## TANTANGAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN DI INDONESIA:
Meretas Ketidakadilan Gender
Arip Ambulan Panjaitan 1 , Charlyna S. Purba 2
1 Akademi Kebidanan Panca Bhakti, Pontianak
2 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak
Email korespondensi : arief.naburju92@gmail.com

## Abstrak
Negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melindungi  perempuan  sebagai  warga  negara untuk dapat menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia terkait ketidakadilan gender  dan  payung  hukum  yang  akan  mewujudkan  keadilan  gender  di  Indonesia. Penelitian ini merupakan tipe yuridis normatif ( dogmatic legal research ) yakni mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek  utama  kajiannya.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  masalah  yang  dihadapi perempuan  terkait  ketidakadilan  gender  diantaranya  hak  integritas  fisik,  hak  atas pemilihan  jodoh,  hak  dalam  melakukan  hubungan  seksual,  hak  menentukan  kelahiran dan hak atas pelayanan aborsi yang aman serta masalah perempuan dalam pemerintahan (perwakilan  parlemen).Terkait  penegakan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang gender  di  Indonesia,  maka  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur terkait persamaan hak perempuan dan laki-laki diharapkan mampu menjadi pendorong perubahan ketidakadilan gender ke arah perwujudan keadilan gender.
Kata kunci : tantangan, ketidakadilan gender, perempuan

## A. PENDAHULUAN
Setiap orang lahir dengan membawa  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), artinya  HAM  setiap  orang  telah  ada sejak manusia itu lahir. Negara Republik  Indonesia  mengakui  dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar  manusia  sebagai  hak  yang  secara kodrati  melekat  pada  dan  tidak  dapat
dipisahkan  dari  diri  manusia,  harus dilindungi,  dihormati,  ditegakkan  demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan  serta  keadilan  sebagaimana tertuang  dalam  Bab  XA  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Sesuai dengan  hal tersebut, Pasal 1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa “Hak asasi manusia adalah  seperangkat  hak  yang  melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa (TYME)  dan  merupakan  anugerah-Nya sehingga  wajib  dihormati,  dijunjung tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Perlindungan  harkat  dan  martabat  yang dimaksud  tidak  membedakan  gender (jenis  kelamin),  baik  perlindungan
kepada perempuan ataupun
perlindungan  kepada  laki-laki  yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakadilan gender. Perlindungan harkat  dan  martabat  yang  dimaksud tidak membedakan gender (jenis kelamin),  baik  perlindungan  kepada perempuan ataupun perlindungan kepada laki-laki.
Sementara  pendapat  Lopa 1 tegas mengatakan  “ Human  right  which  are inheren in our nature without which can not  live  as  a  human  living ”.  Artinya,
1 Abdul  Rahman  dan  Rosmi  Hasibuan.  2009.
Diktat  Hukum  Hak  Asasi  Manusia. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
HAM  sebagai  hak  yang  melekat  pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia.
Konferensi  HAM  II  (Wina  1993) menyepakati  dan  menegaskan  bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Keputusan  Presiden  Nomor  181  Tahun
1998  menyatakan  bahwa  segala  bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas HAM apabila diarahkan  kepada  atau  dengan  sengaja ditujukan  kepada  seorang  perempuan karena  ia  perempuan,  atau  ketika tindakan tersebut mempengaruhi perempuan  secara  tidak  seimbang.
Tindakan  kekerasan  tersebut  secara terus-menerus
menyebabkan
terhambatnya kemampuan kaum perempuan  untuk  menikmati  hak-hak dan  kebebasannya  yang  dimaksudkan sebagai HAM.
Walaupun  DUHAM  tahun  1948 sudah meliputi persamaan hak
perempuan  dan  laki-laki,  namun  sejak awal  berdirinya  PBB  tahun  1945 disadari  oleh  masyarakat  dunia  bahwa
HAM perempuan memerlukan
pengaturan khusus. Sikap ini didasarkan atas kenyataan bahwa: 2
Pertama , hampir
semua
masyarakat  dunia  masih  ditandai  sikap yang  menganggap  bahwa  perempuan lebih  rendah  kedudukan  dan  nilainya daripada laki-laki.sumbangan perempuan  bagi  kehidupan  keluarga, masyarakat dan kepada dunia kerja atau pertumbuhan  ekonomi  masih  sangat kurang  diakui  dan  dihargai.  Hal  ini menyebabkan perempuan pada umumnya kurang atau sama sekali tidak berperan  dalam  proses  pengambilan keputusan  dalam  keluarga  maupun dalam masyarakat. Akses pada pendidikan  lebih  kurang  pada  laki-laki, sehingga  pilihan  lapanga  nkerja  bagi perempuan  juga  sangat  terbatas  dan pendapatan  perempuan  sering  lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan  yang  sama  atau  yang  sama nilainya.
Kedua, sangat  banyak  jumlah perempuan  miskin,  pekerja  perempuan yang  tidak  memiliki  keterampilan  dan yang menjadi korban kekerasan,
2 Archio  Sudiarti  Luhulima  (Ed).2007. Bahan Ajar  tentang  Perempuan  UU  No  7  Tahun  1984 Pengesahan  konvensi  Mengenai  Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Yayasan  Obor  Indonesia:  Yogyakarta, hal. 38-40.
penganiayaan dan perdagangan dibandingkan dengan laki-laki.
Ketiga ¸ sumber pelanggaran HAM  perempuan  dan  anak-anak  pe rempuan  sering  ditemukan  di  dalam keluarga  sendiri,  yaitu  tempat  dimana mereka pertama mengetahui dan mengalami  hidup  sebagai  warga  kelas dua  dan  laki-laki  sebagai  warga  kelas satu.
Dalam  rangka  pemenuhan  HAM, negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk melindungi  perempuan  sebagai  warga negara untuk dapat menikmati hak asasi dan  kebebasan  dasarnya.  Perlindungan tersebut  tidak  hanya  dilakukan  di wilayah public ,  tetapi  juga  di  wilayah domestik  ( private ).  Oleh  karena  itu, dalam  tulisan  ini  akan  dikaji  mengenai masalah ketidakadilan gender di Indonesia  dan  peran  negara  melalui peraturan  perundang-undangan  sebagai payung  hukum  atas  perlindungan  hak- hak perempuan di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  merupakan  tipe yuridis normatif ( dogmatic legal research )  yakni  mencari  kebenaran
dalam  ilmu  hukum  dengan  melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utama kajiannya. 3
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Metode  deskriptif  adalah  prosedur pemecahan  masalah  diselidiki  dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan  objek  penelitian  pada  saat sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang tampak.  Selanjutnya  dilakukan  analisis terhadap  data  yang  diperoleh  melalui studi literature ( library research ), diantaranya melalui peraturan perundangan,  buku-buku  hasil  karya para sarjana, makalah-makalah seminar, naskah  tulisan  di  media  massa,  arsip data  penelitian,  data  penelitian  yang dipublikasi,  pendapat  para  ahli  serta kamus terkait Tantangan yang Dihadapi Perempuan di Indonesia Terkait Ketidakadilan Gender.

## C. TINJAUAN PUSTAKA
Ideologi  patriarki  adalah  suatu ideologi
yang membenarkan
penguasaan  satu  kelompok  terhadap kelompok  lain  berdasarkan  perbedaan antara  jenis  kelamin,  agama,  ras  atau kelas ekonomi. Dalam kondisi
3 Lebih lanjut, pengertian hukum normatif dapat dibaca di Suratman dan H. Philips Dillah, 2013.
Metode  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  Alfabeta, halaman 54.
kehidupan  masyarakat  yang  didominasi oleh    budaya  patriarkhi  terdapat pelembagaan  otoritas  laki-laki  atas perempuan.  Hal  ini  menjadikan  kaum perempuan memiliki keterbatasan ruang untuk  mengoptimalkan  seluruh  potensi yang  dimiliki  dan  memenuhi  secara optimal semua keinginan dan harapannya.
Perempuan  sebagai  warga  negara mempunyai  hak  sebagai  HAM  karena melekat dalam diri mereka sebagaimana telah  tertuang  dalam  berbagai  hukum positif.  Senada  dengan  hal  tersebut, “Teori Sibernetika” dari Talcott Parson 4 hukum  digambarkan  sebagai  subsistem sosial  yang  berfungsi  mengintegrasikan semua  subsistem  sosial  yang  ada, sehingga  memungkinkan  semua  bagian dari  suatu  sistem  sosial  itu  dapat berfungsi/bekerja secara optimal, efektif dan  efisien.  Dalam  konstelasi  negara modern,  hukum  mempunyai  fungsi sebagai sarana rekayasa sosial ( law as a tool of social engineering ). 5
4 Satjipto  Rahardjo,  1979. Hukum  dan Perubahan  Sosial. Bandung:  Alumni,  hal.  30, 31. Harry C. Bredemeier dalam Ronny Hanitijo Soemitro.  1984. Masalah-Masalah  Sosiologi Hukum. Bandung: Sinar Baru, hal. 66-68.
5 Roscoe Pound, 1978, Filsafat Hukum, Jakarta: Bhratara,  hal.  7;  Lili  Rasjidi,  1992, Dasar- Dasar  Filsafat  Hukum ,  Bandung:  Alumni,  hal. 43.
Mochtar Kusumaatmadja mengartikan  hukum  sebagai  sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. 6 Sebagai  sarana  pendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada
pembentukan peraturan perundang- undangan  oleh  lembaga  legislatif,  yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi  masyarakat  baru  yang  ingin diwujudkan  di  masa  depan  melalui penegakan peraturan perundang- undangan  itu.  Sehingga  penegakan hukum  merupakan  suatu  proses  untuk mewujudkan keinginan-keinginan
hukum menjadi kenyataan. 7

## D. PEMBAHASAN
1. Masalah yang Dihadapi
Perempuan dalam Ketidakadilan Gender
Hak  Integritas  Fisik .  Menurut kenyataannya,  fenomena female  genital mutilation masih  ada  di  beberapa wilayah  di  Indonesia . Sehingga  ada akibat  yang  harus  diderita  oleh  bayi perempuan yang disunat.
6 Mochtar  Kusumaatmadja,  1978, Fungsi Hukum  dalam  Masyarakat  yang  Sedang Membagun , Jakarta: BPHN-Binacipta, hal. 11.
7 Satjipto  Rahardjo,  1983, Masalah  Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, hal. 24.
Baik sunat maupun female genital mutilation secara  sosial  sama-sama disahkan oleh berbagai macam kepercayaan masayarakat dalam mempersiapkan  kehidupan  si  bayi  agar menjadi  perempuan  dewasa  yang  layak kelak ketika dewasa. Menurut kepercayaan  masyarakat  Sunda  dan Betawi,  tubuh  perempuan  dianggap kotor apabila najis ujug alat kelaminnya tidak  dibuang.  Oleh  sebab  itu,  selama seorang  perempuan  belum  disunat, selama itu pula dia tidak diperkenankan menjalankan ibadah.
Berdasarkan pandangan masyarakat,  tersirat  simbol  dari  adanya suatu  gagasan  besar  yang  bukan  saja tidak  mengakui  integitas  fisik  dari  diri perempuan, tapi sejak dini mereka telah diasingkan  dari  kapasitas  seksual  dan reproduktifnya. Dikaitkan dengan pandangan-pandangan  moral  mereka kebersihan  jiwa  dan  raga  seorang perempuan,  semata-mata  diukur  dari bersih atau tidaknya alat kelaminnya.
Hak  Atas  Pemilihan  Jodoh . Praktek  pengasingan  perempuan  dari kapasitas  seksual  dan  reproduktifnya juga  dapat  kita  temui  dalam  masalah- masalah yang berkaitan dengan hak-hak perempuan untuk memilih jodohnya.
Perempuan dianggap harus menikah karena ada anggapan perempuan  tidak  seharusnya  hidup sendiri.  Harus  ada  yang  bertanggung jawab terhadap diri perempuan, merupakan  kata-kata  klise  dari  tuntutan sosial  yang  menempatkan  kehidupan seorang  perempuan  di  bawah  proteksi laki-laki.  Apabila  perempuan  tidak mengindahkan hal tersebut mereka akan mendapatkan stigma dan cemoohan dari lingkungannya. Masyarakat Jawa mengaku  dijodohkan  pada  usia  sekitar 15  tahun  dengan  laki-laki  yang  masih memiliki  hubungan  darah.  Masyarakat Betawi  mengaku  kalau  perjodohan mereka  bukan  ditetapkan  dari  orangtua laki-laki  namun  secara  sepihak  oleh laki-laki  yang  membawanya  lari.Suku Madura  lebih  memilih  mengirimkan anak-anak perempuan mereka ke pesantren daripada sekolah-sekolah umum. Alasannya, mereka cemas kalau anak  mereka  kehilangan  keperawanan dan  hamil  sebelum  kawin.  Batas  usia menikah di Madura adalah 25 tahun dan di  Betawi  adalah  27  tahun.  Celaan kadang diterima sebagai “perawan tua”.
Hak Dalam Melakukan Hubungan Seksual . Dalam
perkawinan, hubungan seks yang dipaksakan juga dialami kaum
perempuan,  sewaktu  mereka  berurusan dengan masalah peluang untuk menolak melakukan hal itu dengan pasangannya. Ada  tekanan-tekanan  moral  pada  dosa, jika seorang istri dianggap lalai menjalankan kewajiban melayani kebutuhan  biologis  suaminya.  Ada pembenaran-pembenaran terhadap tindakan  suami  yang  berselingkuh  di luar  rumah,  karena  istri  dirasa  tidak mampu melayani kebutuhan biologisnya.  Ada  pembagian  kerja seksual yang membuat istri secara sosial dan ekonomi tergantung pada suaminya. Masyarakat  Sunda  mengaku  jika  isteri mengambil  inisiatif  dalam  melakukan hubungan  seks  dengan  suaminya,  maka suami  akan  menaruh  curiga  pada isterinya  itu.  Ada  anggapan  mengenai “perempuan yang ga bener”.
“Perempuan
baik-baik”
tidak melakukan  hal  tersebut.  Masyarakat Betawi  menjelaskan  bahwa  karena hanya  laki-laki  yang  mendapat  mimpi basah  dan  sudah  diajarkan  melalui mimpi  itu,  maka  perempuan  hanya menunggu  dan  tidak  boleh  meminta. Jika perempuan ingin berhubungan seks namun suami tidak berminat, maka istri harus menahan
dan
menyembunyikannya.
Hak  Menentukan  Kelahiran . Dalam  masalah  menentukan  kelahiran, khususnya dalam kebijakan dan strategi pelaksanaan  program  KB,  bisa  terlihat mengenai  betapa  kecil  kemungkinan perempuan  untuk  menolak  pembatasan kelahiran. Proses pengambilan keputusan untuk mengikuti program KB selain  karena  faktor  ekonomi  juga  ada faktor lain. Faktor-faktor tsb antara lain :paksaan yang sistematis dari population control, kepatuhan pada suami, kepatuhan  thp  saran  orang  lain  (orang tua).
Hak atas Pelayanan Aborsi yang Aman .  Aborsi  memang  dapat  mereka pakai  untuk  menghentikan  kehamilan, sebab praktek aborsi dengan menggunakanmetode berdasarkan tradisi pengetahuan
masyarakat setempat  telah  berlangsung  lama  di kalangan  sendiri.  Walaupun  begitu, bukan  berarti  bahwa  akses  untuk melakukan  aborsi  terbuka  lebar  untuk mereka.  Pandangan  yang  pro-natalis masih  menjadi  masalah  di  hidup perempuan.  Pandangan  formal  yang ketat  mengenai  aborsi  menyebabkan hanya  sedikit  perempuan  yang  dapat merasa bebas dari kehamilan yang tidak dikehendaki.
Norma-norma
yang mengharamkan aborsi membuat
perempuan  dalam  kondisi  yang  sulit. Perempuan yang hamil karena pemerkosaan baik yang terjadi di dalam maupun diluar perkawinan perlu mendapat  jaminan  bahwa  mereka  dapat melakukan aborsi yang aman. Perempuan yang hamil karena kegagalan kontrasepsi juga memerlukan pelayanan  dan  jaminan  ini.  Jaminan mengenai  aborsi  yang  aman  adalah salah  satu  hak  kesehatan  reproduksi perempuan yang harus mendapat perhatian dari negara.
Hak  Keterwakilan  Perempuan dalam  Pemerintahan .  Keterwakilan Perempuan di aplikasikan dalam strategi affirmation  action yaitu  dimana  setiap partai dianjurkan memiliki keterwakilan perempuan  minimal  30%  sebagaimana diatur dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 8 Ide dasar kuota adalah merekrut  perempuan  untuk  masuk  dala posisi  politik  dan  mamastikan  bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik. Affirmation action ini merupakan suatu kebijakan yang dikenakan  kepada  kelompok  tertentu
8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  182  Tahun  2017,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6109).
dan keistimewaan dalam upaya mencapai representasi yang lebih proporsional  dalam  beragam  instansi. Aksi  afirmatif  merupakan  diskriminasi positif  bagi  perempuan,  mengingat perempuan selama ini merupakan kelompok  yang  tertindas  dan  selalu berada di dibawah ordinasi dan mengalami diskriminasi sehingga dipandang perlu memberikan dispensasi untuk  meyetarakan  posisi  perempuan dan laki-laki.
Namun, dalam realitas politik saat ini  masih  banyak  ditemukan  bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Salah  satu  bentuk  diskriminasi  terlihat pada rendahnya keterwakilan perempuan  di  setiap  institusi  politik legislatif,  yudikatif,  maupun  eksekutif. Beberapa  masalah  yang  menghalangi Perempuan antara lain adalah;
Faktor pertama berhubungan dengan  konteks  budaya  di  Indonesia yang masih sangat kental asas pathtriaki. Persepsi yang sering dipegang  adalah  bahwa  arena  politik adalah  untuk  laki-laki  dan  bahwa  tidak pantas  bagi  wanita  untuk  menjadi anggota parlemen. Faktor kedua berhubungan  dengan  proses  seleksi dalam partai politik.
Seleksi  terhadap  para  kandidat biasanya  dilakukan  oleh  sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir  selalu  laki-laki.  Di  beberapa negara,  termasuk  Indonesia,  di  mana kesadaran  mengenai  kesetaraan  gender dan  keadilan  masih  rendah,  pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional  terhadap  politik  partai,
khususnya dalam hal gender.
Perempuan  tidak  memperoleh  banyak dukungan  dari  partai-partai  politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum  laki-laki. Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan  penting  dalam  membangun opini  publik  mengenai  pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan  antara  organisasi  massa,  LSM dan partaipartai politik untuk memperjuangkan representasi
perempuan.
Selain  persoalan di atas,  masalah- masalah  lain  adalah    kemiskinan  dan rendahnya  tingkat  pendidikan  wanita. Sering  dirasakan  bahwa  sungguh  sulit merekrut
perempuan dengan kemampuan politik yang memungkinkan mereka bersaing dengan laki-laki.
Perempuan yang
memiliki kapabilitas  politik  memadai  cenderung terlibat  dalam  usaha  pembelaan  atau memilih peran-peran yang non-partisan. Faktor-faktor  keluarga  adalah  wanita berkeluarga sering mengalami
hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan  izin  dari  pasangan  mereka. Banyak  suami  cenderung  menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas tambahan mereka diluar rumah.
Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan
tingkat keterlibatan  yangtinggi  dan  penyediaan waktu dan uang yang besar, dan banyak perempuan  sering  memegang  jabatan- jabatan  yang  tidak  menguntungkan secara  finansial.  Pengecualian  terjadi ketika  kaum  perempuan  mendapat jabatan-jabatan yang dianggap menguntungkan secara finansial, seperti terpilih  menjadi  anggota  legislatif. Sistem multi-partai mempengaruhi juga, maksudnya  besarnya  jumlah  partai politik  yang  ikut  bersaing  di  pemilihan untuk  memenangkan  kursi  di  parlemen mempengaruhi tingkat representasi perempuan,  karena  setiap  partai  bisa berharap  untuk  memperoleh  sejumlah kursi di parlemen.
Ada kecenderungan untuk membagi jumlah kursi yang terbatas itu diantara  laki-laki,  yang  mempunyai pengaruh  langsung  terhadap  tingkat representasi perempuan. i

## 2. Payung Hukum Gender
Convention on Elimination of All Forms  of  Discrimination  Againts Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)  yang  disahkan  dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ( Convention on the
Elimination of All Forms of
Discrimination  Against  Women ). Pada tanggal  18  Desember  1979,  Majelis Umum PBB mengadopsi Convention on the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination Against
Women
(Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). Diantara  perjanjian  HAM  internasional, Konvensi  Penghapusan  segala  Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan  yang  paling  komprehensif dan  sangat  penting  karena  menjadikan
segi kemanusiaan perempuan yang lebih dari  sebagian  penduduk  dunia  sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari konvensi  ini  berakar  dari  Piagam  PBB, yaitu  penegasan  kembali  kepercayaan HAM,  harkat  dan  martabat  setiap  diri manusia  dan  persamaan  laki-laki  dan perempuan.konvensi
Penghapusan
Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap
Perempuan secara komprehensif memberikan  rincian  mengenai  arti persamaan hak perempuan dan laki-laki dan  langkah  tindak  yang  diperlukan untuk mewujudkannya. 9
Tindak kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan defenisi kerja
tentang arti diskriminasi terhadap
perempuan  seperti  yang  ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi Perempuan/Konvensi Wanita 10 9 Ibid , hal. 129-130.
10 Semula disebut Konvensi Wanita
( Women’sConvention ), sekarang Konvensi Perempuan.
Secara Internasional atau kebanyakan menyebutnya CEDAW. Sebenarnya  CEDAW  adalah  singkatan  dari
Committee on the Elemination of Discrimination  Againts  Women ,  suatu  komite PBB  yang  mempunyai  fungsi  memantau pelaksanaan  Konvensi  di  Negara  peratifikasi Konvensi.  Komite  tersebut  juga  mempunyai fungsi mengawasi kepatuhan Negara peratifikasi  dalam  melaksanakan  Konvensi. Disebut  Konvensi  Perempuan  dan  bukan Konvensi  CEDAW,  disebabkan  berdasarkan pengalaman  dalam  seminar-seminar,  lokakarya, pelatihan, terdapat resistensi terhadap “Konvensi  CEDAW”,  dan  menganggap  bahwa konvensi  dengan  istilah  asing  dan  tidak  sesuai dengan  budaya  Indonesia,  sebelum  dimulainya penjelasan  mengenai  arti  serta  makna  konvensi
menentukan  arti  diskriminasi  terhadap perempuan sebagai:
a. Setiap  pembedaan,  pengucilan dan pembatasan,
b. Yang  dibuat  atas  perbedaan  jenis kelamin,
c. Yang  mempunyai  pengaruh  atau tujuan  untuk  mengurangi  dan menghapuskan,
d. Pengakuan,penikmatan atau penggunaan  hak  asasi  manusia dan kebebasan-kebebasan pokok,
e. Di bidang politik, ekonomi,social, budaya,sipil  atau  apapun  lainnya oleh wanita,
f. Terlepas  dari  status  perkawinan mereka,
g. Atas  dasar  persamaan  antara  pria dan wanita.
Secara  spesifik  dalam Article  11 paragraph  (1)  Convention  on  the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan  mempunyai  hak  yang  sama dalam bidang pekerjaan sebagai berikut: “State Parties shall take all appropriate measures  to  eliminate  discrimination against women in the field of employment  in  order  to  ensure,  on  a bagi perlindungan dan penegakan hak perempuan serta pemajuan perempuan.
basis of equality of men and women, the same rights, in particular:
(1) The  right  to  work  as  an inalienable  right  of  human beings;
(2) The right to the same employment
opportunities,
including  the  application  of  the same  criteria  for  selection  in matters of employment;
(3) The  right  to  free  choice  of proffesion  and  employment,  the right  to  promotion,  job  security and  all  benefits  and  conditions of  service  and  the  right  to receive  vocational  training  and
retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training;
(4) The right to equal remuneration, including  benefits,  and  to  equal treatment  in  respect  of  work  of equal  value,  as  well  as  equality of treatment in the evaluation of the quality work;
(5) The  right  to  social  security, particularly in cases of
retirement, unemployment,
sickness,  invalidity  and  old  age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;
(6) The right to protection of health and  to  safety  in working conditions, including the safeguarding  of  the  function  of reproduction .
Article  12  mengatur  tentang  hak- hak  perempuan  dalam  hal  perolehan pelayanan  kesehatan  yang  dinyatakan dengan:
(1) State  Parties  shall  take  all appropriate measures to eliminate  discrimination  against the  women  in  the  field  of  health care,in  order  to  ensure,  on  a basis  of  equality  of  men  and women,  access  to  care  health services,  including  those  related to family planning.
(2) Notwithstanding  the  provisions of  paragraph  1  of  this  article, State  Parties  shall  ensure  to women  appropriate  services  in connection with pregnancy, confinement and the postal-natal period,  granting  free  services where  necessary,  as  well  as adequate nutrition during pregnancy and lactation ”.
Kemudian,  terkait  pengurangan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang  ekonomi  dan  aspek  sosial  juga
dikemukakan dalam Article 13
berisikan  “ State  Parties  shall  take appropriate  measures  to  eliminate discrimination  against  women  in  other areas  of  economic  and  social  life  in order  to  ensure,  on  a  basis  of  equality of  men  and  women,  the  same  rights,  in particular:
(1) The right to family benefit;
(2) The right to bank loans, mortgages  and  other  forms  of financial credit;
(3) The  right  to  participate  in recreational  activities,  sporta and all aspects of cultural life .
Terakhir  terkait  persamaan  hak dalam  hal  perkawinanan  dan  hubungan kekeluargaan  disebutkan  dalam  Article 16 dengan menyatakan:
(1) State Parties shall take appropriate shall take all
appropriate measures to eliminate  discrimination  against women in all matters relating to marriage  and  family  relations and in particular shall ensure,on a  basis  of  equality  of  men  and women:
(a) The same right to enter into marriage;
(b) The  same  right  to  freely chose a spouse and to  enter
into  marriage  only  with their free and full consent;
(c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;
(d) The same rights and responsibilities  as  parents, irrespective  of  their  marital status, in matters relating to their  children;  in  all  cases the  interests  of  the  children shall be paramount;
(e) The  same  rights  to  decide freely  and  responsibly  on the  number  and  spacing  of their  children  and  to  have access to the
information,aducation  and means  to  enable  them  to exercise these rights;
(f) The same rights and responsibilities  with  regard to  guardianship,  wordship, trueteeship  and  adoption  of children, or similar institutions where there concepts  exist  in  national legislation;  in  all  cases  the interests  of  the  children shall be paramount;
(g) The same personal rights as husband and wife, including the  right  to  choose  a  family name,  a  proffesion  and  an occupation;
(h) The  same  rights  for  both spouses  in  respect  of  the ownership, acquisition,
management, administration, enjoyment
and  disposition  of  property, whether  free  of  charge  or for a valuable consideration.
(2) The  betrothal  and  the marriage of  a  child  shall  have  no  legal effect,  and  all  necessary  action, including  legislation,  shall  be taken  to  specify  a  minimum  and to  make  the  registration  of marriages in an official compulsory.
Keputusan  Presiden  Nomor  181 Tahun  1998  tentang  Komisi  Nasional Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan . Keputusan  Presiden  Nomor  181  Tahun 1998  tentang  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan  terhadap  Perempuan  ini merupakan  suatu  komisi  yang  dibentuk dalam rangka pencegahan dan penanggulanga masalah kekerasan terhadap  perempuan  serta  penghapusan
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dengan tujuan:
a. Penyebarluasan  pemahaman  atas segala  bentuk  kekerasan  terhadap perempuan  yang  berlangsung  di Indonesia;
b. Mengembangkan  kondisi  yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan di Indonesia; dan
c. Peningkatan  upaya  pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan  dan  perlindungan  hak asasi manusia perempuan.
Undang-Undang Nomor 39
Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia . Pasal  45  Undnag-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  menentukan  bahwa “Hak  wanita  dalam  undang-undang  ini adalah  hak  asasi  manusia.  Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota legislatif dan sistem pengangkatan  di  bidang  eksekutif, yudikatif  harus  menjamin  keterwakilan wanita  sesuai  dengan  persyaratan  yang ditentukan. Seorang wanita tang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan  asing  tidak  secara otomatis mengikuti status
kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali
status kewarganegaraannya.  Wanita  berhak untuk  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran  dalam  pekerjaan,  jabatan dan  profesi  sesuai  dengan  persyaratan yang  telah  ditentukan.  Wanita  berhak untuk memilih, dipilih, dalam pekerjaan,  jabatan  dan  profesi  sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.  Wanita  berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus  dalam  pelaksanaan  pekerjaan atau  profesinya  terhadap  hal-hal  yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya  berkenaan  dengan  fungsi reproduksi  wanita.  Hak  khusus  yang melekat  pada  diri  wanita  dikarenakan fungsi  reproduksinya,  dijamin  dan dilindungi  oleh  hukum.  Wanita  yang telah  dewasa  dan  atau  telah  menikah berhak  untuk  melakukan  perbuatan hukum  sendiri,  kecuali  ditentukan  lain oleh hukum agamanya.
Seorang  istri  selama  dalam  ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung  jawab  yang  sama  dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-
anaknya  dan  hak  kepemilikan  serta pengelolaan  harta  bersama.  Setelah putusnya  perkawinan,  seseorang  wanita mempunyai  hak  dan  tanggung  jawab yang sama dengan anak-anaknya dengan  memperhatikan  kepentingan terbaik  bagi  anak.  Setelah  putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan  dengan  harta  bersama  tanpa mengurangi  hak  anak,  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Undang-Undang Nomor 23
Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga . Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  adalah  jaminan  yang  diberikan oleh  negara  untuk  mencegah  terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak  pelaku  kekerasan  dalam rumah  tangga  dan  melindungi  korban kekerasan dalam rumah tangga,
dilaksanakan dengan asas pegnhormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban. Undang-undang ini menentukan “Setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap
orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan  fisik,  adalah  perbuatan yang  mengakibatkan  rasa  sakit, jatuh sakit atau luka berat.
b. Kekerasan psikis, adalah perbuatan  yang  mengakibatkan ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya diri,  hilangnya  kemampuan  untuk bertindak,  rasa  tidak  berdaya, dan/atau  penderitaan  psikis  berat pada seseorang.
c. Kekerasan seksual, meliputi:
(a) Pemaksaan  hubungan  seksual yang dilakukan terhadap
orang  yang  menetap  dalam lingkup rumah tangga tersebut;
(b) Pemaksaan  hubungan  seksual terhadap  salah  seorang  dalam lingkup rumah tangganya dengan  orang  laun  tuntuk tujuan  komersial  dan/atau tujuan tertentu
d. Penelantaran rumah tangga.
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam
lingkup rumah tangganya, padahal menurut  hukum  yang  berlaku baginya  atau  karena  persetujuan
atau perjanjian ia wajib
memberikan kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada orang
tersebut.
Penelantaran  juga  berlaku  bagi setiap  orang  yang  mengakibatkan ketergangungan  ekonomi  dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau  di  luar  rumah  sehingga korban  berada  di  bawah  kendali orang tersebut.
Instruksi  Presiden  Nomor  9
Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional . Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan , serta mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan gender  dalam  kehidupan  berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  dipandang  perlu  melakukan strategi  pengarusutamaan  gender  ke dalam  seluruh  proses  pembangunan nasional.  Instruksi  Presiden  Nomor  9 Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan Gender  dalam  Pembangunan  Nasional berisikan  instruksi  kepada  Menteri, Kepala  Lembaga  Pemerinatahan  Non Departemen,  Pimpinan  Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia, Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia, Gubernur  dan  Bupati/Walikota  untuk
melaksanakan  pengarusutamaan  gender guna  terselenggaranya  perencanaan, penyusunan,  pelaksanaan,  pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program  pembangunan  nasional  yang berperspektif  gender  sesuai  dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
Deklarasi  Wina  dan  Program Aksi  (The  Vienna  Declaration  and Programme of Action ). Dalam Mukadimah  dari  deklarasi  tersebut dinyatakan antara lain : “Sangat prihatin akan  berbagai  bentuk  diskriminasi  dan kekerasan  yang  terus  menerus  dialami perempuan di seluruh dunia”. Deklarasi Wina  dan  Program  Aksi  menyatakan beberapa hal tentang hak asasi perempuan antara lain:
a. Hak  asasi  perempuan  ( the  human rights  of  women) adalah  bagian hak  asasi  manusia  yang  tidak dapat  dicabut,  integral  dan  tidak dapat dipisahkan.
b. Kejahatan  berbasis  gender  dan semua  bentuk  pelanggaran  dan pelecehan  seksual,  termasuk  yang terjadi  karena  prasangka  budaya dan  trafikking  internasional  tidak sesuai  dengan  martabat  dan  harga diri  seorang  manusia  dan  harus dihapuskan.
c. Pentingnya  usaha  penghapusan kekerasan  terhadap  perempuan dalam kehidupan privat dan pnlik, penghapusan semua bentuk pelecehan  seksual,  eksploitasi, dan trafiking perempuan, penghapusan prasangka atas dasar jenis  kelamin  dalam  pelaksanaan hukum, serta penghapusan konflik apapun  yang  dapat  terjadi  antara hak  perempuan  dan  efek  buruk dari  praktek-praktek  tardisional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya serta ekstremisme agama. d. Pelanggaran  hak  asasi  perempuan dalam  situasi  konflik  bersenjata adalahh pelanggaran prinsip- prinsip  fundamental  hak  asasi manusia  Internasional  dan  hukum kemanusiaan.  Semua  pelanggaran jenis  ini  termasuk  pembunuhan, pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual dan
kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang efektif.
e. Mendesak agar dilakukan penghapusan semua bentuk diskriminasi  terhadap  perempuan, baik  yang  tersembunyi  maupun yang terbuka.
f. Mengakui pentingnya bagi
perempuan untuk menikmati
kesehatan fisik dan mental dengan standar  tertinggi  salama  hidup. Ditegaskan  kembali,bahwa  atas dasar persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, perempuan mempunyai  hak untuk mendapatkan akses pada perawatan kesehatan yang memadai  dan  pelayanan  keluarga berencana  yang  seluas-luasnya dan hak yang sama untuk menikmati pendidikan pada semua tingkat.
g. Mendesak  pada  pemerintah  serta organisasi regional maupun internasional  untuk  mendukung akses  perempuan  pada  jabatan- jabatan  pembuat  keputusan  dan partisipasi  mereka  yang  lebih besar  dalam  proses  pembuatan keputusan.
Sebagai tindak lanjut dari Konferensi  Duni  tentang  HAM  1993, maka  Majelis  Umum  PBB  mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tanggal 20 Desember  1993.  Selain  itu,  dibentuk pula pelopor khusus ( Special Rapporteur ) tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
(Declaration  on  the  Elimination  of Violence  Against  Women)  diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20  Desember  1993 . Dalam  Mukadimah deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dinyatakan:
a. Mendesak  pelaksanaan  universal hak  dan  prinsip-prinsip  tentang persamaan,  keamanan,kebebasan, integritas  dan  martabat  manusia pada perempuan.
b. Efektivitas  pelaksanaan  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi  terhadap  Perempuan akan  mendukung  penghapusan kekerasan  terhadap  perempuan memperkuat dan melengkapi proses tersebut.
c. Kekerasan  terhadap  perempuan melanggar  dan  menghalangi  atau meniadakan  kemungkinan  bagi perempuan  untuk  menikmati  hak asasi  manusia  dan  kebebasan pokok dan prihatin atas kegagalan yang berkepanjangan dalam memberikan  perlindungan  dan meningkatkan  hak  dan  kebebasan itu  dalam  hubungannya  dengan kekerasan terhadap perempuan. d. Kekerasan  terhadap  perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan hubungan kekuasaan
laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi  terhadap  perempuan oleh  laki-laki  dan  menghambat kemajuan  mereka  dan  bahwa kekerasan  terhadap  perempuan merupakan  salah  satu  mekanisme sosial yang krusial yang memaksa perempuan  ada  dalam  posisi subordinasi  dibandingkan  dengan laki-laki.
e. Beberapa  kelompok  perempuan seperti perempuan dalam kelompok  minoritas,  perempuan masyarakat adat,perempuan pengungsi,perempuan migrant, perempuan yang hidup di pedesaan dan pedalaman,perempuan miskin,
perempuan dalam lembaga-
lembaga pemasyarakatan atau
tahanan,  anak-anak  perempuan, perempuan cacat, perempuan lanjut  usia  dan  perempuan  dalam situasi  konflik  bersenjata  adalah kelompok  yang  paling  rentan terhadap kekerasan.
f. Terbatasnya  peluang  perempuan untuk mencapai persamaan
hukum, sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat antara
lain  karena  berlanjutnya  dan endemiknya kekerasan.
Dengan adanya pertimbangan seperti yang disebutkan di atas, maka di dalam Deklarasi
Penghapusan Kekerasan  terhadap  Perempuan  tahun 1993 mempertimbangkan akan perlunya sebuah  defenisi  yang  jelas  mengenai kekerasan  mengingat  bahwa  dalam beberapa  konferensi  sebelumnya  belum ada dibahas secara tegas dan menyeluruh  tentang  defenisi  kekerasan terhadap  perempuan.  Diperlukan  suatu pernyataan yang tegas tentang hak yang harus dipenuhi untuk menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuk, komitmen  Negara  sehubungan  dengan tanggungjawabnya dan komitmen masyarakat  Internasional  secara  luas pada  penghapusan  kekerasan  terhadap perempuan.
Pasal  1  menentukan  defenisi kekerasan terhadap perempuan adalah: a. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin,
b. Yang  berakibat  atau  mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan,
c. Secara fisik, seksual dan psikologis,
d. Termasuk ancaman tindakan
tertentu,
e. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan  secara  sewenang- wenang,
f. Baik  yang  terjadi  di  ranah  public atau dalam kehidupan pribadi.
Dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan
terhadap
Perempuan  ini  dikatakan  juga  bahwa kekerasan  terhadap  perempuan  harus dipahami  mencakup,  tetapi  tidak  hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
1. Tindak  kekerasan  fisik,  seksual dan  psikologis  yang  terjadi  dalam keluarga,  termasuk  pemukulan,
penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga.
a. Kekerasan yang berhubungan  dengan  mas kawin, b. Perkosaan dalam
perkawinan,
c. Perusakan alat kelamin perempuan,
d. Praktek-praktek  kekejaman tradisional
terhadap
perempuan,
e. Kekerasan di  luar hubungan suami istri, dan
f. Kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi. 2. Kekerasan  secara  fisik,  seksual dan  psikologis  tang  terjadi  dalam masyarakat luas, termasuk:
a. Perkosaan,
b. Penyalahgunaan seksual
c. Pelecehan dan ancaman seksual  di  tempat  kerja,  di lembaga-lembaga
pendidikan dan dimanapun,
d. Perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
3. Kekerasan  secara  fisik,  seksual dan  biologis  yang  dilakukan  atau diabaikan  oleh  negara  dimanapun terjadinya.
Selanjutnya dalamPasal 4 Deklarasi Penghapusan Kekerasan
terhadap  Perempuan  dinyatakan  bahwa negara  yang  meratifikasi  Deklarasi  ini harus  mengutuk  kekerasan  terhadap perempuan  dan  tidak  berlindung  di balik  pertimbangan  adat,  tradisi  dan keagamaan untuk menghindari tanggung jawab untuk menghapuskannya.
Undang-Undang Nomor 5
Tahun  1998  tentang  Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel,  In  human  or  Degrading Treatment  and  Punishment  (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau  Penghukuman  Lain  yang  Lebih
Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Disetujuinya Convention
Against Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or Degrading  Treatment  and  Punishment (Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan  Martabat  Manusia)  oleh Majelis  Perserikatan  Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1984 dan ditandatangani  Pemerintah  Republik Indonesia  23  Oktober  1985  menjadi awal disahkannya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1998 tentang
Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading  Treatment  and  Punishment (Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Lebih  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau Merendahkan Martabat  Manusia). Pasal 1  Undang  ini  menentukan  bahwa:  (1)
Mengesahkan Convention
Against Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or
Degrading  Treatment  or  Punishment (Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan Perlakuan  Lain  yang  Lebih  Kejam, Tidak  Manusiawi,  atau  Merendahkan Martabat  Manusia)  dengan Declaration (Pernyataan)  terhadap  Pasal  20  dan Reservation (Pensyaratan terhadap Pasal  30  ayat  (1);  (2)  Salinan  naskah asli Convention  Against  Torture  and Other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading Treatment  or  Punishment (Konvensi Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam, Tidak  Manusiawi  atau  Merendahkan Martabat
Manusia, Declaration
(Pernyataan)  terhadap  Pasal  20,  dan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal  30  ayat  (1)  dalam  bahasa  inggris, dan terjemahannya dalam bahasa indonesia sebagaimana terlampir merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari undang-undang ini. Dengan demikian,  Undang-Undang  ini  menjadi salah  satu  payung  hukum  perwujudan keadilan gender di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. Pemilihan  angota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan  kedaulatan  rakyat  untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif,  berkualitas  dan  bertanggung jawab  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945  sehingga  menjamin  tersalurnya suara  rakyat  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Pasal  8 ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  “Partai Politik  peserta  Pemilu  terakhir  yang memenuhi  ambang  batas  perolehan suara  dari  jumlah  suara  sah  secara nasional  ditetapkan  sebagai  Partai Politik  Peserta  Pemilu  pada  Pemilu berikutnya”. Diikuti dengan Pasal 8 ayat (2)  mengarah  pada  poin  (e)  secara gambling  mentukan  bahwa  “Partai Politik  yang  tidak  memenuhi  ambang batas perolehan suara dari jumlah suara pada  Pemilu  sebelumnya  atau  partai politik  baru  dapat  menjadi  Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
a. Berstatus  badan  hukum  sesuai dengan  Undang-Undang  tentang Partai Politik;
b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c. Memiliki  kepengurusan  di  75%
(tujuh  puluh  lima  persen)  jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
d. Memiliki  kepengurusan  di  50%
(lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. Menyertakan  sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)
keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik
tingkat pusat;
f. Memiliki anggota sekurang- kurangnya  1.000  (seribu)  orang atau  1/1.000  (satu  perseribu)  dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
g. Mempunyai  kantor  tetap  untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota  sampai  tahapan terakhir Pemilu;
h. Mengajukan  nama,  lambing,  dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
i. Menyerahkan  nomor  rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
Pasal  8  ayat  (2)  huruf  (e)  diatas menunjukkan diakomodirnya perwakilan  perempuan  di  parlemen, meskipun perbandingannya jika
dihitung secara matematis tidak sebanding dengan kuota  yang diberikan kepada  laki-laki.  Di  samping  itu,  Pasal 15  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  menentukan persyaratan meliputi:
a. Berita Negara Republik Indonesia yang  menyatakan  bahwa  partai politik  tersebut  terdaftar  sebagai badan hukum;
b. Keputusan  pengurus  pusat  partai politik  tentang  pengurus  tingkat provinsi  dan  pengurus  tingkat kabupaten/kota;
c. Surat  keterangan  dari  pengurus
pusat  partai  politik tentang  kantor dan  alamat  tetap  pengurus  tingkat pusat,  pengurus  tingkat  provinsi
dan pengurus tingkat
kabupaten/kota;
d. Surat  keterangan  dari  pengurus pusat partai politik tentang penyertaan
keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya 30%  (tiga  puluh  persen)  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Surat keterangan tentang
pendaftaran nama, lambing,
dan/atau  tanda  gambar  partai politik  dari  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  hukum dan hak asasi manusia;
f. Bukti  keanggotaan  partai  politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau  1.000  (satu  perseribu)  dari jumlah  Penduduk  pada  setiap kabupaten/kota;
g. Bukti kepemilikan nomor rekening  atas  nama  partai  politik;
dan
h. Salinan anggaran dasar dan anggaran  rumah  tangga  partai politik  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Muatan  Pasal  15  huruf  d  juga menunjukkan adanya ketimpangan antara  kuota  yang  diberikan  terhadap keterwakilan  perempuan  di  parlemen. Pasal 55 “Daftar bakal calon sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  53 memuat  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh persen) keterwakilan perempuan”. Pasal 56 ayat (2) “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1),setiap  3  (tiga)  orang  bakal  calon terdapat  sekurang-kurangnya  1  (satu) orang perempuan bakal calon”.
Secara keseluruhan, dalam mewadahi  aspirasi  dan  ketewakilan perempuan  dalam  parlemen  sebesar 30% merupakan bagian tidak terpisahkan  dari  perwujudan  keadilan gender,  yakni  persamaan  kedudukan dan  peran  laki-laki  dan  perempuan dalam pemerintahan ataupun parlemen.

## 3. Perwujudan Keadilan Gender melalui Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Salah  satu  fungsi  hukum  adalah sarana  untuk  mengadakan  perubahan atau  pembaharuan  keadaan  masyarakat menuju  terwujudnya  suatu  keadaan sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh masyarakat.
Dalam  hal  ini  berarti  hukum mempunyai fungsi sebagai sarana rekayasa  sosial  ( law  as  a  tool  of  social engineering ), 11 dengan  adanya  hukum maka  diharapkan  terjadi  perubahan- perubahan  keadaan  ke  arah  yang  lebih baik.  Seperti  halnya  pendapat  Mochtar Kusumaatmadja  mengartikan  hukum sebagai  sebagai  sarana  pendorong pembaharuan masyarakat. 12
11 Satjipto  Rahardjo,  1979. Hukum...Ibid. hal. 30,  31.  Harry  C.  Bredemeier  dalam  Ronny Hanitijo  Soemitro.  1984. Masalah.... ibid. hal. 66-68.
12 Mochtar  Kusumaatmadja,  1978, Fungsi... Ibid . hal. 11.
Sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang- undangan  oleh  lembaga  legislatif,  yang dimaksudkan untuk menggagas
konstruksi  masyarakat  baru  yang  ingin diwujudkan  di  masa  depan  melalui penegakan peraturan perundang-
undangan itu. Terkait penegakan peraturan perundang-undangan di bidang  gender  di  Indonesia,  maka seluruh  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  terkait  persamaan  hak perempuan  dan  laki-laki,  yang  secara garis besar terkait dengan hak integritas fisik,  hak  atas  pemilihan  jodoh,  hak dalam  melakukan  hubungan  seksual, hak  menentukan  kelahiran  dan  hak  atas pelayanan  aborsi  serta  hak  perempuan dalam pemerintahan diharapkan mampu menjadi pendorong perubahan ketidakadilan gender ke arah
perwujudan keadilan gender. Pengaturan persamaan
hak perempuan dan laki-laki dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan langkah konkret perwujudan keadilan gender bagi segenap masyarakat  Indonesia.  Sehingga,  tujuan hukum dalam hal ini tujuan pembentukan peraturan perundang-
undangan tentang persamaan kedudukan  dan  hak  perempuan  dan laki-laki menjadi payung hukum terwujudnya tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan, yaitu keadilan gender.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  menunjukkan  bahwa
masalah  yang  dihadapi  perempuan terkait ketidakadilan
gender diantaranya:
a. Hak integritas fisik,
b. Hak atas pemilihan jodoh,
c. Hak  dalam  melakukan  hubungan seksual,
d. Hak  menentukan  kelahiran  dan hak atas pelayanan aborsi, serta
e. Hak perempuan dalam pemerintahan (perwakilan parlemen) Terkait penegakan peraturan perundang-undangan  di  bidang  gender di  Indonesia,  maka  seluruh  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur terkait  persamaan  hak  dan  kedudukan perempuan  dan  laki-laki  diharapkan mampu  menjadi  pendorong  perubahan ketidakadilan gender ke arah perwujudan  keadilan  gender.  Adapun peraturan perundangan tersebut, diantaranya Convention  on  Elimination of  All  Forms  of  Discrimination  Againts
Women (Konvensi  Penghapusan  Segala
Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan)  yang  disahkan  dengan menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan
Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Wanita  ( Convention  on  the  Elimination of  All  Forms  of  Discrimination  Against Women ),  Keputusan  Presiden  Nomor 181  Tahun  1998  tentang  Komisi Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Deklarasi Wina dan Program Aksi ( The Vienna Declaration and Programme of Action ),
Deklarasi Penghapusan
Kekerasan terhadap  Perempuan  ( Declaration  on the  Elimination  of  Violence  Against Women )  diadopsi  oleh  Majelis  Umum PBB  pada  tanggal  20  Desember  1993, Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture  and  Other  Cruel,  In  human  or Degrading  Treatment  and  Punishment (Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan
Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Lebih  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  Atau
Merendahkan Martabat
Manusia),
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bredemeier,  Harry  C.  dalam  Ronny Hanitijo Soemitro. 1984. Masalah-Masalah Sosiologi Hukum. Bandung: Sinar Baru,. Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. Fungsi Hukum  dalam  Masyarakat  yang Sedang Membagun , Jakarta: BPHN-Binacipta
Luhulima,  Archio  Sudiarti.  (Ed).2007.
Bahan  Ajar  tentang  Perempuan UU No 7 Tahun 1984 Pengesahan konvensi  Mengenai  Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap  Wanita. Yayasan  Obor
Indonesia: Yogyakarta.
Pound,  Roscoe.  1978,  Filsafat  Hukum,
Jakarta:  Bhratara,  hal.  7;  Lili Rasjidi, 1992, Dasar-Dasar Filsafat Hukum , Bandung:
Alumni.
Rahardjo,  Satjipto.  1979. Hukum  dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni.
Rahman,  Abdul  dan  Rosmi  Hasibuan.
2009. Diktat  Hukum  Hak  Asasi Manusia. Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, Medan. Suratman  dan  H.  Philips  Dillah,  2013. Metode Penelitian Hukum , Bandung: Alfabeta.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik  Indonesia,  Undang-Undang
Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945. , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi  mengenai  Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap  Wanita  ( Convention  on the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  Against  Women )
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277). , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention  Against  Torture  and Other  Cruel,  In  human  or Degrading Treatment and Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain  yang  Lebih  Kejam,  Tidak Manusiawi,  Atau  Merendahkan Martabat  Manusia)  (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  164  Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983).
,  Undang-Undang  Nomor  39
Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  165
Tahun 1999, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886). ,  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga
(Lembaran Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419). , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012  tentang  Pemilihan  Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  Tahun  2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ).
, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  182  Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
,  Keputusan  Presiden  Nomor  181 Tahun  1998  tentang  Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
,  Instruksi  Presiden  Nomor  9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan  Gender  dalam Pembangunan Nasional.
,  Deklarasi  Wina  dan  Program Aksi  ( The  Vienna  Declaration and Programme of Action ).
, Deklarasi
Penghapusan Kekerasan  terhadap  Perempuan
( Declaration  on  the  Elimination of Violence Against Women ).