Submission: 22 Juni 2022
Publication : 25 Desember 2022

## DINAMIKA PERJUANGAN SUKU KURDI IRAQ DALAM MEMPEROLEH STATUS WILAYAHNYA DI IRAQ
Eriksa Gutama 1 * , Surwandono 2 , Ali Maksum 3 ,
1, 2&3 Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
*Korespondensi: eriksa.gutama@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the dynamics of the Iraqi Kurdish struggle before and after the Saddam Hussein era. In this study, the authors explain how the dynamics of the Iraqi Kurdish  struggle  in  obtaining  regional  autonomy  as  well  as  Saddam  Hussein's  political attitudes and leadership style. Iraq's still-fruitless Kurdish struggle with the crisis Baghdad is experiencing  in  the  frame  of  a  long  conflict  entering  a  phase  of  mutually  hurting  stalemate has  led  the  two  to  choose  the  path  of  peace  negotiations.  Although  Baghdad's  peace  treaty deal  deal  with  the  Kurds  was  hampered  on  the  Kirkuk  issue,  with  the  phenomenon  of  the withdrawal of Iraqi troops from the UN protected zone and its migration of Saddam Hussein loyalists from the Territory of Northern Iraq made the opportunity for the Kurds to take over the region so that in 1992 under the shadow of the UN and allies, the KDP and PUK held free elections  and  established  a  Kurdistan  Regional  Government  (KRG)  for  the  Arbil  region, Dohuk,  and  Sulaymanya.  The  KRG  also  turned  the  unarmed  Peshmerga  fighters  into  a regional defense force that would maintain peace and stability in the region. At this time the Kurds  were  able  to  create  a  safe  and  stable  environment  conducive  to  private  and  public investment.
Keywords : Iraqi Kurds; Conflict; Iraq Crisis; Federation; Autonomy

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menjelaskan  dinamika  perjuangan  Kurdi  Iraq  sebelum  dan sesudah era Saddam Hussein. Dalam penelitian ini penulis memaparkan bagaimana dinamika perjuangan  Kurdi  Iraq  dalam  memperoleh  otonomi  wilayahnya  serta  sikap  politik  dan  gaya kepemimpinan  Saddam  Hussein.  Perjuangan  suku  Kurdi  Iraq  yang  masih  belum  membawa hasil dengan krisis yang dialami Baghdad dalam bingkai konflik panjang yang memasuki fase mutually hurting stalemate telah menggiring keduanya untuk memilih jalan negosiasi damai. Meskipun kesepakatan perjanjian perdamaian Baghdad dengan Kurdi terhambat pada masalah Kirkuk,  dengan  fenomena  penarikan  pasukan  Iraq  dari  zona  wilayah  perlindungan  PBB  dan migrasinya para loyalis Saddam Hussein dari wilayah Iraq Utara menjadikan kesempatan bagi Kurdi  untuk  mengambil  alih  wilayah  tersebut  sehingga  pada  tahun  1992  dibawah  bayang- bayang  PBB  dan  sekutu,  KDP  dan  PUK  mengadakan  pemilihan  bebas  dan  mendirikan Kurdistan Regional Government (KRG) untuk wilayah Arbil, Dohuk, dan Sulaymanya.  KRG juga  mengubah  pejuang  Peshmerga  yang  tidak  bersenjata  lengkap  menjadi  kekuatan pertahanan  regional  yang  akan  menjaga  perdamaian  dan  stabilitas  di  wilayah  tersebut.  Pada saat  ini  Kurdi  mampu  menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  stabil  yang  kondusif  bagi investasi swasta dan publik.
Kata kunci: Kurdi Irak; Konflik; Krisis Irak; Federasi; Otonomi.
Submission: 22 Juni 2022
Publication : 25 Desember 2022

## PENDAHULUAN
Bangsa  Kurdi  merupakan  bangsa besar  yang  tidak  memiliki  wilayah  teritorial. Dahulu  bangsa  Kurdi  berkedudukan  semi otonom  di  bawah  kekuasaan  berbagai kerajaan,  termasuk  dari  abad  ke-16  kerajaan Persia dan Kerajaan Ottoman telah memberikan  hak  otonom  bagi  bangsa  Kurdi dalam  rangka  memelihara  perdamaian  di perbatasan terbuka mereka (Yildiz, 2017).
Peluang  kurdi  untuk  mendirikan negara  sendiri  muncul  di  masa  keruntuhan kerajaan  Ottoman  pada  akhir  perang  dunia pertama. Ketika itu Presiden Amerika Serikat Woodrow  Wilson  memberikan  pernyataan bahwa  minoritas  non-Turki  dari  kerajaan Ottoman  dijamin  secara  mutlak  tanpa  ada gangguan  peluang  untuk  mengembangkan otonominya (Yildiz, 2017).
Disusul  pada  tahun  1920  telah ditandatangani  perjanjian  Sevres “Treaty  of Sevres” (McDOWALL,  2005)  antara  negara negara  sekutu  (Amerika  Serikat,Inggris  dan Prancis) dengan Pemerintah Kerajaan Ottoman  yang  mempertimbangkan  sebuah negara  Kurdi  yang  independen.  Akan  tetapi perjanjian  tersebut  tidak  terealisasi  karena adanya  tantangan  dari  pihak  negara  republik Turki  baru  di  bawah  kepemimpinan  Mustafa Kemal  sehingga  ketentuan-ketentuan  dalam perjanjian tersebut tidak diakui dan
berdampak  perang.  Kemudian  tejadilah kesepakatan baru yang ditengahi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan Inggris dalam Perjanjian Lausanne “Treaty of Lausanne” 1923  (Mahmod,  2016).  Dalam  perjanjian tersebut  posisi  Kurdi  dengan  segala kepentingannya    tidak  menjadi concern di dalamnya,  sehingga  pada  wilayah  yang tunduk pada perjanjian Sevres dikembalikan kepada kedaulatan Turki dan sisanya dibagi antara Iran dan negara  baru Irak (Yildiz, 2017).
Meskipun orang-orang Kurdi hidup di wilayah republik Armenia dan Azerbaijan,  di  Syiria  dan  juga  Khurasan Iran  bagian  selatan,  atau  kota-kota  di Istanbul,  Ankara,  Tabriz  dan  Tehran, namun mayoritas orang-orang Kurdi masih menempati  wilayah  pegunungan  dan dataran  tinggi  Zagros  yang  terbagi  dalam wilayah  perbatasan  Turki,  Irak,  dan  Iran. Jumlah  populasinya  sekitar  23%  dari populasi  Turki,  23%  dari  Irak,  dan  10% dari Iran (McDOWALL, 2005).
Suku  Kurdi  yang  termasuk  ke dalam  wilayah  kedaulatan  Turki  merasa disudutkan  dengan  kebijakan  pembatasan- pembatasan pemerintah yang telah mengaburkan  keberadaan  suku  Kurdi  di Turki  bahkan  mereka  disebut  pemerintah sebagai  "orang  Turki  Pegunungan".  Atas
Submission: 22 Juni 2022
Publication : 25 Desember 2022
dasar  itulah  salah  satu  tokoh  cendekiawan Kurdi  bernama  Abdullah  Ocalan  pada  tahun 1978 berinisiatif mendirikan Partîya Karkerên  Kurdistanê (PKK)  yang  mengajak orang-orang  Kurdi  lainnya  untuk  menuntut supaya  mendirikan  sebuah  negara  Kurdi  di Turki.  Gerakan  partai  PKK  diliputi  dengan konflik  kekerasan  dengan  pemerintah  Turki hingga  menewaskan  40.000  dan  ribuan lainnya  kehilangan  tempat  tinggal  (BBC News, 2019).
Kemudian  di  tahun  1990  PKK merubah  tuntutannya  pada  otonomi  politik dan budaya. Terjadi gencatan senjata di tahun 2013,  namun    gagal  di  tahun  2015  setelah terjadinya  insiden  bom  bunuh diri  yang telah menewaskan  33  aktivis  Kurdi  di  Suruc  yang berbatasan  dengan  Syiria.  Pada  saat  itu pemerintah  Turki  menganggap  organisasi Islamic  State  of  Iraq  and  Syiria (ISIS) merupakan  aktor  yang  harus  bertanggung jawab  terhadap  insiden  tersebut,  namun partai  PKK  menganggap  ada  pembiaran  dari pemerintah  Turki,  sehingga  menimbulkan peperangan  antara  pemerintah  Turki  dan partai  PKK  yang  dinamai  oleh  pemerintah Turki  sebagai  “perang  terpadu  melawan terror”  karena  lawan  yang  diperangi pemerintah  Turki  adalah  PKK  dan  ISIS (BBC  News,  2019).  Hingga  saat  ini  PKK dianggap pemerintah Turki sebagai kelompok teroris.
Tidak berbeda jauh dengan keadaan Kurdi di Turki, Kurdi di Iran pun menghadapi  masalah  yang sama  meskipun Kurdi Iran sempat mendeklarasikan kemerdekaannya  sebagai  negara  republik Mahabbad  dengan  perlindungan  dari  Uni Soviet pada 22 Januari 1946 namun hanya berumur  pendek  setelah  direbut  kembali oleh pemerintah Shah Iran. Harapan Kurdi Iran akan terbentuknya pemerintahan yang demokratis  dan  otonom  setelah  andilnya bersama oposisi dalam revolusi menggulingkan  Shah  Iran  tahun  1979 berujung  pada  keterasingan  politik  yang disebabkan sikap kontradiktif dari pemerintahan yang baru (Nasrullah, 2020).
Lain  halnya  dengan  suku  Kurdi  di Syiria,  7-10%  dari  populasi  penduduk Syiria merupakan  dari  suku  Kurdi. Bertempat  tinggal  di  Damaskus,  Aleppo, Kobane, Afrin, dan Qamishli, Kurdi Syiria tidak  diberi  hak-hak  sipil  dan  tidak  diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Syiria    sejak  tahun  1960-an.  Kebijakan Arabisasi  atau  Dekurdisasi  pemerintah Syiria telah menyalakan api pemberontakan,  hingga  saat  ini  Kurdi Syiria  tergabung  dalam  koalisi  AS  dan oposisi dalam upaya menggulingkan rezim Assad (BBC News, 2019).
Submission: 22 Juni 2022
Publication : 25 Desember 2022
Suku  Kurdi  yang  berada  di  Irak merupakan satu-satunya yang telah memperoleh  hak  otonomi  pada  tahun  2005 meskipun  diwarnai  dengan  konflik  panjang dengan  Baghdad  pada  masa  rezim  Saddam Hussein  yang  dikenal  otoriter.  Penduduk Kurdi Irak menempati wilayah Dohuk, Arbil, Sulemaniah, dan Kirkuk yang masih menjadi permasalahan Kurdi dan Baghdad menimbang  sumber  cadangan  minyak  bumi yang  besar  di  wilayah  tersebut  (Gunter, 2011).
Kurdi Iraq  menyuarakan tuntutan dan aspirasinya  lewat  partai Kurdish  Democratic Party (KDP) yang dipimpin Mustofa Barzani dan Party  Union  of  Kurdish (PUK)  yang dipimpin  Jalal  Talabani.  Kemudian  setelah itu dibentuklah Kurdish Regional Government (KRG) sebagai wadah pengambilan  kebijakan  antara  partai  KDP dan  PUK  di  wilayah  otonomi  Kurdi.  KRG dilengkapi  dengan  pasukan  militer  yang cukup  kuat  bernama  Peshmerga  yang mengamankan dan memperjuangkan kepentingan  Kurdi  di  Iraq  hingga  saat lengsernya  pemerintahan  Saddam  Husein, terpilihlah  Jalal  Talabani  menjadi  presiden Iraq yang resmi dan Masoud Barzani sebagai presiden regional otonom wilayah Kurdi Iraq (KRG).
Dari latar belakang di atas ada yang menarik untuk kita soroti bahwa di tengah sulitnya  suku  Kurdi  di  Turki,  Iran,  dan Syiria  dalam  memperoleh  pengakuan  dan otonomi di negara mereka masing-masing. Suku  Kurdi  di  Iraq  meskipun  diawali dengan  perjuangan  panjang  melawan pemerintahan  pusat  Iraq  (Baghdad)  yang sangat kuat dan otoriter dibawah kepemimpinan  Saddam  Hussein  berhasil memperoleh  hak  otonominya  dan  dapat menunjukkan  perannya  di  pemerintahan Iraq sebagai Presiden menggantikan Saddam Hussein.

## METODE
Penulis menggunakan teknik metode Kualitatif dengan cara mengumpulkan  sumber-sumber  data  dari buku,  jurnal,  dan  berita.  Penelitian  ini bersifat deskriptif eksplanatif, yang menunjukkan:  a)  Pemerintah  Iraq  dengan kebijakannya  terhadap  suku  Kurdi  di  Iraq bagian Utara; b) Jangkauan Penelitian dari kebijakan  pemerintah  Iraq  sebelum  era Saddam  Hussein  hingga  lengsernya;  c) Sumber  data  terdiri  dari  buku,  artikel jurnal,  serta  data-data  internet  yang  dapat dipertanggung jawabkan.
Dalam  upaya  menyempurnakan penelitian ini penulis melakukan pengkajian data dari beberapa sumber baik
Submission: 22 Juni 2022
Publication : 25 Desember 2022
buku,  jurnal,  maupun  artikel  lainnya  yang membahas  Kurdi  dan  gerakan  separatisme, kemudian menyeleksi dan mengutip kedalam Penelitian.  Penulis  menggunakan  analisis kualitatif  dalam  membaca  permasalahan Kurdi  Iraq  yang  digambarkan  dengan  fakta yang ada. Kemudian menarik sebuah kesimpulan  setelah  menghubungkan  fakta satu  dengan  yang  lainnya.  Maksud  dari penelitian kualitatif ini supaya dapat memahami  lebih  dalam  tentang  manusia karena  pemerintahan  itu  digerakkan  oleh manusia. Dengan dasar “bagaimana” sebagai awal  penelitian  dan  tidak  hanya  berpatokan pada  “apa,  dimana,  dan  kapan”  menjadi fokus terhadap studi kasus ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sikap Politik dan Gaya  Kepemimpinan Saddam Hussein
Sebagaimana  yang  telah  dibahas  di bagian  sebelumnya,  perjuangan  suku  Kurdi Iraq  dalam  memperoleh  status  otonomi wilayahnya  masih  belum  membuahkan  hasil karena  selalu  berbenturan  dengan  Baghdad dari  berbagai  masa  kepemimpinan  yang diwarnai dengan kudeta dari militer (Blaydes, 2018).  Tahun  1979  merupakan  masa  sulit bagi  Kurdi  dimana  Baghdad  mulai  dipimpin Saddam  Hussein  yang  lebih  jeli  melihat hubungan  partainya  dengan  militer  Baghdad (Malcolm, 1993).
Saddam Hussein di masa kepemimpinannya  memastikan  internal partainya Bath dan  hubungan antara partai Bath dengan militer Baghdad baik sehingga  kemungkinan  terjadinya  kudeta seperti  yang  telah  terjadi  pada  pemimpin- pemimpin sebelumnya minim. Gaya kepemimpinan Saddam Hussein digambarkan  memiliki  tiga  pilar  utama, yakni:  Partai,  Militer,  dan  Birokrasi  yang ketat.  Peranan  partai  Bath  di  masa  rezim Hussein sangat mendominasi semua aspek. Adanya kebijakan reward and punishment yang  diterapkan  era  Saddam  Hussein  di lini  masyarakat  maupun  militer  telah menumbuhkan  dan  memperkuat loyalis- loyalis nya  dari  kalangan  militer  dan  sipil dengan  berbagai reward sehingga  benih- benih  pemberontakan  dari  kalangan  sipil dan  militer  dapat  diketahui  dengan  cepat dan dapat diatasi (Blaydes, 2018).
Semakin  solidnya  pemerintahan Saddam  Hussein  dengan  banyak  loyalis- loyalisnya  dari  sipil  dan  militer  telah membuat  ruang  gerak  suku  Kurdi  di  Iraq semakin  sempit.  Gaya  kepemimpinan Saddam  Hussein  apabila  kita  lihat  di Indonesia seperti halnya gaya kepemimpinan  Presiden  Soeharto  dengan peran  partai  Golkar  yang  mendominasi hingga aspek birokrasi.
Setelah
memfungsikan  peranan  partai  Bath  di
Submission: 22 Juni 2022
Publication : 25 Desember 2022
segala  lini  yang  Faust  sebut  dengan “Ba’thification” Saddam  Hussein  Kembali mengeluarkan  kebijakan “Pan-Arabisme”
yang  juga  dijalankan  Presiden  Assad  di Syiria.
Ketegangan  Iraq  dan  Iran  yang muncul setelah terjadinya revolusi Iran tahun 1979  telah  mempengaruhi  cara  pandang Saddam  Hussein  terhadap  suku  Kurdi  yang memiliki  kedekatan  dengan  Iran. “Pan- Arabisme” yang digaungkan Saddam Hussein  menggiring  pada  “Arabisasi”  di wilayah  Iraq  Utara  yang  didiami  oleh penduduk  suku  Kurdi  yakni  wilayah  Kirkuk dan  sekitarnya  sehingga  banyak  suku  Kurdi yang terusir dari rumahnya.
Pada  April  1980  terjadi  ledakan  bom di  wilayah  Iraq  yang  pada  saat  itu  Iran dianggap  aktor  yang  harus  bertanggung jawab  hingga  akhirnya  terjadi  pecah  Perang Teluk  Iraq  dan  Iran  tahun  1980-1988 (McDOWALL,  2005).  Perang  Teluk  yang terjadi  antara  Iraq  dan  Iran  tidak  lepas  dari sentiment  antara  Sunni  dan  Syiah  yang menjadi  landasan  Saddam  Hussein  akan kekhawatiran terjadinya ekspansi yang disponsori  Syiah  Imam  Khomeini  apalagi melihat dukungan negara-negara dan pemimpin-pemimpin  Syiah  seperti  Syiria, Hizbullah,  Hamas,  dan  gerakan-gerakan
perlawanan  yang  terjadi  di  negara-negara lainnya (Humaini, 2019).
Pada  tahun  1983  pasca  perang teluk  pertama  Iraq  dan  Iran,  Kurdi  Iraq kembali  melakukan  pemberontakan  dalam rangka  perlindungan  diri  atas  terdesaknya etnis  Kurdi  akibat  program  Arabisasi Saddam  Hussein  di  wilayah  utara  (Dulz, 2016).  Namun  berimbas  pada  lahirnya kebijakan  “Operasi  Anfal”  tahun  1988 yang  Sherko  Kirmanj  dan  Aram  Rafaat tafsirkan  menjadi  dua  tujuan  yakni: “the security-anfal” atau untuk melindungi dari tindakan  kelompok  pemberontakan  Kurdi dan “the  identity-anfal” atau  motif “dekurdifikasi”  wilayah  provinsi  Kirkuk yang  merupakan  wilayah  strategis  baik segi  ekonomi  maupun  politik  (Kirmanj  & Rafaat, 2020)
Operasi  ANFAL  di  tahun  1988 merupakan  tanda  kekejaman  Saddam Hussein  ketika  itu,  Baghdad  dua  kali menghujani  bom-bom  kimia  di  beberapa kota  yang  berpenduduk  Kurdi  diwilayah utara  Iraq  salah  satu  kota  yang  terkenal Halabja  yang  menewaskan  sekitar  5000 warga  Kurdi  di  dalamnya  dan  sebagian besar  lainnya  mengungsi  ke  sepanjang perbatasan  Iran  dan  Turki  (Romano, 2006).
Submission: 22 Juni 2022
Publication : 25 Desember 2022
Belum  usai  Iraq  dari  perang  teluk dengan Iran, kembali pada tanggal 2 Agustus 1990  Iraq  melakukan  invasi  pada  wilayah Kuwait  yang  mengundang  reaksi  dari Amerika  Serikat  dan  sekutu  sehingga  akibat dari  invasi  Iraq  tersebut  Iraq  mendapatkan kebijakan embargo sehingga memukul perekonomian  Iraq.  Kependudukan  Iraq  di
Kuwait  akhirnya  berakhir  setelah  pada tahun 1991  Amerika  dan  sekutu  berhasil  memukul mundur Iraq dari Kuwait (Gray, 2010).
Genosida  dengan  senjata  kimia  yang dilakukan Baghdad terhadap suku Kurdi telah menimbulkan  kecaman  dan  sanksi  ekonomi dari  dunia  internasional.  Serangan  udara Baghdad yang membabi buta kepada penduduk Kurdi memunculkan reaksi Dewan Keamanan  PBB  sehingga  pada  5  April  1991 mengeluarkan  Resolusi  PBB  No.  688  yakni pemberlakuan kawasan larangan terbang atau “No  Fly  Zone” di  atas  wilayah  Iraq  bagian utara  guna  melindungi  suku  Kurdi  dari jatuhnya  bom-bom  yang  dibawa  pesawat tempur Baghdad (McDOWALL, 2005).
Dilanjutkan  dengan  pembangunan kawasan  tempat  berlindung  ( save  heaven) di sepanjang  perbatasan  Iraq-Turki  oleh  sekutu Barat  dan  Turki  untuk  menarik  pengungsi Kurdi  yang  terdampar  ke  tempat  yang  lebih rendah. Sedangkan Amerika Serikat membangun  enam  tempat  penampungan
untuk  membantu  para  pengungsi  Kurdi yang  masih  berada  di  daerah-daerah pegunungan  maupun  yang  tinggal  di tenda-tenda pengungsian di Iran dan Turki agar  kembali  ke  Iraq  dengan  penjagaan barat  dari  serangan  Baghdad  (McDowall, 2005).
Pemerintah  Iraq  akhirnya  tidak dapat  berbuat  banyak  untuk  menghalangi pembangunan tempat penampungan dengan  keberadaan  pasukan  Amerika Serikat  beserta  sekutu  di  wilayah  Iraq bagian utara dan mengalihkan perhatiannnya  untuk  fokus  agar  sanksi ekonomi terhadap Iraq segera dicabut.
Keberadaan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  dengan  Resolusi  688  nya bertujuan  untuk  mendamaikan  antar  pihak Baghdad dan suku  Kurdi sehingga konflik berdarah  yang  telah  lama  berlangsung dapat  teratasi.  Merujuk  pada  fungsi  PBB yang  didirikan  pasca  Perang  Dunia  ke-2 adalah untuk mencegah terjadinya kembali bangsa-bangsa yang menjadi korban keganasan  tirani  atau  kepemimpinan  yang otoriter  dan  memposisikan  hubungan- hubungan internasional diatas dasar hukum bukan kekuasaan (Adwani, 2018).
Submission: 22 Juni 2022
Publication : 25 Desember 2022

## Dinamika Negosiasi Kurdi – Baghdad era Saddam Hussein
Perjuangan  suku  Kurdi  Iraq  yang masih  belum  membawa  hasil  dengan  krisis yang dialami Baghdad dalam bingkai konflik panjang  yang  memasuki fase  mutually hurting stalemate telah menggiring keduanya untuk memilih jalan negosiasi damai.
Dalam  upaya  menyelesaikan  konflik, suku  Kurdi  dan  Baghdad  sepakat  untuk melakukan  perundingan  damai  dan  Saddam Hussein  saat  itu  telah  memberikan  janji  hak otonomi  yang  lebih  luas  bagi  wilayah  Kurdi Iraq. Keraguan Kurdi muncul setelah berkaca pada  pengalaman  di  tahun  1970  dan  1974 yang tidak sepenuhnya dipenuhi (McDOWALL, 2005). Ditambah lagi adanya anggapan  bahwa  tawaran  otonomi  Saddam Hussein  tersebut  hanyalah  upaya  untuk menggalang  perhatian  negara-negara  barat sehingga  sanksi  ekonomi  terhadap  Iraq dicabut  dan  membuat  keadaan  dalam  negeri Iraq  membaik  Saddam  Hussein  Pun  bisa tetap  bertahan  sebagai  Presiden  Iraq.  Dalam hal  ini  suku  Kurdi  sangat  jeli  dalam  setiap pengambilan  kebijakan  dan  kesepakatan dengan  Baghdad  dan  harus  diikuti  dengan jaminan internasional.
Perundingan  tahap  pertama  pada  24 April  1991  antara  Baghdad  dengan  utusan Kurdi  yang  dipimpin  Jalal  Talabani  yang
membahas tentang masalah otonomi Kurdi Iraq serta jaminan internasionalnya. Keduanya menyepakati perealisasian pakta otonomi  11  Maret  1970  yang  menyatakan provinsi  Dahuk,  Arbil  dan  Sulaymaniah sebagai  wilayah  otonom  Kurdi  sedang wilayah Kirkuk masih tertahan kesepakatannya.
Dalam  perundingan  tersebut  Kurdi menawarkan  sistem  pemerintahan  koalisi di  wilayah  Kirkuk  yang  mana  Kurdi membangun  pemerintahan  otonomi  di wilayah  tersebut  dan  pengelolaan  minyak di  wilayah  tersebut  ditangani  pihak Baghdad  dengan  persentase  anggaran negara  kepada  Kurdi  sesuai  jumlah penduduk  Kurdi di Iraq. Dari perundingan tersebut  belum  ada  kesepakatan  karena Baghdad  menolak  tawaran  Kurdi.  Alasan penolakan  Baghdad  dipandang  delegasi Kurdi tidak realistis untuk diterima karena Kirkuk  dianggap  bukan  kota  Kurdi (Blaydes, 2018).
Pada saat belum adanya kesepakatan  yang  tercapai  antara  Kurdi dan  Baghdad,  sebanyak  9000  orang  Kurdi yang  mengungsi  di  wilayah  perbatasan Turki,  Iran  dan  wilayah  pegunungan kembali  ke  rumah  mereka  masing-masing dan camp-camp yang  dilindungi  pasukan Amerika dan sekutunya di Iraq Utara.
Submission: 22 Juni 2022
Publication : 25 Desember 2022
Perundingan tahap kedua yang dimulai  tanggal  6  Mei  1991  antara  Baghdad dengan  perwakilan  Kurdi  dari  partai  KDP Massoud Barzani pengganti mendiang ayahnya  Mullah  Mustafa  membahas  tentang rincian  otonomi  yang  dijanjikan.  Dalam perundingan  tersebut  Kurdi  dan  Baghdad membahas persatuan nasional, sistem demokrasi  yang  akan  diterapkan  di  Iraq, normalisasi  di  wilayah  Kurdi  Iraq  pasca perang  dan  pemulangan  kembali  penduduk Kurdi yang mengungsi di perbatasan.
Dalam  perundingan  tersebut  juga Kurdi  meminta  jaminan  internasional  atas setiap  perjanjian  otonomi  antara  Kurdi dengan  Baghdad  dan  Kurdi  masih  meminta Kirkuk dimasukkan dalam wilayah otonominya.  Meskipun  pembahasan  akan penerapan  sistem demokrasi  di  negara  Iraq telah  sampai  pada  persetujuan,  namun penentuan  Kirkuk  sebagai  wilayah  otonom Kurdi  masih  menjadi  pokok  perdebatan sehingga  penandatanganan  perjanjian  damai pun  mengalami  penundaan.  Pada  akhirnya Baghdad  tidak  sependapat  dengan  Kurdi berkenaan  dengan  masalah  Kirkuk  dengan dalih  suku  penduduk  Kirkuk  pada  saat  itu heterogen  dan  bagi  Baghdad  kesepakatan dengan  Kurdi  merupakan  urusan  rumah tangga  negara  sehingga  tidak  perlu  jaminan internasional (McDOWALL, 2005).
Perundingan  Baghdad  dan  Kurdi berlanjut  pada  17  Juni  1991,  Massoud Barzani menawarkan kembali pada Baghdad  pemerintahan  yang  terbagi  di wilayah  Kirkuk,  sehingga  dibagi  menjadi dua  provinsi  yaitu  setengah  wilayah dikelola  otonomi  Kurdi,  setengah  lainnya dikelola  Baghdad  dan  Kurdi  dalam  satu pemerintahan.  Namun  kedua  belah  pihak belum juga mencapai kesepakatan (McDOWALL, 2005).
Pada  24  Juni  1991  Baghdad menyatakan akan memberikan hak otonomi  wilayah  Kirkuk  pada  Kurdi dengan  menyertakan  beberapa  syarat  yang harus  Kurdi  penuhi. Pertama ,  dukungan pada  Revolusi  1968  yang  membuat  Partai Baath  berkuasa. Kedua ,  hubungan  kerja sama  Kurdi  dengan  asing  harus  atas  izin Baghdad. Ketiga ,  mau  bekerja  sama dengan  Partai  Baath  melawan  musuh partai juga menentang negara Iran. Dengan persyaratan Baghdad yang dianggap memberatkan  Kurdipun  menolak  sehingga kesepakatan yang berkaitan dengan wilayah  Kirkuk  menghambat  persetujuan damai keduanya.
Sebulan kemudian terjadi demonstrasi  yang  dilakukan  Kurdi  yang berujung pertempuran antara Kurdi dengan militer Baghdad di Arbil dan Sulaymaniah
Submission: 22 Juni 2022
Publication : 25 Desember 2022
dengan  korban  jiwa  antara  140-150  orang. Pertempuran  tersebut  terjadi  akibat  belum adanya kesepakatan perjanjian damai Baghdad  dengan  Kurdi  tentang  dimasukkan atau tidaknya  Kirkuk  dalam  wilayah  otonom Kurdi.
Meskipun kesepakatan perjanjian perdamaian Baghdad dengan Kurdi terhambat  pada  masalah  Kirkuk,  dengan fenomena  penarikan  pasukan  Iraq  dari  zona wilayah  perlindungan  PBB  dan  migrasinya para  loyalis  Saddam  Hussein  dari  wilayah Iraq  Utara  menjadikan  kesempatan  bagi Kurdi untuk mengambil alih wilayah tersebut sehingga  pada  tahun  1992  dibawah  bayang- bayang  PBB  dan  sekutu,  KDP  dan  PUK mengadakan pemilihan bebas dan mendirikan Kurdistan  Regional  Government (KRG) untuk wilayah Arbil, Dohuk, dan Sulaymanya.  KRG  juga  mengubah  pejuang Peshmerga  yang  tidak  bersenjata  lengkap menjadi  kekuatan  pertahanan  regional  yang akan  menjaga  perdamaian  dan  stabilitas  di wilayah tersebut. Pada saat itu Kurdi mampu menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan stabil  yang  kondusif  bagi  investasi  swasta dan publik.
Transformasi  Tata  Kelola  Politik    Suku Kurdi  di  Iraq  Pasca  Invasi  Amerika Serikat
Dalam  upaya invasi Amerika Serikat ke Iraq, Washington mengalokasikan  sekitar  $  90  juta  untuk memobilisasi  kelompok  oposisi  Iraq  di wilayah  Diaspora  dan  Kurdistan  Iraq melawan  pemerintahan  Saddam  Hussein. Kurdi  awalnya  tidak  antusias  menerima berita  tentang  perang  yang  dipimpin  AS, karena khawatir Amerika Serikat mungkin akan  menggantikan  Saddam  Hussein dengan  pemimpin  dari  partai  Ba'ath  yang juga  memiliki  histori  yang  buruk  bagi Kurdi.  Sebelum  membuat  komitmen  tegas kepada  oposisi  dan  AS,  Kurdi  mencoba menguji  coba  untuk  melihat  apakah Saddam  Hussein  bersedia  menawarkan persyaratan  otonomi  yang  lebih  baik daripada  sebelumnya.  Kurdi  beranggapan ketika  Saddam  Hussein  berada  di  bawah sanksi  ekonomi  PBB  dan  ancaman  perang AS  ada  kemungkinan  lebih  responsif terhadap tuntutan Kurdi daripada nasionalis Arab lainnya yang akan menggantikannya.
Kurdi  mulai  menghubungi  Saddam Hussein  tidak  hanya  untuk  menguji niatnya  terhadap  mereka  tetapi  juga  untuk meningkatkan posisi tawar mereka terhadap  Amerika  Serikat  dan  kelompok diaspora dan oposisi Iraq. Kurdi menjelaskan  kepada  pihak  oposisi  bahwa mereka  akan  bergabung  dengan  mereka
Submission: 22 Juni 2022
Publication : 25 Desember 2022
asalkan  mereka  setuju  untuk  membangun sistem pemerintahan federal yang demokratis, mengakui otoritas KRG, menyelesaikan  masalah  wilayah  Arab  Kurdi, membagikan  pendapatan  minyak  secara  adil, menyetarakan  identitas  Kurdi  dengan  Arab, membagi  posisi  kunci  di  pemerintahan dengan  Kurdi,  dan  mendesain  ulang  bendera nasional  Iraq  yang  mencerminkan  karakter multietnisnya. Selama pertemuan di Salahaddin, provinsi Arbil, kelompok oposisi Iraq menyetujui hak Kurdi untuk menentukan masa depan mereka tanpa pemisahan diri dari negara kesatuan Iraq.

## SIMPULAN
Gerakan  separatisme  suatu  wilayah itu  akan  muncul  apabila  adanya  kesenjangan sosial, krisis etnis, dan sengketa sumber daya alam.  Motivasi  gerakan  separatis  bisa berwujud  mendirikan  negara  baru  yang berdaulat,  ataupun  berakhir  pada  pemberian hak  otonomi  pada  wilayah  tersebut  sehingga bisa  mengatur  urusan  regional  sendiri  dan masih  terhubung  dengan  negara  induk (pemberi hak otonom). Kurdi Irak merupakan salah satu contoh fenomena gerakan separatis yang  menghasilkan  hak  otonomi  untuk  di wilayah Irak Utara.
Melihat  fenomena  perjuangan  suku Kurdi Iraq yang masih belum membawa hasil dengan  krisis  yang  dialami  Baghdad  dalam
bingkai  konflik  panjang  telah  yang memasuki fase mutually hurting stalemate yang  menggiring keduanya untuk  memilih jalan negosiasi damai.
Krisis  Iraq  akibat  invasi  Amerika Serikat  telah  memberikan  Kurdi  Iraq peluang  untuk  meningkatkan  keuntungan politik,  ekonomi,  dan  keamanan  mereka melalui  pemerintahan  KRG  sehingga membuktikan  Kurdi  mampu  mengelola dan  mengembangkan  wilayah  mereka sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Adwani,  T.  Z.  S.  B.  (2018).  Tinjauan Yuridis  Terhadap  Penggunaan  Hak Vetyo  Amerika  Serikat  sebagai Anggota  Tetap  Dewan  Keamanan Perserikatan  Bangsa-Bangsa, 2 (3), 677–688.
BBC News. (2019, October 16). Diperangi Erdogan, tak diakui di Suriah, siapa sesungguhnya bangsa Kurdi? Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/du nia-50068256#:~:text=Bangsa Kurdi merupakan salah satu,mereka tak punya dialek standar
BBCNews.  (2003).  Profile:  Kurdistan Democratic Party (KDP). Retrieved from http://news.bbc.co.uk/2/hi/not_in_ website/syndication/monitoring/me dia_reports/2588073.stm
Blaydes,  L.  (2018). State  of  repression_ Iraq under Saddam Hussain . Princeton University Press.
Submission: 22 Juni 2022
Publication : 25 Desember 2022
Dulz,  I.  (2016).  The  displacement  of  the Yezidis and the rise of ISIS in Nother
Iraq. Kurdish Studies , 4 (2), 131–147.
Gray, M. (2010). Revisiting Saddam Hussein’s  Political  Language :  The Sources  and  Roles  of  Conspiracy Theories, 32 (1), 28–46.
Gunter, M. M. (2011). The Kurds ascending:
The  evolving  solution  to  the  Kurdish problem  in  Iraq  and  Turkey. The Kurds  Ascending:  The  Evolving Solution  to  the  Kurdish  Problem  in Iraq and Turkey , 1–178. https://doi.org/10.1057/97802303389 44
Kirmanj,  S.,  &  Rafaat,  A.  (2020).  The
Kurdish  genocide  in  Iraq :  the
Security-Anfal. California.
Mahmod,  J.  (2016). Kurdish  Diaspora .  new York.
Malcolm,  D.  (1993).  The  Postage  Stamp :  A Window on Saddam Hussein ’ s Iraq,
47 (1), 77–89.
McDOWALL,  D.  (2005).  A  Modern
History Of The Kurds.
Nasrullah,  F.  (2020).  Etnik  kurdi  iran  dan revolusi  islam  1979  m, 8311 ,  1–9. https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.
6949
Romano, D. (2006). The Kurdish
Nationalist  Movement . Cambridge University Press (Vol. 53). Cambridge  University  Press,  New York. Retrieved from www.cambridge.org/97805218504 14 Yildiz,  K.  (2017).  The  Kurds  in  Iraq. The Kurds in Iraq . https://doi.org/10.2307/j.ctt18fs45h

## PROFIL SINGKAT
Eriksa  Gutama,  S.IP.,  M.Hub.,  Int,  adalah lulusan Magister Ilmu Hubungan Internasional (MIHI) Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta.  Sebelumnya juga  menempuh  pendidikan  Sarjana  di Departemen Hubungan Internasional UMY.