Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5108/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Kerja Sama Sister City (Studi Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya Dengan Kota Kitakyushu Jepang)
Ari Asmono 1 , Hari Prasetiyo 2
1,2 Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received :19 Juny 2023 Publish : 09 July 2023 One embodiment of the  regional autonomy policy, the region,  in this case the government, is given the right to cooperate with foreign governments in order to improve people's welfare. This authority is stated in Article 363 paragraph (1) and paragraph (2) of the Regional Government Law. The enactment of this law is a concrete step for  regional  autonomy  given  by  the  center  to  the  regions  by  giving  the  regions  the  authority  to  carry  out international relations, both in this case making agreements and cooperating with foreign parties. As for among the many forms of cooperation  that can be carried out by regions with parties abroad, one of them is  twin city cooperation or what is commonly known as sister city. This collaboration, for example, was carried out by  the Government of Surabaya and  the City of Kitakyushi based on  the authority granted by statutory provisions. As for the implementation of the Cooperation between the city of Surabaya and the City of Kitayushu, it is stated in the MOU as made with conditions that must be within the framework of national law in the country, especially in the  environmental  field.  Implementation  of  cooperation  between  Surabaya  and  Kitakyushu  carried  out  in  the environmental sector, some of which are waste re-processing, as well as assistance from Kitakyushu to Surabaya in tackling the waste problem Keywords: Sister City, Surabaya City Government, Regional Autonomy
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 19 Juni 2023 Publis :09 Juli  2023 Salah satu perwujudan kebijakan otonomi daerah, daerah dalam hal ini pemerintahnya diberikan hak untuk untuk melakukan  kerja  sama  dengan  pemerintah  luar  negeri  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Kewenangan ini tercantum didalam Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda. Diundangkannya undang-undang tersebut  sebagai  langkah  konkrit  otonomi  daerah  yang  diberikan  pusat  kepada  daerah  dengan  memberikan kewenangan  kepada  daerah  untuk  melakukan  hubungan  internasional  baik  dalam  hal  ini  membuat  perjanjian maupun  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  luar  negeri.  Adapun  diantara  sekian  banyak  bentuk  kerja  sama dapat dilakukan oleh daerah dengan pihak di luar negeri, salah satunya adalah kerja sama kota kembar atau yang biasa  dikenal  dengan  istilah sister  city. Kerja  sama  ini  contohnya  dilakukan  oleh  Pemerintah  Surabaya  dengan Kota  Kitakyushi  dengan  didasarkan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  ketentuan  perundang-undangn.  Adapun implementasi  Kerja  sama  kota  Surabaya  dengan  Kota  Kitayushu  tertuang  dalam  MOU  sebagaimana  dibuat dengan  persyaratan  yaitu  harus  didalam  bingkai  hukum  nasional  pada  negara  tersebut  khusunya  dalam  bidang lingkungan  hidup.  Implementasi  kerja  sama  antara  Surabaya  dan  Kitakyushu  yang  dilakukan  dalam  bidang lingkungan  hidup,  beberapa  diantaranya  adalah  pengelolahan  kembali  limbah,  serta  bantuan  dari  pihak Kitakyushu kepada Surabaya dalam menanggulangi persoalan sampah.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Ari Asmono, Hari Prasetiyo Universitas Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  teknologi  dan  informasi  secara  dinamis  terus  berkembang,  yang  berakibat  positif pada  interaksi  antarnegara  dan  antarbangsa.  Interaksi  tersebut  berefek  pada  tercipta  suatu  dunia  tanpa batas, seperti tidak ada jarak ruang dan waktu bagi masyarakat dunia untuk berinteraksi satu sama lain. Fakta  yang  ada  inilah  yang  mengharuskan  sebuah  perangkat  atau  ketentuan  tertentu  untuk  mengatur interaksi  tersebut  dimana  hal  tersebut  dilakukan  demi  warga  negara  maupun  negara.  Dalam perkembangannya,  banyak  persoalan  dalam  dunia  internasional  yang  lebih  banyak  diatur  berdasarkan perjanjian  internasional,  dimana  ini  juga  disebabkan  adanya  pergeseran  fokus  dunia  internasional  ke arah  ekonomi  dan  politik. [1]  Dalam  konsteks  hukum  internasional,  sumber  hukum  utama  ialah Perjanjian internasional, dimana dalam perjanjian inilah semua keinginan, persetujuan, maupun harapan negara diwadahi demi tercapainya tujuan yang dikehendaki. [2]
Pembentuk  undang-undang  dalam  hal  ini  telah  menetapkan  Undang-Undang  yang  mangatur mengenai  hubungan  luar  negeri  yaitu  UU  37/1999  dan  perjanjian  internasional  yaitu  UU  24/2000. Undang-undang  tersebut  akhirnya  dapat  dijadikan  pijakan  hukum  dalam  beberapa  hal  seperti  dalam pelaksanaan hubungan internasional baik itu mengenai pembuatan  kerja sama luar negeri, pelaksanaan politik  luar  negeri,  maupun  dalam  membuat  perjanjian  internasional.  Perjanjian  internasional  tidak hanya dilakukan oleh negara dengan negara akan tetapi dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah yang berbeda negara.
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  tidak  terlepas  dari  kebijakan  otonomi  daerah  melalui desentralisasi  kewenangan  yang  semula  sepenuhnya  berada  di  pusat.  Dalam  prosesnya,  pemerintah daerah  diberikan  kewenangan  oleh  pusat,  sehingga  terjadi  perpindaan  kekuasaan.  [3]  Begitupun  juga dengan kerjasama internasional, dimana jika kita berbicara mengenai hubungan diplomatik dengan luar negeri  pada  hakikatnya  merupakan  kewewenangan  yang  sangat  melekat  pada  pemerintah  pusat.  Akan tetapi  pada  perjalanannya  timbul  perpindahan  kewenangan  tersebut,  yang  semula  merupakan kewewenangan  pemerintah  pusat,  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah,  dengan  harapan  agar  daerah dapat mengelola secara optimal sumber daya yang dimilikinya. [4]
Ketentuan  yang  berkaitan  dengan  suatu  daerah  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang 32/2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  lebih  lanjut  diterbitkan  Undang-Undang  23/2014  tentang Pemerintahan  Daerah yang  terbaru,  UU  Pemda  mengamanatkan  perhatian  hubungan  dan  kerja  sama daerah yang saling menguntungkan.
Sebagai  salah  satu  perwujudan  kebijakan  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  diberikan kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Kewenangan  ini  tercantum  dalam  Pasal  363  UU  Pemda tepatnya  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2).  Otonomi  daerah  membawa  konsekuensi  pada  daerah  dapat melakukan kerja sama dengan luar negeri demi mengembangkan daerahnya. Hal ini telah diatur dalam UU  Nomor  37  Tahun  1999,  UU  Perjanjian  Internasional  dan  UU  Pemda  telah  menyerahkan  secara langsung kewenangan kepada daerah untuk membuat kerja sama internasional dengan pihak luar negeri. Dasar-dasar  hukum  yang  mengatur  mengenai  kewenangan  pemerintah  untuk  membuat  kerja  sama dengan  pihak  luar  negeri  pada  prinsipnya  adalah  suatu  perspektif  sebagai  usaha  untuk  mengatasi kendala  dari  tuntutan  arus  globalisasi,  tuntutan  percepatan  laju  perekonomian  dan  perdagangan,  serta implementasi  dari  otonomi  daerah.  Pemerintah  daerah  dalam  melakukan  perjanjian  internasional merupakan salah satu wujud penerapan otonomi daerah. Sebagaimana diatur pasal 42 ayat 1 sub f  dan Pasal  42  ayat  1  sub  g  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004,  yang  antara  lain  diatur  bahwa  DPRD memberikan  pendapat,  pertimbangan  dan  persetujuan  terhadap  rencana  perjanjian  internasional  yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Beberapa  diantara  bentuk  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  di  Indonesia dengan pemerintah daerah di luar negeri adalah kerja sama sister city atau kota kembar . Kerja sama ini dilakukan oleh dua negara bermitra secara jangka pendek atau panjang melalui pertukaran sumber daya, teknologi,  pengetahuan,  dan  lainnya  [5].  Latar  belakang  dilakukannya  kerja  sama  ini  adalah  adanya keinginan untuk saling bekerja sama  untuk  mengenal,  membantu, dan  menguntungkan antar kota-kota yang  bekerja  sama  tanpa  membedakan  latar  belakang  ekonomi  dan  sistem  sosial  dari  masing-masing pihak dengan melibatkan peran masyarakat local. [6]
Kerja sama sister city di Indonesia dilakukan oleh salah satumya Surabaya dengan Kitakyushu, Jepang.  Kerja  sama  Surabaya  dengan  Kitakiyushu  dilakukan  pertama  kali  dengan  ditandai  dengan ditandatanganinya Joint  Declaration  of  The  Kitakyushu  Conference  on  Environmental  Cooperation among  Cities in  the  Asian  Region. Adapun yang  melatarbelakangi  Kitakiyushu  dipilih sebagai  partner oleh  Surabaya  yaitu  adanya  kesamaan  misalnya  kedua  kota  sama-sama  merupakan  kota  besar  dengan bentuk  yang  hampir  sama  dimana  selain  dari  bentangan  gedung-gedung  terdapat  juga  sungai-sungai sebagai  bagian  dari  kota  tersebut.  Namun,  ternyata  dengan  kesamaan  tersebut  pada  aspek  kebersihan lingkungan, Kitakyushu sangat berbeda dengan Surabaya, dimana kebersihan menjadi perhatian khusus pemerintah  Kitakyushu  serta  juga  didukung  oleh  kesadaran  dan  kedisiplinan  yang  luar  biasa  dari warganya  untuk  menjaga  lingkungannya.  Oleh  karena  itulah  Surabaya  memilih  Kitakyushu  bekerja sama  untuk  membantu  Surabaya  dalam  penanganan  masalah  lingkungan,  khususnya  masalah  sampah, hingga  akhirnya  pada  Bulan  November  tepatnya  pada  tahun  2012,  dilakukan  penandatanganan  kerja sama Green Sister City antara kedua kota tersebut. [7] Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan masalah yang  dibahas  yaitu  bagaimana  kewenangan  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  membuat  kerja  sama sister city dengan Kitakyushu, dan bagaimana implementasi kerja sama sister city yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan Kitakyushu?

## 2. METODE PENELITIAN
Adapun metode yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana dalam metode tersebut dilakukan melalui beberapa pendekatan, salah satunya pendekatan perundang-undangan (statue approach) . Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi aturan hukum sesuai permasalahan yang dihadapi dengan studi kepustakaan, sehingga bahan hukum mengikat menjadi  bahan  hukum  primer  [8],  antara  lain  yaitu  UUD  1945,  UU  Pemda,  UU  37/1999,  PP  28/2018
Tentang Kerja Sama Daerah, Permenlu 3/2019, serta Permendagri 25/2020. Selain itu juga dibutuhkan bahan  lain  dalam  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  tersebut  atau  disebut  sebagai  bahan sekunder, seperti buku, artikel, jurnal dan lain-lainnya.

## 3. PEMBAHASAN
1. Kewenangan  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  kerja  sama  sister  city  dengan  Kota Kitakyushu
Kata  kewenangan  berasal  dari  kata  dasar  yaitu  wenang,  dimana  kata  ini  jika  diartikan sebagai  hal  berwenang,  kekuasaaan  melekat  atau  dipunya  sebagai  dasar  dalam  melakukan  sesuatu [9].  Pemaknaan  kata  kewenangan  ini  sangat  berbeda  makna  dan  substansinya  dengan  pemaknaan kata  urusan,  karena  kewenangan  ini  dapat  dimaknai  dan  dikaitkan  hak  dan  atau  kewajiban  yang melekat dalam melaksanakan, melakukan, dan menjalankan tugas dan fungsinya. [10]
Sedangkan  menurut Philipus M. Hadjon, wewenang erat kaitannya dengan kekuasaan karena lebih  lanjut  beliau  menggambarkan  wewenang  ini  sebagai rechtsmacht .  [11]  Disisi  lain  menurut F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR menyatakan bahwa:
“ Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te  srellen  en  Aldus  rechtsbetrekkingen  tussen  burgers  onderling  en  tussen  overhead  en  te scheppen ” (kewenangan pemerintah adalah kapasitas untuk menjalan hukum positif yang ada, sehingga dapat tercipta hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara). [12]
Sebuah  kewenangan  dalam  pelaksanaannya  sudah  seharusnya  dilandasi  oleh  ketentuan hukum,  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  kewenangan  yang  sah.  Stroink  berpendapat  bahwa kewenangan bagi pejabat atau organ pemerintahan dapat didapatkan dengan beberapa cara, beberapa diantaranya bersumber dari delegasi, atribusi, dan mandat. Sebuah institusi atau lembaga pemerintah sangat  membutuhkan  dukungan  oleh  hukum  positif  dalam  mengeluarkan  keputusan  yuridis  dengan tujuan menguatkan keputusannya, dukungan inilah yang disebut dengan kewenangan. [13]
Membahas  mengenai  kewenangan  pembuatan  perjanjian  atau  kerja  sama  internasional  ini perlu  dilakukan  dengan  menggunakan  dua  sudut  pandang,  yaitu  dari  sudut  pandang  hukum internasional  dan  sudut  pandang  hukum  nasional.  Sudut  pandang  hukum  internasional  ini  lebih membahas  aturan  dasar  pembuatan  perjanjian  atau  kerja  sama  internasional  beserta  teorinya,  dan sudut  pandang  hukum  nasional  lebih  membahas  mengenai  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  perjanjian  atau  kerja  sama  internasional,  khususnya yang diberikan kewenangannya kepada daerah.
Berbicara mengenai pengaturan pembuatan perjanjian atau kerja sama internasional, terdapat dua konvensi yang mengatur hal ini, yang pertama yaitu Konvensi Wina 1969 serta Konvensi Wina 1986. Perbedaan antara kedua konvensi ini yaitu  Konvensi Wina  1969 berisi pengaturan  mengenai perjanjian atau kerja sama internasional yang dibuat oleh negara dengan negara lainnya, sedangkan Konvensi  Wina  1986  berisi  pengaturan  mengenai  perjanjian  atau  kerja  sama  internasional  yang dibuat  oleh  negara  dengan  organisasi  internasional  ataupun  antara  organisasi  internasional  dengan organisasi internasional lainnya. [14]
Pada dasarnya sesuai dengan pengaturan dalam  Pasal 1 huruf a Konvensi Wina 1969  yang menjelaskan  mengenai  pengertian  dari  perjanjian  internasional,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa hanya  negara  saja  yang  dapat  melakukan  atau  membuat  kerja  sama/perjanjian  internasional. Didasarkan  atas  aturan  tersebut,  daerah  pada  dasarnya  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  dapat melakukan atau  membuat  kerja sama/perjanjian internasional, didukung fakta lain  bahwa tidak ada ketentuan dalam hukum internasional yang memberikan kewenangan daerah untuk dapat melakukan atau membuat kerja sama/perjanjian internasional.
Namun disisi lain terdapat beberapa celah, dimana pemerintah daerah dalam berperan secara langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  kerja  sama/perjanjian  internasional.  Celah  ini  muncul  dari adanya teori pelimpahan wewenang atau teori delegasi dan didasarkan atas Pasal 7 ayat (1) Konvensi Wina  1969.  Dalam  teori  delegasi  ini  dikatakan  bahwa  hukum  nasional  atau  konstitusi  diberikan kewenangan  oleh  hukum  internasional  untuk  menentukan  semua  hal  berkaitan  dengan  menjadikan hukum internasional untuk dimasukkan ke hukum nasional, baik yang berkaitan dengan mekanisme, tahapan, maupun lainnya. Sementara itu dalam Pasal 7 ayat (1) Konvensi Wina 1969 terdapat celah untuk pemerintah daerah untuk melakukan atau membuat kerja sama/perjanjian internasional namun dengan syarat terlebih dahulu memperoleh surat kuasa penuh ( full power ).
Dari  Sudut  pandang  hukum  nasional  di  Indonesia,  sebelum  membahas  mengenai kewenangan daerah dalam hal ini kota Surabaya membuat perjanjian  kerja sama internasional yang
terdapat  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  Indonesia,  kita  perlu  membahas  terlebih dahulu  secara  singkat  mengenai  konsep  otonomi  di  Indonesia.  Otonomi  daerah  ini  berkaitan  erat dengan pembagian urusan atau kewenangan antara pusat dan daerah.
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  terdesentralisasi  [15],  begitu  juga  dengan negara  jepang  yang  memiliki  kesamaan  sebagai  negara  kesatuan  yang  menerapkan  desentralisasi seperti  Indonesia.  Secara  konsep,  desentralisasi  itu  sendiri  dimaknai  sebagai  pengalihan  atau perpindahan  kewenangan  maupun  tanggungjawab  dari  pusat  kepada  subordinat  yang  berada dibawahnya, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Jennie Litvack. [16]
Indonesia  sebagai  negara  yang  menerapkan  desentralisasi,  sebagai  konsekwensi  daerah penerapan  tersebut  adalah  kebijakan  otonomi  daerah  yang  diterapkan  pasca  reformasi,  dimana kebijakan  ini  secara  garis  besar  berisi  pengaturan,  pembagian,  pemanfaatan  sumber  daya  yang berkeadilan,  serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  pelaksanaan  maupun  penyelenggaraannya,  otonomi  daerah  tidak  terlepas  salah satunya dari pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah atau yang biasa dikenal dengan pembagian urusan. Dalam urusan ini  yang terbagi menjadi tiga kategori, salah satu dari tiga kategori tersebut ialah kewenangan absolut. Kewenangan absolut ini berada ditangan pusat dan  tidak  dapat  diberikan  atau  dibagikan  kepada  daerah  sama  sekali,  kewenangan  ini  antara  lain yang  terkait  dengan  politik  luar  negeri,  pertahanan,  keamanan,  justisi,  moneter  dan  fiskal  nasional, dan agama [17] sebagaimana diatur dalam UU Pemda.
Jika  sebelumnya  telah  dibahas  bahwa  daerah  dapat  menjadi  atau  mengambil  bagian  dalam pembuatan  perjanjian  internasional,  disisi  lain  terdapat  perdebatan  mengenai  apakah  pembuatan perjanjian  internasional  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  politik  luar  negeri  yang  pada  dasarnya merupakan  kewenangan  absolut  pemerintah  pusat.  Namun  para  ahli  berpendapat  bahwa  dalam pembuatan  perjanjian  internasional  ini  daerah  berposisi  sebagai  bagian  didalamnya,  dimana Kementerian Luar Negeri juga mengambil peran didalamnya sebagai kepanjangan tangan dari pusat dan berposisi sebagai fasilitator dan leading. [18]
Kewenangan daerah dalam melakukan perjanjian internasional bersumber pada atribusi yang langsung bersumber pada undang - undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Senada dengan semangat otonomi daerah yang makin menguat,  undang-undang  perjanjian  internasional  ini  juga  mengatur  wewenang  daerah  untuk menjadi bagian dalam perjanjian internasional.
Pasal 5 mengatur mengenai mekanisme rencana pembuatan perjanjian internasional. Dalam pasal ini diatur bahwa apabila lembaga/instansi/institusi  yang akan berencana  mengadakan ataupun membuat perjanjian internasional, tidak dapat melakukannya secara langsung sebelum  lebih dahulu lembaga/instansi/institusi  tersebut  mengajukan  permohonan  yang  ditujukan  kepada  Menteri  yang membidangi hubungan luar negeri. Permohonan tersebut dalam rangka untuk melakukan koordinasi dan  konsultasi  kepada  Menteri  terhadap  rencana  dimaksud.  Tujuan  dari  dibuatnya  mekanisme tersebut salah satunya adalah untuk pengidentifikasian potensi permasalahan maupun hambatan yang akan  dihadapi,  menentukan  arah  perjanjian  tersebut  yang  akan  dikaitkan  dengan  arah  politik  luar negeri  yang  dipegang  teguh  oleh  Indonesia,  dimana  semuanya  semata-mata  demi  perlindungan kepada kepentingan dalam negeri. [19]
Kewenangan Kota Surabaya melakukan kerja sama dengan Kota Kitakysuhu dilandasi oleh UU  Pemda  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Pasal  363  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dimana  dalam mengadakan  kerja  sama,  asas  yang  harus  menjadi  perhatian  dan  pertimbangan  ialah  efisiensi, efektivitas, saling menguntungkan, serta yang paling utama dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kewenangan  Kota  Surabaya  dalam  kerja  sama  sister  city  tersebut  selain  ketentuan  dalam Pasal 363 ayat (1) dan (2) UU Pemda, juga diatur dalam Pasal 367 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemda. Dalam  Pasal  367  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  UU  Pemda  ini  dijelaskan  secara  gamblang  terkait  ruang lingkup  kerja  sama  yang  dapat  dilakukan.  Ruang  lingkup  yang  dimaksud  beberapa  diantaranya adalah  apabila  daerah  ingin  mengembangkan  iptek,  melakukan  penukaran  budaya  dengan  daerah lain  diluar  negeri,  mengembangkan  dan  meningkatkan  kemampuan  manajemen  pemerintahannya, ingin  menunjukan  potensi  yang  ada  didaerahnya,  serta  Kerja  sama  lainnya  dengan  berpatokan  dan berpijak kepada ketentuan perundang-undangan.
Lebih  lanjut  kewenangan  kota  Surabaya  tersebut  dalam  Permendagri  No.  25  Tahun  2020. Dalam Permen ini hampir sama dengan apa yang telah diatur dalam PP 28/2018 tentang Kerja Sama
Daerah,  karena  Peraturan  Menteri  ini  merupakan  penjabaran  secara  teknis  dari  PP  tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 dan 11.
Kewenangan  pemda  dalam  pembuatan  perjanjian  internasional  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  1 UU 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, dimana antara lain dijelaskan bahwa hubungan luar  negeri  ialah  segala  tindakan  maupun  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pusat  atau  daerah  yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dalam aspek internasional. Mengenai syarat-syarat yang  harus  dipenuhi  oleh  pemda  dalam  melakukan  hubungan  luar  negeri  telah  ditetapkan  dalam Permenlu No. 3/2019.
Pemerintah daerah pada dasarnya memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam konteks hukum  internasional.  Namun  dengan  diundangkannya  UU  Pemda,  memberikan  warna  yang  baru terhadap  pelaksanaan  hubungan  internasional,  dimana  munculnya  otonomi  daerah  memberikan kebebasan  terhadap  daerah  untuk  melakukan  hubungan  internasional  baik  dalam  membuat  kerja sama maupun perjanjian dengan luar negeri. Diberikannya kewenangan tersebut dalam rangka untuk mengembangkan daerahnya secara utuh. [20]
Disisi  lain,  selain  berkaitan  dengan  kewenangan  daerah  dalam  konsteks  hubungan  luar negeri, kerja sama tersebut yang menggunakan embel-embel “ green ” sehingga berjudul “ green sister city ”  tidak  lepas  dari  substansi  permasalahan  yang  ada  yaitu  berhubungan  langsung  dengan penanganan,  pengelolaan  dan  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup.  Yang  kita  ketahui  bersama bahwa otonomi sangat erat kaitannya dengan pembagian urusan dalam bidang pemerintahan. Dalam urusan  ini  yang  terbagi  menjadi  tiga  kategori,  dimana  salah  satu  dari  tiga  urusan  dimaksud  yaitu konkuren  adalah  sesuatu  yang  dapat  diberikan  oleh  pusat  kepada  pemda.  Dalam  hal  ini  juga ditekankan oleh UU Pemda sebagaimana termaktub dalam Pasal 12, yang menegaskan bahwa ruang lingkup  urusan  lingkungan  hidup  melekat  kewenangan  kepada  pemda.  Selain  UU,  penegasan terhadap urusan lingkungan hidup yang melekat kewenangan kepada pemda juga ada didalam aturan turunannya yaitu Pasal 7 PP 38/2007. Diberikan kewenangan dari pusat kepada daerah sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  perundang-undangan,  tidak  lepas  dari  keinginan  dan  dorongan  luar  biasa yang  ditunjukkan  oleh  negara  dalam  menggapai  tujuan  utama  di  bidang  pengelolaan  dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
2. Implementasi kerja sama sister city yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya Dengan Kota Kitakyushu
Setelah  dibahas  panjang  lebar  diatas  bahwa  terdapat  celah  kewenangan  bagi  pemerintah daerah  untuk  membuat  kerjasama  internasional,  khususnya  dari  sisi  hukum  inernasional,  muncul sebuah  konsep  yang  bernama  Paradiplomasi,  dimana  Paradiplomasi  ini  sendiri  merupakan  akibat dari  adanya  globalisasi  yang  menuntut  adanya  perubahan  atau  pergeseran  paradigma.  [21] Paradiplomasi  sendiri  banyak  diartikan  sebagai  upaya  bagi  pemerintah  daerah  ataupun  pemerintah regional untuk ikut aktif atau terlibat secara langsung ataupun tidak langsung di dunia internasional dengan  tujuan  untuk  mencapai  kepentingan  mereka  sendiri,  dengan  tidak  terlepas  dari  peran pemerintah  pusat.  [22]  Sama  seperti  pembuatan  kebijakan  secara  umum  lainnya,  dalam  membuat kerjasama  internasional sister  city ini  juga  melibatkan  beberapa  pihak  maupun  unsur,  baik  dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. [23]
Terdapat beberapa hal yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dengan mengadakan kerja sama  luar  negeri,  beberapa  diantaranya  dalam  rangka  peningkatan  kerja  sama  untuk  memberikan dampak positif dalam beberapa bidang seperti pengelolaan lingkungan, pengembangan sumber daya, dan  sebagainya.  [24]  Sedangkan  Program  kerja  sama  kota  kembar  atau  yang  biasa  dikenal  dengan istilah sister city dilakukan dengan beberapa tujuan, antara lain  yaitu memperkuat kerja sama antar kota  didunia,  maupun  menyelesaikan  masalah  secara  bersama-sama.  Disisi  lain,  dilihat  dari sejarahnya,  kerjasama sister  city ini  dilakukan  oleh  para  pemimpin  di  negara-negara  eropa  sebagai usaha  untuk  memberikan  pemahaman  yang  sama  terhadap  suatu  permasalahan  dan  dalam  rangka meningkatkan perekonomian yang didasarkan atas partisipasi publik. [25]
Kerja  sama  kota  Surabaya  dengan  Kota  Kitayushu  ini  tertuang  dalam  MoU  yang  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  di  masing-masing  negara.  Kerja  sama  ini  mencangkup beberapa  bidang  sebagaimana  diatur  dalam  hukum  nasional  kedua  negara,  salah  satunya  adalah dalam bidang lingkungan hidup, dimana cangkupan lingkup bidang lingkungan hidup ini beberapa diantaranya  mengenai  masyarakat  rendah  karbon,  penanganan  permasalahan  pengelolaan lingkungan.  Selain  bidang  lingkungan  hidup,  dapat  juga  diatur  mengenai  bidang-bidang  lainnya sebagaimana  disepakati  oleh  masing-masing  pihak.  Bagi  Pemerintah  Kota  Surabaya  sendiri,
kerjasama  ini  merupakan  bagian  dari  kebijakan  yang  dibuat  sebagai  bentuk  perhatian  yang  serius dari pemerintah lokal terhadap permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. [26]
Penjajakan  kerja  sama  Surabaya-Kitakyushu  pada  awalnya,  sudah  dimulai  sebelum  tahun 2000  namun  belum  secara  formal  dengan  pembuatan  MoU,  melainkan  dengan  kunjungan  kerja yang  dilakukan  secara  berkala  antara  kedua  belah  pihak.  Bermula  kunjungan  kerja  secara  berkala tersebut,  Pemkot  Surabaya  akhirnya  mengajukan  tawaran  program  secara  formal  untuk  dapat memberikan membantu Surabaya dalam bidang pengelolaan sampah, yang selanjutnya disetujui dan sepakati  dengan  jangka  waktu  4  tahun  dalam  program  manajemen  persampahan,  dimana  dalam program  tersebut  pengelolaan  yang  dilakukan  didasarkan  atas  kesadaran  masyarakat  dalam mengelola  sampah  dengan  menerapkan  prinsip  mengurangi,  menggunakan  ulang  dan  mendaur ulang sampah, juga biasa dikenal dengan prinsip 3R. [27]
Dalam  MoU  antara  kota  Surabaya  dengan  kota  Kitakyushu  yang  ditandatangani  oleh masing-masing walikota dari kedua kota tersebut, berisi 11 Pasal dengan rincian pasal berisi antara lain:
- Pasal  1  berisi  tujuan  dari  dibuatnya  Kerja  sama  diantara  kedua  kota  tersebut  yaitu  untuk menciptakannya sebuah kerja sama yang efektif dan luas dalam bidang lingkungan serta saling menguntungkan.
- Pasal  2  berisi  ruang  lingkup  kerja  sama,  dimana  kegiatan  yang  akan  dilakukan  bertema lingkungan,  yaitu  berkaitan  dengan  masyarakat  rendah  karbon,  pengelolaan  daur  ulang, pengembangan kapasitas dan kapabilitas dari pejabat dari masing-masing kota, maupun bidang lainnya dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yang tertuang secara tertulis.
- Pasal  3  berisi  semua  ketentuan  teknis  dari  pelaksanaan  kerja  sama  ini,  dimana  ketentuan  ini berupa  penjabaran  lebih  lanjut  dari  ketentuan  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  2,  antara  lain berupa keterlibatan pihak ketiga, personel yang terlibat, dan lain-lain.
- Pasal  4  berisi  pengaturan  yang  terkait  dengan  keuangan,  dimana  ketentuan  ini  menjelaskan bahwa implementasi dari MoU sangat bergantung dari ketersediaan dana maupun sumber daya dari kedua belah pihak.
- Pasal  5  ini  mengatur  terkait  dengan  kelompok  kerja  bersama,  dimana  dijelaskan  bahwa  sesuai kesepakatan,  kedua  pihak  dapat  membentuk  kelompok  kerja  bersama,  yang  dapat  juga mengikutsertakan  pihak  ketiga,  dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan,  baik  dari  perencanaan, penyiapan, merekomendasikan program serta pengawasan.
- Pasal 6 ini mengatur mengenai hak atas kekayaan intelektual, dimana dalam pasal ini dijabarkan mengenai kewajiban para pihak untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual pihak lain yang sesuai dengan hukum nasional atau hukum domestik. Disisi lain, apabila nantinya program yang sedang berjalan ini menghasilkan sebuah kekayaan intelektual, kekayaan tersebut menjadi milik Bersama.
- Pasal  7  ini  berisi  ketentuan  mengenai  pembatasan  kegiatan  personel,  dimana  personel  atau siapapun yang terlibat harus mematuhi, menghormati aturan dan hukum yang berlaku di negara pihak  tuan  rumah,  tidak  ikut  campur  dalam  urusan  dalam  negeri  dari  pihak  tuan  rumah,  serta tidak melakukan kegatan yang tidak sesuai dengan MoU.
- Pasal  8  ini  mengatur  mengenai  penundaan  pelaksanaan  Mou,  disini  diatur  bahwa  kedua  belah pihak mempunyai hak untuk menunda  secara Sebagian atau secara menyeluruh kegiatan,  yang didasarkan  atas  alasan  keamanan  dan  kepentingan  nasional,  serta  ketertiban  dan  kesehatan masyarakat.
- Pasal  9  ini  berkaitan  dengan  penyelesaian  terhadap  sengketa,  dimana  diatur  bahwa  apabila timbul  sebuah  perselisihan  maupun  sengketa  dalam  pelaksanaan  MoU  dan  implementasi proyek, diselesaikan dengan cara negosiasi atau/dan musyawarah antara kedua belah pihak.
- Pasal  10  ini  berkaitan  dengan  perubahan  dari  MoU,  dimana  diatur  bahwa  MoU  dapat  diubah maupun  direvisi  setiap  saat  secara  tertulis  dengan  melalui  persetujuan  bersama,  dengan persyaratan lain yaitu perubahan  yang terjadi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban  yang timbul berdasarkan MoU sebelumnya.
- Pasal  11  ini  berkaitan  dengan  masa  berlaku,  jangka  waktu,  dan  pengakhiran.  Dalam  pasal  ini diatur  bahwa  perjanjian  mulai  berlaku  sejak  ditandatangani  dengan  jangka  waktu  3  tahun  dan dapat  diperpanjang  sesuai  dengan  kesepatakan  bersama.  Dan  disisi  lain  perjanjian  ini  dapat diakhiri  sebelum  waktunya  dengan  harus  dilakukan  pemberitahuan  secara  terluis  6  bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
Kemampuan dan keberhasilan Kitakyushu dalam pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah sehingga terlihat perubahan yang signifikan, disisi lain Surabaya masih belum dapat menyelesaikan masalah pengelolaan sampah, menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi Surabaya  mengajukan  tawaran  kepada  Kitakyushu  untuk  bekerja  sama  dengan  tajuk green  sister city . Pada bulan November 2012, ditandatangani perjanjian antara walikota Surabaya dan wakil dari Kitakyushu,  yang  berisi  empat  proyek  kerja  sama  dengan  tujuan  agar  menjadikan  Surabaya  lebih bersih dan mengatasi permasalahan sampah Surabaya. [28]
Implementasi  kerja  sama  yang  dijalin  didasarkan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang rendah  karbon.  Permasalahan  sampah  menjadi  prioritas  dan  tajuk  utama  kerja  sama Green  Sister City ini,  dimana  selama  ini  pengelolaan  limbah  dilakukan  dengan  cara  yang  dirasa  kurang  efektif khususnya  pemilahan  jenis  sampah.  Bantuan  yang  diterima  adalah  bantuan  dalam  penanganan sampah  yang  dilakukan  oleh Nishihara  Coporation .  Wujud  bantuan  pengelolaan  sampah  tersebut dapat dilihat dengan adanya pembangunan Super Depo Sutorejo dan Rumah Composting Wonorejo. Disisi  lain,  implementasi  dari  kerja  sama  yang  dijabarkan  dalam  beberapa  program sister city ini ternyata membuahkan beberapa hasil yang melebar ke beberapa sektor, dimana Output yang dihasilkan pun beragam. Beberapa sektor dengan beragam program tersebut antara lain [29]:
a) Dalam  sektor  pengolahan  energi,  dihasilkan  suatu  program  studi  kelayakan  yang  berkaitan dengan energi terbarukan di kawasan SIER.
b) Dalam  sektor  pengelolaan  sampah  padat,  dihasilkan  suatu  program  studi  kelayakan  yang berkaitan  dengan  proses  daur  ulang  sampah,  dimana  dihasilkan  output  berupa  laporan pengurangan sampah yang ada di Depo Sutorejo.
c) Dalam  sektor  pengelolaan  Pengelolahan  Suplai  air  dan  limbah  air,  dihasilkan  suatu  program studi  kelayakan  yang  berkaitan  dengan  penyediaan  sistem  air  yang  terdesentralisasikan, dimana dalam program ini dilakukan dengan diserahkannya sekaligus dengan pemasangan alat pengelolahan air siap minum pada bulan desember 2012, serta laporan pelatihan Wastewater Management di Kitakyushu dan laporan IPLT komunal di kota Surabaya
d) Dalam  sektor  pengelolaan  energi,  transportasi,  air,  dan  sampah  padat,  dihasilkan  suatu program  studi  kelayakan  yang  berkaitan  dengan  perencanaan  kota  rendah  karbon.  Dimana menghasilkan  output,  laporan  hasil  potensi  penurunan  emisi  karbon:  sektor  energi  63.000t- CO2/tahun,  sektor  sampah  padat  72.000t-CO2/tahun,  sektor  transportasi  1.000t-CO2/tahun, dan sektor sumber daya air 15.000t-CO2/tahun.
e) Dalam  sektor  pengelolaan  air  minum,  dimana  dihasilkan  output  Proyek  percontohan  untuk penelitian  air  minum  bagi  air  kran  dan  air  baku  serta  teknologi  pemurnian  air  minum  dalam rangka menyediakan pasokan air minum.
f) Dalam  sektor  pengelolaan  Pengelolahan  sampah  padat  sebagaimana  dilakukan  di  Depo Sutorejo  dan  Wonorejo.  Menghasilkan  output  berupa  menciptakan  model  pengelolahan sampah dengan sanitasi yang efisien, mengelolah sampah 12 ton/hari yang dapat mengurangi sampah terbuang kurang lebih 60%, menerima pengunjung kurang lebih 1500 orang dari luar dan  dalam  negeri,  membuat  kesempatan  kerja  bagi  25  orang  pemulung,  menciptakan  model pengelolahan  sampah  dengan  sanitasi  yang  efisien,  mengelolah  sampah  organik  dari  Depo Sutorejo.
g) Dalam sektor penanggulangan demam berdarah, dimana pelaksanaan dari sektor ini dilakukan dengan program efikasi monson, dimana output efikasi manson untuk penanggulangan demam berdarah pada beberapa kecamatan di Surabaya.
h) Dalam  sektor  Pengelolahan  Lingkungan  dalam  program  Pengembangan  kawasan  mangrove. Menghasilkan  output  berupa  rencana  pengembangan  jenis  tanaman  baru  dan  museum lingkungan.
Secara umum ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemkot Surabaya dari awal hingga akhir dalam  membuat kerjasama sister city dengan kota kitakyushu berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri. Beberapa tahapan dimaksud antara lain [30]:
- Tahapan Prakarsa, dimana ini dimulai pada 2003 atas arahan Kementerian Luar Negeri, namun surat kuasa (full power) tidak dapat diterbitkan.
- Tahapan  Penjajakan  dan  Rencana,  ini  dimulai  dari  ditandatanganinya  perjanjian Joint Declaration of Kitakyushu Conference on Environmental pada tahun 1997, dan pada Mei 2011 ditandatangani  rencana  kerjasama  Surabaya  –  Kitkyushu  dan  mendapat  pertujuan  dari  DPRD pada Juni 2012.
- Tahapan  Penyusunan  Rancangan  Naskah,  dalam  penyusunan  rancangan  ini  melibatkan Kementerian  Dalam  Negeri,  yang  selanjutnya  atas  rancangan  ini  diterbitklah  surat  kuasa (full power) yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri.
- Tahapan  Pelaksanaan,  pelaksanaan  ini  ditandai  dengan  penandatanganan  MoU  antar  walikota pada Bulan November 2012 di kota Surabaya.
- Tahapan  Monitoring  dan  Evaluasi,  monitoring  dan  evaluasi  ini  dilakukan  oleh  Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil dari pemerintah pusat.
- Tahapan  Pelaporan,  laporan  ini  diserahkan  kepada  Kementerian  Dalam  Negeri  oleh  Bagian Administrasi Kerjasama Pemerintah Kota.
Kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  Surabaya  ini  dalam  praktiknya  berjalan  lancar,  terkendali dan sesuai seperti yang diharapkan. Ini juga dipengaruhi dan didukung dengan kesadaran dari warga masyarakat Surabaya itu sendiri, khususnya terhadap permasalahan yang ada seperti sampah. Disisi lain  juga  dukungan  dari  pemerintah  Surabaya  dalam  penyediaan  infrastruktur  yang  mendukung menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kerja sama yang dibuat. Selain Super Depo Sutorejo,  bentuk  lain  kerja  sama green  sister  city yang  berhasil  adalah  adanya  Kompos  Center Wonorejo dan Biopark Wonorejo.
Menurut Monalisa Bonieta Octatvia sejak adanya kerja sama dimaksud, model pengelolaan lingkungan  yang  dilakukan  oleh  Surabaya  mengalami  banyak  perubahan,  dimana  pengelolaan lingkungan  meniru  apa  yang  dilakukan  oleh  Kitakyushu.  Salah  satu  yang  bisa  dilihat  langsung adalah apa yang ada di Super Depo Sutorejo, dimana pengelolaan di super depo tersebut dilakukan melalui pengelolaan teknologi secara organik dan anorganik, sehingga dapat dipilih sampah secara efisien  dan  efektif.  Dari  berbagai  fakta  diatas,  dan  jika  dilihat  dari  pendekatan  proses  dan  hasil, dapat dibilang bahwa apa  yang dilakukan oleh Kota Surabaya dengan  melakukan kerjasama sister city telah berhasil, khususnya dibidang pengelolaan lingkungan. [31]

## 4. KESIMPULAN
1. Kewenangan  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  kerja  sama  sister  city  dengan  kota  Kitakyushu dilandasi oleh UU Pemda yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1), (2), Pasal 367 ayat (1), (2) dan (3).  Lebih  lanjut  kewenangan  kota  Surabaya  untuk  mengadakan  sister  city  dengan  Kota  Surabaya dengan  kota  Kitakyushu  Jepang  terdapat  dalam  Permendagri  25/2020.  Disisi  lain,  UU  Pemda memberikan  warna  yang  baru  terhadap  pelaksanaan  hubungan  internasional,  dimana  munculnya otonomi  daerah  memberikan  kebebasan  terhadap  daerah  untuk  melakukan  hubungan  internasional baik dalam membuat kerja sama maupun perjanjian dengan luar negeri.
2. Kerja  sama  antara  Surabaya  dengan  Kitakyushu  dalam  praktiknya  berjalan  lancar,  terkendali  dan sesuai  seperti  yang  diharapkan.  Ini  juga  dipengaruhi  dan  didukung  dengan  kesadaran  dari  warga masyarakat Surabaya itu sendiri, khususnya terhadap permasalahan yang ada seperti sampah. Disisi lain  juga  dukungan  dari  pemerintah  Surabaya  dalam  penyediaan  infrastruktur  yang  mendukung menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kerja sama yang dibuat.
3. Kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  hubungan  internasional  baik  dalam  kerja  sama atau  pembuatan  perjanjian  dengan  pihak  luar  negeri,  salah  satu  contohnya  dalam  hal  kerja  sama sister  city  merupakan  salah  satu  sisi  positif  dari  desentralisasi  hal  ini  dapat  dilihat  dimana  Kota Surabaya  berhasil  dalam  pengelolaan  lingkungan  dengan  meniru  apa  yang  dilakukan  oleh Kitakyushu.  Salah  satu  yang  bisa  dilihat  langsung  adalah  apa  yang  ada  di  Super  Depo  Sutorejo, dimana pengelolaan di super depo tersebut dilakukan melalui pengelolaan teknologi secara organik dan  anorganik,  sehingga  dapat  dipilih  sampah  secara  efisien  dan  efektif.  Akan  tetapi  harus  tetap diperlukan  adanya  evaluasi  secara  berkala  oleh  Pemerintah  pusat  untuk  menghindari penyalahgunaan dalam penerapannya, sehingga hasil yang didapat seperti yang diharapkan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[13] A.  R.  Thalib,  in Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dan  Aplikasinya  dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, p. 219.
[10] Agussalim, in Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum , Bogor, Ghalia Indonesia, 2007, p. 95.
[2] B. Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global,
Bandung: PT. ALumni, 2005.
[19] D. D. Oktawati, "Pelaksanaan Perjanjian Internasional Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah," Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.
[20] E.  Lutfiana,  "Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  sama  Internasional  Program  Kemitraan  Kota  Antar Kota  Yogyakarta  Dengan  City  Of  Savanah,  Geogia,  Amerika  Serikat,"  Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006.
[3] F.  N.  Anugrah,  "Kewenangan  Tata  Kelola  Lingkungan  Hidup  Oleh  Pemerintah  Daerah  Dalam Perspektif Otonomi Daerah," Jurnal Wasaka Hukum, vol. 09, no. 02, p. 213, 2021.
[18] G. N. Alam and A. Sudirman, "Paradiplomacy  Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City," Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, vol. 16, no. 01, p. 38, 2020.
[5] G.  P.  Rochman,  "Pengelolaan  Kota  Melalui  Jejaring  Sister  City:  Kasus  Studi  Dari  Indonesia," Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 07, no. 02, p. 201, 2019.
[15] H. Bhenyamin, I. Fahmi, M. Riduansyah and P. N. Hanafi, "Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,"  Pusat  Kajian  Pembangunan  Administrasi Daerah  dan  Kota  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Indonesia,  Depok, 2005.
[26] H. Bulkeley and V. C. Broto, "Government by experiment? Global cities and the governing of climate change," Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 38, no. 03, p. 18, 2013.
[23] H. N. Nilawati, "Pelaksanaan Program Sister City Dalam Proses Perspektif Sound Governance: Studi Kasus Kota Surabaya," Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, vol. 04, no. 02, p. 310, 2016.
[14] H.  Sandityo,  "Tinjauan  Hukum  Atas  Perjanjian  Internasional  Yang  Dibuat  Oleh  Pemerintah Daerah  (Studi  Kasus:  Perjanjian  Kerja  Sama  Sister  City/Sister  Province),"  Universitas Indonesia, Depok, 2011.
[7] I. A. Dai, "Kerja sama Sister City Surabaya - Kitakyushu Dalam Pengelolaan Limbah Sampah," Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
[16] J. Litvack, R. M. Bird and J. K. Ahmad, "Rethinking Decentralization In Developing Countries," in The World Bank , Washington DC, The World Bank, 1998, p. 2.
[4]
[29] J. Thontowi, "Kewenangan Daerah Dalam  Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Barat Dan DIY," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, vol. 16, no. 02, p. 150, 2009.
"Laporan Best Practice Sister City," Bagian Administrasi Kerja sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya, Surabaya.
[28] M.  B.  Octavia,  "Kerja  sama  Green  Sister  City  Surabaya  Dan  Kota  Kitayushu  (Studi  Kasus Pengelolaan  Limbah  Sampah  Melalui  Super  Depo  Sutorejo)," Jurnal  Ilmu  Hubungan Internasional, vol. 05, no. 02, p. 687, 2017.
[21] M.  S.  Neves,  "Paradiplomacy,  Knowledge  Regions  and  the  Consolidation  of  Soft  Power," Janus.net, vol. 01, no. 01, p. 11, 2010.
[1] M. Weber, "Engaging Globalization: Critical Theory and Global Political Change," Alternatives, vol. 27, no. 03, p. 302, 2002.
[27] N.  Isnaeni,  "Peran  Strategis  Pemerintah  Daerah  Dalam  Kerja  sama  Internasinal  Untuk Pembangunan Berkelanjutan," Global & Stategis, vol. 07, no. 01, p. 133, 2013.
[6] N.  P.  Heryati,  "Komparasi  Keefektifan  Kerja  sama  Sister  City  Surabaya-Xiamen  Dengan Surabaya-Busan Dalam Bidang Pendidikan Dan Ekonomi," JOM FISIP, vol. 09, no. 01, p. 2, 2022.
[25] P.  Hafteck,  "An  Introduction  to  decentralized  cooperation:  definitions,  origins  and  conceptual mapping," Public  Administration  and  Development:  The  International  Journal  Of Management Research and Practice, vol. 23, no. 04, p. 340, 2003.
[11] P. M. Hadjon, "Tentang Wewenang," Yuridika, vol. 07, no. 05-06, p. 1, 1997.
[30] R. A. Wicaksono, "Proses Paradiplomasi Kota Surabaya dalam Mencapai Sister City Pada Masa Pemerintahan Tri Rismaharini," Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2022.
[24] R. D. Wati, "Aspek – Aspek Hukum Perjanjian Internasional dalam Perjanjian Kota Bersaudara (Sister  City)  Antara  Pemerintah  Kota  Surakarta  dan  Pemerintah  Kota  Montana Bulgaria," Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
[12] R. HR, in Hukum Administrasi Negara , Jakarta, Rajawali Pers, 2006, p. 100.
[17] S.  Kholik,  "Perjanjian  Internasional  Oleh  Daerah  Sebagai  Wujud  Implementasi  Kewenangan Daerah  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Daerah," HERMENEUTIKA, vol.  03,  no.  01,  p. 264, 2019.
[8] S.  S  and  S.  M,  "Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,"  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada, 2003, p. 13.
[22] S. Wolff, "Paradiplomacy: Scope, Opportunities, and Challenges," The Bologna Center Journal of International Affairs, vol. 10, no. 01, p. 141, 2007.
[31] T.  A.  Kurniawan,  J.  A.  P.  d.  Oliveira,  P.  Dickella  and  M.  Nagaishi,  "City-to-city  level cooperation  for  generating  urban  co-benefits:  the  case  of  technological  cooperation  in the  waste  sector  between  Surabaya  (Indonesia)  and  Kitakyushu  (Japan)," Journal  Of Cleaner Production, vol. 58, p. 48, 2013.
[9] T. B. Pustaka, in Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, 1996, p. 1128.