## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## LEGAL ANALYSIS OF VIOLATIONS OF PT DGI EMPLOYMENT LEGISLATION (INDONESIAN GADGET DISTRIBUTOR
ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN KETENAGAKERJAAN PT DGI (DISTRIBUTOR GADGET INDONESIA)
1,2,3,4,5 Naufal Farros Friyadhi 1 , Nurloise Viano 2 , Mexi Christian Simamora 3 , Daffa Adam Putra Pammuji 4 , Dwi Desi Yayi Tarina 5 1,2,3,4,5 Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)
E-mail: 2210611280@mahasiswa.upnvj.ac.id 1 , 2210611342@mahasiswa.upnvj.ac.id 2 , 2210611363@mahasiswa.upnvj.ac.id 3 , 2210611363@mahasiswa.upnvj.ac.id 4 , dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id 5
ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent
Naufal Farros Friyadhi 2210611280@mahasiswa. upnvj.ac.id
Key words:
Company Regulation (PP), employment, legal violations, employment relationship
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER Page: 432 – 422
This study aims to analyze the legal consequences faced by PT DGI (Distributor Gadget Indonesia) as a result of violating labor regulations,  particularly  regarding  the  absence  of  a  Company Regulation (PP). In this context, the research explores the impact of these violations on the employment relationship between the company  and  its  employees,  as  well  as  the  effectiveness  of  the labor law enforcement system in addressing such violations. The research method used is literature study to collect and analyze data from relevant sources. The results of the study indicate that violations of company regulations by PT DGI can lead to legal uncertainty for employees, decreased motivation and well-being of employees, as well as reputational and financial losses for the company.  Additionally,  the  effectiveness  of  the  labor  law enforcement  system  in  handling  violations  of  company regulations depends on the existing regulations, understanding of  employee  rights,  a  fair  legal  process,  and  consistent enforcement against violating companies.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden
Naufal Farros Friyadhi 2210611280@mahasiswa. upnvj.ac.id
Kata kunci : Peraturan Perusahaan (PP), ketenagakerjaan, pelanggaran hukum, hubungan kerja Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Hal: 432 – 442
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  konsekuensi hukum  yang  dihadapi  PT  DGI  (Distributor  Gadget Indonesia)  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya terkait absennya  Peraturan Perusahaan (PP). Dalam konteks ini, penelitian  mengeksplorasi  dampak  pelanggaran  tersebut terhadap  hubungan  kerja  antara  perusahaan  dan karyawan  serta  efektivitas  sistem  penegakan  hukum ketenagakerjaan  dalam  menangani  pelanggaran  tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber- sumber  yang  relevan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pelanggaran  peraturan  perusahaan  oleh  PT  DGI dapat  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  bagi karyawan,  penurunan  motivasi  dan  kesejahteraan karyawan,  serta  kerugian  reputasi  dan  finansial  bagi perusahaan.  Selain  itu,  efektivitas  sistem  penegakan hukum  ketenagakerjaan  dalam  menangani  pelanggaran peraturan perusahaan tergantung pada regulasi yang ada, pemahaman  terhadap  hak-hak  karyawan,  proses  hukum yang  adil,  dan  penindakan  yang  konsisten  terhadap perusahaan yang melanggar.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Ketika kita membahas aspek hukum dalam konteks ketenagakerjaan, penting untuk memahami bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peran sentral dalam menjaga hak dan kewajiban antara pengusaha dan karyawan. Salah satu kasus yang menarik  untuk  dianalisis  adalah  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan ketenagakerjaan  yang  dilakukan  oleh  PT  DGI  (Distributor  Gadget  Indonesia). Dalam  penelitian  ini,  kami  akan  melakukan  analisis  mendalam  terhadap  aspek hukum  yang  terkait  dengan  pelanggaran  peraturan  perundang-  undangan ketenagakerjaan oleh PT DGI. Kita perlu memahami latar belakang kasus ini. PT DGI dikenakan sanksi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP), sebuah kewajiban yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sanksi ini merupakan hasil dari  sidang  Tindak  Pidana  Ringan  (Tipiring)  yang  digelar  berdasarkan  kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 1 .
