## 151 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
EVALUASI KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG
Shania Nur Chasanah shaniachasanah3@gmail.com
Jihad Lukis Panjawa jipanjawa@untidar.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  performance  and  financial  capability  of  Magelang  City  in  the  period 2014 - 2018. This study uses a quantitative approach with secondary data. The analytical tool used to measure  the  financial  performance  of  the  City  of  Magelang  is  a  ratio  and  to  calculate  the  financial capacity of the region measured by the index Share, Growth, Elasticity. The results showed the city of Magelang entered the category of low. The level of regional financial dependency shows a very high level  of  dependency.  The  degree  of  fiscal  decentralization  is  in  the  moderate  category.  The  level  of effectiveness of regional income is very effective. The results of the calculation of the regional financial performance  index  (IKK)  show  that  financial  capacity  is  relatively  high.  Other  findings  from  the mapping  of  regional  financial  capacity  based  on  the  quadrant  method,  the  position  of  the  city  of Magelang is in quadrant III. This condition is also not ideal. The big role of PAD in Total Spending has a  small  chance  because  the growth  of  PAD  is  small.  The  contribution  of  PAD  to  total  expenditure  is high,  but  the  growth  of  PAD  is  low.  Efforts  to  further  increase  PAD  by  optimizing  resource management and expanding the potential of the economic sector.
Keywords : Financial Performance, Financial Ability, Share, Growth, Elasticity

## PENDAHULUAN
Pengertian  otonomi  daerah  menurut  Undang-  undang  Nomor  22  Tahun  1999  yang kemudian  menjadi  UU  No.32  Tahun  2004  tentang  Otonomi  daerah  (Otda)  adalah kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  peraturan perundang-undangan sedangkan  menurut  Simanjuntak  (2013)  mendefinisikan  otonomi daerah  adalah  bagaimana  pemerintah  daerah  dapat  mengelola  daerah  dengan  baik,  tidak ada  kesenjangan  antara  masyarakat  dengan  pemerintah,  dengan  masyarakat  sendiri  guna mencapai tujuan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undang. Salah satu cara untuk  mengelola  dana  adalah  dengan  Menyusun  anggaran  untuk  patokan  dalam melaksanakan  setiap  kegiatan.  Anggaran  merupakan  bagian  penting  dalam  system pengendalian  manajemen  yang  disusun  organisasi  dalam  mencapai  tujuan.  Pada  sektor publik, anggaran merupakan dokumen publik yang bisa diakses oleh publik untuk diketahui,

## 152 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
diberi  masukan,  dikritisi  dan  diperdebatkan.  Anggaran  sektor  publik  merupakan  blue  print organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan (Mahmudi, 2011). Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur  potensi  mendapatkan  atau  sumber  ekonomi,  mengetahui  konsisi  keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah  telah  melaksanakan  anggaran  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  adalah  dengan  rasio  keuangan. Mahmudi  (2010)  analisis  rasio  keungan  terdiri  dari  derajat  desentralisasi,  rasio ketergantungan keuangan.
Kota  Magelang  merupakan  daerah  strategis  yang  terletak  pada  persilangan  jalur transportasi  utama  Semarang-Yogyakarta,  jalur  kegiatan  ekonomi  Semarang-Yogyakarta- Purworejo dan jalur wisata Yogyakarta Borobudur Kopeng dan dataran tinggi Dieng. Sumber daya  alam  yang  berada  di  Kota  Magelang  memang  tidak  begitu  kaya,  akan  tetapi  memiliki potensi daerah yang mampu dioptimalkan untuk menunjang peningkatan PAD. Tidak hanya sumber  daya  alam  saja  yang  harus  dioptimalkan,  tetapi  pendapatan  daerah  juga dialokasikan  sehingga  menjadi  sumber  dalam  peningkatan  PAD.  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  dikelola  diharapkan mampu  mengurangi  ketergantungan  dari  pusat.  Dalam  hal ini  pemerintah  daerah  mempunyai  peluang  untuk  membangun  dan  mengembangkan daerahnya  sesuai  kebutuhan  dan  kemampuan  daerah.  Berikut  ini  adalah  data  Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) enam kota di Provinsi Jawa Tengah :
Tabel 1.
Data Realisasi PAD enam kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
NO KOTA Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 1 Kota Magelang 164,927,631,230 186,677,410,081 220,315,425,999 233,557,714,356 249,877,424,347 2 Kota Pekalongan 144,065,424,017 152,044,596,332 178,604,460,870 192,002,871,181 179,224,408,698 3 Kota Salatiga 165,747,645,080 167,010,555,173 203,768,690,069 220,243,361,132 208,926,057,032 4 Kota Semarang 1,138,367,228,493 1,201,581,778,459 1,491,647,979,748 1,791,886,378,674 1,821,274,103,250 5 Kota Surakarta 335,660,206,641 372,798,426,790 425,502,766,156 527,544,224,971 527,739,388,159 6 Kota Tegal 241,936,166,929 271,601,407,419 287,343,472,844 306,830,656,135 275,021,448,594

