Hal 255-266 Disetujui: 10 Juli 2024

## NILAI EKONOMI EKOSISTEM KARANG PULAU PARI DAN PENGELOLAAN BERKELANJUTAN
Economic Value of Pari Island Coral Reefs And Sustainable Management
Oleh:
Achyar Naufalzuhdi 1 * , Gatot Yulianto 2 , Kastana Sapanli 3
1 Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia
2 Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Indonesia
3 Departemen Ekonomi Kelautan Tropika Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Indonesia
* Korespondensi penulis: achyarnaufal@gmail.com

## ABSTRAK
Terumbu karang Pulau Pari Kepulauan Seribu berperan penting dalam sektor perikanan dan pariwisata,  namun  tidak  terlepas  dari  ancaman  kerusakan  akibat  aktivitas  manusia  dan  dampak perubahan iklim. Nilai ekonomi dan pengelolaan berkelanjutan diperlukan agar jasa ekosistem dapat dimanfaatkan  secara  terus-menerus  hingga  dimasa  mendatang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk menduga  nilai  ekonomi  karang  dan  karakteristik  masyarakat  yang  berpengaruh  terhadap  nilai ekonomi,  serta  menentukan  strategi  pengelolaan  secara  berkelanjutan.  Metode  survey  digunakan dalam  pengumpulan  data  dengan  kuisioner  dan  observasi.  Nilai  ekonomi  ekosistem  dianalisis menggunakan  C ontingent  Valuation  Method  untuk  mengukur  nilai  WTP  masyarakat  atas  jasa ekosistem. Karakteristik masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai ekonomi karang menggunakan model  regresi  linier  berganda.  Analisis  program  berkelanjutan  menggunakan Analytical  Hierarchy Process  untuk  menghasilkan  alternatif  prioritas.  Hasil  penelitian  diperoleh  besaran  nilai  WTP masyarakat atas jasa ekosistem Rp9.500 dengan nilai total WTP Rp384.750.000 per tahun sebagai nilai ekonomi karang. Karakteristik masyarakat yang berpengaruh adalah pendapatan, artinya pendapatan yang meningkat maka meningkat pula nilai ekonomi ekosistem karang. Analisis AHP menunjukkan strategi  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  alternatif  prioritas  sehingga  direkomendasikan  sebagai strategi  pengelolaan  secara  berkelanjutan.  Program  pelatihan  dan  pendampingan  masyarakat diperlukan dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang yang berkelanjutan.
Kata kunci: kesediaan membayar, pengelolaan berkelanjutan, Pulau Pari

## ABSTRACT
The coral reefs of Pari Island, Seribu Islands, play an important role in the fisheries and tourism sectors, but are not free from the threat of damage due to human activities and the impact of climate change. Economic value and sustainable management are needed so that ecosystem services can be utilized continuously into the future. The aim of this research is to determine the economic value of coral and community characteristics that influence economic value, as well as determine sustainable management  strategies.  The  survey  method  was  used  to  collect  data  with  questionnaires  and observations. The economic value of the ecosystem is analyzed using the Contingent Valuation Method to measure the value of people's WTP for ecosystem services. Community characteristics that influence the economic value of coral using multiple linear regression models. Continuous program analysis uses the Analytical Hierarchy Process to produce priority alternatives. The research results showed that the community's  WTP  value  for  ecosystem  services  was  IDR.  9,500,-  with  a  total  WTP  value  of  Rp. 384,750,000,-  per  year  as  the  economic  value  of  coral.  The  influencing  characteristic  of  society  is
income, meaning that as income increases, the economic value of the coral ecosystem also increases. AHP  analysis  shows  the  community  empowerment  strategy  as  a  priority  alternative  so  it  is recommended as a sustainable management strategy. Training programs and community assistance are needed in sustainable management of coral reef ecosystems.
Key words: Pari island, willingness to pay, sustainable management

## PENDAHULUAN
Jasa  ekosistem  karang  memberikan  banyak  manfaat  dalam  kehidupan  manusia  yang mempengaruhi  kondisi  sosial  ekonomi,  serta  fungsinya  secara  ekologis.  MEA  (2005)  dalam  Wajdi (2021) membagi jasa ekosistem menjadi empat kelompok yang terdiri dari jasa penyediaan, jasa regulasi, jasa budaya, dan jasa pendukung. Jasa penyediaan merupakan produk yang diperoleh secara langsung dari layanan ekosistem, seperti; perikanan, sumber obat-obatan, dan lain-lain (Maulana et al. 2016). Jasa pengaturan merupakan proses ekologi dan biofisik lingkungan khususnya terumbu karang sebagai infrastruktur  alami  dalam  pengaturan  iklim  dan  pengendali  abrasi  (Hidayani  2017).  Jasa  budaya berkaitan  dengan  keberadaan  ekosistem  terumbu  karang  sebagai  areal  konservasi,  pendidikan,  dan ekoturisme seperti niai estetika dan keindahannya berpotensi dalam pengembangan wisata bawah laut. Jasa pendukung berkaitan dengan kemampuan ekosistem sebagaia produksi primer dan habitat bagi biota seperti daerah asuhan dan pemijahan, berlindung, dan sebagainya (Wahyudin et al. 2022).
