## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan

## Rina Maryani,  Dheny Wahyudhi, Elizabeth Siregar
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: rinamaryani99@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaturan perlindungan hukum terhadap korban yang salah tangkap dalam proses penyidikan dan untuk  mengetahui  dan  menganalisis  mengapa  dengan  aturan  yang  sekarang  belum memberikan  perlindungan  terhadap  korban  yang  salah  tangkap  dalam  proses penyidikan.  Penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan  Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Law  Approach). Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaturan  perlindungan hukum  terhadap  korban  salah  tangkap  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  8  tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bentuk perlindungan bagi korban salah tangkap diatur  dalam  Pasal  95  dan  Pasal  97  KUHAP  tentang  Ganti  Kerugian  dan  Rehabilitasi. Namun dengan pengaturan yang sekarang ini masih belum bisa memberikan ataupun mencerminkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban salah tangkap. Dan dalam  pelaksanaannya  tidak  mempunyai  daya  paksa  yang  mana  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tersebut tidak jelas siapa yang harus membayar dan tidak adanya konsekuensi jika ganti rugi tersebut tidak dibayarkan. Sehingga terdapat adanya kekaburan norma, dimana norma yang mengatur korban salah tangkap belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban

## Kata Kunci:
Perlindungan Hukum, Korban, Salah Tangkap

## ARTICLE
HISTORY Submission: 2-7-2022 Accepted:12- 7-2022 Publish:9-12- 2022 KEYWORDS: Legal Protection, Victims, Wrong Arrest

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  legal  protection  arrangements  for victims  who  were  wrongly arrested  in  the  investigation process  and  to  find  out  and analyze why the current regulations have not provided protection for victims who were wrongly  arrested  in  the investigation process.  This  study  uses  the  Statue  Approach, Conceptual Approach Case Law Approach. The results of this study indicate that the regulation  of legal protection  for victims of  wrongful  arrest  is  regulated  in  Undang- Undang  Nomor  8 tahun  1981 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP) and further regulations are regulated in Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang  pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  The  form  of protection for victims of wrongful arrest is regulated in Article 95 and Article 97 KUHAP on  Compensation  and  Rehabilitation.  However,  the  current  regulation  still  cannot provide or reflect legal protection and certainty for victims of wrongful arrests. And in it’s implementation it does not have coercive power which in Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 is not clear who has to pay and there are no consequences if the compensation is not paid. So there is a vagueness of norms, where the norms that regulate  victims  of  wrongful  arrest  have  not  been  able  to  provide  protection  for victims.

## A. PENDAHULUAN
Penangkapan adalah suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana  yang  mana  tindakan  tersebut  mengurangi  atau  membatasi  kemerdekaan seseorang. 1 Oleh karena itu, untuk menangkap seseorang, hak asasi manusia harus ditegakkan. Bahkan jika seseorang melakukan kejahatan, hak asasi manusia adalah dasar  bagi  setiap  orang  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  adil.  Bahkan berdasarkan  alat  bukti  yang  ada,  selama  belum  ada  putusan  pengadilan,  ia  harus dianggap  tidak  bersalah  (Pasal  8  Ayat  (1)  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman).
Penangkapan  merupakan  proses  hukum  yang  sangat  penting  karena  akan mempengaruhi  tahapan  proses  hukum  selanjutnya.  Oleh  karena  itu  penangkapan harus dilakukan secara teliti dan cermat oleh penyidik. 2 Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP dituliskan bahwa:
Penangkapan  adalah  suatu  tindakan  penyidik  berupa  pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Dasar  hukum  penangkapan  dinyatakan  dalam  Pasal  17  KUHAP,  yang menentukan sebagai berikut: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti  permulaan  yang cukup”.  Unsur-unsur  yang  tersirat  dalam  Pasal  17  KUHAP,  menyatakan  bahwa seseorang dapat ditangkap karena:
1. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana; dan
2. Dugaan yang kuat itu, didasarkan pada pemulaan bukti yang cukup. 3
Pasal  ini  menunjukkan  bahwa  surat  perintah  penangkapan  tidak  dapat dilakukan  dengan  sewenang-wenang,  tetapi  ditujukan  kepada  orang  yang  benar- benar melakukan tindak pidana. Syarat-syarat penangkapan adalah:
1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;
2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang;
3. Berpijak pada landasan hukum;
4. Tidak menggunakan kekerasan;
5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan;
6. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
b. senantiasa  menghargai/menghormati  hak-hak  tersangka  yang ditangkap; dan
1 Nazaruddin  Lathif , “Pertanggungjawaban  Pidana  Penyidik  Polri  Dalam  Kasus
Salah  Tangkap,” Pakuan  Law  Review  4 ,  No.  2,  2019,    hlm.  358, https://www.researchgate.net/publication/337466135_Pertanggungjawaban_Pidana_Pe nyidik_Polri_Dalam_Kasus_Salah_Tangkap.
