E-ISSN : 2723-1771

## ZAKAT PRODUKTIF DALAM TINJAUN HUKUM ISLAM

## M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai
Mahasiswa S3 Peradaban Islam Melayu UIN Raden Fatah Palembang dan Dosen STIT Raudhatul Ulum Sakatiga Email: saiyid.mahadhir@gmail.com & sugrhu@gmail.com

## Abstrak
Secara  konsensus  kewajiban  berzakat  itu  tidak  bisa  diragukan  lagi,  diberikan  oleh  muzakkai  kepada mustahik  yang  terdiri  dari  8  golongan  (ashnaf),  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  hajat  pokok  dan meningkatkan  starata  ekonomi  mustahik.  Untuk  itulah  belakangan  ini  banyak  inovasi  menuju pendistribusian  zakat  bersifat  produktif  dan  tidak  hanya  sebatas  konsumtif.  Namun  inovasi  ini  perlu mendapatkan penjelasan secara normatif agar apa yang diinovasikan tidak melanggar batasan-batasan hukum Islam yang dikhawatirkan malah akan membuat ibadah zakat ini menjadi tidak sah. Penelitain ini bersifat kualitatif, dengan memakai data primer lewat buku-buku fikih zakat dan dipadukan dengan data  sekunder  berupa  buku,  artikel  yang  mendukung  tema  penelitian  ini.  Aktivitas  analisis  data dilakukan dalam tiga tahapan: reduksi, penyajian dan penyimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa  pendistribusian  zakat  secara  produktif  diperbolehkan  secara  hukum  dengan  maksud  untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik.
Kata Kunci: Zakat, Produktif, Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Kewajiban  berzakat,  tentunya  dengan  segala  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku didalamnya, sudah sampai pada taraf konsensus (ijma’) para ulama  (Mundzir, 2004), ia masuk dalam  rukun  Islam  yang  lima 1 ,  yang  rasanya  sudah  tidak  mungkin  lagi  ditinjau  ulang, olehkarenanya mengingkari kewajiban berzakat ini dinilai keluar dari agama. Bahkan dahulu, di zaman  pemerintahan  Abu  Bakr  ra,  kita  mendapati  putusan  bahwa  para  pengingkar  kewajiban zakat (jâhid az-zakâh) pasca wafatnya Rasulullah saw ditangkap bahkan diperangi. Abu Bakr ra sebagai  pemimpin  tertinggi  kala  itu  mengeluarkan  statemen  yang  sangat  tegas:  “wallâhi, lauqâtilanna man farraqa baina as-shalâh wa az-zakâh” (demi Allah saya akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat). 2
1 Sesuai dengan hadits Rasulullah saw: “Islam didirikan di atas lima hal, Syahadat bahwa tidak ada tuhan selain  Allah  dan  bahwa  Muhammad  utusan  Allah,  menegakkan  shalat,    menunaikan  zakat,  haji  dan  puasa  bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari) (Lihat:  Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (t.k: Dar Thuq an-Najah, 1422H), jilid 1, hal. 11, no.8)
2 Perihal  perkataan  ini  diriwayatkan  oleh  Imam  Al-Bukhari  dan  Muslim:  Dari  Abu  Hurairah  ra  bahwa ketika  Rasulullah  saw  wafat  dan  Abu  Bakar  menjadi  khalifah,  sebagian  orang  orang  Arab  menjadi  kafir.  Umar bertanya: “Mengapa Anda memerangi mereka? Padahal Rasulullah saw telah bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan La Ilaaha Illallah, yang telah mengucapkannya maka terlindung dariku harta dan jiwanya dan hisabnya kepada Allah swt” Abu Bakar menjawab: “Demi Allah, aku pasti memerangi

