Vol. 4, 2 (December, 2023), pp. 1505-1512 ISSN: 2721-1150 EISSN: 2721-1169

## Manajemen  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Menengah  Pertama Negeri 10 Kecamatan Sirimau Kota Ambon
Rivando Latupeirisa 1 , I H Wenno 2 , P Rahabav 3
1 Universitas Pattimura, Indonesia; latupeirissayandro@gmail.com
2 Universitas Pattimura, Indonesia; wennocak@gmail.com
3 Universitas Pattimura, Indonesia; patrisrahabay1960@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT

## Keywords:
Management of School Operational Assistance Funds; School Operational Assistance Funds; Use of School Operational Assistance Funds This  study  aims  to  determine  the  management  of  School Operational Assistance (BOS) funds at SMP Negeri 10 Ambon.
This research used a descriptive qualitative method with data collection  techniques  using  in-depth  interviews,  observation and  documentation.  This  research  involved  the  school principal  and  BOS  treasurer  as  primary  data  sources. Secondary  data  sources  included  school  profile,  vision  and mission,  BOS  Annual  Activity  Plan  (Rencana  Kerja  Tahunan- RKT),  BOS  Accountability  Report  (Laporan  Pertanggung Jawaban-LPJ),  and  teacher  data.  The  interview  results  were then  transcribed  into  Bahasa  Indonesia.  The  results  showed that  the  management  of  BOS  funds  went  through  several stages  and  processes,  namely  planning,  management, evaluation  and  reporting.  The  components  of  planning, management,  evaluation  and  reporting  showed  that  SMP Negeri  10  Ambon  had  run  well  in  accordance  with  the technical guidelines for the management of BOS funds, except for the lack of trust and transparency by the managers to each field  related  to  BOS  funds.  In  this  study,  there  were  several obstacles,  namely  delays  in  fund  disbursement,  lack  of transparency  in  terms  of  budget  implementation,  and accountability  problems  in  reporting  management  and evaluation.    The  obstacles  found  resulted  in  the  regulation carried  out  by  schools  being  hampered  so  that  the  program that had been prepared in the RKAS could not run properly. Recommendations  that  can  be  given  are  that  periodic evaluations  from  stakeholders  can  continue  to  be  conducted for effective and efficient regulation of BOS funds.

## Article history:
Received 2023-06-02 Revised  2023-07-19
Accepted 2023-08-14
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Corresponding Author:
Rivando Latupeirissa Universitas Pattimura, Indonesia; latupeirissayandro@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu    permasalahan  pendidikan  yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia  adalah  rendahnya mutu  pendidikan  pada  setiap  jenjang  dan  satuan  pendidikan,  khususnya  pendidikan  dasar  dan menengah.  Berbagai  usaha  telah  dilakukan  untuk  mutu  pendidikan  nasional,  misalnya pengembangan  kurikulum  nasional  dan  lokal,  peningkatan  kompetensi  guru  melalui  berbagai pelatihan,  pengadaan  buku  dan  alat  pelajaran,  pengadaan  dan  perbaikan  sarana  dan  prasarana pendidikan,  pengadaan  buku  dan  alat  pelajaran,  serta  peningkatan  mutu  manajemen  sekolah. Namun  demikian,  berbagai  indikator  mutu  pendidikan  belum  menunjukkan  peningkatan  yang berarti.  Sejak  digulirkan  reformasi  dan  telah  diundangkannya  UU  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Pemerintah  Daerah,  UU  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  Dan Daerah  (kini  disempurnakan  menjadi  UU  Nomor  32  dan  33  Tahun  2004),  telah  mengubah  segala peraturan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan  yang  luas  kepada  daerah  untuk  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangganya  sendiri, demi  membangun  daerahnya  masing-masing  dengan  mengakomodasi  dan  mengoptimalkan  segala sumber daya yang dimilikinya.
Upaya  desentralisasi  atau  otonomi  pendidikan  pada  dasarnya  telah  lama  diperjuangkan  oleh masyarakat pendidikan. Persoalannya, sistem sentralisasi dirasa sudah tidak relevan untuk konteks Indonesia yang plural, budaya beragam, masyarakat yang heterogen dan kompleks. Oleh karena itu otonomi  pendidikan  merupakan  sebuah  keharusan  jika  menginginkan  pendidikan  Indonesia  yang maju  dan  berkualitas  (Thoyib,  2014).  Bentuk  otonomi  dalam  pendidikan  berbeda  dengan  otonomi bidang lainnya. Berhenti pada daerah di tingkat kabupaten dan kota, tetapi justru langsung kepada sekolah  sebagai  ujung  tombak  penyelengaraan  pendidikan.  Kebijakan  pembangunan  pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 adalah di prioritaskan pada pembangunan akses bagi anak terhadap pendidikan  menengah  yang  yang  lebih  berkualitas  melalui  peningkatan  pelaksanaan  Wajib  Belajar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebis besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan menengah. Untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, maka sejak bulan Juli 2005, pemerintah telah meluncurkan program BOS (Mukhibat, 2020).
Bantuan  Operasional  Sekolah  adalah  suatu  bantuan  dana  dari  pemerintah  yang  dipergunakan untuk  membiayai  biaya  operasional  disuatu  sekolah,  baik  Sekolah  Tingkat  Dasar  maupun  Sekolah Menengah (Rahayuningsih, 2021). Bantuan Operasional Sekolah ini merupakan aplikasi dari Program Kompensasi  Pengurangan  Subsidi  Bahan  Bakar  Minyak  yang  telah  disepakati  oleh  pemerintah  dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menekan jumlah anak putus  sekolah.  Sementara  itu,  kenaikan  harga  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  telah  menurunkan kemampuan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, termasuk kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak mereka.  Hal tersebut lebih lanjut  dapat  menghambat upaya  penuntasan Program  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun  karena  penduduk  miskin  akan  semakin  sulit  memenuhi kebutuhan  biaya  pendidikan.  Oleh  sebab  itu  program  Program  Kompensasi  Pengurang  Subsidi Bahan  Bakar Minyak (PKPS-BBM)  yang sekarang  disebut program BOS, perlu dilanjutkan Program BOS merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang termuat dalam pasal 31 ayat 1, 2,  dan 3. Pada ayat 1 mengamanatkan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pada ayat 2 berbunyi: Setiap warga negara wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya.  Pada  ayat  3  berbunyi: Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  suatu  sistem  pendidikan  nasional  yang  diatur dalam  undang-undang  untuk  menindaklanjuti  amanat  dari  pasal  31  UUD  1945,  khusunya  ayat  3, maka pemerintah membuat undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang  mengamanatkan  bahwa  setiap  Warga  Negara  yang  berusia  7-15  tahun  wajib  mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang dasar tersebut maka pemerintah wajib memberikan  layanan  pendidikan  bagi  seluruh  peserta  didik  pada  tingkat  dasar  (SD/MI  dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).
Sistem  Pendidikan  Nasional  mempunyai  visi  mewujudkan  sistem  pendidikan  sebagai  pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman yang  selalu  berubah,  serta  dapat  mencetak  manusia  Indonesia  yang  berkualitas,  maka  diperlukan adanya suatu penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka  disimpulkan  bahwa  dana  BOS  bertujuan  untuk  membebaskan  biaya  pendidikan  bagi  siswa yang  tidak  mampu  dan  meringankan  biaya  pendidikan  bagi  siswa  yang  lain,  agar  mereka memperoleh  layanan  pendidikan  menengah  yang  lebih  bermutu  sampai  tamat  dalam  rangka penuntasan wajib belajar. Disamping itu BOS juga bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi siswa (Nasional, 2006).
Berkaitan  dengan  hal  di  atas,  berdasarkan  studi  pendahuluan  yang  peneliti  lakukan  di  SMP Negeri 10 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bahwa penggunaan dana BOS masih kurang mendukung operasional  dan  penyelenggaraan  pendidikan  di  SMP  Negeri  10  kecamatan  Sirimau  Kota  Ambon. Hal ini dikarenakan BOS belum bisa memenuhi seluruh unit cost per siswa per bulan disebabkan BOS yang diterima sekolah tidak mencukupi untuk biaya rutin pendidikan di SMP Negeri 10 kecamatan Sirimau  Kota  Ambon.  Ditambah  lagi  adanya  larangan  kepala  sekolah  untuk  menarik  apapun sumbangan  dari  orang  tua.  Padahal  dana  BOS  yang  diterima  sekolah  hanya  Rp.92.100.00  per siswa/per  bulan  atau  Rp.1.100.00  per  siswa/tahun  jelas  tidak  memadai.  Hal  ini  dikarenakan  jumlah siswa  yang  banyak  dan  kebutuhan  yang  meningkat  di  SMP  Negeri  10  Kecamatan  Sirimau  Kota Ambon.
Dengan  minimnya  dana  BOS  yang  diterima  sekolah  serta  ketentuan  penggunaan  dana  BOS, maka menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan-kegiatan pendidikan  misalnya ekstrakulikuler, peningkatan  kompetensi guru, sarana dan fasilitas belajar seperti perpustakaan, sarana ibadah,  dan sarana olahraga. Selain itu, guru juga mendapatkan dampaknya, seperti guru yang sebelumnya biasa menerima  pembayaran  dari  sekolah  untuk  kelebihan  jam  mengajar  dan  transportasi  menjadi  tidak ada,  sehingga  guru  kurang  bersemangat  dalam  mangajar  dan  ini  jelas  berpengaruh  pada  kualitas pembelajaran.  Keterlambatan  dalam  penyaluran  dana  BOS  juga  memberikan  dampak  negatif terutama  SMP  Negeri  yang  hanya  mengandalkan  dana  BOS.  Pembayaran  honorarium  untuk  guru honor  juga  terlambat,  yang  berdampak  kinerja  guru  menurun  dan  kualitas  dalam  kegiatan pembelajaran di sekolah juga menurun. Namun, meskipun demikian, ditengah persoalan minimnya penerimaan  dana  BOS  tersebut  tidak  sepenuhnya  menjadi  kendala  bagi  SMP  Negeri  10  kecamatan Sirimau  Kota  Ambon  untuk  melaksanakan  proses  pendidikan  dan  pengajaran  serta  operasional sekolah.  Berdasarkan  hasil  wawancara  pendahuluan  dengan  Kepala  Sekolah  di  SMP  Negeri  10 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, diperoleh  hasil bahwa sekolah dapat mengelola dana  BOS secara efektif meskipun dana BOS yang diterima oleh sekolah masih sangat terbatas. Terutama untuk biaya operasional rutin, peningkatan sarana belajar dan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler.
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala  sumberdaya  yang  ada  dalam  program  BOS.  Pentingnya  pengelolaan  dana  BOS  SMP  yaitu, dengan  pengelolaan  yang  baik  akan  mampu  membantu  ketercapaian  tujuan  dari  program  BOS dengan  efektif  dan  efisien.  Sekolah  menempati  posisi  penting  dalam  penentuan  penggunaan  dana BOS,  karena  sekolah  merupakan  instasi  yang  terkait  langsung  pengelolaan  dana  BOS.  Kesalah- pemahaman  oleh  pengelola  dapat  menimbulkan  hambatan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana BOS. Kurang spesifiknya petunjuk yang ada dalam petunjuk teknis BOS menimbulkan penerjemahan yang  berbeda-beda  oleh  pihak  pengelola  dana  BOS.  Hal  ini  menjadi  permasalahan  dan  dapat menimbulkan dugaan penyelewengan. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 10 Ambon tahun  2020,  terdapat  hambatan  yang  terjadi.  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  BOS  SMP  yang  telah disusun  bendahara  BOS  untuk  dimintai  tindak  lanjut  kepada  dinas,  terjadi  perubahan  aturan mengenai  penggunaan  dana  BOS.  Hal  tersebut  menjadikan  sekolah  melakukan  penyusunan  RAB BOS perubahan dengan  disesuaikan pada penggunaan  Dana yang terdapat di petunjuk teknis BOS
yang  baru.  Penyusunan  perubahan  RAB  BOS  ini,  menjadikan  penyaluran  Dana  BOS  ke  sekolah terlambat.
Evaluasi  eksternal  dari  Dinas  Pendidikan  menemukan  ada  kesalahan  pembukuan.  Kesalahan pembukuan  ini  menjadikan  sekolah  masih  harus  menyusun  pembukuan  ulang  di  akhir  periode. Penyusunan  pembukuan  yang  harus  dilakukan  oleh  sekolah  yaitu  dengan  melakukan  pencatatan kelebihan  dana  sampai  akhir  periode  anggaran.  Publikasi  yang  dilakukan  SMP  Negeri  10  Ambon terkait  pengelolaan  dana  BOS  dapat  dikatakan  berlangsung  cukup  baik.  Kepala  sekolah  secara transparan  memasang  ringkasan  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS)  di  papan pengumuman. Pada awal atau akhir tahun diselenggarakan rapat pleno Komite Sekolah, yang diikuti oleh Komite Sekolah, orang tua/wali siswa dan diikuti oleh kepala sekolah beserta guru. Pelaksanaan rapat untuk  mensosialisasikan rencana anggaran terkait RKAS dan RAB BOS pada tahun anggaran selanjutnya  dan  mempublikasikan  hasil  pengelolaan  dana  BOS  yang  telah  terlaksana  kepada  orang tua/wali siswa. Melihat pentingnya Manajemen Dana  BOS dalam penyelenggaraan pendidikan dan berbagai  masalah  yang  melingkupinya  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang “Manajemen  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  10  Kecamatan  Sirimau Kota Ambon” .

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif,  dengan  tujuan  mendeskripsikan tentang manajemen dana BOS di SMP Negeri 10 Ambon. Subjek dalam penelitian ini yaitu, 1 orang kepala sekolah, 1 orang bendahara BOS, dan 1 orang guru senior serta subjek lain dalam penelitian ini  yang  digunakan  untuk  melengkapi  hasil  seperti,  dokumen  pribadi  ataupun  dokumen  resmi. Adapun  dokumen  resmi  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumen  tentang  profil  sekolah,  visi  &  misi, Rencana  Kegiatan  Tahunan  (RKT)  BOS,  Laporan  Pertanggung  Jawaban  (LPJ)  BOS,  dan  data  guru. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi  dengan  tujuan  pengamatan  atau  observasi  di sekolah  meliputi;  1)  Perencanaan  (Profil  sekolah,  SK  TIM  manajemen  BOS  tingkat  sekolah,  rencana kegiatan  anggaran  sekolah/RKAS,  buku  tabungan,  pembukuan  laporan  keuangan;  2)  Pelaksanaan (Proses pengambilan Dana, tahapan pencairan dana BOS, pencairan dana BOS dilakukan oleh pihak sekolah,    sampai  dengan  akhir  tahun  anggaran,  terdapat  sisa  dana  yang  belum  terpakai,  proses penggunaan,  petunjuk  teknis  BOS  2023,  penggunaan  Dana  BOS  telah  dilengkapi  dengan  bukti keuangan yang
Dana  BOS  digunakan  untuk  membayar  honorium  guru;  3)Evaluasi  (Sekolah  telah mengumumkan  rencana  dan  laporan  penggunaan  dana  BOS  pada  papan  pengumuman,  Sekolah telah  menyusun  laporan  pertanggung  jawaban    terkait  dana  BOS,  monotoring  terkait  dana  BOS  ke sekolah.  Teknik  wawancara  yaitu  memperoleh  data  dari  informan  dengan  lebih  spesifik  tentang Manajemen  Dana  Bantuan  Operasional  di  SMP  Negeri  10  Ambon.  Dalam  wawancara  ini  informan yang dilibatkan adalah Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Guru Senior. Serta teknik dokumentasi bertujuan  untuk  mendokumentasikan  proses  pengumpulan  data  melalui  observasi  dan  wawancara mendalam di lapangan. Jenis dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini meliputi dokumentasi terhadap struktur organisasi sekolah, dokumen kurikulum, dokumen RKAS, RKT dan RKJM, Juknis BOS  dan  dokumen  laporan  pertanggung  jawaban  BOS.  Analisis  data  menggunakan  analisis  model (Matthew  B.  Miles,  1994)  yakni  pengumpulan  data  baik  pada  saat  sebelum  memasuki  lokasi penelitian  dan  pada  saat  sudah  berada  di  lokasi  penelitian.  Reduksi  data  yaitu  memfokuskan  data pada  hal-hal  penting  dan  memilih  hal-hal  pokok  dari  permasalahan  penelitian  untuk  ditemukan suatu  pola  dan  tema  yang  dijadikan  rangkuman.  Setelah  data  hasil  temuan  direduksi,  selanjutnya data  tersebut  disajikan  dalam  bentuk  uraian  singkat  dengan  teks  yang  bersifat  naratif  guna memudahkan  peneliti  dalam  memahami  apa  yang  terjadi.  Langkah  selanjutnya  ialah  verifikasi  dan penarikan  kesimpulan  yaitu  temuan  baru  berupa  deskripsi  atau  gambaran  jelas  berupa  hubungan interaktif tentang pelaksanaan Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Negeri 10 Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Manajemen Dana BOS SMP Negeri 10 Ambon
Berdasarkan  Permendikbud  No.  6  Tahun  2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Dana  BOS  Reguler, Perencanaan  BOS  dilakukan  pada  setiap  awal  tahun  ajaran  baru  dengan  menyusun  RKAS.  RKAS disusun  untuk  merencanakan  kerja  tahunan  sekolah  dan  untuk  menetapkan  anggaran  pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Dengan membentuk tim keuangan sekolah, yang melibatkan kepala  sekolah  sebagai  penanggung  jawab,  bendahara  sekolah,  sebagian  dewan  guru,  pengurus komite  sekolah  dan  orang  tua  murid  melalui  rapat  dan  hasil  kesepakatan  tertulis  dalam  RKAS. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa analisis perencanaan diawali dengan  menyusun RKAS oleh tim manajemen BOS sekolah, guru, dan komite sekolah selanjutnya melibatkan beberapa stakeholder yang berkepentingan dengan sekolah, namun tidak melibatkan komponen orang tua.
RKAS  disusun  pada  setiap  awal  tahun  ajaran  baru  untuk  merencankan  kerja  tahunan  sekolah dan  untuk  menetapkan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  sekolah  selama  satu  tahun.  Penyusunan RKAS  diawali  dengan  mengumpulkan  semua  guru  untuk  melakukan  pendataan  kebutuhan  atau kegiatan  dari  masing-masing  bidang.    Perubahan  RKAS  juga  dilakukan  karena  terdapat  kegiatan awal  yang  telah  direncanakan  tetapi  tidak  dapat  terealisasi  pada  tahun  berjalan  anggaran  tersebut, sehingga  sekolah  akan  menggantikan  dengan  kegiatan  lain  dan  disusun  dalam  daftar  RKAS perubahan.
Berdasarkan  hasil  temuan,  analisis  perencanaan  manajemen  dana  bantuan  operasional  SMP Negeri  10  Ambon  tahun  2022  ditemukan  tidak  sesuai  dengan  Juknis,  karena  dalam  penelitian  ini ditemukan  bahwa analisis perencanaan diawali dengan  menyusun RKAS oleh tim manajemen  BOS sekolah,  guru,  dan  komite  sekolah  selanjutnya  melibatkan  beberapa  stakeholder  yang berkepentingan dengan sekolah namun tidak melibatkan komponen orang tua.

## Pengelolaan Manajemen Dana BOS SMP Negeri 10 Ambon
Pelaksanaan program dalam menggunakan dana BOS pada SMP  Negeri 10 Ambon berpedoman pada petunjuk teknis Juknis yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon. Dalam pelaksanaan pengelolaan  dana  BOS  didasarkan  pada  RKAS/RAPBS,  Hasil  kesepakatan  penggunaan  dana  BOS diluangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara. Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang  Petunjuk  Teknis  Dana  BOS  Reguler  dan  Permendikbud  No.  63  Tahun  2022  tentang Pengelolaan  Dana  BOS  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana  BOS  harus  didasarkan  pada kesepakatan  dan  keputusan  bersama  antara  tim  manajemen  BOS  sekolah,  dewan  guru,  dan  komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana  yang  diperoleh  dari  Pemda  atau  sumber  lain  yang  sah.    Hasil  kesepakatan  penggunaan  dana BOS  (dan  dana  lainnya  tersebut)  harus  dituangkan  secara  tertulis  dalam  bentuk  berita  acara  rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.
Pengelolaan  dana  BOS  pada  SMP    Negeri  10  Ambon  berpedoman  pada  petunjuk  teknis  yang diedarkan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kota  Ambon.  Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana  BOS didasarkan  pada  kesepakatan  dan  keputusan  bersama  antara  tim  manajemen  BOS  sekolah  dan dewan  guru,  namun  tidak  melibatkan  komite  sekolah.  Berdasarkan  hasil  ini,  analisis  pengelolaan manajemen  dana  bantuan  operasional  SMP  Negeri  10  Ambon  tahun  2022  ditemukan  tidak  sesuai dengan  Juknis,  dikarenakan  tahap  realisasi  penggunaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah dilakukan berdasarkan RKAS yang telah disusun pada tahap perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah.  Selain  itu  juga  terdapat  bukti  fisik  dari  pembelanjaan  atau  pengadaan  barang  dan  jasa.
Hanya  saja  ketidakpercayaaan  dan  tranparansi  oleh  pengelola  terhadap  masing-masing  bidang terkait dana Bantuan Operasional Sekolah.

## Pelaporan dan Evaluasi Manajemen Dana BOS SMP Negeri 10 Ambon
Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler dan Permendikbud No. 63 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana BOS, Pengawasan dilakukan setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Hasil pelaksanaan pengawasan dituliskan dalam laporan pertanggungjawaban  setiap  triwulanan  dan  disampaikan  kepada  SKPD  Pendidikan  Kota.  Proses pengawasan  terdiri  dari  tahap  menentukan  standar,  pengukuran  hasil,  melakukan  perbandingan, dan pembetulan terhadap  penyimpangan sudah dikatakan telah terlaksana dengan  baik mengingat program  dana  BOS  telah  berjalan  semenjak  tahun  2006  dan  sampai  sekarang.    Sekolah  harus menyusun  pembukuan  secara  lengkap.  Pembukuan  disertai  dengan  dokumen  pendukung. Pembukuan yang harus disusun oleh sekolah sebagai berikut: 1) RKAS; 2) buku kas umum;  3) buku pembantu  kas;  4)  buku  pembantu  bank;  5)  buku  pembantu  pajak;  dan  6)  dokumen  lain  yang diperlukan.
Berdasarkan  hasil  analisis,  pelaporan  dan  evaluasi  maka  dalam  hal  evaluasi  dan  pelaporan keuangan  dana  BOS,  sekolah  sudah  menggunakan  pelaporan  sesuai  dengan  sistematika yaitu; pembukuan melalui buku kas umum, buku kas pembantu, buku ban pembantu; bukti pengeluaran; dan  laporan.  Laporan  dibuat  tiap  tahap  dan  ditandatangani  oleh  Bendahara,  kepala  sekolah,  dan Komite Sekolah serta disimpan di sekolah. Analisis evaluasi dan pelaporan manajemen dana bantuan operasional  SMP  Negeri  10  Ambon  tahun  2022  ditemukan  sesuai  dengan  Juknis,  karena  apa  yang sudah ada di dalam RKAS realisasinya sama dengan laporan pertanggungjawaban.

## Faktor Penunjang dan Penghambat

## Faktor Penunjang
Hasil  temuan  menunjukkan  bahwa,  dalam  proses  perencanaan  manajemen  dana  BOS  SMP Negeri  10  Ambon  mendapatkan  pendampingan,  pembinaan,  koordinasi,  sosialisasi,  atau  pelatihan program BOS reguler dari Tim BOS Kota Ambon. Sedangkan pada tahap pengelolaan, berdasarkan Permendikbud  No.  6  Tahun  2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Dana  BOS  Reguler  Pasal  19  Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, kepala sekolah bertugas; a) membuat perencanaan atas penggunaan Dana BOS Reguler; b) mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah  sampai  dengan  batas  waktu  yang  ditetapkan  setiap  tahun;  c)  menggunakan  Dana  BOS Reguler  sesuai  komponen  penggunaan  Dana  BOS  Reguler  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12 ayat  1  dan  d)  membuat  laporan  penggunaan  Dana  BOS  Reguler.  Dalam  realisasinya  kepala  SMP Negeri 10 Ambon telah melakukan regulasi pengelolaan sesuai Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler. Dan  dalam  analisis  evaluai  dan  pelaporan,  berdasarkan  Permendikbud  No.  6  Tahun  2021  tentang Petunjuk  Teknis  Dana  BOS  Reguler  dalam  Tata  Cara  Pelaporan,  sekolah  harus  menyusun pembukuan  secara  lengkap.  SMP  Negeri  10  Ambon  telah  mengikuti  pedoman  yang  ada  dengan menyediakan 1) RKAS; 2) buku kas umum; 3) buku pembantu kas; 4) buku pembantu bank; 5) buku pembantu pajak. Pada tahun 2022 SMP Negeri 10 Ambon mendapatkan penerimaan Dana BOS per tahap    sesuai  waktu  penerimaan.  Hal  ini  disebabkan  karena  sistem  evaluasi  dan  pelaporan  pada tahun  2021  tidak  mengalami  kendala.  Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  proses audit  tetap  dilakukan  oleh  inspektorat  kota  dan  BPK  kota  yang  dilakukan  secara  berkala,  guna mengevaluasi  kinerja  pelaporan  Dana  BOS  sekolah.  Berdasarkan  Permendikbud  No.  6  Tahun  2021
tentang  Petunjuk  Teknis  Dana  BOS  Reguler  dalam  Tata  Cara  Pelaporan,  sekolah  harus  menyusun pembukuan  secara  lengkap.  SMP  Negeri  10  Ambon  telah  mengikuti  pedoman  yang  ada  dengan menyediakan 1) RKAS; 2) buku kas umum; 3) buku pembantu kas; 4) buku pembantu bank; 5) buku pembantu pajak. Pada tahun 2022 SMP Negeri 10 Ambon mendapatkan penerimaan Dana BOS per tahap    sesuai  waktu  penerimaan.  Hal  ini  disebabkan  karena  sistem  evaluasi  dan  pelaporan  pada tahun  2021  tidak  mengalami  kendala.  Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  proses audit  tetap  dilakukan  oleh  inspektorat  kota  dan  BPK  kota  yang  dilakukan  secara  berkala,  guna mengevaluasi kinerja pelaporan Dana BOS sekolah.

## Faktor Penghambat
Berdasarkan  hasil  temuan  di  lapangan  bahwa  pada  proses  perencanaan,  sesuai  permendikbud No.  6  Tahun  2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Dana  BOS  Reguler  pasal  20  menyebutkan  bahwa komponen  perencanaan  Dana  BOS  Reguler  meliputi  Kepala  Sekolah  sebagai  penanggung  jawab, bendahara,  dengan  anggota  (1  guru,  1  komite  dan  1  orang  tua),  namun  dalam  realisasinya  tidak terdapat komponen orang tua. Sedangkan pada proses pengelolaan, berdasarkan Permendikbud No. 6  Tahun  2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Dana  BOS  Reguler  pasal  12,  Kepala  SMP  Negeri  10  Ambon telah menjalankan 11  dari 12 komponen terkait  pengunaan Dana BOS yaitu tidak adanya data dalam RKAS  tentang  komponen  penerimaan  siswa  baru.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/P/2022 Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  Reguler,  Bantuan  Operasional Sekolah Reguler, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah sebesar Rp. 1.250.000 pada Kota Ambon Provinsi Maluku, namun realisasi yang terjadi SMP Negeri 10 Ambon mendapatkan jumlah lebih rendah dari yang didapatkan. Berdasarkan RKAS SMP Negeri  10  Ambon  Tahun  2022  menerima  anggaran  BOS  Reguler  sebesar  Rp.  595.000.000.  Jumlah siswa  per  tahun  2022  adalah  sebanyak  489  jika  dikalikan  dengan  Satuan  Biaya  Dana  Bantuan Operasional Masing-Masing Daerah sebesar Rp. 1.250.000 pada Kota Ambon Provinsi Maluku, SMP Negei  10  Ambon  harus  menerima  Rp.  611.250.000.  Hal  ini  menjadi  kesenjangan  karena  biaya  yang diterima  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya  diterima.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti dengan para informan, ditemukannya ketidak-transparansian antara Kepala SMP Negeri 10 Ambon selaku penanggung jawab Dana BOS dengan tim manajemen Dana BOS SMP Negeri 10 Ambon, yang berakibat  pada  ketidak  sesuaian  antara  perencanaan  dan  pengelolaan  yang  dijalankan.  Dan  pada tahap evaluasi dan pelaporan Berdasarkan observasi tahun 2023 tentang Manajemen Dana BOS yang terjadi di SMP Negeri 10 Ambon,  didapatkan bahwa terjadi hambatan  pada Manajemen Dana BOS pada  tahap  pencairan  dana.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  proses  evaluasi  dan  pelaporan  Dana  BOS pada  tahun  2022  mengalami  kendala  yaitu  ditemukannya  ketidaksesuaian  kegiatan  pada perencanaan dan pelaksanaan pada tahun 2022.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  temuan,  analisis  perencanaan  manajemen  dana  bantuan  operasional  SMP Negeri  10  Ambon  tahun  2022  ditemukan  tidak  sesuai  dengan  Juknis,  karena  dalam  penelitian  ini ditemukan  bahwa analisis perencanaan diawali dengan  menyusun RKAS oleh tim manajemen  BOS sekolah,  guru,  dan  komite  sekolah  selanjutnya  melibatkan  beberapa  stakeholder  yang berkepentingan dengan sekolah namun tidak melibatkan komponen orang tua.
Berdasarkan hasil ini, analisis pengelolaan manajemen dana bantuan operasional SMP Negeri 10 Ambon  tahun  2022  ditemukan  tidak  sesuai  dengan  Juknis,  dikarenakan  Dalam  pelaksanaan pengelolaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah dan dewan guru, namun tidak melibatkan komite sekolah. tahap realisasi penggunaan dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  dilakukan  berdasarkan  RKAS  yang  telah  disusun  pada  tahap perencanaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah.  Selain  itu  juga  terdapat  bukti  fisik  dari pembelanjaan atau pengadaan barang dan jasa. Hanya saja ketidakpercayaaan dan tranparansi oleh pengelola  terhadap  masing-masing  bidang  terkait  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah. Komponen pelaporan dan evaluasi menunjukan bahwa pada SMP Negeri 10 Ambon, telah berjalan dengan baik sesuai  dengan  petunjuk  teknis  pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  SMP.  Hal  ini dikarenakan  adanya  bukti  fisik  atau  dokumen  laporan  penggunaan  dana  Bantuan  Operasional Sekolah yang dimiliki oleh sekolah.
Komponen faktor-faktor penunjang dan penghambat  menunjukan bahwa pada SMP Negeri 10 Ambon hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses perencanaan yaitu pada tahap penyusunan RKAS  tidak  melibatkan  orang  tua,  sedangkan  pada  proses  pengelolaan  tidak  melibatkan  komite sekolah  sesuai  dengan  petunjuk  teknis,  selainitu  adanya  keterlambatan  pencairan  dana,  adanya ketidak  transparansi  dalam  hal  pelaksanaan  anggaran,  dan  adanya  masalah  akuntabilitas  dalam pengelolaan dan evaluasi pelaporan.  Hambatan-hambatan yang ditemukan mengakibatkan regulasi yang dilakukan sekolah menjadi terhambat sehingga program yang telah disusun pada RKAS tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan faktor-faktor pendukung dana BOS SMP Negeri 10 Ambon  yaitu dukungan  pemerintah  dangan  memberikan  sosialisasi  pengelolaan  dana  BOS  dan pemberian petunjuk  teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, bentuk  kerja sama yang terjalin oleh para pengelola dengan seluruh guru dan komite sekolah terkait perencanaan  anggaran dan motivasi dan tekat yang kuat dari seluruh pihak sekolah untuk memajukan kualitas pendidikan.

## REFERENSI
Matthew  B.  Miles,  A.  M.  H.  (1994). Qualitative  Data  Analysis:  An  Expanded  Sourcebook (Second  Edi). USA: SAGE Publications.
Mukhibat, M. (2020). Konstruksi Mutu Pendidikan melalui Literasi Keuangan pada Pendidikan Anak Usia  Dini  di  Magetan. Jurnal  Obsesi :  Jurnal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini , 4 (2),  620. https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.412 Nasional,  D.  P.  (2006). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah . Jakarta: Depdiknas. Rahayuningsih, S. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Alhamra Jurnal Studi Islam , 1 (2), 110. https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i2.10128 Thoyib, M. (2014). Manajemen Mutu Program Pendidikan Tinggi Islam dalam Konteks Otonomi Perguruan Tinggi:  Studi  Kualitatif  pada  Uiversitas  Islam  Indonesia  Yogyakarta  dan  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta . Ponorogo: STAIN Press Ponorogo. Diambil dari
https://www.academia.edu/download/59020524/MANAJEMEN_MUTU_PTKI20190424-36068- 13lv4yv.pdf