## REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG, TANPA WHISTLEBLOWING SYSTEM
I Gde Made Metera 1

## Abstrak
Perkembangan  pemikiran  mengenai  konsep helix:triple  helix-quad  helix- penta  helix yang  menggambarkan  peran  aktor-aktor:  akademisi,  bisnis, civil society , government, dan diaspora dalam pembangunan ekonomi memengaruhi pemikiran  tentang  birokrasi.  Pemerintah  tidak  lagi    menjadi  pelaku  utama dalam  pembangunan  negara  maupun  daerah.  Muncul  kemudian  kebutuhan melakukan  Reformasi  Birokrasi.  Merespons  kebutuhan  itu  Pemerintah Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010  tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah melakukan Reformasi Birokrasi dengan mengacu kepada Grand Design Reformasi  Birokrasi  2010-2025  dan  Road  Map  Reformasi  Birokrasi 2015-2019.  Reformasi  Birokrasi  2015-2019  telah  berlangsung  dengan memuaskan,  namun  ada  sejumlah  kegiatan  prioritas  yang  belum  dilaksanakan antara  lain  menetapkan Whistleblowing  System .  Reformasi  Birokrasi  2020- 2024 mulai dilakukan dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024  degan  mengacu  kepada Grand  Design Reformasi  Birokrasi  2010-2025 dan  Permenpan  RB  Nomor  25  Tahun  2020  tentang Road  Map Reformasi Birokrasi  2020-2024.  Agenda  prioritas  kegiatan  Reformasi  Birokrasi Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  2020-2024  pada  delapan  area  perubahan pembenahan  manajemen  pemerintah  daerah  mengacu  kepada  mandat Permenpan  RB  Nomor  25  Tahun  2020,  dan  prioritas  kegiatan  yang  belum dilaksanakan hingga tahun 2019.
Kunci: Reformasi Birokrasi, Whistleblowing System dan
1. Staf Pengajar Universitas Panji Sakti Singaraja

## 1.Pendahuluan
Sejarah  menunjukkan  perubahan  sosial  merupakan  suatu  keniscayaan  yang tidak dapat ditolak. Berbagai perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, baik yang  disebabkan  oleh  faktor  internal  maupun  faktor  eksternal,  memberikan pengaruh  secara  timbal  balik  terhadap  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan. Birokrasi  negara  dituntut  untuk  proaktif  dan  responsif  dalam  mengantisipasi perubahan  yang  akan  terjadi  dan  merencanakan  perubahan  dengan  konsep  yang komprehensif dan berkelanjutan.
1 I Gde Made Metera, Lektor Kepala dalam Studi Pembangunan, Rektor Universitas Panji Sakti , Konsultan bidang: Perencanaan Pembangunan, Sistem Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi, dan Kompetensi Jabatan.
Pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru  Indonesia,  birokrasi  ditempatkan sebagai  perencana,  pelaksana  dan  pengawas  pembangunan.  Peran  ini  kemudian semakin berkurang pada masa reformasi karena mulai ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.
Perkembangan  konsep helik :  “ triple  helix”  -  “quad  helix”  -  “penta  helix” yang menjelaskan peran para pelaku: akademisi, bisnis, civil society, gopernment, dan  diaspora  dalam  pembangunan  ekonomi  memengaruhi  pemikiran  tentang birokrasi.  Digagas  oleh  Sabato  dan  MacKenzi  (1982),  disempurnakan  oleh Etzkowitz  dan  Leydesdorff  (1995),  konsep triple  helix menggambarkan  peran Academician-Business-Government (ABG) sebagai innovator dalam pembangunan  ekonomi.  Selanjutnya  Wilson  (2012)  menambah  satu helix lagi, civil  society sebagai helix ke  empat  menjadi  “ the  quad-helix ”: Academician- Business-Civil society-Government (ABCG). Dengan menambah peran diasporan, perantau di luar negeri, sebagai helix ke lima,  Tonkovic et.al (2015) menunjukkan peran  “ penta  helix ”: Academician-Business-civil  society-Diaspora-Government
(ABCDG) sebagai inovator dalam pembangunan ekonomi.
Perkembangan konsep helix dalam pengembangan dan inovasi digambarkan pada gambar 1.
Catatan: A=Academician;  B=Business;  C=Civil Society; D=Diaspora; G=Government
Gambar 1 Konsep Helix Dalam Pengembangan dan Inovasi
B A C G D B A G B G A C PEMBANGUNAN NA/DAERAH
Perkembangan  pemikiran  tentang  konsep helix sebagaimana  dikemukakan di atas menimbulkan pemahaman bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah tidak  lagi  menjadi  pelaku  tunggal    dalam  membangun  bangsa  dan  negara.  Ada pelaku  lain  di  luar  pemerintah  yang  siap  mengambil  peran  penting  dalam pembangunan. Diperlukan reformasi birokrasi untuk mengakomodasi perkembangan pemikiran itu.

## 2. Reformasi Birokrasi Nasional Indonesia
Memerhatikan  perkembangan  pemikiran  tentang  peran  berbagai  aktor dalam  pembangunan  nasional,  dan  pemerintah  bukan  lagi  merupakan  pelaku tunggal  maka  Reformasi  Birokrasi  merupakan  sebuah  kebutuhan  yang  perlu dipenuhi  dalam  rangka  memastikan  terciptanya  perbaikan  tata  kelola pemerintahan.  Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  merupakan  prasyarat  utama pembangunan  nasional.  Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  juga  diperlukan untuk  mempasilitasi  keterlibatan  berbagai  aktor  dalam  pembangunan.  Kualitas tata  kelola  pemerintahan  akan  sangat  memengaruhi  pelaksanaan  program- program  pembangunan  nasional.  Semakin  baik  tata  kelola  pemerintahan  suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.
Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  perencanaan  dan  tata  kelola Reformasi  Birokrasi.  Telah  dikeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun 2010  tentang Grand  Design Reformasi  Birokrasi  2010-2025    yang    terbagi dalam  tiga  periode Road Map Reformasi  Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi  Birokrasi  Tahun  2010-2014,  2015-2019,  dan  2020-2024. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 digambarkan pada gambar 2.

## Gambar 2.

## Grand Design Reformasi Birokrasi
Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk ke periode ketiga 2020-2024 dari Grand  Design Reformasi  Birokrasi  Nasional.  Pada  tahap  ke  tiga,  yang merupakan  tahap  akhir,  dari Grand  Design Reformasi  Birokrasi  2010-2025, Reformasi  Birokrasi  diharapkan  menghasilkan  karakter  birokrasi  yang  berkelas dunia  yang  dicirikan  dengan  pelayanan    publik    yang    semakin    berkualitas dan  tata  kelola  yang  semakin efektif dan efisien.
Indonesia sebagai pemerintahan negara yang terlibat aktif dalam pergaulan internasional,  periodisasi  perjalanan  Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia  tidak terlepas  dari  pengaruh  perkembangan  paradigma  ilmu  administrasi  dan  tata kelola  pemerintahan  yang  berkembang  di  dunia.  Upaya  perbaikan  tata  kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan.
Secara  umum,  tata  kelola  pemerintahan  Indonesia  mengarah  pada  praktik paradigma New  Public  Management ,  yang  ditunjukkan  dengan  upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta New  Public  Service (Governance)  yang  ditunjukkan  dengan  keterlibatan
aktor    lain    di    luar    pemerintah    dalam    kedudukan    yang    sama,  seperti akademisi,  dunia usaha,  masyarakat  sipil,  dan  media masa. Meskipun demikian, pada   beberapa   kondisi    Indonesia    masih  menerapkan     beberapa    praktik birokrasi weberian , khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara. Oleh karenanya dapat disimpulkan  bahwa saat  ini  di  Indonesia,  ketiga  paradigm: New Public Manajement,  New  Public Service, dan Webwrian berjalan  secara paralel dan digunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya. Apapun paradigma yang digunakan, Visi atau hasil yang ingin diwujudkan adalah birokrasi yang berkelas dunia.
Misi  Reformasi  Birokrasi  Indonesia  menuju  Pemerintahan  Kelas  Dunia yang dinamis adalah :
1) Membentuk/menyempurnakan  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  yang  bebas  kolusi,  korupsi, dan nepotisme.
2) Melakukan  penataan  dan  penguatan  organisasi  menuju  ke  generasi  terbaru yang  ramping  struktur  dan  kaya  fungsi,  tatalaksana  yang  memiliki  standar operasional  prosedur,  manajemen  sumber  daya  manusia  aparatur  yang kompetitif  dan  berkinerja  tinggi,  pengawasan  yang  profesional  dari  level  atas hingga  ke  bawah,  akuntabilitas  yang  terbiasa  dengan  prinsip check  and balance ,  kualitas  pelayanan  publik  ke  generasi  terbaru  yang  minim  keluhan ( zero  complain ), mindset yang  bebas  dari  pendekatan  suku,  agama,  ras  dan antar  golongan  (SARA),  serta cultural  set yang  menjadikan  budaya  birokrasi ke arah yang profesional.
3) Mengembangkan  mekanisme  kontrol  yang  efektif  dari  pusat  hingga  daerah dengan pola-pola kerja yang transparan dan berdisiplin tinggi.
4) Mengelola  sengketa  administrasi  secara  efektif  dan  efisien  mengikuti perkembangan sumber-sumber peraturan yang terbaru.
Tujuan  akhir  program  reformasi  birokrasi adalah  terciptanya  pemerintahan yang  bersih  dari  KKN,  akuntabel  dan  berkinerja  tinggi  serta  memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari reformasi birokrasi tersebut, ditetapkan delapan area perubahan sebagai berikut.
1) Manajemen  Perubahan. Manajemen  perubahan (change  management) bertujuan  untuk  mendorong  reformasi  birokrasi  dilakukan  dengan  pola-pola yang  sistematis  dan  berkelanjutan,  melalui  tahap-tahap  yang  terencana  dan terkendali.  Target  dari  program  ini  adalah  terciptanya  komitmen  dari  seluruh elemen  pemerintahan  untuk  melaksanakan  reformasi  birokrasi,  terjadinya perubahan  pola  pikir  dan  budaya  kerja,  serta  menurunkan  risiko  resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
2) Penataan  Peraturan  Perundang-Undangan. Salah  satu  program  reformasi birokrasi  diharapkan  dapat  meningkatkan  efektifitas  dalam  pengelolaan peraturan perundang-undangan
yang dikeluarkan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah.  Efektifitas  tersebut  diantaranya dapat  menurunkan  tumpang  tindih  peraturan  dari  seluruh  tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3) Penataan  dan  Penguatan  Organisasi. Program  penataan  dan  penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah  terutama  dari  pemerintah  daerah.  Tujuan  utama  dari  program  ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi
kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
4) Penataan  Tata  Laksana. Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan efektifitas  dan  efisiensi  sistem,  proses  dan  prosedur  kerja  yang  jelas,  efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi. Setiap organisasi pemerintah perlu menyusun Machinery of Government , yang menghubungkan secara jelas antara struktur dengan proses. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.
5) Penataan  Sistem  Manajemen  SDM. Salah  satu  program  prioritas  dalam reformasi  birokrasi  adalah  penataan  sistem  manajemen  SDM  Aparatur.
Program  ini  diharapkan  dapat  menciptakan  SDM  yang  profesional  dan berkompetensi  dengan  dukungan  rekrutmen  dan  promosi  aparatur  yang berbasis  kompetensi  dan  transparan.  Program  dilaksanakan  melalui  kegiatan perbaikan  sistem  rekrutmen,  analisis  jabatan,  evaluasi  jabatan,  penyusunan standar kompetensi, assessment individu dan sistem penilaian kinerja.
6) Penguatan  Akuntabilitas. Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai  adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk  mencapai  target  tersebut  adalah  kegiatan penguatan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,  pengembangan  sistem manajemen  kinerja  dan  penyusunan  indikator  kinerja  utama  (IKU),  yang dimulai dari proses penyusunan perencanaan yang komprehensif, berkelanjutan, dan transparan.
7) Penguatan  Pengawasan. Dengan  adanya  program  ini  memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang  bersih dan bebas dari praktik KKN  pada  seluruh  instansi  pemerintah.  Target  dari  program  ini  adalah meningkatnya  kepatuhan  terhadap  pengelolaan  keuangan  negara  dan menurunnya  tingkat  penyalahgunaan  wewenang  dari  masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah  daerah.  Kegiatan  yang  menjadi  prioritas antara  lain  adalah  penguatan  kembali  peran  SPIP,  dengan  mengembangkan sistem  peringatan  dini  “ early  warning  system ,”  apabila  terjadi  penyimpangan prosedur  maupun  kewenangan  yang  berpotensi  menimbulkan  tindak  pidana korupsi.
8) Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik. Pelayanan  Publik  menjadi  salah satu  indikator  dalam  reformasi  birokrasi  pemerintah.  Program  peningkatan kualitas  pelayanan  publik  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik  dari  masing-masing  instansi  pemerintah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  serta  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  peningkatan  kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

## 3. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng
Sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan Reformasi Birokrasi mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi  Nasional  2010-2025.  Road  Map  Reformasi  Birokrasi  2015-2019  telah diimplementasikan. Program  Reformasi  Birokrasi  periode tahun 2015-2019 telah dilaksanakan  dengan  hasil  memuaskan.  Hal-hal  yang  telah  dicapai  dalam pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  selama  tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut.

## 3.1 Proses pada delapan area perubahan
Proses  ini  meliputi  implementasi  perubahan  birokrasi  pada  delapan  area perubahan  yaitu:  Manajemen  Perubahan,  Penataan  Peraturan  Perundang- undangan,  Penataan  dan  Penguatan  Oeganisasi,  Penataan  Tata  Kelola,  Penataan Sistem  Manajemen  SDM,  Penguatan  Akuntabilitas,  Penguatan  Pengawasan,  dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

## 3.1.1 Manajemen Perubahan
1). Tim Reformasi Birokrasi
a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi.
b. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung  jawab  Reformasi  Birokrasi  sesuai  dengan  rencana kerja.
c. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.
2) Road Map Reformasi Birokrasi
a. Road  Map  Reformasi  Birokrasi  telah  disusun  dan  ditetapkan  sebagai dokumen formal dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2016 Tentang  Road  Map  Reformasi  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  Tahun 2015-2019.
b. Road  Map  telah  mencakup  8  area  perubahan  meliputi:  (1).  Manajemen Perubahan; (2). Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3).
Peningkatan  kualitas  pelayanan  public;  (4).  Penataan  sistem  manajemn SDM  Aparatur;  (5).  Penataan  dan  Penguatan  Organisasi;  (6).  Penataan
Tata  Laksana;  (7).  Penguatan  Akuntabilitas  Kinerja;  (8).  Penguatan Pengawasan.
c. Road  Map  telah  mencakup  "quick  win"  .    Quick  win    sesuai  dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat.
d. Seluruh  unit  organisasi  telah  dilibatkan  dalam  penyusunan  Road  Map Reformasi Birokrasi.
e. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi.
3) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
a. Seluruh  Penilaian  Mandiri  Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  (PMPRB) telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik.
b. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi.
c. Belum  seluruh  Tim  Asessor  PMRB  telah  mendapatkan  pelatihan.  Tetapi, sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan.
d. Terdapat  penunjukan  keikutsertaan  pejabat  struktural  lapis  kedua  sebagai asesor  PMPRB  dan  yang  bersangkutan  terlibat  sepenuhnya  sejak  tahap awal hingga akhir proses PMPRB.
e. Koordinator  assessor telah melakukan reviu  terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi.
f. Mayoritas  koordinator  assessor  mencapai  konsensus  dan  seluruh  kriteria dibahas
g. Terdapat  Rencana  Aksi  dan  Tindak  Lanjut  (RATL)  yang  telah dikomunikasikan dan dilaksanakan.
4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja
a. Seluruh  jajaran  pimpinan  tertinggi  terlibat  secara  aktif  dan  berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
b. Ada  media  komunikasi  yang  cakupannya  menjangkau  seluruh  pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala.
c. Belum  mengikuti  pelatihan  sebagai  role  model  dalam  perubahan.  Tetapi, sudah  terdapat  upaya  pembentukan  Agent  of  Change  secara  formal  dan sesuai ukuran organisasi.
3.1.2 Penataan Peraturan Perundang-undangan
1) Harmonisasi
a. Telah  dilakukan  identifikasi,  analisis,  dan  pemetaan  terhadap  seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron.
b. Revisi  atas  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  harmonis  /  tidak sinkron  telah  selesai  dilakukan,  atau  tidak  ditemukan  adanya  peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis.
2)  Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
a. Ada  Sistem  pengendalian  penyusunan  peraturan  perundangan  yang mensyaratkan  adanya  Rapat  Koordinasi,  Naskah  Akademis/kajian/policy paper,  dan  Paraf  Koordinasi.    Seluruh  persyaratan  lengkap  dan diimplementasikan.
b. Evaluasi  atas  pelaksanaan  sistem  pengendalian  penyusunan  peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala.
3.1.3 Penataan dan Penguatan Organisasi
1). Evaluasi
a. Telah  dilakukan  evaluasi  untuk  menilai  ketepatan  fungsi  dan  ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi.
b. Telah  dilakukan  evaluasi  yang  mengukur  jenjang  organisasi  kepada seluruh unit organisasi.
c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja.
d. Belum  seluruh  unit  kerja,  tetapi  telah  dilakukan  evaluasi  yang menganalisis  satuan  organisasi  yang    berbeda  tujuan  namun  ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja.
e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja.
f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja
g. Telah  dilakukan  evaluasi  atas  kesesuaian  struktur  organisasi  dengan mandat kepada seluruh unit kerja.
h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain.
i. Telah  dilakukan  evaluasi  yang  menganalisis  kemampuan  struktur organisasi ntuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
2). Penataan
a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi.
3.1.4 Penataan Tatalaksana
1). Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama
a. Belum  seluruhnya,  tetapi    sebagian  kecil  unit  organisasi  telah  memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
b. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP.
c. Seluruh  unit  organisasi  telah  menerapkan  Prosedur  operasional  tetap (SOP).
d. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti.
e. Belum  seluruhnya,  tetapi  sebagian  kecil  tugas  dan  fungsi  telah  dipetakan dalam Peta proses bisnis.
2). E-Government
a. Sudah  memiliki  rencana  pengembangan  e-government  di  lingkungan instansi.
b. Sudah  dilakukan  pengembangan  e-government  di  lingkungan  internal dalam  rangka  mendukung  proses  birokrasi  (misal:  intranet,  sistem perencanaan  dan  penganggaran,  sistem  data  base  SDM,  dll),  sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi.

## 3). Keterbukaan Informasi Publik
a. Ada  kebijakan  pimpinan  tentang  keterbukaan  informasi  publik (identifikasi  informasi  yang  dapat  diketahui  oleh  publik  dan  mekanisme penyampaian).
b. Monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  keterbukaan  informasi publik dilakukan secara berkala.
4). Kualitas Pengelolaan Arsip
a. Hasil  Pengawasan  Kearsipan  Penilaian  menggunakan  Hasil  Pengawasan Kearsipan (Perka ANRI Nomor 38/2015).

## 3.1.5 Penataan Sistem Manajemen SDM
1). Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
a. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan.
b. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan.
c. Perhitungan formasi  jabatan yang menunjang kinerja utama instansi  telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi.
d. Perhitungan  kebutuhan  pegawai  telah  dilakukan  sesuai  kebutuhan organisasi.
2).  Proses  penerimaan  pegawai  transparan,  objektif,  akuntabel  dan  bebas KKN
a. Pengumuman  penerimaan  disebarluaskan  melalui  berbagai  media  (misal: website, jejaring sosial, dsb).
b. Pendaftaran  dapat  dilakukan  secara  online  dan  dapat  segera  diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.
c. Terdapat  kejelasan  persyaratan  administrasi  dan  kompetensi.  Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.
d. Proses  seleksi  jelas  kriteria  dan  prosesnya,  tidak  terjadi  KKN,  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
e. Pengumuman  hasil  seleksi  diinformasikan  secara  terbuka.    Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah.
3). Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
a. Terdapat kebijakan tentang kompetensi jabatan.
b. Belum seluruhnya, tetapi telah dilakukan asessment kepada sebagian besar pegawai.
c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi.
d. Belum  seluruhnya,  tetapi  telah  dilakukan  pengembangan  berbasis kompetensi  kepada  sebagian  besar  pegawai  sesuai  dengan  rencana  dan kebutuhan pengembangan kompetensi.
e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.
4). Promosi jabatan dilakukan secara terbuka
a. Terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan.
b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional.
c. Pelaksanaan  promosi  dilakukan  dengan  cara  kompetitif  dan  penilaian dilakukan secara obyektif.
d. Telah  ditetapkan  susunan  panitia  seleksi  yang  berasal  dari  pihak-pihak independen.
e. Tahapan  diumumkan  secara  terbuka  melalui  media  IT  seperti  website panitia seleksi dsb.
5). Penetapan kinerja individu
a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai.
b. Capaian  kinerja  individu  belum  dijadikan  dasar  untuk  pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai.
6) Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
a. Terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku.
b. Ada  monitoring  dan  evaluasi  atas  pelaksanaan  aturan  disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala.
c. Ada  pemberian  sanksi  dan  imbalan  (reward)  kepada  seluruh  unit organisasi.

## 7) Pelaksanaan evaluasi jabatan
a. Terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan.
b. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
c. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan.
d. Evaluasi  jabatan  telah  dilaksanakan  pada  seluruh  jabatan  berdasarkan Standar  Kompetensi  Jabatan  (SKJ)  dan  telah  memberikan  dampak pengembangan SDM.
8). Sistem Informasi Kepegawaian
a. Terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan.
b. Seluruh  unit  organisasi  terus  memutakhirkan  Sistem  Informasi Kepegawaian.
c. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.
3.1.6 Penguatan Akuntabilitas
1). Keterlibatan pimpinan
a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra.
b. Seluruh  pimpinan  terlibat  secara  langsung  pada  saat  penyusunan Penetapan Kinerja.
c. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
2). Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
a. Seluruh  unit  organisasi  berupaya  meningkatkan  kapasitas  SDM  yang menangani akuntabilitas kinerja.
b. Terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja.
c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi.
d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi.
3.1.7 Penguatan Pengawasan
1) Gratifikasi
a. Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi.
b. Public campaign telah dilakukan secara berkala.
c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan.  UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi.
d. Terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.
e. Terdapat laporan tindak lanjut.
f. Penyampaian  Laporan  Harta  Kekayaan  Pejabat  Negara  (LHKPN) Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
2). Penerapan SPIP
a. Ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP.
b. Maturitas  SPIP  Penilaian  menggunakan  instrumen  tentang  Pedoman penilaian  dan  Strategi  Peningkatan  Maturitas  SPIP  (Perka  BPKP  Nomor 4/2016).

## 3). Pengaduan Masyarakat
a. Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan.
4)  Whistle-Blowing System
a. Tidak terdapat kebijakan tentang Whistleblowing System (0).
b. Whistleblowing System belum disosialisasikan ke seluruh organisasi (0).
c. Kebijakan Whistleblowing System belum diimplementasikan (0)
d. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistleblowing System  (0)
e. Seluruh Hasil evaluasi atas  Whistleblowing System belum ditindaklanjuti (0)
5) Penanganan Benturan Kepentingan
a. Terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan.

## 6) Pembangunan Zona Integritas
a. Terdapat  Dokumen  Pencanangan  Zona  Integritas  ditandatangani  sesuai ketentuan.
b. Ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan.
c. Zona  integritas  yang  telah  ditentukan  dimonitoring  dan  evaluasi  secara berkala
d. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM.
7). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
a. Seluruh  rekomendasi  yang  memerlukan  komitmen  pimpinan  telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir.
b. Seluruh fungsi pengawasan internal  tertangani  oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas.
c. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran.
d. Seluruh  fungsi  pengawasan  internal  berfokus  pada  client  dan  audit berbasis risiko.
e. Indeks  Internal  Audit  Capability  Model  (IACM)  Penilaian  menggunakan instrumen tentang Pedoman Teknis  Peningkatan Kapabilitas  APIP (Perka BPKP Nomor 16/2015).

## 3.1.8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1). Standar Pelayanan
a. Telah  terdapat  kebijakan  standar  pelayanan  yang  mencakup  kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan.
2). Budaya Pelayanan Prima
a. Seluruh  sosilisasi/pelatihan  telah  dilakukan  dalam  upaya  penerapan budaya pelayanan prima.
b. Informasi  pelayanan  dapat  diakses  melalui  berbagai  media  (misal:  papan pengumuman,  website,  media  sosial,  media  cetak,  media  televisi,  radio dsb).
c. Telah  terdapat  sistem  sanksi/reward  bagi  pelaksana  layanan  serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan.
d. Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu.
e. Terdapat  bukti  inovasi  pelayanan  yang  diciptakan  dan  bermanfaat  bagi penerima pelayanan.
3). Pengelolaan Pengaduan
4) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
5) Pemanfaatan Teknologi Informasi
a. Ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan.
b. Belum  seluruhnya,  tetapi  sebagian  besar  pelayanan  telah  menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.
c. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus.
Total Nilai Proses sebagai Pengungkit  (60) Nilai: 32,85; Persentase: 54.75%

## 3.2 Hasil
3.2.1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
1) Nilai  Akuntabilitas  Kinerja,  nilai  hasil  evaluasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP)    Jawaban:  68.97;  Nilai:  9.6558;  Persentase 68,97%
2) Nilai  Kapasitas  Organisasi  (Survei  Internal),  nilai  hasil  Survei  Internal Kapasitas Organisasi Jawaban: 3.23;  Nilai: 5,88; Persentase: 67.66%
3.2.2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
1) Nilai  Persepsi  Korupsi  (Survei  Eksternal),  nilai  hasil  Survei  Eksternal  atas Persepsi Korupsi. Jawaban : 3.36; Nilai: 5.88; Persentase: 84%
2) Opini  BPK  ,  Opini  BPK  atas  Laporan  Keuangan  WTP  Nilai:  3;  Persentase; 100%
3.2.3 Kualitas Pelayanan Publik
1) Nilai  Persepsi  Kualitas  Pelayanan  (Survei  Eksternal),  Nilai  Hasil  Survei Eksternal  Kualitas  Pelayanan  (10)  Jawaban:  3.35;  Nilai:  8.375;  Persentase: 83.75%
Total Hasil (40.00)  Nilai 30.79%;  Persentase 76.97%
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (100)  Nilai 63,64

## 4.  Praktik  yang  Belum  Dilakukan  dalam  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah Kabupaten Buleleng
Praktik  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dilihat  dari hasil  Penilaian  Mandiri  berdasarkan  Lembar  Kerja  yang  digambarkan  di  atas, sebagian besar sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ada juga yang tidak atau  belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan  antara  lain  adalah Whistleblowing System (WBS). WBS adalah suatu sistem yang memberikan perlindungan kepada individu  yang  bersedia  melaporkan  kemungkinan  adanya  kecurangan,  aktivitas yang  tidak  jujur  atau  kecurangan  lainnya  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  yang terjadi ditempat kerja. Individu yang bersedia melaporkan kecurangan itu disebut Whistleblower. Praktik yang tidak atau belum sesuai dengan yang diharapkan itu merupakan  permasalahan  bagi  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kabupaten Buleleng, seperti digambarkan pada tabel 1.
Tabel 1 Area Perubahan dan Praktik Reformasi Birokrasi yang Belum Dilaksanakan
No Area Perubahan Praktik yang Belum Dilaksanakan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng 1 2 3 1 Manajemen Perubahan 1) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi a. Belum  seluruh  Tim  Asessor  PMRB  mendapatkan  pelatihan. Tetapi, sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan. 2) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja a. Agent of Change belum mengikuti pelatihan sebagai role model dalam  perubahan.  Tetapi,  sudah  terdapat  upaya  pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi. 2 Penataan dan Penguatan Organisasi 1). Evaluasi a. Belum  seluruh  unit  kerja,  tetapi  telah  dilakukan  evaluasi  yang menganalisis  satuan  organisasi  yang    berbeda  tujuan  namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja. 3 Penataan Tata Laksana 1).  Proses  bisnis  dan  prosedur  operasional  tetap  (SOP)  kegiatan utama a. Belum  seluruhnya,  tetapi    sebagian  kecil  unit  organisasi  telah memiliki  peta  proses  bisnis  yang  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi. b. Belum seluruhnya, tetapi sebagian kecil tugas dan fungsi telah dipetakan dalam Peta proses bisnis. 4 Penataan Sistem Manajemen SDM 1). Pengembangan pegawai berbasis kompetensi a. Telah  dilakukan  asessment  pegawai.  Belum  seluruhnya,  tetapi telah dilakukan asessment kepada sebagian besar pegawai. 5 Penguatan Pengawasan 4)  Whistleblowing System a. Tidak terdapat kebijakan tentang Whistleblowing System (0).
b. Whistleblowing  System belum  disosialisasikan  ke  seluruh
organisasi.
c. Kebijakan Whistleblowing System belum diimplementasikan.
d. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistleblowing System .
e. Seluruh  Hasil  evaluasi  atas Whistleblowing  System belum ditindaklanjuti.

## 5.  Road  Map  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  2020- 2024 Menuju Pemerintahan Dinamis
Road  Map  2020-2024 Prioritas  pada  Pembenahan  Manajemen  Pemerintah Menuju  Pemerintahan  Dinamis  meliputi  prioritas  kegiatan  yang  merupakan Mandat  Permenpan  RB  Nomor  25  Tahun  2020  tentang  Road  Map  Reformasi Birokrasi  2020-2024,  dan  prioritas  kegiatan  yang  belum  dilakukan  Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng hingga tahun 2019, seperti disajikan pada tabel 2.
Tabel 2
Area Perubahan dan Prioritas Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Buleleng 2020-2024 Program/Area Perubahan Indikator Kegiatan Keterangan 1 2 3 4 Manajemen Perubahan Indeks Kepemimpina n Perubahan 1. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform) ;
2. Penguatan nilai integritas; 3. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model; 4. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0. Kegiatan level mikro mandat Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 5. Melakukan  pelatihan  yang  cukup  bagi seluruh Tim Asessor PMPRB. 6. Membentuk Agent  of  Change secara formal  dan  melaksanakan  pelatihan sebagai role  model dalam  perubahan bagi Agent of Change. Kegiatan yang belum dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng hingga tahun 2019 Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan Indeks Reformasi Hukum Indeks Kualitas Kebijakan 1. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan);
2. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
3. Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP; 4. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan; 5. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun. Kegiatan level mikro mandat Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 Penataan Indeks 1. Asessment organisasi berbasis kinerja;
Kegiatan level
Program/Area Perubahan Indikator Kegiatan Keterangan 1 2 3 4 Organisasi/ Kelembagaan Kelembagaan 2. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen; 3. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi. mikro mandat Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 4. Melakukan evaluasi yang menganalisis semua satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok. Kegiatan yang belum dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng hingga tahun 2019 Penataan Tatalaksana Indeks SPBE; Indeks Pengawasan Kearsipan; Indeks Pengelolaan Keuangan; Indeks Pengelolaan Aset; Indeks Pemerintahan Daerah. 1. Penerapan Tata Kelola SPBE; 2. Penerapan Manajemen SPBE;
3. Penerapan Layanan SPBE;
4. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;
5. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke
digital);
6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;
7. Mengimplementasikan digitalisasi arsip;
8. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;
9. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku. 10. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik; 11. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; 12. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP; Kegiatan level mikro mandat Permenpan RB
Nomor 25 Tahun 2020 13. Menyusun    peta  proses  bisnis  yang sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi    serta selaras  dengan  kinerja  organisasi  secara berjenjang bagi seluruh unit organisasi. Kegiatan yang belum dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng hingga tahun 2019 Sistem Manajemen SDM Indeks Profesionalitas ASN; Indeks Merit System ; Indeks Tata Kelola Manajemen ASN. 1. Menerapkan prinsip-prinsip manejemen ASN secara professional; 2. Implementasi manajemen ASN berbasis merit system ;
3. Penetapan ukuran kinerja individu;
4. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;
5. Penguatan implementasi Reward and
Punishment Berdasarkan kinerja; 6. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; Kegiatan level mikro mandat Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020
Program/Area Perubahan Indikator Kegiatan Keterangan 1 2 3 4 7. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN; 8. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN; 9. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool); 10. Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN; 11. Melakukan  assesment  bagi  seluruh pegawai. Kegiatan yang belum dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng hingga tahun 2019 Penguatan Akuntabilitas Nilai SAKIP; Indeks Perencanaan. 1. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (collaborative and crosscutting) ; 2. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja; 3. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade); 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; 5. Penembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran; 6. Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja; Kegiatan level mikro mandat Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 Penguatan Pengawasan Maturitas SPIP; Kapabilitas APIP; Opini BPK; Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa. 1. Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;
2. Meningkatkan Kompetensi APIP;
3. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);
4. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;
5. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;
6. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; 7. Penguatan pengendalian gratifikasi; 8. Penguatan penganganan pengaduan dan
komplain;
9. Penguatan efektivitas manajemen risiko; 10. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; Kegiatan level mikro mandat Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020
Program/Area Perubahan Indikator Kegiatan Keterangan 1 2 3 4 11. Whistleblowing System a. Membuat kebijakan tentang Whistleblowing System (0). b. Menyosialisasikan Whistleblowing System ke seluruh organisasi. c. Mengimplementasikan kebijakan Whistleblowing System . d. Monitoring dan evaluasi Whistleblowing System . e. Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas Whistleblowing System Kegiatan yang belum dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng hingga tahun 2019 Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik; Hasil Survei Kepuasan Masyarakat. 1. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat
Pelayanan, SKM);
2. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan; 3. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik; 4. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau; 5. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; 6. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik; 7. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala; 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala; 9. Mendorong SKPD untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat; 10. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan level mikro mandat Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020

## 6. Kondisi yang Diharapkan
Memperhatikan  permasalahan-permasalahan  birokrasi  yang  masih dihadapi  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng,  maka  pada  tahun  2020-2024
reformasi  birokrasi  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  diharapkan  dapat  mencapai hal-hal sebagai berikut :
1) Manajemen  Perubahan, terwujudnya  perbaikan  Indeks  Kepemimpinan Perubahan  melalui  meningkatnya  komitmen  semua  jajaran  Pemerintah Kabupaten  Buleleng  terhadap  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokasi;
2) Penataan  Peraturan  Perundang-Undangan, terwujudnya  perbaikan Indeks reformasi  Hukum  dan  Indeks  Kualitas  Kebijakan  antara  lain  malalui  (a) meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara online ); (b) meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis android;
3) Penataan  dan  Penguatan  Organisasi, terwujudnya  perbaikan  Indeks Kelembagaan dengan mewujudkan (a) struktur kelembagaan yang lebih efektif dan  efisien;  (b)  menurunnya  tumpang  tindih  tugas  dan  fungsi  serta meningkatnya kapasitas SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4) Penataan  Tata  Laksana, terwujudnya  perbaikan  Indeks  SPBE;  Indeks Pengawasan  Kearsipan;  Indeks  Pengelolaan  Keuangan;  Indeeks  Pengelolaan Asei;  dan  Indeks  Pemerintahan  Daerah,  antara  lain  melalui  meningkatnya penerapan  sistem,  prosedur,  dan  mekanisme  kerja,  serta  standar  pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
Indeks Profesionalitas ASN; Indeks Merit System ; dan Indeks Tata Kelola
Manajemen ASN.
5) Penataan  Sistem  Manajemen  SDM, terwujudnya  perbaikan  permbaikan Indeks  Profesionalisme  ASN;  Indeks Merit  System ;  dan  Indeks  Tata  Kelola Manajemen ASN antara lain melalui meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
6) Penguatan  Akuntabilitas, terwujudnya  perbaikan  Nilai  SAKIP  dan  Indeks Perencanaan  antara  lain  melalui  (a)  meningkatnya  kepatuhan  dan  efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar  tanpa  pengecualian  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan;  (b)  meningkatnya
implementasi  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dapat  dipertahankan  dan/atau ditingkatkan dari B menjadi A;
7) Penguatan  Pengawasan, terwujudnya  perbaikan  Maturitas  SPIP;  Kapabilitas APIP; OPINI BPK; dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengupayakan  menurunnya  penyalahgunaan  wewenang  dan  terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah  Bebas  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani  dan melaksanakan  program/kegiatan  lainnya  yang  mengarah  pada  menurunnya bahkan  meniadakan  praktek-praktek  penyalahgunaan  wewenang  dan  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
8) Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik, terwujudnya  perbaikan  Indeks Pelayanan Publik dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, antara lain melalui (a)    meningkatnya  prestasi/  keberhasilan-keberhasilan  yang  telah  dicapai  oleh Pemerintah  Kabupaten  Buleleng,  serta  terlaksananya  upaya-upaya  percepatan melalui inovasi untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat;    (b) meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat; (c) meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan.

## 7.Penutup
Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  lima  tahun  terakhir 2015-2019  telah  dilakukan  dengan  memuaskan  pada  delapan  area  perubahan. Namun  ada  sejumlah  kegiatan  pembenahan  manajemen  pemerintah  daerah  pada delapan area perubahan yang belum dilaksanakan, antara lain adalah menetapkan Whistleblowing  System .  Road  Map  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Buleleng  2020-2024  menyusun  agenda  perubahan  pada  delapan  area perubahan  dengan  prioritas  kegiatan  pada  pembenahan  manajemen  pemerintah daerah  menuju  pemerintahan  dinamis  dengan  mengacu  pada  mandat  yang diberikan  oleh  Permenpan  RB  Nomor  25  Tahun  2020  tentang  Road  Map
Reformasi  Birokrasi  2020-2024,  dan  prioritas  kegiatan  yang  belum  dilaksanakan hingga tahun 2019.

## Daftar Pustaka
Etzkowitz,  Henry  and  Loet  Leydesdorff,  1995,  “The  Triple  Helix-University- Industry-government  relation:  A  Laboratory  for  knowledge  base  economic development” EASST review 14, no 1, pp14-19.
Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  67  Tahun  2016  tentang  Road  Map  Reformasi Birokrasi 2015-2019.
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  25    Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  37  Tahun 2013  tentang  Pedoman  Penyusunan  Road  Map  Reformasi  Birokrasi Pemerintah Daerah.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  11  Tahun  2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun  2010  Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.