## 180│ Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam

## M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai
Muzakki  (orang  yang  wajib  mengelaurkan  zakat)  disunnahkan  menyalurkan  zakatnya kepada organisasi pengelola zakat (amil) untuk kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima  zakat  (mustahik).  Mustahik  zakat  dibatasi  kepada  delapan  golongan,  dan  golongan yang  paling  diprioritaskan  adalah  fakir  dan  miskin 3 .  Oleh  karena  itu  Ibadah  zakat  ini mengandung  dua  dimensi  sekaligus,  yaitu  dimensi  vertikal  ( habl  min  Allâh )  dan  dimensi horizontal  ( habl  min  an-nâs )  (Al-Qardawi,  1991).  Secara  vertikal  pemberi  zakat  (muzakki) berusaha  mentaati  perintah  Tuhan  dengan  diringi  keikhlasan  hati  untuk  berbagi  sebagai persembahan  ibadah  kepada-Nya,  dan  membersihkan  jiwanya  dari  sifat  tamak  dan  kikir,  dan secara  horizontal  ini  merupakan  refleksi  rasa  kemanusian  dan  keadilan  kepada  masyarakat, khususnya  kepada  penerima  zakat  (mustahik).  Bagi  muzakki  ibadah  zakat  yang  dikeluarkan akan  meningkatkan  rasa  keimanan,  syukur  serta  sebagai  cara  membersihkan  jiwa  dan  harta, sedangkan bagi  mustahik lewat zakat  yang mereka terima akan membuat kebutuhan pokoknya terpenuhi,  dan  sangat  mungkin  akan  berdampak  kepada  meningkatnya  kesejahteraan  hidup, sehingga terlepaslah status miskin yang selama ini tersemat pada diri mereka.
Dari  sisi  ekonomis-sosiologis  ibadah  zakat  ini  dimaksudkan  agar  yang  kaya  tidak semakin  kaya  dan  yang  miskin  tidak  semakin  miskin,  zakat  mencegah  terjadinya  penumpukan harta  hanya  pada  segelintir  kelompok  (Manan,  1993),  bahkan  harta  zakat  ini  juga  ditargetkan bisa menghapus angka kemiskinan secara permanen, bukan hanya sekedar bantuan tahunan yang seakan ‘menguap’ begitu saja, karena zakat dinilai sebagai salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya (Saefuddin, 1987).
Oleh  karena  itulah  dalam  pendistribusian  zakat,  jika  memakai  pendekatan  ekonomi, bukan hanya harus tepat sasaran tapi lebih dari itu ia didistribuskan untuk dapat dikembangkan agar  mampu  menghidupi  dirinya  selama  satu  tahun  kedepan  dan  bahkan  berlanjut  hingga sepanjang hidupnya (Ridwan dan Mas’ud, 2005) .
Dalam  praktiknya  selama  ini,  zakat  yang  dihimpun  oleh  amil  secara  umum  disalurkan dalam dua bentuk, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif). Hal mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak  membayar  seekor  kambing  muda  yang  dahulu  pernah  dibayarkannya  kepada  Rasulullah  SAW,  pastilah aku perangi”. Umar berkata: “Demi Allah, hal ini tidak lain karena Allah swt telah melapangkan dada Abu Bakar dan baru aku tahu bahwa hal itu adalah benar”. (HR. Bukhari Muslim) (Lihat: Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (t.k: Dar Thuq an-Najah, 1422H), jilid 1, hal. 11, no.1399, dan Muslim, Shahih al-Muslim , (Beirut: Dar Ihya’ at-Turast al-Arabi, t.t), jilid 1, hal. 51, no. 20)
3 Ini sesuai dengan firman Allah swt dalam : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,  orang-orang  miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  mualaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk  (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” . (QS. At-Taubah: 60)
ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Zakat  nomor  23  tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat (Wibisono, 2015).
Zakat  konsumtif  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  mustahik.  Jika  kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka zakat dapat disalurkan secara produktif. Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan,  sedangkan  zakat  produktif  umumnya  disalurkan  dalam  bentuk  modal  usaha.  Dalam banyak  penelitian  terdahulu,  zakat  produktif  terbukti  dapat  mengurangi  kemiskinan  dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan.
Lebih  lanjut  Arif  Mufraini  membagi  empat  kelompok  pendistribusian  zakat:  Pertama, distribusi  bersifat  “konsumtif  tradisional,”  yaitu  zakat  dibagikan  kepada  mustahik  untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat  mal  yang dibagikan kepada para korban  bencana  alam.  Kedua,  distribusi  bersifat  “konsumtif  kreatif.”  yaitu  zakat  yang diwujudkan  dalam  bentuk  lain  dari  barangnya  semula,  seperti  diberikan  dalam  bentuk  alat-alat sekolah  atau  beasiswa.  Ketiga,  distribusi  bersifat  “produktif  tradisional,”  yaitu  zakat  diberikan dalam  bentuk  barang-barang  yang  produktif  seperti  kambing,  sapi,  dan  lain  sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.  Keempat,  distribusi  dalam  bentuk  “produktif  kreatif,”  yaitu  zakat  diwujudkan  dalam bentuk  permodalan  baik  untuk  menambah  modal  pedagang  pengusaha  kecil  ataupun membangun  proyek  sosial  dan  proyek  ekonomis  (Mufraini,  2006).  Zakat  produktif  ini  perlu mendapatkan kepastian hukum agar supaya zakat ini diterima sebagai amal ibadah, untuk itulah penelitian ini dilakukan,  dengan melihat lebih dalam  lagi  bagaimana akhirnya para sarjanawan Islam mediskusikannnya.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  termasuk  pada  jenis  penelitian  kualitatif  melalui  kajian  kepustakaan ( library research ), dengan pendekatan normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  lewat  buku-buku  fikih  klasik  dan kontemporer,  sedangkan  data  sekunder  berupa  buku-buku  pendukung,  literarur,  artikel-artikel baik majalah, jurnal, surat kabar maupun internet.
Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles & Huberman, 1994).
Langkah  analisis  yang  perlu  dilakukan  bertumpu  pada  tiga  komponen  dalam  interaktif

