## PEMETAAN LAHAN BERPOTENSI UNTUK MENDUKUNG USULAN PERENCANAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: PROVINSI JAWA BARAT)
Mapping of Potential Land for Supporting Proposal of the Planning of Sustainable Food Based Agricultural Land (A Case Study in West Java Province)
Dwi Ratnawati Christina 1) , Ernan Rustiadi 2) , dan Baba Barus 2)*
1) Direktorat Perluasan Areal, Direktorat Jendral Tanaman Pangan, Kementrian Pertanian, RI 2) Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB, Jl. Meranti Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

## ABSTRACT
The passing of Law 41, 2009 on the Protection of Sustainable Food based Agricultural Land (PSFAL) is expected to control  the  pace  of  agricultural  landuse  change  inparticular  fields. This  law  is  still  new  so  that  many  of  its  implementation have not been realized, including the planning and establishment of regions, prime land and reserve land. West Java Province is the provinces second-largest contributor to the national rice with large area of rice paddy field. Spatial analysis can be used to determine the  potential of sustainable food based agricultural in province based on data and supporting information. The purposes of this study were (1) to collect data and information for identifying potential sustainable food farming land, (2) to identify potential food based agricultural land at the provincial and district levels, and (3) to develop data and information of potential  sites  to  be  proposed  as  the  sustainable  food  agricultural  region,  prime  food  agricultural  land  and  reserve  food agricultural land at the provincial and district levels. The results showed that the main factor indeciding of sustainable food agricultural area is the availability of land. Attheprovincial level, the results show that more general planning area proposed, including  assemblage  of  some  small  regions,  and  indication  of  prime  and  reserve  land.  The  proposed  planning  at  the provincial level is a reference in the preparation of the proposed planning district, with  more detail data for  regions, prime and reserve land along with prediction size of area.  At district level, the implementation of the PSFAL should be integrated with community participation.
Keywords: Potential land, prime and reserve land, region, spatial analysis, sustainable food farming

## ABSTRAK
Dengan dibuatnya UU No 41, 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diharapkan mampu  mengontrol  kecepatan  konversi  lahan  sawah  ke  penggunaan  lain.  Peraturan  ini  masih  baru  sehingga  belum  banyak diimplementasikan,  termasuk  penentuan  wilayah,  lahan  utama  dan  lahan  cadangan.  Jawa  Barat  adalah  provinsi  kontributor pangan  beras  terbesar  secara  nasional,  yang  didukung  dengan  adanya  lahan  sawah  yang  potensial.  Analisis  spasial  dapat digunakan  untuk  menentukan  daerah  lahan  potensial  pertanian  pangan  berkelanjutan  di  provinsi  berbasis  data  dan  informasi pendukung. Tujuan studi ini  adalah  (1) menginventarisasi  data dan informasi  untuk identifikasi lahan potensial perlindungan lahan  pangan  berkelanjutan,  (2)  mengindentifikasi  lahan  pangan  potensial  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten,  dan  (3) mengembangkan  data  dan  informasi  lokasi  potensial  untuk  diusulkan  menjadi  kawasan,  lahan  pangan  utama  dan  lahan cadangan  perlindungan  lahan  pangan  berkelanjutan  pada  tingkat  provinsi  dan  kabupaten.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa faktor  utama  dalam  penentuan  daerah  pertanian  pangan  berkelanjutan  adalah  ketersediaan  lahan.  Di  tingkat  provinsi,  hasil menunjukkan  adanya  usulan  perencanan  wilayah  yang  umum,  termasuk  penggabungan  beberapa  kawasan  yang  kecil  dan indikasi adanya daerah lahan utama dan cadangan. Usulan perencanaan pada tingkat provinsi dapat dipakai sebagai referensi dalam  persiapan  usulan  pada  tingkat  kabupaten,  dengan  data  yang  lebih  detil  pada  kawasan,  lahan  utama  dan  cadangan, bersamaan  dengan  prediksi  luasan  lahan.  Pada  tingkat  kabupaten,  implementasi  PLP2B  sebaiknya  diintergrasikan  dengan partisipasi masyarakat.
Kata kunci: Lahan potensial, lahan cadangan, kawasan, analisis spasial, lahan utama
PENDAHULUAN Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi
penyumbang  beras  nasional  nomor  dua  setelah  provinsi
Jawa  Timur.  Kontribusi  beras  pada  tahun  2008  sebesar 16.8% dari produksi nasional. Produksi beras ini didukung oleh  luas  lahan  sawah  yang  ada  di  daerah  ini.  Luas  baku sawah sebesar 925,900 ha sebagian besar merupakan lahan
*) Penulis Korespondensi: Telp. +6281383600745; Email. bababarus@yahoo.com
Pemetaan Lahan Berpotensi untuk Mendukung Usulan Perencanaan Lahan Pertanian (Christina, D.W., E. Rustiadi, dan B. Barus)
irigasi teknis(41%), tadah hujan (18.8%), irigasi perdesaan (17.1%),  irigasi  setengah  teknis  (12.6%),  sisanya  irigasi sederhana (1.0%) dan sawah  pasang  surut (0.4%).  Selama tahun  1994–2005  telah  terjadi  perubahan  lahan  sawah  ke peruntukan lain seluas 202,975 ha. Potensi hilangnya lahan produktif  di  wilayah  ini  sangat  besar  apabila  dilihat  dari jumlah  penduduknya  sebanyak  43,021,826  jiwa  atau terbesar  di  Indonesia  (18.1%)  (Bappeda  Provinsi  Jawa Barat,  2010).  Penataan  ruang  merupakan  salah  satu kebijakan  yang  mampu  mengendalikan  laju  alih  fungsi lahan  pertanian.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  26  tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang  diamanatkan  peraturan mengenai  lahan  pertanian  abadi.  Amanat  tersebut  telah dilaksanakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Dengan terbitnya UU ini, diharapkan dapat menekan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian  sawah.  Apabila  laju  alih  fungsi  lahan  pertanian dapat  dikendalikan  diharapkan  fungsi  lain  seperti  fungsi ekologi  dapat  dipertahankan  dan  dijaga  keberadaannya, dan  sudah  diterapkan  di  beberapa  negara  lain  (Pasour, 1982).
Tahapan  pertama  penyelenggaraan  Perlindungan LP2B adalah menentukan dan menetapkan lahan pertanian menjadi  tiga  komponen,  yaitu  Kawasan  P2B  (KP2B), Lahan  P2B  (LP2B)  dan  Lahan  Cadangan  P2B  (LCP2B). Dalam  Kawasan  P2B  dapat  terdiri  dari  LP2B  dan  atau LCP2B.  Perencanaan  ini  diawali  dengan  penyusunan usulan  rencana  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota. Kesulitan  utama  dalam  melakukan  penyusunan  ketiga komponen  tersebut  adalah  belum  adanya  kriteria  teknis penyusunan  kawasan  atau  lahan  P2B  (Departemen Pertanian, 2009).
Perencanaan  LP2B  ini  dilakukan  dalam  berbagai tingkatan yaitu kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Hal ini  membawa  konsekuensi  adanya  beberapa  tingkatan spasial.   Permasalahan dalam perencanaan  wilayah adalah bagaimana  membuat  perencanaan  wilayah  perdesaan tersebut  berbeda  namun  masih  dalam  satu  kerangka  kerja yang sama. Tingkatan tertinggi harus bersifat lebih umum dan  menjadi  acuan  bagi  rencana  pembangunan  tingkatan dibawahnya.  Metode  yang  dimodifikasi  perlu  digunakan dalam  perencanaan  regional  dan  lokal  agar  mampu memperlihatkan  konsekuensi  dari  perbedaan  tingkatan tersebut. Sistem Informasi Geografi (SIG) dan pendekatan model sangat efisien untuk digunakan dalam permasalahan tersebut (Osinski dan Hermann, 1999).
Selain  itu,  SIG  dan  pendekatan  model  dapat juga digunakan untuk melakukan delineasi lahan-lahan pertanian  yang  sesuai  dengan  komoditas  tertentu.  Salah satu  aplikasinya  adalah  pendekatan Multi  Criteria Evaluation yang
mampu
digunakan untuk mengidentifikasi  wilayah  yang  sesuai  untuk  komoditas tertentu (Ceballos-Silva dan Lo’pez-Blanco, 2003; Munda, 2006).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  inventarisasi  data dan  informasi  yang  dapat  digunakan  dalam  identifikasi potensi  LP2B,  (2)  melakukan  identifikasi  lahan  pertanian pangan  potensial  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten,  dan (3)  menyusun  data  dan  informasi  lokasi-lokasi  potensial untuk  diusulkan  sebagai  KP2B,  LP2B,  dan  LCP2B  di tingkat provinsi dan kabupaten.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  dilaksanakan  di  Provinsi  Jawa  Barat. Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  terdiri dari  data  tabulasi  dan  data  spasial  yang  diperoleh  dari berbagai instansi, baik pemerintah maupun non pemerintah di daerah maupun pusat.
Analisis  data  meliputi:  (1)  proyeksi  kebutuhan lahan  sawah  dan  (2)  analisis  spasial  yang  terdiri  atas  (a) identifikasi  dan  pemetaan  lahan  potensial  untuk  LCP2B, (b) identifikasi dan pemetaan lahan potensial untuk LP2B, dan (c) identifikasi dan pemetaan kawasan potensial untuk KP2B. Analisis data tersebut dilakukan pada dua tingkatan yaitu provinsi (1:250,000) dan kabupaten (1:50,000).
Proyeksi  kebutuhan  lahan  dilakukan  berdasarkan pada (a) Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan  penduduk,  (b)  Pertumbuhan  produktivitas,  (c) Kebutuhan pangan nasional/provinsi. Penghitungan dilakukan  sesuai  jangka  waktu  yang  perencanaan  yaitu tahunan,  jangka  menengah  dan  jangka  panjang  dengan  2 skenario  yaitu  optimis  dan  pesimis.  Skenario  pesimis menggunakan  kriteria  konsumsi  beras  per  kapita  140  kg -1 kapita -1 tahun -1 , produktivitas tetap, dan intensitas pertanaman
tetap, sedangkan skenario optimis menggunakan  kriteria  konsumsi  beras  per  kapita  139  kg -1 kapita -1 tahun -1 , produktivitas naik sesuai rata-rata kenaikan 10  tahun  terakhir,  dan  intensitas  pertanaman  naik  1%  per tahun.
Pemetaan  lahan  potensial  untuk  LCP2B  pada tingkat  kabupaten adalah untuk mengetahui sebaran lokasi dan  indikasi  luas  sementara  tingkat  provinsi  hanya  untuk mengetahui  indikasi  luas  saja.  Kriteria  yang  digunakan adalah lahan potensial, tidak berada dalam  kawasan  hutan dan  mempunyai  kesesuaian  lahan  sesuai  dan  sesuai bersyarat.  Kesesuaian  lahan  ini  dipakai  sebagai  landasan untuk penentuan daya dukung yang diamanatkan peraturan penataan ruang (Firdian, 2011). Pemetaan ini menggunakan basis model SIG seperti pada Gambar 1.
Identifikasi  lahan  potensial  untuk  LP2B  provinsi maupun kabupaten dilakukan dengan kriteria penutupan/penggunaan  lahan,  kesesuaian  lahan,  status irigasi,  dan  intensitas  pertanaman.  Identifikasi  ini menggunakan  2  basis  model  SIG  seperti  tertera  pada Gambar  2  dan  3.  Pada  model  1,  proses  penggabungan akhir  dilakukan  dengan  4  faktor  dengan  2  pilihan pembobot, sedangkan pada model 2, proses penggabungan akhir  dilakukan  dengan  2  faktor  dengan  3  pilihan pembobot.
Metode  penentuan  nilai  terbaik  menggunakan metode pembobotan, seperti disajikan sebagai berikut:
Nilai Skor = (A*A i ) + (S*S i ) + (I*I i ) + (CI*CI i ) ............(1)
dimana :
A  = Lahan Tersedia ( Availability )
S   = Kesesuaian Lahan ( Suitability ) I    = Irigasi ( Irrigation ) CI = Intensitas Pertanaman ( CropIntensity )
Dengan menggunakan 2 nilai pembobot yaitu :
1) nilai pembobot sama atau A=S=I=CI=0.250
2) berbasis  biaya  pembangunan/rehabilitasi  A=0.092; S=0.104; I=0.432; CI=0.372.
Nilai Skor = (S*S i ) + (I*I i ) + (CI*CI i ) ........................... (2) Dengan menggunakan 3 nilai pembobot yaitu :
1) Nilai pembobot sama yaitu  A=S=I=CI=0.333
2) Berbasis biaya pembangunan/rehabilitasi yaitu
S=0.114; I=0.476; CI=0.410
3) Berbasis  data  empirik  yaitu  S=0.280;  I=0.360;
CI=0.360
Identifikasi  dan  pemetaan  kawasan  potensial untuk KP2B dilakukan dengan mendelinieasi secara visual hasil  pemetaan  lahan  potensial  LP2B  dan  LCP2B berdasarkan spatial contiguity .
Gambar 1. Basis model konsep pemetaaan lahan potensial untuk LCP2B
Model 1
Gambar 2. Basis model 1 konsep pemetaan lahan potensial untuk LP2B
Model 2
Kawasan hutan Penutupan lahan Indeks pertanaman Status irigasi Kesesuaian lahan Overlay Ketersediaan lahan Overlay Peta kriteria Overlay dan pembobotan Lahan potensi untuk LP2B Ketersediaanlah an Kesesuaianlaha nbasah Indekspertanam an Penutupan lahan Overlay Kawasan hutan Kesesuaian lahan basah Lahan potensial untuk LCP2B Status irigasi Penutupan lahan Overlay Kawasan hutan Ketersediaan lahan Overlay dan pembobotan Ketersediaan lahan Kesesuaian lahan basah Indeks pertanaman
Pemetaan Lahan Berpotensi untuk Mendukung Usulan Perencanaan Lahan Pertanian (Christina, D.W., E. Rustiadi, dan B. Barus)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proyeksi Kebutuhan Lahan Sawah
Di  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Kabupaten  Garut, dengan  menggunakan  2  skenario  yaitu  pesimis  dan optimis,  kebutuhan  lahan  sawah  tiap  tahunnya  semakin menurun  seperti  tertera  pada  Gambar  4.  Penurunan kebutuhan  lahan  sawah  untuk  skenario  optimis  terjadi karena  perluasan  areal  tanam  dan  kenaikan  produktivitas sementara  untuk  skenario  pesimis  disebabkan  oleh perluasan  areal  tanam  1%  per  tahun.  Ini  menandakan bahwa  dengan  perbaikan  prasana  pendukung  pertanian seperti  jaringan  irigasi  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan teknologi mampu mengatasi kebutuhan pangan.
Dari kedua skenario tersebut  seperti terlihat pada Gambar  4,  kebutuhan  lahan  sawah  untuk  mencukupi kebutuhan  pangan  sendiri  maupun  kebutuhan  pangan nasional sampai tahun 2030 belum melampaui ketersediaan  lahan  sawah.  Provinsi  dan  kabupaten  ini masih  mampu  mencukupi  kebutuhan  sendiri  dan  nasional sehingga  tidak  perlu  menambah  luas  baku  lahan  sawah. Hal  yang  perlu  dilakukan  adalah  pemeliharaan  dan perbaikan jaringan irigasi yang ada.
Untuk  Kabupaten  Garut,  secara  keseluruhan terjadi  penurunan  kebutuhan  lahan  sawah  kecuali  pada skenario  pesimis  untuk  mencukupi  kebutuhan  sendiri ( sufficient pesimis)  terjadi  kecenderungan  kenaikan kebutuhan  lahan  sawah.  Selain  itu,  kontribusi  untuk mencukupi  kebutuhan  provinsi  justru  melebihi  kebutuhan sendiri  dimulai  pada  tahun  2019.  Selain  disebabkan  oleh tingginya  angka  konsumsi  beras  juga  oleh  laju pertumbuhan  penduduk  (LPP)  yang  tinggi  yaitu  1.59% selama  10  tahun  terakhir.  Laju  pertumbuhan  ini  berada diatas  LPP  Indonesia  (1.49%).  Hal  tersebut  perlu
mendapat  perhatian,  sebab  kemungkinan  bisa  terjadi kabupaten  ini  tidak  mampu  menyediakan  lahannya  untuk kebutuhan  pangannya  sendiri.  Untuk  itu  perlu  kebijakan pemerintah  daerah  setempat  dalam  pengendalian  laju pertumbuhan penduduk dan diversifikasi pangan.

## Identifikasi dan Pemetaan Lahan Potensial Untuk LCP2B
Skala  yang  digunakan  dalam  pemetaan  tingkat provinsi  adalah  skala  1:250,000.  Skala  ini  disesuaikan dengan  peta  rencana  umum  tata  ruang  wilayah  provinsi. Selain itu juga disesuaikan dengan ketersediaan peta yang ada.  Hasil  pemetaan  lahan  cadangan  pertanian  pangan berkelanjutan  potensial  ini  menunjukkan  bahwa  lahan yang  berpotensi  untuk  dicadangkan  sebagai  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  di  Provinsi  Jawa  Barat seluas  780,848  ha  atau  64.6%  dari  total  lahan  potensial yang ada (1,227,769 ha). Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten  yang  diindikasikan  memiliki  luas  lahan  terluas 170,520 ha atau 21.8%.
Skala yang digunakan dalam pemetaan kabupaten adalah  1:50,000.  Skala  ini  disesuaikan  dengan  peta rencana  umum  tata  ruang  wilayah  kabupaten.  DAS Cimanuk  Hulu  dipilih  menjadi  lokasi  penelitian  di Kabupaten  Garut  karena  daerah  di  sekitar  DAS  ini merupakan daerah  sentra produksi padi dan  memiliki luas sawah  terluas  di  Kabupaten  Garut.  Berdasarkan  kriteria pemilihan LCP2B potensial maka lahan yang sesuai seluas 21,998  ha  atau  seluruh  lahan  potensial  yang  ada.  Di wilayah  hutan,  areal  yang  kelas  kesesuaiannya  S2  dan  S3 seluas  4,417  ha.  Perlu  penelitian  lebih  lanjut  mengenai status kawasan  ini  apabila  lahan  tersebut  akan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
a. Jawa Barat
b. Garut
Gambar 4. Proyeksi kebutuhan lahan sawah
2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 Luas L aha n (ha) Sufficient Optimis Kontribusi Optimis Ketersediaa n Lahan Sufficient Pesimis Kontribusi Pesimis Sufficient Sufficient Ketersediaan Lahan KontribusiOpt imis KontribusiPes imis 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 Lu as L ah an ( h a) Sufficient Optimis Kontribusi Optimis Ketersediaan Lahan Sufficient Pesimis Kontribusi Pesimis Sufficient KontribusiOpt imis Ketersediaan Lahan Sufficient KontribusiPes imis

## Identifikasi dan Pemetaan Lahan Potensial Untuk LP2B
Pemetaan  untuk  tingkat  provinsi  dilakukan menggunakan  dua  model  SIG.  Pada  model  pertama diperoleh hasil bahwa dengan nilai pembobot berdasarkan biaya  pembangunan/rehabilitasi  memiliki  kelas  skor  yang lebih banyak (13 kelas skor) sehingga data yang diperoleh lebih  rinci.  Berdasarkan  faktor  pembatas  ketersediaan lahan, kedua hasil pembobot memberikan nilai yang sama. Pada  kelas  skor  3  terakhir  merupakan  kelas  skor  terbaik dengan luasan lahan seluas 522,639 ha. Kriterianya adalah sawah yang ada, memiliki irigasi, IP (Index Pertanaman) > 1x tanam per tahun, dan kelas kesesuaiannya S (sesuai), V (sesuai  bersyarat),  dan  N  (tidak  sesuai).  Luas  lahan potensial  untuk  LP2B  yang  dipilih  adalah  daerah  yang berkelas  sesuai  dan  sesuai  bersyarat,  dengan  luasan  total adalah 502,071 ha.
Model  kedua  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  lahan  sawah  sesuai  dengan  kebutuhan  LP2B. Sesuai dengan perencanaan LP2B maka jumlah lahan yang harus  dilindungi  pada  tahun  2011  dari  kemungkinan konversi  lahan  sawah  ke  komoditas  ataupun  peruntukan bukan  sawah  untuk  skenario  pesimis    adalah sufficient = 865,510  ha  dan  kontribusi=  895,015  ha,  sementara skenario  optimis  adalah sufficient =  642,928  ha  dan kontribusi= 875,658 ha. Dari hasil ketiga pembobot diatas angka  yang  mendekati  adalah  843,393  ha.  Lahan  sawah yang  tidak  dilindungi  seluas  79,826  ha  merupakan  lahan sawah  nonirigasi.  Dalam  model  ini  lahan  yang  dilindungi termasuk  lahan-lahan  sawah  yang  menurut  kelas kesesuaian  lahan  tidak  sesuai  (N).  Dalam  hal  ini  sawah yang  berada  di  lahan  tidak  sesuai  sudah  ada  dan  tinggal mengelola.
Dari hasil pemetaan kedua model dapat diketahui bahwa  model  pertama  merupakan  model  yang  dapat mengidentifikasi  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan dalam  peraturan,  sehingga  lahan  yang  terpilih  merupakan lahan terbaik yang didukung oleh kondisi alamiah dan fisik serta  infrastruktur  yang  baik  sehingga  diharapkan produktivitas  lahannya  pun  tinggi.  Kekurangannya  adalah tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  lahan  sawah  di Provinsi Jawa Barat. Dengan model tersebut hanya mampu memenuhi  78.1%  lahan  sawah  yang  dibutuhkan  untuk pemenuhan  kebutuhan  sendiri.  Kekurangan  ini  dapat dipenuhi dengan menambah lahan potensial untuk LCP2B namun akan memerlukan biaya yang sangat besar.
Pada  model  kedua,  keunggulannya  antara  lain seluruh  lahan  sawah  irigasi  dapat  dilindungi  sehingga dapat  mengurangi  biaya  pembangunan  jaringan  irigasi, mampu  memenuhi  kebutuhan  perencanaan,  baik  tahunan, jangka  menengah  dan  panjang.  Selain  itu  model  ini  lebih mudah  dan  cepat  dalam  pengelolaan  data  dan  informasi karena  cakupan  data  dan  informasi  lebih  sedikit. Kekurangannya  adalah  tidak  sesuai  dengan  kriteria  yang ditetapkan,  dan  jika  model  ini  digunakan  maka  hampir
seluruh  lahan  sawah  ditetapkan  untuk  dilindungi  tanpa perlu melihat kesesuaian lahannya.
Untuk  pemetaan  tingkat  kabupaten,  pemetaan model  1  menggunakan  nilai  pembobot  yang  berimbang. Faktor  pembatas  pada  model  1  ini  adalah  ketersediaan lahan.  Hasil  pembobotan  tersebut  adalah  pada  nilai  skor 0.441-0.592  semua  lahan  tersedia,  untuk  nilai  skor dibawahnya  tercampur  antara  lahan  tersedia  dan  tidak tersedia. Luasan lahannya seluas 19,468 ha dengan kriteria terendah sawah, N2, irigasi teknis, dan IP 1x tanam/tahun. Nilai skor besar pada lahan berkesesuaian rendah ini akibat adanya  irigasi.  Sementara  apabila  mengacu  pada  kriteria bahwa  LP2B  harus  memiliki  kelas  kesesuaian  lahan  S1, S2,  S3  maka  hanya  1  kelas  skor  yang  memenuhi  syarat yaitu 0.592 dengan kriteria sawah aktual, S3, irigasi teknis, dan  IP  2x  tanam/tahun  seluas  15,486  ha.  Pada  model  2, nilai  pembobot  yang  hampir  sama  menyebabkan  hasilnya pun  hampir  sama.  Perbedaannya  hanyalah  pada  rentang nilai  skor.  Pada  model  ini,  2  nilai  skor  tertinggi  seluas 16,022 ha merupakan lahan potensial ideal dengan kriteria teknis  kelas  kesesuaian  lahan  S3,  teknis  dan  semi  teknis, dan IP 2x tanam/tahun.
Berdasarkan  perhitungan  kebutuhan  lahan  sawah Kab.  Garut  pada  tahun  2011  untuk  skenario  optimis ( sufficient =  26,002  ha  dan  kontribusi=  28,454  ha)  dan skenario  pesimis  ( sufficient =  34,921  ha  dan  kontribusi= 38,215  ha),  tidak  ada  lahan  potensial  ideal  pada  kedua model  memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Hal  tersebut disebabkan oleh kriteria kelas kesesuaian lahan yang harus S1,  S2,  dan  S3.  Penelitian  terdahulu  menyatakan  bahwa lahan  pada  DAS  Cimanuk  Hulu  tidak  ada  yang  tergolong S1  dan  hanya  sebagian  kecil  saja  yang  tergolong  S2, sedangkan sebagian besar sisanya tergolong S3. Pembatasnya  adalah  drainase  tanah  yang  tergolong  cepat. Namun hal ini bukan menjadi penghalang bagi masyarakat sekitar  untuk  memanfaatkannya  menjadi  sawah.  Sawah telah  ada  sejak  lama  karena  mendapat  pengairan  yang berlimpah  akibat  curah  hujan  yang  cukup  tinggi  dan adanya  irigasi  teknis  dan  semi-teknis  sehingga  kebutuhan air atau kelembaban tetap terpelihara. Dari hasil pemetaan tersebut  dapat  diketahui  bahwa  perlakukan  perbaikan terhadap  faktor  pembatas  kesesuaian  lahan  mampu meningkatkan nilai skor.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  lahan  sawah  maka kelas  kesesuaian  lahan  dapat  diabaikan  sehingga  model kedua dapat digunakan. Model ini lebih mudah digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  lahan  sawah  sesuai  dengan jangka  waktu  perencanaan  LP2B  dibanding  model  1. Sementara  skenario  yang  digunakan  adalah  skenario optimis, dengan skenario ini kebutuhan lahan sawah dapat terpenuhi.  Untuk  kontribusi  ke  provinsi,  lokasi  lahan potensial dapat dialokasikan ke wilayah di luar DAS. Dari hasil kedua pembobot diatas angka yang mendekati adalah 28,718 ha. Lahan sawah yang tidak dilindungi seluas 4,541 ha  merupakan  lahan  sawah  non  irigasi.  Sebaran  lokasi lahan  potensial  untuk  LP2B  dab  LCP2B  DAS  Cimanuk Hulu tertera pada Gambar 5.
Pemetaan Lahan Berpotensi untuk Mendukung Usulan Perencanaan Lahan Pertanian (Christina, D.W., E. Rustiadi, dan B. Barus)

## Gambar 5. Sebaran lokasi lahan potensial untuk LP2B dan LCP2B DAS Cimanuk Hulu Kabupaten Garut

## Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Potensial Untuk KP2B
Pemetaan  kawasan  potensial  untuk  KP2B  pada tingkat  provinsi  terdiri  atas  kawasan  potensial  untuk kawasan  P2B  Nasional  (KP2BN),  Provinsi  (KP2BP),  dan Kabupaten/Kota  (KP2BK).  Untuk  model  provinsi  1, teridentifikasi 2 KP2BN, 6 KP2BP, dan 8 KP2K sementara model  provinsi  2  mengidentifikasikan  2  KP2BN,  9 KP2BP,  dan  10  KP2K  (Gambar  6  dan  7).  Penentuan KP2BN didasarkan pada lokasi kawasan. KP2BN 1 dan 2 terletak  di  wilayah  perbatasan  sehingga  dimungkinkan adanya kawasan antar provinsi.
Kawasan potensial ini tidak memperhatikan batas administrasi, pada KP2BP dalam 1 kawasan terdiri atas 2- 6 kabupaten/kota hampir sama dengan KP2BN yang terdiri >2 kabupaten dan luasan yang sangat luas. Model provinsi 2  lebih  banyak  memiliki  kawasan  potensial  karena  luasan lahan potensial LP2B dan LCP2B lebih luas dibandingkan dengan model 1.
Dari  delineasi  potensi  KP2B  dapat  diketahui karakteristik  potensi  masing-masing  KP2B  sebagaimana disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik potensi KP2B Provinsi Jawa Barat
Model 1 Model 2 Jumlah Kawasan 2 KP2BN,6 KP2BP, 8 KP2BK 2 KP2BN, 9 KP2BP, 10 KP2BK Luas Rata-rata KP2BN : 246,448 ha KP2BP:    55,933 ha KP2BK :   31,910 ha KP2BN :  53,389 ha KP2BP :   37,223 ha KP2BK :  14,447 ha Luas Minimum KP2BN :   43,260 ha KP2BP :    22,071 ha KP2BK :   12,748 ha KP2BN :  25,201 ha KP2BP :     3,575 ha KP2BK :    4,935 ha Luas Maksimum KP2BN :  449,636 ha KP2BP :  130,587 ha KP2BK :  66,181 ha KP2BN : 347,878 ha KP2BP :    87,324 ha KP2BK :   13,426 ha % LP2B  di dalam Kawasan 80.6% 75.9% % LP2B di luar Kawasan 19.4% 24.1% Tingkat Sebaran 20 kab/kota 21 kab/kota
Pemetaan  potensi  kawasan  kabupaten  dilakukan dengan  mendeliniasi  secara  visual  dengan  berdasarkan pada spatialcontiguity dan compactness .  Pada  delineasi model  1  diidentifikasi  4  wilayah  potensial  untuk  KP2B sedangkan model 2 dapat diidentifikasi 3 wilayah potensial (Gambar  7).  Pada  model  2,  jumlah  potensi  kawasan  lebih sedikit  namun  luas  potensi  LCP2B  dan  LP2B  lebih  luas dibandingkan dengan model 1.
Dari  delineasi  kawasan  potensial  untuk  KP2B dapat diketahui karakteristik KP2B sebagaimana disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Karakteristik potensi KP2B DAS Cimanuk Hulu
Model 1 Model 2 Jumlah Kawasan 4 KP2BK 3 KP2BK Luas Rata-rata (ha) 3,935 7,075 Luas Minimal (ha) 1,109 3,539 Luas Maksimal (ha) 6,100 8,391 LP2B  di dalam Kawasan 56.5% 63.6% LP2B di luar Kawasan 43.5% 36.4% Tingkat Sebaran 23 Kecamatan 23 Kecamatan
Luas  kawasan  yang  paling  kecil  adalah  potensi KP2B  yang  berada  dalam  satu  kecamatan  saja  sementara untuk  yang  terluas  dari  model  1  dan  2  berada  lintas kecamatan.  Pendeliniasian  ini  tidak  memperhitungkan batas  administrasi  sehingga  ada  2  potensi  KP2B  yang berada  di  10  kecamatan.  Dalam  penerapan  di  lapangan, pengelolaan  kawasan  akan  banyak  mengalami  kendala dalam  hal  koordinasi  pengelolaan.  Pengelolaan  terutama dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  masih  diberikan berdasarkan  lokasi  administrasi.  Keuntungan  dengan hamparan  yang  sangat  luas  ini  adalah  keterpaduan hamparan  sehingga  keberlanjutan  kawasan  ini  akan  lebih terjaga.
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 B AN JAR W AN GI B AN YU R E S M I B AY ON G B O NG B L UB UR L IM B AN GA N C IB AT U C IB IUK C IGE DU G C IKA JAN G C IL A W U C IS UR UPA N GA R UT KO T A KA DU NG OR A KA R AN G T E N GA H KA R AN G P AW IT AN K E R SA M A N A H L E L E S L E UW IGO ON G M AL AN GB ON G P A NGAT IKAN P A S IR W A NG I S A M A R AN G S E L AA W I S U C INA R AJ A S U KA R E S M I S U KA W E NI NG T AR OG ON G KA L E R T AR OG ON G KI D UL W AN AR AJ A Lahan Potensial Untuk LP2B Lahan Sawah Lahan Potensial Untuk LCP2B
Gambar 6. Peta kawasan potensial untuk KP2B model 1 dan 2 Provinsi Jawa Barat
Gambar 7. Peta kawasan potensial untuk KP2B DAS Cimanuk Hulu model 1 dan 2

## SIMPULAN
1. Data  dan  informasi  penggunaan  lahan,  kesesuaian lahan,  status  irigasi,  dan  IP  dapat  digunakan  untuk mengidentifikasi  lahan  potensial  untuk  LP2B,  LCP2B, dan KP2B.
2. Di  Provinsi  Jawa  Barat  teridentifikasi  lahan  potensial untuk LCP2B di Provinsi Jawa Barat seluas 780,848 ha sementara  di  Kabupaten  Garut  seluas  21,998  ha.
Dengan  menggunakan  model  2, teridentifikasi di Jawa Barat memiliki lahan potensial LP2B seluas 843,393 ha dengan  kawasan  seluas  853,058  ha  yang  terdiri  atas  2 KP2BN,  9  KP2BP,  serta  10  KP2BK  sementara  di Kabupaten Garut memiliki lahan potensial LP2B seluas 28,178  ha  dengan  kawasan  seluas  21,225  ha  yang terdiri atas 3 KP2K.
3. Lahan  potensial  untuk  LCP2B  dan  LP2B  tersebar  di seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Untuk LCP2B,  terluas  di  Kab.  Sukabumi  seluas  170,510  ha dan  tersempit  Kota  Cirebon  seluas  181  ha.  Untuk LCP2B dan LP2B di Garut, Kecamatan Leles memiliki LCP2B  terluas  yaitu  2,556  ha  sementara  Kecamatan Banyuresmi  memiliki  LP2B  terluas  2,442  ha. Kecamatan Pakenjeng dan Kecamatan Pamulihan tidak memiliki LP2B dan LCP2B.

## SARAN
1. Identifikasi  lahan  potensial  pada  penelitian  ini menggunakan  data  spasial  lama  seperti  status  irigasi, intensitas pertanaman, kesesuaian lahan basah sehingga perlu pembaruan data dan informasi.
Pemetaan Lahan Berpotensi untuk Mendukung Usulan Perencanaan Lahan Pertanian (Christina, D.W., E. Rustiadi, dan B. Barus)
2. Perlu  dilakukan  penelitian  yang  lebih  detil  pada  lahan potensial  yang  diusulkan  sebagai  KP2B,  LP2B,  dan LP2B  karena  adanya  perbedaan  kondisi  fisik  dan alamiah agar usulan perencanaan tersebut lebih terarah.
3. Untuk pengelolaan kawasan potensial yang berada di 2 provinsi  dan  beberapa  kabupaten/kota  memerlukan sinkronisasi  dan  koordinasi  antar  instansi  terkait  baik Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmuti,  A.  1995.  Analisis  keragaan  teknis  dan  ekonomis beberapa  taraf  teknis  irigasi  gravitasi  padi  sawah (Studi  Kasus  Irigasi  Sumatra  Barat).  [Tesis]. Institut Pertanian Bogor.
Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2010. Materi Teknis RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029. Bandung.
Departemen  Pertanian.  2009. Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian  Berkelanjutan. Departemen  Pertanian. Jakarta.
Ceballos-Silva, A. and J. Lo’pez-Blanco.2003. Delineation of  suitable  areas  for  crops  using  a  multi-criteria evaluation  approach  and  landuse/cover  mapping: A  Case  Study  in  Central  Mexico. Agricultural System, 77:117-136.
Firdian,  A.  2011.  Kajian  pola    pemanfaatan  ruang  di kabupaten garut berbasis daya dukung lingkungan hidup. [Tesis]. Institut Pertanian Bogor.
Munda, G. 2006. Socio multi criteria evaluation for urban sustainaibility  policies. Land  Use  Policy ,  23:86-
94.
Pasour,  E.C.Jr.  1982.  Agricultural  land  protection:  is government  intervention  waranted. Cato  Jurnal, 2:739-758.
Osinski,  E  and  S.  Herrmann.  1999.  Planning  sustainable landuse  in  rural  areas  at  different  spatial  levels using  GIS  and  modelling  tools. Landscape  and Urban Planning, 46:93-101.