Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Athaya Novita Andryanto Putri 1 , Ahmad Sholikhin Ruslie 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: athaya02novita@gmail.com 1 , ruslie@untag-sby.ac.id 2

## Abstrak
Dalam  mewujudkan  suatu  negara  hukum  yang  tertib  guna  dicapai  sebuah  tujuan  negara  tak  jarang didapatkan masalah yang begitu beragam dalam kehidupan masyarakat meski berbagai halnya telah di atur dalam setiap Undang - Undang namun tak jarang maraknya kejahatan yang ada di negara kita ini. Kejahatan yang kerap terjadi yakni kekerasan dalam rumah tangga yang kasus nya sangat banyak terjadi saat  ini.  Dalam  tahapan  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana  apparat  penegak  hukum  memiliki kewajiban  dalam  menghimpun  bukti  yang  selaras  dengan  perkara  pidana  yang  tengah  dalam penanganan.  sebagaimana  Pasal n 183  KUHAP  bahwa n hakim  dapat n menjatuhkan  pidana  kepada seseorang n apabila terhadapat sekurang - kurangnya n dua alat n bukti yang n sah. Adapun alat bukti n yang sah telah n di tentukan dan di atur n dalam Undang - Undang n No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang  - Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  pada  pasal  184  ayat  (1).  Salah n satunya  adalah n Visum  Et Repertum n yang  mempunyai  peranan n untuk  kepentingan  peradilan  artinya n Visum  Et  Repertum ini sangat membantu kepolisian dalam memecahkan dan menggungkapkan segala sebab akibat terjadinya suatu n tindak  pidana n sehingga  pelaku  dalam n tindak  pidana n tersebut  dapat n mempertanggung jawabkan n perbuatannya sesuai dengan n hukum yang n berlaku.
Kata Kunci: Viaum Et Repertum, Alat Bukti, Kekerasan Rumah Tangga

## Abstract
In  realizing  an  orderly  rule  of  law  state  to  achieve  the  goals  of  the  Republic  of  Indonesia,  it  is  not uncommon  to  find  very  diverse  problems  in  social  life,  even  though  everything  has  been  regulated  in each law, but it is not uncommon for crimes to exist in our country. One of them is crime in the form of domestic violence, which cases are very common nowadays. In the process of settling criminal cases, law enforcement officials have the obligation to collect evidence in accordance with the criminal cases they are handling. In accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code that a judge can impose a sentence on someone if there are at least two valid pieces of evidence against him. As for legal evidence, it  has  been  determined  and  regulated  in  Law  no.  8  of  1981  concerning  the  Criminal  Procedure  Code (KUHAP) in article 184 paragraph (1). One of them is Visum Et Repertum which has a role for the benefit of the judiciary, meaning that Visum Et Repertum is very helpful to the police in solving and disclosing all the causes and effects of a crime so that the perpetrators of these crimes can be held accountable for their actions in accordance with applicable law.
Keywords: Viaum Et Repertum, Evidence, Domestic Violence

## PENDAHULUAN
Tidak  jarang  muncul  berbagai  persoalan  sosial  demi  tercapainya  tertib  hukum  dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap perilaku dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tindakan  diatur  oleh  hukum,  kejahatan  masih  merajalela  di  negara  ini.  Kekerasanndalam rumahntangga  adalah  salah  satu  ilustrasinya.  Sebagai  instansi  pemerintah,  Kejaksaan  Agung Republik  Indonesia  memiliki  tanggung  jawab  dan  wewenang  untuk  mengadili,  melakukan penyidikan  dan  penuntutan  perkara  pidana,  serta  melaksanakan  kewenangan  hukum  lainnya. Ketidakmampuan  seseorang  untuk  memecahkan  masalahnya  sendiri  sering  disebabkan  oleh kemajuan  pesat  pengetahuan.  Suka  atau  tidak  suka,  siapapun  yang  meminta  bantuan  dalam memecahkan  masalah  pasti  membutuhkannya  dari  orang  lain  yang  lebih  mengerti.  Manusia berkewajiban  untuk  menjalin  hubungan,  bekerja  sama,  dan  saling  membantu  dalam memperoleh  kebutuhan  hidup.  Namun,  kepentingan  tersebut  seringkali  berbeda  pendapat bahkan  terkadang  bertentangan,  sehingga  menimbulkan  pertengkaran  yang  membahayakan keharmonisan  rumah  tangga.  Dalam  proses  peradilan,  penyidikan  suatu  perkara  pidana terutama  bertujuan  untuk  menentukan  kebenaran  materil  perkara  (matriile  waarheid).  Hal tersebut  dapat  Nampak  dari  beberapa  hal  yang  dilaksanakan  oleh  berbagai  apparat  yang menegakkan hukum  dengan melakukan penghimpunan  berbagai  bukti  yang diperlukan dalam menyelesaikan  sebuah  perkara  baik  yang  terdapat  dala  tahapan  pemeriksaan  pendahukum yang terdiri atas penyidikan dan penunutan ataupun siding selanjutnya. UU No. 10 menekankan pada  upaya  aparatnpenegak  hukumnuntuk  menentukannkebenaran  materiilnsuatu  perkara pidana.  4nTahun  2004nayat  2  Pasal  6  tentang  Asas  Kekuasaan  Kehakiman.  untuk mengumpulkan  bukti  sesuai  dengan  kesepakatan-dengan  kasus  pidana.  Pasal  183  KUHAP memberikan pedoman tentang peran hakim dalam menjatuhkan pidana. Mengenai pengertian “alat  bukti  yang  sah”  yang ntelah  ditetapkanndan  diaturndalam  UUnNo.  Pasal  184  ayat  1nUU No.8 Tahunn1981 mengacunpada KitabnUndang-Undang HukumnAcara Pidana (KUHAP).
Dalam  kerangka  prosesnhukum  acaranpidana,  tujuan  kebenaran  dan  keadilan  materil menuntut  aparatur  penegak  hukum  bertindak  dan  melaksanakan  tanggung  jawabnya  sesuai dengan  asas-asas  rule  of  law.  Kehati-hatian  dalam  mempergunakan  alat  bukti  dalam  tahapan pembuktia di depan siding pengadilan  dengan  tujuan  agar  sebuah  tindakan pidana  lebih  jelas dan  mendaparkan  kebenaran  materiil  dalam  penyelesaian  ataupun pemutusan sbuah perkara pidana.  Petugas  hukum  sering  meminta  bantuan  seorang  ahli  untuk  mengungkap  seluruh
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kebenaran  material  dalam  kasus  pidana  untuk  mengumpulkan  bukti  penegakan  hukum  yang diperlukan.  Dalam  KUHAP  Pasal  120  ayat  1  diatur  dan  disebutkan  mengenainpermintaan bantuannahli.  Ada  kemungkinan  bahwa  kejahatan  telah  dilakukan  saat  menyelidiki  kasus kriminal  yang  mengakibatkan  cedera  tubuh,  gangguan  kesehatan,  atau  kematian  seseorang dengan  konsekuensinya.  Akibatnya,  seorang  ahli  kedokteran  yudisial  diperlukan  untuk membantu  penyelidikan.  pemeriksaan  ahli  kedokteran  yudisial  terhadapnkorban  atau barangnbukti  yang  dikumpulkan  penyidik;  mereka  akan  menerbitkan  laporan  berdasarkan temuan  investigasi  tersebut.  Alat  bukti  surat  merupakannsalah  satu  jenisnalat  buktinyang dapan  digunakan  olehnpenyidik  untuknmengungkap  tindaknpidana  penganiayaannyang mengakibatkan  kematian.  Alat  bukti  dokumen  dapat  bermacam-macam  bentuknya,  salah satunyanadalah  laporanntertulis  yang  ditulis  oleh  ahlinkedokteran  yudisialnatau  disebut jugandengan visumnet repertum.
Walaupun visumnet repertum tidak secara tegas disebutkan dalamnKUHAP, akan tetapi visum  et  repertum  memiliki  fungsi  sebagainlaporan  tertulisnuntuk  kepentingan  peradilan apabila  diminta  oleh  aparat  penegak  hukum,  khususnyanpenyidik.  Visum  et  repertum adalahnketerangan  ahlindokter  yang  didasarkan  padansegala  sesuatunyang  dilihat dannditemukan  padanpemeriksaan  alatnbukti,  berdasarkannsumpah  pada  saatnmenerima jabatan,  dannberdasarkan  pengetahuan  yangnsebaik-baiknya.  Itu  dibuat  sesuaindengan kesepakatannyang  dibuatnantara  IKAHIndan  IDI  padantahun  1986  di  Jakarta.  Tujuanndari perjanjiannini  adalah  untuk  membedakannya  dari  sertifikat  ahli  lainnya.  Visum  et  repertum mensyaratkan  dokter  untuk  memenuhi  tugas  sepenuhnya  sebagainpelaksana  dinlapangan dengannmembantu  jaksandalam  menentukannarah  dakwaannyang  akanndiajukan  terhadap terdakwandan  hakim  dalamnmenentukan  kebenarannmateril.  Namun  pada  kenyataannya, masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  betapa  pentingnyanmelakukan  visum  et repertum pasca penganiayaannyang mengakibatkan lukanatau kematian.

## METODE PENELITIAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Kajian  ini  akan  bersifat  konseptual  dan  dikembangkan  berdasarkan  hukum  positif, khususnya  peraturan  dan  doktrin  yang  berkaitan  dengan  Visum  Et  Repertum  dan  kemudian dikaitkan  dengan  fokus  masalah  yang  dibahas  oleh  penulis.  Peneliti  menggunakan  penelitian hukum normatif untuk menganalisis. Sebuah tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan data.  Ini  termasuk  studi  tentang  jurnal  hukum  dan  bahan  hukum  elektronik,  hasil  penelitian, dan bahan ilmiah lainnya yang terkait dengan Visum EtnRepertum dan digunakan sebagainbukti dalam  kasus  kekerasanndalam  rumahntangga.  Pendekatan penelitiannhukum  yangndigunakan dalam  penelitiannini  didasarkan  pada  implementasi  pengaturannhukum  pembuktian dinIndonesia  mengenai  Visum  Et  Repertum  sebagai  alat  bukti  dalam  tindaknpidana kekerasanndalam rumahntangga. Bahannhukumnprimer, sekunder, danntersier semuanyandigunakan  sebagai  data  sekunder  dalamnpenelitian  ini.  Datan  penelitiann  inin berasaln darin sumber-sumber berikut: BahannHukum Primernmerupakan bahannhukum yang dibentuk secara legal yang terbagi atas undang-undang dan catatan resmi, seperti Pasal 13 ayat (1)  KitabnUndang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  Pasal  184  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
1) Bahan  hukum  yang  menunjang  penyajian  bahan  hukum  primer  yang  telah  ada  disebut sebagai  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  sekunder  termasuk  buku,  jurnal,  laporan, dan  sumber  online,  dan  mereka  juga  dapat  membantu  peneliti  dalam  melakukan  analisis tambahan dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek tersebut.
2) Bahan  Hukum  Tersier  adalah  sumber,  seperti  kamus  Black's  Law,  kamus  bahasa  Inggris, Wikipedia, dan ensiklopedi, yang memaparkan pengguna ke berbagai tingkat bahan hukum primer  dan  sekunder.  Dikarenakan  riset  ini  merupakan  riset  hukum  normatif,  dan  segala datanya yang diterapkan oleh peneliti merupakan data sekunder.
Akibatnya, peneliti terpaksa lebih sering menggunakan metode penelitian kepustakaan. Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  literature  research  untuk  mengumpulkan  seluruh data tentang akibat hukum pelaku usaha yang melanggar hak merek dari peraturan perundang- undangan,  jurnal,  buku,  website,  dan  kamus.  Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
penelitian  ini,  artinya  hasil  berupa  uraian  bukan  angka.  Data  untuk  deskripsi  ini  dapat ditemukan  dalam  bahan  tertulis  seperti  peraturan,  buku,  jurnal,  dan  sebagainya.  yang bermaksud menyelidiki hukum Visum Et Repertum Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  umum,  dalam  negara  hukum,  setiap  warga  negara  Indonesia  dan  aparaturnya harus  mengikuti  hukum  kemanapun  mereka  pergi.  Di  negara  ini,  hukum  mengatur  tatanan sosial  dalam n kehidupan  berbangsa n dan n bernegara.  Sebaliknya,  pelanggaran  hukum  dapat dimaknai  dengan  kejadian  ang  lazim  terjadi  dalam  masyarakat  serta  tidak  dapat  dilakukan pemberantasan  hingga  tuntas  lantaran  pelanggaran  hukum  ialah  komponen  penting  dari kompleks pembangunan yang semakin pesat. Wajar jika banyak perbedaan sebagai akibat dari perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Misalnya, orang memiliki gagasan berbeda tentang  apa  artinya  hidup  di  dunia,  yang  terkadang  menyebabkan  peningkatan  jumlah  orang yang  melanggar  hukum.  Kita  kerap  kali  menemukan  bahwa  pesatnya  perkembangan masyarakat dibandingkan dengan perkembangan hukum. Akibatnya, dalam konteks penegakan hukum, aparat dan masyarakat memiliki kemampuan untuk menekan sesedikit mungkin terjadi pelanggaran  hukum  sehingga  tidak  terjadi  gangguan  keamanan  dan  juga  ketenteraman  bagi masyarakat  pada  umumnya.  Akibatnya,  pemerintah  selalu  berusaha  mencegah  kejahatan sebelum terjadi dan segera menangani mereka yang melakukannya.
Penyuluhan  hukum  telah  ditawarkan  di  berbagai  lokasi  sebagai  bagian  dari  upaya pencegahan  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum.  Sementara  itu,  upaya  dalam  menindak pelaku kejahatan yang dilaksanakan dengan menjatuhi hukuman yang setimpal kepada mereka yang  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana.  Setelah  hakim  membuat  keputusan  yang menjadi hukum tetap, maka hukuman itu harus dilaksanakan. Persidangan di pengadilan pidana digunakan  untuk  menentukan  apakah  suatu  kejahatan  telah  dilakukan.  Oleh  karena  itu, persoalan  pembuktian  merupakan  salah  satu  yang  muncul  pada  tahap  pemeriksaan  di persidangan karena alat buktilah yang menentukan nasib terdakwa. Terdakwa terbebaskan dari
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pidana jika kesalahan yang dimiliki terdakwa dapat terbukti dengan bukti yang sejalan dengan aturan  perundangan  dalam  KUHP.  Jika  hasil  pembuktian  dengan  penggunaan  alat  bukti  yang ditetapkan  uu  tidak  cukup  menjadi  bukti  bahwa  terdakwa  bersalah.  Maka  hendaknya  dapat dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman sebagaimana Pasal 184 KUHP. Integrated Criminal Justice System (ICJS) mengacu pada upaya Indonesia untuk mengumpulkan bukti sebagai suatu tahapan.  1  Ada  berbagai  macam  alat n bukti  yang n dapat  digunakan  di  pengadilan n menurut KUHAP.
Menurut  pasal  184  ayat  1  terdapat  lima  alat  bukti  hukum  tambahan  selain  lima  alat bukti  yang  disebutkan  di  atas.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  alat  bukti  selain  dari  kelima  alat bukti  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan  dalam  proses  persidangan  untuk n membuktikan kesalahan  terdakwa.  Akibatnya,  hakim n harus  secara  cermat,  teliti,  dan  matang  menilai n alat bukti  dengan  menentukan  sejauh  mana  setiap  alat  bukti  memenuhi  “Kekuatan  Pembuktian” atau  bewijskracht  minimal  yang  dipersyaratkan  oleh  Pasal  184  KUHAP.  Hukum  acara  pidana memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan  dan  semakin  mendekatkan  dengan  kebenaran  materiil yakni  kebenaran  yang  bersifat  utuh  dari  sebuah  perkara  dengan  melakukan  implementasi aturan hukum acara pidana yang jujur dan tepat.
Menurut  Pasal  183  KUHAP,  “Hakim n tidak  boleh n menjatuhkan  pidana n kepada seseorang, kecuali n dengan sekurang-kurangnya n dua bukti n yang sah n ia mendapat keyakinan n bahwa  suatu n tindak  pidana n benar-benar  terjadi n dan  bahwa n terdakwa  bersalah melakukannya,”  bahasa  Indonesia.  hukum n acara  pidana n menggunakan  Teori n Pembuktian Negatif n (Negative  wettelijk  Bewijstheorie).  Sebelum  pembuktian  suatu  perkara  pidana, diperlukan  pemeriksaan  terhadap  barang  bukti  yang  digunakan  untuk  menghukum  terdakwa. Apabila  syarat  pembuktian  telah  terpenuhi  sesuai  dengan  ketentuan  KUHAP  dan  keyakinan hakim  dalam  perkara  tersebut,  maka  teori  ini  menyatakan  bahwa  hakim n baru  dapat menyatakan n terdakwa  bersalah n dan  melanggar n ketentuan  hukum n pidana.  Andi  Hamzah mengutip ucapan Wirjono Projodikoro bahwa pembuktian negatif ini memiliki dua keuntungan. Pertama  dan  terutama,  adalah  tepat  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  hukuman.  Kedua,  akan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sangat membantu jika ada aturan yang mengharuskan hakim untuk mematuhi standar tertentu saat melakukan persidangan dan menyusun vonisnya.
Tujuan n hukum  acara n pidana  adalah n untuk  menemukan n kebenaran  materil,  tetapi hanya dapat berjalan apabila terdapat bukti adanya tindak pidana. Setelah itu tanggung jawab represif  penyidik  dimulai  dengan  menentukan  benar  tidaknya  suatu n tindak n pidana untuk n menentukan  dapat n atau  tidaknya n dilakukan  penyidikan n dan  siapa n yang  salah.  Materi yang  dikumpulkan  polisi  dengan  berbagai  cara  dapat  membantu  mengidentifikasi  pelaku. Mendengarkan  orang n yang  mengetahui n atau  menyaksikan n hal-hal  yang  ada  hubungannya dengan n tindak pidana n atau yang diduga melakukan n tindak pidana merupakan salah satu cara untuk  memperoleh bahan-bahan  tersebut,  antara  lain  dengan  cara  lain.  Saksi  dapat  dimaknai dengan seseorang yang dapat n memberikan keterangan n tentang suatu n perkara yang n didengar, n dilihat,  dan n dialaminya  sendiri n untuk  kepentingan  penyidikan, n penuntutan,  dan n peradilan. Karena n saksi memberikan informasi, mereka disebut saksi.
Tentang  ketentuan  umum  pasal  1  butir  27.  Dalam  perkara  pidana,  keterangan n saksi yakni  upaya  dalam  memberikan  bukti  berupa n keterangan  dari  seorang  saksi  mengenai n suatu peristiwa  pidana  yang  disaksikan,  didengar,  dan  dialaminya  sendiri.  Saksi  kemudian menjelaskan  alasan  pengetahuannya.  Aparat  penegak  hukum  menggunakan  bukti-bukti tersebut  untuk  menemukan  kebenaran  material.  Bukti  hukum  dibahas  secara  rinci  masing- masing dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP pasal 184 ayat 1. Dari kedua pasal tersebut dapat saya simpulkan n bahwa  putusan  hakim n dapat  hanya  berdasarkan n keterangan  saja,  atau sebagai n saksi  ahli,  saksi n dapat  didengar n baik  sebagai n saksi  maupun n ahli.  Misalnya,  dokter otopsi  akan  menjadi  saksi n ahli  karena n melihat  langsung.  Dengan  latar  belakang n tersebut, maka perlu dilakukan analisis mendalam terhadap alat bukti, fungsinya, dan sejauh mana hakim menggunakan  alat  bukti  tersebut  untuk  memutus  suatu  perkara.  Dalam  sidang  pengadilan, pemeriksaan perkara dipusatkan pada pembuktian.
Berbagai  aturan  yang  didalamnya  terdapat  berbagai  garis  besar  serat  pedoman berkenaan  dengan  tahapan  hukum  untuk  membukikan  kesalahan  yang  dimiiliki  terdakwa. Bukan  hanya  itu,  pembuktian  yakni  sebuah  aturan  yang  isinya  alat  bukti.  Bukan  hanya  itu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pembuktian  dapat  dimaknai  dengan  aturan  yang  berisi  berbagai  alat  bukti  yang  dapat dinyatakan  sah  secara  hukum  dan  dapat  dipergunakan  oleh  hakim  dalam  pembuktian kesalahan  yang  dimiliki  terdakwa.  Kesalahan  terdakwa  tidak  dapat  ditunjukkan  secara sewenang-wenang  dalam  persidangan  pengadilan.  Dalam  perspektif  hukum  acara  pidana, pengertian  pembuktian  meliputi:  hakim,  penuntut n umum, n terdakwa,  dan  penasihat  hukum semuanya n terikat  oleh n ketentuan  acara n dan  penilaian n alat  bukti n yang  ditetapkan n oleh undang-undang  yang  membatasi  jalannya  persidangan  dalam n upaya  mencari n dan mempertahankan n kebenaran.  seharusnya  tidak  diizinkan  untuk  mengevaluasi  bukti  dengan caranya sendiri. Jika bukti digunakan, itu mungkin tidak melanggar hukum.
Di n luar  apa  yang n ditentukan  oleh n undang-undang,  terdakwa n tidak  dapat n dengan bebas n membela  sesuatu  yang n diyakininya  benar.  Khususnya n bagi  Majelis n Hakim  harus menyadari  kekuatan  bukti-bukti  yang n ditemukan  dalam n pemeriksaan  persidangan n dan menilainya  secara  seksama.  Majelis  hakim  harus  menguji  kebenaran  yang  ditemukan  dengan menggunakan alat n bukti, serta n kekuatan dari n masing-masing alat bukti yang melekat padanya, jika ingin putusan didasarkan pada kebenaran yang ditemukan. Jika tidak, para penjahat dapat melarikan  diri,  sedangkan  yang  tidak  bersalah  akan  dihukum.  Menurut  Pasal  184  KUHAP, majelis  hakim  yang  menentukan  kebenaran  dan  menjatuhkan  putusan  harus berpedoman n pada alat n bukti yang ditentukan undang- undang secara “limitatif” berdasarkan n pengertian  tersebut  di  atas.  Keterangan n saksi,  keterangan n ahli,  surat,  petunjuk, dan keterangan terdakwa adalah barang bukti yang dipersoalkan.
Dengan  nada  yang  sama,  penggunaan  dan  evaluasi  kekuatan  bukti  setiap  bagian  dari bukti  dilakukan  dalam  parameter  hukum.  Majelis  hakim  menghindari n pengorbanan kebenaran n yang  harus n dibenarkan  dengan  menyadari  kebenaran n yang  hendak  dijatuhkan, sehingga n kebenaran  yang n diwujudkan  dalam n putusan  berdasarkan n hasil  perolehan n dan penjabaran  melampaui  garis  yang n dibenarkan  oleh  hakim.  sistem  pembuktian,  tidak  berbau, dan  tidak  diwarnai  oleh  perasaan  dan  pendapat  subjektif n Hakim.  Selain  itu,  berikut  adalah beberapa pedoman yang telah ditetapkan sesuai dengan definisi hukum n acara pidana KUHAP:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pertama, penuntut umum n berfungsi sebagai n aparat yang n berwenang untuk mengajukan n segala upaya n untuk membuktikankesalahan terdakwa.
Sebaliknya, terdakwa  atau n penasihat  hukumnya  berhak  melumpuhkan  alat  bukti yang n diajukan  oleh n penuntut  umum n menurut  cara n yang  diperbolehkan  menurut  undang- undang.  Ini  termasuk  mencari  "penolakan  yang  masuk  akal"  atau  sanggahan,  saksi n yang meringankan n atau saksi n yang memadai, serta "alibi", saksi n yang memberatkan n terdakwa atau tuntutan.  Saksi  ahli  yang  terpenting  adalah  yang  diajukan n oleh  terdakwa n atau penasihat n hukumnya,  serta n saksi  yang  tidak n memberatkan  dan n tidak  meringankan. Penegasan  bahwa  terdakwa  harus  dihukum  untuk  kejahatan  lain  adalah  bentuk  lain  dari pembuktian. Oleh karena itu, dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan bukti-bukti yang dikumpulkan  selama  persidangan  menunjukkan  bahwa  kesalahan  yang  telah  ditetapkan merupakan  dakwaan  pengganti.  Tujuan  dari  pengadilan  pidana  adalah  untuk  menentukan apakah suatu peristiwa mengakibatkan kejahatan.
Oleh karena itu, bukti adalah peristiwa yang paling signifikan dalam kasus pidana. Hasil dari proses pembuktian ini akan selalu menjadi pedoman hakim dalam mengambil keputusan. KUHAP  biasanya  tidak  memberikan  pemahaman  tentang  pembuktian.  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  sebalikn ya,  mengartikan  pembuktian  dalam  kesusastraan  sebagai  “proses pembuatan, cara pembuktian”, atau “upaya n untuk n menunjukkan n benar n atau salahnya n terdakwa  di n sidang  pengadilan”.  Dalam n bukunya  “Pembahas an  Masalah  dan Penerapan Hukum Acara Pidana” Yahya Harahap memberikan pengertian tentang pembuktian secara  umum  yang  meliputi  ketentuan  yang  mengatur  tentang  pembuktian  yang  dapat dipertanggung  jawabkan  serta  garis  besar  dan  pedoman  cara  hukum  pembuktian  kesalahan terdakwa. hukum dan bukti apa pun yang dapat digunakan hakim untuk menetapkan kesalahan terdakwa.
Oleh  karena  itu,  pengadilan  tidak  boleh  bertindak  sewenang-wenangndalam membuktikannkesalahan  terdakwandengan  alat  bukti  tersebut.  Dapatndikatakan  bahwa pembuktiannadalah  suatu  ketentuannyang  membatasinsidang  pengadilan  dalamnusahanya mencarindan membela kebenaran jika dilihatndari perspektif hukumnacara pidana. Semuanya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
harus sesuai dengan aturan yang digariskan. Karena berdasarkan alat bukti inilah nasib seorang terdakwa diputuskan, maka pembuktian menjadi topik yang diangkat pada tahap pemeriksaan suatu  perkara  di  pengadilan.  Terdakwa  harus  dibebaskan  jika  hasil  pembuktian  dengan  alat bukti  yang  sah  tidak  cukup  untuk  membuktikan  kesalahannya.  Sebaliknya,  terdakwa  harus dinyatakan  bersalah  dan  dihukum  jika  bukti  yang  ada  dapat  digunakan  untuk  menunjukkan kesalahannya.  Akibatnya,  hakim  yang  mengadili  perkara  perlu  berhati-hati,nteliti,  dan matangndalam mengevaluasi dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Mereka juga perlu meneliti sesedikit mungkin kekuatan dari setiap bukti yang tersedia. Hukum acara pidana juga mencakup  hukum  pembuktian,  yang  mengatur  tentang  sah  tidaknya berbagai  jenis  alat  bukti, sistem  pembuktiannyang  digunakan,  persyaratan  dan  tatancara  penyampaian  alatnbukti tersebut, serta kewenangan hakimnuntuk menerima, menolak, dannmenilai alat bukti.
Pernyataan tuduhan, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, termasuk tuduhan dan sumpah, merupakan contoh-contoh instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mendukung argumentasi atau dakwaan dalam perkara pidana. Menurut Bambang Waluyo, alat bukti adalah sesuatu  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  dan  dapat  digunakan  untuk  mendukung  atau menolak  tuntutan  hukum  atau  gugatan.  Proses  penggunaan  alat  bukti  dalam  suatu  perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku dikenal dengan pembuktian. Oleh karena itu, tujuan pembuktian  adalah  untuk  meneguhkan  kejahatan  yang  dilakukan  dan  membebaskannya  dari tuduhan yang tidak terbukti dan untuk memvonisnya berdasarkan tuduhan yang telah terbukti. Meskipun alat bukti membantu melengkapi pembuktian suatu perkara, namun undang-undang mengatakan  bahwa  program  pembuktian  batal  demi  hukum  jika  tidak  disertai  alat  bukti. Kekuatan masing-masing bukti  juga digunakan untuk menentukan fungsi alat tersebut. Tujuan dari  pengadilan  pidana  adalah  untuk  menentukan  apakah  suatu  peristiwa  mengakibatkan kejahatan.
Oleh  karena  itu,  bukti  memainkan  peran  paling  signifikan  dalam  kasus  pidana.  Dalam proses pengadilan, pemeriksaan kasus berpusat pada bukti. Ketentuan yang memberikan garis besar  dan  pedoman  tentang  cara  hukum  pembuktian  kesalahan  terdakwa  merupakan  alat bukti.  Selain  itu,  alat  bukti  adalah  ketentuannyang  mengatur  alatnbukti  yangnsah  menurut
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hukum  yang  dapatndigunakan  olehnhakim  untuknmembuktikan  kesalahan  terdakwa.  Karena pembuktian  menentukan  nasib  seseorang,  maka  pembuktian  menjadi  masalah  dalam  proses pemeriksaan di  pengadilan. Dalam  mengambil  keputusan,  hakim  akan  selalu  dipengaruhi  oleh hasil  peran  pembuktian  alat  bukti.  Menurutnundang-undang,  alat  buktin yang  sah  “secara limitatif”  telah  ditentukan  oleh  Pasal  184  ayat  1  KUHAP  sebagaimana  telah  disebutkan sebelumnya.  Kecuali  untuk  bukti  itu,  itu  tidak  dapat  digunakan  untuk  menetapkan  kesalahan. Hanya  alat  bukti  yang  boleh  digunakan  oleh  ketua  sidang,  penuntut  umum,  pembela,  atau penasehat  hukum.  Selain  alat  bukti  yang  ditentukan dalam  Pasal  184  ayat  1,  mereka  dilarang menggunakan alat bukti yang dimintanya. Apa yang merupakan bukti dan yang didukung oleh "kekuatan  pembuktian"  terbatas  pada  bukti  yang  bersangkutan.  Penggunaan  alat  bukti  selain yang  digariskan  dalam  Pasaln184  ayat  1  tidak  ada  nilainya  dan  tidak  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang  mengikat.  MenurutnPasal  183  ayatn1,  keterangannsaksi,  keterangannahli, surat,  npetunjuk,  dan  akte  kelahiran  adalah  segala  bentuk  alatnbuktinyang  sah.  Permohonan alat bukti dan yang berkaitan dengan kekuatannya dilampirkan pada setiap alat bukti berupa: 1. Keterangan Saksi
Dalam persidangan,  keterangan n saksi  adalah n keterangan  tentang  suatu  peristiwa n pidana yang n didengar, dilihat, atau n dialami sendiri oleh n saksi dengan menyebutkan keadaan dan pengetahuannya.  Kesaksian  saksi  tidak  dapat  diterima  jika  saksi  hanya  memberikan pendapat atau hipotesis berdasarkan ide dan tidak memiliki pengetahuan langsung tentang tindak pidana yang dituduhkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) biasanya menghadirkan saksi yang memberatkan (dakwaan) untuk memperkuat dakwaan mereka, sementara terdakwa biasanya menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) untuk mendukung kasusnya. Pasal 185 KUHAP merinci persyaratan hukum untuk keterangan saksi.
2. Keterangan Ahli
Menurut  Pasal  1  Angka  28  KUHAP,  keterangan  ahli  dapat  dimaknai  dengan  keterangan yang  diberikan  bagi  seseorang  dengan  keahlian  khusus  berkenaan  dengan  hal  yang dibutuhkan  dalam  memperjelas  sebuah  perkara  pidana  dalam  kebutuhan  pemeriksaan. Wiryono  Prodjodiakoro  memberikan  pernyataan  bahwa  isi  dari  keterangan  ahli  serta
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
keterangan  saksi  pada  bagian  pertama  memiliki  perbedaan".  Pernyataan  ahli  adalah  apa yang mereka katakan selama sidang pengadilan. Kesaksian saksi didasarkan pada apa yang sebenarnya  dia  lihat,  dengar,  atau  alami,  sedangkan  kesaksian  ahli  lebih  tentang  menilai bukti yang ada dan menarik kesimpulan darinya.
3. Surat
Pasal  187  KUHAP  menjadi  dasar  hukum  surat-surat n yang  dapat  dijadikan  sebagai n alat bukti. Pada hakekatnya surat-surat n yang dimaksud dalam n pasal tersebut n adalah surat- surat  resmi  yang ditulis  oleh n pejabat  publik  yang  berwenang  menulisnya.  Akan  tetapi, agar  surat  dinas  tersebut n dapat  berguna n sebagai  alat n bukti  di n persidangan selanjutnya,  harus  dijelaskan  dengan  jelas  mengapa  pejabat  tersebut  membuat pernyataan  tersebut  dan  mencantumkan  rincian  tentang peristiwa  atau n keadaan  yang disaksikan, didengar,  atau  dialami n sendiri  oleh n pejabat  tersebut.  Hampir n semua surat n yang dikelola oleh pejabat administrasi n dan kebijakan eksekutif termasuk dalam kategori ini, termasuk akte kelahiran, SIM, KTP, dan dokumen lain yang dapat berfungsi sebagai bukti surat.
4. Petunjuk
Menurut  Pasal  188  KUHAP,  petunjuk  ada  4  (empat)  poin  yang  dapat  diperoleh  dari keterangan saksi, surat, dan keterangan duka. Hal ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana  telah  terjadi  dan  siapa  pelakunya,  serta  adanya  keterkaitan  atau  keterkaitan dengan  tindak  pidana  yang  disebutkan.  Keyakinan  hakim  menjadi  dasar  penilaian  alat pembuktian aturan ini, yang harus didasarkan pada kecermatan dan kecermatan dalam memeriksa keadaan.
5. Keterangan Terdakwa
Ketika  terdakwa  bersaksi  di  pengadilan,  ia  hanya  memasukkan  dua  hal  sebagai  bukti: pengakuan  dan  penyangkalan  atas  kejahatan  yang  dituduhkan  kepadanya.  Menurut Pasal  189  KUHAP,  keterangan n terdakwa  hanya n dapat  digunakan n untuk  melawannya, dan n di  pengadilan,  keterangan n terdakwa  saja n tidak  cukup  untuk  menetapkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kesalahan;  bukti  tambahan — seperti  surat,  keterangan n saksi,  keterangan n ahli,  dan petunjuk — harus menyertainya.
Tentu saja, kelima alat bukti tersebut di atas harus sesuai satu sama lain untuk menjaga batas-batas hukum acara pidana ketika seseorang atau terdakwa dijatuhi hukuman. Meskipun hakim  dalam  hukum  acara  pidana  membuat  keputusan  tentang  kasus  berdasarkan  keyakinan mereka,  penting  untuk  diketahui  bahwa  berdasarkan  Pasal  183  KUHAP,  mereka  tidak  dapat menjatuhkan  hukuman  jika  bukti  yang  mereka  dapatkan  tidak  cukup  untuk  memenuhi minimum. syarat n pembuktian, yaitu n sekurang-kurangnya dua n alat bukti. karena tujuan hukum acara  yang  mensyaratkan  5  (lima)  alat  bukti  tersebut  di  atas  adalah  untuk  menjaga  hak  asasi manusia agar keadilan dapat ditegakkan.
Intinya, menurut hukum acara pidana, tidak ada satu pun alat bukti yang lebih kuat dari alat bukti lainnya. Dalam hukum acara pidana, pembuktian secara tegas tidak mengenal hirarki (keterangan  saksi  mengalahkan  pembuktian  ahli).  Sesuai  dengan  Pasal  184  ayat  1  KUHAP, semua kekuatan pembuktian adalah sama atau setara.

## KESIMPULAN
Arti  penting  pembuktian  dalam  perkara  pidana  dalam  kaitannya  dengan  KUHAP, khususnya:  Hakim  “mendapat  keyakinan”  bahwa nkejahatan  itu  benar-benar  terjadi  dan bahwanterdakwanbersalah,  dan  kesalahan  itu  dibuktikan  dengannsekurang-kurangnya  dua alatnbukti  yangnsah.  Pengaruh  alat  bukti  dalam  suatu  perkaranpidana  terhadap  keterangan hakim  dalamnsidang  pengadilannterbuka  dapatnberakibat  padanpemidanaan,  pembebasan, atau pembebasan darinsegala tuntutannhukum sesuai dengan undang-undang, khususnya hasil penetapan hukum KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, D. (2009). Visum et Repertum pada Korban Hidup. Jurnal Ilmu Kedokteran , 3 (2), 79 – 84. Arsyadi.  (2014).  Fungsi  dan  Kedudukan  Visum  et  Repertum  dalam  Perkara Pidana. Jurnal  Ilmu Hukum Legal Opinion , 2 (2), 56 – 65.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Asnawi, H. S. (2011). HAM dalam Ruang Domestik. Al-Mawarid , 11 (2), 195 – 210.
Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantara, I. M. M. (2021). Visum et Repertum sebagai Alat Bukti  dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan. Jurnal  Analogi  Hukum , 3 (1),  122 – 128. https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-
128
Harahap, M. Y. (2006). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP . Ghalia Indonesia. Hiariej, E. O. . (2012). Teori & Hukum Pembuktian . Erlangga.
Imron, D. (2017). Hukum Pembuktian. In Jurnal Hukum & Pembangunan (Vol.
16, Issue 6).
https://www.mendeley.com/catalogue/63f3e7de-995c-3eda- b6af- edfdb1e480ed/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign
=open_catalog&userDocumentId=%7Bc35be639-9b37-4493-a96e- 8c0ade7a02e4%7D Nisa,  Y.  K.,  &  Krisnan,  J.  (2015).  Kekuatan  Visum  et  Repertum  sebagai  Alat  Bukti  dalam
Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana. Varia Justicia , 11 (1), 185 – 199.
Priyanto,  H.  (2019).  Pembuatan  Visum  et  Repertum  oleh  Dokter  sebagai  Upaya Mengungkap Perkara  di  Dalam  Proses  Peradilan. Jurnal  Idea  Hukum , 5 (1),  1316 – 1331. https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.1.107
Saraswati,  R.  (2009). Perempuan dan  Penyelesaian  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga . PT.  Citra Aditya Bakti.
Shara, D. W., Amelia, N. R., & Manalu, B. R. (2019). Peranan Visum et Repertum dalam Proses Pembuktian  Perkara  Pidana  Penganiayaan  Biasa  yang  Mengakibatkan  Kematian (Putusan  Nomor:  3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). Jurnal  Mercatoria , 12 (1),  1 – 13. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2353
Sihombing, J. M. (2005). Kekerasan terhadap Masyarakat Marginal . Narasi.
Soeparmono. (2016). Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana . Mandar Maju.
Subhan  Karim  Amrullah,  G.  D.  (2021).  Peranan  Visum  Et  Repertum  Pada  Tahap  Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan. Pro Lex , 1 (1), 1 – 16. Syamsuddin, R. (2011). Peranan Visum et Repertum di Pengadilan. Al-Risalah , 11 (1), 190 – 205. Tarigan,  I.  N.  (2019).  Visum  et  Repertum  dalam  Proses  Pembuktian  Tindak  Pidana  Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Lex Crimen , 8 (11), 39 – 46.
Taufik,  M.  M.,  Bukamo,  W.,  &  Azri,  S.  (2013). Hukum  Perlindungan  Anak  dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga . Rinek Cipta.
Trisnadi, S. (2013). Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang  Mengenai  Tubuh  Manusia  di  Rumah  Sakit  Bhayangkara  Semarang. Sains Medika , 5 (2), 121 – 127.
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/sainsmedika/article/download/353/292 Ughude, S. S. A. (2016). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Korban Menurut Undang-Undang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lex et Societatis , 4 (5), 33 – 42.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10 .1111/jne.12374