## 182│ Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam
M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai
model,  yakni;  pertama,  reduksi  data  (data  reduction),  yakni  merangkum,  memilih  hal-hal  yang pokok,  memfokusan  pada  hal-hal  yang  penting,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan  transformasi data.  Kedua, penyajian  data (data display), adalah aktivitas menyajikan  sekumpulan informasi dalam  bentuk  teks  naratif  dan  dalam  bentuk  penyajian  lain  yang  mungkin  dapat  digunakan. Ketiga, penyimpulan, penggambaran, dan pembuktian ( conclusion, drawing, and verifying ).

## PEMBAHASAN

## A. Memahami Zakat Produktif
Secara  etimologi,  menurut  pakar  bahasa  Arab  Ibn  Manzhur  (1419:  1849),  kata  zakat berarti  kebaikan  ( as-shalâh ).  Ibn  Faris  menyebutkan  bahwa  arti  dasar  dari  kata  zakat  adalah bertambah  ( az-ziyâdah )  (Faris,  1399  H:  17).  Sedangkan  menurut  Ibn  al-Atsir  kata  zakat  bisa berarti  sebagai  bersih  ( at-thahârah ),  tumbuh  ( an-namâ’ ),  berkah  ( al-barakah )  dan  pujian  ( al- madhu ) (Al-Atsir, t.t: 307). Semua arti bahasa ini dapat diambil sesuai dengan konteks dimana kata ini digunakan, terlebih Al-Quran juga menggunakannya dalam arti yang beragam,  Menurut Al-Qaradhawi,  setidaknya  tidak  kurang  dari  30  kali  Al-Qur’an  menyebut  kata  ini,  28  di antaranya beriringan dengan kata shalat, sebanyak 12 kali diulang sebutannya dengan memakai kata sinonim dengannya, yaitu shadaqah . Dari 30 kata zakat yang disebutkan itu, 8 di antaranya terdapat dalam surat Makkiyyah, dan selebihnya terdapat dalam surat Madaniyyah (Al-Qardawi, 1991).
Secara terminologi,  istilah zakat  ini sudah menjadi  istilah dalam bidang ilmu  fikih,  dan para  ulama  fikih  juga  beragam  dalam  memberikan  definisi  zakat.  Ibn  Abdin,  salah  seorang ulama  dari  madzhab  Hanafi,  memberikan  definisi  bahwa  yang  dimaksud  dengan  zakat  itu adalah  menyerahkan  sebagian  harta  yang  sudah  ditentukan  oleh  syariat  kepada  fakir  dengan mengharap  ridha  Allah  swt  (Abdin,  1423  H:  173).    Menurut  Al-Bashari,  alim  dari  madzhab Maliki,  zakat  adalah  sebagian  harta  yang  diambil  dari  harta  tertentu  jika  sudah  sampai  batas tertentu, pada waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu (Bashari, 1408 H). An- Nawawi dari madzhab Asy-Syafii, mendefinisikan zakat adalah mengambil sebagian dari harta khusus  dengan  cara  yang  khusus  untuk  diberikan  kepada  orang-orang  yang  juga  khusus  (An- Nawawi, t.th: 295). Sedangkan menurut Al-Buhuti, salah seorang ulama dari madzhab Hanbali menjelaskan  bahwa  zakat  adalah  kewajiban  yang  harus  dikeluarkan  dari  harta  tertentu  dan diberikan kepada orang-orang tertentu (Buhuti, 1421 H: 168).
Dari  ragam  definisi  yang  ada  sebenarnya  satu  dengan  yang  lainnya  saling  menjelaskan
yang pada intinya bahwa zakat  itu adalah kewajiban untuk  mengeluarkan sebagian harta  yang dimiliki  oleh  seseorang  untuk  diberikan  kepada  orang-orang  tertentu  sebagai  peneriam  zakat (mustahik) dengan syarat dan ketentuan yang tertentu.
Lebih lanjut yang dimakud dengan kata produktif dalam penelitian ini adalah lawan dari kata  konsumtif,  istilah  ini  lazim  muncul  dalam  pembahasan  distribusi  zakat.  Secara  konsep dasar  pendistribusian  harta  zakat  itu  mengikut  kaidah  umum  yang  termaktub  dalam  QS.  At- Taubah: 60, bahwa harta zakat itu diperuntukkan hanya kepada 8 golongan ( ashnâf ): (1) Fakir (2)  Miskin  (3)  Amil  zakat  (4)  Muallaf  (orang  yang  baru  masuk  Islam)  (5)  Budak  yang  ingin merdeka (6) Orang yang mempunyai hutang untuk kebutuhan pokok (6)  (7) Fi sabilillah (orang yang  berjuangan  di  jalan  Allah)  dan  (8)  Ibn  Sabil,  yaitu  mereka  yang  kehabisan  bekal  dalam perjalanan. Tidak ada penjelasan tambahan yang detail dari Al-Quran tentang bagaimana bentuk pendistribusiannya. Selama ini harta zakat banyak didistribusikan kepada para mustahik secara langsung baik  dalam bentuk  uang tunai  (cash)  maupun barang, pola ini dikenal  dengan istilah konsumtif.
Hal  ini  dilakukan  agar  mereka  (mustahik)  dapat  segera  menggunakannya  dalam berbelanja untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, cara semacam ini dinilai kurang efektif dalam  mengatasi  problem  kemiskinan  yang  mereka  hadapi.  Sebab  sesudah  pemberian  harta zakat  habis,  mereka  kembali  hidup  susah,  morat  -marit  berhutang  guna  memenuhi  kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, cara  efektif dalam mengentaskan problem  kemiskinan  yang melilit hidup  mereka  melalui  pengelolaan  zakat  produktif  sehingga  bisa  membantu  dan  bahkan mengangkat perekonomiannya dalam waktu panjang. Bisa saja melalui zakat produktif mampu mengubah nasib mereka yang dahulu berposisi sebagai mustahik terangkat menjadi muzakki.
Pendistribusian  zakat  secara  produktif  ini  umumnya  terbagi  kepada  dua  bentuk  yaitu: Pertama,  zakat  diserahkan  langsung  kepada  mustahik  untuk  dikembangkan,  pendistribusian seperti  ini  disebut  juga  dengan  pendistribusian  zakat  secara  produktif  non  investasi,  Arif Mufraini  menyebutkannya  dengan  istilah  produktif  tradisional  (Mufraini,  2006:  147). Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu: (1) Zakat yang diberikan berupa uang  tunai  yang  dijadikan  sebagai  modal  usaha,  dengan  jumlah  nominal  yang  disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut. (2) Zakat yang diberikan berupa barang-barang  yang bisa berkembangbiak atau alat  utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.
Kedua,  pendistribusian  zakat  dalam  bentuk  investasi,  yaitu  zakat  tidak  langsung diserahkan  kepada  mustahik,  dengan  kata  lain,  Arif  Mufraini  mengistilahkannya  dengan

