## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

## STRATEGY FOR INCREASING REGIONAL INCOME THROUGH EMPOWERMENT OF REGIONAL ASSETS IN CENTRAL JAVA PROVINCE

## Wiwin Widiastuti, Tri Risandewi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jl. Pemuda No. 127 -133, Semarang E-mail: wiwinwidi@gmail.com
Diterima: 29 Oktober 2019, Direvisi: 20 Desember 2019, Disetujui: 20 Januari 2020

## ABSTRAK
Proporsi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Jawa  Tengah  masih didominasi  pajak  daerah,  yakni  sebesar  83,36%.  Sedangkan  penerimaan  bukan  pajak  sebesar 16,64% yang berasal  dari  lain-lain  PAD  yang  sah  (12,81%),  hasil  pengelolaan  kekayaan  lainnya (2,94%)  dan  retribusi  (0,87%).  Mempertimbangkan  pentingnya  peningkatan  pendapatan  daerah Provinsi  Jawa  Tengah  dari  sumber  non  pajak  maka  perlu  dikembangkan  penerimaan  yang bersumber  dari  pendapatan  lain-lain  yang  sah  seperti  pemanfaatan  aset  daerah.  Pada  tahun  2015 konstribusi  penerimaan  lain-lain  yang  sah  dari  hasil  pemanfaatan  aset  daerah  relatif  kecil yaitu kurang  dari  1  %,  sedangkan  potensinya  dinilai  cukup  memiliki  prospek  untuk  dapat  ditingkatkan. Maka perlu  disusun  langkah  kebijakan  guna meningkatkan  pemanfaatan  aset  daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi pemberdayaan aset daerah Provinsi Jawa Tengah dan mengidentifikasi peluang alternatif pembiayaan investasi pemberdayaan aset daerah. Penelitian ini merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengambilan  data  menggunakan wawancara  mendalam, Focus  Group  Discussion dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  berdasarkan  kondisinya  aset  Provinsi  Jawa  Tengah  dapat  dikelompokkan  menjadi  aset potensial dan aset kurang potensial. Aset kurang potensial memerlukan perbaikan dalam hal sumber daya  manusia;  manajemen  anggaran;  dukungan  stakeholder  (BPN,  dunia  usaha,  Pemda, Development  finance,  dll);  dan  deregulasi. Dalam  pemberdayaan  aset  Provinsi  Jawa  Tengah diperlukan  penyempurnaan  manajemen  aset,  dan  penerapan  strategi  pemberdayaan  aset  dengan cara:  (a).Melibatkan  pihak  ketiga  sehingga  dapat  mengurangi/menghilangkan  biaya  pemeliharaan aset  dan  sekaligus  meningkatkan  pendapatan  daerah;  (b).  Menjalin  kerjasama  pengelolaan  aset. Dalam  penerapan  strategi  pemberdayaan  aset  perlu  menggunakan  instrumen  yang  obyektif. Kesimpulan  diperlukan  kemampuan  mewirausahakan  birokrasi  di  kalangan  pejabat  dan  pegawai yang  mengelola  aset-aset  daerah,  sehingga  pengelolaan  aset-aset  daerah  dapat  dilakukan  secara kreatif  dan  inovatif,  serta  mampu  beradaptasi  dengan  perkembangan  lingkungan  yang  dinamis. Untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dari  kontribusi  aset  daerah,  maka  perlu dibentuk Tim/Satgas validasi dan pemberdayaan aset.
Kata kunci: Pemberdayaan, Aset daerah, Pendapatan asli daerah (PAD), Strategi, Kontribusi

## ABSTRACT
The proportion of revenues from the Central Java Locally-generated Revenue (PAD) is still dominated  by  local  taxes,  namely  83.36%.  While  non-tax revenues  of  16.64%  are  derived  from other  legal  PAD  (12.81%),  other  wealth  management  results  (2.94%)  and  retribution  (0.87%).
Considering the importance of increasing regional income of Central Java Province from non-tax sources, it is necessary to develop revenues derived from other legitimate income such as utilization of  regional  assets.  From  1%,  while  the  potential  is  considered  to  have  enough  prospects  to  be improved. Then it is necessary to formulate policy measures to improve the utilization of regional assets. The aim of the study is to identify strategies for empowering regional assets of Central Java Province  and  identifying  alternative  investment  financing  opportunities  for  empowering  regional assets.  Research  is  a  qualitative  descriptive  study with  data  collection  techniques  using  in-depth interviews, focus group discussions and documentation. The results of the study show that based on the  condition  of  assets  of  Central  Java  Province  can  be  grouped  into  potential  assets  and  less potential  assets.  Less  potential  assets  require  improvements  in  human  resources,  budget management,  stakeholder  support  (BPN,  business,  local  government,  development  finance,  etc.); and  deregulation.  In  empowering  the  assets  of  Central  Java  Province,  it  is  necessary  to  improve asset  management,  and  the  implementation  of  an  asset  empowerment  strategy  by:  (a).  Involving third  parties  so  as  to  reduce  /  eliminate  asset  maintenance  costs  and  simultaneously  increase regional  income;  (b).  Establishing  asset  management  cooperation.  In  implementing  the  asset empowerment  strategy,  it  is  necessary  to  use  objective  instruments.  The  conclusion  requires  the ability to entrepreneurial bureaucracy among officials and employees who manage regional assets, so  that  the  management  of  regional assets  can  be  done  creatively  and  innovatively,  and  able  to adapt  to  the  development  of  a  dynamic  environment.  To  increase  local  revenue  (PAD)  from  the contribution of regional assets, it is necessary to establish a Team / Task Force for the validation and empowerment of assets.
