Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 306-312| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3326.306-312

## EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN RANGRANG DI DESA PEJUKUTAN NUSA PENIDA
I Kadek Heri Diana S, Nella Hasibuan O'Leary, Ida Ayu Puru Widiati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia arjunawedamanting@gmail.com, nellahasibuanoleary@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.com

## Abstrak
Nusa Penida sangat terkenal dengan kain tenun rangrang, namun hingga saat ini pengajuan merek kain tersebut ke Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual belum direalisasikan sebagai  bentuk perlindungan  hukum.  Tujuan penelitian ini untuk mengungkap efektivitas undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek terhadap kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida dan upaya perlindungan hukum terhadap kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Data primer  dan  data  sekunder  diperoleh  dengan  melakukan  observasi  dan  wawancara  serta  kepustakaan. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang merek belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masyarakat tidak mendaftarkan kain tenun rangrang di Direktorat  Jenderal  Kekayaan  lntelektual,  hal  itu  dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  warga  terhadap  hukum. Sehingga  diperlukan  upaya  pemerintah  untuk  memberikan  sosialisasi  terkait  pentingnya  mendaftarkan  kain tenun  rangrang.  Dan  upaya  perlindungan  kain  tenun  rangrang  masih  dalam  proses  pendaftaran  dan  akan dilakukan  sosialisasi  dan  pelayanan  serta  pendampingan  dari  pemerintah  untuk  kelancaran  pendaftaran  kain tenun rangrang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Kata Kunci: Efektivitas, Merek, Pendaftaran, Kain Tenun Rangrang.

## Abstract
Nusa Penida is very well known for its rangrang woven cloth, but until now the filing of the cloth brand to the Directorate General of Intellectual Property has not been realized as a form of legal protection. The purpose of this research is to reveal the effectiveness of law number 20 of 2016 concerning the brand on rangrang woven fabrics in the Village of Nusa Penida and the efforts to protect the law against the woven cloth rangrang in the Village  of  Nusa  Penida.  The  research  method  used  is  empirical.  Primary  data  and  secondary  data  were obtained  by  conducting  observations  and  interviews  as  well  as  literature.  Based  on  the  results  of  research obtained by Law Number 20 of 2016 concerning brands, it cannot be said to be effective because the community does not  register the  woven  woven cloth at  the Directorate General  of  Intellectual Property, this is due to  the lack of  citizen knowledge of  the law. So that government  efforts are needed to provide socialization related to the importance of registering rangrang woven fabrics. And efforts to protect rangrang woven fabrics are still in the registration process and there will be socialization and services as well as assistance from the government for the smooth registration of rangrang woven fabrics at the Directorate General of Intellectual Property. Keywords: Effectiveness, Brand, Registration, Rangrang Woven Fabric.

## I. PENDAHULUAN
Kepulauan  Indonesia  merupakan  kepulauan  yang  dikenal  dengan  banyak  sumber  daya  alam  dan kekayaan-kekayaan yang terdapat di dalamnya. Salah satu kekayaan yang dikenal di Indonesia adalah kekayaan  terhadap  budayanya.  Budaya  yang  terdapat  di  Indonesia  biasanya  akan  di  rurunkan  dari generasi ke generasi. Indonesia kaya akan beraneka ragam bahasa, agama, kepercayaan, suku bangsa, dan adat istiadat yang memiliki ribuan nama suku jika dikaji dari sub sukunya. Di Indonesia terdapat pulau  Bali  yang  sangat  dikenal  di  dunia.  Keterkenalan  Bali  ini  disebabkan  karena  kehidupan  para penduduk Bali yang memiliki kebudayaan unik dan disukai oleh turis yang datang ke Bali. Salah satu desa yang terkenal akan karya seninya yaitu Desa Pejukutan yang terletak di pulau Nusa Penida.
Desa  Pejukutan  sangat  terkenal  akan  keunikan  terhadap  karya  seni  kerajinan  berupa  kain tenun  rangrang.  Kain  rangrang  merupakan  kain  yang  sangat  disakralkan  dan  awalnya  hanyalah dipakai  untuk  upacara-upacara  keagamaan,  tetapi  seiring  berjaJannya  waktu  kain  rangrang  banyak diminati oleh para konsurnen dan digunakan
sebagai  usaha  oleh  warga  di  Desa  Pejukutan.  Namun  demikian  yang  menjadi  permasalahan  adalah ketika  para  pihak  di  luar  Desa  Pejukutan  mencoba  untuk  menduplikasi  dan  memadukannya  dengan motif di daerahnya dan menciptakan motif baru. Hal ini semestinya diperhatikan oleh warga pengrajin tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida. Keresahan warga muncul jika dari hasil perpaduan itu akan  menyebabkan  turunnya  harga  kain  tenun  rangrang  yang  asli  dan  menyebabkan  kain  tenun rangrang  kehilangan  nilai  kesakralan,  keaslian  atau  keorisinilannya  dan  seiring  berjaJannya  waktu motif asli dari kain rangrang di Desa Pejukutan akan tidak dikenal, bahkan mereka yang meniru itulah yang menjadi terkenal.
Sejalan dengan perkembangan waktu, tanpa disadari ada beberapa bermunculan peniruan atas motif  tenun  rangrang  tersebut  sehingga  kain  rangrang  sangat  perlu  dilindungi  dan  mendapatkan perlakuan  khusus  oleh  Pemerintah.  Pemerintah  harus  bisa  memberikan  proteksi  terhadap  kerajinan tradisional  untuk  menjadi  hasil  karya  yang  luhur  dan  bernilai  unik.  Saat  ini  tenun  rangrang  sudah terkenal  di  seluruh  dunia.  Apapun  yang  terkenal,  nilainya  pun  akan  meningkat.  Karenanya  hal tersebut  banyak  orang  yang  ingin  mengetahui  dan  ingin  mernilikinya.  Akibat  dari  itu  mampu membuat  pergeseran  nilai  dari  sakral  menjadi  material  komersial.  Mempunyai  nilai  material  tinggi telah banyak membuat orang berkeinginan untuk memproduksi dan memiliki di luar desa asalnya. Hal ini  juga  disertai  pengakuan  bahwa  tenun  rangrang  juga  dulunya  berasaJ  dari  desa  lain.  Karena  hal tersebutlah  sebaiknya  diperlukan  perlindungan  terhadap  kain  tenun  rangrang  supaya  selaJu  lestari  di Desa  Pejukutan  serta  selalu  diutamakan  nilai-nilai  luhurnya.  Belakangan  ini  banyak  sekali  dijurnpai peniruan  motif  tenun  rangrang  oleh  pengrajin  yang  tidak  bertanggung  jawab  yang  telah  banyak bertebaran  di  pasaran  sehingga  hal  tersebut  telah  mengancam  nilai  kekhasan  kain  rangrang  sebagai kearifan lokal di Desa Pejukutan Nusa Penida.
Pada dasarnya tenun tradisional merupakan karya yang mempresentasikan  nilai  kebudayaan, oleh sebab itu dalam rangka melestarikan kebudayaan yang hadir dalam suatu masyarakat contohnya seperti  kain  tenun,  harus  dipatenkan  hak  merek  dalam  menanggulangi  risiko-risiko  yang  terjadi kedepannya (Setiawan  &  Fality,  2021) .  Indonesia  menganut  sistem  konstitutif  pada  sistem pendaftaran  merek  agar  produk  tersebut  mendapatkan  perlindungan  yang  dikenal  dengan first  to  file system (Sanjaya  &  Rudy,  2018) .  Menurut Mangowal  (2017) hak  merek  adalah  merupakan  hak eksklusif sebab dihasilkan dari hasil olah pikir manusia dimana tidak semua orang bisa menciptakan hasil  karya  merek.  Oleh  sebab  itu  adalah  pantas  bagi  setiap  pemegang  hak  merek  untuk  dilindungi melalui hak eksklusif.
Maka  berdasarkan  uraian  diatas,  tujuan  penelitian  ini  yaitu  mengungkap  efektivitas  undang- undang  nomor  20  tahun  2016  tentang  merek  terhadap  kain  tenun  rangrang  di  Desa  Pejukutan  Nusa Penida dan upaya perlindungan hukum terhadap kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris  karena  penelitian  ini didasarkan  pada  kenyataan  di  lapangan  atau  berdasarkan  pengamatan,  wawancara,  serta  teknik  studi dokumen.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Pejukutan  Nusa  Penida.  Karena  Warga  Desa  Pejukutan yang  rnayoritas  sebagai  pengrajin  kain  tenun  rangrang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  untuk mengatasi  penduplikasian  kain  tenun  rangrang  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  tidak bertanggung  jawab,  sehingga  menimbulkan  kerugian  dan  hilangnya  nilai  kesakralan  kain  tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida. Sumber data pada penelitian ini berupa data  sekunder dan data primer. Data primer  yaitu data yang didapatkan langsung melalui sumber pertama  yaitu Kepala Desa  Pejukutan,  Kelian  Dinas  Karanggede  Desa  Pejukutan  dan  beberapa  responden  lainnya  yaitu beberapa warga di Desa Pejukutan Nusa Penida. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian  kepustakaan  (Library  Research),  yaitu  data  yang  diperoleh  tidak  secara  langsung  dari sumber pertama, melainkan bersumber dari data-data yang telah terdokumentasi dalam bentuk bahan- bahan hukum (Diantha, 2016) . Data sekunder didapat melalui sumber lain berupa bahan hukum yang berupa buku-buku, doktrin dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  Terhadap  Kain  Tenun Rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida
Efektivitas  adalah  pengukuran  suaru  kegiatan  dalarn  mencapai  sebuah  target  yang  telah  ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Efektivitas adalah sebuah kemampuan dalam  melaksanakan  tugas,  operasi  kegiatan  program  atau  misi  daripada  suatu  organisasi  atau sejenisnya  yang  mana  tidak  adanya  suatu  tekanan  ataupun  ketegangan  di  dalam  pelaksanaannya. Membicarakan  keefektifan  hukum  tentu  tidak  terlepas  dari  penganalisisan  terhadap  karakteristik  dua variabel terikat yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan (Arief, 2013) . Efektivitas  hukum  berarti  berbicara  soal  daya  kerja  hukum  tersebut  di  dalam  mengatur ataupun memaksa masyarakat agar taat terhadap peraturan hukum. Hukum bisa efektif kalau pengaruh faktor-faktor hukurn tersebut bisa berfungsi dengan baik. Pengukuran efektif ataupun tidaknya sebuah peraturan  Perundang-undangan  yang  sudah  berlaku  dapat  ditentukan  dari  perilaku  masyarakat. Peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  bisa  dikatakan  efektif  apabila  masyarakat  dalam  hal  ini berperilaku sesuai yang dikehendaki atau diharapkan oleh suatu peraturan perundangan-perundangan tersebut  seperti  yang  dikehendaki,  maka  efektivitas  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum tersebut  telah  dicapai.  Adapun  beberapa  elemen-elernen  pengukur  efektivitas  yang  tergantung  pada kondisi-kondisi masyarakat, yakni
1. Faktor penyebab masyarakat tidak memaruhi aturan walau peraturan yang baik.
2. Faktor  penyebab  masyarakat  tidak  mematuhi  peraturan  walaupun  peraturan  sangat  baik  dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor  penyebab  masyarakat  tidak  mematuhi  peraturan  baik  petugas  atau  aparat  berwibawa serta fasilitasnya yang memadai.
Jadi  hukum  akan  berjalan  efektif  jika  masyarakat  yang  dalam  hal  ini,  pemilik  kain  tenun  rangrang mengetahui  aturan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  khususnya  Pasal  1, yaitu (1)  Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  banyak  Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah).  (2)  Setiap  orang  yang  dengan  tanpa  hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (ernpat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp2.000.000.000,00  (dua mi  liar  rupiah)  (3)  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I)  dan ayat  (2),  yang  sejenis  barangnya  mengakibatkan  gangguan  kesehatan,  gangguan  lingkungan  hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Secara  yuridis  telah  dijelaskan  mengenai  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  yang mengatur  perlindungan  terhadap  Merek,  Ketentuan  pasal  di  atas  memuat  sebuah  sanksi  pidana  yang mengatur  perlindungan  hukum  kepada  orang  ataupun  badan  hukum  yang  berhak  pada  kepemilikan sebuah  mereknya,  maka  pemilik  hak  atas  Merek  yang  sudah  terdaftar  yang  berhak  melapor  kepada Pemerintah  bahwa  sudah  terjadi  pelanggaran  hak  Merek  oleh  oknum  lain  yang  tidak  merniliki  hak yang  sudah  menggunakan  Merek  tersebut.  Namun  berdasarkan  fakta  yang  terjadi  di  Desa  Pejukutan sampai  saat  ini  masyarakat  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  untuk  melaporkan  oknum  yang  tidak bertanggung jawab yang sudah meniru kain rangrang yang selama ini dijadikan sebagai usaha di Desa Pejukutan  Nusa  Penida.  Sampai  saat  ini  masih  banyak  adanya  penduplikatan  motif  tenun  rangrang dan diperdagangkan secara be bas.
Kesejahteraan masyarakat di Desa Pejukutan sangat ditentukan dari hasil jual dari kain tenun rangrang.  Tentunya  masyarakat  sangat  membutuhkan  adanya  perlindungan  hukum  agar  kain  tenun rangrang  yang  menjadi  salah  satu  usaha  di  Desa  Pejukutan  Nusa  Penida  tidak  lagi  diambil  dan diduplikasi  begitu  saja  oleh  mereka  yang  memiJiki  itikad  tidak  baik.  Dan  tentu  saja  hal  ini  dapat merusak kesejahteraan masyarakat di Desa Pejukutan Nusa Penida.
Berdasarkan  fakta  yang  terjadi  di  Desa  Pejukutan  dengan  dinyatakannya  bahwa  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini belum efektif di Desa Pejukutan Nusa Penida dikarenakan  warga atau masyarakat belum mendaftarkan kain tenun rangrang tersebut secara sah menjadi salah saru Hak
Kekayaan  Intelektual  di  Desa  Pejukutan  Nusa  Penida.  Hal  itu  terjadi  karena  warga  Desa  Pejukutan Nusa Penida sangat kurang pengetahuannya terhadap hukum.
Jika  dikaitkan  dengan  efektivitas  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek berkaitan  dengan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kain  Tenun  Rangrang  di  Desa  Pejukutan  Nusa Penida  serta  dikaitkan  dengan  teori  Efektivitas,  efektivitas  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto ditemukan  beberapa  faktor  yang  bisa  mengukur  tingkat  keefektifan.  Adapun  beberapa  faktor  yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, antara lain (Soekanto, 2008) ,
I) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)
Adapun  maksud  dari  hal  tersebut  adalah  undang-undang  dalam  artian  materiil  (selanjutnya  disebut Undang-undang)  merupakan  sebuah  peraturan  yang  ditulis  dan  berlaku  umum  dan  dibuat  oleh penguasa  pusat  ataupun  daerah  yang  sudah  sah.  Seperti  yang  diketahui,  Pemerintah  telah rnengesahkan peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. 2) Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum tersebut. Karena para penegak hukum mempunyai  peran  dan  kedudukannya  masing-masing.  Dengan  peran  dan  kedudukan  yang dimilikinya, para penegak hukum tersebut dituntut unruk merniliki perilaku dan tindakan profesional pada  saat  menjalankan  tugasnya  seperti  memberikan  arahan  atau  sosialisasi  kepada  warga  Desa Pejukutan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  melindungi  kain  tenun  rangrang  di Desa Pejukutan agar tidak ditiru oleh orang atau para pihak yang bermaksud tidak baik.
3) Faktor Sarana atau Fasilitas
Sarana  atau  fasilitas  sangat  penting  untuk  mengefektifkan  suatu  peraturan  perundang-undangan tertentu.  Ruang  lingkup  sarana  tersebut  terutama  sarana  fisik,  berfungsi  sebagai  faktor  pendukung (Zainuddin,  2014) .  Tanpa  adanya  sarana  tertenru,  penegak  hukum  tidak  mungkin  akan  berjalan dengan  lancar.  Fasilitas  atau  sarana  yang  dimaksud  tersebut  yaitu  mencakup  tenaga  kerja  manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi baik, sebuah peralatan yang  sangat memadai. Dalam hal ini  sarana dan fasilitas seperti penyuluhan  atau informasi seperti media  cetak,  elektronik  dan media- media lainnya yang mudah didapatkan oleh warga yang kurang pengetahuan terhadap informasi agar bisa  mengetahui  peraturan  yang  dapat  melindungi  kekayaan  intelektual  yaitu  kain  tenun  rangrang  di Desa Pejukutan Nusa Penida. Dalam hal ini pemerintah masih kurang dalam memberikan fasilitas dari segi  informasi  kepada  warga  Desa  Pejukutan  unruk  memberikan  pengetahuan  penting  terhadap perlindungan kekayaan intelektual.
4) Faktor Masyarakat
Faktor  lain  yang  dapat  mengefektifkan  sebuah  peraturan  yaitu  suatu  masyarakat.  Yang  dirnaksud disini  yaitu  kesadaran  untuk  memahami  peraturan  perundang-undangan.  Pada  masyarakat  yang merniliki  ekonomi  lemah,  persoalan  yang  dihadapi  di  Desa  Pejukutan  adalah  kurangnya  kesadaran dan  pemahaman  masyarakat  akan  pentingnya  perlindungan  hukum  dan  persaingan  dagang  secara sehat yang secara garis besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan rasa ingin tahu masyarakat terkait hal tersebut.
5) Faktor Kebudayaan
Faktor  kebudayaan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  juga  berkaitan  dengan  kesadaran  masyarakat. Kebudayaan  hukum  juga  dasarnya  mencangkup  nilai-nilai  yang  mendasari  hukum  tersebut diberlakukan.  Nilai-nilai  yang  merupakan  sebuah  konsep  abstrak  mengenai  apa  yang  dianggap  baik sehingga  dianut  dan  apa  yang  dianggap  buruk  sehingga  dihindari.  Dalam  hal  ini  kesadaran masyarakatlah  yangjuga  menjadi  suaru  penyebab  keberhasilan  atau  keefektifan  suatu  hukum  dalam memberikan perlindungan yaitu kesadaran masyarakat untuk melindungi kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida.
Keefektifan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  seharusnya  menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya pengrajin dan warga di Desa Pejukutan Nusa Penida tetapi juga  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah.  Pemerintah  sebaiknya  juga  bertindak  untuk  mengayomi masyarakat  dan  membina  untuk  meningkatkan  kemajuan  perekonomian  dan  perindustrian  Negara. Dalarn hal ini pemerintah memberikan informasi terhadap pentingnya melindungi kain tenun rangrang di  Desa  Pejukutan  Nusa  Penida.  Peran  pemerintah  sangat  dibutuhkan  sebagai backup  plan dalam merealisasikan merek  kain  tenun, sesuai yang tertera dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  pemerintahan  daerah.  Pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan,  hak  dan  kewajiban  untuk mengatur  sendiri  urusan  pemerintahan  daerahnya  dalam  upaya  mengembangkan  daerahnya  masing-
masing  yang  bertujuan  untuk  kepentingan  masyarakatnya (Rochmawati  et  al.,  2015) .  Disisi  lain, pengajuan  merek  memang  sangat  perlu  dikarenakan  sering  terjadinya  pemalsuan,  pembajakan persaingan tidak sehat antar pengusaha satu dengan pengusaha yang lain (Wisudawan, 2010) .

## 2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida
Pendaftaran adalah hal  yang sangat penting dan seharusnya diketahui oleh  para pengrajin kain tenun rangrang  di  Desa  Pejukutan  Nusa  Penida.  Dengan  dilakukannya  pendaftaran  maka  kain  tenun rangrang  akan  mendapatkan  perlindungan  secara  hukum  guna  kain  tenun  tersebut  tidak  ditiru  begitu saja  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Tetapi  sampai  saat  ini  kain  tenun  rangrang  masih belum  didaftarkan  sehingga  para  pihak  yang  beritikad  tidak  baik  Jeluasa  menduplikasi  kain  tenun rangrang  tersebut.  Faktor-faktor  penyebab  masyarakat  di  Desa  Pejukutan  tidak  mendaftarkan  merek terhadap kain tenun rangrang yaitu sebagai berikut
1. Faktor kurangnya pengetahuan hukum
Mengenai  pendaftaran  merek  Pengetahuan  dalam  hal  ini  memanglah  menjadi  faktor  utarna  di dalam  pendaftaran  merek.  Sampai  saat  ini  masyarakat  di  Desa  Pejukutan  mengharapkan  adanya sosialisasi  dari  pemerintah  terkait  anjuran  atau  cara-cara  di  dalam  pendaftaran  merek  di  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Selain  hal  tersebut  merekajuga  tidak  mempunyai  kesadaran  untuk mencari informasi-informasi terkait pendaftaran merek. Berdasarkan faktor tersebut hal ini merupakan suatu penyebab tidak didaftarkannya kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida.
2. Faktor anggapan bahwa mereka tidak perlu didaftarkan
Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan selalu menggunakan merek dagang. Sebab sebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar merek dagang adalah rnenjadi  pembeda  antara  produk  barang  atau  jasa  dari  satu  produsen  ke  produsen  lainnya.  Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya (Djubaedillah & Djumhana, 1993) . Beberapa pengusaha  kain  tenun  rangrang  di  Desa  Pejukutan  Nusa  Penida  beranggapan  bahwa  kain  tenun rangrang  sudah  merniliki  ciri  khas  pada  kain  tenunnya.  Ciri  khas  pada  kain  tenun  rangrang  itu  yang dijadikan  sebagai  tanda  pengenal  dari  produknya  tersebut.  Dalam  hal  ini  beberapa  masyarakat beranggapan  bahwa  kain  tenun  rangrang  tersebut  sudah  memiliki  kekhususan  sehingga  sudah  dapat dikenal dan dapat dibedakan dari kain-kain yang lainnya. Karena hal tersebutlah beberapa masyarakat yang kurang pernahaman terhadap hukum beranggapan tidak perlu mendaftarkan kain tenunya karena kain  tenun  rangrang  sudah  memiliki  tanda  pengenal.  Yang  terpenting  untuk  mereka  yaitu  supaya produk yang dibuat agar tetap terjual dan mendapatkan keuntungan.
3. Faktor mahalnya biaya pendaftaran merek
Hal ini yang menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap para pengrajin kain tenun rangrang di  Desa  Pejukutan  tidak  mendaftarkan  kain  tenunnya.  Biaya  merupakan  hal  yang  mendasari pendaftaran  merek.  Untuk  bisa  mendaftarkan  merek  masyarakat  harus  menyiapkan  dana  untuk membayar semua keperluan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Apalagi mengingat para pengrajin kain  tenun  rangrang  yang  sudah  banyak  berpindah  profesi  atau  pekerjaan  dikarenakan  permintaan konsumen  untuk  membeli  kain  tenun  rangrang  yang  sudah  sangat  sedikit.  Hal  ini  tentu  akan menyulitkan  masyarakat  untuk  menggeluti  usahanya  kembali  sehingga  sulit  untuk  membayar  biaya pendaftaran  karena  mengingat  biaya  pendaftaran  yang  sangat  mahal  dan  memiliki  jangka  waktu perlindungan.
4. Proses pendaftaran merek yang terbilang rumit
Kerumitan  di  dalam  pendaftaran  merek  menyebabkan  masyarakat  enggan  untuk  mendaftarkan kain  tenun  rangrangnya.  Masyarakat  di  Desa  Pejukutan  yang  terbilang  warganya  masih  kekurangan pengetahuan  hukum  dan  kurang  tertarik  untuk  mencari  informasi  untuk  mendaftarkan  mereknya secara  lengkap,  sehingga  hal  ini  juga  sebagai  pemicu  masyarakat  tidak  mendaftarkan  kain  tenun rangrangnya.
5. Faktor rendahnya peran pemerintah
Peran  pemerintah  dalam  memberikan  pengetahuan  rnengenai  cara  mendaftarkan  merek  masih terbilang  rendah.  Hal  ini  dikarena  tidak  diadakan  penyuluhan  mengenai  pentingnya  mendaftarkan merek untuk para pengrajin kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida. Masyarakat di Desa
Pejukutan  Nusa  Penida  mengharapkan  adanya  penyuluhan  dari  pemerintah  terkait  pentingnya pendaftaran sehingga masyarakat mengetahui peran dan langkah-Iangkah pendaftaran merek.
Akibat tidak didaftarkannya kain tenun rangrang telah membuat kerugian besar di Desa Pejukutan Nusa  Penida.  Salah  satu  hal  yang  membuat  kerugian  besar  di  Desa  Pejukutan  Nusa  Penida  adalah adanya peniruan kain tenun rangrang. Peniruan tersebut dilakukan oleh mereka yang bermaksud tidak baik  dalam  bentuk  duplikasi  desain  produk,  di  satu  sisi  telah  membuat  rurunnya  harga  kain  tenun rangrang  di  sisi  lain  melakukan  kecurangan  terhadap  konsumen  yang  kurang  pengetahuan  di  dalam mengenali  ciri-ciri  kain  tenun  rangrang  yang  asli  dengan  kain  tenun  rangrang  tiruan.  Merusak  harga pasar  dengan  memasang  tarif  harga  yang  lebih  rendah  dinilai  telah  melanggar  prosedur  iklim persaingan  usaha yang sehat dan  kompetitif. Kain tenun  rangrang dijadikan sebagai objek komersial tanpa melakukan koordinasi dengan pihak pencipta kain rangrang.
Selain  kerugian  yang  dialami  oleh  masyarakat  di  Desa  Pejukutan  Nusa  Penida,  warga  juga mengeluh jika kain  tenun rangrang  yang  asli  bu a tan di Desa Pejukutan Nus a Penida akan diambil oleh  masyarakat  lain  dan  juga  mengatakan  cikal  bakal  kain  tenun  rangrang  juga  berasal  dari  desa mereka.  Tentu  saja  hal  ini  bisa  juga  dilakukan  oleh  mereka  yang  beritikad  tidak  baik  karena  kain tenun rangrang yang masih tidak memiliki kekuatan hukurn untuk melindunginya.
Jika  dilihat  secara  yuridis  bisa  dikatakan  bahwa  Pemerintah  masih  bersifat  pasif  atau  hanya berpatokan  pada  peraturan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  saja  tanpa  melakukan perlindungan diluar jalur hukum seperti pembuatan awig-awig atau perlindungan lain yang dilakukan dengan  persatuan  masyarakat  Desa.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  penduplikasian  kain  tenun  rangrang yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berrnaksud  tidak  baik  telah  menimbulkan  kerugian  besar  di  Desa Pejukutan  Nusa  Pen  id  a  dan  tel  ah  membuat  para  konsumen  juga  mengalami  kerugian  karena  telah ditipu  akibat  para  konsumen  yang  masih  kekurangan  pengetahuan  untuk  mengenali  kain  tenun rangrang  yang  asli  dengan  kain  tenun  rangrang  yang  palsu.  Selain  itu  dampak  yang  juga  dirasakan oleh warga ketika kain tenun rangrang yang asli buatan di Desa Pejukutan telah diambil oleh desa lain dan mengatakan bahwa cikal bakal dari kain rangrang juga berasal dari desanya sendiri,
Upaya  untuk  melindungi  kain  tenun  rangrang  saat  ini  masih  dalam  proses  pendaftaran  di Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  supaya  kain  tenun  rangrang  mendapatkan  perlindungan secara hukum. Untuk kelangsungan dan kelancaran pendaftaran kain tenun rangrang, pemerintah akan memberikan  pendampingan  dan  pelayanan  kepada  Warga  di  Desa  Pejukutan  Nusa  Penida  supaya pendaftaran dapat terlaksana dengan baik.
Perlindungan  sangat  penting  didapatkan  untuk  melindungi  kain  tenun  rangrang  dari  para  pihak yang  beritikad  tidak  baik.  Karena  bagaimanapun  kain  tenun  rangrang  digunakan  sebagai  usaha  bagi masyarakat  Desa  Pejukutan  untuk  kelangsungan  hidup  dan  unruk  biaya  berbagai  keperluan.  Dengan adanya penduplikasian  kain tenun rangrang yang dilakukan tanpa seizin warga Desa Pejukutan telah menyebabkan  kerugian  besar  bagi  para  pengrajin  tenun  rangrang  di  Desa  Pejukutan.  Dari  dampak tersebut  perlindungan  hukum  sangat  dibutuhkan  untuk  meminimalisir  dan  mencegah  penduplikasian supaya  kain  tenun  rangrang  keberadaannya  selalu  terjaga  untuk  kepentingan  kesejahteraan  Warga Desa Pejukutan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pada  pembahasan  diatas  maka  kesimpulan  yang  dapat  dikemukakan,  yaitu  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum bisa dikatakan efektif terhadap Kain Tenun  Rangrang di Desa Pejukutan  Nusa  Penida  dikarenakan  warga  Desa  tidak  mendaftarkan  Kain  Tenun  Rangrangnya  pada Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Hal  tersebut  dikarenakan  Warga  Desa  Pejukutan  yang masih kurang pengetahuan terhadap hukum sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan informasi  seperti  sosialisasi  kepada  warga  Desa  Pejukutan  terhadap  pentingnya  menjaga  kain  tenun rangrang  sehingga  mereka  menjadi  paham  dan  mendaftarkan  kain  tenun  rangrang  di  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Karena  mengingat  pemerintah  seharusnya  bertindak  sebagai pengayom  dan  juga  sebagai  pembina  dalam  meningkatkan  kemajuan  industri  dan  perekonomian negara.  Faktor-faktor  penyebab  masyarakat  di  Desa  Pejukutan  tidak  mendaftarkan  merek  terhadap kain  tenun  rangrang  adalah  kurangnya  pengetahuan  hukum  mengenai  pendaftaran  merek,  anggapan bahwa mereka tidak perlu didaftarkan, mahalnya biaya pendaftaran merek, proses pendaftaran merek
yang  terbilang  rumit,  dan  rendahnya  peran  pemerintah.  Upaya  perlindungan  terhadap  kain  tenun rangrang  masih  dalam  proses  pendaftaran  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  lntelektual.  Untuk kelancaran  proses  pendaftaran  kain  tenun  rangrang,  pemerintah  akan  memberikan  sosialisasi  kepada warga  Desa  Pejukutan  dan  akan  memberikan  pelayanan  serta  pendampingan  kepada  warga  Desa Pejukutan supaya pendaftaran kain tenun rangrang di Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual dapat terlaksana.

## 2. Saran
Dari  penjelasan  tersebut,  saran  yang  dapat  dikemukakan,  yaitu  sebaiknya  warga  Desa  Pejukutan mencari  informasi  terhadap  pendaftaran  kain  tenun  rangrang  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual, dan melakukan pendaftaran kain tenun rangrang tersebut sehingga memiliki perlindungan secara  hukum.  Pemerintah  juga  diharapkan  dapat  membantu  dengan  memberikan  sosialisasi  yang jelas,  pelayanan  yang  baik  serta  pendampingan  kepada  Kepala  Desa  Pejukutan  untuk  kelancaran pendaftaran kain tenun rangrang di Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual karena mengingat Warga Desa Pejukutan yang masih kurang pengetahuan terhadap hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, B. N. (2013). Kapita Selekta Hukum . Citra Aditya, Bandung. Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normati fdalam Justifikasi Teori Hukum . PT Kharisma Putra Utama, Jakarta.
Djubaedillah, R., & Djumhana, M. (1993). Hak Milik lntelektual . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mangowal,  J.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Merek  Terkenal  dalam  Perspektif  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Jurnal Lex Et Societatis , 5 (9).
Rochmawati,  A.,  Hadi,  M.,  &  Suwondo.  (2015).  Peran  Pemerintah  Dalam  Pemberdayaan  Pengrajin Tenun Ikat Bandar Kidul Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Sentra Kerajinan Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri). Jurnal Administrasi Publik , 3 (11), 1827–1831.
Sanjaya,  P.  E.  K.,  &  Rudy,  D.  G.  (2018).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Merek  Terkenal  di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya , 6 (11).
Setiawan,  R.,  &  Fality,  F.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual  Tenun Nambo di Kabupaten Banggai. Jurnal Cendekia Hukum , 6 (2), 172–188. Soekanto,  S.  (2008). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Wisudawan, I. G. A. (2010). Perlindungan Hak Cipta Kain Tenun Tradisional Khas Lombok Menurut Undang-undang  Hak  Cipta  Tahun  2002  di  Kabupaten  Lombok  Tengah. Jurnal  GaneÇ  Swara , 4 (1), 6–12. Zainuddin, A. (2014). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika, Jakarta.