## Jurnal Analisis Hukum
Volume 7 Issue 1, 2024 P-ISSN: 2620-4959, E-ISSN: 2620-3715
This work is licensed under the CC-BY-SA license.
Revolusi Repackaging Jumbo Makanan Ringan: Identitas Merek dan Desain Industri di Pasar Online
Putu Aras Samsithawrati 1*
1 Faculty of Law, Universitas Udayana, Indonesia. E-mail: samsithawrati@unud.ac.id
Abstract: In Indonesia, repackaging snacks sold online is a unique trend that is of interest to the public and is often carried out by non-producer and non-packaging business actors that are vulnerable to legal issues regarding branding and industrial design. This article uses normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The research results show that sales innovation related to Intellectual Property in the form of trademarks and industrial designs connect to 3 sales mechanisms often found in practice: (1)repackaging  jumbo  snacks  with  the  business  owner's  personal  design  or  customer’s  custom  design; (2)repackaging jumbo snacks with a design that resembles snacks from other parties known on the market without including any trademark on the jumbo packaging; (3)repackaging jumbo snacks using designs and trademarks  belonging  to  other  parties.  Of  these  three  mechanisms,  if  the  jumbo  snack  repackaging business  actor  has  a  licensing  agreement  and/or  other  cooperation  agreement  with  the  registered trademark  owner  and/or  designer  which  gives  him/her  a  legal  basis  to  use  and  sell  a  product  with  a registered trademark and industrial design then this is legally permitted. On the other hand, without such legal basis, the use and sale of jumbo repackaging with registered trademark and industrial designs is a form of violation of trademark and industrial design law which can be subject to criminal sanctions.
Keywords: Industrial Design; Snack; Trademark; Legal Protection; Jumbo Repackaging
Abstrak: Di Indonesia, pengemasan ulang makanan ringan yang dijual online merupakan sebuah tren yang diminati  masyarakat  dan  seringnya dilakukan  oleh pelaku  usaha  non-produsen dan  non-pengemas yang rentan isu hukum merek dan desain industri. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan inovasi penjualan yang  berkaitan  dengan  Kekayaan  Intelektual  berupa  merek dan desain  industri,  berhubungan  dengan  3 mekanisme penjualan yang sering dijumpai dalam praktik: (1) repackaging jumbo makanan ringan dengan desain pribadi pelaku usaha atau custom pemesan; (2) repackaging jumbo makanan ringan dengan desain menyerupai makanan ringan pihak lain yang dikenal di pasaran tanpa mencantumkan merek apapun pada kemasan jumbonya; (3) repackaging jumbo makanan ringan dengan penggunaan desain dan merek milik pihak lain. Dari ketiga mekanisme tersebut, bila pelaku usaha repackaging jumbo makanan ringan memiliki perjanjian  lisensi  dan/atau  perjanjian  kerjasama  lainnya  dengan  pemilik  merek  terdaftar  dan/atau pendesain  yang  memberikan  baginya  suatu  alas  hak  yang  sah  secara  hukum  untuk  menggunakan  dan menjual suatu produk dengan merek dan desain industri terdaftar maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum. Sebaliknya, tanpa alas hak tersebut maka penggunaan dan penjualan kemasan ulang jumbo dengan merek  dan  desain  industri  terdaftar  merupakan  suatu  bentuk  pelanggaran  hukum  merek  dan  desain industri yang dapat dikenakan sanksi pidana.
Kata Kunci: Desain Industri; Makanan Ringan; Merek; Perlindungan Hukum; Pengemasan Ulang Jumbo
History Article: Submitted 1 January 2024 | Revised 25 February 2024 | Accepted 20 March 2024

## 1. Pendahuluan
Kebutuhan  hidup  manusia  dewasa  ini  semakin  berkembang  seiring  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Kebutuhan  tersebut  tidak  hanya berputar  di  sekitar  kebutuhan  primer  (sandang,  pangan  dan  papan)  saja,  namun  juga merambah ke kebutuhan tersier yang berkaitan dengan pemenuhan gaya hidup. Dalam pemenuhan  gaya  hidup  manusia  modern,  kreatifitas  dunia  usaha  semakin  diuji  untuk mampu  mewujudkan  produk  inovatif  yang  mampu  memujudkan  hal-hal  luar  biasa sebagai  jawaban  kebutuhan  konsumen  yang  erat  dengan  pengunggahan  konten  pada jejaring  media  sosial  sebagai  wujud  eksistensinya  secara online .  Prilaku  konsumtif konsumen tersebut terjadi salah satunya karena latar belakang dorongan prestise sosial (Astuti et al., 2022). Salah satu tren pemenuhan gaya hidup yang berkembang saat ini adalah memberikan hadiah bagi teman, kerabat atau orang terdekat dengan kemasan yang  menghebohkan  dan  mampu  membuat  terkesima  pihak  yang  menerima  hadiah, contohnya hadiah berupa makanan ringan dalam kemasan jumbo.
Permintaan  ( demand )  dan  penawaran  ( supply )  merupakan  dua  hal  yang  saling mempengaruhi  dalam  kehidupan  ekonomi  sehari-hari  (Hidayah,  2020).  Keberadaan pengemasan  ulang  ( repackaging )  dalam  ukuran  jumbo  makanan  ringan  yang  mudah dijumpai  di market  place  online atau  media  sosial online dewasa  ini  tentunya  tidak terlepas  dari  adanya  permintaan  konsumen.  Kemasan  menurut  Arens  (1996)  dalam Nanda Resmi dan Tri Wismiarsi (2015) mengemukakan kemasan adalah wadah produk termasuk penampilan fisik wadahnya, desain, bentuk, bahan, warna dan pelabelan yang digunakan (Resmi & Wismiarsi, 2015). Jumbo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti besar sekali (Indonesia, n.d.-b). Konteks pengemasan ulang dalam ukuran jumbo  suatu  makanan  ringan  dalam  hal  ini  yaitu  dalam  bisnisnya  suatu  pelaku  usaha online akan memasukkan berbagai makanan ringan ukuran normal dengan merek yang diketahui umum dan digemari oleh masyarakat untuk dimasukkan dalam kemasan ulang berukuran jumbo yang dicetak sendiri oleh pelaku usaha tersebut. Mekanisme penjualan yang  sering  dijumpai  baik  dalam  media  sosial  maupun marketplace  online yaitu:  (1) pelaku usaha membuat kemasan ulang ukuran jumbo makanan ringan di pasaran dengan desain  pribadi  pelaku  usaha  atau  desain  khusus  ( custom )  pemesan;  (2)  pelaku  usaha membuat kemasan ulang ukuran jumbo makanan ringan di pasaran dengan desain persis sama  dan/atau  diubah  sedikit  atas  suatu  makanan  ringan  ukuran  normal  yang dimasukkan dalam kemasan ulang ukuran jumbo tersebut tanpa menyebutkan merek asli dari makanan ringan tersebut; atau (3) pelaku usaha membuat kemasan ulang ukuran jumbo atas suatu makanan ringan ukuran normal yang dimasukkan dalam kemasan ulang
ukuran  jumbo  tersebut  dengan  penyebutan  merek  dan  desain  persis  sama  tanpa pengubahan apapun.
