## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 8 Nomor 1, September 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## POLICY OF ESTABLISHING THE DATE OF THE PAYMENT OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAXES IN INDRAGIRI HILIR DISTRICT

## KEBIJAKAN PENETAPAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI

## KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

## Budi Suprianto
Universitas Lancang Kuning e-mail: budisuprianto.74@gmail.com

## Abstract
Payment  of  Land  and  Building  Tax  in  the Rural  and  Urban  Sector  (PBB-P2)  that  exceeds the maturity limit will be subject to administrative sanctions in the form of interest of 2% per month calculated  from  a  maximum  period  of  24  months  from  the  time  the  tax  becomes  due.  This  could potentially  lead  to  impartiality  towards  PBB  P2  taxpayers  who  are  late  in  paying  taxes.  This research  is  a  type  of  normative  legal  research,  which  focuses  on  positive  legal  norms.  This normative legal research method examines the law from an internal perspective  with  the object of research being legal norms. The purpose of the study was to analyze the setting of the due date for PBB-P2  payments  and  to  analyze  the  legal  concept  of  determining  the  due  date  for  PBB-P2 payments.  The  results  of  the  study  explain  that  PBB-P2  through  regional  and  central  regulations does not provide administrative certainty in the payment and deposit of PBB-P2 and does not adjust the  meaning of  the  tax  year  and  can  result  in  the  obligation  to  pay  PBB-P2  through  the tax  year. This  will  result  in  a  lack  of  effectiveness  in  collecting  PBB-P2  in  the  context  of  increasing  local revenue.  And  it  is  necessary  to  harmonize  existing  regulations  with  the  improvement  of  existing provisions and administration. This is important considering that local tax regulations and the tax itself  are  very  important  and  of  course  adapted  to  the  psychological,  sociological  and  economic development of the community. Efforts to socialize the tax regulations made and the important thing is to urge taxpayers to fulfill their tax obligations clearly, correctly, on time and in the right amount.
Keywords: Policy; Determination; Due date; Payment of taxes.

## Abstrak
Pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  yang melampaui  batas  jatuh  tempo  akan  dikenakan  sanksi  administratif  berupa  bunga  sebesar  2% perbulan  dihitung  dari  jangka  waktu  paling  lama  24  bulan  dihitung  sejak  saat  terutangnya  pajak. Hal  ini  dapat  berpotensi  pada  ketidakberpihakan  terhadap  Wajib  Pajak  PBB  P2  yang  terlambat membayar  pajak.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yang  berfokus  pada norma  hukum  positif.  Metode  penelitian  hukum  normatif  ini  meneliti  hukum  dalam  perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum. Tujuan Penelitian adalah Untuk menganalisis  pengaturan  penetapan  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  PBB-P2  dan  Untuk menganalisis Konsep Hukum penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2. Hasil penelitian menjelaskan  bahwa  PBB-P2  melalui  regulasi  daerah  dan  pusat  dirasakan  belum  memberikan kepastian administrasi dalam pembayaran dan penyetoran PBB-P2 dan tidak menyesuaikan makna tahun pajak serta dapat berakibat pada kewajiban pembayaran PBB-P2 melewati tahun pajak. Hal ini  akan  membawa  konsekuensi  kurangnya  efektifitas  pemungutan  PBB-P2  dalam  rangka
 Naskah diterima: 24 September 2022, direvisi: 29 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022 Doi: 10.3376/jch.v8i1.584
peningkatan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah.  Dan  Perlu  dilakukan  harmonisasi  regulasi yang ada dengan penyempurnaan ketentuan dan administrasi yang ada. Hal ini penting mengingat peraturan  pajak  daerah  dan  pajak  itu  sendiri  sangat  penting  dan  tentunya  disesuaikan  dengan perkembangan  psikologis,  sosiologi  dan  ekonomi  masyarakat.  Upaya  sosialisasi  atas  peraturan- peraturan  perpajakan  yang  dibuat  dan  yang  pentingnya  adalah  menghimbau  kepada  wajib  pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jelas, benar, tepat waktu dan tepat jumlah.
Kata Kunci: Kebijakan; Penetapan; Jatuh Tempo; Pembayaran Pajak.

## PENDAHULUAN
Indonesia senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang, sebab saat ini Indonesia sebagai negara berkembang. Untuk memenuhi kewajiban negara berupaya  untuk  mengoptimalkan  jenis penerimaan  untuk  memenuhi  sumber pendapatan  negara.  Salah  satu  sumber penerimaan  yang  menjadi  pokok  yaitu sumber penerimaan dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. (Widodo, 2010)
Desentralisasi  membawa  berbagai dampak  pada  kegiatan  administrasi  dan pengelolaan  pemerintah  daerah.  Secara umum, tujuan desentralisasi adalah mendekatkan  pelayanan  publik  kepada masyarakat,  sehingga  masyarakat  dapat lebih  mudah  mengakses  dan  menerima manfaatnya. Oleh karena itulah, beberapa kewenangan  dilimpahkan  kepada  daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. (Eliana, 2021) Dengan
demikian  penggunaan  hasil  penerimaan pajak  sebagaimana  di  atas  diharapkan akan  merangsang  masyarakat  di  daerah letak  obyek  pajak  untuk  memenuhi kewajibannya  membayar  pajak  mereka, yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan. (Pudyatmoko,
2002)
Berbagai  perubahan  undang-undang pajak  dan  retribusi  daerah  dilakukan dalam  rangka  mendukung  reformasi perpajakan,  salah  satunya  adalah  dengan
berubahnya undang-undang lama menjadi Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah. Perubahan ini membawa beberapa  perubahan  dalam  administrasi pengelolaan  pajak  daerah,  salah  satunya adalah  dengan  pelimpahan  kewenangan dari pusat kepada daerah dalam pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (Selanjutnya  di sebut  PBB-P2).  Berdasarkan  UU  No  28 Tahun  2009,  pengalihan  pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota  dimulai  paling  lambat  1 Januari 2014.