Analisis  hukum  terhadap  kasus ini  memerlukan  pemahaman  mendalam  tentang ketentuan  hukum  yang  dilanggar  oleh  PT  DGI.  Pasal  108  ayat  1  UU  Nomor  13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjadi dasar hukum yang digunakan dalam kasus  ini.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  pengusaha  yang  mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang pekerja wajib membuat Peraturan Perusahaan yang
berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam konteks ini,  pelanggaran  PT  DGI  terhadap  ketentuan  hukum  mengundang  pertanyaan tentang  implikasi  dan  konsekuensi  hukumnya.  Analisis  akan  melibatkan pemahaman  terhadap  sanksi  yang  diberlakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan  terhadap  PT  DGI,  baik  dalam  bentuk  denda  maupun  hukuman  penjara. Selain  itu,  akan  dieksplorasi  juga  bagaimana  keberadaan  Peraturan  Perusahaan yang absen dapat memengaruhi hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, serta dampaknya terhadap perlindungan hak- hak karyawan.
Penelitian  ini  juga  akan  membahas  implikasi  lebih  luas  dari  kasus  pelanggaran peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  oleh  PT  DGI.  Hal  ini  termasuk bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  semacam  ini  dapat mendorong  kepatuhan  perusahaan-perusahaan  lain  terhadap  peraturan ketenagakerjaan,  serta  meningkatkan  perlindungan  hak-hak  karyawan  secara umum.  Melalui  analisis  mendalam  terhadap  kasus  pelanggaran  peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan oleh PT DGI, penelitian ini bertujuan untuk memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  pentingnya  kepatuhan perusahaan  terhadap  ketentuan  hukum  ketenagakerjaan.  Dengan  demikian, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki sistem pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia demi melindungi hak-hak karyawan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan.
Ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  bidang  yang  sangat  terkait  dengan kehidupan ekonomi masyarakat, dimana hubungan antara pekerja dan pengusaha diatur  oleh  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  konteks  ini, keberadaan Peraturan Perusahaan (PP) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga  keseimbangan  dan  perlindungan  hak-hak  kedua  belah  pihak.  Kasus pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  oleh  PT  DGI (Distributor  Gadget  Indonesia)  menjadi  fokus  penelitian  karena  mencerminkan tantangan  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  dan  kepatuhan  perusahaan terhadap  regulasi  ketenagakerjaan.  Pelanggaran  tersebut,  yang  berujung  pada sanksi  hukum,  menyoroti  pentingnya  keberadaan  dan  penerapan  PP  sebagai instrumen yang mengatur hubungan kerja di perusahaan.
Pentingnya perlindungan hak-hak karyawan dalam konteks pelanggaran peraturan perundang-undangan  ketenagakerjaan  menjadi  dasar  pertimbangan  dalam penelitian ini. Karyawan merupakan pihak yang rentan dan harus dilindungi oleh peraturan-peraturan  yang  jelas  dan  berlaku  secara  adil.  Dalam  kasus  PT  DGI, absennya PP dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi karyawan terkait hak-hak mereka. Selain itu, analisis terhadap konsekuensi hukum yang dihadapi oleh  PT  DGI  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan ketenagakerjaan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas sistem  penegakan  hukum  dalam  menjamin  kepatuhan  perusahaan  terhadap regulasi ketenagakerjaan. Ini penting dalam mengevaluasi sistem hukum yang ada dan menemukan solusi untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan di masa depan. Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  ditemukan  rekomendasi  dan  langkah- langkah  konkret  untuk  memperbaiki  pengaturan  ketenagakerjaan  di  Indonesia, termasuk  dalam  hal  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  peraturan perusahaan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang
lebih  adil,  berkeadilan,  dan  memenuhi  standar  hukum  yang  berlaku,  baik  bagi perusahaan maupun bagi para karyawannya.
Urgensi  penelitian  ini  terletak  pada  pemahaman  yang  mendalam  tentang konsekuensi  dan  implikasi  dari  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan ketenagakerjaan oleh perusahaan, seperti yang terjadi pada kasus PT DGI. Dengan menyoroti  kasus  ini,  penelitian  ini  memperlihatkan  pentingnya  kepatuhan perusahaan  terhadap  regulasi  ketenagakerjaan  untuk  melindungi  hak-hak karyawan. Dalam konteks ini, penelitian ini menjadi penting karena mengangkat isu-isu  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  dan keseimbangan  dalam  hubungan  kerja  antara  pekerja  dan  pengusaha.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  mendesak  karena  mencerminkan  tantangan  yang  dihadapi dalam  penegakan  hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia.  Dengan  menganalisis kasus  konkret  ini,  penelitian  ini  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  baik tentang  efektivitas  sistem  penegakan  hukum  dalam  menangani  pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ini penting untuk
mengidentifikasi kelemahan dalam sistem yang ada dan menemukan solusi untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan serta perlindungan hukum bagi karyawan di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tidak dapat diabaikan dalam konteks memperbaiki regulasi ketenagakerjaan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang melibatkan  analisis  dan  sintesis  informasi  dari  berbagai  sumber  tertulis  yang relevan  dengan  topik  penelitian.  Pertama,  langkah  awal  dalam  metode  studi literatur  ini  adalah  identifikasi  sumber-sumber  yang  relevan,  termasuk  jurnal ilmiah,  buku,  laporan  riset,  dan  artikel  online  yang  berkaitan  dengan  peraturan perundang-undangan  ketenagakerjaan,  kasus  pelanggaran  perusahaan,  dan konsekuensi hukum yang dihadapi oleh PT DGI. Setelah itu, informasi dari sumber- sumber ini akan dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk memahami isu- isu yang terkait dengan kasus tersebut.
