## BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (MUZARA’AH)
(Analisis Syariah dan Hukum Nasional)

## Muh. Ruslan Abdullah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Email : muh_ruslan_abdullah@iainpalopo.ac.id

## Abstract
Profit  sharing  of  agriculture  in  the  economy  of  Islam  known  as  muzara'ah  and Mukhabarah and the results of the agricultural land has been set in law No. 2 of 1960. The  profit  sharing  arrangement  is  an  agreement  or  a  common  bond  in  conducting business  activities.  In  the  business  agreement  for  sharing  of  benefits  to  be  obtained between  the  two  sides  or  more.  Islamic  economics  and  regulations  governing  the sharing agreement will have a positive impact on the practice of revenue sharing in society.

## Keywords : Muzara’ah, Mukhbarah, Profit Sharing, Regulation, Agreement

## Abstrak
Pembagian  keuntungan  pertanian  dalam  ekonomi  Islam  yang  dikenal  sebagai muzara'ah  dan  Mukhabarah  dan  hasil  lahan  pertanian  telah  diatur  dalam  undang- undang  Nomor  2  Tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil.  Pengaturan  pembagian keuntungan adalah perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan  kegiatan bisnis. Dalam perjanjian bisnis untuk berbagi manfaat yang akan diperoleh antara kedua belah pihak atau lebih. Ekonomi dan peraturan Islam yang mengatur perjanjian pembagian akan berdampak positif pada praktik pembagian pendapatan di masyarakat.
Kata  Kunci : Muzara’ah,  Mukhabarah,  bagi  hasil,  Perundang-undangan, Perjanjian

## PENDAHULUAN
Peranan  tanah  menjadi  bertambah  penting  seiring  dengan  bertambahnya jumlah  penduduk  yang  memerlukan  papan  atau  lahan  untuk  tempat  tinggal. Demikian  juga  dalam  kegiatan  pembangunan  yang  memerlukan lahan,  baik untuk bidang usaha maupun tanah untuk obyek  untuk di usahakan .
Dibidang  ekonomi,  terutama  di  bidang  pengusahaan  atau  pengolahan pertanahan  (tanah),  sangat  diperlukan  campur  tangan  dari  pemerintah  dalam hal pengaturan kebi-jakan penggunaan dan peruntukan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan  Nasional  guna kemakmuran  dan kesejahteraan  seluruh rakyat.
Sistem  bagi  hasil  merupakan  sistem  di  mana  dilakukannya  perjanjian  atau ikatan  bersama  di  dalam  melakukan  kegiatan  usaha.  Di  dalam  usaha  tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah  pihak  atau  lebih.  Bagi  hasil  dalam  sistem  per-bankan  syari’ah  merupakan  ciri khusus  yang  ditawarkan  kapada  masyarakat,  dan  di  dalam  aturan  syari’ah  yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu  pada awal terjadinya  kontrak  (akad).  Besarnya  penentuan  porsi  bagi  hasil  antara  kedua  belah pihak  ditentukan  sesuai  kesepakatan  bersama,  dan  harus  terjadi  dengan  adanya kerelaan ( An-Tarodhin ) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam  melakukan  kegiatan  usaha.  Di  dalam  usaha  tersebut  diperjanjikan  adanya pembagian  hasil  atas  keuntungan  yang  akan  di  dapat  antara  kedua  belah  pihak  atau lebih.  Bagi  hasil  dalam  sistem  per-bankan  syari’ah  merupakan  ciri  khusus  yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah  yang berkaitan dengan pem-bagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kese-pakatan  bersama,  dan  harus  terjadi  dengan  adanya  kerelaan  (An-Tarodhin)  di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
Salah satu prinsip  dasar dari hukum agraria nasional  (UUPA) yaitu“ Landre- form ” atau  “ Agraria  Reform ” Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam Pasal  10  ayat  (1)  dan  (2)  yang  memuat  suatu  asas  yaitu,  bahwa  “ Tanah  pertanian harus dikerjakan  atau diusaha-kan  secara  aktif oleh pemiliknya  sendiri yang dalam pelak-sanaanya diatur dalam peraturan per-undangan “ .
Untuk melaksanakan asas tersebut maka diperlukan adanya ketentuan tentang batas  minimal  luas  tanah  yang  harus  dimiliki  oleh  petani  spaya  dapat  hidup  dengan layak, penghasilan yang cukup bagi dirinya sendiri dan keluarganya (Pasal 13 jo. Pasal 17 UUPA). Dan diperlukan pengaturan tentang ketentuan mengenai batas maksi-mum kepemilikan  luas  tanah  yang  dipunyai  dengan  hak  milik  (pasal  17  UUPA)  dengan dicegah tertumpuknya tanah pada golongan tertentu saja. Dalam hubungan ini, Pasal
17 UUPA memuat asas yang penting, yaitu bahwa : ”pemilikan dan penguasaan tanah yang  melampui  batas  tidak  diperkenankan,  karena  hal  demikian  dapat  merugikan kepentingan umum ”.
Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentu kperjanjian antara  seorang  yang  berhak  atas  suatu  bidang  tanah  pertanian  dari  orang    lain  yang disebut  penggarap,  berdasarkan  perjanjian  dimana  penggarap  diperkenankan  meng- usahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang telah disetujui bersama. 1
Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubung- annya  dengan  tanah  atau  yang  melekat  pada  tanah  seperti  tanaman-tanaman,  hak menger-jakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu  perjanjian  kerjasama  yang  bersang-kutan  dengan tanah tetapi  yang  tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyek-nya adalah tanaman. 2
Perjanjian pengusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur didalam hukum Adat  yang  didasarkan  pada  kesepakatan  antara  pemilik  tanah  dan petani penggarap dengan  mendapat  imbalan  hasil yang telah disepakati sebelumnya  oleh  kedua  belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan  Undang-Undang Nomor  2  tahun  1960  tentang  Perjanjian Bagi  Hasil  yang lahir berdasarkan  pada hukum adat di Indonesia.

## KONSEP BAGI HASIL DALAM EKONOMI ISLAM
Dalam  ekonomi  Islam,  konsep  bagi  hasil  dalam  bidang  pertanian  dikenal dengan  istilah  Muzara’ah  dan  Mukhabarah.  Menurut  etimologi, muzara’ah adalah
1 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Udang  pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan ,(Jakarta: djambatan, 1997), hal. 116
2 Ter Haar Bzn, Asa-asas dan Susunan Hukum Adat , Terjemahan  K. Ng Subekti Poesponoto, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), hal. 20
wazan  “mufa’-alatun” dari  kata “az-zar’a ”  artinya  menum-buhkan. Al-muzara’ah memiliki arti yaitu al-muzara’ah yang berarti tharhal-zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya  adalah  modal.  Sedangkan  menurut  istilah muzara’-ah dan mukhabarah adalah:
1. Ulama Malikiyah; “Perkongsian dalam bercocok tanam”
2. Ulama Hanabilah: “Menyerahkan tan-ah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi an- tara keduanya.
3. Ulama  Syafi’iyah:  “ Mukhabarah ada-lah  mengelola  tanah  di  atas  sesuatu yang  dihasilkan  dan  benihnya  berasal  dari  pengelola.  Adapun muzara’ah , sama seperti mukhabarah , hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.
Muzara’ah ialah  mengerjakan  tanah  (orang  lain)  seperti  sawah  atau  ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seper-dua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Mukhabarah ialah menger- jakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Seda-ngkan biaya pengerjaan dan benihnya di- tanggung orang yang mengerjakan.
Munculnya pengertian muzara’ah dan mukhabarah dengan ta’rif yang berbeda ter-sebut  karena  adanya  ulama  yang  membeda-kan  antara  arti muzara’ah dan mukhabarah , yaitu Imam Rafi’I berdasar dhahir nash Imam Syafi’i. Sedangkan ulama yang  menyamakan ta’rif  muzara’ah dan mukha-barah diantaranya  Nawawi,  Qadhi Abu  Thayyib,  Imam  Jauhari,  Al  Bandaniji  meng-artikan  sama  dengan  memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ber-kata: Muzaraah merupakan asal dari ijarah (mengupah atau menyewa orang), dikarena-kan dalam keduanya masing-masing pihak sama-sama  merasakan  hasil  yang  diperoleh  dan  menanggung  kerugian  yang  terjadi. Imam Ibnul Qayyim berkata: Muzaraah ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada  ijarah.  Karena  dalam  ijarah,  salah  satu  pihak  sudah  pasti  mendapatkan keuntungan.  Sedangkan  dalam  muzaraah,  apabila  tana-man  tersebut  membuahkan
hasil, maka ke-duanya  mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menang-gung kerugian bersama. 3

## DASAR HUKUM MUKHABARAH DAN MUZARA’AH
Dasar hukum  yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukha- barah dan muzara’ah adalah:
1. Berkata Rafi’ bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewa-kan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu  berhasil  baik  dan  yang  lain  tidak  berhasil,  maka  oleh  karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian (H.R. Bukhari)
2. Hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim  dari  Ibnu  Abbas  r.a. “Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak mengharamkan muzara’ah , bahkan beliau menyuruh-nya, supaya yang seba-gian menyayangi sebagian yang  lain,  dengan  katanya,  barangsiapa  yang  me-miliki  tanah,  maka hendaklah ditanami-nya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu
3. Dari  Ibnu  Umar:  “Sesungguhnya  Nabi  Saw.  Telah  memberikan  kebun kepada  penduduk  khaibar  agar  dipelihara  oleh  mereka  dengan  perjanjian mereka  akan  diberi  sebagian  dari  penghasilan,  baik  dari  buah–buahan maupun dari hasil pertahun  (palawija)” (H.R Muslim).
4. Imam Al-Bukhari berkata, Qais bin Muslim telah berkata dari Abu Ja’far, Ia berkata, tidaklah di Madinah ada peng-huni rumah hijrah kecuali mereka bercocok tanam dengan memperoleh sepertiga atau seperempat (dari hasil- nya), maka Ali, Sa’ad bin Malik,’ Abdullah bin Mas’ud, ’Umar bin Abdul
3 Saleh  al-Fauzan, Fiqih  Sehari-Hari ,  diterjemehkan  oleh  Abdul  Hayyik  Al-Kattani  dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005) hal. 480
Aziz, Al-Qasim bin Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin melakukan Muzaraah (HR.Bukhari). 4
5. Imam  Ibnul  Qayyim  berkata:  kisah  Khaibar  merupakan  dalil  kebolehan Muzara’ah dan Mukhabarah , dengan membagi hasil yang diperoleh antar pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah buahan maupun tanaman lainnya. Rasulullah sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini. Kerja sama tersebut berlangsung hingga menjelang wafat Beliau, serta tidak ada nasakh yang menghapus hukum ter-sebut. Para Khulafaur rasyidin juga melakukan  kerja  sama  tersebut.  Dan  ini  tidak  termasuk  dalam  jenis mu’ajarah (mengupah  orang  untuk  bekerja)  akan  tetapi  termasuk  dalam musyarakah (kongsi/kerjasama), dan ini sama seperti bagi hasil. 5

## PANDANGAN  ULAMA  TERHADAP  HUKUM  MUKHABARAH  DAN MUZARA’AH
Dari Hadits di atas yang dijadikan pijakan ulama untuk menuaikan kebolehan dan katidakbolehan melakukan muzara’ah dan mukhabarah. Sebagian ulama melarang paroan tanah ataupun ladang beralasan pada Hadits pertama  yang diriwayatkan oleh bukhari tersebut di atas.
Ulama yang lain berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan muzara’ah ataupun  mukhabarah.  Pendapat  ini  dikuatkan  oleh  Nawawi,  Ibnu  Mundzir,  dan Khatabbi, mereka mengambil alasan Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas.
Adapun  Hadits  yang  melarang  tadi  maksudnya  hanya  apabila  ditentukan penghasilan  dari  sebagian  tanah,  mesti  kepunya-an  salah  seorang  diantara  mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu, mereka memarohkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur keadaan inilah
4 Abdul  Adzim  bin  Badawi, Al-Wajiz ,  diterjemahkan  oleh  Team  Tasyfiyah,  (Bogor:  Pustaka Ibnu Katsir, 2007) hal. 582
5 Saleh al-Fauzan, hal: 477
yang di-larang oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Hadits yang melarang itu, karena pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil.
Menurut  Imam  Syafi’i,  Hukum  muza-raah  adalah  bathil  atau  tidak  sah dikarenakan  bibit  dari  pertanian  tersebut  dari  pemilik  tanah  dan  pekerjanya mendapatkan separuh dari hasil panen. Menurut beliau muzaraah ini bisa sah dengan syarat  Pemilik  tanah  yang  sekaligus  pemilik  benih  tadi  mendapat-kan  2/3  dari  hasil panen atau lebih dan pekerjanya mendapatkan 1/3. 6

## KEABSAHAN MUKHABARAH DAN MUZARA’AH
1. Yang tidak diperbolehkan dalam Muzaraah dan Mukhabarah.
Dalam muzara’ah, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemi- lik tanah tidak boleh mengatakan, “Bagian-ku sekian wasaq.” Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi’ bin Khadij, ia bercerita, “Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi SAW dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi saw melarang hal itu.” Kemudian saya (Hanzhalah bin Qais) bertanya  kepada  Rafi’,  “Bagaimana  sewa  dengan  Dinar  dan  Dirham?”  Maka  jawab Rafi’, “Tidak mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham.” Al-Laits berkata, “Yang di- larang  dari  hal  tersebut  adalah  kalau  orang-orang  yang  mempunyai  pengetahuan perihal  halal  dan  haram  memperhatikan  hal  termaksud,  niscaya  mereka  tidak membolehkannya karena di  dalamnya terkandung bahaya.” Dari Hanzhalah juga, ia berkata,  “Saya pernah bertanya kepada Rafi’ bin Khadij perihal  menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi’, ‘Tidak mengapa. Se-sungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (gailengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan
6 Ahmad bin Muhammad Ad-Dzibbi, Al Lubab Fi Al-Fiqh Asy-Syafi’I , (Beirut: Dar Kutub Al- ‘Ilmiayah, 2004) hal. 92
tidak  ada  bagi  orang-orang  (ketika  itu)  sewaan  melainkan  ini,  oleh  sebab  itu  yang demikian itu dilarang. Adapun (sewa) dengan sesuatu  yang pasti dan dapat  dijamin, maka tidak dilarang. 7
2.Syarat Muzara’ah dan mukhabarah .
Disyaratkan  dalam muzara’ah dan mukhabarah ini  ditentukan  kadar  bagian pekerja  atau  bagian  pemilik  tanah  dan  hendaknya  bagian  tersebut  adalah  hasil  yang diperoleh dari tanah tersebut seperti seper-tiga, seperempat  atau lebih dari hasilnya. 8
3.Hukum muzara’ah dan mukhabarah
Menurut  ulama  Hanafiyah,  hukum muzara’ah yang  sahih  adalah  sebagai berikut:
a. Segala  keperluan  untuk  memelihara  tanaman  diserahkan  kepada  peng- garap.
b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
c. Hasil yang diperoleh dibagikan ber-dasarkan kesepakatan waktu akad.
d. Menyiram atau menjaga tanaman.
e. Dibolehkan  menambah  penghasilan  dan  kesepakatan  waktu  yang  telah ditetapkan.
f. Jika salah seorang yang akad mening-gal sebelum diketahui hasilnya, peng- garap tidak mendapatkan apa-apa se-bab ketetapan akad didasarkan pada waktu.
Menurut ulama Hanafiyah, hukum muzara’ah fasid adalah:
a. Penggarap tidak berkewajiban menge-lola.
b. Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.
c. Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari peker- jaannya
d. Habis Waktu Muzara’ah
7 Abdul Adzim bin Badawi, hal: 583
8 Saleh al-Fauzan, hal: 480

## Beberapa hal yang menyebabkan muzara’ah habis:
a. Habis mujara’ah.
b. Salah seorang yang akad meninggal
c. Adanya uzur.

## KONSEP BAGI HASIL DALAM HUKUM HAK-HAK ATAS TANAH DALAM HUKUM TANAH NASIONAL
1. Hak atas Tanah bersifat tetap
Macam–macam  hak–hak  atas  tanah  dalam  hukum  tanah  nasional  di  atur dalam UUPA yakni Pasal 4 ayat 1 dan 2, Pasal 16 ayat 1dan Pasal 53. Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyebutkan  bahwa:
a. Atas dasar hak menguasai  dari negara sebagai  dimaksud  dalam pasal 2, di- tentukan  adanya  macam-macam    hak    atas  permukaan  bumi,  yang  disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan  hukum.
b.Hak-hak  atas  tanah  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  memberi  we- wenang  untuk  mempergunakan  tanah  yang  bersangkutan,  demikian  pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasanya sekedar  diperlukan untuk kepentingan  yang  langsung    ber  hubungan  dengan  penggunaan  tanah  itu dalam  batas-batas  menurut  undang  undang  ini  dan  peraturan  hukum  yang lebih tinggi.
Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan  dalam Pasal 4 di atas ditentukan dalam pasal 16 ayat  1, yakni  sebagai  berikut: a) hak  milik, b) hak  guna  usaha c) hak  guna bangunan d) hak pakai e) hak sewa, f) hak membuka  tanah, g) hak memungut  hasil hutan, dan h) hak-hak lain  yang tidak termasuk dalam hak-hak  tersebut  diatas  yang akan  ditetapkan  dengan  undang  undang  serta    hak-hak    yang  sifatnya  sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA.
2. Hak atas Tanah yang bersifat sementara
Hak-hak  atas  tanah  yang  bersifat   sementara  diatur  dalam  pasal  53 berbunyi
sebagai  berikut: a) Hak gadai, b) Hak usaha  bagi hasil, c) Hak  menumpang, d) Hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat yang bertentangan dengan undang- undang ini dan hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.
Ketentuan  dalam  pasal  53  ayat  2    dan  3  berlaku  terhadap  peraturan  yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 53 ini.

## Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Dalam Hukum Adat
Pemakaian  istilah  dari  perjanjian  bagi    hasil,  ditiap  daerah  di  Indonesia berbeda-beda penyebutannya seperti: Memperduoi (Minangkabau), Toyo (Minahasa), Tesang  (Sulawesi),  Maro,  Mertelu  (  Jawa  Tengah),  Nengah.  Jejuron,  (Priangan). Selain  terse-but  di  atas  masih  ada  istilah  lain  dibebe-rapa  daerah  antara lain:
Perjanjian  Bagi Hasil  itu  merupakan     suatu   perjanjian   yang   sudah tidak asing  lagi  bagi  masyarakat  pedesaan,  yang  sebagi-an  besar  dari  mereka  umumnya adalah    petani.    Namun    pengusahaan    tanah    dengan  bagi  hasil  disetiap  daerah  di Indonesia berbeda nama dan pengaturannya. Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil mempunyai  pengertian, diantaranya sebagai berikut :
1. Pengertian  perjanjian  bagi  hasil  ( Deel-bouw    Overeenkomst )      menurut Djaren  Saragih  menyatakan: 9 “Perjanjian  bagi  hasil  adalah  hubungan hukum  antara  seorang  yang  berhak  atas  tanah  dengan  pihak  lain  dimana pihak kedua ini di-perkenankan mengolah tanah yang ber-sangkutan dengan ketentuan,  hasil  dari  pengolahan  tanah  dibagi  dua  antara  orang  yang berhak  atas tanah  dan  yang  mengolah  tanah  itu”. Fungsi  per-janjian bagi hasil  ini  menurut  Djaren  Saragih  adalah  untuk  memelihara  dan memproduktifkan  tanah  tanpa menger-jakan  sendiri,  sedang bagi pemaruh ( deel-bouwer ) fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduktifkan tenaga- nya tanpa memilliki  tanah.
9 Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia , (Bandung :Tersito,1984),hal. 97
2. Pengertian perjanjian bagi hasil menu-rut Hilman Hadikusuma: 10 “Sebagai asas umum dalam hukum Adat.  Apa-bila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerah-kan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik  tanah. Asas  ini berlaku  tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk  tanah  perairan,  perikanan  dan  peternakan  “.Dari  pendapat  Hilman Hadikusuma tersebut,  menjelaskan pada umunya setiap orang  yang mena- nami  tanah orang lain baik karena per-setujuan kedua belah pihak atau tanpa persetujuan,  pihak  yang  menanami  harus  memberikan    sebagian    hasilnya kepada  pemilik  tanah.  Hal inilah yang merupakan azas umum yang berlaku dalam Hukum Adat.
3. Pengertian  perjanjian  bagi  hasil  menurut  Boedi  Harsono  yakni: 11 “Suatu bentuk  perjanjian  antara  seorang  yang  berhak  atas  suatu  bidang  tanah pertanian  dan  orang  lain  yang  disebut  penggarap,berdasarkan  perjanjian mana  penggarap  diperkenankan  mengusaha-kan  tanah  itu  dengan pembagian hasil diantara penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut timbangan  yang  disetujui  bersama,  misalnya  masing-masing  mendapat seperdua (maro) atau penggarap mendapat seper-tiga bagian (mertelu)”.
4. Pengertian perjanjian bagi hasil:
a. Terdapat  hubungan  hukum  antara  pemilik  tanah  lahan  dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban  para pihak.
b. Pemilik  tanah  dalam  perjanjian  bagi  hasil  memberi  izin  kepada  orang lain sebagai  penggarap  untuk  mengusahakan  lahan dan hasilnya  dibagi sesuai dengan per-janjian  yang telah di sepakati ber-sama.
c. Penggarap  juga  berkewajiban  untuk  mengerjakan  atau  mengusahakan lahan  tersebut  sebaik-baiknya.
10 Hilman Hadikusuma , Hukum Perjanjian Adat , (Bandung: Citra Aditya B akti, 1990),hal. 142
11 Boedi Harsono, Op,Cit, hal. 118
Jadi Perjanjian Bagi Hasil menurut Hukum Adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat Hukum Adat antara pemilik tanah dengan petani peng- garap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.

## Prosedur atau Aturan Bagi Hasil dalam Hukum Adat
Prosedur  perjanjian  Bagi  Hasil pada    umumnya  dilakukan  dengan  cara    lisan antara  pemilik  tanah  dengan  penggarap.  Sedangkan  kehadiran  dan  bantuan kepala adat   atau  kepala  desa  tidak  merupakan  syarat  mutlak  untuk  adanya perjanjian bagi hasil,  bahkan  jarang  dilakukan  pembuatan  akta  dari  perbuatan  hukum  tersebut. Transaksi  perjanjian  bagi hasil ini umunya dilakukan  oleh :1) Pemilik  tanah sebagai pihak kesatu.2) Petani penggarap sebagai pihak kedua

## Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Hukum Nasional
UUPA  sebagai  hukum  positipnya  Hukum  Tanah  Nasional  mengatur dan menentukan  macam-macam  hak atas  tanah  dalam  ketentuan  Pasal  4 ayat (1) dan (2) , Pasal 16 ayat (2)  dan Pasal 53. Pasal  4  ayat  (1)  dan  (2)  menentukan,  bahwa  atas dasar  hak  menguasai  dari Negara,  ditentukan  macam-macam  hak  atas  tanah  yang dapat  diberikan  dan dapat dipunyai oleh orang-orang  dan badan hukum, baik secara individual  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain  dan  memberikan  wewe-nang kepada pemegangnya untuk memper-gunakan tanah, termasuk tubuh bumi dan air serta ruang  angkasa  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung  berhu-bungan dengan  penggunaan  tanah  dalam  batas-batas  tertentu  menurut  Undang-undang  dan peraturan-peraturan  hukum yang lebih tinggi.
Hak-hak  atas  tanah  yang  dimaksud  dalam  Pasal  4  adalah:  Hak  Milik hak, Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah,  Hak Memungut  hasil  hutan,  serta  hak-hak  lainya  yang  sifatnya Sementara  yaitu : Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang,  Hak Sewa Tanah Pertanian.
Sifat  sementara,  artinya  pada suatu  waktu  hak-hak  tersebut  sebagai  lembaga hukum  akan dihapus,  karena dianggap  tidak sesuai dengan  asas-asas Hukum  Tanah Nasional,  bahwa dalam usaha–usaha di bidang pertanian  tidak boleh ada pemerasan.
Asas  tersebut  kemudian  ditetapkan  dalam ketentuan Pasal 10 UUPA, bahwa tanah pertanian  pada  asasnya  harus  di-kerjakan  atau  diusahakan  sendiri  secara  aktif  oleh pemiliknya .
Hukum Tanah Nasional melarang  kemungkinan pemerasan  orang atau golong- an satu oleh orang atau golongan lain. Sehingga macam-macam hak atas tanah yang bersifat  sementara,  pada  prinsipnya    adalah  hak-hak  yang  memberikan  wewe-nang untuk  menguasai  dan mengusahakan tanah pertanian kepunyaan orang lain.  Hal   ini merupakan lembaga-lembaga hukum  yang dapat menimbulkan keadaan penguasa-an tanah yang bertentangan dengan asas yang tercantum  dalam Pasal 10 di atas. 12
Termasuk  didalamnya perjanjian Bagi  Hasil dapat  memungkinkan timbulnya hubungan-hubungan  yang  mengandung  unsur  pemerasan  oleh  sipemilik  tanah  ter- hadap pihak yang mengusahakan tanahnya atau sebaliknya.
Jadi Perjanjian Bagi Hasil dalam Hukum Tanah Nasional adalah tidak diper- bolehkan, karena bertentangan dengan  prinsip  yang  ada dalam  UUPA yaitu Pasal 10 UUPA.  Karena  lembaga  hukum  ini  masih  dibutuhkan  oleh  masyarakat  petani  di pedesaan yang tidak punya tanah, sehingga dalam UUPA diakomodir  sebagai  macam- macam hak atas tanah yang bersifat  sementara, yang pada suatu saat akan dihapuskan. Karena untuk menghapuskan  hak-hak tersebut  sekaligus pada  saat  mulai  berlakunya UUPA  pada  tanggal  24 sep-tember 1960, harus disertai  dengan  usaha-usaha untuk penyediaan lapangan  kerja  baru  diluar bidang pertanahan  bagi  mereka yang  tidak mempunyai tanah sendiri, atau menyediakan kredit lunak bagi yang memerlukan, atau memperluas  areal tanah pertanian,  yang dalam  hal ini sampai  sekarang  belum dapat terselenggara.
Untuk  membatasi  sifat–sifat  dari  hak-hak  yang  bersifat  sementara  tersebut (per-janjian Bagi-Hasil) yang bertentangan  dengan UUPA, maka harus mendapatkan Pengaturan  lebih  lanjut.  Untuk  Pengaturan  tentang  perjanjian Bagi Hasil tanah per- tanian telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang “
12 Boedi Harsono, Op.cit, hal. 257-258

## Perjanjian Bagi Hasil”
Ketentuan  Perjanjian  Bagi  Hasil  dalam  Undang-Undang  No:  2   tahun 1960 tentang Perjanjian  Bagi Hasil
1.Pengertian Bagi Hasil
Peraturan  Perjanjian  Bagi  Hasil  (tan-ah  pertanian). Perjanjian  Bagi  hasil adalah suatu perjanjian antara seorang yang  berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan  lain  yang  di  sebut  penggarap,  berdasarkan  per-janjian  mana  penggarap diperkenankan  mengusahakan  tanah  yang  bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara peng-garap  dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama misalnya,masing-masing pihak mendapatkan  seperdua (“maro”) 13 , Sedang-kan    menurut   pengertian  dari  UU  No.2   tahun  1960  tentang Perjanjian Bagi  Hasil  (Tanah  Pertanian  ) disebutkan  dalam  Pasal  1 poin  c, bahwa: “Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang- undang  ini  disebut  “penggarap”,  berdasarkan  perjanjian  mana  penggarap diperkenankan  oleh pemi-lik tersebut  untuk  menyelenggarakan  usaha  pertanian  di atas  tanah  pemilik,  dengan  pembagian  hasilnya  antara  kedua  belah  pihak” Dalam praktekpun  yang  ber-laku  di  Indonesia  Perjanjian Bagi  Hasil  biasanya  dilakukan antara pemilik suatu hak istimewa, dengan pihak yang bersedia untuk mengelola lahan tersebut  atau  pihak  yang  hendak  memanfaatkan  dan  menyelenggara-kan  usaha  atas hak istimewa  yang dimaksud  kemudian  hasilnya  akan dibagi   antara pi-hak pemilik dan pihak yang memelihara-nya.

## 2. Latar belakang pengaturan perjanjian bagi hasil
Latar belakang terjadinya bagi  hasil  dikalangan  masyarakat   adalah karena:
a. Bagi pemilik tanah
1) Mempunyai  tanah  atau  lahan  tetapi  tidak  mampu  dan  mempunyai  ke- sempatan untuk mengerjakan tanah sendiri.
13 Boedi Harsono, Op.Cit, hal. 118
2) Keinginan mendapat hasil  namun  tidak mau  susah  payah dengan memberi kesempatan orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya.
b. Bagi penggarap/pemaro
1) Tidak  atau  belum  mempunyai    tanah  garapan    dan  atau  belum mempunyai pekerjaan tetap.
2) Kelebihan    waktu    bekerja    karena    memiliki    tanah    terbatas luasnya tanah sendiri itu tidak cukup.
3) Keinginan mendapatkan  tambahan hasil garapan
Perjanjian  Bagi  Hasil  ini  memerlukan  pengaturan  yang  serius  agar  tidak menim-bulkan ketidak adilan pada salah satu pihak (biasanya petani penggarap) yang biasanya  berkedudukan  lebih  lemah  karena  tidak  memiliki  lahan  pertanian  yang memadai. Sehingga berdasarkan hal tersebut peme-rintah menyatakan berlakunya UU No.  2  Tahun  1960  tentang  perjanjian  Bagi  Hasil  yang  lahir  berdasarkan  ketentuan hukum  adat  di  Indonesia.  Dalam  penjelasan  Umum  UU  No.  2  Tahun  1960  pada bagian  angka  (3)  menyatakan bahwa:  “dalam  rangka usaha yang akan melindungi golongan  yang ekonominya  lemah terhadap praktek  yang sangat merugikan  mereka, dari golongan  yang kuat sebagaimana  halnya dengan hu-bungan perjanjian bagi hasil yang  diurai-kan  di  atas,  yang  bertujuan  mengatur  per-janjian  bagi  hasil  tersebut, dengan maksud:
a. Agar  pembagian  hasil  tanah  antara  pemilik  dan  penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
b. Dengan  menegaskan  hak-hak  dan kewajiban dari pemilik dan  peng-garap agar  terjamin  pula  kedudukan  hukum  yang layak  bagi para peng-garap, yang biasanya dalam perjan-jian bagi hasil itu berada dalam kedu-dukannya yang tidak kuat,  yaitu karena umumnya  tanah  yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah  orang  yang  ingin  menjadi  pengga-rapnya sangat besar
c. Dengan  terselenggaranya  apa  yang  tersebut  di  atas,  maka  akan  ber- tambahlah  kegembiraan  bekerja  pada  petani  penggarap,  hal  mana  akan
berpengaruh  baik pada caranya  peme-liharaan kesuburan  dan  mengusaha- kan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksana-kan program melengkapi “sandang pangan” rakyat. Selain itu pada pen-jelasan umum  angka  (5)  menjelaskan  bahwa  “Akhirnya  perlu ditegaskan,  bahwa didalam menyusun peraturan mengenai bagi hasil ini diusahakan didapatnya imbalan  yang  sebaik-baiknya  antara  kepentingan  pemilik  dan  penggarap, karena  yang  menjadi  tujuan  bukanlah  mendahulukan  ke-pentingan golongan  yang satu  dari  pada  yang  lain,  tetapi  akan  mem-berikan dasar untuk  mengadakan  pembagian  hasil-tanah  yang  adil  dan  menjamin kedudukan  hukum  yang  layak  bagi  para  penggarap.  Adalah  bukan maksudnya  akan  memberi  perlindungan  itu  sedemikian    rupa  sehingga keadannya menjadi  terbalik,  yaitu  kedudukan penggarap  menjadi  sangat kuat,  tetapi  sebaliknya bagi  yang  berhak  atas tanah lalu tidak ada jaminan sama sekali.
Dapat dikatakan  bahwa tujuan dikeluarkan-nya  UU Bagi Hasil adalah :
a. Agar  pembagian  hasil  antara  pemilik  tanah  dan  penggarap  dilakukan atas dasar yang adil .
b. Agar  terjamin  kedudukan  hukum  yang  layak  bagi  penggarap  dengan menegaskan  hak  dan  kewajiban  baik  dari  pemilik  tanah  maupun  peng- garap.
c. Akan menambah kegembiraan  para  petani penggarap, hal mana akan  ber- pengaruh  baik  pada  caranya    meme-lihara  kesuburan  dan  mengusahakan tanahnya  dan tentu akan berpengaruh  pula pada produksi  tanah  yang  ber- sangkutan.
Sebenarnya  Undang-Undang  ini  tidak  mem-berikan  perlindungan  yang berlebihan  ke-pada  penggarap    tanah/tunakisma,    namun  tujuan  utama  adalah memberikan  kepastian  hukum  kepada  penggarap  serta  menegas-kan    hak  dan kewajiban  penggarap  dan pemilik  tanah  (memori  penjelasan  UU  No.2  tahun 1960).
Sehingga hak–hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah menjadi semakin  lebih  tegas.  Lembaga  bagi  hasil  yang  ada  di  seluruh  Indonesia  sangat bervariasi.  Disetiap  daerah  tidak  ada  kesamaan,  namun  demikian  pada  umunya hampir  sama.      Pada  dasarnya      diaturnya  lembaga  bagi  hasil  adalah  sifatnya formalitasnya  saja,  seperti  perjanjiannya  harus  tertulis,  pengumuman  oleh  Kepala Desa, dan pelaporan pada camat setempat.

## 3. Prosedur  atau Tata cara Penyelenggaraan  Bagi hasil
Untuk  lebih  mengintensifkan   pelak-sanaan perjanjian bagi  hasil  menurut UU No.2  tahun 1960  maka dikeluarkan   Per-aturan  Menteri Agraria  No. 4 1964 tentang Pedoman penyelenggaraan  Per-janjian bagi hasil, bentuk perjanjiannya  tetap tertulis, hanya tata cara/prosedur penyelenggaraan-nya  yang berubah, yaitu :
a. Para pemilik  dan  penggarap  tanah  tidak  perlu  mengadakan  akta  per-janjian bagi hasil,  mereka  cukup  mengisi  buku  daftar  yang disediakan  oleh Kepala Desa  yang  bersangkutan  dengan  di-saksikan  oleh  dua  orang  saksi  dari masing-masing  pihak.  Karena  pada  ketentuan  UU.  No.2  tahun  1960 menyebutkan bahwa semua  perjanjian  bagi  hasil  harus  dibuat pemilik  dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa atau Daerah yang setingkat dengan itu ditempat tanah yang bersangkutan, yang disaksikan oleh dua orang masing-masing  pihak  pemilik  dan  penggarap.  Perjanjian    tersebut    perlu mendapat   pengesahan   dari Camat dan Kepala Desa mengumumkan  semua perjanjian  Bagi Hasil.
b. Kepala  Desa  memberikan  surat  kete-rangan  kepada  pemilik  dan penggarap tanah sebagai tanda bukti adanya perjanjian tersebut. Perjanjian secara tertulis ini  dimaksudkan  agar  dapat  dihindari  adanya  keraguan-keraguan    yang mungkin  menimbulkan  perse-lisihan    mengenai  hak  dan  kewajiban  kedua belah pihak, sehingga terjamin adanya kepastian hak dan lebih mudah untuk menyelesaikannya apa-bila terjadi perselisihan.
c. Tiap  3  bulan  sekali  pada  akhir  tri-wulan Camat dibantu oleh panitia land- reform kecamatan  memberikan  laporan  kepada  Panitia Landreform Daerah
Tinggkat  II, tentang  hal  penyelenggaraan perjanjian  bagi ha-sil dikecamatan (berdasarkan  Kepu-tusan  Presiden  No,  55  tahun  1980, Panitia  Landreform Kecamatan di-bubarkan/dihapus). Kemudian dengan Instruksi Presiden No.13 tahun  1980,  maka  tata  cara  penyelenggaraan  per-janjian  bagi  hasil  yaitu: Kepala  Desa  secara aktif mengadakan pencatatan mengenai perjanjian bagi hasil  yang  ada  di  desanya masing-masing untuk dihimpun dalam daftar yang disedia-kan  untuk  itu  dan  dilaporkan    pada    Camat    setempat    Camat  dan Kepala  Desa dibantu  oleh  panitia  pertimban-gan  bagi  hasil  kecamatan  dan desa
d. Perjanjian  Bagi  Hasil  diadakan  untuk  waktu  yang  dinyatakan  dalam  surat perjanjian  dengan  ketentuan  untuk  sawah  maka  waktu  tersebut  sekurang- kurangnya  3  tahun  dan  untuk  tanah  kering  sekurang-kurangnya  5  tahun. Maksud  dari pembatasan  waktu  per-janjian  Bagi  Hasil tersebut  adalah  agar pihak penggarap dapat menger-jakan tanah dalam waktu yang layak, sehingga penggarap dapat melakukan upaya untuk meningkatkan hasil. Sehingga dapat menguntungkan  baik penggarap  maupun pemilik tanah.
e. Perjanjian  Bagi  Hasil  tidak  terputus  karena  perpindahan  Hak  Milik  kepada orang lain. Demikian juga apabila penggarap meninggal maka perjanjian Bagi Hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya.
f. Pemutusan  perjanjian  Bagi  Hasil  sebelum  jangka  waktu  berakhir  di- mungkinkan  dalam hal:
1) Atas  persetujuan  kedua  belah  pihak  yang  bersangkutan  dan  setelah mereka melapor kepada Kepala Desa.
2) Dengan  ijin  Kepala  Desa  atau  tuntutan  pemilik  dalam  hal  peng-garap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak  menyerah-kan sebagian  hasil  tanah  yang  ditentukan pada pemilik atau tidak memenuhi beban yang menjadi  tanggungannya, atau tanpa ijin pemilik menyerahkan  penguasan nya  pada orang lain .

## 4. Cara pembagian Imbangan Bagi Hasil
Menurut    Instruksi      Presiden      Nomor      13  Tahun  1980  tentang  Pedoman Pelaksana-an Undang-undang Nomor  2  Tahun  1960  tentang  Perjanjian Bagi Hasil cara pem-bagian  imbangan bagi hasil adalah sebagai-mana  diatur  dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :
a. 1  (satu)  bagian  untuk  penggarap  dan  1  (satu)  bagian  untuk  pemilik  bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
b. 2/3  (dua  pertiga)  bagian  untuk  penggarap  serta  1/3  (satu  pertiga)  bagian untuk  pemilik  bagi  tanaman  palawija  di  sawah  dan  padi  yang  ditanam  di ladang  kering. Sedangkan   dalam ayat (2) pasal tersebut  meng-atur   Hasil yang  dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya- biaya  yang harus   dipikul  bersama  seperti benih,   pupuk, tenaga, ternak, biaya tanam, biaya panen dan zakat.
Besarnya  imbangan  bagian  hasil  tanah  yang  menjadi  hak  penggarap  dan pemilik  diatur  dalam  Keputusan  Bersama  Menteri Dalam Negeri dan Menteri Per- tanian  Nomor  211  Tahun  1980  Nomor  714/Kpts/Um/9/1980  tentang  Pedoman  Pe- laksanaan  Instruksi  Presiden  Republik  Indo-nesia  Nomor13  Tahun  1980  adalah sebagai berikut:
a. Jumlah  biaya  untuk  bibit,  sarana  produksi,  tenaga  ternak,  tenaga tan-am dan  panen,  sebagaimana    dimak-sud    dalam  Pasal  1  huruf  d  Undang- undang   Nomor  2  Tahun  1960  di-nyatakan   dalam  bentuk hasil  natura padi  gabah,  sebesar maksimum 25  persen  dari  hasil kotor yang besarnya dibawah  atau  sama  dengan  hasil pro-duksi  rata-rata  dalam  Daerah  kabu paten  atau  kecamatan    yang  bersang-kutan  dalam  bentuk  rumus  seperti berikut:
Z  =  1/4X Dalam mana :
Z = biaya  untuk  bibit,  sarana  pro-duksi,  tenaga  ternak,  tenaga tanam dan panen.
X  = hasil kotor.
b. Jika  hasil  yang  diperoleh  penggarap  tidak  melebihi  hasil  produksi rata- rata  Daerah  Kabupaten/  kecamatan,  maka  hasil  kotor  setelah  di  kurangi biaya    yang    dihitung    dengan    rumus,    dibagi  dua  sama  besarnya  antara penggarap  dan pemilik  tanah  dalam  bentuk rumus 1 :
Hak penggarap   =  Hak pemilik
X-Z           =      X-1/4X
2 2
c. Jika  hasil  yang  dicapai  oleh  peng-garap  diatas  hasil  produksi  rata-  rata Daerah  Kabupaten/kecamatan,  maka  besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik sebagai beri-kut: 1) Hasil kotor sampai dengan hasil produksi  rata-rata dibagi menu-rut rumus diatas. 2) Hasil selebihnya dari hasil  produksi  rata-rata  dibagi  antara  penggarap  dan  pemilik  dengan imbangan  4  bagian  penggarap  dan  1  bagian  pemilik  atau  dalam  bentuk rumus II :
Hak penggarap Y-Z + 4(X-Y) = Y-1/4Y + 4(X-Y)
2          5                 2              5
Hak pemilik
Y-Z + 1(X-Y) = Y-1/4Y +X-Y
2            5                2          5
Dimana   Y  =  hasil  produksi  rata-  rata  daerah  Kabupaten  / Kecamatan  yang bersangkutan.
d.Jika    disuatu    daerah    bagian    yang    menjadi  hak  penggarap  pada  kenya- taannya lebih besar dari apa yang ditentukan dalam rumus I dan rumus II di atas, maka tetap diperlukan imbangan yang lebih menguntungkan penggarap.
e. Ketetapan  Bupati/walikota  mengenai  besarnya imbangan bagi hasil tanah yang  menjadi  hak  penggarap  dan  pemilik,  serta  hasil  produksi    rata-rata disetiap hektar di Kabupaten/Kaca matan yang bersangkutan diberitahu-kan kepada PRD Kabupaten/kota sempat.
f. Sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  No.2  tahun  1960  Pasal  7  zakat sisihkan  dari hasil kotor yang mencapai nisob, untuk padi ditetapkan sebesar 14 kwintal.
g. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Pasal 8  pemberi ‘srama’ oleh calon  peng-garap  kepada  pemilik  tanah dilarang
h. Sesuai   dengan   ketentuan   Undang-Undang   No.  2  tahun   1960 Pasal 9, pajak  tanah  sepenuhnya  menjadi  beban  pemilik  tanah  dan  dilarang  untuk dibebankan kepada penggarap.

## 5. Hak dan Kewajiban  para pihak
Di  beberapa daerah  berlaku  kebiasa-an,  bahwa  untuk  memperoleh hak  akan mengusahakan   tanah    dengan   perjanjian     bagi hasil,  calon  penggarap  diharuskan membayar uang atau memberikan barang sesuatu kepada pemilik yang di Jawa Tengah disebut  “sromo”  jumlah  uang  atau  harga  barang  itu  seringkali  sangat  tinggi.  Oleh karena hal itu merupakan beban tambahan bagi penggarap,  maka  pemberian  “sromo” itu  dilarang.  Mengenai  kewajiban  dari pemilik dan penggarap  diatur dalam Pasal 8 ayat  (1),(2),(3),dan  (4)  Undang-  Undang   No.2  tahun  1960,  yang  diadakan    pula ketentuan–ketentuan  dalam  yang  me-larang  “ijon”  untuk  melindungi  penggarap maupun pemilik yang lemah hak-hak  dan kewajiban para pihak yaitu :
Hak dan kewajiban  pemilik tanah.
a. Pemilik tanah berhak :
1) Bagi  hasil  tanah  ditetapkan  menu-rut  besarnya  imbangan  yang telah ditetapkan  bagi  tiap-tiap  Daerah  oleh  Bupati  kepala  Daerah  yang bersangkutan
2) Menerima kembali tanahnya   dari  penggarap bila  jangka waktu per- janjian  bagi hasil tersebut telah berakhir.
b. Kewajiban pemilik tanah
Menyerahkan  tanah  yang  dibagihasil-kan  untuk  diusahakan  oleh penggarapnya  serta membayar pajak atas tanah tersebut.
c. Hak dan kewajiban Penggarap.
1) Hak  penggarap  selama  waktu  per-janjian  berlangsung  penggarap  ber- hak mengusahakan tanah yang ber-sangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbangan  yang ditetap-kan.
2) Kewajiban  penggarap menyerahkan  bagian yang menjadi hak milik pe milik  tanah  kepadanya  dan  mengem  balikan  tanah  pemilik  apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil ber akhir, dalam keadaan baik.

## 6. Sanksi-sanksi   dalam Bagi Hasil
Dalam  penerapan hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak  yakni  pemilik tanah dan penggarap maka apabila terjadi pelanggaran dari kesepakatan yang sudah disetujui bersama, tentu akan ada sanksi-sanksinya,  misalnya saja :
a. Pembayaran uang atau pemberian beban apapun juga kepada pemilik yang di  maksud  untuk  memperoleh  hak  mengusahakan  tanah  pemilik  dengan perjanjian  bagi  hasil  dilarang.  Pelanggaran  terhadap  larangan  ter-sebut pada ayat (1) pasal ini berakibat  bahwa uang telah dibayarkan  atau harga benda  yang  diberikan  itu  di-kurangkan  pada  bagian  pemilik    dari  hasil bagian tanah termasuk dalam Pasal 7.
b. Pembayaran oleh siapapun termasuk oleh pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon dilarang.
c. Dengan  tidak mengurangi  ketentuan   pidana dalam Pasal  15, maka  apa yang  dibayarkan  tersebut  pada  ayat  (3) tersebut diatas itu tidak dapat di-tuntut kembali dalam bentuk apapun juga.
d. Pelanggaran  terhadap  Pasal  8  ayat  (1)  ini  maka  berakibat  uang  yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada ba-gian pemilik dari hasil tanah ter-maksud  pada Pasal 7.
e. Pasal 8 ayat (4) dengan tidak mengu-rangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarkan  ter-sebut pada ayat (3) tersebut diatas itu

## tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun
7. Hapusnya  perjanjian  Bagi Hasil
Jangka waktu perjanjian  Bagi Hasil diatur dalam Pasal 4 bahwa berikut:
a. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian  tersebut  pada  Pasal  3, dengan  ketentuan,  bahwa    bagi   sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya  3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya  5 (lima) tahun.
b. Dalam  hal-hal  yang  khusus,  yang  ditetapkan  lebih  lanjut  oleh  Menteri Muda  Agraria,  oleh  camat  dapat  di-izinkan  diadakannya  perjanjian-per- janjian  bagi  hasil  dengan  jangka  waktu  yang  kurang  daripada  yang  di- tetapkan  dalam ayat  (1)  di  atas,  bagi  hasil  yang biasanya  diusahakan sen-diri oleh yang mempunyainya.
c. Jika  pada  waktu  berakhirnya  per-janjian  bagi  hasil  di  atas  tanah  yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka per- janjian tersebut berlaku  terus  sampai  tanaman selesai dipanen, tetapi per- panjangan  waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
Kemudian  pada  Pasal  6    ayat  (1)  pemutusan  perjanjian  bagi  hasil  sebelum berakhirnya   jangka  waktu  perjanjian   ter-maksud   dalam  pasal  4  ayat  (1) hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan –ketentuan  :
a. Atas  persetujuan  kedua  belah  pihak  yang  bersangkutan dan setelah mere- ka laporkan kepada kepala Desa.
b. Dengan  ijin  Kepala  Desa  atas  tun-tutan  pemilik,  didalam  hal  penggarap tidak mengusahakan tanah yang ber-sangkutan sebagaimana mestinya atau tidak  memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian   dari hasil tanah yang  telah  ditentukan  kepada  pemilik  atau  tidak  memenuhi  bahan-bahan yang  menjadi  tanggungannya  yang  ditegaskan  di  dalam  surat  perjanjian tersebut pada Pasal 3 atau tanpa ijin dari pemilik menyerahkan  penguasaan tanah yang bersangkutan  kepada oranglain.
c. Kepala Desa memberi ijin pemutu-san perjanjian bagi-hasil yang dimak-sud
dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan  pertimbangan-pertim bangan kedua  belah  pihak,  setelah  usahanya  untuk  lebih  dahulu  men  damaikan mereka  itu  tidak  berhasil.  Didalam  hal  tersebut  pada  ayat  (2)    pasal  ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.
d. Jika pemilik  dan/atau penggarap  tidak  menyetujui  keputusan  Kepala Desa untuk mengijikan diputusnya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1  pasal  ini  dan/atau  mengenai  apa  yang  di  maksud  dalam ayat  3  diatas, maka    soalnya    dapat  diajukan  kepada  Camat  untuk mendapat  keputusan yang mengikat kedua belah fihak.
e. Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swa-tantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.
Jadi perjanjian  Bagi Hasil dapat hapus karena :
a. Berakhirnya  jangka waktu perjanjian  Bagi Hasil.
b. Permintaan  pemilik  tanah  sebelum  jangka  waktu  perjanjian  Bagi  Hasil atas ijin Kepala Desa dalam hal :
1) Penggarap tidak mengusahakan  tanah sebagimana  mestinya.
2) Penggarapa tidak menyerahkan  hasil tanahnya.
3) Penggarap tidak memenuhi beban yang  menjadi tanggungannya.
4) Penggarap tanpa ijin menyerah-kan penguasaanya kepada orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Adzim  bin  Badawi, Al-Wajiz ,  diterjemahkan  oleh  Team  Tasyfiyah,  Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007
Ahmad  bin  Muhammad  Ad-Dzibbi, Al  Lubab  Fi  Al-Fiqh  Asy-Syafi’I ,  Beirut:  Dar Kutub Al-‘Ilmiayah, 2004
Andi Triyawan dalam Electronic Theses & Dissertation (ETD) Gadjah Mada
University dalam http://etd.reposi tory.ugm.ac.id/ diakses 1 Mei 2015
Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Udang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan , Jakarta: djambatan, 1997
Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia , Bandung :Tersito,1984
Hilman Hadikusuma , Hukum Perjanjian Adat , Bandung: Citra Aditya B akti, 1990
Moh.Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, Jakarta : Pustaka LP3 ES,1998
Muhamad Rahmat, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah  Di  Kecamatan  mijen,kota  Semarang, SKIPSI  Tidak  dipublikasikan, Semarang, FH Undip, 2007
Ronny H Soemitro, Perspektif Sosial dalam Pemehaman Masalah Hukum , Serang: CV Agung,1989
Sadjipto Raharjo , Ilmu Hukum, Bandung : Alumni, 1986
Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari , diterjemehkan oleh Abdul Hayyik Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2005
Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi tentang Pribadi Dalam Masyarakat , Jakarta : Ghalia Indonesia,1982
Ter Haar Bzn, Asa-asas dan Susunan Hukum Adat , Terjemahan  K. Ng Subekti