Efektifnya  PBB-P2  menjadi  sumber penerimaan  yang  baik  bagi  pemerintah daerah  dan  mengurangi  kebutuhan  akan bantuan  dari  Pemerintah  Pusat.  (Roy Kelly,  1998)  Berdasarkan  Perda  Kab. Indragiri  Hilir  No.  1  Tahun  2019  tentang Pajak  Daerah  dan  Pebup  No.  25  Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan  PBB-P2,  dimana  sistem pemungutannya  memberikan  wewenang kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan besarnya  pajak  terutang  pada  fiskus  atau aparat  perpajakan  sebagai  pemungut pajak.  Dalam  sistem  ini,  wajib  pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah  dikeluarkannya  Surat  Ketetapan Pajak oleh fiskus.
Tingkat  efektivitas  atas  penerimaan PBB-P2,  ditentukan  oleh  besaran  hasil yang  telah  dicapai  (realisasi)  dengan perbandingan  target  yang  ditentukan. Semakin  tinggi  target  pajak  yang  dapat
direalisasikan maka semakin tinggi penerimaan  atas  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). Berdasarkan hal tersebut diperlukan  persiapan  yang  baik  dan matang  yang  akan  membuat  besarnya pendapatan  dan  efektivitas  penerimaan dari  pajak  Bumi  dan  Bangunan.  (Rudi Saputro, 2016)
Pemerintah  Daerah  setiap  tahunnya memiliki  target  dalam  penerimaan  PBB- P2  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan daerah, namun terkadang realisasi penerimaan  pajak  tidak  sesuai  dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya  strategi  yang  khusus  untuk meningkatkan  realisasi  target  penerimaan pajak khususnya tentang PBB-P2.
(Hermansyah,  2015)  Masa  jatuh  tempo pembayaran  PBB  P2  adalah  kebijakan yang diberikan untuk menentukan batasan waktu  sesuai  yang  tertera  dalam  Surat Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (SPPT) yang  diterima  oleh  wajib  pajak  untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran PBB P2.
Berdasarkan  Pasal  101  UU  No  28 Tahun  2009  bahwa  tanggal  jatuh  tempo dapat  ditentukan  Kepala  Daerah  yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat  terutangnya  pajak  dan  paling  lama  6 bulan  sejak  tanggal  diterimanya  SPPT oleh  Wajib  Pajak.”  Namun  dalam pelaksanaannya  berdasarkan  Pasal  89 Ayat (1) huruf f Perda Kab. Indragiri Hilir No  1  Tahun  2019  bahwa  Jatuh  tempo pembayaran dan penyetoran yang terutang 30 hari setelah berakhirnya masa pajak  Pajak.  Dan  pada  Pasal  31  Ayat  (4) Perbup  No.  25  Tahun  2020  bahwa  Jatuh tempo  pembayaran  dan  penyetoran  PBB- P2  yang  terutang  ditetapkan  30  hari setelah berakhirnya Tahun Pajak.
Merujuk  pada  pasal-pasal  ketentuan tersebut,  secara  eksplisit  tidak  ada menyebutkan batasan waktu yang diberikan  bagi  kepala  daerah  dalam menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran  pajak  PBB-P2  yang  terutang setiap  tahunnya.  Pada  kenyataannya,  di Kabupaten  Indragiri  Hilir  batas  waktu (jatuh  tempo)  ditetapkan  sampai  dengan akhir September/Oktober setiap tahunnya. Bahkan,  jatuh  tempo  tersebut  dapat diperpanjang  menjadi  akhir  November bahkan Desember.
Berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.70/I/HK-2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 di Kabupaten
Indragiri  Hilir  Tahun  2021  disebutkan bahwa  Tanggal  Jatuh  Tempo  PBB-P2 Tahun  2020  ditetapkan  pada  tanggal  30 September 2021 dan berdasarkan Keputusan  Bupati  Indragiri  Hilir  Nomor Kpts.798/IX/HK-2021 tanggal 29
September  2021  tentang  Perpanjangan Tanggal  Jatuh  Tempo  Pembayaran  PBB- P2  Tahun  2021  di  Kabupaten  Indragiri Hilir  disebutkan  Tanggal  Jatuh  Tempo PBB-P2  diperpanjang  dari  30  September 2021 sampai 30 November 2021.
