## PENGAWASAN SENJATA INTERNASIONAL DAN PENGURANGAN KEKERASAN

## Tri Cahyo Utomo

## Abstract
Arms control, a policy which is intended to limit the production and utilization of weapons, has been known by human beings for centuries. It is required not only to reduce the number of violence but  also  to  increase  the  quality  of  peace.  Yet,  history  teaches  that  arms  control  do  not  bring consequence  to  the  decrease  of  rivalry  and  conflict  among  countries  automatically.  Harshness  and war still occur in every part of the world and  seem unavoidable.
Key words: arms control, violence, treaty.
“Why  has  arms  control,  the  effort  to  strengthen  international  peace  by  increasing  military  stability, been  only  moderately  successful    in  the  nuclear    field    and  failed  altogether  with  regard  to conventional arms? (Hans J Morgethau, 1985: 439).
“However  logical  the  argument  in  favor  of  arms  control,  the  historical  record  of  arms  control  and disarmament  agreements  reveals  some  fairly  spectacular  failures.  While  evaluating  this  record, though,  keep  in  mind  that  the  most  important  successes  for  arms  control  and  disarmament agreements are, virtually by definition, not empirically identifiable (James Lee Ray 1990: 374).

## A. PENDAHULUAN
Banyak sudah definisi yang diberikan kepada kata “pengawasan senjata” atau “arms  control”. Evans  dan  Newnham  (1998:  33),  misalnya,  mendefinisikan “pengawasan  senjata”  sebagai  upaya  yang  dilakukan  dengan  maksud  membatasi kegiatan  untuk  memperoleh,  mengembangkan  serta  menggunakan  kemampuan militer.    Dougherty  dan  Pfaltzgraff,  Jr  (1990:  413),  sebagai  contoh  lainnya, menyatakan  bahwa  “pengawasan  senjata”  merupakan    semacam  kebijakan  yang bertujuan  membatasi  atau  mengatur  kualitas  disain,  kuantitas  produksi,  metode pengembangan,  perlindungan,  pengawasan,  penyerahan,  perencanaan,  ancaman maupun penggunaan kekuatan dan senjata militer.  Sebuah definisi lain menyatakan bahwa  “pengawasan senjata” merupakan sebuah istilah yang mengacu pada upaya pembatasan  terhadap  pengembangan,  pembuatan,  penimbunan,  penyebarluasan serta  penggunaan  senjata,  utamanya  adalah  senjata  pemusnah  massal (“Arms Control”, http://en.wikipedia.org/wiki/Arms_control ).  Dari  tiga  contoh  definisi  di depan,  dapat  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya  “pengawasan  senjata”  merupakan kebijakan  yang  bertujuan  membatasi  persenjataan:  semenjak  pembuatan  sampai penggunaannya,  baik  yang  menyangkut  aspek  kualitas  maupun  kuantitas.  Dengan adanya  pembatasan  persenjataan  ini,  maka  diharapkan  akan  tercipta  kondisi stabilitas militer.  Andaikata  kondisi  seperti  ini  terjadi,  diperkirakan  kekerasan  dalam hubungan  antar  negara  akan  menurun  dan  kesempatan  tercapainya  perdamaian akan meningkat.
Ada kata/istilah  lain yang mempunyai hubungan dekat dengan pengawasan senjata,  akan  tetapi  mempunyai  pengertian berbeda,  yakni  “perlucutan  senjata”. Menurut  Dougherty  dan  Pfaltzgraff,  Jr  (1990:  413),  “perlucutan  senjata”  adalah penghancuran  senjata  serta  pelarangan  pembuatan  senjata  pada  masa  yang  akan datang.  Sedangkan  Evans  dan  Newnham  (1998:  131)  menyatakan  bahwa “perlucutan senjata” itu merupakan proses sekaligus tujuan. Sebagai suatu proses,
perlucutan  senjata  mencakup  di  dalamnya  pengurangan  ataupun    penghapusan/ penghancuran  system  persenjataan  tertentu.  Sebagai  tujuan,  perlucutan  senjata melingkupi di dalamnya pembentukan suatu dunia tanpa senjata serta  pencegahan upaya mempersenjatai kembali dunia pada masa –masa selanjutnya.
Disamping  mempunyai  persamaan,  antara  pengawasan  senjata  dan perlucutan  senjata  juga  mempunyai  perbedaan.    Persamaannya,  keduanya mempunyai  tujuan  memperkecil  kemungkinan  terjadinya  perang.  Para  pendukung perlucutan  senjata  berasumsi  jika  senjata  mengakibatkan  terjadinya  perang,  maka dengan mengurangi jumlah senjata, kemungkinan terjadinya perang juga berkurang. Sedangkan tujuan  pengawasan senjata, menurut para pendukungnya, adalah untuk menyetabilkan persaingan militer antar negara. Dalam suasana seperti ini, perasaan takut  satu  Negara  terhadap  Negara  lain  tidak  begitu  tinggi.  Konsekwensinya, peluang  terjadinya  perang  antar  Negara  tidak  begitu  tinggi  pula.  Persamaan  lain adalah keduanya bertujuan menurunkan anggaran pertahanan –keamanan. Dengan melakukan  pembatasan  maupun  pengurangan  senjata,  bahkan,  memusnahkan senjata, maka biaya yang digunakan untuk keperluan militer mengalami penurunan. Sedangkan anggaran yang diperlukan untuk kebutuhan non militer bisa dinaikkan.
Sedangkan  perbedaannya,  perlucutan  senjata  jauh  lebih  ambisius dibandingakn dengan pengawasan senajata (Lamb 1988: 19 – 20).

## B. PEMBAHASAN

## B.1. Sejarah Pengawasan Senjata
Sangat sulit untuk mengetahui secara pasti kapan upaya pengawasan senjata untuk  pertama  kali  diperkenalkan.  Namun,  pada  jaman  Yunani  kuno  usaha pengawasan senjata sudah dilakukan (“Arms Control” dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Arms_control ).    Pada  waktu  itu  sudah  dikenal  ketentuan yang  mengatur  bagaimana  perang  harus  dilakukan.  Pelanggaran  terhadap ketentuan  itu  akan  membawa  konsekwensi  pengenaan  denda    terhadap  pihak pelanggar. Bahkan, bisa –bisa bentuk denda bagi si pelanggar itu berupa hukuman secara  militer.  Semenjak  jaman  Yunani  kuno  sampai  munculnya  Gereja  Roma Katholik,  tidak  banyak    usaha  yang  dapat  dikaitkan  dengan  pengawasan  senjata. Hanya pada waktu itu gereja  dikenal, antara lain, berfungsi sebagai organisasi trans –national yang mengawasi senjata yang digunakan dalam peperangan. Pada tahun 1139  dikenal  adanya  ketentuan    yang    melindungi  kekerasan  terhadap  sesama orang  Kristen  yang  berupa    larangan  penggunaan crossbows dalam  masa  perang. Sedang larangan penggunaan crossbows terhadap para pemeluk agama lain selain agama Kristen, belum dikenal pada waktu itu
Semakin  modern  peradaban  manusia  maka  semakin  berkembang  pula persenjataan yang diproduksinya. Tragisnya, semakin berkembangnya persenjataan yang  dihasilkan  manusia,    maka  semakin  besar  pula  potensi  kehancuran  yang diakibatkannya.  Hal  ini  dapat  terealisir,  manakala    peperangan  sesama  manusia terjadi.
Kekejaman  akibat  perang  yang  terjadi  pada  periode  itu  mendorong  Negara untuk  membuat  aturan  tertulis  mengenai  aturan  berperang,  perlakuan  secara manusiawi  terhadap  para  tawanan  perang  maupun    orang –orang  yang  terluka akibat  perang.  Orang –orang  yang  tidak  terlibat  dalam  peperangan  serta  harta benda mereka memperoleh perlindungan hukum. Sejarah mencatat, bahwa sampai abad  XIX,  tidak  banyak  yang  bisa  dicatat  menyangkut  ketentuan –ketentuan  baru dalam  perjanjian  pengawasan  senjata.  Hanya  Perjanjian  Strassbourg  tahun  1675 yang  berhasil  dicatat  dan  dianggap  penting  mengingat  ia  merupakan  perjanjian
internasional  pertama  yang  membatasi  penggunaan  senjata  kimia.  Perjanjian Strassbourg  melarang  penggunaan    peluru  berracun.  Perjanjian  ini  ditandatangani oleh Prancis dengan The Holy Roman Empire.
Pada  jaman  industry  modern,  traktat  antara  Amerika  Serikat  dengan Inggris/Kanada    yang  dikenal  dengan  sebutan  Traktat  Rush –  Bagot  tahun  1817 dianggap sebagai  traktat  pengawasan senjata pertama. Traktat ini berisi ketentuan tentang demiliterisasi perbatasan  AS dengan Kanada sepanjang 3800 Km. Dengan ditandatanganinya  traktat  ini,  maka  kawasan the  Great  Lake dan Lake  Champlain yang  berada  di  kawasan  Amerika  Utara  berhasil  dijauhkan  dari  arena  persaingan persenjataan angkatan laut (Morgentau 1985: 425).
Munculnya  revolusi  industry  di  Eropa  membawa  konsekwensi  bagi perkembangan industry persenjataan. Diakui, mekanisasi perlengkapan militer tidak dapat  dihindarkan  lagi.  Senjata  militer  mempunyai  kemampuan  tembak  jarak  jauh dan  tingkat  ketepatan  yang  tinggi    serta  sasaran  yang  luas.    Mekanisasi persenjataan  ini  memunculkan  kekhawatiran  para  pemimpin  dunia  akan  tingginya potensi  kerusakan  sebagai  akibat  adanya  peperangan.    (Nantinya,  pada  waktu Perang  Dunia  I,  kekhawatiran  seperti  ini  betul –betul  terjadi).  Oleh  karena  itu, tidaklah  mengherankan,  apabila  Tsar  Nicholas  II  dari  Rusia  mengajak  negara – negara  yang  ada  di  dunia  pada  waktu  itu  untuk  membicarakan  mekanisasi persenjataan serta berbagai akibat yang ditimbulkannya. Sebagai tindak lanjut akan adanya  ajakan  pemimpin  Rusia  tadi,  maka  pada  tahun  1899,  diselenggarakanlah Konferensi  Den  Haag  I.  Tidak  kurang  pemimpin  dari  26  negara  menghadiri konperensi  itu  dan  mereka  menandatangani  Konvensi  Den  Haag.  Konvensi  itu mengatur tata cara menyatakan dan melaksanakan perang. Disamping itu, konvensi tadi juga mengatur penggunaan senjata modern. Tidak berhenti sampai disitu saja, konvensi itu juga menyetujui pembentukan Permanent Court of Arbitration.
Beberapa  tahun  kemudian,  tepatnya  pada  tahun  1907,  diadakanlah Konferensi  Den  Haag  II.  Adapun  tujuan  konperensi  tersebut  adalah  untuk mengamandemen  serta  menambah  beberapa  ketentuan  yang  tertuang  dalam Konvensi  Den  Haag  I.  Sebetulnya,  ada  rencana  untuk  menyelenggarakan Konferensi  Den  Haag  III;  namun  karena  terjadi  Perang  Dunia  I,  maka  rencana tersebut dibatalkan.
Diilhami oleh kekejaman yang terjadi pada masa  PD I dan banyaknya korban yang  diakibatkannya,  maka  dibentuklah  Liga  Bangsa –Bangsa  yang  berfungsi mencegah  terulangnya  kembali  perang  dunia.  Disamping  itu,  Liga  Bangsa  Bangsa didirikan  dengan  maksud  membatasi  serta  memperkecil  jumlah  senjata  yang diproduksi  negara  -negara.  Namun  demikian,  upaya  mencegah  peperangan  serta membatasi  dan  mengurangi  jumlah  senjata  tidaklah  berjalan  dengan  memuaskan. Perang  masih  tetap  berlansungi  di  berbagai  kawasan  dunia  dan  pengembangan persenjataan tatap berjalan seperti semula. Setelah berdirinya Liga Bangsa Bangsa tadi,  diselenggarakanlah  berbagai  konperensi  yang  berkaitan  dengan  pembatasan senjata  angkatan  laut.  Konperensi  bertujuan  membatasi  jumlah  serta  ukuran  kapal perang yang dimiliki lima negara yang memiliki angkatan laut yang kuat.
Upaya pengawasan senjata selanjutnya, ditandai dengan Konperensi Jenewa tahun  1925  yang  menghasilkan  larangan  penggunaan  senjata  kimia  (gas  beracun) pada waktu terjadi perang. Yang lebih spektakuler lagi adalah ditandatangani Pakta Kellog –  Briand    tahun  1928.  Pakta  ini  jauh  lebih  fundamental  dari  sekedar pengawasan  senjata.  Alasannya,  pakta  tersebut  berisi  ketentuan    penghentian perang sebagai instrument politik luar negeri suatu Negara.
Munculnya  Perang  Dunia  II,  mendorong  pemimpin  berbagai  negara  untuk mendirikan  sebuah  organisasi  internasional,  yakni  Perserikatan  Bangsa  Bangsa. Fungsi  organisasi  itu,  antara  lain,  adalah    mencegah  terjadinya  tindak  kekerasan antar  negara  serta  menyelesaikan  konflik  di  antara  mereka  secara  damai.    Oleh karena  itu,  tidaklah  mengherankan  andaikata  pada  tahun  1957,  organisasi internasional tersebut mendorong berdirinya the International Atomic Energy Agency (IAEA)  dengan  tujuan  mengawasi  penyebarluasan  tehnology  nuklir,  termasuk  di dalamnya,  berbagai  senjata  nuklir.  Dalam  dekade  berikutnya,  tepatnya  pada  tahun 1968,  ditandanganilah Nuclear  Non-Proliferation  Treaty. Tujuan  utama  traktat tersebut  yakni  mencegah  agar  senjata nuklir  beserta  tehnologinya    tidak  menyebar ke  Negara –negara  lain  selain  lima  Negara,  yaitu  Amerika  Serikat,  Uni  Soviet, Inggris,  Prancis,  Cina,  yang  telah  memiliki  jenis  senjata  itu (“What  are  the  recent Developments concerning
Arms Control?”, dalam:
http://www.newsbatch.com/armscontrol.htm ).
Setelah ditandatangani Nuclear Non –Proliferation Treaty, maka dalam tahun –tahun berikutnya Amerika Serikat dan Uni Soviet, sebagai Negara –negara pemilik senjata paling mutakhir, menyelenggarakan pembicaraan yang bertujuan membatasi senjata –senjata  strategis  mereka.  Pembicaraan  yang  dikenal  dengan Strategic Arms  Limitation  Talks  (SALT) menghasilkan    perjanjian  pengawasan  senjata. Bahkan    SALT  I  menghasilkan the  Anti-Ballistic  Missile  Treaty serta Interim Strategic  Arms  Limitation  Agreement dalam  tahun  1972.  Sedangkan  SALT  II diselenggarakan  dalam  tahun  1972.  Setelah  berunding  selama  sekitar  tujuh  tahun, para  perunding  kedua  Negara    berhasil  membuat    kesepakatan  menyangkut pembatasan senjata strategis yang baru pada tahun 1979. Akan tetapi, kesepakatan ini  gagal  memperoleh    ratifikasi  dari  pihak  Kongres  AS,  mengingat    pasukan  Uni Soviet melakukan invasi ke Afghanistan tahun 1979.
Setelah mengalami kebuntuan, beberapa tahun kemudian AS dan Uni Soviet kembali  melakukan  perundingan.  Hal  ini  dilakukan  mengingat  arti  penting pengawasan  dan  pembatasan  senjata  bagi  kedua  negara.  Hasilnya,  mereka menyepakati  traktat  yang  berhubungan  dengan  senjata  nuklir  berjarak  menengah, atau  yang  biasa  disebut  dengan The  Intermediate-Range  Nuclear  Forces  Treaty. Traktat yang disepakati tahun 1987 tertsebut akhirnya diratifikasi tahun 1989. Dalam traktat  tadi,  kedua  Negara  sepakat  untuk  menghancurkan    semua  missil  yang memiliki  jarak jangkauan antara 500 Km -5500 Km. Sedangkan dalam tahun 1993, kedua  Negara  menyepakati Chemical  Weapons  Convention .  Dalam  konvensi  ini mereka  setuju  terhadap  pelarangan  pembuatan  dan  penggunaan  senjata –senjata kimia.
Mengenai pengurangan senjata, pemerintah AS dan Uni Soviet menyelenggarakan  pembicaraan  dengan  hasil  dicapainya  traktat  pengurangan senjata  strategis  yang  disebut  dengan the  Strategic  Arms  Reduction  Traties atau START  I  dan  START  II.  Lebih  lanjut  kedua  Negara  menyepakati  pengurangan senjata  offensive  trategis  atau  yang  dikenal  dengan the  Treaty  on  Strategic Offensive  Reductions. Sedangkan  di  dekade  terakhir  abad  XX,  yaitu  tahun  1996, Perserikatan  Bangsa  Bangsa  mendorong  diselenggarakannya  perundingan  yang berisi  pelarangan  uji  coba  secara  komprehensif  yang  biasa  disebut  dengan the Comprehensive Test Ban Treaty. Dalam traktat ini disepakati  pelarangan semua uji coba nuklir di semua sektor, baik untuk tjuan –tujuan militer maupun sipil. Traktat ini tidak  bisa  dilaksanakan  secara  efektif  apabila  kelima  negara  nuklir,  yaitu  AS,  Uni Soviet,  Cina,  Inggris  dan  Perancis  beserta  India,  Pakistan  dan  Israel  tidak meratifikasinya. Sampai sekarang, nampaknya AS belum meratifikasi ( “What are the
recent Developments concerning Arms
Control?) dalam: http://www.newsbatch.com/armscontrol.htm ). Tahun 2002, kedua Negara menyetujui sebuah  traktat  yang  berisi  pengurangan  senjata  offensive  strategis.  Mereka sepaham traktat ini mulai berlaku tahun 2003.

## B.2. Mengapa Perlu Pengawasan Senjata?
Bagi  para  penganut  teori  spiral,  kekerasan  dan  perang  yang  membawa bencana  bagi  umat  manusia  merupakan  konsekwensi  adanya  senjata  pada umumnya  dan  pacuan  senjata  pada  khususnya.  Oleh  karena  itulah,  untuk mengurangi  kekerasan  dan  peperangan  perlu  diadakan  penelitian  yang  mendalam berkaitan  dengan  senjata  dan  pacuan  senjata.  Fokus  penelitian  yang  mereka lakukan, biasanya berkaitan dengan pertanyaan –pertanyaan: kapan pacuan senjata terjadi? mengapa pacuan senjata  bisa terjadi dan terus menerus terjadi? bagaimana pola  pacuan  senjata  yang  terjadi?  bagaimana  caranya  menghentikan  pacuan senjata?
Para  penganut  aliran  spiral  berkeyakinan  bahwa  semakin  majunya perkembangan  tehnologi  persenjataan  dan  intensnya  pacuan  persenjataan  akan menyebabkan  semakin  banyak/besarnya  korban  manusia  dalam  peperangan. Sejarah  mencatat  bahwa  dalam  periode  hampir  dua  ratus  tahun,  jumlah  korban dalam peperangan makin lama makin meningkat. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa peperangan besar yang terjadi antara pertengahan abad 18 sampai Perang Dunia II. The Seven Years War yang terjadi antara tahun 1756 – tahun 1763, menelan korban sekitar  490.000  jiwa  baik  dari  pihak  pemenang  maupun  yang  kalah  perang. Kemudian, the  Crimean  War yang  berlangsung  antara  tahun  1853 –  tahun  1856, menyebabkan    sedikitnya  517.000  jiwa  melayang.  Lalu, the  Ten  Years  War yang berlangsung  antara  tahun  1868 –tahun  1878  memakan  korban  tidak  kurang  dari 600.000  orang,  baik  yang  berasal  dari  negara –negara  pemenang  maupun  yang kalah  perang. The  Second  Sino –  Japanese  War yang  terjadi  antara  antara  tahun 1937 –  tahun  1945  membawa  korban  sekitar  5,1  juta  jiwa.  Perang  Dunia  Pertama yang  berlangsung    antara  tahun  1915  -1919  memakan  korban  lebih  dari  9,9  juta orang,  sedangkan  Perang  Dunia  II  yang  terjadi  antara  tahun  1939 –  tahun  1945 menyebabkan  tidak  kurang  dari  24  juta  menjadi  korban  ( “War  Statistics”, dalam: http://wars.findthebest.com/ ).
Mengingat  semakin  banyaknya  korban  peperangan  sebagai  konsekwensi semakin majunya tehnologi militer dan pacuan peralatan militer, para pengikut aliran spiral  mendorong  perlu  diadakannya  komunikasi  yang  intensif  diantara  negara – negara  yang  ada  di  dunia.  Andaikata  kondisi  seperti  ini  bisa  terjadi,  maka  akan mudah  bagi  negara  -negara  untuk  mengetahui  dan  memahami  satu  sama  lain. Konsekwensinya,  negosiasi  tidak  begitu  sulit  dilaksanakan..    Hanya  dengan  cara seperti  inilah,  maka  perjanjian  internasional  yang  berisi  pengawasan  persenjataan internasional akan bisa diwujudkan (Lamb, 1998: 184). Oleh karena itulah, penganut aliran spiral mendorong negara –negara untuk melakukan perundingan baik secara bilateral maupun multilateral.

## B.3. Beberapa Pendekatan Dalam Pengawasan Senjata.
Di  atas  telah  disebutkan  bahwa  kegiatan  pengawasan  senjata  telah berlangsung berabad –abad. Dengan demikian, tentu saja sudah banyak perjanjian yang  dibuat    Negara  yang  berkepentingan  dengan  persoalan  pengawasan  senjata.
Berikut  disampaikan  beberapa  pendekatan  utama  yang  berkaitan  dengan pengawasan senjata.
Pertama,  pendekatan  kualitatif.    Dalam  hal  ini,  dua  Negara  atau  lebih  yang terlibat  di  dalam  perjanjian  membuat  kesepakatan  menyangkut  jenis  persenjataan yang  akan  dibatasi.  Sebagai  contoh,  pada  waktu  diselenggarakan World Disarmament  Conference tahun  1932,  Inggris  mengajukan  usulan  penggolongan kualitas  persenjataan  menjadi  dua,  yakni  senjata  offensive  dan  senjata  defensive (Hughes  1994:  135).  Ada  upaya  pada  waktu  itu  untuk  memasukkan  senjata  kimia dan  biologi  ke  dalam  senjata  offensive.  Kesepakatan  pengawasan  senjata internasional  yang  telah  dicapai  dan  berkaitan  dengan  pendekatan  kualitatif, contohnya,  adalah Chemical  Weapons  Treaty tahun  1992.  Traktat    yang  bersifat multilateral  ini  berisi  kesepakatan  berbagai  Negara  untuk  menghentikan  produksi serta  meniadakan  penimbunan  senjata –senjata  kimia.  Terlebih  dari  itu,  traktat  ini juga  menyepakati  adanya  ijin  inspeksi  di  lapangan  terhadap  senjata –senjata yang dicurigai  sebagai  senjata  kimia..  Contoh  lainnya  adalah Environmental  Modification Traety yang disepakati tahun 1977. Traktat tersebut berisi ketentuan bahwa Negara –negara  penandatangan  tidak  akan  membuat  senjata  yang  akan  dapat mengubah/merusak lingkungan.
Kedua,  pendekatan  kuantitatif.  Dalam  hal  ini,  Negara –negara  peserta perjanjian sepakat untuk membatasi jumlah persenjataan yang dibuat ataupun yang dimiliki. Tahun 1922, sebagai contoh, the Washington Naval Conference menyetujui adanya  pembatasan  produksi  kapal  perang  serta  pesawat  pengangkut  untuk sepuluh tahun kemudian. Adapun ratio produksinya sebagai berikut: Amerika Serikat -5;  Inggris  -5;  Jepang  -3;  Prancis  -1,67;  dan  Italy  -1,67  pula.  Contoh  lainnya,  pada tahun  1990  NATO  dan  Pacta  Warsawa  menandatangani Agreement  on Conventional  Armed  Forces  in  Europe (CFE).  Disitu  mereka  sepakat  untuk membatasi  serta  mengurangi  secara  substansial  senjata    mereka  masing –masing sampai pada level tertentu.
Ketiga,  pendekatan  anggaran/budgetair.  Menurut  perjanjian  ini,  Negara – negara yang terlibat dalam perundingan sepakat untuk membatasi anggaran/budget pertahanan  masing –masing.  Akan  tetapi,  pada  umumnya  dalam  perjanjian  ini, Negara –negara peserta menentukan sendiri –sendiri batas anggaran yang mereka anggap  layak.  Pada  waktu  diadakan  Konferensi  Den  Haag  tahun  1899,  misalnya, Rusia mengusulkan pembekuan (tidak ada penambahan) anggaran pertahanan tiap –tiap Negara  selama lima tahun ke depan. Sedang antara tahun 1963  –  1965, AS dan  Uni  Soviet  pernah  membicarakan  pengurangan  anggaran  secara  timbal  balik. Bahkan,  wakil  Uni  Soviet,  dalam  sebuah  sidang  Perserikatan  Bangsa  Bangsa pernah mengusulkan pengurangan anggaran pertahanan sebesar 10%.
Keempat,  pendekatan  kewilayahan.  Mengacu  pada  perjanjian  ini,  Negara – negara  sepakat  mengadakan  pengurangan  ataupun  pembatasan  persenjataan  di wilayah –wilayah tertentu. Pada tahun 1967, misalnya, 84 negara menandatangani the  Outer  Space  Treaty. Traktat  tersebut  berisi  larangan    penggunaan  senajata nuklir di ruang angkasa. Delapan Negara, sebagai contoh lainnya, menandatangani sebuah  perjanjian  yang  diberi  nama South  Pacific  Nuclear  Free  Zone. Perjanjian yang ditandatangani tahun 1985 itu berisi ketentuan bahwa wilayah Pasifik Selatan merupakan wilayah yang bebas dari segala macam bentuk senjata nuklir.
Kelima,  pendekatan  komunikasi  dan  administrasi.  Yang  dimaksudkan  disini adalah bahwa  untuk meredakan ketegangan  internasional,  maka perlu disediakan fasilitas  komunikasi  dan  prosedur  kerjasama  antar  Negara  (Lamb  1988:  41). Sebagai  konsekwensi  munculnya  Krisis  Kuba  1962,  maka  AS  dan  Uni  Soviet
sepakat  membentuk “hotline” .  Kesepakatan  yang  dibuat  tahun  1963  tadi memungkinkan  pemimpin  puncak  kedua  Negara  untuk  melakukan  kontak  secara langsung  manakala  mereka  harus  segra  menyelesaikan  persoalan  penting  dan mendesak.  Dengan  cara  seperti  ini,  maka  ketegangan  internasional  dan  berbagai konsekwensinya bisa dikurangi.
Keenam,  pendekatan pembangunan kepercayaan.  Yang dilakukan Negara – negara  yang  melaksanakan  pendekatan  ini  adalah  menciptakan    keterbukaaan, transparansi serta prediktabilitas. Dengan dipaparkannya kemampuan militer sebuah Negara  secara  obyektif  kepada  Negara  lain  maupun  diijinkannya  sebuah  Negara melakukan  inspeksi  terhadap  fasilitas  militer  Negara  lain,  berarti  tercipta keterbukaan/transparansi    diantara  mereka.  Selain  itu,  adanya  kemampuan  suatu Negara  meramalkan  secara  pasti/tepat  keputusan  politik  Negara  lain  berdasar prosedur  baku  yang  berlaku,  menunjukkan  adanya  unsur  prediktabilitas. Keterbukaan/transparansi  serta  prediktabilitas  seperti  ini  akan  memungkinkan meningkatnya  rasa  saling  percaya  antar  Negara.  Konsekwensinya,  ketegangan antar  Negara  bisa  diredakan.  Pada  tahun  1975,  umpamanya,  antara  NATO  dan Pakta  Warsawa  menyelenggarakan Conference  on  Security  and  Cooperation  in Europe (CSCE). Dalam konperensi itu, mereka sepakat memberitahu satu sama lain 21  hari  sebelumnya  bila  lebih  dari  25  ribu  pasukan  mereka  melakukan  latihan. Disamping  itu,  dalam  konperensi  tersebut  mereka  sepakat  dengan  adanya pengawas  yang  berfungsi  memonitor  maneuver  pasukan  yang  tengah  melakukan latihan militer.
Ketujuh,  pendekatan  horizontal  dan  vertikal.  Bila  dua  Negara  atau  lebih sepakat  melakukan  pembatasan  secara  kualitatif  dan  kuantitatif  pembuatan  dan pengembangan  senjata,  maka  hal  ini  disebut  sebagai  pendekatan  vertikal  dalam pengawasan  senjata.  Sedangkan  bila  dua  Negara  atau  lebih  sepakat  untuk membatasi penjualan/pemberian senjata kepada Negara lain, maka hal ini dianggap sebagai pendekatan horizontal dalam pengawasan senjata. Contoh yang paling jelas dari  pendekatan  horizontal  adalah the  Nonproliferation  Treaty (NPT),  yang bermaksud  mencegah  Negara –negara  yang  tidak  memiliki  senjata  nuklir  untuk memperolehnya.

## B.4. Beberapa Kritik Terhadap Pengawasan Senjata
Dalam  bagian  depan  tulisan  ini  disebutkan,  bahwa  salah  satu  tujuan  pokok pengawasan  senjata  adalah  pembatasan  senjata,  semenjak  pembuatan  sampai penggunaannya.  Dengan  adanya  pembatasan  senjata  seperti  ini,  asumsinya, kekerasan  bisa  dikurangi  kuantitas  dan  kualitasnya.  Kondisi  seperti  ini memungkinkan  dikuranginya  penderitaan  bagi  umat  manusia.  Namun  demikian, dalam  realitasnya,  pengawasan  senjata  yang  telah  disepakati  banyak  Negara, tidaklah mudah diwujudkan. Ada beberapa kritik yang ditujukan kepadanya.
Pertama,  masalah  pemantauan.  Walaupun  dua  Negara  atau  lebih  sepakat mengadakan pengawasan senjata, namun muncul pertanyaan bagaimana prosedur pemantauan  pembuatan  senjata  dapat  dilakukan  suatu  Negara  terhadap  negara lainnya? Seberapa jauh pemantauan dapat dilakukan? Berapa jumlah pemantau dan seperti  apa  kualifikasi  pemantau?    Pembicaraan  antara  AS  dengan  Uni  Soviet mengenai pengawasan senjata di masa perang  dingin, contohnya, diwarnai dengan persoalan  pemantauan  ini.  Tahun  1955,  Presiden  AS,  Eisenhower  mengusulkan kebijakan  “langit  terbuka”  yang  memungkinkan  kedua  Negara  adi  daya  melakukan pemantauan      satu  sama  lain  secara  regular  terhadap  instalasi  militer    mereka
(Hughes,  1994:  143).    Namun  partner  rundingnya,  yaitu    Uni  Soviet,  menolaknya dengan berbagai dalih yang dikemukakannya.
Kedua,  masalah  kekurangseriusan.    Pihak –pihak  yang  ikut  serta  dalam perjanjian pengawasan senjata banyak yang kurang serius melaksanakan ketentuan –ketentuan  di  dalamnya  manakala  kepentingan  mereka  terganggu  (Kegley  Jr  and Wittkopf, 1993: 494). Dari sejumlah  peperangan yang terjadi antara tahun 1975 dan tahun 1981, misalnya, terdapat  12 tuduhan penggunaan senjata kimia  dan biologi. Penggunaan  jenis  senjata  ini  berarti  melanggar  Konvensi  Senjata  Biologis  tahun 1972.  Contoh  pelanggaran  tersebut  antara  lain    adalah  penggunaan  gas  beracun oleh  Vietnam  manakala  Negara  itu  terlibat  perang  dengan  Cina  tahun  1979.  Juga penggunaan  senjata kimia  oleh AS ketika Negara itu melancarkan operasi rahasia di Kuba tahun 1978 -1981.
Ketiga,  masalah  pengembangan  senjata.  Tahun  1963,  disepakati  Traktat Pelarangan  Uji  Coba  Nuklir.  Antara  tahun  1945  sampai  tahun  1992,  tercatat  enam negara  melakukan    sebanyak  1948  uji  coba  nuklir.  Namun  anehnya,  ,  jumlah  uji coba  nuklir  yang  dilakukan  oleh  enam  Negara  nuklir  setelah  tahun  1963  (tahun ditandatanganinya traktat), jauh lebih besar dari jumlah uji coba nauklir tahun –tahun sebelumnya. Terbukti keenam Negara nuklir memilih tetap mengembangkan senjata nuklirnya walaupun mereka telah terikat dengan perjanjian pengawasan senjata.
Keempat, masalah  ketidakadilan.  Demikian halnya  dengan Traktat  Larangan Penyebaran  Nuklir  tahun  1968.  Traktat  ini  mewajibkan  Negara –Negara  (biasanya Negara –negara  non  nuklir)  yang  meandatangani  untuk  tidak    mencari  dan mengembangkan  senjata  nuklir.  Jumlah  Negara  penandatangan  traktat  itu  makin lama  makin  banyak.  Namun  demikian,  yang  terjadi,  Negara –negara  nuklir  justru melanggar  ketentuan  tadi.  Negara –negara  nuklir    tetap  mengembangkan  senjata nuklirnya  serta  tidak  ragu –ragu  menyebarluaskan  senjata  nuklir  mereka  kepada para  sekutunya.  Keadaan  seperti  ini,  menjadikan  Negara –negara  penandatangan traktat  untuk  mengabaikan  ketentuan –ketentuan  yang  ada  di  dalamnya.  Mereka merasa diperlakukan secara  tidak adil.  Alasannya:  “mengapa kita dilarang mencari dan  mengembangkan  senjata  nuklir,  pada  hal  Negara –negara  nuklir  sendiri  tetap megembangkan dan menyebarluaskan kepada pihak lain?”.

## C. PENUTUP
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengawasan senjata telah dikenal umat  manusia  selama  berabad –abad.    Berbagai  perjanjian  internasional  telah dilakukan  untuk  membatasi  jumlah  maupun  jenis  senjata  yang  diproduksi  maupun digunakan.  Banyak  pendekatan  yang  dibuat  untuk  mengawasi  persenjataan  yang diproduksi. Semuanya ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas militer sekaligus meredam  kekerasan  internasional.  Namun  demikian,  berbagai  peristiwa  sejarah menunjukkan  bahwa  banyak  perjanjian  internasional  yang  berkaitan  dengan pengawasan  senjata  tidak  dengan  sendirinya    menciptakan  stabilitas  dan meredakan  ketegangan  antar  bangsa.  Perang  dan  kekerasan  masih  banyak dijumpai di berbagai penjuru dunia dan nampaknya terlalu sulit dihindarkan.

## DAFTAR RUJUKAN
Dougherty, James E and Robert L Pfaltzgraff, Jr, Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey. New York, Harper Collins, 1990. Evans, Graham and Jeffrey Newnham, Dictionary of International Relations. London, Penguin Books, 1998 Hughes, Barry B, Continuity and Change in World Politics, The Clash of Perspectives. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1994.
Kegley Jr, Charles W and Eugene R Wittkopf, World Politics: Trend and Transformation. New York, St. Martin’s Press, 1993.
Lamb, Christopher J, How to Think about Arms Control, Disarmament, and Defense. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1988. Morgenthau, Hans J, Politics Among Nations The Struggle for Power and Peace. New York, Alfred A Knopf, 1985. Ray, James Lee, Global Politics. Boston, Houghton Mifflin Company, 1990.
Internet: “Arms Control” , dalam: http://en.wikipedia.org/wiki/Arms_control “War Statistics”, dalam: http://wars.findthebest.com/ “What are the Recent Developments concerning Arms Control”, dalam: http://www.newsbatch.com/armscontrol.htm