## DETERMINAN TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI PEMODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN)
T. Prasetiyo 1 , S. Djaddang 2 , N. Ahmar 3
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia 1,2,3
Abstract. The purpose of this research is to examine the effect of independent comissioner, audit committee, and audit quality on tax avoidance which moderated by institutional ownership at mining companies in Indonesia Stock Exchange. The samples in this study amounted to 33 mining company in Indonesia Stock Exchange period 2017-2019. The test results show that independent comissioner and audit quality have a negative effect on tax avoidance. Meanwhile audit committee has a positive effect on tax avoidance. Furthermore, Institutional ownership moderate independent comissioner, audit committee, and audit quality on tax avoidance (quasi moderation).
Keywords. audit; independent commissioner; institutional ownership; tax avoidance.
Abstrak. Tujuan  dari  penelitian  in  adalah  untuk  menguji  pengaruh  dari  komisaris  independen, komite  audit,  dan  kualitas  audit  terhadap  t ax  avoidance yang  dimoderasi  oleh  kepemilikian institusional pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini berjumlah  33  perusahaan  pertambangan  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2017-2019.  Hasil pengujian  menunjukkan  bahawa  variabel  komisaris  independen  dan  variabel  kualitas  audit berpengaruh  negatif  terhadap tax  avoidance .  Sementara  itu,  variabel  komite  audit  berpengaruh positif terhadap tax avoidance . Selain itu, variabel kepemilikan institusional memoderasi variabel komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap tax avoidance (quasi moderasi).
Kata kunci. audit; kepemilikan institusional; komisaris independen; tax avoidance .
Corresponding  author. Email:  toniprasetiyo23@gmail.com 1 ,  djaddangsyahril@gmail.com 2 , ahmarnurmala@gmail.com 3
How to cite this article. Prasetyo, T., Djaddang, S., & Ahmar, N. (2021). Determinan Tax Avoidance dengan  Kepemilikan  Institusional  Sebagai  Pemoderasi  (Studi  Pada  Perusahaan  Pertambangan). Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 9 (2), 267–280. History of article. Received: April 2021, Revision: Juni 2021, Published: Agustus 2021 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v9i2.31919 Copyright©2021.  Published  by  Jurnal  Riset  Akuntansi dan Keuangan.  Program  Studi  Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Penghindaran pajak ( tax avoidance )  merupakan  bagian  dari perencanaan  pajak (tax  planning ) yang dilakukan secara legal, penghindaran  pajak  ini  dilakukan guna  mengurangi  beban  pajak  yang harus  ditanggung  oleh  perusahaan (Ginting, 2016). Fenomena penghindaran pajak dapat dilihat dari rasio  pajak  ( tax  ratio )  negara Indonesia. Rasio  pajak  menunjukkan
kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan  pendapatan  pajak atau  menyerap  kembali  Produk Domestik  Bruto  dari  masyarakat dalam  bentuk  pajak.  Penghindaran pajak  merupakan  sesuatu  yang  unik, karena  praktik  ini  di  sisi  lain diperbolehkan,  namun  di  sisi  lain penghindaran
pajak dapat mengurangi penerimaan negara yang mana  membuat  suatu  dilema  dalam penerapannya.
T. PRASETIYO 1 S. DJADDANG 2 N. AHMAR 3 , / Determinan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan

## Di BEI)
Gambar 1. Rata-rata CETR Perusahaan Pertambangan periode 2015-2019 Gambar 1 menunjukkan bahwa  rata-rata  pembayaran  pajak pada  perusahaan  pertambangan  yang terdafar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode 2015-2019 berfluktuasi. Serapan pajak dari perusahaan pertambangan yang terdafar di Bursa Efek  Indonesia  ke  kas  negara tertinggi  terjadi  pada  tahun  2018 yakni  sebesar  45%  dan  mengalami penurunan  pada  tahun  2019  menjadi 10%. Oleh karenanya, sektor pertambangan  ini  menjadi  salah  satu yang  menarik  untuk  diteliti  terkait adanya gap yang  terjadi  pada pembayaran  pajak  ke  kas  negara, yang mana sesuai dengan topik yang akan  diteliti  mengenai  penghindaran pajak ( tax avoidance) .
