## Dua Muka Ancaman: Keamanan Manusia dan Foreign Terrorist Fighters Konflik Suriah

## Teduh Gentar Alam
Prodi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran e-mail : teduh18001@mail.unpad.ac.id

## Abstract
Foreign terrorist fighters (FTF) is a security threat that now becomes the attention of  many  countries,  especially  after  the  rapid  expansion  of  ISIS  in  Syrian  conflict. Terrorism has been chosen as a violent tactic by FTF when they are part of their organization to express and achieve their political aspirations and agendas. This study  uses  the  human  security  approach  to  explain  the  FTF  phenomenon.  The concept  of  terrorism  and  FTF  is  also  explained  to  complete  the  analysis.  This research  uses  the  qualitative  method  by  conducting  in-depth  interviews  with several ex-FTF sources. This study finds that when FTF become a human security threat to people outside their group, at the same time FTF also perceive a threat to  themselves,  their  thoughts,  and  their  community.  Because  of  that, counterterrorism  efforts  in  Indonesia  need  to  use  human  security  approach  and mitigate  human  security  threats  as  perceived  by  both  FTF  and  people  at  risk becoming FTF.
Keywords: foreign terrorist fighters, human security, Indonesia, ISIS, terrorism .

## Abstrak
Foreign terrorist fighters (FTF) merupakan ancaman keamanan yang kini menjadi perhatian  banyak  negara,  terutama  setelah  perkembangan  ISIS  dalam  konflik Suriah. Terorisme menjadi taktik kekerasan para FTF bersama organisasi mereka untuk mengutarakan dan mencapai aspirasi dan agenda politik mereka. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  keamanan  manusia  ( human  security )  untuk menjelaskan  fenomena  FTF.  Konsep  terorisme  dan  FTF  juga  dijelaskan  untuk melengkapi  analisis.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan melakukan wawancara mendalam kepada sejumlah narasumber eks-FTF. Temuan penelitian ini adalah ketika para FTF menjadi ancaman bagi keamanan manusia di
luar kelompok mereka, di saat yang sama mereka pun merasakan adanya ancaman keamanan  bagi  diri,  pemikiran,  dan  komunitas  mereka.  Oleh  karena  itu,  upaya kontraterorisme  Indonesia  perlu  menggunakan  pendekatan  keamanan  manusia dan mengatasi  ancaman-ancaman keamanan manusia yang dirasakan oleh para FTF maupun calon FTF.
Kata  kunci: foreign  terrorist  fighters ,  Indonesia,  ISIS,  keamanan  manusia, terorisme

## Pendahuluan
Terorisme baru menjadi hirauan dalam studi Hubungan Internasional sejak 1990- an.  Meskipun  Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  menciptakan  sejumlah  perjanjian yang berkenaan aksi teror tertentu sejak 1963, saat itu belum ada pengakuan terorisme sebagai  isu  keamanan  global.  Pergeseran  pandangan  terjadi  pada  1970-an,  ketika organisasi  Black  September  menyandera  dan  membunuh  11  atlit  Israel  di  tengah Olimpiade  Munich  1972.  Tragedi  tersebut  menarik  perhatian  masyarakat  luas, akademisi,  dan  politikus  mengenai  terorisme  dan  ciri  transnasional  dari  terorisme. Setelah Perang Dingin berakhir, banyak negara mulai berfokus pada penanganan global untuk  urusan low  politics ,  seperti  terorisme.  Di  saat  yang  sama,  globalisasi  dan perkembangan  teknologi  meningkatkan  resiko  aktivitas  dan  pergerakan  jaringan terorisme yang lebih luas, cepat, dan masif.
Pada awal 1980-an, foreign terrorist fighters (FTF) berdatangan ke Afghanistan untuk  membantu  pejuang  Afghanistan  melawan  Uni  Soviet.  Pemerintah  Afghanistan setelah  merdeka  dari  protektorat  Inggris  1919  berbentuk  monarki  yang  kemudian dikudeta  oleh  mantan  Perdana  Menteri  Daoud  Khan.  Khan  awalnya  mendapatkan dukungan  faksi  Parcham  dari  Partai  Demokratik  Rakyat  Afghanistan  ( People’s Democratic  Party  of  Afghanistan -PDPA)  yang  pro-Soviet.  Namun,  Khan  kemudian digulingkan  oleh  PDPA  pada  1978  karena  menolak  arahan  kebijakan  luar  negeri  dari Leonid  Brezhnev  pada  1977  dan  berpindah  haluan  ke  Barat  (Steele,  2012:  65).  Pada 1979,  perlawanan  masyarakat  Afghanistan  yang  semakin  sengit  dan  konflik  internal partai  membuat  PDPA  kewalahan,  sehingga  Uni  Soviet  memutuskan  masuk  ke Afghanistan  untuk  membantu client  state -nya  dengan  alasan  menjalankan  komitmen perjanjian  persahabatan  yang  ditandatangani  pada  1978  (PBS  News  Desk,  2021). Manuver Soviet kemudian dipandang oleh masyarakat Afghanistan sebagai penjajahan dan memperbesar gerakan perlawanan.
Gerakan  perlawanan  suku-suku  di  Afghanistan  perlahan  memiliki  satu  aliran yang  sama,  yaitu  Islamisme  dicampur  sentimen  anti-penjajahan  dengan  dukungan
utama  dari  Pakistan,  Arab  Saudi,  dan  Amerika  Serikat.  Masing-masing  aktor  memiliki kepentingan  strategis,  religius,  maupun  ideologis  mereka  sendiri  (Baxter  &  Davidson, 2016: 1301). Salah satu aktor eksternal dalam konflik ini adalah foreign terrorist fighters (FTF).  FTF bergabung dengan  kelompok  yang  menganggap “ terorisme  sebagai praktik yang diterima ” dan memiliki potensi untuk terus berlanjut di luar medan pertempuran (Milton,  2020:  138).  Sebagai  konsekuensinya,  para  eks-FTF  ini  pulang  ke  negara  asal mereka  dalam  keadaan  ter indoktrinasi  ideologi  yang  memandang  “terorisme  sebagai praktik  yang  diterima”  serta  telah  menjalani  pelatihan  tempur  maupun  pengalaman bertempur di Afghanistan.
Sebagian  alumni  Afghanistan  ini  kemudian  menjadi  dalang  atau  pelaku kekerasan yang mengatasnamakan Islam di berbagai negara, antara lain Aljazair, Mesir, dan  semenanjung  Balkan,  serta  aktivitas  teroris  internasional  dari  organisasi  yang mengarahkan mereka, yaitu Al-Qaeda (Baxter & Davidson, 2016: 1301). Sejumlah pelaku peristiwa  9/11  merupakan  eks-FTF  di  mana  mereka  memiliki  jeda  waktu  antara pengalaman bertempur mereka dengan keterlibatan dalam peristiwa 9/11, sehingga FTF tidak  cukup  diteliti  sebagai  resiko  serangan  teror  ketika  mereka  baru  kembali  saja, namun juga sebagai resiko fasilitator jaringan terorisme yang lebih luas (Milton, 2020: 150).
Pengambilalihan  Kabul  oleh  Taliban  pada  tahun  2021  memunculkan  kembali diskusi  mengenai  keberlanjutan  gerakan  eks-FTF  di  negara-negara  asal  mereka. Indonesia sebagai  salah  satu  negara  ‘penyumbang’  FTF  dalam  Perang  Afghanistan menarik untuk diteliti. Diperkirakan ada 300 alumni Afghanistan yang ada di Indonesia dan banyak dari mereka yang melakukan aksi-aksi terorisme, seperti Imam Samudera dan Muklas yang menjadi pelaku Bom Bali. Keduanya merupakan alumni Afganistan dan Muklas menyatakan bahwa kemampuannya merakit bom didapatkan saat ia berada di Afghanistan  (Liputan  6,  2003).    Sebagian  alumni  Afghanistan  tergabung  dalam organisasi-organisasi  ekstrem,  antara  lain Jamaah  Islamiyah (JI);  beberapa  anggota  JI juga pernah berlatih ke Afghanistan sewaktu dikuasai Taliban (Utomo, 2021). Juwana (2014)  menulis  bahwa  Indonesia  merupakan  sasaran  sekaligus  surga  bagi  terorisme khususnya  kelompok  Islamis  ekstremis.  Sentimen  serupa  dikemukakan  oleh  UNDP (2020), terutama dengan konflik horizontal yang terus berlangsung seperti konflik Poso. Dengan  demikian,  isu  terorisme  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  pemerintah Indonesia.
Sejauh ini, belum ditemukan riset terdahulu mengenai FTF alumni konflik Suriah di Indonesia dengan menggunakan perspektif keamanan manusia. Terorisme dan FTF di Asia Tenggara serta solusinya telah dibahas oleh beberapa penulis, seperti Suryadi dan Timur  (2018)  yang  menyimpulkan  bahwa  penyelarasan  pendekatan  kontraterorisme
melalui ASEAN dapat menjadi jawaban, dan Sandiyudha (2016) yang membandingkan beberapa  pendekatan  kontraterorisme  di  Asia  Tenggara,  menyimpulkan  bahwa pendekatan  penegakan  hukum  di  Indonesia  berhasil  meningkatkan  legitimasi pemerintah di mata publik namun tidak efektif dalam mengurangi ancaman terorisme. Namun, Wicaksana (2019) menilai pendekatan militer untuk kontraterorisme tidak tepat diterapkan  dalam  kerangka  ASEAN  Political  Security  Community.  Sementara  itu, terorisme dan FTF di Indonesia kebanyakan dibahas dari sisi keamanan tradisional atau hard security , seperti, Akbar et al. (2020) dan Timur dan Yani (2019). Namun, mereka tidak  membahas  lebih  dalam  mengapa  sejumlah  individu  bisa  tertarik  untuk  menjadi radikal. Dengan kata lain, fenomena terorisme khususnya FTF di Indonesia perlu diteliti dengan pendekatan alternatif. Research gap yang ada membuat peneliti tertarik untuk melihat FTF lewat kacamata keamanan manusia.
Dengan  demikian,  tujuan  artikel  ini  adalah  memahami  perkembangan  FTF Indonesia,  dimulai  dari  era  Perang  Afghanistan  hingga  era  Perang  Suriah  yang memunculkan  ISIS  dan  menganalisis  fenomena  FTF  baik  sebagai  ancaman  keamanan manusia  maupun  sebagai  produk  dari  ketidakamanan  manusia.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan tulisan deskriptif analitik mengenai fenomena  FTF  Indonesia  melalui  perspektif  keamanan  manusia  yang  dianalisis menggunakan  pemodelan  yang  digagas  oleh  Ronald  Crelinsten  (2021)  terhadap spektrum  tindakan  aktor  negara  dan  non-negara  dalam  konteks  keamanan  manusia. Data  yang  digunakan  merupakan  data primer dari hasil wawancara dengan eks-napi teroris dan data sekunder dari studi pustaka buku-buku, artikel jurnal, dan artikel berita yang tersedia.

## Terorisme dalam Perspektif Keamanan Manusia
Terorisme merupakan sebuah fenomena yang sulit didefinisikan karena muatan politik.  Adagium “teroris  bagi  seseorang  adalah  pejuang  bagi  yang  lain”  membuat definisi  terorisme  cenderung  subjektif  dan  melayani  kepentingan  pembuat  definisi. Meskipun  Laqueur  (2017:  79)  memperingatkan  untuk  membuat  definisi  terorisme sesederhana  mungkin,  definisi  terorisme  juga  perlu  untuk  lebih  detail  agar  tidak tumpang tindih dengan bentuk kejahatan lainnya, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap  kemanusiaan,  dan  tindak  kriminal  biasa.  Ganor  (2002:  288)  menulis  bahwa definisi  terorisme  yang  universal  bisa  dan  perlu  dibuat  dengan  berdasarkan  pada instrumen  hukum  internasional  agar  penanganan  terorisme  dapat  efektif.  Dengan berpegangan pada hukum internasional, terorisme dan gerakan pemberontakan dapat dipisahkan  dimana  serangan  terhadap  target  militer  merupakan  tindakan
pemberontakan  dan  serangan  terhadap  target  sipil  merupakan  tindakan  terorisme (Ganor, 2002: 288). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Aaronson (1986: 617-627) yang  menyatakan  bahwa  negara-negara  demokrasi  liberal  harus  bisa  membedakan mana pembunuhan politik atau serangan terhadap pejabat pemerintah, perang gerilya atau  serangan  terhadap  sasaran  militer  oleh  aktor  non-negara,  dan  terorisme  atau serangan membabi-buta umumnya terhadap warga sipil. Dengan demikian, terorisme dapat  diartikan  sebagai  penggunaan  atau  ancaman  penggunaan  kekerasan  yang disengaja  oleh  aktor  non-negara  terhadap  warga  sipil  dengan  tujuan  politik  seperti mengubah rezim atau kebijakan (Ganor, 2002: 288-289).
Sementara  itu,  menurut  Crelinsten  (2021:  19)  karakter  khas  terorisme  adalah adanya  fungsi  komunikatifnya.  Korban-korban  aksi  terorisme  berfungsi  sebagai penyampai pesan kepada audiens yang lebih luas. Oleh karena itulah korban yang dipilih oleh  kelompok teroris  adalah  mereka  yang  merepresentasikan  audiens tertentu  yang menjadi  target  (Crelinsten,  2021:  24).  Dengan  demikian,  terorisme  tidak  bisa  hanya dipahami sebagai bentuk kekerasan, namun juga bentuk propaganda dimana terorisme melakukan  koersi  terhadap  kelompok  sasaran  dan  melakukan  persuasi  terhadap kelompok  yang  mendukungnya  (Schmid,  2004:  206-207).  Sejumlah  aksi  terorisme  di masa  kini  juga  bertujuan  untuk  menyebarluaskan  propaganda  ideologi  yang  dianut pelaku terorisme, bukan menuntut pelepasan tahanan atau uang (Feldman, 2013: 277). Pemanfaatan media modern oleh teroris untuk menyebarkan berita mengenai aksi yang mereka lakukan meningkatkan provokasi dan teror yang dihasilkan dari satu serangan secara  pesat  sekaligus  menantang  monopoli  kekerasan  oleh  negara  dan  secara  tidak sengaja  menunjukkan  kegagalan  negara  dalam  melindungi  rakyatnya  (Schmid,  2004: 207).
Di  antara  aktor-aktor  pelaku  terorisme,  ada  kelompok  yang  disebut Foreign Terrorist  Fighter (FTF),  yaitu  individu-individu  yang  pergi  keluar  dari  negara  asalnya untuk  menjadi  anggota kelompok  teroris di negara  lain,  umumnya  di wilayah  konflik. Hegghammer  (2010:  57-58)  mendefinisikan  FTF  sebagai  seorang  agen  yang  telah bergabung dan beroperasi dalam sebuah insurgensi, tidak memiliki kewarganegaraan di wilayah  konflik  atau  tali  persaudaraan  dengan  faksi  yang  berperang,  tidak  berafiliasi dengan organisasi militer resmi, dan tidak dibayar. Perbedaan FTF dengan pejuang asing lainnya, misalnya Legiun Asing Perancis, adalah FTF bergabung dengan kelompok yang menganggap terorisme sebagai praktik yang diterima dan memiliki potensi untuk terus berlanjut di luar medan pertempuran (Milton, 2020: 138).
Arus  mobilisasi  FTF  ke  wilayah  konflik  menguatkan  kelompok  teroris transnasional,  seperti  Al-Qaeda  ataupun  ISIS,  karena  ikut  berperang  secara  sukarela adalah batu loncatan utama bagi keterlibatan individual dalam bentuk-bentuk militansi
yang  lebih  ekstrem,  seperti  bom  bunuh  diri,  sehingga  FTF  merupakan  kunci  untuk memahami  militansi  Islamis  transnasional  (Hegghammer,  2010:  53).  Batu  loncatan tersebut tidak langsung terlihat di waktu mereka baru pulang, namun dapat terpendam selama bertahun-tahun terutama jika mereka masih melakukan kontak dengan jaringan yang berafiliasi dengan kelompok teroris (Milton, 2020: 150). Mereka umumnya direkrut dengan narasi ideologis dengan menempatkan konflik di wilayah di luar negara asalnya penting sebagai bentuk solidaritas kelompok yang satu identitas dengan mereka (Malet, 2010: 100).
Sementara  itu,  keamanan  manusia  adalah  konsep  yang  menganggap  bahwa keamanan paling utama adalah keamanan bagi manusia itu sendiri tanpa melihat siapa mereka  atau di  mana  mereka  tinggal.  UNDP  (1994:  21-22) menulis bahwa  keamanan manusia memiliki 4 karakteristik utama, yaitu: (1) bersifat universal, (2) saling berkaitan atau  interdependen,  (3)  lebih  mudah  dicapai  lewat  pencegahan  dibandingkan penanggulangan,  dan  (4)  berfokus  pada  kenyamanan  kehidupan  orang-orang. Keamanan manusia memiliki 2 aspek, yaitu (1) keamanan dari ancaman kronis, seperti kelaparan,  penyakit,  maupun  represi,  dan  (2)  perlindungan  dari  gangguan  mendadak dan  berbahaya  terhadap  pola  kehidupan  sehari-hari,  baik  di  rumah,  di  tempat  kerja, maupun  di  masyarakat  (United  Nations  Development  Programme  1994:  23).  Dengan kata  lain,  keamanan  manusia  adalah  perlindungan  inti  terhadap  semua  aspek  vital kehidupan manusia dari ancaman lingkungan, ekonomi, makanan, kesehatan, personal, dan politik yang kritis dan dapat melebar (Owen, 2004: 383).
Untuk  memahami  bagaimana  terorisme  berkembang  di  masyarakat,  seorang peneliti  perlu  menganalisis  berbagai  aspeknya,  mulai  dari  motivasi  mereka,  iklim ekonomi,  sosial,  dan  politik,  hingga  tindakan  pengendalian  (kontraterorisme) pemerintah dalam menghadapi terorisme (Crelinsten, 2021: 35). Crelinsten (2021: 40) menyatakan  bahwa  terorisme  dan  kontraterorisme  dapat  dipahami  sebagai  bentuk komunikasi  politik  timbal  balik,  antara  merespon  perubahan  di  pihak  lain,  atau memaksakan  perubahan  pada  pihak  lain.  Oleh  karena  itu,  Crelinsten  (2021:  67) menggagas sebuah model keamanan yang terbagi berdasarkan tindakan yang dilakukan negara ( controller ) dan aktor non-negara ( controlled ), dengan rentang spektrum sesuai dengan  jenis-jenis  keamanan,  yaitu  Zona  A  untuk  keamanan  environmental  atau teritorial, Zona B untuk keamanan ekonomi, Zona C untuk keamanan sosietal, Zona D untuk keamanan politik, Zona E untuk keamanan nasional, dan Zona F untuk keamanan militer (Gambar 1).
Gambar 1. Spektrum Tindakan Aktor Negara dan Non-Negara dalam Konteks Keamanan Manusia (Crelinsten, 2021: 67)
Bagian atas dari Gambar 1 menunjukkan aktor negara atau agency dari negara, misalnya pemerintah, sedangkan di bagian bawah garis adalah aktor non-negara, yaitu masyarakat sipil atau kelompok-kelompok yang beraktivitas di luar pemerintah. Maksud dari  Gambar  1  adalah bahwa ada potensi ancaman  yang dihadapi  masyarakat  sipil di masing-masing  zona.  Misalnya,  keamanan  ekonomi  dapat  terancam  karena menurunnya minat belanja konsumen setelah kejadian terorisme di suatu daerah.
Riset ini memfokuskan analisis pada Zona B, C, D, dan E. Zona B dipilih karena kesenjangan ekonomi dapat  memicu  penggunaan  kekerasan oleh  kelompok tertindas yang  berujung pada perkembangan  paham  radikalisme  dan  terorisme  (Schmid, 2005: 130) dan serangan teroris terutama dalam skala besar dapat merugikan ekonomi sebuah negara (Bardwell & Iqbal, 2020: 238). Zona C dipilih karena konsep umat atau ummah sering dipakai sebagai narasi kelompok teroris dalam mengajak sukarelawan dari luar negeri  untuk  melawan  kelompok  atau  negara  tertentu  (Malet,  2010:  105)  dan kelompok-kelompok  tertentu  seringkali  menjadi  sasaran  serangan  terorisme  (Polo, 2020: 237). Zona D dipilih karena individu dan kelompok yang sulit berekspresi secara politik  mendorong  penggunaan  kekerasan  (Schmid,  2005:  130)  dan  serangan  teroris dapat melemahkan perlindungan hak-hak politik di sebuah negara (Hunter, 2016: 175). Zona  E  dipilih  karena  membahas  langsung  mengenai  terorisme  dan  kontraterorisme yang  berhubungan  dengan  keamanan  personal  dan  keamanan  manusia  secara keseluruhan. Sementara itu, zona A dan F tidak dimasukkan karena meskipun zona A memasukkan  isu foreign  fighter  returnees ,  zona  A  lebih  berfokus  pada  keamanan lingkungan (Kurniawan & Rye, 2014: 206-208), sehingga masyarakat masih memiliki jalur aspirasi dan ekspresi secara damai dan tidak perlu menggunakan kekerasan. Terakhir, zona F membahas keamanan nasional dan keamanan militer yang berada di luar lingkup konsep keamanan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini mengerucutkan pembahasan
hanya 4 aspek keamanan manusia saja, yaitu keamanan ekonomi, keamanan sosietal, keamanan politik, dan keamanan personal.

## FTF dalam Perspekif Keamanan Manusia

## FTF dalam Perang Afghanistan
Fenomena  FTF  menarik  perhatian  para  peneliti  seiring  dengan  maraknya rekrutmen  FTF  oleh  ISIS  dan  milisi-milisi  yang  berafiliasi  dengan  Al  Qaeda  untuk bergabung  dalam  perang  di  Suriah.  Pembahasan  FTF  di  era  tahun  2013-2022  (masa kemunculan dan perluasan ISIS) tidak bisa lepas dari sejarah Perang Afghanistan. Banyak FTF di era kemunculan ISIS memiliki keterkaitan dengan perang di Afghanistan. FTF era Perang  Afghanistan  bisa  disebut  sebagai  FTF  generasi  pertama,  sedangkan  FTF  era Suriah bisa disebut sebagai FTF generasi kedua.
Perang Afghanistan merupakan konflik yang disebabkan oleh intervensi Soviet di Afghanistan  pada  1979  atas  permintaan  pemerintah  komunis  Afghanistan  yang kesulitan menjaga keamanan dalam negerinya. Kehadiran Soviet mendorong suku-suku di sana untuk menggalang kekuatan yang kemudian dikenal sebagai kelompok mujahidin (Hegghammer,  2010:  105).  Sentimen  anti-penjajahan ditambah dengan narasi  Islamis melindungi sesama saudara Muslim membuat arus FTF kontemporer pertama datang ke Afghanistan dari  negara-negara  Arab,  maupun dari  Indonesia dan negara-negara  Asia Tenggara  lainnya  (Cragin,  2017:  301).  Situasi  tersebut  membuat  Afghanistan  dikenal sebagai  tempat  kelahiran  FTF  (United  Nations  Analytical  Support  and  Sanctions Monitoring Team, 2015: 7).
Abdullah  Azzam  merupakan  tokoh  kunci  dalam  mengembangkan  narasi  jihad global  ke  Afghanistan  dan  gerakan  jihad  transnasional  selanjutnya.  Azzam mengembangkan paham pan-Islamisme pada saat itu dengan menambahkan narasinya sendiri  bahwa  umat  Muslim  memiliki  kewajiban  individu  ( fardhu  ain )  untuk  saling membantu  secara militer  atau berjihad  ketika  terjadi  serangan  dari  orang-orang  kafir (Hegghammer 2010). Pandangan Azzam berbeda dengan pandangan ulama saat itu yang menganggap  bahwa  berjihad  memiliki  hukum  kewajiban  kolektif  ( fardhu  kifayah ) sehingga umat Muslim yang berbeda negara hanya dianjurkan, bukan diwajibkan, untuk ikut membantu saudaranya di wilayah konflik (Hegghammer, 2010: 74). Doktrin FTF ala Azzam  lebih  populer  di  kalangan  Islamis  karena  lebih  dekat  dengan  syariah  ortodoks mengenai jihad dibandingkan ideologi militansi Islamis lainnya (Hegghammer, 2010: 76). Bahkan, paham jihad Azzam dianggap lebih dekat dengan pemahaman jihad klasik masa Abad  Pertengahan  dibandingkan  paham  abad  ke-20  yang  memberikan  hak  veto
mengenai jihad kepada negara yang dianggap sebagai inovasi modern (Hegghammer, 2010: 76).
Kelompok sukarelawan asing pertama datang ke Afghanistan pada 1985 sebagai petugas kemanusiaan dari berbagai badan amal di Hejaz sebanyak beberapa ratus orang untuk  membantu  para  pengungsi  Afghanistan  di  Peshawar,  Pakistan  (Hegghammer, 2010:  85).  Kelompok  sukarelawan  yang  menjadi  FTF  baru  datang  antara  tahun  1984- 1994 di mana Cragin (2017: 301) memperkirakan ada sekitar 21 ribu sukarelawan datang ke  Afghanistan  selama  rentang  waktu  tersebut.  Sementara  itu,  Williams  (2011:  219) menulis  ada  sekitar  35  ribu  FTF  yang  berjuang  di  Afghanistan.  Dari  jumlah  tersebut, sekitar 850 ratus orang berasal dari Indonesia (Cragin, 2017: 304).
Tabel 1. FTF Returnees dari Perang Afghanistan
Negara Asal Populasi Returnees (angka) Returnees (%) Arab Saudi 8.000 6.000 75% Aljazair 7.000 4.900 70% Yaman 5.000 4.500 90% Indonesia* 1.350 1.215 90% Total 21.350 16.615 81% *Jumlah keseluruhan dari Asia Tenggara: 850 dari Indonesia dan 500 dari negara lain (sumber: Cragin, 2017: 301)
Setelah  pasukan  Soviet  keluar  dari  Afghanistan,  mayoritas  FTF  memutuskan pulang  ke  negara  asal.  Cragin  (2017:  301)  menulis  bahwa  sekitar  81%  FTF  pulang  ke negara asalnya. Sebagian dari mereka terlibat dalam pembentukan organisasi-organisasi Islamis  baru,  seperti  FTF  Indonesia  terlibat  sebagai  anggota  awal  dari  JI  atau  alumni Perang Afghanistan  yang  bergabung  dengan  Al-Qaeda  di  bawah  pimpinan  Osama bin Laden.  Kelompok  bin  Laden  yang  berjumlah  sekitar  500  orang  kemudian  pindah  ke Sudan  pada  1992  (Cragin,  2017:  300).  Untuk  FTF  Indonesia,  Cragin  (2017:  304-305) memandang  bahwa  kelompok  FTF  Indonesia  memang  bertujuan  untuk  membawa pulang pengetahuan dan pengalaman mereka kembali ke Indonesia sekaligus merekrut orang-orang baru, namun sebagian besar dari mereka juga ingin segera mengaplikasikan
kemampuan  mereka  di  negara  asal  dan  akhirnya  membentuk  JI  yang  lebih  militan dibandingkan DI/TII di bawah naungan Abdullah Sungkar. Sementara itu, sebagian kecil sisanya berpindah mencari negara lain yang tengah dilanda konflik sebagai tujuan jihad mereka selanjutnya, seperti Bosnia saat Yugoslavia pecah pada 1991 (Williams, 2011: 222).

## FTF dalam Perang Suriah
FTF generasi kedua adalah FTF dalam Perang Suriah. Konflik Suriah mirip dengan Perang  Afghanistan  dimana  pihak-pihak  yang  berperang  adalah  faksi-faksi  internal Suriah yang didukung oleh negara asing serta melibatkan FTF. Konflik Suriah dimulai dari munculnya  gelombang  Arab  Spring  dimana  rakyat  di  berbagai  negara  Arab berdemonstrasi  menghendaki  adanya  reformasi  dan  demokratisasi  di  negara  mereka masing-masing.  Di  Suriah,  tuntutan  reformasi  dan  demokratisasi  ini  justru  berubah ketika  sebagian  faksi  yang  berafiliasi  dengan  Al-Qaeda,  Ikhwanul  Muslimin,  dan  ISIS memilih angkat senjata dan menyatakan akan membentuk khilafah. Perang yang terjadi adalah  perang  asimetris,  yaitu  antara  negara  dengan non-state actor (Yulianti  & Sumadinata, 2018: 4). Pemerintah Suriah kemudian mendapat bantuan dari negara luar, yaitu Iran dan Rusia. Di saat yang sama, kelompok pemberontak bersenjata mendapat bantuan dari Turki, Qatar, dan Arab Saudi (Phillips, 2022: 12).
Milisi-milisi di Suriah melakukan rekrutmen dari berbagai negara di dunia. Salah satu milisi, yaitu ISIS, juga melakukan rekrutmen FTF. ICSR (2018: 14) memperkirakan bahwa  ada  41.490  FTF  yang  berafiliasi  dengan  ISIS.  Narasi  rekrutmen  FTF  pada  masa Perang Sipil Suriah telah bergeser dari semula melindungi tanah  muslim dari penjajah menjadi  narasi  ekspansionisme  untuk  mendirikan  sebuah  negara  Islam  atau  bahkan mendominasi  dunia  di  bawah  sebuah  kekhalifahan  (Baxter  &  Davidson,  2016:  1299). Konflik  Suriah  juga  memiliki  corak  konflik  sektarian,  sehingga  ajaran  ISIS  banyak menggunakan strategi takfir (mengkafirkan Muslim lain yang berbeda pandangan) untuk mengucilkan  kelompok  Muslim  yang  menjadi  sasaran  mereka  dan  para  penentang mereka (Kadivar, 2020: 270). Strategi tersebut membuat FTF generasi kedua lebih keras dengan kepercayaan mereka.
Banyak eks-FTF Konflik Suriah yang pulang sebelum 2017, namun kekalahan ISIS memaksa  FTF  untuk  bergerak  sehingga  sebagian  besar  dari  mereka  memilih  untuk pulang, sementara sebagian lagi masih terjebak di Suriah. Dengan jatuhnya kota-kota kunci  ISIS  seperti  Mosul,  Raqqa,  dan  terakhir  Abu  Jawal  pada  Desember  2017,  basis kekuatan  ISIS  secara  fisik  sudah  tidak  ada  lagi  (International  Center  for  the  Study  of Radicalization, 2018: 44). Sekitar 7.366 FTF returnees telah kembali dari Suriah dan Irak, 308 orang di antaranya sudah kembali ke Asia Tenggara (International Center for the
Study  of  Radicalization,  2018:  15).  Setelah  pulang,  banyak  dari  mereka  kemudian melancarkan aksi terorisme, seperti Serangan Paris 2015 dan Bom Sarinah 2016 (Akbar, Widodo, & Anwar, 2020: 185-186). Namun, sebagian besar FTF masih terjebak di Suriah karena tidak memiliki paspor dan biaya emigrasi atau penyelundupan sangat mahal dan berbahaya  (International  Center  for  the  Study  of  Radicalization,  2018:  47).  Selain terjebak, banyak FTF kemungkinan besar pindah ke negara lain selain negara asalnya, seperti  Malaysia  dan  Ukraina  karena  perjanjian  bebas  visa  dengan  Turki,  sebab  dari 14.910 FTF yang dilaporkan telah meninggalkan Suriah dan Irak, hanya 7.366 orang yang pulang ke negara aslinya (International Center for the Study of Radicalization, 2018: 45).

## (1) Ancaman Keamanan Manusia yang Dirasakan FTF
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  terhadap  narasumber  yang merupakan  eks-FTF,  ditemukan  bahwa  mereka  memiliki  beragam  persepsi  ancaman sehingga akhirnya memutuskan bergabung, mengalami radikalisasi, dan melakukan aksi terorisme di dalam negeri maupun di luar negeri. Rasa ancaman tersebut tidak dapat tergambarkan  dari  perspektif  keamanan  tradisional,  karena  bersifat  personal  dan tergantung masing-masing individu dan umumnya mengancam individu tersebut.
Dari  hasil coding wawancara,  peneliti  menemukan  beberapa code yang sering dipakai  para  narasumber  untuk  menggambarkan  rasa  ancaman  yang  dirasakan  FTF, yaitu  “beribadah”  10  kali,  “sistem  pemerintah  bukan  khilafah”  8  kali,  “negara  tidak menggunakan  syariat  Islam”  8  kali,  “sikap  anti - pemerintah”  6  kali,  “perlakuan  buru k pemerintah luar negeri terhadap umat Muslim” 3 kali, “ideologi dan keyakinan minoritas atau  tidak  diterima”  2  kali,  “berangkat  ke  luar  negeri  perlu  dana”  2  kali,  dan “kemiskinan” 1 kali namun b erkonotasi negatif. Berikut beberapa ancaman keamanan manusia yang menjadi motivasi FTF.
Pertama ,  rasa  ancaman  keamanan  politik  umumnya  dibentuk  oleh  organisasi tempat FTF mengalami radikalisasi. Octavianto (2022) dan Sutrisno (2022) sama-sama menyatakan  bahwa  motivasi  mereka  bergabung  adalah  semata-mata  untuk memperbaiki ibadah mereka. Octavianto (2022) dan Sutrisno (2022) juga menyatakan bahwa organisasi Islamis radikal mengajarkan materi yang mengarah kepada penolakan konsep  demokrasi  dan  rasa  ingin  mengubah  negara  Indonesia  “menjadi  negeri  yang berlandaskan dengan syariat Islam” karena oran g- orang Islamis “menghendaki bahwa negara  ini harus  bersyariat  Islam.”  Umar  (2022) juga  menyebut  bahwa materi -materi radikal  membentuk  pemahaman  seseorang  yang  “idealis”  dan  mendorong  individu tersebut  untuk  mencari  “mana  yang  dekat  dengan  idealisme  itu”  k emudian  mereka datang ke sana, sebab “lingkungan tidak bisa terima.”
Kedua ,  rasa  ancaman  keamanan  ekonomi  muncul  pada  banyak  FTF,  namun bukan  faktor  kuat.  Weggemans,  Bakker,  dan  Grol  (2014:  107)  melaporkan  bahwa kelompok  FTF  memiliki  tingkat  pendidikan  rendah  ke  menengah,  latar  belakang ekonomi menengah ke bawah, dan tumbuh di lingkungan yang relatif memiliki angka kejahatan  dan  kenakalan  remaja  tinggi.  Akan  tetapi,  meskipun  sejumlah  organisasi teroris menjanjikan keuntungan ekonomi (Malet, 2010: 100), motivasi ekonomi bukan alasan yang cukup untuk mendorong seseorang untuk menjadi radikal. Baik Octavianto (2022), Sutrisno (2022), maupun Umar (2022) menyatakan bahwa keuntungan ekonomi bukan  motivasi  mereka  bergabung  dengan  kelompok  terorisme.  Bahkan  menurut Octavianto (2022) dan Sutrisno (2022), salah satu faktor yang menentukan keputusan seseorang untuk berjihad ke Suriah adalah memiliki dana yang cukup untuk berangkat.
Ketiga , rasa ancaman keamanan sosietal paling sering dirasakan FTF. Octavianto (2022)  menyatakan  bahwa  organisasi  dan  kelompok  radikal  memberitahukan  kepada mereka tentang “kezaliman -kezaliman seperti yang terjadi di Afghanistan, di Suriah, di Irak, di Rohingya, Filipina itu menjadi panggilan tersendiri karena sesama umat Islam kan bersaudara seperti itu.” Di saat yang sama, Islamofobia yang terjadi di tempat tinggalnya dapat  mendorong  seseorang  menjadi  radikal  dan  pergi  menjadi  FTF.  Tren  politik identitas di Indonesia membuat kelompok Muslim konservatif yang ingin menegakkan syariat Islam secara utuh mengalami persekusi (Shukri, 2019: 67). Ketakutan terhadap stereotipe orang Muslim tertentu, seperti laki-laki berjenggot dan memakai gamis dan perempuan bercadar juga semakin memburuk akibat aktivitas terorisme JI pada tahun 2000-an. Bahkan, universitas Islam pun seperti Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta sempat melarang cadar atau niqab dengan dalih bukan budaya Indonesia (Shukri,  2019:  70).  Situasi  Islamofobia  di  Indonesia  sejalan  dengan  penjelasan  Umar (2022) mengenai dilema orang Muslim antara menjadi orang yang “se - Islami mungkin,” sedangkan “lingkungan tidak bisa terima,” akhirnya membuat seseorang pergi mencari tempat yang dapat menerima keyakinannya, seperti ISIS di Suriah.
Keempat , rasa ancaman keamanan personal yang dirasakan FTF berasal dari 2 sumber,  yaitu  persepsi  negatif  individu  terhadap  lingkungan  sekitar  dan  ajaran kelompok  ekstremis.  Ancaman  dari  persepsi  negatif  individu  bisa  muncul  karena beberapa alasan, seperti eksklusi sosial, trauma, penghinaan, dan kemiskinan (Orehek & Vazeou-Nieuwenhuis, 2014: 250). Sementara itu, kelompok ekstremis mengajarkan ada  kelompok-kelompok  yang  dianggap  syirik  dan  berseberangan  dengan  keyakinan mereka. Umar (2022) misalnya, menyatakan bahwa dalam buku panduan JI tidak ada teks yang eksplisit mencantumkan kelompok-kelompok tertentu sebagai musuh dari JI atau  Islam;  pemaknaan  bahwa  orang-orang  non-Muslim,  seperti  Kristen  merupakan musuh  adalah  hasil  interpretasi  mereka  sendiri.  Octavianto  (2022)  juga  menegaskan
bahwa tidak ada ajaran spesifik mengenai siapa musuh Islam, hanya sebuah pengertian bahwa  ada  kelompok-kelompok  yang  telah  dianggap  syirik  atau  menduakan  Allah, sehingga jangan sampai mereka ikut jalan yang syirik.

## (2) FTF sebagai Ancaman Keamanan Manusia
Para eks-FTF yang diwawancarai menyatakan bahwa adanya ancaman terhadap mereka mendorong mereka bergabung dengan FTF (sebagaimana dijelaskan di bagian (1),  di  saat  yang  sama,  FTF  pun  merupakan  ancaman  bagi  keamanan  manusia.  Taktik terorisme  yang  membabi- buta  dan  bertujuan  untuk  melukai  “korban  sebanyak - banyaknya” (Sutrisno 2022), perlu dianalisis lebih dalam. Walaupun tidak semua eks -FTF merupakan ancaman (Sutrisno 2022; Umar 2022), namun potensi keterlibatan kembali eks-FTF  dalam  aksi  terorisme  domestik  tidak  dapat  dipungkiri.  Dari  hasil coding wawancara, peneliti menemukan beberapa code yang berhubungan dengan ancaman keamanan manusia dari FTF dan terorisme, yaitu "kekerasan terhadap kelompok yang dianggap kafir" 4 kali, "FTF bukan ancaman" 3 kali, "peningkatan kekerasan" 1 kali, dan "publisitas  aksi  dan  paham  radikalisme/terorisme"  1  kali.  Berikut  beberapa  ancaman keamanan manusia yang ditimbulkan oleh fenomena FTF.
Pertama ,  ancaman  keamanan  politik  bisa  datang  dari  penyebaran  paham ekstremisme.  Sutrisno  (2022)  menyebut  bahwa  aksi  terorisme  bertujuan  untuk menunjukkan eksistensi sebuah organisasi, bahwa “mereka masih ada.” Sentimen anti - pemerintah  juga  meningkat  karena  semakin  banyak  orang  menganggap  pemerintah tidak  kompeten  terhadap  penanganan  terorisme  ketika  ada  serangan  beruntun (Chowanietz, 2010: 693). Aksi terorisme juga dapat meningkatkan dukungan terhadap ideologi  dan  kelompok  radikal  karena  semakin  banyak  orang  yang  lebih  terbuka mendukung mereka setelah sebuah serangan (Ceron, Curini, & Iacus, 2019: 6).
Kedua , ancaman keamanan ekonomi paling utama dirasakan oleh penduduk di sekitar  area  aksi  terorisme.  Pengusaha  kecil  seperti  pedagang  kaki  lima  di  area pengeboman  melaporkan  penurunan  pendapatan,  terutama  bagi  mereka  yang bergantung pada wisatawan di daerah pariwisata (Baker & Coulter, 2007: 255). Dalam kasus Bom Bali I, para pedagang kaki lima melaporkan bahwa pendapatan mereka pada Juli/Agustus  2003  hanya  sepertiga  dari  pendapatan  sebelum  pengeboman  (Baker  & Coulter, 2007: 255). Selain itu, keamanan ekonomi juga terancam secara tidak langsung melalui  penurunan  tingkat  investasi.  Perusahaan  cenderung  mengurangi  investasi mereka  di  sebuah  negara  sebesar  9,23%  ketika  jumlah  aksi  terorisme  per  tahun meningkat (Nguyen, Phan, & Nguyen, 2021: 60). Di sisi lain, tingkat investasi berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di Indonesia (Nasution, Tarigan, & Siregar, 2020: 76), sehingga semakin rendah investasi, maka semakin tinggi angka pengangguran.
Ketiga ,  ancaman  keamanan  sosietal  berasal  dari  penyebaran  paham ekstremisme dan peningkatan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap kafir.  Selain  menunjukkan  komitmen  kelompoknya  terhadap  paham  radikalisme, serangan  aksi  teror  juga  dapat  memancing  simpati  dari  orang-orang  yang  berpotensi menjadi  radikal  (Schmid,  2005:  130).  Ketika  aksi  terorisme  menyasar  individu  atau kelompok yang kurang populer, sebagian masyarakat kemungkinan besar akan memihak pelaku dibandingkan korban; "aksi teladan" terhadap "musuh masyarakat" baik nyata maupun  dugaan  dapat  memicu  simpati  dan  antusiasme  revolusioner  (Schmid,  2004: 207). Contohnya adalah kasus Bom Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 yang diduga menginspirasi Penembakan Mabes Polri pada 31 Maret 2021 meskipun berbeda kelompok (Adyatama, 2021). Ketika ISIS dan organisasi lain yang beafiliasi dengan ISIS mulai  menerapkan  strategi  takfir  untuk  menjustifikasi  narasi  mereka  (Kadivar,  2020: 261),  maka  orang- orang  yang  dianggap  kafir  oleh  mereka  “sudah  halal darah  dan hartanya”  dan  “tidak  ada  rasa  untuk  kasihan”  terhadap  orang -orang  yang  menjadi sasaran mereka (Octavianto, 2022). Di saat yang sama, kemungkinan konflik sektarian akan  meningkat  akibat  kecurigaan  dan  ketegangan  antar  agama,  seperti  kebakaran Pasar Seririt di Bali pasca-Bom Bali I (Baker & Coulter, 2007: 257).
Keempat , ancaman keamanan personal terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ancaman kekerasan  dan  luka  yang  dihasilkan dari  sebuah  aksi  teror  dan ancaman  turunan  dari ancaman keamanan sosietal. Ancaman dari FTF termasuk ke dalam bentuk ancaman dari kelompok lain atau threats from other groups of people (United Nations Development Programme,  1994:  30).  Ketika  seseorang  seharusnya  dapat  menjalani  kegiatannya dengan  rasa  aman  dari  kekerasan  fisik,  aksi  terorisme  akan  mengancam  rasa  aman tersebut  (Cohen-Louck,  2019:  899).  Setiawan  et  al.  (2021:  10)  menemukan  bahwa persepsi  ancaman  dan  kecurigaan  terhadap  kelompok  luar  ( outgroup  distrust ) berhubungan positif dengan afiliasi religius dan dukungan terhadap konflik antar agama, khususnya kerusuhan ( violent protest ). Sikap antagonistik yang dirasakan oleh individu beragama mayoritas kebanyakan disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa outgroup mengancam akses kepada sumber daya yang terbatas (Setiawan et al. 2021: 10). Rasa permusuhan  tersebut  diikuti  perilaku takfir yang  dilakukan  oleh  kelompok  Islamis ekstremis  akhirnya  membuat  orang- orang  yang  dianggap  kafir  menjadi  “halal  untuk dibunuh” (Octavianto 2022).

## Simpulan
Keberadaan  FTF  dalam  perspektif  keamanan  manusia  dapat  dilihat  dari  2  sisi yaitu,  sebagai  ancaman  keamanan  yang  dirasakan  oleh  para  FTF  yang  menjadi
pendorong mereka bergabung dalam FTF; dan perilaku FTF yang memunculkan ancaman keamanan bagi umat manusia. Ancaman keamanan manusia yang ditimbulkan dari FTF eks-konflik  Suriah  ada  4  jenis,  yaitu  (1)  ancaman  keamanan  politik  di  mana  paham ekstremisme akan menyebar lebih luas, (2) ancaman keamanan sosietal di mana orang- orang yang dianggap kafir, termasuk kelompok Muslim sekalipun, menjadi sasaran aksi teror, (3) ancaman keamanan ekonomi di mana pendapatan masyarakat dan investasi asing  mengalami  penurunan  akibat  adanya  aksi  teror  eks-FTF  sehingga  tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat, dan (4) ancaman keamanan personal. Tidak semua FTF berpotensi mengancam, namun banyak dari mereka perlu diawasi terutama mereka yang mengalami deportasi.
Di sisi lain, ancaman keamanan manusia yang dirasakan FTF konflik Suriah ada 3 jenis, yaitu (1) ancaman keamanan politik di mana ideologi Islamis radikal memandang bahwa negara harus bersyariat Islam, sedangkan banyak negara tidak bersyariat Islam, mendorong  mereka  untuk  mencari  tempat  baru  yang  mengakomodasi  keyakinan mereka,  seperti  deklarasi  ISIS  sebagai  khilafah  Islamiyah  di  Suriah  dan  Irak  menjadi harapan  bagi  orang-orang  Islamis  radikal  untuk  akhirnya  hidup  di  bawah  naungan sebuah  kekhalifahan  bersyariat  Islam  sepenuhnya,  (2)  ancaman  keamanan  sosietal  di mana narasi bahwa saudara sesama umat Muslim mengalami ancaman serangan dari orang-orang  kafir  dan  fenomena  Islamofobia  yang  dirasakan  oleh  calon  FTF  di lingkungan  sekitar,  merupakan  dorongan  utama  para  FTF  untuk  berangkat  dan  ikut berperang di wilayah konflik, dan (3) ancaman keamanan personal sebagai turunan dari ancaman  keamanan  sosietal  di  mana  persepsi  negatif  individu  terhadap  lingkungan sekitar  ditambah  dengan  perasaan  atas  adanya  diskriminasi  terhadap  Islam  yang menjadi bagian dari identitasnya menimbulkan rasa tidak aman.
Peneliti  merekomendasikan  agar  upaya  kontraterorisme  Indonesia  perlu menggunakan  pendekatan  keamanan  manusia  dan  mengatasi  ancaman-ancaman keamanan manusia yang dirasakan oleh para FTF maupun calon FTF agar tidak ada lagi pemicu bagi mereka untuk bergabung dengan organisasi teroris.

## Daftar Pustaka
Aaronson,  M.  (1986).  Terrorism  or  Freedom  Fighting?  A  Minefield  of  International Relations. International Relations , [online] 8(6), 611-638. Dalam DOI:https://doi.org/10.1177/004711788600800606 [Diakses 1 April 2022].
Adyatama,  E.  (2021).  Pelaku  Teror  Mabes  Polri  Dinilai  Terinspirasi  Teroris  Makassar", Tempo [online].  Dalam  URL:https://nasional.tempo.co/read/1448193/pelaku- teror-mabes-polri-dinilai-terinspirasi-teroris-makassar [Diakses 28 Juni 2022].
Akbar,  T.  et  al.,  2020.  Potensi  Ancaman  Asimetris  Pada  Foreign  Fighter  Returnees  di Indonesia. Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional ,  [online]  11(2),  183-202.  DOI:dx.doi.org/10.22212/jp.v11i2.1770 [Diakses 1 April 2022].
Baker,  K.,  &  Coulter,  A.  (2007).  Terrorism  and  Tourism:  The  Vulnerability  of  Beach Vendors' Livelihoods in Bali. Journal of Sustainable Tourism , [online] 15(3), 249- 266. Dalam DOI:10.2167/jost643.0 [Diakses 1 April 2022].
Bardwell, H., & Iqbal, M. (2020). The Economic Impact of Terrorism from 2000 to 2018. Peace Economics, Peace Science and Public Policy , {online] 27(2), 227-261. Dalam DOI: https://doi.org/10.1515/peps-2020-0031 [Diakses 1 April 2022].
Baxter, K., & Davidson, R.  (2016). Foreign Terrorist Fighters: Managing a Twenty-First Century  Threat. Third  World  Quarterly ,  [online]  37(8),  1299-1313.  Dalam DOI:http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2016.1159127 [Diakses 1 April 2022].
Ceron, A. et al. (2019). ISIS at Its Apogee: The Arabic Discourse on Twitter and What We Can  Learn  From  That  About  ISIS  Support  and  Foreign  Fighters. SAGE  Open , [online] 1-14. Dalam DOI: 10.1177/2158244018789229 [Diakses 1 April 2022].
Chowanietz,  C.  (2010).  Rallying  Around  the  Flag  or  Railing  Against  the  Government? Political Parties’  Reactions  to  Terrorist  Acts . Party  Politics , [online]  17(5),  673- 698. Dalam DOI:10.1177/1354068809346073 [Diakses 1 April 2022].
Cohen-Louck, K. (2019). Perception of the Threat of Terrorism. Journal of Interpersonal Violence ,  [online]  34(5),  887-911.  Dalam  DOI:10.1177/0886260516646091 [Diakses 1 April 2022].
Cragin,  R.  K.  (2017).  The  Challenge  of  Foreign  Fighter  Returnees. Journal  of Contemporary Criminal Justice , [online] 33(3), 292-312. Dalam DOI:https://doi.org/10.1177/1043986217697872 [Diakses 1 April 2022].
Crelinsten,  R.  (2021). Terrorism,  Democracy,  and  Human  Security:  A  Communication Model . London dan New York: Routledge.
Feldman, M. (2013). Comparative Lone Wolf Terrorism: Toward a Heuristic Definition.
Democracy and Security , [online] 9(3), 270-286. Dalam
DOI:http://dx.doi.org/10.1080/17419166.2013.792252 [Diakses 1 April 2022].
Ganor,  B.  (2002).  Defining  Terrorism:  Is  One  Man's  Terrorist  another  Man's  Freedom Fighter? Police  Practice  and  Research:  An  International  Journal ,  [online]  3(4), 287-304. Dalam DOI:http://dx.doi.org/10.1080/1561426022000032060 [Diakses 1 April 2022].
Hegghammer, T. (2010). The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad. International Security , [online] 35(3), 53-94. Dalam DOI:https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00023 [Diakses 1 April 2022].
Hunter,  L.  Y.  (2016).  Terrorism,  Civil  Liberties,  and  Political  Rights:  A  Cross-National Analysis. Studies  in  Conflict  &  Terrorism ,  [online]  39(2),  165-193.  Dalam DOI:http://dx.doi.org/10.1080/1057610X.2015.1084165 [Diakses 1 April 2022].
International Center for the Study of Radicalization. (2018). From Daesh to ‘Diaspora’:
Tracing the Women and Minors of Islamic State . [online] International Center for the Study of Radicalization. Dalam URL:https://icsr.info/wp-
content/uploads/2018/07/Women-in-ISIS-report_20180719_web.pdf  [Diakses 1 April 2022].
Juwana,  H.  (2014).  Anti-Terrorism  Efforts  in  Indonesia. Indonesian  Journal  of International Law , [online] 11(2), 151-176. Dalam DOI:http://dx.doi.org/10.17304/ijil.vol11.2.273 [Diakses 1 April 2022].
Kadivar, J. (2020). Exploring Takfir, Its Origins and Contemporary Use: The Case of Takfiri Approach in Daesh’s Media . Contemporary Review of the Middle East , [online] 7(3), 259-285. Dalam DOI:https://doi.org/10.1177/2347798920921706 [Diakses 1 April 2022].
Kurniawan, N. I., & Rye, S. A. (2014). Online Environmental Activism and Internet Use in the Indonesian Environmental Movement. Information Development , 30(3), 200- 212. Dalam DOI:10.1177/0266666913485260 [Diakses 1 April 2022]
Laqueur, W. {2017}. A History of Terrorism . London dan New York: Routledge.
Liputan 6. (2003). Dan Tiaraplah Alumni Afghanistan. Liputan 6 [online]. Tersedia dalam URL:https://www.liputan6.com/news/read/64668/dan-tiaraplah-alumni- afghanistan [Diakses 29 Juni 2022].
Malet,  D.  (2010).  Why  Foreign  Fighters?  Historical  Perspectives  and  Solutions. Orbis , [online]  54(1),  97-114.  Dalam  DOI:https://doi.org/10.1016/j.orbis.2009.10.007 [Diakses 1 April 2022].
Milton, D. (2020). Lessons from September 11 About the Post-Conflict Threat Posed by Foreign Terrorist Fighters. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism , [online] 15(2), 136-153. Dalam DOI:
https://doi.org/10.1080/18335330.2020.1725097 [Diakses 1 April 2022].
Nasution,  B.  I.  et  al.  (2020).  Investment  and  Unemployment  Reduction:  An  Empirical Study of Indonesia using Panel Data Regression. dalam Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 2020) -  Shaping  a  Better  Future  Through  Sustainable  Technology ,  71-79.  Batam: SCITEPRESS.
Nguyen,  D.  T.  et  al.  (2021).  Terrorist  Attacks  and  Corporate  Investment  in  Indonesia. Buletin  Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan ,  [online]  24(1),  53-70.  Dalam DOI:https://doi.org/10.21098/bemp.v24i1.1283  [Diakses 1 April 2022].
Octavianto, L. T. (2022). Wawancara dengan penulis pada 13 April 2022 .
Orehek, E., & Vazeou-Nieuwenhuis, A. (2014). Understanding the Terrorist Threat: Policy Implications  of  a  Motivational  Account  of  Terrorism. Policy  Insights  from  the Behavioral and Brain Sciences , [online] 1(1), 248 – 255. Dalam DOI:10.1177/2372732214549747 [Diakses 1 April 2022]. Owen,  T.  (2004).  Human  Security – Conflict,  Critique  and  Consensus:  Colloquium Remarks  and  a  Proposal  for  a  Threshold-Based  Definition. Security  Dialogue , [online] 35(3), 373-387. Dalam DOI:https://doi.org/10.1177/0967010604047555 [Diakses 1 April 2022].
PBS  News  Desk.  (2021). A  Historical  Timeline  of  Afghanistan ,  [online].  Dalam URL:https://www.pbs.org/newshour/politics/asia-jan-june11-timeline- afghanistan [Diakses 28 Juni 2022].
Phillips,  C.  (2022).  The  International  System  and  the  Syrian  Civil  War. International Relations [online]  1-24.  Dalam  DOI:10.1177/00471178221097908  [Diakses  1 April 2022].
Sandhiyudha, A. (2016). KontraTerorisme Di Asia Tenggara: Pendekatan Hardline . Jurnal Politica: Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  dan  Hubungan  Internasional , [online] 7(2), 174-188. Dalam URL:https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1130  [Diakses  1 April 2022]. Schmid, A. P. (2004). Frameworks for Conceptualising Terrorism. Terrorism and Political Violence , [online] 16(2), 197-221. Dalam DOI:https://doi.org/10.1080/09546550490483134 [Diakses 1 April 2022].
Schmid,  A.  P.  (2005).  Root  Causes  of  Terrorism:  Some  Conceptual  Notes,  a  Set  of Indicators, and a Model. Democracy and Security , [online] 1(2), 127-136. Dalam DOI:http://dx.doi.org/10.1080/17419160500321139 [Diakses 1 April 2022].
Setiawan,  T.  et  al.  (2021).  Support  for  Interreligious  Conflict  in  Indonesia:  Tests  of Theories on Interethnic Threat and Distrust versus Contact. Journal of Pacific Rim Psychology , [online] 15: 1-14. Dalam DOI:10.1177/1834490921993295 [Diakses 1 April 2022].
Shukri,  S.  F.  (2019).  The  Perception  of  Indonesian  Youths  toward  Islamophobia:  An Exploratory  Study. Islamophobia  Studies  Journal ,  [online]  5(1),  61-75.  Dalam DOI:10.13169/islastudj.5.1.0061 [Diakses 1 April 2022].
Steele, J. (2012). Ghosts of Afghanistan: The Haunted Battleground . London: Portobello Books.
Suryadi, M., & Timur, F. G., 2018. Fronting the Return of Foreign Terrorist Fighters: the
Rise and Fall of ASEAN Border Cooperation to Combat Non-Traditional Threats. Jurnal Hubungan Internasional , [online] 7(1), 69-80. Dalam DOI:https://doi.org/10.18196/hi.71126 [Diakses 1 April 2022].
Sutrisno. (2022). Wawancara dengan penulis pada 13 April 2022 .
Timur,  F.  G.,  &  Yani,  Y.  M.  (2019).  Facing  ISIS  Returning  Foreign  Terrorist  Fighters: Indonesian  Perspective. Jurnal  Pertahanan ,  [online]  5(2),  38-47.  Dalam DOI:http://dx.doi.org/10.33172/jp.v5i2.553 [Diakses 1 April 2022].
Umar, M. S. (2022). Wawancara dengan penulis pada 16 April 2022 .
United Nations Analytical Support and Sanctions Monitoring Team. (2015). Analysis and Recommendations  with  Regard  to  the  Global  Threat  from  Foreign  Terrorist Fighters . New York: United Nations Security Council.
United  Nations  Development  Programme.  (2020). Entry  and  Exit  Points:  Violent Extremism in South-East Asia . [online] Dalam URL: https://www.undp.org/publications/entry-and-exit-points-violent-extremism- south-east-asia [Diakses 1 April 2022].
United  Nations  Development  Programme.  (1994). Human  Development  Report  1994 . [online] Dalam URL:https://hdr.undp.org/content/human-development-report- 1994 [Diakses 1 April 2022].
Utomo,  A.  P.  (2021).  Taliban  Kuasai  Afghanistan,  Patutkah  Indonesia  Khawatir  Akan
Potensi Teror? Kompas [online]. Dalam URL:https://internasional.kompas.com/read/2021/08/17/183551570/taliban- kuasai-afghanistan-patutkah-indonesia-khawatir-akan-potensi?page=all [Diakses 28 Juni 2022].
Weggemans, D. et al. (2014). Who Are They and Why Do They Go? The Radicalisation and  Preparatory  Processes  of  Dutch  Jihadist  Foreign  Fighters. Perspectives  on Terrorism , [online] 8(4), 100-110. Dalam
URL:https://www.jstor.org/stable/26297200 [Diakses 1 April 2022].
Wicaksana,  I.  G.  (2019).  Militarising  Counterterrorism  in  Southeast  Asia:
Incompatibilities  and  Implications  for  ASEAN. European  Journal  of  East  Asian Studies , [online] 18(2), 205-235. Dalam URL:https://www.jstor.org/stable/26297200 [Diakses 1 April 2022]. Williams, B. G. (2011). On the Trail of the ‘Lions of Islam’: Foreign Fighters in Afghanistan and  Pakistan,  1980-2010. Orbis ,  [online]  55(2),  216-239.  Dalam DOI:10.1016/j.orbis.2011.01.004 [Diakses 1 April 2022].
Yulianti,  D.  &  Sumadinata,  R.  W.  (2018).  Terorisme  di  Suriah  dan  Implementasi  Arms
Trade Treaty. Jurnal ICMES, [online] 2 (1), 1-24. Dalam DOI: https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i1.17 [Diakses 1 April 2022].