## STEREOTYPE DALAM ETNISITAS DAN
IDENTITAS DI INDONESIA:
Telaah Perspektif Diskursus Rasional Habermas
M Taufiq Ridho Alumnus Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (UNNES) Email: taufiq_ridho@yahoo.com
M Nur Prabowo S. Alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Email: prabowos@gmail.com

## Abstract
This  paper  discusses  about  the  fundamental  cause  of  conflict  in  ethnicity  and identity:  stereotype  and  prejudice.  The  writer  uses  the  perspective  of  Jurgen Habermas’s theory of rational discourse and communicative action to analyse the phsycological problem, and to find it’s implication to political action and system of law  in  the  multicultural  society.  The  basic  concept  here  is  Lebenswelt,  an  ideal living  society  with  natural  elements  of  life  and  no  discrimination  and  ideological domination. Stereotype and prejudice action is an epistemological and phsycological problem of society. So, open discourse and rational dialogue are always needed to build an ethical and just democratic society.
Keyword: Stereotype, etnicity, identity, discoursuse.

## Abstrak
Tulisan  ini membahas  tentang  persoalan  mendasar  dalam konflik  etnisitas  dan identitas masyarakat multikultural, yaitu stereotype dan prejudice. Persoalan itu akan dilihat dari perspektif  teori  diskursus  rasional dan  tindakan  komunikasi Jurgen Habermas, berikut dengan urgensinya bagi tindakan politik dan hukum. Teori ini berpijak dari pentingnya unsur-unsur alamiah dalam dunia kehidupan atau  Lebenswelt,  yang  pada  dasarnya  terbebas  dari  unsur  dominatif.  Stereotype dan  prejudice  sebenarnya  merupakan  gejala  sosio-epistemologis  dan  psikologis. Sehingga, diskurus yang terbuka dan dialog rasional perlu untuk dikembangkan untuk mewujudkan satu demokrasi yang etis dan adil.
Kata Kunci: Stereotype, etnisitas, identitas, diskursus.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
92 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.

## A. Pendahuluan
Setiap orang memiliki identitas yang beragam, baik yang mengacu pada kelas sosial, keluarga, negara dan khususnya etnis. Etnisitas dan identitas  menjadi  unsur  yang  sangat  mendasar  yang  dimiliki  setiap individu.  Namun  keduanya  juga  menjadi  masalah  yang  sangat krusial dalam  multikulturalitas.  Kata  etnis  berasal  dari  bahasa  Yunani etnos , yang  pada  dasarnya  berarti  kelompok  orang  yang  memiliki  ciri  yang sama  dalam  hal  budaya  dan  biologis  (genetik)  serta  bertindak  dalam pola-pola  yang  sama. 50 Menurut  Schermerhorn,  kelompok  etnis, setidaknya  mengacu  pada  beberapa  unsur,  di  antaranya  kesatuan nenek  moyang,  kesamaan  pengalaman  sejarah  masa  lalu,  kesamaan atau  fokus  budaya  yang  menjadi  simbol  kebersamaan  dan keanggotaan,  seperti  misalnya  pola-pola  keluarga,  aliansi  agama  dan kepercayaan,  bentuk-bentuk  dialek  bahasa,  kesukuan,  nasionalitas, atau  kombinasi-kombinasi  unsur  tersebut  sehingga  menjadi  satu identitas kelompok. 51
Persoalannya  adalah  berkembangnya syak prasangka  dan  stereotip antar  etnik  seringkali  menjadi  hambatan  dalam  mewujudkan multikulturalitas. Stereotype berasal dari bahasa Yunani stereos dan tupos , yang berarti citra atau kesan. Menurut Walter Lippman, kata stereotype sekarang ini seringkali digunakan sebagai generalisasi yang relatif tetap mengenai  kelompok  etnis  atau  kelompok  manusia  yang  menjurus  ke hal-hal  yang  negatif  atau  tidak  menguntungkan. 52 Dari  diskusrus antropologis,  isu  ini  bergeser  pula  dalam  ranah  politik,  sebab  yang terjadi  adalah  bahwa  kecenderungan stereotype itu  teryata  turut berpengaruh  pula  terhadap  formasi-formasi  politik  kewargaan  yang ada. Ambil contoh, misalnya pembatasan hak-hak politik, hak-hak dan sipil  bahkan  terkadang  berujung  pada  penghilangan  hak-hak  dasar
50 Suprigawati, Etnisitas, Primordialisme dan Jejaring  Politik di Sulawesi Selatan: Studi Pilkada  di  Sulawesi  Selatan  tahun  2007-2008 (Tesis  UNDIP,  tidak  diterbitkan,  2009), hlm. 45.
51 Ibid , hlm. 46.
52 Dadang  Supardan, Pengantar  Ilmu  Sosial:  Sebuah  Kajian  Pendekatan  Struktural (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 208.
M Taufiq Ridho & M Nur Prabowo S., STEREOTYPE DALAM...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 93
individual.  Dari prejudice dan stereotype (yang  hanya  sebatas  penilaian) melahirkan diskriminasi (sikap  dan  perbuatan),  bahkan  sampai  pada ethnic  expulsion (pengusiran  kelompok)  dan etnosida (pemberangusan kelompok etnis) seperti dalam kasus politik antisemitisme.
Prejudice dan stereotype merupakan dua virus sosiologis-antropologis yang menggejala di seluruh negara baik ketiga maupun maju. Amerika salah  satunya,  meskipun  dalam  ranah  ‘ opinion’ negara  maju  ini dianggap  sebagai  negara  paling  demokratis  di  dunia,  namun  kedua virus  itu  ternyata  masih  kental  dan  menjalar  di  bawah  alam  sadar masyaraktnya. Sementara di negara ketiga, Indonesia misalnya, negara yang  mempunyai  semboyan  ‘Bhinika  Tunggal  Ika’  (berbeda-beda namun tetap satu) juga tidak bisa lepas dari persoalan ini.
Atas  dasar  persoalan  di  atas,  tulisan  ini  bermaksud  untuk memaparkan  sekilas  tentang  isu  etnisitas  dan  identitas  di  Amerika, kemudian  melihat  signifikansi  diskursus  rasional  Habermas  bagi politik  rekonsiliasi  konflik  etnisitas  dan  melihat  relevansinya  bagi persoalan multikultural (kebhinekaan) Indonesia.

## B. Stereotype Etnis di Amerika: Sebuah Contoh Analisa
Persoalan etnisitas ( etnicity ) dan identitas ( identity ) tampaknya masih menjadi  permasalahan  populer  di  Amerika  pada  dekade  ini.  Bukan hanya  karena  benua  itu  saat  ini  sangat  heterogen  yang  mewadai banyak  etnis  dari  seluruh  dunia,  tetapi  karena  masyarakatnya  secara historis  mewarisi  tradisi  kolonialisme  panjang  sejak  abad  ke-16  yang melibatkan  setidaknya  dua  golongan,  yaitu  golongan Anglo atau Anglikan (kaum  imigran  dari  Inggris)  dan  kaum  pribumi,  baik  kaum pribumi  keturunan Indian maupun  pendatang  Afrika  yang  dikenal dengan Afro-American .  Pertemuan  antar  golongan  inilah  yang mewariskan  tradisi  konflik  kultural  yang  rasistis  antara  kaum  putih Anglo atau European-Americans dan  kaum  hitam Negro atau Coloured . Saat  ini,  kaum  “putih”  tetap  masih  dominan  di  Amerika,  sementara kaum “hitam” termasuk kaum minoritas. Hubungan kedua kelompok itu  dalam  sejarahnya  telah  menimbulkan  konflik  etnis,  politis  dan

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
94 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
ideologis  berkepanjangan.  Dengan  kata  lain,  persoalan  etnisitas  dan identitas adalah fenomena historis yang terkait dengan budaya, bahasa dan sejarah.
