## ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH DI PENGADILAN
TINGGI MEDAN
(Studi Kasus Putusan No.142/PDT/2015/PTMDN)
Oleh:
Ria Sintha Devi 1) Alusianto Hamonangan 2)
Emi Rafika Sitepu 3)
Universitas Darma Agung, Medan. 1,2,3)
E-mail:
riasinthadevi04@gmail.com 1) alusiantoh710@gmail.com 2)
emiravika5@gmail.com 3)

## ABSTRAK
This gift is regulated in article 1882 of the Civil Code which states, among other things, that the gift must be made with a notary deed, especially for immovable property, while for  movable  property  it  can  be  granted  just  like  that,  a  gift  made  outside  of  it  is canceled.  Likewise,  a  grant cannot  be  renewed,  even  if  it  is  made  with  a  notary  deed, which means that updates on the grant or by making changes or additions from the time the  grant  was  originally  made  are  not  allowed.  Regarding  the  reasons  for  the cancellation of the grant, the cancellation of this grant is regulated by Article 1666 of the Civil Code, which states that a grant cannot be withdrawn or canceled because of it. The  problems  that  will  be  investigated  are:  How  do  you  prove  the  validity  of  a  grant deed in the Case Study of Decision No. 142 / PDT / 2015 / PT.Mdn ?, Why can't a grant be withdrawn but can be canceled? decide the case No. 142 / PDT / 2015 / PT-MDN ?. This study uses a normative legal approach. Normative legal research in this research is carried out on the procedure for settlement of grant disputes through courts. The type of  data  used  in  this  legal  research  is  secondary  data.  Secondary  data  sources  in  this legal research were obtained from: Primary legal materials, among others: Civil Code, Law No. 48/2009 concerning Judicial Power, Decision No.142 / PDT / 2015 / PTMDN. In  proving  the  validity  of  a  Grant  Deed,  it  must  have  physical,  formal  and  material evidentiary  strength,  and  the  process  of  making  a  Grant  Deed  meets  the  elements stipulated by Article 1868 of the Civil Code. Basically, a grant is irrevocable but can be canceled based on exceptions that have been determined based on statutory regulations. The  Legal  Considerations  of  the  Medan  High  Court  Judge  against  the  Simalungun District Court Decision No.55 / Pdt.G / 2014 / PN-Sim regarding the settlement of grant disputes in this case were declared incorrect and wrong because the appellate's memory of appeal is very reasonable based on law and can prove that the object of the dispute is the  right  of  the  appellant  whose  truth  cannot  be  denied  by  the  party  being  appealed against in the counter memorandum of appeal.

## Keywords: Disputes, Grants, Medan High Court

## ABSTRAK
Hibah  ini  diatur  dalam  pasal  1882  KUH  Perdata  yang  menyatakan  antara  lain  bahwa hibah  harus  dilakukan  dengan  akta  notaris,  terutama  untuk  barang  tidak  bergerak, sedangkan  untuk  barang  bergerak  dapat diberikan  begitu  saja,
pemberian  dilakukan  di  luar.  dari  itu  dibatalkan.  Demikian  pula,  hibah  tidak  dapat diperpanjang, meskipun dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa pembaruan atas hibah atau dengan melakukan perubahan atau penambahan dari saat hibah dibuat tidak diperbolehkan.  Mengenai  alasan  pembatalan  hibah,  pembatalan  hibah  ini  diatur  dalam Pasal  1666  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali atau  dibatalkan  karenanya.  Permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah:  Bagaimana  cara membuktikan keabsahan  akta  hibah  dalam  Studi  Kasus  Putusan  Nomor  142  /  PDT  / 2015 / PT.Mdn  ?, mengapa hibah tidak dapat ditarik tetapi dapat dibatalkan? memutus perkara  No.  142  /  PDT  /  2015  /  PT-MDN?.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan terhadap tata cara penyelesaian sengketa hibah melalui pengadilan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian  hukum  ini  adalah  data  sekunder.  Sumber  data  sekunder  dalam  penelitian hukum  ini  diperoleh  dari:  Bahan  hukum primer  antara  lain:  KUH  Perdata,  UU  No. 48/2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Putusan  No.142  /  PDT  /  2015  /  PTMDN. Dalam  pembuktian  keabsahan  Akta  Hibah  harus  memiliki  kekuatan  pembuktian  fisik, formal  dan  material,  dan  proses  pembuatan  Akta  Hibah  memenuhi  unsur-unsur  yang diatur dalam  Pasal  1868  KUH  Perdata.  Pada  dasarnya,  hibah  tidak  dapat  dibatalkan tetapi  dapat  dibatalkan  berdasarkan  pengecualian  yang  telah  ditentukan  berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.55 / Pdt.G / 2014 / PN-Sim tentang penyelesaian sengketa hibah dalam perkara ini dinyatakan tidak benar dan salah karena memori  kasasi  dari  Banding  sangat  tinggi.  wajar  berdasarkan  hukum  dan  dapat membuktikan  bahwa  objek  sengketa adalah  hak  pemohon  banding  yang  kebenarannya tidak dapat disangkal oleh pihak yang dimohonkan dalam kontra memori banding.

## Kata Kunci: Sengketa, Hibah, Pengadilan Tinggi Medan
1. PENDAHULUAN
Perkataan hibah atau memberikan  sesuatu  kepada  orang sebagai  perbuatan  hukum  itu  dikenal baik di dalam masyarakat Hukum Adat , Hukum  Islam  maupun  di  dalam Burgerlikj  Wetboek .  Hibah  dilakukan sewaktu  pemberi  hibah  masih  hidup, dan  harus  diberikan  secara  cuma-cuma. Hal  ini  dirumuskan  dalam  pasal  1666 BW  yang  menyatakan  bahwa,  hibah adalah suatu persetujuan dimana sipenghibah  diwaktu  hidupnya,  dengan cuma-cuma  dan  dengan  tidak  dapat ditarik  kembali,  menyerahkan  sesuatu guna  keperluan  si  penerima  hibah  yang menerima penyerahan itu.