## 184│ Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam
M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai
produktif  kreatif  (Mufraini,  2006).  Pendistribusian  semacam  ini  juga  terdiri  dari  dua  model, yaitu:  (1)  Memberikan  modal  usaha  kepada  mustahik  dengan  cara  bergiliran  yang  digulirkan kepada  semua  mustahik.  (2)  Membangun  proyek  sosial  maupun  proyek  ekonomis,  seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.
Pendistribusian  zakat  secara  produktif  dalam  bentuk  investasi  khususnya  dalam  bentuk pemberian  modal  adalah  modal  diberikan  secara  bergiliran  yang  digulirkan  kepada  semua mustahik.  Status  modal  tersebut  bukanlah  milik  individu  melainkan  milik  bersama  para mustahik,  dan  juga  bukan  milik  amil  atau  lembaga.  Sistem  pendistribusian  seperti  ini  lebih sering dipraktekkan melalui akad qard al-hasan , mudharabah dan murabahah .

## B. Zakat Produktif Dalam Tijauan Hukum Islam
Secara  garis  besar  pola  zakat  produktif  itu  dapat  disimpulkan  kedalam  dua  bentuk:  (1) Harta zakat langsung diserahkan kepada mustahik dan menjadi milik mustahik, untuk seterusnya mereka  sendiri  yang  mengembangkannya  kedalam  berbagai  bentuk,  baik  dijadiakn  sebagai modal  usaha,  atau  dijadikan  berupa  alat  utama  kerja.  (2)  Harta  zakat  tidak  diberikan  secara langsung kepada mustahik, namun oleh amil diberikan berupa modal usaha dalam bentuk hutang atau bagi hasil ( mudharabah ).
Tentu  saja  pola  yang  pertama  tidak  ada  perdebatan  diantara  para  sarjawan  muslim tentang kebolehannya, karena harta zakat itu sudah berpindah kepemilikan dari muzakki kepada mustahik,  dan  oleh  karenanya  mustahik  berhak  untuk  mengelola  harta  zakat  itu,  baik  untuk dihabiskan  dengan  dibelanjakan  kebutuhan  pokok  seperti  makan,  minum,  kesehatan,  dst,  atau dijadikan  sebagai  modal  usaha.  Bahkan  ketika  sistem  perbudakan  masih  ada,  justru pendistribusian  zakat  kepada  seorang  budak  yang  ingin  merdeka  ( ar-riqâb )  dinilai  baik,  dan akan lebih baik lagi ketika seorang budak ini mengembangkan harta zakat yang diperoleh dalam bentuk perdangan atau yang lainnya, agar memperoleh keuntungan yang bisa menambah jumlah harta untuk syarat bisa terbebas dari status budaknya (An-Nawawi, t.t: 206).
Sedangkan  untuk  pola  kedua  dari  zakat  produktif,  dimana  harta  zakat  tidak  diberikan secara langsung kepada mustahik, namun oleh amil diberikan berupa modal usaha dalam bentuk hutang  atau  bagi  hasil  ( mudharabah ),  atau murabahah, maka  disinilah  letak  pro  dan  kontra diantara para sarjawan muslim, utamanya jika dilihat dari perspektif hukum Islam.
Mayoritas  ulama  menilai  bahwa  zakat  produktif  dalam  bentuk  modal  usaha,  investasi, dst, diperbolehkan secara hukum Islam, setidaknya ini adalah pendapat dari Mushtafa az-Zarqa, Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Utsman Syabir, Abdurrahman al-Hifzhawi, Abd al-Fattah Abu
al-Ghuddah, Abd al-Aziz al-Khayyath, Muhammad al-Faruq an-Nabhan, Muhammad Shalih al- Farfur,  dll  (Al-Hifzhawi,  t.t:  511).  Bahkan  beberapa  para  ulama  klasik  juga  didapati  pernah berbicara  tentang  zakat  produktif  ini  yang  justru  menilai  boleh  untuk  dilakukan,  sebut  saja semisal Imam An-Nawawi 4 dan Imam Ar-Ramli 5 dari madzhab Asy-Syafi’i.
Kebolehan  zakat  produktif  ini  setidaknya  dilandasi  beberapa  dalil,  baik  dari  hadits Rasulullah  saw,  perilaku  sahabat  ( atsar ),  analogi  ( qiyas ),  dan  maslahat.  Dalam  riwayat  Imam Bukhari, pernah ada sekelompok muallaf yang datang kepada Rasulullah saw dari suku ‘ukl atau urainah ke  Madinah,  mereka  mengadukan  tentang  ketidakcocokan  mereka  dengan  iklim Madinah, sehingga sering sakit-sakitan, dan mereka juga bukan petani yang umumnya penduduk Madinah  adalah  petani,  akhirnya  Rasulullah  saw  mengarahkan  mereka  untuk  mendatangi tempat pemeliharaan unta guna mendapatkan bantuan air susu dan air kencing unta (untuk obat), setelah  semuanya  mendapatkan  bantuan,  terjadilah  penghianatan,  dimana  mereka  membunuh pekerja  yang  mengembalakan  unta  dan  tidak  hanya  itu  mereka  juga  membawa  pergi  unta-unta tersebut,  tapi  akhirnya  penghianatan  itu  berakhir  tragis,  mereka  dihukum  dengan  berat  (Al- Bukhari, 1422 H: 56).
Hadits  ini  juga  hadits-hadits  lain  yang  semisalnya  memberiakn  informasi  kepada  kita bahwa harta zakat yang ada di zaman Rasulullah saw itu disimpan disebuah tempat, baik untuk dijaga,  atau  dikembangkan  dengan  lewat  perahan  air  susu  atau  dikembang-biakkan  dengan lahirnya anak-anak unta baru. Jadi secara historis, praktik zakat produktif ini sudah ada di zaman nabi, walaupun bentuknya masih sangat alami, belum termenej seperti sekarang ini.
Lebih  lanjut  Abu  Daud  juga  meriwayatkan  cerita  tentang  seorang  fakir  miskin  yang datang menemui Rasulullah saw untuk meminta (bantuan), orang ini di rumahnya hanya ada dua benda  berharga,  yaitu  kain  dan  cangkir/gelas  untuk  mereka  minum,  lalu  dua  barang  ini  oleh Rasulullah  saw  dilelang,  setelah  mendapat  harga  yang  cukup  tinggi,  akhirnya  Rasulullah  saw menjual  kedua  barang  tersebut  dan  memberikannya  kepada  si  fakir  untuk  dibelikan  makanan serta sisanya untuk dikembangkan dalam bentuk menjual kayu bakar (Daud, t.t: 120).
Khalid Abd ar-Razzaq menilai bahwa Rasulullah saw tidak langsung memberikan solusi
4 An-Nawawi  menjelaskan  jika  jika  dia  adalah  seorang  pekerja  maka  dia  diberiakn  zakat  agar  dapat dipergunakan untuk membeli semua keperluan pekerjaannya ataupun untuk membeli alat-alatnya, sehingga dengan bantuan  harta  zakat  ia  mendapatkan  keuntungan  yang  mencukupi  kebutuhan  hidupnya,  Besaran  bantuan  zakat tidaklah seragam sesuai dengan profesi, daerah, zaman dan orang yang menerimanya. (An-Nawawi, Al-Majmu’…, jilid 6, hal. 176 5 Ar-Ramli  menjelaskan  jika  mustahik  adalah  orang  yang  tidak  cakap  untuk  bekerja  maka  baginya diberikan  kecukupan  untuk  hidup  selama  satu  tahu,  karena  kebutuhan  satu  tahun  berikutnya  akan  diberikan  dari jatah  zakat  tahun  berikutnya  lagi,  sedangkan  bagi  mereka  yang  cakap  bekerja  maka  bisa  diberikan  alat  untuk bekerja atau  modal  usaha. (Ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila syarh al-Minhaj, (Beirut:  Dar al-Fikr, 1984), jilid 6, hal. 161-162.

## 186│ Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam
M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai
temporer,  walaupun  sebenarnya  sangat  bisa,  namun  Rasulullah  saw  justru  meberikan  edukasi tentang pengembangan modal usaha dari harta yang sangat sedikit itu (Ar-Razzaq, t.t: 542), agar bisa  menjadi  solusi  permanen  jangka  panjang,  ini  membuktikan  bahwa  pengembangan  harta milik fakir miskin boleh dilakukan, walaupun bersamaan dengan kebutuhan  dasar mereka yang belum terpenuhi secara total (Al-Qardhawi, 1991: 566).
Dari sisi praktik yang pernah dilakukan oleh para sahabat nabi ( atsar ). Praktik ini pernah dilakukan oleh Umar ibn Khatthab ra, sang revolusiner hukum islam itu kerapkali menyerahkan zakat  pada  fakir  dan  miskin  bukan  hanya  sebatas  untuk  membeli  sesuap  nasi,  melainkan  ia memberikan  sejumlah  uang,  unta  dan  semacamnya  bagi  mereka  untuk  dipergunakan  secara produktif sehingga bisa memenuhi kebutuhan diri beserta keluarganya dalam waktu panjang. Ia mengatakan: “Jika  kamu  memberi,  cukupkanlah  mereka”, bahkan  pernah  mengatakan  kepada petugas  zakat: “Berikanlah  mereka  (para  mustahik)  zakat  secara  berulang-ulang,  meskipun salah  seorang  diantaranya  telah  mendapat  sebanyak  seratus  ekor  unta” (Al-Qardhawi,  1991: 567).
Mengenai zakat produktif secara tidak langsung ini juga bisa dianalogikan (diqiyaskan) dengan  zakat  yang  dikembangkan  oleh  mustahik  setelah  harta  zakat  mereka  miliki,  karena sesungguhnya  pengembangan  harta  zakat  baik  yang  langsung  dilakukan  oleh  mustahik  itu sendiri  maupun  yang  dikelola  oleh  pemerintah  dan  lembaga  amil  zakat  lainnya  mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk kesejahateraan mustahik itu sendiri (Syabir, t.th: 17). Hal  senada  juga  bisa  dianalogikan  dengan  bolehnya  pengembangan  harta  anak  yatim  yang sedang  dalam  asuhan,  hal  ini  mendapat  legalitas  formil  dari  nabi  sendiri,  asalkan  dilakukan dengan cara-cara benar dan profesional.
Ditinjau  dari  sisi  maslahat  jelas  sekali  bahwa  zakat  produktif  ini  memberikan  maslahat yang  besar  dalam  rangka  menaikkan  taraf  hidup  fakir  dan  msikin,  pendirian  pabrik  penghasil barang-barang pertanian, mendirikan pusat perdagangan atau proyek lainnya bisa menjadi solusi bagi  orang  fakir  miskin  yang  menganggur,  saham  yang  dialokasikan  ke  sentral  usaha  itu kesemuanya  akan  menjadi  sumber  penghasilan  tetap  bagi  mustahik  untuk  kehidupan  mereka selanjutnya.
Pendistribusian  zakat  semacam  ini  akan  sangat  membantu  pemerintah  dalam mengentaskan  kemiskinan,  mempersempit  kesenjangan  antara  yang  kaya  dengan  yang  miskin, dan  mengurangi  jumlah  pengangguran  karena  terciptanya  lapangan  kerja  yang  baru.  Maka  di sini  jelas  terlihat  bahwa  zakat  itu  benar-benar  mempunyai  dampak  rambatan  yang  luas  karena menyentuh semua aspek kehidupan (Doa, 2005: 20). Pendistribusian dalam format produktif ini