Masa  Jatuh  Tempo  Pembayaran PBB-P2  yang  melampaui  batas  jatuh tempo  yang  telah  ditetapkan  dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%  sebulan  dihitung  dari  pajak  yang kurang  atau  terlambat  dibayar  untuk jangka  waktu  paling  lama  24  bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
Melihat fenomena yang terjadi bahwa penetapan  jatuh  tempo  PBB-P2  yang diwarnai dengan pemaknaan yang berbeda, dimana Perda/Perbup di Kabupaten  Indragiri  Hilir  yang  dibuat
sebagaimana  amanah  Pasal  95  ayat  (1) UU  No.  28  Tahun  2009  memberikan dampak  kepada  ketidakpastian  hukum dalam penentuan jatuh tempo pembayaran PBB-P2  setiap  tahunnya.  Hal  ini  dapat berpotensi pada ketidakberpihakan terhadap  Wajib  Pajak  PBB-P2  yang terlambat  membayar  pajak,  di  saat pemerintah  daerah  melakukan  tindakan yang  mengarah  pada  pemaksaan  dan penetapan  masa  berakhirnya  pembayaran PBB-P2 tahun berjalan.
Agar tidak dilangarnya peraturan atau undang-undang  perlu  ada  sanksi.  Sanksi perpajakan  memberikan  efek  jera  kepada yang  melanggar  norma  perpajakan  agar terciptanya kepatuhan wajib pajak. (Primandari,  2012)  Meningkatkan  minat wajib pajak salah satunya dengan kualitas pelayanan  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  dan  diharapkan  petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi  yang  baik  terkait  segala  hal yang  berhubungan  dengan  perpajakan  di Indonesia. (Pranadata, 2014) Perlu
disadari  bahwa  kemampuan  dan  perilaku wajib  pajak  yang  cenderung  melakukan pembayaran  yang  selalu  di  akhir-akhir pembayaran, kondisi ini menjadi dilematis dimana ketika tingkat kesadaran yang  masih  rendah  dibebani  dengan perekonomian yang tidak pasti, pembatasan dan pemaksaan atas kewajiban  pasti  akan  berujung  pada ketidaktaatan  dan  ketidakpercayaan.  Buat apa  membayar  pajak  PBB-P2  tahun berjalan  yang  diawali  dari Januari  hingga Desember tetapi dibatasi hingga September/  Oktober/  November  padahal tahun  pajak  disebutkan  1  tahun  ?.  Dan mengapa  wajib  pajak  dikenakan  denda ketika tahun pajak masih berjalan ?.
Tentunya,  pertanyaan-pertanyaan  ini menjadi  menarik  bila  pemaknaan  jatuh tempo  PBB-P2  pada  Perda  No.  1  Tahun 2019  dan  Perbup  No.  25  Tahun  2020 diharmonisasikan kembali kepada UU No 28  Tahun  2009.  Oleh  karena  itu,  untuk mengoptimalkan  pengelolaan  PBB-P2 maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan Isu  yang  mendorong  peneliti  akan melakukan penelitian ini karena problematik  penerapan  hukum  positif  di atas  diwarnai  oleh  adanya  norma  samar ( vage normen ). Pemaknaan atas menentukan  dan  ditetapkan  tanggal  jatuh tempo  memberikan  kesamaran  dalam pelaksanaannya  yang  dapat  diartikan sebagai  norma  hukum  yang  tidak  atau kurang jelas (samar).
Penetapan jatuh tempo dapat dikatakan  menjadi  salah  satu  faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan  PBB  P2,  dimana  formulasi tersebut  terus  dilakukan  setiap  tahunnya. Bila  hal  ini  difahami  secara  lebih mendalam,  pemaknaan  “menentukan” dapat  juga  diterjemahkan  “menetapkan” tetapi  tidak  serta  berupa  keputusan. Pemaknaan ini tidak seharusnya dimaknai sempit, sehingga menjadi konteks “menghambat”, tetapi seharusnya dimaknai  lebih  luas  dengan  mengacu Pasal  101  UU  Nomor  28  Tahun  2009. Dan  apakah  Pemungutan  PBB  P2  yang berjalan sepanjang tahun dapat dipaksakan  dengan  pemaknaan  jatuh tempo  sebagai  bentuk  upaya  optimalisasi peningkatan  penerimaan  pendapatan  asli daerah  atau  apakah  jatuh  tempo  ini merupakan suatu keharusan ?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis
penelitian hukum normatif, yang berfokus pada  norma  hukum  positif . Metode penelitian  hukum  normatif  ini  meneliti hukum  dalam  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  adalah  norma-norma hukum.  Disisi  lain,  penelitian  hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan,  kekaburan,  dan  konflik norma.  (Diantha,  2016)  Penelitian  ini menerapkan  metode  penulisan  dengan pendekatan yuridis  normatif (penelitian hukum normatif).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Penetapan  Tanggal
Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 Menurut Peraturan Bupati Indragiri  Hilir  Nomor  25  Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten  Indragiri  Hilir  Nomor 1 Tahun 2019
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat dengan  PBB-P2,  adalah  pajak  atas  bumi dan/  atau  bangunan  yang  dimiliki, dikuasai,  dan/atau  dimanfaatkan  oleh orang  Pribadi  atau  Badan,  kecuali kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Peralihan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB)  dari  Pajak  Pusat  menjadi  Pajak Daerah berpedoman pada Undang- Undang  PDRD  dan  Peraturan  Bersama Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  213/PMK.07/2010  dan Nomor  58  Tahun  2010  tentang  Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan  sebagai  Pajak  Daerah.  Pajak yang  dialihkan  dari  Pajak  Pusat  menjadi
Pajak Daerah hanya PBB sektor Perdesaan dan Peerkotaan (P2).
