## Urgensi Pengaturan dan Perlindungan Rights of Privacy terhadap Artificial Intelligence dalam Pandangan Hukum sebagai Social Engineering
Imelda Martinelli 1 , Yohana 1 , Cora Venessa 1 , Eudora Joyce Hiumawan 1
1 Universitas Tarumanegara, Indonesia
imeldam@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Pada Revolusi Industri 5.0, teknologi mengalami perubahan yang cepat dan besar; terlihat dari adanya  kombinasi  pemberdayaan  manusia,  teknologi  dan  data  yang  merubah  tatanan kebutuhan  masyarakat.  Perkembangan  teknologi  yang  berdampak  pada  budaya  masyarakat turut  serta  mengembangkan  kualitas  hidup  masyarakat;  serta  telah  mengubah  kebiasaan, norma-norma,  maupun  adat  istiadat  yang  merupakan  unsur  masyarakat  tersebut  menjadi suatu  kebudayaan  yang  sesuai  dengan  arus  perkembangan.  Menghadapi  ini  pemerintah Indonesia  telah  menetapkan  berbagai  perlindungan  hukum,  yang  salah  satu  di  antara  lain adalah  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis  urgensi  pengaturan  dan  perlindungan Rights  of  Privacy terhadap Artificial Intelligence dalam pandangan hukum sebagai Social Engineering . Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif yang diterapkan dengan melakukan telaah dan analisis mendalam terhadap  isu  hukum  melalui  studi  kepustakaan  yakni  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  wilayah  hukum  Indonesia,  dan  lain  sebagainya.  Penelitian menunjukkan  bahwa  pada  saat  ini  Indonesia  belum  memiliki  regulasi  yang  cukup  untuk mengatur  AI  dan  penggunaannya  di  wilayahnya.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  Teori Social Engineering oleh  Roscoe Pound,  perlu adanya kehadiran regulasi khusus AI sebagai kontrol sosial untuk mengatasi penyalahgunaan data pribadi melalui AI. Hal ini karena hukum hadir demi melindungi kepentingan negara, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi; ketiganya dipengaruhi oleh AI dalam berbagai aspek.
Kata Kunci : Artificial Intelligence, Kontrol Sosial, Perkembangan Teknologi
Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  terus  membangun  jalan  menuju  perkembangan  budaya  hidup yang tidak lain dari mimpi  sekian tahun lalu. Terutama di zaman ini yang rentan dibicarakan adalah  perkembangan  teknologi  yang  terus  menyebar  luas  lingkupnya.  Baik  dalam perkembangan  perabot  rumah,  alat  transportasi,  alat  bantu  medis,  infrastruktur  negara,  dan bahkan seni yang kini berbentuk digital (Dewi, 2016). Perkembangan tersebut berdampak berat pada gaya hidup manusia di era digital ini. Dari apa yang kini dianggap sebagai humoris hingga apa yang dianggap sebagai sesuatu yang berperan vital dalam kehidupan keseharian.
Perkembangan teknologi yang berdampak pada budaya ini turut serta mengembangkan kualitas hidup masyarakat. Penyesuaian ini telah mengubah kebiasaan, norma-norma, maupun adat  istiadat  yang  merupakan  unsur  masyarakat  tersebut,  tentunya  secara  efektif  mengubah kebudayaan  yang  ada  menjadi  suatu  kebudayaan  yang  sesuai  dengan  arus  perkembangan (Disemadi, 2021). Kebudayaan merupakan segala gagasan atau ide manusia. Kebudayaan terdiri dari  pengetahuan,  pengalaman,  ataupun  kebiasaan-kebiasaan  yang  diperoleh  melalui  proses pengadaptasian  manusia  dengan  lingkungannya.  Kebudayaan  tidak  dapat  lepas  dari  manusia, begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena manusia yang menciptakan dan menerapkan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
kebudayaan  itu  sendiri,  dimana  kebudayaan  tersebut  kembali  mempengaruhi  manusia (Daugherty & Wilson, 2018).
Tetapi perkembangan ini tidak selalu mengacu pada perkembangan yang layak mematuhi norma-norma masyarakat. Diantara lain dengan perkembangan yang terus melaju kedepan ini telah  muncul  teknologi  yang  disebut  dengan Artificial  Intelligence atau  yang  rentan  dikenal sebagai AI . Menurut (Jaya & Goh, 2021) kecerdasan buatan atau AI merupakan lingkup penelitian, aplikasi  serta  instruksi  yang  berhubungan  dengan  pemrograman  komputer  untuk  melakukan sesuatu hal yang dari pandangan manusia ialah cerdas. AI memungkinkan pembelajaran berulang dan penemuan melalui data. Ia melakukan tugas terkomputerisasi yang sering dan bervolume tinggi  daripada  mengotomatiskan  tugas  manual.  Hal  ini  dapat  dilaksanakan  oleh  AI  dengan percaya diri dan tanpa lelah. Tentu saja, manusia tetap berperan dalam mengajukan pertanyaan yang tepat dan mengatur sistem. Tidak hanya itu, AI meningkatkan kecerdasan pada produk yang sudah ada. Hal ini dicerminkan dengan berbagai perkembangan teknologi yang sudah hadir di dalam dua dekade terakhir ini. Seperti Siri yang ditambahkan sebagai fitur pada produk Apple generasi  baru.  Otomatisasi,  platform  percakapan,  bot,  dan  mesin  pintar  dapat  digabungkan dengan data dalam jumlah besar untuk meningkatkan banyak teknologi. Perkembangan kualitas hidup di rumah dan di tempat kerja, hingga dari intelijen keamanan dan kamera pintar hingga analisis investasi. AI  berdampak di bidang medis, perdagangan, produksi, perbankan dan lain sebagainya sehingga ia telah membuka gerbang era baru bagi manusia.