Fenomena  penjualan repackaging dalam  ukuran  jumbo  makanan  ringan  yang  dijual online tersebut seringnya dijumpai dilakukan oleh pelaku usaha non-produsen dan non- pengemas.  Pelaku  Usaha  Non-Produsen  dalam  konteks  ini  adalah  pelaku  usaha  yang bukan memproduksi barang (makanan ringan ukuran normal yang dikemas ulang dalam ukuran jumbo) secara langsung, sedangkan Pelaku Usaha Non-Pengemas adalah pelaku usaha yang bukan melakukan pengemasan barang (makanan ringan ukuran normal yang dikemas ulang) secara langsung. Lebih lanjut terkait Produsen dan Pengemas lihat Pasal 1 angka (11) dan Pasal 1 angka (14) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (PP 29/2021).  Fenomena penjualan repackaging dalam  ukuran  jumbo  makanan  ringan  yang  dijual online tersebut  seringnya  dijumpai dilakukan oleh pelaku usaha non-produsen dan non-pengemas ini sangat erat terhadap pro dan kontra jika dikaji dari perspektif hukum Kekayaan Intelektual (KI). KI merupakan kekayaan  yang  sumbernya  dari  kreativitas  serta  olah  pikir  intelektual  manusia (Dharmawan, 2018). Secara garis besar, terdapat 2 (dua) pengelompokkan KI yaitu: (1) hak cipta dan (2) hak milik perindustrian seperti misalnya paten, merek, desain industri (Darwance  et  al.,  2020).  Dalam  konteks  penjualan repackaging dalam  ukuran  jumbo makanan ringan yang dijual online oleh pelaku usaha non-produsen dan non-pengemas menarik  untuk  dikaji  dari  rezim  KI  berupa  merek  dan  desain  industri.  Merek  pada dasarnya  adalah  tanda  yang  berfungsi  sebagai  pembeda  antara  barang  dan/atau  jasa yang diproduksi suatu pihak dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 1 angka  3  Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (UU 20/2016)).  Sementara  desain  industri  dipergunakan  untuk  menganalisis  dari  sudut pandang kemiripan desain kemasan yang dicetak ulang secara jumbo oleh penjual non- produsen  dan  non-pengemas  dan  dijual  secara online .  Hal  ini  karena  desain  industri berkaitan dengan kreasi bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya untuk memberikan kesan estetis yang diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi yang dipergunakan untuk menghasilkan produk, barang, kerajinan  tangan  atau  komoditas  industri  (Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000 tentang Desain Industri (UU 31/2000). Perlindungan hukum merek dan desain industri memberikan kepada pemilik merek dan pendesainnya hak eksklusif terhadap merek dan desain  industri  tersebut  selama  jangka  waktu  perlindungannya  menurut  hukum.  Oleh karena itu, dalam tulisan ini yang diangkat adalah contoh penggunaan merek maupun desain industri terdaftar yang masih dalam jangka waktu perlindungannya secara hukum.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  permasalahan  hukum  yang  menjadi  penting  dan menarik untuk diangkat dalam tulisan ini yaitu: (1) bagaimanakah pengaturan merek dan desain  industri  dalam  perspektif  hukum  Kekayaan  Intelektual  Indonesia?;  dan  (2) bagaimanakah perlindungan merek dan desain industri dalam konteks pengemasan ulang ( repackaging ) jumbo makanan ringan yang dijual secara online? Penelitian ini memiliki originalitas  dibandingkan  dengan  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  serupa. Originalitas  tersebut  terlihat  dari  fokus  pembahasan  yang  berbeda  antara  tulisan  ini dengan studi-studi serupa terdahulu sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 1 di bawah ini.

## Tabel 1. State of the Art
Studi
Terdahulu Asep Saripudin (2017) berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Sebagai Kode Tersembunyi ( Invisible Code) Dari Sebuah Web Page ( Metatag ) Dalam Media Internet ” (Saripudin, 2017) Syarafina Rahayu Fitri (2022) berjudul “Analisis Yuridis
Penyelesaian Sengketa Desain
Industri Eco Bottle (Studi Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-
HKI/2017) ” (Fitri, 2022) Fokus Analisis  mengenai  pelanggaran hukumkah  terhadap  substansi merek yang dipergunakan sebagai kode  yang  tidak  terlihat  dari sebuah web page dan bagaimana
perlindungan  hukum  terhadap pemilik  merek  bila  mereknya dipergunakan pihak lainnya tanpa izin  dari  perspektif  Undang- Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU 15/2001) dan Undang-Undang  No.  11  Tahun
2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008). Analisis  mengenai  penerapan asas itikad baik dalam kaitannya dengan passing off atau membonceng ketenaran merek lain  meskipun  berbeda  kelas barangnya.
Merujuk pada Tabel 1 di atas maka dapat terlihat bahwa fokus pembahasan yang diangkat dalam  tulisan  ini  berbeda  walaupun  topik  mengenai  perlindungan  merek  dan  desain industri yang  diangkat dalam studi-studi terdahulu tersebut  terlihat serupa.  Tulisan ini lebih  berfokus  pada  pengaturan  merek  dan  desain  industri  dalam  perspektif  hukum
Kekayaan  Intelektual  Indonesia  serta  perlindungan  merek  dan  desain  industri  dalam konteks  pengemasan  ulang  ( repackaging )  jumbo  makanan  ringan  yang  dijual  secara online oleh non-produsen dan non-pengemas. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa tulisan ini memiliki originalitas dan karenanya menarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah artikel berjudul “ Repackaging Ukuran Jumbo Atas Makanan Ringan yang Dijual Online : Perspektif Perlindungan Hukum Merek dan Desain Industri”.

## 2. Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu metodologi penelitian hukum yang dasar analisisnya berada pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  berkaitan  dengan  masalah  hukum yang  diangkat  sebagai  fokus  penelitian  (Benuf  &  Azhar,  2020).  Pendekatan  yang dipergunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach) untuk  melihat  bagaimana  pengaturan  merek  dan  desain  industri  dalam peraturan  perundang-undangan  terkait  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia  serta pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  untuk  mendapatkan  kesamaan pandangan  mengenai  konteks  pengemasan  ulang  jumbo  makanan  ringan  yang  dijual secara online oleh non-produsen dan non-pengemas . Dalam menelusuri bahan hukum, dipergunakan  teknik  studi  dokumen  dengan  pertimbangan  ketersediaan  bahan-bahan hukum  yang  ada.  Bahan  hukum  yang  dipergunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer (peraturan  perundang-undangan),  bahan  hukum  sekunder  (buku  dan  jurnal  terkait merek, desain industri, serta pengemasan ulang jumbo makanan ringan yang dijual secara online ), dan bahan hukum tersier (kamus bahasa). Berbagai bahan hukum tersebut secara lebih lanjut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pengaturan Merek dan Desain Industri dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini tidak terlepas dari kehebatan kecerdasan  manusia.  Seiring  dengan  hal  tersebut,  di  dunia  global  modern  ini  tingkat intelektualitas manusia juga kian terpacu untuk menghasilkan karya yang semakin kreatif dan inovatif mulai dari yang sederhana seperti mesin pel otomatis dan mesin pemarut kelapa  hingga  yang  luar  biasa  seperti Artificial  Intelligence guna  menjawab  kebutuhan manusia  yang  semakin  berkembang.  Howard  Gardner  dalam  studinya  mengemukakan intelegensi atau kecerdasan majemuk manusia memiliki tingkat yang berbeda dimana hal
tersebut bisa diabaikan, dilemahkan, bahkan dikuatkan dan didorong perkembangannya (Triwulandari & Supardi, 2022). Oleh karena itulah, KI sangat penting untuk dikaji sebab ranah  hukum  KI  mampu  memberikan  perlindungan  bagi  karya  yang  lahir  dari  daya intelektualitas manusia.
KI  terdiri  dari  2  (dua)  penggolongan  besar  yaitu:  (1)  hak  cipta  dan  (2)  hak  milik perindustrian seperti contohnya merek, desain industri dan paten. Pengaturan hukum KI di Indonesia  tersebar ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang KI. Jenis-jenis KI secara lebih rinci terdiri dari hak cipta, merek dan indikasi geografis, desain industri,  rahasia  agang,  paten,  varietas  tanaman, dan  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu (Samsithawrati,  2023).  Dalam  kaitannya  dengan  permasalahan  hukum  yang  diangkat dalam  tulisan  ini  yaitu  pengemasan  ulang  ( repackaging )  jumbo  makanan  ringan  yang dijual secara online oleh non-produsen dan non-pengemas, maka ranah KI yang paling relevan dan menarik untuk dijadikan kajian adalah merek dan desain industri. Di tingkat nasional  Indonesia,  secara  garis  besar  pengaturan  merek  dapat  ditemukan  dalam  UU 20/2016 sementara desain industri di dalam UU 31/2000.
Ketentuan-ketentuan  hukum  merek  dan  desain  industri  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan nasional Indonesia pada dasarnya tidak terlapas dari harmonisasi dengan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  tingkat  Internasional  terkait  KI.  Indonesia adalah  salah  satu  negara  anggota Agreement  on  Trade  Related  Aspects  of  Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs). Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (UU 7/1994) mengesahkan Agreement Establishing the World Trade Organization beserta ketiga  lampirannya.  Perjanjian  TRIPs  sendiri  merupakan  lampiran/Annex  1C  dari Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization. Sebagai  konsekuensi  hukum adanya ratifikasi tersebut maka ketentuan-ketentuan KI yang ada dalam Perjanjian TRIPs agar diharmonisasi dalam hukum KI nasional Indonesia sehingga ketentuan dalam hukum KI nasional tidak bertentangan Perjanjian TRIPs (Setyoningsih, 2021). Sehingga, ketentuan merek  serta  desain  industri  yang  ada  dalam  UU  20/2016  maupun  UU  31/2000  pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang disepakati oleh para negara anggota dalam Perjanjian TRIPs.
KI  secara  general  mengenal  2  (dua)  jenis  sistem  perlindungan,  sistem  perlindungan otomatis ( automatically protection system ) maupun sistem pendaftaran pertama ( first to file system ) (Dharmawan, 2014). Sistem perlindungan otomatis atau deklaratif tersebut dipergunakan dalam ranah hak cipta dimana hak eksklusif pencitpa atas suatu ciptaan timbul  secara  otomatis  ketika  suatu  ciptaan  telah  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata
sebagaimana  terlihat  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (UU  28/2014)  (Samsithawrati  et  al.,  2023).  Sedangkan sistem perlindungan pendaftaran pertama atau dikenal juga sebagai sistem konstitutif adalah perlindungan hukum akan diberikan oleh negara terhadap suatu karya KI, seperti misalnya merek, manakala merek tersebut telah terdaftar (Balqis, 2021). Hal ini tampak secara  tegas  dalam  Pasal  3  UU  20/2016  yang  menentukan  bahwa  hak  atas  merek diperoleh  setelah  suatu  merek  tersebut  terdaftar.  Selain  merek,  sistem  perlindungan hukum  desain  industri  di  Indonesia  juga  menganut  sistem  konsitutif  dimana  hak  atas desain  industri  diperoleh  berdasarkan  permohonan  (Waspiah,  n.d.).  Pengaturan sedemikian mengenai sistem perlindungan konstitutif yang dianut ranah desain industri terlihat dalam ketentuan Pasal 10 UU 31/2000.
Definisi merek dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU 20/2016 dimana merek pada dasarnya adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  dimensi  dan/atau  3  dimensi,  suara, hologram,  atau  kombinasi  dari  2  atau  lebih  unsur  itu  untuk  membedakan  barang dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan perdahangan barang dan/atau jasa.  UU 20/2016 meliputi merek dagang dan merek jasa (Pasal 1 angka (2) jo. Pasal 1 angka (3) jo. Pasal 2 ayat (2) UU 20/2016). Dengan demikian dan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU 20/2016 merek yang dilindungi adalah merek  yang  memenuhi  kriteria  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1  UU 20/2016. Lebih lanjut bilamana suatu merek dalam proses permohonan pendaftarannya ditemukan  memiliki  kriteria  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  20  UU  20/2016, (beberapa contohnya: tidak sesuai dengan ideologi negara; tidak memiliki daya pembeda) maka merek tersebut tidak dapat didaftar dan ditolak.
Hukum merek menganut sistem perlindungan konstitutif dimana hak atas merek baru akan diperoleh manakala suatu merek telah terdaftar (Pasal 3 UU 20/2016). Permohonan pendaftaran  merek  ini  diajukan  kepada  Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan pada ranah hukum, dalam konteks ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), melalui Pemohon atau kuasanya secara elektronik maupun non-elektronik (Pasal  4 ayat (1) jo.  Pasal 1 angka  20 UU 20/2016). Secara  ringkas  suatu  merek  baru  didaftarkan  dengan  prosedur  sebagai  berikut (Intelektual,  n.d.-b):  (1)  melakukan  registrasi  akun;  (2)  memilih  tombol  tambah  untuk membuat permohonan baru; (3) mengisi seluruh formulir yang ada; (4) mengunggah data pendukung yang diminta; (5) klik generate kode billing untuk memperoleh pesan kode pembayaran; (6) melakukan pemabayaran maksimal jam 23.59 WIB pada hari yang sama; (7)  pilih  selesai;  (8)  pengajuan  permohonan  masuk  pada  sistem  DJKI.  Pengajuan
permohonan  pendaftaran  merek  tersebut  disertai  dengan  label  merek  serta  bukti pembayaran  biaya  (Pasal  4  ayat  (4)  UU  20/2016).  Setelah  proses  pengajuan  tersebut, akan  dilanjutkan  dengan  kelengkapan  persyaratan  pendaftaran  merek.  Dalam  hal permohonan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  syarat  minimum  (formulir  permohonan lengkap,  label  merek  dan  bukti  pembayaran  biaya)  maka  akan  diberikan  tanggal penerimaan (Pasal 13 UU 20/2016). Dalam jangka waktu paling lama 15 hari terhitung sejak  tanggal  penerimaan  permohonan,  Menteri  akan  mengumumkan  permohonan dalam Berita Resmi Merek dan pengumuman ini berlangsung selama 2 bulan (Pasal 14 UU 20/2016). UU 20/2016 juga memberikan waktu bagi setiap pihak untuk mengajukan keberatan  dan  sanggahan  (Pasal  16-19  UU  20/2016).    Dalam  hal  tidak  ada  keberatan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif (150 hari) dan bilamana disetujui merek tersebut didaftar dan terbit sertifikat merek ( Ibid ). Sesuai Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 25 ayat  (3)  UU  20/2016,  Sertifikat  Merek  diterbitkan  oleh  Menteri  terhitung  sejak  merek tersebut  terdaftar  dan  bsertifikat  itu  bisa  dianggap  ditarik  kembali  serta  dihapuskan bilamana sertifikat tersebut tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam kurun waktu  paling  lama  18  bulan  sejak  tanggal  sertifikat  diterbitkan.  Suatu  merek  terdaftar mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU 20/2016 selama jangka waktu 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang selama jangka waktu yang sama (Pasal 35 ayat (1) jo. Ayat (2) UU 20/2016).
Hak  atas  merek  pada  dasarnya  dapat  beralih  atau  dialihkan  oleh  beberpa  hal  yaitu pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan  dengan  memohonkan  pencatatannya  kepada  Menteri  dan diumumkan ke dalam Berita Resmi Merek agar memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga (Pasal  41  UU  20/2016).  Di  Indonesia  dikenal  adanya  perjanjian  lisensi  merek  yang berfungsi untuk memberikan hak pada pemilik merek terdaftar untuk memberikan lisensi kepada pihak lain guna mempergunakan merek tersebut baik sebagian atau seluruh jenis barang  dan/atau  jasa.  Perjanjian  lisensi  ini  juga  perlu  dicatatakan  pada  Menteri  dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek agar berakibat hukum pada pihak ketiga (Pasal 42 UU 20/2016).
Bila  ranah  hukum  merek  memberikan  perlin dungan  terhadap  “tanda”  yang  pada dasarnya  memiliki  daya  pembeda,  maka  di  lain  sisi  ranah  hukum  desain  industri memberikan perlindungan terhadap suatu kreasi tentang bentuk. Secara lebih rinci Pasal 1  angka  1  UU  31/2000  menentukan  desain  industri  adalah  kreasi  tentang  bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya  yang  berbentuk  3  atau  2  dimensi  yang  membuat  kesan  estetis  dan  dapat diwujudkan  dalam  pola  3  atau  2  dimensi  dan  dapat  dipergunakan  guna  menghasilkan
suatu  produk,  barang  komoditas  industri  atau  kerajinan  tangan.  Sama  dengan  merek, sistem perlindungan desain industri juga menganut sistem konstitutif. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 10 UU 31/2000 yang menentukan hak desain industri adalah atas dasar permohonan. Proses dari permohonan hingga terbitnya sertifikat desain indsutri melalui proses pengumuman, pemeriksaan substantif, pemberian dan bahkan penolakan (dalam hal  ditemukan  ketidaksesuaian).  Sertifikat  desain  industri  tersebut  mulai  berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan (Pasal 29 ayat (2) UU 31/2000). Adapun jangka waktu perlindungan  hak  desain  industri  adalh  10  tahun  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan (Pasal 5 UU 31/2000).
Tidak semua kreasi bentuk yang memiliki kesan estetis bisa didaftarkan dan memperoleh perlindungan dalam ranah desain industri. Desain industri yang dapat didaftarkan ialah desain  industri  yang  baru  (memiliki novelty )  dengan  ketentuan  bahwa:  (1)  jika  pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain indutri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang sudah ada sebelumnya; serta (2) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama, kesusilaan ata ketertiban umum (Pasal 2 jo. Pasal 4 UU 31/2000) (Intelektual, n.d.-a).
Berdasarkan penjabaran di atas diketahui bahwa pengaturan perlindungan hukum merek dapat  ditemukan  dalam  UU  20/2016  sedangkan  desain  industri  dalam  UU  31/2000. Keduanya  sama-sama  menganut  sistem  perlindungan  konstitutif  dengan  jangka  waktu perlindungan  tertentu  sebagaimana  ditentukan  dalam  masing-masing  peraturan perundang-undangan.Secara  garis  besar,  pengaturan  ketentuan  merek  dalam  UU 20/2016  serta  desain  industri  dalam  UU  31/2000  dapat  dengan  mudah  diakses  dan dipahami  masyarakat  melalui  website  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI) Kemenkumham  RI.  DJKI  telah  sangat  informatif  menampilkan  berbagai  hal-hal  yang bermanfaat  bagi  masyarakat  yang  akan  mendaftarkan  mereknya  seperti  syarat  dan prosedur  permohonan  pendaftaran  merek  dan  desain  industri  termasuk  berapa  biaya untuk masing-masing kelas merek, desain industri dan bagaimana cara pembayarannya. Termasuk bagi calon pemohon pendaftaran merek jika ingin mengetahui kelas barang dari merek yang akan didaftarkan dapat dengan mudah mencari kelasnya melalui Sistem Klasifikasi Merek dengan NICE Classification pada website DJKI ( Sistem Klasifikasi Merek Dengan NICE Classification , n.d.). Melalui laman resminya tersebut, dapat dikemukakan bahwa DJKI telah sangat membantu masyarakat memahami isi ketentuan UU 20/2016 dan UU 31/2000 melalui penyajian informasi yang informatif dan menarik seperti melalui flowchart , tabel, gambar dan video pembelajaran.

## 3.2. Perlindungan Merek dan Desain Industri dalam Konteks Pengemasan Ulang Jumbo Makanan Ringan yang Dijual Secara Online
Kebutuhan  hidup  manusia  yang  kian  beragam  memacu  kreatifitas  para  pelaku  usaha dalam  menghasilkan  barang  dan  jasa  yang  semakin  inovatif,  menarik  dan  unik  dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut. Terlebih lagi dengan kehadiran berbagai media sosial (seperti instagram dan tiktok ) serta marketplace online (seperti shopee, tokopedia, dan blibli) yang semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara online yang  mampu  menawarkan  efisiensi  waktu,  uang  dan  tenaga  dalam berbelanja. Marketplace ini  merupakan  suatu platform  online yang  memfasilitasi transaksi bisnis komersial seperi menjual barang, jasa atau informasi antara pembeli dan penjual (Christy, 2022). Penggunaan marketplace online itu berkaitan dengan transaksi elektronik  yang  mana  transaksi  elektronik  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 angka 2 Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016)). Selain itu,  media  sosial online juga  merupakan  salah  satu  wadah  manusia  modern  dalam mempertunjukkan gaya hidup ( lifestyle ) mereka kepada khalayak luas. Dengan demikian, kebutuhan  akan  gaya  hidup  untuk  diunggah  ke  media  sosial  tersebut  seakan  menjadi kebutuhan  penting  selayaknya  ajang  perlombaan. Pada  masyarakat  materialis,  barang konsumsi  berfungsi  sebagai  simbol  materialistik  yang  memungkinkan  seseorang mendapat  keunggulan  sosial  dan  mampu  menyatakan  status  sosial  orang  tersebut sehingga identitas pribadi yang lebih baik dapat diciptakan (Wulandari, 2018). Salah satu tren  yang  ada  adalah  kemasan  ulang (repackaging) ukuran  jumbo  untuk  mengemas berbagai makanan  ringan  ukuran  normal  ke  dalamnya.  Sebagaimana  diartikan  KBBI, jumbo berarti kemasan tersebut berukuran besar sekali dan karenanya berukuran sangat besar seukuran karung sehingga dapat menampung, seperti misalnya, hingga 20 snack ukuran normal.
Makanan  ringan  berukuran  normal  yang  dimasukkan  ulang  ke  dalam  kemasan  besar berukuran jumbo dengan desain kemasan yang menarik merupakan suatu hal yang sering dijumpai  di  media  sosial  maupun marketplace  online .  Hal  ini  menjadi  peluang  bisnis menjanjikan  bagi  para  pelaku  usaha  sebagaimana  banyak  penjual  dalam marketplace online yang  menjualnya.  Sebagaimana  studi  Istiharatul  Mubayyinah  dkk  (2023)  yang mengemukakan  kemasan  yang  baik  dan  menarik  mampu  membawa  citra  yang berkualitas  dan  berbeda  atas  suatu  produk  dibandingkan  dengan  produk  lainnya (Mubayyinah et al., 2023). Tidak hanya kemasan dengan desain grafik, warna dan bentuk yang  menarik  ataupun  merek,  namun  ukuran  dari  kemasan  itu  sendiri  juga
mempengaruhi  ketertarikan  pembeli.    Nanda  Resmi  dan  Tri  Wismiarsi  dalam  studinya (2015)  mengemukakan  bahwa  besar  ukuran  kemasan  dari  sebuah  produk  memiliki pengaruh  pada  psikologi  pembeli  dan  semakin  besar  ukuran  kemasan  maka  akan berkesan  volume  produk  lebih  banyak  (Resmi  &  Wismiarsi,  2015).  Dengan  demikian, dapat dikatakan bahwa menjadi beralasan tren repackaging makanan ringan dalam suatu kemasan  ulang  berukuran  “Jumbo”  memiliki  daya  tarik  di  pasaran.  Pengemasan  ulang berukuran  jumbo  untuk  produk  makanan  ringan  ini  biasanya  digemari  pembeli  untuk dipergunakan sebagai hadiah personal maupun souvenir atau cinderamata acara-acara keluarga seperti ulang tahun hingga syukuran.
Penjualan repackaging dalam ukuran jumbo makanan ringan yang dijual online tersebut seringnya  dijumpai  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  non-produsen  dan  non-pengemas. Pelaku  Usaha  Non-Produsen  dalam  konteks  ini  adalah  pelaku  usaha  yang  bukan memproduksi barang (makanan ringan ukuran normal yang dikemas ulang dalam ukuran jumbo) secara langsung, sedangkan Pelaku Usaha Non-Pengemas adalah pelaku usaha yang  bukan  melakukan  pengemasan  barang  (makanan  ringan  ukuran  normal  yang dikemas  ulang)  secara  langsung  (Pasal  1  angka  (11)  dan  Pasal  1  angka  (14)  Peraturan Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Perdagangan  (PP 29/2021)). Sebelum mengkaji secara lebih lanjut perihal perlindungan hukum merek dan desain  industri  terkait  pengemasan  ulang  jumbo  makanan  ringan  yang  dijual  secara online, sebab hal tersebut sangat erat terhadap pro dan kontra jika dikaji dari perspektif hukum  KI.  KI  ini  sangat  penting  untuk  diberikan  perlindungan  pada  era  digital  sebab peniruan  karya  tanpa  izin  sangat  mudah  dilakukan  dengan  kecanggihan  teknologi (Maulana & Nurcahyani, 2023).
Dalam  KI  sendiri  dikenal  adanya Reward  Theory (Teori  Penghargaan)  oleh  Robert  M. Sherwood,  dimana  terhadap  usaha  untuk  menghasilkan  karya  intelektual  yang  sudah berhasil  dihasilkan  seseorang  perlu  diberi  pengakuan  dan  penghargaan  sebab  dalam proses  menghasilkannya  membutuhkan  pengorbanan  waktu,  tenaga,  pikiran  dari pencipta atau penemu atau pendesainnya (Sudharma & Dewi, 2023). Merek dan desain industri  termasuk  jenis  KI  yang  tergolong  dalam industrial  property  rights yang  mana sesuai  ketentuan  hukum  nasional  Indonesia  perlindungannya  adalah  dengan  sistem konstitutif atau first to file system . Hal ini berarti hak atas suatu merek dan desain industri tersebut  baru  memperoleh  perlindungan  hukum  setelah  didaftarkan  dan  memiliki Sertifikat KI atas Merek dan/atau Desain Industri tersebut.
Rasio pemberian perlindungan hukum terhadap merek tidak terlepas dari “tanda” yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna,
dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih  unsur  itu  mampu  dibedakan  dari  barang  dan/atau  jasa  sejenis  dan  mampu menujukkan asal barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan kualitas barang dan/atau jasa  tersebut.  Merek  itu  penting  untuk  diberikan  perlindungan  hukum  sebab  dalam perjalanan merek tersebut mampu dikenal masyarakat, mampu membentuk reputasi dan karenanya mampu memberikan jaminan kualitas bagi konsumennya tentunya bukan hal yang mudah. Ada proses yang lama dalam membentuk branding tersebut dan biaya yang tentunya tidak sedikit (Shahrullah et al., 2021). Fungsi pemakaian merek yaitu: (1) tanda pengenal  guna  membedakan  hasil  produksi  barang  dan/atau  jasa  suatu  pihak  dengan yang lain; (2) alat promosi; (3) jaminan mutu terhadap barang dan/atau jasanya; dan (4) penunjuk asal atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan (Intelektual, n.d.-c). Sedangkan fungsi pendaftaran merek yaitu sebagai: (1) alat bukti bagi pemilik yang berhak atas suatu merek yang didaftarkan; (2) dasar penolakan pendaftaran merek yang sama keseluruhan atau  sama  pada  pokoknya  oleh  pihak  lain  untuk barang/jasa  sejenisnya;  dan  (3)  dasar untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran barang/jasa sejenisnya ( Ibid ).
Rasio perlindungan desain industri dalam keterkaitannya dengan merek makanan ringan adalah desain produk tersebut pada dasarnya merupakan salah satu unsur penting dalam melambangkan  dan  menjaga  reputasi  dari  merek  tersebut.  Keberhasilan  kemampuan intelektual manusia dalam menghasilkan desain dengan kreasi bentuk konfigurasi atau komposisi  garis  atau  warna  atau  garis  dan  warna  atau  gabungan  daripadanya  untuk memberikan  kesan  estetis  yang  diwujudkan  dalam  pola  tiga  atau  dua  dimensi  yang dipergunakan  untuk  menghasilkan  produk,  barang,  kerajinan  tangan  atau  komoditas industri  perlu  diberikan  penghargaan  melalui  perlindungan  hukum,  misalnya  hak eksklusif. Hal ini sejalan dengan teori penghargaan Robert M. Sherwood.
Dalam konteks perlindungan hukum KI, termasuk terhadap merek dan desain industri, perlu dipahami bahwa KI tersebut memberikan perlindungan dalam bentuk hak eksklusif kepada pemilik merek dan pendesain. Hak eksklusif dalam merek memberikan pemilik merek  yang  terdaftar  hak  untuk,  dalam  jangka  waktu  tertentu,  menggunakan  sendiri merek itu atau memberikan izin pada pihak lain untuk menggunakannya. Senada dengan merek, hak eksklusif dalam desain industri mampu memberikan pendesainnya hak untuk, selama  waktu  tertentu,  melakukan  sendiri  atau  memberi  persetujuannya  pada  pihak lainnya guna melakukan hal itu (Pasal 1 angka 5 UU 31/2000). “Eksklusif” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “khusus” (Indonesia, n.d.-a). Oleh karena itu hak eksklusif yang mengandung kekhususan itu memberikan hak bagi pemilik merek terdaftar dan pendesain desain industri menentukan apakah akan mengizinkan pihak lain
menggunakan  sendiri  atau  memberikan  izin  pihak  lain  untuk  menggunakan  hak  atas merek  atau  desain  industrinya  tersebut.  Merujuk  pada  adanya  ketentuan  jangka perlindungan di Indonesia dalam hukum merek (10 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang sama) dan desain industri (10 tahun) maka hak eksklusif tersebut juga berlaku selama jangka waktu tersebut bagi pemilik merek maupun pendesain. Oleh karena itu, dalam tulisan ini yang diangkat adalah contoh penggunaan merek maupun desain industri terdaftar yang masih dalam jangka waktu perlindungannya secara hukum.
Terdapat  setidaknya  3  (tiga)  mekanisme  yang  ditemui  dalam  penjualan  pengemasan ulang jumbo makanan ringan yang dijual secara online baik dalam media sosial maupun marketplace online. Berikut adalah ketiga mekanisme tersebut beserta analisis hukumnya yaitu:
1. Repackaging Jumbo Makanan Ringan dengan Desain Pribadi Pelaku Usaha atau Custom Pemesan. Ilustrasinya dari mekanisme yang pertama adalah sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Repackaging Jumbo Makanan Ringan dengan Desain Pribadi Pelaku Usaha atau Custom Pemesan (“Mekanisme 1”)
Sumber: dibuat oleh penulis
Pada  mekanisme  yang  pertama  dapat  dikemukakan  bahwa  pengemasan  ulang makanan ringan ukuran normal yang ada di pasaran ke dalam kemasan ukuran jumbo tersebut menggunakan desain pribadi pelaku usaha atau custom (khusus) pemesan. Dari perspektif KI, khususnya dalam hukum merek dan desain industri, tidak  terdapat  adanya  pelanggaran  berupa  penggunaan  atas  suatu  merek atau desain  industri  terdaftar.  Dalam  ilustrasi  pada  Gambar  1  di  atas  yang menggambarkan mekanisme pertama yang terjadi di pasaran  tersebut, terlihat pelaku  usaha  non-produsen  dan  non-pengemas  yang  melakukan  pengemasan
ulang  ukuran  jumbo  tersebut  tidak  ada  mencantumkan  suatu  merek  terdaftar apapun dalam kemasan jumbonya. Desain kemasannya yang merupakan kreasi bentuk konfigurasi atau komposisi gabungan garis dan warna untuk memberikan kesan  estetis  yang  diwujudkan  dalam  dua  dimensi  yang  dipergunakan  untuk menghasilkan  produk  adalah  menggunakan  desain  pelaku  usaha  tersebut  atau custom pemesan.  Walaupun  dinilai  tidak  terdapat  persoalan  hukum  dari persepektif hukum merek dan desain industri, namun demkian mekanisme 1 ini perlu  diteliti  dari  aspek  hukum  perlindungan  konsumen.  Hal  ini  penting  sebab konsumen yang membeli snack ukuran normal yang dimasukkan dalam kemasan ulang ukuran jumbo tersebut harus mengetahui dengan jelas keterangan terkait produk yang dibelinya tersebut dari si penjual repackaging jumbo makanan ringan tersebut.  Terlebih  penjual repackaging jumbo  makanan  ringan  itu  merupakan pelaku usaha non-produsen maupun non-pengemas dari makanan ringan ukuran normal  yang  dimasukkan  dalam  kemasan  ulang  ukuran  jumbo  tersebut. Berdasarkan  Pasal  4  angka  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (UU  8/1999),  konsumen  yang  membeli repackaging jumbo makanan ringan tersebut berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  dari  produk  yang  diberinya  tersebut.  Dengan demikian  pelaku  usaha repackaging jumbo  makanan  ringan,  penting  untuk mencantumkan keterangan dalam promosi penjualannya di media sosial maupun marketplace online bahwa ia menjual repackaging jumbo makanan ringan dengan desainnya sendiri atau custom dari pelanggan dengan isi berbagai snack ukuran normal  yang  merek,  jumlah  dan  tanggal  kadaluwarsanya  dicantumkan  secara jelas.  Lebih  lanjut,  konsumen  di  kemudian  hari  memiliki  hak  untuk  mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian manakala produk yang diterimanya itu  tidak  sesuai  perjanjian  atau  sebagaimana  mestinya  (Pasal  4  angka  8  UU 8/1999).
2. Repackaging jumbo makanan ringan dengan desain menyerupai makanan ringan pihak lain yang dikenal di pasaran tanpa mencantumkan merek apapun pada kemasan jumbonya. Ilustrasi dari mekanisme kedua digambarkan dalam Gambar 2 di bawah ini.
Gambar 2. Repackaging Jumbo Makanan Ringan dengan Desain Menyerupai Makanan Ringan Pihak Lain yang Dikenal di Pasaran Tanpa Mencantumkan Merek Apapun pada Kemasan Jumbonya
Sumber: dibuat oleh penulis
Mekanisme  kedua  menunjukkan  bahwa  pelaku  usaha  non-produsen  dan non-pengemas  ini  membuat  kemasan  ulang  ukuran  jumbo  makanan  ringan  di pasaran dengan desain persis sama dan/atau diubah sedikit atas suatu makanan ringan  ukuran  normal  yang  dimasukkan  dalam  kemasan  ulang  ukuran  jumbo tersebut tanpa menyebutkan merek asli dari makanan ringan tersebut. Perspektif hukum merek dan desain industri dipergunakan untuk menganalisis mekanisme kedua ini sebagai berikut:
a. Dari  sisi  hukum  merek  memang  tidak  ada  pencantuman  merek  terdaftar dalam  kemasan  ulang  jumbo  tersebut.  Namun  dalam  Gambar  2  terlihat, merek  asli  dari  makanan  ringan  yang  dimasukkan  ke  dalamnya  itu didompleng font dan  peletakannya  seperti  merek  aslinya  dimana  pelaku usaha  menggunakan  kata-kata  selamat  sesuai  pesanan  pelanggan  sebagai gantinya.  Penjelasan  Pasal  21  ayat  (1)  UU  20/2016  menjelaskan  yang dimaksud “persamaan pada pokoknya” atas suatu merek adalah kemiripan karena  unsur  yang  dominan  antara  merek  yang  satu  dengan  yang  lain sehingga timbul suatu kesan adanya persamaan, baik bentuk maupun cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek itu. Dalam Gambar 2 diilustrasikan bahwa merek  makanan  ringan  ukuran  normal  yang  beredar  di  pasaran  adalah Chichichi. Nama “Chichichi” ini adalah hanya sebatas ilustrasi untuk  tujuan akademik  guna  menghindari  kerugian  bagi  pelaku  usaha  manapun  akibat
penyebutan  nama  aslinya.  Chichichi  dicantumkan  sebagai  merek  dalam kemasan  dengan font dan  peletakkan  tertentu  yang  sudah  dikenal masyarakat  luas.  Dalam  hal  ini,  pelaku  usaha repackaging jumbo  makanan ringan terlihat berusaha menggunakan font dan peletakan yang sama dengan menggunakan  kata- kata  ucapan  selamat  tanpa  pencantuman  “Chichichi”. Sesuai  dengan  penjelasan  Pasal  21  ayat  (1)  UU  2016  dapat  dikemukakan bahwa terjadi persamaan pada pokoknya, khususnya persamaan bentuk dan cara penempatan, terhadap merek “Chichichi” atas tulisan yang dicantumkan oleh pelaku usaha repackaging jumbo makanan ringan tersebut. Persoalan ini bisa dipandang dari dua sudut. Pertama, manakala pelaku usaha repackaging jumbo makanan ringan itu sudah memiliki izin dari pemilik merek terdaftar “Chichichi”  tersebut,  seperti  misalnya  mereka  memiliki  perjanjian  lisensi, maka  hal  yang  dilakukannya  tidak  memiliki  isu  hukum  dari  sudut  pandang hukum  merek.  Kedua,  dalam  hal  sebaliknya,  tidak  dimilikinya  izin  untuk menggunakan  suatu  merek  terdaftar  milik  pihak  lain  yang  memiliki persamaan pada pokoknya merupakan suatu pelanggaran hukum yang mana pemilik  merek  terdatar  dan/atau  penerima  lisensi  merek  terdaftar  bisa mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau memberhentikan semua perbuatan terkait  penggunaan  merek  itu  terhadap  pihak  lain  yang  secara  tanpa  hak memakai  merek  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (Pasal 83 ayat (1) UU  20/2016)  serta  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  (Pasal  100  ayat  (2)  UU 20/2016). Hal ini sebab pemilik merek terdaftarlah yang memiliki hak ekslusif terhadap suatu merek tersebut, seperti apakah mengizinkan orang lain untuk menggunakannya.
