## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM
Selamet 1 , Supiana 2 Qiqi Yuliati Zaqiah 3
Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat 1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 23 selamet@iaid.ac.id

## ABSTRAK
Kurikulum merupakan komponen terpenting dalam pendidikan. Pengembangan kurikulum dalam pendidikan  Islam  merupakan  sebuah  keniscayaan,  karena  perubahan  pasti  terjadi  mengikuti zamannya.  Maka  tujuan  penulisan  ini  akan  mengkaji  terkait  kebijakan  pengembangan  kurikulum pendidikan Islam khususnya di Indonesia dengan memperhatikan sejarah dan regulasi yang berlaku. Tulisan  ini  menggunakan  metode  library  research  dengan  pendekatan  content  analysis.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  kurikulum  pendidikan  Islam  dalam  tinjauan  sejarah  dari  masa kemerdekaan  hingga  era  reformasi  terus  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  kondisi  dan kebutuhan. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam terbagi atas 3 masa; yaitu pertama, masa orde lama, terjadi 3 kali perubahan yaitu kurikulum tahun 1947, 1952, dan kurikulum 1964; kedua, masa orde baru, terjadi 4 kali perubahan yaitu kurikulum 1968, 1975, 1984, dan Kurikulum 1994; ketiga,  masa  reformasi,  tejadi  3  kali  perubahan  yaitu  kurikulum  2004  (KBK),  Kurikulum  2006 (KTSP),  kurikulum 2013  yang  dipakai  hingga  kini. Sedangkan  dalam  tinjauan  regulasi  kurikulum pendidikan islam terdapat 4 kategori yakni: pertama, regulasi kurikulum madrasah mengikuti UU nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional;  kedua,  regulasi  kurikulum  pesantren mengikuti UU nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren; ketiga, regulasi kurikulum perguruan tinggi keagamaan  Islam  menginduk  UU  nomor  12  tahun 2012  tentang  pendidikan  tinggi;  dan  keempat, regulasi kurikulum pendidikan agama Islam untuk sekolah/kampus umum menginduk UU nomor 20 tahun 2003.
Kata Kunci : Kebijakan, Pengembangan Kurikulum, Pendidikan Islam

## ABSTRACT
Curriculum  is  the  most  important  component  in  education.  Curriculum  development  in  Islamic education is a necessity, because changes must occur following the times. So the purpose of this writing is to examine policies related to Islamic education curriculum development, especially in Indonesia with due regard to history and applicable regulations. This paper uses the library research method with a content  analysis  approach.  The  results  of  the  study  show  that  the  Islamic  education  curriculum  in historical review from the time of independence to the reform era continues to change according to conditions and needs. The development of the Islamic education curriculum is divided into 3 periods; namely first, during the old order, there were 3 changes, namely the 1947, 1952, and 1964 curricula; secondly, during the New Order era,  there were 4 changes, namely the 1968, 1975, 1984, and 1994 curricula; third, the reformation period, there were 3 changes, namely the 2004 curriculum (KBK), 2006 curriculum  (KTSP),  the  2013  curriculum  which  has  been  used  until  now.  Whereas  in  the  review  of Islamic education curriculum regulations there are 4 categories namely: first, madrasah curriculum regulations  follow  Law  number  20  of  2003  concerning  the  national  education  system;  second,  the pesantren curriculum regulations follow Law number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools; third, the curriculum regulations for Islamic religious tertiary institutions are based on Law number 12 of  2012  concerning  higher  education;  and  fourth,  regulation  of  the  Islamic  religious  education curriculum for public schools/campuses based on Law number 20 of 2003.
Keywords: Policy, Curriculum Development, Islamic Education
Volume 2, Nomor 2, Februari 2023
http://jurnal.iuqibogor.ac.id

## PENDAHULUAN
Pendidikan  Islam dituntut  untuk  mampu meningkatkan  pemahaman  ilmu  agama dan mengamalkan ajaran Islam. Maka menjadi pendidikan manusia seutuhnya, hati dengan akalnya, jasmani dengan rohaninya, akhlak dan keterampilannya itulah pendidikan Islam (Azyumardi, 1991). Landasan utama untuk pendidikan Islam adalah kitab suci Al- Qur’an dan Al-Hadits (Haidar, 2019). Disamping itu, menurut Abudin Nata (2004) pendidikan Islam di Indonesia harus mampu menjadi suplemen dan komplemen untuk pendidikan nasional. Dengan  begitu  maka  sistem  pendidikan  nasional  mampu  menjadikan  bangsa  Indonesia bangsa yang modern dengan berwajah iman dan takwa sebagai cita-cita nasional.
Relevansi  rumusan  antara  tujuan  pembelajaran  Islam  dengan  rumusan  tujuan pembelajaran  nasional  ialah  sangat  relevan  (Ahyar,  2018).  Rumusan  tentang  tujuan pendidikan nasional dalam Sisdiknas (2003) ialah “mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan  pribadi  individu  yang  ada  menjadi  manusia  sempurna  dan  seutuhnya. Maksudanya adalah masnusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki budi pekerti luhur, mempunyai keterampilan dan pengetahuan, fisik yang sehat dan sehat rohani, kepribadian yang mantap, mandiri dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan bangsa Indonesia”.
Kurikulum  dalam  pandangan  Nana  S.  Sukmadinata  (2012)  merupakan  sebuah rencana pendidikan yang terdiri atas pengalaman dari proses pembelajaran dan disiapkan pihak sekolah untuk peserta didik. Kurikulum menjadi sesuatu yang berarti dalam dunia pendidikan,  bahkan  tujuan/nawacita  pendidikan  tidak  akan  dapat  tercapai  tanpa kurikulum  yang  baik  dan  terstruktur  (Ifham,  2019).  Kurikulum  memiliki  fungsi  sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah atau kampus.
Kurikulum yang berasal dalam Bahasa Yunani dari kata “ curir” yang artinya pelari dan kata  “ curere” artinya  tempat  berpacu/acuan.  Sedangkan Curriculum diartikan  sebagai jarak/pedoman  yang  harus  ditempuh  oleh  seorang  pelari  tertentu  (Anwar  dan  Mulyani, 2018).  Pada  saat  itu,  “kuri kulum  sebagai  sejumlah  mata  pelajaran  yang  wajib  ditempuh murid  guna  memperoleh  ijazah”  (Arief,  2002).  Selain  itu,  menurut  Nasution  (1995) menyebutkan bahwa kata kurikulum itu berasal dari bahasa Prancis courier yang berarti berlari.  Sedangkan  kurikulum  dalam  bahasa  Arab  disebut  dengan  istilah manhaj yang artinya  jalan/ thoriqoh yang  terang  (Marzuki,  2018).  Adapun  menurut  istilah  kurikulum merupakan rancangan pengajaran/pembelajaran yang berisi beberapa mata pelajaran dan disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan peserta didik sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan (Mastuki & Hasanah, 2011). Tentunya kurikulum juga bukan sekedar memuat beberapa mata pelajaran saja, namun didalamnya terdapat segala upaya  sekolah  di  dalam  sekolah  maupun  di  luar  sekolah  demi  tercapainya  tujuan  yang diharapkan  (Hidayat,  2020).  Dalam  Undang-Undang  Sisdiknas  Nomor  20  tahun  2003 menjelaskan  bahwa  “kurikulum  adalah  seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman bagi guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu”.
Pendidikan  Islam  adalah  suatu  upaya  terstruktur  yang  dilakukan  melalui  lembaga pendidikan Islam dengan materi pendidikan Islam dalam mewujudkan akhlaqul karimah dan berkarakter muslim sehingga apa yang menjadi cita-cita dari masyarakat Islami mampu terwujud  (Zulkifli,  2018).  Dengan  demikian,  menurut  Noorzanah  (2017)  kurikulum
pendidikan Islam merupakan serangkaian kegiatan yang memuat berbagai macam rencana agenda  siswa  secara  detail  yang  mencakup  materi/isi  pendidikan,  sarana  pembelajaran, strategi  dan  model  belajar,  mengajar  dan  hal-hal  lain  yang  mencakup  kegiatan  guna mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan ajaran Islam. Kurikulum pendidikan Islam memiliki tujuan untuk menanamkan kepercayaan dalam hati dan pikiran, pemulihan akhlak dan membangun jiwa spiritual generasi muda.
Dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin  hari  semakin  pesat  dan  mengingat bahwa posisi kurikulum sangat memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Maka dengan berbagai rasionalisasi serta alasan, kurikulum di Indonesia terus menerus mengalami perbaikan dan pengembangan dari masa ke masa (Alhamuddin, 2014). Namun inti kurikulum pendidikan Islam, isi materi belajar wajib mencerminkan idealitas Al- Qur’an  yang  tanpa  pilih  ataupun  memilah  disiplin  ilmu.  Kesempurnaan  ajaran  agama akan tercapai apabila mampu menserasikan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan ilmu agama (Abudin Nata & Fauzan, 2005).
Dalam sepanjang sejarah kurikulum sejak tahun 1945 zaman kemerdekaan hingga sekarang, kurikulum pendidikan nasional mengalami perubahan beberapa kali antara lain pada  tahun  1947,  1952,  1964,  1968,  1975,  1984,  1994,  2004  (KBK),  2006  (KTSP),  dan sampai sekarang yang digunakan adalah kurikulum K-2013 (Alhamuddin, 2014, Abdullah, 2007)  Dengan  melihat  sejarah  dari  tahun  ke  tahun  setiap  perubahan  pengembangan kurikulum  masih  dipengaruhi  kuat  oleh  paradigma  politik,  dan  kekuasaan  yang menyelimuti  sistem  pendidikan  Indonesia.  Mengingat  pentingnya  memahami  kebijakan pengembangan/ pembaharuan kurikulum pendidikan Islam yang ada di Indonesia, maka dalam tulisan ini akan dibahas tentang kebijakan pengembangan kurikulum yang ditinjau dari studi histori dan regulasi kurikulum pendidikan Islam di Indonesia.

## Studi Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  pendidikan  merupakan  salah  satu  disiplin  ilmu  dari  kebijakan  publik. Sedangkan kebijakan publik adalah suatu ilmu multi disiplin karena melibatkan berbagai disiplin  ilmu  seperti  ilmu  politik,  sosial,  ekonomi,  pendidikan  dan  psikologi.  Begitu  juga kebijakan  pendidikan,  yang  merupakan  menyangkut  hajat  orang  banyak  bukan  hanya sekedar kajian sederhana, namun juga merupakan kajian yang sangat komplek. Maka kajian kebijakan pendidikan ini akan dimulai dari mengkaji tentang kebijakan publik.
Kebijakan  menurut  Anderson  (Subarsono,  2005)  “kebijakan  publik  merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh badan- badan dan aparat pemerintah”. Pendapat yang sama disamaikan oleh Laswell, dkk (Subarsono, 2005) mendefinisikan “kebijakan publik adalah pengalokasian  nilai-nilai  kepada  masyarakat,  karena  setiap  kebijakan  mengandung seperangkat nilai di dalamnya”. Berdasarkan pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan terkait kebijakan itu harus menyentuh value (nilai) yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian jika kebijakan itu berlawanan dengan nilai, tidak dapat digunakan di masyarakat.
Demikian adalah pengertian tentang kebijakan publik. Kemudian saat ini bagaimana hubungannya dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan konsepnya tidak jauh dengan konsep kebijakan publik, namun hanya lebih spesifik yaitu pada bidang pendidikan. Menurut Good (Hazin, 2017) kebijakan pendidikan yaitu suatu pertimbangan ( judgement ) yang didasarkan atas nilai dan penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan  tersebut  digunakan  untuk  mengelola  dan  mengoprasionalkan  pendidikan
yang bersifat melembaga, hal ini dimaksudkan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.
Kebijakan pendidikan, sekali lagi tidak bisa lepas dari kebijakan publik, maka ketika belajar kebijakan publik yang menjadikan kebijakan itu sebagai sistem, maka demikian pula kebijakan pendidikan. Jika kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses. Menurut Anderson (Tilaar dan Nugroho, 2005) proses kebijakan melalui pentahapan sebagaimana gambar B.1.

## Gambar B.1. Proses Kebijakan Publik Menurut Anderson
Sumber: Tilaar dan Nugroho, 2005
Pakar yang lainnya, yaitu Dye mengatakan bahwa dalam proses kebijakan memiliki beberapa tahap yang hampir sama dengan model Anderson tersebut. Menurut Dye (Tilaar & Nugroho, 2008) proses kebijakan publik adalah sebagai berikut
Gambar B.2. Proses Kebijakan Publik Menurut Dye
Sumber: Tilaar dan Nugroho, 2008
Berdasarkan  kedua  konsep/model  proses  kebijakan  diatas,  menunjukan  bahwa pentahapan  kebijakan  model  Anderson  ditambahi  satu  pentahapan  sebalaum  adanya agenda  setting yaitu  adanya  identifikasi  permasalah  kebijakan  ( identification  of  policy problem) .  Selain  itu  kalua  kita  cermati  lagi,  pendapat  Dye  mengganti  tahapan  policy adoption dengan tahapan policy legitimation . Walaupun demikian, hal ini tidak memiliki perbedaan yang siginifikan, mereka hanya menggunakan bahasa yang berbeda. Maknanya mereka memiliki sikap yang sama yaitu menginginkan adanya legitimasi sebagai kebijakan yang sah untuk diambil pemerintah.
Dengan demikian, dari model proses kebijakan publik kita dapat simpulkan terdapat tiga hal paling penting dalam proses kebijakan yakni formulasi, implementasi, dan evaluasi. Begitu halnya juga dalam kebijakan pendidikan, terutamanya dalam kebijakan kurikulum yang  terjadi  di  Indonesia.  Proses  perkembangan  dan  perubahan  kurikulum  pendidikan islam  yang  ada  di  Indonesia  juga  pastinya  mengikuti  proses  kebijakan,  yaitu  di formulasikan  yang  diambil  dari  berbagai  identifikasi  masalah,  kemudian  disepakati dan
menjadi sebuah regulasi, setelah itu kemudian diimplementasikan di lapangan, mulai dari tingkat makro (nasional/daerah), hingga tingkat mikro (satuan pendidikan).

## Studi Pengembangan Kurikulum
Komponen  paling  penting  dalam  pendidikan  salah  satunya  adalah  kurikulum. Kurikulum  merupakan  menu  program  yang  disediakan  bagi  siswa.  Sebagaimana  yang dijelaskan oleh Hamalik (2012) “Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi,  misi  dan  strategi  yang  dimiliki  dari  pendidikan  nasional”.  Hal  ini  yang  menjadikan bahwa kurikulum itu sangat penting dan dalam proses pengembangannya dapat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring. Ketika pengembangan kurikulum yang dimaknai sebagai suatu proses, maka dalam pelaksanaan pengembangannya harus melalui langkah- langkah  yang  sistematis.  Sebagaimana  yang  digambarkan  oleh  Hasan  (Muhaimin,  2012) dalam gambar berikut ini.

## Gambar B.3 Proses Pengembangan Kurikulum
Sumber: Muhaimin, 2012
Proses  pengembangan  kurikulum  pendidikan  yang  diawali  dengan  perencanaan kurikulum hingga pada tahap evaluasi. Pada gambar diatas, terlihat bahwa dalam proses perencanaan dimulai dari menentukan atau mencari rumusan ide. Ide dapat berupa dari keadaan perkembangan zaman, visi-misi pemerintah dan yang lainnya. Hasil dari ide itu, lalu  dikembangkan  dan  dituangkan  menjadi  sebuah  program  dalam  bentuk  dokumen. Setelah  perencanaan  dilakukan,  maka  kemudian  diimplementasikan  dalam  bentuk pengalaman di lapangan. Untuk mengukur dan emnguji tingkat keefektifan/ pencapaian tujuan pendidikan, maka dibutuhkan adanya evaluasi kurikulum. Hasil evaluasi ini akan diperoleh bekal untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya (Fajri, 2019).
Pengembangan  kurikulum  pendidikan  Islam  perlu  memperhatikan  hal-hal  yang mendasar  antara  lain: Pertama , pengembangan  kurikulum  dengan  menggunakan pendekatan/model  keagamaan  melalui  semua  pelajaran  dan  semua  kegiatan. Kedua , penyusunan  dalam  kurikulum  disesuaikan  dengan  taraf  dan  standar  perkembangan pemahaman  dan  kemampuan  para  peserta  didik. Ketiga, dalam  penyusunan  harus berlandaskan prinsip  kesinambungan/keberlanjutan,  terintegrasi dan  sistematis  (Tafsir, 1994). Menurut Choli (2019) Pengembangan kurikulum dilakukan secara berjenjang, hal
ini mengacu pada pola pikir manajemen, antara lain berdasarkan tingkat makro, tingkat struktural, tingkat mikro, tingkat individual.
Pengembangan  kurikulum  merupakan  sebuah  dinamika  yang  mampu  merespon tuntutan perubahan struktural pemerintahan, perkembangan dalam hal ilmu pengetahuan dan  teknologi  serta  globalisasi  yang  terjadi  dan  sangat  dipengaruhi  oleh  sumber  daya pendukung yakni sumber daya manusia (Alhamuddin, 2014). Pengembangan kurikulum diformulasikan  berdasarkan  dua  bagian  penting, Pertama, melihat  berdasarkan perkembangan atas kebutuhan, tuntutan, dan kondisi yang terjadi di masyarakat saat itu. Kedua, harus berdasarkan pemikiran dan ide yang mempunyai arah pencapaian pada nilai filosofis (Maarif, 2018). Adapun yang paling utama dan inti dari pengembangan kurikulum berdasarkan sudut pandang islam ialah kebenaran yang bersifat universal dan fundamental dan  tidak  dapat  diubah  adalah  tauhid  (Bilgrami  &  Asyraf,  1989).  Beberapa  unsur  yang harus  terlihat  dalam  kurikulum  pendidikan  Islam  antara  lain  ketauhidan  (aqidah), keagamaan  (syariah),  pengembangan  hubungan  antar  manusia,  pengembangan  potensi manusia, serta pengembangan diri sebagai individu (Jalaludin & Idi, 2002).

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  yang  penulis  lakukan,  metode  yang  digunakan  adalah library research. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku dan  sumber  bacaan  lain,  baik  cetak  maupun  online  bahkan  dalam penelitian  ini  banyak menggunakan perangkan online, sehingga metode ini juga menggunakan model e-research . Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis deskriptif-analitik yang dibahas dengan jelas, runtun, dan sistematis.
Teknik  pengumpulan  data  Pustaka  melalui  membaca  dan  mencatat  bahan penelitiannya. Sehingga peneliti menggunakan model content analysis atau “kajian isi”. Data yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  disini  meliputi  data  sejarah/historis  perkembangan kurikulum pendidikan Islam sejak kemerdekaan hingga masa sekarang. Selain itu data yang dikumpulkan  juga  berupa  regulasi/peraturan-peraturan  yang  digunakan  dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Setelah data didapatkan, maka tahap berikutnya yaitu  menganalisis.  Analisis  yang  dilakukan  yaitu  penyajian  data  dan  pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Studi Histori Kurikulum Pendidikan Islam
Pengembangan  kurikulum  pendidikan  Islam  di  Indonesia  memiliki  sejarah  yang panjang. Kurikulum telah mengalami beberapa perubahan yang tentunya berbeda waktu dan kondisi yang dialami. Kurikulum dijadikan sebagai pedoman pendidikan yang harus direncanakan dan diimplementasikan  guna  mencapai  tujuan dari pendidikan.  Selain  itu, menyiapkan lulusan yang mempunyai jiwa dan karakter yang utuh merupakan fokus dari kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum ini secara adaptif diorientasikan untuk merespon dan  melawan  dekadensi  moral,  rendahnya  pengetahuan  dan  kemampuan  serta kemerosotan moral yang terjadi (Choli, 2019). Kurikulum pendidikan Islam memiliki visi dan  misi  untuk  menterjemahkan  pesan  kitab  suci  al- Qur’an  dan  Al -Hadits  guna  untuk
memperbaiki  kualitas  kehidupan  manusia  kearah  yang  lebih  baik.  Penulis  mencoba menguraikan secara singkat terkait dengan sejarah kurikulum pendidikan Islam yang ada di  Indonesia  sejak  dari  masa  pasca  kemerdekaan  sampai  saat  ini  antara  lain  sebagai berikut:
a. Kurikulum Pendidikan Islam Masa Orde Lama
Penerapan kurikulum pada masa orde lama ini terbagi menjadi dua yakni kurikulum tahun 1947 dan kurikulum tahun 1952 hingga tahun 1964. Mempunyai ciri khas seperti corak dari pendidikan jaman Jepang atau pun jaman Belanda ini terdapat dalam kurikulum 1947  (Dhaifi,  2017,  Alhamuddin,  2014).  Sedangkan  kurikulum  tahun  1952  dalam pelaksanaan  pembelajarannya,  kurikulum  ini  diatur  melalui  Undang  Undang  Nomor  4 Tahun 1950 tentang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Hal ini berlaku hingga adanya SKB 2 menteri yang menyebutkan bahwa pendidikan agama Islam wajib dilaksanakan di satuan pendidikan minimal 2 jam dalam se-minggu.
Departemen  Agama  RI  menurut  Mawardi  (2016)  pada  masa  orde  lama  ini mengupayakan adanya kurikulum agama Islam di sekolah-sekolah maupun juga pesantren sehingga dibentuklah tim pengembangan kurikulum agama dengan menunjuk KH. Imam Zarkasyi berasal dari Gontor sebagai ketua dan tim tersebut berhasil menyusun kurikulum agama  serta  disahkan  pada  tahun  1952  oleh  Menteri  Agama  RI.  Pendidikan  agama mendapatkan  jatah  25%  dari  semua  mata  pelajaran dalam seminggu  di  sekolah.  Hal  ini didapatkan setelah Departemen Agama berhasil menyusun kurikulum itu (Dhaifi, 2017). Dalam  pandangan  Nasir  (2017)  madrasah  lebih  banyak  menekankan  pada  ilmu  agama sebagai materi Pendidikan dan ilmu umum hanya mendapat porsi sedikit, dan pada masa ini madrasah hanya hanya ada di lingkup Departemen Agama Republik Indonesia.
b. Kurikulum Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru
Pada masa orde lama mengalami peralihan kurikulum ke kurikulum masa orde baru yang membawa dampak dan mempengaruhi wajah pendidikan nasional. Pada masa orde baru yang merupakan peralihan dari kurikulum orde lama ini terjadi beberapa perubahan kurikulum. Masa orde baru ini mampu menyatukan dari berbagai kurikulum Pendidikan Agama Islam sejak 1968, tahun 1975, berubah tahun 1984, menjadi 1994 dan suplemen kurikulum  1999  yang    akhirnya  berubah  menjadi  satu  paket  dengan  sistem  pendidikan nasional yang ada (Dhaifi, 2017). Kurikulum 1968 ialah penyempurna dari kurikulum 1964 dengan  model  kurikulum  yang  terintegrasi  dan  sistematis.  Pada  kurikulum  1975, pembelajaran  pada  Pendidikan  agama  Islam  dalam  kurikulum  1975  hadapi  pergantian yang sangat lumayan signifikan, yaitu terdapatnya Surat Keputusan Bersama yang disebut dengan  SKB  tiga  menteri  (Menteri  Agama,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  serta Menteri  dalam  Negeri)  dan  disusunnya  tentang  kurikulum  madrasah  tahun  1975, pembelajaran Pendidikan agama memperoleh jatah 30%, sedangkan untuk pembelajaran umum 70%. Sehingga lulusan dengan ijazah madrasah diakui setingkat dengan lulusan dari sekolah umum, serta para siswa madrasah dapat melakukan pengajuan pindak ke sekolah umum.
Kondisi  yang  berbeda  juga  dialami  saat  kurikulum  yang  digunakan  sebelum kurikulum  1975.  Sedangkan  kurikulum  1984  menyempurnakan  kurikulum  1975.  Model kurikulum ini CBSA atau Cara Belajar Siswa Aktif atau dikenal dengan istilah Student Active
Learning (SAL). Penguatan pendidikan agama saat itu yaitu dengan adanya SKB Menteri P&K dan Menteri Dalam Negeri atau yang sering dikenal dengan SKB 2 (dua) Menteri. Isinya ialah  untuk  mempertegas  bahwa  siswa  setelah  lulus  dari  madrasah  mampu  mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke sekolah atau pun kampus umum.
Pengembangan  selanjutnya,  yaitu  pada  kurikulum  tahun  1994  yang  merupakan perpaduan  antara  kurikulum  sebelumnya  yaitu  tahun  1984  dan  1975.  Pada  kurikulum inilah  terjadi  operesi  pada  siswa,  karena  adanya  tambahan  berat  beban  belajar  siswa, mualai dari inti kurikulum nasional hingga mutan lokal kedaerahan. Sehingga, kurikulum 1994 menjelma jadi kurikulum berat dan padat. Beban belajar sisswa menjadi lebih banyak dan  semunya  harus  dituntaskan,  dan  mereka  para  siswa  tidak  dapat  memilih  untuk menolak seluruh mata pelajar tersebut (Safei & Hudaidah, 2020).
c. Kurikulum Pendidikan Islam pada Masa Reformasi
Prinsip  mengedepankan  transparasi  dan  keterbukaan  yang  membawa  pengaruh terhadap  dunia  pendidikan  nasional  ini  ada  dalam  masa  reformasi  (Mawardi,  2016). Adanya  integrasi  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan  nasional  menguatkan keberadaan  pendidikan  Islam  untuk  semakin  diakui  pada  masa  reformasi  ini  (Huda  & Rodin, 2020).
Adapun  pengembangan  kurikulum  yang  ada  di  masa  reformasi  ini  antara  lain dibuatnya sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Memiliki sifat revolusioner dan reformatif dalam kebijakan pendidikan tersebut  diperkuat dengan penetapan UU No. 20 tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional  (Sisdiknas)  yang  merupakan  pengganti dari UU No. 2 tahun 1989. Dalam proses pembelajaran, pendekatan yang dilakukan adalah Contekstual  Teaching  and  Learning (CTL).  Implikasi  yang  terjadi  akibat  diterapkannya kurikulum  2004  dan Kurikulum  KTSP  2006  terhadap  implementasi  pendidikan  agama Islam di sekolah ataupun madrasah. Penjabaran dari kurikulum agama yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada bulan Mei 2008 dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008  yang  ditandatangani  langsung  oleh  Menteri  Agama  ini  berisi  tentang  “Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Stan dar Isi (SI) dari kurikulum pendidikan agama Islam”. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hanya bertahan hingga tahun 2013. Perubahan  kurikulum  di  Indonesia  tahun  2013  menjadi  K-13.  Kurikulum  ini  memiliki empat  aspek  penilaian,  yaitu  aspek  pengetahuan,  aspek  keterampilan,  aspek  sikap,  dan perilaku.  Perubahan  kurikulum  ini,  dalam  Pendidikan  Islam  Regulasi  kurikulum  un akhirnya diganti melalaui No. 165 tahun 2014 tentang pedoman kurikulum madrasah yang akhirnya dirubah lagi dan berlaku hingga saat ini yaitu Keputusan Menteri Agama No.183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah.
Dengan demikian, dari ketiga masa perkembangan kurikulum Pendidikan islam yang ada di Indonesia dapat diambil benang merak sebagai berikut.
Tabel D.1 Ringkasan Histori Perkembangan Kurikulum No. Aspek Masa Orde Baru Masa Orde Lama Masa Reformasi 1 Waktu 1945-1966 1967-1999 1999-Sekarang
2 Landasan Undang- undang UU No. 4 Tahun 1950 tentang Pokok Pendidikan dan Pengajaran UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3 Isi Kurikulum Selama Orde Lama, terjadi  3 kali pergantian kurikulum, yaitu: Selama Orde Baru, kurikulum beganti hingga 4 kali, Berganti sebanyak hinga 3 kali a. Kurikulum 1947 b. Kurikulum 1957 c. Kurikulum 1964 a. Kurikulum 1968 b. Kurikulum 1975 c. Kurikulum 1984 d. Kurikulum 1994 a. Kurikulum 2004 b. Kurikulum 2006 c. Kurikulum 2013
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum selalu mengalami perubahan  kebijakan  dan  selalu  dikembangkan.  Pengembangan  kurikulum  mengikuti zaman  dan  kondisi  merupakan  sebuah  keniscayaan  yang  pasti  terjadi.  Dalam  tinjauan sepanjang  sejarah,  sejak  kemerdekaan  hingga  saat  ini  sudah  terjadi  sepuluh  (10)  kali perubahan  kurikulum.  Hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan  dalam  waktu  dekat  atau menangah  kedepan  pun  akan  terjadi  perubahan  kurikulum  yang  disesuaikan  dengan tuntutan zaman.

## Studi Regulasi Kurikulum Pendidikan Islam
Kurikulum pendidikan Islam secara regulasi yang ada di  Indonesia sudah lengkap. Mulai dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Di  dalam  regulasi  kurikulum  pendidikan  Islam  tidak  bisa  lepas  dari  Sistem  Pendidikan Nasional yang tercantum di dalam UU No. 20 Tahun 2003 pada bab X tentang kurikulum Pasal  36  ayat  1  dan  2  “(1)  pengembangan  kurikulum  dilakukan  dengan  mengacu  pada standar  nasional  pendidikan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional,  (2) kurikulum  pada  semua  jenjang  dan  jenis  pendidikan  dikembangkan  dengan  prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.”
Berdasarkan  UU  tersebut,  bahwa  pengembangan  kurikulum  harus  mengacu  pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), berlaku juga untuk kurikulum pendidikan Islam. Dari UU tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 2010 pasal 190 ayat 2 Pasal 190 “Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 189  dapat  mengembangkan  kurikulum  sesuai  dengan  kekhasan  agama  atau  lingkungan sosial dan budaya masing- masing.”
Pembahasan  kurikulum  pendidikan  Islam  yang  terdapat  di  Indonesia  perlu dijabarkan  sesuai  dengan jenis kelembagaan.  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  terdiri dari pendidikan  madrasah,  pendidikan  pesantren  dan  diniyah,  pendidikan  tinggi  keagamaan Islam, serta Pendidikan Agama Islam di sekolah dan kampus umum.
a.  Kurikulum Madrasah
Madrasah adalah institusi pendidikan Islam di Indonesia yang muncul setelah adanya ide pembaharuan dan pengembangan pemikiran Islam di Indonesia. Berawal dari inisiasi masyarakat Islam yang ingin mendidik siswa untuk mampu memahami, menghayati dan
mengamalkan ajaran Islam degan utuh dan baik maka berdirilah madrasah (Jannah, 2013). Setelah itu lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 tentang “S D, SMP, yang bercirikan Islam dan dikelola oleh Departemen Agama yang disebut dengan madrasah.”
Madrasah itu sendiri terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Secara keseluruhan struktur kurikulum madrasah baik MI,  MTs,  maupun  MA  terdiri  atas  muatan  antara  lain “ pendidikan  agama,  pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, serta muatan lokal. ” Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  90  tahun  2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah.
Madrasah  memiliki  kurikulum  yang  disesuaikan  dengan  Standard  Nasional Pendidikan  (SNP),  sehingga  diatur  melalui  peraturan  pemerintah  dan  dijabarkan  dalam Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud).  Untuk  struktur kurikulum sekolah/madrasah yang dipakai saat ini menggunakan Permendibud No. 67-70 tahun  2013.  Penjabaran  khusus  kurikulum  di  madrasah  diatur  lebih  rinci  di  dalam “ Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  Nomor  183  Tahun  2019  tentang  Kurikulum  PAI  dan bahasa  Arab  pada  madrasah  serta  KMA  No.  184  tahun  2019  tentang  Pedoman Implementasi Kurikulum pada madrasah. ” KMA ini berlaku sejak ajaran tahun 2020/2021 pada seluruh madrasah di Indonesia.
Berdasarkan  pada  peraturan  di  atas,  mata  pelajaran  agama  yang  terdapat  pada kurikulum  madrasah  dibagi  menjadi  sub-sub  mata  pelajaran  antara  lain  fiqih,  al- Qur’an hadist, akidah akhlak, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, dan mata pelajaran bahasa Arab yang diterapkan dari madrasah ibtidaiyah hingga aliyah. Melihat hal tersebut, maka mata  pelajaran  pendidikan  agama  Islam  mendapatkan  porsi  lebih  banyak  dari  mata pelajaran lain. Sedangkan sekolah non-madrasah atau umum mendapatkan porsi pelajaran Pendidikan  agama Islam  dua jam  perminggu  yang  didalamnya  meliputi  al-Quran  hadits, akidah akhlak, ibadah, syariah, fiqih, dan sejarah kebudayaan Islam (Khoiruddin, 2016).
Saat  ini  kalau  dilihat  dari  struktur  kurikulumnya,  madrasah  sering  mendapatkan kritik dari para pemikir dan praktisi Pendidikan islam, khususnya untuk madrasah modern. Madrasah  sering  kali  disebut  setengah  hati  dalam  menerapkan  strukturnya.  Hal  ini disebabkan  karena  struktur  kurikulum  madrasah  alokasi  waktu  pelajaran  agamanya dikurangi dan mengejar ilmu pengetahuan umum dan teknologi, namun hasilnya tidak ada yang tuntas. Penerapan kurikulum di madrasah ini, mengakibatkan saat siswa madrasah akan  melanjutkan  ke  perguruan  tinggi.  Ketika  akan  mengambil  jurusan  umum,  mereka akan  kalah  dengan  lulusan  SMA,  dan  juga  ketika  akan  melanjutkan  ke  perguruan  tinggi agama,  mereka  para  lulusan  madrasah  kurang  bekal  dalam  mendalami  pengetahuan keagamaan dan bahasa Arab. Dengan demikian sebagai solusinya dibuatkan jalur boarding school (sekolah  berasrama)  agar  memiliki  waktu  belajar  penuh  selama  24  jam  setiap harinya (Mukhlis,2017).
Regulasi  pengembangan  kurikulum  pendidikan  Islam  khususnya  di  madrasah terakhir  kali  dilakukan  pengembangan  kurikulum  yaitu  dengan  adanya  “Keputusan Menteri Agama No.183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah yang merevisi KMA No. 165 tahun 2014 tentang pedoman kurikulum madrasah.” Dalam pengembangan  kurikulum  pada  KMA  183  tahun  2019  terdapat  penyempurnaan  dari
kurikulum sebelumnya, diantara adalah pada aspek materi dan proses pembelajaran yang disesuaikan  dengan  pembelajaran  abad  21.  Khusus  untuk  kurikulum  bahasa  Arab, kurikulum  tahun  2019  lebih  mengutamakan  pada  aspek  fungsional  daripada  aspek structural (Amin, 2020).
b.  Kurikulum Pesantren
Didirikannya  pesantren  memiliki  tujuan  untuk  mendalami  ilmu-ilmu  agama. Menurut Daulay (2019) lembaga pendidikan Islam yang paling tua di Indonesia ini adalah pesantren.  Lembaga  yang  dengan  nuansa  kesederhanaan  sejak  dulu  bahkan  hingga sekarang di jaman modern ini, pesantren tetap dengan ciri khasnya sendiri dibandingkan dengan  lembaga  pendidikan  formal  seperti  sekolah  dan  madrasah.  Dalam  beberapa penelitian  terhadap  pesantren  ditemukan  bahwa  pesantren  mempunyai  kewenangan tersendiri dalam menyusun dan mengembangan kurikulumnya (Arifai, 2018).
Kurikulum pesantren, secara tersurat juga telah diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun  2019  tentang  Pesantren.  Pada  pasal  16  “Pesantren  menyelenggarakan  fungsi pendidikan  berdasarkan  kekhasan,  tradisi,  dan  kurikulum  pendidikan  masing-masing Pesantren.” Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 18 “(1) Kurikulum Pendidikan Muadalah terdiri  atas  kurikulum  Pesantren  dan  kurikulum  pendidikan  umum.  (2)  Kurikulum Pesantren  dikembangkan  oleh  Pesantren  dengan  berbasis  Kitab  Kuning  atau  Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin”.
Undang-Undang Pesantren sejatinya adalah rekognisi (pengakuan) negara terhadap alumni  pesantren  secara  instituti,  baik  formal  atau  non  formal.  Menurut  Sanusi  (2012) “Pendidikan formal pesantren dalam b entuk pendidikan muadalah (Ula, Wustho, dan Ulya) dan  pendidikan  diniyah  formal,  serta Ma’had  ‘Aly .  Adapun  jalur  pendidikan  nonformal berbentuk Kajian kitab kuning dengan model dan metode pembelajarannya. Demikian pula “ semua  lulusan  pesantren  diakui  sama  dengan  lulusan  pendidikan  formal  pada  jenjang tertentu  setelah  dinyatakan  lulus  ujian  dan  lulusannya  dapat  melanjutkan  ke  jenjang pendidikan  formal  yang  lebih  tinggi,  baik  yang  sejenis  maupun  tidak  sejenis  dan/atau kesempatan kerja”.
Berdasarkan  UU  Pesantren  tersebut,  kurikulum  pendidikan  islam  di  pesantren semakin  jelas  dan  mendapat  pengakuan  negara  secara  resmi  dan  dikembangkan berdasarkan kekhasaan dan tradisi masing-masing pesantren. Menurut penelitian Lukens- Bull menyatakan bahawa secara garis besar kurikulum pesantren dapat diklasifikasikan menjadi  4  bagaian,  yaitu;  Pendidikan  Agama  Islam,  pengalaman  dan  pendidikan  etika, sekolah dan pendidikan pengetahuan umum, serta keterampilan dan kursus (Aly, 2011).
c.  Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Kurikulum  ini  biasa  disingkat  dengan  sebutan  kurikulum  PTKI.  Ajaran  Islam memiliki substansi yang sangat luas, baik di bidang aqidah, Syariah serta IPTEK yang modern.  Lahan  garap  keilmuan  pada  perguruan  tinggi  Islam  ini  meliputi  aspek kebutuhan hidup manusia untuk kehidupan akhirat yang bahagia merupakan predikat Islam yang sangat melekat.
Dalam  PTKI,  kurikulumnya  tetap  berlandaskan  pada  Undang-Undang  No.  12 Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi.  Pada  paragraf  1  pasal  35  menjelaskan;  “(1) Kurikulum  pendidikan  tinggi  merupakan  seperangkat  rencana  dan  pengaturan
mengenai  tujuan,  isi,  dan  bahan  ajar  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (2) Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  dikembangkan  oleh  setiap  Perguruan  Tinggi  dengan mengacu  pada  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi  untuk  setiap  Program  Studi  yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. (3) Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  wajib  memuat  mata  kuliah:  a.  agama;  b.  Pancasila;  c. kewarga-negaraan;  dan  d.  bahasa  Indonesia.  (4)  Kurikulum  Pendidikan  Tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.”
Proses  pengembangan  kurikulum  dalam  perguruan  tinggi  keagamaan  islam (PTKI) setelah adanya perubahan nomenklatur dari STAIN/IAIN menjadi UIN terdapat proses  perubahan  kurikulum  yang  sangat  drastic.  Hal  ini  disebabkan  perubahan nomenklatur  ini  juga  merubah  kurikulum  yang  tidak  hanya  berorientasi  pada pengetahuan  agama  islam,  namun  juga  dalam  skala  keilmuan  yang  lebih  luas. Masyarakat membutuhkan kurikulum Pendidikan islam di perguruan tinggi untuk lebih progresif dan dapat menjawab kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Hal ini menuntut Lembaga untuk berbenah dalam struktur kurikulum dan model pengajarannya. Menurut Hidayat (2000) Perubahan ini menekankan untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus menjadi lembaga pengembangan ilmu agama Islam, bukan sekedar menjadi pusat doktrin  Islam  seperti  periode  sebelumnya.  Menurut  Naim  (2021)  capaian pengembangan yang dilakukan oleh STAIN/IAIN menjadi UIN menjadi gambaran bahwa dalam aspek manajerial lembaga mereka bisa dikatakan sudah baik dan profesional.
Selain  persoalan  pengembangan  kurikulum  PTKI  pada  perubahan  nomenklatur menjadi UIN, Namun perkembangan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  (KKNI).  KKNI  tersebut  digunakan  untuk  menilai  kesetaraan  capaian  dalam proses pembelajaran serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja baik di dalam atau luar negeri. Menurut Direktorat PTKI (2018) KKNI menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat  dan  pergerakan  manusia  yang  cukup dinamis.  Hal  ini  yang  membuat  kesepakatan  pasar  bebas  di  wilayah  Asia  Tenggara bahkan  di  dunia  tidak  terhindarkan  lagi.  Kebebasan  ini  memungkinkan  pergerakan tenaga kerja antar negara.

## d.  Kurikulum PAI
Amanat UU Sisdiknas 2003 yang tercantum dalam pasal 37 adalah “(1) Kurikulum pendidikan  dasar  dan  menengah  wajib  memuat:  a.  pendidikan  agama;  b.  pendidikan kewarganegaraan;  c.  bahasa;  d.  matematika;  e.  ilmu  pengetahuan  alam;  f.  ilmu pengetahuan  sosial;  g.  seni  dan  budaya;  h.  pendidikan  jasmani  dan  olahraga;  i. keterampilan/  kejuruan;  dan  j.  muatan  lokal.  (2)  Kurikulum  pendidikan  tinggi  wajib memuat: a. pendidikan agama ; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa”. Berdasarkan UU tersebut, pendidikan agama mejadi kurikulum wajib pada seluruh jenjang pendidikan mulai dasar, menengah hingga tinggi. Hal ini merupakan bentuk dari wujud  usaha  pemerintah  dalam  upaya  memperbaiki  pendidikan  agama  Islam  di Indonesia (Jannah, 2013). Untuk implementasinya diperjelas dalam Permendikbud No. 57-60 Tahun 2014 tentang muatan kurikulum Sekolah termasuk di dalamnya kurikulum PAI pada sekolah.
Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah umum saat ini masih jauh dari harapan  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  dengan  banyaknya  kendala  yang  terjadi  di lapangan.,  maka  diperlukan  pedoman  dan  acuan  untuk  pegangan  dalam  melakukan pembinaan  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  (Yunita,  2016).  Regulasi  Pendidikan Agama  Islam  (PAI)  saat  ini  dinilai  telah  usang.  Pembaharuan  regulasi  menjadi  fokus program  yang  akan  segera  dilaksanakan  oleh  Direktorat  PAI.  Aturan  yang  dipakai sampai saat ini adalah Keputusan Menteri Agama No 211 Tahun 2011 yang mangatur tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional PAI pada sekolah.
Harapan besar terhadap pengembangan kurikulum PAI di sekolah adalah tentang aspek sikap dan karakter peserta didik. Namun situasi ini yang menjadi sorotan, karena terjadinya  merosotan  moral  dan  karakter  para  generasi  muda  saat  ini.  Guru  PAI dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap moral peserta didik di sekolah. Hal ini lumrah dan biasa tentunya, mengingat isi materi PAI yang kaya akan nilai-nilai luhur yang sempurna dan baik (Hidayat, 2020).

## SIMPULAN
Kurikulum  pendidikan  Islam  dalam  tinjauan  sejarah  dari  masa  kemerdekaan hingga era reformasi terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam terbagi atas 3 masa; yaitu pertama, masa orde lama, terjadi 3 kali perubahan yaitu kurikulum tahun 1947, 1952, dan kurikulum 1964; kedua , masa orde baru, terjadi 4 kali perubahan yaitu kurikulum 1968, 1975, 1984, dan Kurikulum 1994; ketiga , masa reformasi, tejadi 3 kali perubahan yaitu kurikulum 2004  (KBK),  Kurikulum  2006  (KTSP),  kurikulum  2013  yang  dipakai  hingga  kini. Sedangkan  dalam  tinjauan  regulasi  kurikulum  pendidikan  islam  terdapat  4  kategori yakni: pertama, regulasi  kurikulum  madrasah  mengikuti  UU  nomor  20  tahun  2003; kedua, regulasi  kurikulum  pesantren  mengikuti  UU  nomor  18  tahun  2019; ketiga, regulasi kurikulum perguruan tinggi keagamaan Islam menginduk UU nomor 12 tahun 2012; dan keempat , regulasi kurikulum pendidikan agama Islam untuk sekolah/kampus umum menginduk UU nomor 20 tahun 2003.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  A.  (2007).  Kurikulum  Pendidikan  di  Indonesia  Sepanjang  Sejarah. In Pendidikan  dan  Kebudayaan (p.  343).  file:///C:/Users/ACER/Downloads/354- Article Text-1134-1-10-20160929.pdf Alhamuddin. (2014). Sejarah Kurikulum di Indonesia. Nur El-Islam , 1, 48 – 58. Aly,  A.  (2011). Pendidikan  Islam  Mulltikulturalisme  di  Pesantren;  Telaah  Kurikulum Pondok Pesantren Islam Assalam Surakarta . Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Amin, K, (2021). Ini Persamaan dan Penyempurnaan Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Madrasah . Diakses melalui https://kemenag.go.id/berita/read/513676/ini- persamaan-danpenyempurnaan-kurikulum-pai-dan-bahasa-arab-madrasah diakses 16 Mei 2021 pukul 05.07 WIB.
Anwar, A.S & Mulyani. N. (2018) Kurikulum Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah, Jurnal Genealogi PAI, 5(1), 1-7. DOI http://dx.doi.org/10.32678/geneologipai.v5i1.1037
Arief, A. (2002). Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam , Cet.1. Jakarta: Ciputat Pers.
Arifai, A. (2018). Pengembangan Kurikulum Pesantren, Madrasah Dan Sekolah. Raudhah Proud  To  Be  Profes sionals :  Jurnal  Tarbiyah  Islamiyah , 3 (2),  13 – 20. https://doi.org/10.48094/raudhah.v3i2.27 Azra, A. (1999). Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Bilgrami,  H.H  &  Asyraf,  S.A.  (1989). Konsep  Universitas  Islam .  Yogyakarta:  PT  Tiara Wacana.
Choli, I. (2019) Hakikat Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam, Jurnal Al-Risalah , X(2), 100-127. DOI: https://doi.org/10.34005/alrisalah.v10i2.407
Dhaifi, A. (2017). Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia, Jurnal Edureligia , 1(1), 76-
88. DOI: https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.47 Direktorat PTKI, (2018). Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-Dikti . Tidak diterbitkan.
Fajri,  K.  N.  (2019).  Proses  Pengembangan  Kurikulum.  Islamika,  1(2),  35 – 48. https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.193 Hasbullah.  (2015). Kebijakan  Pendidikan  dalam  Perspektif  Teori,  Aplikasi  dan  Kondisi Objekif dalam Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muhaimin.  (2012). Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah,
Madrasah, dan Perguruan Tinggi . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hazin, M. (2017). Implementation of character education policy at colleges. In Proceeding the International Conference on Education Innovation (Vol. 1, No. 1, pp. 530-535).
Hidayat,  A.  W.  (2020).  Studi  Kebijakan  Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama Islam  Model  Kurikulum  2013, Al-Murabbi:  Jurnal  Studi  Kependidikan  dan Keislaman , 6 (2), 172-188. https://doi.org/10.53627/jam.v6i2.3792 Hidayat , K. (2000). Problem dan Prospek IAIN; Antologi Pendidikan Tinggi Islam . Jakarta;
Departemen Agama RI.
Huda, M & Rodin, R. (2020). Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional, Journal  of  Islamic  Education Research, 1 (2), 39-53 https://doi.org/10.35719/jier.v1i02.24
Jalaluddin & Idi, A. (2002). Filsafat Pendidikan; Manusia, Filsafat, dan Pendidikan , cet.2. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Jannah, F. (2013) Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal Dinamika Ilmu , 13 (2), https://doi.org/10.21093/di.v13i2.23
Kamal, M. (2014). Model Pengembangan Kurikulum Dan Strategi Pembelajaran Berbasis Sosiologi Kritis, Kreativitas, Dan Mentalitas. Jurnal Madaniyah , VII (9), 230 – 250. Khoiruddin,  M.  (2016).  Analisis  Kebijakan  Kurikulum  Pendidikan  Islam  di  Lembaga Pendidikan  Islam. JOIES:  Journal  of  Islamic  Education  Studies , 1 (1),  141 – 154. https://doi.org/10.15642/joies.v1i1.7
Ma’arif,  M.  A.  (2018)  Paradigma  Baru  Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama Islam, Jurnal Pedagogik , 5 (1), 109-123 https://doi.org/10.33650/pjp.v5i1.227 Marzuki,  B.  (2008).  FALSAFAH  KURIKULUM  DALAM  PENDIDIKAN  ISLAM. HUNAFA: Jurnal Studia Islamika , 5 (1), 23-36.
https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1.149.23-36
Mawardi, A. (2016).  Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia, Jurnal Tarbawi , 1 (1), 29-36. https://doi.org/10.26618/jtw.v1i1.350 Naim,  Z.  (2021).  SEJARAH  PERKEMBANGAN  MANAJEMEN  LEMBAGA  PENDIDIKAN ISLAM.  Evaluasi:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam,  5(1),  71-93. http://doi.org/10.32478/evaluasi.v5i1.569
Nasution, S. (1995). Asas-asas Kurikulum, Cet.II. Jakarta: Bumi Aksara. Nata, A & Fauzan. (2005). Pendidikan Dalam Perspektif Hadits , Cet.I . Jakarta: UIN Press. Nata, A. (2004). Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Raja
Grafindo.
Noorzanah.  (2017).  Konsep  Kurikulum  Dalam  Pendidikan  Islam, Ittihad  Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan , 15 (28), 68-74. http://dx.doi.org/10.18592/ittihad.v15i28.1934 Safei, & Hudaidah. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968- 1998). Jurnal Humanitas , 7(1), 1 – 13. https://e-
journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jhm/article/view/3253
Sanusi,  U.  (2012).  Pendidikan  Kemandirian  di  Pondok  Pesantren  (Studi  Mengenai Realitas Kemandirian Santri di Pondok Pesantren al-Istiqlal Cianjur dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tasikmalaya. Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim , 10 (2), Tafsir,  A.  (1994). Ilmu  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Islam .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.