NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

## Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : yantialgania@gmail.com

## Abstract
A will is a gift from someone to another person, in the form of objects, receivables, and benefits to be owned by the recipient of a will as a gift that is valid after the death of a person who wills. From the results  of  this  study,  it  is  known  that  (1)  The  legal  consequences  of  adoption  according  to  the Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  are  the  emergence  of  Vocation,  Trusteeship,  Inheritance  Rights, Mahram  of  marriage.  In  terms  of  inheritance,  adopted  children  in  KHI  are  not  releasing  nasab  from their  biological  parents,  adopted  children  do  not  inherit  from  adoptive  parents  and  vice  versa,  but adopted children get mandatory wills that must not be more than 1/3 part of their adoptive parents in accordance  with  Article  209  paragraph.  In  practice,  the  granting  of  mandatory  wills  for  adopted children has been decided by the Religious Courts Institute in Indonesia (2) The obstacle is that there is still a disparity in the mandatory portion of wills for adopted children. Some Religious Courts judges do not want to be bothered to give inheritance rights for adopted children based on compulsory wills as much  as  1/3  of  the  inheritance  of  their  adopted  parents,  without  considering  whether  the  maximum granting has robbed the rights of heirs or is it fair and wise. Whereas some other judges give part of the obligatory will not exceed the smallest part of the heirs.

## Keywords : Mandatory Wills, Child Appointment

## Abstrak
Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima  wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa (1) Akibat hukum adanya pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah munculnya Panggilan, Perwalian, Hak waris, Mahram kawin.  Dalam  hal  kewarisan,  anak  angkat  dalam  KHI  adalah  tidak  melepas  nasab  dari  orang  tua kandungnya,  maka  anak  angkat  tidak  mewaris  dari  orang  tua  angkatnya  dan  sebaliknya,  tetapi  anak angkat  mendapatkan  wasiat  wajibah  yang  tidak  boleh  lebih  dari  1/3  bagian  dari  orang  tua  angkatnya sesuai  dengan  Pasal  209  ayat.  Secara  praktik,  pemberian  wasiat  wajibah  bagi  anak  angkat  telah diputuskan  oleh  Lembaga  Peradilan  Agama  di  Indonesia  (2)  Kendalanya  adalah  masih  terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebagian hakim Pengadilan Agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta  warisan  orang  tua  angkatnya,  tanpa  mempertimbangkan  apakah  pemberian  maksimal  tersebut telah merampas hak-hak ahli waris ataukah telah adil dan bijaksana.
Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Pengangkatan Anak
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)

## ▪
ISSN:2086
- 1702

## A. Pendahuluan
Hukum  kewarisan  Islam  sudah  menjelaskan  secara  rinci  tentang  tata  cara  pembagian  dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan  harta  warisan  dari  si  pewaris.  Pembagian  dan  peralihan  harta  warisan  kepada  ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak atau dan  dengan  wasiat  apabila  ahli  waris  seperti  saudara  atau  kerabat  yang  terhalang  mendapatkan harta warisan.
Wasiat  merupakan  pemberian  seseorang  kepada  orang  lain,  baik  berupa  benda,  piutang, maupun  manfaat  untuk  dimiliki  oleh  penerima  wasiat  sebagai  pemberian  yang  berlaku  setelah wafatnya  orang  yang  berwasiat.  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam,  wasiat  yaitu  pemberian  suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.Wasiat  berlaku  setelah  seseorang  wafat  dan  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus ditunaikan oleh ahli waris.
Dasar  dari  wasiat  sendiri  adalah  surah  al-Baqarah  ayat  180: “Diwajibkan  atas  kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,  berwasiat  untuk  ibu-bapak  dan  karib  kerabatnya  secara  ma'ruf,  (ini  adalah)  kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.
Wasiat  yang  pada  dasarnya  merupakan  kemauan  sendiri,  namun  dalam  keadaan  tertentu atau  kasuistik,  penguasa  atau  hakim  sebagai  pejabat  negara;  mempunyai  wewenang  untuk memaksa  atau  membuat  keputusan  wajib  wasiat  yang  kemudian  dikenal  dengan  wasiat  wajibah kepada  orang  tertentu  dalam  keadaan  tertentu  disebabkan  karena  hilangnya  unsur  ikhtiar  bagi pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa  tergantung  kerelaan  orang  yang  berwasiat  dan  persetujuan  penerima  wasiat,  serta  ada kemiripan  dengan  ketentuan  pembagian  harta  waris  dalam  hal  penerimaan  laki-laki  2  (dua)  kali lipat bagian perempuan.
Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  wasiat  wajibah  diberikan  bukan  untuk  cucu  yang mahjub (terhalang) oleh anak laki-laki, tetapi wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat. Hal ini sebagaimana ditulis dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak  dapat  diakui  untuk  bisa  dijadikan  dasar  dan  sebab  mewarisi,  karena  prinsip  pokok  dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan (Hilman Hadikusuma, 1990).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak  membawa  pengaruh  hukum  terhadap  status  anak  angkat,  yakni  bila  bukan  merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang  yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami  oleh  anak  angkat,  dikarenakan  menurut  hukum  Islam,  anak  angkat  tidak  berhak mendapatkan  pembagian  harta  warisan  dari  orang  tua  angkatnya,  maka  sebagai  solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak- banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,  yaitu  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  mencakup  asas-asas  hukum,  kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Hak Anak Angkat yang Tidak Diberi Wasiat Oleh Orang Tua Terkait Harta Warisan
Secarayuridis  Islam,  mengangkatan  anak  bolehsaja  dilakukan,  tetapi  mengangkat  anak ituboleh  ( mubah )  namun  dengan  syarat  yangketat  seperti  tidak  mengubah  status  keturunan ( nasab) dan tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung ( nasabiyah ). Hukum  anak  angkat  dalam  Islam  adalah  tidak  sama  statusnya  dengan  anak  kandung (Abdurrahman, 2004).
Namun kesadaran beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat  untuk  melakukan  koreksi  terhadap  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  syariat  Islam, antara  lain  masalah  pengangkatan  anak.  Dan  hasil  ikhtiar  selama  ini  mulai  tampak  dengan lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  pedoman  hukum  materIil  pengadilan  agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan pasal  171  huruf  h.  Bunyi  isi  pasal  171  huruf  h  “anak  angkat  adalah  anak  yang  dalam pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan  sebagainya  beralih  tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
Dengan  demikian  anak  angkat  dalam  KHI  adalah  tidak  melepas  nasab  seperti  dalam pengertian  hukum  perdata  (Amir  Syarifuddin,  2004).  Pengertian  anak  angkat  tersebut  hanya sebatas  pengambilalihan  tanggung  jawab  kesejahteraan  anak  tersebut.  Dalam  hal  ini  tidak termasuk pemutusan nasab. Nasab anak angkat tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 angkat  tidak  mewaris  dari  orang  tua  angkatnya  dan  sebaliknya.  Anak  angkat  mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 KHI. Wasiat wajibah  didapatkan  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama.  Pengertian  wsiat  wajibah  adalah wasiat  yang  dianggap  telah  ada  sebelum  pewaris  meninggal.  Dan  hanya  bisa  didapatkan berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama.  Besar  bagian  dari  wasiat  wajibah  adalah  tidak  boleh lebih dari 1/3 bagian. Sedangkan wasiat biasa harus ada 2 (dua) orang saksi laki-laki yang telah memenuhi  syarat  untuk  jadi  saksi.  Atau  dalam  bentuk  tertulis  yang  disimpan  oleh  Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan harus dibacakan kepada ahli waris jika pewaris telah  meninggal  dunia.  Wasiat  ini  dianggap  tidak  ada  jika  tidak  ada  saksi  atau  tidak  tertulis. Pengangkatan  anak  menurut  KHI  ini  adalah  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama,  karena berkaitan dengan kaidah Hukum Islam.
Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan  kemadharatan.  Maslahat  dapat  dijadikan  sumber  penetapan  hukum  apabila adanya  kesesuaian  antara  maslahat  yang  dipandang  sebagai  sumber  dalil  yang  berdiri  sendiri dengan  tujuan-tujuan  syariah  ( maqosidu  al-syariah ),  maslahat  itu  harus  masuk  akal,  artinya bahwa  maslahat  mempunyai  sifat  yang  sesuai  dengan  pemikiran  yang  rasional  jika  diajukan kepada  kelompok  rasionalis  akan  dapat  diterima  dan  penggunaan  dalil  maslahat  ini  adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila maslahat diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.
2. Kendala-Kendala yang Timbul dalam Praktek Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat
Ketegasan  hukum  anak  angkat  dalam  Islam  atas  dasar  ayat  Al-Quran,  berupa  'larangan' memberlakukan anak angkat seperti anak kandung dilihat dari sudut pandang teori kedaulatan Tuhan,  dalam  al-Quran  dimuat  beberapa  ayat  yang  memerintahkan  orang  Islam  untuk  taat kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  tidak  dibenarkan  untuk  mengambil  pilihan  lain  kalau  ternyata Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas,  mengambil pilihan hukum lain  dimana  Allah  dan  Rasul-Nya  telah memberikan  ketentuan  hukum  dianggap  zhalim,  kafir, atau  fasiq,  tanyakan  pada  hati  nuranimu,  apakah  tidak  termasuk  umat  Muhammad  yang melecehkan Al-Quran.
Peneliti berasumsi dalam posisi inilah teori receptie a contrario dapat memberikan contoh bahwa  hukum  Adat  telah  diterima  oleh  hukum  Islam.  Tetapi,  ketentuan  wasiat  wajibah  bagi anak angkat 1/3 dari harta warisan pada awalnya banyak ditentang oleh ahli waris yang merasa
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
dirugikan,  yang  mana  hak  mereka  menjadi  tergantikan  dengan  adanya  pengakuan  kedudukan anak  angkat  menjadi  ahli  waris  pengganti.  Padahal  pengharaman  segala  tindakan  yang  dapat menimbulkan  kerugian  bagi  ahli  waris  mutlak  telah  ditegaskan  dalam  sabda  Rasulullah  SAW yang berbunyi: (Anshary, 2013)
“Tidak  boleh  mendatangkan  kemudharatan  bagi  ahli  waris.  Haram  mewakafkan  harta yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebagaimana hadits Rasulullah SAW: tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan.
Selanjutnya,  cara  lain  yang  ditempuh  untuk  memberikan  harta  warisan  kepada  anak angkat  adalah  dengan  cara  adopsi.  Adopsi  ialah  pengambilan  anak  laki-laki.    Hukum  adopsi berlaku  di  kalangan  orang  Cina,  yang  dimaksudkan  suatu  hak  untuk  mengambil  seorang pemuda  menjadi  keturunan  yang  sah,  disertai  dengan  pengakuan  dari  pihak  yang  mengambil untuk  memperkenalkan  nama  sukunya  (Sengnaam).  Namun,  masalah  hak  waris  bagi  anak adopsi  dalam  konteks  hukum  Islam  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  sebagaimana  pula  ketentuan  mengenai  wasiat  wajibah.  Namun  ada  persoalan  yang menarik untuk dicermati yaitu adanya yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 245  K/AG/1997  mengenai  Hak  Mewaris  Anak  Angkat.  Ketentuan  Pasal  209  KHI  bahwa seorang  anak  angkat  berhak  maksimal  1/3  bagian  harta  peninggalan  orang  tua  angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah. Surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang karena cap jempol yang dibubuhkan pada surat kuasa oleh pemberi kuasa yang buta  huruf  tidak  dilakukan  di  hadapan  pejabat  camat/notaris/hakim,  maka  surat  kuasa  yang demikian  itu  masih  dapat  diterima  oleh  hakim,  karena  pemberi  kuasa tersebut  telah  ikut  hadir dalam persidangan pengadilan agama, bersama dengan penerima kuasa.
3. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat
Sebagai solusi dari kendala tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Syari’at Islam tidak membenarkan memberi warisan kepada anak angkat, sebab anak angkat di dalam Islam tidak sama kedudukannya dengan anak kandung, oleh karenanya anak angkat tidak  mendapatkan  harta  peninggalan  orang  tua  angkatnya.  Syari’at  Islam  melarang menghilangkan identitas anak angkat tersebut, anak itu harus dibangsakan kepada ayahnya. KHI cenderung memilih jalan yang kesesuaian, yakni anak angkat tidak termasuk ahli waris yang sama kedudukannya dengan anak kandung, hanya saja mereka dapat menerima wasiat dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
2) Berangkat  dari  ajaran  Islam  inilah  agaknya  KHI  dirumuskan,  dalam  hal  memberikan  wasiat  wajibah kepada  anak  angkat  sebanyak-banyaknya  sepertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  orang  tua angkatnya apabila ayah angkatnya tidak berwasiat.
3) Motivasi dari Pasal 209 KHI ini tidak lain adalah berdasarkan atas rasa keadilan dan prikemanusiaan. Dirasa tidak layak dan tidak adil dan tidak manusiawi kalau hubungan timbal balik antara anak angkat dengan  ayah  angkatnya  selama  ini  berjalan  baik,  tetapi  setelah  meninggalnya  salah  satu  diantara keduanya  hubungan  ini  dirasakan  terputus,  karena  tidak  sedikitpun  harta  yang  didapatkan  dari hubungan baik selama ini dan pada akhirnya hubungan ini membawa dampak yang buruk disebabkan adanya  rasa  sakit  hati.  Kecemasan-kecemasan  inilah  yang  diantisipasi  oleh  pasal  209  KHI,  sehingga kecemasan dan kekhawatiran serta kesedihan tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi.
4) Adanya  ketentuan  wasiat  wajibah  terhadap  anak  angkat  di  dalam  KHI  merupakan  jembatan  yang menutup ketimpangan yang terjadi selama ini antara anak angkat dengan orang tua angkat karena tidak saling mewarisi, karena tidak ada ketentuannya. Kondisi ini menyebabkan terjadi kekosongan hukum.
5) KHI  untuk  memasyarakatkan  beberapa  ketentuan  hukum  yang  selama  ini  dianggap  belum  dapat diselesaikan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Keterikatan  antara  orang  tua  angkat  dengan  anak  angkat merupakan  keterikatan  alamiah  dalam  kehidupan  manusia,  oleh  sebab  itu  dengan  cara  menuangkan dalam aturan perundang-undangan (KHI).
Dengan demikian anak angakat dalam KHI adalah tidak melepas nasab seperti dalam pengertian hukum  perdata.  Pengertian  anak  angkat  tersebut  hanya  sebatas  pengambilalihan  tanggung  jawab kesejahteraan  anak  tersebut.  Dalam  hal  ini  tidak  termasuk  pemutusan  nasab.  Nasab  anak  angkat tersebut  tetap  pada  orang  tua  kandungnya.  Anak  angkat  tidak  mewaris  dari  orang  tua  angkatnya  dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 KHI. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Pengertian wsiat  wajibah  adalah  wasiat  yang  dianggap  telah  ada  sebelum  pewaris  meninggal.  Dan  hanya  bisa didapatkan  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama.  Besar  bagian  dari  wasiat  wajibah  adalah  tidak boleh  lebih  dari  1/3  bagian.  Sedangkan  wasiat  biasa  harus  ada  2  orang  saksi  laki-laki  yang  telah memenuhi  syarat  untuk  jadi  saksi.  Atau  dalam  bentuk  tertulis  yang  disimpan  oleh  Notaris  sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan harus dibacakan kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
dunia. Wasiat ini dianggap tidak ada jika tidak ada saksi atau tidak tertulis. Pengangkatan anak menurut KHI ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena berkaitan dengan kaidah Hukum Islam.

## D. Simpulan
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan yang di  antaranya  bahwa  hukum  adanya  pengangkatan  anak  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) adalah Akibat hukum yang ditimbulkan pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum adalah: a) Panggilan,  Perwalian,  Hak  waris,  Mahram  kawin.  Dalam  hal  kewarisan,  anak  angkat  dalam  KHI adalah  tidak  melepas  nasab  dari  orang  tua  kandungnya,  maka  anak  angkat  tidak  mewaris  dari orang  tua  angkatnya  dan  sebaliknya,  tetapi  anak  angkat  mendapatkan  wasiat  wajibah  yang  tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat. Secara praktik, pemberian  wasiat  wajibah  bagi  anak  angkat  telah  diputuskan  oleh  Lembaga  Peradilan  Agama sampai  di  tingkat  kasasi  di  Mahkamah  Agung  seperti  Pengadilan  Tinggi  Agama  Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009.
Kendalanya  adalah  Yurisprudensi  di  Pengadilan  Agama  menunjukkan  bahwa  masih terdapat  disparitas  bagian  wasiat  wajibah  bagi  anak  angkat.  Sebagian  hakim  Pengadilan  Agama tidak  mau  repot  secara  serta  merta  memberikan  hak  waris  bagi  anak  angkat  berdasarkan  wasiat wajibah  sebesar  1/3  dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya,  tanpa  mempertimbangkan  apakah pemberian maksimal tersebut telah merampas hak-hak ahli waris ataukah telah adil dan bijaksana. Sedangkan sebagian hakim lainnya memberi bagian wasiat wajibah tidak melebihi bagian terkecil dari ahli  waris.  Selain  itu,  dalam  praktiknya  anak  angkat  di  Indonesia  diperlakukan  sebagai anak sendiri.  Dan  dengan  dalih  si  anak  banyak  berjasa  memelihara  orang  tua  angkatnya,  maka  yang dipakai  adalah  fiksi  hukum  tersebut,  kemudian  diberi  porsi  wasiat  wajibah  dari  harta  warisan. Sebaliknya dalam putusan-putusan pengadilan negeri, anak angkat sama dengan anak sendiri, atas dasar  hukum  Adat  sekalipun  semua  pihak  beragama  Islam.  Solusinya  adalah  Anak  angkat  tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang  tua  angkatnya  dan  sebaliknya  sesuai  dengan  Pasal  209  KHI.  Wasiat  wajibah  didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
- 1702

## DAFTAR PUSTAKA
Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Waris Adat , Bandung: Citra Aditya Bakti Abdurrahman, 2004, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Presindo. Amir Syarifuddin, 2004, Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-2, Jakarta: Kencana.
Anshary, 2013, Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern, Bandung: Mandar Maju.