## MEMBANGUN MODEL DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH PILKADA CURANG 1

## Agus Riwanto, Achmad*, Suranto, Sunny Ummul Firdaus, Sri Wahyuni
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Surakarta achmad@staff.uns.ac.id

## Abstract
The villagers and its district  put an important role in the local election. Money politics in the form of buying and selling votes between candidates and the voters happen here. It is considered dangerous  because  of  the  local  election  integrity  damage.  This  research  is  a  socio-legal research with data techniques carried out by in-depth interviews and literature study. There are several factors that influence money politics, such as cultural factors, poverty, education level, legal understanding, religious perception, weak government, fragile supervisory institutions and dull party institutions and political cadres. Hence, there is a need to build up Anti-Money Politic Village with the participation of social capital that can create district social movement of anti money politics.
Keywords : Money Politics ; Local Elections; Local Democracy.

## Abstrak
Desa dan warga desa sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Desa menjadi lokasi  praktik  politik  uang dalam bentuk jual-beli suara antara  calon kepala  daerah dan warga desa. Praktik politik uang di desa berbahaya karena dapat merusak integitas Pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode depth interview dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab politik uang  masih  terjadi  dipengaruhi  oleh  faktor  budaya,  kemiskinan,  tingkat  pendidikan,  tingkat pemahaman  hukum,  tingkat  pemahaman  agama,  lemahnya  institusi  pemerintahan,  lemahnya institusi  pengawasan  dan  lemahnya  institusi  partai  dan  kader  politik.  Oleh  sebab  itu,  perlu dibangun Model Desa Anti Politik Uang dalam pilkada dengan Pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal  modal sosial dalam  masyarakat  untuk  membentuk  Gerakan  Sosial  Desa  Anti  Politik Uang.
Kata Kunci: Politik Uang; Pilkada; Demokrasi Lokal.
1 Penelitian Hibah Grup Riset dengan sumber dana PNBP Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 2020.
A. Pendahuluan Pada tahun 2020 Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 270 daerah, terdiri dari 9 pemilihan  Gubernur,  224  pemilihan  Bupati, dan 37 pemilihan Walikota.Dalam penyelenggaraan  Pilkada  salah  satu  sumber masalah latennya adalah praktik politik uang (money  politic) yang  masih  terus  terjadi antara calon kepala daerah (Cakada) dengan konstituen  pemilih  guna  memenangkan kompetisi  Pilkada.  Pemilih  yang  tinggal  di desa-desa menjadi target utama politik uang, dengan berbagai modus pemberian uang dan barang. Modus yang biasa ditemukan adalah dengan  istilah  serangan  fajar,  sarapan  pagi (dhuha) dan  penjemputan  ke  Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Fitriyah, 2015). Berdasarkan  data  di  Bawaslu  RI  dalam Pilkada  Serentak  Tahun  2018  lalu  terdapat beberapa  modus  pelanggaran  Pilkada  salah satunya  adalah  politik  uang,  antara  lain: Pertama , 39 kasus ditemukan dengan modus deklarasi  relawan  dengan  membagi  uang tunai  pada  saat  masa  tenang. Kedua ,  19 kasus  ditemukan  dengan  modus  kegiatan bazar  murah  saat  masa  tenang.  Ketiga,  37 kasus  ditemukan  dengan  modus  kegiatan pengobatan  gratis. Keempat ,  37  kasus dengan modus pembagian sembako. Kelima , 51  kasus  ditemukan  dengan  modus pertemuan terbatas yang dilakukan pasangan calon. Keenam , 155 kasus, hasil pengawasan Bawaslu  saat  masa  tenang  yakni  terdapat alat peraga dan 154 kasus penyebaran bahan kampanye (Jurnaliston, 2018).
Akibatnya pasca terpilih dalam Pilkada, maka  kepala  daerah  cenderung  melakukan korupsi  politik (political  coruption) dalam bentuk  jual-beli  jabatan, mark  up proyek, manipulasi anggaran APBD guna pengembalian  uang  saat  Pilkada  (Riewanto, 2008). Oleh karena itu, Pilkada menjadi tak mampu  menghasilkan  pemimpin lokal  yang otentik dan akan membawa jalan kemakmuran.  Disinilah  relevansinya  untuk melakukan  pencegahan  praktik  politik  uang dalam  Pilkada  dimulai  dari  Desa  dengan membangun  desa  anti  politik  uang.  Sesuai dengan  ketentuan  Pasal  22D  huruf  c  UU
No.10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan, bahwa mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan
penyelenggaraan  Pemilihan  dan  pasal  20 huruf  h,  menegaskan  bahwa  mengawasi pelaksanaan  sosialisasi  penyelenggaraan Pemilihan.  Maka  Bawaslu  memiliki  peran berbasis  responsibilitas  untuk  melakukan pencegahan  politik  uang  dalam  Pilkada  di desa-desa.  Maka  memperkuat  Bawaslu dalam  pencegahan  politik  uang  melalui kegiatan  penguatan  kapasitas  warga  desa adalah  sebuah  keniscayaan  yang  tak  lagi dapat di tawar. Membangun desa anti politik uang  seharusnya  menjadi pilot  project bagi bawaslu  daerah  dalam  pilkada  guna penguatan  demokrasi  lokal.  Berdasarkan pada  uraian  diatas  maka  artikel  ini  hendak membahas  tentang  mengapa  praktik  politik uang di  desa  masih  terjadi  dalam  Pilkada? dan  bagaimanakah  model  membangun  desa anti  politik  uang  sebagai  strategi  Bawaslu dalam  pencegahan  Pilkada  curang  guna penguatan demokrasi lokal?

