https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE ASET NEGARA

## IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN STATE ASSETS
Alfian*, Harapan Tua RFS, Zaili Rusli
Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru *Koresponden email: alfian@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  bagaimana  prinsip-prinsip  Good  Governance  dalam  pengelolaan  Barang Milik  Negara  (BMN)  di  lingkungan  Universitas  Riau  serta  apa  saja  factor  penghambat  yang  dihadapi  dalam implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Universitas Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer didapatkan secara langsung dengan wawancara bersama key informan, yakni Ahli Madya Arsipanis / Koordinator UHTL, FPB/ Sub Koordinator Rumah Tangga, Operator BMN. Hasil penelitian mendapati bahwa Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Riau didapati pengelolaannya masih belum maksimal yang mana  dalam  proses  implementasinya  Tanggung  jawab  atas  penguasaan  lahan  di  Universitas  Riau  didapati  masih kurang  baik  dan  Universitas  Riau  kurang  baik  dalam  memberikan  Kejelasan  dan  kelengkapan  informasi  terkait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dari aspek sewa lahan.
Kata kunci : Implementasi, good governance , Barang Milik Negara, Universitas Riau

## ABSTRACT
The purpose of this study is to explain how the principles of Good Governance in the management of State Property (BMN) within the University of Riau and what are the inhibiting factors faced in implementing the principles of Good Governance  in  the  management  of  State  Property  (BMN)  at  the  University  of  Riau.  This  study  used  qualitative research  methods.  Primary  data  was  obtained  directly  through  interviews  with  key  informants,  namely  Associate Expert Archives / UHTL Coordinator, FPB / Household Sub Coordinator, BMN Operator. The results of this study indicate that the implementation of the principles of Good Governance in the management of State Property (BMN) at  the University  of  Riau found that  the  management is still not optimal, which in the implementation process the responsibility for land tenure at the University of Riau is found to be still not good and the University of Riau is not good. in providing clarity and completeness of information related to the use of State Property (BMN) from the aspect of land rent.
Keywords: Implementation, good governance, state property, Riau University

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  (BMN) secara  nasional  ada  di  bawah  kendali  serta  ta- nggung  jawab  Menteri  Keuangan,  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara. Kekayaan negara meliputi  Ba- rang milik negara (BMN) diperoleh dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  Ang- garan  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD), serta yang diperoleh dengan jalur hukum yang sah (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ).
Universitas Riau adalah lembaga publik me- rupakan  institusi  pendidikan  yang  dibawahi  Ke- menterian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi  dan  telah  ditetapkan  sebagai  lembaga pelaksana Badan Layanan Umum (BLU) dan wajib melaksanakan  pengelolaan  Barang  Milik  Negara (BMN).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  136 Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Aset  Badan  La- yanan  Umum  menyebutkan  bahwasanya  penge- lolaan  aset  Badan  Layanan  Umum  (BLU)
menggunakan  prinsip  bahwasanya  hasil  penge- lolaan  aset  BLU  dimanfaatkan  seluruhnya  guna penyelenggaraan  kegiatan  BLU  sebagai  upaya peningkatan layanan publik.
Salah  satu  lembaga  Pengelola  Keuangan Badan  Layanan  Umum  (PK-BLU)  adalah  Uni- versitas Riau (UNRI). Dalam rangka meningkatkan pengabdian  kepada  masyarakat,  Universitas  Riau dapat mendirikan dan melaksanakan usaha bisnis. Namun, dengan mempertimbangkan berbagai fak- tor  secara  cermat,  termasuk  pertimbangan  pasar, teknis, dan finansial, kegiatan yang dilakukan tidak boleh  bertentangan  dengan  kewajiban utama  lem- baga sebagai penyelenggara pendidikan
Pengelolaan  BMN  tentu  membutuhkan  pe- ngoptimalan,  yang  dimaksud  adalah  bahwa  opti- malisasi dalam pengelolaan ini yakni proses kerja untuk penggunaan asset secara efektif untuk tujuan memaksimalkan potensi-potensi  yang dimiliki aset seperti potensi ekonomi, lokasi, fisik, dan lainnya. Pemanfaatan  aset  agar  optimal  berhubungan  de-
ngan  kegunaan  layanan  yang  diberikan,  layanan, sampai  dengan  keuntungan  yang  mana  dapat menghasilkan  manfaat  yang  lebih  dalam  kurun waktu  mendatang.  Pengelolaan  barang  milik  Ne- gara  merupakan  salahsatu  sumber  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pemanfaatan  aset  Universuatas  Riau  tetap berkoordinasi  antara  pengelola  dan  pengguna  ba- rang. Strategi pengelolaan aset yang lebih baik bagi universitas diperlukan untuk mengurangi ancaman lingkungan  dalam  kegiatan  pengelolaan  aset.  Pe- ngendalian  terhadap  penerbitan  izin  pemanfaatan. Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  (BMN)  oleh Universitas  Riau  tentu  berpijak  pada  aturan  yang ada, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelo- laan  BMN  itu  menjadi  kunci  utama  sehingga pengelolaan  BMN  dapat  menambah  nilai  guna. Pengelolaan BMN untuk mengoptimalkan PNBP.
