## KEDUDUKAN PERUSAHAAN SEBAGAI MITRA NAZHIR DAARUT TAUHID DALAM MENGELOLA ASSET WAKAF BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Aulia Hamidah Fauzia *)
aulia19008@mail.unpad.ac.id/ahfseba@gmail.com
R. Kartikasari *) kartikasari@unpad.ac.id
Helza Nova Lita *) helza.nova@unpad.ac.id
(Diterima 02 Februari 2022, disetujui 10 Februari 2022)

## ABSTRACT
The  company's  position  as  a  partner  of  Nazhir  is  one  of  the  efforts  to  make  waqf assets  productive,  namely  having  social  dimensions  or  aspects,  as  well  as commercial.  Tied  with  contracts  in  accordance  with  sharia  principles  in  accordance with  Article  43  of  the  Waqf  Law.  The  partnership  is  carried  out  with  the  concept  of syirkah  and  must be  in  accordance  with  the designation  of  the  waqf  property  in  the waqf pledge deed and the purpose of the foundation. It is interesting to study in this article, because waqf is not only interpreted as a monotonous dimension of worship for houses of worship, but can be turned into an integrated area as managed by the Daarut  Tauhid  foundation  which  includes  tourism,  religion  and  education  aspects. Analyzed  using  normative  juridical  methods  and  using  supporting  data  from  the results  of  discussions  with  the  daily  management  of  the  foundation.  Nazhir foundations  can  partner  with  companies,  whether  it's establishing  a  business  with  a maximum  of  25%  of  the  foundation's  total  wealth  in  accordance  with  Article  3 paragraph  (1)  of  the  Foundation  Law  No.  28  of  2004  or  creating  a  business  unit where the maximum profit is 10% of the total net profit. productive waqf assets. The partner companies can be in the form of PT, CV, Firm or Civil Partnership.
Keywords: waqf, productive, foundation, nazhir, company
*) Mahasiswa  Program  Studi  Magister  Hukum  Bisnis  Universitas  Padjadjaran,  Bandung.  Penerima Hibah Beasiswa Riset BAZNAS RI 2021 Kategori Umum S2.
*) Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
*) Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

## ABSTRAK
Kedudukan  perusahaan  sebagai  mitra  nazhir  merupakan  salah  satu  upaya  agar asset  wakaf  menjadi  produktif,  yaitu  memiliki  dimensi  atau  aspek  sosial,  dan  juga komersil. Diikat dengan akad-akad yang sesuai dengan prinsif syariah sesuai Pasal 43  UU  Wakaf.  Adapun  kemitraan  tersebut  dilakukan  dengan  konsep syirkah dan harus sesuai dengan peruntukkan harta benda wakaf di akta ikrar wakaf serta tujuan yayasan.  Menjadi  menarik  untuk  dikaji  dalam  artikel  ini,  karena  wakaf  tidak  hanya dimaknai  sebagai  dimensi  ibadah  yang  monoton  peruntukkannya  untuk  rumah ibadah,  melainkan  dapat  diproduktifkan  menjadi  satu  kawasan  terintegrasi  seperti yang  dikelola  oleh  yayasan  Daarut  Tauhid  yang  mencakup  aspek  wisata,  religi  dan edukasi. Ditelaah dengan menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan data pendukung dari hasil diskusi dengan pengurus harian yayasan tersebut. Nazhir yayasan  dapat  bermitra  dengan  perusahaan  baik  itu  mendirikan  usaha  dengan maksimal  menyertakan  modal  yayasan  maksimal  25%  total  kekayaan  yayasan sesuai  pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  Yayasan ataupun  membuat  unit  usaha  yang  mana  laba  maksimalnya  adalah  10%  dari  total bersih laba asset wakaf yang diproduktifkan. Adapun perusahaan mitra dapat berupa PT, CV, Firma ataupun Persekutuan Perdata.
Kata kunci : wakaf, produktif, yayasan, nazhir, perusahaan

## I. Pendahuluan
Kedudukan  perusahaan  sebagai  pengelola  asset  wakaf  merupakan urgensi dalam pengembangan wakaf produktif dengan model pengelolaan yang inovatif yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan (Sulistiani, 2017: 175). Nazhir  sebagai  pihak  yang  menerima  dan  mengelola  harta  benda  wakaf  dari orang  yang  berwakaf  (wakif)  wajib  mengelola  harta  benda  atau  asset  wakaf sesuai  dengan  peruntukannya  (Pasal  1  angka  (4)  Undang-undang  Nomor  41 Tahun 2004 tentang Wakaf), maka ketika nazhir dahulu hanya dimaknai sebagai pengelola wakaf secara konvensional yang hanya mengelola asset tanah wakaf saja  untuk  mushola,  makam  ataupun  masjid,  dewasa  ini  objek  wakaf  benda bergerak dan tidak bergerak telah berkiblat kearah wakaf produktif yang dikelola secara  professional,  maka  amanah  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf  yang  selanjutnya  disebut  UU  Wakaf,  memuat  Pasal  42-43 mengharuskan nazhir agar mampu mengelola asset wakaf lebih produktif lagi.
Ini  menjadi  sangat  menarik  untuk  ditelaah  lebih  lanjut,  mengingat  bahwa Indonesia  memiliki  potensi  dana  wakaf  yang  amat  besar.  Potensi  Indonesia dengan jumlah penduduk beragama Islam yang menyentuh angka 230 juta jiwa atau  sekitar  87%  dari  total  penduduk  Indonesia  yang  263  juta  jiwa,  dengan
jumlah  masyarakat  kelas  menengah  74  juta  jiwa  akan  menghasilkan  potensi wakaf sekitar 217 T.
Potensi  luar  biasa  dana  wakaf  akan  menjadi  optimal  bila  wakaf  dikelola secara  produktif  dengan  eksistensi  nazhir  yang  harus  kompeten,  kapabel  serta professional. Lantas, bentuk pengelolaan wakaf oleh nazhir perusahaan nantinya diharapkan dapat mengantarkan tujuan dari wakaf sebagai misi mensejahteraakan  umat,  baik  dalam  segi  keagaamaan,  pendidikan,  kesehatan, fasilitas  umum  serta  bidang  sosial  lainnya  yang  tidak  bertentangan  dengan syari’at Islam serta sesuai dengan amanah-hukum positif di Indonesia (Saptono, 2019: 7).
Wakaf  tersebut  idealnya  memiliki  ciri  pola  manajemen  yang  terintregrasi, kesejahteraan  nazhir,  serta  adanya  asas  transformasi  dan  tanggungjawab dengan  berpedoman  menahan  pokok  harta  benda  wakaf  dan  mengambil manfaatnya  untuk  didistribusikan  kepada mawkuf  alaih (Sulistiani,  2017:  76). Oleh  sebab  itu,  perlu  juga  adanya  manajemen  wakaf  yang  meliputi  promosi secara  eksternal,  baik  itu  penguatan  sistem  hukum,  mengedukasi  masyarakat, serta meningkatkan kualitas penelitian (Hamzah: 2020).
Artikel  ini  menjadi  menarik  dari  aspek  hukum  positif  di  Indonesia  untuk diteliti  lebih  lanjut,  bentuk  perusahaan  seperti  apa  yang  nantinya  mampu menjawab  dan  mengakomodir  segala  tantangan  dari  wakaf  itu  sendiri  agar mampu  optimal  seperti  pengelolaan  wakaf  melalui  perusahaan  dibeberapa Negara,  yakni  seperti  Zam  Zam  Tower,  Arab  Saudi  tepatnya  di  Kota  Mekkah merupakan sebuah menara yang diwakafkan oleh Raja Arab Saudi yang dikelola Abdul  Aziz  Waqf  (KAAW)  sebagai  Nazhir  Perusahaan  yang  mengembangkan wakaf produktif bangunan tersebut, lalu ada Wakaf Singapura yang mengelolaan wakaf sudah professional dengan mengelola lahan kosong menjadi tanah  wakaf Jabbar  di  Duku  Road,  Mesjid  dengan  Pertokoan  dan  20  unit  apartemen  di daerah Telok Indah (Saptono, 2018: 121).
Di  Indonesia  sendiri,  tepatnya  di  kota  Bandung,  ada  kawasan  wakaf terpadu  yakni  mengintegrasikan  aspek  wisata,  edukasi  dan  religi  yang  dikelola secara  professional  oleh  nazhir.  Selanjutnya,  bagaimanakah  model  kerjasama nazhir  dengan  perusahaan  dalam  mengelola  harta  benda  wakaf  berdasarkan hukum positif di Indonesia.

## II.  Metode Penelitian
Metode  yang  dilakukan  dalam  penelaahan  artikel  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Penelitian  hukum normatif dengan pendekatan undang-undang yang berlaku dan mengikat terkait segala  ketentuan  mengenai  perusahaan,  wakaf  dan  yayasan  yang  terintegrasi dengan  model  akad  syariah  dalam  pengembangan  harta  benda  wakaf  yang harus  sesuai  dengan  prinsip  syariah  yang  merupakan  amanah  yang  tercantum dalam  Undang-undang  Wakaf  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  yang selanjutnya disebut UU Wakaf (Efendi dan Ibrahim, 2018: 131).
Meneliti  data  sekunder  dari  sumber  kepustakaan  dari  Undang-  undang Nomor  28  Tahun  2004  tentang  Yayasan  yang  selanjutnya  disebut  UU  Yayasan serta  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  yang selanjutnya disebut UU PT (Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji:  2001). Adapun tahapan  wawancara  dilakukan  penulis  langsung  mengunjungi  Yayasan  Daarut Tauhiid Bandung untuk melengkapi data terkait pengelolaan wakaf terpadu.

## III.  Hasil dan Pembahasan
Wakaf  merupakan  social  finance  dalam  Islam  yang  mampu  memberi peran  ganda  di  masyarakat.  Selain  memiliki  dimensi  ibadah  bagi  orang  yang berwakaf (wakif), wakaf dalam ekosistem keuangan Islam memiliki peran penting pada  masa  covid-19. Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan dan/  atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).
Wakaf  adalah  salah  satu  cara  penyaluran  yang  menurut  ajaran  Islam, berupaya  mewujudkan  keadilan  sosial,  khususnya  keadilan  di  bidang  ekonomi dan, memiliki potensi yang sangat luas untuk dikembangkan, karena wakaf dapat dilakukan  oleh  banyak  pihak,  tidak  dibatasi  oleh  status  seseorang,  baik  kaya atau  miskin  dan,  tanpa  harus  terbatas  pada  ikatan  keluarga.  Wakaf  untuk kepentingan  umum (wakaf  khairi) adalah  untuk  kepentingan  umum  dan  dapat dinikmati  oleh  masyarakat  pada  umumnya.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu sarana  penyelenggaraan  kesejahteraan  masyarakat  yang  tidak  hanya  untuk
kepentingan ibadah ritual, tetapi juga untuk manfaat sosial, budaya, pendidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi (Anggraieni, 2022: 54).

## 3.1. Kedudukan Perusahaan sebagai Mitra Nazhir
Pasal 9  UU Wakaf  disebutkan  bahwa  nazhir wakaf  dapat  berbentuk perorangan,  organisasi  dan  badan  hukum.  Yayasan  merupakan  badan hukum  yang  bergerak  dibidang  sosial,  agama  dan  kemasyarakatan  yang bersifat  nirlaba  yang  diamanahi  mengelola  wakaf.  Kiblat  wakaf  produktif menuntut  yayasan  menghasilkan  manfaat  wakaf  yang  lebih  besar,  yakni salah  satunya  dapat  dengan  cara  bermitra  dengan  perusahaan.  Badan Hukum  atau recht  persoon dapat  diartikan  sebagai  purusa  hukum/awak hukum/pribadi  hukum  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)  yang  tidak diatur  secara  tegas  namun  hanya ada  ketentuan tentang  perkumpulan,  yaitu  dalam  Buku  III  pasal  1653  sampai  1665 KUHPerdata.  Halim  HS  menyimpulkan  bahwa  badan  hukum  merupakan kumpulan  orang-orang  yang  mempunyai  tujuan  tertentu,  harta,  kekayaan, serta organisasi (Raharjo, 2009: 19).
Perusahaan  yang  berstatus  badan  hukum  secara  hukum  diterima sebagai  subjek  hukum  tersendiri  dalam  pergaulan  hukum,  sedangkan perusahaan  yang  tidak  berbadan  hukum,  status  subjek  hukumnya  melekat pada diri pendiri atau anggota atau pengusahanya. Kemudian badan usaha bila  dibedakan  berdasarkan  jumlah  pendirinya,  yaitu  badan  usaha  yang didirikan  oleh  seorang  ataupun  disebut  usaha  perseorangan  dan  ada  pula badan  usaha  yang  di  dirikan  atas  kerjasama  beberapa  orang  seperti perserikatan perdata, persekutuan firma, CV, PT, dan Koperasi (Sidabalok, 2012: 92).
Perseroan  Terbatas  (PT)  adalah  badan  hukum  yang  didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham,  yang  pemiliknya  memiliki  bagian  sebanyak  saham  yang dimilikinya. Badan usaha yang besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran  dasar.  Kekayaan  perusahaan  terpisah  dari  kekayaan  pribadi pemilik  perusahaan  sehingga  memiliki  harta  kekayaan  sendiri.  Pemilik perusahaan  akan  mendapatkan  bagian  keuntungan  yang  disebut  dividen. Selain  berasal  dari  saham  PT  dapat  pula  berasal  dari  obligasi.  Dasar
hukum  PT  adalah  Undang-undang  Nomor.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan (Muthiah, 2016:  22).
Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga professional,  dengan  struktur  organisasi  PT  terdiri  dari  pemegang  saham, direksi,  dan  komisaris.  Pemegang  saham  melimpahkan  wewenangnya kepada  direksi  untuk  menjalankan  dan  mengembangkan  perusahaan sesuai  dengan  tujuan  dan  bidang  usaha  perusahaan.  Direksi  berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak. Komisaris sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan, bila berhalangan hadir  dapat  melempar  suara  miliknya  ke pemegang lain  yang disebut proxy (Muthiah, 2016:  23).
Kelebihan  PT  dari  bentuk-bentuk  perusahaan  lain  adalah terjaminnnya kelangsungan hidup perusahaan, terbatasnya tanggungjawab, tidak  menimbulkan  resiko  kekayaan  pribadi  dan  keluarga  pemilik,  saham dapat  diperjualbelikan  dengan  relative  mudah,  pengelolaan  perusahaan dapat  dilakukan  lebih  efisen.  Namun  adapula  kelemahannya,  mencakup biaya  pendirian  yang  cenderung  mahal,  permasalahan  administrasi  yang rumit,  sulit  untuk  membubarkan  diri,  adanya  kemungkinan  konflik  antara dewan direksi dengan pemegang saham(Muthiah, 2016:  24).
Persekutuan  merupakan  bentuk  permitraan  yang  paling  sederhana. Jadi  pertemanan  menjadi  pengikat  utama  dalam  persekutuan  perdata. Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  persekutuan  perdata  yang  berjeniskan perjanjian  diatur  dalam  pasal  1918-1652  KUHPdt,  bagian  dari  buku  III KUHPdt  yang  mengatur  tentang  perjanjian,  lebih  rinci  pengertian persekutuan perdata dalam pasal 1618 KUHPdt adalah persetujuan dengan mana  dua  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  untuk  memasukkan  sesuatu dalam  persekutuan,  dengan  maksud  membagi  keuntungan  yang  terjadi karenanya.  Maka  secara  sederhana  persekutuan  perdata  adalah  badan usaha  bukan  badan  hukum  yang  setiap  sekutunya  bertindak  atas  nama sendiri  serta  bertanggungjawab  sendiri  terhadap  pihak  ketiga  (Mulhadi, 2019 :39).
Persekutuan  dapat  didirikan  melalui  perjanjian  yang  sederhana  dan tidak  ada  pengajuan  formal  atau  tidak  perlu  ada  persetujuan  Pemerintah.
Perjanjian bisa secara tertulis dengan akta pendirian ataupun lisan, namun pada  umumnya  perjanjian  dibuat  secara  tulisan.  Persekutuan  biasanya menggunakan  nama  anggota  atau  mitranya.  Organ  dari  persekutuan perdata  berupa  akta  pendirian  yang  mengatur  mengenai  sekutu  yang ditunjuk  sebagai  pengurus  persekutuan (Sekutu  Statuter) ,  setelah persekutuan  di  dirikan,  para  mitra  persekutuan  dapat  dengan  perjanjian khusus menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus  ( Sekutu  Mandater ). Sekutu  Statuter tidak  dapat  diberhentikan selama  berjalannya  persekutuan  kecuali atas  dasar  alasan-alasan  tertentu menurut  hukum.  Sedangkan  Sekutu  Mandater,  dapat  diberhentikan  setiap saat atau meminta agar kekuasaannya dicabut (Mulhadi, 2019 :36).
Masalah  kewenangan  para  organ  ini  dalam  bertindak  berdasarkan Pasal  1637  KUHpdt,  pengurus  yang  ditunjuk  tersebut  berhak  melakukan semua  tindakan  kepengurusan  yang  ia  anggap  perlu  walaupun  tidak disetujui  oleh beberapa atau  semua  mitra  asalkan  dilakukan  dengan itikad baik.  Jadi  pengurus  dapat  bertindak  atas  nama  mitra  dan  mengikat  para mitra  terhadap  pihak  ketiga,  dan  pihak  ketiga  terhadap  para  mitra,  selama masa  penunjukannya.  Apabila  pengurus  yang  ditunjuk  ada,  mitra  yang bukan  pengurus  tidak  mempunyai  wewenang  untuk  bertindak  atas  nama mitra  dan  tidak  bisa  mengikat  para  mitra  lainnya  terhadap  pihak ketiga(Mulhadi, 2019 :36).
Mitra  persekutuan  perdata  bertanggungjawab  secara  pribadi, terbatas pada perikatan-perikatan yang telah dibuatnya sendiri, kecuali bila sekutu  yang  bersangkutan  telah  mendapat  kuasa  dari  sekutu-sekutu lainnya atau keuntungan dari adanya perikatan tersebut telah dinikmati oleh persekutuan.  Maka  bilamana  persekutuan  membuka  rekening,  maka tindakan tersebut diwakili oleh pengurus persekutuan(Mulhadi, 2019 :38).
Sementara itu, firma merupakan terjemahan dari venootscgao onder firma ,  yang  secara  harfiah  adalah  persekutuan  di  bawah  nama  bersama. Firma  merupakan  metamorphosis  dari  persekutuan  perdata  maka  firma sering disebut persekutuan perdata secara khusus. Kekhasnyannya adalah bahwa  firma  menjalankan  kegiatan  usaha,  firma  memakai  nama  bersama dan  dalam  firma  masing-masing  sekutu  bertanggungjawab  secara  pribadi dan tanggung renteng (Asikin dan Suhartana, 2016: 42). Firma adalah tiap-
tiap  persekutuan  perdata  yang  didirikan  untuk  menjalankan  perusahaan dengan  nama  bersama.  Arti  nama  bersama  biasanya  terdiri  dari  nama pendiri  yang  digunakan  menjadi  nama  perseroan.  Setiap  pendiri  memilih nama  personal  asal  tidak  nyata-nyata  dengan  sengaja  menyamai  nama perusahaan lain  dengan itikad  buruk.  Maka  ada  3  kekhususan  firma  yakni menjalankan  perusahaan,  dengan  nama  bersama  dan  pertanggungan jawab  sekutu  yang  bersifat  pribadi  untuk  keseluruhan  dan  dasar  hukum firma  adalah  Pasal  16  sampai  dengan  35  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang (KUHD) serta sumber hukum lainnya yaitu Pasal 1618-1652 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPdt)  (Asikin  dan  Suhartana,  2016: 42).
Selanjutnya  Pesrsekutuan  Komanditer (Commanditer  Venootschap)/ CV adalah  firma  yang  mempunyai  satu  atau  beberapa  orang  sekutu komanditer.  Sekutu  komanditer  adalah  sekutu  yang  hanya  menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak turut campur dalam pengurusan persekutuan (Andewi, 2019: 57).
Pengaturan  CV  dijadikan  satu  dengan  Firma,  yaitu  Pasal  18-35 KUHD, hal ini karena CV dengan Firma memiliki kedekatan. Selain itu pasal 1618-1652  KUHPdt  yang  mengatur  persekutuan  perdata  juga berlaku  bagi CV  dalam  bentuk  hukum  umum.  Sama  dengan  pendirian  Firma,  pendirian CV tidak memerlukan formalitas. Akta pendirian harus didaftarkan di Kantor Panitera  Pengadilan  Negeri  dimana  CV  itu  berdomisili  dan  harus diumumkan  dalam  Tambahan  Berita  Negara  Republik  Indonesia.  Untuk dapat memulai usaha, CV harus memiliki surat izin usaha, surat izin tempat berusaha, serta izin lain yang diperlukan.
Adapun  perbedaan  badan  usaha  berbadan  hukum  dan  tidak berbadan hukum adalah sebagai berikut (Andewi, 2019: 57).:
Badan Usaha Berbadan Hukum Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum Subjek hukumnya badan usaha sendiri. Subjek hukumnya para pengurus badan usaha. Harta kekayaan badan usaha terpisah dengan harta kekayaan pribadi. Harta kekayaan badan usaha tergabung dengan harta pribadi
Subjek hukumnya badan usaha sendiri. Subjek hukumnya para pengurus badan usaha. Harta kekayaan badan usaha terpisah dengan harta kekayaan pribadi. Harta kekayaan badan usaha tergabung dengan harta pribadi Badan Usaha Badan Hukum Persekutuan Perdata Perseroan Terbatas Firma Yayasan CV Koperasi
Dari  hasil  uraian  diatas,  bahwa  perusahaan  dapat  bermitra  dengan nazhir  yayasan,  dalam  hal  ini  yayasan  Daarut  Tauhid  dengan  mendirikan badan  usaha  atau  ikut  serta  dalam  penyertaan  modal  suatu  badan  usaha karena  yayasan  tidak  dapat  melakukan  usaha  secara  langsung  asalkan sesuai  dengan  maksud  pendirian  yayasan.  Hal itu ada  dalam  pasal  3  ayat (1)  UU  No.  16  Tahun  2004  tentang  Yayasan  (Suryamah  dan  Lita,  2021: 240). Musyarakah/  syirkah adalah  kerjasama  antara  kedua  belah  pihak untuk  memberikan  kontribusi  dana  dengan  keuntungan  dan  resiko  akan ditanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan.  (Sabiq,  2006:  317). Konsep syirkah ini nantinya akan diadopsi kedalam perusahaan wakaf yang akan berkontribusi untuk memajukan wakaf produktif.
Pengelolaan  wakaf  melalui  perusahaan  wakaf,  telah  dipraktikkan  di beberapa  negara  seperti  pakistan,  malaysia,  dan  singapore  Sementara  di Indonesia  sesuai  dengan  UU  No  41  tahun  2004  tentang  wakaf,  badan hukum perusahaan tidak boleh menjadi nazhir yang menerima harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkannya serta menyalurkan hasilnya.
Dengan  demikian,  belum  ada  perusahaan  wakaf  di  Indonesia  yang berperan sebagai nazhır, yang ada perusahaan yang dibentuk oleh nazhir yang  berbentu  yayasan  seperti  yayasan  global  wakaf  yang  membentuk perusahaan  yang  mengelola  aset  wakaf,  atau  bisa  juga  nazhir  bermitra dengan  perusahaan  untuk  mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda wakaf yang dititipkan pada nazhir.
Penerapan  prinsip syirkah pada  pembentukan  perusahan  berbasis wakaf  dapat  dilakukan  melalui  implementasi  syirkah  amlaak  yaitu  yang merupakan  persekutuan  atas  penguasaan  harta  secara  bersama  yang dapat  diperoleh  dan  berbagai  transaksi  yang  menyebabkan  perpindahan kepemilikan  yang  secara  syariah  diperbolehkan  seperti  melalui  hibah,  jual beli,  warisan  dan  sebagainya.  Penerapan  pada  pengelolaan  wakaf  dalam syirkah  ini  melalui  Harta  yang  dimiliki  bersama  tersebut  diwakafkan  dan dikelola  bersama  atau  melalui  pihak  ketiga  kemudian  hasilnya  disalurkan pada  tujuan ikrar  waka.    Demikian  pula  pada syirkah  Uquud yang  meliputi Syirkah  al-'Inaan,  Syirkah  al-Mudharabah,  Syirkah  al-Wujuh,  Syirkah  al- Abdaan  (syirkah  usaha)  Syirkah  al-Mufawadhah .  Diantara  bentuk syirkah tersebut  yang  terkait  dengan  modal  dalam  bentuk  barang  atau  modal (uang) adalah Syirkah al-'Imaan, Syirkah al-Mudharabah . Hal ini terkait pula dengan  bentuk  pengelolaan  benda  wakaf  yang  dapat  dikelola  dengan bentuk pengelolaan melalui prinsip syirkah uquud , khususnya syirkah inaan dan syirkah al-mudharabah (Zuhayli, 2011: 146).

## 3.2.  Kerjasama Perusahaan dengan Nazhir Yayasan Daarut Tauhid
Daarut  Tauhid  (selanjutnya  disingkat  DT)  merupakan  Nazhir berbentuk  yayasan  yang  menerima  semua  amanah  dari  wakif  atas  segala jenis  harta  benda  wakaf  yang  tertuang  dalam  ikrar  wakaf  sesuai peruntukkannya.  Dalam  mengembangkan  wakaf  produktif,  yaitu  pola management  wakaf  yang  lebih  inovatif  dikelola  secara  professional  dan memenuhi  kesejahteraan  maukuf  alaih  atau  penerima  wakaf  dari  aspek ekonomi,  pendidikan,  social,  pengembangan  usaha  kecil  menengah  atau UMKM,  kesehatan  dan  kesejahteraan  umat  secara  menyeluruh.  Maka pendapat pakar ekonomi syariah Muhammad Syafi’i Antonio menyebutkan ada tiga aspek yang menandai arah transformasi wakaf produktif yaitu pola management  wakaf  yang  terintegrasi,  adanya  asas  kesejahteraan  nazhir, asas transformasi dan asas tanggungjawab (Sulistiani, 2017: 76).
Eco  pesantren  Daarut  Tauhid  merupakan  inovasi  pengembangan wakaf produktif di Indonesia yang sekaligus menintegrasikan aspek wisata, religi  dan  edukasi.  Sebagai  yayasan  yang  bersifat  nirlaba,  Daarut  Tauhid telah  mendirikan  beberapa  unit  usaha  syariah  dan  melakukan  penyertaan
modal  dengan  perusahaan  persekutuan  ataupun  dengan  CV  dalam mengelola asset wakaf hingga mendapat manfaat lebih banyak bagi umat Eco  Pesantren  III  DT  dibangun  di  Kuningan  dari  perkumpulan  8 pengusaha  disana  (Majelis  Management  Qolbu)  Lahannya  7  hektar  waktu itu  Perjalanan  DT  29  tahun,  melewati  3  fase  Fase  Tauhid,  Babak melimpahnya  dunia,  Babak  ujian  Sekarang  babak  tauhid  dan  memperbaiki system, berkaca dan ujian tahun 2007 2014 Percontohan meniru Pesantren Gontor (Diskusi dalam rangkaian Team RPLK FH Unpad, pada 31 Oktober 2020).
Yayasan  DT  bergerak  di  tiga  pilar,  yakni  dakwah,  pendidikan  dan sosial  Pendidikan  meliputi  TK-Perguruan  Tinggi  (2019  STAI,  dahulu menggandeng  yayasan  Sabili  selama  2  tahun-kemitraan  Bidang  dakwah dibawah masjid, program kepesantenan program bulan, program keemasan untuk  pesantren  manula,  dan  lain-lain  Bidang  Sosial  dibawah  DT  Peduli untuk kegiatan social dan pemberdayaan. DT Peduli ada 26 Cabang.
Yayasan  DT  digandeng  mitra  perusahaan  KOPONTREN  (Koperasi Pesantren Milik Anggota/Santri DT) dan PT Sementara itu jenis Santri Ada santr  karya  (karyawan)  ada  1290  termasuk  mengelola  manajement  wakaf Dan ada Santri Program. Sub-sub unit usaha dibawah yayasan DT, dimana Mafkuf  'alaih  penerima  manfaat  pendidikan  yang  didata  oleh  DT  Peduli disetiap kota nanti dikirimkan ke Jakarta.  Bentuk semacam beasiswa biaya subsidi silang atau parsial Pada tahun 2019-2020 yang mendapat beasiswa penuh, Pendidikannya di alihkan ke Azkia School Jakarta (SMP-SMA).
Gambar  2:  Eco  Pesantren  Daarut  Tauhiid  Kawasan  Sekolah  dan Masjid
Bentuk Kerjsama Kemitraan Ponpes DT meliputi Kerjasama per-unit Pelatihan  dengan  BNI  Syariah,  perencanaan  dan  manajement  masjid, Pertanian  dengan  Departemen  Pertanian,  Sekolah  dengan  CSR Perusahaan  Sistim  ISO  2015  2021  dipakai  di  beberapa  cabang  Sinergi modal awal untuk mengelola wakaf cabang dimana DT memberi modal dari wakaf  pusat  semacam  invest  dana  didampingi  sampai  mandiri  dengan target yang ditentukan Untuk Wakaf di DT dengan memastikan tanah wakaf bebas dari sengketa.
Eco  pesantren  membawahi  asset-aset  wakaf  dan  sekolah menghidupkan  tanah  wakaf  agar  lebih  produktif  ada  kolam  lele, kantin/foodcourt, menggandeng masyarakat sekitar/petani, bahkan dimodali dengan  system  bagi  hasil  perpanen  Kemitraan  dengan  Kampus  meliputi Universitan  Pendidikan  Indonesia/UPI  DT  menerima  mahasiswa  PKL  ke divisi  pendidikan  di  DT  untuk  mengajar  Kemudian  dengan  ITB  meneliti arsitektur  bangunan  Pembina  eco  pesantren  dan  arsitektur  bangunan  dan alumnus ITB.

## Gambar 3: Eco Pesantren Daarut Tauhiid (DT) Kawasan Kantin
Kegiatan  usaha  Ponpes  DT  seperti  MQ  Media  Jasmin  Bidang kesehatan  Pengelolaan  catering  dan  laundry  di  DT  bermitra  dengan  CV Berkah  Mulia  Untuk  controlling  di  management  wakaf  DT  terdapat  team Quality  Control  (QC)  internal  dan  eksternal  merupakan  divisi  khusus, termasuk  berperan  dalam  audit  keuangan  Internal  DT  awalnya  menghire orang  ahli  administrasi  untuk  melatih  team  DT,  setelah  ahli  dan  mandin, mereka  ditunjuk  untuk  menjadi  konsultan/memantau.  Eksternal  PT  Global yng meng ISO kan DT Untuk audit DT peduli oleh LAZ, sector wakaf diaudit BWI  Bentuk  laporan  ke  yayasan  dan  ke  lembaga  luar  Kemudian  juga
Membangun  system  internal  managenalnya,  QC  nya,  Membangun  system eksternal memberi pemberdayaan ke masyarakat, membangun trust.
Gambar 4 :Kawasan Kolam Ikan Lele
DT  memperkuat  media  membuat  image  yang  masuk  pesantren bukan  mereka  yang  bermasalah,  tetapi  menjadi  opsi  pilihan  utama  karena kualitas  pesantren  yang  fasilitas  segala  aspeknya  bagus.  Untuk pengembangan  Wakaf  DT  baru  ranah  wakaf  tanah  dan  uang  Belum merambah ke wakaf saham karena belum memiliki ahli Tim PPM RPLK FH UNPAD  memben  masukan  kepada  Ponpes  DT.  Memperluas  penerimaan objek  wakaf  selain  wakaf  tanah  dan  uang  bisa  juga  objek  wakaf  lain sebagaimana  diatur  dalam  pasal  16  UU  Wakaf  terutama  perlu  untuk mensosialisasikan  penerimaan  wakaf  Hak  Kekayaan  Intelektuan  (HKI) seperti Paten yang sangat memiliki nilai produktif yang tinggi dan jenis HKI lainnya,  mengingat  Bandung  khususnya  sangat  kreatif  dengan  karya seninya dengan HKInya yang dapat diwakafkan. Agar untuk mengamankan aset wakaf, bukti ikrar wakaf harus jelas, juga jenis benda wakafnya benar- benar milik wakif, dan tidak dalam sengketa.

## IV.  Kesimpulan
Kedudukan  perusahaan  sebagai  mitra  nazhir  adalah  penyokong  Nazhir Yayasan  dalam  hal  ini  Daarut  Tauhid  untuk  mengelola  asset  wakaf  untuk mengembangkan  wakaf  produktif  agar  memiliki  manfaat  social  dan  aspek ekonomi.  Wakaf  sangat  unik,  selain  memiliki  dimensi  ibadah,  wakaf  mampu menjadi  penggerak  ekonomi  dan  pendidikan  maka  secara  langsung  mampu membantu  peran  Negara  dalam  mensejahterakan  umat  dan  masyarakat  umum. Musyarakah/  syirkah  adalah  kerjasama  antara  kedua  belah  pihak  untuk
memberikan  kontribusi  dana  dengan  keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Konsep syirkah ini nantinya akan diadopsi kedalam  perusahaan  wakaf  yang  akan  berkontribusi  untuk  memajukan  wakaf produktif.
Dalam mengelola asset wakaf, nazhir harus mengelola harta benda wakaf sesuai  peruntukkannya  sesuai  akta  ikrar  wakaf  serta  sesuai  dengan  tujuan yayasan, jenis kemitraan atau kerjasama dengan perusahaan yakni harus sesuai dengan  prinsip  syariah  dan  harta  pokok  wakaf  harus  selalu  dijaga  agar  tetap utuh terjaga agar tidak musnah. Asset wakaf yang dikelola bukan milik yayasan melainkan  hanya  kewenangan  Daarut  Tauhid  sebagai  yayasan  untuk mengelolanya.  Keuntungan  yang  didapat  yayasan  kelak  adalah  10%  dari  laba bersih  beberapa  asset  wakaf  yang  diproduktifkan.  Semuanya  harus  sinergi dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Undang- undang Wakaf.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Andewi,  Keni.  2019. Pertumbuhan  Badan  Usaha  di  Indonesia. Semarang: Alprin.
Asikin,  Zainal  dan  Wira  Pria  Suhartana.  2016. Pengantar  Hukum  Perusahaan, Jakarta: Prenadamedia Group.
Mulhadi. 2019. Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di  Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers .
Muthiah, Aulia. 2016. Hukum  Dagang  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia. Yogyakarta: Pustakabarupress.
Sabiq, Sayyid. 2006. Fiqh Sunnah . Jakarta: Pena Pundi Aksara.
Sulistiani,  Siska Lis. 2017. Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia . Bandung: PT. Rafika Aditama.
Zuhayli, Wahbah. 2011. Fiqh Islam 5 Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.
B. Jurnal :
Suryamah,  Aam  dan  Helza  Nova  Lita.  2021. “Pengaturan  Pengelolaan  Dana Wakaf  Sebagai  Modal  Untuk  Kegiatan  Bisnis  oleh  Yayasan”, Jurnal  Bina Mulia Hukum. Vol.5 No.2,
Saptono,  Imam  T.  2018. “Pengembangan  Instrumen  Wakaf  Berbasis  Investasi Sosial Studi Wak af Linkeded Sukuk”. Jurnal BWI . Vol. II No. 2,
Saptono,  Imam  T.  2019.  Peluang  dan  Tantangan  Wakaf  di  Era  4.0. INSIGHT .
Edisi Keempat, September.

## C.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  28  tahun  2004  tentang  Yayasan  Perubahan  atas
Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan
Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

## D.  Sumber lain
Sutan Emir Hamzah, Strategic Inisiative fot The Islamic Economic Development, Webinar KNEKS, [19/05/2020].