## IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN ASET TETAP DAN ASET TIDAK BERWUJUD STUDI KASUS PADA BPPKAD KABUPATEN BLORA TAHUN 2019
Putri Sholiha Anugraini 1, Siti Puryandani 2
1 Universitas Sultan Agung Semarang Email : putrisholi@gmail.com
2 STIE Bank BPD Jateng Email: sitipuryandani@gmail.com

## ABSTRASCT
The  process  of eliminating  Regional  Property is  one of  the  series  of  assets management  that is  very important and the main. The process can be an indicator of the responsibility of carrying out the duties and functions of the regional apparatus. The money that has been spent into capital goods should be reported accurately and accountably. This type of research is a qualitative  research with a case study approach to BPPKAD Blora Regency. This study aims to analyze the process of eliminating regional property  and  the  suitability  of  the  process  of  elimination  with  the  regulation  of  regional  property management  at  the  BPPKAD  Blora  Regency.  There  are  4  (four)  indicators  of  the  framework  that influence the elimination process, namely the internal control system, regulations, operating standards and  procedures  as  well  as  human  resources.  The  research  data  was  obtained  by  in-depth  interviews with officials in charge of policy management of goods consisting of the Head of the Asset Division, Head  of  Sub-Asset  and  BPPKAD  goods  management  officer.  Data  was  also  obtained  from  field observations  in  the  form  of  photos  or  field  documentation.  The  results  of  data  collection  are  then analyzed and concluded. The results showed that the process of eliminating regional property was not in  accordance  with the  established operating  standards  and  procedures.  The results  also  showed  that the process of eliminating regional property in the Blora Regency BPPKAD was in accordance with regulations  on the  management  of  regional  property. The  Blora  Regency  Government is  constrained by the lack of adequate warehouse facilities so that  the process of sending goods requires high costs.
Keywords: elimination, regulation, human resources.

## ABSTRAK
Proses  penghapusan  Barang  Milik  Daerah  merupakan  salah  satu  rangkaian  pengelolaan  aset  milik Pemerintah  Daerah  yang  sangat  penting  dan  utama.  Proses  tersebut  dapat  menjadi  indikator pertanggungjawaban  penyelenggaran  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah.  Uang  yang  telah dibelanjakan  menjadi  barang  modal hendaknya  dapat  dilaporkan secara akurat  dan  akuntabel. Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan studi kasus  pada  BPPKAD  Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penghapusan barang milik daerah dan kesesuaian proses  penghapusan  dengan  regulasi  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  instansi  BPPKAD Kabupaten  Blora.  Ada  4  (empat)  indikator  kerangka  pikir  yang  berpengaruh  pada  proses penghapusan yaitu sistem pengendalian internal, regulasi, standar operasi dan prosedur serta sumber daya manusia. Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara mendalam pada pejabat pengampu kebijakan  pengelolaan  barang  yang  terdiri  dari  Kepala  Bidang  Aset,  Kasubbid  Aset  serta  petugas pengurus  barang  BPPKAD.  Data  juga  diperoleh  dari  observasi  lapangan  berupa  foto  atau dokumentasi  lapangan.  Hasil  pengumpulan  data  kemudian  dianalisis  dan  disimpilkan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  penghapusan  barang  milik  daerah  belum  sesuai  dengan standar  operasi  dan  prosedur  yang  ditetapkan.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  proses penghapusan  barang  milik  daerah  pada  BPPKAD  Kabupaten  Blora  sesuai  dengan  regulasi  tentang pengelolaan  barang  milik  daerah.  Pemerintah  Kabupaten  Blora  terkendala  belum  adanya  fasilitas gudang yang memadai sehingga proses pengiriman barang membutuhkan biaya yang tinggi.
Kata Kunci : penghapusan barang, regulasi, sumber daya manusia

## 1. Pendahuluan
Penghapusan barang inventaris milik daerah  pada  Pemerintah  Pusat/Daerah merupakan  salah  satu  siklus  dalam  tahap kegiatan  penatausahaan  barang  milik daerah sebagai mana diatur dalam regulasi peraturan  tentang  pengelolaan  Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah dimaksud  adalah  Peraturan  Pemerintah yang  terbit  pada  tahun  2014  tentang pedoman  pelaksanaan  pengelolaan  aset daerah.  Tindakan    penghapusan  inventaris dan  Barang  Milik  Pemeritah  Daerah  tidak dapat  dikesampingkan  karena  hal  tersebut dapat  berpengaruh  pada  asumsi  dan penilaian  kewajaran  dalam  penyajian  data kekayaan  riil  yang  dicantumkan  dalam catatan aset Pemerintah.
Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian adalah bagaimana implementasi dan proses penghapusan aset tetap  dan  aset  tidak  berwujud  pada pemerintah Kabupaten Blora dan bagaimana kesesuaian proses penghapusan aset  tetap  dan  aset  tidak  berwujud  pada Pemerintah  Kabupaten  Blora  terhadap regulasi  yang  ada.  Tujuan  penelitian adalah  menganalisis  proses  penghapusan aset  tidak  berwujud  dan  aset  tetap  di kabupaten Blora serta menganalisis kesesuaian  praktik  dan  regulasi  terkait dengan  proses  penghapusan  aset  tidak berwujud  dan  aset  tetap  dikabupaten Blora. Penelitian ini diharapkan
memberikan manfaat
untuk pengembangan  penelitian  selanjutnya  dan memberi  masukan  kepada  Pemerintah Kabupaten  Blora  dalam  merumuskan kebijakan  yang  tepat  dalam  proses penghapusan barang milik daerah.
2. Tinjauan Pustaka Manajemen aset mencakup keseluruhan  proses  yang  dimulai  dari proses perencanaan sampai dengan penghapusan  (disposal)  dan  perlunya monitoring  terhadap  aset-aset  tersebut selama umur penggunaannya  oleh  suatu organisasi  atau  Kementerian/  Lembaga. Inventarisasi atau pendataan aset meliputi dua  aspek  penting  yaitu  inventarisasi/ pendataan  wujud  fisik  dan  inventarisasi bukti  yuridis/legal.  Inventarisasi  fisik meliputi kepastian bentuk, kepastian luas, kepastian  volume/jumlah,  kepastian  jenis, site  lokasi  dan  lain-lain  yang  dapat dikategorikan  sebagai  bentuk  nyata  dari sebuah aset.
Sedangkan  asepek  yuridis  adalah status  penguasaan,    dokumen  legal  yang dimiliki,  batas  akhir  pengusaan  dan  lain- lain.  Legal  audit  merupakan  satu  lingkup kerja  manajemen  aset  yang  meliputi inventarisasi  status  penguasaan  aset, kelengkapan  dokumen  kepemilikan  serta keabsahannya, strategi pemecahan masalah  serta  sistem  dan  tata  cara pelepasan  maupun  pengambil  alihan aset. Penilaian  merupakan  satu  proses  kerja yang  sistematis  dengan  berdasar  pada metode  tertentu  serta  dengan  pendekatan yang  ilmiah  untuk  mempeoleh  gambaran nilai  wajar  aset  pada  periode  tertentu. Penghapusan, pelepasan atau penghentian aktiva merupakan prosesdihapusnya aktiva dari neraca setelah dilepaskan atau secara permanen
dihentikan penggunaannya yang sudah tidak memiliki  masa  manfaat  dan  ekonomis dimasa  mendatang.  Penghapusan  dalam istilah  akuntansi  adalah  suatu  proses pencatatan  yang  menyebabkan  aktiva yang  tidak  lagi  termasuk  dalam  unsur laporan  keuangan,  sehingga  dengan
demikian  penghapusan  yang  dimaksud adalah  suatu  proses  mengeluarkan  rupiah aktiva dari neraca.
3. Model Penelitian
Model yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  triangulasi  sumber pengumpulan  data.  Triangulasi  sumber diartikan, penelitiberupaya mendapatkan  sebuah  data  dari  sumber penelitian  yang  berbeda  –  beda  dengan suatu  teknik  yang  sama.  Keterangan tersebut  dapat  dijelaskan  dalam  gambar/ bagan di bawah ini :

## 4. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  teknik  triangulasi  sumber dan  metode  wawancara  wawancara  baku terbuka  karena  responden  yang  telah dikenali  serta  dalam  lingkungan  kantor yang bersifat lebih formal..Peneliti menggunakan  teknik  triangulasi  sumber yaitu  peneliti  melaksanakan  wawancara dengan sumber yang berbeda-beda namun menggunakan  teknik  wawancara  yang sama  yaitu  dengan  wawancara  baku terbuka  atau  wawancara  mendalam. Peneliti melaksanakan wawancara mendalam  dengan  sumber  informasi  dari pemangku  kebijakan  pada  tiap  tingkatan yang  terdiri  dari  level  Kepala  Bidang, Kepala  Sub  Bidang,  serta  Pelaksana Teknis.  Pada  tingkatan  Kepala  Bidang  di wakili  1  (satu)  orang  responden  yaitu
pejabat  Kepala  Bidang  Aset  yang memiliki  tugas  dan  wewenang  paling besar dalam struktur organisasi di Bidang Aset  BPPKAD  sebagaimana  diuraikan dalam  Bab  selanjutnya.Pada  tingkatan  di bawahnya, Peneliti mewawancarai pemangku  kebijakan  di  level  Kepala
Subbidang  yang  diwakili  sebanyak  2 (dua)  orang  responden  yaitu  Kepala Subbidang  Penilaian  dan  Pengawasan serta Kasubbid Pengelolaan Aset BPPKAD Kabupaten Blora. Pada tingkatan pelaksana teknis, Peneliti mengumpulkan  data  melalui  wawancara dengan Pengurus Barang pada BPPKAD.

## Pengumpulan Data Dengan Triangulasi
5. Hasil dan Pembahasan
Hasil wawancara dengan  pem- angku kebijakan di bidang  Aset BPPKAD Blora  mengenai  sumber  daya  yang dibutuhkan dalam implementasi penghapusan  adalah  yang  sesuai  dengan kompetensi  dasar  sebagai  administrator barang,  memiliki  ketelitian  dan  fisik  yang kuat, sebagaimana informasi yang disampaikan  oleh  narasumber.  Sistem Pengendalian Internal dalam proses penghapusan  aset  pada  Badan  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah adalah melalui mekanisme rekonsiliasi dan pengecekan  secara  fisik  pada  perangkat daerah  secara  langsung.  Pelaksanaan rekonsiliasi  dikoordinasi  kan  oleh  Bidang Aset BPPKAD Blora dengan mengundang pengurus  barang  se  Kabupaten  Blora
A Wawancara mendalam B C kabid Peneliti KaSubid Petugas
untuk  melaksanakan  rekonsiliasi  catatan aset  pada  masing-  masing  perangkat daerah.
Pandangan peneliti terhadap penerapan  sistem  pengendalian  internal pemerintah  adalah  bahwa  BPPKAD  perlu melakukan  inovasi  atau  terobosan  dengan manfaatkan  teknologi  informasi  untuk mendukung pelaksanaan pengawasan internal. Hasil pengamatan pada responden menyatakan  bahwa  BPPKAD  Blora  telah memiliki  Standar  Operasi  dan  Prosedur penghapusan aset.
Berdasar  pada  Standar  Operasi  dan Prosedur  maka  para  pejabat  pengelola asset melaksanakan  prosedur penghapusa aset  pada  BPPKAD  Kabupaten  Blora. Tahapan dan proses penghapusan dilaksanakan  dalam  beberapa  tahapan mulai  dari  kegiatan  membuat  usulan penghapusan  barang  milik  daerah  sampai pada  akhir  proses  yaitu  penghapusan  dari catatan    inventaris  perangkat  daerah  yang bersangkutan.
Berdasarkan pengamatan dilapangan didapati  tumpukan  barang  rusak  pada beberapa  tempat  di  BPPKAD  yang semestinya  bukan  merupakan  gudang penyimpanan  barang.  Kondisi  tersebut mengindikasikan  bahwa  barang  tersebut telah lama berada di tempat tersebut dalam waktu  yang  lama,  atau  melebihi  batas normatif  yang  diatur  dalam  Standar Operasi dan Prosedur yaitu 28 hari 4 jam. Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan dalam  melaksanakan  proses  penghapusan barang milik daerah baik berupa aset tetap maupun aset tidak berwujud telah mendasarkan pada kedua ketentuan tersebut  diatas.  Dalam  regulasi  tersebut diatur  tata  cara  dan  petunjuk  pelaksanaan penghapusan  barang  milik  daerah  mulai dari  pasal  431  sampai  dengan  pasal  473
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tersebut diatas.  Dengan  demikian  seluruh  tahapan sebagaimana diatur dalam Standar Operasi dan Prosedur telah mengacu pada regulasi yang ada.

## 6. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan disertai dengan hasil observasi dilapangan,  maka  disimpulkan  bahwa: implementasi penghapusan aset  tetap dan aset  tidak  berwujud  pada  pemerintah Kabupaten    Blora  belum  memenuhi Standar Operasi dan Prosedur penghapusan.  Waktu  yang  diperlukan dalam  proses  penghapusan  lebih  lama dari yang ditetapkan.
Kesimpulan  kedua  adalah  bahwa proses  penghapusan  aset  tetap  dan  aset tidak berwujud pada Pemerintah Kabupaten  Blora  sesuai  dengan  regulasi yang ada. Hal ini dapat dimaklumi karena penyimpangan  terhadap  regulasi  yang dapat  mengakibatkan  kerugian  barang daerah  dapat  dikenakan  tuntutan  ganti rugi sesuai ketentuan.

## Daftar Pustaka
Affandi,  Muhammad  Nur,  2013,  Analisis Manajemen  Aset  Tetap  Di  Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan Dan  Aset  Daerah  Kota  Tanjung Balai, Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol X (3).
Andrew  Malahasa  Karambut,  Reinaldi Lasewa,  Hendrik  Gamaliel,  2018, Ipteks  Prosedur  Penghapusan  Bmn Oleh  Kpknl  Manado,  Jurnal  Ipteks Akuntansi untuk Masyarakat, Vol. 2 (2).
Bogdan,
RC dan Biklen, S.K.
1982. Qualitative Research for Education:  An  Introduction  to
theory  and  methods ,  Boston  :  Allyn and Bacon ,Inc.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI,  2013,
Sistem Pengendalian Intern Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora 2013. Indah  Namira  Kiay  Demak,  Hendrik
Manossoh,  Dhullo  Afandi,  2018,
Analisis Sistem Dan Prosedur Penghapusan  Barang  Milik  Negara Pada  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi  Sulawesi  Utara, Jurnal Riset Akuntansi Going
Concern 13 (2). Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintah, 2008, Buletin Teknis Standar
Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  09 Akuntansi Aset Tetap. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora 2013 - 2018. Lofland John & Lyn. H. Lofland.1984. Analyzing Social Settings . California. Wadsworth
Publishing  Company.
Moeloeng,Prof. Dr. Lexy J,2014,
MetodePenelitian  Kualitatif  edisi
revisi , Rosda Karya Bandung.
Mustika ,Rasyidah, 2015, Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah  Kota  Padang,  Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 10 (1).
Putu  Wawan  Martina,  Titiek  Herwanti  &
Hermanto, 2018. Implementasi Penghapusan  Barang  Milik  Daerah
Rusak  Berat  Pada  Pemerintah  Kota
Mataram. Jurnal Economia vol 14.
Peraturan  Bupati  Nomor  53  tahun  2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi Serta Tata  Kerja  Badan  Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset
Daerah Kabupaten Blora Peraturan  Pemerintah  nomor  27  tahun 2014  tentang  Pedoman  Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan  Pemerintah  nomor  60  tahun 2008  tentang  Sistem  Pengendalian Internal Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 tahun 2016  tentang  Pedoman  Pengelolan Barang Milik Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan, 2010.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan  Barang  Milik  Negara, 2007. Sugiyono, 2017. Metode Penelitian
Kuantitatif  dan  Kualitatif    dan  R  &
D . Bandung : Alfabeta Siregar, Doli D , 2005. Manajemen Aset .
Jakarta : Gramedia. Standar Operasi dan Prosedur Penghapusan  Barang  Milik  Daerah, 2017, BPPKAD Kabupaten Blora.