The Influence Of The Socialization Of Perpres 12/2021 On The Procurement Of Goods And Services On The Participation Of Micro, Small And Medium Enterprises (UMKM) In The Working Area Of The Jawabarat Provincial DPRD (A Case Study Of Bandung City)
Pengaruh Sosialisasi Perpres 12/2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Partisipasi  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  Di  Wilayah  Kerja  DPRD Provinsi Jawabarat (Study Kasus Kota Bandung)
Muntahabul Puaddi 1* , Widwi Handari Adji 2
Politeknik Piksi Ganesha 1,2 piksi.puaddi.19404048@gmail.com 1 , widwihandari@gmail.com 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Presidential Decree 12/2021 which regulates the procurement of goods and services has become a major concern in the context of participation of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the working area  of  the  West  Java  Province  DPRD.  This  research  aims  to  identify  the  influence  of  socialization  of Presidential Decree 12/2021 on MSME participation in the region. The research method used is survey and quantitative data analysis. From the partial regression test and the simultaneous regression test, it is 0.000 < 0.05. The research results show that the socialization of Presidential Decree 12/2021 has a positive impact on increasing MSME participation in the procurement of goods and services. This reflects the important role of socializing government policies in encouraging the MSME sector to become more involved in the public procurement process. The implication of these findings is the need for continued efforts to increase MSMEs' understanding and access to Presidential Decree 12/2021, so that they can participate  more  effectively  in  the  goods  and  services  procurement  market.  To  further  increase  the positive  impact  of  socialization  of  Presidential  Decree  12/2021  on  MSME  participation  in  the  working area of the Provincial DPRD West Java, the following steps can be considered: Advanced Training, Access to Financing, Formation of Groups, Transparency and Openness as well as Monitoring and Evaluation. Keywords: Socialization of Presidential Regulations, Participation of MSMEs

## ABSTRAK
Perpres  12/2021  yang  mengatur  pengadaan  barang  dan  jasa  telah  menjadi  perhatian  utama  dalam konteks  partisipasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  wilayah  kerja  DPRD  Provinsi  Jawa Barat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pengaruh  sosialisasi  Perpres  12/2021  terhadap partisipasi UMKM di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dan analisis data kuantitatif.  Dari  uji  regresi  secara  persial  dan  uji  regresi  secara  simultan  yaitu  0,000  <  0,05.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  Perpres  12/2021  memiliki  dampak  positif  terhadap peningkatan partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini mencerminkan peran penting sosialisasi  kebijakan  pemerintah  dalam  mendorong  sektor  UMKM  untuk  lebih  terlibat  dalam  proses pengadaan publik. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman  dan  akses  UMKM  terhadap  Perpres  12/2021,  sehingga  mereka  dapat  lebih  efektif berpartisipasi  dalam  pasar  pengadaan  barang  dan  jasa  Untuk  lebih  meningkatkan  dampak  positif sosialisasi  Perpres  12/2021  terhadap  partisipasi  UMKM  di  wilayah  kerja  DPRD  Provinsi  Jawa  Barat, beberapa  langkah  berikut  dapat  dipertimbangkan:  Pelatihan  Lanjuta ,  Akses  Pembiayaan, Pembentukan Kelompo, Transparansi dan Keterbukaan serta Pemantauan dan Evaluasi. Kata Kunci : Sosialisasi Peraturan Presiden, Partisipasi UMKM