Hal  ini  harus  dibedakan  dengan hibah  wasiat.  Di  dalam  masyarakat Hukum  Adat,  hibah  ini  dilakukan sewaktu  anak-anaknya  sudah  menikah dan  dipisahkan  denga  nmembuatkan rumah,  memberikan  perkarangan  untuk pertanian,  ini  harus  dibedakan  dengan weling (jawa)  yang  bersifat  semacam wasiat. Yaitu sebelum seorang meninggal,  maka  ia  akan  mengadakan ketetapan-ketetapan yang ditujukan kepada  ahli  warisnya  atau  istrinya. Pertama,  ia  semasa  hidupnya  memberi petunjuk-petunjuk bagaimana harta bendanya  akan  dibagi  waris  kalau  ia meninggal.  Jadi  barang-barangnya  itu belum  dibagi-bagikannya  kepada  ahli warisnya, melainkan masih
dipegangnya,  hanya  kalau  ia meninggal maka  pembagian  harta  peninggalannya harus  dilakukan  menurut  petunjuk- petunjuk  tersebut.  Pada  prinsipnya setiap  orang  dapat  menjadi  subyek persetujuan hibah kecuali:
1. Anak-anak  dibawah  umur  mereka tidak  kuasa  memberi  hibah.  Mereka dilarang  membuat  persetujuan  hibah atas sesuatu barang apapun. Hibah yang mereka perbuat dapat diminta pembatalannya  ( vernietigbaar ).  Cuma bukan batal dengan  sendirinya; 2. Antar suami istri tidak boleh menjadi subyek  persetujuan  hibah.  Karena  itu pemberian hibah antara suami istri yang terikat dalam perkawinan adalah terlarang.  Maksud  pelarangan  ini  jelas, untuk  melindungi  pihak  ketiga  yang mempunyai tagihan kepada salah seorang suami istri tersebut.
Maka  dengan  adanya  hibah  itu sendiri,  sipenerima  hibah  bukan  saja dapat  menikmati  hasilnya  saja  akan tetapi  dengan  hak  dan  kewajiban  di bidang  hukum,  bahwa  janji  yang diminta  si  penghibah  untuk  tetap berkuasa  menjual  atau  memberikan barangnya  kepada  orang  lain,  berarti bahwa  hak  milik  atas  barang  tersebut tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barangnya  kepada  orang  lain  hal  mana dengan  sendirinya  bertentangan  dengan sifat  dan  penghibahan  sudah  jelas bahwa  janji  seperti  itu  membuat penghibahan  batal,  apalagi  yang  terjadi hanyalah  suatu  pemberian  hak  nikmat saja.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah di  Pengadilan  Tinggi  Medan  (Studi Kasus Putusan No.142/PDT/2015/PTMDN) ”. 2.    TINJAUAN PUSTAKA
Undang-undang  telah  menetapkan  cara penghibahan  ini.Penghibahan  ini  diatur dalam  pasal  1882  KUH  Perdata  yang menyabutkan antara lain,bahwa penghibahan itu harus dilakukan dengan akta  notaris  terutama  untuk  barang  tak bergerak,  sedangkan  untuk  barang bergerak  dapat  dihibahkan  begitu  saja maka suatu penghibahan yang dilakukan  di  luar  ituadalah  batal.  Akta notaris  ini  merupakan  suatu  syarat mutlak dari sahnya suatu hibah, dengan sendirinya  kalau  hibah  dibuat  dengan cara  dibawah  tangan  adalah  batal. Demikian  juga  hibah  itu  tidak  dapat dibuat  suatu  pembaharuan,  biarpun  hal ini  dibuat  dengan  akta  notaris  yang artinya  bahwa  pembaharuan  tentang hibah atau dengan mengadakan perubahan  atau  penambahan  sejak semula hibah itu dibuat tidak diperbolehkan. Mengenai alasan-alasan pembatalan  hibah  pembatalan  hibah  ini diatur  Pasal  1666  KUH  Perdata,  yang menyebutkan  bahwa  suatu  hibah  tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut: 1. Karena  tidak  dipenuhi  syarat-syarat dimana penghibahan telah dilakukan; 2. Jika  sipenerima  hibah  telah  bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada sipenghibah,  setelahnya  orang  ini jatuh dalam kemiskinan. Dalam kenyataannya di Pengadilan Tinggi Medan No.142/PDT/2015 PT MDN.Tanggal 23 April  2015  terdapat  putusan  perkara yang  tidak  sesuai  dengan  buku  III  Bab X  (Pasal  1666-1693)KUH  Perdata,
dimana Hakim dalam penjatuhan putusan  terhadap  penghibahan  akta tanah yang disengketakan.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengidentifikasi dan mengkonsepsi
hukum sebagai norma kaidah, peraturan, Undang-Undang
yang berlaku  pada  suatu  waktu  dan  tempat tertentu  sebagai  produk  dari  suatu kekuasaan  yang  berdaulat.  Penelitian hukum  normatif  dalam  penelitian  ini dilaksanakan
terhadap prosedur penyelesaian  sengketa  hibah  melalui pengadilan.Tujuannya adalah untuk
meneliti asas-asas hukum yang
digunakan dalam penyelesaian sengketa hibah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian  hukum  ini  adalah  data sekunder.  Sumber  data  sekunder  dalam penelitian  hukum  ini  diperoleh  dari  : Bahan-bahan  hukum  primer  adalah sumber hukum yang berlakunnya bersifat  mengikat,  antara  lain:  KUH Perdata,  Undang-Undang  No  48  Tahun 2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,
Putusan No.142/PDT/2015/PTMDN. Bahan hukum sekunder berupa berbagai buku  hasil  karya  para  pakar,  hasil-hasil penelitian  dan  kegiatan  ilmiah  lainnya. Bahan  hukum  tersier  yakni  bahan  yang memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder  berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainnya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Cara Membuktikan Suatu Keabsahan  Akta  Hibah  Dalam  Studi Kasus Putusan No.142/PDT/2015/PT.Mdn
Dalam  studi  kasus  putusan no.142/PDT/2015/PT.Mdn,  berdasarkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi  bahwa  Akta  Hibah  No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 yang dibuat oleh M.Y.Panjaitan  dengan  G.Sitorus  di hadapan  H.Z.Sinaga  selaku  Camat Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun  yang  bertindak  sebagai Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  adalah “sah  menurut  hukum”  karena  Akta Hibah tersebut adalah akta otentik yang dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan oleh  Undang-Undang  oleh  atau  di hadapan Pejabat umum yang berwenang yaitu  dibuat  oleh  Camat  selaku  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  telah sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata :  “Suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa  untuk  itu,  di  tempat  dimana akta  itu  dibuat”.  Dengan  demikian dalam Studi Kasus Putusan No.142/PDT/2015/PT.Mdn Majelis Hakim  sudah  menetapkan  bahwa  Akta
Hibah  No.32/1976  yang  merupakan objek  sengketa  adalah  sah  menurut hukum  milik  G.Sitorus  yang  telah dihibahkan  M.Y.Panjaitan  di  hadapan H.Z.Sinaga  selaku  Camat  Kecamatan Bandar  Kabupaten  Simalungun.  Dan menetapkan  Daud  Sitorus  (penggugat) sah  secara  hukum  seorang  ahli  waris dari  Almarhum  G.Sitorus  berdasarkan
Surat Keterangan Ahli Waris No.2232/SK-AW/VI/2014. Dalam  sebuah  akta  otentik harus  memenuhi  kekuatan  pembuktian lahiriah,  formil  dan  materil.  Kekuatan pembuktian  lahiriah  didasarkan  atas keadaan lahiriah, apa yang tampak pada lahirnya,  yaitu  surat  yang  tampak seperti akta dianggap mempunyai kekuatan  seperti  akta  sepanjang  tidak dibuktikan  sebaliknya.  Maksud  dari kata memiliki daya pembuktian lahiriah adalah  melekatkan  prinsip  anggapan benar sebagai akta otentik sampai pihak
yang  membantah  mampu  membuktikan sebaliknya.
