## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
KAJIAN SOSIO

## LEGAL PENGESAHAN
UNDANG-UNDANG

## ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Edi Pranoto a , a Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Indonesia

## Abstrak
Fungsi negara yang mutlak salah satunya adalah melaksanakan penertiban , termasuk didalamnya mengatur kehidupan masyarakat mulai belum lahir sampai meninggal dunia, sebagai konsekwensi konsep welfare  estate yang  dianut  Indonesia.  Salah  satu  pengaturan  yang  dilakukan  oleh  negara yang menimbulkan penolakan sejak tahun 2006 oleh elemen masyarakat adalah disahkannya RUU tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  menjadi  Undang-undang.  Dengan  mempergunakan  metode pendekatan    menggunakan  metode  sosiolegal  yaitu  mengkaji  persoalan  hukum  dilihat  dari  tektual dari  UU  Organisasi  Kemasyarakatan,  akhirnya  dapat  diketahui  bahwa  pengaturan  yang  ditolak adalah  terkait  :    Definisi  Ormas,    RUU  Ormas  mengecualikan  organisasi  sayap  ;  RUU  Ormas menyempitkan makna amanat UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat  ;  RUU  Ormas  mengembalikan  politik  sebagai  panglima;  RUU  Ormas  telah mengacaukan  tata  hukum  di  Indonesia  karena  memasukkan  badan  hukum  yayasan  dan perkumpulan  dalam  RUU  Ormas  padahal  keduanya  sudah  memiliki  peraturan  perundang- undangannya  sendiri  ;  RUU  Ormas  memukul  semua  rata  semua  organisasi/lembaga  bentukan masyarakat  sipil  ;  Surat  Keterangan  Terdaftar  (SKT)  yang  harus  dimiliki  organisasi/lembaga bentukan  masyarakat  sipil  ;    Alasan  pemerintah  bahwa  UU  Ormas  untuk  meningkatkan akuntabilitas  publik  hanyalah  apologi;    RUU  Ormas  memuat  pasal-pasal  yang  multi  tafsir  ; Pemerintah  memegang  kekuasaan  menjatuhi  sanksi  bagi  organisasi  bentukan  masyarakat  sipil  ; RUU Ormas merefleksikan ambisi rezim yang otoriter atas nama negara sehingga harus ditolak.
Kata Kunci : Pengesahan , Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, Sosio Legal

## Abstract
One of the absolute functions of the state is to carry out control, including regulating the life of the community  from  unborn  to  death,  as  a  consequence  of  the  concept  of  welfare  estate  adopted  by Indonesia.  One  of  the  arrangements  made  by  the  state  that  caused  rejection  since  2006  by elements of society was the passing of a bill on Social Organization into law. By using the method of approach using the sociolegal method that is examining legal issues as seen from the context of the Law on Social Organization, finally it can be seen that the rejected regulation is related to: Definition of  CSOs,  the  Ormas  Draft  Bill  excludes  wing  organizations;  The  Mass  Organization  Bill  narrowed the  meaning  of  the  mandate  of  the  1945  Constitution  concerning  freedom  of  association  or organization for the community; The Mass Organization Bill returns politics as commander in chief; The Mass Organization Bill has disrupted the legal system in Indonesia because it includes the legal entity of foundation and association in the Mass Organization Bill even though both of them already have their own laws and regulations; The Mass Organization Bill hits all civil society organizations / institutions formed; Registered Certificate (SKT) that must be owned  by organizations / institutions formed  by  civil  society;  The  government's  reason  that  the  Ormas  Law  is  to  increase  public accountability  is  only  apology;  The  Mass  Organization  Bill  contains  articles  that  are  multi- interpreted;  The  government  holds  the  power  to  impose  sanctions  for  civil  society  organizations; The  Mass  Organization  Bill  reflects  the  ambitions  of  the  authoritarian  regime  on  behalf  of  the country so it must be rejected

## Keywords: Ratification, Social Organization Law, Sosio Legal
Penulis : a Pranoto.edi@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Menurut  Budiardjo  negara  memiliki  empat  fungsi  mutlak:  1)  Melaksanakan  petertiban, maksudnya  bahwa  negara  memiliki  kekuasaan  untuk  mengatur  masyarakat  supaya masyarakat tidak konflik dan mengarahkan masyarakat pada ketertiban; 2) Mengusahakan kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyatnya,  maksudnya  negara  wajib  berusaha  dengan segala  sumber  daya  yang  ada  untuk  memakmurkan  dan  mensejahterakan  rakyatnya;  3) Melaksanakan  pertahanan,  maksudnya  bahwa  negara  wajib  menjaga,  mencegah,  dan menanggulangi berbagai ancaman, gangguan dan tantangan dari luar untuk memberi rasa aman  bagi  warganya;  dan  4)  Melaksanakan  keadilan,  maksudnya  bahwa  negara  harus menjamin  setiap  warganya  memperoleh  keadilan  hukum,  negara  harus    menegakkan supremasi  hukum,  biasanya  negara  melakukannya  melalui  lembaga  pengadilan. 1 Fungsi inilah yang terus dicoba dijalankan Indonesia sebagai sebuah negara.
