Eksistensi Policy Entrepreneurs Dalam Perubahan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia
Mira Aulia 1*

## Abstrak
Reformasi demokrasi dan administrasi pendidikan di Indonesia pada tahun 2001 membuka jalan bagi aktor non-partisan seperti policy  entrepreneurs untuk  dapat  terlibat  dalam  proses  pembuatan  kebijakan. Policy  entrepreneurs dapat digambarkan  sebagai  pendukung  perubahan  kebijakan  yang  dicirikan  oleh  individu atau  organisasi  yang  termotivasi. Dengan  menggunakan  sumber  daya  dan  pengaruhnya,  mereka  bertindak  sebagai  agen  perubahan  sepanjang  siklus kebijakan  dengan  menghadirkan  solusi  kebijakan  yang  inovatif,  membangun  koalisi  dukungan,  dan  mengamankan tindakan legislatif. Korelasi antara policy entrepreneurs dengan perubahan kebijakan ditunjukkan melalui pendekatan teoritis multiple  streams ,  koalisi  advokasi,  inkrementalisme  dan punctuated  equilibrium ,  serta  neo-institusionalisme. Kebutuhan  yang  besar  akan  aktor intelligence seperti policy entrepreneurs yang  mampu  melangkah  maju  dan mengkatalisasi  proses  perubahan  kebijakan  di  Indonesia  menjadi  alasan  penulis  membuat  artikel  ini.  penulis menghimpun  data  serta  melakukan  tinjauan  dari  berbagai literatur  yang  sudah  ada  sebelumnya  dan  berusaha  untuk menyajikannya secara komprehensif, sehingga diharapkan artikel ini akan mempermudah pembaca dalam memahami posisi  maupun  peran policy  entrepreneurs dalam  formulasi  kebijakan.  Terakhir,  pada  dua  penelitian  sebelumnya mengenai policy  entrepreneurs di  Indonesia  yang  ditinjau  pada  artikel  ini  ditemukan  bahwa policy  entrepreneurs di Indonesia dapat hadir melalui organisasi think tanks .
Kata kunci: policy entrepreneurs, kebijakan, pendidikan
History: Received : 28 Nov 2023 Revised : 29 Nov 2023 Accepted : 5 Dec 2023 Published : 14 Dec 2023 1 Universitas Airlangga *Author Correspondent : mira.aulia-2021@fisip.unair.ac.id
Publishers: LPM IAIN Shaykh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia
Licensed: This work is licensed under aCreative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan
Jatuhnya rezim Orde Baru di Indonesia pada tahun 1998 (reformasi) membuka jalan bagi se- rangkaian perubahan pada konstitusi dan pemerintahan. Menurut Antlöv et al. (2006) dan Hadiz et al. (2005) diantara yang dimaksud adalah pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan pemerintahan sipil, serta reformasi birokrasi dan partisipasi yang lebih besar dari peran aktor non-negara dalam pembuatan kebijakan (dalam Arief, 2021). Meskipun telah men- galami “Reformasi”, namun laporan Bank Dunia tahun 2006 menunjukkan bahwa birokrasi di Indo- nesia  terus  mengalami  hambatan,  seperti  pembangunan  yang  tidak  merata;  birokrasi  yang terdesentralisasi dengan fragmentasi dan kompleksitas kelembagaan; kapasitas pemerintah yang lemah, terutama di bidang pembuatan kebijakan yang berdasarkan bukti; dan penangkapan lem- baga-lembaga negara oleh banyak elit beserta kelompok kepentingan (Bank Dunia, 2006). Adanya “Reformasi”  juga  membuka  peluang  bagi  aktor  non-negara  untuk  mengambil  peran  yang  lebih menonjol dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Sehingga untuk mengisi kekosongan atas kebutuhan tersebut maka peran aktor intelligence seperti policy entrepreneurs diperlukan.