## 153 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173

## Sumber: djpk kemenkeu
Dari data PAD enam kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, bisa dilihat bahwa rata rata PAD  tersebut  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2014-2018.  Akan  tetapi,  kota  dengan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  paling  tinggi  adalah  Kota  Semarang  dimana  pada  tahun 2018  sebesar  1,821,274,103,250.  Kota  Magelang  merupakan  salah  satu  kota  di  Provinsi Jawa  Tengah  yang  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  nya  dari  tahun  ke  tahun  selalu meningkat, capaian tersebut didukung oleh pemasukan dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan sumber PAD lain yang sah. Selain itu,  bisa  juga  didorong  agar  setiap  orang  di  Kota  magelang  memiliki  jiwa  entrepreneur sehingga  Kota  magelang    dapat  menjadi  layak  jual  dan  memiki  kualitas  yang  baik  dengan begitu masyarakat dalam daerah ataupun luar daerah memliki ketertarikan untuk datang ke Kota Magelang.
Otonomi  daerah  merupakan  konsep  pembangunan  ekonomi  berbasis  desentralisasi  di Indonesia,  dimana  adanya  pemberian  kewenangan  secara  luas  bagi  Pemerintah  Daerah (Pemda) untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem pengelolaan daerah dan anggaran daerah.  Penerapan  otonomi  daerah  diharapkan  agar  setiap  daerah  mampu  menggali  dan mengembangkan  potensi  daerah  yang  dimiliki  sehingga  mampu  memperoleh  pendapatan dan  membiayai  daerahnya  yang  akan  menentukan  keberhasilan  penerapan  kebijakan otonomi daerah tersebut (Sanusi dan Irman, 2012).
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  mengandung  arti  bahwa  setiap  daerah  otonom  dapat mengurus  dan  mengatur  keuangannya  sendiri  dengan  menggunakan  prinsi-  prinsip pengelolaan  keuangan  daerah  menurut  Mardiasmo  (2002)  antara  lain  :  Transparansi, Akuntabilitas, Value of Money .
Menurut Halim (2009), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola  langsung  dan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Yang  termasuk  dalam  keuangan daerah  yang  dikelola  langsung  adalah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) dan  barang-barang  inventaris  milik  daerah.  Keuangan  daerah  yang  dipisahkan  meliputi

## 154 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Losa (2012) Kemampuan mengelola keuangan daerah  tercantum  dalam  laporan  APBD  yang  menggambarkan  kemampuan  dalam membiayai  penyelenggaraan  kegiatan  Pemda  beserta  pembangunannya  dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki.
Dalam penelitian  ini, penulis memilih Kota Magelang sebagai obyek penelitian terhadap kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Penulis  juga ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan daerah  Kota Magelang dengan mengkaji kinerja pemerintah  daerah dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memberikan  masukan  dan  saran-saran  demi  perbaikan  kinerja  pemerintah  daerah  dan kesejahteraan masyarakat di Kota Magelang ke arah yang lebih baik.
Meskipun tidak punya sumber daya alam, Kota Magelang mampu konsisten menaikkan PAD nya selama lima tahun terakhir.  Dengan tidak adanya sumber daya alam, Pemerintah Daerah  Kota  Magelang  mampu  mendorong  PAD  salah  satunya  dengan  meningkatkan kesadaran  masyarakat  membayar  pajak  dengan  salah  satu  buktinya  berupa  realisasi penerimaan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) yang meningkat setiap tahun. Hal ini juga akan berimbas terhadap kondisi kinerja dan kemampuan pemerinta kota Magelang  dalam  hal  mengatasi  keuangan  daerah  Kota  Magelang.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengevaluasi  kinerja  dan  kemampuan  keuangan  daerah  Kota  Magelang. Berdasarkan  masalah  di  atas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul ”Evaluasi  Kinerja  dan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Kota  Magelang  Tahun  2014-2018”. Penelitian  ini  di  fokuskan  untuk  mengevaluasi  kinerja  dan  kemampuan  keuangan  daerah Kota Magelang.

## LANDASAN TEORI

## 1.  KINERJA KEUANGAN DAERAH
Menurut  Syamsi  dalam  Herisistam  (2015)  Kinerja  keuangan  daerah  adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah  daerah  guna  memenuhi  kebutuhannya  guna  mendukung  berjalannya  roda

## 155 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
pemerintahan,  pelayanan  kepada  masyarakat,  dan  pembangunan  daerahnya  dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan  mempunyai  keleluasaan  dalam  menggunakan  dana  tersebut  untuk  kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Penilaian  kerja  (performance  appraisal)  pada  dasarnya  merupakan  factor  kunci guna  mengembangkan  suatu  organisasi  secara  efektif  dan  efisien,  karena  adanya kebijakan  atau  program  yang  lebih  bai  katas  sumber  daya  manusia  yang  ada  dalam organisasi  penilaian  kerja  individu  sangat  bermanfaat  bagi  dinamika  pertumbuhan organisasi  secara  keseluruhan,  melalui  penilian  tersebut  maka  dapat  diketahui  kondisi sebenarnya tentang bagimana kinerja lembaga (Rusydi, 2010).
Menurut  Mardiasmo  (2002),  pengukuran  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah dilakukan  untuk  memenuhi  3  tujuan  yaitu  memperbaiki  kinerja  pemerintah,  membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan dan mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