Kaum negro sebagai  kaum  minoritas  sering  disebut  dengan  “ black american ”  dan  dianggap  sebagai  “ middle  class ”. 53 Kaum  kulit  hitam, sebagai  kaum  yang  berasal  dari  keturunan  para  budak,  telah mengalami  diskriminasi  yang  berkepanjangan  dalam  berbagai  sisi. Ditilik  secara  historis,  sejak  abad  ke-16  kaum  ini  telah  mengalami perbudakan  ( slavery )  oleh  bangsa  Eropa  pendatang.  Selain  itu pandangan stereotype juga  dialami  oleh  orang-orang Latino dari keturunan Spanyol. Orang-orang ini mengalami pembatasan terhadap akses pekerjaan, fasilitas kesehatan dan pendidikan. 54 Perjuangan akan pembebasan  telah  dilakukan  sehingga  terlahir  beberapa bill  of  rights seperti pada tahun 1970 tentang deklarasi hak-hak sipil, Voting Rights Act 1965. Namun demikian bukan berarti diskriminasi berbau ras dan etnis  telah  tuntas.  Prasangka prejudice yang  sudah  “terlanjur”  miring terhadap  kaum  hitam  menciptakan  diskriminasi  yang  non-fisik. Banyak  gejala-gejala  yang  mengindikasikan  adanya  “penghapusan sejarah”  masa  lalu,  hingga  prestasi  dan  penemuan  ilmiah  kaum  kulit hitam yang cenderung ditutupi melalui gerakan “revisionisme sejarah intelektual”.  Diskriminasi  dan  pandangan  stereotip  terhadap  kaum black masih  tetap  kentara  di  negara  adidaya  meski  sering  dianggap basis demokrasi, bahkan setelah adanya “ black explosion ” pasca Obama
53 Buku  yang  lebih  komprehensif  tentang  perjuangan  hak-hak  politik  dan kewargaan  etnis  minoritas  yang  lebih  luas  lagi,  baik  menyangkut  agama,  budaya, bahasa  dan  ras  saat  ini  di  Amerika  dan  Canada  adalah  Will  Kymlicka, Kewargaan Multikultural:  Teori  Liberal  Mengenai  Hak-hak  Minoritas ,  (Jakarta:  LP3ES,  2002), sedangkan tulisan ini lebih spesifik pada isu rasial.
54 Jorge J.E. Gracia menyoroti isu Latino American ini dalam Latinos in America: Philosophy  and  Social  Identity ,  (USA:  Blackwell  Publishing,  2008).  Sebagai  etnis minoritas  yang  paling  besar,  perkembangan  orang-orang  ini  di  Amerika  semakin signfikan dan sekarang muncul garis demarkasi yang semakin jelas antara Latino vs American  dan  juga  istilah  prejudis  terhadap  mereka:  “hispanic  challenge”, sebagaimana  ditulis  Huntington  dalam  bukunya,  atau  dalam  bahasa  Gracia  dalam pengantarnya, “Latino Challenge”.
M Taufiq Ridho & M Nur Prabowo S., STEREOTYPE DALAM...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 95
sekalipun.  Artinya,  demokrasi  liberal  di  negara  itu  bukanlah  tanpa permasalahan.
Orang-orang  kulit  putih  Amerika  berprasangka  negatif  terhadap orang latin dan khususnya orang negro. Stereotype ini juga didasari oleh pengalaman politik dan sosio kultural sejarah masa lalu di mana kaum Afro adalah  budak,  sedangkan  kaum  kulit  putih  adalah  tuan.  Sebagai contoh,  meskipun  prestasi  orang-orang  negro  cukup  dibanggakan, khususnya  pada  bidang  orah  raga,  akan  tetapi  prasangka  terhadap orang  negro  sebagai  ‘biang  keonaran’  dan  kerusuhan  belum  hilang sampai sekarang. Orang-orang Anglo Amerika dalam segala sisi masih memandang  diri  sebagai  superior  terhadap  semua  kaum  minoritas, termasuk kepada suku pribumi Amerika, Indian. Selain itu, masih juga terdapat  jarak  sosial  berupa  keengganan  untuk  berrumah  tangga dengan  kaum  hitam  dan  pembatasan  pekerjaan,  pembatasan  dan diskriminasi hukum, pembatasan pendidikan. Kiranya diantara sebab- sebab stereotype ,  jarak  sosial  dan  diskriminasi  itu  adalah  pengalaman sejarah  yang  panjang,  selain  faktor  sosio  kultural,  kepribadian, keyakinan dan kepercayaan, kondisi ekonomi dan ideologi politik.
Sebuah  ilustrasi  singkat  menggambarkan  pengalaman  etnis diceritakan oleh Jorge J.E Gracia, filsuf Amerika Latin. Amerika Latin adalah bagian benua Amerika yang banyak dihuni oleh kulit hitam dan Latino keturuan  Spanyol.  Dalam  sebuah  forum  ilmiah  resmi  yang membahas  tentang  salah  satu  karyanya  yang  diterbitkan  dibidang hermeneutika yang diadakan oleh Canadian Society for Hermeneutics , ada satu  komentar  ditujukan  kepadanya  seusai  ia  menjadi  pembicara dalam forum tersebut yang tidak cukup dipenuhi audines: “seandainya saja  anda  memiliki  nama  Perancis  dan  bukan  Spanyol,  maka  pasti audiens  yang  hadir  di  forum  ini  akan  melebihi  kapasitas”.  Beberapa saat kemudian, salah seorang filsuf Anglo American mendatanginya dan mengatakan: “ kendala utama bagi para warga dan filsuf Anglo dalam menerima  pandangan-pandangan  anda  secara  serius  adalah  karena

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
96 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
anda memiliki nama Spanyol, alias anda adalah bangsa Spanyol”. Sejak saat itu iapun giat dalam membahas soal etnisitas dan filsafat Latin. 55

## C. Stereotype Etnis dan Identitas Sebagai Persoalan Epistemologis dalam Pandangan Habermas
Konflik  etnis  dan  identitas  pada  dasarnya  adalah  persoalan epistemologis dan cara metodis memandang kehidupan dan persoalan sistem kehidupan. 56 Artinya, ini adalah persoalan rasionalitas. Prejudice , stereotype dan prasangka rasial pada awalnya adalah soal “cara pandang” dan “perspektif” kultural yang timpang dan sewenang-wenang bahkan cenderung  bernuansa  ideologis.  Ketimpangan  tersebut  akhirnya berimplikasi  pada  resiko  “praksis”  dan  “aplikatif”  dalam  bentuk tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Terkait contoh di atas,  diskriminasi  ini  terlihat  antara  kaum  dominan Anglo yang memandang  diri  sebagai  golongan  “penguasa”  dan  golongan  hitam yang  dipandang  sebagai  golongan  “minor”.  Tentu  banyak  cara  yang digunakan  sebagai  sarana penguasaan  kaum  dominan  terhadap  kaum marginal,  terlebih  dengan  berbagai  kepentingan.  Kepentingan  utama yang seringkali patut disoroti adalah ekonomi, politik dan hukum yang terkadang  dibungkus  dalam  bingkai  birokrasi  dan  formalisasi demokrasi.
Privatisasi  ekonomi  bagi  kaum  dominan,  tirani  mayoritas  dalam suksesi  politik  dan  manipulasi  hukum  seringkali  digunakan  sebagai alat  untuk  mempetahankan status  quo kekuasaan  kaum  dominan terhadap  minoritas.  Corak  rasio  dominatif  seperti  ini  adalah  corak
55 Kisah  ini  diceritakan  dalam  salah  satu  majalah  di  AS  bertajuk: a  View  from Somewhere:  the  Philosophical  Hermeneutics  of  a  Hispanic  Philosopher:  an  interview  with  Jorge Gracia ,  Samuel  P  Capen  Chair  and  SUNY  Distinguished  Professor  of  Philosophy, SUNY-Bufallo: interviewer Ivan Marquez.
56 Dapat  dibandingkan  dengan  asumsi  Jorge  J.E  Gracia  yang  menganggap persoalan  utama  etnisitas  adalah  persoalan  ontologis  kateorial  dan  prinsip individuasi.  Lihat,  “ Race  and  Ethnicity:  Lessons  from  Black  and  Latino ”,  Cornell University Press, April 2007.