Budaya  AI  bila  dipandang  dari  satu  sisi  merupakan  bukti  perkembangan  teknologi manusia maka merupakan sesuatu yang groundbreaking. Tidak disangka sesuatu yang awalnya hanya dianggap sebagai karya khayalan atau dua dimensi melalui AI dapat kini berbentuk nyata. Tetapi selain dari aspek manusia selain keinginan untuk berinovasi tersebut, terdapat juga sisi jahat manusia. Dengan munculnya budaya ini, kejahatan baru yang melanggar hak individu pun telah muncul. Baik ia berbentuk kejahatan jenis baru ataupun kejahatan yang sudah hadir hanya saja  dilakukan  dengan  metode  baru.  Maka  menghadapi  ancaman  ini  masyarakat  juga  turut bergerak dalam upaya perlindungan diri.
Tidak berbeda dengan hubungan manusia dan budaya tersebut, manusia dan hukum juga memiliki  hubungan  yang  saling  membentuk.  Masyarakat  merupakan  pihak  yang  melahirkan hukum untuk kepentingan masyarakat tersebut, yang kemudian melalui hukum itu menjadi alat pembaharuan dalam masyarakat. Hal ini terpampang dalam Teori Social Engineering oleh Roscoe Pound.  Menurut  Roscoe  Pound,  hukum  adalah  kepentingan-kepentingan  tertentu (certain interests) dimana  kepentingan  tersebut  ditentukan  oleh  masyarakat  sebagai  ketentuan  yang harus  dilindungi  oleh  hukum.  Sehingga  beliau  menjelaskan  bahwa law  is  a  tool  of  social engineering menurutnya  merupakan  bagaimana  hukum  berfungsi  sebagai  suatu  bentuk  yang diciptakan dari hasil penataan kepentingan-kepentingan.
Pada Revolusi Industri 5.0, teknologi mengalami perubahan yang cepat dan besar; terlihat dari  adanya  kombinasi  pemberdayaan  manusia,  teknologi  dan  data  yang  merubah  tatanan kebutuhan masyarakat. Sehingga untuk menghadapi perubahan yang hadir ini, salah satu upaya hukum  untuk  mengatasi  kejahatan-kejahatan  yang  berunsur  dari  penggunaan  teknologi  di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan hak privasi individu, menetapkan aturan hukum yang berkaitan dengan teknologi dan informasi, juga berperan untuk menetapkan kerangka hukum untuk berbagai aspek digital.
Tetapi kini UU ITE tidak lagi cukup maupun relevan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat  yang  sangatlah  dinamis.  Menghadapi  era  penggunaan  teknologi  digital  untuk kemanfaatan  dan  perkembangan  masyarakat,  maka  juga  memungkinkan  terjadinya penyalahgunaan  dari  tujuan  teknologi  tersebut;  hal  ini  dapat  terlihat  dari  modus-modus kejahatan  baru  yang  melanggar  hak  privasi  individu.  Oleh  karena  itu,  perlu  untuk  adanya pembaharuan hukum baik dalam sisi pengaturan maupun perlindungan dalam memenuhi dan menjamin kepentingan masyarakat.
Maka  dengan  latar  belakang  ini,  peneliti  akan  membahas  “Urgensi  Pengaturan  dan Perlindungan Rights  of  Privacy Terhadap  AI  Dalam  Pandangan  Hukum  Sebagai  Alat  Social Engineering.” Penelitian ini berniat untuk mengkaji pelanggaran hak pribadi yang kini rentan
terjadi di masyarakat serta menekankan kepentingan kehadiran hukum yang mampu melindungi individu dari bahaya tersebut.
Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  bagaimana  pandangan  hukum rights  of privacy terhadap AI dan bagaimana kepentingan penindaklanjutan hukum indonesia terhadap ai dalam pandangan hukum social engineering
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  diartikan  sebagai  proses  penelitian  dengan  meneliti  dan  mengkaji  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  dan  menjadi  acuan perilaku  setiap  orang  (Muhaimin,  2020).  Hukum  yang  dikaji  bersifat  kepustakaan;  hanya menggunakan data yang bersifat sekunder yakni menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan  pengadilan,  perjanjian,  asas  dan  prinsip  hukum,  teori  hukum,  dan  doktrin/pendapat hukum  (Muhaimin,  2020).  Metode  penelitian  yang  akan  diterapkan  ini  dimulai  dengan melakukan telaah dan analisis mendalam terhadap isu hukum melalui studi kepustakaan yakni terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, pandangan- pandangan  para  ahli  atau  doktrin  hukum  yang  relevan,  buku,  jurnal,  artikel  penelitian,  dan sebagainya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pandangan Hukum Indonesia terhadap Artificial Intelligence
Guru Besar Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. pernah mengatakan dalam orasi pengukuhan Multisentrisme Humaniora Digital menyatakan bahwa digitalisasi akan terus mengubah strategi manusia dalam menyiasati berbagai problematika kehidupan, termasuk dalam ranah pendidikan, pembentukan, dan penerapan hukum (Shidarta, 2022). Kehadiran AI sebagai kecerdasan buatan yang diawali melalui peluncuran ChatGPT-3 pada bulan November 2022 menimbulkan berbagai pandangan  baru  dalam  menghadapi  AI  ini,  memunculkan  kepentingan  adanya  pengaturan  AI sehingga  tidak  bertabrakan  dengan  kepentingan  negara,  kepentingan  publik,  dan  juga kepentingan  pribadi.  Indonesia  sendiri  belum  memiliki  regulasi  khusus  dalam  mengatur  AI, namun terdapat beberapa perundang-undangan maupun pendapat ahli-ahli yang berhubungan dan dapat membantu mengkarakteristikan AI.
