Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2  –  September  2020,  Hal.  197-202|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2465.197-202

## TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG NOTARIS/PPAT TERHADAP KEKELIRUAN DAN PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH
Yogi Kristanto, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia yogikristanto55@gmail.com, budiartha59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Notaris  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  merupakan  tambahan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang- undang  untuk  melakukan  legalisasi  atas  pengikatan-pengikatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  masyarakat khususnya  di  bidang  pertanahan.  Oleh  karena  itu,  kewenangan  Notaris  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah ialah  tidak  membuat  kekeliruan  di  dalam  menerbitkan  suatu  akta  autentik  yang  mengakibatkan  kebatalan  dan pembatalan  suatu  perikatan-perikatan  yang  dibuat.  Kajian  ini  membahas  dua  isu:  tanggung  jawab  dan wewenang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila kekeliruan atau pembatalan akta jual beli tanah terjadi  dan  akibat  hukum  apabila  hal  tersebut  terjadi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pertanggungjawaban  Notaris sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  terhadap  kekeliruannya  berwujud  dalam  pertanggungjawaban  secara perdata  berupa  ganti  rugi  secara  materiil  dan  imateriil,  pertanggungjawaban  secara  pidana  berupa  sanksi kurungan minimal 6 tahun dan maksimal 8 tahun, dan pertanggungjawaban secara administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Akibat hukumnya ialah izin Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dicabut dan terhadap akta yang dibuatnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Kata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris/PPAT; Kekeliruan; Akta Jual Beli; Tanah

## Abstract
Notary  as  the  Land  Deed  Official  is  an  additional  authority  granted  by  law  to  carry  out  legalization  of  legal binding  by  the  community,  especially  in  the  land  sector.  Therefore,  the  notary’s  authority  as  the  Land  Deed Official  is  not  to  make  any  mistake  in  issuing  an  authentic  deed  which  results  in  the  cancellation  of  the agreement  made.  This  study  discusses  two  issues:  the  liability  and  authority  of  the  Notary  as  the  official  for making  land  deed  if  a  mistake  or  cancellation  of  the  land  sale  and  purchase  certificate  occurs  and  the  legal consequences  if  it  has  taken  place.  The  research  method  used  in  this  research  is  normative  legal  research method. The results of the research show that the liability of the Notary as the Land Deed Making Official for his / her mistakes is in the form of civil liability in the form of material and immaterial compensation, criminal liability in the form of imprisonment of at least 6 years and a maximum of 8 years, and administrative liability in the form of written warning to disrespect dismissal. The legal consequence is that the Notary’s license as a Land Deed Official can be revoked and the land deed he has made can be canceled or null and void.
Keywords: Liability; Notary/PPAT; Mistake; Sale and Purchase Deed; Land

## I. PENDAHULUAN
Semua  manusia  yang  hidup  di  dunia  ini  memerlukan  kebutuhan  hidup,  salah  satunya  adalah  tanah yang  merupakan  unsur  terpenting.  Kebutuhan  terhadap  tanah  dalam  kehidupan  manusia  dari  sejak lahir  sampai  meninggal  manusia  tidak  bisa  terlepas  dari  tanah,  karena  manusia  dalam  beraktivitas memperoleh bahan pangan dengan cara memperdaya gunakan tanah. Jadi keberadaan manusia sendiri tidak  dapat  terlepaskan  dengan  tanah.  Karena  begitu  pentingnya  tanah  terhadap  kehidupan  manusia maka diperlukan serangkaian kegiatan untuk menata tanah yang tersedia melalui lembaga pemerintah yang  berwenang  dalam  hal  hak  manusia/warga  negara  atas  kepemilikan  atas  tanah-tanah  yang tersedia, dan juga harus dibuatkan regulasinya terhadap manusia yang terkait dengan tanah tersebut, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak kodrat itu sendiri dapat terlindungi secara adil dan  mendapat
kepastian  hukum.  Untuk  menjamin  adanya  kepastian  hokum  maka  pemerintah  membuat  profesi hukum  guna  membantu  mereka  yang  kurang  paham  mengenai  langkah-langkah  hukum  yang sebaiknya  dilakukan  dalam  suatu  kasus,  demi  terciptanya  masyarakat  yang  cakap  hukum.  Profesi- profesi  di  bidang  hukum  yang  dijumpai  dalam  masyarakat  adalah  advokat/pengacara  serta Notaris/PPAT.
