Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
Analysis  Of  The  Effect  Of  Local  Tax  Revenue  And  Local  Retribution  On  The  Human Development Index Of Districts And Cities In Central Java Province (2017-2021 Period)
Analisis  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah (Periode Tahun 2017- 2021)
Rizky Anika Sari 1* , Mahameru Rosy Rochmatullah 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta 1,2 rizkysari0@gmail.com 1 , mrn122@ums.ac.id 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of local tax revenue and local retribution on the human development index. The population in this study were 29 regencies and 6 cities in Central Java Province in the 2017-2021 period. This research method is quantitative research with secondary data. This research data was taken from the official website of the Central Java Provincial Statistics Agency and the official website of the DJPK of the Ministry of Finance. The analysis method in this study uses multiple linear regression. The results of this study indicate that both independent variables; local taxes and local retribution have a significant effect on the Human Development Index in districts and cities in Central Java.
Keywords : Regional Tax Revenue; Regional Retribution; Human Development Index

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Populasi pada penelitian ini yaitu 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017-2021. Metode penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Data penelitian ini diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan website resmi DJPK Kemenkeu. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen; pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Indeks Pembangunan Manusia

## 1. Pendahuluan
“Indonesia  merupakan  negara  yang  terbagi  atas  beberapa  provinsi  dan  setiap  provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota yang juga setiap kabupaten/kota memiliki pemerintah daerah.  Banyaknya  daerah  di  Indonesia  membuat  pemerintah  pusat  sulit  mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan,  maka  pemerintah  pusat  mengubah  kebijakan  yang  tadinya  berasas  sentralisasi menjadi  desentralisasi  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahimya otonomi daerah”.
Dalam era otonomi daerah sekarang ini, distrik diberi kekuasaan yang lebih penting untuk mengatur  dan  menangani  keluarga  mereka  sendiri.  Tujuan  dari  pelaksanaan  kemandirian  lokal termasuk  mendekatkan  organisasi  yang  digerakkan  oleh  pembayar  pajak  ke  daerah  setempat, membuatnya  lebih  mudah  bagi  masyarakat  secara  umum  untuk  menyaring  dan  mengontrol penggunaan  aset  yang  diperoleh  dari  rencana  Keuangan  Teritorial  (APBD),  serta  membuat persaingan yang kuat di antara distrik dan memberdayakan pembangunan (Rudi & Supjipto 2017).
Sesuai  dengan  kewenangan  tersebut,  Pemerintah  Daerah  diharapkan  lebih  mampu  menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mungkin merupakan bagian utama dalam pelaksanaan yayasan lokal. APBD dilakukan dengan cara yang lugas, bertanggung jawab, menarik, dan produktif dengan tujuan yang cenderung bertanggung jawab secara sosial. Salah satu bagian APBD  yang  signifikan  dalam  upaya  kemajuan  provinsi  adalah  pendapatan  daerah.  Pendapatan provinsi  terdiri  dari  biaya  lingkungan,  tuntutan  lingkungan,  keuntungan  bisnis  lokal,  dan pembayaran  teritorial.  Pungutan  lingkungan  adalah  komitmen  yang  diwajibkan  yang  dipaksakan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan (Dewi & Sri Budhi, 2018).
“Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tanggal  31  Desember  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi salah satu tujuan untuk meningkatkan sistem perpajakan  yang  efektif  dan  efisien.  Peningkatan  penerimaan  pajak  dapat  memperngaruhi pembangunan di seluruh Indonesia”
Beberapa hal yang dilakukan oleh otoritas publik untuk meningkatkan bea terdekat adalah memiliki opsi untuk membuat metodologi pengumpulan pajak yang membuatnya lebih mudah bagi warga  untuk  membayar  bea.  Selain  itu,  perluasan  biaya  terdekat  dapat  dicapai  dengan mengembangkan  lebih  lanjut  administrasi  publik  yang  diberikan  oleh  badan  legislatif  setempat. Perluasan pendapatan biaya terdekat akan mempengaruhi perluasan ekonomi serta pembangunan daerah (Saragih, 2018; Asteria 2015).
Retribusi  daerah,  salah  satu  bagian  lain  dari  APBD,  adalah  pendapatan  yang  diperoleh pemerintah lingkungan setelah menawarkan jenis bantuan tertentu kepada penghuni daerah/kota. Perbedaan yang wajar antara pungutan sekitar dan balas jasa lingkungan terletak pada timbal balik yang  diberikan  oleh  pemerintah  lingkungan.  Sementara  pungutan  pajak  tidak  memberikan komitmen  langsung,  pembalasan  lingkungan  memberikan  komitmen  langsung  dari  pemerintah lingkungan kepada individu yang membayar retribusi tersebut (Irawan & Surya Asih, 2018).
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  salah  satu  petunjuk  yang  dapat  mengukur kemajuan kualitas SDM. IPM daerah dan masyarakat perkotaan di Jawa Fokus telah berkembang secara  konsisten  dalam  lima  tahun  terakhir.  Berikut  ini  adalah  informasi  mengenai  peningkatan bantuan pemerintah daerah setempat yang dilihat dari Catatan Kemajuan Manusia (IPM) selama kurun waktu 2017-2021 di Kabupaten dan Kota Jawa Tengah.
Tabel 1. IPM Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2017-2021 No  Kabupaten/Kota Tahun 2017 2018  2019 2020 2021 1 Kabupaten Banjarnegara 65.86 66.54  67.34 67.45 67.86 2 Kabupaten Banyumas 70.75 71.30  71.96 71.98 72.44 3 Kabupaten Batang 67.35 67.86  68.42 68.65 68.92 4 Kabupaten Blora 67.52 67.95  68.65 68.84 69.37 5 Kabupaten Boyolali 72.64 73.22  73.80 74.25 74.40 6 Kabupaten Brebes 64.86 65.68  66.12 66.11 66.32 7 Kabupaten Cilacap 68.90 69.56  69.98 69.95 70.42 8 Kabupaten Demak 70.41 71.26  71.87 72.22 72.57 9 Kabupaten Grobogan 68.87 69.32  69.86 69.87 70.41 10  Kabupaten Jepara 70.79 71.38  71.88 71.99 72.36 11  Kabupaten Karanganyar 75.22 75.54  75.89 75.86 75.99
12  Kabupaten Kebumen 68.29 68.80  69.60 69.81 70.05 13  Kabupaten Kendal 70.62 71.28  71.97 72.29 72.50 14  Kabupaten Klaten 74.25 74.79  75.29 75.56 76.12 15  Kabupaten Kudus 73.84 74.58  74.94 75.00 75.16 16  Kabupaten Magelang 68.39 69.11  69.87 69.87 70.12 17  Kabupaten Pati 70.12 70.71  71.35 71.77 72.28 18  Kabupaten Pekalongan 68.40 68.97  69.71 69.63 70.11 19  Kabupaten Pemalang 65.04 65.67  66.32 66.32 66.56 20  Kabupaten Purbalingga 67.72 68.41  68.99 68.97 69.15 21  Kabupaten Purworejo 71.31 71.87  72.50 72.68 72.98 22  Kabupaten Rembang 68.95 69.46  70.15 70.02 70.43 23  Kabupaten Semarang 73.20 73.61  74.14 74.10 74.24 24  Kabupaten Sragen 72.40 72.96  73.43 73.95 74.08 25  Kabupaten Sukoharjo 75.56 76.07  76.84 76.98 77.13 26  Kabupaten Tegal 66.44 67.33  68.24 68.39 68.79 27  Kabupaten Temanggung 68.34 68.83  69.56 69.57 69.88 28  Kabupaten Wonogiri 68.66 69.37  69.98 70.25 70.49 29  Kabupaten Wonosobo 66.89 67.81  68.27 68.22 68.43 30  Kota Magelang 77.84 78.31  78.80 78.99 79.43 31  Kota Pekalongan 73.77 74.24  74.77 74.98 75.40 32  Kota Salatiga 81.68 82.41  83.12 83.14 83.60 33  Kota Semarang 82.01 82.72  83.19 83.05 83.55 34  Kota Surakarta 80.85 81.46  81.86 82.21 82.62 35  Kota Tegal 73.95 74.44  74.93 75.07 75.52
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah.
Jika dilihat dari Tabel 1, pemerintah dan masyarakat perkotaan di Jawa Fokus mengalami perkembangan  yang  positif  pada  tahun  2017-2021.  Kota  Semarang  merupakan  kota  dengan peningkatan IPM paling tinggi pada tahun 2017-2019, yaitu sebesar 82,01 pada tahun 2017, 82,72 pada tahun 2018, dan 83,19 pada tahun 2019. Pada tahun 2020-2021, peningkatan IPM yang paling menonjol terjadi di Kota Salatiga, yang meningkat menjadi 83,14 pada tahun 2020 dan 83,55 pada tahun 2022. Bersadarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah (Periode Tahun 2017-2021).”

## Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten dan kota di Jawa Tengah?
2. Bagaimana  pengaruh  penerimaan  retribusi  daerah  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) kabupaten dan kota di Jawa Tengah?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  penerimaan  retribusi  daerah  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten dan kota di Jawa Tengah

## 2. Tinjauan Pustaka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pendapatan daerah berhubungan dengan tingkat bantuan pemerintah daerah setempat. Bantuan pemerintah daerah setempat dapat disurvei melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat  tiga  perspektif  dalam  menentukan  ukuran  IPM  untuk  menunjukkan  tingkat  bantuan pemerintah  daerah,  khususnya  pendidikan,  kesejahteraan,  dan  upah  (Irviani,  Jatiningrum,  dan Kasmi, 2019). Human Development Index (HDI) ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai  proporsi  standar  perubahan  manusia.  IPM  digunakan  untuk  menentukan  apakah  suatu negara  merupakan  negara  maju  atau  negara  berkembang.  IPM  memperkirakan  pencapaian peningkatan manusia dengan mempertimbangkan berbagai bagian kepuasan pribadi yang penting (Trianggara, Rahmawati, dan Yasin, 2016).

## Pajak Daerah
Pajak daerah adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah terdekat, baik daerah tingkat I (tingkat provinsi) hingga tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk mendanai keluarga teritorial mereka Mardiasmo, 2016).
“Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi dua bagian, yaitu:”
a. Pajak  provinsi,  terdiri  dari:  pajak  kendaraan  bermotor,  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
b. Pajak kabupaten / kota, terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak  sarang  burung  walet,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  serta  Bea peroleahan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## Retribusi Daerah
Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2016), yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: parkir, pasar, jalan tol, dsb.
“Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat 30 jenis retribusi daerah yang dipungut oleh daerah dan dikelopokkan dalam 3 golongan, antara lain:”
a. Retribusi  Jasa  Umum,  adalah  retribusi  atas  jasa  yang  diberikan  atau  disampaikan  oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan manfaat umum dan dapat diapresiasi oleh masyarakat atau elemen masyarakat. Macam-macam retribusi jasa umum terdiri dari:
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan,
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Peduduk dan Akte Catatan Sipil,
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
6. Retribusi Pelayanan Pasar,
7. Retribusi Penguji Kendaraan Bermotor,
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaraan,
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan standar usaha yang pada dasarnya juga dapat diberikan oleh daerah yang bersifat rahasia. Macam-macam Retribusi Jasa Usaha terdiri dari
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Pakir
6. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggahan / Villa
7. Retribusi Penyedotan Kakus
8. Retribusi Rumah Potong Hewan
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
12. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
c. Retribusi  Perizinan  Tertentu,  adalah  retribusi  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  tertentu  dari pemerintah  daerah  yang  berkaitan  dengan  pemberian  izin  kepada  orang  atau  badan  yang diharapkan  untuk  pengarahan,  pembinaan,  pengendalian,  dan  pengaturan  kegiatan pemanfaatan ruang, pemanfaatan aset normal, barang dagangan, kerangka kerja, kantor, atau kantor  tertentu  untuk  menjaga  kepentingan  umum  dan  menyelamatkan  iklim.  Jenis-jenis retribusi izin yang spesifik terdiri dari
1. Retribuzi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
Pendapatan daerah berhubungan dengan tingkat bantuan pemerintah daerah setempat. Bantuan pemerintah daerah setempat dapat dievaluasi dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia  (IPM).  Ada  tiga  perspektif  dalam  menentukan  ukuran  IPM  untuk  menunjukkan  tingkat bantuan  pemerintah  daerah,  yaitu  pelatihan,  kesejahteraan,  dan  upah  (Irviani,  Jatiningrum,  dan Kasmi, 2019).
Saragih (2018) memimpin sebuah tinjauan yang An Analysis of Local Taxes Reveneu’s Effect on  Human  Development  Index .  Hasil  penelitiannya  dari  pemeriksaannya  adalah  34  wilayah  di Indonesia pada periode 2013-2016, pendapatan biaya lingkungan mempengaruhi catatan kemajuan manusia.  Dengan  mempertimbangkan  efek  dari  eksplorasi  masa  lalu,  spekulasi  dalam  tinjauan tersebut dapat diketahui sebagai berikut.
H 1 : Terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
Pengaruh  Penerimaan  Retribusi  Daerah  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
Retribusi daerah yang merupakan angsuran untuk administrasi atau pemberian izin unik yang  diberikan  atau  berpotensi  diberikan  oleh  pemerintah  lingkungan  kepada  orang/badan, diharapkan dapat membantu sumber pendanaan lingkungan dalam mengkoordinasikan perbaikan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan dan menyeimbangkan ekonomi dan bantuan pemerintah dari individu-individu di lingkungan tersebut.
Irawati,  Prihastiwi,  dan  Fatimah  (2020)  dalam  membedah  dampak  retribusi  daerah, kemahalan  terdekat,  dan  PDRB  terhadap  kesejahteraan  masyarakat,  khususnya  retribusi  daerah pada penelitian ini pada dasarnya berpengaruh terhadap bantuan pemerintah daerah. Balas jasa teritorial yang penting untuk pembayaran lokal dapat bekerja pada bantuan pemerintah masyarakat di Jawa Tengah. Mengingat konsekuensi dari eksplorasi masa lalu, spekulasi dalam tinjauan ini dapat direncanakan sebagai berikut.
H 2 : Terdapat pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sri Budhi (2018) mengenai pengujian dampak biaya lingkungan,  tuntutan  lingkungan  terhadap  perkembangan  pekerjaan  dan pertumbuhan  ekonomi Palangkaraya  adalah  bahwa  biaya  lingkungan  dan  tuntutan  lingkungan  secara  signifikan mempengaruhi  perkembangan  moneter  kewilayahan  untuk  bekerja  pada  bantuan  pemerintah daerah setempat. Mengingat konsekuensi dari pemeriksaan sebelumnya, spekulasi dalam tinjauan ini dapat diketahui sebagai berikut:
H 3  : Terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

## Kerangka Pemikiran
Kerangka  pemikiran  yang  menggambarkan  hubungan  antara  variabel-variabel  dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dalam  penelitian  ini  adalah  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  dipengaruhi  oleh  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## 3. Metode Penelitian Data Penelitian
Informasi  yang  digunakan  dalam  pemeriksaan  ini  adalah  data  sekunder.  data  sekunder diperoleh  dari  catatan  yang  sebenarnya  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  DJPK  dari  Dinas Pelayanan Uang. Informasi yang digunakan adalah informasi kuantitatif dalam rentang waktu 2017- 2021. Studi ini melibatkan populasi seluruh daerah dan komunitas perkotaan di kota di Jawa Tengah berjumlah 29 daerah dan 6 kota.
a. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Informasi IPM Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari informasi BPS yang diperkenalkan dalam bentuk angka,  sedangkan  faktor  bebas  dalam  penelitian  ini  adalah  pendapatan  penilaian  sekitar  dan pembalasan lingkungan. Informasi mengenai pendapatan perkapita dan retribusi daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Wilayah Focal Jawa yang diperoleh dari situs resmi BPS Jawa Tengah dan situs BPS www.djpk.kemenkeu.go.id .

## b. Pengujian Hipotesis
Penelitian  ini  menggunakan  berbagai  regresi  linier  berganda  dalam  pengujian  teorinya. Pengujian ini untuk mengantisipasi kekuatan dampak dari faktor bebas terhadap variabel dependen. Persamaan regresinya adalah
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e
Dimana:
a = Nilai Konstanta b 1 = Koefisien regresi Pajak Daerah
b 2 = Koefisiendi regresi Retribusi Daerah
X 1 = Variabel Pajak Daerah X 2 = Variabel Retribusi Daerah Y = Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) e
= eror (item)
c. Teknik Analisis
Uji t
Uji t diarahkan untuk memutuskan dampak dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retrihusi Daerah terhadap Peningkatan Manusia (IPM) di daerah-daerah dan masyarakat perkotaan di Jawa Fokus. Uji t diselesaikan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dan keadaan yang menyertainya:
1. Formulasi Ho dan Ha
a. Ho : Tidak ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten danKota di Jawa Tengah.
b. Ha : Tidak ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
2. Menentukan nilai t hitung dengan tingkat kepastian 95% tingkat kesalahan (α) 5% = 0,05 dan tingkat peluang, df = n-2 = penting untuk variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapata Asli Daerah.
3. Menarik kesimpulan
Ho ditolak dan Ha diterima jika t hitung > t tabel > Sig t < α (0,05) artinya ada pengaruh bahwa ada dampak  pendapatan  biaya  lingkungan  dan  pembalasan  di  dekatnya  agak  pada  Catatan Peningkatan Manusia (IPM) di rezim dan masyarakat perkotaan di Jawa Fokus Ho diterima dan Ha ditolak dengan asumsi t hitung < t tabel atau Sig t < α (0,05) benar-benar bermaksud bahwa tidak ada  dampak  pendapatan  biaya  lingkungan  dan  pembalasan  di  dekatnya  agak  pada  Catatan Peningkatan Manusia (IPM) di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

## Uji F
Pengujian  ini  diarahkan  untuk  memutuskan  apakah  variabel  Pajak  Daerah  dan  Retribusi secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel Indeks Pembangunan Mansuia (IPM). Teknik yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan keadaan yang menyertainya; Langkah-langkah pengujian hipotesis:
1. Formulasi Ho dan Ha
a. Ho  :  Tidak  ada  pengaruh  penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  secara  simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
b. Ha : Ada pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
2. Menentukan nilai F tabel dengan tingkat kepastian 95% tingkat kesalahan (α) 5% = 0,05 dan tingkat  signifikansi  df  1  =  k,  k  =  Jumlah  faktor  bebas,  df2  =  n-k-1  selesai  untuk  memutuskan apakah ada pengaruh yang sangat besar dari variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Menarik Kesimpulan
a. Ho  ditolak  Ha  diterima  apabila  F hitung >  F tabel atau  Sig  F  <  α  (0,05)  artinya  ada  pengaruh penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  secara  simultan  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
b. Ho diterima dan Ha ditolak apabila F hitung < F tabel atau Sig F < α (0,05) artinya tidak ada pengaruh penerimaan  Pajak  daerah  dan  Retribusi  Daerah  secara  simultan  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

## Koefisien Determinan (R 2 )
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  variabel  independen  dapat menjelaskan variabel terikat, penting untuk mengetahui koefisien determinasi atau kepastian dari harga R2 dari 0-1, semakin mendekati 1 maka harga R2 menyiratkan bahwa semakin penting faktor bebas dapat menjelaskan variabel dependen. Pemeriksaan harga R-square (R2) digunakan untuk memutuskan sejauh mana variabel independen (X) dapat menjelaskan hubungan perubahan dalam variabel dependen (Y). Sifat-sifat R-square sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor otonom di mana semakin banyak faktor bebas, semakin besar nilai R-square.

## 4. Hasil Dan Pembahasan Statistik Deskriptif
Berdasarkan  data  yang  diolah  didapakan  deskripsi  statistic  yang  dapat  dilihat  dari  table berikut:
Tabel 2. Descriptive Statistic Descriptive Statistic Mean Std. Deviation N IPM 1,8531 ,02176 175 Pajak Daerah 11,0219 ,28484 175 Retribusi Daerah 10,2827 ,21337 175
Sumber: data yang diolah SPSS, 2023
Berdasarkan  tabel  di  atas,  N  menyatakan  berapa  banyak  informasi  substansial.  Jumlah informasi  substansial  adalah  175.  Mean  atau  Rata-rata  atau  insentif  normal  untuk  IPM  adalah 1,8531; dan Retribusi Daerah 11,0219; Retribusi Daerah Terdekat adalah 10,2827. Standar deviasi menunjukkan deviasi standar yang merupakan dasar dari fluktuasi. Efek dari penanganan informasi
menunjukkan nilai standar deviasi untuk IPM sebesar 0,02176; Pajak Daerah sebesar 0,28484; dan Retribusi Daerah sebesar 0,21337.

## Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  model  regresi  yang  ditemukan  apakah  ada korelasi antar variabel bebas. Berikut adalah hasil output SPSS.
Tabel 3. Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Pajak Daerah ,511 1,959 Retribusi Daerah ,511 1,959
Sumber: data yang diolah SPSS, 2023
Berdasarkan hasil olah data diatas, terlihat bahwa kedua variabel independen memiliki nilai lebih dari 0,10 dan memiliki nilai VIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa kedua faktor bebas memiliki nilai lebih dari 0,10 dan memiliki nilai VIF di bawah 10. Jadi kesimpulannya adalah ketiga faktor tersebut tidak terjadi multikolinieritas antar faktor bebas pada model regresi

## Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variasi dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Berikut adalah hasil dati output SPSS.
Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error  Beta 1 (Constant) ,058 ,038 1,552 ,123 Pajak Daerah ,004 ,004 ,110 1,003 ,317 Retribusi Daerah -,009 ,005 -,185 -1,686 ,094
Sumber: Data yang diolah SPSS, 2023
Dasar pengambilan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser adalah dengan mengasumsikan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak ada efek samping heteroskedastisitas pada model regresi, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan informasi di atas, faktor tugas terdekat dan faktor balas dendam tetangga memiliki nilai kepentingan sebesar 0,317 dan 0,094, yang mengimplikasikan bahwa kedua faktor tersebut terbebas dari efek samping heteroskedastisitas.

## Uji Statistik t
Tabel 5. Uji Statistik t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,469 ,061 23,958 ,000 Pajak Daerah ,067 ,006 ,876 10,815 ,000 Retribusi Daerah -,034 ,008 -,337 -4,166 ,000
Sumber: Data yang diolah SPSS, 2023
Uji  statistik  t  berencana  untuk  menguraikan  koefisien  batas  dari  variabel  independen. Variabel tersebut seharusnya penting bagi variabel dependen dengan asumsi nilai signifikansi di bawah  0,05.  Berdasarkan  tabel  di  atas,  kedua  variabel  independe  memiliki  nilai  kepentingan terhadap variabel terikat. Nilai dari variabel biaya lingkungan adalah 0.000 dan nilai dari variabel retribusi terdekat adalah 0.000.

## Uji Statistik F
Tabel 6. Uji Statistik F Model Sum of Squares df Mean Square  F Sig. 1 Regression ,036 2 ,018 69,810 ,000 b Residual ,041 159 ,000 Total ,076 161
Sumber: Data yang diolah SPSS, 2023
Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang diingat untuk model mempengaruhi variabel dependen. Pengujian spekulasi ini sering disebut pengujian makna  umum  garis  regresi  yang  perlu  menguji  apakah  variabel  dependen  secara  langsung berhubungan dengan variabel independen.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  yang  dapat  dilihat  dari  tabel  ANOVA  atau  uji  F,  nilai  F  yang ditentukan adalah 69,810 dengan propabilitas 0,000. Dengan demikian, kemungkinannya lebih kecil dari 0,05, cenderung dianggap bahwa koefisien regresi variabel independen tidak sama dengan nol. Hal ini menunjukkan bahwa faktor bebas tugas terdekat dan balas dendam lingkungan pada saat yang sama mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

## Koefisien Determinasi (R Square)
Uji  koefisien  determinasi  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  nilai  koefisien  determinan maka  semakin  besar  pula  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  bebas.  Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi R Square.
Tabel 7. Koefisien Determinasi Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,684 a ,468 ,461 ,01598
Sumber: Data yang diolah SPSS, 2023 Berdasarkan tabel di atas, koefisien determinasi ( Adjusted R Square ) adalah 0,461. Hal ini menunjukkan bahwa dua faktor bebas, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, memiliki pengaruh sebesar 46,1% terhadap Rekor Kemajuan Manusia di Jawa Fokus pada tahun 2017-2021. Sisa 53,9% merupakan elemen-elemen lain di luar faktor yang diteliti.

## Pembahasan
1. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Dari hasil penelitian ini pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah selama tahun 2017-2021. Hal ini menujujukkan hubungan searah antara penerimaan pajak daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia, hal ini dapat menjadi pendorong peningkatan standar Indeks Pembangunan Manusia. Semakin tinggi atau semakin  naik  nilai  Indeks  Pembangunan  Manusia  maka  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  juga mengalami  peningkatan.  Eksplorasi  ini  juga  sesuai  dengan  penelitian  Saragih,  (2018)  bahwa
pemerintah  yang  layak  dalam  melaksanakan  perubahan  tugas  teritorial  dapat  meningkatkan penguatan  pendapatan  biaya.  Peningkatan  ini  dapat  meningkatkan  pendapatan  biaya  untuk mendukung pergantian acara lokal dan bantuan pemerintah daerah.

## 2. Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Dari  hasil  penelitian  ini  penerimaan  retribusi  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kota dan kabupaten di Jawa Tengah selama tahun 2017-2021. Hal ini menujukkan hubungan searah antara retribusi derah dengan Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Penelitian ini selaras dengan penelitian Irawati, Prihastiwi, & Fatimah (2020) hasil pengujian terhadap dampak retribusi lingkungan, retribusi lingkungan, dan PDRB terhadap bantuan pemerintah daerah adalah retribusi lingkungan dalam penelitian ini pada dasarnya  berpengaruh  terhadap  bantuan  pemerintah  daerah.  Retribusi  lingkungan  yang  penting bagi pendapatan sekitar dapat berpengaruh terhadap bantuan pemerintah daerah di Jawa Timur.

## 3. Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM)
Dari  hasil  penelitian  ini  kedua  variabel  bebas  yakni  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  kabupaten  dan  kota  di  Jawa Tengah.

## 5. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penelitian ini dapat dianggap bahwa dua variabel independen; biaya terdekat dan retribusi daerah berpengaruh mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Pemerintah yang kuat dalam melaksanakan perpajakan daerah di sekitar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan ini dapat meningkatkan pendapatan biaya untuk mendukung pergantian acara provinsi dan bantuan pemerintah.
Penelitian ini hanya dapat menjelaskan kondisi khusu di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun  yaitu  periode  2017-2021.  Variabel  independen  yang  digunakan  yaitu  pajak  daerah  dan retribusi daerah hanya mampu menjelaskan 46,1% terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah  pada  tahun  2017-2021.  Selebihnya  53,9%  merupaka  factor-faktor  lain  diluar  variabel penelitian.
Saran  yang  diberikan  untuk  eksplorasi  tambahan  adalah  dengan  memanfaatkan  faktor- faktor otonom lain yang berhubungan dengan penelitian terkait. Penelitian ini hanya menyoroti wilayah/kota di Jawa Fokus sehingga tidak dapat disimpulkan untuk wilayah lain.

## Daftar Pustaka
Asteria,  B.  (2015).  Analisis  pengaruh  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/Kota Di jawa tengah. Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen , 2 (1), 51-61.
Irviani, R., Jatiningrum, C., & Kasmi, K. (2019). Pengaruh Pendapatan Daerah Dan Kinerja Keuangan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Pada  Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi , 11(1), 1–14. https://doi.org/10.29259/ja.v11i1.8925
Rudi, P., & Sutjipto, N. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) , 6 (3).
Saragih, A. H. (2018). An Analysis of Local Taxes Revenue’s Effect on Human Development Index. Jurnal Economia , 14(2), 197–211. https://doi.org/10.21831/economia.v14i2.21595 Badan Pusat statistik. 2017. Berbagai tahun. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah. Bhakti, N. A., Istiqomah, I., & Suprapto, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan  Manusia  Di  Indonesia  Periode  2008-2012. EKUITAS  (Jurnal  Ekonomi  Dan Keuangan) , 18(4), 452. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i4.2162 Trianggara,  N.,  Rahmawati,  R.,  &  Yasin,  H.  (2016).  Pemodelan  Indeks  Pembangunan  Manusia Menggunakan  Spatial  Panel  Fixed  Effect  (Studi  Kasus:  Indeks  Pembangunan  Manusia Propinsi Jawa Tengah 2008 - 2013). Jurnal Gaussian, 5(1), 173–182.