## Renewal of Criminal Law in Combating Corruption Crimes

## Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Hendrio Hamid Pesik 1) ; Rahmat Dwi Putranto 2)
1,2) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: 1) Pesikhendrio@gmail.com ; 2) rdp@iblam.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [11 September 2022]
Revised [13 Oktober 2022]
Accepted [15 Oktober 2022]

## ABSTRAK
Pembaharuan  hukum  pidana  merupakan  kebijakan  yang  menuntut  agar  dilakukannya pembaruan  dari  semua  aspek  yang  menyentuh  segi-segi  filosofis,  yakni  perubahan  atau orientasi  terhadap  asas-asas  hingga  ke  tahap  nilai-nilai  yang  melandasinya.  Oleh  karena  itu, terhadap  dimasukkannya  tindak  pidana  korupsi  menimbulkan  aksi  penolakan  dari  berbagai kalangan. Salah satunya pakar hukum pidana sekaligus perumus Rancangan Undang-Undang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  Andi  Hamzah  berpendapat  bahwa  pengaturan tindak pidana korupsi sebaiknya diatur terpisah, karena bersifat temporer.

## ABSTRACT
Criminal  law  reform  is  a  policy  that  demands  reform  of  all  aspects  that  touch  philosophical aspects,  namely  changes  or  orientations  towards  principles  to  the  stage  of  the  values  that underlie  them.  Therefore,  the  inclusion  of  criminal  acts  of  corruption  led  to  rejection  from various circles. One of them is a criminal law expert and the formulator of the Draft Law on the Criminal  Procedure  Code,  Andi  Hamzah,  believes  that  the  regulation  of  criminal  acts  of corruption should be regulated separately, because it is temporary.
KEYWORDS Criminal law reform, corruption crime
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  suatu  kegiatan  menggunakan  kekuasaan  untuk  menyelewengkan  atau mengambil  uang  yang  bukan  miliknya.  Seperti  yang  pernah  dikatakan  oleh Lord Acton “Power Tend to Corrupt , and  absolute  power  corrupt  abso lutely”(Kekuasaan  cenderung  untuk  korupsi,  dan  kekuasaan yang  absolut  cenderung  korupsi  absolut).  Berdasarkan  pandangan  tersebut  maka  dapat  dilihat kekuasaan sangat berperan penting dalam tindakan korupsi. Berbicara mengenai kekuasaan maka akan terlihat  sebuah  jabatan.  Jabatan  merupakan  symbol  kekuasaan  yang  dapat  menguasai  sesuatu  secara separuh  maupun  secara  mutlak.  Jabatan  ini  diidentikkan  dengan  jabatan  struktural  permerintahan  dan pejabat tinggi dalam sebuah instansi/lembaga maupun pihak swasta.
Korupsi di Indonesia dapat dikatakan sudah membudaya. Budaya ini terlihat dari maraknya kasus korupsi yang terjadi dimulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Berdasarkan data statistik, tercatat sampai akhir 2019 sebanyak 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi. Tidak hanya itu, bahkan para penegak hukum dan dunia peradilan juga terlibat kasus korupsi.
Oleh  karena  itu  perlu  pengaturan  yang  secara  komprehensif  mengatur  tindak  pidana  korupsi. Diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi8 sebagai lanjutan pengaturan dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999. Ternyata dalam relatif singkat Undang-undang  ini  berlaku  menimbulkan  masalah  intepretasi  berbeda  dari  para  sarjana.  Disamping masalah  ketentuan  peralihan  yang  tidak  dicantumkan  secara  eksplisit,  masalah  pembuktian  terbalik kembali  diperbincangkan.  Konsep  pembuktian  pembalikan  beban  tidak  dirumuskan  secara  tegas, sehingga diyakini mampu mengeliminasi tingkat keparahan korupsi sebagaimana pengalaman yang telah diterapkan di negara-negara lain.
Pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  dilaksanakan  oleh  KPK  sesuai  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2002.  Namun  ketika  sebelum  KPK  berdiri  pemberantasan  korupsi  dilaksanakan  oleh  Polri  dan Kejaksaan.  Akan  tetapi  selama  memberantas  korupsi,  peran  kedua  lembaga  tersebut  masih  kurang efektif  dan  efesien.  Maka  upaya  pemberantasan  korupsi  diserahkan  kepada  sebuah  lembaga  yang independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun tidak menutup kewenangan dari lembaga Polri  dan  Kejaksaan  untuk  memberantas  korupsi.  KPK  didesain  khusus  untuk  memberantas  korupsi  di Indonesia dengan kewenangan yang khusus. perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka perlu  diganti  dengan  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  baru  sehingga  diharapkam  lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
Tercatat  dari  laporan  hasil  pemantauan  yang  dirilis  oleh  ICW,  penanganan  kasus  korupsi  di berbagai  instansi  penegak  hukum  selama  2010  hingga  semester  satu  2015.  Lembaga  kepolisian
menangani 622 kasus korupsi di seluruh Indonesia dengan kerugian negara sekurangnya Rp, 3,3 triliun. Sementara  dari  tahun  2010  sampai  2014  ada  sebanyak  1775  kasus  korupsi  di  kejagung  masih  dalam proses penyidikan, 900 kasus sudah ada perkembangan namun 800 lebih kasus belum tersentuh sama sekali.
Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Undang- Undang ini merupakan penyempurnaan untuk mewujudkan pembuktian terbalik yang ditujukan terhadap terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
Seiring  dengan  perkembangan  kejahatan  di  Indonesia,  mengingat  bahwa  hukum  pidana Indonesia  merupakan  peninggalan  dari  kolonial  Belanda  yakni  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  yang  lebih  kurang  telah  76  tahun  berlaku  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan  zaman.  Telah banyak  kejahatan  yang  diatur  di  luar  dari  KUHP  akibat  tindak  pidana  yang  mengalami  perkembangan sehingga  KUHP  yang  lama  tidak  mampu  lagi  menampung.  Oleh  karena  itu  timbul  keinginan  untuk melakukan pembaruan hukum pidana14 dengan membuat KUHP Nasional Indonesia. Upaya pembaruan hukum  pidana  dalam  pembentukan  suatu  Rancangan  Undang-  Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP) merupakan kebutuhan pokok masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil.

## LANDASAN TEORI
Pembaharuan  hukum  pidana  merupakan  kebijakan  yang  menuntut  agar  dilakukannya pembaruan  dari  semua  aspek  yang  menyentuh  segi-segi  filosofis,  yakni  perubahan  atau  orientasi terhadap  asas-asas  hingga  ke  tahap  nilai-nilai  yang  melandasinya.13  Sekarang  Indonesia  sedang mengupayakan melakukan pembaruan hukum pidana dengan melakukan kodifikasi terhadap KUHP. Ada 3 alasan menurut Sudarto yang menjadi urgensi untuk melakukan pembaharuan KUHP, yakni: Pertama, Alasan Politis, sebagai negara yang merdeka, wajar bahwa negara Republik Indonesia apabila memiliki KUHP sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Kedua, Alasan Sosiologis, KUHP harus mencerminkan  nilai-nilai  kebudayaan  dari  suatu  bangsa.  Wvs  belum  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.  Ketiga,  Alasan  Praktis,  didasarkan  bahwa  KUHP  tersebut  merupakan  terjemahan  dari bahasa belanda. Namun kenyataannya para sarjana hukum Indonesia yang mampu  memahami bahasa Belanda berikut asas-asasnya semakin sedikit.
Berdasarkan ketiga alasan pembaharuan hukum tersebut maka pemerintah dan para pakar pada saat  ini  sedang  mengupayakan  konsep  RUU  KUHP.  Salah  satu  konsep  RUU  KUHP  ini  memasukkan seluruh  tindak  pidana  yang  sebelumnya  diatur  dengan  undang-undang  khusus  kemudian  dihimpun menjadi sebuah kodifikasi.
