’an  dengan bahasa yang sangat indah dan makna yang mendalam,  yaitu  dalam QS.  an-Nisa’: 3 sebagai berikut:
“Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan  yatim  (bilamana  kamu mengawininya),  maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi;  dua,  tiga,  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu khawatir tidak dapt berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
Dalam ayat ini, Allah SWT menyatakan kepada kaum pria: “Menikahlah kalian dengan beberapa orang wanita. Dan sekiranya kalian tidak dapat berlaku adil, maka cukupkanlah diri kalian dengan satu wanita  saja.” Padahal,  al-Qur’an  dapat  saja  mengeluarkan  pernyataan  sebagai  berikut:  “Menikahlah kalian dengan seorang wanita. Dan sekiranya kalian mampu berbuat adil, maka menikahlah lagi”.
Memang,  isi  dan  kandungan  kedua  bentuk  ungkapan  itu  sama.  Namun,  perbedaan  antara  kedua bentuk  ungkapan  itu  bahwa  dalam  bentuk  yang  pertama  monogami  merupakan  perkecualian  bagi undang-undang  poligami. Sementara itu,  pada  ungkapan yang  kedua dapat  dipahami  bahwa poligami merupakan  perkecualian  atas  undang-undang  monogami.  Dalam  hal  ini,  al-Qur’an  menggunakan ungkapan yang pertama yang memang sesuai dengan watak dan tabiat kaum pria yang cenderung pada poligami.
Dalil  lain  yang  berkaitan  dengan  tabiat  kaum  laki-laki  yang  cenderung  pada  poligami  adalah kuatnya  dorongan  seksual  sepanjang  umurnya.  Jika  nafsu  seksual  kaum  pria  tengah  bergejolak  dan mereka tidak memiliki  wanita yang sah untuk  menyalurkan kebutuhan  tersebut, atau wanita yang sah sedang  berhalangan  tetap,  maka  sedikit  sekali  laki-laki  normal  yang  mampu  untuk  menahan  dan meredam gejolak tersebut.
Di  sisi  lain,  kaum  wanita  mengalami  menstruasi,  kehamilan,  persalinan,  di  samping  wanita  juga akan  mengalami  kekeringan  seksual  pada  usia  menopause.  Dalam  keadaan  ini,  wanita  tidak  mampu untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis  suaminya.  Sebaliknya,  sangat  jarang  terjadi  tatkala  seorang  istri ingin  berhubungan  dengan  suami,  lalu  terdapat  halangan  pada  suami  sehingga  ia  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  istrinya.  Tentu  ada  juga  beberapa  halangan,  misalnya  saja  sedang  sakit,  tetapi tidak merupakan halangan tetap. Pada diri laki-laki tidak terdapat satu halangan yang bersifat alamiah dan dapat diprediksikan sebelumnya sebagaimana yang terjadi pada wanita; menstruasi dan nifas.
Jika  undang-undang  tidak  mengizinkan  dilakukannya  poligami  dalam  kondisi-kondisi  tertentu, maka  akan  dimungkinkan  terjadinya  berbagai  kerusakan  moral  dan  penyimpangan  seksual  di  tengah masyarakat. Undang-undang monogami yang absolut itu sendiri akan berada di ambang bahaya.

## C. MEMPERSULIT POLIGAMI: TIDAK EFEKTIF
Hampir  semua  perundang-undangan  negara  melarang  atau  paling  tidak  mempersulit  terjadinya perkawinan  poligami.  Negara-negara  Eropa  melarang  keras  poligami.  Di  Perancis  misalnya,  dilarang melangsungkan akad nikah untuk kedua kalinya, kecuali perkawinan yang pertama telah bubar karena poligami  dianggap  sebagai  tindak  kejahatan.  Anehnya,  undang-undang  mengakui  anak-anak  hasil hubungan di luar nikah sebagai anak sah. Hal demikian berlaku juga di Italia, Yugoslavia, Yunani, dan beberapa negara penganut Kristen.