Masa  transisi  pengalihan  PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1  Januari  2010  sampai  dengan  31 Desember  2013.  Selama  masa  transisi tersebut,  daerah  yang  telah  siap  dapat segera  melakukan  pemungutan  PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sebaliknya, apabila sampai dengan tanggal  31  Desember  2013  daerah  belum juga  menetapkan  Perda  tentang  PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk  melakukan  pemungutan  PBB-P2, dan  bagi  seluruh  masyarakat  di  daerah yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk membayar PBB-P2.
Berdasarkan  konsep  otonomi  daerah maka  memang  pemerintah  pusat  telah memberikan  kewenangan  kepada  daerah untuk  memungut  pajak  PBB  P2,  dengan berbagai  pertimbangan  yang  ada,  baik dari segi kemudahan memungut pajaknya, pelayanan  dalam  pemungutan  pajak hingga  prinsip  efisiensi  dan  keadilan harus diterapkan dalam pemungutan pajak PBB P2 di Kabupaten Indragiri Hilir.
Desentralisasi  fiskal  di  Indonesia adalah khusus untuk desentralisasi expenditure ,  yaitu  desentralisasi  fiskal yang digunakan untuk belanja daerah dan besarnya ditentukan oleh diskresi masing- masing Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal  di  Indonesia  menitikberatkan  pada desentralisasi di sisi pengeluaran, sehingga pemberian kewenangan pungutan  perpajakan  daerah  dan  retribusi daerah  relatif  terbatas,  namun  kepada daerah  diberikan  kewenangan  yang  luas untuk  melakukan  pengeluaran  sesuai
prioritas dan kebutuhan daerah. (Nurhemi, 2015)
Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah untuk  meningkatkan  pendapatan  dan melakukan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah.  (W.  Putra,  2018)  Fungsi  alokatif tersebut membutuhkan aspirasi dari masyarakat yang sehari-hari
memanfaatkan  potensi  daerah  agar  dapat terlaksana  tepat  pada  sasaran.  Peran masyarakat  dalam  otonomi  daerah  dapat dikatakan  masih  minim  bahkan  beberapa terkesan  acuh.  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah  Daerah  harus  bekerja  sama untuk  memberikan  sosialisasi  bahwa otonomi  daerah  memberikan  kesempatan seluas-luasnya  kepada  masyarakat  untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah  Daerah  termasuk  dalam pengelolaan potensi fiskal daerah, contohnya  dalam  pembahasan  APBD. Apabila  aspirasi  dari  masyarakat  ikut menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan  penetapan  APBD,  maka  kebijakan yang  diambil  akan  lebih  efektif,  efisien dan tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat  juga  memperkuat  sistem pengawasan  dan  transparansi  sebagai salah satu prinsip good governance . Adanya  pengaruh  dari  pembagian dana  bagi  hasil  akibat  dari  adanya desentralisasi pajak maka beberapa faktor yang  mempengaruhi  desentraliasi  pajak yaitu  faktor  daya  beli.  Dalam  teori  daya beli  lebih  mengedepankan  kepraktisan, hal  demikian  diperkuat  dengan  tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat  efek  yang  baik  sebagai  dasar keadilan.  Dengan  demikian  teori  ini menitikberatkan  kepada  fraksi  kedua  dari
fraksi  pajak  yaitu  fraksi  mengatur ( regulerend ).  (Bohari,  2012)  Faktor  yang kedua  yaitu  faktor  pemungutan  pajak daerah  perlu  dipahami  tujuan  dari pemungutan pajak daerah, untuk menaikkan penerimaan dari pajak daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung  pada  bantuan  dari  pemerintah pusat. Hal ini terutama karena penerimaan pemerintah  pusat  dari  minyak  sudah  jauh berkurang. Akan tetapi, menaikkan penerimaan pajak daerah bukanlah pekerjaan  yang  mudah  dalam  mencapai keadilan  demi  mendapatkan  kemanfaatan dan kepastian.(Sutendi, 2009)
Faktor  yang  ketiga  yaitu  faktor potensi  daerah  penghasil,  di  mana besarnya  potensi  yang  ada  termasuk potensi  pendapatan  pajak  daerah  dan mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi  pendapatan  merupakan bagian  dari  salah  satu  upaya  mengenali potensi.  Potensi  pajak  suatu  daerah berbeda-beda  disebabkan  oleh  faktor demografi,  ekonomi,  sosiologi,  budaya, geomorfologi,  dan  lingkungan yang berbeda-beda.  Selain  itu  sumber  pajak daerah  bukanlah  merupakan  sumber potensial mendatangkan pemasukan, sementara sumber potensial masih dikuasai oleh pemerintah pusat. (Murtopo, 2009) Faktor yang keempat yaitu kebutuhan  daerah.  Nampak  dengan  jelas bahwa  dengan  adanya  pemungutan  pajak yang  dibayarkan  oleh  wajib  pajak kemudian  dilakukan  redistribusi  pajak daerah  serta  kebutuhan  daerah  yang semakin  meningkat  sehingga  membuat pemerintah  daerah  lebih  pro  aktif  dalam memenuhi  tingkat  kebutuhan  daerah tersebut sesuai dengan kemampuan daerah  dengan  mengelola  potensi  daerah dalam bentuk pajak daerah. Setiap daerah
memiliki  tingkat  kebutuhan  masing- masing  dalam  perwujudan  pembangunan daerahnya sesuai dengan otonomi daerah. Dalam  pemenuhan  kebutuhan  daerah harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan daerah baik dalam mengelola sumber  daya  dan  sumber  pajak  lainnya, serta  dengan  tetap  mempertimbangkan kemampuan  wajib  pajak  dan  sirkulasi pertukaran uang di daerah kabupaten/kota masing-masing.  Adanya  bagi  hasil  pajak tersebut dapat membantu dalam pemenuhan  kebutuhan  daerah,  karena dalam  pembagian  dana  bagi  hasil  pajak tersebut  tetap  memperhatikan need  fiscal masing-masing  daerah  sehingga  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  terwujud pemerataan  pada  tingkat  pemerintah daerah.