juga  bisa  menjadi  solusi  terlepasnya  para  usaha  kecil  dan  petani  dari  cengkraman  rentenir  dan hutang berbunga (riba) yang sangat meyengsarakan (Aziz, 2000: 160).
Tentu  saja  apa  yang  dikemukakan  oleh  sarjawan  muslim  tentang  kebolehan  zakat produktif  di  atas  tidak  lepas  dari  kritikan  oleh  sebagian  sarjanawan  muslim  lainnya.  Kritik mereka  terutama  pada  dua  hal  yang  paling  mendasar:  (1)  Ketidakjelasan  status  kepemilikan zakat  produktif,  dan  (2)  Zakat  produktif  itu  sangat  mungkin  sekali  merugi  dan  bahkan  hilang begitu  saja.    Atas  dua  hal  mendasar  inilah  akhirya  muncul  pendapat  yang  tidak  membolehkan zakat  produktif,  ini  seperti  pendapatnya  Abdullah  Ulwan,  Zaki  Syaqrah,  Syeikh  Adam  Syeikh Abdullah Ali, Syeikh Taqiy Utsmani, dll (Al-Hifzhawi, t.t: 40).
Berkaitan  dengan  ketidakjelasan  status  kepemilikan  harta  zakat  produktif  itu  memang harus  diurai  terlebih  dahulu,  bahwa  memang  benar  mayoritas  ulama  menilai,  seharusnya  harta zakat  itu  dipindahkan  kepemilikannya  terlebih  dahulu  kepada  fakir  dan  miskin  ( tamlik  ain ) secara  individu  ( fardi )  (Kasani,  1986)  baru  kemudian  dikembangkan  ke  dalam  ranah  usaha (dijadikan  harta  produktif),  walaupun  dalam  praktiknya  perpindahan  yang  dimaksud  dilakukan di atas kertas, barulah selanjutnya pihak pengelola melakukan pengembangan harta zakat setalah diketahui dan mendapat izin dari pemilik harta, ini konsekwensi dari QS. At-Taubah: 60, bahwa harta zakat tersebut menjadi milik para mustahik yang jumlahnya 8 golongan ( ashnaf ). Namun, Imam  Asy-Syaukani  justru  memandang  bahwa  pendistribusian  zakat  tidak  mengenal  syarat tamlik  (kepemilikian)  (Asy-Syaukani,  t.t:  75),  artinya  amil  berhak  berinovasi  untuk medistribusikannnya  dalam  hal  apa  saja  tanpa  harus  diketahui  terlebih  dahulu  oleh  para mustahik.
Pendapat  Asy-Syaukani  ini  tentunya  bisa  dipertimbangkan  untuk  diambil,  sebagai alternatif,  atau  jikapun  masih  ragu  maka  kepemilikan  yang  dimaksud  bisa  dalam  bentuk kepemilikan secara kelompok ( tamlik jama’i ) (Al-Ani, t.t: 550), sehingga harta zakat yang sudah disiapkan untuk dijadikan sebagai zakat produktif sudah ada pemiliknya secara kelompok, yang manfaatnya akan kembali kepada mereka yang berada dalam satu kelompok tersesebut.
Adapun  kekhawatiran  bahwa  zakat  produktif  itu  bisa  mengalami  kerugian  sehingga akibatnya justru menyusahkan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat, ini dapat dijawab bahwa pengelolaan zakat produktif ini memang wajib dikelola oleh orang-orang yang professional, dan sudah melalui perhitugan yang matang, sehingga walaupun masih ada kemungkinan merugi, tapi itu kemungkinaan yang kecil.
Untuk menajawab krtikan diatas, dalam konteks keindonesiaan, Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Hal