## 2.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut  Moh.  Mahsun,  dkk,  2011:  81,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama  satu  tahun.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  ditetapkan  dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  2015  Pasal  1  Ayat  1,  pengertian  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Menurut  Halim  (2012),  pada  era  orde  lama  terdapat  pula  definisi  APBD  yang dikemukakan  oleh  Wajong,  1962:  81,  yaitu  rencana  pekerjaan  keuangan  (financial

## 156 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
workplan) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan  kredit  kepada  badan  eksekutif  (kepala  daerah)  untuk  melakukan pembiayaan  kebutuhan  rumah  tangga  daerah  sesuai  dengan  rancangan  yang  menjadi dasar  (grondslag)  penetapan  anggaran,  dan  yang  menunjukkan  semua  penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

## 3.  Analisis Laporan Keuangan
Fungsi  utama  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  untuk  memberikan informasi  keuangan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  sebagai  dasar pengambilan  keputusan.  Tetapi  tidak  semua  pengguna  laporan  keuangan  memahami akuntansi  dengan  baik,  sementara  mereka  akan  mengandalkan  informasi  keuangan  itu untuk  membuat  keputusan.  Untuk  membantu  mengatasi  ketidakmampuan  memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut, maka perlu dibantu dengan Analisis Laporan  Keuangan.  Menganalisis  laporan  keuangan  berarti  menggali  lebih  banyak informasi yang dikandung suatu laporan keuangan. Analisis laporan keuangan diperlukan untuk  penguasaan    terhadap  cara  menyusun  laporan  keuangan  itu  (proses  akuntansi), konsep,  sifat,  karakteristik  laporan  keuangan  atau  akuntansi  itu,  teknik  analisisnya, segmen, dan sifat bisnis  itu sendiri, serta situasi  lingkungan ekonomi,  baik  internasional maupun nasional.

## PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian  yang  dilakukan  I  Dewa  Gede  Bisma  dan  Hery  Susanto  (2010)  yang  berjudul ”Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Tahun Anggaran  2003 –2007”,  dengan  alat  analisis  rasio  keuangan  daerah  dipeloeh  hasil  bahwa ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian  daerah  sangat  kurang.  Desentralisasi  fiskal  cukup  mengingat  ketergantungan keuangan  terhadap  pemerintah  pusat  sangat  tinggi.  Efektifitas  pengelolaan  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  sangat  efektif,  namun  efisiensi  pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menunjukkan hasil tidak efisien.

## 157 |
Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
Penelitian  yang  dilakukan  Muhammad  Wahyudi  &  Eva  Wulandari  (2017)  yang  berjudul “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Magelang)” disimpulkan bahwa, rata-rata kinerja keuangan daerah yang belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan setiap tahun mengalami trend yang positif dan trend yang negatif. Hal  ini disebabkan Pemerintah Kota Magelang masih kurang mampu  dalam  menciptakan  kemandirian  dan  kemampuan  pemerintah  dalam  membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ini dapat dijelaskan  dari  hasil  penelitian  yang  mengguanakan  beberapa  rasio  keuangan  antara  lain rasio  kemandirian,  rasio  derajat  desentrali  fiskal,  rasio  efektifitas,  rasio  efisiensi,  rasio keserasian belanja, serta dengan analisis kemampuan keuangan daerah.
Penelitian yang dilakukan Agung Slamet Sukardi (2014) yang berj udul “Evaluasi Kinerja keuangan  Daerah  Kota  Bandung  Tahun  Anggaran  2010- 2014”  menarik  kesimpulan  bahwa dari  hasil  perhitungan  Indeks  kemampuan  keuangan  kota  Bandung  tahun  anggaran  2010 sampai  dengan  2014,  skala  indeks  menunjukkan  angka  62,736.  Ini  berarti  kemampuan keuangan  kota  Bandung  tergolong  tinggi.  Kemudian,  jika  dari  hasil  perhitungan share dan growth terhadap  ringkasan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kota  Bandung  tahun anggaran  2010  sampai  dengan  2014,  maka  diperoleh  data share sebesar  59,926%  dan growth sebesar 58,983%. Posisi kota Bandung berada pada kuadran II.
Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud, Kawung dan Rompas (2014) menemukan hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata  kinerja  keuangan  daerah  yang  masih  belum  stabil  serta  tingkat  ketergantungan daerah  terhadap  pemerintah  pusat  masih  sangat  tinggi.  Sementara  Bisma  dan  Susanto (2010) menemukan hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007 tidak optimal. Hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan antara  lain;  ketergantungan  keuangan  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  sangat  tinggi, efektivitas  pengelolaan  APBD  sangat  efektif,  namun  efisiensi  pengelolaan  APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

## METODE PENELITIAN

## 1.  Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kasus  dengan  pendekatan  deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu  peristiwa  pada  masa sekarang  yang  bertujuan  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar fenomena yang diselidiki.
2.  Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder biasanya  telah  dikumpulkan  oleh  lembaga  pengumpul  data  dan  dipublikasikan  kepada masyarakat  pengguna  data  Kuncoro  (2009).  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu data  Ringkasan  Laporan  Realisasi  APBD  tahun  2014-2018.  Data  ini  diperoleh  melalui Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  dan  dari  situs  Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.
3.  Variabel Penelitian
Variabel  yang  digunakan  dalam  peneltian  mengenai  evaluasi  kinerja  keuangan  dan kemampuan  keuangan  daerah  Kota  Magelang  tahun  2014-2018  adalah  Total Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Total Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi (Growth).
4.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian  ini adalah teknik studi  lapangan  yaitu  melakukan  penelitian  ke  kantor  pemerintah  kota  Magelang  dan mewawancarai  langsung  kepada  bidang  akuntansi  dalam  guna  untuk  mendapatkan Laporan  Realisasi  Anggaran.  Data  tersebut  diperoleh  dari  Badan  Pengelola  Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

## 159 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173

## 5.  Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif.  Menurut  Setyosari  (2002)  penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  atau  mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel  yang  bisa  dijelaskan  baik  dengan  angka-angka  maupun  kata-kata dengan menggambarkan dan menganalisis obyek penelitian. Objek penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah pemerintah kota Magelang tahun anggaran 2014-2018.
Salah  satu  teknik  untuk  untuk melakukan  Analisis  Laporan  Keuangan,  yaitu  dengan melakukan  perhitungan  Analisis  Rasio  Keuangan.  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2018. Analisis Rasio Keuangan digunakan  untuk  menghitung  Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  dan  Kemampuan Keuangan Daerah.
1.  Analisis Kinerja Keuangan
Analisis  Kinerja  Keuangan  adalah  usaha  mengidentifikasi  ciri-ciri  keuangan berdasarkan  laporan  keuangan  yang  tersedia.  Dalam  organisasi  pemerintah  untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu :

## a). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Halim  (2012)  menyatakan  bahwa  Rasio  Kemandirian  menggambarkan ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana  eksternal.  Semakin  tinggi  Rasio Kemandirian,  mengandung  arti  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap bantuan  pihak  eksternal  (terutama  pemerintah  pusat  dan  provinsi)  semakin  rendah. Demikian  pula  sebaliknya,  semakin  rendah  Rasio  Kemandirian,  semakin  rendah tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  yang merupakan  komponen  utama  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Semakin  tinggi masyarakat  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  akan  menggambarkan  tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.
Tabel 2. Kriteria Penilaian Kemandirian Daerah Prosentasi PAD terhadap Dana Perimbangan Kemandirian Keuangan Daerah 0,00 - 10,00 sangat baik 10,01 - 20,00 baik 20,01 - 30,00 Cukup 30,01 - 40,00 Sedang 40,01 - 50,00 Kurang >50 sangat kurang
Sumber : Tim Litbang Depdakgri-Fisipol UGM, 1991
b). Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tingkat  ketergantungan  daerah  adalah  ukuran  tingkat  kemampuan  daerah  dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara dana perimbangan terhadap pendapatan daerah dengan formulasi sebagai berikut.

## Tabel 3.
Kriteria Penilaian Ketergantungan Daerah Prosentasi PAD terhadap Total penerimaan non subsidi Ketergantugan keuangan daerah 0,00 - 10,00 Sangat Rendah 10,01 - 20,00 Rendah 20,01 - 30,00 Sedang 30,01 - 40,00 Cukup 40,01 - 50,00 Tinggi >50 Sangat  tinggi
Sumber : Tim Litbang Depdakgri-Fisipol UGM, 1999
c) . Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

## 161 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  adalah  ukuran  yang  menunjukkan  tingkat kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan.  Menurut  Mahmudi  (2010),  derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan  Total  Penerimaan  Daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi  PAD,  semakin  tinggi  juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
d) .
Rasio

## Efektivitas PAD
Halim (2012)
menyatakan  bahwa  Rasio  Efektivitas  menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah dalam  merealisasikan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  direncanakan,  kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.
Tabel 5.
Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentasi  Kinerja Keuangan Kriteria Diatas 100% Sangat  Efektif 90% – 100% Efektif 80% – 90% Cukup Efektif 60% – 80% Kurang Efektif Dibawah 60% Tidak Efektif Tabel 4. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal
Prosentasi PAD terhadap TPD  Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00 Sangat kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik >50 Sangat Baik Sumber : Tim Litbang Depdakgri-Fisipol UGM, 1991
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996
2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
a) Perhitungan dan Analisis Share dan Growth
Diawali  dengan  perhitungan  dan  Analisis  Kinerja  PAD  melalui  ukuran  Share dan  Growth  kemudian  mengklasifikasikan  dengan  Pemetaan  Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran.
Tabel 6. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan
KUADRAN KONDISI I Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besarIdalam total belanja, dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan  potensi  lokal.  Kondisi  ini  ditunjukkan dengan besarnya nilai share dan growth yang tinggi. II Kondisi ini  belum  ideal,  tetapi  daerah  mempunyai kemampuan  mengembangkan  potensi  lokal  sehinga  PAD berpeluang  memiliki  peran  besar  dalam  Total  Belanja. Sumbangan  PAD  terhadap  Total  Belanja  masih  rendah namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi. III Kondisi  ini  juga  belum  ideal.  Peran  PAD  yang  besar  dalam Total  Belanja  mempunyai  peluang  yang  kecil  karena pertumbuhan  PAD  nya  kecil.  Sumbangan  PAD  terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah. IV Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang  besar  dalam  Total  Belanja,  dan  daerah  belum mempunyai  kemampuan  mengembangkan  potensi  lokal. Sumbangan  PAD  terhadap  Total  Belanja  dan  pertumbuhan
PAD rendah
Sumber: Bapenas 2003

## b). Menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)
Menghitung  Indeks  Kemampuan  Keuangan  kemudian  mengklasifikasikan dengan  metode  Indeks  Kemampuan  Keuangan.  Metode  Indeks  Kemampuan Keuangan merupakan rata-rata hitung dari Indeks Pertumbuhan (Growth), Indeks

## 163 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
Elastisitas dan Indeks Share. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan  nilai  maksimum  dan  minimum  dari  masing-masing  komponen. Menyusun  indeks  untuk  setiap  komponen  IKK  dilakukan  dengan  menggunakan persamaan umum:
Berdasarkan  persamaan  di  atas,  maka  persamaan  IKK  dapat  ditulis  sebagai berikut:
IKK =
XG = Indeks Pertumbuhan (PAD)
XE = Indeks Elastisitas (Belanja Langsung Terhadap PAD)
XS = Indeks Share (PAD terhadap APBD)
Tabel 7. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Indeks Kemampuan Keuang Daerah Klasifikasi 0,00-0,33 Rendah 0,34-0,43 Sedang 0,41-1,00 Tinggi Sumber: Bappenas, 2003

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Objek  penelitian  ini  adalah  kinerja  keuangan  daerah  pemerintah  kota  Magelang  tahun anggaran  2014-2018.  Adapun  hasil  pengolahan  dari  data  rasio  kemandirian  keuangan daerah,  rasio  tingkat  kemandirian  daerah,  tingkat  ketergantungan  daerah,  tingkat desentralisasi fiskal dan tingkat efektivitas PAD adalah sebagai berikut :
1.  Rasio kemandirian keuangan daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  (otonomi  fiskal)  menunjukan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan.  Rasio

## 164 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
Kemandirian  dihitung  dengan  cara  perbandingan  antara  Pendapatan  Asli  Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman.
Hasil perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah kota Magelang dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8. Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Magelang 2014-2018 Tahun Pad (Rp) Dana Perimbangan  Rasio Kemandirian % 2014 164,927,631,230 459,785,205,171 35.87 2015 186,677,410,081 462,804,716,465 40.34 2016 220,315,848,702 567,636,707,545 38.81 2017 233,557,714,356 553,115,007,612 42.23 2018 249,877,424,347 570,455,641,253 43.80 Rata-Rata 40.21
Sumber: data sekunder yang diolah
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  rasio  kemandirian  kota Magelang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata tingkat kemandirian keuangan  daerah  kota  Magelang  tahun  anggaran  2014  sampai  dengan  tahun  2018 adalah sebesar 40,21%. Ini berarti bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total  pendapatan  terhadap  APBD  masih  kecil  dibandingkan  peran  dari  pemerintah pusat/provinsi  yang  masih  sangat  besar  dalam  APBD  yang  dapat  dilihat  dari besarnya  penerimaan  yang  berasal  dari  transfer  pemerintah  pusat/provinsi.  Hal  ini menunjukan  bahwa  ketergantungan  pemerintah  daerah  kota  Magelang  pada pemerintah  pusat/provinsi  masih  sangat  besar,  pemerintah  daerah  belum  mampu mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri.

## 2.  Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Kemajuan  suatu  daerah  bisa  terlihat  dari  aktifitas  pembangunan  baik  dari infrastruktur, sarana dan prasaran yang di butuhkan untuk menunjang suatu kegiatan pemerintah  dengan  mengoptimalisasi  pendapatan  asli  daerah  tersebut  yang  terlihat dari rasio dana perimbangan terhadap pendapatan daerah.

## 165 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
Hasil  perhitungan  tingkat  ketergantungan  keuangan  daerah  kota  Magelang tahun anggaran 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 9.
Tabel 9.
Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Magelang 2014-2018 Tahun Dana Perimbangan Pendapatan Daerah Rasio Ketergantungan % 2014 459,785,205,171 735,116,114,407 62.55 2015 462,804,716,465 781,335,799,509 59.23 2016 567,636,707,545 840,042,626,525 67.57 2017 553,115,007,612 909,525,862,920 60.81 2018 570,455,641,253 908,089,485,909 62.82 Rata-Rata 62.60
Sumber: data sekunder yang diolah
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  rasio  ketergantungan  kota Magelang berfluktuatif. Rata-rata tingkat ketergantungan daerah kota Magelang tahun anggaran  2014  sampai  dengan  tahun  2018  adalah  sebesar  62,60%.  Sehingga diklasifikasikan dalam  kategori tingkat ketergantungan keuangan yang sangat tinggi. Hal  ini  mengindikasikan  tingkat  ketergantungan  Kota  Magelang  masih    tinggi terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