Notaris merupakan seseorang yang memiliki wewenang membuat akta autentik dan kewenangan yang  lain  sesuai  dengan  UUJNP.  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  merupakan  jabatan  dimana seseorang memiliki kewenangan membuat akta autentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan  rumah  susun  ( Santoso,  2016 ).  Dari  penjelasan  ini  menunjukan  bahwa  kewenangan  Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk tidak membuat kekeliruan di dalam menerbitkan suatu  akta  autentik  yang  mengakibatkan  kebatalan  dan  pembatalan  suatu  perikatan-perikatan  yang dibuat.
Berikut  ini  akan  dijelaskan  contoh  mengenai  kekeliruan  Notaris/PPAT  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini.  Seorang  Notaris/PPAT  dengan  inisial  A  telah  melakukan  kekeliruan  atau  kesalahan dalam  pembuatan  akta  jual  beli  dengan  tidak  melihat  dokumen  asli.  Notaris/PPAT  ini  tidak mengindahkan  tugasnya  sebagai  pejabat  umum.  Proses  jual  beli  tanpa  menyertakan  dokumen  asli dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan tak sesuai dengan prosedur hukum. Notaris/PPAT dengan  inisial  A  tersebut  membuat  akta  jual  beli  hanya  dengan  dokumen  fotokopi  dan  tidak mencocokkan dengan dokumen aslinya.
Sebagaimana  dirumuskan  peraturan  pemerintah  tentang  pendaftaran  tanah  yakni  PPAT  wajib menolak  membuat  akta  jika  tidak  disertakan  sertifikat  asli.  Maka  dari  uraian  di  atas  bahwa Notaris/PPAT tersebut telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dengan tetap membuat akta hanya berdasarkan  dokumen  fotokopi  tanpa  mencocokkan  dengan  dokumen  aslinya  sehingga menyebabkan kerugian para pihak yang terdapat di dalamnya dan pembatalan terhadap akta jual beli tersebut.
Ada  beberapa  kajian  tentang  hubungan  notaris  dengan  akta  tanah  atau  jual  beli  tanah  yang dilakukan.  Beberapa  di  ataranya  termasuk  kajian  yang  dilakukan  tentang  keabsahan  dan  tanggung jawab  PPAT  terhadap  akta  jual  beli  tanah  ( Prawira,  2016) .  Selain  itu,  ada  kajian  tentang  tanggung jawab  notaris  terhadap  akta  yang  dibatalkan (Wardhani,  2017 ).  Kajian  berikutnya  ialah  kajian  yang dilakukan terhadap akibat hukum pembatalan akta jual beli tanah ( Clarista, 2018 ). Ada yang menakar kewenangan  dan  tanggung  jawab  PPAT  dalam  perspektif Bestuurs  Bevoegdheid ( Wibawa,  2019 ). Ada  juga  kajia  tentang  tanggung  jawab  PPAT  dalam  pembuatan  akta  jual  beli  tanah  berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT (Febrina & Sulaiman, 2019 ). Dan yang terakhir ialah kajian yang dilakukan untuk mengukur keabsahan dan tanggung jawab hukum atas akta jual beli tanah dengan pemalsuan identitas  ( Herwido dkk., 2020 ). Kajian-kajian ini memadai  namun,  sayangnya,  tidak  ada  kajian  yang  mengungkap  tanggung  jawab  PPAT  terhadap kekeliruan dalam pembuatan akta tanah atau akta jual beli tanah.