Mekanisme  Pengawasan  dan  Pengendalian BMN  (Wasdal)  diatur  dalam  PMK  52/PMK. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawa- san dan Pengendalian BMN (perubahan atas PMK 244/PMK.06/2012).  Kegiatan  penatausahaan  dan pengendalian atas penyelenggaraan pengguna, pe- manfaatan,  pemindahtanganan,  pemeliharaan,  dan pengawasan  BMN  dilakukan. Peraturan  Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik  Negara/Daerah  dan  Peraturan  Menteri  Ke- uangan  Nomor  244/PMK.06/2012  Tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Pengawasan  dan  Pengendalian Barang  Milik  Negara  wajib  ditaati  dalam  pe- ngelolaan  barang  milik  negara  (BMN).  Untuk menciptakan  pemerintahan  yang  baik  serta  bersih guna mengelolaan barang milik negara (BMN).
Setiap barang yang diperoleh maupun dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  maupun  diperoleh  melalui  pembelian lainnya yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2014  tentang  Perbendaharaan  Negara disebut inventaris kantor. Dari segi penatausahaan, Barang  Milik  Negara  (BMN)  dapat  dipisahkan menjadi  asset  tetap  lainnya  serta  asset  lancar.  Se- jumlah  tugas  dilakukan  dalam  pendokumentasian barang  inventaris  kantor,  antara  lain  pembukuan, inventarisasi,  serta  pelaporan  barang  inventaris kantor  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  (PP No.  38/2008).  Yang  dimaksud  dengan  "Barang Milik  Negara"  sesuai  dengan  Pasal  1  angka  10 dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara  disebut  sebagai “Cakupan  Barang  Milik  negara”  yakni  setiap barang  yang  diperoleh  dengan  uang  APBN  atau uang  dari  pembelian  lain  yang  sah  memenuhi syarat (Mukhtaromin, 2014).
Universitas  Riau  sebagai  institusi  publik yang  melaksanakan  tata  kelola  Barang  Milik  Ne- gara  (BMN)  ditugaskan  guna  mengoptimalkan tatakelola itu dengan transparan dan akuntabel serta mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat Riau sesuai  dengan  tagline  “Universitas  Riau  Jantung Hati  Masyarakat  Riau”.  Berikut  rekap  data  in- ventarisasi  Barang  Milik  Negara  (BMN)  yang  di- kelola oleh Universitas Riau per Desember 2020.
Untuk  meningkatkan  pelayanan  publik,  tata kelola  Barang  Milik  Negara  (BMN)  harus  me- ngikuti  pedoman  pada  prinsip-prinsip  Good  Go- vernance. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang  baik  kepada  manajemen  penting  karena memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan dan hasil  yang  diperoleh  benar-benar  sesuai,  serta karena  mengurangi  inkonsistensi  anggaran.  Pene- rapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan BMN nampaknya sudah dilaksanakan oleh Negara- negara  lain  terlebih  dahulu  dan  tingkat  inter- vensinya  juga  cukup  kuat,  mengutip  (Brinkerhoff &  Brinkerhoff,  2011)  bahwa  untukmasalah  sosial memerlukan  upaya  gabungan  dari  sektor  publik, swasta, dan sukarela adalah  kebenaran. Meskipun pengamatan  ini  mungkin  aksiomatis,  cara  terbaik untuk menggabungkan upaya-upaya tersebut terus menjadi topik diskusi dan perdebatan yang sedang berlangsung.