Pendapat  ahli  mengenai  kedudukan  hukum  AI  masih  sangat  bervariasi  dan  terus berkembang  seiring  dengan  perkembangan  teknologi.  Secara  umum,  banyak  ahli  menyetujui bahwa AI perlu diperlakukan sebagai subjek hukum yang mempunyai tanggung jawab dan hak seperti  manusia.  Salah  satu  pendapat  ahli,  Prof.  Joanna  Bryson  seorang  guru  besar  di  Hertie School  yang  telah  meneliti  AI,  etika,  dan  kognisi  kolaboratif  menyampaikan  bahwa  AI  harus memiliki status sebagai “agen” dalam hukum yang diperlakukan sama seperti perusah aan atau badan hukum lainnya. Pendapat ini beralaskan pada argumen bahwa AI dapat bertindak secara mandiri  dan  dapat membuat  keputusan  yang  berdampak  bagi  kehidupan  masyarakat  (Mulisi, 2022). Sementara itu, menurut Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., LL.M., salah satu ahli hukum di Indonesia yang  juga  merupakan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi,  sependapat  dengan  Prof.  Joanna  Bryson, bahwa AI  perlu  dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab dan hak yang sama seperti manusia (Mulisi, 2022).
Namun di sisi lain,  (Paulius  Cerka, 2015) berpendapat bahwa AI tidak harus memiliki status hukum yang sama seperti manusia. Mereka menyampaikan bahwa AI perlu diperlakukan sebagai objek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna atau pembuat AI. Ini melihat  bahwa  tanggung  jawab  hukum  atas  AI  perlu  diletakkan  pada  pihak  manusia  yang mengembangkan AI atau menggunakan AI. Berdasarkan pendapat tersebut, kebanyakan para ahli menyetujui  bahwa  penting  untuk  mempertimbangkan  implikasi  etika  dan  sosial  dalam menentukan kedudukan hukum untuk AI.
Dalam halnya dengan pengaturan hukum di Indonesia, AI diatur dalam Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor 82 tahun 2012; dimana AI  diklasifikasikan sebagai “penyelenggara sistem ele ktronik” karena dapat bekerja sendiri untuk melakukan penawaran dan penerimaan dalam
transaksi elektronik, tanpa campur tangan atau intervensi dari manusia. Otomatisasi inilah yang digunakan  oleh  Pratidina  untuk  menjembatani  pengertian  antara  AI  dengan  agen  elektronik. Agen elektronik dalam UU ITE dijelaskan sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat  untuk  melakukan  suatu  tindakan  terhadap  suatu  Informasi  Elektronik  tertentu  secara otomatis  yang  diselenggarakan  oleh  orang.  Penyelenggaraan  agen  elektronik  hanya  dapat dilakukan  oleh  individu,  pemerintah,  perusahaan,  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tanggung jawab  hukum  terkait  AI  ini  menjadi  tanggung  jawab  penyelenggara  sistem  elektronik  yang menyediakan layanan kecerdasan buatan tersebut ((Zahrashafa PM & Priancha, 2023).

## Pengaturan dan Perlindungan Hak Privasi di Indonesia
Pengaturan dan perlindungan mengenai hak privasi di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  yakni  sebagai  berikut:  (1)  Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 tentang perlindungan data pribadi oleh  penyedia jasa telekomunikasi,  dan;  (2)  Undang-Undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998  tentang perlindungan informasi penyimpan dan simpanannya oleh bank, dan sejenisnya. Dalam halnya menghadapi  hak  privasi  yang  berkaitan  secara  digital,  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  adalah  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; selanjutnya disebut UU ITE.
UU ITE menguraikan ketentuan terkait sistem elektronik, dokumen elektronik, transaksi elektronik, dan informasi digital. Hal ini mencakupi ketentuan terkait perlindungan data pribadi dan privasi individu. Undang-undang mewajibkan penyedia layanan untuk menerapkan langkah- langkah  keamanan  untuk  melindungi  informasi  dan  data  elektronik.  Perlu  dipahami  terlebih dahulu bahwa hak pribadi individu tentunya berkaitan dengan data pribadi. Keterkaitan antara kedua tersebut terlihat di dalam:  (1) Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan; Pasal 26 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan, “Kecuali  ditentukan  lain  oleh  Peraturan  Perundang -undangan,  penggunaan,  setiap  informasi melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas persetujuan  Orang  yang  bersangkutan”.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hubungan  antara hak/kebebasan  privasi  dengan  data  pribadi  terletak  pada  hak  seseorang  terhadap  data pribadinya untuk membuka atau menyebarkan data tersebut ke pihak lain.
