Abstract: Notary  is  a  protocol  for  public  officials  who  have  a  fairly  large  responsibility, namely to keep the notary properly because the notary is a document belonging to the state. However, in practice, notaries in the Riau Islands region face various obstacles in keeping the notary  protocol.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  notary's  accountability  to  the protocol he has made. Based on the results of the study that there are obstacles for notaries in  storing  notary  protocols,  namely  the  lack  of  facilities  in  the  form  of  adequate  and adequate  storage  places.  Then,  there  are  no  regulations  governing  the  storage  of  notary protocols,  the  regulations  used  are  regarding  the  notary  code  of  ethics  and  the  Law  on Notary  Positions.  based  on  the  Legal  Responsibility  Theory  by  Hans  Kelsen,  a  notary  who violates the law should receive sanctions as stipulated in the Ethics and Laws concerning the Position  of  a  Notary.  Therefore,  the  recommendation  in  this  study  is  the  need  for  special regulations regarding the storage of notary protocols.
Keywords: Responsible, Notary, Protocol
Abstrak : Notaris merupakan suatu protokol bagi pejabat publik yang mempunyai tanggung jawab  yang  cukup  besar  yaitu  menjaga  notaris  dengan  baik  karena  notaris  merupakan dokumen  milik  negara.  Namun  dalam  praktiknya,  notaris  di  wilayah  Kepulauan  Riau menghadapi  berbagai  kendala  dalam  menjaga  protokol  notaris.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  pertanggungjawaban  notaris  terhadap  protokol  yang  telah dibuatnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  terdapat  kendala  bagi  notaris  dalam menyimpan  protokol  notaris  yaitu  kurangnya  fasilitas  berupa  tempat  penyimpanan  yang memadai  dan  memadai.  Kemudian,  tidak  ada  peraturan  yang  mengatur  tentang

## PERTANGGUNGJAWABAN  NOTARIS  DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## Agustianto Agustianto
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam Email: agustianto.lec@uib.ac.id
Vol. 9, No. 1 2023
Article History Received: 15/10/2022 Revised: 03/12/2022 Accepted: 08/12/2022
Citation Suggestion: A. Agustianto. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris di Provinsi Kepulauan Riau. JUSTISI, Vol 9, No. 1. 30-43
penyimpanan  protokol  notaris,  aturan  yang  digunakan  adalah  mengenai  kode  etik  notaris dan  Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris.  Berdasarkan  Teori  Tanggung  Jawab  Hukum oleh  Hans  Kelsen,  seorang  notaris  yang  melanggar  hukum  harus  menerima  sanksi sebagaimana diatur dalam Etika dan Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu,  rekomendasi  dalam  penelitian  ini  adalah  perlunya  pengaturan  khusus  mengenai penyimpanan protokol notaris.
Kata Kunci : Tanggungjawab, Notaris, Protokol

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  hukum.  Dalam  hal  mewujudkan negara  yang  berdasarkan  hukum  tersebut,  maka  dibutuhkan  penegak  hukum  dalam menegakan  dan  atau  melaksanakan  hukum  yang  ada. 1 Penegak  hukum  adalah  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  sebuah  penerapan  hukum  pada  masyarakat.  Penegak  hukum yang  dimaksud  adalah  seperti  hakim,  jaksa,  notaris  dan  polisi.  Mereka  adalah  pembela kebenaran  dan  keadilan  yang  menjalankan  itikad  baiknya  secara  ikhlas  sehingga  penegak hukum  merupakan  sebuah  profesi  pilihan  dan  sekaligus  juga  merupakan  panggilan  hidup dalam melayani di bidang hukum. 2
Notaris merupakan salah satu profesi dalam bidang hukum yang memiliki tanggung jawab  secara  individual  dan  sosial,  khususnya  ketaatan  pada  norma-norma  hukum  positif dan  ketaatan  pada  kode  etik  profesi  notaris. 3 Profesi  sebagai  notaris  hadir  dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat. Namun profesi notaris ini tidak ditempatkan pada Lembaga yudikatif,  eksekutif  maupun  legislatif  karena  diharapkan  profesi  ini  dapat  bersifat  netral. Profesi ini hadir karena dikehendaki oleh hukum dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat masyarakat membutuhkan alat bukti yang bersifat otentik dan dibuat dalam bentuk tertulis terkait keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. 4
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris.  Tidak  hanya  kewenangan,  namun  notaris juga memiliki kewajiban yang sifatnya administratif kantor sebagaimana diatur dalam  Pasal 16  undang-undang  jabatan  notaris.  Kewajiban  notaris  yang  bersifat  administrasi  memiliki makna  yaitu  serangkaian  kegiatan  yang  bersifat  ketatausahaan.  Kewajiban  yang  bersifat administrasi  tersebut  memerlukan  kemampuan  manajerial  yang  baik  terkait  cara pengarsipannya. Pengarsipan notaris yang dimaksud yaitu seperti  menyimpan minuta atau
1 Zulkarnain Ridlwan. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwacterstaat. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), hlm. 141.
2 Hasaziduhu  Moho.  (2019).  Penegakan  Hukum  di  Indonesia  Menurut  Aspek  Kepastian  Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Warta, 59, hlm. 1.
3 Elviana Sagala. (2016). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya. Jurnal Ilmiah “Advokasi”, 4(1), hlm. 25.
4 Kunni  Afifah.  (2017).  Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara  Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. Jurnal Lex Renaissance, 2(1), hlm. 147.
asli  akta  beserta  warkahnya  dengan  tujuan  untuk    memelihara  dan  menjaga  arsip  negara dengan baik.
Pengarsipan  protokol  notaris  adalah  hal  yang  sangat  penting  karena  berhubungan dengan dokumen negara, milik pemerintah sehingga pengarsipannya juga harus dikerjakan dengan sangat hati-hati. Selain mengarsipkan dengan rapi, kewajiban notaris lainnya adalah penyerahan  laporan  daftar  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  akta-  akta,  surat- surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan notaris tersebut setiap bulannya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah kerja notaris yang bersangkutan. 5
Provinsi  Kepulauan  Riau  terbentuk  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  25  tahun 2002  merupakan  Provinsi  ke-32  di  Indonesia.(BPK,  2022)  Terkait  dengan  profesi  notaris  di Kepulauan Riau sudahlah sangat banyak. Total keseluruhan notaris di Kepulauan Riau adalah 206  orang  yang  tersebar  di  berbagai  wilayah  yaitu  107  orang  di  Kota  Batam,  49  orang  di Tanjungpinang,  19  orang  di  Bintan,  27  orang  di  Karimun,  1  orang  di  Lingga,  2  orang  di Natuna, 1 orang di Anambas.
Pengawas Wilayah Notaris yang didukung oleh 4 Majelis Pengawas Daerah. 6 Notaris di  wilayah  provinsi  Kepulauan  Riau  menghadapi  berbagai  masalah  dalam  penyimpanan protokol  notaris  sebagaimana  yang  telah  diungkapkan  pada  kegiatan  rapat  koordinasi MKNW,  MPWN  dan  MPDN  Kepulauan  Riau  Tahun  2022.  Terdapat  berbagai  problematika yang  dihadapi  oleh  notaris  dalam  menyimpan  protokol  notaris  dengan  kehati-hatian  dan rapi, salah satu problematikannya adalah ketika notaris membuka kantor maka di samping mempersiapkan protokol notaris, ia juga harus mempersiapkan ruang kantor yang layak dan memadai,  mempersiapkan  biaya  gaji  karyawan,  peralatan  kantor,  alat  tulis  kantor,  biaya listrik, telpon, air, dan biaya operasional lainnya. Notaris pada saat ini baru mempersiapkan protokol  untuk  keperluan  dirinya,  belum  mempersiapkan  tempat  protokol  notaris  lainnya yang berhenti, sewaktu-waktu ditunjuk oleh MPD. Dengan demikian, dalam hal notaris harus menjaga  protokol  yang  dilimpahkan  kepadanya  dari  notaris  yang  berhenti  masih  menjadi sebuah problematika juga karena notaris pastilah belum mempunyai tempat yang memadai untuk menyimpan protokol notaris yang berhenti.
Berdasarkan  pada  penelitian  terdahulu  dalam  sebuah  artikel  yang  berjudul “Penyimpanan  Protokol  Notaris  Secara  Elektronik  Dalam  Kaitan  Cyber  Notary”  dengan penulis yaitu Desy Rositawati, I Made Arya Utama, dan Desak Putu Dewi Kasih. Berdasarkan penelitian  terdahulu  ditemukan  bahwa  sudah  menjadi  sebuah  urgensi  untuk  diadakan penyimpanan  protokol  notaris  yang  dilakukan  secara  elektronik.  Penyimpanan  protokol
5 Mohamat Riza Kuswanto, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris”, https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/viewFile/18280/14482 , diunduh 17 April 2022.
6 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau, “Melihat Perlu Adanya Kajian Terhadap Digitalisasi Protokol  Kanwil KEPRI Gandeng Arsip Nasional Gelar Rakor Bahs  Problemetika  Penyimpanan  Protokol  Notaris”, https://kepri.kemenkumham.go.id/berita- kanwil/berita-utama/3817-melihat-perlu-adanya-kajian-terhadap-digitalisasi-protokol-kanwil-kepri- gandeng-arsip-nasional-republik-indonesia-anri-gelar-rakor-bahas-problematika-penyimpanan- protokol-notaris , diunduh 26 April 2022.
secara elektronik merupakan sebuah urgensi karena penyimpanan protokol secara elektronik dinilai lebih efisien dari segi ekonomi dan hukum. Dari segi ekonomi, penyimpanan protokol secara  elektronik  lebih  murah  dan  aman.  Kemudian  jika  dari  segi  hukum,  penyimpanan protokol secara elektronik juga memberikan kemudahan bagi proses hukum nantinya. 7 Oleh sebab  itu  tujuan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menganalisis  tentang  pertanggungjawaban notaris terhadap protokol yang pernah dibuatnya.
