P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 13, Nomor 2, Desember 2021 https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## PROSES  PENGAJUAN TAGIHAN MELALUI APLIKASI ESPM PADA MASA COVID DI KPPN MEULABOH
Zaida Mutia Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar
Rusma Setiyana *
Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar * rusmasetiyana@utu.ac.id

## Abstrak
eSPM sebagai aplikasi yang berbasis web menjadi salah satu aplikasi yang dapat membantu proses  pengiriman SPM  pada masa  pandemi  Covid-19  di  Kantor Pelayanan  Perbendaharaan Meulaboh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengajuan  tagihan melalui aplikasi eSPM pada masa pandemi Covid-19, penilaian satuan kerja dan kendala yang dihadapi baik  dari  pihak  operator  maupun  satuan  kerja  terkait  aplikasi  eSPM,  dan  menganalisis penggunaan  aplikasi  eSPM.  Populasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  satuan  kerja  yang berada di 4 kabupaten wilayah Aceh. Metode penelitian yang diimplementasikan adalah metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan hitungan presentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan tagihan melalui aplikasi eSPM dapat dilakukan dengan mengikuti  langkah-langkah  sederhana  di  dalam  aplikasi  eSPM.  Berdasarkan  dari  segi manfaatnya,  aplikasi  eSPM  dapat  mempermudah  pekerjaan  satuan  kerja,  dapat  memangkas waktu dan biaya perjalanan satuan kerja. Meskipun telah dikategorikan baik namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh responden baik dari petugas KPPN maupun satuan kerja dalam  penggunaan  aplikasi  eSPM,  yakni  adanya  ketidakstabilan  jaringan,  gangguan  pada server aplikasi dan terjadinya penambahan tugas pada petugas KPPN. Terakhir, jumlah SPM yang diusulkan lebih sedikit, namun jumlah SPM yang ditolak lebih besar.
Kata Kunci : Pengajuan Tagihan, eSPM, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

## Abstract
eSPM as a web-based application is one application that can assist the process of sending SPM during the Covid-19 pandemic at the department of Treasury Service in Meulaboh. This study aims to describe the process of submitting bills through eSPM during the Covid-19 pandemic, the assessment given by work units and the obstacles faced by both operator and work units related to eSPM, and to analyze the use of eSPM. The research population used was work units located in 4 districts of the Aceh region. The research method implemented was descriptive qualitative method by utilizing primary data in the form of interviews and secondary data in the form of documents. The data were analyzed by using a percentage count. The results of the study indicate that the process of submitting bills through eSPM can be carried out by following several stages provided in eSPM. In terms of benefits, eSPM is able to simplify the work of work  units,  save  time  and  travel  costs  especially  for  work  units.  Although  it  has  been categorized as good, there are several obstacles faced by respondents in using eSPM, namely network instability, disruption to the application server and the occurrence of additional tasks
for  the  department  of  Treasury  Service  officers. Finally,  the  total  of  SPM  proposed  through eSPM by the work units is less yet the total of those which has been rejected.
Keywords : Billing Submission, eSPM, Department of Treasury Service

## A. PENDAHULUAN
Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara  (KPPN)    adalah    instansi  yang bergerak di bidang keuangan. Beberapa tugas utama  KPPN    sebagaimana  yang  tertuang dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor PMK/234/KMK.01/2015  pada  Tanggal  21 Desember tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan adalah “melaksanakan kewenangan  Perbendaharaan  dan  Bendahara
Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan  atas  beban  anggaran,  serta penatausahaan  penerimaan  dan  pengeluaran anggaran  melalui  dan  dari  kas  Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dalam menjalankan fungsinya, KPPN melakukan pengujian Surat Perintah Membayar  (SPM)  berdasarkan  peraturan perundang-undangan dan
penyaluran pembayaran  atas  beban  APBN.  Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa “APBN mempunyai  fungsi  otoritasi,  perencanaan, distribusi,  pengawasan,  stabilisasi,  dan alokasi”. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan APBN  sebaik  mungkin  agar  apapun  yang menjadi  tujuan  dari  pembangunan  dapat dituntaskan dengan efektif dan efisien.
Namun  saat  ini  Indonesia  sedang mengalami musibah yaitu  mewabahnya virus
Covid 19. Pandemi covid 19 ini mengharuskan  masyarakat  untuk  menjaga jarak agar tidak terpapar virus yang berbahaya ini. Hal ini menyebabkan berbagai pelayanan umum    terhambat  termasuk  yang  di  alami oleh KPPN Meulaboh terutama dalam  proses pengajuan  tagihan  melalui  Surat  Perintah Membayar  (SPM).  Untuk  meminimalisir ketidakstabilan  pelayanan  dan    mengingat peran    KPPN  yang  sangat  penting  yakni
memastikan  belanja  negara  tetap  tersalurkan Kementerian  Keuangan  berinisiatif  mencari solusi  agar  dapat  melaksanakan  tugas  dan pelayanan  dengan  sempurna.  Salah  satunya membuat sebuah aplikasi untuk melaksanakan  Pengujian  Surat  Perintah Membayar  secara  daring.  Adapun    aplikasi yang  dimaksud  adalah  eSPM  (Elektronik Surat Perintah Membayar ).