Kemudian,  tahap  berikutnya  dalam  metode  ini  adalah  analisis  dan  sintesis informasi  yang  terkumpul.  Informasi  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  akan dianalisis  secara  kritis  untuk  mengidentifikasi  pola,  tren,  dan  temuan-temuan utama  yang  relevan  dengan  tujuan  penelitian.  Hal  ini  akan  melibatkan pembandingan  antara  berbagai  perspektif  dan  pendekatan  yang  diungkapkan dalam  literatur.  Selanjutnya,  sintesis  informasi  akan  dilakukan  untuk  menyusun gambaran  yang  komprehensif  tentang  masalah  yang  diteliti,  termasuk  urgensi, implikasi,  dan  rekomendasi  yang  mungkin  diberikan.  Dengan  menggunakan metode studi literatur ini, diharapkan penelitian dapat menyediakan pemahaman yang  mendalam  tentang  kasus  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan ketenagakerjaan  oleh  PT  DGI  serta  menawarkan  wawasan  yang  berharga  bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam hal ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan  peraturan  perusahaan  dan  ruang  lingkupnya  dalam  hukum ketenagakerjaan di Indonesia
Dalam  dunia  kerja  yang  dinamis  dan  kompleks,  suatu  peraturan  perusahaan memegang peran yang penting dalam mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja.  Peraturan  ini  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  panduan  operasional  bagi kedua belah pihak, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hukum yang berlaku. Di Indonesia ketentuan terkait peraturan perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014.
Kedua peraturan tersebut menjadi landasan hukum yang jelas untuk pembentukan dan  penerapan  peraturan  perusahaan  demi  menjamin  perlindungan  hak  dan kewajiban para pihak dalam suatu perusahaan serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.
Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan definisi dari peraturan  perusahaan  itu  sendiri,  yakni  serangkaian  aturan  tertulis  yang  dibuat oleh pengusaha yang berisikan syarat, ketentuan, hingga tata tertib perusahaannya. Pasal  ini  secara  tidak  langsung  menyebutkan  bahwa  pembentukan  peraturan perusahaan merupakan kewajiban serta tanggung jawab dari pengusaha. Adapun pengusaha  yang  diwajibkan  untuk  membuat  peraturan  perusahaan  ini,  yakni pengusaha dengan minimal pekerja 10 orang dengan pengecualian bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.
Isi  dari  suatu  peraturan  perusahaan  harus  mengandung  hal-hal  berikut  sebagai batas ketentuan muatan suatu peraturan perusahaan:
1. Hak dan kewajiban pengusaha;
2. Hak dan kewajiban pekerja/buruh;
3. Syarat kerja;
4. Tata tertib perusahaan; dan
5. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan;
6. Hal-hal berupa pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan terkait.
Selain  itu,  peraturan  perusahaan  juga  memiliki  masa  berlaku,  yakni  maksimal selama 2 tahun dan harus diperpanjang ataupun diperbaharui apabila telah habis masa  berlakunya.  Hal  ini  bertujuan  agar  peraturan  perusahaan  tetap  relevan dengan  segala  perubahan  yang  terjadi,  baik  perubahan  di  dalam  perusahaan  itu sendiri  ataupun  perubahan  lain  yang  dapat  mempengaruhi  perusahaan  seperti perubahan aturan hukum ataupun perkembangan situasi.
