Strategic Management of The Police in Overcoming Factual Threat And Police Hazard in  The  Border  Area  of  The  Riau  Province  Coast  From  International  Drug  Trafficking (Study at The Rokan Hilir Police)
Manajemen Strategis Kepolisian dalam Mengatasi Factual Threat Dan Police Hazard Pada  Wilayah  Perbatasan  Pesisir  Pantai  Provinsi  Riau  Dari  Peredaran  Narkoba Internasional (Studi Pada Polres Rokan Hilir)
R Tutrianto 1* , M. Zulhermawan 2 Universitas Islam Riau 1,2 riotutrianto@soc.uir.ac.id 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Strategic management is the science of formulating, implementing and evaluating the many operational decisions that enable an organization to achieve its goals. So the concept of factual Threat and Police Hazard is used by the police as a basis for calculating the magnitude of the threat that occurs from a crime  to  the  community  in  strategic  management  carried  out  by  the  Rokan  Hilir  Resort  Police.  The existence  of  a  rat  port  is  another  motivating  factor  besides  the  two  things  above,  with  this  rat  port access the perpetrators have more opportunities to carry out their actions. This is also what creates or increases  the  sense  of  courage  of  the  perpetrators  in  distributing  narcotics.  There  is  a  need  for synchronization or work integration between related agencies. Among them are the Rohil Police, BNNP, BEA and Excise Regional Office, Immigration Office, Indonesian Navy, and AVSEC for dealing with drug trafficking problems, especially in the jurisdiction of the Rohil Police. This work integration can be carried out in the form of exchanging information, patrols, joint raids. By building synergy in dealing with the entry and exit of narcotics from within and outside the country both by land, sea and air. Even though the  limited  number  of  personnel  on  duty  is  an  inhibiting  factor  in  drug  prosecution  in  Rokan  Hilir Regency, the synergy of working together can reduce the inhibiting factors.
Keywords: Police, Drugs, Rokan Hilir

## ABSTRAK
Manajemen strategis adalah ilmu memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi banyak keputusan operasional yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Maka konsep factual Threat  dan  Police  Hazard  digunakan  oleh  pihak  kepolisian  sebagai  dasar  untuk  memperhitungkan besaran ancaman yang terjadi dari suatu kejahatan kepada masyarakat dalam manajemen stategis yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Rokan Hilir. Keberadaan Pelabuhan tikus menjadi faktor pendorong lain selain dua hal di atas, dengan adanya akses pelabuhan tikus ini para pelaku lebih memiliki peluang besar dalam  melaksanakan  aksinya.  Hal  ini  jugalah  yang  menimbulkan  atau  meningkatkan  rasa  kebaranian para  pelaku  dalam  mengedarkan  Narkoba.  Diperlukan  adanya  sinkornisasi  atau  integrasi  kerja  antar instansi  terkait.  Diantaranya  Polres  Rohil,  BNNP,  Kanwil  BEA  dan  Cukai,  Kanwil  Imigrasi,  TNI  AL,  dan AVSEC  untuk  penanganan  permasalahan  peredaran  Narkoba  terkhususkan  yang  berada  di  wilayah hukum  Polres  Rohil.  Integrasi  kerja  tersebut  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  tukar  menukar  informasi, patroli, razia bersama. Dengan membangun sinergitas dalam penindakan keluar masuknya narkoba dari dalam  maupun  di  luar  negeri  baik  melalui  darat,  laut  maupun  udara.  Meskipun  terbatasnya  personil yang bertugas menjadi faktor penghambat penindakan narkoba yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, tapi dengan adanya sinergitas kerja bersama dapat mengurangi faktor hambatan.
Kata Kunci: Kepolisian, Narkoba, Rokan Hilir

## 1. Pendahuluan
Konsepsi  Factual  Threat  dan  Police  Hazard  pada  dasarnya  digunakan  oleh  pihak kepolisian  sebagai  dasar  untuk  memperhitungkan  besaran  ancaman  yang  terjadi  dari  suatu
kejahatan  kepada  masyarakat.  Secara  garis  besar  disiplin  Ilmu  Kriminologi  menjadikan konsepsi ini sebagai obyek studi kriminologi pada pembahasan fenomena kejahatan, sebab- sebab (causes) timbulnya kejahatan dan perilaku kriminal. Sebab-sebab serta perilaku kriminal dikategorikan seagai faktor kriminogen atau faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Maka dua konsepsi di atas peneliti angkat dalam penelitian ini merupakan sabagai salah satu bentuk dari  faktor  kriminogen  yang  nyata  nampak  sebagai  situasi,  akibat  interaksi  beberapa  faktor kriminogen  tertentu,  yang  dalam  penelitian  ini  melihat  wilayah  perbatasan  Riau  sebagai destinasi peredaran narkotika internasional.
Perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak terlepas dari kenyataan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar  di  dunia  setelah  Afghanistan,  India,  Pakistan  dan  Colombia,  melalui  keberadaan “Segitiga  Emas”  atau  The  Golden  Triangle  diperbatasan  Thailand,  Myanmar,  Laos.  Segitiga Emas menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin di dunia. Dengan jumlah penduduk Asia Tenggara yang hampir 500 juta jiwa, menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar  obat-obatan  berbahaya,  namun  juga  sebagai  pasar  yang  cukup  potensial  bagi  para produsen dan pengedar narkoba (Wulandari, 2017).
Indonesia  dinilai  sebagai  pasar  yang  menggiurkan  bagi  perdagangan  narkoba.  Salah satu  penyebabnya  adalah  Indonesia  dianggap  pasar  yang  sangat  baik.  Sebagai  mana penjelasan dari Rukmana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dari salah satu narasumber penelitian  yang  didapatkan  memberikan  bukti  bahwa  tersangka  yang  berasal  dari  negara Thailand  menyebutkan  bahwa  Indonesia  merupakan  pasar  yang  besar  dan  memiliki  harga yang tinggi, hal ini disampaikan juga karena besarnya populasi di Indonesia (Rukmana, 2014).
Sindikat narkotika dan obat-obatan berbahaya internasional terus membanjiri wilayah Indonesia. Penyelundupan terjadi disejumlah pintu masuk Indonesia, seperti pelabuhan dan bandara. Seperti halnya di Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana data yang dirilis oleh Polres Rokan Hilir tahun 2020 menjelaskan begitu banyaknya pintu masuk narkoba yang dilakukan melalui pelabuhan tikus.
Pembahasan mengenai penyalahgunaan dan perdagangan narkotika dan obat-obatan atau  dikenal  dengan  istilah  narkoba  terus  menjadi  pembahasan  yang  tidak  ada  habisnya. Segala  modus  operandi  kejahatan  dilakukan  untuk  memuluskan  niat  jahat  dalam  peredaran narkoba  di  seluruh  dunia.  Secara  jelas,  masalah  ini  mengancam  keamanan  serta  stabilitas keamanan  nasional.  Peredaran  narkoba  merupakan  ancaman  keamanan  terhadap  negara yang  bersifat  transnasional  (melibatkan  sejumlah  negara),  oleh  karena  itu  penanganannya harus berupa kerjasama internasional.
Dengan  jumlah  penduduk  Asia  Tenggara  yang  hampir  500  juta  jiwa,  menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-obatan berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para produsen dan pengedar narkoba.
Berbagai  jenis  narkotika  dalam  berbagai  bentuk  dan  cara  pemakaian  telah  beredar dengan sedemikian cepatnya di negara kita. Pemakaian dan bahkan pengedar narkotikapun kian  menjamur  dari  waktu  ke  waktu.  Menjadi  masalah  ialah,  maraknya  pengkonsumsi narkotika tersebut hampir 90 persen terdiri dari generasi muda. Kita semua tahu, bahwa nasib bangsa terletak di tangan generasi muda, sebagai penerus. Maka itu bisa dipastikan narkoba cepat atau lambat akan menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan bangsa.
Fungsi  operasional  kepolisian  ada  lima  fungsi  yang  mempunyai  tugasnya  masing- masing,  yang  pertama  fungsi  Reserse,  fungsi  Intelijen,  fungsi  Lalu  Lintas,  fungsi  Samapta Bhayangkara,  serta  fungsi  Bimbingan  Masyarakat  dan  yang  menjadi  salah  satu  titik  fokus penulis  yaitu  fungsi  operasional  satuan  reserse  narkoba.  Satuan  Reserse  Narkoba  dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektort pada Pasal 1 Angka 17 “Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya yang disingkat
Satresnarkoba  merupakan  unsur  pelaksana  tugas  dan  fungsi  pokok  Reserse  Narkoba  pada tingkat polres yang berada dibawah Kapolres”.
Satuan Reserse Narkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urbinopsnal atau urusan  pembinaan  oprasional  yang  bertugas  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  administrasi  serta  pelaksanaan  penyidikan,  penyelidikan  tindak  pidana narkoba.Urmintu  atau  urusan  administrasi  dan  ketatausahaan  bertugas  menyelenggarakan kegiatan  admin  dan  ketatausahaan.Unit  bertugas  melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan tindak  pidana  penyalahguna  dan  peredaran  gelap  narkoba  dan  prekursor  di  daerah  hukum Polres.
Satuan Reserse Narkoba  melaksanakan tugas serta fungsinya diatur dalam peraturan Kepala  Polisi  Negara  Indonesia  Nomor  23  tahun  2010  tentang  susunan  oragnisasi  dan  tata kerja  pada  tingkat  Kepolisian  Resort  dan  Kepolisian  Sektor  pada  pasal  47  ayat  3  ialah:  a) Penyelidikan  ,  penyidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan,  peredaran  gelap  narkoba,  dan prekursornya,  b)  Pembinaan,  penyuluhan  dalam  pencegahan,  dan  rehabilitasi  korban penyalahgunaaan  narkoba,  c)  Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  penyelidikan,  penyidikan tindak pidana penyalahgunaaan narkoba yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek, dan Satuan Reserse  Narkoba  Polres,  d)  Menganalisis  kasus  beserta  penangananya  dan  serta  mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkoba.
Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin  ketatnya  persaingan  didunia,  sehingga  akan  menimbulkan  bebagai  gangguan  dan ancaman,  baik  ancaman  dari  dalam  ataupun  ancaman  dari  luar  negeri  terhadap  wilayah Indonesia.
Tindak pidana narkotika banyak melibatkan orang dengan jaringan yang luas, bekerja secara  rapi  dan  sangat  rahasia.  Hal  tersebut  perlu  penegakan  dalam  pemberantasan peredaran narkotika yang peraturannya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  Dalam  hal  ini  untuk  mencegah  adanya  kecenderungan  yang  semakin  meningkat secara  kuantitatif  dan  kualitatif  dengan  korban  meluas  terutama  anak-anak,  remaja  dan generasi muda.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tahun  2009  Nomor  35  tentang Narkotika,  bahwa  narkotika  merupakan  obat/bahan  bermanfaat  di  pelayanan  kesehatan, dibidang pengobatan dan dipengembangan ilmu pengetahuan dan dapat pula menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.
Menurut  Undang-Undang  tentang  Narkotika  Pasal  14  butir  a  Narkotika  bertujuan menjamin  ketersediaan  untuk  kepentingan  pelayanan  masyarakat,  teknologi  dan pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Narkotika  adalah  jenis  tanaman  yang  subur  di  dataran yang tinggi diatas permukaan air laut. Narkotika digunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka.  Narkotika  hanya  boleh  digunakan  untuk  pelayanan  kesehatan.  Akan  tetapi  semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi narkotika tidak lagi digunakan sebagai bahan pengobatan melainkan disalahgunakan, yang dimana narkotika tersebut dijadikan cara untuk mendapatkan  keuntungan  dengan  di  jual,  narkotika  juga  di  gunakan  untuk  membuat seseorang lebih percaya diri dengan cara pemakaian yang melebihi batas dosis. Narkotika juga dapat menimbulkan efek bengong yang lama dan kecanduan (Eleanora, 2011).

## 2. Tinjauan Pustaka
Menurut  Husein  Umar  (dalam  Taufiqurokhman:  2016),  Manajemen  strategis  sebagai seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya di masa depan. Lawrence R. Jauch dan  William  F.  Gluech  dalam  Strategic  Management  and  Corporate  Policy  menjelaskan
manajemen  strategis  adalah  sekumpulan  keputusan  dan  tindakan  yang  mengarah  pada perumusan  satu  atau  lebih  strategi  yang  efektif  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan. Sementara  Wheelan  dan  Hunger  menjelaskan  manajemen  strategis  adalah  seperangkat keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang suatu perusahaan. Tahapan dalam Menajamen Strategik (Fred. R David, 2004), adalah sebagai berikut:
1.  Perumusan  strategi:  Meliputi  kegiatan  untuk  mengembangkan  visi  dan  misi  organisasi, mengidentifikasi  peluang  dan  ancaman  eksternal  organisasi,  menentukan  kekuatan  dan kelemahan  internal  organisasi,  menetapkan  tujuan  jangka  panjang  organisasi,  membuat sejumlah  strategi  alternatif  untuk  organisasi,  serta  memilih  strategi  tertentu  untuk digunakan
2.  Pelaksanaan  strategi:  Mengharuskan  perusahaan  untuk  menetapkan  sasaran  tahunan, membuat  kebijakan,  memotivasi  karyawan,  dan  mengalokasikan  sumber  daya  sehingga perumusan strategis dapat dilaksanakan.
3.  Pelaksanaan  strategis  mencakup  pengembangan  budaya  yang  mendukung  strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha–usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan 18 Mengenal Manajemen Strategik pemanfaatan sistem  informasi,  serta  menghubungkan  kompensasi  untuk  karyawan  dengan  kinerja organisasi
4.  Evaluasi strategi: Tahap ini merupakan tahap akhir dari manajamen strategik tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah : Mengkaji ulang faktorfaktor eksternal dan internal yang  menjadi  landasan  perumusan  strategi  yang  diterapkan  sekarang  ini.  Kemudian mengukur  kinerja,  melakukan  tindakantindakan  korektif.  Evaluasi  strategi  perlu  dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok.
Pengertian umum strategi adalah suatu proses yang menentukan adanya perencanaan bagi manajer puncak yang benar-benar berorientasi pada tujuan jangka panjang perusahaan, serta persiapan kerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Definisi khusus strategi adalah kegiatan  yang  terus  dikembangkan  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  perspektif  apa  yang diinginkan dan diharapkan konsumen di masa depan, dalam penelitian ini apa yang diharapkan oleh  masyarakat.  Dengan  strategi  ini,  kita  hampir  selalu  memulai  dari  apa  yang  harus  selalu mungkin dan bukan dari apa yang telah terjadi. Seiring laju inovasi terjadi di pasar baru dan kebiasaan  masyarakat  juga  berubah,  yang  sangat  membutuhkan  kompetensi  inti,  kepolisian harus  menemukan  dan  menerapkan  kompetensi  inti  atau  kompetensi  inti  mereka  dalam pencegahan  kejahatan  narkoba.  Manajemen  stratejik  adalah  sekumpulan  aktivitas pengambilan  keputusan  yang  fundamental  dan  holistik  serta  melibatkan  refleksi  oleh manajemen dan juga oleh semua pihak di kepolisian tentang penerapannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen stratejik ini juga merupakan suatu sistem yang digunakan sebagai  satu  kesatuan,  dengan  berbagai  komponen  yang  saling  berhubungan  dan  saling mempengaruhi serta bergerak dalam arah yang sama. Bagian ilmiah dari manajemen strategis ini  selalu  bereaksi  terhadap  dinamika  yang  datang  baik  dari  lingkungan  internal  maupun eksternal dan kemudian semakin beradaptasi sehingga tujuan yang ditetapkan akhirnya dapat diwujudkan atau dilaksanakan dengan benar.
Hampir  seluruh  aparat  penegakan  hukum  di  berbagai  negara,  bahawa  peredaran narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  (Narkoba)  memang  agak  sulit  diberantas.  Penyebab utama  salah  satunya  adalah  karena  peredaran  narkoba  tersebut  di  otaki  oleh  kejahatan teroganisir  (Organized  Crime)  yang  melibatkan  oraganisasi-organisasi  kejahatan  (Crime Organizatiuns) yang telah mendunia (Nitibaskara, 2001)
Narkoba merupakan bagian dari narkotika, psitropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika merupakan obat obatan jenis terlarang yang bersifat membius, merangsang dan bias membuat kecanduan atau ketagihan. Menurut UU No 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Narkotika adalah zat atau  obat  yang  diperoleh  dari  tumbuh-tumbuhan  atau  bukan  dari  tumbuhan,  baik  yang
direkayasa  maupun  setengah  jadi  yang  dapat  menyebabkan  berkurangnya  atau  berubahnya kesadaran,  hilangnya  rasa,  berkurang  dan  hilangkan  siksaan  serta  dapat  menimbulkan ketergantungan.
Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Rusdi, 2012), secara khusus  candu  adalah  zat  atau  obat  yang  diperoleh  dari  tumbuh-tumbuhan,  bukan  tanaman yang  dibuat  atau  setengah  jadi  yang  dapat  menyebabkan  berkurangnya  atau  berubahnya kesadaran,  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  hilangnya  siksaan,  dan  turunkan  untuk membuang  siksaan.Psikotropika  adalah  zat  atau  obat  yang  memiliki  sifat  proaktif  melalui konsekuensi  tertentu  untuk  sistem  sensorik  fokus  yang  menyebabkan  perubahan  merek dagang dalam gerakan dan perilaku mental. Narkoba lain adalah zat atau zat lain yang bukan opiat  dan  psikotropika  yang  mempengaruhi  penyajian  pikiran  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan.  Dalam  pedoman  pemenuhan  kewajiban  Polri  di  lapangan  (Cahyono,  2018), Narkotika adalah zat yang dapat mempengaruhi individu yang menggunakannya dengan cara menanamkannya  ke  dalam  tubuh  manusia.  Dampaknya  adalah  sebagai  obat  penenang, hilangnya penderitaan, penghasutan jiwa dan fantasi.
Narcotics  yang  memiliki  arti  sebagai  bius,  obat  yang  diambil  menggunakan  bahasa asing, namun didalam pengetahuan umum narkotika merupakan zat dan obat sejenisnya yang bisa  merubah  serta  menurunkan  tingkat  kesadaran,  menghilangkan  rasa  sakit,  mengurangi rasa  nyeri  dan  rasa  sakit  jika  dikonsumsi,  didalam  dunia  medis  narkotika  termasuk  kedalam senyawa  yang  dapat  digunakan  terhadap  pasien  didalam  dosis  tertetentu  dalam dilaksanakannya tindakan medis agar pasien tidak dapat merasakan adanya rasa sakit ketika dilangsungkannya serangkaian tindakan medis, (Majid, 2010).
Setiap  jenis,  bahan,  yang  dikonsumsi,  dipergunakan  dan  menimbulkan  efek  seperti telah  dilakukan  pembiusan  dalam  dosis  tertentu,  serta  dapat  menurunkan  kesadaran  dan menimbulkan perubahan terhadap mental dan gejala fisik apabila digunakan pada jangka yang panjang  dan  tidak  dilakukan  pengontrolan  yang  efektif  dan  baik  lalu  menimbulkan  rasa kecanduan  dan  ketergantungan  dapat  dikatakan  sebagai  narkotika,  Hidayat  dalam  (Rasidin 2019).
Defenisi  mengenai  narkotika  memiliki  kemiripan  dengan  psikotropika  dapat  dilihat kedua  zat  ini  termasuk  kedalam  jenis  obat  –  obatan,  semi  sintesis,  alami,  sintesis,  dan  zat lainnya, perbedaan yang dapat dilihat dari kedua jenis benda ini adalah narkoba berasal dari sejenis tumbuh – tumbuhan dan tanaman sedangkan psikotropika tidak berasal dari tanam – tanaman atau tumbuhan lainnya. Serta pengaruh atau efek yang ditimbulkan dari penggunaan psikotropika berdampak pada sistem syaraf bagi pengguna dan mengalami perubaan mental dan fisik, sedangkan efek yang ditimbulkan narkotika berupa timbulnya kehilangan kesadaran dan  adanya  perubahanm  menghilangkan  rasa  nyeri  dan  sakit,  namun  dilihat  dari  sisi persamaan  kedua  zat  ini  menimbulkan  rasa  kecanduan  serta  ketergantungan,  Supramono, 2007).

## 3. Metode Penelitian
Tahap  Awal  Penelitian  ini  adalah  tahap  identifikasi  yang  merupakan  suatu  kegiatan permulaan  dalam  menggenali  masalah  dalam  suatu  obyek  dan  kondisi  tertentu.  Melakukan pra-survey dan melakukan pengumpulan data primer untuk membangun narasi latar belakang, rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian.
Pada  saat  studi  lapangan,  tahap  ini  adalah  Proses  pencarian  data  yang  dibutuhkan untuk menjawab pertaanyaan penelitian dengan cara pengamatan lapangan dan wawancara mendalam. Pengamatan lapangan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenimena berdasarkan pengetahuan  dan  gagasan  yang  sudah  diketahui  sebelumnya.  Peneliti  memilih  teknik  ini
karena  peneliti  ingin  melihat  fakta  yang  terjadi  dilapangan  sehingga  peneliti  mendapatkan informasi  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  untuk  melanjutkan  suatu  penelitian.  Sementara wawancara  adalah  yaitu  melakukan  Tanya  jawab  dengan  memberikan  pertanyaan  kepada objek  wawancara  berkenaan  dengan  permasalahan  yang  ada.  Peneliti  menggunakan  teknik wawancara  agar  dapat  berkomunikasi  langsung  dengan  mewawancarai  objek  yang  dianggap dapat  memberikan  informasi  yang  berkompeten  terkait  fenomena  yang  terjadi  karena langsung dari sumber terpercaya.
Tahap  analisis,  pada  tahap  Teknik  analisis  data  yang  digunkaan  dalam  penelitian  ini adalah  kualitatif.  Setelah  melakukan  wawancara  dengan  berbagai  narasumber  maka selanjutnya hasl data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

## 4.  Hasil dan Pembahasan

## Manajemen Strategis Kepolisian Resort Rokan Hilir melalui Pelaksanaan Factual Threat dan Police Hazard pemberantasan Narkoba
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peran satuan resrse narkoba dalam rangka mengatisipasi  peredaran  narkoba  di  Kabupaten  Rokan  Hilir  tahun  2022  dilakukan  dengan upaya pemberantasan diantaranya upaya pre-emtif, upaya preventif dan Represif.
a. Upaya Pre-Emtif
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah  lebih  awal  seseorang  melakukan  peredaran ataupun  penyalahgunaan  narkoba.  Upaya  pre-emtif  dilakukan  berupa  kegiatan  edukatif dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang di sebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan narkoba, sehingga terciptanya kewaspadaan, kesadaran,  daya  tanggal  serta  terbina  dan  terciptanya  kondisi  prilaku/norma  hidup  bebas narkoba yaitu dengan sikap yang tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkoba.
Dalam upaya ini Satuan reserse narkoba Polresta Rokan Hilir melakukan direalisasikan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah dan juga di masyarakat.pre-emtif atau  program  pembinaan  ditujukan  kepada  masyarakat  yang  belum  memakai  bahkan  yang belum mengenal narkoba. Dari hasil wawancara dengan kaopsnal serse narkoba Rokan Hilir, Upaya  yang  dilakukan  dalam  mengantisipasi  peredaran  narkoba  adalah:  1)  Memasang pamphlet  atau  baliho  yang  bertulisan  tentang  narkoba  atau  obat  larangan;  2)  Melakukan penyuluhan  dan  kerjasama  antara  orang  tua,  guru,  masyarakat,  dan  polisi  dalam mengantisipasi peredaran narkoba seperti melakukan sosialisasi disekolah dan pada lembaga masyarakat
b. Upaya Preventif
Dalam  upaya  preventif  ini  polisi  lebih  mendahulukan  tindakan  pencegahan  dalam menyikapi dan menghadapi semua peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Dalam pasal 19 dalam Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang  kepolisian  Republik  Indonesia  yang  berbunyi: “dalam melaksanankan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) kepolisian Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan”.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan  narkoba  melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran dengan  tujuan  supaya  police  hazard  tidak  berkembang.    Dalam  upaya  ini  satuan  reserse narkoba  Polresta  Rokan  Hilir  melakukan  pengawasan  di  jalur-jalur  penyalahgunaan  narkoba, baik  itu  pengedar  ataupun  pengguna.  Dalam  pengawasan  ini  dilaksanankan  bersama  pihak Avsec (aviation security), dinas perhubungan dan juga bea cukai Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan kendaraan dari institusi masing-masing. Pihak kepolisian melakukan penjagaan
di beberapa tempat yang disinyalir marak sebagai jalur masuk narkoba Internasional.
Berdasarkan  wawancara  dalam  penelitian  ini  dapat  diketahui  upaya  preventif  yang dilakukan Satuan reserse narkoba Polresta Rokan Hilir adalah:
1.  Turut  aktif  dan  tanggap  oleh  keluarga  dan  masyarakat  dalam  mewaspadai  ancaman narkoba terhadap anak-anak. Adapun upaya yang lebih kongkret yang dapat dilakukan yaitu melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya  narkoba.  Kemudian  pendamping  keluarga  itu  sendiri  dengan  memberi  perhatian dan  kasih  sayang.  Dari  pihak  sekolah  harus  melakukan  pengawasan  yang  ketat  terhadap gerak-gerik  anak  didiknya,  karena  biasanya  penyebaran  atau  transaksi  narkoba  itu  sering terjadi disekitar lingkungan sekolah. Yang tidak kalah penting adalah pendidikan moral dan keagaamaan  harus  lebih  di  tekankan.  Karena  salah  satu  penyebab  terjerumus  nya  anak- anak  dalam  lingkaran  setan  ini  adalah  kurangnya  pendidikan  moral  dan  keagamaan  yang mereka  serap,  sehingga  perbuatan  tercela  seperti  ini  yang  mereka  jalani.  Oleh  sebab  itu mulai saat ini kita selaku pendidik, pengajar, dan orang tua harus sigap dan waspada akan bahayanya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat kita.
2.  Menciptakan partisiapasi masyarakat agar melaporkan hal yang mencurigakan. Contohnya seseorang  melihat  tetangganya  sedang  mengkonsumsi  narkoba  lalu  orang  tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT atau Pospol terdekat untuk ditindak lanjuti.
3.  Melakukan  under  cover  buy  atau  penyamaran  sebagai  konsumen  merupakan  sebuah metode yang dilakukan penyidik dalam tindakan pidana narkoba seperti yang diatur dalam pasal  75  dan  78  UU  Nomor  35  tahun  2009  tentang  narkoba.  Ini  merupakan  suatu  taktik khusus dalam melakukan penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau pejabat lainnya yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dengan maksud pada saat terjadi transaksi si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada, sementara penyerahan narkoba yang dikendalikan oleh Controlled Delivery  adalah  suatu  taknik  khusus  yang  dilakukan  penyidik  tindak  pidana  narkoba terhadap  penyelidikan  dan  terjadi  penangguhan/penangkapan/penahanan/penyitaan barang  bukti,  dimana  seorang  tersangka  yang  bekerja  sama  dengan  polisi  atau  informen penerimanya  dengan  maksud  pada  saat  penerimaan  dapat  ditangkap  orang-orang  yang terlibat kejahatan narkoba berserta barang buktinya.
4.  Memperketat  pengawasan  dengan  melakukan  patroli  dan  razia  di  daerah  yang  rawan penyalahgunaan.
c.  Upaya Represif
Satuan  reserse  narkoba  Polresta  Rokan  Hilir  melakukan  upaya  represif  untuk menanggulangi  tindak  pidana  peyalahgunaan  narkoba  di  masyarakat  dengan  memberi hukuman  yang  sesuai  dan  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang narkotika sehingga dapat memberi efek jera. Satuan reserse narkoba Polresta Rokan Hilir juga melakukan  penanganan  upaya  represif  yaitu  proses  penyelidikan,  penyidikan,  dan penangkapan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang dari penyelidik ini merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian yang di emban oleh satuan reserse. Penyelidikan tindak pidana dilakukan dalam 3 tahapan kegiatan yaitu: a) Penyelidikan, penindakan dari pemeriksaan; b) Penyelesaian; c) Penyerahan berkas perkara.
Dari  hasil  wawancara  upaya  represif  yang  dilakukan  reserse  narkoba  yaitu  dengan mengikuti  aturan  hukum  melalui  proses  persidangan  di  pengadilan.  Proses  penyidikan  yang dilakukan  oleh  polisi  lalu  mengirim  berkas  ke  kejaksaan  lalu  setalah  kejaksaan  menyatakan berkas  tersebut  sudah  lengkap  (P21)  maka  tersangka  dan  barang  buktinya  diproses  untuk diadili dipersidangan. Hakim yang menjatuhi vonis sesuai dengan aturan dan alat bukti yang ada.
Dalam  menindak  lanjuti  laporan  yang  ada  dari  masyarakat  reserse  narkoba mengadakan penggerebekan sesuai dengan laporan yang ada. Narkoba itu kasusnya tidak bisa datang  sendiri  harus  ada  informan,  ketika  sudah  ada  informasi  reserse  narkoba  melakukan penggrebekan, penggeledaan, dan penangkapan. Penggerebakan ini langsung dilakukan agar barang  buktik  tidak  hilang  karena  pelaku  dapat  membuang  barang  buktinya.  Tersangka terkepung dan ditangkap dan dibawa ke kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa  ataupun  pemerintah  setempat.  Sebelum  melaukukan  penggerebekan  reserse  narkoba melakukan  konsolidasi  atau  rapat  secara  internal  untuk  membuat  strategi  yang  akan digunakan.  Dalam  melakukan  penggerebekan  semua  yang  ada  dilokasi  kejadian  diamantakn, dan dilakukan penggeledaan dari pengakuan tersangka dari mana dia mendapatkan narkoba atau barang tersebut.
Untuk  menjamin  terselenggaranya  penyidikan  sesaui  perundang-undangan, professional dan menjunjung tinggi HAM, polri menetapkan pedoman pelaksanaan penyidikan tindak  pidana  berpedoman  pada  KUHAP  yaitu  “Undang-undang  no  8  tahun  1981,  undang- undang nomor 2tahun 2002 tentang polri, surat keputusan kapolri Nomor: Kkeo/22/VI/2004 tentang  perubahan  atas  keputusan  kapolri  nomor  keop/30/VI/2003  tentang  organisasi  dan tata cara kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat mabes polri.”
Pedoman penyidikan ini sebagai pegangan bagi penyidik dalam mengemban tugasnya sebagi penyidik yang bertujuan agar pelaksaan penyilidikan sesuai dengan koridor hukum dan undang-undang yang berlaku, dilakukan secara professional, cepat, tuntas, dan akuntabel serta menggunakan administrasi yang tepat.

## Kerja  Sama  Hukum  Internasional  dalam  mendeteksi  Factual  Threat  dan  Police  Hazard Peredaran Narkoba Internasional di Rokan Hilir.
Sindikat narkotika dan obat-obatan berbahaya internasional terus membanjiri wilayah Indonesia.  Penyelundupan  terjadi  disejumlah  pintu  masuk  Indonesia,  seperti  pelabuhan  dan bandara. Hal inilah juga yang menjadi sorotan diberbagai daerah yang ad di Indonesia saat ini, terutama daerah yang memiliki banyaknya pelabuhan tikus yang dapat dimanfaatkan sebagai akses  untuk  memasukkan  barang  terlarang  ini  disebabkan  kurangnya  pengawasan  pada tempat-tempat  yang  disulap  dan  dijadikan  sebagai  pintu  masuk  tersebut.  Seperti  halnya  di Kabupaten  Rokan  Hilir,  sebagaimana  data  yang  dirilis  oleh  Polres  Rokan  Hilir  tahun  2019 menjelaskan begitu banyaknya pintu masuk narkoba yang dilakukan melalui pelabuhan tikus.

## Gambar 1. Jalur Masuk Narkoba Melalui Pelabuhan Tikus di Kabupaten Rokan Hilir
Sumber: Polres Rokan Hilir, 2020.
Dari  data  yang  dihimpun  setidaknya  terdapat  4  kecamatan  yang  dijadikan  sebagai pelabuhan  tikus  dalam  masuknya  peredaran  narkoba  ke  Kabupaten  Rokan  Hilir.  Yaitu
Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu, Kecamatan Senabo, dan Kecamatan Bangko. Meskipun diyakini oleh Polres Rokan Hilir adanya daerah lain yang dijadikan sebagai pelabuhan tikus di Kabupaten Rokan Hilir.
Dari beberapa kajian literatur yang penulis lakukan, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kerjasama pemberantasan Mafia Narkoba internasional, untuk Indonesia pernah dilakukan  Konferensi  Penanggulangan  Hukum  Narkotika  Internasional  atau  disebut  dengan International Drug Enforcement Conference/IDEC yang dilakukan pada tahun 2010 dan diikuti 17  negara  antara  lain,  Australia,  Timor  Leste,  Jepang,  China,  Amerika,  Indonesia,  Laos, Mianmar, Filipina, Brunei Darusalam, Singapura, Malaysia, Brazil dan Thailand. Pointer penting dalam pembahasan itu adalah mencegah masuknya peredaran narkoba dengan seribu modus yang semakin rapi dan canggih teknik operasinya dan semakin susah dilacak.
Pengaturan global perdagangan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Indonesia adalah salah satu negara yang turut  menandatangani  konvensi  tersebut,  dan  kemudian  meratifikasinya  melalui  Undang- undang  No.  8  Tahun  1976  Tentang  Pengesahan  Konvensi  Tunggal  Narkotika  1961  beserta Protokol  yang  Mengubahnya.  Kemudian  Pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang  untuk menanggulangi  kejahatan  narkotika  di  dalam  negeri  yakni  Undang-undang  No.9  Tahun  1976 tentang Narkotika. UU No. 9 Tahun 1976 mencabut undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah  kolonial  Belanda,  yaitu  Verdoovende  Middelen  Ordonantie  1927  (Stbl.  1927  No. 278  yo  No.  536)  yang  mengatur  peredaran,  perdagangan,  dan  penggunaan  obat  bius.  Pada bulan  Pebruari  1990  diadakan  sidang  khusus  ke-17  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) mencanangkan  tahun  1991-2000  sebagai  The  United  Nations  Decade  Againts  Drug  Abuse dengan membentuk The United Nations Drug Control Programme (UNDCP). Badan ini secara khusus  bertugas  untuk  melakukan  koordinasi  atas  semua  kegiatan  internasional  di  bidang pengawasan  peredaran  narkotika  di  negara-negara  anggota  PBB.  Kemudian  PBB menyelenggarakan Kongres VIII  tentang Prevention of Crime and the Treament of Offenders pada  27  Agustus-7  September  1990  di  Hawana,  Cuba  dalam  rangka  penanggulangan  tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional (Atmasasmita. 1961: 52).

## Faktor Penyebab Banyaknya Lahir Pelabuhan Tikus di Kabupaten Rokan Hilir.
Banyak faktor penyebab yang membuat pelabuhan tikus seolah surganya jalur masuk narkoba  jalur  internasional,  terutama  yang  terjadi  di  Kabupaten  Rokan  Hilir.  Hal  tersebut penulis buat dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Narkoba ke Kabupaten Rokan Hilir Melalui
Jalur Pelabuhan Tikus. Kondisi Geografis & Demografi Faktor Pendorong Modus Operandi a. Kondisi Geografis 1) Pesisir Pantainya behadapan langsung dengan Malaysia. 2) Banyak  jalur  masuk melalui sungai-sungai kecil. Ø Perbedaan  harga  jula  yang sangat tinggi.
Ø Angka pengangguran
Ø Mudah merekrut kurir
Ø Biaya merekrut kurir murah
Ø Jumlah pemakai narkoba tinggi
Ø Bisnis yang sangat menguntungkan Ø Tidak  memerlukan  keahlian khsus Ø Masuk  melalui  pelabuhan  resmi dengan menyamarkan isi muatan
Ø Masuk  melalui  pelabuhan  kecil/ pelabuhan tikus
Ø Telan dalam perut atau masukkan dalam anus
Ø Disamarkan  dalam  koper  atau travel bag
Ø Disamarkan  dalam  kemasan makanan
Ø Melalui jasa pengiriman paket
Ø Ship to ship Ø System terputus b. Demografi: Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.336.874 jiwa, Perempuan sebanyak 3.164.097 jiwa.
Sumber: Olahan peneliti, 2022
Dari  data  tabel  diatas  menjelaskan,  faktor  utama  lahirnya  pelabuhan  tikus  di
Kabupaten Rokan Hilir adalah kondisi geografis yang memungkinkan untuk hal tersebut terjadi. Pesisir  pantai  yang  berhadapan  langsung  dengan  negara  tettangga  atau  daratan  Malaysia menjadi faktor dominan untuk melahirkan pintu masuk melalui sungai-sungai kecil yang ada. Meskipun ada yang masuk melalui pelabuhan resmi dengan menyamarkan isi muatan, namun jalur melalui pelabuhan tikus terus menjadi pilihan utama bagi mereka sindikat yang bekerja didalamnya.

## 5. Penutup
Meningkatnya  perdagangan  narkoba  pada  umumnya  disebabkan  dua  hal,  yaitu:  bagi para  pengedarnya  menjanjikan  keuntungan  yang  besar,  sedangkan  bagi  para  pemakai menjanjikan ketentraman dan kenyamaanan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.
Keberadaan  Pelabuhan  tikus  menjadi  faktor  pendorong  lain  selain  dua  hal  di  atas, dengan  adanya  akses  pelabuhan  tikus  ini  para  pelaku  lebih  memiliki  peluang  besar  dalam melaksanakan aksinya. Hal ini jugalah yang menimbulkan atau meningkatkan rasa kebaranian para pelaku dalam mengedarkan Narkoba. Diperlukan adanya sinkornisasi atau integrasi kerja antar instansi terkait. Diantaranya Polres Rohil, BNNP, Kanwil BEA dan Cukai, Kanwil Imigrasi, TNI  AL,  dan  AVSEC  untuk  penanganan  permasalahan  peredaran  Narkoba  terkhususkan  yang berada di wilayah hukum Polres Rohil.
Integrasi  kerja  tersebut  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  tukar  menukar  informasi, patroli,  razia  bersama.  Dengan  membangun  sinergitas  dalam  penindakan  keluar  masuknya narkoba dari dalam maupun di luar negeri baik melalui darat, laut maupun udara. Meskipun terbatasnya personil yang bertugas menjadi faktor penghambat penindakan narkoba yang ada di  Kabupaten  Rokan  Hilir,  tapi  dengan  adanya  sinergitas  kerja  bersama  dapat  mengurangi faktor hambatan.

## Daftar Pustaka
ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs. Bungin,  H.  Burhan.  (2008).  P enelitian  Kualitatif.  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  Dan Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana.
Cayhasari,  Wulandari.  Diplomasi  Indonesia  Terkait  Pemberantasan  Drugs  Trafficking. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah. 15(3), September 2017, 165-224 Dermawan, Moh.Kamal, (2000). Teori Kriminologi. Jakarta : Universitas Terbuka Gukguk  dan  Jaya.  Tindak  Pidana  Narkotika  Sebagai  Transnasional  Organized  Crime. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia . 1(3), Tahun 2019
Kareth  dan  Shintasari.  Kebijakan  Badan  Narkotika  Nasional  Dalam  Penanggulangan  Narkoba Wilayah Perbatasan. Musamus Journal of Public Administration ,  3(1): 20 -31 Konvensi PBB Tahun 1971 mengenai Psikotropika. Konvensi PBB Tahun 1988 tentang Perdagangan Gelap Narkoba dan Psikotropika Kunarto, 1997. Perilaku Organisasi PoIri, Cipta Manunggal, Jakarta, hal. 394 Muhamad, Viktor. (2015). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat. Jurnal Politica . 6(1) Otto Trifferef, (2006). Penjelasan tentang Undang-Undang Hukum Internasional. Pada edisi kedua: C.H. Beck, Heart, 22.
Prayuda, R. (2020). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia . Andalas Journal of International Studies (AJIS), 9(1), 34-47.
Prof.  Dr.  H.  Romli  Atmasasmita.,  SH,  LL.M.,  Bandung.  (1961). Tindak  Pidana  Narkotika
Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesi a, Citra Aditya Bakti, Bandung Rukmana, Indra. Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional . Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, 2, Tahun 2014
Simanjuntak, Natalia. Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Menangani Penyelundupan  Narkoba  Lintas  Batas  di  Wilayah  Riau  Tahun  2015-2016. Jom  Fisip .  6: Edisi I Januari – Juni 2019 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang No. 7/1997 tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Undang-Undang No. 8/1996 tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkotika. United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961 atau Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961.