Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2023, 12 (1): 66-92
PERAN LINTAS SEKTORAL DALAM UPAYA MITIGASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PERBATASAN ENTIKONG KALIMANTAN BARAT
Hardi Alunaza 1 , Mentari 2 , Akhmad Rifky Setya Anugrah 3 , Adibrata Iriansyah 4

## Abstract
Many  countries  have  deported  and  repatriated  migrants  to  reduce  the spread  of  the  Covid-19  virus.  Global  pandemic  has  effect  health,  economy and  human  rights  of  migrant  workers.  Indonesia    implement  to  closing  all gates  of  the  country,    including  Entikong  as  on  of  the    Border  State  Post area,  in  West  Kalimantan  to  overcoming  the  impact  of  the  pandemic. However,  the  policy  has  not  been  effective  enough  to  protect  security  in Entikong,  same  as  the  right  for  social  welfare  and  health  insurance  in Indonesian immigrant workers. The purpose of this study is to explore how the government and stakeholders implement the handling and protection of Indonesian  migrant  workers,  especially  in  the  Entikong,  West  Kalimantan during  the  Covid-19  pandemic.  This  paper  will  be  explained  with descriptive  qualitative  through  the  theoretical  framework  of  border governance  and  AGIL  Talcot  Parsons  with  data  collection  techniques through  interviews  and  literature  studies  obtained  from  journals  and research report. The results  of  this study will  emphasize the importance  of the synergy carried out by the central government with local governments in the  Entikong  border  area  to  mitigate  Indonesian  migrant  workers  in  the Covid-19  pandemic  situation  for  the  sake  of  creating  the  security  and welfare of migrants by paying attention to adaptability and adapting to the needs  of  the  community,  mutual  understanding  between  the  central  and regional  governments,  integration  of  interests  between  stakeholders,  and maintaining  a  pattern  of  good  relations  in  achieving  the  interests  of overcoming and mitigating Indonesian migrant workers.
Keywords:  Cross  Sectoral,  Mitigation,  Indonesian  Migrant  Workers, Entikong.

## Abstrak
Banyak  negara  yang  melakukan  deportasi  maupun  pemulangan  bagi  para migran demi menekan angka persebaran virus Covid-19. Pandemi global ini telah  memberikan  ancaman  bagi  kesehatan,  ekonomi  maupun  hak asasimanusia  para  pekerja  migran.  Indonesia  telah  melakukan  serangkaian kebijakan penutupan di seluruh gerbang masuk negara termasuk di wilayah Pos  Lintas  Batas  Negara  Entikong,  Kalimantan  Barat  dalam  mengatasi dampak dari pandemi tersebut. Namun, implementasi tersebut belum cukup efektif  untuk  melindungi  keamanan,  serta  hak  atas  kesejahteraan  sosial maupun jaminan kesehatan bagi para pekerja imigran Indonesia. Tujuan dari penelitian  ini  yaitu  untuk  mengeksplorasi  bagaimana  implementasi penanganan  dan  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  khususnya  di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat oleh pemerintah dan para pemangku
kepentingan  selama  masa  pandemi    Covid-19.  Tulisan  ini  akan  dijelaskan dengan deskriptif kualitatif melalui kerangka teori border governance, AGIL Talcot  Parsons  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  serta studi  pustaka  yang  didapatkan  dari  jurnal  dan  laporan  penelitian.  Hasil penelitian  ini  akan  menekankan  bahwa  pentingnya  sinergi  yang  dilakukan pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  di  kawasan  perbatasan Entikong  untuk  memitigasi  pekerja  migran  Indonesia  pada  situasi  pandemi Covid-19  demi  terciptanya  keamanan  dan  kesejahteraan  migran  dengan memperhatikan  kemampuan  adaptasi  dan  menyesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat, saling memahami antara pemerintah pusat dan daerah, integrasi kepentingan  antara  stakeholder,  dan  menjaga  pola  hubungan  baik  dalam pencapaian  kepentingan  penanggulangan  dan  mitigasi  pekerja  migran Indonesia.
Kata  Kunci:  Lintas  Sektoral,  Mitigasi,  Pekerja  Migran  Indonesia, Entikong.

## PENDAHULUAN
Provinsi  Kalimantan  Barat  merupakan  salah  satu  provinsi  di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, salah satunya yaitu  di  wilayah  kabupaten  Sanggau.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik,  di  tahun  2021  penduduk  Sanggau  berjumlah  488.527  jiwa  yang mayoritas penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan (Syamsiah, 2020). Berdasarkan  sisi  sosial  dan  ekonomi,  kesenjangan  yang  terjadi  antara masyarakat  di  kawasan  perbatasan  dengan  penduduk  negara  Malaysia menjadi  pemicu  kehidupan  masyarakat  di  kawasan  perbatasan  yang  lebih condong  ke  negara  tetangga  (Arifin,  2013).  Selain  itu,  rendahnya  tingkat kesejahteraan  yang  dirasakan  masyarakat  menjadi  penyebab  banyaknya kegiatan  seperti ilegal  logging,  ilegal  trading ,  dan trafficking (Johannes, 2019).  Ditambah  lagi  kecenderungan  masyarakat  terhadap  negara  tetangga menjadi  pemicu  lunturnya  nilai  nasionalisme  yang  disebabkan  rendahnya akses  terhadap  informasi  (Mayona  &  Kusmastuti,  2016).  Hal  ini mengakibatkan banyak pekerja migran Indonesia yang berkeinginan bekerja di negara tetangga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan pendapatan yang cukup (Andrian, 2020).
Pada  tahun  2020,  pandemi  Covid-19  yang  menyerang  dunia  tidak hanya  berdampak  kepada  kondisi  perekonomian  negara,  tetapi  juga  bagi para  pekerja  migran  Indonesia  (Noveria  &  Romdiati,  2022).  Salah  satunya adalah bagi para pekerja migran yang melintasi Pos Lintas Batas Negara di
perbatasan  Entikong  Kalimantan  Barat.  Kebijakan lockdown dari pemerintah  Indonesia  dan  adanya  pembatasan  lalu  lintas  orang  dari Malaysia menjadikan pandemi sebagai sumber dilema bagi pekerja migran. Antara harus bertahan untuk tetap bekerja demi melanjutkan kehidupan atau tidak berangkat bekerja karena adanya kebijakan lockdown (Aswindo et al., 2021).
Kawasan perbatasan menjadi ancaman bagi penyebaran virus Covid- 19,  salahsatunya  yaitu  kawasan  perbatasan  Entikong,  Kalimantan  Barat. Terlebih  lagi  di  era  globalisasi,  pergerakan  dan  mobilisasi  manusia khususnya pekerja migran Indonesia  yang kembali ke Indonesia dipandang sebagai penyebab penyebaran penyakit covid-19 (Nizar et al., 2020). Tentu hal  ini  menjadi  sangat  sulit  bagi  para  pekerja  migran  karena  secara  tidak langsung  mereka  mendapatkan  ancaman  dari  segi  ekonomi  dan  juga  hak asasi  manusia  (Pradanti,  2019). Pandemic ini  menyebabkan  banyaknya pekerja  migran  yang  harus  pulang  ke  Indonesia  dan  mengalami  proses karantina dan isolasi (Witono, 2021). Pekerja migran tersebut membutuhkan perlindungan  dengan  memperhatikan  asas  persamaan  hak,  pengakuan  atas martabat  dan  HAM,  demokrasi  dan  keadilan  sosial,  kesetaraan  gender, nondiskriminasi,  anti  perdagangan  manusia,  dan  sinergitas  dari  seluruh pemangku kepentingan (Hajar, 2021).
Berdasarkan  data  rekapitulasi  kepulangan  pekerja  migran  oleh Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  sepanjang  tahun 2020  terjadi  lonjakan  kepulangan  pekerja  migran  Indonesia  melalui  pintu masuk  Pos  Lintas  Batas  Negara  Indonesia  Entikong  dengan  total  kasus pemulangan  PMI  yaitu  sebanyak  4.845  kasus  yang  didominasi  oleh  kasus deportasi  pekerja  migran  yang  bekerja  di  Indonesia  dengan  angka  paling tinggi  adalah  di  Bulan  November  2020  (Martoyo  et  al.,  2022).  Jika dibandingkan  dengan  tahun  2021,  hingga  bulan  Juli  terdapat  2.333  jumlah kepulangan  PMI  melalui  PLBN  Entikong  (Atmajaya,  2021).  Selama pandemi sejak  tahun  2020,  PMI  tentu  mengalami  kerentanan  kehilangan pekerjaan yang juga dipengaruhi dengan adanya perluasan penyebaran virus Sars-Cov-2 . Hal tersebut juga disebabkan oleh kebijakan karantina wilayah dan  pembatasan  aktivitas  masyarakat  yang  berasal  dari  kebijakan
pemerintah  Indonesia  dan  juga  kebijakan lockdown dari  kebijakan  negara tetangga (Alunaza, Mentari, & Lutfie, 2022).
Tentu,  covid-19  ini  sangat  berdampak  baik  secara  sosial,  ekonomi, dan hak asasi manusia. Dari sisi sosial, terbatasnya aktivitas sosial bagi para pekerja migran. Dari sisi ekonomi, tentu deportasi dan pemulangan pekerja migran  ke  Indonesia  melemahkan  pendapatan  mereka.  Serta,  dari  sisi  hak asasi manusia, pandemi ini berdampak terhadap kondisi kesehatan kejiwaan yang disebabkan karena panik dan tekanan dari pemberitaan deportasi yang diterima  oleh  para  pekerja  migran  (Haryanti  2020).  Dampak  lain  dari  sisi hak  asasi  manusia  adalah  tertundanya  keberangkatan  pekerja  migran Indonesia  ke  beberapa  negara  akibat  adanya  pengetatan  lalu  lintas  batas keimigrasian di banyak negara di dunia (Qawiyurrijal et al., 2021).
Tulisan  ini  akan  dijelaskan  dengan  menggunakan  kerangka  teori border  governance.  Pendekatan  ini  menjelaskan  bahwa  perbatasan merupakan  ruang  milik  negara  yang  bersifat  kompleks  yang  terdiri  dari interaksi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pengelolaan perbatasan dalam teori  ini  dijelaskan  sebagai  hal  yang  harus  bersifat  tereintegrasi  dengan memperhatikan  berbagai  aspek  termasuk  keamanan  negara.  Pendekatan terbaik  dalam border  governance adalah  dengan  menggunakan  pendekatan integrated yang  sejalan  dengan  konstruksi  berpikir  yang  sangat memperhatikan aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik (Lay et al., 2013).
Kendati  Indonesia  memiliki  posisi  yang  strategis,  aktualisasi  dan perhatian serius terkait tata kelola Pos Lintas Batas Negara belum diletakkan menjadi  agenda  prioritas. Cross  border  governance kemudian  menjadi pilihan  untuk  mengukur  kebijakan  dan  derajat  kontestasi  sekaligus konektivitas  antar  negara  yang  berhubungan  dengan  penguatan  tata  kelola kawasan  perbatasan.  Hal  ini  menjadi  wujud  pluralitas  institusi  baik  secara lembaga,  ide,  norma,  serta  nilai  untuk  menentukan  model  penguatan cross border  governance yang  relevan.  Analisis  dalam  tulisan  ini  juga  akan dilengkapi dengan AGIL Talcot Parsons yakni kemampuan adaptasi dengan lingkungan  untuk  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  kelompok,  adanya pemahaman  yang  sama  dalam  pencapaian  tujuan,  integrasi  antara kepentingan  dan  stakeholder,  serta  menjaga  pola  hubungan  dalam pencapaian kepentingan yang dimaksudkan (Rahmawati & Jayadi, 2019).
Telah  ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  menjelaskan mengenai upaya mitigasi pekerja migran Indonesia. Dalam tulisan (Alunaza, Mentari,  Putri,  et  al.,  2022)menjelaskan  bahwa  pandemic-19  menjadikan masyarakat  perbatasan  memiliki  entitas  ketergantungan  terhadap  negara Malaysia.  Selain  itu,  dalam  tulisan  (Yuniarti,  2019)  dijelaskan  bahwa pemerintah  pusat  dan  daerah  memiliki  tanggung  jawab  dalam  upaya mitigasi  tetapi  tidak  dijelaskan  secara  spesifik  upaya  mitigasi  yang dilakukan.  Sementara  dalam  tulisan  (Nugrahaningsih  et  al.,  2022) disebutkan  bahwa  upaya  mitigasi  pekerja  migran  Indonesia  menjadi  fokus dari  pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia.  Tulisan  tersebut  menjelaskan faktor  yang  menentukan  berhasilnya  upaya  mitigasi  pekerja  migran Indonesia  pada  saat  pandemi  covid-19  yang  ditekankan  pada  priotitas bersama Indonesia Malaysia dan keterlibatan NGO dan civil society. Tulisan mengenai  kerja  sama  lintas  sektoral  dalam  upaya  mitigasi  pekerja  migran Indonesia  di  kawasan  perbatasan  masih  sangat  terbatas.  Tulisan  ini kemudian  menjadi  penting  karena  kebaharuan  dari  tulisan  ini  dapat digunakan untuk melihat sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan  berbagai  kebijakan  yang  diimplementasikan  sebagai  upaya penanggulangan dan prevensi kerentanan yang terjadi dan dialami oleh para pekerja migran Indonesia selama pandemi covid-19.
Jika  dikaitkan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti,  terdapat kecenderungan untuk menempatkan rezim berbasis pemikiran negara untuk menjelaskan bagaimana negara menjaga dan mengelola kawasan perbatasan, termasuk  di  dalamnya  meningkatkan  tata  kelola  daerah  perbatasan  (Zein, 2020).  Paradigma  dalam cross  border  governance memberikan  batasan yang  lebih  ketat  bagi  negara  untuk  menggunakan  kekuatan  dan  asas koersinya.  Pada  kajian  ini,  peneliti  berusaha  melakukan  pemetaan  rezim untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan tata kelola Pos Lintas Batas Negara yakni keamanan dan perlindungan, ekonomi dan pasar internasional  dari  konektivitas  yang  terjadi  di  Pos  Lintas  Batas  Entikong, serta institusi dan governance yang bersifat multi-level.
Permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah pandemi covid-19  yang berpengaruh  terhadap  pekerja  migran  yang  membutuhkan  penanganan  dan perlindungan  akibat  deportasi  dan  pemulangan  ke  Indonesia.  Tujuan  dari
tulisan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penanganan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia selama masa pandemi di  Perbatasan  Entikong  Kalimantan  Barat.  Penulis  berargumen  bahwa pemerintah pusat dan daerah melakukan sinergi  untuk memitigasi covid-19 yang  berdampak  terhadap  pekerja  migran  Indonesia.  Tulisan  ini  terbagi menjadi  enam  bagian  penting  dalam  menjelaskan  upaya  perlindungan  dan penanganan terhadap pekerja migran. Pertama penanggulangan dan prevensi dari ancaman human security. Kedua, peningkatan kapasitas pihak imigrasi dan  kebijakan  easy  paspor.  Ketiga,  sinergi  pemerintah  daerah  dan pemerintah Malaysia terkait penambahan fasilitas karantina. Keempat, kerja sama  pencegahan  pelintas  ilegal  dan  pembentukan  pilar  Entikong.  Kelima, hambatan dan kendala mitigasi pekerja migran di perbatasan Entikong.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif dengan  teknik  pengumpulan  data  yang  didapatkan  berdasarkan  hasil wawancara  dan  studi  pustaka  (Fadli,  2021).  Data  primer  dalam  tulisan  ini diperoleh  dari  hasil  wawancara  mendalam  kepada  informan  kunci  dan informan  pendukung  (Sondak,  2019).  Informan  kunci  dalam  hal  ini  adalah Koordinator  BP2MI  Entikong.  Sedangkan  informan  pendukung  adalah kepala  imigrasi  kelas  II  Entikong  Kalimantan  Barat,  Camat  Entikong,  staf dari  PLBN  Entikong,  serta  tokoh  masyarakat  di  kawasan  Perbatasan Entikong, Pak Jevon. Tulisan ini merupakan penelitian  yang menggunakan metode  kualitatif  dengan  kerangka  teori border  governance dan AGIL Talcot Parsons . Adapun jenis data sekunder yang ditampilkan dalam tulisan ini  adalah  data  yang  merupakan  hasil  dari  studi  pustaka  yang  berasal  dari jurnal  dan  laporan  penelitian  (Ahyar  et  al.,  2020).  Data-data  yang  sudah diperoleh kemudian sudah melalui proses triangulasi data sehingga diambil data yang dapat mendukung penjelasan akhir dari tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Penanggulangan  Terhadap  Ancaman Human  Security Pemerintah  di Perbatasan Entikong
Dampak  negatif  dari  Covid-19  di  aspek human  security menghadirkan  urgensi  bagi  unit-unit  pemerintah  di  PLBN  Entikong  untuk mengupayakan  tata  kelola  terbaiknya.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  pada  salah satu  unit  Pemerintah  yakni  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia (BP2MI)  yang  memperpendek  jam  operasional  kantor  mereka  hanya menjadi  enam  jam  yakni  pada  pukul  08.00 WIB  hingga  pukul  14.00  WIB. Hal  ini  mengalami  perubahan  dari  sebelumnya,  yang  dimana  BP2MI memiliki jam operasional kerja dua belas jam yakni pada pukul 05.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB (Atmajaya, 2021). Limitasi aktivitas ini ditujukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, hal ini dilandaskan pada fakta bahwa  kegiatan  atau  aktivitas  yang  berlangsung  lama  disinyalir  dapat meningkatkan  potensi  penyebaran  Covid-19  bagi  karyawan  atau  pekerja. Untuk  itu  pembatasan  jam  operasional  merupakan  langkah  awal  yang dilakukan  BP2MI  untuk  meningkatkan  kualitas health  security dan environment security di lingkungan kerja BP2MI.
Bersamaan  dengan  pembatasan  jam  operasional,  BP2MI berkoordinasi  dengan  PLBN  Entikong  untuk  meningkatkan  kapasitas  di pintu  kedatangan  dalam  menerima  kepulangan  Pekerja  Migran  Indonesia (PMI)  dari  Malaysia  (Angga  Atmajaya,  2021).  Tindakan  tersebut merupakan  respon  dari  BP2MI  atas  perintah  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Barat  terkait  penutupan  jalur  keberangkatan  PLBN  Entikong, menyusul  tindakan  dari  Pemerintah  Malaysia  yang  memberlakukan kebijakan lockdown di  negaranya . Fokus  terkait  peningkatan  kapasitas  di pintu  kedatangan  yang  dilakukan  BP2MI  merupakan  upaya  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  mempercepat  mobilitas  PMI  yang ingin  masuk  ke  Indonesia.  Hal  ini  dapat  menjadi  bukti  bahwa  BP2MI menguatkan  tata  kelola human  security- nya  terutama  pada  aspek personal security bagi PMI yang ingin masuk ke Kalimantan Barat.
Fakta  pandemi  juga  bersamaan  dengan  penetapa  kebijakan lockdown, seperti hasil wawancara dengan Koordinator BP2MI:
“ Pemerintah Pusat baru-baru ini akibat melonjaknya kasus positif Covid-19  di  Indonesia,  maka  pelacakan  (tracking)  merupakan  hal pertama  yang  wajib  untuk  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas pengelolaan human security Indonesia saat ini. Selaras dengan hal itu,  BP2MI  bersama  unit-unit  terkait  seperti  Dinas  Kesehatan, Satgas Pamtas dan Badan Kepolisian juga menerapkan pelayanan dan  syarat  baru  bagi  PMI  dari  Malaysia  yang  ingin  masuk  ke Indonesia,  yakni  tes  PCR  sebagai  prosedur  pemeriksaan  status kesehatan” (Atmajaya, 2021).
Adapun hal tersebut dilakukan untuk mencegah PMI yang tertular atau  mengidap  gejala  Covid-19  masuk  ke  wilayah  Kalimantan  Barat. Terdapat  implikasi  positif  yang  dihadirkan  oleh  kebijakan  PPKM  dari Pemerintah  Pusat  terhadap  kualitas  pengelolaan human  security di  PLBN Entikong,  hal  ini  dilandaskan  pada  fakta  bahwa  kualitas  prosedur pencegahan  penyebaran  Covid-19  di  PLBN  Entikong  telah  mengalami peningkatan  sebab  sebelumnya  syarat  tes  kesehatan  yang  diterapkan  untuk PMI dari Malaysia hanya berupa tes antibody (Atmajaya, 2021).
Setelah  pemberlakuan  pemeriksaan  kesehatan  atau  tes  PCR, BP2MI  bersama  unit-unit  Pemerintah  di  PLBN  Entikong  juga  menerapkan aturan  karantina  bagi  PMI  yang  telah  melakukan  tes  PCR  atau  yang  telah memiliki dokumen tes PCR dari Malaysia. Mengenai mekanisme pelayanan tes  PCR,  karantina  dilaksanakan  setelah  PMI  menerima  hasil  tes  PCR  dari Satgas  Kesehatan  PLBN  Entikong,  setelah  itu  PMI  dibawa  dengan menggunakan  kendaraan  angkutan  menuju  tempat  karantina.  PMI  yang telah  sampai  nantinya  akan  di  karantina  selama  8  hari  (Atmajaya,  2021). Melalui  fakta  di  atas,  dapat  dikatakan  BP2MI  juga  berfokus  pada  aspek community security melalui tracking atau monitoring status kesehatan PMI, agar kepulangan PMI tidak membahayakan masyarakat di daerah asalnya.
Peningkatan  Kapasitas  Pihak  Imigrasi  Entikong  pada  Mobilitas  Legal dan  Ilegal  dari  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  dan  Kebijakan Eazy Passport
Selama pandemi Covid-19 terdapat dua jenis PMI yang masuk ke wilayah Kalimantan  Barat  yakni  PMI  Imigrasi  Mandiri dan PMI Deportasi KBRI/KJRI.  PMI  Imigrasi  Mandiri  adalah  warga  Indonesia  yang  pulang secara independen melalui pintu kedatangan PLBN Entikong melalui proses
pemeriksaan  keimigrasian,  sedangkan  PMI  Deportasi  KBRI/KJRI  adalah warga  Indonesia  bermasalah  yang  dipulangkan  oleh  Pemerintah  Malaysia melalui  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  atau  Konsulat  Jenderal Republik  Indonesia  (KJRI)  di  Malaysia.  Seperti  pernyataan  Surabil  dalam hasil wawancara, ia menegaskan bahwa:
“ penyebaran  pandemi  Covid-19  di  sekitar  PLBN  Entikong mengakibatkan  frekuensi  pelayanan  Kantor  Imigrasi  Kelas  II Entikong  mengalami  penurunan.  Penurunan  tersebut  terjadi  pada dua  jenis  pelayanan  Kantor  Imigrasi  yakni  izin  lalu  lintas perbatasan  dan  izin  tinggal  keimigrasian  bagi  warga  asing ” (Surabil, 2021).
Dengan  menurunnya  frekuensi  pada  dua  jenis  pelayanan  tersebut bersamaan  dengan  aturan  penutupan  pintu  keberangkatan  PLBN  Entikong, Kantor Imigrasi Kelas II Entikong mengalihkan fokus pelayanannya di pintu kedatangan  dengan  menambah  kapasitas  tenaga  kerja    untuk  mempercepat proses  keimigrasian  PMI  yang  ingin  masuk  ke  wilayah  Kalimantan  Barat. Tindakan  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  Undang-Undang  tentang Keimigrasian bahwa Warga Negara Indonesia yang ingin pulang ke wilayah Republik Indonesia tidak boleh ditolak (Surabil, 2021). Upaya mempercepat proses  keimigrasian  PMI  melalui  peningkatan  kapasitas  tenaga  kerja  di pintu  kedatangan  PLBN  merupakan  langkah  yang  mengisyaratkan  bahwa pihak  Imigrasi  menguatkan  tata  kelola human  security- nya,terutama  pada aspek personal  security bagi  PMI  agar  tidak  memakan  waktu  lama  dalam proses administrasi kepulangannya sebelum memasuki wilayah Kalimantan Barat.
Di samping berfokus pada mobilitas legal kepulangan PMI, pihak Imigrasi  juga  berfokus  pada  kasus  mobilitas  ilegal  PMI  atau  warga Indonesia.  Hal  ini  didasarkan  pada  fakta  bahwa  kepulangan  PMI  dari Malaysia  tidak  hanya  melalui  jalur  legal  PLBN  Entikong  akan  tetapi  juga melalui jalur-jalur tikus yang tersebar di sekitar PLBN Entikong. Mobilitas PMI melalui jalur non-prosedural atau ilegal dapat dilihat sebagaimana pada grafik di bawah ini.
Grafik 1. Angka Kepulangan PMI Jalur Non-Prosedural
Sumber : Data Olahan Peneliti dari PLBN Entikong
Berdasarkan  data  di  atas,  angka  kepulangan  PMI  jalur  ilegal cenderung  meningkat  dari  tahun  2020  hingga  2021.  Hal  ini  dikarenakan kebijakan  berkepanjangan  antara  kedua  negara  yang  sangat  mempengaruhi kehidupan  ekonomi  dan  sosial  sehingga  masyarakat  terpaksa  melakukan mobilitas  ilegal  menuju  Malaysia  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka. Berdasarkan  pernyataan  dari  Surabil,  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar Entikong  memiliki  ketergantungan  terhadap  Malaysia  dari  aspek  ekonomi maupun sosial (Surabil, 2021). Dengan relevansi kedua fakta tersebut dapat dikatakan  bahwa  jumlah  mobilitas  ilegal  baik  pergi  atau  pulang  akan berpotensi  mengalami  peningkatan  pada  waktu  yang  akan  datang.  Untuk mencegah  kejadian  mobilitas  ilegal  yang  dapat  meningkatkan  ancaman human  security terkhususnya community  security bagi  masyarakat  sekitar Entikong , pihak Imigrasi bekerja sama dengan Satgas Pamtas, BP2MI serta unit  pemerintah  lainnya  dengan  melakukan  patroli  rutin  di  jalur-jalur  tikus dan  penindakan  sigap  melalui  mekanisme  yang  telah  ditetapkan.  Terkait mekanismenya,  para  pelintas  yang  ditangkap  akan  diperiksa  secara keamanan,  lalu  dilakukan  pemeriksaan  kesehatan  dan  karantina,  kemudian dari pihak BP2MI akan memulangkan pelintas tersebut ke Pontianak untuk dikembalikan  ke  daerah  asal  atau  ke  tempat  asalnya  di  sekitar  Entikong (Surabil, 2021).
10 1 11 47 11 58 0 20 40 60 80 100 Laki-Laki Perempuan Jumlah A N GKA A C UA N JENIS KELAMIN Rekapitulasi Angka   Kepulangan PMI