Aplikasi eSPM ini  tentu saja termasuk kedalam  inovasi  yang  berbasis  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dimana pada  setiap  aplikasi  terdapat  kemudahan- kemudahan yang menjadi pertimbangan bagi setiap  pengguna  (Hasanudin  &  Fitra,  2020). Dengan  adanya  aplikasi  eSPM  diharapkan mampu  memangkas  waktu  dan  biaya terutama  dalam  penggunaan  kertas.  Dalam rangka    meningkatkan  mutu  Layanan  ke
Stakeholder Kantor Pelayanan
Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Meulaboh Aceh  Barat  diperlukan  analisis  pengajuan tagihan melalui aplikasi eSPM.
Penelitian  mengenai  analisa  aplikasi telah  banyak  dilakukan  salah  satunya penelitian yang dilakukan oleh kurnia (2020) yang  berjudul  “Analisis  Sistem  Layanan Mobile  Banking  Dalam  Menarik  Minat Nasabah Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang  Pembantu  Yogyakarta  Kaliurang”. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa meskipun  aplikasi  ini  terdapat  beberapa kendala  namun  sistem  layanan  Mobile Banking  BSM  yogyakarta  kaliurang  telah menarik minat nasabah karena telah memberikan  kemudahan  serta    dapat memenuhi  kebutuhan    nasabah.  Penelitian selanjutnya berjudul
“Analisis Dan Perencanaan  Aplikasi  Sistem  Informasi
Penelitian  Dan  Pengabdian  Masyarakat LPPM STT Terpadu Nurul Fikri“ yang ditulis oleh  Ratnasari  &  Tawakal  (2017).  Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa aplikasi  LPPM  STT  dapat  membantu  pihak LPPM  dalam  mengelola  kegiatan  penelitian dan  pengabdian  masyarakat.  Penelitian selanjutnya  dilakukan  oleh  Mukhtaromin (2018)  yang  berjudul  “Kepuasan  Pengguna Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi (SAKTI)  Pada  Badan  Pendidikan  Dan Pelatihan  Keuangan  (BPPK)“.  Hasil  dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai kinerja faktor 4,05 sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi SAKTI yang digunakan sudah efektif dan responden puas dengan cara kerja menggunakan aplikasi SAKTI.
Berbeda  dengan  penelitian  yang  telah disebutkan  diatas,  aplikasi  yang  akan dianalisa  pada  penelitian  ini  adalah  eSPM yang digunakan oleh satuan kerja yang berada di  empat  Kabupaten    Aceh.  menunjukkan kualitas informasi dan kualitas layanan yang dilakukan  oleh  KPPN  Meulaboh  melalui aplikasi  eSPM  berpengaruh  positif  terhadap kepuasan  satuan  kerja  dan  dapat  membantu satuan kerja dalam menjalankan tugasnya.
Rumusan  masalah  dalam  studi  ini adalah:
1. Bagaimana  proses  pengajuan tagihan  melalui  aplikasi  eSPM  di  KPPN Meulaboh? 2. Bagaimana  penilaian  satuan kerja terhadap aplikasi eSPM? 3. Apa saja kendala yang dihadapi  oleh  satuan  kerja  selama  proses pengajuan tagihan melalui aplikasi eSPM? 4. Bagaimana analisis
penggunaan aplikasi eSPM?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menggambarkan  bagaimana  proses pengajuan tagihan melalui aplikasi eSPM dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh
satuan  kerja(satker)selama  proses  pengajuan tagihan  melalui  aplikasi  eSPM  di  KPPN Meulaboh.
Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi  sebagai bahan pertimbangan  dan  masukan    khususnya  bagi KPPN Meulaboh. Bagi pihak akademik,hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi sebuah  referensi  terkait  eSPM.  selain  itu, penelitian  ini    juga  dapat    menambah pengetahuan dan wawasan mengenai aplikasi pengajuan  tagihan  eSPM  bagi  satuan  kerja maupun bagi penulis sendiri.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## KPPN Meulaboh
Kantor pelayanan perbendaharaan negara  (KPPN)  merupakan  sebuah  isntansi yang bergerak khusus pada bagian keuangan. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  262  /  PMK.  01  /  2016  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pasal 31 dikatakan bahwa “KPPN Tipe A mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendahraan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran,
serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran  anggaran  melalui  dan  dari  kas negara  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan”.
