## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
URGENSI  PENERAPAN  INSTRUKSI  PRESIDEN  NOMOR  2  TAHUN

## 2022 PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

## Satrya Surya Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia E-mail : satryaicat@gmail.com
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Presidential  Instruction, Procurement of Goods/Services,  Covid-19, Local Products The Covid-19 pandemic that has hit the world since 2019 has had many impacts on various sectors, one of which  is  on  the  world  economic  growth  and development  sector,  including in  Indonesia.  Various efforts to overcome the pandemic have been carried out to prevent the spread of Covid-19, one of which is the  recommendation  to  stay  at  home  which  has  an impact on the number of public places that are closed and  has  resulted  in  many  local  business  actors experiencing a decrease in income and even closing their  businesses.  Due  to  these  conditions,  the government issued Presidential Instruction Number 2 of 2022.  The purpose of this study is to find out and analyze  the  urgency  of  implementing  Presidential Instruction Number 2 of 2022 on the implementation of  Government  Goods/Services  Procurement. Primary Data is obtained through field studies, while Secondary  Data  is  obtained  through  literature studies.  The  analysis  method  used  is  the  Empirical Juridical  Data  Analysis  Method.  The  results  of  this study  show  that  if  the  presidential  instruction  is carried  out  properly  by  all  parties,  it  can  certainly make  a  positive  contribution  to  the  decline  in  the income of local business actors, and can increase the competitiveness  of  local  domestic  products.  This implementation  can  bring  the  country's  economic development in a better direction after being affected by the prolonged Covid-19 pandemic.

## Abstrak
Kata kunci: Instruksi Presiden, Pengadaan Barang/Jasa, Covid-19,  Produk Lokal
Corresponding Author: Satrya Surya Pratama e-mail : satryaicat@gmail.com
Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia sejak tahun  2019  telah  memberikan  banyak  dampak  ke berbagai  sektor  salah  satunya  terhadap  sektor pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi  dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya penanggulangan  pandemi  telah  dilakukan  untuk mencegah  penyebaran  Covid-19  salah  satunya adalah anjuran agar tetap dirumah yang berimbas banyaknya  tempat  publik  yang  ditutup  dan mengakibatkan  banyak  pelaku  usaha  lokal  yang mengalami  penurunan  pendapatan  bahkan  hingga menutup  usahanya.  Dikarenakan  kondisi  tersebut pemerintah  mengeluarkan  Instruksi  Presiden Nomor 2 Tahun 2022. tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang urgensi  penerapan  Instruksi  Presiden  Nomor  2 Tahun  2022  pada  pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah.  Data  Primer  diperoleh melalui  studi  lapangan,  sedangkan  Data  Sekunder diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Metode Analisa yang digunakan yakni Metode Analisis Data Yuridis  Empiris.  Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan bahwa  jika  instruksi  presiden  dijalankan  dengan baik  oleh  semua  pihak  maka  tentu  dapat memberikan  kontribusi  yang  positif  bagi penurunan  pendapatan  pelaku  usaha  lokal,  serta dapat meningkatkan daya saing produk lokal dalam negeri. Penerapan ini dapat membawa perkembangan ekonomi negara ke arah yang lebih baik  setelah terkena  dampak dari  pandemi  Covid- 19 yang berkepanjangan.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh  Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD yang  prosesnya  sejak  identifikasi  kebutuhan,  sampai  dengan  serah  terima  hasil pekerjaan. 1 Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:
1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
2. meningkatkan  penggunaan  produk  dalam  negeri;  meningkatkan  peran  serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
1 Pasal 4 Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
4. mendukung  pelaksanaan  penelitian  dan  pemanfaatan  barang/jasa  hasil penelitian;
5. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
6. mewujudkan  pemerataan  ekonomi  dan  memberikan  perluasan  kesempatan berusaha; dan
7. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan. 2
Pada 31 Desember 2019 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan terdapat  kasus  klaster  pneumonia  dengan  etiologi  baru  di  Kota  Wuhan,  Provinsi Hubei, Cina kemudian berkembang dengan cepat ke negara-negara lain. 3 Pada 11 Maret 2020, Covid-19 resmi ditetapkan sebagai pandemi. Pada tanggal 2 Maret 2020 ditemukan  kasus  positif  pertama  di  Indonesia  dan  meningkat  dengan  cepat. 4 Pandemi  Covid-19  yang  telah  melanda  dunia  sejak  tahun  2019  ini  memberikan dampak yang cukup besar ke banyak sektor salah satunya berpengaruh ke sektor pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dunia, termasuk di Indonesia. 5 Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 seperti pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta anjuran stay at  home berimbas  pada  banyaknya  ruang  publik  yang  dibatasi  bahkan  ditutup seperti  tempat  wisata,  tempat  hiburan,  pusat  perbelanjaan,  dll. 6 Hal  ini mengakibatkan  penurunan  pendapatan  para  pelaku  usaha,  bahkan  banyak  yang sampai menutup kegiatan usahanya karena tidak mampu bertahan di situasi yang sulit ini. Melemahnya sektor UMKM berpengaruh pula pada perekonomian daerah maupun negara. 7 Maka, perlu adanya dukungan dari pihak-pihak terkait, terutama pemerintah,  untuk  melakukan  upaya  agar  UMKM  dapat  kembali  bangkit  seperti sebelum  masa  pandemi  covid-19. 8 Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan  Indonesia merupakan  salah  satu  program  pemerintah  yang  diharapkan  membantu kebangkitan pelaku usaha lokal.
Pada  14  Mei  2020,  Presiden  Joko  Widodo  mencanangkan  Gerakan  Nasional Bangga  Buatan  Indonesia  (Gernas  BBI),  sebuah  gerakan  yang  bertujuan  untuk menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk-produk dalam negeri sehingga dapat mendorong dan membangkitkan usaha mikro kecil menengah, meningkatkan
2 Dr.  H.    Suratman,  S.H.,  M.Hum.,  Hayat,  SAP.,  M.Si.,  Hj.  Umi  Salamah,  S.Pd.,  M.Pd., Hukum  dan Kebijakan Publik , Kesatu. (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), 237.
3 Zaelani, A. Q., Disemadi, H. S., & Rumawi, M. (2022). The Company’s Contribution to Overcome the Economic  Crisis  Due  to  Covid-19  Pandemic  in  Indonesia  through  Corporate  Social  Responsibility Policy. NeuroQuantology , 457-466.
4 Maramis, J., & Coloay, J. (2022). Implikasi Hukum bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak Pelayanan Kesehatan. Journal of Judicial Review , 24 (1), 1-18.
5 Sudirman,  L.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  Kebijakan  Corporate  Social  Responsibility:  Investasi  Sosial dalam  Pengembangan  Masyarakat  selama  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 3 (3), 281-298.
6 Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02).
7 Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. LAW REFORM , 18 (1), 89-110.
8 Kuasa,  D.  A.,  Erni,  E.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2022).  Urgensi  Pendaftaran  Merek  Bagi  UMKM  Di  Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Yustisiabel , 6 (1), 1-23.
perekonomian  nasional,  dan  mengurangi  ketergantungan  pada  produk-produk impor. Adapun tujuan utama Bangga Buatan Indonesia antara lain yaitu:
1. mempercepat  perputaran  siklus  ekonomi  lokal,  memperbaiki  daya  beli masyarakat, dan mendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi;
2. memperkuat kelangsungan usaha dan pemasaran UMKM secara  lebih cepat dan luas;
3. menumbuhkan rasa bangga dan pro produk lokal bagi konsumen Indonesia;
4. mendorong national branding produk lokal unggulan melalui kurasi UMKM Top Brand yang  bangkit  dan  tumbuh,  sehingga  menciptakan  industri  baru  dan mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
5. menaikkan jumlah unit Artisan Indonesia (UMKM/IKM) menjadi 30 juta.
Menindaklanjuti  pencanangan  tersebut,  pada  tahun  2022  Presiden  Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan  Indonesia  pada  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah. Sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden tersebut maka dalam Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  wajib  mengikuti  arahan  sesuai  yang diamanatkan pada Instruksi tersebut.
Brian  W.  Hogwood  dan  Lewis  A.  Gunn  mencatat  bahwa  keberhasilan implementasi  kebijakan  paling tidak  memerlukan  sepuluh  prasyarat.  Permintaan pertama, adalah adanya jaminan bahwa kondisi implementasi eksternal tidak akan memberikan dampak kepada badan tersebut. Permintaan kedua, bahwa ada cukup sumber  daya  untuk  implementasi.  Ketiga,  sumber  daya  yang  terintegrasi  benar- benar  ada.  Keempat,  menyangkut  pertanyaan  apakah  kebijakan-kebijakan  yang diimplementasikan  didasarkan  pada  alasan  kasualitas  yang  kuat,  seperti  jika  “X” diimplementasikan,  kemudian  “Y”  akan  menjadi  hasil.  Kelima,  seberapa  banyak alasan  terjadinya  kasualitas.  Keenam,  seberapa  lemah  antar  hubungan  di  antara variabel.  Ketujuh,  tentang  kedalaman  pemahaman  terhadap  tujuan-tujuan kebijakan.  Kedelapan,  adalah  dengan  mempertanyakan  apakah  pekerjaan  telah diperinci  dan  ditetapkan  dalam  susunan  yang  benar.  Kesembilan,  diperlukan koordinasi  dan  saling  komunikasi  yang  profesional.  Dan  kesepuluh,  badan pengimplementasi dapat meminta kepatuhan total. 9
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisis tentang urgensi penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## PERUMUSAN MASALAH
Bagaimana  urgensi  penerapan  Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2022  pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ?
9 Nugroho, R., Kebijakan Publik di Negara Negara Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan yuridis  empiris.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Menurut  Sugiyono, metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada filsafat postpositivisme , digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna  daripada generalisasi. 10 Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang diperoleh  dari  studi  lapangan,  serta  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan  dengan  cara  membaca,  mengutip,  serta  menelaah  literatur,  hasil penelitian,  peraturan  perundang-undangan  serta  informasi  lain  yang  berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

## PEMBAHASAN
Pengertian  implementasi  sebagaimana  dikemukakan  Ripley  dan  Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan  yang  memberikan  otoritas  program,  kebijakan,  keuntungan  ( benefit ), atau jenis keluaran yang nyata ( tanginble output ) sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan di atas semua uang. 11 Oleh karena itu, dana yang  cukup  sangat  mempengaruhi  berjalannya  implementasi  kebijakan.  Hal  ini telah  sejalan  dengan  Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2022  yang  telah menyebutkan alokasi dana untuk belanja produk dalam negeri.
Menurut Meter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan, yaitu:
1. Ukuran dan tujuan kebijakan;
2. Sumberdaya;
3. Karakteristik agen pelaksana;
4. Sikap/kecenderungan ( disposition ) para pelaksana;
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. 12
Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna ( perfect implementation ) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah:
1. Kondisi  eksternal  yang  dihadapi  oleh  badan/instansi  pelaksana  tidak  akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius;
2. Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijakan  yang  akan  diimplementasikan  didasari  pada  hubungan  kausalitas yang handal;
10 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2013)
11 Winarno, Budi, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) (Jakarta: PT Buku Seru, 2014), 148- 149.
12 Wahab, Abdul Solichin, Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan) (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
5. Hubungan  kausalitas  bersifat  langsung  dan  hanya  sedikit  mata  rantai penghubungannya;
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan
10. Pihak-pihak  yang  memiliki  wewenang/kekuasaan  dapat  menuntut  dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 13
Komunikasi  telah  menjadi  wadah  utama  dalam  melakukan  koordinasi  baik dilakukan secara lisan maupun tulisan, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu membangun  relasi,  harapan  kemudian  yang  muncul  adalah  adanya  koordinyasi yang  tetap  berjalan  dengan  baik  sehingga  tujuan-tujuan  yang  diinginkan  dapat tercapai  secara  maksimal  dengan  tingkat  miskomunikasi  antar  bagian  yang rendah. 14
Merrie  Grindle  (1990)  menjelaskan  bahwa,  pengukuran  keberhasilan implementasi  dapat  dilihat  dari  prosesnya,  dengan  mempertanyakan  apakah pelaksanaan  program  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan  yaitu  melihat  pada action program  dari individual  projects dan  yang  kedua  apakah  tujuan  program tersebut  tercapai.  Sementara  Chief  J.O.  Udoji  menjelaskan  bahwa,  pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. 15 Pengadaan  barang/jasa  pada  dasarnya  adalah  cara  pemerintah  untuk berbelanja  baik  untuk  keperluan  rumah  tangga  pemerintah,  penyediaan  fasilitas publik,  pelayanan  kepada  masyarakat,  maupun  untuk  diserahkan  kepada masyarakat. 16
Menurut  Sopian,  penggolongan  jenis  barang dan  jasa  yang  dibutuhkan  oleh instansi pemerintah  ada 4 macam, yaitu:
1. Barang
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan  oleh  pengguna  barang,  baik  itu  berupa  bahan  baku,  barang setengah jadi, barang jadi, peralatan, dan makhluk hidup;
2. Pekerjaan konstruksi
Pekerjaan  konstruksi  adalah  seluruh  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  konstruksi  bangunan  atau  pembuatan  wujud  fisik  lainnya  yaitu pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, beserta kelengkapannya  untuk  mewujudkan  suatu  bangunan,  termasuk  keseluruhan atau  sebagian  rangkaian  kegiatan  pelaksaan  yang  mencakup  pekerjaan  untuk mewujudkan selain bangunan;
3. Jasa konsultansi
13 Wahab, Abdul Solichin, Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan) (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
14 Ahmad,  Abd  Kadir  Adys,  Nasrul  Haq,  “ Implementasi  E-Procurement  dalam  Pengadaan  Barang  dan Jasa  di  Bagian  Layanan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  (BLPBJ)  Sekretariat  Daerah  Kota Makassar”JPPM: Journal of Public Policy and Management.Vol.2 , No. 2 2020
15 Agustino, Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2012), 139-140.
16 Kuncoro, A., Begini Tender yang Benar (Yogyakarta: CV Primaprint, 2013)
Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu  di  berbagai  bidang  keilmuan  yang  mengutamakan  adanya  olah  pikir ( brainware );
4. Jasa lainnya
Jasa  lainnya  adalah  jasa  yang  membutuhkan  kemampuan  tertentu  yang mengutamakan  keterampilan  ( skillware )  dalam  satu  sistem  tata  kelola  yang telah  dikenal  luas  di  dunia  usaha  untuk  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  atau segala  pekerjaan  atau  segala  pekerjaan  dan/atau  penyediaan  jasa  selain  jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. 17
Di  Indonesia  pada  dasarnya  entitas  dibagi  menjadi  dua  yaitu  entitas  sektor publik  dan  entitas  sektor  swasta.  Meskipun  berbeda  dalam  kepemilikan  tetapi keduanya mempunyai beberapa persamaan sifat. Kedua entitas tersebut sama-sama terbagi dalam dua pihak yang masing-masing mempunyai kepentingan yang disebut principal dan agents .  Kedua  pihak  tersebut  seringkali  terlibat  dalam  benturan kepentingan  ( conflict  of  interest ),  sehingga  menimbulkan agency  cost . 18 Secara umum  yang  terlibat  pada  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  adalah pemerintah/pengguna  anggaran  yang  berperan  sebagai principal dan  pihak ketiga/penyedia  barang/jasa  yang  berperan  sebagai agents .  Sesuai  dengan  teori sebelumnya,  kedua  pihak  ini  terkadang  terlibat  dalam  konflik  kepentingan  yang dapat  menimbulkan  kerugian  baik  berupa  uang,  waktu,  atau  spesifikasi barang/pekerjaan yang tidak sesuai dengan seharusnya.
Pengaturan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  maka  diperlukan pengaturan  hukum  yang  jelas  dan  mampu  memenuhi  perkembangan  pasar, sehingga prinsip kepastian hukum diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam proses  pengadaan  tersebut.  Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  baik berdasarkan  hukum  nasional  maupun  hukum  internasional  harus  berdasarkan persaingan sehat, transparansi, efisiensi, dan nondiskriminasi.  Berkaitan dengan hal tersebut, hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. 19
Aspek  hukum  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  berada  pada aspek  hukum  administrasi  negara,  hukum  perdata,  dan  hukum  pidana.  Dalam pengadaan barang dan jasa harus diterapkan asas-asas umum, baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas,  asas  kesatuan,  dan  asas  spesialitas  maupun  asas-asas  baru  sebagai pencerminan best  practises (penerapan  kaidah-kaidah  yang  baik)  dalam pengelolaan keuangan negara. Aspek hukum yang lebih dikedepankan dalam hal ini adalah  Hukum  Administrasi  Negara.  Hal  ini  dikarenakan  Hukum  Administrasi Negara bersifat mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sanksi yang diberikan dalam menanggulangi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain adalah:
1. Sanksi administratif
2. Pencantuman dalam daftar hitam ( black list )
17 Sopian, A., Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Jakarta: In Media, 2014)
18 Arifah, D.A., “ Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik”Jurnal Prestasi.Vol.9 , No. 1 (Juni) 2012
19 Musa Darwin Pane,  “ Aspek  Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Jurnal Media Hukum. Vol. 24 , No.2 2017
3. Gugatan secara perdata
4. Ganti rugi 20
Setidaknya ada lima pilar dalam pengadaan barang/jasa yang harus dipenuhi yaitu,  pertama;  Kepatuhan  pada  regulasi  yang  berlaku,  kedua;  Penguatan Kelembagaan  Pengadaan  Barang/Jasa,  ketiga;  Peningkatan  Profesionalisme  dan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  keempat;  ketepatan  operasi  pasar  di dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  dan  kelima;  peningkatan  integritas  serta pemanfaatan  teknologi  informasi.  Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sekarang bukan  hanya  sebagai  rutinitas  biasa  tetapi  mempunyai  fungsi  strategis  sebagai pusat unggulan Center of Excellent (COE). 21
Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu  alat  untuk  menggerakkan  roda  perekonomian,  dalam  rangka  meningkatkan perekonomian  nasional  guna  mensejahterahkan  kehidupan  rakyat  Indonesia, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara. 22
Instruksi  Presiden  tentang  percepatan  peningkatan  penggunaan  produk dalam  negeri  dan  produk  usaha  mikro,  usaha  kecil,  dan  koperasi  dalam  rangka menyukseskan  Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan  Indonesia  pada  pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  pemerintah  merupakan  upaya  untuk  mendukung kebangkitan UMKM Lokal di masa pandemi Covid-19. Adapun yang mendapatkan instruksi  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  tersebut  meliputi  Para  Menteri  Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota. Salah satu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 adalah dengan mendorong agar  realisasi  paling  sedikit  40%  (empat  puluh  persen)  nilai  anggaran  belanja barang/jasa menggunakan produk dalam negeri,   mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2022  paling  sedikit  Rp  400.000.000.000.000,00 (empat  ratus triliun rupiah)  untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Koperasi,  Dengan    banyaknya  realisasi  anggaran belanja barang/jasa dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  digunakan  untuk  pembelian  produk  dalam negeri  berarti  makin  banyak  uang  yang  masuk  sebagai  pendapatan  bagi  pelaku usaha lokal dan tentu saja dapat memberikan dampak yang positif terhadap pelaku usaha lokal.
Pandemi Covid-19 telah merubah banyak hal dalam kehidupan, seiring dengan adanya  imbauan social  distancing serta  perkembangan  teknologi  internet  yang pesat  merubah  gaya  hidup  masyarakat  menjadi  minim  pertemuan  tatap  muka langsung  termasuk  dalam  kegiatan    berbelanja.  Perdagangan online menjadi
20 Musa Darwin Pane,  “ Aspek  Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Jurnal Media Hukum. Vol. 24 , No.2 2017
21 I  Komang  Suarsana,  Anak  Agung  Putu  Sugiantiningsih,  Ronald  Umbas,  “ Implementasi  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 1 , No.2 2020
22 Apri  Listiyanto,  “ Pembaharuan  Regulasi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah”RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 113,114 2012
alternatif  solusi  untuk  tetap  berbelanja  dan  tetap  mengikuti  imbauan  dari pemerintah, sehingga menjadi jalan keluar bagi para pelaku usaha agar tetap bisa bertahan di era pandemi ini. Sejalan dengan hal itulah maka di Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 salah satu nya disebutkan bahwa agar menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk  Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 (satu juta) produk tayang dalam Katalog Elektronik, serta mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
Terciptanya LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) ini sangat menuntut penyedia barang dalam mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk terus dapat  mengikuti  perubahan  jaman  dari  yang  tertutup  menjadi  transparansi,  dari yang  sulit  menjadi  lebih  mudah  karena  dilakukan  secara online. Sistem  LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) ini sangat membantu bagi seluruh usahawan di  Indonesia  khususnya  pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  dapat  berpartisipasi dalam  kegiatan  E-Procurement.  Penerapan-penerapan  E-Procurement  sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki prinsip, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, prinsip-prinsip tersebut adalah:
1) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana  dan  daya  yang  minimum  untuk  mencapai  kualitas  dan  sasaran  dalam waktu  yang  ditetapkan  atau  menggunakan  dana  yang  telah  ditetapkan  untuk mencapaki hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2) Efektif,  berarti  pengadaan  barang/jasa  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  dan sasaran  yang  telah  ditetapkan  serta  memberikan  manfaat    yang sebesarbesarnya;
3) Transparan,  berarti  semua  ketentuan  dan  informasi  mengenai  pengadaan barang/jasa  bersifat  jelas  dan  dapat  diketahui  secara  luas  oleh  penyedia barang/jasa yanag berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
4) Terbuka,  berarti  pengadaan  barang/jasa  dapat  diikuti  oleh  semua  penyedia barang/jasa  yang  memenuhi  persyaratan/kriteria  tertentu  berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
5) Bersaing,  berarti  pengadaan  barang/jasa  harus  dilakukan  melalui  persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara  kompetitif  dan  tidak  ada  intervensi  yang  mengganggu  terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
6) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon  penyedia  barang/jasa  dan  tidak  mengarah  untuk  memberi  keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
7) Akuntabel,  berarti  harus  sesuai  dengan  aturan  dan  ketentuan  yang  terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Jika seluruh penyedia barang dan panitia pengadaan barang dan jasa sepakat untuk disiplin  menjalankan  prinsip-prinsip E-Procurement yang  sesuai  Perpres  No.  50 Tahun  2010  maka  kecurangan-kecurangan  dalam  sistem  LPSE  tidak  terjadi lagi. 23 Berbeda dengan pengadaan manual, dalam E-Procurement faktor kerahasiaan
23 Janson  Pangaribuan,  Safuan,  Musa,  “Penerapan  LPSE  (Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik)  untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa,” Syntax Literate Vol. 7, Special Issue no. 2 (2022).
dokumen penawaran antar rekanan/penyedia barang dan jasa dapat dijaga, yaitu dengan  dukungan  sistem  enkripsi.  Sistem  pengamanan  dokumen  penawaran elektronik dilakukan dengan algoritma penyandian. Algoritma sandi terdiri dari tiga komponen  yaitu  informasi,  kunci,  dan  hasil  teks  sandi.  Dokumen  yang  telah dienkripsi  ini  tidak  akan  bisa  dibuka  sebelum  tanggal  yang  telah  ditetapkan. DOkumen  asli  dalam E-Procurement pun  tetap  terjaga  dengan  aman.  Apabila ada laporan terhadap adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam  pengadaan  barang  dan  jasa,  file  dokumen  penawaran  pengadaan  tersebut dapat dibuka oleh pihak pemeriksa/auditor. 24
Permintaan  impor  produk  yang  tinggi  memberikan  dampak  bagi  para produsen produk dalam negeri karena dapat mengganggu permintaan produk lokal serta mengurangi daya saing produk lokal sejenis di pasar dalam negeri. Oleh karena itu,  jika  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  mencantumkan  syarat  wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama, serta melaksanakan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentu akan meningkatkan daya saing produk lokal dan meningkatkan permintaan akan produk lokal.
Kondisi  pandemi  Covid-19  yang  berdampak  terhadap  penurunan  penjualan UMK  dan  tenaga  kerja  yang  kehilangan  pekerjaan,  membuat  pemerintah mendorong belanja produk lokal dan keberpihakan terhadap UMK, Afirmasi peran dari pemerintah dengan mendorong peningkatan kuantitas paket untuk UMK dan kemudahan transaksi yang transparan dan akuntabel bertujuan untuk membantu UMK  sebagai  penggerak  ekonomi  masyarakat  yang  dominan  untuk  pulih  dari kondisi  pandemi,  transaksi  melalui  Bela  Pengadaan  dan  Simpel  relevan  dengan kebutuhan  barang/jasa  yang  bersifat  rutin  dan  frekuensi  transaksi  yang  tinggi namun nilainya kategori segementasi UMK, adalah sebuah peluang bagi UMK untuk berpartisipasi dan bertransaksi secara elektronik sehingga mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas. 25

## PENUTUP Kesimpulan
Dengan  adanya  dukungan  dari  pemerintah  dalam  pengadaan  barang/jasa pemerintah yang mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, terdapat beberapa poin penting dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang jika dijalankan dengan baik  oleh  semua  pihak  yang  telah  diberikan  instruksi  oleh  Presiden  di  dalam peraturan  tersebut,  maka  tentu  dapat  memberikan  kontribusi  yang  positif  bagi penurunan pendapatan pelaku usaha lokal, serta dapat meningkatkan daya saing produk lokal dalam negeri. Penerapan Instruksi Presiden tersebut dapat membawa
24 Aprizal, Jon Roi Tua Purba, “Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang,” Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol. 18, no. 1 (2013).
25 Eka  Septian,  “Potensi  Partisipasi  Usaha  Mikro  dan  Kecil  pada  Bela  Pengadaan  dan  Simpel Kemdikbudristek dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional,” Jurnal Pengadaan Barang/Jasa Vol. 1, no. 1 (2022).
perkembangan ekonomi negara ke arah yang lebih baik setelah terkena dampak dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

## Rekomendasi
Sehubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka saran menurut  penulis  sebaiknya  seluruh  jajaran  pemerintah  yang  telah  disebutkan dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2022  segera  melaksanakan  instruksi tersebut  dengan  baik  dan  berupaya  maksimal  untuk  turut  serta  dalam menyukseskan  Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan  Indonesia  pada  pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan perannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. (Bandung: Alfabeta, 2012), 139-140. Ahmad, Adys  Kadir  Abd,  Haq  Nasrul,  “Implementasi  E -Procurement  dalam Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di  Bagian  Layanan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah  (BLPBJ)  Sekretariat  Daerah  Kota  Makassar”JPPM:  Journal  of Public Policy and Management.Vol.2, No. 2 2020
Aprizal, Purba Tua Roi Jon, “Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E - Procurement di Kota Pangkalpinang,” Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol. 18, no. 1 (2013).
Arifah,  D.A.,  “Praktek  Teori  Agensi  pada  Entitas  Publik  dan  Non  Publik”  Jurnal Prestasi Vol.9, No. 1 (Juni) 2012
Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. LAW REFORM , 18 (1), 89- 110.
Disemadi,  H.  S.,  &  Shaleh,  A.  I.  (2020).  Banking  credit  restructuring  policy  amid COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02).
Dr.  H.  Suratman,  S.H.,  M.Hum.,  Hayat,  SAP.,  M.Si.,  Hj.  Salamah  Umi,  S.Pd.,  M.Pd. Hukum  dan  Kebijakan Publik,  Kesatu.  (Bandung:  PT  Refika  Aditama,  2019),
237.
Kuasa,  D.  A.,  Erni,  E.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2022).  Urgensi  Pendaftaran  Merek  Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Yustisiabel , 6 (1), 1-23. Kuncoro, A. Begini Tender yang Benar. (Yogyakarta: CV. Primaprint, 2013) Listiyanto,  Apri,  “Pembaharuan  Regula si  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah”RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 113,114 2012
Maramis, J., & Coloay, J. (2022). Implikasi Hukum bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak Pelayanan Kesehatan. Journal of Judicial Review , 24 (1), 1-18.
Nugroho, R. Kebijakan Publik di Negara Negara Berkembang. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
Pane Darwin Musa, “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan  Yuridis  Peraturan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah:  Jurnal Media Hukum. Vol. 24, No.2 2017
Pangaribuan Janson, Safuan, Musa, “Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa,” Syntax Literate Vol. 7, Special Issue no. 2 (2022).

## Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021    tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
Septian Eka. “Potensi Partisipasi Usaha Mikro dan Kecil pada Bela Pengadaan dan Simpel Kemdikbudristek dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.” Jurnal Pengadaan Barang/Jasa Vol. 1, no. 1 (2022).
Sopian,  A.,  Dasar-Dasar  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (Jakarta;  In  Media, 2014)
Suarsana  Komang  I,  Sugiantiningsih  Putu  Agung  Anak,  Umbas  Ronald, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 1, No.2 2020 Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi  Sosial  dalam  Pengembangan  Masyarakat  selama  Pandemi  Covid- 19. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (3), 281-298. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung; Alfabeta, 2013) Wahab,  Abdul Solichin, Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Kepenyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan) (Jakarta; Bumi Aksara, 2015)
Winarno, Budi,  Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) (Jakarta: PT Buku Seru, 2014), 148-149.
Zaelani, A. Q., Disemadi, H. S., & Rumawi, M. (2022). The Company’s Contribution to Overcome  the  Economic  Crisis  Due  to  Covid-19  Pandemic  in  Indonesia through Corporate Social Responsibility Policy. NeuroQuantology , 457-466.