## Non-Prosedural (Jalur Ilegal)
2020 2021
Selain  itu  berfokus  pada  mobilitas  legal  dan  ilegal  PMI,  pihak Imigrasi  juga  menerapkan  upaya  independen  dalam  rangka  meningkatkan kualitas  dan  kuantitas  pelayanannya  di  masa  pandemi  Covid-19  yakni penerapan  kebijakan  dengan  membuka  jenis  pelayanan  baru  bernama Eazy Passport. Kebijakan  ini  merupakan  prosedur  baru  yang  ditetapkan  oleh Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Indonesia  untuk  mempermudah  masyarakat dalam membuat dokumen paspor selama pandemi Covid-19. Terkait teknis pelaksanaannya,  pihak  Imigrasi  akan  memproses  permohonan  masyarakat yang ingin membuat paspor dengan syarat 50 pemohon yang telah terdaftar setelah  pihak  Imigrasi  mendatangi  kediaman  warga  untuk  pengambilan biometrik dan persyaratan lainnya (Surabil, 2021).
Meskipun  selama  pandemi  Covid-19  Pemerintah  Malaysia menutup  perbatasannya,  menurut  penuturan  Surabil  tetap  ada  lalu  lintas keberangkatan  dari  PLBN  Entikong  ke  Malaysia  namun  untuk  keperluan genting seperti perawatan sakit keras, akan tetapi pemberlakuan hal tersebut juga  tetap  berdasarkan  persetujuan  dari  pemerintah  Malaysia.  Untuk mendapatkan izin  dari Pemerintah Malaysia, PMI  atau WNI  harus mengisi persyaratan khusus ( application form ) yang nantinya akan dikirim ke KJRI Malaysia  apabila  memenuhi  persyaratan  maka  akan  diterima  begitu  pula sebaliknya (Surabil, 2021).
Sebelum  pandemi  Covid-19,  pihak  PLBN  Entikong  menerapkan prosedur  lalu  lintas  sesuai  standar  internasional  yakni  CIS  ( Customs, Immigration,  Security ).  Namun  setelah  menyebarnya  pandemi  Covid-19, PLBN  Entikong  menambah  prosedur  baru  yakni  CISQ  ( Customs, Immigration, Security, Quarantine ). Tambahan prosedur tersebut merupakan  bentuk  aplikasi  tata  kelola  pihak  PLBN  Entikong  dalam meningkatkan  keamanan  manusia  ( human  security )  di  wilayah  Kalimantan Barat.  Aturan  baru  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  untuk menutup  pintu  keberangkatan  menuju  Malaysia  membuat  seluruh  instansi mulai dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong, Dinas Kesehatan atau Satgas Covid,  Badan  Kepolisian  Entikong  serta  Satgas  Pamtas  (TNI)  di  PLBN Entikong mengalihkan kapasitasnya di pintu kedatangan untuk mempercepat  prosedur  mobilitas  kepulangan  PMI  yang  akan  memasuki wilayah Kalimantan Barat.
Mengenai  prosedur  CISQ,  terkhusus  untuk  lalu  lintas  barang  maka akan  diproses  dan  dikelola  oleh  pihak  Bea  Cukai  ( Customs ),  namun  untuk lalu  lintas  PMI  baik  jalur  mandiri  maupun  deportasi  akan  diproses  melalui tiga  tahapan  yakni  dimulai  dari  pengecekan  oleh  pihak  Imigrasi ( Immigration )terkait  dokumen-dokumen  sah  seperti  paspor,  kemudian berlanjut  ke  proses  pengecekan  keamanan  dan  status  PMI  oleh  Badan Kepolisian  ( Security ),  dan  pengecekan  kesehatan  seperti  tes  PCR  atau antigen  dan  prosedur  karantina  bagi  PMI  oleh  Satgas  Kesehatan ( Quarantine ),  setelah  melawati  tahapan  tersebut  penanganan  PMI  akan diserahkan  ke  BP2MI  untuk  dimobilisasi  ke  dua  tempat  karantina  yakni  di Terminal  Barang  Internasional  untuk  PMI  domilisi  Kalimantan  Barat  dan Dinas  Sosial  Pontianak  untuk  PMI  yang  berdomilisi  di  luar  Kalbar  agar cepat  pemulangannya  melalui  Bandara  (Surabil,  2021).  Untuk  lebih  jelas prosedur  penanganan  kepulangan  PMI  dapat  dilihat  pada  skema  di  bawah ini.
Sumber: Data Olahan Peneliti dari PLBN Entikong
Tahap  pertama,  ketika  PMI  sampai  di  pintu  kedatangan  PLBN Entikong  akan  diarahkan  untuk  berbaris  dan  menunggu  giliran  antri menuju  pos-pos  pengecekan  dokumen  administrasi  seperti  paspor  atau surat-surat penting lainnya. Setelah melakukan antrian, tahap selanjutnya
Dilakukan pengecekan
dokumen-dokumen sah seperti  Paspor  terhadap PMI  oleh  Pihak  Imigrasi ( Immigration ) Pemeriksaan status keamanan dan latar belakang oleh Pihak Kepolisian ( Security )
Mobilisasi PMI ke TBI, Gedung Karantina atau Dinas Sosial Pontianak oleh BP2MI
Pemeriksaan  kesehatan dengan  tes  PCR  atau Antigen oleh Satgas Covid  /  Dinas  Kesehatan Sanggau ( Quarantine ) PMI sampai dan mengantri di pintu Kedatangan PLBN Entikong

## Skema Prosedur Penanganan Kepulangan PMI
Skema 1. Prosedur Penanganan Kepulangan PMI (ISQ) oleh Unit-Unit Pemerintah di PLBN Entikong
yakni  penerapan  prosesdur Immigration berupa  pengecekan  dokumen- dokumen  sah  PMI  seperti  paspor  dan  surat  perjalanan  lintas  batas  oleh pihak  Kantor  Imigrasi.  Pada  tahap Immigration ,  petugas  Imigrasi  akan melakukan pemeriksaan lintas batas PMI dan tenggat waktu paspor yang dimiliki  oleh  PMI.  Tahapan  berikutnya  dalam  prosedur  penerimaan kepulangan  PMI  adalah Security berupa  pemeriksaan  keamanan  oleh pihak Kepolisian dari Kapolsek Kecamatan Entikong.
Pada  tahap  ini,  Polsek  Entikong  akan  melakukan  pemeriksaan keamanan  berupa  latar  belakang,  riwayat  kriminal,  status  dan  motif mobilitas  dari  PMI.  Setelah  melaksanakan  serangkaian  proses pemeriksaan  keamanan,  PMI  akan  melalui  proses Quarantine yang dimana  diarahkan  menuju  tempat  pemeriksaan  kondisi  kesehatan  untuk di  tes  melalui  metode  PCR  atau  Antigen  dari  Satgas  Covid  (Dinas Kesehatan).  Setelah  melakukan  tes  pemeriksaan  kesehatan  dan menunggu  hasil  tes  PCR/Antigen  keluar,  PMI  akan  diangkut  dengan kendaraan umum menuju tempat penampungan untuk dikarantina selama 8 hari.

## Gambar 1. Ilustrasi Penanganan Mobilitas Kepulangan PMI
Sumber: Gambar diambil oleh Peneliti di PLBN Entikong
Pemeriksaan oleh Imigrasi Proses Registrasi Tes PCR/Antigen Mobilisasi Setelah Pemeriksaan Menuju Tempat
Karantina
Sinergi  dengan  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Malaysia  terkait Penambahan Fasilitas Karantina serta Pencegahan Potensi Suspect
Selama  pandemi  Covid-19,  terdapat  dua  jenis  PMI  yang  pulang melalui  perbatasan  Entikong  yakni  PMI  berdomilisi  Kalbar  dan  di  luar Kalbar.  Kedua  jenis  PMI  tersebut  dibagi  lagi  menjadi  dua  jalur  mobilitas yakni  jalur  KBRI/KJRI  dan  jalur  Deportasi  Imigrasi.  Menurut  penuturan Angga Atmajaya, mobilitas kepulangan PMI melalui PLBN Entikong tidak dapat  diperkirakan  baik  dari  segi  waktu  maupun  jumlahnya  (Atmajaya, 2021).  Hal  ini  dapat  dilihat  sebagaimana  yang  tertera  pada  grafik rekapitulasi  mobilitas  kepulangan  PMI  berdasarkan  domisili  tahun  2020  di bawah ini.

## Grafik 2. Angka Kepulangan PMI Jalur Gabungan (KBRI/KJRI) Berdasarkan Domisili Tahun 2020
Sumber : Data Olahan Peneliti dari PLBN Entikong
Berdasarkan  grafik  di  atas,  terdapat  indikasi  fluktuatif  pada mobilitas kepulangan PMI sepanjang tahun. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah PMI yang berdomilisi Kalbar pada bulan Januari yakni sejumlah 155 orang  dan  PMI  yang  berdomisili  di  luar  Kalbar  sejumlah  118  orang. Sedangkan,  pada  bulan  Februari,  mobilitas  PMI  masing-masing  domisili mengalami penurunan yakni 73 orang untuk PMI berdomisili Kalbar dan 95 orang untuk  PMI berdomisili di  luar Kalbar. Dalam rentang waktu  sebulan (Januari-Februari)  kepulangan  PMI  berdomisili  Kalbar  mengalami
155 73 262 158 341 114 91 269 189 142 380 184 118 95 298 200 310 127 82 165 153 187 402 215 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 A NGKA A C UA N RENTANG BULAN

## Rekapitulasi Angka  Kepulangan PMI
Berdasarkan Domisili Tahun 2020 Asal Kalbar Luar Kalbar
penurunan  sebesar  32%,  sedangkan  angka  kepulangan  PMI  yang berdomilisi  di  luar  Kalbar  menurun  sebesar  45%.  Pada  bulan  berikutnya yakni  Maret,  mobilitas  kepulangan  PMI  yang  berdomisili  Kalbar  dan  luar Kalbar justru melonjak dengan sangat tinggi yakni peningkatan sebesar 78% untuk  PMI  berdomisili  Kalbar  dengan  jumlah  262  orang  dan  peningkatan sebesar 76% untuk PMI berdomisili luar Kalbar dengan jumlah 298 orang.
Berlanjut  pada  bulan-bulan  berikutnya,  mobilitas  PMI  semakin mengalami  fluktuasi  yang  tidak  terkendali,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  bulan Mei  dan  November  yang  memperlihatkan  angka  kepulangan  PMI mengalami  lonjakan  hampir  tiga  kali  lipat  dibandingkan  pada  masing- masing  bulan  sebelumnya  yakni  April  dan  Oktober,  sedangkan  pada  Juni dan  Desember  angka  kepulangan  PMI  berdasarkan  domisili  mengalami penurunan  hampir  70%  dibandingkan  pada  masing-masing  bulan sebelumnya  yakni  bulan  Mei  dan  November.  Fakta  bahwa  Pemerintah Malaysia  masih  memberlakukan lockdown membuat  pintu  Keberangkatan PLBN  Entikong  nihil  pelayanan  indikasi  fluktuatif  pada  kepulangan  PMI berlanjut  pada  tahun  2021  sebagaimana  yang  ditunjukkan  pada  grafik  di bawah ini.
Grafik 3. Angka Kepulangan PMI Jalur Gabungan (KBRI/KJRI)

## Berdasarkan Domisili Tahun 2021
Sumber : Data Olahan Peneliti
Berdasarkan  data  rekapitulasi  angka  kepulangan  PMI  tahun  2021 yang  baru  terhitung  sampai  bulan  Juli,  terlihat  bahwa  fluktuasi  pada
146 234 176 38 261 113 68 90 209 198 82 264 163 113 0 50 100 150 200 250 300 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli AN G K A ACU AN RENTANG WAKTU Rekapitulasi Angka Kepulangan  PMI Berdasarkan  Domisili Tahun 2021 Asal Kalbar Luar Kalbar
mobilitas  kepulangan  PMI  masih  terjadi.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  bulan Januari  yang  menunjukkan  angka  kepulangan  PMI  berdomisili  Kalbar sebanyak  146  orang  dan  90  orang  untuk  PMI  luar  Kalbar  mengalami peningkatan    masing-masing  sebesar  62%  dan  70%  pada  bulan  Februari, dengan  rincian  234  orang  untuk  PMI  berdomisili  Kalbar  dan  209  orang untuk  PMI  di  luar  Kalbar.  Pada  bulan-bulan  berikutnya  hingga  Juli, fluktuasi pada mobilitas kepulangan PMI masih terjadi.
Kepulangan  PMI  yang  melalui  PLBN  Entikong  dalam  rentang tahun 2020 hingga 2021 cenderung mengalami fluktuasi sehingga unit-unit Pemerintah  di  PLBN  Entikong  sulit  untuk  menangani  dan  mengantisipasi hal  tersebut.  Hadirnya  kendala  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  fasilitas karantina  dalam  menampung  kepulangan  PMI  karena  alokasi  PMI  hanya terpusat  di  Terminal  Barang  Internasional  (TBI).  Sebagai  respon  atas permasalahan  ini,  Pemerintah  Provinsi  memberikan  bantuan  berupa tambahan  fasilitas  karantina  di  Pontianak  (Atmajaya,  2021).  Fakta  bahwa terdapat  dua  jenis  PMI  yang  melakukan  mobilitas  yakni  PMI  berdomisili Kalbar  dan  di  luar  Kalbar  menjadi  dasar  pembagian  tempat  karantina. Berdasarkan pernyataan dari Surabil, fasilitas karantina yang berada di dekat PLBN  Entikong  yakni  TBI  dikhususkan  untuk  PMI  berdomisili  Kalbar. Sedangkan  PMI  berdomisili  di  luar  Kalbar  akan  dialokasikan  ke  fasilitas karantina  yang  berada  di  Pontianak,  hal  ini  dimaksudkan  agar  mobilisasi PMI  luar  Kalbar  ke  daerah  asalnya  menjadi  lebih  cepat  dengan  melalui Bandara Internasional Supadio (Surabil, 2021).
Terkait dengan penambahan tempat karantina, persoalan baru pun hadir  yakni  indikasi  tidak  terlacaknya  status  kesehatan  PMI  ( suspect ) terutama PMI  yang melalui jalur KBRI/KJRI baik yang berdomisili Kalbar maupun luar Kalbar. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya  ancaman penyebaran  Covid-19  bagi  masyarakat  kota  Pontianak.  Dengan  merujuk pada kasus suspect yang pernah terjadi pada PMI jalur KBRI/KJRI, dimana hasil  tes  PCR  baru  keluar  setelah  mereka  sampai  di  tempat  karantina  dan akibatnya membuat beberapa pekerja di PLBN Entikong tertular Covid-19, pihak PLBN mengupayakan pencegahan terhadap kejadian tersebut dengan menghubungi  pihak  KJRI  Malaysia  untuk  merubah  prosedurnya  dengan mempercepat  proses  hasil  tes  PCR  PMI  yang  akan  dideportasi.  Alhasil,
prosedur  pengecekan  kesehatan  PMI  yang  akan  dipulangkan  melalui  jalur KBRI/KJRI  menjadi  lebih  cepat  yakni  sehari  sebelum  (H-1)  pemulangan PMI hasil tes PCR telah dikeluarkan Atmajaya, 2021).
Berdasarkan pemaparan di atas, upaya PLBN Entikong dan pihak- pihak  terkait  dalam  menangani  keterbatasan  fasilitas  karantina  dan pencegahan  terhadap  potensi  penyebaran  Covid-19  melalui  PMI suspect merupakan  bukti  bahwa  penguatan  tata  kelola human  security oleh  PLBN Entikong  dan  unit-unit  Pemerintah  di  dalamnya  berjalan  dengan  baik, terkhususnya  pada  aspek health  security dan community  security yang dibuktikan  dengan  kategorisasi  tempat  karantina  PMI  berdasarkan  domisili untuk  menghindari  kepenuhan  tempat  penampungan  yang  merujuk  pada indikator health  security dan  upaya  pencegahan  mobilitas  PMI suspect ke Pontianak yang merujuk pada community security .

## Pembahasan
Kerjasama  Pencegahan  Pelintasan  Ilegal  dan  Pembentukan  Forum “Pilar Entikong”
Selain berfokus pada pelayanan jalur sah kepulangan PMI dengan berbagai  prosedur  yang  telah  ditetapkan,  pihak  PLBN  Entikong  beserta seluruh  unit-unit  yang  beroperasi  juga  melakukan  sinergi  yang  kuat  untuk mencegah kepulangan dan kepergian PMI melalui jalur ilegal atau tidak sah yakni  dengan  penempatan  Satgas  pada  setiap  titik  jalan  tikus  di  sekitar wilayah PLBN Entikong. Satgas yang ditempatkan pada jalan-jalan tikus di sekitar  PLBN  Entikong  akan  berjaga  dan  melakukan  patrol  rutin.  Menurut Angga  Atmajaya,  apabila  warga  Indonesia  maupun  warga  Malaysia tertangkap  sedang  melintasi  jalur  tikus  tersebut,  pihak  Pamtas  menindak mereka sesuai prosedur atau protokol yang telah ditetapkan.
Dengan  hal  ini,  pelintasan  ilegal  yang  terjadi  di  sekitar  PLBN Entikong  yang  dapat  meningkatkan  ancaman  terhadap human  security di sekitar PLBN Entikong dapat dicegah. Persoalan mengenai pelintasan ilegal merupakan  masalah  yang  kompleks  lantaran  berkaitan  dengan  aspek ekonomi dan sosial warga-warga lokal di sekitar PLBN Entikong, terlebih di masa  pandemi  Covid-19  dimana  roda  perekonomian  dan  aktivitas  sosial
menjadi  terhambat,  maka  potensi  untuk  pelintas  ilegal  akan  semakin  besar pula.
Sumber : Data Olahan Peneliti dari PLBN Entikong
Dalam  menangani  pelintas  ilegal  yang  tertangkap  di  jalan  tikus, PMI atau WNI yang ditangkap oleh Satgas Pamtas ketika sedang berpatroli akan  melakukan  pemeriksaan  keamanan  melalui  pengecekan  KTP  dan dokumen-dokumen  pendukung  lainnya  serta  pemeriksaan  motif  pelintas ilegal  tersebut.  Setelah  dilakukan  pemeriksaan  keamanan,  PMI  atau  WNI yang  melintas  secara  ilegal  tersebut  akan  dimobilisasi  ke  pihak  Satgas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan melalui tes PCR atau  Antigen.  Tahapan  berikutnya  setelah  hasil  tes  keluar,  PMI  atau  WNI akan dibawa menuju tempat penampungan untuk menjalani masa karantina selama  kurang  lebih  8  hari.  Tahap  terakhir,  setelah  masa  karantina  selesai, PMI  atau  WNI  akan  ditangani  oleh  pihak  BP2MI  untuk  dipulangkan  ke daerah asal mereka.
Selain  melaksanakan  sinergi  untuk  mencegah  mobilitas  ilegal, unit-unit Pemerintah juga memanfaatkan media digital untuk berkoordinasi melaporkan  kondisi  terkini  penanganan  dampak  Covid-19  di  PLBN Entikong.  Sebagaimana  penuturan  dari  Camat  Entikong,  unit-unit
PMI atau WNI tertangkap oleh  Satgas  Pamtas  yang sedang berpatroli
Mobilisasi  PMI  atau  WNI
menuju tempat pemeriksaan kondisi kesehatan Pemulangan  ke daerah asal oleh BP2MI Pemeriksaan  keamanan oleh pihak Satgas Pamtas Pelaksanaan karantina bagi  PMI  atau  WNI  yang tertangkap

## Skema Prosedur Penanganan Pelintas Ilegal
Skema 2. Prosedur Penanganan Pelintas Ilegal di PLBN Entikong
Pemerintah  di  PLBN  Entikong  membuat  forum  diskusi  bernama  “Pilar Entikong”  via  jejaring  sosial whatsapp. “ Adapun  tujuan  dibuatnya  grup whatsapp  tersebut  dimaksudkan  untuk  melaporkan  perkembangan  kondisi terkini serta efektivitas penerapan kebijakan dan aturan di PLBN Entikong. Lebih  lanjut,  forum  “Pilar  Entikong”  juga  berfungsi  sebagai  tempat melaporkan  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  unit-unit  Pemerintah dalam penanganan dampak Covid-19 ” (Kosmas, 2021).
Kendala-kendala  tersebut  nantinya  akan  langsung  diteruskan  ke pihak Provinsi untuk ditinjau atau ditindak lebih lanjut (Nainggolan, 2021). Berdasarkan  fakta-fakta  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  PLBN  Entikong telah  melakukan  upaya  penguatan  tata  kelola human  security. Hal  ini dibuktikan dengan sinergi antar unit dalam mencegah pelintasan ilegal yang merujuk  pada  peningkatan  kualitas personal  security bagi  PMI  atau  WNI yang  melintas  secara  ilegal  dan community  security bagi  masyarakat Entikong . Kerja  sama  lintas  sektoral  disini  dimaksudkan  agar  pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses mitigasi dan penanggulangan pekerja migran Indonesia dapat beradaptasi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Malaysia.  Selain  itu,  kebijakan  penanganan  pencegahan  pekerja  migran ilegal disesuaikan dengan kebutuhan dari para pekerja migran.
Hambatan dan Kendala dalam Penguatan Tata Kelola Human Security di Pos Lintas Batas Negara Entikong
Penumpukan Pekerja Migran Indonesia Ketika Jeda Waktu Pemeriksaan

## Kesehatan dan Pelaksanaan Karantina
Sejak  ditetapkannya  kebijakan lockdown oleh  Pemerintah Malaysia,  pintu  perbatasan  PLBN  Entikong  mengalami  lonjakan kepulangan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI).  Lonjakan  kepulangan  PMI menghadirkan  beberapa  permasalahan  salah  satunya  kendala  penumpukan PMI  pada  saat  jeda  waktu  keluarnya  hasil  tes  pemeriksaan  kesehatan  dan pelaksanaan  prosedur  karantina.  Sebagaimana  penuturan  dari  Angga Atmajaya,  penumpukan  PMI  sering  terjadi  ketika  PMI  menunggu  hasil  tes PCR  dan  menunggu  kendaraan  angkutan  untuk  dibawa  menuju  tempat karantina.  Hal  ini  disebabkan  oleh  mobilitas  PMI  yang  tidak  dapat diprediksi  baik  dari  segi  waktu  maupun  jumlahnya  (Atmajaya,  2021).
Akibat  dari  penumpukan  tersebut,  prosedur  pemulangan  dan  pelaksanaan protokol  kesehatan  yang  seharusnya  mempercepat  mobilitas  dan meningkatkan  kualitas health  security serta personal  security terhadap PMImenjadi tidak efektif dan efisien.
Implikasi  lain  dari  penumpukan  tersebut  yakni  limitasi  aktivitas dan  kegiatan  operasional  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  hal  ini dibuktikan dengan jam operasional PLBN Entikong beserta unit Pemerintah lainnya  menjadi  bertambah  hingga  pukul  15.00  WIB  karena  melayani jumlah  PMI  yang  datang  terus-menerus  tanpa  dibatasi  oleh  pihak  PLBN Entikong. Indikasi mengenai tidak adanya pembatasan dari PLBN Entikong dalam  menerima  kepulangan  PMI  sejatinya  merupakan  tindakan  yang selaras  dengan  Pasal  14  Ayat  1  dalam  Undang-Undang  No  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian,  bahwa  warga  Indonesia  yang  ingin  pulang  ke Indonesia  tidak  boleh  ditolak.  Meskipun  demikian,  penumpukan  yang terjadi  ketika  proses  kepulangan  PMI  di  PLBN  Entikong  tetap  saja  sangat berbahaya  dan  berpotensi  meningkatkan  angka  penyebaran  Covid-19.  Hal ini  tentu  saja  berimplikasi  pada  meningkatnya  ancaman  terhadap human security khususnya  pada  aspek heatlh  security,  community,  personal security bagi lingkungan kerja PLBN Entikong, pekerja atau karyawan, PMI dan  masyarakat  daerah  asal  PMI.  Pada  aspek  inilah  dibutuhkannya pemahaman  antara  unit  dan  institusi  demi  pencapaian  kepentingan  dalam upaya  mitigasi  pekerja  migran  di  perbatasan  Entikong  Kalimantan  Barat. Dibutuhkan  adanya  pemahaman  yang  selaras  dengan  tujuan  yang  ingin dicapai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## Animo Masyarakat dan Kontradiksi Kebijakan Eazy Passport
Tertutupnya akses ke Malaysia tidak hanya menyebabkan lonjakan pada  mobilitas  kepulangan  PMI  akan  tetapi  juga  menghadirkan permasalahan  lain  yakni  terhambatnya  fungsi  dan  peranan  unit  Pemerintah terkhususnya  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Entikong.  Adapun  terhambatnya fungsi dan peranan keimigrasian ditinjau dari frekuensi pelayanan lalu lintas paspor  untuk  bepergian  ke  luar  negeri  dan  izin  tinggal  keimigrasian  bagi warga asing yang sangat menurun drastis. Menurut Surabil, untuk pelayanan izin  tinggal  bagi  warga  asing,  sejak  tahun  lalu  hanya  ada  satu  pemohon,
sedangkan  pelayanan  lalu  lintas  paspor  untuk  berpergian  ke  luar  negeri mengalami penurunan drastis juga sejak tahun lalu (Surabil, 2021).
Kendala  terkait  penurunan  frekuensi  pada  pelayanan  izin  lalu lintas  paspor  untuk  ke  luar  negeri  tidak  terlepas  dari  kebijakan  Pemerintah Malaysia  yang  menutup  akses  mobilitas  masuk  dan  keluar  ke  negaranya. Ditutupnya  akses  masuk  dan  keluar  oleh  Pemerintah  Malaysia mengakibatkan  animo  masyarakat  Kecamatan  Entikong  untuk  tidak berpergian juga mengalami peningkatan.  Indikasi adanya peningkatan pada animo masyarakat untuk tidak berpergian sehingga menurunkan fungsi dan peranan  pihak  Imigrasi  dilandaskan  pada  dua  persoalan  yakni  terkait ketidakefektifan paspor dan masa berlaku yang terbatas. Pertama, mengenai ketidakefektifan  paspor,  dokumen  paspor  seseorang  yang  telah  dibuat dengan  tujuan  untuk  berpegian  ke  Malaysia  disinyalir  tidak  akan  dapat digunakan  juga  selama  Malaysia  masih  menutup  pintu  perbatasannya. Kedua,  kekhawatiran  masyarakat  terkait  masa  berlaku  paspor  yang  hanya berlaku selama 5 tahun  akan habis  secara percuma selama Malaysia masih memberlakukan kebijakan lockdown (Surabil, 2021). Melalui fakta tersebut, dapat  dikatakan  bahwa  fungsi  dan  peranan  keimigrasian  sejatinya bergantung pada animo masyarakat untuk melakukan kegiatan berpergian.
Permasalahan  mengenai  animo  masyarakat  juga  berdampak  pada formulasi  kebijakan  baru  pihak  Imigrasi  yang  bernama Eazy  Passport , sejatinya  kebijakan  ini  merupakan  langkah  yang  tepat  untuk  meningkatkan kualitas health  security dan community  security karena  kemudahan permohonan  izin  paspor.  Namun,  merujuk  pada  kondisi  dan  situasi masyarakat  Entikong  selama  pandemi  dan  penutupan  perbatasan  Malaysia, maka  kebijakan  ini  juga  dapat  dikatakan  tidak  efektif.  Di  samping  itu, Surabil  juga  mengatakan  terdapat  instruksi  dari  edaran  terbaru  Direktorat Jenderal Imigrasi yang menetapkan bahwa pembuatan paspor atau dokumen perjalanan  lainnya  di  Kantor  Imigrasi  setiap  daerah  hanya  ditujukan  untuk keperluan  yang  mendesak  atau  genting.  Hal  ini  menimbulkan  kontradiksi terhadap upaya penerapan kebijakan Eazy Passport di PLBN Entikong yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membuat dokumen perjalanan paspor.
Fakta bahwa kebijakan Eazy Passport tidak terlaksana dan adanya kontradiksi  terhadap  edaran  terbaru  membuat  Kantor  Imigrasi  Kelas  II Entikong  terus  berupaya  memaksimalkan  pelayanannya  di  tengah keterbatasan selama pandemi di antaranya, melalui peningkatan kapasitas di pintu kedatangan PLBN Entikong dan pencegahan terhadap mobilitas ilegal melalui  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  agar  tidak  melalui  jalur tikus  untuk  bepergian  ke  Malaysia  ketika  pandemi  terlebih  tidak  memiliki dokumen  sah  paspor  (Habib,  2021).  Sementara  terkait  dengan  adanya kebijakan  easy  paspor,  ini  adalah  bentuk  dari  proses  integrasi  oleh pemerintah  daerah  dengan  pusat.  Sebab,  untuk  menghindari  semakin banyaknya  pekerja  migran  ilegal  yang  melewati  pintu  gerbang  Pos  Lintas Batas,  maka  dibutuhkan  adanya  kebijakan  yang  baru  untuk  mendukung kepentingan  pemerintah  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat setempat.

## Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia dan Pencegahan Penyebaran Covid-19
Dalam  mencegah  penyebaran  pandemi  Covid-19,  unit-unit Pemerintah di PLBN Entikong tidak dapat melakukannya independen, untuk itu sinergi antar unit Pemerintah diperlukan untuk menciptakan kondisi dan situasi  yang  aman  dari  ancaman  Covid-19  yang  membahayakan human security . Meskipun demikian, sinergi atau kerja sama yang terjalin antar unit tidaklah  cukup,  terdapat  faktor-faktor  penting  lain  yang  harus  diperhatikan dalam  mencapai  keberhasilan  tata  kelola human  security salah  satunya adalah  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam mengakomodasi peran dan sinergi antar unit Pemerintah di PLBN Entikong.
Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  fakta  yang  terjadi  di  PLBN Entikong,  sebagaimana  penuturan  dari  Kapolsek  Entikong,  Oloan Sihombing  yang  mengatakan  bahwa  kerja  sama  antar  unit-unit  Pemerintah sudah  berjalan  dengan  sangat  baik  namun  terkendala  karena  permasalahan terkait keterbatasan sarana dan prasarana (Sihombing, 2021). Adapun sarana dan  prasarana  yang  dimaksud  seperti  fasilitas  karantina,  ketersediaan  alat kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan dan ketersediaan vaksin.
Berbicara  mengenai  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  salah  satu kendala yang dihadapi oleh unit-unit Pemerintah di PLBN Entikong adalah terbatasnya  fasilitas  karantina.  Sejak  Pemerintah  Malaysia  mengumumkan kebijakan lockdown ,  unit-unit  Pemerintah  di  PLBN  Entikong  kewalahan dalam  menangani  lonjakan  arus  kepulangan  PMI  terutama  terkait penampungan  PMI  untuk  dikarantina.  Bahkan,  menurut  pernyataan  dari masyarakat  setempat,  jumlah  PMI  yang  dikarantina  di  PLBN  Entikong sempat mencapai angka 5000 orang. “ Adapun penyebab melonjaknya angka PMI  di  tempat  karantina  disebabkan  oleh  pihak  PLBN  Entikong  yang kekurangan  fasilitas  karantina  sehingga  penampungan  karantina  PMI hanya terpusat di Terminal Barang Internasional ” (Jevon, 2021).
Selain kendala fasilitas karantina, PLBN Entikong juga mengalami kendala  dalam  memenuhi  hak  masyarakat  akan  penerimaan  vaksinasi. Dengan  tingkat  kesadaran  masyarakat  Entikong  yang  semakin  tinggi  akan herd  immunity seiring  berjalannya  waktu  maka  tuntutan  masyarakat  untuk menerima  vaksin  dari  Satgas  Kesehatan  atau  Dinas  Kesehatan  semakin tinggi    pula.  Sebagaimana  pernyataan  dari  Oloan  Sihombing  “ tuntutan tersebut  hingga  kini  belum  dapat  terpenuhi  karena  stok  vaksin  di Kecamatan  Entikong  saat  ini  masih  kosong,  bersamaan  dengan  hal  itu pihak  Kepolisian  juga  tidak  dapat  memastikan  ketersediaan  vaksin  dan pelaksanaan  vaksinasi  bagi  masyarakat  Entikong ”  (Sihombing,  2021).
Berkaca  pada  fakta-fakta  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  ancaman pada  aspek human  security terkhususnya  pada community  security cukup tinggi  dikarenakan  upaya  penguatan  tata  kelola human  security di  wilayah PLBN Entikong terhalang oleh kendala pada aspek sarana dan prasarana.
Terkait  adanya  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  dapat digunakan untuk mendukung proses pemulangan pekerja migran Indonesia, hal ini merupakan wujud dari adanya kebutuhan menjaga pola sehingga satu unit  dengan  unit  yang  lain  bisa  saling  berkomunikasi  dan  berkoordinasi untuk dapat memobilisasi dan sistem yang diterapkan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bersama.