Dalam UU ITE, hak pribadi diartikan sebagai (1) hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; (2) hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan; (3) hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang (Disemadi, 2021). Perlu diketahui pula bahwa hak pribadi merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang melekat pada masing-masing individu seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUD NRI, sehingga secara dasarnya negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi pribadi setiap warga negaranya. UU ITE juga menjelaskan dalam Pasal 26 bahwa salah satu hak pribadi yang ada dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah hak untuk perlindungan data pribadi; data pribadi sendiri didefinisikan sebagai data yang berisi  informasi  terhadap  identitas  seseorang  yang  harus  disimpan,  dirawat,  dan  dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
Selain itu, Indonesia memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi dalam proses legislasi. RUU ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan data pribadi dengan mengatur pemrosesannya dalam sistem elektronik. Ini menguraikan prinsip-prinsip seperti persetujuan, batasan tujuan, dan  minimalisasi  data.  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data Pribadi (UU) mengatur barang siapa yang dianggap sebagai pengendali data pribadi, termasuk individu yang melakukan bisnis atau membeli barang online di rumah mereka sendiri. Dengan demikian, ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang dilakukannya dan harus mematuhi persyaratan yang diatur dalam UU PDP (Pujianti, 2023)
Urgensi  Pengaturan  dan  Perlindungan Rights  of  Privacy Terhadap  Ancaman Artificial Intelligence
Dilema dimana AI dipertanyakan keberadaannya berfaktor berat pada karakteristik yang dimilikinya yang bertimbal balik pada manusia. Manusia dan AI memiliki hubungan yang amat kompleks. Manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya merupakan makhluk yang berperasaan mampu  untuk  memimpin,  berempati,  menciptakan  dan  mengambil  keputusan  (Daugherty  & Wilson, 2018). Kemampuan-kemampuan ini merupakan kelebihan yang yang dianggap oleh para ahli sebagai kemampuan yang hanya dapat dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Hal  ini  juga  dapat  dimengerti  dari  aspek  manusia  sebagai  makhluk  sosial.  Manusia  sebagai makhluk  bermasyarakat  tidak  dapat  berkehidupan  sehari-hari  dengan  sendirinya,  biarpun  ia memiliki  kedudukan  dan  kekayaan,  ia  akan  selalu  membutuhkan  manusia  lain.  Hal  ini  dapat dibuktikan dengan “The Frederick Experiment ” dimana lima bayi yang baru lahir hanya diberikan kebutuhan hidup seperti konsumsi dan jaminan kebersihan dan kesehatan, tanpa komunikasi mulut  ataupun  sentuhan  kulit  ke  kulit.  Hal  ini  berakhir  pada  kematian  semua  bayi  pada eksperimen tersebut yang kemudian diselidiki oleh parah ahli terkait penyebabnya. Kesimpulan dari salah satu  ahli yang didasarkan dari aspek ilmiah  pun menyatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak dapat hidup tanpa cinta. Di dalam sel manusia sendiri telah terdapat istilah “Anda harus  mencintai  dan  dicintai  untuk  bertaha n  hidup”.  Alasan  mengapanya  masih  merupakan sesuatu yang dipertanyakan dan sering didasarkan dengan manusia yang diciptakan menurut sosok Tuhan. Hal ini merupakan hasil penalaran dari penjelasan Dr. Dean Michael Ornish terkait buku Love  and  Survival .  Inti  dari  penalaran  yang  ditangkap  oleh  peneliti  adalah  bahwa  tanpa bersosialisasi  dengan  makhluk  lainnya  untuk  mengenal  kemampuan  berperasaan  dan  saling memberi serta menerima hal tersebut, tubuh manusia tidak mampu hidup. Hal ini berfaktor pada eksistensi  manusia  yang  memiliki  kemampuan  keempat  kemampuan  yang  sebelumnya dinyatakan,  yakni  untuk  (1)  memimpin;  (2)  berempati;  (3)  menciptakan;  dan  (4)  mengambil keputusan.
Sedangkan  AI  yang  merupakan  ciptaan  manusia  memiliki  kemampuan  untuk  (1) bertransaksi; (2) mengulangi; memprediksi dan juga; (4) beradaptasi. Kemampuan-kemampuan ini merupakan hasil dari proses penalaran manusia dalam mengulangi, mengurai dan mencapai hasil  yang  dapat  meniru  kemampuan  intelektual  manusia  dalam  derajat  tertinggi.  Bila sebelumnya manusia dijelaskan sebagai ciptaan yang dibentuk menurut sosok tuhan yang maha esa,  maka  sebaliknya  AI  merupakan  ciptaan  yang  dibentuk  menurut  sosok  manusia  tersebut. Dengan  kemampuan  analitik  yang  berefisien  tinggi  dan  mampu  mempelajari  informasi  yang diterima,  ia dapat mengambil keputusan yang objektif. Dengan perkembangan teknologi yang terus  melaju  kedepan  AI  telah menjadi  keberadaan  yang  berposisi  di  atas mayoritas  manusia dalam aspek penalaran objektif tanpa campur tangan perasaan. Bahkan bila disediakan dengan pengertian  perasaan  yang  didasarkan  menurut  fakta  maka  ia  dapat  memberi  jawaban  yang mendekati kecerdasan emosional tersebut.
Dalam membedakan kemampuan manusia dan AI, hal ini dapat dikategorikan menurut kecerdasan  emosional  dan  kecerdasan  intelektual.  Sehingga  apabila  dikombinasikan  masing- masing kemampuan tersebut, pengambilan keputusan ataupun pencapaian yang terjadi dapat dikatakan sebagai hasil terbaik yang didapatkan dari kolaborasi keduanya. Secara bersamaan, manusia dapat melatih, menjelaskan, dan mempertahankan AI sehingga ia melengkapi apa yang dikurangi AI tersebut. Sebaliknya, AI dapat memperkuat, berinteraksi, dan mewujudkan apa yang diinginkan manusia sehingga ia memberikan manusia superpower. Tidak berbeda dengan konsep kerja sama antara manusia atau hubungan sosial antara manusia. Manusia dan AI bersifat saling melengkapi. Hal ini tentu merupakan hal yang baik karena pada kehidupan manusia sekarang ini kualitas hidup telah jauh berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya. Tetapi seperti yang dijelaskan pada latar belakang, perkembangan manusia ini tidak selalu mengarahkan pada akhir yang  benar  dan  tepat  untuk  dicontohkan. Era  dimana  perkembangan  teknologi  ini  digunakan tanpa batas yang jelas memberi dua arah yang berdampak berat pada perkembangan manusia itu  sendiri.  Dalam  waktu  yang  sama  dimana  ia  meningkatkan  kualitas,  ia  juga  mampu memanjakan dan menyesatkan manusia dengan kemampuan yang diberinya.
