## REGULASI PENYIARAN DIGITAL: DINAMIKA PERAN NEGARA, PERAN SWASTA, DAN MANFAAT BAGI RAKYAT
Digital Broadcast Regulation: Dynamics of Country Role, Private Role, and Benefits for People
Ervan Ismail 1 , Siti Dewi Sri Ratna Sari 2 , Yuni Tresnawati 3
1 Mahasiswa Pascasarjana Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB Bogor
2 Mahasiswa Pascasarjana Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB Bogor
3 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta
E-mail: ervarismail.ei@gmail.com

## ABSTRACT
Digitalization  must  begin  a  strong  law  that  is  Acts.  Based  on  the  records,  digital broadcasting  regulations  using  Republic  of  Indonesia  Minister  of  Communication  and Informatics’s regulations could be canceled through lawsuits at Supreme Court and State Administration  Court.  Broadcast  digitalization  was  begun  in  2011  through  a digitalization  Road  Map  and  till  date,  the  process  at  House  of  Representatives  has  not been completed. 85% of countries in the world have migrated to digital broadcasts . The study aims to describe how changes and various roles in broadcasting digitalization if the revision  of  the  Broadcasting  Acts  is  implemented.  The  study  also  aims  to  find  out  the impact  and  benefits  of  broadcasting  digitalization  for  the  public  and  broadcasting stakeholders  compared  to  present  Broadcasting  Acts. This  study  uses  participant observation  methods  and  text  analysis  to  categorize  the  articles  of  digitalization  in  the revision draft of the Broadcasting Acts from the House of Representatives Commission I in 2017, accompanied by media coverage analysis. Discourse analysis is used to relate to the  problems  arised  due  to  broadcast  digitalization. The  results  show  that  digitalization can provide more channels in the same space than analog broadcasting. Political parties and state institutions will be allowed to have broadcasting institutions. The State through Television Radio of the Republic of Indonesia (RTRI) will become the important player in terrestrial  digital  broadcasting  with  a  single  multiplexer  (mux)  system,  which  is considered undemocratic for private television associations. All "television stations" will change and compete to become "content providers" similar to new digital televisions. The government  will  formulate  the  mechanisms,  socialization,  models,  roles  in  digitalizing television broadcasting in a blue print. Digital dividend will be used for the development of internet and telecommunications. The dynamics that occur due to interests’ differences of  the  state,  the  private  sector  and  society  take  part  at  each  stage  of  broadcasting digitalization  regulation. The  conclusion  of  the  study  illustrates  that  the  use  of  digital technology  in  broadcasting  through  the  Acts’  revision  could  be  a  solution  for  both frequency  limitation  and  the  efficient  use  for  more  diverse  broadcasters  (diversity  of ownership).
Keywords: broadcasting  digitalization,broadcasting  regulation,  broadcasting  acts revision, digital television

## ABSTRAK
Digitalisasi  harus  dimulai  dengan  payung  hukum  kuat  berupa  Undang-Undang. Berdasarkan  pengalaman,  regulasi  penyiaran  digital  menggunakan  Permenkominfo  RI bisa  dibatalkan  melalui  gugatan  di  MA  dan  PTUN.  Digitalisasi  penyiaran  dimulai  2011 melalui Road  Map digitalisasi  dan  proses  di  badan  legislasi  DPR-RI  sampai  sekarang belum  selesai.  85%  negara  didunia  sudah  bermigrasi  ke  siaran  digital.  Penelitian bertujuan  mendeskripsikan  bagaimana  perubahan  dan  berbagai  peran  dalam  digitalisasi penyiaran  jika  revisi  UU  Penyiaran  diberlakukan  serta  untuk  mengetahui  dampak  dan
manfaat  digitalisasi  penyiaran  bagi  masyarakat  dan stakeholder penyiaran  dibandingkan dengan UU Penyiaran yang masih berlaku. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan dan analisis teks pengelompokkan pasal-pasal digitalisasi dalam draf revisi UU Penyiaran  dari  Komisi  I  DPR  RI  tahun  2017  yang  disertai  analisis  dari  pemberitaan media.  Analisis  wacana  digunakan  untuk  dikaitkan  dengan  problematika  yang  bisa muncul  akibat  digitalisasi  penyiaran.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  digitalisasi bisa  menyediakan  lebih  banyak  saluran  dalam  ruang  yang  sama  ketimbang penyiaran  analog.Partai  politik  dan  lembaga  negara  akan  diperbolehkan  memiliki lembaga  penyiaran.  Negara  melalui  Radio  Televisi  Republik  Indonesia  (RTRI)  akan menjadi  pemain  penting  penyiaran  digital  terestrial  dengan  sistem single  multiplexer ( mux ),  yang  dianggap  tidak  demokratis  bagi  asosiasi  televisi  swasta.Seluruh  “stasiun televisi”  akan  berubah  dan  bersaing  menjadi “content  provider” seperti  televisi  digital baru. Pemerintah akan menyusun mekanisme, sosialisasi, model, peran dalam digitalisasi penyiaran  televisi  dalam  sebuah blue  print .  Kelebihan  spektrum  frekuensi  ( digital dividend) akan  digunakan  untuk  pengembangan  internet  dan  telekomunikasi.  Dinamika yang  terjadi  akibat  perbedaan  kepentingan  negara,  swasta  dan  masyarakat  mengikuti setiap  tahapan  regulasi  digitalisasi  penyiaran.  Kesimpulan  penelitian  menggambarkan pemanfaatan  teknologi  digital  bidang  penyiaran  melalui  revisi  Undang-undang  dapat menjadi  solusi  untuk  keterbatasan  frekuensi  sekaligus  efisiensi  penggunaannya  bagi penyelenggara penyiaran yang lebih beragam ( diversity of ownership ).
Kata kunci: digitalisasi  penyiaran,  regulasi  penyiaran,  revisi  UU  Penyiaran,  televisi digital

## PENDAHULUAN
Perjalanan  panjang  digitalisasi  penyiaran  di  Indonesia  nampaknya  tidak akan berakhir pada Analogue Switch-Off (ASO) tahun 2018 sebagaimana tahapan dalam Road Map TV Digital yang diprogramkan oleh Kemenkominfo RI. Sampai dengan  pertengahan  tahun  2018  proses  pengambilan  keputusan  tentang  payung hukum  digitalisasi  melalui  rumusan  RUU  Penyiaran  masih  tertahan  di  DPR  RI. Ketua  Komisi  I  DPR  Abdul  Kharis  Almasyhari  menyebut  Rancangan  Undang- undang  atau  RUU  Penyiaran hingga  saat  ini  masih  ada  dalam  pembahasan  di Badan Legislasi atau Baleg(Prastiwi, Liputan6.com, 23 Mei 2018).
Anggota  Baleg  DPR,  Luthfi  Andi  Mufthi,  mengatakan  saat  ini  sikap Dewan  masih  terbelah.  "Kemarin  pembahasannya  berimbang,"  kata  politikus Partai  NasDem  itu.  Ia  mengakui  frekuensi  adalah  sumber  daya  alam  yang terbatas  sehingga  negara  harus  hadir  dalam  pengelolaan.  Namun,  dia melanjutkan,  peran  sektor  swasta  tidak  bisa  dihilangkan.  "Boleh  negara mengatur frekuensi, tapi tidak  boleh  membuat  swasta menjadi  mati.” (Triyogo, Tempo.co, 27 Oktober 2017).
“RUU  Penyiaran  menjadi  RUU  prioritas  DPR.  Kita  harapkan  draft  RUU Penyiaran  bisa  segera diajukan ke rapat  paripurna  untuk  disetujui menjadi RUU inisatif  DPR,”  kata  Bambang  Soesatyo  saat  menerima  Asosiasi  Televisi  Siaran Digital  Indonesia  (ATSDI)  di  ruang  kerja  Ketua  DPR,  Jakarta,  Selasa (17/4/2018) (Septianto, Okezone.com, 17 April 2018).
Wacana tentang digitalisasi penyiaran sendiri telah berkembang sejak 2007, karena  banyak  negara-negara  lain  seperti  Inggris  dan  Amerika  yang  sudah memulainya  sejak  tahun  1998.  Menurut  Menkopulhukam  Wiranto,  sudah  85% negara-negara  di dunia saat ini sudah bermigrasi. Sedangkan di Indonesia sendiri, revisi  UU  Penyiaran  belum  kunjung  selesai.  Padahal  migrasi  ke  digital  perlu dilakukan secepatnya(Antoni, Sindonews.com, 8 Maret 2018).
Perkembangan  teknologi  komunikasi  telah  disinyalir  oleh  Everett  Rogers (1986), teknologi kunci yang mendasari semua teknologi komunikasi baru adalah elektronik.  Teknologi  elektronik  dewasa  ini  memungkinkan  kita  untuk membangun  hampir  semua  jenis  perangkat  komunikasi  yang  diinginkan  dengan harga tertentu. Salah satu karakteristik khusus pada 1980-an adalah meningkatnya jumlah  dan  berbagai  teknologi  komunikasi  baru  yang  mulai  tersedia.    Fungsi media  baru  ini  utamanya  adalah  “ many-to-many  information  exchanges” .  Sifat interaktif  mereka  dimungkinkan  oleh  elemen  komputer  yang  terkandung  dalam teknologi  baru  ini.  Bahkan,  apa  yang  menandai  teknologi  komunikasi  baru  dari era  pasca-1980    secarakhusus  bukan  hanya  ketersediaan  teknologi  baru  seperti mikrokomputer  dan  satelit,  tetapi  kombinasi  dari  elemen-elemen  ini  dalam  jenis sistem komunikasi yang sepenuhnya baru.