Dalam upaya mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan, sebagaimana konsekwensi dari paham welfareestate, maka negara mengatur sendi- sendi kehidupan warga mulai belum lahir sampai  meninggal  dunia,  termasuk  didalamnya  mengatur  tentang  organisasi  –  organisasi yang  dibentuk  oleh  masyarakat  yang  sering  disebut  dengan  organisasi  kemasyarakatan, Sebelum  reformasi  Organisasi  Kemasyarakatan  diatur  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  1985  , namun setelah reformasi Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dirubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi Kemasyarakatan, namun ternyata UU yang lahir setelah reformasi ini menimbulkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Mendasarkan pada latar belakang ini maka tulisan ini akan membahas  persoalan-  persoalan  apa  saja  yang  menyebabkan  UU  tentang  Organisasi Kemasyarakatan ditolak oleh elemen masyarakat, termasuk pengaturan dalam hal – hal apa saja yang ditolak oleh elemen masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  konseptual  ini  menggunakan  metode  sosiolegal  yaitu  mengkaji  persoalan hukum dilihat dari tektual dari UU Organisasi Kemasyarakatan. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan) . 2 maka tulisan ini mencoba mengkaji permsalahan-permasalahan yang menjadi keberatan kalangan organisasi masyarakat  sipil  di  Indonesia  sebelum  dan  setelah  di  undangkan  UU  Organisasi Kemasyarakata..

## PEMBAHASAN

## 1.  Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan
1 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 55-56.
2 Sulistyowati Irianto Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya, http://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_yg_ke-2prof_dr_sulistyowati_irianto.pdf , diunduh 15 Juni 2020
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Pertama kali Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan muncul dan berlaku di Indonesia adalah  sejak  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1985  Tentang  Organisasi Kemasyarakatan pada 17 Juni 1985 oleh Presiden Soeharto. Dalam Undang-Undang tersebut yang  dimaksud  dengan  Organisasi  Kemasarakatan  adalah  organisasi  yang  dibentuk  oleh masyarakat anggota warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi,  fungsi,  agama, dan kepercayaan terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa  untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 3
Fransisca (Direktur YAPPIKA/Koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat) menyatakan bahwa UU Ormas Tahun 1985 merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki semangat kontrol dan represif terhadap dinamika organisasi bentukan masyarakat dari pemerintah masa Orde  Baru.  Undang-Undang  Ormas  1985  tidak  berdiri  sendiri  dalam  pengkajian  dan pembahasan  selama  menjadi  RUU,  namun  merupakan bagian dari  paket  Undang-Undang Politik bersama dengan RUU Partai Politik, RUU Pemilu, RUU MPR, DPR, dan DPRD, dan RUU Referendum. Dengan demikian, logika politik dalam UU Ormas cukup mempengaruhi kerangka pikir Undang-Undang Ormas kala itu. 4
Pernyataan  Fransisca  dikonfirmasi  oleh  teks  naskah  akademik  (NA)  Rancangan  Undang- Undang  Tentang  Organisasi  Masyarakat  yang  disusun  oleh  Badan  Legislasi  Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2011 sebagai acuan untuk merevisi UU Ormas 1985. Dalam NA tersebut dinyatakan bahwa Undang-Undang Ormas 1985 merupakan salah satu  paket  dari  RUU  Politik  yang  mencakup  UU  Pemilihan  Umum  dan  UU  Partai  Politik. Melalui  Undang-Undang  Ormas  maka  partisipasi  masyarakat  yang  diwadahi  dalam lembaga/organisasi dapat memperoleh perhatian dari pemerintah dengan baik. 5
Undang-Undang Ormas Tahun 1985 disinyalir sebagai peraturan yang memaksa organisasi bentukan masyarakat sipil supaya menerapkan asas tunggal Pancasila sebagai asas semua organisasi bentukan masyarakat, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan . Bahkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  Lembaran  Negara  RI  Tahun  1985  Nomor  44  dan Penjelasan Atas UU 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( UU Ormas ) menyebutkan frasa  “Pancasila”  sebanyak  30  kali.  Hal  ini  menurut  Fransisca  menunjukkan  bahwa pemerintah  Orde  Baru  kala  itu  takut  kepada  gerakan  warganya  sendiri  sehingga  perlu membuat peraturan perundang-undangan untuk mengontrol dan mengawasi organisasi non pemerintah. 6 Setelah  UU  Ormas  1985  ditetapkan,  organisasi  PII  (Pelajar  Islam  Indonesia) yang  berasaskan  Islam  dan  GPM  (Gerakan  Pemuda  Marhaenis)  yang  berasaskan Marhaenisme dibubarkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan alasan tidak sesuai dengan UU Ormas.
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1.
4 Fransisca Fitri, RUU Ormas dan Potensi Pelanggaran HAM, laman resmi YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia), https://yappika-actionaid.or.id/ruu-ormas-dan- potensi-pelanggaran-ham/ diakses pada 7 Juni 2020.
5 Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Tentang Organisasi Masyarakat, Jakarta: DPR RI, 2011, hlm. 4.
6 Fransisca Fitri, Loc. Cit.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak merinci bentuk organisasi yang didirikan masyarakat, khususnya mengenai berbasis anggota dan yang tanpa anggota. Sehingga UU Ormas sejak semula ditetapkan dengan kerangka pikir politik memang belum  komprehensif  mengatur  kebutuhan  organisasi  nonpemerintah  atau  organisasi bentukan  masyarakat  sipil  tersebut.  Oleh  karenanya  lahirlah  Undang-Undang  tentang Yayasan yang mengatur organisasi bentukan masyarakat dengan tanpa anggota. Sedangkan organisasi  bentukan  masyarakat  yang  berbasis  anggota  menggunakan  peraturan  era Pemerintahan  Hindia  Belanda  (penjajahan)  yaitu Staatsblaad 1870  No.  64  tentang Perkumpulan-Perkumpulan ( Rechtpersoonlijkheid van Verenegingen ) yang ditetapkan pada 28 Maret 1870.
Undang-Undang tentang Organsasi Kemasyarakatan direvisi dan ditetapkan kembali pada 22 Juli 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama proses pembahasan RUU dan pasca ditetapkannya UU Organisasi Kemasyarakatan terdapat penolakan dari lembaga dan organisasi  bentukan  masyarakat  sipil  antara  lain:  PP  Muhammadiyah,  PBNU,  dan  ratusan LSM. Meskipun demikian, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tetap bertengger  sebagai  peraturan  perundang-undangan.  Bahkan  UU  Ormas  terus  dikuatkan melalui  pembaruan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  revisi  yaitu:  1)  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  dan  2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  Menjadi  Undang-Undang.  Kini  Undang- Undang  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  kembali  masuk  dalam  Program  Legislasi Nasional  (Prolegnas)  prioritas  sejak  tahun  2019.  Artinya  akan  ada  revisi  dan  pembaruan kembali  dalam  UU  Ormas  yang  diharapkan  dapat  mengakomodir  semua  kepentingan masyarakat khususnya LSM/NGO yang merupakan salah satu pilar civil society di Indonesia.
Mengkaji persoalan hukum dilihat dari tektual pasal – pasal yang dipersoalan berbagai elemen masyarakat  dari  UU  Organisasi  Kemasyarakatan  sudah  mulai  dipersoalan  sejak  masih menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU), Undang-Undang yang akhirnya disahkan pada 22 Juli 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mendapat penolakan dan perlawanan dari  masyarakat.  Tercatat  sejak  tahun  2006  sejumlah  organisasi/lembaga  bentukan masyarakat sipil telah menolak RUU Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan karena instensitas komunikasi  antar  lembaga  masyarakat  sipil  tersebut  akhirnya  muncul  nama  Koalisi Kebebasan  Berekspresi  (KBB)  yang  merupakan  gabungan  organisasi/lembaga  bentukan masyarakat sipil yang menolak RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan. 7
Belasan  organisasi  nonpemerintah  bidang  media  massa  yang  tergabung  dalam  Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) juga menuntut pemerintah dan DPR untuk mencabut  UU  No.  8  Tahun  1985  tentang  Ormas  dan  supaya  pemerintah  mengentikan pembahasan RUU Ormas pengganti UU No. 8 Tahun 1985. Tuntutan isu yang sama dengan
7 Amir Effendi Siregar, Perlawanan Masyarakat Sipil dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3/PUU-XII/2014 , Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2014, hlm. 56.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Koalisi  Kebebasan  Berkespresi  (KBB)  yaitu  menolak  RUU  tentang  Organisasi Kemasyarakatan  akhirnya  membuat  dua  koalisi  organisasi  non  pemerintah  ini  bergabung menjadi  satu  dan  lebih  besar  jumlah  anggotanya.  Gabungan  dua  koalisi  tersebut  memiliki nama baru yaitu Koalisi Kemerdekaan Berserikat dan Berekspresi (KKBB). 8
Setelah  itu  pada  Februari  2013  sejumlah  organisasi/lembaga  buruh  dan  organisasi keagamaan  seperti  Muhammadiyah,  Konferensi  Wali  gereja  Indonesia  (KWI),  Persatuan Umat  Islam  (PUI), dan Persekutuan Gereja-gereja  di  Indonesia  (PGI)  ikut  mengkritisi  RUU Ormas  dan  bergabung  dalam  Koalisi  Kemerdekaan  Berserikat  dan  Berekspresi  untuk bersama-sama  menolak  RUU  tentang  Organisasi  Kemasyarakata.  Berkat  bergabungnya organisasi kegamaan tersebut, nama koalisi berubah menjadi Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia (KAMSI). 9
Beberapa poin alasan penolakan Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia antara lain: 1) UU Ormas tidak urgen; 2) RUU Ormas bersifat represif dan mewarisi semangat rezim otoriter; 3) RUU  Ormas  anti  terhadap  kemajemukan  berserikat  karena  semua  bentuk organisasi yang didirikan masyarakat sipil akan disebut dengan istilah Organisasi Kemasyarakatan; 4) RUU Ormas inkonstitusional; 5) RUU Ormas justru bersifat diskriminatif; 6) RUU Ormas disharmoni terhadap  Undang-Undang  yang  sudah  berjalan;  dan  7)  RUU  Ormas  justru  akan membubarkan perkumpulan-perkumpulan. Adapun jumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi  Akbar  Masyarakat  Sipil  Indonesia  sebagaimana  dicatat  oleh  Effendi  Siregar  yaitu sekitar 200  organisasi/lembaga swadaya  masyarakat. 10 Hal  ini  senada dengan pernyataan Din  Syamsuddin  dalam  Jumpa  Pres  pada  28  Februari  2013  di  Kantor  PP  Muhammadiyah yang  membacakan  11  alasan  menolak  RUU  Ormas,  yaitu:  1)  Definisi  Ormas  (Organisasi Kemasyarakatan)  dalam  RUU  Ormas  terlalu  umum  dan  justru  akan  membelenggu  semua bentuk organisasi/lembaga yang didirikan masyarakat sipil. Dampak dari persoalan ini adalah benturan  antar  definisi  dan  ruang  lingkup  badan  hukum  lain,  seperti Staadsblad 1870-64 tentang  Perkumpulan-Perkumpulan  Berbadan  Hukum  ( Rechtpersoonlijkheid  van Verenegingen )  yang  mengatur  tentang  organisasi  masyarakat  yang  berbasis  anggota  dan Undang-Undang  No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatur organisasi bentukan masyarakat dengan tidak berbasis pada massa anggota ; 2). RUU Ormas mengecualikan organisasi sayap partai politik sebagaimana Pasal 4  dalam  RUU  Ormas  yang  menyatakan  bahwa:  “ Ormas  bersifat  sukarela,  sosial,  mandiri, nirlaba, demokratis, dan bukan merupakan organisasi sayap partai politik ” Menurut Din, hal ini justru kontradiktif dengan definisi Organisasi Kemasyarakatan pada Pasal 1 RUU Ormas ; 3).  RUU  Ormas  menyempitkan  makna amanat  UUD  1945  mengenai  kebebasan  berserikat atau  berorganisasi  bagi  masyarakat.  Selain  itu  RUU  Ormas  justru  membangkitkan  model represi  gaya  orde  baru  ;  4).  RUU  Ormas  mengembalikan  politik  sebagai  panglima  dalam urusan  sosial  masyarakat  berbangsa  dan  bernegara  karena  semua  organisasi  bentukan masyarakat  sipil  akan  berada  dalam  pengawasan  Kementerian  Dalam  Negeri,  Ditjen
8 BHC/RAT, KKBB Tuntut Penghapusan UU yang Ancam Kemerdekaan Berserikat dan Berekspresi, Jakarta: m.beritahukum.com, 2012.
http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=KKBB%20Tuntut%20Penghapusan%20UU%20yang%20Anca m%20Kemerdekaan%20Berserikat%20dan%20Berekspresi diakses pada 7 Juni 2020.
9 T.N, Koalisi  Akbar  Masyarakat  Sipil  Tolak  RUU  Ormas, Jakarta:  mkri.id,  2013. https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8310 diakses pada 7 Juni 2020.
10 Amir Effendi Siregar, Loc. Cit .
Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol),  padahal  Indonesia  sebagai  negara  hukum seharusnya mengedepakan pendekatan hukum untuk organisasi bentukan masyarakat sipil seperti Persyarikatan Muhammadiyah cukup diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM ; 5). RUU Ormas telah mengacaukan tata hukum di Indonesia karena memasukkan badan hukum yayasan dan perkumpulan dalam RUU Ormas padahal keduanya sudah memiliki peraturan perundang-undangannya  sendiri  ;  6).  RUU  Ormas  memukul  semua  rata  semua organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil disebut sebagai organsisasi kemasyarakatan padahal  secara  faktual  ada  ribuan  lembaga  masyarakat  yang  tidak  berbasis  anggota berbentuk  yayasan  seperti  rumah  sakit,  panti  asuhan,  lembaga  amil  zakat,  pesantren, perguruan  tinggi,  dan  lain  sebagainya  akan  didata  dengan  pendekatan  politik  melalui Kesbangpol ; 7). Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang harus dimiliki organisasi/lembaga bentukan  masyarakat  sipil  justru  menghambat  kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul sebagaimana yang telah dijamin dalam UUD 1945 ; 8). Alasan pemerintah bahwa UU Ormas untuk  meningkatkan  akuntabilitas  publik  hanyalah  apologi  karena  sudah  diatur  dalam  UU Yayasan  dan  UU  Keterbukaan  Informasi  Publik  untuk  bersikap  transparan  kepada  publik apabila menerima dana lebih dari 500 juta rupiah ; 9). RUU Ormas memuat pasal-pasal yang multi  tafsir  seperti  larangan  menerima  sumbangan  dari  pihak  manapun  yang  tidak mencantumkan  identitas,  larangan  organisasi  yang  membahayakan  negara,  dan  larangan mengembangkan atau menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Indikator yang tidak rinci membuat pemerintah dapat sewaktu-waktu membubarkan organisasi dengan tafsirnya sendiri ; 10). Pemerintah memegang kekuasaan menjatuhi sanksi bagi organisasi bentukan masyarakat sipil yang dianggap melakukan pelanggaran. Justru dengan pengaturan ini akan timbul rezim otoriter terhadap organisasi bentuk masyarakat sipil ; 11). RUU Ormas merefleksikan ambisi rezim yang otoriter atas nama negara sehingga harus ditolak. 11
Penolakan  selain  dalam  bentuk aksi  di  jalan  yang  menyuarakan  penolakan  terhadap  RUU Ormas namun tidak digubris dan tetap saja akhirnya RUU Ormas ditetapkan sebagai Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013  pada  22  Juli  2013,  juga  dilakukan  oleh  Koalisi  Akbar Masyarakat Sipil Indonesia mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, yang  putusan Nomor  82/PUU-XI/2013  dan  Nomor  3/PUU-XII/2014  mengeluarkan  amar  putusan  yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan pemohon  untuk  selain  dan  selebihnya.  Sehingga  Undang-Undang  tentang  Organisasi Kemasyarakatan hingga saat ini masih ada dan menjadi peraturan untuk semua organisasi bentukan masyarakat sipil.
Lebih ironi lagi lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) yang selama Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaratan akhirnya meniadakan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  sebagai  entitas  yang  dalam  glosariun  peraturan  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  Republik  Indonesia  mengartika entitas  sebagai  kesatuan  unit badan  atau lembaga  (satuan  yang  berwujud)  yang  menerima  dan  mengelola  anggaran  dan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut. 12 Entitas LSM memiliki sejarah panjang dari awal mula pemilihan frasa Lembaga Swadaya Masyarakat oleh masyarakat yang tergabung
11 Din Syamsuddin, 11 Alasan Menolak RUU Ormas, Jakarta: YAPPIKA, 2013, https://yappika- actionaid.or.id/ini-11-alasan-menolak-ruu-ormas/ , diakses pada 7 Juni 2020.
12 JDIH  BPK  RI,  Database  Peraturan;  Glosarium  Peraturan,  situs  resmi  JDIH  BPK  RI https://peraturan.bpk.go.id/Home/Glosarium?huruf=E , diakses pada 14 Mei 2020.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
dalam  Organisasi  Non  Pemerintah  (Ornop)  yang  merupakan  bentuk non  government organization (NGO) nya Indonesia.
Frasa  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dipilih  oleh  masyarakat  sebagai  pengganti  frasa Organisasi  Non  Pemerintah dalam  konteks dinamika  hubungan antara  organisasi/lembaga bentukan  masyarakat  sipil  yang  merupakan  wujud  kelembagaan civil  society dengan pemerintah sebagai pejabat negara dalam merealisasikan konsep good governance .
Selain dipilih oleh masyarakat, frasa Lembaga Swadaya Masyarakat juga pernah digunakan sebagai  istilah  hukum  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  Negara  Republik Indonesia. Bahkan hingga  saat  ini  frasa  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  juga  masih sering digunakan para aktivis/ volunteer LSM dalam hal menjalankan peranannya di tengah masyarakat  dan  dalam  konteks  komunikasi  dengan  NGO  di  kancah  internasional.  Istilah Lembaga  Swadaya  Masyarakat  juga  untuk  membedakan definisi  organisasi  yang  dibentuk masyarakat  yang  berbasis  pada  anggota  yang  biasa  disebut  dengan  Organisasi  Massa. Sedangkan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  adalah  organisasi  yang  dibentuk  masyarakat yang tidak berbasis pada anggota.
Sejak  terbitnya  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan yang  memiliki  definisi  umum  tentang  organisasi/lembaga  yang  didirikan  masyarakat,  frasa Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  tidak  lagi  digunakan  dalam  terminologi  hukum. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 telah memberikan definisi “payung” atas semua istilah yang  digunakan  untuk  mengartikan  organisasi  yang  didirikan  masyarakat  sipil,  termasuk Lembaga  Swadaya  Masyarakat.  Menurut  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan bagian dari konsep frasa Organisasi Kemasyarakatan.

