Strategi Pengendalian dan Pengawasan Sempadan Sungai. (Studi Kasus : Kali Surabaya di Kecamatan Driyorejo dan Wringinanom Kabupaten Gresik)
Suprapti, Usman Arief, Siti Zahrok, Heru Purwadio

## Abstrak
Menurut Ecoton (2014), di Kecamatan Driyorejo dan Wringinanom Kabupaten Gresik sepanjang kanan kiri Kali Surabaya terdapat lebih dari 1.000 bangunan permukiman, tempat usaha dan sarana umum yang dibangun secara permanen di atas sempadan Kali Surabaya. Sementara itu Dinas Pengairan Provinsi jawa Timur mengidentifikasikan  di  sepanjang  Kali  Surabaya  yang  melewati  Kecamatan Wringinanom  dan  Driyorejo  terdapat  1.191  bangunan  yang  dibangun  di  daerah sempadan sungai. Di antaranya adalah pembangunan gudang dan ruko City Nine di Desa  Cangkir  Kecamatan  Driyorejo  dan  pembangunan  perumahan  yang menggunakan  alat  berat  yang  memakan  sempadan  Kali  Surabaya  di  Desa  Cangkir Kecamatan Driyorejo.
Dalam  Keppres  Nomor  32  Tahun  1990  tentang  Pengelolaan  Kawasan  Lindung; Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No  63.PRT/1992  tentang  Garis  Sempadan Sungai,  Daerah  Manfaat  Sungai,  Daerah  Penguasaan  Sungai  dan  bekas  Sungai; serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2011  Tentang  Sungai;  dilarang membangun  gedung  di  dalam  daerah  sempadan  sungai,  karena    menyebabkan penyempitan sungai yang bisa berujung terjadinya bencana banjir.
Pelanggaran  terhadap  pemanfaatan  sempadan  sungai  terjadi  karena  lemahnya pengendalian  dan  pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah,  dalam  hal  ini  sebagai pengelola  sempadan  sungai  adalah  Balai  besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Brantas yang  merupaan  kepanjangan  tangan  dari  Kementrian    Pekerjaan  Umum  yang berwenang  mengelola  Kali  Brantas  dan  Kali  Surabaya. BBWS  tidak  aktif melakukan pemantauan  terhadap  pelanggaran  dan  tidak  memiliki  komitmen  kuat  dalam penegakan  hukum  secara  tegas  sehingga  terjadi  pelanggaran  pemanfaatan sempadan sungai seperti sekarang. BBWS kurang  koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota  dan Pemerintah Desa yang dilalui Kali Surabaya sehingga seolah-olah Kali Surabaya menjadi kawasan tanpa pengelola. Pelanggaran  terhadap  pemanfaatan  sempadan  Kali  Surabaya  merupakan  bentuk pelanggaran terhadap pemanfaatan  ruang. Dalam Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun  2007  tentang  Pemanfaatan  Ruang  disebutkan  bahwa  pengendalian pemanfaatan  ruang  dilakukan  melalui  Peraturan  Zonasi,  perizinan,  pemberian insentif/disinsentif,  dan  pemberian  sanksi.  Strategi  pengendalian  dan  pengawasan sempadan  sungai  di  Kecamatan  Driyorejo  dan  Wringinanom  dilakukan  dengan menetapkan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  dan  Peraturan  Zonasi  Kecamatan Driyorejo  dan  Kecamatan  Wringinanom  yang  di-perda-kan.  Pengendalian  melalui perizinan merupakan filter berjenjang melalui penerbitan Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Site  Plan,  Izin  Mendirikan  Bangunan,  dan  izin  lainnya  yang  diperlukan,  oleh  Badan Penanaman  Modal  dan  Perizinan  Kabupaten  Gresik  yang  berkoordinasi  dengan Dinas  Pekerjaan  Umum  dan    Tata  Ruang  Kabupaten  Gresik,  Badan  Pertanahan Kabupaten Gresik, dan instansi lain yang berkaitan. Pengendalian melalui pemberian disinsentif  merupakan  upaya  untuk  menghambat  pemanfaatan  ruang  yang  tidak dikehendaki  perkembangannya.  Pemberian  sanksi  berupa  sanksi  administratif  mulai peringatan tertulis sampai pembongkaran bangunan.
Kata kunci : pengendalian, pengawasan, sempadan sungai
Pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah sempadan sungai banyak dijumpai di  daerah  aliran  sungai  besar  di  Jawa  Timur.  Daerah  sempadan  sungai  bertanggul maupun  sungai  tak  bertanggul  banyak  yang  di  atasnya  dibangun  bangunan- bangunan  gedung,  baik  rumah  tinggal,  toko,  kantor,  gudang,  ruko,  fasilitas  umum, dan lainnya.
Di Kecamatan Driyorejo dan Wringinanom Kabupaten Gresik sepanjang kanan kiri Kali  Surabaya  terdapat  lebih  dari  1.000  bangunan  permukiman,  tempat  usaha  dan sarana  umum  yang  dibangun  secara  permanen  di  atas  sempadan  Kali  Surabaya (Ecoton;  2014).  Dinas  Pengairan  Provinsi  jawa  Timur  mengidentifikasikan  di Kecamatan Wringinanom dan Driyorejo terdapat 1.191 bangunan yang dibangun di daerah  sempadan  Kali  Surabaya.  Antara  lain  pembangunan  gudang  dan  ruko  City Nine  di  Desa  Cangkir  Kecamatan  Driyorejo  dan  pembangunan  perumahan  yang yang memakan sempadan Kali Surabaya di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo.
Pemanfaatan ruang di daerah sempadan sungai diatur dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  No 63.PRT/1992  tentang  Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat  Sungai, Daerah  Penguasaan  Sungai  dan  bekas  Sungai;  serta  Peraturan  Pemerintah    Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. Di dalam peraturan perundangan disebutkan bahwa daerah sempadan sungai dilarang digunakan untuk bangunan gedung.
Walaupun  peraturan  perundang-undangan  dengan  jelas  telah  melarang pemanfaatan  sempadan  sungai  untuk  bangunan  gedung,  tetapi  dalam  kenyataannya pelanggaran  terhadap  pemanfaatan  ruang  di  daerah  sempadan  sungai  masih  tetap terjadi  dan  berlangsung  hingga  sekarang.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan    karena lemahnya  pengendalian  dan  pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah,  dalam  hal  ini sebagai  pengelola  sempadan  sungai  adalah  Balai  besar  Wilayah  Sungai  (BBWS) Brantas  yang  berwenang  mengelola  Kali  Brantas  dan  Kali  Surabaya.  BBWS  tidak aktif  melakukan  pemantauan  terhadap  pelanggaran  dan  tidak  memiliki  komitmen kuat  dalam   penegakan  hukum  secara  tegas  sehingga  terjadi  pelanggaran pemanfaatan  sempadan  sungai  seperti  sekarang.  Selain  itu  BBWS  kurang koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota  dan Pemerintah Desa yang dilalui Kali Surabaya.
Permasalahan  tersebut  mengindikasikan  belum  efektifnya  pengendalian  dan pengawasan  pemanfaatan  ruang  di  daerah  sempadan  sungai  terhadap  ketentuan peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Berkaitan  dengan  masalah  tersebut,  studi  ini bertujuan  untuk  merumuskan  strategi  pengendalian  dan  pengawasan  daerah sempadan sungai melalui pendekatan regulasi.

## Lingkup Studi
Lingkup  studi  terdiri  dari    lingkup  wilayah  dan  lingkup  substansi.  Lingkup wilayah  studi  adalah  daerah  sempadan  Kali  Surabaya  yang  berada  di  Kecamatan Driyorejo  dan  Kecamatan  Wringin  Anom    Kabupaten  Gresik.  Di  wilayah  studi terdapat  sepuluh  desa  yang  dilewati  Kali  Surabaya,  yaitu  Desa  Kedung  Anyar, Sumber  Rame,  Wringin  Anom,  Lebani  Waras,  dan  Sumengko,  yang  masuk Kecamatan  Wringin  Anom;  serta  Desa  Pasinan  Lemah  Putih,  Krikilan,  Driyorejo, Cangkir  dan  Desa  Bambe,  yang  masuk  Kecamatan  Driyorejo  (Perum  Jasa  Tirta; 1994). Lingkup wilayah studi ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Lingkup  substansi  yang  dibahas  dalam  studi  ini  adalah  pengendalian  dan pengawasan sempadan sungai ditinjau dari aspek regulasi.

## Peraturan yang Berkaitan Dengan Sempadan Kali Surabaya
Peraturan  yang  digunakan    untuk  merumuskan  strategi  pengendalian  dan pengawasan Sempadan Kali Surabaya adalah :

## 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Gambar 2. Desa-desa di Kecamatan Driyorejo yang dilewati Kali Surabaya.
Sumber : Perum Jasa Tirta; 1994
Batas  wilayah studi
Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang  yang  bertautan  dengan  pengendalian  dan  pengawasan  pemanfaatan  ruang adalah :
Pasal 38
(1)  Dalam pelaksanaan pemanfaatan  ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana  tata  ruang  wilayah  dapat  diberikan  insentif  dan/atau  disinsentif  oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2)  Insentif  yang  merupakan  perangkat  atau  upaya  untuk  memberikan  imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang berupa : a.  keringanan  pajak,  pemberian  kompensasi,  subsidi  silang,  imbalan,  sewa ruang, dan urun saham;
b.  pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
c.  kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
d.  pemberian  penghargaan  kepada  masyarakat,  swasta  dan/atau  Pemerintah Daerah.
(3)  Disinsentif  yang  merupakan  perangkat  untuk  mencegah,  membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang berupa :
a.  pengenaan  pajak  yang  tinggi  yang  disesuaikan  dengan  besarnya  biaya  yang dibutuhkan  untuk  mengatasi  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  pemanfaatan ruang;
b.  pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
(4)  Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.

## Pasal 39
Pengenaan  sanksi  merupakan  tindakan  penertiban  yang  dilakukan  terhadap pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  dan  peraturan zonasi.

## Pasal 61 :
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan  ruang  sesuai  dengan  izin  pemanfaatan  ruang  dari  pejabat  yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh  ketentuan peraturan perundang- undangan dinyatakan sebagai milik umum.

## 2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung
Ketentuan  yang  bertautan  dengan  pemberian  sanksi  atas  pelanggaran  dalam pelaksanaan pembangunamn gedung, adalah :

## Pasal 6
(1)  Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota, RDTRKP dan/atau RTBL.
(2)  Fungsi  dan  klasifikasi  bangunan  gedung  diusulkan  oleh  pemiliki  bangunan gedung dalam pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan.
3.  Keputusan  Presiden  No.  32  Tahun  1990  tentang  Pengelolaan  Kawasan Lindung
Ketentuan dalam Keppres No. 32 Tahun 1990 yang berkaitan dengan sempadan sungai, adalah :

## Pasal 1 ayat (7) :
Sempadan  sungai  adalah  kawasan  sepanjang  kiri  kanan  sungai,temasuk  sungai buatan/kanal/saluran  irigasi  primer,  yang  mempunyai  manfaat  penting  untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

## Pasal 15 :
Perlindungan  terhadap  sempadan  sungai  dilakukan  untuk  melindungi  sungai  dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

## Pasal 16 :
Kriteria sempadan sungai adalah :
a.  Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman.
b.  Untuk  sungai  di  kawasan  permukiman  berupa  sempadan  sungai  yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.
Pasal 37 ayat (1) :
Di  dalam  kawasan  lindung  dilarang  melakukan  kegiatan  budidaya,  kecuali  yang tidak mengganggu fungsi lindung.
4.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  63/PRT/1993  tentang  Garis Sempadan  Sungai,  Daerah  Manfaat  Sungai,  Daerah  Penguasaan  Sungai dan Bekas Sungai.
Ketentuan  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  yang  bertautan  dengan sempadan sungai adalah :

## Pasal 1 angka 9 :
Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air  mulai dari  mata  air  sampai  muara  dengan  dibatasi  kanan  kirinya  serta  sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

## Pasal 1 angka 10 :
Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
Pasal 1 angka 11 :
Daerah  Sempadan  adalah  kawasan  sepanjang  kiri  kanan  sungai  termasuk  sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

## Pasal 1 angka 18 :
Tanggul  adalah  bangunan  pengendali  sungai  yang  dibangun  dengan  persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai. Pasal 5 :
Kriteria penatapan garis sempadan sungai terdiri dari :
a.  Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan b.  Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan c.  Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan d.  Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan Pasal 6 ayat (1) :
Garis Sempadan Sungai Bertanggul ditetapkan sebagai berikut :
a.  Garis  Sempadan  Sungai  Bertanggul  di  luar  kawasan  perkotaan  ditetapkan sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar  sepanjang kaki tanggul.
b.  Garis  Sempadan  Sungai  Bertanggul  di  dalam  kawasan  perkotaan  ditetapkan sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar  sepanjang kaki tanggul.

## Pasal 7 ayat (1) :
Penetapan  Garis  Sempadan  Sungai  Tak  Bertanggul  di  luar  kawasan  perkotaan didasarkan pada kriteria :
a.  Sungai  besar,  yaitu  sungai  yang  mempunyai  daerah  pengaliran  sungai  seluas 500 km2 atau lebih.
b.  Sungai  kecil,  yaitu  sungai  yang  mempunyai  daerah  pengaliran  sungai  seluas kurang dari 500 km2.

## Pasal 7 ayat (3) :
Garis  Sempadan  Sungai  Tidak  Bertanggul  di  luar  kawasan  perkotaan  pada  sungai besar  ditetapkan  sekurang-kurangnya  100  meter,  sedangkan  pada  sungai  kecil sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

## Pasal 8 :
Penetapan  garis  sempadan  sungai  tak  bertanggul  di  dalam  kawasan  perkotaan didasarkan pada kriteria :
a.  Sungai  yang  mempunyai  kedalaman  tidak  lebih  dari  3  meter,  garis  sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
b.  Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis  sempadan  ditetapkan  sekurang-kurangnya  15  meter  dihitung  dari  tepi sungai pada waktu ditetapkan.
c.  Sungai  yang  mempunyai  kedalaman  maksimum  lebih  dari  20  meter,  garis sempadan  sungai  sekurang-kurangnya  30  meter  dihitung  dari  tepi  sungai  pada waktu ditetapkan.

## Pasal 11 ayat (1) :
Pemanfaatan  lahan  di  daerah  sempadan  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :
a.  Untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan;
b.  Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan.
c.  Untuk  pemasangan  papan  reklame,  papan  penyuluhan  dan  peringatan,  serta rambu kerja.
d.  Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum.
e.  Untuk  pemancangan  tiang  atau  pondasi  prasarana  jalan/jembatan  baik  umum maupun kereta api.
f. Untuk penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak  menimbulkan  dampak  merugikan  bagi  kelestarian  dan  keamanan  fungsi serta fisik sungai.
g.  Untuk  pembangunan  prasarana  lalu  lintas  air  dan  bangunan  pengambilan  dan pembuangan air.

## Pasal 11 ayat (2 :
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalam ayat  (1) harus memperoleh izin  terlebih dahulu  dari  pejabat  yang  berwenang  aau  pejabat  yang  ditunjuk  olehnya,  serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

## Pasal 11 ayat (3) :
Pejabat  yang  berwenang  dapat  menetapkan  suatu    ruas  di  daerah  sempadan  untuk membangun  jalan  inspeksi  dan/atau  bangunan  sungai  yang  diperlukan,  dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.
Pasal 12 ;
Pada daerah sempadan dilarang :
a.  Membuang sampah, limbah padat dan/atau cair.
b.  Mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.
Pasal 14 ayat (1) :
Masyarakat  dapat  memanfaatkan lahan di  daerah manfaat  sungai  dengan  ketentuan sebagai berikut :
a.  Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
b.  Harus dengan izin pejabat yang berwenang.
c.  Mengikuti ketentuan yang ditetapkan.
d.  Tidak mengganggu upaya pembinaan sungai.
5. Peraturan  Daerah  Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Jawa  Timur  Nomor  11 Tahun  1991  tentang  Penetapan  Kawasan  Lindung  di  Propinsi  Daerah Tingkat I Jawa Timur
Ketentun  dalam  Peraturan  Daerah  Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Jawa  Timur Nomor  11  Tahun  1991  tentang  Penetapan  Kawasan  Lindung  di  Propinsi  Daerah Tingkat I Jawa Timur yang ada tautannya dengan sempadan sungai adalah :
Pasal 1 huruf  x :
Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air  mulai dari  mata  air  sampai  muara  dengan  dibatasi  kanan  kirinya  serta  sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

## Pasal 1 huruf cc :
Sempadan  sungai  adalah  kawasan  sepanjang  kiri  kanan  sungai    termasuk  sungai buatan/kanal/saluran  irigasi  primer,  yang  mempunyai  manfaat  penting  untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

## Pasal 12 :
Sempadan  sungai  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  pasal  5  huruf  b  ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
a.  Pada sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter.
b.  Pada  anak-anak  sungai  di  luar  kawasan  permukiman  ditetapkan  sekurang- kurangnya 50 meter.
c.  Pada  sungai  besar  dan  anak  sungainya  di  kawasan  permukiman  ditetapkan  15 meter.
Pasal 13 :
Perlindungan dan Sempadan Sungai yang ditetapkan berdasarkan kriteria pasal 12  :
a.  Untuk  sungai  bertanggul  diukur  dari  kiri  dan  kanan  kaki  tanggul  bagian  luar sepanjang yanggul sungai.
b.  Untuk  sungai  yang  tidak  bertanggul  diukur  dari  titik  banjir  tertinggi  ke  arah daratan.

## Pembahasan
Studi ini masuk dalam kategori doctrinal research melalui pendekatan kasus (Marzuki; 2005) dengan cara mendeskripsikan lebih lanjut ketentuan dalam regulasi dengan pengalaman empiris yang pernah dilakukan pada kasus sejenis.
Strategi    pengendalian  dan  pengawasan  sempadan  Kali  Surabaya  di Kecamatan  Wringin  Anom  dan  Kecamatan  Driyorejo  merujuk  pada  ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  yaitu  ;  (1)  melalui  peraturan  zonasi;  (2) melalui  perizinan;  (3)  melalui  pemberian  insentif  dan  disinsentif;  dan  (4)  melalui pemberian  sanksi.  Strategi  pengendalian  dan  pengawasan  tidak  dapat  berjalan dengan  baik  tanpa  adanya  pemahaman  yang  jelas  dari  aparat    yang  bertanggung jawab  dalam  pengendalian,  pengawasan  dan  penegakan  hukum,  terhadap  substansi pelanggaran.  Oleh  karena  itu  secara  periodik  perlu  dilakukan  pelatihan  kepada aparat  agar  mempunyai  pandangan  yang  sama  terhadap  pelanggaran  pemanfaatan ruang  di  daerah  sempadan  sungai  (Dinas  Pekerjaan  Umum    dan  Tata  Ruang Kabupaten Gresik; 2013). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

## 1.  Pengendalian dan Pengawasan Melalui Peraturan Zonasi
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  20  Tahun  2011  tentang RDTR dan Peraturan Zonasi, RDTR dan Peraturan Zonasi yang sudah di-perda- kan  merupakan  dokumen  rencana  tata  ruang  yang  menjadi    rujukan  untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan. Dalam hal ini :
a. Daerah  yang  sudah    memiliki  RDTR  dan  Peraturan  Zonasi  yang  sudah  di- perda-kan,  telah  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat  untuk  menerbitkan perizinan pembangunan khususnya Izin Mendirikan Bangunan.
b. Daerah  yang  belum  memiliki  RDTR  dan  Peraturan  Zonasi  yang  sudah  di- perda-kan,  tidak  memiliki  rujukan  hukum  untuk  menerbitkan  Izin Mendirikan  Bangunan.  Pada  umumnya  yang  digunakan  sebagai  rujukan
adalah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten/Kota  dan/atau rencana  tata  ruang  lama  yang  belum  tentu  sesuai  dengan  perkembangan terbaru di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki RDTR Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan  Wringin  Anom  tetapi  formatnya  belum  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  20  Tahun  2011  tentang RDTR  dan  Peraturan  Zonasi.    Dalam  RTRW  Kabupaten  Gresik  (sudah  di- perda-kan)  pemanfaatan  ruang  di  daerah  sempadan  Kali  Surabaya  sudah ditetapkan  sebagai  kawasan  perlindungan  setempat  yang  direncanakan  untuk ruang terbuka hijau. Artinya pemanfaatan ruang selain ruang terbuka hijau tidak diizinkan  berada  di  daerah  sempadan  Kali  Surabaya.  Karena  skalanya  yang sangta  besar  (  1  :  50.000)  arahan  RTRW  Kabupaten  Gresik  harus  segera dijabarkan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci, yaitu RDTR dan Peraturan Zonasi.  Strategi  yang  ditempuh  dalam  rangka  pengendalian  daerah  sempadan Kali Surabaya melalui peraturan zonasi adalah :
a. Sesegera  mungkin  menyusun  RDTR  dan  Peraturan  Zonasi  di  Kecamatan Driyorejo  dan  Kecamatan  Wringin  Anom  dengan  format  sesuai  ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor 20 Tahun 2011 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi.
b. Di dalam RDTR dan Peraturan Zonasi harus disebutkan dengan jelas dalam Zoning Map dan  Zoning Text,  batas-batas daerah sempadan Kali Surabaya secara definitif dalam peta berskala 1 : 5.000.
c. RDTR  dan  Peraturan  Zonasi  yang  disusun  harus  segera  di-perda-kan  agar dapat digunakan sebagai rujukan dalam penerbitan perizinan pembangunan.

## 2.  Pengendalian dan Pengawasan Melalui Perizinan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan  Ruang;  dalam  pemanfaatan  ruang  setiap  orang  wajib  memiliki  izin pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang dapat berupa :
a. Izin Prinsip
Izin  prinsip  adalah  surat  izin  yang  diberikan  pemerintah/pemerintah  daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
b. Izin Lokasi
Izin  lokasi  adalah  izin  yang  diberikan  kepada  pemohon  untuk  memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.  Izin  lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari satu Ha untuk kegiatan bukan pertanian, dan lebih dari 25 Ha untuk kegiatan pertanian.
c. Izin Tata Ruang/Blok Plan adalah izin teknis tentang tata bangunan dan tata lingkungan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  kepada  badan  usaha atau perorangan untuk menata wujud struktur dan pola penggunaan ruang.
d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Izin Mendirikan Bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam  rangka  pemanfaatan  ruang.    IMB  diberikan  berdasarkan  peraturan zonasi sebagai dasar bagi pemegang izin untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan, dan rencan ateknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
e. Izin  lainnya  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  (antara  lain  Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang, Izin Gangguan).
Di  Kabupaten  Gresik,  instansi  yang  berwenang  menerbitkan  semua  perizinan pembangunan  adalah  Badan  Penanaman  Modal  dan  Perizinan  (BPMP). Penerbitan  perizinan  yang  dipusatkan  hanya  pada  satu  instansi  membutuhkan koordinasi  yang  baik  dengan  instansi  lain,  yaitu  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah,  Badan  Pertanahan    Nasional,  Dinas  Pekerjaan  Umum dan  Tata  Ruang.    Dalam  kaitannya  dengan  pemanfaatan  ruang  di  daerah sempadan  Kali  Surabaya  dibutuhkan  rekomendasi  teknis  dari  Balai  Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Tidak atau kurang lancarnya koordinasi dan pemberian  rekomendasi  teknis  dari  instansi  teknis  yang  lain  menyebabkan pemanfaatan ruang menjadi tidak terkendali, karena perkembangan di lapangan lebih  cepat  dibandingkan  dengan  proses  perizinan.  BBWS  mempunyai kewenangan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah sempadan Kali
Surabaya,  tetapi  tidak  dapat  mengeksekusi  melalui  perizinan  dan  penertiban karena bukan kewenangannya. Demikian pula jika terjadi pembangunan gedung di  daerah  sempadan  sungai,  BBWS  tidak  berwenang  melakukan  penindakan hukum.
Berkaitan dengan  permasalahan yang dihadapi, strategi yang ditempuh adalah :
a. Dalam menerbitkan perizinan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan harus mendapatkan  rekomendasi  teknis  terlebih  dahulu  dari  instansi  teknis  yang memiliki  kompetensi  di  bidang  bersangkutan.  Untuk  menerbitkan  Izin prinsip  perlu  rekomendasi  teknis  dari    Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah;  untuk  penerbitan  Izin  Lokasi  perlu  rekomendasi  dari  Badan Pertanahan    Nasional.  Untuk  menerbitkan  Izin  Blok  Plan  dan  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk menerbitkan semua perizinan pada lokasi  yang berbatasan dengan Kali Surabaya harus mendapat rekomendasi teknis dari   Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
b. Izin harus diterbitkan secara berurutan, bukan paralel.
Pengajuan Izin Lokasi dapat diproses apabila Izin Prinsip sudah diterbitkan. Pengajuan  Izin  Blok  Plan  atau  Izin  Site  Plan  dapat  diproses  apabila  Izin Lokasi  sudah  diterbitkan.  Pengajuan  IMB  dapat  diproses  apabila  Izin  Blok Plan sudah diterbitkan. Dalam hal ini proses pengajuan perizinan tidak dapat diparalel.  Jika  hal  ini  dilakukan,  maka  berpeluang  terjadi  penyimpangan dan/atau ketidaksesuaian, karena ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan yang  lebih  tinggi  tingkatannya  belum  final  dan  masih  dapat  berubah. Dengan  pengertian  lain,  perizinan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  menjadi referensi bagi perizinan pada tingkatan di bawahnya.
c. Semua  perizinan  yang  diterbitkan  harus  merujuk  pada  rencana  tata  ruang yang sama (yang sudah di-perda-kan).
d. Apabila  menghadapi  masalah  krusial,  harus    dilakukan  koordinasi  lintas sektoral  untuk  mendapatkan  kesamaan  pandang  dalam  penyelesaian masalah.

## 3.  Pengendalian dan Pengawasan Melalui Pemberian Insentif dan Disinsentif
Menurut  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang, insentif  diberikan  untuk  kegiatan  pemanfaatan  ruang  yang  didorong pengembangannya sesuai rencana tata ruang, sedang disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang  yang dihambat pengembangannya..

## a. Pemberian Insentif
Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
(1)  Insentif  fiskal  dapat  berupa  :  pemberian  keringanan  pajak;    dan/atau pengurangan    retribusi.  Pemberian  insentif  fiskal  harus  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)  Insentif non fiskal dapat berupa : pemberian kompensasi; subsidi silang; kemudahan  perizinan;  imbalan;  sewa  ruang;  urun  saham;    penyediaan sarana dan sarana; penghargaan; dan/atau publikasi atau promosi.
Ketentuan mengenai  pemberian insentif non fiskal  diatur oleh menteri yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan    terkait  dengan  bidang insentif yang diberikan.
Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dapat berupa :
(1).  Pemberian keringanan pajak
(2).  Pemberian kompensasi
(3).  Pengurangan retribusi.
(4).  Imbalan.
(5).  Sewa ruang.
(6).  Urun saham.
(7).  Penyediaan prasaranadan/atau sarana.
(8).  Kemudahan periizinan.
Agar  mendapatkan  kepastian  hukum,  mekanisme  pemberian  insentif    diatur dalam peraturan yang mengikat semua pemangku kepentingan.
Mekanisme  pemberian  insentif  yang  berasal  dari  Pemerintah  Daerah Kabupaten/ Kota diatur dengan peraturan bupati/peraturan walikota.

## b. Pemberian Disinsentif
Disinsentif dapat berupa  disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal.
(1)  Disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi.
(2)  Disinsentif  non  fiskal  berupa  :  kewajiban  memberi  kompensasi; persyaratan  khusus  dalam  perizinan;  kewajiban  memberi  imbalan; dan/atau pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dapat berupa :
(1).  Kewajiban memberikan kompensasi.
(2).  Persyaratan  khusus  dalam  perizinan  bagi  kegiatan  pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(3).  Kewajiban memberikan imbalan.
(4).  Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
(5).  Persyaratan khusus dalam perizinan.
Mekanisme  pemberian  disinsentif    yang  berasal  dari  Pemerintah  Daerah Kabupaten/ Kota diatur dengan peraturan walikota.
Dalam  kaitannya  dengan  pengendalian  dan  pengawasan  pemanfaatan  ruang  di daerah sempadan Kali Surabaya, strategi yang dilakukan adalah :
a. Memberikan insentif kepada pemilik bangunan yang bersedia menyesuaikan bangunannya  dengan  ketentuan  rencana  tata  ruang.  Antara  lain  pemilik bangunan  yang  bersedia  memundurkan  bangunannya  mengikuti    Garis Sempadan  Sungai  yang  ditetapkan  dalam    rencana  tata  ruang.  Insentif diberikan  dalam  bentuk  kemudahan  pemberian  IMB,  penyediaan  jalan inspeksi yang sekaligus dapat digunakan untuk jalur sirkulasi warga.
b. Memberikan  disinsentif  kepada  pemilik  bangunan  yang  melanggar  Garis Sempadan  Sungai.  Disinsentif  diberikan  dalam  bentuk  tidak  memberikan IMB pada bagian  yang  melanggar Garis Sempadan Sungai  dengan catatan, bagian  yang  melanggar  sempadan  sungai  sewaktu-waktu  dapat  dibongkar oleh Pemerintah Daerah.
4.  Pengendalian dan Pengawasan Melalui Pemberian Sanksi
Jenis sangsi administratif dapat berupa :

## a. Peringatan tertulis.
Peringatan tertulis dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang. Surat peringatan tertulis memuat :
(1)  Rincian pelanggaran pemanfaatan ruang.
(2)  Kewajiban  untuk  menyesuaikan  kegiatan  pemanfaatan  ruang    dengan rencana tata  ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
(3)  Tindakan  pengenaan  sangsi  yang  akan  diberikan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan.
Surat  peringatan  tertulis  diberikan  paling  banyak  tiga  kali,  yang  masing- masing  diterbitkan  dengan  rentang  waktu  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Apabila  peringatan  tertulis  diabaikan, pejabat  berwenang  melakukan  tindakan  pengenaan  sangsi  sesuai  dengan urutan selanjutnya.
b. Penghentian sementara kegiatan.
Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan :
(1)  Pejabat berwenang menerbitkan  peringatan tertulis.
(2)  Apabila  peringatan  tertulis  diabaikan,  pejabat  berwenang    menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang.
(3)  Berdasarkan  surat  keputusan  tersebut  pejabat  berwenang    melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
(4)  Setelah  kegiatan  pemanfaatan  ruang  dihentikan,  pejabat  berwenang melakukan  pengawasan  agar  kegiatan  pemanfaatan  ruang  yang dihentikan  tidak  beroperasi  kembali  sampai  dengan  terpenuhinya kewajiban pelanggar.

## c.  Penutupan lokasi.
Penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
(1)  Pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis.
(2)  Apabila  surat  peringatan  tertulis  diabaikan,  pejabat  berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi.
(3)  Berdasarkan  surat  keputusan  penutupan  lokasi,  pejabat  berwenang melakukan  penutupan  lokasi  secara  paksa  dengan  bantuan  aparat penertiban.
(4)  Setelah  dilakukan  penutupan  lokasi,  pejabat  berwenang  melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang  yang melakukan pelanggaran tersebut   memenuhi kewajibannya.
d.  Pencabutan  izin.
Pencabutan izin dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
(1)  Pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis.
(2)  Apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat berwenang  mencabut izin dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin.
(3)  Berdasarkan  surat  keputusan  pencabutan  izin,  pejabat  berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran   mengenai status  izin  yang  telah  dicabut  sekaligus  perintah  untuk  menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut  izinnnya.
(4)  Apabila  perintah  untuk  menghentikan  kegiatan  pemanfatan  ruang diabaikan,  pejabat  berwenang  melakukan  tindakan  penertiban    sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
e.  Pembatalan izin.
Pembatalan izin dilakukan melalui tahapan:
(1)  Pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis.
(2)  Apabila  surat  peringatan  tertulis  diabaikan,  pejabat  berwenang melakukan  pembatalan  izin,  dengan  menerbitkan  surat  keputusan pembatalan izin.
(3)  Berdasarkan  surat  keputusan  pembatalan  izin,  pejabat  berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran   mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnnya.
(4)  Apabila  perintah  untuk  menghentikan  kegiatan  pemanfatan  ruang diabaikan, pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
f.  Pembongkaran bangunan.
Pembongkaran bangunan dilakukan mnelalui tahapan :
(1)  Pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis.
(2)  Apabila  surat  peringatan  tertulis  diabaikan,  pejabat  berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan.
(3)  Berdasarkan  surat  keputusan  pembongkaran  bangunan,  pejabat berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g.  Denda administratif.
Denda  administratif  dapat  dikenakan  secara  tersendiri  atau  bersama-sama dengan pengenaan sangsi administratif.
h.  Pemulihan fungsi ruang.
Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
(1)  Pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis.
(2)  Apabila  surat  peringatan  tertulis  diabaikan,  pejabat  berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang.
(3)  Berdasarkan  surat  perintah  pemulihan  fungsi  ruang,  pejabat  berwenang memberitahukan  kepada  orang  yang  melakukan  pelanggaran  mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
(4)  Pejabat  berwenang  melakukan    pengawasan  pelaksanaan  kegiatan pemulihan ruang.
(5)  Apabila  jangka  waktu  yang  ditetapkan  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  orang yang  melakukan  pelanggaran,  pejabat  berwenang  melakukan  tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.
Dalam  kaitannya  dengan  pengendalian  dan  pengawasan  pemanfaatan  ruang  di daerah  sempadan  Kali  Surabaya,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  telah memberikan  peringatan  pertama  sampai  peringatan  ketiga  kepada  pemilik
bangunan  yang  melanggar  garis  sempadan  kali  Surabaya.  Namun  demikian peringatan  tersebut  tidak  ditanggapi  oleh  pemilik  bangunan,  dan  tidak  ada tindakan hukum bagi pelanggar.
Strategi  yang  ditempuh  dalam  rangka  pemberian  sanksi  atas  pelanggaran  garis sempadan  Kali  Surabaya  pada  dasarnya  harus  tetap  mengikuti  ketentuan  yang berlaku,  yaitu  melalui  tahapan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Undang-undang Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang.  Namun  demikian  langkah pemberian  sanksi  harus  dibarengi  dengan  pendekatan  kepada  masyarakat melalui negosiasi untuk mencari penyelesaian yang sama-sama menguntungkan (win-win  solution) sejauh  masih  memungkinkan.  Antara  lain  dengan menyediakan  lahan  pengganti  kepada  masyarakat  yang  bangunannya  terkena garis sempadan sungai; menyediakan rumah susun; menata kembali bangunan- bangunan di sepanjang tepi sungai dengan menetapkan daerah sempadan sungai sesuai rencana tata ruang sehingga kawasan tepi sungai menjadi kawasan yang tertib, sehat, indah dan taat pada peraturan.
Bagi  korporasi  yang  melanggar  ketentuan  daerah  sempadan  sungai  diwajibkan untuk  mengembalikan  bagian  yang  melanggar  ke  fungsi  semula.  Jika  tidak, harus dilakukan penegakan hukum sebagaimana dilakukan oleh Satpol Pamong Praja  Kabupaten  Gresik  terhadap  Ruko  dan  Pergudangan  City  Nine,  dimana bagian yang melanggar daerah sempadan Kali Surabaya terpaksa dibongkar. Agar  mampu  melakukan  pengendalian  dan  pengawasan  terhadap  pemanfaatan ruang  di  daerah  sempadan  sungai,  semua  aparat  yang  terkait  harus  memiliki pemahaman  yang  jelas  menganai  tugas  pkok  dan  fungsinya  terutama pemahaman  terhadap  rencana  tata  ruang  dan  permasalahan  yang  ada.  Untuk keperluan  tersebut  kepada  semua  aparat  yang  terkait  dengan  pengendalian, pengawasan  dan  penertiban  pembangunan  harus  diberikan  pelatihan  secara periodik  sebagaimana  telah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Gresik sejak tahun 2013 sampai sekarang.

## Kesimpulan
Strategi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di daerah Sempadan Kali Surabaya dilakukan melalui :
1.  Penetapan  rencana  tata  ruang  yang  jelas,  dalam  bentuk  dokumen  RDTR  dan Peraturan Zonasi yang di-perda-kan.
2.  Melakukan  filter  melalui  penerbitan  izin  pembangunan  yang  harus  dilakukan secara  berjenjang  dan  berurutan.  Dalam  hal  ini  dilarang  mengajukan  perizinan pembangunan secara paralel.
3.  Memberikan insentif dan disinsentif.
4.  Memberikan  sanksi  secara  bertahap,  mulai  dari  pemberian  peringatan  sampai pembongkaran.
5.  Memberikan  pelatihan  pengendalian,  pengawasan  dan  penertiban,  kepada semua  aparat  yang  terkait  dengan  pemanfaatan  ruang  secara  periodik  untuk mendapatkan pemahaman dan kesamaan pandang dalam menghadapi masalah.

## Daftar Pustaka
Ecoton  (2014).  “Bangunan  Liar  di  Sempadan  Akibatkan  Kali  Surabaya Menyempit”. http://www.surabaya.tribunnews.com . Diakses tanggal 3 Juni 2014 Jam 20.30 WIB.
Marzuki,  Peter,  Mahmud,  Prof.  Dr.  SH.  MS.  LLM.  (2005).  ”Penelitian  Hukum”.
Prenada Media Group. Jakarta.
Dinas  Pekerjaan  Umum    dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Gresik  (2013).  “Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri”.
Dinas  Pekerjaan  Umum    dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Gresik  (2013).  “Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Permukiman”.
Pemerintah  Republik  Indonesia  (2007).  ’Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang”.
Pemerintah  Republik  Indonesia  (2005).  ”Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun 2005  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung”.
Presiden  Republik  Indonesia  (1990).  ”Keputusan  Presiden  No.  32  Tahun  1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Departemen Pekerjaan Umum (1993). ”Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993  tentang  Garis  Sempadan  Sungai,  Daerah  Manfaat  Sungai,
Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
Pemerintah  Daerah  Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Jawa  Timur  (1991).  “Peraturan Daerah  Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Jawa  Timur  Nomor  11  Tahun  1991 tentang  Penetapan  Kawasan  Lindung  di  Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Jawa Timur
Perusahaan Umum Jasa Tirta (1994). “Studi Tata Guna Tanah Sepanjang Kiri Kanan Kali  Surabaya,  Kali  Wonokromo  dan  Kali  kedurus.  Laporan  Penelitian Kerjasama Perum Jasa Tirta dan Jurusan Teknik Sipil FTSP-ITS.
*) Pengajar pada UPM Sosial Humaniora ITS