## KESIMPULAN
Peran  lintas  sektoral  dan  tindakan  kolektif  dari  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  sangat  penting  dalam  upaya  mitigasi  dan perlindungan  baik  itu  perlindungan  sosial  maupun  kesehatan  bagi  para pekerja  migran  yang  melakukan  mobilitas  di  wilayah  perbatasan,  terutama selama krisis pandemi terus berlanjut. Peran  pemerintah  pusat  adalah dengan  memastikan  bahwa  kebijakan  dan  upaya  mitigasi  pekerja  migran sesuai  dengan  kebutuhan  yang  terjadi  di  daerah.  Sementara  peran pemerintah daerah yakni dengan peningkatan kapasitas di pintu kedatangan dalam  menerima  kepulangan  pekerja  migran  Indonesia.  BP2MI  dalam  hal ini  juga  bekerja  sama  dengan  dinas  kesehatan,  Pamtas,  dan  Badan Kepolisian. Sementara untuk mewujudkan integrasi, pemerintah daerah juga memberlakukan  kebijakan easy  passport yang  merupakan  wujud  adaptasi untuk  bisa  menyesuaikan  kebutuhan  masyarakat  setempat  dan  pekerja migran  di  kawasan  perbatasan.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  bentuk  sinergitas kerja  sama  antara  Pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia  guna  menghindari pencegahan  dan  peningkatan  potensi  suspect.  Adanya  Pilar  Entikong  juga merupakan  usaha  untuk  mendukung  bentuk  integrasi  dan  pemahaman bersama  antara  sektor  yang  ada  dalam  proses  pencapaian  kepentingan terkait  penanggulangan  dan  mitigasi  pekerja  migran  Indonesia  di  kawasan perbatasan Entikong.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyar,  H.,  Andriani,  H.,  Sukmana,  dkk.  2020. Buku  Metode  Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March).
Alunaza,  H.,  Mentari,  M.,  &  Lutfie,  R.  Z.  2022.  PERLINDUNGAN TERHADAP  PEKERJA  MIGRAN  INDONESIA  DI  MASA PANDEMI  COVID-19  DARI  PERSPEKTIF  POLITIK  DAN  HAK ASASI  MANUSIA. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan , 6 (1),  64– 78. https://doi.org/10.31571/PKN.V6I1.3375
Alunaza, H., Mentari, M., Putri, A., & Ernianda, A. 2022. Dampak Pandemi Covid-19  Terhadap  Kondisi  Sosial  Politik  Masyarakat  Perbatasan Entikong  Kalimantan  Barat. Jurnal  Paris  Langkis , 3 (1),  1–12. https://doi.org/10.37304/paris.v3i1.4198
Andrian,  B.  2020.  Komunikasi  dan  Akulturasi:  Studi  Fenomenologi  pada
Masyarakat  Lokal  dan  Muslim  di  Perbatasan  Indonesia-Malaysia. NALAR:  Jurnal  Peradaban  Dan  Pemikiran  Islam , 4 (1),  51–63. https://doi.org/10.23971/NJPPI.V4I1.1981
Arifin,  S.  2013.  Cross  Border  Approach  Sebagai  Alternatif  Model Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 20 (1), 37–58. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art3
Aswindo,  M.,  Hanita,  M.,  &  Simon,  A.  J.  2021. The  Vulnerability  and Resilience of Indonesian Migrant Workers At Malaysia in the Midst of The COVID-19 Pandemic . 120 .
Fadli,  M.  R.  2021.  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif.
Humanika , 21 (1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075 Hajar,  S.  2021. Problematika  dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Buruh Migran Perempuan Pada Masa Pandemi COVID-19 . 2 (06), 134–145. JOHANNES,  A.  W.  2019.  Penanganan  Masalah-Masalah  Sosial  Di
Kecamatan  Kawasan  Perbatasan  Kabupaten  Sanggau. Jurnal  Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa , 4 (2), 50–61.
https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i2.763
Lay,  C.,  Hiariej,  E.,  Putra,  2013. Rethinking  the  Border :  in  Search  of Border Governance . 1–74.
Martoyo, M., Alunaza, H., Ernianda, A., Putri, A., & Montoya, M. A. L. M. 2022.  Implication  of  the  Covid-19  Pandemic  on  the  Governance  of International Trade in the West Kalimantan’s Entikong Border. Jurnal Manajemen Industri Dan Logistik , 6 (1), 01–09. https://doi.org/10.30988/jmil.v6i1.940 Mayona,  E.  L.,  &  Kusmastuti,  R.  2016.  Penyusunan  Arahan  Strategi  Dan Prioritas  Pengembangan  Perbatasan  Antar  Negara  Di  Provinsi Kalimantan Barat. Tataloka , 13 (2), 119–134. https://doi.org/10.14710/tataloka.13.2.119-134
Nizar,  S.,  Ashari,  P.,  &  Imigrasi,  P.  2020.  THE  URGENCY  TO
STRENGTHEN  THE  INTEGRATION  OF  THE  INDONESIAN BORDER  AGENCIES  TO  REDUCE  CASES  OF  ILLEGAL IMMIGRANTS. Journal  of  Law  and  Border  Protection , 2 (2),  119– 133. https://doi.org/10.52617/JLBP.V2I2.202
Noveria,  M.,  &  Romdiati,  H.  2022.  Pandemi  Covid-19  Dan  Dampak Ekonomi  Pada  Pekerja  Migran  Indonesia  Dan  Keluarganya :  Sebuah Kajian Pustaka. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 13 (1), 71–84.
Nugrahaningsih,  N., Nuzulian, U.,  &  Lutfie, R.  Z. 2022. Paradiplomacy in Protecting  West  Kalimantan  Migrant  Workers  in  Malaysia  during  the Covid-19  Global  Pandemic. Jurnal  Hubungan  Internasional , 10 (2), 121–132. https://doi.org/10.18196/JHI.V10I2.12500
Pradanti, D. S. 2019. EVALUATION OF FORMAL RISK ASSESSMENT
IMPLEMENTATION OF
MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS IN 2018. Jurnal Berkala Epidemiologi , 7 (3),  197.  https://doi.org/10.20473/jbe.v7i32019.197-
206
Qawiyurrijal,  N.,  Zainul,  M.,  &  Kurniawati,  M.  F.  2021. Pekerja  Migran Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Bingkai Media Daring (Analisis  Framing  Model  Robert  N.  Entman  Pada  Portal  Berita  Bbc News  Indonesia  Periode  Januari  –  Mei  2020) .  http://eprints.uniska- bjm.ac.id/4574/
Rahmawati,  R.,  &  Jayadi,  S.  2019.  Analisis  Kasus  pada  Usaha  Kecil  dan Menengah (UKM) “Ms Collection” Kerajinan Kain Perca di Kelurahan
Gandekan  Kecamatan  Jebres  Kota  Surakarta. Journal  of  Chemical Information and Modeling , 8 (1), 113–120. https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/29220
Sondak, S. H. 2019. Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 7 (1), 671–680.
Syamsiah,  N.  2020.  Permasalahan  Pekerja  Migran  Indonesia  Pada. Cross Border , 3 (2), 84–95.
Witono,  N.  B.  2021.  Kebijakan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
Dalam  Pandemi  Covid-19. Indonesian  Journal  of  Peace  and  Security Studies (IJPSS) , 3 (1), 34–54. https://doi.org/10.29303/ijpss.v3i1.57
Yulia,  D.,  &  Haryanti,  P.  2020.  Insomnia  Selama  Pandemi  COVID-19
Pendahuluan Metode Hasil Dan Pembahasan. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada , 12 , 1111–1116. https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.483 Yuniarti, D. 2019. Dampak Penutupan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Aruk Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Pekerja Migran Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. Cross-Border , 2 (2), 258–273. http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/936
Zein,  Y.  A.  2020.  Grand  Design  Pengelolaan  Wilayah  Perbatasan  Negara
Berbasis  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Warga  Negara. Borneo  Law Review Journal , 4 (1), 79–100. http://180.250.193.171/index.php/bolrev/article/viewFile/1398/957

## Laporan dan Dokumen Pemerintah
Laporan  Badan  Pusat  Statistik  Kalimantan  Barat  tahun  2020.  “Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.”
Laporan  Kinerja  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  tahun  2020.
“Penanggulangan Bencana Urusan Bersama tahun 2020.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian.

## Wawancara
Hasil  Wawancara  dengan  Andi  Hasnan  Habib,  Kepala  Bidang  Fasilitas Lintas  Batas  PLBN  Entikong  pada  tanggal  13  Agustus  pukul  9.20 WIB.
Hasil  wawancara  dengan  Koordinator  BP2MI  Entikong,  Angga  Atmajaya.
Tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 09:52 WIB.
Hasil  Wawancara  dengan  Ristola  Nainggolan,  Kepala  KPPBC  TMP  C Entikong pada tanggal 12 Agustus pukul 12.00 WIB.
Hasil  Wawancara  dengan  Andi  Hasnan  Habib,  Kepala  Bidang  Fasilitas
Lintas  Batas  PLBN  Entikong  pada  tanggal  13  Agustus  2021  pukul 09.50 WIB.
Hasil  Wawancara  dengan  Kosmas  Yul,  Kepala  Kecamatan  Entikong  pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.
Wawancara  dengan  Angga  Atmajaya,  Koordinator  Badan  Perlindungan Pekerja Migran  Indonesia (BP2MI) Entikong, Entikong 12  Agustus
2021.
Wawancara  dengan  Oloan  Sihombing,  Kapolsek  Kecamatan  Entikong,
Entikong 12 Agustus 2021.
Wawancara  dengan  Ristola  Nainggolan,  Kepala  Kantor  Pengawasan  dan
Pelayanan Bea dan Cukai Entikong, Entikong 12 Agustus 2021.
Wawancara  dengan  Syurabil,  Staf  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Entikong,
Entikong 12 Agustus 2021.
Wawancara  dengan  Jevon,  masyarakat  setempat,  Entikong  12  Agustus
2021.