Menurut Gunn (2017) meskipun munculnya policy entrepreneurs tidak berarti bahwa peru- bahan kebijakan akan terjadi, namun policy entrepreneurs merupakan salah satu aktor kebijakan
yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi substansial dalam perumusan kebijakan ber- basis  bukti.  Beberapa  strategi  dan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  policy  entrepreneurs  seperti; membangun  narasi;  berkomunikasi;  mampu  menangkap  peluang;  memiliki  jaringan  yang  luas; mengetahui masalah kebijakan; mengetahui proses kebijakan; memiliki personal traits yang me- nyenangkan; dan memahami konteks, membantu mereka untuk dapat mempengaruhi keberhasi- lan dalam mengubah konten kebijakan yang akan diadopsi oleh para pengambil keputusan. Kebutuhan  yang  besar  akan  aktor  intelligence  seperti  policy  entrepreneurs  yang  mampu  me- langkah maju dan mengkatalisasi proses perubahan kebijakan di Indonesia menjadi alasan penulis membuat artikel ini. Melalui artikel ini, penulis menghimpun data serta melakukan tinjauan dari berbagai literatur yang sudah ada sebelumnya dan berusaha untuk menyajikannya secara kompre- hensif, sehingga diharapkan artikel ini akan mempermudah pembaca dalam memahami posisi mau- pun peran policy entrepreneurs dalam formulasi kebijakan.
Dalam artikel ini, penulis akan memulai pembahasannya dengan mendefinisikan policy en- trepreneurs menurut beberapa ahli, kemudian penulis akan berusaha mengkorelasikan antara pol- icy entrepreneurs dengan perubahan kebijakan, lalu terakhir penulis juga akan mencoba mengek- splorasi eksistensi policy entrepreneurs di Indonesia melalui literature review penelitian terdahulu. penilitian yang berusaha menggambarkan kondisi fenomena nyata pada saat ini berdasarkan fakta (Rukajat,  2018).  Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  literature  review  yaitu metode  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengambil  dan  mengumpulkan  pokok  pikiran  dari penelitian sebelumnya, serta menganalisis beberapa ringkasan para ahli yang tertulis di dalam teks untuk  memberikan  pemahaman  mengenai  perkembangan  pengetahuan, sumber  dorongan  dari pembuatan kebijakan, dan menstimuli ide baru yang berguna untuk panduan penelitian di bidang tertentu (Snyder, 2019).

## Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara wajar, natural, dan sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa manipulasi (Arifin, 2012). Sedangkan pendekatan  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  yaitu  penilitian  yang  berusaha menggambarkan kondisi fenomena nyata pada saat ini berdasarkan fakta (Rukajat, 2018). Pengum- pulan data pada penelitian ini dilakukan dengan literature review yaitu metode penelitian yang ber- tujuan  untuk  mengambil  dan  mengumpulkan  pokok  pikiran  dari  penelitian  sebelumnya,  serta menganalisis beberapa ringkasan para ahli yang tertulis di dalam teks untuk memberikan pema- haman mengenai perkembangan pengetahuan, sumber dorongan dari pembuatan kebijakan, dan menstimuli ide baru yang berguna untuk panduan penelitian di bidang tertentu (Snyder, 2019).

## Hasil dan Pembahasan
Definisi Policy Entrepreneurs
Definisi policy  entrepreneurs yang  paling  terkenal  berasal  dari  Kingdon  (1984)  yang mendefinisikan policy entrepreneurs sebagai aktor yang tidak selalu ditemukan di satu lokasi dalam komunitas kebijakan. Mereka bisa berada di dalam atau di luar pemerintahan, dalam posisi terpilih atau ditunjuk, dalam kelompok kepentingan atau organisasi penelitian. Namun ciri khas mereka, seperti halnya pengusaha bisnis, adalah kesediaan mereka untuk menginvestasikan sumber daya mereka - waktu, energi, reputasi, dan kadang-kadang uang dengan harapan pengembalian di masa depan. Pengembalian itu mungkin datang kepada mereka dalam bentuk kebijakan yang mereka setujui, kepuasan dari partisipasi, atau bahkan peningkatan pribadi dalam bentuk keamanan  kerja  atau  promosi  karir.  (Kingdon,  1984).  Melalui  definisi  milik  Kingdon  ini  dapat diketahui bahwa policy entrepreneurs berbeda dari aktor-aktor lain karena kesediaan mereka untuk mengambil risiko dan perilaku mereka yang selalu berorientasi pada tujuan.