Sedangkan kekuatan
pembuktian  formil  yang  melekat  pada akta  otentik  dijelaskan  dalam  Pasal 1871  KUH  Perdata,  bahwa  segala keterangan  yang  tertuang  di  dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda  tangan  kepada  pejabat  yang membuatnya.  Oleh  karena  itu,  segala keterangan  yang  diberikan  penanda tangan  dalam  akta  otentik,  dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan  dan  yang  dikehendaki  yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang  tercantum  di  dalamnya,  bukan hanya  terbatas  pada  keterangan  atau pernyataan  yang  terdapat  di  dalamnya benar dari orang yang menandatanganinnya, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang
dicantumkan  pejabat  pembuat  akta, antara lain :
1. Mengenai tanggal yang tertera di dalamnya;
2. Tanggal tersebut harus dianggap benar;
3. Berdasar  kebenaran  formil  atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan  akta  tidak  dapat digugurkan  lagi  oleh  para  pihak dari Hakim. Menurut  A.A.  Andi  Prajitno, “kekuatan
pembuktian formil merupakan  pernyataan  pejabat  dalam tulisan  yang  tercantum  dalam  akta adalah sama dengan yang dilakukan dan disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan dalam dalam menjalankan jabatannya,  termasuk  kepastian  dari tanggal pembuatannya, tanda tangannya,  dan  tempat  pembuatan aktanya”.
Mengenai  kekuatan  pembuktian
materil akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di
dalamnya.  Oleh  karena  itu,  kekuatan
pembuktian  materil  adalah  persoalan pokok  akta  otentik  karena  memberi kepastian  tentang  materi  suatu  akta, memberi  kepastian  tentang  peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan  dan  melakukan  seperti yang  dimuat  dalam  akta.  Dalam kekuatan  pembuktian  ini  memberikan kepastian  mengenai  materi  (isi)  akta otentik,  memberi  kepastian  mengenai perbuatan  hukum  atau  peristiwa  hukum yang  dilakukan  oleh  pejabat  pembuat akta atau para pihak dalam akta. Seperti penanda  tangan  akta  otentik  untuk keuntungan pihak lain, seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri  dan  akibat  hukum  akta  yang dikaitkan  dengan  kekuatan  pembuktian materil akta otentik.
Penanda  tangan  akta  otentik untuk  keuntungan  pihak  lain  artinya setiap  penanda  tangan  akta  otentik  oleh seseorang,  selamannya  harus  dianggap untuk  keuntungan  pihak  lain  bukan untuk keuntungan pihak penanda tangan.  Berdasarkan  prinsip  ini,  apabila A  menandatangani  akta  otentik  yang berisi  keterangan  berhutang  kepada  B Rp  100  juta,  berarti  dengan  akta  itu  A bermaksud  memberi  bukti  kepada keuntungan  B  atas  diri  A  sendiri,  maka atas  kebenaran  materil  yang  melekat pada  akta  otentik  itu,  telah  terbukti  A berutang kepada B sebesar Rp 100 juta. Akan  tetapi,  berbeda  halnya  jika  yang membuat  dan  menandatangani  akta  itu B yang berisi keterangan atau pernyataan bahwa A berutang kepadannya  (B)  sebesar  Rp  100  juta, maka  akta  itu  tidak  membuktikan sesuatu  apapun  karena  keterangan  yang tercantum  dalam  akta  itu  dibuat  oleh seseorang  (dalam  hal  ini  B  )  yang bertujuan merugikan diri orang lain (A) tanpa sepengetahuan A sendiri. Seseorang hanya dapat membebani  kewajiban  kepada  diri sendiri  artinya  siapa  yang
menandatangani  akta  otentik  berarti dengan  sukarela  telah  menyatakan maksud  dan  kehendak  seperti  yang tercantum di dalam akta untuk menjamin keterangan kebenaran
keterangan  tersebut,  oleh  karena  itu  di belakang  hari  penanda  tangan  tidak boleh  mengatakan  atau  mengingkari bahwa  dia  tidak  menulis  atau  memberi keterangan  seperti  yang tercantum dalam  akta,  namun  demikian  bukan berarti  kebenaran  itu  bersifat  mutlak sesuai keadaan sebenarnya. Kemungkinan saja isinnya palsu seperti dalam Putusan MA No.3783 K/Pdt/1987  yang dijelaskan di atas atau kemungkinan terhadapnya diajukan bukti lawan ( tegen bewijs ). Berdasarkan Pasal  1870KUH  Perdata  nilai  kekuatan pembuktian  yang  melekat  pada  akta otentik adalah sempurna, akan tetapi hal itu  sepanjang  tidak  ada  bukti  lawan. Oleh  karena  itu,  kesempurnaanya  tidak menentukan sehingga kekuatan pembuktian materilnya dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Akibat hukum akta yang dikaitkan  dengan  kekuatan  pembuktian materil  akta  otentik  maksudnya  yaitu apabila  terdapat  dua  orang  atau  lebih, dan  antara  yang  satu  dengan  yang  lain saling memberi keterangan atau pernyataan sepanjang saling bersesuaian sehingga  melahirkan  persetujuan  yang mengikat kepada mereka yang dituangkan  dalam  bentuk  akta,  dengan demikian  akta  tersebut  menjadi  bukti tentang adannya
persetujuan sebagaimana  yang  diterangkan  dalam akta  tersebut  dan  menimbulkan  akibat hukum.

## Suatu  Hibah  Tidak  Dapat  Ditarik Kembali Tetapi Dapat Dibatalkan
Pada prinsipnya suatu hibah tidak dapat ditarik kembali akan tetapi ada beberapa
pengecualian  dengan  syarat  yang  diatur oleh Undang-Undang yaitu:
a. Pasal  1667  ayat  (2)  KUH  Perdata: “jika  hibah  meliputi  benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka hibahnya adalah batal” ;
b. Pasal  1668  KUH  Perdata:  “si penghibah tidak boleh memperjanjikan  bahwa  ia  tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda  yang  termasuk  dalam  hibah, hibah  yang  semacam  itu,  dianggap sebagai batal” ;
c. Pasal  1670  KUH  Perdata:  “suatu hibah  adalah  batal,  jika  dibuat dengan  syarat  bahwa  si  penerima hibah  akan  melunasi  utang-utang atau  beban-beban  lain,  selain  yang dinyatakan  dengan  tegas  di  dalam akta  hibah  sendiri  atau  di  dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya” ;
d. Pasal 1682 KUH Perdata; “hibah atas benda  tidak  bergerak  menjadi  batal jika  tidak  dilakukan  dengan  akta notaris” ;
e. Pasal  1688  KUH  Perdata  ayat  (1)  : “tidak  dipenuhi  syarat-syarat  dengan
mana penghibahan dilakukan.”
Syarat  umum  dari  suatu  harta  hibah adalah bahwa benda yang dihibahkan harus bebas dari hak orang lain/menjadi  milik  penuh  dari  si penghibah.
f. Pasal  1688  KUH  Perdata  ayat  (2)  : “jika  si  penerima  hibah  telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil  jiwa  (membunuh)  si pemberi  hibah  atau  kejatan  lain terhadap si penghibah.” Suatu contoh dari  suatu  kejahatan  lain  (selain pembunuhan)  terhadap  si  penghibah adalah penistaan.
g. Pasal  1688  KUH  Perdata  ayat  (3)  : “jika  si  penerima  hibah  menolak untuk  memberi  bantuan  nafkah
terhadap  si  penghibah,  ketika  si penghibah jatuh miskin.
Dalam  Kompilasi  Hukum Islam  secara  tegas  disebutkan  bahwa hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali, kecuali  penghibahan  yang  dilakukan orang  tua  kepada  anaknya  (Pasal  212 Kompilasi  Hukum  Islam).  Penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah  kepada  anaknya,  diperbolehkan penarikan kembali hibah tersebut dikarenakan tidak ada tuduhan kepadadnya, karena secara tabiat seorang ayah akan selalu mendahulukan anaknya  dan  jika  dia  menarik  kembali, maka  berarti  ada  kebutuhan  dan kemaslahatan.  Dalam  hal  penarikan hibah Ulama Madhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik kembali pemberiannya disebabkan hibah merupakan suatu akad yang tetap.
Dalam  hadis  Rasulullah  Saw yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan Muslim:
“Orang  yang  kembali  menarik  haknya adalah  seperti  seekor  anjing  yang muntah-muntah  kemudian  ia  makan muntahanya itu kembali”.
“Tidak halal/tidak boleh salah seorang kamu memberikan suatu pemberian  kepada  seseorang,  kemudian dimintanya  kembali,  kecuali  pemberian seorang ayah kepada anaknya”.
Menyangkut  hadis  yang  kedua harus dengan suatu syarat. Pengembalian  tersebut  adalah  karena kasih  sayang,  cinta  juga  karena  ia membutuhkannya dan
memang tujuannya untuk mencari pahala akhirat. Jadi  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam, apapun  alasannya  hibah  tidak  dapat ditarik  kembali  ataupun  dibatalkan. Seperti halnya dalam sebuah perjanjian, pada  dasarnya  suatu  perjanjian  yang sudah  dibuat  atas  kesepakatan  bersama tidak lagi dapat dibatalkan, apalagi
pembatalan  yang  dilakukan  secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak lain, meskipun  demikian  masih  terdapat pengecualian.
Dalam  masyarakat  adat  Jawa Barat terutama di desa Leuwi Liang dan Citeureup,  suatu  hibah  dapat  ditarik kembali  apabila  bertentangan  dengan ketentuan-ketentuan  Hukum  Adat  dan Hukum  Islam.Sebaliknya  di  daerah Cianjur,  Banjar,  Ciamis,  dan  Cikenong suatu hibah tidak dapat ditarik kembali. Demikian  pula  di  daerah  Batujaya,
Teluk Buyung, Pisang Sambo, Kecamatan  Karawang  dan  Indramayu apabila  hibah  tersebut  berupa  hibah mutlak, maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian maka dapat  dikatakan  pembatalan  hibah menurut  Hukum  Adat  ada  beberapa daerah  tertentu  yang  tidak  dapat  ditarik kembali  dan  ada  yang  dapat  ditarik kembali  apabila  hibah  tersebut  tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Dalam Memutus Perkara  No.142  /  PDT  /2015  /PT-
MDN.