Penatausahaan Barang Milik Negara Univer- sitas  Riau  saat  ini  dalam  kondisi  baik  terbukti dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) selama empat tahun berturut-turut. Hal ini dimung- kinkan  karena  data  lengkap  sekarang  tersedia. Akan tetapi, tatakelola BMN tidak semata berbasis data  inventarisir  melalui  aplikasi  SIMAK  BMN, namun  azas  kemanfaatan  juga  harus  diperoleh untuk  seluruh  pihak  baik  eksternal  dan  internal yang  itu  merupakan  prinsip  dari  pengelolaan pemerintahan yang baik ( Good Governance ).
Kendati  pengelolaan  BMN  yang  dilaksana- kan  Universitas  Riau  sudah  cukup  dilihat  dari aspek  inventarisir  (pendataan),  namun  terdapat persoalan  mendasar  yang  tampaknya  selalu  men- jadi perhatian oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan  (BPKP)  serta  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu: 1) Soal status lahan yang masih  berkonflik  dan  belum  jelasnya  status  ke- pemilikan  antara  Pemprov  Riau  dan  Universitas Riau,  2)  Bangunan  mangkrak  yang  tidak  lagi bernilai  ekonomis  dan  cenderung  menimbulkan persoalan  hukum,  dan  3)  Transparansi  data  dan pertanggungjawaban  data  yang  masih  lemah  (ter- dapat temuan BPK).

## METODE
Metodologi  penelitian  yang  mengandung pengertian sebagai proses, prinsip-prinsip, dan pro- sedur  menurut  Robert  Bogdan  (1993)  digunakan untuk  mendekati  persoalan-persoalan  tersebut. Sebuah  desain  penelitian  yang  mencakup  rencana kerja penelitian yang menyeluruh diperlukan untuk mengumpulkan  informasi  serta  data  yang  berpe- doman  pada  rumusan  serta  tujuan  penelitian.  De- ngan  tata  letak  ini,  penulis  bertujuan  untuk mengerti  fenomena  sosial  di  masyarakat  melalui sudut  pandang  mereka.  Karena  mementingkan perspektif  pemahaman  dan  pemaknaan  subjektif atas implementasi good governance dalam penge- lolaan  Barang  Milik  Negara,  maka  studi  ini  me- nggunakan desain kualitatif.
Kajian ini mengedepankan berbagai kon-sep Untuk  keperluan  penggalian  data,  peneliti  sebe- lumnya  memulainya  melaluipenggalian  dari key informan sebagai  pembuka  jalan (entry  point). Informan  kunci  peneliti  ialah  Operator  Simak Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Universitas Riau.Keterlibatan penulis dalam pengumpulan data berupa observasi partisipatif (participant observa- tion) ditempuh  secara  cermat.  sehingga  data  yang diobservasi tidak menghilang, strategi yang dilak- sanakan oleh penulis yakni melalui kegiatan penca- tatan  secepatnya  setelah  observasi  terlibat  selesai dilaksanakan.Secara bersamaan dan berkelanjutan, observasi terlibat diiringi dengan wawancara men- dalam (indept interview) untuk memahami makna dibalik tindakan, baik di tempat kejadian, dirumah, maupun di tempat lainnya.