Efektivitas Penggunaan Wordwall Sebagai Mediai iEvaluasii Pembelajarani Bahasai Arabi Siswa kelas X dii MANi Kota Batu
Selanjutnya Petridou et al. (2015) mendefinisikan Policy entrepreneurs sebagai bagian dari kategori  politik  yang  lebih  luas  yang  dilakukan  wirausahawan,  di  mana policy  entrepreneurship adalah bagian dari literatur yang lebih luas mengenai aktivitas wirausahawan di ranah publik, politik dan  pemerintahan.  Secara  singkat  Crow  mendefinisikan policy  entrepreneurs ke  dalam  tiga kategori: warga negara, ahli, dan pihak terpilih (Crow, 2010). Melalui dua definisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Policy entrepreneurs dapat datang dari berbagai latar belakang, termasuk organisasi internasional dan non-pemerintah, bisnis swasta, politisi dan bahkan pegawai negeri.
Berikutnya Mintrom (2015) dengan jelas mendefinisikan policy entrepreneurs sebagai aktor politik yang mencari perubahan kebijakan untuk menggeser status quo di bidang kebijakan publik tertentu.  Tujuan  dari  para policy  entrepreneurs pada  definisi  Mintrom  adalah  untuk  mendobrak status quo pada sebuah kebijakan, tetapi motivasi dan imbalan atas pencapaian tujuan mereka bisa bermacam-macam.  Misal, policy  entrepreneurs dapat  didorong  oleh  ideologi  atau  keinginan mereka  untuk  meningkatkan  profil  suatu  tujuan,  atau  mengumpulkan  uang  untuk  itu.  Jika pengusaha  kebijakan  memegang  (atau  ingin  memegang)  jabatan  publik,  hasilnya  bisa  berupa keberhasilan elektoral (Wampler, 2009).
Lebih jauh Gunn (2017) mendefinisikan policy entrepreneurs melalui perspektif multi-level governance dan global  governance .  Karena  menurut  Gunn, policy  entrepreneurs beroperasi  di beberapa dan di seluruh skala teritorial tata kelola yang berbeda. Pertama , policy entrepreneurs dapat menjadi bagian dari pembuatan kebijakan; Kedua , policy entrepreneurship dapat hadir dalam politik lokal; Ketiga , dalam struktur pemerintah federal, policy entrepreneurs dapat beroperasi di tingkat  subnasional; Keempat , policy  entrepreneurs dapat  bekerja  di  tingkat  supranasional  Uni Eropa; Kelima , policy  entrepreneurs dapat  ditemukan  bekerja  di  tingkat  negara  bangsa,  tetapi terlibat  dengan  organisasi  internasional; Keenam ,  organisasi-organisasi  internasional  itu  sendiri mungkin  merupakan  pengusaha  kebijakan,  yang  berusaha  mengubah  kebijakan  domestik. Rentang  aktor  yang  bekerja  di  berbagai  tingkat  tata  kelola  sebagaimana  diuraikan  di  atas, menggambarkan  juga  bagaimana policy  entrepreneurship sejalan  dengan  gagasan network governance ,  yang  melibatkan  beragam  aktor  kebijakan,  dan  dengan  pergeseran  ke  arah  bentuk tata kelola yang lebih terpilah dan plural (Gunn, 2017).
