## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUKUM PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA DI KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KARAWANG
1 Nadya Aulia Syifa, 2 Tajuddin Noor, 3 Taufik Mustofa 1,2,3 Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia 1 nadyaauliasyifa02@gmail.com , 2 etajuddinnoor@gmail.com , 3 taufik.mustofa@fai.unsika.ac.id

## Abstrak
Pernikahan dini kerap sekali terjadi di masyarakat yang kemudian memberikan dampak yang  kurang  baik  bagi  usia  pernikahan  mereka  seperti  meningkatnya  angka  perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, hal ini yang melahirkan ide penelian ini untuk  dilakukan.  Kemudian  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi  masyarakat terhadap  hukum  pernikahan  dini  dan  dampaknya  di  Kecamatan  telukjambe timur  kabupaten karawang.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan menggunakan  pengambilan  data  melalui  wawancara  mendalam  dan  obervasi  lapangan. pengambilan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  data  premier  yang  di  peroleh  secara langsung  dari  sumber  data  yaitu  persepsi  beberapa  Masyarakat  setempat  tentang  hukum pernikahan  dini  dan  dampaknya  di  Telukjambe  Karawang.  Informan  dalam  penelitian  ini sebanyak  5  orang.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan UU No.  16  2019  tentang  perkawinan  dengan  tujuan  agar  tidak  adanya  pernikahan  dini  yang menyimpang  dari  tujuan  serta  hikmah  pernikahan.  Masyarakat  telah  memahami  hukum pernikahan  dini  baik  hukum  dalam  Persfektif  Islam  maupun  hukum  Negara.  Selain  itu masyarakat  juga  cenderung  tidak  setuju  dengan  adanya  pernikahan  dini  karena  dianggap memiliki  banyak  sekali  dampak  negatif  yang  dirasakan  khususnya  bagi  pelaku  pernikahan dini.  Perlu  adanya  sangsi  yang  tegas  bagi  masyarakat  yang  melanggar  karena  ini  bertujuan untuk ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah terjadinya dampak negatif.
Kata kunci : Persepsi Masyarakat, Hukum, Pernikahan Dini

## Abstract
Early  marriage  often  occurs  in  the  community  which  then  has  a  less  good  impact  on their  marriage  age  such as  increasing  the  number  of  divorces,  domestic  violence and  so  on, this  is  what  gives  birth  to  this  research  idea  to  be  done.  Then  this  research  aims to  find  out people's perception of early marriage law and its impact in the eastern telukjambe Karawang. The  type  of  research  used  is  descriptive qualitative  research  using  data  retrieval  through  in- depth  interviews  and  field  interviews.  The  data  collection  in  this  study  uses  premier  data obtained directly from data sources, namely the perception of some local communities about early marriage law and its impact in Telukjambe Timur District of Karawang. The informants in  the  study  were  5  people.  Based  on  the  results  of  research  that  has  been  done,  it  can  be known that the MUI provides recommendations to the government to be more aggressive in socializing related to Law No. 16 of 2019 on marriage with the aim that the absence of early marriage deviates from the purpose and wisdom of marriage. The public has understood the law of early marriage both the law in the Islamic Press and the law of the State. In addition, people also tend to disagree with the existence of early marriage because it is considered to have a lot of negative impacts that are felt, especially for early marriage perpetrators. There needs to be a firm doubt for the violating community because it aims for order in community life and prevents the negative impact of early marriage.
Keywords : Public Perception, Law, Early Marriage

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura

## Pendahuluan
Pernikahan  merupakan  sebuah  perintah  agama  yang  di  atur  oleh  syariat  Islam  dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam 1 Dalam Islam pernikahan termasuk ke dalam Ibadah yang lama dan pernikahan pun salah satu sunnatullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. An-Nur: 32.
َُللّٱ ُمِهِنأغُي َء ٓاَرَقُف ْاوُنوُكَي نِإ ۡۚأمُكِئٓاَموَإِ أمُكِداَبِع أنِم َينِحِلََٰصلٱَو أمُكنِم َٰ َمَََٰيَ ألۡٱ ْاوُحِكنَأَو ُ َللّٱَو  ۗۦِهِل أضَف نِم
ٞميِلَع ٌعِسَٰ َو
“Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  di  antara  kamu,  dan  orang-orang  yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin,  Allah  akan  memampukan  mereka  dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian_Nya) lagi Maha Mengetahui)”
Islam  memang  tidak  memberikan  ketetapan  usia  untuk  melangsungkan  pernikahan. Namun  bukan  berarti  bebas  menikah  sedini  mungkin  terlebih  jika  belum  memiliki  kesiapan yang  matang.  Walaupun  demikian  realitasnya  di  Indonesia  pernikahan  dini  kerap  di laksanakan  oleh  masyarakat  menengah  ke  bawah  dengan  berbagai  faktor  padahal  tanggung jawab sebagai sepasang suami istri dibutuhkan kedewasaan serta tanggungjawab yang besar.
Ditemukan  data  dari  artikel  lokadata  pada  05  Februari  2020  lalu  bahwa  Leny  Rosalin selaku  Deputi  Bidang  Tumbuh  Kembang  Anak  Kementrian  Pemberdayaan  peremouan  dan Perlindungan  atau  biasa  disingkat  (KPPA)  mengatakan  bahwa  meningkatnya  angka perkawinan  anak  di  Indonesia  menduduki  peringkat  kedua  tertinggi  di  ASEAN.  Pada  tahun 2018, pernikahan anak perempuan yang berusia kurang dari 17  tahun meningkat sebesar 4,8 persen.  Sedangkan  pernikahan  di  bawah  usia  16  tahun  mencapai  1,8  persen  dan  presentase pernikahan  anak  yang  berusia  kurag  dari  15  tahun  mencapai  0,6  persen.  Secara  akumulasi, satu  dari  sembilan  anak  perempuan  usia  kurang  dari  18  tahun  mengalami  pernikahan  dini. Namun  realitasnya  yang  terjadi  di  tahun  yang  sama  Badan  Pusat  Statistik  atau  (BPS)  dari Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas)  mencatat  bahwa  persentase  angka  perceraian meningkat menjadi 6,4 persen dari sebelumnya sekitar 4,7 juta pasangan suami istri.
Indonesia  telah  mengatur  pernikahan  dalam  suatu  Undang-Undang  tentang  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  bahwa  pada  pasal  7  ayat  1 tahun  2019  berbunyi  perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  perempuan  dan  lelaki  sudah mencapai umur 19 tahun.
1 Ahmad  Atabik  and  Koridatul  Mudhiiah,  ‘Pernikahan  Dan  Hikmahnya  Perspektif  Hukum Islam’, Yudisia ,  5.2 (2014), 293–94.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Kebijakan  pemerintah  dalam  menentukan  batas  minimal  usia  pernikahan  ini  tentunya melewati  proses  dan  pertimbangan  yang sangat  matang.  Hal  ini  dimaksud  agar  kedua  belah pihak  benar-benar  siap  dan  matang  dari  segi  fisik,  segi  psikis  dan  mental  agar  dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang baik dan sehat 2
Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan dini. Hal ini tentu bertentangan dengan syarat dan prinsip perkawinan yang telah di gariskan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 2019 tentang perkawinan.
Menikah  muda  kini  menjadi  tren  yang  baru  di  kalangan  pemuda  pemudi  zaman sekarang.  Namun  masih  banyak  diantara  mereka  yang  tidak  berpikir  panjang  ketika memutuskan  menikah  di  usia  dini,  sedangkan  untuk  membangun  suatu  rumah  tangga diperlukan  kesiapan  secara  lahir  maupun  batin.  Mengingat  masih  menjadi  pertentangan  di kalangan  masyarakat  tentang  batasan  usia  perkawinan  yang  sesuai  dan  melihat  semakin meningkatnya kasus perceraian maka ini menjadi suatu fenomena yang menarik untuk di teliti lebih lanjut  mengenai  Persepsi  masyarakat  terhadap  hukum  pernikahan  dini  dan  dampaknya di Kecamatan Telukjambe Timur.
Kajian  tentang  pernikahan  dini  sudah  banyak  dilakukan  oleh  para  akademisi  dan peneliti  yang  menaruh  perhatian  serius  terhadap  kajian  ini.  Adapun  kajian  penelitian sebelumnya  yang  memiliki  relevansi  dengan  penelitian  yang  ingin  diteliti  oleh  penulis. Beberapa diantaranya penelitian tentang “Dampak Pernikahan Dini Terhadap  Perilaku Sosial Keagamaan  (Studi  Kasus  pada  Pelaku  Pernikahan  Dini  di  Dusun  Nongkosawit,  Desa Kentengsari,  Kecamatan  Candiroto,  Kabupaten  Temanggung)”  yang  ditulis  oleh  salah  satu Mahasiswi  dari  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  bernama  Sri  Murni. Dalam  penelitiannya  ditemukan  keterbatasan  pengetahuan  dan  wawasan  orang  tua  dan  anak pelaku pernikahan dini karena sudah menjadi tradisi masyarakat secara umum. Selain itu juga karena terdapat  faktor lain  seperti  paksaan  dari  orang  tua  dan  kurangnya  pemahaman  dalam ajaran Agama 3
Penelusuran  penulis  yang  kedua  yaitu  Sebuah  skripsi  dari  salah  satu  Mahasiswa  dari Universitas  Negeri  Sunan  Kalijaga  yang  bernama  Imam  Mucklis  dengan  judul  penelitian “Peran  Keluarga  Terhadap  Pernikahan  Dini  (Studi  Kasus  Desa  Krambilsawit,  Kecamatan
2 Jurnal  Analisa  Sosiologi,  ‘27  Erwinsyah,  Argyo  Demartoto,  Supriyadi’, Jurnal  Analisa  Sosiologi ,  7.April (2018), 27–42.
3 Diajukan Kepada and others, ‘Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  Untuk  Memenuhi  Sebagian  Syarat  Memperoleh  Gelar  Sarjana  Sosial (S.Sos)’, 2015.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)” Kebutuhan rumah tangga pelaku pernikahan dini masih menjadi tanggung jawab orang tua 4
Penelusuran penulis yang ketiga yaitu Sebuah skripsi dari Mahasiswi Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah jakarta yang bernama Titi Nur Indah Sari dengan judul penelitian “Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan  Modung,  Kabupaten  Bangkalan)”  secara  garis  besar  dskripsi ini  penelitian  yang bersifat deskriptif-analitik. di  dalam  penelitiannya  kebiasaan  masyarakat  Desa  Serabi  barat yang banyak melakukan pernikahan usia muda yang dilakukan secara sirri 5

## Metode penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif  yaitu  penelitian  dengan  menggunakan  pengambilan  data  yang  akan  digunakan melalui  wawancara  mendalam  dan  obervasi  lapangan.  Adapun  pengambilan  data  pasa penelitian  ini  menggunakan  data  premier  yang  di  peroleh  secara  langsung  dari  sumber  data yaitu persepsi beberapa Masyarakat setempat tentang hukum pernikahan dini dan dampaknya di  Kecamatan  Telukjambe  Timur  kabupaten  Karawang.  Informan  dalam  penelitian  ini  yaitu Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Telukjambe  Timur,  Ketua  RT  004,  Ibu  Rumah Tangga, Mahasiswi, Kepala Sekolah TQ Mutiara Hati

## Pembahasan

## Pengertian Pernikahan
Sarlito  W.  Sarwono  berpendapat  persepsi  secara  umum  merupakan  proses  perolehan, penafsiran,  pemilihan  dan  pengaturan  informasi  indrawi.  Proses  interaksi  tidak  dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan  apa  yang  dinamakan  persepsi  masyarakat.  Persepsi  masyarakat  akan menghasilkan  suatu  penilaian  terhadap  sikap.  Perilaku  dan  tindakan  seseorang  di  dalam kehidupan bermasyarakat. 6
Abdurrahman  Al-Jaziri  mengatakan  bahwa  perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu  memperjelas  pengertian  bahwa  perkawinan  adalah  perjanjian.  Sebagai  perjanjian,  ia
4 S. Bakhri, ‘Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)’, 151.1 (2015), 10–17.
5 Titi  Nur Indah  Sari,  ‘Fenomena  Pernikahan  Usia  Muda  Di  Masyarakat  Madura  (Studi  Kasus  Di Desa  Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)’, Skripsi , 2016, 1–127.
6 S.  Bakhri,  ‘Persepsi  dan  Sikap  Masyarakat  Terhadap  Penanggalan  Jawa  dalam  Penentuan  Waktu  Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)’, JURNAL AGASTYA VOL 5 NO 1 JANUARI 2015 , 151.1 (2015), 10–17.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
mengandung  pengertian  adanya  kemauan  bebas  antara  dua  pihak  yang  saling  berjanji, berdasarkan  prinsip  suka  sama  suka.  Jadi,  ia  jauh  sekali  dari  segala  yang  dapat  diartikan sebagai  mengandung  suatu  paksaan.  Oleh  karena  itu,  baik  pihak  laki-laki  maupun  pihak wanita  yang  mengikat  janji  dalam  perkawinan  mempunyai  kebebasan  penuh  untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. 7
Anak  sebagai  generasi  dan  penerus  akan  cita-cita  perjuangan  bangsa  harus  dilindungi dari segala ancaman, hambatan yang ada, karena perlindungan tersebut juga menyangkut akan hak-hak  anak,  hak  anak  untuk memperoleh  pendidikan terhambat  karena adanya pernikahan dini, hak-haknya terabaikan dan semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apapun dan perlu diberikan perlakuan yang khusus dan manusiawi 8
Dalam  realitasnya  kehidupan  masyarakat  masih  ada  yang  belum  memahami mengenai perlindungan  hukum  terhadap  anak.  Masih  ada  anak  yang  di  bawah  umur  mengalami kekerasan  seksual  yang  menyebabkan  kehamilan  usia  dini  dan  harus  melaksanakan perkawinan 9
Pernikahan  dini  bagi  sebagian  masyarakat  di  pandang  sebagai  hal  yang lumrah  dan  di anggap  sebagai  tren  yang  layak  untuk  di  ikuti.  Padahal,  ada  sederet  konsekuensi  fisik  dan psikis  yang  di  alami  bagi  pasangan  suami-istri  terlebih  bagi  mereka  yang  menikah  dibawah umur.  Karena  pernikahan  yang  dilakukan  tanpa  adanya  persiapan  yang  matang  baik  itu kesiapan mental, fisik dan materi yang baik dapat mengakibatkan akhir yang tragis.
Membangun  sebuah  keluarga  bukan  hanya  untuk  menyatukan  2  insan  saja  akan  tetapi membuat  keluarga  itu  menjadi  bagian  dari  Ibadah  karena  mengingat  tujuan  dari  menikah adalah untuk menyempurnakan separuh Agama. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang mampu  menciptakan  generasi  penerus  yang  berkarakter  baik,  kuat  dan  berkualitas  sehingga diharapkan generasi penerus itulah yang akan turut serta berkontribusi dalam kejayaan bangsa dan  Agama  nya.  Menurut  Juspin  yang  mengemukakan  bahwa  peran  orang  tua  terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua 10
7 Muktiali Jarbi, ‘Pernikahan Menurut Hukum Islam’, Pendidikan Agama Islam , I (2019), 56–68.
8 Fransiska  Novita  Eleanora  and  Andang  Sari,  ‘Pernikahan  Anak  Usia  Dini  Ditinjau  Dari  Perspektif Perlindungan Anak’, PROGRESIF: Jurnal Hukum , 14.1 (2020), 50–63 <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.
9 Eunice S.  Han  and  Annie  goleman,  daniel;  boyatzis,  Richard;  Mckee,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Yang  Melakukan  Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Di  Kabupaten Bangli Provinsi Bali’, Journal of Chemical Information and Modeling , 53.9 (2019), 1689–99.
10 Wulan  Angraini  and  others,  ‘Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Pernikahan  Usia  Dini’, Jurnal Biometrika Dan Kependudukan , 8.2 (2019), 183 <https://doi.org/10.20473/jbk.v8i2.2019.183-191>.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
Hidayah  menulis  tentang  pernikahan  muda  di  dalamnya  ia  menyatakan  bahwa pernikahan  usia  muda  menjadi  pemicu  terjadinya  pernikahan sirri. Hal  itu  terjadi  karena terdapat dualisme hukum di tengah masyarakat, yaitu antara hukum Islam dan hukum Positif. Menurut  mereka,  hukum  Islam  lebih  mudah  dari  pada  hukum  positif  yang  penuh pertimbangan prosedural dan administratif 11
Kajian Hukum Terhadap Pernikahan dini dalam Persfektif Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Dalam persfektif Islam dalil Al-Qur’an mengenai pernikahan:
َنوُرَكَذَت أمُكَلَعَل ِ أينَجأوَز اَنأق َلَخ ٍءأ َشَ ِل ُك نِمَو “Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang-pasangan  supaya  kamu  mengingat kebesaran Allah” Qs. Adz-Dzariyat ayat 49:
Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa:
َنِإ  ۡۚ ْآوُفَراَعَِلِ  َلِئٓاَبَقَو اٗبوُعُش  أمُكََٰنألَعَجَو  َٰ َثَنُأَو ٖرَكَذ نِلم مُكََٰنأقَلَخ اَنِإ  ُساَلنٱ اَهُّيَأََٰٓي ِ َللّٱ  َدنِع  أمُكَمَرأك َ أ
ٞيرِبَخ ٌميِلَع َ َللّٱ َنِإ ۡۚأمُكَٰىَقأت َ أ “Wahai  manusia!  Sungguh,  Kami  telah  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar  kamu  saling  mengenal.  Sesungguhnya  yang  paling  mulia  di  antara  kamu  di  sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, Mahateliti” (Qs. AlHujurat ayat 13:)
Selain itu, dalam Qs. An-Nisa ayat 6: َ أ أمِهأ َلِۡإ ْآوُعَفأدٱَف اٗدأشُر أمُهأنِلم مُتأسَناَء أنِإَف َحَكَِللنٱ ْاوُغَلَب اَذِإ َٰٓ َتََّح َٰ َمَََٰتَ ألۡٱ ْاوُلَتأبٱَو اًراَدِبَو اٗفاَ أسِۡإ ٓاَهوُلُكأأَت  َلََو ۡۖأمُهَلََٰوأم َ أ
ِإ أمُتأعَفَد اَذِإَف ِۚ ِفوُرأعَم أ لٱِب  ألُك أ أَيألَف اٗيرِقَف  َن َكَ نَمَو ۡۖ أفِفأعَت أسَي ألَف اٗليِنَغ َنَكَ نَمَو  ْۡۚاوُ َبَأكَي ن ْاوُدِهأش َ أَف أمُهَلَٰ َوأم َ أ أمِهأ َلۡ
اٗبيِسَح ِ َللّٱِب َٰ َفَ َكَو ۡۚأمِهأيَلَع
“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai merekacukup umur untuk menikah. Kemudian jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta),  maka serahkanlah  kepada  mereka  hartanya” (Kementerian  Agama,  Al-Qur’an  dan Terjemahannya, Bandung, PT Madina)
Ayat tersebut menegaskan seorang yang menikah harus cukup umur atau dalam bahasa baligh , sebab seorang yang baligh dianggap mampu dalam membina rumah tangga 12 Namun hal ini tidak akan berjalan sempurna apabila ia belum mampu mengurus harta kekayaan nya.
11 Sosiologi.
12 Sri Rahmawati, ‘Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)’, 1390, هرامش 8 ص ; 99 - 117 .

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan pada pasal 2 yang menyatakan  bahwa  Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang sangat  kuat  atau mitssaqan  ghalidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan Ibadah.
Menurut  syri’at  Islam  kelayakan  usia  dalam  pernikahan  adalah  usia  kecakapan menerima dan berbuat hak (ahliyatul ada’a wa al’wujub). Karena Islam pada dasaranya tidak menentukan  batasan  usia  pernikahan,  namun  mengatur  usia  baligh  untuk  siap  menerima pembebanan hukum Islam. MUI telah mempertimbangkan beberapa pandangan Ulama terkait hukum  pernikahan  dini.  Melihat  terdapat  perbedaan  pendapat  terkait  kebolehan  pernikahan dini. Sebenarnya jumhur ulama fikih, papar MUI tidak mempermasalahkan terkait pernikahan dini.
Menurut  Ibn  Hamzm  pernikahan  usia  dini  pada  perempuan  yang  masih  sangat  kecil oleh orangtua ataupun walinya maka diperbolehkan. Sementara jika pelaksanaan pernikahan dini dilakukan untuk anak lelaki maka tidak diperbolehkan. Perbedaan pendapat dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham bahwa pelaksanaan pernikah dini hukumnya terlarang.  Sementara  pendapat  yang  terdapat  di  dalam  Fathul  Bari  menyebutkan  bahwa kebolehan menikan dini merujuk kepada pernikahan Nabi Muhammad saw dan Asiyah.
Maka  berdasarkan  beberapa  pertimbangan  tersebut,  Majelis  Ulama  Indonesia memutuskan  dan  menegaskan  bahwa  pernikahan  pada  dasaranya  “sah”  jika  sepanjang  telah terpenuhinya  syarat  dan  rukun  pernikahan.  akan  tetapi  hukumnya  akan  berubah  menjadi haram  apabila  pernikahan  tersebut  justru  menimbulkan  kemudharatan.  Indikator  tercapainya suatu  pernikahan  salah  satunya  yaitu  kedewasaan  usia,  karena  mengingat  bahwa tujuan  dari pernikahan  adalah  untuk  kemashlahatan  hidup  berumah  tangga  dan  bermasyarakat  serta menjamin bagi kehamilan. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia tidak lupa memberikan rekomendasi  kepada  pemerintah  untuk  lebih  gencar  mensosialisasikan  terkait  UU  No.  16 Tahun 2019 dengan tujuan agar tidak adanya pernikahan dini yang menyimpang dari tujuan serta hikmah pernikahan.
Sedangkan secara hukum Negara atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Agar dapat terwujudnya tujuan pernikahan maka salah satu syarat yang perlu di penuhi adalah bahwa yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya. Pemerintah telah resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  seperti  yang  telah  di amanatkan  pada  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Pasal  7  ayat  (1)  perkawinan  hanya  diizinkan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun.  Dalam  hal  terjadi penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  orang  tua pihak  pria  dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup 13

## Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Pernikahan Dini
Meskipun telah diatur oleh negara terkait batasan usia dalam pernikahan, namun dalam pelaksanaannya dimasyarakat banyak terjadi pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur. Beberapa  persepsi  masyarakat  terhadap  pernikahan  dini  sangat  dipengaruhi  oleh  rendahnya tingkat  pendidikan  dan  pengetahuan  orang  tua  yang  menyebabkan  memiliki  kecenderungan untuk mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Hamid Dulmajid S.H.I. selaku Kepala  KUA  Kecamatan  Teklukjambe  Timur  beliau  memiliki  persepsi  terkait  hukum pernikahan dini bahwa:
“Menurut  hukum  islam  itu  sah-sah  saja  jika  melaksanakan  pernikahan  dibawah  umur karena  syaratnya  hanyalah  ketika  sudah  baligh,  secara  bahasa  fiqh  kalau  perempuan minimal usia 9 yang ditandai dengan adanya datang bulan/haid sedangkan fiqh laki-laki usia  baligh  itu  usia  15  tahun.  Jadi  kalau  dipandang  dari  sudut  pandang  hukum  islam memang boleh saja yang terpenting adalah sudah baligh. Tapi kompilasi hukum islam UU perkawinan 1974 mengatur tentang batasaan usia minimal pernikahan sudah di atur di  dalam  UU  terbaru  teribatan  2019  yaitu  minimal  sekurang-kurangnya  usia  19  tahun baik pria maupun perempuan”
Menurut  Ibu  Diana  Ahmad,  S.Pd  Kepala  Sekolah  TQ  Mutiara  Hati  Kecamatan Telukjambe  Timur  memberikan  persepsinya  bahwa  “Secara  hukum  Islam,  seorang  muslim ketika  sudah baligh diperbolehkan  menikah.  Namun,  untuk  kondisi  muslim  di  Indonesia karena pemahaman dan keilmuan tentang pendidikan anak yang sudah usia baligh tapi tidak dibarengi  dengan  usia  psikologisnya  sehingga  kesiapan  menuju  jenjang  pernikahan  masih sangat  minim”.  Sedangkan  menurut  Ibu  Siti  Salamah,  seorang  Ibu  Rumah  Tangga memberikan  persepsinya  bahwa  “Setahu  saya  kalo  menurut  negara  itu  usia  19  tahun  baru boleh  menikah  kalau  secara  Agama  Islam  itu  dibolehkan  menikah  ketika  sudah baligh dan saya  termasuk  warga  yang  mengikuti  adat  yang  berlaku  di  daerah,  contohnya  saat  kedua pasangan sudah siap dan keluarga pun sepakat maka akan di nikahkan walaupun umur mereka masih di bawah 19 tahun”
13 Mahkamah Konstitusi Republik, ‘Uu N0.16/2019’, Uu-16/ 2019 , 006265, 2019, 2–6.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  ketiga  orang  informan  tersebut  bahwa masyarakat  telah  memahami  hukum  pernikahan  dini  dalam  persfektif  Islam  dan  hukum negara yaitu melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun dengan catatan ketika sudah baligh sedangkan dalam hukum negara menruut UU yang baru diperbolehkan dengan catatan meminta  dispensasi  ke  pengadilan.  A.  Gani  Badullah  menjelaskan  bahwa  suatu  pernikahan baru  dikatakan  perbuatan  hukum  (menurut  hukum)  jika  berdasarkan  hukum  yang  berlaku secara  positif.  Perkawinan  dengan  tata  cara  seperti  itu  mempunyai  hak  atas  pengakuan  dan perlindungan secara hukum 14
Hal ini berkaitan dengan keharusan pelaksaan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan Agama  Islam  dan  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia.  Dalam  pasal  7  ayat  1  Undang-Undang Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan apabila  pihak  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  tahun.  Batas  usia  dimaksud  dinilai telah  matang  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  agar  dapat  mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat  dan  berkualitas.  Selain  itu  juga  dapat  terpenuhinya  hak-hak  anak  sehingga mengoptimlakan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

## Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pernikahan Dini
Perkawinan pada usia anak akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sipil anak dan hak  sosial anak. Saat ini sudah banyak fenomena-fenomena pernikahan dini di berbagai daerah yang ada di  Indonesia.  Berbagai  macam  dampak  positif  dan  dampak  negatif  pun  muncul  akibat pernikahan  dini,  di  antara  dampak-dampak  tersebut  yaitu  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT),  kekerasan  pada  anak,  menurunnya  sumber  daya  manusia,  meningkatnya  angka kemiskinan,  eksploitasi  dan  seks  komersial  pada  anak  dan  selain  menimbulkan  dampak, pernikahan dini juga menimbulkan ketidak patuhan terhadap hukum negara.
Kepala  KUA  Kecamatan  Telukjambe  Timur,  bapak  H.  Hamid  Dulmajid  S.H.I memberikan ketegasan dalam penjelasannya, menurutnya “secara pribadi dan secara instansi kami  tidak  setuju  dengan  adanya  pernikahan  dini  baik  dari  segi  aturan  karena  hal  tersebut melanggar,  juga  dari  segi  psikis  atau  mental  itupun  karena  pernikahan  bukanlah  main-main
14 Jauharatun  Jauharatun, ‘Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa ‘Iddah Menurut  Pandangan Ulama Palangka Raya’, Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat , 12.2 (2017), 158 <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i2.555>.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
pernikahan merupakan sebuah Ibadah. Adapun dalam hal perjalanan rumah tangga pasti ada yang  namanya  konflik  rumah  tangga.  Nah  dikhawatirkan  ketika  hal  itu  terjadi  dan  kedua pasangan  belum  matang  secara  usia  maka  ketika  adanya  konflik  dia  tidak  mampu menyelesaikan permasalahan dan itu merupakan salah satu dampak dari meningkatnya angka perceraian”
Adapun hasil wawancara dengan infroman terkait persepsi masyarakat tentang dampak pernikahan  dini.  Menurut  Naura  Shabrina,  seorang  Mahasiswi  Universitas  di  Karawang memberikan persepsinya bahwa “Dampak dari pernikahan dini pasti akan berpengaruh pada pandangan  di  masyarakat  sekitarnya  (pandangan  baik  atau  pandangan  buruk)  kemudian berdampak  kepada  psikologis  dari  si  anak  yang  melakukan  pernikahan  dini.  Belum  lagi kondisi  keadaan  perempuannya  ketika  sedang  mengandung  itu  sangat  berpengaruh  terhadap reproduksi nya. Setahu saya usia paling idel untuk wanita bisa mengandung itu kurang lebih sekitar 20 tahun ke atas”
Sedangkan  menurut  Maryoto,  selaku  ketua  RT  004  memberikan  persepsinya  bahwa “Pernikahan di bawah umur yang tidak dipersiapkan dengan matang maka akan menimbulkan banyak  dampak  dan  berakhir  dengan  perceraian.  Sehingga  banyak  anak-anak  terlantar  dan mengalami  luka  pengasuhan”  Menurut  Laili,  Ibu  Rumah  Tangga  memberikan  persepsinya bahwa “pernikahan dini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya seperti  terhindar  dari  perzinahan  sedangkan  dampak  negatifnya  seperti  di  zaman  sekarang banyak anak anak menikah bukan karena mereka sudah siap tapi karena sudah hamil duluan karna  faktor  pergaulan  bebas.  Ada  juga karena  faktor  ekonomi  keluarga  jadi  mengorbankan anak untuk lebih dini menikah karena untuk mengurangi beban dalam keluarga”
Menurut Kepala KUA Kecamatan Telukjambe Timur bapak H. Hamid Dulmajid S.H.I menyampaikan  persepsinya  bahwa  “Faktor  utama  karena  sudah  terjalin  kedekatan  secara hubungan  antara  pria  dan  perempuan.  Kemudian  juga  faktor  yang  kedua  yaitu  karena ekonomi  hal  ini  banyak  dialami  oleh  masyarakat  menengah  kebawah.  Ketiga  karena  faktor kesehatan  seperti  orangtua  ataupun  walinya  yang  sakit-sakitan  sehingga  dikhawatirkan  wali nya tidak kesampaian untuk menikahkan. Faktor-faktor itulah yang akhirnya menjadi dampak negatif dari pernikahan dini seperti kurang nya pemahaman dalam mengelola rumah tangga, adanya luka pengasuhan, terutama dalam hal psikologis anak”
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keempat orang informan tersebut bahwa masyarakat  mayoritas  lebih  dominan  memandang  dampak  negatif  yang  terjadi  pada pernikahan dini.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  persfektif  Islam  tidak  ada  batasan  usia  dalam pernikahan. sedangkan dalam hukum negara telah jelas dalam UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan.  Maka,  Majelis  Ulama  Indonesia  memberikan  rekomendasi  kepada  pemerintah untuk  lebih  gencar  mensosialisasikan  terkait  UU  No.  16  Tahun  2019  tenatng  perkawinan dengan tujuan agar tidak adanya pernikahan dini yang menyimpang dari tujuan serta hikmah pernikahan.
Masyarakat  di  Kecamatan  Telukjambe  Timur  telah  memahami  pernikahan  dini  baik dalam  hukum  persfektif  Islam  maupun  dalam  hukum  Negara.  Selain  itu  masyarakat  juga cenderung  tidak  setuju  dengan  adanya  pernikahan  dini  karena  dianggap  memiliki  banyak sekali dampak negatif yang dirasakan khususnya bagi pelaku pernikahan dini. Oleh karena itu untuk  meminimalisir  terjadinya  pernikahan  dini  diperlukan  peran  penting  khususnya  peran orangtua  dan  peran  pemerintah  dengan  memberikan  sosialisasi  serta  pembinaan  terkait pernikahan dini, hukum dan dampaknya pada masyarakat. Selain itu perlu adanya sangsi yang tegas  bagi  masyarakat  yang  melanggar  aturan  karena  ini  bertujuan  untuk  ketertiban  dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah terjadinya dampak negatif pernikahan dini.

## Daftar Pustaka
Angraini, W., Pratiwi, B. A., Febriawati, H., Yanuarti, R., Anita, B., & Oktarianita, O. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini. Jurnal Biometrika Dan Kependudukan , 8 (2), 183. https://doi.org/10.20473/jbk.v8i2.2019.183-191 Atabik,  A.,  &  Mudhiiah,  K. Pernikahan  dan  Hikmahnya  Perspektif  Hukum  Islam.  Yudisia , 5 (2), 293–294 (2014)
Bastomi,  H.  Pernikahan  Dini  Dan  Dampaknya  (Tinjauan  Batas  Umur  Perkawinan  Menurut Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perkawinan  Indonesia). Jurnal  Pemikiran  Dan Penelitian Sosial Keagamaan , 7 , 354–384. (2016). Eleanora,  F.  N.,  &  Sari,  A.  (2020). Pernikahan  anak  usia  dini  ditinjau  dari  perspektif perlindungan anak. PROGRESIF: Jurnal Hukum , 14 (1), 50–63.
Han,  E.  S.,  &  goleman,  daniel;  boyatzis,  Richard;  Mckee,  A.  (2019). Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang  Perlindungan  Anak  Di  Kabupaten  Bangli  Provinsi  Bali. Journal  of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Imam Mucklis, “Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”dari:
http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/16867/1/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%2
0PUSTAKA.pdf di akses pada Senin, 12 Juli 2021
Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut hukum Islam. Pendidikan Agama Islam, I , 56–68.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
Jauharatun,  J.  (2017). Hukum  Pernikahan  Janda  Dalam  Masa  ‘Iddah  Menurut  Pandangan Ulama Palangka Raya. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat , 12 (2), 158.
Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung, PT Madina Kompilasi Hukum Islam. (2001). Journal of the American Chemical Society , 123 (10), 2176– 2181.
Rahmawati, S. (1390). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif) .  هرامش8;  ص99-117. Republik, M. K. (2019). Uu N0.16/2019. Uu-16/ 2019 , 006265 , 2–6.
S.  Bakhri.  (2015).  Persepsi  Dan  Sikap  Masyarakat  Terhadap  Penanggalan  Jawa  Dalam Penentuan  Waktu  Pernikahan  (Studi  Kasus  Desa  Krambilsawit,  Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)
Sosiologi, J. A. (2018). 27 Erwinsyah, Argyo Demartoto, Supriyadi. Jurnal Analisa Sosiologi , 7 (April), 27–42.
Sri  Murni,  “Dampak  Pernikahan  Dini  Terhadap  Perilaku  Sosial  Keagamaan  (Studi  Kasus pada  Pelaku  Pernikahan  Dini  di  Dusun  Nongkosawit,  Desa  Kentengsari, Kecamatan  Candiroto,  Kabupaten  Temanggung)”  dari  : http://digilib.uin- suka.ac.id/id/eprint/17032/1/11540016_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf di akses pada Senin, 12 Juli 2021
Titi Nur Indah Sari, “Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (Studi Kasus di  Desa  Serabi  Barat  Kecamatan  Modung,  Kabupaten  Bangkalan)”  dari: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42450/1/TITI%20NUR %20INDAH%20SARI-FSH.pdf di akses pada Senin, 12 Juli 2021