Keywords: Empowerment,  Regional  Assets,  Locally-Generated
Revenue (PAD),  Strategy, Contribution

## PENDAHULUAN
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pusat  dan  Daerah  di
Indonesia  telah  membawa  konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan  pemerintah  di  daerah. Kondisi  tersebut  ditandai  dengan  semakin banyaknya  kewenangan  daerah  yang dimiliki  dan  kebijakan  pemerintah  pusat dalam  desentralisasi  fiskal  yang  makin dibatasi. Diharapkan dengan adanya kewenangan tersebut daerah otonom dapat memperoleh  sumber  pembiayaan  dalam melaksanakan  otonominya.  Untuk  itu pemerintah daerah dituntut dapat
mengelola kewenangannya dalam
meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).
Peran  Pemerintah  Daerah  dalam pelaksanaan  pembangunan  daerah  harus
terus ditingkatkan, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini
dimaksudkan  untuk  lebih  mewujudkan otonomi  daerah  yang  lebih  nyata  dan bertanggung  jawab.  Pembangunan  daerah harus  dilaksanakan  secara  terpadu  dan serasi oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  serta  secara  bersama- sama  mewujudkan  keharmonisan  dan keseimbangan pembangunan nasional, serta masyarakat yang adil dan sejahtera.
Salah  satu  usaha  untuk  mencapai tujuan  tersebut  adalah  dengan  upaya perbaikan  dan  penyempurnaan  dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi  dan Kabupaten/Kota.  Dalam  sistem  keuangan negara  yang  desentralistik,  pajak  daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Bagi  pemerintah  daerah,  besarnya pajak daerah dan retribusi daerah
menggambarkan kemampuan daerah dalam  menggali  dan  mengadministrasikan sumber-sumber  penerimaan  pajak  dan retribusi  yang  menjadi  kewenangannya. Besarnya  pajak  dan  retribusi  daerah sekaligus memberikan gambaran kemandirian fiskal daerah.
Proporsi penerimaan PAD Provinsi Jawa  Tengah  masih  didominasi  pajak daerah,  yakni  sebesar  83,36%. Sedangkan penerimaan  bukan  pajak  sebesar  16,64% adalah berasal dari lain-lain PAD yang sah (12,81%),  hasil  pengelolaan  kekayaan lainnya  (2,94%)  dan  retribusi  (0,87%). Trend  penerimaan  pajak  daerah  Provinsi Jawa  Tengah  selama  3  (tiga)  tahun terakhir  menunjukkan  penurunan  yaitu sebesar 111,60% pada tahun 2013 menjadi 105,04%  pada  tahun  2016  dan  86,48% pada  tahun  2015.    Berdasarkan  fakta tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  sebaiknya  mencari  alternatif sumber PAD dari penerimaan non pajak. Dalam 2 tahun terakhir pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami  penurunan  dalam  pencapaian target.  Mempertimbangkan  pentingnya peningkatan  pendapatan  daerah  Provinsi Jawa Tengah dari sumber non pajak maka perlu  dilakukan  dikembangkan  penerima- an  yang  bersumber  dari    pendapatan  lain- lain  yang  sah  seperti  pemanfaatan  aset daerah.
Pada tahun 2017 konstribusi penerimaan  lain-lain  yang  sah  dari  hasil pemanfaatan  aset  daerah  relatif  kecil  atau kurang  dari  1  %,  sedangkan  potensinya dinilai  cukup  memiliki  prospek  untuk dapat  ditingkatkan.  Sehubungan  dengan hal  tersebut  perlu disusun  langkah kebijakan  guna  meningkatkan  pemanfaat- an aset daerah.
Penelitian terdahulu mengenai Pengelolaan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah oleh Sanerya Hendrawan (2003), menyatakan  bahwa  pengelolaan  aset
daerah secara optimal belum dilaksanakan sehingga menghambat daerah untuk menjadikannya  sebagai  alternatif  sumber pendapatan  daerah.  Sehingga  diperlukan efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  aset daerah  dan  pemahaman  pelaksana  tentang bagaimana  potensi  aset  daerah  bagi pendapatan daerah.
Penelitian mengenai Peran Manajemen  Aset  Dalam  Pembangunan Daerah, oleh Aras Aira (2014) menyimpulkan  bahwa  manajemen  aset memiliki  peran  salah  satu  nya  sebagai dasar  optimalisasi  pendapatan  asli  daerah (PAD).  Dalam  pengelolaan  aset  daerah, pemerintah harus mempertimbangkan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran,  penggunaan,  penatausahaan, pemanfaatan,  pengamanan  dan  pemeliha- raan,  penilaian,  penghapusan,  pemindah- tanganan.
