INTERVENSI KEMANUSIAAN NATO DI LIBYA :

## ANALISIS JUS IN BELLO
Mayora Bunga Swastika Universitas Indonesia Email : mayorabunga@gmail.com

## ABSTRACT
The Arab Spring is a term for the revolutions of countries in the Middle East. The Arab Spring has a purpose to overthrow a dictatorial government. The series of Arab Spring began with protest in Tunisia on December 18, 2010. This protest started with Mohamed Bouazizi, a Tunisian street vendor, who set himself on fire as a protest  against  corruption.  The  success  of  the  protest  in  Tunisia  gave  a  domino  effect  to  the  surrounding countries.  The  impact  of  the  Arab  Spring  also  occurred  in  Libya  in  2011.  Libyan  leader,  Muhammar  al- Gaddafi  who  has  been  in  power  for  42  years,  refused  to  resign.  This  triggered  protest  from  the  Libyan people.  Civil  war  happened  in  Libya  between  the  pro-Gaddafi  group  and  the opposition.  NATO  conducted humanitarian  intervention  in  Libya  under  the  official  UN  mandate.  This  article  provides  a  humanitarian intervention analysis conducted by NATO using just war theory, especially the principle of jus in bello. The purpose of this article is to find out whether the intervention was in accordance with the jus in bello principle or not. This article used the literature study method by collecting data related to NATO intervention in Libya. This  article  shows  that  there  are  crimes  against  humanity  committed  by  NATO  in  Libya.  But,  NATO intervention in Libya can reach the goal if viewed with proportionality principle in jus in bello.
Keywords: Libyan conflict, humanitarian intervention, jus in bello.

## PENDAHULUAN
Intervensi  militer  merupakan  suatu  hal  yang  terjadi  dalam  isu  internasional. Intervensi  militer  ini  dapat  memiliki  justifikasi  sebagai  tujuan  kemanusiaan  untuk mewujudkan  dan  melindungi  perdamaian  dunia.  Menurut  Article  2  UN  Charter,  setiap negara  memiliki  kedaulatan  dan  penyelesaian  sengketa  dilakukan  secara  damai  tanpa menggunakan militer. Pada UN Charter juga tidak memberikan kewenangan bagi  Dewan Keamanan  untuk  menggunakan  militer  dalam  tujuan  kemanusiaan.  PBB  kemudian menyebutkan bahwa intervensi militer untuk kemanusiaan boleh dilakukan ketika suatu isu mengancam perdamaian internasional (Viotti & Kauppi, 2009 pp. 183-185). Dalam hal ini, penggunaan  militer  untuk  melakukan  intervensi  kemanusiaan  telah  dilakukan  oleh beberapa negara.
Intervensi militer telah dilakukan oleh beberapa negara pada masa sebelum Perang Dunia II hingga masa setelah Perang Dingin. Intervensi militer Perancis di Jerman (1923), invasi  Italia  di  Ethiopia  (1935),  dan  aneksasi  Jerman  terhadap  Austria  dan  sebagian Cekoslovakia  (1938)  (Viotti  &  Kauppi,  2009  pp.  183).  Intervensi  militer  dengan  tujuan kemanusiaan banyak terjadi pada masa setelah Perang Dingin, seperti intervensi di Bosnia,
Angola,  Mozambik,  Liberia,  Zaire,  Sudan,  Haiti,  Somalia,  dan  Irak  (Waal  &  Rakiya, 1994).  Intervensi  militer  ini  dilakukan  oleh  negara  lain  maupun  organisasi  internasional sebagai upaya menciptakan perdamaian dalam negara yang terjadi konflik internal.
Intervensi  militer  yang  terjadi  di  Libya  merupakan  salah  satu  contoh  intervensi yang  dilakukan  akibat  adanya  konflik  internal.  Dewan  Keamanan  PBB  menggunakan pendekatan  perlindungan  kemanusiaan  ketika  memberikan  mandat  kepada  NATO  untuk melakukan intervensi militer di Libya. Resolusi 1973 (17 Maret 2011) menyebutkan bahwa situasi  di  Libya  membuat  Dewan  Keamanan  memiliki  kewenangan  menggunakan  militer untuk  tujuan  kemanusiaan.  PBB  menyebutkan  bahwa  perlu  adanya  intervensi  militer dengan  tujuan  kemanusiaan  ketika  suatu  negara  tidak  dapat  melindungi  warga  negaranya (Bellamy & Williams, 2011). Pada konflik Libya ini, pemerintah Libya tidak mampu untuk melindungi  warga  negaranya,  bahkan  ancaman  individu  berasal  dari  pemerintah  dalam negaranya.  Hal  ini  mendorong  PBB  memberikan  mandat  kepada  NATO  melakukan intervensi kemanusiaan di Libya.
Konflik di Libya terjadi pada tahun 2011 sebagai dampak Arab Spring. Pemimpin Libya,  Gaddafi  telah  berkuasa  selama  42  tahun  di  Libya  menolak  untuk  mengundurkan diri.  Pemberontakan  terhadap  Gaddafi  dimulai  pada  bulan  Februari  2011  yang  awalnya merupakan aksi damai di kota Benghazi, namun pada hari ketiga demo meluas ke perkara korupsi  oleh  pemerintahan  Gaddafi  dan  perekonomian  rakyat  yang  rendah  dalam pemerintahan  Gaddafi  (Sadiki,  2012).  Hal  tersebut  menuntut  Gaddafi  untuk  turun  dari jabatannya.  Demo  yang  semakin  meluas  menyebabkan  reaksi  dari  golongan  pro  Gaddafi untuk melepaskan tembakan yang berasal dari pesawat tempur Libya.
Berawal  dari  aksi  damai,  kondisi  di  Libya  berubah  menjadi  perang  saudara  antara golongan pro Gaddafi dan oposisi. Kedua golongan tersebut memiliki kekuatan yang tidak seimbang, golongan pro Gaddafi memiliki pesawat tempur untuk melancarkan tembakan- tembakan sedangkan kaum oposisi hanya terdiri dari anggota masyarakat sipil. Kondisi ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  Libya  tidak  dapat  melindungi  warga  negaranya  dilihat dari  golongan  oposisi  Gaddafi  yang  tewas  akibat  tembakan  dari  golongan  pro  Gaddafi (VOA  News,  2011).  Kondisi  di  Libya  ini  mendorong  PBB  untuk  melakukan  intervensi kemanusiaan di Libya.
Pemerintah  Libya  yang  tidak  dapat  melindungi  warga  negaranya  mendorong  PBB memberikan  mandat  kepada  NATO  untuk  melakukan  intervensi  kemanusiaan  di  Libya.
Konflik  yang  terjadi  di  Libya  melibatkan  kelompok  pro  Gaddafi  dan  kelompok  oposisi yang  terdiri  dari  masyarakat  sipil.  Menurut  Human  Rights  Watch,  selama  empat  hari konflik antara kelompok pro Gaddafi dengan kelompok oposisi telah menyebabkan kurang lebih  233  korban  tewas  (Human  Rights  Watch,  2011).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  Libya  tidak  dapat  melindungi  warga  negaranya  dilihat  dari  jumlah  korban tewas yang cukup banyak. Pada akhirnya, PBB memberikan mandat kepada NATO untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya.
Artikel ini menjelaskan tentang justifikasi intervensi yang dilakukan oleh NATO di Libya. Artikel ini memiliki fokus pada tindakan NATO pada saat melakukan intervensi di Libya  apakah  sudah  sesuai  dengan  prinsip  jus  in  bello  pada  teori  just  war.  Artikel  ini memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  intervensi  yang  dilakukan  NATO  apakah  dapat digolongkan sebagai intervensi kemanusiaan yang memiliki justifikasi. Pembatasan waktu pada artikel ini adalah ketika NATO melakukan intervensi militer di Libya dan kemudian dianalisis dengan menggunakan prinsip jus in bello.
Pembahasan  terkait  intervensi  militer  NATO  di  Libya  ini  telah  dilakukan  oleh beberapa  ahli  dan  akademisi,  meskipun  memiliki  fokus  yang  berbeda  dalam  masing- masing  pembahasannya.  Beberapa  tulisan  membahas  intervensi  militer  NATO  di  Libya dilihat  dari  sisi  aliansi.  Tulisan  Hallams  dan  Schreer  (2012),  Michaels  (2011)  membahas terkait  aliansi  NATO  yang  melakukan  intervensi  militer  di  Libya.  Haesebrouck  (2016) dalam tulisannya membahas tentang collective action melalui aliansi  yang dilakukan oleh NATO dalam melakukan intervensi di Libya. Sedangkan, Hodge (2013) dan Song (2016) membahas tentang strategi NATO melalui aliansi yang kemudian sukses dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya. Hal ini dilihat sebagai kesuksesan aliansi, namun tulisan- tulisan  tersebut  tidak  menyoroti  isu  humaniter  atau  isu  kemanusiaan  di  dalam  konflik Libya.
Jika  tulisan-tulisan  di  atas  lebih  memiliki  fokus  terkait  aliansi  dalam  membahas intervensi  di  Libya,  terdapat  tulisan-tulisan  lain  yang  membahas  terkait  isu  kemanusiaan dalam  konflik  Libya.    Daalder  dan  Stavridis  (2012)  serta  Kuperman  (2013)  menjelaskan bahwa intervensi NATO yang dilakukan di Libya tergolong dalam intervensi kemanusiaan dan  memiliki  tujuan  untuk  melindungi  rakyat  Libya.  Beresford  (2015),  Wedgwood  dan Dorn  (2015),  serta  Holst  dan  Fink  (2014)  menjelaskan  tentang  justifikasi  NATO  dalam melakukan  intervensi  kemanusiaan  di  Libya.  Vaughn  dan  Dunne  (2014)  menjelaskan
intervensi  kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  NATO  di  Libya  dengan  menggunakan responsibility to protect.
Dilihat  dari  tinjauan  literatur  yang  telah  disebutkan,  terdapat  tulisan  yang membahas  terkait  justifikasi  NATO  dalam  melakukan  intervensi  kemanusiaan  di  Libya. Beresford  (2015)  menjelaskan  bahwa  intervensi  dilakukan  berdasarkan  kondisi  yang terjadi  di  Libya  mendorong  adanya  intervensi  kemanusiaan.  Holst  dan  Fink  (2014) menjelaskan  bahwa  justifikasi  NATO  melakukan  intervensi  kemanusiaan  di  Libya berdasarkan mandat dan resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Sedangkan, Wedgwood dan Dorn  (2015)  menjelaskan  analisis  justifikasi  NATO  melakukan  intervensi  di  Libya menggunakan teori just war. Namun, Wedgwood dan Dorn ini hanya menjelaskan prinsip jus ad bellum yaitu justifikasi ketika akan memulai melakukan intervensi.
Artikel  ini akan melengkapi  penjelasan dari Wedgwood dan Dorn dengan melihat justifikasi  ketika  terjadi  intervensi  NATO  di  Libya.  Jika  Wedgwood  dan  Dorn menggunakan prinsip jus ad bellum dalam teori just war, maka artikel ini akan melakukan analisis  menggunakan  prinsip  jus  in  bello  dalam  teori  just  war.  Wedgwood  dan  Dorn melakukan  analisis  dengan  melihat  beberapa  indikator,  yaitu  cause,  legitimate  authority, last  resort  and  right  conduct,  right  intent,  net  benefit,  dan  proportionality  of  means. Selanjutnya,  artikel  ini  akan  menggunakan  indikator  dalam  prinsip  jus  in  bello  ketika melakukan analisis terkait intervensi NATO di Libya.

## KERANGKA ANALISIS PRINSIP JUS IN BELLO
Augustine  (1958)  menjelaskan  kriteria  dalam  melakukan  justifikasi  perang  yang dibagi menjadi for engaging a war as “just” dan in waging a war justly . For engaging a war  as  “just” ini  kemudian  disebut  dengan jus  ad  bellum ,  sedangkan in  waging  a  war justly disebut dengan jus in bello . Augustine menjelaskan tiga kriteria kondisi dalam jus in bello ,  yaitu proportionality , right  intention ,  dan non-combatant  immunity .  Ketiga  kriteria ini  dapat  digunakan  untuk  memberikan  analisis  terkait  intervensi  militer  yang  dilakukan oleh  suatu  negara.  Kriteria  tersebut  dilihat  ketika  terjadi  intervensi  militer  dalam  suatu negara. Berbeda dengan jus ad bellum yang merupakan justifikasi ketika akan melakukan intervensi militer.
Kategori proportionality dalam jus  in  bello merupakan  proporsional  dalam penggunaan  senjata.  Menurut  Augustine  (1958),  suatu  negara  dalam  mencapai  tujuan militernya  tidak  menggunakan  kekuatan  lebih  dari  yang  diperlukan.  Hal  ini  dilakukan
untuk  menghindari  kerusakan  secara  berlebihan  terhadap  kehidupan  dan  harta  benda. Prinsip  proporsionalitas  ini  merupakan  usaha  untuk  meminimalkan  penderitaan  secara keseluruhan. Terkait dengan prinsip proporsionalitas ini, senjata yang dilarang oleh hukum internasional  juga  tidak  boleh  digunakan  dalam  melakukan  intervensi  militer.  Sebagai contoh  adalah  penggunaan  nuklir  dalam  perang  yang  bukan  merupakan  prinsip proporsionalitas.
Selanjutnya, kategori right intention dalam prinsip jus in bello merupakan menjaga keadilan  ketika  perang.  Augustine  (1958)  menjelaskan right  intention ini  merupakan pelarangan  tindakan  pembalasan  dan  kekerasan,  baik  oleh  individu,  unit  militer,  maupun pemerintah.  Prinsip  ini  merupakan  prinsip  untuk  perlakuan  terhadap  narapidana.  Hal  ini juga  menunjukkan  bahwa  tahanan  perang  harus  diperlakukan  secara  baik.  Selain  itu,  hal- hal  seperti  pembersihan  etnis  maupun  pemerkosaan  massal  juga  tidak  boleh  dilakukan selama perang terjadi. Hal tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga ketika terjadi perang, kejahatan terhadap kemanusiaan ini tidak boleh dilakukan.
Kategori  terakhir  dalam  prinsip jus  in  bello adalah non-combatant  immunity yang merupakan  kekebalan  terhadap  non  kombatan  saat  terjadi  perang.  Augustine  (1958) menyebutkan  bahwa  ketika  perang  harus  dibedakan  antara  kombatan  dengan  non kombatan.  Non  kombatan  yang  merupakan  warga  sipil  tidak  boleh  dijadikan  target serangan  militer.  Negara  atau  pihak  yang  terlibat  perang  harus  menghindari  atau meminimalkan bahaya bagi rakyat sipil. Target dalam perang adalah kombatan, sedangkan non kombatan tidak boleh dijadikan target dalam perang. Hal ini berarti bahwa rakyat sipil tidak boleh dijadikan target dalam serangan militer.
Artikel  ini  menggunakan  tiga  kategori  di  atas  dalam  prinsip jus  in  bello untuk memberikan  analisis intervensi  militer NATO di  Libya. Analisis intervensi  militer NATO di Libya akan dilihat ketika NATO melakukan intervensi menggunakan prinsip jus in bello , yaitu proportionality , right intention , dan non-combatant immunity . Proportionality dalam intervensi  militer NATO di  Libya  akan  dilihat  dari  senjata  yang  digunakan  oleh NATO ketika melakukan intervensi militer di Libya. Right intention dalam analisis ini akan dilihat dari  ada  tidaknya  kekerasan  yang  dilakukan  oleh NATO ketika  melakukan  intervensi militer di Libya. Selanjutnya, non-combatant immunity dalam analisis ini akan dilihat dari ada  tidaknya  rakyat  sipil  yang  menjadi  korban  serangan NATO ketika  melakukan intervensi militer di Libya.
Analisis  dalam  artikel  ini  juga  melihat  adanya  kejahatan  terhadap  kemanusiaan yang  terjadi  ketika NATO melakukan  intervensi  militer  di  Libya.  Konsep  kejahatan terhadap  kemanusiaan  ini  disertakan  dalam  analisis  untuk  mempermudah  analisis menggunakan  prinsip jus  in  bello ketika NATO melakukan  intervensi  militer  di  Libya. Penulis  memberikan  beberapa  data  untuk  menunjang  analisis  dalam  artikel  ini.  Penulis menyertakan  data  yang  membuktikan  bahwa  terdapat  kejahatan  terhadap  kemanusiaan ketika NATO melakukan intervensi militer di Libya. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi ketika NATO melakukan intervensi militer di Libya ini kemudian dikaitkan dengan prinsip jus  in  bello ,  termasuk  variabel-variabel  di  dalamnya  yaitu proportionality , right intention , dan non-combatant immunity .

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  eksplanatif.  Jenis penelitian  ini  adalah literature  research yang  menggunakan  sumber  data  sekunder,  yaitu dari  dokumen,  jurnal,  berita,  dan  tulisan  akademik  lainnya.  Lebih  lanjut,  analisis  data dilakukan dengan mengumpulkan data-data maupun berita-berita yang kredibel, kemudian ditelaah dengan teori dan konsep  yang digunakan. Data dan berita dianalisis secara detail kemudian  dijelaskan  secara  komprehensif  mengacu  pada  teori  dan  konsep  dalam  tulisan ini.  Penjelasan  dalam  tulisan  ini  juga  mengacu  pada  variabel-variabel  dalam  teori  dan konsep yang digunakan. Hal ini membantu penjelasan secara fokus pada variabel.

## PEMBAHASAN
Pembahasan dalam tulisan ini terdapat tiga bagian. Pada bagian pertama dijelaskan secara detail keterlibatan NATO di Libya. Munculnya konflik di Libya juga dijelaskan pada bagian  pertama  ini  untuk  lebih  memahami  asal  mula  adanya  intervensi NATO di  konflik Libya.  Selanjutnya,  bagian  kedua  menjelaskan  tentang  kejahatan  terhadap  kemanusiaan yang terjadi di  Libya selama adanya campur tangan NATO dalam konflik Libya ini. Pada bagian akhir menunjukkan prinsip proportionality dalam jus in bello yang dilakukan oleh NATO dalam mencapai tujuan intervensi.

## INTERVENSI NATO DALAM KONFLIK LIBYA
Pada bulan Februari 2011, terjadi protes rakyat Libya terhadap pemerintahan Libya yang  telah  berkuasa  selama  42  tahun,  yaitu  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  Gaddafi. Rakyat  yang  melakukan  protes  terhadap  pemerintahan  Gaddafi  menyebar  hingga  ke  luar
wilayah Benghazi. Hal ini menyebabkan kelompok pro Gaddafi ingin menghentikan protes yang  berlangsung  di  Libya.  Pada  akhirnya,  konflik  antara  kelompok  pro  Gaddafi  dan kelompok oposisi Gaddafi terjadi dan menyebabkan korban (Sadiki, 2012).
Konflik  di  Libya  yang  menyebabkan  korban  mendorong  PBB  untuk  melakukan upaya  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  di  Libya. United  Nations  Security  Council ( UNSCR )  mengadopsi  Resolusi  1970  pada  26  Februari  2011  sebagai  upaya  mengatasi konflik yang terjadi di Libya dan melakukan embargo senjata terhadap Libya. Berdasarkan Resolusi  1970  ini,  PBB  memberikan  mandat  terhadap NATO untuk  melakukan  operasi pengawasan  terhadap  Libya  pada  8  Maret  2011. NATO mengerahkan  pesawat Airborne Warning and Control Systems ( AWACS ) di area konflik untuk melakukan observasi situasi yang terjadi di Libya (North Atlantic Treaty Organization, 2015). Hal ini dilakukan untuk memantau jika situasi di Libya semakin memburuk.
Setelah  situasi  konflik  di  Libya  semakin  memburuk, UN  Security  Council mengadopsi  Resolusi  1973  pada  17  Maret  2011.  Resolusi  yang  dikeluarkan  Dewan Keamanan PBB ini mengecam pelanggaran hak asasi manusia yang brutal dan sistematis, termasuk  penahanan  sewenang-wenang,  penghilangan  paksa,  penyiksaan,  dan  eksekusi secara  singkat.  Resolusi  ini  juga  mengatur  zona  larangan  terbang  serta  menggunakan semua  tindakan  yang  diperlukan  untuk  melindungi  warga  sipil  Libya  dan  wilayah penduduk  sipil.  Resolusi  1973  ini  membuat  beberapa  negara  anggota  PBB  mengambil tindakan  militer  untuk  melindungi  warga  sipil  dalam Operation  Odyssey  Dawn yang dipimpin oleh Amerika Serikat (North Atlantic Treaty Organization, 2015).
Untuk mendukung Resolusi Dewan Keamanan 1973, NATO melakukan operasi di Libya  yang  disebut  dengan  Operation  Unified  Protector. NATO sepakat  untuk memberlakukan  zona  larangan  terbang  yang  diamanatkan  oleh  PBB  di  atas  Libya  pada tanggal  24 Maret  2011. Resolusi  tersebut  melarang semua penerbangan ke wilayah udara Libya  untuk  melindungi  daerah  penduduk  sipil  dari  serangan  udara,  kecuali  untuk  tujuan kemanusiaan.  Pada  31  Maret  2011, NATO mengambil  tindakan  militer  untuk  melindungi penduduk  sipil  dan  wilayah  penduduk  sipil. NATO juga  melakukan  konsultasi  dengan PBB,  Liga  Arab,  dan  mitra  internasional  lainnya  (North  Atlantic  Treaty  Organization, 2015).
Keputusan NATO untuk  melakukan  tindakan  militer  ini  didasarkan  atas  landasan hukum,  dukungan  regional,  dan  kebutuhan  di  Libya.  Pada  akhir  Maret  2011,  OUP  ini
memiliki tiga komponen dalam melindungi rakyat Libya. Komponen yang pertama adalah melakukan  embargo  senjata  di  Laut  Mediterania  untuk  mencegah  transfer  senjata  dan tentara  bayaran  ke  Libya.  Komponen  kedua  adalah  menegakkan  zona  larangan  terbang untuk mencegah pesawat mengebom target sipil. Komponen yang ketiga adalah melakukan serangan  udara  dan  serangan  laut  untuk  melawan  pasukan  militer  yang  terlibat  dalam serangan  atau  mengancam  menyerang  warga  sipil  Libya  dan  daerah  berpenduduk  sipil (North Atlantic Treaty Organization, 2015).
Peran NATO dalam  melakukan  intervensi  untu  melindungi  rakyat  Libya  semakin dipertegas dengan resolusi PBB. Pada tanggal 16 September 2011, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2009 yang menegaskan mandat NATO untuk melindungi warga sipil di  Libya.  Resolusi  ini  juga  membentuk  United  Nations  Support  Mission  in  Libya ( UNSMIL ).  Hal  ini  menegaskan  bahwa  keberadaan NATO di  Libya  untuk  misi kemanusiaan  dengan  tujuan  melindungi  warga  sipil  di  Libya.  Selain  itu, NATO juga menekan rezim Gaddafi untuk mengakhiri masa krisis di Libya.

## KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN
Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  memiliki  keterkaitan  dengan  prinsip jus  in  bello dalam  perang. Jus  in  bello merupakan  prinsip  yang  benar  ketika  perang  terjadi  atau melakukan  perang.  Prinsip jus  in  bello memiliki  variabel  yang  telah  disebutkan sebelumnya,  yaitu proportionality , right  intention ,  dan non-combatant  immunity .  Ketiga variabel  tersebut  melihat  suatu  perang  dengan  ada  atau  tidak  adanya  kejahatan  terhadap kemanusiaan.  Selain  itu,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  merupakan  suatu  hal  yang mungkin  terjadi  ketika  perang  berlangsung.  Sehingga,  adanya  kejahatan  terhadap kemanusiaan  dalam  suatu  perang  dapat  dilihat  sebagai  pelanggaran  prinsip jus  in  bello dilihat dari variabel yang terdapat dalam prinsip jus in bello .
Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ini  disebutkan  dalam Rome  Statute  of  the International  Criminal  Court .  Berdasarkan Rome  Statute  of  the  International  Criminal Court , Article 7.1 menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari  serangan  secara  sistematis  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  sipil. Article ini menunjukkan bahwa serangan terhadap masyarakat sipil dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Rome Statute juga menjelaskan tindakan terhadap masyarakat sipil yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu:
(a) Pembunuhan;
(b) Pemusnahan;
(c) Perbudakan;
(d) Deportasi populasi;
(e) Kekerasan dalam memperlakukan tahanan;
(f) Penyiksaan;
(g) Pemerkosaan, budak seksual, prostitusi, atau segala kejahatan seksual;
(h) Penganiayaan terhadap kelompok lain;
(i) Penghilangan orang;
(j) Apartheid;
(k) Semua aksi kejahatan yang menyebabkan kerusakan serius pada tubuh manusia.
Konflik  yang  terjadi  di  Libya  ini  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  terhadap kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  Gaddafi.  Menurut Human  Rights  Watch , selama  empat  hari  konflik  antara  kelompok  pro  Gaddafi  dengan  kelompok  oposisi  telah menyebabkan  kurang  lebih  233  korban  tewas  (Human  Rights  Watch,  2011).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  terdapat  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  yaitu  pembunuhan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan oleh kelompok pro Gaddafi. Selanjutnya, dengan adanya  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ini,  organisasi  internasional  maupun  komunitas internasional memiliki justifikasi untuk melakukan bantuan kemanusiaan ke Libya dengan menggunakan militer.
Penggunaan militer oleh komunitas internasional diperbolehkan ketika suatu negara tidak dapat  melindungi  warga negaranya dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pommier,  2011).  Hal  ini  seperti  yang  terjadi  dalam  konflik  Libya  ketika  pemerintahan Gaddafi  melakukan  serangan  terhadap  masyarakat  sipil  Libya  yang  kemudian  tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, NATO sebagai  komunitas keamanan internasional melakukan intervensi di Libya. Intervensi militer yang dilakukan oleh NATO ini  kemudian  memiliki  justifikasi  untuk  tujuan  melindungi  masyarakat  sipil  di  Libya dengan menggunakan kekuatan militer.
Pada saat NATO melakukan intervensi  militer di Libya, terjadi  kejahatan  terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO . Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembunuhan  terhadap  masyarakat  sipil  dapat  dikatakan  sebagai  kejahatan  terhadap kemanusiaan. Operasi yang dilakukan NATO di Libya ini juga terdapat kejahatan terhadap kemanusiaan.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  serangan  udara NATO di  Libya  yang
menewaskan  72  masyarakat  sipil  Libya. Human  Rights  Watch menyebutkan  bahwa  dari delapan  serangan  udara NATO menyebabkan  28  laki-laki,  24  anak-anak,  dan  20  wanita kehilangan  hidupnya,  serta  puluhan  orang  luka-luka  (Human  Rights  Watch,  2011). Serangan  udara  tersebut  melanggar  prinsip jus  in  bello yang  menyebutkan  bahwa masyarakat sipil merupakan pihak yang tidak boleh diserang.
Sesuai dengan prinsip jus  in  bello ,  yaitu non-combatant  immunity , maka  serangan yang  dilakukan  oleh NATO ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip non-combatant  immunity . Dalam non-combatant immunity disebutkan bahwa masyarakat sipik tidak boleh dijadikan target  serangan.  Namun,  pada  konflik  Libya  ini,  serangan  udara NATO menyebabkan korban  dari  masyarakat  sipil.  Akibat  intervensi  militer  yang  dilakukan  oleh NATO ini, masyarakat  sipil  menjadi  korban  dari  serangan  militer NATO .  Sehingga,  selain  tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, serangan yang dilakukan NATO di Libya ini tidak sesuai dengan prinsip non-combatant immunity dalam jus in bello .
Serangan militer NATO di Libya memiliki indikasi tidak sesuai dengan prinsip non- combatant immunity , namun NATO tidak melakukan pelanggaran terhadap right intention . Pelanggaran  terhadap  prinsip right  intention ini  seperti  penyiksaan  terhadap  tahanan, pembersihan  etnis,  dan  pemerkosaan  massal.  Selama  melakukan  intervensi  militer  di Libya, NATO tidak memiliki indikasi melanggar prinsip right intention dalam jus in bello . Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa NATO melanggar  prinsip non-combatant immunity dan tidak melanggar prinsip right intention dalam intervensi militer di Libya.

## PROPORTIONALITY DALAM INTERVENSI MILITER NATO DI LIBYA
Prinsip proportionality dalam jus  in  bello ini  dapat  dilihat  dari  senjata  yang digunakan dalam intervensi, durasi intervensi, dan apakah intervensi yang dilakukan dapat mencapai  tujuan.  Dalam  melakukan  suatu  intervensi,  hukum  internasional  mengatur senjata-senjata  yang  dilarang  dipergunakan. Proportionality juga  melihat  durasi  dalam melakukan  intervensi  adalah  durasi  seminimal  mungkin.  Selain  itu,  durasi  yang  minimal tersebut  dapat  mencapai  tujuan  awal  dilakukannya  intervensi.  Dengan  melihat  hal-hal tersebut  maka  suatu  pihak  dapat  memiliki  justifikasi  dalam  melakukan  intervensi  militer karena sesuai dengan prinsip jus in bello .
Hukum  internasional  mengeluarkan  aturan  dalam  penggunaan  senjata  ketika melakukan  perang.  Hal  ini  termasuk  senjata-senjata  yang  dilarang  dipergunakan  dalam perang.  Pada  Tabel  1  di  bawah  menyebutkan  senjata-senjata  yang  dilarang  dipergunakan dalam suatu perang. Pelarangan penggunaan senjata-senjata ini berdasarkan deklarasi dan
konvensi internasional yang telah dikeluarkan. Daftar senjata di bawah merupakan senjata yang  dapat  menyiksa  manusia  yang  terkena  senjata  tersebut.  Jika  senjata-senjata  ini dipergunakan,  maka  terjadi  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  karena  terdapat  unsur penyiksaan terhadap individu.

## Tabel 1 Senjata yang Dilarang dalam Hukum Internasional
Senjata Perjanjian Proyektil  yang  beratnya  kurang  dari  400 gram Declaration of Saint Petersburg (1868) Peluru  yang  melebar  atau  merata  di  tubuh manusia Hague Declaration (1899) Racun dan senjata beracun Hague Regulations (1907) Senjata kimia Geneva Protocol (1925) Convention  on  the  prohibition  of  chemical weapons (1993) Senjata biologis Geneva Protocol (1925) Convention  on  the  prohibition  of  biological weapons (1972) Senjata  yang melukai  fragmen dalam tubuh manusia Protocol  I  (1980)  to  the  Convention  on Certain Conventional Weapons Senjata pembakar Protocol  III  (1980)  to  the  Convention  on Certain Conventional Senjata laser yang membutakan Protocol  IV  (1995)  to  the  Convention  on Certain Conventional Weapons Tambang, jebakan dan perangkat lain Protocol  II,  as  amended  (1996),  to  the Convention on Certain Conventional Weapons Ranjau anti-personil Convention  on  the  Prohibition  of  Anti- Personnel Mines (Ottawa Treaty) (1997) Sisa-sisa perang yang eksplosif Protocol  V  (2003)  to  the  Convention  on
Certain Conventional Weapons
Munisi tandan
Convention on Cluster Munitions (2008)
Sumber: International Committee of the Red Cross, 2011
NATO tidak  memiliki  indikasi  menggunakan  senjata-senjata  yang  melanggar hukum  internasional  dalam  melakukan  intervensi  militer  di  Libya.  Senjata-senjata  dalam Tabel  1  diatas  tidak  digunakan  oleh NATO dalam  melakukan  intervensi  militer  di  Libya. Dalam  serangan  udara NATO di  Libya  yang  menewaskan  masyarakat  sipil, NATO menggunakan bom yang tidak menimbulkan siksaan terhadap suatu individu. Senjata yang digunakan  oleh NATO secara  langsung  menyebabkan  kerusakan  namun  tidak menimbulkan  siksaan  terhadap  individu.  Sehingga, NATO tidak  melanggar  hukum internasional terkait larangan penggunaan senjata.
Selanjutnya,  intervensi  militer NATO di  Libya  dilihat  dari  prinsip proportionality , yaitu  apakah  intervensi  yang  dilakukan  dapat  mencapai  tujuan  dengan  durasi  waktu seminimal mungkin. Durasi waktu minimal tidak ditentukan dalam suatu aturan, sehingga bersifat  obyektif  dan  ambigu.  Namun,  dilihat  dari  tujuan  yang  dapat  dicapai  dalam  suatu intervensi  dapat  membantu  menjawab  ambiguitas  tersebut.  Durasi  waktu  yang  efektif dalam  intervensi NATO di  Libya  dapat  dilihat  dari  keterlibatan NATO hingga  penarikan pasukan ketika tujuan intervensi telah tercapai.
Sesuai  dengan  mandat  PBB,  tujuan NATO melakukan  intervensi  militer  di  Libya adalah  untuk  melindungi  masyarakat  sipil  dari  serangan  kelompok  pro  Gaddafi.  Lebih lanjut,  tujuan NATO melakukan  intervensi  militer  di  Libya  adalah  untuk  menghentikan rezim  Gaddafi  dalam  pemerintahan  Libya.  Pemerintahan  yang  otoriter  ini  menyebabkan pemenuhan  hak  asasi  masyarakat  Libya  terganggu  terutama  ketika  terjadi  aksi penggulingan Gaddafi dari pemerintahan Libya. Aksi ini menyebabkan NATO melakukan intervensi  militer  di  Libya  dengan  tujuan  menghentikan  serangan  kelompok  pro  Gaddafi terhadap kelompok oposisi.
Jika dilihat dari prinsip proportionality , maka intervensi  yang dilakukan NATO di Libya  ini  memenuhi  prinsip proportionality ,  yaitu  dapat  mencapai  tujuan  dilakukannya intervensi  militer  di  Libya.  Intervensi  militer NATO di  Libya  ini  menyebabkan terbunuhnya Gaddafi pada 20 Oktober 2011. Tewasnya Gaddafi ini menandakan runtuhnya rezim  Gaddafi  yang  telah  berkuasa  selama  42  tahun  di  Libya.  Setelah  terbunuhnya Gaddafi, pada 31 Oktober 2011 pasukan NATO mulai meninggalkan Libya (North Atlantic
Treaty  Organization,  2015).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setelah  mencapai  tujuannya, NATO tidak memperlama keterlibatannya di Libya.
Pada  akhirnya,  intervensi  militer  yang  dilakukan NATO di  Libya  ini  dapat mencapai  tujuan  menghentikan  pemerintahan  Gaddafi  di  Libya.  Meskipun, NATO juga melakukan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dengan  melakukan  serangan  terhadap masyarakat sipil selama operasi di Libya namun keadaan lebih buruk kemungkinan terjadi jika NATO tidak melakukan intervensi  militer.  Kelompok pro Gaddafi telah menewaskan 233  masyarakat  sipil  ketika  terjadi  aksi  penggulingan  terhadap  Gaddafi  (Human  Rights Watch,  2011).  Korban  yang  diakibatkan  oleh  kelompok  pro  Gaddafi  tidak  sebanding dengan  korban  akibat  serangan NATO ,  yaitu  72  masyarakat  sipil  (Human  Rights  Watch, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa jika NATO tidak melakukan intervensi militer di Libya, kemungkinan  korban  masyarakat  sipil  yang  tewas  akan  lebih  banyak  dibandingkan  jika NATO melakukan intervensi militer.

## KESIMPULAN
Kesimpulan artikel ini adalah intervensi militer NATO di Libya tidak sesuai dengan prinsip non-combatant  immunity dalam jus  in  bello karena  adanya  kejahatan  terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO . Namun, jika dilihat dari prinsip proportionality , maka  intervensi  yang  dilakukan NATO di  Libya  tergolong  memiliki  proporsionalitas karena  dapat  mencapai  tujuan  dengan  durasi  waktu  tidak  terlalu  lama  dan  tidak menggunakan  senjata  yang  dilarang  oleh  hukum  internasional.  Dengan  prinsip proportionality ini,  intervensi  militer NATO di  Libya  memiliki  justifikasi  karena  dapat mencapai tujuan yaitu lengsernya pemerintahan Gaddafi
Dengan  menggunakan  analisis jus  in  bello ini,  dapat  dilihat  bahwa  intervensi militer NATO di Libya dapat mencapai tujuan meskipun NATO juga melakukan kejahatan terhadap  kemanusiaan  terhadap  masyarakat  sipil  di  Libya.  Prinsip jus  in  bello dalam just war ini  juga  dapat  melihat  aspek-aspek  yang  diperhatikan  dalam  menganalisis  intervensi militer  terhadap  suatu  negara.  Aspek-aspek  yang  perlu  diperhatikan  tersebut  adalah kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  tujuan  dari  suatu  intervensi  militer.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dalam  intervensi  militer  tidak  hanya  memperhatikan  kekuatan  atau power  suatu  negara  dan  komunitas  internasional,  tetapi  juga  memperhatikan  hak  asasi manusia dan tujuan intervensi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bellamy,  Alex  J.  &  Williams,  Paul  D.  (2011).  The  New  Politics  of  Protection?  Cote d‟Ivoire, Libya and the Responsibility to Protect. International Affairs, Vol. 87, No.
4 , pp. 825-850.
Beresford,  Alexander.  (2015).  A  Responsibility  to  Protect  Africa  from  the  West?  South Africa and the NATO Intervention in Libya. International Politics, Vol. 52 , No. 3 , pp. 288-304.
Daalder, Ivo H. & Stavridis, James, G. (2012). NATO‟s Victory in Libya: The Right Way to Run an Intervention. Foreign Affairs, Vol. 91, No. 2 , pp. 2-7.
Haesebrouck,  Tim.  (2016).  NATO  Burden  Sharing  in  Libya:  A  Fuzzy  Set  Qualitative Comparative Analysis. Journal of Conflict Resolution , pp. 1-27.
Hallams, Ellen & Schreer, Benjamin. (2012). Towards a „post-American‟ Alliance? NATO
Burden-Sharing after Libya. International Affairs, Vol. 88, No. 2 , pp. 313-327. Hodge,  Carl  Cavanagh.  (2013).  A  Sense  of  Return:  NATO‟s  Libyan  Intervention  in Perspective.  Dalam  Ellen  Hallams,  Luca  Ratti  &  Benjamin  Zyla, NATO  Beyond 9/11: The Transformation of the Atlantic Alliance . New York: Palgrave Macmillan. Holst,  Fredrik  A.  &  Fink,  Martin  D.  (2014).  A  Legal  View  on  NATO‟s  Campaign  in Libya.  Dalam  Kjell  Engelbrekt,  Marcus  Mahlin  dan  Charllotte  Wagnsson, The NATO Intervention in Libya . New York: Routledge.
Human  Rights  Watch.  (2011).  Libya:  Governments  Should  Demand  End  to  Unlawful Killings. Online . Dalam https://www.hrw.org/news/2011/02/20/libya-governments- should-demand-end-unlawful-killings .  Diakses  pada  12  April  2017  pukul  09.00 WIB.
Human Rights  Watch. (2012). Unacknowledged Deaths: Civilians Casualties in  NATO‟s
Air Campaign in Libya. Online . Dalam
https://www.hrw.org/report/2012/05/13/unacknowledged-deaths/civilian-casualties- natos-air-campaign-libya . Diakses pada 30 Mei 2017 pukul 21.00 WIB.
International  Committee  of  the  Red  Cross.  (2011).  Weapons. Online .  Dalam https://www.icrc.org/en/document/weapons . Diakses pada 1 Juni 2017 pukul 10.00 WIB.
Kuperman, Alan J. (2013). NATO‟s  Intervention in  Libya:  A  Humanitarian  Success?. Dalam  Hehir,  Aidan  &  Murray,  Robert, The  Responsibility  to  Protect  and  the Future of Humanitarian Intervention . New York: Palgrave Macmillan.
Michaels,  Jeffrey  H.  (2011). NATO After  Libya. The RUSI Journal, Vol. 156, No. 6 , pp. 56-61.
North  Atlantic  Treaty  Organization.  (2015).  NATO  and  Libya. Online .  Dalam http://www.nato.int/cps/eu/natohq/topics_71652.htm .  Diakses  pada  22  Mei  2017 pukul 20.00 WIB.
Pommier,  Bruno.  (2011).  The  Use  of  Force  to  Protect  Civilians  and  Humanitarian Action: The Case of Libya and Beyond. International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 884 , pp. 1063-1083.
Rome Statute of the International Criminal Court. Online . Dalam http://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm .  Diakses  pada  14  Mei  2017 pukul 17.00 WIB.
Sadiki,  Larbi.  (2012).  Libya‟s  Arab  Spring:  The  Long  Road  from  Revolution  to Democracy. International Studies, Vol. 49, No. 3 , pp. 285-314. Song,  Yanan.  (2016).  NATO‟s  Engagement  in  Libya.  Dalam  Song,  Yanan, The  US Commitment  to  NATO  in  the  Post-Cold  War  Period .  New  York:  Palgrave Macmillan.
Vaughn, Jocelyn  & Dunne, Tim.  (2014).  Leading from the Front: America,  Libya and the Localisation of R2P. Cooperation and Conflict, Vol. 50, No. 1 , pp. 29-49. Viotti,  Paul  R  &  Kauppi,  Mark  V.  (2009).  International  Relations  and  World  Politics. 4th ed. New Jersey: Pearson.
Waal, Alex & Rakiya, Omaar. (1994). Can Military Intervention Be “Humanitarian”?. Middle East Report, Vol. 187, No. 188 , pp. 2-8.
Wedgwood, Andrew & Dorn, A. Walter. (2015). NATO‟s Libya Campaign 2011: Just or Unjust to What Degree?. Diplomacy & Statecraft , pp. 341-362.