## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PEMBANGUNAN DALAM OTONOMI DAERAH DESA PADA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

## REZKY ARSITA, M. GAZALI SUYUTI
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: rezkyarsita67@gmail.com

## Abstrak
Pembangunan  di  Desa  Tapong  bisa  dikatakan  efektif  karena  sejak  masa  pemerintahan Bapak  Ridwan  selaku  Kepala  Desa,  dari  tahun  2016-2018  sudah  banyak  pembangunan yang  dilakukan  dan  berjalan  sesuai  dengan  keinginan,  walaupun  ada  beberapa  faktor yang menjadi kendala yang di hadapi namun itu semua bisa diatasi dengan adanya faktor pendukung dalam hal kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Dalam Al-Qur’an  menuntut  kedua  pihak  yakni  yang  memerintah  dan  diperintah  agar  kembali kepada kitabullah dan  Sunnah  Rasul  yang  menjelaskan  atau  menerapkan  apa  yang tercantum dalam kitabullah itu Berdasarkan hal ini hukum Islam dan hukum adat tidak bertentangan dalam lingkungan Desa Tapong kecematan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.
Kata Kunci: Desa, Bantuan Pembangunan, Kebijakan, Otonomi Daerah.

## Abstract
Development in Tapong Village can be said to be effective because since the reign of Mr. Ridwan as the Village Head, from 2016-2018 many developments have been carried out and run in accordance with the wishes, although there are several factors that become obstacles  encountered,  but  they  can  all  be  overcome  by  supporting  factors  in  terms  of cooperation  between  the  community  and  the  local  government.  In  the  Qur'an  demands both parties namely those who rule and are ordered to return to the book of Allah and the Sunnah of the Apostles who explain or apply what is stated in the book based on this Islamic  law  and  customary  law  do  not  conflict  in  the  environment  of  Tapong  Village kecamatan Tellu Limpoe Bone Regency .
Keywords: Development Assistance, Policy, Regional Autonomy, Village.

## A. PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  pembangunan,  ide  pembangunan  itu  sendiri  sering  dikaitkan dengan  pengertian  kemakmuran  yang  secara  kuantitatif  lebih  bersifat  ekonomis, sedangkan  nilai-nilai  sosial  masih  bersifat  simpang  siur.  Sampai  sejauh  mana  pengaruh penetrasi  ide  pembangunan  pemerintah  pusat  itu  sangatlah  dibatasi  oleh  kemampuan untuk  mewujudkannnya.  Keterbatasan  penyediaaan  dana,  baik  berupa  uang  maupun tenaga  ahli,  mengakibatkan  pelaksanaan  pembangunan  tersebut  akan  bertumpu  pada kemampuan atau potensi-potensi yang ada di desa itu sendiri. 1 Dalam suatu masyarakat suatu  pembangunan  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya  suatu  perencanaan yang  baik.  Seperti  halnya  dalam  suatu  Negara  yang  dikenal  dengan  kata  Otonomi Daerah.
1 Buddy  Prasadja, Pembangunan  Desa  dan  Masalah  Kepemimpinan, (Jakarta:  CV.  Rajawali, 1986), h.7.
Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasioanal. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan  otonomi  daerah  tidak  terlepas  dari  kemampuan  aparatur  pemerintah  pusat termasuk sumberdaya manusianya dalam tugasnya sebagai perumus kebijakan nasional. 2 Kebijakan  itu  pada  dasarnya  suatu  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak untuk melakukan suatu pekerjaan. Kebijakan hanya menjadi pedoman bagi kita untuk  melakukan  tindakan  yang  paling  mungkin  akan  memberikan  hasil  yang diinginkan.  Namun  suatu  kebijakan  juga  memerlukan  dukungan  dari  pemerintah  dalam hal kebijakan sosial pemerintah.
Pembangunan  sosial maka  pemerintah  yang  memiliki  kekuasaan  yang  legal  format berdasarkan  konstitusi  berkewajiban  untuk  menetapkan  kebijakan  sosial  sebagai  bagian dari  kebijakan  nasional  yang  terkait  dengan  pembangunan  nasional.  Kebijakan  sosial merupakan  kebijakan  pemerintah  yang  dibuat  untuk  merespon  berbagai  masalah  sosial yang terjadi dalam suatu wilayah/Negara. 3
Setiap masyarakat di mana pun berada senantiasa memiliki masalah dan kebutuhan. Agar  mencapai  tujuan  yang  diharapkan,  penanganan  masalah  harus  dimulai  dari perumusan masalah sosial. Penanganan masalah sosial harus mampu merespon masalah dan  kebutuhan  manusia  dalam  masyarakat  yang  senantiasa  berubah,  meningkatkan keadilan dan hak asasi manusia, serta mengubah struktur masyarakat yang menghambat pencapaian  usaha  dan  tujuan  kesejahteran  sosial.  Oleh  karena  itulah  dalam  prakteknya penanganan  masalah  sosial  kerap  di  implementasikan  ke  dalam  program-program kegiatan  dari,  bagi  dan  bersama  individu,  keluarga,  kelompok  sosial,  organisasi  sosial dalam  mencapai  tujuan  sosial  dan  menciptakan  kondisi  yang  kondusif  untuk  mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Desa  tapong  memerlukan  adanya  suatu  kebijakan  dari  pemerintah  dalam  hal pembangunan,  karena  desa  tapong  bisa  dikatakan  suatu  desa  yang  jauh  dari  kata  desa maju apalagi berkembang masih jauh. Karena, baik listrik maupun jaringan yang ada itu sangat  susah.  Namun  sedikit  ada  perkembangan  dalam  sistem  pendidikan  karena sudah banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Tetapi sekolah di  desa  tersebut  masih  banyak  memerlukan  fasilitas  yang  mendukung  apalagi  dari  segi gurunya bisa dikatakan masih kurang.