Langkah  digitalisasi  penyiaran  dimulai  sejak  tahun  2007  melalui Permenkominfo  No:07/PER/M.KOMINFO/3/2007  tentang  Standar  Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia. Dilanjutkan dengan Permenkominfo  No:39/PER/M.KOMINFO/10/2009  ten-tang  Kerangka  Dasar Penyelenggaraan  Penyiaran  Televisi  Digital  Terestrial  Penerimaan  Tetap  Tidak Berbayar ( Free to Air ). Kemudian Permenkominfo No:21/PER/M.KOMINFO/4/2009  tentang  Standar  Penyiaran  Digital  untuk
Penyiaran Radio pada Pita Very High Frequency (VHF) di Indonesia.Selanjutnya Permenkominfo  No:22/PER/M.KOMINFO/11/2011  tentang  Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar ( Free to Air )  yang  dibatalkan  Mahkamah  Agung.  Kemudian  dilanjutkan  dengan Permenkominfo No.32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara  Digital  dan  Penyiaran  Multipleksing  Melalui  Sistem  Terestrial.    Serta Permenkominfo  No.26  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  32  Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan Penyiaran  Televisi  Secara  Digital  dan  Penyiaran  Multipleksing  Melalui  Sistem Terestrial yang mencabut Permenkominfo sebelum-nya  yang dibatalkan MA dan tetap mengakui hasil lelang Multipleksing yang telah ditetapkan sebelumnya(www.kominfo.go.id).
Selanjutnya  untuk  mendukung  aplikasi  siaran  televisi  digital  terbit Permenkominfo No. 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika  dan  Penyiaran.  Uji  coba  siaran  TV  digital  dilaksanakan  oleh Kementerian Kominfo dengan melibatkan para pemangku kepentingan yaitu KPI, LPP  TVRI,  penyedia  konten  dan  industri  perangkat.  Uji  coba  siaran  televisi digital terrestrial bersifat non komersial dan dengan masa laku uji coba selama 6 (enam)  bulan  dan  dapat  diperpanjang.  Dimana  wilayah  layanan  yang  dapat dilakukan  uji  coba  (bahwa  telah  terbangun  infrastruktur  multipleksing  TVRI) adalah sebanyak 20 lokasi ( Ibid ).
Dengan  sedemikian  panjang  dan  rumitnya  perjalanan  regulasi  Digitalisasi penyiaran  tersebut  maka  jalan  satu-satunya  yang  diharapkan  dapat  memberikan kepastian  hukum  dan  kekuatan  legalitasnya  merujuk  pada  pencantuman digitalisasi  pada  revisi  UU  32  tahun  2002  tentang  Penyiaran  sebagai  jalan keluarnya.
Menarik  untuk  mencari  tahu  sejauhmana  dinamika  digitalisasi  penyiaran melalui  regulasi    dengan  mengetahui  apa  saja  isinya  yang  berkaitan  dengan digitalisasi dan konsekuensi yang mengikutinya. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan  bagaimana  perubahan  dan  berbagai  peran  dalam    digitalisasi
penyiaran jika revisi UU Penyiaran diberlakukan dan 2) Mengetahui dampak dan manfaat  dari  digitalisasi  penyiaran  bagi  masyarakat  dan stakeholder penyiaran dibanding-kan dengan UU Penyiaran yang masih berlaku.

## METODE PENELITIAN
Metodologi yang digunakan berupa analisis isi kualitatif melalui studi kasus yaitu  metode  riset  yang  menggunakan  sumber  data  yang  bisa  digunakan  untuk meneliti,  menguraikan,  dan  menjelaskan  secara  komprehensif  berbagai  aspek digitalisasi  penyiaran  di  Indonesia.  Peneliti  menggunakan  metode  observasi partisipan dan analisis teks pasal-pasal digitalisasi dalam draf revisi UU Penyiaran dari Komisi I DPR RI tahun 2017 yang disertai analisis dari pemberitaan media.

## Analisis
Analisis  wacana  untuk  ilmu  komunikasi  ditempatkan  sebagai  bagian  dari metode  penelitian  sosial  dengan  pendekatan  kualitatif.  Permasalahan  penelitian selalu  ditinjau  dari  perspektif  teori  komunikasi    studi  media  digital.  Analisis wacana sebagai metode penelitian sosial tidak hanya mendalami  bahasa (wacana) melainkan  pula  dikaitkan  dengan  problematika  sosial  yang  bisa  muncul  akibat digitalisasi penyiaran.
Proses penelitiannya tidak hanya berusaha memahami makna yang terdapat dalam  sebuah  naskah,  melainkan  acapkali  menggali  apa  yang  terdapat  di  balik naskah. Analisis wacana berupaya menerangkan kandungan isi naskah teks revisi UU  Penyiaran    terkait  dengan  digitalisasi  dan  beserta  konteks  atau  historisnya tentang  sebuah  tema/isu  yang  dimuat  dalam  naskah  tersebut  beserta  rangkaian pendapat di media massa.
Pada  akhirnya,  analisis  wacana  memang  menggunakan  bahasa  dalam  teks untuk  dianalisis,  tetapi  bahasa  yang  dianalisis  bukan  dengan  menggambarkan semata  dari  aspek  kebahasaan,  tetapi  juga  menghubungkan  dengan  konteks. Konteks disini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan tertentu dan paktek tertentu, termasuk didalamnya praktek kekuasaan (Eriyanto, 2011:7).
Bagi analisis wacana, titik awalnya adalah bahwa realitas tidak pernah bisa dicapai  di  luar  wacana  dan  dengan  begitu  wacana  itu  sendirilah  yang  menjadi objek  analisisnya.  Dalam  penelitian  analisis  wacana  yang  dilakukan  tidaklah memilah-milah  pernyataan-pernyataan  mana  tentang  dunia  dalam  materi penelitian  itu  yang  benar  dan  mana  yang  salah  (kendati  evaluasi  kritisnya  bisa dilakukan  pada  tahap  belakangan  analisis).  Sebaliknya,  analisis  wacana  harus menganggap  apa  yang  benar-benar  dikatakan  atau  ditulis  dengan  cara mengeksplorasi  pola-pola  yang  muncul  pada  dan  lintas  pernyataan  dan mengidentifikasi konsekuensi-konsekuensi sosial representasi-representasi kewacanaan yang berbeda dari realitas (Jorgensen & Phillips, 2010:39-40).

## Prosedur Penelitian
Bila kita memiliki lebih dari satu teks tunggal yang ingin kita analisis isinya, saling keterhubungan sintaktik (kohesi), pengonstruksian makna (koherensi), dan fungsinya, maka titik awalnya tentu sama bagi semua peneliti. Mereka sama-sama dihadapkan pada pertanyaan untuk memutuskan teks-teks yang hendaknya mereka kumpulkan dan dari teks yang telah terkumpul itu, teks-teks yang hendak mereka analisis.  Dengan  demikian,  kita  tergantung  pada:  (a)  teks-teks  yang  dihasilkan oleh  peneliti  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian,  (b)  materi  yang  terkumpul
atau  (c)  gabungan  keduanya.  Pada  kasus  yang  pertama,  kita  berkutat  dengan sebuah  desain  penelitian  yang  reaktif  dan,  pada  kasus  yang  kedua,  dengan prosedur  nonreaktif.  Penelitian  yang  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  peneliti, melalui  teknik  pengumpulan  datanya,  mampu  menghilangkan  semua  pengaruh pada  kepada  data  yang  terkumpul  secara  komparatif  masih  jarang  terjadi  dalam ilmu  sosial.  Contoh  dari  tipe  investigasi  yang  kedua  adalah  teks-teks  yang  telah diterbitkan  (artikel  di  surat  kabar,  siaran  televisi,  dan  sebagainya)  atau  tulisan- tulisan  internal  seperti  dokumen  dari  organisasi-organisasi  (Titscher,  dkk, 2009:53).
Bagaimana  menemukan  materi  yang  bisa  dianalisis  melalui  urutan  teks sebagai  representasi  dari  UU  sebagai  Regulasi  tertinggi  -  Ciri-ciri  dari  situasi wacana  Digitalisasi  –  Penyeleksian  kelompok  atau  situasi  teks  yang  berkaitan dengan digitalisasi  - Penyeleksian dari seluruh kemungkinan teks yang berkaitan dengan  kepentingan  rakyat,  pemerintah  dan  swasta  dalam  digitalisasi  – identifikasi  teks  -  penetapan  unit  analisis  ( Ibid :6).  Prosedurnya  dimulai  dengan mengumpulkan  teks  draf  RUU  Penyiaran  dari  Komisi  1  DPR  RI  beserta pemberitaan yang terkait, menyeleksi teks yang pasalnya berisi tentang digitalisasi penyiaran. mengelompokkan pola-pola teks  yang fokus pada bidang pembahasan tertentu dari digitalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian terdapat 4 pengelompokkan isu besar dalam draft atau rancangan RUU Penyiaran Komisi 1 DPR RI  yang terkait digitalisasi:
1. Definisi dan konsep-konsep penyiaran dalam ketentuan umum.
2. Kelembagaan/Jasa  Penyiaran  yang  nantinya  menggunakan  teknologi  digital terestrial.
3. Mekanisme, model, tata cara, sosialisasi migrasi analog ke digital.
4. Digital dividend dan pemanfaatannya.
Dalam  Pasal  1  Ayat  7  Draft  RUU  tentang  Penyiaran  disebutkan  Digitalisasi Penyiaran  adalah  seluruh  proses  perubahan  teknologi  Penyiaran  analog  menjadi teknologi Penyiaran digital.
Secara  sederhana,  digitalisasi  penyiaran  dapat  dijelaskan  sebagai  proses pengalihan  dan  kompresi  sinyal  analog  menjadi  kode  biner.  Teknologi  ini menawarkan  kemungkinan  pengaturan  frekuensi  yang  lebih  efisien  ketimbang teknologi  analog.  Artinya,  penyiaran  digital  bisa  menyediakan  lebih  banyak saluran  dalam  ruang  yang  sama  ketimbang  penyiaran  analog  (Dominick  dkk, 2012).
