PENETAPAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KAWASAN OBJEK WISATA KULINER CIMANUK INDRAMAYU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2017 PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

## DI KABUPATEN INDRAMAYU
Syamsul Bahri Siregar Suchi Susanti Dwi Sonjaya Universitas Wiralodra Email : syamsulbahrisiregarunwir@gmail.com, suchisonjaya@gmail.com

## ABSTRACT
The increasing use of private transportation, now more and more public places that provide vehicle storage facilities in their area. This vehicle storage is better known as parking by the community. In Article 1 No. 14 of the Regional Regulation of Indramayu Regency Number 16 of 2017 concerning Parking Management which states that parking can be interpreted as a  state  of  stopping  or  not  moving  for  a  while  and  being  abandoned  by  the  driver.  The existence of a parking lot is very helpful for the community, especially for those who have vehicles, you can imagine if there is no parking space. In the concept of this scientific paper using the normative juridical research method. As well as using data collection techniques carried  out  using  descriptive  analysis  techniques,  with  secondary  data  sources,  which include  primary  legal  materials  such  as  laws  and  regulations  relating  to  the  Regional Regulation  of  Indramayu  Regency  Number  16  of  2017  concerning  Parking  Management. The purpose of this study is to find out where special parking spaces can be established in the Cimanuk Indramayu culinary tourism object based on Regional Regulation Number 16 of  2017  concerning  Parking  Implementation  and  to  find  out  the  management  of  parking special areas in Indramayu based on Regional Regulation of Indramayu Regency Number 16 of 2017 concerning Parking Implementation. The results of this study indicate that in the implementation of Parking Management in Indramayu Regency, it has been regulated in the Regional  Regulation  of  Indramayu  Regency  Number  16  of  2017  concerning  Parking Management  and  has  been  in  accordance  with  applicable  regulations.  But  in  its implementation, this is not like that because in implementation, the parking lot is a utility, only  useful  for  local  governments  for  regional  income  but  for  the  community  it  is  very burdensome.
Keywords: Tourist attraction, Parking area, Parking organizers.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  serta  pertumbuhan  ekonomi  suatu  kota  diikuti  dengan  semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat di dalamnya, kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pokok  maupun  kebutuhan  tambahan.  Salah  satu  kebutuhan  tambahan  masyarakat  adalah
kebutuhan  akan  penggunaan  alat  transportasi  yang  semakin  meningkat  terutama  terhadap kebutuhan alat transportasi pribadi. Meningkatnya kebutuhan akan transportasi pribadi ini dikarenakan  selain  mempermudah  masyarakat  dalam  melakukan  aktifitasnya  sehari-hari juga dapat mengefiensi waktu serta tenaga dalam menunjang aktifitas tersebut.
Meningkatnya penggunaan transportasi pribadi sekarang ini semakin banyak tempat- tempat  umum  yang  memberikan  fasilitas  penitipan  kendaraan  di  wilayahnya.  Penitipan kendaraan ini lebih dikenal dengan istilah parkir oleh masyarakat. Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan.
Hal  inilah  yang  membuat  lahan  parkir  dapat  dijadikan  suatu  bisnis  yang  sangat menggiurkan  karena  setiap  orang  memiliki  kendaraan  pasti  memerlukan  tempat  parkir ditambah  lagi  peningkatan  jumlah  kendaraan  di  kota-kota  besar  Indonesia  dari  tahun  ke tahun selalu bertambah termasuk salah satunya di Kabupaten Indramayu.
Pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang  Penyelenggaraan  Perparkiran  yang  menyatakan  bahwa  penyelengaraan  tempat parkir yang dilaksanakan pemerintah daerah terdiri dari tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan parkir tidak tetap.
Kawasan kuliner Cimanuk merupakan salah satu objek wisata kuliner yang menjadi kegemaran  semua  kalangan  masyarakat  Indramayu.  Kawasan  kuliner  Cimanuk  selain sebagai  fasilitas  kuliner,  juga  menyediakan  fasilitas  untuk  kegiatan-kegiatan  bermanfaat seperti  kegiatan  seni  dan  budaya,  pameran,  kegiatan  musik  untuk  masyarakat.  Adanya kawasan  kuliner  Cimanuk  memberikan  peluang  kerja  untuk  masyarakat  Indramayu, bertujuan  untuk  mengurangi  pengangguran  seperti  berdagang  dan  membuka  lahan perparkiran. Atas dasar itu Pemerintah Daerah Indramayu telah menetapkan tempat khusus parkir di kawasan kuliner Cimanuk.
Disisi lain Penetapan tempat khusus parkir di kawasan kuliner Cimanuk Indramayu menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung salah satunya yakni tidak dapat menghabiskan waktu  yang  lama  dikarenakan  adanya  sistem  parkir  otomatis  mengakibatkan  sebagian masyarakat khususnya dikalangan masyarakat yang ingin menikmati sore di kawasan objek wisata kuliner cimanuk, dengan adanya tarif parkir yang hitungannya bertambah setiap jam membuat  kurangnya  minat  sebagian  besar  masyarakat  untuk  menghabiskan  waktu  di kawasan  tersebut.  Dengan  berkurangnya  sebagian  masyarakat  yang  tidak  setuju  dengan
penetapan tarif parkir khusus ini, maka pembeli tetap dari penjual-penjual makanan tersebut akan  menurun  dan  mengurangi  pendapatan  pedagang-pedagang  di  kawasan  objek  wisata kuliner Cimanuk.
Adanya  lahan  tempat  parkir  khusus  di  kawasan  objek  wisata  kuliner  Cimanuk  ini menjadikan  sumber  dana  bagi  pemerintah  daerah  sebagai  pendapatan  daerah  untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun disisi lain dengan adanya penerapan sistem tempat khusus parkir dapat merugikan pihak pedagang dan masyarakat. Dalam hal ini  yang  menjadikan  adanya  tarik  ulur  kepentingan  pengelolaan  parkir  dikawasan  kuliner Cimanuk tersebut.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  maka  penulis  dapat  mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah Tempat Khusus Parkir Dapat Ditetapkan Di Kawasan Objek Wisata Kuliner Cimanuk Indramayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
2. Bagaimana Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Di Indramayu Berdasarkan Peraturan Daerah  Kabupaten  Indramayu  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan Perparkiran.

## III. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis normatif,  atau  penelitian  hukum  kepustakaan,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder 1 .  Dalam  hal  ini  dengan  mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

## IV. LANDASAN TEORITIS
Melakukan sebuah penelitian ini diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran
1 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  “ Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat” ,  cet.  9, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 23.
atau  butir-butir  pendapat,  teori,  asas,  maupun  konsep  yang  relevan  digunakan  untuk mengupas suatu kasus atau permasalahan 2 .

## A. Teori Negara Hukum
Gagasan Negara hukum itu pertama kali dikemukakan oleh Plato dan dipertegas oleh Aristoteles.  Menurut  Aristoteles  yang  memerintah  dalam  negara  bukanlah  manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja 3 . Kesusilaan yang akan menentukan baik dan tidaknya suatu peraturan  Undang-undang  dan  membuat  undang-undang  adalah  sebagian  dari  kecakapan menjalankan pemerintahan negara 4 . Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang di perintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemeritahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada  ketentuan-ketentuan  umum,  bukan  hukum  yang  dibuauut  secara  sewenang-wenang yang  menyampingkan  konvensi  dan  konstitusi;  ketiga,  pemerintah  berkonstitusi  berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat 5 .
Konsep  negara  hukum  secara  lebih  jelas  dikemukakan  oleh  Julius  Stahl  yang memberikan  karakteristik  dari  suatu  negara  hukum,  yaitu  adanya  perlindungan  hukum terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan sehingga tidak tersentralisasi pada satu orang atau satu badan saja. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan jika pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya melakukan pelanggaran hak asasi manusia  maka  harus  diselesaikan melalui  suatu  pengadilan administrasi  (Pengadilan  Tata Usaha Negara) 6 .

## B. Teori Penetapan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Pengertian perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan,  bahwa  peraturan  perundang-undangan  adalah  keputusan  tertulis  negara  atau
2 M. Solly Lubis, “ Filsafat Ilmu dan Penelitian” , Bandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.
3 Rozikin Daman, “ Hukum Tata Negara ”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.
4 Moh. Kusnardi, “ Hukum Tata Negara Indonesia ”, Sinar Bakti, 1987, hlm. 154.
5 Ridwan HR, “ Hukum Administrasi Negara Indonesia ”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2.
6 Stahl,  Julius dalam  Jimly  Asshiddqie,  “ Konstitusi  &  Konstitualisme  Indonesia” ,  Cet.  2,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 125.
pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum 7 . Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang wet in materiele zin menggambaarkan pengertian Perundang-undangan dala arti material yang esensinya antara lain sebagai berikut: 8
a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis.
b. Peraturan  perundang-undangan  dibentuk  oleh  pejabat  atau  lingkungan  jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikut umum.
c. Peraturan  perundang-undangan  bersifat  mengikat  umum,  tidak  dimaksudnya harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukan bahwa Peraturan  perundang-undangan  tidak  berlaku  terhadap  peristiwa  konkret  atau individu tertentu.
Tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  sering  dikaitkan  dengan  ajaran  Hans Kelsen mengenai Stuffenbau des Rechtatau The Hierarchy of Law . Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma  yang  lebih  tinggi,  norma  yang  lebih  tinggi  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  dan  seterusnya  sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak  dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm) 9 .
Berdasarkan teorti Nawiasky tersebut, A. Hamid S.  Attamimi membandingkannya dengan  teori  Kelsen  dan  menerapkannya  pada  struktur taat  hukum  di  Indonesi.  Attamimi menunjukan struktur hierarki taat hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah: 10
a. Staats fundamental norm : Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945);
7 Bagir manan, “ Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia” , Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992, hlm. 18.
8 Mahendra  Kurniawan,  dkk,  “ Pedoman  Naskah  Akademik  PERDA  Partisipatif ”,  Cet.  Ke  I,  Kreasi  Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 5.
9 Hans Kelsen, 1945, General Theory of Law and State, Russell & Russell, New York, hlm. 35.
10 Atamimi,  A,  Hamid  S,  “ Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara ”,  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai  Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertai Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 287.
b. Staatsgrundgesetz:  Batang  Tubuh  UUD  1945,  Tap  MPR,  dan  Konvensi Ketatanegaraan.
c. Formell gesetz : Undang-Undang
d. Verordnung  en  Autonome  Satzung:  Secara  hierarki  mulai  dari  Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati dan Walikota.
Sedangkan  dalam  Pasal  7  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan  Perundang-undangan  terdiri  atas:  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945;  Ketetapan  Mejelis  Permusyawaratan  Rakyat;  Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## C. Teori Nilai Guna / Utilitas
Meningkatnya  hasil  guna  dalam  penggunaan  pemanfaatan  parkir  tempat  parkir khusus dapat meningkatkan pendapatan daerah apabila dikaitkan dengan teory prof posner mengenai  analisis  ekonomi  hukum  yang  menghasilkan  sesuatu  /  nilai  atau  kemanfaatan. Mengenai  gagasan economy  analysis  of  law sejatinya  terlebih  dahulu  muncul  dan dieksplorasi  oleh  kalangan  utilitarianisme  dengan  tokohnya  Jeremy  Bentham  dan  Johm Stuarth Mill. Teori utilitas ini mengutamakan asas kebergunaan sesuatu, jadi sesuatu ( esse ) harus  memberikan  manfaat  (nilai  utilities)  bagi  esse  yang  lain  ( social  welfare ) 11 .  Dalam perkembangannya  setelah  dianalisis  kembali  oleh  Ronald  Coasei  pada  tahun  1960  dan Posner,  ide  analisis  ekonomi  dalam  hukum  berkembang  mencakup transaction  cost  of economy,  economy  institution,  dan  public  choice . Transaction  cost  of  economy berkaitan dengan  efisiensi  peraturan  hukum  yang  sebagian  besar  berkenaan  dengan  hukum  privat. Economy Institution berkaitan dengan tindakan manusia termasuk peraturan hukum formal, kebiasaan internal, tradisi dan aturan sosial. Serta Public Choice berkaitan dengan proses memutuskan  secara  demokratis  dengan  membertimbangkan  metode  microeconomy  dan perdagangannya 12 .
Efisiensi  yang  terarah  menuju social  welfare (prinsip  utilitarian)  adalah  hal  yang paling  ditekankan  oleh  Richard  A  Posner.  Ia  juga  tak  henti-hentinya  berjuang  untuk
11 Erman Radjagukguk, “Filsafat Hukum (Modul Kuliah)”, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 146.
12 Ibid .
menciptakan tatanan hakim yang memberikan putusan yang bijak dan adil, Selain itu, prinsip analysis of law yang kemudian masuk dalam ranah hukum menjadi suatu keniscayaan yang makin mendekatkan orang pada suatu teorema klasik bahwa hukum bisa menyejahterakan. ( wealth maximization ) adalah suatu cita-cita yang menarik, namun tak mudah dilaksanakan. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD  1945)  dengan  tegas menyatakan dianutnya paham negara kesejahteraan dalam penyelenggaraan negara sebagai negara hukum yang demokratis. Paham negara kesejahteraan ini memberikan alasan yang kuat  bagi  negara  untuk  berperan  secara  lebih  luas  guna  mewujudkan  kemakmuran rakyatnya 13 .

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Apakah  Tempat  Khusus  Parkir  Dapat  Ditetapkan  Di  Kawasan  Objek  Wisata Kuliner  Cimanuk  Indramayu  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
a. Pengaturan Penyelenggara Perparkiran
Kewenangan penyelenggara parkir Pasal 11 ayat 2 Undang-undang No 14 Tahun 1992  menyebutkan  bahwa  fasilitas  parkir  untuk  umum  dapat  diselenggarakan  oleh Pemerintah,  badan  hukum  Indonesia,  atau  warga  Negara  Indonesia.  Penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pembangunan, pengoprasian dan pemeliharaan. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum, dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas parkir yang  diusahakannya.  Berbeda  dengan  ketentuan  yang  berlaku  sebelum  ini  di  dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1997 tentang Retribusi, Retribusi parkir hanya dapat dilakukan  di  pinggir  jalan  dan  di  tempat  khusus  parkir  yang  diliki  atau  dikelola  oleh pemerintah  daerah  sedangkan  bagi  pelataran/gedung  parkir  yang  dimiliki  atau  dikelola oleh swasta retribusi parkir tidak dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Fasiltas parkir untuk umum Fasilitas parkir untuk umum diluar jalan dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir.
Secara  garis  besar  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing.  Pemerintah  dalam  menjalankan  wewenangnya  dibagi  dalam  beberapa
13 Muhammad Rustamaji, “ Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner ”, Jurnal Rechts Vinding Vol. 2 No. 1, 2013, hlm. 101.
bidang dan setiap kegiatannya. Adanya batasan-batasan kewenangan dimaksud dilakukan untuk  mencegah  terjadinya  kerancuan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  di  dalam  kubu  pemerintahan  itu  sendiri,  yang berdampak sulitnya tercapainya tujuan yang diinginkan.
Dalam  rangka  mewujudkan  kelancaran  lalu  lintas  yakni  penyelenggaraan pemerintah  khususnya  dalam  bidang  pengelolaan  perparkiran,  untuk  menata  sistem perparkiran yang tertib dan nyaman, maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian  penyelenggaraan  perparkiran.  Salah  satu  upaya  Pemerintah  Daerah  dalam mewujudkan penyelenggaraan perparkiran yang tertib, lancar dan aman dipandang perlu dilakukan  penataan  dan  pengelolaan  perparkiran  secara  terpadu.  Penyelenggaraan perparkiran  di  Kabupaten  Indramayu  telah  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  16 Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Perparkiran,  yakni  turunan  dari  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
b. Praktik Penetapan Tempat Khusus Parkir Di Kawasan Objek Wisata Kuliner Cimanuk Indramayu
Berbicara  mengenai  penyelenggaraan  perparkiran  Pemerintah  Indramayu  telah menetapkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu  Nomor  16  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan  Perparkiran.  Terbentuknya  Perda  Kabupaten  Indramayu  Nomor  16 Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Perparkiran,  bertujuan  untuk  mewujudkan penyelenggaraan perparkiran yang aman dan nyaman, mewujudkan tertib berlalu lintas di jalan  raya,  mengendalikan  keberadaan  parkir  pada  fasilitas  umum  milik  pemerintah daerah,  menata  penyelenggaraan  parkir  swasta  dan  meningkatkan  kontribusi  retribusi parkir terhadap PAD 14 .
Pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2017 membagi 2 (dua)  jenis  parkir  yaitu  parkir  di tepi  jalan  umum  dan  tempat  khusus  parkir.  Pengertian parkir  di  tepi  jalan  umum  terdapat  pada  Pasal  1  angka  19  Perda  Kabupaten  Indramayu Nomor 16 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa tempat parkir di tepi jalan kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan. Lebih lanjut pengertian tempat khusus parkir telah diatur pada Pasal 1 angka 20 Perda Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun  2017 menyatakan  bahwa tempat  parkir  kendaraan  beserta  fasilitas  penunjangnya
14 Pasal 4 Peraturan Daerah Indramayu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
yang dimiliki Pemerintah Daerah yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir. Jenis parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir memiliki persamanan  dan  perbedaan.  Persamanaannya  yaitu  tentang  pengelolahan  tentang  parkir yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  yang  bekerja  sama  dengan  Dinas  Perhubungan, sedangkan perbedaanya dari segi letak dan waktunya.
c. Analisa  Terhadap  Kasus  Penetepan  Tempat  Khusus  Parkir  Di  Kawasan Objek Wisata Kuliner Cimanuk Indramayu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Indramayu  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Perparkiran
Pada penelitian ini penulis berpendapat bahwa penetapan tempat khusus parkir di kawasan objek wisata kuliner Cimanuk Indramayu telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran akan tetapi  pada  implementasinya  dianggap  masih  kurang  maksimal,  karena  menimbulkan permasalahan dimana kawasan kuliner tersebut merupakan salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Indramayu.
Adanya tempat khusus parkir ini kurang tepat ditetapkan di kawasan objek wisata kuliner  Cimanuk,  karena  menimbulkan  pertentangan  baik  dari  pengunjung-pengunjung wisata kuliner Cimanuk maupun masyarakat setempat. Menurut masyarakat sekitar wisata kuliner  Cimanuk,  penetapan  parkir  khusus  ini  lebih  tepat  ditetapkan  di  gedung perbelanjaan dan wisata rekreasi. Kawasan objek wisata kuliner Cimanuk lebih tepatnya merupakan  tempat  wisata  yang  terbuka  dan  bersahabat  untuk  masyarakat  dan  juga pedagang-pedagang,  sehingga  menjadikan  kawasan  kuliner  cimanuk  ini  tetap  menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan serta tidak pernah sepi pengunjung.
Oleh  karena  itu  penulis  berpendapat  bahwa  teori  yang  penulis  pakai  yaitu  teori perundang-undangan  bahwa  teori  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sudah dijalankan  sesuai  hirarki  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Seharusnya  para pelaku pembuat Perundang-Undangan atau Peraturan Daerah harus memiliki pemahaman tentang  teori  mengenai  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  harus berdasarkan dinamika masyarakat luas dan segala kompleksitasnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa semua tindakan dan perilaku yang kita lakukan akan menimbulkan sebab akibat hukum yang akan ditimbulkan. Negara
hukum  selalu  berlakunya  tiga  prinsip  hukum  dasar  yakni  supremasi  hukum,  kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum tidak bertentangan dengan hukum.
Menurut teori utilitas (nilai guna) yakni teori yang menekankan pada tujuan hukum dalam  memberikan  kemanfaatan/faedah  kepada  orang  terbanyak  dalam  masyarakat. Bahwasanya dari penerapan aturan mengenai penerapan parkir di wisata kuliner Cimanuk yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Perparkiran bahwasanya aturan tersebut hanya bermanfaat untuk salah satu pihak  yakni Pemerintah  Daerah    Kabupaten  Indramayu  yakni  adanya  tambahan  pendapatan  daerah yakni dalam retribusi parkir dan peningkatan keamanan di wilayah tersebut dikarenakan keamanan kendaraan yang parkir di wilayah itu masih kurang dan masih banyak kejahatan atau pencurian kendaraan (curanmor) adanya peningkatan tersebut untuk meminimalisir adanya kejahatan pencurian kendaraan yang ada di wilayah kuliner Cimanuk tapi dalam hal ini dari  sisi pandang lain juga tidak demikian, karena sebagian masyarakat yang sering mengunjungi  wisata  kuliner  Cimanuk  merasa  tidak  adil  mengenai  aturan  tersebut  yang diterapkan  oleh  pemerintah  daerah  dikarenakan  membebankan  biaya  parkir  yang dikenakan oleh pengunjung.
B.  Bagaimana  Pengelolaan  Tempat  Khusus  Parkir  Di  Indramayu  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
a. Syarat  Penetapan  Tempat  Khusus  Parkir  Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Indramayu  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Perparkiran
Berdasarkan  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009  lalu  lintas  dan angkutan  jalan,  menyatakan  bahwa  Penetapan  lokasi  dan  pembangunan  fasilitas  parkir untuk  umum  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  dengan  memperhatikan    rencana umum tata  ruang,  analisis  dampak  lalu  lintas  dan  kemudahan  bagi  pengguna  jasa.  Penerapan Pelaksaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dilakukan  bertujuan  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  perparkiran  yang  aman  dan nyaman, mewujudkan tertib berlalu lintas di jalan raya, mengendalikan keberadaan parkir pada fasilitas umum milik pemerintah daerah, menata penyelenggaraan parkir swasta dan meningkatkan  kontribusi  retribusi  parkir  terhadap  PAD  khusnya  terkait  tempat  khusus parkir.  Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  Kabupaten  Indramayu  membuat  persyaratan
penyelenggaraan tempat khusus parkir.
Mengenai  persyaratan  penyelenggaraan  tempat  khusus  parkir  telah  diatur  dalam pada  Pasal  22  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu  Nomor  16  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun tempat khusus parkir, yang pertama adalah; persyaratan administrasi yang meliputi status hak atas tanah/izin pemanfaatan dan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas 15 . Yang kedua adalah persyaratan teknis yang meliputi rencana tata ruang dan dokumen tata ruang lainnya, kajian teknis  dari  Dinas  Teknis,  dapat menjamin  keamanan,  keselamatan  dan  kelancaraan  lalu lintas, mudah dijangkau oleh pengguna jasa, apabila berupa bangunan gedung parkir wajib memenuhi  persyaratan  bangunan  gedung  sesuai  peraturan  perundang-undangan,apabila berupa  taman  parkir  harus  memiliki  batas-batas  persil  sesuai  peraturan  perundang- undangan,  pengaturan  sirkulasi  dan  posisi  parkir  kendaraan  yang  dinyatakan  dengan rambu lalu lintas atau marka jalan, penyediaan fasilitas parkir khusus, memenuhi satuan ruang parkir minimal dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 16 .
Berkaitan  dengan  penetapan  tempat  khusus  parkir  dikawasan  kuliner  Cimanuk Indramayu penulis berpendapat bahwa telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana telah diatur  pada  Pasal  22  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu  Nomor  16  Tahun  2017 tentang  Penyelenggaraan  Perparkiran.  Akan  tetapi  yang  menjadi  pertentangan  bahwa adanya sistem parkir otomatis di kawasan kuliner Cimanuk tersebut yang menimbulkan ketidaknyamanan  pengunjung  dikarenakan  pengenaan  tarif  parkir  yang  dihitung perjamnya  sudah  tentu  memberatkan  sebagian  masyarakat  khususnya  dikalangan masyarakat  yang ingin menghabiskan waktu di kawasan tersebut. Adanya sistem  parkir otomatis dinilai kurang tepat diterapkan di kawasan objek wisata kuliner Cimanuk, karena menimbulkan  pertentangan  baik  dari  pengunjung-pengunjung  wisata  kuliner  maupun masyarakat setempat. Menurut masyarakat sekitar wisata kuliner Cimanuk, sistem parkir otomatis  ini  lebih tepat  diterapkan  di  gedung  pusat  perbelanjaan  (seperti  Surya,  Yogya, Ria Busana dan lain-lain) dan juga pedagang-pedagang didalamnya, sehingga menjadikan kawasan kuliner Cimanuk ini tetap menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan serta tidak pernah sepi pengunjung.
15 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
16 Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
Peraturan  Daerah  adalah  instrumen  aturan  yang  secara  sah  diberikan  kepada pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  di  daerah.  Sejak tahun  1945 hingga  sekarang  ini  telah  berlaku  beberapa  undang-undang  yang  menjadi  dasar  hukum penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  dengan  menetapkan  Perda  sebagai  salah  satu instrumen yuridisnya, mengenai pemberlakuan adanya aturan tentang pemerintah daerah sesuai aturan hirarki perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Pembentukan  Peraturan Daerah  yang  demokratis  untuk  mewujudkan  tatanan  kehidupan  masyarakat  yang berbangsa  dan  bernegara  merupakan  bagian  dari  proses  pengambilan  keputusan  yang bersifat  publik.  Oleh  karena  itu  penulis  berpendapat  bahwa  tokoh  pembuat  Peraturan Daerah  Kabupaten  Indramayu  harus  memiliki  pemahaman  tentang  teori  Pembentukan Undang-Undang  dan  harus  berdasarkan  dinamika  masyarakat  luas  dengan  segala kompleksitasnya.

## b. Prosedur Pengelolaan Tempat Khusus Parkir
Pengelolaan adalah  proses,  cara  perbuatan  mengelola  untuk  melakukan  kegiatan tertentu  dengan  menggerakkan  tenaga  orang  lain  untuk  pencapaian  tujuan  organisasi. Proses  ini  merupakan  serangkaian  tindakan  yang  berjenjang,  berlanjut  dan  berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 17 .
Adapun  penyelenggaraan  tempat  parkir  di  Indramayu  dalam  hal  ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi tiga jenis perparkiran yang terdiri dari Tempat Parkir di Jalan Umum, Tempat Parkir Khusus, dan Tempat Parkir Tidak Tetap. Kemudian Pemerintah Daerah Indramayu dapat menunjuk Pihak Ketiga yang berbentuk badan  hukum  sebagai  pengelola,  untuk  menyelenggarakan  parkir  pada  tempat  khusus parkir  milik  Pemerintah  Daerah  dengan  sistem  estimasi  potensi  pendapatan.  Pengelola parkir pada tempat khusus parkir sebagaimana wajib: 18
1. Bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat  parkir,  termasuk  kebersihan,  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  dan keamanan serta ketertiban tempat parkir;
2. Bertanggungjawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
17 R.Terry, George. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
18 Pasal  24  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Perparkiran.
3. Memenuhi kewajiban atas Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
4. Mencetak  Karcis  retribusi  parkir  di  bawah  pengawasan  Pejabat,  dalam  hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan karcis; dan
5. Memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Retribusi  Daerah  (NPWRD)  dan  Nomor  Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## VI. PENUTUP
A. Simpulan
1. Penyelenggaraan  perparkiran  di  Kabupaten  Indramayu  telah  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Indramayu  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Perparkiran. Menurut Pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2017 membagi 2 (dua) jenis parkir yaitu parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.  Penetapan  tempat  khusus  parkir  dikawasan  objek  wisata  kuliner  Cimanuk Indramayu  wajib  memenuhi  peryaratan  penyelenggaraan  tempat  khusus  parkir sebagaimana telah diatur pada Pasal 22 Perda Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2017.
2. Berbicara  mengenai  peryaratan  penyelenggaraan  tempat  khusus  parkir  telah  diatur dalam  Pasal  22  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu  Nomor  16  Tahun  2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Sedangkan prosedur pengelolaan tempat khusus parkir  dalam  hal  ini  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  meliputi  tiga  jenis perparkiran yang terdiri dari tempat parkir di jalan umum, tempat parkir khusus, dan tempat parkir tidak tetap. Kemudian Pemerintah Daerah Indramayu dapat menunjuk Pihak  Ketiga  yang  berbentuk  badan  hukum  sebagai  pengelola,  untuk menyelenggarakan parkir pada tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah dengan sistem estimasi potensi pendapatan.

## B. Saran
1. Peraturan  penyelenggaraan  perparkiran  di  Indramayu  dalam  hal  ini  Dinas Perhubungan  Kota  Indramayu  agar  lebih  intensif  dalam  memberikan  sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Selain Dinas Perhubungan Kota Indramayu juga kepada DPRD Kota Indramayu dalam membuat  aturan  harus  berdasarkan  pada  dinamika  masyarakat  luas  dengan  segala kompleksitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Attamimi  Hamis  S. Peran  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraaan  Pemerintahan  Negara  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Pelita Ke-1 Pelita  Ke-IV ,  Disertasi  Doktoral  Hukum  Tata  Negara,  Fakultas  Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 1991, Hlm 109.
Bagir  Manan. Dasar-Dasar  Perundang-Undangan  Indonesia, Ind-Hill-Co.  Jakarta, 1992
Erman  Radjaguguk, Filsafat  Hukum  (Modul  Kuliah). Universitas  Indonesia  Jakarta, Jakarta, 2011
Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russell & Ruseell , New York, 1945
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandar Maju, Bandung, 1994
Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif , Cet. Ke I,
Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
Moh. Kusnardi, Hukum Tata Negara Indonesia , Sinar Bakti, 1987
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
R. Terry, George, Prinsip Manajemen , Bumi Aksara, Jakarta, 2006
Rozikin Daman, Hukum Tata Negara , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat ¸Cet.9, Rajawali Press, Jakarta, 2006
Stahl, Julius dalam Jimly Asshidiqque, Konstitusi & Konstitualisme Indonesia , Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
B. Jurnal :
Muhammad  Rustamaji, Menakar  Pengawasan  Pemberian  Bantuan  Hukum  Dalam Pandangan Richard A Posner , Jurnal Rechts Vinding Vol. 2 No. 1, 2013
C. Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu  Nomor  16  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan Perparkiran .