Dampak  negatif  dari  keberadaan  AI  sendiri  terdiri  atas:  (1)  Meningkatkan  angka pengangguran,  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  AI  banyak  pekerjaan  yang  sebelumnya dilakukan oleh manusia kemudian diotomatiskan dengan yang lebih efisien dan akurat berupa mesin  dan  algoritma  AI;  (2)  Privasi  dan  keamanan  data  tidak  terjamin,  penggunaan  AI memerlukan akses ke data pribadi pengguna misalnya asisten virtual seperti Siri atau Alexa yang perlu  mendengarkan  dan  memproses  percakapan  pengguna  untuk  memberikan  respon  yang relevan; (3) Membuat ketergantungan bagi penggunanya, di tingkat individu penggunaan asisten virtual  dapat  mengakibatkan  ketergantungan  pada  teknologi  ini  misalnya  seperti  menjawab pertanyaan  sederhana  atau  mengatur  jadwal,  dan;  (4)  Kehilangan  kemampuan  penalaran masyarakat, kehadiran Chat GPT-3 atau Google Bard, telah membawa dampak negatif yang cukup signifikan. Kurang intensifnya manusia untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau mencari solusi yang mendalam merupakan salah satu dampak negatif dari AI. Saat kita memiliki akses  yang  sangat  mudah  ke  AI  yang  dapat  memberikan  jawaban  instan  timbul  resiko  nyata bahwa sebagai individu akan selalu mengandalkan teknologi tersebut secara berlebihan dengan konsekuensi yang cukup serius terhadap keterampilan berpikir kita (Jaya & Goh, 2021).
Sebagai contoh, pada tahun 2020, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah mencatat bahwa pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, dengan penyalahgunaan terbesar dilakukan oleh korporasi- korporasi besar (Andriani, 2020) bertujuan baik untuk menimbun data-data pribadi masyarakat, menjadikannya  aset  perusahaan  guna  mempertahankan  kendali  pasar,  serta  untuk mengendalikan informasi yang diterima konsumen. Ini menunjukkan bahwa permasalahan ini telah  berlangsung  lama  sejak  perkembangan  media  digital  dan  terus-menerus  hadir  dalam perkembangan teknologi digital (Azis, 2023)
Dalam tindakan kejahatan yang sebagaimana dijelaskan tersebut diperlukan waktu yang panjang dan tahap yang cukup rumit untuk memproses data yang telah diperoleh tersebut. Dalam mengumpulkan,  mengkategorikan,  menyembunyikan,  memproses  dan  seterusnya  untuk dipergunakan demi kepentingan pribadi yang merugikan pemilik data tersebut. Semua hal ini merupakan sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan dengan kemampuan AI. Bila pada tahun 2020,  angka  kejahatan  yang  sudah  amat  tinggi  tersebut  dilakukan  dengan  perkembangan teknologi  yang  terdapat  pada  tahun  tersebut,  bagaimana  angka  kejahatan  yang  akan  muncul sepuluh tahun kedepan pada tahun 2030?
Argumentasi peneliti bukanlah tanpa gagasan yang mendukungnya. Kini sudah terdapat kasus  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  dengan  perkembangan  teknologi  tahun  2023. Kenyataannya, terdapat kasus kejahatan AI yang menjatuhi seorang content creator pada media sosial Tiktok. Pada  bulan Mei tahun 2023,  artis tiktok terkenal yang bernama Rachel menjadi korban  dalam  kasus  pelecehan  seksual.  Pelaku  yang  merupakan  pengguna  Tiktok  anonim mempergunakan AI Art Generator untuk membuat foto palsu Rachel yang tidak menggunakan busana. Video tersebut telah ditonton lebih dari satu juta penonton. Kemudian satu hari setelah korban  mendapatkan  berita  tersebut,  korban  langsung  membuat  video  klarifikasi  terkait kepalsuan video tersebut (Quamila, 2023).
Bila  didasarkan  menurut  kacamata  hukum  Indonesia,  kasus  tersebut  telah  melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran  nama  baik”.  Dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Tetapi titik permasalahan paling besar bukan pada kejahatan pelecehan seksual tersebut, melainkan  permasalahan  terdapat  pada  kenyataan  dimana  AI  digunakan  sebagai  alat  bantu dalam pelanggaran hukum.
Pada  zaman  dimana  teknologi  telah  menjadi  alat  bantu  dalam  kehidupan  manusia, teknologi sendiri telah menjadi budaya baru. Sebagai contoh peneliti membawa perhatian pada budaya memposting dan membagi foto atau pengalamannya pada media sosial. Tindakan ini pada dasarnya merupakan sesuatu yang polos atas keinginan menyebarkan pengalaman kebahagiaan ataupun pendapat mereka bila bukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Era digital telah
membuka lapangan kerja yang luas pada media sosial sehingga wujud pemegang profesi tersebut dapat terlihat dimana saja asalkan ketentuannya terpenuhi.