2 Moh.  Marthadinata  Hasan, “Analisis  Pertanggungjawaban  Penyidik  Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 2.
3 Nazaruddin Lathif , Op. Cit .,  hlm. 364.
c. Tindakan  penangkapan  bukan  merupakan  penghukuman  bagi tersangka. 4
Dewasa ini permasalahan yang terutama sering terdapat di dalam lingkungan proses  Peradilan  Pidana  seperti  misalnya  adanya  pelanggaran  suatu  hak  yang terjadi pada salah satu atau pun juga semua tingkat proses pemeriksaan. 5 Kejadian salah  tangkap  merupakan  tanggung  jawab  sepenuhnya  bagi  subsistem  Sistem Peradilan Pidana khususnya kepolisian serta kejaksaan.
Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap tercantum dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 9 yaitu:
1. Setiap  orang  yang  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  atau  diadili  tanpa  alasan berdasarkan  Undang-Undang  atau  karena  kekeliruan  mengenai  orangnya atau  hukum  yang  diterapkannya,  berhak  menuntut  ganti  kerugian  dan rehabilitasi;
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada  Ayat  (1)  dipidana  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perUndang- Undangan;
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.
Ganti kerugian diartikan sebagai imbalan kepada korban salah tangkap akibat adanya  kekeliruan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum.  Sedangkan,  rehabilitasi adalah  bentuk  perlindungan  berupa  pemulihan  kemampuan,  kedudukan,  serta harkat dan martabatnya karena adanya tindakan yang tidak berdasarkan Undang- Undang atau adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penegak hukum. 6
Proses penangkapan yang dilakukan penyidik Polri terhadap tersangka yang diduga  kuat  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  bisa  jadi  mengalami  suatu kekeliruan  atau  kesalahan-kesalahan  yang  bersumber  pada human  error yaitu kesalahan penyidiknya dalam praktek di lapangan. 7
Penyidik  polri  yang  berusaha  mendapatkan  informasi  seringkali  melakukan cara-cara  yang  tidak  manusiawi  seperti  menyiksa  tersangka,  bahkan  memaksa korban untuk mengakui bahwa telah melakukan suatu tindak pidana. 8 Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan
4 M.Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Sinar Grafika, 2000, hlm. 157.
5 O.C  Kaligis, Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa  dan Terpidana, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 233.
6 Shynta Soplantila, “Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut  PP  Nomor  92  Tahun  2015” , Lex  Crimen ,  Vol.  1,  No.  10,  2017,  hlm.  39, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18868
7 Moh.  Marthadinata  Hasan, ”Analisis  Pertanggungjawaban  Penyidik  Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 2.
https://123dok.com/document/oz1r8mpq-analisis-pertanggungjawaban-penyidik- kepolisian-kasus-tangkap-tersangka-pengeroyokan.html
8 Benasto  Tetepa,  ”Pertanggungjawaban  Penyidik  Polri  Dan  Upaya  Hukum Tersangka Atas Terjadinya Salah Tangkap”, Lex Crimen , Vol. 2, No. 7, 2013, hlm. 102-103, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3165/2707.
semestinya juga menjadi tanggung jawab dari penyidik. 9 Korban salah tangkap adalah orang  yang  menderita  kerugian  atas  kesewenangan  dan  ketidakprofesionalan penegak hukum. 10
Sebagai orang yang menderita kerugian maka korban memiliki hak untuk melindungi harkat dan martabatnya, secara umum korban mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi  atau  ganti  rugi,  berhak  menolak  restitusi,  mendapatkan  kompensasi untuk ahli warisnya, mendapat hak miliknya kembali, mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, dan mendapat bantuan penasihat hukum. 11
Adapun yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:
a. sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan;
b. ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi  seorang  yang  perkara  pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Praperadilan yang diatur dalam KUHAP menjamin perlindungan HAM serta aparat penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  secara  konsekuen. Lembaga praperadilan telah menciptakan mekanisme kontrol sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya guna tercipta proses peradilan pidana yang baik. 12
Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru  diketahui  setelah  perkaranya  diputus  oleh  pengadilan  yang  memeriksa  dan memutus  perkara  tersebut,  maka  terpidana  dan  terhukum  bisa  melakukan  suatu upaya hukum biasa dan luar biasa setelah putusan hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde).
Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan  yang  berupa  perlawanan  atau  banding  atau  kasasi  atau  hak  terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum tersebut dibagi menjadi  upaya  hukum  biasa  dan  upaya  hukum  luar  biasa. 13 Jadi  bisa  disimpulkan bahwa upaya hukum adalah setiap usaha pribadi atau badan hukum yang dilakukan atas  ketidakpuasannya  terhadap  peradilan  hukum  sebelumnya  yang  sudah diputuskan dalam Undang-Undang.
Kasus  salah  tangkap  banyak  terjadi  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah  kasus salah tangkap yang terjadi di Lampung Utara, yaitu Oman Abdurohman ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus perampokan di rumah Budi Yuswo Santoso alias
9 M.Sofyan Lubis, Prinsip Miranda: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Pustaka Yustitia,  Jakarta, 2010, hlm. 66.
10 Bambang  Waluyo, Viktimologi  Perlindungan  Korban  dan  Saksi ,  Sinar  Grafika,
Jakarta, , 2017, hlm. 28.
11 C.  Maya  Indah, Perlindungan  Korban:  Suatu  Perspektif  Viktimologi  dan Kriminologi , Kencana, Jakarta, 2014. hlm. 143.
12 Claudia Permata  Dinda,  Usman, Tri Imam  Munandar,  ”Praperadilan  Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” PAMPAS  Journal  Criminal  Law ,  Vol.  1,  No.  2,  2020,  hlm.  82,  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401.
13 Suharto dan Jonaedi  Efendi, Panduang  Praktis  Bila  Anda  Menghadapi  Perkara Pidana    Mulai    Proses  Penyelidikan  Hingga  Persidangan ,  Prenadamedia  Group,  Jakarta, 2013, hlm 78.
Haji Nanang di Dusun V dorowati, Desa Penagan Ratu, Abung Timur, Lampung Utara, pada 22 Agustus 2017. Oman sehari-hari bekerja sebagai marbot masjid Al-Jihad yang beralamat di Kampung Sangereng Pengurus masjid yang sempat mengalami luka  tembak  di  kakinya  itu  terpaksa  harus  menghabiskan  10  bulan  waktunya  di dalam bui sebelum dinyatakan bebas dan tidak bersalah. 14
Oman  Abdurohman  Alias  Mbah  Omen  Bin  Kasnan  dituntut  dengan  pidana penjara  8  (delapan)  tahun  sebelum  dinyatakan  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  oleh  Majelis  Hakim.  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kbu yang mana mengabulkan permohonan Oman  sebagai  pemohon  dan  menyatakan  kepolisian  serta  kejaksaan  telah  keliru melakukan penangkapan, penahanan, serta penuntutan terhadap pemohon. Tetapi walaupun  tuntutan  ganti  rugi  terhadap  Oman  Abdurohman  telah  dikabulkan. Namun hak-hak tersebut belum ia terima. Padahal dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 telah menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari.
Pasal 95 Ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang ganti kerugian sebagai berikut: Tersangka,  terdakwa,  atau  terpidana  berhak  menuntut  ganti  kerugian  karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
Selanjutnya tentang Rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 97 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut: ”Seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  yang  putusannya  telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Rehabilitasi  menjadi  tujuan  yang  amat  penting  bagi  korban  salah  tangkap, sangat  diharapkan  dan  menjadi  prioritas  utama  bagi  orang-orang  yang  telah menjalankan proses peradilan pidana. 15 Adapun hak-hak para korban dalam buku Rena Yulia, menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak setiap orang melalui pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. 16
Dengan adanya ganti rugi tersebut pihak korban akan merasa bahwa penyidik bertanggungjawab  atas  perbuatannya  serta  pihak  korban  tidak  akan  merasa terbebani atas kerugian yang pernah  dialaminya sebab kekeliruan serta kelalaiannya penyidik. 17
Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana. Namun keduanya mempunyai perbedaan. Pada hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih  sempit  dibandingkan  dengan  pemberian  ganti  kerugian  dalam hukum perdata. Karena ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada Pasal
14 “ Korban Salah Tangkap Kasus Perampokan, Gugat Kepolisian Dan Kejaksaan Rp 322  Juta ”,  Teras  Lampung.com,  diakses  pada  27  Desember  2020,  pukul  14.17, https://www.teras.id/news/pat-18/164458/korban-salah-tangkap-kasus-perampokan- gugat-kepolisian-dan-kejaksaan-rp-322-juta.
15 Ruslan  Renggong, Hukum  Acara  Pidana  Memahami  Perlindungan  HAM  dalam Proses Penahanan di Indonesia , Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 148-149.
16 Rena Yulia, Viktimologi , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 55.
17 Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, ”Penahanan Terhadap Anak Pelaku  Tindak  Pidana” , PAMPAS  Journal  Criminal  Law ,  Vol.  1,  No.  3,  2020,  hlm.  41, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090/10263.
1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata)  adalah  mengembalikan  penggugat ke  dalam  keadaan  yang  semula  sebelum  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tergugat terjadi.
Dalam  hukum  perdata  ganti  kerugian  tidak  memiliki  batas  minimal  dan maksimal dalam kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian materil yaitu kerugian  yang  bisa  dihitung  dengan  materi.  Sedangkan  kerugian  immaterial  atau kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Sedangkan ganti kerugian dalam hukum pidana hanya berupa materil. Dan tidak mengenal ganti kenugian immateril. Dan dapat diajukan terhadap 2 perbuatan, yaitu karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa. 18
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana .  Jangka  waktu  untuk  mengajukan  ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 PP 92/2015, yang menentukan:
1. Tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung  sejak  tanggal  petikan  atau  salinan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima;
2. Dalam  hal  tuntutan  ganti  kerugian  tersebut  diajukan  terhadap  perkara  yang dihentikan  pada  tingkat  penyidikan  atau  tingkat  penuntutan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  77  huruf  b  KUHAP,  maka  jangka  waktu  3  (tiga)  bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.
Terjadinya  salah  tangkap  terhadap  orang-orang  yang  tidak  sama  sekali bersalah,  bahkan  lebih  dari  sekedar  penangkapan,  orang  yang  tidak  bersalah tersebut  harus  merasakan  pahitnya  penahanan  dengan  kurungan,  menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban. 19 Hal tersebut sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif pula bagi korban.
Bahkan  dari  aturan-aturan  yang  telah  ada  sekarang  ini  masih  belum  bisa memberikan perlindunga terhadap korban salah tangkap. Padahal dalam PP Nomor 92  Tahun  2015  telah  menyatakan  bahwa  pembayaran  ganti  kerugian    dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Tetapi dalam kasus Oman Abdurohman setelah 14 hari hak tersebut tak kunjung ia dapatkan. Hal ini menyebabkan norma yang  mengatur  terhadap  korban  yang  salah  tangkap  belum  bisa  meberikan perlindungan terhadap korban yang salah tangkap.
Selain  mendapati  kerugian-kerugian  besar  bagi  keluarga  korban  salah tangkap  tersebut  yang  sebagian  adalah  tulang  punggung  bagi  kehidupan keluarganya  selama  ini,  kemudian  pada  akhirnya  diketahui  terjadinya  kesalahan penyidik dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, namun hanya dengan membebaskan  atau  meminta  maaf  pada  korban  salah  tangkap  tanpa  melihat kerugian-kerugian  yang  diterima  oleh  korban.  Hal  tersebut  sudah  jelas  tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat oleh penyidik.
18 Syaiful  Bakhri, Sejarah  Pembaharuan  KUHP  dan  KUHAP ,  Total  Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 81.
19 Thrinaldo  Novandi  Pasaribu, “Tinjauan  Yuridis  Pertanggungjawaban  Penyidik Polri  Terhadap  Kasus  Salah  Tangkap  (Error  In  Persona)”, Skripsi  Fakultas  Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2017, hlm. 6-7.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi yang  berjudul: ” Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Yang Salah  Tangkap Dalam Proses Penyidikan”.’

## B. Metode Penelitian
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder.  Objek  penelitian  hukum  normatif  berupa  norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. 20 Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  untuk  dapat menjawab isu hukum yang dihadapi. 21

## C.PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Salah  Tangkap dalam Proses Penyidikan
Pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  salah  tangkap  diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP No.92 Tahun 2015 tentang  pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Pengaturan mengenai penangkapan sendiri telah diatur dalam KUHAP khusus nya dalam Pasal 16 sampai Pasal 19. Jika tindakan penangkapan yang dilakukan tidak sesuai dengan pengaturan  penangkapan  yang  telah  diatur  dalam  KUHAP,  maka  penangkapan dinyatakan tidak sah atau tidak berdasarkan Undang-Undang.
Dalam  Pasal  1  angka  2  tersebut,  menjelaskan  bahwa:  ”setiap  tindakan penyidik dalam menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung keyakinan bahwa perbuatan  pidana  atau  perbuatan  yang  dilarang  menurut  ketentuan  pidana  itu benar-benar terjadi.”
Dasar dilakukannya penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 13 yaitu:
1. Laporan polisi; dan
2. Surat perintah penyidikan.
Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah mencari bukti- bukti  yang  dapat  membuat  jelas  suatu  perbuatan  pidana.  Untuk  dapat  memidana terdakwa minimum ada dua alat bukti yang sah. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:
20 Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori Hukum , Cetakan Ke-2, Prenada Media Group, Jakarta, 2017,  hlm. 2.
21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 57.
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.
Pasal  183  KUHAP,  menjelaskan:  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Salah tangkap berarti bukan orangnya yang harus ditangkap, tetapi orang lain, karena ketidaksetaraan berdasarkan identitas orang tersebut. Hal ini terjadi biasanya karena kesamaan masalah, atau karena informasi dan hasil survei yang tidak akurat. 22 Adanya masalah seperti salah tangkap ini tentunya menimbulkan kerugian terhadap tersangka  salah  tangkap,  sebagai  pihak  yang  dirugikan  tentunya  kepada  mereka haruslah diberikan perlindungan.
Dalam perumusan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap  dari yang dijelaskan di atas, dimana menjamin hak-hak korban salah tangkap yaitu: 1. Praperadilan
Lembaga praperadilan dibentuk sebagai upaya kontrol terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. 23 Pengaturan  tentang  praperadilan  ada  dalam  KUHAP  yaitu  Pasal  1  butir  10  yang menentukan:
Praperadilan  adalah  wewenang  pengadilan  negeri  untuk  memeriksa  dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:
a. Sah  atau  tidaknya  penangkapan  atau  penahanan  atas  permintaan  tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Adanya  praperadilan  maka  seseorang  yang  ditangkap,  ditahan  serta tindakan lain yang tidak sah, maka tersangka atau keluarganya atau pihak lain
22 Ibid., hlm. 85. 23 Nathalia Waturandang, ”Kajian Juridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari  Hak  Asasi  Manusia” ,  Jurnal  Lex  Et  Societatis ,  Vol  4  No.  2,  2016,  hlm.  24. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11198/10788
yang  dikuasakan,  dapat  meminta  pemeriksaan  oleh  hakim  atas  tidak  sahnya penangkapan/penahanan serta tindakan lain. 24
Menurut Mohamad Anwar bahwa:
Praperadilan  dari  sudut  etimologi  terdiri dari  dua kata,  ”pra”  berarti  sebelum sedangkan  ”peradilan”  berarti  proses  pemeriksaan  tersangka,  saksi,  barang bukti,  penuntut  umum  atau  penasehat  hukum,  yang  kemudian  oleh  majelis Pengadilan  Negeri  memutus  perkara  dengan  menjatuhkan  pidana  atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 25
Maksud  dan tujuan  dari  dibentuknya  lembaga  praperadilan  yaitu  hanya semata-mata  untuk melindungi hak-hak tersangka dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. 26
1. Pemberian Ganti Kerugian Tehadap Tersangka Salah Tangkap
Menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP, yaitu:
Ganti  kerugian  adalah  hak  seseorang  untuk  mendapatkan  pemenuhan  atas tuntutannya  yang  berupa  imbalan  sejumlah  uang  karena  ditangkap,  ditahan, dituntut  ataupun  diadili  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  Undang-Undang  atau karena  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  hukum  yang  diterapkan  menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Menurut Rachmat Trijono ganti kerugian meliputi sebagai berikut:
a) Pengembalian pada Keadaan Semula, misalnya dalam hal nama baik.
b) Menanggung Biaya yang Ditimbulkan, misalnya terjadi luka berat maupun luka ringan.
c) Memberikan penggantian senilai tertentu  dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian    pada  keadaan  semula  misalnya  dalam  hal  meningal  dunia dan cacat tetap.
d) Memberikan  penggantian  atas  kehilangan  kesempatan/potensi  yang seharusnya bisa didapat misalnya penghasilan, karir dan lain-lain. 27
Prosedur  pembayaran  ganti  kerugian  yang  begitu  rumit  dan  memakan waktu  yang  lama  dan  tidak  sesuai  dengan  Pasal  11  PP  Nomor  92  Tahun  2015 dikatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu 14 hari. Namun melihat adanya proses pembayaran ganti kerugian yang berbelit-belit
24 Andrian  Umbu  Sunga,  ”Tinjauan  Terhadap  Pemulihan  Korban  Salah  Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 8. http://e-journal.uajy.ac.id/11604/
25 Mohamad Anwar, Praperadilan Di Indonesia , Ind. Hill, Jakarta, 1989, hlm. 25. 26 Dian  Ekawaty  Ismail  dan  Yoman  Tamu,  ”Upaya  Perlindungan  Hak-Hak Tersangka/Terdakwa  Melalui  Mekanisme  Praperadilan  Di  Kota  Gorontalo”, Jurnal  Mimbar Hukum , Vol. 21 No. 1, 2009, hlm 82. https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16256 27 Rachmat  Trijono,  ”Revisi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015terhadap Komponen Dan Besaran Ganti Kerugian”, Jurnal Ilmiah Living Law , Vol 11 No. 2, 2019, hlm 89-92. https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/2101/1546
dirasa Pasal tersebut tidak efektif. Hal tersebutlah  yang menjadi kendala dalam penerapan ganti rugi tersangka salah tangkap.
Melihat contoh kasus pengamen cipulir, dimana Andro dan Nurdin sudah diputus sebagai korban salah tangkap pada 2016, tetapi setelah 2 tahun ganti rugi tak kunjung cair. 28 Melihat contoh kasus tersebut proses pencairan dana menjadi masalah  tersendiri  bagi  para  pencari  keadilan,  prosedur  pembayaran  ganti kerugian yang berbelit-belit membuat tidak efektifnya aturan PP Nomor 92 Tahun 2015  ini  khususnya  dalam  Pasal  11.
Prosedur  tentang  pembayaran  ganti  kerugian  tersebut  perlu  disederh anakan  supaya  tujuan  pemberian  ganti  kerugian  guna  membantu  pemulihan korban  tidak  justru  menambah  penderitaan  kepada  korban. 29 Oleh  karena  itu, sangat  diharapkan  adanya  pelayanan  yang  cepat  dan  sungguh-sungguh,  agar pembayaran ganti kerugian tidak hanya merupakan impian semata bagi pencari keadilan. 30 Sehingga  para  korban  khusunya  korban  salah  tangkap  dapat merasakan bahwa hak mereka sebagai korban benar-benar diperhatikan.
3. Pemberian Rehabilitasi Terhadap Tersangka Salah Tangkap
Rehabilitasi  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  terdapat dalam  Pasal  97  KUHAP.  Pada  Pasal  1  butir  23  terdapat  pengertian  tentang rehabilitasi yaitu:
Rehabilitasi  adalah  hak  seseorang  untuk  mendapat  pemulihan  haknya  dalam kemampuan,  kedudukan  dan  harkat  serta  martabatnya  yang  diberikan  pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau  pun  diadili  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  Undang-Undang  atau  karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Proses  rehabilitasi  pun  dibedakan  antara  perkara  yang  diajukan  ke pengadilan  negeri  atau  tidak.  Dalam  hal  ini  untuk  perkara  yang  diajukan  ke pengadilan negeri  berlaku  ketentuan  Pasal  97  Ayat  (1) dan (2)  KUHAP sebagai berikut:
28 Yulida Medistiara, ”Ganti Rugi 2 Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Cair Akhir  Tahun”,  Detiknews,  diakses  pada  15  September  2021,  pukul  15.15, https://news.detik. com/berita/d-4222413/ganti-rugi-2-pengamen-cipulir-korban-salah- tangkap-cair-akhir-tahun
29 G.  Widiartana, Viktimologi  Perspektif  Korban  dalam  Penanggulangan  Kejahatan , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 115.
30 M. Yahyah Harahap, Op. Cit ., hlm. 52.
(1) Seorang  berhak  memperoleh  rehabilitasi  apabila  oleh  pengadilan diputuskan  bebas  atau  diputus  lepas  dan  segala  tuntutan  hukum  yang putusanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam  putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
Jadi menurut Pasal ini rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas  atau  diputus  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  yang  putusannya  telah memiliki    kekuatan    hukum    tetap.  Rehabilitasi  diberikan  dan  diajukan  sekaligus dalam amar putusan pengadilan tersebut. 31
Dengan  demikian,  terdakwa  yang  diputus  ”bebas”  atu  ”lepas  dari  segala tuntutan hukum” dalam putusan telah memuat rehabilitasi yang biasanya berbunyi: ”Memulihkan  hak  terdakwa  dalam  kemampuan,  kedudukan,  dan  harkat  serta martabatnya”.  Amar  penetapan  dari  praperadilan:  ”Memulihkan  hak  pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”. 32
Dari  uraian  di  atas  penulis  menganalisis  bahwa  pengaturan  perlindungan ketentuan  mengenai  tersangka  salah  tangkap  pada  dasarnya  telah  ada  dalam peraturan Perundang-Undangan yaitu, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pelaksanaan KUHAP Nomor 92 Tahun 2015 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983. Dimana  dalam  Undang-Undang  tersebut  menjelaskan  tentang  perlindungan terhadap  hak-hak  tersangka  salah  tangkap  yang  wajib  dilindungi  dari  tindakan penegak  hukum  yang  semena-mena  dan  tidak  berdasarkan  Undang-Undang. Menurut  penulis  kedudukan  korban  dalam  peraturan  Perundang-Undangan tersebut relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung. Berdasarkan hal tersebut maka proses penegakan hukum melalui upaya praperadilan harus diwujudkan secara adil.

## 1.Mengapa Aturan Yang Sekarang Belum Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Yang Salah Tangkap
Di  Indonesia  beberapa  kasus  korban  salah  tangkap  seringkali  terjadi,  karena kesalahan  ataupun  kelalaian  dari  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  tidak sesuai  dengan  prosedur  atau  peraturan  Perundang-Undangan  yang  ada. 33 Hal  ini menyebabkan  para  korban  salah  tangkap  mengalami  penderitaan  fisik,  psikis,  dan
31 Heri  Purwanto, Upaya  Ganti  Rugi  Pada  Lembaga  Praperadilan  Akibat  Tidak Sahnya Penangkapan dan  Penahanan Pasca Dikeluarkanya PP No.92 Tahun 2015 , Media Neliti, 2016, hlm. 9-18.
32 Leden  Marpaung, Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  & Penyidikan), Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 68.
33 Ibid ., hlm. 2.
materil,  serta  mendapat  stigma  negatif  dari  masyarakat  yang  memahami  hal  ini. Sudah  sepatutnya  korban  salah  tangkap  mendapatkan  rehabilitasi  serta  ganti  rugi dari penegak hukum.
Bagi korban yang salah tangkap, negara tentunya harus memberikan perlindungan hukum bagi korban yang salah tangkap, selain ganti rugi. Perlu diketahui bahwa nama baik  merupakan  bentuk  identitas  seseorang  yang  melekat  pada  dirinya.  Ketika reputasi  seseorang tercoreng,  maka  akan  berdampak  besar.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya perlindungan hukum bagi korban berupa rehabilitasi.
Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mana  menentukan  bahwa:  ”Pembayaran  ganti  kerugian  dilakukan  dalam  jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.”
Dari penjelasan di atas kita dapat lihat dari kasus Andro dan Nurdin korban salah tangkap. Dimana awal agustus 2016 permohonan ganti rugi mereka dikabulkan tetapi  kemenangan  Andro dan  Nurdin  boleh  dikatakan  kemenangan  di  atas  kertas semata. Sejak pertengahan tahun lalu hingga 2017, uang ganti kerugian yang totalnya Rp72 juta belum sepeserpun cair. 34
Permohonan ganti kerugian memang masih belum jelas diatur dalam PP Nomor 92 Tahun 2015. Dalam aturan itu, tidak dirinci lebih jauh siapa pihak yang memohon serta  bagaimana  format  permohonan  yang  akan  disampaikan  kepada  Menteri Keuangan.  Sebetulnya,  PP  Nomor  92  Tahun  2015  memberi  mandat  kepada Kementerian Keuangan untuk merevisi aturan dan menyesuaikan dengan PP tersebut khususnya terkait jangka waktu 14 hari.
Hal tersebut tidak sesuai dengan asas lex scripta, lex certa, lex stricta dan lex praevia . Lex scripta artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. Lex certa artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. Lex stricta artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi dan lex Praevia yang aritnya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Semua klausal itu sangat penting untuk diingat karena bukan saja sebuah asas namun sudah merupakan norma konstitusi Indonesia. 35
34 Nanda Narendra Putra, ”Jalan Berliku Korban Salah Tangkap Peroleh Uang Ganti Kerugian” ,  Hukum  Online.Com,  diakses  pada  26  November  2021,  Pukul  10.12  Wib, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5968da0d9e95e/jalan-berliku-korban- salah-tangkap-peroleh-uang-ganti-kerugian.
35 Institute  For  Criminal  Justice  Reform,  ”Ketentuan  Hukum  Yang  Hidup  Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara”, diakses pada 26 November 2021, Pukul
Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa dengan pengaturan yang sekarang ini  masih  belum  bisa  memberikan  ataupun  mencerminkan  perlindungan  dan kepastian hukum terhadap korban salah tangkap. Yang mana tidak dijelaskan jika kewajiban  pembayaran  ganti  rugi  dalam  14  hari  tidak  dibayarkan.  Dan  dalam pelaksanaannya  tidak  mempunyai  daya  paksa  yang  mana  dalam  PP  Nomor  92 Tahun  2015  tersebut  tidak  jelas  siapa  yang  harus  membayar  dan  tidak  adanya konsekuensi jika ganti rugi tersebut tidak dibayarkan. Sehingga terdapat adanya kekaburan norma, dimana norma yang mengatur korban salah tangkap belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban.

## D. SIMPULAN
Artikel ini menyimpulkan pertama, Pengaturan  perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang- Undang Hukum  Acara Pidana (KUHAP) dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP No.92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan  mengenai  penangkapan  sendiri  telah  diatur  dalam  KUHAP  khusus  nya dalam Pasal 16 sampai Pasal 19. Jika tindakan penangkapan yang dilakukan tidak sesuai dengan pengaturan penangkapan yang telah diatur dalam KUHAP, maka penangkapan dinyatakan tidak sah atau tidak berdasarkan Undang-Undang. Bentuk perlindungan bagi korban  salah  tangkap  diatur  dalam  Pasal  95  dan  Pasal  97  KUHAP  tentang  Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Kedua, Dengan pengaturan yang sekarang ini masih belum bisa memberikan ataupun mencerminkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban  salah  tangkap.  Yang  mana  tidak  dijelaskan  jika  kewajiban  pembayaran  ganti rugi  dalam  14  hari  tidak  dibayarkan.  Sehingga  terdapat  adanya  kekaburan  norma, dimana  norma  yang  mengatur  korban  salah  tangkap  belum  bisa  memberikan perlindungan terhadap korban.
10.26  Wib,  https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp- ancam-hak-warga-negara/.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Direktori Putusan , “Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kbu”,
2019.
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 48 Tahun 2009.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana . UU Nomor 8 Tahun 1981.
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban . UU Nomor 31 Tahun 2014 .
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.

## Buku
Bambang  Waluyo, Viktimologi  Perlindungan  Korban  dan  Saksi ,  Jakarta,  Sinar Grafika, 2017.
C. Maya Indah, Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi ,
Jakarta, Kencana, 2014.
G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
Heri Purwanto, Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkanya PP No.92 Tahun 2015 , Media Neliti, 2016.
Leden  Marpauang, Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  & Penyidikan), Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
M. Sofyan Lubis, Prinsip Miranda: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan , Pustaka Yustitia, Jakarta, 2010.
M.Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum , Cetakan kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
Mohamad Anwar, Praperadilan Di Indonesia , Ind. Hill, Jakarta, 1989.
O.C  Kaligis, Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa  dan
Terpidana, Pt.Alumni, Bandung, 2006.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan 12, Prenada Media
Group, Jakarta, 2016.
Rena Yulia, Viktimologi , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Ruslan  Renggong, Hukum  Acara  Pidana  Memahami  Perlindungan  HAM  dalam Proses Penahanan di Indonesia , Prenamedia Group, Jakarta, 2014.
Suharto  dan  Jonaedi  Efendi, Panduang  Praktis  Bila  Anda  Menghadapi  Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan , Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
Syaiful Bakhri, Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHAP , Total Media, Yogyakarta,
2008.

## Jurnal
Andrian  Umbu  Sunga,  ”Tinjauan  Terhadap  Pemulihan  Korban  Salah  Tangkap Yang  Dilakukan  Oleh  Penyidik  Kepolisian”,  Skripsi  Sarjana  Hukum Universitas  Atmajaya  Yogyakarta,  Yogyakarta,  2016,  http://e- journal.uajy.ac.id/11604/
Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, ”Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana” , PAMPAS Journal Criminal Law , Vol. 1, No. 3, 2020,
https://online journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090/10263.
Benasto  Tetepa,  ”Pertanggungjawaban  penyidik  polri  dan  upaya  hukum tersangka atas terjadinya salah tangkap”, Lex Crimen, Vol. 2, No.7, 2013, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3165/2 707
Claudia  Permata  Dinda,  Usman,  Tri  Imam  Munandar,  ”Praperadilan  Terhadap Penetapan  Status  Tersangka  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi”, PAMPAS Journal Criminal Law , Vol. 1, No. 2, 2020, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401. Dian  Ekawaty  Ismail  dan  Yoman  Tamu,  ”Upaya  Perlindungan  Hak-Hak Tersangka/Terdakwa  Melalui  Mekanisme  Praperadilan  Di  Kota Gorontalo”, Jurnal  Mimbar  Hukum ,  Vol.  21  No.  1,  2009.
https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16256.
Moh.  Marthadinata  Hasan, ”Analisis  Pertanggungjawaban  Penyidik  Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan”, Skripsi Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung,  Bandar  Lampung,  2013,
https://123dok.com/document/oz1r8mpq-analisis- pertanggungjawaban-penyidik-kepolisian-kasus-tangkap-tersangka- pengeroyokan.html
Nathalia Waturandang, ”Kajian Juridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari  Hak  Asasi  Manusia”, Jurnal  Lex  Et  Societatis ,  Vol  4  No.  2,  2016, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/111 98/10788
Nazaruddin Lathif , ”Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap”, Pakuan Law Review, Vol 4 No. 2, 2018, https://www.researchgate.net/publication/337466135_Pertanggungjaw aban_Pidana_Penyidik_Polri_Dalam_Kasus_Salah_Tangkap.
Rachmat Trijono, ”Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015terhadap
Komponen Dan Besaran Ganti Kerugian”, Jurnal Ilmiah Living Law , Vol 11
No. 2, 2019, https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/2101/1546 Shynta Soplantila, “Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap
Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015 ”, Lex Crimen , Vol. 1, No. 10,2017, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18868
Thrinaldo  Novandi  Pasaribu, “Tinjauan  Yuridis  Pertanggungjawaban  Penyidik  Polri Terhadap Kasus Salah Tangkap (Error In Persona),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran  Jakarta,  Jakarta,  2017, https://repository.upnvj.ac.id/3484/

## Internet
“Korban Salah Tangkap Kasus Perampokan, Gugat Kepolisian Dan Kejaksaan Rp 322 Juta ”Teras Lampung.com. https://www.teras.id/news/pat- 18/164458/korban-salah-tangkap-kasus-perampokan-gugat-kepolisian-
dan-kejaksaan-rp-322-juta
Institute  For  Criminal  Justice  Reform,  ”Ketentuan  Hukum  Yang  Hidup  Dalam
Masyarakat  di  RKUHP  Ancam  Hak  Warga  Negara”,  diakses  pada  26 November  2021.  https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam- masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak- warganegara/#:~:text=Ketentuan%20Hukum%20Yang%20Hidup%20Dal am%20Masyarakat%20di%20RKUHP%20Ancam%20Hak%20Warga%20 Negara,01%20Jul%2C%202019&text=Polisi%20dan%20Jaksa%20nantiny a%20dapat,ketentuan%20rumusan%20tegas%20dan%20jelas.
Nanda  Narendra  Putra, ”Jalan  Berliku  Korban  Salah  Tangkap  Peroleh  Uang  Ganti Kerugian” ,  Hukum  Online.Com,  diakses  pada  26  November
2021,Pukul10.12.https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5968da 0d9e95e/jalan-berliku-korban-salah-tangkap-peroleh-uang-ganti- kerugian
Yulida Medistiara, ”Ganti Rugi 2 Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Cair Akhir Tahun”, Detiknews.
https://news.detik.com/berita/d-4222413/ganti-rugi-2-pengamen-
cipulir-korban-salah-tangkap-cair-akhir-tahun