## Badan Bahasa, Pembinaan Bahasa, dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019: Refleksi dan Proyeksi
Sudaryanto* 1 , Wening Sahayu 2
1, 2 Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan Bahasa, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta e-mail: * 1 sudaryanto@pbsi.uad.ac.id

## Abstrak
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2009, terutama  Pasal  41 ayat  (1) mengamanahkan  bahwa  pemerintah  wajib  mengembangkan,  membina,  dan  melindungi bahasa  dan  sastra  Indonesia  agar  tetap  memenuhi  kedudukan  dan  fungsinya  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  sesuai  dengan  perkembangan zaman.  Terkait  itu,  usaha  pembinaan  bahasa  Indonesia  seperti  disinggung  Pasal  41  ayat (1)  tadi,  dilakukan  oleh  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  (Badan  Bahasa). Tulisan  ini  merefleksikan  usaha-usaha  pembinaan  bahasa  Indonesia  yang  sudah  atau sedang dilakukan oleh Badan Bahasa saat ini, serta memproyeksikan usaha-usaha serupa di  masa  depan,  terutama  pasca-terbitnya  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 63  Tahun  2019  tentang  Penggunaan  Bahasa  Indonesia.  Jenis  penelitian  ini  adalah kualitatif  deskriptif.  Data  yang  dianalisis  ialah  berupa  data  pembinaan  bahasa  Indonesia yang  terjabarkan  di  agenda  terbitan  Sekretariat  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa  tahun  2018,  buku-buku  mata  kuliah  Bahasa  Indonesia,  dan  buku-buku  ilmiah populer pembinaan bahasa Indonesia.  Hasil penelitian  menunjukkan bahwa pihak  Badan Bahasa telah  melakukan sejumlah usaha pembinaan bahasa Indonesia, seperti penerbitan bacaan  literasi,  penyelenggaraan  Uji  Kemahiran  Berbahasa  Indonesia,  pengendalian bahasa  negara,  penghargaan  Acarya  Taruna,  penghargaan  surat  kabar  berdedikasi  dalam berbahasa  Indonesia,  dan  pemilihan  Duta  Bahasa.  Selain  itu,  pihak  akademisi  perguruan tinggi juga ikut melakukan pembinaan bahasa melalui perkuliahan Bahasa Indonesia dan penerbitan buku ilmiah populer.
Kata kunci : Badan Bahasa, pembinaan bahasa Indonesia, Perpres Nomor 63 Tahun 2019

## A. PENDAHULUAN
Ada ungkapan nyleneh tapi menarik dari Pidi Baiq, seorang penulis, musisi, dan  seniman  asal  Indonesia.  Ia  mengungkapkan,  “Kuba  tidak  menerima  bahasa Indonesia yang baik dan benar karena mereka tidak mengerti.” Ungkapan itu, bagi penulis,  mengisyaratkan  dua  hal.  Pertama,  slogan  milik  Pusat  Pembinaan  dan Pengembangan Bahasa (kini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa/Badan Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan/Kemendikbud)  “(Ber)bahasa Indonesia  yang  baik  dan  benar”  itu  masih  dikenal  hingga  kini.  Kedua,  bahasa Indonesia hanya digunakan di wilayah Indonesia  dan bukan di luar negeri seperti halnya Kuba atau negara lainnya.
Hal  yang  disebutkan  terakhir  itu  sejalan  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, terutama Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3). Dari Pasal  40  UU  No.  24  Tahun  2009  itu,  diturunkannya  menjadi  Peraturan  Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.  Sementara  itu,  dari  Pasal  41,  terkhususnya  ayat  (3),  diturunkannya menjadi  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  Nomor  57  Tahun  2014 tentang  Pengembangan,  Pembinaan,  dan  Pelindungan  Bahasa  dan  Sastra,  serta Peningkatan  Fungsi  Bahasa  Indonesia.  Dalam  konteks  tulisan  ini,  aspek pembinaan bahasa Indonesia menjadi fokus utama dalam keterkaitan antara Badan Bahasa dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019, terutama ditinjau dari upaya refleksi dan proyeksi yang terkait.
