## INVESTASI SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: OPTIMASI PERAN SUKUK SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
Reza Henning Wijaya * *
1 Program Studi Akuntansi, Universitas Tidari, rezawijaya102@gmail.com

## ABSTRACT
Massive movement of sharia things in the world, it given impact to all of countries, no exception Indonesia. This descriptive research aims to depict sharia investement especially sukuk able to contribute  in national  economy  development. This research method is  qualitative with library research. Sukuk able to cover deficit Indonesia APBN to support infrastructure developing, built labor insentive, and developing region potency. But Indonesia still needs some regulations and policies to optimize role of sukuk in national economy development itself.

## Keywords: Sukuk, National Economy Development, APBN .

## ABSTRAK
Mas ifnya  pergerakan  syariah  di  duni a,  memberikan  pengaruh  kepada  semua  negara  tidak terkecuali Indonesia. penelitian deskritif ini bertujuan un tuk menggambarkan investasi syar iah khususnya sukuk mampu untuk berkonstribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  library  research.  Sukuk  mampu  untuk  menahan defisit APBN Indonesia untuk mendukung pembangunan infrastruktur, sektor padat karya, dan mengembangkan potensi daerah. Namun Indonesia masih membutuhkan beberapa regulasi dan kebijakan untuk mengoptimalkan peran sukuk dalam pembangunan ekonomi.
Kata Kunci: Sukuk, Pembangunan Ekonomi Nasional, APBN

## PENDAHULUAN
Sukuk  merupakan  salah  satu  instrumen  investasi  syariah  yang  memiliki  potensi  agar dikembangkan  sebagai  pendorong  pembangunan  ekonomi  nasional.  Indonesia  merupakan negara  dengan  umat  muslim  terbesar  di  dunia  berdasarkan  data  dari  religious  future  (2019)
* *Penulis Korespondensi
penduduk muslim di Indonesia akan mencapai 229,62 juta jiwa di tahun 2020. Senada dengan potensi tersebut maka pengembangan instrumen kuangan syariah di Indonesia memiliki prospek yang  cerah  salah  satunya  sukuk.  Menurut  Beik  (2011)  secara  sederhana  sukuk  atau  obligasi syariah  diartikan  sebagai  surat  berharga  jangka  panjang  yang  dikeluarkan  emiten,  yang mewajibkan emiten membagikan hasil berupa margin kepada pemegang. Akad-akad pada sukuk ada  yang  berbasis  bagihasil  seperti  musyarakah  dan  mudharabah,  berbasis  jual  beli  seperti istishna, salam, dan murabahah, sampai sewa menyewa seperti ijarah. Oleh karena itu hal-hal tersebutlah  yang  membuat  sukuk  berbeda  dengan  obligasi  konvensional  yang  berbasis  pada bunga sebagai marjinnya.
Merujuk  pada  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menunjukan  bahwa  pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih menunjukan kurva berbentuk huruf W, yang mengartikan bahwa Indonesia belum stabil dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Saat ini, Indonesia dan semua negara di dunia menghadapi resiko resesi yang mengancam berbagai sektor di dalamnya yang diakibatkan  adanya  pandemi  covid-19.  Adanya  pandemi  covid-19,  dapat  berakibat  pada defisitnya APBN maka peningkatan sektor rill diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar salah satunya dengan instrumen syariah yang berprinsip dengan bagi hasil. Menurut Beik (2011) peran sukuk negara dalam pembangunan adalah sebagai alat meringankan defisit APBN yang mampu  digunakan  pada  pembangunan  sektor  rill.  Hastuti  (2017)  sukuk  retail  dapat  menjadi pionir  dalam  hal  investasi  syariah  khsusnya  di  bidang  sukuk  seperti  Malaysia.  Masifnya perkembangan  instrumen  syariah  di  Indonesia  seharusnya  konsep  keuangan  syariah  yang diterima di Indonesia dapat membuat sukuk mengalami perkembangan yang pesat.
Pengembangan  sukuk  di  Indonesia  dapat  mendorong  pemerintah  dalam  meghadapi beberapa  resiko  yang  berkenaan  dengan  likuiditas  (Hastuti,  2017).  Maka  dibutuhkan pengelolaan instrumen syariah di Indonesia agar dapat meminimalkan resiko tersebut. Menurut Latifah (2020) penerbitan SBSN saat ini telah menjadikannya sebagai instrumen pembiayaan utama,  selain  instrumen  pembiayaan  sebelumnya  yakni  Surat  Utang  Negara  dan  pinjaman langsung.  Oleh  karena  itu  meskipun  SBSN  merupakan  instrimen  baru  dalam  pembayaran obligasi (sukuk) dengan demikian, SBSN telah menunjukan kemampuannya dalam  membiayai defisit anggaran pemerintah.
Berkaca pada krisis keuangan atau moneter (Krismon) 1998 yang memberikan pengaruh signifikan  dan  masih  terasa  hingga  saat  ini  efeknya  seperti  tingginya  nilai  suku  bunga  dan
rendahnya nilai tukar rupiah. Hal ini salah satunya dikarenakan lemahnya pembangunan sektor rill dan hanya berpacu terhadap satu mata uang yakni US Dollar. Merujuk pada (Ramadayanti et  al,  2017)  dengan  judul  Peran  Sukuk  Negara  dalam  Pembiayaan  Inrastruktur,  menunjukan sektor  konvensional  cenderung  bermain  pada  sektor  finasial  dibandingkan  sektor  rill  yang menybabkan  transaksi  spekulatif  berdasarkan  nilai  suku  bunga.  Pada  hasil  penelitian Ramadayanti  et  al  (2017)  di  tahun  2017  terdapat  enam  sasaran  infrastruktut  dikembangkan antara lain: (1) Pembangunan jalan sepanjang 836 KM, (2) Pembangunan jembatan sepanjang 10.198  M,  (3)  Pembangunan  13  Bandara  baru  dan  lanjutan,  (4)  Pembangunan  dan pengembangan  fasilitas  pelabuhan,  (5)  Pembangunan  jalur  kereta  api  tahap  I  dan  lanjutan sepanjang 710 KM spoor, dan (6) Pembangunan terminal penumpang lanjutan di 3 lokasi maka peningkatan  pembiayaan  infrastruktur  berbasis  sukuk  mengalami  peningkatan  dan  telah menunjukan sukuk menjadi instrumen penting dalam pembangunan sektor rill.
Konvergensi  pengembangan  sukuk  di  Indonesia  secara  bottom-up  dan  top-down bertujuan  untuk  menyelaraskan  program-program  pemerintah  dan  masyarakat  dalam pembangunan ekonomi. Merujuk pada pernyataan Dirjen Pembiayaan Infrastuktur PUPR, Eko D.  Heripoerwanto  (2020)  dalam  Kusuma  (2020)  Indonesia  membutuhkan  kolaborasi pembiayaan untuk mengejar gap infrastruktur di Indonesia karenanya infrastruktur merupakan bagian penting kebutuhan masyarakat dalam peningkatan nilai konsumsi, akses lapangan kerja, kemakmuran nyata, dan stabilitas makro ekonomi. Namun demikian pembangunan infrastruktur di Indonesia masih mengalami ketertinggalan dengan negara-negara asia lainnya, merujuk pada standar World  Economy  Forum (WEF)  standar  pada  negara  maju  berkisar  pada  angka  70%, sedangkan Indonesia masih berada di angka 43% terhadap Produk Domestrik Bruto (PDB). Saat ini,  secara  proporsi  APBN  Indonesia  hanya  memenuhi  30%  dari  pendanaan  sehingga membutuhkan 70% alternatif lain (Heripoerwanto, 2020) dalam Kusuma (2020).
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  mengenai  investasi  syariah  yang  ditulis  oleh Peristiwo (2016) kehalalan terhadap imbal hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi syariah akan menambah keyakinan investor untuk berinvestasi pada pasar  modal syariah. Anik dan Prastiwi  (2017)  perkembangan  sukuk  saat  ini  harus  dapat  dimasifkan  sebagai  upaya peningkatan market  share  sukuk dengan  membuat  beberapa  strategi  dalam  hal  edukasi, komunikasi,  pemasaran,  dan  pengembangan  untuk  mengakomodir  percepatan  dan pertumbuhan  obligasi  syariah/  sukuk.  Kebermanfaatan  sukuk  dapat  mendorong
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 6. No. 1. Mei 2021 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2414
perkembangan  pasar  keuangan  syariah  untuk  menciptakan branchmark di  pasar  keuangan syariah  dan  disversifikasi  basis  investor  dalam  mengembangkan  instrumen  investasi  dan memanfaatkan  dana-dana  yang  belum  terjaring  oleh  sistem  konvensional  (Latifa,  2020). Fadlan (2010) perencanaan ini harus menetapkan struktur yang diperlukan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan mengurangi ketidak seimbangan antara mikro dan makro ekonomi.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian. Penelitian  ini  berfokus  pada  peran  sukuk  dalam  pembangunan  ekonommi  berkelanjutan  di Indonesia.  Maka  adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahi  lebih  dalam bagaimana perkembangan sukuk sebagai instrumen investasi syariah serta peranannya pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia.

## LITERATUR REVIEW

## Sukuk
Secara konsep, keuangan syariah di Indonesia sudah diterima dan dikembangkan yang mencakup  perkembangan  sukuk.  Sukuk  merupakan  investasi  syariah  yang  halal  dan  terbeas dari adanya praktik MAGHRIB (maysir, gharar, dan riba sesuai dengan firman Allah dalam Al- Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Maidah ayat 1:
“Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melaikan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan mereka demikian adalah disebebkan mereka berkata berpendapat,, sesungguhnya jual beli itu  sama  dengan  riba.  Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan riba.  Orang-orang  yang  telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dab urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba. Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275).
“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu....” (Q.S Al-Maidah: 1)
Sebagai  salah  satu  instrumen  investasi  syariah,  sukuk  berasal  dari  bahasa  arab  yang berarti sak (tunggal)  dan  sukuk  (jamak)  yang  memiliki  pengartian  serupa  dengan  sertifikat. Menurut  Hastuti  (2017)  sukuk  diartikan  sertifikat  aset  yang  dapat  digunakannn  untuk membiayai suatu pembangunan. Secara praktis sukuk didefinisikan bukti kepemilikan karena pada  masa  itu  sukuk  dipergunakan  para  pedagang  sebagai  dokumen  yang  menunjukan
kewajiban keuangan yang ada karena aktivitas muamalah dan komersial lainnya (Beik, 2011). Berdasarkan Standar Syariah the Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Intitution (AAOIFI)  N0.17  tentang  sukuk  investasi,  sukuk  didefinisikan  sebagai  sertifikat bernilai yang sama juga merupakan bukti atas kepemilikan yang tidak terbagi terhadap suatu aset baik hak manfaat serta jasa-jasa, atau kepemilikan proyek investasi tertentu.
Fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN) MUI Nomor: 32/ DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi  syariah  menjelaskan  sukuk  adalah  suatu  surat  berharga  jangka  panjang  berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Sukuk mewajibkan para  emiten  untuk  membayar  pendapatan  kepada  pemegang  obligasi  berupa  bagi  hasil  serta membayarkan  kembali  dana  obligasi  pada  saat  jatuh  tempo.  Dasar  hukum  penerbitan  sukuk adalah UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, dan Peraturan Kemenkeu Nomor 19 Tahun 2015 tentang penerbitan dan penjualan sukuk yang sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 110 Tahun 2016 sukuk tabungan menggunakan akad wakalah yakni investment agency sukuk.
Pada perkembangannya sukuk terus menunjukan perannya dalam mendorong ekonomi umat, sejak dirilis pertamakali pada tahun 1990 jumlah sukuk secara global telah mencapai pada angka USD 199,18  Miliyar. Terlebih pada tahun 2009 sukuk mengalami peningkatan secara signifikan  yang  menjadikannya  tren  syariah.  Hal  ini  dipengaruhi  karena  sukuk  memiliki  sisi konektivitas dengan sektor rill yang secara otomatis sukuk memiliki direct link dengan akad- akad  keuangan  syariah  lainnya,  perbedaannya  dengan  sukuk  konvensional  ialah  sukuk konvensional belum tentu memiliki keterbuhungan dengan sektor rill tersebut (Beik, 2011).

## Pembangunan Ekonomi Nasional
Al-Buraey (1986) dalam Fadlan (2010) memandang pembangunan dalam dimensi Islam dengan delapan cara perubahan yaitu terencana, indoktrinasi, koersif, teknokratis, interaksional, sosialisasi,  emulatif,  dan  alamiah.  Fadlan  (2010)  di  Indonesia,  yang  paling  tepat  ialah aspek perubahan terencana sebab kekuatan ekonomi Indonesia dewasa ini masih didukung oleh sistem konvensional.  Konsep  pembangunan  dalam  Islam  menurut  beberapa  literatur  merujuk  pada produktivitas ekonomi secara keseluruhan yang diikuti kesejahteraan masyarakatnya. Ahmed (1976)  Islam  sangat  memperhatikan  masalah  pembangunan  ekonomi  negara  dan  tetap menempatkannya pada persoalan paling penting karena berkaitan pembangunan umat. Maka fungsi Islam ialah membimbing manusia pada jalur yang tepat.
Kaitannya  dengan  sukuk,  Latifa  (2017)  pemerintah  memiliki  tujuan  atas  penerbitan sukuk negara ialah dalam hal pembiayaan APBN, SBSN dapat dijadikan pembiayaan negara dalam APBN yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Menurut Beik (2011) dan Ashari dan Saptana (2005) hal tersebut berkaitan dengan sektor padat karya untuk mengoptimalkan orientasi  daerah,  pembangunan  infrastruktur  seperti  transportasi,  telekomunikasi,  dan  lain sebagainya. Mengingat ketertinggalan infrastruktur di Indonesia, secara ekonomi menciptakan multiplayer  effect yang  dapat  dihasilkan  secara  inklusif.  Definisi  pembangunan  inklusif menurut International  Disability  and  Development  Consorium (IDDC)  merupakan pembangunan  yang  dapat  dirasakan  semua  orang  tanpa  terkecuali  dan  dalam  prosesnya pembangunan  tersebut  dilakukan  secara  aktif  sampai  manfaatnya  terasa  secara  luas.  Oleh karena itu sukuk dikeluarkan pemerintah sebagai penyeimbang dari kekayaan neraca keuangan baik pemerintah, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan lainnya yang berbentuk entitas yang memobilisasi dana masyarakat (Umam, 2013).

## Indonesia dan Sukuk: Peluang dan Tantangan
Indonesia  merupakan  negara  muslim  terbesar  di  dunia  sesudahIndia  dan  Pakistan. Senada dengan hal tersebut Global Islamic Finance Report pada tahun 2018 melaporkan bahwa Indonesia  memiliki  potensi  luar  biasa  untuk  mengembangkan  sistem  keuangan  syariah. Menurut Damhuri (2018) dalam Latifa (2020) selain potensi tersebut, bonus demografi, kelas menengah  yang  besar,  penetrasi  keuangan  syariah  yang  masih  relatif  rendah  menjadi  faktor determinan berkembangnya sistem syariah pada perekonomia Indonesia.  Sunarsih (2008) dapat dipastikan  produk-produk  syariah  di  Indonesia  termasuk  sukuk  akan  laris  di  pasaran  seperti halnya negara-negara Timur Tengah. Baik di bank nasional atau internasional instrumen sukuk tumbuh pesar seiring dengan perkembangan keuangan lainnya.
Pada  tahun  2002  sukuk  petamakali  mncul  di  Indonesia  yang  diprakasai  oleh  PT Indonesian Satelite Corporation (Indosat) dengan nama obligasi syariah.  Kala itu, penamaan obligasi  syariah  dengan  sukuk  hanya  populer  pada  bidang-bidang  akademisi.  Namun  sejak dikelaurkannya peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) No.IX.13.A tentang penerbitan efek syariah dan ditetapkannya UU No.19/ 2008 tentang surat berharga syariah negara istilah sukuk mulai populer dan sering digunakan.
Menurut  Fatah  (2011)  keberadaan  sukuk  di  Indonesia  dapat  memperkuat  kondisi ekonomi dan menahan buble ekonomi karena akan memperbanuak portfolio dengan mata uang asing selain dolar. Sukuk dapat memberikan sensasi investasi baru karena dapat dimanfaatkan unruk  membangn  ekonomi  dan  diserap  habis  oleh  pasar.  Berbanding  lurus  dengan  peluang, tantangan sukuk khususnya di Indonesia dapat terlihat dari berbagai aspek, utama diantaranya pemahaman masyarakat akan keberadaan sukuk. Telah menjadi permasalahan klasik dan bukan terjadi  pada  instrumen  sukuk  saja  melainkan  instrumen-instrumen  syariah  lainnya  seperti reksadana,  asuransi,  saham,  dan  lain  sebagainya  (Fatah,  2011).  Hal  lainnya  mengenai standarisasi fatwa mengenai struktur instrumen syariah di masing-masing negara karena tidak semua  negara  dengan  mayoritas  Islam  beracuan  pada  AAOIFI  (Mohamad  et  al,  2012)  dan (Lahsasna dan Lin, 2012).

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  ialah  kualitatif  dengan  jenis library research , dimana permasalahan penelitian dilandasi pada data-data yang berasal dari berbagai literatur. Moloeg (2007) penelitian kualtatif bermakna untuk memahami fenomena tentang apa dan  bagaimana  fenomena  tersebut  terjadi  ditinjau  dari  subjek  penelitian.  Segala  hal  yang berkenaan  dengan  historik  dan  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  dalam  konteks khusus  yang  alamiah  diteliti  untuk  mendapatkan  hasil  penelitian.  Identifikasi  data-data  pada penelitian ini dilalui dengan prosedur  berikut: (1) Merumuskan tujuan secara spesifik terkait hal-hal  yang  ingin  dicapai.  (2)  Mengidentifikasi istilah-istilah  penting  yang  harus  dijelaskan secara mendalam seperti sukuk . (3) Mengkhususkan unit analisis, yakni pertumbuhan ekonomi nasional.  (4)  Mencari  data  dan  sumber  yang  relevan.  (5)  Membangun  hubungan  rasionalitas dan  konseptual  agar  menghasilkan  hasil  yang  berkenaan  dengan  tujuan  penelitian.  Sumber penelitian  ini  ialah  data-data  sekunder  yang  bersumber  pada  studi  pustaka,  literatur,  dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik atau penelitian yang ditulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Merujuk Pada Beik (2011) menilik secara lebih dalam, sukuk berorientasi pada SBSN dalam  menangangi  defisit  APBN.  Hasil  penelitian  tersebut  didukung  penelitian  yang dikemukakan  Mitsaliyandito  et  al  (2017)  bahwa  sukuk  telah  mendukung  pembangunan
ekonomi nasional yang tidak hanya berkontribusi pada sektor privat, namun juga berpengaruh terhadap  PDB  negara.  Optimasi  peran  sukuk  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional  akan membawa  banyak  pengaruh  positif  yang  hampir  pasti.  Senada  dengan  Mitsaliyandito  et  al (2017) pemerintah saat ini sedang berkomitmen membangun infrastrukrur. Maka peluang untuk mengembangkan  instrument  investasi  syariah  di  Indonesia,  khususnya  sukuk  dengan  alasan pembangunan patut diprioritaskan.
Masifnya perkembangan sukuk di Indonesia bilamana dibandingkan dengan Malaysia, Malaysia lebih unggul dibandingkan Indonesia. Pengembangan keuangan syariah di Malaysia telah menjadikannya sebagai pasar sukuk terbesar. Jakarsih dan Rusydiana (2009) bahkan pada tahun 2007 hampir 70% dari total emisi sukuk di dunia diterbitkan di Malaysia. Pengembangan sukuk dan instrumen investasi syariah sebaiknya juga memperhatikan aspek kualitas disamping kuantitas.  Adanya  variasi  sukuk  yang  inovatif  dan  kompetitif  dapat  menarik  minat  investor berinvestasi (Mosaid dan Boutti, 2014). Terdapat beberapa tinjauan yang dapat diperharikan di Indonesia dalam megoptimalkan peran sukuk pada pembangunan ekonomi nasional antara lain:
1. Pengembangan struktur dengan inovatif
Struktur  sukuk  di  Malaysia  disesuaikan  dalam  rangka  membidik  target  pasar yang  lebih  spesifik.  Sehingga  sukuk  yang  ditawarkan  sesuai  dengan  keadaan  para investor seperti perubahan basis. Misalnya dari struktur sukuk berbasis hutang dengan jual beli (murabahah) menjadi ijarah atau sewa-menyewa, bagi hasil atau musyarakah, kontrak kerja atau istishna, dan sukuk campuran.
2. Perlakuan hukum yang jelas dan pasti
Perlakuan  hukukm  dibuat  sejelas  mungkin  (meminimalkan  peraturan  atau hukum yang bias). Langkah ini guna memberi kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk berinvestasi khususnya pada instrumen sukuk. Misalnya dengan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi sukuk pada peraturan permodalan dapat dicapai melalu adopsi capital adequacy standard yang dikeluarkan oleh IFBS.
3. Berfokus terhadap sistem pengembangan keuangan islam secara komperhensif
Menurut Jakarsih dan Rusydiana (2009) pada hal ini dapat mengadopsi strategi yang  digunakan  Malaysia  penciptaan  lingkungan  yang  efektif  bagi  penerbitan  sukuk yakni  dengan  membuat  peraturan  yang  memfasilitasi  bagi  penerbitan  sukuk,  insentif
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 6. No. 1. Mei 2021 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2414
dalam  aktivitas  investasi, competitive  pricing ,  dan  kerangkakerja  dan  hukum  syariah yang jelas di negara tersebut.
Sesuai  dengan  komitmen  pemerintah  untuk  memperbaiki  dan  mengembangkan infrastruktur di Indonesi akan bertambah luas ruang fiskal APBN dengan terbitnya seri sukuk negara.  Penambahan  ruang  ini  dapat  ditariknya  pos  belana  negara  sebagian    ke  dalam  pos pembiayaan. Maka di masa yang akan datang akan ada banya proyek pemerintah yang terbiayai baik dari pos belanja dan pembiayaan. Kemampuan SBSN juga mengartikan secara luas kepada masyarakat (padat karya) untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional. Walaupun demikian,  sukuk  tetap  membutuhkan underlying  assets karena  hal  tersebut  tergantung  pada bagaimana produktivitas penggunaan dana itu sendiri Fathurahman dan Fitriati (2013). Adanya underlying  assets akan  berfungsi  bagi  para  investor  apabila  emiten  mengalami default atau gagal bayar. Underlying assets sukuk didasari pada proyek yang dilakukan oleh lembaga baik pemerintahan ataupun sektor private. Penyelesaian proyek pembangunan yang sesuai dengan waktua merupakan persyaratan secara syariah seperti yang sudah diatur di dalam struktur akad. Menurut Latifa (2020) dan Iskandar (2014) apabila terdapat keridaksesuaian dengan akad yang telah diatur maka harus dapat dicegah agar tidak menimbulan konsekuensi yang lebih rumit.
Seiring dengan perembangan zaman dan ekonomi, industri keuangan baik konvensional dan syariah memengaruhi masyarakat secara perlahan terkait pentingnya investasi. Dewasa ini, masyarakat secara luar diberikan kebebasan untuk memilih terkait basis apa  yang  dipilihnya baik konvensional ataupun syariah. Setiap orang memiliki dorongan untuk meningkatkan nilai aset yang dimilikinya sehingga dengan adanya SBSN sebagai salah satu media investasi dapat memberikan  peluang  bagi  masyarakat  untuk  meningkatkan  nilai  asetnya.  Pada  praktiknya penerbitan SBSN akan memberikan tambahan investasi bagi pihak-pihak yang memiliki surplus dana. SBSN menjadi salah satu produk investasi yang menarik karena mendapatkan jaminan pembayaran  berupa  imbalan  bahkan  investasi  pook  oleh  pemerintah.  Maka  dapat  dikatakan SBSN  merupakan  investasi  bebas  resiko.  Maka  secara  tidak  langsung  investasi  ritel  atau perorangan telah mendukung pembangunan ekonomi nasional yang juga diikuti pengembangan aset pribadi.
Tujuan  pembangunan  nasional  ialah  mendapatkan  pertumbuhan  ekonomi  secara berkelanjutan  dengan  memiliki  basis  yang  luas.  Pembangunan  ini  seharusnya  dilakukan  di berbagai wilayah (Provinsi dan Kota/ Kabupaten) sehingga memunculkan efek berganda dalam
praktiknya. Adapun skema yang dapat digambarkan melalui gambar 1. tentang pengaruh SBSN secara multiplayer effect berikut ini:

## Gambar 1. Orientasi SBSN
Implementasi kebijakan sukuk di Indonesia diharapkan dapat dijalankan seperti gambar di  atas.  Maka  dibutuhkan  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  agar  tujuan falah dari pelaksanaan prinsip syariah dapat tercapai antara lain
1. Regulasi dan sinergisitas atar instansi berwenang
Keselarasan  regulasi  dan  koordinasi antar  instansi  baik  pemerintah  dan  sektor privat  perlu  dioptimalkan  karena  SBSN  akan  terbit  dari  berbagai  sumber  investasi pembangunan proyek. Maka diperlukan penguatan koordinasi antara menteri keuangan dan kementrian lainnya dan jika melibatkan daerah maka koordinasi antar pemerintah daerah (Beik, 2011).
2. Menajaga kesyariahan
Adanya masalah kepemilikan aset sukuk dan proteksi kapital harus ditinjau lebih dalam secara fikih. Hal ini bermula dari pernyataan Taqi Usmani pada tahun 2008 silam yang  harus  diperhatikan  para  pemangku  kepentingan.  Oleh  karena  itu  singergisitas antara  pelaku  pasar,  regulator,  DSN  MUUI  dapat  menjadi  langkah  tepat  untuk menciptakan iklim yang kokoh dan terjamin kesyariahannya.
3. Peningkatan inovasi
Merujuk  pada  hasil  penelitian  Mohamad  et  al  (2012)  perkembangan  sukuk  di Malaysia cukup signifikan dan mempengaruhi beredarnya sukuk  secara internasional.
SBSN
Pembangunan/
pengembangan infrastruktur
Sektor Padat Karya, UMKM, pertanian, dan lain lain Pengembangan Potensi Daerah
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 6. No. 1. Mei 2021 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2414
Hal ini didasari pada ragam instrumen sukuk dalam peningkatan kualitas dan masifnya inovasi, namun tetap menjaga kesyariahan sukuk itu sendiri. Maka peningkatan SDM yang  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  dalam  penyusunan sukuk  structuring .  Beik (2011) SDM yang dibutuhkan harus dapat berfikir berbeda mengenai mindset obligasi secara konvensional dan secara syariah (surat utang negara konvensional).
4. Edukasi
Hal  ini  sangat  fundamental  karena  kesadaran  masyrakat  masih  relatif  rendah mengenai  produk-produk  syariah.  Anik  dan  Prastiwi  (2017) memiliki  strategi  dengan memberikan  praktuk  pasar  modal  syariah  di  lingkungan  kampus  yang  salah  satunya untuk meningkatkan kesadaran akan produk syariah dan mempersiapkan SDM unggul. Terhadap  masyarakat  luas  dapat  dilakukan  dengan  eksalasi  kampanye  publik  untuk mendorong minat masyarakat dalam berinvestasi secara syariah (Beik, 2011).

## SIMPULAN
Penerbitan  sukuk  khususnya  Sukuk  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  sangat bermanfaat  bagi  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  dalam  meng -cover defisit  APBN. Perkembangan  sukuk  di  Indonesia  menghadapi  berbagai  peluang  dan  tantangan  yang menyertainya. Peluang, dikarenakan Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dan tantangan  terkait  minat  dan  kesadaran  masyarakat  pada  investasi  syariah.  Sukuk  akan menambah  biaya  APBN  dalam  pembangunan  infrastruktur  yang  dibutuhkan  oleh  negara dengan  memanfaatkan  dana-dana  masyarakat  yang  belum  terhimpun  oleh  obligasi  syariah. Oleh  karena  itu,  harus  adanya  perbaikan  berupa  pembenahan  sistem  dan  kebijakan  terhdap sukuk  itu  sendiri.  Serta  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kapasitas  dan kapabilitas dalam sukuk structuring .

## REFERENSI
Anik,  &  Prastiwi,  I.  E.  (2017).  Pengembangan  Instrumen  Sukuk  Dalam  Medukung Pembangunan Infratruktur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 173-180.
Ashari,  &  Saptana.  (2005  ).  Prospek  Pembiayaan  Syariah  untuk  Sektor  Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 132-147.
Beik, S. I. (2011). Memperkan Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam Al-Inaq , 65-72.
Datuk,  B.  (2011).  Sukuk  Dimensi  Baru  Pembiayaan  Pemerintah  untuk  Pertumbuhan. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis , 13-24.
Dusuki, A. W., & Mokhtar, S. (2010). Critical Appraisal of Shari’ah Issues on Ownership in Asset based Sukuk as Implemented in the Islamic Debt Market . International Research Paper , 10-21.
Fadlan. (2010). Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam. Al-Hikam , 257-274.
Fatah, D. A. (2011). Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. Al-'Adalah , 34-46.
Fathurahman,  H.,  &  Fitriati,  R.  (2013).  Comparative  Analysis  of  Return  on  Sukuk  and Conventional Bonds. American Journal of Economics , 159-163.
Hastuti, E. S. (2017). Sukuk Tabungan: Investasi Syariah Pendorong Pembangunan  Ekonomi Inklusif. Jurispundence , 114-122.
Hesse, H. A. (2008). Trens and Challenges in Islamic Finance. World Economy , 1-12.
Iskandar,  A.  (2014).  Pengaruh  Penerbitan  Sukuk  Negara  Sebagai  Pembiayaan  Defisit  Fiskal dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Journal of Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara , 1-21.
Jakarsih, M., & Rusyidiana, S. A. (2009). Perkembangan Pasar Sukuk: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Dunia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi , 1-18.
Kusuma, H. (2020, Juli 11). Daya Saing Infrastruktur RI Masih Tertinggal Jauh dari Negara Lain . Retrieved
Desember 9, 2020,
from detikfinance:
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5089444/daya-saing-infrastruktur-ri-masih- tertinggal-jauh-dari-negara-lain
Lahsasna, A., & Lin, L. S. (2012). Issues in Islamic Capital Markets: Islamic Bond/ Sukuk. d INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH (pp. 495-511). Bandung: Indonesia.
Latifah,  S.  (2020).  Peran  Sukuk  Surat  Berharga  Syariah  (SBSN)  dalam  Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 421-427.
Mitsaliyandito, R. Q., Arundia, T., & Kasri, R. A. (2017). Impact of sukuk market development on  Indonesian  Economic  Growth. International  Journal  of  Applied  Business  and Economic Research , 1-13.
Moeloeg,  L.  J.  (2007). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya Offset.
Mohamad, S., Saripudin, K. N., Razif, N. F., Abdullah, L. H., & Rahman, N. A. (2012). Case Study  on  Sukuk  Musharakah  Issued  in  Malaysia. Middle-Eaast  Journal  of  Scientific Research , 168-175.
Mosaid, F. E., & Boutti, R. (2014). Sukuk and Bond Performance in Malaysia. International Journal Economics and Finance , 226-234.
Nasrullah, A. (2015). Studi Surat Berharga Negara: Analisis Komparatif SukukNegara dengan Obligasi Negara dalam pembiayaan Defisit APBN. Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi , 197-216.
Peristiwo, H. (2016). Analisis Minat Investor di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah pada Pasar Modal Syariah. Islamiconomic , 37-52.
Ramadayanti, R. S., Mainata, D., & Pratiwi, A. (2017). Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary , 155-176.
Sunarsih, S. (2008). Potensi Obligasi Syariah Sebagai Sumber Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang bagi Perusahaan di Indonesia. Asy-Syariah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
, 55-83.
Umam, K. (2013). Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: Pustaka Setia.