## A. Konsep Pemerintahan Negeri
Pemerintahan Negeri adalah badan pemerintahan desa/negeri yang terdiri atas pamerentah 2 dan para kepala soa 3
1 Dosen Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon.
2 Pamarentah adalah pejabat desa atau negeri yang memimpin jalannya pemerintahan. Jabatan ini dapat disamakan dengan Lurah atau kepala desa di Pulau Jawa. Di dalam undang-undang S.1824-19a pamarentah disebut regent. Menurut Ziwar Effendi, kata pamarentah menurut dialek orang Ambon/Maluku dipengaruhi oleh penggunaan aksara Arab-Melayu . Kalau suku kata pertama dibaca pa adalah sesuai dengan tulisan arabnya yang ditulis dengan (…). Suku kata kedua bisa dibaca ma atau me karena ditulis dengan huruf mim (…) tanpa alif , sedangkan suku kata ketiga dibaca ren atau rin. Lihat Ziwar Efendi, Hukum Adat Ambon-Lease, 40.
.  Mengenai
3 Kepala Soa atau kepala dari soa (bagian dari negeri) juga dipilih secara teratur dari clan-clan yang tertentu saja. Ada kemungkinan besar bahwa pembagian teritorial desa/negeri yang dinamakan soa ini merupakan kelanjutan dari sistem lama yang dinamakan Uli. Tetapi bila Uli bersifat genealogis dan mungkin sama dengan clan . Soa merupakan kumpulan dari sejumlah clan tertentu dalam suatu negeri. Pemimpinnya adalah kepala soa yang dipilih dari clan-clan tertentu saja. Suatu negeri bisa mempunyai empat atau lebih dari empat soa . Tugas dari kepala soa adalah menjaga keamnan dan ketertiban dalam soa nya, serta tugas-tugas lain yang diteruskan oleh penguasa desa/negeri tersebut. Jadi para kepala desa/negeri selalu mendelegasikan kekuasaan kewajiban untuk wilayah soa tertentu kepada kepala soa . Para kepala soa dan kepala desa/negeri diangkat dan disahkan (dengan surat beslit atau surat keputusan) dari gubernur yang
pengertian pemerintah negeri dapat dilihat di dalam keputusan-keputusan landraad Amboina dan Saparua. 4
kemudian disahkan oleh gubernur jenderal. Para kepala soa diusulkan oleh wakil-wakil dari clan dalam soa nya. Ia pun mendapat surat pengangkatan dari gubernur. Demikian pula pembebastugasan (pemecatan) seorang kepala desa/negeri atau kepala soa dilakukan melalui surat keputusan gubernur. Lihat A.B. Lapian, Sejarah Sosial di Daerah Maluku, 14.Lihat Ziwar Effendi, Hukum Adat Ambon-Lease , 29. Lihat J.A. Pattikayhattu, Sejarah Asal- Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon , 15.
4 Di dalam keputusan landraart Amboina No. 14/1919 disebutkan, bahwa pemerintah negeri adalah regent en de kepala soa’s . Pengertian yang sama juga disebutkan lagi dalam keputusan landraat Amboina No. 36/1920. Selanjutnya di dalam keputusan landraat Saparua lainnya No. 30/1919, disebutkan bahwa negorijbestuur adalah regent en de kepala-kepala soa . Lihat Ziwar Efendi, Hukum Adat Ambon-Lease, 41.
Di era sekarang  dalam  Peraturan Daerah Kota Ambom dijelaskan pemerintahan negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah negeri dan saniri negeri lengkap dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

## POSISI ISLAM DALAM SEJARAH PEMERINTAHAN NEGERI ADAT DI PULAU AMBON

## Husen Assagaf 1

## ABSTRACT
Ambon island is a portrait of the kings of the earth consisting of various  state indigenous village. Indigenous village history, born from the origins of the state, known as the old country in the mountains and then molded in a safe/ hena, soa, and uli , as a forerunner to the establisment of state indigenous village on the island of Ambon.

## ABSTRAK
Pulau Ambon  merupakan potret bumi raja-raja yang terdiri dari berbagai Negeri-Negeri adat. Sejarah Negeri adat, lahir dari asal-usul Negeri yang dikenal dengan negeri lama di gunung- gunung kemudian dibentuk dalam aman/hena, soa, dan uli, sebagai cikal bakal  terbentuknya Negeri-Negri adat di pulau Ambon.
diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. 5
Pemerintahan negeri merupakan sistem pemerintahan yang mengatur admininistrasi pemerintahan suatu negeri yang dipimpin oleh seorang pemimpin negeri dibantu oleh lembaga- lembaga adat lainnya dalam menjalankan tugas pemerintahan tersebut. Pemerintahan negeri adat bukan mengatur tentang urusan-urusan adat saja tapi mengatur seluruh kemaslahatan masyarakat negeri adat. Penerapan sistem pemerintahan adat di Ambon diterapkan setelah orde reformasi 6
ketika di daerah-dearah menyuarakan otonomisasi daerah yang selama ini dibekukan pada masa pemerintahan rezim Soeharto, dengan menerapkan  Undang-Undang  Desa No.5 tahun 1979. 7
5 Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon No. 3 tahun 2008 tentang Negeri di kota Ambon.
6 Tumbangnya rezim Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1988 untuk digantikan B.J. Habibie, menandai munculnya orde yang disebut sebagai Orde Reformasi. Lihat Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara : Merajut Hubungan Antarumat, (Jakarta : Buku Kompas, 2002), 14. 7 Jhon Pieres, Tragedi Maluku Sebuah Krisis Peradaban , 9. Lihat Ramlan Surbakti, Reformasi Kekuasaan Presiden, (Jakarta : Grasindo, 1998), 35. Lihat Teuku Yakob (dkk), Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat Bakubaae, (Jakarta : Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi (YAPPIKA) dan Gerakan Bakubae Maluku, 2003), 91. Lihat Hasbollah Toisuta, Konflik dan Integrasi Masyarakat Maluku (1945-2002) : Suatu Kajian Dengan Pendekatan Historis dan Religio-Politik, 50.
Dalam kondisi ini, negara mengkerdilkan dan membunuh system pemerintahan negeri adat yang tumbuh dan berakar bersama kearifan- kearifan lokal di Nusantara. Dengan adanya gerakan reformasi (1988) maka daerah-daerah di Indonesia terilhami untuk menghidupkan kearifan-kearifan lokal baik itu dibidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan lain
sebagainya 8
Bagi masyarakat Ambon, makna a dat dan kesatuannya meliputi bentuk dan pola yang mulai dari matarumah, soa, hena, dan uli .
Kesatuan ini diikat oleh kekuatan hukum adat yang tersosialisasi pada adat istiadat dan tradisi masyarakat.
. Maka sejak tahun 2008, pemerintahan Kota Ambon mengeluarkan peraturan daerah No.03 tahun 2008 tentang negeri di kota Ambon. Peraturan Daerah (Perda) ini, sebagai suatu gerakan kembali kepada pemerintahan adat yang selama ini dikuburkan.
9 Dari penelusuran peneliti, ditemukan bahwa ketika negeri-negeri adat mulai didirikan dari rumatau 10 , hena/aman 11
8 Alpha Amirrachman (ed), Revitalisasi Kearifan Lokal : Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Posso , (cet., II, Jakarta Selatan : International Center for Islam and Pluralism (ICIP), 2007), 6. Lihat Bachtiar Effendi dan Soetrisno Hadi (ed s. ), Agama dan Radikalisme di Indonesia, 5. Lihat Martin E. Marty dan R. Scott Appleby, Fundamentalism Observed, 9.
9 Pieter Tanamal, Memori Tragedi Kemanusiaan di Ambon-Maluku, (Ambon : Yayasan Nunusaku, 2000), 34. ,
Rumatau/lumatau adalah kesatuan kelompok genealogis yang lebih besar sesudah keluarga. Kata pokonya adalah ruma atau rumah . Sebutan kata ini berbeda di beberapa tempat. Menurut dialek Saparua disebut lumal , dialek Nusalaut lumal, dialek Haruku ruma, dialek Hila dan Assilulu luma . Sedangkan menurut Streseman, di dalam bahasa daerah asli atau bahasa tanah , huruf “r”dibaca“l”, jadi rumatau itu dibaca lumatau , ratu menjadi latu . Huruf ‘P”dan “b”jadi “h”, misalkan Pitu jadi Hitu, barat jadi halat . Negeri Latuhalat berarti negeri Latubarat , sesuai dengan lokasinya negeri Latuhalat ini terletak di ujung barat jazirah Leitimur yang dipimpin oleh seorang raja, seorang latu atau ratu . Secara harfiah ruma berarti rumah dan tau artinya “isi”. Sedangkan arti lain dari tau, adalah periuk tembikar yang besar dan rumatau artinya rumah dimana penghuni-penghuninya makan bersama-sama di satu periuk. Kalau tau bisa diartikan “isi”, maka rumatau berarti rumah yang didiami bersama- sama oleh orang-orang yang seketurunan dan keanggotaannya tersusun menurut garis bapak. Nama lain yang populer di kalangan rakyat untuk rumatau itu adalah matamata / matarumah . Lihat Ziwar Efendi, Hukum Adat Ambon-Lease, 25-26. .Lihat F. Sahusilawane, Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon, 11.Lihat Abidin Wakano, Islam dan Kristen di Maluku Tengah :
soa 12 , dan uli 13
Studi Tentang Akar-AKar  Konflik Dalam Masyarakat, 55. Lihat Van Hoevel, g.W.W.C., Lets over de vijf voornaamste dialecten der Ambonsche landtaal (Bahasa Tanah), Bijdragen tot de taal, Land en Volkenkude, 70. Lihat Streseman, Erwin, Die Paulohisprache Ein Betrag zur Kenntnis der Ambonsche Sprachenguppe , 152. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku, 14. Lihat Frank L. Cooly, Mimbar dan Tahta : Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah, 47. 11 Hena/Aman, menurut G.A. Wiken dan F.D.E. van Ossenbruggen, menuliskan hena dengan henna yang bentuknya sama yang di pulau Buru disebut fenna. Kata henna atau fenna berarti daerah atau wilayah ( landsteek ) atau daearh suatu suku ( stamgebied ), dalam arti terbatas bisa  berarti kampung ( dorp ). Jadi hena adalah suatu kesatuan masyarakat yang berunsur territorial. Menurut dialek Saparua disebut amanno , dialek Nusalaut emanyo, dialek Hila amano dan amane dialek Assilulu hena . Di Ambon Lease hena aslinya adalah sebuah persekutuan yang lebih besar dari uku . Sebuah hena bisa terdiri atas beberapa uku . Lihat G.A. Wiken dan F.D.E. van Ossenbruggen, Opstellen van het adatrecht, (G.C.T. van Drop & Co Semarang, Surabaya, Bandung’s- Granvenhage, 1926), 38. Lihat Ziwar Efendi, Hukum Adat Ambon-Lease, 30. Lihat F. Sahusilawane, Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon, 12.Lihat Abidin Wakano, Islam dan Kristen di Maluku Tengah : Studi Tentang Akar-AKar Konflik Dalam Masyarakat, 42. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku, 14. 12 Soa, adalah suatu persekutuan territorial genealogis. Di dalam administrasi pemerintahan, sekarang ini soa merupakan suatu wilayah yang menjadi bagian suatu petuanan atau negeri. Dibawah soa ini bernaung beberapa rumatau. Di dalam kenyataannya rumatau-rumatau dalam soa-soa tersebut tidak seketurunan. Mereka berasal dari keturunan-keturunan yang berbeda-beda yang secara kebetulan menempati wilayah yang sama. Lihat Ziwar Efendi, Hukum Adat Ambon-Lease, 29. Lihat F. Sahusilawane, Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon, 13.Lihat Abidin Wakano, Islam dan Kristen di Maluku Tengah : Studi Tentang Akar-AKar Konflik Dalam Masyarakat, 59-60.Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku, 14. Lihat Frank L. Cooly, Mimbar dan Tahta : Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah, 57.
. merupakan suatu cikal bakal pembentukan negeri dan sistem pemerintahan
13 Uli adalah suatu persekutuan yang terbentuk atau tersusun atas beberapa hena atau aman . Uli adalah lembaga masyarakat yang khusus terdapat di daerah Ambon Lease. Walaupun di daerah sekitarnya terdapat lembaga yang sama dengan uli ini. Mengenai makna uli , terdapat perbedaan pendata antara F. Valentijn dan Mr.F.D. Holleman.  Menurut Valentijn, mengartikan
adat mulai diterapkan di negeri-negeri adat di pulau Ambon. Menurut Manusama, 14
Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran nilai  sistem  pemerintahan negeri adat dengan masuknya budaya dari luar seperti masuknya agama Islam.Di masa pemerintahan Islam di Ambon, Empat Perdana di Kerajaan Tanah Hitu sangat berpengaruh dalam menerapkan sistem pemerintahan negeri adat berdasarkan uli , di negeri-negeri adat di Pulau Ambon. Masuknya
ketika penduduk bertambah dan desa/negeri meluas, aman mulai bergabung ke dalam federasi- federasi yang disebut uli . Aman-aman ini bertempat tinggal di pegunungan, dua atau tiga kilometer dari pantai. Aman yang berpengaruh dalam masing-masing uli akhirnya dan sampai hari ini disebut negeri lama, adalah desa/negeri dimana matarumah raja dan matarumah tuan tanahbermukim.

## A. Pemerintahan Negeri Adat di Masa
Pengaruh Islam
uli dengan persekutuan ( gespanschap ) sedangkan menurut Mr.F.D. Holleman, uli adalah suatau perikatan atau gabungan suku-suku ( stammenbond ) yang terdiri atas lima atau sembilan aman, hena atau soa .Lihat Ziwar Efendi, Hukum Adat Ambon-Lease, 31. Lihat F. Valentijn, Out en nieuw Oost Indien II, Ambonsche Zaaken, Joannes van Braam, Cerrard onder de Linden, (Dordrecht, Amsterdam, 1724), 7. Lihat Mr.F.D. Holleman, Het Adatgrondenrecht van Ambon en de Oeliasers, (W.D. Weimena Delft, 1923), 7. Abidin Wakano, Islam dan Kristen di Maluku Tengah : Studi Tentang Akar-Akar  Konflik  dalam Masyarakat, 62- 63.
14 Z..J. Manusama, Hikayat Tanah Hitu , Historie en sociale structuur  van de  Ambonese eilanden in het algemeen en van uli Hitu in het bijzonder tot het midden der zeventiende eeuw . Rijksuniversiteit te Leiden, 22 sept.1977. Prof. dr. P.E. de Josselin de Jong, Promoter. Lihat Frank L. Cooly, Mimbar dan Tahta Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah, 223.
Islam di Ternate 15 , dan masuknya Islam di Tanah
Hitu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan adanya salah satu dari keturunan Empat
Perdana yakni  Perdana Nusatapi 16
15 Masuknya Islam di Ternate, menurut tradisi lisan bahwa pada abad ke-dua Hijriah atau abad ke-delapan Masehi, telah tiba di kepulauan Maluku (Utara) empat orang syekh dari Iraq. Kedatangan mereka dikaitkan dengan pergolakan politik di Iraq, dimana golongan syiah dikejar-kejar oleh penguasa, baik Bani Umayyah maupun golongan Bani Abbasiyah.  Keempat orang asing itu membawa faham Syiah.  Mereka adalah Syekh Mansur, Syekh Yakub, Syekh Amin, dan Syekh Umar. Kemudian Syekh Mansur menyiarkan agama Islam di Ternate  dan Halmahera Muka, setelah meninggal dunia dikuburkan di puncak Gamalama Ternate. Syekh Yakub menyiarkan agama Islam di Tidore dan Makian, meninggal dan dikuburkan di puncak Kie Besi. Kedua syekh lainnya, Syekh Amin dan Syekh Umar, menyiarkan agama Islam di Halmahera belakang, Maba, Patani, dan sekitarnya. Keduanya dikabarkan kembali ke Iraq.  Sedangkan Naidah, dalam sejarah Ternatenya tidak menyebut keempat pendatang dari Iraq tersebut. Tetapi menghadirkan tokoh Jafar Sadiq ( Jafar Nuh ) yang tiba di Ternate dari  Jawa, pada hari senin 6 Muharam 643 H/1250 M. Jafar Sadiq, yang dihubungkan nasabnya dengan Ali bin Abi Thalib itu, sebelum ke Ternate telah kawin di Jawa dan memperoleh sepuluh orang anak. Di Ternate ia kawin dengan seorang putri setempat namanya Nur Sifa. Dari perkawinan ini ia memperoleh  empat orang putra dan emapat orang putrid. Salah seorang putranya Mansur Malamo ditetapkan sebagai Raja pertama di Ternate, setelah berhasil mempersatukan keempat kelompok masyarakat yang telah ada sebelumnya. Lihat M.Saleh A. Putuhena, Sejarah Agama Islam di Ternate , Dalam E.K.M. Mesinambow (ed.), Halmahera dan Raja Empat Konsep dan Strategi Penelitian, (Jakarta : Leknas-LIPI, 1980), 264. Lihat Naidah, Geshiedenis van Ternate, yang diterjemahkan oleh P. van Der Crab, 383. Lihat J.A. Pattikayhatu (dkk), Sejarah Pemerintahan Adat Kesultanan di Ternate dan Tidore Maluku Utara, (Ambon : Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1998), 15-16. Lihat Usman Thalib, Sejarah MAsuknya Islam di Maluku, (Ambon : BPSNT Ambon, 2012), 18.
16 Perdana Nusatapi (Perdana Djamilu) memiliki putranya bernamaAbubakar Healatu, dari sini Abubakar Healatu mempunyai empat putra namanya (1) Perdana Tepil, (2) Perdana Baros, (3) Perdana Saptu, dan (4) Perdana Latu Lisalayk (Orang Kaya Bulan ). Dari keturunan Perdana Tepil, melahirkan tiga orang anak namanya (1) Arindjiguna, (2) Halaene, dan (3) Kakiali. Dari keturunan Kakili melahirkan dua orang anak namanya (1) Patinggi, dan (2) Wangsa. Kemudian dari keturunan Perdana Sabtu, melahirkan Imam Ridjali. Lihat C.P.F. Luhulima, Bunga Rampai Sedjarah Maluku, 41.
yang menurunkan keturunan Perdana Jamilu 17 di tanah Hitu  negeri Hila (Hitu Baru). 18 Kemudian di  tanah Hitu, menjadi suatu pusat kekuasaan politik dan agama yang diperintah oleh lembaga- lembaga kesultanan di Ternate, maka disusunlah pemerintahan Hitu yang dikenal dengan Pemerintahan Empat Perdana. 19
17 Menurut Imam Rijali dalam Hikayat Tanah Hitu yang dikutip oleh Maryam RL. Lestaluhu, bahwa Perdana Jamilu bukan putra asli dari Hitu, tetapi beliu adalah salah seorang Pangeran dari Jailolo, dimana ibunya berasal dari Jawa karena perselisihan dalam keluarga, beliau meninggalkan Jailolo lalu menetap di tanah Hitu. Kedatangan beliau diperkirakan sekitar tahun 1470 M. Lihat Maryam RL. Lestaluhu, Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam Terhadap Imprealisme di Daerah Maluku, 36. Dalam tulisan Rumphius yang dikutip oleh Usman Thalib bahwa Perdana Nusatapi (Latima ), datang dari Jailolo (Halmahera) dipimpin oleh Jamilu pada tahun 1465 M.
18 Menuru Abdul Syukur yang dikutip oleh C.P.F. Luhulima, bahwa kata Hitu berasal dari bahasa Ternate yakni Etu yang berarti dapur. Pada suatu ketika kapitanhitu memindahkan kampunya Latim, kampung Ollon, kampung Sopele, dan Mosapal dari negeri Hitu dan mendirikan sebuah negeri baru dan negeri baru ini diberi nama Hila, sedangkan sisa negeri Hitu disebut Hitulama . Pernyataan ini dibantah oleh Luhulima dalam tulisannya, bahwa menurutnya tidak benar uraian Abdul Sykur, bahwa Hitulama berasal dari etulamu (bahasa Ternate) yang artinya dapur besar . Lihat C.P.F. Luhulima, Bunga Rampai Sedjarah Maluku, 37.
19 Usman Thalib, Sejarah Masuknya Islam di Maluku, 31-32.
Pada masa pemerintahan Empat  Perdana , Perdana Jamilu dipercayakan untuk memimpin pemerintahan di masanya. Kemudian Empat Perdana, mulai membenahi dan mengatur pemerintahan dengan membagi 30 buah aman (kampung) di jazirah Hitu bagian utara menjadi 7 (tujuh) uli . Masing- masing uli dipimpin oleh seorang kepala yang disebut upu uli yang membawahi 4-5 aman (kampung). Atas musyawarah bersama ditentukan bahwa negeri Hitu menjadi pusat
pemerintahan dan tempat kedudukan Empat
Perdana. Ketujuh uli adalah sebagai berikut : 20
(1) Uli halawan , meliputi Negeri  Hila, Hitu, dan Mamala
(2) Uli sawani , meliputi Negeri Wakal
(3) Uli hatunuku , meliputi Negeri Kaitetu dan Seith
(4) Uli ala , meliputi Negeri Lima, Ureng, dan Assilulu
(5) Uli  nauhenahelu , meliputi Negeri Larike dan Wakasihu
(6) Uli sailessy , meliputi Negeri  Waai, Liang, dan Morella
(7) Uli solemata, meliputi  Negeri  Tial,
Tengah-Tengah, dan Tulehu. Menurut Valentijn, dalam Luhulima, 21
pembagian uli diatas masing-masing mempunyai seseorang kepala dan kepala dari uli-uli diatas ialah  para penggawa , sedangkan para gelaran atau gulungan ialah kepala dari negeri. Dari penjelasan diatas dapat difahami bahwa setiap uli mempunyai seorang kepala pemerintahan dalam satu wilayah uli . Maka dibutuhkan 7 orang kepemimpinan pemerintahan dalam ketujuh wilayah uli di kerajaan Islam Tanah Hitu  dan dibawah kepemimpinan pemerintahan uli halawan . 22
20 Maryam RL. Lestaluhu, Sejarah Perlawanan Masyarakat  Islam  Terhadap Imprealisme di Daerah Maluku, 35. Lihat C.P.F. Luhulima, Bunga Rampai Sedjarah Maluku, 37. Dalam seminar Dosen Fakultas Ushuluddin Dakwah, perlu direviu kembali pembagian Uli , sebab Uli Ala adalah wilayah kedaulatan negeri Seith sedangkan Negeri Lima, Ureng, dan Assilulu memiliki Uli tersendiri.
21 C.P.F. Luhulima, Bunga Rampai Sedjarah Maluku, 36.
22 J. Keuning, Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad ke-17, (Jakarta : Bharatara, 1973), 13.
Menurut Ridjali bahwa tugas lembaga-lembaga uli¸ adalah para kepala pemerintahan uli melaksanakan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh para perdana, atau apabila ada suatu pekerjaan maka ke- Empat
Perdana harus terlebih dahulu memberikan persetujuannya.
Dalam konteks ini, Rumphius menjelaskan bahwa tiap negeri dikepalai oleh seorang kaya dan tiap uli oleh seorang kepala , yang mengetahui rapat-rapat uli . Menurut Abdul Syukur dalam Rumphius, bahwa  ke- Empat Perdana mengangkat 30 orang gelaran/galungan dan diangakat 7 orang penggawa . 23
Dalam memperkuat model pemerintahan di tanah Hitu menurut Ridjali dalam Maryam Lestaluhu,
Dari sini ditemukan bahwa pada saat pemerintahan Empat Perdana sudah dibentuk secara administrasi pemerintahan 30 buah negeri yang dikepalai oleh masing-masing pemerintahan negeri dan dikendalikan oleh masing-masing kepala pemerintahan dibawah satu uli , yang disebut dengan 7 orang penggawa . Kemudian ketujuh orang penggawa bertanggungjawab terhadap
Empat Perdana sebagai pusat pemerintahan di wilayah kekusaan Islam di tanah Hitu.
24
23 Menurut  Rumphius, bahwa ada  30 negeri, diantaranya adalah 3 buah di Ulihalawang (yaitu Hunuth, Tomu, dan Masapal), 2 negeri di Uliselemata, serta 5 negeri di dalam uli lainnya. Selanjutnya bahwa uli-uli di Tanah Hitu pada umumnya terdiri dari 5 negeri maka mereka tergolong persekutuan Ulilima, seperti Urimessing di jazirah Leitimur yang juga terdiri dari 5 negeri; yaitu Puta, Kapa, Seri, Sima, dan Awaha, tetapi satu uli adalah gabungan 9 negeri, yaitu Ulisiwa umpanya gabungan dari negeri-negeri Uring, Assilulu, Larike, Wakasihu, yang sebenarnya adalah gabungan dari 3 negeri, Tapi, Alang, dan Liliboy. Semuanya terletak di jazirah Hitu, sebelah barat dari Tanah Hitu.
24 Maryam RL.Lestaluhu, Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam Terhadap Imprealisme di Daerah Maluku, 37. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayan, Sejarah Sosial di Daerah Maluku, 7. Lihat Usman Thalib, Sejarah Masuknya Islam di Maluku, 31. Lihat J. Keuning, Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad ke-17 9.
atas musyawarah Empat Perdana
maka Perdana Pati Tuban ( Kyai Pati ) dikirim ke Pulau Jawa untuk memperdalam agama Islam. Di pulau Jawa Pati  Tuban  bertemu dengan Sultan Ternate dengan maksud yang sama belajar ajaran agama Islam. Dari pertemuan ini, antara  Sultan Ternate (Zainal Abidin) dan Perdana Pati Tuban dari Hitu, mengikrarkan satu persahabatan yang kokoh dan kuat yang akan mewariskan pula kepada generasi selanjutnya.
Sesudah Perdana Pati Tuban kembali dari Pulau Jawa, maka muncul suatu lembaga baru dalam pemerintahan  Tanah Hitu, yakni lembaga raja. Sehubungan dengan lembaga raja  menurut Ridjali dalam Luhulima 25
Dalam  sistem  pemerintahan Islam, sultan selain sebagai pemimpin dunia, juga berkewajiban memimpin soal-soal keagamaan, sehingga secara teoritis sultan adalah penerus tugas pengganti Rasul ( tubaddilul  Rasul ).
yang diangkat raja pertama adalah seorang dari keturunan Kyai Tuli , adalah dari dua putra raja Tuban, yang telah tiba di Tanah Hitu sebelum Perdana Djamilu. Raja  Tanah Hitu yang pertama diberi gelar raja
Sitania (raja tanya atau raja tempat bertanya), dan  jika kita telesuri, bahwa lembaga baru ini dilaksanakan setelah Pati Tuban kembali dari Pulau Jawa. Kemungkinan besar Pati Tuban yang telah membawa pengaruh dari yang dilihatnya di luar daerah sendiri, sehingga harus ada seorang yang bergelar sultan atau raja.
26
25 C.P.F. Luhulima, Bunga Rampai Sedjarah Maluku, 37.
26 Usman Thalib, Sejarah Masuknya Islam di Maluku, 29. Lihat R.Z. Leirissa, G.A. Ohorella, Djuaria Latuconsina, Sejarah Kebudayaan Maluku, 25. Lihat J.A. Pattikayhattu, Sejarah  Pemerintahan Adat Kesultanan di
Sebagai pemimpin bersama untuk persekutuan bersama dipilih salah seorang dari keempat orang Perdana yang tertua umurnya dengan jabatan dan sebutan   Raja Hitu. Persekutuan mereka ini bernama uli halawang yang dapat diartikan persekutuan emas ( gouden gespanschap ). 27 Menurut Ridjali, terkait gelar raja tempat bertanya dengan tugas untuk menegakkan amar dan nahi ( titah 28 dan larangan) adalah hak keempat  Perdana. 29 Peran raja ini, juga sama dengan filsafatnya sultan penghuni istana di Ternate (seperti tersirat pada prasasti  yang terpancang di atas pintu balakun ) yakni harus melaksanakan amar ma’ruf-nahi mungkar . 30 Peran dan tugas raja, menurut Rumphius, 31
Ternate dan Tidore Maluku Utara , (Ambon : Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1998), 31.
27 Ziwar Efendi, Hukum Adat Ambon-Lease, 13. 28 Titah adalah bahasa tanah /bahasa adat  Ambon, yang artinya perintah. Dalam konteks ini tugas raja untuk menegakkan perintah Allah Swt., kepada rakayatnya menjalankan perintah-perintah agama dalam kehidupan sehari-hari. Titah adalah pemberitahuan atau pengumuman dari raja kepada rakyatnya. Lihat Husen Assagaf, Upacara Ukuwala Mahiate Masyarakat Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah , 121.
29 Ridjali, Hikayat Tanah Hitu , mss. Cod. Or. 8756 Universiecits Bibliotheek Leiden, Oestersche Handschriften, Legatum Vagasrianum, Transkripsi H.R. Janssen.
30 J.A. Pattikayhatu (dkk), Sejarah Pemerintahan Adat Kesultanan di Ternate dan Tidore Maluku Utara, 57. 31 C.P.F. Luhulima, Bunga Rampai Sedjarah Maluku, 38.
bahwa kepala latu sitania, rakyat mengajukan persoalan-persoalannya sedangkan yang mengambil suatu keputusan hanyalah para Empat Perdana, dan keputusan itu harus diteruskan kepada rakyat oleh rakyat. Dengan demikian  kedudukan raja adalah semacam lembaga kepala pemerintahan dengan tugas yang terbatas, yaitu tempat rakyat mengajukan
persoalan-persoalannya dan pemerintahan tetap berada di dalam kekuasaan Empat Perdana. Lembaga raja ini, sampai tahun1646 masih tetap eksis dan berakhir sesudah peperangan- peperangan di Tanah Hitu.

## B. Pemerintahan Negeri Adat di Masa

## Pengaruh Portugis
Kedatangan bangsa Potugis di Ambon dan diperkenalkan oleh seorang Portugis bernama Franscisco Serro dan anak buahnya di jazirah Hitu (Pulau Ambon) pada akhir januari 1512, 32
Alkisah dan kuceriterakan yang empunya ceritera,  sekali perastawa sebuah  perau sakibesi nusa telo ke laut puluh tiga mengambil ikan. Maka ia datang membawah khabar kepada perdana Jamilu, demikian katanya: Ada kami bertemu  sebua perau di laut puluh tiga.Selamanya umur kami hidup dalam dunia belum lagi melihat rupa manusya bagai rupa orang itu. Tubuhnya putih dan matanya  seperti mata kucing. Lalu kami
disaat Franscisco Serro dengan ke-8 anak buahnya terdampar di sekitar pulau tiga serta sekoci kecil mereka dan meninggalkan  kapal yang karam di kepulauan Lucipara karena diserang angin ribut. Mereka diterima dan disambut dengan satu upacara oleh ketua keempat  Perdana Kerajaan Hitu, yaitu Perdana Jamilu. Peristiwa ini  oleh Rijali dalam Hikayat Tanah Hitu sebagai berikut:
32 Paramita Abdurrachman, Bunga Angin  Portugis di Nusantara: Jejak-Jejak Kebudayaan Portugis di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia- LIPI, 2008), 2. Lihat Rusli Andi Atjo, Portugis di Ternate : Rangkaian Peristiwa dan Peperangan, (Jakarta : Cikoro Trirasuandar, 2009), 9. Lihat C.P.F. Luhulima, Bunga Rampai Sedjarah Maluku. Lihat Maryam RL.Lestaluhu, Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam Terhadap  Imprealisme di Daerah Maluku, 38.
tanya kepadanya ia tiada tahu bahasa kami dan kamipun tiada tahu bangsanya. Maka kata perdana Jamilu: Pergilah engkau bawah kemari. Maka kembali pula bawah ia datang ke negeri kepada perdana Jamilu. Lalu ditanya kepadanya: dari mana datang dan apa nama negerimu. Maka ia menyahut: Adapun kami ini datang dari negeri Portugal dan kehendak kami berdagang. 33
Kedatangan Portugis, diterima dengan senang hati oleh Empat Perdana pada tahun 1515. Kemudian orang Portugis diberi izin untuk mendirikan sebuah loji sebagai tempat tinggal dan tempat penampungan rempah-rempah. Sejak kehadirannya di Hitu, telah terjalin hubungan dagang antara Hitu dan Portugis  sehingga Perdana Jamilu sangat terkenal di kalangan penguasa Portugis serta diberi gelar Kapitan Hitu. 34 Dijelaskan dalam manuskrip Portugis, kekuasaan pemerintahan Ambon meliputi 5 pulau, ialah Veranula ( Veranda =Hoamoal),
Amboino, Homa (Oma=Haruku), Liacer (Liase=Saparua) dan Roncesloa atau Risalao (Nusalaut). Hitu di Amboino terdiri dari banyak tempat ( Lugares ), orang dan bahasa, seluruh pulau Ambon terdapat banyak penduduk dan orang Hitu adalah raja-raja dan semua tempat takluk kepadanya. 35
Dalam manuskrip ini  diuraikan bahwa penduduk Ambon terbagi dalam dua golongan,
33 Rijali, Hikayat Tanah Hitu, Al-Kisah XII, diterjemahkan  oleh, Manusama, Tt.tp., 167-168. Lihat C.P.F. Luhulima, Bunga Rampai Sedjarah Maluku. 38. 34 Maryam RL.Lestaluhu, Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam Terhadap Imprealisme di Daerah Maluku, 38. Lihat Richard Z. Leirissa, Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia, (Jakarta : Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1976), 8.
35 C.P.F. Luhulima, Bunga Rampai Sedjarah Maluku. 81
yaitu olicivas ( ulisiwa ) dan ollilimas ( ulilima ), yang selalu berperang satu dengan yang lain. Menurut Bocarro, bahwa ulilima adalah penduduk asli dan Islam ( natureis ) dan ulisiwa adalah orang pendatang ( estranjeiro ) dan makan babi. Mereka ini berkawan dengan Portugis dan menganut kepercayaan kuno. Djazirah Hitu adalah ulilima kecuali tiga atau empat negeri yang termasuk ulisiwa ialah rosetelo (Nusatelu),
Atiwe (Hatiwi), Tavire (Tawiri) dan Baquaela
(Baguala). Di masa pemerintahan Portugis, di Pulau Ambon dan Maluku sudah terbentuk system pemerintahan adat di negeri-negeri Islam dibawah kekuasaan pemerintahan Tanah Hitu dan Kekuasaan pemerintahan Kesultanan Ternate dan Tidore. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pada pemerintahan negeri adat di masa pengaruh  Islam di Ambon  diantaranya dalam manuskrip Potugis, tertulis Pulau Haruku, 36 Pulau  Seram, 37
36 Di kepulauan yang sekarang disebut Uliase, ialah Haruku, Saparua, dan Nusalaut terdapat keterangan sebagai berikut. Di pulau Homa (Oma=Haruku) terdapat tempat besar athua grande (Hatuaha). Di pulau Lieace yang sering disebut Oliace ( Liase, Uliase = Saparua), terdapat Hiamo (Ihamahu) yang tergolong Ulilima , kawan dari Potugis dan tempat-tempat lain Ulate (Ulat), Sorecora (Siri-Sori) dan Athua Pequeno (Hatuhaha Kecil=Tuhaha). Dekat Siri-Sori suatu tempat bernama Ow, Ouw, (Ouw) yang penduduknya berasal dari Papua dan bernama Urros . Di pulau Rosalao (Nusalaut) terdapat tempat-tempat Hemate (Amet), tergolong Ulilima dan kawan dari Ternate, dan Titiuai (Titiwaay) yang berkawan dengan Portugis.
37 Di pulau Seram, terdapat perbedaan dalam pandangan mengenai Veranula (Hoamoal) dan Ceirao (Seram).  Dalam dokumen-dokumen Portugis, Veranula adalah suatu pulau, dan Ceirao adalah suatu pulau besar yang berhadapan dengan Veranula . Di Veranula, terdapat Veranula , suatu tempat pada ujung barat jazirah itu, yang juga disebut Seram Kecil, disamping itu  disebut Lacida (Lessidi) dan Cabela (Kambelo).
pantai selatan
Seram 38 Pulau Buru 39 , dan di kepulauan Banda. 40
38 Di pantai Seram Selatan, terdapat tempat-tempat Caibobo (Kaibobo), Bato Pute (Elipa Putih), Rumacayo (Rumahkai) yang berkawan dengan Potugis, Lato (Latu), Loya (Hoaloi), Lato dan Loya berkawan dengan Ternate. Kemudian Tamalou (Tamilau), Calababute, Hoya. Di pantau utara terdapat Lucabata (Lisabata), Tulumata , dan Tuy . 39 Di pulau Buru, diterangkan bahwa pantai selatan termasuk Islam dimana terdapat tiga tempat yaitu Rumaite, Vaicama, dan Laciale (Lasiela). Pantai utara termasuk Kristen, dan golongan ini tidak pernah berhubungan satu sama lain.
40 Kepulauan lain yang paling dikenal oleh Potugis adalah Bandam (Banda), yang menjadi tempat pelabuhan pertama Flotilla Antonio de Abreu dan Francisco Serrao dalam tahun 1511, yang dalam perjalanan mencari kepulauan rempah-rempah. Di kampung Leitatam (Ortatam) didirikan suatu padrao, sebagai tanda peringatan bahwa Potugis telah tiba di tempat itu dan mengklaim sebagai daerahnya. Kepulauan Banda merupakan tempat dagang Pala, yang telah dikenal oleh pedagang-pedagang asing. Sebagian dari kepulauan itu telah masuk Islam. Dokumen Portugis, Descricao de Ilha de Banda , dari tahun 1529, menggambarkan keadaan pulau Banda sebagai berikut; dikepulauan Banda terdapat tempat-tempat yang bernama Banda, Leitatam (Ortatam), Lomtor (Lontor), Pombell (Kombir), Borite, Tamar, dan Vaer (Waya). Terdapat juga pulau-pulau lain ialah Neirao (Neira), Rocamguy (Rosengain), Pulliay (Pulau Air), dan Pulo- Rom (Pulau Rum). Lihat C.P.F. Luhulima, Bunga Rampai Sedjarah Maluku. 85. Lihat Insulindia, IV, Descricao Sumaria das Molucas e de Banda , BPE., Codice CXVI. Lihat Williard A. Hanna, Kepulauan Banda : Kolonialisme dan Akibatnya di Kepulauan Pala, (Jakarta : PT Gramedia, 1983), 4-10. Lihat Des Alwi, Sejarah Banda Naira, Edisi Revisi, (cet., II., Jakarta : Pustaka Bayan, 2010), 181.
Sebelum datangnya bangsa Portugis di Pulau Ambon dan Lease di negeri adat sudah dilaksanakan  sistem  pemerintahan negeri adat pada masing-masing negeri (kampung) tersebut. Menurut J.E. Heeres, dalam tulisan-tulisan Portugis  di Maluku menyebutkan susunan pemerintahan dengan membandingkan antara sultan (yang sering disebut el-rey atau radja ), senhor (seseorang yang mempunyai tanah luas dan memerintahnya), regedor (kepala pemerintahan atas nama sultan), dan cabeca (kepala) yang dapat dianggap kepala dari suatu
kesatuan genealogis serta terdapat juga pate
(patih). 41
Pada hakekatnya untuk tempat-tempat di kepulauan lain nama yang diberikan kepada pemuka-pemuka adalah cabeca , kecuali dimana ada gelaran atau nama jabatan tertentu seperti latu untuk negeri latu di Seram, kelano dan sangadji untuk tempat-tempat di Moro, dan quimelaha di Banda bagi wakil Sultan Ternate.
Menurut Valentijn dan Herees, menyebut pangkat radja untuk Ulat, Tuhaha, dan Paperu di
Saparua (yang oleh Rumphius masih disebut uliase ), sedangkan di tempat-tempat lain semua mempunyai seorang hoofd (kepala). Terdapat kemungkinan bahwa keadaan di Hitu, pada waktu Portugis tiba menunjukkan suatu situasi dimana Hitu sedang mengembangkan  suatu kerajaan, terpengaruh oleh hubungan dengan Ternate dan Jawa. 42
41 J.E. Herees mengambilnya di Ambon dari Valentijn yang rupanya telah membaca arsip-arsip Ambon, kontrak (Ambon, 7 Juni 1621) dengan semua kepala pemerintahan dan kepala kesatuan genealogis di Ambon Uliase-Seram, Buru, Ambalau, Boano, Kelang oleh G.G. van Coen dan Lt.G.G. Van Speult. Lihat J.E. Herees, Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Jilid I , B.T.K. VIII, ( 1596-1650), 3.
42 J. Keuning, Ambonezen, Portugezen en Nederlandes, (Majalah Ind onesia no, 2 1956), 9.
Kepala ( cabeca ) kesatuan genealogis, seperti soa meluas kekuasaannya menjadi kesatuan teritorial seperti uli . Dalam perkembangan kekuasaan ini mereka dibandingkan oleh Portugis dengan senhor atau regedor dengan gelar rico hones atau orang kaya, suatu gelaran yang pasti telah dikenal juga oleh orang Maluku dalam hubungan dengan
Malaka. 43 Menurut Ramos Coelhos, 44
Kekuasaan Portugis di Ambon/Maluku yang digambarkan oleh ahli sejarah Potugis sendiri, bahwa keberadaan Portugis di kepulauan Maluku (1512-1605) yang meliputi waktu satu abad yang penuh dengan kejadian-kejadian yang memalukan dan pertumpahan darah.
di masa pemerintahan Portugis, diambil alih beberapa jabatan, sepertinya meirinho (suatu jabatan pembantu pemerintahan yang mempunyai tugas tertentu) dapat dibandingkan dengan court-crier atau village-crier atau derpsschout di jaman Tengah Eropa, atau yang  disebut pemerintahan kolonial Belanda dorpsoppas. Pada  sistem pemerintahan Portugal terdapat berbagai macam meirinho , seperti meirinho untuk urusan pengairan, meirinho da corte (pesuruh di istana), dan meirinho da cadea (pesuruh di penjara).
45
43 C.P.F. Luhulima, Bunga Rampai Sedjarah Maluku. 113. 44 Ramos Coelhos, Alguns Documentos do Archivo Nacional da Torre do Tombo-acercos das navegacoes e conquistas Portuguezas, Lisboa MCDDD XCII, dokumen Regimento que Elrey D. Manue deu a Simao de Silveira quando o mandao a Manicongo 1512-Leis Maco, 2/25.
45 Des Alwi, Sejarah Banda Naira, 25. Lihat Maryam RL.Lestaluhu, Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam Terhadap Imprealisme di Daerah Maluku, 44.Lihat I.O. Nanulaitta, Timbulnya Militerisme Ambon : Sebagai Suatu Persoalan Politik, Sosial-Budaya, 15-18.
Dalam kaitan dengan kekusaan pemerintahan Portugis di Ambon/Maluku, terjadi polarisasi agama ini juga mengakibatkan polarisasi politik. Dalam peperangan antara Ternate dan Portugis untuk menguasai perdagangan cengkih, penduduk Maluku Tengah yang beragama Islam memihak pada Ternate, sedangkan yang beragama Khatolik memihak pada Portugis. Kemudian muncul unsur ketiga, yaitu VOC. Mula-mula
Ternate, dan sekutu-sekutunya seperti Hitu memilih bekerja sama dengan VOC untuk menghadapi Portugis. Usaha ini berhasil dengan dikeluarkan dari benteng utama mereka di Ambon. Selanjutnya VOC menetapkan bahwa daerah-daerah yang pernah berada dalam kekuasaan Portugis jatuh ke tangannya. Dengan demikian unsur Portugis diganti dengan unsur VOC. 46
Pada tahun 1599, tiba Steven van der Haghen di pelabuhan Hitu dan diminta oleh orang Hitu untuk membantu menyerang benteng Portugis di Leitimor. Steven berhasil mendapat persetujuan dari pihak Hitu untuk mendirikan benteng di Kaitetu dekat Hila yang dinamakan kasteel  van verre (benteng jauh).
C. Pemerintahan Negeri Adat di Masa Pengaruh Belanda
47
46 A.B. Lapian (dkk), Sejarah Sosial di Daerah Maluku, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasinal, 1982/1983), 8. Lihat Lihat Maryam RL.Lestaluhu, Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam Terhadap Imprealisme di Daerah Maluku, 43-66.
Pada bulan Pebruari
47 C.P.F. Luhulima, Bunga Rampai Sedjarah Maluku.102. Bandingkan dengan data dari I.O. Nanulaitta, bahwa kedatangan orang Belanda di Maluku oleh Laksamana Van Warwijck tiba di Hitu pada bulan Maret 1599. Rakyat Hitu yang dengan gigih sedang melawang Potugis meminta bantuan orang-orang Belanda, Warwijck yang memberi bantuan kepada masyarakat Hitu. Pada tahun 1600 tiba Laksamana Steven van der Haghen di Hitu. Kapitan Hitu Tepil minta bantuan untuk membantu orang-orang Islam yang sedang mengepung kota Laha. Steven van der Haghen membuat perjanjian dengan Hitu, September tahun 1600, dimana disetujui untuk bersama- sama melawan Portugis. Belanda diizinkan membuat benteng. Hitu akan berjanji akan menjual rempah-rempah hanya kepada Belanda dengan harga yang telah ditetapkan. Di Hila-Kaitetu didirikan benteng Kasteel van Verre , disebut oleh rakyat Kota Warwijck . Enam bulan lamanya Van der Haghen hidup dalam persahabatan dengan rakyat Hitu. Seberangkatnya benteng itu dipertahankan oleh 27
1605, Kapitan Hitu didampingi oleh Empat Perdana mengadakan perjanjian dengan Van der Haghen. Perjanjian itu yang pertama antara Hitu dan VOC. Disini Van der Haghen, bertindak atas nama de  heeren staten general der vereenigde ende syne princelijeke exell ( prins Maurits ).
Dalam perjanjian, Hitu berjanji setia pada State Generaal Belanda, pangeran Maurits dan gubernur Amboina. Selanjutnya Hitu akan membantu Belanda terhadap serangan musuh. Masing-masing berpegang pada agamanya, gubernur akan menghukum orang-orang Belanda yang berbuat jahat terhadap rakyat, dan saling membantu antara ulisiwa dan ulilima dalam suatu pekerjaan bila diperlukan oleh gubernur. 48
Menjelang akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 daerah Maluku dapat dikatakan berada sepenuhnya di bawah pemerintahan Nederlandsch Indie atau Hindia Belanda.
Pemerintah Hindia Belanda membentuk pemerintahan di Maluku yang terdiri dari gouvernement der Molukken , gouvernement van Amboina , gouvernement van Banda , pada permulaan abad ke-19 telah disatukan menjadi
orang.  Tetapi tidak sampai setahun benteng itu bertahan, karena serangan Mendoza ke Hitu menyebabkan orang- orang Belanda menyingkir dan benteng dibakar. Lihat I.O. Nanulaitta, Timbulnya Militerisme Ambon : Sebagai Suatu Persoalan Politik, Sosial-Budaya, 84. Bandingkan data R.Z. Leirissa,  Ambon dikunjungi oleh armada dagang Belanda yang pertama dalam tahun 1599. Armada itu dipimpin oleh Admiral Warwijck yang berhasil mengadakan hubungan dagang dengan Hitu, salah satu jazirah di pulau Ambon. Kemudian dalam tahun 1601 datang lagi suatu armada lain dipimpin oleh Admiral Steven van der Haghen yang disusul dengan armada Van Heemskerck. Lihat Richard Z. Leirissa, Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia, 23-24.
48 I.O. Nanulaitta, Timbulnya Militerisme Ambon: Sebagai Suatu Persoalan Politik, Sosial-Budaya, 32-33.
gouvernement der Molukken , yang berpusat di
Ambon. Pada tahun 1925, gouvernement der Molukken dibagai dalam dua keresidenan ( afdeeling ), yaitu residen Amboina dan residen
Ternate. Keresidenan Amboina kemudian dibagi menjadi 15 onderafdeeling dan  Keresidenan
Ternate dibagi dalam 12 onderafdeeling.
Masing-masing  keresidenan  diperintah oleh seorang residen sedangkan masing-masing onderafdeeling diperintah oleh seorang asisten residen. 49
Hubungan pemerintahan Hindia Belanda dengan rakyat pribumi selalu terbatas dan tidak secara langsung. Sistem komunikasi antara penguasa dan rakyat bersifat feodal. Di negeri- negeri (kampung) peranan dari para regent (raja)
sangat besar dan hubungan pemerintah dan penduduk kampung biasanya melalui para raja.
Dalam politik pemerintahan para raja diperlakukan sebagai pegawai pemerintah. Status raja sebagai penguasa rakyat yang berdaulat dalam negeri (kampung) yang otonom sejak zaman lampau. 50
49 Benersluis, A.J. Gieben A. H.C., Het Gouvernement der Molukke, (Weltevreden, 1929), 101-120. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku, 7. Lihat Soenjata Kartadarmadja (ed), Sejarah Daerah Maluku, (Jakarta : Pusat Penelitian Sejarah dan Kebudayaan Depdikbud, 1977), 77. Lihat Usman Thalib, Ambon Dimasa Revolusi : Politik Pro-Konta RI, (cet., I., Ambon : Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), Lihat A.B. Lapian (dkk), Sejarah Sosial Di Daerah Maluku, 10.
50 Van Leur, J.C., Indonesian Trade and Society, (Sumur Bandung : N.V. My. Vorkink-Van Hoeve, 1960), 116-117. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku, 9.
Kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan adat terhadap pemerintah juga tidak mempunyai arti sama sekali. Pengaruh dan
peranannya hanya terbatas di dalam kampung, terutama yang berhubungan dengan masalah- masalah adat. Peranan dewan saniri negeri dalam banyak hal sudah didominasi oleh raja sebagai seorang regent . Kedudukan para raja berubah statusnya dan seolah-olah menjadi alat pemerintah kolonial dalam berhubungan dengan rakyat pribumi di kampung-kampung. 51 Di masa pemerintahan  Gubernur  Jenderal van Diemmer, dengan kekuasaannya mengambil tindakan terhadap pemerintahan di Hitu. Diemmer berusaha untuk menghancurkan kemerdekaan Hitu dengan cara ; 52
(a) jabatan keempat Perdana dihapuskan
(b) diangkat seorang Kapitan yang baru
(c) tiap-tiap negeri langsung dikuasai oleh pemerintahan VOC
(d) perundingan-perundingan antara orang-orang kaya dilarang keras.
Berdasarkan hal ini masyarakat negeri di masa pemerintahan Belanda dapat dibagi menjadi ; bangsa raja, 53
51 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku, 9-10.
52 I.O. Nanulaita, Timbulnya Militerisme Ambon : Sebagai Suatu Persoalan Politik, Sosial, Ekonomis , 78. Lihat J. Keuning, Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad Ke-17, 47-48.
bangsa kepala
53 Bangsa raja adalah clan-clan yang secara tradisional menyediakan pemimpin-pemimpin desa/negeri. Dalam suatu desa/negeri clan semacam ini dapat hanya satu tetapi dapat juga sampai tiga atau empat. Secara bergiliran anggota-anggota yang paling penting prestige- nya di masa pemerintahan Belanda. Kecuali beberapa negeri seperti Soya dan Hitu di pulau Ambon, Saparua di pulau Saparua, dan lain-lain, semua pejabat negeri menggunakan gelar Orang Kaya segera setelah diangkat. Kemudian bersangkutan dapat memperoleh penghargaan dari pemerintah berupa gelar Pati , dan seorang Pati pun kemudian dapat dijadikan raja. Tugas dan kewajiban seorang kepala desa/negeri ditentukan oleh para Gubernur. Pada tahun 1824 dikeluarkan suatu peraturan dasar bagi semua pejabat pemerintahan, termasuk pejabat-pejabat desa, yang tidak berubah sampai tahun 1921. Pada
soa,bangsa kepala kewang, 54 anak negeri, 55 ata atau budak belian. 56
pokoknya pejabat desa/negeri bertugas menjaga ketertiban dan keamanan dalam desa/negerinya, meneruskan semua perintah yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat Belanda, melakukan peradilan bagi perkara-perkara kecil, dan mengawasi penanaman, pemeliharaan dan panen cengkih. Untuk pekerjaan-pekerjaan itu ia dibantu oleh seorang marinyo neger atau pesuruh negeri. Dalam masa pemerintahan Belanda, calon kepala desa/negeri dipilih oleh para kepala soa dari desa/negeri yang bersangkutan. Setelah itu calon disusulkan kepada pejabat pemerintahan Belanda dengan dilampirkan riwayat hidup ( pohon atsal nya). Tidak jarang muncul dua calon yang disokong oleh dua grup. Tetapi kedua calon itu, selalu dari bangsa raja . Berdasarkan riwayat hidup itulah dapat diketahui apakah seseorang benar-benar bangsa raja atau tidak. Keputusan terakhir tergantung pada gubernur. Tidak jarang masalah pengangkatan kepala desa/negeri ini berlarut-larut karena masing-masing pihak terus-menerus mengajukan usul-usul ( request ) untuk meyakinkan gubernur bahwa calonnyalah yang paling berhak. Lihat A.B. Lapian, Sejarah Sosial di Daerah Maluku, 13.Lihat Ziwar Effendi, Hukum Adat Ambon-Lease , 40. Lihat J.A. Pattikayhattu, Sejarah Asal- Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon , 14. 54 Tugas kepala kewang adalah mengawasi kebun- kebun dan hutan-hutan (kewang = ewang/tanah-tanah yang belum digarap). Pejabat ini pun dipilih dari keluarga- keluarga yang secara tradisional memegang wewenang ini. Namun pengangkatan dan penggantiannya tidak dilakukan melalui surat keputusan gubernur sehingg sedikit- banyaknya tergantung pada penduduk negeri yang bersangkutan. Untuk menjalankan tugasnya kepala kewang diberi sejumlah anak buah ( anak kewang ).  Tugasnya mengawasi penggunaan dan penyalagunaan tanah-tanah yang secara komunal dimiliki oleh negeri yang bersangkutan. Larangan-larangan untuk mengambil hasil dari pohon-pohonan adalah wewenangnya. Sebagai tanda larangan diletakkannya apa yang dinamakan sasi (tanda), yang dapat berupa potongan-potongan kayu, kain-kain, dan lain-lain. Hal ini dimaksud agar panen dari hasil yang bersangkutan dinikmati, secara bersama. Sangsi yang dikenakan adalah sangsi religious-magis . Oleh karena itu kepala kewang sangat ditakuti sebab selain memiliki kemampuan fisik yang besar, juga dianggap memiliki kemampuan supranatural. Tetapi sering sangsi-sangsi dikenakan secara fisik pula, terutama oleh para anak kewang . Lihat A.B. Lapian, Sejarah Sosial di Daerah Maluku, 15. Lihat J.A. Pattikayhattu, Sejarah Asal-Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon , 16. 55 Penduduk negeri (anak negeri) yang terbagi-bagi dalam clan merupakan jumlah penduduk desa/negeri yang paling besar. Sebagai penghasil cengkih, mereka mendapatkan hak atas sebidang tanah yang terbaik di desa/negeri nya. Hubungan antara keluarga batih dengan tanah yang dinamakan dati ini juga menjadi pola bagi
Dalam sistem pemerintahan negeri adat, saat ini sudah diberlakukan Peraturan Daerah tentang Negeri yang menjelaskan pelaksanaan pemerintahan negeri adat di Kota Ambon diantaranya sebagai berikut :
(a) Pemerintahan Negeri adalah raja, saniri rajapatti , dan saniri lengkap sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri.
(b) Raja adalah kepala pemerintahan negeri yang merupakan unsur penyelenggaraan kesatuan masyarakat hukum adat, berfungsi mengurus hukum adat dan adat istiadat serta tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
(c) Saniri Rajapatti atau dewan negeri adalah penyelenggaraan pemerintahan negeri.
(d) Saniri Negeri Lengkap adalah badan legislatinf negeri yang terdiri dari wakil- wakil soa, kepala adat, tua-tua negeri,
system agrarian lainnya. Dalam konteks ini, seorang kepala keluarga dinamakan kepala dati . Tanah yang dipercayakan kepadanya dikerjakan olehnya dengan bantuan istri dan anak-anaknya. Tetapi sering juga ada keluarga yang belum menikah yang berdiam bersamanya dan juga membantunya ( tulung dati ). Sejak masa pemerintahan Belanda, setiap keluarga diharuskan mendiami rumah  sendiri. Sistem pemeliharaan cengkih dan perumahan inilah yang beransur-ansur menjadi dati atau family .Lihat A.B. Lapian, Sejarah Sosial di Daerah Maluku, 16. Lihat Ziwar Effendi, Hukum Adat Ambon- Lease , 127. Lihat Semuel Wailenury, Membongkar Konspirasi  di Balik Konflik Maluku, 94-95.Lihat J.A. Pattikayhattu, Sejarah Asal-Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon , 16-17.
56 Golongan budak merupakan golongan yang sangat banyak jumlahnya terutama di masa sebelum abad ke-19. Para budak terutama dimiliki oleh orang-orang yang kayak karena harganya memang sangat mahal. Selain untuk pelbagai tugas di ladang para budak juga diberi tugas untuk pekerjaan-pekerjaan di rumah. Penjualan budak terutama dilakukan oleh penduduk Seram Timur yang mendapatkannya dari  para bajak-laut yang menjelajahi peraian sekitar kepulauan Maluku sampai ke Sulawesi, dan Nusatenggara. Tetapi sejak masa Inggris (1810-1817) system ini dihapus dengan larangan memperdagangkan budak. Tetapi baru dalam tahun 1865 dikeluarkan peraturan yang  tegas mengenai masalah perbudakan ini.Lihat A.B. Lapian, Sejarah Sosial di Daerah Maluku, 17. Lihat Ziwar Effendi, Hukum Adat Ambon-Lease , 14.
kepala tukang, kewang , serta unsur-unsur lain yang bertugas membantu Kepala Pemerintahan Negeri membentuk peraturan negeri serta melakukan fungsi pengawasan.
(e) Saniri Besar adalah rapat terbuka
bersama saniri rajapatti dan saniri
lengkap dengan seluruh anak negeri yang sudah dewasa untuk mendengar laporan keterangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta penyampaian rencana pembangunan negeri oleh rajapatti . 57

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrachman, Paramita, Bunga Angin  Portugis di Nusantara: Jejak-Jejak Kebudayaan Portugis di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia- LIPI, 2008.
Alwi, Des, Sejarah Banda Naira, Edisi Revisi,cet., II., Jakarta : Pustaka Bayan, 2010.
Atjo, Rusli, Andi, Peninggalan Sejarah di Pulau Ternate , cet., I., Jakarta : Cikoro Trirasunar, 2008.
Amirrachman, Alpha (ed), Revitalisasi Kearifan Lokal : Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Posso , cet., II, Jakarta Selatan : International Center for Islam and Pluralism (ICIP), 2007).
Assagaf,  Husen, Upacara Ritual Ukuwala Mahiate Masyarakat Mamalla Kecamatan LeihituSuatu Kajian Antropologi Agama, Tesis, Makassar : PPs UIN Alauddin, 2006.
Azra, Azyumardi ,  Reposisi Hubungan Agama dan Negara : Merajut Hubungan Antarumat, Jakarta : Buku Kompas, 2002.
Coelhos, Ramos, Alguns Documentos do Archivo Nacional da Torre do Tombo-acercos das navegacoes e conquistas Portuguezas, Lisboa MCDDD XCII, dokumen
57 Lihat Peraturan Daerah No.03 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon.
Regimento que Elrey D. Manue deu a Simao de Silveira quando o mandao a Manicongo 1512-Leis Maco, 2/25.
Cooley, Frank ,  Mimbar dan Tahta ; Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah, cet., I, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ,
Sejarah  Kebangkitan Nasional Daerah Maluku ,  Jakarta : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978.
__________, Sejarah  Sosial di Daerah Maluku,
Proyek Pengembangan Media Kebudayaaan, 1977.
Effendi, Bahtiar (ed), Agama dan Radikalisme di Indonesia , cet., I., Jakarta : Nuqtah, 2007. Effendi, Ziwar, Hukum Adat Ambon Lease, cet.,
I, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1987
Erwin, Stresemen, Die Paulohisprache Ein Betrag zur Kenntnis der Ambonische Sprachegruppe , Martinus Nijhoff’s-
Gravenhage. Gieben, A.H.C, A.J. Benersluis, Het Gouvernement der Molukke, Weltevreden, 1929.
Hanna,  A. Williard, Kepulauan Banda : Kolonialisme dan Akibatnya di Kepulauan Pala, Jakarta : PT Gramedia, 1983.
Herees, J.E., Corpus Diplomaticum Neerlando- Indicum, Jilid I , B.T.K. VIII, 1596-1650.
Hoevel,  G.W.W.C.  Van, Lets over de vijf voornaamete dialecten der Ambonsche landtaal (Bahasa Tanah), Bijdragen tot de Taal, Land de Volkenkunde, (seri ke-4 jilid I, 1877).
Holleman, F.D. Mr., Het Adatgrondenrecht van Ambon en de Oeliasers, W.D. Weimena Delft, 1923.
Kartadarmadja, Soenjata (ed), Sejarah Daerah Maluku, Jakarta : Pusat Penelitian Sejarah dan Kebudayaan Depdikbud, 1977.
Keuning, J., Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad ke-17, Jakarta : Bharatara, 1973.
_______, Ambonezen, Portugezen en Nederlandes, Majalah Indonesia no, 2 1956.
Lapian, A.B, (dkk), Sejarah Sosial di Daerah Maluku, Jakarta  : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasinal, 1982/1983.
Leirissa, Richard, Z,  Ohorella, G.A.
Latuconsina, Djuariah,
Sejarah
Kebudayaan Maluku, Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumntasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayan, 1999. Leirissa, Richard, Z, , Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia, Jakarta : Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1976.
Lestaluhu,  Maryam,  RL., Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam Terhadap Imprealisme di Daerah Maluku, Bandung : PT. Al-
Ma’rif, 1988.
Leur, J.C. Van, Indonesian Trade and Society, Sumur Bandung : N.V. My. Vorkink-Van Hoeve, 1960.
Luhulima,F.P.C.(ed), Bunga Rampai Sedjarah Maluku, Jakarta : Lembaga Rsearch Kebudajaan Nasional, 1971. Manusama, Z.J, Hikayat Tanah Hitu , Historie en sociale structuur  van de  Ambonese eilanden in het algemeen en van uli Hitu in het bijzonder tot het midden der zeventiende eeuw . Rijksuniversiteit te Leiden, 22 sept.1977.
Marty,  Martin,  E.,  dan Appleby,  R. Scott,
Fundamentalism Observed, Chicago,
University of Chicago Press, 1991.
Naidah, Geshiedenis van Ternate, yang diterjemahkan oleh P. van Der Crab, 383. Lihat J.A. Pattikayhatu (dkk), Sejarah Pemerintahan Adat Kesultanan di Ternate dan Tidore Maluku Utara, Ambon : Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1998. Nanulaita, I.O., Timbulnja Militerisme Ambon : Sebagai Suatu Persoalan Politik Sosial- Ekonomis , Amboina : Bhratara, 1966. Pattikayhattu, Sejarah Pemerintahan Adat Kesultanan di Ternate dan Tidore Maluku Utara ,  Ambon : Lembaga
Kebudayaan Daerah Maluku, 1998.
______, Sejarah Pemerintahan Adat Kesultanan di Ternate  dan Tidore Maluku Utara , Ambon : Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1998.
______, Sejarah Asal-Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon, Ambon : Prum. Percetakan Negara, 1997. Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon No. 3 tahun 2008 tentang Negeri di  kota Ambon.
Pieris, Jhon, Tragedi Maluku Sebuah Krisis Peradaban, cet., I,. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004. Putuhena,  M. Saleh, Sejarah Agama Islam di Ternate , Dalam E.K.M. Mesinambow (ed), Halmahera dan Raja Empat Konsep dan Strategi Penelitian, Jakarta : Leknas- LIPI, 1980.
Ridjali, Hikayat Tanah Hitu , mss. Cod. Or. 8756 Universiecits Bibliotheek Leiden, Oestersche Handschriften, Legatum Vagasrianum,  Transkripsi H.R. Janssen. Sahusilawane, F, Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon, Ambon : Badan Pengembangan Kebudayaan dan Parawisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Balai Kajian Sejarah dan Nilai  Tradisional Ambon, 2004.
Surbakti,  Ramlan, Reformasi Kekuasaan Presiden, Jakarta : Grasindo, 1998. Tanamal, Pieter, Memori Tragedi Kemanusiaan di Ambon-Maluku, Ambon : Yayasan Nunusaku, 2000.
Thalib, Usman, Sejarah MAsuknya Islam di Maluku, Ambon : BPSNT Ambon, 2012. ______, Ambon Dimasa Revolusi : Politik Pro- Konta RI, cet., I., Ambon : Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
Toisuta,Hasbollah, Konflik dan Intetegrasi Masyarakat Maluku (1945-2002) Sutau Kajian Dengan Pendekatan Historis dan Religio-Politik (Disertasi),  Yogjakarta : PPs UIN Yogjakarta, 2009. Valentijn, F, Out en nieuw Oost Indien II, Ambonsche Zaaken, Joannes van Braam, Cerrard onder de Linden, Dordrecht, Amsterdam, 1724. Waileruny, Semuel, Membongkar  Konspirasi di Balik Konflik Maluku, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010. Wakano, Abidin, Islam dan Kristen di Maluku Tengah : Studi Tentang Akar-Akar Konflik Dalam Masyarakat, Disertasi ,
Yogjakarta : PPs. UIN Sunan Ampel, 2011. Wiken, G.A. dan Ossenbruggen, Van, F.D.E., Opstellen van het adatrecht, G.C.T. van
Drop & Co Semarang, Surabaya, Bandung’s- Granvenhage, 1926.
Yakob, Teuku, (dkk), Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat Bakubaae, Jakarta : Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi (YAPPIKA) dan Gerakan Bakubae Maluku, 2003.