Keberadaan  jasa  ekosistem  karang  tidak  terlepas  dari  ancaman  kerusakan  lingkungan,  pada akhirnya  menyebabkan  hilangnya  jasa  ekosistem  tersebut.  Ancaman  kerusakan  lingkungan  dapat disebabkan aktivitas manusia seperti penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, aktivitas di daratan yang menimbulkan sedimentasi, pembuangan limbah di laut, ataupun aktivitas wisata laut yang cenderung desktruktif (Burke et al. 2011). Selain itu, perubahan iklim seperti kenaikan suhu muka air laut yang tidak normal, peningkatan curah hujan, perubahan pola arus, dan sebagainya dapat menjadi ancaman bagi fungsi keberadaan ekosistem karang (Utami 2019). Dalam Laporan Oseanografi LIPI 2018 ditemukan 1.067 terumbu karang di Indonesia menunjukkan kategori rusak 36,18%, kategori cukup 34,3%,  kategori  baik  22,96%,  dan  kategori  sangat  baik  6.56%  (Hadi  dan  Giyanto,  2018).  Data pemantauan keadaan terumbu karang dari tahun 1993 hingga 2012 menunjukkan persentase terumbu karang dalam kategori sangat baik 5,3%, kategori baik 27,2%, kategori sedang 373%, dan kategori rusak 30,5% (Susanto 2015). Kondisi demikian menjelaskan ekosistem terumbu karang yang terlihat kokoh, namun sangat rentan terhadap perubahan kondisi perairan (Spalding dan Brown 2015).
Pulau  Pari  Kepulauan  Seribu  memiliki  ekosistem  terumbu  karang  dengan  kondisinya berfluktuasi sepanjang waktu. Persentase tutupan karang di Pulau Pari dikelompokkan menjadi tiga zona  dengan  persentase  tutupan  karang  sebesar  40-60%  di  kedalaman  satu  sampai  tiga  meter, persentase lereng terumbu sebesar 30-50%, dan persentase daerah rataan karang sebesar 5-20% (Johan et  al.  2006).  Data  pemantauan  terumbu  karang  Indonesia  sepanjang  tahun  2004  sampai  2005 menunjukkan persentase terumbu karang di Pulau Pari mencapai 29,13%-38,12% di bagian selatan pulau  dan  persentase  tutupan  karang  mencapai  30,85%-54,15%  di  bagian  utara  dan  timur  pulau (Krishnamurti  2016).  Persentase  tutupan  karang  akan  semakin  menurun  dengan  adanya  aktivitas wisata yang memberikan tekanan terhadap ekosistem terumbu karang di Pulau Pari (Maulana et al. 2018).  Selain  itu,  terdapat  19  sungai  di  Kota  Jakarta  dengan  tingkat  pencemaran  tinggi  yang memberikan tekanan terhadap keberadaan ekosistem terumbu karang di Pulau Pari. Kasus tumpahan minyak di Teluk Jakarta pada tahun 2008 menimbulkan dampak signifikan terhadap wilayah pesisir Pulau Pari dibanding wilayah lainnya di Kepulauan Seribu (Nugraha 2017). Kondisi demikian apabila dibiarkan, maka akan berdampak pada hilangnya atau berkurangnya jasa ekosistem.
Valuasi  ekonomi  dapat  membantu  menginformasikan  para  pengambil  kebijakan  dalam menentukan  pemanfaatan  sumberdaya  dan  lingkungan  secara  efisiensi  dan  terpadu,  dengan
memperhatikan  aspek  keberlanjutan.  Valuasi  ekonomi  diperlukan  dalam  upaya  penilaian  harga terhadap jasa ekosistem karang. Konsep kesediaan membayar ( willingness to pay) adalah pendekatan untuk mengukur nilai ekonomi eksositem  yang  tidak  dapat  didentifikasi  dengan  harga  pasar  ( non- market value). Konsep WTP digunakan karena dapat mencerminkan preferensi seseorang terhadap manfaat yang dirasakan dari keberadaan ekosistem dalam bentuk moneter (Widyastuti 2019). Nilai WTP dalam penelitian ini untuk memperkirakan nilai keberadaan ekosistem karang yang merupakan bagian dari nilai ekonomi. Diharapkan menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan mengenai  pemanfaatan  ekosistem  terumbu  karang  Pulau  Pari  dengan  memperhatikan  aspek keberlanjutan. Wahyudin dan Adrianto (2012), menyatakan bahwa nilai ekonomi sumberdaya dan lingkungan sebagai trade-off terhadap hilangnya jasa ekosistem dalam menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan kelestarian lingkungan.
Upaya  pengelolaan  memerlukan  sistem  pendukung  keputusan  yang  mencakup  aspek  sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk itu digunakan analisis hierarki dalam menyusun strategi pemanfaatan ekosistem terumbu karang Pulau Pari yang memperhatikan  aspek  keberlanjuntan. Analytical  Hierrarchy  Process  (AHP)  sebagai  model  yang digunakan  untuk  merumuskan  strategi  pengelolaan  berkelanjutan.  Penggunaan  AHP  karena pengelolaan  yang  berkelanjutan  yang  tidak  hanya  mencakup  aspek  ekonomi  saja,  namun  harus memenuhi aspek sosial dan lingkungan dalam suatu proses pembangunan yang terpadu. AHP dapat menyelesaikan  permasalahan  kompleks  yang  terstruktur  menjadi  beberapa  komponen  dengan memberikan penilaian subjektif terhadap pentingnya setiap komponen untuk menciptakan prioritas yang mempengaruhi hasil dalam rangka pemecahan permasalahan tersebut (Wardhana dan Prastawa 2018). Tujuan penelitian ini untuk menduga nilai ekonomi karang di Pulau Pari, Kepulauan Seribu dan karakteristik  masyarakat  yang  mempengaruhi  nilai  ekonomi,  serta  menentukan  strategi pengelolaannya secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Waktu penelitian dilaksanakan bulan Desember hingga Juni tahun 2024. Penelitian ini berlokasi di  Kepulauan  Seribu,  tepatnya  di  Pulau  Pari  yang  terletak  di  bagian  utara  Teluk  Jakarta.  Metode pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling yaitu sampel dipilih secara acak menurut penilaian  peneliti  bahwa  responden  memahami  dan  mempunyai  pengalaman  terhadap  masalah penelitian. Jumlah sampel sebanyak 30 responden terdiri dari masyarakat yang memperoleh manfaat dan berupaya untuk mempertahankan fungsi keberadaan ekosistem terumbu karang. Menurut Gay et al. (2009); dalam Alwi (2015), ukuran sampel untuk penelitian korelasi yaitu minimal sebanyak 30 responden.
Nilai  ekonomi  dari  keberadaan  jasa  ekosistem  dengan  menggunakan Contingent  Valuation Method  (CVM).  Penggunaan  CVM  dikarenakan  tidak  semua  jasa  ekosistem  dapat  diidentifikasi berdasarkan  nilai  pasar,  sehingga  diperlukan  pendekatan  untuk  mengkuantifikasi  jasa  ekosistem tersebut  dalam  nilai  moneter  dengan  melalui  kesediaan  untuk  membayar  (WTP).  Menurut  d'Agre dalam  Tresnadi  (2000),  pendekatan  WTP  mengasumsikan  bahwa  seseorang  mempunyai  preferensi terhadap manfaat dari keberadaan jasa ekosistem dalam bentuk harga. Menduga nilai WTP seseorang dengan menggunakan CVM memiliki beberapa tahapan yaitu membangun hipotetis pasar, menghitung rata-rata nilai WTP dan total WTP, serta memperkirakan kurva WTP (Fauzi 2014).
Pendekatan bidding game digunakan untuk membangun pasar hipotetis, yaitu metode negosiasi hingga  tercapai  batas  maksimum  untuk  menentukan  nilai  WTP.  Keuntungan  menggunakan pendekatan  tersebut  karena  memudahkan  sampel  menentukan  besaran  WTP  dengan  cermat, sedangkan  kelemahannya  adalah  tawaran  yang  diajukan  digunakan  untuk  memaksimalkan keuntungan  (Madaidy  dan  Juwana,  2019).  Untuk  mengatasi  kelemahan  tersebut,  dilakukan  survei terhadap harga yang baik sebelum melakukan penelitian untuk menentukan penawaran.
Menghitung nilai rataan WTP dengan menggunakan rumus (Annisa dan Harini 2017), berikut:
𝐸𝑊𝑇𝑃 = ∑ " ! " !#$ # (1)
Keterangan:
EWTP = nilai rataan nilai WTP (Rp per bulan),Wi = besaran kesediaan membayar ke-i, i = individu yang bersedia, n = jumlah sampel
Menghitung  nilai  total  WTP  dengan  menjumlahkan  nilai  rataan  WTP  dikalikan  jumlah populasi, dengan menggunakan rumus pada persamaan 2 (Nasution et al. 2015), berikut:
𝑇𝑊𝑇𝑃 =   ∑ 𝑊𝑇𝑃𝑖( # $%& #$ ' )𝑃 (2)
Keterangan:
TWTP = nilai total WTP (Rp per bulan), WTPi = besaran kesediaan membayar ke-i, ni = jumlah sampel yang sanggup membayar, N = jumlah sampel, P = jumlah populasi, i = individu yang bersedia.
Menduga kurva WTP menggunakan jumlah kumulatif individu yang menentukan nilai WTP. Kurva  WTP  dapat  menggambarkan  tingkat  kesediaan  membayar  masyarakat  dalam  upaya mempertahankan, pemeliharaan, dan perbaikan kualitas ekosistem terumbu karang.
Karakteristik  masyarakat  yang  berpengaruh  terhadap  nilai  ekonomi  ekosistem  dianalisis menggunakan regeresi linear berganda. Model regresi linear terdiri dari variabel terikat yaitu nilai WTP dan variabel bebas yaitu karakteristik masyarakat dan persepsi lingkungan. Fungsi permintaan dengan menggunakan persamaan 3 (David et al. 2016), berikut:
𝑊𝑇𝑃 = 𝛼 + 𝑋 ()$* + $ + 𝑋 , % -#.$.$/*# + & + 𝑋 0 ' *#112#1*# + ( + 𝑋 3-#.*4*5*# + ) + 𝑋 3-#1*6*7*# + * + 𝑋 3-8)-4)$ + + (3)
Keterangan:
WTPi = Nilai WTP individu (Rp per bulan), 𝛼 = Konstanta, 𝑋 ! = usia (tahun), 𝑋 " = pendidikan, 𝑋 # = tanggungan keluarga (orang), 𝑋 $ = pendapatan, (Rp per bulan), 𝑋 % = pengalaman kerja (tahun), 𝑋 & = Persepsi (skala 1 - 4), 𝛽 1-6 = koefisien.
Merumuskan starategi pengelolaan secara berkelanjutan menggunakan analisis hierarki yaitu metode pendukung keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai prinsip berkelanjutan. Proses pengambilan keputusan dalam analisis hierarki pada dasarnya adalah memilih alternatif prioritas diantara alternatif lainnya (Parhusip 2019). Alternatif prioritas didasarkan pada nilai subjektif terkait pentingnya alternatif tersebut dalam memecahkan permasalahan yang kompleks karena terdiri dari berbagai kriteria. Pemecahan masalah yang kompleks dapat diuraikan pada bentuk struktur hierarki, sebagai berikut:
Gambar 1. Pemanfaatan ekosistem karang yang berkelanjutan dalam struktur hierarki Berdasarkan  Gambar  1  di  atas,  bahwa  struktur  hierarki  terdiri  dari  tiga  tingkatan  meliputi; tingkat I Goals, tingkat II Criteria, dan tingkat III Alternative. Goals adalah permasalahan penelitian yang  ingin  diselesaikan  sehingga  fungsi  keberadaan  ekosistem  terumbu  karang  dapat  dimanfaatkan secara  terus-menerus  hingga  dimasa  mendatang. Criteria)  adalah  kompleksitas  permasalahan  yang terdiri  dari  komponen  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan. Alternative  adalah  pilihan  program pengelolaan berkelanjutan dalam upaya mengoptimalkan fungsi keberadaan ekosistem terumbu karang sebagai  penyedia  barang  dan  jasa  terhadap  konsekuensinya  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial,  serta  menjaga  kelestarian  lingkungan.  Alternatif  program  dalam pengelolaan berkelanjutan diadopsi dari penelitian terdahulu terkait strategi pemanfaatan ekosistem terumbu karang yang memberikan jaminan keberlanjutan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Jannah et al. 2022; Muhsimin et al. 2018).
Penilaian kriteria dan alternatif pada struktur hierarki dilakukan oleh key person terdiri dari pemangku  kepentingan  ( stakeholder)  yang  memiliki  peran  dan  pemahaman  yang  baik  tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang di Pulau Pari Kepulauan Seribu. Adapun jumlah key person sebanyak 7 orang diantaranya; Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kepulauan Seribu, Pemerintah Tingkat Kelurahan, Ketua Kelompok Masyarakat Sadar Lingkungan, Asosiasi Pengelola Pantai Bintang, Asosiasi Pengelola Pantai  Perawan,  dan  pihak  swasta.  Penilaian  struktur  hierarki  menggunakan  skala  perbandingan  1 sampai  9  untuk  menggambarkan  hubungan  antar  elemen  dalam  matriks  struktural  (Marimin  dan Slamet 2010), dapat dilihat Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Bobot Perbandingan Analisis Hierarki
Bobot Definisi 1 sama penting/ equal, 3 lebih penting/ moderate,
5 jelas lebih penting/ strong, 7 sangat jelas penting/ very strong, 9 Mutlak lebih penting/ extreme, 2,4,6,8 ragu-ragu antara 2 pilihan yang berdekatan/ doubtful, 1/(1/9) kebalikan tingkat kepentingan 1-9/ antipole.
Pengelolaan berkelanjutan Ekosistem Terumbu Karang Sosial
Ekonomi Lingkungan Regulasi Corporate social responsibility (CSR) Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Fasilitas Criteria Alternative Goals
Pengambilan  keputusan  didasarkan  pada  alternatif  prioritas  dengan  menggunakan  bantuan perangkat lunak Super Decisions, salah satu perangkat lunak yang berkerja berdasarkan dua metode pengambilan keputusan multi-kriteria yaitu Proses Hirarki Analitik dan Proses Jaringan Analitik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Nilai Ekonomi Pemanfaatan Jasa Ekosistem Karang Pulau Pari
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  nilai  WTP  masyarakat  terhadap  pemanfaatan  jasa ekosistem karang Pulau Pari, Kepulauan Seribu Rp9.500 individu/bulan. Berdasarkan nilai tersebut, maka dihitung nilai total WTP masyarakat sebagai nilai ekonomi pemanfaatan jasa ekosistem karang Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Berdasarkan hasil dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.  Nilai  rataan  dan  nilai  total  WTP  masyarakat  terhadap  pemanfaatan  jasa  ekosistem  karang
Pulau Pari, Kepulauan Seribu Keterangan Nilai Populasi (Nelayan) 3.375 orang Luas ekosistem terumbu karang hidup (ha) 35,22 Nilai WTP (individu per bulan) Rp9.500 Nilai Total WTP (per tahun) Rp384.750.000
Sumber: olah data primer (2024)
Besaran total WTP masyarakat terhadap manfaat jasa ekosistem karang Pulau Pari, Kepulauan Seribu  yaitu  Rp384.750.000  per  tahun.  Nilai  tersebut  memberikan  informasi  mengenai  manfaat keberadaan karang yang merupakan bagian dari nilai ekonomi sumberdaya dan lingkungan. Manfaat keberadaan karang menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda dengan penelitian Wahyudin et al, (2022),  studi  identifikasi  manfaat  keberadaan  karang  di  perairan  Pulau  Pari,  Kepulauan  Seribu diperoleh Rp387.746.400 per tahun. Manfaat keberadaan karang yang memiliki nilai berbeda yakni bukan berarti masyarakat tidak toleran terhadap kegiatan yang menyebabkan degradasi lingkungan. Asumsi tersebut didukung dengan karakteristik masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap besaran WTP yaitu variabel pendapatan. Manfaat keberadaan karang merupakan bagian dari nilai ekonomi sumberdaya dan lingkungan yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam pemanfaatan jasa ekosistem secara efisiens dan terpadu, serta dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.
Menduga  kurva  WTP  masyarakat  berdasarkan  frekuensi  individu  yang  bersedia  membayar sebesar WTP tertentu dengan nilai WTP guna mempertahankan jasa ekosistem karang Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Berdasarkan hasil dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 2 Kurva WTP masyarakat atas manfaat ekosistem karang Pulau Pari Kepulauan Seribu Kurva  WTP  masyarakat  atas  manfaat  ekosistem  karang  Pulau  Pari,  Kepulauan  Seribu  sesuai dengan kurva permintaan yang merepresentasikan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa. Tingkat harga sebesar Rp5000 maka jumlah permintaan adalah 15, tingkat harga sebesar Rp10.000 maka jumlah permintaan adalah 7, tingkat harga sebesar Rp15.000 maka jumlah permintaan adalah 5, dan tingkat permintaan sebesar Rp20.000 maka jumlah permintaan adalah 3. Artinya semakin kecil jumlah barang  atau  jasa,  maka  semakin  besar  nilai  kesediaan  membayar  masyarakat  untuk  memperoleh manfaat dari keberadaan ekosistem. Hal ini menjelaskan bahwa manfaatkeberadaan ekosistem terumbu karang mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga upaya untuk mempertahakan jasa ekosistem akan semakin besar seiring dengan manfaat yang diperoleh sebagai penyedia barang dan jasa. Manfaat keberadaan  karang  menurut  Subardin  (2009),  ditentukan  dari  manfaat  yang  diperoleh  masyarakat secara tidak langsung seperti manfaat spiritual, estetika, dan budaya. Menurut Purnamasari et al. (2022), manfaat keberadaan dari suatu komoditas sumberdaya alam dan lingkungan dapat dihitung setelah manfaat lain diperoleh, sehingga manfaat keberadaan dapat diteliti.

## Karakteristik Masyarakat Yang Mempengaruhi Nilai Kesediaan Membayar Terhadap Manfaat Keberadaan Ekosistem Karang
Karakteristik  masyarakat  yang  mempengaruhi  nilai  kesediaan  membayar  terhadap  manfaat keberadaan ekosistem karang Pulau Pari, Kepulauan Seribu menunjukkan probabilitas (< 0,05) dan koefisien  yang  menjelaskan  hubungan  antar  variabel.  Variabel  independen  yaitu  karakteristik responden terdiri dari umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan, pengalaman kerja, dan persepsi terhadap fungsi ekosistem karang. Variabel terikat adalah nilai WTP. Berdasarkan hasil karakteristik  masyarakat  yang  paling  mempengaruhi  kesediaan  untuk  membayar  dalam  upaya mempertahankan manfaat keberadaan karang Pulau Pari Kepulauan Seribu, dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3.  Karakteristik masyarakat yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar terhadap manfaat keberaan ekosistem karang Pulau Pari, Kepulauan Seribu Variable Karakteristik Masyarakat coefﬁcient p-value (< 0,05) X 1 Usia (tahun) 44,3517 0,817 X 2 Tingkat Pendidikan 417,7069 0,370 X 3 Jumlah Tanggungan (orang) 1107,5714 0,274 X 4 Pendapatan (Rp/bln) 0,0031 0,002 X 5 Pengalaman Kerja (tahun) -294,8931 0,234 X 6 Persepsi Masyarakat 3103,6283 0,250
Sumber: Olah Data Primer (2024)
0 5000 10000 15000 20000 25000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 WT P (R p/ bl n) Frekuensi individu yang bersedia membayar sebesar WTP
Berdasarkan hasil pada Tabel 3, menunjukkan pendapatan (P> |𝑧| ) sebesar 0,002 < p-value 0,05 (5%). Hal tersebut berarti pendapatan masyarakat mempengaruhi nilai kesediaan membayar (WTP) masyarakat  atas  fungsi  keberadaan  ekosistem  terumbu  karang. Hal  tersebut  berarti  pendapatan masyarakat yang semakin meningkat, maka pengaruhnya akan semakin besar terhadap nilai kesediaan membayar  (WTP)  dalam  upaya  mempertahakan  manfaat  keberadaan  jasa  ekosistem  karang. Pendapatan  berperan  penting  bagi  kesejehateraan  masyarakat  pada  sektor  perikanan  maupun pariwisata. Sejalan dengan penelitian Hadisaputra (2011), pendapatan berpengaruh signifikan terhadap nilai WTP terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sanjaya dan Saptutyningsih (2019), menyatakan bahwa faktor pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  WTP,  artinya  semakin  tinggi  pendapatan  maka  semakin  tinggi  pula  kesediaan  membayar seseorang untuk perbaikan kualitas lingkungan.

## Strategi Pengelolaan Berkelanjutan
Berdasarkan  hasil  analisis  AHP  diketahui  bobot  setiap  komponen  sehingga  memberikan gambaran alternatif prioritas setiap komponen tersebut. Penilaian komponen dalam struktur hierarki (AHP) terhadap pemanfaatan jasa ekosistem karang Pulau Pari Kepualauan Seribu yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan, dapat dilihat pada Gambar 3, sebagai berikut:
Gambar 3 Hasil Analisis Struktur Hierarki (AHP) dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan karang Pulau Pari Sesuai Prinsip Berkelanjutan
Hasil  analisis  AHP  menunjukkan  penilaian  objektif  yang  dilakukan key  person  sehingga memberikan  gambaran  alternatif  prioritas  pada  alternatif  dan  kriteria  dalam  pengelolaan berkelanjutan.  Hasil  analisis  menunjukkan  alternatif  prioritas  adalah  pemberdayaan  masyarakat sebesar  0,6154,  diikuti  regulasi/kebijakan,  pengembangan  fasilitas  dan  program  CSR.  Hal  tersebut berarti  pemberdayaan  masyarakat  menjadi  kebutuhan  utama  yang  memiliki  pengaruh  lebih  baik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan di Pulau Pari Kepulauan Seribu. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem dirancang  sebagai  program  pengembangan  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan kemampuan melalui pelatihan dan pendampingan. Pilihan tersebut sejalan dengan penelitian Tenri et al. (2020), bahwa pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat dan dukungan kuat pemerintah menjadi prioritas analisis AHP terhadap sembilan strategi pengelolaan ekosistem terumbu karang di Pulau Cangke dan Pulau Polewal. Dalam penelitian Adi et al. (2017), strategi pengelolaan terumbu karang Kepulauan Seribu mengutamakan pengelolaan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  ekosistem  terumbu  karang  Pulau  Pari  di Kepulauan Seribu sebagai rekomendasi strategi pengelolaan yang berkelanjutan.
Berdasarkan  Gambar  3.  diperoleh  nilai  kriteria  sosial  sebesar  0,6586.  Hal  ini  berarti pemberdayaan  masyarakat  dapat  mengarah  lebih  baik  terhadap  tingkat  kesejahteraan  sosial,  yang diikuti dengan pelestarian lingkungan, dan sumber pendapatan daerah. Kesejahteraan sosial diartikan sebagai suatu kondisi yang baik untuk masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Hogan (2000) dalam Maspaitella dan Rahakbauwi (2014), siklus pemberdayaan masyarakat dalam konteks kesejahteraan sosial  berkaitan  dengan  upaya  meningkatkan  tingkat  taraf  hidup  ke  arah  yang  lebih  baik.  Dalam penelitian  Lalaun  dan  Siahaya  (2016),  menyatakan  bahwa  dampak  dari  program  pemberdayaan  di Maluku Tenggara Barat memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih baik  dibanding  kondisi  sebelumnya  dalam  pengelolaan  sumberdaya.  Dalam  pengelolaan  ekosistem karang  secara  berkelanjutan,  implementasi  program  pemberdayaan  sangat  membutuhkan  peran pendamping karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat (Trihandoyo et al. 2019).
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan melalui program pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat. Dalam penelitiannya Susfenti (2016),  berpendapat  bahwa  desa  wisata  merupakan  implementasi  pengembangan  wisata  komunitas ( Community  Based  Tourism/CBT)  yang  sejalan  dengan  prinsip  keberlanjutan.  Implementasinya memerlukan peran serta pemerintah, akademisi dan praktisi sehingga tidak terjadi ketimpangan yang diharapkan  hanya  terjadi  pada  masyarakat  yang  aktif,  namun  pihak  lain  harus  aktif  mendukung program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  ekosistem  terumbu  karang  secara berkelanjutan. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang yang dilaksanakan di Desa Brondong Indramayu merupakan kerjasama antara PHE-ONWJ dengan Pusat Penelitian Sumber Daya Pesisir dan Laut IPB serta didukung oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Lingkungan hidup Daerah (Trihandoyo et al. 2019).
Pengelolaan ekosistem terumbu karang melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui bimbingan dan pelatihan secara bertahap. Kegiatan transplantasi dan pemantauan ekosistem terumbu  karang  dapat  dimulai  dengan  materi  yang  memperkenalkan  struktur  dan  proses  ekologi ekosistem terumbu karang, penyebab degradasi dan langkah-langkah pengelolaan adaptif. Luaran dari program  ini  dapat  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  kepada  masyarakat  untuk mengembangkan  program  rehabilitasi  terumbu  karang.  Nantinya  dilakukan  tindak  lanjut  untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas program restorasi ekosistem terumbu karang. Kegiatan ini dapat  mengidentifikasi  kelemahan  dan  kelebihan  dalam  kegiatan  transplantasi  sehingga  dapat dilakukan perbaikan pada kegiatan selanjutnya. Hasil penelitian berimplikasi pada peningkatan kualitas lingkungan  dalam  hal  konservasi  dan  pemantauan  kelestarian  lingkungan,  kaitannya  dengan pemanfaatan  jasa  ekosistem  karang  Pulau  Pari,  Kepulauan  Seribu  yang  sesuai  dengan  prinsip berkelanjutan.
Pemberdayaan  pengelolaan  masyarakat  pada  program  berkelanjutan  tidak  hanya  menyasar kegiatan lingkungan hidup, namun juga kegiatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dilaksanakan melalui penguatan UKM lokal seperti pelatihan pengolahan hasil laut, pelatihan pemandu wiasata, dan pelatihan pemasaran usaha  pariwisata.  Tujuan  pengolahan  hasil  adalah  mengembangkan  kualitas  hasil  perikanan  dan pariwisata agar lebih baik secara kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan. Pelatihan pemandu wisata dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat sebagai pemandu lokal yang lebih mengenal daerahnya dibandingkan pemandu wisata luar. Pelatihan pemasaran  bisnis  pariwisata  membantu  masyarakat  mengenalkan  potensi  Pulau  Pari  salah  satunya melalui pemasaran digital, karena banyaknya pengguna media sosial di Indonesia. Program-program tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan dan pariwisata melalui pemanfaatan  jasa  ekosistem  karang  Pulau  Pari,  Kepulauan  Seribu  guna  peningkatan  taraf  hidup masyarakat dan sumber pendapatan daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu diperoleh nilai WTP masyarakat atas manfaat ekosistem terumbu karang sebesar Rp9.500 per individu per bulan dan nilai total WTP sebesar Rp384.750.000 per tahun, dapat menjadi nilai ekonomi atas manfaat keberadaan ekosistem karang. Faktor yang paling mempengaruhi  nilai  WTP  adalah  pendapatan  masyarakat,  berarti  semakin  besar  pendapatan masyarakat  maka  semakin  besar  pula  nilai  WTP  dalam  upaya  mempertahankan  fungsi  keberadaan ekosistem  terumbu  karang  di  Pulau  Pari  Kepulauan  Seribu.  Strategi  pengelolaan  berkelanjutan menunjukkan  alternatif  terbaik  yaitu  pemberdayaan  masyarakat,  sehingga  diperlukan  program pelatihan  dan  pendampingan  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  kemampuan,  dan  keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan keberadaan jasa ekosistem karang Pulau Pari, Kepulauan Seribu.
Saran  disampaikan  dari  penelitian  yaitu  diharapkan  adanya  penelitian  lanjutan  untuk mendukung  data  nilai  total  ekonomi  ekosistem  terumbu  karang  dan  penelitian  tentang  program pemberdayaan masyarakat yang prioritas diterapkan di Pulau Pari Kepulauan Seribu. Bagi pemerintah, diharapkan  program  meningkatkan  kualitas  lingkungan  terkait  pemanfaatan  keberadaan  ekosistem karang  Pulau  Pari,  Kepulauan  Seribu  dengan  mengutamakan  pemberdayaan  masyarakat  sehingga masyarakat  dapat  menjadi  pelaku  utama  dalam  pengembangan  destinasi  wisata  bahari  yang berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  penulis  sampaikan  terutama  kepada  Departemen  Ekonomi  Kelautan Tropika, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada  Pemerintah  dan  Masyarakat  di  Pulau  Pari  Kepulauan  Seribu,  serta  pihak-pihak  yang  telah berkontribusi terhadap penyelesaian penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, N. D., Damar, A., Adrianto, L., Soedharma, D., dan Solihin, A. 2017. Strategi Pengelolaan Terumbu Karang di Kepulauan Seribu. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. 7 (3): 244- 250.
Alwi, I. 2015. Kriteria Empirik Dalam Menentukan Ukuran Sampel Pada Pengujian Hipotesis Statistika dan Analisis Butir. Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA. 2(2).
Annisa, T. M., dan Harini, R. 2017. Analisis Kesediaan Membayar (WTP) Untuk Mendukung Ekowisata Berkelanjutan Di Kawasan Wisata Gua Pindul, Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Bumi Indonesia. 6 (4).
Burke,  R.,  Felfernig,  A.,  dan  Göker,  MH  2011.  Sistem  Pemberi  Rekomendasi:  Gambaran  umum. Majalah Ai. 32 (3): 13-18.
David,  M.,  Fauzi,  M.,  dan  Sandhyavitri,  A.  2016.  Analisis  Laju  Infiltrasi  Pada  Tutupan  Lahan Perkebunan  dan  Hutan  Tanam  Industri  (HTI)  di  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Siak.  Jom FTEKNIK. 3 (2): 1-12.
Fauzi, A. 2010. Teori Ekonomi Perikanan, Kebijakan, dan Pengelolaan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Hadi, T. A., dan Giyanto, B. P. 2018. Terumbu Karang Indonesia. Puslit-Oseanografi LIPI. Jakarta.
Hadisaputra, A. K. 2011. Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus, Melalui Pengembangan Ekowisata. [Tesis]. Universitas Padjajaran. Bandung.
Hidayani, S. 2017. Resiliensi Terumbu Karang Dalam Perspektif Ekologi Sebagai Instrumen Konservasi. Jurnal Biologi Tropis. 17 (2): 15-27.
Jannah, R. C. F., Yusmardono, Y., dan Fathoni, F. S. 2022. Konservasi dan Pengelolaan Penyu: Peran Swasta  Dalam  Perlindungan  Satwa  Langka.  Learning  Society:  Jurnal  CSR,  Pendidikan  dan Pemberdayaan Masyarakat. 3 (1): 57-70.
Johan, O., Bengen, D. G., Zamani, N. P., dan Suharsono, S. 2016. Distribusi dan Kelimpahan Penyakit Karang Sabuk Hitam Secara Spasial Di Kepulauan Seribu, Jakarta. Jurnal Riset Akuakultur. 8 (3): 439-451.
Khrisnamurti, K., Utami, H., dan Darmawan, R. 2017. Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu. Kajian. 21 (3): 257-273.
Lalaun, A., dan Siahaya, A. 2015. Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 5(2): 73-86.
Madaidy,  A.  A.,  dan  Juwana,  I.  2019.  Penentuan  Nilai  Ekonomi  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai Dengan Metode Contingen Valuation Method. Jurnal Rekayasa Hijau. 3 (2): 147-156.
Maspaitella,  M.  J.,  dan  Rahakbauwi,  N.  2014.  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial:  Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial. 5 (2): 157-164.
Marimin, M., dan Slamet, A. S. 2010. Analisis Pengambilan Keputusan Manajemen Rantai Pasok Bisnis Komoditi dan Produk Pertanian. Jurnal Pangan. 19 (2): 169-188.
Maulana,  Y.  R.,  Supriharyono,  S.,  dan  Febrianto,  S.  2018.  Pemetaan  Sebaran  Terumbu  Karang Menggunakan Citra Satelit Spot-6 di Perairan Pulau Pari Kepulauan Seribu Jakarta. Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES). 7 (3): 279-287.
Maulana, H., Anggoro, S., dan Yulianto, B. 2016. Kajian Kondisi dan Nilai Ekonomi Manfaat Ekosistem Terumbu Karang di Pantai Wediombo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Lingkungan. 14 (2): 82-87.
Muhsimin,  Santoso,  dan  Hariyadi.  2018.  Status  Kelestarian  Ekosistem  Mangrove  di  Wilayah  Desa Pesisir Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Status Pengelolaan Kelestarian Ekosistem  Mangrove  di  Wilayah  Pesisir  Desa  Akuni  Kecamatan  Tinanggea  Konawe  Selatan. Jurnal Silvikultur Tropis. 9 (1): 44-52.
Nasution,  S.  M.,  Purwoko,  A.,  dan  Hartini,  K.  S.  2015.  Analisis  Willingness  To  Pay  Masyarakat Terhadap  Mata  Air  Aek  Arnga  di  Desa  Sibanggor  Tonga,  Kecamatan  Puncak  Sorik  Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Peronema Forestry Science Journal. 4 (4): 230-239.
Nugraha. 2017. Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Pulau Pari Kepulauan Seribu. [Skripsi] Institut Pertanian Bogor. Bogor. 34 Hlm.
Parhusip,  J.  2019.  Penerapan  Metode  Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  Pada  Desain  Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Palangka  Raya.  Jurnal  Teknologi  Informasi:  Jurnal  Keilmuan  dan  Aplikasi  Bidang  Teknik Informatika, 13(2), 18-29.
Purnamasari,  F.,  Adi,  W.,  dan  Febrianto,  A.  2022.  Identifikasi  Nilai  Ekonomi  Ekosistem  Hutan Mangrove di Dusun Tanjung Tedung kabupaten Bangka Tengah. Journal of Tropical Marine Science. 5 (2): 111-120.
Sanjaya,  R.,  dan  Saptutyningsih,  E.  2019.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Willingness  to  Pay Pengunjung Wisata Teluk Kiluan Menggunakan Contingent Valuation Method (CVM). Journal of Economics Research and Social Sciences. 3 (1): 31-37.
Spalding, MD, dan Brown, BE. 2015. Terumbu Karang Air Hangat dan Perubahan Iklim. Sains. 350 (6262): 769-771.
Subardin,  M.  2009.  Valuasi  Ekonomi  Kawasan  Konservasi  (Ilustrasi  Pendekatan  Biaya  Perjalanan).
Jurnal Ekonomi Pembangunan. 7 (2): 103-112.
Susanto, S., Winarto, S. 2022. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Revitalisasi Bumdes Berbasis Sosial Berkelanjutan. Jurnal SOLMA. 11 (3): 641-646.
Susfenti, N. E. M. 2016. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism- CBT)  di  Desa  Sukajadi  Kecamatan  Carita.  Lembaran  Masyarakat:  Jurnal  Pengembangan Masyarakat Islam. 2 (1): 75-86.
Tenri, A. R., Sultan, D., dan Asbar, A. 2020. Analisis Strategi Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Liukang Tuppabiring. Jurnal Akuakultur, Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap dan Ilmu Kelautan. 3 (2): 193-204.
Tresnadi, H. 2000. Valuasi Komoditas Lingkungan Berdasarkan Contingent Valuation Method. Jurnal Teknologi Lingkungan. 1 (1).
Trihandoyo, A., Wahyudin, Y., Arkham, M. N., Mawardi, W., Rikardi, N., dan Ramli, A. 2019. Kajian Singkat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Jasa Ekosistem Transplantasi Karang Di Perairan Kepulauan Biawak. Jurnal Cendekia Ihya. 2 (2): 30-36.
Utami, D. N. (2019). Kajian Dampak Perubahan Iklim Terhadap Degradasi Tanah. Jurnal Alami. 3 (2): 122-131.
Wahyudin, Y., dan Adrianto, L. 2012. Analisis Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Selat Lombok. PKSPL-IPB Working Paper. 3 (1).
Wahyudin, Y., Mahipal, M., Arkham, M. N., Riadi, S., dan Lesmana, D. 2022. Potensi Nilai Kehilangan Jasa Ekosistem Terumbu Karang Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Aurelia Journal. 4 (2): 251-264.
Wajdi,  R.  2021.  Daya  Dukung  dan  Daya  Tampung  Lingkungan  Hidup  Berbasis  Jasa  Ekosistem  di Kawasan Cekungan Bandung. Prosiding FTSP Series. 904-915.
Wardhana, D. A. K., dan Prastawa, H. 2018. Analisis Pemilihan Supplier Dengan Menggunakan Metode Analytical  Hierarchy  Process  (Studi  Kasus:  UMKM  Diana  Bakery).  Industrial  Engineering Online Journal. 6 (4).
Widiastuti,  M.  M.  D.,  dan  Mote,  N.  2019.  Kajian  Hubungan  Nilai  Willingness  To  Accept  (WTA) Terhadap Harga Pasir Yang Terinternalisasi Biaya Eksternalitas Dengan Tingkat Pengeluaran Dan Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Merauke. Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan. 13 (1): 1-7.