## PROBLEMATIKA HUKUM DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
(BEBERAPA SISI PEMIKIRAN SPEKULATIF-TEORITIK)
Oleh :
H. Bambang Sunggono, S.H., M.S.

## Abstract
This writings about to answer the question of the ability to anticipate changes in social  law. Problems  of  Law  and  Development  in  Indonesia  requires  speculative  in theoretical studies, see Law as  social control, and law as social frame. With more in the nature of reviewing the nature of the law in the context of development, the legal position as a social institution will be more robust, in turn, will interpretation of legal development goals.Law in the construction will be closer realization of "distributive justice" in society.
Key words : Law, development,  law as interpretation of development goals.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangunan  yang  menempati kedudukan  penting  seperti yang  sedang kita  lakukan  sekarang  ini  memiliki tuntutan  atau  pengaruh  tersendiri  bagi (sistem)  hukum.  Ia  menghendaki  agar hukum  dapat  dijadikan  sebagai  sandaran kerangka  untuk  mendukung  usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun  masyarakat  Indonesia,  baik secara fisik maupun non fisik.
Para  teoritisi  yang  melakukan aktivitasnya  di  bidang  hukum  dan pembangunan,  termasuk  di  kalangan teoritisi  Indonesia,  tampaknya  hingga saat  ini  masih  sedang  berkutat  dalam spekulasi  pemikiran  dalam  upayanya untuk mencoba  merumuskan  dan mengkriteriakan teori-teori secara cermat dan  kritis  yang  sekiranya  dapat mendalilkan  sampai  seberapa  jauh  dan seberapa besar kapasitas dan keterbatasan sistem kontrol  lainnya  yang  ada  dan tersedia  dalam masyarakat, dalam artian manakah  yang  lebih  efektif,  demikian juga  dalam  konteks  hukum upaya-upaya itu  tidak  lain  akan  meliputi  tindakan- tindakan  yang  perlu  dipikirkan  untuk diambil,  serta  tehnik  atai  cara  yang dipilih  untuk  mengatur  (perilaku) manusia.  Hal  yang  demikian  pada
gilirannya  akan  menghantarkan  kita untuk  mengamati  dan  mencermati bagaimana relevansi sosial sistem hukum kita  itu  yang  apabila  kita  telusuri  terdiri dari  beberapa  konsentrasi  pandang, antara lain yaitu : 1
1. Mencoba  dan  memahami bagaimana hukum itu berakar pada  susunan  atau  struktur sosial masyarakatnya, kulturnya, susunan ekonominya, dan sebagainya;
2. Melihat bagaimana hukum itu menjadi  atau  membentuk, bagaimana  berubahnya,  yang kesemua  itu  dalam  rangka melaksanakan fungsi- fungsinya untuk melayani dan melindungi masyarakat;
3. Melihat  bagaimana  hukum atau lembaga-lembaga hukum itu  dijabarkan  ke  dalam tindakan atau perilaku manusia.  Dengan  demikian, akan  tampak  bahwa  hukum itu  sesungguhnya  bukan hanya berupa system peraturan sistematis, melainkan  juga  merupakan sistem perbuatan atau perilaku manusia, dalam arti baik para
1 Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan , Alumni, Bandung, 1990, hal. 3.
pejabat  (pelaksana)  hukum
maupun para
warga masyarakatnya  sendiri.  Lebih dari,  itu,  perhatian  juga  akan diarahkan  kepada  lembaga- lembaga hukum sebagai suatu organisasi  social  yang  biasa dan  yang  tidak  ada bedanya dengan  organisasi-organisasi social lainnya;
4. Mengamati  pengaruh  atau bekerjanya  faktor-faktor  atau kekuatan-kekuatan  di  luar hukum terhadap hukum;
5. Peraturan-peraturan  hukum itu  tidak  hanya  ditinjau  dari sudut kesahannya saja menurut  hukum  (“juridis formal”), melainkan juga dari kemampuannya
untuk
menimbulkan efek atau pengaruh yang dikehendaki.

## B. Permasalahan
Berpijak  pada  latar  belakang seperti  itu  dari  sisi  atau  konteks  hukum kita  dapat  mengajukan  permasalahan sejauhmana  kemampuan  hukum  untuk mengantisipasi  terjadinya  perubahan social yang terjadi begitu pesat, cepat dan kompleks  di  tengah  masyarakat  yang sedang membangun ?.
Permasalahan  seperti  itu  penting artinya  untuk  dapat  menjejak  dan memahami  lebih  lanjut  tentang  hukum yang  merupakan salah  satu  kerangka pembingkai  kehidupan  sosial. Namun demikian,  dalam  mengarungi  spekulasi- spekulasi  pemikiran  seperti  itu,  tidak mustahil kita juga akan sampai juga pada satu  hal  yang  merupakan  simpul-simpul mikrososiologik dan yang kemudian akan muncul sebagai sifat hakikat dari hukum, di mana hal ini pada dasarnya merupakan upaya  manusia  untuk  menciptakan  dan melanggengkan ketertiban dan keamanan dalam  lingkungan  hidupnya,  sehingga cita  dan  rasa  kehidupan  bersama  dapat berjalan lancer dan baik. Upaya itu tidak lain  meliputi  tindakan-tindakan  yang perlu  dipikirkan  untuk  diambil  serta tehnik  atau  cara  yang  dipilih  untuk mengatur  perilaku  manusia  sebagai subyek pembangunan.

## C. Pembahasan
Apabila kita  kaji,  kepustakaan tentang studi-studi hukum dan pembangunan tampaknya masih menempatkan  suatu  kecenderungan untuk  memberikan  ruang  atau  tempat kepada  pandangan  atau  pemikiran  yang berkembang yang antara lain menyatakan bahwa  sistem  hukum  itu  dapat memainkan  peran  sebagai  pendukung atau  penunjang  setiap  usaha  untuk
merealisasikan  tujuan  pembangunan, demikian juga  kepada  pandangan  atau pemikiran  yang  menyatakan  bahwa “tipe”  sistem  hukum  tertuntaskan menjadi  amat  diperlukan  sesegera  suatu masyarakat tanpa dapat dielakkan lagi, di mana  kemudian  tumbuh  menjadi  suatu kompleksitas  setelah  mencapai  sasaran tertentu yang ditargetkan dalam pembangunan. 2
Berpijak  dari  pandangan  Dias  di atas,  kita  dapat  meraba  bahwa  ia sesungguhnya  ingin  menarik  suatu  garis hubungan yang erat antara sistem hukum dengan  pembangunan.  Dari  sini  tidak pelak  lagi  sistem  hukum  dipandang sebagai  sesuatu  yang  esensial  atau mendasar  bagi  penciptaan,  pembinaan dan  kontrol  (pengawasan) sosial  dalam pembangunan.
Pensifatan  yang  esensial  ini dikarenakan  system  hukum  dengan komponen  atau  perwujudannya  berupa peraturan  hukum  dengan  pelbagai perangkat pendukungnya, pada gilirannya  akan  mampu  memberikan prediktabilitas  yang  tinggi  kepada  para pelaku pembangunan itu sendiri. Dengan perkataan  lain,  sistem  hukum  akan
2 Clarence J. Dias, “Research on Legal Services and Proverty : Its Relevance to the Design of Legal Service Programs and Developing Countries”, Washington University Law Quartely , Number 1, 1985, p. 163-167.
mampu  memberikan  kepastian  hukum dalam  setiap  gerak  atau  aktifitas pembagunan.
Berpijak  pada  pemikiran  di  atas, kita  akan  melihat  bahwa  keberanian  dan keberdayaan  (sistem)  hukum  merupakan salah  satu  sarana  untuk  menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan itu sendiri ke dalam  norma-norma  hukum  untuk kemudian  diterapkan  di  tengah-tengah masyarakatnya.  Jadi,  sesungguhnya hukum  juga  merupakan  pembingkai  dari pembangunan. Konsekuensinya, semakin hukum  itu  dipakai  dengan  efektif  untuk mengarahkan perilaku anggota masyarakat,  maka  semakin  berhasil pencapaian  tujuan-tujuan  pembangunan itu dilaksanakan. Dengan demikian, akan semakin  jelas  pula  bahwa  hukum merupakan  instrument  yang  digunakan untuk merekayasa masyarakat dan untuk mengontrol  perilaku-perilaku  anggota masyarakat agar sejalan dengan “policy” (kebijakan) tertentu. 3
Dalam konteks tulisan ini, sistem hukum  yang  tengah  beroperasi  atau terimplementasi  dalam  masyarakat  yang dimaksudkan,  dapat  dianggap  sebagai
3 Soetandyo  Wignjosoebroto, “Keadaan  dan Masalah  Profesi  Hukum  di  Indonesia Sekarang” , dalam Prociding  BPHN, 1996, hal. 28-29.
sesuatu hal yang di dalamnya bermuatan 3 (tiga) komponen, yaitu : 4
1. Komponen struktural.
Yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Lembaga  Pengadilan  misalnya, merupakan salah satu contoh yang sederhana  dan  jelas.  Struktur pengadilan  dapat  digambarkan berupa  majelis  hakim  yang melakukan persidangan di tempat tertentu,  pada  waktu  tertentu, dengan  jumlah  anggota  tertentu, dan dengan batasan-batasan yurisdiksi serta ketentuan prosedural  yang  telah  ditentukan pula.  Contoh  lain  dapat  pula dikemukakan, Konstitusi (tertulis) yang merupakan cirri-ciri penting dan  mendasar  tentang  gambaran structural  bagi  hukum,  karena konstitusi pada dasarnya merupakan pengejawantahan pola dan cirri-ciri dasar dari dan proses hukum,  organisasi  dan  kerangka pemerintahan.  Konstitusi  pula yang member dasar kerangka atau hirarki hukum.
2. Komponen berupa substansi.
4 Lawrence  M.  Friedman,  1979,  “ On  Legal Development”, Rutgers Law Review , Number 1, p. 27-30.
Yaitu  hasil  aktual  produk  suatu sistem hukum. Dapat dikemukakan  sebagai  contoh, misalnya  tentang  apa-apa  yang secara  nyata  diucapkan  atau diperbuat (diputuskan) oleh hakim. Dalam pengertian substansi,  hal  ini  termasuk  juga peraturan-peraturan  hukum  yang meliputi  juga  kaidah-kaidah hukum  yang  tidak  tertulis. Demikian juga setiap “keputusan” merupakan  produk  substantive dari  sistem  hukum,  misalnya, “Putusan Pengadilan”, atau setiap keputusan yang diundangkan oleh para  pembuat  undang-undang, atau  setiap  ketentuan  yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.
3. Komponen sikap publik dan nilai- nilai.
Komponen  ini  akan  menentukan apakah  misalnya  Pengadilan  itu didayagunakan  atau  tidak  ?,  dan apabila  ya,  kapan  ?.  Dalam beberapa  kebudayaan  terekam misalnya,  nilai  untuk  berperkara di muka Pengadilan diseyogyakan sebagai  upaya  terakhir.  Namun demikian,  dalam  lingkungan kebudayaan  yang  lain,  hal  itu justru merupakan upaya dan kerja yang  sudah  biasa  dilakukan  atau
telah  menjadi fenomena  sehari- hari. 5
Dalam  konstruksi  pemikiran seperti  dipaparkan  di  atas,  Parsons sebagai  salah  satu  teoritisi  yang menyoroti  tertib  hukum  dalam  kerangka teori  sosial  atau  sistem  sosial  yang fungsional,  menyatakan  bahwa  fungsi suatu sistem hukum itu bersifat integratif, artinya  untuk  mengurangi  unsure-unsur konflik  yang  ada  dalam masyarakat  dan untuk melicinkan  proses  pergaulan sosial. 6
Parsons  dengan  pemikiran  yang seperti  itu  kiranya  hendak  menguraikan tentang  bagaimana  hukum  dapat berfungsi  untuk  mengatur,  memelihara dan  menjaga  hubungan  sosial  di  dalam sistem sosial tersebut.
Dalam
5 Sebagai  contoh  dapat  dikemukakan  di  sini,  di masyarakat  Korea  misalnya  dianggap  tdak pantas  dan  tidak  baik  bila  orang  memaksa- maksakan  hak hukumnya.  Apabila  seseorang melakukan  gugatan  ke  pengadilan  kepada seseorang yang lain hal ini dianggap “tabu”, hal ini dianggap bahwa seseorang yang menggugat tersebut  dianggap  secara  terang-terangan  telah memaklumkan  “perang”,  bahkan  terhadap tindakan  yang  demikian  tersebut  ia  dapat dianggap  sebagai  orang  yang  tidak  memiliki perasaan  kepada  orang  lain.  Namun  berbeda dengan  yang  terjadi  di  kalangan  masyarakat Myanmar, justru terdapat fenomena kegemaran untuk berperkara di pengadilan.
6 Edwin  M.  Schur,  1988, Law  and  Society  :  A Sociological View, Random House, New York, p.  78-82,  serta  Philip  J.  Wilkinson, “Potensi Fungsionalisme  Untuk  Melakukan  Analisis Sosiologis  Terhadap  Hukum” dalam  Adam Podgorecki  dan  Christoper  J.  Whelan,  (ed), 1997, Pendekatan  Sosiologis  Terhadap Hukum , Bina Aksara, Jakarta, hal. 120-122.
pandangannya  tersebut,  hanya  dengan jalan  mentaati  suatu  system  aturan (hukum)  sajalah  sistem-sistem  interaksi sosial  itu  akan  dapat  berfungsi  dengan baik,  tanpa  kemungkinan  berubah menjadi  konflik-konflik  yang  terbuka ataupun yang terselubung dalam keadaan kronis.
Agar  suatu  sistem  atauran  atau pranata  khusus  dapat  menyelenggarakan integrasi  yang  demikian  dengan  cukup efektif,  menurut  Parsons,  terdapat  4 (empat) masalah yang harus diselesaikan lebih dahulu, yaitu : 7
1. Masalah  legitimasi yang  akan menjadi  landasan  bagi  pentaatan kepada peraturan-peraturan hukum;
2. Masalah  interpretasi  yang  akan menyangkut  masalah  penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek  hukum  melalui  proses penetapan aturan-aturan tertentu;
3. Masalah sanksi yang menegaskan tentang  maksus-maksud  apakah yang  nanti  akan  timbul  apabila nanti  ada  pentaatan,  dan  sanksi apapula  yang  akan  diberikan apabila ada pengingkaran- pengingkaran  terhadap  aturan- aturan hukum, sekaligus
menegaskan  siapa  atau  lembaga apa  yang  nanti  akan  menerapkan sanksi-sanksi tersebut;
4. Masalah yurisdiksi yang menetapkan  batasan  atau  garis kewenangan dalam  menegakkan norma-norma
hukum dan menyebutkan macam-macam perbuatan,  orang  atau  subyek, peranan, golongan atau kelompok, yang  terkena  atau  hendak  diatur oleh  perangkat-perangkat  norma hukum itu.
Dalam pandangan Parsons tersebut, tampaknya  ia  mengakui  bahwa “sistem hukum”  dan  “sistem  politik”  itu  sangat erat berkaitan khususnya yang menyangkut  (penerapan)  masalah  sanksi dan  yurisdiksi,  karena  dalam  hal  ini, setiap  upaya  untuk  menegakkan  hukum itu  selalu  dikembalikan  kepada  tangan- tangan  kekuasaan  politik.  Namun demikian,  Parsons  menegaskan  pula bahwa kedua hak tersebut secara analitis masih dapat dipisahkan. Dalam kenyataannya  secara  teori  dan  praktek, dikenal  pula  teori  pemisahan  kekuasaan (The  Separation  of  Power) dan  teori pembagian  kekuasaan (The  Distribution of Power). 8
8 Perkembangan konsep kekuasaan dalam hukum tata  negara  antara  lain  dapat  dilihat  dalam Machfud  MD,  2010 , Perdebatan  Hukum  Tata
Pemisahan  secara  analitis  ini dimungkinkan  dengan  cara  memusatkan perhatian  kita  kepada  tugas  pokok lembaga  peradilan  yang  nantinya  akan melahirkan  putusan-putusan  pengadilan sebagai  bagian  dari  peraturan-peraturan hukum  yang  bersifat  konsisten  (melalui fungsi interpretasi, pendapat dan temuan hukum  oleh  hakim).  Dengan  cara mengkonstatatir  kenyataan  bahwa  di dalam  sistem  hukum  yang  sudah berkembang  dengan  jauh  itu  lembaga- lembaga  pengadilan  memiliki  taraf kebebasan  yang  cukup  besar  dari kekuasaan  politik  yang  sentral  di  dalam tertib  hukum, 9 sedangkan  perumusan kebijakan (policy) melalui  lembaga legislative  terletak  di  dalam  inti kekuasaan politik. 10
Bredemeier, dengan menggunakan  konsep-konsep  umum yang telah dikembangkan oleh Parsons, 11 berusaha  melukiskan  secara  agak  lebih terperinci  segala  macam in  put dan out Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi ,  PT. Rajawali Press, Jakarta.
9 Edwin  M.  Schur;  Adam  Podgorecki  dan Christoper J. Whelan loc. cit.
10 Akhir-akhir  ini  banyak  diperbincangkan  dan diperdebatkan  oleh  kalangan  akademisi  dan praktisi  hukum  di  Indonesia,  kasus-kasus rekayasa hukum oleh aparatur pelaksana hukum sampai  maraknya  kasus  mafia  hukum  yang mengorbankan  “rasa  keadilan”  masyarakat, keterpurukan  hukum  hingga  menurunnya kepercayaan  masyarakat  kepada  hukum,  juga menjadi  sajian  informasi  dan  banyak  disorot pelbagai media Indonesia dan asing.
11 Lihat  dalam  Edwin  M.  Schur; Philip  J. Wilkinson, loc. cit.
put yang terlihat di dalam proses timbale balik  yang  fungsional  antara sistem hukum dengan sistem atau subsistem lain yang utama dalam masyarakat.
Dalam analisis Bredemeier, system  politik  akan  bekerja  melengkapi system hukum dengan tujuan-tujuan yang mengandung kebijakan sebagai pengganti interpretasi,  dan  dengan  kekuatan pemaksaan sebagai pengganti keabsahan. Demikian pula sistem adaptif
(Bredemeier menyebutnya sebagai “pattern  variables  of  adaption” yaitu economy,  science  and  technology )  akan menyumbangkan in put berupa pengetahuan-pengetahuan  khusus  yang dimaksudkan  untuk  memungkinkan verifikasi-verifikasi  kebenaran. Sebagai penggantinya, dari tertib hukum ini akan diperoleh keputusan-keputusan berwibawa  yang  akan  mempengaruhi suasana  penyesuaian,  terutama  melalui akibat-akibat  yang  ditimbulkan  oleh keputusan-keputusan itu pada organisasi- organisasi  atau  lembaga-lembaga  yang berperan  dan  yang  terdapat  di  dalam sistem pembagian kerja, berupa pembebanan  hak  dan  kewajiban  demi kepentingan  organisasi  atau  lembaga yang lebih efisien.
Berkaitan  dengan  sosialisasi (“pemeliharaan pola”), tertib hukum akan menerima  pola  dan  motivasi  untuk senantiasa  berpaling  kepada  hukum  di
mana  melalui  proses  pencerapan  telah dihidupkan  ke  dalam  sanubari  atau pemahaman  para  anggota  masyarakat, dan  selanjutnya  ia  akan  memposisikan sebagai  bagian  dari  sistem  sosial.  Pada gilirannya,  sebagai  piranti  pengganti tertib  hukum  akan  memproduk (out  put) apa  yang  dinamakan  dengan  “keadilan” yaitu berupa pemenuhan harapan-harapan yang  dikandung  dan  diresapi  oleh  para individu anggota masyarakat.
Menurut  Bredemeier,  walaupun sistem  hukum  memiliki  karakteristik sebagai goal  pursuance (alat  untuk mencapai  tujuan)  guna  mengevaluasi struktur  peran  antisipasi,  sistem  hukum juga  memiliki  cirri adaptive  proceses atau proses-proses adaptif yaitu kemampuan  untuk  menghadapi  segala hambatan dalam mencapai tujuan.
Suatu  proses  integratif akan terbentuk  untuk  menciptakan  suatu mekanisme  tertentu  dalam  rangka mencapai  tujuan  tersebut.  Di  sini, hukumpun berperan untuk menginterpretasikan  respon-respon  yang berasal  dari “The  Polity  enforcement procedures” , akan tetapi jika kita hendak menerapkan kebijakan  hukum (Policy  of law) berdasarkan  karakteristik goal pursuance terhadap kasus-kasus individual,  maka  diperlukan  suatu pengetahuan  tentang  bentuk  hubungan
sosial  yang  terjadi  dan  yang  mungkin akan  merintangi  penerapan  kebijakan hukum tersebut.
Oleh karena itu, untuk menerapkan suatu kebijakan, termasuk di dalamnya  kebijakan  pembangunasn, diperlukan adanya suatu organisasi sosial atau struktural yang baik dan efisien serta adanya  kesediaan  masyarakat  untuk menerima  kebijakan  tersebut  dan memahaminya.  Di  sisi  lain,  hukumpun akan  membentuk  organisasi  sosial  dan struktural  menjadi  efisien  yang  pada akhirnya akan menghantarkan masyarakat  itu  menuju  kepada  tujuan- tujuan pembangunan yang telah ditetapkan  atau  ingin    dicapai.  Dalam kerangka  demikian  inilah program kebijakan semisal “bantuan hukum” yang dapat  diidentifikasi  juga  sebagai  suatu gerakan sekaligus organisasi sosial, akan lebih  berpeluang  memunculkan  ciri hukum  yang “adaptive  proceses” tersebut. 12
Untuk  menghindari  munculnya anggapan  tentang  terlampau  mudahnya menyederhanakan konstruksi dari permasalahan  di  atas,  dan  karenanya harus diiringi dengan membuat verifikasi-verifikasi  empirik,  hubungan antara sistem  hukum  dan  proses
12 Ibid.
pembangunan oleh  Dias  dihipotesiskan sebagai berikut : 13
1. Suatu  sistem  hukum  yang  efektif
itu dapat mempermudah implementasi rencana pembangunan;
2. Tidak adanya sistem hukum yang efektif akan memperlambat gerak atau aktivitas kemajuan pembangunan.
Menurut  Dias  dalam  tulisannya tersebut,  suatu  sistem  hukum  dapat dikatakan efektif apabila  perilaku- perilaku  manusia  di  dalam  masyarakat dapat cocok sepenuhnya dengan apa yang telah  ditentukan  di  dalam  peraturan- peraturan  hukum  yang  berlaku.  Dengan perkataan  lain,  adanya  suatu  sistem hukum  yang  efektif  akan  ditandai  oleh adanya  suatu  kelainan  yang  minimal antara sistem hukum yang formal dengan yang operatif-implementatatif.
Dias  juga  mengintrodusir  bahwa efektif tidaknya suatu sistem hukum akan ditentukan oleh 5 (lima) syarat, yaitu : 14
1. Mudah  tidaknya makna  atau  isi peraturan-peraturan hukum  itu ditangkap atau dipahami;
2. Luas  tidaknya  kalangan  di masyarakat  yang  mengetahui  isi
13 Clarence J. Dias, loc. cit.
14 Ibid.
dari  peraturan-peraturan  hukum tersebut;
3. Efisien tidaknya, efektif tidaknya,
mobilisasi peraturan-peraturan
hukum  yang  dicapai  dengan bantuan :
a. Aparat  administrasi yang menyadari kewajiban-
kewajibananya untuk melibatkan  diri  dalam  upaya mobilisasi yang demikian itu;
b. Para  warga  masyarakat  yang merasa  terlibat  dan  merasa harus  berpartisipasi  dalam proses mobilisasi tersebut;
4. Adanya  mekanisme  penyelesaian sengketa  atau perselisihan  yang tidak  hanya  harus  mudah  diurus, dihubungi  dan  dimasuki  oleh setiap  warga  masyarakat,  akan tetapi  juga  harus  efektif  untuk menyelesaikan  sengketa  atau perselisihan yang terjadi;
5. Adanya anggapan atau pengakuan yang  merata  di  kalangan  warga masyarakat  bahwa  peraturan- peraturan  hukum  atau  pranata- pranata  hukum  tersebut  memang sesungguhnya  memiliki  daya kemampuan yang efektif.
Dalam  kerangka  seperti  itu, program-program  kebijakan  semacam pelayanan  hukum  (termasuk program
bantuan  hukum  di  dalamnya)  sebagai salah  satu  cara  untuk  meratakan  jalan menuju  pemerataan  keadilan,  maka  tak pelak  lagi  akan  dapat  membantu terealisasinya kelima syarat di atas. Oleh karena menyangkut upaya-upaya peningkatan daya efektifitas hukum (baca : Pemberdayaan Hukum), pada gilirannya program-program kebijakan semacam itu akan menunjang setiap upaya pembangunan.  Oleh  karenanya,  bila  kita lihat fenemena di masyarakat akhir-akhir ini,  adanya  program  kebijakan  semacam pemberian  bantuan  hukum  khususnya bagi  kalangan  masyarakat  miskin  dan buta  hukum,  masyarakat  terpinggirkan sebagai  akibat  yang  muncul  dari  proses pembangunan,  tentu  tidak  akan  dapat dilakukan  secara  efektif  pula  apabila organisasi  dan  perangkat  hukum  yang berkait tidak melakukan pula tugas untuk membangun  kesadaran  hukum  atau “kemelekan  hukum”  masyarakat  untuk mengetahui  dan  memahami  apa  yang menjadi  hak-hak  dan  kewajiban- kewajibannya.
Dengan  begitu,  kita  dapat memahami misalnya apabila dipertanyakan  apakah  program-program kebijakan yang berkait dengan itu nyata- nyata  dapat  membantu  persebaran pengetahuan  hukum  dan  kepemahaman hukum  (dan  politik)  di  kalangan
masyarakat  mengenai  adanya  dan  isi suatu kebijakan publik (public  policy) yang  diwujudkan  dalam  bentuk  hukum melalui  peraturan  perundang-undangan, yang  di  dalmnya  tercantum  hak-hak, kewajiban-kewajiban, hubungan- hubungan  hukum  atau  perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  hukum  itu sendiri, dan lain sebagainya.
Salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan  untuk  itu  adalah  dengan member  dan  mensuplai  informasi- informasi  yang  cukup  kepada  individu atau  kelompok  individu  anggota masyarakat,  misalnya  yang  terintegrasi pada paket penerangan  atau penyuluhan, forum-forum  sosialisasi  melalui  tatap muka,  atau  pelbagai  penyediaan informasi melalui media. Adanya wadah- wadah semacam itu seringkali akan turut menyemangati dan mengilhami masyarakat  sasaran.  Kemudahan  akses dan  hubungan,  serta  keterbukaan informasi  kayaknya  sudah  menjadi kebutuhan  kekinian.  Masyarakat  yang terlayani  seperti  akan semakin  bisa memposisikan  diri  misalnya  sebagai sesame  Warga  Negara      Indonesia  yang merdeka, yang memiliki kedudukan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan, yang  memiliki  kesempatan  yang  sama dalam  turut  dan  berperan  dalam  proses pembangunan,  dan  sebagainya.  Oleh
karena  itu  pada  gilirannya  mereka  akan sadar  dan  paham  akan  hak-hak  dan kewajiban-kewajibannya, bagaimana mempertahankan  dan  membelanya,  serta bagaimana memperjuangkan kepentingan-kepentingannya dalam
proses-proses
kebijakan dan pembangunan. Cara-cara seperti itu pada intinya  untuk  meyakinkan  kepada masyarakat  sasaran,  bahwa  jalan  hukum dan  upaya  hukum  itu  sesungguhnya terbuka  bagi  semua  orang  yang  sedang menghadapi dan menyelesaikan pelbagai persoalan  hukum,  dan  bahwa  jalan hukum atau upaya hukum yang demikian itu  menjadi  hak  mereka  yang  dapat mereka jangkau dan gunakan.
Keberadaan  hukum  bukanlah  sesuatu yang  jauh  dan  sulit  dijangkau  oleh masyarakatnya.

## D. Kesimpulan
Melihat  contoh-contoh  kebijakan hukum di atas, kita akan semakin melihat adanya titik pertemuan atau persinggungan  yang  “mesra”  antara hukum  dan  pembangunan,  sebab bagaimanapun juga pembagunan sebagai bagian  dari  produk  kebijakan  publik melalui  hukum,  yang  hingga  saat  ini sedang  giat-giatnya  dilakukan  di Indonesia, pada dasarnya juga menginginkan terwujudnya  “pemerataan keadilan”,  ini  adalah  suatu  keniscayaan,
berdampingan dengan pemerataan- pemerataan di bidang yang lain, misalnya ekonomi,  seperti  yang  juga  diidealkan oleh Dias, 15 di mana jalan untuk meretas “pemerataan keadilan” melalui kebijakan-kebijakan  dan  implementasi hukum  di  lapangan  akan  lebih menampakkan  wujudnya  sebagai  :  (1) penggerak    mobilisasi  hukum,  (2) meningkatkan kemungkinan bagi mereka yang  miskin  dan  terpinggirkan,  mereka yang  buta  hukum  dan  “terkalahkan” untuk  dapat  mengakses  dan  menikmati penyelesaian  sengketa  atau  perselisihan dengan  mudah,  baik  dan  setara,  karena mereka  telah  memiliki  “posisi  tawar” yang  kuat  dan  baik,  dan  seterusnya mendapat  perhatian  yang  baik  dan proporsional  dari  para  aparat  pelaksana hukum,  karena  melalui para  aparat pelaksana inilah seseorang dan memperjuangkan  dan  melindungi  hak- haknya, (3) menampilkan kesan atau citra bahwa  betapa  besar  hasil  yang  dapat diperoleh  apabila  orang  ataupun kelompok orang menyelesaikan sengketa atau persoalan hukumnya melalui system hukum  (dan  karenanya  tidak  selalu melalui  “tangan  kekuasaan/politik”. Kesan  atau  citra  seperti  ini  adalah  baik, di  antaranya  misalnya  dapat mengubah pra-asumsi  di  kalangan  masyarakat
miskin  dan  terkalahkan,  yang  hampir selalu menyangka bahwa (sistem) hukum dan  bahkan  peradilan  tidak  berpihak kepada  mereka,  tetapi  lebih  berpihak kepada  mereka  yang  berkuasa  dan berduit.
Adanya  pendekatan  dan  langkah semacam  itu  pada  gilirannya  akan memperkokoh  posisi  hukum  sebagai bagian  dari  pranata  sosial  yang  kokoh, berdiri  sejajar  dengan  politik.  Dalam konteks  yang  ideal,  tertib  hukum  akan senantiasa  tampil  berdampingan  dengan tertib  politik.  Dalam  suasana  seperti  itu pula  kiranya  peraturan-peraturan  hukum menjadi  lebih  tersederhanakan  dan  lebih diperjelas, atau  di  sisi  lain,  sistem peradilan  sebagai  pemangku  kekuasaan yudikatif  dalam  prakteknya  lebih mengakar  dan  terhujam  dalam  perasaan hukum  dan  keadilan  masyarakat,  karena di  sana  pula  mereka  akan  dapat menggantungkan harapan yang menyangkut  “perburuan  keadilan”  akan membuahkan  “perolehan  keadilan”. Hukum  dan  pembangunan  akan  terus berdampingan beriring dengan perubahan-perubahan  yang  terjadi  di masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dias,  Clarence  J., 1985, “Research  on Legal  Srvices  and  Poverty  :  Its Relevance,  to  the  Design  of  Legal Services  in  Developing  Countries”, Washington  University  Law  Quartely , Number 1.
Friedman,  Lawrence  M., 1979, “On Legal Development”, Rutgers and Law Review, Number 1.
MD,  Machfud,  2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen  Konstitusi,  Jakarta, PT. Rajawali Press. Rahardjo,  Satjipto,  1990, Hukum,
Masyarakat dan
Pembangunan, Bandung, Alumni.
Podgorecki, Adam dan Whelan Christoper  J.,  (ed),  1997 ,  Pendekatan Sosiologis  Terhadap  Hukum, Jakarta, Bina Aksara.
Schur, Edwin  M.,  1988, Law  and Society  :  A  Sociological  View ,  New York, Random House.
Wignjosoebroto, Soetandyo,
1996, Prociding  BPHN, “Keadaan dan
Masalah  Profesi  Hukum  di  Indonesia Sekarang “ , Jakarta.
BIODATA SINGKAT PENULIS
H.  Bambang  Sunggono,  S.H.,  M.S. (NIDN :  0730066401 )  adalah  staf pengajar  di  Fak.  Hukum  Univ.  Islam Jember.  Menamatkan  Sarjana  Hukum  di Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya  Malang  tahun  1987  dan menamatkan  Pendidikan  S2  Program Studi  Ilmu  hukum  di  Program  Pasca Sarjana  Universitas  Airlangga  Surabaya tahun  1992.  Pernah  menjadi  Legal Officer  PT.  Indo  Sapta  Prima,  Direktur Lembaga Pengkajian Sosial dan Pembangunan  (LPSP),  Pimpinan  Panitia Pemilihan  Daerah  (PPD)  Kabupaten Jember  dan  Anggota  DPRD Kabupaten Jember.