Tanggung Jawab Hukum Dan Etika Kesehatan
Oleh: Juwita Suma

## Abstract
Health is one of main yardstick  of national development  and prosperity a nation. Unhappily knowledge  about  health has not  is national policy that hwe been involve public  and decision maker. To  realize  degree of optimal  health for every people,  required  low support for implementation of various activities in health area. Shortly  to realize degree of optimal health for every people continually, required seriously  attentionfor  the implementation of national development whichwith vision of health. Basically  health lqw convergent at rights to healthcare as social base rights. Relates to thing which  has been explained before, protection  of latu to patient  and also health fficer shall be arranged ii separate km. This special arrangement  requiredfor  both of patient and health officer ones.
Kata Kunci: Tanggungjawab, Hukum,  Etika Profesi,  Kesehatan.

## Pendahuluan
Kesehatan  merupakan salah satu yang  mutlak  dibutuhkan manusia.
Namun ironisnya,  dunia  medis masih dianggap  sebagai salah satu dunia yang sedikit  sekali  diketahui orang awam.
Kelompok  profesional medis dan keahliannya seakan menjadi pengetahuan yang eksklusif bagi mereka  saja. Kondisi ini terjadi, bahkan saat pasien sebagai konsumen berhadapan dengan keadaan yang menyangkut keselamatan dirinya.
Padahal sesungguhnya  pasien berhak mengetahui segala  sesuatu yang berkaitan  dengan  perlakuan medis maupun  obat yang  dikonsumsinya.
Disadari  maupun tidak, petugas kesehatan terikat  oleh norma- norma baik yang berasal dari etika profesi  maupull  norrna hukum yang berlaku dan rnengikat  setiap warga
negara. Kedua  aspek tersebut, baik etika profesi maupun nonna hukum hampir tidak mungkin dihindari berlakunya dalam  pelaksanaan tugas- tugas profesi apa pun di negara kita ini Sebagai konsekuensi logis dari mengikatnya etika  profesi  dan hukum terhadap setiap pelaku tugas-tugas profesional, maka setiap subjek pelaku tugas profesional selalu dapat  diminta pertanggungf awaban, baik secara hukum maupun  berdasarkan etika profesi. Tanggung jawab hukum dikenal dengan sebutan gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana. Sedangkan tanggung jawab berdasarkan etika  profesi kita kenal dengan tuntutan pertanggungjawaban dari Majelis  Kode Etik Profesi. Maraknya kasus dugaan malpraktik  belakangan ini, klrususnya di bidang perawatan ibu dan anak,
menjadi peringatan dan sekaligus sebagai dorongan untuk teUitr memperbaiki kualitas pelayanan. Melaksanal<an  tugas  dengan  berpegang pada janji profesi dan tekad  untuf selalu meningkatkan  kualitas diri perlu untuk  selalu dipelihara. Kerja iama yang melibatkan  segenap tim pelayanan  kesehatan perlu dieratkan dengan kejelasan  dalam wewenang dan fungsinya. Oteh karena turpu mengindahkan hal-hal  yang disebutkan tadi,  maka konsekuensi hukum akan muncul  tatkala terjadi penyimpangan kewenangan atau karena keialaian. Sebagai contoh umpamanya, terlambat memberi  pertolongan terhadap pasien yang seharusnya  segera mendapat pertolongan,  merupakan salah sutu bentuk kelalaian yang tidak boleh terjadi.
Mengenai hal itu jelas dapat diketahui dari pasal 54 ayat ifl Undang-undang Nomor  23 Tahun l99i tentang  Kesehatan, yaitu: ,,Tenaga kesehatan yang melakukan  kesalahin atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin." Selanjutnya dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tindakan disiplin berupa tindakan administratif misalnya pencabutan izin untuk jangka  waktu  tertentu atau hukuman lain sesuai  dengan  kesalahan atau kelalaian  yang  dilakukan. Khusus berkenaan dengan wewenang bidan diatur di dalam peraturan Menteri
hukum administrasi. Tanggung  jawab dari segi hukum perdata diJasarkan pada ketentuan pasal 1365 BW (Burgerlijk Wetboek), atau Kitab Undang-undang Hukum perdata. Apabila tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian pada pasien, maka tenaga kesehatan tersebut  dapat digugat  oleh pasien  atau keluarganya yang merasa diiugikan  itu berdasarkan  ketentuan pasal li65 BW, yang  bunyinya  sebagai berikut: ..Tiap perbuatan  melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang  lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian yang disebabkan kelalaian  atau kurang  hatil hati."
