## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Peran Psikiater Dalam...(Erwin Asmadi) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 39-51 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136
PERAN PSIKIATER DALAM PEMBUKTIAN KEKERASAN PSIKIS PADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Erwin Asmadi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan Email: erwinasmadi@umsu.ac.id

## Abstrak
Hubungan  harmonis  rumah  tangga  adalah  impian  setiap  manusia.  Namun  dalam perjalanan  bahtera  rumah  tangga,  ada  kendala  seperti  kekerasan.  Jika  kekerasan  dilakukan secara  fisik  atau  seksual,  maka  ada  cedera  atau  tanda-tanda  yang  bisa  dilihat  secara  kasat mata.  Tetapi  jika  kekerasan  tersebut  menimpa  seseorang  secara  psikologis,  diperlukan pengetahuan  khusus  untuk  mengidentifikasi  adanya  kekerasan  psikologis  yang  diderita  oleh korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Makalah  ini  menguraikan  peran  penting  psikiater dalam  membuktikan  kekerasan  psikologis  dalam  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  huruf  b  KUHAP,  peran  psikiater  yang memberikan informasi sebagai tenaga ahli ditempatkan sebagai tenaga ahli sehingga menjadi salah  satu  bukti.  Peran  lain,  psikiater  dapat  menerbitkan visum  et  repertum yang  dikenal  di dunia psikiater sebagai visum et repertum pshiciatricum .
Kata Kunci: Kekerasan, Psikis, Pembuktian, Keluarga

## Abstract
The harmonious relationship of the household is the dream of every human being. But in  the  journey  of  the  household  ark,  there  are  obstacles  such  as  violence.  If  the  violence  is carried out physically or sexually, then there are injuries  or signs that can be seen in plain view.  But  if  the  violence  hits  someone  psychologically,  it  requires  special  knowledge  to identify the existence of psychological violence suffered by victims of domestic violence. This paper  outlines  the  important  role  of  psychiatrists  in  proving  psychological  violence  in criminal acts of domestic violence. Based on the provisions of Article 184 paragraph (1) letter b of the Criminal Procedure Code, the role of the psychiatrist who provides information as an expert  is  located  as  an  expert  so  that  it  becomes  one  of  the  evidences.  Another  role, psychiatrists can publish Visum et Repertum known in the world of psychiatrists as Visum et Repertum Pshiciatricum.

## Keywords: Violence, Physic, Proof, Family

## PENDAHULUAN
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  yang  bahagia,  aman,  tenteram  dan  damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut  sangat  tergantung  pada  setiap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga,  terutama  kadar kualitas  perilaku  dan  pengendalian  diri  setiap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut. Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  dapat  terganggu  jika  kualitas  perilaku  dan pengendalian  diri  tidak  dapat  dikontrol,  yang  pada  akhirnya  dapat  terjadi  Kekerasan  Dalam

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Peran Psikiater Dalam...(Erwin Asmadi) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 39-51
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136
Rumah  Tangga  (KDRT)  sehingga  timbul  ketidakamanan  atau  ketidakadilan  terhadap  orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.
Ketidakamanan atau ketidakadilan yang ditimbulkan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga  itu  sendiri  dapat  mencakup  beberapa  hal  yaitu  penderitaan  atau  penelantaran  rumah tangga, kekerasan secara fisik, kekerasan seksual bahkan kekerasan secara psikis yang dapat menimbulkan  hal-hal  yang  melanggar  hukum  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Tindak penelantaran  rumah  tangga,  kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual  dan  kekerasan  psikis  dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
Akibat  dari  KDRT  tersebut  menimbulkan  korban  kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual maupun kekerasan psikis, maka dalam hal ini wajib di proses secara hukum dan wajib untuk dibuktikan kebenaran yang dialami oleh korban itu sendiri, dan proses hukum yang dijalankan harus sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan UU PKDRT Pasal 7 menyatakan bahwa kekerasan psikis yang terjadi lebih dominan  mengarah  kepada  gangguan  tekanan  batin  atau  jiwa  seseorang,  sehingga mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak serta menimbulkan rasa tak berdaya. Menentukan dan membuktikan korban mengalami suatu kekerasan  psikis  merupakan  suatu  hal  yang  sulit  untuk  dibuktikan,  karena  tekanan  psikis bukanlah  hal  yang  bisa  dialami  seseorang  dalam  waktu  yang  singkat.  Orang  yang  sampai mengalami  tekanan  psikis  biasanya  telah  mendapatkan  hal-hal  buruk  yang  mengganggu psikis/jiwa/batinnya  secara  terus  menerus  dan  berangsur  lama  (dalam  waktu  yang  tidak singkat).
Kekerasan  psikis  adalah  kekerasan  yang  berbeda  dengan  kekerasan  fisik  atau  seksual, karena  kekerasan  fisik  dan  seksual  yang  pastinya  dapat  ditandai  dengan  mudah  seperti  luka atau lebam dan korban  yang mengalami kekerasan fisik atau seksual sudah pasti mengalami kekerasan  psikis,  namun  tidak  sebaliknya  dengan  kekerasan  psikis,  orang  yang  mengalami kekerasan psikis belum tentu mengalami kekerasan fisik maupun seksual.
KDRT  secara  psikis  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  harus  dilakukan  upaya  atau proses  di  tingkat  penyidikan  untuk  membuktikan  bahwa  seorang  korban  kekerasan  psikis telah  mengalami  atau  memang  benar  mengalami  kekerasan  psikis  tersebut.  Membuktikan KDRT secara psikis mempunyai proses yang khusus dibandingkan dengan KDRT secara fisik maupun seksual, karena KDRT secara psikis ini harus dibantu oleh seorang Dokter atau ahli psikiater dalam proses pembuktiannya untuk menentukan benar atau tidaknya seorang korban mengalami suatu tindak kekerasan psikis.
Dokter atau ahli psikiater  adalah profesi Dokter spesialistik yang memiliki spesialisasi dalam  diagnosis  dan  penanganan  gangguan  emosional. Psikiater tidak  hanya  menangani masalah  gangguan  jiwa  berat,  tetapi  juga  ringan.  Dokter  atau  ahli  psikiater  tersebut  akan menggunakan  ilmu  psikiatri  (ilmu  kedokteran  jiwa)  yang  merupakan  suatu  ilmu  yang mempelajari  tingkah  laku  manusia,  dalam  hal-hal  abnormal  ( patologis )  dengan  berbagai motifnya (R. Soeparmono, 2016, h. 28).
Orang  yang  mengalami  suatu  gangguan  jiwa  dilihat  dari  segi  kejiwaan,  maka  orang tersebut mengalami suatu gangguan jiwa atau penyakit, suatu penjelmaan (manifestasi) fungsi

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Peran Psikiater Dalam...(Erwin Asmadi) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 39-51 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136
kejiwaan (ratio atau emosi) yang dilakukan di luar batas normal dan tanpa sadar. Akibat dari kekerasan psikis tersebut bisa mengakibatkan kelainan jiwa ringan, misalnya adanya kelainan jiwa  (kepribadian),  karena  gangguan  mental,  goncangan  mental  atau  stress  ringan  merasa tidak aman, depresi mental, histerik atau histeria dan lain-lain (R. Soeparmono, 2016, h. 28).
Manifestasi  kelainan  jiwa  akibat  dari  kekerasan  atau  tekanan  psikis  dimaksud  dalam hukum  perlu  diukur  dengan  parameter  atau  standar  yang  jelas  agar  dapat  dijadikan pembuktian  suatu  perkara.  Pembuktian  tersebut  memerlukan  alat-alat  bukti  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  184  Ayat  1  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa “alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.
Proses  untuk  membuktikan  korban  kekerasan  psikis  membutuhkan  seorang  Dokter Psikiater  sebagai  ahli  (keterangan  ahli)  sebagai  salah  satu  alat  bukti  yang  sah  seperti  yang disebutkan di atas. Hal ini diatur pada Pasal 120 KUHAP yang menjelaskan apabila penyidik mengangap  perlu  keterangan  ahli  atau  orang  yang  memiliki  keahlian  khusus  (lebih  dahulu disumpah) memberikan keterangan menurut pengetahuannya (H.S. Brahmana. 2015: 71).
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  peran  psikiater  dalam  pembuktian  kekerasan psikis  pada  korban  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menjadi  penting  untuk  di bahas,  yang  menjadi  pokok  pembahasan  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimana  bentuk  dan ruang  lingkup  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menurut  UU  PKDRT,  bagaimana  peran psikiater  dalam  pembuktian  kekerasan  psikis  korban  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga,  guna  mengetahui  peran  psikiater  dalam  pembuktian  kekerasan  psikis  pada  korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  penelitian  hukum  normatif  dan penelitian  hukum  empiris/sosiologis.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang datanya  bersumber  pada  data  sekunder  dan  berhubung  data  penelitian  ini  adalah  data sekunder,  maka  termasuk  dalam jenis  penelitian  hukum  normatif.  Sifat  penelitian  ini  adalah deskriptif,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  gejala-gejala  sosial  yang tentang  peran  psikiater  dalam  pembuktian  kekerasan  psikis  pada  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Sumber  data  penelitian  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Bentuk  dan  Ruang  Lingkup  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  menurut  UU PKDRT
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap perempuan atau  laki-laki,  baik  dari  anak-anak,  orang  dewasa  sampai  dengan  orang  tua,  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga  (Badriyah Khaleed, 2015, h. 1).

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Peran Psikiater Dalam...(Erwin Asmadi) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 39-51
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136
Dilihat  dari  segi  subyek  dan  obyeknya,  maka  KDRT  dapat  terjadi  dengan  beberapa konteks antara lain:
a. Kekerasan suami terhadap istri
b. Kekerasan istri terhadap suami
c. Kekerasan orang tua kepada anak-anak
d. Kekerasan anak kepada orang tua
e. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga.
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup  rumah  tangganya.  Kekerasan  yang  terjadi  di  dalam  rumah  tangga,  menurut  Pasal  5 UU PKDRT, meliputi:
a. Kekerasan  fisik,  berdasarkan  Pasal  6  UU  PKDRT  kekerasan  fisik  adalah  perbuatan  yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
b. Kekerasan psikis, berdasarkan Pasal 7 UU PKDRT kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  untuk  bertindak,  rasa tidak berdaya dan/attau penderitaan psikis berat pada seseorang.
c. Kekerasan seksual, berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT kekerasan seksual meliputi:
1) Pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2)  Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  ingkup  rumah  tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
d. Penelantaran Rumah tangga, berdasarkan Pasal 9 UU PKDRT penelantaran rumah tangga meliputi:
1) Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya,  padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2) Penelantaran  juga  berlaku  bagi  setiap  orang  yang  mengakibatkan  ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU PKDRT, maka lingkup rumah tangga meliputi:
a. Suami,  istri,  dan  anak;  Suami  adalah  pria  yang  menjadi  pasangan  hidup  resmi  seorang wanita (istri), istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami dan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
b. Orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang  yang  dimaksud  pada  huruf  a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c.  Orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah  tangga  tersebut. Orang  yang  bekerja  dipandang  sebagai  anggota  keluarga  dalam  jangka  waktu  selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
Perbuatan  kekerasan  yang  dimaksud  disini  adalah  sebuah  usaha  yang  dilakukan  oleh pasangan,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  untuk  mengambil  alih  posisi  dominan  dalam

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Peran Psikiater Dalam...(Erwin Asmadi) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 39-51 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136
sebuah  keluarga.  Pelaku  berupaya  untuk  mengambil  kontrol  dalam  rumah  tangga  baik  itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya, ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan  bisa  juga  dengan  cara  lain.  Cara  yang  lain  misalnya  ketika  suami  melarang  istri dalam  bekerja  atau  sebaliknya.  Hal  ini  menyebabkan  istri  memiliki  ketergantungan  secara ekonomi pada pasangan. Itu sudah termasuk KDRT, atau seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi  kebutuhan  sendiri  tanpa  diberikan  nafkah  oleh  suami,  itu  merupakan  KDRT (Badriyah Khaleed, 2015, h. 2).
Contoh  lainnya  masalah  keuangan  yang  sebenarnya  hasil  kerja  sendiri  dan  atau  uang tabungan  milik  sendiri  dirampas  oleh  pasangan.  Hal  itu  termasuk  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Hal  ini  termasuk  kedalam  kekerasan  karena  sudah  mengambil  hak  yang  tidak semestinya.  Hal  yang  menyangkut  kekerasan  psikis  atau  mental,  salah  satu  contohya  ketika pasangan  bicara  dengan  gaya  yang  terlalu  berlebihan  dan  sehingga  menyakiti  hati pasangannya  sendiri  itu  adalah  kekerasan  psikis.  Apalagi  kalau  sampai  dalam  berbagai aktivitas,  pasangan  selalu  berada  dalam  keadaan  posisi  yang  disalahkan,  jelas-jelas  itu termasuk dalam kekerasan (Badriyah Khaleed, 2015h. 2).
Hampir kebanyakan pelaku KDRT atau korban KDRT enggan meninggalkan pasangan dan memilih untuk tetap bersama dengan pasangannya, padahal sering melakukan kekerasan atau  mengalami  penderitaan  yang  berat.  Masalahnya,  pelaku  kekerasan  sering  kali  bukanlah orang  asing,  justru  orang  yang  sangat  dipercaya  atau  yang  sangat  disayangi  korbannya,  dan ketika kekerasan terjadi, si korban akan mengangap ini wajar (Badriyah Khaleed, 2015h. 3).
Kekerasan  psikis  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Badriyah Khaleed, 2015, h. 19). Hal ini sudah diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT menjelaskan bahwa dampak kekerasan psikis yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
Kekerasan  psikis  ini  bisa  menimpa  atau  dialami  oleh  siapupun  baik  pada  perempuan atau laki-laki, mulai dari anak kecil, orang dewasa bahkan orang tua, dimana kekerasan psikis ini  memiliki  dampak  yang  berbeda  dengan  bentuk  kekerasan  lain  karena  dampaknya  lebih banyak  tidak  terlihat  secara  kasat  mata  seperti  halnya  kekerasan  seksual  dan  kekerasan  fisik yang  bisa  ditandai  dengan  sakit  fisik  atau  cukup  ditandai  adanya  luka,  lebam-lebam  atau memar pada bagian tubuh tertentu. Namun tidak dengan kekerasan psikis, salah satu hasilnya adalah  penjabaran  perilaku  konkret  yang  umumnya  ditampilkan  korban  sebagai  perwujudan dampak psikis dari kekerasan yang ia alami. Ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis  berat  dapat tampil dalam perilaku-perilaku berikut ini:
a. Kehilangan  minat  untuk  merawat  diri ,  yang  tampil  dalam  perilaku  menolak  atau  enggan makan/minum, makan tidak teratur, malas mandi atau berdandan, tampil berantakan seperti rambut kusut, pakaian awut-awutan;

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Peran Psikiater Dalam...(Erwin Asmadi) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 39-51 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136
b. Kehilangan  minat  untuk  berinteraksi  dengan  orang  lain ,  yang  tampil  dalam  perilaku mengurung diri di kamar, tidak mau berhubungan dengan orang lain, cenderung diam, dan enggan bercakap-cakap;
c. Perilaku  depresif ,  tampil  dalam  bentuk  pandangan  mata  kosong  seperti  menatap  jauh  ke depan,  murung,  banyak  melamun,  mudah  menangis,  sulit  tidur  atau  sebaliknya  terlalu banyak tidur, dan berpikir tentang kematian;
d. Terganggunya  aktivitas  atau  pekerjaan  sehari-hari ,  seperti  sering  menjatuhkan  barang tanpa sengaja, kurang teliti dalam bekerja  yang ditunjukkan dengan banyaknya kesalahan yang tidak perlu, sering datang terlambat atau tidak masuk bekerja, tugas-tugas terlambat tidak  sesuai  tenggat  waktu,  tidak  menyediakan  makanan  untuk  anak  padahal  sebelumnya hal-hal ini dilakukannya secara rutin;
e. Ketidakmampuan  melihat  kelebihan  diri,  tidak  yakin  dengan  kemampuan  diri,  dan kecenderungan  membandingkan  diri  dengan  orang  lain  yang  dianggapnya  lebih baik. Contohnya menganggap  diri  tidak  memiliki  kelebihan  meski  fakta  yang  ada menunjukkan hal sebaliknya, atau sering bertanya apakah yang ia lakukan sudah benar atau belum;
f. Kehilangan  keberanian  untuk  melakukan  tindakan yang  ditunjukkan  dengan  tidak  berani mengungkapkan pendapat atau tidak berani mengingatkan pelaku jika bertindak salah;
g. Stres  pasca  trauma ,  yang  tampil  dalam  bentuk  mudah  terkejut,  selalu  waspada;  sangat takut  bila  melihat  pelaku,  orang  yang  mirip  pelaku,  benda-benda  atau  situasi  yang mengingatkan akan kekerasan, gangguan kilas balik (flash back ) seperti tiba-tiba disergap bayangan kejadian yang telah dialami, mimpi-mimpi buruk dan atau gangguan tidur;
h. Kebingungan -kebingungan  dan  hilangnya  orientasi ,  yang  tampil  dalam  bentuk  merasa sangat  bingung,  tidak  tahu  hendak  melakukan  apa  atau  harus  bagaimana  melakukannya, seperti  orang  linglung,  bengong,  mudah  lupa  akan  banyak  hal,  terlihat  tidak  peduli  pada keadaan sekitar, tidak konsentrasi bila diajak berbicara;
i. Menyakiti diri sendiri atau melakukan percobaan bunuh diri ;
j. Perilaku  berlebihan  dan  tidak  lazim seperti  tertawa  sendiri,  bercakap-cakap  sendiri,  terus berbicara  dan  sulit  dihentikan,  pembicaraan  kacau;  melantur,  berteriak-teriak,  terlihat kacau  tak  mampu  mengendalikan  diri,  berulang-ulang  menyebut  nama  tertentu,  misalnya nama pelaku tanpa sadar;
k. Perilaku  agresif ,  seperti  menjadi  kasar  atau  mudah  marah  terhadap  anak/pekerja  rumah tangga/staf  atau  rekan  kerja,  membalas  kekasaran  pelaku  seperti  mengucapkan  kata-kata kasar, banyak mengeluhkan kekecewaan terhadap pelaku;
l. Sakit  tanpa  ada  penyebab  medis  (psikosomatis) ,  seperti  infeksi  lambung,  gangguan pencernaan, sakit kepala, namun Dokter tidak menemukan penyebab medis, mudah merasa lelah, seperti tidak bertenaga, dan pegal/sakit/ngilu, tubuh sering gemetar;
m. Khusus pada anak, dampak psikis muncul dalam bentuk:
1) Mundur  kembali  ke  fase  perkembangan  sebelumnya seperti  kembali  mengompol,  tidak berani lagi tidur sendiri, kembali ingin terus berdekatan dengan orang lain yang dirasa memberi rasa aman, harus selalu ditemani,

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Peran Psikiater Dalam...(Erwin Asmadi) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 39-51 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136
2) Gangguan  perkembangan  bahasa seperti  keterlambatan  perkembangan  bahasa, gangguan bicara seperti gagap, dan
3) Depresi yang tampil dalam bentuk perilaku menolak ke sekolah; prestasi menurun; tidak dapat  mengerjakan  tugas  sekolah  atau  pekerjaan  rumah  dengan  baik  yang  ditandai dengan  banyaknya  kesalahan,  kurangnya  perhatian  pada  tugas  atau  pada  penjelasan yang diberikan orang tua/guru, dan berbagai keluhan fisik.
Gambaran  dampak  kekerasan  psikis  di  atas  perlu  dipahami  dalam  arti  ada  perubahan perilaku  dari  yang  tadinya  tidak  pernah  atau  hanya  sedikit  ditampilkan  menjadi  mulai ditampilkan  atau  sering  tampil  pada  diri  korban.  Untuk  menentukan  seseorang  mengalami kekerasan psikis bisa dipelajari dengan ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa) yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, dalam hal-hal abnormal dengan berbagai motifnya.  Dari  segi  kejiwaan,  maka  orang  tersebut  mengalami  suatu  gangguan  jiwa  atau penyakit, suatu penjelmaan (manifestasi) fungsi kejiwaan (ratio atau emosi) yang dilakukan di luar batas normal dan tanpa sadar. Akibat dari kekerasan psikis tersebut bisa mengakibatkan kelainan jiwa ringan, misalnya  adanya kelainan jiwa (kepribadian), karena gangguan mental, goncangan mental atau stress ringan merasa tidak aman, depresi mental, histerik atau histeria dan lain-lain (R. Soeparmono, 2016, h. 28).
Orang  yang  menggunakan  ilmu  kedokteran  jiwa  ini  disebut  sebagai  Dokter  Psikiater atau  ahli  psikiater  yang  merupakan  profesi  Dokter  spesialistik  yang  memiliki  spesialisasi dalam  diagnosis  dan  penanganan  gangguan  emosional  yang    menangani  masalah  gangguan jiwa berat maupun ringan dengan menggunakan ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa).
Kaitan antara Psikiatri (Ilmu Kedokteran Jiwa) dan Hukum,  kedua-duanya menghadapi dan  menanggulangi  tingkah  laku  manusia,  psikiatri  lebih  banyak  daripada  hukum.  Psikiatri mencari  dan  menentukan  tenaga-tenaga  dan  daya-daya  yang  mengakibatkan  perubahan- perubahan,  penyimpangan-penyimpangan  (deviasi-deviasi)  tingkah  laku  dan  berusaha bagaimana caranya untuk mengalihkan dan mengubahnya, sehingga menuju kepada hubungan antarpribadi  yang  jelas,  tenang  dan  baik,  kepada  tujuan-tujuan  yang  lebih  konstruktif  dan lebih terisolasi, hukum lebih banyak menghadapi kontrol sosial dan tingkah laku (Hasan Basri Saanin, 1982, h. 13).
Sesungguhnya  kedua  disiplin  ini  menghadapi  dua  segi  tingkah  laku  yang  sangat berlainan,  kedua-duanya  mungkin  memiliki  banyak  titik  persamaan,  karena  keduanya mendekati  masalah-masalah  tingkah  laku  dari  segi-segi  yang  sangat  berlainan,  tidaklah mengherankan, bahwa kadang-kadang akan dijumpai perbedaan-perbedaan dalam pandangan, tekanan dan pendapat (Hasan Basri Saanin, 1982, h. 13).

## Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
Rangkaian berikutnya adalah pembuktian. Pasal 183 KUHAP pada intinya menegaskan tidak  seorang  pun  dapat  dijatuhi  pidana, kecuali  apabila  pengadilan,  karena  alat  pembuktian yang  sah  menurut  undang-undang,  mendapat  keyakinan  bahwa  seseorang  yang  dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan  yang didakwakan atas dirinya (Andi Sofyan dan Abdul Asis, 2014, h. 230).

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Peran Psikiater Dalam...(Erwin Asmadi) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 39-51
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136
Kata  “  Kata  „pembuktian‟  berasal  dari  kata  dasar  „bukti‟  artinya  „sesuatu  yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa‟, kemudian mendapat awalan „pem‟ dan akhiran „an‟, maka  pembuktian  artinya  „proses  perbuatan,  cara  membuktikan  sesuatu  yang  menyatakan kebenaran  suatu  peristiwa‟,  demikian  pula  pengertian  membuktikan  yang  mendapat  awalan „mem‟  dan  akhiran  „an‟,  artinya  memperlihatkan  bukti,  meyakinkan  dengan  „bukti‟”  (Andi Sofyan dan Abdul Asis, 2014, h. 230).
Setelah memahami mengenai apa itu pembuktian, maka harus mengetahui pembahasan istilah  lain  dari  pembuktian  dengan  segala  aktivitasnya,  mengetahui  pengertian  dari  istilah- istilah  tersebut  tentunya  akan  sangat  membantu  dalam  memahami  lingkup  pembuktian  dan urgensinya (Bambang Waluyo, 2014, h. 1). Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu yang memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbih atau  relatif,  sifatnya  yang  mempunyai  tingkatan-tingkatan  (Andi  Sofyan  dan  Abdul  Asis, 2014, h. 231).
Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian. Alat-alat bukti adalah alat-alat bukti macam apa yang digunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana, dan alat-alat  bukti  yang  ada  dalam  KUHAP  adalah  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat, petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa.  Tujuan  pembuktian  adalah  untuk  dijadikan  dasar  dalam menjatuhkan  putusan  hakim  kepada  terdakwa  tentang  bersalah  atau  tidaknya  sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum (Andi Sofyan dan Abdul Asis, 2014, h. 231).
Keberadaan  alat  bukti  dalam  pembuktian  memegang  peranan  penting  guna terungkapnya  kekerasan  psikis.  Indonesia  menganut  sistem  pembuktian  menurut  undang- undang secara negatif dan menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip Erwin Asmadi (2013, h. 70) dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan negatief wettelijke bewijsleer. Teori ini sebagai  pengejawatahan  dari  muatan  Pasal  183  KUHAP,  sehingga  menurut  M.  Yahya Harahap  sebagaimana  dikutip  Erwin  Asmadi  (2013)  mengandung  makna  bahwa  untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus):
a. kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
b. dan  atas  keterbuktian  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah,  hakim memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang bersalah melakukannya (Erwin Asmadi, 2013, h. 73).
Kekuatan alat bukti keterangan ahli dimana suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian,  bila  ahli  tersebut  disumpah  terlebih  dahulu  sebelum  memberikan  keterangan, dengan  bersumpah  baru  mempunyai  nilai  sebagai  alat  bukti.  Apa  yang  diterangkan  oleh seorang  ahli  adalah  merupakan  kesimpulan-kesimpulan  dari  suatu  keadaan  yang  diketahui sesuai  dengan  keahliannya,  atau  dengan  kata  lain  merupakan  penilaian  atau  penghargaan tentang suatu keadaan. Hal ini berbeda dengan keterangan seorang saksi, yang justru dilarang untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan, karena saksi hanyalah merupakan pengungkapan kembali fakta-fakta yang oleh saksi dilihat, didengar dan dialami sendiri (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, h. 60).
Seorang  korban  yang  mengalami  tindak  pidana  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga, ketika  sudah  masuk  tahap  penyidikan  maka  akan  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  korban

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Peran Psikiater Dalam...(Erwin Asmadi) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 39-51
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136
dengan menggunakan seorang ahli. Ahli yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang Dokter psikiater  yang  merupakan  profesi  Dokter  spesialistik  yang  memiliki  spesialisasi  dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional yang menangani masalah gangguan jiwa berat maupun ringan dengan menggunakan ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa).
Ilmu  Kedokteran  Jiwa  (Psikiatri)  atau  psikiatri  umum  yang  mengkhususkan  diri  pada hal-hal  gangguan  kejiwaan  dengan  kasus  tindak  pidana  oleh  sebab  penyakit  jiwa/terganggu jiwanya,  terganggu  kepribadiannya  (R.  Soeparmono,  2016,  h.  28).  Namun  dalam  kasus  ini, yang  dibuktikan  bukanlah  tersangka/terdakwanya,  namun  sang  korban  yang  mengalami kekerasan  psikis,  apakah  akibat  dari  kekerasan  psikis  tersebut  sang  korban  mengalami gangguan  jiwa  atau  tekanan  batin  dan  mental.  Dampak  yang  ditimbulkan  akibat  kekerasan psikis  adalah  mengalami  gangguan  jiwa  atau  mental  dan  yang  bisa  mengatakatan  seseorang mengalami kegonjangan dalam jiwanya merupakan harus seorang yang ahli dibidangnya yaitu Dokter (ahli) Psikiater, penyidik tidak bisa melihat kalau korban mengalami kekerasan psikis, dan  kekerasan  psikis  tidak  bisa  dilihat  secara  kasat  mata,  oleh  karena  itu  penyidik  meminta bantuan kepada Dokter (ahli) Psikiater untuk  melakukan pemeriksaan terhadap sikorban.
Menentukan  korban  mengalami  kekerasan  psikis  maka  “Psikiater  melakukan pemantauan dan penelitian terhadap si korban dan waktu  yang dibutuhkan untuk memeriksa korban psikis tidak cukup dengan waktu yang singkat, namun dibutuhkan waktu yang lama, paling  lama  waktu  yang  dibuthkan  paling  sedikit  1  minggu  dengan  melakukan  wawancara, kemudian  psikiater  yang  menyatakan  sikorban  mengalami  gangguan  psikis,  jika  sikorban dikatakan  mengalami  gangguan,  maka  akan  ditentukan  oleh  psikiater  tinggkatan  berapa gangguan psikis yang dialami korban, dikategorikan gangguan ringan, sedang atau berat”.
Membuktikan  KDRT  secara  psikis  mempunyai  proses  yang  khusus  dibandingkan dengan  KDRT  secara  fisik  maupun  seksual,  karena  “KDRT  secara  psikis  ini  harus  dibantu oleh seorang Dokter atau ahli psikiater dalam proses pembuktiannya untuk menentukan benar atau  tidaknya  seorang  korban  mengalami  suatu  tindak  pidana  kekerasan  psikis.Kedudukan psikiater  dalam  membuktikan  kekerasan  psikis  korban  KDRT  pada  tingkat  penyidikan berbicara  tentang  posisi  seseorang  psikiater  dan  kegunaan  psikiater  sebagai  apa  dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan”.
Kehadiran  seorang  ahli  dalam  memberikan  keterangan  di  tingkat  penyidikan  dalam terjadinya  suatu tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas  perkara kepada  penuntut  umum  hingga  ke  tahap  persidangan.  Tanpa  kehadiran  seorang  ahli  dalam memberikan  atau  menjelaskan  suatu  masalah  akan  dapat  dibayangkan  bahwa  penyidik  akan mengalami  kesulitan  dalam  usaha  mengungkapkan  suatu  tindak  pidana  (Andi  Sofyan  dan Abdul Asis, 2014, h. 246).
Kedudukan  psikiater  dalam  membuktikan  kekerasan  psikis  korban  KDRT  adalah sebagai  „kunci‟, karena  hanya psikiater  yang bisa mengatakan bahwa korban memang benar mengalami kekerasan psikis, sedangkan alat bukti yang lainnya sebagai bukti pendukung dan sebagai  petunjuk,  sehingga  keterangannya  akan  dimintai  di  setiap  tahap  pemeriksaan  dari mulai  penyidikan,  penuntunan  dan  persidangan,  yang  dimana  keterangan  yang  diberikan

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Peran Psikiater Dalam...(Erwin Asmadi) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 39-51
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136
seorang  Dokter  Psikiater  tersebut  menjadi  salah  satu  alat  bukti  yang  sah  yaitu  „keterangan ahli‟.
Pasal  184  Ayat  1  KUHAP  menyebutkan  alat  bukti  yang  sah  ialah  keterangan  saksi, keterangan ahli, surat, pentunjuk dan keterangan terdakwa. Macam-macam alat bukti tersebut di  atas,  yang  perlu  diterangkan  adalah  alat  bukti  yang  berupa  „keterangan  ahli‟.  Untuk mengetahui  dan  membuktikan  seorang  korban  mengalami  kekerasan  psikis,  diperlukan  ahli (pakar)  dalam  bidang  tersebut.  Di  muka  persidangan  saksi  ahli  tersebut  di  atas,  khusus dimaksud sebagai ilmuan yang melakukan pemeriksaan  dan mengemukakan pendapat. Oleh karena  itu  untuk  istilah  „ahli‟  ( expert )  sebenarnya  dapat  dibagi  dalam  3  (tiga)  macam  ahli yang biasanya terlibat dalam suatu proses peradilan. (R. Soeparmono, 2016, h. 58):
a. Ahli  ( deskundige ).  Orang  ini  hanya  mengemukakan  pendapatnya  tentang  suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya, tanpa melakukan suatu pemeriksaan. Contoh ahli  demikian,  adalah  Dokter  Spesialis  Kejiwaan  (Dokter  Psikiater),  yang  diminta pendapatnya tentang ilmu yang dimiliki Dokter tersebut seorang korban yang sedang mengalami tekanan mental atau batin akibat mengalami kekerasan psikis.
b. Saksi  ahli  ( getuige  deskundige ).  Orang  ini  menyaksikan  barang  bukti  atau  “saksi diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya, misalnya seorang Dokter  yang  melakukan  pemeriksaan  mayat,  jadi  ia  menjadi  saksi,  karena menyaksikan  barang  bukti  dan  kemudian  menjadi  ahli,  karena  mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian (meninggalnya) orang itu.
c. Zaakkundige.  Orang  yang  menerangkan  tentang  sesuatu  persoalan  yang  sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh Hakim, tetapi akan memakan banyak waktu.
Dasar-dasar  hukum  tentang  peranan  keterangan  ahli  (pakar)  itu  bagi  kelengkapan  alat bukti  dalam  perkara  pro  yustisia  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  amat  membantu dalam  usaha  untuk  menambah  keyakinan  Hakim  dalam  hal  pengambilan  putusan.  Di  dalam HIR dahulu, alat bukti keterangan ahli tidak secara tegas dicantumkan sebagai alat bukti sah, tetapi  hanya  disebutkan  dan  tersisip  di  dalam  pasal-pasal  lain  di  luar  Pasal  295  HIR.  Pasal- pasal  yang  menyebut  tentang  keterangan  ahli  atau  Dokter  (ahli)  tersebut  antar  lain  terdapat dalam  Pasal  68,  Pasal  69,  Pasal  70,  Pasal  83b,  Pasal  286,  Pasal  287,  Pasal  306,  dan  Bab  X HIR tentang saksi yang berlaku juga bagi orang ahli.
Menurut  Pasal  1  angka  28  KUHAP  diterangkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan „keterangan  ahli‟  adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh  seorang  yang  memiliki  keahlian khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan). Sedangkan dasar-dasar hukum bagi bantuan ahli terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 sub h, Pasal 120, Pasal 132, pasal lainnya yang disebut di muka pada KUHAP dalam tahap penyidikan.
Pengertian keterangan ahli sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 28 KUHAP (pengertian umum),  yaitu  mereka  yang  secara  khusus  diperlukan  untuk  menerangkan  sesuatu  hal  dan memenuhi syarat (R. Soeparmono, 2016, h. 81), yakni:
a. Keterangan  yang  diberikan  oleh  „seorang‟.  Keterangan  ahli  tersebut  diberikan  oleh orang  dan  bukan  suatu  badan  hukum  atau  yayasan  dan  sebagainya.  Kemungkinan lain  adalah,  bahwa  seseorang  itu  dapat  terdiri  lebih  dari  seorang  atau  dapat  pula beberapa orang yang merupakan keterangan Tim (majelis).

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Peran Psikiater Dalam...(Erwin Asmadi) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 39-51 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136
b. Yang  memilili  „keahlian  khusus‟.  Keterangan  dari  orang  tersebut  harus  benar-benar memiliki kemampuan ilmu atau pengetahuan dan pengalamannya dan/atau keahlian yang khusus, jadi bukan oleh orang yang hanya memiliki keahlian umum. Orang ahli spesialis yang mempunyai atau memiliki keahlian khusus tersebut akan memberikan pendapatnya  yang  sebaik-baiknya  yang  dikemukakan  secara  benar  atau  yang sebenarnya, sehingga didapatkan proses atau hasil yang sebaik-baiknya.
c. Tentang „sesuatu hal, yang diperlukan‟. Yang diterangkan itu adalah tentang sesuatu hal  atau  keadaan  peristiwa  yang  diperlukan  saja  dalam  suatu  perkara  pidana, sehingga  tidaklah  meliputi  hal-hal  atau  keadaan-keadaan  yang  sudah  jelas  ataupun yang oleh hakim sudah diketahui.
d. Untuk membuat „terang‟ perkara pidana tersebut. Agar sesuatu hal atau keadaan yang diperlukan  untuk  diketahui  oleh  Hakim  tersebut  akan  membuat  perkara  pidana  itu menjadi lebih „jelas‟, sehingga akan nampak dari suatu hal atau keadaan yang semula „tidak  jelas‟  menjadi  „jelas‟  yaitu  perihal  tentang  terbuktinya  sesuatu  hal  atau keadaan perkara pidana itu.
e. Guna  „kepentingan  pemeriksaan‟.  Kegunaan,  manfaat  atau  urgensinya  bagi kepentingan pemeriksaan perkara, sebab bilamana tidak ada kegunaan, manfaat atau urgensinya bagi kepentingan pemeriksaan, maka keterangan ahli tidaklah diperlukan.
Peran  psikiater  sebagai  ahli  sangat  dibutuhkan  guna  mengungkapkan  bahwa  memang benar seorang korban tindak pidana kekerasan psikis tersebut mengalami KDRT dan apabila diduga  kuat  akibat  yang  ditimbulkan  dari  kekerasan  psikis  tersebut  mengakibatkan  korban menderita gangguan atau penyakit jiwa yang menyerang psikis/batin/mentalnya.  Istilah yang dipergunakan  pada  tingkat  pemeriksaan  penyidikan  dalam  kewenangannya  untuk  meminta kepada ahli kedokteran dinamakan keterangan ahli ( deskundige verklaring ) (R. Soeparmono, 2016, h. 74) .
Peran lainnya dari  Dokter Ahli Psikiater dalam membantu menjernihkan suatu perkara adalah  dengan  mengeluarkan  suatu  surat  atau  keterangan  tertulis.    Keterangan  tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap korban yang mengalami kekekerasan psikis dalam rumah tangga. Surat hasil pemeriksaan tersebut berupa visum et repertum yang dikenal dalam dunia psikiater dengan sebutan visum et repertum pshiciatricum.
Visum  et  repertum adalah  laporan  atau  keterangan  tertulis  dari  seorang  Dokter  (ahli) atas  perintah  atau  permintaan  tertulis  dari  yang  berwajib  atau  berwenang  terhadap  hasil pemeriksaan,  yaitu  yang  dilihat  dan  diketemukan  berdasarkan  pengetahuan  sebaik-baiknya menurut  bidang  keahliannya  untuk  peradilan  ( Pro  Justisia )  dengan  mengingat  sumpah  atau janji pada waktu menerima jabatan (R. Soeparmono, 2016, h. 3).
Visum et repertum psychiatricum atau visum et repertum psikiatrik yaitu yang dikenal dalam  bidang  ilmu  kedokteran  jiwa  atau  psikiatri. visum  et  repertum  psychiatricum sebagai salah  satu  aspek  peranan  ahli  psikiater    dan/atau  adalah  satu  aspek  keterangan  ahli,  maka keterkaitan  antara  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan.  Keterangan  ahli  yang  tertuang  dalam suatu laporan hasil pemeriksaaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu  dan  teknik  serta  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  sebaik-baiknya  dari  ahli  itu  (R. Soeparmono, 2016, h. 16).
Suatu keterangan pskiater yang berupa visum et repertum psychiatricum dan merupakan keterangan  Dokter,  disitu  merupakan  suatu  kesaksian  tertulis,  baik  dalam  perkara  perdata

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Peran Psikiater Dalam...(Erwin Asmadi) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 39-51
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136
maupun  pidana  dan  dibuat  atas  permintaan  Hakim  (pengadilan)  dengan  mengingat  sumpah jabatannya  (sumpah  Dokter),  sedangkan  „suatu  keterangan  Dokter‟  adalah  suatu  keterangan yang  diberikan  oleh  Dokter  atas  permintaan  Jaksa,  Polisi  atau  pejabat  lain  dalam  proses pemeriksaan  penyidikan  dan  penuntutan,  sehingga  menurut  KUHAP, Visum  et  repertum psychiatricum juga  merupakan  keterangan  ahli  yang  termasuk  alat  bukti  yang  sah  (R. Soeparmono, 2016, h. 29).
Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 KUHAP, menyangkut korban KDRT  yang  menderita  kekerasan  psikis,  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Ahli  kedokteran  jiwa (ahli  psikiatri),  kecuali  dalam  hal  pembuatan visum  et  repertum  psychiatricum, maka kedudukan  dari visum  et  repertum  psychiatricum pada  umumnya,  adalah  merupakan  aspek dari keterangan ahli, dalam hukum pembuktian (R. Soeparmono, 2016, h. 37).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  bentuk  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) menurut  UU  PKDRT  meliputi  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual, penelantaran rumah tangga, lingkup rumah tangga tersebut antara lain: Suami, istri, dan anak; Orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  Suami,  istri,  dan  anak  karena hubungan darah,  perkawinan,  persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian,  yang  menetap  dalam  rumah tangga;  dan/atau  Orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah tangga tersebut.
Peran  psikiater  dalam  pembuktian  kekerasan  psikis  korban  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah tangga  adalah  memberikan Keterangan  Ahli  yakni    keterangan  yang  diberikan oleh  seorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk  membuat terang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan  pemeriksaan  (di  sidang  pengadilan)  sehingga menjadi  salah  satu  alat  bukti  yang  sah.  Peran  lainnya  dari  Dokter  Ahli  Psikiater  dalam membantu  menjernihkan  suatu  perkara  adalah  dengan  mengeluarkan  suatu  surat  atau keterangan  tertulis.  Keterangan  tersebut  merupakan  hasil  dari  pemeriksaan  terhadap  korban yang  mengalami  kekekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga.  Surat  hasil  pemeriksaan  tersebut berupa visum  et  repertum yang  dikenal  dalam  dunia  psikiater  dengan  sebutan visum  et repertum pshiciatricum.

## Saran
Masalah  utama  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  psikis  pada Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  ini  adalah  enggannya  masyarakat  untuk melaporkan  kejadian  atau  peristiwa.  Memberitahukan  masalah  keluarga  masih  dianggap sebagai rahasia bahkan aib yang harus ditutupi sehingga proses penegakan hukumnya menjadi tidak  berjalan  dengan  baik.  Sehingga  dalam  penerapannya  perlu  mengedepankan  „ ultimum remedium ‟ sebagai alternatif terbaik dalam penyelesaian perkara KDRT.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Peran Psikiater Dalam...(Erwin Asmadi) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 39-51 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136

## DAFTAR PUSTAKA
Asmadi,  Erwin.  (2013). Pembuktian  Tindak  Pidana  Teroris  (Analisa  Putusan  Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan) . Medan: PT. Sofmedia. Brahmana, H.S. (2015). Hukum Acara Pidana .  Medan: Ratu Jaya.
Euy,  Asep  Thea.  (2017). Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga .  Diakses  pada  tanggal  16 Desember 2017 melalui www.barhoya.blogspot.co.id
KDRT . (2018). Diakses pada tanggal 3 Maret 2018 dari digilib.unila.ac.id
Khaleed, Badriyah. (2015). Penyelesaian Hukum KDRT. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Linawati,  Ester.  (2017). Dampak  Psikis  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga .  Diakses  pada tanggal 20 Desember 2017 melalui www.esterlianawati.wordpress.com
Pengertian Psikiater . (2018). Diakses pada tanggal 3 Maret 2018 melalui id.wikipedia.org Saanin, Hasan Basri. (1982). Psikiater dan Pengadilan. Bandung: Ghalia Indonesia.
Sasangka,  Hari.,  &  Rosita,  Lily.  (2003). Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara  Pidana . Bandung: Mandar Maju.
Soeparmono, R. (2016). Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Bandung: Mandar Maju.
Sofyan, Andi., & Asis, Abdul. (2014). Hukum Acara Pidana. Jakarta: P.T. Tambra Raya.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Waluyo,  Bambang.  (2014). Victimologi  Perlindungan  Saksi  dan  Korban. Jakarta:  Sinar Grafika.