## DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

## CIVIL SERVICE DISCIPLINE BASED ON THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 53 YEAR 2010 VIEWED FROM THE PERSONEL LAW ASPECT IN INDONESIA

## Gusti Lanang Rakayoga
BKD dan Diklat Provinsi NTB Email : grakayoga@yahoo.com
Naskah dimuat : 02/05/2014; revisi : 30/05/2014; disetujui : 07/08/2014

## A bstrAct
Stressing toward civil servant discipline in the era of reformation and autonomy by government is a positive response to achieve a world class governance of Indonesia government. Based on the view,  it can be formulated problem as follows as: How is the regulation of civil servant discipline in the laws in Indonesia? How is the procedure of civil servant disciple sanction in Indonesia? This research is a normative law research with using law,  conceptual,  and case approach. From the research can be concluded as follows as: (1) Law norm formulation in article 3 number 11 of government regulation number 53 year 2010 about coming work obligation and obey to the work hour and its description are a vague law norm formulation,  not clear,  not complete and hard to apply and give more dispensation to the high rank official to do more interpretations in the execution. (2) The membership structure of personnel Board (BAPEK) based on the government regulation number 53 year 2010 contains of minister and high rank official who has a lot of work to do,  and need much cares,  energies,  times are potential to hinder the BAPEK meetings and legality of BAPEK decree. (3) Law norm formulation in the head regulation of personnel state board number 21 year 2010 on enclosure of character E about discipline law conveyance number 7 is a vague law norm formulation and not clear.

## Keywords: Civil Servant Discipline,  Personnel law.

## A bstrAct
Penekanan terhadap disiplin pegawai negeri sipil di era reformasi dan otonomi daerah oleh pemerintah merupakan respon positif untuk mewujudkan pemerintahan Indonesia yang berkelas dunia/ world class governance. Berdasarkan pemikiran yang demikian dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pengaturan disiplin PNS dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimanakah mekanisme penjatuhan hukuman disiplin PNS di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,  konsepsual,  dan kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Rumusan norma hukum yang terkandung pada Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja beserta penjelasannya merupakan rumusan norma hukum yang kabur,  tidak jelas,  tidak lengkap dan sulit untuk diterapkan serta memberikan kelonggaran bagi pejabat yang berwenang menghukum untuk melakukan multi tafsir dalam penegakkannya di lapangan. (2) Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 yang terdiri dari para menteri dan pejabat negara yang secara fungsional kelembagaan memiliki bobot dan beban
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## PENDAHULUAN
s ebagaimaNa terliHat sepaNjaNg sejarah pemerintahan di Indonesia,  maka kedudu- kan dan peranan pegawai negeri sipil adalah penting dan menentukan,  karena PNS adalah unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pem- bangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. 1
Di era reformasi dan otonomi daerah, sorotan terhadap kinerja birokrasi pemer- intahan dan perilaku PNS oleh pelbagai el- emen masyarakat makin sering diwa- canakan dan bahkan menjadi pemeberita- an yang menarik yang diliput dalam berb- agai media massa. Sorotan yang paling tajam pernah disampaikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia Kelima, Megawati Sukarno Putri yang mengung- kapkan kegerahannya kepada birokrasi pa- da saat rapat pendayagunaaan aparatur negara (Rakorpannas) dengan menyata- kan,  “ birokrasi sebagai keranjang sampah ”. Kemudian dilanjutkan pada saat Rakor- pannas kedua,  muncul ungkapan beliau, “pemerintah sangat berupaya menaikan gaji PNS,  tetapi apakah sudah benar kin- erjanya,  KKNnya,  dan disiplinnya itu, kalau PNS digaji puluhan juta”. 2 Sorotan dan keritikan tajam Megawati terhadap kinerja dan disiplin PNS,  diperkuat lagi oleh pernyataan Feisal Tamin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Di era Pemerintahan Kabinet Gotong Roy- ong Megawati yang menilai bahwa,  “seba-
1 H. Nainggolan,  Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Cetakan Kesepuluh,  Jakarta,  1986,  Hlm.,  23.
2 Feisal Tamin,  Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara,  Cetakan Kedua, Belantika,  Jakarta,  2004,  Hlm.,  25.
gian besar aparatur birokrasi (sekitar 53 persen) tidak produktif dan sulit didorong untuk menjalankan tugas secara pro- fesional”. 3
Hal-hal lain yang menjadi sorotan umum terhadap perilaku pegawai negeri sipil adalah pelanggaran peraturan disiplin seperti datang ke kantor terlambat,  pulang lebih cepat,  berkeliaran di tempat kera- maian pada saat jam kerja,  pemborosan waktu kerja,  keterlibatan birokrasi dalam arena politik praktis,  ketidak profesiona- lan birokrasi,  perbuatan asusila yang men- jatuhkan martabat PNS sehingga menam- bah lagi kelengkapan citra buruk birokrasi Indonesia. Pernyataan pelanggaran disiplin PNS yang terus meningkat sepanjang ta- hun di Indonesia dikemukakan oleh juru bicara Kementerian Negara Aparatur Neg- ara Dan Reformasi Birokrasi yang me- nyatakan bahwa,  “ pelanggaran disiplin PNS beragam mulai bolos kerja,  meninggal- kan tugas kantor hingga beristri tanpa izin. Agregatnya sebenarnya tidak terlalu tetapi saya lihat ada trend sedikit meningkat. Be- rarti ada peningkatan dari tahun se- belumnya ”. 4
Hasil putusan sidang Badan Pertimban- gan Kepegawaian (BAPEK) terhadap pe- lang garan disiplin pegawai negeri sipil baik PNS pusat,  daerah provinsi,  kabupaten dan kota selama tahun 2012 sampai den-
3 Abdul Aziz SR,  “Membangun Etika Birokrasi, ” dalam I Nyoman Naya Sujana,  ed.,  Pembangunan Moral Bangsa Sebuah Wacana Sosial Budaya,  Cetakan Pertama, PT Java Pustaka Media Utama,  Surabaya,  2005,  Hlm. 123-124.
