Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 2, Desember 2018, Hal 79-105 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KARAWANG

## Endeng
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dengendeng12@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  konsideran  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2011  Tentang  Penanganan  Fakir  Miskin  disebutkan bahwa kebijakan pembangunan nasional yang berfihak kepada fakir miskin harus dilakukan secara terencana, terarah,  dan  berkelanjutan.  Hal  ini  mengandung  pengertian  bahwa  fakir  miskin  diatur  oleh  negara  dalam tatanan  hukum  yang  sistematis.  Kabupaten  Karawang  sebagai  salah  satu  provinsi  di  Jawa  Barat  yang  padat penduduknya,  sekarang  ini  menghadapi  tantangan  dalam  pengentasan  kemiskinan.  Program  pengentasan kemiskinan adalah amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Tulisan ini akan mengkaji upaya Pemerintah Kabupaten Karawang  dalam  mengentaskan  kemiskinan  dalam  setiap  program  pembangunan  yang  dijalankannya.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemkab  Karawang  telah  memiliki  komitmen  untuk  mengentaskan kemiskinan.

## Kata kunci: fakir miskin, pengentasan kemiskinan, peraturan daerah

## ABSTRACT
In  consideration  of  Law  No.  13  of  2011  concerning  Handling  of  the  Poor,  it  is  stated  that  national development  policies  that  favor  the  poor  must  be  planned,  directed,  and  sustainable.  This  implies  that  the poor  are  governed  by  the  state  in  a  systematic  legal  order.  Karawang  Regency  as  one  of  the  provinces  in West  Java  which  is  densely  populated,  is  currently  facing  challenges  in  poverty  alleviation.  The  poverty alleviation program is mandated by Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, which must be implemented by the Karawang Regency Government. This paper will examine the efforts of the Karawang Regency Government in alleviating poverty in every development program it runs. The results showed that the Karawang regency had committed to alleviate poverty.
Keywords: poor people, poverty alleviation, local regulation

## A. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD ) 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Negara  hukum  yang  dimaksud  adalah negara yang menegakan  supermasi  hukum  untuk  menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. 1 Di dalam Pembukaan UUD 1945 tujuan  pembentukan  negara  Indonesia  dijelaskan,  antara  lain  melindungi  segenap  bangsa indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonessia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  mewujudkan  keadilan  sosial.  Realisasi  tujuan tersebut  dilaksanakan  melalui  pembangunan  nasional  secara  bertahap,  berlanjut,  dan berkesinambungan, sehingga berperan aktif dalam semua sektor kehidupan masyarakat. 2
Setiap  manusia  pada  dasarnya  terlahir  sebagai  mahluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha Esa  (YME)  yang  secara  kodrati  mendapatkan  hak  dasar  yaitu  hak  atas  kebebasan,  hak hidup  dan  hak  untuk  dilindungi  dan  hak  yang  lainnya.  Hal  ini  senada  dengan  prinsip hukum alam pada abad ke-18, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Dengan hak dasar  tersebut,  manusia  dapat  mengembangkan  diri  pribadi,  peranan,  dan  sumbangannya bagi  kesejahteraan  hidup  manusia.  Manusia  merupakan  mahluk  berakal  dan  berkehendak bebas.
Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya, kemakmuran, dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Oleh karena itu hak-hak dasar itu termasuk salah satunya hak untuk hidup yang layak, terbebas dari kemiskinan, tidak boleh dihalangi  oleh  negara.  Hak-hak  dasar  lainnya  yang  melekat  pada  diri  manusia  secara kodrati,  universal  dan  abadi  sebagai  anugrah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  meliputi  hak  untuk hidup,  hak  berkeluarga,  hak  mengembangkan  diri,  hak  keadilan,  hak  kemerdekaan,  hak berkomunikasi,  hak  keamanan,  dan  hak  akan  kesejahteraan,  bebas  dari  kefakiran  dan kemiskinan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.
Setiap  manusia  di  depan  hukum  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk  diskriminasi  yang  bertentangan  dengan  pernyataan  ini  dan  segala  hasutan  yang mengarah  pada  diskriminasi  semacam  itu.  Hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dan
1 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia, Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Sesuai  Dengan  Urutan  Bab,  Pasal  dan  ayat), (Jakarta,  Sekertaris  Jendral MPR RI, 2010), hlm. 46
2 Sjachran  Basah , Eksistensi Dan  Tolak  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  Di  Indonesia ,  (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 151
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan dan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.
Kepentingan  hukum  adalah  mengurusi  hak  dan  kepentingan  manusia,  sehingga hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk  menentukan  kepentingan  manusia  yang  perlu diatur  dan  dilindungi.  Perlindungan  hukum  harus  melihat  tahapan  yakni  perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat  yang  pada  dasarnya  merupakan  kesepakatan  masyarakat  tersebut  untuk mengatur  hubungan  perilaku  antara  anggota  masyarakat  dan  antara  perseorangan  dengan pemerintah  yang  dianggap  mewakili  kepentingan  masyarakat.  Perlindungan  hukum  harus dapat  memberikan  pengayoman  hak  dasar  manusia  dan  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
Upaya  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  tentunya  yang  diinginkan  oleh manusia  adalah  ketertiban  dan  keteraturan  antara  nilai  dasar  dari  hukum  yakni  adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum meskipun pada umumnya dalam praktek  ketiga  nilai  dasar  tersebut  bersamaan.  Fungsi  primer  hukum  yakni  melindungi rakyat  dari  bahaya  dan  tindakan  yang  dapat  merugikan  dan  menderitakan  hidupnya  dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Disamping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan  serta  menjadi  sarana  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat. Perlindungan  keadilan  dan  kesejahtraan  tersebut  ditujukan  kepada  subyek  hukum  yaitu pendukung  dan  kewajiban,  tidak  terkecuali  terhadap  masyarakat  yang  ada  dalam  kondisi fakir  dan  miskin.  Kabupaten  Karawang  sebagai  salah  satu  provinsi  di  Jawa  Barat  yang padat  penduduknya,  sekarang  ini  juga  mengalami  permasalahan  tersendiri  dengan pemerataan  hukum,  khususnya  dalam  melaksanakan  program-program  pemerintah dibidang  pengentasan  kemiskinan,  sebagaimana  yang  menjadikan  amanat  di  dalam Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.
Dalam  konsideran  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2011  Tentang  Penanganan Fakir  Miskin  telah  menyebutkan  bahwa  kebijakan  pembangunan  nasional  yang  berpihak kepada  fakir  miskin  harus  dilakukan  secara  terencana,  terarah,  dan  berkelanjutan.  Hal  ini mengandung pengertian bahwa fakir miskin diatur oleh negara dalam tatanan hukum yang
sistematis.  Hal  ini  pun  merupakan  implementasi  dari  tujuan  negara,  sebagaimana  halnya yang  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  diantaranya  adalah:  “Melindungi  segenap bangsa Indonesia.”
Kemiskinan  merupakan  masalah  lama  yang  pada  umumnya  dihadapi  hampir  di semua  negara-negara  berkembang,  terutama  negara  yang  padat  penduduknya  seperti Indonesia.  Kemiskinan  seharusnya  menjadi  masalah  bersama  yang  harus  ditanggulangi secara  serius,  kemiskinan  bukanlah  masalah  pribadi,  golongan  bahkan  masalahan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian  dan  kesadaran  antarsesama  warga  diharapkan  dapat  membantu  menekan tingkat  kemiskinan  di  Indonesia.  Mencermati  pada  kondisional-kondisional  tersebut, penulis  akan  melakukan  kajian  apakah  kebijakan  dalam  pengentasan  kemiskinan  di Kabupaten  Karawang  sudah  berjalan  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2011  Tentang  Penanganan  Fakir  Miskin  dan  mengapa  kebijakan  dalam  pengentasan kemiskinan  di  Kabupaten  Karawang  belum  terlaksana  sesuai  amanat  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

## B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karawang
Ada  beberapa  definisi  kemiskinan  yang  menjadi  rujukan  pada dokumen  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Karawang  tahun  2011-2015 diantaranya  definisi  kemiskinan  menurut  Bappenas  (2004) yaitu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak- hak dasar itu antara lain:
a. Terpenuhinya kebutuhan pangan;
b. Kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,  perumahan,  air  bersih, pertanahan,  sumber daya alam dan lingkungan hidup;
c. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan.
Sedangkan  kemiskinan  menurut  konsep  Biro  Pusat  Statistik  (BPS)  adalah  adalah kemampuan  memenuh  kebutuhan  dasar  ( basic  needs  approach) .  Kemiskinan  dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan  makanan (diukur  dari  sisi  pengeluaran)” Analisis  kemiskinan  yang  terjadi  dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut:
a. Berapa  banyak  penduduk miskin  atau  seberapa  parah masalah  kemiskinan  yang terjadi .
b. Siapa yang miskin.
c. Mengapa mereka miskin.
d. Apa yang terjadi pada orang miskin jika…….?
e. Mengukur kemiskinan.
f. Profil kemiskinan d eterminan kemiskinan.
g. Impilkasi kebijakan.
Terkait kebijakan dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  ada  3  (tiga)  ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Karawang:
1. Banyak  rumah  tangga yang  berada  di  bawah  dan  di  sekitar  garis  kemiskinan nasional,  yang setara  dengan  Rp.  266.597/kapita/bulan  atau  setara  dengan  Rp 8.886,57/ kapita/hari (2010), sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan.
2. Ukuran  kemiskinan  didasarkan  pada  pendapatan,  sehingga tidak  menggambarkan batas  kemiskinan  yang  sebenarnya.  Banyak orang  yang  mungkin  tidak  tergolong «miskin  dari  segi  pendapatan dapat  dikategorikan  sebagai  miskin  atas  dasar kurangnya  akses terhadap  pelayanan  dasar  serta  rendahnya  indikator-indikator pembangunan manusia.
3. Mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.
BPS mendefinisikan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata  pengeluaran  per  kapita  perbulan  di  bawah  garis  kemiskinan. Dasar  kebijakan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam  pengemtasan  kemiskinan  di  Kabupaten  dilakukan  melalui  kebijakan  prioritas  dan sasaran  pembangunan  daerah  Kabupaten  Karawang  tahun  2016  tetap  pada  fokus pencapaian 4 sektor prioritas yaitu penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan  dan  ketahanan  pangan  serta  iklim  usaha  yang  kondusif  di  tambah  sektor pengembangan  pariwisata  sebagai  sektor  unggulan  dalam  rangka  peningkatan  daya  saing daerah menuju kota indah dan terang sampai ke pelosok kabupaten.
Disamping itu ada sektor-sektor lain yang juga menjadi sasaran pembangunan yaitu peningkatan  kualitas  SDM  (aparatur  termasuk  aparatur  desa/kelurahan),  penguatan kelembagaan  dan  kemudahan  investasi,  pengentasan  kemiskinan,  penguarangan  angka pengangguran,  penanganan  bencana  alam  dan  pengelolaan  persampahan  serta  konservasi lingkungan.  Adapun  secara  matrik  prioritas  dan  sasaran  pembangunan  Kabupaten Karawang tahun 2016 dapat dipaparkan sebagai berikut:
a. Capaian tingkat pendidikan
1) Jumlah sekolah dalam kondisi baik;
2) Nilai rata-rata nilai UASBN SD/MI
3) Nilai rata-rata nilai UAN SMP/MTs
4) Nilai rata-rata nilai UAN SMU/SMK/MA
5) Formalisasi kurikulum muatan lokal di seluruh tingkatan pendidikan;
6) Meningkatnya APM SD/MI
7) Meningkatnya APM SMP/MTs
8) Meningkatnya APM SMA/SMK/MA
9) Meningkatnya APK SD/MI
10) Meningkatnya APK SMP/MTs
11) Meningkatnya APK SMA/SMK/MA
b. Capaian bidang kesehatan dan lingkungan
1) Menurunnya kasus gizi buruk
2) Menurunnya prevalensi penyakit menular untuk masing-masing jenis penyakit menular.
3) Menurunnya tingkat kematian per 1000 kelahiran hidup dan tingkat kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.
4) Peningkatan Keluarga Berencan dan Keluarga Sejahtera.
5) Seluruh puskesmas rawat inap telah memenuhi standar pelayanan (ISO 9000).
6) Meningkatnya  rasio  ideal  sarana  dan  prasarana  kesehatan  dengan  jumlah penduduk.
7) Meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam  jaminan  pemeliharaan  kesehatan sebesar 80%.
8) Terwujudnya  perumahan  yang  layak  huni  bagi  masyarakat  kurang  mampu sejumlah 2.500 unit.
9) Terwujudnya infrastruktur lingkungan permukiman yang sehat.
10) Terpenuhinya kebutuhan air bersih di daerah rawan air bersih.
11) Pengelolaan persampahan, kebersihan dan lingkungan hidup.
12) Terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan.
13) Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam.
14) Tersedianya ruang terbuka hijau di perkotaan.
15) Terwujudnya lingkungan sehat di setiap kawasan permukiman.
16) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
17) Kebersihan dan pengelolaan persampahan.
18) Tersedianya TPT, TPS dan Sarana dan parasarana persampahan.
c. Capaian urusan daerah
1) Penguatan infrastruktur dan iklim usaha.
2) Kualitas jalan kabupaten cabang dan batang dalam kondisi baik.
3) Meningkatnya konektivitas antar wilayah.
4) Kualitas pelayanan investasi daerah.
5) Penetapan standar dalam pelayanan investasi di daerah.
6) Interaksi dan fasilitasi pemerintah kepada pelaku usaha.
7) Pengembangan industri pertanian dan ekonomi berbasis sumber daya lokal serta ketahanan pangan.
8) Terwujudnya stok pangan di 500 poktan.
9) Pemenuhan kecukupan protein hewani sebesar 45,73 gram/hari /orang.
10) Tercapainya  nilai  NTP  sebesar  111  pada  tahun  2016  (dengan  tahun  2007 sebagai tahun dasar).
11) Tumbuh kembangnya industri olahan di sentra-sentra produksi pertanian.
12) Meningkatnya ekspansi pasar produk pertanian.
13) Terlembaganya sistem kemitraan agribisnis.
14) Meningkatnya aksesibilitas dan distribusi di sentrasentra produksi.
15) Meningkatnya layanan jaringan irigasi teknis.
16) Penetapan lahan pertanian abadi.
17) Inovasi kelembagaan koperasi yang belum berorientasi pasar.
18) Kualitas produk UMKM mampu bersaing.
19) Terkonservasinya sumber daya alam di wilayah rawan bencana alam.
d. Capaian Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah
1) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.
2) Peningkatan pendapatan asli daerah.
3) Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan.
4) Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah yang layak.
5) aparatur memiliki kinerja dengan kriteria baik.
6) Terwujudnya sistem manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah.
7) Terwujudnya kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi.
8) Terselesaikannya legislasi kebijakan tepat waktu sesuai kebutuhan.
9) Terwujudnya  kemandirian  dan  kemampuan  desa  dalam  pemerintahan  dan pelayanan kepada masyarakat.
10) Meningkatnya jumlah sarana informasi pembangunan yang berkualitas.
e. Capaian Pengembangan Pariwisata dan Penataan Kota
1) Meningkatnya  kualitas  infrastruktur  pada  objek  wisata dan  sarana pendukungnya.
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas ODTW.
3) Peningkatan kunjungan ke ODTW.
4) Pengelolaan  manajemen  pada  objek-objek  wisata termasuk  pemasaran  objek wisata.
5) Peningkatan sadar wisata di masyarakat.
6) Peningkatan informasi kepariwisataan.
7) Katalog Pariwisata.
8) Penataan Kota Menuju Kota Indah dan Kota Terang.
9) Peningkatan sarana penunjang infrastruktur jalan dan jembatan (PJU, APPIL, rambu lalu lintas).
10) Peningkatan pelayanan kebersihan pada taman-taman kota dan ruang publik. 11) Peningkatan kualitas RTH.
12) Pembangunan  Ruang  Publik  (Tempat  Bermain  Anak, Taman  Kota,  Taman Tematik).
13) Cakupan layanan PJU sampai ke pelosok kecamatan dan desa.
14) Revitalisasi fungsi alun-alun di Kabupaten dan Kecamatan.
Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  Tahun  Anggaran  2016  menetapkan  Tema Pembangunan  Nasional  yaitu  "Mempercepat  Pembangunan  Infrastruktur  Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas ”. Pada RKP 2015-2019 ditetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan nasional (Nawacita) yaitu:
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2) Membangun  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih,  efektif,  demokratis  dan terpercaya;
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia;
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7) Mewujudkan  kemandirian  ekonomi  dengan  menggerakan  sektor-sektor  strategis ekonomi domestik;
8) Melakukan revolusi karakter bangsa;
9) Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Prioritas  dan  sasaran  pembangunan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  (RKPD) Kabupaten Karawang tahun 2016 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap :
a. Identifikasi target-target pembangunan RPJMD 2011-2015 yang belum tercapai;
b. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2015;
c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
Pada  RKPD  Kabupaten  Karawang  Tahun  2016  Prioritas  Pembangunan  mengacu pada rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja SKPD dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  maupun  sumber-sumber  lain  yang  ditempuh  dengan  mendorong  partisipasi masyarakat. Berdasarkan isu strategis tersebut maka pada tahun 2016 ditetapkan kebijakan umum pembangunan ditekankan pada:
a. Efisiensi dan efektifitas capaian program pembangunan pendidikan dan kesehatan;
b. Keberlanjutan  dan  penguatan  pembangunan  bidang  infrastruktur  dan  kemudahan iklim investasi yang kondusif;
c. Pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas ekonomi lokal dan ketahanan pangan;
d. Penanganan  Pengangguran,  Penyerapan  tenaga  kerja  dan  pengurangan kemiskinan;
e. Penanggulangan  bencana  alam,  peningkatan  daya  dukung  lingkungan  melalui konservasi serta perbaikan lingkungan dan penanganan persampahan;
f. Penguatan kelembagaan desa dan masyarakat termasuk pengarusutamaan gender;
g. Penguatan  kapasitas  kelembagaan  sebagai  optimalisasi  tata  kelola  pemerintahan yang good governance;
h. Pengembangan pariwisata “GURILAP” dan penataan kota menuju kota indah dan kota terang.
Disamping  itu  perlu  ditingkatkan  kinerja  pembangunan  secara  menyeluruh  lintas bidang/sektor  dan  lintas  wilayah  denganmenekankan  pada    pencapaian  daya  saing kompetitif  perekonomian  dengan  mempercepat  pencapaian  keunggulan  sarana/prasarana pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung oleh pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah.
Pembenahan  kinerja  Aparatur  Pemerintah  yang  meliputi  8  (delapan)  aspek merupakan  faktor  kunci  keberhasilan  pencapaian  target-target  pembangunan  tahun  2016. Dalam  rangka  melaksanakan  strategistrategi  di  atas,  serta  untuk  mewujudkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan  bertanggungjawab,  akan  terus  diupayakan untuk melakukan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar mencakup aspek-aspek rethinking ,  restrukturisasi,  revitalisasi,  dan renewal .  Aspek rethinking sangat  diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, sesuai dengan tuntutan paradigma  baru  pemerintahan  dan  pembangunan  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan analisa faktor-faktor tersebut, maka pada RKPD Kabupaten Karawang Tahun  2016  ditetapkan  dengan  tema “ KABUPATEN  KARAWANG  DALAM KONSTELASI  PEMBANGUNAN  NASIONAL,  REGIONAL  DAN  PEMBANGUNAN DAERAH” Prioritas pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2016 masih tetap ditujukan kearah peningkatan angka IPM Kabupaten Karawang dengan fokus kepada :
a. Penguatan  infrastruktur,  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi  kerakyatan  dan ketahanan pangan serta iklim usaha yang kondusif;
b. Pengembangan  pariwisata  sebagai  sektor  unggulan  dalam  rangka  peningkatan daya saing daerah ;
c. Penataan Kota indah dan terang sampai ke pelosok kabupaten;
d. Peningkatan kualitas SDM (aparatur termasuk aparatur desa/kelurahan);
e. Penguatan kelembagaan;
f. Pengentasan kemiskinan, penguarangan angka pengangguran;
g. Penanganan bencana alam dan;
h. Pengelolaan persampahan serta;
i. Konservasi lingkungan.
Masih  dalam  rangka  pemberdayaan  program-program  dalam  pengentasan kemiskinan  di  Kabupaten  Karawang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  juga menyampaikan  wacana  dan  pokok-pokok  pikiran  yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam pelaksanaan kegiatan bagi eksekutif, diantara pokok-pokok pikiran DPRD tersebut adalah:
a. Pendidikan
1) Penyelesaian  rehab  ringan/sedang/berat  gedung  SD,  SMP,  SMA/SMK sederajat.
2) Penambahan  RKB  bagi  SD,  SMP,  SMA/SMK  sederajat  dalam  rangka pemerataan pendidikan pendidikan dan peningkatan daya tampung siswa/siswi yang setiap tahun bertambah.
3) Peningkatan  kualitas  belajar  mengajar  melalui  Program  Peningkatan  Biaya Operasional  Pelayanan  Pendidikan  (BOPP)  bersumber  dari  APBD  untuk sekolah negeri dan swasta.
4) Peningkatan  kesejahteraan  tenaga  pengawas/penilik  sekolah  SD,SMP, SMA/SMK sederajat melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
5) Perbaikan  system  Penerimaan  Siswa  Baru  melalui  PPDB  online  untuk  tahun ajaran 2016/2017
6) Pengawasan  proses  belajar  mengajar  khususnya  SLTA/SMK  melalui  program penanggulangan tawuran pelajar
b. Kesehatan
1) Pelayanan  kesehatan  masyarakat  miskin  melalui  BPJS  agar  ditingkatkan dengan akurasi data yang tepat
2) Peningkatan  kualitas  rawat  inap  dan  rujukan  melalui  peningkatan  pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas di Kabupaten Karawang
3) Pengembangan  gedung  Puskesmas  melalui  Monev  dan  pengadaan  sarana  dan prasarana kesehatan
4) Perencanaan  Pembangunan  Rumah  Sakit  Umum  daerah  (RSUD)  type  kecil secara bertahap pada kecamatan-kecamatan yang jauh dari jangkauan RSUD
c. Infrastruktur
1) Penyelesaian pembangtunan jalan batang dan jalan cabang yang menghubungkan antar kecamatan.
2) Peningkatan jalan poros desa dan jalan lingkungan.
3) Penataan dan peningkatan jalan lingkungan perkotaan.
4) Penataan dan peningkatan jalan lingkungan pedesaan dan jalan setapak.
5) Penataan dan pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mendukung Kota Karawang meraih ADIPURA.
6) Penanganan air bersih pedesaan.
7) Program  penataan  ruang  agar  diprioritaskan  pada  pembangunan  PJU  yang tersebar di wilayah Kabupaten Karawang.
8) Pembangunan Fly  Over dan Under  Pass di  Jalan  Tuparev  dan  Johar  menuju Telukjambe yang melintasi jalan kereta api.
9) Normalisasi saluran irigasi.
10) Pembangunan turap di pantai yang kena abrasi.
11) Program Rutilahu.
12) Penataan jalan akses interchange Tol Karawang Barat.
13) Penyelesaian pembangunan prototype Kantor Kecamatan dan desa/keluarahan se Kabupaten Karawang.
14) Pembuatan  drainase  wilayah  perkotaan  dalam  mendukung  Karawang  meraih ADIPURA.
15) Penuntasan  rencana  pembangunan  laut  di  Kecamatan  Cilamaya  dan Tempuran.
16) Pembangunan terminal terpadu.
17) Pembangunan terminal type B.
18) Peningkatan listrik desa dalam menunjang Program Jabar Caang
d. Ekonomi Kerakyatan
1) Bantuan permodalan kepada lembaga koperasi dan UKM yang diarahkan pada pengembangan pemasaran dan penguatan produk lokal bersaing.
2) Skala prioritas pada revitalisasi pasar tradsional dan pasar hewan.
3) Pembangunan  sentra-sentra  usaha  kecil  dengan  prioritas  produk  lokal  khas Karawang.
4) Pemberdayaan  kelompok  tani  melalui  penguatan  kelembagaan  dan  bantuan sarana produksi pertanian.
5) Peningkatan populasi ternak sapi dan kambing melalui Program Pemberdayaan dan bantuan ternak.
6) Penguatan kelembagaan pertanian melalui Hari Krida Nasional Pengembangan ekonomi  dan  peningkatan  ekonomi  kerakyatan  melalui  pengembangan komoditas holtikultura.
7) Pengembangan dan peningkatan ekonomi pertanian melalui budidaya palawija yang  dianggarkan  pada  belanja  barang  dan  jasa  yang  selanjutnya  dihibahkan kepada petani.
8) Optimalisasi PAD melalui restrukturisasi kelembagaan tempat Pelelangan Ikan (Perda TPI).
9) Pemberdayaan Nelayan  Karawang melalui Program  Pemasaran Hasil Tangkap Ikan ke Hotel/Restoran di wilayah Karawang.
10) Peningkatan  kesejahteraan  nelayan  melalui  bantuan  sarana  alat  tangkap  dan peremajaan  perahu  nelayan  yang  dianggarkan  pada  belanja  barang  dan  jasa yang selanjutnya hibah fisik untuk kelompok nelayan.
11) Pengembangan budidaya ikan melalui budidaya ikan air tawar dan payau
12) Orientasi  dan  pendalaman  tugas  penyuluh  pertanian  perkebunan  dan peternakan.
13) Penyediaan informasi dan teknologi komunikasi pertanian.
14) Publikasi penyuluh pertanian, perikanan dan kelautan.
Masih  terkait  dengan  kebijakan  dalam  pengentasan  kemiskinan  Pemerintah Kabupaten  Karawang,  dengan  berlandaskan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah, membuat Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah,
dimana  inti  utama  yang  ada  dalam  hal  ini  adalah  bahwa  Pemerintah  Daerah  wajib menerapkan  prinsip  efisien,  efektif,  transparan,  akuntabel  dan  partisipatif  dalam pelaksanaan  kegiatan  guna  mencapai  sasaran  yang  tertuang  dalam  Rencana  Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016.
Pada  RKPD  Kabupaten  Karawang  Tahun  2016  ditetapkan  prioritas  Pembangunan, yaitu:
a. Penguatan  infrastruktur,  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi  kerakyatan  dan ketahanan pangan serta iklim usaha yang kondusif.
b. Pengembangan  pariwisata  sebagai  sektor  unggulan  dalam  rangka  peningkatan daya saing daerah.
c. Penataan Kota indah dan terang sampai ke pelosok kabupaten.
d. Peningkatan kualitas SDM (aparatur termasuk aparatur desa/kelurahan);.
e. Penguatan kelembagaan.
f. Pengentasan kemiskinan, penguarangan angka pengangguran.
g. Penanganan bencana alam.
h. Pengelolaan persampahan.
i. Konservasi lingkungan.
Berdasarkan prioritas pembangunan sesuai uraian ditas, dijabarkan pada 33 Urusan yang terdiri atas:
a. 25 (dua puluh lima) Urusan Wajib, yaitu :
1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Pekerjaan Umum;
4) Perumahan;
5) Penataan Ruang
6) Perencanaan Pembangunan
7) Perhubungan
8) Lingkungan Hidup
9) Pertanahan
10) Kependudukan dan Catatan Sipil
11) Pemberdayaan Perempuan
12) KB dan Keluarga Sejahtera
13) Sosial
14) Ketenagakerjaan
15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16) Penanaman Modal Daerah
17) Kebudayaan
18) Pemuda dan Olahraga
19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20) Pemerintahan Umum
21) Kepegawaian
22) Pemberdayaan Masyarakat Desa
23) Statistik
24) Kearsipan
25) Komunikasi dan Informatika
b) 8 (delapan) urusan pilihan, yaitu :
1) Pertanian;
2) Kehutanan;
3) Energi dan Sumberdaya Mineral;
4) Pariwisata;
5) Kelautan dan Perikanan;
6) Perdagangan;
7) Perindustrian
8) Ketransmigrasian.
Selanjutnya  urusan  wajib  dan  pilihan  dijabarkan  dalam  bentuk  program,  kegiatan, sasaran  program,  instansi  penanggung  jawab  serta  pagu  indikatif,  seperti  Rencana  Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Kabupaten Karawang Tahun 2016. Pada Tahun Anggaran 2016, direncanakan melalui asumsi kenaikan 10 % dari APBD Tahun 2015, Belanja Tidak Langsung  adalah  sebesar  Rp.  2.086.574.430.513,10  dan  Belanja  Langsung  sebesar  Rp. 2.093.622.840.740,20. Berdasarkan  alokasi tersebut, Program  dan kegiatan prioritas tahun 2016  diuraikan  pada  Matrik  Rencana  Program/Kegiatan  SKPD  pada  RKPD  Kabupaten Karawang  Tahun  2016  dapat  dilihat  pada  Buku  2  RKPD  Kabupaten  Karawang  Tahun 2016.  Hal-hal  itulah  yang  menjadi  pokok  kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karawang dalam pengentasan kemiskinan yang telah berjalan dan disesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

## 2.  Kondisional  Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan  di  Kabupaten  Karawang Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
Data  jumlah  penduduk  dibawah  garis  kemiskinan  menunjukkan  angka  yang semakin  tinggi.  Sejak  terjadinya  krisis  multidimensional  yang  melanda  Indonesia,  mulai tahun  1997  yang  ditandai  dengan  turunnya  Presiden  Soeharto,  jumlah  penduduk  miskin melonjak  tajam.  Bantuan  IMF  turun  pada  Oktober  1997  dalam  bentuk  pinjaman  uang terbukti  belum  bisa  segera  memperbaiki  stabilitas  ekonomi  yang  akhirnya  menjadi  krisis yang  semakin  lama  berkembang  menjadi  krisis  yang  berkepanjangan.  Namun  krisis  yang berkepanjangan  itu  semata-mata  bukan  karena  masalah  ekonomi  global  saja  tapi  juga karena  kegagalan  dalam  mengelola  pembangunan.  Dimana  kebijakan  pembangunan  lebih mementingkan  aspek  pertumbuhan  daripada  aspek  pemerataan.  Sebagai  contoh, pembangunan  secara  terus  menerus  hanya  dilakukan  di  kawasan  Pulau  Jawa  dan  Bali sedangkan masih banyak daerah terpencil di Indonesia bagian timur yang masih diabaikan.
Berbagai program dan kebijakan yang telah dibuat pemerintah, sebagaimana halnya di Kabupaten Karawang, dalam menanggulangi kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT),  penanggulangan  dalam  mengatasi  dampak  krisis  ekonomi,  Beras  Miskin  (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sebagainya, sampai saat ini belum mampu mengatasi masalah  kemiskinan  di  Indonesia.  Semua  itu  terjadi  disebabkan  karena  program-program tersebut  hanya  menitikberatkan  pada  salah  satu  dimensi  dari  gejala  kemiskinan  seperti politik,  ekonomi,  serta  sosial,  yang  tidak  menyentuh  sampai  akar  penyebab  kemiskinan, misalnya penyelenggaraan program  Bantuan Langsung Tunai  (BLT), yang kurang efektif, karena banyak yang salah sasaran, bahkan membuka peluang penyalahgunaan dana hingga berakibat  konflik  sosial  di  beberapa  wilayah.  Sampai  tahun  2011  menunjukan  bahwa jumlah masyarakat di 6 provinsi di Pulau Jawa kurang lebih 17 juta penduduk yang masuk kategori warga miskin di perkotaan ( Sumber data : BPS, Susenas 2010) .
Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 mengenai program penanggulangan  kemiskinan,  pemerintah  telah  melakukan  intervensi  percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Komponen intervensinya mencakup  tiga  hal  yaitu  bantuan  modal,  penyediaan  prasarana/sarana,  dan  pendampingan masyarakat. Salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan).
Sebelumnya  sejak  tahun  1999  ada  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  di Perkotaan  (P2KP).  Suatu  progam  pemerintah  untuk  membangun  kemandirian  masyarakat dan  pemerintah  daerah  dalam  penanggulangan  kemiskinan  secara  berkelanjutan,  namun sejek  tahun  2008  P2KP  berganti  nama  menjadi  PNPM  Mandiri  Perkotaan. Penganggulangan  kemiskinan  melalui  PNPM  Mandiri  Perkotaan  dilakukan  dengan memberdayakan  masyarakat  melalui  tiga  jenis  kegiatan  pokok  yaitu  infrastruktur,  siosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya.
Ditengah  tantangan  realitas  masyarakat  dalam  berbagai  bidang  seperti  ekonomi, politik,  sosial,  budaya  dan  berbagai  aspek  seperti  konservasi  lingkungan,  hak  asasi manusia,  dan  teknologi  informasi  menghasilkan  sebuah  tantangan  baru  bagi  pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Kabupaten Karawang  dihadapkan  kepada  suatu  kompleksitas  permasalahan  yang  saling  terkait  antar sektor, meskipun demikian cita-cita pembangunan Kabupaten Karawang yang sebagaimana tertera  dalam  Amanat  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  2  Tahun  2010 Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  Kabupaten  Karawang tahun  2005-2025  yaitu  Karawang  sejahtera  berbasis  pertanian  dan  industri adalah  sebuah tujuan akhir yang harus dicapai menuju kemandirian. Dibutuhkan suatu landasan pemikiran  yang  komprehensif  untuk  menangkap  peluang  dan  tantangan  yang  ada  dimana landasan ini mampu memetakan kerangka permasalahan secara jelas dan terukur dan juga dapat  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  di  tengah  kompleksitas.  Optimalisasi sumber daya dan peningkatan pemahaman kebutuhan masyarakat digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangunan. Hadirnya sebuah landasan yang kuat bagi pembangunan  di  Kabupaten  Karawang  akan  mampu  mencapai  tujuan  yang  diharapkan dengan  sebuah  agenda  pembangunan  yang  tepat,  efektif,  efisien,  dan  memiliki  dampak yang nyata terhadap seluruh masyarakat dan sektor di Kabupaten Karawang.
Kebijakan  Bupati  Karawang  dalam  menyongsong  peradaban  baru  yang  mana Kabupaten  Karawang  tumbuh  dan  berkembang  yang  dihadapkan  oleh  realitas  sosial  yang begitu  dinamis  dan  saling  terkait,  melalui  kebijakan  konkret  untuk  melaksanakan pembangunan  yang  fokus,  terarah,  dan  efektif  melalui  Arah  Kebijakan  Pembangunan Kabupaten Karawang dengan issue strategis yang terdiri dari .
a. Capaian tingkat pendidikan dan kesehatan;
b. Penguatan infrastruktur dan iklim usaha;
c. Pengembangan  industri  pertanian  dan  ekonomi  berbasis  sumber  daya  lokal  dan ketahanan pangan;
d. Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran;
e. Penanganan Bencana Alam;
f. Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah
g. Pengelolaan persampahan, kebersihan dan lingkungan hidup
h. Pengembangan pariwisata ( diamond triangel )
i. Penataan kota menuju Kota Indah dan Kota Terang.
Kesembilan isu strategis ini akan menjadi prioritas pembangunan dengan berpegang kepada  Budaya  Sebagai  Payung  dan  Arus  Utama  dalam  Pembangunan.  Pembangunan merupakan  sebuah  proses  yang  direncanakan  dalam  rangka  mencapai  kondisi  yang  lebih baik  dibandingkan  keadaan  sebelumnya.  Aspek  pembangunan  meliputi  sosial,  budaya, ekonomi  dan  politik,  sampai  pada  perkembangan  mutakhir  adanya  penyelarasan  dengan konservasi  lingkungan.  Nilai  yang  dipegang  dalam  pembangunan  adalah  optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjagakesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik.
Optimalisasi  sumberdaya  mempunyai  arti  bahwa  pembangunan  diharapkan  dapat mendayagunakan  potensi  sumberdaya  alam  dan  sumberdaya  manusia  agar  memiliki  nilai kemanfaatan  lebih  bagi  masyarakat.  Kesinambungan  dan  kualitas  lingkungan  yang  baik diartikan  dalam  lingkup  luas  tidak  hanya  berarti  mengenai  lingkungan  alam  namun  juga lingkungan  sosial,  budaya  dan  politik.  Proses  optimalisasi  atas  potensi  SDA  dan  SDM diharapkan  agar  mampu  membawa  dan  mendorong  kualitas  sosial,  ekonomi,  politik  dan budaya  masyarakat  lebih  berkembang  dan  terberdayakan.  Kedua  prasarat  yang  saling berkausalitas  tersebut  merupakan  inti  dari  proses  pembangunan  yang  bertujuan  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.  Pembangunan  juga  tertuang  dalam  konsitusi  yang merupakan  upaya  semua  komponen  bangsa  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  mencapai tujuan  bernegara  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  berdasarkan  Pancasila.  Pencapaian  tujuan  ini  dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana  kerja  pembangunan  daerah  yang  selanjutnya  disingkat  RKPD  adalah  dokumen perencanaan  daerah  untuk  periode  1  (satu)  tahun  atau  disebut  dengan  rencana pembangunan  tahunan  daerah,  salah  satu  yang  menjadi  prioritas  dari  rencana  kerja pembangunan  daerah  di  kabupaten  Karawang  ini  adalah  yang  berhubungan  dengan pengentasan kemiskinan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005- 2025  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2010  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Kabupaten  Karawang  Tahun  2005-2020;  memuat visi, misi dan program prioritas Kabupaten Karawang dan rancangan rencana teknokratik, untuk  periode  perencanaan  20  tahunan.  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Karawang  Tahun  2016  ini  merupakan  tahun  ketiga  pelaksanaan  RPJPD  Kabupaten Karawang 2005-2025, dengan misi sebagai berikut:
Misi 1  : Mewujudkan  masyarakat  yang  berkualitas  dan  berakhlak  dalam  lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya dan beradab.
Misi 2  : Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, berkualitas dan rasional yang digerakan oleh sektor pertanian dan industri
Misi 3  : Mewujudkan kabupaten karawang yang produktif, nyaman, indah dan lestari Misi 4 :  Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  mandiri,  profesional  dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah
Wilayah  Kabupaten  Karawang  secara  geografis  terletak  antara  107°  02’-107°  40’ BTdan 5° 56’-6° 34’ LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0-1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0  -  20,  2-150,  15-400,  dan  diatas  400  dengan  suhu  rata-rata  270  C.  Topografi  di KabupatenKarawang  sebagian  besar  berbentuk  dataran  yang  relatif  rendah  (25  m  dpl) terletak  pada  bagianutara  mencakup  Kecamatan  Pakisjaya,  Batujaya,  Tirtajaya,  Pedes, Rengasdengklok,  Kutawaluya,Tempuran,  Cilamaya,  Rawamerta,  Telagasari,  Lemahabang, Jatisari, Klari, Karawang,Tirtamulya, sebagian Telukjambe, Jayakerta, Majalaya, sebagian Cikampek  dan  sebagian  Ciampel.  Hanya  sebagian  kecil  wilayah  yang  bergelombang  dan berbukit-bukit  di  bagian  selatan  dengan  ketinggian  antara  26  –  1.200  dpl.  Daerah perbukitan  tersebut  antara  lain  :  Gunung  Pamoyanan,  Dindingsari,  Golosur,  Jayanti, Godongan,  Rungking,  Gadung,  Kuta,  Tonjong,  Seureuh,  Sinalonggong,  Lanjung  dan Gunung  Sanggabuana.  Terdapat  pula  Pasir  Gabus,  Cielus,Tonjong  dengan  ketinggian bervariasi  antara  300-1.200  m  dpl  dan  tersebar  di  KecamatanTegalwaru,  sebagian  kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel. Kabupaten  Karawang  terutama  di pantai  utara  tertutup  pasir  pantai  yang  merupakanbatuan  sedimen  yang  dibentuk  oleh bahan-bahan  lepas  terutama  endapan  laut  dan  alluviumvulkanik.  Di  bagian  tengah ditempati  oleh  perbukitan  terutama  dibentuk  oleh  batuan  sedimen,  sedangkan  dibagian
selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 m dpl,yang mengandung endapan vulkanik.
Kabupaten  Karawang  dilalui  oleh  beberapa  sungai  yang  bermuara  di  Laut  Jawa. Sungai  Citarum  merupakan  pemisah  antara  Kabupaten  Karawang  dengan  Kabupaten Bekasi,  sedangkan  sungai  Cilamaya  merupakan  batas  wilayah  dengan  KabupatenSubang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk TarumUtara, Saluran  Induk  Tarum  Tengah,  dan  Saluran  Induk  Tarum  Barat  yang  dimanfaatkan  untuk pengairan  sawah,  tambak  dan  pembangkit  tenaga  listrik.  Luas  wilayah  Kabupaten Karawang  1.753,27  Km2  atau  175.327  Ha,  luas  tersebut  merupakan  4,72  %  dari  luas Provinsi Jawa Barat (37.116,54 Km2) dan memiliki laut seluas 4 Mil x 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Batas Alam yaitu Laut Jawa.
b. Sebelah Timur : Kabupaten Subang
c. Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta
d. Sebelah Selatan : Kab. Bogor dan Kabupaten Cianjur
e. Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.
Kabupaten  Karawang  merupakan  salah  satu  daerah  yang  memiliki  lahan  subur  di Jawa  Barat,  sehingga  sebagian  besar  lahannya  digunakan  untuk  pertanian.  Wilayah  ini, secara  administrasi  terdiri  dari  30  kecamatan,  297  desa  dan  12  kelurahan.  Penamaan Kecamatan  baru  menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  3  Tahun  2004 yaitu tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan, yaitu:
1) Kecamatan Pangkalan
2) Kecamatan Tegalwaru
3) Kecamatan Ciampel
4) Kec.Telukjambe Timur
5) Kec. Telukjambe Barat
6) Kecamatan Klari
7) Kecamatan Cikampek
8) Kecamatan Purwasari
9) Kec. Tirtamulya
10) Kecamatan Jatisari
11) Kecamatan Banyusari
12) Kecamatan Kotabaru
13) Kec Cimalaya Wetan
14) Kec Cilamaya Kulon
15) Kec Lemahabang
16) Kecamatan Telagasari
17) Kecamatan Majalaya
18) Kec. Karawang Timur
19) Kec. Karawang Barat
20) Kecamatan Rawamerta
21) Kecamatan Tempuran
22) Kecamatan Kutawaluya
23) Kec. Rengasdengklok
24) Kecamatan Jayakerta
25) Kecamatan Pedes
26) Kecamatan Cilebar
27) Kecamatan Cibuaya
28) Kecamatan Tirtajaya
29) Kecamatan Batujaya
30) Kecamatan Pakisjaya
Kabupaten Karawang beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah  di  Kabupaten  wilayah  Pantai  Utara  Jawa  pada  umumnya,  yaitu  musim  kemarau dan musim hujan dengan suhu rata-rata berkisar antara 26,80 celcius sampai dengan 27,70 celcius.  Potensi  sumberdaya  air  di  Kabupaten  Karawang  terdiri  atas  sumberdaya  air permukaan (sungai, danau, dan waduk) dan air tanah. Pemanfaatan air tanah di Kabupaten Karawang  terutama  dari  endapan  aluvial  hasil  sedimentasi  sungai  berumur  resen  (Qa). Daratan  Kabupaten  Karawang  tidak  terlepas  dari  pegunungan  dan  bukit  yang  terdapat  di hampir  seluruh  Kabupaten  wilayah  selatan  Jawa  Barat  dengan  kategori  kemiringan  diatas 40%.  Kemiringan  lereng  di  Kabupaten  Karawang  sebagian  besar  datar,  yaitu  sebesar 80,44% luas lahan.
Kabupaten  Karawang  diarahkan  menjadi  salah  satu  gerbang  (gateway  city) pembangunan  di  wilayah  Indonesia  bagian  barat  sebagai  penyangga  Ibukota  Negara. Dikenal juga sebagai gudang beras dan lumbung pangan nasional. Kabupaten Karawang di sektor sumber daya alam memiliki potensi pertambangan/bahan mineral berupa batu kapur
yang  terdapat  di  Wilayah  Selatan  (Kecamatan  Pangkalan  dan  Tegalwaru).  Wilayah Kabupaten Karawang berdasarkan kondisi geologis merupakan kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi, walaupun mempunyai  resistensi dari beberapa potensi bencana seperti: banjir (kawasan perkotaan disepanjang hilir sungai dan pesisir laut); tanah longsor (Pangkalan, Tegalwaru).
Kabupaten  Karawang  juga  mempunyai  potensi  pariwisata  berupa  wisata  alam, budaya,  dan  sejarah.  Wisata  Alam  berupa  keindahan  pantai  dan  curug  antara  lain  Pantai Tanjung  Baru,  Pantai  Tanjung  Pakis,  Pantai  Pisangan,  Pantai  Samudra  Baru,  Curug Cigeuntis,  Curug  Bandung,  Curug  Koleangka,  Curug  Lalay,  wisata  sejarah  berupa  Tugu Perjuangan  Rengasdengklok,  Rumah  Sejarah  Ir  Soekarno  di  Rengasdengklok,  Monumen Rawagede, Situs Candi Jiwa dan candi Blandongan dan Monumen Surotokunto.
Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 175.327 Ha. Hingga tahun 2009 (BPN Kabupaten  Karawang,  2009)  penggunaan  lahan  di  Kabupaten  Karawang  sebagian  besar terdiri  dari  areal  pesawahan  dengan  luas  mencapai  89.614  Ha  (51,11%),  yang  sebagian besar  telah  didukung  oleh  sistem  irigasi.  Oleh  karena  itu  Karawang  dikenal  sebagai lumbung  padi  Jawa  Barat.  Dengan  luas  wilayah  1.753,27  km2  atau  3,73%  dari  luas Propinsi  Jawa  Barat,  Kabupaten  Karawang  merupakan  salah  satu  daerah  yang  memiliki lahan  subur  di  Jawa  Barat,  sehingga  sebagian  besar  lahannya  digunakan  untuk  pertanian. Luas  seluruh  lahan  di  Kabupaten  Karawang  adalah  175.327  Ha  dengan  perincian  sebagai berikut  ;  Lahan  sawah  seluas  94.331  Ha  dan  lahan  kering  seluas  77.798  Ha.  Dari  jumlah tersebut sebesar 28,33% digunakan untuk bangunan dan halaman sekitarnya.
Memperhatikan  berbagai  potensi  yang  ada  di  Kabupaten  Karawang  tersebut, sebenarnya  dengan  melakukan  berbagai  kebijakan-kebijakan  sesuai  dengan  amanat Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  rasanya sangat tidak mungkin apabila masyarakat yang ada di daerah dengan berbagai potensi yang melimpah tersebut masih berada dalam garis kemiskinan. Namun itulah realitanya,  bahwa berdasarkan  data  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Karawang  Tahun 2014,  dapat  diketahui  bahwa  perkembangan  penduduk  Kabupaten  Karawang  selama beberapa  tahun  terakhir  senantiasa  bertambah  dari  tahun  ke  tahun  dengan  tingkat pertumbuhan relative sedang dan berfluktuasi.
Jumlah  penduduk  Kabupaten  Karawang  pada  tahun  2010  sebesar  2.127.791  jiwa, kemudian  berkembang  menjadi  2.165.996  jiwa  pada  tahun  2011  atau  mengalami pertambahan  sebesar  1,92%,  tahun  2012  bertambah  menjadi  2.207.181  jiwa  atau
mengalami  pertumbuhan  1,77%.  Sedangkan  untuk  tahun  2013,  data  dari  Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karawang sampai dengan tanggal 31 januari 2013 penduduk Kabupaten Karawang berjumlah 2.075.748 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk  3,91%,  penduduk  pendatang  mencapai  19.031  jiwa  dengan  jumlah  kelahiran mencapai  60.019  jiwa  Pada  tahun  2014  penduduk  Kabupaten  Karawang  telah  mencapai 2.250.120  jiwa  dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  mencapai  1,1  %  kondisi  ini  menurun jika dibandingkan angka pada tahun 2013 yang lalu.
Dari  sejumlah  penduduk  Kabupaten  Karawang,  tersebut,  pada  tahun  2002, masyarakat  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan  masih  ada  sekitar  14,55  %,  hingga sampai pada tahun 2012 masih mencapai 11,10 % masyarakat Kabupaten Karawang yang berada dalam garis kemiskinan. Dengan kondsional seperti tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hingga akhir tahun 2012, di kabupaten Karawang masih diperlukan pengembangan kebijakan-kebijakan  dalam  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah  yang  berhubungan  denganpengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten Karawang ini.

## C. PENUTUP
Kebijakan  dalam  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten  Karawang    sudah  berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, hal  ini  terlihat  dengan  adanya  pencapaian  Target  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Karawang tahun ketiga 2005-2025  dengan  mengacu  kepada  RKP  2016,  yang  tercermin  pada  tingkat  keberhasilan dari rencana tersebut. Sepanjang perjalanannya diketahui bahwa beragam ketentuan hukum (kerangka regulasi) telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Berawal  dari  kerangka  perencanaan  (UU  25/2004,  UU  32/2004  dan  PP  8/2008) sampai  dengan  kerangka  pengendalian  dan  evaluasi  (PP  39/2006,  PP  8/2008  dan Permendagri  54/2010).  Berdasarkan  regulasi  tersebut,  dalam  pelaksanaan  RKPD Kabupaten  Karawang  Tahun  2016,  diperlukan  langkah-langkah  praktis  dan  strategis. Beberapa  kaidah  pelaksanaan  yang  perlu  mendapat  perhatian,  khususnya  dalam  rangka peningkatan kesejahteraan dan sekaligus pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:
(a)  RKPD  Tahun  2016  sebagai  pedoman  penyusunan  RAPBD,  perlu  dijabarkan  dalam Kebijakan  Umum  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (KU-APBD)  Kabupaten Karawang Tahun 2016 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2016. Adapun  KU-APBD  dan  PPAS  berisi  pengelompokan  urusan  yang  bersifat  wajib dan/atau  pilihan  dengan  mengacu  pada  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  dan Permendagri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Revisi  Permendagri  Nomor  13  Tahun 2006.
(b)  Untuk  menyusun  rencana  tindak  bagi  pencapaian  9  (sembilan)  agenda  prioritas pembangunan  dan  dalam  rangka  menjamin  terlaksananya  kegiatan-kegiatan  tersebut, serta  untuk  terwujudkannya  sinergitas  semua  pihak  yang  terkait,  maka  setiap  prioritas akan dikoordinasikan oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah, yaitu:
(1)  Asisten  Bidang  Pemerintahan  mengkoordinasikan  penyusunan  rencana  tindak  bagi pencapaian  agenda  prioritas  5,  yaitu    Peningkatan  kualitas  SDM  (aparatur  termasuk aparatur desa/kelurahan) dan Kelembagaan.
(2) Asisten Bidang Administrasi Pembangunan mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian agenda prioritas 1, 2, 3, 4, 7 , 8 dan 9, yaitu :
(a) Penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan serta iklim usaha yang kondusif;
(b) Pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam rangka peningkatan    daya saing daerah ;
(c) Penataan Kota indah dan terang sampai ke pelosok kabupaten;
(d) Pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran;
(e) Penanganan bencana alam dan;
(f) Pengelolaan persampahan serta
(g) Konservasi lingkungan.
(3) Asisten Bidang Administrasi mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian Agenda Prioritas 5 dan 6, yaitu:
(a)  Peningkatan  kualitas  SDM  (aparatur  termasuk  aparatur  desa/  kelurahan)  dan Kelembagaan.
(b) Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
(4) Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib  melakukan  pengendalian  pelaksanaan  rencana  pembangunan/kegiatan  melalui
upaya  koreksi  dan  melaporkannya  secara  berkala  3  (tiga)  bulanan  kepada  Bupati Karawang melalui Kepala Bappeda Kabupaten Karawang.
(5)  Kepala  Bappeda  menghimpun  dan  menganalisis  hasil  pemantauan  pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
(6)  Pada  akhir  tahun  anggaran  2016,  setiap  Kepala  SKPD  wajib  melakukan  Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/ Kegiatan Tahun 2016.
(7)  Kepala  Bappeda  menyusun  evaluasi  rencana  pembangunan  berdasarkan  hasil evaluasi Kepala SKPD.
Kondisonal kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang yang belum  terlaksana/sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2011  Tentang Penanganan  Fakir  Miskin,  memang  disadari  oleh  segenap  pengamil  kebjiakan  di Pemerintahan  Kabupaten  Karawang,  hal  ini  disebabkan  karena  kemiskinan  merupakan kondisional  yang  tidak  dapat  dilepaskan  keberadaannya  dalam  suatu  masyarakat. Kemiskinan muncul seiring dengan perkembangan dan kondisi-kondisi tertentu yang ada di masyarakat  yang  tidak  hanya  terlepas  dengan  satu  faktor  saja,  akan  tetapi  juga  banyak dipengaruhi kondisionalnya dengan faktor-faktor yang lain.
Kemiskinan  juga  merupakan  kondisional  yang  ada  di  Kabupaten  Karawang  saja, akan  tetapi  juga  di  beberapa  daerah  di  kabupaten  lain,  kemiskinan  selalu  ada.  Kenyataan yang  ada  dalam  pelaksanaan  kebijakan  mengenai  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten Karawang  memang  belum  sepenuhnya  dapat  dikatakan  berhasil,  akan  tetapi  Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang akan senanantiasa membuat terobosan baru, dengan membuat program/kebijakan-kebijakan  yang  sesuai  dengan  amanat  amanat  Undang-undang  Nomor 32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  khususnya  dalam  rangka  pengentasan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
A.  Hamid  S.  Attamimi. Hukum  Tentang  Peraturan  PerUndang-Undangan  dan Peraturan  Kebijakan  (hukum  Tata  Negara) .  Jakarta:  Universitas  Indonesia. 1990
Ahmad  Suhelmi. Pemikiran  Politik  Barat,  Kajian  Sejarah,  Perkembangan  Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.  2007 Amiruddin  dan  H.  Zaenal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT. Raja  Grafindo Persada. 2004
Bambang  Sunggono. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada. 1997
Curzon. Jurisprudence . Macdonald & Evan Ltd. Estover, Playmount. 1979
Efran Helmi Juni. Filsafat Hukum . Bandung: Pustaka Setia. 2012
J.C.T. Simorangkir. Hukum dan Konstitusi Indonesia . Jakarta: Gunung Agung. 2003 Jeremy Bentam. Introduction to the Principles of Morals and Legislation . Cetakan Baru. London. 1823. Lihat pula, L.J. Van Apeldoorn. Inleiding tot de Studie van het Nederlands  Recht .  Terjemahan  Oetarid  Sadino. Pengantar  Ilmu  Hukum. Cetakan ke 33 . Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2009
Kusumadi  Pudjosewojo. Pedoman  Pelajaran  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika. 1993
Lawrence  W.  Friedman. Law  in  America:  a  Short  History. Newyork:  Modern  Library Chronicles Book. 2002
Lili  Rasjidi  dan  Ida  Bagus  Wiyasa  Putra ,  Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem,  Bandung:
Penerbit CV. Mandar Maju. 2003
Lawrence M. Friedman. Legal Theory . Newyork: Stevan & Sons Limited. 1979
Mochtar  Kusumaatmadja. Fungsi  Hukum  Dalam  Pembangunan .  Jakarta:  Bina  Cipta. 2006
M.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim.  Op.Cit, Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  Jakarta: Sinar Bakti. 2008
Munir  Fuady. Teori  Negara  Hukum  Modern  (Rehctstaat). Bandung: Refika  Aditama. 2009
Nugroho.  Kemiskinan,  Ketimpangan  dan  Pemberdayaan.  Yogyakarta:  Aditya  Media. 2008
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group. 2008
Rena  Yulia. Victimologi.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan.
Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
Sjachran  Basah . Eksistensi Dan Tolak  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  Di Indonesia . Bandung: Alumni. 2009
Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdulah. Sosiologi  Hukum  dan  Masyarakat .  Jakarta: CV Rajawali. 2000
Satjipto Rahardjo. Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2008 Sabian Usman. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009 Satjipto  Rahardjo. Biarkan  Hukum  Mengalir (Catatan  Kritis  Tentang  Pergulatan Manusia dan Hukum). Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2007
Sofyan Harahap. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan . Edisi Pertama,. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers. 2001
Sorjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Press. 2001
Titik Triwulan Tutik. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006

## B. Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia. Panduan  Pemasyarakatan Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Sesuai  Dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI. Jakarta. 2010.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2005  Tentang  Program  Penanggulangan Kemiskinan.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  2  Tahun  2010  Tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  Kabupaten  Karawang  Tahun 2005-2025.

## C. Makalah
Jimly  Asshidiqie. Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Amandement  Ke  Empat UUD Tahun 1945 . Makalah Seminar Hukum Nasional VIII. Bali. 2003.
Romli  Atmasasmita. Menata  Kembali  Masa  Depan  Pembangunan  Hukum  Nasional. Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar. 14-18 Juli 2003.
Chriswardani Suryawati. Memahami Kemiskinan Secara Multideminsial .  Understanding Multidimension Of Poverty. Jurnal. 2005