PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL

## HAYATUL ISMI
Jalan Sirsak 3 Blok C-3 No. 21 Perum Pandau Permai Pekanbaru
Abstrak Abstract Tanah merupakan salah satu asset Negara   Indonesia   yang   sangat mendasar,   karena   Negara   dan bangsa hidup dan berkembang di atas  tanah,  masyarakat  Indonesia memposisikan   tanah   pada kedudukan   yang   sangat   penting, khususnya   dalam   masyarakat hukum adat. Namun, hingga kini belum   tersedia  informasi   lengkap tentang   bentang   dan   batas-batas wilayah   yang   dicakup   oleh berbagai   hukum   adat   tersebut dalam hal ini hak ulaya. Makalah ini   menyimpulkan   bahwa   Hak Ulayat   dalam   tata   hukum Indonesia diakui melalui Undang- undang   Pokok   Agraria   yaitu   UU no.5   Tahun   1960,dalam   hal   ini pengakuan yang diberikan Negara bersifat   bersyarat   dan   berlapis karena pengakuan yang diberikan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya.
Land   is     represent   one   of   very elementary   asset   state   of   Indonesia because   state   and   nation   live   and expand   above   land.   Society   of Indonesia position land at dimiciling very   important,   specially   in   society customary law. But, up to now not yet been   made   available   by   a   complete information   about   unfolding   and boundary   of   region   included   by various customary law of mentioned in this matter is customary right for land   rights.   This   handing   out conclude   that   rights   of   customary right   for   land   in   law   of   Indonesia confessed   by   through   fundamental code of  agraria that is UU No. 5 year 1960.   In   this   case   the   confession given by a state have the character of laminated   and   conditional   because confession   given   to   society   of customary   law   and   rights   of   its customary right for land.
Kata Kunci : tanah adat, hak ulayat, agraria

## A. Pendahuluan
Dalam salah satu perspektif  ilmu hukum dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat ( living law) hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh
Von   Savigny   dengan   mahzab   sejarahnya,bahwa   hukum   merupakan fenomena   historis,sehingga   keberadaan   setiap   hukum   adalah berbeda,bergantung   kepada   tempat   dan   waktu   berlakunya   hukum,serta hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa. Mahzab ini diperkuat oleh mahzab sociological jurisprudence yang mengetengahkan   tentang   pentingnya living   law. 1 Maka   dalam   hal   ini hukum adat yang dikenal di Indonesia merupakan pengaruh pandangan mahzab   ini.   Yang   dilanjutkan   oleh   para   pemikir-pemikir   Belanda   yang mengemukakan   tentang   teori-teori   hukum   adat   seperti   halnya   Van Vollenhoven,Ter Haar,Holleman dan lainnya.
Di Indonesia hal ini di tegaskan di dalam Konstitusi Negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan   menghormati   kesatuan-kesatuan   masyarakat   hukum   adat   beserta hak-hak   tradisionalnya   sepanjang   masih   hidup   dan   sesuai   dengan perkembangan  bangsa,masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalan undang-undang. Penghormatan dan pengakuan   terhadap   eksistensi   hak   ulayat   sebagai   hak   asasi   manusia secara implicit juga diatur dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil perubahan ke dua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus   2000),bahwa   identitas   budaya  dan   hak   masyarakat   tradisional dihormati   selaras   dengan   perkembangan   zaman   dan peradaban,selanjutnya pada hasil perubahan ke empat UUD 1945,dalam Pasal   32   ayat   (1)   bahwa   Negara   memajukan   kebudayaan   nasional Indonesia   di   tengah   peradaban   dunia   dengan   menjamin   kebebasan masyarakat   dalam   memelihara   dan   mengembangkan   nilai-nilai budayanya.
Oleh sebab itu Negara perlu mengelola kemajuan masyarakat agar menjadi   potensi  dalam   pembangunan,bukan   menjadi   penyebab   konflik.
1 Lili Rasjidi dan Ira Tahania, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum ,  PT.Citra Aditya Bakti., Bandung, 2004,hlm.67.
Fakta tentang terjadinya konflik disebabkan oleh kurang profesionalnya pemerintah   dalam   menata   norma   hukum   sehingga   menyebabkan terjadinya   konflik   dalam   pengelolaan   sumber   daya   alam   di   beberapa kawasan   di   Indonesia. 2 Selain   konflik   normative   antara   hukum   adat dengan   hukum   Negara,juga   mengenai   penguasaan,pemanfaatan   dan distribusi   sumber   daya   alam   yang   menjadi   pendukung   kehidupan manusia,ekspansi   batas   wilayah   kehidupan   suatu   kelompok,kegiatan ekonomi masyarakat dan kepadatan penduduk. Oleh sebab itu hendaknya pemerintah merespon dan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum local ke   dalam   tatanan   hukum   nasional,sebagaimana   dimaksud   oleh   Philips Nonnet dan Selznick,dengan merespon prinsip-prinsip hukum adat yang diformulasikan dan dikemas dalam hukum nasional.
Tanah merupakan salah satu asset Negara Indonesia yang sangat mendasar,karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah, masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting,karena merupakan factor utama dalam peningkatan produktivitas agraria.
Tingginya   konflik   dalam   pengelolaan   sumber   daya   alam   yang terjadi   di   Indonesia   disebabkan   oleh   adanya   ketimpangan   penguasaan Sumber Daya Alam antara masyarakat yang menggantungkan hidup dari ekonomi   berbasis   sumber   daya   alam   (tanah,hutan,perkebunan,jasa lingkungan,dan lainnya) dengan penguasaan oleh sector bisnis,khususnya sector industry skala besar perkebunan,kehutanan dan pertambangan dan penguasaan   oleh   Negara   yang   masih   menegasi   adanya   hak-hak masyarakat adat.
Berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan oleh suatu lembaga yang bergerak di bidang isu pengelolaan sumber daya alam yang bernama Scale-Up diperoleh data bahwa sector perkebunan mendominasi konflik dibandingkan sector kehutanan ataupun pertambangan.
2 Husen Alting, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu,kini dan Masa Mendatang), LaksBang PRESSindo,Yogyakarta, 2010,hlm.vii.
Salah satu pemicu substansial konflik adalah pengabaian terhadap hak-hak   masyarakat   adat  terutama   terkait   dengan   pengakuan   terhadap tanah ulayat, masih terdapat kekacauan regulasi tentang pertanahan.
Menyadari   pentingnya   manfaat   tanah   bagi   manusia,sekaligus merupakan   sumber   daya   alam   yang   tidak   dapat   diperbarui (unrenewable), maka dalam hal ini pemerintah dalam berbagai kebijakan telah berupaya untuk mengatur pemanfaatan,peruntukan dan penggunaan demi kemaslahatan umat manusia di Indonesia. Kebijakan tersebut selain ditetapkan   dalam   pasal   33   ayat   (3)   Undang-Undang   dasar   1945,   yang mengatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang   terkandung   di   dalamnya   dikuasai   oleh   Negara   dan   dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, juga dipertegas dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria yang mengatakan bahwa Negara Sebagai Organisasi kekuasaan seluruh Rakyat memiliki hak menguasai atas tanah- tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia, di sebutkan pula bahwa hak   menguasai   ini   memberikan   kewenangan   kepada   Negara   untuk mengatur   dan   menyelenggarakan   peruntukan,   penggunaan,   persediaan, pemeliharaan   hal-hal   yang   bersangkutan   dengan   agraria.   Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa kewenangan pengaturan tanah seluruhnya diserahkan kepada Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan.
Tanah  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-undang Pokok  Agraria yang   di   dalamnya   menyerap   hukum   adat,   yaitu   diakuinya   hak   ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 Undang-undang pokok Agraria yang menyatakan   Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa   adalah   Hukum   Adat,   sepanjang   tidak   bertentangan   dengan kepentingan   nasional   dan   negara   yg   berdasarkan   atas   persatuan bangsa,dgn  sosialisme  indonesia  serta    dengan  peraturan  yg  tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya,segala sesuatu   dengan   mengindahkan   unsure-unsur   yang   berdasarkan   pada hukum agama.
Walaupun Undang-Undang Pokok Agraria mengandung nilai-nilai luhur   dalam   membela   kepentingan   rakayat,   namun   pada   tataran implementasi   mengalami   banyak   hambatan   secara   politik,   ekonomi maupun   sosial. 3 Telah   banyak   peraturan   yang   secara  hierarkhis   ada   di bawah   undang-undang   yang   diterbitkan,   namun   belum   terlihat keberhasilan   dari   harapan   tersebut   secara   utuh.   Bahkan   peraturan pelaksana   tentang   keagrariaan   selama   ini   belum   memberikan   jaminan kepastian   hokum,perlindungan   hokum,keadilan   dan   kemakmuran   bagi masyarakat setempat yang sumberdaya agrarian dan sumberdaya alamnya di eksploitasi pihak lain. Bahkan Achmad Sodiki, menyimpulkan bahwa meskipun kekayaan alam telah dikuras habis tetapi masyarakat setempat kurang mendapatkan manfaatnya.
Berkaitan   dengan   tanah   ulayat   Undang-undang   Pokok   Agraria mengatur   di   dalam   pasal   3     mengatakan   bahwa   dengan   mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, yaitu pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak   yang   serupa   itu   dari   masyarakat-masyarakat   hokum   adat sepanjang   menurut   kenyataannya   masih   ada   harus   sedemikian   rupa sehingga   sesuai   dengan   kepentingan   nasional   dan   Negara   yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Mencermati hal ini   disatu sisi ada pengakuan keberadaan hukum adat   yang   berlaku   sebagai   suatu   norma   yang   lahir   dan   tumbuh   dari masyarakat,sekaligus   memenuhi   perkembangan   modernisasi   suatu masyarakat. Namun disisi lain justru terdapat pembatasan oleh hokum pertanahan, karena lebih mewakili kepentingan penguasa dan pengusaha, Majelis   Permusyawaratan   Rakyat   menganggap   perlu   melakukan pengkajian   ulang   terhadap   pengelolaan   sumberdaya   alam   dengan berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi serta penghormatan terhadap
3 Achmad   Sodiki, Penataan   Kepemilikan   Hak   Atas   Tanah   di   Daerah Perkebunan Kabupaten Malang  (Studi tentang Dinamika hukum). Disertasi,Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga,Surabaya,1994,hlm.5
hak masyarakat adat 4 . Dan pada RPJMN (Rencana Pembangunan jangka Menegah   nasional   2004-2009   melalui   Peraturan   Presiden   No.7   Tahun 2005   jo.Peraturan   Presiden   No.39   Tahun   2005   tentang   Rencana   Kerja Pemerintah   (RKP)   Tahun   2006,   menetapkan   arah   kebijakan pembangunan   bidang   pembinaan   system   dan   politik   hukum   Indonesia dengan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya system hukum nasional. 5
Sejalan dengan hal tersebut diatas pengakuan hak masyarakat adat dan   akses   terhadap   sumber   daya   alam   (tanah)   juga   diakui   secara internasional hal ini dapat dilihat pada hasil konvensi ILO (International Labour Organization) No.169 mengenai bangsa pribumi dan masyarakat adat di Negara-negara merdeka yang mulai berlaku  tanggal 5 September 1991,menetapkan bahwa pemerintah wajib menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan (tanah) yang mereka tempati atau gunakan.
Dalam   Kepmen   Agraria/kepala   BPN   No.5   tahun   1999,Pasal   (1) secara tegas mengatur bahwa:
“ Hak ulayat adalah wewenang yang menurut hokum adat dipunyai oleh masyarakat hokum adat tertentu atas wilayah tertentu yang   merupakan   lingkungan   hidup   para   warganya   untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam   wilayah   tersebut   bagi   kelangsungan   hidup   dan kehidupannya,yang   timbuil   dari   hubungan   secara   lahiriah
4 Ketetapan   MPR   No.IX/MPR/2001   tentang   Pembaharuan   Agraria   dan Pengelolaan Sumber daya Alam Pasal 4 bahwa prinsip pengelolaan sumberdaya alam melalui:   (a)   mengakui,menghormati   dan   melindungi   hak   masyrakat   hukum   adat   dan keragaman   budaya   bangsa   atas   sumber   daya   agraria/sumber   daya   alam;(b) mengupayakan   keseimbangan   hak   dan   kewajiban   negara,pemerintah   (pusat,daerah provinsi,kabupaten/kota,dan   desa   atau   yang   setingkat),masyarakat   dan   individu;(c) melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional,daerah provinsi,kabupaten/kota   dan   desa   atau   yang   setingkat,berkaitan   dengan   alokasi   dan pengelolaan sumber daya agrarian/sumber daya alam.
5 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembanguna  Jangka Menengah Nasional 2004-2009 pada lampiran I angka enam huruf (A0 Permasalahan Pembangunan   Nasional   menyebutkan   bahwa   sebelumnya,konflik   (Poso,   Maluku,dan Mamasa) tersebut tidak pernah berkembang berskala luas karena di dalam masyarakat sudah ada berbagai kearifan local dan adat istiadat yanga ada di masyarakat yang dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi yang bersifat lintas wilayah,agama, dan lintas keanekaragaman suku bangsa.
dan   batiniah   turun-temurun   dan   tidak   terputus   antara masyarakat   hokum   adat   tersebut   dengan   wilayah   yang bersangkutan.
Ketentuan   di   atas   menunjukkan   bahwa   hak   ulayat   harus   benar- benar masih ada dan tidak diberikan peluang untuk menimbulkan kembali hak-hak   tersebut,jika  secara  factual  dalam   masyarakat  sudah   tidak   ada lagi. Keberadaan hak ulayat harus diikuti dengan hubungan antara tanah dan   masyarakat. 6 Dengan   demikian,selama   tanah   ulayat   tersebut   ada harus   dimanfaatkan   oleh   warga   masyarakat   guna   meningkatkan kesejahteraan.   Tanah   yang   dimaksud   adalah   tanah   yang   diatasnya terdapat hak ulayat dan mempunyai hubungan erat antara tanah dengan masyarakat hokum adat. Sedangkan  yang   dimaksud  masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hokum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hokum karena kesamaan tempat tinggal atau karena keturunan yang dikenal dengan berbagai nama setiap daerah.
Pengertian   dan   criteria   hak   ulayat   di   atas   dirumuskan   secara restriktif   dalam   bingkai   hokum   Negara,sehingga   masyarakat   yang sebenarnya   menjadi   objek   pengaturan   hak   ulayat   justru   belum   tentu terlibat dalam perumusan ketentuan. Dengan demikian dimungkinkan ada perbedaan  konsepsional antara pengertian  dan criteria  yang  ditetapkan oleh   pemerintah,dengan   apa   yang   ada   dan   berlaku   si   masyarakat   adat selama ini. Pemahaman masyarakat yang dilatarbelakangi oleh sikap, nilai dan   pandangan   pasti   mempunyai   criteria   tersendiri   menyangkut   hak masyarakat   adatnya.   Untuk   itu,perbedaan-perbedaan   tersebut   perlu diklarifikasi   dan   dikompromikan   melalui   penyelarasan   melalui   sikap saling terbuka bagi para pihak untuk menerima kondisi masing-masing secara arif. 7
Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa hingga akhir abad ke-20,di Indonesia masih banyak tersebar tanah-tanah, termasuk hutan yang   penguasaannya   berdasarkan   aturan   tradisional   (hukum   Adat),
6 Husen Alting,Op-Cit,hlm.24.
7 Husen Alting,Ibid,hal.20.
walaupun atauran hukum “modern” yang mengatur pertanahan ini sudah ada sejak zaman penjajahan (1870). Namun, hingga kini belum tersedia informasi lengkap tentang bentang dan batas-batas wilayah yang dicakup oleh berbagai hukum adat tersebut. Sehingga perlu singkronisasi antara hukum   adat   dengan   hukum   tertulis   Negara   Indonesia,   sehingga   tidak terjadi tumpang tindih antara hukum adat dengan hukum tertulis lainnya.
Berdasarkan   uraian   tersebut   diatas   maka   penulis   tertarik   untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan hak masyarakat adat terhadap tanah   ulayatnya   maka   penulis   tuangkan   dalam   judul   disertasi   : “ Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak masyarakat Adat atas   Tanah   Ulayat   Dalam   Upaya   Pembaharuan   Hukum Nasional”.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan   apa   yang   telah   diuraikan   dalam   latar   belakang disertasi ini, maka dapat diidentifikasi masalah pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana   Pengakuan   dan   perlindungan   terhadap   hak-hak masyarakat Adat baik secara Nasional maupun Internasional?
2. Bagaimana   kedudukan   hak   ulayat   dalam   tata   hukum   Indonesia dalam upaya pembaharuan hukum nasional?
C. Pengakuan   dan   Perlindungan   Terhadap   Hak-hak Masyarakat   Adat   baik   Secara   Nasional   maupun Internasional
Secara   terminologis,   ”pengakuan”   berarti   proses,cara,perbuatan mengaku atau mengakui,sedangkan kata “mengakui” berarti menyatakan berhak.   Pengakuan   dalam   konteks   ilmu   hukum   internasional,misalnya terhadap   keberadaan   suatu   Negara/pemerintahan   biasanya   mengarah pada istilah pengakuan de facto dan de yure . Pengakuan yang secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu
wilayah disebut dengan pengakuan de facto. Pengakuan de facto adalah pengakuan   yang   bersifat   sementara,karena   pengakuan   ini   ditunjukkan kepada   kenyataan-kenyataan   mengenai   kedudukan   pemerintahan   yang baru,apakah   ia   didukung   oleh   rakyatnya   dan   apakah   pemerintahannya efektif   yang   menyebabkan   kedudukannya   stabil.   Jika   kemudian   bias dipertahankan   terus   dan   makin   bertambah   maju,maka   pengakuan   de factoakan   berubah   dengan   sendirinya   menjadi   pengakuan   de   jure. Pengakuan de jure bersifat tetap yang diikuti dengan tindakan tindakan hukum   lainnya. 8 sedangkan   pengakuan   secara   hukum   (de   jure)   adalah pengakuan   suatu   Negara   terhadap   Negara   lain   yang   diikuti   dengan tindakan-tindakan   hukum   tertentu,misalnya   pembukaan   hubungan diplomatic dan pembuatan perjanjian antarkedua Negara.
Dalam   buku   General   Theory   of   Law   and   State,   Hans   Kelsen 9 menguraikan   terminology   “pengakuan”   dalam   kaitannya   dengan keberadaan suatu Negara sebagai berikut:
Terdapat   dua   tindakan   dalam   suatu   pengakuan   yakni   tindakan politik   dan   tindakan   hukum.   Tindakan   politik   mengakui   suatu Negara berarti Negara mengakui berkehendak untuk mengadakan hubungan-hubungan politik dan hubungan-hubungan lain dengan masyarakat   yang   diakuinya.   Sedangkan   tindakan   hukum   adalah prosedur   yang   dikemukakan   diatas   yang   ditetapkan   oleh   hukum internasional   untuk   menetapkan   fakta   Negara   (masyarakat   adat) dalam suatu kasus kongrit.
Berdasarkan   rujukan   diatas,dalam   kaitannya   dengan   pengertian pengakuan   dan   perlindungan   terhadap   masyarakat   hukum   adat   atas tanah,pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah mengarah pada penegrtian pengakuan dari Negara/pemerintah baik secara politik maupun   secara   hukum,   melalui   pengaturan   hak   dan   kewajiban pemerintah   dalan   memberikan   penghormatan,kesempatan   dan perlindungan bagi berkembangnya masyarakat hukum adat beserta hak- hak   tradisional  yang   dimiliki   dalam  bingkai   Negara  Kesatuan   Republik
8 Moh. Kusnadi dan Bintan R Saragih, Susunan Pembagian kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang dasar 1945 , Gramedia, Jakarta, 1989,hlm.82-83
9 Hans Kelsen, General Theory of Law and State ,hlm.222
Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa Negara/pemerintah telah   mengakui,menyatakan   sah/benar   atau   menyatakan   masyarakat hukum adat berhak atas sumberdaya alam yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah untuk melinduingi hak-hak tersebut dari ancaman/gangguan pihak   lain.   Pengakuan   tersebut   merupakan   pengakuan   yang diformulasikan dalam bentuk hukum Negara twerhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.
Pengakuan melalui hukum Negara (hukum positif, menurut Austin diartikan sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga lembaga yang memiliki kedaulatan, dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota   masyarakat   politik   yag   merdeka (independet   political society ).   Anggota   masyarakat   tersebut   mengakui   kedaulatan   atau supremitas yang dimiliki orang atau  lembaga-lembaga pembuat hukum yang bersangkutan. Denga demikian,kebiasaan menurutnya hanya akan berlaku   sebagai   hukum   jika   undang-undang   menghendaki   atau menyatakan dengan tegas atas keberlakuan kebiasaan tersebut. 10
Konsepsi Austin tentang penetapan melalui hukum Negara sebagai satu-satunya   hukum   yang   mengatur   kehidupan   masyarakat,tersebut dikritik oelh para pengikut mazhab sejarah yang meyakini bahwa setiap masyarakat memiliki cirri khas masing-masing tergantung pada riwayat hidup dan struktur social yang hidup dan berkembang untuk mengatur kepentingan-kepentingan   mereka.   Menurut   Friedrich   Carl   von   Savigny (sebagai tokoh utama mazhab sejarah) bahwa hukum merupakan salah satu     factor   dalam   kehidupan   bersama   suatu   bangsa   seperti bahasa,adat,moral,tatanegara. Oleh karena itu,hukum adalah sesuatu yang bersifat supra individual,suatu gejala masyarakat. Tetapi suatu masyarakat lahir   dalam   sejarah,berkembang   dengan   sejarah   dan   lenyap   dalam sejarah.lepas dari perkembangan masyrakat tidak terdapat hukum sama
10 Austin,dalam Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer” Alumni, Bandung, 2002,hlm.2.
sekali. 11 Friedrich   Carl   Von   Savugny   melihat   hukum   sebagai   fenomena historis,sehingga   keberadaan   setiap   hukum   adalah   berbeda,bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum. Hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa (volksgeist). 12
Konsep hukum yang hidup di dalam jiwa masyarakat (volksgeist) dari   Friedrich   Carl   Von   Savigny,dipertegas   oleh   penggagas   sosiologi hukum Eugene Ehrlich yang menyebutkan dengan fakta-fakta hukum (fact of law) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law of people). Untuk itu,teori living law dari Eugene Ehrlich menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup (living law). Semua hukum dianggap sebagai hukum social,dalam arti bahwa semua hubungan hukum   ditandai   oleh   factor-faktor   social   ekonomi.   Kenyataan   hukum social yang melahirkan hukum,termasuk dunia pengalamn manusia,dan dengan demikian ditanggapi sebagai ide normative. Terdapat empat jalan agar kenyataan-kenyataan yang anormatif menjadi normative yakni:
1. Kebiasaan
2. Kekuasaan efektif
3. Milik efektif
4. Pernyataan kehendak pribadi.
Kenyataan social lebih dilihat dari aspek ekonomi,dimana ekonomi merupakan   basis   seluruh   kehidupan   manusia,   maka   ekonomi   bersifat menentukan   bagi   aturan   kehidupan.   Dari   kebutuhan   ekonomi   manusia menjadi   sadar,   lalu   timbul   hukum   secara   langsung,itulah   hukum   yang hidup   (living   law),sebab   hukum   tidak   merupakan   suatu   aturan   diatas anggota-anggota   masyarakat,melainkan   diwujudkan   dan   diungkapkan dalam   kelakuan   mereka   sendiri. 13 Ini   merupakan   teori   Sociologikcal Jurisprudence,selain dipelopori oleh Eugen Ehhrlich juga oleh beberapa
11 Theo Huijbers, F ilsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Kanisius,Yogyakarta,
1982,hlm.118
12 Otje Salman Soemadiningrat,Op-Cit,hlm.3.
13 Theo Huijbers,Op-Cit,hlm.213-214
ahli   yakni   Roscoe   Pound,Benyamin   Cardozo,Kantorowics,Gurvitch   dan lain-lain. Inti pemikiran mahzab ini yang berkembang di Amerika ;
“hukum   yang   baik   adalah   hukum   yang   sesuai   dengan   hukum yang hidup di dalam masyarakat”.
Artinya bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam   masyarakat.   Mahzab   ini   mengetengahkan   tentang   pentingnya Living –Law-hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dan kelahirannya menurut   beberapa   anggapan   merupakan   suatu   sinthese   dari thesenya,yaitu positivism hukum anthithesenya mazhab sejarah. 14
Jadi pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanah tidak hanya terbatas   pada   bentuk   pengakuan   dalam   hukum   Negara,tetapi   karena secara   factual   masyarakat   Indonesia   bersifat   majemuk   (plural) 15 .maka pengakuan   juga   dapat   diperoleh   melalui   hukum   yang   hidup   dalam masyarakat   yaitu   hukum   adat.   Hal   ini   selaras   dengan   pendapat   Van Vollenhoven bahwa system pemberlakuan hukum adat tidak didasarkan pada   peraturan-peraturan   yang   dibuat   oleh   pemerintah   atau   alat kekuasaan   lainnya,yang   menjadi   sendinya   dan   diadakan   sendiri   oleh kekuasaan Belanda,melainkan pada tindakan-tindakan yang oleh adat dan oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat, disamping itu penduduk memiliki   keyakinan   yang   sama   menyatakan   bahwa   aturan-aturan   adat harus dipertahankan oleh kepala adat dan petugas-petugas lainnya dan memiliki sanksi. 16
Hal   ini   senada   dengan   teori   yang   dikemukakan   oleh   soedikno yaitu :
14 Lili Rasjidi dan Ira Thania,Op-Cit ,hlm.66-67.
15 Menurut   Moch.Munir,Op-cit,hlm.3-4,   bahwa   kemajemukan   masyarakat terjadi karena berbagai sebab yakni adanya berbagai macam suku  bangsa dan agama yang dianut oleh masyarakat,adanya ikatan bersifat primordial dan pengalaman historis yang berbeda dari masyarakat yang bersangkutan. Kemajemukan masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya pluralism hukum dalam bidang social budaya dan hukum yang dapat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang sedang berlangsung.
16 Van Vollenhoven,dalam Otje Salman,Op-Cit,hlm.10.
1. Teori kekuatan  ( machtstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku  secara  sosiologis  apabila dipaksakan   berlakunya  oleh penguasa,terlepas   dari   diterima   ataupun   tidak   oleh   warga masyarakat.
2. Teori   Pengakuan   (anerkennungstheorie)   hukum   mempunyai kekuatan   berlaku   sosiologis  apabila  diterima  dan  diakui   oleh warga masyarakat. 17
Pengakuan   tersebut   ditetapkan   juga     dalam   konstitusi   Negara Indonesia  yaitu  dalam   Pasal   18   B  Undang-undang   1945  bahwa  Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, dan selanjutnya dalam Pasal 28   I   ayat   (3)   UUD   1945   bahwa   identitas   budaya   dan   masyarakat tradisional   dihormati   selaras   dengan   perkembangan   zaman   dan peradaban. Dan pada perubahan keempat UUD 1945 ditetapkan juga di dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia   di   tengah   peradaban   dunia   dengan   menjamin   kebebasan masyarakat   dalam   memelihara   dan   mengembangkan   nilai-nilai budayanya.
Selain   yang   tertuang   dalam   peraturan   perundang-undangan nasional,   pengakuan   hak-hak   masyarakat   adat   secara   Internnasional akhir-akhir   ini   cenderung   semakin   meningkat.   Salah   satu   puncak penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat pada tahuun 1993 Tahunh Masyarakat Adat   oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang   merupakan   tindak   lanjut   dari   rangkaian   kesepakatan   konvensi- konvensi dunia yang menekankan pentingnya pemerintah Negara-negara anggota   PBB   untuk   segera   melaksanakan   pemebrdayaan   masyarakat hukum adat.
17 Soedikno Mertokusumo,Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2002,hlm.87.
Bukan   hanya   peraturan   perundang-undangan   nasional   yang mengatur mengenai pengakuan akan hak-hak masyarakat adat,tetapi juga pengakuan  dan   dukungan  dari   masyarakat internasional. Ada  sejumlah perjanjian internasional baik yang sifatnya mengikat maupun tidak yang mengaturnya.   Sampai   saat   ini   minimal   ada   19   jenis   dukungan internasional   terhadap   komunitas   adat   melalui   perjanjian   perjanjian internasional   diantaranya,   perlindungan   terhadap   hak-hak   azasi,   hak untuk   berkumpul,hak   ats   atanah   dan   territorial,kebebasan beragama,kepemilikan intelektual, hak kepemilikan adat, pengakuan tat ruang adat dan lain sebagainya.

## D. Kedudukan Hak Ulayat dalam Tata Hukum Indonesia
Bentuk   hukum   penguasaan   tanah   oleh   masyarakat   adat   atau dikenal   dengan   hak   ulayat,di   Indonesia   cukup   beragam.   Hak   ulayat merupakan   istilah   yang   digunakan   secara   yuridis   dan   umum,walaupun sesungguhnya   pada   setiap   persekutuan   masyarakat   hukum   adat   istilah yang digunakan berbeda-beda. Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim nengemukakan bahwa hak atas tanah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia dapat dibedakan atas dua bentuk yaitu ‘hak ulayat’ dan ‘hak   pakai’.   Hak   ulayat   merupakan   hak   meramu   atau   mengu,mpulkan hasil   hutan   serta   hak   untuk   berburu.   Pada   hak   ulayat   bersifat komunal,pada hakikatnya terdapat pula hak perorangan untuk menguasai sebagian   dari   objek   penguasaan   hak   ulayat   tersebut.   Untuk   sementara waktu,seseorang   berhak   mengolah   serta   menguasai   sebidang   tanah dengan mengambil hasilnya,tetapi bkan beraryti bahwa hak ulayat atas tanah   tersebut   menjadi   terhapus   karenanya.   Hak   ulayat   tetap   melapisi atau mengatasi hak pribadi atau perseorangan tersebut. Hak ulayat baru pulih   kembali   bila   orang   yang   bersangkutan   telah   melepaskan   hak
penguasaannya   atas   tanah   ulayat   tersebut,sementara   hak   pakai membolehkan   seseorang   untuk   memakai   sebidang   tanah   bagi kepentingannya,biasanya   terhadap   tanah   sawah   dan   ladang   yang   telah dibuka dan dikerjakan terus menerus dalam waktu yang lama. 18
Berdasarkan   kajian   sejarah,ternyata   eksistensi   hak   adat   (hak ulayat)   sudah   lebih   dahulu   diakui   dibandingkan   dengan   kemerdekaan bangsa   Indonesia.   Maria   W   Sumardjono   menyatakan   pengakuan   hak ulayat adalah wajar,karena hak ulayat beserta masyarakat   hukum adat telah   ada   sebelum   terbentuk   Negara   Republik   Indonesia   tanggal   17 agustus 1945. 19 Menurut Maria W Sumardjono untuk menentukan ukuran hak ulayat perlu ditentukan tiga cirri pokok yaitu :
1. adanya   masyarakat   hukum   adat   yang   memenuhi   cirri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat
2. tanah/wilayah   dengan   batasan-batasan   tertentu   yang merupakan subjek hak ulayat
3. adanya   kewenangan   masyarakat   hukum   untuk   melakukan tindakan-tindakan   tertentu   sebagaimana   yang   telah ditentukan.
Pengakuan   terhadap   tanah   ulayat   juga   terlihat   pada   Kongres Pemuda Indonesia  pada tanggal  28  Oktober  1928  yang  mencantumkan penghormatan terhadap hukum adat.
Dalam   perkembangannya   bangsa   Indonesia   secara   sadar   telah melakukan pengaturan secara normative terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat. Penghormatan eksistensi hukum adat dan hak ulayat   sebagai   hak   asasi   manusi,serta   identitas   budaya   dan   hak masyarakat   tradisional   selaras   dengan   perkembangan   zaman   dan
18 Purbacaraka,Purnadi dan Ridwan Halim. Sendi-sendi Hukum Agraria ,Ghalia Indonesia,1993
19 Maria.W   Sumardjono, Kebijakan   Pertanahan ; Antara   regulasi   dan implementasi ,Kompas,Jakarta,2001 hlm.54.
peradaban. 20 Seperti yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 sebagai berikut:
1. Dalam   rangka   penegakan   HAM,perbedaan   dan   kebutuhan dalam   masyarakat   hukum   adat   harus   diperhatikan   dan dilindungi oleh hukum,masyarakat dan pemerintah
2. Indentitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan jaman.
Penegasan   hukum   adat   beserta   hak-hak   atas   tanah   ulayat   pada masyarakat   hukum   adat   sebagai   suatu   hak   dasar   (asasi)manusia merupakan suatu kemajuan dari segi perlindungan yang diberikan oleh konstitusi   maupun   peraturan   di   bawahnya.   Kemajuan   ini   diharapkan bukan   hanya   pada   tataran   perumusan   kebijakan   akan   tetapi   pada implementasi harus benar-benar dijalankan .
Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia, sejak pasca kemerdekaan sampai saat ini telah mengalami 4 fase pengakuan, pertama; setelah Indonesia merdeka tahun 1945, pendiri negara ini telah telah   merumuskan   dalam   konstitusi   negara   (UUD   1945)   mengenai pengakuan   terhadap   masyarakat   adat.   Di   dalam   UUD   1945   dikatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli ( zelfbesturende, volksgemeenschappen ), seperti marga, desa, dusun dan nagari, hal ini merupakan bentuk pengakuan dari UUD 1945 yang tidak   terdapat   dalam   kontitusi-konstitusi   yang   pernah   berlaku   di Indonesia seperti UUD RIS dan UUDS.
Kedua; pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat terjadi pada tahun 1960 dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1960   Tentang   Undang-Undang   Pokok   Agraria   (UUPA).   Pengakuan terhadap   masyarakat   hukum   adat   dan   hak   ulayat   dilakukan   sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingan nasional dan  selaras  dengan  perundang-undangan  diatasnya.  Konsep pengakuan
20 Moh.   Koesnoe, catatan-Catatan   Terhadap   Hukum   Adat   Dewasa   ini , Airlangga University Press, Surabaya, 1979,hlm.102.
dalam UUPA berbeda dengan konsep pengakuan dalam UUD 1945 karena konsep pengakuan dalam UUPA adalah konsep pengakuan bersyarat.
Ketiga; pada   awal   rejim   Orde   Baru   dilakukan   legislasi   terhadap beberapa bidang yang terkait erat dengan Masyarakat Hukum Adat dan Hak-haknya atas tanah seperti, Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan   dan   Undang-undang   No.   11   Tahun   1966   Tentang Pertambangan.   Dalam   kedua   undang-undang   ini   mengatur   pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat   sepanjang masih ada. Yang kemudian pada perkembangannya setiap peraturan perundang-undangan yang   dilegislasi   pada   masa   Orde   Baru   selalu   mensyaratkan   pengakuan apabila memenuhi unsur-unsur: (1) dalam kenyataan masih ada; (2) tidak bertentangan   dengan   kepentingan   nasional;   (3)   tidak   bertentangan dengan   peraturan   perundang-undangan   yang   lebih   tinggi;   dan   (4) ditetapkan   dengan   peraturan   daerah,   konsep   ini   dikenal   dengan   nama konsep   pengakuan   bersyarat   berlapis.   Yang   intinya   untuk   diakui eksistensinya   suatu   Masyarakat   Hukum   Adat   harus   memenuhi   syarat sosiologis,   politis,   normatif   yuridis   dan   prosedural   (ditetapkan   dengan Peraturan   Daerah),   dengan   demikian   pengakuan   hukum   tersebut   tidak memberikan   kebebasan   bagi   masyarakat   adat   melainkan   memberikan batasan-batasan.
Keempat; pasca   reformasi   UUD   1945   diamandemen,   pada amandemen   kedua   tahun   2000   dihasilkan   pengaturan   pengakuan masyarakat   hukum   adat   dan   hak-haknya.   Berdasarkan   ketentuan   pasal 18B   ayat   (2)     UUD   1945   Amandemen   Kedua,   pasal   41   Tap.   MPR   No. XVII/MPR/1998   Tentang Hak Asasi Manusia II. Piagam HAM, pasal 6 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan ketentuan undang- undang   lain   yang   terkait,     maka   dapat   ditarik   benang   merah   bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya pada   masa   reformasi   masih   menerapkan   pola   pengakuan   yang   sama dengan Orde Baru yaitu pengakuan bersyarat berlapis.
E. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat Adat di   Negara   Indonesia   dipengaruhi   oleh   beberapa pandangan,yaitu   pandangan   dari   mahzab   sejarah   yang mengatakan   bahwa   hukum   itu   merupakan   fenomena historis,   bahwa hukum merupakan salah satu  factor dalam kehidupan   bersama suatu   bangsa   seperti bahasa,adat,moral,tatanegara.   Oleh   karena   itu,hukum adalah   sesuatu   yang   bersifat   supra   individual,suatu   gejala masyarakat,   suatu   masyarakat   lahir   dalam sejarah,berkembang   dengan   sejarah   dan   lenyap   dalam sejarah.lepas  dari  perkembangan  masyrakat tidak  terdapat hukum sama sekali,yang kemudian disempurnakan dengan teori   sociological   jurisprudence   yang   mengetengahkan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat.sehingga sampai  sat  ini  kita masih  maerasakan   bahwa hukum  adat masih   hidup   dan   berkembang   di   Negara Indonesia,selanjutnya   dituangkan   secara   nyata   di   dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 18 B UUD 1945 yang   menyatakan   bahwa   bahwa   Negara   mengakui   dan menghormati   kesatuan-kesatuan   masyarakat   hukum   adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai   dengan   perkembangan   masyarakat   dan   prinsip- prinsip   Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia   yang   diatur dalam   undang-undang,   dan   selanjutnya   dalam   Pasal   28   I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Secara internasional keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam beberapa konvensi internasional antara   lain   konvensi   ILO   9International   Labour Organization No. 169 Tahun 1989.
b. Hak   Ulayat   dalam   tata   hukum   Indonesia   diakui   melalui Undang-undang   Pokok   Agraria   yaitu   UU   no.5   Tahun 1960,dalam   hal   ini   pengakuan   yang   diberikan   Negara bersifat   bersyarat   dan   berlapis   karena   pengakuan   yang diberikan   terhadap   masyarakat   hukum   adat   dan   hak ulayatnya tersebut :
1) Dalam kenyataan masih ada
2) Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
3) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
4) Ditetapkan oleh Peraturan daerah
Hal   inilah   yang   menyebabkan   pengakuan   hukum   tersebut tidak   memberikan   kebebasan   bagi   masyarakat   adat, melainkan memberi batasan-batasan.

## 2. Saran
Berdasarkan   kesimpulan   diatas   dapat   diketahui   bahwa eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sangat tergantung oleh syarat yang diberikan oleh Negara yakni sepanjang   masih   hidup,sesuai   dengan   perkembangan jaman,sesuai   dengan   prinsip   NKRI   dan   diatur   oleh   undang- undang.maka   hal   tersebut   dapat   dikatakan   telah   terjadi penundukan   hukum   adat   terhadap   hukum   Negara,dimana berlakunya hukum adat jika diakui oleh hukum Negara,hal ini menunjukkan   bahwa   hukum   Negara   lebih   superior dibandingkan   dengan   hukum   adat,keberadaan   hukum   adat bergantung   sekali   dengan   belas   kasihan   undang-undang.   Di dalam   konstitusi   hukum   adat   beserta   hak   tradisionalnya dipandang   sebagai   hak   konstitusional   sekaligus   sebagai   hak asasi manusia, dengan demikian sebagai pembaharuan hukum nasional   sepantasnya   hukum   adat   ditempatkan   pada kedudukan   yang   sejajar   dengan   undang-undang.   Kesejajaran ini akan memberikan alternatif   bagi masyarakat hukum adat
maupun   pihak   luar   untuk   melakukan   pilihan   hukum   ketika terjadi   suatu   hubungan   hukum   yang   mengatur   kepentingan- kepentingan mereka.

## F. Daftar Pustaka
Achmad Sodiki, Kebijakan Sumberdaya Alam dan Implikasi Juridisnya pasca-TAP   MPR   NO.   IX/MPR/2001   dan   Keppre   No.34 Tahun   2003, makalalah   disampaikan   dalam   Seminar Nasional   “   Eksistensi   dan   Kewenangan   BPN   Pasca- Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003.Malang. -----------------, Eksistensi   Hukum   Adat;Konseptualisasi,Politik   Hukium dan   pengembangan   Pikiran   Hukum   Sebagai   upaya Perlindungan   Hak   Masyarakat   Adat .   Disampaikan   pada seminar   Eksistensi   hukum   Adat   dalam   Politik   Hukum   di Indonesia. Fakultas hukum Universitas Brawijaya,Malang,2004. -------------------, Masalah Konflik Peraturan Perundang-undangan dan Konflik di Lapangan agraria dan Usulan Penanganannya ( Mencari Format Penangan Konflik Agraria dalam rangka implementasi   TAP   MPR   No.   IX/MPR/2001), Makalah disampaikan   sebagai   Penanggap   Utama   dalam   Seminar Nasional   Strategi   Pelaksanaan   Pembaharuan   Agraria,26 September 2002. ------------------, Penataan   Kepemilikan   Hak   Atas   Tanah   di   Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi Tentang Dinamika Hukum). Disertasi,Program   Pasca   Sarjana   Universitas Airlangga,Surabaya,1994 --------------------, Politik   Hukum   Agraria   ;unifikasi   ataukah   Pluralisme
Hukum ,Arema Hukum Nomor 8 Tahun 3,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,1999.
Bambang Sunggono, Metodelogi Penellitian Hukum ,1996. B.   Malinowski, crime   and   costom   in   Sarage   Society .paterson N.J,Littlefield,1959.
Husen   Alting, Dinamika   Hukum   Dalam   Pengakuan   Dan   Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu,kini dan Masa Mendatang), Yogyakarta:LaksBang PRESSindo,2010 Holleman,F.D.   1923. Het   Adat   Grondenrech   van   Ambon   en   de Deliasers,Dalam   Soplantila,H.M   et.al.Pola   Penguasaan ,Pemilikan   dan   Penggunaan   tanah   Secara Tradisional, Departemen pendidikan dan Kebudayaan,Jakarta,1992.
Ikhsan Malik, Menyeimbang Kekuatan,Pilihan Strategis Menyelesaikan Konflik   Atas   Sumber   Daya   Alam .Jakarta:   Yayasan Kemala,2003. Lili   Rasjidi   dan   Ira   Tahania, Dasar-Dasar   Filsafat   dan   Teori   Hukum , Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.,2004.
Maria S Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi,Sosial dan Budaya ,Kompas,2008
----------------------------, Kebijakan   Pertanahan ;   Antara   Regulasi   dan Implementasi,Jakarta,Buku Kompas,2001 Moch.  Munir, Penggunaan pengadilan Negeri  sebagai  Lembaga Untuk Menyelesaikan   Sengketa   Dalam   Masyasrakat (Disertasi) Universitas Airlangga,Surabaya.1997.
Mochtar   Kusumaatmadja,   Kerangka   Penegakan   Hukum Nasional,Bandung: Alumni,1995.
Moh.Koesnoe, Hukum   Adat;   Dalam   Alam   Kemerdekaan   Nasional   dan soalannya   menhadapi   Era   globalisasi, Surabaya:Ubara Press,1996.
Moh.   Koesnoe, catatan-Catatan   Terhadap   Hukum   Adat   Dewasa ini ,Surabaya:Airlangga University Press,1979,hlm.102. Moh.   Kusnadi   dan   Bintan   R   Saragih, Susunan   Pembagian   kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang dasar 1945 ,Jakarta:Gramedia,1989. Otje   Salman   Soemadiningrat,Rekonseptualisasi   Hukum   Adat Kontemporer,Bandung:Alumni,2002.
Purbacaraka,Purnadi   dan   Ridwan   Halim. Sendi-sendi   Hukum Agraria ,Ghalia Indonesia,1993. Ricardo   Simarmata, menyongsong   Berakhirnya   Abad   masyarakat Adat:Resistensi Pengakuan Bersyarat,makalah untuk disajikan dalam   “   Pelatihan   Pengelolaan   Lingkungan   Hidup   Daerah”. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup,IPB 5 Juli 2002.
Sandra   Moniaga, Hak-hak   Masyarakat   Adat   dan   masalah   serta kelestarian   lingkungan   Hidup   di   Indonesia. Artikel   utama dalam   jurnal   Wacana   HAM,media   Pemajuan   Hak   Asasi Manusia,Nomor.10/Tahun II/12 Juni 2002,Jakarta. Soekanto   dan   Soerjono   Soekanto, Pokok-Pokok   Hukum Adat, Bandung:Alumni,1978.
Soerjono   Soekanto, Hukum   Adat   Indonesia ,Jakarta:Raja   Grafindo Persada,2002. Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum ,Yogyakarta:Liberti,2002. Theo   Huijbers, filsafat   Hukum   dalam   Lintas   sejarah, Yogyakarta: Kanisius,1982.
W,Friedmann, Legal Theory,Steven & Sons Limited ,London,1960. W.J.S.   Poerwadarminta, Kamus   Umum   Bahasa   Indonesia ,Jakarta:Balai Pustaka,1982.
Ketetapan   MPR   No.IX/MPR/2001   tentang Pembaharuan   Agraria   dan Pengelolaan Sumber daya Alam Pasal 4
Peraturan   Presiden   No.   7   Tahun   2005   tentang Rencana   Pembanguna Jangka Menengah Nasional 2004-2009