Oleh  karena  itu,  terhadap  dimasukkannya  tindak  pidana  korupsi  menimbulkan  aksi  penolakan dari  berbagai  kalangan.  Salah  satunya  pakar  hukum  pidana  sekaligus  perumus  Rancangan  Undang- Undang  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Acara  Pidana  Andi  Hamzah  berpendapat  bahwa  pengaturan tindak pidana korupsi sebaiknya diatur terpisah, karena bersifat temporer.
Para  perumus  RUU  KUHP  berniat  memasukkan  tindak  pidana  di  luar  KUHP  termasuk  tindak pidana  korupsi.  Ketentuan  tindak  pidana  korupsi  yang  secara  eksplisit  diatur  khusus  dalam  UU  No.  31 Tahun  1999  Jo  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  bisa  menjadi tindak  pidana  umum  apabila  dimasukkan  dalam  RUU  KUHP.  Perubahan  status  tindak  pidana  khusus menjadi  tindak  pidana  umum  berdampak  pada  proses  peradilan  terhadap  tindak  pidana  tersebut berlangsung sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana umum. Dalam hal  ini  hukum  acara  pidana  terhadap  tindak  pidana  itu  akan  diatur  dalam  Rancangan  Undang-Undang Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Acara  Pidana  (RUU  KUHAP)  yang  sama-sama  sedang  di  bahas.15 Kemudian  hal  tersebut  juga  berpotensi  menimbulkan  implikasi  terhadap  penegakan  hukum  dalam melakukan  penyidikan,  penuntutan  dan  mengadili  dalam  undang-undang  khusus  menjadi  hilang  dan lenyap.  Perubahan  sifat  khusus  menjadi  umum  dari  tindak  pidana  korupsi  tersebut  menurut  hemat penulis berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  dengan  menggunakan metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa  bahan  hukum  primer,sekunder  maupun  tersier.  Penelitian  ini  meliputi  penelitian  mengenai
ketentuan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  berkaitan  pembaharuan  hukum  pidana  dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  rangka  penanggulan  tindak  pidana  korupsi  yang  akan  datang sebenarnya  telah  diupayakan  yaitu  melalui  penyusunan  dalam  RUU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (Naskah bulan Agustus 2008).
Konsep  RUU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut,  merujuk  pada  Konvensi  UNCAC 2003,  hal  mana  ditegaskan  dalam  konsiderans  yang  menyatakan  :“bahwa  dengan  telah  diratifikasinya United
Nations  Convention  Against  Corruption,  2003  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti Korupsi  2003)  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2006,  maka  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001      perlu      disesuaikan      dengan      Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti Korupsi 2003 tersebut.”
RUU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  memberikan  pengertian-pengertian  atau penggunaan  istilah-istilah  mengenai  beberapa  hal  tertentu  dalam  Bab  I  (ketentuan  umum)  sebagai berkut:
Pasal 1 ; Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan  yang  terorganisasi  baik  merupakan  badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pejabat Publik adalah:
a.  setiap orang yang memegang jabatan legislatif, yudikatif, atau eksekutif yang ditunjuk atau dipilih tetap atau sementara dibayar atau tidak dibayar terlepas dari senioritas orang itu;
b.  setiap orang yang melaksanakan fungsi publik termasuk untuk kepentingan suatu instansi publik atau  perusahaan  publik  atau  suatu  yang  menyediakan  pelayanan  publik  berdasarkan  peraturan perundang-undangan;
c.  setiap orang yang ditetapkan sebagai pejabat publik dalam peraturan perundangundangan.
3. Pejabat Publik Asing adalah:
a.  setiap orang yang memegang jabatan eksekutif, legislatif, atau yudikatif suatu negara asing baik berdasarkan penunjukan atau pemilihan, termasuk semua tingkatan dan bagian pemerintahannya
b.  setiap  orang  yang  menjalankan  fungsi  publik  untuk  kepentingan  suatu  negara  asing,  termasuk instansi publik atau perusahaan publik asing; atau
c.  setiap pejabat atau perwakilan organisasi publik internasional.
4. Pejabat Organisasi Internasional Publik adalah setiap pegawai sipil internasional atau setiap orang yang diberi kewenangan oleh organisasi tersebut untuk bertindak atas nama organisasi tersebut.
5. Kekayaan  adalah  aset  bentuk  apa  pun,  baik  korporal  atau  nonkorporal,  bergerak  atau  tidak bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud,  dan  dokumen  atau  instrument  hukum  yang  membuktikan hak atau kepentingan atas aset tersebut.
6. Penyitaan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  dan/atau  menyimpan  di bawah  penguasaannya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
7. Perampasan adalah pengambilalihan secara permanen atas kekayaan dengan putusan pengadilan atau badan berwenang yang lain.
8. Tindak Pidana Asal adalah setiap tindak pidana yang menimbulkan hasil tindak pidana yang menjadi obyek tindak pidana lain.
9. Hasil  Tindak  Pidana  adalah  setiap  kekayaan  yang  diperoleh  secara  langsung  atau  tidak  langsung dari suatu tindak pidana.
10.  Hadiah  atau  Janji  adalah  segala  bentuk  apapun  yang  memberikan  manfaat  atau  kenikmatan  bagi yang menerima.
Pengertian-pengertian sebagaimana yang diatur dalam Bab I (ketentuan umum) tersebut di atas terkesan menyesuaikan dengan redaksi Konvensi UNCAC 2003 sebagai berikut: Article 2. Use of terms (Penggunaan Istilah-istilah)
a. “Pejabat publik” berarti: (i) setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif dari suatu Negara Pihak, baik diangkat atau dipilih, baik tetap atau sementara, baik
dibayar  atau  tidak  dibayar,  tanpa  memperhatikan  senioritas  orang  itu;  (ii)  setiap  orang  yang melaksanakan  fungsi  publik,  termasuk  untuk  suatu  instansi  publik  atau  perusahaan  publik,  atau memberikan  layanan  umum,  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  nasional  Negara Pihak  dan  sebagaimana  berlaku  di  bidang  hukum  yang  sesuai  dari  Negara  Pihak  tersebut;  (iii) setiap  orang  yang  dimaksud  sebagai  “pejabat  publik”  dalam  undang-undang  nasional  Negara Pihak.  Namun  demikian,  untuk pejabat  publik”  dapat  berarti  setiap  orang  yang  melaksanakan fungsi  publik  atau  menyediakan  layanan  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai dari Negara Pihak tersebut;
b. “Pejabat  publik  asing”  berarti  setiap  orang  yang  memegang  jabatan  legislatif,  eksekutif, administratif,  atau  yudikatif  dari  suatu  negara  asing,  baik  diangkat  atau  dipilih,  dan  setiap  orang yang  melaksanakan  fungsi  publik  untuk  suatu  Negara  asing,  termasuk  untuk  instansi  publik  atau perusahaan publik;
c. “Pejabat organisasi internasional publik” berarti setiap pegawai sipil internasional/atau setiap orang yang diberi kewenangan oleh organisasi tersebut untuk bertindak atas nama organisasi tersebut;
d. “Kekayaan”  berarti  aset  bentuk  apa  pun,  baik  korporal  atau  nonkorporal,  bergerak  atau  tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut;
e. “Hasil-hasil kejahatan” berarti setiap kekayaan yang berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan suatu kejahatan;
f. “Pembekuan” atau “penyitaan” berarti pelarangan sementara transfer, konversi, pelepasan   atau pemindahan      kekayaan,      atau      pengawasan  sementara  atau  pengendalian  kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya;)
g. “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti perampasan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya;)
h. “Kejahatan asal” berarti setiap kejahatan dengan mana hasil-hasil yang diperoleh dapat menjadi subyek dari suatu kejahatan.
