## PEREMPUAN ACEH AWARD : PASANG SURUT GERAKAN PEREMPUAN ACEH DALAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Rosnida Sari 1

## ABSTRACT
This paper looks at the Acehnese women's movement in helping to respect women's work in  the  grassroots  community.  This  effort  was  carried  out  to  give  recognition  and appreciation  for  women  who  have  dedicated  themselves  to  upholding  women's  human rights in Aceh, because there are still many people who do not yet know the humanitarian work they have done. The women who were nominated were those who worked since the time of the conflict until now. This voluntary work they do without financial support on a regular basis from the government, although some of them are listed as volunteers in their respective city P2TP2A. The types of cases they handle vary, from domestic violence cases to women's empowerment and society. This research was conducted in the Banda Aceh, Bener Meriah and Central Aceh regions. The research method for this study was in-depth interviews of winners, nominees and implementers of activities shaded by the Ureung Inong Aceh Shura Hall. The results of this study indicate that there are ups and downs  in  the  implementation  of  this activity.  Some  of  the  obstacles  that  hindered  him were the unavailability of funds, weak government commitment and lack of coordination of women's institutions in Aceh in the success of this activity.
Keywords: Aceh Women Award, Aceh Women's Movement, Empowerment

## ABSTRAK
Tulisan  ini  melihat  tentang  gerakan  perempuan  Aceh  dalam  membantu menghargai  kerja-kerja  perempuan  di  komunitas  akar  rumput.  Usaha  ini dilakukan  untuk  memberikan  pengakuan  dan  penghargaan  bagi  perempuan yang telah mendedikasikan dirinya untuk penegakkan hak asasi perempuan di Aceh,  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  kerja-kerja kemanusiaan  yang  telah  mereka  lakukan.  Perempuan-perempuan  yang dijadikan nominator adalah mereka yang bekerja sejak masa konflik hingga saat ini.  Pekerjaan  yang  bersifat  kerelawanan  ini  mereka  lakukan  tanpa  support finansial  secara  rutin  dari  pemerintah,  meski  beberapa  dari  mereka  tercatat sebagai  relawan  di  P2TP2A  kota  mereka  masing-masing.  Jenis  kasus  yang mereka  tangani  bermacam-macam,  dari  kasus  KDRT  hingga  pemberdayaan
1 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
perempuan  dan  masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  Banda  Aceh, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Metode penelitian untuk penelitian ini adalah wawancara mendalam para pemenang, nominator dan pelaksana kegiatan yang dinaungi oleh Balai Syura Ureung Inong Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  terjadi  pasang  surut  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini.  Beberapa  kendala yang  menghambatnya  adalah  ketidaktersediaan  dana,  komitmen pemerintah yang  lemah  dan  kurangnya  koordinasi lembaga-lembaga  perempuan  di  Aceh dalam menyukseskan kegiatan ini.
Kata kunci: Perempuan Aceh Award , Gerakan Perempuan Aceh, Pemberdayaan

## A. Pendahuluan
Tulisan  ini mencoba  melihat tentang gerakan perempuan di Aceh yang mencoba mengangkat harkat dan martabat perempuan-perempuan akar rumput yang telah berbuat banyak untuk masyarakat, tetapi miskin penghargaan.  Kerja-kerja  perempuan  selama  ini  sering  hanya  dilihat  di lingkungan  domestik,  sehingga  kerja-kerja  mereka  yang  lain,  yang berkaitan  dengan  isu-isu  publik,  terkadang  sering  diremehkan. Akibatnya, kerja-kerja mulia yang telah dilakukan oleh mereka ini sering tidak dianggap.
Gerakan Perempuan Aceh telah melakukan kerja-kerja yang tidak sedikit. Di antara kegiatan tersebut adalah pemberdayaan perempuan di bidang  ekonomi  dan  politik.  Namun  ditulisan  ini,  tema  yang  akan diangkat  adalah  usaha  membangkitkan  kesadaran  masyarakat  lewat pemberian  penghargaan  bagi  perempuan-perempuan  di pedesaan  atas pengabdian mereka pada kemanusiaan.
Aceh telah lama dikenal sebagai daerah yang mempunyai banyak pejuang perempuan. Selain Cut Nyak Dhien, Cut Meutia dan Malahayati yang sudah begitu mendunia namanya, Aceh masih mempunyai banyak pahlawan  perempuan.  Misalnya  Nurasyiah  yang  merupakan  ratu pertama di Aceh, Ratu Safiatuddin, Putri Lindung Bulan, Tengku Fakinah dan  Pocut  Meuligo.  Sari  dalam  ‘ Women’s  Participation  in  Local  Politics  in
Aceh’ mencatat bahwa terdapat 18 Perempuan berpengaruh dalam sejarah Aceh  yang  tercatat  dari  tahun  1353-1920. 2 Dengan  begitu  banyaknya perempuan  berkapasitas  yang  tercatat  dalam  sejarah  Aceh,  tidak  heran jika hingga saat ini juga semangat para pejuang itu mengalir dalam darah perempuan  Aceh. Hal  ini  ditambah  lagi  dengan  konflik  berkepanjangan yang  terjadi  di  Aceh  sehingga  membentuk  karakter  perempuan  Aceh menjadi begitu kuat.