Menurut  Kemenkominfo  RI  TV  Digital  merupakan  jawaban  dari  berbagai perkembangan dalam dunia penyiaran, diantaranya adalah:
1. Urgensi  penerapan  teknologi  penyiaran  TV  Digital  berangkat  dari  sejumlah permasalahan  di  sistem  penyiaran  analog,  salah  satunya  adalah  tidak tertampungnya permintaan izin baru frekuensi penyiaran analog.
2. Melalui digitalisasi frekuensi penyiaran, maka efisiensi kanal akan dapat lebih ditingkatkan.  Satu  kanal  frekuensi  dengan  lebar  yang  sama  yang  dengan frekuensi  analog  dapat  menampung  program  siaran  ( content  provider )  yang lebih  banyak.  Hal  ini  dapat  menjadi  solusi  atas  sejumlah  permasalahan. Efisiensi  juga  terjadi  dalam  pemakaian  daya  listrik  untuk  operasional pemancar.
3. Penggunaan  infrastruktur  penyiaran  TV  siaran  analog  dinilai  tidak  efisien karena  menara  pemancar,  antena,  saluran  transmisi  dan  sebagainya  dimiliki dan  dioperasionalkan  oleh  masing-masing  lembaga  penyiaran.  Diharapkan dengan diterapkannya penyiaran TV digital maka akan terjadi konvergensi.
4. Dengandiimplementasikannya penyiaran digital, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Singapura,  maka  koordinasi  penggunaan  frekuensi dengan negara lain akan terlaksana dengan lebih baik dan berimbang.
Manfaat Penyiaran Digital:
 Konsumen;  kualitas  gambar  dan  suara  yang  lebih  baik,  pilihan  program siaran yang lebih banyak dan variatif.
 Lembaga Penyiaran; efisiensi infrastruktur dan biaya operasional.
 Industri kreatif; menumbuhkan industri konten.
 Industri perangkat; peluang industri dalam negeri untuk memproduksi  set top box dan pesawat televisi digital.
 Pemerintah; efisiensi dan maksimalisasi penggunaan spektrum frekuensi, 1 frekuensi  bisa  digunakan  bersama  sampai  12  kanal  untuk  televisi  atau  1 frekuensi bisa sampai 28 kanal untuk radio.
Melalui  beberapa  tabel  berikut  akan  dideskripsikan  isi  teks  beserta  analisis  dan pembahasannya.
Tabel 1  Perbandingan Konsep Penyiaran UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Draft RUU tentang Penyiaran Komisi 1 DPR RI Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 Penyiaran adalah kegiatan memancarteruskan,
mengalirkan, dan/atau meyebarluaskan Siaran baik secara satu arah maupun interaktif melalui sarana pemancaran, pipa, aliran, dan/atau sarana transmisi di darat, laut, udara, atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui terestrial, kabel dan satelit, serta menggunakan internet. Ruang Lingkup UU meliputi:
Pasal 6 a. Tugas dan wewenang negara; b. Penyelenggaraan Penyiaran; c. Penyiaran dengan teknologi digital; d. KPI; e. Lembaga Penyiaran; f. Perizinan; g. P3 dan SPS; h. Siaran Iklan; dan i. Peran serta masyarakat Tujuan Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memper-kukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdas-kan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan Tujuan a. Menjaga dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa b. Menjaga keutuhan NKRI
c. Membina karakter dan jatidiri bangsa yang beriman dan bertakwa
d. Meningkatkan harkat, martabat, dan citra bangsa
e. Menumbuhkembangkan kearifan lokal,
sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran di Indonesia. kecintaan, kebanggaan, kejuangan, dan kontribusi terhadap NKRI f. Mencerdaskan kehidupan bangsa g. Memelihara dan mengembangkan kebiudayaan nasional h. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan tanggungjawab hukum i. Meningkatkan demokrasi j. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan k. Menumbuhkembangkan kreativitas masyarakat yang positif dan produktif l. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, pengetahuan, dan hiburan serta meningkatkan kemampuan literasi media masyarakat m. Menumbuhkembangkan Lembaga Penyiaran yang produktif dalam iklim usaha penyiaran yang sehat n. Melindungi keberadaan Lembaga Penyiaran dalam rangka meningkatkan daya saing di era Penyiaran global o. Mendorong kemampuan menguasai dan mengadaptasi teknologi Penyiaran terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
Dari  tabel  tersebut  terlihat  jelas  perubahan  terminologi  penyiaran  yang menambahkan kalimat “menggunakan internet” yang sebelumnya tidak ada di UU Penyiaran.  Demikian  pula  ditambahkannya  Ruang  Lingkup  yang  secara  jelas mencantumkan “penyiaran dengan teknologi digital” pada huruf c. Demikian pula dalam  bagian  Tujuan  dalam  Draf  RUU  Penyiaran  pada  huruf  p  berbunyi mendorong  kemampuan  menguasai  dan  mengadaptasi  teknologi  penyiaran terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Tabel 2  Penyiaran dengan Teknologi Digital Terestrial
Pasal 12
Penyelenggaraan  Jasa  Penyiaran  dilaksanakan  dengan  memanfaatkan  perkembangan teknologi digital.
Pasal 13
Pemanfaatan  perkembangan  teknologi  digital  dalam  bidang  Penyiaran  ditujukan  untuk meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  penyiaran  dan  kualitas  tayangan  siaran  bagi masyarakat serta efisiensi frekuensi bagi negara.
Kualitas  tayangan  siaran  yang  membawa  manfaat  bagi  masyarakat  dapat ditinjau dari dua aspek:
1. Kualitas    penerimaan  audio-visual  yang  lebih  bersih  dan  tajam  gambarnya, lebih jernih suaranya dan bisa dikombinasikan dengan layanan data ( datacast ) yang interaktif.
2. Kualitas    yang  berkaitan  dengan  isi  dan  program  siaran  yang  bermutu, mencerahkan,  mencerdaskan,  memper-kuat  persatuan,  membina  karakter  dan jati  diri  bangsa  yang  beriman  dan  bertakwa,    sebagaimana    tujuan  dari penyiaran itu sendiri.
Everett  Rogers  (1986:4-6)menyatakanbahwaapa  yang  berbeda  tentang komunikasi  manusia  sebagai  hasil  dari  teknologi-teknologi  baru,  karena  semua sistem  komunikasi  baru  memiliki  tingkat  interaktivitas  tertentu,  media  baru tersebut juga demasifikasi ( de-massified )dan tidak sinkron ( asynchronous ).
Interaktivitas  adalah  kemampuan  sistem  komunikasi  baru  (biasanya komputer  sebagai  salahsatu  elemennya)  untuk  "merespon  balik"  pengguna, hampir  seperti  individu  yang  berpartisipasi  dalam  suatu  percakapan.  Media  baru bersifat  interaktif  dengan  cara  yang  tidak  bisa  dilakukan  oleh  media  massa tradisional dengan one-to-many , media baru berpotensi menjangkau lebih banyak individu  dibandingkanjika  mereka  hanya  bertatap  muka,  meskipun  interaktivitas mereka  membuat  mereka  lebih  seperti  interaksi  antarpribadi.  Jadi  media  baru menggabungkan  fitur-fitur  tertentu  dari  baikmedia  massa  maupun  saluran antarpribadi.
Media  baru  juga  demasifikasi  ( de-massified ),  hinggasebuahpesan  khusus dapat  dipertukarkanantaratiapindividu  dalam  audiens  yang  luas.  Tingkat  tinggi demasifikasidari teknologi komunikasi baru tersebut berarti bahwa mereka adalah kebalikan  dari  media  massa.  Demasifikasi  berarti  bahwa  kontrol  sistem komunikasi massa biasanya bergerak dari produsen pesan ke konsumen media.
Teknologi komunikasi baru juga tidak sinkron ( asynchronous ), yang berarti mereka memiliki  kemampuan  untuk  mengirim  atau  menerima  pesan  pada  waktu yang  sesuai  bagi  seorang  individu.  Asinkronisasi  komunikasi  berbasis  komputer berarti  bahwa  individu  dapat  bekerja  di  rumah  pada  jaringan  komputer  dan dengan  demikian  membuat  hari  kerja  mereka  lebih  fleksibel.  Media  baru  sering memiliki  kemampuan  untuk  mengatasi  waktu  sebagai  variabel  yang mempengaruhi proses komunikasi.
Teknologi  transmisi  digital  juga  menyediakan  peluang  bisnis  baru  bagi broadcasters ,  berkat  penambahan  kemampuan  interaktif  di  bagian  penerima. Interaktivitas  dapat  digunakan  untuk  layanan  pendidikan,  layanan  informasi elektronik,  iklan,  perbankan,  statistik  pemirsa, video  on  demand , games ,  dll.
Return  channel dapat  mengambil  berbagai  bentuk  seperti jaringan  kabel,  saluran serat,  saluran  telepon,  tautan  terestrial,  dan  satelit.  Masing-masing  memiliki kemampuan  dan  biaya  kinerja  yang  berbeda,  dan  masing-masing  harus  dipilih untuk  memenuhi  persyaratan  layanan  interaktif  yang  dipertimbangkan  (Robin dkk, 2000:491).

## Tabel 3 Jasa Penyiaran
UU 32 Tahun 2002 Draft UU Penyiaran Komisi 1 DPR RI Jasa Penyiaran (Pasal 13): Jasa Penyiaran (Pasal 10): a. Lembaga Penyiaran Publik
b. Lembaga Penyiaran Swasta
c. Lembaga Penyiaran Komunitas
d. Lembaga Penyiaran  Berlangganan
a. Lembaga Penyiaran Publik
b. Lembaga Penyiaran Swasta
c. Lembaga Penyiaran Berlangganan
d. Lembaga Penyiaran Komunitas e. Lembaga Penyiaran Khusus Pasal 14 Penyiaran dengan teknologi digital teresterial dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran: a. Jasa Penyiaran televisi b. Jasa Penyiaran radio
Dengan  sifatnya  tersebut  maka  media  baru  televisi  digital  bisa  ditonton dimana  saja  dengan  perangkat apa  saja  serta  bisa menggabungkan  broadcast  dan datacast secara interaktif, bahkan partisipatif dengan sesama penonton lainnya.
Munculnya  lembaga  penyiaran  “baru”  jika  UU  disahkan.  Dari  yang sebelumnya  4  jenis,  bertambah  1  menjadi  5  yaitu  Lembaga  Penyiaran  Khusus yang  akan  diisi  oleh  lembaga  negara,  kementerian/lembaga,  partai  politik,  dan pemerintah daerah. Catatan khusus yang menonjol adalah diperbolehkannya partai politik memiliki  lembaga penyiaran televisi/radio.
Mengapa  partai  politik  sangat  berkeinginan  untuk  memiliki  lembaga penyiaran sendiri dapat merujuk pada  teori media McLuhandalam Littlejohn dan Foss  (2009),  “…adanya  jenis  media  tertentu  seperti  televisi  mempengaruhi bagaimana kita berpikir tentang dan merespons pada dunia.
Fungsi agenda  setting bagi  Littlejohn  dan  Foss  ( ibid ),  “Media  memiliki kemampuan  untuk  untuk  menyusun  isu-isu  bagi  masyarakat”.  Secara  kritis menurut mereka, “Media adalah pemain utama dalam perjuangan ideologis”.
Walter  Lippman  ( ibid )  mengatakan  bahwa,  “Mengambil  pandangan  bahwa masyarakat  tidak  merespons  pada  kejadian  sebenarnya  dalam  lingkungan,  tetapi pada “gambaran dalam kepala kita”.
Dalam beberapa permohonan pendirian izin penyiaran di KPID DKI (2011- 2017)  terdapat  proposal  dari  tokoh-tokoh  partai,  ormas,  lembaga  legislatif, lembaga TNI dan sebagainya yang berminat untuk mendirikan stasiun televisi dan radio. Inilah yang nantinya diakomodir dalam Lembaga Penyiaran Khusus.

## Tabel 4 Penyelenggaraan Penyiaran dengan Teknologi Digital
Pasal 26:
(1) Penyelenggaraan  Penyiaran  dengan  teknologi  digital  jasa  Penyiaran  televisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, dilakukan melalui teresterial.
(2) LPS  yang  menyelenggarakan  Penyiaran  dengan  teknologi  digital  selain  melalui teresterial  wajib menjadi LPB.
(3) Dalam  hal  LPS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  menjadi  LPB,  LPS dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa;
a. Teguran tertulis
b. Denda, dan
c. Pencabutan IPP
(4) LPS yang menyelenggarakan penyiaran selain dengan teknologi digital  terestrial, mengikuti ketentuan LPB sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Di  Jakarta  saja  terdapat  48  televisi  yang  akan  bersiaran  secara  digital,  yang terdiri dari 22 Televisi swasta berjaringan (nasional)  yang sudah ada ditambah 4 TV lokal dan 4 saluran TVRI beserta penyedia konten yang sudah diberikan Izin Prinsip sebanyak  22  televisi digital baru (ada 18 TV digital Jakarta: Betawi TV, RepublikaTV, KTI, NewsTV, GramediaTV, WarnaTV (FadliZon-Gerindra), BBS TV,  TempoTV,  SportOne,  BNTV,  DetikTV,  MagnaTV,  CityTV,  JawaPosTV, SmileTV,  RIM  TV,  NusantaraTV  (Nurdin  Tampubolon-Hanura),  dan  TV  Mu (Muhammadiyah), ditambah 4 TV digital dari Jabar (2) dan Banten (2)).

## Tabel 5  Batas Waktu Pemberlakuan
UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Draft RUU Penyiaran Komisi 1 DPR Ketentuan Peralihan Pasal 60 ayat 3 Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya
Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan lembaga penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama pemerintah.
Digitalisasi Jasa Penyiaran Televisi Pasal 15 Batas akhir penggunaan teknologi analog Lembaga Penyiaran jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya undang- undang ini.
Batas  waktu  ini  seringkali  menjadi  masalah,  karena  mengacu    pada  UU Penyiaran  sebelumnya  yang  memerintahkan  penerapan  sistem  siaran  berjaringan dalam  aplikasinya  tidak  bisa  jalan  sesuai  dengan  rentang  waktu  3  tahun  yang diatur  dalam  pasal  Ketentuan  Peralihan.  Bahkan  10  stasiun  televisi  bersiaran nasional  sampai  menjelang  akhir  10  tahun  masa  berlaku  IPP  nya  pada  2016, sistem  siaran  berjaringan  ini  masih  menyisakan  banyak  persoalan  di  daerah- daerah  yang  hanya  “berfungsi”  sebagai  stasiun  relai.      Persiapan  atau  langkah antisipatif  progresif  sangat  diperlukan  untuk  menegakkan  aturan  batas  akhir penggunaan  teknologi  analog  yang  pada  awalnya  diberlakukan  tahun  2018. Sementara  di  negara-negara  lain  di  dunia  sudah  85%  beralih  ke  teknologi digital(Metrotvnews.com, 8 Maret 2018.).
Demikian  pula  jika  mengacu  pada  ketentuan International  Telecommuni- cation  Union (ITU)  atau  otoritas  telekomunikasi  internasional  telah  memberi batas akhir ( deadline ) kepada seluruh negara di dunia, agar paling lambat, 17 Juni 2015  seluruh  lembaga  penyiaran  melakukan  penyiaran  dengan  digital (Kompas.com,  30  Januari  2012).  Jika  tidak,  maka  penyiaran  Indonesia  bisa  saja ketinggalan  dan  terisolir  dari  komunitas  penyiaran  internasional  yang  sudah terhubung dalam jaringan digital di era industri 4.0.

## Tabel 6  Digitalisasi Jasa Penyiaran Radio
Pasal 27:
(1) Digitalisasi jasa Penyiaran radio dilakukan secara alamiah.
(2) Digitalisasi  secara  alamiah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan melalui pilihan teknologi analog dan teknologi digital secara bersamaan.
(3) Pilihan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
a. Masyarakat;
b. Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran radio.
(4) Pilihan teknologi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran radio sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  b,  dilakukan  dengan  memperhatikan jaminan keberlangsungan usaha Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio.
Pasal 31:
(1) Penyelenggaraan  Penyiaran  dengan  teknologi  digital  jasa  Penyiaran  radio sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  14  huruf  b,  dilakukan  melalui  sistem  digital teresterial.
(2) Sistem  digital  teresterial  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dilakukan  berdasarkan pilihan teknologi dengan memperhatikan:
a. Letak geografis, atau
b. Kebutuhan masyarakat berdasarkan identifikasi program siaran.
(3) Selain  pilihan  teknologi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  sistem  digital tereterial dapat menggunakan pilihan teknologi yang sesuai dengan perkembangan teknologi penyiaran.
Pasal 32:
(1) Pilihan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) ditentukan oleh:
a. Kesiapan masyarakat;
b. Kebutuhan lembaga penyiaran; dan
c. Perkembangan teknologi digitalisasi Penyiaran.
(2) Penggunaan  frekuensi  Lembaga  Penyiaran  jasa  Penyiaran  radio  ditetapkan  oleh Pemerintah.
Digitalisasi  Penyiaran  radio  dilakukan  secara  alamiah  dari  analog  ke  digital atau  secara  bersamaan  tetap  bersiaran  analog  dan  digital  ( simulcast ),  sampai nantinya  masyarakat  dan  stasiun  radio  siap  untuk migrasi  sepenuhnya  ke  digital. Pilihan teknologi seperti DAB ( Digital Audio Broadcasting ) serupa dengan model multiplekser  dengan  kualitas  audio  yang  bagus  setara compact  disc dan penggunaan spektrum frekuensi yang efisien. Meskipun isi teks dalam draft RUU Penyiaran  tentang  radio  kurang  komprehensif,    dengan  teknologi  digital,  radio bisa  menjelma  menjadi  lebih  interaktif  dengan  pendengarnya,  bahkan  bisa  juga secara  bersamaan  siarannya  menayangkan  gambar  visual  selayaknya  televisi. Radio  juga  sudah  jauh  lebih  maju  dalam  memanfaatkan  teknologi,  seperti merebaknya  radio streaming (melalui internet)  yang  menjadi  alternatif  ketiadaan izin frekuensi yang terbatas. Dalam migrasi,penggunaan atau alokasi frekuensinya ditetapkan  oleh  pemerintah.  Mekanismenya  bisa  merujuk  pada  pengalaman sebelumnya  dimana  penyiaran  radio  pernah  bermigrasi  dari  gelombang  AM  ke FM.
Tabel 7  Cetak Biru ( Blue Print ) Peran Pemerintah dalam Digitalisasi
Pasal 16:
(1) Pemerintah  memberikan  jaminan  ketersediaan  frekuensi  bagi  penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.
(2) Pemerintah  wajib  menyusun  cetak  biru  penyelenggaraan  Penyiaran  dengan teknologi digital jasa Penyiaran televisi.
(3) Cetak  biru  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib  dilaksanakan  oleh Pemerintah.
(4) Cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pertimbangan:
a. Model migrasi;
b. Penentuan Wilayah Siar;
c. Alokasi frekuensi digital disetiap wilayah Siar
d. Alokasi frekuensi digital untuk Wilayah Siar secara nasional;
e. Kesiapan pemerintah;
f. Kesiapan penyelenggara Penyiaran;
g. Kesiapan  produsen  perangkat  Penyiaran  (antara  lain  televisi  digital  dan  radio digital);
h. Kesiapan distribusi alat pendukung teknologi digital (antara lain set top box );
i. Kesiapan masyarakat; dan
j. Iklim usaha yang sehat.
Kewajiban  pemerintah  untuk  menyusun  cetak  biru  ( blue  print )  tentang berbagai  mekanisme  dan  proses  dalam  migrasi  analog  ke  digital  ini  menjadi tantangan  besar  dalam  mewujudkannya.  Diperlukan  pemahaman, benchmark ,
analisis  dan  strategi  yang  bisa  diterapkan  di  Indonesia.  Misalnya  tentang standarisasi transmisi siaran dan kompresi video digital untuk siaran SD atau HD yang  digunakan  nantinya,  yang  tentu  saja  rentan  untuk  terus  terjadi  perubahan mengikuti  perkembangan  teknologi  yang  berubah  cepat.    Beberapa  negara  yang pernah  punya  pengalaman  menarik  dalam  migrasi  analog  ke  digital  ditunjukkan seperti  Korea  Selatan.    Menurut  Ketua Korea  Communications  Commission (KCC)  Lee  Kyeong-Jaedalam  forum  pertemuandengan  KPID  DKI  Jakarta  di Seoul,  Korea  Selatan  (5  September  2012),  KCC  terlibat  secara  penuh  dalam proses migrasi analog ke digital di Korea, termasuk urusan kebijakan, sosialisasi dan  distribusi set  top  box kepada  masyarakat.  Transisi  ke  TV  digital mengungkapkan bahwa para pembuat kebijakan belum bisa menerima kehilangan kemampuan mereka untuk mengorganisir sektor media (Galperin, 2004:287).
Kedua  studi  kasus  (di  Inggris  dan  Amerika)  menunjukkan  bagaimana perubahan peraturan benar-benar meningkatkan kekuatan negara di beberapa area peraturan  sementara  berkurang  di  area  peraturan  yang  lain.  Dengan  demikian lebih  baik  berbicara  tentang  restrukturisasi  atau  rekonfigurasi  negara  sebagai konsekuensi  utama  globalisasi,  daripada  kembali  kepada  keadaan  semula. Meskipun globalisasi  dan dugaan kecenderungan globalisasi untuk menghasilkan konvergensi  dalam  regulasi,  pemerintah  negara-negara  industri  maju  terdapat perbedaan satu sama lain untuk menghasilkan tanggapan kebijakan yang berbeda untuk tantangan serupa (Hart, 2006:220).

## Tabel 8 Mekanisme Pengelolaan Tahapan Batas Akhir Digitalisasi
Pasal 17:
(1) Selain  melaksanakan  cetak  biru  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  Ayat  (3), Pemerintah  wajib  mengelola  tahapan  teknis  batas  akhir  penggunaan  teknologi analog.
(2) Tahapan  teknis  batas  akhir  penggunaan  teknologi  analog  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Menyusun  rencana  peralihan  penggunaan  teknologi  analog  menjadi  teknologi digital;
b. Membuat perencanaan tentang kebutuhan infrastruktur dan perangkat penerima Siaran;
c. Menyiapkan  perencanaan  sosialisasi  dan  distribusi  penggunaan  perangkat penerima Siaran digital kepada masyarakat;
d. Mengawasi  dan  mengevaluasi  imlementasi  batas  akhir  penggunaan  teknologi analog;
e. Menyusun  peraturan  teknis  pelaksanaan  mengenai  peralihan  penggunaan teknologi analog menjadi teknologi digital; dan
f. Menentapkan  perencanaan  struktur  anggaran  dalam  rangka  melaksanakan migrasi dari analog ke digital.
Pasal 18:
(1) Pemerintah  membentuk  gugus  tugas  yang  melibatkan  pemangku  kepentingan dalam proses digitalisasi Penyiaran.
(2) Pemerintah  melakukan  pengawasan  terhadap  kerja  gugus  tugas  dan  melaporkan kepada DPR RI secara berkala.
(3) Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  komunikasi  dan  informatika, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan perindustrian.
(4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Tahapan akhir migrasi dari analog ke digital memerlukan perencanaan dan persiapan  yang  matang.  Misalnya  tentang  berapa  kebutuhan  set  top  box  yang harus  diproduksi  dan  disediakan  kepada  masyarakat  pemilik  televisi  analog hingga batas akhir diberlakukan siaran digital.
Di  Jepang  pada  tahun  2003,  pelibatan  pihak  lain  dalam  badan Conference for  the  Promotion  of  Terrestrial  Digital  Broadcasting melalui Action  Plans mencakup  berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  nirlaba  yang dibentuk  oleh  para broadcasters dan  pabrikan set  up  box untuk  melakukan promosi. Badan ini menjalankan Call  Centre dari lembaga outsourcing (dibiayai oleh  hibah  pemerintah),  menerbitkan  brosur  penjelasan,  dan  mengelola  sistem untuk memberi label set up box di toko-toko, termasuk stiker peringatan berwarna kuning  dengan  tanggal  2011,  untuk  ditempel  pada  televisi  analog.  Ini  adalah sistem  sukarela,  hanya  disetujui  setelah  banyak  dialog  tentang  perlunya direncanakan penghapusan televisi analog secara bertahap dan tentang kewajiban untuk  memberi  konsumen  informasi  yang  tepat  waktu  tentang  peralatan  yang berpotensi tidak bisa digunakan (Leiva, dkk, 2006:37).
Tabel 9  Sosialisasi Digitalisasi & Distribusi Set Top Box
Pasal 19 Pemerintah dan LPP wajib:
a. Menyiapkan  perangkat  penerima  Isi  Siaran,  distribusi  perangkat  penerima  Isi Siaran kepada masyarakat tidak mampu, dan
b. Melakukan sosialisasi penggunaan teknologi digital kepada masyarakat.
Hal  yang  penting  dalam  isi  teks  pasal  19  ini  adalah  adanya  kewajiban pemerintah  dan  LPP  menyiapkan  perangkat  penerima  siaran  digital  atau set  top box kepada  kelompok  masyarakat  yang  kurang  mampu  untuk  memiliki  pesawat televisi yang digital ready .  Jenis televisi analog lama tetap bisa menerima siaran tv digital dengan menambahkan set top box (perangkat serupa dekoder, konverter atau receiver yang  fungsinya  menerima  siaran/sinyal  digital  untuk  siaran  televisi digital  sebelum  disalurkan  lagi  ke  pesawat  televisi  yang  masih  berteknologi analog untuk dapat menerima siaran digital).
Kegiatan ini menjadi semacam program subsidi berupa penyediaan/produksi dan  distribusi  perangkat  kepada  kelompok  sasaran  yang  perlu  dilaksanakan dengan anggaran dan sumberdaya manusia yang terencana dengan baik agar tepat sasaran  dan  tepat  guna.  Ditambah  lagi  dengan  kewajiban  melakukan  sosialisasi atau  kampanye  penggunaan  siaran  digital  kepada  masyarakat  yang  tentunya memerlukan  tenaga  ahli  komunikasi,  diseminasi  informasi,  sampai  dengan  tim teknis seperti bimbingan penggunaan set top box .
Jika merujuk pada pengalaman negara laindalam Taylor (2010), pemerintah AS  memainkan  peran  sentral  dalam  transisi,  termasuk  keputusan  mahal  pada tahun 2005 untuk menyisihkan hampir $ 1 miliar dolar bagi program kupon untuk membantu  rakyatAmerika  membeli  konverter  digital  untuk  perangkat  televisi analog yang lebih kuno (AS 2005). Pada awal 2009, Kongres membuat perubahan pada Digital  Television  Transition  and  Public  Safety  Act 2005  dan  menyetujui tambahan $ 20 juta dolar untuk kampanye mengedukasi publik (AS 2009). Seperti yang  dibahas  lebih  lanjut  dalam  kesimpulan,  keputusan  FCC  tahun  2008  untuk membolehkan publik menggunakan white space , yaitu ruang spektrum yang tidak terpakai  antara  saluran  yang  dirancang  untuk  mengakomodasi  frekuensi  umum yang  luber  ke  sistem  analog  yang  kurang  tepat,  adalah  kemenangan  besar  bagi
warga  dan  teguran  pedas  bagi  kepentingan  penyiaran  yang  mapan.  Sulit  untuk meramalkan  perkembangan  seperti  itu  di  Kanada,  di  mana  fokus  utama  dari transisi  adalah  melindungi  kepentingan  yang  mapan,  bukan  menjajaki kemungkinan-kemungkinan baru.
Tabel 10  Tata Cara Migrasi Teknologi Analog ke Digital
Pasal 21:
(1) Pemerintah  wajib  menetapkan  tata  cara  migrasi  teknologi  analog  ke  digital  yang terdiri dari:
a. Penentuan batas akhir penggunaaan teknologi analog per-wilayah Siar;
b. Penataan alokasi frekuensi dengan persetujuan DPR RI
c. Penetapan standar pelayanan Siaran Digital;
d. Pengaturan  batas  akhir  produksi  dan  distribusi  televisi  dengan  teknologi analog; dan
e. Penetapan tarif sewa infrastruktur Penyiaran digital.
(2) Penetapan tata cara migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jaminan keberlangsungan usaha Lembaga Penyiaran.
(3) Dalam  rangka  melaksanakan  migrasi  Penyiaran  analog  ke  digital  sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) LPP berwenang:
a. Mengelola  dan  memanfaatkan  frekuensi  Penyiaran  dengan  teknologi  digital yang dimilikinya; dan
b. Bertindak  sebagai  pelaksana  penyedia  infrastruktur  Penyiaran  digital  di  setipa wilayah Siar.