Penentang  poligami  juga  termasuk  negara-negara  Islam.  Di  negara-negara  Asia  Tenggara  yang mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  seperti  di  Malaysia  dan  Indonesia,  poligami  diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan atau qadli. Di  Brunei  Darussalam  tidak  mengatur  secara  khusus,  karena  poligami  dianggap  seperti  perkawinan biasa. Tidak ada persyaratan-persyaratan tertulis dan pengadilanpun tidak mencampuri penyelenggaraan poligami.  Meskipun  begitu,  sebagian  masyarakat  Brunei,  sebagaimana  di  Mukim  Saba,  poligami dianggap suatu perbuatan aib dan pelakunya dianggap rendah kepribadiannya dan tidak bermoral. 6 Negara-negara Arab sebagai asal dan pusat perkembangan Islam, menurut Abdul Nasir Taufiq al- Atthar  (dosen  ilmu  perundang-undangan  modern  pada  Fakultas  Syari’ah  dan  Perundang-undangan,
Universitas  Al-Azhar),  tidak  semua  mendukung  praktek  poligami.  Sebagian  menerapkan  persyaratan- persyaratan tambahan yang ketat seperti yang dianut oleh hukum di Maroko, Syiria, dan Irak. Bahkan, ada negara Islam yang menolak poligami secara mutlak, seperti Tunisia. 7
Hukum Perkawinan di Indonesia juga menganut azas monogami. Artinya, pada dasarnya, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 8 Azas  ini  dilatarbelakangi  oleh  praktek-praktek  poligami  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan menyimpang dari tujuan perkawinan sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan.
Untuk  menegakkan  azas  tersebut,  poligami  meskipun  diperbolehkan,  tetapi  pelaksanaannya dipersulit atau dibatasi dengan aturan-aturan yang ketat. Seseorang yang akan beristri lebih dari seorang harus  ada  alasan  dan  syarat-syarat  tertentu,  serta  dengan  izin  pengadilan,  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 3 s/d 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP-1/1974) dan Pasal 40 s/d 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU-1/1974 (PP-9/1975).
Alasan-alasan yang dapat dimungkinkan seorang dapat beristri lebih dari seorang adalah salah satu keadaan sebagai berikut:
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Salah  satu  alasan  tersebut, dalam  pengajuannya  ke  pengadilan  harus  didukung  oleh  ketiga  syarat (komulatif) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 PP-9/1975 sebagai berikut:
1. Harus  ada  persetujuan  dari  istri  atau  istri-istri,  baik  persetujuan  lisan  maupun  tertulis.  Apabila  persetujuan  itu merupakan persetujuan lisan, harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
2. Harus ada kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangai oleh bendahara tempat dia bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan; dan
3. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh pengadilan.
Ketentuan beristri lebih dari satu orang dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya tidak ada perbedaan  dengan  UUP-1/1974  maupun  PP-9/1975,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  55  s/d  59. Hanya  ada  beberapa penambahan,  seperti  beristri  lebih  dari  satu  orang  dalam  waktu  yang  bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri (KHI Ps. 55 (1)). Dalam hal persetujuan istri pertama diberikan secara  tertulis,  sepanjang  dimungkinkan  harus  dipertegas  dengan  persetujuan  lisan  pada  sidang Pengadilan  Agama  (KHI  Ps.58).  Penambahan  tersebut  sifatnya  justru  menguatkan  atau  menegaskan ketentuan yang sudah ada.
Ketentuan  beristri  lebih  dari  satu  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  lebih  sulit  lagi.  Selain  berlaku ketentuan  umum  sebagaimana  diatur  dalam  UUP-1974,  PP-9/195,  dan  KHI  (bagi  yang  beragama Islam),  juga  diatur  secara  khusus  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  (PP-10/1983) yang  dirubah  dan  disempurnakan  beberapa  pasalnya  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 1990 (PP-45/1990). Kedua PP ini berisi aturan-aturan khusus bagi PNS dalam hal hendak melaksanakan perkawinan dan perceraian.
Ketentuan-ketentuan khusus tersebut antara lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 PP-10/1983 yang bunyinya lengkapnya sebagai berikut:
1. PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
2. PNS wanita tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari PNS;
3. PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari pria yang bukan PNS wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 dan 3) diajukan secara tertulis; dan
5. Dalam surat  permintaan  izin  sebagaimana dimkasud  dalam ayat  (4), harus dicantumkan alasan  yang lengkap maupun  yang  mendasari  permintaan  izin  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  atau  untuk  menjadi  istri kedua/ketiga/keempat (memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif).
Dalam PP-45/1990,  PNS wanita tidak diperbolehkan sama sekali untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, baik oleh pria PNS maupun yang bukan (Pasal 4). Oleh karena itu, pasal 11 PP-10/1983 yang mengatur izin kemungkinan seorang PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat bagi pria bukan PNS dihapus oleh PP-45/1990.
