History: Received  : 25 September 2023 Revised  : 10 Oktober 2023 Accepted : 23 Desember 2023 Published : 25 Desember 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember: 80 - 86 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3834
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN NEGARA ( HOST COUNTRY ) PADA

## BATAS KEPEMILIKAN BANK OLEH ASING DI INDONESIA
Yustinus Priyambodo 1)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author : lensacokro@gmail.com 1)

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  mengenai  pengendalian  negara  ( host  country )  dan  regulasi  kepemilikan  asing  di sektor perbankan Indonesia, terutama di tengah perkembangan ekonomi dan globalisasi. Indonesia tetap menarik  bagi  investor  asing,  didorong  oleh  pertumbuhan  ekonomi  yang  stabil  dan  potensi  besar  dari kekayaan sumber daya alam dan jumlah penduduk. Kepemilikan asing di perbankan dipengaruhi oleh berbagai  faktor,  antara  lain  kesempatan  ekonomi  dan  kepastian  hukum,  dan  stabilitas  keamanan  dan politik. Terdapat berbagai regulasi yang mempengaruhi kepemilikan asing di bank Indonesia, termasuk undang-undang  dan  perjanjian  internasional.  Dalam  konteks  ini,  Bank  ABC  menjadi  contoh  spesifik, dengan DEF sebagai pemegang saham pengendali. Tulisan ini juga membahas pentingnya pengendalian oleh negara tuan rumah terhadap investasi asing, serta dampak dan kontribusi dari investasi asing bagi perekonomian Indonesia.

## Kata Kunci : Penanaman Modal Asing, Perbankan, Kepemilikan asing, Pengendalian Negara

## Abstract
This  article  discusses  the  control  of  host  country  and  regulation  of  foreign  ownership  in  the  Indonesian  banking sector, especially amidst economic development and globalization. Indonesia remains attractive to foreign investors, driven  by  stable  economic  growth  and  the  immense  potential  of  its  natural  resources  and  population.  Foreign ownership  in  banking  is  influenced  by  various  factors,  including  economic  opportunities,  legal  certainty,  and political stability. There are several regulations affecting foreign ownership in Indonesian banks, including laws and international  agreements.  In  this  context,  Bank  ABC  serves  as  a  specific  example,  with  DEF  as  the  controlling shareholder. This article also touches upon the importance of control by the host country over foreign investments, as well as the impact and contribution of foreign investments to the Indonesian economy.

## Keywords : Foreign Investment, Banking, Foreign Ownership, Host Country

## PENDAHULUAN
A. Konteks dan latarbelakang mengenai kepemilikan asing di perbankan Indonesia
Indonesia  tetap  menjadi  pilihan  menarik  bagi  investor    untuk  menanamkan modalnya khususnya bagi investor asing. Kondisi  perekonomian global yang semakin membaik  walau  ketidakpastian  tetap  tinggi,  sebagai  lanjutan  dari  selesainya  pandemi covid - 19  (Dongoran,  2020).    Pada  triwulan  II - 2023,  perekonomian  Indonesia  mencatat
pertumbuhan  sebesar  5,17%  (yoy),  naik  dari  5,04%  (yoy)  di  triwulan  I - 2023.  Kenaikan ini dipicu antara lain oleh peningkatan dalam investasi dan belanja dari pemerintah.
Sebelum berinvestasi, investor asing akan mempertimbangkan berbagai faktor yang mendukung iklim investasi, seperti potensi ekonomi, kepastian hukum, dan kestabilan politik.  Indonesia,  dari  perspektif  ekonomi,  menawarkan  keuntungan  seperti  sumber daya  alam  yang  berlimpah  dan  populasi  besar  yang  menjadi  pasar  potensial  untuk produk  dan  jasa  serta  sumber  tenaga  kerja.  Terkait  dengan  kepastian  hukum  bahwa diperlukan  sistem  hukum  yang  mendukung  investasi  di  Indonesia,  termasuk  di dalamnya regulasi dan kebijakan - kebijakan yang dibuat baik oleh pemerintah maupun oleh otoritas terkait.
Sistem  keuangan  berperan  dalam  perekonomian,  apabila  sistem  keuangan terguncang dan menjadi volatilitasnya tinggi atau tidak stabil maka pemindahan dana akan  berjalan  kurang  atau  tidak  baik  yang  pada  akhirnya  berimplikasi  pada terganggunya  pertumbuhan  ekonomi.  Krisis  keuangan  pernah  terjadi  di  Indonesia yaitu  pada  sekitar  tahun  1998  yang  menyebabkan  biaya  krisis  sangat  besar  dan  perlu waktu  untuk  mendapatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  keuangan. Pengalaman  yang  berharga  tersebut  dijadikan  pembelajaran  untuk  menghindari, mengurangi dan mengatasi ketidakstabilan sistem keuangan.
Globalisasi  dalam  sektor  perbankan  erat  kaitannya  dengan  liberalisasi  ekonomi,  di mana  liberalisasi  perbankan  di  Indonesia  dimulai  setelah  ratifikasi  perjanjian internasional  GATT - WTO  pada  tahun  1994  (Chandrawulan  &  SH,  2022).  Keterlibatan Indonesia dalam GATT - WTO dan protokol GATS lainnya mengatur liberalisasi layanan keuangan dan keterlibatan bank asing di Indonesia. Meskipun ada batasan akses pasar hingga 2020, bank asing dapat memiliki saham dalam bank campuran yang beroperasi sesuai dengan hukum Indonesia.
Krisis  keuangan  tahun  1998  memberi  dampak  besar  terhadap  perbankan  di Indonesia,  membuat  bank  lokal  kesulitan  mendapatkan  modal.  Untuk  menarik investasi asing, UU 10/98 dihadirkan, memperbolehkan pendirian bank oleh WNI atau badan  hukum  Indonesia  bersama  dengan  warga  asing  atau  badan  hukum  asing. Sebagai  perbandingan,  UU  7/92  hanya  mengizinkan  investor  asing  berupa  bank  dari luar negeri. Meski ada perbedaan, inti kedua undang - undang tersebut adalah investasi asing dalam perbankan harus melalui kemitraan dengan pihak Indonesia.

## B. Pentingnya Pengendalian Negara Dalam Regulasi Investasi
Menurut  M.  Sornarajah,  pengertian  " controls  by  the  host  state "  (pengendalian  oleh negara  tuan  rumah)  mengacu  pada  kekuasaan  dan  wewenang  yang  dimiliki  oleh negara  tuan  rumah  untuk  mengatur  dan  mengendalikan  masuknya  dan  aktivitas penanaman  modal  asing  dalam  yurisdiksinya.  Pengaturan  oleh host  country tersebut untuk menjaga kedaulatan tuan rumah, melindungi kepentingan nasional, serta untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakatnya.    Pada  titik  ini  maka  pengendalian  oleh  tuan
rumah  dapat  mencakup  aspek-aspek  yang  terkait  seperti  regulasi  investasi  asing, lingkungan  hidup,  ketentuan  ketenaga  kerjaan  dan  kebijakan  fiskal.  Dalam  konteks persyaratan  kapitalisasi  maka  investor  asing  diharapkan  komitmennya  untuk  dapat menanamkan modal di Indonesia, dalam hal ini kepemilikan bank nasional, bahkan jika dalam  keadaan  genting,  investor  asing  tetap  berkomitmen  untuk  menambah  modal disetor.
Terdapat kekhawatiran bahwa jika terlalu liberalisme maka ketiadaan perlindungan terhadap  bank  nasional  akan  membuat  bank - bank  nasional  menjadi  bank  asing  dan pemerintah / otoritas akan kesulitan untuk dapat  memastikan pengendalian stabilitas sistem  keuangan  khususnya  sektor  perbankan.  Untuk  itulah  diperlukannya  regulasi yang  tetap  memastikan  pengendalian  bank  berada  di  investor  dalam  negeri.  Sesuai dengan  Pasal  3  UU  25/2007  bahwa  pada  prinsipnya Host  Country dapat  menetapkan mekanisme  penanaman  modal  asing  harus  dilakukan,  termasuk  persyaratan  modal atau  insentif  yang  menarik  bagi  investor  asing.  Tujuan  inilah  yang  ingin  dicapai  oleh pemerintah  dengan  melindungi  kepentingan  nasional,  dalam  hal  ini  bank  nasional tetap dimiliki dan dikendalikan oleh lokal bukan oleh asing.
Pasal  5  UU  25/2007  menyatakan  bahwa  investor  domestik  dan  asing  yang  ingin berinvestasi dalam bentuk perseroan terbatas dapat melakukannya dengan mengambil saham  saat  mendirikan  perusahaan,  membeli  saham,  atau  metode  lain  sesuai  hukum. Ini memberikan tiga opsi bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.
DEF telah melakukan investasi di Bank ABC Indonesia dengan  membeli sahamnya. Otoritas  Jasa  Keuangan  menyetujui  DEF  sebagai  pemegang  saham  pengendali  Bank ABC  pada  30  Juli  2020  melalui  Penawaran  Umum  Terbatas  dengan  Hak  Memesan Terlebih Dahulu. DEF Financial Group, induk perusahaan DEF yang merupakan salah satu  grup  keuangan  terbesar  di  Asia,  diakui  sebagai  pemegang  saham  utama  Bank ABC.  Pada  Februari  2021,  Bank  ABC  resmi  mengubah  namanya  menjadi  DEF  Bank ABC.  Menurut  data  terbaru  hingga  Juni  2023,  DEF  memiliki  66,87%  saham  Bank, sedangkan 33,12% dimiliki oleh pemegang saham lainnya.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  27  UU  Perbankan  tentang  akuisisi  dan  Peraturan  OJK Nomor  41  Tahun  2019  mengenai  Penggabungan  dan  lain - lain  bank,  pengambilalihan didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh entitas atau individu untuk menguasai  saham  suatu  bank,  yang  mengakibatkan  perubahan  kontrol  bank  tersebut. Regulasi  POJK  41/2019  memberikan  rincian  lebih  lanjut  tentang  entitas  atau  individu yang  berhak  mengambil  alih  saham  dan  menegaskan  efek  dari  pengambilalihan tersebut  terhadap  kepemilikan  dan  kontrol  bank.  Perpres  44/2016  menegaskan  bahwa perbankan  termasuk  dalam  daftar  bidang  usaha  yang  terbuka  untuk  penanaman modal. Batas maksimal kepemilikan saham oleh investor asing diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan  melalui  POJK  56/2016,  yang  membatasi  kepemilikan  saham  oleh  lembaga keuangan  bank  sebesar  40%.  Ketentuan  ini  diterapkan  pada  DEF  saat  membeli  saham Bank ABC.
Berdasarkan hal - hal diatas, maka kami dapat menarik beberapa perumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini adalah :
1. Bagaimana  pengendalian  negara  Indonesia  dalam  mengatur  penanaman  modal asing pada bank umum?
2. Dalam  keadaan  apa  kontrol  negara  tidak  dapat  diterapkan  secara  efektif  pada bank umum.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  melalui  studi literatur,  termasuk  peraturan  perundang - undangan.  Sumber  data  meliputi  bahan hukum  primer  seperti  peraturan  terkait,  bahan  sekunder  seperti  jurnal  dan  literatur, serta bahan tertier seperti kamus dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
Penulisan ini memanfaatkan metode kualitatif dan data statistik untuk menganalisis data  ekonomi  serta  performa  bank.  Studi  ini  juga  mengkaji  Undang - Undang  No.  25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal untuk memahami bentuk dan jenis investasi yang  bisa  diterapkan  oleh  bank.  Ini  dikombinasikan  dengan  POJK  56/2016  yang membahas  batas  kepemilikan  saham  pada  bank  umum  untuk  menilai  ketentuan kepemilikan dan pengecualiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Bentuk pengendalian negara Indonesia  dalam mengatur penanaman modal asing pada bank umum
Investasi di Indonesia melibatkan penanam modal asing dan domestik. Keterlibatan asing  di  Indonesia  diatur  oleh  hukum  nasional  dan  internasional.  Pasal  3  UU  25/2007 menyebutkan  bahwa  penanaman  modal  asing  adalah  aktivitas  investasi  oleh  asing  di Indonesia,  baik  sepenuhnya  menggunakan  modal  asing  atau  berkolaborasi  dengan investor  lokal.  Investasi  asing  harus  sesuai  dengan  hukum  Indonesia  dan  bisa dilakukan oleh individu asing, entitas bisnis asing, atau pemerintah asing. Harapannya, investasi ini memberikan keuntungan ekonomi, lapangan kerja, pembangunan wilayah tertinggal, dan transfer teknologi. Dalam kasus DEF sebagai pemilik saham Bank ABC, ini merupakan bentuk investasi langsung melalui saham.
Indonesia  berpartisipasi  dalam  perdagangan  internasional  melalui  Perjanjian Bilateral  Investasi,  yang  mengacu  pada  sistem  yang  diinisiasi  oleh  World  Trade Organizations  (WTO),  termasuk  aturan  TRIMs  (Agreement  on  Trade  Related Investment  Measures).  Indonesia  telah  meratifikasi  beberapa  aturan  TRIMs. Berdasarkan  ketentuan  ini,  penanaman  modal  di  Indonesia  mengikuti  prinsip nondiskriminasi,  yang  bertujuan  untuk  memastikan  perlakuan  yang  sama  antara investor  asing  dan  lokal.  Prinsip-prinsipnya  yaitu  nondiskriminasi, Most  Favoured National Treatment dan National Treatment.
Dalam  melakukan  pengendalian  negara  (host country)  terhadap  penanaman  modal asing menurut M. Sornarajah Untuk mengatur penanaman modal di Indonesia, negara dapat menetapkan peraturan nasional. Beberapa metodenya meliputi jaminan terhadap pengambilalihan  oleh  negara  penerima,  jaminan  penyelesaian  sengketa,  insentif  pajak dan  nonpajak  untuk  investor  asing,  serta  penyaringan  investor  asing.  Khusus  untuk sektor  perbankan,  Indonesia  dapat  menentukan  kriteria  dan  persyaratan  tertentu  bagi penanam  modal.  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  menetapkan  aturan  terkait  persentase kepemilikan bank dan syarat pengambilalihan.
Peraturan perbankan di Indonesia memungkinkan investor asing memiliki saham di bank  berbadan  hukum  Indonesia  dengan  syarat  bermitra  dengan  entitas  Indonesia. Batas kepemilikan sahamnya adalah 99% sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009,  yang  telah  diperbarui  oleh  POJK  No.  12/POJK.03/2021.  Investor  asing yang  ingin  mengendalikan  bank  harus  memenuhi  kriteria  tertentu  sesuai  POJK  No. 27/POJK.03/2016. Pengambilalihan bank oleh asing juga diatur oleh POJK No. 41/2019. Hingga  akhir  2022,  terdapat  106  Bank  Umum.  Kredit  bank  dari  2018-2022  meningkat dari 5.294.882 miliar rupiah menjadi 6.423.564 miliar rupiah. Investasi asing pada 2020- 2022  juga  meningkat,  dari  28.666,3  Juta  US$  menjadi  45.605  Juta  US$.  Peningkatan investasi menunjukkan peluang bisnis yang besar di Indonesia,  didukung oleh jumlah penduduknya yang besar di dunia.
Dalam  kurun  waktu  tahun  2021  sampai  dengan  Juni  2023  terdapat  7  (tujuh)  besar negara  yang  melakukan  investasi  di  Indonesia  yaitu  Singapura,  Tiongkok,  Hongkong, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia dan Korea  Selatan. Ini menandakan bahwa negara- negara  di  Asia  sendiri  juga  serius  dalam  melakukan  investasinya  di  Indonesia. Beberapa  Bilateral  Investment  Treaty  (BIT)  juga  telah  ditandatangani  oleh  Indonesia antara  lain  dengan  Korea  pada  tahun  1991  yang  masih  berlaku  hingga  kini  dan  juga dengan  Singapura  tahun  2018.  Indonesia  telah  merilis  Undang-Undang  No.  25  Tahun 2022  terkait  Pengesahan  Perjanjian  Kemitraan  Ekonomi  dengan  Korea.  Perjanjian  ini meliputi  aspek  dasar  investasi,  termasuk  bentuk  investasi,  perlakuan  nasional, perlakuan paling menguntungkan, kompensasi kerugian, transfer dana, pengambilalihan,  serta  penyelesaian  sengketa  investor-negara,  memberikan  kepastian hukum bagi investor asing di Indonesia.

## B. Kefektifan pengendalian negara mengenai kepemilikan saham pada bank umum.
DEF, sebagai PSP Bank ABC, sebelumnya adalah pemegang saham di bank tersebut. Pada Juni 2020, komposisi pemegang saham Bank ABC adalah PT GH dengan 23,34%, DEF dengan 22%, dan sisanya oleh perorangan serta masyarakat. Sesuai Pasal 11 POJK Nomor  11/POJK.03/2016,  setoran  modal  oleh  DEF  dihitung  sebagai  modal  inti  utama, selain  dari  cadangan  tambahan  modal.  Instrumen  modal  ini  harus  memenuhi  syarat seperti  diterbitkan  dan  dibayar  penuh,  bersifat  subordinasi,  permanen,  dan  dapat menyerap kerugian sebelum dan saat likuidasi.
DEF  telah  menyetor  modal  dan  menjadi  pemegang  saham  pengendali  di  bank dengan kepemilikan sebesar 66,87% per Juni 2023. Berdasarkan POJK 56/2016, industri perbankan diharapkan meningkatkan ketahanannya dan melakukan penataan struktur kepemilikan  untuk  mengurangi  dominasi  kepemilikan  yang  berpotensi  negatif  bagi operasional  bank.  Tujuan  lainnya  adalah  mendorong  konsolidasi  perbankan.  Struktur kepemilikan  ditata  berdasarkan  kategori  pemegang  saham  dan  hubungannya.  Untuk pemegang  saham  yang  merupakan  Lembaga  keuangan  bank  dan  nonbank,  batas maksimum kepemilikannya adalah 40% dari modal bank.
DEF,  sebagai  pemegang  saham  di  Bank  ABC,  telah  memiliki  saham  melebihi  batas maksimum  yang  ditentukan.  Meskipun  begitu,  POJK  56/2016  memperbolehkan kepemilikan  saham  yang  lebih  besar  dengan  persetujuan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK). Aturan ini sesuai dengan ketentuan kepemilikan saham oleh bank asing hingga 99%  dalam  POJK  12/2021.  Jika  pengecualian  ini  tidak  ada,  akan  sulit  bagi  bank  untuk mendapatkan  pemodal  asing.  Perlindungan  bagi  penanam  modal  menjadikan Indonesia  menarik  bagi  investor,  khususnya  asing.  Regulasi  dari  OJK  ini  tidak diskriminatif,  diterapkan  sama  untuk  investor  lokal  dan  asing,  dan  masih  efektif mengingat kebijakan tertentu dari OJK yang bisa mendorong investasi di Indonesia.

## SIMPULAN
Dalam  menerapkan  kontrol  terhadap  penanaman  modal  di  Indonesia,  khususnya bank  umum,  pemerintah  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  mengeluarkan  berbagai Peraturan  Perundang - undangan  bailk  Undang - Undang  dan  POJK  terkait  dengan persyaratan  penanaman  modal  yang  berlaku  bagi  investor  dalam  negeri  dan  investor asing dan tidak bersifat diskriminasi. Pengendalian penanaman modal di bank umum yang  dilakukan  oleh host  country diatur  melalui  pembelian  saham  terhadap  bank umum.
Pengendalian  dari host  country terbukti  dapat  berjalan  efektif  khususnya  pada pengecualian  batas  kepemilikan  saham  oleh  penanam  modal  asing,  karena  dalam kondisi  tertentu    dapat  segera  memperkuat  permodalan  bank  dan  dengan  adanya ketentuan tersebut membuat bank nasional semakin kuat dan sehat dalam melakukan operasionalnya dan pengaturan tersebut agar tetap dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Chandrawulan,  A.  A.,  &  SH,  L.  L.  M.  (2022). HUKUM  PERUSAHAAN MULTINASIONAL;  Liberalisasi  Hukum  Perdagangan  Internasional  &  Hukum Penanaman Modal . Penerbit Alumni.
Dongoran,  M.  F.  (2020).  COVID-19:  BERKAH  ATAU  BENCANA? Dalam  Preventif Pandemi , 131 .
M. Sornarajah, “The Internasional Law On Foreign Investment”, National Universty of Singapore, Cambrigde University Press 2021.
Muhammad Zaidun Keterkaitan Prinsip - Prinsip Hukum Antara Penanam Modal Asing Dengan Perdagangan Internasional Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  15/POJK.03/2017  tentang  Penetapan  Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  27/POJK.03/2016  tentang  Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  41  Tahun  2019  tentang  Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal.
Peringkat Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara Per Triwulan Triwulan I 2021 – Triwulan 2 Tahun 2023 – BKPM, tersedia pada
https://nswi.bkpm.go.id/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi  diakses  pada  tanggal  13 Oktober 2023.
POJK  Nomor  11/POJK.03/2016  tentang  Kewajiban  Penyediaan  Modal  Minimum  Bank Umum.
Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LLM., Ph.D, Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PDMN),    Rajawali  Press,  Depok, 2019.
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang - Undang  Nomor  25  Tahun  2022  tentang  Pengesahan  Perjanjian  Kemitraan Ekonomi  Komprehensif  Antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  Dan  Pemerintah Republik Korea.
Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas.
Undang - Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang - Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.