Korelasi Policy Entrepreneurs dan Perubahan Kebijakan Pada  teori multiple  streams milik  Kingdon  (1984)  menjelaskan  sebuah work  frame yang terdiri  dari  tiga  'aliran'  yaitu;  masalah,  konten  kebijakan,  dan  politik.  Ketiganya  mengalir  secara independen  dan  terkadang  bertemu.  Perubahan  kebijakan  paling  mungkin  terjadi  ketika  ketiga aliran tersebut 'digabungkan', hal ini menyebabkan terjadinya perubahan yang bergantung pada jenis  'jendela  peluang'  manakah  yang  terbuka  dan  apa  saja  aktivitas  para policy  entrepreneurs (Zahariadis, 2007). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa sebuah kebijakan dapat memiliki peluang untuk dapat diubah oleh policy entrepreneurs melalui strategi dan kemampuan yang dimilikinya. Teori  koalisi  advokasi  yang  dikemukakan  oleh  Sabatier  (1988)  mendefinisikan  koalisi advokasi  sebagai  orang-orang  dari  berbagai  posisi  (misalnya,  pejabat  terpilih  dan  lembaga, pemimpin  kelompok  kepentingan,  peneliti)  yang  berbagi  sistem  kepercayaan  tertentu  yaitu, seperangkat nilai dasar, asumsi kausal, dan persepsi masalah yang saling berkoordinasi dari waktu ke waktu (Sabatier, 1988). Melalui kerangka koalisi advokasi ini dapat dijelaskan bagaimana ide-ide perubahan muncul dari kelompok orang yang bersatu di sekitar suatu masalah dan berusaha untuk memastikan bahwa kebijakan berkembang ke arah tertentu sesuai keinginan kelompok tersebut.
Sedangkan  Mintrom  dan  Vergari,  menunjukkan  bagaimana policy  entrepreneurship dan koalisi  advokasi  saling  melengkapi  dan  memberikan  kontribusi  yang  berbeda  untuk  memahami perubahan  kebijakan. Policy  entrepreneurs dapat  membangun  koalisi  advokasi  melalui pembingkaian  masalah  melalui  memaksimalkan  peluang  untuk  menarik  mitra  koalisi  dengan menunjukkan  bagaimana  kepentingan  anggotanya  akan  dilayani  jika  bergabung  di  dalamnya.
Peran policy entrepreneurs dalam membangun koalisi dan berjejaring baik di dalam dan di sekitar pemerintah berguna untuk mengembangkan argumen yang tepat sehingga dapat mempengaruhi pembuat keputusan selama perumusan kebijakan (Mintrom & Vergari, 1996).
Teori punctuated equilibrium , awalnya dikembangkan oleh Baumgartner dan Jones (1993), menjelaskan  bagaimana  proses  politik  umumnya  dicirikan  oleh  stabilitas  dan  inkrementalisme. Lindblom (1968) berpendapat bahwa mempertimbangkan berbagai pandangan di antara pembuat kebijakan,  kebulatan  suara  akan  sulit  untuk  dicapai,  sehingga  kebijakan  merupakan  produk kompromi dari para pembuat kebijakan. Artinya, ruang lingkup untuk mempertimbangkan peran policy entrepreneurs dalam hal ini dapat dibagi ke dalam dua konseptualisasi yaitu sustainability dalam kebijakan dan perubahan dalam pembuatan kebijakan.
Sedangkan  Mintrom  (2015)  menyatakan  bahwa policy  entrepreneurship tidak  hanya kompatibel  dengan  inkrementalisme  tetapi  juga  menunjukkan  fakta  bahwa  pencarian  strategis terhadap  perubahan  inkremental  dapat  memungkinkan policy  entrepreneur s  untuk  mencapai perubahan kebijakan yang signifikan, karena mampu menghilangkan oposisi potensial yang akan menyertai pencarian. (Mintrom, 2015).
Faktor kontekstual dan institusional dapat memfasilitasi atau menggagalkan peluang yang terbuka  bagi  policy  entrepreneurs.  Mempertimbangkan  pentingnya  institusi  atau  lembaga  bagi policy entrepreneurship , memunculkan ruang lingkup yang cukup besar untuk melibatkan aspek teoretis yang lebih dekat dengan literatur neo-institusionalisme. Adaptasi teoritis yang lebih luas dari  neo-institusionalisme  untuk  studi policy  entrepreneurship  dapat ditemukan  pada  penelitian Bakir  (2009).  Penerapan  kebijakan  kewirausahaan  Bakir  memberikan  wawasan  mengenai perdebatan  literatur  institusional  tentang  ide-ide  normatif  dan  kognitif  untuk  menjelaskan perubahan  institusional  (Bakir,  2009).  Penelitian  ini  melibatkan  analisis  gagasan,  wacana  dan kepentingan  untuk  memperhitungkan  berapa  lama  periode  keseimbangan  pada  lembaga  yang diliputi oleh krisis sehingga mengakibatkan kebijakan yang mendasar dan perubahan kelembagaan melalui policy dan entrepreneurship . Dalam studi ini, policy entrepreneurs dan kelembagaan didefinisikan sebagai individu yang memobilisasi  ide,  menyelesaikan  konflik,  dan  mengarahkan  perubahan  kebijakan  dan kelembagaan (Bakir, 2009). Bakir juga menemukan analisis policy entrepreneurs sebagai aktor yang beroperasi di  dalam  institusi  pada  kondisi  krisis  memberikan  kekuatan  historis  institusionalisme (Bakir,  2009).  Bakir  juga  menemukan  inovasi  kelembagaan  dan  kebijakan  lebih  mungkin  terjadi ketika policy entrepreneurs bersama komunitas kebijakan domestik dan transnasional memediasi berbagai ide dan wacana di dalam dan di antara komunitas-komunitas ini (Bakir, 2009).

