PROSPEK DAN STRATEGI SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN PADA ERA OTONOMI DAERAH

## Naufal Ramzy
Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Sumenep Pondok Pesantren Al-Amien  Jl. Raya Prenduan Sumenep email: naufal_ramzy@yahoo.co.id
Abstrak :
Pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  Islam  tradisional  yang  mempelajari, memahami,  mendalami,  menghayati,  dan  mengamalkan  ajaran  Islam  dengan menekankan  pada urgensi  moral-keagamaan  sebagai  pedoman  perilaku sehari- hari.  Lembaga  pesantren  telah  hidup  dan  eksis  sejak  ratusan  tahun  yang  lalu, sehingga  identik  dengan  budaya  pendidikan  hampir  mayoritas  umat  Islam Indonesia  khususnya  yang  berdomisili  di  desa.  Salah  satu  strategi  yang  bisa digunakan  pada  sistem  pendidikan  pesantren  adalah  menggunakan  metode SWOT (Strength – Weakness – Opportunities – Threat) sebagai upaya menghasilkan temuan  yang  realistis  untuk  ditindaklanjuti.  Pendidikan  pesantren  juga  sangat membutuhkan  kejujuran  para  pengelola  dan  stakeholder.  Metode  SWOT  bisa menjadi  teropong  dalam  membedah  secara  transparan  dan  jujur  keberadaan lembaga Pesantren apa adanya.

## Abstract:
Pesantren is  a  traditional  Islamic  educational  institutions  to  learn,  understand, explore,  appreciate,  and  practice  the  teachings  of  Islam  emphasising  on  moral- religious  value  as  everyday  behavior  guidance.  Boarding  institutions  have existed    since  hundreds  of  years  ago    that  it  is  almost  identical  to  the  cultural education  of  the  Muslim  majority  in  Indonesia, especially  those  residing  in  the village.  The    strategy  used  in  pesantren  education  system  is  SWOT  (Strength  - Weakness - Opportunities - Threat) as an effort to produce a realistic findings for further  action.  SWOT  analysis    can  be  used  to  see  transparantly  and  the  truly condition of the institution.

## Kata Kunci :
Pendidikan Pesantren, SBM, SWOT, Matra Plus-Minus

## Pendahuluan
Bangsa  Indonesia  akan  mencapai kemajuan  yang  spektakuler  manakala sektor pendidikan dibangun dan dikelola secara  serius  dan  profesional.  Ide-ide baru mengenai konsep pendidikan alternatif yang feasible sangat dibutuhkan, mengingat  mutu  pendidikan  negeri  ini dirasakan semakin menurun.
Sektor  pendidikan  yang  dihadapi dewasa  ini  kalau  dilihat  dari  dimensi fungsional pedagogis terdapat dua problem utama 1 , yaitu: pertama, bagaimana mempersiapkan generasi
1 Mochtar Buchori, “Pendidikan Islam di Indonesia:  Problema  Masa  Kini  dan  Perspektif Masa Depan” PRISMA, No. 5 Tahun XVIII (1989), hlm. 77 – 78.
muda Indonesia supaya mereka memiliki kemampuan  menjawab  tantangan  apa pun  yang  dihadapi  secara  memadai  di masa  depan.  Kedua,  perluasan  sistem, yaitu  menambah  daya  tampung  sistem sehingga  sistem  pendidikan  di  Indonesia tidak  hanya  mampu  melayani  anak-anak usia  sekolah  melalui  sistem  pendidikan formal, melainkan mampu juga melayani masyarakat luas melalui sistem pendidikan non-formal.
Aktivis LSM sejak dasawarsa 1980- an  tidak sedikit yang mulai serius melirik sistem pendidikan Islam model pesantren sebagai contoh yang dipandang potensial untuk menemukan konsep baru pendidikan alternatif di Indonesia. Dimensi  yang  patut  diperhatikan  di dalam  sistem  pendidikan  pesantren adalah  peranannya  sebagai  instrumen transformasi  budaya  yang  menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan non-formal 2 Lembaga  pendidikan  pesantren secara  historis  mulai  dibentuk  oleh masyarakat Islam (komunitas yang berpredikat  santri)  di  sejumlah  kawasan pantai Sumatera dan Jawa pada abad ke- 14.  Hal  itu  terus  meluas  ke  pedalaman daerah-daerah  terutama  ketika  didukung juga  oleh  aktivitas  kependidikan  Islam bermodel  pengajian.  Lembaga  pengajian dan  pesantren  di  Jawa  pada  1831 berjumlah 1.853 lembaga dan
2 M.  Nashihin  Hasan,  “Karakter  dan  Fungsi Pesantren”,  dalam  Manfred  Oepen  &  Wolfgang Karcher  (ed.),  Dinamika  Pesantren:  Dampak Pesantren  dalam  Pendidikan  dan  Pengembangan Masyarakat (Jakarta:  P3M,  1988),  hlm.  110  –  111. Lihat  pula  tulisan  K.H.M.  Sahal  Mahfudz, “Pengembangan  Masyarakat  oleh  Pesantren:  Antara Fungsi  dan  Tantangan”, (Pati:  Pondok  Pesantren Maslakul Huda, 1988), hlm. 98 – 108.
berkembang  menjadi  14.929  lembaga pada 1985. 3
Pesantren  mulai  tumbuh  dan berkembang pada saat gerakan pendidikan  dan  pengajaran  di  pusat- pusat  dunia  Islam  telah  berantakan. Peradaban  Islam  yang  megah  pada  abad pertengahan  yang  telah  melahirkan  para filosof    besar  seperti  al-Ghazâlî,  Ibn Rusyd dan Ibn Khaldûn mulai abad ke-14 tak mampu lagi memberikan sumbangan yang berarti dalam dunia ilmu. Masyarakat muslim yang semula menerima  wawasan  pemikiran  bebas yang sangat menghargai budaya berpikir rasional  berbalik  menjadi  masyarakat tertutup (eksklusif) yang   mengunci  diri dari      forum    atau    wacana    dialogis- dialektis,  dan  bahkan  berusaha  menutup rapat-rapat pintu ijtihad.
Situasi seperti itulah yang mewarnai  pesantren  di  Indonesia  dalam pertumbuhan  dan    perkembangannya sampai  abad  ke-19.  Keterbatasan  sistem pendidikan  pesantren  dengan  situasi yang  demikian  bisa  dimengerti,  bahkan seringkali tidak memiliki kurikulum yang jelas,  corak  pengajaran,  dan  sistem pendidikan  tidak  teratur  sehingga  sering dibelenggu  oleh  problema  stagnasi  atau “jalan di tempat”. 4
Kondisi semacam itu mulai berubah  drastis  pada  1950  semenjak Departemen Agama RI mendirikan sekolah  guru  dan  hakim  agama  negeri serta  PGAN  (Pendidikan  Guru  Agama Negeri)  di  beberapa  karesidenan,  yang diikuti dengan didirikannya IAIN (Institut Agama Islam Negeri) pada 1960. Kurikulum di lembaga pendidikan
3 Zamakhsyari Dhofier,  “Transformasi  Pendidikan Islam  di  Indonesia,”  PRISMA,  No.  2  Tahun  XV (1986), hlm. 23.
4 Deliar  Noer,  Gerakan  Moderen  Islam  di  Indonesia 1900 – 1942 (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 15.
tersebut berimbang antara mata pelajaran agama Islam dan  mata pelajaran umum.
Lembaga  pendidikan  pesantren sejak  saat  itu  tidak  sedikit  yang  mulai mengakomodasi sistem pendidikan modern  dengan  ciri  khas  kurikulum visioner  dan  konseptual,  berjenjang klasikal,  program  pendidikan  terjadwal, perencanaan keuangan (SPP dan donatur) yang  terukur,  dan  memberi  honorarium yang pantas kepada seluruh guru. 5

