## PROBLEM RELASI DIALEKTIS DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL
Liky Faizal UIN Raden Intan Lampung, Indonesia likyfaizal@radenintan.ac.id 1
Ali Abdul Wakhid UIN Raden Intan Lampung, Indonesia aliabdulwakhid@radenintan.ac.id 2
Abd. Qohar UIN Raden Intan Lampung, Indonesia abd.qohar@radenintan.ac.id 3

## Abstract
In a multicultural society, conflict and integration are a dialectical pair. Tension, or  in  sociological  technical  language  is  conflict,  is  a  unity  with  pluralism (pluralism). The social relations that exist between interfaith people never run in a fixed state, but take place in a situation that continues to change from one time to  another.  This  is  in  line  with  the  human  tendency  itself  which  is  always changing. According to the perspective of social exchange theory, the tendency of interfaith social relations that tend to keep changing is a normal phenomenon in the  lives  of  religious  people  which  always  fluctuates,  because  religious  people always touch, hang out and socially interact with each other. Through interaction between religious communities, each other gives meaning to the attitudes and social
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan Volume 18, Nomor 1,  Januari - Juni, 2023 DOI:  http://dx.doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.12243
behavior of religious people in a dialectical manner. Religious people actively and creatively  interact  and  respond  to  each  other.  Therefore,  the  social  environment which consists of verbal symbols, nonverbal symbols and the physical environment greatly  influences  how  religious  people  interact  cross-religiously.  Fluctuations  in interaction  between  religious  believers  occur  because  they  are  influenced  by  the social  environment.  When  the  social  environment  is  positive,  the  interaction between  religious  people  takes  place  effectively,  peacefully,  tolerantly  and  openly. On the other hand, when the social environment is not conducive, inter-religious relations are jammed.

## Abstrak
Dalam  masyarakat  yang  multikultural  konflik  dan  integrasi  merupakan pasangan  dialektis.  Ketegangan,  atau  dalam  bahasa  teknis  sosiologis  adalah konflik,  merupakan  satu  kesatuan  dengan  pluralisme  (kemajemukan).  Relasi sosial yang terjalin di antara umat lintas agama tidak pernah berjalan dalam satu  keadaan  yang  tetap,  melainkan  berlangsung  dalam  situasi  yang  terus berubah  dari  satu  waktu  ke  waktu  yang  lain.  Menurut  perspektif  teori pertukaran sosial, kecenderungan relasi sosial lintas agama yang cenderung terus berubah  tadi  sebagai  fenomena  biasa  dalam  kehidupan  umat  beragama  yang selalu  fluktuatif,  karena  di  antara  umat  beragama  setiap  saat  selalu bersentuhan,  bergaul  dan  melakukan  interaksi  sosial  satu  sama  lain.  Oleh sebab itu, lingkungan sosial yang terdiri dari simbol simbol dan lingkungan fisik sangat mempengaruhi umat beragama berinteraksi secara lintas agama. Ketika lingkungan  sosial  bernuansa  positif,  maka  interaksi  antarumat  beragama berlangsung efektif, damai, toleran dan terbuka. Sebaliknya, ketika lingkungan sosial  tidak  kondusif,  maka  hubungan  antarumat  beragama  mengalami kemacetan.  Oleh  karena  itu,  para  tokoh  agama  dituntut  untuk  terus memperluas  cara  pandang  yang  mempunyai  semangat  toleransi  dan keterbukaan.
Kata Kunci : Relasi; Agama; Toleransi;  Multikultural

## A. Pendahuluan
Toleransi  beragama  dapat  dikatakan  sebagai  simbol terpenting  peradaban  suatu  bangsa.  Rumusan  dasarnya,  seperti disebutkan  di  atas,  adalah  bahwa  semakin  toleran  suatu  bangsa,
semakin  beradabnya 1 .  Oleh  karena  itu,  toleransi  menjadi  syarat mutlak untuk eksis di ruang publik. Sebab salah satu tujuan toleransi beragama  adalah  untuk  mewujudkan  kerukunan  dan  kedamaian kehidupan  dunia  di  antara  berbagai  kelompok  manusia  yang  begitu beragam dalam segala hal.
Kesadaran  toleransi  beragama  harus  melahirkan  berbagai kemungkinan  sikap,  seperti  penerimaan  dan  pengakuan  perbedaan, pengakuan  hak  dan  keberadaan  orang  lain,  dukungan  dan  semangat terhadap  keanekaragaman  ciptaan  Tuhan.  Namun  diakui,  tugas membangun  kehidupan  beragama  yang  toleran  dan  damai  masih belum  selesai,  bahkan  mungkin  jauh  dari  selesai.  Seiring  dengan dinamika  kehidupan  beragama  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  ada tanda-tanda bahwa toleransi antar umat beragama semakin menurun. Dalam hal ini, ada tanda-tanda bahwa hubungan antarumat beragama telah  menurun,  karena  toleransi  tidak  lagi  menjadi  gaya  hidup  umat beragama. 2
Perubahan  toleransi  dikaitkan  dengan  perubahan  budaya masyarakat  dari  model  gotong  royong  menjadi  model  kompetitif. Dari  perkotaan  ke  pedesaan,  setiap  orang  bersifat  individual,  dibagi menjadi  mayoritas  dan  minoritas.  Namun,  dalam  hal  komunikasi antar pemuka agama, sekarang sudah lebih baik. Tokoh Kristen dapat berkomunikasi  dan  bertukar  kunjungan  dengan  tokoh  Islam  dan sebaliknya.  Bersama-sama  mereka  dapat  pergi  ke  petani,  sekolah Islam dan sebaliknya, pemimpin Islam dapat mengunjungi lembaga- lembaga  Kristen.  Namun,  suasana  persaingan  telah  mengubah  sifat pemeluk  agama,  terjerumus  ke  dalam  perangkap  prasangka  dan kecurigaan  terhadap  pemeluk  agama  lain.  Dalam  masyarakat multikultural,  konflik  dan  integrasi  merupakan  pasangan  dialektis. Ketegangan,  atau  konflik  dalam  bahasa  teknis  sosiologi,  adalah kesatuan  dengan  pluralisme.  Tidak  akan  ada  pluralisme  tanpa ketegangan,  kecuali  jika  ia  dirancang  sedemikian  rupa  untuk menutupi  konflik.  Ketika  umat  yang  berbeda  agama  berinteraksi, kemungkinan terjadinya ketegangan menjadi sangat terbuka saat itu,
1 Michael Walzer, On Toleration (New York: Yale Univesity., 1997), h. 19.
2 Ibid., h. 20.
dan  ketegangan  antar  pemeluk  agama  dapat  disebabkan  oleh beberapa hal. 3
Pertama, karena faktor di luar agama itu sendiri, seperti faktor sosial,  ekonomi  menyangkut  kesenjangan,  kemiskinan,  dan kecemburuan  karena  tidak  terwujudnya  keadilan  sosial.  Pada  satu tempat,  ternyata  tingkat  ekonomi  komunitas  minoritas  suatu  agama lebih  baik  lalu  menimbulkan  kecemburuan.  Kondisi  ini  lantas diperparah  dengan  perlakuan  tidak  adil  dari  penguasa  setempat terhadap warga menurut kategori kelompok agama.
