## Perspektif Al-Qur`an tentang Kedudukan Penguasa dalam Penyelenggaraan Pendidikan
Ade Elin Asropah
Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Darussalam (IAID), Ciamis-Jawa Barat Enail: asropah_76@yahoo.com
Received: 12 Dec 2022 Accepted: 12 June 2023
Abstract: The government, acting as state administrators, has implemented different measures  to  address  issues  in  national  education,  including  the  implementation  of several  national  education  plans.  Nevertheless,  despite  the  passage  of  time  and  the varying circumstances in different areas, the government's endeavours continue to be impeded. Indonesia's education system has shown improvement from the Old Order era to the New Order and continues to progress in the present day. Nevertheless, the current  situation  is  deeply  concerning  and  progressively  intricate,  making  it challenging  to  choose  where  to  initiate  attempts  for  reform.  Numerous  education experts have put forth various strategies and solutions to address the issues in our national education system. However, the outcomes thus far have been disappointing. As a result, there is renewed emphasis on the roles and responsibilities of government authorities as state administrators to ensure the provision of high-quality education, as  mandated  by  the  constitution.  The  education  system  in  Indonesia  primarily emphasises  procedural  requirements  and  formalities  to  meet  immediate  pragmatic needs.  It  places  greater  importance  on  intellectual  aspects  and  rationalism,  while neglecting moral, ethical, and spiritual qualities. This nation must persist in acquiring knowledge, drawing lessons from history, acknowledging errors, gaining insights from other  nations,  and  cultivating  one's  own  abilities  rather  than  merely  imitating  or adopting.  It  should  remain  firmly  grounded  in  its  national  culture  as  necessary. Reflecting on the history of Islamic education, it is evident that Prophet Muhammad made significant efforts to transform the people of Mecca and Medina over a period of 23 years. Through the guidance of Allah's revelations, he achieved remarkable success. The Al-Qur`an serves as a definitive manual for leading one's life. The Prophet's role as both  a  religious  and state  leader is closely  tied  to  his guidance  of  the  Koran,  which emphasises moral, ethical, and spiritual principles. This advice is deeply based in the society's potential and cultural values, and aims to provide education.
Abstrak : Berbagai solusi sudah ditempuh pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk  menyelesaikan  problem-problem  pendidikan  nasional  termasuk  di  dalamnya mengatur  berbagai  kebijakan  nasional  tentang  pendidikan.  Namun  seiring  dengan bergulirnya waktu, perubahan zaman terus berlangsung serta perbedaan kondisi di berbagai  daerah,  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  masih  banyak  terkendala.  Dari masa  Orde  Lama,  Orde  Baru  hingga  saat  ini  pendidikan  di  Indonesia  seharusnya semakin membaik. Akan tetapi, kenyataannya problem Pendidikan menjadi semakin
rumit.  Sudah  banyak  ahli  pendidikan  yang  mengusulkan  strategi  dan  solusi  dari permasalahan  pendidikan  nasional  ini,  meski  sampai  saat  ini  hasilnya  belum menggembirakan,  sehingga  kembali  lagi  tertuju  pada  peran  dan  tanggung  jawab penguasa  sebagai  penyelenggara  negara  dalam  mewujudkan  pendidikan  yang bermutu  sesuai  dengan  amanat  konstitusi.  Fakta  dan  realitas  penyelenggaraan pendidikan  di  Indonesia  lebih  menitikberatkan  pada  tuntutan  prosedural  dan formalisme  semata,  sekedar  memenuhi  tuntutan  dan  kebutuhan  yang  sifatnya pragmatis untuk kurun waktu yang pendek serta lebih memperioritaskan dimensi akal intelektual dan mengagungkan rasionalisme, mengabaikan dimensi moral, akhlak dan spiritual.  Negeri  ini  harus  terus  belajar,  belajar  dari  sejarah,  belajar  dari  kesalahan, belajar dari negara lain, menggali potensi diri bukan meniru atau mengadopsi, berakar pada budaya nasional sesuai dengan kebutuhan. Tidak berlebihan jika kita bercermin pada  sejarah  pendidikan  Islam  di  mana  Nabi  Muhammad  berupaya  mengubah masyarakat Makkah dan Madinah dalam kurun waktu 23 tahun beliau berhasil dengan gemilang  dalam  bimbingan  wahyu  Allah.  Al-Qur`an  benar-benar  dijadikan  sebagai pedoman  hidup.  Peran  Rasulullah  sebagai  pemimpin  agama  sekaligus  pemimpin negara  tidak  terlepas  dari  tuntunan  al-Qur`an  dengan  mengedepankan  bimbingan akhlak, moral dan spiritual serta berakar pada potensi dan budaya masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
Keywords : Al-Qur'an, position of the ruler, implementation of education

## Pendahuluan
Al-Qur`an adalah kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kaum muslim berisi wahyu serta menjadi pedoman bagi umatnya. Tujuan utama al-Qur`an adalah sebagai pedoman bagi umat manusia dalam menata kehidupan hingga mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur`an juga berfungsi sebagai al-Hud ā (petunjuk) bagi umat manusia, membawa kebenaran serta tidak terdapat keraguan di dalamnya. Al-Qur`an sebagai rujukan utama bagi umat Islam adalah firman Allah SWT berisi ajaran-ajaran pokok yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dengan segala permasalahannya. Kegiatan mengkaji dan mempelajari al-Qur`an tidak pernah surut  seperti  halnya  mata  air  yang  tak  pernah  kering  dalam  upaya  mencari  solusi jawaban dalam memecahkan persoalan kehidupan manusia dengan segala aspeknya, melalui segenap kemampuan dan daya nalar para mufassirnya mengkaji hikmah dari isi  kandungannya  (Djunaid,  2015).  Agar  al-Qur`an  berguna  sebagaimana  fungsinya, maka  Allah  SWT  memerintahkan  kepada  manusia  untuk  mempelajari,  memahami serta merumuskan petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya baik yang tersurat maupun  yang  tersirat,  sehingga  manusia  mampu  menemukan  sesuatu  yang  dapat membawanya  kepada  kebahagiaan  yang hakiki  yaitu  kebahagian dunia  dan  akhirat. Dengan  begitu  manusia  mempunyai  peran  utama  dalam  kehidupan,  baik  dalam partisipasi aktif maupun dalam komitmen moral (Abd. Rozak dan Aminuddin, 2010).
Dari ajaran-ajaran pokok yang terdapat dalam al-Qur`an, pendidikan menjadi objek  kajian  penelitian  yang  tak  pernah  surut  diperbincangkan  oleh  para  ahli pendidikan, sehingga al-Qur`an menjadi sumber pertama dan utama dalam pendidikan Islam,  karena  al-Qur`an  memiliki  konsep  pendidikan  yang  utuh,  juga  merupakan landasan  yang  paling  dasar  yang  dijadikan  acuan  dasar  hukum  tentang  pendidikan, sebagaimana tertera dalam QS. al-‘Alaq: 1-5.
Pendidikan  menjadi  topik  yang  tidak  pernah  selesai,  selalu  banyak dibicarakan,  menjadi  perdebatan  yang  semua  orang  ikut  andil  di  dalamnya.  Hal  ini menurut  Ahmad  Tafsir  (2017)  terjadi  karena  setiap  orang  berkepentingan  dengan pendidikan  baik  itu  individu,  masyarakat,  suatu  negara  atau  pun  dunia,  semua berkepentingan  memperbaiki  manusia  (seseorang)  baik  melalui  pendidikan  secara langsung atau pun tidak langsung. Pendidikan menjadi kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi sebagaimana halnya kebutuhan makan, minum, berpakaian dan lain-lainnya. Pendidikan  juga  berlangsung  sepanjang  hidup,  tidak  pernah  berhenti  dan  sejalan dengan  ajaran  Islam  bahwa  pendidikan  sudah  dimulai  sejak  masih  dalam  buaian sampai liang lahat. Ini menunjukkan bahwa selama manusia hidup selama itu pula ia menjalani  pendidikan  (Tafsir,  2017).  Al-Qur`an  telah  mengisyaratkan  bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Jika dikaji lebih mendalam di dalam al-Qur`an terdapat  beberapa  prinsip-prinsip  dasar  tentang pendidikan  yang  dijadikan  sebagai sumber  inspirasi  dalam  mewujudkan  pendidikan  yang  bermutu  (Djunaid,  2015). Pendidikan merupakan satu di antara aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia yang menjadi prioritas. Melalui pendidikan manusia secara individu dapat membuka jalan  dalam  mencapai  sasaran  atau  tujuan  hidupnya.  Begitu  pula  dalam  kehidupan berbangsa pendidikan memiliki peranan yang penting dalam mencapai tujuan negara. Pendidikan  menjadi  pondasi  dalam  membentuk  sumber  daya  manusia  yang berkualitas di mana ketersediaannya menjadi syarat keberlangsungan pembangunan nasional (Sulistiyadi, 2014).
Penguasa  atau  sering  juga  disebut  pemerintah  sebagai  pemegang  otoritas dalam menetapkan segala kebijakan yang diberlakukan pada wilayah kekuasaannya dengan  tujuan  mengantarkan  rakyatnya  kepada  kemaslahatan  dalam  segala  aspek kehidupan.  Kemaslahatan  rakyat  (umat)  tidak  akan  tercapai  dengan  mudah  jika kualitas  sumber  daya  manusianya  tidak  dibentuk  dengan  baik.  Salah  satu  proses pembentukan sumber daya manusia yang handal adalah melalui pendidikan. Dalam hal ini peran dan kedudukan penguasa dalam memajukan pendidikan sangatlah penting karena akan berdampak pada maju dan mundurnya pembangunan negara.
Keberhasilan pendidikan menjadi cermin majunya peradaban suatu negara dalam  berbagai  aspek  kehidupan  karena  melalui  pendidikan  lahirlah  generasi- generasi handal, berdaya saing, mampu mengantarkan serta mengusung kesuksesan bagi keluarga, masyarakat dan negara. Itu artinya pendidikan sangatlah penting dalam segala  aspek  kehidupan  manusia.  Khusus  untuk  kondisi  pendidikan  di  Indonesia, pemerintah sebagai penguasa negara memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam  mewujudkan  mutu  pendidikan  bagi  segenap  rakyatnya  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  (UUD)  1945, mencerdaskan kehidupan bangsa yang esensinya adalah membangun bangsa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokratis, mandiri berkarakter, berdaya tahan, dan berdaya saing (Kartadinata, 2008).
Amanat UUD 1945 tersebut dijabarkan pula dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengharuskan adanya  pembaharuan  dalam  sistem  pendidikan  Indonesia  meliputi  demokratisasi pendidikan,  penghapusan  deskriminasi,  pendidikan  inklusif,  pembaharuan  mutu pendidikan,  serta  upaya  perbaikan  manajemen  dalam  sistem  pendidikan  (Zainal, 2013). Sebagaimana pula disebutkan pada pasal 10 dan 11 UURI No 20 tahun 2003 yang  berisi  tentang  hak  dan  kewajiban  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam
keterlibatannya  menyelenggarakan  pendidikan.  Dengan  demikian  pemerintah bertanggung  jawab  secara  hukum  untuk  mewujudkan  sistem  pendidikan  nasional sebagai implementasi dari Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pada pasal 31 bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak (Wartoyo, 2016). Amanat UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan pula dalam PP  No.  47  Tahun  2008  tentang  wajib  belajar  serta  PP  No.  48  Tahun  2008  tentang pendanaan  pendidikan  gratis  untuk  sekolah  tingkat  dasar  (SD)  sampai  tingkat menengah  (SMP)  yang  disalurkan  melalui  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) (Wartoyo,  2016),  serta  regulasi-regulasi  lainnya  sebagai  rumusan  kebijakan pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  yang bermutu. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu menjadi sesuatu hal yang harus diwujudkan mengingat saat ini perubahan terus berlangsung, terutama perkembangan ilmu pengetahuan, sosial dan teknologi yang membawa pengaruh besar pada sektor- sektor  lainnya  termasuk  pendidikan  yang  pada  akhirnya  prerubahan  tersebut menggeser  nilai-nilai  kehidupan  yang  menuntut  pula  pada  perubahan  pola  pikir, tindakan, dan sikap (Khalis 2018).
Ada  beberapa  isu  krusial  bagi  Pendidikan  Nasional  yang  selalu diperbincangkan  serta  merupakan  isu  paling  sensitif  antara  lain  berkaitan  dengan mutu  pendidikan,  akuntabilitas,  relevansi  pendidikan,  efisiensi,  professionalisme, debirokrasi  serta  manajemen  pendidikan.  (Khalis  2018).  Dari  isu-isu  seputar permasalahan  pendidikan  saat  ini  pada  tataran  realitasnya  melahirkan  beberapa masalah  pokok  sistem  pendidikan  nasional,  seperti  menurunnya  moral  dan  akhlak peserta  didik,  rendahnya  mutu  lulusan  pendidikan  formal,  pemerataan  kesempatan belajar yang belum terealisasikan secara optimal, rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, status kelembagaan yang masih rapuh, mamajemen pendidikan yang tidak sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  nasional,  dan  sumber  daya  pendidikan  yang belum professional.
Permasalahan  pendidikan  di  Indonesia  begitu  rumit  dan  kompleks menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan yang berimbas pada rendahnya kualitas Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  bangsa  Indonesia.  Berbagai  upaya  telah  banyak dilakukan  termasuk  pemberlakuan  berbagai  kebijakan  pemerintah  tentang pendidikan. Akan tetatpi realitas yang terjadi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang menggembirakan seperti pelaksanaan program wajib belajar nasional dari Wajar Dikdas 9 tahun sampai ditingkatkan lagi menjadi Wajar Dikdas 12 tahun yang dimulai tahun 2015. Berdasarkan data yang dikeluarkan UNESCO dalam Education for All (EFA) Global  Monitoring  Report tahun  2011  bahwa  indeks  pembangunan  pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari keseluruhan 127 negara. Seharusnya di tahun 2019  kualitas  pendidikan  nasional  semakin  membaik.  Faktanya  pendidikan  di Indonesia  mengalami  keterpurukan  bahkan  jauh  di  bawah  negara  tetangga  seperti Singapura,  Malaysia,  Vietnam,  dan  Thailand.  Hal  ini  dapat  dilihat  berdasarkan  data Bank  Dunia  tentang Human  Development  Indext  Ranking (HDI)  untuk  tahun  2019 Indonesia berada pada urutan 111 dari 189 negara sedangkan Malaysia di urutan 61 (Human Development Index Ranking, 2019).
