## IMPLEMENTASI ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI JAWA TENGAH

## THE IMPLEMENTATON OF DBHCHT ALLOCATION IN CENTRAL JAVA PROVINCE
Mursid Zuhri dan Alfina Handayani
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Jl Imam Bonjol No 190 Semarang Telp. 024 3540025 Fax. 024 3560505 Email: zmursid_2010@yahoo.co.id , fina_biotec@yahoo.com Diterima: 20 Maret 2015, Direvisi: 27 Mei 2015, Disetujui: 17 April 2015

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  alokasi  DBHCHT  di Provinsi  Jawa  Tengah.  Jenis  penelitian  ini  adalah  dekriptif  evaluatif  yang  dilaksanakan pada  tahun  2010.  Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  perbaikan  nilai  alokasi DBHCHT  dari  tahun  ke  tahun  terus  dilakukan  mengacu  kepada  ketetapan  PMK  No 197/PMK.07/2009  yaitu  berdasarkan  kepada  5  kriteria  yang  kemudian  di  tindaklanjuti dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  No  73  tahun  2009.  Kriteria tersebut:  Jumlah  penerimaan  cukai  hasil  tembakau,  Rata-rata  produksi  tembakau  kering selama tiga tahun sebelumnya, Pembinaan lingkungan sosial (diukur dengan angka indeks pembangunan  manusia),  Tingkat  penyerapan  DBHCHT  2  (dua)  tahun  sebelumnya  , Tingkat pemberantasan barang kena cukai illegal. Alokasi DBHCHT sudah sesuai dengan ranking  daerah  berdasarkan  penghitungan  dua  parameter  utama  produksi  rokok  dan produksi  tembakau,  meskipun  terdapat  perubahan  berdasarkan  besaran  persentase  yang diterima oleh tiap daerah.
Key word: Tembakau, Cukai, DBHCHT, Provinsi Jawa Tengah

## ABSTRACT
The  aim  of  the  research  was  to  determine  the  implementatition  of  DBHCHT allocation in  Central Java Province.  This  is  evaluatif  descriptive  research  that conducted in 2010. The result showed that  Improvement value of DBHCHT allocation every  year in accordance with Regulation of Finance Ministry Number 197/PMK.07/2009 based on the 5 criteria.  The  regulation  is  followed  up  with  the  Provision  of  Central  Java  Governor Number 73, 2009. These criteria are : the number of tobacco tax receipts, the Average of tobacco production for three  years previously, the development of the social environments are measured by index numbers  of  human development,  the level  of  DBHCHT  absorption for  two  years  previously  and  the  eradication  level  of    illegal  cigerrete.  The  regions  that received DBHCHT Allocation were accordance with the ranking calculation based on the two main parameters, there are cigarettes and tobacco production, eventhough there was percentage change in the amount received by each region.
Keyword: Tobacco, Tax, DBHCHT, Central Java Province

## PENDAHULUAN
Cukai  adalah  pungutan  negara yang  dikenakan  terhadap  barang-barang tertentu  yang  mempunyai  sifat  atau karakteristik yang ditetapkan dalam regulasi  tentang  Cukai.  Mengacu  kepada Undang-Undang  11  Tahun  1995  Tentang Cukai  yang  selanjutnya  telah  diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39
Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tentang Cukai,  dikenal  tiga  jenis  barang  kena cukai  secara  umum,  yaitu  etil  alkohol, minuman  yang  mengandung  etil  alkohol, dan hasil tembakau.
Penerimaan cukai dari hasil tembakau  merupakan  sumber  pendapatan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN)  yang  potensial  jika  dibandingkan dengan  sumber  pendapatan  yang  lainnya. Data menunjukkan peningkatan kontribusi cukai  industri  hasil  tembakau  (IHT)  pada tahun  2009,  realisasi  penarikan  cukai secara  nasional,  senilai  Rp  54,5  T  riliun mengalami peningkatan sebesar 6,4 % dari Rp.  51,3  triliun.  Peningkatan  penerimaan cukai  pada  tahun  2009  antara  lain  karena diberlakukannya  kenaikan  tarif  cukai tembakau  rata-rata  7  persen.  Penerimaan cukai  tembakau  ini  sangat  tergantung kepada jumlah produksi  rokok, disamping itu  juga  sebagai  dampak  positif  dari kebijakan  pemerintah  di  bidang  cukai yang  mendukung  peningkatan  pasar  serta terjaganya  iklim  kondusif  bagi  pengusaha rokok dan tembakau, serta kebijakan cukai yang tidak mendistorsi pasar.
Amandemen Undang-Undang Cukai  pada  tahun  2007  mengedepankan skema pembagian penerimaan. Dua persen dari  penerimaan  cukai  tembakau  harus dikembalikan  pada  daerah  produsen  tem- bakau,  berdasarkan  kontribusi  cukainya. Dengan  menggunakan  target  penerimaan tahun  2008  dan  dengan  asumsi  bahwa  95 persen  akan  datang  dari  cukai  tembakau, penetapan  bagi  hasil  ( earmark )  2  persen
tersebut  akan  memberikan  hasil  Rp.  836 milyar  bagi  daerah  penghasil  cukai  hasil tembakau.  Distribusi  bagi  hasil  cukai tersebut  adalah:  30  persen  diberikan kepada  provinsi  penghasil,  40  persen kepada  pemerintah  kabupaten/kota  daerah penghasil  dan  sisanya  yaitu  30  persen didistribusikan untuk kabupaten/kota lainnya.  Bagi  hasil  cukai  tembakau  akan dialokasikan  pada  perbaikan  industri tembakau  termasuk  kualitas  bahan  baku, pembinaan  industri  tembakau,  pembinaan lingkungan  sosial,  sosialisasi  program cukai, pemusnahan produk illegal dan pita cukai palsu.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah telah  menerima  Dana  Bagi  Hasil  Cukai Hasil  Tembakau  sejak  tahun  2008,  sejak diberikannya  alokasi  DBHCHT  kepada daerah  penerima  terdapat  protes  dari beberapa  kabupaten/kota  terkait  besaran alokasi  yang  belum  sesuai  dengan  kriteria antara  lain  Kabupaten  Temanggung  dan beberapa  daerah  lain  yang  merupakan daerah  penghasil  bahan  baku  utama industri tembakau ternyata hanya memperoleh  alokasi  dana  yang  kecil. Berdasarkan  latar  belakang  dan  permasa- lahan di atas maka perlu diketahui apakah alokasi  DBHCHT  sudah  sesuai  dengan ketetapan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui implementasi  alokasi  DBHCHT  yang  ada di  Provinsi  Jawa  Tengah  sehingga  dapat dijadikan evaluasi dalam penetapan alokasi DBHCHT tahun berikutnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  evaluatif  yang  dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2010.  Data  diperoleh  dengan  mengguna- kan  teknik  pengumpulan  data  melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan kepustakaan yang relevan  dengan  kajian,  seperti  peraturan perundang-undangan  terkait.  Sumber  data
utama  berasal  dari  Peraturan  Menteri Keuangan  mengenai  alokasi  Dana  cukai dari tahun 2008 s/d 2010, Dinas Perindus- trian  Provinsi  Jawa  Tengah,  Dinas Perkebunan  Provinsi  Jawa  Tengah,  BPS dan  dokumen  pendukung  lain.  Selain  itu, data  dan  informasi  juga  dikumpulkan  dan diverifikasi  melalui  diskusi  kelompok terfokus  ( focus  group  discussion )  dengan sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Tengah  dan  kabupaten  terpilih.  Sesuai dengan  metode  deskriptif,  selanjutnya metode  analisa  data  dilakukan  dengan tabulasi,  persentase,  maupun  dengan menggunakan  grafik  dan  uraian  yang mendeskripsikan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi  Perkembangan  Industri  Rokok Di Jawa Tengah
Industri  rokok  di  Jawa  Tengah dikuasai oleh industri-industri besar seperti PT Djarum, PT Nojorono Tobacco International,  PT  Prima  Tobacco  Harum Industri,  PT  Victory  Supra  Sigaret,  PT Stevania Ultra Tabacco. Pada tahun 2007,
Pemerintah  menetapkan  kebijakan  terkait dengan  cukai  rokok  melalui  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 43/PMK.04/2005 tentang  Penetapan  Harga  Dasar  dan  Tarif Cukai  Hasil  Tembakau.  Berdasar  PMK itu,  tarif  cukai  spesifik  rokok  baik  buatan dalam  negeri  maupun  impor  sebesar  Rp 35,-  per batang kecuali untuk jenis sigaret kretek  tangan  (SKT)  buatan  dalam  negeri sebesar  Rp  30,-  per  batang.  Sebelumnya,
besarnya  tarif  spesifik  rokok  ditetapkan dalam  tiga  kelompok,  yaitu  Rp  7,-    per batang  untuk  golongan  I,  Rp  5,-  untuk golongan  II,  dan  sebesar  Rp  3,-  untuk golongan  III.  Selain  mengatur  besar  tarif cukai,  PMK    juga  menyederhanakan golongan pengusaha rokok dari sebelumnya  empat  golongan  yaitu  I,  II, IIIA,  dan  IIIB  menjadi  tiga  golongan  saja yaitu  I,  II,  dan  III.  Pengusaha  rokok  akan masuk  dalam  golongan  I  jika  yang bersangkutan  memproduksi  lebih  dari  dua miliar  batang  per  tahun,  golongan  II  jika memproduksi  lebih  dari  500  juta  batang namun tidak lebih dari 2 miliar batang per tahun,  dan  golongan  III  jika  tidak  lebih dari 500 juta batang per tahun.
Berdasarkan data yang ditampilkan pada  Tabel  1  diketahui  bahwa  secara umum jumlah industri rokok pada periode 2008-2009 mengalami penurunan beberapa  unit  usaha  (UU)  pada  13 Kabupaten  antara  lain  di  Kabupaten Cilacap  (2  UU),  Kabupaten  Kebumen  (1 UU),  Kabupaten  Temanggung  (9  UU), Kabupaten  Magelang  (7  UU),  Kota Magelang  (2  UU),  Kabupaten  Sragen  (1 UU),  Kabupaten  Sukoharjo  (1  UU), Kabupaten  Wonogiri  (4  UU),  Kabupaten Karanganyar (7 UU), Kabupaten Brebes (2 UU),  Kabupaten  Pati  (2  UU),  Kabupaten Grobogan  (2  UU),  Kabupaten  Semarang (2  UU).  Sedangkan  pada  lima  Kab/Kota justru  mengalami  peningkatan  jumlah industri  yaitu  di  Kabupaten  Banjarnegara (2  UU),  Kabupaten  Purworejo  (5  UU), Kabupaten  Batang  (5  UU),  Kabupaten Jepara (22 UU).
Tabel 1. Data jumlah industri rokok di Jawa Tengah tahun 2008 s/d 2009
No Kab/Kota Jumlah Industri Peningkatan Tahun 2008 Tahun 2009 1 Kab. Cilacap 23 20 -3 2 Kab. Banyumas 2 2 0 3 Kab. Banjarnegara 2 4 2 4 Kab. Purbalingga 2 2 0 5 Kab. Kebumen 6 5 -1
No Kab/Kota Jumlah Industri Peningkatan Tahun 2008 Tahun 2009 6 Kab. Wonosobo 2 2 0 7 Kab. Temanggung 13 4 -9 8 Kab. Purworejo 25 30 5 9 Kab. Magelang 17 10 -7 10 Kota Magelang 3 1 -2 11 Kab. Boyolali 17 17 0 12 Kab. Sragen 4 3 -1 13 Kab. Klaten 7 7 0 14 Kab. Sukoharjo 2 1 -1 15 Kab. Wonogiri 4 0 -4 16 Kab. Karanganyar 18 11 -7 17 Kota Surakarta 3 3 0 18 Kab. Tegal 1 1 0 19 Kota Tegal 0 0 0 20 Kab. Batang 10 15 5 21 Kab. Pemalang 1 1 0 22 Kab. Brebes 11 9 -2 23 Kab. Pekalongan 3 3 0 24 Kota Pekalongan 4 4 0 25 Kab. Rembang 1 1 0 26 Kab. Pati 20 18 -2 27 Kab. Jepara 100 122 22 28 Kab. Blora 2 2 0 29 Kab. Kudus 209 209 0 30 Kab. Kendal 5 5 0 31 Kab. Grobogan 8 6 -2 32 Kab. Demak 15 15 0 33 Kota Salatiga 1 1 0 34 Kota Semarang 11 11 0 35 Kab. Semarang 7 4 -3 T O T A L 559 549 -10
Sumber: Dinas Perindustian Provinsi Jawa Tengah tahun 2010
Seperti  ditampilkan  pada  Tabel  1 dan 2 diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah  produksi  rokok  pada  industri Golongan  1  (Kapasitas  produksi  >  2  M), Golongan II (Kapasitas produksi 500 juta - 2  Miliar)  dan  Golongan  III  (Kapasitas produksi  500  juta)  pada  tahun  2009  jika dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi rokok  pada  Golongan  I  dan  Golongan  III terjadi  peningkatan  kurang  lebih  dua  kali produksi dari tahun sebelumnya, sedangkan  untuk  Golongan  II  hampir
sama.  Namun  terjadi  penurunan  tenaga kerja  pada  industri  Golongan  II  dan Golongan  III  pada  periode  yang  sama dengan penurunan masing-masing 4 persen  dan  27  persen.  Sedangkan  industri golongan  I  justru  mengalami  peningkatan sebesar  19  persen  dari  tahun  sebelumnya. Adanya  peningkatan  produksi  rokok menjadi
indikator peningkatan produktivitas  tenaga  kerja  terutama  pada industri Golongan III.
Gambar 1. Data produksi rokok di Jawa Tengah tahun 2008-2009 (batang/bulan)
Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 diolah
Gambar 2. Data Jumlah Tenaga kerja industri rokok di Jawa Tengah tahun 2008-2009 (orang)
Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 diolah
Produksi Tembakau di Jawa Tengah Produksi bahan baku rokok sebenarnya  tidak  hanya  pada  daerah pengasil  tembakau  saja  karena  yang dikenakan cukai adalah rokok kretek yang salah satu bahan bakunya adalah cengkeh. Namun  saat  ini  yang  masih  dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama penetapan  nilai  dana  bagi  hasil  cukai
adalah  komoditas  tembakau.  Daerah penghasil tembakau di Jawa Tengah  pada tahun  2008  tersebar  di  18    kabupaten, kemudian  tahun  2009  bertambah  menjadi 20  Kabupaten  (Rembang  dan  Cilacap) dengan  produksi  tertinggi  terdapat  tujuh kabupaten yaitu Kabupaten Kendal, Temanggung, Demak, Boyolali, Magelang, Wonosobo dan Klaten. Tabel 2. Produksi Tembakau di Jawa Tengah Kabupaten/Kota 2007*) 2008** 2009** 1  Kab. Semarang 249.61 206.50 468.54 2  Kab. Kendal 7,114.87 6,900.81 7,300.00 3  Kab. Grobogan 668.00 977.00 4  Kab. Demak 2,670.00 1,758.62 1,703.00 5  Kab. Batang 6.56 0.87 150.00 6  Kab. Pemalang 33.64 35.10 21.00
Kabupaten/Kota 2007*) 2008** 2009** 7  Kab. Kebumen 113.75 157.59 227.86 8  Kab. Magelang 2,877.60 738.00 2,220.00 9  Kab. Temanggung 8,019.54 5,012.43 6,786.64 10  Kab. Purworejo 88.16 130.40 227.10 11  Kab. Wonosobo 1,567.49 1,418.50 1,683.50 12  Kab. Banyumas 39.06 41.70 13  Kab. Banjarnegara 150.84 164.27 167.61 14  Kab. Karanganyar 39.00 60.00 15  Kab. Klaten 2,512.90 339.07 1,136.80 16  Kab. Boyolali 1,954.60 312.76 3,068.56 17  Kab. Blora 195.49 37.80 35.00 18  Kab. Wonogiri 22.00 61.00 97.00 19  Kab. Rembang - - 7.50 20  Kab. Cilacap 33.18 - 29.20 21  Kab Sukoharjo 250.00 - - 22  Kab. Sragen 1,818.35 - - 29,678.58 24,027.78 28,417.01 Sumber:  BPS *), Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah **) Aspek  Keadilan  Terhadap  Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk  memecahkan  permasalahan yang timbul mengenai ketentuan pembagian  cukai  hasil  tembakau  di Indonesia  dan  khususnya  di  Jawa  Tengah sebagai  daerah  penghasil  tembakau  dan lokasi  industri  hasil  tembakau  maka  akan digunakan  teori  keadilan  dari  John  Rawls (1973)  yang dikutip  dalam  Fanani  (2010). Dalam  bukunya a  Theory  of  Justice, John Rawls  menjelaskan  teori  keadilan  sosial sebagai the  difference  principle  dan  the principle  of  fair  equility  of  opportunity. Inti the different principle adalah perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar  memberikan  manfaat  yang  paling besar  bagi  mereka  yang  paling  kurang beruntung.
Menurut  Rawls  program  keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama  memberi  hak  dan  kesempatan yang  sama  atas  kebebasan  dasar  yang paling  luas  seluas  kebebasan  yang  sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur  kembali  kesenjangan  sosial ekonomi  yang  terjadi  sehingga  dapat
memberi  keuntungan  yang  bersifat  timbal balik  ( reciproal  benefit )  bagi  setiap  orang baik  mereka  yang  berasal  dari  tempat beruntung atau tidak.
Dengan  demikian  teori  tersebut dapat  digunakan  untuk  menentukan  dasar pembagian  cukai  hasil  tembakau  apakah sudah  memenuhi  unsur  keadilan  bagi daerah  penerima.  Berdasarkan  UU  No  39 Tahun  2007  tentang  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 1995  tentang  cukai  66  ayat  (1),  secara garis  besar  2persen    penerimaan  cukai dibagikan kepada provinsi penghasil cukai yang digunakan untuk mendanai peningkatan  kualitas  bahan  baku.  Padahal antara daerah penghasil cukai dan penghasil  tembakau  tentu  saja  berbeda.
Daerah  penghasil  cukai  secara  umum adalah  daerah  dengan  penghasil  rokok yang  umumnya  tidak  memiliki  lahan budidaya  tembakau  maupun  cengkeh sebagai  bahan  baku  utama  rokok  kretek. Sehingga  kalimat  pada  pasal  tersebut memang cukup rancu. Namun  sebenarnya Pemerintah  Pusatlah  yang  paling  tinggi menerima  dana  cukai  karena  hanya  2
persen saja  yang dibagikan kepada daerah penghasil.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  60  /  PMK  07/2008 DBHCHT  mulai  dialokasikan  pada  tahun 2008  kepada  daerah  penghasil  cukai  hasil tembakau ditetapkan sebesar Rp
200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) untuk lima provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY  dan  Jawa  Timur.    Besaran  dana alokasi  cukai  hasil  tembakau  untuk masing-masing  provinsi,  kabupaten  dan kota berdasarkan pembagian yang ditetapkan oleh gubernur.
Selanjutnya  pada  tahun  2009 alokasi DBHCHT ditetapkan dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:
85/pmk.07/2009  kepada  provinsi  peng- hasil  cukai  hasil  tembakau  sebesar  Rp 964.802.000.000,-  (sembilan  ratus  enam puluh empat milyar delapan ratus dua juta
rupiah).  Alokasi  sementara  DBHCHT tersebut  adalah  sebesar  2  (dua)    persen dari  penerimaan  cukai  hasil  tembakau sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2008  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun  Anggaran  2009.  Dalam  PMK  ini juga ditetapkan dengan komposisi 30 (tiga puluh)  persen    untuk  Provinsi  penghasil, 40 (empat puluh) persen untuk kabupaten/kota  daerah  penghasil,  dan  30 (tiga  puluh)  persen    untuk  kabupaten/kota lainnya.
Tahun  2010  dikeluarkan  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  115/PMK.07/ 2010  tentang  perubahan  atas  Peraturan Menteri  Keuangan  No  66/PMK.07/2010 tentang alokasi sementara DBHCT Tahun  2010  dengan  nilai  total  Rp 1.118.499.999.975,00,  sementara  untuk Jawa  Tengah  mendapat  alokasi  258 milyar. Tabel 3. Alokasi DBHCHT dari tahun  2008 s/d 2010 Dasar Peraturan Menteri Keuangan No 60 / PMK 07/2008 Peraturan Menteri Keuangan No 85 / PMK 07/2009 Peraturan Menteri Keuangan No 115 / PMK 07/2010 Prov/kab/Kota 2008 2009 2010 Nilai (%) Nilai (%) Nilai (%) 1 Provinsi 15,659,166,167.00  30.00 84,737,511,000  30.00 77,581,295,272  30.01 2 Kota Semarang 870,685,528.00 1.67 8,204,835,400 2.90 4,878,833,702 1.89 3 Kab Demak 544,318,902.00 1.04 6,026,330,489 2.13 5,563,188,774 2.15 4 kab. Grobogan 566,177,728.00 1.08 5,035,985,688 1.78 3,949,280,618 1.53 5 Kota Salatiga 448,588,471.00 0.86 3,354,690,119 1.19 2,712,511,435 1.05 6 Kab. Semarang 458,596,269.00 0.88 2,909,634,764 1.03 2,819,478,250 1.09 7 Kab. Kendal 682,667,749.00 1.31 9,142,532,869 3.24 12,438,679,835 4.81 8 Kab Kudus 17,207,191,978.00  32.97 70,825,701,253  25.07 48,920,782,806  18.92 9 kab. Pati 851,466,745.00 1.63 4,574,257,602 1.62 2,842,279,114 1.10 10 Kab Jepara 741,558,215.00 1.42 2,693,632,118 0.95 7,532,926,260 2.91 11 Kab. Rembang 448,736,753.00 0.86 2,491,600,180 0.88 2,397,560,556 0.93 12 Kab. Blora 449,626,443.00 0.86 3,467,162,799 1.23 3,157,602,260 1.22 13 Kota Surakarta 1,233,647,499.00 2.36 2,764,989,068 0.98 2,461,447,082 0.95 14 Kab. Karanganyar 467,368,376.00 0.90 5,662,862,425 2.00 3,284,483,032 1.27 15 kab. Klaten 557,863,450.00 1.07 5,208,380,679 1.84 6,575,667,327 2.54 16 Kab. Sukoharjo 450,679,708.00 0.86 2,772,201,919 0.98 2,761,755,953 1.07 17 Kab. Wonogiri 449,626,443.00 0.86 2,483,494,026 0.88 2,393,480,907 0.93 18 Kab. Boyolali 590,501,405.00 1.13 3,425,770,857 1.21 4,496,944,487 1.74 19 Kab. Sragen 535,120,235.00 1.03 2,640,937,713 0.93 2,443,426,132 0.95 20 Kab. Cilacap 526,317,712.00 1.01 2,639,202,510 0.93 2,370,548,704 0.92 21 Kab. Kebumen 451,956,666.00 0.87 2,576,797,667 0.91 2,754,188,653 1.07 22 Kota Pekalongan 878,700,436.00 1.68 3,294,158,494 1.17 2,808,884,597 1.09
Dasar Peraturan Menteri Keuangan No 60 / PMK 07/2008 Peraturan Menteri Keuangan No 85 / PMK 07/2009 Peraturan Menteri Keuangan No 115 / PMK 07/2010 Prov/kab/Kota 2008 2009 2010 Nilai (%) Nilai (%) Nilai (%) 23 Kab Batang 450,055,994.00 0.86 3,223,109,285 1.14 2,777,810,760 1.07 24 Kab Pekalongan 451,835,374.00 0.87 2,551,070,667 0.90 2,366,027,972 0.92 25 Kab Banyumas 457,014,593.00 0.88 2,511,354,331 0.89 2,404,333,430 0.93 26 Kab Purbalingga 448,440,190.00 0.86 3,376,486,400 1.20 2,671,092,448 1.03 27 Kab. Banjarnegara 453,666,452.00 0.87 2,457,318,751 0.87 2,551,582,288 0.99 28 Kab Brebes 463,697,906.00 0.89 2,498,146,883 0.88 2,374,607,861 0.92 29 Kab. Pemalang 460,174,388.00 0.88 2,538,495,874 0.90 2,804,866,882 1.08 30 Kab. Tegal 448,440,190.00 0.86 3,084,378,575 1.09 2,665,153,988 1.03 31 Kota Tegal 550,858,231.00 1.06 2,551,471,647 0.90 2,364,382,332 0.91 32 Kota Magelang 449,181,598.00 0.86 2,468,701,775 0.87 2,368,318,597 0.92 33 Kab.  Magelang 565,674,691.00 1.08 3,343,769,279 1.18 5,393,185,748 2.09 34 Kab. Wonosobo 687,983,620.00 1.32 3,776,362,073 1.34 4,291,060,958 1.66 35 Kab. Purworejo 452,722,271.00 0.87 2,555,339,464 0.90 2,656,705,507 1.03 36 Kab. Temanggung 785,456,624.00 1.50 8,589,695,352 3.04 13,680,443,045 5.29 52,195,767,008.00 100  282,458,372,004 100  258,514,819,582 100 Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Keuangan  No 60/PMK.7/2008 tentang dana alokasi cukai hasil tembakau tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan No 85/PMK.07/2009 tentang Penetapan  alokasi  sementara  dana  bagi  hasil  cukai  hasil  tembakau  2009,  Peraturan Menteri  Keuangan  No  115/PMK.07/2010  tentang  perubahan  atas  peraturan  menteri Keuangan  No  66?PMK.07/2010  tentang  alokasi sementara  dana  bagi  hasil  cukai  hasil tembakau Tahun 2010.
Pada  tahun  2009,  berdasarkan PMK  No  197/PMK.07/2009  ditetapkan lima kriteria sebagai dasar penetapan nilai DBHCHT  yang  kemudian  ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 73 tahun 2009. Kriteria  tersebut:  1)  Jumlah  penerimaan cukai  hasil  tembakau  (CHT)  tahun  2008 yang  dihitung  dari  jumlah  produksi  rokok tahun 2009 dengan bobot 57,5%, 2) Rata- rata  produksi  tembakau  kering  selama  3 (tiga)  tahun  sebelumnya  (bobot    37,5%), 3)  Pembinaan  lingkungan  sosial  (diukur dengan angka indeks pembangunan manusia) 2 (dua) tahun sebelumnya (bobot 3%),    4)  Tingkat  penyerapan  DBHCHT  2
(dua)  tahun  sebelumnya  (bobot  1  %),  5) Tingkat pemberantasan barang kena cukai illegal  2  (dua)  tahun  sebelumnya  (bobot 1%).
Perbaikan  nilai  alokasi  DBHCHT dari  tahun  ke  tahun  terus  dilakukan mengacu  kepada  kelima  kriteria  tersebut
oleh  Sekretariat  DBHCHT  Provinsi  Jawa Tengah  yang  antara  lain  beranggotakan Biro  Perekonomian  Prov  Jateng,  Biro Keuangan  Prov  Jateng,  Dinas  Perisdus- trian  Prov  Jateng.  Sementara  itu  seiring dengan perbaikan kriteria, alokasi DBHCHT  di  Kabupaten  Kudus  menga- lami penurunan dari tahun ke tahun, tahun 2008  menerima  32  persen  dari  total  dana DBHCHT  di  Provinsi  Jawa  Tengah, selanjutnya  pada  tahun  2009-  2010 menurun menjadi 27 persen dan 18 persen. Sedangkan  Kabupaten  Temanggung  dan Kendal sebagai daerah penghasil mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya, untuk tahun 2008 Kabupaten Temanggung hanya  memperoleh  1,5  persen  kemudian tahun  2009  sebanyak  3,04  persen  dan 2010  menjadi  5,29  persen.  Kabupaten Kendal yang semula menerima 1,31persen pada tahun 2008, tahun 2009 menjadi 3,24 persen  dan  tahun  2010  kembali  naik menjadi 4,8 persen.
53
Jika  menganut  formula  pembagian 30  persen  provinsi,  40  persen  daerah penghasil  dan  30  persen  non  penghasil, maka  dapat  dilihat  30  persen  untuk propinsi  sudah  sesuai.  Namun  demikian masih  rancu  pada  daerah  non  penghasil dan  penghasil.  Berdasarkan  hal  itu  dapat dilihat  kategori  daerah  penghasil  dengan persentase  penerimaan  DBHCHT  Tahun 2009 diatas 1,84 persen meliputi Kabupaten  Kudus,  Temanggung,  Kendal, Grobogan,  Karanganyar,  Klaten  dan  Kota Semarang. Namun jika dilihat daerah yang dikategorikan  daerah  penghasil  tersebut tidak  semuanya  sesuai.  Sebagai  contoh Kabupaten  Grobogan  dan  Kota  Semarang dengan  industri  rokok  dan  produksi tembakau  tidak  termasuk  kategori  tinggi namun  mendapat  alokasi  lebih  tinggi dibandingkan  Kabupaten  Jepara    (yang memiliki jumlah industri rokok nomer dua di  Jateng)  dan  daerah  penghasil  tembakau
seperti  Kabupaten  Magelang,  Wonosobo dan Boyolali.
Tahun 2010 apabila dilihat dari sisi persentase  daerah  penghasil  dikategorikan dengan  penerimaan  diatas  1,66  persen yang  mencakup  10  kabupaten,  yaitu Kabupaten  Kudus,  Temanggung,  Kendal, Klaten, Magelang, Demak, Jepara, Boyolali,  Wonosobo  dan  Kota  Semarang dengan  total  persentase  44  persen, sementara  sisanya  dibagi  rata  Kabupaten Kota  se  Jawa  Tengah  dengan  besaran antara  0,9  sampai  dengan  1,53  persen. Apabila  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Keuangan  No  197/PMK.07/2009,  dengan 2  kriteria  utama  yang  dijadikan  sebagai parameter,  yaitu  produksi  rokok  (57,5%) dan  produksi  tembakau  (37,5%)  maka setelah  dihitung  diperoleh  persentase penerimaan cukai tiap daerah seperti pada tabel berikut:
Tabel 4. Persentase penerimaan DBHCHT No Kabupaten/Kota Persentase (%) No Kabupaten/Kota Persentase (%) 1 Kab. Kudus 43.55 19 Kab Purworejo 0.41 2 Kab Kendal 11.01 20 Kab Purbalingga 0.38 3 Kab Temanggung 10.04 21 Kota Pekalongan 0.37 4 Kab Jepara 5.45 22 Kota Surakarta 0.36 5 Kab Demak 4.83 23 Kota Salatiga 0.30 6 Kab Magelang 3.99 24 Kab Banjarnegara 0.25 7 Kab Boyolali 3.38 25 Kab Sukoharjo 0.14 8 Kab Klaten 2.96 26 Kota Tegal 0.13 9 Kab Wonosobo 2.36 27 Kab Tegal 0.13 10 Kota Semarang 2.29 28 Kab Rembang 0.12 11 Kab Batang 1.57 29 Kab Wonogiri 0.11 12 Kab Sragen 1.22 30 Kab Cilacap 0.06 13 Kab Karanganyar 1.19 31 Kab Pemalang 0.05 14 Kab Pati 1.01 32 Kab Banyumas 0.04 15 Kab Grobogan 0.84 33 Kab Brebes 0.04 16 Kab Semarang 0.55 34 Kab Pekalongan 0.01 17 Kab Kebumen 0.45 35 Kota Magelang 0.01 18 Kab Blora 0.42 TOTAL 100 Data produksi rokok yang digunakan adalah rata-rata produksi rokok selama dua tahun terakhir (2008 s/d 2009)
yang  diperoleh  dari  Dinas  Perindustrian Provinsi  Jawa  Tengah,  dan  data  produksi tembakau  tiga  tahun  terakhir.  Jika  ditotal
10 daerah dengan kriteria penghasil  yaitu, Kabupaten  Kudus,  Kendal,  Temanggung, Jepara,  Demak,  Magelang,  Boyolali, Klaten  Wonosobo  dan  Kota  Semarang mempunyai nilai sebesar 89,85 persen dan sisanya  adalah  daerah  non  penghasil. Apabila  dibandingkan  dengan  alokasi penerimaan cukai  tahun  2010 maka ke 10 Kabupaten  tersebut  termasuk  dalam  10 kabupaten  penerima  dana  bagi  cukai  hasil tembakau  paling  tinggi.  Dengan  demikian dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  untuk tahun 2010 meskipun sudah sesuai dengan ranking daerah namun mengalami perubahan berdasarkan besaran persentase yang diterima oleh tiap daerah.

## KESIMPULAN
1. Perbaikan nilai alokasi DBHCHT dari tahun  ke  tahun  terus  dilakukan mengacu  kepada  ketetapan  PMK  No 197/PMK.07/2009  yaitu  berdasarkan kepada  lima  kriteria  yang  kemudian ditindaklanjuti  dengan  dikeluarkan- nya Peraturan Gubernur Jawa Tengah
No  73  tahun  2009.  Kriteria  tersebut: 1)  Jumlah  penerimaan  cukai  hasil tembakau,  2)  Rata-rata  produksi tembakau  kering  selama  3  (tiga) tahun  sebelumnya  3)  Pembinaan lingkungan  sosial  (diukur  dengan angka indeks pembangunan manusia), 4)  Tingkat  penyerapan  DBHCHT  2 (dua)  tahun  sebelumnya  ,  5)  Tingkat pemberantasan  barang  kena  cukai illegal.
2. Alokasi  DBHCHT  sudah  sesuai dengan  ranking  daerah  berdasarkan penghitungan  dua  parameter  utama produksi rokok dan produksi tembakau, meskipun terdapat perubahan berdasarkan besaran persentase  yang  diterima  oleh  tiap daerah.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada Balitbang  Provinsi  Jawa  Tengah  yang telah  menfasilitasi  penelitian  ini  melalui Dana  Bagi  Hasil  Cukai  Hasil  Tembakau (DBHCHT) tahun 2010.

## DAFTAR PUSTAKA
Fanani,  A.Z., 2010. Teori  Keadilan dalam Perspektif  Filsafat  Hukum  dan Islam.http://www.badilag.net/data/ ARTIKEL/WACANA_HUKUM_I SLAM/TEORI_KEADILAN_PER SPEKTIF_FILSAFAT_HUKUM_ ISLAM.pdf.  Diakses  Nopember 2010 Menteri  Keuangan,“Kebijakan  Cukai  dan dana  Alokasi  Cukai  TA.  2008, makalah  disampaikan pada penga- rahan  penggunaan  dana  alokasi cukai  dengan  Gubernur/Walikota/ Bupati  daerah  penerima  dana alokasi cukai hasil tembakau 2008
Pergub  Nomor  77  Tahun  2007  Tentang Pedoman pengelolaan Dana BHCHT di Provinsi Jawa Tengah Pergub No. 78 Tahun 2007 Tentang Dana Alokasi  Bagi  Hasil  Penerimaan
Cukai  Hasil  Tembakau  Bagian Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota Tahun 2008 Permenkeu  No  60/PMK.07/2008  Tentang Dana Alokasi Cukai/Hasil Tembakau Tahun 2008 Permenkeu No. 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Penyalahgunaan Alokasi Dana BHCHT  dan Sanksi Atas Penyalahgunaan
Undang  Undang  R.I.  No.  39  Tentang Perubahan  Atas  Undang  Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
Pergub 73 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil  Cukai  Hasil  Tembakau Bagian  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah Tahun Anggaran 2010 SE  Menteri  Keuangan  Nomor  151 /MK.07/2010 tentang prioritas penggunaan  dana  bagi  hasil  cukai hasil  tembakau    tahun  anggaran 2010;
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 20/PMK  07/2009  tentang  Peru- bahan  atas  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  84/PMK  07/ 2008  tentang  Penggunaan  Dana Bagi  Hasil  Cukai  Hasil  Tembakau dan  Sanksi  atas  Penyalahgunaan Alokasi  Dana  Bagi  Hasil  Cukai Hasil Tembakau Peraturan Menteri Keungan Nomor 197/PMK.07/2009  tentang  Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil  Tembakau  Kepada  Provinsi Penghasil  Cukai  dan/atau  Provinsi Penghasil Tembakau