4 Www. portalkbr.com/berita/nasional/2668564- 4202. html,  diakses pada 19 November 2013.
tugas yang berat serta menguras banyak perhatian,  pemikiran dan waktu dipandang berpotensi untuk menghambat sidang-sidang BAPEK dan legalitas atas putusan BAPEK. (3) Perumusan norma hukum yang dibangun dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 pada lampiran huruf E Penyampaian Hukuman Disiplin angka 7 merupakan rumusan norma hukum yang kabur dan tidak jelas.
Kata Kunci: Disiplin Pegawai Negeri Sipil,  Hukum Kepegawaian.
Gusti Lanang Rakayoga | Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 ........... gan 2013 menunjukan angka sebagai be- rikut 5 :

## Tabel 1
Hasil Putusan Sidang BAPEK Terhadap Pelanggaran Peraturan Disiplin  PNS
Pusat,  Daerah Provinsi,  Kabupaten dan Kota Tahun 2012-2013. No. Tahun Jumlah Pelanggaran 1. 2. 3. 4. 5. 28 Desember 2012 1 Maret 2013 10 Mei 2013 19 Juli 2013 24 Oktber 2013 56 50 59 71 64
Sumber: Data diolah dari sidang putusan BAPEK tahun 2012-2013.
Peningkatan jumlah pelanggaran terha- dap peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS mencapai pun- caknya pada periode 19 Juli 2013 sebanyak 71 PNS menunjukan bahwa para PNS ma- sih banyak yang tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan disiplin PNS tersebut. Akibatnya banyak PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian ti- dak dengan hormat sebagai PNS dengan kasus pelanggaran tidak masuk kerja lebih dari 46 hari,  pemalsuan dokumen,  pen- jatuhan martabat negara/pemerintah,  pe- nyalahgunaan wewenang.
Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat ti- dak atas permintaan sendiri dan pember- hentian tidak dengan hormat kepada para PNS, sebagai salah satu contoh bentuk komitmen yang kuat dari para pejabat pemerintah untuk menegakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil guna mewu- judkan PNS yang bermoral, berdisiplin, handal dan profesional dalam melayani masyarakat.
5 Https://www.google.com/#=data=disiplin  PNS, pemberian sanksi PNS,  diakses pada 19 November 2013
Walaupun pemerintah sudah menerbit- kan sejumlah peraturan perundang-undan- gan di bidang kepegawaian dan salah satu- nya adalah peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 yang merupakan koreksi atas peraturan pemerintah nomor 30 ta- hun 1980 tentang disiplin PNS dengan tu- juan menjadikan sosok PNS yang disiplin, bermoral,  berwibawa dan profesional dalam mengemban tugas umum pemerin- tahan dan pembangunan,  namun realita dan faktanya masih banyak PNS yang me- langgar peraturan disiplin PNS terutama pasal 3 angka 11 tentang kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja kantor. Menyaksikan perilaku PNS yang indisipliner, penulis tertarik untuk me- laku kan penelitian lebih lanjut terhadap keberadaan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 pasal 3 angka 11 tentang ke- wajiban PNS masuk kerja dan menaati ke- tentuan jam kerja kantor dan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut, tulisan ini hendak melakukan studi ter- hadap pengaturan disiplin pegawai negeri sipil dalam peraturan perundang-undan- gan dan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil di Indonesia- Penelitian ini menggunakan metode yuri- dis normatif dengan pertimbangan bahwa, penelitian ini berangkat dari analisis per- aturan perundang-undangan yang men- jelas kan tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan disiplin pegawai negeri sipil di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum prim- er,  bahan hukum sekunder,  dan bahan hukum tersier. Adapun pendekatan yang digunakan antara lain: pendekatan perun- dang-undangan ( statute approach ),  pen- dekatan konsep ( conceptual approach ),  dan pendekatan kasus ( case approach).
Pendekatan perundang-undangan ada- lah suatu pendekatan yang dilakukan den-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
325~337
gan menelaah peraturan perundang-un- dangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konsep merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-dok- trin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argu- mentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-ka- sus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BA- PEK) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam proses pengum- pulan bahan,  peneliti menggunakan studi dokumenter,  yaitu mengumpulkan bahan- bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian. Setelah bahan hukum ter kumpul,  tahap berikutnya pengolahan bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hu- kum dan dilakukan analisis data yang hasilnya untuk memperkuat penelitian. Analisis data menggunakan analisis kuali- tatif,  artinya bahan hukum kepustakaan dianalisis secara mendalam.