## Gambar 1. Pengguna Media Sosial 2023
Sumber: https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia
Bukti  menunjukkan  angka  pengguna  media  sosial  sangatlah  tinggi.  Dari  ibu  yang memposting  foto  anaknya  hingga  penyebaran  video  lansia  yang  sedang  merayakan  ulang tahunnya melalui media sosial, budaya ini telah menjadi suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat pada waktu dekat dan hanya akan terus berkembang menurut arus perkembangan  teknologi.  Data-data  pribadi  yang  disebarkan  secara  luas  ke  dalam  platform digital itu menjadi mudah diakses bagi seluruh pengguna, menyebabkan mudahnya penimbunan dan  penyalahgunaan  data  pribadi  tersebut  untuk  terjadi.    Dengan  adanya  kehadiran  AI  dan perkembangannya yang sangat mendadak dan pesat ini telah menimbulkan berbagai persoalan hukum baru. AI ini sangat rentan disalahgunakan karena penggunaannya bergantung pada pihak yang  menggunakan  dan  mengembangkannya  (Rizal,  2023) .  Apabila  sebelumnya  kasus-kasus penyalahgunaan  data  pribadi  berupa  penipuan,  pinjaman online ,  penyebaran  kebencian, kebohongan, misinformasi ataupun pemerasan online, adanya AI menghadirkan berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran  hukum  baru  dengan  proses  penegakannya  yang  semakin  kompleks. Penipuan  dan  pemerasan  yang  sebelumnya  dilakukan  dengan  proses  sulit  dengan menggabungkan  komponen  sedikit  demi  sedikit,  sekarang  menjadi  proses  yang  dapat dipermudah  melalui  AI;  aktivitas-aktivitas  ilegal  tersebut  mencapai  cakupan  dan  proses otomatisasi  yang  jauh  lebih  tinggi  dari  yang  sebelumnya  dianggap  mustahil.  Contoh  tersebut merefleksikan  kenyataan  yang  akan  dihadapi,  yakni  permasalahan  penimbunan  dan penyalahgunaan data pribadi yang sebelumnya sulit diatasi semakin gawat (Rizal, 2023).
Dalam  realita  nya  pun  pemerintah  telah  berupaya  membentuk  regulasi  yang  dapat mengatasi permasalahan penyalahgunaan ini. Walaupun demikian, AI telah menunjukkan dirinya menjadi  sesuatu  yang  dapat  melampaui  keahlian  dan  wewenang  pemerintah  federal  maupun peraturan perundang-undangan yang ada dengan perkembangannya yang sangat gesit. Hingga saat ini Indonesia masih belum payung hukum yang mengatur mengenai isu teknologi AI, dengan sejauh ini hanya baru mengatur mengenai aspek keterlibatan AI sebagai agen elektronik dalam Pasal 21 UU ITE (Haris & Tantimin, 2022).
Di dunia sudah terdapat lebih dari beberapa kasus yang serupa dengan permasalahan ini. Di  antara  lain  terdapat  kasus  di  Tiongkok  dimana:  (1)  Pemilik  perusahaan  teknologi  di  kota Fuzhou, china bagian tenggara menjadi korban penipuan scammer AI sebesar 4,3 juta yuan atau Rp  8,9  triliun.  Pelaku  penipuan  menggunakan  AI  untuk  meniru  wajah  dan  suara  teman  dari pemilik perusahaan dan meyakinkan dia untuk mentransfer uang ke akun penipu tersebut; (2) Karyawan  yang  berinisial  Li,  bersama  dengan  beberapa  rekan  kerja  lainnya,  ditipu  sebesar 48.000 yuan. Dengan menggunakan perangkat lunak deepfake, penipu berpura-pura menjadi bos Li di perusahaan tempat dia bekerja dan memerintahkan dia untuk mentransfer uang, dan; (3) Kasus serangan Ransomware yang terjadi di indonesia, BI mengumumkan telah terkena serangan Ransomware Conti yang terjadi pada 2021. Conti menyerang komputer personal BI di kantor
Bengkulu.  Setelah  ditelusuri  terdapat  16  komputer  yang  terdampak.  Berdasarkan  keterangan Anton, penyerangan hanya menyasar data pada komputer personal (Naufal, 2023).
Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa terdapat kelangkaan dalam sistem hukum masyarakat yang menyebabkan berbagai sikap masyarakat yang bertentangan dengan kaidah- kaidah  ketertiban  sosial.  Di  Indonesia  angka  pelanggaran  yang  terjadi  dengan  bantuan  AI memang belum banyak di Indonesia. Tetapi menurut pengertian aposteriori yang mengacu pada proposisi,  konsep,  atau  argumen  yang  berasal  dari,  dan  kemajuan  dari,  pengamatan  atau pengalaman, maka Indonesia harus bertindak untuk mencegah kekosongan hukum untuk terjadi (Naufal, 2023). Oleh karena itu, perlu adanya bentuk kontrol sosial dalam mengatasi masalah penyalahgunaan  data  pribadi  ini  melalui Artificial  Intelligence .  Teori Social  Engineering oleh Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum adalah alat pembaharuan dalam masyarakat. Hukum harus bersifat dinamis, yakni terlepas dari tatanannya yang rigid, tidak terisolasi dari realitas sosial,  dan  dapat  diubah  sesuai  kebutuhan  masyarakat  (Benjamin,  2021).  Konsep Social Engineering sendiri  mengartikan  hukum  sebagai  alat  kontrol  sosial  untuk  mengendalikan perilaku-perilaku melawan kaidah-kaidah ketertiban masyarakat. Dalam konteks penerapannya di Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan konsep ini dengan menekankan peran perundang-undangan sebagai sarana pembaharuan yang lebih luas daripada di Amerika Serikat, serta  dengan  filsafat  budaya  dan  pendekatan policy-oriented tanpa  melupakan  nilai  dan kehidupan  masyarakat.  Perlu  juga  diketahui  perlunya  hukum  untuk  menertibkan  sikap-sikap antisosial  yang  menentang  kaidah-kaidah  kemasyarakatan  dikarenakan  sistem  hukum  yang sehat  itu  didasari  oleh  kondisi  masyarakat  sendiri;  menyebabkan  hukum  seperti  selalu mengalami  keterlambatan  dari  kenyataan  .  Adanya  kelangkaan  mendorong  kebutuhan  untuk menciptakan  sebuah  sistem  hukum  dengan  tujuan  untuk  menyelesaikan  konflik  kepentingan dalam  masyarakat  dan  dapat  mengklasifikasi  serta  menyahihkan  kepentingan-kepentingan tersebut.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  tidak  melahirkan  kepentingan,  melainkan menemukannya dan menjamin keamanannya (Safira, 2017).
