e-ISSN 2527-8215
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI RIAU DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
Helly Aroza Siregar
Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia Jalan Jend. A. Yani No. 78-88 Pekanbaru 28127

## ABSTRACT
The  aims  of  this  study  are  to  determine  whether  there  is  influence  between financial  performance  as  measured  by  the  ratio  of  fiscal  independence, effectiveness  and  efficiency  of  regional  finance  ratios  to  economic  growth.  The economic growth was measured by using a ratio of GDP growth. The study also seeks  to  prove  whether  there  is  a  moderating  effect  arising  between  the interaction  of  Capital  Expenditure  and  financial  performance  to  the  economic growth. This research is quantitative descriptive where data used are secondary data obtained from the budget of Riau Province and LRA Riau Province over the last  10  years  ie  from  2006  to  2015.  Data  were  analyzed  using  multiple  linear regression  analysis  and  to  test  the  moderating  effects  used  Moderated  Analysis Regression  (MRA).  The  results  showed  that  in  the  last  ten  years  (2006-2015) Fiscal Independence and Financial Efficiency does not significantly influence to economic  growth  while  the  financial  effectiveness  significantly  influence  to Economic Growth in Riau Province. In addition, the ratio of Capital Expenditure on  regional  expenditure  can  not  be  used  as  a  moderating  variable  in  this  study because the ratio of Capital Expenditure can not strengthen the links between the Fiscal  Independence,  Effectiveness  and  Efficiency  of  Finance  to  Economic Growth in Riau Province.
Keywords: Fiscal  Independence,  Financial  Effectiveness,  Financial  Efficiency, Economic Growth and Capital Expenditure Ratio

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  antara kinerja  keuangan  yang  diukur  melalui  rasio  kemandirian  fiskal,  rasio  efektifitas dan  efisiensi  keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.Adapun pertumbuhan  ekonomi  diukur  dengan  menggunakan  rasio  pertumbuhan PDRB.Penelitian  ini  juga  berupaya  untuk  membuktikan  apakah  terdapat  efek moderasi yang ditimbulkan antara interaksi Belanja Modal dan kinerja keuangan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  tersebut.Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kuantitatif  dimana  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang diperoleh  dari  APBD  Provinsi  Riau  dan  LRA  Provinsi  Riau  selama  10  tahun terakhir  yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 2015.  Analisis data menggunakan analisis  regresi  linear  berganda  dan  untuk  menguji  efek  moderasi  digunakan Moderated  Analysis  Regression  (MRA).Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dalam  sepuluh  tahun  terakhir  (2006-2015)  Kemandirian  Fiskal  dan  Efisiensi Keuangan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi
sedangkan  Efektifitas  Keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  di  Provinsi  Riau.  Selain  itu,  Rasio  Belanja  Modal  terhadap  Belanja Daerah tidak dapat dijadikan variabel moderasi dalam penelitian ini karena rasio Belanja Modal ini tidak dapat memperkuat hubungan antara Kemandirian Fiskal, Efektifitas  dan  Efisiensi  Keuangan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi Riau.
Kata  Kunci: Kemandirian  Fiskal,  Efektifitas  Keuangan  Daerah,  Efisiensi Keuangan  Daerah,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Rasio  Belanja Modal

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat.Menurut Sukirno (2008: 423) pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan  tambahan  pendapatan  masyarakat  dalam  suatu  periode tertentu.Dengan  perekonomian  yang  terus  tumbuh  maka  kesempatan  kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, perbaikan gizi dan kesehatan, termasukpendidikan akan semakin baik.
Negara  yang  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  menunjukkan bahwa  masyarakat  yang  berada  di  negara  tersebut  sudah  dapat  memenuhi kebutuhan  dasarnya  bahkan  mampu  memperoleh  kesejahteraan.Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang menurun menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat pada negara tersebut juga menurun.
Fenomena  yang  terjadi  adalah  suatu  kenyataan  dimana  pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 adalah 4,79 %, ini merupakan posisiterendah selama  6  tahun  terakhir    (BPS,  2016).Masalah  pertumbuhan  ekonomi  yang menurun juga terjadi di Provinsi Riau.Pertumbuhan ekonomi Riau pada Triwulan pertama  tahun  2015  mengalami  penurunan  sebesar  0.18%  dibandingkan  dengan Triwulan pertama pada tahun 2014 (Rubby: 2015).
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  dapat  disebabkan  berbagai faktor.Salah  satu  diantaranya  adalah  pengelolaan  keuangan  pada  pemerintahan yang  berjalan  dengan  baik.  Tata  kelola  yang  baik  ( good  governance) iniakan berpengaruh  terhadap  kemajuan  suatu  daerah.Sejak  berlakunya  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka daerah  menjadi  pusat  pengelolaan  keuangan.  Daerah  diharuskan  mengelola keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif. Hal ini dipertegas Suwandi et, al. (2015)  yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan  oleh  pemerintah  yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta  partisipasi,  transparansi,  akuntabilitas  dan  keadilan  akan  dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kinerja  keuangan  adalah  suatu  ukuran  kinerja  yang  menggunakan indikator  keuangan.  Analisis  kinerja  keuangan  pada  dasarnya  dilakukan  untuk menilai  kinerja  di  masa  lalu  dengan  melakukan  berbagai  analisis  sehingga diperoleh  posisi  keuangan  yang  mewakili  realitas  entitas  dan  potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut Suwandi et, al. (2015).
e-ISSN 2527-8215
Penilaian  kinerja  pengelolaan  keuangan  tersebut  dilakukan  terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Anggaran sebagai  instrumen kebijakan  pemerintah  harus  dapat  menunjukkan  kinerja  yang  baik.Tujuannya untuk penilaian secara internal maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga  diharapkan  bisa  menimbulkan  efek  domino  yang  positif  yaitu mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan (Astuti 2015).
Kinerja  keuangan  pemerintah  dapat  diukur  dengan  menggunakan  rasio kemandirian  daerah,  rasio  efektivitas  dan  efisiensi.Menurut  Rusydi  (2010) kemandirian  daerah  ini  dicerminkan  dengan  kemampuan  daerah  menghasilkan penerimaan  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  berasal  dari  potensi-potensi ekonomi daerah atau yang disebut juga pendapatan asli daerah.
Studi terdahulu  yang dilakukan membuktikan bahwa kemandirian daerah berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Ani  dan  Dwirandra  2014; Astuti  2015).Namun  demikian,  Sukarni  dan  Budiasih  (2016)  membuktikan sebaliknya.Selain  itu  Astuti  (2015)  membuktikan  bahwa  rasio  efektifitas berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  namun  rasio  efisiensi  tidak berdampak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.Sementara  itu  Ani  dan Dwirandra  (2014)  menyebutkan  bahwa  kinerja  keuangan  yang  terdiri  dari  rasio kemandirian  menunjukan  bahwa  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi,  sedangkan  rasio  efektivitas,  rasio  efisiensi,  dan pertumbuhan  pendapatan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.

## TELAAH LITERATUR Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi menurut  Ginting dan Rasbin  (2010) menunjukkan sejauh manaaktivitas  perekonomian  akan  menghasilkan  tambahan  pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untk mengukur pertumbuhan  ekonomi  dalam  suatudaerah  adalah  tingkat  pertumbuhan  Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) riil.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa  yang tercipta atau dihasilkan di  wilayah domestik suatu negara  yang  timbul  akibat  berbagai  aktivitas  ekonomi  dalam  suatu  periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen (BPS: 2015).Pertumbuhan Product Domestic Regional  Bruto/PDRB diukur berdasarkan PDRB Harga Konstan (Muda: 2012). Berikut adalah formula pertumbuhan PDRB yang digunakan dalam penelitian ini:

## Kinerja Keuangan
Menurut  Syafrial  (2009),  kinerja  merupakan  kuantitas  dan  kualitas pekerjaan  yang  diselesaikan  oleh  individu,  kelompok,  atau  organisasi.  Pada sektor  pemerintahan,  kinerja  dapat  diartikan  sebagai  suatu  prestasi  yang  dicapai oleh  pegawai  pemerintah  atau  instansi  pemerintah  dalam  melaksanakan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  suatu  periode.Sedangkan  menurut  Astuti
(2015)  kinerja  keuangan  pemerintah  dapat  diukur  melalui  rasio  kemandirian, rasio efisiensi dan rasio efektifitas keuangan daerah.
Halim  (2004)  menyatakan  bahwa  kemandirian  keuangan  daerah menunjukkan kemampuanPemerintah Daerah dalam  membiayai  sendiri kegiatan pemerintahan,  pembangunan  danpelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumberpendapatan  yang  di  perlukan daerah.Menurut  Anwar  (2015)  Kemandirian  fiskaldidefinisikan  sebagai  kondisi kemandirian  keuangan  daerah  yang  diukur  dengan  rasio  antara  PAD  dan  TPD. Dengan demikian formula untuk menghitung Kemandirian Fiskal adalah sebagai berikut:
Menurut Halim (2004), efektivitas keuangan pemerintah menggambarkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  PAD  yang  direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah.Menurut  Putra  (2015)  untuk  mengukur  rasio  efektifitas  keuangan  daerah dapat menggunakan formula sebagai berikut:
Menurut  Halim  (2004)  rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang  menggambarkan perbandingan  antara  besarnya  belanja  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah dibandingkan  dengan  realisasi  pendapatan  (penerimaan)  yang  diterima.  Dengan demikian  maka  formula  yang  digunakan  untuk  menghitung  besarnya  rasio efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

## Belanja Modal
Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam  pasal  50 huruf  c Permendagri  No. 59  Tahun  2007  tentang  perubahan  Permendagri  Nomor  13/2006,  Tentang pengelolaan  Keuangan  Daerah  digunakan  untuk  pengeluaran  yang  dilakukan dalam  rangka  pengadaan  aset  tetap  berwujud  yang  mempunyai  nilai  manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
Belanja Modal merupakan bagian dari Belanja Daerah yang dialokasikan untuk  pembangunan  di  daerah.  Dengan  demikian  maka  proporsi  Belanja  Modal yang  mendekati  100%  jika  dibandingkan  dengan  Belanja  Daerah  menunjukkan bahwa  Pemerintah  Daerah  telah  mengalokasi  dana  yang  diperoleh  daerah  untuk semaksimal mungkin meningkatkan pembangunan di daerah tersebut.
Menurut  Suwandi  dan  Tahar  (2015)  rasio  Belanja  Modal  dapat  dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

## Hubungan Antara Kemandirian Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi
Kemandirian  fiskal  menunjukkan  kemampuan  daerah  dalam  mengoptimalkan potensi  pendapatan  asli  dari  daerah  itu  sendiri  yang  diwujudkan  dalam  bentuk realisasi  anggaran.Kemandirian  fiskal  secara  jelas  menggambarkan  bagaimana suatu daerah dapat berdiri sendiri sehingga tidak tergantung pada dana-dana yang berasal  dari  luar.Daerah  yang  mandiri  secara  fiskal  menunjukkan  pemerintahan daerah  yang  telah  mapan  dan  mampu  melakukan  pembangunan  di  daerahnya secara mandiri.  Hal  ini akan berdampak pada pembangunan infrastruktur sarana dan  prasarana  publik  yang  positif.  Dengan  demikian  maka  kegiatan  ekonomi  di daerah tersebut seharusnya dapat tumbuh dengan positif pula.
Ani  dan  Dwirandra  (2014)  membuktikan  bahwa  rasio  kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat  diketahui  bahwa  kemandirian  keuangan  daerah  atau  kemandirian  fiskal dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.Hal  ini  juga  didukung  penelitian Astuti (2015). Berdasarkan hal itu maka dibuat hipotesis sebagai berikut:
Hipotesis  1:Kemandirian  Fiskal  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan
ekonomi

## Hubungan  Antara  Efektifitas  Keuangan  Daerah  dengan  Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Bastian (2007: 77) efektivitas  menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam  pencapaian  tujuan.Artinya  kinerja  keuangan  yang  efektif  menunjukkan bahwa  tujuan  pengelolaan  keuangan  daerah  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat  tercapai  dengan  baik.  Dengan  kinerja  keuangan  pemerintah  yang efektif  maka  secara  tidak  langsung  pertumbuhan  ekonomi  daerah  akan meningkat.
Efektifitas  keuangan  daerah  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah selaku wakil masyarakat  yang menyelenggarakan anggaran daerah telah  mampu melaksanakan  dan  merealisasikan  anggaran  tersebut  secara  optimal.  Semakin efektif keuangan daerah maka kinerja Pemerintah Daerah tersebut akan semakin baik.
Studi  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Astuti  (2015)  membuktikan  bahwa kinerja  keuangan  pemerintah  yang  efektif  berpengaruh  positif  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  demikian  maka  dibuat  hipotesis  penelitian sebagai berikut:
Hipotesis  2:Efektifitas  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi
Hubungan  Antara  Efisiensi  Keuangan  Daerah  dengan  Pertumbuhan Ekonomi
Efisiensi  merupakan  perbandingan  antara output atau input yang  dikaitkan dengan  standar  kinerja  atau  target  yang  telah  ditetapkan  (Mardiasmo,  2002:4). Efesiensi  adalah  hubungan  antara  barang  dan  jasa  ( output )  yang  dihasilkan sebuah  kegiatan/aktivitas  dengan  sumber  daya  ( input )  yang  digunakan  (Ardila: 2015).  Dengan  demikian  efisiensi  keuangan  daerah  merujuk  pada  suatu  kondisi dimana  besarnya output berupa  realisasi  Belanja  Modal  atau  Belanja Pembangunan  dibandingkan  dengan  besarnya input berupa  realisasi  Pendapatan Daerah menunjukkan hasil yang seimbang atau ideal.
Berdasarkan  hal  ini,  maka  dapat  diketahui  bahwa  kinerja  keuangan pemerintah  yang  efisien  ditunjukkan  dengan  keberhasilan  pemerintah  dalam mencapai  target  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  dengan  berpedoman  pada standar yang sudah ada yaitu berupa anggaran.
Kinerja  keuangan  pemerintah  yang  efisien  akan  menggambarkan keberhasilan  pemerintah  dalam  mencapai  anggaran  yang  sudah  ditargetkan, dengan  melihat  bagaimana  kesanggupan  keuangan  daerah.  Dengan  kinerja  yang efisien maka pemerintah sudah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  terbuang  untuk  keperluan  yang  tidak membangun.
Studi  terdahulu  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  efisiensi  keuangan daerah  pada  kenyataannya  tidak  berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  (Ani dan  Dwirandra  2014;  Astuti  2015).Meskipun  demikian,  peneliti  menduga terdapat  hubungan  antara  efisiensi  keuangan  daerah  dan  pertumbuhan  ekonomi.
Oleh sebab itu, dibuat hipotesis sebagai berikut:
Hipotesis 3:Efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

## ekonomi

## Hubungan  Antara  Kemandirian  Fiskal  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi dengan dimediasi Belanja Modal
Kemandirian  fiskal  menunjukkan  kondisi  dimana  suatu  daerah  telah  mampu mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber dalam daerah sendiri dan tidak terlalu  tergantung  pada  bantuann  dari  pusat.Rasio  kemandirian  juga menggambarkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  daerah. Semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  maka  semakin  tinggin  rasio  kemandirian, dimana tersedia dana yang cukup bagi alokasi belanja modal (Suwandi dan Tahar 2015).
Semakin  tinggi  rasio  kemandirian  maka  pembangunan  daerah  akan semakin  maju,  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  pun  dapat  meningkat  (Halim, 2002  dalam  Sularso  dan  Restianto,  2011).  Ani  dan  Dwirandra  (2012), menyatakan  bahwa  kinerja  keuangan  daerah  berupa  rasio  kemandirian berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.Interaksi alokasi  belanja  modal  memperkuat  pengaruh  tingkat  ketergantungan  keuangan dan  kemandirian  keuangan  pada  pertumbuhan  ekonomi  (Sukarmi  dan  Budiasih 2016).Sedangkan  studi  lain  membuktikan  bahwa  alokasi  belanja  modal  dapat memediasi  hubungan  antara  ketergantungan  fiskal  terhadap  pertumbuhan ekonomi regional (Suwandi dan Tahar 2015). Berdasarkan hal ini dibuat hipotesis sebagai berikut:
Hipotesis  4:Belanja  Modal  memediasi  pengaruh  kemandirian  fiskal  terhadap pertumbuhan ekonomi

## Hubungan  Antara  Efektifitas  Keuangan  Daerah  dengan  Pertumbuhan Ekonomi dengan dimediasi Belanja Modal
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan potensi  riil  daerah  (Suwandi  dan  Tahar  2015).Semakin  tinggi  rasio  efektivitas menggambarkan  kemampuan  daerah  yang  semakin  baik.Semakin  tinggi kemampuan daerah dalam merealiasasikan PAD yang ditargetkan maka semakin
dapat  memenuhi  kebutuhan  belanja  pembangunan  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Sularso dan Restianto, 2011). Berdasarkan hal ini maka dibuat hipotesis sebagai berikut:
Hipotesis  5:Belanja  Modal  memediasi  pengaruh  efektifitas  keuangan  daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

## METODE PENELITIAN
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data keuangan APBD dan realisasinya, serta data PDRB Provinsi  Riau  periode 2006-2015.Metode  yang digunakan untuk  mengumpulkan data  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  dokumentasi,  yaitu  dengan  cara mengumpulkan,  mencatat,  dan  mengkaji  data  sekunder  yang  berupa  Laporan Realisasi APBD Provinsi Riau yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
Untuk  menganalisis  pengaruh  kinerja  keuangan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  juga  pengaruh  interaksi  Belanja  Modal  sebagai  variable  moderasi dengan  variable-variabel  independen  seperti  kemandirian  fiskal  dan  efektifitas keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  diproksi  dengan  PDRB digunakan  alat  uji  berupa  analisis  statistik  deskriptif,  uji  asumsi  klasik,  uji koefisiendeterminasi, analisis regresi dan pengujian hipotesis.
Analisis regresi pada penelitian ini menggunakan dua tahap, yaitu:
Untuk  menguji  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variable dependen. Analisis regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan formula sebagai berikut:
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e Dimana:
Y : Pertumbuhan ekonomi
β 0
: Kontanta β 1- β 3 : Koefisien Regresi X 1 : Kemandirian Fiskal
X 2
: Efektivitas Keuangan Daerah
X 3 : Efisiensi Keuangan Daerah
e : error
Untuk  menguji  pengaruh  interaksi  variable  moderasi  dan  variable independen  terhadap  variabel  dependen .Analisis  regresi  yang  digunakan adalah Multiple Regression Analysis (MRA) dengan formula sebagai berikut:
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 | X 1- X 4 | + β 6 | X 2- X 4 | + β 7 | X 3- X 4 | + e Di mana:
Y : Pertumbuhan ekonomi
β 0
: Kontanta β 1- β 7 : Koefisien Regresi X 1 : Kemandirian Fiskal
X 2 : Efektivitas Keuangan Daerah
X 3 : Efisiensi Keuangan Daerah X 4 : Belanja Modal
X 1 X 4 : Interaksi antara Kemandirian Fiskal dan Belanja Modal X 2 X 4 : Interaksi antara Efektivitas Keuangan Daerah dan Belanja Modal X 3 X 4 : Interaksi antara Efisiensi Keuangan Daerah dan Belanja Modal
e : error

## Model Penelitian
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu  ukuran  yang  sangat  penting  dalam menilai  perkembangan  pembangunan  suatu  negara.Pertumbuhan  ekonomi  yang baik  mengindikasikan  bahwa  suatu  daerah  telah  melaksanakan  pembangunan dengan  tujuan  akhir  adalah  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat.Ukuran yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto.
Dalam  rangka  meningkatkan  PDRB  maka  pemerintah  harus  dapat melaksanakan  kinerja  keuangan  yang  baik.  Kinerja  keuangan  ini  dapat  dikur dengan  menggunakan  rasio-rasio  seperti:  rasio  kemandirian  fiskal,  rasio efektifitas  keuangan  dan  rasio  efisiensi  keuangan.  Dampak  yang  dapat membangun  penerekonomian  suatu  daerah  dengan  tujuan  mensejahterakan masyarakat  tentutnya  menuntut  adanya  dana  public  yang  besar.  Dana  public tersebut merupakan Belanja Modal, dimana interaksi antara Belanja Modal yang dikucurkan  pemerintah  untuk  pembangunan  ini  dengan  kinerja  keuangan pemerintah  yang  baik  diduga  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi  Riau.  Berdasarkan  hal  ini  maka  dibuat  suatu  model  penelitian  sebagai berikut:
Gambar 1. Model Penelitian

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskriptif Statistik
Untuk melihat deskriptif statistik data penelitian  dapat  diketahui  dari Tabel  1 di bawah ini:
Kemandirian Fiskal
Efeksitiftas Keuangan Efisiensi Keuangan Kinerja Keuangan Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan PDRB Belanja Modal
e-ISSN 2527-8215

## Tabel 1.Deskriptif Statistik Data Penelitian Descriptive Statistics
N  Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Pertumbuhan_Ekonomi 10 -24.10 23.24 -2.42 14.03926 Kemandirian_Fiskal 10 26.95 50.31 38.89 5.76395 Efektifitas_Keuangan 10 102.04 139.68 117.78 12.09168 Efisiensi_Keuangan 10 68.89 116.26 94.34 14.93021 Rasio_Belanja_Modal 10 11.13 45.39 31.05 9.29048 Valid N (listwise) 10 Sumber: Hasil Olahan Data (2016)
Tabel  di  atas    menunjukkan  bahwa  terjadi  penurunan  pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  Riau  selama  10  tahun  terakhir  dimana  penurunan pertumbuhan  ekonomi  tersebut  berada  pada  angka  24,10%,  sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada persentase 23,24%.
Kemandirian  Fiskal  di  Provinsi  Riau  terendah  adalah  26,95%.  Hal  ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan di Provinsi Riau pada angka tersebut sangat  kecil  dan  sangat  tergantung  pada  bantuan  dari  luar.  Sedangkan  kondisi Kemandirian  Fiskal  tertinggi  berada  di  angka  50,31%,  dimana  hal  ini menunjukkan  bahwa  pada  angka  demikian  Pemerintah  Provinsi  Riau  telah mampu  meningkatkan    kemandirian  dalam  membiayai  pembangunan  di daerahnya dengan mengandalkan keuangan dari daerah sendiri.
Efektifitas  keuangan  Provinsi  Riau  selama  10  tahun  terakhir  rata-rata berada  pada  angka  117,78%.  Hal  ini  menunjukkan  kinerja  yang  sangat  baik dimana  Pemerintah  Provinsi  Riau  telah  mampu  melaksanakan  anggaran  dengan baik  dan  efektif.  Angka  terendah  dari  efektifitas  keuangan  di  Provinsi  Riau adalah 102,04% dan yang tertinggi adalah 139,68%. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas keuangan di Provinsi Riau selalu berada di atas angka 100%.
Efisiensi keuangan menunjukkan seberapa baik Pemerintah Provinsi Riau melakukan  minimalisasi  biaya  anggaran  untuk  memperoleh  pendapatan  yang besar. Efisiensi keuangan Provinsi Riau terendah berada pada persentase 68,89%. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau masih belum efisien. Sedangkan persentase tertinggi dari efisiensi keuangan  daerah  adalah  116,26%.  Ini  menunjukkan  kinerja  keuangan  yang sangat  efisien.Dalam  sepuluh  tahun  terakhir  rata-rata  kinerja  keuangan  Provinsi Riau adalah 94,34%, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau adalah efisien.
Rasio  Belanja  Modal  terhadap  Belanja  Daerah  menunjukkan  seberapa besar alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan dari total seluruh Belanja Daerah yang dianggarkan. Rasio Belanja Modal terendah adalah sebesar 11,13%, hal  ini  menunjukkan  bahwa  besarnya  Belanja  Modal  dari  total  seluruh  Belanja Daerah hanya sebesar angka tersebut, dimana angka 11,13% adalah sangat kecil. Sedangkan rasio  Belanja Modal tertinggi  adalah  45,39%, dimana angka ini  juga termasuk  kecil  karena  masih  berada  di  bawah  angka  50%.  Kemudian  rata-rata Belanja  Modal  yang  dialokasikan  dari  total  Belanja  Daerah  dalam  10  tahun
terakhir  adalah  31,05%,  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  jangka  waktu  10  tahun, Pemerintah  Provinsi  Riau  melaksanakan  pembangunan  dengan  menggunakan Belanja Modal sebesar 31,05% dari total seluruh Belanja Daerah.

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

## Tabel 2.Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -37.853 24.561 -1.541 .174 Kemandirian_Fiskal_X1 -.615 .275 -.296 -2.236 .067 Efektifitas_X2 .749 .136 .755 5.518 .001 Efisiensi_X3 -.097 .113 -.120 -.855 .426 a. Dependent Variable: Pertumbuhan_Eko_Y
Sumber: Hasil Olahan Data (2016)
Berdasarkan nilai koefisien yang terdapat pada tabel di atas maka dapat dibuat rumus regresi sebagai berikut:
Y = -37,853 – 0,615 X 1 + 0,749 X 2 – 0,097 X 3 Adapun penjelasan dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut: (1)  Konstanta  bernilai  negatif  sebesar  37,853  artinya  jika  variabel  Kemandirian Fiskal,  Efektifitas  Keuangan  dan  Efisiensi  Keuangan  Daerah  adalah  konstan, maka  Pertumbuhan  Ekonomibernilai  -37,853.  (2)  Koesifien  regresi  pengaruh Kemandirian  Fiskal  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  adalah  negatif  sebesar 0,615.  Artinya,  apabila  Kemandirian  Fiskal  ditingkatkan  100%  maka  akan menyebabkan  penurunan  pada  Pertumbuhan  Ekonomi  sebesar  61,5%.  (3)  Koesifien regresi  pengaruh  Efektifitas  Keuangan  Daerah  terhadap  Pertumbuhan  ekonomi adalah  positif  sebesar  0,749.  Artinya,  apabila  Efektifitas  Keuangan  Daerah ditingkatkan  100%  maka  akan  meningkatkan  Pertumbuhan  Ekonomi  sebesar 74,9%.  (4)  Koesifien  regresi  pengaruh  Efisiensi  Keuangan  Daerah  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  adalah  negatif  sebesar  0,097.  Artinya,  apabila  Efisiensi Keuangan  Daerah  ditingkatkan  100%  maka  akan  menyebabkan  penurunan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 9,7%.
Dasar  pengambilan  keputusan  untuk  uji  t  parsial  dengan  berdasarkan padanilai  signifikansi,  dasar  pengambilan  keputusan  adalah  sebagai  berikut:  (1) Jika  nilai  sig.  <  0,05  maka  variabel  bebas  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel  terikat;  dan  (2)  Jika  nilai  sig.  >  0,05  maka  variabel  bebas  tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Dengan melihat pada distribusi nilai t tabel , maka diperoleh nilai t tabel adalah 2,228. Kemudian nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t hitung . Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel3 di bawah ini:
e-ISSN 2527-8215
Tabel 3. Hasil Uji t Variabel t tabel  t hitung Sig. Keputusan Hasil Kemandirian Fiskal (X 1 ) 2,228 -0,615 0,067 H 0 diterima  Tidak berpengaruh signifikan Efektifitas Keuangan (X 2 ) 2,228 0,749 0,001 H 1 diterima Berpengaruh signifikan Efisiensi Keuangan (X 3 ) 2,228 -0,097 0,426 H 0 diterima  Tidak berpengaruh signifikan
Sumber: Hasil Olahan Data (2016)
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  Kemandirian  Fiskal  tidak berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  secara  signifikan.Hal  ini betentangan  dengan  penelitian  Ani  dan  Dwirandra  (2014)  dan  Astuti  yang membuktikan  bahwa  rasio  kemandirian  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.
Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  Efektifitas  Keuangan  Daerah  dapat mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi  secara  signifikan.Hal  ini  mendukung penelitian Astuti (2015) yang membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah yang efektif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hasil penelitian juga membuktikan bahwa dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2006-2015) Efisiensi  Keuangan Daerah pada kenyataannya tidak dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan.Hal ini mendukung studi terdahulu  yang  dilakukan  yang  menunjukkan  bahwa  efisiensi  keuangan  daerah pada  kenyataannya  tidak  berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  (Ani  dan Dwirandra 2014; Astuti 2015).
Hasil Uji Moderated Regression Analysis (Uji Interaksi)
Uji interaksi dilakukan untuk melihat apakah variabel Rasio Belanja Modal dapat memoderasi pengaruh variabel Kemandirian Fiskal, Efektifitas Keuangan dan Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil uji interaksi dapat dilihat pada Tabel 4  berikut:

## Tabel 4.Hasil Uji MRA
Variabel Sig.  Dasar Keputusan  Keputusan Hasil Interaksi Kemandirian Fiskal dan Rasio Belanja Modal (X 1 X 4 ) 0,675 0,675 > 0,05 H 0 diterima Tidak dapat memoderasi Interaksi Efektifitas Keuangan dan Rasio Belanja Modal (X 2 X 4 ) 0,431 0,431 > 0,05 H 0 diterima Tidak dapat memoderasi Interaksi Efisiensi Keuangan dan Rasio Belanja Modal (X 3 X 4 )
0,846 0,846 > 0,05 H 0 diterima Tidak dapat memoderasi
Sumber: Hasil Olahan Data (2016)

## PENUTUP Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  (2006-2015) Kemandirian  Fiskal  dan  Efisiensi  Keuangan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  sedangkan  Efektifitas  Keuangan  berpengaruh signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Riau.  Selain  itu,  Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah tidak dapat dijadikan variabel moderasi dalam  penelitian  ini  karena  rasio  Belanja  Modal  ini  tidak  dapat  memperkuat hubungan  antara  Kemandirian  Fiskal,  Efektifitas  dan  Efisiensi  Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Kemandirian  Fiskal  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  sedangkan  kondisi  dimana  suatu  daerah  yang mandiri  secara  fiskal  akan  menunjukkan  kondisi  pembangunan  yang  baik sehingga  berdampak  pada  peningkatan  ekonomi  masyarakatnya.  Demikian  pula dengan  Efisiensi  Keuangan  yang  tidak  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  di  Provinsi  Riau.Dengan  demikian  maka  implikasi  dari  kondisi  ini adalah  dimana  Pemerintah  Provinsi  Riau  harus  mengalokasikan  APBD  untuk pembangunan  infrastruktur  yang  mendukung  meningkatnya  investasi  di daerah.Selain itu, pengalokasian Belanja Modal dalam struktur APBD harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Provinsi Riau.

## DAFTAR RUJUKAN
Ani,  Ni  Luh  Nana  Putri,  dan  A.A.N.B.  Dwirandra.  2014.  Pengaruh  Kinerja Keuangan  Darah  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran  dan Kemiskinan  Kabupaten  dan  Kota. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana 6.3 (2014):481-497.
Ardila,  Isna  &  Ayu  Anindya  Putri.  2015. Analisis  Kinerja  Keuangan  Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi . Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Volume 15 No. 1/ Maret 2015.
Astuti,  Wuku.  2015.  Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Dampaknya  Terhadap  Pengangguran  Dan Kemiskinan  (Studi  Pada  Kabupaten  Dan  Kota  Di  Pulau  Jawa  Periode 2007-2011). Jurnal EBBANK, Vol. 6, No. 1. 1-18. Badan Pusat Statistik. 2016. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015. Berita Resmi Statitik No. 16/02/Th.XIX, 05 Februari 2016.
Badan  Pusat  Statistik.  2015. Riau  Dalam  Angka . Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Riau. Pekanbaru.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Ginting,  Ari  Mulianta  dan  Rasbin.2010.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di  Indonesia  Sebelum  Dan  Setelah Krisis. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol.2 (1).
Halim,  Abdul.  2004. Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah. UPP  AMP YKPN Yogyakarta.
e-ISSN 2527-8215
Mardiasmo, (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta, Penerbit Andi. Muda, Iskandar. Variabel yang Mempengaruhi Fiscal Stress Pada Kabupaten/Kota  Sumatera  Utara . Jurnal  Keuangan  &  Bisnis.Volume  4 No. 1, Maret 2012.
Putra, Agus Purnomo Adi dan Ni Gusti Putu Wirawati,. 2015. Penilaian Kinerja Berbasis  Value  For  Money  Atas  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten  Tabanan .  E-jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana.  11.1 (2015): 252-268.
Rubby,  Ikhwanul.  2015. BPS:  Pertumbuhan  Ekonomi  Riau  Mengalami Pertumbuhan Negatif. Diunduh tanggal 9 September 2016.http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/05/05/bps-pertumbuhan- ekonomi-riau-mengalami-pertumbuhan-negatif.
Rusydi, Bahrul Ulum. 2010. Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal . Universitas Dipenogoro, Semarang. Sukarni,  Ni  Wayan  dan  IGA  Nyoman  Budiasih.  2016.  Alokasi  Belanja  Modal Sebagai  Pemoderasi  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Pada  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.3 (2016) : 545-572
Sukirno,  Sadono.  2008. Makro  Ekonomi  Teori  Pengantar .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Perkasa.
Sularso  dan  Restianto.  2011 .  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Alokasi Belanja  Modal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  Di  jawa Tengah. Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto. Suwandi,  Kurni  Adi,  dan  Tahar.2015.  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  Dengan  Alokasi  Belanja  Modal  Sebagai Variabel  Intervening  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  D.I. Yogyakarta). Jurnal InFestasi Vol. 11, No. 2.118-136.
Syafrial.  2009. Pengaruh  Ketepatan  Skedul  Penyusunan  Anggaran,  Kejelasan Sasaran  Anggaran,  dan  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.