## DOMINASI KIAI DALAM PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN  IHYA’ ULUMIDDIN

## Agus Mursidi
Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Banyuwangi Email: agusmursidi@yahoo.co.id

## Abstrak
Dominasi kiai menjadikan  sebuah  kekuasaan kiai mutlak dan tak terbantahkan. Segala kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh  kiai  baik  sejalan  dan  tak  sejalan  dengan  lembaga pendidikan  yang  dinaungi  oleh  lembaga  milik  negara  wajib  hukumnya  dilaksanakan. Dominasi  lebih  kuat  saat  kiai  berpolitik  dan  menjadi  seorang  anggota  dewan.  Segala kuasanya mutlak terhadap lembaga yang didirikannya.
Kata kunci: dominasi, kiai, pendidikan

## Abstract
Domination kiai make a power clerics absolute and irrefutable. All the policies that have been made by clerics both in line and not in line with the educational institution shaded by state-owned institution is obligatory implemented. Domination is stronger when kiai politics and became a member of the board. Mutak all his power to the institution which he founded.
Keyword: domination, kiai, education

## PENDAHULUAN
Setiap  lembaga  pendidikan,  baik pendidikan  formal  ataupun  non  formal pasti  bertujuan  untuk  mengembangkan peserta  didiknya  ke  arah  yang  lebih baik.  Salah  satu  cara    agar    tujuan tersebut    dapat    tercapai    adalah dengan  melaksanakan    manajemen pendidikan yang berkualitas dalam suatu lembaga  pendidikan.  Pesantren  sebagai model lembaga pendidikan Islam
pertama  yang  mendukung  kelangsungan sistem  pendidikan  nasional,  selama  ini tidak diragukan lagi kontribusinya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mencetak kader-kader intelektual yang siap untuk
mengapresiasikan  potensi  keilmuannya di  masyarakat.  Pondok  pesantren
mempunyai  peranan  yang  besar  dalam dunia  pendidikan,  terutama  dalam pendidikan Islam.
Untuk  mencetak  generasi  penerus yang  cerdas  dan  berahklaq  mulia diperlukan  pendidikan yang menyeluruh, dalam arti mencakup semua potensi baik dari  aspek  kognitif,  afektif  dan psikomotor.    Pondok  pesantren  sebagai salah  satu  lembaga  pendidikan  yang mengkombinasikan ketiga aspek tersebut,  tidak  hanya  menekankan aspek  kecerdasan  kognitif semata. Akan tetapi  juga  menekankan  pada  aspek afektif  dan  psikomotor,  yaitu  dengan mengajarkan  nilai-nilai  dan  norma  yang sesuai  dengan  syari’at  Islam  serta membekali para santri dengan
keterampilan-keterampilan
yang
berguna bagi kehidupan sehari-hari.
Hal  ini  senada  dengan  pernyataan Setyo  Rini,  ‘‘Pesantren   adalah   suatu lembaga    pendidikan    kegamaan    yang berperan  besar  dalam  pengembangan masyarakat terutama pada
masyarakat   desa,   sejak   awal   fungsi pondok pesantren adalah sebagai tempat penyelenggaraan  pendidikan  terutama lebih  dititik-beratkan  pada  kegiatan belajar mengajari ilmu-ilmu keagamaan” (2003:19). Dipertegas kembali oleh Setyo Rini,  “Anggapan  yang  salah  masyarakat awam kerap menyamaratakan
kehidupan  pesantren.  Dimana  para santri hanya mengkaji ilmu-ilmu agama, tanpa mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan  sehari-hari  padahal  tidak
semuanya anggapan itu benar” (2003:20).
Dalam  sejarahnya  di  masa  yang lalu,  pesantren  telah  mampu  mencetak kader-kader  handal  yang  tidak  hanya  di kenal  potensial.  Akan  tetapi  mereka telah mampu mereproduksi potensi yang dimiliki  menjadi  sebuah  keahlian  yang layak jual. Seperti halnya di era pertama munculnya  pesantren,  yaitu  pada  masa kepemimpinan  wali  songo,  pesantren telah  mampu  melahirkan  kader-kader seperti  Sunan  Kudus  (Fuqoha),  Sunan Bonang    (Seniman),    Sunan  Gunung  Jati (Ahli  Strategi  Perang),  Sunan  Drajat (Ekonom),  Raden  Fatah  (Politikus  dan Negarawan), dan para wali yang lainnya.