b. Dari  sudut  pandang  desain  industri,  gambar  2  menunjukkan  bahwa  kreasi bentuk komposisi garis dan warna yang diwujudkan dalam dua dimensi dan memberi  kesan  estetis  pada  kemasan  ulang  jumbo  tersebut  sama menyerupai snack “Chichichi”.  Hanya  ada  satu  tambahan  gambar  seorang laki-laki  saja  yang  berbeda  dari  kemasan snack “Chichichi”  asli  ukuran normalnya.  Merujuk  kepada  hak  ekslusif  pendesain  kemasan snack “Chichichi” yang diberikan oleh huku m (Pasal 1 angka 5 UU 31/2000), maka pendesain  itu  sajalah  yang  secara  eksklusif  memiliki  hak,  atas  suatu  waktu tertentu,  apakah  akan  melaksanakan  sendiri  haknya  untuk  menggunakan desain  itu  atau  mengizinkan  pihak  lain  dengan  persetujuannya  untuk menggunakan desain itu. Dalam hal ini, bila pelaku usaha non-produsen dan non-pengemas atas suatu kemasan ulang jumbo tersebut memiliki izin dari pemilik hak desain industri (pendesain) dari kemasan snack “Chichichi” maka
tidak ada persoalan hukum. Namun sebaliknya, tanpa izin tersebut, seperti misalnya  melalui  perjanjian  lisensi,  maka  pelaku  usaha  non-produsen  dan non-pengemas atas suatu kemasan ulang jumbo tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana dalam hukum desain industri sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU 31/2000. Pun dikemudian hari pelaku usaha non-produsen dan non- pengemas  atas  suatu  kemasan  ulang  jumbo  tersebut  berdalil  bahwa desainnya berbeda, namun pada dasarnya desain tersebut dapat dikatakan tidak memiliki kebaharuan walaupun ada satu perbedaan unsur gambar laki- laki.  Dalam  hukum  positif  Indonesia,  ketidakpastian  pengaturan  mengenai parameter  kebaruan  dari  sudut  pandang  kemiripan  masih  menimbulkan persoalan hukum (Ashiddiq et al., 2021). Namun demikian, kepastian dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/2000 adalah hak desain industri hanyalah diberikan pada desain industri yang baru.
3. Repackaging jumbo makanan ringan dengan penggunaan desain dan merek milik pihak lain. Ilustrasi mekanisme yang ketiga ini adalah sebagaimana digambarkan dalam Gambar 3 di bawah ini.
Gambar 3. Repackaging Jumbo Makanan Ringan Dengan Penggunaan Desain dan Merek
Milik Pihak Lain (“Mekanisme 3”)
Sumber: dibuat oleh penulis
Mekanisme ketiga pada Gambar 3 menunjukkan pelaku usaha membuat kemasan ulang ukuran jumbo atas suatu makanan ringan ukuran normal yang dimasukkan dalam  kemasan  ulang  ukuran  jumbo  tersebut  dengan  penyebutan  merek  dan desain milik pihak lain  tersebut secara persis sama tanpa pengubahan apapun.
Terdapat  2  pandangan  dapat  diberikan  dalam  menganalisis  mekanisme  ketiga
tersebut. Dalam pandangan yang pertama, salah satu akun penjual kemasan ulang ukuran jumbo atas makanan ringan ( real food ) ukuran normal merek salah satu group produsen makanan ringan terkenal di Indonesia pada laman media sosial online penjual  kemasan  ulang  ukuran  jumbo  itu  ada  yang  mencantumkan keterangan “ official brand partner with [nama group produsen makanan ringan terkenal di Indonesia]”. Dalam hal itu, dapat diasumsikan bahwa penjual kemasan ulang  ukuran jumbo  itu  telah  menjalin  suatu  kerjasama  resmi  dengan group produsen  makanan  ringan  terkenal  di  Indonesia  yang  menyebabkan group produsen itu mengizinkan penjual kemasan ukuran jumbo menggunakan desain dan merek makanan ringannya dicontoh dan dicetak ulang pada kemasan jumbo miliknya untuk kemudian diperjualbelikan ulang di pasaran. Sebagaimana dalam hukum merek dan desain industri di Indonesia, pemilik merek dan desain industri terdaftar dapat memberikan pihak lain izin untuk menggunakan merek maupun desain industrinya melalui misalnya perjanjian lisensi (Pasal 42-45 UU 20/2016; Pasal 33-36 UU 31/2000). Dalam hal sudah dimilikinya perjanjian lisensi dan/atau kerjasama  lainnya  anatara  penjual  kemasan  ulang  ukuran  jumbo  dan group produsen makanan ringan terkenal di Indonesia yang pada dasarnya memberikan alas hak yang sah secara hukum bagi penjual kemasan ulang ukuran jumbo untuk mencetak ulang kemasan makanan ringan suatu group produsen makanan ringan terkenal di Indonesia tersebut dengan merek dan desain yang sama persis dan kemudian  mengizinkannya  untuk  memasukkan  makanan  ringan  ukuran  normal yang diproduksi group produsen itu untuk dimasukkan ke dalam kemasan ulang ukuran jumbo itu, maka tidak menjadi suatu persoalan hukum. Namun sebaliknya, bila  perjanjian  lisensi  dan/atau  kerjasama  lainnya  sebagaimana  dimaksud sebelumnya tidak ada dan karenanya tidak ada alas hak yang sah secara hukum bagi  penjual  kemasan  ulang  ukuran  jumbo  non-produsen  dan  non-pengemas untuk mencetak ulang kemasan makanan ringan suatu group produsen makanan ringan terkenal di Indonesia tersebut dengan merek dan desain yang sama persis, maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran dalam hukum merek dan desain industri. Pada ranah merek, dikenal istilah passing off yang merupakan perbuatan seseorang  memalsukan  merek  dengan  meniru  merek  terkenal  dengan  sengaja dan tanpa hak memakai merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain (Jasmine, 2021). Passing off sendiri dikenal dalam system common law dan karenanya dalam UU 20/2016 memang tidak ada penyebutan seperti itu secara langsung. Namun demikian, passing off ini dapat terlihat dalam ketentuan mengenai pemakaian merek yang sama pada pokoknya secara tanpa hak seperti dalam Pasal 21 jo. Pasal 100 UU 20/2016 ( Ibid ).  Begitu pula dalam UU 31/2000, pelanggaran atas hak eksklusif yang dimiliki Pemegang Hak Desain Industri, seperti
misalnya  memakai  dan  menjual  barang  yang  diberi  Hak  Desain  Industri,  dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana ditentukan Pasal 54 UU 31/2000.
KI pada dasarnya kekayaan yang  bersifat intangible dan melindungi inovasi, kreasi dan memberikan penghargaan terhadap karya inovatif dan kreatifitas manusia (Torremans, 2019). Sehingga sebagaimana dalam UU 20/2016 maupun UU 31/2000 dikenal adanya hak  eksklusif  sebagai  bentuk  penghargaan  sekaligus  perlindungan  hukum  bagi  pemilik merek terdaftar dan desain insutri terdaftar. Berdasarkan penjelasan di atas terhadap 3 mekanisme  penjualan  yang  ditemui  dipasaran  maka  dalam  mengkaji  penjualan repackaging (pengemasan ulang) jumbo makanan ringan yang dijual secara online baik dalam  media  sosial  maupun marketplace  online oleh  pelaku  usaha  non-produsen  dan non-pengemas tersebut perlu menelaahnya dari 2 sisi. Sisi pertama yaitu jika ada alas hak,  seperti  misalnya  perjanjian  lisensi  dan/atau  kerjasama  lainnya,  maka  perbuatan tersebut menjadi sah secara hukum. Sebaliknya dalam sisi kedua, jika tidak ada alas hak tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum merek dalam hal penggunaan suatu merek terdaftar dan pelanggaran hukum desain industri  terkait pemakaian dan penjualan desain industri terdaftar pada suatu produk yang diberi hak desain industri.

## 4. Kesimpulan
Di Indonesia, pengemasan ulang makanan ringan yang dijual online baik melalui media sosial  maupun marketplace  online merupakan  sebuah  tren  hadiah  unik  yang  diminati masyarakat di era modern untuk menunjukkan eksistensinya di dunia sosial . Penjualan tersebut  seringnya  dijumpai  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  non-produsen  dan  non- pengemas yang rentan isu hukum Kekayaan Intelektual dari perspektif merek dan desain industri. Pengaturan merek di Indonesia pada dasarnya diatur dalam UU 20/2016 dimana jangka  waktu  perlindungan  bagi  merek  terdaftar  adalah  10  tahun  sejak  tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk waktu yang sama. Sementara Desain Industri diatur  dalam  31/2000  yang  memberikan  perlindungan  desain  terdaftar  dalam  jangka waktu  10  tahun  sejak  tanggal  penerimaan.  Dalam  praktiknya  sering  dijumpai  3 mekanisme  penjualan  yaitu:  (1) repackaging jumbo  makanan  ringan  dengan  desain pribadi  pelaku  usaha  atau custom pemesan;  (2) repackaging jumbo  makanan  ringan dengan  desain  menyerupai  makanan  ringan  pihak  lain  yang  dikenal  di  pasaran  tanpa mencantumkan  merek  apapun  pada  kemasan  jumbonya;  (3) repackaging jumbo makanan  ringan  dengan  penggunaan  desain  dan  merek  milik  pihak  lain.  Dari  ketiga mekanisme  penjualan  tersebut,  pada  dasarnya  bila  pelaku  usaha repackaging jumbo makanan ringan memiliki perjanjian lisensi dan/atau perjanjian kerjasama lainnya dengan
pemilik merek terdaftar dan/atau pendesain yang meberikan baginya suatu alas hak yang sah  secara  hukum  untuk  menggunakan  dan  menjual  suatu  produk  dengan  merek  dan desain  industri  terdaftar  maka  hal  tersebut  diperbolehkan  secara  hukum.  Sebaliknya, tanpa  alas  hak  tersebut  maka  pelaku  usaha repackaging jumbo  makanan  ringan  yang menggunakan  dan  menjual  kemasan  ulang  jumbo  dengan  merek  dan  desain  industri terdaftar merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum merek dan desain industri yang dapat dikenakan sanksi pidana.

## References
Ashiddiq, M. M., Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2021). Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, PALAR (Pakuan Law Review) Volume , 7 .
Astuti,  R.  F.,  Ulfah,  M.,  &  Ellyawati,  N.  (2022).  Pengaruh  Modernitas  dan  Gaya  Hidup terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha , 14 (2),
237 – 245.
Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. Journal of Judicial Review , 23 (1), 41 – 56.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20 – 33.
Christy, C. C. (2022). FoMo di media sosial dan e-WoM: pertimbangan berbelanja daring pada marketplace. Jurnal Studi Komunikasi , 6 (1), 331 – 357.
Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. PROGRESIF: Jurnal Hukum , 14 (2), 193 – 208.
Dharmawan,  N.  K.  S.  (2014).  Keberadaan  dan  Implikasi  Prinsip  MFN  dan  NT  Dalam Pengaturan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Di  Indonesia. Jurnal  Magister  Hukum Udayana , 3 (2), 44117.
Dharmawan, N. K. S. (2018). Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia . Swasta Nulus.
Fitri, S. R. (2022). Analisis yuridis penyelesaian sengketa desain industri eco bottle (studi putusan nomor 594 k/pdt. sus-hki/2017). Jurnal Perspektif Hukum , 3 (1), 92 – 100.
Hidayah, N. (2020). Analisis permintaan dan penawaran terhadap barang pokok dan non pokok. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 3 (2), 29 – 37.
Indonesia,  K.  B.  B.  (n.d.-a). Eksklusif .  Retrieved  March  7,  2024,  from https://kbbi.web.id/eksklusif
Indonesia,  K.  B.  B.  (n.d.-b). Jumbo .  Retrieved  March  9,  2024,  from https://kbbi.web.id/jumbo
Intelektual,  D.  J.  K.  (n.d.-a). Desain  Industri .  Retrieved  March  7,  2024,  from
https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/pengenalan Intelektual,  D.  J.  K.  (n.d.-b). Merek .  Retrieved  March  7,  2024,  from https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur
Intelektual,  D.  J.  K.  (n.d.-c). Pengenalan  Merek .  Retrieved  March  9,  2024,  from https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan
Jasmine, T. F. (2021). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  (UMKM)(STUDI  PUTUSAN  NOMOR  646  K/Pst. Sus-HKI/2021). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum , 2 (3), 644 – 652.
Maulana, M. A., & Nurcahyani, N. (2023). Tinjauan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Platform Roblox. Jurnal Analisis Hukum , 6 (1), 68 – 84.
Mubayyinah, I., Aulia, T. N., Mazlin, M., Effendi, S. P., Rahmani, N., Putra, I. K. E., Hayaza, S.  A.,  Tharamatha,  D.  E.  A.,  Nurdianisa,  M.  P.,  &  Melanie,  T.  S.  (2023).  Inovasi Kemasan  Dan  Penggunaan  Produk  Gula  Aren  Untuk  Meningkatkan  Omset  Pasar Umkm  Di  Desa  Kekait  Kecamatan  Gunungsari  Kabupaten  Lombok  Barat. Jurnal Wicara Desa , 1 (1), 115 – 120.
Resmi,  N.,  &  Wismiarsi,  T.  (2015).  Pengaruh  kemasan  dan  harga  pada  keputusan pembelian minuman isotonik. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya , 13 (1), 1 – 20.
Samsithawrati, P. A. (2023). Artificial Intelligence dan Kreatifitas Digital: Subyek Hukum dan Sarananya Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual. Jurnal Kertha Patrika , 45 (3).
Samsithawrati, P. A., Dharmawan, N. K. S.,  Dwijayanthi, P. T., Krisnayanti, A. A. I.  E., & Sawitri,  D.  A.  D.  (2023).  Perlindungan  Seni  Menghidangkan  Makanan  dan  Karya Turunannya Berbasis Teknologi: Perspektif Hak Cipta. Jurnal Analisis Hukum , 6 (1), 1 – 17.
Saripudin,  A.  (2017).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Penggunaan  Merek  sebagai  Kode Tersembunyi  (Invisible  Code)  dari  Sebuah  Web  Page  (Metatag)  dalam  Media Internet. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum , 2 (1).
Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of  Intellectual  Property  Right  (Trips  Agremeent)  terhadap  Politik  Hukum  di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 2 (2), 117 – 129.
Shahrullah,  R.  S.,  Girsang,  J.,  Amboro,  F.  Y.  P.,  &  Novita,  N.  (2021).  Kepastian  Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia. University Of Bengkulu Law Journal , 6 (1), 60 – 81.
Sistem Klasifikasi Merek dengan NICE Classification . (n.d.). Retrieved March 7, 2024, from https://skm.dgip.go.id/
Sudharma, K. J. A., & Dewi, N. P. S. (2023). Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI. Binamulia Hukum , 12 (2), 241 – 251.
Torremans, P. (2019). Holyoak and Torremans intellectual property law . Oxford University

## Press, USA.
Triwulandari, S., & Supardi, U. S. (2022). Analisis Inteligensi dan Berpikir Kritis. Utile: Jurnal Kependidikan , 8 (1), 50 – 61.
Waspiah,  W.  (n.d.).  RENEWAL  OF  THE  CONSTITUTIVE  NATIONAL  LAW  SYSTEM  IN INDUSTRIAL DESIGN. Jurnal Hukum Progresif , 10 (2), 86 – 98.
Wulandari, K. (2018). Pengaruh kecanduan internet dan materialisme terhadap perilaku pembelian kompulsif online . Udayana University.