Selanjutnya,  berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan RI nomor PMK
100/PMk.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja  instansi  vertikal  Direktorat  Jenderal Perbendahraan meliputi:
 Kabupaten Aceh Barat= 34 satuan kerja (satker)
 Kabupaten  Aceh Jaya  = 21  satuan  kerja (satker)
 Kabupaten Nagan Raya = 19 satuan kerja (satker)
 Kabupaten  Simeulue  =  21  satuan  kerja (satker)
 Masyarakat/pemangku kepentingan lainnya yang memerlukan pelayanan. Secara geografis kota Meulaboh terletak  di  bagian  barat  Provinsi  Aceh  dan merupakan  Kabupaten  Aceh  Barat  yang mempunyai jarak lebih jauh dengan Kabupaten Simeulue yang menempuh waktu selama ± 18 jam lamanya. Untuk itu terhitung dari  1  Juli  2011  agar  mempermudah  akses layanan  kepada  satuan  kerja  yang  berada  di Simeulue  telah  dibuka  layanan  filial  KPPN Meulaboh di Sinabang.
Namun,  dikarenakan  pandemi  KPPN filial  yang  berada  di  Sinabang  tidak  dapat beroperasi  seperti  sediakala.  Karena  adanya anjuran  untuk  menjaga  protokol  kesehatan.
Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang mematuhi  protokol  kesehatan  guna  untuk mencegah  dan  pengendalian  CORONA
VIRUS  DISEASE  (Covid  19)  seperti  yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh. Meskipun di  tengah  pandemi,  namun  pelayanan  yang mereka  lakukan  tidak  pernah  berkurang. Mengingat  peran  KPPN yang sangat penting yakni  memastikan  belanja  negara  tetap tersalurkan  karena  pengelolaan  keuangan yang baik akan berdampak positif bagi negara kita.  Pada  setiap  instansi  memiliki  beberapa bentuk  pelayanan  yang  berbeda-beda  mulai dari  pelayanan  secara  tatap  muka  yang dilakukan sebelum pandemi maupun pelayanan  secara  daring  yakni  ketika pandemi.  Pelayanan  secara  daring  terutama proses  pengajuan  tagihan  SPM  dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang berbasis web yakni aplikasi eSPM.

## Pengajuan Tagihan SPM
Pengajuan  tagihan  merupakan  teknik pengusulan  dana  yang  dilakukan  oleh  pihak yang  berwenang  atau  satuan  kerja  yang
ditunjuk melalui bendahara pengeluaran yang nantinya  akan  diuji    kelengkapan  dan kebenarannya. Berdasarkan Surat Keputusan Pemerdagi nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 70,  pengertian  Surat  Perintah  Membayar (SPM)  adalah  “Dokumen  yang  diterbitkan oleh  pengguna  anggaran/kuasa  pengguna anggaran  untuk  penerbitan  SP2D  atas  beban pengeluaran  DIPA  SKPD”  hal  ini  sama dengan  pendapat  yang  dikemukankan  oleh peneliti  sebelumnya  Syafira  J.A  (2020). Secara  detail,  Korobu  (2016)  menjelaskan SPM  adalah  suatu  proses  penting  dimana pengelola penyisihan yang merupakan pengelola susulan dari mekanisme pengajuan SPP.  Proses  tersebut  dimulai  dengan pengujian  SPM  terlebih  dahulu,  pengujian tersebut berupa pengujian tentang kelengkapan-kelengkapan  dokumen  yang dikirim.  Untuk  itu  SPM  bisa  dikeluarkan apabila  pengeluaran  yang  diajukan  tidak membatasi/melebihi  pagu  anggaran  yang tersedia.
Adapun  jenis-jenis  SPM  yang  dapat diajukan petugas mencakup Gaji Induk, Gaji Susulan,  Non  Gaji,  Gaji  Lainnya,  GUP, Penghasilan  PPNPN  Induk,  Pemotongan Penyaluran  Dana  Desa,  Penyaluran  Dana Desa, Penghsilan PPNPN Susulan, Non Gaji Kontraktual,  Up,Kekurangan  Gaji,  Retur, SPM  THR  Gaji,  SPM-KP-Pajak,  GTUP Nihil,  TUP,  dan  SPM  Gaji  13  (Kemenkeu, 2020).

## Aplikasi eSPM
Ditjen Perbendaharaan, Hadiyanto (2020)  menyampaikan bahwa aplikasi eSPM adalah  aplikasi  yang  digunakan  sebagai  alat untuk  proses  pengiriman  SPM  secara  daring oleh  satuan  kerja  untuk  proses  pencairan dana.  Dengan  kata  lain,  aplikasi  eSPM  ini merupakan  sistem  penyampaian  ADK  dan dokumen  melalui  jaringan  internet  dimana satuan  kerja  tidak  harus  mendatangi  kantor
KPPN  secara  langsung.  Lebih  rinci,  aplikasi eSPM adalah aplikasi yang berpedoman pada web  yang  dipakai  untuk    media  pengajuan dokumen  elektronik  kontrak,  dokumen elektronik  RPD  harian,  dokumen  elektronik gaji,  dokumen  elektronik  SPM,  ke  Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara.  Aplikasi e-SPM    sendiri  diatur  dalam  Surat  Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor
SE-
31/PB/2020  tentang  Mekanisme  Pengiriman Dokumen  Tagihan  Secara  Elektronik  pada masa  pandemi  Covid-19  (Corona  Virus Disease 2019).
Penggunaan  aplikasi  eSPM  dilakukan untuk  menggantikan  layanan  pencairan anggaran melalui surat elektronik satuan kerja yang  telah  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  di  Meulaboh  Aceh Barat.  Aplikasi  eSPM  tersebut  digunakan untuk  keperluan  Surat  Perintah  Membayar (SPM)  yang  berupa  pengajuan,  penerimaan, pemeriksaan  dan  penolakan  SPM.  Dengan adanya  aplikasi  eSPM  tersebut  maka pelayanan  secara  tatap  muka  yang  ada  di KPPN Meulaboh dapat diminimalisir. Hal ini dilakukan  sebagai  langkah  awal  dalam mencegah  penyebaran  virus  Covid  19  yang semakin memburuk.
Aplikasi  eSPM    sangat  membantu satuan kerja dalam menjalankan tugas mereka pada saat  pandemi. Selain itu, aplikasi eSPM juga  sudah  aman  digunakan  karena  sudah dialukan  pengecekan  terlebih  dahulu.  Sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 177/PMK.05/2017 tentang adanya pelaksanaan piloting penerapan tanda tangan elektronik. Maka dengan penggunaan sertifikat  elektronik sebagai pengganti tanda tangan  basah  dalam  setiap  pengiriman dokumen  dapat  disampaikan  bahwa  aplikasi eSPM ini sudah aman untuk digunakan oleh satuan kerja. Tujuan dari diciptakan  aplikasi eSPM adalah untuk melancarkan administrasi pemerintah  agar  lebih  efektif  dan  efesien.
Sehingga melancarkan pelaksaan tugas satuan kerja dan KPPN Meulaboh untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pelaksanaan APBN.  Selain  itu  aplikasi  eSPM  juga diciptakan  agar  dapat  menghemat  kertas. Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  setiap aplikasi yang diciptakan yaitu untuk meringankan pekerjaan.

## C. DATA DAN METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  kualitati  f  untuk  menggambarkan bagaimana  proses  pengajuan  tagihan  yang dilakukan melalui aplikasi eSPM dan kendala yang  dihadapi  oleh  satuan  kerja  di  empat kabupaten  yakni  Aceh  Barat,  Aceh  Jaya, Nagan  raya  dan  Simeulue.  Jumlah  populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 98 satuan kerja.  Namun,  responden  dari  penelitian  ini hanya  melibatkan  satu  operator    aplikasi eSPM  dan  semua  satuan  kerja  yang  datang langsung ke KPPN Meulaboh.
Terdapat  dua  sumber  data  dalam penelitian  ini,  yaitu  data  primer  yang diperoleh  dengan  cara  wawancara.  Data primer  yang  dikumpulkan  pada  bulan  Juli  - Agustus  Tahun  2021  ini  mencakup  empat pertanyaan  terkait  aplikasi  eSPM  dan kendalanya.  Selanjutnya  data  sekunder  yang berupa  dokumentasi  yang  berbentuk  tulisan diperoleh  dari  website  DJPB  yang  diunduh pada  bulan  Juli  Tahun  2021.  Adapun  lokasi dilakukannya penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN) Meulaboh Aceh Barat yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 03 Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
Selanjutnya, data akan dihitung menggunakan rumus persentase yang dikutip dari  Arikunto  (2013).  Rumus  persentase tersebut adalah sebagai berikut:
P = X 100%
Dimana, P = Persentase F = Jumlah jawaban responden N = Jumlah seluruh responden
Adapun  tafsiran  dari  masing-masing kriteria persentase adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Kriteria Persentase Kriteria (%) Tafsiran 76 – 100 Sangat baik 55 – 75 Baik 40 - 54 Cukup 0 – 39 Buruk D. HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Pengajuan, Penerimaan,
Pemeriksaan,  dan  Penolakan  Tagihan Melalui Aplikasi eSPM.
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara dengan operator aplikasi eSPM pada instansi KPPN Meulaboh, ada beberapa tahap proses pengajuan  tagihan  melalui  aplikasi  eSPM. Tahap  pengajuan  tagihan  tersebut  adalah sebagai berikut:
a. Proses pengajuan tagihan melalui aplikasi  eSPM  dilakukan  oleh  petugas satuan  kerja  yang  telah  memiliki  user eSPM  dengan  cara  mengunggah  hasil pindaian  dokumen.  Dokumen  tersebut berupa  dokumen  pendukung  dimana pada  dokumen  ini  data-data  beserta kelengkapan-kelengkapan  tertentu  yang dikirim  bersifat  penting  seperti  SSP (Surat  Setoran  Pajak),  daftar  rekening penerima,  daftar  perubahan  gaji,  dan karwas  kontrak.melalui  sistem  eSPM. eSPM  dapat  diakses  pada  situs  sebagai berikut: www.espm.kemenkeu.go.id .
Sebelum satker membuka laman tersebut, satker harus sudah menyiapkan semua ADK SPM  beserta  syarat  lainnya  yang  sudah ditanda tangan dan distempel oleh pihak yang
berwenang  dan  kemudian  dipindai.  Untuk memulainya, satker/pengguna dapat mengklik  laman  di  atas.  Saat  laman  eSPM terbuka,  pengguna  wajib  memasukkan  10 digit  KIPS  dan  6  digit  kode  satker  yang diberikan  oleh  KPPN  beserta  password. Setelah login, pengguna dapat mencari menu “unggah”  yang  berada  di  sisi  kiri  layar komputer.  Pilih  menu  SPM.  Pada  menu tersebut  akan  tertera  tiga  file  yang  harus diunggah,  yakni  ADK  SPM,  softcopy  SPM dalam  file  zip,  dan  rekap  SPM.  Kemudian pengguna  memilih  menu  “simpan”.  Setelah dokumen berhasil diunggah, pengguna dapat melihat  proses  SPM  dimana  pengguna nantinya dapat melihat apakah SPM diterima atau  ditolak.  Terakhir,  klik  menu  “rekap SPM” (monitoring). Dokumen SPM tersebut nantinya akan diproses oleh petugas validasi pada seksi pencairan dana untuk diverifikasi kebenarannya.  Apabila  pada  berkas  tersebut masih  terdapat  kesalahan  maka  berkas  akan dikembalikan disertai dengan alasan pengembalian.  Maka  dari  itu  satuan  kerja perlu  selalu  memperhatikan  dan  melihat posisi atau status SPM yang telah mengirimkan  dokumen.    Jika  berkas  sudah benar  maka  selanjutnya  diteruskan  ke  seksi bank  untuk  diterbitkan  Surat  perintah pencairan  dana  (SP2D).  SP2D  tersebut  akan disalurkan dananya melalui bank operasional yang ditunjuk oleh KPPN Meulaboh.
Gambar 1. Menu pada Aplikasi eSPM
Sumber: Aplikasi eSPM 2021
b. Proses  penerimaan  SPM  secara  teknis juga dilakukan secara online menggunakan  aplikasi  eSPM.  Petugas validasi  pada  seksi  pencairan  dana akan mengunduh ADK SCAN dokumen serta mencetak satu rangkap dan mengupload ke sistem anggaran Negara yaitu SPAN.
c. Pemeriksaan SPM melalui apikasi eSPM dilakukan  dengan  dua  sifat.  Pertama, secara  substantif,  yaitu  memeriksa  apa saja  dokumen  yang  dilampirkan  dan bukti-bukti beserta dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan  secara  administratif,  yaitu daftar  belanja  apa  saja  yang  bisa dicairkan melalui SPM tersebut sehingga dapat  meyakinkan  bahwa  dana  yang diinginkan  sesuai  dengan  apa  yang tertulis pada SPM.
d. Penolakan  SPM  melalui  aplikasi  eSPM terjadi  jika  dalam  pengajuan  SPM tersebut  ditemukan  tidak  memenuhi syarat  pencairan  secara  subtantif,  maka petugas  validasi  berhak  untuk  menolak dan  mengembalikan  dokumen  tersebut melalui    eSPM.  pada  saat  proses pemeriksaan,  status  SPM  yang  dikirim masih dalam status proses namun jika ada penolakan  SPM  status  tersebut  berubah menjadi tolak manual hal ini dikarenakan terdapat kesalahan-kesalahan pada SPM. Untuk  kasus  tersebut,  petugas  validasi akan  mencantumkan  keterangan  pada kolom SPM dengan menyebutkan alasan dan kekurangan dokumen sehingga dana yang diajukan tidak dapat dicairkan.

## Penilaian Satuan Kerja Terhadap Aplikasi
Espm
Adapun  penilaian  yang  diberikan satuan kerja terhadap aplikasi eSPM sebagai berikut:
a. Alasan Menggunakan Aplikasi eSPM
Dalam  penggunaan  aplikasi  eSPM tentunya  satuan  kerja  memiliki  alasan  yang berbeda  –beda  baik  dalam  hal  yang  dapat memudahkan  dalam  menjalankan  tugas maupun  sebaliknya.  Untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.
Tabel 2

## Alasan Menggunakan Aplikasi eSPM
Alasan Persentase Memudahkan satker 75% Menghemat biaya jalan 25% Total 100% Sumber: Data diolah 2021 Berdasarkan  tabel  diatas,  75%  satuan kerja setuju bahwa aplikasi eSPM
memudahkan satuan kerja dalam menjalankan  tugasnya.  dan  25%  responden mengatakan  bahwa  aplikasi  eSPM  dapat menghemat dan memangkas biaya perjalanan satuan kejar menuju instansi KPPN Meulaboh.  Dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan dengan  adanya  aplikasi  eSPM  ini  sangat membantu  dan  memudahkan  satuan  kerja dalam  menjalankan  tugas  mereka.  Dengan demikian,  faktor  kemudahan  pada  aplikasi eSPM ini dapat menarik perhatian dan minat para  satuan  kerja  untuk  menggunakan aplikasi tersebut terutama pada masa pandemi dimana  para  satuan  kerja  diharuskan  untuk menjaga  jarak  dan  mematuhi  protokol kesehatan  guna  untuk  mencegah  diri  dari terpaparnya  virus  covid  19.    Adapun  uraian yang telah disebutlkan oleh peneliti sebelumnya (Indrasari 2018) yang menyebutkan bahwa semakin besar produk/jasa yang ditawarkan maka kepuasan yang  diterima  pelanggan  semakin  tinggi, semakin  tinggi  tingkat  kepuasan  tersebut maka  akan  menimbulkan  keuntungan  bagi organisasi.
b. Keamanan  dan  Kenyamanan  Dalam Penggunaan Aplikasi eSPM

## Tabel 3
Keamanan dan Kenyamanan Keamanan dan Kenyamanan Pemakaian Aplikasi eSPM Persentase Ya 100% Tidak 0% Total 100%
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  para satuan kerja sudah merasa aman dan nyaman dalam  penggunaan  aplikasi  eSPM  ini dikarenakan  pada  setiap  file/dokumen  yang mereka  kirim  melalui  aplikasi  eSPM  dapat terlindungi dan terjaga dengan ketat, sehingga para  satuan  kerja  merasa  yakin  bahwa kerahasiaan  sebuah  dokumen  yang  mereka kirim  dapat  terjamin  keamanannya.  Hal  ini sesuai  dengan  pendapat  yang  dikemukakan oleh Fietyata (2018) bahwa keamanan adalah sebuah  bentuk  kebebasan  setiap  individu. Artinya,  seseorang  akan  merasa  aman terhadap  sesuatu  yang  sedang  dikerjakan. Keamanan  juga  merupakan  suatu  bentuk menghindarkan  diri  dari  hal-hal  yang berbahaya.
c. Kepuasan Satuan Kerja Dalam Menggunakan Aplikasi eSPM
Tingkat  kepuasan  satuan  kerja  dapat dilihat pada table di bawah ini :
Tabel 3

## Kepuasan Satuan Kerja
Tingkat Kepuasan Satker terhadap Aplikasi eSPM Presentase Ya 77,8 % Tidak 22,2 % Total 100 % Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan  bahwa  hampir  80%  dari  satuan kerja mengatakan bahwa mereka merasa puas
dengan  adanya  aplikasi  eSPM.  Dengan  kata lain, aplikasi eSPM sangat membantu satuan kerja  dalam  menjalankan  tugas  mereka terutama dalam memangkas biaya perjalanan dinas. Hal ini sama dengan pendapat peneliti sebelumnya yaitu Kurnia (2020). Sedangkan lebih dari 20% responden lainnya mengatakan  sebaliknya  terutama  bagi  para satuan  kerja  yang  berada  di  pelosok  daerah yang  terkendala  dengan  jaringan  sehingga menghambat tugas mereka saat menggunakan aplikasi  eSPM.  Meskipun  demikian,  para responden setuju bahwa aplikasi eSPM sudah layak  untuk  digunakan  meskipun  masih terdapat berbagai macam kendala.
Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Satuan Kerja  Selama  Proses  Pengajuan  Tagihan Melalui Aplikasi eSPM
Berdasarkan  data  primer  yang  diperoleh dengan wawancara terhadap satuan kerja dan operator  eSPM  yang  berada  di  KPPN Meulaboh ditemukan beberapa kendala dalam penggunaan  aplikasi  eSPM  terutama  dalam proses  pengajuan  tagihan.  Kendala  yang dihadapi  oleh  satuan  kerja  adalah  adanya ketidakstabilan  jaringan dikarenakan aplikasi ini berbasis web dan satuan kerja pun berada di berbagai daerah yang berbeda-beda.
Selain  satuan  kerja,  karyawan    KPPN Meulaboh yang bertugas pada seksi pencairan dana  juga  mengalami  masalah  yaitu  dalam proses  pelaksanaan  pengajuan  tagihan. Meskipun adanya aplikasi eSPM ini, petugas tetap  harus  melakukan  percetakan  kertas SPM.  Berbeda  dengan  masa  berlakunya pengajuan  tagihan  melalui  eSPM,  karyawan KPPN  Meulaboh    tidak  perlu  mencetak dokumen  pada  saat  pengajuan  tagihan dikarenakan satuan kerja dapat mengantarkan langsung SPM tersebut ke KPPN Meulaboh. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya  aplikasi  eSPM  yaitu  untuk mengurangi  percetakan  kertas.  Hal  ini
dilakukan karena saat ini pelayanan di KPPN Meulaboh  berupa  daring.  Di  samping  itu, meskipun  sudah  dilakukan  implementasi eSPM namun masih ditemukan beberapa hal yang  masih  menjadi  pertimbangan,  terutama pada satuan kerja. Pada aplikasi eSPM, satuan kerja  harus  selalu  memperhatikan  dan mengecek nomor suplier, nomor rekening dan data  kontrak  agar  tidak  terjadi  perbedaan. Selain  itu,  dokumen-dokumen  pendukung harus  dikirim  secara  lengkap  dan  lain sebagainya. Selanjutnya kendala yang sering terjadi adalah kesalahan server pada aplikasi eSPM.  kendala  ini  sama  dengan  pendapat yang dikemukaan oleh Ditjen Perbendaharaan (2020) yang menjelaskan bahwa kendala dari aplikasi eSPM yaitu pada kendala jaringan hal ini  dikarenakan  aplikasi  eSPM  ini  berbasis web.

