[Rachmatika Lestari] 1
[Putri Kemala Sari] 2
[Zamzam Mubarak] 3

## Abstract
Aceh  Governor  Regulation  Number  15  of  2023  concerning  Guidelines  for  Pine  Sap Processing  and  Expenditure  was  issued  and  signed  directly  by  the  Acting  Governor  of Aceh on May 29, 2023. Since the issuance of this Pergub, the sale of raw pine sap outside the Aceh region has stopped, causing farmers or business actors to be unable to continue trade  contracts  that  have  been  running  with  business  actors  outside  Aceh.  The  results showed  that  the  spirit  and  purpose  of  the  issuance  of  this  Pergub  is  so  that  pine  sap which  is  one  of  Aceh's  Natural  Resources  can  be  utilized,  managed,  have  added  value, and  can  increase  Regional  Original  Income  which  in  the  end  can  be  used  for  the prosperity of the people. From Article 7 of the Governor's Regulation it can be seen that the Government of Aceh stops the sale of pine sap outside the Aceh region temporarily until  the  needs  of  the  Pine  Sap  processing  industry  in  the  Aceh  region  are  met  first. However,  based  on  data  published  by  DPMPTSP  Aceh  in  2021,  conditions  in  the  field currently Aceh only has 2 (two) pine sap processing plants, namely in Central Aceh and Gayo Lues, causing pine sap stocks in the region to be abundant, and causing pine sap prices in the Aceh region to be low, which ultimately has an impact on price stability and the economy of pine sap farmers themselves. Therefore, the  Government of Aceh must pay  attention  to  various  aspects  both  from  philosophical,  sociological,  and  juridical aspects  in  the  formation  of  Governor  Regulation  No.  15  of  2023  so  as  not  to  cause negative  impacts  on  the  economy  of  the  community,  especially  farmers  or  pine  sap business  actors.  The  advice  given  is  that  the  Government  of  Aceh  needs  to  review Governor Regulation No. 15 of 2023, especially related to  the economic impact caused,

## TINJAUAN YURIDIS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN DAN PENGELUARAN GETAH PINUS
1,2 [ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku
Umar ]
1 [rachmatikalestari@utu.ac.id]
3 [Sekretaris Jenderal Asosiasi Getah Pinus Masyarakat Gayo]
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
and harmony between other laws and regulations while still paying attention to aspects of the specificity of Aceh itself, so that the enactment of the Governor's Regulation does not actually hamper the productivity that has been carried out by farmers and / or pine sap business actors.
Keywords: Gubernatorial Regulation, Processing and Expenditure, Pine Sap
Received: 23 Maret 2024                   Revised: 19 Mei 2024               Aceppted: 29 Mei 2024

## 1. PENDAHULUAN
Hutan  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  adalah  suatau  kesatuan  ekosistem  berupa hamparan  lahan  berisi  sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan dalam  persekutuan  alam  dan  lingkunganya,  yang  satu  dengan  yang  lain  tidak dapat  dipisahkan.  Hutan  mempunyai  manfaat  penting  bagi  kehidupan,  yaitu adanya hasil  hutan  berupa  kayu  dan  non  kayu. Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  (HHBK) merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia dan memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Hasil Hutan Bukan Kayu memiliki nilai yang jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan nilai kayu yang sampai saat ini masih dianggap sebagai produk utama. Hasil Hutan Bukan Kayu penting untuk kelestarian  sebab  proses  panen  biasanya  dapat  dilakukan  secara  lestari  dan tanpa  kerusakan  hutan,  salah  satunya  dengan  memanfaatkan  HHBK  berupa getah pinus. Getah pinus sebagai komoditi hasil hutan bukan kayu yang penting dalam bidang kehutanan serta memberikan manfaat bagi industri. 1
Getah  pinus  dapat  diperoleh  melalui  pelukaan  atau  penyadapan. 2 Getah pinus  mampu  menghasilkan  manfaat  berupa  gondorukem  dan  terpentin. Kegunaan dari gondorukem adalah sebagai bahan vernis, bahan pembuat sabun, bahan  pembuat  batik,  bahan  solder,  tinta  printer,  cat  dan  lain-lain.  Sedangkan terpentin bisa digunakan sebagai bahan pengencer cat dan vernis, bahan pelarut lilin dan bahan pembuatan kamper sintesis. 3
Aceh  merupakan  daerah  yang  dianugerahi  tutupan  hutan  yang  luas. Berdasarkan  SK  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.  103/Men-LHK- II/2015,  luas  hutan  Aceh  mencapai  35.579  km 2 .  Ini  artinya,  hutan merepresetasikan lebih dari setengah atau 61 persen total daratan Aceh dengan luas 57.377 km 2 . Dominasi hutan dalam lansekap Aceh mensyaratkan kebijakan khas  terhadap  pengembangan  ekonomi.  Hutan  yang  memiliki  peran  ekologis, sosial dan ekonomis perlu dikelola secara berkelanjutan. Salah satu pemanfaatan secara  berkelanjutan  dari  sumber  daya  hutan  Aceh  adalah  getah  pinus.  Getah
1 Tarigan  E,  2012,  Penggunaan  Stimulansia  Etrat  Pada  Penyadapan  Getah  Pinus  Merkusii,  Pinus Oocarpa, Dan Pinus Insularis Di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Institut Pertanian Bogor.
2 Doan A.N.G, 2007, Ciri-Ciri Fisik Pinus (Pinus Merkusii Jungh et de Vriese) Banyak Menghasilkan Getah  Dan  Pengaruh  Pemberian  Stimulansia  Serta  Kelas  Umur  Terhadap  Produksi  Getah  Pinus  Di  RPH Sawangan  Dan  RPH  Kemiri,  KPH  Kedu  Selatan  Perum  Perhutani  Unit  I  Jawa  Tengah,  Institut  Pertanian Bogor.
3 Lestari L, 2012, Pengaruh Periode Pelukaan Pada Penyadapan Getah Pinus Dengan Metode Bor Di Hutan Pendidikan Gunung Walat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Institut Pertanian Bogor.
pinus  mempunyai  pasar  yang  sangat  potensial.  Secara  global,  getah  pinus bernilai  lebih  dari  USD  10  Milyar  lebih.  Sektor  hulu  ini  memperkerjakan  sekitar 14.100  orang.  Namun  jika  dilihat  dari  industri  keseluruhan,  nilai  tambah  getah pinus  mencapai  USD  55  Milyar  dengan  serapan  tenaga  kerja  186.000  jiwa. Penggunaan getah pinus sangat variatif. Ia mempunyai rantai nilai yang panjang. Resin  ini  adalah  bahan  dasar  bagi  produk  yang  kita  gunakan  sehari-hari (consumer  goods), seperti  cat,  tinta,  lem,  ban,  penguat  rasa  minuman  dan makanan, kosmetik hingga obat-obatan. 4
Saat ini, Aceh memiliki dua pabrik pengolahan getah pinus di Aceh Tengah dan Gayo Lues, yaitu PT. Jaya Media Internusa dan PT. Kencana Hijau Binalestari. Dua  perusahaan  tersebut  menghasilkan  gondorukem  dan  terpentin  sebagai olahan  tingkat  pertama  dari  getah  pinus.  Perusahaan  membeli  hasil  deresan petani  dari  hutan  pinus  yang  berada  di  kawasan  tengah  Aceh  ini.  Produk gondorukem  dan  terpentin  Aceh  ini  diekspor  ke  Tiongkok  melalui  Provinsi Sumatera  Utara.  Menurut  situs  trademap.org  dari  International  Trade  Centre (ITC),  pasar  ekspor  produk  berbasis  getah  pinus  dengan  HS  Code  3805  adalah India, Tiongkok dan Amerika Serikat. 5
Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Provinsi  Aceh  pada  Tahun  2020,  jumlah  penduduk  miskin  di  Aceh  mencapai 833,91  ribu  orang  (15,43%),  hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  kondisi melimpahnya keanekaragaman Komoditas yang ada di Aceh. 6 Berdasarkan data yang  telah  diurakan  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa  Komoditas  Aceh memiliki  peranan  sangat  strategis  dalam  memakmurkan  dan  mensejahterakan masyarakat Aceh, oleh karena itu komoditas Aceh ini harus dapat dimanfaatkan untuk  menggerakan  perekonomian  Aceh,  sosial,  dan  budaya  masyarakat.  Salah satu  caranya  adalah  melalui  pengelolaan  Tata  Niaga  Komoditas  Aceh  yang mengatur  aktifitas  Tata  Niaga  Komoditas  sejak  dari  tahapan  Produksi, perdagangan  atau  distribusi  Komoditas  Aceh  yang  berpihak  kepada  produsen, pemanfaatan dan pengelolaannya juga dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dari hulu ke hilir yang kemudian lahir dan diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2022 tentang  Tata  Niaga  Komoditas  (untuk  selanjutnya  disebut  Qanun  Tata  Niaga Komoditas),  sehingga  diharapkan  mampu  meningkatkan  kemakmuran  dan kesejahteraan  masyarakat  Aceh  melalui  pemanfaatan  keanekaragaman Komoditas  Aceh,  serta  menjadi  penunjang  pemasukan  devisa  ke  Negara Indonesia.
4 Admin  DPMPTSP,  “KEK  Arun  Lhokseumawe:  Surga  Hilirisasi  Getah  Pinus,” Dinas  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh , September 2021, https://dpmptsp.acehprov.go.id/berita/kategori/blog/kek-arun-lhokseumawe-surga-hilirisasi-getah-pinus.
5 Admin DPMPTSP.
6 Badan Pusat Statistik, “Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut
Daerah Di Provinsi Aceh, 2020,” 2020, https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1100/api_pub/ZTlwdzkycFhsYk9KbXNOYm8yQ XV0dz09/da_04/3.
Sebagaimana  yang  tertuang  pada  Bab  III  yang  mengatur  tentang  Jenis Komoditas  Aceh,  pada  Pasal  6  ayat  (7)  Qanun  Tata  Niaga  Komoditas  dijelaskan bahwa  Komoditas  kehutanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e merupakan produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu meliputi:
a.  rotan;
b.  getah pinus dan turunannya;
c.  gaharu;
d.  damar;
e.  cendana;
f.  tanaman obat-obatan; dan
g.  beberapa produk hutan lainnya.
Dari  aturan  Pasal  6 ayat  (7)  Qanun  Tata  Niaga  Komoditas  dapat  diketahui bahwa  getah  pinus  dan  turunannya  merupakan  bagian  dari  komoditas  Aceh. Akan  tetapi  terhitung  sejak  1  April  2022  melalui  Instruksi  Gubernur  Nomor 03/INSTR/2020 tentang Moratorium Penjualan Getah Pinus Keluar Wilayah Aceh, dimana  akibat  dikeluarkannya  Ingub  ini  para  pengusaha  getah  pinus  di  Aceh menjerit  menghadapi  rendahnya  harga  jual  getah  pinus  ini  karena  terhentinya penjualan  getah  pinus  ke  luar  wilayah  Aceh. 7 Kemudian  pada  tanggal  29  Mei 2023, pj Gubernur Aceh kembali menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15  Tahun  2003  tentang  Pedoman  dan  Pengeluaran  Getah  Pinus,  yang menyebabkan  para  petani  lokal  tidak  dapat  menjual  getah  pinus  ke  luar  Aceh, sehingga  harga  getah  pinus  menjadi  turun  karena  ketersediaan  stok  menjadi berlimpah.  Dampak  negatif  lainnya  adalah  para  petani  juga  tidak  dapat melanjutkan  kontrak  dagang  dengan  pihak  di  luar  Aceh,  dan  hal  ini  pun  juga dapat  menyebabkan  kerugian  yang  besar  bagi  para  petani  getah  pinus. 8 Oleh karena  itu,  implementasi  kebijakan  ini  dikhawatirkan  akan  dapat  mengurangi insentif  bagi  perani  untuk  tetap  memproduksi  getah  pinus  mentah,  dan  pada akhirnya dapat menghambat produktivitas getah pinus mentah di wilayah Aceh.
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam tulisan ini adalah mengenai tinjauan yuridis akibat  berlakunya  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  15  Tahun  2023  tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus di Aceh.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif.  Adapun  pendekatan (approach) yang  digunakan  dalam penelitian  ini  meliputi:  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meninjau Peraturan Gubernur Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Pedoman  Pengolahan  dan  Pengeluaran  Getah
7 Romadani,  “Sekjend  Asosiasi  Getah  Pinus  Sebut  Pendapatan  Asli  Aceh  Bobol  Dari  Sektor  Getah Pinus,” Gayo.Tribunnews.Com ,  2023,  https://gayo.tribunnews.com/2023/02/26/sekjend-asosiasi-getah-pinus- sebut-pendapatan-asli-aceh-bobol-dari-sektor-getah-pinus.
8 (Zamzam Mubarak dalam Alfi Nora, 2023)
Pinus  di  Aceh  yang  kemudian  analisanya  dibantu  dengan  pendekatan  konsep. Dalam  penelitian  ini  bahan  pustaka  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum sekunder.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Menurut  Sutjipto  (1997)  “getah  merupakan  substansi  yang  transparan mempunyai daya lekat tinggi. Getah ini larut pada alcohol, benzene, dan bahan pelarut organik lainya, tidak larut dalam air. Dalam pohon pinus terdapat saluran getah atau lebih dikenal dengan saluran resin. Resin terdapat pada bagian kayu menjalar  secara  vertical  dan  horizontal  serta  memenuhi  seluruh  saluran  kayu gubal dan terbentuk sejak awal pertumbuhan oleh cambium. Pada saluran resin disekeliling tepinya dilapisi oleh sel ephytthelium, yaitu suatu sel yang berdinding tipis yang berbentuk khusus”.
Untuk  memperoleh  getah  yang  baik  perlu  diperhatikan  hal-hal  sebagai berikut:
1.  Getah pinus ditampung dalam tempurung atau mangkok alumunium.
2.  Getah  pinus  yang  segar  dan  tidak  terlalu  lama  dibiarkan  kontak  dengan udara sehingga menjadi kering. Makin segar getah itu maka akan semakin baik kualitasnya.
3.  Tidak  berhubungan  dengan  logam  yang  berkarat  seperti  penampungan yang terbuat dari besi.
4.  Getah pinus harus berwarna putih bersih.
5.  Bebas dari kotoran (daun, lalat, kulit, pasir, dan lain-lain)
Pinus  merkusii  merupakan  satu-satunya  jenis  pinus  yang  tumbuh  asli  di Indonesia.P.  merkusii  termasuk  dalam  jenis  pohon  serbaguna  yang  terus menerus  dikembangkan  dan  diperluas  penanamannya  pada  masa  mendatang untuk  menghasilkan  kayu,  produksi  getah  dan  konservasi  lahan.  Hampir  semua bagian  pohonnya  dapat  dimanfaatkan,  antara  lain  bagian  batangnya  dapat disadap  untuk  diambil  getahnya.  Getah  tersebut  diproses  lebih  lanjut  menjadi gondorukem  dan  terpentin.Gondorukem  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan untuk membuat sabun, resin dan cat.Terpentin digunakan untuk bahan industri, parfum,  obat-obatan  dan  desinfektan.  Hasil  kayunya  bermanfaat  untuk konstruksi,  korek  api,  pulp,  dan  kertas  serat  panjang.  Bagian  kulitnya  dapat dimanfaatkan  sebagai  bahan  bakar  dan  abunya  dapat  digunakan  untuk  bahan campuran pupuk, karena mengandung kalium. 9
Nilai  ekonomis  gondorukem  dan  terpentin  yang  dihasilkan  getah  pohon pinus ini tidak dapat ditemukan pada jenis tanaman hutan lainnya. Getah pinus merupakan  salah  satu  komoditi  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  (HHBK)  yang  cukup potensial  dan  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-3  di  dunia  setelah  Cina  dan Brazil. Getah tumbuhan (resin) merupakan bahan yang mempunyai susunan yang
9 E.  Dahlian  dan  Hartoyo,  1997,  Komponen  Kimia  Terpenting  Dari  Getah  Tusam  (Pinus  Merkusii) Asal Kalimantan Barat. Info Hasil Hutan, Bogor.
kompleks,  dihasilkan  oleh  kelenjar  tertentu  yang  membentuk  saluran  getah (resin  ducts) yang  dikelilingi  oleh  sekelompok  sel-sel  parenkim (parenkhym cells). 10
Getah  pinus  dapat  diperoleh  melalui  pelukaan  atau  penyadapan. Penyadapan  pohon  pinus  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara,  yaitu  dengan melukai  sampai  kayu  atau  hanya  sampai  kambiumnya.  Getah  pinus  didapatkan jika  batang  pohon  pinus  dilukai  (disadap),  prinsip  keluarnya  getah  dari  luka adalah  saluran  getah  pada  semua  sisi  dikelilingi  oleh  jaringan  parenkim,  dan  di antara saluran getah dan sel-sel parenkim terdapat keseimbangan osmotik, jika dibuat  luka  pada  batang  pinus  maka  saluran  getahnya  akan  terbuuka mengakibatkan tekanan dinding terbuka sehingga getah keluar. 11
Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk  peraturan  perundang-undangan  ini  berfungsi  untuk  mengatur masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik  lagi.  Dalam  membentuk  suatu  peraturan perundang-undangan,  tentunya  membutuhkan  suatu  konsep  dalam  rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Membentuk suatu  peraturan  perundang-undangan  tentunya  membutuhkan  rencana  atau plan yang baik untuk menentukan ke arah mana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk.  Dengan rencana yang baik, maka akan terbentuk pula suatu peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Dalam  merencanakan  pembentukan peraturan  perundang-undangan,  tentunya  tidak  lepas  dengan  apa  yang  disebut dengan  konsep.  Konsep  inilah  yang  nantinya  memiliki  peran  aktif  dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Dapat membentuk suatu peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  kepastian,  keadilan,  dan manfaat. 12
Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan tujuan,  kelembagaan  atau    pejabat    pembentuk    yang    tepat    dan    kesesuaian antara  jenis,  hierarki  serta  materi  muatan  yang  dapat  dilaksanakan  dan kedayagunaan  serta  kehasilgunaan,  kejelasan  rumusan  dan  keterbukaan.  Di samping itu materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus  mencerminkan  asas  pengayoman,  kemanusiaan  dan  kebangsaan  serta kekeluargaan,  kenusantaraan,  bhinneka  tunggal  ika,  keadilan  serta  kesamaan kedudukan  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  ketertiban  dan  kepastian  hukum serta  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan.  Asas-asas  pembentukan peraturan perundang-undangan ini mencerminkan bentuk peraturan perundang- undangan  yang  baik.  Jika  itu  diterapkan  ke  dalam  suatu  peraturan  perundang-
10 Lestari L, Pengaruh Periode Pelukaan Pada Penyadapan Getah Pinus Dengan Metode Bor Di Hutan Pendidikan Gunung Walat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.”
11 Lateka,  2019,  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Produksi  Getah  Pinus  Di  Kabupaten Poso, Matematika Dan Aplikasi . 12 Ferry  Irawan  Febriansyah,  2016,  Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia, Perspektif, Vol. 21.
undangan,  maka  akan  terbentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan    yang baik  yang   sesuai  dengan  asas-asas  yang sudah tercantum di dalam undang- undang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan. 13
Pengaturan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  diatur  secara khusus  di  dalam  UU  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.  Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  adalah pembuatan  peraturan  perundang-undangan  yang  mencakup  tahapan perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan pengundangan.  Setiap  penyusunan  suatu  rancangan  undang-undang  harus  ada Naskah  Akademiknya.  Keberadaan  naskah  akademik  sangat  penting,  meskipun pada  awalnya  masih  bersifat  alternatif  atau  perlu  menjadi  pertimbangan. 14 Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Salah  satu kegiatan  perencanaan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  adalah penyusunan  Naskah  Akademik.  Melalui  kajian  dan  penyusunan  Naskah Akademik,  diharapkan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Naskah Akademik paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau  pandangan  yang  menjadi  dasar  cita-cita  sewaktu  menuangkan  suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk  menghindari  pertentangan  peraturan  perundang-undangan  yang  disusun dengan  nilai-nilai  yang  hakiki  dan  luhur  di  tengah-tengah  Masyarakat,  misalnya etika,  adat,  agama,  dan  lain-lain.  Dasar  yuridis  ialah  ketentuan  hukum  yang menjadi  dasar  bagi  pembuatan  peraturan  perundang-undangan.  Dasar  yuridis sangat  penting  untuk  memberikan  pijakan  pengaturan  suatu  peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dasar politis, menurut Sony Lubis,  sebagaimana  dikutip  oleh  Aan  Eko  Widiarto  dalam  makalahnya “Penyusunan  Naskah  Akademik“,  mengatakan  bahwa  dasar  politik  merupakan kebijaksanaan  politik  yang  menjadi  dasar  selanjutnya  bagi  kebijakan  dan pengarahan  ketatalaksanaan  pemerintahan.  Diharapkan  dengan  adanya  dasar politis  ini  maka  produk  hukum  yang  diterbitkan  agar  dapat  berjalan  sesuai dengan  tujuan  tanpa  menimbulkan  gejolak  di  tengah-tengah  masyarakat. Sedangkan  secara  dasar  sosiologis,  Naskah  Akademik  disusun  dengan  mengkaji realitas  masyarakat  yang  meliputi  kebutuhan  hukum  masyarakat,  aspek  sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan  kajian  sosiologis  ini  adalah  untuk  menghindari  tercerabutnya  peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Banyak peraturan  peraturan perundang-undangan  yang setelah diundangkan  kemudian
13 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  2010, Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi,  Dan  Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.
14 Jimly Asshiddiqie, 2014, Perihal Undang-Undang, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
ditolak  oleh  masyarakat,  merupakan  cerminan  peraturan  perundang-undangan yang tidak memiliki akar sosial yang kuat. 15
Sumber  kewenangan  delegasi  dalam  peraturan  perundang-undangan melahirkan produk  peraturan  perundang-undangan  yang  sering disebut dengan istilah Peraturan Pelaksana. Peraturan Pelaksana yaitu peraturan-peraturan yang berfungsi  sebagai  pelaksana  undang-undang  atau  yang  disebut  dengan  istilah “delegated  legislations” sebagai “subordinate  legislations”. Disebut  sebagai “delegated legislations” karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan  yang  didelegasikan  dari  undang-undang  oleh  pembentuk  undang- undang (legislature) . 16
Ketentuan terkait dengan tata cara pendelegasian kewenangan dari suatu peraturan perundang-undangan  yang  lebih tinggi  kepada  peraturan perundang- undangan yang lebih rendah telah diatur secara jelas dalam Lampiran II Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  pada  BAB  II  yang  mengatur  mengenai  hal-hal  khusus  pada  bagian huruf  A  perihal  Pendelegasian  Kewenangan  dari  Nomor  198  sampai  dengan Nomor 216. Dalam ketentuan tersebut secara lengkap mengatur mengenai tata cara pendelegasian kewenangan termasuk di dalamnya mengatur terkait dengan ruang  lingkup  materi  muatan  yang  diatur  dan  jenis  peraturan  perundang- undangan yang ditujukan.
Ketentuan  mengenai  Peraturan  Gubernur  terdapat  dalam  Pasal  146  ayat (1) dan (2) Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:
(1)  Untuk  melaksanakan  Perda  dan  atas  kuasa  peraturan  perundang undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.
(2)   Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dilarang  bertentangan  dengan  kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Secara  sederhana  pada  Pasal  8  ayat  (1)  dan  (2)  menyatakan  bahwa kedudukan  peraturan  gubernur  adalah  sebagai  peraturan  pelaksana  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  termasuk  dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun tetap diakui keberadaannya dan dapat  mengikat  seperti  peraturan  perundang-undangan  pada  umumnya sebagaimana  yang  tercantum  dalam  hierarki  sepanjang  pembuatannya didasarkan  atas  perintah  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi atau  dibentuk  dengan  dasar  kewenangan  yang  jelas.  Sedangkan  fungsi  dari Peraturan  Gubernur  adalah  sebagai  peraturan  pelaksana  dari  peraturan perundang-undangan  di  atasnya,  karena  pada  dasarnya  peraturan  pelaksana
15 Delfina  Gusman,  2011,  Urgensi  Naskah  Akademik  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan Yang Baik, Masalah-Masalah Hukum (MMH), Vol. 40.
16 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Cet.1, Konstitusi Press, Jakarta.
berfungsi  untuk  mengatur  ketentuan-ketentuan  yang  tidak  dapat  diatur  dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 17
Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Pedoman Pengolahan  dan  Pengeluaran  Getah  Pinus  (untuk  selanjutnya  disebut  Pergub Pedoman  Pengolahan  dan  Pengeluaran  Getah  Pinus)  diterbitkan  dan ditandatangani  langsung  oleh  Pj  Gubernur  Aceh,  Bapak  Marzuki  pada  29  Mei 2023.  Sebelum  Pergub  tersebut  disahkan,  telah  ada  Instruksi  Gubernur  Aceh Nomor  03/INSTR/2020  yang  mengatur  mengenai  pemberlakukan  kebijakan moratorium  penjualan  getah  pinus  ke  luar  wilayah  Aceh  yang  terhitung  sejak tanggal  1  April  2022  di  seluruh  wilayah  Aceh.  Di  dalam  Ingub  tentang Moratorium  Penjualan  Getah  Pinus  Keluar  Wilayah  Aceh  tersebut menginstruksikan  untuk  memastikan  kegiatan  penjualan  getah  pinus  mentah dapat memenuhi kebutuhan industri pengolahan getah pinus yang ada di wilayah Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pada  bagian  menimbang  diterbitkannya  Peraturan  Gubernur  Nomor  15 Tahun  2023  tentang  Pedoman  Pengolahan  dan  Pengeluaran  Getah  Pinus disebutkan bahwa “pemanfaatan getah pinus sebagai hasil hutan bukan kayu di Aceh harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memiliki  nilai  tambah,  dan  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah”.  Bagian pertimbangan  yang  menjadi  dasar  pembentukan  Pergub  ini  selaras  dengan ketentuan Pasal 3 Pergub yang mengatur mengenai tujuan dibentuknya Pergub ini antara lain:
a.  mengintensifkan dan mengoptimalkan hasil pengelolaan hutan pinus pada Perizinan  Berusaha  Pemanfaatan  Hutan  (PBPH)  dan  pola  kerjasama pengelolaan hasil hutan bukan kayu (Getah Pinus);
b.  memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari tegakan Getah Pinus dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan;
c.  meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan;
d.  mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah Getah Pinus;
e.  meningkatkan pendapatan asli daerah;
f.  membuka lapangan kerja serta pemberdayaan ekonomi rakyat; dan
g.  memberikan  kepastian  investasi  pengolahan  Getah  Pinus  yang berkelanjutan  dan  memastikan  kegiatan  penjualan  Getah  Pinus  mentah dapat  memenuhi  kebutuhan  industri  pengolah  getah  pinus  yang  ada  di wilayah Aceh.
Berdasarkan  bagian  menimbang  dan  Pasal  3  Pergub  di  atas,  maka  dapat dipahami bahwa semangat dan tujuan dari diterbitkannya Pergub ini adalah agar getah pinus yang merupakan salah satu dari Sumber Daya Alam Aceh agar dapat dimanfaatkan,  dikelola,  memiliki  nilai  tambah,  serta  dapat  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  yang  pada  akhirnya  dapat  dipergunakan  untuk kemakmuran  rakyat,  khususnya  masyarakat  Aceh  itu  sendiri.  Jika  sejak diterbitkannya Pergub menyebabkan penjualan getah pinus ke luar wilayah Aceh
17 Ibid.,
menjadi terhenti, maka hal tersebut tidak terlepas dari semangat dan tujuan dari diterbitkannya Pergub ini.
Mengenai  kewenangan  Pemerintah  Aceh  dalam  mengelola  Sumber  Daya Alam  Aceh,  khususnya  terkait  getah  pinus  dapat  dilihat  dari  amanat  Pasal  156 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  yang menyatakan bahwa Pemerintah Aceh berwenang mengelola Sumber Daya Alam bidang  kehutanan  di  Aceh,  yang  kemudian  diturunkan  dalam  Pasal  4  ayat  (2) huruf a dan huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh. Dari  Qanun  Kehutanan  Aceh  tersebut  yang  juga  kemudian  menjadi  salah  satu dasar  hukum  pembentukan  Pergub  Pedoman  Pengolahan  dan  Pengeluaran Getah  Pinus,  khususnya  Pasal  7  Pergub  Pedoman  Pengolahan  dan  Pengeluaran Getah Pinus yang menyatakan bahwa:
(1)  Dalam  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 Pemerintah  Aceh  melalui  SKPA  terkait  mempunyai  tugas  dan  fungsi mengawasi peredaran Getah Pinus di Aceh.
(2)  Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) Pemerintah  Aceh  melalui  SKPA  terkait  berwenang  menghentikan sementara  penjualan  getah  pinus  ke  luar  wilayah  Aceh  sampai  dengan kebutuhan  industri  pengolahan  Getah  Pinus  dalam  wilayah  Aceh terpenuhi.
Dari  Pasal  7  Pergub  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  kewenangan  yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Aceh  dalam  menghentikan  penjualan  getah  pinus  ke luar  wilayah  Aceh  sifatnya  adalah  sementara  waktu  sampai  dengan  kebutuhan industri pengolahan Getah Pinus dalam wilayah Aceh menjadi terpenuhi terlebih dahulu.  Artinya  terdapat  semangat  dari  Pemerintah  Aceh  agar  industri pengolahan Getah Pinus di dalam wilayah Aceh menjadi lebih aktif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Ir. H. Joko Widodo dalam Mandiri Investment Forum pada  1  Februari  2023,  dimana  Presiden  Joko  Widodo  menegaskan  bahwa konsistensi  hilirisasi  merupakan  kunci  Indonesia  untuk  melompat  dari  negara berkembang  menjadi  negara  maju.  Nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  hilirisasi sangat  besar,  dengan  proyeksi  dampak  hilirisasi  akan  menambah  Produk Domestik Bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja baru. 18
Mengenai pengaturan terkait pengolahan dan pengeluaran getah pinus itu sendiri  diatur  pada  Bab  III.  Dalam  Pasal  8  dinyatakan  bahwa:  “Setiap  Orang, Pelaku  Usaha,  dan/atau  KTH  yang  melakukan  pengolahan  Getah  Pinus  menjadi gondorukem dan/atau terpentin yang sumber bahan bakunya dari  wilayah Aceh wajib diolah di wilayah Aceh“, yang artinya ada kata wajib agar bahan baku getah pinus  diolah  di  wilayah  Aceh  baik  itu  pengolahan  getah  pinus  dilakukan  oleh individu/orang,  pelaku  usaha,  maupun  Kelompok  Tani  Hutan  (KTH)  baik  secara
18 Humas Kemensetneg,  “Presiden Tegaskan Konsistensi Hilirisasi  Adalah Kunci Menuju Indonesia Maju,” Setneg.Go.Id , 2023,
https://setneg.go.id/baca/index/presiden_tegaskan_konsistensi_hilirisasi_adalah_kunci_menuju_indonesia_m aju#:~:text=Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa  konsistensi hilirisasi merupakan,Hotel Fairmont%2C Jakarta%2C pada Rabu%2C 1 Februari 2023.
sendiri maupun secara bersama-sama. Hal ini dapat menunjukkan bahwa adanya semangat  dari  Pemerintah  Aceh  untuk  mengoptimalkan  sektor  industri  dalam rangka  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat  Aceh. Kemudian  semangat  ini  diperkuat  kembali  dalam  Pasal  9  yang  menyatakan bahwa:
(1)  Setiap  Orang,  Pelaku  Usaha,  Koperasi  dan/atau  KTH  dilarang mengeluarkan  bahan  mentah  Getah  Pinus  keluar  wilayah  Aceh  sebelum diolah menjadi gondorukem dan/atau terpentin.
(2)  Larangan  pengeluaran  bahan  mentah  Getah  Pinus  keluar  Wilayah  Aceh dapat  dilakukan  apabila  telah  terpenuhi  kebutuhan  industri  pengolahan Getah Pinus di Aceh.
(3)  Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi  dari  Gubernur  setelah  mendapatkan  pertimbangan  teknis dari DLHK Aceh dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
Dari  ketentuan  Pasal  9 di  atas,  dapat  diketahui bahwa  getah  pinus  yang berada  di  wilayah  Aceh  harus  diolah  terlebih  dahulu  menjadi  gondorukem dan/atau  terpentin  agar  kebutuhan  industri  pengolahan  getah  pinus  di  dalam wilayah  Aceh  menjadi  terpenuhi,  yang  artinya  larangan  hanya  berlaku  jika kebutuhan industri pengolahan getah pinus di Aceh belum terpenuhi. Jika ingin menjual  getah  pinus  ke  luar  Aceh,  maka  dapat  dilakukan  dengan  syarat berdasarkan rekomendasi dari Gubernur setelah mendapat pertimbangan teknis dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (DLHK)  Aceh  dan  Satuan  Kerja Perangkat  Aceh  (SKPA)  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang perindustrian  dan  perdagangan.  Akan  tetapi,  menurut  Sekretaris  Jenderal Asosiasi  Getah  Pinus  Masyarakat  Gayo,  Zamzam  Mubarak  menyatakan  bahwa sejak  berlakunya  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  15  Tahun  2023  tentang Pedoman  Pengolahan  dan  Pengeluaran  Getah  Pinus  menyebabkan  para  petani lokal  saat  ini  menjadi  tidak  dapat  menjual  getah  pinus  ke  luar  Aceh,  dan  tidak dapat melanjutkan kontrak dagang yang selama ini sudah berjalan dengan pelaku usaha  di  luar  Aceh,  sehingga  stok  getah  pinus  menjadi  berlimpah.  Kondisi  stok pinus yang berlimpah di daerah menyebabkan harga getah pinus di wilayah Aceh menjadi rendah, dan pada akhirnya berdampak pada aspek perekonomian petani itu sendiri.
Selanjutnya  pada  Pasal  10  dinyatakan  bahwa  “Setiap  pengangkutan Getah  Pinus  harus  menuju  ke  lokasi  industri  pengolahan  Getah  Pinus  yang memiliki  izin  dalam  wilayah  Aceh”.  Dari  ketentuan  Pasal  10  dapat  dipahami bahwa  Pemerintah  Aceh  melalui  Pergub  ini  mendorong  agar  tumbuhnya industrialisasi  terutama  di  sektor  industri  pengolahan  getah  pinus.  Akan  tetapi saat  ini  berdasarkan  berita  yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh pada Tahun 2021, Aceh memiliki 2 (dua) pabrik pengolahan getah pinus di Aceh Tengah dan Gayo Lues, yaitu PT. Jaya  Media  Internusa  dan  PT.  Kencana  Hijau  Binalestari,  dimana  kedua
perusahaan  tersebut  menghasilkan  gondorukem  dan  terpentin  sebagai  olahan tingkat  pertama  dari  getah  pinus.  Perusahaan  ini  membeli  hasil  deresan  petani dari hutan pinus yang berada di kawasan tengah Aceh ini. Selain itu terdapat 2 (dua)  pelaku  usaha  lainnya  yang  berminat  untuk  mendirikan  industri gondorukem  dan  terpentin.  Produk  gondorukem  dan  terpentin  Aceh  menurut situs  trademap.org  dari  International  Trade  Centre  (ITC),  pasar  ekspor  produk berbasis getah pinus dengan HS Code 3805 meliputi India, Tiongkok dan Amerika Serikat  yang  diekspor  melalui  Provinsi  Sumatera  Utara. 19 Dari  hal  ini  dapat dipahami bahwa perusahaan yang terdapat di Aceh hanya mengolah getah pinus dalam  bentuk  gondorukem  dan  terpentin  yang  dibeli  dari  para  petani  dalam bentuk getah pinus mentah.
Sebagaimana  semangat  dari  Pasal  10  Pergub  yang  mendorong tumbuhnya  industrialisasi  di  sektor  industri  pengolahan  getah  pinus  dengan mengharuskan setiap pengangkutan Getah Pinus untuk menuju ke lokasi industri pengolahan  Getah  Pinus  yang  memiliki  izin  dalam  wilayah  Aceh,  akan  tetapi berdasarkan  berita  yang  dilansir  dari  serambinews.com  tertanggal  17  Maret 2022, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh (Ditreskrimsus Polda  Aceh)  menemukan  adanya  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab mengirimkan  hasil  alam  berupa  getah  pinus  ke  luar  Aceh  secara  ilegal,  yang harusnya  getah  pinus  ini  dapat  diolah  di  perusahaan  lokal  dari  bahan  baku menjadi  gondorukem  dan  terpentin. 20 Produksi  getah  pinus  ini  berpengaruh terhadap  produktivitas  perusahaan  dan  dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  penghasil getah pinus,  oleh  karena  itu  permasalahan di  lapangan ini yang juga perlu diperhatikan agar tujuan dari pembentukan Pergub Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus menjadi telaksana sebagaimana yang diharapkan. Mengenai permasalahan bagi yang menjual getah pinus ke luar Aceh dan tidak mengolah getah pinus menjadi gondorukem dan terpenting di wilayah Aceh sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 8 Pergub, maka Pasal 11 menjawab persoalan  tersebut  yang  berbunyi:  “Setiap  Orang,  Pelaku  Usaha  dan/atau  KTH yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8,  dikenakan sanksi berupa:
a.  penyitaan bahan mentah Getah Pinus;
b.  penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
c.  pemutusan kerjasama pengelolaan hasil hutan bukan kayu (Getah Pinus). Dengan  diperketatnya  pembinaan,  pengendalian,  dan  pengawasan terhadap  larangan  membawa  bahan  mentah  Getah  Pinus  ke  luar  Aceh,  maka Pemerintah  Aceh  juga  harus  memperhatikan  aspek-aspek  lain  yang  terdapat  di lapangan.  Seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas,  bahwa  Aceh  saat  ini  hanya memiliki  memiliki  2  (dua)  pabrik  pengolahan  getah  pinus  di  Aceh  Tengah  dan Gayo Lues, sedangkan petani getah pinus yang selama ini menjual getah pinus ke
19 Admin DPMPTSP, “KEK Arun Lhokseumawe: Surga Hilirisasi Getah Pinus.”
20 Subur Dani, “Ditreskrimsus Undang Pengusaha Getah Pinus Di Gayo Lues Dan Aceh Tengah, Ini Tujuannya,” Aceh.Tribunnews.Com ,  2022,  https://aceh.tribunnews.com/2022/03/17/ditreskrimsus-undang- pengusaha-getah-pinus-di-gayo-lues-dan-aceh-tengah-ini-tujuannya.
luar  Aceh  mengalami  banyak  kerugian  secara  material  karena  dengan diterbitkannya  Pergub  para  petani  menjadi  tidak  bisa  melanjutkan  kontrak dagang  dengan  pihak  di  luar  Aceh,  selain  itu  harga  getah  pinus  pun  menjadi turun drastis karena stok ketersediaan di dalam wilayah Aceh menjadi berlimpah sehingga  berdampak  pada  stabilitas  harga  jika  dibandingkan  dengan  menjual getah  pinus  ke  luar  Aceh.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Aceh  juga  harus memperhatikan  berbagai  persoalan  atau  permasalahan  yang  terdapat  di  dalam masyarakat  sebelum  maupun  sesudah  Peraturan  Gubernur  Nomor  15  Tahun 2023  tentang  Pedoman  Pengolahan  dan  Pengeluaran  Getah  Pinus  diterbitkan. Seperti  yang  telah  diuraikan  dalam  bahasan  sebelumnya  bahwa  dalam pembentukan suatu aturan harus memperhatikan alasan atau landasan baik dari segi  filosofis,  sosiologis,  maupun  yuridis  yang  mendasari  pentingnya  materi hukum  tersebut  untuk  segera  diatur  di  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan.  Aceh  yang  merupakan  wilayah  yang  memiliki  kekhususannya  sendiri baik  dari  segi  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridisnya  sebagaimana  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh (untuk  selanjutnya  disebut  UUPA),  terutama  pengaturan  bidang  Perdagangan dan Investasi di Pasal 163 dan Pasal 165 ayat (1). Di dalam Pasal 163 dinyatakan bahwa  penduduk  Aceh  dapat  melakukan  perdagangan  secara  bebas  dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui darat, laut, dan udara tanpa hambatan pajak, bea, atau hambatan perdagangan lainnya, kecuali perdagangan dari  daerah  yang  terpisah  dari  daerah  pabean  Indonesia.  Selain  itu,  Pasal  165 ayat  (1)  juga  menyatakan  bahwa  penduduk  di  Aceh  dapat  melakukan perdagangan  dan  investasi  secara  internal  dan  internasional  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Dari  kedua  Pasal  UUPA  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh bebas dari hambatan. Oleh karena itu, diharapkan  dengan  dikeluarkannya  Pergub  Nomor  15  Tahun  2023  tentang Pedoman  Pengolahan  dan  Pengeluaran  Getah  Pinus  tidak  malah  menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian.

## 4. SIMPULAN
Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Pedoman Pengolahan  dan  Pengeluaran  Getah  Pinus  diterbitkan  dan  ditandatangani langsung oleh Pj Gubernur Aceh pada 29 Mei 2023. Sejak diterbitkannya Pergub ini penjualan getah pinus mentah ke luar wilayah Aceh menjadi terhenti. Dengan terhentinya  penjualan  ke  luar  wilayah  Aceh  menyebabkan  para  petani  atau pelaku  usaha  tidak  dapat  melanjutkan  kontrak  dagang  yang  selama  ini  sudah berjalan  dengan  pelaku  usaha  di  luar  Aceh,  sehingga  menyebabkan  stok  getah pinus  menjadi  berlimpah.  Kondisi  stok  pinus  yang  berlimpah  di  daerah menyebabkan  harga  getah  pinus  di  wilayah  Aceh  menjadi  rendah,  dan  pada akhirnya  berdampak  pada  aspek  perekonomian  petani  itu  sendiri.  Oleh  karena itu,  Pemerintah  Aceh  juga  harus  memperhatikan  berbagai  persoalan  atau
permasalahan  yang  terdapat  di  dalam  masyarakat  sebelum  maupun  sesudah Peraturan  Gubernur  Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Pedoman  Pengolahan  dan Pengeluaran  Getah  Pinus  diterbitkan baik  dari  segi  segi  filosofis,  sosiologis,  dan yuridisnya,  sehingga  diharapkan  dengan  diterbitkannya  Pergub  ini  tidak  malah menyebabkan  dampak  negatif  terhadap  perekonomian  Masyarakat,  khususnya para petani atau pelaku usaha getah pinus. Adapun saran yang dapat diberikan adalah  Pemerintah  Aceh  perlu  melakukan  peninjauan  kembali  dengan mempertimbangkan lagi dampak yang ditimbulkan akibat berlakunya Peraturan Gubernur  Aceh  Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Pedoman  Pengolahan  dan Pengeluaran  Getah  Pinus,  terutama  dari  dampak  ekonomi  yang  ditimbulkan, serta  keselarasan  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  khususnya aturan  kekhususan  Aceh  itu  sendiri,  baik  dengan  melakukan  koodinasi  dengan kementerian yang membidangi urusan tersebut serta melibatkan para pemangku kepentingan  lainnya  sehingga  tidak  menghambat  produktivitas  getah  pinus mentah  di  wilayah  Aceh  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  para  petani  dan/atau pelaku usaha getah pinus.

## 5. REFERENSI
Buku:
Maria,  F.I.S.,  ,  2010, Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi,  Dan  Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta. Asshiddiqie, J., 2014, Perihal Undang-Undang, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Asshiddiqie, J., 2006, Perihal Undang-Undang, Cet.1, Konstitusi Press, Jakarta.

## Jurnal:
Lateka, 2019, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Getah Pinus Di Kabupaten Poso, Matematika Dan Aplikasi .
Ferry,  I.B.,  ,  2016,  Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia, Perspektif, Vol. 21.
Delfina,  G.,  2011,  Urgensi  Naskah  Akademik  Dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Masalah-Masalah Hukum (MMH), Vol. 40.

## Artikel:
Tarigan,  E,  2012,  Penggunaan  Stimulansia  Etrat  Pada  Penyadapan  Getah  Pinus Merkusii, Pinus Oocarpa, Dan Pinus Insularis Di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Institut Pertanian Bogor.
Doan, A.N.G, 2007, Ciri-Ciri Fisik Pinus (Pinus Merkusii Jungh et de Vriese) Banyak Menghasilkan  Getah  Dan  Pengaruh  Pemberian  Stimulansia  Serta  Kelas Umur  Terhadap  Produksi  Getah  Pinus  Di  RPH  Sawangan  Dan  RPH  Kemiri, KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Institut Pertanian Bogor.
Lestari,  L.,  2012,  Pengaruh  Periode  Pelukaan  Pada  Penyadapan  Getah  Pinus Dengan  Metode  Bor  Di  Hutan  Pendidikan  Gunung  Walat  Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Institut Pertanian Bogor.
Dahlian,  E.,  dan  Hartoyo,  1997,  Komponen  Kimia  Terpenting  Dari  Getah  Tusam (Pinus Merkusii) Asal Kalimantan Barat. Info Hasil Hutan, Bogor.
Lestari  L.,  Pengaruh  Periode  Pelukaan  Pada  Penyadapan  Getah  Pinus  Dengan Metode Bor Di Hutan Pendidikan Gunung Walat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.”

## Sumber Internet:
Admin  DPMPTSP, “KEK Arun  Lhokseumawe:  Surga  Hilirisasi  Getah  Pinus,” Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Aceh , September 2021, https://dpmptsp.acehprov.go.id/berita/kategori/blog/kek-arun- lhokseumawe-surga-hilirisasi-getah-pinus.  Badan  Pusat  Statistik,  “Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Di Provinsi Aceh, 2020,” 2020, https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1100/api_pub/ ZTlwdzkycFhsYk9KbXNOYm8yQXV0dz09/da_04/3. Romadani, “Sekjend Asosiasi Getah Pinus Sebut Pendapatan Asli Aceh Bobol Dari Sektor Getah Pinus,” Gayo.Tribunnews.Com , 2023, https://gayo.tribunnews.com/2023/02/26/sekjend-asosiasi-getah-pinus- sebut-pendapatan-asli-aceh-bobol-dari-sektor-getah-pinus. Humas  Kemensetneg,  “Presiden  Tegaskan  Konsistensi  Hilirisasi  Adalah  Kunci Menuju Indonesia Maju,” Setneg.Go.Id , 2023, https://setneg.go.id/baca/index/presiden_tegaskan_konsistensi_hilirisasi_ adalah_kunci_menuju_indonesia_maju#:~:text=Presiden Joko Widodo menegaskan  bahwa  konsistensi  hilirisasi  merupakan,Hotel  Fairmont%2C
Jakarta%2C pada Rabu%2C 1 Februari 2023.
Subur  Dani,  “Ditreskrimsus  Undang  Pengusaha  Getah  Pinus  Di  Gayo  Lues  Dan Aceh Tengah, Ini Tujuannya,” Aceh.Tribunnews.Com , 2022,
https://aceh.tribunnews.com/2022/03/17/ditreskrimsus-undang- pengusaha-getah-pinus-di-gayo-lues-dan-aceh-tengah-ini-tujuannya.