Pasal  41  ayat  (1)  UU  No.  24  Tahun  2009  mengamanahkan  bahwa pemerintah  wajib  mengembangkan,  membina,  dan  melindungi  bahasa  dan  sastra Indonesia  agar  tetap  memenuhi  kedudukan  dan  fungsinya  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  sesuai  dengan  perkembangan  zaman. Terkait  itu,  usaha  pembinaan  bahasa  Indonesia  seperti  disinggung  Pasal  41  ayat (1)  tadi,  dilakukan  oleh  Badan  Bahasa  (Lauder  &  Lauder,  2007;  Sudaryanto, 2020)  secara  bertahap,  sistematis,  dan  berkelanjutan.  Selain  Badan  Bahasa, pembinaan  bahasa  Indonesia  juga  dilakukan  oleh  pihak  akademisi  perguruan tinggi  (PT)  melalui  perkuliahan  Bahasa  Indonesia  dan  penerbitan  buku  ilmiah populer,  termasuk  kamus.  Sebagai  contoh,  buku Bijak  Berbahasa  Indonesia: Teori  dan  Aplikasi (Dewi,  dkk.,  2020)  digunakan  dalam  perkuliahan  Bahasa Indonesia di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, atau buku Membina Bahasa Indonesia  Nama  Badan  Usaha,  Kawasan,  dan  Gedung (Soeparno,  dkk.,  2019a) dan Kajian  Ilmiah  Bahasa  Indonesia  (KIBI)  1 (Soeparno,  dkk.,  2019b).  Contoh lainnya  berupa  kamus,  seperti Kamus  Padanan  Istilah  Asing-Indonesia (Sudaryanto, dkk., 2018).
Terkait  itu,  sejumlah  kajian  ilmiah  mengenai  pembinaan  bahasa  dan/atau pembinaan  bahasa  Indonesia  telah  terbit,  terutama  dalam  wujud  artikel  jurnal, seperti  Sufanti,  dkk.  (2006),  Rahayu  (2015),  Paryono  (2017),  Arifin  (2018),
Maryam,  dkk.  (2020),  Sudaryanto,  dkk.  (2019a),  dan  Sudaryanto,  dkk.  (2019b). Di  antara  tujuh  artikel  jurnal  itu,  belum  ada  satu  pun  yang  mengaitkan  upaya pembinaan  bahasa  Indonesia  dengan  Perpres  No.  63  Tahun  2019  tentang Penggunaan  Bahasa  Indonesia.  Setidaknya,  lewat  tulisan  ini  akan  ada  refleksi terhadap  usaha-usaha  pembinaan  bahasa  Indonesia  yang  sudah  atau  sedang dilakukan oleh Badan Bahasa, serta proyeksi usaha-usaha serupa di masa depan.

## B. KAJIAN TEORI
Sejumlah referensi berbahasa Indonesia memiliki definisi pembinaan bahasa secara  beragam.  Melalui Kamus  Linguistik  Edisi  Keempat -nya,  Kridalaksana (2011) mengemukakan bahwa pembinaan bahasa ialah usaha untuk mengukuhkan pemakaian  bahasa  di  kalangan  orang  yang  telah  menguasainya  dengan memperdalam  pengetahuan  dan  wawasan  tentang  bahasa  itu,  dan  meningkatkan sikap  positif  terhadapnya.  Sementara  itu,  lewat Kamus  Umum  Bahasa  dan  Ilmu Bahasa  (KUBIB) -nya,  Sudaryanto  (2017)  menjelaskan  bahwa  pembinaan  bahasa upaya  untuk  meningkatkan  mutu  penggunaan  bahasa,  antara  lain,  peningkatan sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan  berbahasa  yang  dilakukan,  misalnya melalui  jalur  pendidikan  dan  pemasyarakatan.  Definisi  pembinaan  bahasa  dari KUBIB sama  dengan  yang  tertera  di  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  V. Sementara  itu,  di  dalam  PP  No.  57  Tahun  2014,  dijelaskan  bahwa  pembinaan bahasa ialah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa  di  semua  jenis  dan  jenjang  pendidikan  serta  pemasyarakatan  bahasa  ke berbagai lapisan masyarakat.
Melalui PP No. 57 Tahun 2014, terutama Pasal 16 ayat (1), (2), (3), dan (4) dijabarkan  mengenai  pembinaan  bahasa  Indonesia  secara  lengkap.  Pasal  16  ayat (1)  berbunyi,  “ Pembinaan  terhadap  masyarakat  pengguna  Bahasa  Indonesia dilakukan  untuk:  a.  meningkatkan  sikap  positif  agar  masyarakat  memiliki kesadaran,  kebanggaan,  dan  kesetiaan  terhadap norma  berbahasa  Indonesia;  b. meningkatkan  kedisipilinan  dan  keteladanan  dalam  penggunaan  Bahasa Indonesia;  c.  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam  penggunaan  Bahasa Indonesia;  d.  menciptakan  suasana  yang  kondusif  untuk  Pembinaan  Bahasa
Indonesia;  dan  e.  meningkatkan  mutu  penggunaan  Bahasa  Indonesia .” Berikutnya, Pasal 16 ayat (2) berbunyi, “ Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan  paling  sedikit  melalui:  a.  pendidikan;  b.  pelatihan;  c. pemasyarakatan  Bahasa  Indonesia;  d.  penetapan  dan  penerapan  standar kemahiran berbahasa Indonesia; dan e. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa  Indonesia .”  Kemudian,  Pasal  16  ayat  (3)  berbunyi,  “ Pembinaan Bahasa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  selaras dengan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing dalam rangka meningkatkan daya saing di tingkat global .” Selanjutnya, Pasal 16 ayat  (4)  berbunyi,  “ Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  memberikan  akses untuk  mempelajari  Bahasa  Indonesia  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia  yang belum  pernah  memperoleh  kesempatan  mempelajarinya  atau  belum  pernah menjadi penutur Bahasa Indonesia .”

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  ke  dalam  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif. Deskripsi merupakan gambaran ciri-ciri data secara akurat dan sesuai dengan sifat alamiah data itu sendiri. Data yang dianalisis, yaitu berupa data pembinaan bahasa Indonesia  yang  terjabarkan  di  agenda  terbitan  Sekretariat  Badan  Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2018, buku-buku mata kuliah Bahasa Indonesia, dan buku-buku  ilmiah  populer  pembinaan  bahasa  Indonesia.  Kemudian  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  observasi  dengan  teknik  baca dan catat.
Langkah  selanjutnya,  peneliti  melakukan  penyusunan  dan  kategorisasi. Menurut Moleong (1988: 140), kategorisasi merupakan langkah yang penting dan harus  mengikuti aturan-aturan tertentu. Pertama, kategori harus berkaitan dengan tujuan  penelitian.  Kedua,  kategori  itu  harus  “tuntas”,  artinya  setiap  data  dapat ditempatkan  pada  salah  satu  kategorinya.  Ketiga,  kategori  harus  “tidak  saling bergantung”, artinya tidak boleh ada satu pun isi data yang dapat masuk ke dalam lebih dari satu kategori. Keempat, kategori harus “bebas”. Kelima, kategori harus diperoleh atas dasar prinsip klasifikasi tunggal.
Keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  dua  konsep,  yaitu konsep  kesahihan  (validitas)  dan  konsep  keterandalan  (reliabilitas).  Dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  validitas  semantik  dan  reliabilitas  melalui cara  baca  dan  kaji  ulang.  Untuk  memperoleh  data  yang  terpercaya,  peneliti melakukan  tiga  cara,  yaitu  (1)  ketekunan  pengamatan,  (2)  triangulasi,  dan  (3) pengecekan teman sejawat.
Triangulasi  dalam  penelitian  ini  berupa  teknik  triangulasi  sumber,  metode, dan teori. Menurut Patton (lewat Moleong, 1988: 151), triangulasi dengan sumber berarti  membandingkan  dan  mengecek  balik  derajat  kepercayaan  sesuatu informasi  yang  diperoleh  melalui  waktu  dan  alat  yang  berbeda  dalam  metode kualitatif. Adapun teman sejawat dalam penelitian ini adalah Iis Suwartini, M.Pd., dosen  pada  Program  Studi  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia  Fakultas Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Ahmad  Dahlan.  Dia  dipandang memiliki kemampuan yang baik di bidang sejarah dan politik bahasa nasional.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  ini  menguraikan  hasil  dan  pembahasan  mengenai  refleksi  usaha- usaha pembinaan bahasa Indonesia yang sudah atau sedang dilakukan oleh Badan Bahasa, serta refleksi usaha-usaha serupa di masa depan, terutama pasca-terbitnya Perpres  No.  63  Tahun  2019  tentang  Penggunaan  Bahasa  Indonesia.  Secara singkat,  usaha-usaha  pembinaan  bahasa  Indonesia  yang  sudah  atau  sedang dilakukan oleh Badan  Bahasa beserta unit pelaksana teknis (UPT)-nya di tingkat provinsi  (baca:  Balai  Bahasa/Kantor  Bahasa),  seperti  penerbitan  bacaan  literasi, penyelenggaraan  Uji  Kemahiran  Berbahasa  Indonesia,  pengendalian  bahasa negara,  penghargaan  Acarya  Taruna,  penghargaan  surat  kabar  berdedikasi  dalam berbahasa  Indonesia,  dan  pemilihan  Duta  Bahasa.  Di  samping  itu,  pihak akademisi  perguruan  tinggi  juga  ikut  melakukan  pembinaan  bahasa  melalui perkuliahan Bahasa Indonesia dan penerbitan buku ilmiah populer.
Pertama,  pada  tahun  2017  Pusat  Pembinaan  (kini  berganti  nama  menjadi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra) melalui Bidang Pembelajaran melaksanakan kegiatan penulisan bahan baca cerita rakyat dari 34 provinsi di seluruh Indonesia
sebagai  pendukung  Gerakan  Literasi  Nasional  (GLN),  Kemendikbud.  Sampai dengan  bulan  Oktober  2017  sudah  136  judul  buku  dinilai  oleh  Pusat  Kurikulum dan  Perbukuan  (Puskurbuk),  Kemendikbud.  Di  antara  136  judul  buku  itu,  lima belas judul buku disebutkan di sini, antara lain, Air Mata Hutan Kami (Marlina), Anak  Indonesia  Hebat (Zahra), Aneka  Kuliner  Aceh (Rahmad  Nuthihar), Arsitektur  Nusantara (Fahmi  Fikri  Maulidan/Affix  Mareta),  dan Bakpia  dan  Es Mambo  Persahabatan (Siti  Muthiah).  Berikutnya, Batik  Tambal  untuk  Kakek (Tria  Ayu  Kusumawardhani), Batuan  yang  Menakjubkan (Heri  Suritno), Belajar dari  Makanan  Tradisional  Jawa (Dawud  Achroni), Belajar  Mengolah  Buah Menjadi  Manisan (Sri  Asih),  dan Berbendi-bendi  di  Bukittinggi (Dedi  Arsa).
Selanjutnya, Berburu  Kuliner  Khas  Bengkulu (Elvi  Ansori), Berkenalan  dengan Arsitektur  Tradisional  di  Sulawesi  Tenggara (Zakridatul  Agusmaniar  Rane), Berkenalan  dengan  Sasambo (Bunyamin), Berselancar  ke-34  Rumah  Adat Indonesia, Yuk! (Kiki Ratnaning Arimbi), dan Berwisata Kuliner Bersama Nenek (Unsyiah Anggraeni/Septinata Cahaya Putri).
Kedua,  penyelenggaraan  Uji  Kemahiran  Berbahasa  Indonesia  (UKBI). Secara konseptual, UKBI adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia lisan dan tulis. UKBI menguji keterampilan seseorang dalam  memahami  dengaran,  memahami  bacaan,  menulis,  dan  berbicara.  Selain itu,  UKBI  menguji  pemahaman  seseorang  dalam  penerapan  kaidah  bahasa Indonesia.  Materi  UKBI  berupa  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam  berbagai ranah komunikasi dan laras bahasa. Materi itu bersumber dari wacana lisan sehari- hari di masyarakat, serta wacana tulis di tempat umum, media massa, buku acuan, dan sebagainya.
Menurut  data  Badan  Bahasa  (2017),  total  peserta  UKBI  per  provinsi  di Indonesia  mencapai  22.971  orang.  Rinciannya,  Aceh  (49  orang),  diikuti  Bali (676),  Banten  (929),  Bengkulu  (457),  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (840),  DKI Jakarta  (1017),  Gorontalo  (352),  Jambi  (441),  Jawa  Barat  (3.432),  Jawa  Tengah (2.331),  Jawa  Timur  (2.871),  Kalimantan  Barat  (1.792),  Kalimantan  Selatan (340), Kalimantan Tengah (179), Kalimantan Timur (221), Kalimantan Utara (0), Kepulauan Bangka Belitung (707), Kepulauan Riau (129), Lampung (90), Maluku
(435),  Maluku  Utara  (498),  Nusa  Tenggara  Barat  (361),  Nusa  Tenggara  Timur (901), Papua (411), Papua Barat (38), Riau (146), Sulawesi Barat (105), Sulawesi Selatan (400), Sulawesi Tengah (1.421), Sulawesi Tenggara (369), Sulawesi Utara (50),  Sumatra  Selatan  (319),  Sumatra  Barat  (259),  dan  Sumatra  Utara  (405). Dilihat dari data statistik itu, provinsi yang paling banyak memiliki peserta UKBI ialah Jawa Barat (1), diikuti Jawa Timur (2), Jawa Tengah (3), Kalimantan Barat (4), dan Sulawesi Tengah (5).
Gambar 1. Infografik Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
Ketiga,  pengendalian  bahasa  negara.  Aksi  pengendalian  bahasa  terbagi  ke dalam  tiga  kegiatan  besar,  yakni  (1)  pengendalian  bahasa  di  ruang  publik,  (2) pengendalian  bahasa  di  lembaga  pemerintah  dan  lembaga  swasta,  dan  (3) pengendalian  bahasa  di  lembaga  pendidikan.  Pertama,  pengendalian  bahasa  di ruang publik  meliputi 54 kabupaten/kota (tahun 2012), 50 kabupaten/kota (tahun 2013),  13  kabupaten/kota  (tahun  2014),  11  provinsi  (tahun  2015),  DKI  Jakarta (tahun 2016), dan 109 kabupaten/kota (tahun 2017).  Kedua, pengendalian bahasa di lembaga pemerintah dan lembaga swasta meliputi 17 lembaga (tahun 2014), 15
lembaga  (tahun  2015),  6  lembaga  (tahun  2016),  dan  7  lembaga  (tahun  2017). Ketiga,  pengendalian  bahasa  di  lembaga  pendidikan  meliputi  18  lembaga  (tahun 2014), 15 lembaga (tahun 2015), 5 lembaga (tahun 2016), dan 15 lembaga (tahun 2017).
Keempat,  penghargaan  Acarya  Taruna.  Acarya  Taruna  ialah  penghargaan bagi  guru  bahasa  dan  sastra  Indonesia  yang  konsisten  dan  berdedikasi  dalam berkarya  dan  berkiprah  di  bidang  kesastraan.  Ada  empat  orang  penerima penghargaan  Acarya  Taruna,  yaitu  I  Gede  Aries  Pidrawan  (Karangasem,  Bali), Setia  Naka  Andrian  (Kendal,  Jawa  Tengah),  Rini  Intama  (Tangerang,  Banten), dan Badaruddin Amir (Barru, Sulawesi Selatan). Kelima, penghargaan surat kabar berdedikasi  dalam  berbahasa  Indonesia.  Harian Kompas dan Koran  Tempo ditetapkan  oleh  Badan  Bahasa  sebagai  surat  kabar  yang  berdedikasi  dalam berbahasa Indonesia pada tahun 2017.  Selain  itu, ada sepuluh surat kabar terbaik dalam  penggunaan  bahasa  Indonesia  pada  tahun  2017,  yaitu Media  Indonesia , Pikiran  Rakyat , Bisnis  Indonesia , Jawa  Pos , Lampung  Post , Republika , Warta Kota , Tribun Jabar , Suara Pembaruan , dan Banjarmasin Post .
Gambar 2. Logo Harian Kompas
Keenam,  pemilihan Duta Bahasa  di tingkat provinsi dan  nasional.  Menurut data Badan Bahasa (2017), ada Duta Bahasa di tingkat nasional yang terpilih dari tingkat  provinsi  terlebih  dahulu.  Rinciannya,  tahun  2006  (Prakoso  Bhairawa- Henny  Primasari),  tahun  2007  (Imam  Wahyudi  Karimullah-Lathifah  Hanum), tahun 2008 (Dhinar Arga Dumadi-Analisa Widyaningrum), tahun 2009 (Bambang Dwi Putra-Gemilang Sinathrya D.), tahun 2010 (Made Dwi S.-Ni Nyoman Krisna Kumalayani), tahun 2011 (Hanifan Fuadi Fathul-Elizabeth Yuniar), tahun 2012 (I Gede  Wahyu  Adi  R.-Kadek  Ridoi  Rahayu),  tahun  2014  (Made  Adi  Suadnyana- Ayu  Ladah  Carolina),  tahun  2015  (Achmad  Ridwan-Kemala  Wijayanti),  tahun 2016 (Handika Kresna Wirawan-Ni Nyoman Clara Listya Dewi), dan tahun 2017 (Muzakir Haitami-Atik Fauzia).
Di  samping  itu,  pihak  akademisi  perguruan  tinggi  juga  ikut  melakukan pembinaan  bahasa  melalui  perkuliahan  Bahasa  Indonesia  dan  penerbitan  buku ilmiah  populer.  Sebagai  contoh,  buku Bijak  Berbahasa  Indonesia:  Teori  dan Aplikasi (Dewi,  dkk.,  2020)  digunakan  dalam  perkuliahan  Bahasa  Indonesia  di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Contoh lainnya, buku Mahir Berbahasa Indonesia (Rahayu, dkk., 2018) digunakan dalam perkuliahan Bahasa Indonesia di Universitas  Ahmad  Dahlan,  Yogyakarta.  Selanjutnya,  buku Membina  Bahasa Indonesia  Nama  Badan  Usaha,  Kawasan,  dan  Gedung (Soeparno,  dkk.,  2019a) dan Kajian  Ilmiah  Bahasa  Indonesia  (KIBI)  1 (Soeparno,  dkk.,  2019b)  sebagai contoh  dari  penerbitan  buku  ilmiah  populer  yang  bertujuan  pembinaan  bahasa Indonesia.  Selain  buku,  ada  pula  kamus,  seperti Kamus  Padanan  Istilah  Asing- Indonesia (Sudaryanto, dkk., 2018).
Di masa-masa depan, usaha pembinaan bahasa Indonesia perlu ditingkatkan kembali. Misalnya, jumlah peserta UKBI di tiap-tiap provinsi perlu ditambahkan. UKBI tidak  hanya diikuti oleh guru Bahasa Indonesia dan siswa saja, tetapi  juga mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 yang berkenaan dengan bidang bahasa Indonesia. Di Yogyakarta,  misalnya,  ada  lima  perguruan  tinggi  (PT)  yang  memiliki  Program Studi  S-1  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia,  yaitu  Universitas  Negeri Yogyakarta  (UNY),  Universitas  Ahmad  Dahlan  (UAD),  Universitas  Sanata Dharma  (USD),  Universitas  Sarjanawiyata  Tamansiswa  (UST),  dan  Universitas
PGRI Yogyakarta (UPY). Andaikata seluruh mahasiswa PBSI dari kelima PT itu ikut  UKBI  di  Balai  Bahasa  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (BBY),  tentu  jumlah peserta  UKBI  di  DI  Yogyakarta  tidak  hanya  mencapai  jumlah  840  orang;  bisa lebih  dari  jumlah  itu.  Belum  lagi  ditambah  dari  para  guru  Bahasa  Indonesia  di tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dan para siswanya.
Berikutnya,  pengendalian  bahasa  negara  tetap  dilakukan,  terutama  demi kesuksesan pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.  Di  lingkungan  PT,  misalnya,  Sekolah  Pascasarjana  Universitas Airlangga  (Unair),  Surabaya,  masih  pakai  kata workshop pada  acara  bertajuk “Workshop Penulisan Artikel pada Jurnal Ilmiah” pada Rabu, 30 Desember 2020, pukul 08.30—13.30 WIB. Kata workshop sudah memiliki padanan Indonesianya, lokakarya sehingga  seharusnya  ditulis  “Lokakarya  Penulisan  Artikel  pada  Jurnal Ilmiah”.  Contoh  lainnya,  pengelola Jurnal  Analisis  Sosial (JAS)  memakai  kata Call  for  Papers untuk  terbitan  edisi  khususnya.  Kata Call  for  Papers sudah memiliki  padanan  Indonesianya, Undangan  Menulis sehingga  seharusnya  ditulis “Undangan Menulis Jurnal  Analisis  Sosial Edisi  Khusus”.  Di  sinilah  pentingnya pengendalian  bahasa  negara  tetap  dilakukan,  setidaknya  membuat  masyarakat Indonesia  untuk  (1)  mengutamakan  bahasa  Indonesia,  (2)  melestarikan  bahasa daerah, dan (3) menguasai bahasa asing.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  diperoleh  dua  hal kesimpulan.  Pertama,  usaha-usaha  pembinaan  bahasa  Indonesia  yang  sudah  atau sedang dilakukan oleh Badan Bahasa  beserta unit pelaksana teknis (UPT)-nya di tingkat  provinsi  (baca:  Balai  Bahasa/Kantor  Bahasa),  seperti  penerbitan  bacaan literasi,  penyelenggaraan  Uji  Kemahiran  Berbahasa  Indonesia,  pengendalian bahasa negara, penghargaan Acarya Taruna, penghargaan surat kabar berdedikasi dalam berbahasa Indonesia, dan pemilihan Duta Bahasa. Kedua, pihak akademisi perguruan  tinggi  juga  ikut  melakukan  pembinaan  bahasa  melalui  perkuliahan Bahasa Indonesia dan penerbitan buku ilmiah populer.

## F. SARAN
Ada dua saran terkait pembinaan bahasa Indonesia yang sudah atau sedang dilakukan  oleh  Badan  Bahasa  saat  ini.  Pertama,  Badan  Bahasa  belum  pernah memberikan penghargaan Anugerah Kesetiaan Berkarya (AKB) kepada para guru atau  dosen  Bahasa  Indonesia  yang  setia  berkarya  menulis,  baik  buku,  artikel jurnal,  maupun  artikel  koran.  Yang  sudah  ada  ialah  penghargaan  dari  Yayasan Sastra  Yogya  (Yasayo)  milik  Prof.  Dr.  Rachmat  Djoko  Pradopo  yang  rutin memberikan penghargaan kepada para akademisi/peneliti bidang sastra Indonesia dan  sastra  Jawa.  Penghargaan  AKB  itu  bagian  dari  pembinaan  bahasa  Indonesia yang  perlu  dilakukan  saat  ini  dan  masa  depan.  Setidaknya,  penghargaan  AKB diusahakan  sama  dengan  Penghargaan  Sastra  Badan  Bahasa  atau SEA  Write Award tiap tahunnya.
Kedua,  terkait  butir  pertama,  Badan  Bahasa  lebih  rutin  memberikan penyuluhan  terkait  pembinaan  bahasa  Indonesia  kepada  para  pengelola  instansi pemerintah (kantor perizinan usaha, pemasangan iklan, kampus, sekolah, dll.) dan swasta  (hotel,  mal,  restoran/rumah  makan,  dll.).  Jika  para  pengelola  instansi pemerintah  dan  swasta  itu  sudah  memiliki  kesadaran  terhadap  pengutamaan bahasa  Indonesia,  kelak  pembinaan  bahasa  Indonesia  bisa  dikatakan  berhasil. Sebaliknya,  jika  para  pengelola  instansi  pemerintah  dan  swasta  masih  memakai bahasa  asing  (baca:  bahasa  Inggris),  kelak  pembinaan  bahasa  Indonesia  bisa dikatakan kurang berhasil atau malah jalan di tempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  E.  Z.  (2018).  “Undang-Undang  Bahasa”:  Sebuah  instrumen  bagi pembinaan bahasa dalam era globalisasi. Pujangga, 3 (2), 1-24.
Dewi, R. P., Krismawati, S., Setyaningrum, R. A., & Sembiring, R. J. BR. (2020). Bijak berbahasa Indonesia: Teori dan aplikasi . Yogyakarta: Kanisius.
Kridalaksana,  H.  (2011). Kamus  Linguistik  Edisi  Keempat .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Lauder,  A.  F.  &  Lauder,  M.  RMT.  (2007).  Berbagai  kajian  linguistik.  Dalam Kushartanti, dkk. (Peny.). Pesona bahasa: Langkah awal memahami linguistik (220-251). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Maryam, S., Mauludi, M. A. A., Martiadi, M. D., Baskoro, F., Miftahulfalah, A., & Munawar, C. M. (2020). Pembinaan literasi dan bahasa santun melalui tujuh pilar budaya Cianjur. JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5 (1), 13-19.
Moleong, L. J. (1988). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Depdikbud.
Paryono,  Y.  (2017).  Peran  strategis  media  massa  dalam  pembinaan  dan pengembangan  bahasa  Indonesia. Madah:  Jurnal  Bahasa  dan  Sastra,  4 (2), 163-173.
Rahayu,  A.  P.  (2015).  Menumbuhkan  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar dalam pendidikan dan pengajaran. Jurnal Paradigma, 2 (1), 1-15.
Rahayu,  dkk.  (2018). Mahir  Berbahasa  Indonesia:  Bahan  Ajar  di  Perguruan Tinggi .  Yogyakarta:  Program  Studi  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan.
Soeparno,  S.,  Sudaryanto,  S.,  Rahayu,  A.,  Wakhidah,  S.,  &  Wibawa,  A.  Y. (2019a). Membina  bahasa  Indonesia  nama  badan  usaha,  kawasan,  dan gedung . Yogyakarta: K-Media.
Soeparno,  S.,  Sudaryanto,  S.,  Hermanto,  H.,  &  Wijayanti,  D.  (2019b). Kajian ilmiah bahasa Indonesia (KIBI) 1 . Yogyakarta: Samudra Biru.
Sudaryanto,  S.  (2017). Kamus  Umum  Bahasa  dan  Ilmu  Bahasa .  Yogyakarta: Samudra Biru.
Sudaryanto,  S.,  Hermanto,  H.,  &  Wijayanti,  D.  (2018). Kamus  padanan  istilah asing-Indonesia . Yogyakarta: Samudra Biru.
Sudaryanto,  S.,  Hermanto,  H.,  &  Gustiani,  E.  I.  (2019a).  Media  sosial  sebagai sarana pembinaan bahasa Indonesia di era digital. Kode: Jurnal Bahasa, 8 (4), 61-74.
Sudaryanto, S., Zultiyanti, Z., Yumartati, A., Saputri, F. M., & Nurmalitasari, N. (2019b).  Teori  perencanaan  bahasa  Lauder  &  Lauder  dan  aplikasinya  dalam konteks  bahasa  Indonesia. Diglosia:  Jurnal  Pendidikan,  Kebahasaan,  dan Kesusastraan Indonesia, 3 (2), 66-75.
Sudaryanto,  S.  (2020). Literasi  Keindonesiaan:  Dari  Bahasa  Indonesia  hingga Kampus Merdeka . Yogyakarta: CV Markumi.
Sufanti,  M.,  dkk.  (2006).  Pembinaan  bahasa  Indonesia  dalam  Ruang  Pelajar  di Radio Republik Indonesia Cabang Muda Surakarta. Warta, 9 (1), 39-44.