## 188│ Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam

## M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai
itu tertuang dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk istithmār (investasi). Dalam fatwa itu disebut beberapa syarat penggunaan zakat untuk modal usaha:
1. Zakat  harus  disalurkan  pada  usaha  yang  dibenarkan  oleh  syariah  dan  peraturan  yang berlaku ( al-ṭuruq al-mashru’ah ).
2. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
3. Usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
4. Usaha  tersebut  harus  dijalankan  oleh  institusi/lembaga  yang  profesional  dan  dapat dipercaya (amanah).
5. Modal  usaha  tersebut  harus  mendapat  jaminan  dari  pemerintah  dan  pemerintah  harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
6. Tidak  boleh  ada  kaum  dhuafa  (fakir  miskin)  yang  kelaparan  atau  membutuhkan  biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
7. Penggunaan  dana  zakat  untuk  modal  usaha  yang  di-ta’khir-kan  karena  diinvestasikan harus dibatasi waktunya (Dokumen Fatwa MUI, 2020).

## KESIMPULAN
Pendistribusian  zakat  secara  produktif  adalah  zakat  yang  disalurkan  kepada  mustahik untuk  dikelola  dan  dikembangkan  melalui  perilaku-perilaku  bisnis  di  mana  harta  tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Metode distribusinya terdiri  dari  dua  bentuk:  Pertama,  pendistribusian  zakat  secara  produktif  dalam  bentuk  non investasi,  yaitu:  zakat  yang  diserahkan  langsung  kepada  mustahik  untuk  dikembangkan, sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, yaitu: zakat yang tidak langsung diserahkan kepada mustahik.
Pendistribusian  zakat  secara  produktif  dibolehkan  menurut  mayoritas  ulama  dengan maksud  untuk  meningkatkan  kehidupan  ekonomi  para  mustahik.  Namun,  ada  persyaratan penting  seperti  yang  diajukan  oleh  MUI:  Zakat  harus  disalurkan  pada  usaha  yang  dibenarkan oleh  syariah  dan  peraturan  yang  berlaku  ( al-ṭuruq  al-mashru’ah ),  diinvestasikan  pada  bidang- bidang  usaha  yang  diyakini  akan  memberikan  keuntungan  atas  dasar  studi  kelayakan,  usaha tersebut  harus  dibina  dan  diawasi  oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  kompetensi,  usaha  tersebut harus  dijalankan  oleh  institusi/lembaga  yang  profesional  dan  dapat  dipercaya  (amanah),  modal usaha  tersebut  harus  mendapat  jaminan  dari  pemerintah  dan  pemerintah  harus  menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit, tidak boleh ada kaum dhuafa (fakir miskin) yang kelaparan
atau  membutuhkan  biaya  yang  tidak  bisa  ditunda  pada  saat  harta  zakat  itu  diinvestasikan, penggunaan  dana  zakat  untuk  modal  usaha  yang  di-ta’khir-kan  karena  diinvestasikan  harus dibatasi waktunya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd  ar-Razzaq  al-Ani,  Khalid, Masharif  az-Zakah  wa  Tamlikuha  fi  Dhau’  al-Quran  wa  as- Sunnah.
Abdin, Ibn, Radd al-Mukhtar, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1423 H)
Abdul Manan, Muhammad Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993)
Ad-Dasuqi, Hasyiah ad-Dasuqi ‘ala as-Syarh al-Kabir, (t.k: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.t) Al-Atsir, Ibn, an-Nihayah fi Gharib al-Hadits, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-arabiy, t.t)
Al-Bashari, at-Tafri’, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1408 H)
Al-Buhuti, Syarh Muntaha al-Iradat, (Saudi Arabiyah: Dar ar-Risalah, 1421 H)
Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (t.k: Dar Thuq an-Najah, 1422H)
Al-Hifzhawi, Ahkam Istitsmar az-Zakah wa Tathbiqatuh,
Al-Kasani, Bada’i’ as-Shana’I’ fi Tartib asy-Syara’i’, (t.k: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986) al-Mundzir, Ibn, al-Ijma’ , (t.t: Dar al-Muslim, 2004) al-Qarḍawi, Yusuf, Fiqh az-Zakāh ; Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmihā wa Falsafatihā fī Zaw’ al- Qur’ān wa al-Sunnah , (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1991)
An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, (Jedah: Maktabah al-Irsyad, t.t)
Ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila syarh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984)
Asy-Syaukani, as-Sail al-Jarrar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t)
Azis, Amin, Nilai-nilai Pengembangan Perekonomian Islam dan Perbankan , dalam Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah , ed. Baihaqi dkk. (Jakarta: PINBUK, 2000) B., Miles, Matthew dan Michael Huberman, (1994), Qualitative Data Analysis : A Sourccebook of New Methods , (London: Sage Publication, t.t)
Daud, Abu, Sunan Abi Daud, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.t)
Djamal Doa, H.M, Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara (Jakarta: Nuansa Madani, 2005) Dokumen Fata MUI, www.mui.or.id , diakses tanggal 3 juni 2020, pukul 10.41 wib.
Faris, Faris, Maqayis al-Lughah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H)
M.  Saefuddin,  Ahmad, Ekonomi  dan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Islam (Jakarta:  CV. Rajawali, 1987)
Manzhur, Ibn, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabiy, 1419 H)
Mufraini,  Arif, Akuntansi  dan  Manajemen  Zakat:  Mengomunikasikan  Kesadaran  dan

## 190│ Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam
M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai
Membangun Jaringan, cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
Muslim, Shahih al-Muslim , (Beirut: Dar Ihya’ at-Turast al-Arabi, t.t)
Ridwan  dan  Mas’ud, Zakat  dan  Kemiskinan  Instrumen  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat (Yogyakarta: UII Press, 2005)
Utsman  Syabir,  Muhammad, Istitsmar  Amwal  az-zakah;  Ru’yah  Fiqhiyyah  Mu’ashirah, dalam Abhats Fiqhiyyah fi Qadhaya az-Zakah al-Mu’ashirah, (Lubnan: Dar an-Nafais, t.t) Y.,  Wibisono, Mengelola  Zakat  Indonesia:  Diskursus  Pengelolaan  Zakat  Nasional  dari  Rezim UU  No  38  tahun  1999  ke  Rezim  UU  No  23  tahun  2011 .  Jakarta  (ID):  Prenada  Media, 2015.