Kedua,  faktor  dalam.  Tidak  dapat  ditolak  bahwa  agama,  di dalam  dirinya  sendirinya  mengandung  potensi  konflik  yang  tidak kecil.  Ada  teks-teks  suci  yang  kerap  dijadikan  sebagai  alat  justifikasi untuk melakukan tindak kekerasan dan intoleran terhadap pihak atau kelompok  agama  lain.  Secara  demikian,  konflik  dapat  terjadi  secara natural  sebagai  konsekuensi  logis  atas  adanya  perbedaan  tadi, meskipun dalam banyak kasus bisa juga karena direkayasa. Sementara itu,  di  tengah  perbedaan  keyakinan  itu,  setiap  pemeluk  dituntut berkompetisi  menjalankan  kebaikan,  yang  dalam  terminologi  Islam dikenal  dengan  istilah  fastabiqul  khairat”.  Secara  ideal,  tokoh  dan umat  semua  agama  dapat  mengajak  untuk  saling  berkomunikasi, berelasi  dan  berkomunikasi  dalam  konteks  tugas-tugas  kemanusiaan yang  lebih  luas  dan  menuntut  keterlibatan  semua  manusia  dengan tidak memandang perbedaan agama yang dianut.
Secara  faktual,  terdapat  persoalan  tentang  bagaimana hubungan  umat  lintas  agama  di  tengah  pluralitas  agama.  Dalam konteks ini, ada indikasi bahwa pluralitas agama belumlah berkorelasi secara  positif  dengan  terbangunnya  toleransi  beragama.  Kenyataan tidak  jarang  malah  memberi  indikasi  sebaliknya:  pluralitas  agama seringkali  menjadi  pemicu  konflik  sosial  dan  sentimen  keagamaan. Padahal,  kalangan elite  baik  elite  intelektual, elite birokrasi,  maupun elite agama- sedang aktif mengusung wacana toleransi, inklusivisme, dan bahkan pluralisme. Jadi, tampaknya terjadi keterputusan wacana secara  kontradiktif  yang  jika  tidak  dijembatani,  akan  semakin mengarah pada terjadinya jurang wacana antara kalangan elite dengan masyarakatnya di level akar rumput.
3 Zuhairi  Misrawi, Al-Quran  Kitab  Toleransi:  Inklusivisme,  Pluralisme,  Dan Multikulturalisme (Jakarta: Fitrah, 2007), h. 23.
Sejauh  ini,  isu  tentang  toleransi  beragama,  inklusivisme  dan pluralisme memang cenderung menjadi wacana yang hanya dikenal di lapisan  elite.  Ia  tercipta  dan  bergerak  hanya  pada  tahap  elite intelektual,  birokrasi,  agama,  dan  elite  masyarakat  lainnya  tanpa mengakar  pada  masyarakat  bawah.  Proses  penciptaan,  pematangan, dan  penyebaran  wacana  pun,  lebih  banyak  bergerak  di  sekitar lingkaran  elite  tadi.  Karena  itu,  mensosialisasikan  wacana  itu  hanya sebatas di kalangan elite, tidak saja mengakibatkan wacana itu terlalu elitik, tetapi juga menjadikanwacana itu mengalami ketidaknyambungan  dengan  problem  keumatan  di  tingkat  akar rumput. 4
Memang,  keragaman  suku  dan  agama  bisa  menjadi  aset berharga dalam membangun toleransi yang kuat di satu sisi, tetapi di sisi  lain  berpotensi  besar  untuk  konflik.  Potensi  konflik  antar  suku dan  agama  dalam  masyarakat  tetap  tinggi.  Fakta  ini  kemudian menimbulkan  pertanyaan  baru  tentang  hubungan  dialektis,  yang terkadang  problematis,  antar  pemeluk  agama.  Masalah  ini  memang menjadi kendala kronis, terutama dalam masyarakat multikultural.
Kenyataan  ini  telah  menarik  kalangan  pemerintah  untuk secara  serius  berperan  dalam  membangun  kehidupan  keagamaan yang lebih toleran, bebas konflik, dan saling mengapresiasi. Terlepas dari  berbagai  motif  yang  melatarinya,  peran  aktif  pihak  pemerintah dalam  mengatur  kehidupan  beragama  warganya  menarik  untuk dicermati.  Bagaimanapun,  secara  realitas,  kehidupan  beragam  di Indonesia  sama  sekali  tidak  bisa  dipisahkan  dari  Negara.  Sekalipun Indonesia  dikenal  sebagai  bukan    Negara  agama,  tetapi  Indonesia dihuni  oleh  warga  yang  diwajibkan  memeluk  agama.  Maka  dalam kaitan  demikian,  kemudian  lahirlah  berbagai  regulasi  yang  mengatur kehidupan Beragama di Indonesia. Tentu saja, berbagai regulasi yang ada  pada  umumnya  dimaksudkan  untuk  mengatur  kehidupan  umat beragama.  Dalam  konteks  relasi  lintas  agama,  regulasi  itu dimaksudkan  untuk  melakukan  upaya  pendamaian  terhadap perselisihan  antarumat  beragama,  terutama  yang  menyangkut penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah. Mengamati fenomena kehidupan  umat  beragama    memang  menarik,  apalagi  hal  ini  terkait
4 Ahmad Syafi‘i Ma‘arif, Masa Depan Kebebasan Dan Kerukunan Beragama Di Indonesi  Dalam  Taher,  Elza  Peldi  (Ed.).  2009.  Merayakan  Kebebasan  Beragama:  Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi (Jakarta: Kompas dan ICRP, 2009), h. 34.
dengan  pola  hubungan  sosial  antarkomunitas  yang  berbeda  secara agama.  Untuk  menguatkan  jalinan  toleransi  umat  lintas  agama  ini, tampaknya  masih  diperlukan  berbagai  pendekatan  untuk  saling mengapresiasi.
Diakui  bahwa  untuk  mampu  hidup  nyaman  dalam  ruang multi agama dan budaya, masyarakat masih perlu melakukan berbagai pendekatan  untuk  saling  mengapresiasi,  sehingga  tumbuh  toleransi yang  dinamik  dengan  tetap  memelihara  identitas  individual  masing- masing. Setiap anggota masyarakat, baik minoritas maupun mayoritas, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Melalui perlakuan yang sama ini,  komunikasi  sosial  di  antara  warga  juga  berlangsung  cair.  Secara faktual,  terbangunnya  toleransi  beragama  di  suatu  daerah,  dapat diindikasikan pada sikap dan perilaku sosial umat beragama. Tulisan ini  mengkaji  problematis  relasi  dialektis  dalam  masyarakat multikultural.

