Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022 Hal 751 - 768

## Literasi Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Jemaat HKBP Sutoyo
Lenny Panggabean 1 , Jisman M. Lubis 2 , Swanto Sirait 3, Rudy S. Sinaga 4 1,2,3,4 Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia E-mail: lenny.panggabean@uki.ac.id; jisman.lubis @uki.ac.id; swanto.sirait@uki.ac.id; rudy.sinaga@uki.ac.id

## Abstrak
Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan dari setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun  badan  tidak  terkecuali.  Hal  ini  menjadi  polemik  setiap  tahunnya  yang dirasakan oleh setiap wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi, dimana SPT tersebut tadinya dapat bersifat manual namun dengan adanya reformasi di bidang perpajakan  mau  tidak  mau  wajib  pajak  harus  melakukan  penyesuaian.  Hal  ini menimbulkan  masalah  baru  dimana  tidak  semua  wajib  pajak  orang  pribadi  sudah mengenal  dunia  digitalisasi.  Oleh  karena  itu,  maka  kegiatan  Pengabdian  Kepada Masyarakat (PKM) ini hadir untuk menjembatani permasalahan yang terjadi seputar pengenalan  dan  pengisian  e-SPT  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang – undangan yang berlaku. Metode yang dipakai dalam PKM ini adalah melakukan penyuluhan yang bersifat webinar dengan pertimbangan wabah covid – 19  yang  masih  tinggi  dan  penyebaran  kuesioner  secara  online  untuk  mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam pengisian e-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi setiap tahunnya
Kata Kunci: pajak, wajib pajak orang pribadi, e-SPT

## Abstract
Tax notification letter, hereinafter abbreviated as SPT, is a letter used to report the tax obligations of every individual and corporate  taxpayer, without exception. This  is a polemic  every  year  that  is  felt  by  every  taxpayer,  especially  individual  taxpayers, where the SPT could be manual but with the reforms in the field of taxation, taxpayers inevitably  have  to  make  adjustments.  This  raises  a  new  problem  where  not  all individual  taxpayers  are  familiar  with  the  world  of  digitalization.  Therefore,  this community service activity (PKM) is here to bridge the problems that occur around the introduction and filling of e-SPT in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. The method used in this PKM is to conduct webinar counseling with the consideration of the COVID-19 outbreak which is still high and the distribution of  online  questionnaires  to  find  out  what  factors  cause  difficulties  in  filling  out  the annual e-SPT for individual taxpayers every year.
Keywords: tax, individual taxpayer, e-SPT

## PENDAHULUAN
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  wajib melaporkan  e-spt  tahunannya  paling lambat    tiga  bulan  setelah  akhir  tahun pajak  yang  berarti  tanggal  31  Maret setiap  tahunnya  merupakan  hal  yang sangat  dilematis  yang  dihadapi  setiap tahunnya oleh wajib pajak. Formulir apa yang  harus  digunakan,  syarat  apa  saja yang harus dimiliki agar dapat melakukan pelaporan e-spt tahunan bagi wajib pajak orang pribadi, Tahapan apa saja  yang  harus  ditempuh  agar  dapat melakukan  pelaporan  e-spt  tahunan tepat  pada  waktunya  dan  pertanyaan yang  paling  sering  dilontarkan  adalah apakah  e-spt  yang  telah  dilaporkan sudah  benar  dan  sesuai  dengan ketentuan  umum  perpajakan  yang berlaku.
Sebelum  melangkah  lebih  jauh, ada  baiknya  membahas  pengertian mengenai SPT, dalam pasal 1 UU KUP dinyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh  wajib  pajak  dalam  hal  melakukan kewajiban perpajakannya yakni melakukan pelaporan terhadap perhitungan  dan  atau  pembayaran pajak, melaporkan objek pajak dan/atau bukan  objek  pajak,  untuk  melakukan pelaporan terhadap harta dan kewajiban
yang  dimiliki  wajib  pajak  baik  sebagai orang pribadi atau sebagai badan,
Adapun  fungsi  SPT  menurut ketentuan peraturan perundang – undangan  perpajakan  adalah  sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan  perhitungan jumlah  pajak  yang  sebenarnya  terutang dan untuk melaporkan tentang :
a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang  telah  dilaksanakan  sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau pemungutan  pihak  lain    dalam  1 tahun  pajak  atau  bagian  tahun pajak;
b. Laporan  pemenuhan  penghasilan yang  merupakan  objek  pajak  dan/ atau bukan objek;
c. Harta dan kewajiban;
d. Pembayaran  dari  pemotong  atau pemungut  tentang  pemotongan/ pemungutan  pajak  orang  pribadi atau  badan  lain  dalam  satu  masa pajak
Sementara  faktor –  faktor  yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi tidak melaporkan e-SPTnya adalah :
a. Kurang menguasai nya wajib pajak akan teknologi digital
Hal  ini  sangat  sering  terjadi, mengingat  wajib  pajak  orang
Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022 Hal 751 - 768
pribadi  berasal  dari  latar  belakang yang berbeda – beda misalnya dari pendidikan  dan  keahlian  yang dimiliki  karena  harus  disadari bahwa tingkat pendidikan yang ada di masyarakat sangat beragam dan banyak yang masih berada dibawah standar.
b. Ketidaktahuan  serta  kurangnya pengetahuan di bidang perpajakan Bagi Wajib Pajak melaporkan pajak penghasilan adalah suatu hal yang merepotkan  karena  wajib  pajak  itu sendiri  tidak  mengerti  bagaimana melaporkan pajak penghasilan tersebut.
c. Tidak ada atau kurangnya sumber daya manusia
Tidak  adanya  tutor  yang  dapat membimbing  seorang  wajib  pajak orang pribadi yang buta akan pajak merupakan  masalah  yang  sering terjadi,  kalaupun  ada  wajib  pajak harus menghabiskan sejumlah uang dalam pelaporan e-spt tahunannya.
d. Ketidaktahuan  akan  formulir  dan tahapan yang harus dilakukan
Prosedur  yang  rumit  merupakan faktor penyebab wajib pajak engan untuk melakukan pelaporan e-SPT Tahunannya.
e. Petugas pajak
Faktor    kunci  yang  menyebabkan keengganan  wajib  pajak  dalam melakukan pelaporan e-SPT Tahunannya adalah petugas pajak, dimana sering kali dilapangan yang terjadi  adalah  respon  dari  petugas pajak  yang  kurang  bersahabat dengan wajib pajak dan memberikan  jawaban  yang  hanya dimengerti oleh orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam  mengenai  perpajakan tanpa  mempertimbangkan  bahwa wajib  pajak yang dihadapi berasal dari multi etnis, disiplin ilmu dan lain – lain.
f. Peraturan  pajak  yang  berubah –
ubah
Peraturan  perpajakan  yang  sering berubah –  ubah  menyumbang kebingungan bagi para wajib pajak khususnya  wajib  pajak  orang pribadi  yang  memiliki  beraneka ragam disiplin ilmu, etnis dan kultur serta  keahlian,  sehingga  wajib pajak  orang  pribadi  memerlukan waktu yang lama dalam melakukan adaptasi terhadap peraturan tersebut.
g. Sosialisasi yang tidak merata Dengan perubahan peraturan perpajakan  yang  secara  cepat
tanpa  diikuti  oleh  sosialisasi  yang baik  juga  dapat  menambah  carut marut dalam pelaporan e-spt wajib pajak orang pribadi setiap tahunnya.
h. Faktor – faktor penghambat lainnya Misalnya  persoalan  ketika  Wajib
Pajak tidak mengetahui
perbedaan  antara  bayar  pajak sudah  dipotong  bendahara  serta melaporkan  pajak  terutangnya  , ketidaktahuan Wajib
Pajak dengan kewajiban perpajakannya membuat wajib pajak tidak peduli dengan kewajiban dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara online (e-SPT). Berdasarkan permasalahan diatas  yang sering dihadapi oleh wajib pajak  orang  pribadi  dalam  melakukan pelaporan  e-SPT  Tahunannya,  maka diadakan  acara  webinar  ini  yang bertajuk  Literasi  Pengisian  e-SPT Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pada  Jemaat  HKBP  Sutoyo,  yang bertujuan untuk menjebatani permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak  orang  pribadi  dan  Direktorat Jenderal  Pajak  dalam  melakukan pengisian  e-SPT  wajib  pajak  orang pribadi secara benar, lengkap dan jelas sesuai  dengan  syarat  pengisian  SPT dalam UU KUP pasal 4 ayat (1).
Sesuai  dengan  pengertian  dari kata  pengabdian  kepada  masyarakat, maka segmen dalam acara webinar ini adalah  jemaat  HKBP  Sutoyo  dan masyakat sekitar dengan mengkhususkan  pada  lansia  sesuai dengan yang program yang ditetapkan oleh Fakultas Vokasi.
Pemilihan HKBP Sutoyo dikarenakan  HKBP  Sutoyo  memiliki lokasi  yang  sangat  dekat  dengan Universitas  Kristen  Indonesia  (UKI). Selain  mengkhususkan kepada  lansia, webinar  ini  pun  menyasar  kepada jemaat  HKBP  Sutoyo  dan  masyarakat sekitar  yang  berada  dalam  usia produktif,  dimana  menurut  Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penduduk yang  berada  dalam  range  umur  15 hingga 64 tahun, yang berarti penduduk  yang  telah  atau  masih memiliki penghasilan.
Menurut  Pasal  4  ayat  (1) Undang-undang  PPh  Nomor  7  tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir  dengan  UU  Nomor  36  tahun 2008  tentang  Pajak  Penghasilan, Penghasilan  adalah  setiap  tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk konsumsi atau untuk menambah
Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022 Hal 751 - 768
kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan,  dengan  nama  dan dalam bentuk apa pun.
Berdasarkan  pengertian  diatas, maka  dapat  dikatakan  bahwa  seluruh peserta yang telah memiliki penghasilan dapat dikategorikan sebagai  wajib  pajak  ,  dimana  secara wajib melakukan kewajiban perpajakan sebagai  warga  negara  yang  baik.
Adapun pengertian wajib pajak menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak adalah  orang  pribadi  atau  pajak  yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang – undangan perpajakan.
Baik  wajib  pajak  baik  orang pribadi  atau  badan  memiliki  kewajiban untuk  melaporkan  penghasilan,  harta dan  kewajiban  setahun  sekali  dalam formulir  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Tahunan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP). Surat pemberitahuan atau yang sering  disebut  SPT  adalah  surat  yang digunakanuntuk melaporkan kewajiban perpajakan dari setiap wajib pajak baik orang  pribadi  maupun  badan  tidak terkecuali.
Dengan adanya reformasi perpajakan, yang mengharuskan
pelaporan
SPT Tahunan
yang dilaporkan secara manual yakni
dengan melakukan pelaporan ke Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  tidak bisa  dilakukan  dan  harus  melakukan pelaporan  dengan  bentuk  e-SPT. Dengan  peralihan  metode  ini    akan menimbulkan  masalah  yang  cukup serius dalam pelaporan e-SPT dan hal ini  yang  melatarbelakangi  kegiatan webinar ini dilaksanakan.

## METODE
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat    ini  dilakukan  dengan memberikan  webinar    secara  daring kepada  jemaat  HKBP  Sutoyo  dan masyarakat sekitar dengan mengkhususkan  pada  lansia  sesuai dengan  yang  program  yang  ditetapkan oleh fakultas vokasi.
Pengabdian  kepada  masyakat  ini yang  dikemas  dalam  bentuk  webinar yang  dilakukan  secara  daring  dengan judul Literasi Pengisian E-SPT Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pada  Jemaat  HKBP  Sutoyo,  yang bertujuan untuk menjebatani permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak  orang  pribadi  dan  Direktorat Jenderal  Pajak  dalam  melakukan pengisian  e-SPT  wajib  pajak  orang pribadi secara benar, lengkap dan jelas
sesuai  dengan  syarat  pengisian  SPT dalam UU KUP pasal 4 ayat (1).
Metode  yang  digunakan  dalam kegiatan  webinar  dalam  pengabdian kepada  masyarakat  kali  ini  adalah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Edukasi/Penyuluhan
Sesuai  dengan  judul  Pengabdian Kepada  Masyarakat  (PKM)    yang diangkat yakni Literasi Pengisian E- SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  pada Jemaat HKBP Sutoyo, maka webinar ini selain meghadirkan pembicara  dari  dosen  manajemen pajak  yang  merupakan  panitia  dari PKM  kali  ini  yakni  Bapak  Swanto Sirait  S.E,  Ak,  M.Ak,  CA  juga menjalin  kerjasama  dengan  Kanwil Direktorat  Jenderal  Pajak  Jakarta Timur  yang  diwakilkan  oleh  Ibu Yolanda  Angelina  Togatorop  S.E sebagai  pembicara  kedua  dengan materi  sesuai  dengan  judul    PKM yang telah disepakati diawal
b.  Diskusi  Interaktif  atau  tanya  jawab
Setelah  ceramah  dilakukan,  maka dilanjutkan  dengan  diskusi  interaktif atau  tanya  jawab,  yang  bertujuan mengetahui  seberapa  jauh  peserta webinar  dalam  hal  ini  jemaat  HKBP Sutoyo  dan  masyarakat  sekitar memahami mengenai materi ceramah.  Selain  itu  metode  ini
dilaksanakan untuk menggali informasi  lebih dalam  lagi  mengenai permasalahan  yang  dihadapi  yang berkaitan  dengan  pengisian  e-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi c.  Kuesioner
Metode  terakhir  yang  digunakan dalam  webinar  ini  adalah  kuesioner. Sesuai dengan  pengertian  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KKBI),  Kuesioner  merupakan  alat riset  atau  survei  yang  terdiri  atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan  mendapatkan  tanggapan dari  kelompok  orang  terpilih  melalui wawancara pribadi atau melalui pos; daftar pertanyaan, maka penggunaan kuesioner dalam webinar ini dianggap penting.  Kuesioner  yang  digunakan terdiri  dari empat bagian yakni bagian pertama merupakan kumpulan pertanyaan menyangkut data diri dari responden,  bagian  kedua  berisi kumpulan pertanyaan bertema kesadaran pajak  dimana pada bagian  ini  ditujukan  untuk  melihat sejauh  mana  kesadaran  akan  pajak yang dimiliki oleh responden terutama yang  menyangkut  mengenai  e  -SPT Tahunan WajibPajak Orang Pribadi. Pada  bagian  selanjutnya  yakni bagian ketiga, terdiri dari daftar pertanyaan mengenai pendapat respon akan faktor –
faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam  melakukan  pelaporan  E-SPT Tahunannya.  Terakhir yang dapat disebut bagian  keempat  adalah  merupakan bagian  evaluasi  terhadap  pembicara, moderator  dan  acara  webinar  secara
keseluruhan.  Adapun  hal  ini  dilakukan agar  panitia  dapat  menganalisa  faktor – faktor apa saja yang menjadi kekurangan dan  perlu  dilakukan  perbaikan  di  PKM selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian  kepada  Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan dengan menggunakan  metode  webinar  yang bertajuk Literasi Pengisian e-SPT Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pada Jemaat HKBP Sutoyo dihadiri oleh 63  peserta,  yang  terdiri  dari  jemaat HKBP  Sutoyo  dan  masyarakat  sekitar dan tidak ketinggalan beberapa dosen.
Telah  disebutkan  pada  metode bahwa  webinar  pengabdian  pepada masyarakat bahwa dalam pelaksanaannya  peserta melakukan pengisian kuesioner yang didistribusikan secara online ketika acara berlangsung. Kuesioner tersebut dibuat dan dikelompokkan  menjadi  empat  pokok pertanyaan  yakni  data  diri,  kesadaran akan pajak, pendapat responden terhadap  perhitungan,  pengisian  serta pelaporan  e-SPT  dan  yang  terakhir adalah  evaluasi  terhadap  keseluruhan acara  tidak  terkecuali  narasumber  dan moderator yang merupakan satu
kesatuan  dalam  menyukseskan  acara webinar PKM.
Bagian  pertama  atau  dapat disebut  data  diri.  Bagian  ini  terdiri  dari tujuh pernyataan yang menyangkut data pribadi  dari  responden  yang  bersedia untuk  melakukan  pengisian  kuesioner. Adapun alasan dibalik pentingnya untuk membuat daftar pertanyaan yang menyangkut  data  pribadi  adalah  untuk melakukan penyaringan terhadap responden  apakah  responden  tersebut dinyatakan layak untuk mengikuti webinar  ini.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  secara  keseluruhan  dari kuesioner  yang  diisi  dan  dikirimkan, maka dapat dikatakan bahwa responden yang  mengisi  kuesioner  ini  dapat dikatakan layak dan tepat untuk mengikuti webinar PKM yang diselenggarakan.
Berdasarkan jawaban yang diperoleh  dari  63  responden  dapat disimpulkan  bahwa  responden  yang mengikuti webinar dan melakukan pengisian  terhadap  kuisioner  didapat bahwa responden yang berjenis kelamin
wanita  lebih  banyak  dibandingkan  pria dengan rentang umur  21 hingga 30 tahun dengan  tingkat  pendidikan  terbanyak adalah SMU/Sederajat. Adapun profesi  terbanyak  berdasarkan  data kuesioner yang diperoleh adalah pegawai swasta  dengan  pendapatan  per  tahun sekitar 60 hingga 250 juta. Dari jawaban pertama hingga keenam dapat disimpulkan  bahwa  responden  yang mengisi kuesioner ini  dapat dikategorikan merupakan usia produktif dan berpenghasilan sehingga sudah selayaknyalah untuk melakukan perhitungan, pemotongan hingga penyetoran terhadap pajak atas penghasilan yang diperoleh dan dituangkan  dalam  e-SPT    Tahunannya.
Selain itu dalam kuesioner ditanyakan  pernah  atau  tidaknya  dalam melakukan pengisian e-spt tahunan wajib pajak  orang  pribadi  dimana  sekitar  76,2 persen  menjawab  sudah  pernah  dan sisanya menjawab sebaliknya.
Setelah responden telah menjawab  seluruh  pertanyaan  bagian pertama, maka responden harus melanjutkan dengan pertanyaan – pertanyaan  yang  berada  dalam  bagian kedua. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada bagian kedua dengan tema  kesadaran  akan  pajak,  berisi  tiga pertanyaan  saja  yakni    pertanyaan
mengenai  Pajak  ditetapkan  dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan.
Untuk  pertanyaan  ini  respon  dari responden  hampir  semua  responden menyatakan bahwa setuju  dengan pernyataan diatas yakni pajak ditetapkan dengan  Undang –  Undang  (UU)  dan dapat dipaksakan.
Pertanyaan  kedua  masih  pada bagian kedua adalah menyangkut pernyataan  bahwa Pa jak  merupakan bentuk  pengabdian  masyarakat  kepada negara  dan  respon  dari  responden hampir  semua  menyatakan  setuju  akan hal tersebut.
Pada  pertanyaan  ketiga  adalah pertanyaan mengenai denda keterlambatan  dalam  pelaporan    e-SPT wajib pajak orang pribadi yang senilai Rp 100.000,dimana  responden  menyatakan bahwa  hal  ini  benar.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  lebih  dari  setengah responden telah memiliki kesadaran akan pentingnya  pajak  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bagian  ketiga  yang  merupakan bagian  yang  tidak  kalah  penting  dalam kuesioner ini adalah pernyataan pendapat  responden  akan  hal –  hal seputar  pengisian  dan  pelaporan  e-spt tahunan wajib pajak orang pribadi. Pada bagian  ini  terdiri  dari  tiga  belas
Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022 Hal 751 - 768
pertanyaan mengenai serba serbi pengisian  dan  pelaporan  e-spt  tahunan wajib pajak orang pribadi.
Untuk pertanyaan pertama, mengenai  tindakan  wajib  pajak  dalam melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat merupakan  suatu keharusan yang wajib  pajak  lakukan,  hampir  seluruh responden  menilai    hal  tersebut  patut dilakukan untuk meminimalisasi kekeliruan  dalam  pelaporan  e-seperti tahunan    yang  akan  terdeteksi  oleh pemeriksa pajak .
Pertanyaan  kedua    yang  berisi mengenai    keefektifan  pelaporan  pajak melalui  e-SPT  dan e-Filling yang dirasakan oleh responden yang mewakili wajib  pajak  orang  pribadi  selama melakukan  proses  pelaporan  e-spt tahunan  yang  dimilikinya,  dari  data kuesioner  yang  diisi  oleh  responden seluruh  responden  menyatakan  bahwa penggunaan  e-SPT  dan e-Filling sangat efektif  dan  sangat  membantu  mereka dalam  melakukan  pelaporan  e-SPT tahunan yang dimiliki, adapun faktor yang menyebabkan kedua metode itu dinyatakan  efektif  dikarenakan  wajib pajak  khususnya  wajib  pajak  orang pribadi tidak perlu lagi repot untuk datang ke kantor pajak dan mengantri berhari – hari hingga larut malam dalam melakukan
pelaporan  e-SPT  yang  dimiliki,  dengan adanya e-spt dan e-filling para wajib pajak orang pribadi yang diwakili oleh responden  dapat  melaporkan  e-SPT mereka  dimana  saja  dan  kapan  saja tanpa  harus  ribet  untuk  mengantri  di kantor pelayanan pajak.
Pembayaran  pajak  melalui e- banking mudah, aman, dan terpercaya merupakan  pertanyaan  ketiga  yang tercantum dalam kuesioner yang diberikan,  adapun  pemilihan  dalam pertanyaan ini adalah untuk melakukan analisa  terhadap  sistem  pembayaran dalam  melakukan  pembayaran  akan pajak  yang  masih  harus  dibayar  yang tercantum dalam e-SPT Tahunan wajib pajak  dan  jawaban  yang  diberikan adalah menyetujui bahwa pembayaran melalui e-banking lebih  mudah,  aman, dan  terpercaya.  Hal  ini  diberikan responden dikarenakan Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  sekarang  ini banyak  sekali  menjalin  kerjasama dengan  perbankan  dan  dunia  usaha digital seperti tokopedia, blibli, bukalapak,  dan  lain  -  lain  dalam memberikan  kemudahan  bagi  wajib pajak  khususnya  wajib  pajak  orang pribadi  dalam  melakukan  pembayaran kapan saja, dimana saja dan menggunakan  metode  yang  nyaman bagi masing – masing wajib pajak.
Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022 Hal 751 - 768
Pertanyaan keempat adalah mengenai  pemuktahiran peraturan pajak terbaru  yang  dapat  dilakukan  melalui internet  dalam  hal  ini  website  resmi Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  yakni www. pajak.go.id dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dan semua responden mengisi setuju akan hal tersebut.
Pertanyaan  selanjutnya  mengenai kemudahan dalam melakukan pendaftaran  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)  yang  harus  dilakukan  melalui website pajak dengan cara e-registration hampir semua  menjawab  setuju,  namun ada  responden  yang  berkeberatan  akan hal  tersebut.  Walaupun  tidak  bersifat material, namun hal itu harus dipertimbangkan  dikarenakan  data  yang dimiliki  berasal  dari  responden  yang berjumlah 63 yang akan mewakili seluruh wajib  pajak  orang  pribadi  yang  berasal dari multi disiplin ilmu dan keahlian.
Selanjutnya tiga pertanyaan dikhususkan  kepada  petugas  pajak yang  merupakan frontliner yang berhubungan  langsung  dengan  wajib pajak  orang  pribadi  di  seluruh  wilayah Indonesia dan merupakan ujung tombak  kesuksesan  dalam  terpenuhi target  penerimaan  pajak  yang  salah satunya  didapat  dari  pelaporan  e-spt tahunan  wajib  pajak  orang  pribadi.
Pertanyaan  yang  tertera  dalam
kuesioner  adalah  Tingkat  keramahan dan  kesopanan  petugas  pajak  dalam melayani  setiap  Wajib  Pajak,  hal  ini perlu ditanyakan dengan pertimbangan jika petugas pajak setengah hati dalam melakukan  pelayanan  kepada  wajib pajak  khususnya  wajib  pajak  orang pribadi  yang  ada  tersebar  diseluruh wilayah negara Indonesia, maka mustahil  para  wajib  pajak  dengan kesadaran penuh melakukan pelaporan  e-SPT  Tahunannya  tanpa perlu  dilakukan  tindakan  pemaksaan dan ancaman. Jawaban yang diberikan responden  untuk  pertanyaan  pertama ini  adalah  hampir  semua  responden menyetujui  bahwa  petugas pajak ramah  dan  sopan  dalam  melayani setiap wajib pajak.
Untuk  pertanyaan  selanjutnya yang  masih  menyangkut  mengenai petugas  pajak  adalah  respon  dari petugas  pajak  dalam  menanggapi setiap  keluhan  dan  kesulitan  yang dialami  oleh  Wajib  Pajak.  Hal  yang mendasari  pemberian  pertanyaan  ini adalah  perlunya  dilakukan  penilaian terlebih dahulu terhadap petugas pajak khususnya yang berada di garda depan yang setiap hari berhubungan langsung dengan  wajib  pajak  khususnya  wajib pajak orang pribadi, dengan pertimbangan  jika  wajib  pajak  tidak
terlayani  dengan  baik  dan  tidak  ada jawaban  yang  pasti  akan  keluhan  dan kesulitan  yang  dialami  maka  wajib pajak  akan  malas  untuk  melakukan pelaporan  atas  e-spt  tahunannya seperti  yang  terjadi  selama  ini  karena harus  diingat  bahwa  wajib  pajak  yang ada  di  wilayah  Indonesia  tidak  semua tahu  dan  melakukan update terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan hal  ini  akan  mengakibatkan  target penerimaan pajak yang telah ditetapkan  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP) tidak dapat tercapai.
Walaupun hampir semua responden  yang  mengisi  kuesioner  ini menyatakan  bahwa  respon  petugas pajak  baik  dalam  menanggapi  setiap keluhan  dan  kesulitan  yang  dialami oleh  wajib  pajak,  namun  harus  diingat bahwa ada responden yang menyatakan tidak tahu dan tidak setuju akan hal tersebut walaupun kuantitasnya  dapat  dikatakan  tidak material, namun hal ini harus diperhatikan  karena  jumlah  responden yang mewakili wajib pajak orang pribadi yang melakukan pengisian ini jumlahnya tidak banyak dan rata -  rata memiliki  latar  pendidikan  yang  cukup untuk  dapat  melakukan  kewajiban perpajakan  sehingga  tidak  bisa  dapat langsung  digeneralisir  bahwa  jawaban
ini  akan  sama  dengan  wajib  pajak orang pribadi dengan tingkat pendidikan dan keahlian akan perpajakan yang minim.
Pertanyaan selanjutnya yang masih  berhubungan  dengan  petugas pajak adalah respon dari petugas pajak dalam  memberikan  informasi  dan penjelasan    yang  mudah  dimengerti oleh  wajib  pajak  serta  memberikan solusi yang tepat, pertanyaan ini dirasa perlu  dilontarkan  mengingat  bahwa petugas  pajak  yang  berada  di  garda depan yang selalu berhubungan secara langsung dengan wajib pajak khususnya  wajib  pajak  orang  pribadi yang  berasal  dari  berbagai  golongan, disiplin  ilmu  dan  keahlian,  tingkat pendidikan dan lain – lain.
