Mahyudin, M., Sa’ban, L. A., Priono, R., Ramadhan, R., & Anton, A. (2022). Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu Di Kabupaten Buton Selatan. Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 2(3). https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.362
Artikel ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License © 2022 Penulis

## Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu di Kabupaten Buton Selatan
Mahyudin Mahyudin*, L.M. Azhar Sa’ban, Rendi Priono, Rahmat Ramadhan, Anton Anton Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia mahyuddinfaith2018@gmail.com *

## Abstrak
Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki tugas untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan bangsa, terutama untuk terus membangun negara yang lebih maju dan bermartabat sehingga akan selalu dihargai oleh semua pihak. Pentingnya peran pemuda dalam sebuah negara menjadikan pemuda sebagai agen perubahan sosial dalam segala bidang yang memainkan peranan penting dan signifikan bagi kemajuan sebuah negara. Pemuda sebagai agen perubahan harus dapat mengendalikan proses transisi demokrasi menuju arah yang lebih baik yaitu dapat mengawal terlaksananya proses politik secara adil. Untuk mengawal proses politik tersebut pemuda dapat berpartisipasi baik sebagai penyelenggara, peserta kegiatan maupun pengawas jalannya proses  politik.  Tujuan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  memberikan  motivasi  dan  dukungan kepada pemuda-pemudi di Buton Selatan untuk lebih aktif dan partisipatif dalam proses politik, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu. Kegiatan PKM berupa sosialisasi pendidikan politik untuk  pemuda di  Buton Selatan dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Hasil dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan sosialisasi ini ialah mampu memupuk kesadaran awal pemuda-pemudi untuk mulai aktif dalam proses politik seperti  menggunakan  hak  suaranya,  menjadi  pengawas  ketika  Pemilu  dilangsungkan  serta  mampu memberikan motivasi bagi pemuda-pemudi untuk terjun langsung sebagai Tim Sukses dalam mendukung calon pasangan yang memiliki visi-misi sesuai dengan pandangan mereka.
Kata Kunci: Pemilu, sosialisasi, Pemuda,

## PENDAHULUAN
Para pemuda berkumpul dan bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu. Hal itu  dianggap  sebagai  kristalisasi  semangat  untuk  menegaskan  cita-cita  berdirinya  negara  Indonesia (Hadiwardoyo,  1995).  Bersarnya  suatu  bangsa  sangat  ditentukan  oleh  keterlibatan  para  pemuda.  Sejarah mencatat, bahwa pemuda memiliki peran sangat penting dalam setiap perubahan yang terjadi di negeri ini. Banyak sekali peristiwa sejarah kemerdekaan hingga sekarang. Sumpah pemuda pada 1928 adalah bukti satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia (Sudaryanto, 2018).
Negara  demokrasi  menempatkan  pemuda  sebagai  subjek  dari  pemerintahan,  semakin  tinggi partisipasi pemuda akan semakin baik kualitas demokrasi di negara tersebut. Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat  publik.  Hal  ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat (Amir, 2020). Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan  persamaan  bagi  semua  warga  negara  (Ratnia  Solihah,  Arry  Bainus  dan  Iding  Rosyidin,  2018).  Ciri mendasar negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum  (Pemilu). Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi warga negara untuk mewujudkan keinginan politik rakyat dalam memilih calon pemimpin yang pantas menduduki jabatan atas amanat yang diberikan (Hatta Abdi Muhammad1  , Nopyandri2  , Ujang Babas3, 2020)
Salah satu faktor pendukung Pemilukada adalah tingkat partispasi masyarakat, jumlah partisipasi yang banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilukada (Muhaling, 2013). Meskipun  jika  pada  akhirnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  rendah  tidak  dapat  membatalkan  hasil Pemilukada, namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai  unsur  sentral  suatu  daerah  (Arniti,  2020).  Partisipasi  politik  masyarakat  merupakan  bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum (Hemafitria et al., 2021). Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menseleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya.
Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih (Subiyanto, 2020). Upaya meningkatkan partisipasi, pemahaman dan kesadaran berpolitik dapat dilakukan berbagai pihak, baik dari penyelenggara pemilu, peserta politik, maupun kalangan akademisi  terutama  dari  perguruan  tinggi  dalam  menjalankan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  (Abdi Muhammad,  Nopyandri,  &  Babas,  2020).  Sesuatu  yang  tidak  bisa  dilepaskan  ketika  membahas  tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam meningkatkan partisipasi, pemahaman  dan  kesadaran  berpolitik  melalui  pendidikan  politik,  yang  menjadi  isu  penting  untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Jika dilihat faktor penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya ada beberapa factor, antara lain:
1) Faktor teknis ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, atau berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih.
2) Faktor politik faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak  mau  memilih.  Seperti  tak  punya  pilihan  dari  kandidat  yang  tersedia  atau  tak  percaya  bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidak percaya dengan partai. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Beredarnya berita negatif yang menerpa  para  wakil  rakyat,  yang  notabene  adalah  para  politisi,  sedikit  banyak  berpengaruh  pada pandangan masyarakat terhadap pemilu.
3) Faktor sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur,  pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kondisi lain yang mendorong sosialisi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik  masyarakat  adalah  dalam  setiap  pemilu  terutama  pemilu  di  era  reformasi  selalu  diikuti  oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakehoolder untuk terus selalu menyebarluaskan informasi seputar pemilu secara massif.
4) Faktor administrasi adalah faktor yang berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai  pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan.
Pemuda juga bisa ikut serta mengawasi proses pemilu di TPS. Kecurangan pemilu bisa juga terjadi saat  di  TPS.  Pemuda  bisa  ikut  memastikan  bahwa  tidak  ada  kecurangan  di  TPS  seperti  kecurangan perhitungan suara. Jadi bisa dikatakan, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Bawaslu membutuhkan bantuan pemuda  untuk  ikut  serta  berpatisipasi  dalam  mengawal  jalannya  pemilu  2024.  Pemuda  sebagai  agen perubahan harus dapat mengendalikan proses transisi demokrasi menuju arah yang lebih baik yaitu dapat mengawal terlaksananya proses politik secara adil. Untuk mengawal proses politik tersebut pemuda dapat
berpartisipasi baik sebagai penyelenggara, peserta kegiatan maupun pengawas jalannya proses politik (Lestari et al., 2019).
Tujuan  kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini memberikan motivasi  dan  dukungan  kepada pemuda-pemudi di Buton Selatan untuk lebih aktif dan partisipatif dalam proses politik, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu
METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN
Kegiatan  PKM  berupa  sosialisasi  pendidikan  politik  untuk  pemuda  di  Buton  Selatan  dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada tanggal 5 September Tahun 2022. Adapun lokasi kegiatan PKM ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Buton Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pentingnya Partisipasi Politik Materi yang disampaikan berupa sudut pandang tentang partisipasi formal dan informal. Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan  pehaman pentingnya partisipasi politik. Pars artinya bagian dan capere berarti mengambil atau ikut serta. Jadi, partisipasi secara bahasa diartikan keikutsertaan mengambil peran sebagai unsur dalam politik. Lalu, dalam bahasa Inggris disebut participation berarti mengambil peranan.
Partisipasi politik adalah keterlibatan individu pada berbagai macam tingkatan berpolitik.
Partisipasi  politik  terbagi  dua,  yaitu:  1)  partisipasi  politik  konvensional,  adalah  pemberian  suara ( voting),  diskusi  politik,  kegiatan  kampanye,  membentuk  dan  bergabung  dalam  kelompok  kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi; dan 2) partisipasi politik non-konvensional, adalah  pengajuan  petisi  demonstrasi,  konfrontasi  mogok,  sampai  partisipasi  yang  lebih  ekstrem  seperti tindakan terhadap harta benda dan tindakan kekerasan terhadap manusia.
Pemateri menyampaikan,  partsipasi  merupakan hal  yang  esensial  dalam  negara  demokrasi.  Oleh karena itu untuk mewujudkan partisipasi politik, setidaknya ada tigal hal yang harus diperhatian:
1) Harus ada kompetisi dalam arti jabatan-jabatan public harus dikompetisikan.
2) Partisipasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.
3) Kebebasan  berpendapat,  dalam  hal  ini  pemerintah  tidak  boleh  menghalang-halangi  gerakan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat.
Dengan  demikian,  pasrtisipasi  memiliki  peranan  yang  penting,  baik  bagi  setiap  individu  untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewenangan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara.
Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki tugas untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan  bangsa,  terutama  untuk  terus  membangun  negara  bangsa  yang  lebih  maju  dan  bermartabat sehingga akan selalu dihargai oleh semua pihak. Pentingnya peran pemuda dalam sebuah negara menjadikan pemuda sebagai agen perubahan sosial dalam segala bidang yang memainkan peranan penting dan signifikan bagi kemajuan sebuah negara.
Gambar 1. Sosialisasi Tim PKM dengan Pemuda
Peran pemuda secara khusus dalam proses politik ialah:
1) Pemuda sebagai agen perubahan harus dapat mengendalikan proses transisi demokrasi menuju arah yang lebih baik yaitu dapat mengawal terlaksananya proses politik secara adil. Untuk mengawal proses politik tersebut pemuda dapat berpartisipasi baik sebagai penyelenggara, peserta kegiatan maupun pengawas jalannya proses politik.
2) Pemuda agen penjaga moral dan etika politik dalam proses demokrasi, yaitu proses politik harus dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sikap dan perilaku politik yang dijalankan harus menjunjung tinggi etika dan sopan santun politik sehingga tidak menerapkan praktik-praktik politik yang kotor, menghalalkan segala cara, ataupun menggunakan cara- cara kekerasan/premanisme politik.
3) Pemuda berperan sebagai penjaga demokrasi, menghormati hak dan kewajiban orang lain, menghargai adanya perbedaan pilihan, dan tidak terjebak pada pragmatisme politik sesaat saja.
Terwujudnya peran pemuda secara efektif dan efesien bagi keberlangsungan penyelenggaraan negara
maka pemuda harus memiliki beberapa sikap, yaitu:
1) Komitmen.  Pemuda  harus  memiliki  komitmen  yang  kuat,  keteguhan  hati,  dan  konsistensi memperjuangkan serta mewujudkan cita-cita bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara.
2) Integritas. Pemuda harus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang dapat dirasakan dan dilihat dari sikap dan perilaku yang santun dalam berpolitik. Integritas diri merupakan investasi jangka panjang yang harus dijaga sebagai rahmat kebijaksanaan.
3) Kompetensi. Pemuda harus memiliki kemampuan dan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar yang harus dikembangkan dan ditingkatkan secara berkala. Kemampuan untuk memahami orang lain, mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan, mencari solusi merupakan proses pembelajaran dan pendewasaan yang harus terus menerus dikembangkan.
4) Konstituensi. Pemuda harus memiliki konstituensi yang meliputi dukungan dan jaringan dari sebanyak- banyaknya masyarakat untuk menjalin hubungan baik serta membina jaringan yang telah terbangun merupakan pekerjaan yang tidak boleh diabaikan dalam berkiprah sebagai pemuda. Kepercayaan dan upaya untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara elegan seperti mempraktikkan seni pemerintahan, yaitu seni mempengaruhi orang lain untuk menciptakan hal-hal yang lebih positif.
Pentingnya  peran  dan  partisipasi  pemilih  sangat  mewarnai  dinamika  pilkada,  dengan  demikian jumlah pemilih cukup mempengaruhi, sehingga perlunya kesadaran bagi pemilih dengan memanfaatkan hak memilih mereka dengan sebaik-baiknya. Karena satu suara dari mereka sangat berharga.
Pemilih  harus  bisa  mengetahui  tentang  ilmu  polktik  dengan  mengikuti  sosialisai,  bisa  mencari informasi terkait bidang politik, mengetahui visi, misi, dan program peserta pemilu dengan cermat hal ini akan menentukan arah politik pemilih dalam menentukan pilihan politiknya, mengenali riwayat calon dan partai politik, pemilih pemuda harus bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemipin yang baik, serta pemilih pemuda harus bertanggungjawab untuk memilih pemimpin yang baik sebagai generasi penerus bangsa. Dengan pengetahuan tersebut pemilih akan menjadi cahaya dari politik di Indonesia, karena adanya kesadaran diri untuk membentuk politik Indonesia yang baik.
Penyelenggaraan Sosialisasi Pentingnya partisipasi politik ini sangat berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar turut andil dalam melaksanakan Hak dan Kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu agar tidak termasuk dalam golput. Agar hal tersebut dapat terwujudkan, maka kesadaran akan pentingnya pelakasanaan Pemilu harus dimiliki oleh para pemuda sebagai pemilih agar mampu melaksanakan dan menggunakan suara yang mereka miliki dengan sebaik mungkin.

## Partisipasi Pemuda dalan Pengawasan Pemilu
Materi sosialisasi selajutnya tentang pertisipasi pemuda dalam pengawasan Pemilu. Pemilu serentak 2024  bukan  hanya  menjadi  pekerjaan  rumah  penyelenggara  pemilu,  tapi  juga  menjadi  pekerjaan  rumah seluruh rakyat Indonesia, termasuk generasi pemuda yang cerdas dan kritis, yang mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah, mampu membawa pada kemajuan. Pengawasan partisipatif menjadi momok penting untuk mendukung terlaksananya pemilu yang bersih, berintegritas, dan minim kecurangan.
Generasi  muda  generasi  milenial  harus  mampu  menebar  energi  positif,  menebarkan  virus-virus kebaikan, khususnya dalam hal pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif. Pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara pemilu saja, tetapi menjadi tugas kita semua, termasuk generasi milenial.
Peran pemuda sangat penting di era reformasi dan era berdemokrasi sekarang. Itu sebabnya menjadi penting bagi para pemuda mengikuti pendidikan politik, agar para pemuda bisa ikut mendukung menguatnya proses  demokratisasi  di  negara  ini . Melihat  pada  tiap-tiap  mekanisme  demokrasi  Pemilu  memiliki konsekuensi,  untuk  itu  sebagai  generasi  muda  memiliki  peran  vital  dalam  mengawal  proses  demokrasi kedepan, agar hasil Pemilu yang diperoleh tetap terjaga kualitasnya.
Salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  adalah  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  pemilu.  Perintah undang-undang  pemilu  ini  tentu  sangat  beralasan  sebab  kesuksesan  pemilu  tidak  hanya  pada  tangan penyelenggara pemilu, namun semua komponen masyarakat yang terlibat aktif pada seluruh tahapan pemilu. Sejak gong pemilu ditabuh, maka masyarakat idealnya ambil bagian secara langsung.
Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu bagi lembaga Bawaslu merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kepemiluan dan meningkatkan partisipasi politik dalam semua segmen pemilih. Mengorganisir gerakan pegawas partisipatif dilakukan oleh Bawaslu dengan menyertakan semua pemangku kepentingan, termasuk para pemuda.
Banyak  hal  dalam  tahapan  pemilu  yang  amat  penting  diawasi.  Misalkan  saja  pada  tahapan pemutakhiran data pemilih. Pada tahapan ini, pengawas harus memastikan bahwa warga yang memenuhi syarat  sebagai  pemilih   harus  terdaftar  namanya  sebagai  pemilih.  Lalu  ada  tahapan  pencalonan  yang membutuhkan pengawas untuk memastikan kesesuaian profil para calon/caleg yang menjadi peserta pemilu. Belum lagi masa kampanye yang amat membutuhkan pengawasan langsung dari publik terkait materi-materi kampanye  dari  peserta  pemilu.  Lalu  ada  tahapan  penentuan  bernama  pemungutan,  penghitungan,  dan rekapitulasi suara yang penting disadari bagi pemuda untuk tidak hanya berpartisipasi memilih tapi juga menjadi pengawas pemilu, karena pemilu Indonesia punnya TPS yang amat banyak. Dari semua tahapan, jika
ada  laporan  dari  masyarakat  umum  atau  temuan  dari  pengawasan  partisipatif,  Bawaslu  akan  melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Meningkatnya keterlibatan masyarakat terutama kaum muda dalam mengawal pesta demokrasi lima tahunan  Pemilu  Serentak  2024  mendatang  adalah  sebuah  harapan  besar  dalam  mendorong  partisipasi masyarakat. Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa para pemuda merupakan subjek yang aktif serta punya peran dan pengaruh amat penting dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ini semua perlu dilanjutkan bagi para pemuda dalam Pemilu Serentak 2024 untuk tidak hanya menjadi penonton dalam pesta demokrasi, atau  tidak  hanya  memilih,  tetapi  turut  serta  dalam  pengawasan  partisisipatif.  Tentu  hal  ini  bertujuan menciptakan pemilu berkualitas.

## KESIMPULAN
Kurangnya  kepedulian  dan  kesadaran  pemuda-pemudi  untuk  aktif  dan  ikut  serta  memberikan pendapat dan masukan mereka kepada persoalan-persoalan politik hingga tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum  akan  menimbulkan persoalan  yang menantang bagi  keseimbangan sistem pemerintahan sebuah daerah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disimpulkan beberapa poin, yaitu: Pengetahuan dan wawasan pemuda-pemudi di Kabupaten Buton Selatan mengenai pentingnya peran mereka dalam proses politik khususnya proses Pemilu semakin meningkat. Penguasaan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses politik khususnya proses Pemilu semakin terasah dan terarah karena telah disimulasikan melalui berbagai bentuk dari praktik-praktik yang telah dicontohkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ini sangat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar bagi pemuda- pemudi.
DAFTAR PUSTAKA
Amir, M. (2020). Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(2), 115 – 131. https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41
Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar.
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(2), 329. https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496
Hadiwardoyo, A. P. (1995). 1332-3197-1-SM.pdf. In Orientasi Baru (pp. 117 – 125).
Hatta Abdi Muhammad1, Nopyandri2, Ujang Babas3. (2020). Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Siswa Sekolah  PinggiranKota  Jambi  Dalam  Menghadapi  Pilkada  SerentakProvinsi  Jambi  Tahun  2020. Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 19. http://journal.umuslim.ac.id/index.php/pkm/article/view/77
Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah  Di  Desa  Perapakan  Kabupaten  Sambas. Jurnal  Pendidikan  PKN  (Pancasila  Dan Kewarganegaraan), 2(1), 37. https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310
Lestari,  Y.  S.,  Juraida,  I.,  Triyanto,  T.,  &  Effida,  D.  Q.  (2019).  Sosialisasi  Peran  Pemuda-Pemudi  dalam
Pemilihan Umum (PEMILU) di Nagan Raya Tahun 2019. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar, 1(1), 1. https://doi.org/10.35308/baktiku.v1i1.1233
Muhaling, A. (2013). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan
Kabupaten Sitaro.
Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. Jurnal Wacana Politik, 3(1), 14 – 28.
Subiyanto,  A.  E.  (2020).  Pemilihan  Umum  Serentak  yang  Berintegritas  sebagai  Pembaruan  Demokrasi
Indonesia. Jurnal Konstitusi, 17(2), 355. https://doi.org/10.31078/jk1726
Sudaryanto.  (2018).  Dari  Sumpah  Pemuda  (1928)  Sampai  Kongres  Bahasa  Indonesia  I  (1938):  Kajian Linguistik Historis Sekitar Masa-Masa Prakemerdekaan. Kajian Linguistik Dan Sastra, 3(2), 100 – 108.