(4) LPP  dalam  menjalankan  kewenangannya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) huruf  b,  wajib  menyediakan  infrastruktur  Penyiaran  digital  dan/atau  mengakuisisi infrastruktur  Penyiaran  Lembaga  Penyiaran  yang  telah  memiliki  IPP  di  seluruh Wilayah Siar.
(5) Waktu  bagi  LPP  untuk  menyediakan  infrastruktur  Penyiaran  digital  dan/atau mengakuisisi infrastruktur Penyiaran Lembaga Penyiaran yang telah memiliki IPP sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  paling  lambat  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak diundangkannya Undang-Undang ini.
(6) Anggaran penyediaan infrastruktur Penyiaran digital dan/atau akuisisi infrastruktur Penyiaran  Lembaga  Penyiaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  berasal  dari APBN.
Pasal 22:
(1) LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib:
a. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua Lembaga Penyiaran di setiap Wilayah Siar;
b. Menyewakan  saluran  digital    sesuai    dengan  penataan  alokasi  frekuensi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  b  kepada  Lembaga Penyiaran yang telah memiliki IPP; dan
c. Menjamin  kualitas  penyajian  Siaran  digital  kepada  Lembaga  penyiaran  sesuai dengan standar pelayanan Siaran digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c.
(2) Selain  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  LPP  dapat  memberikan kesempatan  kepada  Lembaga  Penyiaran  yang  akan  melakukan  pengembangan saluran digital di satu Wilayah Siar.
(3) LPP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  wajib  melaporkan kinerjanya secara periodik kepada DPR RI.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberian  kesempatan  kepada  Lembaga Penyiaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Pasal 23:
(1) LPP  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  ayat  (3)  wajib  melakukan  kerjasama berupa  sewa  infrastruktur  Penyiaran  digital  dengan  LPS,  LPK,  dan  Lembaga
Penyiaran Khusus yang sudah memiliki IPP di setiap Wilayah Siar.
(2) Dalam  melakukan  kerja  sama  sebagaimana  dimaksud    pada  ayat  (1),  LPP berpedoman kepada ketentuan sewa infrastruktur penyiaran.
(3) Ketentuan sewa infrastruktur  Penyiaran paling kurang terdiri dari:
a. Tata cara pengelolaan sewa infrastruktur siaran, dan
b. Tarif sewa.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kerjasama  berupa  sewa  infrastruktur  Penyiaran digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 24:
(1) LPP  wajib  melakukan  evaluasi  dan  membatalkan  kerjasama    dengan  LPS,  LPK, dan/atau  Lembaga  Penyiaran  Khusus  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29  ayat (1) yang tidak dapat melakukan Siaran dalam jangka  waktu paling  lama 6 (enam) bulan sejak kerjasama dilakukan.
(2) LPP  dapat  membatalkan  kerja  sama  dalam  hal  IPP  LPS,  LPK,  dan/atau  Lembaga Penyiaran  Khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dicabut  oleh  Pemerintah atau  terjadi  pelanggaran  dari  kerja  sama  sewa  infrastruktur  Penyiaran  yang  diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Mekanisme kerjasama atau sewa menyewa antara penyelenggara multiplekser dengan  lembaga  penyiaran  swasta,  lembaga  penyiaran  komunitas,  atau  lembaga penyiaran  khusus  menjadi  persoalan  penting  yang  perlu  diantisipasi  sejak  awal. Siapa  yang  menentukan  tarif  sewa?    Apakah  tarif  sama  untuk  semua  penyewa? Dan  berbagai  kemungkinan  tentang  hak  dan  kewajiban  lainnya  merupakan mekanisme  bisnis  yang  umumnya  bersifat  dinamis,  sehingga  bisa  kurang fleksibilitasnya jika diatur melalui peraturan pemerintah.
Tabel 11  Model Migrasi Analog ke Digital
Pasal 28 Model migrasi analog ke digital dilakukan oleh:
a. RTRI;
b. LPS yang telah memiliki IPP.
Pasal 29:
(1) RTRI  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  huruf  a  wajib  mengelola  dan memanfaatkan frekuensi Penyiaran dengan teknologi digital  yang dimilikinya.
(2) Selain  mengelola  dan  memanfaatkan  frekuensi  dengan  teknologi  digital sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  RTRI  wajib  membuka  kesempatan  kepada LPS, LPK, dan Lembaga Penyiaran Khusus di setiap wilayah Siar.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kewajiban  RTRI  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan  frekuensi  Penyiaran  dengan  teknologi  digital  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) diatur dalam undang-undang.
Pasal 30:
(1) LPS  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  huruf  b  wajib  mengelola  dan memanfaatkan  frekuensi  Penyiaran  dengan  teknologi  digital  yang  dimilikinya  di satu wilayah Siar.
(2) Selain mengelola dan memanfaatkan frekuensi  Penyiaran dengan teknologi digital yang dimilikinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS wajib:
a. Membayar biaya hak penggunaan frekuensi;
b. Aktif melakukan siaran;
c. Menyosialisasikan  program  kerja  Pemerintah  yang  berkaitan  dengan kepentingan rakyat; dan
d. Menyiarkan peringatan dini bencana.
Radio  Televisi  Republik  Indonesia  akan  menjadi  pemain  baru  yang  penting dalam  sistem  penyiaran  digital  dengan  sistem single  multiplexer ( mux ).  Seluruh
“stasiun televisi” akan berubah menjadi “ content provider ” karena mereka hanya bisa  menyalurkan  kontennya  melalui  penyalur  (mux)  yang  hanya  akan diselenggarakan  oleh  multiplekser  negara  yaitu  RTRI.  “ Bargaining  position ” negara  akan  menguat  kembali  melalui  tangan  RTRI  sebagai  satu-satu  sistem pemancar  siaran  digital  secara  terestrial  kepada  perangkat  penerima  televisi  ke rumah-rumah  yang  bisa  langsung  menerima  siaran  digital  (tv  terbaru)  atau  yang harus  menggunakan set-top-box (tv  lama  analog).  RTRI  menjadi  lembaga  baru yang  fokus  tugasnya  agak  berbeda  dengan  TVRI  yaitu  mengelola  infrastruktur penyiaran.
Tabel 12  Multiplekser (Mux) Tunggal
UU 32 Tahun 2002 Draf RevisiUU Penyiaran Komisi 1 DPR RI Perizinan (pasca putusan MK Tahun 2004) Pasal 33 Ayat 1
Sebelum  menyelenggarakan  kegiatannya  lembaga penyiaran  wajib  memperoleh  izin  penyelenggaraan penyiaran.
Ayat 4 huruf d
Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI
Pasal 34: (1) Izin  penyelenggaraan  penyiaran  diberikan  sebagai berikut:
a. Izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun b. Izin  penyeleng-garaan  penyiaran  televisi diberikan  untuk  jangka  waktu  10  (sepuluh) tahun.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat z (1) huruf a dan b masing-masing dapat diperpanjang. Model  Migrasi  Analog  ke Digital (1) Model migrasi dari penyiaran analog ke digital adalah multiplekser tunggal. (2) Frekuensi  dikuasai  oleh negara  dan  pengelolaan- nya dilakukan oleh Pemerintah. (3) LPP bertindak sebagai penyelenggara multiplekser.
Model  migrasi  multiplekser  tunggal  berarti  hanya  ada  satu  penyelenggara atau  penyalur content  provider atau  penyedia  isi  siaran.  Ini  berarti  spektrum frekuensi  yang  dgunakan  untuk  menyalurkan    isi  siaran  dikuasai  dan  dikelola sepenuhnya  oleh  negara,  tidak  lagi  diberikan  izin  pemanfaatannya  kepada  pihak swasta.  Model  seperti  ini  membuat  swasta  kehilangan  kontrol  pemanfaatan alokasi  frekuensi  berupa  Izin  Penyelenggaraan  Penyiaran  (IPP)  yang  masa berlakunya  5  tahun  untuk  radio  dan  10  tahun  untuk  televisi  yang  dapat diperpanjang  setiap  akhir  masa  berlakunya  sebagaimana  pasal  34  UU  penyiaran sebelumnya.
Bagi  pihak  swasta  model  ini  merupakan  kemunduran  dari  konsep demokratisasi penyiaran yang sebelumnya menjadi spirit terbitnya UU Penyiaran pasca  reformasi.  Menguatnya  peran  negara  bagi  sebagian  kalangan  dianggap mengembalikan    rezim    kontrol/sensor  terhadap  kemerdekaan    pers  atau kebebasan  berpendapat.  Pihak  swasta  juga  sangat  mengkhawatirkan  hilangnya kontrol  “manajerial”  terhadap  penggunaan  alokasi  frekuensi  membuat  mereka kesulitan  untuk  memastikan  kontinuitas  dan  kualitas  siaran  yang  akan  mereka pancarkan  ke  pemirsa.Dari  sisi  valuasi  aset,  dalam  perkiraan  pihak  swasta (terutama  yang  sudah go  public )  akan  terjadi  penyusutan  nilai  aset  yang  cukup
signifikan  nilainya  termasuk  kehilangan  non-material  asset  berupa  kepemilikan frekuensi.
Dalam  hal  multiplekser  tunggal  terdapat  keberatan  para  pengelola  10 televisi yang bersiaran jaringan nasional yang tergabung dalam ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) dimana Ketua ATVSI, Ishadi SK mengatakan, hingga kini  draft  RUU  Penyiaran  masih  digodok  di  Badan  Legislasi  (Baleg)  DPR  RI. ATVSI  juga  dilibatkan  dalam  penyusunan  draft  RUU  Penyiaran.  "ATVSI  telah diundang Baleg DPR RI pada tanggal 3 April 2017 untuk memberikan tanggapan dan  masukan  mengenai  beberapa  isu  penting  yang  menjadi  roh  dari  RUU Penyiaran," ujar Ishadi. Adanya penerapan sistem hybrid yang merupakan bentuk nyata  demokratisasi  penyiaran.  "Dan  ini  juga  merupakan  antitesa  dari  monopoli ( single multiplexer )"(Qodar, Liputan6.com, 4 Mei 2017).
Ishadi  SK  juga  menilai  penerapan  konsep single  mux berpotensi menciptakan praktik monopoli dan bertentangan dengan demokratisasi penyiaran. Dalam  konsep  tersebut,  frekuensi  siaran  dan  infrastruktur  dikuasai  oleh single mux operator, dalam  hal  ini  LPP  RTRI,  yang  justru  menunjukkan  adanya  posisi dominan  atau  otoritas  tunggal  oleh  pemerintah  yang  diduga  berpotensi disalahgunakan  untuk  membatasi  pasar  industri  penyiaran.  "Kami  tegaskan menolak konsep single mux tersebut. Bisa dilihat bahwa konsep yang sarat dengan praktik  monopoli  itu  jelas-jelas  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat,  sekalipun  hal  tersebut  dilakukan  oleh  lembaga  yang  dimiliki  oleh pemerintah," jelas Ishadi. Dia menilai konsep single mux bukan merupakan solusi dalam  migrasi  TV  analog  ke  digital.  Penetapan single  mux  operator akan berdampak  pada  LPS  eksisting  yang  akan  menghadapi  ketidakpastian  karena frekuensi  yang  menjadi  roh  penyiaran  dan  sekaligus  menjadi  jaminan terselenggaranya kegiatan penyiaran dikelola oleh satu pihak saja. Selain itu, ada potensi  pemborosan  investasi  infrastruktur  yang  sudah  dibangun  dan menyebabkan  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja  karyawan  stasiun  televisi yang selama ini mengelola infrastruktur transmisi. "Solusinya dengan memajukan penyiaran multipleksing  yang dilaksanakan oleh LPP dan  LPS atau yang dikenal dengan  model  bisnis hybrid .  Konsep hybrid merupakan  solusi  dan  bentuk  nyata demokratisasi penyiaran(Ramdhani, Detik.com, 25 September 2017).
Suara  yang  mendukung  isi  teks  draf  RUU  Komisi  1  datang  dari  Asosiasi Televisi  Digital  Indonesia  (ATSDI).  LPS  televisi  Digital  memohon  kepada anggota Dewan yang terhormat agar dalam merevisi UU Penyiaran azas keadilan harus  diutamakan  dengan  perlakuan  yang  sama  antara  konglomerasi  perusahaan TV  Analog  dan  LPS  Televisi  Digital  sebagai  berikut:  Apabila  LPS  Digital menggunakan  Mux  dari  TVRI  maka  para  pemilik  Televisi  Analog  juga  harus menggunakan  Mux  dari  TVRI.  Kami  dari  ATSDI  sangat  berkeyakinan  bahwa Dewan  Perwakilan  Rakyat  RI  akan  menciptakan  iklim  yang  kondusif  dalam kompetisi  yang  sehat  dengan  pemberian  perlakuan  yang  sama  dan  berkeadilan sesuai  konstitusi  kita  dalam  mendukung  tumbuhnya  industri  baru  penyiaran sebagai  bagian  dari  upaya  membangun  industri  baru,  pemilik  baru  dan  konten yang  beragam  demi  pembangunan  Indonesia  (www.dpr.go.id).  Ini  artinya  sama dengan menyetujui multipleksertunggal dan membuka ruang kompetisi yang baru bagi semua pelaku digitasisasi penyiaran.
Perbedaan  tajam  dalam  wacana    multiplekser  tunggal  yang  mengharuskan adaptasi  perubahan  dalam  persaingan  baru  dalam  ekonomi  media  dikemukakan
oleh Albarran (2015), “Namun, perusahaan-perusahaan yang sedang sukses dapat jatuh  ke  dalam  “perangkap  kompetensi”.  Kemampuan  mereka  disempurnakan pada  tingkat  perusahaan  setelah  perusahaan-perusahaan  tersebut  berhasil beradaptasi  terhadap  perubahan  besar  dalam  lingkungan  persaingan  mereka. Ketika  kebutuhan  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan  besar  dalam  lingkungan persaingan muncul lagi, inersi(kelembaman) dan kurangnya kapasitas serap dapat menghalangi  keefektifan  adaptasi  perusahaan  terhadap  perkembangan  baru. Akhirnya,  perusahaan-perusahaan  ini  akan  keluar  dari  industri.Perkembangan- perkembangan  ini  mendorong  perusahaan-perusahaan  yang  ada  untuk  bereaksi terhadap  teknologi  baru,  model  bisnis,  dan  pendatang,  tetapi  juga  membawa industri  ini  ke  putaran  dinamika  kompetitif  berikutnya.  Perusahaan  yang  tidak mampu mengelola  adaptasinya  dengan  lingkungan  persaingan  baru  akan  diambil alih atau menghentikan aktifitasnya”.
Hal  yang  juga  menarik  terkait  dengan  wacana  multiplekser  tunggal  dalam digitalisasi  penyiaran  adalah  ketidaksetujuan  pekerja  media  Aliansi  Jurnalis Independen  (AJI)  dan  komunitas  penyiaran  telah  menyuarakan  penolakan melanjutkan  sistem  penyiaran  (digital)  yang  monopolistis,  oligarkis,  Jakarta sentris,  dan  jauh  dari  kepentingan  rakyat  Indonesia  secara  umum.  Artinya  suara AJI telah diadopsi dalam draft UU Penyiaran melalui model Multiplekser tunggal. Menurut  AJI  dengan  Permenkominfo  sebelumnya,  semua  kanal  digital  yang jumlahnya banyak itu dapat diberikan pemerintah kepada pemodal yang kuat atau pemenang  tender,  tanpa  ada  perlindungan  yang  proposional  untuk  Lembaga Penyiaran  Publik  (LPP),  Lembaga  Penyiaran  Lokal  (LPL),  Lembaga  Penyiaran Berjaringan  (LBJ),  maupun  Lembaga  Penyiaran  Komunitas  (LPK).  Terbukti kemudian, bahwa yang memenangi tender dan memiliki kanal TV digital akhirnya Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang selama ini mendominasi sistem penyiaran analog, dengan segala problematika dan perilakunya  yang mengecewakan publik (www.aji.or.id).
Melalui Permenkominfo No:22/PER/M.KOMINFO/11/2011 dalam implementasinya  sebenarnya  sudah  menghasilkan  pemenang  lelang  mux  yang umumnya adalah stasiun televisi swasta (nasional) yang sudah eksisting . Sebagian dari  mereka  sudah  menyiapkan  infrastruktur  untuk  menjadi  penyelenggara  mux dan  bersiaran  secara  digital.  Artinya  model  migrasi  yang  dianut  oleh  regulasi pemerintah  sebelumnya  adalah  bukan  model  multiplekser  tunggal  yang diselenggarakan oleh RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) melainkan model Hybrid  Mux dimana  TVRI  dan  LPS  bisa  masing-masing  menjadi  penyelenggara multiplekser.
Tabel 13 Kelebihan Spektrum Frekuensi Radio dan Manfaat bagi Rakyat
(1) Kelebihan  spektrum  frekuensi  radio  sebagai    akibat  dari  migrasi  penyelenggaraan Penyiaran  dengan  teknologi  analog  ke  teknologi  digital  dikuasai  oleh  negara  dan digunakan  untuk  kepentingan  penyelenggaraan  penyiaran  sesuai  dengan  arah kebijakan Sistem Penyiaran Nasional.
(2) Selain  untuk  kepentingan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  juga  digunakan untuk kepentingan pengembangan:
a. Internet untuk kepentingan Penyiaran; dan
b. Telekomunikasi  bagi  kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepentingan  pengembangan  telekomunikasi  bagi  kesejahteraan  masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diantaranya digunakan untuk:
a. Informasi dan penanganan bencana;
b. Pengembangan pendidikan;
c. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
d. Peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan;
e. Peningkatan pelayanan publik;
f. Peningkatan kualitas data kependudukan; dan
g. Cadangan antisipasi perkembangan teknologi.
(4) Kelebihan  spektrum  frekuensi  radio  yang  digunakan  untuk  kepentingan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  92)  diberikan  dengan  persetujuan DPR RI.
Digital Dividend adalah  kelebihan spektrum frekuensi radio sebagai  akibat dari  migrasi  penyelenggaraan  Penyiaran.  Manakala  terjadi  penataan  frekuensi berupa  alokasi  frekuensi  akan  menyisakan  ruang  kosong  frekuensi  yang  tadinya digunakan oleh televisi analog.  KPI berpendapat bahwa apa pun pilihan terhadap pengelolaan  penyiaran  digital,  harus  mengedepankan  prinsip  keadilan, kesetaraan, dan efisiensi yang menjadi tujuan utama dari migrasi digital.
"Efisiensi  tersebut  diharapkan  menghasilkan  digital  deviden  yang  dapat dialokasikan  untuk  penyediaan  internet  broadband  guna  pemenuhan  hak masyarakat  Indonesia  akan  informasi,"  kata  Ketua  KPI  Yuliandre  Darwis (Okezone.com, 14 Juli 2017).
Digital  dividend atau  kelebihan  spektrum  frekuensi  akibat  pengaturan alokasi  akan  bernilai  ekonomis  tinggi.  Jika  negara  mampu  memanfaatkannya untuk  kepentingan  rakyat  secara  nyata  akan  membawa  berkah  tersendiri  bagi rakyat,  akantetapi  menjadi  beban  biaya  operasional  tersendiri  bagi  pemerintah untuk  mengoptimalkannya.  Namun  jika  kembali  di-“sewa”-kan  untuk  keperluan telekomunikasi teknologi 4G atau 5G kepada pihak swasta seperti provider seluler akan menghasilkan pendapatan negara trilyunan rupiah. Namun jika tetap dikuasai oleh  “pemilik”  spektrum  frekuensi  dari  lembaga  penyiaran  yang  lama  maka manfaat untuk rakyat  menjadi semakin rendah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:
1. Digitalisasi Penyiaran merupakan peluang untuk mewujudkan berkembangnya demokratisasi  penyiaran  dalam  bentuk  keragaman  kepemilikan  ( diversity  of ownership )  dan  keragaman  konten  siaran  ( diversity  of  content )  yang  menjadi “spirit” pada masa awal reformasi penyiaran di Indonesia melalui UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Digitalisasi  Penyiaran  dapat  meningkatkan  kualitas    tayangan  siaran  yang membawa manfaat bagi masyarakat  ditinjau dari dua aspek:
a. Kualitas  penerimaan audio-visual yang lebih bersih dan tajam gambarnya, lebih  jernih  suaranya  dan  bisa  dikombinasikan  dengan  layanan  data ( datacast) yang interaktif.
b. Kualitas    yang  berkaitan  dengan  isi  dan  program  siaran  yang  lebih bermutu,  mencerahkan,  mencerdas-kan,  memperkuat  persatuan,  membina
karakter  dan  jati  diri  bangsa  yang  beriman  dan  bertakwa,    sebagaimana tujuan dari penyiaran itu sendiri.
3. Digitalisasi  Penyiaran  menciptakan  peluang  efisiensi  penggunaan  frekuensi yang menjadi “milik publik” untuk:
a. Tumbuhnya  industri  penyiaran  beserta  industri  terkait  seperti  konten, perangkat digital dan lain-lain.
b. Pemanfaatan digital  dividend yang  bernilai  ekonomis  tinggi  untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Draft  RUU  Penyiaran  versi  Komisi  1  DPR  RI  yang  isi  teksnya  berkaitan dengan Digitalisasi Penyiaran tetap menimbulkan dinamika wacana pro-kontra di  kalangan stakeholder penyiaran  sendiri  yang  telah  berlangsung  sejak regulasi tentang digital dikeluarkan pemerintah tahun  2007. Dinamika wacana pro-kontra  terhadap  isi  teks  regulasi  masih  terus  berlanjut  sampai  di  tingkat pembahasan Badan Legislasi DPR-RI.
5. Isu-isu    menonjol  yang  berkaitan  dengan  dampak  dari  draft  RUU  Penyiaran Komisi 1 adalah:
a. Lembaga Penyiaran Khusus yang bisa dimiliki oleh partai politik, lembaga negara, kementerian lembaga atau pemerintah daerah.
b. Model migrasi analog ke digital yang menggunakan multiplekser tunggal.
c. Sosialisasi penyiaran digital, penyediaan dan distribusi set top box .
d. Kelebihan spektrum frekuensi atau digital dividend .

## Saran
Beberapa  hal  yang  dapat  menjadi  tantangan  bagi  studi  dan  praktisi komunikasi  pembangunan  berkaitan  dengan  digitalisasi  penyiaran  ini  dimasa depan diantaranya adalah:
1. Bagaimana  sosialisasi  televisi  digital  kepada  masyarakat,  distribusi  dan bimbingan  penggunaan set  top  box bagi  kelompok  penerima  subsidi  yang merupakan kelompok masyarakat kurang mampu.
2. Bagaimana  pemanfaatan  Lembaga  Penyiaran  Komunitas  maupun  Lembaga Penyiaran Khusus  berbasis digital untuk pengembangan masyarakat pedesaan untuk kepentingan pertanian, pariwisata, dan kelautan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Hart,  Jeffrey  A.  2006.  The  Continuing  Role  of  State  Policy. Federal Communications Law Journal, Vol. 58 : Iss. 1, Article 8: 215-220.
Leiva,  Maria  Trinidad  Garcia,  Michael  Starks  dan  Damian  Tambini.  2006. Overview of digital television switchover in Europe, the United States and Japan. Emerald Insight, Vol. 8 , Issue: 3, pp. 32-46.
Taylor, Gregory. 2010. Shut-Off: The Digital Television Transition in the United States and Canada. Canadian Journal of Communication, Vol 35 (1): 7-26.

## Buku
Albarran,  Alan  B.,  Sylvia  M.  Chan-Olmsted  dan  Michael  O.  Wirth.  2008. Handbook  of  Media  Management  and  Economics. New  Jersey:  Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Dominick,  Joseph  R.,  Fritz  Messere.dan  Barry  L.  Sherman.  2012. Broadcasting, Cable,  the  Internet,  and  Beyond:  An  Introduction  to  Modern  Electronic Media (Seventh Edition) . New York: McGraw Hill.
Eriyanto.  2011. Analisis  Wacana:  Pengantar  Analisis  Wacana  Teks  Media .
Yogyakarta: LKiS.
Galperin, Herman. 2004. New Television, Old Politics: The Transition of Digiral TV  in  the  United  States  and  Britain .  New  York:  Cambridge  University Press.
Jorgensen,  Marianne  W.danLouise  J.Phillips.  2010. Analisis  Wacana:  Teori  & Mode . Yogyakarta: PustakaPelajar.
Littlejohn,  Stephen  W.  dan  Karen  A.  Foss.  2009. TeoriKomunikasi,  Edisi  9 . Jakarta: SalembaHumanika.
Robin,  Michael  dan  Michel  Poulin.  2000. Digital  Television  Fundamentals: Design  and  Installation  of  Video  and  Audio,  2nd  Ed .New  York:  McGraw Hill.
Rogers,  Everett  M.  1986. Communication  Technology:  The  New  Media  Society . New York: The Free Press.
Titscher,  Stefan,  Michael  Mayer,  Ruth  Wodakdan  Eva  Vetter.  2009. Metode Analisis Teks & Wacana . Yogyakarta: PustakaPelajar.

## Internet
AliansiJurnalisIndependen. 3 Maret 2014. CabutPeraturanMenteriKominfoNomor
32/2013 atauPidanakanTifatul(https://aji.or.id/read/berita/258/cabut-
peraturan-menteri-kominfo-nomor-322013-atau-pidanakan-tifatul.html)
Antoni,  Ahmad.  8  Maret  2018.  85%  Negara  di  DuniaSudahBermigrasike  TV
Digital.  Sindonews.com  (https://ekbis.sindonews.com/read/1288100/34/85- negara-di-dunia-sudah-bermigrasi-ke-tv-digital-1520518770 )
Cawidu, Ismail. 9 Juni 2016. UjiCobaSiaran TV Digital Terestrial . SIARAN PERS NO.42/HM/KOMINFO/06/2016 ( https://kominfo.go.id/content/detail/7591/siaran-pers-
no42hmkominfo062016-tentang-uji-coba-siaran-tv-digital- terestrial/0/siaran_pers)
Kompas.com.  30  Januari  2012. Menkominfo:  Ayo  Pindahke  TV  Digital (https://tekno.kompas.com/read/2012/01/30/1743088/Menkominfo.Ayo.Pin dah.ke.TV.Digital)
Metrotvnews.com.  8  Maret  2018. WirantoTegaskanPentingnyaPerubahan  TV Analog ke Digital (http://news.metrotvnews.com/politik/ObzvjY9b-wiranto- tegaskan-pentingnya-perubahan-tv-analog-ke-digital)
Okezone.com.  14  Juli  2017. KPI:  Undang-undang  Penyiaran  Baru  Harus Utamakan  Kepentingan  Publik (https://news.okezone.com/read/2017/07/
14/337/1736522/kpi-undang-undang-penyiaran-baru-harus-utamakan- kepentingan-publik)
Prastiwi,  Devira.  23  Mei  2018. DPR  pastikan  RUU  Penyiaran  Menjadi  RUU Inisiatif  pada  Masa  Ini .  Liputan6.com  (https://www.liputan6.com/news/
read/3535498/dpr-pastikan-ruu-penyiaran-jadi-ruu-inisiatif-pada-masa- sidang-ini )
Qodar,  Nayfisul.  4  Mei  2017. ATVSI  Ajukan  7  Poin  Penting  dalam  RUU Penyiaran .  Liputan6.com  (https://www.liputan6.com/news/read/2941396/
atvsi-ajukan-7-poin-penting-dalam-ruu-penyiaran ) Ramdhani,  Jabbar.  25  September  2017.  RUU  Penyiaran,  Konsep  Single  Mux Operator Dianggap Tak Demokratis. Detik.com (https://news.detik.com/berita/3657878/ruu-penyiaran-konsep-single-mux- operator-dianggap-tak-demokratis)
Septianto, Bayu. 17 April 2018. Bamsoet: RUU PenyiaranMenjadi RUU Prioritas DPR . Okezone.com (https://news.okezone.com/read/2018/04/17/337/ 1887741/bamsoet-ruu-penyiaran-menjadi-ruu-prioritas-dpr ) Triyogo,  ArkhelausWisnu.  27  Oktober  2017.  Diduga  Ada  Campur  Tangan Pemilik Modal dalam RUU Penyiaran. Tempo.co (https://nasional.tempo.co/read/1027182/diduga-ada-campur-tangan- pemilik-modal-dalam-ruu-penyiaran )
Website  DPR  RI.  13  April  2017. Masukan  Asosiasi  Televisi  Siaran  Digital Indonesia  (ATSDI)  kepada  Badan  Legislatif  (Baled)  DPR-RI  Terkait Harmonisasi RUU Penyiaran Inisiatif DPR (http://www.dpr.go.id/doksileg/ proses5/RJ5-20170622-111413-3146.pdf)