Pertimbangan Hakim berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi Medan Nomor 142 / PDT PDT / 2015 / PT-MDN bahwasannya Putusan Pengadilan  Negeri  Simalungun  Nomor 55 / PDT.G /2014 /PN-SIM
bertentangan  dengan  Pasal-Pasal  yang bersangkutan:  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Perdata  dan  Kitab  Undang- Undang  Acara  Perdata  serta  peraturan hukum lainnya.
Menimbang bahwa yang
menjadi  gugatan  pokok  dalam  gugatan ini adalah tentang “hibah” atas sebidang tanah,  yang  berdasarkan  berdasarkan Berita  Acara  Pemeriksaan  setempat yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri Simalungun  pada  tanggal  30  Januari
2015, tanah tersebut terletak di Lingkungan  Kuala  Tanjung,  Kelurahan Perdagangan  III,  dahulu  Perdagangan  I Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun,  yang  batas-batas  dan ukurannya adalah :
1. Sebelah Timur : dahulu disebut Jalan Gereja HKBP sekarang disebut Jalan Kartini, panjang 96 meter;
2. Sebelah  Barat:  dengan  pekarangan kilang  padi  Lambang,  panjang  100 meter;
3. Sebelah  Utara  dengan  tanah  M.R Simanjuntak lebar26,5 meter;
4. Sebelah  Selatan  :  dahulu  Jalan Bahlias sekarang disebut Jalan Kuala Tanjung lebar 19 meter.
Dihibahkan oleh M.Y.Panjaitan  kepada  G.Sitorus  di hadapan H.Z. Sinaga Camat Kecamatan
Bandar  Kabupaten  Simalungun  yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,  sebagaimana  tersebut  dalam Akta  Hibah  Nomor  32/1976  tanggal  29
Maret 1976.Menimbang
bahwa berdasarkan  Bukti  P-2  (Akta  Hibah No.32/1976  tanggal  29  Maret  1976), pada  tanggal  29  Maret  1976  M.Y. Panjaitan  telah  menghibahkan  tanahnya seluas 2217 meter persegi  yang terletak Daerah  Tingkat  I  Sumatera  Utara, Daerah
Tingkat II Simalungun, Kecamatan Bandar, Desa Perdagangan I kepada  G.Sitorus  disaksikan  oleh  M.K. Saragih.
Menimbang  bahwa  Pasal  1  Akta  Hibah No.32/1976  tanggal  29  Maret  1976 (Bukti  P-2)  menyebutkan  :  “Mulai  hari ini tanah yang diuraikan dalam Akta ini telah diserahkan kepada yang menerima hibah,  yang  mengaku  pula  telah menerima  penyerahan  itu,  dan  segala keuntungan  yang  didapat  serta  segala kerugian/ beban yang diderita atas tanah dan  bangunannya  tersebut  di  atas menjadi hak / tanggungan yang menerima hibah.  Menimbang  bahwa
Pasal 2 Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 (Bukti P-2) menyebutkan  :  “  Selama  hidupnnya yang  menghibahkan,  dan  selama  itu tidak  boleh  dialihkan  kepada  pihak lain tanpa seizin yang menghibahkan.
Menimbang  bahwa  Penggugat  adalah ahliwaris  dari:  Almarhum  Gulontam Sitorus  yang  meninggal  dunia  pada tanggal 3 Oktober 1998, dan Almarhumah  Salbilah  Siagian  yang meninggal  dunia  pada  tanggal  25 Januari  2011  sebagaimana  tersebut dalam  Surat  Keterangan  Ahli  waris,
(Bukti P.1). Menimbang bahwa Tergugat  I  adalah  ahliwaris  dari  :  Alm. M.Yusuf Panjaitan yang telah
meninggal  pada  tanggal  18  September 2009 sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan  Ahli  waris,  (Bukti  T.I,  II, III, IV, V-1).
Menimbang  bahwa  Tergugat:  I,  II,  II, IV,  V  dalam  jawabannya  maupun  di dalam kontra  memori  bandingnya mendalilkan  yang  pada pokoknya bahwa  Akta  Hibah  No.32/1976  tanggal 29  Maret  1976  tersebut  telah  ditarik  / dibatalkan  oleh  M.Y.  Panjaitan  atas kesepakatan  M.Y.  Panjaitan  dengan G.Sitorus  pada  tanggal  23  Mei  1986 yang ditandatangani oleh M.Y.Panjaitan dengan  Gulontam  Sitorus(G.Sitorus) dan  saksi-saksi  ; vide surat  Penarikan Hibah,  (Bukti  T.I,  II,  III,  V,  V-8),
bahwa  dalam  Surat  Penarikan  Hibah,
(BuktiT.  I,  II,  III,  V,  V-8)  tersebut dinyatakan : “M.Y. Panjaitan
membatalkan Surat Hibah ( Akta Hibah Nomor  32/1976),  G.  Sitorus  harus meninggalkan  tanah  tersebut  selambat- lambatnnya satu bulan setelah kesepakatan ini dan harus mengembalikan perjanjian hibah Nomor 32/1976  yang  diakui  G.Sitorus  tercecer belum ditemukan”. Menimbang bahwa
Penggugat  membantah  (Bukti  T.  I,  II,
III,  IV,  V-8)  tersebut  dalam  repliknya dan  menyatakan  pada  pokoknya  bahwa M.Y.Panjaitan tidak pernah
membatalkan  Akta  Hibah  tersebut sampai  M.Y.Panjaitan  meninggal  pada tanggal 18 September 2009, akan tetapi pada  tahun  1995  Tergugat  I  telah berupaya  dengan  berbagai  cara  disertai anacaman kekerasan berusaha mengusir paksa  G.Sitorus  (orang  tua  Penggugat) dari tanah terperkara, dan atas pertimbangan  keluarga  serta  untuk keselamatan  jiwa  G.Sitorus  pada  waktu itu  dengan  terpaksa  G.Sitorus  pindah dari tanah terperkara. Sejak itu Tergugat I  selalu  berusaha  untuk  menjual  tanah terperkara  akan  tetapi  selalu  gagal karena Tergugat I tidak dapat menunjukkan  bukti  surat  kepemilikan atas  tanah  terperkara,  kemudian  surat pembatalan  akta  hibah  muncul  secara tiba-tiba pada waktu Lurah Perdagangan
III dijabat oleh Tergugat VIII, Penggugat yakin bahwa Surat Pembatalan Hibah tanggal 23 Mei 1986
adalah palsu karena orang tua Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Pembatalan hibah  tersebut.  Terlepas  dari  benar tidaknya penarikan hibah tersebut, maka penarikan tersebut tidak sah
sebagaimana dalam Pasal 1666 ayat (1) KUH  Perdata  dikarenakan  Majelis Hakim  Pengadilan  Tinggi  berpendapat bahwa tanah sengketa dalam perkara ini telah  dihibahkan  oleh  pemberi  hibah M.Y.  Panjaitan  kepada  penerima  hibah G.Sitorus  atau  ahli  waris  penerima hibah  G.Sitorus  sedangkan  seluruh  ahli waris  pemberi  hibah  M.Y.Panjaitan termasuk  Tergugat  I  dan  Tergugat  II ama  sekali  tidak  berhak  lagi  atas  tanah tersebut.
Menimbang bahwa dari
ketentuan  Pasal  1666  ayat  (1)  tersebut Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi berpendapat  bahwa  penghibahan  adalah suatu  perikatan  (persetujuan)  antara
pemberi  hibah  dengan  penerima  hibah, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma- cuma,  tanpa  dapat  menariknya  kembali dan  untuk  kepentingan  seseorang  yang menerima penyerahan barang itu.
Menimbang  bahwa  dalam Pasal  1668  KUH  Perdata  ditentukan: Penghibah  tidak  boleh  menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak  miliknnya atas barang yang dihibahkan itu,
penghibahan  itu  hanya  terkait  dengan barang tersebut dan dianggap tidak sah. Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi berpendapat bahwa jika penghibah tetap berkuasa  untuk  menggunakan  hak miliknya atas barang yang dihibahkannya  itu  berarti  tidak  pernah ada  penghibahan  atas  barang  miliknya tersebut,  karena  tidak  ada  manfaatnya kepada penerima hibah.
Menimbang  bahwa  dalam  Akta  Hibah No.32  /  1976  tanggal  29  Maret  1976 (Bukti P-2), M.Y.Panjaitan telah menyerahkan  tanah  seluas  2217  M2
(2217  meter  persegi)  kepada  G.Sitorus pada  tanggal  29  Maret  1976  dengan klausula  pada  Pasal  2  Akta  Hibah  itu disebutkan  :  “Selama  hidupnya  yang menghibahkan  tanah  tersebut  di  atas tetap dipergunakan oleh yang menghibahkan  dan  selama  itu  tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin  yang  menghibahkan”.  Dengan adanya  kalusula  pada  Pasal  2  tersebut Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi berpendapat bahwa hibah M.Y. Panjaitan  kepada  G.Sitorus  merupakan penghibahan  bersyarat  seperti  halnya perjanjian bersyarat
berdasarkan ketetapan waktu yaitu penghibah (M.Y. Panjaitan)  bebas  menggunakan  tanah yang  dihibahkannya  kepada  G.Sitorus selama hidupnya.
Menimbang bahwa Akta Hibah No.32/1976  tanggal  29  Maret  1976 tersebut adalah berbeda dengan ketentuan  Pasal  1668  KUH  Perdata karena  Pasal  tersebut  sama  sekali  tidak memberikan kesempatan
kepada penerima  hibah untuk menguasai barang  yang  dihibahkan,  sedangkan pada  Akta  Hibah  No.32/1976  tanggal 29 Maret tersebut merupakan perjanjian bersyarat  bahwa  penerima  hibah  dapat menguasai  sepenuhnya  barang  yang dihibahkan kepadannya setelah penghibah meninggal dunia, berdasarkan  isi  Akta  Hibah  tersebut Majelis Hakim. Menimbang bahwa Akta Hibah
No.32/1976  tanggal  29  Maret  1976 tersebut  adalah  akta  otentik  karena dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan oleh  Undang-Undang  oleh  atau  di hadapan pejabat umum yang berwenang yaitu  dibuat  oleh  Camat  selaku  Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  dan
Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi berpendapat bahwa Akta Hibah
No.32/1976  tanggal  29  Maret  1976 yang dibuat oleh M.Y. Panjaitan dengan G.Sitorus di hadapan H.Z.Sinaga selaku Camat  Kecamatan  Bandar,  Kabupaten Simalungun  yang  bertindak  sebagai Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (Bukti  P- 2)  adalah  “  sah  menurut  hukum”,  dan berdasarkan pertimbangan tersebut
tuntutan Penggugat pada petitum nomor dua  pada  gugatan  tersebut  dapat dikabulkan. Menimbang bahwa
penggugat
mendalilkan  yang  pada pokoknya bahwa Lurah Perdagangan III (Tergugat VIII)  pernah  mengundang  penggugat dengan  tergugat  I  tentang  keberadaan surat  tanah  terperkara  atas  undangan
tersebut  penggugat  dan  tergugat  I menghadirinya dan penggugat
menunjukkan  bukti  kepemilikan  atas tanah  terperkara  yaitu  Akta  Hibah
No.32/1976  serta  bukti  Pembayaran Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  yang sampai  sekarang  masih  tetap  dibayar penggugat atas nama G Sitorus sedangkan  tergugat  I  pada  waktu  itu tidak  dapat  menunjukkan  alasan  hak kepemilikannya  atas  tanah  terperkara dan  pada  waktu  pertemuan  tersebut penggugat  mengingatkan  tergugat  VIII agar  tidak  menerbitkan  sesuatu  surat berbentuk  apapun  apabila  ada  yang mengaku-ngaku  sebagai  pemilik  tanah terperkara  termasuk  kepada  tergugat  I.
Tergugat VIII sebagai Lurah Perdagangan  III  dalam  jawabannya bahwa  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2008  tentang  Pembentukan  Kelurahan Perdagangan III,Kecamatan Bandar pada  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  g menyatakan:  “Lurah  mempunyai  tugas melaksanakan urusan penyelesaian perselisihan, persengketaan dan permasalahan tanah”.
Menimbang  bahwa  pada  tanggal  22 Desember  2010  tergugat  I  melaporkan ke  Polisi  bahwa  tergugat  I  telah kehilangan satu lembar Surat Keterangan  Tanah  seluas  2187  M2 dengan  Nomor:  387/SKT.8/2000  yang terletak di Jalan Kuala Tanjung Kelurahan Perdagangan III A.N.M.Yoesoef Panjaitan (Bukti T.VIII- 1,  T.VIII-2,  T.VIII-3)  kemudian tergugat VIII menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor.593/084/2011 berdasarkan Surat Tanda  Penerimaan  Laporan  Kehilangan Barang Nomot: STPLKB/654/XII/2010/tanggal          22
Desember  2010  yang  dikeluarkan  oleh Kepala  Kepolisian  Sektor  Perdagangan karena  tergugat  VIII  menerbitkan  Surat Keterangan  Tanah  tersebut  atas  dasar
surat  laporan  kehilangan  tersebut  tanpa didukung  oleh  bukti-bukti  kepemilikan yang sah, maka Surat Keterangan Tanah yang diterbitkannya itu tidak mempunyai  nilai  kekuatan  hukum, Maka  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa perbuatan tergugat VIII
mengeluarkan  surat  keterangan  tanah tersebut  “bukan  perbuatan  melawan hukum”,  walaupun  Surat  Keterangan Tanah  yang  diterbitkannya  itu  tidak mempunyai  kekuatan  hukum.  Oleh karena  itu,  Tuntutan  penggugat  agar tergugat VIII dinyatakan telah
melakukan  perbuatan  melawan  hukum harus ditolak.
Menimbang  bahwa  tergugat  I  dan tergugat  II  telah  menjual  tanah  yang dihibahkan tersebut (telah disengketakan)  kepada  tergugat  III  di hadapan tergugat VI (RACHMANSYAH     PURBA,     S.H.,
M.Kn.,  Notaris)  sebagaimana  tersebut dalam  bukti  T.  I,II,III,IV,V-6,  padahal tergugat  I  dan  tergugat  II  maupun seluruh  ahliwaris  M.Y.Panjaitan  tidak berhak  lagi  atas  tanah  tersebut,  maka perbuatan  tergugat  I  dan  tergugat  II telah menjual tanah yang telah dihibahkan  kepada  tergugat  III  adalah “perbuatan  melawan  hukum”  dan  jual beli  tanahtersebut  dari  tergugat  I  dan tergugat  II  kepada  tergugat  III  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum, selanjutnya tergugat III menjual tanah    tersebut    kepada    tergugat    V (ONGKO INDRAWAN)
melalui tergugat  IV  di  hadapan  tergugat  VII (GUNAWAN        TARIGAN,        S,H., Pekerjaan  Notaris).  Karena  tergugat  IV hanya menjalankan kuasa yang diberikan  oleh  tergugat  III  untuk menjual tanah terperkara maka tergugat IV tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.
Menimbang  bahwa  karena  tergugat  III maupun  tergugat  V  membeli  tanah terperkara melalui pejabat yang berwenang  dan  pejabat  tersebut  telah melakukan  pekerjaanya  sesuai  dengan ketentuan  dan  kewenangannya,  maka perbuatan  tergugat  III  dan  tergugat  V maupun  tergugat  VI  dan  tergugat  VII selaku  pejabat  yang  berwenang  dalam transaksi tersebut tidak termasuk melakukan  perbuatan  melawan  hukum meskipun  perbuatan  yang  dilakukannya itu  secara  hukum  tidak  sah,  sehingga tidak  menimbulkan  akibat  hukum  dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Menimbang bahwa karena Akta
Pelepasan  Hak  dengan  Ganti  Rugi No.42  tanggal  28  Juni  2012  atas  tanah terperkara antara tergugat I dan tergugat II  dengan  tergugat  III  yang  dibuat dihadapan  tergugat  VI  dan  Akta Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  dan  Ganti Rugi  No.3  tanggal  12  November  2013 antara  tergugat  III  dengan  tergugat  V melalui  tergugat  IV  dihadapan  tergugat VII  tanpa  dasar  hukum  yang  sah,  maka Akta  tersebut  dengan  sendirinya  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat.
Menimbang  bahwa  karena Akta  Hibah  No.32/1976  tanggal  29 Maret  1976  tersebut  sah  menurut hukum, sedangkan penarikan akta hibah itu  tidak  sah  karena  tidak  berdasarkan hukum sebagaimana telah
dipertimbangkan sebelumnya maka
tanah  yang  dihibahkan  oleh  M.Y.
Panjaiatan  kepada  G.Sitorus  beralih kepemilikannya  setelah  pemberi  hibah M.Y.Panjaitan meninggal dunia, berdasarkan  Akta  Hibah  No.32/1976 tanggal  29  Maret  1976  sah  menurut hukum  adalah  milik  G.Sitorus  yang dalam dalam hal ini beralih kepemilikannya kepada ahli waris milik G.Sitorus karena pewarisan, maka
tergugat  V  atau  siapa  saja  yang mendapat  hak  atas  tanah  itu  dari tergugat  V  harus  dihukum  untuk mengosongkan  tanah  terperkara  dan menyerahkan  tanah  terperkara  kepada penggugat  dengan  baik  dalam  keadaan kosong tanpa beban. Berdasarkan pertimbangan itu maka tuntutan penggugat  pada  petitum  nomor  8  pada gugatan tersebut dapat dikabulkan. Menimbang  bahwa  karena  penggugat tidak  dapat  menunjukkan  bukti  secara konkrit  penyebab  kerugian  materiel yang  dideritanya,  maka  tuntutan  ganti kerugian tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa tuntutan ganti kerugian  immateriell  pada  petitum nomor  10  pada  gugatan  tersebut  cukup beralasan, oleh karena itu wajar tergugat I  dan  tergugat  II  dihukum  untuk mengganti  kerugian  tersebut  kepada penggugat  sebesar  Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Menimbang bahwa Pengadilan  tidak  ada  meletakkan  sita ( conservatoir  beslaag ),  maka  tuntutan penggugat pada petitum nomor 11 harus ditolak.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut,  Majelis  Hakim  Pengadilan Tingkat  Banding  tidak  sependapat dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis  Hakim  Pengadilan  Tingkat
Banding  berpendapat  bahwa  memori banding  pembanding  tersebut  sangat beralasan berdasarkan hukum dan dapat membuktikan  bahwa  obyek  sengketa adalah  hak  milik  pembanding  yang kebenarannya  tidak  dapat  disangkal oleh pihak terbanding baik dalam kontra memori banding tersebut. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis  Hakim  Pengadilan  Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.55/Pdt.G/2014/PN-Sim  tanggal  4 Februari  2015  tersebut  tidak  tepat  dan harus  dibatalkan  serta  Pengadilan
Tinggi  akan  mengadili  kembali  perkara ini.

