E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANIPULASIAN  DOKUMEN  ELEKTRONIK  SEHINGGA DIANGGAP  SEBAGAI  DATA  YANG  OTENTIK  (Studi  Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn)
Jane Christabel Anastasias Lies Haryanto 1 , Rehnalemken Ginting 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: 1, janechristabelanastasias@gmail.com, 2 rehnalemken_g@staff.uns.ac.id
Abstrak:  Kajian  ini  menelaah  tentang  hukum  pidana  yang  berkenaan  dengan  pemanipulasian  dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik pada Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn.  Metode  penelitian  yang  dipakai  yaitu  metode  penelitian  normatif  bersifat  preskriptif.  Pendekatan undang-undang  serta  pendekatan  studi  kasus  yang  digunakan  peneliti  yaitu  teknik  analisis  data  dengan teknik silogisme yang memerlukan penalaran deduksi. Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa hukum pidana yang berkenaan dengan pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang  otentik  merujuk  pada  Pasal  35  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Pada Putusan  Nomor  155/Pid.Sus/2018/PN  Cbn,  Miqdad  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
Kata Kunci: Tindak Pidana; Manipulasi; Dokumen Elektronik; Data Otentik.
Abstract: This study examines criminal law relating to the manipulation of electronic documents so that it can be considered as if the data is authentic in Verdict Number 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn. This study uses prescriptive normative legal research method. a legal approach and a case study approach uses researchers is a data analysis technique with a syllogism method with deductive reasoning. The results of this study include  that  the  criminal  law  relating  to  the  manipulation  of  electronic  documents  so  that  it  can  be considered as if authentic data refers to Article 35 of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016  concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic Transactions.  In  Verdict  number  155/Pid.Sus/2018/PN  Cbn,  Miqdad  has  been  legally  and  convincingly proven  guilty  of  committing  a  criminal  act  intentionally  and  without  rights  or  against  the  law  of manipulation,  creation,  alteration,  omission,  destruction  of  Electronic  Informations  and  /  or  Electronic Documents aim to the Electronic Informations and / or Electronic Documents are considered as authentic data.
Keywords: Criminal Act; Manipulation; Electronic Documents; Authentic Data.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  globalisasi  saat  ini  telah  memberikan  dampak  yang  cukup  besar  di setiap sudut kehidupan manusia. Segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah karena dampak globalisasi. Keterbatasan berupa waktu dan jarak seolah tidak ada artinya karena dengan adanya globalisasi, setiap manusia dapat terhubung setiap saat. Keberadaan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dalam  kehidupan  manusia  menjadi  tidak  ada  batasan kecepatan dalam mengakses di mana semua manusia dapat mengakses informasi yang mereka  terima.  Contoh  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  pada  manusia yang sangat terlihat adalah internet. Internet telah menjadi salah satu aspek kehidupan manusia  yang  paling  sulit  dihindari.  Internet  yang  awalnya  hanya  berfungsi  untuk menyebarkan informasi, kini telah menjadi alat untuk mengekspresikan ide-ide sehingga setiap manusia dari segala bangsa dapat dengan bebas mengekspresikan semua ide yang dimilikinya seolah-olah dia memiliki dunia baru berkat kemajuannya (Sodiki, 2005).
Penggunaan  teknologi  informasi  ibarat  pedang  bermata  dua  yang  tidak  hanya memiliki  sisi  positif,  tetapi  juga  memiliki  dampak  negatif  yang  dapat  menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dapat memberikan peluang terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang timbul dari teknologi informasi  dapat  disebut  sebagai  Cyber  crime.  Cyber  crime  merupakan  perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur sengaja dengan memanfaatkan teknologi maupun dunia maya agar dapat  memberikan  banyak  keuntungan, terutama  di  bidang finansial  dan  pelaku  yang melakukan bisa secara individu maupun sekelompok orang. Baru-baru  ini,  banyak  kejahatan  telah  dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi informasi  dan  komunikasi,  dan  konsekuensi  dari tindakan ini  dapat  memicu  keresahan publik. Manipulasi atau manipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan salah  satu  tindakan  yang  sering  terjadi.  Manipulasi  adalah  tindakan  curang  dengan maksud membuat surat palsu, menggelapkan barang, atau menyelewengkan. Kejahatan seperti manipulasi dapat terjadi pada kartu kredit seseorang, pelaku akan memalsukan informasi  kartu  kredit  seseorang  dan  menggunakannya  agar  seolah  yang menggunakannya  adalah  pemiliknya.  Tujuan  manipulasi  informasi  dan/atau  dokumen elektronik adalah informasi dan/atau dokumen elektronik yang telah dimanipulasi dapat digunakan seolah data asli.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP tidak mengatur  secara  rinci  mengenai  tindak  pidana  pemanipulasian  dokumen  elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik. Namun pada pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP menyebutkan bahwa
(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau  pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan  tidak  dipalsu,  diancam  jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun
(2) Diancam  dengan  pidana  yang  sama,  barangsiapa  dengan  sengaja  memakai  surat palsu  atau  yang  dipalsukan  seolah-olah  sejati,  jika  pemakaian  surat  itu  dapat menimbulkan kerugian.
Pasal  tersebut  jika  diperhatikan,  mengandung  muatan  pemalsuan  surat  dimana dokumen  juga  termasuk  dalam  surat.  Namun,  KUHP  yang  bersifat  konvensional  dinilai masih belum dapat mendefinisikan terkait dokumen elektronik mengingat KUHP belum mengenal  ITE.  Sehingga  pasal  tersebut  dianggap  belum  memenuhi  dan  tidak  relevan dalam menanggulangi tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik.
Selain  itu,  Hukum  pidana  mengenal  Asas  Lex  Speciale  Derogat  Legi  Generali.  Asas tersebut  memiliki  arti  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  khusus didahulukan dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dalam mengatur hal yang sama. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  merupakan  peraturan  khusus  guna menanggulangi kejahatan di dunia maya dimana salah satunya pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik
Di  Indonesia  terdapat  kasus  mengenai  kejahatan  manipulasi  informasi  dan/atau dokumen elektronik yang dianggap sebagai data otentik dan kasus tersebut diselesaikan di pengadilan. Miqdad, seorang pegawai swasta adalah pelaku dalam kejahatan tersebut. Kasus  berawal  dari  adanya  laporan  masyarakat  kepada  kepolisian  setempat  dimana mereka menemukan adanya kegiatan spamming, carding dan phising dalam sebuah akun media sosial yang memiliki nama Raden Jarot. Dalam akun media sosial tersebut terdapat kiriman yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Raden Jarot yang berupa spamming  tidak  menghasilkan  sesuatu  dan  beberapa  potongan  gambar  yang  berisi penawaran terkait jual beli data kartu kredit milik orang lain. Setelah ditelusuri, akun yang bernama Raden Jarot tersebut ternyata milik seorang pegawai swasta yaitu Miqdad.
Selama kejahatan berlangsung, Miqdad dibantu oleh Aditya Mustakim Salsabila yang berstatus DPO dan diketahui telah membeli beberapa barang barang yang dijual di situs jual beli barang internasional. Miqdad melancarkan aksinya dengan cara menyebarkan email spam kepada email target yang ia peroleh melalui SQL Dumper. Dalam email spam tersebut,  disisipi  web  palsu  (scam  page)  yang  berisi  pesan  kepada  target  yang menjelaskan  bahwa  akun  mereka  terkunci  padahal  kenyataannya  tidak.  Ketika  target percaya  dan  membuka  web  palsu  tersebut,  mereka  akan  mengisi  email  mereka  ke dalamnya  dan  seketika  itu  Miqdad  akan  memperoleh  informasi  korban  yang  berupa identitas  dan  kartu  kredit  milik  korban  melalui  web  palsu  yang  telah  diisi  oleh  target tersebut. Miqdad yang telah mendapatkan identitas korban dan kartu kreditnya, maka ia dapat dengan bebas menggunakan dan membeli barang apapun dengan cara Illegal.
Dalam pembelian barang illegal tersebut, Miqdad membutuhkan blangko surat yang guna verifikasi diri kepada dropper (gudang penyimpanan barang hasil pembelian di luar negeri). Miqdad kemudian mengakses akun via box milik Aditya Mustakim Salsabila (DPO) untuk  mengunduh  blangko  surat  tersebut  dan  mencetaknya.  Dalam  pemverifikasian, dibutuhkan 2 jenis kartu identitas dan pengesahan notaris. Miqdad kemudian berinisiatif untuk membuat stempel palsu yang mencatut nama seorang notaris yaitu Sari Nurulita, S.H., M.Kn kepada seorang pedagang kaki lima yang menjual dan membuat stempel, plat nomor  kendaraan,  dan  lain-lain.  Setelah  mendapatkannya,  ia  kemudian  mengisi  surat tersebut, memberi tanda tangan notaris palsu dan memberi stempel, memfotonya dan
menguploadnya kembali melalui via box melalui akun milik Aditya. Dari tindakan tersebut, Miqdad dapat membeli berbagai barang seperti handphone Google, Iphone, dan lain-lain dengan cara illegal.
Perbuatannya  dalam  melakukan  pemanipulasian  dokumen  elektronik  membuat Miqdad dijerat dengan pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dipidana selama 8 (delapan) bulan kurungan penjara serta masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dari kasus tersebut, ada hal yang menarik untuk dikaji yaitu terkait tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dianggap sebagai  data  yang  otentik  pada  Putusan  No.  155/Pid.Sus/2018/PN  Cbn    yaitu  untuk mengetahui  dan  menganalisis  peraturan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik menurut hukum pidana Indonesia dan mengetahui pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam menanggulangi kasus tersebut, sehingga penulis dapat menarik sebuah judul,  yaitu  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pemanipulasian  Dokumen Elektronik  Sehingga  Dianggap  Sebagai  Data  Yang  Otentik  (Studi  Putusan  Nomor 155/Pid.Sus/2 018/Pn Cbn)”.

## 2. Perumusan Masalah
Rumusan  masalah  atas  pendahuluan  di  atas  yaitu  bagaimana  Pengaturan  hukum mengenai tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menanggulangi pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik.

## 3. Metode Penelitian
Metode  yang  dipakai  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  hukum  normatif yang  bersifat  preskriptif.  Peneliti  memanfaatkan  pendekatan  undang-undang  dengan tujuan  untuk  menelusuri  dan  menyelidiki  seluruh  kaidah  undang-undang  maupun regulasi terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti serta pendekatan studi kasus yang digunakan untuk mencermati dan menyelidiki kasus tunggal berupa putusan yang sudah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  mengenai  permasalahan  hukum  yang  diteliti. Pendekatan studi kasus tidak sama dengan pendekatan kasus dimana pendekatan kasus menggunakan  putusan-putusan  yang  akan  dikaji  sebagai  referensi  dengan  tujuan menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi,  sedangkan  pendekatan  studi  kasus hanya  mengkaji  satu  kasus  tertentu  (Marzuki,  2014).  Dalam  analisis  data,  Peneliti memakai teknik silogisme yang memerlukan penalaran deduksi.

## 4. Pembahasan
Pengaturan  Tindak  Pidana  Pemanipulasian  Dokumen  Elektronik  Sehingga  Dapat Dianggap Seolah Data Yang Otentik Dalam Hukum Pidana Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tindak pidana pemanipulasian informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga dianggap seolah-olah data yang otentik termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (Selanjutnya  disebut  sebagai  UU  ITE).  Pengaturan  terkait tindak  pidana  pemanipulasian  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  tidak  diatur dalam KUHP, namun pada pasal 263 ayat 1 berbunyi
(1) Barangsiapa    membuat    surat    palsu    atau    memalsukan  surat    yang    dapat menimbulkan  sesuatu  hak,    perikatan  atau    pembebasan  hutang,  atau    yang diperuntukkan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  atau  menyuruh  orang  lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian,  karena  pemalsuan  surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu  atau  yang  dipalsukan  seolah-olah  sejati,  jika  pemakaian  surat  itu  dapat menimbulkan kerugian.
Bila dicermati, pada pasal 263 ayat 1 tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu
1) Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
2) Menimbulkan  suatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  utang,  atau diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;
3) Dengan  maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut;
4) Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5) menimbulkan kerugian.
Pada  unsur  yang  pertama  menjelaskan  terkait  membuat  surat  palsu  atau memalsukan surat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surat adalah (1) Kertas dan sebagainya yang bertulis; (2) Secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan;  Kartu;  (3)  Sesuatu  yang  ditulis;  yang  tertulis;  tulisan.  Sedangkan  palsu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu (1) tidak tulen; tidak sah; lancung; (2) tiruan: (3) gadungan; (4) curang; tidak jujur; (5) sumbang. Terdapat 2 perbuatan yang berkaitan dengan surat palsu, yaitu pemalsuan intelektual (intelectueele valschheids) atau  membuat  surat  palsu  dan  pemalsuan  materiil  (materiele  valscheid)  atau memalsu sebuah surat dimana kedua perbuatan itu berbeda. Dalam membuat surat palsu, pelaku membuat suatu surat baru yang mana keberadaannya sebelumnya tidak ada.  Isi  yang  disampaikan  murni  dari  pemikiran  pelaku.  Sedangkan  memalsu  surat yaitu  surat  yang  telah  dirubah  sedemikian  rupa  oleh  pelaku  terhadap  surat  yang sebelumnya sudah ada. Pada pemalsuan surat, tanda tangan maupun stempel yang dipalsu juga masuk kedalam kategori pemalsuan. Dalam Arrest HR (14-4-1913) yang dikutip  oleh  Soenarto  Soerodibroto,  seseorang  yang  memasukkan  sebuah  tanda tangan  atau  stempel  milik  orang  lain  meski  dengan  persetujuannya,  maka  hal tersebut tetap dianggap pemalsuan (Soerodibroto, 1994). Tidak semua surat menjadi objek  pemalsuan,  namun  hanya  surat  yang  menimbulkan  hak,  perikatan, pembebasan utang maupun surat yang ditujukan sebagai bukti terkait suatu hal.
Selanjutnya yaitu “... Menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau  diperuntukkan  sebagai  bukti  daripada  suatu  hal ...”.  Dalam  unsur  ini,  kata “menimbulkan” diatas bukan ditujukan kepada surat tersebut. Namun merujuk pada isi yang terkandung dalam surat tersebut.  Surat sendiri tidak melahirkan hak, tapi isi dari surat tersebutlah yang melahirkan hak dan perikatan tersebut. Begitu pula akibat yang ditimbulkan lainnya dalam unsur tersebut, dimana lebih merujuk kepada isi yang terkandung dalam isi surat tersebut.
Kemudian unsur “... dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut …”.  Perumusan  suatu tindak pidana ditentukan dari perumusan kalimatnya. Dalam tindak pidana mengenal unsur kesalahan, yaitu berupa kesengajaan dan kealpaan. Jika dipahami lebih lanjut, terdapat 3 jenis kesengajaan dimana salah satunya merupakan kesengajaaan sebagai maksud. Dalam unsur diatas, dapat dilihat jika dalam pasal ini pelaku yang melakukan perbuatan memalsu atau membuat surat palsu memiliki maksud agar surat tersebut dipakai  oleh  dirinya  atau  orang  lain.  Unsur  kesengajaan  sebagai  maksud  cukup dibuktikan dengan niat pelaku yang ada dalam hati maupun sikap batinnya. Menurut Adami  Chazawi,  untuk  membuktikan  hal  tersebut  cukup  dilihat  dari  3  hal  yaitu, hubungan  antara  kesengajaan  dengan  unsur  lain  yang  ada  dalam  rumusan  tindak pidana, keadaan ketika perbuatan dilakukan, dan kondisi serta keadaan jiwa si pelaku (Chazawi, 2013). Unsur “dengan maksud” pada pasal 263 ayat (1) KUHP ini memiliki hubungannya dengan unsur lain yang ditujukan pada unsur memakai atau menyuruh orang  lain  memakai  surat  yang  telah  dipalsu  atau  surat  palsu  dan  ditujukan  pada unsur  seolah-olah  isi  surat  tersebut  benar.  Kemudian  mengenai  keadaan  ketika perbuatan  dilakukan,  dibuktikan  dengan  melihat  latar  belakang  pembuatan  surat tersebut, isi dari surat tersebut dan pembuatan surat tersebut. Yang terakhir adalah keadaan  jiwa  dari  pelaku,  yang  mana  jika  ia  terbukti  menderita  kelainan  atau gangguan  jiwa  ketika  melakukan  perbuatan  tersebut  maka  pelaku  tidak  dapat dikenakan sanksi pidana. 3 hal diatas harus dib uktikan agar unsur “dengan maksud” dapat terpenuhi.
Unsur  berikutnya  yaitu  “… Seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  dipalsu …”.  Kata seolah-olah  berarti  memiliki  tujuan  bahwa  surat  dipalsu  atau  surat  palsu  tersebut dapat  dianggap  sebagai  surat  yang  benar  atau  surat  yang  asli.  Orang  yang menggunakan  atau  memakai  surat  tersebut  akhirnya  akan  teperdaya  dan menggunakan surat tersebut. Kata seolah-olah tersebut harus dibuktikan melalui isi yang terdapat dalam surat tersebut sehingga akan terlihat apakah surat tersebut asli atau tidak. Terakhir yaitu unsur “… menimbulkan kerugian …”. Mengenai kerugian, tidak bisa dipastikan mengenai besaran atau banyaknya kerugian yang ditimbulkan. Dalam  pembuktiannya,  penentuan  kerugian  hanya  bisa  dilakukan  dengan memperkirakan siapa saja yang mendapat kerugian dari adanya surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut.
Selanjutnya pada pasal 263 ayat 2, unsur-unsur yang dapat dirinci yaitu meliputi
1) Dengan sengaja;
2) Memakai;
3) Surat palsu dan surat yang dipalsu;
4) Seolah-olah sejati
Unsur kesalahan pada pasal 263 ayat 2 ini terdapat pada unsur dengan sengaja, dimana  kesengajaan  tersebut  meliputi  perbuatan  memakai  surat  palsu  atau  surat dipalsukan, seolah-olah sejati dan akibat perbuatan memakai tersebut memunculkan kerugian. Unsur dengan sengaja pada pasal 263 ayat 2 harus dibuktikan, dimana hal tersebut meliputi:
1) Pelaku memiliki kehendak dalam melakukan perbuatan memakai surat palsu atau surat dipalsukan tersebut.
2) Pelaku mengetahui jika surat yang dipakai adalah surat palsu atau surat yang telah dipalsu secara sadar.
3) Pelaku  mengetahui  jika  tujuan  pemakaian  surat  palsu  atau  surat  yang  telah dipalsu tersebut agar seolah-olah seperti surat asli secara sadar.
4) Pelaku mengetahui jika akibat yang ditimbulkan merugikan bagi siapa saja yang berkaitan dengan surat tersebut secara sadar.
Dalam  pasal  263  ini  murni  bahwa  perbuatan  pemalsuan  surat  atau  membuat surat  palsu  serta  memakainya  merupakan  hal  yang  dilarang.  Perumusan mengenai pemalsuan surat dalam pasal 263 tersebut sebenarnya telah memenuhi unsur tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik. Namun nyatanya KUHP masih memiliki kelemahan.  Kelemahan  tersebut  yaitu  dimana  KUHP  belum  mengenal  media elektronik.  Surat  yang  dimaksud  pada  pasal  diatas  ditujukan  pada  surat  yang berbentuk lembaran dan bukan dalam bentuk elektronik. Pada pasal 263 hingga pasal 276 KUHP menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk surat yang diatur dalam KUHP,  namun  dalam  pasal  tersebut  tidak  ada  pencatuman  mengenai  surat  dalam bentuk elektronik atau dokumen elektronik. Kelemahan yang kedua yaitu mengenai perbedaan  terkait  cara-cara  dan  perwujudannya  antara  pemalsuan  surat  dengan pemanipulasian  dokumen  elektronik.  Selain  itu,  adanya  Asas  Lex  Speciale  Derogat Legi Generali membuat pasal 263 KUHP ini tidak dapat dikenakan pada tindak pidana pemanipulasian  dokumen  elektronik  sehingga  dapat  dianggap  seolah  data  yang otentik  karena  telah  adanya  Undang-undang  khusus  yang  telah  memfasilitasinya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  -  Undang  Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  -  Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Salah satu jenis kejahatan di bidang teknologi yaitu tindak pidana pemanipulasian. Pemanipulasian  dokumen  elektronik  sama  dengan  pemalsuan  dokumen  elektronik dimana  perbuatan  tersebut  melakukan  perubahan  pada  dokumen  elektronik  yang sudah  ada  sebelumnya  dan  dirubah  sedekimian  rupa,  menghapus  atau  mengganti pokok  isinya  menjadi  dokumen  elektronik  yang  baru.  Pemanipulasian  dokumen elektronik merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak memiliki hak  dalam  melakukan  penyisipan,  pengubahan,  penghapusan  sebuah  data  otentik menjadi tidak otentik dengan tujuan agar seperti data otentik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya (Rahmayanti et al., 2020).
Pasal  35  UU  ITE  secara  terang  telah  mengatur  mengenai  tindak  pidana pemanipulasian  dokumen  elektronik  sehingga  dapat  dianggap  seolah  data  yang otentik. Pasal 35 UU ITE berbunyi, “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan  hukum  melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah data yang otentik ”. Dari bunyi pasal tersebut, dapat diuraikan unsur -unsur sebagai berikut:
1) Setiap Orang;
2) Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  manipulasi, penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengerusakan  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
Dalam UU ITE memberikan penjelasan bahwa segala informasi yang menyangkut data pribadi milik seseorang harus memiliki perizinan yang diberikan oleh pemiliknya (Pasal  26  ayat  1  UU  ITE).  Siapapun  tidak  berhak  menggunakan  informasi  yang menyangkut  data  pribadi  milik  orang  lain,  kecuali  ditentukan  oleh  peraturan perundang- undangan.  Sehingga  yang  dimaksud  dengan  “sengaja”  dan  “tanpa  hak” atau  “melawan  hukum”  berkaitan  dengan  UU  ITE  adalah  perizinan  terkait penggunaan  atau  pengaksesan  informasi  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang mengingat  sifat  informasi  atau  dokumen  elektronik  yang  mudah  berubah  dan berpindah tangan atau disebarkan.
Unsur  “… dengan  sengaja ...”  memiliki  makna  yaitu  unsur  yang  dikehendaki  dan diketahui  (willens  en  wetens)  oleh  si  pelaku.  Pelaku  tahu  dan  berkehendak  untuk melakukan  suatu  perbuatan  dengan  tujuan  memperoleh  suatu  keuntungan  untuk dirinya sendiri, padahal ia tidak memiliki hak untuk keuntungan tersebut (Sari KS et al., 2022). Pada konteks UU ITE, unsur dengan sengaja meliputi dari perbuatan yang dilakukan  terdakwa,  hasil  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa,  tujuan  yang  dicapai  oleh Terdakwa,  dan  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  Terdakwa.  Maksudnya  adalah,  unsur sengaja  dalam  konteks  ini  dilihat  dari  (1)  Terdakwa  memiliki  niat  untuk  melakukan perbuatan  tersebut  (perbuatan  memanipulasi  informasi  dan/atau  dokumen elektronik), (2) Terdakwa mengetahui bahwa informasi atau dokumen elektronik yang digunakan  telah  dimanipulasi,  (3)  Terdakwa  dengan  sadar  dan  mengetahui  bahwa tujuan  yang  ia  lakukan  yaitu  agar  informasi  atau  dokumen  elektronik  yang  telah dimanipulasi tersebut dapat dianggap seolah-olah informasi atau dokumen elektronik yang  otentik/nyata,  dan  (4)  Terdakwa  mengetahui  bahwa  tindakannya  dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan yang demikian harus dapat dibuktikan.