Dalam  menganalisis  penelitian  ini,  maka  digunakan  Teori  Pertanggungjawaban Hukum  Oleh  Hans  Kelsen.  Teori  ini  menjelaskan  bahwa  tanggung  jawab  hukum  memiliki makna  bahwa  seseorang  memiliki  tanggung  jawab  hukum  atas  perbuatannya  sendiri  dan dapat  dikenakan  sanksi  jika  perbuatan  tersebut  melanggar  ketentuan  hukum.  Berdasarkan pandangan  hukum  primitive,  korelasi  antara  perbuatan  dan  dampaknya  tidak  mempunyai kualifikasi  psikologi.  Berdasarkan  hukum  primitive,  jika  suatu  perbuatan  yang  dilakukan membawa dampak dan dinyatakan oleh penegak hukum sebagai sesuatu yang salah, hal ini telah  menunjukan  bahwa  terdapat  korelasi  antara  hubungan  eksternal  dengan  perbuatan dan  dampaknya.  Dalam  hal  ini,  tidak  dipertimbangkan  mengenai  sikap  mental  pelaku  dan dampaknya  dari  perbuatan  tersebut.  Pertanggungjawaban  seperti  ini  disebut  sebagai pertanggungjawaban absolut. 8
Berdasarkan latar belakang tersebut,  maka terdapat 2 (dua)  rumusan masalah yang dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu  pertama,  bagaimana  pertanggungjawaban  notaris  atas protokol yang telah dibuatnya?. Kedua, apa saja problematika yang dihadapi oleh notaris di Provonsi  Kepulauan  Riau  dalam  menjalankan  tanggungjawabnya  atas  protokol  yang  telah dibuatnya?.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  normatif.  Metode pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan 9 sehingga sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer 10 yaitu  terdiri  dari  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  Peraturan  Pemerintah  28  Tahun
7 Dest Rositawati, I Made Arya Utama, Desak Putu Dewi Kasih, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary”, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Volume 2, 172.
8 Vina Akfa Dyani. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. Jurnal Lex Renaissance,1(2), hlm. 162.
9 Tantimin, Elizabeth Sinukaban. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait  Ketidaksetaraan  Gender  di  Indonesia.  Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,  8(3),  Hlm. 398.
10 Winsherly  Tan.  (2020).  Efektifitas  Peran  Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan  Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Kota Batam. Jurnal Cendekia Hukum, 6(1), hlm 142.
2012  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Kearsipan.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  melalui  studi  kepustakaan.  Teknik  analisis  data  yaitu  menggunakan metode kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban Notaris atas Protokol yang Telah Dibuat
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “tanggung jawab” mempunyai arti yaitu kondisi dimana seseorang harus menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab yaitu sebuah perbuatan manusia yang disadari, disengaja maupun Tindakan yang tidak sengaja. Tanggung jawab  mempunyai  sifat  yang  kodrati,  yang  memiliki  makna  yaitu  setiap  manusia  memiliki tanggung  jawab  yang  dalam  arti  setiap  manusia  memiliki  kewajiban  yang  harus ditanggungnya sebagai sebuah dampak dari perbuatannya. Sifat tanggung jawab ini adalah salah  satu  ciri  dari  manusia  yang  beradab  karena  manusia  memiliki  rasa  tanggung  jawab karena manusia tersebut secara sadar mengetahui perbuatan yang dilakukan, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan. 11
Menurut  Sugeng  Istianto,  tanggungjawab  hukum  memiliki  makna  yaitu  kewajiban memberikan  jawaban  yang  merupakan  perhitungan  atas  semua  hal  yang  terjadi  dan kewajiban  untuk  memberikan  pemulihan  atas  kerugian  yang  mungkin  ditimbulkan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat disebut juga liability dan responsibility, istilah liability  menunjuk  pada  pertanggungjawaban  hukum  yaitu  tanggung  gugat  dikarenakan dampak  dari  perbuatan  yang  dilakukan  yang  bertentangan  dengan  hukum  oleh  subjek hukum,  sedangkan  istilah  responsibility  menunjuk  pada  pertanggungjawaban  politik. 12 Notaris  merupakan  salah  satu  profesi  penegak  hukum  yang  dimana  tanggung  jawab  dan kewajibannya  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yaitu  pada  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang Jabatan Notaris.
Selain  tanggungjawab  yang  dimiliki  notaris,  ia  juga  memiliki  kewenangan  atas jabatannya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Notaris. Kemudian notaris juga memiliki kewajiban atas jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16  Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Notaris,  yaitu:  “bertindak  Amanah,  jujur,  saksama, mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan hukum,  membuat akta  dalam bentuk  minuta akta dan menyimpannya sebagai  bagian dari protokol  notaris,  melekatkan  surat  dan  dokumen  serta  sidik  jari  penghadap  pada  minuta akta,  mengeluarkan  grosse  akta,  Salinan  akta,  atau  kutipan  akta  berdasarkan  minuta  akta, memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  ini,  kecuali  ada alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan
11 Julista Mustamu. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi). Jurnal Sasi , 20(2), hlm 21.
12 Sugeng Istanto. (2014). Hukum Internasional Cerakan 2. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
segala  keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah  jabatan, kecuali  undang-undang  menentukan  lain,  menjilid  akta  yang  dibuatnya  dalam  1  bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, membuat daftar akta, dan sebagainya.”
Dalam  penelitian  ini,  secara  khusus  diberikan  contoh  terkait  peran  notaris  dalam menjalankan tanggungjawab pembuatan protokolnya dalam kasus perkreditan di perbankan.
Kredit adalah kegiatan utama dalam perbankan karena dari situ pendapatan terbesar dari  usaha  bank,  pendapat  kegiatan  usaha  kredit  yaitu  berupa  bunga  dan  provisi.  Ruang lingkup  dari  kredit  sebagai  kegiatan  perbankan  tidaklah  semata-mata  berupa  kegiatan peminjaman  kepada  nasabah,  tetapi  sangatlah  kompleks  karena  menyangkut  keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, di antaranya meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana,  organisasi  dan  manajemen  perkreditan,  kebijakan  perkreditan,  dokumentasi  dan administrasi  kredit,  pengawasan  kredit  serta  penyelesaian  kredit  bermasalah.  Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini maka tidak  berlebihan  penanganannya  pun  harus  dilakukan  secara  hati-hati  dengan ditunjang  profesionalisme  serta  integritas  moral  yang  harus  melekat  pada  sumber  daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut. 13
Salah  satu  protokol  notaris  adalah  membantu  atau  berperan  dalam  membuat perjanjian kredit perbankan. Hal ini yang paling sering ditangani oleh notaris. Hal ini diatur pula  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  menyebutkan  bahwa  notaris  adalah pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan khususnya dalam perjanjian kredit bank secara notariil yang meberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur  untuk  kekuatan  pembuktian  serta  kewenangan  lainya  dan  untuk  melayani kepentingan masyarakat. 14
Prosedur  yang  dilalui,  sejak  pengajuan  permohonan  kredit  sampai  realisasi  adalah sebagai berikut: a. Calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis atau lisan ke BPR Bakti Riyadi, yang alamat/tempat tinggalnya (calon nasabah) termasuk dalam wilayah kerja (daerah hukum) bank yang dituju dan sesuai dengan bidang/sektor ekonomi yang telah ditentukan. b. Calon nasabah mengisi daftar isian/formulir/blanko yang telah disediakan BPR Bakti  Riyadi  dan  melampirkan  syarat-syarat.  Dalam  perjanjian  kredit  ini  notaris  berperan merumuskan  apa  yang  diinginkan  oleh  pihak  perbankan  dan  nasabah  dalam  bentuk  akta notarial  atau akta otentik,  menbuat akta, membacakan isi akta,  membuat perjanjian kredit, membuat perjanjian jaminan (APHT), dan mendaftarkan hak tanggungan.
13 Mariah  Kamelia,  Anis  Mashdurohatun.  (2017).  Peran  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Akta,4(4), hlm. 577.
14 Asuan, Susi Yanuarsi. (2022). Kontribusi Jabatan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Bank. Jurnal Solusi, 20(3), hlm 387.
Menurut  Abdul  Ghofur,  notaris  memiliki  tanggung  jawab  terkait  kebenaran  secara materiil  mengenai  akta  yang  dibuat  oleh  notaris.  Hal  ini  digolongkan  menjadi  4  (empat) bagian yaitu: 15
1. Secara perdata, notaris memiliki tanggung jawab secara materiil terkait dengan akta yang notaris buat;
2. Secara pidana, notaris  memiliki  tanggung jawab  secara  materiil terkait dengan akta yang notaris buat;
3. Berdasarkan  undang-undang  jabatan  notaris  (UUJN),  notaris  memiliki  tanggung jawab secara materiil mengenai kata yang telah dibuatnya;
4. Berdasarkan  kode  etik  notaris,  notaris  juga  memiliki  tanggung  jawab  dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam kode etiknya.
Salah  satu  tanggungjawab  notaris  adalah  menyimpan  protokol  notaris  dengan  rapi dan  penuh  dengan  kehati-hatian.  Protokol  Notaris  terdiri  dari  sekumpulan  dokumen  yang dikategorikan sebagai arsip negara yang wajib dijaga oleh notaris tersebut, sedangkan arsip mempunyai  arti  yaitu  rekaman  serangkaian  kegiatan  atau  kejadian  dalam  berbagai  bentuk seperti media.
Arsip  adalah  sekumpulan  informasi  yang  diciptakan  dan  diterima  oleh  Lembaga pemerintah,  organisasi  dan  perseorangan  yang  disimpan  dan  dikelola  secara  sistematis sehingga  dapat  diakses  dan  digunakan  dalam  pelaksanaan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 16
Notaris  memiliki  tanggungjawab  dalam  menyimpan,  mengarsip  dan  menjaga protokol  notaris  dengan  baik  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  13  undang- undang  jabatan  notaris  mendefinisikan  protokol  notaris  sebagai  kumpulan  dokumen  yang merupakan  arsip  negara  yang  harus  “disimpan”  dan  “dipelihara”  oleh  notaris.  Berdasarkan pasal ini menunjukan bahwa protokol notaris adalah sebuah tanggung jawab notaris untuk menyimpan  dan  memeliharanya,  kemudian  pada  pasal  16  ayat  (1)  huruf  b  menyebutkan bahwa  setiap  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  wajib  disimpan  dalam  protokol  notaris. Berdasarkan  pasal  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  salah  satu  kewajiban  seorang notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
Kemudian  pada  Pasal  16  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Jabatan  Notaris  yang  menyatakan  “seorang  notaris  dalam  membuat  akta  dalam  bentuk minuta akta harus menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Hal tersebut dapat diartikan  menyimpan  protokol  notaris  merupakan  satu  kewajiban  Notaris  dalam  bidang administrasi  dengan  maksud  untuk  menjaga  keotentikan  suatu  akta  dengan menyimpan  akta  dalam  bentuk  aslinya,  sehingga  apabila  ada  Notaris  yang  purna
15 I Wayan Paramarta Jaya, Hanif Nur Widhiyanti, Siti Noer Endah. (2017). Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Subtansi Akta Otentik. Jurnal Rechtidee, 12(2), hlm. 268.
16 Zakiah Noer, Yuli Fajriyah. (2021). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara. Jurnal Pro Hukum, 10(2), 80.
bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol notaris.” 17
Selanjutnya pada  Pasal  64 ayat 1 menyebutkan bahwa  protokol notaris dari notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas    Daerah  (MPD).  Hal  yang  termasuk  dalam  protokol  notaris  sebagaimana  diatur dalam  pasal  62  yaitu  berupa  minuta  akta,  buku  daftar  akta  atau  repertorium,  buku  daftar akta  di  bawah  tangan  yang  penandatangannya  dilakukan  dihadapan  notaris  atau  akta  di bawah tangan yang di daftar, buku daftar nama penghadap, buku daftar protes buku daftar wasiat  dan  buku  daftar  lain  yang  terdiri  dari  daftar  perseroan  terbatas,  daftar  CV,  daftar Yayasan.
Notaris  bertanggungjawab  dalam  menyimpan  protokol  tersebut  selama  masih menjabat  dan  menjalankan  tugas  sebagai  notaris.  Penyerahan  protokol  notaris  dapat dilakukan  dalam  berbagai  hal    sebagaimana  diatur  dalam  pasal  62  yaitu  ketika  meninggal dunia,  telah  berakhir  masa  jabatannya,minta  sendiri,  tidak  mampu  secara  rohani  dan  atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga)  tahun,  diangkat  menjadi  pejabat  negara,  pindah  wilayah  jabatan,  diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat.
Pertanggungjawaban notaris yang sudah berhenti terhadap protokol yang dibuatnya yaitu  notaris  tersebut  tetap  bertanggung  jawab  secara  mutlak  atas  setiap  akta  yang dibuatnya  meskipun  protokol  notaris  telah  diserahkan  atau  dipindahkan  kepada  pihak penyimpan  protokol  notaris.  Sebaliknya  pertanggungjawaban  notaris  yang  menerima protokol  dari notaris yang telah berhenti atau diberhentikan sementara diatur dalam pasal 65  yaitu  notaris  penerima  dan  penyimpan  protokol  notaris  tidak  bertanggung  jawab  atas substansi atau isi akta atas protokol yang diterimanya. Notaris penerima dan penyimpanan protokol  notaris  melayani  panggilan  dari  pihak  kepolisian  maupun  pengadilan  adanya sengketa  para  pihak  terkait  dengan  minuta  akta  yang  menjadi  bagian  dari  protokol  yang berada  dalam  penyimpanannya  dengan  adanya  persetujuan  dari  Majelis  Kehormatan Notaris.
Protokol notaris yang berhenti dapat dianggap memiliki nilai ekonomis oleh notaris lain.  Namun  dapat  juga  sebaliknya  yaitu  dianggap  sebuah  musibah  bagi  notaris  lain  yang menerima  pelimpahan  atau  notaris  yang  menyimpannya.  Protokol  notaris  yang  dianggap memiliki  nilai  ekonomis  tinggi  karena  berbagai  alasan  dan  atau  catatan  seperti  notaris memiliki rekam jejak yang bagus, kliennya banyak dan berkualitas, kearsipannya tertata rapi dan tidak ada yang hilang. Sebaliknya protokol notaris yang dianggap musibah bagi notaris yang menerima protokol dari notaris yang berhenti apabila rekam jejak notaris kurang bagus karena sering atau pernah bermasalah, klien yang bermasalah sering menjadi langganannya, notaris  yang  bersangkutan  jumlah  katanya  melebihi  kondisi  normal  setiap  bulannya,  dan protokol tidak dijalankan dengan sempurna, misalnya minuta tidak dijilid, reportorium tidak
17 Herlien  Budiono.  (2013). Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan  Buku  Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
diisi, sudah dapat peringatan dari MPD berulang kali karena terdapat kesalahan tetapi tetap tidak ada perubahan.
Penyerahan  protokol  dapat  terjadi  secara  sukarela  oleh  notaris  yang  berhenti  atau berhenti  sementara.  Penyerahan  sukarela  seperti  yang  diharapkan  undang-undang  maka tidak  menjadi  masalah.  Kemudian  juga  dapat  terjadi  secara  tidak  sukarela  menyerahkan dengan  alasan  notaris  meninggal  dunia,  ada  juga  ahli  warisnya  tidak  peduli,  notaris  yang berhenti  atau  diberhentikan  sementara  dengan  sengaja  enggan  menyerahkan  protokolnya kepada notaris lain karena  alasan birokrasi.
Kemudian  masa  berakhirnya  notaris  wajib  menyimpan  protokol  ini  tidak  ada  batas akhirnya. Protokol notaris walaupun telah berpindah tangan haruslah tetap disimpan, namun mengingat  protokol  notaris  jika  dipandang  sebagai  sebuah  arsip  haruslah  memiliki  aturan dalam  pengelolaannya  terutama  terkait  jangka  waktu  penyimpanan  (retensi  arsip).  Pada pasal 1 ayat 37 Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan menjelaskan bahwa “retensi arsip adalah jangka waktu  penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Jadwal retensi arsip sangat bergantung pada jenis arsip dan penyusutan arsip. Protokol notaris terutama minuta tidak mengalami proses penyusutan jangka waktu. Jangka waktu retensi tidak diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna harus disimpan oleh notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris, notaris pemegang protokol dan MPD memiliki jangka waktu tidak terbatas, namun tidak diatur secara tegas dalam undang-undang jabatan notaris.
Namun  jika  mengacu  pada  pertanggungjawaban  perdata  digunakan  Batasan daluwarsa  maka  masa  daluwarsa  sampai  30  (tiga  puluh)  tahun  sebagaimana  diatur  dalam 1967  KUHPerdata  dan  jika  pertanggungjawaban  pidana  yang  digunakan,  maka  Batasan daluwarsa sampai 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHPidana.

## Problematika  Notaris  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  Terkait  Penyimpanan  Protokol Notaris
Penyimpanan protokol notaris menjadi sebuah problematika yang cukup besar bagi para  notaris  karena  hal  ini  merupakan  tanggungjawab  yang  sangatlah  besar  dan  tidak mudah. Hal ini menjadi tidak mudah karena beberapa alasan yaitu pertama, jabatan notaris dibatasi  hingga  umur  notaris  tersebut  mencapai  umur  65  tahun  saja  dan  tetap  diwajibkan menyimpan protokol notaris yang telah dibuatnya selama ia hidup. Kedua, protokol notaris yang  disimpan  tersebut  sangat  dimungkinkan  terjadinya  penumpukan  dan  dimungkinkan juga terjadinya kerusakan pada kertas protokol notaris tersebut seperti kertas yang dimakan oleh  rayap,  atau  hilang  dikarenakan  fasilitas  penyimpanan  yang  kurang  memadai,  insiden tidak terduga seperti kebakaran pada kantor notaris tersebut dan alasan lainnya. Dalam hal menanggapi  problematika  kedua  ini,  maka  sudah  saatnya  penyimpanan  protokol  notaris sebisa  mungkin  dapat  dilakukan  secara  online  saja.  Hal  ini  sangat  diperlukan  untuk menghindari terjadinya kerusakan pada kertas protokol notaris.
Berdasarkan  hasil  rapat  kerja,  ditemukan  bahwa  problematika  yang  ditemui  pada notaris  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  adalah  penyimpanan  protokol  yang  tidak  hati-hati  dan tidak  rapi  dikarenakan  minimnya  atau  kurangnya  fasilitas  yang  dimiliki  oleh  notaris  di Provinsi Kepulauan Riau.  Berdasarkan hasil rapat kerja tersebut, ditemukan bahwa terdapat beberapa isu strategis yang diuraikan terkait kepatuhan penyampaian laporan oleh Notaris yaitu  seperti  terdapat  permasalahan  terkait  penyimpanan  wasiat  yang  seharusnya  dapat dilakukan  pelaporan  melalui  elektronik  setiap  bulan,  namun  tidak  semua  notaris  di Kepulauan  Riau  melakukan  pelaporan  tersebut  secara  tepat  waktu.  Hal  ini  menimbulkan akibat hukum yaitu notaris harus bertanggung jawab atas keterlambatan pelaporan tersebut yang dapat ditanggung oleh notaris di kemudian hari jika terjadi permasalahan atas wasiat yang telah dibuatnya. Selain itu, terdapat pula permasalahan dalam penyimpanan protokol notaris yang terdiri dari minuta akta yang dimana minuta akta merupakan arsip milik negara yang harus dijaga oleh notaris dengan sebaik-baiknya. Namun masih ditemukan notaris yang tidak menyimpan protokol notarisnya dengan baik.  Hal ini menimbulkan berbagai dampak dan  atau  akibat  hukum.  Tidak  hanya  akibat  hukum,  namun  dilaporkan  bahkan  terdapat Notaris yang menolak menjadi pemegang protokol Notaris lainnya dengan berbagai alasan yang tentunya hal ini bertentangan dengan sumpah jabatan seorang Notaris. 18
Kelsen juga berpendapat bahwa sebuah tanggung jawab muncul dikarenakan adanya pelanggaran dan atas pelanggaran itu maka menimbulkan sebuah sanksi atas dampak dari pelanggaran  tersebut.  Sanksi  dalam  pidana  dapat  diartikan  seperti  sanksi  pada  Kesehatan, kehidupan, kebebasan, harta dan atau benda. Sedangkan sanksi dalam hukum perdata yaitu seperti pembayaran sanksi ganti rugi dan kompensasi.  Namun jika  sanksi perdata tersebut tidak  dilakukan  maka  dapat  dilakukan  sebuah  aksi  pemaksaan  penyitaan  pada  kekayaan yang dimiliki. 19
Berdasarkan  teori  tersebut,  maka  dalam  hal  notaris  lalai  menyimpan  dan  atau menjaga protokol notarisnya dengan baik maka notaris tersebut bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan harus menerima sanksi atas perbuatannya. Di dalam undang- undang  tentang  jabatan  notaris  telah  diatur  mengenai  sanksi-sanksi  yang  harus  diterima oleh  notaris  dalam  hal  tidak  menjaga  dan  atau  menyimpan  protokol  notaris  dengan  baik. Namun  pengaturan  tentang  penyimpanan  protokol  notaris  ini  tidak  diatur  dengan  tegas dalam  kode  etik  notaris  yang  berada  di  bawah  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016.
Pada pasal 3 Kode Etik Notaris dijelaskan secara ringkas mengenai kewajiban notaris
18 Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kantor  Wilayah  Kepulauan  Riau,  “Rakor  Notaris,  Kakanwil  Minta Perkuat  Koordinasi  dan  Kerjasama  di  Semua  Lini”, https://kepri.kemenkumham.go.id/berita- kanwil/berita-utama/3243-rakor-notaris-kakanwil-minta-perkuat-koordinasi-dan-kerjasama-di- semua-lini , diunduh 17 April 2022.
19 Benny Krestian Heriawanto. (2018). Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Arena Hukum, 11(2), hlm. 101.
yaitu memiliki sifat yang baik, menghargai martabat seorang notaris,  menjaga kehormatan asosiasi,  independent,  jujur,  netral,  bertanggung  jawab  sesuai  peraturan  perundang- undangan.  Memprioritaskan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  negara,  memberikan pelayanan jasa bagi masyarakat yang tidak mampu, dan sebagainya.
Berdasarkan  salah  satu  kode  etik  notaris  yaitu  mengutamakan  pelayanan  untuk kepentingan  masyarakat  dan  negara,  maka  dapat  diketahui  bahwa  kepentingan penyimpanan  protokol  notaris  dengan  baik  adalah  untuk  memberikan  pelayanan  demi kepentingan  masyarakat karena protokol notaris merupakan arsip negara sehingga notaris bertanggung jawab menyimpannya dengan baik demi kepentingan negara dan masyarakat terkait.
Jika  mengacu  kepada  teori  tanggungjawab  hukum  oleh  Hans  Kelsen  yang  dimana tanggungjawab  hukum  yang  dimaksud  adalah  mengandung  sanksi  akibat  dari  perbuatan hukum,  maka  bagi  notaris  yang  tidak  menyimpan  protokol  notaris  dengan  baik,  maka seharusnya  mendapatkan  sanksi  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  6  Kode  Etik  Notaris (perubahan tahun 2015) yang berupa sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.
Selain  sanksi  administratif  yang  dikeluarkan  berdasarkan  Kode  Etik  Notaris,  notaris yang tidak menyimpan protokol notaris dengan baik juga mendapatkan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris pada pasal 16 ayat (11) yaitu berupa sanksi  teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara  sebagai  notaris  dan  pemberhentian dengan  tidak  hormat  sebagai  notaris.  Namun  jenis  sanksi  administratif  yang  diatur  dalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris yang berupa sanksi teguran lisan dan tulisan tidak memenuhi  kriteria  dari  sebuah    sanksi  administratif  karena  sanksi  lisan  dan  tulisan  hanya dipandang sebagai langkah awal sebelum dijatuhi sanksi administratif saja sehingga sanksi yang  diatur  dalam  Undnag-Undang  Jabatan  Notaris  yang  masuk  pada  kriteria  sanksi administratif hanyalah sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. 20
Terdapat  beberapa  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penerapan  sanksi  administrasi yaitu  menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan, upaya agar seseorang tunduk pada  peraturan  yang  telah  dibuat,  sebagai  bentuk  hukuman  untuk  seseorang  yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan, sebagai efek jera bagi pelaku pelanggar peraturan  agar  pelaku  tersebut  tidak  mengulanginya  kembali.  Sanksi  administratif  lebih kepada  upaya  peringatan  supaya  pelaku  tidak  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan dengan perundang-undangan. 21 Dalam hal mengawasi jabatan notaris, maka telah dibentuk pula Majelis Pengawasan Notaris yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap notaris
20 Sri  Nur  Hari  Susanto.  (2019).  Karakter  Yuridis  Sanksi  Hukum  Administrasi:  Suatu  Pendekatan Komparasi. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), hlm. 126.
21 Wicipto Setiadi. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4), hlm. 603.
supaya  dalam  menjelankan  tugas  jabatannya  tidak  menyimpang  dari  kewenangannya  dan tidak  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Fungsi  Majelis  Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  sebagimana  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan  saja  jalur  hukum,  tetapi  juga  atas  dasar  moral  dan  etika  demi  terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. 22

## KESIMPULAN
Notaris  mempunya  kewajiban  untuk  menyimpan  dan  atau  mengarsipkan  protokol notaris  yang  telah  dibuatnya,  namun  tidak  terdapat  aturan  yang  secara  tegas  mengatur tentang kewajiban dalam penyimpanan protokol notaris tersebut, sehingga dapat mengacu kepada  Kode  Etik  Notaris  yang  diaman  salah  satu  kewajiban  notaris  adalah  untuk memberikan pelayanan yang baik bagi kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian jika dikaitkan dengan Teori Tanggung jawab  hukum oleh Hans Kelsen, maka bagi notaris yang melalaikan  kewajibannya  dalam  menyimpan  protokol  notaris  dengan  baik  dapat  diberikan sanksi  sebagaimana  diatur  dalam  Kode  Etik  Notaris  dan  diatur  dalam  Undang-Undang Tentang  Jabatan  Notaris  yaitu  berupa  sanksi  administrasi  seperti  teguran  lisan,  tertulis, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  secara  hormat  dan  tidak  hormat.  Namun  untuk sanksi  berupa  teguran  tertulis  dan  lisan  tidaklah  masuk  dalam  kategori  sebagai  sanksi administrasi  sehingga  hanya  sanksi  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  secara hormat dan tidak hormat lah yang sesuai dengan kategori sanksi administrasi.
Disamping  itu  semua  seharusnya  yang  ditegaskan  bukanlah  mengenai  sanksi  yang diterima bagi notaris yang tidak menyimpan protokol notaris dengan baik. Namun hal yang harus diperhatikan untuk dicarikan solusinya adalah mengenai problematika yang dihadapi oleh  notaris  dalam  menyimpan  protokol  notaris  tersebut.  Sehingga  terdapat  beberapa rekomendasi dalam penelitian ini yaitu pertama, seharusnya terdapat peraturan dan fasilitas dalam menyimpan protokol notaris tersebut dalam bentuk elektronik oleh Lembaga negara. Kedua, perlu adanya kepastian hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kearsipan protokol.

## ACKNOWLEDGEMENT
Ucapan  terimakasih  disampaikan  untuk  Fakultas  Hukum  Universitas  Internasional  Batam
22 Johnson  Wijaya.  (2019).  Efektivitas  Peranan  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  Kota  Batam  Dalam Penegakan  Kode  Etik  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris. Journal  of  Judicial  Review,  21(2), Hlm. 86.
yang telah menopang, membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Secara khusus juga ucapan terima kasih ini diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah memberikan hibah penelitian dalam menyusun penelitian ini hingga selesai.

## REFERENSI

## Buku
Herlien Budiono. (2013). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sugeng Istanto. (2014). Hukum Internasional Cerakan 2. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

## Jurnal
Asuan, Susi Yanuarsi. (2022). Kontribusi Jabatan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Bank. Jurnal Solusi, 20(3), 387.
Benny Krestian Heriawanto. (2018). Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Arena Hukum, 11(2), 101. Dest Rositawati, I Made Arya Utama, Desak Putu Dewi Kasih, “Penyimpanan Protokol Notaris
Secara  Elektronik  Dalam  Kaitan  Cyber  Notary”,  Jurnal  Ilmiah  Prodi  Magister  Kenotariatan, Volume 2, 172.
Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Warta, 59, 1.
I Wayan Paramarta Jaya, Hanif Nur Widhiyanti, Siti Noer Endah. (2017). Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Subtansi Akta Otentik. Jurnal Rechtidee, 12(2), 268. Johnson Wijaya. (2019). Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Batam Dalam  Penegakan  Kode  Etik  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Journal of Judicial Review, 21(2), 86.
Julista Mustamu. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi). Jurnal Sasi , 20(2), 21. Mariah Kamelia, Anis Mashdurohatun. (2017). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Akta, 4(4), 577. Kunni Afifah. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata
Terhadap Akta yang Dibuatnya. Jurnal Lex Renaissance, 2(1), 147.
Sri Nur Hari Susanto. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan
Komparasi. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 126.
Vina Akfa Dyani. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. Jurnal Lex Renaissance,1(2), 162.
Wicipto Setiadi. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4), 603.
Winsherly Tan. (2020). Efektifitas Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Kota Batam. Jurnal Cendekia Hukum, 6(1), 142.
Zakiah Noer, Yuli Fajriyah. (2021). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris
Sebagai Arsip Negara. Jurnal Pro Hukum, 10(2), 80.
Zulkarnain Ridlwan. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwacterstaat. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 141.

## Perturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris.

## Website
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau, “Melihat Perlu  Adanya  Kajian  Terhadap  Digitalisasi  Protokol    Kanwil  KEPRI  Gandeng  Arsip Nasional  Gelar  Rakor  Bahs  Problemetika  Penyimpanan  Protokol  Notaris”, https://kepri.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3817-melihat-perlu- adanya-kajian-terhadap-digitalisasi-protokol-kanwil-kepri-gandeng-arsip-nasional- republik-indonesia-anri-gelar-rakor-bahas-problematika-penyimpanan-protokol- notaris , diunduh 26 April 2022.
Kementerian  Hukum  dan  HAM  Kantor  Wilayah  Kepulauan  Riau,  “Rakor  Notaris,  Kakanwil Minta
Perkuat Koordinasi dan Kerjasama di Semua Lini”,
https://kepri.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3243-rakor-notaris- kakanwil-minta-perkuat-koordinasi-dan-kerjasama-di-semua-lini ,  diunduh  17  April 2022.
Mohamat Riza Kuswanto, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris”, https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/viewFile/18280/14482 ,  diunduh  17  April 2022.
Provinsi  Kepulauan  Riau,  “Provinsi  Kepulauan  Riau”, https://kepri.bpk.go.id/provinsi- kepulauan-riau/ , diunduh 17 April 2022.