## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.2 Nomor 2, Maret 2022 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

## KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN

## PEMERINTAH
PENGGANTI

## UNDANG-UNDANG  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF  NEGARA KONSTITUSIONAL

## Angky Ayah Natalian Oktavianus
Program Pasca Sarjana, Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang. Gmail: ayahpu843@gmail.com
Abstrak
Pasal  24C  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 menyebutkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar.  Dalam  Pasal a  quo tidak disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji Perpu, namun dalam praktiknya  Mahkamah  Konstitusi  melakukan  hal a  quo .Permasalahan  dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945 ? Metode penelitian yakni penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian  menunjukan bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan perundang-undangan lainnya tidak  ditemukan  secara  tegas  atau  eksplisit  menyangkut  dengan  Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu, oleh karena itu tidak seharusnya melakukan pengujian  terhadap  Perpu  karena  bukan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi. Saranya  agar  MPR  melakukan  amandemen  terhadap  UUD  NRI  1945  untuk menentukan lembaga mana yang berwenang menguji Perpu, sehingga polemik ini bisa terselesaikan.
Kata Kunci : Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Perpu.

## Abstract
Article 24C Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia mentions one of the competences of the Constitutional Court, examining the law against the Constitution. In Article a quo it is not mentioned that the Constitutional Court has the authority to examine the Perpu, but in practice the Constitutional Court does the a quo.  The  problems  in  this  research  are:  How  is  the  regulation  of  the  authority  of  the
Constitutional  Court  in  examining  the  constitutionality  of  the  Perpu  against  the  1945 Constitution? The research method is empirical juridical research. The result of the research shows  that  in  Article  24C  paragraph  (1)  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia and other laws and regulations are not found explicitly or explicitly concerning the Constitutional Court authorized to examine the Perpu, therefore it should not conduct a test on the Perpu because it is not the authority of the Constitutional Court. The summons for the MPR to amend the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to determine which institution is authorized to examine the Perpu, so that this polemic can be resolved.
Keywords : Authority, Constitutional Court, Perpu.

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Gagasan agar dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia pertam kali dikemukakan  oleh  Muhammad  Yamin  saat  pembahasan  Undang-Undang  Dasar NRI Tahun 1945, pada tahun 1945. Muhammad Yamin merupakan salah anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan  (BPUPK), yang pada saat itu  berpendapat  bahwa  “  Balai  Agung”  (MA)  perlu  diberi  kewenangan  untuk membanding Undang-Undang. Namun pada saat itu Soepomo menolak pendapat tersebut, karena menurut Soepomo bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika,  dan di satu sisi pada saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman pengujian undang-undang. 1
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  lembaga  baru  yang  dibentuk  di Indonesia pada saat ditetapkanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  (UUD  1945).  Kemudian  Perubahan  keempat UUD 1945 ditentukan dalam Pasal III aturan peralihan UUD 1945, dalam pasal tersebut  menyatakan  bahwa  “Mahkamah  Konstitusi  dibentuk  selambat-lambatnya 17  september  2003  dan  sebelum  dibentuk  segala  kewenangannya  dilakukan  oleh Mahkamah Agung. Kemudian pada tanggal 13 agustus 2003, disahkannya Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  dan  ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah  satu  lembaga  peradilan  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan di  Indonesia.  Terbentuknya  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia  tidak  dapat dipisahkan  dari  perkembangan  hukum  dan  sistem  ketatanegaraan,  menyangkut dengan  pengujian  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  oleh lembaga  peradilan,  pengujian  Undang  -Undang  oleh  Mahkamah  Konstitusi  ini biasa disebut dengan istilah “ constitutional review”.
Dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga  negara,  maka  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  perlu  diperluas,  dengan memasukkan  mekanisme constitutional  complaint ke  dalam  salah  satu  kewenangan Mahkamah  Konstitusi.  Penambahan  kewenangan  ini  berfungsi  untuk  melindungi
1 Puguh Windarwan, Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum, Vol.2,Nomor 1, Juni 2013, hlm 7.
hak-hak warga negara yang berpotensi dilanggar oleh tindakan atau kebijakan yang di-keluarkan  pemerintah  (eksekutif),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (legislatif)  serta putu-san pengadilan (yudikatif) . 2
Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusan  bersifat  final  untuk  :    menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 12 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang berbunyi  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945
c. Memutus pembubaran partai politik, dan;
d.  Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  NRI  1945,  Pasal  10  ayat  (1)  UU  Nomor  24
Tahun  2003  dan  Pasal  12  ayat  (1)  UU  Nomor  4  Tahun  2004  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  melakukan  pengujian undang-undang  ditegaskan  pada  huruf  a,  dengan  demikian  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  yang  paling  utama  ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  24C  UUD  1945,  Mahkamah  Konstitusi mempunyai beberapa kewenangan, yaitu sebagai berikut :
a) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
c) Memutus pembubaran partai politik
d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
e) Memutus  pendapat  DPR  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela.
f) Memutus Pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. 3
2 Rahmat  Muhajir  Nugroho,  “Urgensi  Pengaturan  Perkara  Constitusional  Complaint  Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Ilmu Hukum Novelty , Vo. 7 No. 1 Edisi Februari 2016,
Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, hlm. 11
3 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Sinar Grafika, 2010, hlm 205
Berdasarkan  uraian  menyangkut  dengan  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  di  atas,  secara  konstitusional  tidak  disebutkan  secra  jelas  atau  eksplisit dalam satu ayatpun dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas menyangkut  dengan  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  menguji  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Namun  seiring  berjalannya  waktu  perkembangan  ketatanegaraan  di  Indonesia sangatlah signifikan, Mahkamah Konstitusi dalam prakteknya melakukan pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945. 4
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  :  Bagaimanakah  pengaturan kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  pengujian  konstitusionalitas  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 ?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian  yuridis  nomatif,  yaitu  suatu  penelitian yang  dilakukan  dengan  berfokus  pada  asas-asas  hukum,  kaidah-kaidah  hukum, konsep-konsep hukum, sejarah hukum dan peraturan perundang-undangan. Aspek yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  ialah  Pengaturan  kewenangan  kewenangan Mahkamah  Konstitusi.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  metode pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statuta  approach ), pendekatan konseptual  ( conseptual  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  pendekatan sejarah  ( historical  approach ).  Adapun  Jenis  dan  bahan  hukum  ialah  bahan  hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi : Undang-Undang Dasar NRI Tahun  1945,  Undang-Undang  dan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang Pengujian Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945.

## C. PEMBAHASAN
a. Pengaturan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pengujian Konstitussionalitas Peraturan Pemerintah Terhadap UUD NRI Tahun 1945. Gagasan  perlunya suatu  “MK” dalam ketatanegaraan Indonesia sudah ada sejak pembahasan UUD dalam rapat besar BPUPKI, tanggal 15 Juli 1945. Dalam rapat  ini,  Muhammad  Yamin  mengusulkan  agar  MA  juga  diberi  kewenangan membanding-bandingkan  undang-undang  apakah  tidak  melanggar/  bertentangan dengan UUD Usul Yamin ditolak oleh Soepomo (Risalah Sidang BPUPKI, 1998 : 324) dengan tiga (3) alasan, pertama , UUD yang akan dibuat tidak memakai sistem yang  membedakan  secara  prinsip  tiga  lembaga  negara  sebagaimana  ajaran  trias politica;
kedua ,  pada  saat  itu  bangsa  Indonesia  kekuarangan  ahli  hukum  dan  tidak tersedianya  ahli  hukum  yang  berpengalaman; ketiga ,  dalam  praktik,  jika  ada
4 Ni’matul Huda, Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi , Jurnal Konstitusi, Vol 7 Nomor 5, Jakarta, 2010. hlm 1.
perselisihan  tentang  soal,  apakah  sesuatu  UU  bertentangan  dengan  UUD  atau tidak, itu pada umumnya bukan soal yuridis, tapi soal politis . 5
Dasar  hukum  Pengaturan  judicial  review  dilakukan  oleh  dua  lembaga kekuasaan kehakiman yaitu di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. UU No  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  jo  UU  No  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Dalam  ranah  aplikatif  secara  prosedural  judicial review  oleh  MK  ditindak  lanjuti  melalui  PMK  No  06/  PMK/2005  tentang Pedoman Beracara  dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sedangkan  Hak Uji Materiil (HUM) di MA ditindaklanjuti melalui Perma No 1 tahun 1993 jo Perma No. 1 Tahun 1999 jo Perma No. 1 Tahun 2004 jo Perma No. 1 Tahun 2011. 6
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  pertama  yaitu  terkait  perkara permohonan pengujian  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberatasan  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Putusan  yang  kedua  yaitu pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang  Jaring  Pengaman  Sistem  Keuangan  (JPSK),  terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedua  putusan  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  menyimpulkan  bahwa Mahkamah  Konstitusi  berwenang  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus permohonona a  quo .  Secara  Konstitusional,  dalam  Pasal  24  C  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tidak  disebutkan  secara tegas  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  untuk  menguji  Perpu.  Perihal kewenangan  Mahakamah  Konstitusi  juga  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2004.  Dalam  kedua  Pasal  tersebut  juga,  tidak  disebutkan  bahwa Mahakamah  Konstitusi  mempunyai  kewenangan  untuk  menguji  Perpu.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  mengadili  perkara  yang bukan merupakan kewenangannya.
Dasar  pertimbangan  pembenaran  hakim  Mahkamah  Konstitusi,  yang mengatakan  berwenang  menguji  konstitusionalitas  Perpu  terhadap  UUD  NRI 1945. antara lain yakni yang Pertama menyangkut dengan sistematika UUD NRI 1945 menempatkan pengaturan Perpu dalam BAB VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat.  Sehingga  sangat  erat  hubungannya  dengan  kewenangan  DPR  dalam pembuatan  UU  Karena  Perpu  diatur  dalam  BAB  tentang  DPR  sedangkan  DPR adalah  pemegang  kekuasaan  untuk  membentuk  UU,  maka  materi    Perpu  adalah
5 Djoko  Imbawani,  “Pengujian  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Oleh Mahkamah  Konstitusi”, Jurnal  Media  Hukum, Vol.  21  No.  1  Edisi  Juni  2014,  Malang  :  Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, hlm. 75
6 Achmad Mulyanto, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang - Undangan (Judical Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Yustisia Vol. 2 No. 1 Edisi Januari - April 2013, Surakarta : Universitas Sebelas Maret , hlm. 64
materi yang menurut UUD NRI 1945 diatur dengan UU dan bukan materi yang melaksanakan  UU  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  Pasal  5  ayat  (2)  UUD  NRI 1945.
Kedua Perpu  dikeluarkan  karena  terjadinya  kekosongan  hukum  dalam rangka  untuk  mengatasi  situasi  darurat  yang  bersifat  mendesak  secara  cepat sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 22 ayat 1 (1) UUD NRI 1945.
Dasar pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, menurut peneliti tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kewenangan yang tertulis dalam UUD NRI 1945. Kewenangan  untuk  membentuk  Perpu  berdasarkan  ketentuan  Pasal  22  ayat  (1) UUD  NRI  1945  berada  di  tangan  Presiden  sedangkan  kewenangan  untuk menentukan eksistensi dan keabsahan Perpu berdasarkan Pasal 22 ayat (1), ada di tangan DPR.
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  secara  Konstitusional  seperti  yang tertulis  dalam  Pasal  24  C  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  adalah  menguji Konstitusionalitas  UU  terhadap  UUD  NRI  1945.  Pasal  22  UUD  NRI  1945 maupun Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 tidak membicarakan materi muatan dari  Perpu  adalah  sama  dengan  UU  dan/atau  hierarki  Perpu  sama  dengan  UU, oleh  karena  itu  materi  muatan  Perpu  yang  sama  dengan  UU  atau  hierarki  Perpu sama dengan UU tidak menjadi alasan yang spesifik untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi  berwenang  untuk  menguji  Perpu  terhadap  UUD  NRI  1945  karena UUD 1945 sudah secara tegas mengatur kewenangan dari masing-masing lembaga. Di  samping  itu,  hierarki  perundang-undangan  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  10 Tahun  2004 juncto UU  Nomor  12  tahun  2011  dapat  saja  berubah  di  kemudian hari  dengan  menempatkan  kembali  hierarki  Perpu  dibawah  UU  atau  sebaliknya. Sebagaimana  yang  pernah  dilakukan  berdasarkan  Tap  MPR  Nomor III/MPR/2000.
Di samping itu, kewenangan Presiden membentuk Perpu telah ada sebelum dilakukannya  perubahan  terhadap  UUD  NRI  1945.  bahkan  ketika  itu  Pasal  22 UUD  NRI  1945  tidak  mengalami  perubahan  artinya  Pasal  tersebut  masih  sama dengan  aslinya.  sedangkan  pasca  perubahan  UUD  NRI  1945  kewenangan membentuk UU telah bergeser dari presiden ke DPR seperti yang tertuang dalam Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  NRI  194.  Dengan  demikian  tidaklah tepat  untuk  menyatakan  Mahkamah  Konsttitusi  berwenang  untuk  menguji  Perpu terhadap UUD NRI 1945 dengan dasar bahwa Perpu ditempatkan dalam Bab VII tentang  DPR  dan  materi  muatan  Perpu  adalah  materi  muatan  UU  bukan  materi muatan  PP  dalam  rangka  melaksanakan  UU  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  5  ayat  (2)  UUD  NRI  1945.  Berdasarkan  Pasal  22  ayat  (1)  UUD  NRI  1945 sangatlah  mudah  dipahami  bahwa  alasan  Presiden  mengeluarkan  Perpu  adalah karena adanya “hal ihwal kegentingan yang memaksa“ bukan karena sebab lainnya, termasuk  bukan  karena  adanya  kekosongan  hukum  untuk mengatasi  kegentingan yang memaksa itu.
Kajian-kajian  akademik  yang  pernah  berkembang  di  kampus-kampus  pada 2000-  2001  menyebutkan,  antara  lain,  bahwa  pengujian  Perpu  oleh  lembaga
yudisial  (judicial  review)  atau  oleh  lembaga  lain  (seperti  yang  pernah  diberikan kepada  MPR  oleh  Tap  MPR  No.  III/MPR/2000)  merupakan  “perampasan”  atas hak dan kewenangan konstitusional DPR yang diberikan oleh UUD 1945. Sebab sudah sangat jelas, Pasal 22 UUD 1945 memberi hak kepada DPR untuk menilai sebuah Perpu pada persidangan berikutnya, apakah Perpu itu akan disetujui sebagai undang-undang ataukah tidak. Kesamaan level isi antara undang-undang dan Perpu tetap  tidak  dapat  dijadikan  alasan  bagi  lembaga  selain  DPR  untuk  menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945; apalagi kalau kesamaan isi itu hanya karena  Perpu  diartikan  sebagai  “undang-undang  dalam  arti  materiil,”  sebab  di dalam hukum tata negara semua jenis peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD sampai Peraturan Desa, adalah undang-undang dalam arti materiil. 7
Uji konstitusionalitas Perpu termasuk dalam ranah kewenangan MK sejalan dengan  filosofi Judicial  Activism (paham  yang  bersifat  aktif)  yang  identik  dengan “Patung  Dewi  Keadilan”  yang  matanya  tidak  tertutup  sehingga  mampu menyaksikan  dan  menyerap  “rasa  keadilan  masyarakat”,  mampu  menyerap  nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mampu menyerap tuntutan dan aspirasi masyarakat  serta  tidak  terlepas  pula  terciptanya  “hakim  yang  berfikir”  sehingga putusanputusan hakim tersebut responsif . 8
Sri Soemantri menerjemahkan  judicial review dengan istilah “hak menguji material”, yaitu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan  perundang-undangan  isinya  sesuai  atau  bertentangan  dengan  peraturan yang  lebih  tinggi  derajatnya,  serta  apakah  suatu  kekuasaan  tertentu  berhak mengeluarkan  peraturan  tertentu,  dan  benar  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  Sri Soemantri merupakan akademisi di Indonesia yang paling pertama melesatkan isu tentang pengujian undang-undang melalui suatu karya ilmiah berupa buku yang Ia tulis. 9
Di  luar    judicial  review,  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  juga  mengenal legislatif review yaitu peninjauan atau perubahan UU dan atau Perda oleh lembaga legislatif (DPR/DPRD dan Pemerintah/Pemda) sesuai dengan tingkatannya karena isinya  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  hukum  dan  falsafah  yang  mendasarinya atau karena terjadi perubahan kebutuhan yang tidak bertentangan dengan hukum dan  falsafah  yang  mendasarinya.  Mekanisme  ini  dilakukan  di  dalam  internal lembaga  legislatif  sebelum  dibawa  ke  judicial  review  atau  karena  tidak  ada  yang mengajukan  gugatan  judicial  review  padahal  masalahnya  sangat  penting  untuk  di
7 Riri  Nazriyah,  “Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi    Dalam  Menguji  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang  -  Undang”, Jurnal  Hukum, Vol.  17  No.3  Edisi  Juli  2010,  Yogyakarta  :  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 397.
8 Iskandar  Muda,  “Pro  Kontra  dan  Prospektif  Kewenangan  Uji  Konstitusionalitas  Perpu”, Jurnal Konstitusi , Vol. 10 No. 1 Edisi Maret 2013, Lampung : Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 86
9 Miftakhul Huda, Pengujian UU dan Perubahan Konstitusi : Mengenal Lebih Dekat Gagasan Sri Soemantri, Jurnal Konstitusi Vol. 6 Nomor 4, November,2009,hlm 16
review.  Biasanya  istilah  legislatif  review  ini  disamakan  dengan  political  review karena dilakukan oleh poros kekuasaan yang bersumber dari politik. 10
Berkaitan  dengan  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  atau  tidak  dalam menguji  Perpu,  sesungguhnya  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  tidak  berwenang menguji Perpu meskipun ada alasan riil yang memperkuat diperlukanya Perpu diuji oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Sepanjang  UUD  1945  atau  Konstitusi  belum melimpahkan  kewenangan  untuk  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menguji  Perpu, berarti  hanya  dapat  diuji  secara  politik  oleh  DPR.  Mahkamah  Konstitusi  tidak dapat  menafsirkan  adanya  kebutuhan  untuk  menguji  Perpu  atas  dasar  penafsiran anggota Mahkamah Konstitusi semata, pemberian penambahan wewenang lembaga negara harus ditentukan oleh UUD 1945.
Mekanisme  untuk  menambah,  mengurangi  ataupun  mengalihkan wewenang dari setiap lembaga negara harus ditentukan oleh secara pasti oleh UUD 1945.  Jika  dalam  praktiknya  ada  kebutuhan  untuk  mengisi  kekosongan  norma, misalnya  menguji  Perpu,  maka  MPR  harus  mengkaji  apakah  perlu  dilakukan amandemen UUD 1945 untuk menampung kebutuhan tersebut atau tidak.
Kebebasan Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan suatu keadaaan yang berakibat  kepada  bertambah  atau  berkurangnya  wewenang  yang  ditentukan  oleh UUD  1945  tidak  dapat  dilakukan  atas  dasar  tafsir  internal  lembaga  yang bersangkutan.
MPR sebagai lembaga yang secara tegas diberi  wewenang oleh UUD 1945 untuk  mengubah  dan  menetapkan  UUD  1945,  harus  menyikapi  penambahan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu.  Jika hal ini dibiarkan atau didiamkan  tanpa  ada  pencermatan  dan  sikap  yang  tegas  dari  MPR,  dikwatirkan akan  muncul  tafsir  kebutuhan  mendesak  yang  lain  yang  dilakukan  diluar  dari Konstitusi.  Apakah  itu  terkait  dengan  menambah  atau  mengurangi  kewenangan yang sudah ditegaskan dalam UUD 1945.
Tindakan  Mahakamah  Konstitusi  menguji  Perpu  terhadap  UUD  1945 adalah  tindakan  yang  melampaui  kewenangannya  karena  sudah  secara  tegas dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji UU terhadap UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga  tertuang  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang  Mahkamah  Konstitusi  dan  Pasal  12  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya  bersifat final untuk :
a. Menguji  Undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
10 Moh.Mafud  MD, Konstitusi  dan  Hukum  dalam  Kontroversi  Isu ,  Rajawali  Pers,  Jakarta,  2010, hlm 64
b. Memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945
c. Memutus pembubaran partai politik, dan;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor.
24  Tahun  2003  dan  Pasal  12  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2004, tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk melakukan  pengujian  undang-undang  ditegaskan  pada  huruf  a,  dengan  demikian maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  yang  paling utama ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Pendapat  Mahkamah  Konstitusi  yang  mendalilkan  bahwa  berwenang menguji  Perpu  harusnya  disampaikan  kepada  MPR  selaku  pemegang  kekuasaan untuk  mengubah  dan  menetapkan  UUD  1945,  agar  MPR  melakukan  pengkajian atas  persoalan  tersebut.  Jikalau  kebutuhan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  menguji Perpu  dipandang  sangat  urgen,  maka  amandemen  UUD  1945  merupakan  suatu solusi yang harus ditempuh oleh MPR.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV,  maka  peneliti  menyimpulkan  sebagai  berikut:  Pengaturan  Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas Perpu terhadap Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945,  tidak  disebutkan  secara  tegas  atau  eksplisit  dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Saran
Sesuai  dengan  kesimpulan  di  atas,  saran  dari  penulis  yaitu  sebagai  berikut: Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu  lembaga  negara  yang  kewenangannya diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  dalam  mengambil  keputusan  harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Puguh  Windarwan, Gagasan  Judicial  Review  dan  Terbentuknya  Mahkamah  Konstitusi  di Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum, Vol.2,Nomor 1, Juni 2013 Rahmat Muhajir Nugroho, “Urgensi Pengaturan Perkara Constitusional Complaint Dalam Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Novelty ,  Vo.  7  No.  1 Edisi Februari 2016, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Sinar Grafika, 2010
Ni’matul Huda, Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi , Jurnal Konstitusi, Vol 7 Nomor 5, Jakarta, 2010
Djoko  Imbawani,  “Pengujian  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Oleh Mahkamah  Konstitusi”, Jurnal  Media  Hukum, Vol.  21  No.  1  Edisi  Juni  2014,
Malang : Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang
Achmad  Mulyanto,  “Problematika  Pengujian  Peraturan  Perundang  -  Undangan  (Judical Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Yustisia Vol.
2 No. 1 Edisi Januari - April 2013, Surakarta : Universitas Sebelas Maret Riri Nazriyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi  Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang  -  Undang”, Jurnal  Hukum, Vol.  17  No.3  Edisi  Juli  2010, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Iskandar  Muda,  “Pro  Kontra  dan  Prospektif  Kewenangan  Uji  Konstitusionalitas  Perpu”, Jurnal  Konstitusi ,  Vol.  10  No.  1  Edisi  Maret  2013,  Lampung  :  Fakultas  Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung
Miftakhul  Huda,  Pengujian  UU  dan  Perubahan  Konstitusi  :  Mengenal  Lebih  Dekat Gagasan Sri Soemantri, Jurnal Konstitusi Vol. 6 Nomor 4, November,2009 Moh.Mafud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu , Rajawali Pers, Jakarta, 2010