Dalam  pembentukan  peraturan  perusahaan  seorang  pengusaha  harus menyampaikan naskah rancangan peraturan perusahaan pekerja/buruh/pengurus serikat  buruh  untuk  mendapatkan  saran  dan  pertimbangan  dari  mereka  dalam kurun  waktu  14  hari  setelah  diterima,  setelah  itu  pengusaha  dapat  mengajukan pengesahan peraturan perusahaan ke Kepala Dinas. Namun, apabila naskah tidak mendapatkan saran, tanggapan, ataupun pertimbangan, maka pengusaha tersebut dapat  langsung  mengajukan  pengesahan  peraturan  perusahaan  kepada  Kepala Dinas  dengan  membawa  bukti  telah  dilakukannya  pengajuan  saran  dan pertimbangan kepada para pekerja atau buruh.
Adapun  pihak  yang  berwenang  untuk  melakukan  pngesahan  peraturan perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  bidang  ketenagakerjaan kabupaten/kota  untuk  perusahaan  yang  beroperasi  hanya  dalam  satu wilayah kabupaten/kota;
2. Kepala  SKPD  bidang  ketenagakerjaan  provinsi  untuk  perusahaan  yang beroperasi di lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
3. Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja (Direktur Jenderal) untuk perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu provinsi
Pembentukan  peraturan  perusahaan  ini  merupakan  bentuk  kepatuhan  suatu perusahaan  terhadap  ketentuan  yang  berlaku  dalam  peraturan  perundang- undangan. Pembentukan peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam  suatu  perusahaan  agar  setiap  pihak  dalam  perusahaan  tersebut  mampu menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal. Tidak hanya itu, peraturan ini juga menjadi acuan dasar dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi  pada  internal  perusahaan 3 .  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  dengan  adanya peraturan  perusahaan,  suatu  perusahaan  dapat  beroperasi  secara  efektif  dan optimal,  serta  terhindar  dari  segala  hal  yang  dapat  mencegah  terjadinya  hal-hal yang  tidak  diinginkan  yang  dapat  membahayakan  atau  merugikan  para  pihak ataupun negara.

## Akibat  hukum  dari  tindakan  pelanggaran  dilakukan  PT  DGI  yang  tidak memiliki peraturan perusahaan
Konsekuensi  hukum  yang  dihadapi  PT  DGI  sebagai  akibat  dari  pelanggaran peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan,  terutama  terkait  absennya Peraturan  Perusahaan  (PP),  merupakan  isu  yang  kompleks  dan  penting  dalam konteks  perlindungan  hak-hak  karyawan  serta  kepatuhan  perusahaan  terhadap regulasi  ketenagakerjaan.  Dalam  paparan  ini,  akan  dibahas  secara  mendalam tentang  konsekuensi  hukum  yang  mungkin  dihadapi  PT  DGI  akibat  dari pelanggaran tersebut. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa ketiadaan Peraturan  Perusahaan  (PP)  merupakan  pelanggaran  serius  terhadap  Undang- Undang Ketenagakerjaan di ndonesia. Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan 5 menyatakan  bahwa  pengusaha  yang mempekerjakan  sekurang-kurangnya  10  orang  pekerja  wajib  membuat  PP  yang berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, ketiadaan  PP  bisa  dianggap  sebagai  ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban  hukum yang diatur secara tegas dalam undang-undang.
Ketiadaan PP tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat  memiliki  konsekuensi  serius  dalam  konteks  hubungan  kerja  antara perusahaan  dan  karyawan.  Tanpa  adanya  PP,  karyawan  mungkin  menghadapi ketidakpastian hukum  terkait  hak-hak  dan  kewajiban  mereka  dalam  lingkungan kerja. Misalnya, prosedur penyelesaian sengketa, jaminan kesehatan, cuti, dan hak- hak  lainnya  mungkin  tidak  jelas  atau  tidak  diatur  dengan  baik,  yang  pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi karyawan. Selain  itu,  ketiadaan  PP  juga  dapat  mengakibatkan  konsekuensi  hukum  secara langsung bagi perusahaan. Dalam kasus PT DGI, pengadilan mungkin memberikan sanksi hukum seperti denda atau hukuman penjara kepada direktur atau pengelola
perusahaan  yang  bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  tersebut.  Sanksi  ini bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  perusahaan  lain  dan  mendorong kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
Namun, konsekuensi hukum tidak hanya terbatas pada sanksi yang diberikan oleh pengadilan. Ketiadaan PP juga dapat membuka peluang bagi tuntutan hukum oleh karyawan yang merasa hak-hak mereka dilanggar. Dalam hal ini, PT DGI mungkin menghadapi risiko gugatan perdata atau tuntutan kompensasi oleh karyawan yang merasa dirugikan akibat ketiadaan PP. Tuntutan semacam ini dapat mengakibatkan kerugian  finansial  yang  signifikan  bagi  perusahaan  dan  juga  merusak  reputasi mereka  di  mata  publik.  Selain  konsekuensi  hukum  yang  bersifat  langsung, pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dapat memiliki dampak  yang  lebih  luas  dan  abstrak.  Misalnya,  ketidakpatuhan  perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan dapat merusak hubungan antara pengusaha dan karyawan,  menciptakan  atmosfer  kerja  yang  tidak  kondusif,  dan  mengurangi produktivitas  dan  kesejahteraan  karyawan  secara  keseluruhan.  Hal  ini  dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan daya saing mereka di pasar kerja.
