Indani  Zulfa,  Tarsisius  Murwadji,  Etty  Mulyati  (2023),  Status  Badan  Hukum Bumdes  Sebagai  Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Vol. 8, No. 2, Maret 2023, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11380 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 2, Februari 2023

## STATUS BADAN HUKUM BUMDES SEBAGAI PERSEROAN PERORANGAN DITINJAU  DARI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  11  TAHUN  2020  TENTANG CIPTA KERJA
Indani Zulfa, Tarsisius Murwadji, Etty Mulyati Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Email: Indani18001@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang didirikan oleh Desa. Pendirian oleh Desa sejalan dengan adanya Perseroan Perorangan dalam UU Cipta  Kerja  yang  pendiriannya  hanya  dilakukan  oleh  satu  orang  saja,  berkaitan dengan  hal  tersebut  maka  BUMDes  dapat  diklasifikasikan  sebagai  Perseroan Perorangan.  Akan  tetapi,  banyak  BUMDes  yang  belum  melakukan  pendaftaran sebagai  Perseroan  Peroranga,  sehingga  dipertanyakan  status  badan  hukumnya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  BUMDes  yang  telah  ditetapkan dengan  Peraturan  Desa  sudah  sah  status  badan  hukumnya  meskipun  belum melakukan  pendaftaran  sebagai  Perseroan  Perorangan.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa BUMDes  yang  telah  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa  telah  sah  sebagai  badan hukum  sehingga  tidak  perlu  melaksanakan  pendaftaran  sebagai  Perseroan Perorangan.
Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Perseroan Perorangan, Badan Hukum.

## Abstract
Village  Owned  Enterprises  are  legal  entities  established  by  Village  Government. Establishment by the Village Government is in line with the existence of Individual Limited Liability Company in the Job Creation Law which is founded by only one person, so BUMDes can be classified as an Individual Limited Liability Company. However,  most  BUMDes  have  not  registered  as  Individual  Limited  Liability Company,  so  their  legal  entity  status  is  questioned.  This  study  aims  to  find  out whether the BUMDes  that have been stipulated  by Village Regulations  have legal entity  status  even  though  they  have  not  registered  as  Individual  Limited  Liability Company. The research method used is normative legal research. The results of the study shows  that BUMDes  which have been stipulated by Village  Regulations are
legal  as  legal  entities  so  that  there  is  no  need  to  carry  out  registration  as  an Individual Limited Liability Company.
Keywords:  Village  Owned  Enterprises,  Individual  Limited  Liability  Company,  Legal Entity.

## Pendahuluan
Desa  menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  (selanjutnya  disebut  UU  Desa)  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Desa  memiliki  peran  penting  untuk  turut  serta  mewujudkan  cita-cita  negara Indonesia  yang  telah  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Oleh  karena  itu, pembangunan dan pengembangan potensi Desa merupakan salah satu hal penting yang perlu untuk dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
Pembangunan  ekonomi  dan  juga  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Desa mengacu  pada  konsep  negara  kesejahteraan (welfare  state), artinya  suatu  negara  harus memiliki  peran  aktif  dalam  menjamin  standar  kesejahteraan  warga  masyarakatnya. Dalam kata lain, negara dapat melaksanakan intervensi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya,  termasuk  dalam  bidang  ekonomi  (Murwadji  et  al.,  2017).  Hal  ini sebagaimana  tertuang  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”(Sukmana, 2016). Peran aktif pemerintah dalam kegiatan perekonomian dilakukan dengan didasarkan pada konstitusi ekonomi  Indonesia  yang  tertuang  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang berbunyi sebagai berikut:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan,  kemajuan,  dan kesatuan ekonomi nasional (Sukmana, 2016).
Salah satu bentuk pembangunan pada segi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yaitu  dengan  membentuk  Badan  Usaha  Milik  Desa  (selanjutnya  disebut  BUMDes). Menurut  Pasal  117  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja (selanjutnya  disebut  UU  Cipta  Kerja),  yang  dimaksud  dengan  BUMDes  merupakan badan  hukum  yang  didirikan  oleh  desa  dan/atau  bersama  desa-desa  guna  mengelola usaha,  memanfaatkan  aset,  mengembangkan  investasi  dan  produktivitas,  menyediakan
jasa  pelayanan,  dan/atau  menyediakan  jenis  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi masyarakat Desa sebagai sarana untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian Desa, juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas masyarakat Desa (Rahayuningsih et al., 2019). Selain itu,  BUMDes  juga  diharapkan  mampu  menjadi  sarana  mata  pencaharian  masyarakat Desa, menggerakan roda perekonomian Desa, meningkatkan pendapatan asli Desa, dan juga  meningkatkan  pengelolaan  potensi  Desa.  Dalam  pelaksanaannya,  BUMDes  tidak hanya berorientasi  pada  keuntungan semata, namun juga dilaksanakan dengan maksud untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  Desa  serta  membantu  penyelenggaraan Pemerintah Desa (Alfiansyah, 2021).
BUMDes  juga  diketahui  memiliki  dua  fungsi,  yaitu  fungsi  sosial  dan  fungsi ekonomi. BUMDes sebagai fungsi sosial bermakna bahwasannya BUMDes dapat turut serta dalam  membangun Desa serta dapat  menjadi  pendamping usaha bagi  masyarakat Desa,  sedangkan  BUMDes  sebagai  fungsi  ekonomi  artinya  kegiatan  usaha  yang dijalankan oleh BUMDes diharapkan mampu menghasilkan keuntungan bagi Desa dan masyarakat Desa secara keseluruhan (Syam et al., 2021).
Berkaitan  dengan  pengelolaannya,  dalam  Pasal  87  UU  Desa  dikatakan  bahwa Desa  dapat  mendirikan  BUMDes  yang  pengelolaannya  dilakukan  dengan  semangat kekeluargaan dan gotong royong serta dengan menerapkan prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, kooperatif, partisipatif, akuntabel, memprioritaskan sumber daya lokal, dan berkelanjutan (Junaidi, 2022).
Peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai BUMDes yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa (selanjutnya  disebut  PP  BUMDes)  memuat  mengenai  maksud  dan  tujuan  didirikannya BUMDes, yakni sebagai berikut:
1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. Melakukan  kegiatan  pelayanan  umum,  penyediaan  barang  dan/atau  jasa,  serta pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa;
3. Meningkatkan pendapatan asli Desa dan mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. Memanfaatkan Aset Desa untuk menambah nilai Aset Desa;
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital Desa.
Selain itu, BUMDes juga memiliki karakteristiknya tersendiri, yakni sebagai berikut:
1. Pengelolaan BUMDes didasarkan pada kegiatan ekonomi yang berbasis budaya lokal;
2. Jenis usaha BUMDes didasarkan pada potensi dan sumber daya Desa;
3. Keuntungan  yang  diperoleh  digunakan  untuk  pembangunan  Desa  serta  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
4. Operasional  BUMDes  diawasi  secara  bersama-sama  oleh  Pemerintah  Desa, Badan  Permusyawaratan  Desa,  dan  Perangkat  Organisasi  BUMDes  yaitu
Musyawarah Desa, Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional (Nugroho & Suprapto, 2021).
Berkaitan  dengan  status  hukumnya,  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  Pasal 117 UU Cipta Kerja bahwa BUMDes merupakan badan hukum. Pendirian BUMDes ini disepakati melalui Musyawarah Desa, kemudian dalam Pasal 88 ayat (2) UU Desa diatur bahwa  pendirian  BUMDes  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa  yang  sebelumnya  telah dibahas  dan  disepakati  bersama  oleh  Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa. Artinya,  BUMDes  mendapatkan  status  badan  hukum  secara  resmi  yaitu  setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Selanjutnya, UU Cipta Kerja telah memberikan terobosan baru yang salah satunya berkaitan  dengan  Perseroan.  Pasal  109  UU  Cipta  Kerja  telah  menambahkan  bentuk perseroan baru yaitu Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh 1 (satu)  orang  pemegang  saham  saja  tanpa  perlu  menggunakan  akta  notaris,  asalkan memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil (Putri & Tan, 2022). Dalam hal ini, BUMDes  dapat  diklasifikasikan  sebagai  Perseroan  Perorangan  karena  pendiriannya sama-sama hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang saja yaitu Pemerintah Desa sebagai satu kesatuan  subyek  hukum.  Selain  itu,  dalam  UU  Cipta  Kerja  juga  diatur  mengenai ketentuan yang mewajibkan suatu Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:
a. Badan Usaha Milik Daerah;
b. Badan Usaha Milik Desa;
c. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal;
d. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Dengan  adanya  Perseroan  Perorangan  tersebut,  dalam  Pasal  153B  ayat  (2)  UU Cipta Kerja diatur bahwa pendiriannya dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM. Kemudian, dalam Pasal  6  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Modal  Dasar Perseroan  Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan  Pembubaran  Perseroan  Yang Memenuhi  Kriteria  Untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (selanjutnya  disebut  PP  8/2021) dikatakan  bahwa  Perseroan  Perorangan  memperoleh  status  badan  hukum  setelah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka BUMDes dapat dikategorikan sebagai Perseroan  Perorangan  karena  dalam  pendiriannya  sama-sama  dilakukan  oleh  1  (satu) orang  saja,  yang  dalam  hal  ini  BUMDes  didirikan  oleh  Desa  sebagai  subyek  hukum. Namun,  terdapat  perbedaan  perolehan  status  badan  hukum  antara  BUMDes  dan Perseroan Perorangan, dimana BUMDes memperoleh status badan hukumnya saat sudah ditetapkan  oleh  Peraturan  Desa,  sedangkan  Perseroan  Perorangan  memperoleh  status badan  hukum  ketika  sudah  mendapatkan  sertifikat  pendaftaran  elektronik  dari  Menteri Hukum  dan  HAM.  Oleh  karena  itu,  perlu  diketahui  bagaimana  status  badan  hukum
BUMDes yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa namun masih belum didaftarkan sebagai Perseroan Perorangan.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang  dilakukan  dengan  meneliti  data  kepustakaan  atau  data  sekunder  berupa  hukum positif  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  menjawab  isu  hukum yang dihadapi (Soekanto, 2007). Metode ini mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika  hukum,  sinkronisasi  horizontal  dan  vertikal,  serta  perbandingan  hukum (Sonata, 2014).
Penelitian ini menerapkan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan penggambaran, penelaahan, dan analisis terhadap hukum  positif  dengan dikaitkan dengan teori  hukum  dan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan agar dapat menggambarkan fakta dan objek penelitian secara tepat dan akurat.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Kemudian, analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif,  yaitu  data  yang  telah diperoleh  dianalisis  dan  digambarkan  dalam  bentuk  uraian  atau  penjelasan  atas permasalahan  dalam  penelitian  untuk  kemudian  ditarik  kesimpulan.  Analisis  ini dilakukan dengan bertitik tolak pada norma, asas, dan hukum positif.

## Hasil dan Pembahasan
BUMDes memiliki tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa. Kesejahteraan bagi masyarakat Desa ini dapat terwujud salah  satunya  melalui  pemanfaatan  dan  pengelolaan  BUMDes.  Selain  itu,  pendirian BUMDes  juga  diharapkan  mampu  menjadi  tombak  pembangunan  ekonomi  bagi  Desa. Hal ini merupakan bentuk perwujudan dari negara kesejahteraan dimana negara memiliki peran penting untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi warga negaranya.
Pasal  117  UU  Cipta  Kerja  telah  mengatur  bahwasannya  BUMDes  merupakan badan hukum yang didirikan oleh Desa. Status badan hukum BUMDes diperoleh yaitu ketika  BUMDes  dalam  pendiriannya  telah  ditetapkan  melalui  Peraturan  Desa.  Hal  ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) UU Desa yang menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, BUMDes didirikan oleh Desa karena pada  dasarnya  Pemerintah  Desa  memiliki  wewenang  yang  salah  satunya  yaitu  untuk melaksanakan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini sejalan dengan  konsep  perseroan  baru  dalam  UU  Cipta  Kerja  yaitu  Perseroan  Perorangan, dikarenakan pendirian Perseroan Perorangan hanya dilakukan oleh satu orang saja, yang dalam  hal  ini  merupakan  subyek  hukum  yaitu  orang  pribadi  atau  badan  hukum. Kemudian, dalam UU Cipta Kerja juga disebutkan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi BUMDes. Berkaitan
dengan  hal  tersebut,  dilihat  dari  pendiriannya  maka  BUMDes  dapat  diklasifikasikan sebagai Perseroan Perorangan.
UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya mengenai Perseroan Perorangan tidak secara jelas memberikan definisi Perseroan Perorangan. Dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja hanya disebutkan sebagai berikut:
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai  Usaha  Mikro  dan  Kecil” (Nasional et al., 2003)
Perseroan  Perorangan  atau  yang  dikenal  dengan  istilah sole  trader atau sole proprietorship dapat didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang pendiriannya dilakukan oleh  satu  orang,  modalnya  berasal  dari  satu  orang,  serta  pelaksanaannya  dilaksanakan oleh satu orang (Zainal & Suhartana, 2016). Satu orang dalam hal ini merupakan subyek hukum,  yaitu  orang  pribadi ataupun  badan  hukum  (Aziz  &  Febriananingsih,  2020). Konsep Perseroan Perorangan ini telah banyak digunakan di negara-negara lain, seperti contohnya di Uni Eropa dan Britania Raya dikenal istilah Single Member Private Limited Liability Company , di Singapura terdapat Private Limited Company (Pte Ltd), kemudian di Malaysia terdapat Sendirian Berhad (Sdn Bhd) (Nindyo Pramono & Nasional, n.d.). Selain itu, Perseroan Perorangan juga memiliki karakteristiknya tersendiri yang membedakannya dengan Perseroan Terbatas, yakni sebagai berikut:
a. Pendirian Perseroan Perorangan tidak didasarkan pada perjanjian;
b. Pendirian  Perseroan  Perorangan  hanya  memerlukan  surat  pernyataan  pendirian dan tidak memerlukan akta notaris.
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP 8/2021, untuk mendapatkan status  sebagai  badan  hukum,  Perseroan  Perorangan  perlu  melakukan  pendaftaran pernyataan  pendirian  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM  untuk  mendapatkan  sertifikat pendaftaran  secara  elektronik  dan  untuk  kemudian  diumumkan  dalam  laman  resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang administrasi hukum umum. Apabila  melihat  BUMDes  yang  diklasifikasikan  sebagai  Perseroan  Perorangan,  maka BUMDes patutnya melakukan pendaftaran sebagai Perseroan Perorangan kepada Menteri Hukum dan HAM agar statusnya sebagai Perseroan Perorangan yang berbadan hukum menjadi  pasti.  Namun,  sampai  saat  ini  diketahui  belum  ada  peraturan  perundang- undangan yang mengharuskan BUMDes untuk mendaftar sebagai Perseroan Perorangan. Badan hukum menurut R Subekti merupakan suatu perkumpulan yang memiliki hak dan kewajiban  untuk  melakukan  perbuatan  seperti  orang  pribadi,  memiliki  kekayaan tersendiri, serta dapat digugat dan/atau menggugat di pengadilan. Kemudian, Sri Soedewi Masjhoen  juga  berpendapat  bahwa  badan  hukum  merupakan  perkumpulan  dari  orang- orang yang memiliki tujuan untuk mendirikan badan yang berwujudkan himpunan dan memiliki kekayaan sendiri (Utami, 2020).
Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur badan hukum dan kaitannya dengan BUMDes adalah sebagai berikut:
1. Memiliki perkumpulan
Pengelolaan  BUMDes  dilaksanakan  oleh  suatu  perkumpulan  yaitu  perangkat organisasi BUMDes yang terdiri dari Musyawarah Desa, Pelaksana Operasional, Pengawas, Penasihat, dan juga dibantu oleh jajaran pegawai BUMDes.
2. Memiliki tujuan tertentu dan kepentingan Bersama Maksud dan tujuan BUMDes telah tertuang dalam UU Desa, UU Cipta Kerja, dan PP  BUMDes  yaitu  untuk  memberikan  sebesar-besarnya  kesejahteraan  bagi masyarakat Desa secara menyeluruh.
3. Memiliki organisasi yang teratur BUMDes  memiliki  organisasi  tersendiri  yang  terpisah  dari  Pemerintah  Desa.
Menurut  Pasal  15  PP  BUMDes,  perangkat  organisasi  BUMDes  terdiri  dari Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.
4. Memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya Pasal  1  angka  14  PP  BUMDes  menyebutkan  bahwa  aset  BUMDes  merupakan harta  atau  kekayaan  milik  BUMDes  yang  digunakan  untuk  menghasilkan kemanfaatan.  Harta  kekayaan  BUMDes  tersebut  terpisah  dari  harta  kekayaan anggotanya,  sehingga  apabila  terjadi  sesuatu  yang  mengharuskan  adanya pertanggungjawaban dari BUMDes yang berkaitan dengan harta kekayaan, maka tanggungjawab yang dimiliki anggotanya menjadi terbatas.
5. Memiliki hak dan kewajiban
BUMDes  sebagai  badan  hukum  tentunya  memiliki  hak  dan  kewajibannya tersendiri  sama  seperti  subyek  hukum  lain.  Berkaitan  dengan  kewajibannya, BUMDes  memiliki  tugas  utama  untuk  mensejahterakan  warga  masyarakatnya dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh BUMDes.
6. Dapat menggugat dan/atau digugat di pengadilan (Rahayu, 2015).
Salah  satu  bentuk  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  BUMDes  yaitu  untuk menggugat dan/atau digugat di pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1)  huruf  l  PP  BUMDes  yang  menjelaskan  bahwa  Pelaksana  Operasional berwenang untuk mewakili BUMDes di dalam dan/atau di luar pengadilan. Selain itu, Pasal 1653 KUHPerdata juga telah mengklasifikasikan badan hukum ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu sebagai berikut:
1. Badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Contohnya yaitu lembaga pemerintahan dan perusahaan milik negara.
2. Badan hukum yang diakui oleh Pemerintah Contohnya yaitu Perseroan Terbatas.
3. Badan  hukum  yang  didirikan  dengan  maksud  tertentu  dan  tidak  bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau kesusilaan Contohnya yaitu Yayasan (Debby, 2021).
Apabila  melihat  pada  tiga  bentuk  klasifikasi  tersebut,  maka  BUMDes  telah termasuk ke dalam salah satu klasifikasi badan hukum menurut Pasal 1653 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Pemerintah Desa.
Selanjutnya, suatu badan dapat diakui sebagai badan hukum apabila telah diatur atau  dinyatakan  dalam  suatu  Peraturan  Perundang-Undangan.  Agar  suatu  badan  dapat diakui sebagai badan hukum, terdapat beberapa syarat formal yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:
a. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
b. Berdasarkan yurisprudensi atau hukum kebiasaan;
c. Berdasarkan doktrin.
Kemudian, terdapat 2 (dua) cara yang dapat membuat suatu badan diakui sebagai badan  hukum  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Pertama,  harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan bahwa badan tersebut merupakan badan hukum. Kedua, apabila tidak dinyatakan secara tegas dalam peraturan, dari peraturan lain dapat disimpulkan  bahwa  badan  tersebut  memenuhi  unsur  sebagai  badan  hukum  (Borahima, 2016).
Selain telah memenuhi unsur-unsur badan hukum yang telah disebutkan di atas, pengakuan BUMDes sebagai badan hukum juga telah diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
Pasal  1  angka  1  PP  BUMDes  telah  menyebutkan  secara  jelas  mengenai  status badan hukum BUMDes Cahya Purnama, yang berbunyi sebagai berikut:
“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang  didirikan  oleh  Desa  dan/atau  bersama  Desa-Desa  guna  mengelola  usaha, memanfaatkan aset,  mengembangkan investasi  dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,  dan/atau  menyediakan  jenis  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” (Kashogi et al., 2022).
Kemudian,  penegasan  status  BUMDes  Cahya  Purnama  sebagai  badan  hukum yang tertuang dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja berbunyi bahwa:
“Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama  Desa-Desa  guna  mengelola  usaha,  memanfaatkan  aset,  mengembangkan investasi  dan  produktivitas,  menyediakan  jasa  pelayanan,  dan/atau  menyediakan jenis  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa.” (Sudarmanto et al., 2021).
Penegasan  dalam  UU  Cipta  Kerja  dan  PP  BUMDes  telah  menguatkan  status BUMDes  sebagai  badan  hukum  yang  sah  karena  telah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Penegasan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut berkaitan  dengan  teori  kenyataan  yuridis,  yang  mana  kehadiran  suatu  badan  hukum merupakan  suatu  bentuk  kenyataan  yuridis  yang  ditentukan  oleh  adanya  ketentuan hukum. Menurut E.M. Meijers, dalam teori kenyataan yuridis badan hukum merupakan sesuatu yang riil dan konkrit (Tutik, 2008).
Selain itu, penegasan dalam UU Cipta Kerja dan PP BUMDes juga sesuai dengan konsep  badan  hukum  yang  dipakai  oleh  Indonesia  yaitu gesloten  system  (het  gesloten
systeem van het  rechtspersonenrecht) atau sistem tertutup badan hukum, dimana suatu badan  akan  diakui  sebagai  badan  hukum  apabila  telah  dinyatakan  secara  tegas  dalam peraturan perundang-undangan (Tutik, 2008). Hal ini berkaitan dengan Indonesai sebagai negara  hukum,  yang  mana  dalam  setiap  perbuatannya,  segala  sesuatunya  haruslah didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  agar  dapat  tercapainya ketertiban  hukum  dan  juga  kepastian  hukum.  Apabila  ketertiban  dan  kepastian  hukum telah  tercapai,  maka  pelaksanaan  hukum  dapat  diterapkan  secara  konsisten  dan  tidak dapat terpengaruhi oleh hal-hal yang bersifat subjektif.
Berdasarkan pemaparan di atas, BUMDes yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa memiliki status yang sah sebagai badan hukum karena telah sesuai dengan unsur- unsur badan hukum. Selain itu, keabsahan status badan hukum BUMDes juga telah sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Dengan  demikian,  dari  penuturan  di  atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tidak perlu untuk mendaftar sebagai Perseroan Perorangan untuk dapat diakui sebagai badan hukum yang sah, karena BUMDes telah secara sah memiliki status sebagai badan hukum ketika sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes yang telah ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa  sudah  secara  sah  memiliki  status  sebagai  BUMDes yang  berbadan  hukum  sehingga  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sebagai badan hukum untuk meningkatkan perekonomian Desa dan mensejahterakan masyarakat Desa.  Status  BUMDes  sebagai  badan  hukum  juga  telah  secara  tegas  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan demikian, meskipun BUMDes diklasifikasikan sebagai  Perseroan Perorangan, namun  BUMDes yang telah ditetapkan dengan  Peraturan  Desa  tidak  perlu  untuk  melakukan  pendaftaran  sebagai  Perseroan Perorangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dapat diakui sebagai badan hukum yang sah.

## BIBLIOGRAFI
Alfiansyah,  A.  (2021).  Status  Badan  Usaha  Milik  Desa  Sebagai  Badan  Hukum  Atas Diundangkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Jisip  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan) , 5 (2). Https://Doi.Org/10.58258/Jisip.V5i2.1991
Aziz,  M.  F.,  &  Febriananingsih,  N.  (2020).  Mewujudkan  Perseroan  Terbatas  (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang  Cipta  Kerja. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional ,
9 (1), 91. Https://Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V9i1.405
Borahima,  A.  (2016). Kedudukan  Yayasan  Di  Indonesia:  Eksistensi,  Tujuan,  Dan Tanggung Jawab Yayasan Ed. 1 . Kencana.
Debby, D.  (2021). Status  Hukum Keuangan Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan Teori  Badan  Hukum  Dan  Teori  Transformasi  Keuangan. Justitia  Et  Pax , 37 (2). Https://Doi.Org/10.24002/Jep.V37i2.4183
Junaidi, A. (2022). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Bumdes Murni Jaya Desa  Rambaian  Kecamatan Gaung  Anak Serka) .  Stai Auliaurrasyidin Tembilahan.
Kashogi,  I.  H.,  Radjab,  D.,  &  Bustanuddin,  B.  (2022).  Analisis  Pembentukan  Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Di Undangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. Limbago:  Journal  Of  Constitutional  Law , 2 (1), 136–147.
Murwadji,  T.,  Rahardjo,  D.  S.,  &  Hasna,  H.  (2017).  Bumdes  Sebagai  Badan  Hukum Alternatif Dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 1 (1), 1–18.
Nasional,  D. P., Cipta,  R., Soemanto, W., Somantri, M. N., &  Ips Mpp,  R. R. (2003). Undang-Undang. Sist Pendidik Nas .
Nindyo Pramono, S. H., & Nasional, B. P. H. (N.D.). Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara .
Nugroho, R., & Suprapto, F. A. (2021). Badan Usaha Milik Desa Bagian 2: Pendirian Bumdes . Elex Media Komputindo.
Putri, S., & Tan, D. (2022). Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-
Undang  Cipta  Kerja  Dan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas. Unes  Law  Review ,
4 (3), 317–331. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V4i3.239
Rahayu, A. C. (2015). Tanggung Jawab Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga . Brawijaya University.
Rahayuningsih,  Y.,  Budiarto,  S.,  &  Isminingsih,  S.  (2019).  Peran  Bumdes  Dalam Penguatan  Ekonomi  Desa  Sukaratu  Kabupaten  Serang,  Banten. Jurnal  Kebijakan Pembangunan Daerah , 3 (2), 80–87. Https://Doi.Org/10.37950/Jkpd.V3i2.63
Soekanto, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat .
Sonata,  D.  L.  (2014).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris:  Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 15–35.
Sudarmanto,  K.,  Suryanto,  B.,  Junaidi,  M.,  &  Sadono,  B.  (2021).  Implikasi  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah. Jurnal Usm Law Review , 4 (2), 702–713.
Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V4i2.4191
Sukmana, O. (2016). Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Sospol , 2 (1), 103–122.
Syam,  M.  A., Suratno,  S., &  Djaddang, S. (2021). Literasi  Tatakelola Bumdes (Badan Usaha  Milik  Desa). Capacitarea:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1 (02), 67–79. Https://Doi.Org/10.35814/Capacitarea.2021.001.02.06
Tutik, T. T. (2008). Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional/Titik Triwulan Titik .
Utami,  P.  D.  Y.  (2020).  Pengaturan  Pendaftaran  Badan  Usaha  Bukan  Badan  Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) , 6 (1), 1–19. Https://Doi.Org/10.23887/Jkh.V6i1.23432
Zainal,  A.,  &  Suhartana,  L.  W.  P.  (2016). Pengantar  Hukum  Perusahaan,  Preanada Media Group . Jakarta.

## Copyright holder:
Indani Zulfa, Tarsisius Murwadji, Etty Mulyati (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: