## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PUTUSKAN
HUBUNGAN KERJA AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BERDASARKAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Oleh Andronikus Bidaya Universitas Darma Agung, Medan E-mail : andronikus@gmail.com

## ABSTRACT
Terminations  are  increasingly  being  carried  out  by  companies  against  workers  on  the grounds of losses due to the  impact of covid-19 by not providing severance pay that is not in accordance with the Manpower Act . The study aims to find out how the legal protection of the rights of workers who are laid off in the midst of the COVID-19 pandemic and what efforts the government is making to prevent/help workers who have been laid off. This type of  research  uses  normative/doctrinal  juridical  research  ,  using  secondary  data  .  Data collection using the literature study method , all research data that has been collected, is analyzed  using  descriptive  analysis  methods  .  The  results  of  the  study  show:  1.  Legal protection  for  laid-off  workers  is  stated  in  chapter  XII  article  164  paragraph  1  " Employers  can  terminate  employment  of  workers  /  laborers  because  the  company  closes due to the company experiencing losses continuously for 2 (two) years 2. The steps taken by workers to obtain their rights are contained in Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes chapter II settlement through bipartite, settlement through mediation, settlement through  conciliation, settlement through arbitration and chapter IV settlement  of  disputes  through  industrial  relations  courts  .  3.  Efforts  made  by  the government  are  by  providing  direct  cash  assistance  (BLT)  and  issuing  policies  to prevent/reduce the occurrence of termination of employment.
Keywords: Legal Protection, Termination of Employment, COVID-19

## ABSTRAK
Pemutusan  Hubungan  Kerja  yang  semakin  marak  dilakukan  oleh  perusahaan  terhadap pekerja    dengan  alasan  kerugian  akibat  dampak  dari  covid-19   dengan  tidak  memberikan pesangon  yang  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang    Ketenagakerjaan.    Penelitian bertujuan  mengetahui bagaimana  perlindungan  hukum  atas  Hak  pekerja  yang  di  PHK  di tengah  pandemi  COVID-19  dan upaya  apa  yang  dilakukan  pemerintah  untuk mencegah/membantu  pekerja  yang  telah  di  PHK.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan penelitian  yuridis  normatif/doctrinal,  menggunakan  data  sekunder.  Pengumpulan  data menggunakan  metode  studi  kepustakaan,  semua  data  penelitian  yang  sudah  terkumpul, dianalisis  menggunakan  metode  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menujukan:  1. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK tercantum pada bab XII pasal 164 ayat 1 “ Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan  tutup  yang  disebabkan  perusahaan  mengalami  kerugian  secara  terus  menerus selama  2  (dua)  tahun  2.  Langkah-langkah  yang  di  ambil  pekerja  untuk  mendapatkan haknya  tercantum  dalam  UU  No.  2  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial  bab  II  penyelesaian  melalui bipartit,  penyelesaian  melalui  mediasi,
penyelesaian  melalui  konsiliasi,  penyelesaian  melalui  arbitrase  dan  bab  IV  penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial. 3. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu  dengan  memberikan  bantuan   langsung  tunai  (BLT)  dan  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan untuk mencegah/mengurangi terjadinya pemutusan hubungan kerja. Kata Kunci: Perlidungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, COVID-19

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang kaya  akan  sumber  daya  manusia. artinya,  Indonesia  juga  merupakan negara  yang  memiliki  jumlah  tenaga kerja  yang  tinggi.  jumlah  pekerja sesuai  dengan  Badan  Pusat  Statistik (BPS) mencatat total pekerja Indonesia usia 15 tahun ke atas per Agustus 2019 sebanyak
126,51
juta orang.
Persebaran  terbanyak  terdapat  pada pekerja informal, yaitu mencapai 70,49 juta  orang.  Angka  ini  lebih  tinggi  dari pekerja  formal  yang  hanya  56,02  juta. Pada  31  Desember  2019  organisasi kesehatan
dunia (WHO) mengumumkan  tentang  COVID-19,
kemudian mengumumkan sebagai pandemi pada tanggal  11 maret 2020, banyak  negara  di  dunia  yang  terkena dampak  dari    pandemi  COVID-19 termasuk Indonesia. dampaknya terjadi pada  semua  sektor,  baik  ancaman kesehatan masyarakat, stabilitas
Negara  dan  sektor  industri.  Di  sektor industri banyak terjadi pada perusahaan, perusahaan mesti melakukan  berbagai  langkah  efisiensi termasuk strategi PHK
atau merumahkan  buruhnya.  Berdasarkan data  Kemnaker  pada  tanggal  1  april 2020  ada  sekitar  56  perusahaan  dan sebanyak  2.311  pekerja/buruh  di  PHK sementara, ada sebanyak
153 perusahaan dan sebanyak 9.183 pekerja buruh di rumahkan.
Seperti  kasus  salah  seorang pekerja  di  PT.  (RODHE  SHOES) Perusahaan yang bergerak yang bergerak  di  bidang  penjualan  sepatu yang  memutuskan  hubungan  kerja, Memberikan  pesangon  namun  tidak sesuai  dengan  semestinya  dimana
dengan alasan kerugian akibat pandemi covid -19 hanya memberikan pesangon  sebesar  empat  bulan  gaji Rp.14.000.000.-dimana  upah  pekerja tersebut  sebesar  Rp.3.500.000/Bulan. Sudah  bekerja  selama  lebih  dari  5 tahun  yang  seharusnya  menerima kurang  lebih  Rp.  28.000.000.Menurut UU No 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 2,3 dan 4 yaitu Berbunyi : Perhitungan  uang  pesangon  sebagai mana  di  maksud  pada  ayat  (1)  paling sedikit sebagai berikut :
a. Masa  kerja  kurang  dari  1 (satu)  tahun,  1  (satu)  bulan upah;
b. Masa  kerja  1  (satu) tahun  atau  lebih  tetapi kurang  dari  2  (dua) tahun, 2  (dua)  bulan
upah;
c. Masa kerja 2 (dua) tahun  atau  lebih  tetapi kurang  dari  3  (tiga)
tahun,  3  (tiga)  bulan upah;
d. Masa  kerja  3  (tiga) tahun  atau  lebih  tetapi kurang  dari  4  (empat) tahun,  4  (empat)  bulan upah:
e. Masa  kerja  4  (empat) tahun  atau  lebih  tetapi kurang  dari  5  (lima) tahun,  5  (lima)  bulan upah;
f. Masa  kerja  5  (lima) tahun  atau  lebih  tetapi kurang  dari  6  (enam) tahun,  6  (enam)  bulan upah;
g. Masa  kerja  6  (enam) tahun  atau  lebih  tetapi
kurang  dari  7  (tujuh) tahun,  7  (tujuh)  bulan upah;
h. Masa  kerja  7  (tujuh) tahun  atau  lebih  tetapi kurang  dari  8  (delapan) tahun, 9 (sembilan)  bulan
upah; i. Masa  kerja  8  (delapan) tahun  atau  lebih  tetapi kurang dari 9 (Sembilan) tahun, 9 bulan upah;
Perhitungan  uang  penghargaan  masa kerja  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :
a. Masa  kerja 3 (tiga)
tahun  atau  lebih  tetapi kurang  dari  6  (enam) tahun,  2  (dua)  bulan upah; b. Masa  kerja  6  (enam) tahun  atau  lebih  tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun,  3  (tiga) bulan upah; c. Masa  kerja  9  (sembilan) tahun  atau  lebih  tetapi kurang  dari  12  (dua
belas)  tahun,  4  (empat) bulan upah; d. Masa kerja 12 (duabelas)  tahun  atau lebih  tetapi  kurang  dari 15  (lima belas)  tahun,  5
(lima) bulan upah;
e. Masa  kerja  15  (lima belas)  tahun  atau  lebih tetapi  kurang  dari  18 (delapan belas)  tahun,  6 (enam) bulan upah;
f. Masa  kerja  18  (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21
(duapuluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; g. Masa kerja 21 (duapuluh  satu)  tahun atau  lebih  tetapi  kurang dari  24 (duapuluh empat) tahun,  8  (delapan)  bulan upah; h. Masa kerja 24 (duapuluh  empat)  tahun, tetapi  kurang  dari  dari 27 (duapuluh tujuh) tahun, 10 bulan upah;
Perhitungan  uang  pesangon  sebagai Uang penggantian hak yang
seharusnya diterima sebagaimana mana      dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi;
1. Cuti  tahunan  yang  belum  diambil dan belum gugur;
2. Biaya  atau  ongkos  pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya  ketempat  dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
3. Penggantian  perumahan  serta pengobatan  dan  perawatan  di
tetapkan 15% (limabelas perseratus)  dari  uang  pesangon dan  atau  uang  penghargaan masa kerja bagi yang
memenuhi syarat;
4. Hal-hal  lain  yang  ditetapkan dalam perjanjian kerja , peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis tertarik  untuk  menulis  karya  ilmiah dalam  bentuk  skripsi  dengan  judul "PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP  PEKERJA  YANG  DI PUTUSKAN  HUBUNGAN  KERJA AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BERDASARKAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN"

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
A. Hubungan Kerja
Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 disebutkan  bahwa  hubungan  kerja  adalah sebuah  perjanjian  kerja  antara  pengusaha dan  karyawan.  Di  dalam  perjanjian  kerja
memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan kewajiban antara kedua belah pihak.
1. Pekerja/buruh
Pekerja/Buruh  adalah  setiap  orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah  orang  perseorangan,  pengusaha, badan  hukum  atau  badan-badan  lainya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan  membayar  upah  atau  imbalan dalam bentuk lain. Kedudukan buruh dan pengusaha  dalam  hukum  adalah  sama hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya perjanjian  kerja  antara  pekerja  dan pengusaha. Perjanjian kerja adalah perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan kewajiban  para  pihak  dipersyaratkan secara  tertulis  dan  dilaksanakan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengusaha ialah : 1) Orang perseorangan, persekutuan,  atau  badan  hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. 2) Orang  perseorangan,  persektuan atau  badan  hukum  yang  secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia  mewakili  perusahaan sebagaimana  di  maksud  dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar Indonesia.
3. Perusahaan
Perusahaan  adalah  setiap  bentuk perusahaan  yang  berbadan  hukum  atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan,  atau  badan  hukum,  baik milik  swasta  maupun  milik  Negara  yang
mempekerjakan  pekerja/buruh  dengan member upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Syarat perjanjian kerja
a) Perjanian kerja dibuat atas dasar :
b) Kesepakatan kedua belah pihak;
c) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
d) Adanya pekerjaan yang di perjanjikan; dan
e) Pekerjaan  yang  di  perjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban  umum,  kesusilaan  dan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Perjanjian  kerja yang  di  buat  oleh  para  pihak yang  bertentangan  dengan huruf  a dan b dapat dibatalkan.Perjanjian  kerja  yang dibuat oleh para pihak bertentangan  dengan  c  dan  d batal  demi  hukum. (KUHPerdata
pasal 1320)
Bentuk perjanjian kerja
1) Perjanjian  kerja  dibuat  untuk waktu  tertentu  (PKWT)  dan untuk  waktu          tidak  tertentu (PKWTT) 2) Perjanjian untuk waktu kerja tertentu  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat didasarkan atas: Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

## Pengupahan
Pengusaha  dilarang  membayar  upah  lebih rendah dari upah minimum :
a) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan;
b) Bagi  pegusaha  yang  melakukan pemotongan upah karyawan
hanya  bisa  dilakukan  dengan kondisi-kondisi tertentu.
Pengusaha  yang  karena  kesengajaan atau kelalaianya mengakibatkan keterlambatan  pembayaran  upah,  di kenakan  denda  sesuai  dengan  presentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

## B. Pemutusan Hubungan Kerja
Pada dasarnya, pengusaha hanya dapat memutuskan  hubungan  kerja  dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan  dari  lembaga  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial,  PHK
tanpa  penetapan  pengadilan  batal  demi
hukum. Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha  maupun  pekerja/buruh  harus tetap melaksanakan kewajibanya. Pengusaha  dilarang  melakukan  PHK dengan alasan :
a. Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama  waktu  tidak  melampaui
12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
b. Pekerja/buruh berhalangan menjalankan  pekerjaanya  karena memenuhi  kewajiban  terhadap negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
c. Pekerja/buruh menjalankan ibadah-ibadah  yang  diperintahkan agamanya;
d. Pekerja/buruh menikah;
e. Pekerja/buruh  perempuan  hamil, melhirkan,  gugur  kandungan, atau menyusui bayinya;
f. Pekerja/buruh memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh  lainya  didalam satu  perusahaan,  kecuali  telah diatur  dalam  perjanjian  kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; g. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus  serikat  pekerja/serikat buruh,  pekerja/buruh  melakukan kegiatan  serikat  pekerja/serikat buruh  diluar  jam  kerja,  atau didalam jam kerja atas kesepakatan mengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur didalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
h. Pekerja/buruh mengadukan
pengusaha kepada yang berwajib mengenai  perbuatan  pengusaha yang  melakukan  tindak  pidana kejahatan;
i. Karena perbedaan paham, agama,  aliran  politik,  suku, warna  kulit,  golongan,  jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan;
j. Pekerja/buruh  dalam  keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan  kerja,  atau  sakit karena  hubungan  kerja  yang menurut  surat  keterangan  dokter yang jangka waktu penyembuhanya  belum  dapat  di pastikan. Pemutusan hubungan
kerja yang diakukan  dengan  alasan  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  (a)  sampai  (j) batal  demi  hukum  dan  pengusaha  wajib
mempekerjakan  kembali  pekerja/buruh yang bersangkutan.
1. Perjanjian kerja berakhir apabila :
a. Pekerja Meninggal Dunia.
b. Berakhirnya  jangka  waktu perjanjian kerja;
c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan  atau  penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,  peraturan perusahaan, atau perjanjian  kerja  bersama yang  dapat  menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
2. Perjanjian  kerja  tidak  berakhir karena  meninggalnya  pengusaha atau beralihnya hak atas
perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan atau hibah.
3. Dalam  hal  terjadi  pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh  menjadi  tanggung jawab perusahaan baru, kecuali di tentukan  lain  dalam  perjanjian pengalihan  ang  tidak  mengurangi hak-hak pekerja-buruh.
4. Dalam  hal  pengusaha,  orang perseorangan,  meninggal  dunia, ahli waris pengusaha  dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.
Apabila  salah  satu  pihak  mengakhiri hubungan  kerja  sebelum  berakhirnya jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam PKWT,  atau  berkhirnya  hubungan  kerja bukan  karena  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  61  ayat  (1)  UUK, Pihak  yang  mengakhiri  hubungan  kerja diwajibkan  membayar  ganti  rugi  kepada
pihak  lainya  sebesar  upah  pekerja/buruh sampai  batas  waktu  berakhirnya  jangka waktu perjanjian kerja.
Alasan PHK oleh pengusaha:
a. Mengalami  kerugian  secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa  ( Force  Majeur ) kerugian  perusahaan  harus dibuktikan  dengan  laporan keuangan  2  (dua)  tahun terakhir  yang  telah  di  audit oleh akuntan public. Melakukan Efesiensi, Putusan Mahkamah  Konstitusi  No  :  19/PUU-
IX/2011  yang  telah  menyatakan  :  “ pengusaha hanya dapat mem-PHK pekerja/buruh  dengan  alasan  efesiensi yang  mana  harus  dimaknai  dengan perusahaan tutup permanen atau perusahaan  tutup  tidak  tidak  untuk
sementara waktu
C. Pemutusan  Hubungan  Kerja dengan alasan Force Majeur
Dunia  sedang  mengalami  masalah yang  sangat  krusial  dengan  kehadiran Covid-19  yang  telah  menyebar  luas keseluruh
dunia termasuk Indonesia.Dilematis berbagai Negara dalam menanggulangi Covid-19 membuat  pemerintah  bahkan  masyarakat merasakan  keresahan  dan  kerugian  yang berdampak  pada  kesehatan  maupun perekonomian.Sehingga, pemerintah perlu  mengeluarkan  kebijakan  yang diatur  dalam  PP  No.  21  tahun  2020 Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  dengan  tujuan  untuk memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid- 19. Kebijakan tersebut, membuat perusahaan  mengambil  beberapa  langkah untuk mengurangi kerugian akibat Covid- 19. Salah satu langkah yang diambil oleh beberapa perusahaan yaitu dengan melakukan  pemutusan  hubungan  kerja (PHK)  pada  karyawan  yang  bekerja  di perusahan  tersebut.  Hal  ini  sejalan
dengan  pasal  164  dan  165  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan yang intinya menyatakan bahwa  perusahaan  dapat  memutuskan hubungan  kerja  apabila  suatu  perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus atau perusahaan pailit.
Pada  umumnya,  Perusahaan  yang melakukan  pemutusan  hubungan  kerja dimasa  pandemi  Covid-19  ini  dengan alasan Force Majeur , padahal perusahaan tersebut masih berproduksi seperti biasanya.  Hal  penting  yang  menjadi syarat pemutusan hubungan kerja perusahaan  kepada  pekerja  yaitu  : perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun  berturut-turut.  Kejelasan force majeur yang  masih  menjadi  pertanyaan memasuki  klasifikasi  dalam  bencana alam  atau  tidak.  Perlu  diperhatikan  , bahwa alasan force majeur yang di pakai oleh  perusahaan  untuk  memutuskan hubungan kerja tidak melepaskan perusahaan  untuk  memberikan  ganti  rugi kepada pekerja.
Dasar penetapan Covid-19 sebagai Force
Majeur „Kepres  No.  12  Tahun  2020 Tentang  Penetapan  Bencana  Non  Alam Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

## 3. METODE PENELITAN
Untuk  membahas  permasalahan yang  telah  dirumuskan  dan    dibatasi sebagaimana  yang  diatas,  maka  dalam metode    penyusunan  dan  penyelesaian penelitianmenggunakan    metode  dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini
Jenis penelitian adalan yuridis normatif,yaitu dengan
melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis meliputi  penelitian  terhadap  sumber- sumber  hukum,  peraturan  perundang- undangan, dan  buku         tentang Perlindungan Hukum  terhadap  tenaga  kerja  Indonesia. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan ( Library  Research )  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  Bahan Hukum  Primer  :  Undang-undang.  Bahan
hukum  sekunder:  yaitu  semua  dokumen yang  merupakan  informasi,  atau  kajian yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini, seperti seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum,  majalah-majalah,  koran-koran, karya  tulis  ilmiah,  dan  beberapa  sumber dari  internet.  Bahan  hukum  tersier  :  yaitu Lampiran-lampiran dokumen berhubungan dengan  penelitian  dan  lain-lain  yang mendukung  sumber  data  bahan  hukum primer dan bahan hukum skunder. Analisis data  menggunakan  metode  deduktif  dan induktif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Upaya  Pemerintah  (Kementrian Ketenagakerjaan)
Dialog  dengan  dan  serikat pekerja/serikat buruh : Kondisi perusahaan:
a. Beberapa sektor mulai mengalami penurunan produktivitas,  bahkan  ada yang telah melakukan penutupan perusahaan. b. Bidang  usaha  yang  relative stabil  yaitu  bidang  farmasi dan  bidang  penyediaan  alat kesehatandan  bidang  jasa
keamanan.
Kondisi pekerja/buruh:
a. Work from home
b. Dirumahkan upah dibayar penuh atau sebagian
c. PHK Menerbitkan Surat Edaran menaker No.M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
COVID19. Salah satunya isinya memberikan  pedoman  bila  perusahaan melakukan  pembatasan  kegiatan  usaha akibat  COVID-19  yang  menyebabkan sebagian  atau  seluruh  pekerjanya  tidak masuk kerja.
2. Upaya Perusahaan
PHK  merupakan  upaya  terakhir  dari penyelesaian  masalah  hubungan  kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
PHK  merupakan  upaya  terakhir  dari penyelesaian  masalah  hubungan  kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Beberapa langkah alternatif untuk menghindari PHK akibat covid-19, yaitu :
a) Mengurangi  upah  dan  fasilitas pekerja  tingkat  atas  (Misalnya tingkat manager dan direktur)
b) Mengurangi shift kerja;
c) Membatasi/menghapuskan kerja lembur;
d) Mengurangi jam kerja;
e) Mengurangi hari kerja;
f) Meliburkan dan merumahkan pekerja/buruh secara bergilir
untuk  sementara waktu;
g) Tidak atau memperpanjang kontrak  bagi  pekerja  yang  sudah habis masa kontraknya;
h) Memberikan  pensiun  bagi  yang sudah memenuhi syarat.
Langkah-langkah alternatif tersebut harus
dibahas  terlebih  dahulu  dengan  serikat pekerja/serikat buruh atau wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
3. Peran Pemerintah Menjaga keseimbangan dan keberlangsungan  usaha  dan  melindungi hak-hak pekerja/buruh
untuk menciptakan
hubungan
industrial berjalan  harmonis  dan  berkeadilan  guna menjaga  stailitas  usaha  dan  peningkatan produktifitas pelaksana peran ini: mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial.
1. Pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar ).
a. Dampak  langsung  kepada sektor-sektor  yang  bukan bergerak  dalam  penyediaan kebutuhan  dasar  publik  dan sektor informal, seperti pekerja ojek online (Ojol). b. Penurunan kinerja perusahaan  dan  permintaan
pasar bahkan cenderung mendekati dormant atau mati karena  adanya  pembatasan pergerakan  orang  dan barang sepanjang PSBB diberlakukan. c. Keterbatasan kemampuan untuk  bertahan  di  sektor industri  padat  karya  karena tersendatnya mata rantai distribusi  bahan  baku  dan hasil  produk  industri  padat karya akibat kebijakan PSBB.
d. Efek domino terhadap ketenagakerjaan akibat penurunan kinerja perusahaan dimana mengancam kelangsungan usaha dan kelangsungan kerja  pekerja/buruh.  (adanya kebijakan  perusahaan  untuk merumahkan sementara pekerja/buruh,  penghentian pekerjaan, serta menurunya kemampuan perusahaan dalam membayar upah dan tunjangan hari raya). e. Penurunan melemahnya dunia  usaha  hampir  disemua sektor  dapat  mengarah  pada terjadinya PHK secara
missal.
f. Potensi  penambahan  angka pencari  kerja  baru  tidak terserap dalam lapangan pekerjaan di daerah PSBB.
2. Upaya Kemenaker mengatasi dampak Pandemi Covid 19.
a) Langkah  mitigasi  covid-19  di sektor ketenagakerjaan sesuai arahan presiden :
b) Stimulasi  ekonomi  bagi  pelaku usaha “ untuk mencegah meluasnya  PHK,  dan  berbagai paket  stimulus  ekonomi  diberikan kepada perusahaan yang
berkomitmen tidak melakukan
PHK
c) Program  meringankan  56  juta pekerja sektor formal “ diantaranya insentif pajak, relaksasi  pembayaran  iuran  BPJS ketenagakerjaan, pembayaran pinjaman/kredit”
d) Jaring  pengaman  sosial  pekerja sektor  informal  “  dari  70,5  juta pekerja  sektor  informal  yang termasuk  kategori  miskin  dan rentan harus mendapatkan BANSOS dari pemerintah”. 31
e) Prioritas  kartu  prakerja  bagi pekerja  korban  PHk  “  pendaftar kartu  prakerja  sudah  8,4  juta (orang) sedangkan jatahnya hanya 5,6 juta (orang) sehingga prioritas utama adalah korban PHK”.
Program Kartu Prakerja.
Program  kartu  prakerja  adalah  program pengembangan  kompetensi  kerja yang  di tujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang  terkena  pemutusan  hubungan kerja,
dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan  peningkatan  kompetensi kerja.  program  ini  didesaian  sebagai sebuah  produk  dan  dikemas  sedemikian rupa  agar  memberikan  nilai  kepada pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta.
Komite  cipta  kerja  dibentuk  melalui peraturan  presiden  No.36  Tahun  2020 tentang  pengembangan  kompetensi  kerja melalui program kartu prakerja sebagaimana telah diubah dengan peraturan  presiden  No.  76  Tahun  2020. Komite bertugas merumuskan dan menyusun kebijakan program kartu prakerja serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kartu prakerja.

## 5. SIMPULAN Simpulan
1) Pelaksanaan  perlindungan  hukum Pemutusan hubungan kerja secara sepihak  oleh  perusahaan  tidak berarti  melepaskan  perusahaan untuk  memberikan  ganti  rugi terhadap  pekerja  sesuai  dengan
UU  No.13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  pada  pasal  164 meskipun  dengan  alasan  kerugian akibat dampak dari Covid-19.
2) Langkah-langkah  yang  diambil untuk  mendapatkan  hak,  akibat dari  pemutusan  hubungan  kerja bisa  di  tempuh  melalui  bipartit, antara  pengusaha  dengan pekerja baik  melalui  bipartit  secara  tatap muka,  tripartit  secara  tatap  muka maupun  melalui  dalam  jaringan (daring  )  dan  apabila  gagal  dapat meminta  bantuan  dinas  tenaga kerja  setempat  untuk  di  mediasi dan  apabila  mediasi  gagal  dapat dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri, jika  salah  satu  pihak  atau  kedua belah  pihak  tidak  setuju  dapat kasasi  ke  Makhamah  Agung (MA) selanjutnya putusan Makhamah  Agung  di  laksanakan melalui eksekusi putusan pengadilan negeri.
3) upaya yang dilakukan oleh pemerintah  dengan  melakukan penyuluhan untuk Pemutusan hubungan  kerja  agar  dapat  di hindari maupun penyelesaian apabila terjadi pemutusan hubungan  kerja,  sehingga  pekerja mengetahui  apa-apa  saja  haknya dan  pengusaha  mengetahui  apa saja kewajibanya.

## Saran
1. Sebaiknya pengusaha menghindari terjadinya pemutusan  hubungan  kerja dan  apabila  tidak  dapat dihindari  harus  dilakukan melalui perundingan bipartit, dan  apabila  gagal  supaya dilalui  jalur  tripartit  (Dinas Tenaga Kerja).
2. Supaya  setiap  perselisihan yang  terjadi  di  perusahaan
baik itu pemutusan hubungan kerja  maupun  kasus-kasus lainya diutamakan penyelesaianya melalui bipartit.
3. Seharusnya dinas tenaga kerja  setempat  supaya  lebih tanggap  terhadap  terjadinya pemutusan  hubungan  kerja disetiap  perusahaan  seperti mengadakan penyuluhan dan pembinaan serta pengawasan terhadap pekerjanya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Sutendi, Andrian, Hukum Perburuhan ,  Cet.  II,  Sinar  Grafika,
Bandung, Tahun  2001 Hukum Ketenagakerjaan , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
Ketentuan  Umum  No.3, Undang- undang  Republik  Indonesia

## No.  13  Tahun  2003 tentang
Ketenagakerjaan. S.Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012 Husni, lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia , Jakarta, Raja Grafindo Persada 2000 , Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi revisi,
Jakarta:  PT.  Raja Grafindo
Persada, 2003. , Penyelesaian
Perselisihan  Hubungan Industrial MelaluiPengadilan  dan Diluar Pengadilan , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Djumialdi,  F.X. Perjanjian  Kerja, Edisi  Revisi,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2005 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian  Kerja ,  Jakarta:
PT.  Raja  Grafindo Persada, 2004.
Purwdarmito,  WJS ,kamus  umum bahasa  Indonesia ,  (jakrta  balai pusaka,  1959.  Soekanto,  soejono,
Sendi-sendi  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum ,  (Bandung  Alumni, 1986 Bachtiar,  Elfindri  Nasri, Ekonomi Ketenagakerjaan ,  Padang:
Universitas  Andalas, 2004 Asikin  (et.al),  Zainal Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada,1993

## Peraturan
Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang  No. 2 Tahun 2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-Undang  No.  21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.  Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Undang-Undang  No.  2  Tahun  2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk  Penangan  Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau  Stabilitas  System Keuangan Menjadi Undang-Undang. Keputusan  Presiden  No.  12  Tahun 2020  Tentang  Penetapan Bencana Non alamPenyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Sebagai Bencana Nasional. Peraturan  Pemerintah  No.21  tahun 2000  Tentang  Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) Keputusan  Mentri  Tenaga  Kerja Nomor  150  Tahun  2000, “penyelesaian  pemutusan hubungan
kerja dan penetpan  uang  pesangon, uang  penghargaan  masa kerja  dang  anti  kerugian  di perusahaan”
B. Jurnal Vina, grace.2016. Perlindungan Pekerja/Buruh  Dalam  Hal
Pemberian Upah Oleh Perusahaan  Yang  Terkena Putusan  Pailit.Yogyakarta. Diakses  melalui  web  e-
journal.uajy.ac.id pada tanggal 18 april 2020. Fatiatulo Lazira Hak-hak konstitusional pekerja dimasa  pandemic  covid-19 ,
diakses  melalui  web  E- Jurnal  15  juli  2020  pukul
14.00 Internet Latar belakang virus corona,perkembangan hingga isu terkini detikNewsdiakses pada tanggal  1  april  2020  pukul 13.15 wib
https://m.kumparan.com/kumparanb isnis/imbas-corona/di  akses pada  tanggal  2  april  2020 pukul 16.00 wib http://kbbi.web.id/buruh,  diakses  tgl 18 april 2020 Pukul 13.47 wib http://www.sumberpengertian.co/pen gertian-tenaga-kerja  pada  tanggal  18 april  2020 Pukul 14.16 Wib Webinar, Perekonomian  Indonesia dan  Hak  Konstitusi  Pekerja Dimasa  Pandemi  Covid-19 , Sabtu.  04  juli  2020  pukul
11.00 Wib
Http//: PHK  dengan  alasan  force majeur ,  Diakses  senin,  15  juli  2020
pukul  13.00  Http//:Kemnaker.go.id, Dampak  Covid-19  bagi  Sektor Usaha ,  diakses  16  juli  2020 Pukul 09.00 Wib www.Prakerja.go.id