## PENATAAN SISTEM INFORMASI DAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TINGKAT KELURAHAN DI KOTA CIMAHI DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA
Aliesa Amanita 1 , Bayu Septiansyah 2
1 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

## Abstrak
Reforma  agraria  merupakan  salah  satu  bentuk  perwujudan  komitmen Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  berkewajiban  untuk  memberikan  jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Masalah pendaftaran tanah merupakan  masalah  yang  sudah  sangat  lama  namun  hingga  saat  ini  belum menemukan  solusi  untuk  percepatan  proses  dalam  rangka  mewujudkan  tertib administrasi pertanahan. Salah satu sumber konflik agraria yang dapat ditemui di lapangan  adalah  ketidakakuratan  data  di  desa  yang  timbul  karena  belum terlaksananya  tata  sistem  informasi  dan  administrasi  pertanahan  yang  baik  dan tertib.
Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  membatasi  masalah  yang  diteliti  untuk mencari upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menciptakan penataan sistem informasi  dan  adminstrasi  pertanahan  di  kelurahan/desa.  Dengan  tujuan  dapat menciptakan  suatu  tataan  sistem  informasi  dan  adminstrasi  pertanahan  di  desa- desa khususnya di Kota Cimahi.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian ini  diharapkan  mampu  memberikan  jawaban  untuk  menciptakan  suatu  tataan sistem  informasi  dan  adminstrasi  pertanahan  di  kelurahan  khususnya  di  Kota Cimahi.
Kata Kunci: tanah, pendaftaran, reforma agraria, kelurahan/desa

## Abstract
Agrarian  reform  is  a  commitment  of  Government  in  Indonesia  as  a  state  law  to carry out the obligations to provide guarantee and protection of law to their citizens. Until now,  there are still no solution  to  accelerate  the settlement of land registration cases. One of the source of the agrarian conflict is inaccurate data in sub-district that happened because the sub-district has not been implemented of the good and orderly information and administrative system. In this study, the researchers wanted to find out  the  legal  solution  to  create  the  good  and  orderly  information  and  administrative system  in  sub-district,  especially  in  Cimahi  City.  This  research  will  use  descriptive qualitative method. The results of this study will provide answers how to create the good and orderly information and administrative system in sub-district, especially in Cimahi City.
Keywords: land, registration, agrarian reform, sub-district

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  bertujuan  mewujudkan  keamanan sosial  dan  menyelenggarakan  kesejahteraan  umum  dengan  berdasar  pada prinsip-prinsip  hukum  yang  benar  dan  adil  untuk  menciptakan  jaminan dan perlindungan bagi hak-hak asasi warga negaranya. Untuk mewujudkan hal  tersebut  pemerintah  telah  membuat  Ketetapan  MPR  RI  Nomor IX/MPR/2001  Tentang  Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam  dan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  yang  salah satunya  menyatakan  perlunya  pengaturan  tentang  pelaksanaan  Reforma Agraria  dalam  rangka  meningkatkan  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan rakyat.  Presiden  Republik  Indonesia,  Bapak  Joko  Widodo  pun  telah merespon  hal  tersebut    dengan  menerbitkan  Peraturan  Presiden  RI  Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
Reforma  Agraria  dimaksudkan  untuk  menata  kembali  struktur penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah  yang  lebih berkeadilan  melalui  Penataan  Aset  dan  disertai  dengan  Penataan  Akses untuk  kemakmuran  rakyat  Indonesia.  Salah  satu  yang  menjadi  tujuan Reforma  Agraria  adalah  penanganan  sengketa  dan  konflik agraria.    Konflik agraria  yang  terjadi  di  Indonesia  saat  ini  dilatarbelakangi  oleh  banyak  hal
yang  pada  intinya  selalu  berujung  pada  klaim  hak  atas  tanah.  Di  dalam konflik  agraria  perselisihan  seringkali  terjadi  antar  orang  perorangan,, kelompok,  golongan,  organisasi,  badan  hukum,  atau  lembaga  yang  pada akhirnya berdampak luas secara sosiopolitik.
Salah  satu  sumber  konflik  agraria  adalah  sistem  administrasi pertanahan  di  tingkat  kelurahan/desa.  Beberapa  permasalahan  terkait informasi  dan  administrasi  pertanahan  yang  timbul  disebabkan  karena pendokumentasian data tanah di desa yang belum baik, pencatatan riwayat tanah  yang  tidak  tertib,  tidak  jelasnya  batas-batas  tanah,  keengganan warga  untuk  mengurus  sertipikat  karena  faktor  biaya  dan  birokrasi  yang dianggap mahal dan sulit,  hal-hal tersebut yang kemudian banyak memicu konflik  diantaranya  terbitnya  setipikat  ganda,  munculnya  sengketa  batas tanah, penyerobotan tanah, dan lain sebagainya.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  penulis  melihat  perlu  untuk dilakukan  penataan  sistem  informasi  dan  administrasi  pertanahan  di tingkat  kelurahan/desa.  Selama  ini  perangkat  di  kelurahan/desa  kurang memperhatikan administrasi pertanahan sehingga seringkali informasi atas tanah-tanah  yang  belum  bersertipikat  tidak  valid  yang  pada  akhirnya menjadi  sumber  konflik.  Dengan  penataan  sistem  informasi  dan administrasi  pertanahan  diharapkan  dapat  meminimalisir  munculnya konflik-konflik  yang  bersumber  dari  administrasi  pertanahan  di  tingkat desa.
Indonesia  secara  tegas  menyatakan  dirinya  sebagai  negara  hukum sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar (UUD)  1945  memunculkan  suatu  kosekuensi  pada  negara  untuk pelaksanaannya.  Indonesia  wajib  mewujudkan  tercapainya  kesejahteraan sosial  dan  memberi  jaminan  perwujudan  hak-hak  warga  negaranya berdasar prinsip-prinsip hukum serta dasar negara.
Tanah  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  kehidupan masyarakat.  Di  Indonesia,  masyarakat  umumnya  merasa  memiliki keterikatan  dengan  tanah.  Tanah  bukan  hanya  berfungsi  sebagai  tempat tinggal  tapi  juga  sumber  penghidupan.  Oleh  karena  itu,  keakuan  atas kepemilikan  hak  atas  tanah  di  Indonesia  menjadi  suatu  hal  yang  perlu
mendapat  perhatian.  Pengaturan  kepemilikan  hak  perlu  ditata  sedemikian rupa untuk dapat menjamin hak-hak atas tanah setiap warga negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif.    Penelitian  ini  bertujuan  memberikan gambaran terkait kondisi-kondisi pada praktik terkait sistem informasi dan administrasi pertanahan di kelurahan yang ada di Kota Cimahi selanjutnya menganalisis  permasalahan  yang  ada  dikaitkan  dengan  teori  hukum  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Analisis  data  dilakukan dengan metode normatif kualitatif.

## PENDAFTARAN TANAH
Pendaftaran  tanah,  menurut  A.P.  Parlindungan,  berasal  dari  Bahasa Belanda  yaitu cadaster yang  merupakan  suatu  istilah  teknis  untuk  suatu kegiatan record atau  rekaman  yang  menunjukkan  luas,  nilai,  dan kepemilikan  terhadap  suatu  bidang  tanah.  Kata  tersebut  berasal  dari Bahasa latin, yaitu capistratum yang artinya suatu register atau capita atau unit  yang  dibuat  untuk  pajak  tanah  Romawi  ( Capotatio  Terrens ).  Sehingga Cadastre dapat  diartikan  record  atau  rekaman  terkait  lahan,  nilai  tanah, dan pemegang haknya untuk kepentingan perpajakan. Cadastre merupakan  alat  yang  tepat  dalam  memberikan  uraian  tersebut  dan  juga sebagai continuous  recording atau  rekaman  yang  berkesinambungan  dari hak atas tanah.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah  Pasal  1,  menyatakan  bahwa  Pendaftaran  Tanah  adalah rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus  menerus berkesinambungan  dan  teratur  meliputi  pengumpulan,  pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk  peta  dan  daftar  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan rumah  susun  termasuk  pemberian  sertifikat,  sebagai  surat  tanda  bukti hanya  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas satuan  rumah  susun  termasuk  pemberian  sertifikat  sebagai  surat  tanda
bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Dari  pengertian  tersebut  dapat  diketahui  unsur-unsur  pendaftaran tanah, yaitu:
1. Rangkaian kegiatan
Kegiatan yang dilakukan dalam pendaftaran tanah adalah mengumpulkan  data  fisik  dan  data  yuridis  atas  tanah.  Data  fisik  yaitu data  yang  terkait  dengan  bidang  tanah,  antara  lain  lokasi,  batas-batas tanah,  serta  segala  sesuatu  yang  ada  di  atas  suatu  bidang  tanah. Sedangkan data yuridis yaitu data yang berisi informasi terkait hak atas tanah, seperti jenis hak, pemegang hak, dan lain-lain.
Rangkaian  kegiatan  dalam  hal  ini  berarti  dalam  kegiatan  pendaftaran tanah  terdiri  dari  berbagai  kegiatan  yang  saling  terkait  satu  dengan yang  lain  untuk  menghasilkan  data  bidang-bidang  tanah  serta memberikan kepastian hukum bagi para pemegang haknya.
2. Dilakukan oleh Pemerintah
Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan oleh Pemerintah, yang dimaksud pemerintah  adalah  instansi  khusus  yang  diberi  wewenang  untuk  itu, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
3. Teratur dan terus menerus
Pendaftaran  tanah  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  berdasarkan undang-undang,  kegiatan  ini  dilakukan  secara  terus  menerus  dimulai sejak  proses  pengumpulan  data  fisik,  penyajian  data  yuridis,  hingga pemegang  hak  atas  tanah  mendapatkan  tanda  bukti  haknya,  serta pemeliharaan  data  tanah,  seperti  pencatatan  perubahan-perubahan data tanah dan satuan rumah susun.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dalam  Pasal  3 menyatakan tujuan pendaftaran tanah adalah:
1. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah satuan rumah susun dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan  termaksud  pemerintah  agar  dengan  mudah,  dapat memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  mengadakan  perbuatan hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah susun yang sudah terdaftar.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pendaftaran  tanah merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, dalam  hal  ini  Kementerian  ATR/BPN,  secara  teratur  dan  terus  menerus untuk  menyediakan  serta  menyajikan  data  fisik  dan  data  yuridis  terkait bidang-bidang  tanah  serta  satuan  rumah  susun  bagi  pihak-pihak  yang membutuhkan termasuk memberikan tanda bukti haknya serta pemeliharaan  data  seperti  pencatatan  perubahan-perubahan  data  tanah dan satuan rumah susun.
Untuk  menyajikan  data  yang  akurat  dan  terbaru  terkait  bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum,  selain  pendataan  bidang  tanah  untuk  pertama  kali  juga  perlu dilakukan  pemeliharaan  terkait  perubahan-perubahan  data  yang  terjadi pada bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, seperti peralihan hak atas tanah,  pembebanan  hak  atas  tanah  serta  hapusnya,  dan  lain-lain  yang dilakukan  secara  terus    menerus.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk mewujudkan  suatu  tertib  administrasi  pertanahan  yang  baik,  teratur,  dan terus menerus.
Untuk  mewujudkan  tujuan  pendaftaran  tanah  Pasal  2  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengamanatkan agar pendaftaran tanah dilaksanakan  dengan  menerapkan  asas  sederhana,  aman,  terjangkau, mutakhir, dan terbuka.
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi 2 hal, yaitu pendaftaran tanah untuk  pertama  kali  dan  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah,  demikian
berdasarkan  Pasal  11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997. Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah yang  dilakukan  terhadap  objek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961Tentang Pendaftaran  Tanah,  yang  pelaksanaannya  dapat  dilakukan  secara sistematik ataupun sporadik. Adapun yang dimaksud dengan pemeliharaan data  pendaftaran  tanah  yaitu  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk menyesuaikan  data  fisik  dan  data  yuridis  dalam  peta  pendaftaran  tanah, daftar  tanah,  dafar  nama,  surat  ukur,  buku  tanah,  dan  setipikat  dengan perubahan-perubahan  yagg  terjadi  kemudia,  demikian  dinyatakan  dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

