INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5616-5624 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam
Nikmah Dalimunthe 1 ✉ , Khairunnisa Nafa 2 , Rohaya 3
Prodi Ekonomi Islam, FEBI, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: nikmahdalimunthe5@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Secara substansial hukum bermakna sebagai aturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, dan mencegah  terjadinya  kekacauan.  Hukum  perikatan  yang  dalam  tataran  praktis  disebut  hukum perjanjian/kontrak  merupakan  bidang  hukum  yang  sangat  penting  di  era  globalisasi  terutama  dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis. Terlebih dalam dinamika kehidupan modern  saat  ini,  menyatukan  hubungan  antara  para pihak  dalam  lingkup  kepentingan  sosialekonomi bukanlah persoalan yang sederhana. Oleh arena dalam artikel ini menjelaskan tentang hukum perjanjian islam dalam kajian kajian teori dan implementasinya di Indonesia.
Kata Kunci:  Dasar Hukum, Perjanjian Kontrak, Pandanga Islam

## Abstract
Substantially, law means rules in the form of norms and sanctions made with the aim of regulating human behavior, realizing justice, maintaining public  order, and preventing chaos. Engagement law, which in practical terms is called contract law, is a very important area of law in the era of globalization, especially in supporting activities in the trade sector and business transactions. Especially in the dynamics of modern life today, uniting the relationship between parties within the sphere of socio-economic interests is not a simple matter. Therefore, in this article, this article describes Islamic treaty law in a theoretical study and its implementation in Indonesia.
Keyword: Legal Basis, Contract Agreement, Islamic View.

## PENDAHULUAN
Hukum pada perjanjian dan kontrak merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang seirama dengan pertumbuhan masyarakat, faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena  pesatnya perkembangan transaksi bisnis yang  dilakukan  masyarakat.  Pengembangan  hukum  perjanjian  sangat  perlu  dan  penting dilakukan agar tercipta tatanan masyarakat yang dinamis, teratur dan menjamin kepastian hukum di masyarakat. Kepastian hukum penting dilakukan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Selaras dengan tujuan Negara dalam “mewujudkan keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan umum”. Hukum perjanjian  atau  perikatan  yang  adil  dan  koheren  kira  penting  bagi  pembangunan  hukum nasional  yang  modern.  Di  samping  itu  hukum  juga  harus  mampu  beradaptasi  dengan berbagai tuntutan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat (Rachman, 2022). Dengan demikian,  hukum  mempunyai  peran  dan  fungsi  strategis  sebagai  agen  perubahan  sosial masyarakat. Demikian halnya dengan keberadaan hukum perikatan yang merupakan bagian dari tata hukum privat di Indonesia dalam konteks pembangunan hukum ekonomi Indonesia (Munif, 2017).
Islam  adalah  agama  yang  sempurna.  Kesempurnaan  tersebut  dapat  dilihat    dengan adanya tuntunan dan tatanan hukum yang mengatur kehidupan manusia  secara lengkap dan  menyeluruh.  Hubungan  manusia  dengan  Sang  Khaliq  diatur    dalam  bidang  ibadah, sementara  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  sesama  manusia    diatur  dalam  bidang muamalat.  Cakupan  hukum  muamalat  sangatlah  luas  dan    bervariasi,  baik  yang  bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti  perkawinan, kontrak atau perikatan, hukum pidana,  peradilan  dan  sebagainya.    Kontrak  atau  perjanjian  dalam  Islam  disebut  dengan "akad", berasal  dari bahasa Arab "al- Aqd” yang  berarti perikatan,  perjanjian,  kontrak atau permufakatan (al-ittifaq), dan transaksi. Islam sebagai agama yang sempurna, yang bersifat komprehensif  dan  universal  merupakan  agama  rahmatallilalamin  yang  mempunya  makna agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.
Yakni seluruh jagat alam ini sudah ada aturannya dari perkara yang paling besar sampai pada perkara yang paling terkecil menurut hukum Allah SWT. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai dua hubungan yaitu hubungan vertikal, hubungan antara manusia dengan Allah diwujudkan  dengan  melaksanakan  kegiatan  amal  ibadah.  Yang  kedua  hubungan  vertikal, hubungan antara manusia dengan manusia dan alam sekitarnya. Hubungan manusia dengan manusia lainnya dengan bentuk muamalah. Baik dalam bentuk kekayaan, keluarga, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya biasanya diwujudkan dalam bentuk akad, kontrak atau perjanjian. Perjanjian yang sah juga akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban  untuk  melaksanakan  dengan  iktikad  baik.  Namun  jika  syarat-syaratnya  tidak dipenuhi  maka  konsekuensi  baik  secara  yuridis  perjanjian  tersebut  batal  dan  batal  demi
hukum. Syarat obyektif dan syarat subyektifnya tidak terpenuhi. Penduduk Indonesia secara ke seluruh mayoritas beragama Islam.
Maka secara otomatis berlaku juga aturan atau hukum Islam sebagai landasan hidup bermasyarakat berupa aturan ibadah dan aturan bermuamalah. Dengan demikian penting sekali bagi kita sebagai orang Islam untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana konsep hukum perjanjian dalam Islam. Sejalan dengan anjuran dalam agama menjalankan aturan hukum Allah secara sempurna (kaffah). Mempelajari dan memahami hukum perjanjian sangat berguna bagi umat Islam di Indonesia yang saat ini sedang trend dengan sistem ekonomi Islam, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan memiliki produk berbasis syariah yang dalam transaksi sebut didasarkan pada perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan yang disebut dengan akad. Pemahaman yang baik dalam mempelajari hukum perjanjian Islam, akan melahirkan transaksi-transaksi  bisnis yang  bebas  dari unsur-unsur yang  dilarang  oleh  agama, berupa perjudian (maysir), riba, ketidakjelasan (gharar), dan suap menyuap. Oleh karena itu hukum perjanjian,  perikatan  dan  kontrak  mempunya  arti  yang  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat, karena hukum perjanjian merupakan sarana dan dasar dari  sekian banyak aktivitas manusia. Dan dengan hukum perjanjian segala aktivitas bisnis bisa berjalan dengan baik  dan  benar.  Oleh  karena  itu  akad  merupakan  sarana  sosial  untuk  mendukung, memperlancar dan menertibkan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial (Ardi, 2016).
Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu. Hukum Islam  telah  mengatur  secara  rinci  berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  baik  mengenai hubungan manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah maupun  hubungan manusia dengan manusia serta dengan makhluk lainnya yang disebut  dengan muamalah. Muamalah dalam pengertian fikih adalah seperangkat aturan aturan Allah yang wajib ditaati, mengatur hubungan  manusia  dengan  manusia  dalam  kaitannya  untuk  memperoleh  dan mengembangkan harta benda. Di Indonesia perkembangan kajian dan praktek ilmu ekonomi Islam juga berkembang pesat. Kajian-kajiannya sudah banyak diselenggarakan di berbagai university negeri maupun swasta. Sementara itu dalam bentuk prakteknya, ekonomi Islam telah  berkembang  dalam  bentuk  perbankan  dan  lembaga-lembaga  keuangan    ekonomi Islam non bank (Farihatul & Susamto, 2018).
Perkembangan  Ekonomi  Islam  di  Indonesia  mulai  mendapatkan  momentum  yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu sistem perbankan  Islam    memperoleh  dasar  hukum  secara  formal  dengan  berlakunya  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dalam Undang undang nomor 10 tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Atas dasar inilah, makalah ini membahas mengenai pengertian, dasar  hukum  kontrak  dalam  islam  sebagai  pedoman  dalam  suatu  lembaga  maupun  non
lembaga dalam bertransaksi, tema yang diangkat dalam artikel ini adalah “Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunkan  buku-buku  dan  literatur-literatur  lainnya  sebagai  objek  yang  utama  (Arikunto, 2015).  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (S, 2016). Dengan  penelitian  kualitatif,  perlu  dilakukan  analisis  deskriptif.  Metode  analisis  deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai  nilai-nilai  pendidikan ṭ ah ārah  yang  terdapat  dalam  kitab  Ihyā`  Ulūmu  ad - Dīn. Pendekatan  kualitatif  yang  didasarkan  pada  langkah  awal  yang  ditempuh  dengan mengumpulkan  data-data  yang  dibutuhkan,  kemudian  dilakukan  klasifikasi  dan  deskripsi (Rahmat, 2009).
Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna bersifat  keilmuan  atau  memenuhi  syarat  (kaidah)  ilmu  pengetahuan  sehingga  dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (Rukin, 2019). Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif  karena  penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  memperoleh  jawaban  yang  terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata- kata. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia”.

## 1. Pengertian Perjanjian
Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan akad, iltizam. Dalam bahasa  Indonesia  dikenal  dengan  kontrak,  perikatan,  perjanjian  atau  persetujuan.  Yang mempunyai arti  suatu perbuatan dimana seseorang atau  lebih mengaitkan  dirinya terhadap seseorang atau lebih. Beberapa istilah perikatan, obligation (latin), obligation (Prancis; Inggris) yang  berarti  mengikatkan  diri  atau  ikatan  hukum  (Sinaga,  2018).  Di  Indonesia  umumnya perikatan  digunakan  sebagai  padanan  kata  dari  bahasa  Belanda  verbintenis  dan  perjanjian sebagai  padanan  dari  overeenkomst.  Ada  pula  yang  menggunakan  kata  perjanjian  sebagai padanan dari verbintenis, sedangkan overeenkomst digunakan untuk kata persetujuan (Salim, 2020).  Dari  kata  di  atas  dapat  diartikan  sebagai  suatu  pernyataan  dari  seseorang  untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkutpautnya dengan kemauan pihak  lain.  Janji  hanya  mengikat  bagi  orang  yang  bersangkutan,  sebagaimana  yang  telah diisyaratkan dalam al- Qur’an surat Ali -Imran ayat 76. (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati  janji  (yang  dibuat)nya  dan  bertakwa,  Maka  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang- orang yang bertakwa. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.
Dalam kompilasi hukum ekonomi, akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Para ahli hukum Islam memberi definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  obyeknya.  Menurut  M.  Tahir  Azhari,  hukum perjanjian Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Quran, As-sunnah (al-Hadist), ar- Ra’yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi obyek suatu transaksi (Marbun, 2020)
2. Rukun dan Syarat Perjanjian
Di kalangan para fukaha terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan rukun sebuah perjanjian, perikatan atau akad. Didasarkan pada definisi yang sampaikan yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lainnya tergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun semua perbedaan yang ada hanya istilah yang pada akhirnya tidak berpengaruh pada substansinya. Jadi rukun perjanjian adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua keinginan atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat atau tulisan. Untuk unsur  bagian  lainnya  misalnya  obyek  diakadkan  dan  dua  pihak  yang  berakad  merupakan keharusan sebuah perjanjian yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Sebab adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang melakukan perjanjian atau akad (Irayadi, 2021).
Menurut  jumhur  fuqaha  rukun  akad  antara  lain:  1).  Aqid,  Orang  yang  berakad  atau melakukan  perjanjian,  2).  Ma’qud  alaih,  obyek  benda  yang  diakadkan,  3).  Maudhu  al -aqad, tujuan melakukan perjanjian atau akad, 4). Shighat al-Aqad, yaitu ijab dan qabul dari perjanjian. Rukun perjanjian adalah sighat aqad, yang terdiri dari ijab dan qabul, yaitu suatu cara bagaimana rukun-rukun  akad  tersebut  dinyatakan  dan  menunjuk  kepada  kehendak  kedua  belah  pihak. Adapun syarat-syarat sighat akad ini adalah:
1) Harus  Jelas atau Terang Pengertiannya Yaitu  lafaz yang  dipakai  dalam ijab  dan qabul  harus  jelas  maksud  dan  tujuannya  menurut  kebiasaan  (‘urf)  yang  berlaku.  Dengan demikian  pada  saat  pelaksanaan  atau  penerapan  perjanjian  masing-masing  pihak  yang mengadakan  perjanjian  atau  yang  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  haruslah  mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.
2) Harus  Ada  Kesesuaian  (Tawaffuq)  Maksudnya  adalah  harus  ada  kesesuaian
(tawaffuq) antara ijab dan qabul dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.
Syarat Perjanjian Pada umumnya syarat akad ada delapan macam, yaitu: tamyiz, berbilang, persatuan ijab dan qabul (kesepakatan), kesatuan majelis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda  bernilai  dan  dimiliki  (mutaqawwim  dan  mamluk),  tujuan  tidak  bertentangan  dengan syariat.  Menurut  pendapat  jumhur  ulama  fiqih  pada  dasarnya  pihak-pihak  yang  berakad memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  syarat-syarat  tersendiri  dalam  suatu  akad  (Fazri  &
Kurniawan, 2021).