Penelitian  Strategi  Peningkatan PAD  Melalui  Optimalisasi  Pemanfaatan Barang  Milik  Daerah  pada  Pemerintah Daerah  Provinsi  Banten  oleh  Natta Sanjaya  (2018),  menyimpulkan  bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten sampai  saat  ini  masih  memprioritaskan dan  mencari  sumber  penghasilan  dari sektor  pajak  dan  kurang  mengoptimalkan sumber  retribusi  pemanfaatan  kekayaan daerah atau Barang Milik Daerah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk memetakan  potensi  aset  daerah  dan pemberdayaannya. Manfaat  lain  dari penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan daerah dari sumber pendapatan lain-lain yang sah secara lebih tepat, juga dimaksudkan untuk mengungkap  permasalahan-permasalahan berkaitan  dengan  pengelolaan  aset  daerah Provinsi  Jawa  Tengah,  menginformasikan potensi aset yang memiliki daya tarik bagi investor  serta  memberikan    alternatif investasi pemberdayaan aset yang dimiliki.

## METODE
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah  untuk  memetakan  potensi  aset daerah Provinsi Jawa Tengah, menganalisis  strategi  pemberdayaan  aset daerah  dan  mengidentifikasi  peluang alternatif pembiayaan
investasi pemberdayaan  aset  daerah.  Penelitian dilaksanakan  pada  akhir  tahun  2016. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif  dengan  teknik  pengambilan sampel  purposive  sampling  dan  teknik pengumpulan
data
menggunakan wawancara dengan para pengampu kepentingan  aset  daerah  Provinsi  Jawa Tengah, focus  group  discussion dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Inventarisasi  Potensi  dan  Kondisi Aset  Daerah  di  SKPD Provinsi  Jawa Tengah yang Layak Diberdayakan Segera.
Lokasi  aset  Provinsi  Jawa  Tengah berada di kabupaten/kota se Jawa Tengah, dengan  total  volume  aset  sejumlah 999.413.  Kapitalisasi  nilai  aset  Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 23.574.094.674.374.  Hasil  inventarisasi potensi  aset  daerah  Provinsi  Jawa  Tengah berdasar  neraca  aset  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah  hasil  audit  31  Desember
2016 sebagaimana data tabel 1.
Tabel 1. Inventarisasi Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah No. Uraian Keterangan 1 Gedung dan bangunan 4.055  persil 2 Tanah 9.315 persil 3 Peralatan dan mesin 441.052  unit 4 Jalan, irigasi dan jaringan 7.675  Ha 5 Aset tetap lainnya 537.300 unit 6 Konstruksi dalam pengerjaan 16 unit Sumber : Neraca Aset Pemprov. Jateng Berdasarkan  kondisi  aset  Provinsi Jawa Tengah tersebut, aset dapat dikelompokkan  menjadi  2,  yaitu  aset potensial  dan  aset  kurang  potensial.  Aset potensial  merupakan  aset  yang  harus diprospek  karena  merupakan  aset  dengan kondisi  (a)  Prospektif  untuk  berbagai usaha;(b)  Lokasi  yang  strategis;  (c)  Dekat dengan  pusat  kota;  (d)  Kondisi  aset terawat; (e) Trend NJOP meningkat terus; (f)  Bebas  banjir,  tanah  longsor,  dan  lain- lain.  Sedangan  aset  kurang  potensial adalah  aset  dengan  kondisi  (a)  Lokasi yang  kurang strategis;  (b)  Kondisi  aset rusak  atau  rusak  sebagian;  (c)  Kurang perawatan;  (d)  Rawan  bencana  alam,  dan lain-lain.
Dengan kondisi tersebut, maka aset kurang  potensial  memerlukan  perbaikan
dalam  hal  sumber  daya  manusia;  mana- jemen;  anggaran;  dukungan  stakeholder (BPN,  dunia  usaha,  Pemda,  Development finance,  dll);  dan  deregulasi.  Sedangkan aset  potensial  merupakan  aset  yang memiliki kemungkinan dimanfaatkan secara produktif untuk memberikan sumbangan  bagi  penerimaan  pendapatan asli daerah.
Sedangkan  aset  potensial  merupa- kan  asset  yang  memiliki  kemungkinan dimanfaatkan  secara  produktif  untuk memberikan  sumbangan  bagi  penerimaan pendapatan  asli  daerah.  Aset  daerah Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  kondisi potensial  berdasarkan  wilayah  sebagai berikut:
Tabel 2. Inventarisasi Aset Potensial Provinsi Jawa Tengah dan Kondisi Eksisting No Wilayah Pengelola Luas Tanah (M²) Kondisi Eksisting 1 Kabupaten Karanganyar BPAD 4.200 Lahan  kosong,  dipinjam  pakai Polsek Karanganyar 1.000 m² 2 Kabupaten Semarang Dinbudpar 945 2.055 Lahan parkir dan kios-kios pendukung wisata BPAD 2.000 Lahan  pertanian  tanpa  ijin,  lahan subur,  pemandangan alam,  ditanami sayur oleh warga Disnakkeswan 7.290 12.562 Lahan pertanian 3 Kabupaten Batang Dinpertan 33.400 Untuk pemecah batu dan penimbangan truk muatan tebu Dinlutkan 10.360 Lahan tambak warga tanpa ijin BPAD 15.185 Untuk pemecah batu 4 Kabupaten Demak Din PSDA 91.700 Strategis  di  tepi  jalan  raya  Demak Kudus,  lahan  kosong,  sebagian didirikan  bangunan  RM  Ayam Goreng Din PSDA 1.314 Lahan kosong, tempat strategis Din PSDA 1.021 Lahan kosong Din PSDA 117.170 Lahan kosong 5 Kota Semarang Din PSDA 5.450 Strategis  di  tepi  jl.  Semarang- Kendal, lahan kosong BPAD 4.286 Lahan kosong BPAD 20.070 Lahan kosong 6 Kabupaten Pati BPAD 2.000 Lahan kosong, bekas SPBU Bakorwil I 9.490 Kosong,  Bekas  Kantor  Samsat  / UP3AD Kab. Pati 7 Kabupaten Blora Dinsos 2.457 Lahan kosong, semak belukar Din Bina Marga T. 2.050 B. 398 Kosong 8 Kabupaten Rembang DPPAD T. 2.207 B. 234,5 Kosong DPPAD 5.000 Lahan  kosong  sebagian  disewa pihak ketiga 9 Kabupaten Kendal Din. PSDA 126.270 Lahan Pertanian Din. PSDA 36.015 Lahan kosong Din. PSDA 117.166 Lahan kosong Dinlutkan 22.420 Tambak warga tanpa ijin 10 Kabupaten Pemalang Dinbudpar 16.890 Lahan  kosong  dekat  pantai,  bekas rest area Dinlutkan 21.110 Balai  Benih  dan  Budidaya  ikan payau Dislutkan 19.950 Balai Benih dan Budaya Ikan Payau, Kosong 11 Kabupaten Jepara Dinsos 43.350 Lahan  kosong,  sebagian  untuk
No Wilayah Pengelola Luas Tanah (M²) Kondisi Eksisting Asrama  dan  Panti  Sosial  PKP waluyotomo Prov. Jateng 12 Kota Pekalongan Bakorwil III 11.050 Sebagian untuk Kantor Bank Jateng dan Samsat Bakorwil III 33.370 Rumah Dinas Bakorwil III, Bangunan Cagar Budaya 13 Kabupaten Tegal Diskanlut 25.000 Balai  Benih  dan  Budidaya  Ikan Air Payau
Sumber: DPPAD Prov. Jateng 2017
Isu  strategis  dalam  kebijakan pengelolaan  aset  Provinsi  Jawa  Tengah adalah  (a).Kurang  tertibnya  administrasi manajemen aset; (b) Diperlukannya inventarisasi  aset  secara  fisik  dan  yuridis; (c)  Diperlukannya  penilaian  aset;  (d) Diperlukannya regulasi dan sistem prosedur pola kerjasama aset; (e) Diperlukan  keterbukaan  informasi  OPD; (f)  Diperlukan  perhatian  OPD  selaku pengguna aset. Sehingga diperlukan pengelolaan  barang  milik  daerah  (BMD) secara optimal, efektif dan efisien.

## Strategi Pemberdayaan Aset Daerah
Memberdayakan  aset-aset  daerah dapat dimaknai sebagai suatu proses kerja dalam manajemen aset
untuk mengoptimalkan  potensi  fisik,  lokasi, nilai,  jumlah  atau  volume,  legalitas,  dan nilai ekonomi  yang dimiliki oleh aset-aset daerah. Ukuran yang seringkali digunakan untuk  menilai  keberhasilannya  antara  lain melalui kemampuan aset dalam menjalankan  fungsinya  untuk  melayani para pengguna dan
berdasarkan keuntungan finansial yang didapatkan oleh pemilik aset. Keuntungan finansial semakin besar apabila pengelola aset dapat meminimalkan biaya yang harus ditanggung dan memaksimalkan
pendapatan  yang  diperoleh  dari  aset  yang dikelolanya.
Pertimbangan utama
yang melandasi  perlunya  pemberdayaan  aset-
aset daerah adalah pertimbangan teknis, di samping memperhatikan pula kepentingan daerah  dan  kepentingan  umum.  Oleh karena  itu,  instrumen  pemberdayaan  aset daerah sepatutnya diawali oleh identifikasi dan  inventarisasi  nilai  dan  potensi  aset- aset daerah. Muara dari aktivitas ini adalah dihasilkannya  suatu  sistem  informasi manajemen  aset  daerah  yang  sistematis, holistik, dan komprehensif. Sistem informasi  ini  perlu  dikelola  dengan  baik dan  senatiasa  diperbaharui  (up  date), sehingga akan memudahkan proses pengawasan dan pengendalian pemanfaatan  aset-aset  daerah.  Bilamana diperlukan,  sebaiknya  dilibatkan  pula berbagai profesi atau keahlian yang terkait dengan  berbagai  aspek  manajemen  aset, seperti auditor atau penilai profesional.
Dalam pemberdayaan aset Provinsi Jawa Tengah diperlukan penyempurnaan  manajemen  aset  dengan tahapan:  (1)  Penyempurnaan  Inventarisasi aset  secara  menyeluruh  dan  detail;  (2)
Audit  legalitas  seluruh  asset  dengan mempriorotaskan    asset  potensial;  (3)
Penilaian  aset;  (4)  Optimalisasi  aset;  (5) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset. Pemberdayaan  aset  dalam  konteks ini  dilakukan  dengan  melibatkan  pihak ketiga, yaitu pihak-pihak di luar
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah,  seperti individu  masyarakat,  yayasan,  ataupun swasta.  Kerjasama  dengan  pihak  ketiga
dapat  secara  langsung  mengurangi  biaya pemeliharaan aset dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Bentuk- bentuk  pemanfaatan  aset  daerah  yang disebutkan  di  dalam  pasal  27  PP  No.  27 Tahun  2014  meliputi  sewa,  pinjam  pakai, kerjasama  pemanfaatan,  bangun  guna serah, bangun  serah  guna,  dan  kerjasama penyediaan  infrastruktur.  Masing-masing bentuk  pemanfaatan  aset  daerah  memiliki karakteristiknya tersendiri. Selain pemanfaatan,  terdapat  pula  pengaturan untuk pemindahtanganan, penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal, pemusnahan,  dan  penghapusan  Barang Milik Daerah (BMD).
Implementasi strategi
pemberdayaan  aset  daerah  tidak  dapat dilepaskan  dari  keberadaan  mitra  atau pihak  lain  yang  nantinya  mengelola  aset daerah.  Pemilihan  mitra  pada  dasarnya dilakukan  dengan  memperhatikan  prinsip- prinsip berupa dilaksanakan secara terbuka,  sekurang-kurangnya  diikuti  oleh 3  peserta,  memperoleh  manfaat  yang optimal  bagi  daerah,  dilaksanakan  oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas,  handal  dan  kompeten,  tertib administrasi,  dan  tertib  pelaporan.  Mitra inilah  yang  secara  aktual  memberikan manfaat  aktual  bagi  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah,  karena  memiliki  tanggung jawab  dalam  melakukan  pembayaran  atas pemanfaatan BMD sesuai bentuk pemanfaatan  dan  menyerahkan  hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan. Di samping itu, mitra juga  bertanggung  jawab  untuk  melakukan pengamanan  dan  pemeliharaan  atas  BMD yang  dilakukan  pemanfaatan  dan  hasil pelaksanaan pemanfaatan BMD, mengembalikan BMD setelah berakhirnya pelaksanaan,  serta  memenuhi  kewajiban lainnya  yang  ditentukan  dalam  perjanjian pemanfaatan BMD.
Pemilihan  mitra  perlu  dilakukan secara cermat dan taktis dengan mengikuti
semua  ketentuan  yang  telah  diatur  di dalam  Permendagri  No.  19  Tahun  2016. Dikatakan  cermat, karena  pada  proses  ini terdapat  potensi  temuan  penyimpangan keuangan,  baik  yang  dilakukan  dengan sengaja maupun tanpa disengaja.
Pemilihan mitra dilakukan melalui tender, sedangkan  dalam  hal  pbyek  pemanfaatan berbentuk
Kerjasama Pemanfaatan merupakan  BMD yang  bersifat  khusus, maka  pemilihan  mitra  dapat  dilakukan melalui  Penunjukan  Langsung.  Adapun taktis bermakna bahwa mitra yang terpilih mampu  mengelola  aset  berupa  tanah dan/atau  bangunan  secara  produktif  dan memenuhi  segenap  kewajibannya  kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dalam  pemberdayaan  aset  perlu penerapan  strategi  pemberdayaan  aset dengan  cara:  (1)  Melibatkan  pihak  ketiga (individu masyarakat, yayasan, atau swasta),  sehingga  dapat  mengurangi/ menghilangkan  biaya  pemeliharaan  aset dan  sekaligus meningkatkan  pendapatan daerah; (2) Menjalin kerjasama pengelola- an  aset  antara  lain:  sewa,  pinjam  pakai, kerjasama  pemanfaatan,  bangun-guna- serah, bangun-serah-guna, kerjasama penyediaan infrastruktur. Pemberdayaan aset daerah merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam rangka mendukung peningkatan
pendapatan  daerah.  Pemberdayaan  aset daerah  memerlukan  strategi  yang  tepat dengan  memperhatikan  ketentuan  yang berlaku serta dengan menggunakan instrumen  yang  obyektif,    yaitu:  (a) Identifikasi  dan  inventarisasi  nilai  dan potensi  aset  daerah;  (b)  Adanya  sistem informasi  manajemen  aset  daerah;  (c) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan  aset;  (d)  Pelibatan  berbagai profesi  atau  keahlian  yang  terkait,  seperti auditor  dan  penilai.  Selain  itu,  diperlukan kemampuan  mewirausahakan  birokrasi  di kalangan  pejabat  dan  pegawai  yang
mengelola  aset-aset  daerah,  sehingga pengelolaan aset-aset daerah dapat dilakukan secara kreatif dan inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan yang dinamis.
Penelitian Strategi  Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah
(Studi  pada  Badan  Pengelola  Keuangan dan  Aset  Daerah  Kota  Batu)  oleh Devi Listya  Nurina  (2014),  menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dan  retribusi  saja,  namun  dapat  dari pengelolaan  aset  daerah  yang  efektif  dan efisien.  Strategi  optimalisasi  pengelolaan aset  daerah  serta  kontribusi  aset  daerah terhadap  PAD  guna  melaksanakan  tugas penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan PAD.
Menurut  Sahid  Sutomo,  2013, Pembentukan strategi merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pengelolaan aset.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Bernardz  dalam  Maharani  (2012)  bahwa
Strategic Asset Management (SAM)
adalah suatu model baru untuk mengekstraksi nilai dari aset-aset produksi.  Konsep  dasar  SAM  adalah penggunaan  sumber  daya  secara  total untuk  keunggulan  berkompetisi.  SAM mencakup prediksi penjualan sampai pada perencanaan  produksi,  dan  berakhir  pada serahan  produk  ke  pelanggan.  SAM  juga meliputi  pengelolaan  investasi  kapital terhadap  program  peningkatan  ROA (Return On Assets) jangka panjang.
.
Peluang Alternatif Pembiayaan Investasi Pemberdayaan Aset Daerah.
Alternatif pemberdayaan aset daerah adalah  melalui  kerjasama  dengan pihak  ketiga  dengan  jenis  kerjasama  (1) pinjam  pakai;  (2)  alternatif  pembiayaan lain.  Pinjam  pakai,  yaitu  penyerahan Penggunaan  barang  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  atau  antar
Pemerintah  Daerah  dalam  jangka waktu tertentu  tanpa  menerima  imbalan  dan setelah  jangka  waktu  tersebut  berakhir diserahkan  kembali  kepada  Pengelola
Barang. Kerjasama ini merupakan kerjasama  non  komersial.  Sedangkan alternatif  pembiayaan  lain,  yaitu  sewa, kerjasama pemanfatan, guna, bangun guna serah dan kerjasama penyediaan infrastruktur  dengan  mitra  Badan  Usaha Swasta,  BUMN,  BUMD,  Koperasi  atau Masyarakat.
Maanfaat  kerjasama  ini  adalah untuk  (a)  peningkatan  pendapatan  daerah; (b)  pemberdayaan  aset  daerah  yang  idle; (c)  percepatan  penyediaan  infrastruktur; (d)  pemeliharaan  aset  dilakukan  oleh mitra. Kerjasama penyediaan infrastruktur melalui  skema  Kerjasama  Pemerintah  dan Badan  Usaha  (KPBU)  dapat  dilaksanakan dengan menggunakan availability payment (AP).  Skema  Kerjasama  Pemerintah  dan Badan  Usaha  (KPBU)  memungkinkan adanya  dukungan  pemerintah  antara  lain melalui bentuk VGF, Availability Payment (AP) dan Penjaminan.
Kebutuhan  pembiayaan  infrastruk- tur yang besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dimungkinkan tidak dapat  dibiayai  sepenuhnya  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD). Sumber  pembiayaan  untuk  pembangunan daerah meliputi: Pemerintah Daerah (Pemerintah  daerah  melalui  APBD  dan BUMD); Lembaga Pembiayaan (Perbankan  dan  Institusi  Keuangan  Non Bank); Badan Usaha/Swasta dan Masyarakat (obligasi) Alternatif sumber pembiayaan infrastruktur  Pemerintah  Daerah  dapat dibiayai  dengan  pembentukan  BUMD, Pinjaman  Bank/Non  Bank,  Obligasi  dan Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha (KPBU)  melalui  ekuitas  dari  sponsor  dan pinjaman bank/non bank.
Kerjasama  Pemanfaatan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan  aset  daerah  Provinsi  Jawa Tengah  diperlukan  kerjasama  dengan berbagai  pihak  dengan  berbagai  skenario kerjasama. Penggunaan aset daerah adalah untuk  penyelenggaraan/menunjang  tugas pokok  fungi  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) dengan ketetapan Gubernur.
Sedangkan dalam pemanfaatan aset daerah,  pendayagunaan  Barang  Milik Daerah  (BMD)  yang  tidak  digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok fungsi OPD/optimalisasi  Barang  Milik  Daerah (BMD)  dengan  tidak  mengubah  status kepemilikan.
Jenis  kerjasama  pemanfaatan  aset daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  berdasar Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah  dapat  berupa  (1)  Sewa, yaitu Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah (BMD)  oleh  pihak  lain  dalam  waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai; (2)  Pinjam  pakai,  yaitu  Penyerahan penggunaan  barang  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  atau  antar Pemerintah  Daerah  dalam  jangka  waktu tertentu  tanpa  menerima  imbalan  dan setelah  jangka  waktu  tersebut  berakhir diserahkan  kembali  kepada  Pengelola Barang; (3) Kerjasama pemanfaatan, yaitu Pendayagunaan  Barang  Milik  Daerah (BMD)  oleh  pihak  lain  dalam  jangka waktu  tertentu  dalam  rangka  peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak/
pendapatan daerah dan sumber pembiayaan  lainnya;  (4)  Bangun  guna serah,  yaitu  Pemanfaatan  barang  Milik Daerah  (BMD)  berupa  tanah  oleh  pihak lain  dengan  cara  mendirikan  bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian  didayagunakan  oleh  pihak  lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya  setelah  berakhirnya  jangka waktu;  (5)  Bangun  serah  guna,  yaitu Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa  tanah  oleh  pihak  lain  dengan  cara mendirikan  bangunan  dan/atau  saran berikut  fasilitasnya,  dan  setelah  selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan  oleh  pihak  lain  tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;  (6)  Penyediaan  Infrastruktur, yaitu  Kerjasama  antara  Pemerintah  dan Badan  Usaha  untuk  kegiatan  penyediaan infrastruktur  sesuai  ketentuan  Perundang- undangan.  Dengan  semikian  diperlukan peran  aktif  masyarakat,  investor,  BUMN, BUMD dan Lembaga Keuangan
Alternatif  jenis  pemanfaatan  aset daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  yang potensial  sebagai  berbagai  jenis  tempat usaha, diantaranya: SPBU; Hotel/villa/penginapan; Rumah
makan/restoran;  Perkebunan;  Pertanian; Minimarket;  Toko/rumah  toko;  Area parkir;  BPR/BKK;  Pergudangan;  Rest area;  Pasar  tradisional;  Rusunawa,  dan lain-lain sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3. Aset Potensial Provinsi Jawa Tengah dan Prospek Pemanfaatannya No Wilayah Pengelola Luas Tanah (M²) Prospek Pemanfaatan 1 Kabupaten Karanganyar BPAD 4.200 Minimarket/ restoran/ pergudangan/ parkir dll 2 Kabupaten Semarang Dinbudpar 945 2.055 Pengembangan objek wisata alam BPAD 2.000 Hotel/wisata  alam/  pembibitan tanaman pangan Disnakkeswan 7.290 12.562 Rumah Makan/ pemancingan/wisata alam 3 Kabupaten Batang Dinpertan 33.400 SPBU/ Gudang/ Rumah Makan Dinlutkan 10.360 Pembibitan ikan/ Tambak BPAD 15.185 SPBU/ Gudang/ Rumah Makan 4 Kabupaten Demak Din PSDA 91.700 SPBU/Gudang/Rumah makan/Pengembangan aneka usaha Din PSDA 1.314 Restoran dan usaha lain Din PSDA 1.021 Ruah makan/ Gudang Din PSDA 117.170 SPBU/  Gudang/  Rumah  Makan/ Rest Area 5 Kota Semarang Din PSDA 5.450 SPBU/ Rumah makan/ usaha lain BPAD 4.286 Pergudangan BPAD 20.070 Tambak/ Rumah Makan/ Pemancingan 6 Kabupaten Pati BPAD 2.000 SPBU/ Rumah Makan/ Gudang Bakorwil I 9.490 Perkantoran/Hotel/ Rumah makan/ usaha lainnya 7 Kabupaten Blora Dinsos 2.457 Pengembangan usaha Dinas Bina Marga T. 2.050 B. 398 Rumah makan, gudang 8 Kabupaten Rembang DPPAD T. 2.207 B. 234,5 Hotel/ Rumah makan/Kios-kios DPPAD 5.000 Kios/ homestay/Pasar tradisional 9 Kabupaten Kendal Din. PSDA 126.270 Perkebunan/ Pertanian/ Hotel Din. PSDA 36.015 Perkebunan/ Pertanian Din. PSDA 117.166 Perkebunan/ Pertanian/ Pergudangan Dinlutkan 22.420 Pembibitan ikan/ Tambak 10 Kabupaten Pemalang Dinbudpar 16.890 Rest area/ obyek wisata pantai Dinlutkan 21.110 Budidaya ikan /pertambakan Dislutkan 19.950 Budidaya ikan /pertambakan 11 Kabupaten Jepara Dinsos 43.350 Rumah  Makan/  Pembibitan  ikan/ Tambak 12 Kota Pekalongan Bakorwil III 11.050 Perkantoran/Rumah Makan/ Pameran Produk Lokal Bakorwil III 33.370 Hotel/  Rumah  makan  /  tempat promosi aneka produk 13 Kabupaten Tegal Diskanlut 25.000 Budidaya Ikan/ Pertambakan Sumber: Data primer yang diolah 2016

## Manajemen Pengelolaan Aset Daerah
Teori  Pengelolaan  Aset  Daerah (Yusuf, 2013) menyatakan siklus pengelolaan  aset  adalah  tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dalam  Permendagri  Nomor  19  Tahun 2016  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan Pengelolaan Barang Daerah adalah suatu  rangkaian  kegiatan  dan  tindakan terhadap  daerah  yang  meliputi: (1) Perencanaan  Kebutuhan  dan  Pengang- garan; (2) Pengadaan; (3) Penggunaan; (4) Pemanfaatan;  (5)  Pengamanan  dan Peme- liharaan;  (6)  Penilaian;  (7)  Pemindah- tanganan;  (8)  Pemusnahan;  (9)  Pengha- pusan; (10) Penatausahaan dan Pembinaan dan (10) Pengawasan dan Pengendalian. Hasil  penelitian Peningkatan  Kinerja Manajemen  Pengendalian  Aset  Tetap Kabupaten Purbalingga oleh Faqikh Andri Rokhmadi  (2018)  menyimpulkan  bahwa Pejabat pengelola aset perlu meningkatkan pengawasan,  monitoring  dan  evaluasi terhadap  kegiatan  pengelolaan  aset,  mulai dari tahap perencanaan, pengadaan sampai tahap  penghapusan  aset.  Sedangkan  hasil penelitian Strategi  Optimalisasi  Aset  Idle Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  oleh Shara Meilyanti  Anartany  &  Deky  Aji  Suseno (2018),  menyimpulkan  bahwa:  (1)  faktor sewa  dan  sumber  daya  manusia  menjadi penyebab  aset  daerah  menjadi  aset  idle. Faktor  sewa  disebabkan  karena  tarif  sewa yang  ditentukan  berdasarkan  lokasi  aset. Dan faktor sumber daya manusia disebabkan  karena  kualitas  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  untuk  mengelola aset  tidak  sesuai;  dan  (2)  Strategi optimalisasi  aset  idle  daerah  untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang pertama  yaitu  dengan  menentukan  tarif sewa  berdasarkan  kondisi  dan  lokasi  aset. Yang  kedua  dengan  menambah  sumber daya  manusia  dan  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  dalam  pengelolaan aset. Disarankan untuk bisa: (1)
Menyewakan  aset  kepada  pihak  lain  agar bisa  menambah  pendapatan  dengan  tarif sewa  berdasarkan  kondisi  aset  sebagai dasar  penetuannya.  (2)  Meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  dalam pengelolaan  aset  dengan  mengadakan pelatihan rutin bagi pengelola aset daerah. Tujuannya  agar  aset  yang  dikelola  bisa dioptimalkan dengan baik
Pelaksana  manajemen  pengelolaan aset  di  Jawa  Tengah  adalah  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD)  Provinsi  Jawa  Tengah,  yang diampu  oleh  1  (satu)  bidang  eselon  III, yaitu Bidang Aset Daerah dibantu 3 (tiga) eselon IV,  yakni Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Sub Bidang Penatausahaan Barang daerah dan  Status  Penguasaan  Aset  Daerah  dan Sub  Bidang  Perubahan  Status  hukum  dan Pengamanan Aset Daerah. Selain BPKAD, aset  daerah  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah juga terdapat di bawah penguasaan Organisaasi Perangkat Daerah (OPD)  yang  setiap  tahunnya  memerlukan biaya  pemeliharaan  yang  kadang  tidak sebanding  dengan  hasil  pendapatannya. Sehingga  diperlukan  optimalisi  pengelo- laan  aset  daerah  sertaefektivitas  dan efisiensi  dalam  pengelolaan  manajemen aset daerah secara professional.

## KESIMPULAN
Untuk  mengoptimalisasikan  aset daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu segera dilaksanakan program penggunaan pemanfaatan dan pengamanan aset melalui  kegiatan  (a) Pembentukan  Tim Koordinasi  Pemanfaatan  Aset  Daerah Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah; (b) Inventarisasi  aset  yang  sudah  tidak optimal; (c) Kegiatan  kajian  untuk
mendapatkan landasan rasional dan obyektif  terhadap  pencapaian  kinerja pemberdayaan  aset; (d) Pembentukan satgas  inventarisasi/validasi  aset  data; (e)
Pembentukan satgas
pemberdayaan/ revitalisasi aset daerah; (f) Monitoring dan
Evaluasi. Untuk meningkatnya pendapatan asli  daerah  (PAD)  dari  kontribusi  aset daerah,  maka  perlu  dibentuk  Tim/Satgas validasi dan pemberdayaan aset daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan kepada  Kepala  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Provinsi  Jawa  Tengah, Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah serta staf yang telah membantu terlaksananya penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal:
Aira,  Aras  2014,  Peran  Manajemen  Aset
Dalam Pembangunan Daerah, Jurnal Penelitian Social Keagamaan, Vol.17 Nurina, Devi  Listya  2014. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu). Jurnal Administrasi  Publik.  Volume  2 Nomor 11 Rokhmadi, Faqikh Andri, 2018, Peningkatan  Kinerja  Manajemen Pengendalian Aset Tetap Kabupaten Purbalingga. Jurnal Manajemen Pembangunan  Daerah. Volume  10 Nomor 1. Jumanah,  Natta  Sanjaya,  2018,  Strategi Peningkatan PAD Melalui Optimalisasi  Pemanfaatan  Barang
Milik  Daerah  pada  Pemerintah Daerah  Provinsi  Banten, Journal  of Indonesian  Public  Administration and Governance Studies (JIPAGS) Anartany,  Shara  Meilyanti  &  Deky  Aji Suseno,  2018, Strategi Optimalisasi Aset  Idle  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah, Economics  Development Analysis Journal 7 (1) (2018)

## Buku
Hendrawan,  Sanerya  et  all,  2003.  Model Pengelolaan  Aset  Daerah  Dalam Meningkatkan  Sumber  Pendapatan
Daerah  (Kajian  Bisnis),  Bandung:
Lembaga Penelitian Universitas Parahyangan
Yusuf,  M.  2013, 8  Langkah  Pengelolaan Aset  Daerah,  Jakarta:  Salemba Empat

## Skripsi/Tugas Akhir:
Maharani,  Rahmadita.  2012.  Strategi Perancangan  Optimasi  Pemanfaatan Aset  Lahan  Dan  Bangunan  Kantor Unit Pemasaran III Cabang Bandung PT  Pertamina  (Persero).  Bandung: Politeknik Negeri Bandung Peraturan Perundangan-undangan: Pemerintah  Republik  Indonesia,  2016.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016  Tentang  Pedoman  Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  2008.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah No 5 /2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Informasi dari Internet:
Sahid Sutomo, 2013, Strategi Pengelolaan Aset,http://sahidsutomo.blogspot.com/201 3/10/strategi-pengelolaan-aset.html