## 1. Pendahuluan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor penting dalam perekonomian suatu  negara.  Secara  umum,  UMKM  didefinisikan  sebagai  usaha  kecil  yang  dimiliki  dan
dioperasikan oleh individu atau kelompok kecil, dengan jumlah karyawan dan aset yang relatif kecil. Di Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, menciptakan  lapangan  kerja,  dan  mengurangi  kemiskinan.  UMKM  di  Indonesia  terdiri  dari berbagai  jenis  usaha,  seperti  industri  pengolahan,  perdagangan,  jasa,  pertanian,  dan perikanan.  Meskipun  berkontribusi  besar  terhadap  ekonomi  Indonesia,  UMKM  seringkali menghadapi  tantangan  seperti  keterbatasan  akses  ke  modal,  kurangnya  akses  ke  pasar,  dan permasalahan  dalam  mengembangkan  teknologi.  Namun,  UMKM  juga  memiliki  keunggulan yang  dapat  dimanfaatkan.  UMKM  memiliki  fleksibilitas  yang  lebih  besar  dalam  merespon perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Selain itu, UMKM dapat menjadi sumber inovasi dan  kreativitas,  yang  dapat  membantu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  M. Kwartono, 2007 UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tana dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.
Dalam  konteks  globalisasi  dan  digitalisasi  yang  semakin  pesat,  UMKM  harus  dapat beradaptasi  dengan  cepat  dan  mengembangkan  kemampuan  dalam  pemanfaatan  teknologi. Hal  ini  akan  membantu  UMKM  untuk  memperluas  jangkauan  pasar  dan  meningkatkan  daya saingnya. Pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  Salah  satunya  adalah  kewajiban  40  persen  bagi UKM  dalam  pengadan  barang  dan  jasa  public.  Hal  itu  disampaikan  Wakil  Presiden  (Wapres) Ma'ruf  Amin  dalam  pidato  Konferensi  Tingkat  Tinggi  Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan Indonesia  (Gernas  BBI)  secara  daring  dari  rumah  dinas  Wakil  Presiden  di  Jakarta,  Jumat (18/6/2021). . Acara yang bertemakan “Digital Sparkle of Flobamora Gems” ini berlangsung di Labuan  Bajo,  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  “Tugas  pemerintah  untuk  mengutamakan pemanfaatan  produk  UMKM  dalam  negeri  adalah  amanat  Perpres  No  12  Tahun  2021  yaitu kewajiban  mengalokasikan  40  persen  kepada  UMKM  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa publik,”  ujarnya.  Dengan  Perpres  ini,  UKM  memiliki  kesempatan  untuk  berperan  lebih  besar dan luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain  itu,  pemerintah  akan  terus  mensosialisasikan  pentingnya  dan  pemanfaatan Tingkat  Lapisan  Komponen  Dalam  Negeri  (TKDN)  Gernas  BBI,  kata  Wapres.  “Ini  merupakan bagian  integral  dari  BBI  Gerna  karena  pemerintah  sangat  serius  tidak  hanya  mendorong pertumbuhan  tetapi  juga  kemandirian  ekonomi  nasional,”  ujar  Wapres.  Dalam  Peraturan Presiden  No  12  Taun  2021  Pemerintah  wajib  mengalokasikan  sebesar  40%  anggaran pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  untuk mengembangkan  dan  meningkatkan  perekonomian  nasional  serta  mendukung  program  bela UMKM.
Dengan  demikian  adanya  kesempatan  untuk  UMKM  lebih  mengembangkan  produk barang  maupun  jasa,  sehingga  bisa  berkolaborasi  dengan  salah  satu  instansi  pemerintah. Karena  dengan  berkolaborasi  dengan  salah  satu  instansi  pemerinth  akan  mencapai pendapatan stabil bagi pelaku UMKM bahkan bisa lebih meningkat.
Namun ada beberapa syarat kualifikasi yang harus dipenuhi  oleh para pelaku UMKM agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah diantaranya adalah memiliki syarat kualifikasi administrasi/legalitas penyedia barang/jasa yang meliput :
• Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
• Memiliki  NPWP  dan  telah  memenuhi  kewajiban  perpajakan  tahun  pajak  terakhir  SPT Tahunan)
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap, jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hokum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan : Akta pendirian dan Kartu Tanda Penduduk
• Surat pernyataan pakta integritas
• Serta  beberapa  syarat  yang  harus  di  penuhi  sesuai  nilai  kontrak  ataupun  sesuai  dengan bidang pengadaan yang di ikut sertakan.
Dari  permasalahan  diatas  maka  diperlukan  perbaikan  kalitas  prodak  yang  maksimal dan  persiapan  dokumen  legalias  yang  baik  serta  perlu  adanya  sosialisasi  baik  dari  pihak pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat baik secara lisan ataupun berita media social secara menyeluruh. Oleh karena itu penulis tertarik untu mengambil penelitian “ PENGARUH SOSIALISASI  PERPRES  12/2021  TENTANG  PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA  TERHADAP PARTISIPASI  USAHA  MIKRO  KECIL  DAN  MENENGAH  (UMKM)  DI  WIAYAH  KERJA  DPRD PROVINSI  JAWABARAT  (Study  Kasus  Kota  Bandung)” untuk  melihat  kesiapan  Usaha  Mikro, Kecil Dan Menenah untuk ikut serta berpartisipasi mengikuti pengadaan barang dan jasa didi pemerintah daerah maupun instansi tertentu.

## 2. Tinjauan Pustaka
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  menjadi  salah  satu  aspek  penting  dalam  pelaksanaan kegiatan pemerintah. Proses yang transparan dan adil sangat dibutuhkan untuk menghindari kecurangan serta korupsi dan menjamin penggunaan anggaran yang efektif dan terarah. oleh karena  itu,  sosialisasi  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  penting  dilakukan  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dan  pihak  terkait  khususnya  bagi  para  pelaku  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berpartisipasi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah baik itu tingkat pusat maupun daerah.
Agustina dan Hasanah (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan dan mengurangi praktik korupsi.
Syafruddin  (2020)  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah dapat meningkatkan kinerja lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini  karena  sosialisasi  dapat  memperkuat  sistem  pengawasan  dan  pemantauan  dalam  proses pengadaan barang dan jasa.
M  Iqbal  (2020)  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  pengadaan  barang  dan  jasa berpengaruh  positif  terhadap  partisipasi  UMKM  dalam  lelang  pemerintah.  Dalam  penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa semakin banyak sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang  proses  pengadaan  barang  dan  jasa,  semakin  besar  kemungkinan  UMKM  untuk berpartisipasi dalam proses lelang tersebut.
Selain  itu  ada  beberapa  landasan  hokum  mengenai  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah terhadap partisipasi UMKM diantaranya terdapat pada peraturan presiden pasal 81  (1)  Kementrian/Lembaga  pemerintah,  non  kementrian  dan  perangkat  daerah  wajib menggunakan  barang/jasa  Usaha  Mikro  dan  Usaha  kecil  serta  Koperasi  dari  hasil  produksi dalam  negeri  dalam  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  (2) Kementrian/Lembaga  pemerintah,  non  kementrian  dan  perangkat  daerah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  mengalokasikan  paling  sedikit  40%  (empat  puluh  persen)  dari nilai anggaran belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  dengan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundag  undangan  mengenai  pengadaan  barang/jasa pemerintah.  (4)  penyedia  usaha  besar  dan  usaha  menengah  yang  melaksanakan  pekerjaan harus melakukan kerjasama usaha dengan bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.
Dari  beberapa  penelitian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  pengetahuan masyarakat, kepatuhan pelaku usaha, kinerja lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  sosialisasi  pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu terus dilakukan dengan cara yang efektif dan terarah untuk mencapai tujuan tersebut Dengan di dorong oleh Peraturan Presden di atas dapat disimpulkan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  mempunyai  peluang  yang  cukup  besar  untuk mengikuti/berpartisipasi  dalam  pengadaan  brang  dan  jasa  pemerintah.  Sehingga  dapat meningkatkan daya saing UMKM dan meningkatkan pendapatn bagi pelaku UMKM di wilayah kerja DPRD Jawa  Barat.

## 3. Metode Penelitian Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  beberapa  wilayah  kerja  DPRD  Jawa  Barat  dengan  sasaran para  pelaku  UMKM,  Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  jenis  penelitian Kuantitiatf,  Metode  yang  dapat  digunakan  untuk  meneliti  pengaruh  sosialisasi  PERPRES 12/2021  tentang  pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  metode  survei.  Metode  survei  yaitu pengumpulan  data  dari  beberapa  sasaran  sosialisasi  PERPRES  tersebut  yaitu  UMKM  dengan menggunakan kuesioner sebagai allat pengumpulan datta.

## Populasi dan Sampel
Menurut Handayani (2020) populasi adalah totalitas setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa atau sesuatu yang kan diteliti Populasi yg diambil dalam penelitian ini adalah 1.498 pelaku UMKM yang terdaftar diwilayah  keja  DPRD  Prvinsi  Jawa  Barat  (study  pada  kota  Bandung).  Dengan  Teknik pengambilan  sampel  menggunakan  teori  Suharsimi  Artikunto  (2010:  112),  jika  subjeknya kurang dari 100 sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15%, 20-25% atau 30, 35% atau lebih. Dasar inilah untuk menentukan sampel pada 1.498 UMKM dengan persentase 10%.
𝑛 = 𝑁 𝑥 10%
Diketahui : N = 1.498 Maka n  = 1.498 x 10%
= 149,8 Sampling  insidental yaitu  teknik  penentuan  sampel  berdasarkan  kebetulan,  bila dipandang  orang  yang  ditemui  itu  cocok.  Dengan  demikian  sampel  dalam  penelitian  ini berjumlah 1.498 x 10% = 149. Jadi sampel yang dipakai dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 150 responden.

## Hipotesis
Hipotesis  ini  mengasumsikan  bahwa  sosialisasi  Perpres  12/2021  memiliki  dampak positif  terhadap  partisipasi  UMKM  di  wilayah  tersebut,  dengan  harapan  bahwa  UMKM  akan lebih  memahami  dan  memanfaatkan  ketentuan  dalam  Perpres  tersebut  untuk mengembangkan UMKM.
H 1 : Ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y H 0 : Tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Uji Validitas Uji Validitas Variabel X, Sosialisasi PERPRES 12/2021
Tabel 1. Uji Validitas Variabel X No  R hitung R tabel HASIL 1 0,722 0,159 VALID 2 0,882 0,159 VALID 3 0,835 0,159 VALID 4 0,762 0,159 VALID 5 0,766 0,159 VALID
Sumber: Diolah peneliti menggunakan SPSS V25 For Windows, 2023 Uji  Validitas  ditunjukan  untuk  mengetahui  kevalidan  suatu  objek  yang  diteliti  oleh penilis,  berdasarkan  dengan  ketentuan  mengenai  syarat  suatu  variabel  dikatakan  valid  yaitu jika r hitung .> r tabel sedangkan sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka dinyatakan tidak valid. Maka berdasarkan tabel diatas hasil keputusan menunjukan seluruh bagian perungkapan dinyatakan  valid  dan  dapat  digunakan  dalam  kuesioner.  Untuk  hasil  fisik  output  Variabel  X (Sosialisassi PERPRES 12/2021) dengan menggunakan SPSS V25.
Uji Validitas Variabel Y, Partisipasi UMKM
Tabel 2. Uji Validitas Variabel Y No  R hitung R tabel HASIL 1 0,560 0,159 VALID 2 0,770 0,159 VALID 3 0,620 0,159 VALID 4 0,395 0,159 VALID 5 0,201 0,159 VALID 6 0,557 0,159 VALID 7 0,561 0,159 VALID 8 0,621 0,159 VALID 9 0,474 0,159 VALID 10 0,527 0,159 VALID
Sumber: Diolah peneliti menggunakan SPSS V25 For Windows, 2023 Uji  Validitas  ditunjukan  untuk  mengetahui  kevalidan  suatu  objek  yang  diteliti  oleh penilis,  berdasarkan  dengan  ketentuan  mengenai  syarat  suatu  variabel  dikatakan  valid  yaitu jika r hitung .> r tabel sedangkan sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka dinyatakan tidak valid. Maka berdasarkan tabel diatas hasil keputusan menunjukan seluruh bagian perungkapan dinyatakan  valid  dan  dapat  digunakan  dalam  kuesioner.  Untuk  hasil  fisik  output  Variabel  Y (Partisipasi UMKM) dengan menggunakan SPSS V25.

## Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas Variabel X, Sosialisasi PERPRES 12/2021
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .853 5 Gambar 1. Reliabilitas Variabel X Sumber: SPSS V25 For Windows,2023 Uji Reliabilitas Variabel Y, Partisipasi UMKM Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .718 10

## Gambar 2. Reliabilitas Variabel Y
Sumber: SPSS V25 For Windows,2023
Uji reliabilitas adalah proses untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukuran atau tes  dapat  diandalkan  atau  konsisten  dalam  mengukur  sesuatu.  Tujuan  uji  reliabilitas  adalah untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instrumen pengukuran atau tes dapat diandalkan atau konsisten dalam mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Dalam konteks penelitian dan pengukuran,  uji  reliabilitas  penting  karena  dapat  memberikan  indikasi  sejauh  mana  hasil pengukuran dapat dipercaya dan dapat diandalkan.
Dari  gambar  diatas  dapat  diketahui  nilai Cronbach’s  Alpha Variabel  X  0,853  dan Variabel Y 0,718. Berdasarkan nilai tersebut dapat diambil bahwa semua pernyataan reliabel dan dapat diandalkan dalam penelitian.

## Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 150 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 3.85391267 Most Extreme Differences Absolute .153 Positive .075 Negative -.153 Test Statistic .153 Asymp. Sig. (2-tailed) .000 c a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

## Gambar 3. Uji Normalitas
Sumber: SPSS V25 For Windows,2023
Berdasarkan    hasil    uji    normaitas,    diketahui    bahwa    nilai    signifikasinya    adalah 0,000>0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi tidak normal. Dalam penelitian  (Ajija  dkk,  2011:42)  Apabila  data  cenderung  tidak  normal  maka  dapat  digunakan asumsi Central  Limit  Theorem yaitu  jika  jumlah  observasi  lebih  dari  30,  maka  tidak  perlu dilakukan  uji  normalitas  dan  dapat  diabaikan.  Maka  dengan  ini  penuslis  menyatakan melanjutkan untuk uji selanjutnya.

## Uji Heterokedastisitas
Menurut  Ghozali  (2018:137)  uji  heteroskedastisitas bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.873 1.010 1.854 .066 Sosialisasi .062 .054 .093 1.140 .256 a. Dependent Variable: RES2 Gambar 4 Uji Heterokedastisitas Sumber: SPSS V25 For Windows,2023
JIKA:  Nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas Nilai sig< dari 0,05 terjadi heteroskedastisitas Kesimpulan  dari  uji  heterokedastisitas  sangat  penting  dalam  analisis  regresi  untuk memastikan bahwa asumsi dasar dari model regresi linear terpenuhi dan bahwa hasil analisis statistik  yang  dihasilkan  akurat  dan  dapat  diandalkan.  Jika  ada  heterokedastisitas,  perlu diterapkan metode koreksi yang sesuai agar model regresi lebih valid. Maka dari hasil diatas diketahui  nilai  sig.  sosialisasi  =  0,256  >  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak  terjadi heterokedastisitas.

## Uji Regresi Secara Persial (Uji T)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 25.455  1.627 15.643 .000 Sosialisasi .642 .088 .515 7.316 .000 a. Dependent Variable: Partisipasi UMKM Gambar 5. Uji Regresi Secara Persial (Uji T)
Sumber: SPSS V25 For Windows,2023
Dari  hasil  table  diatas  menunjukan  bahwa  nilai  signifikasi  variabel  Sosialisasi  0,000  < 0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  nilai  X  dapat  diterima  dan  artinya  Sosialisasi  berpengaruh terhadap Partisipasi UMKM.
Uji Koefisiensi Secara Simultan (Uji F)
Gambar 6. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) Sumber: SPSS V25 For Windows,2023
Dari  hasil  tabel  diatas  nilai  signifikasi  0,00  <  0,05.  Maka  dapat  dinyatakan  bahwa terdapat peengaruh positif Sosialisasi terhadap Partisipasi UMKM.

## 5. Penutup
Sosialisasi  Perpres  12/2021  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  partisipasi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di  wilayah  kerja DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:
1. Pemahaman  dan  Kesadaran:  Sosialisasi  Perpres  12/2021  telah  memberikan  pemahaman yang lebih baik kepada pelaku UMKM di wilayah Jawa Barat tentang aturan dan prosedur pengadaan  barang  dan  jasa.  Ini  meningkatkan  kesadaran  mereka  tentang  peluang  bisnis yang tersedia melalui kontrak pemerintah.
2. Akses Informasi: Sosialisasi ini telah meningkatkan akses pelaku UMKM ke informasi terkait peluang  kontrak  pemerintah,  persyaratan  pengadaan,  dan  prosedur  penawaran.  Ini memungkinkan mereka untuk lebih aktif dalam mengikuti proses pengadaan.
3. Peningkatan  Kualitas  Produk  dan  Layanan:  UMKM  yang  telah  mendapatkan  informasi melalui  sosialisasi  ini  mungkin  lebih  mampu  meningkatkan  kualitas  produk  dan  layanan mereka sesuai dengan standar yang diperlukan oleh pemerintah.
ANOVA a Model Sum of Squares  df Mean Square F Sig. 1 Regression 800.290 1 800.290 53.520 .000 b Residual 2213.044 148 14.953 Total 3013.333 149 a. Dependent Variable: Partisipasi UMKM b. Predictors: (Constant), Sosialisasi
4. Persaingan  yang  Sehat:  Sosialisasi  ini  dapat  meningkatkan  persaingan  di  antara  UMKM dalam memperebutkan kontrak pemerintah, yang pada gilirannya dapat mendorong inovasi dan peningkatan dalam kualitas produk dan layanan.
Untuk  lebih  meningkatkan  dampak  positif  sosialisasi  Perpres  12/2021  terhadap partisipasi UMKM di wilayah kerja DPRD Provinsi Jawa Barat, beberapa langkah berikut dapat dipertimbangkan:
1. Pelatihan  Lanjutan:  Selain  sosialisasi,  pemerintah  dapat  menyelenggarakan  pelatihan lanjutan  dan  workshop  bagi  pelaku  UMKM  untuk  memahami  dengan  lebih  mendalam aturan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Hal  ini  dapat  membantu  mereka  lebih  siap  dalam berkompetisi.
2. Akses Pembiayaan: Pemerintah dapat memberikan akses lebih mudah kepada UMKM untuk mendapatkan  pembiayaan  atau  kredit  yang  dapat  digunakan  untuk  mempersiapkan  dan mengikuti proses pengadaan.
3. Pembentukan Kelompok Usaha: Mendorong pembentukan kelompok usaha atau koperasi UMKM  dapat  meningkatkan  kapasitas  mereka  dalam  mengikuti  proses  pengadaan  yang lebih besar dan kompleks.
4. Transparansi  dan  Keterbukaan:  Pemerintah  harus  menjaga  tingkat  transparansi  dan keterbukaan  yang  tinggi  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  agar  semua  UMKM memiliki peluang yang adil.
5. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap dampak sosialisasi  ini  terhadap  partisipasi  UMKM,  dan  mengambil  tindakan  perbaikan  jika diperlukan.
Dengan  langkah-langkah  ini,  diharapkan  partisipasi  UMKM  dalam  pengadaan  barang dan jasa dapat terus meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di  wilayah  kerja  DPRD  Provinsi  Jawa  Barat  serta  memperkuat  sektor  UMKM  secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka
Adi, M. Kwartono. (2007)." Analisis Usaha Kecil Dan Menengah, Penerbit CV." Andi Offset, Yogyakarta . https://scholar.unand.ac.id/65314/2/
2023  Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia. Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah,  Wapres:  40 Persen  Alokasi  untuk  UMKM .Read  more: https://setkab.go.id/pengadaan-barang-dan-jasa- pemerintah-wapres-40-persen-alokasi-untuk-umkm/ pada 12 Juni 2023 Agustina  dan  Hasanah.  (2018). Sosialisasi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah . https://jatengprov.go.id/beritadaerah/sosialisasi-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/
Syafruddin. (2020). Sosialisasi dapat memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan . Jdih https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/peraturan-lkpp-nomor-8-tahun-2018/1
M  Iqbal  (2020)  . Pengaruh  pelaksanaan  E  Katalog  dalam  pengadaan  barang/jasa  terhadap  UMKM . Journals.usm https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/2204/1504
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Cv. Alfabeta. Suharsimi Artikunto. (2010: 112). Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik / Suharsimi Arikunto . Rineka Cipta 2010 https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=801361 Ajija  dkk,  (2011:42). Memahami  Uji  Normalitas  Dalam  Regresi. Universitas  Bina  Nusantara https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-normalitas-dalam-model-regresi/ Ghozali,  I.  (2018:137). “Aplikasi    Analisis    Multivariate    Dengan    Pogram    IBM    SPSS” Edisi  Sembilan.
Semarang:Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro https://onesearch.id/Record/IOS2851.slims- 19545