## EKSISTENSI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KALIMANTAN BARAT
THE EXISTENCE OF NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION IN WEST KALIMANTAN
Sorni Paskah Daeli Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat e-mail: sornipaskah@yahoo.com Diterima: 13 Januari 2012, Direvisi: 25 Januari 2012, Disetujui: 27 Februari 2012

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasikan  faktor-faktor  penyebab  penyimpangan  peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalimantan Barat. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif.  Informan  meliputi  aparat  Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor menyebabkan penyimpangan peran LSM, antara lain: mencari motif keuntungan; ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme; ideologi yang tidak jelas; regulasi yang terlalu longgar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembalikan peran LSM, antara lain LSM harus  melakukan  perubahan  mendasar  demi  meningkatkan  kapasitasnya  dan  LSM  harus  membangun kredibilitas dan identitasnya di mata masyarakat dan pemerintah Kata kunci : perkumpulan, pemerintah daerah.

## Abstract
This  study  was  conducted  to  identify  the  cause  factors  on  the  role  deviation  of  Non  Governmental Organization  (NGO)  in  West  Kalimantan.  The  method  of  approach  used  is  descriptive  qualitative method. Informants that included are local government officials and public source. The results showed that some of the factors that cause deviations role of NGOs, are: profiteering motives; lack of funds and lack  of  professionalism,  the  ideology  is  unclear;  loose  regulations.  Efforts  that  should  be  made  to restore the role of NGOs, includes fundamental changes that NGOs must make in order to enhance its capacity and establish NGOs credibility and credentials in the society and government view. Keywords: association, local government.

## PENDAHULUAN
Ruang  politik  yang  terbuka lebar  pasca  Orde Baru,  telah  memberikan  kebebasan  dan  kesempatan pada berbagai kelompok masyarakat untuk berekspresi  dalam  wujud  Organisasi  Masyarakat (Ormas)  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) dengan  mengusung  berbagai  asas  dan  tujuan  yang berbeda-beda. Data Ditjen Kesbangpol memperlihatkan  bahwa  perkembangan  jumlah  LSM sangat  pesat,  di  mana  jika  pada  tahun  2002  ditaksir ada  sekitar  13.000-14.000  LSM,  maka  pada  tahun 2011 ada 65.577 LSM beroperasi di Indonesia, baik di  tingkat  nasional,  provinsi  maupun  kabupaten. Ditambah  bahwa  keberadaan  LSM  yang  begitu banyak  telah  menunjukkan  tidak  adanya  lagi hegemoni  ideologi  yang  dijalankan  lewat  berbagai peraturan  perundang-undangan  yang  mendudukkan Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  setiap organisasi  seperti  pada  masa  Orde  Baru  yang menyebabkan  aktifitas  LSM  dan  Ormas  berada dalam ruang yang terbatas.
Secara umum, menurut Setyono (2003), LSM merupakan  lembaga/  organisasi  non  partisan  yang berbasis  pada  gerakan  moral  ( moral  force )  yang memiliki  peran  penting  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan politik. LSM dipandang mempunyai peran strategis dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi  dan  karakteristik  khusus  dan  berbeda  dengan organisasi  pada  sektor  politik-pemerintah  maupun swasta ( private sector ), sehingga mampu menjalankan  tugas  tertentu  yang  tidak  dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor itu.
Berbeda  dengan  organisasi  politik  yang berorientasi  kekuasaan dan  swasta  yang  berorientasi komersial, secara konsepsional, LSM yang berkarakteristik: nonpartisan; tidak mencari keuntungan ekonomi; bersifat sukarela; dan bersendi pada gerakan moral; dan dapat bergerak secara luwes tanpa  dibatasi  oleh  ikatan-ikatan  motif  politik  dan ekonomi.  Karakteristik  inilah  yang  membuat  LSM dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan  masyarakat  yang  luput  dari  perhatian sektor  politik  dan  swasta.  Kemunculan  LSM merupakan  reaksi  atas  melemahnya  peran  kontrol lembaga-lembaga  negara,  termasuk  partai  politik, dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  ditengah dominasi  pemerintah terhadap  masyarakat,  sehingga pada  awal  sejarah  perkembangan  lahirnya  LSM, terutama  yang  bergerak  dibidang  sosial  politik, tujuan  utama  pembentukan  LSM  adalah  bagaimana
mengontrol  kekuasaan negara.  Pada masa  orde  baru LSM  menjadi  sebuah  kelompok  kritis  yang memberikan tekanan pada pemerintah, sehingga pola hubungan  LSM  pada  masa  itu  digambarkan  sebagai pola  hubungan  yang  konfliktual,  di  mana  dari  sisi pemerintah juga berupaya mencampuri dan mempengaruhi  organisasi,  cara  kerja  dan  orientasi LSM.
Menurut  Gaffar  (2006),  LSM  mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat  dan  melihat  LSM  sebagai  alternatif untuk  munculnya civil  society .  Di  sisi  lain,  Hikam (1999)  memandang  bahwa  LSM  dapat  memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan civil  society yang  dilakukan  melalui berbagai  aktifitas  pendampingan,  pembelaan  dan penyadaran.  Artinya,  keberadaan  LSM  tidak  bisa dipisahkan dari civil society , karena LSM merupakan tulang  punggung  dari civil  society yang  kuat  dan mandiri.
Namun  fakta  di  lapangan,  ada  berbagai problematika  yang  melibatkan  LSM,  sehingga memunculkan  degradasi  kepercayaan  publik,  karena sesungguhnya  banyak  sekali  tantangan  yang  harus dihadapi  oleh  LSM  baik  internal  maupun  eksternal. Dari  sisi  internal,  misalnya  inefisiensi  manajemen, pertikaian antar aktivis, transparansi dan sebagainya. Selain  itu  masalah  sumber  dana  merupakan tantangan  utama  yang  harus  dihadapi  LSM,  dan sudah  terlihat  di  tingkat  nasional  bahwa  ada  LSM yang memilih merubah arah ideologis sesuai dengan penyandang  dananya.  Profesionalisme  LSM  juga patut dipertanyakan karena sudah bukan rahasia lagi banyak  LSM  yang  tidak  memiliki  kantor  dan sekretariat  tetap  yang  jelas.  Belum  lagi  standar  gaji yang  minimalis,  sehingga  banyak  kalangan  LSM yang  memilih  berkompromi  dengan  pemerintah ketika  peluang  politik  tersedia.  Kondisi  ini menggambarkan  kondisi  LSM  yang  carut-marut, sehingga  diperlukan  adanya  evaluasi  atas  kinerja LSM. Banyak LSM yang malah berperan memperlemah  gerakan  rakyat  dan  melakukan kegiatan  yang  kontra-produktif.  LSM  seperti  ini bukannya  menjadi  tulang  punggung civil  society , namun  sebaliknya  justru  malah  memperlemah. Penyimpangan perilaku LSM dan berbagai permasalahan  yang  dihadapi  LSM,  menunjukkan telah  terjadi  pergeseran  terhadap  eksistensi  yang seharusnya  dijalankan  oleh  LSM  dalam  pola hubungannya  dengan  pemerintah  dan  masyarakat, sehingga  diperlukan  adanya  upaya-upaya  untuk memperkuat kembali eksistensi LSM dalam konteks civil society . Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menyebabkan pergeseran  eksistensi  LSM,  sehingga  dicari  upaya penanggulangannya,  agar  LSM  dapat  kembali berperan  bagi  terwujudnya  pembangunan  yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Barat.
Kajian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif dengan  tujuan  untuk  membuat  gambaran  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta–fakta dan  sifat–sifat  dan  hubungan  antara  fenomena  yang diselidiki.  Kajian  ini  menggunakan  data  primer  dari hasil wawancara yang melibatkan informan. Informan yang diwawancarai dalam kajian ini adalah para  tokoh  masyarakat  antara  lain:  tokoh  agama; pengurus  LSM;  kalangan  perguruan  tinggi;  dan Pemerintah  Daerah  Kalimantan  Barat.  Teknik snowball sampling juga  digunakan  ketika  akses  ke semua  daftar  informan  yang  diteliti  tidak  didapat. Jadi  data  yang  digunakan  adalah  data  kualitatif. Selain itu, ada data sekunder berupa dokumen resmi, laporan dan studi media juga akan digunakan. Untuk pengolahan  data,  data  yang  diperoleh  dianalisis secara  teknik  deskriptif  kualitatif,  yaitu  dengan model  interaktif  dengan  tahapan,  yaitu  melakukan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.
Peran  LSM  pernah  diteliti  oleh  Ageng  Nata Praja  (2009),  di  Kabupaten  Grobogan,  dengan  hasil bahwa  distorsi  peran  LSM  di  Kabupaten  Grobogan terjadi  karena  ketiadaan  sumber  dana,  rendahnya profesionalisme karena latar belakang profesi aktivis yang beraneka ragam, dan konsep idelogi yang tidak jelas.  Perbedaan  dengan  penelitian  tersebut  yang merupakan keunikan  kajian ini terletak pada lokasi, yakni  skala  provinsi  dan  melibatkan  semua stakeholders , terlihat pada informan yang diwawancarai,  sehingga  lebih  banyak  temuan mengenai eksistensi LSM di daerah.
Seiring  dengan  semakin  berkembang  dan kompleksnya  masyarakat,  baik  gerakan  masyarakat maupun kelompok kepentingan yang lain, memperlakukan organisasi sebagai salah satu sarana perjuangan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang disepakati.  Gerakan  masyarakat  yang  terorganisir dikenal  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  dengan karakteristik,  yaitu  organisasi  diluar  organisasi pemerintahan,  tidak  bermotif  keuntungan,  lebih melibatkan anggota dalam kegiatannya, keanggotaan yang  bersifat  massal,  melakukan  kegiatan  politis disamping  perjuangan  teknis  keorganisasian,  serta cukup  berkepentingan  akan  ideologi  (Sanit,  1985). LSM merupakan salah satu bentuk organisasi itu.
Umumnya,  LSM  adalah  organisasi  yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secara  sukarela  yang  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  umum  tanpa  mencari  keuntungan  dari kegiatan  tersebut.  Sebutan  LSM  sendiri  merupakan pengembangan  dari  istilah  ornop  (organisasi  non pemerintah)  yang  merupakan  terjemahan  langsung dari  istilah  bahasa  Inggris Non  Government Organization (NGO).  Dalam  arti  umum,  LSM mencakup semua organisasi masyarakat yang berada di  luar  struktur  dan  jalur  formal  pemerintahan. Prinsipnya,  organisasi  non  pemerintah  dapat  dilihat dengan  ciri-ciri:  1)  organisasi  ini  bukan  bagian  dari pemerintah;  birokrasi  ataupun  negara;  2)  tidak mencari  keuntungan  (nirlaba);  dan  3)  kegiatan
dilakukan  untuk  kepentingan  masyarakat  umum.  Di Indonesia,  istilah  LSM  didefinisikan  secara  tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8/1990  tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Lampiran Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang  anggotanya  adalah  masyarakat  warga  negara Republik  Indonesia  yang  secara  sukarela  atau kehendak  sendiri,  berniat  serta  bergerak  di  bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat  dalam  upaya  meningkatkan  taraf  hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
Bentuk  LSM  di  Indonesia  dikemukakan  oleh Eldridge (dalam Nata Praja, 2009) yang membaginya dalam pendekatan berdasarkan kegiatan dan mendefinisikan gerakan LSM Indonesia menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah LSM dengan label “pembangunan”,  yaitu  organisasi  yang  memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat  konvensional,  yaitu  irigasi,  air  minum, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan bentuk  pembangunan  ekonomi  lainnya.  Kategori kedua  adalah  LSM  “mobilisasi”,  yaitu  organisasi yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan dan mobilisasi  rakyat  miskin  sekitar  isu  yang  berkaitan dengan ekologi, hak asasi manusia, status perempuan,  hak-hak hukum  atas  kepemilikan  tanah, hak-hak  pedagang  kecil,  tunawisma  dan  penghuni liar di kota-kota besar.
Selain  itu,  Corten  (dalam  Hadjar,  2006) membedakan  jenis  LSM  ini  dalam  dua  kategori. Jenis  LSM  pertama  adalah  LSM  yang  bergerak dalam bidang community development , menggunakan  pendekatan  mikro  dalam  mencoba memecahkan  persoalan  sosial.  LSM  ini  suka mengerjakan  proyek-proyek  pemberdayaan  ekonomi pedesaan,  melakukan  pendampingan  pada  industri rumah  mikro  dan  menengah,  dan  percaya  pada kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalahnya  sendiri.  Jenis  kedua  adalah  LSM  yang bergerak pada bidang advokasi. LSM suka memberi tekanan  pada  kebijakan.  Mereka  berusaha  merubah kebijakan-kebijakan penyebab ketidakadilan. Mereka percaya  bahwa  masalah  mikro  dalam  masyarakat tidak  dapat  dipisahkan  dengan  masalah  politik pembangunan  nasional.  Maka  penanggulangan masalah pembangunan hanya bisa dimungkinkan jika ada perubahan struktural.
Berbicara  mengenai  LSM,  tentunya  tidak dapat  dipisahkan  juga  dari  konsep  masyarakat  sipil ( civil  society ).  Istilah  LSM  sendiri  lahir  dari paradigma civil  society yang  mengejawantah  dalam berbagai  wadah  sosial  politik  di  masyarakat  mulai dari  bidang  keagamaan,  profesi,  paguyuban,  kaum tani,  buruh,  pedagang  dan  unit-unit  komunitas lainnya, domain mereka terpisah dari negara maupun sektor bisnis. LSM adalah salah satu komunitas dari masyarakat  sipil  yang  sering  menjadi  perhatian,  di
mana  sesuai  karakteristiknya  LSM  ini  biasanya membawa  misi  penguatan  dan  pemberdayaan masyarakat  di  luar  negara  dan  sektor  swasta,  yang merupakan  substansi  gagasan  dan  praksis  hidup masyarakat sipil (Hadjar, 2006).
Dalam  konteks  masyarakat  sipil  ini,  menurut Einstadt  (dalam  Gaffar,  2006),  diperlukan  adanya empat  persyaratan,  yakni:  1)  otonomi;  2)  akses masyarakat terhadap lembaga negara; 3) arena publik yang  bersifat  otonom;  dan  4)  arena  publik  yang terbuka  bagi  semua  lapisan  masyarakat.  Dalam  hal ini, dipersyaratkan adanya organisasi atau kelompok kepentingan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi,  seperti  LSM  dan  media  massa.  Dengan tingkat  keleluasaan  bergerak,  kebebasan  dan kemandirian yang cukup tinggi, LSM dapat menjadi sumber daya politik yang potensial dalam menyiapkan civil  society ,  dalam  arti  sebagai  suatu ruang  publik  antara  negara  dan  masyarakat. Kekuasaan  negara  dibatasi  dalam  ruang  publik  oleh partisipasi politik masyarakat dalam rangka pembentukan kebijaksanaan publik.
Sementara itu, Meutia Ganie-Rochman (dalam  Maruto  &  Anwari,  2002)    menyebutkan ada tiga  elemen  dasar civil  society ,  yaitu:  1)  orientasi bahwa  prinsip-prinsip  penyelenggaraan  negara  tidak dominan  ditentukan  oleh  pemerintah;  2)  sangat dibutuhkan  keterampilan  berorgani-sasi  dengan prinsip  demokratis;  3)  keharusan  adanya  perilaku yang menghormati etika. Dari elemen dasar ini, poin pertama dengan jelas mengakui pentingnya keberadaan  LSM  (kelompok  masyarakat)  sebagai sumber perubahan dalam civil society . Di  Indonesia,  konsep civil  society belum optimal dilaksanakan. Pemerintah masih menunjukan dominasi,  terutama  dalam  formulasi  kebijakan. Sementara  di  tataran  implementasi  kebijakan  sering terjadi  manipulasi  politik.  Dalam  pandangan Gramscian,  dominasi  dan  manipulasi  merupakan bentuk  lain  dari  hegemoni.  Fakih  (dalam  Simon, 1999)  menyebutkan  bahwa,  kesadaran  politik  kritis terhadap  hegemoni  dominan  dan  sistem  yang  tidak adil  merupakan  dasar  penting  dalam civil  society yang  merupakan  perkumpulan  sosial  politik, masyarakat  adat,  pesantren  ataupun  LSM  di  mana masing-masing anggotanya memiliki kesadaran kritis sebagai intelektual organik dalam suatu aksi politik.
Corrothers  &  Suryatna  (dalam  Gaffar,  2006) mengidentifikasikan  empat  peranan  yang  dapat dimainkan oleh LSM dalam sebuah negara  yaitu: 1) katalisasi  perubahan  sistem,  yang  dilakukan  dengan jalan  mengangkat  sejumlah  masalah  yang  penting dalam  masyarakat  dan  melakukan  advokasi  semi perubahan negara; 2) memonitor pelaksanaan sistem dan penyelenggaraan negara, yang dilakukan dengan melalui penyampaian kritik atau pelaporan penyimpangan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan;  3) memfasilitasi  rekonsiliasi  warga  dengan  lembaga peradilan melalui aktifitas pembelaan dan pendampingan  terhadap  warga  korban  kekerasan;  4)
implementasi  program  pelayanan  di  mana  LSM dapat  menempatkan  diri  sebagai  lembaga  yang mewujudkan sejumlah program.
Menurut  Gaffar  (2006),  relasi  antara  negara dan  LSM  sama  sekali  tidak  dapat  dipisahkan. Berdasarkan  sejarahnya, relasi  LSM  dan  pemerintah mengalami pasang surut, dari hubungan yang bersifat cooperative dan partnership hingga  hubungan  yang sifatnya conflictual .  Ryker  (dalam  Gaffar,  2006) menyebutkan  lima  model  pola  relasi  antara  LSM dengan pemerintah, yaitu: pertama, autonomous/benign  neglect .  Dalam  pola  relasi  ini, pemerintah tidak menganggap LSM sebagai ancaman,  karena  itu  membiarkan  LSM  bekerja secara  independen  dan  mandiri.  Model  pola  relasi kedua  adalah facilitation/promotion .  Pemerintah menganggap  kegiatan  LSM  sebagai  sesuatu  yang bersifat  komplementer,  di mana  Pemerintahlah  yang menyiapkan  dukungan  bagi  LSM  untuk  beroperasi, termasuk bila diperlukan menyediakan fasilitas dana, peraturan  dan  pengakuan  hukum  serta  hal-hal  yang sifatnya  administratif  lainnya.  Model  pola  relasi ketiga adalah collaboration/ cooperation . Pemerintah menganggap  bahwa  bekerjasama  dengan  LSM merupakan  sesuatu  yang  menguntungkan,  karena dengan  kerjasama  semua  potensi  dapat  disatukan
guna  mencapai  satu  tujuan  bersama.  Model  pola relasi keempat adalah cooptation/absorption . Pemerintah  mencoba  menjaring  dan  mengarahkan kegiatan  LSM  dengan  mengatur  segala  aktifitas mereka.  Untuk  itu,  LSM harus  memenuhi  ketentuan yang dikeluarkan pemerintah. Tidak jarang pemerintah  melakukan  kontrol  secara  aktif.  Model pola relasi
kelima
adalah containment/sabotage/dissolution . Pemerin-tah melihat  LSM  sebagai  tantangan  bahkan  ancaman, sehingga  pemerintah  mengambil  langkah  tertentu untuk  membatasi  ruang  gerak  LSM  atau  bahkan membubarkan  LSM  yang  dianggap  melanggar ketentuan  yang  berlaku.Dalam  suasana  reformasi saat  ini,  dengan  kehidupan  demokrasi  yang  berjalan lebih baik, sangat memungkinkan untuk menciptakan hubungan  antara  LSM  dengan  pemerintah  yang sifatnya autonomous/benign  neglect,  facilitation/ promotion, dan collaboration/cooperation sekaligus, dan bukan pola relasi yang bersifat cooptation/absorption atau containment/sabotage/
dissolution seperti  yang  diterapkan  pada  masa  Orde Baru.  Dalam  rangka  mewujudkan civil  society dan good  governance Meuthia  Ganie-Rochman  (dalam Nata  Praja,  2009)  mengajukan  beberapa  hal  yang harus  ditangani  oleh  LSM.  Pertama,  alokasi  sumber daya  yang  dilakukan  hendaknya  meliputi  pelayanan publik,  kontrol  alokasi  sumber  daya  di  daerah, penguatan organisasi masyarakat melalui pendidikan politik,  serta  penguatan  kedudukan  kelompok masyarakat  agar mampu mengontrol  alokasi  sumber daya keuangan dan alam. Kedua, LSM harus berada di  garis  depan  dalam  hal  pembangunan  hukum  dan peraturan baru yang sangat dibutuhkan. Ketiga, LSM berkewajiban  meningkatkan  kapabilitas  masyarakat dalam kehidupan politik, meliputi upaya membangun identitas kewargaan, pembentukan forum publik, dan upaya  pendisiplinan  berkenaan  dengan  terjadinya konflik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  tahun  2009  dari  Badan Kesbangpol  &  Linmas,  terdapat  218  organisasi  non pemerintah,  termasuk  di  dalamnya  LSM  yang diklasifikasikan  berdasarkan  jenis  organisasinya adalah sebagai berikut:
Jumlah LSM di Kalimantan Barat sesungguhnya  lebih  dari  71  LSM,  karena  menurut staf Badan Kesbangpol & Linmas yang membidangi mengenai  LSM,  jumlah  LSM  yang  ada  sekarang merupakan  jumlah  yang  berhasil  didata dengan  cara jemput  bola.  Masih  ada  LSM  lain  yang  belum terdata, di mana mereka umumnya hanya beroperasi dengan Akta Notaris namun tidak dilengkapi dengan Surat  Keterangan  Terdaftar  (SKT)  dari  pemerintah daerah.
Gerakan  LSM  di  Kalimantan  Barat,  seperti daerah  lainnya,  diilhami  oleh  keberhasilan  gerakan reformasi  yang  berhasil  mengganti  rezim  otoriter Orde  Baru  dengan  Pemerintahan  Reformasi  yang lebih terbuka. Para aktivis LSM di Kalbar umumnya berasal  dari  mantan  aktivis  kampus  pada  era  awal Reformasi.  Setelah  lulus  dari  berbagai  perguruan tinggi  sebagian  dari  mereka  melanjutkan  semangat reformasi  di  daerah  asalnya  di  Kalimantan  Barat. LSM-LSM  yang  beroperasi  di  Kalimantan  Barat umumnya  memiliki ruang  lingkup  kegiatan meliputi
Tabel 1. Jumlah LSM/Ormas Terdaftar di Provinsi Kalimantan Barat S/D Tahun 2009
No. Jenis Organisasi s/d 2006 2007 2008 2009 Jumlah 1. Ormas Kesamaan Kegiatan 18 18 12 11 59 2. Ormas Kesamaan Profesi 51 0 1 1 53 3. Ormas Kesamaan Keagamaan 14 4 0 1 19 4. Ormas Kesamaan Fungsi 16 0 0 0 16 5. LSM 36 8 14 13 71 TOTAL 135 30 27 26 218
Sumber: Badan Kesbangpol & Linmas Prov.Kalimantan Barat, 2011.
pemberdayaan  masyarakat,  penguatan  hak-hak  sipil, advokasi  dan  pendampingan,  monitoring  dan pengawasan  kebijakan  pemerintah  daerah.  Bentuk konkritnya,  mereka  menjadi  mitra  dalam  proyek- proyek  pemerintah  yang  melibatkan  masyarakat. Berbagai  kegiatan  seperti  pembinaan, workshop , pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  serta  proyek- proyek  pemberdayaan  masyarakat  melibatkan  LSM lokal.  Sementara  LSM  yang  bergerak  dalam  bidang advokasi  dan  pengawasan,  banyak  melakukan  kritik keras  dan  bersuara  lantang  melaporkan  berbagai penyimpangan  termasuk  dugaan  korupsi  pada berbagai proyek pemerintah daerah.
Jika  memotret  LSM  di  Kalimantan  Barat berdasarkan  tipologi  Corten,  dapat  diklasifikasikan menjadi  dua  kelompok.  Kelompok  pertama  adalah LSM  yang  bergerak  dalam  bidang community development yang  menggunakan  pendekat-an  mikro dalam  mencoba  memecahkan  masalah  sosial.  LSM jenis  ini  menjadi  mitra  dalam  proyek-proyek pemerintah.  LSM  seperti  Lembaga  Pemberdayaan Perempuan  Bunga  Bangsa  Kalimantan  Barat (LPPBB)  dengan  kegiatan-kegiatannya  di  bidang pemberdayaan  masyarakat,  Bina  Pelestarian  Alam dan  Lingkungan  Hidup  (BIPALHI)  dengan kegiatan bidang  pelestarian  alam,  Sarana  Anak  Bangsa (SABANG)  dengan  pelayanan  pendidikan,  Dewan Kesehatan  Rakyat  Kalimantan  Barat  (DKRKB) dengan  kegiatan  bidang  pelayanan  masyarakat, kesehatan,  sanitasi  dan  kebersihan,  dan  juga beberapa LSM lainnya yang memfokuskan diri pada peningkatan  kapasitas  masyarakat  termasuk  dalam kelompok LSM dengan kategori community development .
Kelompok  kedua  adalah  LSM  yang  bergerak di  bidang  advokasi.  Jenis  LSM  ini  percaya  bahwa untuk  merubah  tatanan  masyarakat  yang  tidak  adil, maka  tekanan  harus  diberikan  pada  kebijakan. Mereka  berusaha  merubah  kebijakan-kebijakan penyebab  ketidakadilan.  Mereka  percaya  bahwa masalah  mikro  dalam  masyarakat  tidak  dapat dipisahkan dengan masalah politik dan pembangunan.  Maka  penanggulangan  masalah pembangunan  hanya  bisa  dimungkinkan  jika  ada perubahan  struktural.  LSM  yang  termasuk  dalam kelompok  ini  adalah  Aktualisasi  Amanah  Rakyat (AKAR),  Gerakan  Rakyat  Anti  Korupsi  (GRAK), Komisi  Pemantau  Pembangunan  Kalbar  (KPPK), Komite Pemantau Pemilihan Kepala Daerah (KPPKD), Forum  Kritisi  Kinerja  Aparatur  Negara (FEKAN), dan LSM lainnya yang sejenis. LSM jenis ini  aktif  melakukan  aksi-aksi  yang  sifatnya mengkritisi  dan  mengawasi  implementasi  kebijakan pemerintah  daerah.  Mereka  sering  berteriak  keras mengecam  penyimpangan  yang  terjadi  dalam penyelenggaran  pemerintahan. Berbagai  ruang kebijakan publik menjadi fokus perhatian mereka, di antaranya adalah proses penyusunan dan pengalokasian anggaran APBD, pelaksanaan proyek- proyek, kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan,  sampai  dengan  kebijakan  di  bidang kepegawaian  termasuk  pengadaan  CPNS  dan kebijakan pengisian jabatan struktural di pemerintahan provinsi dan kabupaten.
Beberapa  langkah  kongkrit  yang  telah dilakukan  oleh  LSM-LSM  jenis  advokasi  dan pengawasan  ini  di  antaranya  adalah  dengan melaporkan  beberapa  kasus  dugaan  korupsi  dan indikasi  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme  dalam berbagai pelaksanaan kebijakan publik. Di antaranya, pada  tahun  2010,  LSM  Forum  Kritisi  Kinerja Aparatur  Negara  (FEKAN)  melaporkan  kasus korupsi  bantuan  sosial  KONI  Kalimatan  Barat  ke Polisi  Daerah  Kalimatan  Barat. LSM  lainnya Gerakan  Rakyat  Anti  Korupsi  (GRAK)  di  Jakarta melaporkan  dugaan  korupsi  Bupati  Ketapang  yang diduga  merugikan  negara  Rp118  miliar,  dugaan korupsi Pasar Dahlia, dan dugaan korupsi pengadaan baju hansip ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). LSM  lain  seperti  Komite  Pemantau  Pemilihan Kepala Daerah (KPPKD), berkaitan dengan pelaksanaan  Pemilukada  kabupaten/kota  sempat mendesak  KPUD  kabupaten/kota  di  Kalimantan Barat untuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan  Pemilukada  yang  carut-marut.  KPPKD mengungkapkan  tentang  kepemilikan  ganda  kartu pemilih  oleh  sejumlah  warga,  sementara  warga  lain justru tidak memperoleh kartu pemilih.
Mengutip  Fakih  (1996)  dalam  pemetaan paradigma,  kebanyakan  LSM  di  Kalimantan  Barat pada awalnya banyak menganut paradigma reformis, di  mana  semangat  utamanya  adalah  perlunya partisipasi  rakyat  dalam  pembangunan,  bahwa keterbelakangan  mayoritas  rakyat  disebabkan  oleh adanya  sesuatu  yang  salah  dengan  mentalitas  dan nilai-nilai  rakyat.  Kegiatan  LSM  diwujudkan  dalam upaya-upaya  memotivasi  rakyat  agar  berpartisipasi dalam  pembangunan.  Namun  saat  ini  dengan semakin meningkatnya keberanian untuk mengkritisi kebijakan  pemerintah,  LSM-LSM  berparadigma reformis  sedang  bergerak  menjadi  LSM  dengan paradigma  transformatoris,  yang  melihat  kondisi struktur  sosial  ekonomi  dan  politik  sebagai  hasil pemaksaan negara atau kelompok-kelompok dominan,  sehingga  melahirkan  ketidakadilan  dan ketidakdemokrasian.  Gerakan-gerakan  LSM  ini terasa  agak  radikal,  di  mana  iklim  atau  isu keterbukaan dimanfaatkan untuk mencoba membongkar berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik.  Oleh  karena  itu,  isu  gerakannya  lebih bernuansa politik, seperti mengambil tema hak azasi manusia,  kesenjangan  sosial,  gerakan civil  society , pelibatan  rakyat  dalam  proses-proses  politik  seperti demonstrasi,  unjuk  rasa  dan  mimbar  bebas  serta berorientasi pada kemandirian rakyat. Di Kalimantan Barat,  paradigma  transformatoris  mulai  dianut  oleh LSM-LSM  seperti  GRAK,  AKAR,  KPPK,  FEKAN dan  LSM-LSM  lain  yang aktif  menekan  pemerintah terkait kasus-kasus penyimpangan kebijakan.
Dalam konsep civil society , kondisi masyarakat  di  Kalimantan  Barat  sangat  jauh  dari prinsip  kemandirian. Independensi  masyarakat terhadap pemerintah, yang merupakan prinsip utama dalam  membangun civil  society tidak  terlihat. Pemerintah  daerah  masih  memegang  kontrol  penuh dalam  kehidupan  politik,  sementara  masyarakat hanya  sebagai  penonton  atau  bahkan  dalam  kasus tertentu  sebagai  obyek  eksploitasi.  Dominasi  itu terlihat  jelas  dalam  perumusan  kebijakan,  sementara dalam  implementasi  kebijakan  banyak  terjadi manipulasi yang merugikan masyarakat.
Bila dibandingkan dengan apa yang dikemukakan  Einstadt  (dalam  Gaffar,  2006)  bahwa salah  satu  komponen  utama  sebagai  syarat  adanya civil  society ,  yaitu  otonomi,  tidak  ditemukan  dalam masyarakat  Kalimantan  Barat.  Karena  makna otonomi dari civil society adalah kemandirian dalam melakukan  inisiatif  dalam  melakukan  kegiatan  dan kemandirian  dari  intervensi  pemerintah,  maka masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan  kebijakan  daerah  dan  di  sisi  lain masyarakat  bebas  melakukan  aktifitasnya.  Namun praktiknya, perumusan kebijakan hampir sepenuhnya didominasi  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD, sedangkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  masih rendah.  Dalam  rangka  penyusunan  APBD,  kegiatan musyawarah  perencanaan  pembangunan  daerah (musrenbang)  yang  seharusnya  menjadi  ajang menjaring  aspirasi  mengenai  apa  yang  menjadi kebutuhan  masyarakat  justru  tidak  berjalan  sesuai dengan tujuannya. Proses penyusunan APBD yang di antaranya  merumuskan  kegiatan  (proyek-proyek pembangunan  baik  fisik  maupun  non  fisik),  selama ini  berasal  dari  inisiatif  eksekutif  dan  aspirasi masyarakat yang dihasilkan dari kegiatan musrenbang  mulai  dari  tingkat  desa/kelurahan, kecamatan,  kabupaten  hingga  provinsi.  Semua usulan  dan  aspirasi  ini  masuk  ke  DPRD  untuk dilakukan  pembahasan  dengan  penentuan  skala prioritas  dan  besaran  anggaran.  Di  tingkat  DPRD inilah terjadi proses komunikasi politik yang sifatnya tertutup,  di  mana  terjadi  tarik  ulur  kepentingan eksekutif  dan  legislatif.  Hasilnya  adalah  seringkali muncul kegiatan  atau  proyek  baru  yang  sebelumnya tidak pernah muncul dalam usulan hasil musrenbang, sementara  hasil  dari  musrenbang  justru  diabaikan. Seorang  aktivis  LSM  dari  Aktualisasi  Amanah Rakyat  (AKAR)  menyebutkan  proyek-proyek  baru ini  sebagai  proyek  pesanan  dari  DPRD  untuk menyebutkan betapa kuatnya pengaruh DPRD.
Kapasitas  masyarakat  juga  berperan  penting dalam  mewujudkan  otonomi  masyarakat.  Kondisi masyarakat Kalimantan Barat yang tingkat perekonomian  dan  kesejahteraannnya  masih  belum mapan bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan,  ditambah  dengan  kualiatas  sumberdaya manusia yang rendah, di mana tercermin dari tingkat pendidikan masyarakat, merupakan salah satu faktor penghambat  adanya  otonomi  masyarakat  sebagai
syarat  adanya civil  society .  Faktor  lainnya  adalah rendahnya  budaya  politik  sebagai  akibat  tidak berhasilnya  pendidikan  politik  oleh  pemerintah maupun partai politik.
Komponen civil  society kedua  menurut Einstadt  adalah  adanya  akses  masyarakat  terhadap lembaga  negara.  Fakta  yang  terjadi  adalah  bahwa akses  terhadap  lembaga  pemerintah  daerah  sangat minim  dan  terbatas.  DPRD  misalnya  merupakan sebuah  lembaga  yang  tertutup  terhadap  aspirasi masyarakat.  Sebagaimana  pada  kasus  musrenbang, DPRD  seakan  menutup  diri  terhadap  inisiatif  yang bersumber  dari  masyarakat,  namun  di  lain  pihak anggota  DPRD  atas  nama  pribadi  seringkali memberikan  memo  rekomendasi  terhadap  proposal agar  diprioritaskan  dalam  pemberian  bantuan. Sementara  itu,  SKPD–SKPD  di  Kalimantan  Barat juga  dikeluhkan  oleh  kalangan  aktivis  LSM  sebagai lembaga  yang  tidak  melaksanakan  prinsip-prinsip transparansi luas. Akses terhadap infOrmasi pelaksanaan  kegiatan  APBD  dan  besaran  anggaran sangat terbatas. Begitu juga dengan permintaan data- data resmi yang lebih detail mengenai penyelenggaran  kebijakan  pemerintahan,  harus melalui  proses  birokrasi  dan  perijinan  yang  rumit. Data-data mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa  misalnya,  disinyalir  banyak  terjadi kecurangan-kecurangan  yang  ditutup-tutupi.  Dari data  survey  Forum  Kritisi  Kinerja  Aparatur  Negara (FEKAN),  sejauh  ini  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  masih  cukup rendah.  Akses  infOrmasi  masyarakat  terhadap pengelolaan  APBD  baru  24,35%,  pembuatan prosedur  pelayanan  30,91%,  dan  pemberian  insentif pejabat publik 18,33%.
Komponen civil  society yang  ketiga  adalah adanya  arena  publik  yang  otonom  di  mana masyarakat bebas berekspresi dan mengaktualisasikan  diri  dalam  berbagai  organisasi. Menurut  Badan  Kesbangpol  &  Linmas,  terjadi pertumbuhan  yang  cukup  pesat  organisasi  non pemerintah  termasuk  LSM.  Jumlah  ini  masih memungkinkan  bertambah  karena  masih  banyak organisasi  yang  belum  terdaftar,  dan  hanya beroperasi  berdasarkan  Akta  Notaris  namun  belum memiliki  SKT  dari  pemerintah  provinsi/kabupaten. Sedangkan  komponen  terakhir  syarat  adanya civil society adalah adanya area publik sebagaimana yang disebut  sebelumnya  yang  sifatnya  terbuka  bagi semua  lapisan  masyarakat,  dan  tidak  dijalankan secara  rahasia  dan  eksklusif.  Namun  kenyataannya jarang  sekali  ada  semacam  diskusi  publik, public hearing , atau  penjaringan aspirasi  yang menyangkut masalah  publik  dan  melibatkan  masyarakat  dalam merumuskan kebijaksanaan publik.
Untuk  membentuk  suatu civil  society di Kalimantan Barat, diperlukan suatu tatanan masyarakat  yang  bersifat  mandiri  dan  terlepas  dari kekuasaan negara (pemerintah daerah). LSM sebagai salah satu komponen civil society saat ini merupakan
unsur yang potensial untuk menciptakan civil society . Kemampuan  dan  kemandirian  LSM  yang  mampu mengisi  ruang  publik  diharapkan  dapat  membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga mampu menciptakan  kehidupan  yang  demokratis.  Peranan penting  lainnya  adalah  pemberdayaan civil  society yang  dilakukan  melalui  usaha-usaha  penguatan masyarakat  akar  rumput  melalui  berbagai  aktivitas pendampingan dan pembelaan atas hak-hak rakyat.
Dalam konteks Kalimantan Barat, pemerintah menunjukkan  dominasinya  terhadap  masyarakat terutama  dalam  hal  penyusunan  kebijakan  publik. Pemerintah  merupakan  pemegang  dan  penentu kebijakan  publik,  sementara  rakyat  tidak  dilibatkan dalam  formulasi  kebijakan  namun  dalam  beberapa kasus  diharuskan  terlibat  pada  proses  implementasi. Selain kasus musrenbang, dalam proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah, misalnya proses  penyusunan  SOTK  organisasi  perangkat daerah hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dan DPRD tanpa melibatkan kalangan masyarakat, LSM, perguruan tinggi maupun unsur lainnya. Alasan dari sisi  pemerintah  tidak  melibatkan  masyarakat  adalah anggapan  bahwa  DPRD  sudah  merupakan  wakil rakyat.
Manipulasi  politik  juga  banyak  dilakukan oleh  pemerintah.  Selain  kasus  penyimpangan proyek-proyek APBD, pemerintah daerah juga sering melakukan  kompromi  politik  dengan  DPRD  dalam penyusunan  kebijakan.  Dalam  setiap  pembahasan produk  hukum  pasti  terjadi deal-deal antara eksekutif dan legislatif, di mana eksekutif ingin agar legislatif  menyetujui  rancangan  peraturan  daerah yang diajukan. Konsekuensinya legislatif mendapatkan  “apa”  ketika  menyetujui  rancangan perda  tersebut.  Kondisi  ini  semakin  mempersulit munculnya civil  society yang  kuat  dan  mandiri. Masyarakat yang berada dalam hegemoni pemerintah memerlukan  peningkatan  kapasitas,  pemberdayaan dan  pembelaan  atas  hak-haknya.  Ketika  partai politikpun  tidak  mampu  menjadi  wakil  yang menyuarakan kebutuhan  masyarakat, maka  disinilah peran penting LSM dibutuhkan. LSM di Kalimantan Barat  muncul  sebagai  akibat  lemahnya  kontrol  dari lembaga-lembaga  pengawasan  seperti  partai  politik atau institusi pengawasan internal seperti inspektorat daerah. Partai politik dan lembaga-lembaga pengawasan  dianggap  lemah  dalam  menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan yang berkuasa, sehingga  membiarkan  terjadinya  dominasi  dan manipulasi  pemerintah  terhadap  masyarakat.  Dari sinilah  gerakan  LSM  muncul  secara  alami  sebagai reaksi  atas  kondisi  sosial  politik  termasuk  kondisi ekonomi.
Dalam  praktiknya,  dari  empat  peranan  yang dapat  dimainkan  oleh  LSM  dapat  diidentifikasikan peranan  yang  dijalankan  LSM-LSM  di  Kalimantan Barat, yaitu: katalisasi perubahan sistem; memonitor pelaksanaan  sistem  dan  penyelenggaraan  negara; memfasilitasi  rekonsiliasi  warga  dengan  lembaga
peradilan;  dan  yang  terakhir  adalah  implementasi program pelayanan. Keempat peranan ini dilaksanakan  dalam  berbagai  aksi  dan  kegiatan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Katalisasi  perubahan  sistem  dilakukan  dengan  jalan mengangkat  sejumlah  masalah  penting  dalam masyarakat dan melakukan advokasi demi perubahan kebijakan  pemerintah.  Sedangkan  implementasi program  pelayanan  dilakukan  melalui  sejumlah pelaksanaan  kegiatan  dan  program  di  bidang pendidikan  dan  kesehatan  serta  proyek-proyek pemberdayaan masyarakat.
Dalam  konteks  hubungan  LSM  dengan pemerintah,  dari  kelima  model  hubungan  antara LSM  dengan  pemerintah  ada  dua  model  hubungan yang  cocok  untuk  menggambarkan  pola  hubungan antara  LSM  dengan  pemerintah.  Yang  pertama adalah  hubungan  yang  bersifat collaboration/ cooperation .  Wujud  kerjasama  antara  LSM  dan pemerintah  antara  lain  dalam  bentuk  pelatihan, sosialisasi,  seminar  dan  dan  kegiatan  lain  yang sifatnya meningkatkan kapasitas masyarakat. Contohnya  kegiatan workshop pendidikan  ramah anak,  yang  merupakan  kerjasama  LSM  LPPBB (Lembaga  Pemberdayaan  Perempuan  Bunga  Bangsa Kalbar) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan  Nasional  dan  Pemerintah  Daerah Kalimantan Barat. Contoh lain advokasi (Perhimpunan  Pekerja  Kayu  Hutan  Hak  Indonesia) yang bekerjasama dengan pemerintah dalam program Gerakan Nasional Anti Illegal Logging.
Dalam  pola  hubungan  ini,  pada  praktiknya LSM  melaksanakan  program  dan  proyek-proyek pemerintah. Pemerintah menyediakan dana sedangkan LSM membantu dengan keahlian mereka. Namun,  kebanyakan  LSM  jenis  ini  memiliki ketergantungan  terhadap  pemerintah  terutama  dari segi finansial dan pendanaan program. Pada akhirnya LSM  berkewajiban  melaksanakan  seluruh  program pemerintah  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah,  tanpa  mampu  mengembangkan  ataupun memberikan  solusi  terhadap  permasalahan  yang ada di  lapangan.  Oleh  Fakih,  LSM  semacam  ini  dikritik sebagai  LSM  yang  masih  terkungkung  dalam paradigma  pembangunannisme  ( develop-mentalism ) yang tidak kritis terhadap masalah-masalah ketimpangan struktural, partisipasi dan ketergantungan  dari  pihak  luar.  LSM  yang seharusnya  berperan  sebagai  aktor-aktor  dalam gerakan sosial, justru menampakan diri sebagai agen- agen  subkontraktor  pembangunan  dari  lembaga- lembaga  milik  pemerintah. LSM seharusnya memiliki sumber dana sendiri selain dari pemerintah, dalam melaksanakan program-program pemberdayaan dan pelayanan masyarakat.
Model  kedua  adalah  hubungan  yang  bersifat containment/sabotage/dissolution .  Dalam  contoh kasus  penangkapan  beberapa  aktivis  LSM  oleh aparat  keamanan.  Karena  dianggap  terlalu  vokal, aktivis  LSM  sengaja  dijebak  oleh  oknum  pejabat
pemerintah.  Kasus  lainnya,  karena  dianggap  terlalu gencar  membongkar  sebuah  kasus  korupsi  miliaran rupiah,  seorang  aktivis  LSM  menerima  ancaman terhadap  keselamatan  jiwanya,  sehingga  sempat menghilang  selama  beberapa  waktu  sebelum kemudian  terpaksa  berkompromi  karena  merasa tidak mampu memberikan perlawanan.
Meskipun  belum  dalam  skala  besar,  namun eksistensi LSM di Kalimantan Barat telah memberikan  warna  dalam  upaya-upaya  memperkuat civil  society .  Namun  tidak  semua  LSM  berperan sebagai  pilar  hadirnya civil  society .  Beberapa  LSM justru  melakukan  tindakan  yang  menyimpang  dari fungsinya.  LSM-LSM  tersebut  justru  berperan memperlemah  gerakan  rakyat  dan  melakukan kegiatan  yang  kontra-produktif.  Umumnya  motif penyimpangan  perilaku  sejumlah  LSM  adalah  motif mencari  keuntungan.  Ketika  peluang  tersedia, berbagai  cara  dilakukan  dengan  memanfaatkan kedudukan dan posisi LSM dalam kehidupan politik di  Kalimantan  Barat.  Contoh  kasus  penyimpangan yang dilakukan oleh LSM, di antaranya:
1. Bupati Pontianak dan Pimpinan DPRD sepakat untuk  memberi  dana  APBD  kepada  Yayasan Bestari. Setelah APBD dicairkan, dana tersebut dibagikan  kepada  45  orang  anggota  DPRD sebesar Rp 2,83 milyar. Sekelompok kontraktor yang  merasa  diperlakukan  tidak  adil  dalam proses tender pembangunan melaporkan dugaan korupsi  kepada  Kejaksaan  Negeri  setempat. Kasus  ini  melibatkan  LSM  dalam  jumlah  yang cukup  besar,  setidaknya  terdapat  37  organisasi masyarakat,  tokoh  masyarakat,  pengacara,  dan akademisi  dengan  total  332  pemberitaan  di media massa.
2. Dalam pelaksanaan peran pengawasan, belakangan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa LSM. Pada praktiknya peran  pengawasan  hanya  digunakan  sebagai alat  untuk  mencari  keuntungan.  Sejumlah kalangan birokrat mengeluhkan perilaku sejumlah  anggota  LSM  yang  mendatangi mereka.  Di  depan  para  pejabat  pemerintah daerah, oknum-oknum LSM ini mengungkapkan apa yang mereka sebut sebagai penyimpangan,  kecurangan  atau  korupsi  yang merugikan  negara  disertai  dengan  ancaman untuk  melaporkan  ke  aparat  hukum.  Beberapa anggota LSM juga memiliki media cetak lokal, tidak  jarang  mereka  menggunakannya  sebagai alat penekan.
Dari  uraian  sebelumnya,  terlihat  bahwa  misi mencari  keuntungan  materi  merupakan  motif  utama yang  mendasari  penyimpangan  perilaku  LSM.  Dari hasil  wawancara  menunjukan  bahwa  hampir  semua LSM,  terutama  yang  bergerak  di  bidang  advokasi dan  pengawasan  tidak  memiliki  sumber  dana  yang jelas.  Normatifnya,  sumber  dana  didapatkan  dari iuran  para  anggota,  namun  jika  melihat  latar belakang profesi para anggota LSM yang
kebanyakan  memiliki  profesi  dengan  penghasilan yang  tidak  tetap,  maka  sulit  bagi  LSM  untuk menjalankan  operational  sehari-hari  dengan  hanya mengandalkan  iuran  anggota.  Apalagi  jika  dilihat dari  jumlah  anggota  LSM  yang  kebanyakan  kurang dari  sepuluh  orang,  bahkan  tidak  jarang  anggota yang  aktif  hanya  ketua,  sekretaris  dan  bendahara. Dapat  dibayangkan  seberapa  besar  dana  yang  dapat dikumpulkan  untuk  menghidupi  dan  membiayai aktifitas  LSM.  Para  anggota  LSM  tentu  harus berpikir bagaimana mencari dana paling tidak untuk membiayai  operasional  sehari-hari.  Yang  paling mudah  adalah  dengan  memanfaatkan  posisi  LSM sebagai kelompok penekan pemerintah.
Profesionalisme  aktivis  LSM  juga  sangat diragukan,  keterbatasan  sumber  dana  menyebabkan tidak  adanya  standar  gaji  minimal  bagi  aktivis,  atau bahkan  tidak  mendapatkan  gaji  sama  sekali. Beberapa  LSM  hanya  mengandalkan  proyek  dari pemerintah, dan ketika tidak ada proyek, maka LSM tersebut  seperti  mati  suri,  hingga  muncul  kembali ketika  ada  tawaran  menangani  proyek  pemerintah daerah.  Sedangkan  dari  sisi  manajemen  keuangan LSM,  otorita  keuangan  biasanya  dipegang  oleh  satu orang  saja dan  dana  saldo  kegiatan  biasanya  dibagi- bagi dikalangan anggota LSM, tidak untuk disimpan sebagai pendukung kegiatan lain. Akuntabilitas LSM dalam hal ini sangat lemah, karena umumnya mereka tidak  membuat  dan  memiliki  laporan  keuangan resmi.  Laporan  keuangan  dibuat  hanya  untuk kepentingan  internal.  Demikian  juga  dengan  kantor dan  sekretariat  LSM,  mayoritas  LSM  tidak mempunyai  kantor  tetap  yang  berdiri  sendiri. Kebanyakan  menggunakan  rumah  pimpinan  atau anggota  LSM  sebagai  alamat  yang  tercantum  dalam akta  pendirian  LSM.  Bahkan  ada  satu  LSM  yang mencantumkan rumah kontrakan sebagai sekretariatnya.
Dari  segi  tujuan  didirikannya  LSM  dan program  yang  dijalankan,  banyak  LSM  yang  tidak jelas  orientasi,  visi  dan  misinya.  Kebanyakan, kalaupun  ada  hanya  di  atas  kertas  dan  bersifat normatif,  bahkan  cenderung  didirikan  hanya  untuk memenuhi  tujuan-tujuan  tertentu.  Di  antaranya  agar dapat  mengerjakan  proyek-proyek  pemerintah. Seringkali  ketika  proyek-proyek  APBD  turun, mereka  datang  dengan  setumpuk  proposal  untuk meminta  proyek.  Jika  tidak  diberi,  maka  seringkali terjadi praktik-praktik ancaman dan pemerasan. Dari hasil wawancara dengan para aktivis LSM diperoleh fakta  bahwa,  ketika  ditanya  mengenai  tujuan didirikannya  LSM,  jawaban  yang  muncul  adalah jawaban  yang  idealis, normatif  dan  terkesan  muluk- muluk. Program kerja  yang telah dilaksanakan tidak memiliki  perencanaan  dan  umumnya  bersifat insidental  dan  situasional  tergantung  jenis  proyek yang  didapatkan.  Banyak  LSM  yang  bahkan  tidak memiliki program kerja yang kongkrit dan jelas.