Orang  yang  melakukan  poligami  tanpa  izin  pengadilan  diancam  dengan  pidana  kurungan  atau denda. Dalam Pasal 45 PP-9/1975 disebutkan, orang yang melakukan poligami tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan (sering disebut poligami liar atau poligami bawah tangan atau poligami siri)  diancam  dengan  hukuman  denda  setinggi-tingginya  Rp.  7.500,00  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah). Adapun bagi petugas pencatat poligami liar tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga  bulan  atau  denda  setinggi- tingginya  Rp.  7.500,00  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah).  Uang  tersebut sangat tinggi nilainya pada saat peraturan tersebut ditetapkan (tahun 1975).
Bagi PNS yang melanggar ketentuan poligami, selain terkena ancaman Pasal 45 PP-9/1975 di atas, juga  diancam  dengan  sanksi  pemecatan.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  16  PP-10/1983:  PNS yang  melanggar  ketentuan  Pasal  3  (1)  dan  Pasal  4  (1,  2,  dan  4)  dijatuhi  hukuman  disiplin  berupa pemberhentian  dengan  tidak  hormat  tidak  atas permintaan  sendiri. Hukuman  disiplin  yang  sama  juga dikenakan bagi PNS yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah.
Sanksi  pidana  terhadap  pelanggaran  aturan  poligami  juga  terdapat  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.  Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 279, orang  yang melakukan poligami tanpa prosedur dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun. Bahkan, orang yang dengan sengaja  menyembunyikan  perkawinan  pertamanya  agar  dapat  kawin  lagi  diancam  dengan  hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (KUHP 5-1, 37).

## D. LANGKAH-LANGKAH MELELAHKAN
Proses untuk mendapatkan izin, baik dari pejabat yang berwenang maupun dari pengadilan, dalam prakteknya  di  lapangan  bukanlah  persoalan  yang  mudah  dan  sederhana.  Hal  itu  seringkali  menemui prosedur berliku, birokrasi yang bertingkat-tingkat, memakan waktu yang panjang, dan biaya yang tidak sedikit. Betapa sulitnya prosedur poligami resmi, dapat digambarkan jika seorang PNS ingin kawin lagi. Ambil contoh saja jika seorang PNS guru SMU di suatu daerah ingin poligami. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut.
Langkah  pertama:  Melengkapi  persyaratan  alternatif  dan  kumulatif  sebagaimana  diatur  oleh  UUP- 1/1974, PP-9/1975 dan peraturan khusus bagi PNS. Syarat-syarat tersebut menurut Surat Edaran BAKN Nomor 08 Tahun 1983 adalah sebagai berikut:
Syarat Alternatif
a. Istri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  istri  dalam  arti  bahwa  istri  menderita penyakit  jasmaniah  atau  rohaniah  sedemikian  rupa  yang  sukar  disembuhkan  sehingga  ia  tidak  dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
b. Istri mendapat cacat badan atau panyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter peme- rintah; atau
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

## Syarat Kumulatif
a. Ada  persetujuan  tertulis  yang  dibuat  secara  ikhlas  oleh  istri  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan tertulis secara ikhlas.  Surat  persetujuan  tersebut  disahkan  oleh  atasan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV;
b. Pegawai  Negeri  Sipil  pria  yang  bersangkutan  mempunyai  penghasilan  yang  cukup  untuk mebiayai  lebih  dari  seorang  istri  dan  anak-anaknya,  yang  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  pajak penghasilan; dan
c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia  akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang dibuat khusus untuk itu (sudah ada model baku).
Langkah  kedua:  Mengajukan  izin  secara  tertulis  kepada  pejabat  yang  berwenang  disertai  dengan memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif tersebut di atas. Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki dalam hal ini adalah Kepala Sekolah tempat ia mengajar, untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala  Diknas  Kabupaten/Kota,  dan  selanjutnya  diteruskan  kepada  Kepala  Kantor  Diknas  Propinsi yang mempunyai otoritas menerima atau menolak permohonan izin poligami.
Langkah  ketiga:  Semua  tingkat  tersebut,  setelah  menerima  permohonan  wajib  memberi  nasihat- nasihat kepada yang bersangkutan agar sebisa mungkin tidak terjadi poligami. Jika tidak berhasil men- damaikan, maka harus melakukan pemeriksaan tentang syarat-syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Pemeriksaan  harus  dilakukan  selambat-lambat  3  bulan  setelah  permohonan  diterima,  dan  harus diteruskan  melalui  saluran  hirarki  ke  atas selambat-lambatnya 3  bulan.  Pejabat  yang  berwenang  harus mengambil  keputusan  memberi  izin  atau  menolak  selambat-lambatnya  3  bulan  mulai  tanggal  ia menerima surat permohonan izin.