Dalam konteks ini, penting bagi PT DGI untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk  memperbaiki  kepatuhan  mereka  terhadap  regulasi  ketenagakerjaan  dan memastikan  keberadaan  PP  yang  sesuai  dengan  ketentuan hukum.  Ini  termasuk menetapkan prosedur yang jelas untuk pembuatan dan penerapan PP, memberikan pelatihan  kepada  pengelola  perusahaan  tentang  kewajiban  hukum  mereka,  dan meningkatkan  komunikasi  dan  konsultasi  dengan  karyawan  tentang  hak-hak mereka  dalam  lingkungan  kerja.  Dalam  kesimpulan,  konsekuensi  hukum  yang dihadapi  PT  DGI  akibat  dari  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan ketenagakerjaan, terutama terkait absennya Peraturan Perusahaan (PP), mencakup sanksi  hukum  yang  mungkin  diberikan  oleh  pengadilan,  risiko  tuntutan  hukum oleh  karyawan,  serta  dampak  lebih  luas  terhadap  hubungan  kerja  dan  reputasi perusahaan.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  perusahaan  untuk  memperbaiki kepatuhan  mereka  terhadap  regulasi  ketenagakerjaan  dan  memastikan perlindungan  hak-hak  karyawan  dengan  menetapkan  prosedur  yang  jelas  dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  oleh  PT  DGI, terutama  terkait  absennya  Peraturan  Perusahaan  (PP),  dapat  memiliki  dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Dalam konteks  ini,  kita  akan  mengeksplorasi  dampak  yang  mungkin  timbul  dari pelanggaran tersebut, baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Pertama-tama, ketiadaan  Peraturan  Perusahaan  (PP)  dapat  menciptakan  ketidakpastian  hukum bagi  karyawan.  PP  biasanya  berisi  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  hak  dan kewajiban karyawan, prosedur penyelesaian sengketa, dan aturan-aturan lain yang berkaitan  dengan  hubungan  kerja.  Tanpa  adanya  PP,  karyawan  mungkin  tidak memiliki pedoman yang jelas tentang hak-hak mereka di tempat kerja, seperti cuti, upah,  jam  kerja,  dan  perlindungan  kesehatan.  Hal  ini  dapat  menciptakan ketidakpastian  dan  kebingungan  di  antara  karyawan,  serta  meningkatkan  risiko terjadinya konflik antara karyawan dan manajemen perusahaan.
Selain  itu,  ketiadaan PP  juga  dapat  memengaruhi  transparansi  dan  akuntabilitas dalam  hubungan  kerja  antara  perusahaan  dan  karyawan.  PP  biasanya mencantumkan  prosedur-  prosedur  yang  harus  diikuti  dalam  berbagai  situasi,
seperti  prosedur  penilaian  kinerja,  penyelesaian  sengketa,  dan  promosi  atau pemecatan  karyawan.  Tanpa  PP,  prosedur-prosedur  ini  mungkin  tidak  diatur dengan  jelas,  sehingga  memungkinkan  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan  atau diskriminasi dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan. Hal ini dapat mengganggu kepercayaan dan kerjasama antara perusahaan dan karyawan, serta merusak iklim kerja yang sehat dan produktif. Dampak lain dari pelanggaran peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  oleh  PT  DGI  adalah  potensi penurunan motivasi dan kesejahteraan karyawan. Karyawan yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak dihargai atau tidak dilindungi dengan baik mungkin menjadi tidak termotivasi untuk bekerja secara optimal. Selain itu, ketidakpastian tentang hak-hak  mereka,  seperti  upah  dan  jaminan  kesehatan,  dapat  menciptakan kecemasan dan ketidakstabilan finansial di antara karyawan. Ini dapat berdampak negatif  pada  kesejahteraan  mental  dan  emosional  karyawan,  serta  produktivitas dan kinerja keseluruhan di tempat kerja.