Dari segi hukum  pidana  juga seorang  tenaga kesehatan dapat dikenai ancaman Pasal 351 Kitab Undang_ undang Hukum  pidana (KUHPJ. Ancaman pidana tersebut dikenakan
I"p1du seseorang (termasuk tenaga kesehatan) yang karena  kelalaian ata=u kurang  hati-hati menyebabkan orang lain  (pasien) cacat atau bahkan ,urnpui meninggal dunia. Meski uniuk mengetahui ada tidaknya unsur kelalaian  atau kekurang hati-hatian dalam  tindakan seseorang tersebut perlu dibuktikan  menurut prosedur hukum  pidana. Ancaman  pidana untuk tindakan  semacam itu adalah penjara paling  lama lima tahun.  Teniu iaja semua  ancaman, baik ganti rugi perdata maupun  pidana  penjara, harus terlebih dahulu dibuktikan berdasarkan pemeriksaan di depan pengadilan.  OIeh karena yang berwenang memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak adalah hakirn dalam sidang pengadilan. Tanggung jawab dari segi hukum
Kesehatan
3 63lMen.Kes/Per/IX/ I 980
Wewenang Bidan.
Dalam  sudut  hukum, profesi tenaga kesehatan dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan Nomor tentang hukum perdata, hukum pidana,  maupun
administratif, tenaga  kesehatan dapat dikenai sanksi  berupa  pencabutan  surat izin praktik apabila melakukan tindakan medik  tanpa adanya persetujuan dari  pasien atau keluarganya. Tindakan administratif juga dapat dikenakan  apabila seorang tenaga kesehatan: Pertama,  melalaikan kewajiban. Kedua,  melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya  maupun mengingat sumpalr sebagai tenaga kesehatan Ketiga, mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Keempat,  melanggar  suatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang- undang.
Selain oleh aturan hukum, profesi  kesehatanjuga  diatur oleh  kode etik profesi (etika profesi). Namun demikian, menurut Dr. Siswanto Pabidang, masalah etika dan hukum kadangkala masih dicampur baurkan, sehingga pengertiannya menjadi kabur.
Seseorang yang melanggar  etika dapat saja melanggar  hukum  dan tentu saja seseorang yang melanggar hukum akan melanggar pula  etika. Menurut Samil RS 0yang  mengutip pernyataan Davis & Smith, bahwa  ada hubungan antara etik kedokteran  dan hukum kedokteran, yaitu: Pertama,  sesuai etik dan sesuai hukum. Keduas bertentangan dengan etik dan bertentangan dengan hukum.
Ketiga, sesuai  dengan etik tetapi bertentangan  dengan hukum. Keempat, bertentangan dengan etik tetapi sesuai dengan hukum.
Hak Asasi Manusia Untuk Sehat Sesungguhnya konsep hak-hak asasi manusia mempunyai 2 pengertian
dasar yang tidak dapat dipisahkan.
Pertama, ialah hak-hak yang tidak dapat  dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena ia adalah  seorang Manusia.  Hak-hak ini adalah hakhak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap  manusia.  Pengerlian  kedua dari hak-hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum,  yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan  hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan  dari yang  diperintah, yaitu persetujuan  dari para  warga,  yang  tunduk  kepada hak- hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan  dasar dari arti yang  pertama tadi (Levin, 1987).
Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas, kiranya dapat dikatakan ada 3 (tiga) hak-hak dasar manusia, yakni: Pertama, Hak-hak Pribadi. Kedua, Hak-hak Sosial.
Ketiga,  Hak-hak Budaya. Hak  untuk hidup sehat sesungguhnya  merupakan interaksi dan inter-relasi dari ketiga hak  tersebut,  hak pribadi, dan hak sosial, dan pada tingkat tertentu akan menjadi hak budaya; bagian dari hak-hak manusia universal. Hak untuk hidup sehat, secara khusus  ada di dalam Deklarasi Universal  tentang Hak-hak Asasi Manusia. Dalam artikel 25 Declaration Human Rihgts yang menyebutkan bahwa: "tiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, dan keluarga mereka, termasuk hak  untuk mendapat makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan ""evetyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of
lis family, including food, clothing, housing,  and medical care,,.