## B. Pembahasan

## a) Konsep Toleransi
Secara  konseptual,  istilah  toleransi  bukanlah  sesuatu  yang berdirin  sendiri.  Ia  berkaitan  dengan  berbagai  konsep  lain,  seperti intoleransi,  akseptasi,  mayoritas-minoritas,  dialog  lintas  agama,  serta pluralisme agama yang semuanya merupakan bagian integral yang ada dalam  dinamika  sosial  umat  lintas  agama.  Secara  bahasa,  term toleransi ‖ berasal  dari  bahasa  Latin,  tolerare,  yang  memiliki  makna membiarkan  pihak  lain  yang  memiliki  pandangan  atau  sikap  lain tanpa  dihalang-halangi.  Dalam  konteks  ilmu  biologi,  term  toleransi dipakai untuk membiarkan berkembangnya sebuah kelainan biologis yang terjadi pada tubuh seseorang, seperti kutil. Kutil yang tumbuh di tubuh seseorang mestinya dihilangkan namun dibiarkan tetap ada dan tumbuh  karena  dianggap  tidak  membahayakan  tubuh  orang  yang memilikinya. Secara demikian, keberadaan kutil itu sangat tergantung dari  kemauan  dan  kerelaan  orang  yang  bersangkutan.  Pada  dunia kedokteran,  istilah  ini  dipergunakan  untuk  mengacu  kepada  bahan- bahan  yang  diizinkan  untuk  pengobatan.  Misalnya,  di  dalam pengobatan  penyakit  tertentu  digunakan  zat  yang  mengandung narkotika atau zat adiktif lainnya sampai pada batas toleransi tertentu. Sementara,  dalam  ilmu  tumbuhtumbuhan,  istilah  ini  merujuk  pada
kemampuan  suatu  organisme  menolak  pengaruh  suatu  parasit  virus atau dari faktor lingkungan.
Toleransi sebenarnya tidak bermakna bahwa seseorang harus melepaskan  keyakinan  agamanya  demi  bisa  bergaul  dan  berinteraksi dengan umat agama lain yang berbeda. Toleransi berarti mengizinkan perbedaan  itu  tetap  ada  dan  tidak  memaksa  yang  berbeda  menjadi sama.  Toleransi  semacam  ini  akan  menjadi  pembuka  jalan  bagi terwujudnya  kebebasan  dalam  beragama.  Namun  demikian,  setiap pemeluk  agama  akan  mengekspresikan  kebebasannya  secara bertanggung  jawab.  Toleransi  sama  sekali  tidak  dapat  dimaknai sebagai sebuah sikap yang pasif yang menerima apa adanya.
Oleh sebab itu, toleransi tidak membenarkan seseorang untuk merelatifkan  keyakinan-keyakinannya,  apalagi  sampai  terjebak  pada relativisme.  Dalam  konteks  ini,  toleransi  memberi  ruang  kepada seseorang  untuk  belajar  tentang  kepercayaan-kepercayaan  lain, mendengarkannya  dengan  terbuka,  tanpa  harus  memeluk kepercayaan  itu.  Dengan  demikian,  dalam  hubungannya  dengan agama dan kepercayaan, yang kemudian secara teknis disebut dengan istilah  toleransi  beragama ‖ ,  berarti  suatu  sikap  menghargai, membiarkan,  membolehkan  kepercayaan,  agama  yang  berbeda  itu tetap  ada,  walaupun  berbeda  dengan  agama  dan  kepercayaan seseorang.  Dalam  perspektif  sosiologi,  pengertian  toleransi  sering dimaknai  sebagai  bentuk akomodasi  tanpa  persetujuan  yang  formal. Ada  kalanya,  toleransi  muncul  tanpa  disadari  dan  juga  tanpa direncanakan,  karena  adanya  watak  perorangan  atau  kelompok- kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan 5 .
Secara  historis,  Indonesia  dikenal  sebagai  bangsa  yang  amat toleran  yang  sedapat  mungkin  menghindarkan  diri  dari  perselisihan. Bahkan,  seringkali  perselisihan  dijadikan  sebagai  hal  yang  paling dihindari.  Bangsa  Indonesia  bangsa  yang  sangat  cinta  damai,  dan mereka menjadikan toleransi sebagai jalan hidup mereka. Pada proses berikutnya  kemudian  terjadi  apa  yang  disebut  sebagai  asimilasi. Terkait  asimilasi  ini, 6 mengatakan,  Proses  asimilasi  ditandai  dengan
5 Walzer, On Toleration , h. 32.
6 Brent  Nelson, Assimilation:  The  Ideal  and  the  Reality (USA:  American
Immigration Control Foundation, 1987), h. 27.
pengembangan  sikap-sikap  yang  sama,  walaupun  kadang-kadang bersifat  emosional,  bertujuan  untuk  mencapai  kesatuan,  atau  paling sedikit untuk mencapai suatu integrasi dalam organisasi, pikiran dan tindakan. Proses asimilasi timbul bila ada: (1) kelompok manusia yang berbeda  kebudayaannya;  (2)  orang  perorangan  sebagai  warga kelompokkelompok  tadi  saling  bergaul  secara  langsung  dan  intensif untuk  waktu  yang  lama;  sehingga  (3)  kebudayaan  dari  kelompok manusia  tersebut  masing-masing  berubah  dan  saling  menyesuaikan diri.
Secara kategori, toleransi terbagi ke dalam dua bagian besar. Pertama,  toleransi  pasif,  yaitu  setiap  pemeluk  agama  membiarkan tanpa  menghalang-halangi  pemeluk  agama  lain  menyatakan  dan mengekspresikan  keimanannya.  Kedua,  toleransi  aktif,  yaitu  suatu sikap  membantu  pemeluk  agama  yang  berbeda  untuk  melaksanakan keyakinan  yang  berbeda dengan  yang  dimilikinya. Dalam  paradigma lama  kehidupan  beragama,  kegiatan  dakwah  atau  misi  agama-agama kerapkali diwarnai dengan prasangka teologis sepihak dengan klaim- klaim  sepihak  dan  memosisikan  orang  yang  berbeda  keyakinan sebagai musuh yang harus ditaklukan. Dalam paradigma baru, sikap yang ditumbuhkan adalah mutual respect, saling mengakui eksistensi (mutual recognition), berpikir dan bersikap positif 7 . Dalam paradigma lama,  kontestasi  misi  agama  dilakukan  dengan  maksud  untuk menguasai dan mendominasi pasar sendiri dan orang lain secara tidak fair  dan  sering  melampaui  batas  kepatutan,  dalam  paradigma  baru kontestasi  berjalan  secara  fair  dan  berjalan  di  atas  koridor  hukum yang disepakati bersama. Setiap pemeluk agama, di tengah perbedaan yang ada, dituntut untuk berlomba dalam kebaikan. Dalam paradigma baru  orientasinya  bersifat  ke  dalam,  yakni  ke  komunitas  agamanya sendiri  dan  tidak  berekspansi  untuk  menaklukan  komunitas  agama yang  berbeda.  Dalam  paradigma  baru  ini,  kontak  alami  manusiawi adalah  prasyarat  terpenting  bagi  terwujudnya  kehidupan  beragama yang  toleran  dan  damai.  Tidak  ada  situasi  yang  membuat  seorang pemeluk  agama  menjadi  terpaksa.  Hal  dimaksud  tentu  saja  bukan toleransi  negatif  ( negatif  tolerance )  sebagaimana  yang  dulu  pernah dijalankan  oleh  Orde  Baru  yang  sedang  berkuasa,  tetapi  toleransi positif  ( positive  tolerance ).  Sikap  toleransi  negatif  adalah  sikap  yang
