## KONTRIBUSI PERADILAN ADAT DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA 1
Nur Rochaeti, Rahmi Dwi Sutanti Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedharto,SH Tembalang Semarang iyenk283@yahoo.co.id

## Abstract
Justice according to indigenous peoples is interpreted as a complex concept, because it cannot only be provided by a formal court, but can also be provided by other forums such as customary courts. The aims of this study is to analyze the contribution of customary justice and restorative justice in the penal reform in Indonesia. The approach used in this study is a socio-legal study (socio-legal study). The results of the study show that customary justice and restorative justice in Indonesia  have  been  carried  out  through  the  participation  of  community  members  with traditional legal characteristics, cultural pluralism, moral values, and religion in order to solve problems through consultation to reach agreement. Customary justice and restorative justice in Indonesia  are  carried  out  through  mediation  for  agreements  to  reach  agreements  in  the  best interests  of  victims,  perpetrators,  families  and  other  parties  relating  to  traditional characteristics of the law, cultural pluralism, moral values and religion.
Keywords :customary justice, restorative justice, penal reform.

## Abstrak
Keadilan  menurut  masyarakat  adat  dimaknai  sebagai  suatu  konsep  yang  bersifat  kompleks, karena  tidak  hanya  dapat  diberikan  oleh  pengadilan  formal,  namun  juga  dapat  diberikan  oleh forum lain seperti peradilan adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kontribusi peradilan adat  dan  keadilan  restoratif  dalam  pembaruan    hukum  pidana  di  Indonesia.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kajian  sosio-legal  (socio-legal  study).Hasil  penelitian menunjukkan  peradilan  adat  dan  keadilan  restoratif  di  Indonesia  telah  dilakukan  melalui partisipasi anggota masyarakat dengan karakteristik tradisional hukum, pluralisme budaya, nilai- nilai moral, dan agama dalam rangka memecahkan masalah melalui konsultasi untuk mencapai kesepakatan. Peradilan adat dan keadilan restoratif di Indonesia dilakukan dengan mediasi untuk kesepakatan  untuk  mencapai  kesepakatan  demi  kepentingan  terbaik  bagi  korban,  pelaku, keluarga,  dan  pihak-pihak  lainnya  yang  berkaitan  dengan  karakteristik  tradisional  hukum, pluralisme budaya, nilai-nilai moral, dan agama.
Kata Kunci : peradilan adat, keadilan restoratif, pembaruan hukum pidana.
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian Riset Penerapan dan Pengembangan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro tahun 2018.

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan pembangunan perlu ditunjang oleh hukum sebagai pengarah dan sarana  menuju  masyarakat  Pancasila  yang kita cita-citakan berdasarkan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Hukum  diharapkan  mampu berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat dan pengayom masyarakat, serta tampil  di  depan  memberi  arah  pada pembentukan  suatu  masyarakat  yang  dicita- citakan,  sehingga  perlu  dilakukan  menata sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan  mengakui  dan  menghormati  hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan sesuai dengan tuntutan reformasi  melalui  program  legislasi. Hal tersebut juga  sesuai dengan bunyi Pasal 103 huruf  a  Undang  Undang  No.  6  Tahun  2014 Tentang
Desa yang
menyebutkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan
pemerintahan  oleh  desa  adat  berdasarkan susunan  asli. Susunan  asli  adalah sistem organisasi kehidupan desa adat yang dikenal di wilayah-wilayah masing-
masing.Rumusan  Pasal  103  huruf  a, dikaitkan  dengan Pasal  103  huruf  d  dan  e UU Desa, yang dimaksud dengan kelembagaan  pengadilan  desa  adat  adalah pengadilan adat yang dikenal oleh masyarakat hukum adat, baik yang berfungsi memutus, maupun yang berfungsi mendamaikan  sengketa  adat  berdasarkan
hukum adat. Artinya, Pengadilan-pengadilan yang  dikenal  oleh  masyarakat  hukum  adat itulah  yang  kemudian  diakui  menjadi pengadilan  desa  adat  dalam  rumusan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Eksisitensi  masyarakat  hukum  adat diakui  dan  telah  diatur  dalam  Pasal  18B Undang-Undang Dasar NRI 1945,  yaitu :
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus  atau  bersifat  istimewa yang  diatur  dengan  undang- undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang.
Menurut  A.A.G.  Peters  hukum  tidak dipakai  untuk  mencapai  sasaran-sasaran yang  ditetapkan  secara  sewenang-wenang, walaupun  itu  kebijakan  yang  dimuat  dalam peraturan  tertulis  atau  tidak  tertulis.  Hukum sepantasnya dipakai sebagi pengarah kepada terwujudnya  keadilan  dan  legitimasi  yang berorientasi pada asas-asas hukum dan nilai-
nilai  hukum,  sesuai living  law yang  ada  di masyarakat, sehingga ada upaya reaktualisasi  dan  refitalisasi  peradilan  adat yang  masih  hidup  di  masyarakat.(A.  A.  . Peters, 1990)
Eva  Achyani  Zulfa,  dalam  kajian disertasinya  mengatakan  bahwa  konsep hukum  adat  dan  peradilan  adat  merupakan akar  keadilan  restoratif.  Mengutip  Supomo tentang  karakteristik  hukum  adat  Indonesia, Eva  Achyani  Zulfa  mengatakan  bahwa  akar keadilan  restoratif  yang  ditemukan  dalam hukum adat, seperti:
a. Corak religius yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan  batin  masyarakat  dalam satu kesatuan (komunal);
b. Sifat komunal hukum adat menempatkan  individu  sebagai
orang yang terikat dengan masyarakat. Seorang individu bukan  sosok  yang  bebas  dalam segala  laku,  karena  dia  dibatasi oleh  norma  yang  telah  berlaku baginya;
c. Tujuan  persekutuan  masyarakat adalah  memelihara  keseimbangan lahir batin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya. Tujuan ini pada dasarnya  dipikul  oleh  masing- masing individu  anggotanya demi pencapaian tujuan bersama;
d. Tujuan pemeliharaan keseimbangan lahir batin
berpangkal pada pandangan ketertiban alam semesta (kosmos). Kepentingan masyarakat
merupakan  hubungan  harmonis antara segala sesuatu sesuai dengan  garis  dan  keseimbangan kosmos.
e. Pelanggaran terhadap hukum adat, merupakan  pelanggaran  terhadap ketertiban kosmos.
f. Jika  garis  kosmos  tidak  dijalani, walaupun  oleh  seorang  individu, maka  baik  masyarakat  maupun orang  tersebut  akan  menderita, karena  berada  di  luar  garis kosmos yang ada.(Zulfa, 2009)
Di Indonesia karakteristik hukum adat di  tiap  daerah  pada  dasarnya  mendukung penerapan  keadilan  restoratif.  Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme  pemecahannya,  hukum  adat memiliki  pandangan  tersendiri.Keberadaaan peradilan adat pada beberapa wilayah masih diperhitungkan,  dan  keadilan  restoratif bukanlah  konsep  yang  baru.Marc  Levin menyatakan  bahwa  pendekatan  yang  dulu dinyatakan sudah usang, kuno dan tradisional  kini  justru  dinyatakan  sebagai pendekatan yang progresif.(Zulfa, 2009)
Menurut  Van  Ness  dalam  proses peradilan  adat  secara  signifikan  merupakan bentuk  peradilan  restoratif,    setidaknya dalam  3  bentuk,  yaitu  adanya  dua  ciri  khas program peradilan restoratif yang merupakan  adaptasi  dari  praktek-praktek adat  :  sistem  konferensi  (ditemukan  dalam praktek-praktek tradisional Maori di Selandia  Baru)  dan  sistem    melingkar (dalam  praktek  bangsa  yang  pertama  di Amerika). Kedua ,  dasar  filosofi  dalam proses adat bahwa peradilan berusaha untuk memperbaiki  struktur  kejahatan  dalam masyarakat  yang  melukai  dan  memberikan informasi tentang peradilan restoratif. Ketiga ,  beberapa  bentuk    peradilan  adat telah dimasukkan dalam upaya formal dalam proses  penanganan  kejahatan.  (Van  Ness, Daniel W, Jihnstone, 2007)
Menurut  Hildreed  Greertz  nilai  dasar budaya  masyarakat  adalah  a)  “ urmat ” ( respect )  dan  b)  “Rukun”  ( maintain  social harmony ). Urmat adalah  kaidah  yang mengatakan  bahwa  dalam  setiap  situasi manusia  hendaknya  bersikap  sedemikian rupa agar manusia dalam cara berbicara dan membawa  diri  selalu    menunjukkan  sikap hormat  terhadap  orang  lain  sesuai  dengan derajat  dan  kedudukan  mereka.  “Rukun” adalah  satu  sikap  yang  berdimensi  sosial, bertujuan untuk mempertahankan masyarakat  agar  selalu  dalam  keadaan harmonis.Perilaku  sosial  individu  Jawa
harus  selalu  mengedepankan  dua  kaidah dasar  itu,  berperilaku  sopan  penuh  hormat sesuai  derajat  dan  kedudukannya  serta berperan  serta  aktif  untuk  mempertahankan kerukunan dalam konteks sosialnya.(Hidreed Geertz, n.d.)
Menurut Hart, hukum adat lebih dekat pada orde “ primary rules of obligation ” dari pada  hukum  negara  yang  dibuat  dengan sengaja  ( purposeful )  dan  karenanya  lebih dekat  kepada  orde  “ secondary  rules  of obligation ”.  Hukum  adat  sangat  berkaitan erat  dengan  budaya  setempat.  Kata  budaya menunjukkan  adanya  unsur  emosional- tradisional  yang  kuat  dalam  hukum  adat. Hukum  adat  juga  merupakan  hukum  yang sangat  sarat  dengan  junjungan  nilai-nilai ( value laden ) tertentu.(Rahardjo, 2005) Eksistensi hukum adat menurut Satjipto  Rahardjo  berdasarkan  perspektif sosiologi hukum disarankan untuk memperhatikan, mempedulikan dan mempertimbangkan yaitu :
1. Agar  pemerintah  negara  terlebih dahulu melakukan reposisi mengenai kedudukan mereka berhadapan dengan hukum adat;
2. Menyadari bahwa masyarakat lokal  dan  hukum  adat  adalah bagian  dari  tubuh  negara,  adalah darah  daging  dari  negara  itu sendiri. Maka posisi negara disarankan  untuk  tidak  antagonis,
tetapi protagonis pada saat dihadapkan    kepada  masyarakat lokal dengan sekalian hukumnya;
3. Memang pemerintah negara
memiliki  hak  istimewa  untuk mengatur dan mencampuri
masyarakat. Dalam konteks sosio- anthropolgis Indonesia, hak tersebut  sebaiknya  ditundukkan kepada  semangat  turut  merasakan ( empathy ), mempedulikan ( concern ),  serta  menjaga  ( care ), terhadap  bagaimana  masyarakat setempat  menerima  hukum  adat mereka  dan  hukum  lokal  mereka. Memerintah  negara  dan  bangsa yang  begini  majemuk  tidak  bisa hanya  dengan  otak,  tetapi  lebih dengan hati nurani.
4. Sebaiknya pengetahuan kita tentang  hukum  adat  diperkaya dengan  hukum  lokal,  sebagai suatu  tipe  tersendiri  ( distinc ).  Ia adalah tipe hukum yang beranaman erat dengan adat, nilai- nilai setempat dan agama.(Rahardjo, 2006)
Berbagai  budaya,  keanekaragaman kebiasaan  berperilaku  dalam  masyarakat  di Indonesia  merupakan  kekayaan  nilai  yang menjadi  pedoman  masyarakat  dalam  upaya ikut  berperan,  berpartisipasi  dalam  proses
keadilan  restoratif.  Hal  tersebut  juga disampaikan John Braitwhite, yaitu :
The  types  of  restorative  justice standards  are  articulated  :  limiting, maximizing,  and  enabling  standards. the are developed as multidimensional criteria  for  evaluating  restorative justice programmes. A way of summarizing the long list of standards is that they define ways of securing the republican  freedom  (dominion)  of citizens through repair, transformation,  empowerment  with others  and  limiting  the  exercise  of power  over  others.  A  defence  of  the list  is  also  articulated  in  terms  of values that can be found  in  consensus UN  Human  Rights  agreements  and from  what  we  know  empirically  about what  citizens  seek  from  restorative justice. ultimately, such top-down lists motivated  by  UN  instruments  or  the ruminations  of  intellectualsare  only importan for supplying a provisional,revisable agenda for bottom-up  delibration  on  restorative justice standards appropriate to distinctively  local  anxieties  about  in justice.  A  method  is  outlined  for moving  bottom-up  from  standards citizens settle for evaluating their local programme  to  aggregating  these  into
national and international standars .(Braithwite, 2002)
Keadilan  restoratif  tidak  bersifat punitif,  juga  tidak  ringan  sifatnya.Tujuan utamanya  adalah  perbaikan  luka  yang diakibatkan  perbuatannya,  dan  konsiliasi serta  rekonsiliasi  di  kalangan  korban, pelaku,  dan  masyarakat.Keadilan  restoratif juga  berkehendak  merestorasi  kesejahteraan
masyarakat melalui cara-cara menghadapkan pelaku
pada pertanggungjawaban atas perilakunya.
Korban  diberi  kesempatan  untuk  berperan serta  dalam  proses.  Menurut  Braithwaite mengungkapkan cara-cara seperti itu melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban  personal  dan  keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.(Braithwite, n.d.)
Menurut Llewellyn dan Howse (1998):
The  main  elements  of  the  restorative process  involve  voluntariness,  truth telling,  and  a  face-to-face  encounter. Consequently,  the  process  should  be completely voluntary for all participants;  the  offender  needs  to accept responsibility for the harm and be  willing  to  openly  and  honestly discuss  the  criminal  behaviour;  and the partic- ipants should meet in a safe and  organized  setting  to  collectively
agree  on  an  appropriate  method  of repairing the harm .(Latimer, 2005)
Sebagian  besar  pendukung  keadilan restoratif  setuju  bahwa  dalam  proses tersebut melibatkan lima prinsip dasar :
a. Kejahatan  bukan  sekedar  dari pelanggaran  hukum  pidana  dan penyimpangan terhadap kekuasaan pemerintah.
b. Kejahatan mengakibatkan gangguan  dalam  hubungan  tiga dimensi antara korban, masyarakat, dan pelaku.
c. Karena  kejahatan  itu  merugikan para  korban  dan  masyarakat, tujuan utama seharusnya memperbaiki kerusakan dan menyembuhkan korban dan masyarakat.
d. Korban,  masyarakat,  dan  pelaku semua  harus  berpartisipasi  dalam menentukan respon terhadap kejahatan; pemerintah harus menyerahkan  kewenangan  atas proses tersebut.
e. Disposisi  kasus  harus  didasarkan terutama  pada  kebutuhan  korban bukan semata-mata pada kebutuhan  pelaku  atau  kesalahan, adanya bahaya, atau
sejarahnya.(Hagan, 2002)
Tujuan  keadilan  restoratif  adalah untuk  mengembalikan  keselarasan  antara korban  dan  pelaku.Bagi  korban,  hal  ini berarti    kerugian  fisik  dan  kerugian  psikis  . Bagi  pelaku,  hal  itu  berarti  mengambil tanggung jawab, menghadapi rasa malu, dan mendapatkan  kembali  martabatnya.Gagasan ini  telah  berkembang  dengan  pesat,  dengan perkembangan konseptualbesar yang
baruyaitu
penggabunganperan masyarakat.(Hagan, 2002)
Berdasarkan  Pembangunan  Hukum Nasional  (BANGKUMNAS),  terdapat  dua masalah  dalam  pembaruan  hukum  pidana, yaitu  masalah  internal  dan  eksternal. Masalah  internal  adalah  masih  rendahnya kualitas  penegak  hukum  serta  belum tuntasnya  pembangunan  sistem  hukum nasional (SISKUMNAS). Masalah eksternal berkaitan  dengan  perkembangan  globalisasi di  bidang  IPTEK,  ekonomi,  politik,  hukum, kebudayaan, ideologi, komunikasi,
informasi, dan lain sebagainya.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  alasan perlunya  pembaruan  hukum  pidana  adalah sebagai berikut :
1. Sebagai  tuntutan  atau  amanat nasional, yaitu di dalam salah satu tujuan  pendidikan  tinggi  adalah tugas pengembangan ilmu ( science reform and development ) yang  merupakan  tugas  nasional ( national duty ).
2. Merupakan bagian dari
pembangunan nasional atau mmerupakan bagian dari pembangunan  hukum  nasional yang  sudah  diamnatkan,  terutama setelah  adanya  era  reformasi  dan empat  kali  amandemen  UUD 1945.
3. Sesuai  dengan  hakikat/  fungsi ilmu  hukum  sebagai  “ normatieve maatschappij  wetenshap ”,  yang harus  diubah  apabila  kondisi faktual  dan  ide  konsepsional  atau ide dasarnya berubah, baik kondisi nasional maupun global.
4. Dalam  rangka  mempersiapkan generasi  baru  hukum  pidana Indonesia,  sebagai  sistem  hukum Indonesia era reformasi dan digital  atau  memepersiapkan the lawyer of tomorrow .(Arief, 2008b)
Pembaruan  hukum  pidana  ( penal reform )  merupakan  bagian  dari  politik hukum  pidana,  yang  mengandung  makna sebagai  suatu  upaya  untuk  melakukan reorientasi  serta  reformasi  hukum  pidana yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  sosio-politik, sosio-filosofi, serta sosio-kultural masyarakat  Indonesia,  melalui  pendekatan yang  berorientasi  pada  kebijakan  ( policy oriented  approach )  serta  pendekatan  yang
berorientasi  pada  nilai  ( value  oriented approach ).(Arief, 2008a)
Dalam  pendekatan  yang  berorientasi pada  kebijakan,  maka  pembaharuan  hukum pidana  merupakan  bagian    dari  kebijakan sosial,  yaitu sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai  tujuan  nasional.  Sebagai  bagian dari  kebijakan  kriminal,    pembaharuan hukum pidana merupakan upaya perlindungan masyarakat. Selanjutnya sebagai bagian dari penegakan hukum, maka pembaharuan  hukum  pidana  merupakan upaya  memperbaharui  substansi  hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
Ruang  lingkup  dalam  pembaharuan sistem  hukum  pidana    meliputi  sebagai berikut :
a. Substansi hukum (sistem substansial), meliputi pembaharuan bidang hukum pidana  materiil,  hukum  pidana formal,  serta  hukum  pelaksanaan pidana.
b. Budaya  hukum  (sistem  kultural), meliputi pembaharuan bidang moral  pelaku,  serta  pendidikan hukum ilmu hukum pidana.
c. Struktur hukum (sistem struktural),  tercakup  di  dalamnya
pembaharuan badan penyidik, badan penuntut, badan pengadilan
serta badan pelaksana
pidana.(Arief, 2008a)
Selanjutnya  dikatakan  oleh  Barda Nawawi  Arief  dalam  pidato  pengukuhan Guru Besar, yaitu :
Bahwa  sekiranya  yang  dicita-citakan Sistem Hukum Nasional adalah Sistem Hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji  dan  dikembangkan  Sistem Hukum  Pidana  (yang  mengandung nilai-nilai)  Pancasila,  yaitu  hukum pidana  yang  berorientasi  pada  nilai- nilai    "Ketuhanan  YME",    hukum pidana  yang  ber-"Kemanusiaan  yang adil  dan    beradab",    hukum  pidana yang mengandung nilai-nilai "persatuan"  (a.l.  tidak  membedakan suku/golongan/agama,  mendahulukan kepentingan  bersama),    hukum  pidana yang  dijiwai  nilai-nilai  "kerakyatan yang  dipimpin  hikmah  kebijaksanaan dalam permusyawaratan" (a.l.
mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat,
penyelesaian  konflik  secarabijaksana/ musyawarah/ kekeluargaan), dan hukum  pidana  yang  ber-"keadilan sosial".    Inilah  masalah  besar  yang menantang dan belum dituntaskan.(Arief, 1994)
Berkaitan  dengan  keadilan  restoratif dalam  peradilan  adat  adalah  suatu  upaya
mengkaji  dan  menganalisis    sumber  hukum tidak    tertulis  dan  mengembangkan  nilai- nilai hukum yang hidup dalam keanekaragaman budaya yang selaras dengan nilai-nilai hukum adat yang ada.Peradilan  adat  dan  keadilan  Restoratif merupakan  suatu  upaya  penemuan  kembali nilai-nilai  kearifan  lokal,  keanekaragaman budaya, adat sebagai dasar dalam penanggulangan  delinkuensi  anak  di  masa datang  dengan  sarana  keadilan  restoratif dalam  tataran  yuridis,  maupun  aplikasi dalam langkah yang lebih konkrit, melaksanakan  nilai-nilai  keluhuran  budaya dalam  hukum  adat  sebagai  karakteristik Indonesia yang merupakan upaya perlindungan masyarakat sekaligus mensejahterakan masyarakat.
Lembaga  adat  diakui  keberadaannya dalam  sistem  peradilan  pidana  serta dalam memutus  perkara  seorang  hakim  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai- nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam  masyarakat. Namun  perlu  dipahami bahwa  kebiasaan  dalam  masyarakat  adat adalah  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat tersebut  karena  ia  merupakan  produk  dari suatu  penerimaan  dan  persetujuan  pendapat masyarakat  secara  keseluruhan.  Menurut masyarakat  Adat,  keadilan  tidak  dapat dimaknai sebagai suatu konsep tunggal akan tetapi merupakan suatu konsep yang bersifat kompleks,  bahwa  keadilan    tidak  hanya
dapat  diberikan  oleh  pengadilan  formal (negara),  namun  juga  dapat  diberikan  oleh forum lain seperti peradilan adat.
Dalam penelitian ini rumusan masalahnya  adalah  bagaimana  kontribusi peradilan  adat  dan  keadilan  restoratif  dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia?

## B. Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini    adalah  berdasarkan  kajian sosio-legal (socio-legal  study) ,  yaitu  suatu studi  yang  meninjau  hukum  sebagai  fakta sosial yang dapat dilihat di alam pengalaman sebagai  pola  perilaku  dalam  wujud  pranata sosial  atau  institusi  sosial,  kajian  hukum yang  mengkonsepkan  dan  menteorikan hukum sebagai  fakta sosial yang positif dan empiris  (Bruggink,  1996).  Penggalian  dan pengkajian dilakukan terhadap isi atau nilai- nilai dari hukum yang ada dalam masyarakat yang disebut normwissenschaft/ sollenwissenscaft.
Sudarto mengartikan Socio-Legal Studies sebagai  metode  pendekatan  yuridis dalam  arti  luas.  Dalam  arti  sempit  metode yuridis  adalah  penggunaan  metode  yang hanya melihat hubungan yang logis, ataupun dengan  cara  lain  yang  sistematis  dalam keseluruhan perangkat  norma, maka  apabila hukum tidak hanya dilihat dalam hubungannya  dengan  perangkat  norma belaka,  tetapi  bahkan  terutama  dilihat  dari
pentingnya
latar belakang kemasyarakatannya,  hal  ini  diistilahkan sebagai  metode  yuridis  dalam  arti  luas (Soedarto,  1977).  Lokasi  Penelitian  adalah Masyarakat  Suku  Dayak  Kanayath Desa Korek,  Kecamatan  Sungai  Ambawang, Kalimantan Barat.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Peradilan  Adat    Dalam  Masyarakat
Suku  Dayak  Kanayath Desa  Korek,
Kecamatan Sungai
Ambawang,
Kalimantan Barat.
Dayak Kanayatn adalah salah satu dari sekian ratus sub suku Dayak yang mendiami pulau  Kalimantan,  tepatnya  yaitu  di  daerah Kabupaten  Landak,  Kabupaten  Mempawah, Kabupaten  Kubu  Raya  dan  Kabupaten Bengkayang.  Hukum  adat  Dayak  Kanayatn mempunyai  satuan  wilayah  teritorial  yang disebut binua . Binua merupakan  wilayah yang terdiri dari beberapa kampung (dulunya Radakng / Bantang ). Masing masing binua punya  otonominya  sendiri,  sehingga komunitas binua yang  satu  tidak  dapat mengintervensi  hukum  adat  di binua lain.
Setiap binua dipimpin oleh seorang timanggong (kepala desa). timanggong memiliki  jajaran-bawahan  yaitu pasirah (pengurus  adat)  dan pangaraga (pengacara adat).  Ketiga  pilar  inilah  yang  menjadi lembaga adat Dayak Kanayatn
Tradisi  lisan  Dayak  Kanayatn  sama halnya  dengan  adat  yang  berlaku  dalam kehidupan mereka. Adat ini meliputi seluruh aspek  kehidupan  dan  berpengaruh  pada kehidupan masyarakat.Ia mengatur kehidupan  masyarakat  dalam  berinteraksi.
Ketika masyarakat Dayak Kanayatn melanggar hukum adat, mereka sangat malu ketimbang  mereka  melanggar  peraturan pemerintah.Hal  ini  karena  adat  merupakan peraturan  warisan  nenek  moyang  yang bersifat universal dan mengikat.Tidak menghormati adat dianggap “tidak beradat”.Bila  masyarakat  Dayak  Kanayatn tidak  beradat,  maka  dapat  disamakan  bukan orang  Dayak.Hal  seperti  inilah  yang menyebabkan  tradisi  lisan  dan  adat  sangat dihormati,  serta  dijunjung  tinggi  dalam kehidupan masyarakatnya.Tradisi lisan Dayak Kanayatn terkait  erat dengan upacara.Semua  tata  pergaulan,  perilaku  dan upacara  dalam  masyarakat  Dayak  Kanayatn diatur  oleh  adat  dan  adanya  sanksi  bagi setiap pelanggaran.
Tatacara  adat  untuk  hukuman,  sanksi karena  kesalahan  yang  dilakukan  oleh seseorang/sekelompok orang dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Terdapat   misalnya, adat  bata  api,adat balaki-babini  sakamarkapala .  Hukuman atau  sanksi  dikenakan  dalam  bentuk  barang (piring, parang, gong) dan hewan, teruatama ayam  dan  bai.Tapi  sekarang  sudah  mulai
sedikit  berubah  dengan  menggunakan  uang pengganti  barang  barang.   ini  disebabkan sulitnya memperoleh barang tersebut.
Kehidupan berhukum dalam masyarakat  dapat  diselesaikan  secara  adat asal ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Mereka  lebih  suka  menyelesaikan  sengketa atau  masalah  hukum    secara  adat  dengan cara  dilakukan  upacara  adat  dan  dengan denda  adat  yang  cukup  beragam  tergantung dari  besar  kecilnya  kesalahan,  parah tidaknya akibat dari suatu peristiwa hukum.
Denda  dapat  berupa  uang  ataupun hewan peliharaan, walaupun kadang-kadang cukup  besar  pula  dengan  atau  sanksi  yang harus  ditanggung  tetap  saja  penyelesaian adat  menjadi  alternative  utama,  karena dalam  proses  upacara    dilakukan  do’a-do’a oleh  ahli  do’a  yang  tujuannya  supaya  ada pengampunan dan penyelesaian dapat berjalan  dengan  damai  utamanya  pasca peristiwa  hokum  terjadi.  Hubungan  secara kekeluargaan  pasca  upacara  adat  dan penyelesaian denda, diantara yang berkonflik atau bermasalah dapat damai dan hidup  berdampingan  kembali  tanpa  ada dendam.Inilah  yang  mereka  rasakan  dengan adanya penyelesaian secara adat. Pada kenyataannya  masyarakat  adat  berdasarkan penjelasan  Pak  Jakarias  Nasution  sebagai Tumenggung  Binua    lebih  menyukai  proses adat dikarenakan lebih sederhana dan murah dikarenakan  tidak  memerlukan  proses  atau
mekanisme  yang  rumit.  Bagi  masyarakat sanksi  adat  lebih  ditakuti  dibandingkan sanksi formal peradilan.
Dalam  Struktur  Pengurus  Adat  Dayak Kanayatn 2 ,  Pertama, Pangaraga, tugasnya yang  paling  utama  adalah  menangani perselisihan  di  desa  ,  wewenangnya  adalah untuk  menerima  setiap  pengaduan  dari warga  masyarakatnya  dan  menyelesaikan secara adat mengenai perkara ringan. Kedua, Pasirah. Wewenangnya adalah  menerima  pelimpahan  wewenang dari  temenggung  binua  yang  dibantu  oleh pangaraga untuk menyelesaikan setiap jenis perkara ringan yang diajukan oleh masyarakatnya,  apabila  tidak  selesai  maka perkara tersebut diteruskan kepada timanggong .Ketiga, timanggong, adalah kepala  adat  tingkat  binua,  wewenangnya menyelesaikan perkara adat yang tidak dapat menerima  putusan pangaraga dan pasirah . Di  samping  itu  tugas  pokoknya  adalah menangani  perkara-perkara  berat,  seperti pembunuhan, perkelahian massal dan penyerangan-penyerangan  dari binua atau kampung-kampung lain.
Berdasarkan mekanisme peradilan adat  di  masyarakat  Suku  Dayak  Kanayatn tersebut  menunjukkan  pada  perilaku  etika moral masyarakat yang berupaya menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat  dengan  budaya  yang  bersifat
2 Alipius Sanadiang, Dayak Kanyatn
mengembalikan  kondisi  konflik  menjadi kondisi  damai.  Hal  tersebut  juga  sesuai dengan  apa yang  disampaiakan  oleh Braithwaite,  Llewellyn  dan  Howse  maupun Hagan, bahwa kejahatan itu merugikan para korban  dan  masyarakat,  tujuan  utama seharusnya  memperbaiki  kerusakan  dan menyembuhkan  korban  dan  masyarakat, serta  para  pihak  yang  terlibat  turut  serta berpartisipasi  dalam proses tersebut.
2. Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Dalam  kaitannya  dengan  pembaruan hukum  pidana  Indonesia  di  masa  datang, dituntut adanya sistem nilai yang merupakan  spirit  dalam  perangkat  hukum tersebut,    yaitu  yang  terangkum  dalam kesatuan sila-sila Pancasila untuk merumuskan  tentang  hukum  yang  berlaku, berdasarkan  nilai-nilai  yang  disepakati bersama, baik sebagai nilai-nilai yang hidup dalam  adat  dan  tradisi  maupun  secara nasional dalam bingkai hukum  berdasarkan Ketuhanan yang
Maha Esa, berperikemanusiaan  yang  adil  dan  beradab demi persatuan Indonesia, dalam kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat
permusyawaratan/ perwakilan serta berkeadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Kondisi  masyarakat  di  Indonesia mempunyai  keterikatan  sosial,  sehingga
merupakan suatu kekuatan untuk mengoptimalkan  sebagai  bagian  dalam proses keadilan restoratif.
Dalam pembaruan hukum perlu dilakukan  berdasarkan  pada  ketentuan  yang mendasar, yaitu :
1. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila sebagai  sumbernya.  Pancasila  tidak menganut  positivisme  dan  relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat  akan  mendapatkan  makna dan  aspirasi  dasarnya  pada  orientasi Pancasila  yang mendambakan suasana kehidupan  yang  manusiawi,  adil,  dan sejahtera.
2. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan.  Dengan  demikian  hukum bukan  alat  kekuasaan  semata-mata, bukan  legitimasi  untuk  melakukan eksploitasi  yang  dapat  merupakan ketidak  adilan.  Hukum  tidak  identik dengan  keadilan,  tetapi  bertujuan mewujudkannya  demi  kepentingan rakyat banyak.
3. Sistem  hukum  mempunyai  fungsi untuk  menjaga  dinamika  kehidupan bangsa.  Dengan  demikian  fungsi hukum  dalam  menjaga  ketertiban masyarakat  bukan  terwujud  semata- mata  dalam  mempertahankan status quo ,  melainkan  dalam  membuka
kemungkinan  terjadinyya  kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan  dan  pembaharuan.  Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
4. Sistem hukum menjamin proses realisasi  diri  bagi  para  warga  bangsa dalam proses pembangunan.
Perkembangan masyarakat perlu diarahkan  agar  tidak  teerjerumus dalam  alienasi,  teknokrasi,  ataupun ketergantungan. Dalam hal ini, pengaturan perundangan dapat berperanan dalam mendorong masyarakat tetap mmemiliiki kepribadian dan mempertahankan keseimbangannya.  Faktor  adat  dan tradisi  dapat  memberikan  sumbangan positif  dalam  rangka  pembentukan sistem hukum nasional.(Poespowardojo, 1994)
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  salah satu  kajian  alternatif  yang  sangat  mendesak dan  sesuai  dengan  ide  pembaruan  hukum nasional  saat  ini  adalah  kajian  terhadap sistem  hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat.  Dikatakan  demikian,  karena sering  dinyatakan  bahwa  sistem  hukum nasional  di  samping  hendaknya  dapat menunjang  pembangunan  nasional  dan kebutuhan  pergaulan  internasional,  namun juga harus bersumber dan tidak
mengabaikan  nilai-nilai  dan  aspirasi  hukum yang  hidup  dan  berkembang  di  dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam  masyarakat  dapat  bersumber  atau dapat  digali  dari  nilai-nilai  hukum  adat  dan nilai-nilai hukum agama.(Arief, 1994)
Kebijakan  legislatif/formulasi  sebagai upaya  pembaruan  hukum  pidana  ( crminal law  reform ),  merupakan  bagian  dari pembangunan  nasional  di  bidang  hukum, selain  merupakan  suatu  amanat/  tuntutan nasional,  sebagai  anggota  dari  masyarakat internasional posisi Indonesia tentunya tidak terlepas dari tuntutan yang berkembang pada masyarakat internasional/ global.Pendekatan pemikiran  hukum  yang  berorientasi  pada wawasan  global/  komparatif  memang  pada umumnya diperlukan dalam masalah pembaruan  hukum  ( law  reform ),  khususnya dalam  pembuatan  undang-undang/kebijakan legislatif/ formulasi.(Arief, 1994)
Pemikiran  tentang  peradilan  adat  dan keadilan restoratif merupakan upaya memberikan suatu kajian yang membedakan antara keadilan restoratif yang muncul  di  dunia  Barat.  Barat  memiliki hukum  dan  cara  berhukum  sendiri,  dalam konsep  rasionalisme  dan  individualism; sedangkan Timur juga  memiliki hukum dan cara  berhukum  sendiri  yang  secara  bebas menerima  sanksi  moral  yang  internal  juga tunduk  pada  kehendak  eksternal.    Keadilan restoratif    di  Indonesia  memiliki  karakter
Oriental (budaya ketimuran), suasana, kondisi  budaya, adat  dan agama   yang akan mempengaruhi    dalam  dasar  pertimbangan latar belakang pengaturan maupun pelaksanaannya. Karakter Oriental (ketimuran)  mengarahkan  bahwa  dunia terdiri  dari    kesatuan  ide,  yakni  ide makrokosmos dan  dunia mikrokosmos yang tidak  dapat  dipisahkan.  Manusia  sebagai mikrokosmos ( jagad  alit,  bhuana  alit )  tidak dapat dilepaskan dengan pemahaman terhadap makrokosmos ( jagad gedhe , bhuana  ageng ).(Suteki,  2012) Jagad  gedhe dipahami  oleh  manusia  Indonesia  dalam kesatuan,  sehingga    kebersamaan  dalam kesatuan  menjadi  sesuatu  yang  sangat diutamakan  dalam  memecahkan  berbagai masalah  yang  dihadapi  manusia  Indonesia. Selain karakter kebersamaan, karakter mistis manusia Indonesia mewarnai pola kehidupannya  meskipun  mereka  sudah berada di era modern, lebih mengedepankan rasa  untuk  menangkap  sesuatu yang tersembunyi  itu  adalah  hakikatnya.  Sesuatu yang  tersembunyi  adalah  spirit  ketimuran (Oriental) yang akan mempengaruhi manusia Indonesia  dalam  menentukan peradilan adat dan  keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
Diperlukan adanya harmonisasi/ sinkronisasi/ konsistensi antara pembangunan/ pembaharuan hukum nasional  dengan  nilai-nilai  atau  aspirasi
sosio-filosofik  dan  sosio-kultural    yang  ada dalam masyarakat, maka diperlukan pengkajian  dan  penggalian    nilai-nilai nasional yang bersumber pada Pancasila dan yang  bersumber  pada  nilai-nilai  yang  ada dalam masyarakat (nilai-nilai religius maupun  nilai-nilai  budaya/adat)  (Arief, 1994),    sehingga  di  masa  datang  sumber hukum dalam peradilan restoratif merupakan nilai-nilai yang menunjukkan jati diri bangsa untuk  membentuk  hukum  sendiri,  bukan memberlakukan prinsip-prinsip yang berasal  dari  pemikiran  dunia  Barat  yang tidak sesuai dengan adat ketimuran.
Pemikiran untuk melakukan kodifikasi dan/  atau  unifikasi  tentang  peradilan  adat dan  keadilan  restoratif  dalam  pembaruan sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  setidak- tidaknya harus memuat berbagai pengaturan, yaitu sebagai berikut :
1. Adanya aturan umum yang antara lain berisi  :  prinsip-prinsip  tentang  Sistem keadilan restoratif berdasarkan Pancasila,  yaitu  disusun  berdasarkan pada landasan Pancasila yang memuat pemikiran  tentang  Ketuhanan  yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  Adil dan  Beradab,  Persatuan  Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Upaya  permaafan  sebagai
bagian  dalam  sanksi  tindakan.  Serta adanya  keseimbangan  antara  nilai ketuhanan (moral religius), nilai kemanusiaan  (humanis)    serta  nilai kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik  dan  ber-keadilan  sosial). Berdasarkan  pemikiran  tersebut  maka dapat  dikembangkan  lebih  lanjut berbagai  prinsip  tentang    alternatif sanksi yang bersifat pendidikan, bukan pembalasan.
2. Asas-asas  hukum  sebagai  pedoman pelaksanaan keadilan restoratif dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan  sistem  hukum  Nasional seperti  yang  diatur  dalam  Undang- undang  Nomer  12  tahun  2011  tentang pembentukan  peraturan  Perundang- undangan.
3. Struktur  organisasi  pelaksana  yang melaksanakan sistem keadilan restoratif.  Berbagai  sub  sistem  yang menjalankan proses tersebut merupakan organisasi yang jelas peran dan  fungsinya.  Serta  peran  lembaga- lembaga  sosial  lain  yang  terkait dengan pelaksanaan sanksi.
4. Penjatuhan sanksi bukanlah pembalasan  yang  akan  menimbulkan stigma , namun memberikan pendidikan bagi anak. 3
3 Pemikiran penulis tentang substansi hukum peradilan adat dan keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia.
Dalam  undang-undang    memberikan kriteria  secara  umum  tentang  proses keadilan  restoratif.  Posisi  korban  adalah memberikan kesepakatan maupun menyampaikan  keinginan  untuk  mencapai mufakat,  sehingga  tidak  ada  pihak  yang merasa  dirugikan  maupun  dibawah  tekanan untuk  menyampaikan  pendapatnya.  Pelaku diberi  kesempatan  untuk  menyampaikan pendapatnya  serta  kesanggupan  terhadap permintaan korban.Pada akhirnya diharapkan adanya kesepakatan untuk mendapatkan  hasil  terbaik  bagi  kedua  belah pihak.

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian
,makasimpulannya  sebagai berikut :
Peradilan  adat  dan  keadilan  restoratif dalam  pembaruan  sistem  hukum  pidana  di Indonesia  mampu  memberikan  kontribusi melalui peran lembaga adat dengan menggunakan    pendekatan  kearifan  lokal, antara  lain  dengan  adanya  pemenuhan kewajiban  adat  oleh  si  pelaku  dan/atau keluarga/  masyarakat  adatnya  kepada  pihak korban  dan/  atau  keluarga/  masyarakat adatnya.
Peradilan  adat  memiliki    karakteristik hukum  serta      budaya,  nilai  moral,  agama yang  mampu  menyelesaikan  permasalahan secara musyawarah, dan mekanisme
pemecahannya  sesuai  dengan  proses  dalam hukum  adat  yang  berlaku  berdasarkan pertimbangan  sosiologis, yaitu  adanya budaya  masyarakat  sebagai  dasar  dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia
Dari  penarikan  simpulan  tersebut dapat dikemukakan saran sebagai berikut  : 1. Secara substansi perlu sosialisasi tentang  peradilan  adat  dan  keadilan restoratif sebagai pedoman dalam pelaksanaan  keadilan  restoratif  yang dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan  sistem  hukum  Nasional, serta    adanya  struktur  organisasi pelaksana  dalam  peradilan  adat  yang melaksanakan sistem keadilan restoratif.
2. Secara struktural perlu adanya sosialisasi  tentang  peradilan  adat  dan keadilan  restoratif  dengan  memadukan antara  mekanisme  peradilan  pidana dengan peradilan adat sebagai partisipasi  masyarakat,  dalam  suatu mediasi musyawarah untuk mendapatkan  suatu  kesepakatan  antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga  pelaku,  serta  pihak-pihak terkait dengan perkara  tersebut.
3. Perlu  dilakukan public  education bagi masyarakat untuk menyamakan pemahaman  yang  bersifat    menyeluruh dan  utuh  tentang  berbagai  produk hukum  berkaitan  keadilan  restoratif sebagai    pencerminan  kepribadian
bangsa,  yaitu    keadilan  restoratif  yang berkarakter, bercirikan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  B.  N.  (1994). Pengukuhan  Guru
Besar: Beberapa Aspek
Pengembangan  Ilmu  Hukum  Pidana (Menyongsong  Generasi  Baru  Hukum Pidana Indonesia) . Semarang.
……………..,  (2008a). Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP  Baru .  Jakarta:  Prenada  Media
Group.
…………….., (2008b). Pembaharuan/
Rekonstruksi Pendidikan dan
Pengembangan  Ilmu  Hukum  Pidana dalam  Konteks  Wawasan  Nasional dan  Global.  In Konggres  Aspehupiki (pp. 2–3). Bandung: Aspehupiki. Braithwite,  J.  (n.d.). Restorative  Justice : Assessing  an  Immodest  Theory  and  a Pessimistic  Theory  Draft  to  be summited  to  Crime  and  Justice : Review of Research . Chicago: University of Chicago Press.
………………,    (2002).  Setting  Standars For  restorative  Justice. The  British Journal of Criminology , 42 (3), 563. Bruggink,  J.  (1996). Refleksi  tentang Hukum . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Hagan,  F.  E.  (2002). Criminology  Today .
Washington DC: Wadsworth Group.
Hidreed  Geertz.  (n.d.). The  Javanese
Family,  a  Study  of  Kinds  and Socialization .  New  York:  The  Free Press of Giencoe.
Latimer,  J.  (2005).  The  Effectiveness  Of
Restorative Justice Practices : A Meta-
Analysis. The  Prison  Journal , 85 (2),
127. http://doi.org/DOI:
10.1177/0032885505276969
Peters,  A.  A.  .  (1990).  Hukum  Sebagai
Proyek. In A. A. G. K. S. Peters (Ed.),
Hukum  Dan  Perkembangan  Sosial,
Buku  Teks  Sosiologi  Hukum  Buku  III
(p. 323). Jakarta: Sinar Harapan.
Poespowardojo, S. (1994). Filsafat
Pancasila  sebuah  Pendekatan  Sosio-
Budaya .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka
Utama.
Rahardjo,  S.  (2005).  Hukum  Adat  Dalam
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.
In Lokakarya  Hukum  Adat (p.  3).
Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
…………….,  (2006). Hukum  dalam  Jagat ketertiban .  Jakarta:  Penerbit  UKI
Press.
Soedarto.  (1977). Hukum  dan  Hukum
Pidana . Bandung: Alumni.
Suteki.  (2012). Budaya  Oriental  dan Implikasinya
Terhadap Cara
Berhukum  dalam  Perspektif  Hukum
Progresif, Dialektika Sistem
Pembaruan  Sistem  Hukum  Indonesia . Jakarta:  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia.
Van  Ness,  Daniel  W,  Jihnstone,  G.  (2007).
Hand  Book  of  Restorative .  Portland OR: Willan Publishing.
Zulfa,  E.  A.  (2009). Keadilan  Restoratif . Jakarta: Badan penerbit FH UI.