Selain  dampak  pada  karyawan,  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan ketenagakerjaan  oleh  PT  DGI  juga  dapat  memiliki  konsekuensi  yang  serius  bagi perusahaan  itu  sendiri.  Misalnya,  pelanggaran  ini  dapat  merusak  reputasi perusahaan di mata publik dan di pasar kerja. Karyawan yang merasa dirugikan oleh pelanggaran tersebut mungkin akan memberikan umpan balik negatif kepada rekan-rekan  mereka,  calon  karyawan,  atau  pelanggan  perusahaan.  Hal  ini  dapat mengurangi  daya  tarik  perusahaan  sebagai  tempat  kerja,  serta  merugikan  citra merek  perusahaan  di  pasar.  Selain  itu,  pelanggaran  peraturan  perundang- undangan ketenagakerjaan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Misalnya, perusahaan dapat menghadapi risiko tuntutan hukum oleh  karyawan  yang  merasa  hak-hak  mereka  dilanggar  akibat  absennya  PP. Tuntutan hukum semacam ini dapat mengakibatkan biaya hukum yang tinggi, serta pembayaran kompensasi kepada karyawan yang merugikan. Selain itu, perusahaan juga dapat dikenai denda atau sanksi lain oleh otoritas pengatur ketenagakerjaan, seperti Departemen Tenaga Kerja atau pengadilan.
Dalam kesimpulan, pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan oleh  PT  DGI,  khususnya  terkait  absennya  Peraturan  Perusahaan  (PP),  dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan.  Dampak  tersebut  meliputi  ketidakpastian  hukum  bagi  karyawan, penurunan transparansi dan akuntabilitas, penurunan motivasi dan kesejahteraan karyawan, serta kerugian reputasi dan finansial bagi perusahaan 6 . Oleh karena itu, penting  bagi  perusahaan  untuk  mematuhi  regulasi  ketenagakerjaan  dan memastikan perlindungan hak-hak karyawan, serta memperbaiki iklim kerja yang sehat dan produktif.
Urgensi  kepatuhan  perusahaan  terhadap  regulasi  ketenagakerjaan  sangatlah penting dalam konteks perlindungan hak-hak karyawan. Regulasi ketenagakerjaan berperan  sebagai  landasan  hukum  yang  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja  serta menetapkan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  perusahaan  dalam  hubungan  kerja. Oleh karena itu, kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ini merupakan prasyarat utama dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi para karyawan. Pertama-tama,  urgensi  kepatuhan  perusahaan  terhadap  regulasi  ketenagakerjaan terletak  pada  perlindungan  hak-hak  dasar  karyawan.  Regulasi  ini  memberikan jaminan atas hak-hak fundamental seperti upah yang layak, jam kerja yang adil, cuti
yang  sesuai,  serta  jaminan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja.  Tanpa  kepatuhan perusahaan  terhadap  regulasi  ini,  hak-hak  karyawan  dapat  terabaikan  atau dilanggar,  yang  dapat  mengakibatkan  penindasan,  eksploitasi,  atau  diskriminasi terhadap mereka.
Selain itu, urgensi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan juga terkait dengan penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Regulasi ini mendorong perusahaan untuk menciptakan iklim kerja yang aman, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan mematuhi regulasi ini, perusahaan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, konflik antara karyawan dan manajemen, serta  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  etis  atau  melanggar  hak-hak  karyawan. Selanjutnya, urgensi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan juga terkait dengan keberlanjutan sosial dan ekonomi. Perlindungan hak-hak karyawan yang dijamin oleh regulasi ini merupakan bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan.  Kesejahteraan  dan  keadilan  bagi  karyawan  menciptakan stabilitas sosial  yang  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Sebaliknya, pelanggaran  terhadap  hak-  hak  karyawan  dapat  mengancam  stabilitas  sosial, memicu  ketidakstabilan  ekonomi,  serta  merugikan  reputasi  dan  daya  saing perusahaan dalam pasar.