Senada yang disampaikan mazhab Han afi dan Syafi’i sekalipun pihak -pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu mempunyai batas-batas atau keterbatasan, selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri. yarat-syarat umum itu sebagai berikut: 1. Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian (akad) harus cakap bertindak (ahli). 2. Obyek akad dapat menerima hukum. 3. Perjanjian atau akad itu diizinkan oleh syara’ yang dilakukan orang mempunyai hak melakukan. 4. Obyeknya bukan akad yang dilar ang oleh syara’. 5. Perjanjian yang dapat mengandung faedah 6. Ijab tidak sah jika akad tersebut dibatalkan sebelum adanya Qabul (Niru & Sinaga, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dasar Hukum Perjanjian Kontrak
Dalam perkembangan hukum saat ini, perlu adanya korelasi antara hukum secara umum dengan hukum dalam kontrak syariah dimana hal ini dilandaskan pada mayoritasnya penduduk islam di Indonesia. Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam hukum perdata Islam, asas-asas tersebut sangat  berpengaruh  pada  pelaksanaan  kontrak  yang  dilaksanakan  oleh  para  pihak  yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi pelaksanaannya pada suatu kontrak, maka akan  berakibat  pada  batalnya  atau  tidak  sahnya  kontrak  yang  dibuatnya.  Dasar  hukum  kontrak dalam hukum perjanjian Islam, yaitu:
1) Al-Hurriyah  (Kebebasan)  Para  Pihak  yang  melakukan  perjanjian  mempunyai  kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syaratsyaratnya termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Menurut Lukman Santoso  Asas  ini  memberikan  kebebasan  para  pihak  untuk:  a.  Membuat  atau  tidak  membuat perjanjian b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan  persyaratan  d.  Menentukan  bentuk  perjanjian  apakah  tertulis  atau  lisan.  Dalam  islam  Asas kebebasan kontrak di batasi oleh ketentuan dalam syariah. Di dalam sebuah perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan. Asas kebebasan berkontrak sesuai dengan yang tertuang dalam al- ur’an. (Q.S al-Baqarah: 256).
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
2) Al-Musawamah (Persamaan dan Kesetaraan) Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunya kedudukan yang  sama, sehingga  dalam menentukan term and condition dari suatu  akad/perjanjian  setiap  pihak  mempunyai  kesetaraan  atau  kedudukan  yang  seimbang. perjanjian  mempunyai  kedudukan,  hak,  dan  kewajiban  yang  sama  dalam  hukum.  Mereka  tidak
boleh dibeda-bedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras. Sesuai yang tertuai di dalam al- qur’an al -Hujarat Ayat 13.
Hai  manusia,  Sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya  orang yang paling mulia diantara  kamu disisi Allah  ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
3) Al-Adalah  (Keadilan)  Asas  ini  mempunyai  pengertian  bahwa  perjanjian  harus  senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah  satu  pihak.  Asas  ini  dituntut  benar  dalam  pernyataan  kehendak  dan  keadaan,  memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi kewajibannya (QS. 3:17)
4) Al-Ridha (Kerelaan) Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan mis- statement. Kata “suka sama suka” menunjukkan senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas. Dasar hukum dalam penggunaan asas ini dalam transaksi perjanjian adalah (QS. An- Nisa’:29
5) Ash-sidiq  (Kejujuran)  Dalam  Islam  sifat  kejujuran  harus  dilakukan  dalam  segala  hal  dan melarang  dengan  tegas  kebohongan  dan  penipuan  dalam  bentuk  apapun.  Nilai  kebenaran  ini memberikan  pengaruh  kepada  pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian  untuk  tidak  berdusta menipu dan melakukan penipuan. Apabila asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak. Dasar hukum dalam penggunaan asas ini dalam transaksi perjanjian adalah (QS. Ahzab:70)
6) Al-Kitabiyah (Tertulis) Dalam sebuah perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, berkaitan dengan  kepentingan  pembuktian  jika  di  kemudian  hari  terjadi  sengketa.  Dalam  pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu. Asas ini didasarkan kepada QS Al-Baqarah ayat 282-283:
7) Secara subtansial tidak ada perbedaan antara asas-asas perjanjian yang dikenal dalam sistem civil law atau common law dengan sistem hukum perjanjian Islam. Kalaupun ada perbedaan bukan pada yang bersifat substansial, misalnya asas keadilan, asas amanah, dan asas kemaslahatan dalam sistem  hukum  perjanjian  Islam,  ketiga  asas  tersebut  merupakan  isi  substansial  asas  iktikad  baik dalam sistem civil law dan commo law.
