https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 3, Issue 2, Januari 2022
Penerbit Ketua Redaksi Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2022. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 3, Issue 2, Januari 2022

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Ade Kurniawan Dispensasi  Pengadilan  Berkaitan  Permohonan Perkawinan Dini 59-67 Rosa Mual Penyelenggaraan  Teknis  dan  Administrasi  Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua 68-77 Bruri Marwano Wutwensa Pelaksanaan  Penyaluran  Dana  Kampung, Sudahkah Efektif? 78-89 Halima Hamzah Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar 90-100 TINJAUAN LITERATUR Ramdlon Mahuraden Tuakia Wewenang  Hakim  Melakukan  Pembatalan  Pada Akta  Notaris  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam Persidangan 101-110 RESENSI BUKU Hidayatul Fajriyah International  Women’s  Rights  Law  and  Gender Equality  Making  the  Law  Work  for  Women  1st Edition, ISBN: 978-036-75494-1-1 111-112
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v3i2.151
Penyelenggaraan  Teknis  dan  Administrasi  Dana  Desa  dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua

## Rosa Mual
Universitas Cenderawasih, Jayapura

## Korespondensi
Rosa Mual, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Jl. Kamp Wolker, Jl. Kambolker Perumnas III, Yabansai, Heram, Jayapura City, Papua 99224, E-mail: rosamual.01@gmail.com

## Original Article

## Abstract
The current study was designed to examine the allocation of village funds  as  an  effort  to  develop  the  village,  especially  in  East Supiori Regency as a district propagation. In addition, this research also seeks to  examine  the  various  factors  that  influence  and  hinder  the management of  village  fund  allocations. This type  of  research  was empirical-juridical  research.  The  final  research  found  that  the administration  and  technical  implementation  of  village  funds  in supporting  village  development  in Sorendiweri Village,  East Supiori
District  Papua  had  been  running  according  to  established procedures.  The  implementation  begins  with  planning  rules  and accountability reports. At the planning stage, each component that is included in the ranks of the government is also present to discuss the amount of the budget that will be issued as a form of transparency. Planning includes all kinds of funds that will be used in the following year.  The  inhibiting  factor  in  the development  is  the  geographical location  which  is  difficult  to  reach  and  lacks  of  capable  human resources, so it takes quite a long time. Keywords : Technical Implementation, Village Fund Administration, Village Development.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji alokasi dana desa sebagai upaya memajukan  desa  khususnya  di  Kabupaten  Supiori  Timur  sebagai salah  satu  wilayah  yang  melakukan  pemekaran  baru.  Selain  itu penelitian ini untuk juga berupaya untuk mengkaji ragam faktor yang mempengaruhi  dan  menghambat  dalam  pengelolaan  alokasi  dana desa  untuk  kemajuan.    Jenis  Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  empiris.  Penelitian  akhir  diperoleh  bahwa  pelaksanaan administrasi dan teknis dana desa dalam menunjang pembangunan kampung  di  Kampung  Sorendiweri  Disrtik  Supiori  Timur Kabupaten  Supiori  telah  berjalan  sesuai  prosedur  yang  telah ditetapkan.  Pelaksanaan  Dana  Desa  diawali  dengan  aturan perencanaan  dan  laporan  pertanggungjawaban.  Pada  tahapan perencanaan tiap komponen yang masuk dalam jajaran pemerintah turut  serta  hadir  untuk  membahasa  jumlah  anggaran  yang  akan dikeluarkan  sebagai  bentuk  transparansi  dana  yang  didapatkan.
Perencanaan  meliputi  segala  macam  dana  yang  akan  digunakan dalam satu tahun kedepan. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam  pembangunan  Kampung  Sorendiweri  ialah  letak  geografis yang  sulit  dijangkau  sehingga  memakan  waktu  yang  cukup  lama. Selain itu sumber daya manusia yang masih minim sehingga dalam melakukan pembangunan masih terasa sangat sulit. Kata  kunci : Penyelenggaraan  Teknis,  Administrasi  Dana  Desa, Pembangunan Desa.