7 Misrawi, Al-Quran  Kitab  Toleransi:  Inklusivisme,  Pluralisme,  Dan Multikulturalisme , h. 28.
penuh kepura-puraan, tidak asli, semu, dan  menampakkan hal yang tidak  sejati.  Toleransi  semacam  ini  mendorong  orang  untuk  tidak menonjolkan  agamanya  di  hadapan  pemeluk  agama  lain.  Jika  Anda Kristen,  maka  jangan  menonjol-nonjolkan  kekristenan  Anda  di hadapan  orang  Muslim,  demikian  pula  sebaliknya.  Sementara  itu, toleransi  positif  adalah  toleransi  yang  sebenarnya,  yang  mendorong setiap  umat  beragama  untuk  jujur  mengakui  dan  mengekspresikan keberagamaannya tanpa ditutup-tutupi, apa adanya. Secara demikian, identitas  masing-masing  umat  beragama  tidak  tereliminasi,  bahkan masing-masing  agama  dengan  bebas  dapat  mengembangkan  dan mengekspresikannya.  Inilah  toleransi  yang  dulu  pernah  dianjurkan oleh mendiang sejarawan Kuntowijoyo 8 .
Secara  makna,  toleransi  adalah  manifestasi  hidup berdampingan  secara  damai  dan  saling  menghargai  di  antara keragaman yang ada. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan toleransi beragama  mengalami  dinamika,  pasang  surut,  naik  turun,  yang seringkali  diwarnai  oleh  pemahaman  distingtif  yang  bertumpu  pada relasi  mereka ‖ dan  kita,  mayoritas ‖ dan  minoritas.  Dalam  kategori yang  nyaris  sama 9 ,    menyebut  dua  jenis  toleransi,  yakni  toleransi formal  dan  toleransi  material.  Lebih  jauh, 10 mengatakan,  Toleransi formal  berarti  membiarkan  saja  pandangan-pandangan  dan  praktik- praktik  politik  atau  agama  yang  tidak  sesuai  dengan  pandangan  kita sejauh itu tidak mengganggu. Sementara toleransi material bermakna suatu pengakuan terhadap nilai-nilai positif yang mungkin terkandung dalam  pemahaman  yang  berbeda  itu.  Dalam  konteks  ini,  menurut Yewanggoe 11 ,  agama-agama  yang  dipandang  politeistik  sering  lebih supel  dan  ramah  daripada  agama-agama  monoteistik  yang  sangat eksklusif  dan  kurang  terbuka.  Agama-agama  profetis,  disebabkan oleh pretensinya yang absolut, acapkali menjadi intoleran. Sementara itu,  agama-agama  mistik  justru  memperlihatkan  hal  yang kebalikannya: toleransi yang tinggi. Dalam kaitan dengan relasi umat beragama di Indonesia, daripada toleransi ‖ , Yewanggoe lebih memilih
8 Raja  Juli  Antoni  Antoni, Living  Together  in  Plural  Societies;  Pengalaman Indonesia Inggris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 34.
9 Andreas Yewangoe, ―Regulasi Toleransi Dan Pluralisme Agama Di Indonesia ‖ Dalam Taher, Elza Peldi (Ed.). Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi. (Jakarta: Kompas dan ICRP, 2009), h. 78.
10 Ibid., h. 81. 11 Ibid., h. 82.
untuk  memakai  istilah  kerukunan.  Menurut  Yewanggoe 12 ,  istilah kerukunan  lebih  dinamik,  kreatif,  dan  positif.  Dalam  pemakaian istilah  kerukunan  ditemukan  watak  autentik  bangsa  Indonesia  yang memang  dari  sananya  sudah  senang  berinteraksi  dengan  siapa  saja tanpa membeda-bedakan agama yang dianut.

## b) Konsep Intoleransi
Jika dibuat ibarat, demokrasi dan toleransi adalah seperti dua sisi  berbeda  dari  keping  uang  yang  sama.  Satu  sama  lain  saling melengkapi  dan  menggenapkan.  Jika  salah  satu  dari  keduanya  tiada, maka lenyap pula kekuatan yang satunya. Demokrasi tanpa toleransi akan  memunculkan  situasi  yang  barbar  dan  otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan toleransi semu yang  rentan  memunculkan  konflik-konflik.  Dalam  hal  demikian, dibutuhkan  barometer  atau  tolok  ukur  untuk  melihat  sampai  mana toleransi  dan  intoleransi  dipraktikkan  dalam  kehidupan  sebuah Negara.  Untuk  melihat  toleransi,  menurut  Misrawi 13 ,  ada  sejumlah level toleransi dari yang paling bawah sampai tingkatan toleransi yang paling tinggi. Pertama, hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati  satu  sama  lain  ( co-existence ).  Ini  adalah  level  toleransi yang paling bawah, di mana masing-masing pihak dapat hidup secara damai  meskipun  di  antara  mereka  tidak  saling  mengenal.  Kedua, hadirnya  kesadaran  dan  keterbukaan  untuk  melihat  pemeluk  agama berbeda  sebagai  sesama  warga  negara  dan  makhluk  Tuhan  yang mempunyai kesempatan sama di depan hukum ( awarness ).
Keterbukaandan  kesadaran  semacam  ini  merupakan konsekuensi  logis  dari  tumbuhnya  kesadaran  perihal  pentingnya toleransi Level ini dipandang lebih baik dari koeksistensi, karena telah menumbuhkan  keterbukaan  terhadap  kelompok  lain  yang  berbeda. Ketiga,  pengenalan  terhadap  pemeluk  agama  yang  berbeda  sambil melakukan  dialog  konstruktif  ( mutual  learning ).  Pada  praktiknya, pengenalan  dapat  dipandang  sebagai  fase  amat  penting  dalam mewujudkantoleransi,  hal  itu  tidak  lain  karena  toleransi  pada  tahap awalnya  dimulai  dengan  pengenalan  yang  bersifat  holistik  terhadap pihak  atau  kelompok  yang  berbeda.  Keempat,  pemahaman  atas
12 Ibid.
13 Misrawi, Al-Quran  Kitab  Toleransi:  Inklusivisme,  Pluralisme,  Dan
Multikulturalisme , h. 35.