Tidak hanya itu, urgensi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan juga terkait dengan pemenuhan komitmen internasional. Sebagian besar regulasi ketenagakerjaan  didasarkan  pada  standar  internasional  yang  ditetapkan  oleh organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO). Dengan mematuhi  regulasi  ini,  perusahaan  tidak  hanya  memenuhi  kewajiban  hukum  di tingkat nasional, tetapi juga menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, serta mendorong keadilan dan keberlanjutan di tingkat  global.  Terakhir,  urgensi  kepatuhan  perusahaan  terhadap  regulasi ketenagakerjaan  tercermin  dalam  keberhasilan  jangka  panjang  perusahaan  itu sendiri.  Perusahaan  yang  memprioritaskan  kepatuhan  terhadap  regulasi ketenagakerjaan cenderung lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Mereka dapat menghindari risiko hukum, memperoleh dukungan dari karyawan dan  masyarakat,  serta  membangun  citra  merek  yang  positif.  Sebaliknya, perusahaan  yang  mengabaikan  kepatuhan  terhadap  regulasi  ini  berisiko menghadapi  konsekuensi  yang  merugikan,  seperti  sanksi  hukum,  kerugian finansial,  dan  kerusakan  reputasi.  Oleh  karena  itu,  kepatuhan  terhadap  regulasi ketenagakerjaan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas dan berkelanjutan.
Efektivitas  sistem  penegakan  hukum  ketenagakerjaan  dalam  menangani pelanggaran peraturan perusahaan seperti yang dialami oleh PT DGI dapat menjadi subjek perdebatan yang kompleks. Namun, beberapa aspek perlu dipertimbangkan untuk mengevaluasi efektivitasnya. Pertama-tama, penting untuk
mempertimbangkan keberadaan dan kecukupan regulasi dan lembaga penegakan hukum  ketenagakerjaan.  Meskipun  Indonesia  memiliki  undang-undang ketenagakerjaan  yang  cukup  komprehensif,  implementasinya  masih  terkendala oleh  kurangnya  sumber  daya  manusia,  keuangan,  dan  infrastruktur.  Lembaga- lembaga  seperti  Departemen  Tenaga  Kerja  dan Pengadilan Hubungan  Industrial bertanggung  jawab  atas  penegakan  hukum  ketenagakerjaan,  namun  seringkali
terbatas  dalam  kapasitas  dan  kemampuannya  untuk  menangani  semua  kasus pelanggaran dengan cepat dan efisien.
Kedua,  penting  untuk  mengevaluasi  tingkat  kesadaran  dan  pemahaman  terkait hak-hak karyawan dan kewajiban perusahaan dalam hal ketenagakerjaan. Sistem penegakan hukum hanya dapat efektif jika semua pihak terlibat memahami dan mematuhi  peraturan  yang  berlaku.  Ini  mencakup  tidak  hanya  karyawan  dan manajemen  perusahaan,  tetapi  juga  pengacara,  perwakilan  serikat  pekerja,  dan lembaga-lembaga pemerintah terkait. Jika ada kekurangan dalam pemahaman atau kesadaran ini, maka efektivitas penegakan hukum akan terpengaruh secara negatif. Ketiga,  penting  untuk  mempertimbangkan  proses  hukum  yang  ada  dalam menangani  kasus-kasus  pelanggaran  peraturan  perusahaan.  Proses  ini  haruslah adil,  transparan, dan efisien, untuk memastikan bahwa  keadilan ditegakkan dan korban  pelanggaran  mendapatkan  kompensasi  yang  pantas.  Namun,  seringkali proses hukum dapat menjadi lambat dan rumit, terutama jika terdapat kelambatan dalam pengumpulan bukti, pemeriksaan, atau sidang pengadilan.
Keempat,  penting  untuk  mempertimbangkan  faktor-faktor  eksternal  yang  dapat mempengaruhi efektivitas sistem penegakan hukum ketenagakerjaan. Ini termasuk tekanan  politik,  kepentingan  ekonomi,  dan  hubungan  antara  pihak-pihak  yang terlibat dalam kasus tersebut. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas lembaga penegak hukum, serta kemungkinan terjadinya intervensi atau  manipulasi  dalam  proses  hukum.  Terakhir,  penting  untuk  mengevaluasi tingkat  kepatuhan  dan  penindakan  yang  dilakukan  terhadap  perusahaan  yang melanggar peraturan perusahaan. Dalam kasus PT DGI, sanksi yang diberikan oleh pengadilan  mungkin  memberikan  sinyal  penting  tentang  keseriusan  pemerintah dalam  menangani  pelanggaran  tersebut.  Namun,  penting  untuk  memastikan bahwa  sanksi  tersebut  efektif  dalam  mencegah pelanggaran  di  masa  depan,  dan bahwa  perusahaan  yang  melanggar  peraturan  dihukum  secara  konsisten  dan proporsional.