Peralihan PBB ke daerah menghadapi beberapa  tantangan.  Tantangan  tersebut harus  dihadapi  dan  diminimalkan  agar tidak  menimbulkan  permasalahan  baru. (Siti Munawaroh, dkk, 2014) Pemungutan PBB-P2  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir menggunakan Official  Assesment  System , dalam  arti  bahwa  wewenang  untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang  terletak  pada  aparatur  pajak. Hal ini dikarenakan bahwa peranan fiskus adalah sangat besar dalam proses pemungutan  PBB  P2.  Secara  garis  besar mekanisme  pemungutan  PBB  P2  di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi:
1. Pendaftaran,
2. Pendataan,
3. Penilaian,
4. Penetapan,
5. Penyampaian;
6. Pemungutan; dan
7. Pembayaran Pajak. Kesadaran  perpajakan  akan  timbul dari  dalam  diri  wajib  pajak  itu  sendiri.
Jika  wajib  pajak  mulai  memahami  dan menyadari  pentingnya  membayar  pajak, maka  tingkatan  kepatuhan  para  wajib dalam urusan perpajakannya akan meningkat.  Kualitas  interaksi,  kualitas lingkungan, serta hasil kualitas pelayanan yang  diberikan  akan  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  (B.  Cakoro,  B., 2015)  Beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak menurut  Rahayu  adalah  kondisi  sistem administrasi  perpajakan,  pelayanan  pada wajib  pajak,  penegakan  hukum  pajak, pemeriksaan  pajak,  dan  tarif  pajak.  (S.K. Rahayu, 2010
Mendukung upaya yang efektif dalam pemungutan  pajak  perlu  dituangkan dalam  kerangka  administrasi  yang  efektif dan  efisien.  Perpajakan  dalam  anggota Organisation  for  Economic  Development Countries (OECD) secara serentak diarahkan  untuk  mencapai  efisiensi, peningkatan  penerimaan  pajak  yang signifikan, keadilan dan penegakan hukum. Individu dan organisasi mencapai kepentingan mereka dalam sebuah struktur  institusi  berupa  aturan-aturan formal (hukum, peraturan, kontrak konstitusional) dan aturan informal (etika, kepercayaan dan norma-norma yang tidak tertulis  lainnya).  (  Lopez,  A.  dan  Kadar.
Z, 2002)
Guna  menjamin  hal  tersebut  telah dituangkan  melalui  Peraturan  Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati  Nomor  25  Tahun  2020  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan. Didalamnya sudah dicantumkan tentang tata-cara pemungutan PBB-P2 mulai dari pendaftaran  dan  pendataan,  penilaian,
penetapan,  penagihan  dan  pembayaran, serta terakhir adalah pelayanan.
Pengelolaan  PBB-P2  perlu  diketahui
beberapa macam konsep untuk mempermudah administrasi
perpajakannya.  Salah  satunya  adalah penetapan  jatuh  tempo  dalam  SPPT  PBB P2.
Pemaknaan  atas  menentukan  dan ditetapkan tanggal jatuh tempo memberikan kesamaran dalam
pelaksanaannya  yang  dapat  diartikan sebagai  norma  hukum  yang  tidak  atau kurang  jelas  (samar).  Keberadaan  norma samar  ini  bersifat  dilematis,  jika  norma hukum  positif  dirumuskan  secara  kaku,
dapat menyebabkan pengambil keputusan tidak dapat menggunakan kebijaksanaannya.  Sehingga  keterbatasan tersebut  memaksa  pengambil  kebijakan memberikan  rumusan  yang  tidak  atau kurang jelas. (Suhartono, 2019)
Implementasi  kebijakan  berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah dan berkaitan dengan dampak yang  ditimbulkan  dari  kebijakan tersebut.