## Eksistensi Policy Entrepreneurs Di Indonesia
Pada  bab  ini,  penulis  mengeksplor  eksistensi  serta  keterlibatan policy  entrepreneurs di Indonesia berdasarkan artikel penelitian milik Iskhak Fatonie (2020) dan penelitian tesis milik Ria Arief  (2021).  Kedua  peneliti  mengeksplor  kehadiran policy  entrepreneur melalui think  tank organizations yang ada di Indonesia, namun memiliki perbedaan pada subjek penelitiannya.
Fatonie  (2020)  menggunakan  studi  kasus  Undang-Undang  Desa  yang  berorientasi  pada pengentasan  kemiskinan,  ia  mengkaji  bagaimana think  tank di  Indonesia  sebagai policy entrepeneur mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam proses pembangunan. Penelitiannya juga mengeksplorasi bagaimana think tank berinteraksi dengan lembaga pemerintah, parlemen, universitas, media, kelompok kepentingan, masyarakat sipil, dan LSM untuk menciptakan jaringan kebijakan dan mencapai perubahan kebijakan.
Institute of Research and Empowerment (IRE) didefinisikan sebagai LSM think tank – yaitu, sebuah  organisasi  non-partisan,  sekelompok  intelektual,  dan  memiliki  kekuatan  untuk menentukan sendiri agenda penelitian dan proposal kebijakan mereka yang berhubungan dengan
pemerintahan  desa.  Mereka  memiliki  pengalaman  bertahun-tahun  dalam  menangani  masalah pemerintahan desa dan pengentasan kemiskinan.
IRE telah diidentifikasi sebagai policy entrepreneurs, dengan memanfaatkan pengetahuan, keahlian,  inovasi  dan  ide  kebijakan,  advokasi  kebijakan,  serta  jaringan  kebijakan  mereka  untuk mengejar tujuan mereka. Penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian Mintrom yang mengkorelasikan policy entrepreneurs dengan perubahan kebijakan melalui koalisi advokasi.
Pertama , IRE menunjukkan ketajaman sosial dengan memanfaatkan jendela peluang dan memanfaatkan jaringan kebijakan mereka dengan baik untuk mendapatkan ide dan sumber daya. Kedua ,  mereka  mendefinisikan  masalah  sebagai  penganjur  perubahan  kebijakan  dengan menggunakan  pengetahuan  dan  melibatkan  keterampilan  negosiasi  dengan  aktor  politik  dan pejabat  pemerintah. Ketiga ,  mereka  mengandalkan  tim  dan  koalisi,  misalnya  Komunitas Pengetahuan dan Kelompok Kerja Desa. Terakhir , mereka juga memimpin dengan memberi contoh melalui  pembentukan  institusi  untuk  pembelajaran  dan  memberikan  momentum  untuk perubahan.
IRE  melakukan  seleksi  dan  implementasi  strategi  dan  kegiatan  dalam  mengejar  ide-ide mereka  tentang  pemerintahan  desa  sebagai  bagian  dari  agenda  pengentasan  kemiskinan pemerintah (Meijerink & Huitema, 2010; Mintrom & Thomas, 2018; Mintrom & Vergari, 1996). IRE bekerja  sama  dengan  lembaga  donor  internasional  untuk  menyebarluaskan  gagasan  reformasi desa. Mereka juga percaya bahwa membangun koalisi dan aliansi dengan berbagai kelompok di tingkat  nasional  dan  lokal,  termasuk  media,  adalah  strategi  paling  penting  untuk  mendapatkan dukungan bagi inovasi kebijakan. IRE memanfaatkan masalah dan jendela politik sebagai peluang untuk  meluncurkan  alternatif  kebijakan  mereka  dan  bekerja  sama  dengan  pembuat  kebijakan. Sementara  itu,  IRE  menghubungkan  jaringan  informal  ke  formal  dengan  pembuat  kebijakan, termasuk legislator dan pejabat pemerintah. Mereka beroperasi dalam pengaturan kelembagaan tertentu melalui produksi pengetahuan dan mendefinisikan masalah. Terakhir, peran IRE dan think tank Indonesia lainnya dalam mempengaruhi pembuat kebijakan di semua tahap siklus kebijakan tetap dibutuhkan.
Arief  (2021)  dalam  penelitiannya,  menganalisis  bagaimana  dua  lembaga think  tank Indonesia bertindak sebagai pengusaha kebijakan yang mempengaruhi proses reformasi bantuan sosial dalam 15 tahun terakhir. Ia melakukan studi kasus komparatif antara think tank berbasis LSM dan think tank kuasi-pemerintah. Melalui penelitian ini dapat diketahui apa saja strategi mereka, seperti menyebarluaskan ide-ide baru dan inovatif di seluruh multi-level government , membangun koalisi  dan  memanfaatkan  jendela  peluang.  Penelitian  ini  juga  menyelidiki  faktor  yang berkontribusi pada efektivitas peran mereka sebagai policy entrepreneurs seperti: sumber daya dan konteks kelembagaan.
Melalui  penelitian  ini  diketahui  bahwa  kedua  lembaga think  tank dapat  dilihat  sebagai pengusaha  kebijakan  yang  menggunakan  berbagai  strategi  untuk  mempengaruhi  reformasi bantuan  sosial.  Ada  contoh  kesamaan  mencolok  dalam  membangun  koalisi  dan  memanfaatkan jendela peluang. Namun, beberapa perbedaan penting ditemukan dalam mengembangkan ide-ide inovatif  di multi-level  government dan  lembaga  perencanaan  untuk  pembelajaran.  Hal  ini disebabkan  oleh  pengaturan  tata  kelola  lembaga think  tank yang  berbeda.  Studi  kasus  ini  juga menyoroti peran penting sumber daya organisasi dan konteksnya dalam menentukan keberhasilan pengusaha  kebijakan.  Pada  gilirannya,  kedua  organisasi think  tank menunjukkan  reformasi bantuan  sosial  adalah  proses  yang  sangat  kompleks  dan  politis.  Oleh  karena  itu,  temuan mendukung  hipotesis  tesis  bahwa  lembaga think  tank di  Indonesia  memainkan  peran  penting dalam mempengaruhi reformasi bantuan sosial sebagai policy entrepreneurs .

## Kesimpulan
Melalui  artikel  ini  dapat  diketahui  bahwa policy  entrepreneurs memiliki  potensi  untuk memberikan  kontribusi  substansial  dalam  perumusan  kebijakan  berbasis  bukti.  Mintrom  dan Norman  (2009)  berhasil  menggambarkan  tingkat  kompatibilitas  yang  tinggi  antara policy entrepreneurship dan teori perubahan kebijakan melalui pendekatan teoretis dari multiple streams , koalisi advokasi, inkrementalisme dan punctuated equilibrium , serta neo-institusionalisme. Melalui artikel  penelitian  milik  Iskhak  Fatonie  (2020)  dan  penelitian  tesis  milik  Ria  Arief  (2021)  yang mengeksplor kehadiran policy entrepreneur melalui think tank organizations di Indonesia, diketahui bahwa  strategi  dan  pemanfaatan  jendela  peluang  menjadi  faktor  yang  signifikan  terhadap keberhasilan  organisasi think  tank untuk  mencapai  tujuannya.  Melalui  kedua  penelitian  yang dibahas sebelumnya juga dapat disimpulkan bahwa lembaga think tank di Indonesia memainkan peran  penting  dalam  mempengaruhi  reformasi  birokrasi  yang  lebih  terbuka  pada  aktor  non- partisan sebagai policy entrepreneurs .

## Daftar Pustaka
Ajat Rukajat. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Yogyakarta: Deepublish.
Arief,  R.  (2021). Comparative  Study  of  Indonesian  Think  Tanks  as  Policy  Entrepreneurs  in Influencing Social Assistance Reform . https://minerva-
access.unimelb.edu.au/items/e99b0970-e347-5dbe-9498-6e300217c41b
Arifin,  Zainal.  (2012).  Penelitian  Pendidikan:  Metode  dan  Paradigma  Baru.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Bakir, C. (2009), ‘Policy entrepreneurship and institutional change: multilevel governance of central banking reform’, Governance, 22(4), 571–98.
Crow,  D.A.  (2010),  ‘Policy  entrepreneurs,  issue  experts,  and  water  rights  policy change in
Colorado’, Review of Policy Research, 27(3), 299–315.
Farida Isroani, Pengaruh Media Google Classroom Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Terhadap Prestasi Belajar Siswa, Sustainable: Junal Kajian Mutu Pendidikan, 2022
Fatonie,  I.  (2020).  The  role  of  Indonesian  Think  Tanks  as  policy  entrepreneurs  in  policy development of village governance. Journal of Asian Public Policy . https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1829354
Gunn,  A.  (2017).  Policy  entrepreneurs  and  policy  formulation.  In Handbook  of  Policy Formulation . https://doi.org/10.4337/9781784719326.00024
Kingdon, J.W. (1984), Agendas, Alternatives, and Public Policies. Reprinted in 1995, Boston: Little, Brown & Company.
Lindblom, C.E. (1968), The Policymaking Process. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Meijerink, S., & Huitema, D. (2010). Policy entrepreneurs and change strategies: Lessons from sixteen case studies of water transitions around the globe. Ecology and Society, 15(2), 2. https://doi.org/ 10.5751/ES-03509-150221
Mintrom, M. & Vergari, S. (1996), ‘Advocacy coalitions, policy entrepreneurs, and policy change’, Policy Studies Journal, 24(3), 420–34
Mintrom,  M.  &  Norman,  P.  (2009),  ‘Policy  entrepreneurship  and  policy  change’,  Policy Studies Journal, 37(4), 649–67.
Mintrom, M. (2015), ‘Policy entrepreneurs and morality politics: learning from failure and success’, in Narbutaité Aflaki, I., Petridou, E. and Miles, L. (eds). Entrepreneurship in the Polis: Understanding Political Entrepreneurship. Aldershot: Ashgate, pp. 103–17.
Mintrom, M., & Thomas, M. (2018). Policy entrepreneurs and collaborative action: Pursuit of  the  sustainable  development  goals.  International  Journal  of  Entrepreneurial Venturing, 10(2), 153. https://doi.org/10.1504/IJEV.2018.092710
Petridou, E., Narbutaité Aflaki, I. & Miles, L. (2015), ‘Unpacking the theoretical boxes of political  entrepreneurship’,  in  Narbutaité  Aflaki,  I.,  Petridou,  E.  &  Miles,  L.  (eds). Entrepreneurship  in  the  Polis:  Understanding  Political  Entrepreneurship.  Aldershot: Ashgate, pp. 1–16.
Snyder,  H.  (2019).  ‘Literature  review  as  a  research  methodology:  An  overview  and guidelines’. Journal of Business Research,
104,
pp. 333–339,
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
Wampler, B. (2009), ‘Following in the footsteps of policy entrepreneurs: policy advocates and pro forma adopters’, Journal of Development Studies, 45(4), 572–92.
Zahariadis, N. (2007), ‘The multiple streams framework’, in Sabatier, P.A. (ed.). Theories of Policy Process. Boulder, CO: Westview Press, pp. 65–92.
World Bank. (2006). Making the new Indonesia work for the poor (worldbank.org)