## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418

## PENATAAN DRAINASE PERKOTAAN BERBASIS BUDAYA DALAM UPAYA PENANGANAN BANJIR DI KOTA SEMARANG
Titiek Suliyati Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang 50275 Email: titiek.suliyati@yahoo.com

## Abstract
Flood happened in most of Indonesian areas is basically because of the condition of nature and human conduct. As any other cities in Indonesia, Semarang is a city that never free from flood and it is getting worse and worse each year. Ten to sixteen sub- districts  are  flooded  increasingly  each  year,  among  others  Northern,  Eastern  and Western Semarang. Histotically, Semarang is never free from flood. Through forced labour,  in  1850  and  1896  Dutch  colonizer  built  two  big  cannals,  called  East Banjirkanal  (Banjirkanal  Timur)  and  West  Banjirkanal  (Banjirkanal  Barat) anticipating flood in Northern Semarang that becomes business center in Semarang harbour.  East Banjirkanal  was  built  to anticipate flood  in East Semarang and   the development area of Semarang harbour. Originally those cannals built to flow water from the upper part of Semarang (area of Semarang district on the foot of Ungaran hill).  Flood  problem  should  be  handled    not  only  by  structural  method,  such  as building  infrastructure,  but  also  by  non-structure  method  namely  social  and  socio cultural  aspects.  To  overcome  flood  in  Semarang,  wholy  and  integratedly  starting from planning phase, execution, reconstruction, evaluation and revitalization should be  carried  out.  In  planning  activities,  synoptic  comprehensive  and  transactive  or social  learning  are  applied.  Synoptic  comprehensive  planning  is    applied  to  study technical  problems    and  policies  related  to  execute  the  technical  execution. Administered  synoptic  comprehensive  is  comprehensively,  inter-sectors  and administration.  Transactive  or  social  learning  is  stressed  on  social  participation related  to  awereness,  objective  and  education  related  to  culture  that    nurture  the environment maintenance.
Keywords:  Penataan, drainase, banjir, perkotaan, budaya

## I. PENDAHULUAN
Banjir  yang  terjadi  di  beberapa wilayah  Indonesia  pada  umumnya merupakan gabungan dari kondisi alam dan  perbuatan  manusia.  Seperti  halnya kota-kota  lain  di  Indonesia  yang mengalami  perubahan  dan  kerusakan
alam  yang  parah,  kota  Semarang merupakan  salah  satu  kota  yang sepanjang  tahun  mengalami  banjir yang  kondisinya  cenderung  semakin parah.  Selama  sepuluh  tahun  terakhir 10  kecamatan  dari  16  kecamatan  yang

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Penataan Drainase Perkotaan Berbasis Budaya Titiek  Suliyati
ada  di  kota  Semarang  mengalami banjir yang potensinya
selalu meningkat.  Kecamatan  yang  terendam banjir  antara  lain  Semarang  Utara, Semarang  Timur,  Semarang  Barat, Tugu,  Ngaliyan,  Semarang  Tengah, Genuk,  Gayamsari,  Pedurungan,  dan Semarang  Selatan.  Banjir  di  wilayah- wilayah tersebut tahun terakhir mencapai  ketinggian  air  antara  0,5  – 1,3 meter.
Dalam  catatan  sejarah  Semarang tidak  pernah  lepas  dari  ancaman banjir.Terbukti  bahwa  sejak  jaman pemerintahan  kolonial  Belanda  telah ada upaya untuk menanggulangi masalah banjir di kota Semarang, yaitu membangun   dua  kanal  besar  pada  sisi barat  dan  timur  kota  Semarang. Pembangunan  dua  kanal  ini  dilakukan melalui  kerja  wajib  ( heren  diensten ). Banjirkanal Barat (West
Bandjirkanaal)  dibangun  pada    Tahun 1850  untuk  menganptisipasi  banjir  di wilayah Semarang Utara, yang menjadi pusat  kegiatan  dagang  di  pelabuhan Semarang.  Banjirkanal  Timur  ( Oost Bandjirkanaal )  dibangun  pada  tahun 1896-1903 dengan tujuan menghindarkan wilayah Semarang
Timur  dan  wilayah  pengembangan pelabuhan  Semarang    dari  ancaman banjir.  Tujuan  pemerintah  kolonial Belanda membangun Banjirkanal Barat dan  Banjirkanal  Timur  pada  awalnya adalah  untuk  mengalirkan  air  dari wilayah  bagian  atas  kota  Semarang (wilayah  kabupaten  Semarang  yang terletak di kaki bukit Ungaran) ke laut.
Perkembangan  kota  yang  pesat menjadikan  Semarang  sebagai  kota yang  padat  penduduk.  Pertambahan penduduk sebagai akibat dari kelahiran dan
urbanisasi mengakibatkan perluasan  area  pemukiman.  Perluasan area  pemukiman  kota  ini  tentu  akan
mengurangi  area  hijau  sebagai  area resapan  air,  yang  berdampak  pada aliran  dan  luapan  air  yang  semakin deras. Penanggulangan luapan air  yang tidak  terkendali  dalam  bentuk  banjir memang telah dilakukan oleh pemerintah  kota  dengan  membangun drainase-drainase baru, yang
pembangunannya  hanya  parsial  saja.
Pembangunan  drainase-drainase  baru cenderung  tanpa  perencanaan  matang dan  mengabaikan  fungsi  dasar  dari pembangunan dua kanal oleh Pemerintah  Kolonial  Belanda  tersebut. Fungsi Banjirkanal Timur dan Banjirkanal Barat sekarang tidak hanya menampung  luapan  dari  wilayah  atas
Semarang,  tetapi  juga  menampung luapan  air  dari  drainase-drainase  di dalam  kota.  Dengan  demikian  ketika hujan  dua  kanal  ini  tidak  dapat menampung luapan air tersebut sehingga air tumpah-ruah ke
perkampungan  dan  jalan  yang  ada  di sekitar dua kanal tersebut.
Penanganan  banjir  di  Semarang harus  dilakukan  secara  terpadu  antara semua instansi pemerintah  yang terkait dengan  penataan  sarana  dan  prasarana perkotaan,  masyarakat    sebagai  unsur yang  terlibat  maupun  terkena  dampak dari  baik-buruknya  penataan  sarana dan prasarana perkotaan serta organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang menjadi pendukung pemberdayaan maupun kesejahteraan masyarakat.

## II. PENYEBAB BANJIR DI SEMARANG
Banjir di kota Semarang menurut Pramono  (2002)  disebabkan  oleh kondisi  fisik  dan  non  fisik.  Faktor pertama  adalah  kondisi  geografis  kota Semarang  yang  memiliki  daerah-

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
daerah  potensi  banjir,  karena  ada wilayah  yang  terletak  di  daerah  yang tinggi    dan  wilayah  yang  terletak  di daerah  dataran  rendah,  menyebabkan banjir  kiriman  yang  berasal  dari wilayah  selatan  Kota  Semarang  dan kabupaten  Semarang.    Selain  itu banyak  sungai  yang  berhulu  di  daerah Kabupaten  Semarang  melewati  Kota
Semarang. Faktor kedua adalah perubahan  pemanfaatan  lahan  dari hutan  karet  menjadi  perumahan  di wilayah kecamatan Mijen memperbesar  kerusakan  di  daerah tersebut.  Akibatnya  jumlah  air  hujan yang  mengalir  ke  wilayah  Ngaliyan menjadi  bertambah  dan  membuat daerah tersebut terkena musibah banjir, padahal  sebelumnya  di  daerah  tersebut belum  pernah  terkena  banjir.  Selain penggundulan  hutan,  perubahan  fungsi lahan yang terjadi di wilayah
Kabupaten Semarang dari area pertanian  menjadi  areal  perumahan baru. Faktor ketiga, adanya pengeprasan  bukit  di  beberapa  tempat mengakibatkan  perubahan  pola  aliran
air, erosi, dan mempertinggi  kecepatan air,  sehingga  membebani  pengairan. Faktor  keempat,  pembangunan  rumah liar di atas bantaran sungai, pembuatan tambak  yang  mempersempit  sungai dan  penutupan  saluran  di  daerah  hilir. Faktor  kelima  adalah  permasalahan non-teknis  yaitu  perilaku  masyarakat kota  Semarang  yang  buruk.  Perilaku masyarakat  yang  tidak  peduli  terhadap pemeliharaan lingkungan seperti membuang  sampah  di  saluran  air    dan di  sembarang  tempat  serta  menutup saluran drainase untuk bangunan/warung  menjadi  hal  yang biasa. Menurut  Yusuf    (2005), Banjir di kota Semarang dapat dikelompokkan sebagai banjir
kiriman,  banjir  lokal,  dan  banjir  rob. Banjir  kiriman  yang  terjadi  secara periodik  setiap  tahun  melanda  daerah sekitar  pertemuan  Kali  Kreo,  Kali Kripik,  dan  Kali  Garang  sampai  di Kampung  Bendungan.  Banjir  kiriman ini terjadi karena :
a.    Peningkatan  debit  air  sungai  yang mengalir  dari  DAS  Garang,  DAS Kreo,  dan  DAS  Kripik  yang disebabkan  oleh  intensitas  hujan yang  besar,  atau  intensitas  hujan yang  sama  namun  jatuh  pada wilayah  yang  telah  berubah  atau telah mengalami konversi penggunaan lahan.
b.    Berkurangnya  daya  tampung saluran  atau  sungai,  sehingga  air meluap  menggenangi  daerah  di sekitarnya.
c.  Banjir  kiriman  semakin  besar volumenya  oleh  kiriman  air  dari daerah atas sebagai akibat bertambah luasnya daerah terbangun  yang  mengurangi  luasan daerah resapan
Banjir  lokal  yang  lebih  bersifat setempat,  terjadi  disebabkan  oleh intensitas  hujan  yang  tinggi,  sarana drainase  yang  tidak  memadai  dan penggunaan  saluran  untuk  berbagai tujuan  ( multipurpose )  baik  untuk penyaluran  air  hujan,  limbah,  dan sampah  rumah  tangga.  Kondisi  banjir lokal semakin buruk dengan pembangunan  fasilitas  umum  yang tidak  terkoordinasi  seperti  penanaman pipa  air  minum  oleh  PDAM,  kabel telpon oleh TELKOM dan kabel listrik oleh PLN.
Banjir  rob  yang  melanda daerah- daerah  di  pinggiran  laut  atau  pantai disebabkan oleh permukaan tanah yang lebih  rendah  daripada  permukaan  air laut  dan  bertambah  tingginya  pasang

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Penataan Drainase Perkotaan Berbasis Budaya Titiek  Suliyati
air  laut.  Selain  itu    sedimentasi  di muara  Kali  Semarang,  Banjir  Kanal Barat,  Kali  Silandak,  Kali  Banger, Silandak Flood Way, Baru Flood Way, dan  kali  Asin  menyebabkan  terjadinya pendangkalan  muara  yang  berakibat mengurangi kapasitas penyaluran
air.Kondisi ini mengakibatkan banjir di wilayah sekitarnya.

## III. PENANGANAN BANJIR SEMARANG
Penanganan masalah banjir selain  melalui  metode  struktur  yaitu hal-hal  yang  bersifat  teknik,  seperti pembangunan infrastruktur, juga melalui  metode  non-struktur  yang berkaitan dengan aspek kemasyarakatan    dan  sosial-budaya. Upaya penanganan banjir kota Semarang  harus  dilakukan  secara menyeluruh  dan  terpadu  mulai  dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,    rekonstruksi  dan  revitalisai. Dalam pembuatan perencanaan digunakan pendekatan sinoptik komprehensif dan transaktif atau sosial learning . Perencanaan sinoptik
komprehensif untuk mengkaji masalah- masalah  yang  bersifat  teknis  dan kebijakan-kebijakan  yang  pemerintah kota  terkait  dengan  pelaksanaan  teknis tersebut.
Pendekatan
sinoptik komprehensif dalam  pelaksanaanya harus  dilaksanakan  secara  terpadu  dan lintas sektoral serta lintas administratif. Perencanaan transaktif atau sosial learning ditekankan  pada  partisipasi masyarakat  terkait  dengan  penyadaran dan  arahan  serta  pendidikan  yang terkait dengan budaya yang memumbuhkan  kepedulian  terhadap pemeliharaan  lingkungan.  Pendekatan transaktif / sosial learning ini lebih sulit dan  membutuhkan  waktu  lebih  lama
karena  merubah  perilaku  masyarakat (Hadi, Sudharto, 2005). Namun demikian pendekatan ini dapat diharapkan    keberhasilannya  dalam penataan lingkungan yang berkelanjutan. Pendekatan transaktif / sosial learning sebenarnya  dapat  dilakukan melalui  sosialisasi  tentang  budaya yang  terkait  dengan  kearifan  lokal dalam  menangani  masalah  lingkungan seperti  penanganan  masalah  banjir yang dikarenakan sistem drainase  yang buruk.  Masyarakat  perlu  disadarkan bahwa  budaya  menjaga  kebersihan lingkungan  terutama  saluran  drainase yang  ada  disekitarnya  perlu  dilakukan secara  mandiri  dan berkesinambungan. Melalui kegiatan secara gotong royong masyarakat  dapat  memelihara  dan merawat saluran drainase di sekitarnya, yang pada akhirnya akan menanggulangi  masalah  banjir.  Yang menjadi masalah adalah bahwa kegiatan  gotong  royong  di  lingkungan masyarakat  perkotaan  sudah  luntur, karena  kehidupan  masyarakat  kota yang  materialistis  dan  egois.  Tradisi gotong  royong  dan  tradisi  ”bersih kampung”  perlu  ditumbuhkan  kembali dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat karena terhindar  dari banjir. Banjir yang melanda kota Semarang  dan  sekitarnya  setiap  tahun seakan sudah menjadi rutinitas tahunan. Penyebab  Banjir  menurut  Kodoatie dan  Sjarief    (2005),  antara  lain perubahan  tata  guna  lahan  ( land-use ) di  daerah  aliran  sungai,  pembuangan sampah, erosi dan sedimentasi, kawasan kumuh di sepanjang sungai/drainase,  perencana-an  sistem pengendalian  banjir  tidak  tepat,  curah hujan,  pengaruh  fisio-  grafi/geofisik

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
sungai,  kapasitas  sungai,  kapasitas drainase yang tidak memadai, pengaruh  air  pasang,  penurunan  tanah dan  rob,  drainase  lahan,  bendung  dan bangunan air, serta kerusakan bangunan pengendali banjir. Perubahan  tata  guna  lahan  merupakan penyebab  utama  banjir  dibandingkan dengan penyebab yang lainnya. Solusi  banjir  di  Kota  Semarang menurut  Yusuf    (2005),  meliputi langkah-langkah untuk menangani banjir  lokal,  banjir  genangan,  dan banjir  rob.Untuk  menangani  banjir lokal  perlu  diambil  langkah-langkah yaitu di Semarang Barat perlu dibangun saluran sabuk, di daerah hilir perlu  normalisasi  Banjir  kanal  Barat dan  banjir  kanal  Silandak  untuk mengembalikan kepada kapasitas rancangan, di daerah hulu (lahan burit) perlu  diatur  dengan  PERDA  tentang kawasan terbangun, kawasan konservasi,  dan  pembuatan  sumur resapan  sehingga  fungsi  daerah  atas sebagai daerah resapan terjamin. Untuk menangani banjir genangan    perlu  diambil  langkah- langkah  yaitu  saluran  drainase  yang ada sebaiknya digunakan untuk mengalirkan  air  hujan  saja  ( single purpose )  dan  perlu  dibangun  saluran tersendiri  untuk  limbah  dan  keperluan lainnya,  normalisasi  dan  pemeliharaan saluran-saluran  drainase  yang  ada, perbaikan  inlet  yang  sesuai  dengan kapasitas  debit  yang  harus  dialirkan, penyusunan PERDA tentang bangunan bawah  tanah  untuk  infrastruktur  PLN, PDAM, TELKOM, atau instansi lainnya  dan  pengaturan  luas  lahan terbangun, penyuluhan terhadap masyarakat. Untuk  menangani  banjir  rob perlu  diambil  langkah-langkah  yaitu pemba-ngunan  drainase  non-gravitasi
di  Kali  Asin,  Kali  Baru,  dan  Kali Banger, pembuatan PERDA pengembangan wilayah pantai (termasuk reklamasi) dan izin
bangunan  yang dikaitkan dengan IMB, serta  penertiban  dan  memperketat perizinan  pengeboran air bawah tanah. Menurut  Kodoatie  dan  Sjarief  (2005) beberapa  metode  pengendalian  banjir antara lain:
a. Metode Non-Struktur
Termasuk  metode  ini  antara  lain: pengelolaan  daerah  aliran  sungai (DAS),  pengaturan  tata  guna  lahan, law enforcement, pengendalian erosi  di  DAS,  pengaturan  dan pengem-bangan daerah banjir.
b. Metode Struktur meliputi:
1)   Bangunan Pengendali Banjir
Yang  termasuk  metode  ini  antara lain:  bendungan  ( dam ),  kolam retensi,  pembuatan check  dam (penangkap  sedimen),  bangunan pengurang kemiringan sungai, groundsill , retarding  basin ,  pem- buatan polder.
2)  Perbaikan  dan  Pengaturan  Sistem Sungai.  Yang  termasuk  metode  ini antara  lain:  sistem  jaringan  sungai, pelebaran  atau  pengerukan  sungai (normalisasi), perlindungan tanggul, tanggul banjir, sudetan ( by pass ), floodway .
Dari  uraian  di  atas  hal  yang terpenting  yang  menjadi  penyebab banjir  secara  umum  adalah  tidak berfungsinya  sistim  drainase  secara maksimal. Drainase ( drainage, Inggris)
mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Secara umum drainase  dapat  didefinisikan  sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi  kelebihan  air,  baik  yang berasal  dari  air  hujan,  rembesan,

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Penataan Drainase Perkotaan Berbasis Budaya Titiek  Suliyati
maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan/lahan, sehingga fungsi kawasan/lahan tidak
terganggu.
Drainase  dapat  juga  diartikan  sebagai usaha  untuk  mengontrol  kualitas  air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Jadi, drainase  menyangkut  tidak  hanya air  permukaan  tapi  juga  air  tanah (Suripin, 2004).
Pada  prinsipnya  ada  dua  macam drainase,  yakni  drainase  untuk  daerah perkotaan  dan  drainase  untuk  daerah pertanian. Pada perencanaan  dan pengembangan  sistem  drainase  kota perlu  kombinasi  antara  pengembangan perkotaan,  daerah  rural,  dan  daerah aliran sungai atau DAS.
Drainase memiliki berbagai fungsi,  antara  lain  membebaskan  suatu wilayah (terutama yang padat pemukiman)  dari  genangan  air  atau banjir,  memperkecil  risiko  kesehatan lingkungan,  yakni  bebas  dari  malaria
(nyamuk) dan penyakit lainnya, sebagai  pembuangan  air  rumah  tangga .  Ukuran  dan  kapasitas  saluran  sistem drainase  semakin  ke  hilir  semakin besar,  karena  semakin  luas  daerah alirannya.  Adapun  berbagai  kendala  di dalam  pemeliharaan  sistem  drainase  di wilayah kota dengan permukiman yang padat: kurangnya lahan untuk pengembangan  sistem  drainase  karena sudah  berfungsi  untuk  tata  guna  lahan tertentu,  sulitnya  memelihara  saluran karena  bagian  atas  sudah  ditutup  oleh bangunan, banyaknya sampah domestik  yang  menumpuk  di  saluran sehingga  mengurangi  kapasitas  dan menyumbat saluran. Pemahaman masyarakat  bahwa  sungai  (drainase) sebagai tempat buangan sudah menjadi budaya yang sulit dihilangkan.
Terbatasnya  dana  untuk  pemeliharaan saluran.  Sistem  drainase  seringkali tidak berfungsi optimal karena
pembangunan infrastruktur  lainnya yang  tidak  terpadu  dan  tidak  melihat keberadaan  sistem  drainase  seperti jalan,  kabel  TELKOM,  pipa  PDAM. Secara estetika, drainase bukan merupakan  infrastruktur  yang  bisa dilihat  keindahannya  karena  fungsinya sebagai  tempat  pembuangan  air  dari semua  sumber.  Umumnya  drainase  di perkotaan  kumuh  dan  berbau  tidak sedap (Kodoatie dan Sjarief, 2005).
Beberapa gangguan terhadap sistim drainase perkotaan dapat berupa gangguan  yang  disebabkan  faktor sosial budaya, gangguan teknis, gangguan lingkungan (Mulyanto, 2013).  Gangguan  yang  disebabkan faktor  sosial  budaya  terkait  dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap  pentingnya  fungsi  sistim drainase  bagi    kesehatan  lingkungan mereka. Gangguan teknis terkait dengan  pembuatan  drainase  tertutup serta  membangun  bangunan  diatasnya. Selain  itu  pemeliharaan  drainase  yang tidak rutin dilakukan sehingga menimbulkan  sumbatan  akibat  dari proses  sedimentasi  atau  penumpukan sampah di dalamnya. Gangguan lingkungan  terkait  dengan  masuknya sampah  dan  limbah  ke  dalam  saluran drainase yang
mengakibatkan penurunan  kualitas  air  yang  mengalir atau air resapan di dalam tanah.
Kondisi  kota  Semarang  saat  ini sangat memprihatinkan bila dilihat dari kerusakan  lingkungan.  Penelitian  yang pernah  dilakukan  oleh  Suliyati  (2011) menunjukkan  bahwa  banyak  kawasan yang    menjadi  aset  budaya  dan  obyek wisata semakin lama akan “tenggelam” karena banjir dan rob. Beberapa contoh kawasan  yang  rusak  adalah  kampung Melayu,  Bandarharjo  dan  kawasan Kota  Lama  ( Little  Nederland). Untuk itu perlu kemauan besar dari

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
pemerintah kota dan seluruh masyarakat untuk menyelamatkan  kota Semarang  dari  ancaman  banjir  yang akan menenggelamkan serta mengembalikan  keindahan  lingkungan Semarang. IV. PENATAAN SISTEM DRAINASE KOTA SEMARANG MELALUI

## BUDAYA
Menurut  Kodoatie  dan  Syarief (2006)  penganganan  banjir  harus dilakukan  secara  terpadu,  yaitu  suatu proses  yang  mengutamakan  koordinasi dan organisasi terkait dengan tindakan-
tindakan pencegahan ( preventive ), pengurangan (mitigasi), persiapan, respon  darurat  dan  pemulihan.  Dalam pengelolaan banjir harus memperhatikan domain pengairan, kehutanan serta tata ruang provinsi dan kabupaten  dalam  pengelolaan  tanah dan  air  serta  peran  serta  masyarakat.
Pengelolaan banjir tidak dapat dilaksanakan  secara  terpisah-pisah,
tetapi  harus dilaksanakan  dalam  sistim yang  menyeluruh  dan  terpadu  mulai dari  hulu  sampai  hilir.  Permasalahan banjir  perkotaan/wilayah  tidak  semata- mata  persoalan  teknis,  tetapi  juga terkait  erat dengan  masalah  non  teknis yaitu  kondisi  sosial,  budaya  dan ekonomi  masyarakat.  Oleh  karena  itu,
penyelesaian permasalahan banjir perkotaan memerlukan partisipasi masyarakat, terutama dalam hal operasional dan pemeliharaannya (Dewi, Ni Putu Ety Lismaya, 2013: 2).
Penanganan  banjir  tidak  hanya menjadi  tanggungjawab  pemerintah, tetapi  juga  menjadi  tanggung  jawab seluruh  masyarakat,  baik  masyarakat yang  ada  di  pedesaan,  perkotaan  dari semua lapisan dan golongan.
Pemerintah pusat  dalam melaksanakan otonomi  daerah  telah  memberikan kesempatan  dan  keleluasan  kepada daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi  masyarakat  (Situmorang  1999,
dalam  Sobriyah  dan  Wignyosukarto, 2001). Salah satu permasalahan masyarakat  yang sering muncul adalah banjir  yang  terkait  dengan  penataan lingkungan  yang  buruk,  memerlukan penanganan  secara  teknis  maupun pendanaan  yang  besar,  yang  harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan peran  serta  masyarakat  (Sobriyah  dan Wignyosukarto, 2001).
Salah  satu  bentuk  partisipasi masyarakat dalam penanganan penataan  drainase  adalah  kegiatan gotong  royong  yang  sudah  mengakar dalam  budaya  masyarakat  Indonesia. Gotong  royong  dalam  bentuk  tolong menolong    merupakan  solidaritas sosial  dan  tanggung  jawab  moral dalam  suatu  komunitas.  Kegiatan kerjabakti sebagai gotong-royong dilakukan secara serentak untuk menyelesaikan  suatu  pekerjaan  yang hasilnya
dimanfaatkan bersama (Koentjaraningrat  dalam  Sajogyo  dan
Sajogyo,  1992:  38).    Masyarakat perkotaan  yang  sangat  materialistis menyebabkan nilai-nilai gotong royong mulai memudar. Demikian pula solidaritas  sosial masyarakat perkotaan mulai bergeser maknanya. Secara umum drainase di perkampungan Semarang terlihat belum tersentuh oleh partisipasi masyarakat atau kegiatan yang didasari kegotong-royongan. Kalaupun ada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan penataan drainase, hal tersebut  belum  dilaksanakan  secara maksimal
dan berkelanjutan.

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Penataan Drainase Perkotaan Berbasis Budaya Titiek  Suliyati
Bagaimanapun keterlibat-an masyarakat  dalam  pengelolaan  dan penataan drainase sangat penting untuk mempercepat  terciptanya  lingkungan yang tertata dan bebas banjir. Masyarakatlah  yang  terkena  dampak paling  parah  dari  kondisi  banjir  yang diakibatkan  oleh  sistem  drainase  yang buruk.
Salah  cara  untuk  menata  dan mengelola  drainase  di  perkampungan kota  adalah  meninggkatkan  budaya gotong  royong  dalam  bentuk  kerja bakti  secara  kontinyu  di  lingkungan masyarakat.    Selain  itu  para  generasi muda  juga  dididik    untuk  memiliki budaya  bersih,  tidak  hanya  “bersih diri’  tetapi  juga  “bersih  lingkungan”.
Secara umum budaya “bersih lingkungan” belum dihayati masyarakat Indonesia, baik di
pedesaan  maupun  perkotaan.  Hal  ini terbukti  dari  sikap  masyarakat  yang sangat  acuh  terhadap  lingkungan, seperti  membuang  sampah  di  sungai atau  selokan,  membiarkan  lingkungan sekitar  tidak  terawat    dan  kotor, mendirikan  bangunan  di  atas  selokan atau  saluran  drainase    dan  lain sebagainya.
Masyarakat  kota  yang  sangat heterogen  dan  memiliki  sifat-sifat individualistis  yang  tinggi  demikian acuh  dengan  penataan  lingkungan  di sekitarnya, terutama penataan drainase. Penataan  dan  pengelolaan    drainase  di perkampungan-perkampungan kota dianggap  sebagai  hal  yang  sepele  dan tidak  penting,  padahal  akibat  dari kondisi  drainase  yang  buruk  dapat menimbulkan  bencana  yaitu  banjir. Jika  bencana  banjir  ini  melanda perkam-pungan  kota  setiap  saat,  maka masyarakat yang dirugikan.
Dasar-dasar  tradisi  yang  berakar dari  kearifan  lokal,  yang  memberikan
perhatian pada pengelolaan lingkungan sebenarnya telah tumbuh di lingkungan masyarakat  Indonesia.  Tradisi  dan budaya  yang  memberikan  perhatian pada  pemeliharaan  lingkungan  sekitar berkaitan  dengan  pemeliharaan  hutan, pemeliharaan  sumberdaya  air,  penge- lolaan  dan  pengolahan  tanah  pertanian dan  sebagainya  telah  dilakukan  oleh masyarakat pedesaan.
Tradisi dan budaya “arif lingkungan”  perlu  dihidupkan  dan  di- kembangkan di lingkungan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan (Suhardi, 2000: 331). Bagaimanapun  banjir  yang  terjadi  di kota  Semarang,  juga  karena  terjadinya penggundulan hutan di wilayah- wilayah  pedesaan  yang  terletak  pada lokasi  yang  lebih  tinggi  dari  kota Semarang.  Oleh  karena  itu,  budaya “arif  lingkungan”  dan  budaya  gotong royong  harus  terus  ditumbuhkan  di lingkungan    masyarakat  pedesaan dengan  cara  selalu  mensosialisasikan bahwa penggundulan  hutan  akan menyebabkan  banjir  di  wilayah  yang terletak  dibagian  bawah.  Masyarakat desa  juga  dihimbau  untuk  menjaga hutan  dan  menanam  kembali  pohon- pohon  pengganti.  Demikian  juga  di kalangan  masyarakat  kota  Semarang diharapkan  memiliki  kesadaran  “arif lingkungan” dan “bersih lingkungan“.
Cara untuk menumbuhkan kesadaran  “arif    lingkungan”  dan “bersih lingkungan” dengan menggalang  solida-ritas  sosial  melalui kegiatan gotong royong secara kontinyu  dan  berke-lanjutan  untuk membersihkan dan memelihara saluran drainase  di  sekitar  lingkungannya. Untuk  membersihkan  dan  memelihara saluran drainase primer (utama) seperti sungai-sungai  besar,  pemerintah  kota dapat  melakukan  kegiatan-kegiatan

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
gotong  royong  atau  kerja  bakti  masal yang  diikuti  oleh  masyarakat  umum secara  bergiliran  waktunya.  Kegiatan ini  dapat  dikemas  dalam  bentuk  acara tradisi  yang  sesuai  dengan  budaya masyarakat setempat.
Untuk  menumbuhkan  kesadaran dan  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  drainase  membutuhkan waktu  yang  lama  dan  sampai  saat  ini usaha  tersebut  belum  menampakkan hasil  yang  memuaskan.  Walaupun demikian,  perlu  upaya  terus  menerus untuk mendidik seluruh lapisan masyarakat mulai dari usia dini sampai usia  lanjut  melaui  pendidikan  formal maupun  non  formal,  agar  mereka memiliki    kesadaran  “arif  lingkungan” dan “bersih lingkungan”.
Partisipasi masyarakat perlu terus  digalang  melalui  peranserta  para tokoh  masyarakat,  tokoh  adat,  tokoh agama dan para pemegang kebijakan di kota  Semarang.  Para  tokoh  ini  dapat berperan  sebagai  motivator, creator dan evaluator .  Melalui  para  tokoh  ini dapat diharapkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan  dan  penataan  drainase perkotaan  melalui  aktivitas  budaya dapat berhasil.

## V. SIMPULAN
Masalah  banjir  di  beberapa  kota besar  termasuk  kota  Semarang  bukan hanya  menjadi  masalah  dalam  skala kota  saja,  tetapi telah  menjadi  masalah nasional. Penanganan banjir dari aspek teknis  telah  dilaksanakan,  tetapi belum membuahkan  hasil.  Penangan  banjir harus  dilaksanakan  secara  menyeluruh dan terpadu, baik dari aspek teknis dan aspek sosial
kemayarakatan.
Kerjasama  antara  pemerintah  kota
dengan  masyarakat  secara  terpadu harus  mulai  dirintis,  baik  aspek pendanaan maupun aspek sosial.
Masyarakat  sebagai  penghuni kota  sangat  besar  perannya  terhadap perusakan  lingkungan  maupun  peme- liharaan lingkungan. Dalam penanganan banjir partisipasi
masyarakat  sangat  diharapkan,  bukan saja  pada  saat  terjadinya  bencana banjir, tetapi yang lebih penting adalah melakukan  pen-cegahan  banjir  melalui pengelolaan  saluran  air  (drainase) sampai pena-nganan dampak banjir.
Partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan  drainase  dapat  dirancang sebagai  keja  bakti  gotong  royong  yang sifatnya  kontinyu.  Selama  ini  di lingkungan  masyarakat  bentuk  kerja bakti  dan  gotong  royong  masih  sering dilakukan    secara  parsial.  Kerja  bakti dan  gotong  royong  dalam  skala  besar dan  luas  dapat  dilakukan  untuk menangani  drainase  atau  saluran- saluran  air  yang  besar  seperti  sungai. Pemerintah  kota  melalui  bantuan perangkatnya  dari  tingkat  RT,  RW, Kepala  Desa/lurah,  camat  maupun walikota/bupati  dapat  merancang  ke- giatan  kemasyarakatan  bersih-bersih sungai/saluran  air  secara  bergiliran antar  RT/RW,  desa  atau  kecamatan. Kegiatan dapat dikemas dan disesuaikan  dengan  tradisi-tradisi  yang masih hidup di lingkungan masyarakat,
misalnya  tradisi  “bersih  desa”,  “bersih kampung”  atau  “bersih  sumber”,  dan lain sebagainya.
Selain  itu,  acara  kerja  bakti secara  gotong  royong  juga  dapat dikaitkan  dengan  peringatan  hari-hari besar  nasional  seperti  peringatan  hari kemerdekaan  Republik  Indonesia  atau peringatan  hari  besar  agama  seperti menyambut bulan  suci  Ramadhan  atau tanggal  1  Syura.  Dengan  demikian,

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Penataan Drainase Perkotaan Berbasis Budaya Titiek  Suliyati
kegiatan  kerja  bakti  secara  gotong royong  akan  sangat  menggembirakan bagi  masyarakat    karena  ada  keme- riahaan  dan  kegembiraan.  Melalui kerja  bakti  dan gotong  royong, diharapkan  terjalin  solidarita  sosial yang tinggi dari masyarakat kota dalam mengelola  lingkungan  pada  umumnya dan drainase pada khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  Ni  Putu  Ety  Lismaya.  (2013). “Partisipasi  Masyarakat  dalam Operasional  dan Pengelolaan Sistem Jaringan Drainase di Kota
Denpasar”  dalam Jurnal  Media Bina  Ilmiah  Volume  7 No.3. 2013. ISSN No. 1978-3787
Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah.  (2003). Panduan  dan Petunjuk  Praktis  Pengelolaan Drainase Perkotaan . Jakarta.
Hadi,  Sudharto  P.  (2005). Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Yusuf,    Y.  (2005). Anatomi  Banjir Kota Pantai Perspektif Geografi .  Surakarta:  Penerbit Pustaka Cakra.
Kodoatie,  R.J.  &    Sjarief,  R.  (2005). Pengelolaan  Sumber  Daya  Air Terpadu. Yogyakarta:  Penerbit Andi.
____________________ (2006). Tata Ruang Air . Yogyakarta: Penerbit
Andi.
Koentjaraningrat.  (1983).  “Ciri-Ciri Kehidupan  Masyarakat  Pedesaan di Indonesia” dalam Sajogyo dan
Sajogyo,  Pudjiwati. Sosiologi Pedesaan .  Jilid  1.  Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press. Mulyanto,  H.R.  (2013). Penataan Drainase Perkotaan . Yogyakarta: Graha Ilmu. Mutaqqin, A.Y. (2006). Kinerja Sistem Drainase  Yang  Berkelanjutan Berbasis  Partisipasi  Masyarakat Studi Kasus di Perumahan Josroyo  Indah  Jaten  Kabupaten Karanganyar). Tesis .  Semarang: Universitas Diponegoro. Pramono, S.S. (2002). Analisis Penyelesaian  Masalah  Banjir  di Kota Semarang dengan Pendekatan Sistem  Peringkat Komunitas (SPK). Jurnal Desain dan  Konstruksi  Vol.  1. No.  2.
Desember 2002: 108-115. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota  Semarang  Tahun  2010- 2015.
Sajogyo & Sajogyo, Pudjiwati. (1992).
Sosiologi  Pedesaan .  Jilid  1  dan
2.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada
University Press.
Suliyati, Titiek. (2012). Model Pemetaan  Kawasan  Pemukiman Bersejarah yang Berbasis Budaya  dan  Bersinergi  dengan Aktivitas Masyarakat di Semarang. UNDIP. Hasil penelitian tidak diterbitkan.

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Sobriyah  &  Wignyasukarto,  Budi. (2001). ”Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Banjir untuk  Mendukung  Pelaksanaan Otono-mi  Daerah” . Makalah pada  Kongres  VII  dan  PIT  VIII Himpunan Ahli Teknik Hidraulik  Indonesia  (HATHI), Malang 2001. Sobriyah.  (2005).  Sistem  Pendukung Keputusan Pada Penentuan Prioritas Rehabilitasi Jaringan Irigasi  di  DIY. Jurnal  Gema  Teknik Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret. Suhardi. (2000). Budaya Arif Lingkungan dan Solidaritas Sosial: Konteks Konservasi Sumberdaya  Non-hayati ,  Jurnal Humaniora Volume XII No. 3. Suripin.  (2004). Sistem  Drainase Perkotaan  yang  Berkelanjutan . Yogyakarta: Andi Offset. Wiganingrum, Anditya., S, Leo Agung
&  Wahyuni,  Sri.  (2013).  Nilai Kearifan  Upacara  Tradisional Susuk  Wangan  Sebagai  Bentuk Solidaritas Sosial dan Pelestarian  Lingkungan  di  Desa Setren  Kecamatan  Slogohimo Kabupaten  Wonogiri.  Program Studi  Pendidikan  Sejarah  FKIP UNS. Jurnal  Candi  -  Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, 5 (1).