Vol 18 No 1 April 2020

## PERAN MASYARAKAT DAN TINDAK PIDANA ABORSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Oleh:

## Vanessa Jieftara

## Fakultas Hukum Universitas Surabaya
vanessajief@yahoo.co.id
Abstrak – Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tindakan WYS yang menggugurkan  kandungan  tidak  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak  karena  kriteria anak  sampai  pada  anak  yang  masih  di  dalam  kandungan.  Kasus-kasus  mengenai  perbuatan seseorang  yang menggugurkan kandungan bisa  dikenakan Pasal  77A Jo Pasal  45A Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  disebut  sebagai  tindak  pidana  aborsi.  Tindak  pidana aborsi  yang  dimaksud  tidak  hanya  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana aborsi dapat dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  apabila  memenuhi  empat  unsur  kesalahan  yaitu melakukan tindak pidana, mampu bertanggungjawab, dilakukan dengan kesengajaan dan tidak ada  alasan  pemaaf.  Jika  keempat  unsur  tersebut  terpenuhi,  selain  dapat  dikenakan pertanggungjawaban  pidana,  pelaku  juga  dapat  dikenakan  sanksi  pada  peraturan  perundang- undangan dengan mengedepankan asas lex posteriori lex priori (yang baru mengalahkan yang lama).
Kata  Kunci  : Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak,  Tindak  Pidana  Aborsi, Pertanggungjawaban Pidana.
Abstract – Every Child is entitled to legal protection. WYS act of abortion does not provide legal protection for children because it is included in the criteria of a child up to a child who is  still  in  the  womb.    Cases  concerning  the  conduct  of  a  person  abortion  may  be  subject  to Article  77A  Jo  Article  45A  of  Law  Number  35  Year  2014  Concerning  Amendment  to  Law Number  23  Year  2002  on  Child  Protection  referred  to  as  a  criminal  act  of  abortion.  This Criminal  Act  of  Abortion  is  not  only  regulated  in  Law Number  35 Year 2014  regarding  the Amendment  of  Law  Number  23  Year  2002  on  Child  Protection,  it  is  also  mentioned  in  the Criminal code and Law Number 36 year 2009 on Health. Against perpetrators who commit an offense of abortion may be subject to criminal liability if it meets the four elements of the mistake of  committing  a  criminal  act,  the  capability  of  being  responsible,  deliberately  done,  and  no room  for  forgiveness.  If  those  four  elements  are  met,  other  than  may  be  subject  to  criminal liability, the offender may also be subject to sanctions on legislation by prioritizing the principle of lex posteriori lex priori (the new beats the old).
Key words: Legal Protection for Children, Criminal Act of Abortion, Criminal Liability.

## A. PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai  anugerah  Tuhan  yang  Maha  Esa. 1 Dalam  Pasal  28A  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menentukan bahwa  “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
Dalam perkembangan manusia di dunia, terdapat pula masalah-masalah  yang muncul dengan berbagai variasi baru yang mengejutkan dunia. Salah satunya terdapat banyak kejahatan yang dilakukan orang dewasa bahkan oleh orang tua kepada anaknya sendiri. Sehingga anak seringkali dijadikan korban baik itu korban diskriminasi, korban kekerasan dan banyak macam kejahatan lainnya. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) diatur usia anak yaitu “anak adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan”.
Setiap pihak berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan,  yang  menyadari  betul  pentingnya  anak  bagi  nusa  dan  bangsa  di  kemudian  hari. 2 Masyarakat  berperan  penting  dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  perlindungan  anak  demi kepentingan kesejahteraan bangsa.
Arif Gosita berpendapat “bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”. 3 Hal tersebut menjelaskan bahwa hak dan kewajiban  anak  sangat  penting  untuk  dipenuhi.  Undang-Undang  Perlindungan  Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945  serta  Konvensi  Hak-hak  Anak  meliputi  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup  dan perkembangan.  Konvensi  Hak  Anak  mengkategorikan  hak  anak  yaitu  hak  terhadap kelangsungan  hidup (survival  rights) ,  yaitu  hak-hak  anak  dalam  konvensi  hak  anak  yang meliputi  hak-hak  untuk  melestarikan  dan  mempertahankan  hidup (the  rights  of  life) . 4 Setiap
1 Darji Darmodiharjo, Sidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h. 168.
2 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , Refika Aditama, Bandung, 2012 (selanjutnya disingkat Maidin Gultom I), h. 97.