Unsur “… Tanpa hak atau melawan hukum …” merupakan unsur yang wajib harus ada dalam suatu tindak pidana. Tujuan dari adanya unsur melawan hukum ini ialah sebagai  usaha  agar  si  Terdakwa  dapat  dikenakan  tuntutan  dan  pembuktian  di Pengadilan  (Prasetyo,  2014).  Ada  2  jenis  melawan  hukum  yaitu,  melawan  hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil (Prasetyo, 2017). Melawan hukum secara formil berarti perbuatan dianggap melawan hukum jika dalam undang-undang sudah  mengatur  perbuatan  tersebut.  Sedangkan  melawan  hukum  materiil  berarti perbuatan  dianggap  melawan  hukum  apabila  ia  melanggar  hukum  tertulis  serta
hukum yang terdapat pada masyarakat. Menurut Van Bemmelen, melawan hukum meliputi  beberapa  hal  yaitu  bertentangan dengan  kepantasan yang  ada  dalam masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditentukan  oleh  undang-undang, dilakukan  dengan  wewenang  sendiri  atau tanpa  hak, bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain, dan bertentangan dengan hukum objektif (Marpaung, 2012). Dalam pandangan Van Bemmelen diatas mengungkapkan  bahwa  tanpa  hak  merupakan  salah  satu  bagian  dari  melawan hukum, sehingga apabila disimpulkan maka unsur “tanpa hak” merupakan salah satu b agian dari unsur “melawan hukum”. Dalam UU ITE, unsur “tanpa hak” menjadi salah satu  unsur  “melawan  hukum”  dengan  berpedoman  bahwa  “tanpa  hak”  berarti seseorang tidak memiliki hak, tidak berhak terhadap suatu hal atau tidak melakukan sesuatu, dan melawan hukum ditafsirkan sebagai perbuatan melakukan sesuatu yang ditentang oleh  hukum atau  peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam konteks ini yaitu Undang-Undang ITE.
Selanjutnya mengenai unsur manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan.  Dalam  UU  ITE,  tidak  ada  penjelasan  secara  mendetail  terkait  unsur tersebut  sehingga  perlunya  merujuk  pada  sumber  lain.  Menurut  KBBI,  Manipulasi memiliki pengertian (1) tindakan dalam mengerjakan suatu hal dengan tangan atau peralatan  mekanik  dengan  terampil,  (2)  upaya  sekelompok  atau  perorangan  untuk mempengaruhi  perilaku,  sikap,  dan  pendapat  orang  lain  tanpa  orang  tersebut menyadari,  (3)  penggelapan,  penyelewengan.  Dalam  konteks  UU  ITE,  unsur manipulasi  ini  dapat  dibuktikan  dengan  cara  dilihat  dari  informasi  atau  dokumen elektronik yang dihasilkan apakah hasil rekayasa dengan kepandaian atau sebuah alat perangkat dengan tujuan memperdaya orang lain yang akhirnya akan menimbulkan kerugian  dan  keberadaan  dari  sebuah  informasi  atau  data  elektronik  yang  telah dimanipulasi  tersebut  apakah  sebelumnya  telah  ada  atau  tidak.  Manipulasi  hanya dapat dilakukan pada informasi dan dokumen elektronik yang sudah ada sebelumnya (Chazawi & Ferdian, 2014).
Selanjutnya,  penciptaan  menurut  KBBI  ialah  proses,  cara,  perbuatan menciptakan. Hakikat dari penciptaan sendiri yaitu perbuatan yang akan menciptakan sesuatu  yang  belum  pernah  ada  sebelumnya.  Di  konteks  UU  ITE,  penciptaan  ini merujuk  pada  perbuatan  yang  membuat  atau  menciptakan  suatu  informasi  atau dokumen elektronik yang sebelumnya belum ada.
Berikutnya yaitu mengenai perubahan. Menurut KBBI, Perubahan berarti (1) hal (keadaan)  berubah,  peralihan,  pertukaran,  (2)  perbaikan  aktiva  tetap  yang  tidak menambah  jumlah  jasanya.  Perubahan  yang  dimaksud  dalam  UU  ITE  disini  adalah dimana  dalam  informasi  atau  dokumen  elektronik  yang  ada,  dirubah  sebagaimana dengan  tujuannya  si  pelaku  inginkan  agar  memiliki  maksud  yang  berbeda  dari informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  sebelumnya.  Hal  tersebut  sama  dengan perbuatan  memanipulasi  yang  mengubah  suatu  informasi  dan/atau  dokumen elektronik yang sebelumnya telah ada.
Sub  unsur  berikutnya  yaitu  penghilangan.  Penghilangan  menurut  KBBI  yaitu, proses, cara, perbuatan menghilangkan, penghapusan, peniadaan). Sub unsur ini jika dihubungkan dalam UU ITE berarti keberadaan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik  tersebut  tidak  sengaja  dihilangkan  dan/atau  dihapus  oleh  seseorang
dengan  harapan  tidak  dapat  ditemukan  oleh  siapapun.  Penghilangan  sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik ini biasanya berkaitan dengan suatu hal yang dianggap bersifat rahasia atau mungkin berisi sebuah bukti dari suatu kasus.
Selanjutnya  mengenai  pengerusakan.  Menurut  KBBI,  pengerusakan  yaitu  (1) sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, (2) luka-luka, bercalar-calar, calar balar, (3) busuk,  (4)  tidak  dapat  berjalan  lagi  (tentang  mobil,  mesin),  (5) tidak  beraturan  lagi (tentang bahasa, adat), (6) tidak utuh lagi (perkawinan), (7) terganggu (ingatannya), (8)  hancur,  binasa,  dan  (9)  tidak  baik.  Menurut  Devi  Yendrianov,  dalam  UU  ITE pengerusakan  hampir  sama  dengan  penghilangan  dimana  dilakukan  untuk menghancurkan  barang bukti  yang  berupa  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik tersebut guna menghindari bertanggung jawab (Yendrianof et al., 2022).
Pasal tersebut juga mengungkapkan perbuatan tersebut bertujuan agar informasi dan/atau  dokumen  elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data  yang  otentik. Dalam KBBI, tujuan adalah (1) arah, haluan, (2) yang dituju, maksud, tuntutan. Dalam unsur kesengajaan terdapat unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Unsur kesengajaan sebagai maksud yaitu pembuat atau Terdakwa memiliki niat atau maksud atau memiliki tujuan untuk membuatu suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dianggap seolah data yang otentik sehingga dapat digunakan oleh siapapun  baik  dirinya  atau  orang  lain.  Ada  2  hal  yang  ditujukan  dalam  unsur kesengajaan  sebagai  maksud  menurut  MvT  (Memorie  van  Toelichting),  yaitu  yang pertama sengaja sebagai kehendak dan pengetahuan lalu yang kedua yaitu ke arah mana  kehendak  dan  pengetahuan  tersebut  ditujukan  (Chazawi  &  Ferdian,  2014). Dalam  konteks  pasal  diatas,  penjelasan  terkait  2  hal  tersebut  yaitu  yang  pertama ditujukan  pada  kata/unsur  “… manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik …”.  Unsur tersebut harus  sudah  terbentuk  atau  sudah  ada  di  dalam  diri  atau  batin  si  pelaku  sebelum melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu ditujukan pada unsur “… informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik ”. Dua hal ini yang harus menjadi tujuan atau diliputi oleh unsur kehendak si pelaku dalam hal ini Terdakwa. Selanjutnya yaitu unsur “… dianggap seolah-olah …”. Jika  diperhatikan,  kata  “s eolah- olah”  memiliki  arti  yaitu  suatu  informasi  dan/atau dokumen  elektronik  dibuat  sedemikian  rupa  dengan  tujuan  agar  dianggap  terlihat seperti  nyata  atau  asli  padahal  sesungguhnya  isi dari  informasi  dan/atau dokumen elektronik tersebut tidak benar atau palsu. Penyebab dari dianggap palsunya sebuah informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  yaitu  dari  isi  yang  dimuat  dalam  informasi dan/atau  dokumen  elektronik  (Chazawi  &  Ferdian,  2014).  Isi  sebuah  informasi dan/atau  dokumen  elektronik  itulah  yang  harus  dibuktikan  apakah  mengandung kepalsuan atau tidak.
Terakhir  mengenai”… data  yang  otentik ”.  Data  yang  otentik  berarti  suatu informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  tersebut  bisa  dipercaya  terkait  isi  yang dimuat  di  dalamnya  (reliable).  Dalam  ranah  ITE,  penentuan  keotentikan  suatu informasi dan/atau dokumen elektronik yaitu berupa sumber dan konten. Jika berasal dari  individu/pihak/instansi  yang  dianggap  memiliki  hak  atau  wewenang  untuk mengeluarkan  dan/atau  dokumen  elektronik  tersebut  maka  dapat  dijamin  bahwa informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  dikeluarkan  mengandung
keontentikannya.  Begitu  pula  dengan  konten.  Apabila  konten  yang  dikeluarkan, dipublikasikan  dan  dikirimkan  oleh  seseorang/pihak  yang  dinilai  memiliki  hak  atau wewenang  untuk  mengeluarkan  dan/atau  dokumen  elektronik,  maka  konten tersebut juga terjamin akan keotentikannya.
Pada  dasarnya  untuk  dapat  menghukum  seseorang  menggunakan  pasal  diatas, terdakwa/pelaku  harus  menunjukkan  adanya  maksud  dari  penggunaan  informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut. Maksud tersebut harus sudah muncul dalam hati pelaku meskipun belum melakukan perbuatan tersebut. Menurut pasal ini, ada 2 hal yang menjadi fokus  utamanya, yaitu  perbuatannya yang  meliputi  manipulasi, penciptaan,  perubahan, penghilangan, pengerusakan dan tujuannya agar dianggap seolah-olah  data  yang  otentik.  Di  Dalam  persidangan,  Hakim  menyatakan  bahwa unsur perbuatan yang ada pada pasal 35 UU ITE merupakan unsur alternatif dimana cukup  satu  unsur  terbukti  maka  unsur  yang  dikehendaki  telah  terpenuhi.  Dari penjabaran unsur-unsur pasal 35 UU ITE diatas, bila ditarik kesimpulan maka   tindak pidana  pemanipulasian  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  sehingga  dianggap seolah-olah  data  yang  otentik  mengacu  pada  pasal  35  UU  ITE  karena  unsur-unsur yang  ada  dalam  pasal  tersebut  telah  mencakup  mengenai  tindak  pidana pemanipulasian informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga dianggap seolah- olah data yang otentik.
Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menanggulangi Pemanipulasian Dokumen Elektronik Sehingga Dapat Dianggap Seolah Data Yang Otentik
Seorang  hakim  yang  menjadi  ujung  tombak  keadilan,  dalam  membuat  sebuah putusan dilarang seenaknya menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Pertimbangan formil  maupun  materil  juga  harus  dilaksanakan  demi  menciptakan  keadilan  bagi masyarakat.  Putusan  yang  dapat  meminimalisir  perbuatan  negatif,  akan menimbulkan kepuasan moral jika suatu saat dapat dijadikan tolak ukur dan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum apabila suatu saat muncul kasus yang sama. Putusan hakim memiliki sifat yang mengikat bagi para pihak yang berkaitan. Maksudnya adalah suatu putusan akan selalu dianggap benar selama Pengadilan yang kedudukannya  lebih  tinggi  membatalkannya  (Marpaung,  2012).  Hakim  diharapkan selalu memberikan pertimbangan yang menurutnya pantas untuk dipertimbangkan. Pertimbangan Yuridis dan Non yuridis dengan disertai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa akan diberikan oleh hakim sehingga diharapkan keadilan bagi pelaku dan korban dapat tercipta.
Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang diberikan oleh hakim yang berpegang pada faktor-faktor yang telah terungkap pada saat persidangan dan oleh undang-undang  pertimbangan  tersebut  harus  dimuat  di  dalam  putusan. Pertimbangan yuridis biasanya terdiri dari:
- Dakwaan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum,
- Keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa,
- Barang bukti (berat/ringannya) yang ditampilkan pada saat persidangan,
- Fakta yang terungkap pada saat persidangan,
- Keyakinan dalam diri Hakim, dan
- Pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE.
Sedangkan, pertimbangan non yuridis dilihat dari keadaan si terdakwa seperti:
- Kondisi yang ada pada terdakwa,
- Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si terdakwa, dan
- Jenis perkara Dalam putusan No. 55/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa
Penuntut Umum yaitu :
- KESATU  :  Perbuatan  Terdakwa  diatur  dan  diancam  pidana  sebagaimana  dalam Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
- KEDUA  :  Perbuatan  Terdakwa  diatur  dan  diancam  pidana  sebagaimana  dalam Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektroni.
- KETIGA  :  Perbuatan  Terdakwa  diatur  dan  diancam  pidana  sebagaimana  dalam Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
- KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 263 KUHP.
Kemudian fakta yang terungkap di persidangan didapat ketika terungkapnya alat bukti. Alat bukti yang dinilai sah menurut KUHAP pasal 184 ayat 1, alat bukti yang sah yaitu meliputi:
- Keterangan para saksi
- Keterangan para ahli
- Surat-surat
- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa
Berdasarkan  Putusan  Nomor  155/Pid.Sus/2018/PN  Cbn,  keterangan  para  saksi dan  Terdakwa  yang  telah  diungkapkan  pada  pengadilan  menyebutkan  bahwa terdakwa  melakukan  perbuatan  tersebut  dengan  dibantu  seorang  teman  yang bernama Aditya Mustakim Salsabila dan berstatus DPO. Selama melakukan perbuatan tersebut,  Terdakwa  diketahui  beberapa  kali  membeli  barang  secara  Illegal menggunakan kartu kredit orang lain yang ia dapatkan melalui perbuatannya. Para ahli  yang  ditunjuk  pada  saat  sidang  juga  turut  mengungkapkan  terkait  pendapat mereka  berdasarkan  apa  yang  mereka  lihat  dan  dipadukan  berdasarkan  ilmu  yang mereka  miliki.  Menurut  para  ahli,  Terdakwa  benar  melakukan  perbuatan pemanipulasian  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  serta  pembelian  barang secara  illegal.  Selanjutnya  mengenai  surat  yang  ditemukan  sebagai  bukti,  yaitu Harddisk dari Laptop MSI  yang  berisi  2  gambar  files  berisi  gambar  seorang laki-
laki    dengan  tulisan  Washington  D.  C  DRIVERS  LICENSE  D,  dan  gambar  seorang perumpan dengan tulisan Tennessee The  Volunteer State  DRIVER  LICENSE  ANGELA serta  4  files  dokumen berextension *.XLS, *.DOC, *.XLSX, *.DOCX. bukti yang lainnya yaitu 1 (satu) buah tanda tangan karangan atau spurious signature dan cap stempel atas nama SARI NURULITA, SH., M.Kn bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar application for delivery of mail through agent see privacy act statement on reverse united states postal service.
Mengenai alat bukti berupa petunjuk dapat diartikan dengan penyesuaian antara alat bukti yang ada seperti keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain. Untuk alat  bukti  yang  berupa  keterangan  Terdakwa,  dalam  perkara  ini  Terdakwa  telah melakukan  tindak  pidana  pemanipulasian  dokumen  elektronik  sehingga  dapat dianggap seolah data yang otentik dan terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut terhadap tindak pidana lain. Terdakwa diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa  membenarkan  seluruh  keterangan  yang  ada  di  dalam  Berita  Acara Pemeriksaan serta menanda tanganinya.
Selanjutnya  pertimbangan  non  yuridis.  Hakim  dalam  memberikan  penjatuhan putusan  harus  dalam  rangka  untuk  menjamin  penegakan  kebenaran,  keadilan  dan kepastian hukum bagi seseorang. Bukan karena berdasarkan balas dendam, tuntutan pekerjaan atau formalitas (Waluyo, 2016). Pertimbangan yuridis dinilai belum mampu memberikan  keadilan  dalam  sistem  pemidanaan  apabila  pertimbangan  non  yuridis tidak diberikan. Pertimbangan non yuridis meliputi latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi fisik maupun psikis Terdakwa, sosial ekonomi Terdakwa.
Dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Latar belakang Terdakwa ialah latar  yang  menyebabkan  Terdakwa  melakukan  perbuatan  tersebut.  Ekonomi  yang kurang,  sering  menjadi  latar  belakang  suatu  kejahatan.  Dalam  putusan  ini,  yang melatarbelakangi  Terdakwa  melakukan  kejahatan  tersebut,  ialah  Terdakwa  yang disuruh  oleh  Sdr.  Aditya  Mustakim  Salsabila  untuk  menverifikasi  surat  pengiriman barang dari hasil pemanipulasiannya dan akan diberi upah HP Samsung Note 8 namun kenyataannya  Terdakwa  belum  menerimanya.  Selanjutnya  mengenai  kondisi  dari terdakwa itu sendiri. Kondisi dari Terdakwa sendiri meliputi dari keadaan fisik yang dimiliki  Terdakwa  dan  keadaan  psikisnya  ketika  sebelum  melakukan  perbuatan tersebut. Tak hanya itu, status sosial yang berada di sekitar Terdakwa juga menjadi pertimbangan Hakim. Keadaan fisik meliputi usia dan tingkat kedewasaan mengingat adanya  pembatasan  usia  cakap  hukum.  Kemudian,  keadaan  psikis  Terdakwa  yang meliputi  rasa  dendam,  ancaman  dari  pihak  luar,  tekanan  atau  pikiran  yang  kacau. Adapun  mengenai  status  sosial  yang  berada  di  sekitar  Terdakwa  yaitu  apakah  si Terdakwa merupakan seorang tokoh masyarakat atau gelandangan dan lain-lainnya. Terakhir adalah keadaan sosial ekonomi Terdakwa. Sosial ekonomi Terdakwa meliputi keadaan sosial ekonomi yang dimiliki oleh Terdakwa semisal besaran pendapatan dan biaya hidupnya yang turut dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim.
Selanjutnya  mengenai  penjatuhan  pidana  kepada  Terdakwa,  hakim  juga  harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa. Dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Hal-hal yang memberatkan yaitu berupa  perbuatan  Terdakwa  meresahkan  masyarakat.  Sedangkan  hal-hal  yang meringankan yaitu Terdakwa yang belum pernah dihukum, Terdakwa yang bersikap
sopan selama dalam persidangan, terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya.
Berdasarkan  uraian  fakta  yang  telah  terungkap  dalam  persidangan,  perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur dari pasal Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-  Undang  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  sehingga  harus  dinyatakan  telah terbukti  secara  sah  dan    meyakinkan  telah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana pada dakwaan kesatu oleh Penuntut Umum.
Tidak ditemukannya terkait hal-hal yang sekiranya dianggap dapat menghapuskan pertanggungjawaban  pidana  (sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf) untuk  meringankan  hukuman  Terdakwa,  maka  Terdakwa  dipandang  sebagai  orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan harus mempertanggungjawabkan  segala  perbuatannya  serta  akibat  hukum  yang  timbul. Oleh  karena  Terdakwa  mampu  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  menurut hukum,  maka  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## 5. Penutup
Simpulan
Pengaturan  hukum  pidana  mengenai  tindak  pidana  pemanipulasian  dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik mengacu pada pasal 35 UU  ITE.  Pada  pasal  tersebut  dijelaskan  secara  rinci  bahwa  perbuatan  dilarang  pada pasal tersebut bertujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat dianggap seolah-olah data yang otentik. Dengan adanya asas Lex Speciale Derogat Legi Generali,  pasal  35  UU  ITE  menjadi  lebih  tepat  untuk  dikenakan  pada  tindak  pidana tersebut dibandingkan pada pasal 263 KUHP yang mana dalam hal ini KUHP memiliki kelemahan  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  dengan  media  elektronik  maupun maya.
Pertimbangan  Hakim  atas  tindak  pidana  pemanipulasian  dokumen  elektronik sehingga  dapat  dianggap  seolah  data  yang  otentik  dalam  Putusan  Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN  Cbn  adalah  Majelis  Hakim  memberikan  putusan  yang menyatakan  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengerusakan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sehingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan pertimbangan yaitu memberikan efek jera
kepada  Terdakwa,  masyarakat  dapat  terdidik,  memberikan  perlindungan  dan  aman untuk masyarakat.

## Saran
Pemerintah  hendaknya  dapat  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  untuk tidak  percaya  kepada  website-website  palsu  yang  mengatasnamakan  suatu  instansi atau lembaga dan mengisi formulir-formulir yang berkaitan dengan informasi pribadi sehingga dapat meminimalisir terjadi kejahatan yang serupa. Hal tersebut mengingat motif  Miqdad  yang  membuat  website  palsu  dengan  tujuan  mendapat  informasi pribadi milik para korban tak terkecuali informasi kartu kredit yang kemudian informasi tersebut digunakan oleh Miqdad dengan sesuka hatinya untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
Bagi para penegak hukum diharapkan memiliki kepekaan terkait teknologi yang saat ini terus berkembang karena dengan kemajuan tersebut maka kejahatan akan ikut mengiringinya, sehingga apabila penegak hukum dapat meningkatkan keilmuannya di bidang teknologi maka dapat bergerak cepat untuk mengatasinya. Mengingat dampak yang  ditimbulkan  dari  tindak  pidana  pemanipulasian  dokumen  elektronik  sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik sangat berbahaya dan menimbulkan kerugian yang  besar  bagi  masyarakat,  maka  masyarakat  diharapkan  untuk  tidak  mudah mempercayai  website-website  palsu  yang  mengatasnamakan  suatu  instansi  atau lembaga  dan  mengisi  formulir-formulirnya  sebelum  mendapati  informasi  nyata  dari instansi atau lembaga yang bersangkutan.

## 6. Daftar Pustaka
Chazawi, A. (2013). Tindak Pidana Pornografi. Bayumedia Publishing.
Chazawi,  A.,  &  Ferdian,  A.  (2014).  Tindak  Pidana  Pemalsuan  (Tindak  Pidana  yang Menyerang  Kepentingan  Hukum  Terhadap  Kepercayaan  Masyarakat Mengenai  Kebenaran  Isi  Tulisan  dan  Berita  yang  Disampaikan).  PT.  Raja Grafindo Persada.
Marpaung, L. (2012). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. PT. Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group.
Prasetyo, T. (2014). Hukum Pidana Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Prasetyo,
T. (2017). Hukum Pidana Edisi Revisi. Rajawali Pers.
Rahmayanti, Naibaho, Y. A., & Rahtan, A. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Driver Grabcar sebagai Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi Data Elektronik (Tinjauan Putusan Nomor 853/PID.SUS/2018/PNMKS). Mercatoria, 13(2).
Sari  KS,  Y.,  Ablisar,  M.,  Mulyadi,  M.,  &  Leviza,  J.  (2022).  Analisis  Yuridis  Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Pengguna E-Commerce Menurut Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (Studi  Putusan  No.542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg).  Locus:  Jurnal  Konsep  Ilmu Hukum, 2(1).
Sodiki, A. (2005). Kejahatan Mayantara. PT Refika Aditama.
Soerodibroto,  S.  (1994).  KUHP  dan  KUHAP  Dilengkapi  Yurisprudensi  Mahkamah Agung dan Hoge Raad. PT Raja Grafindo Persada.
Waluyo, B. (2016). Penegakan Hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
Yendrianof, D., Romindo, Sari, A. N., Tantriawan, H., Putri, E. E., Manuhutu, M. A., Turaina, R., Defiariany, Putri, N. E., Priyantoro, T., Jamaludin, Simarmata, J., Rismayani,  &  Aisa,  S.  (2022).  Analisis  dan  Perancangan  Sistem  Informasi. Yayasan Kita Menulis.