Langkah  keempat:  Jika  permohonan  izin  poligami  dari  pejabat  yang  berwenang  dikabulkan,  maka langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama (bagi muslim) disertai  dengan  syarat-syarat  alternatif  dan  kumulatif,  di  samping  izin  dari  pejabat.  Selanjutnya, pengadilan membuka sidang untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.
Langkah  kelima:  Membuat  laporan  tentang  telah  terlaksana  perkawinan  poligami  kepada  pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki. Laporan ini sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian bagi yang bersangkutan.
Inilah  langkah-langkah  melelahkan  yang  harus  ditempuh  untuk  bisa  poligami  secara  sah  menurut hukum.  Sungguh  diperlukan  suatu  keteguhan  hati,  perjuangan  yang  panjang  dan  kesabaran  untuk menahan hasrat poligami.
Betapa tidak, dari contoh di atas bisa dihitung waktu yang dibutuhkan sampai mendapat izin dari pengadilan.  Untuk memenuhi syarat-syarat  selesai dalam waktu  3  bulan,  izin  ditingkat kepala sekolah
selesai  3  bulan,  izin  ditingkat  Kepala  Diknas  Kabupaten/Kota  selesai  3  bulan,  izin  ditingkat  Kepala Diknas  Propinsi  selesai  3  bulan,  dan  izin  dari  pengadilan  bisa  selesai  3  bulan  juga,  maka  dibutuhkan waktu paling singkat adalah 15 bulan. Ini dari segi waktu yang harus dikorbankan. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan, dan pengorbanan immatreiil yang tidak terhingga. Dalam waktu menunggu tersebut, seseorang  bisa  berakibat  hilang  semangat  hidupnya, hilang  nama  baiknya,  melemah  prestasi  kerjanya, hancur kariernya, depresi, stress, dan bisa gila atau bunuh diri.
Sulitnya prosedur dan beratnya persyaratan poligami ini memang berhasil menekan poligami dalam prosentase yang sangat kecil, bahkan tidak ada. Dari aspek ini, maka target undang-undang yang ingin membatasi atau meniadakan poligami sangat ampuh dan efektif. Akan tetapi, dari aspek yang lain, yaitu terpeliharanya  kehormatan  diri  dan  akhlaqul  karimah  masih  perlu  dipertanyakan.  Meskipun  angka poligami menurun, tetepi justru orang lebih memilih jalan pintas, yaitu poligami liar dan nikah sirri, yang tidak terkontrol.
Sulitnya izin poligami juga disinyalir turut memarakkan perselingkuhan dan perzinahan oleh laki- laki  beristri yang  tidak  bertanggung  jawab dan  sangat dilarang  oleh hukum  agama dan  moral.  Konon menurut beberapa survei yang pernah dilakukan di kota-kota besar, disimpulkan 1 dari 3 orang melakukan perselingkuhan dalam berbagai tingkatan. Perselingkuhan akan semakin mudah terjadi di era kemajuan teknologi  komunikasi  sekarang  ini.  Anehnya,  berita  perselingkuhan  justru  menjadi  hiburan  yang disajikan  media  tiap  hari.  Inilah  yang  harus  menjadi  keprihatinan  dan  perhatian  semua  orang  untuk mencari  solusi  yang  terbaik.  Dalam  hal  ini,  diperlukan  diregulasi  aturan-aturan  tentang  izin  poligami yang lebih sederhana dan cepat untuk memberi jalan keluar yang sehat.

## E. SAATNYA DEREGULASI PERATURAN POLIGAMI
Menurut  hemat  penulis,  sudah  saatnya  dilakukan  deregulasi  peraturan  perundang-undangan  yang mempersulit  atau  melarang  poligami.  Syarat-syarat  alternatif  diperbolehkannya  seseorang  menambah istri seperti jika istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya, atau istri mengalami cacat badan, dan atau istri tidak dapat  melahirkan, kiranya masih tetap berlaku sebagai solusi  menghindari perceraian.  Akan tetapi, perlu kiranya ditambahkan satu syarat lagi yaitu: jika suami sangat khawatir akan berbuat zina. Syarat ini sangat penting karena sesungguhnya disyariatkannya nikah (termasuk poligami) adalah agar manusia bisa menyalurkan kebutuhan seksualnya secara halal, dan untuk menghindari zina yang sangat dilarang dalam Islam.
