ISSN: 0215-837X (p); 2460-7606 (e), Vol. 20 (1), 2022, pp. 127-152 DOI: 10.18592/khazanah.v20i1.5541
Submit: 12/11/2021 Review: 26/06/2022 Publish: 30/07/2022

## FENOMENA KEWARISAN PADA MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN
Wahidah; Fahmi Al Amruzi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin wahidah.antasari@gmail.com; fahmialamruzi61@gmail.com
Abstract : The Banjar people are scattered throughout various districts/cities within the South Kalimantan region.  In  solving  inheritance  problems,  the  community  seems  to  use  the  compromise  method  by engineering/modifying the farâidh provisions with consideration of a sense of justice, propriety, and benefit. In fact, in many cases, the excesses are not quite reasonable when they are associated with the four phenomenal inheritance variants explored with a qualitative approach. On this basis, the objectives and research problems are formulated in two focus areas: what is the inheritance phenomenon of the Banjar people of South Kalimantan and  the  meaning  behind  it?  Through  in-depth  interviews  and  participant  observation  of  more  than  50 informants, data about inherited assets that are not inherited, mandatory wills that have not yet become applied law, grants that bring good fortune to all daughters of the heirs, and delays in the distribution of inheritance. The results of the research here clearly differ from the previous writings because the answers to the research questions are also analyzed using a sociological approach. Two variants of which are still not following farâidh provisions,  and  the  meaning  behind  the  phenomenon  of  community  inheritance  is  a  manifestation  or manifestation of the motto "Jangan Bacakut Papadaan."
Keywords : Inheritance; Banjar people; Faraidh; Grant; Mandatory Will
Abstrak : Masyarakat  Banjar  tersebar  di  berbagai  daerah  kabupaten/kota  dalam  wilayah  Kalimantan Selatan. Dalam proses penyelesaian masalah harta warisan, masyarakat tampak mempunyai kecenderungan untuk melakukan metode kompromi dengan upaya rekayasa/modifikasi antara ketentuan farâidh dengan pertimbangan  rasa  keadilan,  kepatutan,  dan  kemaslahatan.  Padahal  dalam  banyak  hal  yang  menjadi eksesnya, tidak cukup beralasan ketika dihubungkan dengan empat varian kewarisan fenomenal yang digali dengan pendekatan kualitatif. Atas dasar ini, tujuan dan masalah penelitian dirumuskan pada dua fokus pembahasan: Bagaimana fenomena kewarisan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dan makna di balik itu.? Melalui metode wawancara mendalam, dan observasi partisipan terhadap lebih dari 50 orang informan, ditemukan data mengenai harta bawaan yang tidak diwariskan, wasiat wajibah yang masih belum menjadi hukum terapan, hibah yang membawa hikmah keberuntungan bagi semua anak perempuan pewaris, dan penundaan pembagian harta warisan. Hasil penelitian di sini, secara jelas telah membedakan dengan tulisan terdahulu,  karena  jawaban  atas  pertanyaan  penelitian  juga  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan sosiologis.  Dua  varian  diantaranya  masih  belum  sesuai  dengan  ketentuan  farâidh,  dan  makna  di  balik fenomena  kewarisan  masyarakat  tersebut  menjadi  wujud  atau  manifestasi  dari  motto  “Jangan  Bacakut Papadaan.”.
Kata kunc i: Kewarisan; Masyarakat Banjar; Farâidh; Hibah; Wasiat Wajibah

## Pendahuluan
Fenomena  kewarisan  masyarakat  Banjar  Kalimantan  Selatan,  merupakan penelitian  yang  bersifat  deskriptif, 1 dan  tidak  dimaksudkan  untuk  menguji  suatu hipotesis 2 tertentu.  Tetapi  hanya  menggambarkan  “apa  adanya”  tentang  sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya semacam wacana  pergeseran  sebagai  akibat  “ketidakpuasan”  masyarakat  Banjar  Kalimantan Selatan dalam konteks penyelesaian masalah-masalah kewarisan.
Data  awal  yang  menjadi  asumsi  dasar  atau  dugaan  sementara  tentang permasalahan  yang  diteliti, 3 adalah  terkait  adanya  kecenderungan  masyarakat  dalam menyelesaikan  masalah  kewarisannya  melalui  cara-cara  rekayasa  dengan  upaya modifikasi  antara  ketentuan farâidh dengan  pertimbangan  keadilan  dan  rasa kepatutan/kemaslahatan sebagaimana yang ada dalam benak masyarakat. 4
Dalih  keadilan dan kemaslahatan untuk semua keluarga (ahli waris), menjadi salah  satu  faktor  penyebab  mengapa  penyelesaian  kasus  kewarisan  seperti  itu  terus dipraktikkan,  selain  sudah  menjadi  tradisi  di  masyarakat  yang  dirasakan  sulit  untuk diubah. Seperti diantaranya harta yang tidak dibagi karena untuk kegiatan haul, dan wasiat pembagian warisan sebelum pewaris meninggal.
Dari  sumber  data  yang  telah  dilaporkan,  dan  dari  hasil  observasi  selama bertahun-tahun,  pola  penyelesaian  kasus  kewarisan  semacam  ini  tampaknya  tetap dipraktikkan, dan masyarakat terkesan tidak mempermasalahkannya. Dari sisi yang lain, penulis melihat bahwa masyarakat masih banyak yang salah dalam memahami tentang persoalan-persoalan tersebut.
Masalah harta bawaan terkait objek warisan misalnya, ketika salah seorang dari pasangan suami atau istri itu meninggal dunia, maka yang hidup seharusya adalah ahli warisnya, dan ahli waris tentunya akan mewarisi apa yang menjadi peninggalan milik pewaris (suami/istri) tersebut.
Tetapi  dalam  praktiknya,  ketika  salah  seorang  dari  pasangan  suami  istri  ini meninggal  dunia,  dan  ia  mempunyai  harta  bawaan,  seperti  “bagian  warisan  yang diperoleh dari orang tuanya,” maka oleh masyarakat, yang demikian itu tidak dipahami sebagai  bagian  yang  akan  diwariskan  kepada  pasangan  suami  atau  istri  tersebut.
1 Tampaknya ada perbedaan ketika memahami bahwa ilmu hukum itu bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, tetapi ilmu yang bersifat preskriptif . Penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis. Karena  penelitian  di  dalam  ilmu  yang  bersifat  deskriptif,  untuk  membuktikan  kebenaran  hipotesis diperlukan data. Baca Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 59. 2 Memang  ada  kalanya  suatu  penelitian  berkeinginan  juga  membuktikan  dugaan  tetapi  tidak terlalu  lazim.  Karena  yang  umum  bahwa  penelitian  deskriptif  tidak  dimaksudkan  untuk  menguji hipotesis. Baca Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 234.
3 Meray  Hendrik  Mezak,  “Jenis,  Metode  dan  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum.”  Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, Maret 2006, 88.
4 Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan. Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia , (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama,  2010).  Khusus  terkait  dengan  Propinsi  Kalimantan Selatan.
Menurut keluarga pasangan ini, bahwa harta bawaan itu harus kembali/dikembalikan kepada  keluarga  si  mayit.  Salah  seorang  dari  pasangan  (suami/istri)  tersebut  hanya mendapat  bagian  harta  yang  diperoleh  selama  dalam  ikatan  perkawinan  saja  (harta bersama).
Pemahaman seperti ini, adalah keliru dan bertolak belakang dengan apa yang menjadi  rumusan  atau  ketentuan farâidh mengenai  makna  harta  warisan.  Karena al- maurûts, atau al-tirkah , adalah “Segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya,” termasuk di dalamnya bagian harta yang didapat seseorang melalui mendapat warisan dari orang tua atau kerabatnya. Kaitannya dengan masalah harta warisan ini, ia merupakan satu diantara tiga arkan waris mewarisi selain ahli waris dan pewaris ( al-muwarrits ). Proses waris mewarisi baru akan terjadi, jika sudah terpenuhinya segala rukun dan syarat kewarisan. Islam menghendaki  pembagian  itu  sesegeranya  dilaksanakan.  Sebab  jika  tidak,  berarti peninggalan tersebut masih merupakan milik bersama para waris ( bersyarikat ). Anjuran  penyegeraan  pembagian  warisan,  yaitu  tidak  dengan  menunda- nundanya, dimaksudkan untuk menghilangkan kekhawatiran akan timbulnya masalah terkait  seperti  seseorang  akan  “memakan  atau  termakan”  yang  sebenarnya  bukan menjadi  haknya.  Selain  itu  juga  bertujuan  untuk  menghindari  terjadinya  kasus al- munâsakhat yang  biasanya  menyisakan  masalah  dalam  teknis  operasional penyelesaiannya.  Karena  terkadang  ada  diantara  anak-anak  yatim  yang  justru  tidak mendapatkan hak mereka atas dasar pemindahan hak waris orang tuanya.
Masyarakat  muslim  Banjar  di  Kalimantan  Selatan,  dalam  tradisi  atau kebiasaannya,  terdapat  sejumlah  alasan  atau  faktor  yang  menjadi  latar  belakang sehingga harta warisan tersebut selalu tertunda atau memang sengaja ditunda untuk menyelesaikan pembagiannya. Salah satu diantaranya adalah karena salah seorang dari bapak atau ibu mereka yang masih hidup.
Sebagai tanda hormat anak-anak selaku ahli waris, sekaligus rasa sayang dan peduli mereka terhadap orang tua, serta menaruh belas kasihan pada ibu/bapak yang telah ditinggalkan pasangan hidupnya,  maka mereka pun (sama sekali) tidak ada yang berkeinginan untuk cepat-cepat membagikan peninggalan tersebut. Malahan menurut masyarakat,  jika  sampai  terjadi  gugat  menggugat  terkait  ini,  anak  tersebut  dianggap sebagai anak durhaka yang tak tahu diri. 5
Sehingga atas dasar ini, adalah menjadi “pantangan” jika harta warisan tersebut harus  dibagi,  sedangkan  salah  satu  dari  orang  tua  masih  hidup,  baik  ayah  atau  ibu. Kecuali jika inisiatif tersebut datang dari keinginan orang tua sendiri. Suami atau istri pewaris  itu  sendiri  yang  memang  menghendaki  agar  harta  peninggalan  tersebut diselesaikan pembagiannya.
5 Informasi secara langsung disampaikan oleh salah seorang anak pewaris Kam., yaitu Fat. yang beralamat di jalan Ciputat Asam Cangkok Amawang Kanan Rt.001, Rw. 002 Kabupaten Hulu Sungai Selatan  (HSS)  Kandangan  Kalimantan  Selatan,  pada  tanggal  19  September  2020,  jam  12.00  wita.,  di rumah peneliti jalan A. Yani Km. 8.300 Manarap Komplek Dwina Indah Blok B/60 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
Pada  konteks  yang  lain,  kasus  semacam  ini  tidak  menutup  kemungkinan  di kemudian  harinya  akan  menimbulkan  banyak  masalah  dan  kesulitan  (rumit)  dalam penyelesaiannya.  Karena  selain  tidak  dibagi  dengan  cara-cara  yang  telah  digariskan farâidh ,  ahli  waris  (sebab  kelamaan)  terkadang  merasa  enggan  untuk  membaginya. Sebab sudah merasa bahwa ia lah yang seharusnya paling berhak untuk menguasai harta warisan tersebut. Apalagi selama ini ia yang merawat, atau mengelola harta tersebut sehingga menjadi besar/berkembang atau kondisinya menjadi lebih baik.