Peneliti  menggunakan  berbagai  teknik,  ter- masuk  validasi  internal,  untuk  menjamin  keaku- ratan  data  dan  untuk  menentukan  apakah  itu konsisten  dengan  kenyataan.Triangulasi  data  ada- lah teknik yang melibatkan pengumpulan informasi dari  beberapa  informan  atau  sumber  data,  men- diskusikan temuan analisis data dengan fokus pada rekan  dan  informan,  dan  kemudian  menarik  ke- simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Barang milik negara mempunyai peran yang sangat  krusial  untuk  menunjang  terselenggaranya aktivitas  pendidikan,  seperti  halnya  pengelolaan yang baik dalam pelakasanaan barang milik negara di lingkungan Universitas Riau.Untuk mengetahui keberadaan  dan  kuantitasnya,  kekayaan  negara dalam  lembaga  pendidikan  harus  dikelola  secara efisien.Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2020  mengenai Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik
Negara/Daerah,  Penatausahaan  merupakan  rang- kaian  aktivitas  yang  diikuti  pembukuan,  inventa- risasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Penulis menerapkan teori Sedarmayanti (2012)  tentang  prinsip-prinsip  Good  Governance sebagai  berikut  untuk  mengkaji  bagaimana  pene- rapannya  dalam  penyelenggaraan  Barang  Milik Negara (BMN) di Universitas Riau.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  secara  sederhananya  sering disebut  sebagai  tanggung  jawab  atas  kegiatan ataupun hal-hal yang telah dilakukan. Dalam ling- kungan  pendidikan,  para  pengelola  Barang  Milik Negara (BMN) sebagai pembuat keputusan dalam pengelolaan  bertanggung  jawab  kepada  publik yang ada di lingkungan tersebut.Akuntabilitas ter- gantung  bagaimana  sifat  keputusan  yang  diambil oleh  pengelola,  baik  bersifat  internal  maupun eksternal  pengelola  BMN  tersebut.Akuntabilitas merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  dalam prosesnya  menyediakan  ruang  sebagai  kontrol untuk  mencegah  adanya  penyalahgunaan  wewe- nang (adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme).
Saat  ini  pengelolaan  lahan  di  lingkungan Universitas  Riau  telah  mengikuti  aturan  dan  ke- tentuan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia nomor  28  tahun  2020  mengenai  perubahan  atas peraturan  pemerintah  nomor  27  tahun  2014 mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah. Disamping pengelolaan lahan yang telah mengikuti aturan,  Universitas  Riau  masih  lemah  dalam  hal penguasaan atas lahan, hal ini terbukti dari adanya konflik  lahan  dengan  masyarakat  dan  pihak  peru- sahaan,  secara  legalitas  lahan  tersebut  merupakan hak milik negara namun diklaim milik masyarakat dan  perusahaan  dengan  bukti  kepemilikan  resmi yang juga dimiliki oleh perusahaan dan masyarakat tersebut. Tanggung jawab terkait penguasaan lahan oleh  Universitas  Riau  belum  berjalan  dengan  se- mestinya, keadaan ini dipengaruhi dengan ketidak mampuan  Universitas  Riau  mempertanggungja- wabkan  sertifikat  yang  sama  terkait  kepemilikan lahan tersebut.
Upaya mewujudkan akuntabilitas pengelola- an  Barang  Milik  Negara  (BMN)  di  Universitas Riau  perlu  adanya  kesesuaian  antara  pelaksanaan dan  standar  prosedur  dalam  pengelolaan  BMN. Kesesuaian  tersebut  berfungsi  sebagai  bentuk tanggung jawab pengelolaan berjalan dengan baik serta dapat dibuktikan kepada publik yang berada di lingkungan Universitas Riau. kesesuaian antara Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dan  pelak- sanaan  asset  tanah  sebagai  Barang  Milik  Negara
(BMN)  di  lingkungan  Universitas  Riau  didapati belum  sesuai  karena  pelaksanaan  Standar  Opera- sional  Prosedur  (SOP)  pengelolaan  Barang  Milik Negara  terkait  kepemilikan  lahan  masih  belum optimal.

## Partisipasi
Demikian  pula  halnya  dengan  pengelolaan Barang  Milik  Negara  (BMN)  yang  menghendaki pelibatan orang perseorangan atau kelompok dalam proses  pengelolaan  Barang  Milik  Negara  (BMN) melalui pernyataan atau kegiatan dengan menyum- bangkan  gagasan,  waktu,  tenaga,  pengetahuan, modal,  atau  materi  dan  mengambil  bagian.  dalam menggunakan dan mengapresiasi hasil pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Terkait  sewa  lahan  yang  dilakukan  oleh Universitas Riau telah sejalan sebagaimana dengan siklus  pengelolaan  Barang  Milik  Negara  (BMN) dalam  hal  pemanfaatan  Barang  Milik  Negara (BMN),  pemanfaatan  merupakan  pendayagunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tugas pokok  dan  fungsi  kemitraan/  lembaga/  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD),  dalam  bentuk sewa,  pinjam  pakai,  kerja  sama  pemanfaatan,  dan Bangun  Guna  Serah  (BGS)  atau  Bangun  Serah Guna  (BSG).Dengan  tidak  mengubah  status  ke- pemilikan.  Berikut  adalah  gambar  yang  me- nunjukkan  diagram  pemanfaatan  Barang  Milik Negara (BMN):
Gambar 1. Pemanfaatan BMN
Universitas  Riau  bekerja  sama  dengan  ber- bagai  pihak  dalam  pengelolaan  Barang  Milik Negara (BMN), kerja sama yang dibangun bersama Pemerintah  Provinsi  Riau  bertujuan  untuk  me- lengkapi  administrasi-administrasi  tata  kelola penggunaan  lahan  di  Universitas  Riau  hal  ini meliputi  hak  pakai  sepenuhnya  oleh  Universitas Riau selama digunakan kepentingan dan kebutuhan pendidikan.

## Transparansi
Transparansi  pengelolaan  Barang  Milik Negara  (BMN)  di  lingkungan  Universitas  Riau adalah  hal  yang  sangat  diperlukan  karena  sudah
menyangkut kepentingan publik maupun khalayak ramai.Transparansi  dalam  lingkungan  pendidikan yakni  keterbukaan  yang  diberikan  oleh  lembaga pendidikan  kepada  public  yang  dapat  diper- tanggungjawabkan  melalui  akses  terhadap  infor- masi dan laporan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).Dalam  hal  pengelolaan  Barang  Milik Negara  (BMN)  di  Lingkungan  Universitas  Riau, transparansi berguna untuk mengidentifikasi sejauh mana  barang  milik  Negara  tersebut  dikelola  dan memberikan  manfaat  kepada  public  yang  meng- gunakan.
Tata  kelola  administrasi  dokumen  kepemili- kan  lahan,  Universitas  Riau  telah  melakukannya sesuai  aturan  yang  telah  tertulis.Sementara  itu, dalam  penyelidikan  dokumen  dan  pengelolaan penggunaan  lahan  selalu  ada  koordinasi  antara Universitas  Riau  dan  Pemerintah  Provinsi  Riau. Untuk  menjamin  transparansi  dalam  pengelolaan Barang  Milik  Negara  (BMN)  dibutuhkan  Akse- sibiltas  terkait  pengelolaan  dokumen  yang  meru- pakan  ukuran  kemudahan  yang  digunakan  dalam melakukan hak atas akses ketersediaan dokumen.
Aksesibilitas  terkait  pengelolaan  dokumen Barang  Milik  Negara  (BMN)  di  lingkungan  Uni- versitas Riau telah tersedia, namun hanya beberapa orang  yang  memiliki  otoritas  terkait  akses  do- kumen-dokumen  Barang  Milik  Negara  (BMN) tersebut.  kejelasan  serta  kelengkapan  informasi merupakan  aspek  yang  mendukung  terwujudnya transparansi yang baik. Kejelasan dan kelengkapan informasi  yang  berlangsung  di  Universitas  Riau didapati  belum  berjalan  dengan  baik,  keadaan  ini diketahui  berdasarkan  temuan  peneliti  terkait pemanfaatan  Barang  Milik  Negara  (BMN)  dari aspek sewa lahan.Situasi sewa lahan di Universitas Riau  belum  memberikan  kejelasan  terkait  keun- tungan  yang  didapatkan  melalui  lahan  yang  di- sewakan  serta  informasi  terkait  mekanisme  pe- ngajuan  yang  meliputi  aturan  dan  ketentuan  yang belum jelas.
Adapun  kerangka  regulasi  yang  mengatur kepemilikan lahan di lingkungan Universitas Riau mengikuti  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indo- nesia nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Hak pakai berdasarkan eksistensinya memperbolehkan wewe- nang  dan  kewajiban  yang  ditentukan,  artinya  hak pakai sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan dan kebutuhan pendidikan di Universitas Riau dan telah  tertuang  pada  keterangan  warkah  sertifikat No.14 Tahun 2022 .
Implementasi  prinsip-prinsip good  gover- nance di lingkungan Universitas Riau tidak selama-
nya  berjalan  dengan  lancar.  Masih  didapati kendala-kendala  pada  implementasi  prinsip  good governance, disamping itu kendala tersebut sebaik- nya  dilengkapi  untuk  menjadikan  nilai  kerja organisasi yang baik.
Dalam pertanggungjawabannya atas pengua- saan lahan, Universitas Riau belum dapat memper- tanggungjawabkan  sertifikat  yang  sama  dengan pihak  yang  menuntut  kekuasaan  lahan  yang  di- miliki.  Selain  itu  kendala  kekuasaan  lahan  di Universitas Riau diakibatkan oleh perbatasan lahan yang  belum  selesai  di  bangun.  Universitas  Riau mengalami hambatan kekuasaan pada pengelolaan lahan  sebagai  Barang  Milik  Negara  (BMN),  ke- kuasaan atas lahan di lingkungan Universitas Riau dianggap kurang diperhatikan dengan baik, keluar masuknya  orang-orang  dan  mengambil  sesuatu tanpa  izin  merupakan  hal  yang  menggambarkan upaya  yang  tidak  maksimal  dari  Universitas  Riau dalam mengelola serta memelihara kekuasaan atas lahannya.
Dalam proses pengelolaan Barang Milik Neg- ara  di  lingkungan  Universitas  Riau  memiliki hambatan  utama  yaitu  terkaitan  tuntutan  masya- rakat  yang  mengclaim  lahan  Universitas  Riau. Namun  saat  ini  masih  dalam  status  hak  pakai  pe- nggunaan  lahan,  perolehan  tahun  2002  dengan proses  pembebasan  lahan  masyarakat  oleh  Pem- prov Riau dan kementerian pendidikan.

## KESIMPULAN
Universitas Riau telah berupaya dalam meng- implementasikan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan  Universitas  Riau.  Namun  pengelolaan tersebut  masih  dihadapkan  pada  hambatan-ham- batan  yang  membuat  implementasi good  gove- rnance tersebut belum maksimal. Tanggung jawab atas penguasaan lahan di Universitas Riau didapati masih  kurang  baik.  Kemudian,  kesesuaian  antara Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dan  pelak- sanaan  asset  tanah  sebagai  Barang  Milik  Negara (BMN)  di  lingkungan  Universitas  Riau  didapati belum  sesuai.  Universitas  Riau  bekerjasama dengan  Pemerintah  Provinsi  Riau  terkait  admi- nistrasi  hibah  pemakaian  lahan  Universitas  Riau, penyelidikan  dokumen  dan  pengelolaan  penggu- naan lahan di lingkungan Universitas Riau. Disam- ping  itu  Universitas  Riau  menyewakan  lahan sebagai  bentuk  pengelolaan  dan  peningkatan  pe- masukan  terkait  aset  lahan  sebagai  Barang  Milik Negara (BMN).
Universitas  Riau  telah  melakukan  adminis- trasi sesuai aturan yang telah tertulis pada sertifikat No.14  Tahun  2002.  Namun,  dari  sisi  transparansi
pengelolaan  Universitas  Riau  didapati  masih  ku- rang  baik.  Aksesibilitas  terkait  pengelolaan  do- kumen Barang Milik Negara (BMN)  di lingkungan Universitas  Riau  telah  tersedia,  namun  hanya beberapa orang yang memiliki otoritas terkait akses dokumen-dokumen  Barang  Milik  Negara  (BMN). Universitas  Riau  kurang  baik  dalam  memberikan Kejelasan  dan  kelengkapan  informasi  terkait  pe- manfaatan Barang Milik Negara (BMN) dari aspek sewa lahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  G.  M.  (2009).  Can  governance  and regulatory  control  ensure  private  higher education  as  business  or  public  goods  in Bangladesh? African  Journal  of  Business
Management , 3 (12), 890–906. https://doi.org/10.5897/AJBM09.282
Asy ’, M. A., Prasetyono, A., & Haryadi, B. (2013).
Peran Dan Fungsi Satuan Pengawasan Intern Dalam  Pencegahan  Fraud  Pada  Perguruan Tinggi X. JAFFA Oktober , 01 (2), 99–112. Besley,  T.,  &  Ghatak,  M.  (2001).  Government versus  private  ownership  of  public  goods. Quarterly  Journal  of  Economics , 116 (4), 1343–1372. https://doi.org/10.1162/00335530175326559 8
Booth,  D.  (2011).  Towards  a  Theory  of  Local
Governance and Public Goods Provision. IDS Bulletin , 42 (2), 11–21. https://doi.org/10.1111/j.1759-
5436.2011.00207.x
Bramoullé, Y., & Kranton, R. (2007). Public goods in  networks. Journal  of  Economic  Theory ,
135 (1), 478–494. https://doi.org/10.1016/j.jet.2006.06.006
Brinkerhoff,  D.  W.,  &  Brinkerhoff,  J.  M.  (2011).
Public-private  partnerships:  Perspectives  on purposes,  publicness,  and  good  governance. Public  Administration  and  Development , 31 (1), 2–14. https://doi.org/10.1002/pad.584 Díaz-Cayeros, A., Magaloni, B., & Ruiz-Euler, A. (2014).  Traditional  Governance,  Citizen Engagement,  and  Local  Public  Goods: Evidence from Mexico. World Development ,
53 (June 2009), 80–93. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.0 08 Escap, U. (2009). What is good governance?.
Handayani,  F.  A.,  &  Nur,  M.  I.  (2019).
Implementasi Good Governance Di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara , 11 (1), 1–11. https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631
Haris  Udin.  (2012). Administrasi  Pengelolaan Barang  Milik  Negara  Pada  Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2012 . Hartanto,  N.  (2018).  Implementasi  Pp  .  No  .  27
Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang Milik Negara / Daerah Dalam Upaya. Journal of  Management  Review , 2 (3),  Penelitian  ini dilakukan untuk melihatimplementasi.
Kaul, I., & Mendoza, R. U. (2003). Advancing the concept  of  public  goods. Providing  global public  goods:  Managing  globalization , 78 ,
95-98.
Mukhtaromin.  (2014). Pengelolaan  Barang  Milik Negara .
Nasrudin,  E.  (2015).  Efektivitas  Sistem  Informasi Manajemen  Dan  Akuntansi  Barang  Milik Negara  (Simak-Bmn)  Terhadap  Pengelolaan Aset  Negara. Jurnal  Akuntansi  Universitas
Jember , 13 (2), 45. https://doi.org/10.19184/jauj.v13i2.1878
Olayiwola, A. R. O. (2013). Local governance and public goods: Some lessons from the British local  government  system. Journal  of  Social Sciences and Public Policy , 5 (2), 91–94. Poae, Y., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). Pengaruh Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  “Goodwill,”
8 (1),
159–169. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15356
Putri,  F.  S.,  &  Ardini,  L.  (2020).  Optimalisasi Pemanfaatan  Sewa  Barang  Milik  Negara Untuk  Meningkatkan  Penerimaan  Negara Bukan Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.ph p/jira/article/view/2783
Sandra,  W.  (2017).  Pengelolaan  Barang  Milik Negara  di  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik  (FISIP)  Universitas  Riau. Jom  Fisip ,
4 (2), 1–15.
Scotchmer,  S.  (2002).  Chapter  29  Local  public goods  and  clubs. Handbook  of  Public Economics , 4 , 1997–2042.
Sugden,  R.  (1984).  Reciprocity:  The  Supply  of
Public Goods Through Voluntary Contributions. The Economic Journal , 94 (376), 772. https://doi.org/10.2307/2232294
Sugihar,  D.  K.  (2014).  Optimalisasi  Pengelolaan dan  Pemanfaatan  Aset  Tanah  dan  Bangunan Perguruan  Tinggi  Negeri  (  PTN  )  yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum  (  PK  BLU  )  dalam  Rangka Meningkatkan Pelayanan Pendidikan. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 1 (35), 270– 285.
Sujoko,  A.  (2020).  Konsep  dan  Praktek  Ruang Lingkup Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan  Hukum. Administrative  Law  & Governance Journal , 3 (3), 442–463.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/art icle/view/9646
Tjokroamidjojo,  B.  2000. Good  Governance, Paradigma  Baru  Manajemen  Pembangunan .
Bumi Aksara, Jakarta
Winarni,  E.,  &  Sari,  Y.  (2020).  Analisis
Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang
(Barang  Milik  Negara)  di  Kantor  Dinas Pekerjaan  Umum  Provinsi  Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 20 (1),
147. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.860 Wonggow,  A.,  Ilat,  V.,  &  Affandi,  D.  (2014). Kajian  Mengenai  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. Jurnal Riset
Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi ,
2 (1), 582–593. https://doi.org/10.35794/emba.v2i1.4353
Zhang, X., Fan, S., Zhang, L., & Huang, J. (2004).
Local governance and public goods provision in rural China. Journal of Public Economics ,
88 (12), 2857–2871. https: //doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.07.00