Kekhawatiran terjerumus zina tidak hanya dialami oleh seorang jejaka yang belum mempunyai istri sah. Hal ini adalah kenyataan alami yang tidak terbantah. Tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa laki-laki beistri tidak akan melakukan zina. Oleh karena itu, sangatlah bijaksana dan masuk akal ajaran Islam yang mengizinkan poligami. Dalam hal ini, ada satu jalan yang halal untuk menyalurkan hasrat seksual, yaitu dengan menikah.
Syarat-syarat  administrasi  yang  menyulitkan,  seperti  harus  ada  izin  pejabat,  surat  keterangan penghasilan,  dan  sebagainya  sudah  selayaknya  dihapus  karena  nikah  atau  urusan  keluarga  lainnya adalah  urusan pribadi  dan hak  azasi  masing-masing  orang.  Selama  tidak  mengusik  atau  mengganggu, maka orang lain tidak boleh ikut campur. Pejabat adalah orang lain, saudara kandung adalah orang lain, dan  bahkan  orangtua  sekalipun  adalah  orang  lain.  Orangtua  tidak  boleh  menghalangi  atau mengharuskan anaknya sendiri untuk nikah.
Ikut  campurnya  orang  lain  dalam  urusan  keluarga,  termasuk  dalam  poligami,  adalah  sepanjang diminta oleh yang bersangkutan. Hal itu seperti meminta masukan saran dan pertimbangan. Orang lain atau  pejabat  atasannya  juga  sebatas  memberi  nasihat  dan  saran,  dan  bukan  menentukan  harus  atau jangan. Pengambilan keputusan akhir tetap dikembalikan kepada yang berangkutan. Inilah sebenarnya azas umum  yang  berlaku  dalam  hukum  keluarga.  Orang  lain  dan  pengadilan  bersifat  pasif  dan menunggu,  sedangkan  inisiatif  ada  pada  pihak-pihak  yang  berkepentingan. 9 Dengan  demikian,  tidak selayaknya  pejabat  ikut  campur  dalam  masalah  izin  poligami.  Adapun  jika  poligami  itu  ternyata  di belakang hari mengganggu pretasi kerja, maka harus diselesaikan menurut prosedur kepegawaian yang proporsional,  dan  tidak  mencampuradukkan  antara  urusan  hubungan  kerja  dengan  masalah-masalah pribadi.
Persyaratan  poligami  yang  perlu  ditegakkan  adalah  harus  sanggup  berbuat  adil  dan  harus  ada jaminan  kehidupan  yang  layak  untuk  istri-istri  dan  anak-anaknya.  Namun,  hal  ini  dalam  prakteknya dipahami secara berlebihan, dan berakibat menyulitkan. Adil misalnya, dimaknai secara absolut, bahkan menghakimi manusia/  laki-laki  tidak  akan  bisa  adil,  sehingga  syarat  ini  tidak mungkin  bisa  dipenuhi. Padahal, adil yang dimaksudkan oleh QS. An Nisa’ : 3 adalah adil yang manusiawi, yaitu dalam urusan nafkah dan giliran menginap, dan bukan adil dalam perasaan cinta. Adil dalam hal ini sangat mungkin dilakukan  oleh  semua  manusia.  Keadilan  seperti  ini  bukan  syarat  sahnya  poligami,  tetapi  hanya semacam  penegasan  kembali  dan  memperingatkan  laki-laki  pelaku  poligami  (dan  semua  orang)  agar selalu mencamkan keadilan.
Seorang  yang  akan  poligami  cukup  membuat  pernyataan  tertulis  bahwa  dia  sanggup  berbuat  adil kepada  istri-istri  dan  anak-anaknya.  Adapun  jika  di  kemudian  hari  nanti  terjadi  ketidakadilan,  pihak- pihak  yang  dirugikan  bisa  menuntut  hak-haknya  kepengadilan,  termasuk  bisa  menuntut  cerai. Pengadilan  kemudian  melakukan  pemeriksaan  dan  membuktikan  kebenaran  tuntutan  tersebut  untuk dasar  menerima  atau  menolak.  Dengan  demikian,  ketidakadilan  suami  tidak  secara  otomatis memutuskan perkawinan.
Cukup tidaknya penghasilan suami untuk  menghidupi istri-istri  dan anak-anaknya kelak  juga sulit dibuktikan  secara formal.  Oleh  karena  itu, tidak  perlu  izin  poligami harus  dengan  menunjukkan  surat keterangan  gaji  atau  pajak.  Surat-surat  formal  ini  mudah  dibuat,  tetapi  belum  tentu  menunjukkan keadaan  yang  sebenarnya.  Apalagi  soal  pengasilan  seseorang  ini  juga  hal  yang  sangat  pribadi.  Jadi, cukup dengan adanya persetujuan calon istri, sebab dia yang paling tahu keadaan calon suaminya, dan dia yang akan menjalani perkawinan.

## F. PENUTUP
Dari  uraian  di  atas,  mengenai  syarat-syarat  dan  prosedur  untuk  mendapatkan  izin  poligami, sebenarnya sangat sederhana, yaitu cukup ada izin istri/ istri-istri pertama dan kesediaan calon istri baru. Merekalah  yang  paling  tahu  kemampuan  suaminya  bisa berbuat  adil  atau  tidak,  mampu  menjamin nafkah hidup dan masa depan anak-anaknya atau tidak, dan merakalah yang akan menjalani kehidupan perkawinan.  Jika  sudah  ada  izin  dari  istri/istri-istri  dan  sudah  ada  kesediaan  calon  istri  baru,  maka pemeriksaan mengenai permohonan izin poligami di pengadilan juga harus disederhanakan. Tidak perlu diperiksa seperti ada sengketa yang memakan waktu cukup lama.
Pada akhirnya, perlu dikemukakan di sini bahwa poligami adalah hak azasi setiap orang yang harus dilindungi dan disalurkan secara wajar. Undang-undang yang bertentangan dengan naluri dasar manusia
pasti  tidak  akan  efektif  berjalan,  dan  jika  dipaksakan  akan  menimbulkan  dampak-dampak  buruk  dan penyimpangan.  Melarang  poligami  ibarat  membendung  air  bah  agar  tidak  mengalir  ke  bawah,  satu tempat dibendung, ditempat lain pasti jebol di luar saluran, bahkan tidak bisa dikendalikan.

## ENDNOTES
1 Tarikh-e  Tamaddun Islam  va Gharb (Sejarah  Peradaban  Islam  di  Barat),  hal. 509,  Dalam  Haidar  Abdullah  “Kebebasan  Seksual  dalam  Islam”,  terj.  Muhammad Jawad (Jakarta: Pustaka Az-Zahra, 2003), hal. 111.
2 Azadi-ye  Fand  va  Qudrat-e  Daulat (Kelebihan  Individu  dan  Kekuasaan Pemerintah), hal. 397. Dalam Haidar Abdullah, hal. 111.
3 Muhammad Rasyid Ridha, al-Manar, juz. 4, hal. 361.
4 Dalam Haidar Abdullah, hal. 112.
5 Sebagaimana dikutip Syahid Muthahhari dalam Nizham-e Huquq-e Zan dan Islam.
6 Abdul  Hadi  Muthohhar, Pengaruh  Madzhab  Syafi’i  di  Asia  Tenggara (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hal. 202-207.
7 Abdul Nasir Taufiq At ‘Atthar, Ta’âdud al-Zaujât min al-Nawâhi al-Diniyyat wa al-Qanûnniyyât, Terj. Chadidjah Nasution, “Polygami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan” (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 256-266.
8 K. Wantjik Saleh, SH, Hukum Perkawinan Indonesia (Ghalia Indonesia), hal. 5.
9 Prof.  DR.  Sudikno  Mertokusumo,  S.H., Hukum  Acara  Perdata (Yogyakarta: Liberty, 1988) hal. 9-11.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Haidar.  2003. Kebebasan  Seksual  dalam  Islam terj.  Muhammad  Jawad.  Jakarta: Pustaka Az-Zahra.
At ‘Atthar, Abdul Nasir Taufiq. 1976. Ta’âdud al-Zaujât min al-Nawâhi al-Diniyyat wa al- Qanûnniyyât, Terj.  Chadidjah  Nasution,  “Polygami  Ditinjau  dari  Segi Agama,  Sosial,  dan Perundang-Undangan.” Jakarta: Bulan Bintang.
Mertokusumo, Sudikno. 1988. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty. Muhammad Rasyid Ridha, al-Manar, juz. 4. Muthahhari, Syahid. TT. Nizham-e Huquq-e Zan dan Islam. TTP: TP. Muthohhar, Abdul Hadi. 2003. Pengaruh Madzhab Syafi’i di Asia Tenggara. Semarang: Aneka Ilmu.
Saleh, K. Wantjik. TT. Hukum Perkawinan Indonesia. TTP: Galia Indonesia.