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian sosio-legal dengan  teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode depth  interview dan  studi  pustaka.  Teknis analisis  data  dengan  menggunakan  metode legal  norm kritis  dengan  interaktif  model analisis.  Peneliti  akan  melakukan  analisis yuridis  terhadap  peraturan  perundang- undangan dan penelitian lapangan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Faktor-Faktor yang Mendorong
Praktik  Politik  Uang (money  politic) dalam Pilkada di Desa
Desa sebagai entitas politik terkecil di Indonesia yang secara langsung bersentuhan dengan  warga  merupakan  kelompok  yang rentan menjadi sasaran praktik politik uang. Ada  faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya  praktik  politik  uang  di  desa, diantaranya sebagai berikut :
a. Faktor budaya
Patrimornialisme  dan  patron-klien merupakan faktor budaya yang pertama kali  diidentifikasi  sebagai  penyebab suburnya  praktik  politik  uang  di  desa. Kedua  pola tersebut  telah  diidentifikasi dalam sejumlah penelitian yang
menunjukkan  hubungannya  dengan praktik  politik  uang  dalam  pemilihan kepala daerah.
Salah  satu  budaya  patrimonialisme ditunjukkan dalam bentuk aktor shadow state dari local  strongmen . Local strongmen merupakan  orang-orang lama  yang  memiliki  sumber  kapital tidak terbatas. (Leo Agustino & Yusoff, 2010).  Kehadiran local  strongmen ini juga  berkaitan  dengan  kehadiran oligarki  kapitalis  pusat  yang  masuk  ke sistem  desentralisasi  dalam  pemilihan kepala  daerah  dalam  bentuk stationary bandits .  Istilah stationary  bandits diperkenalkan oleh McGuire and Olson sebagai sekelompok orang yang
berkuasa lama dan berkeinginan hendak memaksimalkan keuntungannya melalui kehadiran local  strongmen (Agustino, 2010) . Patron-klien  yang  terbentuk sebagai  sebuah  mekanisme  simbiosis mutualisme.  Hal  ini  terjadi  disebabkan kepala  daerah  dianggap  sebagai first order  resources yang  secara  langsung menguasai  dan  mengendalikan  sumber daya strategik di daerah. Klien bersedia untuk tetap taat dan setia kepada patron agar  mendapat  bagian  dari  sumber strategik  yang  dikuasai  oleh  kepala daerah  (Agustino,  2010).  Demokrasi patron  ini  dapat  diminimalisir  dengan pendidikan  politik  anti  politik  uang yang  lebih  baik  ditingkat  desa.
Penguatan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa perlu ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat  yang  memiliki  sikap  dan pemikiran  lebih  independen,  tidak  lagi menjadi masyarakat yang dependen atau tergantung  maupun  dipengaruhi  oleh kelompok elit lokal daerah.
Penelitian yang dilakukan oleh Lati
Praja  Delmanaa,  Aidinil  Zetrab,  dan Hendri  Koeswarac  menunjukan  bahwa dalam politik di Indonesia terjadi politik klientalisme  dimana  aktor  yang  paling diuntungkan  dalam vote  buying adalah broker dan  pemilik  modal  atau  kapital karena  aliran  modal  pada  akhirnya tergantung  pada  legitimasi  demokrasi parlementer
(jangka pendek).
Sedangkan  jangka  panjang  kandidat terpilih  akan  menikmati  manfaat  yang lebih besar.(Delmana, Zetra, & Koeswara, 2020).
b. Faktor tingkat kemiskinan
Sejumlah  penelitian  menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat menyetujui  praktik  politik  uang,  akan tetapi  masyarakat  yang  tetap  menerima praktik  politik  uang  dalam  pemilihan umum  atau  pemilihan  kepala  daerah  di lingkungannya  masing-masing.  La  Ode Suprianto, Muh. Arsyad, dan Megawati A. Tawulo dalam penelitiannya di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton  Utara  menunjukkan  bahwa  dari 66  responden  yang  diteliti  menyatakan tanggapan responden tentang
permasalahan  politik  uang  dengan kesesuaian kebutuhan masyarakat yaitu, 12  responden  (18,18%)  menyatakan sangat  sesuai,  54  responden  (81,82%) menyatakan  tidak  sesuai.  Pernyataan masyarakat  sangat  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  saat  ini  berasal dari  mereka  yang  berada  pada  kelas ekonomi  rendah,  bagi  mereka  dengan adanya  politik  uang  tersebut  sedikit membantu  mengurangi  beban  ekonomi keluarga  utamanya  berkaitan  dengan finansial. (Suprianto, Arsyad, & Tawulo,  2017).  Kemiskinan  menjadi salah  satu  penyebab  terbatasnya  akses masyarakat  dibidang-bidang  yang  lain seperti  pendidikan,  pekerjaan  dan  lain sebagainya. Kemiskinan membuat masyarakat sangat terbatas
pengetahuannya  terkait  dengan  politik beserta  hak-haknya  sebagai  warga negara,  sehingga  dalam  praktik  politik
praktis,  masyarakat  dengan  ekonomi rendah  akan  menjadi  salah  satu  obyek eksploitasi  dalam  kepentingan  politik electoral.