Sementara  itu  dari  mudahnya  regulasi  yang diberikan  oleh  pemerintah  dalam  mendirikan  LSM,
menyebabkan  banyak  LSM  berdiri  tanpa platform perjuangan  dan  program  pelayanan  yang  jelas. Banyak LSM yang beroperasi bahkan tanpa prosedur hukum  yang  resmi,  sedangkan  pemerintah  seakan membiarkan  saja.  Tidak  adanya  pengaturan  dan pengendalian  dari  pemerintah  menyebabkan  banyak LSM bermunculan, akhirnya banyak LSM yang tidak memiliki  sumber  dana  yang  jelas  dapat  dengan mudah  berdiri, hingga akhirnya melakukan  berbagai penyimpang-an.
Persoalan  utama  terletak  pada  LSM  itu sendiri, sehingga diperlukan adanya reposisi internal yang  dilakukan  dalam  rangka  pembenahan  dan penataan kembali pranata dan sumber daya, termasuk sumber daya  finansial. Masalah sumber dana adalah hal  pertama  yang  harus  diperhatikan  untuk menciptakan  LSM  yang  kuat,  mandiri  dan  fokus terhadap  program  dan  kegiatannya.  LSM  harus melakukan perubahan mendasar demi meningkatkan kapasitasnya,  mulai  dari  orientasi,  metode  kerja, keahlian, pendekatan hingga jaringan kerja. Peningkatan  kapasitas  yang  perlu  dilakukan,  yakni: 1)  melalui  penegasan  ideologi  dan  orientasi;  2) peningkatan kapasitas  menyimpan,  mengembangkan dan memanfaatkan data; 3) peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasikan  dan  bekerjasama,  dengan institusi  yang  berbeda.  Hal  ini  bukan  hanya menyangkut  kemampuan  mengenali  lembaga  atau organisasi lain yang dapat diajak bekerjasama, tetapi juga  kemampuan  untuk  membentuk  kerjasama;  4) kemampuan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman,  serta  kemampuan  meng-evaluasi  dan merekam  pengalaman  untuk  didokumentasikan, dikomunikasikan  dan  dimanfaatkan  oleh  organisasi lain; dan 5) kemampuan meningkatkan akuntabilitas, yaitu bagaimana menerjemahkan peran dan fungsinya pada stakeholders yang berbeda.
Selain itu, LSM harus membangun kredibilitas dan identitasnya di mata masyarakat dan pemerintah.  Citra  buruk  LSM  harus  dihilangkan, karena  jika  LSM  masih  terperangkap  dalam  motif sempit  mencari  keuntungan  materi,  maka  seruan moral  LSM  menjadi  tak  berguna.  LSM  harus menegaskan identitasnya dengan memajukan prinsip-prinsip  tertentu  dan  sekaligus  menunjukan kepada masyarakat metode kerja mereka. LSM perlu memilih  beberapa  isu  penting  saja  yang  harus ditanganinya secara serius dan konsisten. LSM harus mengubah  strategi  dari  melempar  isu-isu  menuju pada  pemfokusan  dalam  pengembangan  “desain alternatif”, baik dalam skema formal maupun dalam bentuk  informal.  Dalam  bentuk  konkrit,  adalah  ikut serta  dalam  membentuk  rancangan  alternatif  bagi pemerintah daerah dalam program tertentu.
Selain  itu,  Pemda  Provinsi  Kalimantan  Barat juga  perlu  membuat  aturan  main  yang  jelas,  bukan untuk mengawasi atau membatasi ruang gerak LSM, namun  untuk  menjamin  profesionalisme  LSM. Selama  ini  belum  ada  peraturan  daerah  yang mengatur  tentang  operasional  LSM  di  Kalimantan
Barat.  Semestinya  ada  perda  yang  mengatur  lebih rinci  mengenai  sumber  dana,  keanggotaan  minimal, syarat  kantor  atau  sekretariat  dan  syarat-syarat administratif  lainnya.  Ketentuan  dan  sanksi  bagi LSM  yang  tidak  mempunyai  SKT  juga  harus diperjelas.  Semua  ini  penting  agar  LSM  yang didirikan  benar-benar  berkualitas  dan  profesional dalam perannya sebagai pilar civil society .

## SIMPULAN
Simpulan  yang  didapat  dari  pembahasan adalah  sebagai  berikut: Pertama,  f aktor-faktor menyebabkan  penyim-pangan  peran  LSM,  antara lain:  mencari  motif  keuntungan;  ketiadaan  sumber dana dan rendahnya pro-fesionalisme; ideologi  yang tidak jelas; dan regulasi yang belum ada.
Kedua ,upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengembalikan  peran  LSM  sebagai  pilar civil society ,  antara  lain  melakukan  perubahan  mendasar demi meningkatkan kapasitasnya dan harus membangun  kredibilitasnya  di  mata masyarakat  dan pemerintah.
Berdasarkan  simpulan  yang  didapat,  maka saran  yang  disampaikan  antara  lain: Pertama, perlu undang-undang  yang  mengatur  tentang  LSM  atau merevisi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1985 dengan mengatur Ormas dan LSM sekaligus. Kedua , sambil menunggu undang-undang tentang LSM atau revisi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1985,  maka untuk menertibkan pembentukan dan operasionalisasi  LSM  serta  pembinaannya,  perlu diterbitkan  kebijakan  pemerintah  untuk  dijadikan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam pembinaan LSM di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Fakih,  Mansour,  1996, Masyarakat  sipil  untuk TransfOrmasi  Sosial,  Pergolakan  Ideologi  LSM Indonesia , Pustaka pelajar, Yogyakarta. Gafar, Affan, 2006, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hikam,  Muhammad  AS,  1999, Demokrasi  dan  Civil Society , LP3ES, Jakarta.
Maruto, MD dan Anwari WMK (ed.). 2002. RefOrmasi Politik  dan  Kekuatan  Masyarakat  Kendala  dan Peluang Menuju Demokrasi , LP3ES, Jakarta. Nata  Praja,  Ageng,  2009. Distorsi  Peran  Lembaga Swadaya  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Civil Society Di Kabupaten Grobogan , tesis, Universitas Diponegoro.
Sanit,  Arbi,  1985, Swadaya  Politik  Masyarakat ,  CV. Rajawali, Jakarta;
Setiyono,  Budi,  2003, Pengawasan  Pemilu  oleh  LSM ,
Suara merdeka, 15 Oktober 2003.
Simon, Roger, 1999, Gagasan-gagasan Politik Gramsci ,  INSIST  dan  Pustaka  Pelajar  Offset, Yogyakarta.
Suharko,  2005, Merajut  Demokrasi  Hubungan  NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata
Pemerintahan  Demokratis  (1966-2001) ,  Tiara Wacana Yogyakarta.
Sumber Internet: Fickar Hadjar, Abdul, LSM, Demonstrasi & Demokrasi , http://fickar15.blogspot.com/lsm-demonstrasi- demokrasi.html , diunduh 15 Juli 2011.

## Sumber Perundang-Undangan:
Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 tahun  1990,  tentang  Pembinaan  Lembaga Swadaya Masyarakat.