M Taufiq Ridho & M Nur Prabowo S., STEREOTYPE DALAM...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 97
rasio yang, meminjam istilah Habermas, cenderung “monologal” dan “strategis” kaum penguasa.
Pasca  tahun  60-an,  Habermas  membangun  sebuah  “teori  kritis masyarakat”.  Teori  kritis  tersebut  menjadi  titik  peralihannya  dari persoalan  pengetahuan  kepada  persoalan  praksis  demokratisasi.  Ia bermaksud  ingin  mencari  “kondisi-kondisi  sosial  komunikatif”  yang memungkinkan  terjadinya  sebuah  “diskusi-diskusi  rasional”  tentang masalah-masalah  publik  dan  pengambilan  keputusan  demokratis.  Di sinilah  persoalan  etnisitas  dan  identitas  menemukan  relevansinya. Habermas  mengangkat  sebuah  prinsip  “tindakan  komunikasi”  dan “etika diskursus”. 57 Dengan tindakan komunikatif dalam ruang publik di  dalam  sebuah  masyarakat  yang  majemuk  diharapkan  memberikan kontribusi  bagi diskursus mengenai  persoalan  negara  hukum  dan demokrasi.  Dalam  hal  ini,  Habermas  menerapkan  paradigma intersubyektivitas dalam filsafat praksis Kant.
Diskursus  yang  dimaksudkan  adalah  tentang  “negara  hukum  dan demokratis”.  Di  sinilah  persentuhannya  dengan  teori-teori  politik seperti komunitarisme, liberalisme, proseduralisme hukum, demokrasi deliberatif  dan  teori  tentang  kewargaan  multikultur.  Sekaligus, persoalan  etnisitas  dan  identitas  patut  menjadi  bahan  diskursus  yang sama, di mana persoalan etnis dan identitas terkait dengan paradigma politik dan hukum. Dalam diskursus itulah diterapkan prinsip-prinsip, norma-norma  dan  kondisi-kondisi  di  mana  negara  hukum  modern dan  politik  demokratis  terjadi  dalam  masyarakat.  Dua  konsep  utama Habermas  yang  penting  adalah Lebenswelt ,  sebuah  kondisi  dunia kehidupan  yang  riil  dan  demokratis  serta  terbuka  tanpa  dominasi (dalam  hal  ini  juga  bebas  dari  dominasi  dan  ketimpangan  rasio  yang memungkinkan konflik etnisitas dan identitas itu ada) dan sistem yang bersifat  teknis  prosedural.  Di  antara  dua  ruas  itulah  sebenarnya hukum  dan  politik  berperan.  Hukum  dan  politik  menjadi  sarana
57 Interpretasi  pemikiran  Habermas  tentang  diskurus  dan  komunikasi  penulis merujuk pada Budi Hardiman yang penulis anggap cukup otoritatif.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
98 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
mestinya  jelas  berpihak  kepada  perwujudan  kondisi  negara  modern yang demokratis. 58
Mengapa  teori  diskursus  Habermas  relevan  bagi  persoalan etnisitas?  Sebab  semangat  Habermas  adalah  semagat  politik emansipatoris. Sebagai pengembang tradisi Marxis kontemporer, teori kritis  masyarakat  Habermas  tidak  berlabuh  pada  bentuk  negara  dan masyarakat sosialistis dari jenis apapun (bahkan mungkin yang diklaim sebagai sosialisme Pancasila sekalipun) karena Habermas berpendapat bahwa  ‘inti  normatif’  dari  sosialisme  dapat  diwujudkan  di  dalam sebuah negara hukum demokratis. Dijelaskan oleh Hardiman, bahwa Habermas  mengabstraksikan  “sosialisme”  sebagai “hakikat  prasyarat- prasyarat  yang  mutlak  untuk  cara  hidup  yang  teremansipasi.…yang harus  disepakati  oleh  para  peserta  komunikasi  itu  sendiri”.  Alih-alih bersikeras  terhadap  utopia  sosialistis,  Habermas  menyambut pluralisme bentuk-bentuk komunikasi di dalam masyarakat majemuk. Teori  sosial  habermas  adalah  teori  demokrasi  dan  hukum,  yang berpijak pada fakta pluralitas cara pandang hidup (epistemologis) dan orientasi  nilai  (aksiologis)  dalam  masyarakat  modern. 59 Di  sinilah, menurutnya, keunikan Habermas sebagai pemikir Marxis. Masyarakat yang  dikehendaki  Habermas  adalah  masyarakat  diramaikan  dengan “diskursus” yang menuntut untuk saling memahami satu sama lain di bawah  payung  sistem  demokrasi  modern  yang  deliberatif  untuk mengantarkan  pada  masyarakat  yang  “dewasa” (Mündingkeit ).  Oleh karena itulah teori komunikasi, bagi penulis, relevan untuk menyoroti persoalan  epistemologis  di  balik  persoalan-persoalan  etnisitas, diskriminasi politik dan dominasi ideologi.
Menjembatani  “ketimpangan  epistemologis”  berupa  dominasi rasio,  khususnya  di  Eropa,  Habermas  banyak  menyoroti  gejala-gejala modernitas  yang  berkembang  pasca  pencerahan  Kantian.  Dengan mendasarkan  pada  konsep  “dunia  kehidupan”  yang  diambil  dari
58 Lebih tepat, lihat, F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ (Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 2009), hlm. 13-16.
59 Ibid , hlm. 17.
M Taufiq Ridho & M Nur Prabowo S., STEREOTYPE DALAM...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 99
fenomenologi  Husserl,  Habermas  mengembangkan  istilah  tersebut. Dalam  dunia  kehidupan  ( Lebenswelt )  yang  murni  itulah  terkandung unsur-unsur  potensional  yang  dapat  dikembangkan  dalam  tindakan praksis  diskursus  antar  manusia  tanpa  dominasi,  seperti:  solidaritas, hasrat, kepercayaan, empati, simpati dan sebagainya. 60
Habermas  juga  menyoroti  model-model  rasionalitas  yang  selama ini cenderung berkembang dan digunakan untuk pendekatan terhadap dunia. Pertama , rasionalitas “kognitif instrumental” yang berlaku pada tataran ilmu pengetahuan. Sikap dasar yang diambil dalam dimensi ini adalah  mengobjetifikasi  sehingga  menghasilkan  kebenaran  yang obyektif . Kedua, rasionalitas  “praktis-moral”  yang  berlaku  pada  tataran moralitas dan hukum. Sikap dasar yang diambil dari dimensi ini adalah konformatif normatif yang menghasilkan kebenaran yang intersubyektif . Ketiga, rasionalitas  “praksis-estetis”  yang  berlaku  pada  taran  seni  dan estetika.  Sikap  dasar  yang  diambil  dalam  dimensi  ini  adalah  ekspresif dan  mengandung  kebenaran  yang subyektif .  Masing-masing  juga memiliki klaim validitas yang berbeda-beda. Masing-masing obyek dan pendekatannya sesuai skema tersebut harus diposisikan secara mandiri agar tidak ada kecenderungan “dominasi”. 61
Ada  tiga  wilayah  yang  menurut  Habermas  tidak  bisa dirasionalisasikan  sehingga  sulit  untuk  mendapatkan  pengetahuan yang  sahih  untuk  mencapai  konsensus. Pertama, “mengobyektifkan” sesuatu  yang  “subyektif”  atau  dimensi  batiniah  manusia.  Sikap tersebut  tidak  akan  pernah  bisa  menghasilkan  pengetahuan. Kedua , sikap  “konformatif  normatif”  terhadap  alam  dan  menggali  norma- norma yang didasarkan pada pemahaman akan alam yang antropomorfis . Sikap  seperti  ini  sulit  mendapatkan  bentuk  rasionalnya. Ketiga ,  sikap ekspresif  terhadap  aspek  yang  seharusnya  membutuhkan  interaksi sosial atau intersubyektif, misalnya dalam bentuk kontra kebudayaan. Kontra  kebudayaan  menurut  Habermas  tidak  menghasilkan
60 Lihat,  Budi  Hardiman, Menuju  Masyarakat  Komunikatif ,  (Yogyakarta:  Pustaka Kanisius, 1993), hlm. 94.
61 Ibid , hlm. 95.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
100 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
pengetahuan  secara  otonom,  tapi  tergantung  pada  inovasi  dimensi lain. 62
Dengan  kata  lain  Habermas  ingin  mengungkapkan  bahwa sebenarnya wilayah dunia normatif politik dan hukum adalah wilayah yang  dinaungi  dengan  kebenaran  yang  bersifat  intersubyektif. Ketimpangan  akan  terjadi  manakala  hal-hal  normatif  tentang  cara pandang  kehidupan  sebuah  etnis,  misalnya,  harus  rasionalisasikan dengan orientasi kebenaran yang bersifat obyektif (obyektivisme), atau malah terjebak dalam rasionalitas ekspresif artistik yang bersifat sangat subyektif  (subyektivisme).  Kerancuan  cara  pandang  atas  dunia kehidupan  seperti  ini  perlu  diantisipasi.  Bentuk  kongkrit  dari  sikap- sikap  yang  timpang,  misalnya,  adalah:  pemaksaan  kehendak,  tirani kehendak  mayoritas,  marginalisasi  terhadap  budaya  dan  norma  etnis tertentu dan masih banyak lagi.
Dari  kerangka  epistemologis  di  atas,  Habermas  mengarahkan kritiknya  terhadap  gejala  ketimpangan  rasionalisasi  modern  yang berkembang  di  Barat,  yang  cenderung  memutlakkan positivisme (obyektivisme), yang memberlakukan semua demi meraih pengetahuan yang seluruhnya obyektif dan mengabaikan logika khusus komunikatif.  Ia  kemudian  berupaya  ‘menurunkan  level’  rasionalitas obyektif  dan  mendudukkan  pada  bingkai  asali  (permulaan)  serta mengambil  potensi  rasional  dalam  dunia  kehidupan  yang  bercorak komunikatif  ( intersubyektif )  melalui  bangunan  teori  komunikasinya. Teori ini dibagi menjadi tiga sub-teori: teori tindakan tutur ( speech acts ), teori  argumentasi  untuk  menciptakan  situasi  ideal  ( the  ideal  speech situation )  dan  teori  evolusi  sosial. 63 Selain  itu,  terinspirasi  oleh  Kant yang  membedakan  wilayah  rasio  dan  wilayah  praksis,  Habermas membedakan pula rasio dan praksis, dengan lebih memaknai menjadi tiga  bentuk  praksis  yaitu:  praksis  komunikatif,  instrumental  dan strategis.
62 Ibid , hlm. 96.
63 Kees Bertens, Filsafat Barat Kontemporer , (Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 2002), hlm. 244.
M Taufiq Ridho & M Nur Prabowo S., STEREOTYPE DALAM...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 101
Teori  tindakan  tutur  ( speech  acts )  adalah  sub-teori  yang  berbasis pada  rasio  praksis  komunikatif  untuk  mencapai  persetujuan (konsensus)  dengan  orang  lain  dalam  konteks  kemasyarakatan  dan pada  “wilayah  publik”.  Inilah  bentuk  “praksis  komunikatif”  antara satu  individu  dengan  individu  yang  lain.  Sedang  “praksis instrumental”  cenderung  teraplikasi  dalam  menerapkan  hukum- hukum  teknis  dan  kerja.  Praksis  semacam  ini  menitikberatkan  pada sub-praksis semacam observasi, analisis dan langkah-langkah metodis lainnya  yang  cenderung  digunakan  dalam  paradigma  positivisme. Adapun “praksis strategis” lain dari praksis komunikasi karena praksis strategis  cenderung  dilatarbelakangi  kepentingan  pribadi  tertentu untuk membawa orang lain untuk mengikuti kehendaknya.
Tindakan  tutur  memiliki  dua  bagian,  yaitu  bagian  “proposisional” dan  bagian  “performatif”.  Kedua  bagian  tersebut  menggunakan  alat komunikasi yang mendasar yang dimiliki manusia yaitu bahasa. Yang pertama  menunjuk  pada  adanya  fakta  atau  kenyataan  tertentu  yang terjadi.  Adapun  yang  kedua  menunjuk  pada  bagaimana  penutur menjelaskan  bagaimana  kenyataan  itu  ‘harus’  dipahami  oleh pendengar.  Bagian  kedua  ini  memiliki  corak  yang  beragam  seperti imperatif,  interogatif  dan  janji.  Pada  bagian performatif inilah  terjadi ‘interaksi’ dan ‘komunikasi’ di mana masing-masing kedua belah pihak saling  menyampaikan  klaim  berupa  kesahihan  atau  validitas,  berupa klaim  kebenaran  ( truthness ),  klaim  ketepatan  normatif  ( normative rightness )  dan  keikhlasan  ( truthfulness ),  tentunya  didasarkan  pada kemurnian  rasional  tanpa  ada  kepincangan  dominatif  yang berlebihan. 64 Hal ini berbeda dari wilayah preposisional yang cenderung diterima  secara  “naif”  dan  tanpa  refleksi,  tanpa  perdebatan  dan argumentasi.  Sedangkan  wilayah  performatif  adalah  wilayah  yang dipenuhi  dengan  klaim  dan  membutuhkan  argumentasi  lebih  jauh untuk  mencapai  kesepakatan  dengan  orang  lain.  Wilayah  ini  pulalah yang  membangun  bentuk  “diskursus”.  Wilayah  performatif  ini
64 Ibid , hlm. 245.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
102 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
penting untuk membahas tentang persoalan-persoalan normatif dalam “ruang publik”. 65
Dalam diskursus komunikasi, ketiga klaim tersebut harus diterima secara  terbuka.  Terbuka  artinya  bukan  anti  kritik,  melainkan  justru harus  dapat  dikritik.  Si  pendengar  dapat  menolak  klaim-klaik kebenaran, ketepatan dan keikhlasan dari si penutur serta mengajukan klaimnya  sendiri  secara  terbuka  pula.  Kedua  belah  pihak  menjaga keseimbangan  komunikasi,  tanpa  jatuh  pada praksis  strategis, baik terbuka ataupun tersembunyi. Maka dalam keseimbangan komunikasi itulah  terjadi  proses  pengujian  secara  rasional  terhadap  klaim kebenaran yang diajukan. Klaim kebenaran tidak harus diajukan secara sewenang-wenang  (arbitrer)  dan  juga  tidak  harus  diterima  secara begitu saja (dogmatis). Di sinilah Habermas bermaksud mewujudkan kritik  dalam  diskusi  tersebut,  bahwa  sebenarnya  praksis  komunikasi memiliki  suatu  struktur  rasional  internal.  Kesepakatan  yang dihasilkannya pun nantinya harus bersifat rasional dan penuh refleksi bagi  keduanya. 66 Dengan  kata  lain,  hasil  yang  didapatkan  dari  proses diskusi  adalah  kesepakatan  kolektif  atau  konsensus  bersama  yang rasional.
Kesepakatan  rasional  yang  diterima  dalam  ruang  publik  bukan berarti  mengindahkan  aspek  kepercayaan,  gaya  kehidupan,  klaim keselamatan  yang  individual.  Di  sinilah  Habermas  membedakan antara  yang  partikular  “privat”  dan  yang  universal  “publik”. Persoalan-persoalan  moral  adalah  pesoalan  moral.  Persoalan  etis adalah  persoalan  yang  berpihak  pada  diri  sendiri,  terkait  dengan orientasi kehidupan masing-masing individu, adapun persoalan moral adalah  persoalan yang  menyangkut  persoalan  bersama,  formal,  netral dan  menyangkut  kepentingan  bersama.  Keterlibatan  diskursif  dalam kebijakan  publik  merupakan  bentuk  partisipasi  politik  setiap warganegara.
65 Lihat, F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif… , hlm. 43.
66 Ibid , hlm. 246.
M Taufiq Ridho & M Nur Prabowo S., STEREOTYPE DALAM...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 103
Sub-teori  yang  kedua  adalah teori  argumetasi .  Habermas  sangat menekankan pada “etika diskursus”. Teori ini berkaitan dengan kritik terhadap pengandaian atau pra-pemahaman yang  melandasi  sebuah  teori ataupun  keputusan-keputusan  sosial  yang  dihasilkan  begitusaja  tanpa ada  verifikasi.  Hal  ini  amat  ditekankan  sebab  para  diskursan  adalah orang-orang yang memiliki kultur sosial pemikiran yang berbeda-beda. Yang  harus  diperhatikan  adalah  struktur  proses-proses  argumentasi dan  pra  pemahaman  yang  melatarbelakangi  sebuah  argumentasi tersebut.  Dengan  kebenaran  proses  argumentasi,  diharapkan  dapat menemukan  kebenaran  ucapan-ucapan  yang  diterima  berdasarkan konsensus  rasional  di  antara  semua  pihak  yang  bersangkutan. Prapemahaman  yang  melatarbelakangi  tersebut  juga  harus  terbuka atas kritik dan bahkan kalau perlu diganti dengan alternatif yang lain, jika memang peserta sepakat akan hal tersebut. Argumen yang terbaik dan  paling  rasional  serta  disepakati  lah  yang  menjadi  kebenaran konsensus yang harus diterima.
Agar  situasi  diskusi  dan  komunikasi  tidak  terdistorsi,  Habermas mensyaratkan beberapa syarat “situasi percakapan yang ideal” ( the ideal speech situation ), yaitu:
1. Semua  peserta  mempunyai  peluang  yang  sama  untuk  memulai suatu  diskusi  dan  untuk  mengemukakan  argumen  dan mengkritik argumen peserta yang lain.
2. Di  antara  peserta  tidak  ada  perbedaan  kekuasaan  yang  dapat menghindari  bahwa  argumen-argumen  yang  mungkin  relevan sungguh-sungguh diajukan.
3. Semua  peserta  mengungkapkan  pemikirannya  dengan  ikhlas, sehingga  tidak  mungkin  terjadi  satu  manipulasi  yang  lain  tanpa disadarinya.
Ucapan  dianggap  benar  bila  benar-benar  memenuhi  syarat  situasi percakapan di atas. Komunikasi yang dihasilkan melalui proses bahasa (lingual)  dan  terstruktur  semacam  itu  diharapkan  mencapai  semacam persetujuan  suka  rela,  simetris,  sederajat  dan  deliberatif.  Kebenaran yang memenuhi syarat tersebut diasumsikan terbebas dari hubungan-

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
104 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
hubungan  kekuasaan  atau  manipulasi  yang  teselubung. 67 Di  sinilah kemudian  Habermas  menekankan  pada  antisipasi  terhadap  “distorsi dan  dominasi  komunikasi”  yang  mungkin  disebabkan  karena dominasi rasio praksis strategis . Rasio ini digunakan untuk mendominasi dan  mempengarui  orang  lain  agar  supaya  mengikuti  kehendak seseorang. Corak tindakan ini adalah bersifat dominatif.
Sub-teori  yang  ketiga  adalah teori  evolusi  sosial .  Teori  ini  adalah dalam rangka menangkap pemahaman unilinear ala tradisi Marxisme, menuju  paham  kemajuan  dan  perkembangan  dalam  konteks masyarakat  dan  sejarah.  Dalam  teori  ini  ditekankan  proses  belajar masing-masing  diskursan.  Menurut  Habermas,  ada  dua  pola  proses yang terjalin dalam perkembangan selama ini, yaitu proses teknis dan proses  komunikatif.  Proses  teknis  menghasilkan  penguasaan  alam, sedang  proses  komunikatif  menghasilkan  perbaikan  kualitas komunikatif  dari  relasi-relasi  antar  manusia.  Kedua  macam  proses tersebut  memiliki  logikanya  sendiri-sendiri.  Kemajuan  dalam penguasaan  alam  tidak  secara  otomatis  membawakan  kemajuan  di bidang relasi-relasi komunikatif, begitu juga sebaliknya. 68
Demikianlah tiga pandangan teoritis dan praksis yang diajukan oleh Habermas dalam rangka membangun sebuah diskursus yang ideal dan sangat diperlukan dalam sebuah masyarakat demokratis modern. Dari sini  dapat  dipahami  bahwa stereotype yang  muncul  antar  etnis  dalam sebuah  masyarakat  yang  plural  berawal  dari  pra-pemahaman  dan asumsi cara pandang yang cenderung tertutup terhadap diskursus, tak mau dikritik, selalu mengedepankan sikap praksis yang strategis untuk memaksakan  kehendaknya  sendiri,  memaksakan  hal-hal  yang  privat kepada  wilayah  publik,  dan,  secara  rasional  Habermasian,  cenderung mengedepankan  hal-hal  yang  instrumentalistik  dan  menjauhi  atau menolak  hal-hal  yang  memperlukan  pendekatan  komunikatif  dan performatif.  Dalam  konteks  masyarakat  yang  plural,  mestinya  latar belakang  etnis  dan  identitas  harus  didudukkan  dalam  situasi  ideal
67 Ibid , hlm. 247-248.
68 Ibid , hlm. 245-246.
M Taufiq Ridho & M Nur Prabowo S., STEREOTYPE DALAM...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 105
komunikasi yang baik dan sebagai diskursan yang rasional. 69 Persoalan etnisitas dan identitas mestinya menjadi modal yang bagi dalam rangka membangun  masyarakat  komunikatif.  Namun  sayangnya  yang seringkali  terjadi  di  masyarakat  adalah  kecenderungan  tidak menghargai  persamaan  hak  dan  perbedaan  identitas,  yang  justru berpihak  pada  situasi  kebenaran  yang  arbitrer  dan  pemahaman etnisitas dogmatis.

## D. Diskursus Rasional dalam Wilayah Politik dan Hukum
Prinsip-prinsip  diskursus  dapat  diterapkan  dalam  sistem  hukum dan  politik.  Hardiman  menjelaskan,  bahwa  dalam  pandangan Habermas,  hukum  merupakan  kaidah  normatif  yang  dianggap  sudah memisahkan  diri  dari  sosio-normatif  tradisional  ( Lebenswelt )  dan menjadi  sebuah  sistem  yang  mandiri.  Sebagai  sebuah  sistem,  hukum memiliki  peran  fungsional  yang  penting  dalam  membangun  integrasi sosial.  Dan  dalam  hukum  inilah  dimungkinkan  terjadinya  fungsi strategis,  sebab  memang  fungsi  hukum  adalah  sebagai  yurisprudensi dan  aturan  sosial  yang  bersifat  memaksa  demi  kepentingan  bersama. Dalam  hal  ini  hukum  menjadi  obyektif,  sebagaimana  dalam positivisme  dan  bersifat  mengikat.  Tapi  hukum  juga  memiliki paradigma  ganda.  Artinya,  hukum  tidak  hanya  bersifat  obyektif, melainkan  juga  mestinya  merupakan  kreasi  komunal  seluruh  warga negara.  Hukum  harus  dibangun  di  atas  konsensus  yang  rasional  dan memiliki  visi  sebagai  komponen  dari  dunia  kehidupan.  Hukum  juga harus menjadi aturan normatif dibangun di atas syarat-syarat validitas yang  dapat  diuji  secara  diskursif.  Seiring  dengan  tumbangnya dogmatisme  hukum  dan  kecenderungan  otoritarianisme  hukum  di
69 Dalam  konteks  hermeneutika  dialogis  ala  Gadamer,  misalnya, pra-pemahaman dan unsur-unsur subyektif yang terkandung dalam “kesadaran individu yang sangat dipengaruhi  oleh  latar  belakang  sejarah  masing-masing”  ( historically  effected consciousness ) itu, termasuk latar belakang sejarah etnis tentunya, mestinya dilepaskan terlebih  dahulu  untuk  membuka  keterbukaan  dialog.  Lihat.  Sahiron  Syamsuddin, Hermeneutika  dan  Pengembangan  Ulumul  Qur’an ,  (Yogyakarta:  Nawesea  Press,  2009), hlm. 45.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
106 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
masa  lalu,  maka  kini  hukum  harus  mendapatkan  legitimasi  melalui diskursus rasional. Dalam konteks kapitalisme, hukum harus mengikat dan  menjadi  jembatan  untuk  membangun  kehidupan  bersama  di antara sistem ekonomi dan politik yang terkadang ‘termanipulasi’ oleh rasio  instrumental  dan  strategis  sistem  kapitalisme  modern  dan kekuasaan  di  mana  uang  dan  kuasa  menjadi  dua  unsur  kepentingan utama  dalam  sistem  tersebut. 70 Validitas  hukum  akan  tercapai  bila paradigma objektivitas dan diskrusus hukum bisa dipadukan.
Diskursus  juga  sangat  diperlukan  dalam  wilayah  politik  yang menjadi  ajang  interaksi  antar  individu  (ruang  publik)  yang  berstatus sebagai warga negara yang hidup bersama dengan menggunakan rasio publik.  Dasarnya  adalah  bahwa  setiap  individu,  dari  latar  belakang etnis  yang  berbeda-beda,  menghendaki  norma  tindakan  yang  diatur melalui  politik  yang  demokratis  dan fair tanpa  membedakan kelompok.  Orientasi  dari  diskursus  rasional  dalam  politik  adalah situasi  demokratis.  Artinya,  menciptakan  prinsip  demokrasi  yang menjunjung hak-hak  asasi  manusia dan kedaulatan  rakyat .  Hak-hak partisipasi  demokrasi  sangat  dijamin  oleh  hukum  diskursif. Intersubyektivitas  dalam  demokrasi  diperlukan  untuk  menentang bentuk-bentuk  “tirani  mayoritas”. 71 Bahkan  teori  diskursus  dapat menengahi ketegangan dua arus utama dalam politik, yakni dominasi otonomi privat dan otonomi politis. Otonomi privat (determinasi hak asasi  manusia  atas  individu)  sering  dipakai  dalam  klaim-klaim kelompok  liberalisme  dan  individualisme,  sedangkan  otonomi  politik
70 Lihat, F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif…, hlm. 55-70.
71 Dua  kecenderungan  ekstrim  memang  selalu  dimunculkan  dalam  pemikiran politik:  individualisme  ekstrim  dan  anti  individualisme  (komunitarianisme). Pemikiran diskursus habermas mencoba melampaui perdebatan klasik ini. Selain itu, persoalan tirani  mayoritas memang  sejak  dulu  sungguh  telah  menjadi  ancaman sekaligus  ‘aib’  internal  dalam  sistem  individualisme  liberal.  Berbagai  upaya memperbaiki  sistem  dilakukan  dalam  rangka  untuk  melampaui  ( trancending ) individualisme  liberal,  di  antaranya  dengan  pemberlakuan afirmative  action atau tindakan  afirmatif  sebagai  bentuk  ‘perhatian’  atau care bagi  kelompok-kelompok yang  menjadi  korban  diskriminasi,  bias  gender,  patriarki,  kaum  minoritas,  dalam masyarakat  demokrasi.  Jonathan  Wolff, An  Introduction  to  Political  Philosophy ,  (UK: Oxford University Press, 2006), hlm. 189.
M Taufiq Ridho & M Nur Prabowo S., STEREOTYPE DALAM...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 107
(determinasi  kedaulatan  rakyat  atas  individu)  diusung  oleh  kaum komunitarisme  dan  kolektivisme.  Diskursus  diperlukan  di  antara dilema  kedua  pemikiran  tersebut.  Persamaan  hak-hak  politis  dan pengakuan  kedaulatan  rakyat  adalah  jawabannya.  Dalam  pandangan Habermas, kedaulatan dan hak asasi manusia adalah dua konsep yang saling komplementer, tidak dipisahkan dan memiliki hubungan timbal balik  melalui  “intersubjektivitas  diskursus  praktis”.  Diskrusus  ini harus  menciptakan  “prosedur  demokrasi  yang  terinstitusionalisasi secara  legal”  dalam  suasana  demokratis.  Melalui  itulah  hak-hak  asasi manusia dan kedaulatan rakyat terjamin. 72
Bagi Habermas, diskursus praktis harus memperolah bentuk legal. Adapun  hak  untuk  melakukan  diskursus  secara  positif  ini  adalah bagian dari hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar untuk berdiskursus berasal  dari  asal-usul  yang  logis,  karena  itu  adalah  hak  yang  harus diterima oleh setiap warga negara yang sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah wadah negara. Hak ini adalah bagian dari kategori hak atas  peluang  yang  sama  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  formasi opini  dan  aspirasi  secara  demokratis.  Selain  itu,  hak-hak  lain  yang mendukung  dalam  demokratisasi  ini  adalah:  hak  untuk  bertindak tanpa  diskriminasi,  hak  milik  dan  hak  kebebasan,  hak  atas kesukarelaan  ( voluntary ),  hak  perlindungan  dan  perlakukan  yang  sama di depan hukum dan yang paling penting, hak mendapatkan jaminan atas  kondisi-kondisi  hidup  yang  dipastikan  secara  sosial,  teknis  dan ekologis. Hak partisipasi inilah yang melegitimasi setiap warga negara untuk berdiskursus membangun kepentingan politik bersama. 73
Di  sini  dapat  ditangkap  bahwa  sangat  menekankan  pentingnya basis  politik  dan  hukum  bagi  demokratisasi  delibaratif  yang  anti terhadap  diskriminasi,  marginalisasi  kelompok  dan  pengabaian  hak- hak  dasar  manusia.  Dengan  legitimasi  diskursis  yang  rasional,  ia bermaksud  menggantikan  sistem  hukum  yang  diselubungi  oleh despotisme  terselubung  dan  sistem  politik  yang  diselubungi  oleh
72 Ibid , hlm. 73-82.
73 Ibid , hlm. 83-86.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
108 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
otoritarianisme  implisit.  Seringkali  kedua  hal  tersebut  sangat dirasakan,  khususnya  bila  seseorang  bisa  menyadari  dari  sudut pandang  kelompok-kelompok  etnis  komunal  yang,  meskipun seringkali diklaim berada di bawah payung demokrasi, tapi toh belum benar-benar  membebaskan  eksistensi  kelompok  ini.  Selama diskriminasi  dan  marginalisasi  kelompok  dan  patologi-patologi  yang lain  masih  ada,  bahkan  di  negara  yang  mengaku  memiliki  sistem demokrasi  yang  paling  ideal  sekalipun  seperti  di  Amerika  Serikat, maka sistem hukum dan politik di dalamnya patut untuk dicurigai dan diskursus rasional pastilah belum terwujud sepenuhnya.

## E. Diskursus Rasional Politik dan Hukum Bagi Pemecahan Persoalan Multikultural di Indonesia
Ada  beberapa  persoalan  multikultural  dalam  ulasan  di  awal,  yakni diskriminasi  ras  dan  utamanya stereotype ,  prasangka  dan  jarak  sosial kaum  dominan  terhadap  kaum  minoritas.  Semua  itu  adalah  bentuk patologi  sistem  demokrasi.  Upaya-upaya  liberalisasi  individual tampaknya  justru  cenderung  mengabaikan  persoalan-persoalan komunal.  Oleh  karena  itu,  sebagaimana  digagas  Habermas,  upaya deliberalisasi menjadi  sebuah  urgensi  bagi  pemecahan  permasalahan multikultural  di  negara  demokrasi.  Dominasi  kelompok  etnis  dan kelompok  mayoritas  terhadap  kelompok  minoritas,  dalam  kacamata Habermas,  adalah  bentuk  buah  rasio  praksis  monologal  dan pemutusan hubungan dialogal antara dua subjek komunal masyarakat. Hal  itu  menandakan  terputusnya  dunia  kehidupan  ( Lebenswelt )  yang mengandung  solidaritas  dan  egalitarianisme  yang  hakiki  oleh persoalan-persoalan  sistematis  (khususnya  kecurangan  politik  dan hukum)  dan  ideologis  (rasisme).  Keterkikisan  itu  adalah  juga dikarenakan  dominasi  rasio  “strategis”  sehingga  tampak  adanya kecenderungan otoritatif, eksploitatif dan sikap-sikap warisan kolonial, serta  keengganan  untuk  memahamai  adanya  pluralitas  etnis  dan norma  hidup  di  masyarakat  yang  mutlak  sebagai  fenomena  historis. Pemikiran  yang  ahistoris  akan  menunjukkan  kegagalan  masyarakat
M Taufiq Ridho & M Nur Prabowo S., STEREOTYPE DALAM...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 109
demokratis  dalam  memandang  realitas  historis  dan  memahami dialektika  perkembangan  sosial  yang  evolutif.  Tuntutan  besar demokrasi modern adalah bagaimana menyemai kembali pemahaman historis  tentang  dunia  kehidupan  ini,  membangun  proses perkembangan  masyarakat  yang  evolutif  dan  menghormati  adanya pluralitas  etnis  dan  komunal  yang  memiliki  pandangan  dunia premordial  yang  beragam.  Itulah  yang  seharusnya  dikembangkan dalam  keseimbangan  demokratis.  Semua  itu  akan  terbuka  apabila masyarakat,  terlepas  dari  segala  identitas  etnis  maupun  kedudukan, mau membuka diskursus yang rasional dan egaliter.