Tujuan
implementasi kebijakan diformulasikan  kedalam  suatu  program atau  proyek  yang  dirancang  serta  telah dibiayai.  Implementasi  dapat  dikatakan dapat  memberikan  pemahaman  yang komprehensif karena menyangkut beberapa  aspek  dalam  kebijakan  yakni implementator,  penerima  implementasi, konflik  yang  mungkin  terjadi  diantara para aktor implementasi dan sumber daya implementasi  yang  diperlukan.  (Wanto, Alfi Haris, 2017)
Berhasil tidaknya sebuah
implementasi  terlihat  oleh  dua  hal  yaitu substansi kebijakan dan kondisi lingkungan implementasi. Substansi
kebijakan  yang  dapat  mempengaruhi implementasi, antara lain:
1. Keberadaan  dan  tujuan  kepentingan kelompok  sangat  sisteimatis  dalam mencapai tujuan.
2. Manfaat yang diterima.
3. Bentuk  perubahan  yang  diingini  dari sebuah kebijakan. Sedangkan  untuk  kondisi  lingkungan kebijakan yang
mempengaruhi implementasi antara lain:
1. Power,  kekuasaan,  kepentingan,  dan strategi  para  pihak  yang  terlibat dalam implementasi tersebut.
2. Bentuk perlakukan pemagang kekuasaan yang berjalan.
3. Bentuk  kepatuhan  dan  sensitivisme para pihak terhadap kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam mewujudkan keberhasilan suatu implementasi  kebijakan,  maka  suatu kebijakan  harus  mengacu  pada  aturan menjadi  panduan  pelaksanaan  kebijakan tersebut.  Selain  itu,  berhasil  tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari dampak yang  diperoleh  masyarakat  dan  adanya perubahan yang terjadi di masyarakat.
Grindle  menjabarkan  bahwa  dalam rangka mewujudkan keberhasilan implementasi  kebijakan  perlu  adanya sinergi  tiga  variabel  atau  faktor  penting yakni  kebijakan  tersebut,  organisasi,  dan lingkungan  kebijakan. (Akib,  2010)
Dengan berbagai kebijakan yang dibentuk pemerintah  dengan  kekuasaannya  akan memiliki  kekuatan  dan  kewenangan hukum  untuk  mengatur  masyarakat  dan sekaligus  memaksakan  segala  ketentuan yang telah ditetapkannya.  Dengan adanya sanksi  yang  bersifat  memaksa  akan terlihat  kewibawaan  dan  pengaruh  dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh
karena  itu,  perlu  diwujudkan  melalui kebijakan  yang  tepat,  maka  kebijakan dapat  berjalan  dengan  optimal  dan  sesuai dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Selain itu,  proses  implementasi  kebijakan  ini sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. (Aneta, 2010)
Melalui  kebijakan,  secara  otomatis akan  berpengaruh  langsung  terhadap kehidupan masyarakat dalam suatu negara.  Oleh  karenanya,  perlunya  sikap untuk  memperhatikan  dan  mengkritisi setiap  kebijakan  yang  belum  atau  sudah disahkan  untuk  mendapatkan  regulasi yang paling tepat dan berkeadilan.
Harus dipahami ketika proses pelaksanaan  pemungutan  masih  terdapat wajib  pajak  yang  mengajukan  keluhan dan  keberatan  atas  pelayanan  dan  tariff pajak  yang  harus  dibayar,  maka  perlu pertimbangan terhadap pertumbuhan, perkembangan,  investasi  dan  transaksi jual  beli  pada  suatu  daerah  menjadi rujukan yang dioptimalkan.
Berbagai  permasalahan  yang  terus terjadi  baik  dalam  bentuk  penerapan kebijakan  dan  pelaksanaan  pemungutan PBB  P2,  Pemerintah  Kabupaten  Indragiri Hilir telah memberikan kebijakan stimulus  PBB  P2  berupa  wujud  keadilan bagi  wajib  pajak  dengan  diterapkannya kebijakan  Penghapusan  Denda  Sanksi Administrasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  Dalam  Rangka Peringatan  Hari  Besar  Nasional  dan  Hari Lahir  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Tahun 2021.
Pengaturan  penetapan  tanggal  jatuh tempo  pembayaran  PBB  P2  Menurut Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun  2020  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun
2019 ditetapkan Pajak Bumi dan
Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak  Pajak.  Hal  itu  telah  sesuai  dengan Pasal  89  Ayat  (1)  huruf  f  Peraturan Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Nomor 1  Tahun  2019  tentang  Pajak  Daerah  dan Pasal  31  Ayat  (4)  Peraturan  Bupati Nomor  25  Tahun  2020  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan. Sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan  30  (tiga  puluh)  hari  setelah berakhirnya masa pajak Pajak.
B. Konsep  Penetapan  Tanggal  Jatuh
Tempo  Pembayaran  Pajak  Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berbicara  tentang  konsep  penetapan jatuh tempo tentu mengarah pada kebijakan  daerah  yang  telah  diatur  dalam perundangan  daerah,  melalui  instrumen perda atau perkada. Tetapi ketika pemaknaan  ini  memberikan  kesamaran maka akan berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan nantinya.
Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang,  kelompok  atau  Pemerintah dalam  suatu  lingkungan  tertentu  dimana terdapat  hambatan-hambatan  (kesulitan- kesulitan)  dan  kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan  tersebut  dalam  rangka mencapai  tujuan  tertentu.  (Leo  Agustino, 2008) Pendapat  ini  juga  menunjukkan bahwa  ide  kebijakan  melibatkan  perilaku yang  memiliki  maksud  dan  tujuan merupakan  bagian  yang  penting  dari definisi  kebijakan,  karena  bagaimanapun kebijakan  harus  menunjukkan  apa  yang sesungguhnya  dikerjakan  daripada  apa yang  diusulkan  dalam  beberapa  kegiatan pada suatu masalah.
Pengaturan pengelolaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2)  berdasarkan  hukum  positif  di Indonesia  ditetapkan  sesuai  dengan  UU Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Pada awalnya  PBB-P2  merupakan  pajak  yang proses  administrasinya  dilakukan  oleh pemerintah  pusat  sedangkan  seluruh penerimaannya  dibagikan  ke  daerah dengan  proporsi  tertentu.  Namun,  guna meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan  PBB,  maka  paling  lambat tanggal  1  Januari  2014  seluruh  proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemda.
Dengan kata lain, konsekuensi anggaran sangat diperlukan oleh pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan kewenangan yang sudah dilimpahkan dari pemerintah  pusat.  Kenyataan  seperti  ini berarti  sangat  membutuhkan  kepastian hukum  khususnya  untuk  pemerintah daerah, dalam hal pembiayaan pembangunan dapat dibiayai dari sumber- sumber  penerimaan  termasuk  pajak  dan retribusi di dalamnya.
Melihat  posisi  kebijakan  yang  telah dikeluarkan  pemerintah  pusat  dimana disebutkan  bahwa  “  Kepala  Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran  dan  penyetoran  pajak  yang terutang  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari kerja  setelah  saat  terutangnya  pajak  dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya  SPPT  oleh  Wajib  Pajak” telah  memberikan  ruang  yang  sangat terbuka bagi daerah
dalam menerjemahkan  makna  pasal  dimaksud. Hal  ini  dapat  terlihat  melalui  pengaturan di daerah melalui Pasal 89 Ayat (1) huruf f  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indragiri
Hilir  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Pajak
Daerah disebutkan “Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran yang terutang ditetapkan  sebagai  berikut  :  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan 30  (tiga  puluh)  hari  setelah  berakhirnya masa  pajak.  Dan  pada  Pasal  31  Ayat  (4) Peraturan  Bupati  Nomor  25  Tahun  2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  disebutkan bahwa  Jatuh  tempo  pembayaran  dan penyetoran  PBB  P2  yang  terutang ditetapkan  30  (tiga  puluh)  hari  setelah berakhirnya Tahun Pajak.
Penetapan jatuh tempo dapat dikatakan  menjadi  salah  satu  faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan  PBB  P2,  dimana  formulasi tersebut  terus  dilakukan  setiap  tahunnya. Bila  hal  ini  difahami  secara  lebih mendalam,  pemaknaan  “menentukan” dapat  juga  diterjemahkan  “menetapkan” tetapi  tidak  serta  berupa  keputusan. Pemaknaan ini tidak seharusnya dimaknai sempit, sehingga menjadi konteks “menghambat”, tetapi seharusnya dimaknai  lebih  luas  dengan  mengacu Pasal  101  UU  Nomor  28  Tahun  2009. Dan  apakah  Pemungutan  PBB  P2  yang berjalan sepanjang tahun dapat dipaksakan  dengan  pemaknaan  jatuh tempo  sebagai  bentuk  upaya  optimalisasi peningkatan  penerimaan  pendapatan  asli daerah  atau  apakah  jatuh  tempo  ini merupakan suatu keharusan ?.
Pemberian  makna  penetapan  melalui regulasi  di  daerah  memberikan  warna yang rumit yang berbeda dengan pemaknaan  menentukan  melalui  regulasi pusat  yang  hanya  menentukan  jatuh tempo  pembayaran  yang  hanya  tertera melalui  SPPT.  Perbedaan  makna  ini
menjadi disharmonisasi dalam pembayaran dan penyetoran pajak terutang. Menjadi sederhana dalam upaya pemungutan ini dengan menghapus istilah menetapkan  dan  menentukan  dalam pembayaran  PBB  P2  ini,  dan  mengikuti pemaknaan tahun pajak dalam pembayaran PBB P2 itu sendiri disamping  memang  perlu  penguatan kepatuhan dan kesadaran bagi wajib pajak serta  pengenaan  sanksi  pajak  bagi  wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.
Oleh    karena  itu  perlu  adanya pengaturan atau pembagian terhadap hasil PBB-P2  yang  dikelola  oleh    Pemerintah Pusat.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  Undang- undang  No.  33  Tahun    2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya pembagian PBB-P2 dan
BPHTB antara pusat dan daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab pembahasan  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengaturan  penetapan  tanggal  jatuh tempo  pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2)  menurut  Peraturan  Bupati Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2020 dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Indragiri  Hilir  Nomor  1  Tahun  2019 berbeda  dengan  ketentuan  didalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan
Retribusi Daerah. Pemaknaan “menetapkan”  dan  “menentukan”
jatuh  tempo  melalui  regulasi  daerah dan pusat dirasakan belum memberikan  kepastian  administrasi dalam  pembayaran  dan  penyetoran PBB  P2  dan  tidak  menyesuaikan makna  tahun  pajak  serta  dapat
berakibat pada kewajiban pembayaran  PBB  P2  melewati  tahun pajak.  Hal  ini  akan  membawa konsekuensi  kurangnya  efektifitas pemungutan  PBB  P2  dalam  rangka peningkatan
penerimaan
pendapatan asli daerah.
2. Perlu  dilakukan  harmonisasi  regulasi yang  ada  dengan  penyempurnaan ketentuan  dan  administrasi  yang  ada.
Hal  ini  penting  mengingat  peraturan pajak  daerah  dan  pajak  itu  sendiri sangat penting dan tentunya disesuaikan  dengan  perkembangan psikologis,  sosiologi  dan  ekonomi masyarakat.  Upaya  sosialiasi  atas peraturan-peraturan  perpajakan  yang dibuat  dan  yang  pentingnya  adalah menghimbau  kepada  wajib  pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya  secara  jelas,  benar, tepat waktu dan tepat jumlah.
Saran  yang  dapat  disampaikan  guna melengkapi  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Terkadang  hasil  pemungutan  pajak daerah di akhir tahun sebagai rujukan berhasil tidaknya capaian target yang ditetapkan, tetapi efektifitas pemungutan  banyak  didominasi  pada tata  kelola  administrasi  sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan pemungutan  pajak  daerah  sepanjang tahun  masih  terabaikan,  sehingga diharapkan  Pemerintah  Kab/  Kota yang  memiliki  kewenangan  lebih memprioritasikan  strategi  tata  kelola administrasi  yang  baik  dan  tertib. Dan oleh karenanya melalui momentum mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan
penerimaan  asli  daerah,  maka  perlu disempurnakan sesuai dengan
perkembangan
keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga  kebutuhan  regulasi  baru perlu disegerakan.
2. Dalam upaya peningkatan penerimaan  PBB  P2,  diperlukan komitmen  pemerintah  dalam  upaya memberikan  transparansi,  akuntabel dan  tertib  administrasi.  Hendaknya pemaknaan  kebijakan  jatuh  tempo pembayaran  PBB  P2  yang  terutang ditentukan  30  (tiga  puluh)  hari setelah  berakhirnya  masa  pajak  PBB P2  dan  jangka  waktu  pembayaran pajaknya  juga  ditentukan  hingga  31 Desember setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan:
Apa,  Mengapa,  Dan  Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik , 1 (1).
Aneta, A. (2010). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan  perkotaan  (P2KP)  di
Kota  Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik , 1 (1).
B.  Cakoro,  B.,  H.  S.  (2015).  Pengaruh
Pengetahuan  Perpajakan,  Kualitas Pelayanan  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Motivasi  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Dalam  Membayar Pajak. Jurnal  Perpajakan  (JEJAK) ,
1 (1).
Bohari.  (2012). Pengantar  Hukum  Pajak . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Diantha,  I.  M.  P.  (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif, . Jakarta: Kencana.
Eliana,    dkk.  (2021).  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Simeulue
Barat). Jurnal  JIMEBIS  –  Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business , 2 (1).
Hermansyah,  A.  A.  (2015). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Despenda Kota Makassar, . Hasanuddin.
Murtopo.  (2009). Peranan  Pajak  Dan Retribusi Untuk Menunjang Keuangan Daerah, Problem Desentralisasi  Dan  Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-
Daerah  Peluang  Dan  Tantangan Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya Daerah .  Yogjakarta:  Sekolah  Pasca
Sarjana UGM.
Nurhemi, G. S. (2015). Dampak Otonomi
Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan , 18 (2), 183–206.
Pasal 101 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan Retribusi Daerah.
Pranadata,  I.  G.  P.  (2014).  “Pengaruh Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelayanan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada
KPP Pratama Batu”,. Jurnal Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Brawijaya,
Malang .
Primandari,  A.  H.  (2012).  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan Fiskus,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Yang  Melakukan  Kegiatan Usaha  Dan  Pekerjaan  Bebas  (Studi Di  Wilayah  KPP  Pratama  Cilacap),.
Diponegoro  Journal  Of  Accounting ,
1 (1).
Pudyatmoko,  Y.  S.  (2002). Pajak  Bumi dan  Bangunan  (Studi  terhadap
Penetapan  Batas  Akhir  Pembayaran tentang Pajak), . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Roy Kelly. (1998). Keuangan Pemerintah Daerah  di  Indonesia  (Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia, . Jakarta: UI Press.
Rudi  Saputro,  D.  (2016). Efektivitas Penerimaan  PBB  Perdesaan  dan Perkotaan  (PBB  P2)  Terhadap Penerimaan PAD . Jurusan
Administrasi  Bisnis.  Fakultas  Ilmu Administrasi Bisnis.
Siti  Munawaroh,  Roliah  Nuryantika  E,
Santy  Rahayu,  Shanty  Puspita  Sari, S.  R.  (2014).  Dampak  Pengalihan PBB-P2  menjadi  Pajak  Daerah
Peluang dan Tantangan. Jurnal Riset
Manajemen dan Akuntansi , 2 (1).
Suhartono,  S.  (2019).  Hukum  Positif
Problematik  Penerapan  dan  Solusi Teoritiknya. DiH Jurnal Ilmu Hukum , 15 (2).
Sutendi.  (2009). Implikasi  Hukum  Atas Sumber  Pembiayaan  Daerah  Dalam Kerangka  Otonomi  Daerah .  Jakarta:
Sinar Grafika.
W. Putra, E. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah . Depok: Rajawali Pers.
Wanto,  Alfi  Haris,  A.  A.  S.  (2017). Implementasi  Program  Banyuwangi Mengajar  dalam  upaya  peningkatan kualitas  pendidikan  (Studi  pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 3 (2).
Widodo,  W.  (2010). Moralitas,  Budaya dan  Kepatuhan  Pajak .  Bandung:
Alfabeta.