Berkaitan  denga  fenomena  di  atas,  penelitian  ini  mengkaji  tentang:  tanggung  jawab  dan wewenang Notaris sebagai PPAT apabila terjadi kekeliruan atau pembatalan akta jual beli tanah dan akibat  hukum  apabila  Notaris  sebagai  PPAT  melakukan  kekeliruan  dalam  pembuatan  akta  jual  beli tanah.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan berupa penelitian hukum normatif,  yakni  penelitian yang  dilakukan  dengan  mengkaji,  meringkas  dan  ditambah  dengan  perundang-undangan  yang mengatur khusus berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini, pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan konseptual dan perundang-undangan.
Untuk  menunjang  pengkajian  terhadap  permasalahan  yang  dijadikan  sumber  bahan  hukum  dan data  diperoleh  dari  bahan  hukum  primeryang  terdiri  atas  norma-norma  ataupun  kaidah  yaitu pembukaan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dibahas, bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  penjelasan  lebih  lanjut  tentang  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  tersier  yang  merupakan  bahan  yang  menjelaskan  tentang  bahan  hukum  primer  dan  sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung  Jawab  dan  Wewenang  Notaris  sebagai  PPAT  apabila  Terjadi  Kekeliruan  atau Pembatalan Akta Jual Beli Tanah
Notaris  bersumber  dari  bahasa  Latin  yakni  Notariat,  sedangkan  Notaris  dari  Notarius  (Notarui) didefinisikan  “orang  yang  menjalankan  pekerjaan  menulis”  ( Notodisoerjo,  1982 ).  Notaris  menurut UUJNP  adalah  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  dalam  pembuatan  akta  autentik  dan wewenang  lainnya  sesuai  dengan  undang-undang.  Notaris  dengan  kewenangan  untuk  menjalankan kewajibannya  sebagai  pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT)  merupakan  kewenangan  lain  yang dikehendaki  undang-undang  untuk  melakukan  pengesahan  atas  perikatan  yang  masyarakat  lakukan termasuk di bidang pertanahan.
Maka  dari itu,  PPAT  diangkat  oleh  negara  dengan  diberikannya  tugas  serta  wewenang  tertentu dalam  memberikan  pelayanan  kebutuhan  masyarakat  terhadap akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan  hak  atas  tanah,  dan  akta  pemberian  kuasa  pembebanan  hak  tanggungan  sesuai  yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Maksudnya  adalah  akta  pemindahan  dan pembebanan  hak  atas  tanah  dan  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  dan  akta  pemberian  kuasa untuk  dibebankannya  hak  tanggungan.  Artinya  PPAT  adalah  pejabat  yang  bertugas  membuat  akta dengan  maksud  memindahkan  hak  atas  tanah,  memberikan  hak  baru  dan  membebankan  hak  atas tanahnya. Penerbitan akta jual beli yang dilakukan oleh Notaris/PPAT adalah atas permintaan orang- orang yang menghadap kepadanya dalam rangka membuat kesepakatan dimana pihak 1 (satu) sepakat untuk  menjual  dan  pihak  yang  lain  sepakat  untuk  membeli  suatu  tanah  dengan  harga  yang  telah disepakati.
Berdasarkan KUH Perdata jual beli merupakan  perjanjian antara  para pihak  yang  menyerahkan benda  dan  membayar  sesuai  harga  yang  diperjanjikan.  Maka  jelas  jual  beli  merupakan  suatu  sistem hukum  yang  mempunyai  unsur-unsur  seperti  adanya  penjual  dan  pembeli  atau  subjek  hukum, kepentingan  sendiri  atau  pihak  lain  atau  status  hukum,  persetujuan  penyerahan  hak  milik  dan pembayaran atau peristiwa hukum, benda dan harga atau objek hukum, keterikatan kewajiban dan hak para pihak atau hubungan hokum ( Muhammad, 2014 ).
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  akta  jual  beli  tanah  dapat  juga menimbulkan  kekeliruan  apabila  tidak  sesuai  dengan  pasal  1457  dan  tidak  sesuai  bentuk  serta pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, yang mana kekeliruan tersebut adalah:
1. Subyeknya yang tidak sesuai dengan perjanjian dalam akta, artinya nama pemilik dari obyek tersebut salah.
2. Obyek  yang  dibuat  dalam  perjanjian  tidak  sesuai  dengan  yang  sebenarnya  atau  obyek  yang diperjanjikan sudah terikat dengan perjanjian yang lain.
3. Kedudukan  pembuat  akta  jual  beli  tersebut  wilayahnya  berbeda  dengan kedudukan obyek yang diperjanjikan.
4. Tanggal  dan  hari  pada  saat  kedua  belah  pihak  menghadap  tidak  sesuai  dengan pernyataannya.
5. Kesalahan-kesalahan ketik didalam isi akta jual beli tersebut.
Jadi  kekeliruan-kekeliruan  yang  dibuat  dalam  akta  jual  beli  tersebut  akan  menyebabkan  ke autentikannya  menjadi  penurunan  status  menjadi  perjanjian  juak  beli  di  bawah  tangan.  Maka tanggung jawab apabila Notaris/PPAT  melakukan  kekeliruan  dalam pembuatan  akta jual  beli  antara lain:
1. Tanggung Jawab secara Perdata
Jika dalam membuat akta Notaris atau PPAT terdapat pihak yang rugi, baik kerugian secara materiil maupun  imateriil  maka  pihak  tersebut  dapat  mengajukan  tuntutan  secara  perdata  terhadap Notaris/PPAT  yaitu  dengan  mengganti  rugi  segala  kerugian  yang  di  akibatkan  oleh  Notaris/PPAT tersebut.
2. Tanggung Jawab secara Pidana
Kesalahan  secara  pidana  adalah  apabila  Notaris/PPAT  melakukan  tindakan  hukum  dalam  hal  ini adalah  pemalsuan.  Aturan  pidana  tidak  tertulis  dalam  UU  Jabatan  Notaris,  tapi  melalui  tanggung jawab  pidana,  seorang  Notaris/PPAT  yang  melakukan  tindak  pidana  dapat  dijatuhkan  sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sampai sanksi kurungan terhadap Notaris/PPAT tersebut.
3. Tanggung Jawab Administratif
Dalam  Pasal  85  UUJNP  mengatur  sanksi  bagi  Notaris  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.
Dari  beberapa  sanksi  yang  akan  diberikan  kepada  Notaris  itu,  yang  termasuk  ke  dalam  sanksi administratif  adalah  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat,  dan  pemberhentian dengan tidak hormat ( Adjie, 2013 ).
Akibat Hukum Apabila Notaris sebagai PPAT yang Telah Keliru dalam Membuat  Akta  Jual  Beli Tanah
Menurut  Ismail  Saleh,  ada  empat  pokok  hal  yang  seharusnya  diperhatikan  oleh  para  Notaris/PPAT adalah sebagai berikut (Supriadi, 2015) :
1. Dalam  melaksanakan  tugasnya,  seorang  Notaris/PPAT  harus  memiliki  integritas  moral yang mantap.
2. Notaris/PPAT harus jujur, tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga pada klien nya.
3. Notaris/PPAT  harus  sadar  akan  batas  wewenang-wewenangnya.  Ia  berkewajiban  menaati ketentuan  hukum  yang  berlaku  tentang  sebagaimana  jauh  ia  bisa  bertindak  dan  apa  yang boleh serta apa yang tak bisa dilakukan.
4. Seorang Notaris/PPAT yang Pancasilais semestinya tetap berpegang teguh pada rasa keadilan hakiki.
Didasari  oleh  hal  tersebut  di  atas,  notaris  sebagai  PPAT  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya wajib  tunduk terhadap aturan-aturan yang  mengatur  tentang kewenangannya sebagai  Pejabat  Umum seperti  yang  dijelaskan  di  atas,  sehingga  kewenangannya  tidak  menimbulkan  akibat  hukum  karena didalam  melaksanakan  tugasnya  melanggar  ketentuan-ketentuan  seperti  di  atas,  oleh  karenanya Notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  PPAT  tidak  bisa  terlepas  dari  aturan  hukum  dalam undang-undang mengenai Notaris dan peraturan pemerintah mengenai PPAT agar tidak menimbulkan akibat  hukum  sehingga  menimbulkan  pembatalan  dan  kebatalan  demi  hukum.  Jenis-jenis  sanksi hukum terhadap Notaris sebagai PPAT yang ditimbulkan akibat terjadinya kebatalan dan pembatalan akta jual beli tanah yaitu:
1. Sanksi Hukum secara Perdata
Jika  Notaris/PPAT  terbukti  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  pembuatan akta  dan  membuat  rugi  salah  satu  pihak,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  menyatakan pengajuan  tuntutan  ganti  rugi  kepada  Notaris/PPAT.  Kerugian  yang  dimaksud  berupa kerugian  materiil  dan  kerugian  immateriil.  Mengakibatkan  akta  yang  dibuat  oleh Notaris/PPAT batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
2. Sanksi Hukum secara Pidana Jika Notaris/PPAT melanggar ketentuan dalam KUHPidana dalam hal mengenai pemalsuan, maka Notaris/PPAT tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi kurungan paling sedikit 6 tahun dan maksimal 8 tahun sesuai dengan ketentuan KUH Pidana.
3. Sanksi Hukum Secara Administratif
Jika  dalam  membuat  akta  Notaris/PPAT  melanggar  ketentuan  dalam  undang-undang mengenai  jabatan  notaris,  peraturan  pejabat  pembuat  akta  tanah  dan  kode  etik  profesinya, maka Notaris akan terkena sanksi yang dimuat dalam pasal 85 UUJNP, berupa teguran lisan, sampai pemberhentian dengan tidak hormat.
Makna  dari  pemberhentian  sementara  di  atas  adalah  apabila  Notaris/PPAT  telah  melakukan pelanggaran  ringan  kepada  larangan  atau  kewajibannya  dalam  jabatannya  yakni  Notaris/PPAT, berada  di  bawah  pengampuan  dan  melakukan  perbuatan  tercela.  Pemberhentian  dengan  hormat apabila  Notaris/PPAT  tersebut  dikarenakan  atas  permintaannya  sendiri  dan/atau  tidak  lagi  mampu mengemban tugasnya sebagai Notaris/PPAT karena  keadaan kesehatan. Pemberhentian dengan tidak hormat  apabila  Notaris/PPAT  melakukan  pelanggaran  berat  terhadap  larangan  atau  kewajibannya sebagai  Notaris/PPAT  dan/atau  dijatuhkan  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  sehingga mengakibatkan dapat dicabutnya izin terhadap Notaris/PPAT tersebut.
Dengan  demikian  berdasarkan  kasus  yang  diangkat  yaitu  pembuatan  akta  jual  beli  hanya berdasarkan dokumen fotokopi tanpa melihat mencocokkan dengan dokumen asli. Sedangkan di dalam Peraturan  Pemerintah  tentang  Pendaftaran  Tanah  mengatur  tentang  Notaris/PPAT  menolak  untuk membuatkan  akta  jika  kepadanya  tak  disampaikan  sertifikat  asli  sehingga  mengakibatkan  kebatalan
dan pembatalan akta. Maka akibat hukum dari kasus tersebut,  Notaris/PPAT  dapat  dikenakan  sanksi hukum  secara  perdata  yang  berupa  dapat  dituntut  mengganti  kerugian  oleh  orang-orang  yang dirugikan  dari  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris/PPAT  tersebut  baik  secara  materiil  maupun  imateriil serta  mengakibatkan  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris/PPAT  bisa  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum dan/atau  dapat  dikenakan  sanksi  hukum  secara  administratif  berupa  teguran  tertulis  sampai pemberhentian dan pencabutan izin dari jabatannya sebagai PPAT.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Bentuk  tanggung  jawab  dari  Notaris/PPAT  apabila  melakukan  kekeliruan atas pembuatan akta jual  beli  tanah  yakni  secara  perdata  jika  Notaris/PPAT  melakukan  perbuatan  melawan  hukum dalam  membuat  akta  dan  merugikan  salah  satu  pihak  baik  kerugian  secara  materiil  maupun imateriil,  maka  pihak-pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  kepada Notaris/PPAT yang bersangkutan. Jika dimata pidana seorang Notaris/PPAT terbukti melakukan pelanggaran  ketentuan  dalam  KUHPidana  dalam  hal  pemalsuan  maka  Notaris/PPAT  tersebut dapat  dituntut  secara  pidana  dengan  hukuman  penjara  minimal  6  (enam)  tahun,  maksimal  8 (delapan)  tahun.  Kemudian  perihal  administratif,  apabila  dalam  pembuatan  akta  Notaris/PPAT melanggar  ketentuan  dalam  UUJN-P,  Peraturan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dan  kode  etik profesinya, maka Notaris/PPAT akan dikenai sanksi yang dimuat pada pasal 85 UUJN-P, berupa teguran  lisan  sampai  dengan  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  sehingga  menyebabkan  dapat dicabutnya izin dari Notaris/PPAT tersebut.
2. Akibat  hukum  terhadap  kekeliruan  Notaris/PPAT  dalam  pembuatan  akta jual  beli tanah  yaitu dapat  dikenakan  sanksi  hukum  secara  perdata  yang  berupa  tuntutan  untuk  mengganti  kerugian oleh pihak-pihak yang dirugikan dari akta yang dibuat Notaris/PPAT tersebut baik secara materiil maupun imateriil serta mengakibatkan akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT dapat dibatalkan atau batal  demi  hukum  dan/atau  dapat  dikenakan  sanksi  hukum  secara  administratif  berupa  teguran tertulis sampai pemberhentian dan pencabutan izin dari jabatannya sebagai PPAT.

## Saran
1. Kepada  Notaris/PPAT  sebagai  lembaga  yang  berwenang  dalam  pembuatan  akta  jual  beli  tanah, hendaknya lebih teliti dalam membuat akta, mulai dari subjek, objek dan hal-hal yang berkaitan dengan  pembuatan  akta,  supaya  tidak  terjadi  kekeliruan  yang  dapat  merugikan  para  pihak  yang membuat perjanjian jual beli tanah.
2. Kepada  Pemerintah  agar  menindak  secara  tegas  perbuatan  Notaris/PPAT  yang  melakukan pelanggaran-pelanggaran  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya sebagai pejabat umum sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  H.  (2013). Sanksi  Perdata  dan  Administratif  terhadap  Notaris  sebagai  Pejabat  Publik .  PT. Refika Aditama.
Clarista,  L.  (2018).  Akibat  Hukum  Pembatalan  Akta  Jual  Beli  (AJB)  Atas  Tanah  oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888/K/Pdt/2016. Jurnal Hukum Adigama , 1 (2), 253–275.
Febrina, D. T., & Sulaiman, A. (2019). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT (Studi Kantor Notaris & PPAT Anita Mahdalena , SH). PETITA , 1 (1), 123–156.
Herwido,  L.  P.,  Suryandono,  W.,  &  Wiryomartani,  W.  (2020).  Keabsahan  dan  Tanggung  Jawab Hukum  atas  Akta  Jual  Beli  dengan  Pemalsuan  Identitas  Penghadap  Dan  Kuasa  yang  Cacat Hukum. Notary Indonesia , 2 (1). Muhammad, A. (2014). Hukum Perdata Indonesia . Citra Aditya Bakti. Notodisoerjo, R. S. (1982). Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan . Rajawali Pers. Prawira, I. G. B. Y. (2016). Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 4 (1), 66–78.
Santoso,  U.  (2016). Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah:  Perspektif  Regulasi,  Wewenang,  dan  Sifat  Akta .
Predana Media. Supriadi. (2015). Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia . Sinar Grafika.
Wardhani,  L.  C.  (2017).  Tanggung  Jawab  Notaris/PPAT  terhadap  Akta  yang  Dibatalkan  oleh Pengadilan. Lex Renaissance , 1 (2), 49–63.
Wibawa, K. C. S. (2019). Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid. Jurnal CREPINDO , 01 (01), 40–51. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang RI  Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.