## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Yonnawati Martina Male
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yonnawati@fh-saburai.ac.id martinamale16@gmail.com

## Abstrak
Upaya  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pendapatan  desa  diperlukan  adanya  pengelolaan kekayaan/aset  desa.  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa menentukan  bahwa  aset  desa  dapat  berupa  tanah  kas  desa,  tanah  ulayat,  pasar  desa,  pasar hewan,  tambatan  perahu,  bangunan  desa,  pelelangan  ikan,  pelelalang  hasil  pertanian,  hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Penelitian ini bertujuan  :  (1)  untuk  mengetahui,  memahami  dan  menganalisis  pengelolaan  aset  desa berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014;  dan  (2)  untuk  mengetahui,  memahami dan menganalisis faktor-faktor  yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif non doktrinal dengan menggunakan pendekatan  sosio-legal,  guna  mendapatkan  gambaran  dari  subyek  penelitian  sehingga diharapkan  dapat  menemukan  jawaban  terkait  dengan  permasalahan  penelitian.  Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, studi  dokumenter  dan  wawancara.  Setelah  data  terkumpul  secara  keseluruhan  kemudian dianalisis  secara  analisis  kualitatif.  Pengelolaan  aset  Pekon  Bulurejo  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  berupa  perencanaan,  pengadaan,  penggunaan, pemanfaatan,  pengamanan,  pemeliharaan,  penghapusan,  pemindahtanganan,  penatausahaan, penilaian,  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian.  Pengelolaan  aset  belum  dilaksanakan secara  maksimal,  karena  kegiatan  penatausahaan  aset  desa  baik  berupa  pembukuan, inventarisasi  dan  pelaporan  belum  berjalan  dengan  baik.  Faktor  penghambat  pengelolaan barang/aset Desa Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo antara lain pengambilalihan terjadi secara  sepihak  karena  di  masa  lalu  kerja  sama  pemanfaatan  atau  sewa  tanah  desa  tidak dilakukan  dengan  perjanjian  tertulis,  pembinaan dan  pengawasan  yang  seharusnya  dilakukan oleh  Bupati  melalui  Camat  dan  lembaga  pengawas  kurang  berjalan  efektif,  desa  tidak  dapat secara langsung mengelola sumber daya alam di  lingkungan tempat  tinggal  mereka terutama hutan desa, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.
Kata kunci : Implementasi, Pengelolaan, Aset Desa

## IMPLEMENTATION OF VILLAGE ASSET MANAGEMENT BASED ON ACT NO. 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGES

## Abstract
Efforts  to  improve  the  welfare  and  income  of  the  village  hence  the  need  for  management  of village  assets/assets.  Article  76  section  1  of  Act    no.  6  Year  2014  concerning  Villages determines that village assets may be village cash lands, ulayat lands, village markets, animal markets,  boat  moorings,  village  buildings,  fish  auctions,  agricultural  seagrasses,  village- owned forests, village-owned springs, public baths, and other assets belong to the village. This
study aims  to:  (1) know, understand and analyze the management  of  village assets based on Law No. 6 of 2014; and (2) knowing, understanding and analyzing the factors that hinder the management  of  village  assets. The  type  of  research  that  will  be  conducted  is  non-doctrinal qualitative  research  using  socio-legal  approach,  in  order  to  get  the  description  from  the  research subject so that it is expected to find the answer related to the research problem. In this research using 3 (three) kinds of data collecting technique that is literature study, documentary study and interview. and  then  analyzed  by  qualitative  analysis. Management  of  Pekon Bulurejo assets based on Law No.  6  of  2014  on  Village  in  the  form  of  planning,  procurement,  use,  utilization,  security, maintenance,  deletion,  alienation,  administration,  appraisal,  guidance,  supervision  and control. Pekon Bulurejo asset management has not been implemented maximally, because the activities  of  the  administration  of  village  assets  in  the  form  of  bookkeeping,  inventory  and reporting has not gone well.Factors that become obstacles in the management of goods/assets of  Pekon Bulurejo Village, Gading Rejo  Subdistrict are the takeover takes  place unilaterally because in the past the cooperation of the utilization or rent of village land was not done with written  agreement,  guidance  and  supervision  that  should  be  done  by  the  Regent  through  the sub-  monitoring  institutions  are  less  effective,  villages  can  not  directly  manage  natural resources  in  their  neighborhoods,  especially village forests, low public participation, lack of adequate facilities and infrastructure, and poor quality of village government apparatus.
Keywords: Implementation, Management, Village Asset

## Pendahuluan

## A. Latar Belakang Masalah
Negara  Republik  Indonesia  adalah sebuah  Negara  Kesatuan,  artinya  hanya ada satu  pemerintahan  (negara). Hal  ini terdapat  pada  Pasal  1  ayat  (1) jo Pasal 37  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar 1945.  Pasal  1  ayat  (1)  UUD  1945 dinyatakan  bahwa  Negara  Indonesia ialah  Negara  Kesatuan  yang  berbentuk Republik, selanjutnya di dalam Pasal 37 ayat  (5)  UUD  1945  disebutkan  bahwa khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Pembentukan sistem  pemerintahan  di  daerah  sangat diperlukan, mengingat Negara Republik Indonesia  adalah  Negara  Kesatuan
sesuai  dengan  penjelasan  Pasal  1  ayat  (1) jo Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa  Negara  Indonesia  tidak  mungkin menyelenggarakan  pemerintahan  yang  hanya dilakukan  Pemerintahan  Pusat  saja.  Selain  itu pembentukan  sistem  Pemerintahan  di  Daerah sangat diperlukan untuk memperlancar pembangunan  tersebar  di  seluruh  pelosok secara merata,dikarnakan Desa adalah Pemerintahan  yang  paling  terdekat  dengan masyarakat atau ujung tombak dari pembangunan dalam suatu negara,maka pembinaan  didesa  sangat  diperlukan  untuk menunjang rencana pembangunan yang sampai kedesa-desa.
Seiring  dengan  perkembangan  pembangunan Insprastruktur dan globalisasi maka perkembangan  sumberdaya  manusianya  harus
mengikuti, sehingga pembangunan dengan  sumber  daya  manusia  bisa seimbang  dan  berjalan  sesuai  dengan kebutuhan jaman.
Demikian  pula  dipertegas  dalam  Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945
amandemen  yang  dijadikan  landasan. Di  dalam  Pasal  18  UUD  1945 dinyatakan sebagai berikut:
(1)  Negara Kesatuan Republik Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah provinsi  dan  daerah  provinsi  itu dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,
yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,
dan kota itu mempunyai pemerintahan  daerah,  yang  diatur dengan undang-undang. (2)  Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  menurut  asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3)  Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  yang  anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
(4)  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten  dan  Kota  dipilih  secara demokratis.
(5)  Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan  pemerintahan  yang  oleh undang-undang  ditentukan  sebagai urusan Pemerintah Pusat.
(6)  Pemerintahan daerah berhak menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan.
(7)  Susunan  dan  tata  cara  penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang.
Selanjutnya,  di  dalam  Pasal  18A  UUD  1945 dinyatakan bahwa :
(1)  Hubungan  wewenang  antara  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi, kabupaten,  dan  kota  atau  antara  provinsi dan  kabupaten  dan  kota,  diatur  dengan undang-undang  dengan  memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
(2)  Hubungan  keuangan,  pelayanan  umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya  lainnya  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras berdasarkan undang-undang.
Kemudian  Pasal  18B  UUD  1945  secara  tegas menyatakan bahwa :
(1)  Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2)  Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas  daerah  kabupaten  dan  kota.  Dua  (2) Daerah  kabupaten/kota  dibagi  atas  kecamatan dan kecamatan dibagi  atas kelurahan dan/atau desa.
Pengertian desa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak asal  usul,  dan/atau hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Upaya  meningkatkan  kesejahteraan  dan pendapatan desa maka diperlukan adanya pengelolaan kekayaan/aset desa. Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa menentukan  bahwa  aset  desa  dapat berupa  tanah  kas  desa,  tanah  ulayat, pasar  desa,  pasar  hewan,  tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelalang  hasil  pertanian,  hutan  milik desa,  mata  air  milik  desa,  pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
Selanjutnya,  pengelolaan  kekayaan/aset desa  dipertegas  dalam  Pasal  108 Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan
kekayaan  milik  Desa  merupakan  rangkaian kegiatan  mulai  dari  perencanaan,  pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,  penatausahaan,  pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa. Pengelolaan  barang  milik  desa  tetap  mengacu dan  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2007  tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Lingkup  pengelolaan  aset  dimaksud  meliputi perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,  pembinaan,  pengawasan,  dan pengendalian.
Pengertian  penatausahaan  di  dalam  Pasal  1 angka  (20)  Peraturan  Pemerintah  Nomor    38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah :
rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi,  dan  pelaporan  barang  milik negara/daerah  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Ruang  lingkup  mengenai  barang milik  negara/daerah  di  dalam  Pasal  2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2008 meliputi :
(1) Barang milik negara/daerah meliputi:
a. barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas beban APBN/D; atau
b. barang  yang  berasal  dari  perolehan lainnya yang sah.
(2) Barang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) huruf b meliputi:
a. barang  yang  diperoleh  dari hibah/sumbangan atau yang
sejenis;
b. barang  yang  diperoleh  sebagai pelaksanaan
dari perjanjian/kontrak; c. barang  yang  diperoleh  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan  putusan  pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Penatausahaan  aset/barang  milik  desa sering  dihadapkan  pada  berbagai  isu dan masalah yaitu sumber daya manusia di desa yang masih sangat minim dalam mengidentifikasi dan pencatatan barang/aset,  seperti  pencatatan  tanah kas  desa  dan  hutan  desa  yang  sampai saat  ini  belum  dapat  diselesaikan, karena  peta  desa  yang  asli  telah  hilang sehingga  aparat  desa  sulit  untuk melakukan  pencatatan  kembali  secara benar  terkait  tanah  kas  desa  dan  hutan desa tersebut.seperti  yang terjadi didesa atau  pekon  Bulu  Rejo  kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut  di  atas,  maka  permasalahan dalam penelitian ini adalah :
a. Bagaimana  pengelolaan  aset  desa berdasarkan
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014?
b. Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  rangka penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengelolaan aset desa berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014.
b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis  faktor-faktor  yang  menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa.

## D. Tinjauan Pustaka

## 1. Pengertian Aset
Menurut  Sutaryono,  Dyah  Widuri  dan Akhmad  Murtajib,  bahwa  aset  desa  adalah segala  sesuatu  yang  bernilai,  yang  dapat dikelola  dan  dikontrol  oleh  desa,  dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat  desa.  Aset  desa  berasal  dari kekayaan  asli  desa,  dibeli  atau  diperoleh  atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau  perolehan  hak  lainnya  yang  sah.  Pada umumnya  aset  desa  merupakan  aset  yang berwujud ( tangible ). 1
Aset  adalah  sesuatu  yang  mempunyai  nilai tukar,  modal  atau  kekayaan.  Dalam  hal  ini, pengertian  aset  sama  maknanya  dengan konsep kekayaan. Aset Desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana  disebut  dalam  berbagai  regulasi
1 Sutaryono, Dyah Widuri dan Akhmad Murtajib. Buku Pintar  Pengelolaan  Aset  Desa .  Forum  Pengembangan Pembaharuan  Desa  (FPPD).  Yogyakarta.  2014.  hlm. xvii
pemerintah  yang  mengatur  tentang Desa,  meskipun  tidak  terbatas  pada kekayaan yang bersifat fisik. 2
Pasal  1  angka  (11)  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa menentukan  bahwa  aset  Desa  adalah barang  milik  Desa  yang  berasal  dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  atau perolehan hak lainnya yang sah.
Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  mengatur bahwa :
(1) Aset  Desa  dapat  berupa  tanah  kas Desa,  tanah  ulayat,  pasar  Desa, pasar  hewan,  tambatan  perahu, bangunan  Desa,  pelelangan  ikan, pelelangan  hasil  pertanian,  hutan milik  Desa,  mata  air  milik  Desa, pemandian  umum,  dan  aset  lainnya milik Desa.
(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) antara lain:
a. kekayaan  Desa  yang  dibeli  atau diperoleh  atas  beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah,  serta  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. kekayaan  Desa  yang  diperoleh dari  hibah  dan  sumbangan  atau yang sejenis;
c. kekayaan  Desa  yang  diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak  dan  lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. hasil kerja sama Desa; dan
e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2 Ibid . hlm. 1
(3) Kekayaan milik Pemerintah dan
Pemerintah  Daerah  berskala  lokal  Desa yang  ada  di  Desa  dapat  dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
(4) Kekayaan  milik  Desa  yang  berupa  tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
(5) Kekayaan  milik  Desa  yang  telah  diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
(6) Bangunan  milik  Desa  harus  dilengkapi dengan  bukti  status  kepemilikan  dan ditatausahakan secara tertib.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat diketahui  bahwa  barang/aset  desa  merupakan segala  sesuatu  yang  menjadi  kekayaan  suatu desa,  baik  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau  perolehan  hak  lainnya  yang  sah. Barang/aset desa dimaksudkan untuk dimanfaatkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

## 2. Pengertian Desa
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang  berarti  tanah  air,  tanah asal,  atau  tanah  kelahiran.  Dari  perspektif geografis,  desa  atau village yang  diartikan sebagai  “ a  groups  of  houses  or  shops  in  a country  area,  smaller  than  and  town ”.  Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  kewewenangan  untuk  mengurus rumah  tangganya  berdasarkan  hak  asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan  Nasional  dan  berada  di  Daerah Kabupaten.
Menurut  Surayin  dalam  Kamus  Umum Bahasa  Indonesia,  desa  adalah  suatu kesatuan  wilayah  yang  dihuni  oleh sejumlah  keluarga  yang  mempunyai sistem  pemerintahan  sendiri  rumah  di luar kota yang merupakan kesatuan. 3
Pemerintahan  berdasarkan  Pasal  6 Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan  Permusyawaratan  dalam mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  asal- usul  dan  adat-istiadat  setempat  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia. 4
Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa, menerangkan  bahwa  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3 Surayin. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia . Yrama Widya. Bandung. 2007. hlm. 112
4 Candra  Kusuma  Putra,  Ratih  Nur  Pratiwi  dan Suwondo. Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa .  Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1. No. 6. Juli 2015.
Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  Desa adalah  Desa  dan  Desa  adat  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul,  dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Pasal  1 angka 1 Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, Desa adalah Desa dan  adat atau yang disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.

## Metode Penelitian

## 1. Tipe Penelitian
Jenis  penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah penelitian  kualitatif  non  doktrinal  dengan menggunakan  pendekatan  sosio-legal  ( sosio legal  research ),  guna  mendapatkan  gambaran dari  subyek  penelitian  sehingga  diharapkan menemukan  jawaban  terhadap  permasalahan
penelitian  khususnya  pengelolaan  aset desa.  Meskipun  penelitian  ini  seolah berangkat dari pendekatan yang bersifat induktif  karena  berawal  dari  dasar gambaran  yang  ditetapkan  sementara mengumpulkan  data-data,  kemudian data  tersebut  diproses,  dianalisis  dan diabstraksikan dan akhirnya akan muncul  teori-teori  sebagai  penemuan penelitian kualitatif. 5

## 2. Pendekatan Masalah
Telah  disinggung  diatas  bahwa  ilmu hukum merupakan studi tentang hukum, ilmu hukum tidak dapat diklasifikasikan ke  dalam  ilmu  sosial  yang  bidang kajiannya  kebenaran  empiris.  llmu hukum  sebagai suigeneris mengandung arti  bahwa  tidak  ada  bentuk  ilmu  lain yang  dapat  dibandingkan  dengan  ilmu hukum,  satu  untuk  jenisnya  sendiri. Ilmu  hukum  memiliki  ciri  khas  yakni bersifat  normatif.  Kajian  yang  bersifat normatif dalam penelitian hukum haruslah berpegang pada tradisi keilmuan hukum itu sendiri  yang sesuai dengan  karakter  dan  tradisi  ilmu hukum,  oleh  karenanya  penelitian  ini adalah penelitian hukum
yang
merupakan suatu proses untuk menentukan  aturan  hukum,  prinsip-
5 Lexy  J.  Moloeng. Metode  Penelitian Kualitatif .  Remaja  Karya.  Bandung.  1989.  hlm.
25
prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi, 6 maka  pendekatan  yang  dipandang cocok dan sesuai dengan penelitian ini  adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), sebagaimana  juga  dikatakan  oleh Peter  Mahmud Marzuki  bahwa  kecuali penelitian  dalam  ruang  lingkup  hukum  adat, penelitian  hukum  dalam  level  dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari pendekatan perundang-undangan. 7
Pendekatan  perundang-undangan  itu  sendiri pengertiannya  adalah  pendekatan  dengan menggunakan  legislasi  dan  regulasi,  yang dilakukan  dengan  menelaah  dari  sudut filosofis undang-undang yang mengatur mengenai  tindak  pidana  perbankan.  Selain  itu dalam  penelitian  ini  juga  akan  dipadukan dengan  pendekatan  konseptual (conceptual approach) dengan  merujuk  pada  konsep- konsep  yang  menjadi  isu  hukum  penelitian ini  yang  digali  dan  dikaji  dari konsep-konsep yang  sedang  berkembang  atau  pandangan- pandangan para pakar hukum yang berkompeten atau doktrin-doktrin hukum yang berkaitan  dengan  isu hukum  dalam  penelitian ini.
6 Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum .  Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. hlm. 35
7 Ibid . hlm. 96

## 3. Sumber Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara  studi  pustaka  untuk  memperoleh dokumen  hukum,  baik  yang  berupa peraturan perundang-undangan mengenai otonomi desa seperti Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun 2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  maupun  dokumen-dokumen  lain yang  terkait.  Terhadap  data  yang diperlukan  menyangkut  implementasi pengelolaan  aset  desa  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 digunakan metode observasi dan
wawancara  secara  mendalam  ( indept interview ) yang dilakukan pada informan yang ditetapkan secara purposive . Melalui
observasi diharapkan memperoleh orientasi umum tentang  lokasi  dan  fokus  penelitian  dan dapat  memperoleh  gambaran  tentang fenomena  situasi  dan  perilaku  yang
mampu  memberi  gambaran  tentang  fokus penelitian yang hendak dikaji. 8
Wawancara  dengan  subyek  digunakan  untuk mengungkap  lebih  jauh  tentang  data  yang diperoleh  melalui  pengamatan  dari  bahan- bahan  hukum  yang  telah  diperoleh  dari  studi pustaka. Sedangkan wawancara secara mendalam  dengan  pihak  terkait  diharapkan dapat mengungkap makna/simbolik yang lebih memperjelas permasalahan dalam fokus penelitian  dan  pengumpulan  data  untuk mempertajam  pemahaman  terhadap  berbagai persoalan yang telah diteliti.
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  berupa  data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari  sumber  pertama  yang  didapat  dari penelitian  lapangan  melalui  pengamatan maupun  wawancara  dengan  narasumber  yang berkompeten.  Data  sekunder  diperoleh  dari penelitian  kepustakaan  dan  dokumentasi  yang terbagi  atas  bahan  hukum  primer  berupa peraturan  perundang-undangan  terkait  dan bahan  hukum  sekunder  bersumber  dari  buku- buku  literatur  yang  berhubungan  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  masalah  yang akan diteliti.
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

## a. Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  3  (tiga) macam  teknik  pengumpulan  data  yaitu  studi
8 Lexy J. Moloeng. Op Cit . hlm. 174
kepustakaan  ( library  research ),  studi dokumenter  dan  wawancara.  Studi kepustakaan guna menggali dan mendapatkan  bahan-bahan  penelitian. Studi  dokumenter  untuk  mendapatkan data  informasi  dari  berbagai  peraturan yang relevan.
Metode  pengumpulan  data  dengan wawancara  bertujuan  untuk  menggali dan  memahami  subyek  penelitian  dari para  narasumber  (informan),  dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur  melalui  kuisioner  namun terbuka untuk pengembangan di lapangan.

## b. Pengolahan Data
Setelah  data  terkumpul,  selanjutnya adalah  melakukan  pengolahan  data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis  data  tersebut,  kegiatan  ini meliputi  kegiatan  data  seleksi  dengan cara  memeriksa  data  yang  diperoleh mengenai  kelengkapannya,  klasifikasi data, mengelompokan data secara sistematis.  Kegiatan  pengolahan  data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1) Editing yaitu  meneliti  kembali kelengkapan  data  yang  diperoleh dengan melakukan koreksi  ulang ke sumber  data  yang  bersangkutan. Selain itu juga melakukan
pemeriksaan  bila  ada  kesalahan  atau kekeliruan  terhadap  data  yang  telah diperoleh. 2) Coding yaitu pengelompokkan
(mengklasifikasikan)  data  yang  diperoleh untuk  mempermudah  dalam  melakukan analisis.
3) Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan  dan  penempatan  data  pada tiap  pokok  bahasan  secara  sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

## 5. Analisis Data
Setelah  data  terkumpul  secara  keseluruhan baik  yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (data sekunder) maupun hasil penelitian  lapangan  (data  primer)  kemudian dianalisis  secara  analisis  kualitatif,  yaitu dengan  mendeskripsikan  data  yang  dihasilkan dalam  bentuk  penjelasan  atau  uraian  kalimat yang  disusun  secara  sistematis  dari  analisis data  tersebut  dilanjutkan  dengan  menarik kesimpulan secara indukatif suatu cara berfikir yang  didasarkan  fakta-fakta  yang  bersifat umum  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan secara  khusus  yang  merupakan  jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
A. Pengelolaan Aset Pekon Bulurejo Kecamatan  Gading  Rejo  Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
Pasal  77  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa menyebutkan bahwa pengelolaan kekayaan  milik  Desa  dilakukan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan  pendapatan  desa.  Tujuan pengelolaan  kekayaan  milik  Desa  ini sejalan  dengan  regulasi  sebelumnya yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2007
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan  Desa,  di  mana  pemerintah desa memperoleh mandat untuk
mengelola kekayaan desa yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan  masyarakat  desa.  Pasal  1 angka  (8)  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pengelolaan aset desa adalah  segala  kegiatan  dan  tindakan terhadap aset desa mulai dari perencanaan,  pengadaan,  penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian,  pembinaan,  pengawasan  dan pengendalian.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Pekon Bulurejo  Kecamatan  Gading  Rejo
Kabupaten  Pringsewu,  menurut Suwaris selaku  Kepala  Desa,  mengatakan  bahwa sekalipun  mendapat  mandat  pengelolaan, pemerintah desa tidak dapat memanfaatkannya untuk  kepentingan  pribadi  atau  segelintir orang.  Rambu-rambu  ini  telah  jelas  dibuat dalam  regulasi  tentang  aset  desa.  Pengelolaan aset  desa  harus  mendapatkan  persetujuan  dari Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang merupakan  lembaga  perwakilan  desa.  Jika dilakukan  pelepasan  hak  kepemilikan  aset desa harus mendapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.
Ditambahkan  oleh  Suwaris  bahwa  dalam pengelolaan  aset  desa,  semua  proses  harus dijalankan  mengikuti  asas  atau  prinsip  dasar tertentu  mengikuti  azas  umum  pengelolaan barang  milik  negara  (BMN)  berupa  azas fungsional,  kepastian  hukum,  keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Pasal  77  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  menambahkan  asas  atau  prinsip dasar dalam pengelolaan aset desa adalah asas kepentingan umum, yang mengandung pengertian  bahwa  pengelolaan  aset  desa didasarkan  pada  kepentingan  masyarakat  luas di atas kepentingan individual, kelompok, atau golongan  tertentu.  Kepentingan  masyarakat luas  ini  dalam  pelaksanaannya  dijamin  dan dilindungi oleh peraturan perundang- undangan.
Pengelolaan  aset  desa  harus  memenuhi asas-asas  sebagaimana  disebutkan  di atas,  dengan  tujuan  meningkatkan pendapatan asli desa (PAD),
memfasilitasi  pelayanan  publik  bagi warga  desa,  mengembangkan  aset  lokal dan aset milik bersama untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, memberdayakan dan mengembangkan  kapasitas  warga  desa untuk  melakukan  pemetaan  dalam mengembangkan  aset  lokal  dan  aset milik  bersama  untuk  meningkatkan perekonomian warga desa.
Menurut Rohim selaku Sekretaris Pekon Bulurejo  Kecamatan  Gading  Rejo
Kabupaten Pringsewu mengatakan bahwa pengelolaan barang/aset/kekayaan  desa  dilakukan melalui kegiatan-kegiatan
seperti perencanaan  penganggaran  keuangan desa, pengadaan barang desa, penggunaan barang milik desa, pemanfaatan kekayaan desa, pengamanan  dan  pemeliharaan  barang milik desa secara fisik, administratif dan tindakan  hukum,  penghapusan  barang milik  desa,  pemindahtanganan  barang milik  desa,  penatausahaan  barang  milik desa, penilaian barang milik desa selain tanah  dan/atau  bangunan  berdasarkan nilai  perolehan  dikurangi  penyusutan
serta  memperhatikan  kondisi  fisik  aset tersebut,  dan  pembinaan,  pengawasan  dan pengendalian barang milik desa.
Menurut  Syaman  selaku  Tokoh  Masyarakat Pekon  Bulurejo  Kecamatan  Gading  Rejo Kabupaten  Pringsewu  mengatakan  bahwa pengelolaan aset desa yang antara lain : a. Pengadministrasian  aset  secara  tertib  dan dilindungi dengan bukti atau alas hak yang kuat  berupa  dokumen  kepemilikan  yang sah.
b. Untuk  mengefektifkan  pengelolaan  aset desa,  Pemerintah  Desa  dapat  membentuk kepanitiaan  atau  pengelola  dari  berbagai unsur  yang  terpisah  dari  manajemen pemerintahan  desa.  Desa  dapat  mengelola aset  desa  melalui  BUM  Desa  atau kepanitiaan  yang  terdiri  dari  Pemerintah Desa dan masyarakat.
c. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan  aset  desa  serta  menjamin keberlangsungan  kemanfaatan  aset  desa bagi masyarakat, perlu dilakukan pendampingan  dan  pengawasan  internal dan eksternal.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Benni selaku  Sekretaris  Kecamatan  Gading  Rejo Kabupaten  Pringsewu  mengatakan  bahwa pengelolaan aset desa harus tetap berpedoman pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah. Pengelolaan  aset  desa  secara  eksplisit diterangkan  dalam  Pasal  1  angka  (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4  Tahun  2007,  bahwa  pengelolaan  aset desa  adalah  segala  kegiatan  dan tindakan  terhadap  aset  desa  mulai  dari perencanaan,  pengadaan,  penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian,  pembinaan,  pengawasan  dan pengendalian.
Aset Pekon Bulurejo Kecamatan Gading  Rejo  Kabupaten  Pringsewu antara lain terdiri dari tanah desa, pasar desa,  alat-alat  pertanian  (traktor),  tenda untuk  hajatan, balai desa, kantor kepala desa.  Pengelolaan  dari  aset  Pekon Bulurejo  sepenuhnya  dilakukan  oleh perangkat desa bersama dengan masyarakat  yang  biasanya  dibentuk sebuah kelompok masyarakat  pengelola aset  desa.  Hasil  sewa  guna  dari
peralatan  yang  menjadi  aset  desa  sepenuhnya masuk  ke  dalam  kas  desa  dan  pada  akhirnya menjadi sumber pendapatan asli desa.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  penulis lakukan bahwa pengelolaan aset desa di Pekon Bulurejo dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, maupun peraturan pelaksananya yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan  Kekayaan  Desa  dan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah.  Pengelolaan  aset  desa  yang selama ini belum diperhatikan oleh pemerintah desa  maka  dengan  adanya  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan peraturan  pelaksananya  dimaksudkan  agar aset-aset yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Pada  dasarnya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pengelolaan  aset  desa  mempunyai  tujuan untuk  melakukan  perubahan  yang  signifikan terhadap  kebiasaan  aparat  pemerintahan  desa maupun  masyarakat  yang  selama  ini  kurang memperhatikan arti pentingnya dari
barang/aset yang dimiliki oleh desa. Hal ini  memperlihatkan  bahwa  pengelolaan aset  desa  sebagai  wujud  berlakunya hukum dan pengaruhnya di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Roscou
Pound, sebagaimana yang disederhanakan oleh Muchtar Kusumaatmadja  bahwa  hukum  adalah sebagai alat pembaharuan bagi masyarakat  ( law  as  a  tool  of  social engineering )  melalui  Pasal  76  ayat Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa yang  salah  satunya  termuat  di  dalam Pasal 76 ayat (1) bahwa kekayaan milik Desa  yang  telah  diambil  alih  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota dikembalikan  kepada  Desa,  kecuali yang  sudah  digunakan  untuk  fasilitas umum.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa desa  memiliki  hak  yang  bersifat otonom,  pengembalian  aset  desa  yang telah diambil oleh pemerintah
kabupaten akan berpengaruh ke masyarakat  secara  langsung,  bahwa masyarakat  bersama  dengan  aparat pemerintah  desa  dapat  mengelola  dan memanfaatkan  aset  yang  dikembalikan tersebut.  Seperti,  tanah  desa  yang tadinya jadikan milik Pemerintah
Kabupaten  Pringsewu  telah  diserahkan  dan dirikan masjid dan kantor kepala desa.
Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mampu memberikan dampak bagi berlakunya hukum di masyarakat, khususnya dalam bidang pengelolaan  aset  desa  di  Pekon  Bulurejo, sehingga  aparat  pemerintahan  desa  bersama masyarakat  mempunyai  hak  secara  penuh untuk mengelola dan memanfaatkan barang/aset  desa.  Perubahan  inilah  yang merupakan  cerminan  hukum  dapat  bersifat sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa)  masyarakat  ( law  as  a  tool  of social engineering ) yang dikemukakan Roscou  Pound.  Selain  itu,  dalam  pengelolaan aset desa diperlukan adanya aturan-aturan atau norma  hukum,  lembaga  atau  instansi  yang melaksanakan,  serta  budaya  hukum  yang  ada di  dalam  masyarakat,  sehingga  pengelolaan aset  desa  ada  kaitannya  dengan  Teori  Sistem Hukum  yang dikemukakan oleh  Lawrence M. Friedman.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat dianalisis  bahwa  pengelolaan  aset  Pekon Bulurejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa  dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional,  kepastian  hukum,  keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian  nilai  ekonomi  serta  pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk
meningkatkan  kesejahteraan  dan  taraf hidup masyarakat Desa
serta meningkatkan pendapatan Desa.
Pengelolaan aset Pekon Bulurejo Kecamatan  Gading  Rejo  Kabupaten
Pringsewu antara lain berupa
perencanaan,  pengadaan,  penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan,
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
penilaian,  pembinaan,  pengawasan  dan pengendalian. Namun demikian, pengelolaan  yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari kegiatan penatausahaan  aset  desa  baik  berupa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum  berjalan  dengan  baik.  Walaupun kegiatan  pembukuan  sudah  dilakukan namun  hanya  sebatas  pendataan  tanah desa  dan  tanah  hutan,  akan  tetapi kesemuanya belum tersusun dengan rapi dan lengkap, karena peta asli tanah desa hilang  dan  berdampak  pada  kesulitan untuk melakukan pendataan ulang.
Pada tahap inventarisasi masih ditemukan adanya perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan,
pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik desa dalam unit pemakaian  yang  belum  memadai  dan
layak  untuk  dipertanggungjawabkan  secara hukum dan administratif.
Pada tahap pelaporan yaitu hasil sensus barang desa  dari  masing-masing  pengguna/kuasa pengguna,  belum  seluruhnya  di  rekap  ke dalam  buku  inventaris  dan  disampaikan kepada pengelola maupun pembantu pengelola dan selama ini belum dilakukan rekap ke buku induk inventaris.
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat  dalam  Pengelolaan  Aset Desa  di  Pekon  Bulurejo  Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan hasil wawancara dengan Suwaris selaku  Kepala  Pekon  Bulurejo,  mengatakan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa antara lain :
1. Pengambilalihan  terjadi  secara  sepihak karena di masa lalu kerja sama pemanfaatan  atau  sewa  tanah  desa  tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis Misalnya  pemerintah  kabupaten  di  masa lalu meminjam tanah desa untuk pembangunan  fasilitas  umum  seperti  sub terminal. Menilik pada regulasinya, proses itu  disebut  pinjam  pakai,  bukannya  jual beli  atau  tukar  guling  antara  pemerintah kabupaten  dan  pemerintah  desa.  Tiba-tiba sekian  puluh  tahun  kemudian  muncul sertifikat  tanah  atas  nama  pemerintah kabupaten/provinsi.  Hal  ini  menimbulkan perselisihan karena pemerintah desa
merasa tanahnya diserobot pemerintah  kabupaten/provinsi,  di sisi  lain  pemerintah  kabupaten melegalkan tanah yang sudah
dikelolanya bertahun-tahun. Pembinaan  dan  pengawasan  yang seharusnya  dilakukan  oleh  Bupati melalui Camat dan lembaga pengawas kurang berjalan efektif Pembinaan  dan  pengawasan  selama 1  (satu)  tahun  baru  dilakukan  1 (satu)  kali,  fenomena  ini  tentunya berdampak pada sumber daya
manusia di Pekon Bulurejo terutama dalam  meningkatkan  profesionalitas dan  kemampuan  untuk  pengelolaan aset desa.
Menurut Rohim selaku Sekretaris Pekon Bulurejo  mengatakan  bahwa  faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa antara lain :
a. Desa  tidak  dapat  secara  langsung mengelola  sumber  daya  alam  di lingkungan  tempat  tinggal  mereka terutama  hutan  desa  yang  secara formal  dimiliki  oleh  negara  dan pengelolaan ada di bawah Kementerian Kehutanan. Jika secara langsung warga masyarakat
memanfaatkan hutan, di mata negara,  warga  dinilai  melanggar hukum.  Hal  ini  dikarenakan,  Pekon
Bulurejo  tidak  mempunyai  masyarakat adat sehingga masyarakat tidak mempunyai hak untuk mengelola hutan.
b. Rendahnya Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan untuk  menunjang  kinerja  aparatur  desa dalam  pengelolaan  aset  desa.  Tanpa adanya  partisipasi  dari  masyarakat,  para aparatur  seakan  bekerja  dengan  sia-sia. Partisipasi  masyarakat  dibutuhkan  untuk mentaati semua aturan-aturan yang berlaku.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Syaman selaku  Tokoh  Masyarakat  Pekon  Bulurejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu mengatakan bahwa faktor penghambat  dalam  pengelolaan  aset  desa, yaitu  kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang memadai.  Sarana  dan  prasarana  merupakan hal  yang  penting  dan  berpengaruh  dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa. Tidak bisa dipungkiri  bahwa  kemampuan  yang  dimiliki oleh aparat tidak dapat dimanfaatkan semaksimal  mungkin  apabila  sarana  dan prasarana  yang  tersebut  kurang  memadai.  Hal ini akan berakibat kurang maksimalnya kinerja aparat  desa  dalam  melaksanakan  tugas- tugasnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Benni selaku  Sekretaris  Kecamatan  Gading  Rejo Kabupaten Pringsewu, bahwa faktor penghambat  dalam  pengelolaan  aset  Pekon
Bulurejo yaitu rendahnya kualitas sumber  daya  aparatur  pemerintahan desa.  Kemampuan  dan  keahlian  dari aparat  pemerintahan  desa  dapat  dilihat dari  kegiatan  administrasi  barang/aset desa yang masih belum tersusun dengan rapi  dan  maksimal.  Walaupun  Camat Gading Rejo melalui bawahannya sudah melakukan pembinaan dengan kapasitas yang  rendah,  namun  setidaknya  hal  ini dapat  membantu  aparat  desa  untuk menyusun dan mengadministrasi barang/aset desa dengan maksimal.
Menurut  Peneliti,  permasalahan  dan tantangan dalam
pengelolaan barang/aset  desa  adalah  rendahnya sumber  daya  manusia  di  bidang pengelolaan barang/aset khususnya untuk ilmu akuntansi, kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Bupati Pringsewu  atau  Camat  Gading  Rejo serta  kurangnya  dukungan  sarana  dan prasarana  untuk  melakukan  pendataan barang/aset desa.
Berbicara  mengenai  implementasi  dari kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah khususnya  pengelolaan  aset  desa,  maka tidak  terlepas  dari  berbagai  faktor  yang menghambat. Faktor penghambat tersebut tidak terlepas dari struktur kerja birokrasi pemerintahan, aparatur penyelenggara  dan  masyarakat,  maka
penulis mengutip Teori Lawrence M. Friedman  tentang  sistem  hukum,  yang  terdiri dari  struktur,  substansi  dan  budaya  hukum sebagai berikut :
a. Struktur hukum
Struktur  hukum  mempunyai  pola,  bentuk dan  gaya.  Struktur  adalah  badan,  rangka kerja,  dan  bentuk  yang  tetap.  Pengadilan, kepolisian,  serta  dinas-dinas  dalam  suatu pemerintahan merupakan organisasi. Struktur  dapat  dijabarkan  dalam  badan organisasi (lembaga).
b. Substansi Substansi  adalah  apa  yang  secara  aktual disebut peraturan  atau kaidah-kaidah  yang digunakan  oleh  institusi  (atau  mungkin suatu  kasus),  seperti  pola-pola  perilaku dari  aktor  dalam  suatu  sistem.  Kaidah hukum,  oleh  para  ahli  hukum  dibedakan antara  substansi  dan  peraturan  tata  cara (prosedur).
c. Budaya Hukum Budaya  hukum  yang  dimaksudkan  adalah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan-harapan dan pendapat umum.
Aparat pemerintahan Pekon Bulurejo Kecamatan Gading
Rejo Kabupaten Pringsewu  merupakan  suatu  struktur  dan bagian  yang  tetap  bertahan,  bagian  yang memberi  semacam  bentuk  dan  batasan terhadap  kebijakan  pengelolaan  barang/aset desa,  begitu  juga  dengan  aparat  pemerintahan terkait  lainnya  seperti  Kecamatan  Gading Rejo.  Dilihat  dari  faktor  penghambat  yaitu pembinaan  dan  pengawasan  yang  seharusnya dilakukan  oleh  Bupati  melalui  Camat  dan lembaga  pengawas  kurang  berjalan  efektif. Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  Bupati  atau Camat  merupakan  perwujudan  dari  suatu
struktur  hukum  yang  belum  mampu menempatkan  jabatan  yang  diemban sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  yang telah ditetapkan oleh substansi.
Substansi  adalah  aturan,  norma,  dan pola  perilaku  nyata  manusia  yang berada  dalam  sistem  itu  dalam  hal  ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  maupun  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Substansi  juga  berarti  produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di  dalam  sistem  hukum  itu,  mencakup keputusan  yang  mereka  keluarkan, aturan  baru  yang  mereka  susun,  seperti perjanjian-perjanjian atau kontrak dalam  sewa  menyewa  aset  desa  baik tenda  hajatan,  kios  pasar  desa,  maupun perjanjian  penggunaan  traktor  untuk persawahan.
Faktor  partisipasi  masyarakat  pada dasarnya  merupakan  suatu  kebiasaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat  itu  sendiri  sebagai  bentuk budaya  hukum  atau  kultur  hukum. Kultur  hukum  adalah  sikap  manusia terhadap  hukum  (kepercayaan),  nilai, pemikiran,  serta  harapannya.  Kultur hukum  juga  adalah  suasana  pikiran sosial dan kekuatan sosial yang
menentukan  bagaimana  hukum  digunakan, dihindari,  atau  disalahgunakan.  Jadi  kultur hukum  sedikit  banyak  menjadi  penentu  ialah proses  dari  kebijakan  aturan  atau  norma  di bidang  pengelolaan  barang/aset  desa.  Dengan kata  lain,  kultur  hukum  adalah  suasana pikiran,  sosial,  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan  bagaimana  hukum/  aturan/norma itu  digunakan,  dihindari  atau  disalahgunakan. Tanpa  kultur  hukum  maka  sistem  hukum  itu sendiri  tak  berdaya,  seperti  ikan  mati  yang terkapar  di  keranjang  dan  bukan  seperti  ikan yang berenang di laut.
Hubungan  antara  tiga  unsur  sistem  hukum  itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik.  Struktur  yaitu  aparat  pemerintahan desa dan masyarakat yang mengelola aset desa diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang  dikerjakan  dan  dihasilkan  oleh  mesin, sedangkan  kultur  hukum  adalah  apa  saja  atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dianalisis bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan barang/aset Pekon Bulurejo  Kecamatan  Gading  Rejo  antara  lain pengambilalihan  terjadi  secara  sepihak  karena di  masa  lalu  kerja  sama  pemanfaatan  atau sewa  tanah  desa  tidak  dilakukan  dengan perjanjian tertulis, pembinaan dan pengawasan yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Bupati
melalui  Camat  dan  lembaga  pengawas kurang berjalan efektif, desa tidak dapat secara langsung mengelola sumber daya alam  di  lingkungan  tempat  tinggal mereka  terutama  hutan  desa,  rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana  dan  prasarana  yang  memadai, serta  rendahnya  kualitas  sumber  daya aparatur pemerintahan desa.
Pada  dasarnya  faktor-faktor  tersebut saling  berkaitan  antara  yang  satu dengan  yang  lainnya,  sedangkan  faktor yang  paling  dominan  yaitu  rendahnya kualitas  sumber  daya  aparatur  desa. Kondisi  ini  akan  lebih  diperparah apabila  Bupati  atau  Camat  tidak melakukan  pembinaan  dan  pengawasan secara  intensif  dan  terus  menerus. Selain  itu,  sarana  dan  prasarana  yang dimiliki  ternyata  kurang  mendukung dalam  melakukan  kegiatan  pengelolaan barang/aset  desa  dan  hal  ini  akan  lebih menghambat jika partisipasi dari masyarakat sangat rendah.
Penutup

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengelolaan  aset  Pekon  Bulurejo berdasarkan
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berupa perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,  pengamanan,  pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan  aset  Pekon  Bulurejo  belum dilaksanakan  secara  maksimal,  karena kegiatan  penatausahaan  aset  desa  baik berupa  pembukuan,  inventarisasi  dan pelaporan belum berjalan dengan baik.
2. Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat dalam pengelolaan barang/aset Desa Pekon  Bulurejo  Kecamatan  Gading  Rejo antara  lain  pengambilalihan  terjadi  secara sepihak  karena  di  masa  lalu  kerja  sama pemanfaatan  atau  sewa  tanah  desa  tidak dilakukan  dengan  perjanjian  tertulis, pembinaan dan pengawasan yang seharusnya  dilakukan  oleh  Bupati  melalui Camat  dan  lembaga  pengawas  kurang berjalan  efektif,  desa  tidak  dapat  secara langsung  mengelola  sumber  daya  alam  di lingkungan tempat tinggal mereka terutama hutan desa, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana  yang  memadai,  serta  rendahnya kualitas sumber daya aparatur
pemerintahan desa.

## B. Saran
Berdasarkan penelitian dan pembahasan penulis  ingin  menyampaikan  saran sebagai berikut :
1. Untuk  mengefektifkan  pengelolaan aset  desa,  Pemerintah  Desa  Pekon Bulurejo  Kecamatan  Gading  Rejo
hendaknya dapat
membentuk
kepanitiaan  atau  pengelola  dari berbagai  unsur  yang  terpisah  dari manajemen pemerintahan desa, selain itu Pekon Bulurejo juga dapat mengelola  aset  desa  melalui  Badan Usaha  Milik  Desa  atau  kepanitiaan yang  terdiri  dari  Pemerintah  Desa dan masyarakat.
2. Pemerintah Pekon Bulurejo bersama dengan  Badan  Permusyawaratan Desa dan warga masyarakat ditantang  untuk  mengoptimalkan manfaat  aset  desa  agar  dapat meningkatkan  kesejahteraan  warga. Desa dapat mengambil inisiatif agar aset  desa  dapat  dikelola  bersama dan  memberi  kemanfaatan  bagi warga  masyarakat  serta  menjamin kebutuhan perempuan, kaum
miskin,  dan  kaum  marjinal  lainnya terpenuhi.
3. Badan Permusyawaratan Desa
hendaknya  lebih  pro  aktif  dalam pelaksanaan  pengelolaan  aset  desa,
karena Badan Permusyawaratan
Desa  mampu  mewakili  aspirasi  dan kepentingan masyarakat terhadap pemanfaatan  aset  desa,  sehingga  akan tercipta  kerjasama  yang  harmonis  antara aparatur desa dengan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Abdullah, Rojali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah  Secara  Langsung .  PT.  Raja Grafindo Persada. Jakarta. AR, Mustopadidjaja. 2001. Reformasi Birokrasi, Perwujudan Good Governance, dan Pembangunan Masyarakat  Madani .  PT.  Pradnya
Paramita. Jakarta.
Atmosudirjo,  S.  Prajudi.  1981. Hukum Administrasi Negara . Ghalia
Indonesia. Jakarta.
Friedman,  Lawrence  M.  1977. Law  and Society,  an  Introduction .  Princtice Hall. New Jersey.
Hadjon,  Philipus  M.  1993. Pengantar  Hukum Administrasi  Indonesia .  Gajah  Mada University Press. Yogyakarta. HR,  Ridwan.  2006. Hukum  Administrasi Negara .  PT.  Rajagrafindo  Persada.
Jakarta.
Islamy,  M.  Irfan.  2001. Seri  Policy  Analysis . Program  Pasca  Sarjana  Universitas Brawijaya Malang. Malang.
Kaloh,  J.  2007. Mencari  Bentuk  Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan  Lokal  dan  Tantangan Global . PT. Rineka Cipta. Jakarta.
Kusumaatmadja,  Mochtar.  2000. Fungsi  dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional . Penerbit
Binacipta. Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
MD,  Moh.  Mahfud.  1998. Politik
Hukum  di  Indoesia .  Pustaka
LP3ES. Jakarta.
Moloeng,  Lexy  J.  1989. Metode Penelitian  Kualitatif .  Remaja Karya. Bandung.
Parsons,  Wayne.  1997. Public  Policy: An  Introduction  to  the  Theory and  Practise  of  Policy  Analysis.
Edward  Elgar.  Cheltenham  UK Lyme. US. Purbopranoto, Kuntjoro. 1985. Beberapa  Catatan  Hukum  Tata Pemerintahan  dan  Peradilan
Administrasi  Negara .  Alumni. Bandung. Sabatier,  Paul  A.  &  Daniel  A. Mazmanian. 1987. Implementation and Public Policy. Scott  Foresman  and Company. University of California Al Davis. Soekanto,  Soerjono.  2002. Penelitian Hukum Normatif . Rajawali Pers.
Jakarta.
Sutaryono,  Dyah  Widuri  dan  Akhmad Murtajib.  2014. Buku  Pintar Pengelolaan  Aset  Desa .  Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta.
Taneko,  Soleman  B.  1993. Pokok- Pokok  Studi  Hukum  Dalam Masyarakat .                PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Wahab,  S.  Abdul.  1997. Analisis
Kebijaksanaan  dari  Formulasi ke  Implementasi,  Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara. Jakarta.

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## C. SUMBER LAINNYA
Basah, Sjachran. 1995. Pencabutan Izin Salah Satu  Sanksi  Hukum  Administrasi .
Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair. Surabaya.
Putra, Candra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi dan
Suwondo. Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat  Desa .  Jurnal  Administrasi Publik. Vol. 1. No. 6. Juli 2015.
Sabatier,  Paul  A.  1986. Top  Down  and Bottom-up Approaches to
Implementation  Research:    a  Critical Analyis  and  Suggested  Syinthesis .
Journal of Public Policy. Vol pp. 197- 209.
Surayin. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Yrama Widya. Bandung.
http://syukriy.wordpress.com/ .  Diakses  pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017.