## Gambaran Umum Pesantren
Lembaga  pendidikan  pesantren yang  jumlahnya  ribuan  di  penjuru pelosok  tanah  air  tidaklah  hendak dibahas secara keseluruhan dalam artikel ini.  Setiap  lembaga  pesantren  memiliki keunikannya  masing-masing,  sehingga cukup  sulit  untuk    menarik    kesimpulan yang paripurna-generalistik tentang sosok khas lembaga jenis ini.
Referensi  utama  penulisan  artikel ini adalah riset mengenai dunia pendidikan pesantren yang telah dirampungkan  oleh  Mastuhu  pada  1987. Riset  itu  merupakan  tugas  penulisan disertasi  S3  di  IPB  (Institut  Pertanian Bogor). Riset tersebut difokuskan di enam lokasi pesantren, yaitu: Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep,
Madura;  Pondok  Pesantren  Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Asembagus,
Situbondo; Pondok Pesantren Blokagung, Banyuwangi;  Pondok  Pesantren  Paciran, Lamongan; Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang; dan Pondok Pesantren
5 Abdul  Munir  Mulkhan,  Paradigma  Intelektual Muslim:  Pengantar  Filsafat  Pendidikan  Islam  dan Dakwah (Yogyakarta:  Sipress,  1993),  hlm.  244  – 245.  Lihat  pula  A.  Naufal  Ramzy,  “Menggagas Peran  Strategis  Pondok  Pesantren  Dalam  Era Modernisasi”, dalam A. Naufal Ramzy (ed.) Islam dan  Transformasi  Sosial  Budaya ,  Cetakan  Pertama (Jakarta: Deviri Ganan, 1993), hlm. 111-123.
Moderen  Gontor,  Ponorogo.  Seluruh lembaga  ini  berlokasi  di  kawasan Propinsi Jawa Timur. 6
Pesantren adalah lembaga
pendidikan Islam tradisional yang mempelajari,  memahami,  mendalami, menghayati,  dan  mengamalkan  ajaran Islam  dengan  menekankan  pada  urgensi moral-keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Makna tradisional di sini  bukan  berarti  senantiasa  tetap  tanpa mengalami  perubahan  dan  penyesuaian dengan tuntutan zaman, tetapi bermakna bahwa lembaga ini telah hidup dan eksis sejak  ratusan  tahun  yang  lalu  (500-600 tahun),  sehingga  identik  dengan  budaya pendidikan hampir mayoritas umat Islam Indonesia, khususnya yang berdomisili di desa.  Budaya  tersebut  sangat  berpenga- ruh  dalam  pembentukan  karakter  sikap keberagamaan  yang  implikatif  dalam kehidupan  sehari-hari.
Unsur-unsur  penting  yang  secara khas terdapat di dalam pesantren adalah: (1)  pelaku:  kiai,  ustadz,  santri,  dan pengurus;    (2)  sarana  perangkat  keras: masjid,  rumah  kiai,  rumah  ustadz, pondok  (asrama)  santri,  gedung  sekolah, perpustakaan,  kantor  pengurus,  toko koperasi,  dan  lain  sebagainya;  (3)  sarana perangkat  lunak: tujuan,  kurikulum,  kitab kuning,  buku,  cara  belajar  mengajar (bandongan,  sorogan,  halaqah,  menghafal), dan evaluasi belajar mengajar.
Adapun  kiai  berposisi  sebagai tokoh  kunci  yang  menentukan  corak kehidupan  pesantren.  Semua  warga  atau komunitas pesantren wajib tunduk patuh kepada kiai, berusaha memperoleh restu,
6 Mastuhu,  Dinamika  Sistem  Pendidikan  Pesantren: Suatu  Kajian  Tentang  Unsur  dan  Nilai  Sistem Pendidikan  Pesantren (Jakarta:  INIS,  1994),  hlm.  1– 214.  Buku  ini  salah  satu  rujukan  yang  cukup standar  untuk  memahami  tradisi  pendidikan pesantren.
dan  perkenannya  dalam  setiap  tindakan apa pun.
Temuan  hasil  penelitian  Mastuhu 7 tentang  pesantren  menyatakan,  bahwa lembaga  pesantren    memiliki  tiga  fungsi yang  urgen,  yaitu:  pertama,  sebagai lembaga pendidikan yang menye-
lenggarakan pendidikan formal
(madrasah, sekolah umum dan perguruan  tinggi)  dan  pendidikan  non- formal  yang  secara  khusus  mengajarkan agama  dalam  perspektif  pikiran  ulama fiqh,  Hadis,  tafsir,  tauhid,  dan  tasawuf (yang  hidup  antara  abad  ke-7  hingga abad ke-13 Masehi).
Kedua, sebagai lembaga sosial yang tidak  diskriminatif  dalam  menampung calon  santri,  baik  yang  berasal  dari kalangan    masyarakat  kaya  maupun miskin.  Lembaga  ini  juga  terbuka  untuk masyarakat  luas  untuk  mengkonsul- tasikan apa pun kepada kiai atau sekadar meminta  saran  masalah  keumatan  secara luas.
Ketiga, sebagai lembaga penyiaran agama  yang  secara  periodik  menye- lenggarakan  majlis  taklim  (pengajian), diskusi  keagamaan  yang  melibatkan masyarakat  umum,  dan  pendelegasian santri-santri terpilih untuk mengisi pengajian  keagamaan  di  luar  pesantren atau berdakwah ke daerah yang terpencil.
Ketiga  fungsi  yang  urgen  tersebut secara spiritual sangat berperan memperkuat  sosialisasi  praktik-praktik
7 Ibid.,  hlm.  59-61.  Bahkan,  kini  sekian  banyak pondok pesantren memperluas fungsi kependidikannya  ke  level  perguruan  tinggi dengan  membentuk  sekolah  tinggi  atau  ma’had ‘aly. Lihat  A.  Malthuf  Siraj  Rasyid,  “Ma’had  ‘Aly Sukorejo:  Semangat  Akademis  di  Pesantren Salafiyah”,  Majalah  Pesantren,  No.  3  Vol.VIII (1991),  hlm.  84.  Tentang  sejauh  mana  sekian sekolah  tinggi  itu  dikelola  secara  dinamis  tentu sangat  memerlukan  penelitian  lebih  lanjut,  kalau perlu secara action research.
keagamaan,  terutama  yang  berkaitan dengan  masalah ibadah mahdlah (tatacara komunikasi  vertikal  dengan  Allah  SWT). Pengaruh  struktural  yang  muncul  selain itu  adalah  memperkukuh  peran  dan posisi  kiai  sebagai  figur  pemimpin  yang mempunyai otoritas penuh dalam mengartikulasikan tema-tema ajaran agama.
Metode  apakah  yang  digunakan untuk menyosialisasikan tema-tema ajaran  agama  pada  seluruh  santri  dan masyarakat  luas?  Lembaga  pendidikan pesantren  pada  umumnya  menggunakan empat  macam  model  didaktik-metodik dalam  program  pengajarannya,  yaitu: Pertama,  sorogan, yaitu  belajar  secara individual  yang  dilaksanakan  dengan cara  seorang  santri  berhadapan  langsung dengan  seorang  guru  sehingga  terjadi proses  interaksi  yang  kuat  di  antara keduanya.
Kedua,  bandongan, yaitu  belajar secara  kolektif  berkelompok  yang  diikuti oleh seluruh santri. Biasanya  kiai menggunakan  bahasa  daerah  setempat atau Bahasa Indonesia dalam
menerjemahkan redaksi kitab-kitab kuning yang dipelajarinya. 8
Ketiga, halaqah, yaitu diskusi untuk memahami isi kitab kuning, bukan untuk mempertanyakan  kemungkinan  benar atau    salah,    tetapi    justru  untuk memahami  maksud  yang  diajarkan dalam kitab kuning itu. Para santri yakin bahwa kiai tidak mungkin akan
mengajarkan hal-hal yang salah, sekaligus  mereka  yakin  bahwa  isi  kitab
8 Perihal  pengaruh  besar  kitab  kuning  di  pondok pesantren,  lihat  tulisan  K.H.  Ali  Yafie,  “Kitab Kuning,  Produk  Peradaban  Islam”  dan  tulisan Muhammad  Tholhah  Hasan,  “Metode  Pengajian Kitab  di  Pesantren:  Tinjauan  Ulang,”  Majalah Pesantren, No. 1 Vol.VI (1989), hlm. 3-11, dan hlm. 29-35.
kuning yang
dipelajari telah mengandung kebenaran yang final.
Keempat,  hafalan, yaitu  kewajiban menghafalkan  pelajaran  kitab  kuning khususnya materi yang berbentuk nazham (syair) dengan jumlah syair tertentu yang harus  disetor  (dihafal)  ke  hadapan gurunya. Materi hafalan umumnya terfokus pada materi pelajaran ilmu Nahw Sharraf (teori tata bahasa Arab) dan ilmu tauhid (ilmu pengesaan Tuhan).
Mengapa  fungsi  dan  metode- metode pengajaran di lembaga pendidikan pesantren masih eksis hingga saat ini? Seluruh komponen atau komunitas pesantren secara faktual masih sangat  kuat  memegang  teguh  prinsip sistem  pendidikan  pesantren.  Kegiatan apa pun yang dilakukan harus terkategori  ibadah  (pengabdian)  semata kepada  Allah  SWT,  sehingga  sistem pendidikan
yang dikembangkan menggunakan  pendekatan  holistik,  dan jika dielaborasi memuat nilai-nilai sebagai berikut:
1. Theocentric, yaitu  pandangan  yang mengatakan  bahwa  semua  kejadian dalam  proses  sistem  pendidikan  berasal dan  akan  kembali  pada  kebenaran Tuhan. 9 2. Sukarela  dan  mengabdi, yakni  pilihan yang  bertitik  tolak  dari  setiap  perilaku dan tindakan dengan sikap mental ikhlas yang  hanya  berdimensi  mengharap  ridla (restu) Allah SWT.
3. Kearifan, yaitu  bersikap  sabar,  tabah, rendah  hati  (tawâdlu’),  patuh  pada ketentuan hukum agama, mampu mencapai  tujuan,  dan  idealisme  tetapi
9 Prinsip  ini  untuk  mempersiapkan  ruhani  santri mencapai pengalaman dan sikap hidup transendental  sehingga  spiritualismenya  semakin mantap.  Lihat  Abdullah  Fadjar,  Peradaban  dan Pendidikan  Islam (Jakarta:  Rajawali  Pers,  1991), hlm. 58.
tanpa  merugikan  orang  lain,  serta berusaha  maksimal  agar  diri  atau keluarga  bermanfaat  bagi  kemas-lahatan umat secara menyeluruh.
4. Kesederhanaan, yaitu sikap tidak mengumbar  kemewahan  dan  berlebih- lebihan, mampu berpikir dan berperilaku yang wajar (proporsional), serta menghindari sikap tinggi hati (sombong). 5. Kolektivitas, bahwa  sikap  kebersamaan jauh  lebih  urgen  dan  lebih  strategis  dari pada  sikap  lebih  mengedepankan  diri sendiri (individualistik).
6. Mengatur  kegiatan  bersama, bahwa usaha mengaplikasikan program apa pun secara kolektif harus diputuskan berdasarkan  kesepakatan  musyawarah secara  aklamasi,  dan  kalau  perlu  tanpa melalui voting.
7. Kebebasan  terpimpin, bahwa  setiap manusia mempunyai kebebasan mengatur  dirinya  sendiri,  walaupun begitu  lembaga  pesantren  memper- lakukan kebebasan dan keterikatan (ketidak-bebasan)  sebagai  suatu  hal  yang kodrati yang harus diterima dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dalam kegiatan belajar-mengajar.
8. Mandiri, yaitu  sikap  bertanggung jawab  dalam  mengatur  dirinya  sendiri, tanpa tergantung atau merepotkan orang lain  dari  sejak  bangun  tidur  hingga  tiba waktunya tidur kembali di malam hari 10
10 Sikap  mandiri  di  sini  tetap  dalam  koridor kebebasan  terpimpin.  Sehingga  jika  hal  ini diterapkan  terhadap  konteks  kebebasan  berpikir secara  lintas  madzhab  justru  dipandang  tabu bahkan dilarang. Jika hal ini dilanggar, pelakunya akan  dipandang  mbalelo  dan  terancam  mitos kualat.  Kasus  seperti  ini  sering  terjadi  di  dalam pondok  pesantren  yang  fanatik  terhadap  satu aliran  madzhab  saja  (biasanya  yang  bertipe salafiyah) ,  dan  cenderung  tidak  toleran  terhadap madzhab lain. Mitos kualat itu hingga kini masih cukup  mengakar.  Catatan  ini  berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis sendiri.
9. Pesantren adalah tempat mencari ilmu dan mengabdi, yaitu pandangan bahwa mencari  ilmu  itu  wajib  hukumnya  dan harus  diorientasikan  untuk  mengabdi pada Allah SWT di mana pun dan kapan pun.  Pola  berpikir  para  santri  bertitik tolak  dari  suatu  keyakinan  dan  berakhir (klimaks) pada suatu kepastian, sedangkan  kalangan  scientist  (ilmuwan) berangkat  dari  suatu  keraguan  (skeptis) dan berakhir pada sebuah pertanyaan. 10. Mengamalkan  ajaran  agama, yaitu suatu  pandangan  bahwa  setiap  gerak kehidupan  manusia  harus  selalu  berada dalam batas rambu-rambu hukum agama (fiqh).  Perbuatan  nyata  jauh  lebih  baik dari pada pernyataan dalam bentuk kata- kata semata (verbalisme) 11 11. Tanpa  ijazah, bahwa  keberhasilan belajar seorang santri bukan terletak pada tingginya  angka-angka  di  atas  lembaran ijazah, tetapi sejauh mana santri mempunyai  prestasi  kerja  yang  diakui oleh  khalayak  dan  direstui  oleh  kiai. Belajar  di  pesantren  tidak  dibatasi  oleh suatu waktu tertentu yang harus ditempuh.
12. Restu  kiai, bahwa  seorang  santri jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak disukai  atau  tidak  direstui  oleh  kiai. Seorang  santri  harus  berusaha  selalu berada  dalam  satu  pemikiran  dengan kiai,  tidak  boleh  berbeda  prinsip  kendati dengan alasan yang sangat rasional sekali pun.  Kepemimpinan  kiai  dalam  konteks ini tidaklah aneh jika bersifat kharismatik dan nyaris menjadi “setengah dewa” 12
11 Sering  menganjurkan  orang  lain  untuk  berbuat baik  dan  menghindari  dosa-dosa,  tetapi  dirinya sendiri tidak mengamalkan anjuran itu, maka hal itu  dinilai  dosa  besar  tersendiri  di  hadapan Tuhan. Periksa al-Qur ‘an surah al-Shaf  ayat 2-3.
12 Secara  sosiologis,    kharisma  seorang  kiai  lebih banyak  dibentuk  oleh  budaya  paternalistik sebagai  warisan  dari  pola  feodalisme  zaman

## Matra-Matra Plus dan Minus dalam Sistem Pendidikan Pesantren
Lembaga  pendidikan  pesantren berproses  dan  “menyejarah”  sedemikian rupa,  sehingga  tidak  terlalu  banyak dipengaruhi oleh perkembangan kebudayaan  dunia.  Pesantren  ternyata memiliki  matra  plus  yang  harus  tetap dipertahankan dan dikembangkan, walaupun  hingga  kini  belum  pernah  ada yang  terbukti  menciptakan  terobosan peradaban  yang  spektakuler.  Pesantren pun  memiliki  matra  minus  yang  kurang baik atau tidak rasional untuk dipertahankan apalagi dikembangkan.
Matra-matra  plus sistem  pendidi- kan  pesantren  adalah  sebagai  berikut: 13 pertama, pandangan  pesantren  bahwa manusia  dilahirkan  menurut  fithrah masing-masing, yang di dalamnya terdapat  daya-daya  positif  (Ilâhiyyah)
sebelum  penjajahan  Belanda  di  Indonesia. Kemudian untuk memperkuat tindakan kolonialnya,  Belanda datang  justru  dengan  taktik memperkuat  pola  feodalisme  itu,  sehingga  para pemimpin  lokal  dengan  lancar  dan  mudahnya memposisikan  dirinya  sebagai  patron  yang menguasai sepenuhnya terhadap klaim kebenaran.  Dalam  hal  ini  jika  ada  santri  yang berani  memutuskan  hubungan  se-aliran  atau  se- pemikiran  dengan  kiai,  maka  ia  akan  dipandang santri  durhaka.  Keabsolutan  hubungan  semacam itu  hingga  kini  tetap  amat  kuat.  Lihat  tulisan Zamakhsyari  Dhofier,  “Tradisi  Pesantren:  Studi Tentang  Peranan  Kiai  dalam  Memelihara  dan Mengembangkan  Ideologi  Islam  Tradisional,” PRISMA, No. 2/Tahun X/Februari 1981, hlm. 87. 13 Mastuhu,  Dinamika  Sistem,  hlm.  161.    Terlebih lagi  jika  melihat  budaya  pondok  pesantren  dari dimensi  jiwa  kesederhanaan,  sifat  shiddiq  yang diyakini,  tampilan  pengorbanan,  dan  format keikhlasannya,  maka  budaya  semacam  ini  yang kini sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu apa  pun  dari  kebudayaan  modern,  termasuk masalah  reformasi.  Lihat  Zamakhsyari  Dhofier, “Kultur  Pesantren  dalam  Perspektif  Masyarakat Moderen,”    dalam  A.  Rifa’i  Hasan,  et  al  (ed.), Perspektif  Islam  dalam  Pembangunan  Bangsa (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hlm. 387-393.
yang harus dikembangkan sekaligus juga mencegah  timbulnya  daya-daya  negatif (syaythâniyyah).
Kedua, pandangan  bahwa  tugas melaksanakan  pendidikan  merupakan ibadah  pada  Allah  SWT,  sehingga  dalam menjalankan proses belajar-mengajar seyogyanya  dilakukan  secara  ikhlas  dan semata-mata  hanya  mengharap  ridlâ (restu atau perkenan) dari Allah SWT.
Ketiga, hubungan  yang  baik  dan saling  menghormati  antara  murid  dan guru,  bahwa  seorang  murid  tidak  akan menjadi  manusia  yang  baik  dan  pandai tanpa guru, 14 sedangkan sang guru dalam melaksanakan tugasnya berprinsip sebagai  hamba  yang  sedang  mengemban amanat dari Allah SWT.
Keempat, pesantren  adalah  tempat mencari  ilmu  dan  mengabdi  bukan sebagai tempat mencari ijazah, kalau pun dalam pengabdian itu kemudian diperoleh  selembar  ijazah,  itu  tak  lebih sebagai  kenang-kenangan  yang  logis yang  bukan  menjadi  target  atau  tujuan utama.
Kelima, metode  belajar  model halaqah,  sorogan, dan  bandongan  yang bermuatan kewajiban menghafal. Metode semacam  ini  akan  semakin  berkualitas apabila  dikemas  dalam  bentuk  dialog. Materi  yang  telah  dihafal  bisa  dibahas secara dialogis melalui mekanisme diskusi.
Keenam,
nilai-nilai pendidikan dengan sistem asrama, yaitu: (1)
14 Agar  ilmu  yang  diperoleh  sang  murid  nanti berguna bagi diri dan orang lain, maka kepatuhan secara total kepada guru adalah format etika yang tidak  bisa  diabaikan  di  pondok  pesantren,  sebab hal  ini  telah  menjadi  persepsi  budaya  yang  amat kuat.  Soal  ini,  lihat  tulisan  A.  Mukti  Ali,  et.  al., “Metodologi  Pendidikan  Agama,”  dalam  Badri Yatim,    et.  al.  (ed.),  K.H.  Imam  Zarkasyi  di  Mata Umat (Gontor Ponorogo: Gontor Press, 1996), hlm. 905-964.
Pandangan  bahwa  dalam  hal  hak  siapa pun  sebaiknya  mendahulukan  hak  orang lain sebelum hak dirinya sendiri. Sebaliknya, dalam hal kewajiban sebaiknya  mendahulukan  kewajiban  diri sendiri sebelum kewajiban orang lain.  (2) keteladanan  dan  selalu  berlomba-lomba dalam  membuat  kebajikan  yang  sesuai dengan ajaran agama adalah sikap hidup yang  mulia  sekaligus  kreatif,  sehingga hidup  ini  tidak  sia-sia, 15 terutama  dalam kerangka struktural budaya.
Ketujuh, pandangan  hidup  jangka panjang  dan  menyeluruh,  bahwa  bagi siapa  pun  yang  benar-benar  beriman pada  Allah  SWT  akan  selalu  optimis dalam menjalani kehidupan yang terkadang  amat  misterius.  Ia  tak  akan putus  asa  menerima  musibah  dan penderitaan,  tetapi  jika  memperoleh keberuntungan tidak akan “lupa daratan” atau  sombong.  Setiap  peristiwa  dalam kehidupan  dunia  ini  dipandang  belum final dan semua peristiwa pada puncaknya akan kembali kepada kebenaran Tuhan, sekalipun pada saat itu ia  tidak  mengerti    makna  (hikmah)  apa yang terkandung dalam peristiwa tersebut.    Optimisme  semacam  ini  yang memperkuat  semangat  para  pengelola pesantren hingga kini.
Matra-matra  minus yang  tidak perlu  dikembangkan  adalah: 16 pertama,
15 Keteladanan dan pribadi kreatif dalam mengembangkan potensi
masyarakat
tercontohkan  pada  pribadi  K.H.  Abd.  Basith Abdullah  Sajjad,  B.A.  (salah  satu  kiai  Pondok Pesantren  Annuqayah,  Guluk-Guluk,  Sumenep, Madura) yang sukses memboyong piala Kalpataru Presiden RI  pada 1981.
16 Mastuhu,  Dinamika  Sistem,  hlm.  162.  Karena wawasan  kritisisme  berpikir  dibendung  di pondok pesantren, akibatnya lembaga ini dipandang  sebagai  lembaga  yang  tertutup  dan selalu  menolak  segala  sesuatu  yang  datangnya dari  luar,  walaupun  yang  ditolak  adalah  pikiran-
pandangan  bahwa  ilmu  adalah  hal  yang sudah  mapan  dan  dapat  diperoleh melalui  barokah  kiai.  Pandangan  ini mengabaikan  potensi  kecerdasan  dan kegunaan pelatihan berpikir setiap murid atau santri.
Kedua, pandangan  yang  tidak kritis  yang  menyatakan  bahwa  setiap yang diajarkan oleh kiai, ustadz dan kitab kuning  diterima  sebagai  kebenaran  final yang  tidak  perlu  dipertanyakan  lagi. Pandangan  ini  mengakibatkan  mengu- atnya  wawasan  absolutisme  yang  tanpa malu-malu  selalu    memonopoli  kebe- naran tertentu.
Ketiga, pandangan bahwa kehidupan ukhrâwi (akhirat) paling penting,  sedangkan  kehidupan  duniawi (dunia  pra-akhirat)  dipandang  tidak (kurang)  penting.  Pola  pandang  ini mengabaikan urgensi membangun peradaban  umat  Islam  yang  bermutu untuk  generasi  mendatang.  Peradaban tidak  mungkin  dibangun  serius  apabila bersikap negative thinking pada kehidupan duniawi.
Keempat, metode  belajar  dengan menghafal  dan  teori-teori  pemikiran tradisional yang diterapkan untuk semua ilmu pengetahuan apa pun yang diajarkan  di  dalamnya.  Para  santri dipandang  pintar  apabila  telah  mampu menghafalkan  sekian  ilmu,  misalnya nazham-nazham ilmu  nahw-sharraf,  bukan mereka  yang  mampu  membuat  dan memahami  artikel  dalam  bentuk  Bahasa Arab.  Kemasan  ilmu-ilmu  keislaman dalam  bentuk  nazham-nazham  semacam itu sebetulnya merupakan ciri khas dalam
pikiran  yang  bertipe  “Abduhisme”    (Pemikiran Muhammad Abduh, Mesir, penganjur pembaharuan  pemikiran  Islam).  Lihat  tulisan Armin  Nasution,  “Santri:  Orang  Kota-Pedesaan,” Majalah Pesantren,  No.  1    Vol.VII  (1989),  hlm.  91- 92.
hampir  setiap  kitab  kuning,  sehingga tradisi  keilmuan  pendidikan  pesantren sangat sering bersentuhan dengan format-format kesusastraan Islam. 17 Kelima, kepatuhan  mutlak  kepada kiai,  guru  dan  kehidupan  kolektif (asrama)  yang  tidak  diimbangi  dengan kebebasan  mengembangkan  potensi  jati diri  (individualitas).  Suasana  tersebut mengakibatkan  terhambatnya  kemam- puan berpikir kritis. 18
Keenam, pandangan hidup fatalistis yang  bersikap  menyerahkan  nasib  diri
17 Al-Ghazâlî  sendiri  ketika  membahas  ma’rifah Allah mengutip  puisi  berikut  tanpa  menyebut nama  penyairnya:  “Engkau  telah  tampak,  maka Engkau  tidaklah  tersembunyi,  kecuali  bagi  tuna  netra yang  tidak  tahu  sang  rembulan.  Tetapi  Engkau  juga tersembunyi  di  balik  apa  yang  Engkau  tampakkan. Maka  bagaimana  mungkin  seseorang  yang  tertutup bagi  makrifat  bisa  mengenali-Mu?” Lihat  Abû Hâmid  Al-Ghazâlî,  Ihyâ  ‘Ulûm  al-Dîn,  Juz  14 (Kairo: Dâr  al-Sya’b,  t.t.),  hlm.  2618.  Catatan  kaki ini dikutip dari artikel Jamal D. Rahman, “Distorsi Khazanah Kultural Pesantren: Aspek Esoteris dan Estetis,”  dalam  A.Naufal  Ramzy  (ed.),  Islam  dan Transformasi Sosial Budaya , Cetakan  Ke-1  (Jakarta: Deviri Ganan, 1993),  hlm.  131.
18 Potensi  berpikir  manusia  adalah  anugerah  dari Allah  SWT.  Maka  seniscayanya  para  santri dikondisikan  untuk  memupuk  dan  mengem- bangkan  potensi  berpikir  itu.  Sebab,  para  santri adalah  juga  manusia  yang  mampu  mempelajari dirinya  sendiri  sebagai  suatu  organisme  yang dinamis. Betapa pentingnya memandang manusia  sebagai  makhluk  yang  berpikir,  dapat dibaca  dalam  komentar  Harold  H.  Titus:  “Man  is an  animal  organism,  it  is  true  but  he  is  able  to  study himself  as  an  organism  and  to  compare  and  interpret living  forms  and  to  inquire  about  the    meaning  of human  existence.  To  do  so  he  must  be  able  in  some sense  to  stand  outside  of, or  to  transcend,  the  life  and conditions which he judges and compares. Man lives at the  point  where  nature  and  spirit  somehow  meet.” Lihat  Harold  H.  Titus,  Living  Issues  in  Philosophy: Introductory Text Book (New York: t.p., 1959), hlm. 26.    Komentar  Harold  H.  Titus  ini  dikutip  dari buku Endang Saifuddin Anshari, Ilmu, Filsafat dan Agama ,  Cetakan  ke-8  (Surabaya:  Bina  Ilmu,  1990), hlm. 8.
kepada keadaan apa adanya. Hal itu juga ditopang  dengan  perilaku  sakral  dalam menghadapi  berbagai  realitas  kehidupan keduniawian  sehari-hari 19 Pandangan hidup  semacam  itu  tampak  begitu  kuat dipengaruhi  oleh  wawasan  teologis  yang bercorak  Asy’âriyah,  yaitu  konsepsi teologi yang memandang manusia bukan sebagai kreator dalam memperbaiki mutu nasib kehidupannya. 20
Pola Baru Manajemen Pendidikan Masa Depan pada Era Otonomi Daerah.
Pendidikan dan kebudayaan dialihkan  menjadi  kewenangan  daerah sehingga  otoritas  operasional  merupakan tugas pemerintah daerah sejak diberlakukan  Undang-undang  No.  22 Tahun  1999  tentang  otonomi  daerah khususnya  pasal  11. 21 Undang-undang tersebut  kemudian  melahirkan  suatu konsep  atau  pola  baru  manajemen pendidikan  yang  relevan  dengan  pola otonomi daerah.
Perbandingan  berbagai  dimensi antara pola lama dan baru dalam konsep pendidikan adalah sebagai berikut: 22
19 Bahwa  manusia  seharusnya  tidak  fatalistis,  tetapi mestinya  kreatif  dan  produktif,  lihat  Jalaluddin Rahman, Konsep Perbuatan Manusia Menurut  Qur` an:  Suatu  Kajian  Tafsir  Tematik ,  Cetakan  ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm 167.
20 Kuatnya  pengaruh  teologi  Asy’ariyah  di pesantren, lihat tulisan Masdar F. Mas’udi, “NU & Teologi  al-Asy’ârî:  Kajian  Melalui  al-Ibânah  ‘an Ushûl  al-Diyânah”  Majalah  Pesantren,  No.  4  Vol. III (1986), hlm. 86– 99.  Otoritas Masdar F. Mas’udi dalam  hal  ini    cukup  kuat  karena  ia    alumni Pesantren Krapyak Yogya.
21 Undang-undang  No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintah Daerah,  Cetakan    ke-1  (Jakarta:    Sinar Grafika,  2000).
22 Slamet,  et  al,  Manajemen  Peningkatan  Mutu Berbasis  Sekolah (Jakarta:  Direktorat  Pendidikan Menengah  Umum  Departemen  Diknas,  2000), hlm. 7-8.
NO POLA LAMA POLA BARU 1 Koordinasi secara subordinasi Koordinasi secara otonomi 2 Pengambilan keputusan secara sentralistik Pengambilan keputusan partisipatif 3 Ruang gerak kebijakan kaku Ruang gerak kebijakan lentur 4 Pendekatan Birokratik PendekatanProfesion al 5 Format kebijakan sentralistik Format kebijakan desentralistik 6 Diatur oleh Pemerintah Pusat Diatur oleh Motivasi diri 7 Over -regulasi De-regulasi 8 Pusat mengontrol Pusat menyarankan 9 Pusat mengarahkan Pusat memfasilitasi 10 Menghindari risiko Mengelola risiko 11 Menggunakan uang sampai habis Menggunakan uang secara efisien 12 Manajemen individual yang cerdas Manajemen teamwork yang cerdas 13 Informasi ter- pribadi (dimonopoli pribadi) Informasi terbagi (menyebar ke semua stakeholder) 14 Pendelegasian staf dalam koridor loyalitas kaku Pemberdayaan staf untuk kreatif dalam loyalitas yang lentur. 15 Organisasi bersifat hirarkis dan Instruksional Organisasi  bersifat datar, familiar, dan kolektif 16 Staf identik dengan “Robot” Staf sebagai mitra kerja dalam teamwork
Pola  baru  konsep  manajemen pendidikan  berbasis  sekolah  atau  SBM (School Based Management) tersebut secara konseptual-operasional menggunakan pendekatan sistem input – process – output. Penjelasan yang ringkas sebagai berikut:
Sistem  input  bermuatan  prinsip- prinsip  yang  saling berkorelasi, yaitu: (1) Memiliki  kebijakan  mutu;  (2)  Meru- muskan visi, misi, tujuan, dan sasaran; (3) Tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia)  dan  SDA  (Sumber  Daya  Alam) yang  siap  dilatih  serta  diberdayakan secara  optimal;  (4)  Memiliki  harapan prestasi  mutu  yang  tinggi;  (5)  Memfo- kuskan  pelayanan  terbaik  pada  peserta didik  sebelum  pada  yang  lain;  (6)  Input manajemen  berbentuk  tugas  yang  jelas dengan  rencana  rinci  dan  sistematis. Program  pendukung  dan  ketentuan lainnya  yang  disepakati  dapat  dipatuhi oleh  seluruh  stakeholder  (para  pengurus, guru,  murid,  dan  wali  murid,  serta lainnya yang berwenang).
Sistem  process  bermuatan  prinsip- prinsip  yang  saling  korelatif,  yaitu:  (1) Efektivitas  proses  belajar-mengajar  yang tinggi;  (2)  Kepemimpinan  sekolah  yang kuat; (3) Tenaga pendidik dikelola secara efektif; (4) Sekolah memiliki budaya mutu standar;  (5)  Memiliki  teamwork  yang kompak,  cerdas,  dan  dinamis  (saling berdinamika);  (6)  Memiliki  kewenangan atau  kemandirian;  (7)  Partisipasi  warga sekolah dan masyarakat; (8)  Keterbukaan manajemen  secara  transparan;  (9)  Sikap psikologis,  bahwa  sekolah  mempunyai kemauan  (animo)  yang  kuat  untuk berubah  ke  arah  yang  lebih  baik;  (10) Tradisi  evaluasi  dan  perbaikan  secara periodik berkelanjutan (berkesinam- bungan);  (11)  Sekolah  responsif  dan antisipatif terhadap setiap kebutuhannya. (12)  Sekolah  memiliki  akuntabilitas  atau pertanggungjawaban  yang  jujur;  (13)
Sekolah  memiliki  sustainabilitas,  yaitu proses  akumulasi  peningkatan  mutu SDM,  diversifikasi  sumber  dana,  aset yang bisa menggerakkan income generating  activities, dan  dukungan  yang tinggi dari masyarakat terhadap aktivitas dan  eksistensi  lembaga  sekolah  (pendi- dikan) yang bersangkutan.
Sistem output mengandung prinsip-prinsip  tentang  kinerja  sekolah yang  diukur  dari:  kualitas,  efektivitas, produktivitas,  efisiensi,  inovasi,  kualitas kehidupan  kerja,  moral  kerja,  dan  profil para  alumninya.  Grafik  tentang  output pencapaian  akademik  yang  berkaitan dengan  nilai  prestasi  belajar,  dan  output non-akademik  yang  berkaitan  dengan prestasi kegiatan ekstra-kurikuler.

## Strategi  Pendidikan  Pesantren  pada  Era Otonomi Daerah
Strategi  pendidikan  apa  pun bentuknya,  baik  dalam  frame  pendidikan umum atau pendidikan pesantren merupakan  sebuah  idealisme.  Suatu  cita- cita  luhur  (idealisme)  sangatlah  sulit dicapai  apabila  tidak  dikelola  dengan strategi  tertentu.  Lembaga  pendidikan pesantren tentu memerlukan suatu strategi  yang  bermutu,  supaya  cermat memahami kebutuhan kelembagaan secara  kekinian,  dan  mampu  pula mengantisipasi  kebutuhan  lain  yang strategis  di  masa  depan.  Lembaga pendidikan  pesantren  apabila  meng- abaikan hal tersebut, maka dimungkinkan  akan  terjadi  kemandegan (stagnasi)  tertentu,  atau  berada  dalam kondisi  “lâ  yamûtu  wa  lâ  yahya”  (tidak hidup, tapi juga tidak  mati).
Salah  satu  strategi  yang  bagus adalah  menggunakan  metode  SWOT (Strength  –  Weakness  –  Opportunities  –
Threat) 23 sebagai  upaya    menghasilkan temuan yang realistis untuk ditindaklanjuti,  di  samping  menerapkan metode  SWOT  dalam  mengevaluasi kinerja  lembaga  pendidikan  pesantren juga  sangat  dibutuhkan  kejujuran  para pengelola dan stakeholder.
Dimensi  kejujuran  adalah  sesuatu yang  sangat  mahal,  sebab  walaupun lembaga  pendidikan  pesantren  dikenal sebagai  lembaga  berbasis  ajaran  Islam, belum  tentu  mental  kejujuran  dapat tumbuh  berkembang  secara  baik  dan merata.  Metode  SWOT  bisa  menjadi teropong dalam membedah secara transparan  keberadaan  lembaga  apa adanya.
Segi Strength
(Aspek Kekuatan/

## Kelebihan)
Tujuh  aspek  nilai-nilai  universal dalam  kategori  matra  plus  di  lembaga pendidikan pesantren tidak dapat berkembang dan berdinamika secara baik dan  berkesinambungan  apabila  tidak diapresiasi dalam kerangka strategis. Hal itu  harus  dinilai  atau  dipandang  sebagai suatu kekuatan atau kelebihan yang perlu dipertahankan  secara  terencana  dan sistematis,  dan  kalau  perlu  “dipromo- sikan”.  Produk  perusahaan  tertentu misalnya  dapat  dikenal  oleh  khalayak karena  publikasi  atau  promosi  yang gencar,  baik  melalui  media  advertising cetak maupun elektronik.  Lembaga pendidikan  pesantren  pun  semestinya dapat melakukan hal yang sama, mengapa tidak?
Matra  plus yang  berbentuk  tujuh nilai  universal  itu  sebetulnya  telah mampu  mencetak  sejumlah  lulusan  atau
23 Made Pidarta, Perencanaan Pendidikan
Partisipatori  Dengan  Pendekatan Sistem  (Jakarta:
Rineka Cipta, 1990), hlm. 80 – 81.
alumni dan diduga prosentase terbesarnya adalah telah mampu mencapai prestasi tertentu. Sejumlah alumni
tersebut alangkah  bagusnya  jika  dicatat  secara rapi  dan  lengkap  dengan  curriculum  vitae mereka.    Catatan  rapi  itu  dapat digunakan sebagai data untuk mengetahui grafik turun naiknya kualitas alumni.  Angka-angka  tersebut  kelak menjadi aspek penting dalam “mempromosikan”  kelebihan  lembaga. Data  alumni  tersebut  merupakan  salah satu  produk  yang  dihasilkan  dari penggunaan metode Strength.
Aspek  kekuatan  atau  kelebihan lembaga  sesungguhnya  bukan  murni sebagai produk kreativitas para pengelola dan  stakeholder,  tetapi  justru  merupakan karunia dan nikmat besar yang diberikan oleh  Allah  SWT,  maka  ada  baiknya melakukan  dan  mengaplikasikan  sikap tahadduts  bi  al-ni’mah seperti  yang dilakukan Abû Bakr al-Shiddîq RA. 24 Penggalan  kisah  Abû  Bakr  al- Shiddîq  RA  yang  berkaitan  dengan tahadduts bi al-ni’mah (sikap mengekspresikan  nikmat  Allah)  sungguh dapat diteladani khususnya oleh lembaga pendidikan pesantren, agar supaya pengaplikasian  ajaran-ajaran  moral  di dalam al-Qur’an dapat dibuktikan sendiri dan  bisa  menjadi  teladan  bagi  kaum muslim.  Setiap  mengalami  kebahagiaan atau  mengecap  kenikmatan  tertentu wajiblah  bersyukur    kepada  Allah  SWT. Ajaran  moral  semacam  itu  dijelaskan dalam al-Qur’an:
24 Mensyukuri  nikmat  Allah  SWT  sungguh merupakan  kewajiban  moral  seorang  Mukmin. Lihat  Abu  Ahmad  Muhammad  Naufal,  Do’a-do’a Mustajab dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits (Yogyakarta: LekPIM, 2002), hlm.  91-95.
“Ya  Tuhanku,  berilah  aku  ilham untuk  tetap  mensyukuri  nikmat-Mu  yang telah  Engkau  anugerahkan  kepadaku  dan kepada  ayah  dan  ibuku,  dan  untuk mengerjakan  amal  saleh  yang  Engkau  ridhai, serta  berilah  kebaikan  kepadaku  dengan memberi  kebaikan  kepada  anak-cucu-ku. Sungguh  aku  bertaubat  kepada-Mu  dan sungguh aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al-Ahqâf [46]: 15)
Sebagian  ahli  tafsir  berpendapat, bahwa  turunnya  ayat  di  atas  berkenaan dengan  ungkapan  rasa  syukur  Abû  Bakr al-Shiddîq RA ketika kedua orang tuanya menyatakan  masuk  Islam.  Aplikasi  rasa syukur  tersebut  diwujudkan  dalam bentuk  memerdekakan  sembilan  budak muslim  yang  selalu  disiksa  oleh  orang- orang  kafir  Quraisy.  Salah  satu  di antaranya ialah Bilâl ibn Rabah dan ‘Amir ibn Fuhayrah.
Kisah di atas dapat diteladani oleh lembaga  pendidikan  pesantren  (yang telah  memiliki  kekuatan  atau  kelebihan) dalam bentuk tidak hanya setiap periodik selalu  merayakan  mîlad  (sejarah  lahirnya lembaga  itu)  secara  meriah,  namun  juga dikemas  dalam  format  penyantunan kepada  masyarakat  yang  dla’îf  yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.  Wujud  bantuan  bisa  sangat variatif, misalnya berupa beasiswa kepada  putera-puteri  masyarakat  sekitar pesantren  atau  upaya  mengeluarkan mereka  dari  derita  kemiskinan,  baik kemiskinan personal maupun kemiskinan struktural. 25
25 Muatan program kepengajaran dan kependidikan  yang  terlalu  besar  prosentasenya seringkali kurang memperhatikan problem kemiskinan  struktural  yang  secara  sistematis mendera  kehidupan  masyarakat.  Kasus  harga tembakau  masyarakat  Madura  yang  setiap  tahun dipermainkan  oleh  sekian  cukong  sehingga  tak pernah ada harga tembakau yang

## Segi Weakness (Aspek Kelemahan)
Lembaga  pesantren  di  samping memiliki  tujuh  macam  aspek  kekuatan atau kelebihan, juga memiliki enam aspek kelemahan  dalam  kategori  matra-matra minus. Persoalannya  adalah  bagaimana metode yang terbaik untuk mengevaluasi keenam  aspek  itu.  Sebab,  jika  salah memilih cara tidak tertutup kemungkinan ada  pihak  pengelola  yang  tersinggung, sehingga justru akan membuat problematika baru yang seharusnya tidak terjadi.
Salah  satu  cara  atau  mekanisme mengevaluasi  enam  aspek  kelemahan  itu ialah melalui musyawarah lengkap (quorum) segenap  kiai,  para  pengurus,  pengelola, dan  stakeholder  yang  mengacu  kepada AD/ART  lembaga  pendidikan  pesantren itu.  Sebagian  besar  stakeholder  seringkali tidak  mengenal  atau  tidak  mendapatkan
menggembirakan  mereka  adalah  juga  karena kurangnya  atau  tidak  adanya  “pembelaan  politik ekonomi”  dari  para  kiai  atau  pengelola  lembaga- lembaga  pesantren  besar  atau  pesantren  kecil  di Pulau  Garam  itu.  Tak  pernah  terekspos  adanya koordinasi  intensif  yang  dilakukan  oleh  para  kiai untuk  membangun  kekuatan  tawar  (bargaining) dalam berhadapan dengan para cukong tembakau.  Padahal  kalau  di  Madura  dibentuk sebuah  paguyuban  besar  petani  tembakau  yang dipimpin  oleh  seorang  pemimpin  kharismatik (biasanya  dari  kalangan  kiai)  mungkin  dapat diduga  bahwa  para  cukong  tembakau  itu  tidak berani sembarangan menentukan harga tembakau secara sepihak. Para cukong itu akan memperhitungkan  kekuatan  politik  ekonomi masyarakat  Madura  justru  di  antaranya  karena solidaritas mereka dikomandani oleh seorang kiai kharismatik.  Kita  sangat  prihatin  pada  mereka, sebab  harga  tembakau  mereka  pada  tahun  2003 ini  sampai  ada  yang  dihargai  Rp  2.000  per-kg. Oleh  karena  itu,  jika  muncul  kiai  kharismatik yang  mau  secara  aplikatif  memperhatikan problema  ini,  dan  mengorganisirnya  secara kolektif  pula,  saya  memandang  upayanya  itu sebagai salah satu bentuk kesyukurannya kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan.
informasi  lengkap  tentang  detail-detail AD/ART lembaga, sehingga aturan main pengelolaan lembaga juga tidak berperan sebagai  rambu-rambu  normatif  yang dipatuhi oleh semua pihak.
Otoritas tertinggi dalam pengambilan  keputusan  atau  kebijakan dalam musyawarah bukan orang- perorang,  tetapi  suara  aklamasi  para stakeholder .
Orang-perorang tidak dibenarkan  bersikap  terlalu  percaya  diri (over-confidence) dengan mengabaikan hak berpendapat  (berpikir)  masing-masing individu  sebagai  stakeholder.  Jajaran  top- leader dalam  lembaga  pendidikan  harus rendah  hati  dan  lapang  dada  menerima masukan  ide  atau  kritikan  yang  bersifat konstruktif.
Jajaran elite lembaga perlu memanggil  sang  pengkritik  dalam  suatu pertemuan  terbatas  untuk  berdiskusi mencari  solusi  jika  muncul  kritik  yang pedas tetapi faktual (riil), bukan kemudian  dimarahi  secara  emosional. Forum  pertemuan  terbatas  itulah  yang diharapkan menjadi wahana berargumentasi  secara  ilmiah-rasional guna  menemukan  pemecahan  masalah secara obyektif dan aklamatif.
Para  elite  lembaga  pesantren dalam  merespons  peran  alumni  dengan performance yang  beragam  terkadang tidak  rasional  menyikapi  alumnus  yang membeling atau  kontroversial  ketika melontarkan kritik atau pemikiran. Pemikiran alumnus membeling atau kontroversial  yang  dilontarkan  berbeda dengan  format  ideologi  para  elite lembaga  tidak  jarang  yang  bersangkutan diberi  stigma  negatif.  Stigma  negatif seringkali berubah menjadi konflik psikologis  antara  alumni  dengan  elite- elite  lembaga  pendidikan  pesantren apabila  tidak  ada  upaya  melakukan
tabayyun 26 (konfirmasi  ilmiah)  dengan sang  alumnus  yang  membeling  itu  untuk menanyakan  atau  mendiskusikan  pokok persoalan yang dilontarkan. Alumni pada akhirnya  akan  terkotak-  kotak    ke  dalam faksi-faksi,  yaitu  faksi  yang  pro-elite lembaga  dan  faksi  yang  kontra-elite lembaga.
Problematika psikologis yang dibiarkan  begitu  saja  dan  tidak  disadari merupakan faktor kelemahan dan ketidakcerdasan  memahami  aspek  filsa- fati tabayyun. Jawaban yang dikemukakan oleh  K.  H.  Moh.  Idris  Djauhari  tatkala ditanyakan tentang pemikiran kontrover- sial  alumnus  lembaganya  (PP  Al-Amien, Prenduan,  Sumenep,  Madura)  yang bernama  Zuhairi  Misrawi  (anak  muda kelahiran  desa  Kapedi,  Bluto,Sumenep, yang  kini  sedang  berasyik-masyuk  dengan kelompok Jaringan Islam Liberal, mengatakan  bahwa  Si  Zuhairi ini  sedang dalam  “proses  mencari”  dan  wajar  bagi siapa pun yang memfungsikan kegelisahan  intelektualnya  secara  serius, tidak  perlu  dan  tidak  boleh  dimarahi karena hanya berpikiran membeling. 27 K.  H.  Moh.  Idris  Djauhari  juga telah  bertanya  langsung  kepada  Zuhairi perihal  masalah  itu.  Pengasuh  PP  Al- Amien  telah  menunaikan  kewajiban
26 Melakukan  tabayyun  (konfirmasi  ilmiah)  adalah anjuran  moral  dari  QS.  Al-Hujurât  [49]:  6. Rujukan  moral  ini  harus  diperhatikan  dan dilaksanakan  agar  supaya  informasi  negatif  yang sepihak  dari  seseorang  tentang  pemikiran membeling alumni tidak ditelan bulat-bulat sebagai kebenaran  final,  sehingga  berupaya  melakukan konfirmasi  ilmiah  merupakan  kewajiban  moral yang  harus  dilakukan  oleh  elit-elit  lembaga  itu atau para stakeholder-nya.
27 Dalam hal ini, penulis berbincang dengan K. H. Moh. Idris Jauhari tatkala penulis bersilaturrahim hari raya Fithri ke rumah beliau pada hari Kamis, 03  Syawal  1424  /  27  November  2003,  disaksikan oleh  alumni  lainnya  seperti  Jamal  D.Rahman  dan Saiful Huda.
moral  kepada  alumninya,  yaitu  ber- tabayyun secara ilmiah, kendati pun tidak dapat  diinterpretasi  sebagai  sikap  setuju terhadap  pemikiran  kontroversialnya  itu. Stigma  negatif  yang  disematkan  pada seorang  alumnus  karena  berpikiran membeling tidak bisa dibenarkan.

## Segi Opportunities (Peluang/ Kesempatan)
Lembaga  pendidikan  pesantren dengan  menggunakan  metode  yang ketiga  ini dapat  mencatat  sekian  peluang atau  kesempatan  penting  yang  perlu digarap dan diwujudkan secara terencana,  yaitu:  Pertama,  kewibawaan kiai  sebagai  figur  pemimpin  umat  yang bertipe  jujur  dan  ikhlas  dapat  dijadikan modal  publikatif  untuk  meyakinkan semua  pihak  untuk  menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan pesantren.
Kedua, perilaku  tidak  bermoral yang  sering  terjadi  di  sekolah-sekolah umum  di  luar  lembaga  pendidikan pesantren  merupakan  momentum  yang baik bagi lembaga ini untuk menawarkan konsepsi  dan  sistem  pendidikan  yang siap mencetak anak didik yang bermoral, religius,  berpengetahuan  luas,  serta bermental  percaya  diri  (confidence)  dalam menjalani  kehidupan  yang  majemuk  dan kompetitif, sehingga mereka bisa terhindar  dari  tragedi  menjadi  seorang pengangguran.
Ketiga, temuan-temuan sains- teknologi  yang  semakin  canggih  dan beraneka  macam  kegunaannya  bagi  pola kehidupan  modern,  lembaga  pendidikan pesantren  harus  bisa  memanfaatkan sebagai  wahana  atau  instrumen  mening- katkan mutu dan kreativitas santri, guru, serta seluruh SDM-nya.
Keempat, pemberdayaan  kualitas SDM juga memerlukan kerjasama
(networking) dengan  lembaga    lain  yang bonafide, baik  berbentuk  beasiswa  bagi santri  berprestasi  untuk  berstudi  S1,  S2, atau  S3  di  luar  negeri  atau  di  dalam negeri,  maupun  berbentuk  pelatihan- pelatihan  penting  yang  insidental  dan tidak periodik. 28

## Segi Threat (Hambatan/Ancaman)
Beberapa  sektor  di  luar  lembaga pendidikan  pesantren  termasuk  kategori sebagai hambatan, ancaman, atau tantangan  yang  memerlukan  respons elegan,  supaya  secara  kelembagaan  tidak menimbulkan efek samping dalam upaya meningkatkan  mutu  lembaga  itu  sendiri. Beberapa  sektor  yang  dimaksud,  yaitu: Pertama, sektor  sosial.  Masyarakat  yang terdidik  prosentasenya  diduga  semakin besar karena semakin banyak yang tamat S1, tampaknya mulai cenderung mengubah  model  masyarakat  paguyuban sebagai tradisi menuju model masyarakat patembayan 29 Struktur  sosial  umat  dalam masyarakat  paguyuban  lebih  membutuh- kan  model  kepemimpinan  kharismatik, bahkan  yang  paternalistik.  Sebagian masyarakat  paguyuban  dalam  memu- tuskan pilihan-pilihan hidupnya memang sangat  tergantung  kepada    restu  atau kebijakan  pemimpin  yang  kharismatik (biasanya dari kalangan kiai atau ulama). Pemberian nama bayi yang baru
28 Networking itu  seperti  kerja  sama  PP  Al-Amien, Prenduan, Sumenep, Madura, dengan Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Ummul Qura Mekah, International Islamic University, Islamabad Pakistan,  dan  lainnya.  Lihat  K.  H.  Moh.  Idris Djauhari, Pola Umum Pendidikan Sistem Mu’allimin (Prenduan: PP Al-Amien, 2000), hlm. 1-37.
29 Model  masyarakat  patembayan  yang  dipandang lebih korelatif dengan upaya merintis “cetak biru” masyarakat madani (civil society). Lihat Nurcholish  Madjid,  Memberdayakan  Masyarakat Menuju  Negeri  yang Adil,  Terbuka,  dan  Demokratis (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 1 – 20.
dilahirkan,  sang  ayah  bayi  misalnya masih  perlu  datang  menemui  kiai meminta nama untuk anaknya. Sang ayah belum  merasa  memiliki  otoritas  bebas untuk memberi nama bagi  anaknya.
Hal itu berbeda dengan masyarakat  patembayan,  karena  sikap kemandirian  (independensi)  semakin  me- nguat  yang  ditopang  dengan  keluasan wawasan  berpikir  sebagai  buah  nyata dari  penguasaan  ilmu  pengetahuan secara lebih mendalam. Wawasan berpikir  yang  tumbuh  subur  di  tengah masyarakat  bukan  hanya  karena  telah pernah  bersentuhan  dengan  pendidikan akademik  (S1,  S2,  S3),  tetapi  juga  karena semakin  melubernya  media  informasi, seperti koran, majalah, berita dan talkshow di televisi, serta beragam berita dan ilmu pengetahuan  yang  mudah  diakses  lewat cyber  internet ,  ke  khalayak  dan  rumah- rumah mereka.
Efek  positif  dari  pertumbuhan subur  wawasan  berpikir  itu  berbentuk kreativitas  pribadi  yang  kian  menguat dalam  pengambilan  keputusan  apa  pun dalam  kehidupan  mereka.  Jangankan masalah  yang  berkaitan  dengan  soal-soal praktis  kehidupan  yang  kian  kompetitif, untuk  masalah  yang  bertema  ajaran agama  Islam  pun  mereka  mulai  mampu mengambil keputusan sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan seorang kiai. Masyarakat  patembayan  telah  mengenal dalil-dalil  yang  qath’î  (pasti  dan  tidak boleh  diberi  interpretasi  baru)  dan  dalil yang  zhannî  (tidak  pasti dan  boleh  diberi interpretasi  baru)  yang  tercantum  di dalam al-Qur’an dan Hadis. 30
30 Misalnya  untuk  memahami  teori  epistemologi hukum  Islam  minimal  menguasai  kitab  karangan Abdul  Wahhab  Khallaf,  ‘Ilmu  Ushûl  al-Fiqh (Kuwait:  Dar  al-Qalam,  1977),  236  halaman,  dan karangan  Imam  Al-Ghazâlî,  Al-Mustashfâ  fî  ‘Ilm
Produk  dari  pengenalan  atau penguasaan terhadap dalil-dalil al-Qur’an dan  Hadis  itu  ialah  tumbuhnya  sikap saling bertoleransi untuk berbeda pendapat  dalam    masalah  furû’iyyah keagamaan,  sekaligus  menghindari  sikap mengklaim  suatu  kebenaran  tertentu. Shalat  tarawih  11  rakaat  atau  23  rakaat kini  tidak  lagi  menjadi  pemicu  konflik sosial.  Fokus  perhatian  sekarang  bukan jumlah  rakaat  shalat  tarawih,  tetapi bagaimana  caranya  orang  yang  tidak pernah  shalat  tarawih  berubah  menjadi sering  shalat  tarawih  beserta  pilihan pribadinya  tentang  jumlah  rakaat  yang diyakininya.
Kepemimpinan umat yang diperlukan dalam masyarakat patembayan adalah pemimpin yang bertipe demokratis. Pemimpin yang tidak mempertahankan kekuasaan dengan segala  cara  pengaruh,  tetapi  yang mengedepankan  kejujuran  hati  nurani, akuntabilitas publik, memiliki animo kuat menegakkan  kebenaran  dan  keadilan sosial, dan sikap menghormati kebebasan berpikir  umat  sebagai  HAM  (Hak  Asasi Manusia) yang sangat mendasar.
Tipe  demokratis  yang  dimak- sudkan  di  atas  adalah  pemimpin  yang memberi  peluang  kepada  umat  untuk memberdayakan  diri  secara  optimal, khususnya di sektor kebebasan berpendapat,  berpikir,  memilih  dan dipilih. Demokrasi secara ideal meniscayakan  kekuatan  yang  seimbang antara  supra-struktur  dan  infra-struktur masyarakat.  Supra-struktur  yang  kuat akan menciptakan sistem yang mengarah pada kepemimpinan tipe otoriter, sedangkan  jika  yang  lebih  kuat  infra-
al-Ushûl (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyah,  1993), 392 halaman.
struktur, maka sistem yang akan terbentuk adalah tipe tiran (monokrasi).
Kepemimpinan  bertipe  kharis- matik  kalaupun  di  antara  masyarakat patembayan masih ada yang menginginkan  bukanlah  yang  menonj- olkan aspek keningratan (kedarahbiruan), namun  tipe  kharismatik  yang  dikemas secara  rasional  dan  bersahaja.  Sang pemimpin  kharismatik-rasional  misalnya ketika  dihadapkan  pada  dua  orang  yang sedang berkonflik, yaitu X dan Y. Pihak Y bukan  kawan  akrab,  sementara  pihak  X adalah  kawan  akrab  sekaligus  famili dekat tetapi justru berbuat aniaya kepada si  Y.  Sang  pemimpin  tersebut  tidaklah rasional  jika  tidak  berdakwah  kepada  X supaya X sadar dan mengembalikan hak- hak tertentu yang dirampasnya dari si Y, bukan  sekadar  harus  meminta  maaf kepada Y.
Pemimpin kharismatik yang emosional  dan  tidak  rasional  apabila ternyata  sang  pemimpin  tidak  berani (karena  takut  kehilangan  kesetiaannya) atau  kasihan  untuk  berdakwah  secara nahy munkar kepada si X. Sang pemimpin ketika  tidak  berani  mengambil  risiko mengecewakan  satu  orang  kawan  akrab yang  seharusnya  disadarkan    agar  bisa segera kembali ke jalan yang lurus, maka pemimpin  semacam  ini  tidak  dapat memenuhi  kualifikasi  sebagai  ulama yang  waratsat  al-anbiyâ’.  Masyarakat patembayan sangat peka memahami penampilan kepemimpinan di sekitarnya, karena itulah menjadi seorang pemimpin di  tengah-tengah  mereka  jauh  lebih  sulit daripada di tengah masyarakat paguyuban.
Kedua, sektor
kebudayaan.
Lembaga  pendidikan  pesantren  harus cermat  dan  responsif  terhadap  berbagai perubahan  budaya  yang  sedang  terjadi secara  makro-internasional.  Globalisasi
peradaban dunia bagaikan pisau bermata dua  yang  perlu  diperhatikan  secara seksama,  agar  efek  negatif  dalam  bentuk dekadensi  moral  dapat  dibendung  dan tidak leluasa memasuki kawasan lembaga dan  masyarakat  di  sekitarnya.  Sikap responsif  tersebut  akan  lebih  baik  lagi kalau  diformat  dengan  langkah  inovatif bukan sekadar bersikap reaksioner semata.
Model berbusana baru yang populer  dengan  sebutan  “jilbab  gaul” misalnya, harus diusahakan tidak menyebarkan  virus  pengaruhnya  ke dalam  lingkungan  lembaga  itu.  Model “jilbab  gaul”  saat  ini  sangat  kebablasan dalam  hal  memamerkan  keindahan  dada perempuan lewat penggunaan baju ketat, walaupun  di  bagian  kepala  terpakai kerudung seleher. Kerudung seleher lebih bermotifkan  estetika  gaya  bukan  hakikat norma.  “Jilbab  gaul”  adalah  produk busana  yang  sangat  dipengaruhi  model busana  hedonistik  dari  Barat.  Kriteria Barat  tentang  busana  lebih  difokuskan kepada munculnya keterpesonaan kepada  tampilan-tampilan  yang  sensual dan  erotis,  sebab  dengan  cara  itulah omzet  penjualan  produk  mereka  akan semakin besar. Semua itu mengarah pada satu pikiran yang sama, yaitu kapitalistik.
Buah positif globalisasi peradaban dunia  terasa  ketika  semakin  mudah mengakses  temuan  baru  sains  dan teknologi, sementara bagi lembaga pesantren  bisa  bermanfaat  jika  benar- benar  tidak  bertentangan  dengan  nilai- nilai ajaran Islam. Kritik ideologi terhadap  muatan  nilai-nilai  dari  temuan- temuan  baru  semacam  itu  amatlah penting dimiliki. 31
31 Tentang  urgensi  kritik  ideologi,  lihat  Frans Magnis-Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 227 – 242.
Ketiga, sektor  politik.  Pendidikan pesantren  secara  institusional  lebih  baik bilamana  tidak  menjadi  partisan  partai politik, sebab jika para kiai dan pengelola berdiri  di  atas  semua  golongan  dan semua  aliran  partai  politik  (bersikap netral  atau  non-partisan),  maka  akan lebih  optimal  dan  didengar  oleh  semua pihak tatkala berdakwah kepada masyarakat.
Godaan  yang  paling  dahsyat  bagi para kiai bukanlah beristri lebih dari satu (poligami),  tetapi  terbujuk  untuk  ikut terlibat  sebagai  pengurus  (aktivis)  partai politik.  Kesibukan  serius  dalam  partai politik  berakibat,  sedikit  atau  banyak, menelantarkan tugas-tugas rutin kepesantrenan  dan  para  santri  yang menjadi  tanggung  jawab  lembaga.  Ilmu politik  secara  teoritis  –yang  sebetulnya bermuatan  idealisme  luhur—ketika  dite- rapkan  dalam  kerangka  politik  praktis, yang  dikedepankan  bukanlah  kebenaran suara  hati  nurani,  namun  konteks kepentingan  pribadi  atau  kepentingan partai.
Performance kinerja  aktivis  partai politik  yang  bertugas  di  lembaga  DPRD hingga  DPR  RI  dari  hasil  Pemilu  1999 yang  lalu  ternyata  lebih  memperlihatkan wajah  tidak  tahu  malu  dalam  berkubang dengan  praktek  kolusi  dan  korupsi 32 Negara  seakan  milik  diri  sendiri  yang bebas  mau  diapakan  saja,  sehingga  yang menggelisahkan  pikiran  bukan  aspirasi rakyat yang mati-matian wajib diperjuangkan,  tetapi  malah  lebih  sibuk bermanuver  politis  untuk  merengkuh duit  sebanyak-banyaknya  walau  dengan cara  culas  yang  vulgar  sekali  pun. Masalah  kinerja  aktivis  politik  lembaga
32 Perilaku  jelek  anggota  DPR  RI  disinggung  oleh Denny  J.A.,  “Pemecatan  Massal  Anggota  DPR”, Republika, Kamis, 17 Juli 2003, hlm. 5.
legislatif  negara  yang  semacam  itu  yang dikritisi  dengan  tegas  oleh  M.  Arief Hakim 33 dengan pernyataannya:
“Jika  di  masa  Orde  Baru,  korupsi lebih  banyak  dilakukan  lingkaran eksekutif  dan  kroni-kroninya,  maka di  era  kini  (yang  katanya  “era reformasi”)  korupsi  telah  menyebar dan  merata  di  lembaga  legislatif (juga  yudikatif),  dari  pusat  sampai daerah.”
Pertanyaan  menarik  yang  perlu diangkat  di  sini  adalah  mungkinkah  kiai yang  menjadi  anggota  DPR/DPRRI berani  bersuara  lantang  berdasarkan suara  kebenaran  hati  nuraninya  yang pasti  selalu  jujur  demi  sebuah  idealisme luhur memperjuangkan kepentingan rakyat  atau  bangsa  ini?  Seluruh  kiai  di Indonesia yang menjadi anggota DPRD/DPR  RI  kalau  memang  betul adalah benar-benar berani memihak pada suara kebenaran hati nurani dengan tulus memperjuangkan esensi kepentingan rakyat,  khususnya  di  sektor  ekonomi, besar  kemungkinan  artikel  yang  ditulis oleh M. Arief Hakim di atas tidak muncul di  media  surat  kabar.  Kiai  politisi  yang berani semacam itu sudah pasti terekspose secara luas di tengah belantara berita terkini di Indonesia.
Adhie M. Massardi (mantan sekretaris  pribadi  K.  H.  Abdurrahman Wahid) dalam artikelnya bahkan menulis 34 : “Saya  pernah  bertanya  kepada teman saya anggota DPR dari partai
33 Lihat  M.  Arief  Hakim,  “Korupsi  Sebagai  Gaya Hidup”, Republika, Rabu, 10 September 2003, hlm. 5.
34 Lihat  Adhie  M.  Massardi,  “Setan  Melingkar  di Gedung  Senayan”,  dalam  Koran  Tempo,  Senin,  30 Juni  2003,  hlm.  5.  Artikel  ini  bisa  diakses  pula melalui website: www.gusdur.net.
yang  pernah  berjaya  di  masa  silam tentang hal ini, tentang kenapa DPR tidak  mau  memperdulikan  nasib rakyat.  Pertanyaan  saya  dijawab dengan  pertanyaan  lagi:  “Lho, apakah masyarakat punya keperdulian  kepada  nasib  kami setelah  tidak  jadi  anggota  dewan?” Itulah  sebabnya  dari  awal  ia  sudah berbulat  tekad  akan  memanfaatkan empat tahun kedudukannya sebagai anggota Dewan untuk mencari uang sebanyak- banyaknya”.
Fenomena  perpolitikan  nasional lebih  khusus  lagi  lembaga  legislatif  telah berkembang jauh ke arah image yang jelek semacam  itu,  mungkinkah  kiai  yang menjadi  anggota  DPRD/DPRRI  tidak ikut  hanyut  dalam  permainan  dahsyat menculasi  kehormatan  rakyat  dengan bertindak menomorsatukan sekian kepentingan  pragmatisme  pribadi  dan kepentingan  sepihak  dari  partainya? Jawabannya  tentu  sangat  tak  terbayang- kan!
Keempat, sektor ekonomi. Lembaga apa  pun  yang  dikelola  oleh  siapa  pun pasti memerlukan sejumlah dana operasional. Lembaga pendidikan pesantren    demikian  pula  kalau  tidak ditopang  dengan  dana  yang  cukup memadai  pastilah  sulit  berkembang pesat.  Kiai  sebagai  pemimpin  harus kreatif mencari sektor pendanaan.
Lembaga pesantren akan lebih bagus lagi jika  memiliki  unit  usaha  kerja  yang  bisa mendatangkan  income  rutin  setiap  bulan, misalnya memiliki usaha dagang grosiran atau  memiliki  saham  di  beberapa  pom bensin. 35
35 Misalnya,  sejak  tahun  2002  lembaga  PP  Al- Amien  Prenduan,  Sumenep,  Madura  memiliki sekian  persen  saham  di  Pom  Bensin  Talang Pamekasan  (usaha  bisnis  yang  direkturnya dipegang  oleh  H.  Nurkhalish,  Kapedi,  Bluto,
Sebuah lembaga pendidikan pesantren jika secara internal mempunyai usaha ekonomi yang kuat (mapan), maka secara  eksternal  tatkala  berhadapan dengan sekian raksasa ekonomi kapitalistik  diduga  kuat  lembaga  itu  tak akan  mudah  ditaklukkan.  Artinya,  kalau pun  raksasa  ekonomi  kapitalistik  itu mengajak  kerjasama,  MoU  (Memorandum of Understanding) yang akan ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak akan diformat
setara (saling menguntungkan)  dan  tidak  menyimpan makna imperialisme yang terselubung.
Lembaga  pendidikan  pesantren dalam  spektrum  itu  sudah  saatnya  juga mencermati  pergulatan  perekonomian bangsa  dan  bagaimana  dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di  sekitarnya.  Lembaga  pesantren  di Indonesia  hampir  sebagian  besar  terletak di  daerah  pedesaan.  Masyarakat  sekitar lembaga  selalu  saja  ada  yang  secara ekonomi  sangat  menderita  sampai  ketika berbuka puasa di bulan Ramadlan hanya berbuka  dengan  air  putih  dan  nasi  putih tanpa  lauk  pauk.  Kondisi  semacam  itu juga  disebabkan  oleh  krisis  moneter (dimulai  pertengahan  Juli  1997)  yang berlarut-larut  di  Indonesia  sehingga harga  kebutuhan  pokok  sehari-hari  tidak bisa  ditekan  ke  level  rendah  sesuai dengan  kemampuan  mayoritas  rakyat negeri ini.
Lembaga  pendidikan  pesantren harus  memperluas  peranan  strategisnya bagi pelayanan kehidupan masyarakat di sekitarnya.  Lembaga  ini  perlu  memberi contoh  tentang  pentingnya  mendirikan BAZIS  (Badan  Amil  Zakat  Infak  dan Shadaqah), agar bisa memberi
Sumenep).  Usaha  bisnis  ini  sangat  strategis  bagi pendanaan  lembaga  pesantren  kini  dan  di  masa depan.
keteladanan kepada masyarakat mengenai  akhlak  sifat  pemurah,  peduli dan  empatik,  serta  begitu  buruknya  sifat bakhil atau kikir.

## Penutup
Pola  baru  konsep  manajemen pendidikan  berbasis  sekolah  atau  SBM (School Based Management) seperti pesantren  tersebut  secara  konseptual- operasional  menggunakan  pendekatan sistem  input  –  process  –  output.  Salah  satu strategi yang bisa digunakan pada sistem pendidikan pesantren adalah menggunakan  metode  SWOT  (Strength  – Weakness – Opportunities – Threat) sebagai upaya    menghasilkan  temuan  yang realistis untuk ditindaklanjuti.
Pendidikan pesantren juga sangat membutuhkan  kejujuran  para  pengelola dan stakeholder. Dimensi kejujuran adalah sesuatu  yang  sangat  mahal,  sebab walaupun lembaga pendidikan pesantren dikenal  sebagai  lembaga  berbasis  ajaran Islam,  belum  tentu  mental  kejujuran dapat  tumbuh  berkembang  secara  baik dan  merata.  Metode  SWOT  bisa  menjadi teropong dalam membedah secara transparan dan jujur keberadaan lembaga apa adanya, terutama
dalam mengevaluasi  enam  matra  minus  yang mengiringi keberadaan lembaga pesantren. Lembaga pendidikan
pesantren semestinya memperluas peranan  strategisnya  bagi  pelayanan kehidupan  masyarakat  di  sekitarnya secara optimal. Lembaga  pesantren memiliki  prospek  yang  sangat  bagus sebagai  sistem  pendidikan  alternatif dengan  mengusung  tujuh  matra  plus yang diembannya.

## Daftar Pustaka
Anshari,  Endang  Saifuddin.  Ilmu,  Filsafat
dan Agama . Cetakan
ke-8,
Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
Deliar  Noer,  Gerakan  Moderen  Islam  di Indonesia  1900  –  1942, Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES, 1980.
Djauhari,  K.  H.  Moh.  Idris,  Pola  Umum
Pendidikan Sistem Mu’allimin , Cetakan  ke-1,  Prenduan:  PP  Al- Amien, 2000.
Fadjar, Abdullah. Peradaban dan
Pendidikan  Islam. Jakarta:  Rajawali Pers, 1991.
Ghazâlî,  Abû  Hâmid  al-.  Ihyâ  ‘Ulûm  al- Dîn. Cairo: Dar al-Sya’b, t.t..
Hakim,  M.  Arief,  “Korupsi  sebagai  Gaya Hidup”, Harian  Republika,  Edisi Rabu, 10 September 2003.
Hasan,  A.  Rifa’i,  et  al.  (ed.).  Perspektif Islam  dalam  Pembangunan  Bangsa. Yogyakarta: PLP2M, 1987.
Madjid, Nurcholish. Memberdayakan Masyarakat  Menuju  Negeri  yang Adil,  Terbuka,  dan  Demokratis . Jakarta: Paramadina, 1996.
Magnis Suseno, Frans. Filsafat sebagai Ilmu Kritis. Cetakan  ke-9,  Yogyakarta: Kanisius, 2002.
Mastuhu.  Dinamika  Sistem  Pendidikan Pesantren:  Suatu  Kajian  tentang Unsur  dan  Nilai  Sistem  Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS, 1994.
Muhammad  Naufal,  Abu  Ahmad.  Do’a- do’a Mustajab  dalam  Al-Qur  an  dan Al-Hadits . Cetakan ke-11, Yogyakarta: LekPIM, 2002. Mulkhan, Abdul Munir. Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah . Yogyakarta: Sipress, 1993.
Oepen,  Manfred  &  Karcher,  Wolfgang (ed.).  Dinamika  Pesantren:  Dampak
Pesantren  dalam  Pendidikan  dan Pengembangan  Masyarakat. Jakarta: P3M, 1988.
Pidarta,  Made.  Perencanaan  Pendidikan
Partisipatori dengan Pendekatan Sistem .  Cetakan  ke-2.  Jakarta:
Rineka Cipta, 1990.
Rahman,  Jalaluddin.  Konsep  Perbuatan Manusia Menurut    al-Qur’an:  Suatu Kajian Tafsir Tematik . Cetakan ke-2.
Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Ramzy,  A.  Naufal  (ed.).  Islam  dan
Transformasi  Sosial  Budaya. Jakarta: Deviri Ganan, 1993.
Slamet, dkk. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis  Sekolah .  Cetakan  ke-2, Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah  Umum  Departemen Diknas, 2000.

## Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah,  Cetakan    ke-1,
Jakarta:  Sinar  Grafika,  2000.
Yatim,  Badri  et  al.  (Ed.).  K.H.  Imam
Zarkasyi  di  Mata  Umat. Gontor Ponorogo: Gontor Press, 1996.

## Jurnal dan Majalah
Buchori,  Mochtar.  “Pendidikan  Islam  di
Indonesia:  Problema  Masa  Kini dan  Perspektif  Masa  Depan.”
PRISMA, No.  5    Tahun  XVIII (1989).
Dhofier,
Zamakhsyari. “Tradisi
Pesantren:  Studi  Tentang  Peranan
Kiai dalam
Memelihara dan Mengembangkan  Ideologi  Islam Tradisional.”  PRISMA,  No.  2 Tahun X (Februari 1981).
------.  “Transformasi  Pendidikan  Islam  di Indonesia,”  PRISMA,  No.  2  Tahun XV (1986).
J.A., Denny. “Pemecatan Massal Anggota DPR”, HU Republika, Kamis, 17 Juli 2003.
Massardi,  Adhie  M.  “Setan  Melingkar  di Gedung  Senayan”,  Koran  Tempo, Senin, 30 Juni 2003.
Mas’udi,  Masdar  F.  “NU  &  Teologi  al- Asy’ârî:  Kajian  Melalui  al-Ibânah ‘an  Ushûl  al-Diyânah.”  Majalah Pesantren, No. 4 Vol. III  (1986).
Nasution,  Armin.  “Santri:  Orang  Kota- Pedesaan,” Majalah Pesantren, No. 1 Vol.VI (1989).
Siraj, A. Malthuf. “Ma’had ‘Aly Sukorejo: Semangat  Akademis  di  Pesantren Salafiyah,” Majalah Pesantren, No. 3 Vol.VIII (1991).
Yafie,  Ali,  dan  Hasan,  Muhammad
Tholhah.  “Kitab  Kuning  Produk Peradaban Islam, Metode Pengajian  Kitab  di  Pesantren: Tinjauan Ulang,” Majalah
Pesantren, No. 1 Vol.VI (1989).