## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DALAM TRANSAKSI PENJUALAN KORAN DI KOTA BATAM
Wulan Mei Firina *

## Ambrastha Waskitha Justice Lawfirm

## Abstract
Indonesia’s constitution has been giving absolute protection regarding the employment and decent rights to live for its citizen. Based on that matter, the government and legislature worked together to legalize Law of Republic Indonesia Number 13 Year 2003 regarding Employment where there will be protection regarding the equality of opportunity, as well as the fair treatment for the workers. One of the aspects covered by this law is the welfare of child labor that is stated in article number 68 until 75. Article 68 has established that it is forbidden to employ child labor.  Like any other cities in Indonesia, Batam is also partaking in this phenomenon that created a complex and problematic social issue.
The objective of this research is to analyze the construction of the law that protects child labor, as well as the role of the media companies and the government in preventing this issue. The data has been collected by doing unstructured interviews and observation. The research is done in “Jurisdiction Sociologies” method.
The result of the research shows that the jurisdiction commitment of the state is to protect the child labor through the construction of the law that prohibited underage children to work and even if they must, based on the provision of the norms, it is compulsory for them to receive a proper law protection. Media companies as the manufacturers of the newspaper have partaken in this illegal child labor. The governor officials in Batam should have gave the proper protection for the children, be it preventive or repressive.
Keyword : Child Labor, Newspaper Seller, Batam.

## Abstrak
Konstitusi  Indonesia  telah  memberikan  perlindungan  absolut  mengenai pekerjaan dan hak-hak yang layak untuk hidup bagi warganya. Berdasarkan hal  itu,  pemerintah  dan  legislatif  bekerja  bersama  untuk  melegalkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  di  mana  akan  ada  perlindungan  mengenai  kesetaraan kesempatan,  serta  perlakuan  adil  bagi  pekerja.  Salah  satu  aspek  yang dicakup  oleh  undang-undang  ini  adalah  kesejahteraan  pekerja  anak  yang
* Alamat Korespondensi : wulan@exaudigroup.com
dinyatakan dalam pasal 68 hingga 75. Pasal 68 menetapkan bahwa dilarang mempekerjakan  pekerja  anak.  Seperti  kota-kota  lain  di  Indonesia,  Batam juga  mengambil  bagian  dalam  fenomena  ini  yang  menciptakan  masalah sosial yang kompleks dan bermasalah.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  konstruksi  undang- undang  yang  melindungi  pekerja  anak,  serta  peran  perusahaan  media  dan pemerintah  dalam  mencegah  masalah  ini.  Data  telah  dikumpulkan  dengan melakukan  wawancara  dan  observasi  tidak  terstruktur.  Penelitian  ini dilakukan dengan metode “Yurisdiksi Sosiologi”.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  komitmen  yurisdiksi  negara  adalah untuk  melindungi  pekerja  anak  melalui  konstruksi  undang-undang  yang melarang anak-anak di bawah umur untuk bekerja dan bahkan jika mereka harus, berdasarkan ketentuan norma-norma, adalah wajib bagi mereka untuk menerima  perlindungan  hukum  yang  tepat.  Perusahaan  media  sebagai produsen  surat  kabar  ikut  serta  dalam  pekerja  anak  ilegal  ini.  Pejabat gubernur di Batam  seharusnya  memberikan perlindungan yang tepat untuk anak-anak, baik itu preventif atau represif.
Kata kunci : Pekerja Anak, Penjual Surat Kabar, Batam.

## A. Latar Belakang Masalah
Negara  harus  menjamin  hak  asasi  warga  Negara  dalam  konstitusi Negara,  sebagai  konsekuensi  dari  Negara  kesejahteraan  ( welfare state 1 ) yang dianut oleh Indonesia. Salah satu hak asasi ( rights ) yang harus diakui, dipenuhi  dan  dijamin  oleh  Negara  adalah  hak  asasi  di  bidang ketenagakerjaan 2 ,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  27  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  (UUDNRI 1945) yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Konstitusi  Indonesia  pada  dasarnya  telah  memberikan  perlindungan yang  menyeluruh  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  warga Negara.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pemerintah  bersama-sama  badan legislatif  membuat  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UUK 3 )  dimana  perlindungan  terhadap tenaga kerja 4 dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan ( equality of opportunity ) serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk
1 Welfare state Miftachul Huda, 2009, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, Sebuah Pengantar , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 73
2 Ketenagakerjaan  menurut  Pasal  1,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
4 Tenaga  kerja  menurut  Pasal  1,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2003
mewujudkan  kesejahteraan  ( welfare )  pekerja/buruh 5 dan  keluarganya dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan  dan  kemajuan  dunia  usaha. Salah satu aspek yang diatur oleh UUK ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak ( child labour ) sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75. Ketentuan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
Seperti  halnya  dengan  kota-kota  lain  di  Indonesia,  Kota  Batam  juga tidak luput dari fenomena pekerja anak yang dewasa ini menjadi problema sosial  yang  cukup  kompleks. Fenomena  pekerja  anak  di  bawah umur, saat ini  menjadi  permasalahan  yang  sulit  diatasi,  adapun  latar  belakang  yang menyebabkan  mereka  menjadi  pekerja  anak,  yang  pasti  dalam  bekerja mereka  mempunyai  motivasi  masing-masing.  Motivasi  erat  kaitannya dengan kebutuhannya, bahkan motivasi timbul karena adanya kebutuhan. 6 Salah  satu  hal  yang  mendorong  fenomena  pekerja  anak  adalah semakin  tingginya  angka  kemiskinan.  Di  Kota  Batam  angka  kemiskinan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik Kepulauan  Riau,  jumlah  penduduk  miskin  pada  tahun  2008    mencapai 41.390  orang  per  tahun,  tahun  2009  sebesar  54.777  orang  per  tahun, sedangkan  tahun  2010  mengalami  kenaikin  yang  cukup  signifikan  yaitu 68.748 orang per tahun. 7 Hal ini mendorong munculnya pekerja anak dalam bentuk yang sangat exploitatif.
Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam mencatat, hingga awal 2014 setidaknya terdapat sekitar 200 (dua ratus) anak jalanan berkeliaran di jalan- jalan. 8 Bertambahnya  anak  jalanan  dan  pengemis  di  Batam  disebabkan banyaknya  pendatang  yang  menggantungkan  hidupnya  untuk  mencari nafkah  hanya  dengan  modal  nekat,  melihat  Batam  yang  berkembang, mereka yang tidak memiliki pendidikan yang cukup juga ikut datang dengan mengharapkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataan tidak semudah yang mereka  bayangkan.  Sehingga,  banyak  yang  jadi  pemulung  dan  anaknya turun ke jalan. Pengaruh besar ini dimanfaatkan oleh agen-agen perusahaan media  cetak  untuk  mempekerjakan  anak  menjual  koran  di  pinggiran  jalan. Memang perusahaan tidak memaksa anak untuk bekerja menjual koran yang diprodusi  oleh  perusahaan  media  cetak.  Namun  secara  tidak  langsung, mereka  memanfaatkan  peluang  anak  yang  berada  dalam  kondisi  ekonomi yang tidak menguntungkan.
Dengan melihat kenyataan kondisi pekerja anak sebagai penjual koran yang  ada  di  Kota  Batam  yang  sangat  jauh  berbeda  dari  hak-hak  yang
5 Pekerja/Buruh  menurut  Pasal  1,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6 Abu Ahmadi, 1999, Psikologi Sosial , Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 191
7 Jumlah Penduduk Miskin per Kab./Kota, 2007 – 2011, (Jiwa) http://kepri.bps.go.id/tabel/ tabeltersimpan?kode=106, diakses tanggal 22 Oktober 2014
8 Widodo, Anak Jalanan Berkeliaran di Batam, http://www.batamtoday.com/berita39068- Setidaknya-200-an-Anak-Jalanan-Berkeliaran-di-Batam.html,  diakses  tanggal  22  Oktober 2014
seharusnya  mereka  dapat,  yang  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang Ketenagakerjaan  &  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  maka  peneliti tertarik  untuk  menuangkannya  dalam  bentuk  penelitian  yang  berjudul “Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja  Anak  dalam  Transaksi Penjualan Koran di Kota Batam”.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  konstruksi  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak  di Indonesia?
2. Bagaimana  peran  perusahaan  media  cetak  terhadap  adanya  pekerja anak?
3. Bagaimana  peran  pemerintah  Kota  Batam  mencegah  adanya  pekerja anak?

## C. Metode Penelitian
Untuk  menganalisis  permasalahan  diatas,  penelitian  ini  dilakukan dengan  metode  pendekatan  Yuridis  Sosiologis  yang  ditujukan  terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum ( Das Sein ), dalam  hal ini UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU  Nomor  35 Tahun 2014 dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan. Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena peneliti melihat  adanya    kesenjangan  antara  aturan  hukum  yang  dikehendaki  ( Das Sollen ) dengan realita yang terjadi ( Das Sein ) di seputar kehidupan pekerja anak dalam transaksi penjualan koran di Kota Batam.
Penelitian  dilakukan  di  Kota  Batam  dengan  jumlah  pekerja  anak dalam transaksi penjualan koran kurang lebih 200 (dua ratus) orang menurut data  dari  Dinas  Sosial  dan  Pemakaman  Kota  Batam 9 dari  jumlah  tersebut diambil  sample  khususnya  di  perempatan  jalan-jalan  utama  Kota  Batam (Simpang  Masjid  Raya  Batam  Centre,  Simpang  Jam,  Simpang  Kabil, Simpang  Sungai  Panas,  Simpang  Sekupang,  dan  Simpang  Nagoya), pemilihan  sampel  dilakukan  secara purposive sampling 10 ,  masing-masing simpang sebanyak 4 orang pekerja anak. Penentuan sampel didasarkan atas pertimbangan  bahwa  jenis  pekerjaan  maupun  umur  anak  yang  bekerja memiliki karakter yang hampir tidak berbeda jauh atau cenderung homogen, sehingga  sampel  tersebut  sudah  dianggap  cukup  mewakili  pekerja  anak yang  berada  di  wilayah  objek  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen.
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  yuridis kualitatif  dengan  menggunakan  metode  berpikir  deduktif  (umum-khusus). Analisis  mengenai  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini, dilakukan  dengan  cara  menganalisis  permasalahan  yang  ada  di  lapangan
9 http://www.batamtoday.com/berita39068-Setidaknya-200-an-Anak-Jalanan-Berkeliaran- di-Batam.html, diakses tanggal 22 Oktober 2014
10 Purposive sampling , Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, Hlm. 218
yakni mengenai pekerja anak dalam transaksi penjualan koran, selanjutnya akan  dikaji  dengan  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  yaitu  pasal  64  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  2014,  dan  pasal  68  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  berkaitan  dengan  perlindungan hukum  pekerja  anak  di  sektor  informal  sebagai  penjaja  koran,  berkaitan dengan  adanya  kesenjangan  antara  hukum  normatif  ( Das Sollen )  dengan pelaksanaan  norma-norma  hukum  ( Das Sein )  di  dalam  kehidupan masyarakat,  yang  dalam  hal  ini  hukum  dikonsepsikan  secara  sosiologi sebagai  suatu  gejala  empiris  yang  dapat  diamati  dalam  kehidupan.  Setelah analisis selesai, maka hasilnya akan disajikan secara narasi deskriptif, yaitu dengan  cara  menguraikan  temuan  dilapangan  sesuai  dengan  permasalahan yang  diteliti.  Kemudian  ditarik  kesimpulan  yang  merupakan  jawaban  atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Konstruksi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  di Indonesia
Gambar  Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia PERATURA N PANCASILA Grundnorm/ UUDNRI TH 1945 Btg Tubuh Pembukaa UU 39/1999 (UUHAM) P 64 UU23/02–UU35/14 (UUPERL.ANAK) UU 03/97 PNGDL ANAK Nilai M k t A B S T R A K S Pandangan Hidup Philosofisch e Tujuan N Melindungi masy Kesejahteraa n Mencerdaska n Ketertiban dunia Ps 27 (2) Ps 28 B Ps. 28 I (1) & (2) GOALS WELFARESTAT E Perlid. Pekerj KONV. HAK- HAK ANAK KEPRES DERIVASI UU 13/2003 (UUKK) KONVENSI ILO NO 138 & 182
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  unsur  yang  terpenting  dan wajib  ada  dalam  suatu  Negara.  Dianggap  penting  karena  di  dalam pembentukan  suatu  Negara  pasti  terdapat  hukum  untuk  mengatur  warga negaranya.  Perlindungan  Hukum  adalah  memberikan  pengayoman  kepada hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 11 Dalam merumuskan konstruksi perlindungan hukum  terhadap  pekerja  anak  di  Indonesia,  landasannya  adalah  Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm .  Pancasila  dilihat  sebagai  cita  hukum ( rechsidee ),  posisi  ini  mengharuskan  pembentukan  hukum  positif  ( ius constitutum ) adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila. Hal ini sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philiphus M. Hadjon, bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan  Pancasila  haruslah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan  Pancasila  berarti  pengakuan  dan  perlindungan  hukum  akan harkat  dan  martabat  manusia  atas  dasar  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut  melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah  negara  kesatuan  yang  menjunjung  tinggi  semangat  kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. 12
Dengan  ditetapkannya  Pancasila  sebagai Staatsfundamentalnorm maka  pembentukan  hukum,  penerapan,  dan  pelaksanaannya  tidak  dapat dilepaskan  dari  nilai-nilai  Pancasila.  Pancasila  merupakan  abstraksi  dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pancasila lahir dan dirumuskan  dalam  persidangan  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  pada  saat  membahas  dasar  negara, khususnya  dalam  pidato  Soekarno  pada  tanggal  1  Juni  1945,  Soekarno menyebut  dasar  negara  sebagai Philosofische Groundslag sebagai fundamen,  filsafat,  pikiran  yang  sedalam-dalamnya  yang  diatasnya  akan didirikan  bangunan  negara  Indonesia.  Soekarno  juga  menyebutnya  dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. 13
Pancasila  adalah  cerminan  nilai-nilai  kehidupan  Indonesia  sejak jaman  nenek  moyang  sampai  dewasa  ini.  Berdasarkan  hal  tersebut terdapatlah perbedaan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat lain. Nilai-nilai kehidupan tersebut mewujudkan amal perbuatan dan pembawaan serta  watak  orang  Indonesia,  dengan  kata  lain  masyarakat  Indonesia mempunyai ciri sendiri, yang merupakan kepribadiannya. Dengan nilai-nilai
11 Satjipto Raharjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah , Jurnal Masalah Hukum, 1993, Hlm.121
12 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya, Hlm.84.
13 Saafroedin  Bahar,  dkk., Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 33 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm.63
pulanglah rakyat Indonesia melihat dan memecahkan masalah kehidupan ini untuk  mengarahkan  dan  mempedomani  dalam  kegiatan  kehidupannya bermasyarakat.  Demikianlah  mereka  melaksanakan  kehidupan  yang diyakini  kebenarannya. Itulah pandangan  hidupnya karena  keyakinan  yang telah  mendarah  daging  itulah  maka  Pancasila  dijadikan  dasar  negara  serta ideologi negara. 14
Untuk  mewujudkan  masyarakat  Pancasila,  diperlukan  suatu  hukum yang  berisi  norma-norma,  aturan-aturan  atau  ketentuan-ketentuan  yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Hukum yang  dimaksud  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (UUDNRI  1945)  sebagai  hukum  dasar  tertulis  di  negara  kita. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18  Agustus  1945,  sebagai  dasar  negara,  maka  nilai-nilai  kehidupan bernegara  dan  berpemerintahan  sejak  saat  itu  haruslah  berdasarkan  pada Pancasila. 15
Dalam sudut pandang kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga  negaranya  termasuk  didalamnya  terhadap  pekerja  anak,  dapat ditemukan  dalam  Pembukaan  UUDNRI  1945,  yang  tercermin  dalam kalimat:
“.Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu….”.
Masalah  perlindungan  anak  adalah  sesuatu  yang  kompleks  dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat  diatasi  secara  perseorangan,  tetapi  harus  secara  bersama-sama,  dan penyelesaiannya  menjadi  tanggungjawab  bersama.  Menurut  Arif  Gosita bahwa  perlindungan  anak  adalah  suatu  hasil  interaksi  karena  adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya pelindungan anak yang baik  atau  buruk,  tepat  atau  tidak  tepat,  maka  kita  harus  memperhatikan fenomena  mana  yang  relevan,  yang  mempunyai  peran  penting  dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. 16
Dalam  rangka  mengembangkan  usaha  kegiatan  perlindungan  anak ini,  maka  pemerintah  Indonesia  sejak  tahun  1990  telah  meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.  Ratifikasi  ini  merupakan  tonggak  awal  dari  perlindungan  anak  di Indonesia. Selanjutnya, pasca diratifikasinya konvensi ini, disusun berbagai
14 Firdaus, 2010, Pancasila, Suska Pers, Pekanbaru, Hlm. 1 15 Ibid.,
16 Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, Hlm. 12
upaya  untuk  memetakan  berbagai  persoalan  anak,  baik  dilakukan  oleh pemerintah  maupun  bekerjasama  dengan  berbagai  lembaga  PBB  yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak.
Selanjutnya  pada  tahun  1997,  Indonesia  telah  memiliki  Undang- Undang  khusus  yang  mengatur  mengenai  masalah  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1979  tentang Pengadilan Anak, memberikan perhatian dan spesifikasi khusus bagi anak- anak  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana.  Undang-undang  ini  juga memberikan  kekhususan,  baik  dalam  penyidikan,  penahanan,  penuntutan, peradilan, hingga penempatan di lembaga pemasyarakatan anak.
Sebagai puncak dari upaya legislasi adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (UU  35/2014  tentang Perubahan UU Perlindungan Anak), memberikan peralatan yang kuat untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia.
Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak  tidak  dapat  terpisah dengan  hak  asasi  anak,  sebab  secara  konstitusional  Indonesia  telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal UUDNRI l945 yang dimasukkan pada  klasifikasi  hak  yang  bersifat  asasi.  Perlindungan  Hukum  terhadap pekeja anak juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  (UU  HAM)  Pasal  64  mengatur  mengenai perlindungan anak dari eksploitasi ekomoni, yaitu:
“Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari  kegiatan eksploitasi  ekonomi  dan  setiap  pekerjaan  yang  membahayakan  dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”
Pendekatan perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai  individu  mempunyai  hak  untuk  bekerja.  Oleh  karena  itu  hak-hak anak sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan yaitu Undang-Udang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UU Ketenagakerjaan) sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga pekerja  anak  akan  terhindar  dari  tindak  penyalahgunaan  dan  eksploitasi. Perlindungan  pekerja  anak  di  dalam  UU  Ketenagakerjaan  termuat  dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75.
Walaupun  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  secara spesifik  dan  komprehensif  melindungi  pekerja  anak  di  Indonesia,  akan tetapi  terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  serta  perturan pelaksananya  yang  dapat  digunakan  sebagai  landasan  kebijakan  guna melindungi  pekerja  anak  di  Indonesia  untuk  mencapai  tujuan  Negara sebagai Negara kesejahteraan ( Welfare State ).
2. Peran Perusahaan Media Cetak Terhadap Adanya Pekerja Anak dalam Transaksi Penjualan Koran
Umumnya praktek memperkerjakan anak sebagai penjual koran dapat diilutrasikan sebagai berikut:
Gambar  Alur Praktek Memperkerjakan Anak dalam Transaksi Penjualan

## Koran
Perusahaan  media  cetak  melalui  distributor  bekerjasama  dengan beberapa agen distribusi. Untuk  menjadi agen distribusi harus  mengajukan izin  kepada  distributor  resmi  yang  ditunjuk.  Distributor  biasanya  hanya melayani pembelian dalam jumlah besar saja atau dari agen saja. Sedangkan agen  langsung  menjualnya  surat  kabar  secara  eceran  langsung  kepada konsumen.  Jika  agen  dianggap  mampu  dan  memenuhi  persyaratan  serta lulus kualifikasi menjadi agen maka barulah agen tersebut bisa beroperasi.
Pada  umumnya,  dalam  penjulan  koran  sampai  ke  tangan  pembaca, agen  distribusi  bisa  memperkerjakan  sub-agen,  loper  koran,  maupun pengecer.    Di  agen-agen,  keramaian  berlangsung  antara  pukul  04:00  dan 06:00  pagi  oleh  para  sub-agen,  loper,  dan  pengecer  yang  mengambil  jatah mereka.  Jatah  koran  untuk  para  sub-agen  diantarkan  langsung  oleh  agen, kemudian  dari  sub-agen,  koran  tiba  ke  tangan  pengecer  dan  kemudian pembaca.  Untuk  jatah  loper,  pada  umumnya  sudah  mempunyai  pelanggan tetap  sehingga  loper  koran  hanya  bertugas  mengantarkan  saja.  Sedangkan jatah untuk pengecer yang mangkal di sejumlah persimpangan lampu merah dikirimi langsung oleh armada dari agen. Di Simpang Jam misalnya, saban pagi  koran-koran  itu  ditaruh  begitu  saja  ditumpuk  dibawah  pohon  hingga pengecernya datang, memilah-milah, dan siap menjajakannya. Tidak jarang terlihat  segerombol  anak-anak  dalam  fenomena  memilah-milah  tumpukan koran  ini,  yang  kemudian  langsung  menjajakannya  di  simpang  lampu merah. Segorombolan anak dalam fenomena tersebut umumnya berumur 5- 13  Tahun,  sehingga  anak  yang  bekerja  dibawah  13  tahun  juga  disebut pekerja anak.
Dalam  kasus  pekerja  anak  dalam  transaksi  penjualan  koran berdasarkan  skema  tersebut  diatas,  makapenulis  menganalisa  sebagai berikut:
Perjanjian Keagenan Anak Membantu Orang Tua Perjanjian Penjualan Koran Perusahaan Media Cetak Orang Tua Agen Distribusi Anak Distributor
Perjanjian    merupakan  suatu  perbuatan  yaitu  perbuatan  hukum (perbuatan  yang  mempunyai  akibat  hukum)  dengan  mana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih  (Pasal  1313 KUHPerdata).  Perjanjian  juga  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  untuk memperoleh  seperangkat  hak  dan  melaksanakan  kewajiban  yaitu  akibat- akibat  hukum  yang  merupakan  konsekuensinya.  Pengertian  perjanjian  ini mengandung unsur:
1) Perbuatan,  yaitu  perbuatan  hukum atau  tindakan  hukum,  karena perbuatan  tersebut  membawa  akibat  hukum  bagi  para  pihak  yang memperjanjikan;
2) Satu  orang  atau  lebih,  untuk  adanya  suatu  perjanjian,  paling  sedikit harus  ada  dua  pihak  yang  saling  berhadap-hadapan  dan  saling memberikan  pernyataan  yang  cocok  atau  pas  satu  sama  lain.  Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
3) Mengikatkan  dirinya,  di  dalam  perjanjian  terdapat  unsur  janji  yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.
Agar  suatu  perjanjian  dapat  menjadi  sah  dan  mengikat  para  pihak, perjanjian  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana  ditetapkan  dalam Pasal 1320 KUHPerdata  yang menentukan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu  perjanjian,  pertama,  adanya  kata  sepakat  bagi  mereka  yang mengikatkan  dirinya;  kedua,  kecakapan  para  pihak  untuk  membuat  suatu perikatan; ketiga, suatu hal tertentu; dan keempat, suatu sebab ( causa ) yang halal.
Persyaratan  tersebut  diatas  berkenan  baik  mengenai  subjek  maupun objek  perjanjian.  Persyaratan  yang  pertama  dan  kedua  berkenan  dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan  dengan  objek  perjanjian  atau  syarat  objektif.  Pembedaan  kedua persyaratan  tersebut  dikaitkan  pula  dengan  masalah  batal  demi  hukumnya ( nieteg atau null and ab initio )  dan  dapat  dibatalkannya  ( vernietigbaar = voidable )  suatu  perjanjian.  Apabila  syarat  objektif  dalam  perjanjian  tidak terpenuhi  maka Perjanjian tersebut  batal demi  hukum  atau perjanjian  yang sejak  semula  sudah  batal,  hukum    menganggap  perjanjian  tersebut  tidak pernah  ada.  Apabila  syarat  subjektif  tidak  terpenuhi  maka  Perjanjian tersebut  dapat  dibatalkan  atau  sepanjang  perjanjian  tersebut  belum  atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.
Dalam  skema  alur  transaksi  penjualan  koran  oleh  pekerja  anak sebagaimana  tersebut  diatas,  peneliti  menganalisis  dari  sisi  perjanjian penjualan koran sebagai berikut:
1) Perjanjian  penjualan  koran  antara  agen  dengan  orang  tua  sebagai pengecer
Perjanjian  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  perjanjian secara  lisan  dan  tertulis.  Perjanjian  secara  lisan  banyak  terjadi  dalam pergaulan  masyarakat  sederhana,  serta  merta  sering  tidak  disadari namun  sudah  terjadi  kesepakatan,  dengan  kata  lain  perjanjian  lisan akan  menjadi  sah  apabila  hak  dan  kewajiban  dari  para  pihak  telah terpenuhi.  Namun  yang  menjadi  permasalahan  adalah  bagaimana dengan  kekuatan  mengikat  dan  pelaksanaan  perjanjian  yang  dibuat secara lisan, serta bagaimana cara membuktikan secara hukum bahwa telah  terjadi  suatu  perjanjian  atau  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  para pihak, mengingat perjanjian lisan tidak menggunakan akta otentik dan akta dibawah tangan.
Dalam kasus ini perjanjian antara agen dengan orang tua sebagai pengecer dilakukan secara lisan, agen hanya menawarkan secara lisan kepada pengecer tentang komisi yang didapatkan atas penjualan koran yaitu Rp. 12.000,- per 20 eksemplar koran, dan apabila dalam satu hari seorang  pengecer  bisa  menjual  40  eksemplar,  ia  akan  mendapatkan komisi  Rp.  36.000,-.  Perjanjian  ini  dilakukan  atas  dasar  hal  yang sangat sederhana yaitu “saling percaya”. Dalam perjanjian secara lisan ini  tidak  secara  jelas  menyebutkan  terkait  syarat-syarat  pelaksanaan penjualan koran misalnya tentang larangan orang tua sebagai pengecer untuk  memperkerjakan  anaknya  sebagai  penjual  koran  di  simpang- simpang lampu merah.
Dalam  kasus  ini,  terdapat  ekploitasi  terhadap  anak  yang  dalam perkembangannya  anak  dijadikan  sebagai  objek  perjanjian  antara orang  tua  dengan  agen  distribusi.  Jika  dikaitkan  dengan  syarat  sah perjanjian  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  1320  KUHPerdata maka unsur suatu hal tertentu dalam perjanjian penjualan koran antara agen  distribusi  dengan  orang  tua  yaitu  anak  dianggap  suatu  benda ( zaak )  yang  diperjanjikan.  Benda  dalam  hal  ini  tidak  hanya  berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti luas yakni jasa sebagai penjual  koran  yang  dilakukan  oleh  anak.  Sedangkan  jika  dikaitkan dengan unsur kausa hukum yang halal objek yang diperjanjikan antara orang  tua  dengan  agen  distribusi  dalam  bentuk  jasa  penjualan  koran yang  dilakukan  oleh  anak,  tidak  memenuhi  unsur  kausa  halal,  jadi syarat  sah  perjanjian  kausa  hukum  halal  dalam  perjanjian  ini  tidak terpenuhi  sehingga  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum  atau  dapat dikatakan perjanjian tersebut tidak pernah ada.
2) Perjanjian  keagenan  antara  perusahaan  media  cetak  dengan  agen distribusi
Agen  distribusi  mempunyai  peranan  sebagai  perantara  untuk memudahkan  penyampaian  koran  dari  produsen  ke  konsumen.  Para pihak  dalam  membuat  perjanjian  keagenan  biasanya  mendasarkan pada  asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimana  yang  dianut  oleh  Pasal 1338 KUHPerdata.
Seharusnya  dengan  adanya  asas  kebebasan  berkontrak  tersebut, posisi  kedua  belah  pihak  adalah  sama  dan  sederajat.  Namun,  dalam praktek  di lapangan sebenarnya  kedua pihak  tidak  dalam  posisi  yang seimbang. Seringkali  terjadi pihak agen harus  menerima persyaratan- persyaratan yang diberikan oleh perusahaan media cetak secara mutlak tanpa bisa menawar lagi. Hal ini disebabkan  karena perusahaan media cetak telah mempersiapkan standar-standar dalam formulir perjanjian, berarti  bagi  agen  yang  ingin  mengadakan  perjanjian  dengan  pihak produsen  terikat  dengan  formulir-formulir  perjanjian  yang  sudah disediakan  pihak  produsen.  Adapun  hal  yang  melatarbelakangi dibuatnya  suatu  standar  kontrak  adalah  untuk  mempermudah perusahaan    dalam  menjalankan  usahanya,  yang  dalam  lingkup usahanya  perusahaan  prinsipal  telah  mempersiapkan  jaringan distribusi  produknya  tidak  secara  ekslusif  dijalankan  oleh  satu  agen saja,  melainkan  lebih  dari  itu.  Oleh  karenanya  untuk  mempermudah aspek  pemahaman  transaksi,  pola  administrasi  dan  permasalahan lainnya, maka perusahaan cenderung menjalankan pola pemberlakuan standar perjanjian baku tersebut.
Secara  logika  dapat  digambarkan  bahwa  isi  perjanjian  tersebut tidak ada yang mengatur tentang larangan atau memperbolehkan agen untuk  memperkerjakan  anak  dalam  transaksi  penjualan  koran. Logikanya bahwa jika terdapat larangan memperkerjakan anak sudah pasti secara otomatis terdapat sanksi yang tegas jika dilanggar. Hal ini terbuki  bahwa  adanya  pekerja  anak  dalam  transaksi  penjualan  koran adalah  salah  satu  bentuk  pembiaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan media  cetak,  karena  tidak  ada  tindakan  tegas  dari  perusahaan  media cetak terhadap agen yang memperkerjakan anak, misalnya pemutusan kerjasamanya  keagenan,  skorsing  dan  lain-lain.  Dalam  hal  ini, perusahaan media cetak cenderung melakukan pembiaran dan terkesan pura-pura tidak mengetahui bahwa anak-anak terlibat dalam transaksi penjualan koran.
Disamping itu, apabila di dalam perjanjian kerjasama keagenan, perusahaan  media  cetak  memperbolehkan  keterlibatan  anak-anak dalam  transaksi  penjualan  koran,  maka  perusahaan  wajib  mengatur tata  cara  memperkerjakan  anak  dengan  mengacu  kepada  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 beserta peraturan pelaksananya.
Dari sisi perjanjian dalam transaksi penjualan koran oleh pekerja anak,  ada  atau  tidak  klausul  dalam  perjanjian  keagenan  yang menyatakan  memperbolehkan  atau  melarang  untuk  memperkerjakan anak dalam transaksi penjualan koran, pada kenyataannya ( Das Sein ) anak tetap bekerja untuk mejajakan koran di simpang-simpang lampu merah dengan kondisi sebagai berikut :
Tabel Kondisi Pekerja Anak dalam Transaksi Penjualan Koran
No. Keterangan Das Sollen Das Sein 1. Umur anak Pasal  69  Ayat  (1)  UU Ketenagakerjaan, 13-15 th 5-13 th 2. Ijin dari orang tua Pasal  69  Ayat  (2)  huruf  a UU  Ketenagakerjaan,  Ijin Tertulis Tidak ada ijin 3. Perjanjian kerja Pasal  69  Ayat  (2)  huruf  b UU Ketenagakerjaan, pengusaha  dengan  orang tua Tidak ada perjanjian kerja 4. Jam kerja Pasal  69  Ayat  (2)  huruf  c UU  Ketenagakerjaan,  3 Jam Lebih dari 3 Jam (5-10 Jam) 5. Waktu kerja Pasal  69  Ayat  (2)  huruf  d UU Ketenagakerjaan, siang hari  &  tidak  menganggu waktu sekolah Malam  hari,  pada umumnya anak tidak bersekolah 6. Keselamatan dan kesehatan kerja Pasal  69  Ayat  (2)  huruf  e UU Ketenagakerjaan, Dilindungi Tidak dilindungi/Tidak terjamin 7. Hubungan Kerja Pasal  69  Ayat  (2)  huruf  f UU  Ketenagakerjaan,  ada hubungan kerja yang jelas Hubungan kerja tidak jelas 8. Upah Pasal  69  Ayat  (2)  huruf  g UU Ketenagakerjaan, sesuai ketentuan UU Berdasarkan  hasil penjualan dalam bentuk komisi
Dari hasil interview dan observasi dapat disimpulkan bahwa terdapat ekploitasi terhadap anak dalam transaksi penjualan koran oleh orang tuanya sendiri, anak dipaksa berjualan ditengah keramaian lalu lintas kendaraan dan orang  tuanya  hanya  duduk-duduk  sambil  mengawasi,  tidak  jarang  juga ketika si anak tidak berhasil menjual habis jatah koran dagangannya, maka si  anak  terlihat  ketakutan  karena  akan  dipukuli  oleh  orang  tuanya,  hal  ini sangat  bertentangan  dengan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang melindungi  hak-hak  anak  yaitu  Pasal  64  dan  58  Undang-Undang  HAM, Pasal 13 dan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak.
Fenomena eksploitasi anak ini juga tidak hanya dilakukan oleh orang tuanya  saja,  akan  tetapi  perusahaan  secara  tidak  langsung  juga  melakukan pembiaran  terhadap  eksploitasi  anak  sehingga  perusahaan  bisa  dikatakan turut serta, karena dalam hal ini perusahaan sangat diuntungkan oleh adanya pekerja  anak  dalam  transaksi  penjualan  produknya,  bagaimana  tidak, konsumen (pembaca) cenderung iba melihat anak-anak berjualan koran dan
berniat  untuk  membeli,  jumlah  yang  berhasil  dijual  seorang  anak  terbukti lebih  besar  daripada  orang  dewasa  yang  menjual,  hal  ini  merupakan keuntungan  bagi  perusahaan.  Karena  bagi  perusahaan  media  cetak jumlahkoran  yang  berhasil  terjual  (oplah)  sangat  menentukan  kredibilitas perusahaan  media  cetak,  yang  dapat  menarik  minat  para  pengguna  iklan melalui  media  koran.  Perusahaan  sebagai  pelaku  ekonomi  yang  sebagian besar  turut  membantu  untuk  stabilitator  perkembangan  perekonomian Negara  dan  begitu  juga  anak  merupakan  tunas  bangsa  untuk  kemajuan negara  kedepan  oleh  karena  itu  segala  aktivitas  dan  upaya  untuk memberikan perlindungan untuk mereka adalah tanggungjawab bersama.
Hasil  analisis  pembahasan  tersebut  diatas  mengukuhkan  teori perlindungan  hukum  yang  dikemukanakan  oleh  Philiphus  M.  Hadjon menyebutkan  bahwa  prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan pemerintah  dalam  mencapai  kesejahteraan  bertumpu  dan  bersumber  dari konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  (dalam  penelitian  ini  hak-hak  anak)  yang  menekankan  eksistensi hak  yang  melekat  pada  kodrat  manusia  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat. Dalam hukum positif tindakan pemerintah dalam melindungi hak-hak asasi pekerja  anak  tertuang  dalam  Undang-Undang  HAM,  Undang-Undang Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan  peraturan pelaksananya.  Tindakan  pemerintah  ini  berorientasi  untuk  mewujudkan Negara  kesejahteraan  ( welfare state )  yang  dalam  pembahasan  ini  penulis mengukuhkan  teori welfare state yang  dikemukakan  oleh  R.  Kranenburg yang  menyatakan  bahwa  Negara  harus  secara  aktif  mengupayakan kesejahteraan,  bertindak  adil  yang  dapat  dirasakan  seluruh  masyarakat (dalam  hal  ini  pekerja  anak)  secara  merata  dan  seimbang.  Permasalahan yang  dihadapi  oleh  pekerja  anak  yang  tidak  mendapatkan  jaminan perlindungan  hukum  dan  kesejahteraan  dikarenakan  pihak-pihak  yang memanfaatkan  posisi  lemah  anak  untuk  mencari  keuntungan  baik perusahaan media cetak untuk mendongkrak jumlah oplah penjualan koran maupun  orang  tua  yang  memperkerjakan  anak  untuk  membantu perekonomian keluarga.

## 3. Peran Pemerintah Kota Batam dalam Mencegah Adanya Pekerja Anak
Perlindungan  terhadap  anak  wajib  diusahakan  oleh  setiap  orang  baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun  Negara. Pasal 20 UU 35/2014  tentang  Perubahan  UU  Perlindungan  Anak  menentukan  “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan Perlindungan Anak”.
Kewajiban  dan  tanggungjawab  Negara  dan  pemerintah  dalam  usaha menjamin  perlindungan  anak  diatur  dalam  Pasal  21  sampai  dengan  24 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  35  Tahin  2014 sebagai berikut:
1) Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  menghormati  pemenuhan  Hak  Anak  tanpa membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya dan  bahasa,  status  hukum,  urutan  kelahiran,  dan  kondisi  fisik  dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak tersebut: 17
a. Negara  berkewajiban  untuk  memenuhi,  melindungi,  dan menghormati Hak Anak;
b. Pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak;
c. Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  dan  mendukung  kebijakan  nasional  dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
2) Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  memberikan  dukungan  sarana,  prasarana,  dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. 18
3) Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  perlindungan, pemeliharaan,  dan  kesejahteraan  Anak  dengan  memperhatikan hak  dan kewajiban  Orang  Tua,  Wali,  atau  orang  lain  yang  secara  hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak. 19
4) Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  Anak  untuk mempergunakan haknya  dalam  menyampaikan  pendapat sesuai  dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak. 20
Disnaker dan Dinsos Kota Batam sendiri selama ini mengakui bahwa mereka  sebenarnya  tidak  secara  langsung  mempunyai  program  khusus untuk  menangani  pekerja  anak.  Namun,  secara  tidak  langsung  instansi  ini memiliki kegiatan pembinaan anak jalan dan anak terlantar. Menurut Kepala Dinsos Kota Batam, tercatat sebanyak 200 pekerja anak penjaja koran yang tersebar  di  simpang-simpang  lampu  merah  Kota  Batam.  Kesulitan  untuk menangani  masalah  ini  karena  pihak  Dinsos  sendiri  belum  memiliki  data yang akurat tentang profil dan seluk-beluk kehidupan pekerja anak penjaja koran  di  Batam,  terutama  setelah  jumlah  mereka  semakin  banyak  akibat kondisi ekonomi yang semakin melemah.
Menurut  informasi  yang  diperoleh,  pendekatan  yang  dilakukan  oleh Dinsos  Kota  Batam  adalah  pembinaan  kesejahteraan  anak  yang pelaksanaannya dipusatkan dalam suatu lembaga formal seperti panti sosial atau panti asuhan anak. Sementara itu, rumah singgah adalah suatu tempat
17 Lihat Pasal 21 Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
18 Lihat  Pasal  22  Perubahan  UU  No.23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  serta Penjelasan Pasal 22
19 Lihat Pasal 23 Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
20 Lihat Pasal 24 Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
pemusatan sementara yang bersifat non-formal, dimana anak-anak bertemu untuk memperoleh informasi dan pembinaan awal sebelum dirujuk kedalam proses pembinaan lebih lanjut.
Untuk  menangani  masalah  pekerja  anak  dalam  transaksi  penjualan koran  di  Batam  secara  tuntas,  langkah  awal  yang  dibutuhkan  adalah keberanian dan keterbukaan dari semua pihak untuk mengakui bahwa disini keberadaan pekerja anak memang benar-benar nyata agar aparat pemerintah Kota  Batam  dapat  bersikap  lebih  empatif  dan  secara  kreatif  mampu merumuskan  program-program  penangan  yang  lebih  kontekstual.  Dalam proses  pengawasan  ketenagakerjaan,  sosialisasi  peraturan  perundang- undangan  merupakan  kegiatan  awal  yang  harus  dilakukan  sebelum melakukan  penegakan  hukum  dan  pembinaan  serta  tindakan  lanjutan. Pegawai  Pengawas  Ketenagakerjaan  adalah  pegawai  negeri  sipil  Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 177 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Hasil  analisis  pembahasan  tersebut  diatas  mengukuhkan  teori perlindungan  hukum  yang  dikemukanakan  oleh  Philiphus  M.  Hadjon menyebutkan  bahwa  sarana  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak terdiri  dari  sarana  perlindungan  hukum  preventif  dan    represif,  dalam penelitian  ini  perlindungan  hukum  preventif  dan  represif  dilakukan  oleh Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam) melalui Dinsos dan Disnaker Kota Batam serta dinas-dinas terkait.
Perlindungan  preventif  yang  dilakukan  oleh  Pemko  Batam  hanya sebatas menerapkan peraturan perundang-undangan produk dari pemerintah pusat. Pemko Batam dalam hal ini belum menggunakan kebijakan otonomi daerahnya  untuk  mengatur  secara  khusus  tentang  pelindungan  hukum terhadap  anak  khususnya  pekerja  anak  di  Kota  Batam.  Hal  ini  disebabkan karena  Pemko  Batam  masih  belum  memandang  bahwa  masalah  pekerja anak  ini  merupakan  masalah  yang urgent hal  ini  terbukti  bahwa  sampai dengan  saat  ini  Pemko  Batam  belum  mengesahkan  Peraturan  Daerah tentang  Perlindungan  Anak  yang  sejak  tahun  2014  sampai  dengan  saat  ini masih dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sehingga dalam hal ini Pemko  Batam  belum  memiliki  sarana  hukum  ( yuridis instrument )  yang mengatur tentang bagaimana tata cara penyelesaian terhadap penyimpangan tehadap  pekerja  anak.  Pemerintah  mempunyai  peran  yang  penting  dalam upaya  memerangi pekerja  anak.  Tetapi sikap  pemerintah  terhadap masalah ini bervariasi. Beberapa pemerintah berpura-pura menunjukkan minat untuk mengatasi masalah ini ketika ada tekanan internasional yang menimbulkan rasa malu.
Selain perlindungan hukum yang belum maksimal, Pemko Batam juga belum  maksimal  dalam  menerapkan  penegakan  hukum,  sebagaimana  teori yang  dikemukan  oleh  Soerjono  Soekanto 21 bahwa  faktor  yang 21 Soerjono  Soekanto,  2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 42
mempengaruhi  penegakan  hukum  meliputi  hukumnya  sendiri,  penegak hukum,  sarana  atau  fasilitas,  masyarakat,  kebudayaan,  berdasarkan  hasil penelitian  dilapangan,  maka  faktor-faktor  tersebut  diatas  dapat  diuraikan sebagai berikut:
a. Faktor hukumnya sendiri
Perlu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  yang  mengatur  khusus  tentang  perlindungan hukum  terhadap  pekerja  anak,  namun  dalam  hal  ini  Pemko  Batam sampai  saat  ini  belum  mengeluarkan  produk  hukum  berupa  Peraturan Daerah  tentang Perlindungan Anak, sehingga tidak  mempunyai wadah untuk  mencari  penyelesaian  terhadap  penyimpangan  aturan  hukum terhadap pekerja anak.
b. Faktor penegak hukum
Berbagai  masalah  sangat  nyata  dihadapi  oleh  Pemko  Batam,  salah satunya  adalah  tidak  adanya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  sehingga mengakibatkan  jumlah  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  yang  ada kurang  dari  jumlah  yang  dibutuhkan.  Di  samping  itu,  pengawas  pada umumnya  menangani  bidang  kerja  sektor  formal,  padahal  sebagian besar pekerja anak justru terdapat di sektor informal.
c. Sarana atau fasilitas Sarana  hukum  ( yuridis instrument )  dan  sarana  terhadap  proses penyelesaian  penyimpangan  peraturan  perundang-undangan  terhadap pekerja  anak  di  Kota  Batam  Belum  ada,  sehingga  masyarakat (khususnya  pekerja  anak)  yang  menjadi  korban  pelanggaran  hukum sulit mendapatkan perlindungan.
d. Masyarakat Kenyataan  yang  terjadi  di  Kota  Batam,  angka  kemiskinan  semakin meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  hal  ini  mendorong  munculnya  pekerja anak dalam bentuk yang sangat exploitatif.
e. Kebudayaan
Budaya  masyarakat  di  Indonesia  khususnya  Kota  Batam  bahwa  orang tua  memperbolehkan  anak  untuk  bekerja  adalah  dalam  kapasitas mendidik anak supaya terbiasa bekerja jika kelak si anak dewasa. Oleh karena itu, agar tidak terjadi salah asuh, salah arah dan tetap melindungi hak-hak  anak,  maka  sangat  perlu  dijelaskan  tentang  kewajiban  yang perlu dilakukan oleh anak dalam rangka belajar bekerja atau membantu orang tua.

## E. Kesimpulan
Komitmen Yuridis negara untuk melindungi pekerja anak dituangkan dalam  konstruksi    hukum    dengan  dikeluarkannya  peraturan  perundang- undangan  yang  pada  prinsipnya  melarang  anak  untuk  bekerja  dan  apabila terpaksa  bekerja,  maka  secara  normatif  anak-anak  tersebut  harus memperoleh  jaminan  perlindungan  hukum  yang  memadai,  pada  dasarnya peraturan  perundang-undangan  ini  merupakan  sarana  perlindungan  hukum
preventif yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi pada pelaksanaannya penegakan  hukum  sebagaimana  teori  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono Soekanto  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  meliputi hukumnya  sendiri,  penegak  hukum,  sarana  atau  fasilitas,  masyarakat, kebudayaan  cenderung  kurang  efektif,  sehingga  praktek-praktek memperkerjakan anak sering kali terjadi.
Dalam  perkembangannya  anak  dianggap  suatu  barang  untuk  menjadi suatu  objek  perjanjian  antara  agen  dengan  orang  tua,  dalam  hal  ini  yang diperjanjikan adalah jasa dari penjualan koran yang dilakukan oleh pekerja anak.  Ironisnya  perusahaan  media  cetak  sebagai  produsen  juga  turut melakukan  pembiaran  atas  adanya  pekerja  anak  dalam  transaksi  penjualan koran,  hal  ini  dikarenakan  kurang  tegasnya  sanksi  yang  diberikan  oleh perusahaan  media  cetak  terhadap  agen-agennya  tentang  larangan memperkerjakan  anak,  dengan  pertimbangan  turut  memperkrjakan  anak dalam  transaksi  penjualan  koran  dapat  medongkrak  jumlah  (oplah) penjualan. Sedangkan perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan oleh  Pemko  Batam  hanya  sebatas  menerapkan  peraturan  perundang- undangan  produk  dari  pemerintah  pusat.  Sehingga  dalam  hal  perlindungan hukum secara represif Pemko Batam belum memiliki sarana hukum (yuridis instrument )  dan  sarana  proses  yang  mengatur  tentang  bagaimana  tata  cara penyelesaian  terhadap  penyimpangan  peraturan  perundang-undangan tehadap pekerja anak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmadi, Abu, 1999, Psikologi Sosial, Rineka Cipta, Jakarta.
Gosita,  Arif  1989, Masalah Perlindungan anak-Edisi Pertama, Akademi Presindo, Jakarta.
Firdaus, 2010, Pancasila, Suska Pers, Pekanbaru.
Huda, Miftachul, 2009, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, Sebuah Pengantar , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Hadjon,  Philipus  M.,  1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indones,
Bina Ilmu, Surabaya.
Soekanto, Soerjono, 1983, Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial, Ghalia Indonesia, Surabay.
Sugiyono,  2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
Artikel/Jurnal Bahar,  Saafroedin  dkk., Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 33 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
Raharjo,  Satjipto, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah , Jurnal Masalah Hukum, 1993.

## Sumber Internet
BPS  Kepri,  Jumlah  Penduduk  Miskin  per  Kab./Kota,  2007  –  2011,  (Jiwa) http://kepri.bps.go.id/tabel/ tabeltersimpan?kode=106, diakses tanggal 22 Oktober 2014.
Widodo, Anak Jalanan Berkeliaran di Batam,
http://www.batamtoday.com/berita39068-Setidaknya-200-an-Anak- Jalanan-Berkeliaran-di-Batam.html, diakses tanggal 22 Oktober 2014.
http://www.batamtoday.com/berita39068-Setidaknya-200-an-Anak-Jalanan- Berkeliaran-di-Batam.html, diakses tanggal 22 Oktober 2014

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  297,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  pengesahan  Konvensi Hak-hak Anak.