Metode analisis kualitatif digunakan berdasarkan suatu pertimbangan bahwa bahan hukum yang dianalisis diperoleh dari berbagai sumber dan sifat dasar bahan hukum yang dianalisis adalah menyeluruh serta memerlukan informasi yang men- dalam. Selanjutnya untuk menjawab per- soalan dalam penelitian ini,  cara penyimp- ulan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan menarik suatu ke- simpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan penjelasan terhadap suatu kebenaran sehingga mem-
peroleh suatu gambaran yang jelas menge- nai disiplin pegawai negeri sipil berdasar- kan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 ditinjau dari aspek hukum kepe- gawaian.

## PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia
Pembangunan hukum di bidang kepega- waian sebagai sarana untuk melakukan pe- rubahan sosial di era orde reformasi ini makin gencar dilakukan oleh pemerintah. Pemerintahan di era orde reformasi, me nyadari bahwa untuk membentuk pro- fesionalisme pegawai negeri sipil maka mereka harus steril dari arena politik, oleh karena itu diterbitkan peraturan yang me- ngatur tentang netralitas pegawai  negeri.
Untuk membentuk sosok pegawai neg- eri yang handal,  disiplin,  bermoral dan profesional sesuai kebutuhan  dan tuntut- an reformasi,  pemerintahan orde reforma- si telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain: undang- undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara,  undang-undang no- mor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian,  undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,  peraturan pemerintah no- mor 37 tahun 2004 tentang larangan pega- wai negeri sipil menjadi anggota partai politik,  peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil,  per- aturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil,  per- aturan presiden nomor 81 tahun 2010 ten- tang grand design reformasi birokrasi,  per- aturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 39 tahun 2012 tentang pengembangan budaya kerja aparatur negara.
Gusti Lanang Rakayoga | Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 ...........
Dengan diterbitkannya sejumlah per- aturan perundang-undangan tersebut menandakan bahwa upaya pemerintah un- tuk mewujudkan birokrasi (pegawai neg- eri) yang disiplin,  bermoral,  bermartabat dan profesional menjadi agenda yang sangat penting untuk mewujudkan bi- rokrasi pemerintahan Indonesia yang ber- kelas  dunia ( world class governance ). Ber- kaitan dengan penelitian ini,  maka kehad- iran peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil merupakan koreksi atas peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980. Per- aturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil dibentuk saat rezim pemerintahan orde baru,  sementara peraturan pemerin- tah nomor 53 tahun 2010 dibentuk saat rezim pemerintahan orde reformasi.
Semangat dan kondisi psikologis ma- syarakat dan aparatur negara diera orde baru berbeda dengan semangat dan kondisi masyarakat di era orde reformasi. Di era orde baru praktek penyelenggaraan pemer- intahan kenegaraan yang otoriter dan kekuatan eksekutif yang dominan diband- ing dengan kekuatan legislatif mewarnai politik hukum pada saat itu. Produk- produk hukum yang diciptakan oleh lem- baga eksekutif dan legislatif cenderung berpihak kepada kepentingan eksekutif. Kontrol legislatif terhadap penyelenggara- an pemerintahan negara hampir tidak ada, kalau pun ada hanya terbatas formalitas untuk menyetujui kepentingan eksekutif.
Oleh karena itu di era orde baru,  prak- tek KKN tumbuh subur dan dilakukan se- cara sistematis. Keadaan ini juga mempen- garuhi pola pikir aparatur negara. Apara- tur negara bukan menjadi pelayan ma- syarakat,  melainkan menjadi sosok yang ingin dihormati karena kekuasaan yang melekat padanya. Sehingga masyarakat ha- rus mengabdi kepada pemerintah. Hege- moni kekuasaan eksekutif yang begitu
dominan di era orde baru sehingga upaya untuk melakukan perubahan peraturan pe- rundang-undangan sangat lamban. Sebagai contoh,  misalnya kurun waktu perubahan peraturan disiplin pegawai negeri memer- lukan waktu 30 (tiga puluh tahun),  un- dang-undang pokok kepegawaian nomor 8 tahun 1974 terbit pada tahun 1974,  baru dicabut oleh pemerintahan rezim reforma- si di tahun 1999 melalui pembentukan un- dang-undang nomor 43 tahun 1999,  per- aturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil terbit pada tahun 1980,  juga dicabut di era pemerintahan orde reformasi me- lalui peraturan pemerintah nomor 53 ta- hun 2010. Suatu perubahan yang lama dalam pembentukan peraturan kepega- waian di Indonesia,  jika melihat tuntutan masyarakat dan respon hukum untuk m e- menuhinya.
Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 lahir sebagai koreksi atas peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 yang di- pandang muatan materi  pengaturannya belum lengkap,  rinci dan tegas dalam me- mberi sanksi kepada pegawai negeri sipil yang tidak menaati kewajibannya dan me- langgar larangan yang sudah ditetapkan. Misalnya,  mengenai ketentuan masuk ker- ja yang pengaturannya berdasarkan per- aturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil,  memiliki celah kelemahan dalam penjatuhan hukuman disiplin berat kepada pegawai negeri sipil berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang dasar pengenaan penjatuhan hukuman adalah sebagai berikut:
Pasal 12 angka 1 menyebutkan,  PNS meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus diberhentikan pembayaran gajinya pada bulan ketiga. Kemudian
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
325~337
pada pasal 12 angka 2 (dua)  menye- butkan,  PNS yang meninggalkan tu- gas dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus secara tidak sah diberhenti- kan tidak dengan hormat sebagai PNS. 6
Jika dicermati pasal 12 angka 2 tersebut, apabila sehari sebelum genap enam bulan pegawai negeri sipil tersebut masuk kan- tor,  maka ketentuan pemberlakuan pasal 12 angka 2 (dua) tersebut akan gugur demi hukum. Oleh karena itu,  ketentuan pen- gaturan masuk kerja yang demikian,  ma- sih terdapat celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai negeri sipil supaya tidak dapat diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Selain itu juga, per- aturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tidak mengatur  materi tentang klasifikasi pelanggaran,  jenis pelanggaran dan kri- teria penjatuhan hukuman disiplin serta pemberian sanksi kepada pejabat yang ber- wenang menghukum yang tidak menjatuh- kan hukuman disiplin kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin.
Untuk menutupi celah-celah kelemahan yang ada pada peraturan pemerintah no- mor 30 tahun 1980 maka lahirlah per- aturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kela- hiran peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 mengharapkan PNS akan lebih meningkatkan disiplin kerjanya dalam rangka mensukseskan reformasi birokrasi di Indonesia Guna menciptakan suatu pemerintahan yang baik dan bersih ( a clean and good governance) dan pada akh- irnya pemerintahan Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia ( a world class governance ).
Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dimaksudkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin,  sehingga dapat men-
6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
jamin terpeliharanya tata tertib dan kelan- caran pelaksanaan tugas serta untuk dapat mendorong PNS untuk lebih produktif ber- dasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Peraturan pemerintah ini memuat tentang kewajiban,  larangan dan huku- man disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran,  agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan mem- perbaiki diri pada masa mendatang. Dalam peraturan pemerintah ini secara tegas dise- butkan jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelangga- ran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin.
Demikian juga dengan batasan ke- wenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam per- aturan pemerintah ini. Penjatuhan huku- man berupa jenis hukuman disiplin ringan,  sedang atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilaku- kan.
Peraturan pemerintah ini,  juga menga- tur secara tegas ketentuan mengenai peja- bat yang berwenang menghukum,  tetapi tidak menjatuhkan hukuman disiplin ke- pada bawahannya yang terbukti melanggar kewajiban dan larangan yang sudah di- tetap kan. Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah ini. Se- lain hal tersebut,  bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif sehingga dapat dihindari terjadinya kese-
Gusti Lanang Rakayoga | Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 ........... wenang-wenangan dalam penjatuhan hu- kuman disiplin.
Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 memuat 15 (lima belas) kewajiban dan 17 (tujuh belas) larangan bagi PNS. Penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran dis- iplin terutama pasal 3 angka 11 tentang ke- wajiban masuk kerja dan menaati ketentu- an jam kerja,  dapat dioptimalkan penjatu- han hukumannya oleh pejabat yang ber- wenang menghukum apabila norma hu- kum yang mengatur tentang ketentuan tersebut jelas,  lengkap,  praktis dan mu- dah dilaksanakan.
Di dalam penjelasan pasal 3 angka  11, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja adalah setiap PNS wajib datang,  melaksanakan tugas, dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7, 5 (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
Perumusan keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara ku- mulatif dan dikonversi 7, 5 (tujuh seten- gah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja hanya diperuntukkan bagi le- mabaga dan instansi pemerintah pusat dan daerah yang menggunakan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, sehingga jumlah jam kerja PNS dalam seminggu mencapai 37,  5 jam. Bagaimana dengan pengaturan jam kerja lembaga/instansi pemerintah daerah provinsi,  kabupaten dan kota yang menggunakan enam hari kerja?.
Bagaimana dengan pengaturan jam kerja untuk lembaga/instansi pemerintah yang melakukan pelayanan 24 (dua puluh
empat) jam kepada masyarakat yang cara kerjanya menggunakan shif seperti pelay- anan rumah sakit dan pemadam keba- karan. Bagaimana juga untuk pengaturan kerja di perguruan tinggi. Semua hal terse- but belum diatur secara jelas dan tegas oleh peraturan pemerintah nomor 53 ta- hun 2010 terutama pasal 3 angka 11 men- genai kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja kantor.
Perumusan norma hukum yang masih kabur sehingga memberi keleluasaan kepa- da pejabat yang berwenang menghukum untuk melakukan intepretasi hukum maka akan muncul multi tafsir antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lainnya se- hingga untuk mewujudkan kepastian dan penegakkan hukum akan berjalan lambat. Di samping itu,  secara psikologis norma hukum yang  dirumuskan tidak final akan menyulitkan secara teknis penegakkannya di lapangan. Pejabat yang berwenang men- ghukum dibebani dengan tugas tambahan lagi untuk melakukan konversi kelam- batan masuk kerja dan pulang kantor lebih cepat yang dilakukan oleh bawahannya tanpa alasan yang sah (yang dapat diterima akal sehat).
Dalam situasi dan kondisi norma yang demikian,  pada akhirnya pejabat yang se- harusnya melakukan penegakkan hukum cenderung untuk melakukan pembiaran kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja kantor,  se- hingga rumusan norma hukum yang ada tersebut tidak dapat diberlakukan kepada pegawai,  dan pada akhirnya hukum terse- but tidak bekerja dan hidup dalam komu- nitas yang menjadi pendukung hak dan ke- wajiban.
Kecenderungan fenomena pembiaran penegakan hukum terhadap kelambatan masuk kerja dan pulang kantor lebih cepat oleh pejabat yang berwenang menghukum dapat dilihat dari kasus-kasus pelanggaran
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
Pelanggaran Peraturan Disiplin PNS Pusat,  Daerah Provinsi,  Kabupaten Dan Kota Bu-
lan Maret Tahun 2014 No. Tahun Jumlah Pelang- garan Keterangan 1. 1 Maret 2014 54 45 PNS diduga bermasalah pada presensi tidak masuk kerja lebih dari 46 hari. 10 PNS diduga melakukan tindakan asusila,  kumpul kebo,  mencemarkan martabat bangsa,  pemerintah, pemalsu dokumen dan penyalahgunaan wewenang.
38 kasus pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat dikabulkan oleh BAPEK
Sumber: Diolah dari data www.aparatur sipilnegara.com/p= 94.
Berdasarkan Putusan Sidang BAPEK pada bulan Maret Tahun 2014,  terlihat se- cara jelas bahwa dari 54 (lima puluh em- pat) pegawai negeri sipil yang dijatuhkan hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),  sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kasus pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang dikuatkan/dikab- ulkan oleh BAPEK,  dan 16  (enam belas) kasus pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang dibatalkan. Dari 54 (lima puluh empat) kasus pelanggarann disiplin pega- wai negeri sipil yang disidang oleh BA- PEK,  terdapat sebanyak 45 (empat puluh lima) kasus pelanggaran disiplin pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 46 (em- pat puluh enam) hari kerja,  tidak ada ka- sus yang oleh karena terlambat masuk ker- ja dan pulang kerja lebih cepat,  sebanyak 10 (sepuluh) kasus pelanggaran disiplin pegawai karena tindakan asusila,  kumpul kebo,  mencemarkan martabat bangsa, pemerintah,  pemalsu dokumen dan peny- alahgunaan wewenang.
Sebagai akibat rumusan norma hukum yang kabur,  maka akan timbul kesulitan dalam penegakkannya,  sehingga tidak menjamin terwujudnya kepastian hukum. Selain itu juga,  akibat kekaburan norma hukum yang ada,  maka akan berpengaruh terhadap  munculnya kesadaran kolektivi- tas baru dikalangan pegawai,  yaitu sikap tahu sama tahu,  aksi diam sama diam ter- hadap setiap pelanggaran disiplin yang ter- jadi di lingkungan organisasi. Semua pihak yang berkepentingan melakukan usaha dengan semangat simbiosis mutualisme atas dasar prinsip yang penting semuanya selamat. Kesadaran kolektivitas yang demikian itulah menjadi penghambat bagi penegakkan hukuman disiplin PNS yang diharapkan.
Perumusan norma hukum yang kabur yang terdapat pada Pasal 3 angka 11 Per- aturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 beserta penjelasannya,  sehingga  menjadi masalah utama penghalang penegakannya secara optimal kepada PNS,  ditambah lagi
kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja kantor.
Dari banyak kasus pelanggaran disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang ber- wenang menghukum,  sebagian besar terkait dengan pelanggaran tidak masuk kerja yang sangat ekstrim yang dilakukan
pegawai yang tidak masuk kerja seharian penuh dan sedikt sekali kasus yang mencakup keterlambatan masuk kerja dan pulang lebih cepat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.
Tabel 2.
Hasil Putusan Sidang BAPEK Terhadap
Gusti Lanang Rakayoga | Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 ........... dengan banyaknya permasalahan yang me- nimpa birokrasi saat ini seperti permasala- han kelembagaan,  kepegawaian,  dan ket- atalaksanaan makin melengkapi hambatan untuk melakukan penegakkannya. Di bi- dang kelembagaan,  misalnya masih adan- ya tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan antara lembaga pemerintah yang satu den- gan yang lainnya,  baik pada tataran lem- baga pemerintah,  provinsi,  kabupaten dan kota; distribusi pekerjaan antara lem- baga dan atau unit kerja yang satu dengan yang lainnya belum berjalan secara propor- sional.
Di bidang kepegawaian,  misalnya ma- sih terdapat penempatan pegawai dalam menduduki jabatan baik pada jabatan fungsional umum maupun pada jabatan struktural yang tidak sesuai dengan kom- petensinya; masih adanya pangkat pejabat struktural yang lebih rendah dari pangkat bawahannya. Di bidang ketatalaksanaan, misalnya masih adanya pegawai terutama yang tidak memiliki nama jabatan dan uraian jabatan yang jelas,  sehingga mere- ka tidak mengetahui apa yang harus diker- jakan; Standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sebagian besar belum ada pada satuan kerja perangkat pemerintahan.
Oleh karena itu,  untuk mencegah peny- impangan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 teruta- ma pada Pasal 3 angka 11,  maka perlu di- lakukan perumusan ulang,  dan dirumus- kan dengan kata atau kalimat yang jelas, lengkap dan terukur agar tidak menimbul- kan multi intepretasi atau salah paham bagi pihak yang berkepentingan untuk menerapkan ketentuan aturan tersebut. Rumusan norma hukum yang tertuang di dalam peraturan pemerintah,  instruksi, atau pedoman yang tidak dapat dimengerti
atau tidak mudah diingat,  dan sulit untuk diterapkan oleh pegawai tentu saja mudah untuk dilanggar. 7
Selain masalah rumusan  norma hukum yang kabur sehingga implementasi per- aturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 pasal 3 angka 11 tidak dapat berjalan opti- mal,  faktor faktor pendorong atau penye- bab terjadinya penyimpangan menurut Su- jamto,  ada tiga,  yaitu: pertama,  faktor subyektif,  kedua,  faktor obyektif,  ketiga faktor ekologis. 8 Perincian dari masing-ma- sing faktor tersebut dapat digambarkan dalam tabel 3 sebagai beriku:
Tabel 3 Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Faktor Subyektif Faktor Obyektif Faktor Ekologis 1.Kemampuan a. Tehnis 1.Standar salah 1.Kewenangan b.Manajerial 2. Mental 3.Kondisi Kelu- arga 2. Standar tidak sesuai dengan lapangan 3. Standar tidak jelas 2.Pengawasan lemah: a. SPM b.Pengawasan atasan lang-
sung
c.Pengawasan fungsional
3. Sosial Budaya
4. Force majeur
Sumber :  Data dikutip dari Sujamto dalam buku Aspek-Aspek Penting pengawasan di Indonesia.
Mencermati tabel 3 tersebut,  yang ter- masuk dalam faktor subeyektif mencakup: kemampuan (tehnis,  manajerial),  mental, dan kondisi keluarga. Faktor obyektif men- cakup: standar salah,  standar tidak sesuai dengan lapangan,  standar tidak jelas. Fak- tor ekologis mencakup kewenangan,  pen- gawasan lemah (SPM,  pengawasan atasan
7 A.A. Gondokusumo, Komunikasi Penugasan Bagi Eksekutif,  Supervisor,  Karyawan ,  Cetakan Kedua, Gunung Agung,  Jakarta,  1983,  Hlm.,  140-141.
8 Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia , Cetakan ketiga,  Sinar Grafika,  Jakarta,  Hlm. 68.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
325~337
langsung,  pengawasan fungsional,  sosial budaya, force majeur ).
Dengan mencermati ketidak optimalan penegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terutama pada Pasal 3 ang- ka 11  yang disebabkan oleh kekaburan hu- kum dan permasalahan-permasalahan bi- rokrasi lainnya ,  maka  solusi yang dapat dilakukan untuk efektifitas penegakkan Pasal 3 angka 11 adalah melalui optimalisa- si fungsi pembinaan dan pengawasan kepa- da pegawai negeri sipil. Optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan ini dapat di- lakukan melalui pembinaan dan penga- wasan secara fungsional yang dilakukan oleh perangkat pemerintah dan atasan langsung pegawai.
Perangkat pemerintah pusat,  propinsi, kabupaten dan kota seperti Inspektorat Ke- menterian/lembaga,  Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Kota agar melakukan pemeriksaan yang lebih intensip terhadap disiplin pegawai di lembaganya masing-masing dan memberi- kan sanksi yang tegas dan adil kepada pegawai yang melanggar ketentuan per- aturan disiplin pegawai negeri sipil.
Pengawasan atasan langsung terhadap bawahan  yang merupakan tanggungjawab setiap atasan langsung agar lebih diinten- sipkan oleh setiap atasan untuk menjamin bawahannya tidak melakukan pelangga- ran-pelanggaran disiplin pegawai. Dalam hubungan ini, apabila bawahannya me- lakukan pelanggaran,  maka atasan wajib melakukan pembinaan kepada bawahan- nya sampai bawahannya menyadari benar tentang hak,  kewajiban,  dan tanggung- jawabnya sebagai pegawai negeri sipil.
Selain itu juga,  perangkat pemerintah propinsi,  kabupaten dan kota seperti Satu- an Polisi Pamong Praja (Satpol PP),  yang secara fungsional melakukan penegakkan terhadap peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah agar lebih intensip
melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke- pada pegawai negeri sipil di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada jam-jam kerja kantor untuk mengetahui tingkat dis- iplin pegawai negeri sipil; melakukan razia di pusat-pusat keramaian,  perbelanjaan, pasar dan mol untuk menjaring pegawai negeri sipil yang berkeliaran pada jam-jam kerja kantor.
Apabila pembinaan dan pengawasan secara fungsional yang dilakukan oleh perangkat pemerintah dan atasan langsung ini berjalan lancar dan berkesinambungan, maka upaya mewujudkan displin pegawai negeri sipil yang merupakan tujuan dari peraturan disiplin pegawai negeri sipil akan tercapai.
B. Mekanisme Penjatuhan Disiplin Peg- awai Negeri Sipil
Mekanisme penjatuhan hukuman di- siplin merupakan proses atau kegiatan yang harus dilalui sebelum pegawai negeri sipil dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum me- liputi kegiatan pemanggilan,  pemeriksaan, penjatuhan hukuman dan penyam paian keputusan. Bilamana pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin merasa tidak puas atas hukuman disiplin berupa hukuman disiplin ringan, sedang atau berat maka pegawai negeri sipil dapat me- lakukan upaya administartif keberatan atau banding administratif.
Keberatan hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil yang dijatuhi huku- man disiplin ringan dan sedang yang dapat disampaikan kepada atasan pejabat yang menjatuhkan hukuman. Sementara,  band- ing administratif diperuntukan bagi pega- wai negeri sipil yang dijatuhi hukuman di- siplin berat,  berupa pemberhentian den- gan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemebrhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Badan Pertimbangan Kepagawaian (BAPEK).
Gusti Lanang Rakayoga | Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 ...........
Badan Pertimbangan Kepegawaian meru- pakan lembaga peradilan yang mengadili sengketa pelanggaran disiplin pegawai neg- eri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.
Berkaitan dengan susunan keanggotaan BAPEK sesuai pasal 4 angka 1 dan angka 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2011 yang terdiri dari 5 (lima) orang ang- gota dengan rincian,  yaitu Menteri Pen- dayagunaan Aparatur Negara Dan Refor- masi Birokrasi selaku Ketua dan juga merangkap anggota; Kepala Badan Kepega- waian Negara selaku Sekretaris dan juga merangkap anggota; Sekretaris Kabinet se- laku anggota; Kepala Badan Intelijen Nega- ra selaku anggota; Jaksa Agung Muda yang membidangi urusan keperdataan dan tata usaha negara Kejaksanaan Agung selaku Anggota; Direktur Jenderal yang membi- dangi urusan perundang-undangan Ke- menterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia selaku anggota; dan Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Repub- lik Indonesia selaku anggota,  isu keka- buran hukum yang ada adalah mengenai kedudukan sebagian besar anggota BAPEK sebagai Pejabat negara dan/atau pejabat publik terhadap hasil putusan BAPEK berupa putusan yang memperkuat,  mem- perberat,  memperingan,  atau membatal- kan atas penjatuhan hukuman yang di- lakukan oleh pejabat pembina kepega- waian atau Gubernur sebagai wakil Pemer- intah.
Kedudukan BAPEK yang keanggotaan- nya diduduki oleh Para  Pejabat Negara dan/atau Pejabat Publik tersebut,  secara fungsional kedinasan sudah memiliki bob- ot beban tugas dan tanggungjawab yang berat dan strategis,  sehingga memerlukan dan menguras banyak waktu , tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan tugas-tugas- nya,  belum lagi ditambah dengan tugas-tu- gasnya sebagai anggota BAPEK. Oleh kare-
na itu,  ditinjau dari aspek beban tugas dan tanggungjawabnya yang berat dan strategis yang ada pada semua anggota BAPEK tersebut maka keberadaan anggota yang demikian berpotensi untuk menghambat jalannya sidang-sidang BAPEK dan legali- tas putusan BAPEK. Apakah memung- kinkan anggota BAPEK yang bersangkutan untuk menghadiri sidang-sidang BAPEK yang pelaksanaan sidang paling sedikit sekali dalam sebulan sesuai dengan keten- tuan pasal 10 angka 1 dan sidang BAPEK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan paling sedikit 3 orang ang- gota? Apakah ketidak hadiran anggota BA- PEK dalam persidangan BAPEK dapat didelegasikan kepada pejabat lain/bawah- annya?. Bagaimanakah dengan legalitas Putusan BAPEK yang tidak dihadiri oleh anggota BAPEK.
Mencermati keberadaan  keanggotaan BAPEK yang demikian  maka masalah su- sunan keanggotaan BAPEK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 perlu dicabut dan dirumuskan kem- bali terhadap anggota yang tidak mengiku- ti sidang-sidang sehingga menjadi suatu rumusan yang jelas dan tegas sehingga ti- dak akan menimbulkan potensi permasala- han hukum atas legalitas putusan BAPEK.
Mengenai  penyampaian hukuman dis- iplin yang tertuang di dalam lampiran per- aturan kepala badan kepegawaian negara nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang banyaknya 8 ( delapan) butir itu,  jika dikaji satu persatu maka ru- musan norma hukum pada angka 7 yang berbunyi,  “apabila PNS yang dijatuhi hu- kuman disiplin tidak hadir pada saat pe- nyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepa- da yang bersangkutan melalui alamat tera- khir yang diketahui dan tercatat di instan- sinya”.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 325~337
Rumusan norma hukum ini berpotensi untuk menimbulkan permasalahan hukum karena masih kabur,  tidak jelas,  dan ter- dapat multi intepretasi. Misalnya,  pada saat penyampaian keputusan hukuman di- siplin,  apabila keputusan hukuman disip- lin itu tidak diterima langsung oleh pega- wai negeri sipil yang bersangkutan karena kesalahan penyampaian hukuman disiplin, pegawai negeri sipil sedang berada di luar rumah atau di luar negeri dan sampai den- gan batas waktu yang ditentukan oleh keputusan hukuman disiplin tersebut ternyata pegawai negeri sipil tersebut be- lum juga menerima putusan hukuman tersebut,  apakah putusan hukuman disipli tersebut sudah berlaku?. Oleh karena ru- musan norma yang terkandung di dalam peraturan kepala badan kepegawaian nega- ra nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pada huruf E angka 7,  agar ru- musan norma hukum tersebut dicabut dan diganti dengan rumusan yang jelas,  tegas sehingga tidak berpotensi menimbulkan permasalahan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan maka penulis dapat menyimpul- kan bahwa. Pengaturan disiplin pegawai negeri sipil di dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Ta- hun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Rumusan norma hukum yang terkand- ung pada Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang kewajiban masuk kerja dan menaati keten- tuan jam kerja,  beserta penjelasannya yang menyebutkan keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang lebih cepat dihitung
secara komulatif dan dikonversi 7, 5 (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja merupakan rumusan norma hukum yang masih kabur,  kurang lengkap,  tidak jelas,  dan sulit untuk di- jalankan serta memberikan kelonggaran bagi pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman  untuk melakukan multi tafsir dalam penegakkannya di lapangan. Akibat rumusan norma hukum yang masih kabur tersebut tidak dapat memberikan daya efektifitas dan efesiensi bagi penegakkan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Mekanisme penjatuhan hukuman disip- lin pegawai negeri sipil merupakan pero- ses,  langkah-langkah,  dan tahapan yang harus ditempuh oleh pegawai negeri sipil sebelum dikenakan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang men- ghukum meliputi kegiatan pemanggilan, pemeriksaan,  penjatuhan hukuman dan penyampaian keputusan.
Susunan keanggotaan BAPEK berdasar- kan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang terdiri dari Menteri Pen- dayagunaan Aparatur Negara dan Refor- masi Birokrasi selaku ketua merangkap anggota; Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris merangkap ang- gota; Sekretaris Kabinet selaku anggota; Kepala Badan Intelijen Negara selaku ang- gota; Jaksa Agung Muda yang membidangi urusan keperdataan dan tata usaha negara Kejaksaan Agung selaku anggota; Direktur Jenderal yang membidangi urusan per- undang-undangan Kementerian yang me- nyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak asasi manusia selaku anggota; Ketua Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indone- sia selaku anggota; dipandang berpotensi untuk menghambat pelaksanaan sidang- sidang BAPEK dan legalitas atas putusan BAPEK mengingat sebagian besar anggota- nya selaku pejabat negara dan/atau pejabat publik yang secara fungsional memiliki
Gusti Lanang Rakayoga | Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 ...........

## Daftar Pustaka
H. Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil ,  Cetakan Kesepuluh, Jakarta,  1986,
Feisal Tamin, Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara ,  Cetakan Kedua,  Belantika,  Jakarta,  2004,
Abdul Aziz SR,  “ Membangun Etika Birokrasi , ” dalam I Nyoman Naya Sujana,  ed.,  Pembangunan Moral Bangsa Sebuah Wacana Sosial Budaya,  Cetakan Pertama,  PT Java Pustaka Media Utama,  Surabaya,  2005,
Wwwportalkbr.com/berita/nasional/2668564-4202.html,  diakses pada 19 November 2013.
Https://www.google.com/#=data=disiplin PNS,  pemberian sanksi PNS,  diakses pada 19 November 2013
Sri Hartini Dkk., Hukum Kepegawaian Di Indonesia ,  Cetakan Kedua, Sinar Grafika,  Jakarta,  2010,   .
Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administratif Negara ,  Cetakan Pertama,  Alumni,  Bandung,  1992,  Hlm., 12-14.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.) A.A. Gondokusumo, Komunikasi Penugasan Bagi Eksekutif,  Supervisor,  Karyawan ,  Cetakan Kedua,  Gunung Agung,  Jakarta,  1983,  Hlm.,  140-141.) Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia ,  Cetakan ketiga,  Sinar Grafika,  Jakarta,
bobot dan beban tugas yang berat dan menguras banyak perhatian,  pemikiran, waktu dalam penyelesaian tugas-tugas jabatannya sehingga memungkinkan un- tuk tidak hadir dalam sidang-sidang BA- PEK.
Perumusan norma hukum yang diban- gun dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Per- aturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pa- da lampiran Huruf E Penyampaian Huku- man Disiplin Angka 7 yang berbunyi, “apabila PNS yang dijatuhi hukuman di-
siplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin,  keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya”. Ru- musan norma hukum yang demikian di- pandang masih kabur dan tidak jelas sebab kurang memperhatikan akibat yang ditim- bulkannya apabila pegawai negeri sipil tersebut pada saat pengiriman putusan hu- kuman disiplin tersebut tidak sampai ke al- amat yang dituju,  pegawai negeri sipil tersebut sedang berada di luar rumah, atau sedang di luar negeri sehingga tidak menerima putusan hukuman disiplin.