Pengertian  atau  penggunaan  istilah  khususnya  mengenai  istilah  “pejabat  Publik”  sebagaimana tersebut  di  atas  pada  hakikatnya  merupakan  istilah  yang  janggal  jika  digunakan  dalam  istilah  yuridis, karena  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia  istilah-istilah  tersebut  tidak  dikenal.  Berdasarkan perundang- undangan  di  Indonesia  di  kenal  beberapa  istilah  yuridis,  misalnya  “Penyelenggara  Negara” istilah  yang  terdapat  Undang-  Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas KKN, “Pegawai Negeri” istilah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Jadi istilah  “Pejabat  Publik”  merupakan  istilah  umum  dan  bukan  istilah  yuridis,  sehingga  perlu  disesuaikan dulu  nagar  menjadi  istilah  yuridis.  Selain  penggunaan  istilah-  istilah  tersebut  di  atas,  Rumusan  tindak pidana korupsi dalam RUU ini pun terkesan disesuaikan dengan redaksi dalam  Konvensi UNCAC yang diatur dalam beberapa pasal berikut:

## Pasal 2
1. Setiap  orang  yang  menjanjikan,  menawarkan,  atau  memberikan  secara  langsung  atau  tidak langsung  kepada  Pejabat  Publik  suatu  keuntungan  yang  tidak  semestinya  untuk  kepentingan pejabat  itu  sendiri,  orang  lain,  atau  Korporasi,  supaya  pejabat  tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya
2. Pejabat  Publik  yang  meminta  atau  menerima  secara  langsung  atau  tidak  langsung  suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan pejabat itu sendiri, orang lain, atau Korporasi, supaya  Pejabat  Publik  tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  pelaksanaan  tugas jabatannya.
Rumusan  tindak  pidana  dalam  Pasal  2  RUU  pemberantasan  Tindak  Pidana  korupsi  di  atas merupakan penyesuaian redaksi dalam Pasal 15 Konvensi UNCAC yang redaksi sebagai berikut:
a.  Janji,  penawaran  atau  pemberian  kepada  pejabat  publik,  secara  langsung  atau  tidak  langsung, manfaat  yang  tidak  semestinya,  untuk  pejabat  publik  dalam  kapasitas  tugas  resminya  atau  orang atau  badan lain  agar  pejabat  itu  bertindak  atau  berhenti  bertindak  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas resmi mereka;
b.  Permintaan  atau  penerimaan  oleh  pejabat  publik,  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  manfaat yang  tidak  semestinya,  untuk  pejabat  publik  tersebut  dalam  kapasitas  tugas  resminya  atau  orang
atau  badan lain  agar  pejabat  itu  bertindak  atau  berhenti  bertindak  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas resmi).
Rumusan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  tidak  ada  satu  pun  rumusan tindak  pidana  korupsi  yang  menitikb eratkan  pada  unsur  “merugikan  keuangan  atau  perekonomian negara”.  Hal  ini  berbeda  dengan  rumusan  tindak  pidana  korupsi  yang  terdapat  dalam  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  yang  saat  ini  masih  berlaku. Penekanan  terhad ap  unsur  “merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara”  dalam  rumusan  tindak pidana korupsi sangat penting, karena apabila terjadi kerugian terhadap “keuangan atau perekonomian negara”  maka  negara  akan  mengalami  kesulitan  atau  mengakibatkan  terhambatnya  negara  dalam memenuhi  pelayanan  terhadap  kepentingan  publik,  yang  berarti  juga  negara  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya dalam mensejahterakan masyarakat, yang merupakan kewajiban konstitusionalnya.
Undang-undang  Anti  Korupsi  di  Korea,  dalam  merumuskan  tindak  pidana  korupsi  lebih menekankan pada unsur “kerugian atau kerusakan pada hak milik negara” (“The act of causing damages to the property of any public Agency”), yaitu dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 6494, 24 Juli, 200128  yang  menegaskan  bahwa:  (a)  Tindakan  para  pegawai  publik  yang  mencari  keuntungan  untuk dirinya sendiri atau untuk pihak ketiga dengan menyalahgunakan kedudukan atau kewenangannya atau melanggar  undang-  undang  dan  peraturan  pelaksana  dalam  hubungannya  dengan  tugasnya (kewajibannya);  dan  (b)  Tindakan  yang  menyebabkan  kerusakan  terhadap  hak  milik  Negara  (public agency)  dengan  melanggar  undang-undang  dan  peraturan  pelaksana,  dengan  cara  menggunakan anggaran  pegawai  yang  terkait,  memperoleh,  mengelola,  atau  menempatkan  hak  milik  pegawai  terkait, atau mengikatkan atau melaksanakan kontrak di mana pegawai yang terkait sebagai salah satu pihak).
Persoalan  lain  dalam  RUU  ini  adalah,  rumusan  tindak  pidana  tampaknya  berorientasi  pada konvensi  UNCAC,  sehingga  terkesan  melepaspisahkan  Undang-undang  khusus  dengan  KUHP  sebagai sistem  induk,  dan  terkesan  mengabaikan  kebijakan  kriminalisasi  yang  sudah  dilakukan. Hal ini  berbeda dengan  rumusan  -  Undang-undang  Anti  Korupsi  Korea  Nomor  6494,  24  Juli,  2001,  di  mana  undang- undang  khusus  tetap  mendasarkan  tindak  pidana  korupsi  pada  KUHP  sebagai  sistem  induk,  hal  mana dikatakan  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  Undang-undang  anti  korupsi  Korea  yang  mengatur  mengenai  Filing Adjudication,  menyatakan  bahwa  “where  a  person  suspected  of  committing  the  act  falls  under  Articles 129 through 133 and 355 through 357 of the Criminal Act” (“Apabila seseorang yang diduga melakukan tindakan korupsi......berdasar Pasal 129, Pasal 133, Pasal 355 dan Pasal 357 KUHP”), dan dalam Pasal 129  ayat  (1)  KUHP  Korea,  misalnya  dikatakan  ba hwa  “A  public  official  or  an  arbitrator  who  receives, demands or promises to accept a bribe in connection with his duties, (“seorang pejabat public meminta, menjanjikan atau menerima suap yang berkaitan dengan tugas- tugasnya”).
Ini menunjukkan bahwa undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi di Korea, tetap mendasarkan  pada  rumusan  tindak  pidana  korupsi  yang  diatur  dalam  KUHP,  atau  setidak-tidaknya menunjukkan  bahwa  undang-undang  khusus  mengenai  tindak  pidana  korupsi  yang  berlaku  tidak mencabut KUHP sebagai sistem induk.
Penekanan  mengenai  rumusan  tindak  pidana  korupsi  yang  ditunjukkan  dalam  undang-undang anti  korupsi  di  Korea  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  memiliki  persamaan  dengan  pengertian/batasan yuridis mengenai petugas badan publik sebagai  subyek hukum tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang anti korupsi Malaysia, di mana dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 575 Tahun 1997 di sebutkan  bahwa  “Petugas  dari  badan  publik  berarti  setiap  orang  yang  merupakan  anggota,  perwira, karyawan,  atau  pembantu  badan  publik,  dan  termasuk  anggota  pemerintahan,  anggota  parlemen, anggota Dewan Legislatif Negara, seorang hakim dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Federal, dan setiap orang  yang  menerima  imbalan  apa  pun  dari  dana  masyarakat,  termasuk  badan  publik  adalah  sebuah perusahaan  tunggal”.  (yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  dicantumkan  dalam pasal 2 tersebut adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161,162,163,164,165,213,214 atau 215 KUHP).
Pasal  161  KUHP  Malaysia  (Law  of  Malaysia  Act  574  Penal  Code)  sebagaiamana  disebutkan dalam  Pasal  2  Undang- undang  anti  korupsi  Malaysia  di  atas  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang,  atau pegawai  negeri,  menerima  atau  memperoleh  gratifikasi,  hadiah  untuk  diri  sendiri  atau  orang  lain  agar melakukan  tindakan  dalam  jabatan  atau  memberikan  layanan  apapun  dengan  menguntungkan  orang lain,  pemerintah,  anggota  kabinet  atau  Parlemen,  Dewan  Eksekutif  Negara,  Majelis  Legislatif  atau pegawai  negeri”.32  Selain  persoalan-persoalan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  RUU  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ini juga masih mempunyai persoalan yang   hampir    sama    dengan    Undang- undang    Nomor    31    Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
a. tidak ada penegasan ”korporasi” sebagai subjek delik
b. tidak ada ketentuan khusus mengenai percobaan, pembantuan, dan permukatan jahat;
c. tidak ada penentuan kualifikasi delik (sebagai ”kejahatan” atau ”pelanggaran”).
Sebagai langkah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, Konsep KUHP 2006-2008, merumuskan tindak pidana korupsi dalam Bab XXXII mengenai tindak pidana korupsi, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 680, Pasal 681, Pasal 682 (lingkup suap). Pasal 683,Pasal 684, Pasal  686,  Pasal  687  (Lingkup  Penyalahgunaan  wewenang  yang  Merugikan  Keuangan  Negara).Pada bagian  lain  kategori  sebagai  tindak  pidana  korupsi,  diatur  pula  dalam  Konsep  KUHP  2006-2008 mengenai Tindak       Pidana        Jabatan        yang        diatur        dalam         BAB XXX Pasal 655, Pasal 658,Pasal 659, Pasal 660, Pasal 662, Pasal 663, Pasal 664.
Pada  inti  hakikatnya  perumusan  tindak  pidana  korupsi  dengan  ruang  lingkup  yang  dirumuskan dalam Konsep KUHP 2006-2008 tersebut sudah cukup memberikan daya tangkal atau penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi terutama bagi para White collar Crime yang  melibatkan pejabat negara, termasuk di dalamnya penegak hukum, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 660 Konsep KUHP. Bahkan dalam hal menerima hadiah atau gratifik asi “dapat” dikenakan sebelum atau sesudah perbuatan itu  dilakukan,  hal  tersebut  ditegaskan  dalam  Pasal  659  Konsep  KUHP,  dengan  rumusan  : “menerima hadiah,  janji  atau  gratifikasi  padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah,  janji,  atau  gratifikasi tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena  telah  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam  sauatu  jabatannya  yang  bertentangan dengan kewajibannya”.
Daya jangkau Pasal 659 Konsep KUHP 2006-2008 tersebut sesungguhnya lebih komprehensif di bandingkan  rumusan  tindak  pidana  korupsi dalam  lingkup  “gratifikasi”  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  8 Undang- undang anti korupsi Korea dan Pasal 10 Undang-undang anti korupsi Malaysia , yang terkesan hanya memiliki daya jangkau pada sebelum perbuatan dilakukan. Pasal 8 ayat (2) angka 1 dan 2 undang –undang anti Korupsi Korea Nomor 649435 yang menyatakan bahwa:
1. Berbagai hal yang melarang dan membatasi pegawai pemerintah dari menerima hadiah, uang dan hal lainnya, dari siapa pun yang berhubungan dengan tugasnya;
2. Berbagai  hal  yang  melarang  dan  membatasi  pegawai  pemerintah  dari  mempengaruhi  masalah kehidupan  pribadi,  engaging  in  outside  financial  interests,  memperkenalkan  hubungan  yang  tidak sah atau memohon kebaikan semua dengan menggunakan posisinya.
Hal yang hampir sama juga sebagaimana dituangkan dalam Pasal 10 Undang-undang Malaysia No.575  Tahun1997  Tentang  Anti  Korupsi  yang  menegaskan  bahwa:  setiap  orang  yang  dengan  dirinya sendiri, atau bersama orang lain) (a) meminta atau menerima atau setuju untuk menerima untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain; atau) (b) memberikan janji atau menawarkan untuk setiap orang baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, setiap gratifikasi sebagai ajakan atau hadiah) (aa) setiap orang yang  melakukan  atau  untuk  melakukan  tindakan  apapun  sehubungan  dengan  materi  atau  transaksi aktual  atau  yang  diusulkan  atau  yang  mungkin  terjadi;  atau  (bb)  setiap  petugas  badan  publik  yang melakukan tindakan apapun sehubungan dengan materi atau transaksi, aktual atau yang diusulkan atau yang mungkin terjadi, di mana badan publik yang bersangkutan bersalah atas suatu tindak pidana.
Memperhatikan  rumusan  yang  telah  diatur  dalam  Konsep  KUHP  2006-2008  sebagaimana diuraikan di atas, sebaiknya menjadikan Kosep KUHP 2006-2008 sebagai Kebijakan hukum pidana bagi pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  akan  datang.  Dijadikannya  Konsep  KUHP  2006-  2008 sebagai  kebijakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  yang  akan  datang, diharapkan  tidak  terjadi  diskrepansi  dengan  aspirasi  masyarakat,  terutama  dalam  hal  menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam mengatasi tindak pidana korupsi, di sisi lain bahwa Konsep KUHP 2006-2008 merupakan hasil pemikiran-pemikiran hukum yang didasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa (yang tentunya berbeda dengan kondisi KUHP yang saat ini berlaku).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Secara  keseluruhan,  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  penelitian  dan  pembahasan  terhadap  2 (dua) masalah pokok di atas adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  khususnya  mengenai  formulasi  tindak  pidana  korupsi  saat  ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sebagi berikut:
a.  kebijakan  hukum  pidana  dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  yang  berlaku  saat  ini,  tindak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”.
b.  kebijakan  Hukum  pidana  dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  saat ini  tidak  memberikan  pengertian atau  batasan- batasan  yuridis  mengenai  “permufakatan  jahat”,  “tindak  pidana  dalam  hal pembantuan atau pembatu” (medeplichtige) dan “pengulangan tindak pidana” (recidive)
c.  Kebijakan  hukum  pidana  dalam  hal  pemberantasan  tidak  pidana  korupsi,  masih  tersebar  di beberapa  perundang-undangan  dan  menggunakan  sanksi  berdasarkan  undang-undang  yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan.
2. Mencermati  kelemahan-kelemahan  yang  terdapat  dalam  kebijakan  hukum  pidana  mengenai  tindak pidana  korupsi  saat  ini,  serta  kelemahan-  kelemahan  yang  terdapat  dalam  Rancangan  Undang- Undang  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  disusun  oleh  pemerintah  (Naskah bulan  Agustus  2008),  maka  sebaiknya  dilakukan  pembaharuan  terhadap  kebijakan  hukum  pidana mengenai  tindak  pidana  korupsi  untuk  yang  akan  datang,  dengan  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut:
a.  rumusan  tindak  pidana  korupsi  t etap  menekankan  pada  unsur  “merugikan  keuangan  atau perekonomian  negara”.  memberikan  pengertian  yuridis  mengenai  “Permufakatan  jahat”,  serta “pengulangan tindak pidana” (recedive).
b.  menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagi tindak pidana korupsi.
c.  mencantumkan  pemberatan  pidana  atau  pemidanaan  untuk  tindak  pidana  korupsi  khususnya pada  lingkup  “suap”  dan  “pemerasan  dalam  jabatan”  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum terhadap perkara- perkara hukum yang sedang diperiksa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung : Alumni, 2008) Ade Fajar Rezki, “Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Hukum Islam”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2017
Andi  Hamzah,  Pemberantasan  Korupsi  melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional,  (Jakarta  : Rajawali Pers, 2012)
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, I, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008)
Chaeruddin,  et  al,  Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi,  (Bandung,
Refika Adita, 2008)
Elwi Danil, Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) Ermansjah  Djaja,  Meredesain  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  :  Implikasi  PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU- IV-2006, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Memahami  untuk  Membasmi-Buku  Saku  untuk  Memahami  Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta : Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006)
Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya, (Bandung
: PT. Alumni, 2011)
M.Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
Moeljatno,  Asas-asas  Hukum  Pidana,  (Jakarta  :  Rineka  Cipta,  2002)  Pompe,  Strategi  Memberantas Korupsi. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,2003)
Nani  Widya  Sari,  “Kewenangan  Kejaksaan  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2017.
R  Wiyono,  Pembahasan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  (Jakarta  :  Sinar Grafika, 2009)
Ridwan,  “Kebijakan  Penegakan  Hukum  Pidana  dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia”, Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1, 2009
Ronny   Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 2000)
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi