Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017

## POLITIK HUKUM  EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS ORANG ASLI PAPUA DALAM KONSEP OTONOMI KHUSUS PAPUA

## Ariyanto 92

## Abstract
Populist  economic  development  in  the  era  of  the  Papua  Special  Autonomy aims  to  increase  community  participation  in  various  activities  especially  in the field of economic development. Dnature of this context, if we want to talk 'prosperity and welfare of indigenous Papuans, we first formulate the proper democratic  economy  with  social  and  cultural  life  of  indigenous  Papuan people. The presence Perdasus No. 18  No. 18 of 2008 on Kerakyataan Based Economy  has  given  a  clear  formulation  of  improving  the  lives  of  the indigenous people of Papua especially in developing themselves in the micro and macro level.
92 Dosen Fakultas Hukum di Universitas Yapis Papua
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
Latar Belakang Masalah Pemberian  Otonomi  Khusus Papua  merupakan  sebagai,  upaya untuk membangun trus-bulding rakyat  Papua  dengan  pemerintah pusat.  Inilah Kebijakan  Pemerintah 93 untuk  menjawab    segala  masalah yang  terjadi  di  Papua.  Otonomi
Khusus Papua ditetapkan berdasarkan Undang-Undang
Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 tentang  Otonomi  Khusus  Papua, pembentukan  Otonomi  Khusus  pada hakikatnya  mengandung    berbagai
kebijakan penyelenggaraan pemerintah  dan  pembangunan  yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, yang dikhususkan pada Orang Asli Papua.
93 Istilah Kebijakan Pemerintah dapat juga di Pahami      juga  sebagai  kebijakan  publik (public policy) yang identik dengan pembuatan keputusan (policy maker), seperti
yang  dikatakan  seorang  ahli  Ilmu  Sosial Politik, Carl Frederirch bahwa Kebijaksanaan  ialah  seperangkat  tindakan yang  mengarah  pada  tujuan  yang  diusulkan oleh  seseorang,  kelompok,  atau  pemerintah, yang  dilakukan  dalam  lingkungan  tertetu, sehubungan  dengan  adanya  hambatan- hambatan  tertentu  seraya  mencari  peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan  sasaran  yang  dingginkannya  , Lihat  H.  F.  Abraham  Amos, Sistem Ketatanegaraan  Indonesia  (Dari  Orla, Orba,  Sampai  Reformasi) ,  Ed.  1,  PT. Rajagrafindo  Persada,  Jakarta,  2005,  hlm. 112
Oleh  karena  itu  salah  satu  aspek penting  dari  otonomi  khusus  ini adalah  kebijakan  khusus  bagi  Orang
Asli Papua dalam berbagai kehidupan. Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah mempertegas komitmennya  untuk  menjalankan Otonomi  Khusus    di  Papua  dengan fokus pada tiga isu penting, pertama, kedaulatan  dan  keutuhan  wilayah,
kedua keamanan ketiga pembangunan dan upaya
peningkatan  kesejahteraan  rakyat Papua, 94 bahkan  Presiden    ke  7  RI Joko  Widodo  dalam  pidatonya  pada tanggal 27 Desember 2014 di stadion Mandala Jayapura secara terus terang mengakui  bahwa  masih  ada  konflik dan  kekerasan  di  Papua,  sehingga presiden  menghimbau  semua  pihak untuk mengakhiri konflik dan kekerasan, membangun dan memilihara  saling  rasa  percaya,  dan membangun dialog. 95
94 Peryataan  Presiden  SBY  tanggal  5 Februari  2014  menanggapi  pengajuan  draf RUU yang diajukan oleh Gubernur dan para Bupati/Walikota  se-Provinsi  Papua  dan Papua  Barat  untuk  merevisi  UU  Otonomi Khusus  Papua No. 21 Tahun 2011
95 www.kompas.com 15 Januari 2015.
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
Fokus utama Pemerintah Daerah  Provinsi  Papua    dalam konteks  ini  adalah  pembangunan perekonomian yang berbasis kerakyatan    terhadap  Orang  Asli Papua. Pemerintah Daerah mempunyai  peranan  penting  dalam pengendalian  ekonomi  dan  proses pembangunan nasional dengan menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.
Prinsip  ekonomi  kerakyatan yang  berdasarkan  keadilan  yang sangat  sesuai  dengan  tatanan  dan nilai-nilai Islam, dan ekonomi kerakyatan  pun  tidak  bisa  dipungkiri menjadi  sebuah  solusi  untuk  menuju perekonomian  yang  diidamakan.  Hal ini  terbukti,  dalam  kondisi  krisis ekonomi  di  Indonesia  yaitu  pada
tahun 1997-1998, ekonomi kerakyatan berperan dalam membantu  usaha  kecil,  menengah
dan koperasi terutama dalam kesulitan  produksi  dan  distribusi kebutuhan pokok masyarakat disektor  pertanian,  tingkat  produksi pangan  telah  berada  dalam  kondisi yang  aman  sehingga  tingkat  impor beras dapat ditekan dan juga
subsektor
perkebunan yang
berorientasi  ekspor  menunjukkan pertumbuhan positif.  Pengalaman ini memberikan alasan bahwa
pemberdayaan  ekonomi  rakyat  tidak saja  penting  dari  sudut  pandang konseptual dalam mewujudkan demokrasi  ekonomi  tetapi  bukti empiris  menunjukkan  bahwa  UKM dan  koperasi  sangat  berperan  dalam usaha  penyerapan  tenaga  kerja  dan menggerakkan aktifitas terutama dimasa krisis. 96 Untuk mendukung
pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan  Presiden  Jokowi  secara khusus    memberi  perhatian  pada pembangunan    Papua,  inilah  yang pertama  kalinya  seorang  presiden memerintahkan  membangun  jalan untuk    membuka  konetktivitas  kota- kota  pesisir    dengan  di  pegunungan di Papua. Membangun Papua infrastruktur    Papua  adalah  upaya besar untuk mengatasi ketertinggalan menurungkan  harga  semen,  harga BBM, dan seterusnya. 97
96 Adi Sasono, Prospek Dan Posisi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, PT. Pinbuk, Jakarta, 2000 , hlm. 26 97 Kompas, jalan Ekonomi  Presiden Jokow i,Oleh A Tony A. Prasetiantono,  25 Oktober 2016
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
Otonomi Khusus Papua
merupakan  langkah  awal  dalam pembangunan  kesejateraan  di  Papua seolah  tidak  dapat  memberikan kemajuan  yang  relatif  meningkat untuk melaksanakan proses perkembangan daerah menuju kondisi yang lebih baik, sebagaimana yang Pernah juga diunggkapkan oleh
Rizal  Djalil
98 bahwa  Indeks
Pembangunan  Manusia  (IPM)  Papua masih rendah, terutama bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia,  yang  ukurannya  berbeda. Kualitas  pendidikan  dan  kesehatan masih rendah, serta tingkat kemiskinan  masih  tinggi. Lebih Lanjut Rizal Djalil berbagai persoalan di Papua harus
diselesaikan  dengan  regulasi  yang jelas dan tepat, yang berpihak kepada rakyat Papua.
Di  sinilah  sebenarnya  peran Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua bisa  dimaksimalkan.  Dalam  hal penyusunan    Peraturan  pelaksanaan
98 Guru  Besar  Universitas  Panjajaran Bandung,  Disampaikan  dalam  Seminar Nasional    bertema  “Kebijakan  Otonomi Khusus  Papua  dalam  Pembangunan  Politik dan  Ekonomi:  Perspektif  Politik  dan Keuangan”  di  Bale  Sawala  Unpad, Jatinangor, Selasa  24 /03/2015
dalam bentuk Perdasus untuk mengejawantahkan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. 99 diperlukan adanya Perdasus sebagai  instrumen  operasionalisasi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang berorientasi pada perlindungan dan penegakan hak-hak dasar Orang Asli Papua .
Tuntutan  Orang  Asli  Papua agar  tingkat  hidupnya  lebih  baik, khususnya dalam era otonomi khusus di  Papua  ini,  Tentu  menjadi  harapan bagi  Orang  Asli  Papua,  sehingga diperlukan  perhatian  khusus  oleh Pemerintah
Daerah
sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat  untuk  menyelesaikan  persolan yang  dihadapi  oleh  masyarakat  di Papua, hak-hak sosial ini menimbulkan  kewajiban  bagi  negara secara  lebih  jauh  untuk  mengunakan kekuasaannya bagi kepentingan
negaranya,  yang  memberikan  hak atas makanan, Perlindungan, Pendidikan, dan Sebagainya. 100
Sehingga  Dalam  makalah  ini  akan dibahas  Politik  Hukum    Ekonomi
99 Lihat Pasal 4 Ayat 3
100 Adrian  W Bedner (editor), Kajian Sosio- Legal, Pustaka Larasan , Bali, 2012, hlm 67
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
Kerakyatan  Berbasis  Orang  Asli Papua    Dalam  Konsep  Otonomi Khusus Papua
Rumusan Masalah 1. Apakah dengan Otonomi Khusus Papua, dapat menciptakan ekonomi yang berbasis kerakyatan bagi orang asli Papua?
2. Bagaimanakah    Politik  Hukum Ekonomi Kerakyatan Bagi Orang Asli Papua setelah adanya
Otonomi Khusus Papua?

## Metode penelitian
Tipe  penelitian  ini  adalah yuridis normatif dengan
menggunakan  beberapa  pendekatan masalah  yang  meliputi  pendekatan undang-undang (statute  approach) , pendekatan  konseptual (conceptual approach) dan  pendekatan    kasus
(case approach) Bahan hukum yang digunakan  meliputi  bahan  hukum primer,  sekunder    dan  bahan  non hukum. Bahan Hukum Primer meliputi : Undang-Undang Dasar  RI
1945, Undang-Undang  No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusu
Papua, Undang-Undang No 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah, Perdasus No 18 Tahun 2008 Tentang Ekonomi Berbasis
Kerakyataan. Bahan hukum sekunder meliputi  hasil  penelitian  hukum, jurnal-jurnal  hukum,  kamus-kamus hukum  dan  bahan  non  hukum meliputi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah. Bahan hukum dikumpulkan  dengan  menggunakan metode  kepustkaan  dan  kemudian dianalisis secara kualitatif.

## Pembahasan
Pengertian  Otonomi  Daerah  dan Otonomi Khusus
Istilah otonomi secara
etimologis  berasal  dari  kata  yunani “ autos ”  yang  berarti  sendiri  dan “ nomos ”  yang  berarti  hukum  atau peraturan.  Menurut Encyclopedia  of Social  Science, bahwa  otonomi dalam  pengertian  orisinil  adalah the legal  self  sufficiency  of  social  body and its actual independence. Jadi ada dua  ciri  hakikat  dari  otonomi,  yakni legal  self  suffiency dan actual independence .  Dalam  kaitan  dengan politik  atau  pemerintahan,  otonomi daerah  berarti self  government atau condition  of  living  under  one‟s  own law. Dengan  demikian  otonomi
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
daerah  yang  memiliki legal  self sufficiency yang bersifat self government yang  diatur  dan  diurus oleh own laws 101 . Koesoemahatmadja 102 berpendapat bahwa, “Menurut
perkembangan  sejarah  di  Indonesia, otonomi  selain  mangandung  arti perundang-undangan  ( regeling )  juga mengandung arti pemerintahan ( bestuur ).”  Dalam  literatur  Belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri ( zelfregering ) yang oleh Van Vollenvohen  dibagi  atas  membuat 103 undang-undang sendiri ( zelfwetgeving ),
melaksanakan sendiri  ( zelfuitvoering ),  mengadili
sendiri ( zelfrechtspraak ) dan
menindaki sendiri ( zelfpolitie ).
Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk nmencapai efesiensi dan efektivitas 101 Juanda,    2008, Hukum  Pemerintahan Daerah
Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan Antara  DPRD  dan  Kepala  Daerah ,  PT Alumni, Bandung, hlm 125
102 Innajunaenah’s  Blog,  2010, Pengakuan Dan Penghormatan Konstitusional Terhadap  Kesatuan-Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-Hak Tradisionalnya  Dalam  Rangka  Otonomi Daerah, (26 Maret 2010), innajunaenah.wordpress.com
103 www.beritahukum.com , 23 Januari 2016
pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan kenegaraan ( staatsrechtelijk ), bukan hanya tatanan administrasi negara ( administratiefrechtelijk ). Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara  dan  susunan  organisasi negara.  Istilah  otonomi  mempunyai makna atau kemandirian ( zelfstandigheid ) tetapi bukan kemerdekaan ( onafhankelijkheid ). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pememberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab
terkandung dua unsur yaitu :
a. Pemberian  tugas  dalam  arti sejumlah  pekerjaan  yang  harus diselesaikan  serta  kewenangan untuk melaksanakannya.
b. Pemberian  kepercayaan  berupa kewenangan  untuk  memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana  menyelesaikan  tugas itu.
Bagir  Manan 104 menyatakan otonomi  adalah,  “Kebebasan  dan
104 Abdul  Sabaruddin, Desentralisasi  Dan Otonomi Daerah: Arah Menuju
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
kemandirian ( vrijheid dan zelfsatndigheid ) satuan pemerintahan lebih  rendah  untuk  mengatur  dan mengurus
sebagian urusan pemerintahan.” Urusan pemerintahan yang  boleh  diatur  dan  diurus  secara bebas  dan  mandiri  itu  menjadi  atau merupakan  urusan  rumah  tangga satuan  pemerintahan  yang  lebih rendah  tersebut.  Kebebasan  dan kemandirian  merupakan  hakikat  isi otonomi.
Sementara Bhenyamin
Hoessein 105 mengartikan  otonomi hampir  paralel  dengan  pengertian demokrasi yaitu, ”Pemerintahan dari, oleh  dan  untuk  rakyat  dibagian wilayah nasional suatu negara
melalui lembaga-lembaga pemerintahan  yang  secara  formal berada  diluar  pemerintah  pusat.” Bahkan  otonomi  dapat  diberi  arti luas  atau  dalam  arti  sempit.  Dalam arti  luas  otonomi  mencakup  pula tugas pembantuan, sebab baik otonomi  dan  tugas  pembantuan sama-sama  mengandung  kebebasan
Pemerintahan  Yang  Baik ,  (13  April  2010), abadiah.wordpress.com
105 Tim  Peneliti  Fakultas  Hukum  Unsrat, 2009, Pelaksanaan Otonomi Daerah , www.scribd.com, hlm. 24
dan  kemandirian.  Pada  otonomi kebebasan  dan  kemandirian  itu penuh  meliputi  baik  asas  maupun cara menjalankannya, sedangkan pada  tugas  pembantuan,  kebebasan dan kemandirian hanya terbatas pada cara menjalankannya.
Pasal  1  Angka  (5)  Undang- Undang  Nomor  :  32  Tahun  2004 tentang  pemerintahan  daerah.  Dalam ketentuan  umum  Pasal  1  huruf  (h) Undang-Undang  Nomor  :  22  Tahun 1999  menyebutkan  bahwa  :  otonomi daerah  adalah  kewenangan  daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Sedangkan  pada  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004, tentang
Pemerintah Daerah, mengartikan otonomi daerah
merupakan  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
Otonomi adalah
pemerintahan  yang  dari,  oleh  dan untuk  rakyat  di  bagian  wilayah nasional  melalui  lembaga-lembaga pemerintahan  yang  secara  formal berada  di  luar  pemerintah  pusat.
Operasionalisasi otonomi ini mencakup  2  (dua)  komponen  utama otonomi. Pertama, komponen wewenang menetapkan dan melaksanakan  kebijaksanaan  sebagai komponen  yang  mengacu  pada konsep  pemerintahan  yang  terdapat dalam  pengertian  otonomi.  Kedua, komponen kemandirian sebagai komponen  yang  mengacu  pada  kata “dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat”.
Johan  Kaloh, 106 menegaskan bahwa  otonomi  adalah  kewenangan pada  lokal  kesatuan  maupun  pada lokal  federasi  karena  kewenangan mengatur  dan  mengurus  rumah tangga daerah berada pada pemerintah  lokal  yang  kesatuannya meliputi segenap kewenagan 106 Johan Kaloh, 2002, Mencari  Bentuk  Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global, Rineka Cipta, Jakarta,
hlm.  3.
pemerintah  kecuali  beberapa  urusan tertentu yang menjadi urusan pemerintah pusat.
Otonomi
daerah juga dapat diartikan  sebagai  hak dan  wewenang  dan kewajiban daerah untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 107 Otonomi Daerah belum cukup  memberikan  peluang  bagi beberapa di  daerah untuk melakukan perubahan    di  daerah    salah  satunya Provinsi Papua,  sehingga pada tahun 2001  secara  resmi  untuk  Papua diberikan  Otonomi  Khusus    dengan penetapan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2001 tentang  Otonomi  khusus  Papua. Dengan Otonomi Khusus   maka bagi pemerintah  daerah  dan  rakyat  Papua dapat  mengatur  dan  mengurus  diri sendiri    merumuskan  kebijakan
107 Sarundajang. Arus  Balik  Kekuasaan Pusat  ke  Daerah .  Jakarta:  Sinar  Harapan, 1999, hlm. 27
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
pembangunan,  menentukan  strategi pembangunan,  serta  memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian  masyarakat  di  dalam kerangka Negara Kesatuan Otonomi Khusus Papua Mampu Menciptakan ekonomi berbasis kerakyatan bagi orang asli papua Orang Asli Papua    bisa  berdiri saat  ini,  itu  karena berjuang sendiri, bukan karena ada suatu proses pembinaan khusus, pengusaha yang tergabung  di  dalam KAPP 108 saja  tidak diperhatikan sebagaimana di katakana Merry Costavina Yoweni, 109 108 KAPP adalah wadah di mana anak- anak Papua dapat belajar bisnis dan mempraktekkannya, oleh karena itu pemerintah telah  merekomendasikan  kepada pemerintah  pusat  untuk  membangun  “honai belajar bisnis” bagi para pengusaha asli yang ada 109 Ketua  Kamar  Adat  Pengusaha  Papua (KAPP)  Kota  Nabire,  Tabloidjubi.com, Portal Berita Papua , 26 Februari 2011
Permasalahan
pembangunan
ekonomi selama ini di
Provinsi Papua meliputi; 110 1. belum efektifnya pengembangan ekonomi kerakyatan  untuk  menunjang pendapatan  keluarga  berbasis hak masyarakat adat; 2. Belum efektifnya pelaksanaan  RESPEK  dalam memicu pertumbuhan produktivitas kampung; 3. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan daerah yang memiliki  potensi  pasar  yang luas baik dalam skala nasional maupun internasional; 4. Belum padunya pengembangan industri pariwisata daerah dengan berbagai  potensi  alam  dan budaya yang dapat meningkatkan pendapatan 110 Muhammad ismail, Strategi pengembangan  ekonomi  rakyat  di  Porvinsi Papua,  Megazine  Parliament  From  The People  to  The  People,  ISSN  2354-8655.  7
November 2016
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
masyarakat adat dan penduduk lokal; 5. Masih minimnya perlindungan  terhadap  hak- hak  masyarakat  adat  atas kebudayaan dan hasil- hasilnya,  yang  seharusnya dapat meningkatkan pendapatan penduduk lokal; 6. Belum optimalnya peran
masyarakat  adat  dan lembaga keagamaan dalam mengembangkan ekonomi dan pendapatan penduduk; 7. Belum adanya konsep/Rencana Aksi pengembangan ekonomi rakyat yang lebih kompehensif  dan  teritegrasi
mulai  dari  tahap  produks sampai tahap pemasaran yang mengarah  pada  kesesuaian dengan kebutuhan pasar.
Pemahaman umum tentang “ekonomi kerakyatan” adalah  perekonomian yang  berbasis  lokal (setempat), pelaku lokal mempunyai skala usaha
menengah, kecil, hingga mikro dan mempunyai bentuk usaha  formal  maupun nonformal.  Salah  satu jenis usaha yang dimaksudkan dalam pemahaman ini adalah koperasi  atau  yang sejenis.  Jenis  usaha ekonomi kerakyatan adalah biasanya
terkait  dengan  kondisi lokal,  misalnya  usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, industri kecil atau juga disebut industri  kerajinan  dan makanan serta pedagangan  berskala menengah hingga
mikro.
Hasilnya  saat
ini , Orang Asli Papua tetap  menjadi  pemain pinggiran, bahkan penonton, dalam semua proses transformasi  ekonomi
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
yang  berjalan  begitu cepat di sekelilingnya. Selanjutnya  di  pasar- pasar, orang-orang Papua  berjualan  di atas  tanah  beralaskan karung sementara kaum pendatang memenuhi kios-kios yang dibangun dengan dana Otsus dari pemerintah. Semua toko, supermarket ditempati  oleh  orang- orang pendatang, sementara mama- mama  Papua  mesti menahan  terik  panas,
dingin  berjualan  di atas jalan trotoar. Segala permasalahan yang masih  dihadapi  oleh orang asli papua, dapat terjawab dengan adanya Otonomi Khusus Papua, muncul    komitmen untuk  bisa mendorong orang asli Papua mampu bersaing
dalam memperolah kemakmuran dalam segala  bidang  usaha,
sehingga  tidak  ada lagi  orang  asli  Papua yang  berjuang  sendiri untuk memperolah kesempatan menjadi
pelaku usaha. Pasal  42  ayat
(1)  Undang  -Undang
Otonomi Khusus tersebut  menyebutkan bahwa  “pembangunan
perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan  dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya  kepada masyarakat adat
dan/atau masyarakat setempat”. Selanjutnya disebutkan juga bahwa  “  Penanam modal yang
melakukan investasi di  wilayah  Provinsi
Papua harus mengakui dan  dan  menghormati
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
hak-hak masyarakat adat setempat”. Sementara  itu  pada bagian akhir pada pasal 42 tersebut disebutkan bahwa “pemberian kesempatan  berusaha dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat  adat  agar dapat  berperan  dalam
perekonomian  seluas- luasnya. Berdasarkan rumusan ekonomi Hatta tentang ekonomi kerakyatan,  di  setiap daerah  di  Indonesia perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan perekonomian yang berbasis  lokal.  Karena secara  setiap  daerah memiliki potensi  yang berbeda-beda ingin membangun sistem ekonomi  yang  sesuai dengan cita-cita
ideologinya. Substansi Ekonomi  Kerakyatan Menurut  Bung  Hata Secara operasional, pedoman
penyelenggaraan sistem  perekonomian
kerakyatan dirumuskan dalam tiga  ayat  pasal  33 UUD  1945  sebagai berikut:  1.  Ayat(1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan  atas  azas kekeluargaan  2.  Ayat
(2) cabang-cabang produksi  yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikusasai  oleh  Negara
3.  Ayat  (3)  bumi,  air dan  segala  kekayaan yang  terakandung  di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan bagi
sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat. Yang  dimaksud  usaha
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
bersama  berdasarakan atas azas kekeluargaan mengacu pada koperasi. Artinya dalam  rangka  sistem ekonomi  kerakyatan, setiap pelaku ekonomi pertama-tama harus melihat  diri  mereka bersaudara. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai kemakmuran bersama, mereka harus berusaha untuk bekerja sama dan saling bantu membantu.  Kemudian lebih  lanjut  dijelaskan
pada  ayat  dua  dengan mengatakan  cabang- cabang  produksi  yang penting  bagi  Negara dan  menguasai  hajat hidup  orang  banyak
dikusasai oleh Negara . Ekonomi kerakyatan tumbuh secara  natural  karena adanya sejumlah potensi ekonomi
disekelilingnya. 111 Ekonomi rakyat mulanya  berkembang tanpa  adanya  insentif apapun,  atau  dengan kata lain hanya mengandalkan  naluri usaha  dan  dukungan potensi  sumber  daya alam,  sumber  daya manusia  serta  peluang pasar.  Perlu  dipahami bahwa  dalam  ruang ekonomi  nasional  pun terdapat sejumlah aktor ekonomi
(konglomerat)  dengan bentuk  usaha  yang kontras  dengan  apa yang  diragakan  oleh sebagian  besar  pelaku ekonomi rakyat.
Memiliki  modal  yang besar, mempunyai
akses  pasar  yang  luas, menguasai  usaha  dari hulu hingga hilir,
111 Benu, Frederik. 2002. Ekonomi Kerakyatan  dan  Pemberdayaan  Ekonomi
Rakyat:  suatu  kajian  konseptual.  Makalah pada seminar pemberdayaan ekonomi rakyat di Provinsi NTT, Kupang, 2002, hlm. 27
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
menguasai  teknologi produksi dan manajemen usaha moderen. Setelah perubahan  undang- undang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang  No 23 tahun 2014, definisi    otonomi daerah      mengalami perubahan    Pasal  1 Butir  6,  Otonomi Daerah  adalah  hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan  Republik Indonesia Republik Indonesia. Concern Pada pembangunan ekonomi yang menurut Juwono
Suedarsono
pembahasannya berkisar  pada  dua  hal, yaitu: 112 (al. 1. Kesatuan dan persatuan harus dijaga berapapun    biayanya, 2.  Stabilitas  politik merupakan syarat usaha-usaha lain
termasuk
pembangunan
ekonomi)
Ini
memberikan ruang dan  waktu  yang  luas bagi  masyarakat  asli
Papua yang selama ini hanya  sebagai  objek pembangunan, kini menjadi subjek pembangunan yang sangat  agresif  dengan berbagai ide-ide 112 Mahfud,  MD, Politik  Hukum  di Indonesia , PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta,  2014, hlm. 207
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
pembangunan yang jika dilaksanakan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat  asli  Papua dalam rangka menggurangi  tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan  masyarakat  di daerah lain di Indonesia. Menurut Liek Wilardjo Pembangunan itu merupakan segala usaha  yang  dilakukan manusia  dalam  suatu masyarakat    untuk meningkatkan peradaban; dengan kata lain, untuk memperoleh posisi “di atas  angin”  dalam berinteraksi dengan lingkungannya mencakup  lingkungan alam, maupun lingkungan sosio- kultur. 113
113 Budi  Widianarko  (Editor), Membangun Etika Lingkungan;Lingkaran Salatiga Untuk
Pemacahan masalah yang direkomendasikan adalah adanya kebijakan  dan  strategi yang mampu mengantarkan buah hasil pembangunan sesegara  mungkin  dan selangsung  mungkin kepada lapisan bawah. Program-Progran
pembangunan hendaknya lebih diproritaskan pada hal-hal  yang  langsung dapat dinikmati lapisan masyarakat miskin, dengan demikian merekam segera dapat  terangkat dari kondisi kemiskinan,  minimal dapat memenuhi standar kehidupan dasarnya. 114
telaah  hubungan  ilmu  dan  agama  (listhia ), Kanisius, 2011, hlm. 115 114 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat , Mungkinkah Muncul Antitesinya?, Pustaka Pelajar, 2011, Yogyakarta, hlm. 47
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
Undang- Undang  Nomor  21 Tahun  2001  Tentang Otonomi Khusus
(Otsus)  Papua,  Bab  X Pasal  38  Pasal  1
mengatakan, perekonomian Provinsi  Papua  yang merupakan bagian dari perekonomian nasional  dan  global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan  sebesar- besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh  rakyat  Papua, dengan menjunjung tinggi  prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. Selanjutnya,  Pasal  2 berbunyi,  usaha-usaha perekonomian di Provinsi  Papua  yang memanfaatkan sumber daya  alam  dilakukan dengan tetap menghormati  hak-hak masyarakat adat,
memberikan  jaminan kepastian  hukum  bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus . Ada pernyataan penting, “...sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan  seluruh rakyat  Papua,  dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan
pemerataan,”.
Undang-Undang
Otsus punya semangat untuk  memakmurkan dan  menyejahterakan seluruh
rakyat Papua. 115 Politik Hukum Pembangunan 115 Yermias  Degei,  Otonomi  Khusus  dan Ekonomi Orang Asli Papua, www.kompasiana.com , 24 November 2011
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
Ekonomi Kerakyataan    Bagi Orang Asli Papua Laica  Marzuki menjelaskan bahwa ekonomi kerakyatan saat  ini  adalah  sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana ekonomi rakyat sendiri adalah kegiatan ekonomi yang  dilakukan  oleh rakyat kebanyakan yang  secara  swadaya mengelola sumberdaya  ekonomi apa  saja  yang  dapat diusahakan yang selanjutnya disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 116 116 Laica  Marzuki, Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal. Univ.Hasanuddin.
Makasar, 1999.
Ekonomi
kerakyatan bagi Orang Asli  Papua    lebih cendrung mengarah kepada  usaha    mikro
(kecil),    dimulai  dari pasar-pasar rakyat atau  pasar  tradisional,
ini  merupakan  salah satu  elemen  penting sebagai sarana mendasar untuk memutar roda ekonomi  bagi  Orang Asli Papua . Namun di lain pihak. Kebanyakan dari pedagang  lokal  lebih memilih untuk berdagang  di  jalan beratapkan  langit  biru Papua, meskipun akses  jalan  tersebut masih  berupa  tanah dan batu sehingga
berdebu  saat  kemarau dan  becek  saat  musim
hujan.
117 Prilaku
pedagang  lokal  yang biasa  disebut  dengan
117 http://www.Papua.com , 15 Juni 2016,
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
"mama-mama  Papua" ini  tidak  lain  akibat sarana ketersediaan pasar  bagi Orang Asli Papua    kondisinya tidak  layak  kotor  dan tidak terawat. Menurut Thomas bahwa pasar-pasar tersebut lebih membutuhkan renovasi  fisik  dan  tata
kelola  yang lebih baik dikarenakan  saat  ini masih  belum  masuk dalam kondisi  optimal sehingga  Pemerintah Daerah bersama pemerintah pusat memiliki pekerjaan rumah untuk menyelasaikan. 118 Berdasarkan data Direktorat Jenderal  Perdagangan Dalam Negeri Kementerian
118 Mentri Perdagangan, disampaikan disela- sela  kunjugan  kerja  di  Provinsi  Papua bersama Presiden RI saat meresmikian pasar mama-mama Papua, pada hari sabtu, tanggal 30/4/2016.
Perdagangan, pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat  untuk  Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2016 sebesar  Rp77,5  miliar rupiah  yang  berasal dari dana tugas pembantuan untuk delapan  pasar  rakyat. Sementara yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tercatat mencapai Rp147,5 miliar  untuk  36  pasar rakyat. Terintegrasi
Untuk memaksimalkan transaksi  yang  ada  di pasar-pasar  lokal  baik untuk  pasar  perkotaan maupun pedalaman,
Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag)
menyatakan bahwa pengembangan  pasar
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
rakyat khususnya yang  berada  di  daerah pedalaman harus berorientasi kepada industri kecil lokal . 119 Selama lima belas  tahun  terakhir (2000– 2015), persentase  penduduk miskin di Papua mencapai 46,35 persen;  adapun  pada September 2015, persentasenya  sebesar 28,40 persen atau turun hampir 18 persen. Meskipun begitu, tingkat kemiskinan 120 di
119 www.kementrianperdangan.co.id , 23 Juni
2016, 13.00 120 Tingkat  Kemiskinan  adalah  Presentase penduduk  miskin  yang  terdapat  di  daerah bersangkutan,  yang  dapat  dihitung  baik untuk  daerah  pedesaan  maupun  daerah perkotaan  maupun  daerah  administratif seperti Provinsi, kabupaten dan Kota,sedangkan  penduduk  miskin  pada dasarnya  adalah  golongan  masyarakat  yang jumlah pendapatannya belum dapat memenuhi  kebutuhan  pokok  minimum dalam hidupnya, kebutuhan pokok minimum tersebut  meliputi  bahan  makanan,  pakaian, dan perumahan, keterbatasan tersebut selanjutnya menyebabkan golongan masyarakat  tersebut  belum  dapat  hidup secara layal sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut  tentu  saja  sangat  mempengaruhi tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang
Papua  selalu  menjadi yang tertinggi di tingkat  nasional. 121
Tingkat Kemiskinan yang  tinggi  di  Papua menjadi perhatian dari
Pemerintah    Daerah sehingga untuk mengatasinya  Asisten Bidang  Pembangunan dan
Perekonomian
Sekda  Papua, Elia Loupatty mengatakan diperlukan
pengelolaan
SDA
secara  lestari,  guna mendukung perekonomian masyarakat, peningkatan pendapatan
masyarakat pemilik hak  ulayat.  “Juga mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui
bersangkutan,  Lihat,  Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan  daerah  Dalam  Era  Otonom i, Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2015,  hlm. 173
121 Badan  Pusat  Statistik  Prov.  Papua, Indikator  Kesejahteraan  Rakyat  Provinsi Papua 2015 Dirilis 21/6/2016
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
pemberian  keringanan dan insentif, guna mendorong terciptanya  lapangan kerja merata, stabilitas makro ekonomi, kapasitas dan produktifitas  koperasi dan UMKM. 122 Bagi politik hukum itu sendiri masalah masyarakat miskin  tersebut  harus ditangani lewat pengaturan  yang  lebih adil,  misalnya  melalui regulasi hukum mengenai hak dan kewajiban menyangkut akses ekonomi, hukum harus mengatur secara adil  sedemikian  rupa sehingga golongan masyarakat yang tidak mampu  memperoleh akses yang cukup dapat meraih 122 Di Sampaikan saat membuka Rapat Kerja Terbatas Bidang Ekonomi Provinsi Papua
2016, di Kota Jayapura, Papua, 26 April 2016
kesejahteraan. 123
Terkait  dengan  ini,
maka menurut Mahfud.  MD bahwa politik hukum merupakan arah kebijakan resmi tentang  hukum  yang akan  di  berlakukan baik dengan pembuatan hukum baru,  maupun  dengan penggantian hukum lama,  dalam  rangka mencapai tujuan negara. 124 Pemerintah Provinsi Papua sebenarnya telah menerbitkan  Perdasus
No.  18    Tahun  2008 tentang  perekonomian Berbasis kerakyatan . 125
123 Bernard L Tanya, Politik Hukum Agenda Kepentingan  Bersama,  Genta  Publishing  , Yogyakarta, 2011, hlm. 9 124 Mahfud,.MD, Op.Cit , hlm. 1 125
Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah
Peraturan  Daerah  Provinsi  Papua  dalam rangka  pelaksanaan  pasal-pasal  tertentu dalam  Undang  Undang  Nomor  21  Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
Pembangunan perekonomian yang berbasis kerakyatan dilaksanakan  dengan memberikan kesempatan sebanyak- banyaknya kepada Orang  Asli  Papua. Menurut Satjipto Rahardjo 126 Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh kerena  itu,  hukum  itu bukan merupakan institusi  yang  lepas dari kepentingan manusia.  mutu  hukum ditentukan oleh kemampuannya  untuk mengabdi pada 21 Tahun 2001 menyatakan bahwa Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh Dewan
Perwakilan  Rakyat  Papua  (DPRP)  bersama- sama    Gubernur  dengan  pertimbangan  dan persetujuan  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP). Secara  gramatikal  dapat  ditafsirkan  bahwa (al.Perdasus  dibuat  dan  ditetapkan  oleh DPRD  bersam-sama  dengan  Gubernur;  dan Perdasus  dibuat  dan  ditetapkan  dengan memperoleh  pertimbangan  dan    persetujuan MRP  sama  dengan  Gubernur;  dan  Perdasus dibuat  dan  ditetapkan  dengan  memperoleh pertimbangan dan  persetujuan MRP 126 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
kesejahteraan manusia.
Lahirnya Perdasus ini merupakan konfigurasi dari
politik  hukum  yang bersifat  lokal  dengan memperhatikan kondisi  yang  dihadapi Orang Asli Papua .
Kondisi  Orang Asli  Papua    misalnya:
1) Provinsi Papua memiliki potensi sumber daya alam yang  melimpah  tetapi tidak    dikelola  secara benar dan baik, sehingga  belum  dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Papua, 2) Bahwa pengelolaan hasil  kekayaan  alam Provinsi  Papua  belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
khususnya orang Papua; 3) Belum adanya kemandirian ekonomi rakyat Papua, khususnya Orang  Asli  Papua  , yang berorientasi pasar  sebagai  bagian dari perekonomian nasional  regional  dan global, perlu mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan ekonomi rakyat di Provinsi  Papua;  4) Tidak dapat beradaptasi dan bersaing dalam ekonomi pasar. Dengan lahirnya  perdasus  No 18 tahun 2008 tentang ekonomi berbasis kerakyatan memberikan kepastian, dan perlindungan  hukum bagi  rakyat  Papua, sehingga sebagai produk hukum
legislasi  daerah  maka seyogiyanya Pemerintah Daerah Provinsi  Papua  bisa merealisasikan Perdasus tersebut dengan memberikan solusi untuk membangun  ekonomi yang berbasis
kerakyatan bagi Orang
Asli Papua .  Maka hal pertama  yang  perlu diusahakan antara  lain perlunya dukungan elit politik yang terdapat di daerah yang bersangkutan,
Elite  Politik  tersebut meliputi    pimpinan daerah, pimpinan dinas dan instansi serta  anggota  Dewan Perwakilan Daerah Setempat. 127 Dalam kaitan ini,  Pemerintah Daerah Propinsi Papua  maupun  DPRP dalam pembentukan
127 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan daerah Dalam Era Otonom i, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 130
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
produk-produk hukum  di  Propinsi Papua  dalam  bentuk Peraturan daerah khusus, harus berpedoman    pada ketentuan  perundang- undangan  terkait. Penuntun pertama (semua Peraturan  perundang- Undangan harus menjamin integrasi atau keutuhan ideology  dan  teritori dengan  dan  bangsa Indonesia) sesuai dengan Tujuan melindungi segenap bangsa    dan  seluruh tumpah darah indoensia dapat dilihat dari  ketentuan  tentang pilihan  bentuk  negara
“kesatuan”.  (Pasal  1
Ayat  1  UUD  1945 yang tidak dapat diubah dengan prosedur konstitusional  (Pasal 37  ayat  (5)  UUD 1945.  Pasal  30  UUD 1945  mengatur  sistem pertahanan dan keamanan untuk menjamin keutuhan teritori dan
ideologi. 128 Keunikan
Undang-Undang
Otonomi Khusus Papua  adalah  Proses pembangunan di Papua yang diperuntukkan bagi masyarakat  asli  Papua cukup  dalam  bentuk Perdasi  dan  Perdasus tanpa harus membutuhkan Peraturan  Pemerintah Pusat.  Bahwa  Politik Hukum  di  Indonesia menghendaki pembinaan    hukum berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945, dengan jalan pembaruan    hukum, serta  kondifikasi  dan
128 Moh. Mahfud,.MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontraversi Isu, Rajawali Pers, 2009, hlm. 55
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
unifikasi    hukum  di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan keanekaragaman
hukum  yang  hidup dalam  masyarakat. 129 Hal ini ditegaskan dalam  Pasal  18B  ayat (2)  UUD  1945    yang menyatakan bahwa negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,  yang  diatur dalam undang- undang. Ketentuan Konstitusional 129 Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Kencana Prenada  Media  Group,  Jakarta,  2011,  hlm. 204 tersebut  memiliki  dua unsur penting. Pertama , jaminan pengakuan dan penghormatan kesatuan  masyarakat
hukum  adat  dan  hak- hak tradisionalnya,
Kedua , adanya pembatasan yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 130 Perdasus No 18 tahun 2008 tentang Ekonomi Berbasis Kerakyataan telah memberikan  peluang yang sangat   istimewa bagi Orang Asli Papua dalam mendorong
terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi 130 Jenedjri M Gaffar, Demokrasi
Konstitusional Praktik Ketetanegaraan Indonesia  Setelah  Perubahan  UUD  1945, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.161
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
Orang  Asli  Papua. Akan  tetapi    sejak perdasus    itu  lahir tahun  2008  sampai saat  ini,  seolah-olah belum dapat memberikan  manfaat dalam  pembangunan ekonomi  bagi  Orang Asli  Papua  baik  yang mengarah  pada  usaha mikro  maupun  makro, sehingga  apa  yang
menjadi  harapan  bagi Orang Asli Papua
untuk    meningkatkan
pembangunan Ekonomi  Orang  Asli Papua    tidak  berjalan
dengan  apa  yang  di cita-citakan dalam pembentukan Perdasus tersebut. Pengakuan atas pemilikan komunal terhadap sumber daya alam yang selanjutnya melibatkan masyarakat lokal dalam eksploitasi, merupakan
pilihan
kebijakan yang  cukup baik  bila  ditinjau  dari aspek  politik,  aspek ekonomi yang berdasarkan
penjabaran UU No. 21 Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus yang termaktup dalam Perdasus No. 18
Tahun 2008.
Membangun
ekonomi  rakyat  tidak bisa  hanya  sekedar komitmen politik, tetapi  juga  komitmen menciptakan kekuatan,  itu  dapat berupa  keterampilan, kompentensi,  Sumber Daya Organisiasi yang sangat  bernilai  atau kemampuan kompetitif,atau  hasil yang  menempatknya pada  kedudukan  yang superior, misalnya mutu  produk    yang lebih baik adanya pengakuan  dari  pihak
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
luar  dan  penguasa, teknologi yang memuaskan atau pelayanan yang memuaskan. 131 Sejak ditetapkannya Perdasus 18 tahun 2008 tersebut, rupanya belum memiliki landasan yang kokoh untuk menjalankannya,  oleh sebab  itu  perlunya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai landasan untuk menjalangkan Perdasus No 18 Tahun 2008. Merry C Yoweni  mengatakan KAPP  sudah  sudah mulai  menyusun    draf Pergub,  hal  itu  telah diagendakan dalam Rapat Pimpinan (Rapim)  KAPP  se- 131 Salusu,  Pengambilan  Keputusan Stratejik  untuk  Organisasi  Publik  dan Organisasi Nonprofit, Rasindo PT. Gramedia  Widiasarana  Indonesia,  Jakarta,
1996, hlm. 320
tanah Papua, dan memperjuangkan  hak KAPP dalam UU Otonomi Khusus (Otsus)  sebesar  3,5 persen untuk pengelolaan perekonomian berbasis kerakyatan. Jika masyarakat memiliki usul  dan ide baru, maka seyogiyanya pemerintah daerah dapat menerima masukan itu, ini terkait  juga  dengan gerakan nasional Revolusi  Mental  yang menjadi gerakan masif dari pemerintahan Jokowi. 132
Gubernur memang perlu melihat realitas kondisi wilayahnya seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal yang
132 Kompas,  Partisipasi  Publik  di Butuhkan,    Harian  Kompas,  Selasa,  25 Oktober 2016
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
harus diperhatikan adalah  asas    adil  bagi kelompok pelaku usaha. 133 Menurut Yanni, 134 sudah saatnya  bahwa  dana Otonomi Khusus (Otsus) harus diberikan kepada pelaku ekonomi Orang  Asli  Papua  . “Sedangkan bagi pelaku  ekonomi  non Papua bisa memperoleh  anggaran dari  dana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)  dan  sumber dana lainnya S impulan
1. Otonomi  Khusus  Papua  telah membawa  perubahan  bagi  orang asli  Papua,  segala  kesempatan untuk mendorong percepatan pembangunan yang berbasis
133 Kompas,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan inflasi  harus  di  rekomendasikan,  Harian Kompas, Senin 24 Oktober 2016
134 Wakil  Ketua  DPRP  Papua,    DI sampaikan    dalam  Workshop    Rapat Pimpinan  (Rapim)  KAPP  se  tanah  Papua yang  dilaksanakan  di  Jayapura,  23  –  25 september 2015 kemarin.
kerakyatan  sangat    terbuka  lebar bagi  orang  asli  papua  termasuk u ntuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi  dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
2. Otonomi  Khusus  Papua  Pada Hakekatnya
mengandung berbagai kebijakan, salah satunya Perdasus  No  18  Tahun  2008 Tentang Ekonomi Berbasis Kerakyataan  yang  dibentuk  oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Papua,  yang  tujuannya  adalah untuk  memberikan  perlindungan dan  kepastian  hukum  bagi  orang asli papua untuk bisa memperolah  kesempatan  yang sama  dalam  membangun  usaha baik  dalam  skala  mikro  maupun makro.  Pengembangan  ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan  pemberian  dana  stimulan untuk  modal  usaha  bagi  para pelaku  ekonomi  rakyat  dengan memanfaatkan dana OTSUS, dan APBN, Peningkatan SDM
pertanian melalui dukungan
sektor  swasta  (mitra  usaha)  dan
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
permodalan dari lembaga perbankan. Daftar Pustaka Adrian W Bedner
(editor),  2012,  Kajian  Sosio- Legal, Pustaka Larasan, Bali.
Adi Sasono,  Prospek  Dan Posisi  Pemberdayaan  Ekonomi Rakyat,  (Jakarta:  PT  Pinbuk,
2000), h. 26 Bernard  L  Tanya,    2011, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Genta Publishing , Yogyakarta. Benu,  Frederik. 2002. Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat: suatu kajian konseptual. Makalah pada seminar pemberdayaan ekonomi rakyat di Provinsi NTT, Kupang. Budi
Widianarko
(Editor),  2011, Membangun Etika  Lingkungan;  Lingkaran
Salatiga  Untuk  telaah  hubungan ilmu dan agama (listhia ), Kanisius.
H.  F.  Abraham  Amos,
2005, Sistem  Ketatanegaraan
Indonesia  (Dari  Orla,  Orba,
Sampai  Reformasi) ,  Ed.  1,  PT.
Rajagrafindo Persada, Jakarta. Jenedjri M Gaffar, Demokrasi Konstitusional
Praktik Ketetanegaraan Indonesia Setelah  Perubahan  UUD  1945, Konstitusi Press, Jakarta
Juanda,    2008, Hukum Pemerintahan  Daerah  Pasang Surut  Hubungan  Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah , PT Alumni, Bandung. Johan Kaloh, 2002, Mencari Bentuk Otonomi
Daerah,  Suatu  Solusi  Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan  Global, Rineka Cipta, Jakarta.
Laica Marzuki, 1999, Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan  Dalam  Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal. Univ.Hasanuddin. Makasar. Sarundajang,  1999, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke
Daerah , Sinar Harapan, Jakarta. Mahfud, MD, 2014
Politik  Hukum  di  Indonesia ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
Moh. Mahfud,.MD, 2009, Konstitusi  dan  Hukum  dalam Kontraversi Isu, Rajawali Pers Soetomo, 2011, Pemberdayaan Masyarakat , Mungkinkah Muncul Antitesinya?,  Pustaka  Pelajar, 2011, Yogyakarta. Sjafrizal, 2015, Perencanaan Pembangunan daerah  Dalam  Era  Otonom i,
Raja Grafindo Persada, Jakarta
Satjipto  Rahardjo,  2012, Ilmu  Hukum,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Salusu, 1996,
Pengambilan Keputusan  Stratejik untuk  Organisasi  Publik  dan Organisasi  Nonprofit,    Rasindo PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Koran
Kompas, jalan  Ekonomi    Presiden
Jokow i,Oleh A Tony A. Prasetiantono,  25 Oktober 2016

## Seminar
Guru  Besar  Universitas  Panjajaran Bandung, Disampaikan dalam Seminar Nasional bertema
“Kebijakan  Otonomi  Khusus  Papua dalam  Pembangunan  Politik  dan
Ekonomi:  Perspektif  Politik  dan Keuangan”  di  Unpad,  Jatinangor, Selasa  24 /03/2015
Internet
Innajunaenah’s  Blog,  2010,
Pengakuan Dan Penghormatan
Konstitusional  Terhadap  Kesatuan- Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat
Beserta  Hak-Hak  Tradisionalnya
Dalam Rangka Otonomi Daerah, (26 Maret 2010), innajunaenah.wordpress.com www.beritahukum.com, 23 Januari 2016 Abdul Sabaruddin, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Arah Menuju Pemerintahan Yang Baik , (13 April 2010), abadiah.wordpress.com
Tim Peneliti Fakultas Hukum Unsrat,  2009, Pelaksanaan  Otonomi
Daerah , www.scribd.com, hlm. 24 Ketua Kamar Adat Pengusaha  Papua  (KAPP)  Kota Nabire, Tabloidjubi.com, Portal
Berita Papua , 26 Februari 2011
Muhammad  ismail,  Strategi pengembangan  ekonomi  rakyat  di Porvinsi Papua, Megazine Parliament From The  People  to  The  People , ISSN 2354-8655. 7 November 2016
Ariyanto                                                                                    Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 thn 2017
Yermias Degei, Otonomi
Khusus  dan  Ekonomi  Orang  Asli Papua,  www.kompasiana.com,  24
November 2011
http://www.Papua.com  ,  15 Juni 2016.
www.kementrianperdangan.c o.id, 23 Juni 2016, 13.00
Badan  Pusat  Statistik  Prov. Papua, Indikator Kesejahteraan
Rakyat  Provinsi    Papua  2015  Dirilis
21/6/2016