Mereka telah mampu menundukkan dominasi  peradaban  Majapahit  yang telah  berkuasa  selama  berabad-abad, yang  dikenal  sebagai  suatu  kerajaan dengan  struktur  pemerintahan  dan pertahanan  negara  yang  cukup  disegani di  kawasan  Asia  Tenggara.  Hal  ini  tidak terlepas dari peran seorang Kiai sebagai pemegang otoritas utama dalam pengambilan setiap kebijakan pesantren. Sebagai  seorang top  leader ,  kiai diharapkan mampu membawa pesantren untuk  mencapai  tujuannya  dalam mentransformasikan  nilai-nilai  ilmiah
(terutama  ilmu  keagamaan)  terhadap umat (santri) sehingga nilai-nilai tersebut dapat mengilhami setiap kiprah santri  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kiai  di  dalam  dunia  pesantren sebagai  penggerak  dalam  mengemban dan  mengembangkan  pesantren  sesuai dengan  pola  yang  dikehendaki.  Dengan demikian  kemajuan  dan  kemunduran pondok  pesantren  benar-benar  terletak pada  kemampuan  kiai  dalam  mengatur operasionalisasi  pendidikan  di  dalam pesantren. Sebab kiai  sebagai  penguasa baik dalam pengertian fisik ataupun yang non  fisik  yang  bertanggung  jawab  demi kemajuan  pesantren.  Menurut  Undang- Undang  No  20  tahun  2003,  “Pesantren menjadi salah satu komponen terpenting dalam pendidikan keagamaan, berfungsi mempersiapkan   peserta didik   menjadi anggota  yang      memahami  dan
mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agama Islam  dan  menjadi  ahli  dalam  bidang agama.    Pondok  pesantren  dan  semua sistem  yang  ada  di  dalamnya  mendapat pengakuan  setelah  diberlakukannya  UU No 20 tahun 2003.”
Dari  pernyataan  tersebut,  hal  ini menjadi  logis  ketika  hampir  semua lembaga pendidikan di Indonesia termasuk  sebagian  pesantren  sudah mulai berlomba-lomba melakukan pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan  zaman.  Terlebih  saat munculnya  istilah  era  tinggal  landas, modernitas,  dan  globalisasi.  Pondok pesantren dalam perkembangannya menjelma  sebagai  lembaga  sosial  yang memberikan warna khas bagi perkembangan  masyarakat  sekitarnya. Peranan pesantren pun berubah menjadi agen pembaharuan ( agent of change ) dan agen pembangunan masyarakat.
Sehingga  dari  fenomena  tersebut terlihat  jelas  bahwa  seorang  pemimpin dalam  pondok  pesantren  atau  kiai  yang memiliki kredibilitas dan  otoritas. Sudah seyogyanya untuk dapat berfikir inovatif dan  kreatif  untuk  dapat  menyelaraskan pendidikan  yang  ada  di  dalam  pondok pesantren baik antara pendidikan agama atau  pengetahuan  sosial.  Pendidikan agama  merupakan  identitas  pondok dengan  ilmu-ilmu  guna  terciptanya keseimbangan  antara  individu-individu (santri  atau  siswa)  maupun  masyarakat yang  berjiwa  imtak  dengan  iptek  yang
sudah  merupakan  kebutuhan  sekaligus jawaban  dari  tantangan  zaman  di  era modernisasi ini.
Pondok  Pesantren  Ihya’Ulumiddin merupakan salah satu pondok pesantren yang   beralamatkan   di   Desa   Padang Kecamatan      Singojuruh  Kabupaten Banyuwangi  yang  telah  melakukan pembaharuan  terkait  pendidikan  yang ada  didalamnya  baik  pendidikan  umum dengan  pendidikan  agama  dan  dengan melalui revolusi sistem salafi (tradisional) ke sistem khalafi (modern). Berdasarkan latar belakang tersebut,  peneliti  ingin  mengeksplorasi, mengkaji  dan  membahas    tentang bagaimana  “Dominasi    Kiai    Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren Ihya’ulumiddin  Desa  Padang  Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi” untuk membangun, mengelola,
menyikapi  serta  menjawab  persoalan santri  dalam  mengembangkan  khasanah pendidikan  pesantren  (kultur    budaya santri)  dan  juga  menjawab  tantangan zaman  atau dunia modern.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti  akan  mengemukakan  dan mengkaji  masalah  yang  berkaitan dengan dominasi  kiai dalam pendidikan di  Pondok  Pesantren  Ihya’  Ulumiddin yang  meliputi:  Adakah  dominasi  kiai dalam pendidikan di pondok pesantren, Apa  bentuk-bentuk  dominasi  yang dilakukan  kiai  dalam  perkembangan pendidikan  di  pondok  pesantren,  dan
Sejauh mana daya dukung dan hambatan dominasi  kiai  dalam  kultur  di  pondok pesantren.  Hasil  dari  penelitian  ini diharapkan  Secara  teoretis,  penelitian ini  diharapkan  untuk  dapat  mengetahui dan menjelaskan mengenai dominasi kiai dalam  pendidikan  di  pondok  pesantren yang  nantinya  dapat  dijadikan  jawaban dalam permasalahan  umat  dalam menghadapi era modernisai baik mengenai permasalahan pendidikan agama  (pesantren),  pendidikan  umum, ekonomi, sosial dan budaya.
Kebanyakan para kiai beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil di mana kiai merupakan sumber mutlak dari
kekuasaan   dan   kewenangan   ( power and      authority )      dalam  kehidupan, pendidikan  dan  lingkungan  pesantren (Dhofier, 2011: 94). Kiai juga merupakan suatu bentuk elit tersendiri dalam bidang sosial- ekonomi,  Karena  biasanya  kiai merupakan    tokoh    yang    dari    segi finansial  cukup  kuat  dan  mempunyai hubungan  dengan  tokoh-tokoh  serta pengusaha  muslim  yang  kaya.  Hal  ini dapat dipahami karena untuk membiayai kegiatan pesantren diperlukan dana yang sangat besar.
Mengenai tugas dan kedudukan kiai ini ada beberapa ulama’ yang
memberikan  gambaran  tentang  posisi ahli  agama  ini.  Manfred  Ziemek menempatkan      kedudukan      seorang kiai   sebagai   pemimpin   sentral   yang
berkuasa pernah di dalam pesantren.  Di dalam  bukunya  “Pesantren  dalam
Perubahan Sosial”, bahwa dalam pesantren kiai memiliki otoritas, wewenang  yang  menentukan  semua aspek kegiatan pendidikan dan kehidupan agama atas tanggung jawabnya  sendiri  (Ziemek,  1986:138). Sedangkan, Zamakhsyari Dhofier berpendapat    tentang    tugas    dan kedudukan  kiai  dalam  bukunya “Tradisi Pesantren”,  bahwa  profil  mereka  (Kiai) sebagai  pengajar  Islam  membuahkan pengaruh  yang  melampui  batas-batas desa  dimana  pesantren  mereka  berada. (Dhofier, 1982:56).
Dominasi diartikan sebagai penguasaan, penempatan posisi bagus dan kuat;  pengaruh  besar  (Partanto  dan  Al- barry, 1994: 11).  Dominasi  berasal  dari bahasa  Yunani  kuno  disebut eugemonia , diterapkan  untuk  menunjukkan  dominasi posisi      negara-negara      kota      secara individual,   misalnya   yang dilakukan oleh negara  kota  Athena terhadap negara  kota lainnya    (Magnis-Suseno,  2003:  8).  Dalam upaya  memisahkan  negara  ( political society )  dan  masyarakat  sipil  ( civil society ), Gramsci (Patria dan Arief, 2003) memulai dengan tiga batas konseptualisasi dalam membicarakan hegemoni. Kesemuanya itu menunjuk pada identifikasi  hubungan  antar  formasi  sosial yang membentuk garis dasar konseptualisasi  hegemoni.  Ketiga  batasan tersebut  adalah:    ekonomi,  negara
( political  society ),  dan  masyarakat  sipil
( civil society ). Ekonomi
sebagai konseptualisasi yang pertama, merupakan sebuah  batasan  yang  digunakan  untuk mengartikan mode  of  production yang paling dominan dalam sebuah masyarakat. Cara  produksi  tersebut  terdiri  dari  teknik produksi dan hubungan sosial produksi yang ditumbuhkan  atas  munculnya  perbedaan kelas-kelas  sosial  dalam  arti  kepemilikan produksi.
Kedua,  batasan  negara,  merupakan batas  yang  berarti  tempat  munculnya praktek-praktek  kekerasan  (polisi  dan aparat  lainnya)  dan  tempat  terjadinya pendirian  birokrasi  negara  3.  Batasan ketiga,  yaitu  masyarakat  sipil,  batasan yang  merujuk  pada  organisasi  lain  di  luar negara dalam sebuah formasi sosial di  luar bagian    sistem    produksi    material    dan ekonomi,  yang  didukung  dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar batasan di  atas.  Bagi  Gramsci  (Patria  dan  Arief, 2003:10) ketiganya harus memiliki demarkasi yang jelas. Meskipun demikian, ditingkat analisis dan empiris sering terjadi beberapa  bagian  organisasi  dan  institusi mungkin berada dalam sebuah batas, dua batas,  bahkan  tiga  batas.  Gramsci mengidentifikasikan birokrasi sebagai pelayanan  sipil,  kesejahteraan,  dan institusi  pendidikan  (Patria  dan  Arief, 2003:10).
Kata "Pondok" dalam bahasa Indonesia  mempuanyai  arti  kamar,  gubuk atau  rumah  kecil  dengan  menekankan
kesederhanaan bangunannya. Pondok juga berasal  dari  bahasa  arab  "funduq"  yang berarti  ruang  tidur,  wisma,  hotel sederhana  atau  mengandung  arti  tempat tinggal yang terbuat dari bambu (Masdar, 1999:  61).  Secara  etimologi  (arti  bahasa pesantren berasal dari kata dasar “santri” yang dibubuhi  awalan  “pe”  dan  akhiran “an”  yang  berarti  tempat  tinggal  para santri (Dhofier, 1997:18).
Pesantren  merupakan  lembaga pendidikan  Islam  dengan  seorang  atau beberapa  santri  belajar  pada  pemimpin pesantren (kiai), dibantu oleh beberapa guru  (ulama/ustadz).  Di  dalamnya terdapat  lima  elemen  dasar  yang  tidak terpisahkan,  yaitu:  pondok,  masjid, pengajaran kitab-kitab kuning, santri dan kiai  inilah  yang  disebut  sebagai  tradisi pesantren.  Gus  Dur  menyebutkannya sebagai  kultur  pesantren,  yaitu  kultur sosio-religius  yang  merupakan  hasil interaksi  kehidupan  pondok,  masjid, santri,  ajaran  ulama  terdahulu  yang tertuang  dalam  kitab  klasik  dan kehidupan  kiai  (Effendy,  1998:106). Pondok  pesantren  sebagai  lembaga pendidikan  Islam,  merupakan  sistem pendidikan nasional asli, yang telah lama hidup  dan  tumbuh  di  tengah-tengah masyarakat Indonesia (Syarif, 1982:5).
Berdasarkan  undang-undang  RI No.20  Tahun  2003  tentang  sistim pendidikan  nasional.  Pendidikan  adalah usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan belajar dan proses
pembelajaran  agar  peserta  didik  secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan  yang  di  perlukan  dirinya, masyarakat dan bangsa.
Sedangkan  Pengertian  pendidikan menurut  Undang-Undang  SISDIKNAS  No. 20  Tahun  2003,  adalah  sebagai  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian  rupa  supaya  peserta  didik
dapat  mengembangkan  potensi  dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan  dalam  bermasyarakat, kekuatan spiritual
keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia.
Dimyati, sebagaimana dikutip oleh (Wahyudin,  2007:  216)  memberikan pengertian  pendidikan  sebagai  “proses interaksi        yang      bertujuan;        guru berinteraksi      dengan      siswa      yang bertujuan meningkatkan   perkembangan mental      sehingga      menjadi      pribadi yang   mandiri   dan   utuh”. Sementara Marimba   sebagaimana   dikutip   (Tafsir, 2004:      24)      menyebutkan      bahwa” Pendidikan  adalah  bimbingan  atau pimpinan  secara  sadar  oleh  pendidik terhadap  perkembangan  jasmani  dan rohani  anak  didik  menuju  terbentuknya kepribadian yang utama”.
Kata  pendidikan  juga  terkadang
dianggap semakna dengan kata
pengajaran,  padahal  kedua  kata  ini mempunyai makna dan  tujuan berbeda. Pendidikan  yang  diungkapkan  oleh (Jamaludin  Mahfudz,  2003:  154)  bahwa kata pendidikan lebih luas maknanya dari kata  pengajaran.  Makna  pendidikan mencakup  semua  kebangkitan  dan peningkatan  positif  yang  terjadi  berkat kekuatan  seseorang;  sementara  makna pengajaran  adalah  terbatas  hanya pemindahan pengetahuan saja ( transfer of knowledge ).

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  yang  dijadikan sebagai  lokasi  penelitian  adalah  Pondok Pesantren  Ihya  Ulumiddin  Padang  yang merupakan salah satu pondok pesantren tertua  di  Desa  Padang  Kecamatan Singojuruh  yang  kini  menjelma  sebagai pesantren  dengan  wadah  pendidikan terbanyak  meliputi  RA,  MTs,  MA,  dan
Sekolah Tinggi Agama Islam. Untuk memperoleh data dipergunakan wawancara terhadap pemimpin  pesantren  (kiai),  wakil  kiai (direktur  ma’had),  dewan  asatidz  dan beberapa masyarakat guna  untuk mendapatkan informasi tentang penelitian  yang berjudul “Dominasi  Kiai dalam  Pendidikan  di  Pondok  Pesantren Ihya’Ulumiddin”. Observasi adalah salah satu  metode  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  mengadakan  pengamatan langsung  terhadap  obyek,  baik  secara langsung maupun tidak langsung dengan
cara  melengkapi  data  dengan  format yang  disusun  berisi  item-item  tentang kejadian  atau  tingkah  laku  yang digambarkan  akan  terjadi.  Di  samping observasi,  dilakukan  pula  dokumentasi sebagai  bentuk  pendalaman  wawasan tentang Pondok Pesantren Ihya Ulumiddin dari sejarah pendiriannya dan kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  oleh kiai.
Data yang diperoleh kemudian akan dianalisa  interatif  melalui  tiga  tahapan reduksi data, sajian data, dan verifikasi dan  menarik  kesimpulan  (Sutopo,  2006: 120).  Ketiga  komponen  analisis  di  atas dapat  saling  menjalin  secara  baik sebelum,  pada  waktu,  maupun  sesudah pelaksanaan  pengumpulan  data  secara paralel. Ketiga komponen tersebut dapat pula  aktivitasnya  berbentuk  interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Dalam penelitian ini peneliti  bergerak  di  antara  keempat komponen (tiga komponen analisis data) selama proses pengumpulan data berlangsung,  kemudian  bergerak  di antara  reduksi  data,  sajian  data  dan mengambil  gambaran  simpulan  atau verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adanya      Perbedaan      pemahaman tentang        dominasi        kiai      dalam pendidikan di pondok  pesantren
Kecenderungan setiap orang
terhadap  pemahaman  suatu  kata, makna,  nalar,  pemikiran  dan  lain
sebagainya  sangat  berbeda-beda  hal  ini tentunya di  dasari oleh tingkat intelektual seseorang itu sendiri, seperti yang  terjadi  pada  observasi  dan  proses analisa  data  di  lapangan,  terdapat beberapa perbedaan pemahaman mengenai  bagaimana  dominasi  kiai dalam pendidikan. Dalam hal ini peneliti menemukan  penjelasan  yang  berbeda, hal ini disebabkan oleh pengamatan dan pemahaman  dari  sudut  pandang  yang berbeda  dan  juga  dari  penguasaan terhadap  pembendaharaan  kata  dari masing-masing informan.
Tentunya hal ini sedikit membingungkan  peneliti  terhadap  data yang diperoleh, hal ini juga didasari dari pemahaman  atau  persepsi  makna  dari arti kata dominasi itu sendiri, khususnya mengenai “dominasi kiai dalam pendidikan”dan  juga  seperti  yang  telah dikatakan  bahwa  hal  ini  juga  didasari atas  pemahaman  dari  sudut  pandang yang  berbeda,  namun  setelah  disatukan antara pendapat satu dengan  yang lain, data  tersebut  intinya  sama  hanya  saja penyampaiannya  yang    berbeda    dan memang  ada  beberapa  penafsiran  yang berbeda juga. Sehingga dari observasi,
wawancara  dan  analisa  data  yang  telah peneliti  lakukan    serta    beberapa penjelasan  yang  didapat  dari  beberapa informan, peneliti dapat mengambil inti sari (kesimpulan) atau data yang kongkrit dari  tujuan  awal  penelitian,    yaitu
mengenai  ”dominasi
kiai dalam pendidikan di Pondok Pesantren Ihya’Ulumiddin”.

## Kurang  Adanya  Koordinasi  Antara
Lembaga  Pendidikan  Terkait  Dengan Pondok  Pesantren
Suatu  cita-cita  atau  suatu  tujuan akan  cepat  berhasil,  paling  tidak  akan gampang dalam proses pencapaianya jika didasari  dengan  3  kunci  kerja  yang meliputi:    koordinasi,    komunikasi    dan integrasi    dan    juga    tentunya    harus dilandasi    dengan    keikhlasan    dan semangat perjuangan serta pengorbanan. Sesuatu tujuan yang dalam proses  kerjanya  tidak  didasari  oleh ketiga hal tersebut sangat mustahil akan mengalami  keberhasilan,  dan  bahkan sebaliknya.
Harus disadari dan dipahami bahwa untuk  mencapai  suatu  tujuan,  lebih- lebih  sebuah  tujuan  lembaga.  Khusunya lembaga pendidikan perlu adanya sebuah team  work yang      harus  sejalan beriringan  berdasarkan  komando  dan koridor  yang  telah  ditetapkan  melalui kebijakan-kebijakan perundang- undangan,  aturan  main,  kebijakan lembaga yang sah berdasarkan musyawarah  dan  lain  sebagainya.  Jika hal  itu  tidak  terjadi  dalam  sebuah pengelolaan lembaga, khusunya lembaga pendidikan  maka  yang  terjadi  hanyalah akan merujuk dan mengarah pada suatu persaingan,  selisih  pendapat,  bahkan saling menjatuhkan antar pengelola  yang
satu  dengan  yang  lain,  padahal  secara sadar  mereka  adalah team  work yang selalu searah demi satu tujuan.  Sehingga hal  ini  tentunya  akan  menghambat bahkan  membuat  lemah  suatu  lembaga tersebut.
Hal inilah  yang terjadi di lembaga pendidikan  dan  Pondok  Pesantren  Ihya’ Ulumiddin. Khususnya tentang kebijakan pondok  pesantren  yang  dikeluarkan  oleh kiai  yang  selipkan  terhadap  kebijakan SMKN.  Dominasi  kiai  yang  berjalan memaksa  kebijakannya  masuk  kepada kebijakan  SMKN,  hal  ini  berakibat  fatal terhadap  suasana  kehidupan  pendidikan di SMKN Ihya Ulumiddin. Sehingga orang- orang  atau  pengelola  yang  ada  di  SMKN yang  lebih  didominasi  oleh  orang-orang pegawai  negeri  sipil  (PNS)  yang  secara mayoritas  tidak  memiliki latar  belakang pendidikan      keagamaan  atau  bahkan pondok pesantren, terkadang menganggapnya  sebagai  suatu  hal  yang keliru  dan  bahkan  menganggap  suatu yang salah, akan tetapi dalam prakteknya  hal  ini  (kebijakan  kiai) tersebut  selalu  disetujui  oleh  semua kalangan  yang  ada  di  dalamnya,  lebih- lebih dalam suatu forum, khususnya para PNS itu tadi. Hal ini terjadi karena para pengelola  SMKN  yang  didominasi  oleh pegawai  negeri  sipil  tersebut  tidak berani menyangkal dan bahkan memprotes  terhadap  kebijakan  kiai tersebut.  Sehingga  hal-hal  yang  sudah disepakati  bersama  dalam  suatu  forum
tersebut  hanyalah  kesepakatan  yang tidak  dilandasi  dengan  keikhlasan  bagi yang kontra dan pastinya kan menyebabkan ketidakstabilan  dalam aplikasi atau pelaksanannya. Misalnya: di dalam sekolah SMKN disetiap bulan pada hari  Jum’at  dijam  pelajaran  ke  1-2 diadakan kegiatan istighosah bersama di lapangan. Tujuan kiai melakukan
kegiatan  ini  adalah  untuk  membentuk pribadi  dan  akhlak  siswa  agar  lebih agamis serta berwawasan IMTAQ  karena sekolah  ini  berada  di  dalam  lingkup pondok  pesantren.   Nah, dalam  hal  ini banyak  guru  PNS  yang  protes  dan berpendapat  bahwa  kegiatan  ini  hanya akan  menyita  waktu  pelajaran  saja, Namun  kegiatan  ini  terus  berjalan  dan tidak  ada  pihak  yang  kontra  tersebut untuk melakukan protes.
Selisih  pendapat  ini  menyebabkan kesenjangan  sosial  antara  beberapa pihak  sekolah  dengan  pengelola  pondok pesantren  dan  ini  merupakan  masalah intern  yang  terjadi  sampai  saat  ini. Contoh  lain  yaitu  terkait  kesepakatan antara  SMKN  dengan  pondok  pesantren, salah satunya kesepakatanya adalah bagi santri  yang  berprilaku  tidak  baik  atau biasa  kita  sebut  sebagai  santri  nakal dengan  tingkat  yang  dianggap  sangat berat maka harus dikelurkan dari pondok dan juga dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi  pada  kenyataanya,  setelah dikeluarkan  dari  pondok  siswa  tersebut masih sekolah di SMKN tersebut dan tidak
ada  tindak  lanjut  dari  pihak  pondok pesantren  dan  khususnya  dari  pihak sekolah sendiri,  mereka  menilai  bahwa kepentingan  pondok  atau  kebijakan pondok  harus  diselesaikan  di  pondok pesantren sendiri dengan tidak harus ada campur  tangan  dari  sekolah.  Sehingga hal  ini  yang  selalu  menjadi  konflik internal  yang  tentunya  akan  berakibat pada ketidakstabilan terhadap keputusan  dan  kebijakan  yang  telah ditetapkan bersama.

## Adanya Kewajiban Mondok Bagi Siswa Jalur Mandiri
Adanya  aturan  baru  dari  pondok pesantren  tentang  kewajiban  mondok bagi  siswa-siswi  yang  tidak  lolos  dalam seleksi masuk di SMKN, dan juga ditopang dengan  adanya  perundang-undangan baru  (perda/perbub)  No. 38  Tahun 2013 bab  5  pasal  7  ayat  1,  tentang penyelenggaraan  pendidikan  yang  di dalamnya  mengatakan  bahwa  “Peserta didik  baru  yang  bersedia  mondok  dan bermukim  penuh pada    pondok pesantren    yang  memangku  satuan pendidikan dinyatakan  diterima  sebagai peserta didik”  jadi  pada  intinya dijadikan  sebuah  kebijakan    untuk mewajibkan    mondok    bagi    siswa-siswi yang  tidak  lolos selektif.
Hal  ini  bagi  sebagian  masyarakat (orang  tua  siswa)  atau  siswa  itu  sendiri merasa  sangat  keberatan,  selain karena tidak  adanya  niat  untuk  mondok  yang
tentunya akan mempengaruhi
kesungguh-sungguhan  belajar  di  pondok yang dalam hal ini karena tidak dilandasi dengan adanya niat awal atau niat ikhlas untuk  mondok,  juga  akan  berakibat terhadap adanya pembiayaan yang ganda antara  pondok  pesantren  dengan  biaya sekolah. Artinya selain adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah ada juga biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya di  pondok  pesantren  itu  sendiri.    Nah, hal    ini    bagi    masyarakat  (orang  tua siswa)  dan  siswa  yang  tidak  ada  niatan mondok  dan  juga  bagi  mereka    yang keadaan    ekonominya    menengah    ke bawah  atau  bahkan  lemah akan sangat memberatkan.
Namun  hal  ini  sering  kali  terjadi dan di buat akal-akalan saja. terkadang ada  sebagian  orang  tua  siswa  yang memondokkan  anaknya  semata-mata hanya  agar  supaya  bisa  masuk  di SMKNnya   dan setelah anaknya masuk di SMKN beberapa bulan kemudian anak ini berhenti  mondok,  karena  dasar  tidak ada niat itu tadi dan juga adanya biaya ganda yang cukup besar. Sehingga hal ini yang  menjadi  trauma  bagi  sebagian khalayak  khususnya  wali  murid  dan murid  itu  sendiri  terkait  dengan  adanya kewajiban  mondok  yang  tidak  begitu mereka  kehendaki  dan  tentunya  juga akan mengakibatkan adanya biaya ganda yang  pastinya  sangat  memberatkan terhadap  wali  murid  dengan  keadaan ekonomi  yang  sangat  pas-pasan  atau
bahkan bagi mereka yang kekuranga atau tidak mampu.

## Kiai  Berpolitik:  Perspektif  Masyarakat Awam
Politik  itu  kotor,  itulah  kalimat yang  selalu  terdengar  nyaring  ketika mengomentari    perilaku    politik    yang tidak    terpuji.  Kalimat  tersebut  begitu akrab,  sehingga  siapapun  pasti  sudah mendengarnya. Seperti halnya kiai yang terjun dalam dunia politik. Semua sudah memahami bahwa kiai kiprahnya demikian      kompleks,  dari  menjadi rujukan persoalan agama sampai
permasalahan  rumah  tangga.    Dengan pemahaman  dan  suri  tauladan  yang dimilikinya,  wajar  bila  banyak  lapisan masyarakat  mempercayakan  berbagai persoalan  yang  dihadapi  kepada  kiai. Bagaimana baiknya kiai berperilaku.
Pada  dasarnya  kiai  adalah  guru yang  lebih  menitik  beratkan  ( focus  of interest )  pada  aspek  pendidikan  dari pada  pengajaran  kepada  santrinya. Dalam  konteks  ini  pendidikan  yang mengarah  kepada  pengalaman  dan keteladanan  serta  lebih  penting  dari pada  sekedar transfer  of  knowledge . Kiai  biasanya  lebih  mengontrol  shalat jamaah  santrinya  dari  pada  mengontrol sejauh  mana  pemahaman  mereka terhadap  materi  pengajaran  yang diajarkannya.
Dalam prespektif pemerintah, kekuasaan  kiai  cukup  kuat  untuk
mempengaruhi  tindakan  sosial  dan politik  masyarakat.  Hal  ini  karena  kiai adalah pemegang legitimasi keagamaan. Legitimasi
keagamaan ini oleh pemerintah  atau  para  elit  politik  dapat digunakan  untuk  melegalkan  tindakan- tindakan  duniawi  mereka.  Otoritas  kiai tidak selamanya langgeng. Tidak sedikit kiai  yang  otoritasnya  hancur  akibat “berselingkuh”  dengan  penguasa  atau memang “mabuk” kekuasaan. Pada saat umat sudah tidak percaya lagi terhadap otoritas  kiai,  saat  itu  juga  umat  secara perlahan  akan  meninggalkannya.  Tidak dapat  dipastikan  secara  jelas,  apakah yang melatarbelakangi munculnya persepsi yang beragam atas keterlibatan kiai  dalam  politik.  Banyak  tudingan miring  juga  dilimpahkan  pada  kiai  yang terlibat  dalam politik. Utamanya  politik praktis.  Tidak  dapat  dipastikan  juga apakah  tudingan  itu  merupakan  bentuk kekhawatiran  atas  keterlibatan      kiai dalam      konstelasi      politik      atau cenderung      meremehkan  kapasitas politik kiai.
Dari  analisis  di  atas,  keterlibatan kiai dalam politik kemudian bermunculan,  ada  yang  berargumen bahwa  arah  perkembangan  dan  sistem politik  yang  tidak  lagi  mengedepankan nilai-nilai dan akhlaqul karimah memberikan   alasan   bagi   keterlibatan kiai.      Seharusnya      kiai      bersama masyarakat (bersih)  ‘ndandani’   politik yang  sudah  terlanjur  buruk  citranya
serta kiai dapat memperbaiki sistem dan kultur politik kita yang terjadi kemudian bisa  jadi  malah  politik  mengotori  citra kiai.
Oleh  karena  itu  banyak  yang menaruh kekhawatiran dengan keterlibatan  kiai  dalam  politik.  Karena dalam  pandangan  masyarakat  sudah terlanjur  memiliki  persepsi  negative terhadap  politik.  Itulah  sebabnya, asumsi  utama  yang  harus  dibangun adalah  bahwa  kiai  sebagai  manusia  dan sebagai  panutan  umat  sebagian  ruang memberikan kecerdasan dalam berdemokrasi.  Haruslah  menjadi  satu kesatuan, meskipun bukan menjadi suatu keharusan  bagi  kiai  untuk  berpolitik lewat  partai  politik  atau  perebutan kekuasaan.  Keterlibatan  politik  kiai harus  dimainkan  dalam  sebuah  koridor moralitas  sesuai  dengan  integritas  dan posisinya.

## PENUTUP
Mengenai  “Dominasi  Kiai  Dalam
Pendidikan Di Pondok Pesantren Ihya’ulumiddin” dapat disimpulkan
bahwa dominasi kiai dalam pendidikan di pondok  pesantren  ini  sangat  besar  dan kuat. Hal ini didasarkan pada kedudukan kiai  itu  sendiri  sebagai  pengasuh,  yang tentunya  menjadi  figur  yang  disegani, dihormati,  sosok  yang  kharismatik  dan keilmuanya dan juga memiliki karakteristik  religius  serta  kedekatan batiniyah terhadap sang kholiq
(Hablumminalloh).  Anggapan  tersebut yang  membuat  kiai  disegani  dan dihormati  secara  status  sosial  di masyarakat.  Selain  itu  kiai  juga merupakan  promotor  terkait  semua aspek,  baik  terkait  dengan  penentu kebijakan,  keputusan,  kewenangan  baik mengenai pengurusan, pendidikan, manejemen dan lain sebagainya.
Dengan  kata  lain  kiai  merupakan sentral dari segala aspek dan cenderung mempunyai hak  veto dalam  segala  hal secara  mayoritas.  Sehingga  maju  dan mundurnya  sebuah  lembaga  pendidikan pondok  pesantren  atau  pendidikan formal  yang  ada  di  lingkup  pendok pesantren  itu  terletak  dari  bagaimana menejerial  dari  kiai  itu  sendiri,  karena kiai  ini  merupakan  sentral,  pijakan, kepala  serta  komando  terhadap  jalanya
sebuah pendidikan. Sehingga kiai memiliki peran esensial dalam pembangunan, perkembangan,
pengurusan serta peningkatan kemajuan atau  peningkatan  kualitas  serta  mutu pendidikan dalam pondok pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  P.  Partanto  dan  M.  Dahlan  AL Barry. 1994. Kamus Ilmiah Popular. Surabaya: Arloka. Dhofier,  Zamakhsyari.  1982. Tradisi Pesantren . Jakarta: LP3ES. -------------------------.1997. Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan  Hidup  Kiai .  Jakarta: LPES. -------------------------. 2011.
Tradisi
Pesantren (studi Pandangan Hidup
Kiai  dan  Visinya  Mengenai  Masa Depan Indonesia) . Jakarta: LP3ES. Effendy,  Bahtiar.  1998. Islam  dan
Negara:  Transformasi  Pemikiran dan  Praktek  Politik  Islam  di Indonesia . Jakarta: Paramadina. Jamaludin Mahfudz. 2003. Psikologi Anak dan  Remaja  Muslim .  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Magnis-Suseno, Franz. Dkk. 2003. Dalam Bayangan  Lenin:  Enam  Pemikir
Marxisme  dari  Lenin  sampai  Tan Malaka . Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama. Masdar,  Umaruddin.  1999. Membaca Pikiran  Gus  Dur  dan  Amin  Rais tentang  Demokrasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Patria,  Nezar  dan  Andi  Arief.  2003. Antonio  Gramsci:  Negara  dan Hegemoni .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Perbub  No.38  tahun  2013  bab  5  pasal  7 ayat  1  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan.
Setyorini,  Rahayu.  2003. “Perbandingan Hasil  Belajar  Matematika  antara Model Pembelajaran  Kooperatif Tipe  Jigsaw  dan  STAD  pada  Pokok bahasan Sistem  Persamaan  Linier pada Siswa Kelas I Semester II SMU N I Guntur Kabupaten demak tahun Pelajaran 2002/2003”. Skripsi. FMIPA UNNES. Syarif, Hidayatullah. 1982. Perkembangan Agama Islam . Surabaya:IAIN. Sutopo.  2006. Metodologi  Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.
UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang
pendidikan.
Tafsir,  Ahmad.  2004. Ilmu  Pendidikan dalam  Perspektif  Islam .  Bandung: Rosdakarya. Wahyudin.  Din,  Dkk,  2007. Pengantar Pendidikan .  Jakarta:  Universitas
Jakarta. Ziemek , Manfred., 1986. Pesantren dalam  Perubahan  Sosial. Jakarta:
P3M .