## ANALISIS PROSES MUTASI PROMOSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GOWA
Krisdayanti 1 , Edyanto 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Indonesia Timur
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong edyantolaone93@gmail.com

## Abstrak
Aktivitas  mutasi  kepegawaian  yang  paling  menonjol  di  Kabupaten  Gowa  adalah dalam  rangka  promosi  jabatan  dan  pemindahan  dalam  rangka  distribusi  pegawai  secara merata di jajaran Dinas, Badan dan Kantor di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang dipilih dan  dianggap  tepat  dalam  penelitian ini adalah metode  deskriptif  dengan  pendekatan  secara kualitatif,  Pengumpulan  data  penelitian  ini  dilakukan  dengan  berpedoman  pada  observasi, interview,  dan  dokumen,  yaitu  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  bahan  -  bahan tertulis yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini pihak yang  dijadikan  informan  adalah  pegawai  yang  sementara  dalam  proses  mutasi  promosi. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  teknik  analisis  taksonomis ( taxonomis  analysis ),  yaitu  membentuk  analisis  yang  lebih  rinci  dan  mendalam dalam membahas  suatu  tema  atau  pokok  permasalahan.  Analisis  taksonomi  ini  digunakan  untuk menjabarkan secara rinci proses mutasi promosi jabatan pegawai negeri sipil di Kantor Badan Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Gowa.Berdasarkan  hasil  penelitian,  dalam  hal  mutasi pegawai  negeri  sipil,  maka  kewenangan  yang  ada  pada  pemerintah  sangat  luas.  masih  ada pegawai  yang  dipromosikan  dalam  suatu  jabatan  tidak  relevan  dengan  disiplin  pendidikan yang dimiliki.
Kata Kunci; Mutasi, Promosi Jabatan, Pegawai Negeri Sipil.

## Abstract
The  most  prominent  personnel  mutation  activity  in  Gowa  Regency  is  in  the  framework  of promotion  of  position  and  transfer  within  the  framework  of  the  distribution  of  employees evenly  in  the  Office,  Agency  and  Office  offices  in  Gowa  District.  The  type  of  research selected and considered appropriate in this research is descriptive method with a qualitative approach. The data collection of this research is conducted based on observation, interview, and  document,  that  is  collecting  data  which  is  done  through  written  materials  that  have relation  with  the  problem  under  study  .  In  this  research,  the  informant  is  a  temporary employee in the process of promotional mutation. Data analysis techniques used in this study taxonomic analysis techniques (taxonomic analysis), namely to form a more detailed and in- depth analysis in discussing a theme or subject matter. Taxonomy analysis is used to describe in detail the process of promotion mutations civil service positions in the Office of Regional Officer of Gowa Regency. Based on the results of research, in the case of mutations of civil servants,  the  authority  of  the  government  is  very  broad.  there  are  still  employees  who  are promoted in an office irrelevant to the educational discipline they have,
Keywords; Mutation, Promotion of Position, Civil Servant.

## PENDAHULUAN
Sejak berlakunya Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah,  yang  kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  sebagian  kewenangan  diberikan kepada  pemerintah  daerah  kabupaten/ kota.  Kemandirian  daerah  untuk  kegiatan mutasi kepegawaian, terletak pada kewenangan  daerah  sebagaimana  diatur dalam  pasal  130  ayat  2  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana dikatakan bahwa  pengangkatan,  pemindahan,  dan pemberhentian  dari  dan  dalam  jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota  ditetapkan  oleh  Bupati/ wali  kota  setelah  berkonsultasi  kepada gubernur  dan  mendapat  persetujuan  dari gubernur.
Oleh  sebab  itu  dalam  kegiatan mutasi  kepegawaian,  maka  pembinaan kepegawaian harus tetap dipandang sebagai satu kesatuan pembinaan kepegawaian  secara  nasional,  hal  ini  juga berkaitan  dengan  pendapatan  atau  gaji yang  diterima  oleh  pegawai  negeri  sipil, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dibayar  melalui  APBD  yang  sumbernya berasal  Dana  Alokasi  Umum  (DAU). Dalam hal mutasi pegawai karena perpindahan karena kenaikan jabatan, jelas juga  harus  diikuti  dengan  kenaikan
tunjangan jabatan atau kenaikan pendapatan dan tentu tetap harus melibatkan  pemerintah  tingkat  atasnya, oleh  sebab  itu  dalam  mutasi  atau perpindahan pegawai di jajaran pemerintahandaerah  Kabupaten  /  Kota prinsip  koordinasi  dengan  Pemerintah Provinsi  dan  Pemerintah  Pusat  dalam  hal ini  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN) tetap harus berjalan sebagaimana mestinya.
Konsekuensi  dari  pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan  yang  luas  kepada  Pemerintah Daerah  termasuk  bidang  kepegawaian  itu sendiri,  meskipun  harus  diakui  bahwa kemandirian  kewenangan  daerah  dalam mengurus  kepegawaian  di  daerah  masih sangat  terbatas,  bahkan  saat  ini  sistem pembinaan  kepegawaian  kembali  bersifat sentralistik  setelah  sebelumnya  pernah berlaku sistem desentralistik saat berlakunya  Undang  -  Undang  Nomor  22 Tahun  1999  sampai  keluarnya  Undang  - Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Kemandirian  daerah  yang  dapat  berarti adanya  kemampuan  dan  kewenangan daerah  yang  dapat  dilakukan  tanpa intervensi dari pihak lain, baik pemerintah atasnya, maupun oleh kekuatan politik.
Oleh  sebab  itu,  kemandirian daerah dalam melakukan mutasi seharusnya merupakan kewenangan
pemerintah
daerah,
berdasarkan
kebutuhan-kebutuhannya
sedangkan pemerintah  tingkat  atasnya  baik  pusat maupun Gubernur hanya bersifat koordinasi,  terutama  untuk  eselon  II sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat 2 Undang  -  Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana  dikatakan  bahwa  pengangkatan, pemindahan  dan  pemberhentian  dari  dan dalam  jabatan  eselon  II  pada  pemerintah daerah  kabupaten/kota  ditetapkan  oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur dan mendapat persetujuan  dari  Gubernur  Sedangkan untuk  perpindahan  dan  pengangkatan pegawai dalam jabatan dibawahnya, merupakan  kewenangan  Bupati  Kepala Daerah,  yang  dilaksanakan  oleh  Badan Kepegawaian  Daerah.  Oleh  sebab  itu Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan  tugas  bertanggung  jawab kepada  Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah Kabupaten.
Berdasarkan  data  penempatan dan  mutasi  pegawai  di  lingkup  Badan Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Gowa Tahun  2013/2014,  maka  terlihat  adanya beberapa  pegawai  yang  memperoleh mutasi  karena  alasan  promosi,  namun terkesan  ada  kurang  sesuai  dengan  latar belakang  kompetensinya,  terutama  dilihat latar belakang pendidikan pegawai tersebut.  Seperti  adanya  pegawai  yang
ditempatkan  pada  suatu  jabatan  namun latar belakang pendidikannya yang berbeda.  Kondisi  ini  tentu  memberikan kesan  bahwa  proses  mutasi  pegawai  ke dalam jabatan-jabatan, kadang lebih banyak  mengikuti  keinginan  individu pegawai itu sendiri, tanpa memperhitungkan tujuan organisasi secara keseluruhan, padahal antara tujuan individu  pegawai  dan  tujuan  organisasi harus sejalan.
Permasalahan  dalam  pelaksanaan mutasi  pegawai  negeri  sipil  di  lingkup tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten  Gowa  adalah;  Pelaksanaan mutasi  pegawai,  terutama  yang  berkaitan dengan promosi belum sepenuhnya dilakukan  secara  obyektif  dan  transparan yang berpedoman pada masa kerja (karier) dan prestasi kerja, yang diindikasikan pada adanya  pegawai  yang  menduduki  jabatan belum  memenuhi  persyaratan  jabatan, banyak  pegawai  yang  memiliki  keinginan untuk  ditempatkan  pada  tempat  yang diinginkan sesuai pilihan mereka sehingga menimbulkan dinamika mutasi kepegawaian  yang  berjalan  di  luar prosedur dan mekanisme yang tidak wajar. Dalam  proses  mutasi  pegawai,  masih kadang  adanya  intervensi  dari  elit-elit politik  atau  elit  lokal  setempat,  terutama dalam  hal  penempatan  dalam  jabatan- jabatan yang dianggap strategis.
Berdasar pada asumsi-asumsi tersebut di atas, maka penulis mengadakan penelitian  tentang  mutasi  kepegawaian dengan mengangkat judul : Analisis Proses Mutasi  Promosi  Jabatan  Pegawai  Negeri Sipil  di  Kantor  Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Gowa.
Berdasar  latar  belakang  di  atas, maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  adalah  “Bagaimana  proses  mutasi promosi  jabatan  pegawai  negeri  sipil dikantor  Badan  Kepegawaian  Daerah Kabupaten Gowa?

## KAJIAN PUSTAKA
Administrasi sebagai usaha kerjasama manusia muncul bersama dengan  timbulnya  peradaban  manusia melalui kemampuannya untuk menggunakan pikirannya sehingga melahirkan cipta, karsa dan rasa.
Pengembangan  cipta  dan  karsa  serta  rasa memungkinkan  manusia  dapat  bekerja sama  yang  merupakan  unsur  utama  dalam administrasi.
Mengenai  istilah  administrasi  di Indonesia  terdapat  dua  macam,  yaitu ditinjau  dari  segi  asal  usulnya  yakni  dari Bahasa  Belanda  dan  Inggris.  Istilah administrasi  yang  ditulis  oleh  orang Belanda adalah administratie pada umumnya  berarti  tata  usaha,  yaitu  urusan pencatatan  mengisi  formulir,  membaca informasi, menerima atau mengisi
informasi, menyimpan catatan (Handayaningrat, 1986).
Isitlah  administrasi  dari  bahasa Inggris, yaitu administration yang diterjemahkan sebagai administrasi dimana berarti  seluruh  proses  kegiatan  kelompok kerjasama  yang  saling  membantu  guna mencapai  tujuan  bersama,  pekerjaan  ini berupa  teknis  operasional  dan  bersifat pencatatan  dari  semua  transaksi  yang bersangkut paut dengan pekerjaan operasional maupun yang bersifat konseptual (Handayaningrat, 1986).
Leonard  D  White  dalam  Widjaja
(1986 : 8), mengemukakan bahwa Administrasi  adalah  suatu  proses  yang biasanya  terdapat  pada  semua  usaha kelompok  baik  usaha  pemerintah  atau swasta, sipil atau militer baik secara besar- besaran  ataupun  secara  kecil  -  kecilan. Sedangkan menurut Siagian dalam bukunya  “  Filsafat  Administrasi  “(1975  : 13)  mengemukakan  bahwa:  Administrasi adalah keseluruhan kerjasama sekelompok manusia,  dua  orang  atau  lebih  yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai  tujuan  tertentu  yang  telah ditentukan.
Istilah  mutasi  dalam  beberapa literatur  disebut  sebagai  pemindahan dalam pengertian sempit dapat dirumuskan sebagai suatu perubahan dari suatu jabatan dalam  suatu  kelas  ke  suatu  jabatan  dalam
kelas  yang  lain  yang  tingkatannya  tidak lebih  tinggi  atau  lebih  rendah  (yang tingkatnya  sama)  dalam  rencana  gaji (Moekijat,  1989:107).  Sedangkan  dalam pengertian  yang  lebih  luas  konsep  mutasi dirumuskan  sebagai  suatu  perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan  baik  secara  horisontal  maupun vertikal (promosi) di dalam suatu organisasi (Hasibuan, 1994 :114).
Sehingga  pada  dasarnya  mutasi  dalam pengertian  perubahan  horisontal  hanyalah merupakan salah satu bagian dari pengertian mutasi itu sendiri.
Berdasarkan kedua batasan tersebut,  maka  dalam  manajemen  sumber daya  manusia,  kegiatan  mutasi  dapat dikategorikan sebagai fungsi pengembangan karyawan, karena tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  kerja  dalam organisasi  tersebut.  Hal  ini  selaras  dengan pendapat  Nitisemito  (1982:118)  bahwa mutasi  atau  pemindahan  merupakan  suatu kegiatan  rutin  dari  suatu  organisasi  untuk melaksanakan prinsip “ the right man in the right place ”  agar  pekerjaan  dapat dilakukan  secara  lebih  efektif  efisien. Selain  itu  mutasi  juga  dapat  dilakukan sebagai  bentuk  tindak  lanjut  dan  hasil penilaian prestasi karyawan (Hasibuan,1994:114).  Dengan  penilaian prestasi kerja pegawai dalam
menyelesaikan  uraian  pekerjaan  ( job description) akan  diketahui  kecakapan pegawai  sehingga  dapat  diarahkan  kepada tugas-tugas  yang  mrmpunyai  kesesuaian dengan kecakapan prestasi kerjanya masing-masing,  yang  diharapkan  dalam pelaksanaan tugasnya menjadi lebih efektif dan  efisien.  Disamping  tujuan  sebagai pengembangan  sumber  daya  manusia, pelaksanaan  mutasi  juga  mempunyai dimensi  tujuan  yang  lebih  luas  dalam kerangka manajemen sumber daya manusia.