Permasalahan ini senyatanya memang tidak berhenti sampai di situ saja. Masih banyak kerugian dan pengaruh kuat yang tidak pasti, tidak tentu, atau bahkan sifatnya kurang  baik,  sebagai  ekses  yang  timbul  karena  tertunda/sengaja ditundanya penyelesaian  pembagian  harta  peninggalan  pewaris.  Banyak  ahli  waris  yang  tidak sempat  menikmati  apa  yang  seharusnya  menjadi  haknya.  Kalaupun  pada  akhirnya penyelesaian  itu  kemudian  dilakukan,  tidak  jarang  ditemui  sebagian  ahli  waris (keturunan orang yang sudah meninggal) justru tidak mendapat hak orang tuanya. 6
Oleh karena itu apa yang menjadi tujuan dan hikmah Islam menghendaki agar harta  warisan  itu  cepat  dibagikan,  tidak  bisa  diwujudkan  dalam  permasalahan  waris mewarisi  yang  dalam  istilah  fikih  disebut  dengan  kasus al-Munâsakhat .  Di  dalamnya terdapat  beberapa  peristiwa  kematian  yang  menuntut  kehati-hatian  dalam  proses penyelesaiannya. Sebab pada masyarakat Banjar sering ditemui pembagian dilakukan oleh  si  “tukang  bagi” 7 berdasarkan  rasa  kepatutan  dan  pertimbangan  keadilan menurutnya (secara sepihak) saja.
Merupakan sisi lain dari kenyataan ini, pada masyarakat terdapat pula seseorang yang  secara  sengaja  ingin  menjadikan  anak  angkat  (sepeninggalnya  nanti)  bisa mendapat bagian warisan dari orang tua angkatnya, yaitu dengan cara menjadikan anak adopsi  tersebut  sebagai  anak  kandungnya  sendiri.  Adapun  caranya  adalah  dengan membuatkan  akte  kelahiran  anak  angkat  tersebut  dengan  memakai  nama  ( bin )  dari orang tua angkat tersebut.
Realitas ini memang tidak bisa sepenuhnya bisa divonis “salah/benar,” karena beberapa alasan (faktor) yang melatarbelakanginya tentunya harus dikaji lebih dalam lagi. Terkait dengan persoalan anak angkat ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pasalnya  telah  mengatur  tentang  bagaimana  anak  adopsi  ini  untuk  bisa  memiliki (mendapat bagian) dari tirkah/harta peninggalan orang tua yang telah megangkatnya. Yaitu berdasarkan prosedur wasiat wajibah . 8
Di  satu  sisi, wasiat  wajibah ini  secara  prosedural  telah  mengatur  bagaimana peruntukan dan batasannya diberikan, tetapi di sisi lain masyarakat kemudian mencari celah  bagaimana  sekiranya  anak  angkat  ini  bisa  memperoleh  batasan  maksimalnya, sementara proses pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dilakukan sesuai ketentuan yang
6 Sebagaimana kasus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kandangan.
7 Biasanya adalah dari ahli waris (saudara tertua) dalam keluarga (baik perempuan atau pun laki- laki).
8 M. Fahmi Al Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).
berlaku yaitu menghendaki bahwa anak angkat itu, adalah anak yang diangkat melalui prosedur pengadilan. Padahal pada masyarakat Banjar yang demikian itu sangat jarang terjadi.
Keunikan lainnya dalam realitas penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat  Banjar  di  Kalimantan  Selatan,  adalah  hibah  orang  tua  terhadap  anak perempuan. Praktik semacam ini pada dasarnya merupakan upaya antisipasi dari pihak orang tua yang mempunyai harta benda (kekayaan), dan mengkhawatirkan nasib harta (sepeninggalnya  nanti).  Sehingga  selagi  hidup  ia  sudah  membagi-bagikan  miliknya tersebut kepada anak-anaknya (khususnya perempuan).
Mereka menyadari bahwa anak-anak perempuan ini (sesuai ketentuan farâidh ) tidak bisa menghabiskan seluruh peninggalan mereka, karena hanya ½ atau 2/3 saja yang menjadi hak waris anak-anak perempuan mereka. Masih ada sisa ½ atau 1/3 yang akan  menjadi  milik  saudara  sebagai ashobah nya.  Padahal  senyatanya  mereka  sudah menyaksikan,  bahwa  saudaranya  tidak  diyakini  akan  melakukan  “perlindungan” terhadap anak mereka yang tidak lain adalah keponakannya sendiri.
Disadari atau tidak, para orang tua ini justru kemudian kehilangan hak miliknya sama sekali karena anak mereka yang diberi hibah justru melakukan transaksi “jual beli” atau  pemindahtanganan  terhadap  barang-barang  atau  benda  yang  sudah  diberikan kepada mereka. Mereka merasa bahwa apa yang sudah diberikan orang tua, maka secara otomatis akan menjadi miliknya.
Orang  tua  terkadang  (memang)  tidak  memikirkan  nasib  dirinya.  Perasaan sayang mereka terhadap anak melupakan segalanya. Sehingga dengan senang hati ia pun kemudian memberikan seluruh harta benda miliknya tersebut kepada anak-anak. Padahal anak-anak mereka belum tentu akan bersikap serupa sebagaimana yang telah ia lakukan. Jadi benar jika seseorang yang telah menghibahkan seluruh miliknya kepada orang  lain  termasuk  anaknya,  adalah  perbuatan  “orang  dungu  yang  harus  dibatasi tindakannya.”  Meskipun  dari  sisi  lain,  analisis  seperti  ini  tidak  sepenuhnya  benar mengingat berbagai faktor atau alasan yang melatarbelakanginya.
Berdasarkan  fenomena  kewarisan  dengan  empat  varian  tersebut,  secara langsung memberikan indikasi, bahwa masalah kewarisan ini, menjadi menarik untuk ditelusuri  secara  intensif  dan  mendalam  untuk  mendapatkan  suatu  simpulan argumentatif.  Maka  secara  spesifik  sasaran  yang  hendak  dicapai  dari  penelitian  ini adalah:  untuk  mengetahui  adanya  semacam  wacana  pergeseran  sebagai  akibat “ketidakpuasan”  masyarakat  muslim  (Banjar)  Kalimantan  Selatan  terhadap penyelesaian harta warisan secara farâidh.
Metode Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. 9 Yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu (masyarakat) Banjar
9 Penelitian hukum empiris ini, objek penelitiannya berbeda dengan penelitian hukum normatif, tidak lagi mempersoalkan normanya, atau menjadikan norma sebagai objek, melainkan ingin mengetahui bagaimana sikap ( attitude ) dan perilaku ( behaviour ) masyarakat terhadap norma. Tegasnya objek penelitian
132 Khazanah , Vol. 20 (1), 2022
Kalimantan  Selatan  dalam  kaitannya  dengan  metode  penyelesaian  masalah-masalah kewarisan.
Adapun  metode  yang  digunakan,  adalah  metode  kualitatif  (metode positivistik),  atau  disebut  juga  dengan  metode  artistik,  karena  proses  penelitiannya lebih bersifat seni/kurang terpola), dan disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. 10
Karena yang menjadi fokus kajiannya adalah pada “bekerjanya hukum dalam masyarakat,” maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana tanggapan/respon (reaksi) dan interaksi  yang  terjadi  pada  masyarakat  muslim  Banjar  Kalimantan  Selatan  ketika mereka menyelesaikan masalah kewarisan di tengah aturan farâidh yang menjadi sistem norma (hukumnya) yang berlaku. 11
Empat  lokasi  yang  menjadi  tempat  penelitian  ini  adalah,  Kabupaten  Banjar, Balangan,  Hulu  Sungai  Utara  dan  kota  Banjarmasin  yang  tersebar  dalam  wilayah propinsi Kalimantan Selatan. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder.  Data primer ,  merupakan  data  lapangan  yang  menyangkut  masalah-masalah kewarisan dan titik persinggungannya.
Sumber  data  primer  ini,  adalah  para  narasumber  yaitu  orang-orang  yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Mereka memang bukan menjadi bagian langsung  dari  unit  analisis,  tetapi  hanya  ditempatkan  sebagai  pengamat  (sebatas memberi laporan) saja. 12 Seperti aparat kepolisisan sebagai penegak hukum, pengurus MUI, guru/ustadz faraidh , akademisi, praktisi, termasuk psikolog dan sosiolog. Sesuai dengan  data  yang  dicari,  maka  teknik  pengumpulan  datanya  meliputi  wawancara, observasi, dan kuesioner. 13
Data  dianalisis  data  secara  objektif  untuk  menarik  suatu  simpulan  yang argumentatif. 14 Yaitu merupakan hasil diskusi antara temuan hasil penelitian dengan landasan teori. Sehingga tema penelitian ini akan tampak persesuaian tidaknya dengan konsep farâidh yang menjadi landasan hukumnya.
Sebagai  bukti  bahwa  penelitian  ini  dilakukan  benar-benar  secara  ilmiah, sekaligus untuk menguji hasil data yang telah diperoleh, maka uji keabsahan data dalam
hukum empiris ini adalah sikap atau perilaku. Baca I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Kencana, 2016), 123-124.
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . (Bandung: Alfabeta, 2017), 7-8.
11 Mukti  Fajar  ND.  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47-49.
12 Mukti Fajar ND., dan Yulianto Achmad, Dualisme , 174-175.
13 Khususnya yang berhubungan dengan respon masyarakat mengenai masalah keadilan gender dalam kasus kewarisan Islam ( Faraidh ). 14 Penelitian  hukum,  baik  menggunakan  pendekatan  normatif  atau  sosiologis  yang  sifatnya interdisipliner,  multidisipliner  dan  atau  transdisipliner,  tetap  titik  tolaknya  berasal  dari  ilmu  hukum, sehingga  pada  akhir  jawaban  permasalahannya,  adalah  menghasilkan  suatu  simpulan  yang  bersifat yuridis-normatif.  Zulfi  Diane  Zaini,  “Implementasi  Pendekatan  Yuridis  Normatif  dan  Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum.” Jurnal Pranata Hukum, Vol. 6, No. 2, 31 Juli 2011.
penelitian kualitatif (hukum empiris atau sosiologis) terkait fenomena kewarisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan ini, adalah meliputi empat alat uji berikut: Uji Credibility, Transferability, Dependability, dan Confirmability . 15
Pembahasan Istilah kewarisan dalam konteks tulisan ini, dimaksudkan dengan proses waris mewarisi barang/benda konkret yang ditinggalkan seseorang pewaris, dan kemudian dibagi  kepada  ahli  waris  yang  berhak.  Meskipun  sebenarnya  mewaris  atau mawaris dalam istilah bahasa Banjar, tidak semata-mata berkaitan dengan hal tersebut. Hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra terkait kewarisan masyarakat Banjar, dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah di sini, tidak hanya ditelusuri dari  sisi  pewaris,  ahli  waris,  dan  harta  warisannya  saja.  Melainkan  juga  beberapa peristiwa yang tidak terpisahkan (diabaikan) dalam konteks persinggungannya. Seperti diantaranya masalah ritual-ritual arwahan yang biaya/ongkosnya diambilkan dari harta peninggalan si mati, hibah orang tua kepada anak perempuan, wasiat pewaris, dan lain- lain. Masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga. 16 Terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, serta ketentuan mengenai bagian yang menjadi perolehan masing-masing ahli waris. Padahal sebelum menjadi harta warisan, harta tersebut justru lebih menguatkan tali hubungan silaturrahim antar keluarga.
Jika  ditinjau  dari  aspek  ekonomi  (sebagaimana  sumber  di  atas),  ia  lebih menitikberatkan kepada nilai kegunaan daripada harta itu sendiri. Seperti halnya dapat dijadikan sebagai modal usaha keluarga sebagai aktivitas ekonomi, baik benda modal dari  harta  maupun  usaha  dari  modal,  dan  aktivitasnya  satu  sama  lain  tidak  bisa dipisahkan, keduanya sama-sama untuk mencari keuntungan.
Begitu  pula  jika  ditinjau  dari  aspek  hukum,  ia  menitikberatkan  kepada pelaksanaan pengaturan terhadap harta. Misalnya, status harta itu, kepemilikannya, dan tata cara mendapatkannya serta aspek lainnya. Kedua aspek tersebut, saling berkaitan satu  sama  lain.  Seperti:  harta-harta  yang  berbentuk  modal  atau  bentuk  lainnya  cara perpindahannya diatur oleh “hukum” seperti jual beli, hibah, warisan, sewa menyewa dan lain-lainnya. 17
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta, 2007), 270. 16 Seperti halnya yang telah dilaporkan Syauqon Hilali Nur Ritonga dalam “Pembagian Harta Warisan  Pada  Masyarakat  Etnis  Jawa  Kecamatan  Bilah  Barat  Kabupaten  Labuhan  Batu  Dalam Perspektif Hukum Islam.” A-Tafahum: Journal of Islamic Law. Vol, 2, No. 2, Juli-Desember 2018, 169- 188,  bahwa  tiga  kasus  diantaranya,  mengakibatkan  sampai  terjadi  pembunuhan,  pembakaran  dan penyegelan. Sebagai dampak negatif yang ditimbulkan dari cara-cara pewarisan secara adat. Menurut penulisnya, analisis hukum Islam tidak melihat praktik seperti ini, sebagai pola pembagian warisan yang dilakukan atas dasar asas keadilan, karena tidak sesuai dengan maksud dan prinsip hukum dalam al- Qur ʻ an. 17 Komari, “Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat,” Asy-Syari’ah 17, no. 2 (2015): 170.
Dari segi hukum inilah kemudian, antar orang termasuk keluarga terjadi proses kepemilikan  yang  mengharuskan  adanya  penyelesaian  hak  masing-masing  seperti kewarisan.  Masing-masing  ahli  waris  mempunyai  hak  penuh  atas  bagian  harta  yang diterima  dari  pewarisnya.  Apa  yang  menjadi  haknya  tersebut  tidak  boleh  diganggu gugat oleh orang lain termasuk keluarga (ahli waris lainnya) dalam satu struktur kasus kewarisan.
Agar  tidak  memicu  hal  tersebut  yang  tidak  jarang  berujung  pada  keretakan hubungan/ikatan  kekeluargaan,  maka  hukum  waris  Islam  yang  sudah  menata aturannya secara sistematis, hendaknya dapat diterapkan dengan seadil-adilnya dalam konteks  penyelesaian  pembagian  harta  warisan  utamanya  yang  terkait  dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Secara singkat empat varian yang menjadi fenomena  kewarisan  pada  masyarakat  Banjar  Kalimantan  Selatan  tersebut,  dapat penulis laporkan seperti berikut:
Harta Bawaan yang Tidak Diwariskan . Proses  waris  mewarisi  terjadi  ketika  rukun  dan  syarat  kewarisan  sudah terpenuhi. Seperti matinya pewaris ( al-muwarrits ), hidupnya ahli waris, dan terdapatnya harta  peninggalan  ( tirkah )  yang  sudah  “bersih”  dikeluarkan  dari  tiga  hal  yang bersangkut  paut  dengannya,  seperti  penyelenggaraan  jenazah  ( tajhîz  al-mayyit ), pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat pewaris.
Di  kabupaten  Banjar,  tidak  ada  kesepakatan  antara  suami  dengan  pihak keluarga  (saudara  dan  paman)  pewaris,  terkait  bagian  harta  bawaan  pewaris  yang diperolehnya dengan mendapat warisan dari orang tua dan kakek-neneknya. Padahal harta warisan secara farâidh , dimaksudkan:
َا ْﻟ َﻤ ْﻮ ُر ْو ُث : َو ُھ َﻮ ّﺸﻟا ْﻲ ُء َا ﱠﻟ ِﺬ ْي َﯾ ْﺘ ُﺮ ُﻛ ُﮫ َا ْﻟ َﻤ ﱢﯿ ُﺖ ، ٍﻣ ْﻦ َﻣ ٍلﺎ َو ِﻋ َﺎﻘ ٍر َو َﻏ ْﯿ ِﺮ ِه ، َو ُﯾ َﺴ ﱠﻤ ﻰ َا ْﻟ َﻤ ْﻮ ُر ْو ُث ْرإ ًﺛﺎ ، َو ُﺗ َﺮ ًﺛا ﺎ ، َو ِﻣ ْﯿ َﺮ ًﺛا ﺎ ، َﺗو َﺮ َﻛ ُﮫ ، َو ُﻛ ﱠﻠ َﮭ ﺎ َأ ْﺳ َﻤ َءﺎ ِﻟ ﱠﺸﻠ ْﻲ ِء َا ﱠﻟ ِﺬ ْي ﮫﻛﺮﺘﯾ َا ْﻟ َﻤ ﱢﯿ ِﺖ ِ ْﻟ َﻮﻠ َر َﺛ ِﺔ . 18
Segala  jenis  benda  dan  kepemilikan  yang  ditinggalkan  pewaris,  baik  berupa uang,  tanah,  dan  sebagainya,  dinamakan  dengan al-maurûts (harta  warisan).  Seluruh peninggalan yang menjadi milik pewaris, baik diperoleh ketika hidupnya dengan jalan usaha (mata pencahariannya), termasuk pemberian (hibah) dari orang lain, dan warisan yang diterima.
Karena  warisan  yang  diterima  seseorang  dari  harta  peninggalan  pewarisnya, juga  menjadi  bagian  dari  pengertian al-maurûts ,  maka  ketika  seseorang  memiliki  ini, sepeninggalnya  tentu  saja  akan  diwariskan  kepada  semua  ahli  warisnya,  termasuk kepada salah satu pasangan suami istri.
Namun tidak pada temuan kasus di sini. Karena dalam istilah Banjar, barangkali bisa  diekspresikan  dalam  kalimat  “nyaman  nya  ai,  kawin  kada  talalu  lawas,  habis  tu karena bini meninggal, lalu dapat warisan senilai ratusan juta rupiah hanya karena laki.” Ungkapan  senada  ini,  juga  penulis  terima,  bahwa  oleh  keluarga  almarhumah  (istri),
18 Muhammad Ali al Shabuny, al-Mawârits fi al Syarîat, 34.
suami  tersebut  dianggap  “mendapat  rezeki  nomplok  lebih  banyak  dari  orang  tua, padahal kawin hanya sebentar.” 19
Pernyataan  seperti  ini,  tentu  saja  sangat  bertentangan  dengan  konsep farâidh yang menjadikan ikatan nikah sebagai salah satu sebab terjadinya hubungan kewarisan. Adanya ikatan nikah yang sah antara laki-laki dan perempuan, menjadikan sebab bagi pasangan tersebut bisa saling waris mewarisi ketika salah satu pihak meninggal dunia. Meskipun  antara  keduanya  belum  sempat dukhûl (bersenggama)  antar  keduanya. Termasuk kematian seseorang yang masih dalam masa iddah dari thalaq raj’iy . 20
Atas  dasar  ini,  ketika  masyarakat  menganggap  bahwa  kematian  seseorang (suami/istri)  yang  waktunya  dekat  dengan  lamanya  waktu  (masa)  perkawinan keduanya, lalu kemudian dipahami bahwa salah satu pasangan tersebut tidak berhak untuk  mewarisi  harta  bawaan  yang  menjadi  bagian  harta  peninggalan  pasangannya, maka ini adalah sesuatu pemahaman dan pendapat yang keliru atau tidak tepat. Harta  bawaan,  memang  merupakan  harta  yang  dikuasai  masing-masing pemiliknya  yaitu  suami  atau  istri.  Mereka  berhak  sepenuhnya  untuk  melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, 21 seperti hibah, hadiah, sedekah atau yang lainnya. Wujudnya bisa dalam bentuk perolehan masing-masing yang diterima melalui hadiah atau warisan dari orang tua dan kerabat lainnya.
Ketika  harta  bawaan  yang  menjadi  milik  seorang  suami  atau  istri  ini ditinggalkan oleh sebab kematiannya, maka secara otomatis akan berpindah menjadi milik keluarga dan ahli warisnya. Karena ia merupakan bagian dari harta warisan. Sebab harta  warisan  adalah  harta  bawaan  ditambah  bagian  dari  harta  bersama  setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. 22
Anak Angkat dan Kaitannya dengan Wasiat Wajibah Anak angkat pewaris yang diperjuangkan haknya untuk mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, kenyataannya tidak bisa diupayakan oleh pihak keluarga  istri  pewaris.  Banyak  hal  yang  menjadi  faktor/kendala  dalam  konteks  ini, diantaranya  adalah  anak  angkat  tersebut  telah  dibuatkan  akte  kelahirannya  dengan memakai  nama  “bin”  ayah  angkatnya,  dan  si  anak  tersebut  ditetapkan  sebagai  anak perempuan dalam sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. 23
19 Pernyataan  dari  “marina”  Kh.  (Kasus  di  kabupaten  Banjar).  Marina  di  sini  dimaksudkan dengan saudara perempuan oleh ibu pewaris
20 Selain  itu  asas  kewarisan ijbari dan  semata  akibat  kematian  berlaku  dalam  konteks  ini. Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 45-47. 21 Rosnidar  Sembiring, Hukum  Keluarga  Harta-Harta  Benda  Dalam  Perkawinan (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2016), 97. Lihat pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau lihat pula pasal 87 ayat (1 dan2) Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.
22 Seperti biaya pengurusan jenazah ( tajhiz ), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.
Lihat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II pasal 171 point (e).
23 Kasus Ch. (istri alm. Hy.) di kota Banjarmasin yang mengangkat anak perempuan (Iz).
Analisis  penulis,  bahwa  unsur  “keimanan/kepatuhan”  seorang  muslim  atas hukum dan aturan terkait permasalahan ini, menjadikan penetapan pengadilan agama tersebut hanya sebatas produk hukum pengadilan agama saja, tanpa bisa dijadikan alat bukti  yang  menunjukkan  bahwa  hak  waris  terhadap  harta  peninggalan  pewaris,  itu hanya istri dan anak (angkat) saja. Karena semua keluarga pewaris (suami) mengetahui bahwa (Iz.) bukanlah ahli waris karena bukan anak perempuan kandung dari pasangan tersebut.
Dalam  proses  penyelesaian  masalahnya  ini,  bagi  istri  pewaris  (Ch.) menggunakan wasiat wajibah pun menjadi sesuatu yang sangat sulit. Karena selain proses pengangkatan anaknya yang tidak sesuai prosedur, adanya akte kelahiran dengan “bin” nama  ayahnya  ini  pun,  pasti  akan  mengundang  kesulitan  atau  masalah  baru  terkait pengurusan masalah adopsi (anak angkat).
Anak angkat dalam tradisi Banjar, biasa disebut dengan istilah “anak pintaan.” Anak  ini  merupakan  anak  yang  tidak  dilahirkan  oleh  kedua  orang  tua  yang  telah mengasuhnya.  Mereka  hanya  sekedar  (ikut)  memelihara  dan  membesarkannya  sejak kecil atau bayi. Sehingga anak ini pun kemudian (biasa) memanggil orang tua yang telah mengasuhnya tersebut dengan sebutan “kuitan,” karena ia merasa seperti orang tuanya sendiri.
Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan yang dikenal agamis, pada kenyataannya memang  tidak  menjadikan  “anak  pintaan”  ini  sebagai  ahli  waris  yang  ikut  mewarisi peninggalan orang tua angkatnya. Namun ia merupakan pihak yang dipertimbangkan untuk mendapat bagian dari harta warisan ( al-maurûts ). Anak angkat tetap berstatus sebagai ahli waris terhadap peninggalan orang tua kandungnya  sendiri.  Dalam  konteks  ini,  pengangkatan  anak  tidak  menyebabkan putusnya hubungan hukum antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya sendiri.
Anak angkat tetap dalam status kekerabatan terhadap orang tua kandungnya. Hubungan  hukum  dengan  orang  tua  angkatnya  hanya  lah  sebatas  pada  kecintaan, pemberian bantuan, dan atau santunan saja, demi kebahagiaan dan masa depan anak angkat (pasal 209 ayat 1 dan 2 KHI).
Dalam  hukum  Islam,  pengangkatan  anak  tidak  membawa  akibat  hukum sebagaimana tersebut di atas. Anak angkat tetap terhubung secara nasab dengan orang tua kandungnya sendiri. Secara keperdataan, ia pun tidak memiliki hubungan sebab- sebab berhak mewarisi ( asbâb al-irtsi ) terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. 24 Namun setidaknya Kompilasi Hukum Islam (HKI) menjadi landasan hukum terkait masalah ini. Pengangkatan anak atau adopsi sesuai prosedur yang dikehendaki aturan/perundangan  yang  berlaku,  menjadi  penolong  bagi  anak  tersebut  untuk  bisa
24 Karena asbâb al-irtsi , hanya terbatas pada tiga hal: Sebab walâ al-itqi , nikah, dan nasab. Lihat beberapa sumber (kitab farâidh ).
mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya ketika terjadi kematian melalui wasiat wajibah . 25
Sebab menganalisis dasar hukum ditetapkannya wasiat wajibah bagi anak angkat dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia,  hakikatnya  terlahir  atas  dasar upaya  pemberian  hak/bagian  harta  peninggalan  terhadap  anak  angkat  yang notabene bukan ahli waris. 26 Sama halnya dengan anak tiri yang tidak memenuhi sebab-sebab kewarisan.  Namun  ia  bisa  mendapat  bagian  warisan  melalui  jalan  wasiat  dan  hibah, sebagaimana dimaksud pasal 194-195 ayat (2), pasal 210 ayat (1) dan pasal 211 KHI. 27 Habiburrahman  tampaknya  masih  mempertanyakan  terkait  pasal  209  KHI tersebut dari sudut pandang teori hukum. Yaitu “Setiap orang beragama tunduk kepada hukum  agama  yang  dianutnya,  suatu  pesan  yang  bersumber  kepada  teori receptie  a contrario yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika ia tidak bertentangan dengan hukum Islam.”
Atas  dasar  ini,  sejalan  dengan  asas ijbari dalam  hukum  kewarisan,  ia  juga menyatakan  bahwa  fokus  kepada  kemaslahatan  ummah  yang  dlihat  dari  perspektif bahwa  apakah  ahli  waris  nantinya  akan  dirugikan  dengan  adanya wasiat  wajibah ini. Perpindahan warisan  harusnya sesuai dengan kehendak Musyarri’ .  Bukan  didasarkan atas  kehendak  penguasa  (negara,  pembuat  hukum),  atau  kehendak  hakim,  atau keinginan orang tua dan anak angkat (pewaris).
Terkait kewarisan ini, fukaha sepakat tentang keharaman sesuatu yang sifatnya merugikan ahli waris. Kaidah fikih la dharar wa la dhirar hendaknya dijadikan dasar ketika ingin  menerapkan wasiat  wajibah 28 untuk  anak  angkat  ini.  Sehingga  dalam  salah  satu
25 Meskipun demikian, ada pendapat yang menyatakan bahwa wasiat wajibah kepada anak angkat yang sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya itu, sebagai sesuatu yang istimewa. Karena dari kalangan mufassir , hadits, dan fikih tampaknya tidak memberi kedudukan dan pemberian wasiat wajibah seperti itu. Lihat Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2011), 75.
26 M. Fahmi Al Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 165.
27 Putu Ari Sara Deviyanti dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, “Hak Anak Tiri Terhadap Waris dan Hibah Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Waris Islam.” Ketha Semaya, Vol. 5, No.2, 2017. Hasan Basri, Amiruddin A. Wahab, A. Hamid Sarong. “Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak Dengan Anak Angkat).” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, Agustus 2014, 69- 70. Artikel/tulisan ini membahas tentang adanya kemungkinan anak tiri dapat dipersamakan dengan anak angkat untuk memperoleh bagian harta peninggalan orang tua tirinya melalui wasiat wajibah (sama dengan anak angkat). Karena senyatanya dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak tiri dalam keluarga “sama” dengan anak angkat. Anak tiri dari istri dan suami, sama-sama menjadi tanggung jawab pasangan suami istri tersebut. Berdasarkan hasil analisis penulisnya, terasa “agak aneh” jika ada keinginan untuk menggolongkan anak tiri ini sebagai ahli waris dzawil arham . 28 Melalui  yurisprudensi  MA  Nomor  51/K/AG/1999,  wasiat  wajibah  diterapkan  untuk  ahli waris yang berbeda agama. Dengan pertimbangan bahwa hukum waris Islam di Indonesia mengandung asas  legaliter,  maka  kerabat  yang  beragama  selain  Islam  yang  mempunyai  hubungan  darah  dengan pewaris,  dapat  memperoleh  bagian  waris  dengan  jalan  wasiat  wajibah  ini.  Lihat  Salma  Suroyya  Yuni Yanti, Mulyadi, dan Yunanto. “Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya,” Diponegoro Law Journal 5, no. 2 (2016): 7.
138 Khazanah , Vol. 20 (1), 2022
rumusannya ia menyatakan bahwa ketentuan hukum pemberian hak atas harta warisan kepada anak angkat sebagaimana pasal 209 KHI itu, merupakan fakta yuridis masuknya pengaruh adat dan hukum barat ke dalam KHI.
Berbeda dengan apa yang menjadi pokok pikiran M. Fahmi Al Amruzi dalam tulisannya tentang “Rekonstruksi Wasiat Wajibah …” terkait ini, bahwa anak angkat selama ini tidak mendapat tempat dalam hukum Islam untuk memperoleh hak/bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Sehingga melalui metode istihsân dan hukum responsif  dalam  penerapannya  diperoleh  kemungkinan  penambahan  norma  hukum terhadap pasal 129 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tujuan agar jelas kepastian hukumnya dan tidak menggangu hubungan nasabiyah .
Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Di  salah  satu  kabupaten  yaitu  Balangan  Kalimantan  Selatan,  seorang  bapa (Mas.)  melalui  surat  keterangan  yang  diketahui  oleh  pihak  KUA  Awayan  telah memberikan semacam “hibah” kepada tiga orang anak perempuannya, 29 berupa harta dan kepemilikan pasangan suami istri. 30 Hibah  merupakan  salah  satu  bentuk  pemindahan  hak  dan  milik  seseorang kepada orang lain (ketika si pemberi masih hidup). Secara bahasa ia berarti pemberian. Pemberian dilakukan seseorang kepada orang lain yang dikehendaki si penghibah tidak terkecuali kepada anak-anaknya. Atau bisa juga dikhususkan kepada anak perempuan saja, karena orang tua tersebut hanya memiliki keturunan perempuan. 31
Atas dasar ini, hibah (pemberian) terwujud oleh sebab terpenuhinya rukun dan segala persyaratan yang menjadi standar sah tidaknya hibah itu dilakukan seseorang. Seperti: Adanya orang yang berstatus sebagai pemberi hibah, yang dalam istilah fikih disebut dengan “wahib,” kemudian penerima hibah atau al-mauhûb lahu , dan perbuatan hibah itu sendiri.
Sebagaimana halnya  yang  terjadi  di  kabupaten  Balangan.  Bertindak  selaku wahib , adalah pasangan suami istri, mauhûb lahu nya adalah tiga orang anak perempuan. Sedangkan perbuatan hibah itu sendiri, dilakukan secara tertulis yang diketahui oleh Kepala  Kantor  Urusan  Agama  kecamatan  setempat.  Karena  sifat  hibah  ini  hanya
29 Tema ini, meskipun serupa tapi tidak sama dengan tulisan Wahidah, “ Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan ,” Mu’adalah II, no. 1 (2014), 82-108. Pertama , praktik ini terjadi di Kabupaten Balangan, sedangkan dalam artikel tersebut, merupakan kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin. Kedua , jika pada artikel, hibah itu dihitung sebagai bagian warisan, sedangkan pada tulisan ini tidak dihubungkan dengan masalah kewarisan, dan hibah di sini memang diberikan orang tua kepada anak-anak  mereka  yang  memang  hanya  perempuan.  Sedangkan  pada  artikel  tersebut,  hibah  tidak dikhususkan  pada  kasus  orang  tua  yang  hanya  memilki  ahli  waris  anak  perempuan.  Karena  pada kasusnya, ada anak laki-laki juga dalam strukturnya kewarisannya.
30 Informasi dari salah seorang anak perempuan pewaris.
31 Selain dari kitab fikih, pengertian hibah ini, juga bisa dipahami dari Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 210-212).
pemberian sukarela tanpa mengharap imbalan (pengganti), maka perbuatan kebaikan semacam ini, dipandang serumpun dengan istilah “athiyah” secara umum. 32
Sama-sama berharap mendapat keridhaan Allah Swt. praktik hibah tidak jarang dilakukan  seseorang  untuk  anak-anaknya.  Karena  selain  sangat  membantu  bagi kelangsungan  kehidupan  keturunannya  tersebut,  perbuatan  hibah  ini  juga  telah diakomodir oleh Kompilasi Hukum Islam dalam sebuah pasalnya yang menyatakan bahwa: “Hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Adanya semacam dasar hukum seperti ini, tentu saja akan lebih menentramkan para orang tua untuk melakukan perbuatan hukum dalam konteks pemberian terhadap anak-anaknya.  Walaupun  sesungguhnya  fikih  juga  sudah  memberikan  “payung hukum” ini sebagai legalitasnya. Seperti pernyataan Nabi Muhammad melalui hadits riwayat Nu’man bin Basyir.
Apa yang sudah dilakukan Mas. dan istrinya St. terkait hibah yang sudah mereka berikan terhadap tiga orang anak perempuannya tersebut, benar-benar menjadi suatu kebaikan.  Karena  anak-anak wahib ini  merasa  ada  hikmah  keberuntungan  dan  rasa syukur  di  balik  penghibahan  tersebut.  Sebab  sepeninggal  ibunya  (setahun  sesudah penghibahan)  itu,  ayahnya  Mas.  menikah  lagi  dengan  seorang  perempuan.  Pada kebiasaannya, jika harta itu masih “bersyarikat” diantara sesama ahli waris, maka sering ditemui ekses yang timbul di kemudian harinya.
Sebab  jika  terjadi  percampuran  antara  harta  bersama  istri  pertama  dengan perolehan bersama istri sesudahnya, problematika pembagian warisan pun akan timbul, dan terkadang memicu perselisihan (sengketa) antara anak-anak istri pertama dengan ibu tirinya (istri ayahnya yang baru) terkait harta warisan yang menjadi “kabur” oleh sebab penguasaan dari “oknum tertentu ahli waris.” Diantara penyebab terjadinya potensi sengketa dalam konteks kewarisan ini, diantaranya adalah pengaburan status harta warisan sebagai akibat ketidakjelasan status hartanya, dan penguasaan harta oleh oknum ahli waris. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh  sebab  pemahaman  yang  keliru  tentang  waris  mewarisi,  dan  keterlambatan penyelesaian harta warisan (penundaan pembagian warisan).
Pengaburan harta warisan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemindah- tanganan harta warisan secara ilegal. Yaitu disebabkan antara lain oleh berlarut-larutnya penyelesaian  (pembagian)  harta  warisan  sejak  kematian  pewaris  hingga  waktu  yang tidak jelas kepastiannya. Selain itu, juga bisa terjadi oleh sebab tidak jelasnya ukuran dan batas-batas keberadaan harta warisan dimaksud. Bahkan menyangkut hak milik orang lain yang berbatasan di kiri kanannya sehingga (ada kemungkinan) akan berujung pada penyelesaian masalah melalui “meja hijau persidangan.” 33
Kaitannya dengan praktik hibah yang dilakukan Mas. dan St. terhadap anak- anaknya,  secara  jelas  menunjukkan  batas-batas  tanah  yang  menjadi  milik  masing-
32 Sebagaimana dikutip dari tulisan Wahidah, dkk. Praktik Hibah Dihitung Sebagai Bagian Warisan ( Studi Kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin ) .
33 Abdullah  Berahim, Hukum  Kewarisan  Islam  Solusi  menghindari  Konflik  Keluarga  Muslim (Samarinda Kalimantan Timur: Qiyas, 2015), 166.
masing  anaknya.  Selain  perbuatan  hibah  yang  telah  dilakukan  ini  memiliki  hikmah kebaikan besar bagi semua anak perempuan Mas., ia juga menjadi solusi terbaik ketika seorang laki-laki hendak menikah lagi sepeninggal istrinya.
Anak-anak  Mas.  merasa  aman,  dan  tanpa  rasa  khawatir  mengenai harta/perolehan  yang  selama  ini  menjadi  usaha  orang  tuanya.  Dalam  arti  lain,  ibu tirinya tidak akan dapat “menguasai” peninggalan orang tua, khususnya ibu mereka (karena sudah meninggal) yang selama ini sudah bersusah payah mengumpulkan harta untuk kepentingan anak-anaknya.
Apalagi hibah yang sudah orang tua mereka berikan, bagi tiga orang anak Mas. ini  merupakan  suatu  bentuk  keadilan  dan  kemaslahatan.  Meskipun  wujud barang/tanah yang telah dihibahkan berbeda-beda jumlah dan nilainya. Namun karena melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama diantara anak-anak dan orang tua (selaku pemilik harta/ wahib ), maka hibah seperti ini patut menjadi contoh dalam konteks penyelesaian harta bersama (suami istri).
Hibah  yang  diberikan  kepada  anak  secara  adil,  merupakan  bagian  dari penerapan sabda Nabi Muhammad Saw. yang patut menjadi perhatian ketika orang tua mau  memberikan  sesuatu  “pemberian”  kepada  anak-anaknya.  Selain  akan  bernilai ibadah, pemberian itu pun akan dirasakan manfaatnya oleh anak-anak dalam konteks kehidupannya.  Kenyataan  ini  dapat  dibuktikan  melalui  pengalaman  masyarakat  di banyak  kasus. 34 Seperti  halnya  praktik  yang  terjadi  di  Kabupaten  Barito  Kuala (Marabahan), Hulu Sungai Selatan, (HSS), atau di kota Banjarmasin. Masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan sangat menyadari, bahwa anak perempuan yang mereka tinggalkan, baik satu orang atau pun berbilang memang tidak bisa menghabiskan harta peninggalan orang tua mereka. 35 Karena masih ada sisa harta sebanyak 1/2, atau 1/3 bagian yang disebut dengan Radd. Yaitu kasus kewarisan yang di dalamnya terdapat sisa kelebihan harta warisan.
34 Seperti  diantaranya  kasus  hibah  yang  terjadi  di  kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan.  Lihat Wahidah, Fithriana Syarkawi, dan Farihatni Mulyati, “Praktik Hibah Dihitung Sebagai Bagian Warisan (Studi  Kasus  di  Barito  Kuala  dan  Banjarmasin”  (Laporan  Hasil  Penelitian  Pusat  Penelitian  dan Penerbitan IAIN Antasari Banjarmasin, 2013), 58-62.
35 Pemahaman itu didasari atas pengetahuan mereka terhadap aturan kewarisan Islam farâidh yang  bercorak Bilateral ( Parental ).  Bahwa  meskipun  perempuan  tidak  bisa  menghabiskan  harta peninggalan pewarisnya, namun secara nash mereka tetap memiliki dan ada hak warisnya ( fardh ). Berbeda dengan budaya masyarakat yang menarik garis keturunan mereka melalui sistem Patrilineal , seperti halnya pada  masyarakat  Bali  yang  hanya  memberikan  warisan  kepada  laki-laki  saja.  Sehingga  wajar  jika kemudian ada inisiatif dari Majelis Desa Pakraman di Bali untuk memberikan hak waris kepada kaum perempuan. Yaitu dengan mendesak budaya Patrilineal di Bali agar lebih luwes dalam konteks kewarisan. Isu  kesetaraan  saat  ini,  mendorong  Majelis  Desa  Pakraman  (MDP)  Bali  Nomor  III  Tahun  2010 mengeluarkan  aturan  dengan  memberikan  keluwesan  kepada  perempuan  untuk  turut  serta  mewarisi peninggalan  orang  tua  dan  kerabatnya.  Analisis  terhadap  perkembangan  hukum  adat  di  Bali  tentang pengaturan  hak  waris  perempuan,  disebabkan  oleh  konstitusi  yang  juga  menjamin  setiap  warga negaranya  untuk  mendapat  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum  dan  msyarakat.  Baca  Putu Dyatmikawati “Inheritance Rights of Women Based on Customary Law in Bali.” International Journal of Business, Economic and Law, Vol. 11 Issue 4, Dec 2016, h.13-16.
Kecenderungan untuk memilih menghibahkan semua harta yang menjadi milik orang tua tersebut terhadap anak-anak perempuan mereka ini, didasari oleh kenyataan bahwa selama ini saudara mereka tidak menunjukkan fungsinya sebagai ashobah yang nantinya akan melindungi dan menolong anak-anak perempuan yang tidak lain adalah keponakan mereka sendiri. Sebab dalam konteks farâidh , sisa 1/2 atau 1/3 itu harus diserahkan kepada ashobah , yaitu saudara pewaris. Padahal  dari  sisi  lain,  pengadilan  agama  sebagai  lembaga  yang  berwenang memeriksa dan mengadili perkara waris ini, bisa saja memberikan ketetapan dengan memberikan  hak  waris  sepenuhnya  kepada  anak  perempuan  dengan  dasar  hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kewarisan yang Tertunda/Sengaja Ditunda Pembagiannya Ysf. dan San., adalah pasangan suami istri yang telah dikarunia 10 orang anak, tiga orang diantaranya adalah laki-laki. 36 Karena jarak kematian antara Ysf. dan istrinya San. ini tidak terlalu lama (hanya 70 hari saja), maka tidak ada penyelesaian pembagian harta warisan saat itu.
Illustrasi struktur kasus kewarisan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai) ini, adalah sebagai mana matrik/tabel waris berikut: 37
Gambar 1. Stuktur Kasus Kewarisan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Penyelesaian  masalah  waris  mewarisi  di  Amuntai  ini  dapat  digolongkan  ke dalam  persoalan al-munasakhat .  Ini  dimaksudkan  dengan  terjadinya  kasus  kematian seseorang  yang  meninggalkan  ahli  waris,  namun  sebelum  sempat  dibagi  warisan
36 Secara berurutan, nama mereka adalah: Zr., Rus., Far., Kar., Mar., Uw., Han., Her., Syah., dan si bungsu Er.
37 Merupakan hasil wawancara terhadap seluruh informan penelitian (ahli waris Ysf. dan San.) dalam varian kewarisan ini.
tersebut kepada ahli waris meninggal lagi satu atau beberapa orang diantara ahli waris tersebut. Begitu seterusnya sampai beberapa keturunan.
Masalah  semacam  ini  terjadi,  karena  masyarakat  dalam  praktiknya  selalu melakukan  penundaan  (tertundanya)  penyelesaian  pembagian  harta  warisan.  Banyak faktor  atau  alasan  yang  melatarbelakangi  persoalan  ini,  dan  tidak  jarang  dalam praktiknya menyisakan masalah di belakang harinya. Baik eksesnya bersifat negatif, atau pun (bisa juga) positif. 38
Biasanya yang menjadi alasan penundaan itu adalah untuk kepentingan “bahaul, atau haulan” yaitu ritual arwahan yang memang tidak pernah dilewatkan masyarakat untuk  melaksanakannnya,  meskipun  ini  merupakan  sesuatu  yang  tidak  disyariatkan, apalagi dalam praktiknya akan mengurangi hak sebagian ahli waris. 39
Selain itu, alasan lainnya adalah karena salah satu dari orang tua yang masih hidup baik ayah (suami) atau ibu (istri) pewaris. Dalam konteks ini, rasa hormat ahli waris terhadap orang tua mereka, menjadikan perasaan tidak tega untuk membagi cepat harta warisan tersebut. Masyarakat sendiri memandang sikap demikian sebagai “anak durhaka, tidak tahu diri).
Sehingga menjadi pantangan bagi ahli waris untuk membagi harta peninggalan orang tua mereka, sedangkan salah seorang (ibu/bapak) mereka masih hidup. Kecuali bila  inisiatif  itu  datang  dari  ayah/ibu  mereka  sendiri  yang  menginginkan  agar sesegeranya dilakukan penyelesaian pembagian. 40
Hukum Islam melalui ketentuan farâidh nya, telah memberikan rambu-rambu, agar pembagian warisan itu hendaknya cepat dilakukan. Sebab jika tidak, maka harta peninggalan  tersebut  dianggap  masih  milik  “bersyarikat”  diantara  ahli  waris.  Di khawatirkan  dengan  penundaan  dan  keterlambatan  itu  menjadikan  seseorang  akan termakan  atau  bahkan  secara  sengaja  memakan  hak  saudaranya,  dengan  cara mengambil/mengakui bagian yang sebenarnya bukan menjadi haknya.
Sikap  dan  tindakan  serta  kenyataan  seperti  ini  telah  dibuktikan  pada  kasus munâsakhat yang terjadi di kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dampak negatifnya telah dirasakan oleh sebagian ahli waris, karena hak waris keturunan pewaris kesatu, kedua, atau ketiga, menjadi hilang oleh oknum sebagian ahli waris.
Penguasaan harta warisan oleh seseorang oknum ahli waris bisa saja terkadang menjadi  salah  satu  pemicu  yang  menjadikan  potensi  terjadinya  sengketa  masalah kewarisan  ini.  Baik  disebabkan  oleh  kurang  tahunya  ahli  waris  mengenai  urgennya
38 Wahidah, Fithriana Syarqawie, Farihatni Mulyati, “Kasus Munasakhah Pada Tiga Kabupaten di  Kalimantan  Selatan”  (Laporan  Hasil  Penelitian  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat IAIN Antasari Banjarmasin, 2014). Di Kabuapten Hulu Sungai Selatan, ahli waris “buyut” (keturunan dari cucu pewaris) tidak mendapat apa yang menjadi bagian cucu dari anak dari pewaris. Sedangkan di Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara, penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan farâidh , meskipun harta warisan dikelola oleh salah seorang anak pewaris dengan pembagian hasil keuntungan berdasarkan konsep syirkah . Sehingga terjadi perkembangan harta hingga milyard an rupiah.
39 Lihat pembahasan sebelumnya.
40 Kementerian Agama RI Badan Litbang Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Pelaksanaan …, 81-82.
menyelesaikan pembagian harta warisan secara cepat dan transpara, sesuai ketentuan farâidh , atau kurangnya pengetahuan mengenai cara-cara penyelesaian pembagian harta warisan.
Walaupun tidak bisa dipungkiri, bahwa penguasaan harta warisan semacam ini, terkadang (memang) berkaitan dengan sikap mental seseorang ahli waris itu sendiri. Sifat buruk seperti tamak, rakus, serakah, yang mendorongnya untuk melakukan upaya- upaya agar bisa mendapatkan hak/ bagian peninggalan pewaris. Sikap tidak peduli dan lalu mengabaikan hak ahli waris lainnya ini, karena dia lupa pada ultimatum Allah dalam beberapa ayat al-Qur ʻ an (10,14) surat al-Nisa yang sudah mengisyaratkan bahwa:
ِإ ﱠن ﱠﻟٱ ِﺬ َﻦﯾ َﯾ ۡﺄ ُﻛ ُﻠ َنﻮ َأ ۡﻣ َٰﻮ َل ۡﻟٱ َﯿ َٰﺘ َﻤ ٰﻰ ُظ ۡﻠ ًﻤ ﺎ ِإ ﱠﻧ َﻤ ﺎ َﯾ ۡﺄ ُﻛ ُﻠ َنﻮ ِﻓ ﻲ ُﺑ ُﻄ ِﻧﻮ ِﮭ ۡﻢ َﻧ ٗرﺎ ۖا َو َﺳ َﯿ ۡﺼ َﻠ ۡﻮ َن َﺳ ِﻌ ٗﺮﯿ ا . َو َﻣ ﻦ َﯾ ۡﻌ ِﺺ َ ﱠbٱ َو َر ُﺳ َﻟﻮ ُﮫۥ َو َﯾ َﺘ َﻌ ﱠﺪ ُﺣ ُﺪ َدو ُهۥ ُﯾ ۡﺪ ِﺧ ۡﻠ ُﮫ َﻧ ًرﺎ ا َٰﺧ ِﻠ ٗﺪا ِﻓ َﮭﯿ ﺎ َو َﻟ ُﮫۥ َﻋ َﺬ ٞبا ﱡﻣ ِﮭ ٞﻦﯿ .
Allah  Swt.  melalui  aturan-aturan  kewarisan-Nya  tersebut,  telah  menjadikan farâidh sebagai  bentuk  antisipasi  untuk  mencegah  timbulnya  kemungkinan  terjadi sengketa  yang  disebabkan  oleh  harta  (peninggalan).  Sengketa  warisan  tidak  dapat dihindari jika ahli waris tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.
Putusnya tali silaturahmi atau retaknya hubungan antara sesama keluarga, tidak jarang  disebabkan  oleh  masalah  waris  mewarisi  (kewarisan)  yang  tidak  diselesaikan sesuai  ketentuan.  Sehingga  menurut  penulis,  sengketa  warisan  itu  terjadi  karena memang  tidak  diselesaikan  sesuai  tuntunan farâidh ,  dan  tidak  benar  kalau farâidh itu dijadikan solusi hanya ketika terjadi masalah dalam kewarisan. Sama halnya dengan kasus munasakhah yang terjadi di keluarga Ysf. dan San. Kenapa tampak tidak terjadi permasalahan di dalamnya? karena memang, penyelesaian yang dilakukan 17 tahun setelah kematian pewaris (Ysf.) tersebut, tetap mengacu pada ketentuan farâidh .  Ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan  (anak-anak  pewaris)  tetap diberlakukan ketentuan ashobah bi al-ghair (anak laki-laki bersama dengan perempuan). Kar., Uw., dan Her., diberi porsi dua bagian berbanding satu bagian dengan hak waris saudara mereka yang perempuan (Zr., Rus., Far., Mar., Syah., dan Er.). Ahli waris  yang  tidak  sempat  menerima  bagiannya  karena  terlambat  penyelesaian pembagiannya, yaitu (Zr., dan Rus.,) hak warisnya juga telah diserahkan kepada masing- masing ahli waris mereka.
Musyawarah,  perdamaian,  dan  kesepakatan,  yang  ada  dalam  praktik penyelesaian kasus ini hanya terkait dalam konteks takhâruj 41 saja. Karena Syah., selaku
41 Adalah mengeluarkan sebagian harta waris, karena salah seorang dari ahli waris memintanya, kemudian bersedia menggantinya. Hal ini boleh dilakukan, jika seluruh ahli waris saling ridha. Takharuj merupakan salah satu dari akad pembagian ( aqd al-qismah ) atau akad jual beli ( aqd al-bai’un ). Jika terjadi kesepakatan bahwa al-khârij (orang yang keluar) itu mengambil harta dari harta waris, akad itu disebut akad pembagian. Bila terjadi kesepakatan bahwa dia mengambil harta yang bukan berasal dari harta waris yang diserahkan oleh salah seorang waris atau oleh semua ahli waris, akad itu disebut akad jual. Kedua bentuk  ini  telah  disyariatkan.  Lihat  Komite  Fakultas  Syariah  Universitas  Al  Azhar  Mesir, Ahkâm  al- Mawarits  fi  al-Fiqh  al-Islamy ,  Maktabah  al  Risalah  al  Dauliyah,  2000-2001,  terj.  Addys  Aldizar  dan Fathurrahman (Jakarta: CV. Kuwais Media Kreasindo, Senayan Abadi Publishing, 2004), 414.
anak perempuan pewaris telah melakukan semacam akad jual beli atas bagian masing- masing  ahli  waris  (saudaranya)  dengan  pembayaran  yang  dikeluarkan  dari  uangnya sendiri (bukan dari warisan). Karena objek nya memang berbentuk tanah.
Takhâruj model ini, merupakan satu diantara tiga bentuk yang dikenal dalam istilah farâidh. Yaitu al takharuj terjadi dengan semua ahli waris. Dalam hal ini (Far., Mar., Uw., Syah., dan Er., serta anak-anak Zr., dan anak-anak Rus.) selaku al khârij bersedia “keluar” atau melepaskan hak mereka atas tanah warisan peninggalan Ysf., dan San. dengan penggantian sejumlah uang yang bukan berasal dari harta warisan. 42 Proses takhâruj di sini, bentuknya ditetapkan berdasarkan akad jual beli. Karena al khârij menjual bagiannya kepada ahli waris lain (Syah.) Dengan demikian Syah. dapat memiliki  bagian  mereka  al  kharij  sesuai  dengan  perjanjian  yang  disebut  dalam  akad takhâruj . Uang senilai 20 juta rupiah telah diserahkan Syah. kepada ahli waris (saudara perempuannya), dan 40 juta rupiah kepada saudaranya yang laki-laki (Uw.). Sama halnya yang dilakukan Kar. terhadap adik laki-lakinya Her. Ia tidak mau bertakhâruj dengan adik perempuannya Syah., karena adik laki-lakinya mau “membeli” senilai 50 juta rupiah atas bagian yang menjadi hak warisnya atas tanah warisan tersebut. Kar. selaku al khârij melakukan aqd al- bai’un juga dalam praktik takharuj di sini. Tidak  ada  masalah  atau  sengketa  di  dalam  praktik  penyelesaian  kasus munâsakhat di sini, karena tampak unsur keridhaan dari masing-masing ahli waris. Kar. misalnya,  ia  tidak  mau bertakhâruj dengan  adik  perempuannya  Syah.,  dan  memilih bertakhâruj bagian/hak  warisnya  kepada  adik  laki-lakinya  Her.  karena  nilai  jualnya (sesuai akad) lebih tinggi.
Sengketa warisan seharusnya memang tidak terjadi diantara sesama ahli waris, karena  semuanya  berada  dalam  satu  ikatan  keleuargaan  yang  sama.  Sehingga  sudah seharusnya ada saling menyayangi, menjaga perasaan (emosi) antar sesama ahli waris, dan tidak bersikap dengan tindakan-tindakan yang terkesan “ingin menguasai karena merasa lebih berhak, atau karena merasa lebih berperan dalam kontribusi pendapatan keluarga.”
Perdamaian dalam proses penyelesaian pembagian warisan sangat dianjurkan. Tetapi  tidak  dalam  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  hukum farâidh .  Sebab  untuk memelihara  keharmonisan  hubungan intern keluarga  sesama  ahli  waris,  perlu  untuk menghindari  hal-hal  yang  sifatnya  negatif,  seperti  perselisihan  yang  mengakibatkan perpecahan. Terlebih-lebih lagi dalam kasus munâsakhat ini.
Lambat  atau  tertundanya  penyelesaian  pembagian  harta  warisan  ini,  sangat berpengaruh  kepada  munculnya  tindakan-tindakan  (sikap)  yang  tidak  diinginkan seperti  halnya  ketidakjelasan  status  harta  warisan.  Masalah  ini  biasanya  terjadi,  baik
42 Sama  dengan  yang  terjadi  pada  kasus  di  Kabupaten  Tapin  dan  Kota  Banjarmasin.  Salah seorang anak perempuan pewaris telah “membeli” sebagian objek warisan dengan membayar kepada ahli  waris  lainnya.  Ia  selaku al  Khîrij,  bertakhâruj dengan  saudara-saudaranya  untuk  memiliki  toko peninggalan orang tuanya (Tapin), atau rumah (Banjarmasin) dengan cara penggantian melalui ‘Aqd al Bai’un . Baca Wahidah dan Faridah, Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar (Yogyakarta, Zahir Publishing, 2019), 129.
karena dari status kepemilikan awal pewaris pertama, sehingga ketidakjelasan ini tentu saja akan berlanjut kepada keturunan atau generasi sesudahnya.
Sebelumnya mungkin saja tidak terlalu dipermasalahkan, ketika barang (benda) warisan nilai jualnya tidak terlalu tinggi atau bahkan dianggap kurang menguntungkan. Namun  seiring  berjalannya  waktu  dari  tahun  ke  tahun,  benda  apalagi  tanah  yang nilainya menggiurkan karena mencapai milyaran rupiah, barulah keturunan dari pewaris masing-masing mempersoalkannnya.
Dimulai  dari  masalah  bukti  kepemilikan,  batas  dan  ukuran,  ada  tidaknya pemindahan oleh pihak-pihak tertentu, apalagi proses pemidahan nya dilakukan secara ilegal. Oleh karena itu seyogianya setiap harta yang dimiliki saat ini harus mempunyai bukti kepemilikan yang sah, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai bukti otentik dan menjadi pegangan oleh ahli waris sepeninggal pemiliknya (pewaris) kelak.
Jika tidak, di sinilah biasanya yang menjadi awal dari pengaburan status harta warisan tersebut. Ketidakjelasan bukti kepemilikan, ukuran, batas kiri dan kanannya, menjadi potensi sengketa kepemilikan yang terkadang mengharuskan pihak ketiga ikut serta menyelesaikan.
Meskipun hal ini tidak terjadi pada praktik munasakhah di Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara, namun dari sisi keterlambatan penyelesaian pembagian ini, diantara ahli waris ada yang justru tidak bisa memanfaatkan walaupun sudah memohon kepada ahli  waris  lainnya.  Misalnya  ketika  Her.,  menginginkan  hak/bagian  warisnya  untuk membangun  sebuah  toko  demi  kepentingan  pengembangan  ekonomi  keluarganya, menjadi terhalang oleh sebab tidak ada izin dari ahli waris lainnya. Termasuk ketika Zr., dan Rus., di masa sakitnya, keduanya tidak bisa berobat menggunakan tambahan biaya dari hasil pembagian warisan tersebut.
Atas dasar ini, 17 tahun lamanya harta warisan masih menjadi milik bersama tanpa ada manfaat sama sekali bagi ahli waris. Di sinilah barangkali letaknya hikmah kenapa  Islam  dengan  ketentuan  hukum  kewarisannya  menghendaki  supaya  harta warisan  itu  cepat  dibagikan.  Meskipun  tidak  ada  penjelasan  secara  tegas  tentang kapan/waktu seharusnya pembagian harta warisan itu dilakukan.
Berdasarkan perintah kewajiban untuk membaginya “aqsim al mala baina ahl al farâidh ala kitab Allah,” menurut sebagian ulama kalimat perintah itu sebenarnya bukan hanya untuk menunjukkan pada arti wajibnya saja, melainkan juga menuntut kepada penyegeraan dalam proses penyelesaian pembagiannya.
Hikmah  penyegeraan  pembagian  warisan  tersebut,  menurut  penulis  salah satunya adalah 43 untuk menghindari terjadinya kasus munâsakhat ini. Karena ahli waris di  tiap  peristiwa  kematiannya,  akan  dapat  secara  langsung  memiliki  dan  menikmati sekaligus bagian (haknya) sebagai ahli waris ketika pewarisnya meninggal dunia. Dalam pengertian lain tidak harus diwariskan secara turun temurun. Karena kenyataan seperti
43 Selain itu, menghindari perselisihan atau persengketaan diantara ahli waris (sesama keluarga), dan menjauhkan diri dari memakan atau termakan yang bukan hak (tidak halal), apalagi harta anak yatim.
Konsekuensinya akan berhubungan dengan ayat al-Qur ʻ an surat al Nisa ayat (10).
146 Khazanah , Vol. 20 (1), 2022
ini  tidak  jarang  menjadikan  ahli  waris  (keturunannya)  justru  tidak  mendapat  hak warisnya.
Munâsakhat adalah  salah  satu  bentuk  penyelesaian  kasus  kewarisan  yang  di dalamnya  mengharuskan  ketelitian  dan  kecermatan  dalam  proses  penyelesaiannya. Karena pada peristiwa kematian berikutnya, barangkali saja ada diantara ahli waris yang justru terhalang, baik terhijâb hirmân atau terhijâb nuqshân , atau bukan sebagai ahli waris. Farâidh sudah memberikan rambu dan ketentuannya terkait “hukum keadaan” munasakhah  ini.  Untuk  praktik  yang  terjadi  di  kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  ini, berlaku  “hukum  keadaan”  pertama  yang  proses  penyelesaiannya  secara  kebetukan tidak terlalu sulit (agak bermasalah).
Penutup Berdasarkan  hasil  temuan  dan  analisis  peneliti,  dapat  disimpulkan  bahwa: Empat varian yang menjadi fenomena kewarisan masyarat muslim Banjar Kalimantan Selatan, menjadi bukti adanya pergeseran nilai terhadap penerapan hukum kewarisan Islam , dalam  bentuk  modifikasi  (kompromi)  antara  ketentuan  hukum  waris  Islam farâidh dengan  asas  kepatutan,  rasa  keadilan,  dan  kemaslahatan  yang  ada  dalam pemahaman masyarakat.
Makna di balik fenomena kewarisan (tujuh varian) masyarakat muslim Banjar Kalimantan  Selatan,  adalah  bahwa  masyarakat  lebih  mengutamakan  prinsip musyawarah mufakat diantara keluarga dalam konteks penyelesaian masalah kewarisan dengan segala titik persinggungannya, dan ini sesuai dengan motto masyarakat Banjar dalam merumuskan setiap kebijakan yang diambil yaitu “Jangan Bacakut Papadaan.”

## REFERENSI
Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin. Ahkam al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah ‘Ala Madzahib al Aimmah al Arba’ah . Dar al Kitab al ‘Araby. Abduroaf, Muneer. “ A Constitutional Analysis an Islamic Will Within The South African Context .” De Jure Law Journal (2019): 257-266. Abubakar, Fatum. “Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli waris (Studi Komparatif  Tunisia,  Syria,  Mesir,  dan  Indonesia).”  Hunafa:  Jurnal  Studia Islamika 8, no. 2 (2011), 233-261.
Al Amruzi, M. Fahmi. Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
_______. Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam . Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
Al  Anshary,  Abi  Yahya  Zakaria. Fath  al  Wahhab  Bisyarh  Manhaj  al  Thullab ( 1 - 2 ). Indonesia: al Haramain, juz kedua, cetakan pertama, t.t. Al Bajury, Hasyiyah al Syaikh Ibrahim ‘ala Syarh al Syansyury fi ‘Ilmi al Faraidh. Sinqafurat- Jaddah, Indonesia: Al Haramain, 2006 M./1427 H.
147
Al Bikaz, Abdul Qadir Mahmud. Al Ahkam al Syar’iyyah fi al Ahwal al Syakhshiyyah . Dar al Salam Lil Thaba’ah wa al Nasyr wa al Tauzi’ wa al Tarjamah, juz pertama, cetakan kedua 1430 H-2009 M.
Al Jauziah, Ibnu Qayyim (Syamsuddin Abi ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub). I’lamu  al  Muwaqqi’in  ‘an    Rabb  al  ‘Alamin .  Dar  al  ‘Alamiyyah,  cetakan pertama 1435 H-2015 M.
Al  Kaff,  Hasan  bin  Ahmad  bin  Muhammad. Al  Taqrirat    al  Sadidah  fi  al  Masail  al Mufidah,  Qism  al  Buyu’  wa  al  Faraidh .  Riyadh:  Dar  al  Mirats  al  Nabawy,  2013 M./1434H.
Al  Maky,  Hasan  Muhammad  al  Musyath.
Tuhfat  al  Saniyah  fi  Ahwal  al  Waritsah  al Arba’iniyyah, Terj. Muhammad Syukry Unus al Banjary. Is’aful Khaidh fi ‘Ilmi al Faraidh. Martapura Kalimantan Selatan: Al Ma’had al Islamy Dar al Salam. Al Musawy, al Sayyid Muhsin bin Ali. Al Nafhat al Hasaniyyah ‘Ala al Tukhfat al Saniyyah fi ‘Ilmi al Faraidh. Sinqafurat-Jaddah Indonesia:  Al Haramain. Al  Shiddieqy,  Tengku  Muhammad  Hasbi.  Fiqh Mawaris  Hukum  Pembagian  Warisan Menurut Syariat Islam . Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010. Al Syafi’iy, Hasyiyah al Syaikh Muhammad bin Umar al Baqry, ‘ala Syarh Matan Rahbiyyah fi ‘Ilmi  al  Faraidh  Lil  Imam  al  Syuhair  Basbath  al  Maradiny. Sinqafurat-Jaddah Indonesia: Al Haramain.
Al Syafi’iy, Zain al Din bin Abdi al ‘Aziz al Malibary.
Fath al Mu’in Bisyarh Qurrah al ‘Ain Bimuhimmat al Din . Beirut Lebanon: Dar al Kotob al Ilmiyah, 1971. _______. Fath al Mu’in Bisyarh Qurrah al ‘Ain. Indonesia: al Haramain, 2006. Al Tarimy, Muhammad bin  Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakr ibn Salim  al  ‘Alawy  al  Husainy. Takmilat  Zubdat  al  Hadits  fi  Fiqh  al  Mawarits. Sinqafurat-Jaddah Indonesia: Al Haramain. Al Zuhaily, Wahbah. Al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu : Dar al Fikr, t.t.
_______. Al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al Fikr, 2007 M., terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Fiqih Islam wa Adillatuhu 10 . Jakarta: Gema Insani, 2011. Amin, M. Nur Kholis, Al. “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika  Terhadap  Pasal  211  Kompilasi  Hukum  Islam.” Al-Ahwal:  Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, no.1 (2016): 29-44. Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2009. Arfa,  Faisar  Ananda,  Watni  Marpaung. Metodologi  Penelitian  Hukum  Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Arliman,  Laurensius.  “Peranan  Metodologi  Penelitian  Hukum    di  Dalam Perkembangan  Ilmu  Hukum  di  Indonesia.”  Sumatera  Law  Review ( http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw ),  Vol.  1  No.  1,  2018,  h. 112-132.
Ash Shabuny, Muhammad Ali. Al Mawaarits fi al Syariat’ al Islamiyyah fi Dhaui al Kitab wa al Sunnah. Dar al Kutub al Islamiyyah:1431 H.-2010 M. Asy  Syafi’iy,  Muhammad  bin  Idris. Al  Risalah bi  Tahqiq  wa  Syarh  Ahmad  Muhammad Syakir , Dar al Fikr, tth.
________. Ar Risalah Imam Syafi’i Buku Pertama dalam Bidang Ushul Fikih Tahqiq dan Syarah: Syaikh Muhammad Syakir, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. _______. Kitab al Umm. Kairo: 1321 H./1904 M. Athoillah, M. Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis . Bandung: Yrama Widya, 2013. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia , Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jakarta: 2010. Bachtiar,  Maryati.  Hukum  “ Waris  Islam  Dipandang  Dari  Perspektif  Hukum  Berkeadilan Gender .” Jurnal Ilmu Hukum Riau, Vol. 3, No.1, (2012), 155-165. Basri,  Hasan,  Amiruddin,  A.  Wahab,  A.  Hamid  Sarong.  “ Perspektif  Wasiat  Wajibah Terhadap Anak Tiri ( Kajian Persamaan Hak Dengan Anak Angkat ).” Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2, no. 2 (2014): 59-70. Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “ Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer .” Gema Keadilan, Vol. 7, Ed. I, Juni (2020): 20-33.
Berahim, Abdullah. Hukum Kewarisan Islam Solusi Menghindari Konflik Keluarga Muslim. Samarinda Kalimantan Timur: Qiyas, 2015. Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Waris Islam. Yogyakarya: Universitas Islam Indonesia. Budiman,  Rahmat.  “ Eksistensi  Hukum  Waris  Adat  Masyarakat  Suku  Banjar  Muslim  di Kecamatan  Gambut  Kabupaten  Banjar  Propinsi  Kalimantan  Selatan .”  Jurnal  Cita Hukum (JCH) 2, no. 2 (2010): 211-235. Dyatmikawati,  Putu.  “ Inheritance  Rights  of  Women  Based  on  Customary  Law  in  Bali .” International Journal of Business, Economics and Law, 11 Issue 4, Dec (2016): 13-16. Fikri  dan  Wahidin.  “ Konsepsi  Hukum  Waris  Islam  dan  Hukum  Waris  Adat ( Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis ).” Al-Ahkam Ilmu Syariah dan Hukum 1, no. 2 (2016): 193-204. Franciska, Paula. “ Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .” NOTARIUS 11, no. 1 (2018): 115-129. Habiburrahman. Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2011.
Haerani. “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam  di  desa  Sesaot  Kecamatan  Narmada  Kabupaten  Lombok  Barat  Nusa Tenggara Barat.” Unizar Law Review 2 Issue 1 (2019): 1-8. E-ISSN: 2620-3839 at: http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/index
Hajar  M.  “Asal  Usul  dan  Implementasi  Ahli  Waris  Pengganti  Perspektif  Hukum Islam.” Asy-Syir’ah 50, no. 1 (2016): 49-79. Hakim, M. Lutfi. “ Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara laki-laki Dengan  Perempuan  Perspektif  Filsafat  Hukum  Islam .”  Al-Maslahah  Ilmu  Syariah, IAIN Pontianak, (2016): 1-18.
Hanum,  Zulfia,  Alfi  Syahr.  “Wasiat  Wajibah  Sebagai  Wujud  Penyelesaian  Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat.” Holistik 1, no. 2:
149
h. 123-133. e-ISSN: 2527-9556, Journal homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/holistik
Haries, Ahmad. “ Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan .” Diskursus Islam 2, no. 2 (2014). Hassan, A. Al faraid Ilmu Pembagian Waris . Surabaya: Pustaka Progressif,  1992. Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur’an dan Hadith. Jakarta: Tintamas. Ibrahim, Syamsuddin. Taudhieh al Faidh fi ‘Ilmi al Faraidh ‘Ala Syarh Matan al Rahbiyyah . Banjarmasin Kalimantan Selatan. Ikbal,  Muhammad.  “ Hijab  Dalam  Kewarisan  Perspektif  al-Qur’an  dan  al-Hadits ( Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI ).” At-Tafkir XI, no1 (2018). Irianto, Sulistyowati.
Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
Isnaini, Enik. “ Hukum Hibah Wasiat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata .” Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 109-117.
Ja’far, A. Kumedi. Hukum Keluarga Islam di Indonesia . Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
Jamil, Rosidi. “ Hukum Waris dan Wasiat ( Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali ).” Al Ahwal 10, no. 1 (2017): 99-114. Kamal, Abu Malik. Fiqih Sunnah Wanita , jilid 2, terj. Ghozi M, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
_______, bin as-Sayyid Salim. Shohihu Fiqh al Sunnati wa Adillatuhu wa Taudhihu, Terj. Terj. Ade Ichwan Ali. Tuntunan Praktis Hukum Waris Lengkap dan Padat Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah yang Shahih . Jakarta: Pustaka Ibnu ‘Umar, 2009. Kamilah,  Anita,  dan  Rendy  Aridhayandi.  “ Kajian  Terhadap  Sengketa  Pembagian  Harta Warisan  Atas  Tanah  Akibat  Tidak  Dilaksanakannya  Wasiat  Oleh  Ahli  Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda ( Van Zaken ) . ” Wawasan Hukum 32, no.1 (2016). Komari. “ Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat .” Asy-Syari’ah 17, no. 2 (2015): 157-172.
Komite Fakultas Syariah Universitas al Azhar Mesir. Ahkam al Mawarits fi al Fiqh al Islamy. Mesir, Maktabah al Risalah al Dauliyah, 2000-2001, terj. Addys Aldizar dan  Fathurrahman.  Jakarta:  (Kuwais  Media  Kreasindo)  Senayan  Abadi Publishing, 2004.
Kumala  D.S,  Agustina.  “ Ahli  Waris  Penerima  Radd  Dalam  Perspektif  Fiqih  Mawaris (Faraidh) dan Kompilasi Hukum Islam .” Bilancia 10, no. 2 (2016): 172-216. Kuncoro, NM. Wahyu. Waris Permasalahan dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Warisan . Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015. Lubis,  Suhrawardi  K.  dan  Komis  Simanjuntak. Hukum  Waris  Islam. Jakarta:  Sinar Grafika. M.  Athoillah. Fikih  Waris ( Metode  Pembagian  Waris  Praktis ) . Bandung:  Yrama  Widya, 2013.
Maimun. “ Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam  Perspektif  Hukum  Kewarisan  Islam. ”  ASAS  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi Islam 9, no. 1 (2017).
Maruzi, Muslich. Asas al Mawarits, Pokok-Pokok Ilmu Waris. Jakarta: Pustaka Amani. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017. Mezak,  Meray  Hendrik.  “ Jenis,  Metode  dan  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum .”  Law Review:  Fakultas  Hukum  Universitas  Pelita  Harapan,  Vol.  V,  No.  3,  Maret (2006): 85-97.
Ministry of Religion Report. “ Penerapan Hukum Waris di Kalimantan Selatan .” Moechthar, Oemar. Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
Mubarak, Jad Ahmad. Is’af al Raghibin fi ‘Ilmi al Faraidh . Desa Makmur Kec. Gambut Kalimantan Selatan: Ma’had al Islamy al Mursyidul Amin. Musa, Muh. Yusuf. Al Tirkah wa al Mirats fi Al Islam. Dar al Ma’rifah, 1967. Muthiah, Aulia. “ Keabsahan Wasiat yang Dibuat Dengan Lisan Oleh Pewaris Ditinjau Dari Hukum  Perdata  dan  Hukum  Islam .”  De  Legalata  Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum UMSU 4, no. 2 (2019): 240-254.
_______. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga . Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017.
Muzainah,  Gusti.  “ Prinsip  Hukum  Kedudukan  Perempuan  Dalam  Hukum  Waris  Adat Masyarakat Banjar .” Mu’adalah Studi Gender dan Anak II, no. 1 (2014): 14-32.
_______. Asas  Kemanfaatan  Tentang  Kedudukan  Perempuan  Dalam  Hukum  Waris  Adat Masyarakat Banjar . Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016.
_______  dan  Miftah  Faridh. Akulturasi  Hukum  Waris  Adat  Pada  Masyarakat  Dayak Meratus .  Banjarmasin:  Antasari  Press  Pusat  Penelitian  dan  Publikasi  Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019. Mzee, Mustafa. “ The Case of Illegitimate Child and Possibility of Having an Assets of Deceased Father: A Tanzanian Case Study .” Journal of Law Policy and Globalization, 45,
(2016): 55-59.
Nasution, Amin Husein. Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012. Nurhayati, Yati, Ifrani, M. Yasir Said. “ Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu  Hukum .”  Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia  (JPHI),  Vol.  2,  Issue  1, February (2021): 1-20. Nurlaelawati, Euis. “ Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan Versus Saudara Kandung .” Indo-Islamika 2, no. 1 (2012): 75-89. Nur Aisyah. “ Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam dan BW
.” El-Iqtishady 1. No. 1 (2019): 54-61.
Nuzha. “ Wasiat dan Hutang Dalam Warisan .” Jurnal UIN Alauddin Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga 2, no. 2 (2015). Parman,  Ali.
Kewarisan  dalam  Alquran  Suatu  Kajian  Hukum  dengan  Pendekatan  Tafsir Tematik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
151
Poespasari,  Ellyne  Dwi. Pemahaman  Seputar  Hukum  Waris  Adat  di  Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
_______, Soelistyowati, Erni Agustin, Oemar Moechthar. Kapita Selekta Hukum Waris Indonesa . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2020. Purkon, Arip. “ Pembagian Harta Waris dengan Wasiat ( Pendekatan Ushul Fiqih ).” Mizan Jurnal Ilmu Syariah II, no. 1 (2014). Purnamasari,  Irma  Devita. Panduan  Lengkap  Hukum  Praktis  Populer  Kiat-Kiat  Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris . Bandung: Kaifa, 2012.
Rahman, Fatchur. Ilmu Waris . Bandung: PT Alma’arif, cet. ke 10.
Rahmawati, Rof’ah Setyowati. “ Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam .” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1-19.
Rahmadhanty, Karin Aulia, Dian Latifiani, Ridwan Arifin. “ Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia .” Normative 6, no. 2 (2018): 66-78.
Ritonga,  Syauqon  Hilali  Nur.  “ Pembagian  Harta  Warisan  Pada  Masyarakat  Etnis  Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam .” At- Tafahum: Journal of Islamic Law 2, no. 2 (2018): 169-188. Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Saebani, Beni Ahmad. Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung: Pustaka Setia, 2017. _______. Fiqh Mawaris. Bandung: Pustaka Setia, 2009. Salihima, Syamsulbahri. Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi
. Jakarta: Rajawali Press, cetakan keempat 2016. _______. Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Depok: Rajawali Press, 2017.
_______. Buku Ketiga Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Depok: Rajawali Press, 2018.
Sanjaya,  Umar  Haris.  “ Kedudukan  Surat  Wasiat  Terhadap  Harta  Warisan  yang  Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris .” Yuridis 5, no.1 (2018): 67-97.
Sarmadi, A. Sukris.
Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. _______. Hukum Waris Islam di Indonesia ( Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni ). Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
_______. Dekonstruksi  Hukum  Progressif  Ahli  Waris  Pengganti  dalam  Kompilasi  Hukum Islam . Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
Sarny bin Jarmany bin Muhammad Shiddiq al Alaby, Muhammad. Mabadi ‘Ilmu al Fiqh , jilid 1, 2, 3. Banjarmasin: Kebun Bunga, 2008. Sayyid Sabiq. Fiqh al Sunnah, jilid 3 . Beirut: al Maktabah al ‘Ashriyyah, 2012.
_______. Fikih Sunnah, terj. Mudzakir AS. Alma’arif.
152 Khazanah , Vol. 20 (1), 2022
Sembiring,  Rosnidar. Hukum  Keluarga  Harta-Harta    Benda  dalam  Perkawinan. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Setiadi, Wahyu, Slamet Sumarto. “ Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang ”. Unnes Civic Education Journal (2014): 18-24.
Shihab, M. Quraish. Tafsir Al Mishbah Volume 2 Surah Ali ‘Imran Surah an-Nisa Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati, 2011. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan  R&D . Bandung: Alfabeta, 2019. Suhairi, Suhairi. “ Perdamaian dan Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep Qat’iy dalam Hukum Kewarisan Islam ).” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (2012):
157-165.
Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Bandung: Refika Aditama, 2011. Suma,  Muhammad  Amin. Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Dalam  Pendekatan  Teks  dan Konteks . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Taufan  B.,  M. Sosiologi  Hukum  Islam  Kajian  Empirik  Komunitas  Sempalan .  Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Thalib, Sayuti. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ( Edisi Revisi ). Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Unus al Banjary, Muhammad Syukri. Is’af al Khaidh fi ‘Ilmi al Faraidh , terj. Al Nafhat al Hasaniyyah ‘ala al Tukhfat al Saniyyah fi ‘Ilmi al Faraidh.
Dar al Syakirin. Wahidah, Fithriana Syarqawie, Farihatni Mulyati. “ Praktik Hibah Dihitung Sebagai Bagian Warisan ( Studi Kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin ) . ” Laporan Hasil Penelitian Pusat  Penelitian  dan  Penerbitan  lnstitut  Agama  Islam  Negeri  Antasari, Banjarmasin, 2013.
_______. “ Kasus Munasakhah Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan .” Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2014. Wahidah,  dan  Faridah. Praktik  Penyelesaian  Harta  Warisan  Pada  Masyarakat  Banjar . Yogyakarta: Zahir Publishing, 2019. Wahidah, dan Alias Azhar. “ Implementation of Faraidh’s Provision in Hibah Wasiat (A Case in South Banjar Kalimantan) .” Al- ‘Adalah, Bandar Lampung, 16, no. 2 (2019): 375-
392.
Yanti, Salma Suroyya Yuni, Mulyadi, dan Yunanto. “ Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya .” Diponegoro Law Journal 5, no.
3 (2016):1-12.
Yulistyaputri, Rizkisyabana. Hukum Waris Indonesia BW Hukum Islam Hukum Adat Teori dan Praktik . Depok: Rajawali Pers, 2021.
Zahrah, Muhammad. Ahkam al Tirkah wa al Mawarits : Dar al Fikr al ‘Araby, t.t.