## Analisis Penggunaan Aplikasi eSPM
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012. SP2D atau Surat  Perintah  Pencairan  Dana  adalah dokumen  yang  dipakai  untuk  mencairkan anggaran melalui bank yang ditunjuk apabila SPM sudah  diterima. SP2D dapat diterbitkan apabila  pengeluaran  yang  diminta  tidak melebihi  Pagu  anggaran  yang  tersedia  dan didukung  oleh  kelengkapan  dokumen  yang sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri
Keuangan  Nomor  82/pmk.05/2007  pasal  13 bahwa penerbitan SP2D paling lambat 2 (dua) hari  kerja  sejak  diterimanya  SPM  secara lengkap dan benar oleh Direktorat Perbendaharaan/Direktorat  Pengelola  Kas
Negara.  Untuk  melihat  jumlah  SP2D  yang masuk dapat dilihat pada gambar berikut :

## Gambar 2. Total Pengajuan SPM Sebelum Berlakunya eSPM
S umber data: KPPN Meulaboh 2021
Dari  diagram  diatas  dapat  dijelaskan bahwa selama masa sebelum eSPM (Januari - Maret) rata-rata  pengajuan adalah  1,107 dan setelah  eSPM  (April  -  Desember)  rata-rata jumlah  pengajuan  yang  diajukan  adalah 1,521.
Dapat  diambil  kesimpulan  sementara bahwa  tingkat  SP2D  yang  diterbitkan  pada masa sebelum eSPM (Januari - Maret)  lebih sedikit  dibandingkan  dengan  masa  sesudah eSPM (April - Desember). Hal ini dikarenakan  dengan  menggunakan  aplikasi eSPM  ini  para  satuan  kerja  dapat  dengan mudah mengirimkan
Surat Perintah Membayar (SPM) melalui email tanpa harus berkunjung  langsung  ke  KPPN  Meulaboh. Untuk itu dapat dikatakan bahwa aplikasi ini sangat  membantu  satuan  kerja  dalam menjalankan  tugas  tanpa  adanya  hambatan meskipun terkadang terdapat beberapa kendala jaringan.
Gambar 3. Total Pengajuan SPM Setelah
eSPM
0 500 1.000 1.500 2.000 Januari-Maret April-Desember Rata-rata jumlah SP2D SP2D
0 500 1.000 1.500 2.000 Januari-Maret SP2D ditolak April-Desember SP2D ditolak rata-rata pengajuan SPM SPM
Dari  diagram  diatas  dapat  dijelaskan bahwa  total  pengajuan  yang  diterima  kppn adalah  1,107  (Januari-Maret)  pada  bulan tersebut  terdapat  SP2D  yang  ditolak  sebesar 71.    Pada  bulan  April-Desember  rata-rata pengajuan SPM sebesar 1,521 dan SP2D yang ditolak  adalah  112.  SP2D  yang  ditolak tersebut  akan  dikembalikan  datanya  kepada satuan kerja yang bertugas. Dari SP2D yang ditolak  dapat  dikatakan  bahwa  penolakan tersebut akan menunda proses pencairan dana sehingga  dana  yang  diminta  belum  bisa dicarikan.
Dari  diagram  diatas  dapat  diambil kesimpulan bahwa jumlah SPM yang masuk pada  masa  sebelum  eSPM  lebih  sedikit dibandingkan  dengan  masa  sesudah  eSPM. namun SP2D yang ditolak pada masa sebelum eSPM lebih sedikit dibandingkan pada masa sesudah eSPM. hal ini dikarenakan dana yang diminta tidak sesuai dan melebihi pagu yang tersedia.  Selain  itu  penolakan  SP2D  juga disebabkan  oleh  data  atau  nomor  rekening yang tertulis tidak sesuai sehingga dana yang akan diterbitkan belum bisa dicairkan. dalam hal  ini,  tentunya  para  satuan  kerja  yang bertugas  harus  lebih  teliti  dan  berhati-hati dalam  mengirim  SPM  agar  tidak  terjadinya penolakan pada SP2D.
Dampak dari penggunaan aplikasi eSPM ini  yaitu  proses  pengajuan  tagihan/SPM menjadi lebih cepat dan mudah karena satuan kerja tidak perlu lagi berdatangan langsung ke KPPN  Meulaboh.  Hal  ini  tentunya  sangat memudahkan  mereka  dalam  menjalankan tugasnya.  Namun  meskipun  begitu,  pada aplikasi  ini  masih  terdapat  kendala  yaitu kendala  jaringan,  gangguan  server  SPM  dan data  yang  dikirim  satuan  kerja  banyak kesalahan sehingga dapat menolaknya SP2D dan tertundanya pencairan dana.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:
1. Proses penggunaan  Aplikasi eSPM dalam pengajuan  tagihan  sudah  memenuhi kebutuhan  dan  mempermudah  satuan kerja.  Selain  itu  penggunaan  Aplikasi eSPM  ini  sangat  membantu  para  satuan kerja dalam menjalankan tugas dan dapat menghemat  biaya  perjalanan.  Dengan kata  lain,  penggunaan  aplikasi  eSPM sangat  mempengaruhi  hubungan  antar karyawan yang berada di KPPN Meulaboh  dengan  satuan  kerja  yang berada di empat Kabupaten Aceh.
2. Penilaian satuan kerja pada aplikasi eSPM sudah  sangat  baik  meskipun  terdapat beberapa  satuan  kerja  yang  belum  puas hal  ini  dikarenakan  jarak  yang  jauh sehingga  membuat  ada  gangguan  pada saat pengiriman SPM.
3. Kendala yang dihadapi satuan kerja dalam aplikasi  eSPM  adalah  adanya  gangguan jaringan internet dan server, dan terjadinya penambahan tugas pada petugas  eSPM  karena  harus  mencetak SPM yang seharusnya dicetak oleh satuan kerja. 4. Penggunaan aplikasi eSPM mempermudah pekerjaan baik dari pihak KPPN maupun satuan kerja. Akan tetapi,
hasil penelitian menunjukkan total pengajuan  tagihan  melalui  eSPM  lebih sedikit sedangkan total pengajuan tagihan yang ditolak lebih besar karena dana yang diajukan  oleh  pihak  satuan  kerja  tidak sesuai atau melebihi pagu yang tersedia.

## BIBLIOGRAPHY
Arifianto, C. F., & Hasanudin, M. H. (2020). Pengaruh  Kualitas  Layanan  yang Diterima  Daring  (PeSQ)  Terhadap  E- Satisfaction  Yang  Dimediasi  oleh
Kepercayaan  Daring  atas  Layanan Daring  pada  Implementasi  e-SPM. Indonesian Treasury Review. 5(2020),. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal Perbendaharaan,  Keuangan  Negara dan  Kebijakan  Publik,  5 (4),  343–354. doi:10.33105/itrev.v5i4.238
Karianga, H. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: PT. Alumni.
Kemenkeu. (2010, Desember 10). Tata Cara
Penerbitan  Surat  Perintah  Membayar dan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana . Dipetik Agustus 2021, dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak: https://www.pajak.go.id/id/ Kemenkeu. (2016, Desember 30). Peraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi Vertikal  DJPb .  Dipetik  September  18, 2021, dari JDIH Kementerian
Keuangan: https://jdih.kemenkeu.go.id. Kemenkeu. (2020). Petunjuk Teknis Aplikasi
eSPM .  Dipetik  Agustus  24,  2021,  dari https://espm.kemenkeu.go.id
Kurnia,  N.  (2020). Analisis  System  Layanan Mobile Banking Dalam Menarik Minat Nasabah  Di  Pt  Bank  Syariah  Mandiri
Kantor  Cabang  Pembantu  Yogyakarta Kaliurung. Skripsi. 75-77. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Mukhtaromin.  (2018).  Kepuasan  Pengguna Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat Instansi (Sakti) Pada Badan Pendidikan dan  Pelatihan  Keuangan  (BPPK).
Prosiding Simposium Nasional Keuangan  Negara  2018. 1 ,  hal.  588–
602.  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan Keuangan. Diambil  kembali  dari https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snk
n/
Ratnasari,  D.,  &  Tawakal,  H.  A.  (2017). Analisis  dan  Perencanaan  Aplikasi Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian  Masyarakat  LPPM  STT Terpadu Nurul Fikri. Jurnal Informatika Terpadu, 3 (1). doi:10.54914/jit.v3i1.86 Sugiyono. (2006). Metode Penelitian
Administrasi. Bandung: Alfabeta. Syafira,  A.  J.,  Sabijono,  H.,  &  Weku,  P. (2020). Evaluasi Penerapan Dan Prosedur  Penerbitan  Surat  Perintah Membayar  Uang  Persediaan  Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kota  Bitung. Going  Concern:
Jurnal Riset Akuntansi, 15 (2), 204-210. doi:10.32400/gc.15.2.28191.2020
Yudha,  F.,  &  Panji,  A.  M.  (2018). Perancangan Aplikasi Pengujian Celah Keamanan  Pada  Aplikasi  Berbasis
Web. CyberSecurity  dan  Foresik Digital, 1 (1), 1-6. doi:10.14421/csecurity.2018.1.1.1216
Zebua,  A.  M.  (2020).  Aplikasi  Eletronik
Manajemen  Keuangan  DIPA  pada
Lembaga  Pendidikan  Islam  Negeri  di Tengah  Pandemi  Covid-19  Sebagai
Upaya WFH. Fikrotuna, 12(02).
Fikrotuna:  Jurnal  Pendidikan  dan Manajemen  Islam,  12 (2),  1681-1697. doi:10.32806/jf.v12i02.4086