ISSN 2541-206X ( online )
ISSN 2527-4244 (cetak)
Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling) Vol 4, No.2 , 2019, hlm.134-143 http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.v4i2.134-143
UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI KERJA PNS GURU MELALUI PROGRAM PENILAIAN DI SMK NEGERI 1 MARANCAR

## Afwan Tarihoran
SMK Negeri 1 Marancar, Tapanuli Selatan Email: afwantarihoran2019@gmail.com
Abstrak :  Kesulitan dalam menyusun Sasaran Kerja Pegawai dan perhitungan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil guru dan guru yang diberi tugas tambahan menjadi masalah dalam best practices ini. Pemecahan masalah dilakukan dengan cara menyusun program penilaian, sosialisasi  penilaian prestasi kerja, jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dan  workshop penggunaan program penilaian prestasi kerja. Pegawai Negeri Sipil Guru dan guru yang diberi tugas tambahan lebih mudah menyusun sasaran kerja pegawai, menghitung angka kreditnya dan meningkatkan prestasi kerja melalui program penilaian. Data hasil best practices ini menunjukkan angka kredit Tahun 2015 rata-rata  12,94, Tahun 2016 rata-rata 14,58, Tahun 2017 rata-rata 15,10 dan Tahun 2018 rata-rata 16,02. Prestasi Kerja Tahun 2015 rata-rata 82,97, Tahun 2016 rata-rata 84,34, Tahun 2017 rata-rata 85,15, dan Tahun 2018 rata-rata 85,34. Best practices ini merekomendasikan Dinas Pendidikan melakukan sosialiasi penilaian prestasi kerja, jabatan fungsional guru dan angka kreditnya serta memiliki program penilaian untuk digunakan sekolah dan atau  aplikasi penilaian secara online .
Kata Kunci: Prestasi Kerja, PNS Guru, Program Penilaian .
Abstract: Difficulties in compiling Employee Work Goals and calculating credit numbers for teachers and teachers who were given additional assignments became a problem in these best practices. Problem solving is done by compiling assessment programs, socializing work performance assessments, teacher functional positions and credit numbers and workshops on the use of work performance appraisal programs. Civil Servants Teachers and teachers who are given additional assignments are easier to set employee work targets, calculate their credit numbers and improve work performance through an assessment program. The data from the best practices results show that the 2015 credit numbers averaged 12.94, 2016 averaged 14.58, 2017 averages 15.10 and 2018 averages 16.02. Work Performance in 2015 averaged 82.97, 2016 averaged 84.34, 2017 averaged 85.15, and 2018 averaged 85.34. This best practice recommends that the Department of Education conduct socialization of work performance assessments, teacher functional positions and credit  numbers and have an assessment program for school use and / or online assessment applications
Keywords: Work Achievement, Teacher Civil Servants, Assessment Program

## PENDAHULUAN
Peraturan Pemerintah Nomor  46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 1 ayat (2) menyebutkan Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Guru yang diberi tugas tambahan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 dijelaskan  bahwa  ketentuan pelaksanaan PP Nomor 46 tahun 2011 tersebut, parameter mengenai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja khusus untuk guru perlu disesuaikan agar relevan pada hakikat tugas guru baik utama maupun penunjang yang relevan.Penilaian prestasi kerja bagi guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka pembinaan profesi guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan secara obyektif.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 pasal 5 menjelaskan bahwa  setiap PNS wajib menyusun SKP. Penilaian terhadap SKP  yaitu penilaian yang dilaksanakan terhadap seluruh tugas jabatan dan target yang harus dicapai selama kurun waktu pelaksanaan pekerjaan dalam tahun yang berjalan. Penilaian tersebut didasarkan kepada ukuran tingkat capaian SKP yang dinilai dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan atau biaya.
Target SKP guru, kepala sekolah dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat fungsional tertentu sebagaimana diuraikan pada pedoman penilaian prestasi kerja adalah angka kredit yang harus dicapai untuk tahun yang berjalan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan guru yang diberi tugas tambahan.
Mengingat kenaikan jabatan/ pangkat didasarkan pada perolehan  angka kredit maka harus ditetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun dalam SKP-nya. Penentuan angka kredit tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional guru dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Berdasarkan uraian di atas, seorang PNS termasuk guru dan guru yang diberi tugas tambahan  idealnya dapat dan wajib menyusun SKP, mencatat dan menginventarisasi  seluruh kegiatan yang dilakukan serta  mengusulkan penilaian  angka kredit setiap tahun. Penyusunan SKP dilaksanakan di awal tahun, selanjutnya hasil penyusunan SKP disampaikan kepada  atasan langsung (pejabat penilai) untuk memperoleh persetujuan. Jika disetujui maka SKP langsung ditetapkan oleh pejabat penilai sebagai kontrak kerja untuk 1 (satu) tahun berjalan. SKP yang sudah ditetapkan memuat target kegiatan tugas jabatan (unsur utama dan unsur penunjang) dengan mencantumkan nilai angka kredit pada tiap uraian kegiatan, serta target pada uraian kegiatan dari aspek kuantitas, kualitas, dan waktu.
Kenyataannya di SMK Negeri 1 Marancar sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor  46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS tanggal 1 Januari 2014, PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan berdasarkan dokumen sekolah pada Tahun 2014 sampai dengan  awal tahun  2016 belum  menyusun SKP sebagai satu kewajiban bagi PNS. Hal tersebut menimbulkan  masalah bagi penulis sebagai sebagai kepala sekolah yang ditempatkan sejak 11 Perbruari 2015 di SMK Negeri 1 Marancat dalam melaksanakan tugas dimensi kompetensi manajerial sesuai Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah dan melaksanakan tugas pengelolaan bidang pendidik dan tenaga kependidikan sesuai lampiran Peraturan Menteri Pendikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah
Hasil monitoring yang dilakukan sampai dengan bulan Desember tahun 2016 menunjukkan  guru dan guru yang diberi tugas tambahan   belum memahami penilaian prestasi kerja PNS, jabatan fungsinal guru dan angka kreditnya,  belum pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan dan belum menyusun Sasaran
Kerja Pegawai di awal tahun 2014, 2015 dan 2016.
Evaluasi hasil monitoring tersebut sebagai kondisi awal yang menunjukkan perlu dicarikan solusi pemecahan masalah sehingga PNS guru dapatmelaksanakan kewajiban menyusun sasaran kerja pegawai (SKP), memperhitungkan angka kreditnya dan diperlukan upaya mempermudah PNS Guru dalam penyusunan SKP sebagai tahap awal penyusunan penilaian prestasi kerja.

## Penilaian Prestasi Kerja PNS Guru
Prestasi kerja merupakan kinerja, hal ini sesuai dengan yang dikemukan Mulyasa (2007:136) kinerja atau performansi dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja. Muhaimin, dkk (2009:411) menyebutkan proses pengukuran kinerja dalam dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev), evaluasi diri atau kegiatan audit internal. Selanjutnya Nawawi (2006:323) menjelaskan bahwa penilaian kinerja sebagai kegiatan organisasi dalam menilai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pekerja/ anggota organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 menyebutkan Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiapPNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja . Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP  adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Target kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Guru yang diberi tugas tambahan yang diterbitkan kementerian pendidikan dan kebudayaan  Tahun 2014 dijelaskan prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap guru dan/ atau guru yang
diberi tugas tambahan dan/ atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah PNS pada satuan pendidikan sesuai dengan sasaran kerja pegawai. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS guru dan/ atau guru yang diberi tugas tambahan dan/ atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/ madrasah untuk kurun waktu satu tahun.
Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian  secara sistematis yang dilakukan pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Pasal 33 menyebutkan Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013.
Lampiran I Peraturan  Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Bagian I. Pendahuluan Poin A. Umum dijelaskan bahwa penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat Penilai.
Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS Guru  sebagaimana disebutkan pada Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Guru yang diberi Tugas Tambahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 bahwa  Penilaian Prestasi Kerja PNS guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja guru dan/atau guru yang diberi tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

## Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Penilaian terhadap SKP yaitu penilaian yang dilaksanakan terhadap seluruh tugas jabatan dan target yang harus dicapai selama
kurun waktu pelaksanaan pekerjaan dalam tahun yang berjalan. Penilaian tersebut didasarkan kepada ukuran tingkat capaian SKP yang dinilai dari aspek: kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.  Target SKP guru dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat fungsional tertentu, adalah angka kredit yang harus dicapai untuk tahun yang berjalan yang dilakukan oleh guru, dan guru yang diberi tugas tambahan.
Berdasarkan uraian di atas maka penyusunan SKP bagi guru dan guru yang diberi tugas tambahan memuat tugas jabatan, angka kredit dan target. Target meliputi kuantitas, kualitas, waktu dan/ atau biaya (Kepala Sekoah) yang harus dicapai dalam satu tahun yang kegiatannya bersifat nyata  dan dapat diukur.
Uraian tugas jabatan guru dan guru yang diberi tugas tambahan mengacu kepada unsur utama dan unsur penunjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.. Angka kredit yang dalam SKP adalah target angka kredit yang akan dicapai untuk setiap uraian tugas jabatan yang meliputi beberapa butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun berjalan. Target dalam penyusunan SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas dan waktu. Target setiap pelaksanaan tugas jabatan harus diwujudkan jelas sebagai ukuran. Adapun rumus-rumus yang digunakan dalam penilaian SKP  sebagai berikut:
Perhitungan persentase tingkat efesiensi waktu dari target waktu
*Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol)
*Jika aspek waktu yang tingkat efesiensinya ≤ 24%
*Jika aspek waktu yang tingkat efesiensinya > 24%

## Perilaku Kerja
Penilaian perilaku kerja yaitu penilaian terhadap perilaku kerja guru, dan guru yang diberi tugas tambahan dalam melaksanakan tugasnya di sekolah/madrasah. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama. Unsur perilaku kerja yang dinilai harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
Penilaian perilaku kerjadilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilaiterhadap guru dan guru yang diberi tugas tambahan yang dinilai.Penilaian perilaku kerja dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilailain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Penilaian perilakukerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Penilaian aspek kepemimpinan hanya diperuntukkan bagi kepala sekolah,akan tetapi mengingat kepala sekolah sudah dinilai unsur kepemimpinannya dalampenilaian kinerja kepala sekolah, maka dalam penilaian perilaku kerja kepalasekolah, unsur kepemimpinan tidak perlu dinilai . Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutannya, yaitu:
Penilaian unsur perilaku kerja bagi guru dan guru yang diberi tugas tambahan disesuaikan dengan perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Kriteria penilaian dan unsur perilaku kerja sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah dan guru yang diberi tugas tambahan Kementerian pendidikan dan kebudyaan tahun 2014.
Berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah dan guru yang diberi tugas (1)  91 – 100 = Sangat Baik (2)  76 – 90 = Baik (3)  6I – 75 = Cukup (4)  51 – 60 = Kurang; dan (5)  50 ke bawah = Buruk.
tambahan Kementerian pendidikan dan kebudyaan tahun 2014. Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur penilaian SKP dan unsur penilaian perilaku kerja. Masing-masing unsur berkontribusi dalam Penilaian Prestasi Kerja dengan rincian yaitu penilaian SKP dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen) dan Penilaian Perilaku Kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen).  Nilai Penilaian Prestasi Kerja dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:
91 - ke atas : Sangat Baik 76 – 90 : Baik 61 – 75 : Cukup 51 – 60 : Kurang 50 – ke bawah : Buruk

## Program  Penilaian Prestasi Kerja PNS Guru
Program penilaian dalam best practices ini adalah satu unit perangkat lunak komputer yang disusun penulis (Kepala Sekolah) untuk mempermudah dan mempercepat  penyusunan sasaran kerja pegawai dan perhitungan angka kreditnya menggunakan program microsoft Excel. Penilaian prestasi kerja PNS guru diawali dari penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) serta target angka kredit, penilaian capaian SKP, Penilaian Perilaku Kerja dan gabungan penilaian SKP dan perilaku kerja yang merupakan Prestasi Kerja PNS guru.
Pengunaan Microsoft excel adalah mempersiapkan format-format dan perhitungan sesuai rumus-rumus perhitungan penilaian capaian SKP, perhitungan prestasi kerja yang merupakan gabungan penilaian capaian SKP dan perilaku kerja.  Aplikasi penilaian yang disusun terdiri dari 8 (delapan) sheet microsoft excel sesuai dengan format yang diperlukan dalam penilaian prestasi kerja PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan.
Tabel 2.1 Sheet Microsoft Excel Program  Penilaian
NO SHEET

## KETERANGAN SHEET
1 Sheet1 Biodata PNS, penilai, Golongan, penilaian PKG dll 2 Sheet2 Format Coper Penilaian Prestasi Kerja PNS Guru* 3 Sheet3 Format SKP  sesuai Perka BKN No.
1/2013*
4 Sheet4 Format Penilaian SKP dan rumus-rumus perhitungan*
NO SHEET

## KETERANGAN SHEET
5 Sheet5 Format penilaian Perilaku Kerja dan perhitungan* 6 Sheet6 Format Penilaian Prestasi Kerja dan perhitungan* 7 Sheet7 Uraian tugas jabatan guru dan angka kreditnya 8 Sheet8 Uraian angka kredit untuk kenaikan pangkat/ jabatan guru
*diprint/ dicetak  sebagai dokumen Adapun tata cara penggunaan program penilaian yang disusun dalam best practices ini adalah sebagai berikut:
a. Pengisisian biodata (sheet1) oleh PNS guru
b. Pengisian SKP (sheet3) dengan memilih nomor  uraian tugas jabatan guru (sheet7) oleh PNS dan menentukan target kuantitas, kualitas dan waktu
c. Penilaian Capaian SKP (sheet 4) oleh pejabat penilai sesuai bukti fisik
d. Penilaian Perilaku Kerja (sheet 5) oleh pejabat penilai sesuai pengamatan
e. Pencetakan (sheet 3) oleh PNS guru diawal tahun dan seluruh format (sheet3 –  sheet6) setelah dilakukan penilaian pada  tahun berjalan.

## METODE PENELITIAN
Best practices dilakukan dengan prosedur 4 (empat) tahapan pelaksanaan yaitu 1) penyusunan program penilaian, 2) sosialisasi peraturan dan ketentuan penilaian prestasi kerja, jabatan fungsional guru dan angka kreditnya 3) workshop  penggunaan program penilaian dan 4) pelaksanaan penyusunan SKP  oleh PNS Guru dan penilaian oleh pejabat penilai. Best practices dilaksanakan bertempat di  SMK Negeri 1 Marancar. Waktu pelaksanaan Januari  2017 sampai dengan April 2019.
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanan Best Practices
NO KEGIATAN WAKTU 1. Penyusunan Program Penilaian
Prestasi Kerja (PPK) Januari 2017 2. Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja/ Jabatan guru Januari 2017 3. Workshop Pengunaan Program  PPK Januari 2017 4. Penyusunan SKP melalui Program dan Penilaian 2017 Tahun 2017 5. Penyusunan SKP melalui Program dan  Penilaian 2015 dan 2016  (guna menenuhi ketentuan PP 46/2011) Tahun 2017
NO KEGIATAN WAKTU 6. Penyusunan SKP melalui Program dan Penilaian 2018 Tahun  2018 7. Penyusunan laporan Best Practices Jan – Apr  2019

## 1. Instrumen
1) Angket Angket digunakan untuk memperoleh data pengetahuan tentang penilaian prestasi kerja PNS, jabatan fungsional guru dan angka kreditnya serta manfaat penggunaan aplikasi penilaian bagi PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan dalam menyusun SKP dan angka kreditnya.
2) Dokumentasi Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kegiatan sosialisasi dan hasil penilaian prestasi kerja PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan. Dokumentasi berupa foto, arsip sekolah berkaitan dengan  prestasi kerja yang terdiri dari penilaian capaian SKP, angka kredit, penilaian  perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja.

## 2. Cara Pemecahan Masalah
Masalah dalam best prectices ini sebagaimana telah diuraikan di atas adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru dan guru yang diberi tugas tambahan tentang penilaian prestasi kerja, jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan kesulitan  dalam menyusun sasaran kerja pegawai (SKP) dan perhitungan angka kreditnya.
Cara yang dilakukan dalam menyelesaikan/ memecahkan masalah melalui best practices ini adalah:
1) Menyusunan program penilaian Program  penilaian  di susun oleh kepala sekolah mengunakan program microsoft excel sederhana. Penyusunan program penilaian disusun secara mandiri dengan mempelajari peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penilaian prestasi kerja pegawai bagi PNS guru dan guru  yang diberi tugas tambahan. Program  Penilaian memudahkan guru dan guru yang diberi tugas tambahan dalam penyusunan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap awal
tahun dan pejabat penilai dalam melakukan penilaian prestasi kerja 2) Mensosialisasikan  penilaian prestasi Kerja
Sosialisasi dilakukan oleh kepala sekolah dengan mengundang PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan tentang peraturan dan ketentuan penilaian pretasi kerja, jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Sosialisasi dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 dan turunannya serta  Peraturan Menteri Negara Pendadayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 16 tahun 2009 dan turunanannya.
3) Melaksanakan Workshop pengunaan program penilaian.
Program  penilaian prestasi kerja PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan dilaksanakan melalui bimbingan kepala sekolah tentang pengunaan aplikasi penilaian.
4) Pengunaan Program Penilaian Prestasi Kerja Pengunaan program  penilaian oleh guru dan guru yang diberi tugas tambahan dalam penyusunan Sararan Kerja (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja oleh pejabat Penilai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Best Practices
Best practices ini dilaksanakan dalam upaya memecahkan masalah penilaian prestasi kerja PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan khususnya kesulitan dalam penyusunan sasaran kerja pegawai setiap awal tahun, perhitungan angka kredit dan penilaian prestasi kerja oleh pejabat penilai setiap tahun berjalan.
Kondisi awal sebelum dilaksanakan best praktis ini dan berdasarkan hasil isian angket yang disampaikan kepada 12 PNS Guru pada bulan Desember tahun 2016 menunjukkan guru  belum memahami dan belum pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang penilaian prestasi kerja PNS guru, jabatan fungsinal guru dan angka kreditnya.
Tabel 4.1 Hasil Angket Tentang  Penilaian Prestasi Kerja No. Instrumen Ya Tidak 1 Mengetahui Penilaian Prestasi Kerja (PPK) 8,3 % 90,7 % 2 Mengikuti sosialisasi/ workshop/ pelatihan PPK 0,0% 100,0 % 3 Kesulitan dalam menyusun/tidak menyusun SKP 100,0% 0,0% 4 Mengetahui Perhitungan Angka Kredit (PAK) 33,3 % 66,7% 5 Mengikuti sosialisasi/ Worshop/ Pelatihan PAK 0,0 % 100,0 % 6 Kesulitan Menghitung Angka kredit 100,0% 0,0 % Proses yang dilakukan dalam best practices ini adalah penyusunan program penilaian, pelaksanaan sosialisasi, workshop pengunaan program penilaian dan penggunaan program penilaian.
Hasil proses  best practices menunjukkan bahwa PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan memiliki minat yang tinggi mengikuti sosialisasi  tentang penilaian prestasi kerja pegawai, jabatan fungsinal guru dan angka kreditnya dan workshop penggunaan program penilaian. Hal ini ditunjukkan kehadiran guru mengikuti sosialisasi dan workshop yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017.  Guru yang hadir 15 orang atau 83,33% dari  18 orang  PNS di SMK Negeri 1 Marancar. Tidak hadir   3 orang atau 16,67%  izin karena ada halangan.
Tindak lanjut hasil sosialisasi dan workshop penggunaan program penilaian rencana digunakan untuk penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja Tahun 2017,  Tahun 2018 dan tahun berikutnya sampai dengan diperoleh  aplikasi penilaian yang lebih baik dan mendapat rekomendasi dari dinas pendidikan/ kementerian pendidikan. Namun demikian, berdasarkan data awal di atas PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan belum menyusun SKP dan mengetahui angka kreditnya serta belum memiliki dokumen prestasi kerja Tahun 2015 dan  Tahun 2016 sebelum dilaksankannya best praktices kepala sekolah ini.
Guna memenuhi kewajiban penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja Tahun 2015 dan Tahun 2016  maka program
penilaian yang disusun Tahun 2017 oleh kepada sekolah digunakan pula untuk penilaian prestasi kerja  Tahun 2015 dan Tahun 2016. Penilaian prestasi kerja berdasarkan dokumentasi bukti fisik yang ada pada guru dan guru yang diberi tugas tambahan. Pejabat penilai adalah kepala sekolah (penulis) yang ditempatkan di SMK Negeri 1 Marancar tanggal 11 Pebruari 2015.
Hasil best practices berupa rekapitulasi rata-rata Penilaian Prestasi Kerja PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan di SMK Marancar  Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018  melaui pengunaan program penilaian yang disusun pada tahun 2017 berdasarkan dokumen sekolah adalah:

## Grafik 1. Rata-rata Capaian Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)
Grafik  4.2 Rata-rata Perolehan  Angka Kredit
Grafik 4.3 Rata  Perilaku Kerja
Grafik 4.4 Rata- rata Prestasi Kerja
Data hasil angket yang disampaikan pada akhir Desember 2018 kepada 15 orang guru dan guru yang diberi tugas tambahan yang telah mengikuti sosialialisasi pada bulan Januari 2017 dan juga telah  menggunakan program penilaian prestasi kerja di SMK Negeri 1 Marancar adalah:
Tabel 4.2 Hasil Angket Pengunaan Program
Penilaian No Instrumen Ya Tidak Alasan 1. Program Penilaian Mempermudah Penyusunan SK 100,0% 0,0% Mudah dipahami (11) membantu (2) praktis (1) tanpa alasan (1) 2. Menyusun SKP melalui Program Penilaian setiap awal tahun 100,0% 0,0% Disusun januari (5) penugasan (6) Kewajiban (2) dapat menyusun SKP (1) tanpa alasan (1) 3. Program Penilaian mempermudah perhitungan angka kredit 100,0% 0,0% Mempermudah (8) Jelas uraiannya (6) tanpa alasan (1)
4. Penilaian lebih objektif, terukur,
akuntabel, parti sipatif, transparan meng gunakan Program Penilaian 100,0% 0,0% Jadi tolak ukur (3) jelas aturan
(2) lengkap uraian kegiatan (9) tanpa alasan
(1) 5. Program
Penilaian memotivasi meningkatkan prestasi kerja 100,0% 0,0% Mendorong lebih baik (6) mendapat angka kredit (7) jelas hasil kinerja (1) tanpa alasan (1)
6. Kepala sekolah mensosialisasikan/ membimbing penggunaan Program penilaian 100,0% 0,0% Pada awal tahun (9), pada rapat dewan guru (4) agar memahami aplikasi (1) tanpa alasan
(1)

## 2. Pembahasan
Berdasarkan data awal best practices ini menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru dan guru yang diberi tugas tambahan sebelum Tahun 2017 di SMK Negeri 1 Marancar umumnya tidak atau belum menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai salah satu kewajiban PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Guru dan guru yang diberi tugas tambahan juga belum/ tidak mencatat, menginventariasi angka kredit dan atau mengetahui, menghitung angka kreditnya setiap tahun sesuai Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.
Data awal hasil angket best prectices ini juga menunjukkan bahwa guru dan guru yang diberi tugas tambahan sampai dengan Desember
2016, umumnya belum mengetahui peraturan penilaian prestasi kerja PNS dan peraturan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Adapun sebagian guru yang mengetahui peraturan tersebut  membaca melalui internet dan menyusun SKP dengan mencontoh SKP PNS lain. Umumnya guru juga belum pernah mengikuti sosialisasi/ workshop/ pelatihan tentang penilaian prestasi kerja PNS dan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.
Berdasarkan kondisi awal di atas, maka best practices ini menawarkan solusi guna memecahkan masalah yang dihadapi guru dan guru yang diberi tugas tambahan melalui sosialisasi/ workshop tentang penilaian prestasi kerja PNS, jabatan fungsional guru dan angka kreditnya serta penggunaan program penilaian.
Melalui sosialisasi guru diharapkan dapat mengetahui dan memahami kewajiban dalam penilaian prestasi kerja PNS, jabatan fungsional guru dan angka kreditnya  Melalui penggunaan program penilaian dalam best practices ini diharapkan akan mempermudah dalam penyusunan sasaran kerja PNS.
Data hasil best practices bagi guru yang mengikuti sosialisasi/ workshop dan telah menggunakan program penilaian menunjukkan bahwa melalui program penilaian prestasi kerja PNS mempermudah penyusunan SKP sehingga guru dapat menyusun SKP setiap awal tahun, mempermudah perhitungan angka kredit, penilaian menjadi lebih objektif, terukur, akuntabel, dan transparan serta  memotivasi PNS guru meningkatkan prestasi kerja PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa guru dan guru yang diberi tugas tambahan melalui program penilaian dapat penyusunan sasaran kerja pegawai setiap awal tahun. Program penilaian dapat memperhitungan angka kredit  sesuai jabatan fungsional guru dan guru yang diberi tugas tambahan. Program penilaian mempermudah penilaian prestasi kerja sehingga penilaian prestasi kerja PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan dapat terlaksana dengan baik di SMK Negeri 1 Marancar setiap tahun lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan  transparan.
Penilain prestasi kerja PNS, Penilaian Kinerja Guru adalah merupakan program sekolah yang tercantum pada Rencana Kerja Jangka Menengah SMK Negeri 1 Marancar
tahun  2015 – 2018 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun pelajaran 2016/2017 SMK Negeri 1 Marancar. Rencana kerja Penilaian Prestasi Kerja PN89S dalam RKT Tahun Pelajatan 2016/ 2017 tercantum pada sasaran-8 tentang pengembangan pengelolaan manajemen informasi program-3 disebutkan pengelolaan penilaian kinerja guru dan pegawai yang terdiri dari 1)  pengelolaan bahan/ istrumen PKG dan SK, 2) Pengelolaan data dokumen PKG dan 3) pengelolaan data dokumen SKP/ Prestai Kerja.
Dengan demikian pelaksanaan best practices ini juga merupakan pelaksanaan dari rencana kerja sekolah dan merupakan praktek terbaik (best practices) dari pelaksanaan rencana program sekolah yang berdampak dalam peningkatan prestasi sekolah SMK Negeri 1 Marancar.
Adapun rangkuman rata-rata  penilaian prestasi kerja PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 melalui program penilaian di SMK Negeri 1 Marancar  berdasarkan dokumen sekolah adalah sebagai berikut
Tabel  4.3 Rangkuman  Rata-rata Hasil Penilaian Prestasi Kerja
No Tahun PNS Guru Capaian SKP Angka Kredit Perilaku Kerja Presta si Kerja 1 2015 22 83,40 12,94 82,32 82,97 2 2016 20 85,65 14,58 82,37 84,34 3 2017 18 86,86 15,10 82,59 85,15 4 2018 15 87,03 16,02 82,81 85,34
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan  rata-rata capaian sasaran kerja pegawai, angka kredit, perilaku kerja dan  prestasi kerja PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan di SMK Negeri 1 Marancar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa melalui program penilaian dapat meningkatkan prestasi kerja PNS Guru dan guru

## KESIMPULAN
1. Simpulan
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru dan guru yang diberi tugas tambahan menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap awal tahun melalui program penilaian di SMK Negeri 1 Marancar
b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru dan guru yang diberi tugas tambahan dapat menghitungkan angka kreditnya setiap tahun melalui program penilaian  di  SMK Negeri 1 Marancar
c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru dan guru yang diberi tugas tambahan dapat meningkatkan  prestasi kerja melalui program  penilaian di SMK Negeri 1 Marancar, dibuktikan dengan rata-rata prestasi kerja Tahun 2015 82,97 Tahun 2016,  84,34, Tahun 2017,  85,15,  dan Tahun 2018  rata-rata prestasi kerja 85,34

## 2. Rekomendasi
a. Kepala sekolah melakukan pembinaan PNS guru dan guru yang diberi tugas tambahan  secara berkesinambungan guna peningkatan Prestasi  Kerja
b. Dinas pendidikan melaksanakan sosialisasi/ workshop/ pelatihan tentang penilaian prestasi kerja PNS guru, kepala sekolah dan  guru yang diberi tugas tambahan, jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.
c. Dinas pendidikan memiliki program penilaian prestasi kerja PNS guru, kepala sekolah dan guru yang diberi tugas tambahan untuk digunakan sekolah dan program penilaian angka kresdit dan atau aplikasi penilaian/ penetapan angka kredit secara online.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhaimin, dkk.2009. Manajemen Pendidikan, Jakarta: Prenada Media Group
Mulyasa, E, 2007. Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung: Remaja Rosda Karya
Nawawi H. Hadari, 2006. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi,  Yogyakarta:
Gadjah Mada Univesity Press
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Badan Kepegawaian Negara  Nomor 1 Tahun 2013 tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional guru dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014:  Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang srandar Kepala Sekolah/ Madrasah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) SMK Negeri 1 Marancar 2015 – 2018
Rencana Kerja Tahunan (RKT) SMK Negeri 1 Marancar Tahun 2017 dan 2018