Pengimplemetasian  kebijakan  pembangunan  di  dalam  masyarakat  perlu  adanya suatu  pemahaman  terhadap  masyarakat  agar  bisa  mengetahui  apa  sebenarnya  yang diinginkan  masyarakat  dan  potensi  yang dapat  digalih  dalam  daerah  atau  desa  tersebut. Karena  dalam  sistem  pembangunan  kita  juga  tidak  bisa  asal  memasukkan  bantuan masyarakat di wilayah tanpa mengetahuinya dan tidak berpotensi di desa tersebut.
Pemetaan  sosial  memerlukan  pemahaman  mengenai  kerangka  konseptualisasi masyarakat  yang  dapat  membantu  dalam  membandingkan  elemen-elemen  masyarakat antar  wilayah  satu  dengan  wilayah  lainnya.  Misalnya,  beberapa  masyarakat  memiliki
2 Suara  Pembarun, Otonomi  Daerah  peluang  dan  Tantangan (Jakarta:  PT.  Percetakan  Penebar Suadaya, 2002), h.10.
3 Risma  handayani, Pembangunan Masyarakat  (Makassar :  Alauddin  University  Press,  2015), h.70-71.
wilayah (luas-sempit), komposisi etnik (heterogen-homogeny) dan status sosial- ekonomi (kaya-miskin atau maju-tertinggal) yang berbeda satu sama lain. 4
Serta  cara  penerapannya  juga  masih  kurang  karena  pemerintah juga tidak  mengerti yang  bagaimana  mestinya  dilakukan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  itu  sendiri supaya maju. Pendekatan pemberdaya masyarakat sebenarnya dalam proses perencanaan adalah  bagaimana  membuat  masyarakat  berpartisipasi  dalam  kegiatan  pembangunan, dapat menyampaikan aspirasinya serta meningkatkan kapasitasnya dalam pembangunan. 5
Islam  mendengarkan  aspirasi  melalui  masyarakat  baik  dalam  hal  pembangunan maupun proses penyelenggaraan pemerintah adalah perlu, di dalam QS Ali ‘imran/3:159 :
Terjemahannya:
Maka  berkat  rahmat  Allah  yang  engkau  (Muhammad)  berlaku  lemah  lembut terhadap  mereka.  Sekiranya  engkau  bersikap  keras  dan  berhati  kasar,  tentulah mereka  menjauhkan  diri  dari  sekitarmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka  dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan  itu:  Kemudian,  apabila  engkau  telah  membulatkan  tekad,  maka bertawakAllah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. 6 Penjelasannya  bahwa  urusan  duniawiyah  seperti  urusan  politik,  ekonomi, kemasyarakatan  dan  lain-lainnya,  hendaklah  bermusyawarah  mendengarkan  aspirasi, baik  di  lingkungan  yang  sempit  dan  luas.  Maka  dengan  adanya  penelitian  ini  dapat membantu  masyarakat  agar  bisa  lebih  mengerti  dalam  menangani  permasalahan  dalam penerapan bantuan pembangunan.
Di  mana  salah  satu  bentuk  masalah  bantuan  pembangunan  di  desa  tapong  adalah kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  membangun  masyarakat,  karena  apabila  ada suatu  kebijakan  bantuan  pembangunan  seperti jalanan  yang  masih  jauh  dari  kata cukup karena  masalah  pengetahuan  masyarakat  tentang  jalanan  beton  kurang,  sehingga menyebabkan  jalanan  beton  yang  dibangun  di  desa  tersebut  belum  cukup  1-2  tahun sudah mengalami kerusakan yang parah, kemudian menyebabkan masyarakat kesusahan untuk keluar masuk desa tersebut.
Apabila  ada  bantuan  kebijakan  yang  masuk  masyarakat  hanya  mengerjakan seadanya  tanpa  adanya  suatu  pengetahuan  yang  memadai  untuk  membangun  suatu bantuan pembangunan. Karena apabila hanya berfokus pada satu pembangunan saja yang
4 Edi  Suharto, Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  Kajian  Strategis  Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h.85.
5 Risma handayani, Pembangunan Masyarakat , h.110.
6 Kementrian  Agama  RI, Al-qu’an  dan  Terjemahnya, (Jakarta:  PT  Sinergi  Pustaka  Indonesia, 2012), h. 90.
tak  kunjung  selesai  dan  tidak  bertahan  lama  maka  potensi  untuk  lebih  maju  kurang, sebab tidak banyaknya pembangunan yang berkembang.
Sebab  dalam  hal  pembangunan  masih  sangat  kurang  karena  dilihat  sekarang  ini pembangunan  di  desa  tapong  masih  dalam  kendala,  karena  kurangnya  pemahaman masyarakat  akan  hal  pembangunan  yang  dimana  hanya  menerima  berbagai  bantuan pembangunan tanpa melihat apa yang sebenarnya cocok pada wilayah tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Deskriptif  Kualitatif  Lapangan  dengan pendekatan  yuridis,  sosiologi,  dan  normatif  empiris.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini adalah  Kantor  Desa  Tapong  (Pemerintah,  Masyarakat  Setempat),  Metode  pengumpulan data  adalah  observasi,  wawancara,  dan  Studi  dokumen.adapun  tehnik  pengolahan  dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## C. PEMBAHASAN
1. Efektifitas  Pengimplementasian  Kebijakan  Bantuan  Pembangunan  di  Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
Berbicara  mengenai  suatu  kebijakan  bantuan  pembangunan  di  desa  dalam  otonomi desa.  Berdasarkan  undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah yang  merupakan  pengganti  undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999,  Desa  atau  yang disebut masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan/atau  dibentuk  dalam  sistem  pemerintahan Nasional  dan  berada  di  Kabupaten/Kota,  sebagaimana  yang  di  maksud  dalam  undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Landasan  pemikiran  dalam peraturan  mengenai  desa  adalah  keanekaragaman,  Partisipasi,  Otonomi  Asli, demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat.
Keberhasilan  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  akan  ditentukan  oleh  banyak  Hal. Haeruddin  (Honorer  SDN  172  Tapong).  Menyatakan  menyatakan  bahwa  keberhasilan penyelenggaraan otonomi Daerah ditentukan oleh:
1. Semakin  rendahnya  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah pusat,  tidak  saja  dalam  perencanaan  tetapi  juga  dalam  penyediaan  dana.  Karena suatu  rencana  pembangunan  hanya  efektif  kalau  dibuat  dan  dilakukan  sendiri  oleh pemerintah daerah.
2. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka dan Faktor- Luar  yang  secara  langsung  mempengaruhi  laju  pertumbuhan  daerah. 7 Perubahan orientasi  pembangunan  yang  memacu  pertumbuhan  dari  dalam,  pemerintah  lebih leluasa  merencanakan  dan  menentukan  prioritas  yang  hendak  dilaksanakan. Selanjutnya  suatu  daerah  merencanakan  berdasarkan  otonomi  Desa  kemudian Pemerintah yang menentukan dan memproritaskan yang mana lebih membutuhkan. Berdasarkan  pola  pemikiran  dimaksud,  di  mana  desa  berwenang  mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui  dan/atau  dibentuk  dalam  sistem  pemerintahan  Nasional  dan  berada  di Kabupaten/Kota.  Maka  sebuah  Desa  diharuskan  mempunyai  perencanaan  yang  matang berlandaskan partisipasi dan transportasi serta demokratisasi yang berkembang di Desa,
7 Haeruddin, 25 tahun (Honorer) Desa Tapong (Wawancara 25 juli 2018)
maka  desa  diharuskan  mempunyai  Rencana  Jangka  Mengengah  Desa  (RPJMDes) ataupun Rencana Tahunan Desa (RKPDes). Seperti yang dilaksanakan Di Desa Tapong, dengan rencana tahunan desa tersebut.
RPJMDes merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu lima tahun. RPJMDes  merupakan  dokumen  perencanaan  pembangunan  desa  yang  mendukung perencanaan tingkat kabupaten. 8
Spirit  ini  apabila  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  maka  akan  memiliki  sebuah perencanaan  yang  memberi  kesempatan  kepala  desa  untuk  melaksanakan  kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ( Goog Governance ) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.
Adapun  tujuan  dan  manfaat  dari  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yaitu:
1. Tujuan
a. Agar  desa  memiliki  dokumen  perencanaan  pembangunan  desa  dalam  Lingkup skala  desa  yang  berkesinambungan  dalam  waktu  5-10  tahun  dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Desa, Kecematan maupun Kabupaten.
b. Sebagai dasae/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
c. Sebagai  masukan  penyusunan  Rencana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes).
d. Di  susunnya/dibuat  rencana  pembangunan  jangka  5-10  tahun  yang  dijabarkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Tahunan Desa.
2. Manfaat
a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan
b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan pembangunan desa
c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
d. Menampung  aspirasi  kebutuhan  masyarakat  yang  dipadukan  dengan  program pembangunan dari pemerintah.
e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
Masalah  pembangunan  Desa  dalam  proses  penjaringan  masalah,  penyusunan RPJMDes  Desa  Tapong  dimulaim  dengan  menjaring  masalah  dan  kebutuhan (Need Assement) masyarakat di tingkat dusun yang dilakukan secara partisipatoris. Adapun alat yang digunakan adalah alat yang biasanya digunakan dalam Teknik Partisipatory rural appraisal (pengkajian Desa Secara partisipatif). Alat tersebut antara lain :
1. Sketsa Desa, dubuat secara partisipatoris oleh masyarakat. Sketsa adalah gambaran kasar  tentang  keadaan  sumber  daya  fisik  (alam  maupun  buatan)  yang  ada  di  Desa. Dari sketsa ini kemudian teridentifikasi apa saja  yang menjadi masalah dan potensi sumber daya fisik di desa.
2. Bagan  kelembagaan,  alat  ini  digunakan  untuk  mengidentifikasi  institusi  dan lembaga-lembaga  masyarakat.  Dengan  bagan  ini  akan  terinventarisasi  jumlah, masalah,  potensi  dan  sejauh  mana  manfaat  lembaga-lembaga  tersebut  pada masyarakat.
3. Kelender  musim,  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  kegiatan  dan keadaan yang terjadi berulang dalam kurun waktu tertentu (musiman) di masyarakat. Dari  kelender  musim  ini  akan  diketahui  masa-masa  kritis  dari  kehidupan
8 Ridwan, Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Desa (Desa Tapong : 2015),  h. 7.
masyarakat,  seperti  kapan  mulai  munculnya  banyak  penyakit,  pada  bulan  apa  saja warga kekurangan air bersih dan lainnya. 9
Dalam  proses  penjaringan  masalah  dan  potensi  ini  dilakukan  dalam  pertemuan dusun yang dihadiri oleh kepala dusun, toko masyarakat, toko pemuda, toko perempuan serta  masyarakat  di  dusun  tersebut.  Kemudian  hasil  penjaringannya  nanti  yang  telah dilakukan dengan menggunakan alat-alat tersebut kemudian direkap dan dikelompokkan kedalam  bidang-bidang  yaitu:  sarana  dan  prasarana,  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan, sosial budaya dan olahraga, kelembagaan desa.
Dalam  proses  penyusunan  program  pembangunan,  hasil  penjaringan  masalah  dan potensi yang telah dilakukan di dusun kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, lalu dikaji dan dianalisis dalam Musyawarah I Desa Tapong. Musyawarah ini dengan proses pengkajian dengan tahapan sebagai berikut :
a. Penentuan  peringkat  masalah  bertujuan  untuk  mengetahui  perioritas-perioritas permasalahan  yang  harus  segera  dipecahkan.  Teknik  yang  digunakan  dalam penentuan ini adalah perangkingan dan pembobotan.
b. Pengkajian  pemecahan  masalah  dilakukan  untuk  menemukan  berbagai  alternatif tindakan  pemecahan  masalah  dengan  memperhatikan  akar  penyebab  masalah  dan potensi yang ada.
c. Penentuan  peringkat  tindakan,  pada  tahapan  ini  pengkajian  dititikberatkan  pada menentukan atau memilih alternatif tindakan masalah yang paling layak digunakan untuk memecahkan masalah.
Dalam  proses  program  pembangunan,  setelah  tindakan  yang  layak  ditetapkan, kemudian diadakan musyawarah II untuk merumuskan jenis kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. Kegiatan pembangunan yang sejenis dikelompokkan ke dalam program pembangunan,  selanjutnya  program-program  pembangunan  dikelompokkan  ke  dalam bidang-bidang  pembangunan.  Bidang  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  yakni bidang sarana dan prasarana, ekonomi, pendidikan, kesehatan sosial budaya dan olahraga serta kelembagaan Desa.
Dalam  lokarya  II  ini  juga  dilakukaan  penetuan  waktu  dan  sumber  pembiayaan kegiatan  pembangunan.  Penentuan  waktu  dan  sumber  pembiayaan  ini  didasarkan  pada tingkat kemendesakan, besar dan jenis kegiatan pembangunan.
Untuk  waktu  pelaksanaan  disepakati,  kegiatan  pembangunan  akan  berlangsung selama  lima  tahun,  sedangkan  untuk  sumber  pembiayaanmya,  berasal  dari  pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga. Pembiayaan dari pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga. Pembiayaan  dari  pemerintah  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD),  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  Dana  Stimulasi  Desa.  Pembiayaan  dari masyarakat  berupa  sumbangan  dan  partisipasi  sukaarela,  Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan lain- lain program.
Menurut Bapak Kasman, selaku Kaur pembangunan bahwa rancangan pembangunan yang  telah  di  susun,  berjalan  sesuai  rencana,  sudah  banyak  program-  program pembangunan  satu-persatu  diselesaikan,  dapat  dilihat  dari  tahun  2015-2016  sudah merenovasi  kantor  Desa,  Kemudian  ditahun  2017  telah  pembangunan  jembatan pelimpas,  Selanjutnya  berdirinya  TK  yang  sudah  berjalan  sampai  sekarang  ini,  dan
9 Ridwan, Kepala Desa Tapong (Wawancara 23 Juli 2018).
diakhir  tahun  2018  ini  mulai  perkembangan  dengan  masuknya  Tenaga  Listrik  yang sedang berlangsung, dan rencananya akan di resmikan pada Novermber mendatang. 10 Mungkin itu adalah sebagian besar pembangunan yang menonjol di setiap tahunnya, Namun  ada  sebagian  pembangunan  yang  terlaksana  bukan  hanya  dari  pemerintah  saja, namun  kerja  sama  antar  masyarakat  dalam  hal  ini  bergotong  royong.  Berbicara pandangan  penulis  mengenai  efektifnya  apabila  suatu  implementasi  pembangunan berjalan  sesuai  target  dan  terselesaikan  tepat  waktu  yang  telah  di  tetapkan.  Maka disitulah  keberhasilan  pemerintah  dalam  membangun  masyarakatnya  itu  sendiri,  maka hal ini bisa dikatakan efektif.
Sejak  ke  pemrintahan  Bapak  Ridwan  2016,  bantuan  pertama  yang  masuk  selama kepemimpinan,  yaitu  tenaga  surya  yang didapatkan  dari  provinsi  pusat  yang  hanya  dua kabupaten  yang  terdaftar  menerima  tenaga  surya,  yaitu  kabupten  Bone  dan  Kabupaten pinrang. Khusus di daerah Bone hanya Desa tapong yang mendapatkan Bantuan tenaga surya tersebut. Bantuan kedua masih pada  tahun 2016 yaitu (KBR) untung masyarakat, dan  keuntungan  adalah  masyarakat  digaji  umtuk  membuat  lobang  tanaman,  serta menanam pun digaji.
Bantuan  ketiga  yaitu  Air  Bersih  di tahun  2017  yang  berfokus  pada  RT  1  Dusun  II Rea, sekitar 10 rumah. Kemudian bertambah bantuan Air bersih yang berfokus pada RT 2 Dusun II Rea, Bantuan Yang di dapatkan dari Dana Alokasi (DAK) pada awal tahun 2018.  Kemudia  dilanjutkan  Bantuan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  di tahun  2018  yaitu  Lapangan  Bola  Volly  yang  berfokus  pada  RT  2  Dusun  II  Rea. Selanjutnya bantuan tenaga listrik dari pusat yang sementara di kerjakan dan di targetkan selesai di akhir tahun 2018.
Dari  bantuan  yang  disebutkan  diatas  adalah  bantuan  diluar  Alokasi  Dana  Desa (ADD), yaitu ditahun 2016 rabat beton dua jalur di Dusun I Lerang. Dan pelebaran jalan di Dusun II Rea yang menuju daerah barru sebagai akses jalan raya. Kemudian di dusun III Laniti rabat beton full. Selanjutnya Awal 2017 di bangun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang dikerjakan sekitar 2 bulan dan mulai aktif di pakai di tahun 2017 sampai sekarang ini. Dan telah di bangun juga Posyandu di dusun I lerang. Kemudian jembatan pelimpas  di  Dusun  II  Rea  yang  aksesnya  menuju  Dusun  III  laniti  dan  jalan  ke Kecamatan.  Kemudian  selanjutnya  penambahan  (kelanjutan)  Akses  Jalan  ke  Dusun  I Lerang dua jalur rabat beton sedangkan di Dusun III laniti lanjutan rabat beton full. Pada tahun  2018  masih  penambahan  lanjutan  rabat  Beton  dua  jalur  ke  Dusun  I  lerang.  Dan masih sama dengan Dusun III laniti.
Menurut kepala Dusun III Laniti, pembangunan di desa tapong sangat efektif karena tidak  pernah  mengalami  kendala  selama  pembangunan,  walaupun  kadang  yang  sering menjadi kendala adalah adanya propokator yang ada di daerah setempat. Namun bisa di atasi  dengan  strategi  pemerintah  yang  selalu  mendokumentasikan  setiap  pembangunan yang di lakukan dan selalu aktif dalam pelaporan pembangunan. 11
2. Perspektif  Siyasah  Syar’iyya  terhadap  Implementasi  Kebijakan  Bantuan Pembangunan dalam otonomi Daerah di Desa Tapong
Berbicara Siyāsah syar’iyyah , tidak lepas dari hubungan pemerintah dan masyarakat. Kebutuhan  manusia  akan  Negara  didasarkan  atas  pertimbangan  akal  dan  hadist. Argument  rasionalnya  terletak  pada  kebutuhan  universal  semua  manusia  untuk
10 Kasman, Kaur Pembangunan Desa Tapong (Wawancara 24 Juli 2018)
11 Sultan, Kepala Dusun III Laniti (Wawancara 23 Juli 2018).
bergabung,  bekerjasama  dan  menikmati  berbagai  manfaat  kepemimpinan  tanpa  peduli apakah  mereka  menganut  suatu  agama  atau  tidak.  Argument  rasionalnya  itu  juga diperkuat  dengan  landasan  dari  sunnah  nabi  Muhammad  SAW.  Ia  menganjurkan sejumlah  sunnah  atau  hadist  Nabi  yang  menekankan  perlunya  kepemimpinan  dan pemerintahan. 12
Berdirinya suatu Negara berarti menyediakan fungsi yang besar untuk menegakkan hukum  dan  keadilan.  Di mana  tegaknya sebuah  keadilan  berarti melaksanakan  perintah dan  menghindar  dari  kejahatan  dan  kemasyarakatan  tauhid  mempersiapkan  bagi munculnya  suatu  masyarakat  yang  hanya  mengabdi  pada  Tuhan.  Karena  ketika  terjadi pertikaian dalam suatu urusan antara orang-orang yang terlibat dalam soal pemerintahan Islam.  Al-Qur’an  menuntut  kedua  pihak-yakni  yang  memerintah  dan  diperintah  agar kembali  kepada kitabullah dan  Sunnah  Rasul  yang  menjelaskan  atau  menerapkan  apa yang tercantum dalam kitabullah itu.
Allah Berfirman QS An-Nisa /4:58-59:
Terjemahannya:
Sungguh,  Allah  menyuruhmu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu  menetapkannnya  dengan  adil.Sungguh,  Allah  sebaik-baik  yang  member pengajaran  kepadamu.  Sungguh,  Allah  Maha  Mendengar  Maha  Melihat.  Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasu (Muhammad), dan ulil amri  (pemegang  kekuasaan)  di  antara  kamu.  Kemudian  Jika  kamu  berbeda  tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 13
Asbabun  nuzul,  ayat  ini  turun  pada  Utsman  bin  Thalhah  ketika  Fathul  makkah, setelah  rasulullah  mengambil  kunci  kabbah  darinya  beliau  masuk  kabbah  bersamanya, setelah  keluar  dan  membaca  ayat  diatas,  beliau  memanggil  Utsman  dan  memberikan kunci kabbah kepadanya, ketika rasulullah SAW keluar dari kabbah Umar bin Khaththab berkata  sungguh  ayat  yang  tidak  pernah  saya  dengar  sebelumnya,  dari  kata  umar  ini tampaknya bahwa ayat ini turun di ka’bah. 14
Begitupun  pada  ayat  59,  Ibnu  Jarir  meriwayatkan  bahwa  ayat  ini  turun  pada peristiwa  yang  terjadi  pada  Ammar  bin  Yasir  bersama  Khalid  bin  Walid.  Ketika  itu Khalid  bin  Walid  adalah  gubernur.  Pada  suatu  hari  Ammar  mengupah  seorang  tanpa perintah Khalid, maka keduanya pun bertengkar.Lalu turunlah firman Allah di atas.
Di  sinilah  Al-Qura’an  memerintahkan  kepada  semua  orang  beriman,  baik  pihak penguasa maupun pihak lainnya, untuk melaksanakan empat prinsip :
12 Usman Jafar, Hukum Tata Negara Islam 2 Telaah Atas Pengolaan Pemerintah dan Diplomasi dalam Bingkai Syari’ah, (Watampone: Penerbit Syahadah, 2016), h. 184.
13 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahan ,  (Jakarta:  PT.  Sinergi  Pustaka  Indonesia, 2012), h. 113-114.
14 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  AL-Mishbah-Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  AL-Qur’an, (Jakarta: Lentera hati, 2003), h.457-463.
a. Menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanat yang terpenting ialah  amanat  pemerintahan  terhadap  rakyat  diseluruh  wilayah  kekuasaannya, terutama berbuat sesuai dengan kitabullah.
b. Menjalankan  pemerintahan,  termasuk  menghakimi  pihak-pihak  yang  bersengketa secara adil dan bijaksana.
c. Menaati  prinsip-prinsip  dan  undang-undang  Ilahi,  yang  tercermin  dalam  perintah- perintah  dan  larangan-larangan  serta  petuah-petuah-Nya  sesuai  dengan  kitab  dan Sunnah Rasul-Nya, baik perkataan maupun perbuatan.
d. Bertahkim-mengambil  sebagai  hakim  atau  pemimpin-kepada  prinsip-prinsip, hukum-hukum  dan  penerapan-penerapan  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasul,  apabila terjadi pertikaian sesama mereka atau diantara para pemimpin mereka. 15
Al-Qur’an  menuntut  semua  orang  untuk yang  beriman  agar  kembali  kepada  Allah, yaitu kepada Kitab dan Sunnahnya ketika terjadi pertikaian di antara para pemimpin atau lainnya,  dan  menjelaskan  tampa  tedeng  aling-aling,  bahwa  pemerintah  di  kalangan pemerintah  terlindung  dari  Dosanya  dari  yang  lain,  apalagi  terlindung  dari  dosa. Mungkin  juga  mereka  melakukan  kesalahan,  dan  mungkin  pula  mereka  berada  dalam jalan kebenaran.
Berbicara  mengenai  Desa,  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  suatu  desa  memiliki perbedaan  kehidupan  dengan  masyarakat  kota.  Yang  dimana  desa  apabila  terjadi pertikaian atau masalah dalam lingkup masyarakat, mereka lebih memilih menyelesaikan dengan  sistem  musyawarah  dibanding  dengan  Hukum.  Sebagaimana  musyawarah  itu mengandung  makna  persamaan  dalam  pertukaran  pendapat,  maka  pengayoman mengandung arti kasih sayang dan terutama sekali menjauhi tekanan dan paksaan.
Perekonomian dalam Islam tidaklah terbatas pada usaha dalam bidang pertanian dan perdagangan  semata,  tetepi  juga  menyertakan  bidang  pertukangan  atau  perindustrian, sebagaimana dapat dipahami dari firman ilahi.
Dalam  segi  kesosialan,  Islam  mewajibkan  pemberian  bantuan  sebagai  ibadah  dan pendekatan diri kepada Allah, yakni dengan menutupi kebutuhan fakir miskin, membela orang yang berutang disebabkan kesediaannya menanggulangi kepentingan umum, atau karena  tekanan  suasana  di  luar  kehendaknya.  Begitu  pun  untuk  mengembalikan kebebasan  seseorang  dan  menghibur  hatinya  sebagai  hak  asasi  setiap  manusia,  serta untuk menutupi keperluan masyarakat, sebagaimana dipaparkan dalam pasal orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan mengenai harta, Islam melihat tentang pemilikan harta bahwa  ia  adalah  milik  khusus,  dan  tentang  manfaatnya  bahwa  ia  adalah  untuk  umum, berdasarkan  prinsip:  manusia  untuk  menjadi  khalifah  Allah  terhadap  harta-Nya. Pandangan  Islam  terhadap  harta  ini  berbeda  dengan  pandangan  kapitalisme  yang berpendapat  bahwa  pemilikan  khusus  berakibat  pendapat  sosialisme,  dalam  hal  ini pengertian  bolsyewisme,  yang  melihat  bahwa  perwujudan  manfaat  umum  bagi  harta mengharuskan  pemilikan  umum  baginya,  tegasnya  mengharuskan  di  hapuskannya pemilikan  khusus.  Maka  orang-orang  bodoh  itu  di  bawah  pengampunan  dan  menarik harta milik khusus mereka dari tangan mereka. 16
15 Muhammad  Al  Bahiy, Masalah-Masalah  Pembangunan  dalam  Perspektif  Islam, (Jakarta: Integritas pres, 1985) h. 44-45.