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintahan  desa  yang  baik  dan  sehat  dapat  diwiujudkan  dengan  pengelolaan  dana  desa tranparan dan diketahui oleh seluruh jajaran pemerintahan daerah. Sehingga segala hal tentu harus memiliki tranparansi melalui system yang telah dibuat untuk mengetahui anggaran yang telah  didapatkan.  Anggaran  yang  dimaksud  berupa  alokasi  dana  desa  yang  ditujukan untuk kemajuan desa dan pembangunan desa khususnya di Kabupaten Supiori. Papua merupakan provinsi yang mendapatkan hak secara istimewa dengan diberikannya otonomi khusus. Hal ini berdampak  kepada  seluruh  pengaturan  dan  kemajuan  yang  berkaitan  dengan  suatu  wilayah yang  masih  berada  dalam  Provinsi  Papua  secara  istimewa  berhak  untuk  mengatur  segala macam pemerintahannya termasuk masalah dana desa selagi tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang. 1 Undang-Undang No. 32/2004 menjelaskan bahwa masyarakat kampung diberikan wewenang dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri namun tetap memperhatikan segenap peraturan yang ada.
Sebagai  wujud  memajukan  desa  serta  Menyusun  segala  kebutuhan  tersebut  maka ditunjang  dengan  dana  desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  tiap  desa  yang  ada  di Indonesia. Lebih jauh UU tersebut bertujuan merujudkan pemerataan dan keadilan dengan melihat potensi dan keragaman yang dimiliki tiap desa. 2 Diantara program pemerintah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kampung ialah melalui dana desa yang diberikan oleh  pemerintah.  Dana  desa  yang  diberikan  bersumber  dari  dana  APBN,  pendapatan  asli daerah, pajak daerah, dana bantuan dari kabupaten/kota, sumbangan atau hibah oleh pihak ketiga. 3 Sebagai  upaya  untuk  menciptakan  transparasi  dana  pemerintah  daerah  memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap aparat desa yang terlambat dalam melaporkan penggunaan  dana  desa.  Setidaknya  terdapat  empat  hal  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  pembagunan  desa  yakni:  1)  Perencanaan  yang  didasari  atas  partisipasi,  2) partisipasi pelaksanaan, 3) hasil yang akan dimanfaatkan melalui parsitisipasi, 4) evaluasi.
Wujud  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  mendukung  pembangunan  kampung adalah dengan dikeluarkannya UU No. 6/2014. Sebagaimana dalam Pasal 72 bahwa dana desa
1 Muslim Lobubun, “Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2019): 1 – 13, https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117; Muslim Lobubun, Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua (Yogyakarta: Litera, 2019).
2 Muhammad Daud, “Implementasi Anggaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Suatu Penelitian Di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh,” Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Hukum 1, no. 1 (2019): 21 – 29, https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.38.
3 I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa,” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 1 (2020): 63 – 67, https://doi.org/10.22225/.2.1.1619.63-67.
Sebagian  besar  didapatkan  melalui  APBN.  Dana  desa  merupakan  bentuk  nyata  negara Indonesia  untuk  memberikan  hak  yang  sama  bagi  kampung  meskipun  kampung  tersebut berada  di  pedalaman.  Dengan  adanya  Dana  Desa  yakni  memberikan  tambahan  dana  bagi kampung guna pembangunan serta memberdayakan kampung guna menuju perkampungan yang mandiri dan maju. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Kampung dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2019, Kementerian Kampung Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi Uundang-undang tentang  Kampung,  khususnya  terkait  Dana  Desa.  Pelaksanaan  anggaran  penerimaan  dan pengeluaran dana desa yang terdapat di Kabupaten Supiori yang penulis amati masih belum optimal  dalam  mengurangi  dampak  negative  di  daerah,  misalnya  adalah  anggaran  yang diperuntukan  untuk  mahasiswa-mahasiswi  pada  jenjang  study  akhir  khususnya  kami  yang kuliah  di  kabupaten  Biak  belum  mendapat  perhatian  dan  prioritas  sebagai  putra  putri kabupaten  Supiori  yang  akan  meneruskan  tongkat  estafet  kepemimpinan  di  daerah,  hal  ini berbanding terbalik dengan tujuan dan peruntukan dana desa yang telah bergulir selama ini, dimana  pada  kabupaten  lain  hal  ini  di  akomodir  dalam  program  kerja  dana  desa  tersebut, dengan demikian maka selaku putera putri Kabupaten Supiori sendiri kami merasa terbebani dan  tidak  terbantu  dengan  biaya  akhir  study  yang  harus  di  tanggung  sendiri,  yang  mana sebagian dari mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengikuti proses kuliah terpaksa ada yang tunda atau cuti karena biaya yang belum terbayarkan.
Beberapa  penelitian  terkait  telah  dilakukan  oleh  Karimah 4 dimana  penelitian  tersebut fokus terhadap alokasi pengelolaan dana desa untuk memberdayakan sejumlah masyarakat di desa deket Kabupaten Lamongan. Hasil diperoleh secara administrative seluruh pengelolaan alokasi  dana  desa  telah  dilakukan  teramat  baik.  Tetapi  dalam  hal  substansi  masih  belum menyentuh  beberapa  sector.  Selain  itu  terlihat  hanya  Sebagian  stakeholder  yang  turut berpartisipasi  secara  maksimal.  Terdapat  beberapa  masyarakat  yang  tidak  menaruh  sikap percaya kepada kepala desa sebab kurangnya pertanggungjawaban dalam penyusunan laporan. Kemudian penelitian oleh Sari, Ribawanto & Said 5 dalam alokasi dana pengelolaan dana desa perspektif  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  di  Kecamatan  Ngasem  Kabupaten  Kediri. Hasil penelitian didapatkan ada beberapa tahapan pada pengelolaan dana desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Sejauh ini tahapan tersebut dalam  pelaksanaan  kurang  baik  sehingga  menimbulkan  hal  yang  tidak  disenangi.  Adapun faktor penghambat antara lain kurangnya sinkronisasi yang dilakukan tingkat kecematan dan desa.  Selain itu  dana  yang  didapatkan  masih  sangat  terbatas.  Penelitian berkaitan  keuangan dana  desa  telah  dilaksanakan  oleh  Triani  &  Handayani 6 yang  mana  penelitian  tersebut membahas  tentang  praktik  pengelolaan  dana  desa.  Fokus  pembahasan  adalah  berkaitan dengan praktik pengelolaan dana desa yang terjadi di desa Plosogeneng. Hasil yang diperoleh ialah pengeloaan dana desa telah sesuai berdasarkan aturan yang telah ditetapkan No.49/2016.
4 Faizatul Karimah, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan),” Jurnal Administrasi Publik (JAP) 2, no. 4 (2014): 597 – 602, http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/428.
5 Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, and Mohammad Said, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri),” Jurnal Administrasi Publik (JAP) 3, no. 11 (2015): 1880 – 85, http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1060.
6 Ni Nyoman Alit Triani and Susi Handayani, “Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa,” Jurnal Akutansi Multiparadigma 9, no. 1 (2018): 136 – 55, https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009.
Namun  terdapat  halangan  yakni  penyaluran  dana  desa  yang  belum  dapat  dimaksimalkan. Berdasarkan  permasalahan  diatas  dapat  dirumuskan  beberapa  permasalahan  yakni:  1) Bagaimana  prosedur  pengelolaan  dana  desa  di  Distrik  Sorendiweri  dalam  rangka pembangunan desa? 2) Faktor apa saja yang menimbulkan hambatan pengelolaan dana desa untuk  kemajuan  desa?  Adapun  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  prosedur pengelolaan  dana  desa  yang  dilaksanakan  di  kampung-kampung  Distrik  Sorendiweri  dan mengkaji berbagai faktor yang menjadi penghambat pengelolaan dana desa.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  yuridis  empiris  yang  berupaya  melihat pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  secara in  action pada  setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat dua jenis data yang diambil antara  lain  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  bersumber  dari  hasil  wawancara  dan observasi. Adapun data sekunder bersumber dari kajian dokumentasi dari berbagai dokumen terkait.  Setelah  keseluruhan  data  terkumpul,  data-data  tersebut  kemudian  dianalisis  secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pengelolaan Dana Desa di Kampung Sorendiweri Disrtik Supiori Timur Kabupaten Supiori
Pengelolaan  dana  desa  dimaksudkan  sebagai  bentuk  pengelolaan  dan  penerapan  serta pertanggung jawaban aparat desa terhadap pemberian dana yang diberikan pemerintah khusus kepada  desa.  Kurang  lebih  sebanyak  70%  dana  desa  Sorendiweri  Kabupaten  Supiori  akan digunakan  untuk  pembangunan.  Kemudian  persentase  30%  dialokasikan  sebagai pemberdayaan  masyarakat.  Guna  menjalankan  fungsi  dan  pemerintahannya  setidaknya sumber pendanaan dan pendapatan desa bersumber dari tiga aspek yakni 1) pendapatan Asli Desa atau disebut (PADes), 2) hasil pajak daerah, bantuan dari APBD dan atau Kabupaten, 3) hibah yang diberikan oleh pihak lain. 7 Skema yang dilaksanakan untuk menyalurkan dana desa melalui 2 skema yakni tahap perencanaan dan alokasi dana desa sebagai biaya pembangunan desa.

## Tahap Perencanaan
Dalam upaya kemajuan desa melalui pembangunan terlebih dahulu dilakukan pengaturan dan rencana  penyusunan  berkaitan  pembangunan  yang  diinginkan.  Sehingga  kaitannya  dengan pembangunan desa masuk dalam tahap perencanaan disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  (RPJM)  Desa  dalam  hal  ini  membutuhkan  jangka  waktu  kurang  lebih  6 tahun. 8 Sedangkan pengaturan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa membutuhkan waktu satu tahun dan berdasarkan ketetapan aturan desa. Adapun RPJM sudah selesai disusun pada waktu  pemerintahan  kepala  kampung  sebelum  dilakukan  pelantikan,  setelah  penyusunan
7 Sugiman Sugiman, “Pemerintahan Desa,” Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 82 – 95, https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16.
8 Muhaimin Muhaimin, “Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4 (2020): 557 – 72, https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.557-572.
dilakukan  dengan  menyususn  RKPDes  bagi  desa  setiap  tahunnya  dimana  RKPDes  tetap mengacu dalam RPJM Desa. 9 Adapun penyaluran anggaran berkaitan pembangunan desa yang terjadi di Desa Sorendiweri Kabupaten Supiori telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang terkandung dalam RPJMDes dan RKPDes. Sedangkan alur yang dimaksud ialah sebagai berikut:
a) Melakukan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa “Musrenbang des ”, dalam hal ini  diadakan  oleh  BPD  atau  Bamuskam  dan  dihadiri  oleh  sejumlah  masyarakat,  tokoh masyarakat  serta  sejumlah  perangkat  pemerintah  desa  Sorendiweri.  Pembahasan Musyawarah.
b) Pembentukan  tim  untuk  Menyusun  RKPDes.  Dalam  pembentukan  tim  dimaksud langsung  dibawah  Kepala  Kampung  untuk  selanjutnya  dilakukan  Musyawarah  untuk rencana pembangunan desa. Adapun tim tersebut nantinya beranggotakan 7 s/d 11 orang yang meliputi Kepala Kampung, Sekretaris, unsur masyarakat dan sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh di wilayah Kabupaten Supiori.
c) Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  “Musrenbangdes”,  Adapun  inisiasi tersebut dilatarbelakangi oleh kepala kampung. Tujuan penyelenggaran musrenbangdes ialah  untuk  diadakan  pembahasan  dan  kesepakatan  terhadap  rancangan RKPDes  yang telah  dibuat  oleh  sejumlah  tim.  Sedangkan  kandungan  dan  rancangan  dalam  RKPDes setidaknya  memuat  empat  bidang:  1)  program  kegiatan,  2)  hasil  berita  acara  berkaitan program yang disepakati, 3) anggaran yang disepakati, 4) daftar hadir.
d) Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes), di Kampung Sorendiweri Disrtik Supiori Timur Kabupaten Supiori dalam penyusunanya tetap mengacu terhadap RKPDes yang ditetapkan dalam penganggaran.
Perangkat kampung seperti sekretaris kampung akan memberikan blangko tiap RT/RW sebelum  diadakan  rancangan  penyusunan.  hal  ini bertujuan  untuk  menyerap  segala macam usulan  dan  aspirasi  yang  diperlukan  oleh  warga  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  desa demi  kemajuan  desa  Bersama.  Namun  dari  beberapa  usulan  tersebut  warga  hanya mengemukakan  berkaitan  dengan  pembangunan  desa  dalam  hal  fisik  yakni  sarana  dan prasarana.  Pada  rencana  pembangunan  di  Kampung  Sorendiweri  Disrtik  Supiori  Timur Kabupaten Supiori usulan yang disampaikan oleh masyarakat selalu berbeda. Dalam hal ini pemerintah kampung menampung seluruh usulan tersebut lalu dibuat skala prioritas untuk mengetahui hal yang paling manfaat dari semua usulan tersebut.

