Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISIS YURIDIS SENGKETA TANAH ULAYAT DI LUBUK BASUNG SUMATRA BARAT
Adella Maulana 1 , Surastini Fitriasih 2 1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia adellasumedi@gmail.com 1 , surastini@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 20 Juni 2022

## Abstract
West Sumatra has a lot of ulayat lands, namely land that is jointly owned by customary law communities, whether it belongs to a certain suku (tribe) or kaum (people). This often results in land conflits. This study aims to review the protection of land customary rights in Indonesia and analyze how the decision of the Lubuk Basung District Court Number 6/Pdt.G/2021/PN Lbb protects the land customary rights. This study uses a qualitative method with a normative juridical  approach.  Results  of  the  study  stated  that  the  Judge  decided  that  the  certificate registration  process  made  without  the  approval  of  Kaum  and  Head  of  Mamak  Waris  was considered legally flawed and prohibited under Minangkabau customary law. This study also finds that this dispute occurs because of a confusion about the origin of the object of dispute, a  thing  that  is  common  because  of  the  characteristics  of  ulayat  land  that  are  inherited generation to generation.
Keywords: customary law; dispute settlement; land dispute; customary land
 Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: adellasumedi@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Tanah merupakan faktor penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tanah dikuasai oleh  negara  untuk  kesejahteraan  rakyat,  seperti  yang  disebutkan  pada  Pasal  33  ayat  (3) Undang  Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  atau  UUPA,  Hak  menguasai  dari  Negara  tersebut  di  atas, pelaksanaannya  dapat  dikuasakan  kepada  daerah-daerah  Swatantra  dan  masyarakat- masyarakat  hukum  adat,  sekedar  diperlukan  dan  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
Adanya  hak  pada  masyarakat  hukum  adat  juga  tercermin  dari  penjelasan  Pasal  18 Undang Undang Dasar 1945 ayat  II:  dalam territoir Negara  Indonesia terdapat  lebih  kurang 250 "Zelfbesturende Landschappen"dan Volksgemeenschappeu seperti desa di Jawa dan Bali, negeri  di  Minangkabau,  dusun  dan  marga  di  Palembang  dan  sebagainya.  Daerah-daerah  itu mempunyai  susunan  asli,  dan  oleh  karenanya  dapat  dianggap  sebagai  daerah  yang  bersifat istimewa.  Negara  Republik  Indonesia  menghormati  kedudukan  daerah-daerah  istimewa tersebut  dan  segala  peraturan  Negara  yang  mengenai  daerah  itu  akan  mengingati  hak-hak asal-usul daerah tersebut.
Hazairin  menjelaskan  bahwa  masyarakat-masyarakat  di  hukum  adat  seperti  desa  di Jawa,  marga  di  Sumatera  Selatan,  nagari  di  Minangkabau,  Kuria  di  Tapanuli,  wanua  di Sulawesi Selaran, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan- kelengkapan  untuk  sanggup  berdiri  sendiri  yaitu  mempunyai  kesatuan  hukum,  kesatuan penguasa  dan  kesatuan  lingkungan  hidup  berdasarkan  hak  bersama  atas  tanah  dan  air  bagi semua anggotanya 1
Soerjono  Soekanto  menyebutkan  bahwa  masyarakat  hukum  adat  menurut  dasar susunannya  terbagi  atas  dua  golongan,  yaitu  berdasarkan  pada  pertalian  keturunan (genealogi) dan berdasarkan wilayah (teritorial) 2 . Hak para  anggota masyarakat  hukum  adat atas  tanah  wilayahnya  kemudian  disebut  sebagai  hak  ulayat. 3 Subyek  Hak  Ulayat  yaitu masyarakat  adat  baik  yang  berdasarkan  pertalian  keturunan  maupun  berdasarkan  wilayah. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang  berhubungan  dengan  tanah  yang  terletak  dalam  lingkungan  wilayahnya,  yang merupakan  pendukung  utama  penghidupan  dan  kehidupan  masyarakat  yang  bersangkutan sepanjang masa. 4
Harsono  menyebutkan  bahwa  UUPA  memberikan  pengakuan  bersyarat  terhadap  hak ulayat, yaitu: 5
1. Syarat pertama, syarat eksistensinya (keberadaannya) yakni tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya bahwa di daerah yang semula memiliki  tanah  hak  ulayat,  tetapi  dalam  perkembangan  selanjutnya  hak  milik perorangan menjadi kuat sehingga menyebabkan hilangnya tanah hak ulayat, maka tanah  hak  ulayat  tidak  akan  dihidupkan  kembali.  Demikian  pula  di  daerah-daerah yang tidak pernah ada tanah hak ulayat, tidak akan dihidupkan kembali tanah hak ulayat yang baru.
1 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 93
2 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 95
3 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya , (Jakarta: PT. Djambatan, 2008), hlm 181
4 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya , (Jakarta: PT. Djambatan, 2008), hlm 186
5 Ibid.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2. Syarat kedua, syarat pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Tanah  ulayat  merupakan  tanah  kepunyaan  bersama,  yang  diyakini  sebagai  karunia suatu  kekuatan  gaib  atau  peninggalan  Nenek  Moyang  kepada  kelompok  atau  masyarakat hukum  adat,  sebagai  unsur  pendukung  utama  bagi  kehidupan  dan  penghidupan  kelompok tersebut sepanjang masa. 6 Bisa dikatakan tanah ulayat adalah tanah milik bersama masyarakat hukum  adat  sekitar.  Selain  hak  kepunyaan  bersama  atas  tanah-bersama  para  anggota  atau warganya, masyarakat hukum adat pun memiliki kewenangan serta kewajiban yang berkaitan dengan  tanah  di  sekitarnya.  Tugas  kewajiban  mengelola,  mengatur,  dan  memimpin penggunaan tanah bersama tidak selalu bisa dilakukan secara bersama-sama oleh para warga masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri.  Dengan  demikian,  sebagian  tugas  tersebut  pada pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Adat atau Tetua Adat sesuai dengan ketentuan di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri 7 .
Pengaturan  Hak  Ulayat  secara  teknis  diatur  melalui  Peraturan  Menteri  Agraria  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Penatausahaan Tanah  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  (selanjutnya  disebut  Permen  ATR/KBPN No. 18/2019) sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Tata  cara  Penetapan  Hak  Komunal  atas  Tanah Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  Berada  dalam  Kawasan  Tertentu.  Di  dalam Permen  ATR/KBPN  No.  18/2019  ini  mengatur  penatausahaan  tanah  ulayat  yang  meliputi pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah. Permen ATR/KBPN No. 18/2019 ini  mengartikan  Hak  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  yaitu  hak  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  yang  bersifat  komunal  untuk  menguasai,  mengelola  dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai  dengan tata nilai  dan hukum  adat yang  berlaku. 8 Lebih  rinci  terkait  pelaksanaan  Hak  Ulayat  terdapat  pada  Pasal  2  Permen ATR/KBPN  No.  18/2019  yang  menjelaskan  pelaksanaan  Hak  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  atas  Tanah  di  wilayahnya  sepanjang  pada  kenyataannya  masih  ada,  dilakukan oleh  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  bersangkutan  menurut  ketentuan  hukum  adat setempat, apabila memenuhi kriteria:
1. Masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
2. Wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung
3. Hubungan,  keterkaitan,  dan  ketergantungan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat dengan wilayahnya; dan
4. Kewenangan untuk  mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di  wilayah Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  bersangkutan,  berdasarkan  hukum  adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
Terdapat beberapa syarat terkait hubungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya, yaitu:
1. Secara  nyata  masih  hidup  baik  yang  bersifat  teritorial,  genealogis,  maupun  yang bersifat fungsional;
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedudukan  tanah  ulayat  dan  hak  atas  tanah  ulayat  memang  sudah  disebutkan  dalam UUPA,  Permen  ATR/KBPN  No.  18/2019,  dan  untuk  wilayah  Sumatra  Barat  tercantum  di
6 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya , (Jakarta: PT. Djambatan, 2008), hlm 181
7 Ibid.
8 Peraturan  Menteri  Agraria  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  18  Tahun  2019  tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, ps 1.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Peraturan Daerah Provinsi  Sumatra Barat  Nomor 6 Tahun 2008 Tentang  Tanah Ulayat  Dan Pemanfaatannya,  namun  faktanya  tanah  ulayat  di  Sumatra  Barat  masih  rawan  masalah.  Hal ini dapat disebabkan karena dalam kenyataannya, masih belum adanya kesamaan pemahaman dan  penafsiran  atau  multitafsir  terhadap  berbagai  persyaratan  yang  ada,  bahkan  berbagai ketentuan perundang-undangan masih menempatkan hak ulayat pada posisi yang berbeda dan bertentangan sehingga menimbulkan konflik dalam penguasaan tanah ulayat 9 . Selain itu, sifat tanah  ulayat  yang  diperoleh  secara  turun  temurun  dari  nenek  moyang  atau  dari  pemberian karena sesuatu yang dilakukan dapat menimbulkan masalah kepemilikan di generasi-generasi berikutnya 10 .  Pasal  4  Permen  ATR/KBPN  No.  18/2019  menyebutkan  pelaksanaan  Hak Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  tidak  berlaku  jika  sudah  dipunyai  oleh perseorangan atau badan hukum  dengan sesuatu  hak atas tanah. Hal  ini dapat  menimbulkan polemik,  karena  dengan  tanah  ulayat  yang  secara  turun  temurun  diwariskan  tanpa  adanya catatan  resmi,  bisa  saja  tanah  tersebut  sudah  dibuat  sertifikat  hak  milik  oleh  salah  seorang anggota suku atau kaum maupun kerabat di luar suku atau kaum tersebut, tanpa persetujuan penghulu suku atau mamak kepala waris.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, menjelaskan Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di  atasnya dan di  dalamnya  diperoleh secara turun temurun merupakan hak  masyarakat  hukum  adat  di  Provinsi  Sumatra  Barat.  Tanah  ulayat  di  Provinsi  Sumatra Barat dibagi menjadi 4; Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum, dan Tanah Ulayat Rajo. 11
1. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan  di  dalamnya  merupakan  hak  penguasaan  oleh  ninik  mamak  Kerapatan  Adat Nagari  (KAN)  dan  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk  kepentingan  masyarakat nagari,  sedangkan  Pemerintahan  Nagari  bertindak  sebagai  pihak  yang  mengatur untuk pemanfaatannya.
2. Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
3. Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan di  dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum  yang terdiri  dari  jurai/paruik  yang  penguasaan  dan  pemanfaatannya  diatur  oleh  mamak jurai/mamak kepala waris.
4. Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Provinsi Sumatra Barat.
Tujuan  pengaturan  tanah  ulayat  dan  pemanfaatannya  di  Sumatera  Barat  adalah  untuk tetap  melindungi  keberadaan  tanah  ulayat  menurut  hukum  adat  Minangkabau  serta mengambil  manfaat  dari  tanah  termasuk  sumber  daya  alam,  untuk  kelangsungan  hidup  dan kehidupannya secara turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah  yang  bersangkutan. 12 Pemanfaatan  Tanah  Ulayat  oleh  anggota  Masyarakat  Adat
9 Ilyas Ismail. “Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional”, Kanun, No. 50 (2010): 49-66.
10 Ali  Amran.  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat  Melalui  Lembaga  Adat  di  Minangkabau”, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 3, No. 2 (2017): 175-189.
11 Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya , Perda No. 6 Tahun 2008, ps.1
12 Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya , Perda No. 6 Tahun 2008, ps.4
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dapat  dilakukan  atas  sepengetahuan  dan  seizin  penguasa  ulayat  yang  bersangkutan  sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku. 13
Pembuatan sertifikat oleh salah satu anggota kaum tanpa persetejuan mamak waris dan anggota kaum lainnya terjadi pada kasus di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbb. Kasus ini  melibatkan  para  penggugat  dan  tergugat  I  yang  merupakan  keturunan  dari  Anduang  U, Pesukuan Guci, Payuang Panji Datuak Bandari Sati, Jorong Batu Hampar, Nagari Kampung Tangah,  Kecamatan  Lubukbasung,  Kabupaten  Agam,  dengan  Penggugat  I  selaku  Mamak Kepala  Waris  dalam  Kaum  Anduang  U.  Kemudian,  pada  tahun  2013,  tergugat  I  membuat sertifikat  hak  milik  pada  sebidang  tanah  yang  merupakan  Harta  Pusako  Tinggi  Kaum Anduang Uci, dengan Sertifikat Hak Milik No. 00316/Nagari Kampung Tangah, Surat Ukur No.  0012/Kampung  Tangah/2013,  tanggal  11  Juli  2013,  seluas:  1.958  M2  tanpa pemberitahuan  dan  persetujuan  serta  izin  dari  masyarakat  Kaum  dan  Mamak  Kepala  Waris dalam  Kaum.  Penggugat  kemudian  mengajukan  gugatan  mengenai  keabsahan  surat-surat yang  digunakan  sebagai  dasar  atau  alas  hak  atas  kepemilikan  tanah  objek  perkara  oleh Tergugat I. Menurut Penggugat, tanah objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat sementara menurut Tergugat  I adalah milik pribadi Tergugat  I karena Tergugat  I telah  menggunakan  hak  guna  lahan  selama  lebih  dari  10  tahun.  Dengan  kata  lain,  yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai status kepemilikan tanah objek perkara.
Berdasarkan  uraian  di  atas  terlihat  adanya  polemik  yang  muncul  akibat  tanah  ulayat yang disertifikasi oleh salah seorang anggota kaum atau suku, maupun kerabat di luar kaum atau  suku  tersebut,  tanpa  persetujuan  ninik  mamak  atau  kepala  suku.  Hal  ini  menimbulkan pertanyaan  apakah  pengadilan  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  tanah  ulayat, terutama tanah ulayat di Sumatra Barat.
Penelitian  terkait  perlindungan  hak  tanah  ulayat  ataupun  penyelesaian  sengketa  tanah ulayat  sangat  diperlukan,  karena  masih  banyak  daerah  di  Indonesia  yang  memiliki  banyak tanah  ulayat,  salah  satunya  di  Sumatra  Barat.  Sayangnya,  belum  banyak  tanah  ulayat  yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan Permen Agraria/Kepala BPN No. 18 tahun 2019 tentang Tata  Cara  Penatausahaan  Tanah  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat.  Tidak  adanya dokumen resmi yang tercatat mengenai tanah ulayat, termasuk mengenai  kepemilikan kaum atau sukunya dan batas-batas tanahnya, membuka kemungkinan  adanya  pihak tertentu  yang kemudian membuat sertifikat tanah tersebut tanpa persetujuan ninik mamak atau kepala suku. Hal  inilah  yang  terjadi  pada  kasus  sengketa  tanah  di  Lubuk  Basung  dan  telah  diputus  oleh Pengadilan  Negeri  Lubuk  Basung  dengan  Nomor  6/Pdt.G/2021/PN  Lbb  yang  akan  penulis analisis.
Penelitian  mengenai  tanah  ulayat  di  Sumatra  Barat  pernah  dilakukan  oleh  Kurnia Warman dan Syofiarti yang mengkaji pola penyelesaian sengketa tanah ulayat ketika terjadi sengketa  antara  masyarakat  dan  pemerintah.  Penelitian  tersebut  menggunakan  pendekatan socio-legal research, tanpa melakukan analisis yuridis terhadap sebuah putusan 14 . Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2012, sebelum adanya Permen ATR/KBPN No. 18/2019, yang mengatur tata cara penetapan hak komunal atas tanah.
Salah satu penelitian terbaru mengenai sengketa tanah ulayat dilakukan oleh Ernila Erfa dan  Syania  Ubaidi  yang  mengkaji  penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  di  Sumatra  Utara berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Balige  No.  42/Pdt.Plw/2016/Pn  Blg.  Namun,
13 Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya , Perda No. 6 Tahun 2008, ps.9
14 Kurnia Warman dan Syofiarti. “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat vs Pemerintah)”, Masalah-Masalah Hukum 41, No. 3 (2012): 407-415.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
penelitian  tersebut  berfokus  pada  perlindungan  terhadap  tanah  ulayat  ketika  ada  salah  satu pihak ahli waris yang ingin menggugat sebagian dari tanah hak komunal tersebut 15 . Penelitian lain  mengkaji  putusan  peninjauan  kembali  terkait  sengketa  tanah  pusako  tinggi  di  Sumatra Barat,  tetapi  tanah  pusako  tinggi  yang  menjadi  fokus  penelitian  tersebut  merupakan  objek gadai 16 .
Penelitian-penelitian  tersebut  tidak  berfokus  pada  tanah  adat  yang  kemudian  dikuasai dan  disertifikasi  secara  sepihak  oleh  anggota  kaum.  Sementara,  fokus  penelitian  ini  adalah pada  tanah  ulayat  kaum  yang  disertifikasi  oleh  anggota  kaum  yang  tidak  mendapatkan persetujuan  dari  mamak  kepala  waris  dan  anggota  kaum  lainnya,  serta  bagaimana  putusan pengadilan memberikan perlindungan terhadap tanah ulayat.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan  yuridis  normatif.  Secara  khusus,  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  yaitu  dokumen-dokumen  resmi  berupa  putusan  pengadilan,  peraturan  perundang- undangan,  buku-buku  perpustakaan,  karya  ilmiah,  artikel-artikel,  serta  dokumen  lain  yang terkait dengan materi penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka, sementara metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan  Hak  Tanah  Ulayat  di  Sumatra  Barat  yang  Sudah  Disertifikasi  Tanpa Persetujuan Ninik Mamak / Kepala Suku
Hak  atas  Tanah  Ulayat  di  Indonesia  khususnya  Sumatra  Barat  dilindungi  payung hukum  yaitu  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria,  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  Tanah  Ulayat Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat,  dan Peraturan Daerah Provinsi  Sumatra Barat  Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.
Dengan  disahkannya  Permen  ATR/KBPN  No.  18/2019  yang  mencabut  Permen ATR/KBPN  No.  10/2016,  mendukung  Masyarakat  Hukum  Adat  untuk  mempertahankan tanah  ulayatnya.  Penyebutan  hak  atas  tanah  ulayat  yang  sempat  diubah  terminologinya menjadi  hak  komunal  pada  Permen  ATR/KBPN  No.  10/2016  menimbulkan  beberapa permasalahan  karena  hak  ulayat  dan  hak  komunal  itu  memiliki  karakteristik  yang  berbeda, dan  hak  komunal  bukan  merupakan  kategori  hak  atas  tanah  menurut  UUPA  (Daldiani  & Sesung,  2018).  Perbedaan  terminologi  saja  dapat  mempengaruhi  ruang  lingkup  batasan  dari suatu objek yang diaturnya. Belum lagi dengan adanya “Sertipikat Hak Komunal atas Tanah” yang  berpotensi  menimbulkan  konflik  Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  Masyarakat  yang berada  dalam  kawasan  hutan  berkenaan  dengan  penguasaan  wilayah  hutan  yang  ditentukan
15 Ernila  Erfa  dan  Syania  Ubaidi.  “Konsep  dan  Bentuk  Perlindungan  Hak  Penguasaan  atas  Tanah  Masyarakat Hukum Adat di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige  No. 42/Pdt.Plw/2016/Pn Blg)”, Indonesian Notary 3, No. 2 (2021): 18-35.
16 Aulia  Ade  Putra.  “Analisis  Dikabulkannya  Permohonan  Peninjauan  Kembali  Setelah  Pelaksanaan  Putusan Sengketa Gadai Tanah Ulayat”, Jurnal Cendekia Hukum 4, No. 2 (2019): 243-263.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dengan  siapa  pihak  yang  lebih  cepat  mendaftarkan  sertifikat  tersebut 17 .  Namun,  penyebutan ini  kemudian  diubah  kembali  menjadi  Hak  Ulayat  pada  Permen  ATR/KBPN  No.  18/2019 sehingga masyarakat adat dapat mempertahankan eksistensi hak atas tanah ulayat.
Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, masyarakat hukum adat  memiliki hak untuk menguasai,  mengelola  dan/atau  memanfaatkan,  serta  melestarikan  wilayah  adatnya  sesuai dengan  tata  nilai  dan  hukum  adat  yang  berlaku.  Salah  satu  ketentuan  adat  Minangkabau adalah menekankan perbedaan hak milik yang dibeli sendiri (harta pencarian) dan hak milik yang  berasal  dari  warisan  nenek  moyang  (harta  pusaka),  serta  mengatur  hukum  waris  dan pelepasan  hak  atas  kedua  macam  harta  tersebut 18 .  Harta  pusaka  selalu  menjadi  hak  milik kaum  atau  suku,  dengan  demikian  tanah  pusaka  juga  adalah  tanah  kaum  atau  tanah  suku. Dalam ketentuan adat, harta pencarian berubah menjadi harta pusaka rendah, manakala harta tersebut  diwariskan  dan  setelah  beberapa  generasi,  tanah  tersebut  menjadi  harta  pusaka tinggi.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (6)  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatra  Barat  Nomor  6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, yang dimaksud tanah ulayat adalah bidang  tanah  pusaka  beserta  sumber  daya  alam  yang  ada  di  atasnya  dan  di  dalamnya diperoleh secara turun temurun.
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah  Ulayat  Dan  Pemanfaatannya  menyebutkan  bahwa:  Azas  utama  tanah  ulayat  bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau 'jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando' , yang berarti bahwa tanah ulayat tidak dapat dijual atau digadai.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah  menyebutkan  bahwa  tanah  ulayat merupakan  tanah  yang  dapat  diberikan  dengan  hak  pengelolaan  yang  ditetapkan  kepada masyarakat  hukum  adat.  Pasal  11  PP  No.  18  Tahun  2021  ini  menyebutkan  bahwa  Hak Pengelolaan  ini  wajib  didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan.  Hak  pengelolaan  ini  tidak  bisa dipindahtangankan, hanya dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan  umum,  atau  ketentuan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Secara spesifik, Pasal 14 menyebutkan bahwa Hak Pengelolaan hapus karena: 1) dibatalkan haknya  oleh  Menteri  karena  cacat  administrasi  atau  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya; 3) dilepaskan  untuk  kepentingan  umum;  4)  dicabut  berdasarkan  Undang-Undang;  5)  diberikan hak milik; 6) ditetapkan sebagai Tanah Telantar; atau 7) ditetapkan sebagai Tanah Musnah.
Peraturan tersebut menunjukkan bahwa hak pengelolaan tanah ulayat dapat dilepaskan atau  dihapuskan  karena  beberapa  sebab,  salah  satunya  jika  diberikan  hak  milik,  atau dibuatkan  sertifikat  hak  milik.  Pemindahtangankan/pengalihan  tanah  ulayat  yang  termasuk harta  pusaka  tinggi  dapat  dimungkinkan  apabila  dalam  keadaan  yang  amat  mendesak, keadaan  kaum/anggota  kaum  yang  bersangkutan  benar-benar  sudah  tidak  mempunyai uang/harta,  hanya  dengan  jalan  mengalihkan  tanah  ulayat  tersebut  permasalahan  dapat teratasi,  dan  tidak  ada  lagi  alternatif  penyelesaian  lainnya 19 .  Untuk  dapat  melakukan pemindahtangankan/pengalihan  tanah  ulayat  tersebut  perlu  dipenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut: 1) sepakat seluruh anggota kaum; 2) setahu dan seizin anggota kaum yang dewasa; 3) setahu dan seizin anggota kaum yang ada di rantau.
17 Lukman Ilman Nurhakim, Betty Rubiati, dan Anita Afriana. “Eksistensi Sertipikat Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Sektor Kehutanan dan Perkebunan”, Bina Hukum Lingkungan 3, No. 1 (2018): 81-93
18 Aslan Noor. Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia. (Bandung: Mandar Maju, 2006).
19 Mahkamah  Agung. Proyek  Penelitian  Hukum  Adat:  Penelitian  Hukum  Adat  Tentang  Warisan  di  Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang. (Jakarta: Mahkamah Agung, 1980).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pihak  yang  memiliki  wewenang  penugasan  dan  pemanfaatan  tanah  ulayat  berbeda tergantung dengan jenis Tanah Ulayat, apakah itu Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah  Ulayat  Kaum,  atau  Tanah  Ulayat  Raja.  Misalnya  pada  Tanah  Ulayat  Kaum  yang merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya  merupakan  hak  milik  semua  anggota  kaum  yang  terdiri  dari  jurai/paruik  yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Hal ini sesuai dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI,  tertanggal  24  Agustus  1977,  Nomor  1598 K/Sip/1975,  menyatakan  “Menurut  Hukum  Adat  Minangkabau  mamak  kepala  waris  dari suatu kaum adalah lelaki tertua dalam Kaumnya” 20 .
Dari  peraturan  yang  mengikat  tanah  ulayat  dan  masyarakat  adat  Minangkabau,  dapat disimpulkan  bahwa  tidaklah  mudah  mengubah  status  tanah  ulayat  menjadi  hak  milik perseorangan kecuali atas persetujuan penghulu suku, mamak kepala waris dan pengetahuan dari  seluruh  kaum.  Jika  suatu  tanah  ulayat  disertifikasi,  terdapat  beberapa  hal  yang  harus dicek kembali: 1) apakah alas hak yang dilampirkan asli atau tidak? 2) apakah terdapat tanda tangan  persetujuan  dari  penghulu  suku  atau  mamak  kepala  waris  atau  tidak?  dan  3)  apakah terdapat surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum atau tidak? Jika tidak ada lampiran- lampiran surat itu maka proses pendaftaran sertifikat hak milik tersebut adalah cacat hukum.
Apabila terjadi sengketa tanah ulayat di Sumatra Barat, maka penyelesaian yang harus ditempuh  ialah  melalui  lembaga  adat  yang  ada  dalam  masyarakat  Minangkabau,  mulai  dari tingkat  yang  lebih  rendah  sampai  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi 21 .  Hal  ini  disebutkan  dalam Pasal  12  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2008  Tentang  Tanah  Ulayat  dan Pemanfaatannya,    yaitu:  Sengketa  Tanah  Ulayat  di  Nagari  diselesaikan  oleh  KAN  menurut ketentuan  sepanjang  adat  yang  berlaku,  'bajanjang  naiak  batanggo  turun'  dan  diusahakan dengan  jalan  perdamaian  melalui  musyawarah  dan  mufakat  dalam  bentuk  keputusan perdamaian; dan ayat (2) yaitu: Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

## Perlindungan  Hak  Tanah  Ulayat  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk Basung Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbb
Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Basung  Nomor  6/Pdt.G/2021/PN  Lbb  berdasarkan gugatan  atas  sengketa  tanah  adat  yang  telah  disertifikasi  oleh  salah  satu  kaum  Anduang  U, Suku  Guci,  Payuang  Datuak  Bandaro  Sati,  Jorong  Batu  Hampar,  Kenagarian  Kampung Tangah,  Kecamatan  Lubuk  Basung,  Kabupaten  Agam.  Penggugat  I  adalah  keturunan  ke-4 dari  Suami  I  Anduang  U,  yang  merupakan  Mamak  Kepala  Waris  dari  Kaum  Anduang  U. Tergugat  I  adalah  keturunan  ke-4  dari  suami  II  Anduang  U,  yang  telah  membuat  Sertifikat Hak  Milik  pada  tahun  2013  atas  nama  Tergugat  I  terhadap  tanah  sawah  kaum  Anduang  U tanpa  persetujuan  dari  Mamak  Kepala  Waris.  Tergugat  I  juga  telah  menggunakan  lahan tersebut untuk menanam tanaman muda.
Penggugat  I  selaku  lelaki  tertua  yang  masih  hidup  dalam  Kaum  Anduang  U  adalah mamak  kepala  waris  yang  di  mana  hal  ini  dibenarkan  oleh  Mamak  Adat  Pasukuan  Guci. Tergugat I melakukan sertifikasi objek sengketa ini dengan persetujuan mamak kepala waris bernama A yang menurut tergugat adalah mamak kepala waris kaumnya. Terdapat kekeliruan terhadap asal usul objek sengketa ini yang merupakan harta pusako tinggi dimana Tergugat I merasa tanah ini adalah milik kaumnya. Namun, pada kenyataanya Tergugat I dan Penggugat I  adalah keturunan ke-4  dari Anduang U namun  Penggugat  I adalah keturunan dari suami  I Anduang  U  dan  Tergugat  I  adalah  keturunan  dari  suami  II  Anduang  U.  Menurut  Van  Dijk
20 Ibid.
21 Ali Amran. Op. cit.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(1960),  Harta  pusako  tinggi  merupakan  harta  pusako  kaum  yang  diwariskan  secara  turun temurun  dari  beberapa  generasi  berdasarkan  garis  keturunan  ibu.  Sampai  saat  ini  sering terjadi  kekeliruan  terhadap  asal  usul  tanah  ulayat  pusako  tinggi,  dan  umumnya  kesalahan terjadi pada penentuan ranji (silsilah keturunan).
Proses  pendaftaran Sertifikat oleh Tergugat  I telah cacat  hukum  dan dilarang menurut hukum  adat  Minangkabau,  karena  dibuat  tanpa  persetujuan  Kaum  keturunan  Anduang  U untuk  mengalihkan  hak  ulayat  kaum  menjadi  hak  milik  pribadi.  Perbuatan  tersebut menyebabkan hilangnya salah satu harta pusaka tinggi kaum. Tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat  I  berasal  dari  tanah  milik  Adat  yang  pada  dasarnya  merupakan  hak  ulayat masyarakat hukum adat dan tidak dimiliki oleh orang-perorangan. Jika ingin dibuat sertifikat Hak  Milik  harus  dengan  surat  persetujuan  kaum  yang  melibatkan  seluruh  anggota  kaum, diketahui  dan  ditandatangani  oleh  mamak  kepala  waris,  dan  diketahui  oleh  mamak  adat dalam pasukuan-nya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 1 Desember 1976 menyatakan ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi  hak  seseorang  untuk  membuktikan  bahwa  sertifikat  yang  bersangkutan  adalah tidak  benar.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Sertifikat  Hak  Milik  atas  nama  Tergugat  I  secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum.
Penguasaan objek sengketa yang selama ini hanya dilakukan oleh Tergugat I dan baru dipermasalahkan  oleh  Para  Penggugat,  sebenarnya  bukan  merupakan  suatu  kesalahan. Tergugat  I  juga  salah  satu  anggota  dalam  kaum,  sehingga  yang  bersangkutan  memiliki  hak yang  sama  atas  tanah  peninggalan  Anduang  U  tersebut,  sebagaimanan  seluruh  keturunan Anduang U.  Para Penggugat dan Tergugat I adalah seharta pusaka dan mempunyai hak yang sama  untuk  menggunakan  objek  sengketa  ini.  Hak  anggota  kaum  hanya  sebatas  hak  atas giliran  menggarap  dan  hak  atas  menikmati  hasil,  sedangkan  hak  atas  kepemilikan  tanah merupakan kepemilikan kolektif atas nama kaum tersebut.
Dari  pertimbangan  hukum  tersebut,  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  proses pendaftaran sertifikat hak milik adalah cacat hukum dan pensertifikatan tanah objek sengketa ini  merupakan  perbuatan  melawan  hukum.  Pernyataan  Sertifikat  tersebut  lumpuh  adalah cukup untuk  mengembalikan status  tanah dari yang semula tanah milik pribadi berdasarkan sertifikat  tersebut  menjadi  tanah  ulayat  Kaum  keturunan  Anduang  U.  Namun  demikian, penguasaan dan pemanfaatan objek sengketa oleh Tergugat I adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum karena ia merupakan anggota kaum.

## KESIMPULAN
PP No.  18 Tahun 2021  menyatakan bahwa tanah ulayat  merupakan tanah dengan hak pengelolaan yang dapat  dilepaskan haknya jika diberikan sertifikat  hak milik.  Padahal,  azas utama tanah ulayat di Sumatra Barat menyebutkan bahwa tanah ulayat tidak dapat dijual atau digadai,  dan  azas  pemanfaatan  tanah  ulayat  adalah  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besamya untuk  kepentingan masyarakat  adat.  Namun,  dalam keadaan yang amat mendesak, pengalihan  tanah  ulayat  dimungkinkan  dengan  syarat  adanya  kesepakatan  dari  seluruh anggota  kaum,  sepengetahuan  dan  seizin  anggota  kaum  yang  dewasa,  serta  anggota  kaum yang ada di rantau.
Sengketa  tanah  ulayat  di  Lubuk  Basung  terjadi  karena  adanya  kekeliruan  mengenai asal-usul objek sengketa. Hakim memutuskan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah ulayat Kaum Anduang U, sehingga proses pendaftaran Sertifikat oleh Tergugat I telah cacat hukum, karena dibuat tanpa persetujuan Mamak Kepala Waris dan seluruh Kaum keturunan Anduang U.
Kekeliruan  ini  merupakan  satu  hal  yang  umum  terjadi  karena  sifat  tanah  ulayat  yang diturunkan  dari  generasi  ke  generasi  sehingga  dapat  mengaburkan  asal-usul  tanah  tersebut.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  bagi  Masyarakat  Adat  Sumatra  Barat,  agar  dapat mempertahankan eksistensi tanah ulayat di Sumatra Barat.
Salah  satu  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh  Masyarakat  Adat  Sumatra  Barat  adalah mendaftarkan tanah ulayatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 PP No. 18 tahun 2021 yang mewajibkan  Hak  Pengelolaan,  termasuk  Hak  Pengelolaan  Tanah  Ulayat,  didaftarkan  pada Kantor  Pertanahan.  Pendaftaran  tanah  ulayat  ini  dapat  menghindarkan  terjadinya  konflik pertanahan.  Selain  itu,  melalui  pencatatan  akan  ada  kejelasan  mengenai  tanah  ulayat termasuk di dalamnya Kaum atau Suku yang dapat menggunakan tanah ulayat tersebut serta batas-batas  tanahnya.  Pemerintah  juga  perlu  lebih  mensosialisasikan  PP  No.  18  tahun  2021 agar Masyarakat Adat lebih paham dan melakukan pendaftaran atas tanah ulayat mereka serta terhidar dari konflik pertanahan di wilayah adat.

## REFERENSI
Amran, Ali. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau”, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 3, No. 2 (2017): 175-189.
Daldiani,  Aniza  Dessy.,  dan  Sesung,  Rusdianto.  “Kepastian  Hukum  Hak  Komunal Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  ditinjau  dari  Hukum  Pertanahan Indonesia”, Al-Qānūn,  Jurnal  Pemikiran  dan  Pembaharuan  Hukum  Islam 21,  No.  1 (2018) : 28-44.
Erfa,  Ernila  dan  Ubaidi,  Syania.  “Konsep  dan  Bentuk  Perlindungan  Hak  Penguasaan  atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 42/Pdt.Plw/2016/Pn Blg)”, Indonesian Notary 3, No. 2 (2021): 18-35. Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008. Ismail,  Ilyas.  “Kedudukan  dan  Pengakuan  Hak  Ulayat  dalam  Sistem  Hukum  Agraria Nasional”, Kanun , No. 50 (2010) : 49-66.
Mahkamah Agung. Proyek Penelitian Hukum Adat: Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang . Jakarta: Mahkamah Agung, 1980. Noor, Aslan. Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju, 2006.
Nurhakim,  Lukman  Ilman.,  Rubiati,  Betty.,  dan  Afriana,  Anita.  “Eksistensi  Sertipikat  Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Sektor Kehutanan dan Perkebunan”, Bina Hukum Lingkungan 3, No. 1 (2018): 81-93.
Putra,  Aulia  Ade.  “Analisis  Dikabulkannya  Permohonan  Peninjauan  Kembali  Setelah Pelaksanaan Putusan Sengketa Gadai Tanah Ulayat” Jurnal Cendekia Hukum 4, No. 2 (2019): 243-263.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983. Warman,  Kurnia.,  dan  Syofiarti.  “Pola  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat  di  Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat vs Pemerintah)”, Masalah-Masalah Hukum 41, No. 3 (2012) : 407-415.
Van Dijk. Pengantar Hukum Adat Indonesia . Bandung: Sumur Bandung, 1960.