Petugas pajak harus dapat memberi  informasi  dan  penjelasan yang jelas  dan  mudah dimengerti oleh berbagai  segmen  wajib  pajak  orang pribadi. Seperti  yang dijelaskan diawal bahwa  wajib  pajak  orang  pribadi berasal dari beragam latar belakang.
Dari jawaban  yang  didapat dapat dikatakan  respon  dari  petugas  pajak baik  terhadap  memberikan  informasi dan penjelasan yang mudah dimengerti oleh  wajib  pajak  orang  pribadi,  namun patut  dipertimbangkan  bahwa  masih ada  responden  yang  menjawab  tidak
Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022 Hal 751 - 768
tahu dan tidak setuju dan hal ini harus disingkapi mengingat jumlah responden  yang  melakukan  pengisian jumlahnya  tidak  material  dibandingkan jumlah  seluruh  wajib  pajak  orang pribadi yang tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia.
Pertanyaan  selanjutnya  seputar fungsi dari fasilitas call center atau kring pajak  yang  merupakan  produk  dari Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  yang salah  satunya  fungsi  menjadi    sarana yang  dibuat  untuk  memudahkan  wajib pajak  bertanya  kepada  petugas  pajak dengan  cara  melakukan  sambungan telepon selain dengan metode konvensional yakni datang langsung ke kantor pajak. Pertanyaaan ini dilontarkan  untuk  melakukan  penilaian terhadap  fungsi  dari call  center atau kring  pajak  apakah  telah  mampu menjebatani  problema  yang  dihadapi oleh wajib pajak dengan petugas pajak dan respon dari para responden sangat puas  akan  kinerja  dari  fasilitas call center atau kring pajak.
Pertanyaan  mengenai  pengisian e-SPT  Tahunan  yang  dilakukan  oleh wajib  pajak  orang  pribadi    merupakan pertanyaan yang ada dalam kuesioner, dalam  pertanyaan  ini  diberikan  untuk melihat apakah para wajib pajak orang pribadi  yang  dalam  hal  ini  diwakilkan
para responden yang hadir dan mengisi kuesioner  dalam  webinar  ini  telah melakukan  pengisian  e-SPT  sesuai dengan  ketentuan  perpajakan  yang berlaku  seperti  menggunakan  formulir e-SPT  yang  sesuai  dengan  jumlah penghasilan  yang  diperoleh  selama satu  tahun  pajak,  jumlah  tarif  yang harus digunakan dan masih banyak lagi aturan  yang  menyangkut  pelaporan terhadap  e-spt  tahunan  wajib  pajak orang pribadi.
Untuk  pertanyaan  ini  responden banyak memilih jawaban telah melakukan pengisian e-SPTsesuai dengan  ketentuan  perpajakan  yang berlaku,  namun  masih  ada  responden yang menjawab tidak tahu bahkan tidak setuju  dalam  melakukan  pengisian  e- SPT  yang  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan  yang  berlaku.  Sehingga perlu  dicermati  faktor  apakah  yang menyebabkan responden memilih jawaban tersebut.
Adapun faktor yang dapat menyebabkan responden memilih jawaban  itu  adalah  kurangnya  tingkat pengetahuan  atau  keahlian  dari  wajib pajak  orang  pribadi,  sehingga  ini merupakan pekerjaan rumah dari para petugas  pajak,  para  ahli  perpajakan dan  para  akademisi  yang  merupakan perpanjangan  tangan  dari  Direktorat
Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022 Hal 751 - 768
Jenderal Pajak (DJP)
dalam melakukan  edukasi  seputar  pengisian e-SPT  yang  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan yang berlaku,
Pelaporan  e-spt  tahunan  wajib  pajak orang  pribadi  dengan  tepat  waktu merupakan hal yang wajib dibahas dalam pertanyaan  dalam  kuisioner  karena  jika wajib  pajak  tidak  melaporkan  e-spt tahunan  nya  secara  tepat  waktu  maka akan ada dikenakan denda keterlambatan  sebanyak  Rp.  100.000,- . J awaban dari responden memilih jawaban telah melakukan pelaporan e-spt sesuai  dengan  batas  waktu  yang ditentukan  sesuai  dengan  ketentuan umum perpajakan, walaupun ada sebagian  kecil  dari  responden  memilih tidak  setuju  dan  tidak  tahu.  Sehingga perlu dilakukan pendekatan dan sosialiasi kepada  wajib  pajak  orang  pribadi  yang memilih jawaban tersebut dan menganalisa  faktor    -  faktor  apa  yang menyebabkan  wajib  pajak  orang  pribadi melakukan  pelaporan  e-SPT  Tahunan nya tidak tepat waktu.
Selain pertanyaan mengenai ketepatan waktu pelaporan e-SPT
Tahunan orang pribadi, dalam kuesioner ini ditanyakan juga mengenai perhitungan yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  orang pribadi yang dalam hal ini diwakilkan oleh para responden, apakah para responden
telah melakukan perhitungan, pemotongan  dan  pelaporan  pajak  atas penghasilan  yang  secara  nyata  benar – benar diterima oleh responden atau para wajib pajak orang pribadi yang dalam hal ini  diwakilkan  oleh  responden  tidak menghitung  pajak  atas  penghasilan berdasarkan  data  penghasilan  yang benar –  benar  diterima,  hal  ini  sangat penting  dalam  melakukan  perhitungan, pemotongan  dan  pelaporan  terhadap pajak  atas  penghasilan  yang  benar – benar diterima dan dicantumkan dalam e- SPT  wajib pajak orang pribadi.
Perhitungan yang tidak benar dan sesuai  dengan  penghasilan  yang  nyata benar –  benar  diterima  akan  dapat menyebabkan masalah baru yakni apabila WP terbukti melampirkan keterangan  yang  isinya  tidak  benar karena kealpaan, WP akan dikenai sanksi berupa  kenaikan  pembayaran.  Karena kealpaan  tersebut,  WP  akan  dikenai sanksi  sebesar  200%  dari  nilai  pajak terutang yang kurang dibayar.
Pengenaan  tersebut  diterapkan  melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
Apabila terdapat kesalahan perhitungan  pajak  pada  SPT  Tahunan yang telah dilaporkan namun wajib pajak menyadari dan memperbaiki perhitungan tersebut  atas  kemauan  sendiri,  dan
apabila  hasil  dari  perbaikan  tersebut mengakibatkan  utang  pajak  lebih  besar, maka wajib pajak wajib membayar denda berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah  pajak  yang  kurang  dibayar  dan sanksi  bunga  tersebut  terhitung  sejak saat  penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Lain halnya jika  kesalahan  perhitungan  yang  terjadi diketahui  pada    saat  pemeriksaan  oleh petugas  pajak,  maka  wajib  pajak  wajib membayar  denda  sebesar  150%  dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
Berdasarkan  data  yang  didapat dari  kuesioner,  hampir  semua  para responden
telah melakukan
perhitungan terhadap pajak penghasilan yang terutang yang tertera dalam  e-SPT  Tahunannya  secara benar  dan  berdasarkan  data  yang sebenarnya  terjadi,  walaupun  ada sebagian kecil responden yang memberikan  jawaban  tidak  tahu  dan tidak  setuju.  Hal  ini  dapat  ditangani dengan melakukan pendampingan dalam  pengisian  e-SPT  Tahunan  dari wajib  pajak  orang  pribadi  baik  oleh petugas pajak atau pihak – pihak yang berpengalaman  dalam  pengisian  e- SPT  Tahunan  wajib  pajak  orang pribadi.
Pertanyaan terakhir dari sesi ini adalah pertanyaan mengenai
ketepatan  waktu  wajib  pajak  orang pribadi  dalam  hal  ini  diwakilkan  oleh responden  dalam  hal  pembayaran pajak penghasilan terutang yang dimilikinya.
Dalam hal keterlambatan pembayaran  kewajiban  pajak  ada  tiga jenis  sanksi  yang  dikenakan  kepada wajib  pajak  yang  bertujuan agar  para wajib pajak menjadi jera dan menghindari sanksi keterlambatan ini di masa depan serta menciptakan kondisi di  mana  pihak  wajib  pajak  lebih terdorong untuk terus disiplin dan tertib dalam mempertanggung jawabkan kewajibannya.
Mengacu  pada  UU  Nomor  28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan  (UU  KUP),  sanksi  telat bayar pajak atau sanksi perpajakan ini dibagi menjadi sanksi administrasi dan sanksi  pidana.  Sanksi  administrasi merujuk  pada  sanksi  denda,  sanksi bunga,  serta  sanksi  kenaikan  pajak. Sanksi  denda  diberlakukan  jika  terjadi pelanggaran terkait kewajiban pelaporan pajak, termasuk sanksi telat bayar  pajak  itu  sendiri.  Nominal spesifiknya pun berbeda-beda, tergantung pada regulasi yang mengatur kondisi pelanggaran tertentu. Kedua, sanksi pengenaan bunga yang berlandaskan hukum UU KUP Pasal 9
Ayat  2  (a)  dan  2  (b).  Tertulis  bahwa denda yang dikenakan sebesar 2% per bulan  dan  akan  dihitung  sejak  tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Denda ini harus dilunaskan oleh Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sebelum jatuh tempo. Jika  Wajib  Pajak    tersebut  membayar setelah jatuh tempo SPT tahunan akan menerima  denda  sebesar  2%  setiap bulannya.  Ini  wajib  dilakukan  sejak tanggal  batas  pelaporan  SPT  sampai batas waktu pembayaran.
Sanksi telat bayar pajak lainnya adalah sanksi kenaikan yang biasanya diberlakukan  jika  terjadi  pelanggaran berupa  pemalsuan  data.  Sanksi  yang akan  diterima  oleh  pihak  Wajib  Pajak adalah  kenaikan  jumlah  pajak  yang bisa mencapai 50% dari nominal pajak yang belum dilunasi.
Sanksi  Pidana  adalah  sanksi  yang dikenakan  selain  sanksi  administrasi. Sanksi  yang  berat  ini  tidak  diberikan hanya  semata-mata  sebagai  sanksi telat  bayar  pajak.  Disebutkan  bahwa sanksi  pidana  ini  akan  diberikan  pada kasus pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan  negara  dan  sudah  terjadi berkali-kali.
Pada  pertanyaan  ini  jawaban dari  responden  memilih  jawaban  telah
melakukan pembayaran terhadap pajak  penghasilan  yang  terutangnya dengan  tepat  waktu,  walaupun  ada sebagian kecil responden yang menjawab tidak tahu dan tidak melakukan pembayaran terhadap pajak  penghasilan  yang  terutagnya dengan tepat waktu, hal ini kemungkinan disebabkan oleh keadaan  ekonomi  pada  saat  itu  dan tingkat pengetahuan pajak yang minim maupun  sosialiasi  akan  hal  tersebut yang  dilakukan  oleh  petugas  pajak, tenaga  ahli  pajak  dan  akademisi kemungkinan belum tersosialiasi secara baik.
Pada  segment  terakhir  yakni  evaluasi terhadap acara webinar yang dilakukan termasuk terhadap pembicara, moderator, para responden memberikan  respon  yang  positif  baik dari sisi pembicara, moderator maupun terhadap keberlangsungan acara yang dilaksanakan.

## SIMPULAN
Webinar  Literasi  Pengisian  E-SPT Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pada  Jemaat  HKBP  Sutoyo  yang dihadiri  oleh  63  peserta  merupakan acara  yang  diselenggarakan  dengan melibatkan  Kanwil  Direktorat  Jenderal Pajak  Jakarta  Timur  yang  diwakilkan
oleh  Ibu  Yolanda  Angelina  Togatorop sebagai  pembicara  dalam  webinar  ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan  setiap  tahunnya.  Hal  ini disebabkan kewajiban akan pemenuhan  atas  pelaporan  e-spt tahunan  wajib  pajak  orang  pribadi harus dilakukan oleh setiap wajib pajak yang  telah  memiliki  penghasilan  dan telah  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib pajak orang pribadi di kantor pajak yang dibuktikan  dengan  kepemilikan  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  ,  dimana batas  waktu  pelaporan  atas  e-SPT tahunan  wajib  pajak  orang  pribadi adalah 3 (tiga) buan setelah batas akhir tahun pajak yakni jatuh pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya.
Literasi  pengisian  E-SPT  Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi seharusnya merupakan  agenda  wajib  tidak  hanya bagi  kantor  pajak  semata  tapi  juga merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak yang memiliki
pengetahuan  yang  mumpuni  akan peraturan perpajakan , tidak terkecuali peran  serta  dari  universitas  yang merupakan  perpanjangan  tangan  dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Universitas  dalam  hal  ini  seharusnya dapat  membantu  Direktorat  Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan
sosialiasi yang terkait dengan perpajakan  mengingat  keterbatasan sumber  daya  manusia  yang  dimiliki oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) sehingga sudah seharusnya Universitas berperan aktif dalam mengambil  peran  pentingnya  dalam penyuksesan  pelaporan  e-spt  tahunan wajib  pajak  khususnya  wajib  orang pribadi.
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari kuesioner yang diedarkan ketika acara webinar  Literasi  Pengisian  E-SPT Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pada  Jemaat  HKBP  Sutoyo  dapat disimpulkan masih banyak permasalahan  yang  dihadapi  oleh responden  yang  mewakili  wajib  pajak orang pribadi, hal ini dapat disebabkan oleh  sosialiasi  yang  kurang  bahkan tidak berhasil, pendidikan dan keahlian akan pajak yang dimiliki, kesiapan wajib pajak  akan  perkembangan  teknologi yang digunakan dalam reformasi perpajakan,  tingkat  pendidikan  dari wajib pajak dan faktor – faktor lain yang dapat menyumbang permasalahan terhadap  pengisian  dan  pelaporan  E- SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang  harus  diperhitungkan  dalam menyukseskan program E-SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang benar dan tepat waktu sehingga target
Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022 Hal 751 - 768
penerimaaan pajak yang telah dicanangkan  dapat  teralisasi  dengan baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kegiatan  Pengabdian  Kepada Masyarakat Program Studi Manajemen Pajak  Fakultas  Vokasi  Universitas Kristen  Indonesia  pada  HKBP  Sutoyo dan  masyarakat  sekitar    pada  tanggal 22  Januari  2022  yang  dilaksanakan secara online tidak akan dapat terlaksana  dengan  baik  jika  tanpa  ada bantuan  dari  berbagai  pihak  yang secara  penuh  memberi  dukungan kepada panitia dalam webinar pengabdian  kepada  masyarakat.  Oleh karena itu dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :
1.  Bapak  Pdt.  Sawari  Togatorop
SMth  selaku  Pimpinan  Jemaat
HKBP Sutoyo
2.  Kanwil DJP Jakarta Timur
3.  Ibu Yolanda Angelina Togatorop
S.E  selaku  pembicara  dalam webinar
4.  Bapak Maksimus Bisa, SSt., Ft.,
SKM.,  M.Fis    selaku  Dekan Fakultas Vokasi
5.  Bapak  Rudy  Sondang  Sinaga
S.Pd,  S.E.,  MM  selaku  Ketua Program Studi Manajemen
Perpajakan
6.  LPPM UKI selaku pemberi dana
Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Webinar ini.
atas  kesempatan  dan  dukungannya sehingga kami dapat melakukan literasi keuangan  tentang  lembaga  keuangan sebagai  wujud  Tridharma  Perguruan Tinggi dalam pengabdian pada masyarakat    yang  diharapkan  dapat bermanfaat  bagi  para  anggota  jemaat HKBP Sutoyo dan masyarakat sekitar.

## REFERENSI
Dinar, Fitri dan Hartanti (2020). Aplikasi Komputer  Perpajakan .  Graha Ilmu.
Mardiasmo (2018). Perpajakan , Salemba Empat.
Rahayu,  Puji  (2019). Perpajakan .
Indomedika Pustaka.
Resmi,  Siti  (2019).  Perpajakan  :  Teori dan Kasus. Salemba Empat.
Setia  Alim  Lim  (2018). e-  Tax;  e- Registration,e-Billing,e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 dan e –
SPT .Graha   Ilmu.
Sormin, E., Silalahi,  M., Widodo, B., &
Suwarno, S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui  Pengolahan  Sampah Organik  Di  Desa  Tempursari Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. JURNAL ComunitÃ
Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022 Hal 751 - 768
Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat,  terkhusus  bidang Teknologi,  Kewirausahaan  dan Sosial
Kemasyarakatan , 1 (1),
11-18.
Waluyo  (2019). Perpajakan  Indonesia .
Salemba Empat.
www.pajak.go.id