Selain  itu,  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ida  Bagus  Ilham  Malik di  Provinsi  Lampung  dalam  Pilkada Gubernur  Lampung  27  Juni  2018 menunjukkan bahwa kemenangan salah satu  calon  yang  diduga  melakukan politik  uang  memang  terjadi  di kabupaten  yang  memiliki  jumlah penduduk  dan  kemiskinan  tinggi (Malik,  2018).  Hal  yang  sama  juga ditemui dalam penelitian yang dilakukan  oleh  Nuratika  di  Desa Ketapang  Permai  Dan  Desa  Tanjung Kulim  Kabupaten  Kepulauan  Meranti Propinsi Riau (Nuratika, 2017). Demikian  juga  dengan  Lina  Ulfa
Fitriani,  L  Wiresapta  Karyadi,  Dwi Setiawan  Chaniago  yang  melakukan penelitian  di  Desa  Sandik  Kecamatan Batu  Layar  Kabupaten  Lombok  Barat, yang  mendapati  bahwa  kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara  rasional  untuk  mendapatkan sejumlah  keuntungan,  termasuk  ketika menerima  imbalan  yang  diberikan  oleh calon  atau  kontestan  politik  dalam pemilu  (Fitriani,  Karyadi,  &  Chaniago, 2019).
c. Faktor tingkat pendidikan Hubungan antara tingkat pendidikan dan demokrasi  dapat  dilihat pada  tiga  macam,  yaitu:  (1)  kehadiran partisipasi  kelompok  kelas  menengah dalam  pemilihan  umum  dan  pemilihan daerah  berpretensi  ikut  mempengaruhi arah kebijakan pemerintah; (2)
berkembangnya  sikap  perilaku  rasional yang menafikan primordialisme; dan (3) berkembangnya politically  vibrant  civil society yang
mendorong tingkat partisipasi  politik  (Hadiwinata,  2014). Sejalan  dengan  hal  tersebut  dimana sejumlah penelitian menjelaskan bahwa ada  korelasi  signifikan  antara  tingkat pendidikan  dan  penolakan  terhadap
politik uang.
Mada  Sukmajati  peneliti  UGM melakukan  penelitian  di  Yogyakarta  8- 13  Maret  2019  dengan  melibatkan  800 responden,  menemukan  data  yang menarik.  Berdasarkan  responden  yang ada,  menyebutkan  sebanyak  40  persen responden  berpendapatan  di  bawah  Rp 2 juta sebulan, mengaku mau menerima uang caleg,  sementara  hanya  20 persen di  kelompok  responden  berpendapatan Rp  5  juta  ke  atas.  Semakin  tinggi tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan,  penerima  politik  uang semakin  kecil.  Data  tersebut  juga menjelaskan  bahwa  46,15  persen responden lulusan SD mengaku menerima  uang,  sedang  lulusan  sarjana hanya 20,2 persen. Dari hasil penelitian menjelaskan  hanya  17,38  persen responden  yang menyatakan  pemberian barang  atau  uang  dalam  pemilu dibolehkan.  Satu  hal  menarik  yang menjadi temuan bahwa dalam kehidupan  dimasyarakat  ini  seperti terdapat perilaku berkepribadian ganda, di satu sisi dalam masyarakat kebanyakan  mengatakan  bahwa  tidak boleh memberi barang atau uang, tetapi di  sisi  lain  jika  ada  yang  memberikan, kebanyakan  masyarakat  mau  menerima (Sukmajati  &  Aspinal,  2015).  Hal  ini menjadi  tantangan  serius,  karena masyarakat  merupakan  pilar  atau benteng  terdepan  yang  langsung bersentuhan  dengan  praktik  politik uang.  Pendidikan  politik  terkait  dengan politik  uang  menjadi  sangat  mendesak dilakukan,  agar  partisiasi  masyarakat menolak politik uang semakin meningkat.
Disamping itu, hasil survei mengenai  politik  uang  dalam  pesta demokrasi  yang  dilakukan  oleh  Charta Politika  Indonesia  di  DKI  Jakarta menarik  untuk  dicermati.  Pada  Dapil DKI Jakarta 1 Pemilu 2019, hasil survei menjelaskan bahwa masyarakat memaklumi adanya politik uang hal  ini ditunjukkan sebanyak 58,2 persen.Hasil
survei juga menjelaskan bahwa
masyarakat    yang  mengatakan  bahwa tidak  dapat  dimaklumi  adanya  politik uang hanya 31,3 persen, dan masyarakat yang  menjawab  tidak  tahu  atau  tidak jawab  sebanyak  10,5  persen.  Untuk Dapil  DKI  Jakarta  2,  Masyarakat  yang menjawab  bahwa  politik  uang  dapat dimaklumi  sebanyak  47,0  persen, sedangkan yang menjawab politik uang tidak  dapat  dimaklumi    sebanyak  41,0 persen,  dan  responden  yang  tidak menjawab  12,0  persen.  Sedangkan  di Dapil  DKI  Jakarta  3,  Masyarakat  yang menjawab  memaklumi  politik  uang sebanyak  42,6  persen;  kemudian masyarakat  yang  menolak  politik  uang 47,6  persen  dan  responden  yang  tidak menjawab  9,8  persen.  Politik  uang  di tengah  kehidupan  masyarakat  masih tinggi  karena  faktor  pendidikan  politik masih sangat rendah (Saputra, 2019).
Pemenuhan hak asasi warga negara untuk  mendapat  pendidikan  yang berkualitas  menjadi  satu  hal  penting untuk mengembangkan kualitas
demokrasi  dan  menekan  praktik  politik uang. Walaupun ini bukan satu-satunya cara, namun dengan jaminan pendidikan yang berkualitas maka pengetahuan dan kesadaran  masyarakat  tentang  politik dan  hak  asasi  warga  negara  akan semakin  baik.  Hal  ini  menjadi  modal sosial  yang  baik  dalam  mencegak ataupun mengawasi praktik politik uang yang  masih  sering  beredar  di  daerah pada  saat  hajatan  pemilihan  umum maupun pemilihan kepala daerah.
d. Faktor tingkat pemahaman hukum
Dalam sebuah survei yang
dilakukan  oleh  Polling  Center  bekerja sama  dengan  Asia  Foundation  pada tahun  2013  yang  dilakukan  di  DKI Jakarta  terhadap  pemahaman,  persepsi dan  praktik  pemilih  terkait  dengan aspek  Pemilu  di  enam  target  propinsi. Dalam kaitan antara praktik politik uang dengan  peraturan  atau  hukum  yang berlaku  terutama  tentang  pemahaman
mengenai  ketentuan  hukum  praktik politik uang ditemukan bahwa sebagian besar mengetahui bahwa praktik politik uang adalah melanggar hukum (sebanyak  48.7%);  ada  19.8%  yang menganggap  tidak  melanggar  hukum; selanjutnya  sebanyak  12.2%  yang memahami bahwa hanya pihak calon/partai  politik  pemberi,  yang melanggar hukum. Data juga
menunjukkan  ada  terdapat  18.9% pemilih  yang  tidak  paham  apakah praktik memberi dan menerima uang/barang  tersebut  adalah  sesuatu yang  melanggar  hukum  atau  tidak (Polling Center, 2013).
Dalam  survei  tersebut  faktor pemahaman  terhadap  peraturan  dan perundang-undangan  memiliki  peran yang  cukup  signifikan  dalam  menekan praktik politik uang. Kesadaran tentang larangan  politik  uang  dalam  hukum positif  dan  hukum  islam  yang  lemah menyebabkan  praktik  politik  uang masih  tetap  terus  berlangsung  sehingga dibutuhkan  pendidikan  dan  pembinaan politik  kepada  masyarakat  akan  bahaya politik  uang  dalam  pemilihan  kepala desa (Polling Center, 2013).
Berdasarkan  data  diatas,  maka pendidikan  hukum,  etika,  dan  agama perlu  dilakukan secara  lebih membumi. Hukum,  dan  agama  perlu  dikenalkan tidak dalam tataran elitis semata, namun juga perlu dijalankan menjadi kebutuhan masyarakat yang utama. Hal ini  penting,  agar  masyarakat  merasa malu  jika  melanggar  hukum,  dan  tentu pendidikan hukum ini perlu diintegrasikan dengan pendidikan agama.
Pendidikan hukum dan pendidikan agama memiliki irisan yang strategis  untuk  membentuk  masyarakat yang  anti  politik  uang.  Masyarakat tumbuh, berkembang  dilingkungan daerahnya,  dipengaruhi  oleh  nilai  etika sosial,  agama  dan  hukum.  Oleh  karena itu  kesadaran  hukum  masyarakat  harus diwujudkan  dalam  kehidupan didukung dengan  keteladanan  tokoh  kultural  dan
keteladanan kepemimpinan formal yang menjalankan pemerintahan.
e. Faktor tingkat pemahaman agama
Masykuri  Abdillah  melihat  bahwa maraknya  praktik  politik  uang  dalam masyarakat  disebabkan  oleh  sistem politik modern yang memisahkan antara institusi  agama  dan  institusi  negara yang  memunculkan  sikap  sekularistik para pengikutnya. Sikap sekularistik ini mengalami  perwujudan  dalam  sikap bebas nilai dan etika dengan menghalalkan  berbagai  cara  untuk meraih kemenangan, sehingga melahirkan  etika  dan  sistem  politik yang  merusak  demokrasi  dan  tidak beradab, seperti kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada,  dalam  bentuk  kecurangan, manipulasi  suara,  politik  uang,  konflik, dan sebagainya (Abdillah, 2013).
Anas  Azwar  dalam  penelitian praktik  politik  uang  dalam  pemilihan kepala  desa  menemukan  bahwa  praktik politik  uang  sudah  terjadi  lama,  dan menjadi  budaya  pada  setiap  pemilihan kepala  desa  di  Desa  Plosorejo.  Praktik politik  uang  dalam  hal  ini  termasuk dalam  kategori risywah, para  ahli  fiqih berpendapat, mengatakan risywah adalah  haram  dalam  kondisi  apapun. Kandidat kepala desa yang mengajukan diri  sebagai  kepala  desa  di  Desa Plosorejo  tahun  2013  merupakan  tokoh agama  diketahui  banyak  warga  telah melakukan praktik politik uang (Azwar, 2014).
Mengenai  peran  agama  dalam demokrasi  kemudian  menjadi  perhatian Hakim Syah dalam kajiannya mengenai Politik  Dalam  Persepsi  Ulama  Kota Palangka  Raya,  menyimpulkan  bahwa secara  umum  ulama  di  Kota  Palangka Raya  berpandangan  berpolitik  harus menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama. Agama  dan  politik  meskipun  dua  hal yang bertolak belakang, namun masing- masing  saling  memengaruhi.  Agama bisa  berkembang  juga  karena  politik,
politik  menjadi  baik  dan  santun  juga dipengaruhi  oleh  agama  (Syah,  2016).
Pemahaman  agama  yang  baik  dalam menjawab realitas sosial, akan
mendorong  praktik  demokrasi  menjadi lebih berkualitas. Secara empiris agama menjadi pedoman utama bagi masyarakat Indonesia. Literasi
pemahaman  agama  menjadi  salah  satu kunci  untuk  mewujudkan  politik demokrasi  yang  berkeadaban.  Ajaran agama  harus  lebih  disuarakan  untuk menolak  politik  uang  dalam  pemilihan umum  kepala  daerah.  Pemahaman agama  yang  sangat  terbatas  sangat rawan dipolitisasi dalam politik praktis, seperti politik uang ataupun adu domba politik identitas berdasarkan agama.
f. Faktor lemahnya institusi pemerintahan
Lemahnya  institusi  pemerintahan memiliki  kontribusi  suburnya  praktik politik  uang  di  masyarakat.  Studi empirik menunjukkan politisasi birokrasi  sering  terjadi  dalam  pilkada. Politik  transaksional  sulit  dielakkan  di mana  terjadi  penggunaan  uang  dalam pilkada, sehingga pilkada telah memberikan  dampak  negatif  terhadap birokrasi  (Zuhro,  2018).  Hal  ini  terjadi karena bangunan birokrasi
pemerintahan yang ada, secara institusional  mudah  kena  intervensi kekuasaan  politik.  Politisasi  birokrasi membuat  pemerintahan  tidak  dapat berjalan dengan baik. Jalannya pemerintahan  perlu  adanya  dukungan kepemimpinan  yang  baik.  Posisi pemimpin  adalah  meletakkan  dasar dasar  keteladanan,  bukan  terjebak dalam  politik  praktis melakukan politisasi birokrasi pemerintahan. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan agar  birokrasi  pemerintahan  tidak mudah  terjadi  politisasi  dalam  pemilu sehingga  institusi  birokrasi  dapat  tegak berdiri dalam menjalankan fungsi utama untuk  melakukan  pelayanan  terhadap masyarakat.
g. Faktor lemahnya institusi pengawasan Analisis mengenai lemahnya institusi pengawasan pelaksanaan pemilihan  umum,  pemilihan  kepala daerah  dan  kepala  desa  telah  banyak dikaji  oleh  para  peneliti.  Dalam  kajian Angelo  Emanuel  Flavio  Seac  dan Sirajuddin menemukan bahwa tingginya kasus  pelanggaran  administrasi  dan pidana  serta  banyaknya  rekomendasi kasus  dari  Bawaslu  yang  terabaikan oleh KPU dan Kepolisian (Seac, 2017). Terabaikannya  berbagai  kasus  yang telah  ditangani  bawaslu  disebabkan karena  posisi  kelembagaan  bawaslu tidak memiliki kekuasaan yang memadai.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam kajian Budi Evantri Sianturi dan Fifiana Wisnaeni mengenai Penguatan Kelembagaan  PANWAS  Pemilihan dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Dalam kajian diusulkan  tiga  rekomendasi  agar posisinya  lebih  kuat,  yaitu  (1) pengaturan  memberikan  kewenangan lebih  kepada  Panwas  Pemilihan,  untuk memberikan  sanksi  terhadap  pelaku pelanggaran  politik  uang,  dengan ‘upaya  paksa’;  (2)  pengaturan  waktu penyelesaian  pelanggaran  Pemilihan Kepala  Daerah  perlu  dikaji  ulang  agar lebih  realistis  tidak  sekedar  memenuhi mekanisme  normatif  semata;  (3) kedudukan  lembaga  Kepolisian  dan
Kejaksaan perlu diatur lebih komprehensif agar disatukan dalam satu lembaga dengan Panwas yang bertanggung  jawab  langsung  kepada Bawaslu  guna  mengefektifkan  proses penyelesaian pelanggaran
pidana Pemilihan  Kepala  Daerah  (Sianturi  & Wisnaeni, 2016).
Asnawi  dalam  kajian  Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Politik  Uang Pemilihan  Umum  Legislatif  pada  Masa Kampanye  di  Kabupaten  Serang, menemukan  fakta  bahwa  penanganan kasus  politik  uang  sulit  dibuktikan karena  kurang  cukup  bukti.  Hal  ini
disebabkan kurangnya partisipasi
masyarakat  dalam  memberikan  bukti pelanggaran.
Rekomendasi yang diusulkan  perlunya  pendidikan  politik bagi  masyarakat  mengenai  pelanggaran pemilihan  kepala  daerah  dan  netralitas aparat penegakan hukum dalam mengungkapkan  pelanggaran  tersebut (Asnawi, 2016). Pendidikan politik bagi masayarakat  dan  aparatur  birokrasi sangat penting dilakukan, agar masyarakat  memiliki  kekuatan  untuk berperan aktif dalam mengawasi praktik politik  uang.  Di  samping  itu  sikap netralitas
dan keteladanan penyelenggara  pemilu  dan  aparat hukum faktor penting agar politik uang bisa diperangi bersama.
h. Faktor lemahnya institusi partai dan kader politik Politik transaksional yang
diterapkan  oleh  institusi  partai  politik dan  kader  politik  dalam  setiap pemilihan  umum  dan  kepala  daerah telah  menunjukkan  kelemahan  institusi partai  politik  dan  kader  politik  yang lebih  memilih  menawarkan  transaksi politik  dari  pada  program  usulan  partai atau  kepala  daerah  (Solihah,  2016).  La Ode Suprianto dkk, dalam penelitiannya di  Desa  Ronta  Kecamatan  Bonegunu Kabupaten  Buton  Utara  menunjukkan bahwa  lemahnya  institusi  partai  dan kader politik dalam mematuhi peraturan pelaksanaan  pemilihan  umum  dan kepala  daerah  menyebabkan  praktik politik  uang  dilakukan  di  masyarakat. Hal  ini  menjadi  faktor  eksternal masyarakat yang mendorong masyarakat  menerima  praktik  politik uang (Suprianto et al., 2017).
Burhanudin  Muhtadi  memandang bahwa  tren  partai  politik  di  Indonesia terus  menurun  dan  penurunan  ini disumbangkan  oleh  buruknya  kinerja partai di mata pemilih.
Ketidakpercayaan publik terhadap partai  meningkat  seiring  ditemukannya kasus-kasus  korupsi  yang  melibatkan
elite  partai.  Maraknya  politik  uang  di tingkat  massa  dipicu  oleh  kegagalan partai  politik  itu  sendiri  dalam meningkatkan  kinerjanya  di  mata pemilih  (Muhtadi,  2013).  Sementara praktik  politik  uang  yang  digunakan oleh  para  kandidat  untuk  memperoleh suara adalah suatu bentuk
ketidakmampuan para kandidat bersaing secara  jujur  dengan  kandidat  lainnya dalam memperoleh dukungan suara dari para  pemilih.  Fenomena  maraknya politik  uang  dalam  pemilihan  kepala daerah  menunjukkan  fungsi  fungsi partai  politik  untuk  memberikan pendidikan  politik  terhadap  setiap kadernya, menciptakan kaderisasi partai tidak  bisa  berjalan  secara  ideal. Tatakelola  partai  politik  masih  sering pragmatis untuk memperoleh kekuasaan.  Menghadirkan  pemilihan kepala  daerah  tanpa  politik  uang merupakan  tantangan  besar  partai politik  sebagai  upaya  mewujudkan demokrasi  yang  jujur,  adil  dan berkualitas.
2. Model Membangun Desa Anti Politik Uang sebagai Strategi Badan
Pengawas  Pemilu  Daerah  (Bawaslu) dalam  Pencegahan  Pilkada  Curang dan Penguatan Demokrasi Lokal
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  dimana Bawaslu ditugaskan untuk mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif. Bawaslu DI Yogyakarta melakukan terobosan inovatif dalam
merespon  peraturan  tersebut  dengan  model membangun gerakan sosial berbasis desa/kelurahan  yang  dinamakan  desa  anti politik uang (Desa APU), dengan melibatkan  banyak  elemen  desa  alam pengawasan  partisipatif.  Model  desa  anti politik uang dengan mendayagunakan modal sosial  yang  ada  di  masyarakat  merupakan strategi yang dapat digunakan oleh Bawaslu dalam  pencegahan  praktik  politik  uang dalam  Pilkada.  Gerakan  sosial  desa  anti politik uang merupakan sebuah strategi yang
digunakan  untuk  menekan  praktik  politik uang  di  desa.  Gerakan  ini  merupakan gerakan  yang  dibentuk  oleh  kesadaran masyarakat  yang  terorganisir  (kelompok masyarakat  atau  LSM)  yang  didukung  oleh pemangku  kepentingan  –Pengawas  Pemilu, intitusi  pendidikan  tinggi,  dan  Pemerintah Desa  bersinergi  untuk  memerangi  politik uang (Sarwono, 2020).
Praktik Gerakan Desa Anti Politik Uang telah  banyak  diinisiasi  oleh  Bawaslu  guna mencegah semakin permisifnya gerakan anti politik  uang  di  sejumlah  desa.  Salah  satu contoh  pelaksanaan  Gerakan  Desa  Anti Politik  Uang  yang  telah  dilaksanakan masyarakat  ada  di  Desa  Hargomulyo, Kecamatan  Kokap,  Kabupaten  Kulonprogo, Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Desa  Anti Politik  Uang  ini  sebagai  bagian  dari sosialisasi  dan  edukasi  Bawaslu  kepada masyarakat  agar  hak  pilihnya  tidak  terbeli dengan uang dan warga lebih sadar akan arti penting  suara  dalam  menentukan  pemimpin dan  wakil  rakyat  yang  dipilih  (Nurisman,
2019).
Penelitian  ini  menilai  bahwa  model pendayagunaan  modal  sosial  yang  ada  di setiap  desa  merupakan  strategi  yang  cukup efektif  guna  memaksimalkan  program  Desa Anti  Politik  Uang.  Modal  sosial merupakan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam  bentuk  norma-norma  atau  nilai-nilai yang  memfasilitasi  dan  membangun  kerja sama  melalui  jaringan  interaksi  dan komunikasi  yang  harmonis  dan  kondusif  di desa.  Skema  modal  sosial  merupakan dialektika antara tiga unsur dalam masyarakat,  yaitu  (1)  jaringan  sosial  dan proyek-proyek  ada  dalam  masyarakat,  (2) kepercayaan  sosial-kejujuran  dan  dapat diandalkan, serta (3) standar moral dan nilai kemanusiaan. Ketiga unsur tersebut di dasari atas  nilai  kesamaan,  kepercayaan,  dan keadilan.  Di  samping  itu,  modal  sosial mempunyai  fungsi  :  (1)  Sebagai  media dalam menyelesaikan konflik (2)
Memberikan  peran  terjadinya  integrasi sosial, (3) Membentuk kesetiakawanan sosial  warga  dengan  pilar  kesukarelaan, (4)
Memperkuat  partisipasi  masyarakat, (5)
Sebagai elemen penting pilar demokrasi, (6) Sebagai  sarana  untuk    tawar  menawar pemerintah (Riadi, 2018).
Model  modal  sosial  seperti  yang dimaksud  diatas  terdapat  dalam  kasus pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  di  Desa Neglasari  Kecamatan  Salawu  Kabupaten Tasikmalaya  yang  menempatkan  posisi peran lembaga adat informal
sesepuh/ kokolot desa  sebagai  lembaga sentral  dalam  memobilisasi  modal  sosial dalam  masyarakat.  Posisi  peran  lembaga adat  informal  sesepuh/ kokolot desa  di  Desa Neglasari  berjalan  sesuai  dengan  fungsi modal  sosial  seperti  yang  diutarakan  oleh Muchlisin Riadi di atas.
Model  membangun  Desa  Anti  Politik Uang  sebagai  strategi  Bawaslu  dalam pencegahan  Pilkada  curang  dan  penguatan demokrasi lokal perlu dilakukan kajian lebih jauh  berkaitan  dengan  faktor  kelembagaan, legalitas,  standar  operasional  dan  standar evaluasi  implementasi  dari  program  Desa Anti  Politik  Uang.  Apakah  cukup  efektif dalam  bentuk  gerakan  sosial  ataukah  perlu dilegalisasi  dalam  bentuk  perundang- undangan. Pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial yang telah ada dalam masyarakat  untuk  menggerakkan  Gerakan Sosial  Desa  Anti  Politik  Uang  dapat dijadikan  model  oleh  Badan  Pengawas Pemilu  dalam  pencegahan  Pilkada  curang dan  penguatan  demokrasi  lokal.  Model  ini dapat  diwujudkan  apabila  didukung  dengan substansi  aturan  yang  memadai,  adanya keteladanan  dari  apatur  penyelenggara pemilu,  aparat  penegak  hukum  dan dukungan  partisipasi  aktif  masyarakat. Melawan  praktik  politik  uang  merupakan agenda bersama untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan rakyat  bukan  hanya  kesejahteraan  elit semata.

## D. Simpulan
Praktik  politik  uang (money  politic) di desa  masih  terjadi  dalam  Pilkada disebabkan beberapa  faktor  yaitu  (a)  faktor  budaya,  (b) faktor  kemiskinan,  (c)  faktor  tingkat
pendidikan,  (d)  faktor  tingkat  pemahaman hukum,  (e)  faktor  tingkat  pemahaman agama,  (f)  faktor  lemahnya  institusi pemerintahan,  (g)  faktor  lemahnya  institusi pengawasan    dan  (h)  faktor  lemahnya institusi partai dan kader politik. Membangun Model Desa Anti Politik Uang sebagai  strategi  Badan  Pengawas  Pemilu Daerah  dalam  pencegahan  Pilkada  curang dan  penguatan  demokrasi  lokal  merupakan hal  yang  sangat  penting.  Model  Desa  Anti Politik  Uang  dilakukan  dengan  Pelibatan dan  pemanfaatan  secara  maksimal  modal sosial  yang  telah  ada  dalam  masyarakat untuk  mewujudkan  Gerakan  Sosial  Desa Anti  Politik  Uang.  Kolaborasi  antara Bawaslu, Pemerintah Daerah dan Masyarakat  menjadi  pilar  utama  dalam membangun model Desa Anti Politik Uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, M. (2013). Hubungan Agama Dan Negara  Dalam  Konteks  Modernisasi Politik  Di  Era  Reformasi. Ahkam , XIII (2), 247–258.
Agustino,
L. (2010). Pilkada dan Redistricting:  Dinamika  Politik  Lokal Dalam Politik Indonesia yang Terdemokrasi, (January 2010).
Asnawi,  A.  (2016).  Penegakan  Hukum Tindak  Pidana  Politik  Uang  Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye Di  Kabupaten  Serang. Jurnal  Hukum
Mimbar Justitia , 2 (2), 765–784. http://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.30
Azwar,  A.  (2014).  Kiai,  Money  Politic  dan Pragmatisme  Politik  dalam  Perspektif Siyasah  Syar’iyyah:  Studi  Kasus Pilkades  Plosorejo  Tahun  2013. IN RIGHT  Jurnal  Agama  Dan  Hak  Azazi Manusia , 5 (2), 226.
Delmana,  L.  P.,  Zetra,  A.,  &  Koeswara,  H. (2020).  Problematika  Dan  Strategi Penanganan  Politik  Uang  Pemilu Serentak  2019  Di  Indonesia. Jurnal Tata Kelola  Pemilu Indonesia , 1 (2),  1– 20.
Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D.  S.  (2019).  Fenomena  Politik  Uang (Money  Politic)  Pada  Pemilihan  Calon Anggota  Legislatif  di  Desa  Sandik Kecamatan  Batu  Layar  Kabupaten Lombok  Barat. RESIPROKAL:  Jurnal Riset  Sosiologi  Progresif  Aktual , 1 (1),
53–61. http://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.
5
Fitriyah, F. (2015). Cara Kerja Politik Uang (Studi  Kasus  Pilkada  dan  Pilkades  di Kabupaten  Pati). Politika:  Jurnal  Ilmu Politik , 6 (2), 101–111.
Hadiwinata,  B.  S.  (2014).  Membangun Demokrasi Melalui Pendidikan. Buletin Sancaya.  Vol.  2  No.  2.  Edisi  Maret- April 2014.
Jurnaliston, R. (2018, June). Bawaslu Proses 35  Kasus  Dugaan  Politik  Uang. Kompas.Com . Jakarta.
Leo  Agustino,  &  Yusoff,  M.  A.  (2010). Politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke  reformasi  politik. Jurnal  Ilmu Politik , Edisi 21 , 5–30.
Malik,  I.  I.  (2018).  Sebaran  penduduk, kemiskinan  dan  pilihan  politik,  (July). http://doi.org/10.13140/RG.2.2.33905.7
9208
Muhtadi,  B.  (2013).  Politik  Uang  Dan Dinamika  Elektoral  Di  Indonesia: Sebuah  Kajian  Awal  Interaksi  Antara Party-Id  Dan  Patron-Klien. Jurnal Penelitian Politik , 10 (1), 41–58.
Nuratika, N. (2017). Politik Uang Pemilihan Kepala  Daerah  Di  Desa  Ketapang Permai  Dan  Desa  Tanjung  Kulim Kabupaten  Kepulauan  Meranti  Tahun 2015. Jom FISIP , 4 (2), 1–15.
Nurisman,  N.  (2019).  Bawaslu  Apresiasi Desa Anti Politik Uang di Kulonprogo.
Polling  Center.  (2013). Laporan  Naratif  – Daerah  Khusus  Ibukota  (Dki)  Jakarta Survei  Dasar  Terhadap  Pemahaman, Persepsi  Dan  Praktik  Pemilih  Terkait
Dengan  Aspek Pemilu  Di  Enam  Target Propinsi . Jakarta.
Riadi,  M.  (2018).  Pengertian,  Komponen, Fungsi dan Jenis Modal Sosial.
Riewanto,  A.  (2008).  Mencermati  Kinerja Kepala Daerah Pasca Pilkada Langsung
Dalam Mengendalikan Pemerintah Daerah  &  Menjamin  Kesejahteraan Rakyat (Upaya Mencari Sebab Buruknya Kinerja dan Tawaran Solusi).
Jurnal  Ilmu  Sosial  Yunisia,  UII Yogjakarta , 93 (32), 1–28.
Saputra,  M.  G.  (2019).  Charta  Politika: Politik  Uang  Tinggi  karena  Pendidikan Politik Rendah.
Sarwono,  B.  (2020).  Gerakan  Sosial  Desa Anti  Politik  Uang  dalam  Pemilu  2019.
Bentara Hikmah .
Seac,  A.  E.  F.  (2017).  Penguatan
Kewenangan Lembaga Badan
Pengawas  Pemilu  Dalam  Penegakan Hukum  Pemilu. Legal  Spirit , 1 (2),  83– 100. http://doi.org/10.31328/ls.v1i2.589
Sianturi,  B.  E.,  &  Wisnaeni,  F.  (2016).
Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan Dalam Menyelesaikan Pelanggaran  Pemilihan  Kepala  Daerah.
Jurnal Law Reform , 12 (2), 186–196.
Solihah,  R.  (2016).  Politik  Transaksional
Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah  Di  Indonesia. The  POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , 2 (1), 97–109.
Sukmajati,  M.,  &  Aspinal,  E.  E.  (2015). Politik  Uang  di  Indonesia . Polgov:
Yogyakarta .
Suprianto, L. O., Arsyad, M., & Tawulo, M. A. (2017). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  POLITIK  UANG  PADA PILKADA SERENTAK (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara). Neo Societal , 2 (1), 1–10.
Syah,  H.  (2016).  Politik  Dalam  Persepsi
Ulama Kota Palangka Raya. Alhadharah  Jurnal  Ilmu  Dakwah , 15 (29), 63–80.
Zuhro,  S.  (2018).  Demokrasi,  otonomi daerah  dan  pemerintahan  indonesia.
Interaktif Ilmu-Ilmu Sosial , 4 (1), 1–28.