## 3.  Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Derajat  Desentralisasi  Fiskal  adalah  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam rangka  meningkatkan  Pendapatan  Asli  daerah  guna  membiayai  pembangunan. Derajat  Desentralisasi  Fiskal,  diukur  dengan  cara  PAD  dibandingkan  dengan Pendapatan  Daerah.  Keberhasilan  pelaksanaan  Tingkat  kewenangan  dan  tanggung jawab  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  daerah  untuk  melaksanakan  suatu pembagunan dapat kita lihat dari rasio PAD terhadap pendapatan daerah.
Hasil perhitungan tingkat desentralisasi fiskal kota Magelang tahun anggaran 2014-2018 dapat dilihat di tabel 10
Tabel 10. Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Magelang 2014-2018 Tahun Pad Pendapatan Daerah Rasio Desentralisasi Fiskal %
(Rp) 2014 164,927,631,230 735,116,114,407 22.44 2015 186,677,410,081 781,335,799,509 23.89 2016 220,315,848,702 840,042,626,525 26.23 2017 233,557,714,356 909,525,862,920 25.68 2018 249,877,424,347 908,089,485,909 27.52 Rata-Rata 25.15
Sumber : data sekunder yang diolah
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  rasio  derajat  desentralisasi fiskal  kota  Magelang  cenderung  mengalami  kenaikan.  Rata-rata  tingkat  DDF  kota Magelang tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar  25,15% sehingga  pemerintah  kota  Magelang  termasuk  dalam  kategori  sedang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kemampuan  keuangan  daerah  semakin  baik  yang  mana kontribusi  PAD  dalam  menopang  pendapatan  daerah,  serta  peran  PAD  atau kemampuan  keuangan  daerah  untuk  membiayai  pembangunannya  sendiri  kurang dari 50%.

## 4.  Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Tingkat  efektifitas  suatu  daerah  terlihat  dari  pencapaian  tujuan  realisasi pendapatan  dan  target-target  yang  dicapai  dalam  suatu  periode  kepemerintahan daerah  yang  diukur  melalui  rasio  pendapatan  daerah  terhadap  target  pendapatan daerah.
Hasil  perhitungan  tingkat  efektifitas  keuangan  daerah  kota  Magelang  tahun anggaran 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 11.
Tabel 11. Rasio Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah Kota Magelang 2014-2018 Tahun Realisasi Pad Target Pad Rasio Efektivitas % 2014 164,927,631,230 124,432,498,000 132.54 2015 186,677,410,081 152,805,995,000 122.17 2016 220,315,848,702 197,465,478,000 111.57 2017 233,557,714,356 218,085,185,000 107.09 2018 249,877,424,347 225,916,332,000 110.61 Rata-Rata 116.80 Sumber : data sekunder yang diolah

## 167 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  rasio  efektivitas  kota Magelang  mengalami  fluktuasi  cenderung  turun.  Rata-rata  tingkat  efektifitas  kota Magelang tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018 sebesar 116,80% yang berarti termasuk dalam kategori sangat efektif.  Hal  ini menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik.
5.  Pemetaan  Keuangan  dengan  Indeks  Kemampuan  Keuangan  (IKK)  dan  Metode Kuadran
Adapun  Kemampuan  keuangan  daerah  diukur  dengan  menghitung  rata-rata dari  indeks share,  growth dan  elastisitas,  dengan  demikian  akan  terlihat  bagaimana peta keuangan kota Magelang. Setelah mengetahui bagaimana kondisi kemampuan keuangan  daerah  kota  Magelang  maka  kita  dapat  mengetahui  pada kuadran  mana kondisi  keuangan  kota  Magelang.  Adapun  hasil  pengolahan  dari  indeks  share, growth, dan elastisitas adalahh sebagai berikut:
a. Growth
Growth adalah  ukuran  yang  menunjukkan  seberapa  besar  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mempetahankan  dan  meningkatakan  keberhasilanya dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) dari periode ke periode. Hasil pengukuran indeks growth dapat dilihat pada tabel 12.
Tabel 12 Indeks Growth Tahun Growt Kondisi Max Kondisi Min Indeks 2014 288.397 1,763.783 288.397 0.000 2015 858.296 1,763.783 288.397 38.627 2016 654.953 1,763.783 288.397 24.845 2017 1,763.783 1,763.783 288.397 100.000 2018 1,531.139 1,763.783 288.397 84.232 Jumlah 247.704 Rata-Rata 49.541 Sumber: Data Sekunder yang Diolah

## 168 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
Dengan  hasil  perhitungan  table  12  pada  tahun  2014-2018  kota  Magelang memiliki rata-rata growth sebesar 49,541
b. Share
Share adalah  indikator  ukuran  untuk  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan belanja pembangunan daerah.
Tabel 13. Indeks Share Tahun Share Kondisi Max Kondisi Min Indeks 2014 24.175 26.658 24.175 0.000 2015 25.352 26.658 24.175 47.405 2016 25.270 26.658 24.175 44.086 2017 26.559 26.658 24.175 95.993 2018 26.658 26.658 24.175 100.000 Jumlah 287.484 Rata-Rata 57.497 Sumber : diolah, 2020
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  13  menunjukkan  kota  Magelang memiliki rata- rata sebesar 57,497.
c.  Indeks elastisitas
Elastisitas adalah  ukuran  yang  mengambarkan  sensitivitas  atau  elastisiatas PAD  terhadap  perkembangan  ekonomi.  Nilai  yang  menunjukan  elastisitas pertumbuhan  PAD  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  kota  Magelang  sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintah bisa dilihat dari hasil rata-rata indeks elastisitas.  Adapun  hasil  perhitungan  indeks  elastisitas  dapat  dilihat  pada  tabel 14.
Tabel 14. Indeks Elastisitas Tahun Elastisitas Kondisi Max Kondisi Min Indeks 2014 1.728371 1.728371 0.307027 100.000 2015 0.595673 1.728371 0.307027 20.308
Tahun Elastisitas Kondisi Max Kondisi Min Indeks 2016 0.797799 1.728371 0.307027 34.529 2017 0.307027 1.728371 0.307027 0.000 2018 0.356922 1.728371 0.307027 3.510 Jumlah 158.347 Rata-Rata 31.669 Sumber : diolah, 2020
Dengan  hasil  perhitungan  pada  tabel  14  menunjukan  rata-rata  indeks elastisitas sebesar 31,669.
Adapun  dari  hari  hasil  pengukuran  indeks  Growth,  Share  dan  elastisitas maka di peroleh rata-rata indeks kemampuan keuangan daerah kota Magelang.
Hasil perhitungan indeks kemampuan keuangan daerah kota Magelang tahun anggaran 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 15.
Tabel 15. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2014-2018
Indeks Growt  Indeks Share  Indeks Elastisitas Ikk 49.541 57.497 31.669 46.236
Dilihat  dari  hasil  perhitungan  Indeks  kemampuan  keuangan  kota Magelang tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018, skala indeks kemampuan keuangan  daerah  menunjukkan  angka  46,236%.  Ini  berarti  kemampuan keuangan  kota  Magelang  tergolong  tinggi.  Peta  Kemampuan  Keuangan berdasarkan  metode  kuadran  dengan  kondisi  masing-masing  tercantum  dalam tabel 16.
Tabel 16. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran
Rata-rata growth (%) Rata-rata Share (%) KUADRAN II KUADRAN I Share : Rendah Share : Tinggi Growth : Tinggi Growth : Tinggi KUADRAN IV KUADRAN III Share : Rendah Share : Tinggi Growth : Rendah Growth : Rendah
Sumber: Bapenas 2003
Berdasarkan peta kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran maka  dapat  dikelompokkan  status  kemampuan  keuangan  dengan  kriteria  atau kondisi seperti pada tabel 17.
Tabel 17. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan
KUADRAN KONDISI I Kondisi  paling  ideal.  PAD  mengambil  peran  besar  dalam total  belanja,  dan  daerah  mempunyai  kemampuan mengembangkan  potensi  lokal.  Kondisi  ini  ditunjukkan dengan besarnya nilai share dan growth yang tinggi. II Kondisi  ini  belum  ideal,  tetapi  daerah  mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang  memiliki  peran  besar  dalam  Total  Belanja. Sumbangan  PAD  terhadap  Total  Belanja  masih  rendah namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi. III Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total  Belanja  mempunyai  peluang  yang  kecil  karena pertumbuhan  PAD  nya  kecil.  Sumbangan  PAD  terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah. IV Kondisi  ini  paling  buruk.  Peran  PAD  belum  mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai  kemampuan  mengembangkan  potensi  lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah
Sumber: Bapenas 2003
Dari  hasil  perhitungan share dan growth terhadap  ringkasan  anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Magelang tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018,  maka  diperoleh  data share sebesar  57.497%  dan growth sebesar  49.541%
kemudian  dengan  pemetaan  kemampuan  keuangan  daerah  berdasarkan  metode kuadran, posisi kota Magelang berada pada kuadran III, yaitu Kondisi ini juga belum ideal.  Peran  PAD  yang  besar  dalam  Total  Belanja  mempunyai  peluang  yang  kecil karena pertumbuhan PAD nya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisis  kinerja  keuangan  daerah  Kota  Magelang  tahun  2014-2018 menggunakan  indeks  dan  peta  kemampuan  keuangan  daerah  maka  dapat  ditarik
171 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
kesimpulan  bahwa  berdasarkan nilai indeks  kemampuan  keuangan  daerah  skala  indeks menunjukkan  angka  46.236.  Ini  berarti  kemampuan  keuangan  kota  Magelang  tergolong tinggi.  Tingginya  tingkat  kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  kota  Magelang disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat.
Berdasarkan peta kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari hasil perhitungan share dan growth terhadap  ringkasan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kota Magelang tahun 2014 sampai dengan 2018, maka diperoleh data share 57.497% dan growth sebesar 49.541%. kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran, posisi kota Magelang berada pada kuadran III, yaitu Kondisi ini juga belum ideal.  Peran  PAD  yang  besar  dalam  Total  Belanja  mempunyai  peluang  yang  kecil  karena pertumbuhan  PAD  nya  kecil.  Sumbangan  PAD  terhadap  Total  Belanja  tinggi,  namun pertumbuhan PAD rendah.
Penelitian  ini  hanya  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  kinerja  dan kemampuan keuangan yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  yang  diteliti,  dan  penelitian  ini  dilakukan  pada  pemerintah  Kota  Magelang, sehingga  kesimpulan  ini  hanya  berlaku bagi  Pemerintah  Kota  Magelang. Penelitian  ini  juga membatasi  lima tahun pengamatan yaitu dari  tahun 2014- 2018, sehingga masih perlu  diuji kembali pada tahun-tahun mendatang.
Pemerintah  Kota  Magelang  disarankan  agar  meningkatkan  pengelolaan  terhadap potensi  yang  ada,  karena  dengan  seperti  itu  mampu  membawa  dampak  yang  besar,  tidak hanya bagi peemrintah tetapi juga bagi masyarakat.  Pemanfaatan potensi di Kota Magelang sangat  bragam  antara  lain  bidang  pariwisata,  Kesehatan,  budaya,  perdagangan,  dan Pendidikan.  Apabila  pemerintah  berhasil  memaksimalkan  potensi  tersebut  dengan  baik, maka  pajak  yang  berperan  utama  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  akan semakin meningkat. Dalam hal ini, pemerintah berperan dengan cara memberikan informasi yang  rinci  kepada  masyarakat  tentang  kewajiban  mereka  sebagai  pembayar  pajak  dan retribusi. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan

## 172 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
pemungutan pajak dan retribusi supaya tidak terjadi kecurangan. Karena besarnya pajak dan retribusi tidak hanya sebagai komponen utama untuk meningkatkan PAD, tetapi juga sebagai tolok  ukur  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  penelitian  selanjutnya,  bisa membandingkan  evaluasi  kinerja  dan  kemmampuan  keuangan  dengan  dua  daerah  yang memiliki karakteristik yang sama ataupun berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Indrawati,  L.  R.,  &  Panggiarti,  E.  K.  (2017). Perspektif  Pajak  Daerah  Bagi  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Magelang. Jurnal  REP  (Riset  Ekonomi  Pembangunan) , 2 (1),  139 –150. https://doi.org/10.31002/rep.v2i2.229
Mutiha,  A.  (2016). Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bogor  Tahun Anggaran 2010 -2014. Jurnal Vokasi Indonesia , 4 (2). https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.101
Muhibtari,  A.  N.  (2014). Analisis  Rasio  Keuangan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah  Kota  Magelang  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Magelang  Tahun  Anggaran  2008-2012 . c ,  1 –43.  https://doi.org/10.16526/j.cnki.11- 4762/tp.2014.11.051
Wahyudi,  M.,  &  Wulandari,  E.  (2017). Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dalam  Era Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus Pemerintah  Daerah  Kota  Magelang) . Jurnal  RAK  (Riset Akuntansi Keuangan) , 2 (3), 26 –32.
Anggaran,  T.,  &  Pandawa,  J.  (2016). Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 . 1 (1), 40 –54.
Laksmi,  D.  N.  (2016). Kontribusi  Komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap Realisasi PAD Tahun Anggaran 2006-2015 Kota Magelang . 6 , 1939.
Melatunan, M. Y., & Pinatik, S. (n.d.). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SORONG Jurnal EMBA Vol . 7 No . 3 Juli 2019 , Hal . 4134- 4143 . 7 (3), 4134 –4143.
Mokodompit, Sandy Paramitha., Sifrid S. Pangemanan., & Inggriani, E. (2016). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU. Jurnal EMBA , 4 (2), 5 –37.
Fitriani, Ni Luh Putu., & A. A. N. . D. (2014). PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2007-2011. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 1 , 211 –227.
Ropa, M. O. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan. Jurnal EMBA , 4 (2), 738 –747.
Winarna, J. (2010). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2014. Journal of Rural and Development , 1 (2).
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

## 173 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2, September 2020 : 151-173
Korompot, R., & Warongan, J. (2017). Analysis of Financial Performance in the Government of North Sulawesi. Accountability , 6 (2), 9 –19.
https://doi.org/10.32400/ja.17755.6.2.2017.9-19
Purba, I. B. A. H., & Mimba, N. P. S. H. (2019). Analysis on the Regional Financial Performance of Regencies / Cities in Bali Province. Journal Of Humanities And Social Science , 24 (1), 20 –33. https://doi.org/10.9790/0837-2401092033
Akbar, R. (2018). Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia Studi Awal di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik , 1 (1), 1 –16.
https://doi.org/10.22146/jaap.35332
Ulimpa, Y. S., Sondakh, J. J., & Runtu, T. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 14 (1), 302 –307. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21105.2018