2. Berakhirnya Perjanjian
Dalam sebuah perjanjian Islam, yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:
1) Jangka Waktu Perjanjian Berakhir Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu
yang  telah  diperjanjikan,  secara  otomatis  (langsung  tanpa  ada  perbuatan  hukum  lain)  batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Sesuai firman Allah dalam al- Qur’ an suroh Attaubah ayat 20.
Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang bertakwa.” (QS. At -Taubah: 4).
2) Salah Satu Pihak Menyimpang atau Pengkhianatan atas Perjanjian. Hal ini bisa terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (error in objecto), maupun error mengenai orangnya (error in persona). Hal ini didasarkan dari firman Allah dalam al- qur’an.
maka  selama  mereka  berlaku  jujur  terhadapmu,  hendaklah  kamu  berlaku  lurus  kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang bertakwa.” (QS. At -Taubah: 7).
D ari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku jujur terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”, dalam hal ini dapat dipahami bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku  lurus,  maka pihak lain boleh  membatalkan  perjanjian yang  boleh disepakati. Apabila salah satu melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah  satu  pihak  mengadakan  pengkhianatan  terhadap  apa  yang  telah  diperjanjikan,  maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al- Qur’an surat An -Anfal ayat 58:
dan  jika  kamu  khawatir  akan  (terjadinya)  ada  pengkhianatan  dari  suatu  golongan,  maka kembalikanlah  perjanjian  itu  kepada  mereka  dengan  jujur.  Sesungguhnya  Allah  tidak menyukai orang- orang yang berkhianat.”
Salah satu akad meninggal dunia. Hal ini berlaku untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya  kompetensi  khas,  sedangkan  jika  perjanjian  dibuat  dalam  hal  memberikan  sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Contohnya ketika seorang membuat perjanjian pinjaman uang, kemudian ia meninggal dunia maka kewajiban mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris.

## SIMPULAN
Hukum bermakna sebagai aturan yang berupa norma  dan  sanksi yang  dibuat dengan tujuan  untuk  mengatur  tingkah  laku  manusia,  mewujudkan  keadilan,  menjaga  ketertiban masyarakat, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum perikatan yang dalam tataran praktis
disebut  hukum  perjanjian/kontrak  merupakan  bidang  hukum  yang  sangat  penting  di  era globalisasi  terutama  dalam  mendukung  kegiatan  di  sektor  perdagangan  dan  transaksi  bisnis. Terlebih dalam dinamika kehidupan modern saat ini, menyatukan hubungan antara para pihak dalam  lingkup  kepentingan  sosialekonomi  bukanlah  persoalan  yang  sederhana.  Oleh  arena dalam artikel ini menjelaskan tentang hukum perjanjian kontrak dalam pandangan islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. Jurnal Hukum Diktum, 14(2).
Arikunto, S. (2015). Metode Penelitian. Universitas Pendidikan Indonesia.
Farihatul, A., & Susamto, B. (2018). Perlindungan hukum Mitra Program afiliasi E-commerce di Indonesia. Journal of Islamic Business Law, 2(2).
Fazri, F., & Kurniawan, L. (2021). Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 2(6). https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.641
Irayadi,  M.  (2021).  Asas  Keseimbangan  Dalam  Hukum  Perjanjian.  Hermeneutika :  Jurnal  Ilmu Hukum, 5(1). https://doi.org/10.33603/ hermeneutika.v5i1.4910
Marbun,  P.  (2020).  Konsep  Dosa  dalam  Perjanjian  Lama  dan  Hubungannya  dengan  Konsep
Perjanjian. CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika, 1(1).
https://doi.org/10.46348/car.v1i1.9
Munif, N. A. (2017). Analisis Akad Ijarah Muntahiyabittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3 (2). https://doi.org/10. 21274/an.2017.3.2.255-276
Niru, & Sinaga, A. (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1).
Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1). https://doi. org/10. 29040/ jiei. v8i1.3616 Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9.
Rukin. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. S, A. (2016). Metodologi Penelitian: Pendekatan Penelitian. Artikel.
SALIM, A. (2020). Apakah Sikap Allah Di Perjanjian Lama Berbeda Dengan Di Perjanjian Baru?
SOLA  GRATIA:  Jurnal  Teologi  Biblika  Dan  Praktika,  3(2).  https  ://doi.org/10. 47596/solagratia. v3i2.37
Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam. Binamulia Hukum, 7 (2).