## 5. SIMPULAN
Dari  uraian  dan  pembahasan mengenai  analisis  yuridis  penyelesaian sengketa  hibah  berdasarkan  Putusan No.142/PDT/2015/PT-MDN,  maka penulis  dapat  mengambil  kesimpulan bahwa :
1. Dalam membuktikan suatu keabsahan Akta Hibah harus mempunyai  kekuatan  pembuktian lahiriah,  formil  dan  materil,  serta proses pembuatan Akta Hibah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan  oleh  Pasal  1868  KUH Perdata, yaitu:
a) Bentuk  Akta  ditentukan  oleh Undang-Undang;
b) Akta  dibuat  oleh  dan  di hadapan pegawai-pegawai umum  (pejabat  umum)  yang berkuasa (berwenang) dan c) Akta  dibuat  di  tempat  di smana  akta  dibuatnya  atau akta  di  buat  dalam  daerah kerja tertentu.
2. Pada  dasarnya  suatu  hibah  tidak dapat  ditarik  kembali  akan  tetapi dapat dibatalkan dengan berdasarkan pengecualian, yaitu:
a) KUH  Perdata  diantaranya  adalah Pasal  1667  ayat  (2),  1668,  1670, 1682, 1688 ayat (1, 2 dan 3);
b) Kompilasi  Hukum  Islam  adalah Pasal 212;
c) Hukum  Adat  diantaranya  adat Jawa  Barat  terutama  di  Desa Leuwi Liang dan Citeureup;
d) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diantaranya adalah Pasal 721, 722, 723. 3. Pertimbangan  Hukum  Majelis Hakim  Pengadilan  Tinggi  Medan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.55/Pdt.G/2014/PN-Sim tentang   penyelesaian    sengketa hibah dalam perkara       ini dinyatakan  tidak  tepat  dan  keliru karena       memori         banding pembanding       tersebut      sangat beralasan berdasarkan hukum dan dapat  membuktikan  bahwa  obyek sengketa     adalah     hak       milik pembanding  yang  kebenarannya tidak  dapat  disangkal  oleh  pihak terbanding  dalam  kontra  memori banding tersebut. Selain itu, Amar Putusan         Majelis       Hakim Pengadilan    Tinggi    juga    sudah menetapkan  bahwa  Akta  Hibah No.32/1976      yang      merupakan
obyek sengketa     adalah     sah menurut  hukum milik  G.Sitorus yang telah        dihibahkan M.Y.Panjaitan di        hadapan H.Z.Sinaga         selaku       Camat
Kecamatan     Bandar     Kabupaten
Simalungun.     Dan   menetapkan
Daud Sitorus sah secara hukum seorang ahli waris dari Almarhum G.Sitorus      berdasarkan      Surat Keterangan          Ahli          Waris No.2232/SK-AW/VI/2014    serta menghukum      tergugat      untuk mengosongkan tanah terperkara dengan baik dan kosong tanpa beban dan membayar ganti rugi merupakan bentuk pemenuhan keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara ini.
6. DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
HS,  Salim, Pengantar  Hukum  Perdata Tertulis  (BW), Sinar  Grafika, Jakarta :2014
Rofiq,  Ahmad, Hukum  Islam  Di
Indonesia ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta: 2000
Samsaimun, Peraturan  Jabatan  PPAT , PRC  (Pustaka  Reka  Cipta), Bandung:2018
Santoso,  Urip., Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (perspektif  regulasi  , wewenang dan sifat akta) ,prenadamedia group, Jakarta: 2016 Soimin,Soedaryo, Hukum  Orang  dan Keluarga, Sinar Grafika , Jakarta:1992 Soekanto,      Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta:1986 Subekti, R, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:1995
Suparman,  Maman, Hukum  Waris Perdata , Sinar Grafika, Jakarta: 2017 Sintha  devi  ria,  Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan, 2020. Wignjodipoero,  Soerojo, Pengantar Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat , PT TOKO GUNUNG,Jakarta:1995

## Perundang-Undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang Kitab  Undnag-undang  Hukum  Acara Perdata
Jurnal Aji  Surya  Pratama,  Abdul  Halim Barkatullah, dan Rahmida Erliyani, Kedudukan Dana Asuransi Jiwa Dalam Relevansinya Dengan Pembagian Harta Warisan, Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019) ria  sintha  devi,  Tinajaun  Yuridis Perceraian  Atas  Perkawinan
yang  Tidak  Tercatat  Di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Medan,  Jurnal Retentum Vol. 1 No. 1 (2019): Juli ----------, Tinjauan Yuridis Sita Jaminan
dan  Pemberesan  Harta  Milik Debitur  Dalam  Hal  Terjadinya Kepailitan, Jurnal Ilmiah MAKSITEK Vol. 4 No. 4 (2019) Suprima, Wardani Rizkianti, dan Khoirur Rizal Lutfi., Implikasi  Hukum  Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata,  Jurnal  Esensi  Hukum Vol. 1 No.1 (2019) Yasir  Fauzi,  Muhammad.,  Legislasi Hukum      Kewarisan di Indonesia, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 9 No. 2 (2016) Internet
http://eprints.walisongo.ac.id/2072/4/72 111013_Bab3.pdf ,diakses terakhir tanggal  18/05/2020,pukul 10.00 file:///C:/Users/Dell/Downloads/5316- 229-12698-1-10- 20171214.pdf ,diakses terakhir
19/05/2020,pukul 14.00
http://etheses.uin- malang.ac.id/563/7/10220009%20 Bab%203.pdfv,diakses terakhir tanggal23/05/2019, pukul 17.00