16 Muhammad  Al  Bahiy, Masalah-masalah  Pembangunan  dalam  Perspektif  Islam,  ( Cet.1; Jakarta: Integritas Press, 1985), h. 55-56.
Dan  Islam  sebagai  suatu  agama  yang  bangga  dengan  terpeliharanya  kesatuan keluarga, bukanlah Karena ia lebih cenderung kepada atau berdiri diatas sistem kesukuan sebagaimana dituduhkan oleh pengikut-pengikutalam pikiran sosial yahudi tetapi karena kesatuan  keluarga  itu  merupakan  pertama  dalam  masyarakat  manusia  tentang  pertalian dan kekukuhannya. Dan dalam bidang pengarahan, Islam tidak melihat paksaan dan hal- hal yang bertentangan dengan tabiat manusia sebagai faktor yang baik bagi pengarahan, hingga  ia  tidak  hendak  memaksakan  sesuatu;  hanya  menyerukan  dakwah  lalu memberikan kebebasan mutlah serta keinginan buat beriman atau tidak.
Begitupun  didalam  suatu  masyarakat  yang  masih  memegang  teguh  hubungan kekerabatan  atau  adat  Istiadat.  Seperti  halnya  di  Desa  Tapong  yang  masih  kental  akan budaya  hukum  adat.  Yang  dimana  apabila  akan  memulai  suatu  pembangunan  maka masyarakat  akan  berkumpul  dan  meminta  agar  segala  yang  dikerjakan  dapat  berjalan dengan  baik.  Hukum  adat  memang  sulit  di  hilangkan  didalam  masyarakat  namun masyarakat juga tidak boleh melupakan ajaran agama.
Berbicara  mengenai Fiqh  Siyasah  Maliyah dimana  pengaturannya  diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh sebab itu di dalam Siyasyah Maliyah ada hubungan tiga Faktor yaitu Harta, Rakyat, dan Pemerintah atau Kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok  Besar  dalam  suatu  atau  beberapa  Negara  yang  harus  bekerjasama  dan  saling membantu antara orang miskin dan orang kaya. Dalam Siyāsah maliyah juga dibicarakan bagaimana  cara-cara  kebijakan  yang  harus  diambil  untuk  mengharmonisasikan  dua kelompok  ini,  agar  kesenjangan  antara  orang  kaya  dan  orang  miskin  tidak  semakin melebar.  Produksi,  distribusi,  dan  konsumsi  dilandasi  oleh  aspek-aspek  keimanan  dan moral,  serta  dijabarkan  dalam  aturan-aturan  hukum,  agar  ada  keadilan  dan  kepastian adalah benar pernyataan bahwa “hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat  menimbulkan ketidakpastian. 17
Oleh  sebab  itu  dalam Fiqh  Siyāsah  Maliyah orang-orang  kaya  disentuh  hatinya untuk  mampu  bersikap  selalu  sabar  (ulet),  berusaha,  dan  berdoa  mengharap  karunia Allah.  Kemudian,  sebagai  wujud  dari  kebijakan,  di  atur  di  dalam  bentuk,  zakat,  dan infak,  yang  hukumnya  wajib  atau  juga  di  dalam  bentuk-bentuk  lain  seperti  wakaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syari’ah, seperti bea cukai ( usyur ) dan kharaj .
Isyarat-isyarat  Al-Qur’an  dan  Al-Hadits  Nabi  menunjukkan  bahwa  agama  Islam memiliki  kepedulian  yang  sangat  tinggi  kepada  orang  fakir  dan  miskin  dan  kaum mustad’afiin (lemah)  pada  umumnya,  kepedulian  inilahyang  harus  menjiwai  kebijakan penguasa  ( ulil  amri )  agar  rakyatnya  terbebas  dari  kemiskinan.  Orang-orang  kaya  yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusiannya. 18
Dalam tata negara harus ada pengaturan keluar masuknya keuangan yang ditangani oleh  lembaga-lembaga  tertentu.  Tentunya  hal  itu  bukan  sesuatu  yang  mudah,  karena tidak  sedikit  pejabat  yang  berada  dalam  lembaga  ini  sering  terjerat  oleh  hukum  seperti Gayus Tambunan . Perlu ada pembenahan kembali dalam menata keuangan negara. Oleh
17 Muhammad Gufron, dkk, Siyasah Maliyah, (Malang: STAI Ma’had Aly Al-hikam ), h.1.
18 Muhammad Gufron, dkk, Siyasah Maliyah ,  http://kuliilmu.blogspot.com/2011/05/fiqh- Siyāsah -maliyah.html (diakses 14 agustus 2018).
karena  itu  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  memang  perlu  untuk  di tingkatkan, sehingga komunikasi antar mereka
Telah  diatur  dalam  pasal  18,18  (A)  UUD  1945  tentang  hubungann  antara Pemerintah  pusat  dan  Daerah,  Pasal  18  (a)  mengatakan  bahwa  hubungan  wewenang antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota,  atau antara  provinsi  dan  kabupaten  dan  Kota,  diatur  dengan  undang-undang  dengan memperhatikan dan keragaman daerah. 19
Dilihat dari Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan  sumber  daya  lainnya  antara  pemerintaah  pusat  dan  pemerintah  daerah  diatur  dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang yang berlaku.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Pembangunan  di  desa  Tapong  bisa  dikatakan  efektif  karena  dilihat  dari  beberapa tahun  belakangan  ini,  pembangunan  sudah  meningkat,  antara  lain  akses  jalanan, transportas,  juga  meningkat,  karena  pemerintah  melakukan  strategi  pembangunan yang  memfokuskan  pada  infrakstruktur jalanan  terlebih  dahulu,  sehingga  pada  tahap pembangunan  selanjutnya  bisa  berjalan  lancar  tanpa  mejadikan  akses  jalan  sebagai kendala  yang  selama  ini  dijadikan  permasalahan.  Walaupun  ada  kendala  yang  lain namun itu masih bisa teratasi dengan baik.
2. Ditinjau  dari  hukum  Islam  berkaitan  dengan  yang  terjadi  di  desa  Tapong.,  dalam proses  pelaksaan,  Pemerintah  memimpin  dengan  tegas  dan  adil.  Berdirinya  suatu Negara  berarti  menyediakan  fungsi  yang  besar  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan.  Al-Qur’an  menuntut  kedua  pihak-yakni  yang  memerintah  dan  diperintah agar kembali kepada kitabullah dan Sunnah Rasul yang menjelaskan atau menerapkan apa  yang  tercantum  dalam  kitabullah  itu.  Sebagai  masyarakat  menaati  perintah, prinsip-prinsip  dan  aturan  pemerintah  sedangkan  pemerintah  menyampaikan  amanat kepada  yang  berhak  menerimanya.  Seperti  halnya  dalam  suatu  desa  memiliki pemerintah  atau  kepala  desa,  apabila  menetapkan  hukum  supaya  menetapkannya dengan  adil  serta  berperilaku  musyawarah  berdasarkan  hukum  yang  berlaku. Berdasarkan  hal  ini  hukum  Islam  dan  hukum  adat  sejalan  tidak  bertentangan  dalam lingkungan Desa Tapong Kecematan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.
19 Sekretariat Jendral MPR RI, Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Bab VI, Pasal 18 (a), h. 61-62.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010. Al  Bahiy,  Muhammad. Masalah-Masalah  Pembangunan  dalam  Perspektif  Islam. Jakarta: Integritas pres, 1985.
Beratha,  I  Nyoman. Pembangunan  Desa  Berwawasan  Lingkungan .  Jakarta:  Bumi Aksara, 1991.
Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif . Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2013. Hadi, Suharto P. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan . Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
Hadi, Sutrisno. Metode penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986. Handayani,  Risma. Pembangunan  Masyarakat. Makassar:  Alauddin  University  Press, 2015.
Jafar, Usman. Fiqh Siyasah Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013. Jafar,  Usman. Hukum  Tata  Negara  Islam  2  Telaah  Atas  Pengolaan  Pemerintah  dan Diplomasi dalam Bingkai Syari’ah. Watampone: Penerbit Syahadah, 2016. Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Unversitas Haluleo Kendari, 2016. Kementrian  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahan .  Jakarta:  PT.  Sinergi  Pustaka Indonesia, 2012.
L.  Sape,  Jefan. Implementasi  Manajemen  Pemerintahan  Desa  dalam  Pembangunan  di Desa Moyang Tapoan Kecemaatan Kotamobagu Timur.
Nadir,  Sakinah. Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi  Desa:  Menuju  Pemberdayaan Masyarakat  Desa. Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik.  Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
Prasadja,  Buddy. Pembangunan  Desa  Dan  Masalah  Kepemimpinan. Jakarta:  CV. Rajawali, 1986.
Rifai, Bactiar. Perspektif dari Pembangunan Ilmu dan Teknologi. Jakarta: PT. Gramedia. anggota IKAPI, 1986.
Ridwan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Desa Tapong: 2015. Sari,  Ita  Puspita. “Implementasi  Pembangunan  Partisipatif  (Studi  Kasus  Dikelurahan Andowiakecematan Andowia Kabupaten Kanowe Utara) ”. Suara  Pembaruan. Otonomi  Daerah  Peluang  dan  Tantangan. Jakarta:  PT.  Percetakan Penebar Suadaya, 2002.
Suharto,  Edi. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  Kajian  Strategis Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  Dan  Pekerjaan  Sosial. Bandung:  PT. Refika Aditama, 2014.
Syarif,  Mujar  Ibnu  dan  Khamami  Zada, Figh  Siyasah  Doktrin  Dan  Pemikiran  Politik Islam. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008. Sekretariat  Jendral  MPR  RI, Undang-Undang  Dasar  1945  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia 1945, Bab VI, Pasal 18 (a) . Sjadzali,  Munawir. Islam  dan  Tata  Negara  Ajaran,  Sejarah  Dan  Pemikiran.  Edisi  5 . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993.
Widjaja,  Haw. Penyelenggaraan  Otonomi  Di  Indonesia  dalam  Rangka  Sosialisasi  UU No.  32  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada. 2005.