Semakin  banyak  komisaris independen  diharapkan corporate governance didalam perusahaan meningkat, sehingga mampu mendorong  manajemen  perusahaan untuk tidak melakukan praktik
penghindaran  pajak.  Hasil  penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017),
Amalia  (2018),  dan  Dewi  (2019) menyatakan
bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance . Lalu penelitian  yang  dilakukan  oleh  Riko (2017)  menyatakan  bahwa  komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax  avoidance .  Sedangkan penelitian  Ginting  (2016),  Ayu  dan Ery  (2017,  dan  Primasari  (2019) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance .
Komite  audit  yang  bertugas dalam pengawasan laporan keuangan mempunyai pengaruh dalam menentukan  manajemen  perpajakan khususnya penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tandean  (2016)  dan  Amalia  (2018) menyatakan  bahwa  komite  audit berpengaruh  positif  terhadap tax avoidance .  Lalu  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ayu  dan  Ery  (2017) menyatakan  bahwa  komite  audit berpengaruh  negatif  terhadap tax avoidance . Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017)
dan Dewi (2019) menyatakan bahwa
(0.20) (0.10) - 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 2015 2016 2017 2018
2019
Rata-rata CETR Perusahaan Pertambangan
Periode 2015-2019
komite  audit  tidak  berpengaruh terhadap tax avoidance .
KAP the  big  four dianggap menjadi  KAP  yang  berkompeten untuk  mengaudit  laporan  keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eksandy  (2017)  menyatakan  bahwa kualitas  audit  berpengaruh  positif terhadap tax avoidance . Lalu penelitian yang dilakukan oleh
Amalia  (2018)  menyatakan  bahwa kualitas  audit  berpengaruh  negatif terhadap tax  avoidance .  Sedangkan penelitian Tandean (2016) dan Primasari (2019) menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh  terhadap tax avoidance . Pemilik  instusional  memiliki insentif  untuk  memastikan  bahwa manajemen perusahaan dalam membuat  suatu  keputusan  harus memaksimalkan  kesejahteraan  para pemegang sahamnya. Hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Ginting  (2016), Ayu  dan  Ery  (2017),  dan  Amalia (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh  negatif  terhadap tax avoidance .
Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  menguji  pengaruh  dari komisaris  independen,  komite  audit, dan  kualitas  audit  terhadap  t ax avoidance yang  dimoderasi  oleh kepemilikan institusional pada perusahaan  pertambangan  di  Bursa Efek  Indonesia  periode  2017-2019. Peneliti masih menemukan perbedaan hasil  penelitian  terkait corporate governance terhadap praktik penghindaran pajak, hal ini diperkuat dengan  masih  terdapat  fenomena praktik penghindaran pajak di
Indonesia.  Sehingga,  peneliti  merasa perlu  untuk  melakukan  penelitian mengenai tax  avoidance. Penelitian ini  merupakan  pengembangan  dari penelitian Amalia (2018) yang
melakukan penelitian pengaruh
Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance dan  Ginting  (2016)  yang melakukan penelitian pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi  Rugi  Fiskal  Terhadap Penghindaran  Pajak  serta  bagaimana pengaruhnya apabila dimoderasi oleh ukuran perusahaan.
Terkait dengan tax avoidance, masalah  agensi  dapat  terjadi  antara perusahaan dan pemerintah. Masalah agensi berupa asimetri informasi akan terjadi  ketika  pemerintah  sebagai pemungut pajak menginginkan pemasukan  negara  dari  pemungutan pajak,  sementara  itu  manajer  (pihak perusahaan) lebih fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi dengan melakukan tindakan oportunis untuk mendapatkan keuntungan  yang  optimal  dengan mengefisiensikan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk  juga  beban  pajak  atau dengan kata lain perusahaan berupaya untuk  melakukan  perencanaan  pajak baik dengan cara tax evasion atau tax avoidance dengan  tujuan  agar  pajak yang  dibayarkan  dapat  seminimal mungkin  dan  dapat  menghasilkan laba  setelah  pajak  yang  tinggi.  Hal inilah  yang  menjadikan  penyebab timbulnya  konflik  kepentingan  atau masalah  agensi  antara  perusahaan sebagai  wajib  pajak  dan  pemerintah sebagai pemungut pajak. Sehubungan dengan  hal  tersebut  masalah  agensi dapat  diminimalkan  dengan  biaya bonding  yaitu  dengan  perusahaan (agent) membayar beban pajak secara patuh kepada pemerintah ( principal) .