Secara  keseluruhan,  efektivitas  sistem  penegakan  hukum  ketenagakerjaan  dalam menangani pelanggaran peraturan perusahaan seperti yang dialami oleh PT DGI dapat  dipengaruhi  oleh  sejumlah  faktor  kompleks,  termasuk  regulasi  yang  ada, pemahaman  terhadap  hak-hak  karyawan,  proses  hukum  yang  adil  dan  efisien, faktor eksternal, dan tingkat kepatuhan serta penindakan yang dilakukan terhadap perusahaan pelanggar. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum ketenagakerjaan dan memastikan perlindungan yang adekuat bagi hak-hak karyawan.

## SIMPULAN
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun  2014  telah  mewajibkan  kepada  para  pengusaha  dengan  pekerja  paling sedikit 10 orang untuk memiliki peraturan perusahaan pada perusahaannya, sudah seharusnya  sebuah  perusahaan  sebesar  PT  DGI  untuk  patuh  terhadap  aturan tersebut  karena  kepatuhan  perusahaan  terhadap  regulasi  ketenagakerjaan, termasuk  peraturan  perusahaan,  sangat  penting  untuk  menjaga  hubungan  kerja yang  sehat  dan  berkelanjutan  antara  perusahaan  dan  karyawan.  Pelanggaran peraturan perusahaan seperti yang dialami oleh PT DGI dapat memiliki dampak
yang signifikan, tidak hanya bagi karyawan tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Ketiadaan Peraturan Perusahaan (PP) dapat menciptakan ketidakpastian hukum, penurunan  transparansi  dan  akuntabilitas,  serta  menurunkan  motivasi  dan kesejahteraan  karyawan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  yang  serius  dari perusahaan untuk mematuhi regulasi ketenagakerjaan, memastikan perlindungan hak-hak karyawan, dan memperbaiki iklim kerja yang sehat dan produktif.
Selain  itu,  penegakan  hukum  ketenagakerjaan  juga  perlu  diperkuat  untuk mengatasi  pelanggaran  peraturan  perusahaan  dengan  efektif.  Sistem  penegakan hukum  yang  adil,  transparan,  dan  efisien  sangatlah  penting  untuk  menjamin kepatuhan  perusahaan  dan  menangani  pelanggaran  dengan  tepat  waktu  dan proporsional.  Pemerintah,  lembaga  penegak  hukum,  serikat  pekerja,  dan perusahaan perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan  terhadap  regulasi  ketenagakerjaan,  serta  memastikan  bahwa pelanggaran  peraturan  perusahaan  ditindaklanjuti  dengan  sanksi  yang  sesuai. Hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adminaker (2023). Pendampingan Penyusunan Peraturan Perusahaan. Nakertrans.
kulonprogokab.go.id. Diakses pada 19 Mei 2024, dari https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/4626/pendampingan- penyusunan- peraturan- perusahaan#:~:text=Peraturan%20Perusahaan%20adalah%20peraturan%20y ang,pe kerja%20dan%20pengusaha%20terjadi%20perselisihan Binwasnaker & K3 (2020). Tak Miliki Peraturan Perusahaan, PT DGI Kena Sanksi Hukum. Kemnaker.go.id. Diakses pada  19 Mei 2024, dari https://kemnaker.go.id/news/detail/tak-miliki-peraturan- perusahaan-pt-dgi-kena- sanksi-hukum
Christianingrum, S. P., Nuhdi, A., Mursidi, M. A., SE, M. P., Neneng Awaliah, S. E., Muthmainnah, M. D., ... & SP, M. P. (2024). ETIKA BISNIS. CV Rey Media Grafika.
Dewi,  E.  P.,  &  Wardoyo,  E.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Karyawan  Terhadap Pelanggaran  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  oleh  Pemberi  Kerja.  Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 17(2), 83-94.
Fitriani, R. (2018). Konsekuensi Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pihak Perusahaan Tanpa Alasan yang Jelas dan Hukum Bagi Pekerja pada PT. Citra Gaya Pelayaran. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 185-200.
Krisna  Sanarta  (2023).  Ketentuan-Ketentuan  Terkait  Pembentukan  Peraturan Perusahaan.  Hukum  Online.  Diakses  pada  tanggal  28  Mei  2024,  dari https://rcs.hukumonline.com/insights/aturan-tentang-peraturan- perusahaan
Yhohasta,  U.  (2009).  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  Antara  Serikat Karyawan Dengan Manajemen Perusahaan PT. Telkom. Tbk Devisi Regional IV  Semarang  (Doctoral  dissertation,  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Diponegoro).