Pendidikan  dijadikan  sebagai  salah  satu  strategi  terpenting  dalam mewujudkan  kemajuan  bangsa  dengan  menitik  beratkan  pada  pengembangan manusia  seutuhnya  dan  konsep  mencerdaskan  bangsa  di  mana  tujuannya  harus menitik beratkan pada upaya memanusiakan manusia, berakar pada budaya bangsa,
mengindonesiakan  anak  bangsa,  bukan  hanya  sekedar  menghasilkan  sumber  daya yang  siap  pakai.  (Surakhmad,  2009)  Maka  pendidikan  sudah  seharusnya  mendapat dukungan  penuh  dari  pemerintahan  untuk  berhasil  sebagaimana  janji  indah  yang tertera sebagai amanat agung dalam konstitusi UUD 1945 yang kemudian dijabarkan pula dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
Mengacu pada ungkapan yang ditulis oleh Winarno Surakhmad (2009) dalam bukunya Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi beliau menyebutkan bahwa dalam tujuan pendidikan harus menekankan pada memanusiakan manusia, membudayakan, dan mengindonesiakan anak bangsa, bukan hanya sekedar menghasilkan sumber daya manusia  yang  siap  pakai.  Itu  artinya  sistem  pendidikan  di  Indonesia  harus  kembali merujuk kepada amanat yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, pasal 31 UUD 1945, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan yang lebih penting bukan pada tataran  konsepnya  belaka  tetapi  pada  realisasinya.  Permasalahannya  adalah  sejauh mana  penguasa  (pemerintah)  merealisasikan  dan  mewujudkan  penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan UUD RI 1945 dan kebijakan-kebijakan lainnya tentang pendidikan.
Maka  melalui  tulisan  ini  penulis  akan  menyoroti  peran  penguasa  dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dengan berkaca pada strategi pendidikan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam merevolusi masyarakat Makkah dan Madinah yang  tidak  terlepas  dari  bimbingan  wahyu  yakni  al-Qur`an.  Sejarah  Islam  telah menggambarkan tentang bagaimana kemunduran atau kekalahan yang diderita umat Islam pada abad pertengahan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, politik, hukum, dan  juga  dalam  bidang  pendidiklan  karena  meninggalkan  al-Qur`an  dan  Sunnah. Mereka  saling  berbantahan,  tidak  lagi  mentaati  perintah  Allah  SWT,  dan  melanggar segala apa yang dilarang atas mereka (Khalis 2018).
Pendidikan  harus  berakar  dari  masyarakat,  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat, serta menggali potensi yang ada pada masyarakat. Ini sejalan dengan apa yang diupayakan Rasulullah SAW pada awal kerasulannya melalui wahyu pertamanya Q.S  al-‘Alaq  (96):  1-5,  di  mana  pendidikan  menjadi  prioritas  utama  dalam  upaya merubah kebiasaan jahiliyah masyarakat Arab saat itu. Pendidikan akhlak, moral, dan spiritual  lebih  dikedepankan  daripada  dimensi  material.  Tujuannya  adalah menciptakan  generasi  berbudi  pekerti  luhur,  bertakwa,  cerdas,  mandiri,  serta  siap menghadapi tantangan zaman bukan hanya mampu mencapai kebahagiaan dunia saja juga mampu meraih kebahagian di akhirat kelak.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  al-Qur`an  sebagai  doktrin  suci  syari’at  Islam  dijelaskan  bahwa  Allah SWT  adalah  pemilik  segala  sesuatu  yang  kekuasaannya  meliputi  langit  dan  bumi beserta seluruh isinya sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Mâidah (5): 18. Allah juga menyebut  dirinya  sebagai  al-Mâlik  (raja,  penguasa)  di  mana  kata  tersebut  diulang sebanyak lima kali (Shihab, 1998) seperti tercantum pada QS. al-Fâtihah (1): 4 “Pemilik hari kebangkitan”, dan QS. al-Hasyr (59): 23 “Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci…”, QS. an-Nâs (114): 2 “Raja manusia”, QS. Thâhâ (20): 114 “Maka Maha  Tinggi  Allah  Raja  Yang  sebenar-benarnya…”,  dan  QS.  al-Mu`minûn  (23):  122 “Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy yang mulia”
Dari kelima ayat tersebut Allah SWT adalah pemilik kerajaan dunia dan akhirat sekaligus, sebagai mana ditegaskan pula pada salah satu ayat QS. al-An’âm (6): 73, QS. al-Hajj  (22):  56  yang  menjelaskan  tentang  kekuasaan-Nya  pada  hari  akhir  kelak  di mana kerajaan dan kekuasaan-Nya begitu menonjol sehingga semua makhluk tunduk dan  patuh  tidak  ada  yang  bertindak  tanpa  seizin-Nya  bahkan  berbicara  pun  hanya berbisik seperti dijelaskan dalam QS. Thaha (20): 108 dan QS. an-Naba` (78): 38.
Allah adalah penentu segala-galanya, penguasa tertinggi dan bersifat absolut sehingga  manusia  sebagai  makhluk  ciptan-Nya  wajib  tunduk  dan  taat  kepada-Nya (Muhammad, 2019). Lain halnya dengan kedudukan manusia di muka bumi sebagai penguasa adalah merupakan mandat dari-Nya yang memberi kedudukan khalîfah fi al- ard} (QS. al-Baqarah (2): 30) sebagai limpahan kekuasaan-Nya kepada makhluk serta memberikan berbagai norma dan petunjuk yang menjadi acuan dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala apa yang menjadi  mandatnya  (Jumat,  2014).  Ayat  tersebut  menjadi  salah  satu  rujukan  yang mengisyaratkan  bahwa  salah  satu  fungsi  dicpiptakannya  manusia  adalah  sebagai pemimpin.  Manusia  mendapat  kehormatan  sebagai  wakil  Tuhan  di  muka  bumi,  ia harus  mampu  memelihara,  melindungi  dan  memakmurkan  bumi  bukan  untuk sebaliknya berbuat kerusakan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Hûd (11): 61 dan QS. ar-Rûm (30): 9.
Melalui  al-Qur`an  Allah  SWT  menyatakan  kehendak-Nya,  memberi  petunjuk kepada  manusia.  Petunjuk  Allah  SWT  berlaku  universal  bagi  seluruh  manusia. Petunjuk Allah SWT itu diyakini benar dan baik, di dalamnya menuntun bagaimana manusia  seharusnya  hidup  untuk  kebaikan  mereka  sendiri  (Muhammad,  2019). Manusia  diberi mandat  untuk  mengambil  keputusan  atau  kebijakan,  menyelesaikan perselisihan  di  antara  mereka,  menangani  satu  masalah  dengan  mengutamakan manfaat  dan  menghilangkan  madarat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa ayat  yang menegaskan  tentang  kuasa  yang  Allah  berikan  kepada  manusia  baik  kedudukannya sebagai nabi maupun manusia pada umumnya, di antaranya seperti tertera dalam QS. al-Baqarah (2): 213 “... maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan ...” , QS. an-Nisâ (4): 58 “Dan  apabila  kamu  menetapkan  hukum  di  antara  manusia  maka  hendaklah  kamu memutuskan dengan adil.” (Shihab, 2001)
Wewenang yang diberikan kepada manusia untuk menetapkan kebijakan atau keputusan tersebut adalah berdasarkan pelimpahan serta anugerah Allah SWT kepada makhluk-Nya.  Oleh  karena  itu  penguasa  yang  baik  adalah  yang  memperhatikan petunjuk dan kehendak dari pemberi mandat tersebut (Shihab, 2001), sebagaimana tersebut dalam QS. al-Mâidah (5): 55, “Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).”
Berbicara  tentang  penguasa  (pemimpin)  dalam  Islam maka  akan  ditemukan beberapa kata khilâfah yang memiliki derivasi yang cukup banyak di antaranya adalah yang ditemukan dalam al-Qur`an seperti term khalîfah, ulî al-amr, imâm, dan sultân yang juga memiliki konotasi kepemimpinan (Jumat 2014). Beberapa istilah tersebut adalah sebutan penguasa yang dinisbahkan kepada manusia sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah (2): 30 "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah
di  muka  bumi",  QS.  Sâd  (38):  26  “Hai  Daud,  sesungguhnya  Kami  menjadikan  kamu khalifah (penguasa) di muka bumi”
Kata khalîfah memiliki bentuk-bentuk  lain  seperti khalâif,  khulafâ,  istakhlaf, dan yastakhlif digunakan dalam  al-Qur`an  yang  diterjemahkan  sebagai pengganti dalam QS. al-Baqarah (2): 30, penguasa dan pengganti QS. Sâd (38): 26, penguasa dalam QS. an-Nûr (24): 55, berkuasa dalam QS. an-Naml (27): 62 (Pulungan, 1994). Sebutan khalîfah adalah gelar yang dilekatkan kepada pemimpin tertinggi komunitas muslim sebagai  penguasa,  jika  mengacu  pada  fenomena  sejarah  meski  al-Qur`an  tidak menyatakan teori politik secara eksplisit tentang sistem dan bentuk negara yang harus diikuti  oleh  umat  Islam.  Akan  tetapi  prinsip-prinsip  ajaran  tentang  hidup bermasyarakat  dan  bernegara  terdapat  di  dalamnya  (Pulungan,  1994).  Dengan demikian faktanya memang tidak ada satu kesatuan konsep atau pandangan tentang bentuk  kekuasaan  (negara)  yang  seperti  apa  yang  seharusnya  didirikan,  apakah, khilâfah,  kerajaan, imâmâh,  atau  republik itu  tidak  menjadi  hal  yang mutlak  karena yang  terpenting  apa  pun  bentuk  pemerintahannya  harus  dibentuk  mengusung kemaslahatan  umat,  menjunjung  tinggi  prinsip  keadilan  dan  tidak  bertentangan dengan semangat ruh Islam yang bersifat universal (Muhammad, 2019).
Berikutnya  kata Ulûl  Amri (untuk  selanjutnya  dibaca Ulil  Amri ) merupakan gabungan dari kata ulû ( ﻮﻟوا) dan al-`amr ( ﺮﻣﻵا) yang berarti orang yang memiliki urusan, perkara, kerajaan atau yang memiliki wewenang. Seperti halnya kata ulû al-bâb yang berarti  yang  mempunyai  pikiran, ulû  al-‘ilm yang  berarti  yang  memiliki  ilmu  (Bay 2011). Dengan demikian kata ulil amri memiliki makna yang mempunyai urusan atau wewenang yang diartikan sebagai pemimpin, pemerintah, atau yang semakna dengan keduanya  (Bay  2011).  Selain  sebutan ulil  amri, para  pemimpin  atau  pemegang kekuasaan sering pula disebut sebagai wulât al `amr (pemerintah) dan waliyu al `amr (pemegang  wewenang  dan  kekuasaan  dalam  mengemban  suatu  urusan  dan  tugas). Sedangkan sebutan ulil amri bukan hanya diartikan sebagai para pemimpin tapi juga sebagai ahli ilmu pengetahuan (Pulungan, 1994).  Sebutan tentang ulil `amri dalam al- Qur`an ditemukan sebanyak dua kali pada QS. an-Nisâ ayat 59 dan 83. Sebagaimana firman  Allah  dalam  surat  an-Nisâ  ayat  59.  Ayat  ini  secara  eksplisit  menunjukkan keterkaitan  kewajiban  taat  kepada  Allah  swt.,  taat  kepada  Rasul-Nya,  dan  juga  taat kepada  pemimpin.  Artinya  ketaatan  kepada  pemimpin  menjadi  kewajiban  bagi pengikut  atau  rakyatnya,  dan  hal  ini  berimplikasi  pada  keharusan  taat  dan  patuh terhadap segala peraturan dan kebijakan yang dibuatnya.
Selanjutnya masih pada surat an-Nisâ kata ulil amri juga tertera pada ayat 83. Para mufassir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan istilah ulil amri . Sebagian  ulama  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan ulil  amri pada  ayat tersebut adalah umarâ . Sebagian lainnya mengatakan bahwa ulil amri adalah mereka yang tergolong sebagai ahl al-‘ilm dan ahl al-fiqh , para sahabat Nabi Muhammad SAW., bahkan  ada  juga  yang  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud ulil  amri adalah  kedua sahabat  Rasul  SAW  yakni  Abu  Bakar  dan  Umar.  (al-Thabari,  1994)  Sedangkan  Ibnu Kas\îr mengartikan ulil amri sebagai ulama dan umara`, bahwasanya ketaatan kepada ulil amri yang dimaksud pada ayat 59 surat an-Nisâ adalah perintah taat pada ulama dan umara`. Hal ini dipertegas pula dengan mengutip riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Ali bin Abi Talhah bahwasanya yang dimaksud ulil amri adalah ahli fiqh
( ﻞﻫأ ﻪﻘﻔﻟا ) dan ahli agama ( ﻞﻫأ ﻦﻳﺪﻟا ). Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Mujâhid,
Ato`,  Hasan  Bas}ri  dan  Abû  al-‘Aliyah  bahwasanaya ulil  amri adalah  ulama.  Dengan
demikian pengertian ulil  amri meliputi setiap orang yang diserahi tugas dan urusan baik  sebagai  umara`  ataupun  ulama.  (Katsir,  1999  :  juz  1).  Lain  halnya  dengan Muhammad  Abduh  sebagaimana  dikutip  oleh  Muhammad  Rasyîd  Ridâ,  beliau menyamakan arti ulil amri dengan sebutan ahl al hâll wa al ‘aqd. Menurut pendapatnya mereka yang termasuk pada golongan ahl al hâll wa al ‘aqd adalah para amir, hakim, ulama,  pemimpin  militer,  dan  semua  penguasa  ataupun  pemimpin  yang  mendapat kepercayaan  umat  dalam  mengurusi  kebutuhan  dan  kemashlahatan  publik  (Ridha, 1960). Begitu pula al-Râzi mengemukakan pendapat yang senada dengan pengertian di atas bahwa ulil amri dan ahl al hâll wa al ‘aqd memiliki makna yang sama yakni para pemimpin  dan  penguasa.  Demikian  pula  al-Maraghî  memberikan  rumusan  yang senada dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rid}â (al-Maraghi, 1979).
Dengan  demikian  pengertian ulil  amri mencakup  berbagai  kelompok  sosial dengan berbagai profesi dan keahlian, baik itu sebagai birokrat pemerintahan ataupun pemimpin lainnya, formal ataupun informal. (Pulungan, 1994) Hal senada disebutkan pula  oleh  Quraish  Shihab  dalam  bukunya  Wawasan  al-Qur`an  bahwa  mereka  yang disebut sebagai ulil  amri adalah mereka yang oleh umat diberi kepercayaan seperti, para ulama, pemimpin militer, cerdik cendikia, petani, industriawan, buruh, wartawan, dan sebagainya (Shihab, 2001).
Terlepas  dari  perbedaan  pengertian  makna  untuk  term ulil  amri di  atas, mayoritas  pendapat  mengarah  pada  pengertian  yang  sama  bahwa ulil  amri adalah mereka yang diserahi tugas mengurus kemaslahatan umat yakni para pemimpin atau penguasa  yang  berwenang.  Dengan  demikian,  sebutan ulil  amri mengacu  kepada pemegang kekuasaan, atau kewenangan, serta otoritas baik pribadi atau lembaga yang berkaitan  dengan  berbagai  urusan  tatanan  kehidupan  keluarga  sampai  masalah urusan  negara..  Selanjutnya  kata imâm memiliki  padanan  makna  pemimpin,  contoh yang harus diikuti, mendahului, dan memimpin. Ia harus senantiasa di depan menjadi teladan yang patut dicontoh dan diikuti. Kedudukannya sama dengan khalîfah, sebagai pengganti Rasul, pemelihara agama, dan penanggung jawab urusan umat (Pulungan, 1994).
Kata imâm (bentuk tunggal) dalam al-Qur`an disebutkan sebanyak tujuh kali, kata a`immat (bentuk  jamak)  sebanyak  lima  kali  dengan  makna  dan  maksud  yang berbeda-beda sesuai dengan konteks penggunaannya, antara lain dalam QS Yasin (36): 12 kata imâm bermakna kitab induk, dalam QS. al-Baqarah (2): 124, bermakna nabi atau ikutan, dalam QS. al-Hijr (15): 79, bermakna jalan umum, dalam QS. Hud (11): 17, mengandung arti pedoman, dalam QS. al-Furqân (25): 74, bermakna ikutan, dalam QS. al-Ahqâf (46): 12 bermakna petunjuk, dalam QS. al-Isrâ (17): 71, bermakna pemimpin yang  dipanggil  Allah  bersama  umatnya  untuk  diminta  pertanggungjawabannya (Pulungan, 1994).
Sedangkan  kata a`immat dalam  QS.  at-Taubah  (9):  12  bermakna  pemimpin- pemimpin  orang  kafir,  dalam  QS.  al-Anbiyâ  (21):  73,  memiliki  makna  pemimpin- pemimpin spiritual (Rasul) yaitu nabi Ibrahim, Ishaq dan Ya’qub yang diberi wahyu untuk menyeru manusia agar mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Dalam QS. as-Sajdah (32): 24 kata imâm memiliki makna para pemimpin yang memberi  petunjuk  atas  perintah  Allah,  dalam  QS.  al-Qas}as}  (28):  5,  bermakna pemimpin dalam arti luas dan umum, dalam QS. al-Qas}as} (28): 41, bermakna para pemimpin  dalam  arti  negatif  (Pulungan,  1994).  Dari  makna-makna  yang  dilekatkan
pada kata imâm dalam al-Qur`an maka secara umum diterjemahkan sebagai pemimpin dalam makna luas dan umum seperti pemimpin yang mengurus masalah dunia, politik, atau  sekaligus  mengurus  masalah  agama  juga,  dan  pemimpin  yang  bersifat  khusus yakni  sebagai  pemimpin  spiritual,  meski  dalam  perkembangan  selanjutnya berimplikasi  dengan  urusan  politik  karena  perubahan  sosial  seperti  dialami  Rasul SAW, ketika sesudah hijrah ke Madinah memiliki dua kedudukan sebagai pemimpin spiritual  sekaligus sebagai  pemimpin  negara.  Berikutnya  yang juga memiliki  makna penguasa  adalah  kata sultân, juga  memiliki  pengertian  yang  sangat  erat  kaitannya dengan  fenomena  kehidupan  manusia  secara  umum  dalam  konteks  kekuasaan,  di mana beberapa negara menggunakan sebutan sultân ini sebagai gelar bagi raja-raja yang  berkuasa  khususnya  pemerintahan  atau  kerajaan-kerajaan  Islam  seperti  yang diceritakan dalam sejarah Islam.
Dalam  al-Qur`an  kata sultân disebutkan  sebanyak  39  kali,  dua  di  antaranya berbentuk kata kerja sedangkan sisanya berupa kata sifat yang menyerupai isim fâ’il. Term sultân dalam  al-Qur`an  memiliki  makna  yang  bervariasi  ketika  dirangkaikan dengan kata lain di antaranya tersebut dalam QS. al-Isrâ (17): 80 bermakna “kekuasaan yang  menolong” ( ﺎﻄﻠﺳ اﲑﺼﻧ ),  QS.  al-Mu`minûn  (23):  45  bermakna  “ bukti  yang  nyata” ( ﺎﻄﻠﺳ ﲔﺒﻣ
), QS. an-Nisâ (4): 91, 144, dan 153 bermakna ”kekuasaan yang nyata” ( ﺎﻄﻠﺳ ﺎﻨﻴﺒﻣ )
(Mahendra, 2015). Kata sultân dalam al-Qur’an secara keseluruhan memiliki makna sebagai otoritas, burhan , hujjah, dan sains. Kata sultân juga memiliki kesejajaran makna dengan khalîfah, mulk, hukm, râis , imâm, dan `amîr (Mahendra, 2015).
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pemegang  kedaulatan tertinggi adalah Allah SWT., sedangkan penguasa (pemerintah) adalah khalîfah di bumi yang diberi mandat menjalankan dan merealisasikan hukum Allah dalam kehidupan nyata. Penguasa sebagai pemegang amanah yang diberi otoritas kekuasaan yang hanya dianugerahkan kepada yang berhak mendapatkannya. Ia harus mampu menjalankan mandatnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syari’at Islam yang bersumber dari ajaran  al-Qur`an  dan  Sunnah  Rasul  SAW.  dalam  memelihara  agama  dan  umat  serta untuk merealisasikan kemaslahatan umat.

## Kedudukan Penguasa Menurut al-Qur`an
Pemimpin  pada  suatu  wilayah  atau  negara  dalam  syari’at  Islam  memiliki kedudukan  yang  tinggi. Kedudukan  tersebut  dipandang  layak  karena sesuai  dengan tingginya peran dan tanggung jawab yang harus diemban dalam kiprahnya menjaga agama  serta  mengatur  urusan  dunia  sebagai  penerus  perjuangan  Nabi  (Bay  2011). Kedudukan tinggi yang diberikan kepada pemimpin dalam syari’at Islam dibuktikan dalam salah satu ayat al-Qur`an surat an-Nisâ ayat 59 di mana Allah menggandengkan ketaatan  kepada-Nya  serta  ketaatan  kepada  Rasul-Nya  dengan  ketaatan  kepada pemimpin  ( ulil  amri )  (Bay  2011).  Dalam  al-Qur’an  pemimpin  atau  penguasa mengemban  tugas  menjalankan  amanah  untuk  memakmurkan  dan  mengelola  bumi (wilayah)  dengan  mengutamakan  kemaslahatan  umat  sebagai  mandat  yang  Allah anugerahkan  kepada  siapa  saja  yang  dikehendaki-Nya  (QS.  Âli  Imrân  (3):  26. Penganugerahan kekuasaan tersebut dilakukan sebagai satu ikatan perjanjian antara penguasa dengan Allah SWT., dan ikatan perjanjian antara penguasa dengan rakyat di pihak lain. Perjanjian tersebut dalam al-Qur`an disebut dengan ‘ahd seperti tercantum dalam  QS.  al-Baqarah  (2):  124  ketika  Nabi  Ibrahim  a.s,  diangkat  menjadi  imâm, memohon  kepada  Allah  SWT.,  agar  anak  cucunya  dianugerahkan  pula  kedudukan
kepemimpinan.  Allah  SWT.,  menjawab  permohonan  Nabi  Ibrahim  a.s “Perjanjianku tidak akan diperoleh orang-orang z}âlim.” (Shihab, 2001) Begitu juga seperti perjanjian anrtara nabi Adam a.s dengan Allah SWT., dalam menerima amanah untuk mengelola bumi  QS.  al-Ahzâb  (33):  72.  Perjanjian  sebagai  amanat  yang  harus  dijalankan  oleh penguasa sebagai pemimpin umat berkaitan dengan berbagai hal seperti berlaku adil, bijaksana dalam menetapkan hukum yang berlaku untuk semua kelompok, golongan, serta mencakup segenap umat manusia dan seluruh makhluk, sehingga penguasa yang demikian  wajib  untuk  ditaati  oleh  rakyatnya  sebagaimana  dijelaskan  dalam  QS.  an- Nisâ  (4):  58-59  (Shihab,  2001).  Kedudukan  penguasa  memiliki  posisi  yang  sangat penting dalam  kehidupan  bermasyarakat, ia memegang  otoritas  dalam menentukan berbagai kebijakan membawa masyarakatnya pada kesejahteraan dan kemaslahatan dalam segala aspek kehidupan yang berkaitan langsung dengan peran dan tanggung jawabnya  sebagai  penguasa,  sebagaimana  disebutkan  dalam  salah  satu  kaidah fiqhiyyah (al-Suyuthi, 1960), “Bahwasanya kebijakan Imam ( ulil amri, pemerintah atau penguasa) terhadap rakyatnya hendaknya berkaitan (memperhatikan) kemaslahatan.” Dari  pernyataan  tersebut  memberi  makna  bahwa  penguasa  atau  pemimpin hendaknya tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, golongan, bangsa atau suatu negara, tetapi ia harus mampu memikirkan dan mengedepankan kemaslahatan semua pihak serta tidak berlaku sewenang-wenang. Meski demikian sifat buruk manusia akan selalu muncul manakala ia diberi kekuasaan seperti disinggung dalam QS. al-‘Alaq (96): 6-7 “  Ketahuilah!  Sesungguhnya  manusia  benar-benar  melampaui  batas,  karena  dia melihat dirinya serba cukup.”. Untuk itu Allah SWT menegakkan kedudukan penguasa di muka bumi agar mereka ditaati oleh rakyatnya sebagaimana kewajiban mentaati Allah  dan  Rasul-Nya,  sehingga  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan,  penindasan manusia terhadap manusia lainnya, atau bentuk kez}aliman apa pun di muka bumi ini yang  berakibat  pada  kerusakan  alam  semesta.  Sebgaimana  dijelaskan  dalam  QS.  al- Baqarah  (2);  251, “Seandainya  Allah  tidak  menolak  (keganasan)  sebahagian  umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.”
Penguasa memiliki kedudukan yang tinggi dan hal ini juga didukung oleh hadis Nabi.  Bahwa  ketaatan  kepada  penguasa  atau  pemimpin  memiliki  syarat  tertentu yakni taat atas perintahnya selama ia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Allah memerintahkan kepada manusia untuk mentaati para penguasa atau pemimpin karena mereka adalah yang memegang kekuasaan atas urusan manusia, di mana segala urusan yang berkaitan dengan urusan agama dan dunia tidak akan berjalan baik tanpa ada ketaatan kepada mereka sebagai cermin ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, selama mereka tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

## Peran Penguasa dalam Penyelenggaraan Pendidikan
Peran  bangsa  Indonesia  terhadap  pendidikan  dapat  kita  lihat  pada pembukaan UUD RI 1945 terdapat pernyataan mencerdaskan kehidupan bangsa . Pada amandemen ke- 4 pasal 31 (1,3) UUD RI Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  pengajaran  dan  pemerintah  wajib membiayainya.  Pemerintah  juga  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha  Esa  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang
diatur dengan undang-undang. Ini menunjukkan UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah  untuk  mewujudkan  pendidikan  nasional  dengan  mengupayakan  serta menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional  yang  berlaku  untuk  setiap warganya  tanpa  diskriminasi.    Untuk  selanjutnya  amanat  konstitusi  tersebut dijabarkan  melalui  suatu  kebijakan  pemerintah  tentang  pendidikan  di  antaranya lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan salah  satu  kebijakan  pemerintah  dalam  mengatur  seluruh  sistem  serta  komponen pendidikan secara menyeluruh dan terpadu dalam mencapai tujuan pendidikan. UUD 1945  pasal  31  merupakan  landasan  konstitusional  yang  mengedepankan demokratisasi  pendidikan  di  mana  penguasa  harus  mampu  menyelengarakan pendidikan yang menjamin sekaligus memberikan kesempatan terbuka kepada setiap individu sebagai warga negaranya dalam memperoleh pendidikan yang layak tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apa pun (Rohman, 2014).
Amanat yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, pasal 31 UUD 1945, dan UU No. 20 tahun 2003 pasal 5 ditegaskan dengan jelas bahwa eksistensi pendidikan  itu  berlaku  bagi  seluruh  warga  Indonesia  tanpa  kecuali.  Maka  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  selaku  penyelenggara  negara  untuk  mewujudkan pemerataan  kesempatan  proses  pendidikan  dan  pembelajaran  secara  menyeluruh untuk setiap lapisan masyarakat secara demokratis (Suyahman, 2015). Jaminan hak atas pendidikan menjadi salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dalam salah satu kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Tap MPR No. XVII/MPR/ 1998. Penegasan  serupa  tentang  hak  warga  negara  atas  pendidikan  diatur  pula  dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Sirait, 2017).
Amanat UUD 1945 tertuang pula dalam PP No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar  serta  PP  No.  48  Tahun  2008  tentang  pendanaan  pendidikan  gratis  untuk sekolah tingkat dasar (SD) sampai tingkat menengah (SMP) yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Wartoyo, 2016), serta regulasi-regulasi lainnya sebagai rumusan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nasional yang bermutu. Dalam PP No. 47 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  terselenggaranya  program  wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa ada memungut biaya. Itu artinya “Pendidikan Gratis” menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus direalisasikan oleh Pemerintah dan juga Pemerintah Daerah, (Wartoyo, 2016) meski pada kenyataannya pemerintah  tidak  bisa  berjuang  sendirian  tanpa  dukungan  serta  partisipasi  dari masyarakat. Hal ini nampak dari bunyi pasal 8 dan 9 UU SisDikNas No. 20 Tahun 2003 bahwa  masyarakat  berhak  ikut  berperan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan,  dan  evaluasi  program  pendidikan,  serta  berkewajiban  memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Begitu juga pernyataan yang  tertuang  dalam  PP  No.  48  Tahun  2008  tentang  pendanaan  pendidikan  bahwa masyarakat ikut pula dilibatkan dalam pendanaan pendidikan (Wartoyo, 2016).
Meski dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa masyarakat sebagai mitra  pemerintah  diberi  keleluasaan  berperan  serta  ikut  dalam  menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sesuai dengan ciri-ciri dan identitasnya, namun pemerintah sebagai  penguasa  menentukan  semua  rambu-rambu  lengkap  dengan  penilaiannya. Sehingga  pemerintah  bertindak  langsung  melakukan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  pendidikan  baik  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat  atau  pun yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  itu  sendiri.  Itu  artinya  urusan  pendidikan
dilaksananakan  berada  di  bawah  otoritas  kekuasaan  pemerintah  dan  bukan diselenggarakan di bawah otoritas akademik (Munirah, 2015).
Permasalahan  pembangunan  pendidikan  nasional  sampai  saat  ini menghadapi  banyak  masalah  dan  tantangan  yang  tidak  mudah.  Faktor  yang  paling dominan adalah faktor ekonomi yang menyebabkan banyaknya anak pada usia wajib belajar putus sekolah. (Suyahman, 2015) Melalui PP No. 48 Tahun 2008 pemerintah menyelenggarakan program pendidikan gratis dengan ditopang dana BOS. Ini adalah salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  merealisasikan  pemerataan  pendidikan  dan program wajib belajar meminimalisir angka putus sekolah. Realisasinya tidak seperti yang diharapkan, tingginya biaya sekolah tetap menjadi kendala karena dana BOS tidak mencukupi.  Pada  akhirnya  berimbas  pada  penerimaan  peserta  didik  baru  di  mana penerimaan  dana  BOS  disesuaikan  dengan  jumlah  peserta  didik.  Semakin  banyak peserta  didik  yang  diterima  semakin  besar  jumlah  dana  BOS  yang  diterima.  Hal  ini menjadi maslah baru di mana kuantitas lebih diutamakan daripada kualitas. Kualitas pendidikan  yang  seharusnya  dikedepankan  menjadi  terabaikan  karena  minimnya anggaran  pendidikan  sehingga  berimbas  pula  pada  munculnya  pungutan-pungutan biaya sekolah.
Upaya penguasa dalam hal ini pemerintah dan masyarakat Indonesia telah banyak melakukan upaya terkait penyelenggaraan Pendidikan Nasional, baik dari segi perangkat infrastruktur aspek legal hingga pemenuhan anggaran sebagaimana telah ditetapkan  UUD  RI  1945.  Menurut  Sunaryo  Kartadinata  dalam  sebuah  tulisannya berjudul Pendidikan  Nasional  Dalam  Membangun  Kecerdasan  Kehidupan  Bangsa , menyatakan  bahwa  pemerintah  sudah  menunjukkan  komitmen  yang  sangat  tinggi, capaian kuantitatif banyak digelar dan juga menjadi kebanggaan. Akan tetapi bangsa Indonesia  dihadapkan  pada  persoalan  karakter,  peradaban,  kemandirian,  serta kehidupan demokrasi dalam percaturan kehidupan antar bangsa masih menjadi isu nasional  sampai  saat  ini  yang  belum  terselesaikan  dalam  pembangunan  bangsa  ini (Kartadinata, 2021).
Amanat  konstitusi  yang  tertuang  dalam  UURI  No.  20  tahun  2003  menurut Sunaryo Kartadinata, secara aspek legal pendidikan sudah mengandung amanat yang sangat  utuh  terkait  penyelenggaraan  sistem  Pendidikan  Nasional  dalam  rangka membangun  bangsa  Indonesia  menjadi  bangsa  yang  demokratis,  berkarakter  kuat, berjiwa  mandiri,  berlandaskan  pada  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa, serta berakar pada kebudayaan nasional Indonesia. Persoalan yang masih menjadi bahan perbincangan isu nasional adalah terletak pada implementasi UURI No. 20 tahun 2003 itu sendiri yang dinilai belum dijiwai secara konsisten dan utuh oleh kaidah-kaidah  pendidikan  sebagai  suatu  proses  dalam  upaya  mendewasakan  dan memanusiakan manusia (Kartadinata, 2021).
Selanjutnya  beliau  juga  mengemukakan  beberapa  upaya  sebagai  strategi implementasi  UURI  No.  20  Tahun  2003  secara  utuh  sehingga  apa  yang  tertuang  di dalamnya benar-benar terealisasikan dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional, di antaranya harus adanya pemulihan kerangka berfikir ( mind set ) secara utuh tentang pendidikan  dalam  jiwa  Undang-undang  SisDikNas  tersebut  pada  semua  lapisan masyarakat  dalam  upaya  mewujudkan  bangsa  yang  demokratis,  berkarakter  kuat, berjiwa  mandiri,  berlandaskan  pada  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  serta  berakar  pada  kebudayaan  nasional  Indonesia.  Penyelenggaraan pendidikan  nasional  yang  diharapkan  adalah  pendidikan  yang  mampu  memetakan
keterpaduan antara pengembangan karakter kepribadian bangsa dengan penguasaan sain, teknologi dan seni berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakar pada kebudayaan nasional Indonesia, serta berorientasi pada masa depan bangsa sebagai bangsa yang memiliki kemandirian, mampu berdaya saing, serta  memiliki  daya  tahan  hidup  yang  kuat.  Ini  menunujukkan  bahwa  upaya pendidikan  yang  dibangun  harus  mampu  membangun  perilaku  bangsa  yang  sehat, memperbaiki perilaku sakit yang tidak menguntungkan kehidupan bangsa.
Untuk mewujudkan  harapan  tersebut maka diperlukan  keterlibatan semua pihak dari berbagai lapisan masyarakat pendidikan mulai dari para pembuat kebijakan pada semua jenjang pemerintahan hingga kepada para pendidik yang berada di garda terdepan. Artinya pemerintah tidak bisa berjalan sendirian tanpa adanya keterlibatan dan  dukungan  dari  semua  pihak  dalam menjalankan  berbagai  kebijakan.  Salah  satu upaya tesebut adalah dikeluarkannya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah No.  32  Tahun  2004  sering  disebut  sebagai  undang-undang  otonomi  daerah  yang merupakan kelanjutan dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU No.  32  Tahun  2004  ini  berisi  tentang  pelimpahan  sejumlah  wewenang  yang sebelumnya  menjadi  wewenang  pemerintah  pusat  untuk  kemudian  diserahkan menjadi  wewenang  pemerintah  daerah,  termasuk  di  dalamnya  urusan  pengelolaan bidang pendidikan (Marzuki, 2012).
Kebijakan-kebijakan  lainnya  mengenai  penyelenggaraan  pendidikan, pemerintah  telah  mengeluarkan  regulasi  yang  mengatur  standar  mutu penyelenggaraan  pendidikan  sesuai  dengan  PP  No.  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan  (SNP)  di  mana  semua  penyelenggaraan  pendidikan  harus memenuhi standar minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan. Bersamaan dengan peraturan  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  tersebut  pemerintah membentuk  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP)  sebagai  badan  independen yang bertanggung jawab dalam merencanakan serta mengawal terwujudnya standar- standar pendidikan nasional (Marzuki, 2012).
Untuk  selanjutnya  seiring  waktu  berlalu  perubahan  dan  tuntutan  zaman, tuntutan  kebutuhan  serta  berlangsungnya  perubahan  kurikulum  menuju penyelenggaraan  pendidikan  yang  lebih  baik,  pada  tahun  2013  pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan baru PP No. 23 merupakan pengganti berlakunya  PP No.  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  sebagai  upaya pemerintah  dalam  rangka  upaya  meningkatkan  mutu  pendidikan  dan  sumber  daya manusia Indonesia yang berdaya saing. Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu program  aksi  bidang  pendidikan  dalam  upaya  penataan  ulang  kurikulum  sekolah dalam  rangka  mendorong  dan  menjawab  kebutuhan  sumber  daya  manusia  untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah (Raharjo dkk, 2018).
Di samping regulasi tersebut pemerintah pun menerbitkan PP No. 55 Tahun 2007  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan.  Regulasi  tersebut  secara  implisit  mengatur  prosedur  penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan Islam dan keagamaan lainnya (Zainal, 2013).
Untuk  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dan  penyelenggaraan pendidikan pemerintah mengeluarkan PPRI No. 17 Tahun 2010 sebagai formulasi tata laksana pengelolaan pendidikan yang merupakan penjabaran dari UURI No. 20 Tahun 2003.  PPRI  No.  17  Tahun  2010  ini  tidak  lama  kemudian  pemerintah  melakukan perubahan atas dasar bahwa dalam PPRI no. 17 Tahun 2010 tidak mengatur tata kelola
satuan pendidikan karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang  Badan  Hukum  Pendidikan.  Adapun  perubahan  permen  tersebut  untuk kemudian dituangkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2010. Pada kenyataannya peraturan pemerintah  tersebut  menuai  protes  dari  masyarakat  berkaitan  dengan  pendanaan pendidikan serta program wajib belajar yang mengusung demokratisasi pendidikan serta  pemberlakuan  pendidikan  gratis  yang  pada  prakteknya  tidak  terealisasi sebagaimana  diamanatkan  oleh  undang-undang,  seperti  pemberlakuan  Rintisan Sekolah  Berstandar  Internasional  (RSBI)  mencuat  menjadi  isu  nasional  yang  dinilai masyarakat  berlawanan  dengan  demokratisasi  pendidikan,  bahwa  pendidikan  itu berlaku untuk semua harus diselenggarkan secara inklusif bukan eksklusif.
Dari pemaparan di atas nampak bahwa kebijakan yang ditetapkan penguasa atau negara memberikan dampak yang cukup kuat bagi penyelenggaraan pendidikan. Berbagai  kebijakan  tentang  peningkatan  mutu  pendidikan  telah  ditetapkan  dan diimplementasikan  dengan  harapan  mutu  pendidikan  nasional  secara  berangsur- angsur  menunjukkan  peningkatan.  Ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  sebagai penguasa  telah  berupaya  semaksimal  mungkin  memperbaharui  sistem  pendidikan nasional  dalam  rangka  mencapai  pendidikan  yang  bermutu  meski  dari  beberapa regulasi dari implementasi UU No. 20 Tahun 2003 kemudian seolah-olah nampak tidak bersinergi. Hal ini memicu perbedaan pemahaman di masyarakat. Maka seperti yang diungkapkan oleh Kartadinata, bahwa pemulihan kerangka berfikir ( mind set ) secara utuh  tentang  pendidikan  dalam  jiwa  Undang-undang  SisDikNas  mutlak  diperlukan baik berkaitan dengan arah pendidikan, makna pendidikan, mutu pendidikan nasional dan hal-hal lainnya.
Perspektif al-Qur’an Tentang Kedudukan Penguasa dalam Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur`an sebagai firman Allah SWT adalah kitab suci yang diperuntukkan bagi segenap makhluk-Nya sebagai pedoman hidup yang sejatinya harus dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh karenanya al-Qur`an dijadikan sebagai kitab rujukan bagi kajian keislaman dan kemanusiaan.  Melakukan analisis yang mendalam secara komperehensif  dan  berkesinambungan  terhadap  ayat-ayat  al-Qur`an  menjadi  suatu keharusan  karena  kandungan  ayat-ayatnya  harus  senantiasa  selaras  dan  mampu menjawab  berbagai  permasalahan  di  sepanjang  zaman,  sehingga  ia  bukan  hanya sekedar  sebagai  sumber  inspirasi  tetapi  juga  menjadi  sumber  rujukan  dalam pemecahan  permasalahan  yang  datang  kemudian.  (Ma'arif,  1993)  Agar  pesan  yang terkandung  di  dalam  ayat-ayatnya  dapat  tersampaikan  serta  terimplementasikan dalam  kehidupan  manusia,  maka  upaya  mencari  terobosan,  menggali  dan  mengkaji ayat-ayat  al-Qur`an  menjadi  sesuatu  yang  tidak  dapat  ditawar-tawar  lagi  bagi  umat Islam jika tidak mau dikatakan sebagai umat tertinggal.
Pandangan al-Qur`an tentang pendidikan prinsip-prinsipnya dapat diketahui pada wahyu pertama Q.S al-‘Alaq (96): 1-5. Sebagai tonggak sejarah awal kerasulan Nabi SAW. Melalui Q.S al-‘Alaq (96): 1-5 Allah SWT menyampaikan misi pendidikan sebagai misi propetis di mana Rasul mengemban amanah untuk melakukan revolusi sosial bangsa Arab saat itu melalui pendidikan. Dimulai dengan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi  sampai  pada  akhirnya  secara  terang-terangan,  pendekatan melalui  pendidikan  menjadi  strategi  dalam  upaya  merubah  kebiasaan  masyarakat Arab dari kebiasaan jahiliyahnya (Iqbal, 2015).
Dalam  kurun  waktu  13  tahun  dakwah  Rasul  di  Makkah  banyak  mendapat tantangan  dan  hambatan  begitu  berat  sampai  akhirnya  hijrah  ke  Yatsrib.  Di  bumi Yatsrib (Madinah) inilah Rasulullah SAW berhasil menancapkan tonggak nilai-nilai dan prinsip-prinsip pendidikan al-Qur`an secara leluasa sehingga Yatsrib dijuluki sebagai kota Madinah yang berarti kota modern. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam menata kota  Madinah  ini  tidak  terlepas  dari  peran  Rasul  SAW.  sebagai  pemimpin  agama sekaligus  sebagai  pemimpin  negara.  Pada  periode  Madinah  inilah  spesialisasi pendidikan  yang  dilaksanakan  Nabi  Muhammad  menjadi  titik  awal  pembangunan peradaban baru dunia yang dibimbing berdasarkan turunnya wahyu.
Melalui kiprahnya dalam pendidikan, Rasulullah SAW dengan missi profetisnya mampu mewujudkan perubahan sumber daya manusia umat pada masanya terutama pada  periode  Madinah.  Peran  kepemimpinan  beliau  dalam  dua  kedudukan  sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara benar-benar direalisasikan dalam  wujud  kebijakan-kebijakan  seperti  lahirnya  Piagam  Madinah  yang  dapat memenuhi  semua  kepentingan  suku,  agama,  dan  ras  dalam  satu  komando kebersamaan  dan  toleransi  yang  tinggi.  Kebijakan  lain  yang  beliau  lakukan  adalah perhatiannya  yang  tinggi  terhadap  keberlangsungan  pendidikan  bagi  umat  meski dalam situasi perang. Terbukti beliau tidak memandang siapa dan beragama apa ketika tawanan  perang  yang  memiliki  kemampuan  membaca  dan  menulis  diberikan kebebasan bersyarat dengan kewajibannya mengajarkan membaca dan menulis pada kaum muslimin saat itu (Azra, 2002: 55-56).
Dari  pemaparan  di  atas  membuktikan  bahwa  pendidikan  menjadi  sangat penting bagi manusia meliputi segala aspek kehidupannya dari mulai pranatal bahkan sampai  ia  berkalang  tanah.  Melalui  pendidikan  manusia  mampu  mewujudkan pencapaian  peradaban  dan  kebudayaan  yang  tinggi  di  muka  bumi  ini.  Proses pencapaian  kemajuan  peradaban  oleh  manusia  membutuhkan  waktu  yang  cukup panjang dengan diwarnai berbagai kisah sepanjang sejarah kehidupannya.
Pendidikan  menempati  kedudukan  sentral  dan  strategis  dalam  upaya menyesuaikan serta mengembangkan peradaban kebudayaan secara proporsional dan dinamis,  membangun  tatanan  sosial  dalam  memposisikan  manusia  sebagai  agen perubahan  sosial  dalam  kehidupan  secara  tepat.  Dalam  catatan  sejarah,  pendidikan Islam sebagai suatu sub sistem dari sistem pendidikan pada umumnya baru dikenal sesudah  diutusnya  Nabi  Muhammad  Nilai-nilai  ajaran  Islam  menjadi  acuan  dalam sistem  Pendidikan  Islam  sehingga  menjadi  pembeda  yang  mendasar  dengan  sistem pendidikan pada umumnya.
Al-Qur`an sebagai pedoman hidup umat Islam mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana peran dan tanggung jawab manusia terhadap pendidikan keluarga dan  masyarakat.  Tanggung  jawab  pendidikan  menjadi  topik  yang  sangat  penting dimulai dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, dan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat.  Hal  ini  nampak  dengan  jelas  terdapat  di beberapa ayat dalam al-Qur`an sebagai pedoman utamanya yang di antaranya seperti terdapat pada surat at-Tahrim ayat 6, an-Nisa` ayat 36, Thaha ayat 132, Luqman ayat 12-17.
Peran  keluarga,  masyarakat  dan  pemerintah  (negara)  melalui  kegiatan pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana yang berlangsung sepanjang masa mengantarkan  serta  membimbing  manusia  ke  arah  kemajuan,  menciptakan  sumber
daya  manusia  yang  mampu  mengelola  segala  potensi  sumber  daya  alam  yang  ada untuk kelangsungan hidupnya. (Sholichah 2018)
Keberhasilan  pendidikan  menjadi  cermin  majunya  peradaban  suatu  negara dalam  berbagai  aspek  kehidupan  karena  melalui  pendidikan  lahirlah  generasi- generasi handal, berdaya saing, mampu mengantarkan serta mengusung kesuksesan bagi keluarga, masyarakat dan negara. Itu artinya pendidikan sangatlah penting dalam segala aspek kehidupan manusia.
Upaya  pembinaan  manusia  melalui  pendidikan  keberhasilannya  bergantung pada unsur manusianya itu sendiri sebagai penentu berhasil atau tidaknya pendidikan, dimulai  dari  peran individu  yang  bertanggung  jawab  untuk  kelangsungan  hidupnya sendiri, selanjutnya akan berdampak pada kehidupan sosialnya yang berlanjut pada kehidupan keluarga, masyarakat serta pada akhirnya menjadi tanggung jawab negara secara makro.
Seluruh  ahli  pendidikan  sepakat  bahwa  sistem  dan  tujuan  pendidikan  pada suatu  masyarakat  atau  negara  tidak  dapat  diimpor  ataupun  diekspor  dari  atau  ke masyarakat  atau  negara  lain.  Itu  artinya  pendidikan  harus  lahir  dan  tumbuh  dari masyarakat itu sendiri layaknya menjahit pakaian harus didesain berdasarkan ukuran pemakainya.  Begitu  juga  dengan  pendidikan  harus  disesuaikan  dengan  identitas, pandangan hidup, serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat atau negara tersebut (Shihab, 1995), dalam mewujudkan sumber daya manusia yang handal dalam sebuah negara melalui pemimpin atau ulil amr yang diangkat oleh umat (rakyat) menjalankan amanat berkiprah mewujudkan kemashlahatan, dengan produk kebijakan-kebijakan yang  diberlakukan  untuk  segenap  rakyatnya  yang  diantaranya  menjamin keberlangsungan pendidikan bagi rakyatnya.
Kedudukan penguasa dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki posisi yang sangat  penting  terkait  dengan  beberapa  kebijakan  yang  ditetapkannya.  Penguasa sebagai pemegang pemerintahan wajib menjalankan amanat yang menjadi tanggung jawabnya.  Ia  harus  mampu  mengedepankan  kemaslahatan  umat.  Penguasa (pemerintah) adalah pewaris Nabi Muhammad dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negaranya. Tanggung jawab penguasa terhadap penyelenggaraan  pendidikan  bukan  sekedar  menjalankan  amanat  konstitusi  belaka tetapi juga melanjutkan misi dan perjuangan Nabi Muhammad (Lajnah Pentashihan al- Qur`an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014) dalam mewujudkan lahirnya generasi  yang  beriman,  bertakwa,  berbudi  luhur,  cerdas,  terampil,  mandiri dan mampu menghadapi tantangan zaman.
Al-Qur`an  sebagai  rujukan  pendidikan  memberi  petunjuk  kepada  manusia dengan  petunjuk  yang  lurus memberi  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  bagi  manusia secara  pribadi  maupun  kelompok.  Nabi  Muhammad  sebagai  penerima  al-Qur`an bertugas  menyampaikan  petunjuk  yang  terdapat  di  dalamnya,  (Shihab,  1995) sebagaimana  terkandung  dalam  al-Qur`an  surat  al-Baqarah  (2):  151,  “Sebagaimana (Kami  telah  menyempurnakan  nikmat  Kami  kepadamu)  Kami  telah  mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan  kamu  dan  mengajarkan  kepadamu  Al  Kitab  dan  Al-Hikmah,  serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” Pada ayat tersebut di atas terdapat tiga strategi yang dijalankan Rasulullah dalam membimbing umat antara lain: pertama
ۡـﺘَـﻳ ْاﻮُﻠ َﻋ َﻠ ۡﻴ ۡﻢُﻜ َٰﻳاَء ﺎَﻨِﺘ (membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu). Ibnu Katsir (1999 : juz  1)  menafsirkan  penggalan  ayat  tersebut  sebagai
ﻮﻠﺘﻳ ﻢﻬﻴﻠﻋ ت.آ ﷲ تﺎﻨﻴﺒﻣ .  Bahwa  Nabi
Muhammad  membacakan  ayat-ayat  Allah  kepada  mereka  dengan  jelas.  Sementara menurut al-Maraghi (1979) menafsirkan
ۡـﺘَـﻳ ْاﻮُﻠ ۡﻴَﻠَﻋ ۡﻢُﻜ اَء َٰﻳ ﺎَﻨِﺘ sebagai, “Dia (Nabi Muhammad) membacakan  ayat-ayat  Kami  kepada  kamu,  membimbing  kamu  kepada  kebenaran, menunujukkan  kamu  kepada  jalan  yang  membawa  kepada  kebenaran.  Ayat  yang dibacakan itu meliputi ayat-ayat kitab (ayat Qur`aniyah) dan ayat-ayat lainnya (ayat kauniyah/alam)  yang  menjadi  dalil  dan  bukti  atas  Kemahaesaan  Allah  dan Kemabesaran Alah SWT. serta keserasian pengelolaan langit dan bumi.” (al-Maraghi: juz 2)
Sedangkan Hamka dalam Tafsir al-Azhar (1990) menafsirkan penggalan ayat di atas adalah “yang mengajarakan kepada kamu ayat-ayat Kami”, yaitu perintah agar berbuat  baik  dan  larangan  berbuat  jahat.  Berbeda  halnya  dengan  Quraish  Shihab dalam  Tafsir al-Mishbah (2005) menjelaskan  bahwa  Nabi  Muhammad membacakan kepada  kamu  ayat-ayat  Allah.  yang  dimaksud  ayat-ayat  Allah  dalam  ayat  tersebut adalah  meliputi  ayat  berupa  wahyu  (al-Qur`an)  dan  tanda-tanda  kekuasaan  Allah tentang penciptaan alam semesta (ayat-ayat Kauniyah)
Quraish  Shihab  dalam  bukunya  Membumikan  al-Qur`an  (1995)  penggunaan makna ﺃﺮﻗ dan ﺍﻮﻠﺘﻳ .  Tafsir  kata ﺃﺮﻗ artinya  membaca.  Makna  lain  yang  sama  artinya dengan membaca menggunakan akar kata ،ﻼﺗ ﺓﻭﻼﺗ digunakan untuk membaca bacaan- bacaan yang sifatnya suci dan pasti benar seperti tertera pada Q.S al-Baqarah (2): 252, al-Maidah  (5):  27,  di  mana  objeknya  adalah  kitab  suci.  Sedangkan  arti  membaca dengan menggunakan kata ﺃﺮﻗ terkadang menyangkut suatu bacaan yang bersumber dari kitab Allah (kitab sebelumnya) seperti dalam Q.S al-Isra` (17): 45, Yunus (10): 94, dan  terkadang  sumbernya  adalah  kitab  yang  merupakan  himpunan  karya  manusia bukan  bersumber  dari  Allah.  Dari  beberapa  pendapat  para  ulama  di  atas  tentang penggalan ayat ۡـﺘَـﻳ ْاﻮُﻠ ۡﻴَﻠَﻋ ۡﻢُﻜ َٰﻳاَء ﺎَﻨِﺘ dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad menjalankan perintah Allah SWT. dalam upaya membimbing umat dengan menyampaikan pesan- pesan wahyu secara terintegrasi antara ayat-ayat Qur`aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Bukan  hanya  membacakan  ayat  al-Qur`an  tapi  juga  membacakan  tanda-tanda kebesaran  Allah  melalui  ciptaan-Nya,  sehingga  capaian  sasaran  pendidikannya meliputi  ranah  kognitif,  apektif  dan  psikomotorik.  Ayat-ayat  Qur`aniyah  dan  ayat kauniyah secara terpadu menghadirkan tali penghubung yang mengingatkan manusia akan  kehadiran  Allah  SWT,  sehingga  meningkatkan  kesadaran  iman  dan  taqwa. (Shihab, 2001)
Pada  strategi  pertama  ini  terjadi  proses  komunikasi  di  mana  penyampaian pesan-pesan al-Qur`an kepada umat memiliki konsekuensi terpeliharanya hubungan insani  secara  sehat  dan  bersahaja,  sehingga  memberikan  fungsi  maksimal  bagi kepentingan  hidup  dan  kehidupan.  Itu  artinya  peran  Rasulullah  SAW  dalam menyampaikan pesan-pesan wahyu Allah SWT mempertimbangkan dimensi-dimensi sosiologis sehingga komunikasi yang terjadi berimplikasi pada peningkatan kesadaran iman (Faridl, 2001). Kedua , ُـﻳَو ۡﻢُﻜﻴِّﻛَﺰ (dan dia menyucikan kamu). Penggalan dari surat al- Baqarah ayat 151 ini menurut Ibnu Katsir (1999: Juz 1) adalah: “(yakni) menyucikan mereka  dari  berbagai  keburukan  akhlak,  kotoran  jiwa,  segala  kebiasaan  kaum Jahiliyah,  serta  mengeluarkan  mereka  dari  kegelapan  menuju  dunia  yang  terang- benderang.”
Ath-Thabari (1994) menjelaskan maksud dari ِّﻛ َﺰُﻳ َﻭ ۡﻢُﻜﻴ pada penggalan surat al-
Baqarah ayat 151 sebagai ﻢﻛﺮﻬﻄﻳو ﻦﻣ د ﺲﻧ بﻮﻧﺬﻟا ( dan dia menyucikan kamu sekalian dari
kotoran dosa-dosa) . Adapun al-Maraghi (1979) menafsirkan penggalan ayat tersebut, “(yakni ) Menyucikan jiwa kamu sekalian dari sifat-sifat yang sangat hina yang meluas di kalangan bangsa Arab (ketika itu, dalam bentuk) mengubur anak perempuan hidup- hidup, membunuh anak-anak untuk membebaskan diri dari tanggung jawab memberi nafkah,  dan  menumpahkan  darah  karena  sebab-sebab  yang  sepele;  dan  di  dalam (menyucikan jiwa kamu sekalian ini) ditanamkan akhlak yang utama dan adab yang terpuji.” Adapun tafsir dari lafal ۡﻢُﻜﻴِّﻛَﺰُـﻳَو pada penggalan ayat tersebut di atas menurut Hamka  (1990)  adalah  “bersih  dari  kebodohan  dan  kerusakan  akhlak,  bersih  dari kekotoran kepercayaan dan musyrik.”
Dari pemaparan beberapa pendapat para ulama di atas menunujukkan adanya kesamaan bahwa ۡﻢُﻜﻴِّﻛ َﺰُﻳ َﻭ yang merupakan strategi kedua dalam dakwah Rasul dalam pendidikan umat, menitik beratkan pada proses pembersihan sikap dan perilaku serta menghubungkannya dengan aspek spiritual melalui pembersihan perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan a  moral .  Pada  strategi  kedua  ini  upaya  pendidikan  yang dijalankan Rasulullah sebagai pendidik dan pemimpin memperhatikan penuh upaya pendidikan jiwa menjunjung tinggi pembentukan akhlak terpuji dan ketauhidan.
Ketiga, َو ُﻢُﻜُﻤِّﻠَﻌُـﻳ ٱ ۡ ﻟ َٰﺘِﻜ َﺐ َوٱ ِ ۡ ﳊ ۡ ﻜ َﺔَﻤ
(dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah).
Ibnu Katsir (1999 : juz 1) menjelaskan penggalan ayat tersebut sebagai berikut: ﻢﻬﻤﻠﻌﻳو بﺎﺘﻜﻟا
- ﻮﻫو نآﺮﻘﻟا - ﺔﻤﻜﳊاو - ﻲﻫو
ﺔﻨﺴﻟا
“mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Qur`an) dan al- Hikmah (as-Sunnah).” Sedangkan al-Maraghi (1979) menjelaskan tafsir dari penggalan dan menegaskan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada kamu al-Kitâb, yakni beliau  mengajarkan  kepada  kamu  al-Qur`ân  al-Karîm  dan  menjelaskan  cakupan  al- Qur`an  berupa  hikmah  ilâhiyah  dan  rahasia  rabbâniyah  yang  dengannya  al-Qur`an diekspresikan sebagai petunjuk dan cahaya. Maka Nabi SAW membacakan al-Qur`an kepada  mereka  agar  mereka  memelihara  susunan  dan  lafaz}nya  supaya  al-Qur`an tetap terpelihara dari perubahan. Beliau pun membimbing mereka untuk (menyelami) rahasia dan hikmah al-Qur`an agar melalui petunjuk al-Qur`an mereka memperoleh hidayah  dan  pencerahan  dengan  cahaya  al-Qur`an.  Ada  pun  al-Hikmah  adalah  ilmu yang  dibarengi  dengan  pemahaman  terhadap  rahasia  hukum  dan  manfaatnya  yang mendorong  seseorang  untuk  mengamalkannya.  Demikian  juga  Sunnah  Rasul  SAW. yang bersifat amaliyah dan biografi beliau yang terjadi di rumah, bersama para sahabat beliau baik dalam keadaan damai dan perang, dalam perjalanan maupun ketika berada di  rumah,  dalam  perang  dengan  jumlah  banyak  maupun  sedikit;  keseluruhannya merinci  al-Qur`an  yang  bersifat  general,  menjelaskan  al-Qur`an  yang  berifat  garis besar, dan membuka hikmah rahasia dan manfaat al-Qur`an yang tersirat.”
Adapun  menurut  Hamka  (1990)  penggalan  ayat
ُﻢُﻜُﻤِّﻠَﻌُـﻳَو ٱ ۡ ﻟ َٰﺘِﻜ َﺐ َوٱ ِ ۡ ﳊ ۡ ﻜ َﺔَﻤ (dan
mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah), “Kitab itu ialah al-Qur`an, yang akan menjadi pembimbing dan pedoman hidupmu di tengah-tengah permukaan bumi ini dan hikmat ialah kebijaksanaan dan rahasia-rahasia kehidupan, yang dicantumkan di dalam sabda-sabda yang dibawa Rasul.” Menurut Quraish Shihab (2005)
ُﻢُﻜُﻤِّﻠَﻌُـﻳَو ٱ ۡ ﻟ َٰﺘِﻜ َﺐ َوٱ ِ ۡ ﳊ ۡ ﻜ َﺔَﻤ ialah  bahwa  Rasulullah  mengajarkan  kepada  mereka  kandungan  al-Kitab  dan Hikmah.  Yang  dimaksud  al-Kitab  adalah  al-Qur`an,  yakni  melalui  membaca  dan menulis.  Sedangkan  al-Himkah  adalah  as-Sunnah  atau  kebijakan  dan  kemahiran melaksanakan hal yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat.
Pada  strategi  ketiga  ini,  upaya  Rasulullah  SAW  sebagai  pembimbing  dan pemimpin umat tetap menjalankan proses pendidikan secar utuh, membebaskan umat dari penjara keterbelakangan yang berimplikasi positif melahirkan kebebasan dalam berkreativitas, serta membekali pengetahuan agama. Pesan dari Q.S. al-Baqarah (2): 151, melalui pembacaan, penyucian , dan pengajaran adalah menghendaki pencapaian tujuan agar manusia hanya mengabdi kepada Allah SWT. yang sejalan dengan tujuan penciptaan  manusia  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Q.S.  az\-Z|âriyât  (51):  56,  “ Dan aku  tidak menciptakan  jin  dan  manusia  melainkan  supaya  mereka mengabdi  kepada- Ku.” Konsep  tentang  pendidikan  manusia  seutuhnya  atau  dalam  istilah  lainnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sejalan dengan ayat tersebut. Pembinaan manusia secara utuh melalui pendidikan akalnya menghasilkan ilmu, pembinaan jiwa melahirkan kesucian dan etika, pembinaan jasmani menghasilkan keterampilan. Maka ketiga strategi pembacaan, penyucian, dan pengajaran melahirkan dua dimensi dalam satu keseimbangan, dunia dan akhirat, ilmu dan iman. (Shihab, 1997)
Munasabah  ayat  yang  serupa  dengan  Q.S.  al-Baqarah  (2):  151  ini  dalam  al- Qur`an  antara  lain  Q.S.  al-Baqarah  (2):  129,  “Ya  Tuhan  kami,  utuslah  untuk  mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat- ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As- Sunnah)  serta  mensucikan  mereka.  Sesungguhnya  Engkaulah  yang  Maha  Kuasa  lagi Maha Bijaksana.” Ayat tersebut berkaitan dengan do’a yang diserukan Nabi Ibrahim a.s. Ketiga misi strategi dakwah dalam upaya membimbing umat melalui pembacaan, penyucian dan pengajaran juga sama terdapat pada Q.S. al-Baqarah (2): 151. Dengan demikian tugas yang diemban Rasul SAW. adalah kelanjutan dari tugas kerasulan dari Nabi-nabi sebelumnya yakni Nabi Ibrahim a.s. Seorang Rasul di antara mereka ( لﻮُﺳَر ۡـﻨِّﻣ ۡﻢُﻬ )
yang  dimaksudkan  dalam  ayat  tersebut  adalah  Nabi  Muhammad  SAW.  yang  masih merupakan  keturunan  dari  Nabi  Ibrahim  a.s.  dan  Ismail  a.s  sebagaimana  dijelaskan dalam tafsir al-Baghawi (1997).
Ayat yang lain yang munasabah dengan Q.S. al-Baqarah (2): 151 adalah Q.S. Ali Imran (3): 164 dan al-Jumu’ah (62): 2. Dalam ayat tersebut tertera pula ketiga strategi pendidikan  yakni pembacaan,  penyucian, dan pengajaran ,  “Sungguh  Allah  telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka  seorang  rasul  dari  golongan  mereka  sendiri,  yang  membacakan  kepada mereka  ayat-ayat  Allah,  membersihkan  (jiwa)  mereka,  dan  mengajarkan  kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (Ali Imran (2): 164), “Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan  ayat-ayat-Nya  kepada  mereka,  mensucikan  mereka  dan  mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar- benar dalam kesesatan yang nyata.” (al-Jumu’ah (62):2)
Berdasarkan  pandangan  beberapa  ulama  di  atas  tentang  peran  pemimpin dalam penyelenggaraan pendidikan di antaranya yang mengacu pada Q.S al-Baqarah (2):  151  dapat  dirangkum  bahwa  terdapat  dua  sasaran  dan  strategi  yang  harus dilaksanakan  oleh  penguasa  atau  pemerintah  selaku  penyelenggara  dan  pemimpin negara  yang  bertanggung  jawab  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  antara  lain, pertama pendalaman  agama  dan  pengembangan  karakter  bangsa; kedua menghidupkan ruh agama dalam pengembangan sain dan teknologi dan humaniora
pada semua jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. (Lajnah Pentashihan al- Qur`an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014)
Penerapan kandungan Q.S al-Baqarah (2): 151 secara metodologis dan didaktis akan  mampu  menghidupkan  kembali  karakter  positif  bangsa  ini  yang  berangsur- angsur  sirna  tergerus  perubahan.  Mengikuti  perubahan  zaman  tidak  serta  merta mengadopsi model, metode, atau pun pola laku bangsa asing dalam sistem pendidikan secara  frontal  tanpa  mempertimbangkan  kultur  dan  karakter  bangsa.  Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah pribahasa hendaknya kita mengukur baju di badan. Hal ini sejalan  dengan  pandangan  Quraish  Shihab  (1997)  bahwa  sistem  dan  tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau pun diekspor dari suatu masyarakat atau suatu bangsa ke masyarakat atau bangsa lain begitu pula sebaliknya.
Pandangan  yang  sama  dikemukakan  pula  oleh  Winarno  Surakhmad  dalam bukunya Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi (2009), bahwa pendidikan harus didesain dan dipekakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam konteks riil dan diberdayakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Itu  artinya pendidikan  harus  menjadi  titik  poros  tumbuh-kembangnya  budaya  bangsa, memanusiakan dan mengindonesiakan anak bangsa. Dimensi sosial dan budaya dalam hal  apa  pun  tidak  dapat  diabaikan  apalagi  Indonesia  memiliki  keberagaman.  Maka sistem  pendidikan  nasional  harus  tumbuh  di  atas  keberagaman  bukan  di  atas keseragaman, seperti diungkapkan Winarno Surakhmad. (2009).
Tidaklah  berlebihan  jika  kita  harus  mengacu  dan  kembali  pada  al-Qur`an sebagai pedoman hidup manusia khususnya umat muslim yang notabene mayoritas di negeri  ini.  Ketika  Allah  SWT  menurunkan  wahyu  pertama-Nya  kepada  Nabi Muhammad  SAW.  yakni  Q.S.  al-‘Alaq  (96):  1-5,  diawali  dengan lafaz ﺃﺮﻗﺇ menjadi tuntunan  pertama  bagi  manusia  dalam  mencapai  peradaban  manusia.  Perintah membaca  merupakan  perintah  yang  berharga  bagi  umat  manusia  yang mengantarkannya  kepada  derajat  kemanusaian  yang  sempurna.  (Shihab,  1997)  Itu artinya bahwa baca tulis yang saat ini populer dengan sebutan budaya literasi, sudah menjadi prioritas pendidikan sejak awal peradaban Islam.
Fakta sosial masyarakat Makkah pra Islam dikenal sebagai masyarakat yang ummi di mana pada umumnya mereka tidak dapat membaca dan menulis, bahkan di sisi  lain  tulis  baca  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  aib  dan  lebih  mengunggulkan kekuatan  hafalan.  (Siregar,  2003)  Bangsa  Arab  sangat  suka  dengan  sya’ir  dan memahami kesusastraan. Sya’ir terbaik akan di tempel di dinding Ka’bah. Kemudian, al-Qur`an hadir di tengah-tengah mereka dengan bahasa dan sastra yang tinggi. Tak ada satu pun dari sya’ir-sya’ir mereka mampu menandingi keunggulan dan keindahan bahasa al-Qur`an. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur`an tidak mengabaikan karakter dan  budaya  masyarakat  yang  berlaku.  Muatan  pendidikan  yang  dibawa  al-Qur`an sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  Makkah  pada  saat  itu.  Meski rumusan al-Qur`an lebih bersifat teologis akan tetapi melahirkan implikasi-implikasi sosial yang sangat besar. Keimanan ( aqidah ) menjadi landasan yang paling urgen dari semua sisi kehidupan termasuk dalam pendidikan. Hal ini pun nampak dengan tegas tersebut  pada  ayat  al-Qur`an  yang  jadi  pembahasan  pada  tulisan  ini  yakni  Q.S  al- Baqarah (2): 151; Ali Imran (2): 164; al-Jumu’ah (62): 2; dan al-‘Alaq (96): 1,3.
Membaca  menjadi  syarat  utama  dalam  membangun  peradaban.  Dampak bacaan  akan  terlihat  setelah  dua  puluh  tahun,  seperti  dikemukakan  Quraish  Shihab
(2001)  dengan  mengutip  hasil  survey  seorang  guru  besar  Harvard  University  pada empat  puluh  negara  bahwa  salah  satu  kemajuan  dan  kemunduran  suatu  negara terletak  pada  materi  bacaan  dan  sajian  yang  disuguhkan  khususnya  pada  generasi muda. Dampak dari bacaan tersebut akan terlihat dua puluh tahun kemudian. Waktu yang sama dengan lama turunnya al-Qur`an.
Kondisi masyarakat global saat ini khususnya di Indonesia budaya membaca masih  rendah.  Budaya  literasi,  pojok  literasi  apapun  itu  sebutannya  yang disosialisasikan  khususnya  di  dunia  pendidikan  akhir-akhir  ini  nampaknya  sudah mulai  pudar.  Baru  akan  dimunculkan  dan  diaktualisasikan  kembali  ketika mempersiapkan  penilaian  instrumen  akreditasi.  Pengaruh  perkembangan  teknologi dengan sendirinya memberi kontribusi yang besar pada budaya membaca. Membaca tidak harus di perpustakaan, melalui gadget berbagai informasi dapat diakses dengan mudah. Materi bacaan dan berbagai informasi yang tersedia seperti dua mata pisau, memberi dampak manfaat, madarat, atau mafsadat. Generasi muda khususnya lebih disibukkan dengan gadgetnya dari pada fokus belajar meski dengan dalih belajar on line. Hampir seluruh masyarakat dari berbagai lapisan tidak bisa jauh dari gadgetnya dan nampaknya sudah menjadi kebutuhan primer. Dapat dibayangkan dampak materi bacaan dua puluh tahun kemudian akan seperti apa genarasi yang saat ini memimpin bangsa di masa yang akan datang.
Berdasarkan  laporan  dari  Bank  Dunia  yang  berhasil  diliput  Kabar  24 Bisnis.com,  bahwa  lebih  dari  sepertiga  anak-anak  Indonesia  mengalami learning poverty atau kondisi ketidakmampuan anak pada usia 10 tahun dalam membaca dan memahami  cerita  sederhana.  (https://kabar24.bisnis.com/),  2020).  Membaca merupakan  keterampilan  dasar  yang  harus  dikuasai  oleh  anak  pada  jenjang pendidikan  dasar.  Pada  akhir  tahun  2019  kondisi  pendidikan  Indonesia  untuk pendidikan dasar seperti diberitakan di atas, maka siapkah bangsa ini menghadapai Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) di tahun 2030 mendatang?
Al-Qur`an  mengarahkan  manusia  sejak  awal  diturunkannya  agar  membaca dengan menyebut nama Tuhan, membaca dengan mengingat Tuhan yang Maha Mulia. Itu  artinya  al-Qur`an  menunjukkan  kepada  manusia  pentingnya  membaca  dengan penuh  keikhlasan,  pandai  memilah  dan  memilih  materi  bacaan  yang  tepat  dan bermanfaat supaya dengan membaca manusia memperoleh derajat kemuliaan. Melalui temuan tulis-baca pula peradaban manusia terus meningkat dan terus berlanjut secara estapet  kepada  generasi  berikutnya  dengan  berbagai  kemajuan.  (Shihab,  1997) Nampak  dengan  jelas  bahwa  antara  aspek  pengetahuan  dan  keimanan  (kompetensi spiritual) secara terintegrasi melibatkan akal dan kalbu dalam perolehannya. (Shihab, 2001)  Itu  artinya  secara  ideal  pendidikan  harus  mengedepankan  nilai-nilai humanisme yang mendasar agar melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas.
Al-Qur`an  dalam  sejumlah  ayatnya  membicarakan  tentang  sifat-sifat  dan potensi  manusia  di  mana  di  satu  sisi  manusia  memiliki  kemuliaan  yang  tinggi dibanding  makhluk-makhluk  lainnya  (Q.S  (al-Isra`  (17):  70),  dari  segi  fisik  wujud manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Q.S. at-Tin (95): 5, dianugerahi potensi terbaik (Q.S. an-Nahl (16): 78) agar mampu berkiprah menjadi khalifah di bumi. Tapi di sisi lain manusia memiliki sifat buruk seperti suka membantah (Q.S. al-Kahf (18): 54, berkeluh kesah dan kikir (Q.S. al-Ma’arij (70): 19, sangat zhalim dan kufur nikmat (Q.S. Ibrahim (14): 34), dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. (Shihab, 2001) Sifat-sifat
dan  potensi  yang  dimiliki  manusia  harus  dikembangkan  melalui  upaya  pendidikan agar  mengarah  pada  pencapaian  derajat  mulia.  Untuk  itu  pendidikan  nilai-nilai kemanusian  atau  populer  dengan  sebutan  nilai-nilai  humanisme  harus  dijadikan prioritas dalam pendidikan secara idealis agar tercipta manusia yang bermartabat.
Nilai-nilai humanisme tersebut sejalan dengan Rencana Strategis Departemen Pendidikan  Nasional  tahun  2005-2009  yang  memprioritaskan  pendidikan  pada aktualisasi tiga dimensi kemanusiaan yang paling mendasar antara lain ranah afektif, kognitif  dan  psikomotorik:  (1)  afektif,  tercermin  pada  kualitas  keimanan  dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur; (2) kognitif, tercermin pada kapasitas dan daya intelektualitas untuk menggali ilmu pengetahuan dan  mengembangkan  serta  menguasai  teknologi;  dan  (3)  psikomotorik,  yang tercermin  pada  kemampuan  mengembangkan  keterampilan  teknis  dan  kecakapan praktis. (Depdiknas, 2005)
Ketiga dimensi kemanusiaan ini harus secara terpadu dan utuh dikembangkan sebagai upaya pembangunan manusia seutuhnya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia tidak boleh mengabaikan potensi yang dimiliki manusia.  Sedangkan  upaya  memelihara  dan  mengembangkan  potensi  tersebut diperlukan proses sepanjang hayat melalui pendidikan seumur hidup. Agar manusia konsisten menjaga keimanannya kepada Tuhan Pencipta alam semesta, bertakwa dan berakhlak  mulia,  sejalan  dengan  tujuan  penciptaanya  senantiasa  selalu  beribadah kepada-Nya. Untuk itu belajar menjadi suatu kewajiban dan dilakukan terus-menerus sepanjang hayat karena jangkauan yang harus dipelajari begitu luas dan menyeluruh, sebagaimana sifat pendidikan al-Qur`an yang termaktub dalam Q.S. al-‘Alaq (96): 1-5. (Shihab, 1997)
Menurut  Quraish  Shihab  (1997),  bahwa  al-Qur`an  sudah  lebih  dulu menyinggung  tentang ide  pendidikan  sepanjang  hayat  ( life  long  education )  sebelum dipopulerkan oleh Paul Lengrand dalam tulisannya berjudul An Introduction to lifelong Education, dengan didasarkan pada Q.S. Ali Imran (3): 79 sebagai, “... Akan tetapi (dia berkata):  "Hendaklah  kamu  menjadi  orang-orang  rabbani,  karena  kamu  selalu mengajarkan al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.”
Muatan  wajib  belajar  nyatanya  tercantum  dalam  UUD  1945  pasal  31  ayat  2 bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”  Untuk  selanjutnya  amanat  konstitusi  ini  dijabarkan  dalam  UU Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003  pasal  6  (1)  tentang  wajib  belajar  pendidikan  dasar (wajardikdas)  untuk  warga  negara  yang  berusia 7  –  15  tahun;  pasal  11  (2)  tentang jaminan  dari  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  terhadap  tersedianya  dana penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara berusia 7-15 tahun; pasal 34 bahwa “Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menjamin  terselenggaranaya  program  wajib belajar  minimal  pada  jenjang  pendidikan  dasar  tanpa  memungut  biaya;  untuk kemudian  kebijakan  tersebut  dijabarkan lagi  dalam  PP. No. 24 Tahun  2008  tentang wajib belajar.
Adapun  landasan  tentang  pendidikan  sepanjang  hayat  tercantun  dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 berbunyi: “Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat.” Pada Bab  III  pasal  4  (3)  UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003  berbunyi:  “Pendidikan diselenggarakan  pada  suatu  proses  pembudayaan  dan  pemberdayaan  peserta  didik
yang berlangsung sepanjang hayat.”. Juga pada bab IV pasal 5 (5) bahwa “setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.”
Terdapat perbedaan prinsip ketentuan wajib belajar dan pendidikan sepanjang hayat  antara  ajaran  Islam  berdasarkan  al-Qur`an  dan  Hadits  dengan  kebijakan pemerintah Indionesia. Ajaran Islam memerintahkan dengan tegas kewajiban belajar berlaku  bagi  setiap  individu  laki-laki  dan  perempuan  yang  berlangsung  selama hidupnya.  Sedangkan  dalam  kebijakan  pemerintah  Indonesia  terdapat  perbedaan redaksi seperti yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 31, pada ayat 1 menggunakan kata  berhak  mendapat  pendidikan,  pada  ayat  2  menggunakan wajib  mengikuti pendidikan  dasar .  Prioitas  wajib  belajar  pada  kebijakan  pemerintah  tersebut menekankan pada pendidikan dasar dengan batasan usia mulai 7-15. Untuk kemudian secara bertahap bisa ditingkatkan lebih lanjut lagi sebagaimana diatur dalam PP. No. 24 Tahun 2008. Wajardikdas yang sudah diprogramkan pemerintah Indonesia sejak masa awal pemerintahan hingga kini (2020) mulai dari wajardikdas 6 tahun, 9 tahun dan pada tahun 2015 menjadi wajardikdas 12 tahun.
Adapun pendidikan sepanjang hayat yang tercantum pada Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978  dan  UU  Sisdiknas  No.  20  tahun  2003  menunjukkan  peran  serta  dan tanggung jawab keluarga, sekolah dan masyarakat dalam mewujudkannya. Sedangkan dalam  ajaran  Islam  bahwa  pendidikan  sepanjang  hayat  berlangsung  sejak  dalam buaian ( ﻦﻣ ﺪﻬﳌا ) sampai liang lahat ( ﱃا ﺪﻬﻠﻟا ) dengan ketentuan hukum wajib. Peran serta dan tanggung jawab pendidikan dalam ajaran Islam menjadi tanggung jawab individu, orang tua (keluarga), masyarakat sampai pemerintah sebagai penyelenggara negara, sebagaimana tercantum dalam Q.S at-Tahrim (66):6; Taha (20): 132; al-An’am (6): 70; an-Nisa` (4): 36; dan Hud (11): 117-119.
Pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  sudah  seharusnya  menjadikan pendidikan  sebagai  prioritas  utama  dalam  pembangunan  untuk  merealisasikan terwujudnya  sumber  manusia  Indonesia  yang  unggul  melalui  pola  pendidikan  yang benar dan baik yang dibangun bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah.
Pendidikan merupakan masalah nasional, itu artinya bukan hanya para pejabat pemerintah  yang  berhak  memberikan  kontribusi  pada  kebijakan  pendidikan. Masyarakat lapisan paling bawah pun memiliki hak konstitusional yang sama dalam menentukan kebijakan pendidikan yang akan diberlakukan (Surakhmad, 2009). Ketika masalah rumit dalam skala nasional melanda bangsa ini, apakah bencana alam, wabah penyakit, krisis ekonomi, krisis moral, perang dan lain sebagainya, maka pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama.
Al-Qur`an  menyampaikan  pesan  bahwa  dalam  keadaan  perang  sekalipun masalah  pendidikan  tidak  boleh  diabaikan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  surat  at- Taubah (9): 122 sebagai berikut. “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke  medan  perang).  Mengapa  tidak  pergi  dari  tiap-tiap  golongan  di  antara  mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi  peringatan  kepada  kaumnya  apabila  mereka  telah  kembali  kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”
Pesan  yang  disampaikan  kandungan  ayat  tersebut  di  atas  adalah  adanya pembagian tugas. Mengatur strategi agar tidak semuanya berangkat ke medan perang sebagai jihad bersenjata dan sebagiannya lagi jihad memperdalam ilmu pengetahuan dan  pengertian  agama.  Ini  menunjukkan  bahwa  pendidikan  tetap  menjadi  prioritas dalam  keadan  darurat  sekalipun.  Ayat  ini  menegaskan  pula  bahwa  menuntut  ilmu,
memperdalam  agama  ( tafaqquh  fiddin ) dikatagorikan  sama  dengan  jihad  di  medan perang (Hamka, 1990).
Pendalaman  ajaran  agama  ( Tafaqquh  fiddin )  pada  ayat  di  atas,  menjadi priotitas dalam mempertahankan kedaulatan bangsa di samping berjuang di medan perang  di  garda  terdepan.  Pengertian tafaqquh  fiddin menurut  Husein  Muhammad (2019)  memiliki  jangkauan  yang  lebih  luas  dari  sekedar  memahami  hukum-hukum fiqh. Untuk memperkuat pendapatnya, beliau mengemukakan tulisan az-Zarnuji dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim, bahwa fiqh itu bermakna
ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺲﻔﻨﻟا ﺎﳍﺎﻣ ﺎﻣو ﺎﻬﻴﻠﻋ
(pengetahuan tentang  diri,  dan  tentang  apa  yang  baik  dan  yang  buruk).  Ini  menunjukkan  bahwa tafaqquh  fiddin mengandung  makna  esoteris,  filosofis,  moral  dan  etis.  Sementara menurut Quraish Shihab (2001) bahwa agama yang diwahyukan Allah, benihnya sudah ada dari pengenalan dan pengalaman manusia pertama di muka bumi. Ia menemukan keindahan,  kebenaran ,  dan kebaikan .  Gabungan  dari  ketiganya  dinamai suci. Ketika manusia ingin mengetahui tentang apa atau siapa yang Maha Suci, maka saat itulah ia menemukan  Tuhan,  dan  sejak  itulah  ia  berhubungan  dengan-Nya  serta  berusaha meneladani sifat-sifat-Nya. Dengan demikian agama melahirkan kebenaran, kebaikan dan keindahan. Ilmu diperoleh melalui proses pencarian kebenaran. Mencari yang baik menghasilkan akhlak, dan mencari yang indah menghasilkan seni.
Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa tafaqquh fiddin menjadi landasan dalam  penguasaan  pengetahuan-pengetahuan  lainnya.  Pengetahuan  itu  bersumber dari eksistensi eksternal dan eksistensi internal yang tergabung saling mengukuhkan yang  melahirkan  keyakinan  kepada  sang  Maha  Pencipta  alam  semesta.  Itu  artinya konsep  pendidikan  yang  terkandung  dalam  al-Qur`an  tidak  mencerminkan  adanya pandangan dikotomi pendidikan antara pendidikan agama dan sain.
Pendidikan keimanan harus tetap menjadi prioritas dalam pendidikan nasional karena  pendidikan  yang  tidak  atau  kurang  memperhatikan  keimanan  akan menghasilkan lulusan yang kurang baik akhlaknya. (Tafsir, 2017 ) Hal ini sudah sejalan dengan  amanat  UUD  1945  pasal  31  (3)  bahwa  Pemerintah  mengusahakan  dan meyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut untuk kemudian dijabarkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada 1 (1,2)  sebagai  berikut:  (1)  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  dalam  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (2) Pendidikan nasional  adalah  pendidkan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan dan perubahan zaman. Menghidupkan jiwa agama ( iqamatud-din ) pada semua jalur pendidikan menjadi salah satu strategi  dalam mengobati  kondisi  pendidikan  nasional  yang  tengah mengalami krisis. Nilai-nilai keagamaan harus dileburkan sebagai ruh baik pada pengetahuan sain, teknologi  dan  humaniora  pada  semua  jalur  pendidikan  yang  terstruktur  dan berjenjang mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Berdasarkan  pemaparan-pemaparan  di  atas  bahwa  pesan-pesan  yang disampaikan al-Qur`an tentang peran dan tanggung jawab pemimpin atau penguasa sebagai penyelenggara negara terhadap pendidikan sangat relevan dan secara teoritis
sejalan  dengan  UUD  1945  dan  UU  Sisdiknas  No.  Tahun  2003.  Fakta  menunjukkan bahwa  meski  al-Qur`an  dirumuskan  bersifat  teologis  akan  tetapi  mengandung implikasi-implikasi sosial yang sangat besar. Hal tersebut nampak dalam kiprah Nabi Muhammad  sebagai  pendidik  dan  pemimpin  dalam  berupaya  merubah  masyarakat Arab secara revolusioner yang saat itu jauh dari peradaban.
Pemerintah sebagai pemegang kekuasan harus mampu menjalankan amanah membawa  kemaslahatan  bagi  seluruh  warga  negara,  mendukung  sepenuhnya  pada pendidikan  nasional  sebagai  prioritas  dalam  pembangunan  nasional.  Pemerintah  , Pemerintah  Daerah,  kementerian  Agama,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan serta  pejabat-pejabat  pemegang  kebijakan  lainnya  dan  masyarakat  pada  umumnya bahu-membahu bekerja sama menentukan arah kebijakan pendidikan nasional.

## Kesimpulan
Al-Qur`an sebagai rujukan dalam tulisan ini secara dilalah al-nas tidak secara eksplisit  menjelaskan  kedudukan  penguasa  (pemerintah)  terhadap  pendidikan. Namun di dalamnya terdapat pesan-pesan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep pendidikan, sebagaimana terkandung dalam Q.S al-Baqarah (2): 151, al-Jumu’ah (62): 2, Ali Imran (3): 164, dan at-Taubah (9): 122. Konsep-konsep pendidikan yang secara implisit dirumuskan dalam al-Qur`an tidak lepas dari rumusan yang  bersifat  teologis,  tapi  berimplikasi  pada  tatanan  sosial  di  mana  manusia dibimbing akal dan hatinya pada kesadaran dan kebenaran yang hakiki tentang Yang Maha  Pencipta  yang  melahirkan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada-Nya  di  samping bimbingan keilmuan. Keimanan dan ketakwaan menjadi inti dalam pendidikan yang dirumuskan  al-Qur`an  hingga  segala  aktivitas  manusia  secara  keseluruhan  berakhir pada  pengabdiannya  kepada  Allah  SWT  yang  sejalan  denagn  tujuan  penciptaannya sebagaimana  tercantum  pada  Q.S.  adz-Dzariyat  (51):  56.  Untuk  itu,  keimanan  dan ketakwaan  seyogyanya  menjadi  elemen  penting  dalam  sistem  pendidikan  nasional bukan  hanya  pada  tatanan  konsep  sebagai  implementasi  dari  penjabaran  amanat Pancasila  dan  UUD  1945  secara  tertulis,  tapi  lebih  jauh  lagi  harus  benar-benar direalisasikan.  Relevansinya  dengan  kondisi  pendidikan  Indonesia  yang  saat  ini mengalami krisis, di antaranya menurunnya akhlak dan moral peserta didik, maraknya praktek  korupsi,  maka  penguasa  sebagai  penyelenggara  negara  bertanggung  jawab menyeleng-garakan pendidikan yang berorientasi pada pendalaman agama ( tafaqquh fiddin ),  pengembangan  karakter  bangsa,  menghidupkan  ruh  agama  ( iqamatud-din ) pada pengembangan sain, teknologi dan humaniora sebagai strategi yang fundamental. Kedudukan penguasa dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki posisi yang sangat penting  terkait  dengan  beberapa  kebijakan  yang  ditetapkannya.  Penguasa  sebagai pemegang  pemerintahan  wajib  menjalankan  amanat  yang  menjadi  tanggung jawabnya. Ia harus mampu mengedepankan kemaslahatan umat. Itu artinya penguasa harus  mendukung  sepenuhnya  pada  pendidikan  nasional,  mewujudkan  pendidikan yang bermutu untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminatif, serta menjadikan pendidikan sebagai strategi berbangsa bukan sekedar dijadikan sebagai resitasi atau wacana belaka.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Rozak  dan  Aminuddin.  (2010). Studi  Ilmu  al-Qur`an .  Surakarta:  Mitra  Wacana Media
Al-Baidhowi, Nashir al-Diin Abi al-Khoir 'Abdullah bin 'Umar bin Muhammad al-Syafi'I.
(1997). Anwar  al-Tanzil  wa  Asrar  al-Ta`wil .  Beirut:  Dar  Ihya`  al-Turats  al- ‘Araby. al-Baghawi,  Abu  Muhammad  al-Husain  bin  Mas’ud.  (1997). Ma'alim  al-Tanzil. Dar Thayibah Linnasyr wa al-Tauzi'. Cet. VIII. Juz1. al-Maraghi, Ahmad Mushthofa. (1979). Tafsir al-Maraghi. Mesir: Mushthafa al-Babi al- Halabi. Juz 2. Al-Suyuti, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman Abi Bakr. (1960). al-Jami’ al-Shagir fi Ahadits al- Basyir al-Nazir. Darul Fikr: Juz VIII Ath-Thabary, Abu Ja’far. (1994). Jaami’ al-Bayaan ‘an Ta`wiil Ayyi al-Qur`aan. Beirut: Muassasah al-Risalah, Jilid VII. Azra, Azyumardi. (2002). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Bay, Kaizal. 2011. “Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur ’ an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim.” Jurnal Ushuluddin XVII: 115–29. Depdiknas.  (2005). Rencana  Strategi  Pendidikan  Nasional  2005-2009. Jakarta:  Pusat Informasi dan Humas Depdiknas.
Djunaid, Hamzah. (2018) Konsep Pendidikan Dalam al-Qur`an . Lentera Pendidikan. Vol.
17. No. 1 Juni 2014: 139-150. Diakses 26 Nopember 2018 pukul 5:42 Faridl, M. (2001). Refleksi Islam: Ikhtiar Memaknai Gagasan Islam Kultural. Bandung : Pusdai Press. Hamka. (1990). Tafsir al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura Jilid
1, 5. Diunduh 25 Agustus 2020 pukul 10:46
Hasbullah, (2001) Dasar-dasar Ilmu Pendidikan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Ibnu  Katsir,  Abu  al-Fida`  Isma’il  bin  Umar.  (1420  H/  1999  M). Tafsir  al-Qur`an  al- ‘Azhim . Dar Thayibah Linnasyr al-Tauzi’: Cet. II, juz 1. Ibnu Taimiyah, Tafsir al-Kabir (Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyah, t.t) Juz VI Iqbal, Muhammad. (2015). Pola Pendidikan Islam Pada Periode Rasulullah Mekkah Dan Madinah. JIPSA 15(17): 1–7. Diunduh 10 Maret 2019 pukul 20:06 Jumat,  Abd.  Gani.  (2014).  “Konsep  Pemerintahan  Dalam  Al-Qur`an :  Analisis  Makna Khalifah Dalam Perspektif Fiqh Politik.” Hunafa: Jurnal Studia Islamika 11, No.
1: 173–89. Diunduh 01 April 2020 10:22.
Kartadinata,  Sunaryo.  “Pendidikan  Nasional  Dalam  Membangun  Kecerdasan Kehidupan Bangsa.” t.t. diunduh 14 Maret 2020 pukul 12:25 Khalis,  Nur.  (2018).  “Akuntabilitas  Penyelenggaraan  Pendidikan  Dalam  Perspektif
Islam.” Ijtimaiya:  Pengembangan  Masyarakat  Islam 11,  No.  2:  181–208.
Diunduh 14 Maret 2020 pukul 12:53 Ma'arif, A. S. (1993). Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia. Bandung: Mizan. Mahendra,  Ahdiyat.  (2015).  “Sultan  Dalam  Perspektif  Al-Qur`an:  Kajian  Semantik Perspektif Toshihiko Izutsu.” Tesis. Prodi Studi Agama dan Filsafat. Konsentrasi Ilmu Bahasa Arab. IAIN Yogyakarta. Diunduh 10 Juni 2020 pukul 10:57.
Marzuki. (2012). “Politik Pendidikan Nsional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem
Pendidikan  Nasional.” Jurnal  Penelitian  Humaniora Vol.  17(No.2):  16–38.
Diunduh 06 Juli 2020 pukul 20:45. Muhammad,  Husein.  (2019). Islam  Tradisional  Yang  Terus  Bergerak:  Dianmika  NU, Pesantren, Tradisi, dan Realitas Zamannya. Yogyakarta: IRCiSod. Munirah. “Sistem Pendidikan Di Indonesia: Antara Keinginan Dan Realita.” Auladuna Vol 2, No.: 233–45. Diunduh 14 Maret 2020 pukul 15:32. Pulungan,  S.  (1994). Fiqh  Siyasah:  Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Qur`an in MS Word, diunduh 21 Februari 2020 pukul 16:48 Ridha, Muhammad Rasyid. (1960). Tafsir al-Manar. Mesir: Maktabat al-Qahirat. Rohman,  Noor.  2014.  “Perspektif  Islam  Tentang  Demokratisasi  Pendidikan.” Jurnal Tarbawi II No. 2: 56–68. Diunduh 03 Agustus pukul 10:12 Sabar Budi Raharjo, Lia Yuliana, Yusuf Hadi Yudha. (2018). “Capaian Standar Nasional Pendidikan  Sebagai  Predikator  Mutu  Sekola.” Jurnal  Pendidkan  dan Kebudayaan Vol. 3(No. 2): 129–40. Diunduh 14 Maret 2020 pukul 12:22 Shihab, Muhammad Quraish. (1997). Membumikan al-Qur`an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan.
____________ (1998). Menyingkap Tabir Ilahi : Asma` al-Husan Dalam Perspektif al-Qur`an. Jakarta: Lentera hati.
____________ (2001). Wawasan al-Qur`an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.
____________ (2005). Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an. Jakarta:
Lentera Hati. Jilid 1 Sholichah, Aas Siti. (2018). Teori-Teori  Pendidikan  Dalam  Al-Qur’an . Edukasi Islami : Jurnal  Pendidikan  Islam.  https://doi.org/10.30868/ei.v7i01.209  diakses  26 Nopember 2018 pukul 5:40.
Sirait, Sheilla Chairunnisyah. (2017). “Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan  Kepada  Anak  Terlantar  Dalam  Perspektif  Undang-Undang Perlindungan Anak.” De Lega Lata Volume 2,: 157–82. Diunduh 14 Maret 2020 pukul 12:20
Siregar,  Lina  Mayasari.  (2003).  “Upaya  Pendidikan  Islam  Pada  Masa  Awal  Nabi Muhammad SAW.” (66): 104–14. Diunduh 10 Maret 2019 pukul 20:06 Sulistiyadi,  H.  K.  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Penyelenggaraan  Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan  dan  Manajemen  Publik. Vol. 2 Nomor 1 , 1-10. Diunduh 14 Maret 2020 pukul 18: 20
Surakhmad,  Winarno  .  (2009). Pendidikan  Nasional:  Strategi  dan  Tragedi. Jakarta: Kompas.
Suyahman. (2015). “Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan Dan Kenyataan ( Studi Kasus Permasalahan Pendidikan Di Indonesia ).” In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan UNS & ISPI Jawa Tengah , , 274–80. Diunduh 03 Agustus 2020 pukul
12:35 Tafsir, Ahmad. (2017 ). Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Wartoyo,  Franciscus  Xaverius.  2016.  “Tanggung  Jawab  Hukum  Pemerintah  Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.” Yustisia Vol. 5 No.: 216–30. Diunduh 14 Maret 2020 pukul 12:15
Z.A,  Tabrani.  (2013).  “Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Mengelola  Satuan  Pendidikan Keagamaan  Isalam:  Tantangan  Terhadap  Implementasi  Manajemen  Berbasis
Sekolah.” Serambi Tarbawi Vol. 01, N: 245–64. Diunduh 14 Maret 2020 pukul 12:18