## JENIS-JENIS SURAT BUKTI PENGUASAAN ATAS TANAH DI INDONESIA
Seseorang yang mengaku memiliki hak atas sebidang tanah harus dapat membuktikan kepemilikannya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia  menentukan  bahwa  kepemilikan  hak  atas  tanah  dibuktikan dengan  sertipikat  hak  atas  tanah.  Hal  tersebut  sebagaimana  dinyatakan dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  pada  Pasal  4  ayat  (1) juncto Pasal 3 huruf a yang menyatakan sebagai berikut:

## Pasal 4 ayat (1)

## Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
Untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf  a  kepada pemegang  hak  yang  bersangkutan  diberikan  sertifikat  hak atas tanah.

## Pasal 3 huruf a
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
Pendaftaran tanah bertujuan:
a. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum  kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar

## dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut  di  atas  bahwa  sertipikat  hak  atas tanah merupakan alat bukti bagi pemegang hak atas tanah untuk memberi kepastian hukum juga perlindungan bagi setiap pemegang hak atas tanah. Kepastian  dan  perlindungan  hukum  memberikan  jaminan  kebenaran terkait  data  fisik  dan  data  yuridis  terkait  bidang  tanah  yang  termuat  di dalam sertipikat tersebut sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang termuat  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  yang  tersimpan  di  Kantor ATR/BPN  setempat.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  ketentuan  dalam  Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan:
“Sertifikat  hak  atas  tanah  merupakan  surat  tanda  bukti  hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di  dalamnya, sepanjang data fisik dan data  yuridis  tersebut sesuai dengan data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  hak  yang bersangkutan.”
Dalam  Pasal  32  ayat  (2)  PP  No.  24  Tahun  1997  dan  penjelasannya, terkait dengan penyelengaraan pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif bertendensi positif. Maksud dari sistem  publikasi  negatif  bertendensi  positif  adalah  sistem  pendaftaran tanah ini menggunakan sistem pendaftaran hak (sistem Torrens/ registration of titles ), tetapi sistem publikasinya belum dapat positif murni.  Hal  ini  dikarenakan,  data  fisik  dan  data  yuridis  dalam  sertifikat tanah belum pasti benar, meskipun harus diterima oleh Pengadilan sebagai data  yang  benar  selama  tidak  ada  alat  pembuktian  yang  membuktikan sebaliknya  (Indiraharti,  2009).  Selain  itu,  apabila  suatu  pihak  mengalami kehilangan  hak  atas  tanah  akibat  pengalihan  hak  atas  tanah  oleh  pihak lain  secara  ilegal  atau  kesalahan  dalam  register,  maka  pemerintah  tidak memberikan  jaminan  ganti  rugi.  Guna  mengatasi  kelemahan  sistem
publikasi  dalam  sistem  pendaftaran  tanah  tersebut,  selama  ini  Indonesia menggunakan lembaga
rechtsverwerking . Penggunaan lembaga rechtsverwerking disebabkan  oleh  hukum  tanah  Indonesia  masih menggunakan dasar hukum adat dan tidak mengenal lembaga lain, seperti acquisideve verjaring atau adverse possession . Dalam hukum adat, apabila seseorang  selama  sekian  waktu  membiarkan  tanahnya  tidak  dikerjakan, kemudian  tanah  itu  dikerjakan  oleh  orang  lain  yang  memperoleh  hak  atas tanah  tersebut  dengan  itikad  baik,  maka  pemilik  tanah  semula  akan mengalami  kehilangan  hak  atas  tanahnya  (Direktorat  Tata  Ruang  dan Pertanahan  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016: 14-15).
Di  Indonesia,  hak  atas  bidang-bidang  tanah  yang  dikuasai  oleh masyarakat  hingga  saat  ini  belum  seluruhnya  bersertifikat.  Masyarakat masih  banyak  yang  menggunakan  girik,  petok  D,  letter  C,  rincik,  kekitir, dan  lain-lain,  yang  sesungguhnya  bukan  merupakan  tanda  bukti kepemilikan hak atas tanah.
Girik ,  bukan  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  atas  tanah  namun sebuah  surat  pertanahan  yang  menunjukan  penguasaan  lahan  untuk kepentingan  perpajakan.  Dalam  surat  ini  dapat  diperoleh  informasi  nomor bidang  tanah,  luas  tanah,  pemilik  hak  atas  tanah  serta  riwayat  atau  alas hak  perolehannya.  Kepemilikan  tanah  atas  dasar  girik  perlu  dibantu pembuktianya  dengan  surat  yang  lain  yang  menunjukan  alas  hak kepemilikannya.
Petok  D, sebelum  tahun  1960  surat  Petok  D  memiliki  fungsi  seperti sertipikat  hak  atas  tanah  tetapi  setelah  diberlakukannya  UUPA  maka semua  bukti  kepemilikan  tanah  harus  dilakukan  penyesuaian  menurut ketentuan  UUPA.  Petok  D  saat  ini  hanya  dianggap  sebagai  alat  bukti pembayaran pajak oleh pihak yang menguasai tanah tertentu.
Letter  C ,  merupakan  catatan  berbentuk  buku  yang  terdapat  di  Desa yang  berfungsi  sebagai  catatan  penarikan  pajak  dan  keterangan  mengenai identitas  tanah  pada  zaman  kolonial  Belanda.  Pada  masa  sekarang,  data- data  tanah  yang  terdapat  dalam  letter  C  seringkali  kurang  lengkap  atau
bahkan tidak dilakukan pemeliharaan terhadap data jika terjadi perubahan sehingga informasi di dalamnya seringkali tidak akurat.
Masyarakat  hingga  saat  ini  masih  banyak  yang  menggunakan  surat- surat  tersebut  sebagai  alat  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Pada  masa penjajahan Belanda di Indonesia Petuk diterbitkan atas nama pemilik tanah yang  merupakan  dasar  pengenaan  dan  penerimaan  pajak  disamping  itu juga petuk dimaknai pengakuan hak atas tanah oleh si pembayar pajaknya sehingga  muncul  anggapan  bahwa  petuk  merupakan  tanda  bukti kepemilikan hak atas tanah.
Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor  34/K/Sip/1960  tertanggal  10 Februari 1960 menyatakan bahwa:
Surat  petuk  pajak  bumi  bukan  merupakan  suatu  bukti  mutlak. Bahwa  sawah  sengketa  adalah  milik  orang  yang  namanya tercantum  dalam  petuk  pajak  bumi  tersebut,  akan  tetapi  petuk  itu hanya  merupakan  suatu  tanda  siapakah  yang  harus  membayar pajak  dari  sawah  yang  bersangkutan (Boedi  Harsono.  2002:  393, 85).
Dari  uraian  di  atas  maka  sangat  jelas  bahwa  tanda  bukti  kepemilikan hak atas tanah adalah sertipikat sedangkan girik, petok D, letter C, rincik, kekitir,  dan  lain-lain  bukan  merupakan  tanda  bukti  kepemilikan  hak  atas tanah.  Surat-surat  tersebut  merupakan  bagian  dari  administrasi  di  desa yang  digunakan  untuk  kepentingan  perpajakan  pada  jaman  dahulu sebelum Indonesia memiliki hukum tanah nasional.

## ADMINISTRASI PERTANAHAN
Administrasi pertanahan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan.  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan  dan  atau  tidakan  oleh  badan  atau  pejabat  pemerintahan. Penyelenggaraan  administrasi  pertanahan  di  Indonesia  meliputi  kegiatan- kegiatan (Rusmadi Murad, 2013:16):
1. Pengaturan  dan  kegiatan  penyediaan,  peruntukan,  penggunaan  serta pemeliharaan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  meliputi  urusan pemerintahan  di  bidang  pembagian  tanah  (redistribusi),  perizinan peruntukan,  penguasaan,  pengendalian  penguasaan  dan  pemilikan tanah beserta pengenaan sanksi, dan sebagainya.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan di dalam hal:  menjalankan,  menentukan  dan  mengatur  tentang  hak-hak  atas tanah  yang  dapat  ditetapkan  kepada  orang-orang  pemilik  tanah, memberikan dan melindungi kepastian hukum dan hak atas tanah, hak dan kewajibannya serta penegakan hukum berikut sanksi-sanksinya.
3. Menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  pertanahan,  yaitu: menjalankan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang dilakukan  orang-orang  yang  obyek  perjanjiannya  berupa  tanah, perizinan  dan  penetapannya,  pengendalian  dan  pemberian  wewenang pembuatan surat perjanjiannya serta pengelolaan administrasi ketatausahaannya.
4. Menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  pertanahan  yaitu kegiatan pengukuran, pemetaan dalam rangka pemutakhiran data serta penentuan  fisik  tanah  untuk  dukungan  penguatan  di  dalam pembukuan, pendaftaran, pemeliharaan dan pengeluaran alat pembuktian yang kuat.
5. Pembangunan  administrasi  pertanahan/ Indonesia  Land  Administration Project (ILAP).
Untuk  mengatasi  beragam  persoalan  pertanahan,  seperti  konflik  lahan, harga  tanah  terlampau  tinggi,  kepemilikan  tumpang  tindih  (sertifikat ganda),  disparitas  kawasan  tertentu  dengan  kawasan  lain,  dalam Rancangan Undang-undang Pertanahan dikenalkan single land administration yang  merupakan  sistem  administrasi  pendaftaran  tanah melalui  satu  pintu  dengan  harapan  dapat  mewujudkan  suatu  sistem pertanahan  yang  terintegrasi  untuk  seluruh  wilayah  Indonesia.  Sistem pendaftaran tanah yang semula sistem publikasi negatif bertendensi positif
akan diubah kearah sistem publikasi positif untuk lebih memberi kepastian hukum.

## PERAN KANTOR KELURAHAN/DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH
Tercapainya  tujuan  pendaftaran  tanah  perlu  ditunjang  oleh  data lapangan  yang  akurat.  Hal  ini  sangat  penting  agar  data  akhir  yang dihasilkan  adalah  data  yang  benar  dan  dapat  memberikan  jaminan kepastian hukum bagi para pemegang haknya. Tugas pendaftaran tanah di Republik  Indonesia  sesungguhnya  merupakan  tugas  dan  kewenangan Kementerian  ATR/BPN  RI  dan  jajarannya  namun  data  awal  terutama terkait  tanah-tanah  bekas  hak  milik  adat  sumber  utamanya  adalah catatan-catatan administrasi di Kelurahan/Desa. Sehingga untuk mendukung  tercapainya  tujuan  reforma  agraria  Kelurahan/Desa  juga berperan  penting  dalam  menyediakan  data  yang  akurat  tentang  bidang- bidang  tanah  di  daerahnya  terutama  terkait  bidang-bidang  tanah  yang belum bersertipikat/proses pendaftaran tanah pertama kali.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud  dengan  desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Sedangkan  kelurahan  merupakan  pembagian  wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan unit pemerintahan  terkecil  setingkat  Desa  yang  dipimpin  oleh    seorang  Lurah yang  berstatus  Pegawai  Negari  Sipil.  Dalam  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  pada  Pasal  200  ayat  (3) dikatakan  bahwa  Desa  di  Kabupaten/Kota  secara  bertahap  dapat  diubah atau  disesuaikan  statusnya  menjadi  kelurahan  sesuai  dengan  usul  dan prakarasa  pemerintah  desa  bersama  badan  permusyawaratan  desa  yang ditetapkan oleh Perda.
Terkait  pendaftaran  tanah,  Kelurahan  dan  Desa  berperan  untuk mengeluarkan surat-surat yang dibutuhkan masyarakat untuk pendaftaran tanah  terutama  dalam  rangka  pendaftaran  tanah  pertama  kali  atau objeknya  adalah  tanah-tanah  yang  belum  didaftarkan  atau  belum bersertipikat.  Hal  tersebut  terkait  dengan    Buku  Daftar  Pajak  atau  Buku Letter C yang berada di Kelurahan dan Desa. Bagi tanah-tanah yang belum bersertipikat  data  awal  yang  menunjukan  penguasaan  dan  pengakuan kepemilikan  hak  atas  tanah  dapat  dikuatkan  dengan  informasi  yang terdapat dalam Buku Daftar Pajak atau Buku Letter C.

## SISTEM  INFORMASI  DAN  ADMINISTRASI  PERTANAHAN  TINGKAT KELURAHAN DI KOTA CIMAHI
Reforma  Agraria  dimaksudkan  untuk  menata  kembali  struktur penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah  yang  lebih berkeadilan  melalui  Penataan  Aset  dan  disertai  dengan  Penataan  Akses untuk  kemakmuran  rakyat  Indonesia.  Salah  satu  yang  menjadi  tujuan Reforma  Agraria  adalah  penanganan  sengketa  dan  konflik  agraria.    Salah satu  sumber  konflik  agraria  adalah  sistem  administrasi  pertanahan  di tingkat kelurahan/desa.
Dalam  proses  pendaftaran  tanah  pertama  kali  atau  pendaftaran  hak- hak  atas  tanah  yang  belum  bersertipikat,  data  awal  terkait  bidang-bidang tanah  dapat  diperoleh  melalui  dokumen  yang  berada  di  kelurahan/desa yang memegang Buku Daftar Pajak atau Buku Letter C. Seperti yang telah diuraikan  di  atas  Buku  Daftar  Pajak  atau  Buku  Letter  C  yang  merupakan buku  yang  berisi  data-data  tanah  terkait  pajak  atas  bidang-bidang  tanah. Buku Letter C ini sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dan saat ini buku tersebut dikelola di tingkat kelurahan/desa.
Terkait  administrasi  pertanahan,  Buku  Letter  C  yang  selalu  digunakan sebagai  data  awal  untuk  menentukan  hak  atas  bidang-bidang  tanah  yang belum  bersertipikat  seharusnya  merekam  data  yang  akurat  dan  terkini sehingga  dalam  pengelolaannya  perlu  selalu  dilakukan  pembaharuan  jika terjadi  perubahan  data-data  tanah.  Namun,  yang  terjadi  dalam  praktik pengelolaan data-data tanah dalam Buku Letter C tidak terlaksana dengan
baik.  Pembaharuan  data  hanya  dilakukan  secara  kasuistis  atau  parsial terhadap  data-data  bidang  tanah  tertentu  yang  terdapat  kebutuhan masyarakat  di  dalamnya,  misalnya  jika  ada  masyarakat  yang  akan menyertipikatkan  tanahnya  saja.  Namun,  terkait  peralihan-peralihan dengan  cara  lain,  misalnya  jual  beli,  pewarisan,  hibah,  dan  lain-lain terutama  yang  tidak  diikuti  dengan  proses  penyertipikatan  sering  kali datanya tidak terekam dalam Buku Letter C disebabkan oleh tidak adanya laporan  dari  masyarakat  atau  pengetahuan  dari  kelurahan/desa.  Hal  ini mengakibatkan  data  dalam  Buku  Letter  C  menjadi  tidak  akurat.  Tidak dilakukannya  pembaharuan  data  dalam  Buku  Letter  C  juga  dapat disebabkan  oleh  pegawai  kelurahan/desa  yang  tidak  memperbaharui  data dalam  Buku  Letter  C,  misalnya  membubuhkan  informasi  pada  bidang- bidang  tanah  yang  telah  didaftar/disertipikatkan  sehingga  kelurahan/desa tidak  akan  mengeluarkan  salinan  Buku  Letter  C  untuk  bidang  tanah  yang sudah  bersertipikat  untuk  meminimalisir  penyalahgunaan  dokumen  dari pihak-pihak yang tidak beritikad baik.
Pelaksanaan  administrasi  pertanahan  pada  kelurahan-kelurahan  di Kota  Cimahi  hingga  saat  ini  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Lurah  dan pegawai  kelurahan  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  telah  memberikan pelayanan  publik  yang  baik  dan  melaksanakan  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik.  Demikian  juga  dalam  pelaksanaan  administrasi pertanahan, contoh pada Kelurahan Leuwigajah telah membuat pengaturan untuk  mengeluarkan  informasi  satu  pintu  terkait  data-data  tanah.  Namun belum  semua  kelurahan  menerapkan  hal  tersebut.  Sehingga  pada praktiknya  masih  ditemukan  potensi-potensi  konflik  yang  timbul  dari sistem informasi dan administrasi pertanahan pada tingkat kelurahan/desa.  Terkait  hal  ini,  penulis  mengumpulkan  beberapa permasalahan  terkait  administrasi  pertanahan  di  kelurahan  yang berpotensi menimbulkan konflik, antara lain pendokumentasian data tanah di desa yang belum baik, pencatatan riwayat tanah yang tidak tertib, tidak jelasnya  batas-batas  tanah,  keengganan  warga  untuk  mengurus  sertipikat karena  faktor  biaya  dan  birokrasi  yang  dianggap  mahal  dan  sulit,    hal-hal tersebut  yang  kemudian  banyak  memicu  konflik  diantaranya  terbitnya
setipikat ganda, munculnya sengketa batas tanah, penyerobotan tanah, dan lain sebagainya.

## UPAYA HUKUM UNTUK MENCIPTAKAN PENATAAN SISTEM INFORMASI DAN  ADMINISTRASI  PERTANAHAN  TINGKAT  KELURAHAN  DI  KOTA CIMAHI YANG LEBIH BAIK DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA
Pelaksanaan tertib administrasi pertanahan merupakan tugas Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang.  Telah  dijelaskan  dalam  Pasal  16 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Agraria dan Tata  Ruang  menyelenggarakan  fungsi  terkait  pendaftaran  tanah  dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan, yang meliputi pelaksanaan kebijakan;  penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  di  bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah;  pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah.
Pelaksanaan  tugas  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  yang  terkait dengan  administrasi  pertanahan  seperti  pelaksanaan  koordinasi  tugas, pembinaan,  dan  pemberian  dukungan  administrasi  kepada  seluruh  unit organisasi  di  lingkungan  BPN,  serta  pelaksanaan  pengelolaan  data informasi di bidang pertanahan ada pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) demikian  berdasarkan  Pasal  3  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Untuk menunjang pelaksanaan tugas BPN  terkait  tertib  administrasi  pertanahan  telah  dikeluarkan  serangkaian aturan  terkait  Paket  Reformasi  Agraria,  salah  satunya  adalah  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
PTSL  merupakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan, atau nama lainnya  yang  setingkat  dengan  itu,  yang  meliputi  pengumpulan  dan penetapan  kebenaran  data  fisik  dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau
beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  untuk  keperluan  pendaftarannya  (Lihat Pasal  1  angka  2  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2018  Nomor  501).  Program  PTSL  ini  dilatarbelakangi  oleh  kondisi masih  banyaknya  tanah-tanah  di  Indonesia  yang  belum  bersertipikat. Dimunculkannya program PTSL diharapkan mampu membantu BPN dalam menjalankan tugasnya dalam mengefisiensikan dan menertibkan administrasi pertanahan.
Melalui  program  PTSL,  dilakukan  serangkaian  kegiatan  secara sistematis dan menyeluruh terkait pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data PTSL, yang meliputi:
1. Dokumen  data  yuridis  yang  terdiri  dari  identitas  pemegang  hak, alas  hak,  berita  acara  yang  dibuat  panitia,  bukti  pengumuman, Berita  Acara  Pengesahan  data  fisik  dan  data  yuridis  dan  surat keputusan pemberian hak;
2. Dokumen  data  fisik:  data  pengukuran  dan  perhitungan  hasil pengukuran, gambar ukur, peta bidang tanah, dan surat ukur;
3. Daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah;
4. Buku tanah;
5. Sertipikat hak atas tanah;
6. Bukti-bukti administrasi keuangan; dan
7. Data  administrasi  lainnya.  Penyimpanan  data  tersebut,  dapat dilakukan dalam bentuk elektronik.
Hal  tersebut  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  36  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pelaksanaan PTSL akan diawali dengan tahap perencanaan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk menetapkan lokasi PTSL. Penetapan lokasi PTSL akan  diprioritaskan  pada  kelurahan/desa  dan  atau  kecamatan  yang mempunyai  potensi  Kluster  1  (K1)  yaitu  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan
data  yuridisnya  memenuhi  syarat  untuk  diterbitkan  sertipikat  hak  atas tanah.
Pada  tahap  pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  dilakukan oleh  Panitia  Ajudikasi  sebagai  salah  satu  tahapan  pelaksanaan  PTSL diperlukan    bantuan  dari  pihak  kelurahan/desa  untuk  mendapatkan informasi  tentang  bidang-bidang  tanah  terkait  letak,  batas-batas  tanah, luas  tanah,  pihak  yang  berhak,  dan  lain-lain  terkait  riwayat  tanah  yang belum  bersertipikat.
Disisi  lain,  administrasi  pertanahan  di  kelurahan/desa  belum  dapat menyajikan  informasi  data  tanah,  baik  data  fisik  dan  data  yuridis  yang akurat.  Beberapa  masalah  terkait  administrasi  pertanahan  di  tingkat kelurahan atau desa yang perlu diperbaiki, antara lain:
1. Pendokumentasian data tanah di kelurahan/desa
Kelurahan/desa merupakan institusi yang mengelola Buku Daftar Pajak atau  Buku  Letter  C.  Untuk  menyajikan  informasi  data  tanah  yang akurat  maka  diperlukan  upaya  untuk  pemeliharaan  data  tanah  terkait perubahan-perubahan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah. Namun  pada  praktiknya  untuk  melaksanakan  hal  ini  kelurahan/desa menghadapi  hambatan  berupa  keterbatasan  sumber  daya  untuk memelihara  data  tanah  dan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya mencatat setiap perubahan data tanah dalam administrasi negara.
Saat  ini  yang  berwenang  untuk  melakukan  pengelolaan  administrasi pertanahan  adalah  Kantor  ATR/BPN  sedangkan  yang  dapat  dilakukan oleh  kelurahan/desa  adalah  pengeloaan  data  tanah  yang  ada  saja. Kelurahan/desa juga tidak berwenang untuk menerbitkan Letter C baru karena  sudah  ada  aturan  hukum  yang  mengatur  mekanisme pemungutan pajak. Namun, terkait pengelolaan data tanah di kelurahan hanya  dapat  dilakukan  secara  parsial  yaitu  saat  ada  masyarakat  yang akan  melakukan  pendaftaran  tanah  ke  kantor  ATR/BPN  saja, sedangkan  untuk  perubahan  data  tanah  lainnya  yang  tidak  dilaporkan atau  tidak  diketahui  oleh  kelurahan/desa  tidak  dapat  dilakukan pemeliharaan data. Jika data tanah yang tercatat dalam Buku Letter C
tidak sesuai dengan fakta yuridis maka diperlukan saksi yang beritikad baik yang mengetahui faktanya secara materiil terkait riwayat tanah. Disamping itu, pengelolaan data tanah juga perlu didukung oleh sumber daya  manusia  yang  baik.  Pada  praktik  ditemukan  juga  suatu  fakta bahwa pegawai kelurahan/desa tidak melaksanakan pemeliharaan pada tanah yang diketahui telah terjadi perubahan informasi terkait data fisik dan data yuridis, sehingga riwayat tanah tidak tercatat dengan baik. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan upaya untuk menyosialisasikan  kembali  tugas  dan  fungsi  kelurahan/desa  terkait penataan  informasi  dan  administrasi  pertanahan,  utamanya  terkait peneraan  catatan  perubahan  data  tanah  juga  penekanan  pada pelaksanaan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  serta  kepastian hukum.  Dalam  internal  kelurahan/desa  juga  perlu  diadakan  petunjuk pelaksanaan dan teknis terkait pemeliharaan data tanah juga penyajian data  tanah  terutama  bagi  pihak  yang  memerlukan  dokumen pertanahan,  misalnya  membuat  sistem  pelayanan  satu  pintu  untuk informasi  pertanahan.  Tanah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi pihak yang merasa memiliki hak sehingga pemberian informasi/dokumen  pertanahan  kepada  pihak-pihak  yang  memerlukan harus  diiringi  dengan  ketelitian  dan  kehati-hatian  oleh  pihak kelurahan/desa.
2. Keengganan masyarakat untuk mengurus dokumentasi pertanahan
Pemeliharaan  data  dan  informasi  pertanahan  di  kelurahan/desa  juga dipengaruhi  oleh  kesadaran  masyarakat  untuk  mengurus  dokumen pertanahan. Banyak masyarakat enggan mengurus dokumen pertanahan karena beberapa faktor, diantaranya ketidaktahuan tentang pentingnya  pencatatan  data  tanah  atau  pendaftaran  tanah,  anggapan bahwa prosedur pengurusan yang berbelit-belit, biaya yang mahal, dan jangka waktu pengurusan yang cukup lama.
Pemerintah  telah  menekankan  dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  bahwa  untuk  mencapai  tujuan  pendaftaran tanah  harus  dilaksanakan  dengan  menerapkan  asas  sederhana,  aman, terjangkau,  mutakhir,  dan  terbuka.  Hal  ini  seharusnya  selalu
diterapkan  dalam  setiap  pemberian  layanan  kepada  masyarakat sehingga  masyarakat  mau  mendaftarkan  tanahnya  secara  mandiri. Upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  serta  pengenalan pendaftaran tanah dan manfaatnya juga harus selalu dilakukan sebagai bentuk  edukasi  kepada  masyarakat  yang  pada  akhirnya  diharapkan dapat mendukung program reformasi agraria.
3. Sinergi antar institusi terkait pendaftaran tanah
Kantor  ATR/BPN  merupakan  institusi  yang  diberi  kewenangan  untuk melaksanakan  administrai  pertanahan.  Namun  pada  fakta  di  lapangan dalam pelaksanaan tugas tersebut Kantor ATR/BPN masih memerlukan dukungan  dari  pihak  kelurahan/desa  untuk  memberikan  informasi awal terkait bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat. Oleh karena itu,  untuk  menciptakan  suatu  sistem  administrasi  pertanahan  yang dapat  menyajikan  informasi  pertanahan  yang  benar  dan  akurat diperlukan adanya suatu sinergi antara beberapa institusi yang terkait. Selain,  itu  perlu  juga  dilakukan  penataan  hukum  pertanahan  nasional untuk  menciptakan  suatu  aturan  untuk  menciptakan  suatu  sistem administrasi pertanahan terpadu.

## KESIMPULAN
Reforma  Agraria  dimaksudkan  untuk  menata  kembali  struktur penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah  yang  lebih berkeadilan  melalui  Penataan  Aset  dan  disertai  dengan  Penataan  Akses untuk  kemakmuran  rakyat  Indonesia.  Salah  satu  yang  menjadi  tujuan Reforma  Agraria  adalah  penanganan  sengketa  dan  konflik  agraria.    Terkait reformasi  agrarian  pemerinta  telah  mengeluarkan  serangkaian  aturan  dan kebijakan  untuk  mempercepat  pendataan  seruruh  bidang  tanah  yang  ada di  Indonesia,  salah  satunya  adalah  program  PST  yang  pelaksanaannya dibebankan kepada Kementerian ATR/BPN.
Pelaksanaan PTSL, pada tahap pengumpulan data fisik dan data yuridis yang  dilakukan  oleh  Panitia  Ajudikasi  sebagai  salah  satu  tahapan pelaksanaan  PTSL  diperlukan    bantuan  dari  pihak  kelurahan/desa  untuk mendapatkan  informasi  tentang  bidang-bidang  tanah  namun  administrasi
pertanahan  di  kelurahan/desa  belum  dapat  menyajikan  informasi  data tanah yang akurat.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  beberapa  upaya  hukum  untuk memperbaiki  penataan  Sistem  Informasi  dan  Administrasi  Pertanahan Tingkat  Kelurahan/Desa  di  Kota  Cimahi  yang  lebih  baik  dalam  rangka reforma agraria, antara lain:
1. Perbaikan  tata  administrasi  pertanahan  di  kelurahan/desa  dengan melaksanakan pemeliharaan data tanah atas bidang-bidang tanah yang mengalami perubahan data fisik dan yuridis;
2. Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  kelurahan/desa  dan pemahaman tentang tujuan pemeliharaan data tanah di kelurahan/desa;
3. Penerapan sistem satu pintu dan pembentukan aturan terkait petuntuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk penyajian informasi pertanahan di setiap kelurahan/desa.
4. Upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  serta  pengenalan pendaftaran tanah dan manfaatnya agar masyarakat dapat mendukung program reformasi agraria.
5. Sinergi  antar  institusi  terkait  pendaftaran  tanah  untuk  menciptakan suatu sistem administrasi pertanahan terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Bappenas,  Kajian  Persiapan  Perubahan  Sistem  Pendaftaran  Tanah
Publikasi  Positif  di  Indonesia,  Jakarta  :  Direktorat  Tata  Ruang  Dan Pertanahan  Kemnetrian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  , Tahun 2016
Harsono,  Boedi, Hukum  Agraria  Indonesia  (Sejarah  Pembentukan  Undang- undang  Pokok  Agraria,  Isi,  dan    Pelaksanaannya),  Edisi  2007, Cetakan Ke-11 , Penerbit Djambatan, Jakarta.
------------------, Hukum  Agraria  Indonesia  (Himpunan  Peraturan  –peraturan Hukum  Tanah),  Edisi  2007,  Cetakan  Ke-18, Penerbit  Djambatan, Jakarta.
------------------, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional
Perkembangan  Pemikiran  &  Hasilnya  Sampai  Menjelang  Kelahiran UUPA  Tanggal  24  September  2007 ,  Edisi  2013  Penerbit  Universitas Trisakti, Jakarta.
Murad,  Rusmadi.  1997.  Administrasi  Pertanahan:  Pelaksanaan  Dalam Praktik, Bandung: Mandar Maju
Saleh,  HS,  Mjuh  Ikhsan  dan  Hamzah  Halim.  2009.  Politik  Hukum Pertanahan, Konsepsi Teoritik Menuju Artikulasi Empirik, Makassar:

## PuKAP
Santoso,  Urip, Hukum  Agraria  dan  Hak-hak  atas  Tanah ,  2007,  Kencana, Jakarta.
Silviana,  Ana.  2012.  Teori  dan  Praktek  Pendaftaran  Tanah,  Semarang: Universitas Diponegoro Press.
Soeradji  dan  Nyoman  Guntur,  ID.  2007.  “Pendaftaran  Tanah”,  Modul, Yogyakarta: STPN Press.
Soekanto, Soerjono, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, 1988, Jakarta
: Bina Aksara

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor IX/MPR/2001  Tanggal  9  Nopember  2001  Tentang  Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2003  Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala
Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.