kelompok lain ( understanding ). Langkah ini juga merupakan salah satu tahapan dalam toleransi, karena tidak mungkin kehidupan yang damai dan  toleran  terbangun  tanpa  pemahaman  terhadap  kelompok  lain. Institusi  pendidikan  dan  lembaga-lembaga  berbasis  masyarakat memiliki  tanggung  jawab  dan  peran  yang  besar  untuk  membangun kesepahaman,  sehingga  tercipta  kesepahaman  di  antara  berbagai kelompok.  Kelima,  penghormatan  dan  pengakuan  terhadap kelompok lain ( respect ). Terkait toleransi, apresiasi dan penghormatan terhadap  grup  atau  kelompok  lain  yang  berbeda  dipandang  sebagai barometer  untuk  melihat  sejauh  mana  setiap  warga  bisa  memahami pentingnya  kehidupan  bersama  yang  damai,  toleran  dan  saling menghormati. Keenam, penghargaan pada persamaan dan perbedaan, serta  merayakan  kemajemukan  ( value  and  celebration ).  Dalam masyarakat  yang  plural  seperti  halnya  di  Indonesia,  perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak terhindarkan. Hanya saja, di  antara  berbagai  kelompok  yang  berbeda  tersebut  menyimpan persamaan  yang  dijadikan  sebagai  kekuatan  untuk  membangun kehidupan bersama yang lebih baik dan terhormat. Secara demikian, toleransi mengandaikan adanya penghargaan terhadap perbedaan dan persamaan.
Untuk  melihat  realitas  intoleransi  dalam  sebuah  masyarakat, juga menggunakan enam barometer 14 :
Pertama, penolakan atas status dan akses yang sama terhadap kelompok  lain  yang  berbeda.  Kedua,  pandangan  dan  sikap  yang menganggap kelompok lain lebih rendah dari diri atau kelompoknya (de-humanization).  Secara  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa dehumanisasi  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  bentuk  intoleransi beragama yang sangat serius, karena salah satu nilai terpenting dalam toleransi yakni kesetaraan menjadi terabaikan.
Ketiga,  pengabaian  hak-hak  sipil,  politik,  dan  ekonomi ( opression ). Pemerintahan atau rezim yang represif atau otoritarianistik cenderung  melakukan  tindakan  yang  mengabaikan  atau  bahkan mencederai  hak-hak  sipil.  Keempat,  penyerangan  dan  melakukan pembunuhan. Sudah sangatjelas, penyerangan adalah sebuah tindakan intoleransi  yang  sangat  serius,  karena  dapat  menimbulkan  korban yang sangat banyak dari pihak-pihak yang seharusnya dihormati dan
dilindungi.  Kelima,  pengorganisasian  pembunuhan  massal  ( mass- violence ).  Dapat  dikatakan  bahwa  salah  satu  bentuk  pembunuhan masal yang popular untuk konteks zaman sekarang adalah munculnya fenomena  terorisme.  Keenam,  pembasmian  atas  dasar  identitas ( genocide ).  Apa  yang  dilakukan  oleh  rezim  Nazi  terhadap  kalangan Yahudi  di  Jerman  merupakan  salah  satu  bentuk  pembasmian terhadap  identitas  tertentu.  Pada  negara-negara  berkembang,  seperti Indonesia, biasanya netralitas negara bukanlah sesuatu yang taken for granted .  Ia  harus  senantiasa  diupayakan  terus-menerus.  Pada  titik itulah dibutuhkan civil religion atau agama sipil. Civil religion merupakan sekumpulan nilai dan norma yang dihasilkan dari agama-agama yang ada  untuk  menjamin  suatu  kehidupan  bersama  yang  lestari  dalam suasana  masyarakat  yang  plural,  semacam  kontak  sosial  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  kehidupan  bernegara  atau  politik dengan  agama  berperan  sebagai  kekuatan  perekat  bagi pertanggungjawaban hati nurani masyarakat. Karena itu, setiap agama yang  ada  dalam  sebuah  negara  dapat  memenuhi  fungsi  yang  sama. Dalam konteks Indonesia, telah ada sumber civil religion yang kukuh, yaitu  sila  pertama  dari  Pancasila.  Tetapi,  gaungnya  masih  belum nyaring,  senyaring  wacana  penegakan  syariat  Islam.  Tampak  ironis bahwa  kebangkitan  agama  yang  telah  berlangsung  selama  beberapa dekade  ini  hanyalah  kebangkitan  simbolisme  dan  formalisme  agama dan  kurang  menyentuh  tatanan  moral-etis  agama.  Karena  itu, kebangkitan  agama,  hanya  dimaknai  sebatas  zikir  dan  pengajian- pengajian  rutin  di  televisi,  radio,  dan  ruang-ruang  publik  lainnya, tetapi belum (tidak?) memiliki implikasi sosial dalam menyumbangkan  perannya  bagi  konflik  antar agama  dan antaretnik, korupsi yang merajalela, peningkatan angka kejahatan dan kekerasan, diskriminasi minoritas, dan kesenjangan sosial.
Sebagaimana  ditunjukkan  Jose  Casonova  dalam  Public Religion  in  the  Modern  World,  bahwa  agama  sesungguhnya  dapat memainkan  peran  di  ruang  publik.  Turunannya,  gerakan  serta berbagai  institusi  berlabel  agama  dapat  mengisi  ruang-ruang  publik dengan  al-hal  yang  konstruktif  untuk  membangun  kehidupan bersama  yang  harmonis.  Hal  itu  hanya  dapat  dilakukan  dengan melakukan deprivatisasi agama di dunia modern. Agama tetap berada di  wilayah  privat,  tetapi  juga  ia  dapat  berperan  di  ranah  publik. Artinya,  sebagai  iman  personal,  setiap  penganut  agama  memiliki
kebebasan untuk meyakini agama tertentu beserta seluruh perangkat doktrin  teologis  dan  ritualnya.  Yang  lebih  penting,  mengganggu kenyamanan  beribadah  dan  pemaksaan  untuk  memeluk  sebuah agama  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia. Dalam  konteks  wilayah  publik,  umat  beragama,  gerakan-gerakan, maupun  organisasi-organisasi  keagamaan  ( civil  religion )  tidak  hanya relevan,  tetapi  juga  dapat  memainkan  fungsi  kritisnya  dan  dapat menggalang pemberdayaan masyarakat dalam menyikapi persoalanpersoalan  modernitas,  seperti  ketimpangan  sosial, ketidakadilan,  diskriminasi  minoritas,  penegakan  HAM,  dan  proses demokratisasi lebih lanjut.

## c) Konsep Akseptasi
Gufran  Ali  Ibrahim 15 menjelaskan    dalam  paradigma multikultural,  konflik  sosial  menjadi  pertanda  bahwa  toleransi  saja tidak  cukup  kuat  untuk  menjadi  peranti  kohesi  sosial  lintas- komunitas.  Toleransi  memang  dapat  menggerakkan  kebersediaan mengakui  komunitas  atau  warga  lain,  tetapi  ia  tetap  menempatkan warga lain itu dalam posisi orang luar. Dengan begitu, tetap saja ada jarak  psikososial.  Sementara  itu,  pembudidayaan  akseptasi,  yaitu mekanisme penerimaan komunitaslain dalam kesadaran koeksistensi, mendorong  proses  dan  pembelajaran  mengenai  dasar-dasar  hidup- bersarna.  Lebih  jauh,  Gufran  Ali  Ibrahim 16 mengatakan,  Dengan akseptasi,  orang-orang  luar  ( out-group dalam  terminologi  sosiologi), orang-orang  yang  berbeda  dalam  realitas  pluralis,  ditarik  masuk  ke dalam  kosmopolit  kesadaran  kelompok  dalam  ( in-group ),  sementara dalam toleransi setiap warga tetap menempatkan ‖ orang luar sebagai yang  terpisah  dari  kesadaran  kelompok  dalam.  Oleh  sebab  itu,  bila ada  faktor  pemicu  lain  bagi  kemungkinan  terberainya  ikatan-ikatan sosial,  proses  penempatan  orang  luar  sebagai  ciri  toleransi,  dengan mudahnya  masyarakat  yang  beragam  itu  terceraikan.  Faktor  pemicu konflik  komunal  yang  kemudian  menguatkan  kembali  solidaritas mekanik  ( mechanical  solidarity )  meminjam  istilah  Emile  Durkheim setiap  komunitas  yang  diikat  oleh  nilai  kebersamaan,  keyakinan, pengalaman,  dan  nasib,  bangunan  sosial  yang  berciri  pluralisme  itu dengan gampangnya terkoyak. Akan tetapi, bila proses akseptasi telah
15 Gufran Ali Ibrahim, Mengelola Pluralisme (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 7. 16 Ibid.
menjadi  bagian  dari  pembudidayaan  pluralisme  dan  dalam  etos pertetanggaan  ( neighborhood ),  hubungan  antarwarga  yang  berbeda komunitas  tetap  dapat  dipertahankan.  Dengan  demikian,  untuk membangun  masyarakat  Indonesia  dengan  semangat  pemeliharaan pluralisme,  bangunan  sosial  budaya  paling  mendasar  dan  pertama yang  perlu  dibangun  adalah  pembudidayaan  akseptasi,  penerimaan, dan  bukan  saja  toleransi.  Toleransi  akan  terbangun  bila  ada  sebuah proses  pelatihan  dan  pembelajaran  akseptasi,  di  mana  setiap  warga dalam  lintas  komunitas  mengembangkan  suatu  sikap  individu  dan sikap  sosial  mengenai  saling-menerima.  Saling-terima  dapat  tumbuh dengan  baik  bila  penghargaan  atas  hak-hak,  penyesuaian  dan pengakuan, perlakuan dan pelayanan sosial yang setara, keterwakilan politik, dan akses ekonomi yang berjalan secara adil dan setimbang. Ikhtiar  ini  akan  mendorong  tingginya  partisipasi  dan  partisipasi  itu mendorong  toleransi  karena  semua  merasa  mendapatkan  akses  dan mobilitas yang adil. Dengan begitu, penegakan semangat pluralisme, termasuk pluralisme budaya dapat diwujudkan.
Merujuk  pada  pandangan  Gufran  Ali  Ibrahim 17 ,  terdapat empat  strategi  budaya  dalam  mengembangkan  akseptasi:  (1) memboboti kualitas perjumpaan lintas-komunitas, (2) membudidayakan semangat bertetangga, (3) selalu memelihara nurani dan akal sehat, dan (4) membangun sumber daya sosial ( social resources ) yang  tangguh.  Satu  siasat  pluralisme  ini  bisa  jadi  secara  serta-merta melahirkan  siasat yang lain. Perjumpaan adalah mekanisme interaksi sosial  untuk  saling  paham,  mengenal  dan  dikenal.  Dengan  strategi melintasi ( passing over ) dan kembali ke diri sendiri (coming back) akan menghadirkan  penghargaan  atas  orang  lain,  tetapi  tanpa  diri  sendiri menjadi lebur. Perjumpaan tidak saja membuat kita dapat memahami orang  lain,  tetapi  juga  sekaligus  membuat  kita  semakin  memahami secara  lebih  mendalam  watak  kita  sendiri  dalam  bercermin  pada watak  dan  budaya  orang  lain.  Perjumpaan  dapat  dilakukan  secara alamiah atau berdasarkan sebuah rekayasa budaya.
Perjumpaan  alamiah  berlangsung  berdasarkan  kebiasaan- kebiasaan kita dalam mengenal dan memahami orang lain, sedangkan perjumpaan  yang  direkayasa  adalah  perjumpaan  yang  dimotori  oleh sekelompok  orang  mulai  dari  merancang  gagasan,  meramu
pembelajaran  massal,  rencana  lapang,  hingga  pengamalan  atasnya  di lapangan nyata. Satu dari sekian banyak perjumpaan dengan rekayasa adalah  membuat  gerakan  apresiasi  pluralisme  yang  dipelopori  oleh kaum  terdidik,  tokoh  yang  kredibel,  dan  sekolah.  Perjumpaan  itu akan  melahirkan  semangat  bertetangga  dalam  arti  luas.  Semangat bertetangga itu akan mendekonstruksi kesadaran baru dalam sebuah watak  konvergensi  dengan  tetap  memelihara  kehadiran  kelompok dan komunitas sendiri dalam bingkai kelompok lain. Dengan begitu, pengagungan kelompok atau komunitas sendiri tidak dilakukan secara berlebihan  tetapi  proporsional  karena  ditegakkan  dalam pembudidayaan nurani dan akal sehat. Perjumpaan akan melahirkan tradisi  baru  bertetangga  yang  terus  mengelola  nurani  dan  akal  sehat sebagai  sarana  kemanusiaan  semesta  yang  diboboti  oleh  cinta  dan penghargaan.
Memboboti kualitas perjumpaan, membudidayakan semangat bertetangga,  dan  selalu  memelihara  nurani  dan  akal  sehat  adalah sumber  daya  sosial  yang  penting  dalam  cara  membudidayakan akseptasi.  Gagasan  mengenai  empat  strategi  budaya  dalam membudidayakan  akseptasi  ini  memang  masih  berada  pada  aras  ide yang  abstrak.  Untuk  mewujudkannya  secara  konkret,  gagasan  ini perlu  terus  digodok,  dikoreksi,  dan  diperdebatkan  sehingga melahirkan  sebuah  skema  kebudayaan  bagi,  tidaksaja  peleraian konflik komunal, tetapi juga memberikan kerangka pembelajaran bagi cara-cara  berkehidupan  dalam  pluralisme  yang  niscaya  itu.  Dalam konteks  ini,  Gufran  Ali  Ibrahim 18 menawarkan  sebuah  skema pembobotan  akseptasi  dalam  praktik  nyata  seperti  mendorong pembelajaran  mengenai  pluralisme  di  lembaga-lembaga  pendidikan, pembacaan  kembali  teks-teks  agama  mengenai  pluralisme,  dan mengeksplorasi  kearifan  lokal  ( local  wisdom )  yang  berkaitan  dengan harmoni  dan  cinta  lingkungan.  Ini  semakin  relevan  karena  sekarang sekolah  mulai  membelajarkan  diri  dengan  mendorong  konsep pendidikan berbasis luas ( broad base education ). Pertama, pembelajaran mengenai pluralisme ini perlu agar anak tidak akan bergerak dewasa dengan  komunitas  sendiri,  tetapi  secara  afektif  telah  membelajarkan diri  dalam  hubungan-hubungan  penerimaan  mengenai  pluralisme. Kedua,  teks-teks  agama  mengenai  cinta  damai,  hargai  sesama,  yang selama ini terbenamkan oleh tema pokok mengenai klaim kebenaran
dan  klaim  keselamatan,  perlu  dibaca  kembali,  dimaknai  kembali. Dengan  demikian,  keberagamaan  tidak  hanya  merupakan  proses pencapaian  prestasi  spiritual  keilahian,  tetapi  juga  sekaligus  sebagai sarana  pencerahan  sosial.  Langkah  ketiga  yang  perlu  dibelajarkan adalah membaca kembali kearifan lokal pada setiap maujud budaya di Indonesia  dan  kearifan  lokal  mengenai  cinta  sesama,  harmoni,  dan cinta  lingkungan.  Ini  hendaknya  disalurkan  melalui  media  sehingga berlangsung proses perjumpaan dan pemahaman lintas-budaya secara masif.

## d) Konsep Akomodasi
Akomodasi dimaknai sebagai kemampuan dalam menyesuaikan, memodifikasi atau mengatur perilaku seseorang dalam responsnya  terhadap  orang  lain  yang  ada  di  sekitarnya.  Proses akomodasi  ini  pada  umumnya  dilakukan  secara  tidak  sadar 19 (West dan Lynn . Teori akomodasi menyatakan bahwa setiap orang dalam melakukan  interaksi  dengan  orang  lain  memiliki  pilihan  dan  akan berupaya sekerasnya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi.  Hal  mendasar  dari  akomodasi  ialah  proses  kerja  sama  dan toleransi  yang  memperlihatkan  warga  masyarakat  dengan  tidak menghilangkan  atau  menyembunyikan  identitas  masing-masing. Umumnya,  setiap  orang ataupun  kelompok  dalam  suatu  masyarakat bertindak  atau  melakukan  sesuatu  digerakkan  dan  dirangsang  oleh apa  yang  menjadi  kepentingan  atau  tujuan yang  ingin  mereka  capai. Dalam  memenuhi  setiap  kepentingan  baik  individu  maupun kelompok  dapat  melahirkan  dua  kemungkinan,  yakni  adanya  kerja sama antar individu maupun antar kelompok dan adanya persaingan dalam memenuhi kepentingan mereka masing-masing.  Para teoretisi akomodasi telah sampai pada kesimpulan bahwa akomodasi menjadi hal penting dalam relasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Ia dapat membawa kepada identitas sosial dan dapat mengikat ketidaksetujuan dan  jarak  sosial  dalam  masyarakat.  Dalam  pemaknaan  yang  umum, akomodasi  biasa  disebut  dengan  penyesuaian,  yaitu  suatu  keadaan atau  proses  manakala  kelompok-kelompok  yang  bertentangan  satu sama lainnya sepakat guna menghentikan pertentangan melalui suatu
19 Richard  dan  Lynn  Turner  West, Introduction  Communication  Theory (Jakarta: Salemba, 2007), h. 17.
interaksi 20 .  Secara  demikian,  dengan  menggunakan  ungkapan  yang bereda  dapat  dikatakan  bahwa  akomodasi  adalah  suatu  proses penyesuaian  untuk  meredakan  pertentangan  dan  perbedaan  yang tumbuh melalui proses penyesuaian diri (adaptasi). Akomodasi adalah wadah  yang  tersedia  untuk  menampung  berbagai  perbedaan  yang muncul dan meletakkannya dalam situasi yang aman.
Akomodasi  merupakan  kecenderungan  untuk  memenuhi kebutuhan  dan  kepentingan  sendiri  sering  melahirkan  perilaku  yang khas. Persaingan yang didasarkan atas ego (baik ego pribadi maupun ego  kelompok),  keserakahan,  ambisi,  haus  akan  kekuasaan  tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan pertentangan, baik antar individu  maupun  antar  kelompok.  Pertentangan  antar  individu maupun  antar  kelompok  merupakan  sumber  potensial  bagi tercetusnya  suatu  konflik.  Dalam  situasi  persaingan,  jika  individu maupun  kelompok  sudah  memasuki  wilayah  tujuan,  maka  individu atau  kelompok  yang  lain  tidak  akan  bisa  mencapai  wilayah  tujuan mereka masing-masing. Dalam kondisi demikian, ada kecenderungan  antarindividu  atau  antarkelompok  akan  saling menghambat  dalam  pencapaian  tujuan  mereka.  Sedangkan  dalam situasi  kerja  sama,  individu  atau  kelompok  akan  saling  menunjang dengan individu ataukelompok lainnya dalam upaya mencapai tujuan mereka.  Anggota  dalam  kelompok  kerja  sama  akan  lebih  banyak saling menolong daripada anggota kelompok persaingan. Penyesuaian (adaptasi) lebih dapat terjadi dalam
situasi kerja sama daripada dalam situasi persaingan. Dalam konteks relasi antar pemeluk agama di Indonesia, interaksi antarumat berbeda agama didasari oleh adanya suasana kontestasi kepentingan di antara mereka.  Interaksi  antarumat  beragama  dalam  sejarahnya  telah ditandai  oleh  suasana  persaingan  dan  kontestasi  ini.  Kontestasi  ini tidak jarang menimbulkan riak-riak di permukaan, tetapi kadang pula menghadirkan  gelombang  besar  dalam  bentuk  konflik  bernuansa agama dalam skala yang tidak kecil.
Relasi  sosial  yang  terjalin  di  antara  umat  lintas  agama  tidak pernah  berjalan  dalam  satu  keadaan  yang  tetap,  melainkan
20 Judistira  K.Garna, Ilmu-Ilmu  Sosial:  Dasar-Konsep-Posisi (Bandung:  PPS Unpad, 1996), h. 153.
berlangsung  dalam  situasi  yang  terus  berubah  dari  satu  waktu  ke waktu  yang  lain.  Hal  ini  sejalan  dengan  kecenderungan  manusia  itu sendiri  yang  selalu  berubah-ubah.  Di  satu  sisi,  kadang-kadang manusia memiliki kecenderungan untuk
melakukan  tindakan  yang  baik  dan  kadang-kadang  ingin  melakukan tindakan  yang  jahat.  alam  konteks  ini,  terdapat  pandangan  yang mengatakan  bahwa  manusia  memiliki  dua  kecenderungan  yaitu kecenderungan  otonomi  dan  homonomi.  Kecenderungan  ke  arah otonomi merupakan ekspansi yang dilakukan oleh organisme dengan jalan mengasimilasikan dan mengurusi lingkungan. Kondisi ini serupa dengan dorongan egoistik di mana orang berusaha untuk memenuhi kebutuhankebutuhan dan mengembangkan kepentingan-kepentingan dengan  cara  menyesuaikan  lingkungan  dengan  kebutuhan- kebutuhannya.  Sementara  itu,  kecenderungan  ke  arah  homonomi dinyatakan dengan sejumlah saluran khusus, misalnya keinginan akan superioritas,  akuisisi  atau  penguasaan,  eksplorasi,  dan  prestasi. Kecenderungan  ke  arah  homonomi  mendorong  orang  untuk menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  serta  berbagi  hasil  dan berpartisipasi  dalam  sesuatu  yang  lebih  luas  daripada  individu  itu sendiri.
Menurut  perspektif  teori  pertukaran  sosial,  kecenderungan relasi sosial lintas agama yang cenderung terus berubah tadi sebagai fenomena  biasa  dalam  kehidupan  umat  beragama  yang  selalu fluktuatif,  karena  di  antara  umat  beragama  setiap  saat  selalu bersentuhan,  bergaul  dan  melakukan  interaksi  sosial  satu  sama  lain. Melalui  interaksi  antar  umat  beragama,  satu  sama  lain  saling memberikan  makna  terhadap  sikap  dan  perilaku  sosial  umat beragama  secara  dialektik.  Umat  beragama  secara  aktif  dan  kreatif berinteraksi  saling  memberikan  respons  satu  sama  lain.
Dengan  demikian,  lingkungan  sosial  yang  terdiri  dari  simbol verbal, simbol nonverbal dan lingkungan fisik sangat mempengaruhi bagaimana umat beragama berinteraksi secara lintas agama. Fluktuasi interaksi  antarumat  beragama  terjadi  karena  dipengaruhi  oleh lingkungan  sosial  tersebut.  Ketika  lingkungan  sosial  bernuansa positif,  maka  interaksi  antarumat  beragama  berlangsung  efektif, damai, toleran dan terbuka. Sebaliknya, ketika lingkungan sosial tidak kondusif,  maka  hubungan  antarumat  beragama  mengalami kemacetan.  Karena  tindakan  seorang  individu  berdasarkan
interpretasi  yang  diberikan  terhadap  lingkungan  sosialnya,  yang mempengaruhi  dirinya.  Dalam  perspektif  teori  pertukaran  sosial, umat beragama bersikap toleran dan terbuka karena ia juga berharap mendapatkan  hal yang  sama.  Secara  teoretis,  lingkungan  sosial  yang tidak  kondusif  sangat  mengganggu  hubungan  antarumat  beragama. Interaksi  antarumat  beragama  dengan  sendirinya  akan  mengalami kemunduran  yang  sangat  rendah,  sehingga  menimbulkan  suasana yang  disharmoni,  bahkan  melahirkan  kecurigaan  satu  sama  lain. Berkenaan  dengan  hal  itu, 21 menjelaskan,  bahwa  makna  yang diberikan  individu  umat  beragama  berhubungan  langsung  dengan interaksi sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya. Umat beragama menyadari betul betapa pentingnya hidup rukun dan damai,  sehingga  umat  beragama  selalu  mengedepankan  sikap-sikap yang  positif,  antara  lain:  memiliki  perasaan  yang  sama  sebagai  anak bangsa,  saling  menghargai  dan  menghormati,  saling  mengucapkan salam,  dan  saling  berbagi  dalam  peringatan  hari-hari  besar  agama, serta menghadiri upacara keagamaan masing-masing.
Akomodasi  adalah  salah  satu  strategi  yang  dapat  ditempuh dalam mewujudkan toleransi beragama. Dalam salah satu bentuknya, akomodasi  dilakukan  dalam  bentuk  deklarasi.  Deklarasi,  sebagai sebuah  media  sosial  tempat  berkumpulnya  berbagai  tokoh  lintas agama,  di  satu  sisi,  telah  menjadi  alat  untuk  menyikapi  sekaligus mengantisipasi  berbagai  hal  yang  dianggap  dapat  mengancam keselamatan  kehidupan  beragama.  Sementara,  di  sisi  lain,  deklarasi juga telah menjadi strategi akomodasi terhadap berbagai kepentingan yang  disuarakan  oleh  berbagai  kelompok  keagamaan.  Perbedaan keyakinan  dan  kepentingan  adalah  kenyataan  yang  tidak  dapat ditawar.  Namun  demikian,  hal  itu  tidak  menghalangi  umat  yang berbeda  agama  dan  kepentingan  untuk  hidup  secara  bersama-sama. Dalam konteks itulah pemilihan strategi yang tepat dalam mengelola kontestasi  yang  terjadi  di  kalangan  antarumat  beragama  menjadi sesuatu yang penting.
21 Engkus Kuswarno, Fenomenologi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26.

## C. Kesimpulan
Perubahan  relasi  antar  umat  beragama  dari  masa  ke  masa terjadi secara pasang surut, kadang-kadang berlangsung begitu toleran dan  damai,  tetapi  dalam  kesempatan  yang  lain  terjadi  disharmoni, saling curiga, berprasangka negatif dan diskriminatif. Oleh sebab itu, para  tokoh  agama  dituntut  untuk  terus  memperluas  cara  pandang yang mempunyai semangat toleransi dan keterbukaan. Perluasan dan pengayaan  tafsir  seperti  ini  dipercaya  mampu  mencerahkan kehidupan  umat  beragama  secara  keseluruhan.  Sehingga  agama tampil  secara  lebih  fungsional,  bahkan  mampu  mengkreasikan kedamaian,  toleransi  dan  nilai-nilai  luhur  kehidupan  lainnya  dalam bermasyarakat.  Perbedaan  tradisi  agama  dan  budaya  tidak  menjadi penghambat untuk menjalin hubungan dan kerja sama lintas agama.

## Daftar Pustaka
Antoni, Raja Juli Antoni. Living Together in Plural Societies; Pengalaman Indonesia Inggris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Ibrahim, Gufran Ali. Mengelola Pluralisme . Jakarta: Grasindo, 2004.
K.Garna, Judistira. Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi . Bandung: PPS Unpad, 1996.
Kuswarno, Engkus. Fenomenologi . Jakarta: Kencana, 2009.
Ma‘arif, Ahmad Syafi‘i. Masa Depan Kebebasan Dan Kerukunan Beragama Di Indonesi Dalam Taher, Elza Peldi (Ed.). 2009. Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi . Jakarta: Kompas dan ICRP, 2009.
Misrawi, Zuhairi. Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, Dan Multikulturalisme . Jakarta: Fitrah, 2007.
Nelson, Brent. Assimilation: The Ideal and the Reality . USA: American
Immigration Control Foundation, 1987.
Walzer, Michael. On Toleration . New York: Yale Univesity., 1997.
West, Richard dan Lynn Turner. Introduction Communication Theory . Jakarta: Salemba, 2007.
Yewangoe, Andreas. Regulasi Toleransi Dan Pluralisme Agama Di Indonesia ‖ Dalam Taher, Elza Peldi (Ed.). Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi. Jakarta: Kompas dan ICRP, 2009.