## Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas SDM, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo
Rizkiyah Lestari Utami 1 Yudi 2 & Misni Erwati 3
1 Universitas Jambi, rizkiyahlestari19@gmail.com.
2 Universitas Jambi, yudi_Fe@unja.ac.id.
3 Universitas Jambi, misniaja31@gmail.com.

## Abstract
This  study  aims  to  see  the  effect  of  implementing  government  accounting  standards,  the quality  of  human  resources,  internal  control  systems  on  the  quality  of  local  government financial reports. This type of research includes causal associative research (cause and effect). The  population  in  this  study  is  the  OPD  in  Bungo  Regency,  namely  a  total  of  23  OPD consisting of the Office, Agency, Regional Secretariat and District. The number of respondents each  consisted  of  one  PPK  person  and  one  expenditure  treasurer,  with  a  total  of  46 respondents. The sample in this study used a saturated sampling technique. The type of data used  is  primary data. The analysis  was performed using a multiple  regression model. The results of this study indicate that the application of government accounting standards and internal control systems has a significant positive effect on the quality of local government financial reports (sig 0.000). The quality of human resources has no effect on the quality of local government financial reports.
Keywords : accounting standard, human resources,  internal control system, quality

## PENDAHULUAN
Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi. Akuntansi merupakan suatu  proses  yang  meliputi  (1)  pencatatan,  (2)  penggolongan,  (3)  peringkasan,  (4) pelaporan, (5) penganalisisan data keuangan dari suatu entitas. Kegiatan pencatatan dan  penggolongan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang setiap  kali  terjadi  transaksi  keuangan.  Sedangkan  kegiatan  pelaporan  dan penganalisisan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu (Al Haryono, 2011).
Salah satu peran dan tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah  (Kepala  Daerah  dan  DPRD)  dalam  rangka  pengambilan  kebijakan  fiskal pemerintah daerah. Sebagai sarana informasi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk  menentukan  dan  memprediksi  kondisi  kesehatan  keuangan  pemerintah, menentukan  dan  memprediksi  kondisi  ekonomi  pemerintah  dan  perubahan- perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
Laporan keuangan merupakan laporan yang logis mengenai posisi keuangan dan transaksi - transaksi yang dilakukan oleh suatu objek pelaporan. Tujuan umum laporan  keuangan  adalah  menyalurkan  informasi  mengenai  posisi  keuangan, realisasi  anggaran,  saldo  anggaran  lebih,  arus  kas,  hasil  operasi,  dan  perubahan ekuitas  suatu  entitas  pelaporan  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi.
Dalam rangka memenuhi amanat Undang – Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004  mengenai  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara Kepala  Perwakilan  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  menyerahkan  Laporan  Hasil Pemeriksaan  (LPH)  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Tahun Anggaran (TA) 2020. BPK telah  memeriksa LKPD  Kabupaten  Bungo  Tahun  2020, yang  terdiri  dari  Neraca,  Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran  Lebih,  Laporan  Operasional,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Perubahan Ekuitas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Pada  ringkasan  neraca  terdapat perbandingan  asset  dan  ekuitas  pada  tahun  2020  dengan  tahun  2019  yang menunjukkan adanya penurunan  pada Kabupaten Bungo dimana aset mengalami penurunan  sebesar  -2,73  %  dan  ekuitas    mengalami  penurunan  sebesar  -4,15%. Pemeriksaan di tunjukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKDP Kabupaten Bungo  dengan  Memperhatikan  kesesuaian  laporan  keuangan  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintah,  efektivitas  pengendalian  intern,  dan  kepatuhan  terhadap ketentuan peraturan perundang  - undangan. Berdasarkan Hasil  pemeriksaan  BPK tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (IHPD, 2020). Fenomena  yang  terjadi  dalam  laporan  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebabkan opini atas LKPD Bungo masih WDP pada tahun 2021 yang lalu di akibatkan oleh beberapa hal  antara lain, Pertama Penganggaran DBH  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  DBH  SDA  Perikanan,  dan  Dana  Penyesuaian Khusus  Daerah  tidak  sesuai  dengan  alokasi  yang  di  tetapkan  Pemerintah  Pusat. Khususnya  untuk  penetapan  target  Dana  Penyesuaian  Khusus  Daerah  tidak mempunyai  dasar  hukum  karena  tidak  ditetapkan  sebagai  transfer  daerah  oleh pemerintah pusat. Kedua, Tidak tersedianya kas yang mencukupi untuk membiayai belanja  daerah  mengakibatkan  Pemerintah  Kabupaten  Bungo  menggunakan  Kas yang  Dibatasi  Penggunaaannya  untuk  membayar  belanja  tidsk  sesuai peruntukkannya.  Ketiga,  Terdapat  kewajiban  jangka  pendek  yang  merupakan akumulasi  Utang  TA  2019  dan  2020  yang  belum  terbayar  karena  ketidakcukupan dana  di  kas  daerah  sehingga  akan  mengganggu  pembebanan  keuangan  daerah Bungo di TA 2021. (sumber:www.jambi.bkp.go.id).
Berdasarkan opini BPK yang dapat dilihat dari website BPK Jambi, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo TA 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Bungo. Walaupun sudah meraih  Opini  WTP,  Namun  BPK  masih  menemukan  adanya  kelemahan  sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menyusun laporan keuangan, antara lain:
1. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp15.980.384.415,00;
2. Kas  di  bendahara  pengeluaran  dipindah  bukukan  ke  rekening  pribadi bendahara      pada delapan SKPD sebesar Rp489.928.158,00;
3. Pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD H. Hanafie tidak sesuai ketentuan.
Tabel 1. Opini Audit Kabupaten Bungo Periode 2016-2022
Sumber: IHPS  II 2022
Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa  Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKDP)  Kabupaten  Bungo  masih  memiliki  kelemahan  pada Sistem  Pengendalian  Internal,  Standar  Akuntansi  Pemerintah  serta  kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan.
Kualitas  laporan  keuangan  merupakan  hasil  akhir  dari  proses  kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.  Penelitian  berkaitan  dengan  kualitas  laporan  keuangan  di  lakukan  oleh Gumelar,  Agum  (2017),  Hendri,  Meisy  dan  Erinos,  NR  (2020),  Triwardana  (2017), Apriansyah dkk., (2020), Sari, Nilam (2016),  Andriani, Shylvia (2016), Julyana (2021), Faishol, (2016), Kiranayanti & Erawati (2016), dan Latifah (2017).
Standar  akuntansi  pemerintah  (SAP)  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  2005.  SAP  berperan  sangat  penting  untuk  menyusun    dan  menyajikan laporan keuangan pemeritah daerah. Tujuan SAP dibelakukan untuk meningkatkan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Penelitian  yang berkaitan tentang SAP yang telah dilakukan oleh Gumelar, Agum (2017) menyatakan bahwa  Penerapan  SAP  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian lain yang mendukung yaitu Hendri,  Meisy  dan  Erinos  NR  (2020)  menyatakan  bahwa  Penerapan  SAP berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  pada  OPD
Tahun Jenis Opini 2016 Wajar  dengan  Pengecualian (WDP) 2017 Wajar  dengan  Pengecualian (WDP) 2018 Wajar  tanpa  Pengecualian (WTP) 2019 Wajar  tanpa  Pengecualian (WTP) 2020 Wajar  dengan  Pengecualian (WDP) 2021 Wajar  tanpa  Pengecualian (WTP)
Provinsi Sumatera Barat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triwardana (2017)  Penerapan  SAP  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  Kabupaten  Kampar.  Namun,  Penelitian  ini  bertolak  belakang dengan  penelitian  Aprsiansyah  dkk.  (2020)  dan  Sari,  Nilam  (2016)  menyatakan bahwa  Penerapan  SAP  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah
Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi. Akuntansi merupakan suatu  proses  yang  meliputi  (1)  pencatatan,  (2)  penggolongan,  (3)  peringkasan,  (4) pelaporan, (5) penganalisisan data keuangan dari suatu entitas. Kegiatan pencatatan dan  penggolongan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang setiap  kali  terjadi  transaksi  keuangan.  Sedangkan  kegiatan  pelaporan  dan penganalisisan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu (Al Haryono, 2011). Salah satu peran dan tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah  (Kepala  Daerah  dan  DPRD)  dalam  rangka  pengambilan  kebijakan  fiskal pemerintah daerah. Sebagai sarana informasi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk  menentukan  dan  memprediksi  kondisi  kesehatan  keuangan  pemerintah, menentukan  dan  memprediksi  kondisi  ekonomi  pemerintah  dan  perubahan- perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

## Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  2005.  SAP  dinyatakan  dalam    bentuk  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (PSAP),  dilengkapi  dengan  Pengantar  SAP  dan  disusun  mengacu kepada  Kerangka  Konseptual  Akuntansi  Pemerintahan.  Sistem  Akuntansi Pemerintah  adalah  rangkaian  sistematik  dari  prosedur,  penyelenggara,  peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (Dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah).  Peraturan  Pemerintah  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan selengkapnya adalah sebagai berikut:
• Peraturan Pemerintah Nomor  71 Tahun 2010
• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2016
• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019
• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2020
• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2021
• Government Accounting Standards Republic of Indonesia (handbook 2019).
• Government Accounting Standards Republic of Indonesia (handbook 2020).

## Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas  sumber  daya  manusia  menurut  Rucky  (2003)  adalah  Tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dapat di tunjukan oleh sumber daya manusia. Tingkat itu dibandingkan dengan tingkat yang dinginkan. Menurut Emilda (2014)  dalam  (Hendri,  Meisy  dan  Erinos  NR,  2020)  mengatakan  bahwa  SDM merupakan kunci atau patokan dari keberhasilan sebuah sesuatu perusahaan, suatu perusahaan  memiliki  nilai  yang  baik  disebabkan  oleh  kemampuan,  pengetahuan, dan keterampilan. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik,  SKPD  harus  memiliki sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  yang  didukung  dengan  latar  belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman  di  bidang  keuangan.  Sehingga  untuk  menerapkan  sistem  akuntansi, sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas  tersebut  akan  mampu  memahami logika akuntansi dengan baik.Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam  memahami  dan  menerapkan  logika  akuntansi  akan  berdampak  pada kekeliruan  laporan  keuangan  yang  dibuat  dan  ketidaksesuaian  laporan  dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008 dalam Dhonal dkk., 2018).

## Sistem Pengendalian Intern
Menurut Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan  perundang-undangan.  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara  menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Pengendalian  intern  terdiri  atas  kebijakan  dan  prosedur  yang  digunakan  dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Dhonal dkk., 2018).

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hendri,  Meisy  dan  Erinos  NR  (2020)  yang meneliti  tentang  Kualitas  SDM  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah menyatakan  bahwa  Kualitas  SDM  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah pada OPD Sumatera Barat. Sejalan dengan penelitian yang
dilakukan  oleh  Gumelar,  Agum  (2017)  menyatakan  bahwa  Kualitas  SDM berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten Kerinci. Penelitian Apriansyah dkk., (2020) juga menyimpulkan bahwa Kompetensi  SDM  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  Kabupaten  Bungo.  Namun,  Penelitian  tersebut  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh  Andriani, Shylvia (2016) yang menyimpulkan bahwa Kualitas  SDM  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah  Kabupaten  Merangin.  Diikuti  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Julyana (2021)  menyatakan  bahwa  Kualitas  SDM  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  menjelaskan  definisi  Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  SPI  bertujuan  untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan negara. Penelitian yang terkait SPI menurut penelitian yang di lakukan oleh Faishol (2016) menyatakan bahwa  SPI  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  Kabupaten  Lamongan.  Hasil  penelitian  lain  yang  mendukung  yaitu Kiranayanti  dan  Erawati  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  SPI  berpengaruh  positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Sari, Nilam (2016) menyatakan bahwa SPI berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten  Bungo.  Namun,  Penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian Gumelar, Agum (2017) menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Latifah  (2017)  menyatakan  bahwa  SPI  tidak  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul.
Dari  penelitian-penelitian  diatas  menunjukkan  adanya  ketidakkonsistenan hasil penelitian. Adanya ketidakkonsistenan tersebut membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian variabel kualitas laporan keuangan, terkhusus kepada laporan  keuangan     pemerintah  daerah.  Adapun  perbedaan  penelitian  ini  dengan sebelumnya, yaitu, waktu dan lokasi penelitian yang berbeda, terdapat adanya Opini BPK yang menyatakan bahwa tahun 2020 Kabupaten Bungo menjadi WDP dan juga ingin mengetahui lebih lanjut masalah pengaruh SAP yang ada di Kabupaten Bungo.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  asosiatif  kausal  (hubungan  sebab akibat). Sugiyono  (2018)  menyatakan  bahwa  asosiatif  kausal  adalah rumusan masalah  penelitian  yang  bersifat  menanyakan hubungan  antara  dua  variabel  atau
lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu OPD di Kabupaten Bungo yang berjumlah 40 OPD terdiri dari Dinas, Badan, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan Organisasi  Perangkat  Daerah (PPK-OPD)  atau Kasubag Keuangan  dan  Bendahara Pengeluaran. Penetapan  populasi  ini  ditentukan  karena  Berdasarkan  Permendagri Nomor  13  Tahun  2006  bahwa  PPK  OPD  mempunyai  tugas  melakukan  Penataan Keuangan OPD dan menyiapkan laporan keuangan sebatas unit kerjanya masing- masing  sedangkan  Bendahara  Pengeluaran  yang  terdapat  dalam  PMK 190/PMK.05/2012  tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Dalam  Rangka  Pelaksanaan Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  sampel  jenuh, merupakan  teknik  penentuan  sampel  bila  semua  anggota  populasi  digunakan sebagai sampel menurut Sugiyono (2018).

## Tabel 3. Populasi dan Sampel OPD Pemerintah Kabupaten Bungo
Jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  kuesioner  berupa  pertanyaan  yang  diberikan  kepada  responden untuk diisi berdasarkan pendapatnya masing-masing.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner, maka  perlu  dilakukan  pengujian  terhadap  kuesioner  agar  tidak  bias.  Pengujian dilakukan  dengan menggunakan  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas.  Uji  validitas digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Suatu kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Sedangkan pengukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara yaitu One Slot atau pengukuran sekali saja yang merupakan pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi  antar  jawaban  pertanyaan.  SPSS  memberikan  fasilitas  untuk  mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α).
Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan uji
No. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Jumlah OPD 1. Badan Pemerintah Daerah 5 2. Dinas Daerah 18 Jumlah 23
simultan (uji-F) dan uji parsial (uji-t). Perhitungan angka menggunakan skala likert untuk setiap pertanyaan dari setiap variabel dengan diberi skor 1-4. Dalam penelitian ini  menggunakan  model  penelitian  regresi  linier  berganda  yang  digunakan  untuk menganalisa hubungan antara dua variabel atau lebih atau menganalisa pengaruh beberapa  variabel  independen  (X)  terhadap  satu  variabel  dependen  (Y)  secara bersamaan (Ghozali, 2018).
Kriteria pengujian hipotesis dalam penggunaan statistik F adalah ketika nilai signifikansi  F  <  0,05,  maka  hipotesis  alternatif  diterima,  yang  menyatakan  bahwa semua independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali,  2018).  Sedangkan  Uji  t  digunakan  untuk  menguji  tingkat  signifikan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria pengujian ini ditetapkan  berdasarkan  probabilitas.  Apabila  tingkat  signifikan  yang  digunakan sebesar 5 persen, dengan kata lain jika probabilitas Ha > 0,05 maka dinyatakan tidak signifikan, dan jika probabilitas Ha < 0,05 maka dinyatakan signifikan (Ghozali, 2018). Koefisien  determinasi  (adjusted  R²)  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan nilai antara nol sampai satu  (0<R²<  1).  Nilai  adjusted  R²  yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati  satu  menunjukkan  bahwa  variabel-variabel  independen  memberikan hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi  variabel dependen (Ghozali, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Data
a. Uji Validitas
B erdasarkan  output  SPSS  yang  telah  di  lakukan  pengujian  validitas  seluruh item pernyataan yang di ajukan pada kuesioner telah valid. Secara ringkas, hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 6. Hasil Uji Validitas Terhadap Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan
Indikator Perbandingan Nilai Signifikansi Sig Tingkat Sig  Keterangan   Validitas X1.1 0,000 0,05 Sig .<0,05 Valid X1.2 0,000 Sig .<0,05 Valid X1.3 0,000 Sig .<0,05 Valid X1.4 0,000 Sig .<0,05 Valid X1.5 0,000 Sig .<0,05 Valid X1.6 0,000 Sig .<0,05 Valid X1.7 0,002 Sig .<0,05 Valid X1.8 0,000 Sig .<0,05 Valid X1.9 0,000 Sig .<0,05 Valid

## Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan  tabel  6  dapat  di  ketahui  bahwa  nilai  signifikan    pada variable X1 lebih kecil dari pada tingkat signifikan sebesar 0,05 sehingga nilai item dalam  pertanyaan adalah valid  karena   nilai indikator  penerapan standar akuntansi pemerintahan  0.000 < 0,05.  Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah empat belas item pertanyaan di dalam penelitian ini valid atau telah mampu mengukur apa yang seharusnya di ukur, yakni variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan.
Tabel 7. Uji Validitas Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia Indikato r Perbandingan Nilai Signifikansi Sig Tingkat Sig Keterangan Validitas X2.1 0,000 0,05 Sig .<0,05 Valid X2.2 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.3 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.4 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.5 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.6 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.7 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.8 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.9 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.10 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.11 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.12 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.13 0.000 Sig .<0,05 Valid X2.14 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.15 0,000 Sig .<0,05 Valid

## Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat di ketahui bahwa nilai signifikan  pada variable X2 lebih kecil dari pada tingkat signifikan sebesar 0,05 sehingga nilai item dalam  pernyataan adalah valid  karena   nilai indikator  kualitas sumber daya  manusia  0.000  <  0,05.    Dengan  kata  lain,  instrumen  penelitian  yang berjumlah lima belas  item pertanyaan di dalam penelitian ini  valid atau telah
X1.10 0,000 Sig .<0,05 Valid X1.11 0,000 Sig .<0,05 Valid X1.12 0,000 Sig .<0,05 Valid X1.13 0,000 Sig .<0,05 Valid X1.14 0,000 Sig .<0,05 Valid
mampu mengukur apa yang seharusnya di ukur, yakni variabel kualitas sumber daya manusia.
Tabel 8. Uji Validitas Indikator Sistem Pengendalian Intern
Indikator   Perbandingan Nilai Signifikansi Sig Tingkat Sig Keterangan Validitas X2.1 0,021 0,05 Sig .<0,05 Valid X2.2 0,009 Sig .<0,05 Valid X2.3 0,013 Sig .<0,05 Valid X2.4 0,012 Sig .<0,05 Valid X2.5 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.6 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.7 0,000 Sig .<0,05 Valid X2.8 0,000 Sig .<0,05 Valid Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan  tabel  8  dapat  di  ketahui  bahwa  nilai  signifikan    pada variable X3 lebih kecil dari pada tingkat signifikan sebesar 0,05 sehingga nilai sitem  dalam    pertanyaan  adalah  valid    karena      nilai  indikator    Sistem Pengendalian Intern 0.000 < 0,05. Dengan kata lain, instrument penelitian yang berjumlah  delapan  item  pertanyaan  di  dalam  penelitian  ini  valid  atau  telah mampu  mengukur  apa  yang  seharusnya  di  ukur,  yakni  variabel  sistem pengendalian intren.
Tabel 9. Uji Validitas Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator   Perbandingan Nilai Signifikansi Sig Tingkat Sig Keterangan Validitas Y1 0,000 0,05 Sig .<0,05 Valid Y2 0,000 Sig .<0,05 Valid Y3 0,000 Sig .<0,05 Valid Y4 0,000 Sig .<0,05 Valid Y5 0,000 Sig .<0,05 Valid Y6 0,000 Sig .<0,05 Valid Y7 0,000 Sig .<0,05 Valid Y8 0,000 Sig .<0,05 Valid Y9 0,000 Sig .<0,05 Valid Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat di ketahui bahwa nilai signifikan  pada variable  Y. lebih  kecil  dari  pada  tingkat  signifikan  sebesar  0,05  sehingga  nilai sitem dalam  pertanyaan adalah valid  karena   nilai indikator  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 0.000 < 0,05. Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah  sembilan  item  pertanyaan  di  dalam  penelitian  ini  valid  atau  telah mampu mengukur apa yang seharusnya di ukur, yakni variable kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Pembuktian  ini  menunjukkan  bahwa  semua pertanyaan layak digunakan sebagai indikator dari variabel.

## Uji Reliabilitas
Pengujian  reliabilitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  SPSS  versi 26,0.  Penngujian realibilitas dalam penelitian ini  menunjukan hasil  terhadap variable    dalam  penelitiaan  ini  pengukuran    keandalan  untuk  masing-masing variabel bebas dan variabel terikat memenuhi persyaratan α > 0.70. Maka , dapat disimpulkan bahwa item-item instrumen untuk masing-masing variable adalah reliabel.
Tabel 10. Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Cronbach’s A lpha Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 0,907 Kuliatas Suber Daya Manusia 0,945 Sistem pengendalian Intern 0,873 Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah 0,796

## Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan  uji  reliabilitas  kuesioner  pada  tabel  4.10  angka Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,70 yaitu untuk instrument oenerapan stnadar  akuntansi  pemerintahan  sebesar  0,907,  untuk  instrument  kualitas sumber  daya  manusia  sebesar  0,945,  untuk  instrumen  system  pengendalian intern  sebesar  0,873  dan  yang  terakhir  untuk  instrument  kualitas  laporan keuangan  pamerintah  daerah  sebesar  0,796.  Berdasarkan  hasil  perhitungan dengan  bantuan  SPSS,  maka  dapat  diketahui  bahwapenerapan  standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, system pengendalian inter dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  adalah reliable karena memiliki nilai di atas 0,70 sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel – variabel penelitian  memiliki  reliabilitas  atau  ketepatan  yang  tinggi  untuk  dijadikan variabel (konstruk) pada suatu penelitian.

## Hasil Analisis Data
Adapun  metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini antara  lain  pengujian  asumsi  klasik,  analisis  regresi  linier  berganda,  dan  uji hipotesis dengan uji simultan (uji-F) dan uji parsial (uji-t) dengan menggunakan software SPSS 26.0 for windows (Statistica Product and Service Solutions) .
Analisis data merupakan kegiatan setalah data dari seluruh responden atau  sumber lain  yang  terkumpul.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  model penelitian regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara  dua  variabel  atau  lebih  atau  menganalisa  pengaruh  beberapa  variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y) secara bersamaan (Ghozali, 2018). Hasil  pengujian  regresi  linear  berganda  dapat  dilihat  pada  tabel  4.11 berikut ini:
Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Consta nt) .828 .396 2.090 .043 Total X1 .306 .142 .316 2.151 .038 Total X2 .134 .125 .154 1.070 .291 Total X3 .383 .142 .421 2.691 .010
Y = 0,828 + 0,306X1 + 0,134X2 + 0,383X3
Keterangan : Y = Kinerja Pemerintah Daerah α = Konstanta β1β2β3 = Koefisien regresi X1 = Akuntabilitas X2 = Transparansi X3 = Komitmen Organisasi
Persamaan  regresi  linear  berganda  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Nilai  konstanta  0,828.  Artinya  jika  variable  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan,  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  sistem  pengendalian intern adalah nol maka nilai tingkat kualitas keuangan pemerintah daerah (Y)  bernilai sebesar 0,828.
2. Koefisien regresi untuk variable peerapan standara akuntansi pemerintahan bernilai  positif  yakni  sebesar  0,306  maka  mengindikasikan  bahwa  setiap peningkatan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  sebesar  satu satuan  maka  akan  meninkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah (Y) benilai sebesar 0,306.
3. Koefisien  regresi  untuk  variable  kualitas  sumber  daya  manusia  bernilai positif yaitu sebesar 0,134 maka mengindikasikan bahwa setiap peningkatan
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3
kualitas sumber daya manusia sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) bernilai sebesar 0,134.
4. Koefisien regresi untuk varibel sistem pengendalian intern bernilai positif sebesar  0,383  maka  mengindikasikan  bahwa  setiap  peningkatan  system pengendalian  intern  sebesar  satuan  maka  akan  meningkatkan  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) bernilai sebesar 0,383.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Uji F
Tabel 12. Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 3.794 3 1.265 26.748 .000 b Residual 1.891 40 0.047 Total 5.685 43 a. Dependent Variable: Total Y
b. Predictors: (Constant), Total X3, Total X1, Total X2
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara simultan) diperoleh hasil, yaitu bahwa Fhitung sebesar 26.748 dan angka taraf signifikasi jauh lebih <0,05 (0,000 < 0,05) oleh karena itu Ho  ditolak  dan H 1 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan standar  akuntansi  pemerintahan,  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  system pengendalian  intern  secara  bersama  sama  berpengaruh  terhadap  variable kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

## Uji t
Uji  t  digunakan  untuk  menguji  tingkat  signifikan  pengaruh  antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria pengujian ini ditetapkan berdasarkan probabilitas. Apabila tingkat signifikan  yang digunakan sebesar 5 persen,  dengan  kata  lain  jika  probabilitas  Ha  >  0,05  maka  dinyatakan  tidak signifikan, dan jika probabilitas Ha < 0,05 maka dinyatakan signifikan (Ghozali, 2018).
Tabel 13. Hasil Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Consta nt) .828 .396 2.090 .043 Total X1 .306 .142 .316 2.151 .038
Total X2 .134 .125 .154 1.070 .291 Total X3 .383 .142 .421 2.691 .010
a. Dependent Variable: Total Y
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara parsial) diperoleh hasil yang dapat dinyatakan berikut:
1. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai t 2,151 dan  signifikasi  0,38  <  0,05  ,  maka H 0 ditolak, H 1 diterima,  artinya  terdapat hubungan  linear  antara pengaruh  standar  akuntansi  pemerintahan  dengan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian,  angka tersebut  membuktikan  bahwa  secara  parsial  variabel  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.
2. Variable Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki nilai t 1,070 dan signifikasi 0,291  >  0,05,  maka H 1 ditolak  dan H 0 diterima.  Dengan  demikian,  angka tersebut  membuktikan  bahwa  secara  parsial  variabel  kualitas  sumber  daya manusia  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas laporan  keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.
3. Variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai t 2,691 dan signifikasi 0,10 < 0,05 , maka H 0 ditolak, H 1 diterima, artinya terdapat hubungan linear antara system pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, angka tersebut membuktikan bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (adjusted  R²)  mengukur  seberapa  jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan nilai antara nol sampai satu (0<R²< 1). (Ghozali, 2018)
Tabel 14. Hasil Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .817 a .667 .642 .21743 a. Predictors: (Constant), Total X3, Total X1, Total X2 b. Dependent Variable: Total Y
Perhitungan  pada  tabel  4.14  diketahui adjusted  R  square yang  diperoleh adalah  sebesar  0,642.  Hal  ini  berarti  bahwa  64,2%  kinerja  pemerintah  daerah
Kabupaten  Bungo  dipengaruhi  oleh  variabel  standar  akuntansi  pemerintahan, kualitas  sumber  daya  manusia  dan  sistim  pengendalian  intern  sedangkan selebihnya  35,8%  dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya  yang  tidak  di  teliti  dalam penelitian ini, seperti Sistem Informasi Manajemen (Meisy Hendri dan Erinos NR 2020),  Pemanfaatan  Tegnologi  Informasi,  (Harry  Apriansyah,  Sri  Rahayu,  dan Misni  Erawati  2020),  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Dhedy Triwardana (2017).

## Pembahasan

## Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pengujian hipotesis pertama Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai t 2,151 dan signifikasi 0,38 < 0,05 , maka H 0 ditolak, H 1 diterima, artinya  terdapat  hubungan  linear  antara  pengaruh  standar  akuntansi pemerintahan  dengan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Dengan demikian,  angka  tersebut  membuktikan  bahwa  secara  parsial  variabel penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  di  lakukan  oleh Gumelar, Agum (2017), Hendri, Meisy dan Erinos NR (2020), dan Triwardana (2017)  dimana  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  merupakan  persyaratan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  di  Indonesia.  Standar  akuntansi  digunakan  akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkat kan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi dan keandalan laporan keuangan.
Dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintah yang telah di pahami  dengan  baik  maka  akan  dapat  menyajikan  laporan  keuangan  yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan  atas  laporan  keuangan  dengan  baik  dan  benar.  Sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  diperoleh,  nilai  rata  -  rata  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  dikategorikan  baik  dengan  nilai  59,43%.  Jika  dilihat  dari  total capaian responden (TCR) yang rendah terdapat pada nomor 4 yaitu menerapkan basis kas untuk pengakuan pendapatan dalam laporan realisasi anggaran tingkat capaian  responden  96%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perapan  akuntansi berbasis akrual sangant berguna untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan
keuangan  pemerintah  dan  menyajikan  data  yang  akurat  dalam  mengukur kinerja  pemerintah . Dengan  demikian,  melalui  penerapan  standar  akuntansi yang baik ini akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat di pertanggungjawabkan serta di tingkatkan lebih baik lagi.

## Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan keuangan
Penyebab  kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  karena  kualitas  sumber daya manusia pejabat penatusahaan keuangan daerah Kabupaten Bungo masih perlu  di  tingkatkan  lagi  oleh  pemerintah  daerah,  dimana  masih  banyaknya bagian  pengelola  keuangan  yang  berlatar  belakang  bukan  dari  pendidikan akuntansi atau keuangan, sebanyak kurang lebih  32%  orang yang bukan dari latar belakang pemdidikan akuntansi keuangan dimana 12 orang sarjana S1 dan 3  orang  SMA  Sederajat    dari  data  kuesioner  yang  ada,  hal  ini  dapat mempengaruhi kurang optimal nya kinerja dalam mengelola keuangan daerah. Pengujian hipotesis kedua  Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki nilai t  1,070  dan  signifikasi  0,291  >  0,05,  maka H 1 ditolak  dan H 0 diterima.  Dengan demikian,  angka  tersebut  membuktikan bahwa  secara  parsial  variabel  kualitas sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julyana (2021)  menyatakan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember.
Penyebab  kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  karena  kualitas  sumber daya manusia pejabat penatusahaan keuangan daerah Kabupaten Bungo masih perlu  di  tingkatkan  lagi  oleh  pemerintah  daerah,  dimana  dilihat  dari  data responden, masih banyaknya bagian pengelola keuangan yang berlatar belakang bukan dari pendidikan akuntansi atau keuangan, hal ini dapat mempengaruhi kurang optimal nya kinerja dalam mengelola keuangan daerah.
Pemaparan  tersebut  didukung  oleh  (Shylvia,2016),  yang  menyatakan bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  baik  dapat  mengelola  keuangan daerah  dan  menghasilkan    kualitas  laporan  keuangan  yang  memenuhi karakteristik  kualitas  laporan  keuangan  yakni  relevan,  andal,  dapat  dipahami dan dapat dibandingkan dan hal ini dapat di lakukan dengan cara mengadakan diklat pengelolaan keuangan daerah dan sosialisasi atas peraturan yang berkaitan dengan  keuangan  daerah  mengingat  bagian  keuangan  tersebut  sebagian  besar bukan  berlatar  belakang  bidang  akuntansi,  melainkan  pendidikan  beragam sehingga  dengan  adanya  pendidikan  dan  pelatihan  ini  bisa  dapat  mengatasi kelemahan  yang  terdapat  pada  ketidaksesuaian  latar  belakang  pendidikan
pejabat pengelolaan keuangan daerah, karena semakin baik kualitas sumber daya manusia akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula.
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Gumelar,  Agum  (2017)  menyatakan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  baik  dari  segi  jumlah  dan  keahlian (kompetensi,  pengalaman,  serta  informasi  yang  memadai),  disamping pengembangan  kapasitas  organisasi.  Sumber  daya  manusia  yang  didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan,  dan  memiliki  pengalaman  dibidang  keuangan  dalam  menerapkan sistem  akuntansi,  sumber  daya  yang  berkualitas  tersebut  akan  mampu memahami logika akuntansi yang baik. Selain itu, dengan adanya kempetensi staf akuntansi yang memadai memungkinkan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas karena disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pengujian hipotesis ketiga   Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai t 2,691 dan signifikasi 0,10 < 0,05 , maka H 0 ditolak, H 1 diterima, artinya terdapat hubungan  linear  antara  system  pengendalian  intern  dengan  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, angka tersebut membuktikan bahwa  secara  parsial  variabel  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten Bungo.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  di  lakukan  oleh Faishol  (2016)  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  inten  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Hasil  penelitian  lain  yang  mendukung  yaitu  Kiranayanti  dan  Erawati  (2016) yang  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  inten  berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bandung.  Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Nilam (2016) menyatakan bahwa sistem  pengendalian  inten  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.
Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan.  Sistem  Pengendalian  Intern  bertujuan  untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan negara.
Nilai  rata-rata  sistem  pengendalian  intern  di  kategorikan  baik  dengan nilai 70,93%. Jika dilihat dari  nilai total capaian responden (TCR) yang rendah terdapat pada nomor 3 yaitu menerapkan penentuan batas dan penentu toleransi salah saji capaian responden 96%. Dengan demikian bila temuan salah saji lolos dari  pengujian  secara  kuantitatif,  artinya  salah  saji  masih  dibawah  threshold, maka  auditor  perlu melakukan  pengujian  lagi  dari  sudut  pandang  kualitatif. Dalam tahap ini auditor perlu mengidentifikasi kepentingan atau concern dari pengguna laporan keuangan hasil auditannya.
Pengaruh antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

## Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas  Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.
Pengujian hipotesis keempat dari uji Anova atau F test diperoleh hasil, yaitu bahwa Fhitung sebesar 26.748 dan angka taraf signifikasi jauh lebih <0,05 (0,000  <  0,05)  oleh  karena  itu    Ho  ditolak  dan H 1 diterima,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan,  kualitas sumber  daya  manusia,  dan  sistem  pengendalian  intern  secara  bersama  sama berpengaruh  terhadap  variable  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten Bungo.
Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo. kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bungo sebesar 64,2% dipengaruhi oleh variabel  standar  akuntansi  pemerintahan,  kualitas  sumber  daya  manusia dan sistim pengendalian intern. Besarnya pengaruh ini masuk dalam kategori cukup kuat (41%-70%).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  di  lakukan  oleh Gumelar, Agum (2017) yaitu bahwa kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Dengan demikian, semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, maka akan meningkatkan  kualitas laporan keuangan daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  dari  hasil  analisa  yang  telah  dilakukan  maka dapat ditarik simpulan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas
sumber  daya  manusia,  sistem  pengendalian  intern  secara  bersama-sama berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten Bungo. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan  keuangan  pemeintah  daerah  Kabupaten  Bungo.  Kualitas  sumber  daya manusia  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten Bungo serta Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

## DAFTAR PUSTAKA
Al. Haryono Jusup. 2011. Auditing. edisi 2. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
Andriani,  S.  (2017).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Dengan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Sebagai  Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja , 2(2), 44-55.
Aprsiansyah,  H.,  Rahayu,  S.,  &  Erwati,  M.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. Jambi Accounting Review (JAR ), 1(1), 44-62.
Faishol, A. (2016). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Kualitas laporan keuangan  (studi  kasus  pada  satuan  kerja  perangkat  daerah  Pemerintah Kabupaten lamongan). Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI) , 1(3)
Ghozali. (2018). Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan    Ilmu Sosial Lainnya.
Gumelar, A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kerinci). Jurnal Akuntansi , 5(2).
Hendri,  M.,  &  Erinos,  N.  R.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia, Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  Dan Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2479-2493.
Julyana,  A.  R.  (2021). Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  Kualitas  Sumber  Daya Manusia,  dan  Profesionalisme  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Jember (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogtakarta).
Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem  Pengendalian  Intern,  Pemahaman  Basis  Akrual  Terhadap  Kualitas
Laporan Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 16(1), 1290 – 1318.
Latifah,  A.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Bantul). Prodi Akuntansi.
Sari, N., Hasan, A., & Diyanto, V. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman  Akuntansi,  Penerapan  Sap,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten Bu ngo (Doctoral dissertation, Riau University).
Sugiyono. (2018). Metode penelitian Kuantitatif . Bandung: Alfabeta
Triwardana,  D.,  Yusralaini,  Y.,  &  Susilatri,  S.  (2017). Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Skpd  (Studi  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kampar) (Doctoral dissertation, Riau University).