## Alokasi Dana Desa Sebagai Biaya Pembangunan Desa
Alokasi  dana  guna  pembangunan  desa  masuk  dalam  anggaran  APBDes.  Anggran  tersebut masuk  dalam  ranah  Kasi  Perencanaan  sebagai  pimpinan  untuk  mengatur  dana  tersebut. 10 Adapun bendahara dan sekretaris berpegang terhadap RKPDes sebagaimana telah disepakati.

## Tabel. 1
Jumlah Alokasi Penerimaan Dana Desa Kurun Waktu 3 Tahun
9 Yuliana Yuliana, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag,” Jurnal Inovasi Penelitian 2, no. 7 (2021): 2137 – 50, https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1058.
10 Kodir Siregar, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat,” Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja 11, no. 1 (2018): 51 – 62, https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.967.
Tahun Anggaran RKPDes Dana Desa Anggaran APBDes Realisasi Prosentase Penyerapan Sebelum Sesudah 2018 689,140,000.00  796,741,220.34  705,691,220.00  684,741,220.34  819,778,239.00  120% 2019 135,000,000.00  706,138,388.00  491,879,847.00  629,684,847.00  511,278,466.00  81% 2020 647,395,000.00  801,061,227.00  539,582,543.73  540,587,193.73  454,621,855.00  84%
Dapat diketahui dari table diatas anggaran tertinggi terjadi pada tahun kedua yakni tahun 2018 sejumlah 120%. Hal ini terjadi sebab pada tahun 2017 terjadi persentase sebesar 54% dalam SiLPa  dari  total  keseluruha  yang  terjadi  pada  tanhun  2017  dan  2018.  Fakta  menunjukkan bahwa  pada  tahun  2018  s/d  2020  penyerapan  anggaran  terendah  terjadi  pada  tahun  2019 dengna persentase 81%. Sedangkan hal yang tak seharusnya terjadi adalah pada tahun 2018 dan  2020  dimana  anggaran  pembangunan  dengan  persentase  diatas  70%.  Penentuan persentase tersebut mengacu terhadap peraturan Menteri dan Aturan Daerah yang ditetapkan dengan persentase 70% dialokasikan sebagai pembangunan dan 30% sebagai digunakan untuk memberdayakan  masyarakat.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  menurut  salah  satu  narasumber menyatakan bahwa:
“Terjadinya  prosentase  penyerapan  anggaran  dalam  pembangunan  desa  diatas  70%  dikarenakan prioritas  kegiatan.  Apabila  daerah  tersebut  tidak  segera  dibangun  maka  masyarakat  sekitar  wilayah tersebut terkena imbasnya. Misalnya, wilayah tersebut tidak dipaving apabila hujan jalan akan menjadi becek dan banjir, maka masyarakat sekitar akan terganggu dan menyebabkan aktivitas terbengkalai. 11 ”
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  setiap  tahunnya  masih  terdapat  kegiatan  yang  sudah dianggarkan oleh aparat kampung namun dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara maksimal. Kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dalam tahun ini akan direalisasikan dalam masa mendatang.

## Alokasi Dana Desa Guna Pembangunan Desa

## a) Pelaksanaan Penerimaan Dana Desa
Dana  yang  telah  diserahkan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  provinsi,  kemudian akan  dilakukan  pengecekan  data  terhadap  sejumlah  desa  yang  akan  diberikan  dana  dengan melihat kategori yang telah ditentukan. 12 Bilamana memenuhi maka dana akan akan diberikan kepada desa terkait. Sedangkan dalam penyalurannya dapat diwujudkan melalui dua tahapan yakni  pada  tahun  anggaran  terkait  dan  anggaran  di  tahun  depan.  Rincian  dana  yang  telah ditransfer  dapat  dilihat  dalam  RKDes  dan  dapat  diketahui  melalui  rekening  koran  desa. 13 Berikut adalah penerimaan dana desa tahun 2018-2020.
Tabel 2.
11 Agus Inggabou, “Wawancara Dengan Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Sorendiweri Disrtik Supiori Timur.”
12 Deri Firmansyah, Dwinanto Priyo Suse tyo, and Mira Sumira, “Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi),” JABI: Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia 3, no. 2 (2020): 168 – 81, https://doi.org/10.32493/JABI.v3i2.y2020.p168- 181.
13 Annisa Riva Ardiyani, Evy Rahman Utami, and Hilma Tsani Amanati, “Studi Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Wonosobo,” JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia" 4, no. 2 (2021): 179 – 89, https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.12093.

## Penerimaan Dana Desa Kurun Waktu Tiga Tahun
Tahun Dana Desa 2018 Rp. 796,741,220.34 2019 Rp. 706,138,388.00 2020 Rp. 801,061,227.00
Dana desa yang telah diterima pada tahun 2018-2020 terjadi perbedaan. Seperti halnya pada tahun 2019 terdapat angka penurunan yakni 89% dana desa yang disalurkan pun sifatnya tidak dapat diprediksi. Terkadang cepat dan terkadang lambat. Sebagai wujud melindungi dana yang akan  disalurkan  maka  aparat  desa  membuat  SiLPA  pada  tahun  sebelumnya  guna  efesiensi waktu. 14 Dana dari SiLPA tahun sebelumnya tidak dapat dikembalikan ke kas negara. Selain itu SiLPA dapat digunakan bilaman APBDes telah disahkan oleh kepala distrik. Perubahan APBDes dapat dilakukan sekali dalam satu tahun.

## b) Pengeluaran Dana Desa Guna Belanja Desa
Setiap desa tentu membutuhkan anggaran untuk mencukupi dan memenhui kebutuhannya. Sehingga  perlu  dilakuka  pengaturan  berkaitan  dengan  anggaran  belanja  desa  untuk dilaksanakannya pembangunan. Hal ini tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes dimana dalam pembangunannya  harus  membawa  dampak  dan  manfaat  terhadap  masyarakat. 15 Setiap kebutuhan bendahara mengeluarkan sejumlah uang melalui RKPdes. Tiap pengeluaran dana desa guna keperluan desa untuk belanja harus melalui verifikasi rencana anggaran biaya atau RAB sebagaimana telah dibuat sekretaris dan bendahara kampung. Setelah itu akan diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 16 Bilamana SPP telah diterbitkan maka aparat kampung dapat  mengambil  dana  dimaksud.  Namun  sebaliknya  apabila  bendahara  tidak  dapat mengajukan SPP maka dana tidak dapat dicairkan. Adapun kegiatannya antara lain ialah 1) Melakukan  Pembangunan  Rumah  Warga, 2) Membuat  Jalan  di  Lingkungan, 3) Pembuatan Sumur.

## 3.2. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa sebagai pembangunan Desa
Aparat  desa  Sorendiweri  Distrik  Supiori  Timur  Kabupaten  Supiori  dan  tokoh  masyarakat Kampung menyatakan terdapat ragam faktor dan hambatan bagi aparat desa dalam melakukan pengelolaan dan desa guna pembangunan fisik desa. Beberapa faktor tersebut antara lain:

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  faktor  penunjang  dan  terpenting  dalam  pelaksanaan adminsitrasi suatu desa. Dalam hal ini SDM dimaksud ialah kecermatan dan ketepatan aparat
14 Agus Wibowo, “Tinjauan Hukum Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Prioritas Pembangunan,” Jurnal Spektrum Hukum 16, no. 2 (2019): 66 – 75, https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1179.
15 Susanto Susanto and Muhammad Iqbal, “Efektifitas Peranan Hukum Dalam Pengelol aan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal Yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat,” in Proceeding Universitas Pamulang: Kearifan Lokal Untuk Menjawab Tantangan Global , 2018, 19 – 41, http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/2166.
16 Nurhaya ti and Muh. Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam,” Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2019): 68 – 80, https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941.
kampung  dalam  mengelola  dana  desa  yang  telah  di  dapatkan  dalam  APBD  serta  APBN. 17 Sebagaimana wawancara dengan salah satu narasumber penelitian yang menjelaskan bahwa:
“Sumb er  daya  manusia  merupakan  faktor  utama  dalam  megurus  segala  macam  dokumen  dan keperluan  terkait.  Namun  kualitas  sumber  daya manusia  di  Kampung  Sorendiweri  terbilang  sangat rendah.  Hal  ini  disebabkan  karena  latar  belakang  Pendidikan  yang  ditempuh  dan  kecakapan  dalam pengoperasian computer yang terbilang sangat jauh, sehingga dalam Menyusun pertanggungjawaban masih sangat sulit. Hal ini membawa dampak dalam pencairan dana mendatang. 18 ”
Hal senada diperkuat oleh narasumber lainnya yang mengkonfirmasi bahwa:
“H al yang melatarbelakangi dana desa yang akan dialokasikan belum maksimal ialah karena sumber daya manusia yang tidak mendukung. Sehingga hal itu merupakan hambatan yang tidak dapat ditolerir. Hal ini disebabkan Pendidikan yang ditempuh terbilang sangat rendah. 19 ”
Faktor penghambat pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud adalah disebabkan karena sumber daya manusia yang tidak mendukung. Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan dan pengalaman  kerja  yang  masih  minim  mengakibatkan  pengelolaan  dana  desa  tidak  dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan.

## Jalinan Informasi Yang Kurang Baik
Faktor utama dalam menciptakan administrasi yang baik adalah jalinan  informasi yang baik dan  dimengerti. 20 Dalam  hal  ini  informasi  yang  disampaikan  oleh  aparat  kampung  belum sepenuhnya disampaikan dengan baik dan dapat dipahami. Hal lain ialah tidak dilakukannya sosialisasi dalam dana desa.  Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu narasumber yang menjelsakan bahwa:
“Tidak pernah ada sosialisasi ke pada kami terkait pengelolaan dana desa sebelumnya, jika memang ada pasti hanya bersifat perorangan karena saya pribadi tidak pernah mendapat informasi. 21 ”
Ditambahkan oleh narasumber lain yang mengatakan bahwa:
“Memang  kami  tidak  pernah  melakukan sosialisasi  berkaitan  tentang  pengelolaan  dana  desa  kepada masyarakat. Saya berfikir apakah masyarakat berminat untuk diajak sosialisasi terkait permasalahan tersebut. Mungkin ke depannya sosialisasi akan diadakan. 22 ”
Berdasarkan  hal  tersebut  diketahui  bahwa  minimnya  informasi  yang  dilakukan  oleh  aparat kampung kepada masyarakat yang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat berkaitan dana desa. Sehingga tidak mengetahui apakah telah terlaksana atau belum berkaitan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

## 4. KESIMPULAN
17 Mahfuzi Irwan, “Pemberdayaan Perempuan Desa Pondok Melalui Kelompok Wirausaha Anyaman Lidi,” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 8, no. 2 (2020): 130 – 47, https://doi.org/10.37064/jpm.v8i2.8270.
18 Fanuel Imbir, “Wawancara Dengan Kepala Kampung Sorendiweri.”
19 Marthinus Rayar, “Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kampung Sorendiweri.”
20 Hasyim Adnan, “Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa,” Al- Adl: Jurnal Hukum 11, no. 2 (2019): 151 – 71, https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122.
21 Marthinus Kmur, “Wawancara Dengan Salah Satu Warga Kampung.”
22 Imbir, “Wawancara Dengan Kepala Kampung Sorendiweri.”
Hasil  penelitian  dilakukan  di  desa  sorendiweri  di  dapatkan  bahwa  dana  desa  yang  telah diperoleh  dalam  penggunaannya  ialah  untuk  pembangunan  desa  secara  bertahap.  Namun dalam hal ini alokasi dana desa belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini diakibatkan karena minimnya sumber daya manusia yang rendah disebabkan karena Pendidikan yang telah diembannya. Selain itu adalah komunikasi dan informasi berkaitan pengelolaan dana desa. Hal ini  akan  berdampak  terhadap  ketidaktahuan  masyarakat  terhadap  dana  desa  yang  dikelola. Masyarakat  dalam  hal  ini  cukup  berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa  selain  itu pertanggungjawaban yang dibuat pun mendapatkan pengaruh yang sangat positif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Adnan, Hasyim. “Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa.” Al-Adl: Jurnal Hukum 11, no. 2 (2019): 151 – 71. https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122.
Ardiyani, Annis a Riva, Evy Rahman Utami, and Hilma Tsani Amanati. “Studi Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Wonosobo.” JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia" 4, no. 2 (2021): 179 – 89. https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.12093.
Daud, Muhamma d. “Implementasi Anggaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Suatu Penelitian Di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh.” Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Hukum 1, no. 1 (2019): 21 – 29.
https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.38.
Firmansya h, Deri, Dwinanto Priyo Susetyo, and Mira Sumira. “Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi).” JABI: Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia 3, no. 2 (2020): 168 – 81. https://doi.org/10.32493/JABI.v3i2.y2020.p168-181.
Irwan, Mahfuzi. “Pemberdayaan Perempuan Desa Pondok Melalui Kelompok Wirausaha Anyaman Lidi.” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 8, no. 2 (2020): 130 – 47. https://doi.org/10.37064/jpm.v8i2.8270.
Karimah, Faizatul, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan).” Jurnal Administrasi Publik (JAP) 2, no. 4 (2014): 597 – 602. http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/428.
Muhaimin, Muhaimin. “Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4 (2020): 557 – 72. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.557-572.
Muslim Lobubun. “Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2019): 1 – 13. https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117.
Nurhayati, and Muh. Saleh Ridwan. “P engelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam.” Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2019): 68 – 80. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941.
Rudiarta, I Ketut Gede, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa.” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 1 (2020): 63 – 67. https://doi.org/10.22225/.2.1.1619.63-67.
Sari, Risya Novita, Heru Ribawanto, and Mohamma d Said. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri).” Jurnal Administrasi Publik (JAP) 3, no. 11 (2015): 1880 – 85.
http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1060.
Siregar, Kodir. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.” Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja 11, no. 1 (2018): 51 – 62. https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.967.
Sugiman, Sugiman. “Pemerintahan Desa.” Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 82 – 95. https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16.
Triani, Ni Nyoman Alit, and Susi Handayani. “Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa.”
Jurnal Akutansi Multiparadigma 9, no. 1 (2018): 136 – 55. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009.
Wibowo, Agus. “Tinjauan Hukum Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Prioritas Pembangunan.” Jurnal Spektrum Hukum 16, no. 2 (2019): 66 – 75. https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1179.
Yuliana, Yuliana. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag.” Jurnal Inovasi Penelitian 2, no. 7 (2021): 2137 – 50. https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1058.

## Prosiding Konferensi
Susanto, Susanto, and Muhammad Iqbal. “Efektifitas Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal Yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.” In Proceeding Universitas Pamulang: Kearifan Lokal Untuk Menjawab Tantangan Global , 19 – 41, 2018. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/2166.

## Buku
Lobubun, Muslim. Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua . Yogyakarta: Litera, 2019.

## Wawancara
Imbir, Fanuel. “Wawancara Dengan Kepala Kampung Sorendiweri.” 2021. Inggabou, Agus. “Wawancara Dengan Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Sorendiweri Disrtik Supiori Timur.” 2021.
Kmur, Marthinus. “Wawancara Dengan Salah Satu Warga Kampung.” 2021. Rayar, Marthinus. “Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kampung Sorendiweri.” 2021.