## PENUTUP

## a.  Kesmipulan
Persoalan  mendasarkan  penolakan  pengesahan  RUU  Organisasi  Kemasyarakatan dalah  adanya  kekuatiran  elemen  masyarakat  sipil  akan  begitu  dominan  negara  dalam mengatur organisasi yang dibentuk masyarakat, berbagai dasar diajukan termasuk ketentuan- ketentuannya yang dimasukan sebagai dasar penolakan namun tidak membawa hasil, karena RUU akhirnya disahkan menjadi UU Organisasi Kemasyarakatan yaitu sebagaimana diatur dalam  UU  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  yang  dirubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Affan Gafar, 2006, Politik Indonesia; Trasisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar , Yogyakarta.
Arbi Sanit, 1985, Swadaya Politik Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta.
Azra,  Azyumardi.  1999. Menuju  Masyarakat  Madani:  Gagasan,  Fakta  Dan  Tantangan . Jakarta: Remaja Rosdakarya.
B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harpan, Jakarta.
Constantino-David, Karina, 1998.  “Form  the Present Looking  Back:  a  History  of  Phillippine NGOs”,  dalam Organizing  Democracy:  NGOs,  Civil  Society,  and  Philippine  State, G. Sidney Silliman & Lela Garner Noble (ed), Ateneo de Manila University Press, Manila.
Hamidi,  Jazim.  2011. Legislatif  Drafting:  Seri  Naskah  Akademik  Pembentukan  Perda . Yogyakarta: Total Media.
Hetifah SJ Sumarto, 2009, “Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Joeniarto, 1982, Sejarah Ketata Negaraan Republik Indonesia, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta.
M. Budairi, 2002, Masyarakat Sipil dan Demokrasi, Indonesia & Kreasi Wacana, Yogyakarta.
Notonegoro, 1988, Pancasila Dasar Falsafah Negara; Kumpulan 3 Pokok Uraian Persoalan tentang Pancasila, Cet. VII, Bina Aksara, Jakarta.

## Jurnal
Amir  Effendi  Siregar, Perlawanan  Masyarakat  Sipil  dalam  Salinan  Putusan  Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3/PUU-XII/2014 , Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2014, hlm. 56.

## Internet
1 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1985  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  Bab  I,
Ketentuan Umum, Pasal 1.
Fransisca Fitri, RUU Ormas dan Potensi Pelanggaran HAM, laman resmi YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia), https://yappika- actionaid.or.id/ruu-ormas-dan-potensi-pelanggaran-ham/ diakses pada 7 Juni 2020.
Badan  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, Naskah  Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Organisasi Masyarakat, Jakarta: DPR RI, 2011 Din Syamsuddin, 11 Alasan Menolak RUU Ormas, Jakarta: YAPPIKA, 2013, https://yappika- actionaid.or.id/ini-11-alasan-menolak-ruu-ormas/ , diakses pada 7 Juni 2020.
BHC/RAT, KKBB  Tuntut  Penghapusan  UU  yang  Ancam  Kemerdekaan  Berserikat  dan Berekspresi,
Jakarta:
m.beritahukum.com,
2012.
http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=KKBB%20Tuntut%20Penghapusan %20UU%20yang%20Ancam%20Kemerdekaan%20Berserikat%20dan%20Berekspresi diakses pada 7 Juni 2020.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
T.N, Koalisi  Akbar  Masyarakat  Sipil  Tolak  RUU  Ormas, Jakarta:  mkri.id,  2013. https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8310 diakses pada 7 Juni 2020.
JDIH  BPK  RI,  Database  Peraturan;  Glosarium  Peraturan,  situs  resmi  JDIH  BPK  RI https://peraturan.bpk.go.id/Home/Glosarium?huruf=E , diakses pada 14 Mei 2020.
Sulistyowati  Irianto  Memperkenalkan  Studi  Sosiolegal  Dan  Implikasi  Metodologisnya, http://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_yg_ke-
2prof_dr_sulistyowati_irianto.pdf , diunduh 15 Juni 2020
.