Dengan
pengertian, pemahaman, dan ketentuan_keientuan di atas, maka sesungguhnya  tiap gangguan,  intervensi; atau ketidak adilan, ketidak acuhan, apapun bentuknya yang mengakibatkan tetiaat sehatan tubuh manusia,  kejiwaannya, lingtungan alam dan iirgkungan sosialnya,  pengaturan dan hukumn]ra, serta ketidak  adilan dalam manajemen sosial yang mereka terima, uaututl merupakan  pelanggaran hak mereka, hak-hak manusia (Fakultas  Kedokteran Universitas  Indonesia, 2002). Dalam kurun  waktu  50 tahun belakangan ini, batasan tentang hak manusia di dalam kesehatan telah berkembang, termasuk tentang hak_hak anak, hak-hak perempuan, dan pemuda; hak untuk mendapat  makanan dan lingkungan sehat; hak untuk mendapat air bersih, hak untuk mendapat standar yang  Iayak dalam kesehatan fisik dan jiwa, termasuk hak kesehatan,  reproduicsi dan kesehatan seksual.
Dengan  wacana di atas jelas bahwa "kesehatan,, merupakan Jalah satu  tolak  ukur utama dari pembangunan dan kesejahteraan nasional suatu bangsa. Dengan demikian "kesehatan', harus ..npAi "mid-stream" , pembangunan, merupakan "mid stream,, pemban unan berkelanjutan, yang  terus menerus. Bukan  hanya sebagai tolak ukur marginaVsampingan dari pembangunan suatu bangsa dan negara. Karena kesehatan, hidup sehat-  adalah hak asasi manusia.
Sayangnya  pengetahuan di atas belum merupakan kebijakan nasional
yang dihayati oleh masyarakat dan pengambil  keputusan.  Kesehatan dan pendidikan belum pernah digunakan sebagai kendaraan politik olih para politikus kita. Sementara kendaiaan politik kita saat ini adalah politik itu sendiri . Apabila kita teliti dari ApBN selama lebih  dari 50 tahun Indonesia merdeka  saja,  dana yang dialokasikan untuk pembangunan kesehatan masyarakat tidak pernah melebihi angka 4.0% (sekitar 3.0_3.5yo, sedangkan WHO menganjurkan minimat 5.0-6.0% dari dani afBry. Dem_ikian halnya  dana ApBN yang disediakan untuk penaidihi masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan. APBN aan apgO -ti;
belum mencerminkan akan hak_hak asasi manusia dalam kesehatan dan pendidikan masyarakat.
Di  pihak  lain, konsep kesehatan yang selama ini seakan-akan masih dikonotasikan oleh sementara masyarakat  banyak  dan para pengambil keputusan, dan tidak jarang oleh masyarakat  kesehatan/ kedokteran sendiri,  masih sebagai sebuah konsep sakit. Apabila telah jatuh sakit, barulai kemudian  mereka memikirkan tentang sehat. Orang Sakit adalah obye[ program kesehatan. proyek bagi pemasukan kas negara atau daerah. Masih sering diidentikkan atau dibayangkan bahwa kesehatan dan pelayanan  kesehatan untuk masyarakat adalah semata-mata pelayanan Rumah Sakit, atau Puskesmas yarrg sarat dengan orang sakit yang utu, di operasi jantung, atau penderita diatetes,  darah tinggi, penyaiit paru, asthma, TBC, pilek atau  kudisan.

## Belum
terbayang oleh sementara  masyarakat  banyak bahwa sesungguhnya  dasar-dasar kesehatan itu adalah mencuci tangan sebelum makan, sikat gigi setiap hari, gizi yang baik, air bersih dengan sanitasi lingkungan yang baik, udara bersih (langit  biru dengan kesadaran masyarakat  akan green industry, dari anak-anak kita, yang miskin maupun yang kaya.  Kebodohan  generasi yang akan datang,  income generating masyarakat yang memadai baik, tata- ruang wilayah  yang baik, perumahan yang sehat/ baik dengan jendela yang cukup agar sinar matahari senantiasa masuk ke seluruh ruang yang ada, dengan lantai yang disemen bukan berlantai  tanah; masyarakat yang berdisiplin  berlalu-lintas di jalan raya, masyarakatnya tidak keranjingan narkoba  dan alkohol dan tidak perokok serta bukan  penjaja seks, anak-anak mereka  bersekolah,  anak-anak mereka dan masyarakat yang tidak tawuran, taman kota dan tempat rekreasi keluarga  dimana-mana, tata-ruang dan tata-kota yang teratur rapih, semua masyarakat  mendapatkan air bersih, berpakaian rapih,  bertegur sapa penuh santun, dengan  tempat-tempat ibadah yang selalu padat  dikunjungi oleh penduduk/  masyarakat untuk berdoa akan keselamatannya dan kebahagiaannya dunia dan akhirat.
Inilah yang disebut sebagai  gambaran penduduk atau masyarakat sehat.
Mereka sehat fisik (lahiriyah), dan sehat pula perilaku, sosial ekonomi dan sosial-budayanya. Gambaran ini melukiskan masyarakat Yang tidak sakit, masyarakat yang sehat. Program- prograln, upaya dan usaha untuk melvujudkan masyarakat  seliat seperti
gambaran di  atas itulah yang sesungguhnya disebut  program upaya usaha kesehatan.
UNICEF memperkirakan, bahwa  saat ini terdapat 1.6 juta anak meninggal karena tidak mendapat akses untuk air bersih. Dengan penyediaan air bersih saja dan perbaikan  sanitasi, kita dapat menurunkan, angka kemiskinan, angka kesakitan, dan meningkatkan. pendidikan  anak-anak kita. Demikian halnya dengan masalah cacingan pada anak-anak.
Saat ini puluhan juta, bahkan ratusan juta anak rnenderita cacingan karena masalah air bersih,  sanitasi dan perumahan yang  buruk. Akibatnya mereka menderita  kekurangan gizi, yang berdampak  pada  kesehatan dan pendidikan mereka. (Healthy Indonesia
2010)
Paradigma Sehat sebagai sebuah konsep  pemikiran tidak hanya
dapat dicapai dalam pengejawantahannya oleh tenaga/ahli kesehatan atau kedokteran saja.
Paradigma sehat merupakan konsep pemikiran yang dalam diperlukan pengejawantahannya
banyak disiplin  keilmuan, ahli ilmu- ilmu sosial, ilmu pengetahuan  budaya, ilmuilmu  teknik, ilmu gizi, ilmu-ilmu perilaku, ilmu-ilmu agama, dan tidak kalah penting yaitu pengambil keputusan politik pembangunan  negara dan wilayah/ daerah. Pembangunan berwawasan kesehatan merupakan hak asasi manusia. Pembangunan yang tidak mengindahkan dampak positif dan darnpak negatif terhadap kesehatan manusia, kesehatan Iingkungan, kesehatan sosial,  dan  kesehatan budaya
merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi  manusia.
Sekali lagi bahwa, program_ program tersebut di atas, ..mid stream,, pembangunan yang berkelanjutan tersebut di atas, jelas memerlukan perlindungan  hukum yang pasti.  Dalam proses desentralisasi  yang kita hadapi dewasa ini, diharapkan tiap daerah dapat rnembuat model dan skenario ke arah tujuan ini. Model, skenario, dan indikator pencapaian  dapat  disesuaikan dengan kondisi, tempat,  waktu, dan latar  belakang  sosial  budaya setempat. Karena masalah yang dihadapi ian harus diselesaikan tidak pernah ,urnu dengan tingkat  pemikiran kita masing_ masing. Namun yang jelas dan perlu diwaspadai adalah  bahwa kesehatan dan pendidikan  akan menjadi suatu komoditi yang tidak dapat dielakkan lagi di masa  datang.
General  Agreements on Trade and  Services (GATS) akan membawa kita ke arah bebas bergeraknya  SDM, termasuk SDM kesehatan dan  penyedia Pelayanan Kesehatan Internasional, dengan  teknologinya di dunia ini, termasuk ke Indonesia. Di pihak lain bagi kita kesehatan dan pendidikan masih  membina  investasi kapital SDM bagi kemajuan bangsa.
Di sinilah kita perlu bicara tentang kebijakan,  modal dan skenario dari ke dua domain ini. Di sinilah kita perlu bicara politik: pada  kedua domain ini. Disini  pula kita  perlu bicara tentang perlindungan hukum yang pasti, sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan kesehatan  dan perlindungan  kesehatan  terhadap diri masing-masing, keluarga, dan masyarakat.
Kita  harus  dan perlu mengambil  posisi  moral ini, kita harus bicara  terbuka  tentang hal dan ikhwal yang  jelas-jelas melanggar hak_hak mereka, hak-hak kemanusiaan  mereka. dalarn bentuk apapun dalam bahasa yang  dimengerti dan dapat ditangkap oleh mereka (Rosalia Rodriguez_Garcia and  Mohammad N Akhter,2000).
Sebagai profesional,  kita harus dan ^perlu mengambil langkah-langkah aktif seperti: Pertama,  menerima dan mengajarkan dasar-dasar hak_hak manusia secara universal, hak_hak manusia dalam keadilan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, pada  setiap kesempatan, dan padatiap  tingkat dalam pendidikan dan  pelatihan. Kedua, menyampaikan dan untuk mengambil  langkali  aktif kepada para pengambil keputusan, dalam hal dan ikhwal pengejawantahan hak-hak  manusia  secara universial, hak-hak  manusia  dalam keadilan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, dengan kepastian hukumnya. Ketiga, menyadarkan masyarakat untuk turut aktif dalam semua aktifitas  dalam mencegah penderitaan umat manusia dan ketidak adilan  sosial,  termasuk  kesehatan dan kesejahteraan  mereka.
Sebagai tujuan akhir untuk tidak hanya meningkatkan status kesehatan  masyarakat, tetapi juga dalam pembangunan sumber daya rnanusia, yang bermoral, beretika, beragama, dengan penekanannya pada keadilan sosial,  solidaritas, hak-hak manusia,  dan hukum  yang berkeadilan.
Waktunya  telah tiba untuk kita semua untuk mengambil langkah-langkah positif ke arah kemanusiaan  yang beradab dan berkeadilan,  seperti yang
diamanahkan oleh Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik Indonesia tercinta.
Peranan Rumah  Sakit Di Bidang Pelayanan  Kesehatan Dalam dunia medis yang semakin berkembang,  peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya rumah  sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit,  dalam hal ini dokter, perawat  dan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Pihak  rumah  sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara keseluruhan  agar dapat maju dan berkembang.
Dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus  memperhatikan etika profesi tenaga yang bekerja  di rumah sakit yang bersangkutan. Akan tetapi, tenaga profesional  yang bekerja di rumah sakit dalam memberikan putusan  secara  profesional adalah mandiri. Putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran, tanggung jawab dan moral  yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-masing. Ditinjau dari  segi ilmu kemasyarakatan dalam hal ini hubungan antara dokter dengan  pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang , dominant, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi demikian ini secara historis  berlangsung  selama bertahun- tahun, di mana dokter memegang peranan utama, baik karena pengetahuan dan ketrampilan khusus yang  dimiliki, maupun karena kewibawaan yang dibawa olehnYa
karena merupakan bagian kecil masyarakat yang semenjak bertahun- tahun berkedudukan sebagai pihak yang memiliki  otoritas bidang dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan  penuh pasien.
Dalam  pelayanan di bidang medis, tidak terpisah akan adanya seorang tenaga kesehatan dengan konsumen,  dalam hal ini pasien. Pasien dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan dari pihak rumah sakit sebagai  pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan  kesehatan (Supriadi, 200 I ).
Pada dasamya menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun  1996 Tentang Tenaga  Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah  setiap  orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan rnelalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu  memerlukan untuk melakukan upaya  kesehatan.  Sementara menurut Pasal 1 ayat  (3) Undang  -Undang No 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang dimaksud tenaga kesehatan adalah  setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan  upaya kesehatan.
Tenaga Kesehatan yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien di rumah sakit, haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati di dalam melaksanakan tindakan medis.
Tindakan medis tersebut tidak menutup
kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian.
Kesalahan  ataupun kelalaian yang dilakukan tenaga  kesehatan  di rumah  sakit dalam melaksanakan  tugas profesinya dapat berakibat fatal b;ik terhadap  badan  maupun jiwa dari pasiennya,  dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi  pihak pasiin. Kesalahan  ataupun  kelalaian yang dilakukan  tenaga kesehatan terhaaap pasien, menimbulkan pertanyaan, yaitu; adakah perlindungan hukum tgrhadap pasien, dapatkah pasien yang dirugikan menuntut ganti rugi, dan siapa yang harus bertarggung jawab atas kerugian yang menimpa  pasien.
Secara logika kalau pertanyaan yang diajukan di atas tersebut dicari jawabannya adalah mudah, yakni tanggung jawab  diletakkan pada rumah sakit yang telah rnempekerjakan  tenaga kesehatan tersebut.  Namun sebaliknya kalau hal ini di bawah ke dalam pertanggung jawaban secara hukum, maka tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan kepada rumah sakit, namun juga kepada  tenaga kesehatan yang bekerja di rumah  sakit.
P_erlindungan Hukum Dalam Bidang Kesehatan Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang,  diperlukan dukungan hukum lugi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang  kesehatan. Secara ringkas untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang secara terus menerus dilakukan perhatian yang sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah
barang tentu memerlukan perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan  agar adanyi kepastian hukum dan perlindungan yang m'enyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.
Hermien Hadiati Koeswadji (1998: 22), menyatakan pada asasnya hukum  kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan  kesehatan sebagai hak dasar  sosial (the right to heatth care) yang  ditopang oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi (the  right to information) dan  hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination).
Sementara dalam perspektif perlindungan  konsumen,  *urukryu tuntutan pasien terhadap  cara dan hasil kerja paramedis atau tenaga kesehatan sesungguhnya merupakan  gejala yang positif. Hal itu menandakan semakin tumbuhnya  kesadaran hukum masyarakat, khususnya kesadaran konsumen  terhadap  hak-haknya,  yaitu antara lain  untuk memperoleh pelayanan yang baik maupun ganti rugi, apabila tenaga kesehatan atau paramedis terbukti melakukan malpraktik  (melakukan penyimpangan dari standar profesi).
Pada dewasa ini telah muncul fenomena dimana pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak  lagi bersikap pasrah alias nrimo seperti  pada waktu-waktu  yang lampau. Terlebih lagi setelah pemerintah mengundangkan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun  1999. Satu di antara
ketentuannya adalah bahwa: Pasien sebagai  konsumen pelayanan jasa kesehatan, berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, informasi  yang benar, jelas, dan jujur serta menuntut ganti rugi apabila dokter atau tenaga kesehatan  lainnya selama  melakukan  pelayanan  kesehatan ternyata melakukan  kesalahan atau kelalaian  yang merugikan pasien.
Untuk  mengantisipasi kej adian seperti yang diuraikan di atas, maka Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun  1992 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa: "Tenaga  kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya." Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1)
Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah bentuk- bentuk  perlindungan yang antara lain berupa:  rasa aman dalam  melaksanakan tugas profesinya, perlindungan terhadap  keadaan membahayakan  yang dapat mengancam keselamatan fisik atau jiwa, baik karena alam maupun perbuatan manusia-" Perlindungan hukum akan senantiasa diberikan kepada pelaku profesi apa pun sepanjang pelaku profesi tersebut bekerja dengan  mengikuti prosedur baku sebagaimana tuntutan bidang ilmunya,  sesuai  dengan etika serta moral  yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.
Dengan  demikian dapat dikatakan  bahwa  Undang-Undang  No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran memiliki  korelasi dengan Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Konsumen bukan hanya  mereka yang
mengkonsumsi barang, tetapi juga mendapatkan jasa dari profesi tertentu, dokter.
Konsumen sejumlah hak dan
Dalam  praktek kedokteran, pasien adalah konsumen  suatu jasa yang diberikan dokter. Dalam hubungan itu, pasien berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa yang diamanfaatkan. Sebaliknya, dokter berkewajiban memenuhi hak tersebut antara lain mencantumkan  papan nama di tempat  praktek sehingga jelas identitas dokter yang menangani pasien.
Mengenai perlindungan hukum terhadap  pasien  sebagai  konsumen  di bidang  medis  sudah  ada ketentuan yang mengatur.  Pada dasarnya ketentuan yang mengatur  perlindungan hukum bagi konsumen dapat dijumpai pasal 1365 KUH Perdata yang berisikan ketentuan antara lain sebagai berikut:
Tiap perbuatan melawan  hukum, yang membawa kerugian  kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya  menerbitkan kerugian tersebut.
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang  hukum dan tingginya kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara membuat tenaga kesehatan harus berhati-hati ketika melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  Tenaga kesehatan harus mematuhi perundang-undangan berlaku,  agar di kemudian hari mendapatkan tuntutan dari pasien  apabila terjadi keadaan tidak diinginkan.
termasuk
mempunyai kewajiban.
yang tidak pihak yarlg
Pada dasarnya  Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki Azas Perlindungan  Konsumen, yaitu:
Pertama, Asas Manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen  harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kedua, Asas Keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secat:a rnaksimal dan memberikan  kesempatan kepada konsumen dan pelaku  usaha untuk memperoleh haknya dan  melaksanakan kewajibannya secara adil. Ketiga, Asas Keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah  dalam  arti materiil ataupun spiritual.  Keempat,  Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, memberikan jaminan  atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan  barang  danlatau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.  Kelima, Asas Kepastian Hukum;  baik pelaku usaha  maupun  konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan  perlindungan konsumen, serta fiegara menjamin kepastian hukum.
Berkaitan dengan perlindungan hukum di bidang  kesehatan,  maka asas- asas yang terdapat  dalam undang- undang hukum kesehatan  berlaku juga. Pada intinya asas-asas yang terdapat dalam undang-undang  perlindungan konsumen  mempunyai relevansi yang sangat erat. Sebab dalam uraian di atas sudah  tegas  dikatakan  bahwa pasien adalah temasuk dalam kategori
konsumen, yakni  konsumen dari rumah sakit  dan  para  dokter.
Hermien Hadiati Koeswadji (2002: 17-18),  mencatat bahwa dari apa yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan  yang ada perlu terus ditingkatkan untuk: Pertama, Membudayakan perilaku hidup sehat dan penggunaan  pelayanan kesehatan secara wajar  untuk seluruh masyarakat. Kedua, Mengutamakan upaya peningkatan  kesehatan dan pencegahan penyakit. Ketiga, Mendorong  kemandirian masyarakat dalam memilih dan membiayai pelayanan kesehatan yang diperlukan.
Keempat, Memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan. Kelima, Mengendalikan biaya kesehatan. Keenam, Memelihara adanya hubungan yang baik antara  masyarakat dengan penyedia pelayanan kesehatan. Ketujuh, Meningkatkan kerjasama antara  upaya  kesehatan yang  dilakukan pemerintah dan masyarakat  melalui suatu bentuk  pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yang secara efisien, efektif  dan bermutu serta terjangkau oleh  masyarakat.
Untuk itu dukungan hukum tetap dan terus diperlukan melalui berbagai kegiatan untuk menciptakan perangkat hukum baru, memperkuat terhadap  tatanan hukum yang  telah ada dan memperjelas lingkup terhadap tatanan hukum yang telah ada.
Ganti  Rugi  Akibat Layanan Kesehatan  Yang Tidak Baik Di dalam Pasal 55 UU RI No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan disebutkan juga perlindungan terhadap pasien, yaitu yang berisikan ketentuan
antara lain sebagai berikut: Peftama,
Setiap orang  berhak atas ganti rugi akibat kesalahan  atau  kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. Kedua, Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberian  hak  atas ganti  rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan itu mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang pennan€n.
Kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ  tubuh, sedangkan kerugian non fisik berkaitan dengan martabat  seseorang.
Apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dari tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga rnedis (dokter,  perawat  atau asisten lainnya), dalam hal ini dari pihak konsumen yang menderita kerugian dapat menuntut ganti  rugi. Begitu Pula terhadap kerugian  yang  dialami pasien dalam pelayanan  medis,  pasien dalam hal ini dapat  menuntut  ganti rugi atas kesalahan ataupun  kelalaian dokter ataupun tenaga  medis  lainnYa.
Mengenai tuntutan ganti kerugian secara perdata menurut pasal 1365 KUH Perdata,  Pelaku harus mengganti  kerugian sepenuhnya. Akan tetapi terdapat juga suatu ketentuan hukum yang menentukan bahwa apabila  kerugian  ditimbulkan karena kesalahan sendiri.
Sementara pertanggung jawaban  hukum rumah sakit, dalam  hal ini badan hukum yang memilikinya bisa dituntut atas kerugian yang terjadi, yakni: Pertama, bisa secara  langsung sebagai pihak, pada  suatu perjanjian bila ada wanprestasi,  atau. Kedua, tidak langsung sebagai majikan bila
karyawannya dalam pengertian peraturan
perundang-undangan
melakukan  perbuatan melanggar hukum.
Wujud  ganti kerugian tersebut bertujuan untuk  memperbaiki keadaan, dan  dari pengganti kerugian kebanyakan besar  berupa sejumlah uang. Pengganti kerugian tersebut harus dinilai menurut kemampuan maupun kedudukan dari kedua belah pihak dan lrarus pula disesuaikan dengan  keadaan.
Dalam  hal pertanggung jawaban atas pelayanan  medis, yang mana pihak pasien merasa  dirugikan maka perlu untuk diketahui siapa yang terkait di dalam tenaga medis tersebut.
Tenaga Medis yang dimaksud adalah dokter, yang bekerjasama dengan tenaga  profesional lain di dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan medis kepada maqyarakat atau  pasien. Disamping perawat,  tenaga profesional lain dalarn bidang kesehatan dan medis, seperti ahli laboratorium dan radiologi, pendidik dan penyuluh kesehatan, penata berbagai  peralatan dan perlengkapan medis, terutama dalam lembaga pelayanan seperti rumah sakit, klinik spesialis,  dan praktek bersama , sangat diperlukan sebagai  pendamping  dokter.

## Kesimpulan
Berdasarkan fakta-fakta di lapangan menunjukan tanggung jawab dan _perlindungan hukum  di bidang kesehatan belum berjalan maksimal Bergabagi kasus yang muncul menunjukan peraturan perundang_ undangan  hanya sebatas hukum  yang drjadikan pajangan  belaka tanpa ada implikasi  dalam praktek. Selain itu dalam hal tanggung jawab dan perlindungan hukum, undang-undang hukum kesehatan selayaknya harui segera diperbaharui.
Berkaitan  dengan hal tersebut untuk perlindungan hukum terhadap paslen maupun perlindungan dan tanggung jawab tenaga kesehatan haruslah diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan khusus ini diperlukan baik untuk kepentingan pasien itu sendiri dan tenaga kesehatan. Dari pihak  pasien  sendiri jika merasa tidak puas  terhadap tindakan tenaga kesehatan, janganlah *"nga*bil kesimpulan dan mengganggap kesalahan selalu berada pada pihai tenaga  kesehatan.

## Daftar Pustaka
Departemen  Kesehatan  Republik Indonesia, 1999, Healthy Indonesia 2010, The New Vision,  Mission  and Basic  Straegies of the Ministry of Health
Republic of Indonesia. Departemen  Kesehatan RI. Jakarta.
Koeswadji,  Hermien  Hadiati, 1998, Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Doher Sebagai Salah Satu Pihak, PT. Citra
Aditya  Bakti, tsandung. 2002, Hukum Untuk Perumahsakitan, PT. Citra Aditya  Bakti, hal 17-18 Levin, Liah, 1987, 'Hak Asasi Manusia.  Tanya Jawab: PT Pradnya Jakarta Moeloek, FA, 2002, Kuliah Umum pada Pertemuan Akbar iluni Bandung,
Paramita.

## Fakultas
Kedoheran Universitas  Indonesia dan Kursus Penyegar dan Penambah llmu Kedokteran (KPPIK),  Fakultas Kedokteran
Unirrersitas  Indonesia,  Jakarta.
Pabidang, Siswanto dan Andriana Pakendek, 2005, Etika Profesi, Hukum Kesehatan dan Perlindungan  Hukum Tenaga Kesehatan Makalah IDI Cabang  Pamekasan,  Madura,
Rodriguez,  Rosalia Garcia  dan  Mohammad N Akhter, dan Amer J, 2000, Laporan Tahunan  tentang Human Development Index dari United NationHuman Right The Foundtion of Public Health  Practice, of Public Health. Samil RS, 2A00, Etika Kedokteran  penerapan  masa kini; Seminar konflik etiko legal dan  sengketa medik di Rumah Sakit.  lakarta.
Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, Hukum  Kedoheran, CY. Mandar Maju Bandung.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  atau Burgerlijke Wet Book.
Undan g-Undan g No.  23 tahun I 9 92 tentang k e s e h at an Undang  Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 29 Tahun  2004 tentang Pralaek kedokteran
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No. 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.