Banyak  sejarawan  yang  berkata  bahwa  terdapat  empat  hal  besar yang  terjadi  di  Aceh  yang  berhubungan  dengan  konflik.  Yang  pertama, ketika  masa  Belanda  ada  di  Aceh  (1873-1904)  dan  masa  pendudukan Jepang (1942-1947). Ketika itu terdapat dua grup yang memperdebatkan apakah  Aceh  harus  merdeka  atau  menjadi  bagian  dari  pemerintahan Indonesia.  Grup  pertama  adalah  para  alim  ulama  dan  para uleebalang (bangsawan).  Sulaiman  dalam  Reid 3 menyatakan  bahwa  pada  masa penjajahan Jepang, ada dua grup yang terlibat perang sipil atau yang lebih dikenal  dengan  nama  Perang  Cumbok  yang  terjadi  di Lameulo  dari tanggal  22  Desember  1945  dan  berakhir  pada  13  January  1946.  Ini merupakan perang sipil terbesar di Aceh yang membunuh 1500 orang. 4
Periode  kedua  adalah  ketika  Hasan  Tiro  melihat  ketidakadilan yang  diberikan  Jakarta  kepada  masyarakat  Aceh.  Pada  tanggal  4 Desember  1976  Hasan  Tiro  mendeklarasikan  kemerdekaan  Aceh  dari Indonesia dengan nama Aceh Merdeka. Ini merupakan akar dari gerakan Aceh  Merdeka.  Hasan  Tiro  sangat  didukung  oleh  pimpinan  Darul Islam/Tentara  Islam  Indonesia  (DI/TII),  Daud  Bereueh.  Sukma  dalam ‘ Ethnic Conflict in Indonesia: Causes and the Quest for Solution’ menyatakan
2 Rosnida  Sari, Women’s  Participation  in  Local Politics  in  Aceh  (A  Case  Study) , Unpublished Thesis, (South Australia: Flinders University, 2013), hlm. 55-56.
3 Anthony Reid, Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem , (Singapore University Press, 2006), hlm. 127.
4 Neta  S. Pane, Sejarah  dan  Kekuatan Gerakan  Aceh  Merdeka:  Solusi, Harapan  dan Impian , (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 4.
bahwa dengan dukungan yang diberikan oleh Daud Bereueh, Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh dengan berkata “ Kami, Masyarakat Aceh, Sumatera….memproklamasikan bahwa kami bebas dan merdeka dari semua kontrol  politik  dari  rezim  asing  Jakarta  dan  kroni-kroninya  di  pulau  Jawa ”. Gerakan  ini  kemudian  diserang  oleh  pemerintah  Indonesia  yang mengakibatkan  banyak  orang  yang  tewas  dan  para  petinggi  Gerakan Aceh Merdeka menjadi pencari suaka ke luar negeri.
Konflik ketiga terjadi pada tahun 1989. Konflik tersebut dipicu oleh aparat militer desertir dan figur lokal Aceh setelah pemerintah Indonesia dengan  aksi  represifnya  membuat  Golkar  menang  di  pemilu  1987. Generasi  kedua  GAM  yang  tergabung  di  figur  lokal  Aceh  mendapatkan pelatihan militernya di Libya dan mereka mempunyai keterampilan dan kekuatan  yang  lebih. 5 Untuk  menghentikan  gerakan  ini,  pemerintah Indonesia  menurunkan  tentara  ke  Aceh  dan  menciptakan  apa  yang disebut  dengan  Operasi  Jaring  Merah  atau  yang  lebih  dikenal  dengan sebutan Daerah Operasi Militer (DOM). 6 Ini merupakan saat yang paling menyedihkan bagi masyarakat Aceh karena banyak orang yang terbunuh. Tekanan  yang  dilakukan  oleh  tentara  membuat  konflik  ini  terhenti sementara.
Konflik  keempat  terjadi  pada  masa  reformasi  1998.  Penyebab konflik  ini  adalah  karena  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  muncul  lagi. Mereka merupakan generasi ketiga GAM. Mereka yang pergi ke Malaysia dan negara-negara lain kembali lagi ke Aceh dan mulai membujuk orang- orang untuk ikut terlibat digerakan ini. Reformasi menyebabkan gerakan generasi  ketiga  ini  menjadi  mungkin  untuk  menceritakan  tentang kekejaman  dan  frustasinya  orang-orang  atas  ketidakadilan  dari
5 Saiful Mahdi, Perempuan dari Sebuah Negeri Bernama Aceh , dalam Perempuan dan Proses Perdamaian di Aceh, (Banda Aceh: Aceh Institute, 2009), hlm. 8.
6 Ahmad  Farhan Hamid, Partai  Politik  Lokal  di  Aceh:  Desentralisasi  Politik  dalam Negara Kebangsaan , (Jakarta: Kemitraan, 2008), hlm. 206.
pemerintah  Indonesia.  Banyak  orang  yang  mendengarkan  mereka  dan anak-anak muda menjadi bagian dari sayap militer gerakan ini. 7
Banyak sekali tulisan yang menuliskan tentang proses perdamaian di Aceh. Namun sedikit sekali yang menuliskan tentang peran perempuan sebagai  agen  perdamaian.  Padahal,  dalam  salah  satu  perbincangan dengan  seorang  perempuan  aktivis  dikatakannya  bahwa  ketika  konflik terjadi, perempuan  menjadi  salah  satu  aktor  yang  menghentikan peperangan  untuk  sementara.  Ketika  terjadi  tembak-tembakan  antara GAM dan TNI pada tahun 1990an, para ibu-ibu sedang menanam padi di sawah.  Ibu-ibu  tersebut  berbagi  peran  untuk  mendatangi  mereka  yang sedang bertikai. Mereka berkata “ hentikan dulu perang kalian. Kami sedang menanam  padi.  Kalau  kami  tidak  nanam,  nanti  anak-anak  kami  tidak  bisa makan ”. 8 Maka peperanganpun berhenti untuk saat itu.
Cerita  yang  lain  datang  dari  seorang  perempuan  muda.  Ketika konflik dia masih SMU. Di sebelah sekolahnya terdapat pos TNI. Ketika sedang belajar di dalam kelas, ia kerap mendengar erangan dan rintihan pemuda  yang  ditangkap  karena  dianggap  GAM  ataupun  simpatisan GAM.  Akibatnya,  dia  dan  teman-temannya  tidak  konsentrasi  belajar.  Ia kemudian mendatangi pos TNI tersebut dan berkata kepada petugas yang dia  kenal  di sana  untuk  tidak  menyiksa tahanan  ketika  jam  belajar mengajar,  karena  mengganggu  konsetrasi  mereka.  Keesokan  harinya,  ia tidak  lagi  mendengar  suara-suara  erangan  dan  jeritan  laki-laki  dari  pos TNI itu. 9 Besar kemungkinan penyiksaan dilakukan pada sore atau malam hari, ketika anak-anak sekolah telah pulang.
Kerja-kerja perempuan yang seperti cerita di atas jarang ditulis dan dihargai. Oleh karenanya gerakan perempuan Aceh mencoba menginisiasi
7 Ahmad Farhan Hamid, Partai Politik Lokal di Aceh ..., hlm. 8.
8 Wawancara pada tanggal 24 Juni 2011.
9 Perbincangan dengan seorang staff perempuan organisasi sosial pada tanggal 19 Agustus 2016.
kegiatan  untuk  memberikan  penghargaan  bagi  perempuan-perempuan hebat yang ada di Aceh, sehingga kerja-kerja mereka bisa menginspirasi perempuan-perempuan lain.
Melihat bahwa banyak kegiatan perempuan yang begitu produktif dan menginspirasi, maka penulis mencoba untuk menuliskan pengalaman perempuan  lewat  tulisan  ini  yang  berjudul  “Perempuan  Aceh Award : Pasang  Surut  Gerakan Perempuan  Aceh dalam Pemberdayaan Perempuan”.

## B. Gerakan Perempuan: Dulu dan Kini
Momen  yang  paling  diingat  ketika  berbicara  tentang  gerakan perempuan adalah Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928. Kongres ini diadakan dua bulan setelah Sumpah Pemuda.  Sekitar 1000 perempuan dan laki-laki menghadiri acara pembukaan  kongres  ini. 10 Banyak  hal  penting  yang  dibicarakan  di Kongres Perempuan Pertama ini yang ternyata isunya juga masih relevan hingga  saat  ini.  Oleh  karenanya,  kongres  ini  menurut  Soesman  ‘layak diakui sebagai titik awal gerakan perempuan yang sangat berarti’. 11
Namun, berkuasanya  Orde  Baru  membuat gerakan perempuan menjadi  senyap.  Dharma  Wanita  yang  bentukan  Orde  Baru  membuat perempuan  hanya  berkutat  di pekerjaan-pekerjaan  domestik saja. Suryakusuma  menyebut gerakan perempuan  yang  berada  di bawah bimbingan  Dharma  Wanita  itu  dengan  sebutan State  Ibuism ;  ideologi negara  yang  dijiwai  dan  dibentuk  oleh  negara  di  setiap  proyek-proyek yang behubungan dengan perempuan 12 .  Dharma Wanita didirikan pada
10 Atashendartini  Koesoemoe  Oetoyo-Habsjah dalam  Susan  Blackburn, Kongres Perempuan  Pertama:  Tinjauan  Ulang ,  (Jakarta: Yayasan  Obor  Indonesia & KITLV, 2007), hlm. xi.
11 Monique Soesman dalam Susan Blackburn, Kongres Perempuan Pertama .., hlm. viii.
12 Julia  I. Suryakusuma, Sex,  Power  and  Nation;  an  Anthology  of  Writing  1979-2003 ,
(Metaphor Publishing, 2004), hlm. 161.
tanggal  5  Agustus  1974  yang  dari  awal  pembentukannya  memang dimaksudkan  untuk  mendukung  kerja-kerja  Orde  Baru.  Sejarawan  UI, Ong  Hok  Ham  menyatakan  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  Indonesia saat  ini  merupakan  pelaksanaan  dari  kebijakan  moral  publik yang dikeluarkan oleh  Ratu  Alexandria  Victoria  (1837-1900).  Hidup  bersama satu  suami  dan  anak-anak  merupakan  model  keluarga  ideal.  Nilai  ini kemudian menyebar ke Eropa di abad 19 dan karena Indonesia pernah di jajah  Belanda,  nilai  ini  juga  menyebar  ke  Indonesia.  Ketika  Ibu  Tien Suharto  duduk  sebagai  Pembina  Dharma  Wanita,  nilai-nilai  keraton  (di mana  ibu  Tien  dibesarkan) diterapkan  juga  sebagai  nilai-nilai  Dharma Wanita  di mana  nilai-nilai  keraton  tadi  sangat  mirip  dengan  nilai-nilai Belanda.  Praktis,  ketika  Orde  Baru  berkuasa  sedikit  sekali  gerakan perempuan  yang  bisa  berbicara  tentang  pembangunan  kapasitas  di luar dari koridor yang telah ditetapkan oleh Dharma Wanita.
Kata  ‘Wanita’  sendiri  berasal  dari bahasa  Sanskerta  yang  artinya ‘yang  diinginkan  dan  ditaklukkan’ 13 sehingga  pemahaman  dari  kata  ini adalah  perempuan  sebagai  makhluk  yang  pasif.  Kata  ‘wanita’  ini  yang kemudian dipergunakan oleh Orde Baru dalam segala hal yang berkaitan dengan  kebijakan  tentang  perempuan.  Dharma  Wanita  mengusung  ide Orde  Baru  yang  menempatkan  perempuan  sebagai  istri  dan  ibu  yang harus mengikuti ‘kodrat’ yang dipahami oleh mayoritas masyarakat.
Sedangkan  kata ‘empu’ berasal  dari  bahasa  Jawa  Kuno  yang artinya  ‘seseorang  yang  terhormat  dan  dinamis’.  Arti  kata ini  kebalikan dari  kata  ‘wanita’  yang  bermakna  pasif,  ‘empu’  bermaksa  aktif. Penggunaan  kata  ‘perempuan’  merupakan  simbol  dari  gerakan perempuan Indonesia dalam menentang pemerintahan yang otoriter.
13 Galenter  dalam Yanti Muchtar, Tumbuhnya  Gerakan  Perempuan  Indonesia  Masa Orde Baru , (Jakarta: Institut Kapal Perempuan, 2016), hlm. 62.
Kebangkitan  perempuan  Indonesia  kembali  setelah  rezim  Orde Baru runtuh. Ini dimulai ketika beberapa ibu-ibu, aktivis perempuan dan akademisi perempuan berdemontrasi di bundaran HI meminta agar harga susu tidak naik, yang akan berakibat anak-anak kurang gizi. Gerakan ini dikenal  dengan  nama  Gerakan  Suara  Ibu  Peduli  (SIP).  Gerakan  kedua adalah  ketika  diadakannya  kongres  perempuan  di  Universitas  Gadjah Mada  pada  tahun  1998  yang  dihadiri  oleh  500  peserta  yang  merupakan perwakilan  perempuan  dari  seluruh  Indonesia.  Sejak  itu  mulai  banyak organisasi perempuan yang tumbuh di Indonesia. Menurut Muchtar, jika ditahun  80an  hanya  ada  21  lembaga  perempuan,  maka  di  tahun  90an terdapat 52 lembaga perempuan. 14

## C. Keberadaan Perempuan Aceh Award
Gerakan  perempuan  ini  tidak  hanya  ada  di  pulau  Jawa,  tapi  juga merambah  ke  seluruh  Indonesia,  salah  satunya  adalah  Aceh.  Dimulai dengan  berdirinya  satu  organisasi  perempuan  di  tahun  1989,  maka mulailah  muncul  beberapa  lembaga  perempuan  setelah  tsunami  2004. Salah  satu  kegiatan  yang  kemudian  menarik  banyak  pihak  adalah diadakannya  Perempuan  Aceh Award di  tahun  2008.  Agar  kerja-kerja perempuan  dikenal  dan  dihargai,  maka  perlu  ada  usaha  untuk mengangkat  kerja-kerja  mereka  ini  sehingga  masyarakat  tau  bahwa banyak  perempuan  yang  telah  berbuat  untuk  negaranya.  Ide  membuat kegiatan Perempuan Aceh Award ini diinisiasi oleh beberapa perempuan Aceh.
Ide  ini  datang  ketika  pemerintah  Aceh  memberikan  penghargaan pada  perempuan-perempuan  yang  terlibat  dalam  usaha  membangun perdamaian di Aceh. Namun, kriteria siapa yang menerima penghargaan tersebut  tidak  jelas.  Satu  yang  ditangkap  oleh  para  aktivis  perempuan
Aceh bahwa penerima penghargaan tersebut bukan dari komunitas akar rumput.  Para  penerima  penghargaan  tersebut  adalah mereka  yang mempunyai  akses  pada  ekonomi  dan  kekuasaan  sehingga  penghargaan tersebut  bukan  hal  yang  istimewa.  Para  aktivis  perempuan  Aceh  lalu mencoba  membuat  kegiatan  satire,  memberikan  penghargaan  bukan untuk  para  aktivis  perempuan,  melainkan  pada  perempuan-perempuan yang  berasal  dari  kalangan  bawah  yang  tidak  mempunyai  finansial berlebih  dan  kekuasaan,  tapi  masih  tetap  konsisten untuk  bekerja membantu sesama.
Kegiatan  yang  bernuansa  memberikan  apresiasi  bagi  perempuan Aceh  pertama  sekali  diadakan  di  salah  satu  caffee  di  Banda  Aceh  pada tanggal 8 Maret 2009. 15 Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan hari Perempuan Internasional. Saat itu kegiatan ini belum bernama Perempuan Aceh Award ,  lebih  dikenal  sebagai  kegiatan  Hari  Perempuan Internasional. Kegiatan pemberian penghargaan yang berbentuk sertifikat ini  dibagi  dalam  beberapa  kategori  seperti  kategori  pendidikan  dan kesehatan. Dana  untuk  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  didapat  dari  hasil patungan para aktivis perempuan sehingga terkumpul dana sebanyak Rp. 500.000 untuk  kegiatan  tersebut.  Para  pemenang  saat  itu  hanya mendapatkan  sertifikat,  yang  menyatakan  bahwa  mereka  sudah melakukan  kerja-kerja  luar  biasa,  untuk  membangun  dan  melakukan pemenuhan hak perempuan korban. Selain itu juga mereka telah mencoba melakukan upaya meningkatkan posisi tawar perempuan.
Ketika  acara  pertama  ini  sukses,  mulai  muncul  ide  untuk menseriusi  kegiatan  ini  dikalangan  gerakan  perempuan  Aceh.  Beberapa aktivis  perempuan  dan  aktivis  laki-laki  yang concern pada  gerakan perempuan  mulai  membuat  konsep  acara  Perempuan  Aceh Award ini.
Nama-nama  yang  masuk  kedalam  tim  perumus  adalah  Nurdin  Jordas, Samsidar, Khairani Arifin, Surayya Kamaruzzaman, Azriana Manalu dan Nursiti.  Pembentukan  tim  perumus  ini  merupakan  hasil  dari  refleksi Gerakan Perempuan yang diadakan di Hotel Mekkah, Banda Aceh. 16
Para  tim  perumus  inilah  yang  kemudian  mengawal  penyusunan konsepnya, sehingga dilaksanakan Perempuan Aceh Award perdana yang lebih  serius.  Kegiatan Perempuan  Aceh Award pertama  ini  diseriusi karena pada tahun 2010, terdapat dana dari Oxfam di beberapa lembaga seperti  RPuK, ADF, KPI dan MaTa  dalam bentuk program di keempat lembaga  tersebut  bernama Raising  Her  Voice .  Salah  satu  aktivitas  yang dirancang  dalam  program  itu  adalah  pemberian award itu.  Oleh  karena itu, Perempuan Aceh Award mulai resmi digunakan pada tahun 2010 dan dikenal sebagai Perempuan Aceh Award pertama.
Meski beberapa responden yang diwawancarai mengatakan bahwa penyelenggaraan Perempuan  Aceh Award pertama masih  lemah,  namun diakui  bahwa  kegiatan  kedua  ini  konsepnya  terbilang  cukup  baik. Mekanisme  kerja  disusun  cukup  ketat.  Misalnya  nama  juri  tidak  di publikasikan,  kandidat  yang  ikut  harus  direkomendasi  oleh  NGO pendamping,  oleh  masyarakat  atau  oleh  kelompok.  Di sini  terlihat  jelas bahwa  harapan  pelaksanaan Perempuan  Aceh Award ini  adalah  untuk memilih  orang-orang  yang  sudah  bekerja  di  lapangan,  tapi  selama  ini tidak mendapat perhatian apa-apa.
Pemilihan  nama Perempuan  Aceh Award juga  bukan  perkara gampang. Setelah mendapatkan beberapa nama seperti Narasyiah Award ,
Cut  Nyak  Dhien Award dan  Datu  Beru Award akhirnya  para  perumus menyepakati  unntuk  memberi  nama  Perempuan  Aceh Award untuk
kegiatan  ini  karena  tidak  ada  justifikasi  yang cukup  kuat  untuk menggunakan nama-nama award yang telah diusulkan tersebut. 17
Kesan sartire yang tujuannya untuk menyindir pemerintah bahwa seharusnya reward ini  diberikan  oleh  pemerintah,  terasa  di Perempuan Aceh Award kedua  ini.  Pihak  penyelenggara  juga  mengundang  para pembuat  kebijakan  untuk  datang  di  acara  ini,  karena  menurut  mereka kegiatan  ini  harusnya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  dalam kewajibannya  dalam  pemenuhan  hak  masyarakat  yaitu ‘to  fulfill,  to promote and to protect’ .
Kegiatan Perempuan  Aceh Award pertama  pada  tahun  2010 dihadiri oleh pemerintah yaitu Gubernur Irwandi Yusuf dan Ketua DPRA Hasbi  Abdullah.  Kegiatan  ini  didanai  oleh  Oxfam  yang  mempunyai program Raising  Her  Voice . Perempuan  Aceh Award kedua  pada  tahun 2012 didanai oleh pemerintah dan bantuan lembaga internasional. Namun tidak  ada  pihak  pemerintah  dari  eksekutif  yang  datang  di  acara  ini, kecuali ketua DPRA Hasbi Abdullah. 18 Di Perempuan Aceh Award ketiga, acara  ini  tidak  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah,  melainkan  dana aspirasi yang diberikan oleh seorang anggota dewan Provinsi Aceh.

## D. Kendala Melaksanakan Perempuan Aceh Award
Banyak  harapan  yang  dibangun  dengan  adanya  kegiatan Perempuan  Aceh Award ini,  terutama  di kalangan  aktivis  perempuan. Namun dalam  kenyataannya,  pelaksanaan Perempuan  Aceh Award ini tidak  selalu  dalam  keadaan  mulus.  Banyak  rintangan  dan  kendala  yang dihadapi panitia agar kegiatan ini bisa terus berjalan.
17 Wawancara pada tanggal 3 Maret 2017.
- Kendala pertama adalah tidak adanya sinergi antara pemerintah dan LSM yang menginisiasi kegiatan Perempuan Aceh Award ini.  Salah seorang responden menyampaikan keluhannya:
“secara konsep  kita  kan  mau  mendorong  pemerintah melakukan  pemenuhan  hak-hak  perempuan  di  Aceh. Salah  satunya  dengan  menganggarkan  penghargaan untuk Perempuan  Aceh Award dua  tahun  sekali  itu.  Ini kan  sudah  berhasil  tapi  belum  menjadi  bagian  [kerja pemerintah], jadi masih kayak kita (Gerakan Perempuan) yang punya ide, kita yang melakukan. Seharusnya ini kan sama-sama”. 19
- Kendala  kedua  adalah dana.  Salah  seorang  responden  mengatakan bahwa:
“semakin  hari  semakin  tidak  stabil  keuangan  gerakan ini. Hal  ini  berakibat  pada  tidak  adanya  dana  yang  tersedia untuk  menggelar  kegiatan  ini.  Ditambah  dengan  semakin sedikitnya  lembaga  internasional  yang  bekerja  di  Aceh menyebabkan gerakan perempuan susah untuk menggelar event  besar  ini,  karena  tidak  adanya dukungan dana  dari luar. Dalam hal dana, sebenarnya di tahun 2012 ada donasi dari Badan  PP.  Saat  itu  ada  penandatanganan  komitmen untuk  mendukung  pemberdayaan  program  perempuan, agar  Badan  PP  bisa  menganggarkan  kegiatan Perempuan Aceh Award berikutnya. Kegiatan Perempuan Aceh Award tahun 2012 sebagian besar anggaran didukung oleh Logica dan UNwomen. Saat itu dilakukan penandatanganan MoU atas  ‘desakan’ UNwomen  dan  Logica.  Penandatanganan MoU  itu  bermaksud  agar  ke depan  pemerintah  ikut  andil melaksanakan kegiatan Perempuan Aceh Award ini, sebagai satu  bukti  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  melindungi dan  memberdayakan  warganya.    MoU  itu  ditandatangani di panggung Perempuan  Aceh Award .  Karena  waktu  itu gubernur  tidak  hadir,  maka  yang  menandatangani  adalah
19 Wawancara pada tanggal 6 Maret 2017.
ketua  BP3A Aceh Dahlia M.Ag  dan  ketua  DPRA,  Hasbi Abdullah.  Namun  ternyata,  komitment  ini  juga  tidak berjalan,  karena  pada  penyelenggaraan Perempuan  Aceh Award ketiga,  kegiatan  ini  malah  didukung dari  dana aspirasi salah seorang anggota dewan Provinsi Aceh”.
- Kendala  ketiga  adalah  keengganan  pemerintah  menjalankan program  ini  sebagai  program  mereka.  Ini  terlihat dari  tidak berjalannya  komitmen yang  telah  ditandatangani  pada  tahun  2012. Ketika  kegiatan  ini  sudah  berusaha  dianggarkan  di  BP3A Aceh, namun kemudian dicoret ketika akan dinaikkan ke BAPPEDA Aceh, sehingga  pemerintah,  lewat  BP3A Aceh,  sama  sekali  tidak  terlibat aktif di kegiatan Perempuan Aceh Award . Seperti yang disampaikan oleh salah seorang panitia penyelenggara:
“yang kita bayangkan publikasi Perempuan Aceh Award ini  bisa  kita  lakuan  di  radio-radio.  Radio  apa  yang tidak dimiliki  oleh pemerintah?? Papan  pengumuman,  baliho apa yang mereka [pemerintah] tidak punya?? Seharusnya mereka  mempromosikan  seperti  itu  secara  terencana. Harusnya  pemerintah  bisa  rekomendasikan  juga  siapa perempuan  di komunitas  yang  selama  ini [pemerintah] tau  sudah  mengabdi  untuk  kerja-kerja  kemanusiaan,  di kampungnya  masing-masing,  di daerahnya  di pelosok, yang bisa direkomendasikan”.
- Kendala keempat adalah koordinasi internal antara anggota Gerakan Perempuan  Aceh.  Karena  tidak  adanya  jadwal  yang  pasti  untuk kegiatan  ini,  proses  kegiatan  ini  dilaksanakan  sangat  terburu-buru. Ketika sebuah lembaga mulai mensounding kapan Perempuan Aceh
Award dilaksanakan, mulailah dicari siapa kandidat-kandidat untuk kegiatan tersebut. Sering sekali, sedikit perempuan-perempuan yang didampingi lembaga-lembaga perempuan yang menjadi nominator. Kalaupun  ada  perempuan-perempuan  kandidat  yang  merupakan
dampingan  lembaga  perempuan  yang  lolos  di  seleksi  pertama cenderung  tidak  masuk  pada  penilaian  tahap  lanjut.  Hal  ini tergambar dari pernyataan salah seorang responden:
“bukti konkrit teman-teman LSM melakukan pendampingan sehingga adanya  perempuan-perempuan hebat tersebut.  Tapi  selama  ini  perempuan-perempuan hebat tersebut bukan  lahir  dari  hasil  pendampingan teman-teman  LSM  itu. Ummi  Hanisah,  dia  tumbuh sendiri. Reje, dia tumbuh sendiri”. 20
Baru  pada  pelaksanaan Perempuan  Aceh Award ketiga, harapan  bahwa  yang  menang  berasal  dari  kelompok  dampingan, berhasil diwujudkan. Namun ide awal dari konten dari Perempuan Aceh Award ini masih kurang dipahami oleh lembaga-lembaga dan
LSM-LSM perempuan bahwa target Perempuan Aceh Award adalah menghasilkan  perempuan  potensial  dari  komunitas  mereka  yang kemudian  didampingi.  Karena  kekurangan  koordinasi  dan kurangnya pemahaman akan kegiatan ini (di samping karena kerja- kerja  lembaga  masing-masing  yang  juga  butuh  perhatian) menyebabkan  kegiatan Perempuan  Aceh Award ini  seakan  tidak diseriusi.  Kesan  ini  semakin  terbaca  ketika  melihat  pelaksanaan Perempuan  Aceh Award pertama  dan  kedua  yang  dilaksanakan  di Sultan Selim II, yang mempunyai ruangan  yang sangat megah dan besar,  namun  ketika Perempuan  Aceh Award ketiga,  kegiatan  ini dilaksanakan di BKOW yang fasilitasnya sangat minim.
- Kendala  kelima  adalah  proses  seleksi.  Dalam  menyeleksi  kandidat yang ikut untuk kegiatan ini, panitia pelaksana bekerja sama dengan lembaga-lembaga  perempuan  yang  ada  di  Banda  Aceh  yang mempunyai  daerah  dampingan  hingga  ke  seluruh  Aceh.  Selain  itu
panitia pelaksana, pada tahun 2015, menggandeng pemerintah lewat BP3A Aceh untuk  bisa  merekomendasikan  orang-orang  yang dianggap  pantas  ikut  di  kegiatan  ini  berdasarkan  kacamata  BP3A yang ada di seluruh kabupaten/kota Aceh. Namun, panitia berharap para kandidat mempunyai dokumentasi tertulis tentang hal-hal yang sukses  yang  telah  mereka  lakukan.  Tapi  para  kandidat  ini  tidak cukup mampu untuk menuliskannya.  Ketika mereka diminta untuk mengirim CV atau profil, yang tertulis hanya sebatas biodata biasa. Kisah-kisah  inspiratif  yang  telah  mereka  lakukan  tidak  muncul  di CV  maupun  di  biodata  mereka.  Akibatnya  pihak  penyelenggara menghubungi LSM pendamping yang mengirimkan CV dan biodata kandidat untuk bisa menuliskan kisah sukses yang telah dilakukan oleh kandidat. Namun, kemampuan menulis lembaga juga terbatas. Akibatnya  banyak  dari  para  kandidat  ini  yang  tidak  tergali  kisah sukses yang telah mereka lakukan.
Selain  itu,  banyak  dari  LSM  yang  baru  memberikan  nama- nama kandidat yang direkomendasi oleh pihak panitia di akhir-akhir pendaftaran.  Namun  inipun  terkendala  karena banyak  yang menyatakan  komitmen mengirim  kandidat,  tapi  belum  dikirim sehingga terpaksa masa pendaftaran diperpanjang. Dan ini berakibat pada tertundanya pelaksana acara dari tanggal yang ditetapkan.
Hal  lain  lagi  yang  berkenaan  dengan  internal  pelaksana adalah  kegiatan  yang  bersifat  dadakan.  Acara Perempuan  Aceh Award ini  belum  mempunyai  jadwal tetap,  misalnya  tahunan  atau dua  tahunan.  Ini  disebabkan  karena  belum  tersistemnya  kerja  ini, sehingga  hanya  berdasarkan  pada  kerelawanan  lembaga-lembaga yang punya kemauan untuk melaksanakan kegiatan ini. Pelaksanaan Perempuan  Aceh Award terakhir  dilaksanakan  pada  tahun  2015,
namun  ketika  tulisan  ini  dibuat  (2018)  belum  ada  tanda-tanda kegiatan ini akan dilaksanakan kembali.

## E. Penutup
Gerakan  perempuan  Aceh  mempunyai  andil  yang  sangat  besar untuk membangkitkan semangat dan kegiatan perempuan-perempuan di Aceh.  Salah  satu  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  hingga  2015  adalah pemberian  penghargaan  bagi  perempuan-perempuan  potensial  yang berasal  dari  akar  rumput.  Namun,  seiring  dengan  semakin  sedikitnya dana dan pekerja yang bersedia menyediakan waktunya untuk mengurus kegiatan ini, menyebabkan kegiatan ini mati perlahan-lahan. Meski masih banyak  suara  yang  menginginkan  acara  ini  dilaksanakan  lagi,  namun masih  butuh -bukan  saja  semangat- bantuan  dalam  hal-hal  lainnya  agar kegiatan ini bisa terlaksana kembali.
Perempuan Aceh Award telah memberi semangat dan rasa dihargai bagi  perempuan-perempuan  yang  telah  mendapatkan  penghargaan tersebut.  Meski  di  pelaksanaan  pertama  dan  kedua,  dianggap  bahwa semangat  awal Perempuan  Aceh Award telah  melenceng,  namun  di Perempuan Aceh Award ketiga dianggap telah mengembalikan semangat Perempuan Aceh Award karena telah diberikan pada seorang perempuan yang memang berjuang dari nol dan tanpa dibantu oleh fasilitas apapun.
Aceh  memang  membutuhkan  perempuan-perempuan  seperti  ini, dan lewat penghargaan yang mereka dapatkan semakin membangkitkan rasa percaya diri mereka. Dan kepercayaan diri itu telah membuat mereka mengepakkan sayap mereka hingga dikenal, tidak saja oleh lingkungan di sekitar  mereka,  namun  oleh  nasional  bahkan  internasional.  Misalnya, pemenang Perempuan  Aceh Award pertama,  Ummi  Hanisah, mendapatkan  bantuan  dari  satu  lembaga  Jepang  untuk  melanjutkan kegiatan-kegiatan  sosialnya.  Pemenang Perempuan  Aceh Award kedua,
Asnaini,  mendapat penghargaan  Saparinah  Sadli Award . Pemenang Perempuan Aceh Award ketiga, Badriah, mengikuti kegiatan Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  di  Jakarta  dan  menjadi  pembicara.  Dari keberhasilan-keberhasilan ini terlihat bahwa Perempuan Aceh Award telah menghadirkan  banyak  perempuan  potensial  yang  bisa  membantu pemerintah  mengentaskan  kemiskinan  dan  kebodohan  di lingkungan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Farhan Hamid, Partai  Politik  Lokal  di  Aceh:  Desentralisasi  Politik dalam Negara Kebangsaan , Jakarta: Kemitraan, 2008.
Anthony  Reid, Verandah  of  Violence:  The  Background  to  the  Aceh  Problem , Singapore University Press, 2006.
Julia I. Suryakusuma, Sex, Power and Nation; an Anthology of Writing 1979- 2003 , Metaphor Publishing, 2004.
Neta  S. Pane, Sejarah  dan  Kekuatan  Gerakan  Aceh  Merdeka:  Solusi, Harapan dan Impian , Jakarta: Grasindo, 2001.
Rosnida Sari, Women’s Participation in Local Politics in Aceh (A Case Study) , Unpublished Thesis, South Australia: Flinders University, 2013.
Saiful  Mahdi, Perempuan  dari  Sebuah  Negeri  Bernama  Aceh , dalam Perempuan  dan  Proses  Perdamaian  di  Aceh, Banda  Aceh: Aceh Institute, 2009.
Susan  Blackburn, Kongres  Perempuan  Pertama:  Tinjauan  Ulang ,  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV, 2007.
Yanti Muchtar, Tumbuhnya  Gerakan  Perempuan  Indonesia  Masa  Orde  Baru , Jakarta: Institut Kapal Perempuan, 2016.