Oleh  sebab  itu,  upaya  mengkonstruksi  bentuk  rasio  yang intersujektif  dan  pembenaran  normatif  melalui  konsensus  harus dilakukan  dengan  dialog  dan  komunikasi  rasional  tanpa  dominasi. Konsep  tindakan  komunikasi  dan  diskursus  rasional  yang  digagas Habermas  sangatlah  relevan  bagi  operasionalisasi  masyarakat  yang plural dan majemuk agar tidak ada “tindakan tirani mayoritas”. Upaya- upaya instrumentalis dan strategis bagi kepentingan kelompok sendiri harus  di counter dengan  diskusi  publik  yang  rasional  tanpa  ada ketimpangan.  Prinsip-prinsip  dasar  diskursus  dan  komunikasi  dalam ruang  publik  seperti:  klaim  kejujuran,  kebenaran,  ketepatan pernyataan,  kesamaan  peluang  dalam  diskusi  publik;  mengindahkan persoalan  asal  usul  kultural,  penghargaan  terhadap  norma  dan pandangan  hidup  antar  diskursan,  semua  itu  sangat  diperlukan  bagi pembangunan  “sistem”  khususnya  sistem  politik  dan  hukum  yang kuat dan legitim.
Dalam pandangan Habermas, sistem hukum menjadi poros antara “sistem”  dan  “dunia  kehidupan”.  Artinya,  persoalan  hukum,  selain tentunya juga sistem politik, harus mendapatkan perhatian yang besar. Hukum  harus  mewadahi  aspirasi  dan  pemikiran  diskursif  seluruh anggota komunitas masyarakat tanpa terkecuali, selain memang syarat obyektif  sebagai  konstitusi  hasil  majelis  perundangan  legislatif  juga diutamakan  (paradigma  ganda  hukum).  Hal  ini  untuk  menghindari dominasi  ‘rasio  strategis’  dalam  hukum.  Dominasi  ini  hanya

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
110 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
menciptakan  hukum  dalam  arti  formal.  Hukum  ini  adalah  hukum sebagai medium bagi penguasa saja untuk mengontrol baik mayoritas maupun  minoritas.  Bentuk  hukum  yang  dominatif  cenderung memperjuangkan  kepentingan status  quo atau  kepentingan  sepihak dengan  mengorbankan  kepentingan  minoritas  atau  marginal.  Melalui hukum, seharusnya kaum marginal (kaum hitam misalnya) juga diberi hak  untuk  ‘menentukan  nasib  sendiri’  secara  kolektif  sehingga memiliki jaminan legalitas.
Hukum  yang  dibutuhkan,  menurut  Habermas  adalah  hukum sebagai  institusi,  hukum  yang  memerlukan  legitimasi  dari  seluruh anggota  kehidupan.  Legitimasi  hukum  tersebut  sangat  berpengaruh pada  efektivitas  proses  diskursus.  Hukum  sebagai  institusi 74 bertugas sebagai  “penghuni”  dunia  kehidupan,  dengan  demikian  merupakan nilai-nilai,  norma-norma  bersama  yang  berlaku  dalam  bentuk institusional,  sebagai  contoh  beberapa  bagian  dari  hukum  kriminal yang  menyentuh  masalah  moralitas.  Konsekuensinya,  kebebasan berbicara  dan  hak-hak  demokratis  fundamental  bagi  kaum  marginal diakomodir.  Sebenarnya,  menurut  Habermas,  dalam  pandangan masyarakat  yang  pluralistik  dan  terfragmentasi,  institusi-institusi hukum itu merupakan basis yang kuat bagi integrasi normatif.
Pandangan itu turut mendukung perkembangan paradigma hukum kritis  di  Amerika,  khususnya Critical  Race  Theory .  Dengan  semangat yang sama, teori hukum ini tidak juga kurang skeptis terhadap ide-ide pencerahan  seperti  keadilan,  kebenaran  dan  rasional.  Tujuan  utama aliran  ini  adalah  berusaha  mengungkapkan  kandungan-kandungan rasisme  dalam  hukum.  Dalam  pandangan  aliran  ini,  golongan  kulit putih  yang  diistimewakan,  kelas  menengah  akademik,  tidak  bisa menemukan  dengan  sepenuhnya  sifat  dasar  dan  taraf  pertumbuhan mereka.  Suara  yang  otentik  justru  terletak  dan  dimiliki  oleh  orang- orang  yang  mengalami  penghinaan  dan  ketidakadilan  diskriminasi sebagai  ras  minoritas  yang  termarginal.  Bangunan  hukum  formal,
74 Raymonds  Wacks, Philosophy  of  Law:  a  Very  Short  Introduction ,  (UK:  Oxford University, 2006), hlm. 89-90.
M Taufiq Ridho & M Nur Prabowo S., STEREOTYPE DALAM...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 111
sebagaimana  dikritik  Habermas,  mencerminkan  realitas  yang diistimewakan, elit dan kulit putih. Kultur, pedoman hidup, sikap dan perilaku  normatif  inilah  yang  beragabung  untuk  membentuk ‘netralitas’  yang  ‘mengistimewakan’dalam  hukum.  Kaum  minoritas justru  terhukum,  terkutuk,  tertahan  oleh  batas-batas  eksistensi hukum. 75
Dalam  pandangan  Habermas,  politik  adalah  sistem  yang  paling dekat  untuk  melegitimasi  kekuasaan.  Diskursus  politik  mensyaratkan penghargaan  terhadap  hak-hak  mendasar  warganegara  dan  hak-hak partisipasi  politik.  Konsep  demokrasi  Habermas  mendukung pembukaan ‘ruang publik’, suatu ruang diskursus yang rasional tanpa prasangka dan dominasi untuk memperjuangkan aspirasi kaum-kaum termarginal. Diskrusus ruang publik itulah yang kini sangat diperlukan di  tengah  kegagalan  demokrasi  liberal  yang  berbasiskan  para  sistem perwakilan.  Demokrasi  yang  deliberatif  diperlukan  sebagai  alternatif bagi  demoratisasi  liberal  yang  menjadikan  lembaga-lembaga  formal partai  politik,  pemilu,  parlemen  dan  pemerintah  justru  tidak  efektif dan  berfungsi  dengan  baik.  Ruang  publik  inilah yang  mengakomodir partisipasi  warga  minoritas  dalam  pemerintah  lokal  dan  juga  sebagai ruang hubungan kemitraan melalui organisasi-organisasi masyarakat.
Musyawarah  pada  tingkat  lokal,  khususnya  bagi  komunitas termarginal,  hak-hak  rakyat  sebagai  warga  negara  yang  berhak menentukan  masa  depannya  harus  dihargai.  Inilah  partisipasi  dan dialog  kesetaraan  di  antara  warga  dalam  komunitas  untuk merumuskan  kebijakan  publik.  Deliberasi  juga  penting  untuk membangun  pertimbangan  mendalam  melalui  akal  sehat  dan pemikiran  rasional,  artinya  mempertimbangkan  semua  kepentingan semua pihak yang bersama-sama membentuk satu masyarakat bangsa. Sistem demokrasi deliberatif adalah demokrasi yang terbuka dan siap berdialog, siap menjalankan segala sesuatu secara gamblang. 76 Konsep
75 Ibid , 106-107.
76 Ata  Ujan  dkk., Multikulturalisme:  Belajar  Hidup  Bersama  dalam  Perbedaan ,
(Yogyakarta: Indeks, 2009), hlm. 109.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
112 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
rasio  publik  juga  menuntut  partisipasi  politik  yang  mengedepankan sikap  reasonable sebagai  sikap  praksis  sehari-hari.  Sikap  inilah  yang tampaknya  sangat  diperlukan  bagi  masyarakat  yang  sangat  plural, yaitu:  sikap  mau  menerima  perbedaan;  menganggap  doktrin  hidup sendiri  hanya  sebagai  salah  satu  dari  dokrtin  atau  pandangan  hidup yang lain dan sebagainya.
Demokrasi di Amerika yang dianggap begitu ideal di mata bangsa- bangsa  lain  sebenarnya  masih  menyimpan  beberapa  persoalan mutlikultural  yang  mendasar  terkait  penilaian-penilaian  psikologis terhadap  etnisitas  dan  identitas.  Persoalan prejudice antar  entis seringkali  juga  masih  sangat  dirasakan  di  Indonesia.  Misalnya  ketika kita  melihat  diskriminasi  hak  politik  terhadap  etnis  tertentu  seperti Tionghoa  atau  agama  tertentu,  ketika  ingin  maju  menjadi  calon pemimpin  daerah.  Bagaimana  egoisme  kesukuan  sering  didahulukan dalam  pergaulan  masyarakat  dan  bagaimana  suku  atau  etnis  tertentu sering  dipandang  sebagai  lebih  primitif  dari  yang  lain.  Bagaimana stereotype terhadap  identitas  organisasi  keagamaan  tertentu  masih mengemuka  di  permukaan  publik,  bahkan  sampai  pada  klaim  bahwa kelompok  kepercayaan  dan  sekte  agama  tertentu  dianggap  berada  di luar  batas-batas  kebenaran  kelompoknya  dan  batas-batas  toleransi kepercayaan  sehingga  harus  berdampak  pada  eklusi  sosial  atau group expulsion dan  mengobarkan  semangat-semangat  etnosid  yang  di  luar nalar sehat.
Secara  konstitutif  sebenarnya  bangsa  Indonesia  telah  memuat semangat-semangat  deliberatif,  penjaminan  sistem  pemufakatan  dan permusyawaratan  yang  bijak  dalam  setiap  persoalan.  Hak  diskursif individu  Indonesia  diatur  dalam  konstitusi  UUD  1945  pasal  28 tentang  kebebasan  berpendapat.  Semangat  permusyarawatan  dengan bijaksana  menjadi  salah  satu  sila  dalam  Pancasila.  Bahkan  semangat dasar konstitusi negara Indonesia adalah semangat penghargaan akan pluralitas  etnis, Bhineka  Tunggal  Ika ,  sebuah  semboyan  yang  begitu harum namanya di dunia internasional sebagai Unity in Diversity . Akan tetapi secara praksis itu belum mewujudkan birokrasi yang menjamin
M Taufiq Ridho & M Nur Prabowo S., STEREOTYPE DALAM...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 113
adanya  demokrasi  yang betul-betul adil  dan  etis,  didasari  dengan semangat  diskursus  yang  rasional.  Seringkali  yang  terjadi  semangat- semangat  konstitutif  yang  baik  lagi  mulia  dalam Lebenswelt bangsa digilas  oleh  kepentingan  manipulasi  kekuasaan  dan  hukum,  unsur- unsur emosional, bahkan terkadang oligarkis oleh segelintir kelompok, sehingga  mengabaikan  keadilan  dan  etika  politik  dan  hukum  dan merendahkan kelompok yang lain. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad lebih  jauh  untuk  membangun  diskursus  publik  yang  etis  rasional, menjunjung semangat egalitarianisme dan menghilangkan diskriminasi ras, stereotype etnis,  maupun  jenis  identitas  lainnya,  sebagaimana semangat emansipatoris Habermas.

## F. Penutup
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  persoalan stereotype dalam  etnisitas  dan  identitas  kultural  masih  selalu  menjadi persoalan  dalam  demokrasi  modern,  tak  terkecuali  di  Amerika  dan khususnya di Indonesia. Bahwa sebenarnya persoalan stereotype adalah persoalan  epistemologis,  bermula  dari  cara  pandang  dan  persepktif kultural  masyarakat.  Ketimpangan  epistemologis  ini  masih  saja menjadi  bahan  masalah  dan  bahan  diskusi  dalam  pengembangan demokrasi  modern.  Habermas  dengan  teori  diskursus  rasionalnya mencoba  untuk  memperbaiki  cacat-cacat  demokrasi  yang  begitu tampak  dalam  masyarakat  kapitalisme  tua  ini.  Kehadirannya memberikan  angin  segar  bagi  kerinduan  akan  hadirnya  masyarakat komunikatif yang bebas akan dominasi dan diskriminasi serta konflik- konflik  psikologis  terkait  etnisitas  dan  identitas  yang  selalu  saja menyelubungi  struktur  masyarakat  demokrasi  modern.  Politik  dan hukum mestinya menjadi bangunan dan ajang utama yang memainkan peran  diskursus  rasional  ini,  dengan  demikian  tidak  ada  diskriminasi etnis  apapun  di  dalamnya.  Dalam  Islam,  itulah  masyarakat  yang Madani, di mana sistem politik dan hukum dibangun dengan etika dan keadilan seluas-luasnya.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
114 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.

## Daftar Pustaka
Ata,  Ujan  dkk.  2009. Multikulturalisme:  Belajar  Hidup  Bersama  dalam
Perbedaan . Yogyakarta: Indeks.
Bertens,  Kees.  2002. Filsafat  Barat  Kontemporer .  Yogyakarta:  Pustaka
Kanisius.
Gracia,  Jorge  J.E.  (ed.).  April  2007.  “Race  and  Ethnicity:  Lessons from Black and Latino”. dalam From Race or Ethnicity? On Black adn Latino Identity . Cornell University Press.
______________. 2008. Latinos in America: Philosophy and Social Identity . USA: Blackwell Publishing.
______________.  2009. A  View  from  Somewhere:  the  Philosophical Hermeneutics of a Hispanic Philosopher: an interview with Jorge Gracia .
Samuel P Capen Chair and SUNY Distinguished Professor of Philosophy. SUNY-Bufallo: interviewer Ivan Marquez.
Hardiman,  F.  Budi.  2009. Demokrasi  Deliberatif:  Menimbang  ‘Negara
Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ . Yogyakarta: Pustaka Kanisius.
________________.  2009. Kritik  Ideologi:  Menyingkap  Pertautan
Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas . Yogyakarta: Pustaka Kanisius. ________________. 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif . Yogyakarta: Pustaka Kanisius.
Kymlicka,  Will.  2002. Kewargaan  Multikultural:  Teori  Liberal  Mengenai Hak-hak  Minoritas .  penerj.  Edlina  Hafmini  Eddin.  Jakarta:
LP3ES.
Nurtjahjo, Hendra. 2006. Filsafat Demokrasi . Jakarta: Penerbit Aksara.
Supardan, Dadang. 2008. Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural .Jakarta: Bumi Aksara.
Suprigawati. 2009. Etnisitas, Primordialisme dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan: Studi Pilkada di Sulawesi Selatan tahun 2007-2008 (Tesis UNDIP). tidak diterbitkan.
M Taufiq Ridho & M Nur Prabowo S., STEREOTYPE DALAM...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 115
Syamsuddin,  Sahiron.  2009. Hermeneutika  dan  Pengembangan  Ulumul Qur’an . Yogyakarta. Nawesea Press.
Wacks,  Raymonds.  2006. Philosophy  of  Law:  a  Very  Short  Introduction . UK: Oxford University Press.
Wolff,  Jonathan.  2006. An  Introduction  to  Political  Philosophy .  UK:
Oxford University Press.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
116 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.