3 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak , Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, h.52.
4 Muhammad  Joni,  Zulchaina  Z.  Tanamas, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif Konvensi Anak , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.35.
Vol 18 No 1 April 2020
anak  juga  memiliki  hak  untuk  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  secara  wajar,  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka, siapa saja dilarang untuk melanggar hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Salah satu tindak pidana (strafbaar feit) yang dapat dilakukan orang tua terhadap anak adalah  menggugurkan  kandungan  atau  biasa  disebut  dengan Abortus  provocatus . Abortus provocatus adalah  dengan  sengaja  mengakhiri  kehidupan  kandungan  dalam  rahim  seorang perempuan hamil. 5 Istilah Abortus provocatus mengartikan bahwa ada unsur kesengajaan yang dilakukan  oleh  orang  tua  tersebut  untuk  menggugurkan  kandungannya.  Pasal  77A  Undang- Undang Perlindungan Anak mengatur ketentuan tentang aborsi atau menggugurkan kandungan.
Dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  maka  seluruh masyarakat  terutama  kalangan  remaja  perlu  berhati-hati  dan  menghindari  terjadinya  tindak pidana  aborsi.  Penelitian  ini  untuk  memberikan  pengetahuan  bagi  masyarakat  yang  tidak mengetahui  bahwa  mennggugurkan  kandungan  dilarang  oleh  Undang-Undang.  Pada kenyataanya,  tindak  pidana  aborsi  atau  menggugurkan  kandungan  disebabkan  kenakalan remaja yang hamil di luar perkawinan yang sah sehingga anak yang dikandung tidak diinginkan oleh  para  remaja  tersebut.  Masyarakat  terutama  kalangan  remaja  perlu  mengetahui  bahwa menggugurkan  kandungan  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak mengenai perbuatan dan hukuman pidananya. Masyarakat pada umumnya perlu memberikan perlindungan bagi anak-anak, bukan berbuat sebaliknya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  rumusan  masalah  yang  didapatkan  adalah  “Apakah perbuatan  WYS  yang  menggugurkan  kandungannya  dengan  cara  meminum  obat  dapat dikenakan Pasal 77A jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?”

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penulisan ini digunakan tipe penelitian metode yuridis normatif dimana berawal dari fakta, dilakukan pengkajian yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu  permasalahan  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan,  literatur-literatur  dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan tindakan WYS yang menggugurkan kandungannya  dengan  cara  meminum  obat-obatan  ditinjau  dari  pasal  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5 K. Bertens, Aborsi Sebagai Masalah Etika , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, h.1.
Vol 18 No 1 April 2020
Ada dua pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Statute approach dan Conceptual  approach. Pendekatan Statute  approach ini  dilakukan  dengan mengidentifikasi  dan  membahas  kasus  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  permasalahan  atau  isu  hukum  yang  sedang  dihadapi.  Sedangkan Conceptual  approach dilakukan  dengan  melihat  pendapat  para  sarjana  yang  berhubungan dengan permasalahan atau isu hukum yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung.

## C. HASIL PEMBAHASAN
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menentukan:  “Anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan”. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa). 6 Dari isi pasal tersebut, bayi  yang  ada  di  dalam  kandungan  WYS  menjadi  korban  dengan  usia  26  minggu  pada  saat digugurkan. Maka, bayi tersebut masuk dalam kategori anak.
Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak berisi bahwa:
Penyelenggaraan  perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila  dan  berlandaskan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  prinsip-prinsip  dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.
Konvensi Hak Anak mengatur hak-hak anak secara khusus. Salah satu kategori hak-hak anak, yaitu:
Hak  terhadap  Kelangsungan  Hidup  ( survival  rights ),  yaitu  hak-hak  anak  dalam Konvensi Hak Anak  yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup  ( the  rights  of  life )  dan  hak  untuk  memperoleh  standar  kesehatan  tertinggi  dan perawatan yang sebaik-baiknya ( the rights to the higest standart of health and medical care attainable ). 7
Dari beberapa kategori yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, perbuatan WYS yang meminum obat untuk menggugurkan kandungannya melanggar kategori satu hak anak dalam Konvensi Hak Anak yaitu hak kelangsungan hidup. Anak yang ada di dalam kandungan telah
6 Shanty Dellyana, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum , Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 50.
7 Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, Loc.cit.
Vol 18 No 1 April 2020
meninggal sehingga tidak dapat memenuhi haknya untuk mempertahankan kehidupannya, serta untuk memperoleh standar kesehatan yang seharusnya ia peroleh.
Pasal  4  Undang-Undang Perlindungan Anak berisi  bahwa “Setiap  anak berhak untuk dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara wajar sesuai  dengan harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak berisi bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  Orang  Tua,  Keluarga, masyarakat,  negara,  pemerintah,  dan  pemerintah  daerah”.  Apabila  dikaitkan  dengan  kasus WYS yang menggugurkan kandungannya, maka tentu perbuatan WYS adalah perbuatan yang melanggar  hak  anak  untuk  dilindugi  atau  untuk  mendapatkan  perlindungan.  Tindakan  WYS yang  berniat  memesan  obat  kimia  lewat  website  online  dan  pada  akhirnya  meminum  10 (sepuluh)  butir  pil  warna  putih  untuk  menggugurkan  kandungan  juga  telah  menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar karena anak yang ada di dalam kandungan WYS akhirnya meninggal dunia dan anak tidak dapat berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa “Orang tua dan  Keluarga  bertanggung  jawab  menjaga  kesehatan  Anak  dan  merawat  Anak  sejak  dalam kandungan”.  Dalam  rangka  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  Pasal  26  ayat  (1)  Undang- Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa:
Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Dari  penjelasan  kutipan  pasal  diatas,  WYS  telah  menggugurkan  anak  yang  ada  dalam kandungannya sehingga anak meninggal dan menjadi korban. WYS merupakan ibu kandung dari anak tersebut karena anak tersebut meninggal dalam kandungan WYS. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan DNA oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5469/KBF/2015  tanggal 24 Agustus 2015, terdapat darah milik WYS dengan tulang kaki, tulang iga dan tulang paha milik bayi X yang ditemukan di perkarangan rumah warga sehingga diperoleh kesimpulan bahwa bayi X adalah anak biologis
Vol 18 No 1 April 2020
dari WYS. Perbuatan WYS yang meminum 10 (sepuluh) butir pil warna putih sampai akhirnya berhasil menggugurkan kandungannya merupakan pelanggaran terhadap tanggungjawab WYS sebagai  orang  tua  dari  anak  tersebut  yaitu  tidak  menjaga  kesehatan  dan  merawat  anak  sejak dalam kandungan. WYS juga melanggar kewajiban dan tanggungjawab orang tua yaitu untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak yang sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
Suatu  tindak  pidana  berhubungan  dengan  hukum  pidana  yang  mengatur  tentang ketentuan-ketentuan atau hal-hal dalam bentuk peraturan perundang-undangan berupa larangan yang  diancam  dengan  sanksi  apabila  larangan  tersebut  dilanggar.  Pada  intinya  Jonkers menyatakan bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. 8 Simons merumuskan  “ strafbaarfeit adalah  tindakan  melanggar  hukum  yang  telah  dilakukan  dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. 9 Perbuatan WYS yang menggugurkan kandungannya telah melanggar ketentuan dari Undang- Undang Perlindungan Anak yang telah diatur sebelumnya. Perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut tentu bersifat melawan hukum karena dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan  undang-undang.  Atas  dasar  tersebut,  maka  perbuatan  WYS  dapat  digolongkan sebagai suatu tindak pidana atau strafbaar feit.
Istilah  Aborsi  (menggugurkan  kandungan)  adalah  istilah  populer  yang  digunakan  di Indonesia sebagai kata lain dari istilah abortus . Dalam kamus Latin Indonesia sendiri, abortus diartikan  sebagai  wiladah  sebelum  waktunya  atau  keguguran. 10 Penyebab  keguguran  dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:
a. Keguguran karena proses alam (kehendak Tuhan)
b. Keguguran karena kelalaian manusia
c.  Keguguran  sebagai  akibat  perbuatan  manusia  (keguguran  yang  disengaja/ abortus provocatus ). 11
8 Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana , Erlangga, Jakarta, 2009, h. 18-19.
9 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 5.
10 Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto RS, G Widiartana, Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000, h. 31. 11 Ibid. , h. 40.
Vol 18 No 1 April 2020
Menurut Black’s Law Dictionary “keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata- mata bukan karena terjadi secara alami (spontan), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya  campur  tangan  (provokasi)  manusia”. 12 Djoko  Prakoso  mengelompokkan  jenis-jenis abortus yang terdiri dari dua jenis abortus yaitu abortus spontan yang terjadi tanpa usaha dari luar,  dan  abortus  buatan (abortus  provocatus) yang  dilakukan  karena  kehamilan  yang  tidak diinginkan. Golongan kehamilan yang tidak diinginkan tersebut dirinci lebih lanjut:
1. Tidak diinginkan oleh dokter, karena:
a. Kehamilan tersebut akan membahayakan jiwa ibu;
b. Anak yang dilahirkan kemungkinan besar akan cacat berat. Abortus buatan  ini  dapat  dilakukan  karena  alasan  medis  dan  biasa  disebut  sebagai abortus provocatus medicinalis .
2. Tidak diinginkan oleh wanita yang bersangkutan, suaminya atau keluarganya, karena: a. Perkosaan;
b. Hubungan kelamin di luar perkawinan.
Untuk  abortus  jenis  ke-2  ini,  yang  meminta  untuk  dilakukan abortus bukan  dokter, melainkan  wanitanya  sendiri,  suaminya  atau  keluarganya. Abortus ini  di  negara  kita dilarang dan dipandang sebagai perbuatan pidana atau abortus provocatus criminalis . 13
Berkaitan dengan kasus WYS yang menggugurkan kandungannya dengan meminum 10 (sepuluh)  butir  pil  warna  putih  dengan  menggunakan  air,  serta  sebanyak  2  (dua)  butir  pil diminum setiap 4 (empat) jam sekali hingga habis sehingga mengakibatkan kontraksi atau sakit pada  perutnya  tersebut  masuk  pada  salah  satu  jenis  penyebab  keguguran  yaitu  keguguran sebagai akibat perbuatan manusia (keguguran yang disengaja/ abortus provocatus. Oleh karena itu,  penyebab  keguguran  WYS  bukan  keguguran  karena  proses  alam  (kehendak  Tuhan)  dan keguguran karena kelalaian manusia. Penyebab WYS hamil adalah akibat melakukan hubungan di luar perkawinan dengan pacarnya IG. Maka menurut teori Djoko Prakoso, perbuatan WYS masuk  abortus  buatan (abortus  provocatus) yang  dilakukan  karena  kehamilan  yang  tidak diinginkan oleh wanita yang bersangkutan karena hubungan kelamin di luar perkawinan.
Berdasarkan  teori  diatas,  golongan  kehamilan  yang  dimiliki  oleh  WYS  bukan berdasarkan  alasan/  pertimbangan  medis.  Jadi  bukan  merupakan abortus  provocatus medicinalis .  Hal  ini  dikarenakan  WYS  tidak  pernah  memeriksakan  kandungannya  ke  dokter atau bidan, sehingga tentu tidak ada keluhan mengenai kehamilannya sebab kehamilannya baik- baik saja.
12 Ibid.
13 Ibid., h. 33
Pasal 77A Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengaturan terkait dengan tindak pidana aborsi yaitu:
1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  45A,  dipidana  dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
Berkaitan dengan isi Pasal  77A,   Pasal  45A Undang-Undang Perlindungan Anak ditentukan “Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan  alasan  dan  tata  cara  yang  dibenarkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”. Uraian unsur-unsur Pasal 77A jo Pasal 45A Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:
Unsur pertama adalah “setiap orang”. Pengertian setiap orang ini diatur dalam ketentuan Pasal  1  angka  16  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yang  berisi  ketentuan  bahwa  “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Berdasarkan kasus yang terjadi, tindak pidana yang  dilakukan  oleh  WYS  adalah  oleh  dirinya  sendiri,  sehingga  WYS  merupakan  orang perseorangan.
Unsur  kedua  adalah  “dengan  sengaja”.  Yang  dimaksud  dengan  kesengajaan  adalah jurusan yang disadari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan yang tertentu. 14 Jadi, orang yang bersangkutan menyadari niatnya untuk melakukan kejahatan tersebut. Berdasarkan kasus yang  terjadi,  WYS  sudah  memiliki  kehendak  atau  niat  sebelumnya  untuk  melakukan  suatu kejahatan.  Dari  awal  WYS  sudah  mencoba  untuk  mencari  cara  di website  online untuk menggugurkan  kandungannya.  Setelah  mendapatkan  nomor handphone pemilik website , kemudian  WYS  menghubungi  nomor. Website  online tersebut  ternyata  menjual  obat  kimia untuk  menggugurkan kandungan dan WYS  tetap berniat  untuk  membeli  dan meminum obat kimia  tersebut  untuk  menggugurkan  kandungannya.  Maka  WYS  melakukan  perbuatannya dengan sengaja.
Unsur ketiga adalah “melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali  dengan  alasan  dan  tata  cara  yang  dibenarkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”.  Yang  dimaksud  aborsi  terhadap  anak  yang  masih  dalam  kandungan disamakan  dengan  istilah  Latin  yaitu abortus.  Abortus adalah  cara  yang  paling  tua  untuk
14 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana , Aksara Baru, Jakarta 1983, h. 98.
Vol 18 No 1 April 2020
mengakhiri  kehamilan  yang  tidak  diinginkan,  tetapi  juga  cara  yang  paling  berbahaya.15 Berdasarkan  fakta  yang  terjadi,  WYS  meminum  10  (sepuluh)  butir  pil  warna  putih  yang diminum sebanyak 2 (dua) butir setiap 4 (empat) jam sekali sampai habis sehingga WYS telah menggugurkan atau menghilangkan nyawa anak yang ada di dalam kandungannya. Maka WYS telah terbukti melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungannya yaitu bayi yang masih berusia 26 minggu. Yang dimaksud kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  berarti  dapat  melihat  isi  ketentuan Pasal  75  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  (selanjutnya  disebut Undang-Undang Kesehatan) yaitu:
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan  berdasarkan: a.  indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik  yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
(3)Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling  dan/atau  penasehatan  pra  tindakan  dan  diakhiri  dengan  konseling  pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
(4)Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  indikasi  kedaruratan  medis  dan  perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan pengecualian dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan tersebut, maka diatur  pula  Pasal  76  Undang-Undang  Kesehatan  yang  dianggap  sebagai  cara  menggugurkan kandungan atau aborsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memenuhi salah satu syarat dalam huruf a atau b dari Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan adalah sebagai berikut:
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b.  oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  keterampilan  dan  kewenangan  yang  memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.
15 Budi  Utomo  et.  al, Abortus  Di  Indonesia:  Suatu  Telaah  Pustaka ,  Universitas  Indonesia,  Jakarta, 1985, h.1.
Vol 18 No 1 April 2020
Penyebab  WYS  menggugurkan  kandungan  karena  ia  malu  dan  takut  hasil  kehamilan  dari hubungan di luar perkawinan dengan pacarnya IG akan diketahui oleh orang tuanya dan orang lain. Oleh karena itu, Aborsi yang dilakukan oleh WYS tidak dapat dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) karena bukan dikarenakan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Maka aborsi yang dilakukan WYS bukan merupakan aborsi yang dilakukan sesuai dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Hal  diatas  berdasarkan  gabungan  perbuatan  yang  dapat dihukum yang memiliki tiga bentuk yaitu sebagai berikut:
1. Concursus idealis (Pasal 63 KUHP) . Concursus idealis , yaitu suatu perbuatan yang masuk ke lebih dari satu aturan pidana. 16
2. Perbuatan  berlanjut  (Pasal  64  KUHP).  Perbuatan  berlanjut  terjadi  apabila  seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada  hubungan  sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan berlanjut. 17
3. Concursus  realis (Pasal  65-71  KUHP) .  Concursus  realis terjadi  apabila  seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). 18
Dari ketiga teori diatas, pemecahan kasus ini menggunakan concursus idealis. Karena tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh WYS bisa melihat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan.