Menurut  Roscoe  Pound,  hukum  adalah  kepentingan-kepentingan  tertentu  ( certain interests )  dimana  kepentingan  tersebut  ditentukan  oleh  masyarakat  sebagai  ketentuan  yang harus  dilindungi  oleh  hukum.  Pemikiran  ini  didasari  kembali  oleh  aliran Sociological Jurisprudence pada  Pound  yang  lebih  memperhatikan  mengenai  “kenyataan  hukum” dibandingkan dengan kedudukan atau fungsi hukum dalam masyarakat; dalam hal ini kenyataan hukum  dimaknai  sebagai  kemauan  publik  (Lathif,  2017).  Walaupun  demikian,  tidak  semua kepentingan  perlu  dilindungi  oleh  hukum;  beberapa  kepentingan  pada  sendirinya  sudah dilindungi melalui agama, moral dan estetika, dan bentuk perlindungan lainnya (Chand, 2005). Adapun  Roscoe  Pound  membuat  penggolongan  atas  kepentingan-kepentingan  yang  perlu dilindungi  oleh  hukum  itu  sendiri,  yaitu  kepentingan  negara  dalam  menjaga  kepentingan masyarakat  ( interest  of  the  state  as  a  guardian  of  social  interest ),  kepentingan  sosial  ( public interests ),  dan  kepentingan  pribadi  ( individual  interests );  ketiga  kepentingan  tersebut  perlu dilindungi secara seimbang dalam kompromi dengan hukum tertulis demi terciptanya kepastian hukum (Lathif, 2017).
Berdasarkan  urgensi  terkait  urgensi  pengaturan  dan  perlindungan rights  of  privacy terhadap  AI  dipandang  menurut Social  Engineering, peneliti  berpendapat  bahwa  hal  ini didasarkan  menurut  pembentukan  hukum  harus  sebagai  kepentingan  negara  dalam  menjaga kepentingan masyarakat ( interest of the state as a guardian of social interest ). Kepentingan negara dalam  menjaga  kepentingan  masyarakat  memiliki  karakteristik  dan  kaitannya  dengan kepentingan umum karena wujud kepentingan yang berbentuk tuntutan, kehendak, permintaan, dan harapan individu terkait dengan kehidupan politik, yang dibagi menjadi dua; (1) kepentingan sebagai  badan  hukum  dalam  mempertahankan  kepribadian  dan  hakikatnya,  dan;  (2)  sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial. AI memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat dikarenakan  sifatnya  yang  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi suatu negara dengan sifatnya yang mudah berkembang dan gesit (Bernama, 2023).
Hukum terhadap AI juga harus sebagai pemenuhan kepentingan sosial ( public interests ) dari  teori  Pound  yang  berkaitan.  Kepentingan  sosial  memiliki  wujud  kepentingan  sebagai tuntutan, permintaan, kehendak, dan aspirasi masyarakat yang beradab yang ingin diwujudkan
dalam  kehidupan  sosial  mereka.  Kepentingan  ini  lebih  berfokus  pada  kehidupan  sosial masyarakat;  peneliti  berpendapat  bahwa  kepentingan  berikut  ini  berkaitan  dengan permasalahan AI: yakni: (1) Kepentingan sosial dalam soal keamanan umum; (2) Kepentingan- sosial menyangkut moral umum; (3) Kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial, dan; (4) Kepentingan sosial  menyangkut  kehidupan individu  seperti  pernyataan diri,  kesempatan,  dan kondisi  kehidupan.  AI  memiliki  hubungan  dengan  kepentingan  sosial  dikarenakan  dapat melibatkan  pemangku  kepentingan  dengan  efektif  dalam  menjalankan  tanggung  jawab  sosial bagi perusahaan-perusahaan (Werdawati, 2023)
Terakhir,  upaya  pemenuhan  ini  juga  menyangkut  kepentingan  pribadi  ( individual interests )  teori  Pound  yang  berkaitan.  Kepentingan  pribadi  sesuai  dengan  namanya  memiliki wujud kepentingan sebagai tuntutan, kehendak, dan harapan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, yakni: (1) Kepentingan pribadi berupa kebebasan berkehendak, kehormatan, kebebasan kepercayaan  dan  berpendapat,  dan;  (2)  Kepentingan  substansi  berupa  perlindungan kepemilikan,  kebebasan  berserikat,  dan  keberlangsungan  pekerjaan.  Hubungan  AI  dengan kepentingan ini terlihat dari penggunaan AI oleh individu yang mempengaruhi interaksi sosial dan keterampilan dalam pengetahuan, serta penyalahgunaan dari data pribadi yang diunggah dalam media sosial. Dari situasi yang kini sedang dihadapi masyarakat serta pemahaman teori Social Engineering , menurut aposteriori, hukum menjadi sistem yang vital untuk memperbaiki ancaman ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pada masa ini telah terjadi berbagai jenis  pelanggaran  norma  dan  moralitas  yang  tindakannya  dilakukan  dengan  pemanfaatan Artificial Intelligence , terutama dalam penyalahgunaan data pribadi demi kepentingan sendiri. Digitalisasi  akan  mengubah  strategi  manusia  dalam  menghadapi  berbagai  aspek  kehidupan, termasuk  pendidikan  dan  penerapan  hukum  Perlindungan  hukum  dengan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  atau  yang  biasa  disebut  UU  ITE  ataupun  Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  sudah  tidak  dapat  melindungi pengguna internet dengan optimal.
