## MEWUJUDKAN KOTA RESPONSIF MELALUI SMART CITY

## Priskadini April Insani
Dosen Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Merdeka Malang email: priskadini@gmail.com

## Abstract
Realizing  Responsive  City  Through  Smart  City.  Currently,  the  population  growth  is  very  fast,  causing  various problems especially in the city. The need for accessible, fast, appropriate and accurate information becomes the basic development of information technology in government. The creation of a smart city concept aims to give easiness for the community to overcome all the problems that occur.

## Keywords : Smart City, Responsive, Information Technology
PENDAHULUAN Kesigapan  Pemerintah  Daerah  Dalam Penerapan Smart City Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  pemerintahan  daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan,  pelayanan,  pemberdayaan,  dan peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan  suatu  daerah dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  atau desentralisasi  membawa  sebuah  tantangan bagi  pemerintah  daerah  dalam  memberikan layanan  kepada  masyarakat  yang  responsif. Hal ini  mengacu  bahwa desentralisasi adalah penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh pemerintah  pusat  kepada  daerah  melalui kerangka sistem kenegaraaan dalam pengambilan  keputusan.  (Salam,  2007:86).
Sama  halnya  pengertian  desentralisasi  yang berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  bahwa penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh pemerintah  kepada  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dethier  (2000) argues  that  “the  benign effects  of  decentralization  hinge  crucially  on whether  or  not  institutions  are  in  place  that mitigate the coordination and free-riding problems and  the  conflicts  between  different  government entities  that  emerge  due  to  decentralization.  The difference  seems  to  be  due  to  the  institutions governing the relationship between the central and subnational  governments” .  Pemerintah  daerah bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan urusan wajib yang disebutkan dalam Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  pada  Pasal  11  yaitu kewenangan  daerah  terdiri  atas  urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Untuk urusan wajib, dalam hal ini lebih menekankan pada pelayanan publik. Sedangkan  urusan  pemerintahan  kabupaten/
26 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
kota  yang  bersifat  pilihan  meliputi  urusan pemerintahan  yang  secara  nyata  ada  dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  sesuai  dengan  kondisi,  kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
Kebanyakan dari
masyarakat berpandangan  bahwa  kota  lebih  menarik daripada  desa  dan  menjanjikan  di  masa depan.  Dalam  pengertian  yang  dimaksud dapat  memperbaiki  kualitas  hidup  dan kesejahteraannya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan ialah  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan data  memanfaatkan  data-data  sekunder melalui  kajian  pustaka.  Sedangkan  analisis data  menggunakan  content  analysis,  yakni menelaah  secara  kritis  terhadap  data-data yang  diperoleh  dan  menyimpulkan  serta memberi  rekomendasi  atau  saran-saran  yang diperlukan.

## KAJIAN PUSTAKA
Seiring dengan pertumbuhan penduduk  yang  relatif  cepat  menimbulkan berbagai permasalahan kota, seperti penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman,  kemacetan  di  jalan  raya, kesulitan mendapatkan tempat parkir, membengkaknya  tingkat  konsumsi energi, penumpukan  sampah,  peningkatan  angka kriminal, dan masalah-masalah sosial lainnya. Saat  ini,  kebutuhan  akan  tersedianya informasi  yang  mudah  di  akses,  cepat,  tepat dan  akurat  menjadi  salah  satu  dasar pengembangan pemanfaatan teknologi informasi  di  lingkungan  pemerintahan.
Kebutuhan informasi ini sudah menjadi salah satu  kebutuhan  utama,  karena  pada umumnya  pemerintah  memiliki  tugas  dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat.
Salah  satu  kendala  dalam  pelayanan publik  terutama  di  daerah,  terkadang aparatur  tingkat  bawah  atau  biasa  disebut street  level  bureaucracy cenderung  kurang fleksibel, tidak responsif dan cenderung kaku terhadap aturan. Sehingga memicu terjadinya praktek KKN dalam penyelenggaraan pelayanan  publik.  Tidak  adanya  sistem intensif yang  tepat, yang  mampu mendorong para pejabat birokrasi untuk efisien, responsif, dan profesional juga menjadi salah satu faktor yang  ikut  membentuk kinerja  birokrasi  yang buruk (Dwiyanto, 2006).
Pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh pemerintah  begitu  rendah.  Adapun  faktor yang menjadi penyebab antara lain:
a. Gaya  manajemen  yang  terlalu  berorientasi kepada  tugas  ( task-oriented) menyebabkan aparatur kurang kreatif dalam peningkatan pelayanan publik (Kumorotomo, 2005).
b. Adanya  budaya  patron  klien  yang  masih yang  kaku  sehingga  hierarkis,  tertutup, sentralistis,  dan  mempunyai  nilai  untuk menempatkan  pimpinan  sebagai  pihak yang harus dihormati. Sehingga menganggap  atasan  sebagai  segalanya menjadikan  pelayanan  menjadi  tidak efisien.
c. Ketidakjelasan reward yang  menyebabkan ketidakprofesionalan  dalam  pelayanan publik.  Sehingga  menyebabkan  kinerja kurang maksimal.
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 27
d. Rendahnya  kualitas  pendidikan  baik formal  maupun  informal  dari  aparatur pemberi pelayanan (Dwiyanto, 2006).
SDGs  dibangun  secara  partisipatif.  PBB bekerja  sama  dengan  beberapa  lembaga mitranya  telah  menyelenggarakan  survei warga, yang disebut sebagai Myworld Survey (http://data.myworld2015.org/). Hasil survei hingga  November  tanggal  21  pukul  11.34 telah  mengumpulkan  sebanyak  8,5  juta  lebih suara  (persisnya  8.583.717  untuk  semua negara). Untuk seluruh dunia, empat prioritas menjadi  usulan  yaitu  pendidikan  yang bermutu,  kesehatan  yang  lebih  baik, kesempatan  kerja  lebih  baik,  dan  tata pemerintahan yang jujur dan tanggap. Untuk Indonesia,  telah  terkumpul  38  ribu  suara (persisnya  38.422  suara),  dengan  prioritas yang  sedikit  berbeda  dengan  prioritas  global yaitu;  pendidikan  yang  bermutu,  kesehatan yang  baik,  tata  pemerintahan  yang  jujur  dan tanggap,  serta  kesempatan  kerja  yang  lebih baik.  Baik  agenda  di  dunia  maupun  di Indonesia berkeinginan agar tata pemerintahan baik.
Kunci  sukses  pemerintahan  yang  baik salah satunya berkaca pada pelayanan publik yang  dianggap  sudah  tidak  memadai  lagi untuk  mengatasi  permasalahan.  Oleh  sebab itu  dibutuhkan  pendekatan  yang  terintegrasi untuk mengatasi segala permasalahan di kota, sehingga  dilahirkanlah  sebuah  konsep Smart City .
Kota-kota  yang  disebut smart  city adalah  kota  yang  pada  awalnya  memiliki terobosan  baru  dalam  penyelesaian  masalah di  kotanya  dan  sukses  dalam  meningkatkan performa  kotanya.  Salah  satu  dimensi
terpenting  dari smart city adalah memberikan pelayanan  menggunakan  teknologi  terkini dan  membangun  infrastruktur  yang  pintar, sehingga  dapat  memberikan  pelayanan  yang efektif  kepada  seluruh  masyarakat  yang tinggal di kota (Sudaryono, 2014).
Konsep  Smart  city  akan  tercapai  jika dapat  dipahami  dan  didukung  pada  level tertinggi  pemerintah  kota  dan  mempunyai kontribusi  terhadap  kebutuhan  masyarakat sehari-hari.  Menurut  Cohen, “Smart  cities  use information  and  communication  technologies (ICT) to be more intelligent and efficient in the use of resources, resulting in cost and energy savings, improved  service  delivery  and  quality  of  life,  and reduced  environmental  footprint–all  supporting innovation and the low-carbon economy.”
Nijkamp  et  al  (2009)  mendefinisikan kota  cerdas  sebagai  kota  yang  mampu menggunakan  sumber  daya  manusia  (SDM), modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi  modern  untuk  mewujudkan pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan  dan kualitas kehidupan yang tinggi. Cohen (2010) menyebutkan bahwa kota cerdas diidentifikasikan  pada  6  (enam)  dimensi utama  yaitu smart  government (pemerintahan cerdas), smart economy (ekonomi cerdas), smart society (kehidupan  sosial  cerdas), smart mobility (mobilitas  cerdas), smart  environment (lingkungan cerdas), dan quality of live (hidup berkualitas).  Dari  enam  (6)  dimensi  tersebut dalam  penerapannya  setiap  kota  dapat memfokuskan  pada  salah  satu  dimensi  saja tergantung dari karakteristik kota dan urgensi permasalahan kotanya.
Smart  city sudah  dikenal  baik  di Indonesia  maupun  luar  negeri.  Berikut  kota- kota utama yang sudah
28 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
mengimplementasikan  konsep smart  city misalnya  Seoul,  New  York,  Tokyo,  Shanghai, Singapore, Amsterdam, London, Kairo, Dubai, Kochi dan Malaga.
Akan tetapi tidak mudah mewujudkan impian smart  city tersebut,  dibutuhkan pemikiran  strategis  dan  kreatif.  Strategis, mengandung  pengertian  dikerjakan  secara terencana demi masa depan ( futuristic ), mulai dari  identifikasi  masalah,  pengelompokan masalah, proses abstraksi, penentuan cara dan solusi  masalah,  serta  perencanaan  untuk implementasi (Nugraha, 2014). Kreatif, berarti kemampuan  menghasilkan  karya  yang berguna dan baru, baik pada tataran individu maupun organisasi (Lazuardi, 2015).
Konsep  smart  city  menurut  Stepen Goldsmith (2014):
“a  project  to  highlight  local  government efforts to use new technologies that connect breakthroughs  in  the  use  of  big  data analytics with community input to reshape the  relationship  between  government  and citizen”.
Fenomena  di  negara  maju, to  improve government  services  and  engagement  with the  public,  the  city  has opened  its  data  for use  as  raw  material  by  developers  outside government  and  policymakers  inside  city hall.  To  revolutionize  its  city  planning process, it is using digital tools to plan the design of a new neighborhood to be built on the  site  of  a  long-abandoned  steel  plant. Then, too, Chicago is  realizing the decade- old dream of  the “smart city.” Widespread sensors  around  the  city  will  soon  gather immense amounts of data that will be used to aid research. And the city government no longer simply offers some digital services. It
now  offers  the  tools  citizens  need  to  write their own apps.
Menurut  Department  for  Business Innovation  &  Skills  (2013)  ada  lima  aspek yang  sangat  penting  untuk  dapat  dijadikan sebuah  pendekatan  dalam  membangun  kota impian masa depan, yakni:
a. a  modern  digital  infrastructure,  combined with  a  secure  but  open  access  approach  to public  reuseable  data,  which  enables citizens to access the information they need, when they need it;
b. a  recognition  that  service  delivery  is improved  by  being  citizen  centric:this involves  placing  the  citizen’s  needs  at  the forefront, sharing management information to  provide  a  coherent  service,  rather  than operating  in  a  multiplicity  of  service  silos (for  example,  sharing  changes  of  address more  effectively),  and  offering  internet service delivery where possible (at a fraction of the face to face cost);
c. an  intelligent  physical  infrastructure (“smart”  systems  or  the  Internet  of Things),  to  enable  service  providers  to  use the  full  range  of  data  both  to  manage service  delivery  on  a  daily  basis  and  to inform  strategic  investment  in  the city/community;
d. an  openness  to  learn  from  others  and experiment  with  new  approaches  and  new business models;
e. transparency of outcomes/ performance, for example,  city  service  dashboards  to  enable citizens  to  compare  and  challenge performance,
establishment by establishment, and borough by borough.
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 29

## PEMBAHASAN
Kesimpulannya,  smart  city  harus mampu membuat masyarakatnya aktif dalam beraktivitas,  melakukannya  dengan  tenang, aman,  nyaman,  senang,  dan  bahagia  tinggal didalamnya.
Konsep smart city di Singapura, being a smart  city,  smartly  managed,  is  not  only  about information  technology,  or  being  in  the  vanguard of  all  types  of  applications  of  technology.  being smart  city-state  is  about  a  total  operation  as  a world city with all economic and social dimensions consistent, integrated, and mutually supported. In the  area  of  economic  development,  the  untidy residual  of  anachronistic  agricultural  activity  on the island was transformed form a rather primitive, traditionally  operated,  labour  intensive,  family based  horticultural  system  into  a  modern,  capital intensive  agibusiness  venture  based  on  FDI, almost  entirely  on  the  grounds  of  economic rationality  consistent  with  achievements  in  the leading sector of manufacturing and financial and bussiness services (Neville, 1992).
Indonesia  sudah  menerapkan  smart city  seperti  Bogor,  Jakarta,  Bandung, Surabaya,  dan  Makassar.  Seperti  di  Bogor membuat  Bogor  Green  Room  (BGR).  Hal tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah  Kota  Bogor,  ITB,  dan  Telkom Group ini akan digunakan sebagai pusat data dan informasi akurat sebagai bahan pengambilan  keputusan  dalam  persoalan kependudukan,  lingkungan,  dan  keseharian warga dibutuhkan strategi dengan menggunakan  perangkat  teknologi  dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Seperti memantau  kondisi  transportasi,  kondisi darurat, dan peringatan terjadinya bencana.
Pelaksanaan smart  city di  Jakarta melalui Smart  City  Lounge .  Konsep  tersebut
merupakan pusat kontrol untuk
mengoprasikan smart  city melalui  TIK  dan mampu  menerima  pengaduan  masyarakat mengenai  masalah  sosial,  macet,  banjir, sampah,  kriminalitas,  pelayanan  publik  dan lain sebagainya.
Di  Bandung  terdapat  Hay  U  untuk perizinan online, SIP untuk rapor Camat oleh warga, citizen  complaint  online ,  Silakip  untuk memonitoring  kerja  Pemkot  dan  penggunaan Twitter sebagai media komunikasi warga.
Di  Makasar  telah  mampu  memantau kemacetan  dan  sistem  pembayaran  parkir online  yang  sudah on  the  track .  Selain  itu, Makasar  juga  sudah  memiliki  Makasar Smart Card yang  bisa digunakan untuk kepentingan dalam  urusan  sistem  pemerintahan  dan pembayaran.
Kemudian  di  Surabaya  adanya  konsep traffic  light yang  diatur  dengan Closed  Circuit Televition (CCTV)  dan Integrated  Traffic  System Management, di mana  ketika  antrean  panjang di  depan  lampu  lalu  lintas,  maka  secara otomatis  lampu  berwarna  merah  akan berjalan lebih pendek.
SDG’s  ( Sustainable  Development  Goals ) dalam penerapan Smart City
merupakan pembangunan berkelanjutan yang disepakati  dunia  dengan  17  program pembangunan  berkelanjutan.  17  tujuan tersebut  dapat  dikelompokkan  dalam  empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi,
pembangunan lingkungan hidup, dan governance. Target ini berjalan  selama  15  tahun  yang  dimulai  pada tahun  2015-2030.  SDG’s  sejalan  dengan konsep  smart  city  dalam  17  tujuan  SDG’s terdapat  2  tujuan  yang  merupakan  program smart city, yaitu: Tujuan ke 11, make cities and
30 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
human  settlements (membuat  kota  dan pemukiman  penduduk  yang  inklusif,  aman, tangguh,  dan  berkelanjutan).  Melalui  strategi perwujudan  sistem  perkotaan  nasional, pemenuhan  standar  perkotaan  nasional, pembangunan kota hijau, pengembangan kota cerdas,  peningkatan  kapasitas  tata  kelola pembangunan  perkotaan.  Sedangkan  tujuan ke  16, peaceful  and  inclusive  societies (keadilan dan kedamaian). Melalui strategi mempromosikan proses pembangunan
inklusif,  menghormati  hak-hak  semua, melestarikan  budaya,  menghormati  hak mereka untuk mewujudkan aspirasi pembangunan.
Sedangkan konsep smart city lebih luas dari  digital  city,  karena smart  city terdapat enam  dimensi  menurut  Cohen  yang  dikutip dari fastcompany.com yaitu:
a. Smart Government Smart  government mengacu  pada prinsip Good  Governance .  Kunci  utama pemerintahan  yang  cerdas  bertujuan untuk  mengurangi  kesenjangan  di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan adalah  tidak  hanya  memeratakan pembangunan  fisik  di  setiap  daerah, tetapi juga peningkatan profesionalisme  kinerja  aparatur  yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat  dengan  didukung  oleh kecanggihan teknologi. b. Smart Economy
Seperti program pemberdayaan masyarakat  melalui  UMKM  dan koperasi  agar  mendorong  inovasi  dan mengantisipasi persaingan usaha. Serta dapat  menumbuhkembangkan  rasa untuk berwirausaha.
c. Smart People
Ditanamkannya  nilai-nilai  edukasi  di dalam  masyarakat  dapat  mendorong kehidupan sosial di perkotaan menjadi kondusif.  Diantaranya  elemen-elemen seperti  kepercayaan,  gotong  royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan  saling  menerima  serta  kolaborasi sosial. Tata nilai ini perlu dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat.
d. Smart mobility Berkaitan  dengan  transportasi  dan infrastruktur. Diharapkannya ada transportasi  yang  terpadu  sehingga lebih  efisien.  Dengan  ketersediaan sarana/  prasarana  transportasi  dan infrastruktur  yang  memadai,  dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan  infrastruktur  kota  yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistern pengelolaan terpadu  dan  diorientasikan  untuk kepentingan publik.
e. Smart Environment
Dilihat dari segi penggunaan bangunan agar  tidak  berdampak  pada  kerusakan lingkungan  serta  cara  mengelola sumber daya alamnya. Adanya kerusakan  yang  berdampak  pada menurunnya  mutu  lingkungan  pada dasarnya  adalah  akibat  kelalaian  atau kesengajaan  yang  dilakukan  oleh masyarakat dan pemerintah.
f. Smart Living
Kualitas  hidup  masyarakat  dapat dilihat  dari  segi  kesehatan  dan kemanan pada lingkungannya.
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 31
Sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang kondusif dan berkualitas bagi masyarakatnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  pembahasan yang  telah  dipaparkan,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  sebuah  konsep  smart  city ini  bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan bagi masyarakat. Dalam hal ini memanfaatkan teknologi  informasi  yang  digunakan  secara maksimal secara tepat dan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Cohen,  Daniel  A.  dan  Paul  Zarowin.  2010. Accrual-Based and Real Earnings
Management  Activities  Around  Seasoned Equity Offerings. Journal of Accounting & Economics Vol. 50 No. 1: 2-19.
Department  for  Business,  Innovation  and Skills: Smart Cities .  2013.  1  Victoria  Street London, Crown copyright.
Dethier, J.-J. Governance, decentralization and reform  in  China,  India  and  Russia.  (Ed.), Kluwer  Academic  Publishers,  Boston, Dordrecht,  London.  2000.  viii  +  459  pp (403-404)
Dwiyanto,  Agus.  2006.  Reformasi  Birokrasi Publik  di  Indonesia.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press
Goldsmith, Stepen. 2014. The Responsive City: Engaging  Communities  Through  Data- Smart Governance. Ebook. Wiley.
Kumorotomo,  Wahyudi.  2005.  Akuntabilitas Birokrasi  Publik,  Sketa  Pada  Masa
Transisi. Jogjakarta : Pustaka Pelajar
Lazuardi,  Ahmad  Lintang,  2015, Manajemen Strategis  Inovasi  dan  Teknologi ,  terjemahan dari Strategic  Management  of  Technological
Innovation , by Mellissa A. Schilling (2013), Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
Neville, W. 1992. Agribusiness in Singapore : a capital  intensive  service,  Journal  of  Rural Studies, *(3), 241-55
Nijkamp.  P  (2008).  "E  pluribus  unum". Research  Memorandum,  Faculty  of Economics  (Amsterdam:  VU  University Amsterdam).
Nugraha,  M.  Quadrat,  2014, Manajemen Strategis  Pemerintahan ,  cetakan  ketiga,
Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka Salam,  Setyawan  Dharma.,  2007.  Manajemen Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Djambatan
Sudaryono.  2014.  Perilaku  Konsumen  Dalam Prespektif  Pemasaran.  Jakarta:  Lentera Ilmu Cendekia.

## Sumber lain:
http://data.myworld2015.org/
https://www.fastcompany.com/3038818/the -smartest-cities-in-the-world-2015- methodology