Simons mengatakan bahwa “kesalahan adalah psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat  dicela  karena  perbuatan  tadi”. 19 Jadi  ada  kesesuaian  antara  niat  seseorang  dengan perbuatan  yang  ia  lakukan.  Niat  tersebut  telah  ia  wujudkan  dalam  suatu  perbuatan  pidana. Dalam kasus, maka niat WYS untuk menggugurkan kandungan dapat dilihat dari website online yang  ia  cari  untuk  memberikan  cara  menggugurkan  kandungan  dan  akhirnya  ia  berhasil menggugurkan bayinya. WYS dapat dicela karena perbuatan tersebut karena tindakan aborsi atau  menggugurkan  kandungan  telah  dilarang  dalam  ketentuan  Pasal  77A  Jo  Pasal  45A
16 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 109.
17 Ibid., h. 110
18 Ibid., h. 111.
19 Roeslan Saleh, Op.cit. h. 78.
Vol 18 No 1 April 2020
Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Berkaitan  dengan  Pertanggungjawaban  Pidana,  perlu memperhatikan beberapa unsur kesalahan yaitu sebagai berikut:
a. Tindak Pidana;
b. Mampu betanggungjawab;
c. Dengan kesengajaan atau kealpaan (sebagai corak atau bentuk kesengajaan);
d. Tidak ada alasan pemaaf.
Unsur kesalahan pertama adalah tindak pidana. Parameter seseorang dinyatakan telah melakukan  tindak  pidana,  harus  dilihat  apakah  perbuatan,  tindakan,  kegiatan  atau  aktivitas seseorang tersebut sudah ada atau belum ada aturannya. 20 Apabila suatu tindakan, perbuatan, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku maka tindakan, perbuatan, kegiatan tersebut masuk dalam ranah tindak pidana. Perbuatan WYS yang melakukan aborsi terhadap bayi yang ada di dalam kandungannya telah diatur dalam pengaturan Pasal  77A  Jo  Pasal  45A  Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Hal  ini  memiliki  pengertian bahwa perbuatan WYS tersebut telah ditentukan dalam suatu ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya sehingga dapat dikategorikan masuk dalam ranah tindak pidana.
Unsur kesalahan kedua adalah mampu bertanggungjawab. KUHP mengatur mengenai ketentuan tak mampu bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu:
(1)  Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan  karena  jiwanya  cacat  dalam  tumbuhnya  (gebrekkige  ontwikkeling)  atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana.
(2)   Jika  ternyata  bahwa  perbuatan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
(3)  Ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri.
Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, WYS tidak mengalami jiwa yang cacat. WYS melakukan perbuatan atau tindak pidana dalam keadaan jiwa yang normal dan sehat. Hal ini juga dapat dibuktikan dari hasil visum et repertum WYS Nomor : 331.02/1475/406.044/2015  yang dilakukan pemeriksaan kandungan  tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani  oleh  dokter  berinisial  MS  di  Rumah  Sakit  Umum  Dokter  Soedomo  Daerah Kabupaten Trenggalek, dalam hasil pemeriksaannya dinyatakan penderita seorang perempuan, umur  dua  puluh  tahun,  keadaan  gizi  baik,  penderita  dalam  keadaan  sehat  dan  sadar  penuh.
20 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana , Airlangga University Press, Surabaya, 2013, h. 63.
Vol 18 No 1 April 2020
Keadaan  yang  sehat  dan  sadar  penuh  bukan  merupakan  jiwa  yang  cacat.  Maka  berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, WYS tidak dikatakan tidak mampu bertanggungjawab.
Faktor  untuk  menentukan  adanya  kemampuan  bertanggungjawab  adalah  ditentukan pertama-tama  oleh  faktor  akal (intellectual  factor) .  Sedangkan  faktor  kedua  adalah  faktor kehendak  atau  perasaan (volitional  factor). Roeslan  Saleh  mengatakan  bahwa  “Akal,  yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak,  yaitu  dapat  menyesuaikan  tingkah  lakunya  dengan  keinsyafan  atas  nama diperbolehkan  dan  mana  yang  tidak”. 21 Berdasarkan  keadaan  fisik  dan  mental  normal  yang dimiliki oleh WYS, maka berdasarkan faktor akal seharusnya WYS sudah dapat mengetahui perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  tidak  diperbolehkan.  Dan  berdasarkan  faktor  kehendak, seharusnya WYS dapat menyesuaikan tingkah lakunya, dapat mengendalikan tingkah lakunya dengan keinsyafan sehingga tindak pidana aborsi tidak akan ia lakukan terhadap anak dalam kandungannya.
Unsur  kesalahan  ketiga  adalah  dengan  kesengajaan  ( dolus )  atau  dengan  kealpaan ( culpa ) yang merupakan bentuk atau corak kesalahan. Teori kesengajaan ada 2 yaitu:
a.  Teori Kehendak = Wills Theorie
Berdasarkan teori kehendak ini, seseorang dikatakan melakukan   kesengajaan, memang dia berkehendak melakukan tindak pidana tersebut. Dia pun siap menanggung segala akibat dari tindak pidana yang   dilakukannya. 22
Teori ini juga sama dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Kehendak WYS sudah  diwujudkan  ketika  ia  berusaha  mencari  informasi  di  website  online  mengenai  cara menggugurkan  kandungan.  Ia  juga  berkehendak  untuk  membeli  obat  yang  ditawarkan  oleh website  tersebut  untuk  menggugurkan  kandungan.  Ia  juga  pada  akhirnya  berkehendak meminum 10 (sepuluh) butir pil warna putih tersebut sebanyak 2 (dua) butir pil diminum setiap 4 (empat) jam sekali hingga habis yang sesuai dengan aturan minum yang diinformasikan dari nomor website tersebut.   Jadi sejak awal WYS sudah berkehendak melakukan tindak pidana aborsi.
b.  Teori Pengetahuan = Voorstellings Theorie
21 Ibid.
22 Ibid., h. 69.
Vol 18 No 1 April 2020
Menurut teori pengetahuan, seseorang dikatakan telah melakukan   tindak  pidana dengan kesengajaan, manakala dia mengetahui apa   yang dia lakukan dan dia mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. 23
Berdasarkan  teori  di  atas,  WYS  dengan  sengaja  meminum  obat  sehingga  akibat  dari  tindak pidananya adalah anak yang ada di dalam kandungannya lahir dalam keadaan meninggal dunia. WYS sudah dianggap mengetahui apa  yang sedang ia lakukan, tujuannya untuk apa dan apa akibat dari tindakannya tersebut. Atas dasar uraian di atas, maka perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh WYS  masuk unsur dengan kesengajaan. Tindak pidana  yang dilakukan oleh  WYS  bukan  masuk  unsur  dengan  kealpaan  karena  WYS  bukan  tidak  menghendaki perbuatan yang terlarang tersebut terjadi, melainkan mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut yang telah dilarang oleh hukum.
Unsur kesalahan keempat yang dipenuhi adalah tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:
1. tidak dipertanggungjawabkan ( ontoerekeningsvaatbaar ) ;
2. pembelaan terpaksa yang melampaui batas ( noodweer excess ) ;
3. daya paksa ( overmacht ). 24
Perbuatan  WYS  yang  menggugurkan  kandungannya  tidak  masuk  dalam  ketiga ketentuan di atas. Yang pertama, karena WYS dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang  kedua,  karena  WYS  melakukan  tindak  pidana  aborsi  bukan  atas  pembelaan  terpaksa karena tidak ada  yang mengancam diri WYS pada saat ia melakukan tindak pidana tersebut. Yang ketiga, perbuatan WYS tidak dipaksakan oleh siapapun karena ia memang berkeinginan untuk menggugurkan kandungannya sebab ia takut bahwa kehamilannya akan diketahui oleh orang tua dan orang lainnya. Jadi tindak pidana aborsi tersebut atas keinginannya sendiri untuk meminum  obat  yang  ia  beli  sendiri  secara  online.  Maka  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh WYS tersebut, tidak ada alasan pemaaf.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  yang  telah  dilakukan  pada  bab  sebelumnya,  dapat disimpulkan  bahwa  perbuatan  WYS  yang  menggugurkan  kandungannya  dengan  cara
23 Ibid., h. 69-70.
24 Teguh Prasetyo, Loc.cit.
Vol 18 No 1 April 2020
meminum  obat  dapat  dikenakan  Pasal  77A  Jo  Pasal  45A  Undang-Undang  Perlindungan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1) Perbuatan  WYS  yang  meminum  obat  untuk  menggugurkan  anak  yang  ada  dalam kandungannya  telah  melanggar  hak-hak  yang  dimiliki  anak  yaitu  hak  untuk  hidup, kelangsungan hidup, perkembangan serta hak untuk dilindungi yang diatur dalam Pasal 77A Undang-Undang Perlindungan Anak.
2) Perbuatan WYS yang menggugurkan kandungan atau aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan memenuhi larangan Pasal 45A Undang-Undang Perlindungan Anak.
3) Perbuatan  yang  dilakukan  WYS  telah  memenuhi  unsur-unsur  kesalahan  yaitu merupakan  tindak  pidana,  mampu  betanggungjawab,  dilakukan  dengan  kesengajaan, dan  tidak  ada  alasan  pemaaf.  Sehingga  WYS  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban pidana.
4) Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap WYS adalah sesuai dengan isi Pasal 77A Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yaitu pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
b. Saran Tindak Lanjut
1) Untuk  mengurangi  angka  atau  persentase  korban  anak  aborsi,  Pemerintah  perlu memperluas  pengetahuan  masyarakat  tentang  aborsi  dan  meningkatkan  peran masyarakat  untuk  lebih  peduli  akan  kondisi  sekitarnya  dalam  bentuk  penyuluhan- penyuluhan. Masyarakat harus berpartisipasi dalam bentuk kegiatan masyarakat dalam rangka  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  sehingga  masyarakat  selain  mengetahui bahwa  aborsi  merupakan  tindak  pidana  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang- undangan, masyarakat juga dapat ikut berperan untuk mencegah tindak pidana aborsi di lingkungan sekitarnya.
2) Demi  kepentingan  perlindungan  terhadap  anak,  perlu  diatur  sanksi  pidana  minimal khususnya  untuk  tindak  pidana  yang  terkait  dengan  aborsi  dalam  Undang-Undang Perlindungan Anak.
Vol 18 No 1 April 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Bertens, K, Aborsi Sebagai Masalah Etika , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
Darmodiharjo,  Darji  dan  Sidarta, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
Dellyana, Shanty, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum , Liberty, Yogyakarta, 1988.
Ekotama,  Suryono,  Harum  Pudjiarto  RS,  dan  G  Widiartana, Abortus  Provokatus  Bagi Korban  Perkosaan  Perspektif  Viktimologi,  Kriminologi,  dan  Hukum  Pidana , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000.
Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak , Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
Gultom, Maidin Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , Refika Aditama, Bandung, 2012 (selanjutnya disingkat Maidin Gultom I).
Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Hiariej, Eddy O.S., Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana , Erlangga, Jakarta, 2009.
Joni,  Muhammad,  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  Dalam Perspektif Konvensi Anak , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
Purwoleksono, Didik Endro, Hukum Pidana , Airlangga University Press, Surabaya, 2013.
Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana , Aksara Baru, Jakarta 1983.
Utomo,  Budi  et.  al, Abortus  Di  Indonesia:  Suatu  Telaah  Pustaka ,  Universitas  Indonesia, Jakarta, 1985.