Pada  tahun  2020,  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  telah  mencatat  bahwa pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan  oleh  masyarakat,  dengan  penyalahgunaan  terbesar  dilakukan  oleh  korporasi- korporasi besar. Apabila pada kala pelanggaran tersebut diulangi pada tahun 2030 dengan AI sebagai alat bantu, maka dipertanyakan berapa angka kejahatan dapat meningkat. Argumentasi peneliti  bukanlah  tanpa  gagasan  yang  mendukungnya.  Sebagai  contoh  telah  terjadi  berbagai kasus pelanggaran yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu, seperti kasus pelecehan seksual yang dialami seorang content creator bernama Rachel, kasus penipuan scammer AI di Tiongkok, ataupun  dan  kasus  serangan  Ransomware  di  Indonesia.  Terhadap  ancaman  ini,  dengan  dasar teori Social  Engineering oleh  Roscoe  Pound,  maka  peneliti  berpendapat  bahwa  perlu  adanya sistem hukum yang dapat melindungi kepentingan masyarakat dengan lebih kuat. Yakni di antara lain  kepentingan  yang  dimaksud  adalah  kepentingan  sosial  dan  kepentingan  pribadi  yang sebagaimana dijelaskan oleh Pound.
Pembentukan hukum ini perlu ditelaah dalam kerangka untuk mencapai batasan-batasan maksimal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kini. Sehingga dalam pembentukan suatu produk  hukum  perlu  dibuat  dengan  cara  menetapkan  kerangka  dasar  lain  yang  lebih memperhatikan  pada  pengakuan  yang  lebih  luas  terhadap  kebutuhan,  permintaan,  dan kepentingan sosial. Berdasarkan teori kepentingan Roscoe Pound hukum terhadap AI ini untuk mengantisipasi  dan  menjamin  kepentingan  negara  dalam  menjaga  kepentingan  masyarakat ( interest of the state as a guardian of social interest ), kepentingan sosial ( public interests ), dan kepentingan pribadi ( individual interests ); ketiga kepentingan tersebut perlu dilindungi secara seimbang dalam kompromi dengan hukum tertulis demi terciptanya kepastian hukum.

## REFERENSI
Andriani,  D.  (2020).  Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Paling  Banyak  Oleh  Fintech  Ilegal. Finansial.Bisnis.Com. .
Azis,  H.  (2023).  5  Dampak  Negatif  AI  Bagi  Manusia,  Tingkatkan  Angka  Pengangguran?
Idntimes.Com .
Benjamin,  L.  (2021).  Apa  Yang  Dimaksud  Dengan  distinsi  a  posteriori  dan  a  priori? Dictio Community . Bernama. (2023). Kecerdasan Buatan Kuasa Penggerak Untuk Pertumbuhan Ekonomi Asean  - SAS. Astroawani.Com . Chand, H. (2005). Modern jurisprudence. In International Law Book Services . Daugherty, P., & Wilson, J. (2018). Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI . Harvard Business Review Press.
Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum , 5 (1), 35 – 53. Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2), 177 – 199.
Haris,  M.  T.  A.  R.,  &  Tantimin.  (2022).  Analisis  Pertanggungjawaban  Hukum  Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum , 8 (1).
Jaya,  F.,  &  Goh,  W.  (2021).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Kedudukan  Kecerdasan  Buatan  Atau Artificial  Intelligence  Sebagai  Subjek  Hukum  Pada  Hukum  Positif  Indonesia. Supremasi Hukum , 17 (2).
Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. Pakuan Law Review , 3 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.33751/.v3i1.402 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press. Mulisi, S. (2022). Argumentasi Hukum Kedudukan Kecerdasan Buatan Di Indonesia . Naufal, I. (2023). Rp8,9 Triliun Raib! Scammer Gunakan AI dan Deepfake dalam Penipuan Besar- besaran. Inilah.Com .
Paulius  Cerka. (2015). Liability  for  Damages  Caused  by  Artificial  Intelligence. Computer and Law Security Review , 31 (3).
Pujianti, S. (2023). Pemerintah: UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum. Mkri.Id . Quamila,  N.  (2023).  Viral  Tiktokers  Jadi  Korban  Pelecehan  Lewat  Foto  Palsu  Tanpa  Busana Ciptaan AI, Ini Kisahnya! Beautynesia.Id .
Rizal,  A.  (2023).  Keamanan  Data  Dan  Etika  Jadi  Tantangan  terbesar  Pengembangan  AI. Infokomputer.Grid.Id. .
Safira, M. E. (2017). Law is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia. Kodifikasia , 11 (1), 181 – 208. Shidarta. (2022). Multisentrisme Humaniora Digital: Filsafat Hukum Masa Depan dan Masa Depan Filsafat Hukum . Binus University.
Werdawati,  D.  F.  (2023).  Memanfaatkan  Teknologi  Kecerdasan  Buatan  Dalam  Pelibatan Pemangku  Kepentingan  untuk  tanggung  Jawab  Sosial  berdasarkan  ISO  26000. Kitiran.Foundation .
Zahrashafa PM, & Priancha, A. (2023). Pengaturan Hukum Artificial Intelligence indonesia Saat In. Law.Ui.Ac.Id .
Copyright Holder © Imelda Martinelli, et al., (2023)
First Publication Right © Jurnal Tana Mana This article is under