Menurut  Martoyo  (1996),  pada dasarnya bahwa pelaksanaan mutasi pegawai  ( turnover) terdiri  dari  mutasi, promosi. Mutasi karena promosi merupakan  suatu  hal  yang  paling  sering dilakukan  sebagai  alasan  memindahkan pegawai  ke  tempat  yang  lebih  tinggi. Promosi  pegawai  adalah  sebagai  suatu usaha untuk mengembangkan / memajukan dan merubah suatu pegawai jika memungkinkan  yang  bersangkutan  agar dapat  bekerja  lebih  efektif,  hail  dari promosi  adalah  pegawai  yang  memiliki kemampuan,  kecakapan  atau  keterampilan dan  dapat  dikembangkan  kedudukannya menjadi lebih tinggi dari jabatan sebelumnya.
Menurut Moekijat (1986:9)
mengatakan bahwa promosi adalah bagian daripada  pembinaan  yang  menjadi  tolak
ukur  untuk  diproses,  yaitu  karier  dan prestasi  kerja  harus  memenuhi    syarat- syarat  yang  merupakan  usaha  untuk memperbaiki  pelaksanaan  pekerjaan  yang sekarang  maupun  yang  akan  datang,  agar dapat  bersemangat  dan  bergairah  dalam melaksanakan  pekerjaan,  sehingga  dapat meningkatkan efektifitas kerjanya.
Berdasarkan  rumusan  tersebut  di  atas, maka  promosi  pegawai  dimaksudkan  agar pegawai dapat lebih meningkatkan pengetahuan,  kecakapan  dengan  melihat, karier dan prestasi kerjanya, usaha tersebut dilakukan agar nantinya dapat mempunyai minat  untuk  menerapkan  secara  efektif tanggung jawab yang diembangnya. Pelaksanaan  promosi  jabatan  diharapkan dapat lebih menjamin peningkatan prestasi kerja  dan  rasa  tanggung  jawab,  kesetiaan, prakarsa,  disiplin  kerja    kemampuan bekerja  sama  dan  kepemimpinannya.  Jadi promosi  pegawai  itu  bertujuan  agar kegairahan  untuk  bekerja  dapat  dicapai dengan  peningkatan  kerja  dantanggung jawab dapat dilaksnakan secara efektif dan efesien  serta  dapat  berpengaruh  pada karier  dan  prestasi  kerja  setiap  pegawai yang memperoleh jenjang promosi.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten Gowa. Tipe penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif yang bertujuan untuk memberikan  gambaran  secara  jelas  proses mutasi  promosi  jabatan  pegawai  negeri sipil  di  Kantor  Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Gowa.

## Informan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  pihak  yang dijadikan  informan  adalah  pegawai  yang sementara  dalam  proses  mutasi  promosi. Bentuk penelitian adalah Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh  melalui  wawancara  dengan informan.  Peneliti  terjun  lansung  ke lapangan  untuk  mengadakan  pengamatan mengenai  proses  mutasi  promosi  jabatan, disamping itu peneliti melakukan wawancara dengan informan.

## Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  wawancara. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  terjun lansung  di  Kantor  Badan  Kepegawaian Daerah  Kabupaten  Gowa.  Disamping  itu peneliti  juga  melakukan  observasi,  dalam hal  ini  peneliti  terjun lansung  ke  lapangan untuk  mengadakan  observasi  mengenai proses  mutasi  promosi  jabatan  di  Kantor Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten Gowa.  Selain  itu  peneliti  juga  melakukan telaah dokumentasi.

## Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  teknik analisis  taksonomis  ( taxonomis  analysis ), yaitu  membentuk  analisis  yang  lebih  rinci dan  mendalam dalam  membahas  suatu tema  atau  pokok  permasalahan.  Analisis taksonomi ini digunakan untuk menjabarkan  secara  rinci  proses  mutasi promosi  jabatan  pegawai  negeri  sipil  di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gowa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Mutasi Promosi
Mutasi  karena  promosi  dalam tubuh  pegawai  negeri  sipil  adalah  berarti adanya pengembangan karier dalam bentuk bertambahnya kewenangan, tanggungjawab  serta  hak-hak  yang  dapat diperoleh  pegawai  negeri  sipil  yang bersangkutan. Promosi berarti ada kenaikan  peran  dari  sebelumnya,  seperti kenaikan  pangkat  atau  jabatan  dalam organisasi,  ataupun  karena  adanya  nilai tanggungjawab terhadap pemanfaatan potensi  dirinya,  seperti  untuk  jabatan fungsional.
Promosi  adalah  proses  kenaikan jabatan,  yang  berarti  bahwa  adanya perubahan  kedudukan  seorang  pegawai dari  jabatan  yang  rendah  ke  jabatan  yang lebih  tinggi  dengan  tugas  dan  tanggung jawab  yang  lebih  besar.  Dengan  adanya promosi  jabatan  memberikan    kesempatan
kepada  aparatur  untuk  menduduki  suatu jabatan  yang lebih tinggi.  Promosi jabatan sebagai  salah  satu  upaya  pengembangan sumber  daya  aparatur  haruslah  dilakukan dengan  memenuhi  beberapa  persyaratan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, antara lain adalah kepangkatan, latar  belakang  pendidikan  dan  kinerja aparatur selama melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pelaksanaan promosi jabatan merupakan  klimaks  dari  pengembangan karier  seorang  pegawai,  sebab  justru individu-individu  pegawai  berkepentingan melanjutkan  pendidikan  dan  mengikuti diklat, bahkan berprestasi karena dimotivasi oleh keinginan untuk mendapat posisi  yang  lebih  baik  dalam  kariernya. Bahkan terjadinya geliat yang tinggi dalam tubuh administrasi kepegawaian umumnya  dipicu  oleh  motivasi  yang berlebihan  dalam  mendapatkan  promosi jabatan  yang  baik,  bahkan  ada  segelintir pegawai  yang  menggunakan  cara-cara  di luar  peraturan  perundang-undangan  dalam mendapatkan  jabatan  tersebut,  sebut  saja sistem nepotisme, kolusi ataupun cara-cara lain yang tidak lazim.
Promosi  biasanya  dilakukan  atau diberikan kepada pegawai yang membuktikan  kesanggupan  dan  loyalitas kepada organisasi. Dengan adanya promosi  berarti  kenaikan  jabatan,  yakni
menerima  keluasan  dan  tanggung  jawab lebih  besar  dari  sebelumnya.  Pemberian promosi kepada seseorang pegawai berarti bahwa pegawai tersebut naik keposisi yang lebih tinggi dalam suatu struktur organisasi.  Promosi  tidak  selalu  diikuti oleh  kenaikan  gaji.  Gaji  itu  bisa  tetap, tetapi  pada  umumnya  bertambah  besar kekuasaan  dan  tanggug  jawab  seeorang bertambah  juga  balas  jasanya  dalam bentuk  uang  yang  diterima.  Dalam  hal  ini kenaikan  upah tidak  selalu  dapat  diartikan merupakan promosi.
Dalam pelaksanaan mutasi promosi pegawai,  dalam  arti  pengangkatan  dan pemindahan  pegawai dalam suatu jabatan maka  terdapat  kewenangan  yang  cukup luas  bagi  pemerintah  daerah  Kabupaten Gowa, di mana bahwa untuk pengangkatan dalam  jabatan  untuk  eselon  III  ke  bawah adalah merupakan kewenangan pemerintah daerah  itu  sendiri.  Sedangkan  untuk jabatan  eselon  II,  maka  Bupati  kepala Daerah perlu berkonsultasi dengan Gubernur,  hal  ini  sesuai  dengan  pasal  130 ayat  2  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 yang mengatakan bahwa Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian  dari  dan  dalam  jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur.
Dengan  demikian  bahwa  untuk pimpinan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah  )  seperti  Dinas  dan  Badan  yang berkedudukan  sebagai  eselon  II  b,  maka dalam hal pengangkatannya perlu berkoordinasi dengan Gubernur, dalam arti bahwa  calon-calon  pimpinan  Dinas  dan Badan  yang  dianggap  memenuhi  syarat dapat diajukan ke Gubernur untuk dikonsultasikan.  Meskipun    demikian dalam  prakteknya,  bahwa    umumnya pejabat yang diajukan untuk dikonsultasikan ke Gubernur adalah mereka  telah  masuk  target  pimpinan daerah,  dalam  hal  ini  oleh  Bupati,  dalam arti tentu ada muatan politik dalam arti ada alasan  asas  kepatutan  dan  azas  kepatuhan di  dalamnya,  hal  ini  berkaitan  dengan loyalitasnya  kepada  Bupati  selaku  Kepala Daerah.  Oleh  sebab  itu  meskipun  terdapat aturan dalam pemindahan dan pengangkatan  pejabat  eselon  II,  namun tentu  pejabat  Pembina  kepegawaian  di daerah sangat berwewenang untuk mendapatkan pejabat sesuai dengan harapan organisasinya.
Dengan  adanya  kewenangan  yang cukup  luas  tersebut  maka  memungkinkan pemerintah Kabupaten Gowa untuk melakukan  penyegaran  struktur  organisasi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan organisasinya.    Meskipun  demikian  dalam hal  pengangkatan  dalam  suatu  jabatan,
maka  pemerintah  daerah  melalui  Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, tentu saja melakukan  suatu  analisis  kompetensi jabatan, agar untuk pengangkatan pegawai dalam  suatu  jabatan  hanya  pegawai  yang benar-benar  persyaratan  yang  dapat  di angkat,  dalam  arti  memenuhi  syarat prestasi dan memenuhi syarat karir.
Dari  wawancara  yang  dilakukan dengan    Kepala  Bidang  Perencanaan  dan Mutasi PNS BKDD Kab. Gowa,
“.. Penilaian  pengangkatan  pegawai dalam suatu jabatan eselon, maka seharusnya  yang  menjadi  pertimbangan utama adalah kompetensi dan profesionalisme  pegawai,  namun  tentu tidak  bisa  juga  dilepaskan  dengan  faktor loyalitas  berdasarkan  penilaian  dari pejabat  yang  akan  menggunakan  pegawai tersebut,  sebab  seluruh  pelaksanaan tugas-tugas SKPD yang ada di Gowa tentu harus  bertanggungjawab  kepada  Bupati melalui  Sekwilda  sebagaimana  dalam tupoksi  yang  ada,  sehingga  meskipun  ada pegawai  yang  secara  kompetensi  lebih bagus  tapi  belum  tentu  dapat  diangkat sesuai harapan ”.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  diketahui  bahwa  dalam  hal pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Kabupaten Gowa maka tugas dan kewenangan dilimpahkan ke BKDD untuk mengolah  data  dengan  berpedoman  pada standar peraturan yang ada
Baik  promosi  jabatan  maupun kenaikan pangkat berkaitan dengan Diklat,
sebagaimana  diatur  dalam  PP  No.  101 Tahun  2003.  Untuk  promosi  jabatan struktural, pegawai wajib mengikuti Diklatpim.  Pegawai  eselon  III  juga  wajib mengikuti  diklatpim  III  dalam  waktu  satu tahun  setelah  menjabat.  Apabila  tidak dilakukan,  maka  yang  bersangkutan  harus mundur  dari  jabatannya.  Pegawai  yang sudah diklat diprioritaskan untuk menduduki  jabatan  tertentu.    Dari  hasil wawancara  dengan  Kepala  BKDD  Kab. Gowa:
“…….. Bahwa  untuk  kegiatan  mutasi pegawai  dalam  arti  pemindahan  karena pengangkatan dalam suatu jabatan tertentu  melalui  suatu  mekanisme  yang ditetapkan  berdasarkan  aturan  yang berlaku.  Dan  BKDD  hanya  bertugas mempersiapkan  data-data  faktual  yang akan  menjadi  dasar  pertimbangan  dari Baperjakat,  yang  akan  melahirkan  suatu rekomendasi kepada Bupati setelah melalui sidang Baperjaka t.
Oleh sebab itu dalam pengangkatan pegawai  dalam  suatu  jabatan,  harus menempuh  suatu  jalan  kompetisi,  karena untuk  seleksi  jabatan,  minimal  tiga  calon yang diajukan oleh SKPD yang membutuhkan pengisian lowongan jabatan, dan semua data kepegawaian yang ada tersebut tentu harus mendapat pengesahan  verifikasi  data  factual  dari BKDD,  yang  kemudian  diajukan  ke
Baperjakat  untuk  bersidang.  Baperjakat sendiri  dipimpin  oleh  Sekwilda  dan sekretarisnya adalah Kepala BKDD Kabupaten Gowa.
Hanya  saja  bahwa  hasil  penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk kompetensi  dasar  dari  pegawai  yang bersangkutan,  maka  masih  ada  pegawai yang  dipromosikan  dalam  suatu  jabatan tidak  relevan  dengan  disiplin  pendidikan yang  dimiliki,  seperti  sarjana  pendidikan ditempatkan sebagai pejabat dalam lingkungan Kantor Infokom, yang seharusnya  diisi  oleh  sarjana  komunikasi. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  distribusi pegawai  berdasarkan  kompetensi  dasar  di pemerintah  daerah  Kabupaten  Gowa, belum  merata  sesuai  kebutuhan  formasi jabatan dan analisis beban kerja yang ada.

## B. Sistem dan Prosedur Mutasi PNS
Sebagaimana
dijelaskan sebelumnya
bahwa kewenangan
pemerintah daerah dalam hal pengangkatan, dan pemindahan pegawai di era  otonomi  daerah  sangat  luas,  sehingga dalam  dalam  hal  mutasi  pegawai  negeri sipil  umumnya  sangat  bergantung  pada kemauan dari pembina kepegawaian daerah  itu  sendiri,  meskipun  demikian bukan  tanpa  batasan,  sebab  pemerintah daerah  tetap  berpedoman  pada  sistem  dan prosedur yang ada.
Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan  pegawai  pada  umumnya, dan  promosi  jabatan  pegawai  khususnya pada  dasarnya  selalu  berpedoman  pada sistem  pembinaan  dan  pengembangan yang ada, dan sistem pembinaannya selalu didasarkan  pada  sistem  prestai  kerja  dan sistem  karier.  Di  jajaran  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Gowa,  pelaksanaan promosi  jabatan,  baik  jabatan  struktural maupun jabatan fungsional selalu didasarkan  pada  sistem  karier  dan  prestasi kerja.  Sistem  karier  yaitu  didasarkan  pada pertimbangan  masa  kerja  dari  pegawai yang  bersangkutan  dalam  jabatan-jabatan tertentu  serta  pengalaman-pengalamanya selama memangku jabatan selaku pegawai negeri  sipil.  Dan  sistem  prestasi  kerja, yaitu promosi dilakukan dengan mempertimbangkan  pada  tingkat  prestasi, kecakapan dan keterampilan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dicerminkan pada Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2002, Tentang  Pengangkatan  Pegawai  Negeri Sipil  dalam  Jabatan  Struktural,  maka pemerintah  daerah  diberi  kewenangan untuk membentu Baperjakat (Badan Pertimbangan  Jabatan  dan  Kepangkatan). Struktur Baperjakat ini juga mencerminkan kekuatan kewenangan  yang ada di daerah,
di mana Ketua Baperjakat adalah
Sekretaris
Daerah dan Sekretaris Baperjakat  adalah  Kepala  BKDD,  hasil kerja  Baperjakat  berujung  pada  keputusan Bupati.  Oleh  sebab  itu,  kewenangan- kewenangan dalam penilaian pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya  bahwa  kecuali  jabatan  eselon II  yang  harus  berkonsultasi  dengan Gubernur,  maka  seluruh  kewenangan pembinaan  kepegawaian  berada  pada Kepala  Pembina  Kepegawaian  Daerah, dalam hal ini Bupati Kepala Daerah.
Dalam  hal  sistem  dan  prosedur, sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam pembinaan  kepegawaian  tentu  masih dilakukan  secara  nasional,  sehingga  untuk prosedur  ditetapkan  berdasarkan  petunjuk teknis  dan  petunjuk  pelaksanaannya  yang ditetapkan  dengan  Keputusan  pemerintah. Jadi standar sistem prosedur pengangkatan pegawai  dalam  suatu  jabatan  adalah merupakan  petunjuk  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat,  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13 Tahun 2002, Tentang Pengangkatan Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Jabatan Struktural.  Ketentuan  mengenai  sistem prosedur  tersebut,  tetap  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 yang  menyebutkan  bahwa  pembinaan karier  pegawai  negeri  sipil  di  dasarkan
pada  sistem  karier  dan  sistem  prestasi kerja.      Oleh  sebab  itu,    pertimbangan utama  untuk  menduduki  jabatan-jabatan struktural  dalam  lingkup  Pemkab  Gowa adalah  didasarkan  pada  prestasi  kerja  dan masa  kerja  pegawai,  dalam  arti  bahwa pembinaan  dan  pengembangan  pegawai lebih diarahkan pada kemampuan, keterampilan  serta  kecakapan  pegawai  itu sebagaimana  yang  tertuang  dalam  syarat- syarat  khusus  dalam    promosi  jabatan, berupa kompetensi manajerial dan kompetensi  substantif.  Dalam  pelaksanaan promosi  jabatan,  maka  harus  tunduk  pada Peraturan  perundang-undangan  yang  ada, termasuk  kepada  prosedur-prosedur  kerja dari  Badan  Pertimbangan  Jabatan  dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) yang merupakan  suatu  badan  yang  membantu Bupati    dalam  pengangkatan,  pemindahan dan  pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil dari dan dalam jabatan struktural.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai  berikut :
1. Dalam hal mutasi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Gowa, dapat dikatakan  cukup  mandiri,  dalam  arti seluruh keputusan-keputusan mengenai pengangkatan pegawai dalam  suatu  jabatan  berdasarkan kebutuhan  ditetapkan  sendiri  oleh
pemerintah  daerah  tanpa  intervensi dari pemerintah tingkat atasnya.
2. Prosedur  untuk  mutasi  pegawai, berbeda sesuai dengan kedudukan dari mutasi  tersebut.  Untuk  mutasi  karena promosi, maka telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang  berlaku,  di  mana  terdapat persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh pegawai  yang akan di mutasi promosi sesuai  dengan  pertimbangan  prestasi kerja  dan  karier  yang  dimiliki,  dan mendapat  proses  dari  BAPERJAKAT (Badan  Pertimbangan  Jabatan  dan Pangkat)  yang  terdiri  dari  Sekretaris Daerah,  Asisten  Tata  Praja,  Asisten Administrasi, Kepala Inspektorat,
Kepala  Badan  Kepegawaian  dan Diklat  Daerah,  dan  Kepala  Bidang Perencanaan  dan  Mutasi  PNS,  jadi pelaksanaan mutasi di Gowa, khususnya  mutasi  jabatan  promosi  di
proses oleh BAPERJAKAT
berdasarkan usulan dari Kepala SKPD masing-masing.

## SARAN
1. Disarankan  perlu  kinerja  yang  lebih tinggi dari Baperjakat melalui kewenangan  pengawasan  pembinaan
kepegawaian oleh pemerintah.
Mengingat  luasnya  kewenangan  daerah dalam  melakukan  mutasi,  terutama
untuk  promosi  pegawai  di  lingkungan internalnya.
2. Agar  kewenangan  dan  pengembangan kemandirian daerah dalam pengangkatan  pegawai  dalam  jabatan sesuai  dengan  proses  dan  prosedur maka  perlu  di  bentuk  dewan  etik kepegawaian, dengan kewenangan melakukan verifikasi kelayakan pengangkatan  pegawai  dalam  suatu jabatan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Handayaningrat Sowarno,
(1989).
Administrasi    Pemerintah    dalam Pembangunan  Nasional ,  Gunung Agung, Jakarta.
Martoyo, Susilo. (1986) Manajemen Sumber  Daya  Manusia ,  Edisi  2,
BPFE, Yogyakarta. Moekijat, (1986), Manajemen
Kepegawaian , Alumni, Bandung Nitisemito, Alex, ((1982), Manajemen Personalia , Ghalia Indonesia,
Jakarta.
Siagian,S.P.(1980). Teknik  Menumbuhkan
dan Memelihara Perilaku Organisasional, Gunung  Agung, Jakarta.
Siagian, Sondang P.(1990). Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta, Bumi Aksara.
The  Liang  Gie  (1986). Ensiklopedi Administrasi , PT. Gunung Agung,
Jakarta
Widjaja, A.W. (1986).. Administrasi
Kepegawaian  Suatu  Pengantar ,
Rajawali, Jakarta.