INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18425-18433 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana
Muhammad Rosikhu 1 ✉ , Z ahratul’ain Taufi k 2
(1) Universitas Bumigora,
(2) Universitas Mataram
Email: rosikhu@universitasbumigora.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji peranan alat bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  di  mana alat bukti yang  sah  untuk  membuktikan perkara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  dengan  pendekatan  hukum  yang  merujuk  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Studi ini menunjukkan bahwa alat bukti tidak langsung atau circumstantial evidence memiliki  peranan  penting  dalam  memutus  perkara  pidana  ketika  tidak  ada  bukti  langsung  yang tersedia. Hal ini ditunjukkan dalam kasus Jessica Kumala Wongso dan Wayan Mirna Salihin, di mana putusan hakim didasarkan pada bukti tidak langsung karena tidak ada saksi yang melihat langsung tindakan kriminal yang dilakukan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman hakim terhadap nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat,  serta  kewajiban  hakim  untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dan dapat diterima dalam memutus perkara. Hasil kajian ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  pengembangan  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia, khususnya dalam penggunaan alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian.
Kata Kunci : Alat bukti tidak langsung, sistem pembuktian, peradilan pidana
This  research  examines  the  role  of  indirect  evidence  in  the  criminal  justice  evidence  system  in Indonesia. Indonesia as a state of law has a criminal law system regulated in the Criminal Procedure Code  (KUHAP),  where  valid  evidence  to  prove  a  criminal  case  includes  witness  testimony,  expert testimony, letters, instructions, and testimony of the defendant. This research uses a normative method with  a  legal  approach  that  refers  to  the  applicable  laws  and  regulations,  as  well  as  primary  and secondary data obtained from various sources. This study shows that circumstantial evidence has an important role in deciding criminal cases when no direct evidence is available. This was demonstrated in the case of Jessica Kumala Wongso and Wayan Mirna Salihin, where the judge's verdict was based on circumstantial evidence as there were no witnesses who directly saw the criminal acts committed. This study highlights the importance of judges' understanding of legal values and sense of justice in society, as well as the obligation of judges to consider relevant and admissible evidence in deciding cases. The results of this study are expected to contribute to the development of the criminal justice system in Indonesia, especially in the use of indirect evidence in the evidentiary process Keyword: Indirect evidence, evidentiary system, criminal justice

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3).  Dalam sistem  hukum  pidana,  hal  ini  disebut  hukum  pidana  formal,  yang    mengatur  tentang jalannya proses hukum di  pengadilan dan menjadi pedoman atau landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang  diatur dalam KUHAP. Alat bukti yang sah disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa.
Sistem  peradilan  pidana  ( Criminal  Justice  System)  di  indonesia  memprioritaskan kepastian hukum. Menurut Van Bemelen, KUHAP merupakan suatu ketentuan hukum yang ada dan mengatur suatu negara dimana terdapat dugaan bahwa telah terjadi sesuatu yang mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran  terhadap  hukum  pidana.  Penetapan  kebenaran memerlukan  bukti  dari  pelaksanaan  persidangan  pidana,  interogasi  di  pengadilan,  dan pelaksanaan putusan perkara oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan di lingkungan peradilan Indonesia yang bertugas mempertimbangkan, mengadili, dan mengadili sengketa di pengadilan. Dalam proses  penjatuhan hukuman, hakim tidak  dapat memutus perkara tanpa  mengandalkan  bukti-bukti  dan  keyakinan  hakim.  Sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus suatu sengketa di pengadilan harus didasari  oleh  keyakinan.  Setidaknya  diperlukan  dua  bukti  sah  untuk  mendapatkan keyakinan.Setidaknya satu saksi dan seorang ahli, surat atau instruksi disertakan. Namun, penjuml ahan dari kedua bukti tersebut harus “saling memperkuat” dan tidak bertentangan dengan bukti  lainnya.Alternatifnya, penjumlahan kedua alat  bukti tersebut  dapat berupa dua  keterangan  saksi yang saling sependapat dan  menguatkan.
Alat  bukti  dapat  diartikan  sebagai  hal-hal  tertentu  secara  hukum  yang  dapat digunakan  untuk  mendukung  kebenaran  dari  apa  yang  terjadi.  Alat  bukti  yang  sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP: yaitu keterangan saksi; keterangan ahli;  Surat;  petunjuk;  dan  keterangan  terdakwa.  Colin  Evans  kemudian  membagi  bukti menjadi dua kategori: bukti langsung atau diserct evidence dan bukti tidak langsung atau circumatantia  evidence.    Oleh  karena  itu,  meskipun  tidak  ada  perbedaan  antara  bukti langsung  dan  bukti  tidak  langsung  dalam  litigasi,  namun  perbedaan  ini  sangat  penting dalam hal nilai pembuktian.  Bukti tidak langsung yang dimaksud dengan bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim mengenai fakta yang tidak dilihat langsung oleh saksi.
Ada  beberapa  kasus  yang  terjadi  dalam  dunia  peradilan  di  indonesia  yang putusannya didasari oleh pertimbangan bukti tidak langsung atau circumtantial evidence sepertihalnya kasus Jessica Kumala Wongso sebagai Terdakwa dan Wayan Mirna Salihin sebagai korban dengan Perkara Nomor : 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. Pada agenda terakhir pemeriksaan sidang perkara pidana tersebut akhirnya Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah  oleh  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  tersebut.  Bukti  persidangan menunjukkan  tidak  ada  saksi  yang  melihat  Jessica  Kumala  Wongso  memasukkan  racun sianida  ke  dalam  kopi  yang  dipesannya  untuk  korban,  Wayan  Mirna  Salihin.  Rekaman kamera pengawas tidak menunjukkan pasien diracuni sianida.
Dari  sudut  pandang  ini,  perlu    diketahui  bagaimana  menilai  keyakinan  terhadap putusan hakim  berdasarkan  bukti tidak langsung atau tidak langsung, meskipun tidak ada bukti  langsung.  Berdasarkan    uraian  di  atas,  penulis  merumuskan  pertanyaan  sebagai berikut:  Apa  peranan  alat  bukti  tidak  langsung  dalam  menetapkan  perkara  pidana  di Indonesia?  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  dan  menganalisis kedudukan  alat  bukti  tidak  langsung  dalam  sistem  pembuktian    peradilan  pidana  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Dalam  mengkaji  permasalahan  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif.  Pada dasarnya kajian ini membahas tentang aspek internal hukum positif, dan dalam metode ini digunakan pendekatan hukum normatif.  Pendekatan normatif adalah metode yang membahas undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan. Penulis menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kajian peraturan perundang- undangan,  dan  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  penelitian  dan pengumpulan  data  pada  media  cetak,  media  elektronik,  buku  dan  opini  sumber.  atau catatan lain yang berkaitan dengan topik penelitian Anda, apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan landasan teori. (Sunggono, 2003) Data yang tersedia bagi penulis adalah data primer  yang  diperoleh  dari  studi  literatur,  yang  kemudian  dianalisis  dengan    metode deskriptif  kualitatif,  yaitu  analisis  yang  secara  konsisten  menggambarkan  gejala-gejala tertentu dan kemudian memasukkannya ke dalam pembahasan yang akan dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana  Indonesia didasarkan pada Inlaands Regelement yang diubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. Nomor 44 Tahun 1941. Pada tahun 1981, RUU KUHAP disahkan melalui sidang paripurna DPR  pada  tanggal  23  Desember  1981,  yang  kemudian  disahkan  oleh  Presiden    menjadi KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan KUHAP.
Sistem  peradilan  pidana  yang  dinormakan  dalam  KUHAP  merupakan  sistem peradilan pidana yang komprehensif. Sistem ini didasarkan pada asas diferensiasi fungsional antar aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan undang- undang. Sistem peradilan pidana  Indonesia tidak hanya diatur oleh seperangkat undang- undang, dalam hal ini Hukum Acara Pidana, namun juga oleh ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana.
Kekuasaan kehakiman yang berwenang  mengadili  perkara pidana dipimpin oleh seorang hakim. Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, hakim mempunyai kewajiban untuk menyelidiki, mencermati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana   tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  ``Hakim  dan  hakim  konstitusi mempunyai  tugas  mengkaji,  mencermati,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  serta  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dijelaskan kemudian pada penjelasan Pasal 5 ayat 1  bahwa  ketentuan  tersebut  bertujuan  agar  putusan  hakim  dan  hakim  konstitusi  sesuai dengan  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami
maksud dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) menjamin bahwa keputusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Tujuan  ini  berujung  pada  terbentuknya  kewenangan  hakim  dalam  melaksanakan tugas peradilannya. Mereka mempunyai tugas untuk menyelidiki, menaati, dan memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Dalam  mengambil keputusan, hakim terikat oleh kewajiban yang tidak dapat dielakkan untuk mempelajari dan mencermati nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

## 1. Pembuktian dalam peradilan Pidana
Alat bukti yang yang dijelaskan oleh Yahya Harahap memberikan pedoman tata cara dan alat bukti yang sah, Hal inilah yang menjadi dasar  hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara pidana sangatlah penting dalam  proses  penyelesaian    tindak  pidana,  mulai  dari  tahap  penyidikan  hingga persidangan. Sebab bukti memberikan kebenaran penting: kebenaran sebenarnya dari kejahatan  tersebut.Seseorang  yang    terbukti    melakukan  tindak  pidana  dalam  sistem peradilan  pidana  Indonesia  harus  berpegang  pada  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Aturan  pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didasarkan pada teori sistem pembuktian negatif ( negatief wettelijk). Oleh karena itu, alat bukti  yang  sah  untuk  membuktikan  suatu  perkara  pidana  menurut  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP  meliputi  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan terdakwa.
Berdasarkan  pasal  1  angka  27  KUHAP,  memberikan  pengertian  tentang keterangan saksi, sebagai berikut : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yangberupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan  menyebut  alasan  dan pengetahuannya itu.” Ketika hanya ada satu saksi yang hadir pada pemeriksaan silang di pengadilan,  maka  ia  tidak  dapat  digolongkan  sebagai  saksi  karena  ada  asas  yag menyebutkan  bahwa  satu saksi  bukan  saki  yakni  asas  “ unus  testis  nulus  testis” . Selanjutnya keterangan ahli dijelaskan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Selanjutnya yang diatur dalam 184 ayat 1 KUHAP yakni alat bukti surat. Pengertian alat  bukti  surat  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  KUHAP  itu  sendiri.  Namun  itu  hanya memberikan penjelasan bahwa surat tersebut merupakan alat bukti yang sah. KUHAP juga menjelaskan tentang alat bukti petunjuk. Apabila alat bukti petunjuk diatur secara
tegas dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, maka pasal tersebut mendefinisikan  alat bukti petunjuk  sebagai  alat  bukti  yang  berkaitan  satu  sama  lain  atau  dengan  perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang berkaitan dengan perkara berdasarkan konsistensinya itu harus dipahami sebagai Kejahatan itu sendiri menunjukkan adanya suatu kejahatan dan siapa pelakunya. Sementara pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi; surat; dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang terakhir yang disebut didalam KUHAP yakni keterangan terdakwa. Di dalam KUHAP sendiri, telah diberikan definisi dari alat bukti keterangan terdakwa, yakni sebagaimana tertuang dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yeang berbunyi sebagai berikut: “Keterangan terdakwa adalah ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
Sistem  pembuktian  yang  berakar  pada  hukum  acara  pidana  merupakan  suatu sistem “pembuktian menurut undang - undang secara negatif”.Teori sistem pembuktian hukum merupakan keseimbangan negatif antara dua  sistem yang  sangat kontradiktif. Dari keseimbangan terse but, sistem pembuktian hukum secara aktif “menggabungkan” sistem  pembuktian  yang  terintegrasi  antara  menurut  keyakinan  dan  menurut  sistem pembuktian hukum secara positif.
Kombinasi  kedua  sistem  yang  berlawanan  ini  menciptakan  sistem  pembuktian negatif dalam pengertian hukum. Dimana Hakim wajib memberikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat dipercaya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan tidak bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP.
Ada beberapa hal yang dirasa mendasar yang berkaitan dengan pembuktian tidak langsung, diantaranya adalah:
a) Bukti-bukti  tersebut  harus  relevan  dengan  sengketa  atau  perkara  yang  sedang dipertimbangkan.  Maksudnya,  alat  bukti  tersebut  harus  berkaitan  dengan  fakta yang menunjukkan kebenaran peristiwa dimaksud.
b) Buktinya harus dapat diterima atau admissible.
c) Exclusionary direction rules kemudian disebut sebagai asas hukum yang mengatur penolakan terhadap alat bukti yang diperoleh secara tidak sah.
d) Di pengadilan, hakim harus mampu meninjau semua bukti yang relevan dan dapat diterima. Secara teoritis, terdapat beragam bukti yang tersedia, termasuk saksi, ahli, dokumen, sidik jari, dan DNA..
2. Pendapat Ahli tentang Alat Bukti Tidak Langsung
Terdapat  beberapa  pendapat  daripara  ahli  mengenai  alat  bukti  tidak  langsung, diantaranya adalah yang dijelaskan oleh  Phyllis B. Gerstenfeld. Beliau membagi tipe bukti
menjadi dua, yaitu Bukti langsung atau direct evidence dan bukti tidak langsung atau circumstantial  evidence.  Menurutnya,  bukti  langsung  atau  direct  evidenceadalah  alat bukti  yang  cenderung  menunjukan  keadaan  fakta  tanpa  bukti  tambahan,  sedangkan bukti  tidak  langsung  atau  circumstantial evidence  adalah  bukti  yang  membutuhkan pembuktian  lebih  kanjut  sebelum  menarik  kesimpulan,  karena  fakta-fakta  yang tersampaikan tidak dilihat langsung oleh mata manusia yang menjadi saksi.
Dicontohkan kemudian, misalnya, Seseorang mendengar suara tembakan, berlari ke  arah  mereka,  dan  sesampainya  di  sana,  mereka  menemukan  pria  bersenjata  dan seseorang  yang  telah  meninggal.  Dalam  hal  ini,  pernyataan  orang-orang  yang mendengar suara tembakan menjadi bukti tidak langsung. Hal ini tidak berarti bahwa orang yang ditemukan membawa senjata api adalah seorang pembunuh dan tidak akan dihukum,  karena  orang  tersebut  hanya  mendengar  kejadian  tersebut  dan  tidak melihatnya secara langsung.
Pada prinsipnya tidak ada landasan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  yang memperhitungkan bukti tidak langsung atau tidak langsung. Namun dalam memutus perkara pidana ini, hakim menjelaskan adanya alat bukti tidak langsung  atau  tidak  langsung  berdasarkan  ajaran  para  ahli  hukum  yang  menjelaskan bahwa alat bukti tidak langsung  dapat digunakan dalam perkara dan keadaan tertentu.
Hal  senada  juga  diungkapkan  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  tentang  materi hukum acara perdata,  dengan alasan  alat  bukti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung. Disebut  bukti  tidak  langsung  karena  bukti-bukti  yang  disampaikan  tidak  bersifat  fisik melainkan merupakan suatu kesimpulan dari hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama persidangan.
KUHAP  tidak mengatur tentang pembuktian tidak langsung atau  tidak langsung seperti  yang telah dijelaskan di atas. Pertanyaannya kemudian, atas dasar apa  hakim menetapkan adanya circumstantial evidence dalam kasus ini? Rupanya, alasannya adalah para ahli hukum mengajarkan bahwa dalam kasus dan situasi seperti itu (di mana tidak ada saksi  yang melihat  racun ditambahkan ke minuman korban), bukti tidak langsung atau tidak langsung dapat digunakan.
Diantara banyak ahli hukum yang berpendapat, Eddy O.S. Hiariej merupakan ahli hukum yang berpendapat serupa, dimana menurutnya dalam persidangan dihadirkan sebagai saksi ahli hukum pidana yang meyakinkankan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pidana tersebut.
Ratio Decidendi tersebut membuktikan adanya unsur pidana terkait kasus Mirna, perempuan  yang  diketahui  menjadi  korban  keracunan  kopi    di  sebuah  kafe.  Saat membahas kejadian keracunan kopi di kafe, kesannya Jessica-lah yang meracuni kopi yang  diminum  Mirna.  Saat  menjatuhkan  hukuman,  Jessica  Kumala  Wongso  didakwa dengan  dakwaan  tunggal    pembunuhan  berencana.  Hakim  kemudian  sampai  pada keputusan  dengan  memvonisnya  20  tahun  penjara.  Tanggung  jawab  hukum  hakim dalam  memutus  suatu  perkara  adalah  menetapkan  fakta-fakta  perkara  dengan menghubungkannya dengan segala keyakinan, pendapat, fakta hukum, dan ketentuan- ketentuan  yang  relevan  yang  berlaku  bagi  hakim. (a) Unsur “barang siapa”; (b Unsur “dengan Sengaja”; (c) Unsur “direncanakan terlebih dahulu” (d) Unsur “merampas nyawa orang lain.”

## SIMPULAN
Penelitian ini menyoroti pentingnya peranan alat bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit mengatur penggunaan bukti tidak langsung, praktik peradilan menunjukkan bahwa bukti tersebut dapat menjadi dasar penting dalam memutus perkara pidana, terutama ketika bukti langsung tidak tersedia. Kasus Jessica Kumala Wongso dan Wayan Mirna Salihin merupakan contoh nyata di mana bukti tidak langsung memainkan peran krusial dalam putusan hakim.
Alat bukti tidak langsung memiliki relevansi dan keabsahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta berkontribusi dalam memberikan keadilan meskipun tidak ada saksi yang  melihat  langsung  tindak  pidana  yang  terjadi.  Penelitian  ini  menegaskan  perlunya panduan  yang  lebih  jelas  dalam  penggunaan  bukti  tidak  langsung  untuk  meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam putusan pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA
Adam Bastian Mardhatillah, dkk, “Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana  (Putusan  Nomor:777/Pid.B/2016/PN.  JKT. PST)”, Jurnal  Mimbar  Keadilan, Volume 12, Nomor 1, Februari- Juli 2019.
Aidil Akbar, “Kekuatan Pembuktian dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik”, Jurnal Soumatera Law Review, Volume 4, Nomor 1, 2021.
Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia,
(Jakarta: Penebar swadaya Group, 2011)
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 9, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2016)
Bagus  Satrio  Adhi, “Penjatuhan  Putusan  Lepas  Oleh  Hakim  Dalam  Tindak  Pidana Yang mengakibatkan  Kematian  Berdasarkan  Alasan Pembelaan  Terpaksa  (Noodweer)” , (Skripsi  Sarjana  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Muhammadiyah,  Yogyakarta. 2015).
Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakata: Erlangga, 2012)
https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/bukti/html Kamus Besar Bahasa Indonesia Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA No 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana LN. Tahun 1981 Nomor 76
Indonesia, Undang-Undang Nomor 48  Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. Tahun 2009 Nomor 157
M.  Yahya  Harahap ,  Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Pemasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  :  Penyidikan  dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali,  Edisi  Kedua,  (Jakarta:Sinar Grafika, 2015)
Miftahul Chaer Amiruddin & Rahmat Samsuddin, “Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)” , Jurnal Alauddin Law Development, Volume 3, Nomor 3, November 2021.
Sasongko Adhi Nugroho, Analisis Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Digital Evidence Dalam Pembuktian Perkara Korupsi (Suatu Studi Terhadap Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Uu Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2010)