## Pengembangan Hipotesis
Penelitian  yang  dilakukan
Riko (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh  negatif  terhadap tax avoidance .  Dimana  jika  jumlah dewan komisaris independen
T. PRASETIYO 1 S. DJADDANG 2 N. AHMAR 3 , / Determinan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI)
meningkat, maka tindakan tax avoidance yang dapat dilakukan oleh pihak  manajemen  akan  menurun, sehingga  jumlah  dewan  komisaris independen  yang  meningkat  dapat menekan adanya tindakan tax avoidance yang dilakukan. H1: Komisaris independen berpengaruh  negatif  terhadap  tax avoidance. Ayu dan Ery (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui  pengaruh  komite  audit terhadap t ax avoidance dan diperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif. Karena komite audit bertugas sebagai  membantu  dewan  komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap  kinerja  perusahaan,  maka dengan adanya komite audit di suatu perusahaan dapat mencegah perusahaan tersebut melakukan tindakan tax avoidance . H2:  Komite  audit  berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Amalia (2018) menguji pengaruh  kualitas  audit  terhadap tax avoidance dan  memperoleh  hasil bahwa  kualitas  audit  berpengaruh negatif. Hal ini menunjukkan semakin berkualitasnya auditor dalam pengauditan  maka  kecenderungan dalam  manipulasi  untuk  kepentingan perpajakan tidak akan dilakukan. H3:  Kualitas  audit  berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Ayu  dan  Ery  (2017)  menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh  terhadap t ax avoidance .
Hal  ini  mengindikasikan  adanya hubungan antara tingginya kepemilikan institusional yang terdapat  dalam  perusahaan  dengan semakin tingginya pengendalian terhadap manajer perusahaan dimana hal  ini  nantinya  dapat  menekan adanya  konflik  kepentingan  antara
prinsipal  atau  pemegang  saham dengan  manajemen  sehingga  akan mengurangi  masalah  keagenan  serta dapat  menekan  terjadinya  tindakan tax avoidance .
H4: Kepemilikan institusional memoderasi  pengaruh  komisaris independen terhadap tax avoidance. H5: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. H6: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan data  kuantitatif  dan  merupakan  data sekunder. Data sekunder yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan yang terdaftar pada Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  adapun periode  penelitian  ini  mencakup waktu  tiga  tahun  yakni  tahun  2017 s.d.  2019.  Data  penelitian  ini diperoleh  secara  tidak  langsung melalui  media  perantara,  yakni  situs BEI (www.idx.co.id).
Populasi yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  123 perusahaan pertambangan yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indoenesia sementara  sampelnya  adalah  33 perusahaan  pertambangan  di  Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu  pemilihan  sampel secara  tidak  acak  yang  informasinya diperoleh dengan kriteria atau pertimbangan  tertentu  (Sugiyono, 2014:96).  Adapun  kriteria  sampel sebagai berikut 1) Perusahaan
Pertambangan yang menerbitkan Laporan  Keuangan  lengkap  periode 2017-2019; 2) Perusahaan pertambangan yang memiliki kelengkapan  data  yang  diperlukan
untuk  penelitian  selama  periode 2017-2019; dan 3) Perusahaan Pertambangan yang tidak mengalami kerugian  keuangan  selama  periode 2017-2019. Tabel 1. Operasionalisasi variabel Variabel Konsep Variabel Indikator Skala Variabel Dependen Tax Avoidance Untuk mengukur penghindaran pajak menggunakan pengukuran Cash Effective Tax Rate (Riko, 2017). CETR = Cash tax paid Pre-tax income Menurut Riko (2017) Rasio Variabel Independen Komisaris Independen Komisaris independen diukur menggunakan  persentase  jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel  tahun  amatan  (Ginting, 2016). Komisaris Independen =  Jumlah  Dewan  Komisaris  Independen 𝑥 100% Total Dewan Komisaris Menurut Ginting (2016) Rasio Komite Audit Komite  audit  diukur  dari jumlah  komite  audit  dalam suatu  perusahaan  (Tandean, 2016) KA = ΣKA Menurut Tandean (2016) Rasio
Kualitas Audit Kualitas audit diukur dengan menggunakan  variable dummy yang bernilai  1  apabila  audit  laporan keuangan  dilakukan  oleh  Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four
yaitu  Price  Water  House  Cooper – PWC, Deloitte  Touche  Tohmatsu , KPMG,  dan Ernst  &  Young –E&Y, dan  bernilai  0  apabila  audit  laporan keuangan  tidak  dilakukan  oleh Kantor  Akuntan  Publik  (KAP) The Big Four (Primasari, 2019).
Dummy: 0: KAP non The Big Four 1: KAP The Big Four
Menurut Primasari (2019) Nominal Variabel Moderasi Kepemilikan Institusional kepemilikan institusional diukur dengan  presentase  jumlah  saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah  saham  beredar  (Amalia, 2018) KIN = ΣKSI x 100% ΣS Menurut Amalia (2018) Rasio Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log  nat  total  aktiva ,  karena
dinilai  bahwa  ukuran  ini  memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan  proksi-proksi  yang lainnya dan cenderung Size= Logarima Natural Total Asset Rasio
T. PRASETIYO 1 S. DJADDANG 2 N. AHMAR 3 , / Determinan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI)
Adapun  model  matematik yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  model  analisis  SEM  PLS dengan WarpPLS 6.0, dengan persamaan : TA  =  βo  +  β1KI  + β2KOA  +  β3KUA  +  β4KI ∗ KIN  +   β5KOA ∗ KIN  +  β6KUA ∗ KIN  +  β7UP  +  e Dalam hal ini : TA    : Tax Avoidance KI     :  Komisaris Independen
KOA : Komite Audit
KUA : Kualitas Audit KIN   : Kepemilikan Institusional
UP     : Ukuran Perusahaan β0      : Konstanta β1-β7 : Koefisien regresi e         : error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun  hasi  penelitian  ini dapat  digambarkan  pada  tabel  2 statistik deskriptif di bawah ini: Tabel 2. Deskriptif Statistik Variabel N Min Max Median Mode TA(Y) 33 -1,521 3,819 -0,453 -0,453 KI (X1) 33 -0,649 1,493 -0,511 -0,649 KOA(X2) 33 -0,311 3,114 -0,311 -0,311 KUA(X3) 33 -1,303 0,744 0,744 0,744 KIN(M) 33 -1,354 1,751 0,026 1,061 UP(C) 33 -2,287 1,885 -0,096 -2,287 Sumber: Bursa Efek Indonesia, yang diolah kembali (2020) Statistik  Deskriptif  tentang variabel  penelitian  menggambarkan bahwa variabel Tax Avoidance
memiliki  nilai  minimum  sebesar  - 1,521 artinya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sebanyak 15,21% dari jumlah sampel penelitian. Adapun nilai maksimnum sebesar  3,819  yang  berarti  sampel perusahaan penelitian maksimal sebanyak  38%  yang  melakukan penghindaran pajak. Nilai median dan modus sebesar -0.453 artinya perusahaan memiliki nilai tengah dan nilai  yang  sering  muncul  sebesar 45,3%.
Variabel  KI  memiliki  nilai minimum  sebesar  -0,649  artinya perusahaan  yang  memiliki  komisaris independen  sebanyak  6,49%,  dari jumlah  sampel  penelitian.  Adapun
nilai  maksimum  sebesar  1,493  yang berarti  sampel  perusahaan  penelitian maksimal  sebanyak  14,9%  yang memiliki komisaris independen. Nilai median dan modus sebesar -0.511 dan -0,649  artinya  perusahaan  memiliki nilai  tengah  51,1%  dan  nilai  yang sering muncul sebesar 64,9%.
Variabel  KOA  memiliki  nilai minimum  sebesar  -0,311  artinya keberadaan komite audit di perusahaan  sedikitnya  3,1%,  dari jumlah  sampel  penelitian.  Adapun nilai  maksimum  sebesar  3,114  yang berarti  sampel  perusahaan  penelitian maksimal  sebanyak  31,1%  yang memiliki  komite  audit.  Nilai  median dan  modus  sebesar  -0,311  artinya perusahaan memiliki nilai tengah dan nilai  yang  sering  muncul  sebesar 31,1%.
berkesinambungan  antar  periode (Primasari, 2019) Menurut Primasari (2019)
Variabel  KUA  memiliki  nilai minimum  sebesar  -1,303  artinya perusahaan  yang  memiliki  kualitas audit  sebanyak  13%,  dari  jumlah sampel  penelitian.  Adapun  nilai maksimum sebesar 0,744 yang berarti sampel perusahaan penelitian maksimal  sebanyak  74,4%  yang memiliki kualitas audit. Nilai median dan  modus  sebesar  0,744  artinya perusahaan memiliki nilai tengah dan nilai  yang  sering  muncul  sebesar 74,4%.
Variabel  KIN  memiliki  nilai minimum  sebesar  -1,354  artinya perusahaan  yang  kepemilikannya dimiliki  oleh  institusi  sebanyak 13,5%, dari jumlah sampel penelitian. Adapun  nilai  maksimum  sebesar 1,751 yang berarti sampel perusahaan penelitian maksimal sebanyak 17,51% yang kepemilikannya dimiliki  oleh  institusi.  Nilai  median dan  modus  sebesar  0,026  dan  1,061 artinya  perusahaan  memiliki  nilai tengah  sebesar  2,6%  dan  nilai  yang sering muncul sebesar 10,6%.
Variabel  UP  memiliki  nilai minimum  sebesar  -2,287  artinya ukuran  perusahaan  yang  menjadi tolok  ukur  praktik  penghindaran perpajakan  sebanyak  2,8%  dari jumlah  sampel  penelitian.  Adapun nilai  maksimum  sebesar  1,885  yang berarti  sampel  perusahaan  penelitian maksimal  sebanyak  18,8%  yang memiliki  ukuran  perusahaan  sebagai tolok  ukur  praktik  penghindaran perpajakan. Nilai  median dan modus sebesar  -0,096  dan  -2,287  artinya perusahaan  memiliki  nilai  tengah sebesar  9%  dan  nilai  yang  sering muncul sebesar 22,87%.
Uji Hipotesis Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang  dilakukan.  Dalam  pengujian hipotesis  dengan  menggunakan  alat analisis Structural Equaton Modeling (SEM)  dengan  program  WarpPLS 6.00  berikut  ini  disajikan  pengujian hipotesis dari model penelitian ini.
Gambar 2. Full model dengan moderator
Gambar  diatas  menunjukkan hubungan  kausalitas  antar  variabel, dimana komisaris independen, komite audit,  kualitas  audit  sebagai  variabel independen dan tax avoidance
sebagai variabel dependen dimana di moderasi oleh kepemilikan
institusional  serta  dikontrol  oleh ukuran perusahaan.
T. PRASETIYO 1 S. DJADDANG 2 N. AHMAR 3 , / Determinan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan

## Di BEI)
Tabel 3. Hasil Output Koefisien Jalur & Nilai Signifikansi Jalur Coeffecients P-Value KI → TA -0,359 0,010 KOA →TA 0,489 <0,001 KUA→ TA -0,403 0,004 Moderasi KI * KIN → TA 0,861 <0,001 KOA* KIN → TA -0,374 0,008 KUA *KIN → TA 0,734 <0,001 Sumber: Data diolah (2020) Hasil  pengujian  pengaruh  KI terhadap tax avoidance adalah negatif signifikan  dengan  koefisen  jalur  - 0,359  p-value  sebesar  0,010.  KOA terhadap tax avoidance adalah positif
signifikan  dengan  koefisien  jalur 0,489 p-value <0,001. KUA terhadap tax avoidance adalah
negatif signifikan  dengan  koefisien  jalur  - 0,403 p-jalur 0,004. KIN memoderasi
KI, KOA, dan KUA terhadap
tax  avoidance secara  signifikan
dengan  koefisien  0,861  p-value <0,001,  -0,374  p-value  0,008,  dan 0,734  p-value  <0,001.  Model  regresi untuk penelitian ini adalah:
𝑻𝑨 ∶  𝜷𝟎 –  𝟎, 𝟑𝟓𝟗 𝑲𝑰 +  𝟎, 𝟒𝟖𝟗  𝑲𝑶𝑨 –  𝟎, 𝟒𝟎𝟑 𝑲𝑼𝑨 +  𝟎, 𝟖𝟔𝟏 𝑲𝑰
∗  𝑲𝑰𝑵 –  𝟎, 𝟑𝟕𝟒 𝑲𝑶𝑨  ∗  𝑲𝑰𝑵 +  𝟎, 𝟕𝟑𝟒 𝑲𝑼𝑨
∗  𝑲𝑰𝑵 –  𝟎, 𝟖𝟏𝟕  𝑼𝑷  + 𝒆
Tabel 4. Model Fit and Quality Indices
Kriteria Hasil P-values Rule of Thumb Keterangan Adjusted R2 - 0,092 - ≥ 0.70 (kuat), ≥ 0.45 (moderate), ≤ 0.25 (lemah) Lemah Average Path Coefficient (APC) 0,577 P=<0,001 P < 0,05 Diterima Average R-Square (ARS) 0,147 P=0,093 P < 0,05 Ditolak Average Adjusted R- Square (AARS) - 0,092 P=0,147 P < 0,05 Ditolak Average Block VIF (AVIF) 3,456 - ≤ 3.3, namun nilai ≤ 5, masih dapat diterima Diterima Average Full Collinearity VIF (AFVIF) 2,058 - ≤ 3.3, namun nilai ≤ 5, masih dapat diterima Diterima Tenenhaus GoF (GoF) 0,384 - ≥ 0,10 (kecil), ≥0,25 (menengah),≥ 0,36 (besar) Besar Sumber: Data diolah (2020) Berdasarkan  output model  fit and  quality  indices mempunyai  nilai Average adjusted R-squared (AARS)=-0,092, P=0,147, AVIF =3,456, acceptable if <=5, ideally <= 3.3,  AFVIF=2,058,  acceptable  if  <= 5,  ideally  <=  3.3  dan  GoF  (GoF)= 0,384, small >= 0.1, medium >= 0.25,
large >=0.36.
Ketentuan  untuk  WarpPLS
menyatakan bahwa nilai p untuk APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05.
Nilai  AVIF  dan  AFVIF  sebagai indikator  multikolonearitas  harus lebih  kecil  dari  5  serta  ketentuan untuk  nilai  GoF  yaitu  small  >=  0.1, medium  >=  0.25,  large  >=  0.36. mengacu  pada  ketentuan  tersebut,
dapat  disimpulkan  bahwa  model penelitian ini adalah fit.
Pengujian  R  –  Squared,  Q- Squared and Collinearity VIF Hasil pengolahan data atas R- Squared, QSquared and Full Collinearity  VIF dapat  disajikan sebagai berikut ini: Tabel 5. Pengujian R – Squared, Q- Squared and Collinearity VIF R – Squared TA 0,147 Q- Squared TA 0,501 Collinearity VIF TA 1,271 Sumber: Data diolah (2020) Hasil output R- Squared dilihat  besarnya  R-Squared  0,147 yang  memiliki  arti  bahwa  pengaruh variabel komisaris independen, komite audit, kualitas audit,
kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan sebesar 14,7% dan sisanya  sebesar  85,3  %  dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. Pembahasan Pengaruh  Komisaris  Independen Terhadap Tax Avoidance Pengujian hipotesis H1 menunjukkan bahwa pada persamaan model variabel komisaris independen (KI) berpengaruh negatif terhadap tax avoidance .  Hasil  ini  menunjukkan bahwa peran dewan komisaris independen dalam perusahaan memilik  dampak  terhadap  praktik penghindaran  pajak.  Dimana  jika jumlah  dewan  komisaris  independen meningkat, maka tindakan tax avoidance yang dapat dilakukan oleh pihak  manajemen  akan  menurun, begitupun sebaliknya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan peelitian yang dilakukan oleh Riko (2017) yang menyatakan bahwa komisaris  independen  berpengaruh negatif  terhadap tax  avoidance .  Di sisi lain, hasil penelitian ini
bertentangan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ayu  dan  Ery  (2017) dan Primasari (2019) yang membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Pengaruh  Komite  Audit  Terhadap Tax Avoidance Pengujian hipotesis H2 menunjukkan bahwa pada persamaan model  variabel  komite  audit  (KOA) berpengaruh  positif  terhadap tax avoidance .  Hasil  ini  menunjukkan bahwa komite audit dalam fungsinya sangat efektif untuk mencegah praktik  penghindaran  pajak.  Karena komite audit bertugas sebagai membantu  dewan  komisaris  dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja  perusahaan,  maka  dengan adanya  komite  audit  di  suatu perusahaan dapat mencegah perusahaan tersebut melakukan tindakan tax avoidance .
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan peelitian yang dilakukan oleh Tandean  (2016)  dan  Amalia  (2018) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh  positif  terhadap tax avoidance . Di sisi lain, hasil penelitian  ini  bertentangan  dengan penelitian yang dilakukan oleh
T. PRASETIYO 1 S. DJADDANG 2 N. AHMAR 3 , / Determinan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan

## Di BEI)
Eksandy  (2017)  dan  Dewi  (2019) yang  membuktikan  bahwa  komite audit tidak berpengaruh  terhadap tax avoidance.
Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pengujian hipotesis H3 menunjukkan bahwa pada persamaan model variabel  kualitas  audit (KUA) berpengaruh  negatif  terhadap tax avoidance .  Hasil  ini  menunjukkan bahwa semakin berkualitasnya auditor  dalam  pengauditan,  maka kecenderungan  dalam  manipulasi untuk  kepentingan  perpajakan  tidak akan dilakukan. Dengan begitu audit yang dihasilkan berkualitas pula, dan mendukung transparansi yang merupakan  salah  satu  konsep Good Corporate Governance.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh Amalia (2018) yang menyatakan bahwa  komite  audit  berpengaruh negatif  terhadap tax  avoidance .  Di
sisi lain, hasil penelitian ini bertentangan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Tandean  (2016)  dan Primasari  (2019)  yang  membuktikan bahwa
kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Pengaruh  Komisaris  Independen Terhadap  Tax  Avoidance  dengan Kepemilikan  Institusional  sebagai
Pemoderasi Pengujian hipotesis H4 menunjukkan bahwa pada persamaan model variabel kepemilikan institusional (KIN) memoderasi hubungan komisaris independen terhadap tax  avoidance .  Hasil  ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kepemilikan institusional  yang  terdapat  dalam perusahaan dapat memperkuat pengaruh hubungan komisaris independen terhadap tax avoidance .
Pengaruh  Komite  Audit  Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan  Institusional  sebagai Pemoderasi Pengujian hipotesis H5 menunjukkan bahwa pada persamaan model variabel kepemilikan institusional (KIN) memoderasi hubungan  komite  audit  terhadap tax avoidance .  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  adanya  hubungan  antara kepemilikan institusional yang terdapat  dalam  perusahaan  dapat memperlemah  pengaruh  hubungan komite audit terhadap tax avoidance .
Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan  Institusional  sebagai Pemoderasi Pengujian hipotesis H6 menunjukkan bahwa pada persamaan model variabel kepemilikan institusional (KIN) memoderasi hubungan kualitas audit terhadap tax avoidance .  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  adanya  hubungan  antara kepemilikan institusional yang terdapat  dalam  perusahaan  dapat memperkuat pengaruh hubungan kualitas audit terhadap tax avoidance .

## SIMPULAN
Berdasarkan  pengujian  dan pembahasan  yang  disajikan,  dapat disimpulkan beberapa temuan terkait dengan hipotesis penelitian. Komisaris  independen  berpengaruh negatif  terhadap tax  avoidance, komite  audit  berpengaruh  positif terhadap tax  avoidance ,  dan  kualitas audit  berpengaruh  negatif  terhadap tax avoidance . Kepemilikan
Institusional  memoderasi  pengaruh komisaris  independen,  komite  audit, dan  kualitas  audit  terhadap tax avoidance.
Penelitian  ini  dilakukan  pada perusahaan pertambangan yang
terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia, dengan  keterbatasan  antar  lain: Pengambilan  sampel  yang  sedikit, penelitian  ini  hanya  terfokus  pada beberapa  variabel  saja,  sedangkan variabel  lain yang terkait  dengan tax avoidance relatif  banyak,  antara  lain kepemilikan manajerial, risiko perusahaan  dan  CSR  sehingga  akan menghasilkan hasil yang berbeda. Pada  penelitian  selanjutnya disarankan  untuk  mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan penambahan  variabel-variabel  lain yang  mempengaruhi Tax  Avoidance , memperluas  sampel  perusahaan  dan tidak hanya perusahaan pertambangan,  memperluas  tahun penelitian lebih dari tiga  tahun. Saran untuk  pemerintah  yaitu  diperlukan adanya peraturan dan regulasi perpajakan  yang  jelas  dan  spesifik, dan mempertimbangkan adanya modernisasi sistem administrasi pada perpajakan untuk transaksi taxabable income.

## DAFTAR PUSTAKA
(n.d.).  Retrieved  March  24,  2020, from https://kemenkeu.go.id
(n.d.). Retrieved April 16, 2020, from https://ortax.org Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of planned behavior. Organizational  Behavior  and Human  Decision  Processes . https://doi.org/10.1016/0749- 5978(91)90020-T Amalia, S. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap
Tax Avoidance Pada Perusahaan
Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di
Bursa  Efek  Indonesia  Periode 2011-2015. Diponegoro Journal Of  Accounting , 7  Nomor  4
(Universitas Diponegoro), 1–12. Annisa,  N.  A.,  &  Kurniasih,  L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax
Avoidance. Jurnal  Akuntansi  & Auditing . Dewi, N., & Jati, I. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik  Perusahaan,  Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance
Di  Bursa  Efek  Indonesia. E-
Jurnal Akuntansi .
Dewi,  N.  M.  (2019).  Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan  Komisaris  Independen dan  Komite  Audit  Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)  Pada  Perusahaan Perbankan  Yang  Terdaftar  Di Bursa  Efek  Indonesia  Periode
2012-2016. Jurnal  Akuntansi Dan Keuangan . Donaldson,  T.,  &  Preston,  L.  E.
(1995). The Stakeholder Theory Of  The  Corporation:  Concepts, Evidence,  And  Implications. Academy of Management Review . https://doi.org/10.5465/amr.199 5.9503271992 Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris  Independen,  Komite Audit,  Dan  Kualitas  Audit Terhadap  Penghindaran  Pajak
(Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada  Sektor  Industri  Barang Konsumsi  yang  terdaftar  di
Bursa  Efek  Indonesia  Periode 2010-2014). Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan .
https://doi.org/10.31000/compet itive.v1i1.96
Finnerty C., Merks P., Petriccione M.,
R.  R.  (2007).  Fundamental  of International  Tax  Planning.  In IBFD . Ghozali  dan  Latan.  (2015). Partial
Least  Squares:  Konsep,  Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program  SmartPLS  3.0 (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
T. PRASETIYO 1 S. DJADDANG 2 N. AHMAR 3 , / Determinan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI)
Ghozali,  I.  (2013).  Ghozali,  Imam (2013).  In Aplikasi  Analisis
Multivariate  dengan  Program IBM  SPSS  21  Update  PLS Regresi. (VII).  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro. Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap  Penghindaran  Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai  Variabel  Moderating. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil . Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.
(1976).  Theory  of  the  firm: Managerial  behavior,  agency costs  and  ownership  structure. Journal of Financial Economics . https://doi.org/10.1016/0304- 405X(76)90026-X Koming  Ayu  Praditasari,  N.,  &  Ery Setiawan,  P.  (2017).  Pengaruh Good  Corporate  Governance, Ukuran  Perusahaan,  Leverage Dan  Profitabilitas  Pada  Tax Avoidance. E-Jurnal  Akuntansi
Universitas Udayana . Primasari,  N.  (2019).  Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan,  Proporsi  Komisaris Independen  Dan  Kualitas  Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  Periode 2014-2016). Jurnal  Akuntansi Dan Keuangan , 8 (FEB Universitas Budi Luhur), 21–40. Ridwan & Djaddang. (2019). Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi Kecurangan Laporan Keuangan dengan  Value  Added/Human Capital  Sebagai  Pemoderasi dan  Non  Discretionary  Accrual Sebagai  Pemediasi .  Universitas Pancasila. Riko, I. M. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverge Terhadap  Tax  Avoidance. E- Jurnal Akuntansi , 1831–1859.
Salehi, M., Tarighi, H., & Shahri, T. A. (2020). The effect of auditor characteristics  on  tax  avoidance of Iranian companies. Journal of Asian  Business  and  Economic Studies .
https://doi.org/10.1108/jabes- 11-2018-0100 Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS  3.0  untuk  Hubungan Nonlinier dalam Penelitian
Sosial  dan  Bisnis.  In ANDI (I).
CV ANDI OFFSET.
Siew  Yee,  C.,  Sharoja  Sapiei,  N.,  & Abdullah,  M. (2018).  Tax Avoidance, Corporate Governance  and  Firm  Value  in The  Digital  Era. Journal  of Accounting and Investment . https://doi.org/10.18196/jai.190 299 Sugianto, D. (2019, July 5).
detikFinance  /  Berita  Ekonomi Bisnis / Detail Berita . Retrieved March  26,  2020,  from  Detik Finance: https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d- 4612708/mengenal-soal- penghindaran-pajak-yang- dituduhkan-ke-adaro Sugiyono,  P.  D.  (2014). Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D . CV. Alfabeta.
Tandean,  V.  A.,  &  Winnie,  W.
(2016).  The  Effect  of  Good Corporate  Governance  on  Tax Avoidance:  An  Empirical  Study on  Manufacturing  Companies Listed in IDX period 2010-2013. Asian  Journal  of  Accounting
Research . https://doi.org/10.1108/ajar- 2016-01-01-b004
T. PRASETIYO 1 S. DJADDANG 2 N. AHMAR 3 , / Determinan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI)