## Perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak atas tanah korban lumpur Lapindo

## Protection, enforcement and fulfillment of land rights
victims of the Lapindo mudflow
Tsabita Latifaturrohmah 1 , Rohmat Junarto 1
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta, Indonesia Correspondent email: Tsabitalatif2777@gmail.com
Submitted: December 15, 2022  Accepted: January 10, 2023 Publish: January 13, 2023
Abstract: . Provision of insufficient compensation for community land and/or buildings submerged in the Lapindo mudflow presents a challenge in providing clarity on settlement information and the legal status of the land. The social and legal challenge for settling compensation is faced with discrimination in  payment  of  the  Map  of  the  Affected  Area,  including  the  status  of  the  land  after  the  disaster.  A qualitative method was used in this study, along with a literature search. A total of 54 secondary data points were collected and descriptively analyzed in order to validate the compensation process and evaluate the legal status of the land in accordance with laws and regulations. According to the findings, the  government  has  declared  the  area  that  sank  as  a  natural  disaster  as  a  result  of  the  Lapindo mudflow.  The  government  and  the  company  are  responsible  for  dealing  with  the  disaster,  with  all compensation  funding  coming  from  the  State  Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBN)  and  other legitimate funding sources. Plots of land owned by the community that were submerged in mud were classified as destroyed land because the community was unable to maintain and maintain the identity of the physical form, location, boundaries, area, shape, and function of their land rights. In the future, the silted-up expanse of land will have the status of state land, and the state will be able to grant land rights to the community or parties in need by applying for rights.
Keywords: Lapindo mudflow, compensation, destroyed land
Abstrak :  Pemberian  ganti  kerugian  yang  belum  tuntas  terhadap  tanah  dan/atau  bangunan  milik masyarakat  yang  terendam  lumpur  Lapindo  menimbulkan  tantangan  untuk  memberikan  kejelasan informasi  penyelesaiannya  dan  status  hukum  tanahnya.  Tantangan  sosial  dan  legal  untuk penyelesaian  ganti  kerugian  tersebut  dihadapkan  pada  diskriminasi  pembayaran  atas  Peta  Area Terdampak  termasuk  status  tanah  pasca  kejadian  bencana.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan penelusuran pustaka. Sejumlah 54 data sekunder yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memvalidasi proses ganti kerugian dan mengevaluasi status hukum tanah yang sesuai peraturan perundangan. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah menetapkan area yang tenggelam akibat  semburan  lumpur  Lapindo  sebagai  bencana  alam.  Pemerintah  dan  pihak  perusahaan bertanggung  jawab  menanggulangi  bencana  tersebut  dengan  segenap  pembiayaan  ganti  kerugian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Bidang- bidang tanah milik masyarakat yang terendam lumpur dikategorikan sebagai tanah musnah karena masyarakat tidak mampu menjaga dan memelihara identitas wujud fisik, letak, batas, luas, bentuk, dan fungsi hak atas tanahnya. Pada masa depan, hamparan tanah karena endapan lumpur tersebut berstatus  sebagai  tanah  negara  dan  negara  dapat  kembali  memberikan  hak  atas  tanah  kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan dengan permohonan hak.
Kata Kunci : Lumpur Lapindo, ganti kerugian, tanah musnah

## Pendahuluan
Semburan lumpur dan gas dari bawah tanah di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa  Timur,  Indonesia  (Lumpur  Lapindo)  adalah  salah  satu  bencana  yang  berdampak multidimensi dan belum mampu diselesaikan hingga saat ini (Romsan & Isa, 2014). Endapan lumpur panas telah menenggelamkan lebih dari 15 desa, ratusan sawah dan rumah, puluhan pabrik dan sekolah, serta ruas jalan tol yang panjang (Drake, 2018; Rachmawati et al., 2011). Lumpur Lapindo juga telah membuat lebih dari 39.700 orang mengungsi secara internal dan menimbulkan  kerugian  lebih  dari  USD  2,7  miliar  (Tingay,  2016).  Dampak  lainnya  yang dirasakan oleh warga adalah angin panas dan bau metana yang menyengat hingga radius lima km,  pandangan  mata  yang  tertahan  tanggul  tanah  setinggi  15  m,  tanah  berpasir  yang berserakan dan pencemaran air, serta banjir ketika tanggul jebol (Schiller et al., 2008; Tingay*, 2015;  Tingay,  2016).  Para  peneliti  sebelumnya  memprediksikan  bahwa  semburan  lumpur Lapindo mencapai 206.000 m 3 dan akan tetap konsisten menyemburkan lumpur selama 30 tahun,  bahkan  dengan  jumlah  yang  lebih  sedikit  selama  ratusan  tahun  (Farida,  2013; Novenanto, 2015; Rachmawati et al., 2011).
Jika ditelisik lebih dalam, faktor penyebab terjadinya bencana lumpur Lapindo bermula karena  pelaksanaan  kegiatan  eksplorasi  industri  pertambangan  oleh  PT  Lapindo  (pihak perusahaan)  yang  mengesampingkan  aturan  teknis-yuridis,  seperti  perizinan,  standar keselamatan  pengeboran  sumur  dan  penempatan  lokasi  industri  (Suryani,  2016).  Namun demikian, Batubara & Utomo (2012) menyatakan bahwa selain pihak perusahaan, beberapa lembaga  pemerintah  pun  ikut  terlibat,  khususnya  dalam  pemberian  perizinan  lokasi  yang berada di dekat permukiman penduduk padat. Lokasi industri pertambangan lumpur Lapindo tersebut disinyalir melanggar Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur No. 2 Tahun 2006 tentang RTRW  2005-2020  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  (Lestari  &  Djanggih,  2019).  Berdasarkan Perda  RTRW  tersebut,  divisualisasikan  bahwa  kawasan  Porong  hanya  dapat  digunakan sebagai  tempat  tinggal,  persawahan,  dan  pabrik.  Disisi  lain,  juga  terjadi  pelanggaran  HAM yaitu  pihak  perusahaan  tidak  secara  terbuka  menjelaskan  kepada  masyarakat  setempat bahwa  di  Porong  akan  dibangun  lokasi  pertambangan  (Desyani,  2012;  Sukmana,  2017). Singkatnya,  setelah lokasi  pertambangan  diperoleh,  pihak  perusahaan  melakukan  kegiatan eksplorasi  dan  terjadi  kebocoran  sumur  pengeboran  di  Desa  Renokenongo,  yang  berujung munculnya semburan gas dan kotoran lumpur pekat sejak 29 Mei 2006 (Intakhiya et al., 2021; Rojiba & Wisnu, 2016).
Rusaknya fisik dan lingkungan, kerugian ekonomi dan kerentanan sosial yang mendera masyarakat  Porong,  menggerakkan  kemauan  politik  pemerintah  Indonesia  untuk menetapkannya sebagai bencana alam, sebagai ikhtiar meringankan penderitaan masyarakat banyak secara bertahap (Intakhiya et al., 2021; Rojiba & Wisnu, 2016; Setiawan & Pratitis, 2016). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 2007 yang sebagaimana telah beberapa  kali  diubah  hingga  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  dengan  Perpres  No.21 Tahun  2017,  tersirat  bahwa  penanggulangan  bencana  lumpur,  pengaliran  lumpur  ke  Kali Porong,  tindakan  mitigasi  dan  penanganan  sosial  kemasyarakatan,  dibebankan  kepada
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  sumber  dana  lainnya  yang  sah. Berdasarkan  perpres  tersebut,  pihak  perusahaan  bertanggung  jawab  untuk  mengganti kerugian  atas  hilangnya  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  masyarakat  secara  bertahap sesuai Peta Area Terdampak (PAT). Adapun tanah/atau bangunan yang berada di luar wilayah penanganan  PAT,  pembelian,  sewa  ataupun  ganti  ruginya  dibebankan  kepada  APBN  dan menjadi Barang Milik Negara (BMN). Masyarakat dapat menyerahkan alat bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang terdampak, seperti akta jual beli tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang secara nyata mencantumkan luas  dan  lokasi  tanah.  Namun  demikian,  adanya  aturan  pemberian  ganti  rugi  atas  tanah dan/atau bangunan yang bisa dilakukan secara bertahap menjadikan penanganan bencana lumpur Porong tidak berjalan dengan efektif dan efisien (Intakhiya et al., 2021).
Penelitian spesifik yang membahas ganti kerugian atas tanah dan/atau bangunan akibat bencana lumpur Lapindo telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti Irawan & Paranata  (2010;  Warsini  (2008).  Konflik  pertanahan  secara  horizontal  dan  vertikal  akibat bencana lumpur Lapindo  pun telah dibahas dengan jelas oleh  Farida (2013); Ismail (2011). Selanjutnya, efek lumpur dan gas yang mengakibatkan kerentanan ekonomi dan sosial bagi masyarakat  terdampak  juga  telah  dibahas  oleh  Ekawati  &  Sulistyowati  (2021;  Elika  et  al., (2017); Novenanto (2010); Wijaya (2018). Pada sisi yang berbeda Anom Wiryasa & Sudarsana (2009); Halim et al. (2017) juga mengungkap bahwa terdapat beragam manfaat dan peluang atas kehadiran lumpur yang telah mengendap, seperti untuk pembuatan batu bata, genteng beton, beton pejal, sebagai pengganti semen. Bahkan baru-baru ini muncul peluang bahwa endapan  lumpur  Lapindo  dapat  diekstraksi  menjadi  bahan  baku  baterai  listrik  Lithium  dan Stronsium  (Guitarra,  2022).  Namun  demikian,  dari  keseluruhan  penelitian  tersebut  masih terbuka  celah  penelitian  yang  membahas  tentang  proses  ganti  rugi  atas  tanah  terdampak yang  terkini.  Termasuk  dalam  hal  ini  status  tanah  wakaf  dan  proses  negosiasi  serta  upaya masyarakat  untuk  manfaatkan  lumpur  Lapindo.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan untuk mendeskripsikan pemberian ganti kerugian dan kejelasan status pemilik hak atas tanah dan/atau  bangunan  yang  terdampak  lumpur  Lapindo  setelah  17  tahun  ditinggalkan  oleh masyarakat Porong.

## Metode penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelusuran pustaka ( library  research )  (Lepenioti  et  al.,  2020;  Snyder,  2019).  Mekanisme  metode  penelitian tersebut yaitu penulis mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan atas permasalahan status tanah masyarakat yang musnah akibat bencana semburan lumpur di Porong, Sidoarjo Jawa Timur. Keseluruhan sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini didapatkan dari literasi  berita  media  massa,  karya  tulis  ilmiah  dari  jurnal  nasional  dan  internasional,  serta data-data lain yang relevan seperti buku, laporan dari instansi terkait baik elektronik maupun cetak.  Setelah  data  tersebut  terkumpul,  penulis  menganalisisnya  dengan  mereduksi  data
tersebut  agar  lebih  tajam  dam  fokus,  menyusun  data  tersebut  agar  lebih  sistematis,  dan selanjutnya menarik kesimpulan akhir (Palinkas et al., 2015).

## Hasil dan pembahasan

## Ganti rugi hak atas tanah masyarakat Porong
Bencana  lumpur  Lapindo  menyebabkan  dampak  multidimensi  bagi  masyarakat  dan negara,  mulai  dari  kerusakan  ekosistem  lingkungan  hingga  hilangnya  hak  atas  tanah. Masyarakat  yang  terkena  lumpur  Lapindo  merasa  tidak  diberikan  keadilan  karena  adanya pembagian  kawasan  ganti  rugi  (Sukmana,  2017).  Berdasarkan  Perpres  tentang  Badan Penanggulangan  Lumpur  Sidoarjo  yang  beberapa  kali  di  ubah  dan  yang  terakhir  dengan Perpres 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), menyatakan bahwa Pemerintah membagi kawasan terdampak menjadi dua yaitu dalam Peta Area  Terdampak  (PAT)  dan  luar  PAT.  Ketidakadilan  muncul  ketika  masyarakat  yang  tanah dan/atau bangunannya berada pada kawasan dalam PAT mendapatkan ganti rugi dari pihak perusahaan,  sedangkan  tanah  dan/atau  bangunan  yang  berada  di  luar  PAT  mendapatkan ganti  rugi  dari  dana  APBN.  Masyarakat  yang  mendapat  ganti  rugi  dari  pihak  perusahaan, proses  ganti  ruginya  tersendat.  Sementara  itu,  masyarakat  yang  mendapat  ganti  rugi  dari dana  APBN  berjalan  lancar.  Umumnya,  masyarakat  didesak  untuk  menjual tanah dan/atau bangunan  yang  terdampak  dengan  harga  murah,  namun  demikian  mereka  menolaknya karena mekanisme dan besaran ganti kerugian tidak sesuai.
Selanjutnya  setelah  BPLS  dibubarkan,  wewenang  pemberian  ganti  kerugian  oleh pemerintah  di  delegasikan  kepada  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat termasuk juga pihak perusahaan. Dibubarkannya BPLS tersebut oleh pemerintah membawa dampak  bahwa: pertama, masalah  ganti  rugi  dengan  cara  pembelian  tanah  dan/atau bangunan  yang  terdampak  di  bayarkan  secara  bertahap,  untuk  akta  jual-beli  bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh pemerintah dalam PAT tetap dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas; Kedua, tanah dan/atau bangunan yang berada di luar PAT maka pembeliannya menjadi beban APBN dan merupakan Barang Milik Negara; ketiga biaya  upaya  penanggulangan  semburan,  pengaliran  lumpur  ke  Kali  Porong, penanganan  infrastruktur  dan  biaya  tindakan  mitigasi  untuk  melindungi  keselamatan masyarakat dan infrastruktur, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainya yang sah.
Mekanisme dan besaran ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan di dalam maupun luar PAT oleh perusahaan dan pemerintah, termasuk jalur pembuangan lumpur ke Kali Porong, membuat  kesenjangan  kesejahteraan  antara  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  lembaga  negara pengawal  konstitusi  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  (MKRI),  ikut  andil  dalam memberikan  keadilan  kepada  masyarakat  yang  berhak  dan  terdampak.  MKRI  menerbitkan dua  putusan  terkait  polemik  ganti  rugi  tanah  dan/atau  bangunan  milik  masyarakat,  yaitu Putusan  MKRI  No.  83/PUU-XI/2013  dan  No.  63/PUU-XIII/2015.  Kedua  putusan  tersebut menjadikan  jelas  dan  terang  tentang  mekanisme  pemberian  ganti  kerugian,  pihak  yang bertanggung  jawab  dan  keadilan  hukum  besaran  ganti  kerugian  atas  bencana  lumpur
Lapindo. Berdasarkan keputusan tersebut dan terlepas tanggung jawab penggantian kerugian terhadap  masyarakat  yang  berada  dalam  PAT  adalah  pihak  perusahaan,  pemerintah  tidak serta merta lepas dari tanggung jawabnya untuk memastikan masyarakat memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya.
Selama  17  tahun  sejak  2006,  mekanisme  dan  besaran  ganti  kerugian  yang  telah dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan kepada masyarakat yang berhak dan terdampak belum tuntas. Meskipun APBN telah digulirkan hingga lebih dari 11,27 Triliun, namun besaran ganti  kerugian  tersebut  masih  membutuhkan  755  miliar  lagi  untuk  para  korban  lumpur Lapindo (Alexander, 2021). Besaran ganti kerugian tersebut secara berurutan yaitu sebesar 5,3 miliar telah disalurkan  pada tahun 2006; 500 miliar pada tahun 2007; 1,1 triliun tahun 2008; 1,12 triliun tahun 2009; 1,21 triliun tahun 2010; 1,28 triliun tahun 2011; 1,53 triliun tahun 2012; 2,05 triliun tahun 2013; 735 miliar tahun 2014; 735 miliar tahun 2015; 843 miliar tahun 2065; 458 miliar tahun 2017 dan terakhir 448 miliar tahun 2018. Selanjutnya, perincian kekurangan pembayaran ganti kerugiannya adalah 755 miliar bagi masyarakat di dalam PAT dan  805,  82  miliar  bagi  masyarakat  yang  berada  di  luar  PAT.  Namun  demikian,  pihak perusahaan baru membayar utang dana talangan pemerintah sebesar lima miliar dari total utang 773,38 miliar. Selain itu, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  pada  akhir  tahun  2020,  pihak  perusahaan  harus mengembalikan uang  negara  sebesar 2, 23  triliun  (Putri,  2021).  Sebagai ilustrasi  mengenai lokasi semburan lumpur Lapindo, Gambar 1 berikut memvisualisasikan perbandingan letak, bentuk dan luas lokasi bencana lumpur Lapindo dari 2006-2022.
Gambar 1. Lokasi terdampak bencana lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Berdasarkan  Gambar  1,  pihak  perusahaan  sejatinya  memiliki  tanggung  jawab  penuh atas  kerusakan  yang  terjadi  di  sebabkan  telah  melanggar  hukum  yang  mengakibatkan kerugian  dan  kerusakan  lingkungan.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  1366  KUHP  yang menyebutkan bahwa tiap-tiap manusia memiliki tanggung jawab tidak hanya atas kerusakan yang  terjadi  akibat dari perbuatannya,  namun  juga  atas  kerusakan  yang terjadi  akibat  dari kecerobohannya (Warsini, 2008). Ketentuan pada Pasal 1365 KUHP dapat di kenakan  yang inti  dari  pasal  tersebut  menjelaskan  mengenai  perbuatan  melanggar  hukum  yang mengakibatkan  kerugian  dan  kerusakan  lingkungan  memiliki  tanggung  jawab  untuk membenahi  pembuangan  limbah,  melakukan  pemulihan  terhadap  ekosistem,  dan meniadakan atau menghancurkan yang menjadi penyebab dari kerusakan lingkungan yang terjadi (Lisdiyono, 2014).
Selanjutnya,  dalam  menjalankan  mekanisme  pemberian  ganti  kerugian  tersebut terdapat beberapa keanehan yang terjadi seperti pembelian tanah masyarakat sekitar yang terdampak  yaitu  tidak  dapat  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  dekat  karena  proses pembelian tanah tersebut melibatkan beberapa pihak. Dan dalam proses pembelian tanah tersebut membutuhkan data sertifikat tanah yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan.  Selain  itu,  PT.  Lapindo  Brantas  adalah  perusahaan  yang  bekerja sama  dengan  pemerintah,  sehingga  seluruh  aset  yang  dimilikinya  merupakan  aset  negara. Ganti rugi dengan membeli tanah masyarakat tersebut melanggar UUPA karena PT. Lapindo Brantas tidak termasuk subjek hukum kepemilikan hak atas tanah dan kondisi tanah tersebut telah musnah sehingga jual beli tanah tidak dapat dilakukan (Intakhiya et al., 2021). Jual beli tidak  dapat  dilakukan  karena  dalam  sistem  jual  beli  terdapat  proses  pemindahan  hak  atas tanah  dari  penjual  ke  pembeli,  karena  status  tanah  masyarakat  telah  musnah  terdampak bencana lumpur Lapindo, maka proses jual beli tidak dapat dilakukan karena wujud dari tanah sudah musnah tergenang lumpur (Warsini, 2008).
Untuk  mengatasi  permasalahan  musnahnya  hak  atas  tanah  masyarakat  pemerintah membuat  alternatif  solusi  yaitu  dengan  melaksanakan  transmigrasi  dan  relokasi.  Program transmigrasi  seperti  adalah  Maluku  Utara,  Kalimantan  Tengah,  dan  Riau.  Daerah  tersebut ditunjuk  oleh  pemerintah  sebagai  daerah  transmigrasi  karena  masyarakat  yang  tinggal  di daerah  tersebut  belum  banyak,  kawasannya  masih  cukup  luas  dan  jika  digunakan  untuk kegiatan  bercocok  tanam  akan  memberikan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat transmigrasi.  Namun  masyarakat  menolak  program  transmigrasi,  karena  mereka beranggapan  bahwa  kondisi  ekonomi  masih  kurang  layak  untuk  di  transmigrasikan. Masyarakat  ingin  relokasi  tanah  permanen  di  sekitar  wilayah  Sidoarjo,  maka  masyarakat mendapat  kesempatan  untuk  memiliki  tanah  tersebut.  Untuk  mendapatkan  hak  milik  atas tanah  relokasi  tersebut  masyarakat  dapat  mengajukannya  menggunakan  dua  cara  yaitu pendaftaran tanah sporadis dan pendaftaran tanah sistematik.
Belasan  tahun  kasus  lumpur  Lapindo  berlalu,  namun  persoalan  belum  di  selesaikan dengan tuntas soal ganti rugi, belum ada kepastian kapan penyelesainya. Hal ini menimbulkan berbagai  permasalahan  atau  konflik  di  masyarakat.  Permasalahan  yang  sering  terjadi  di
masyarakat Porong yaitu melakukan unjuk rasa untuk menuntut hak-hak atas tanah mereka yang telah hilang agar segera diberi ganti rugi. Dalam penyelesaian ganti rugi terjadi beberapa masalah,  dalam  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  masyarakat  Porong  melakukan beraneka macam negosiasi, sehingga menghasilkan kesepakatan berupa, yang di sarikan dari beberapa sumber di antaranya:
a. Besaran biaya ganti rugi di negosiasikan dengan PT. Lapindo Brantas dan Tim Nas PSLS (Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lapindo). Masyarakat menuntut biaya ganti rugi dengan harga Rp. 2.000.000/m2 untuk tanah dan Rp. 2.500.000/m2 untuk properti, tetapi harga yang diajukan oleh masyarakat Porong tersebut mendapat penolakan dari PT. Lapindo Brantas. PT. Lapindo Brantas menginginkan biaya ganti rugi dengan harga Rp.  500.000/m2  untuk  tanah  dan  Rp.  750.000/m2  untuk  properti.  Harga  yang ditawarkan  terlalu  rendah  tidak  seimbang  dengan  kerusakan  lingkungan  yang  telah mereka lakukan. Pada akhirnya disepakati ganti rugi dengan harga Rp. 1.000.000,00/m2 untuk  tanah,  Rp.  1.500.000,00/m2  untuk  properti,  dan  Rp.  125.000,00/m2  untuk persawahan,  nilai  ganti  rugi  tersebut  berlaku  untuk  seluruh  daerah  yang  terdampak bencana lumpur, baik daerah yang terdapat di dalam PAT dan daerah yang terdapat di luar PAT.
b. Penetapan  daerah  yang  tergolong  dalam  PAT  dijelaskan  pada  Perpres  No.  14  tahun 2007  dan  sekaligus  untuk  menjadi  jaminan  hukum  ganti  rugi.  Perpres  tersebut mengatur mengenai pembayaran kompensasi,  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Untuk  mengatasi  permasalahan  sosial,  pihak    perusahaan  mengganti  tanah  dan properti masyarakat yang terdampak melalui pembayaran dengan cara diangsur. Pembayaran tersebut selaras dengan peta area terdampak dan dibuktikan dengan sertifikat tanah yang di dalamnya terdapat keterangan luas tanah beserta dengan letak lokasinya.
2. Ganti rugi yang dibayarkan dengan cara diangsur adalah kawasan yang terdapat di dalam PAT, dengan cara 20% uang ganti rugi dibayarkan di awal dan sisanya akan diberikan  satu  bulan  sebelum  sewa  tempat  tinggal  sepanjang  2  tahun  berakhir. Anggaran ganti rugi untuk permasalahan sosial masyarakat yang terletak di luar PAT menjadi tanggung jawab pemerintah yang dibayarkan menggunakan dana APBN.
3. Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PT. Lapindo Brantas meliputi biaya tindakan untuk  menanggulangi  luapan  lumpur  yang  di  dalamnya  termasuk  biaya  untuk menangani  bendungan  inti  hingga  Kali  Porong.  Serta  anggaran  ganti  rugi  untuk menangani permasalahan infrastruktur menjadi tanggung jawab pemerintah yang dibayarkan menggunakan dana APBN.
c. Dokumen administrasi yang lengkap sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah adalah bagian  penting  dalam  ganti  rugi.  Karena  pada  umumnya  masyarakat  mempunyai dokumen  tidak  tertulis,  atau  hanya  hak-hak  adat letter  C dan  petok-D.  meskipun diterima  sebagai dokumen  dalam  memperoleh  ganti  rugi,  namun  ganti ruginya  tidak akan sama dengan yang memiliki sertifikat hak atas tanah.
d. Selama  pelaksanaan  ganti  rugi  yang  diangsur  dengan  cara  20%  uang  ganti  rugi dibayarkan  di  awal  dan  80%  dibayar  dengan  cara  diangsur,  pihak  perusahaan memberikan ganti rugi berupa menanggung biaya yang diperlukan untuk hidup sehari- hari masyarakat, memberikan uang sewa untuk tempat tinggal sepanjang 2 tahun dan memberikan ganti rugi terhadap perusahaan yang terdampak bencana lumpur Lapindo. Metode pembayaran 20% dan 80% mendapatkan penolakan dari sejumlah masyarakat yang  terbagi  menjadi  tiga  kelompok  yaitu:  i)  kelompok  yang  menginginkan  prosedur ganti rugi uang dan tempat tinggal baru, ii) kelompok yang menyetujui prosedur 20% dan 80%, iii) kelompok yang menginginkan prosedur relokasi tempat tinggal baru. Dari penolakan  masyarakat  tersebut,  pihak  perusahaan  melakukan  prosedur  pembayaran dengan  sistem  ganti  rugi  uang  tunai  dan  tempat  tinggal  baru,  ganti  rugi  dengan prosedur  20%  dan  80%,  ganti  rugi  uang  tunai,  dan  prosedur  relokasi  tempat  tinggal baru.
e. Pembayaran ganti rugi yang telah disepakati di atas tidak berjalan dengan lancar, karena pada pertengahan tahun 2008 PT. Lapindo Brantas mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak sanggup untuk melunasi ganti rugi dan mereka menawarkan pilihan untuk relokasi dengan menukar tanah masyarakat dengan tempat tinggal baru di KNV, namun di tolak oleh masyarakat.
Dalam proses ganti rugi terdapat tanah wakaf, yang memiliki pengaturan tersendiri soal ganti  rugi.  Tanah  wakaf  yang  terdampak  sebagian  besar  dimanfaatkan  untuk  membangun rumah ibadah seperti masjid, dan sebagai tempat menuntut ilmu seperti Pondok Pesantren. Secara keseluruhan tanah yang diwakafkan oleh Wakif telah memiliki sertifikat, namun ada sebagian  kecil  dari  tanah  yang  diwakafkan  tersebut  belum  memiliki  sertifikat.  Pada  proses ganti rugi tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat dengan yang belum memiliki sertifikat, memiliki  perbedaan  pada  prosedurnya  (Fany,  2011).  Salah  satu  ganti  rugi  yang  diberikan adalah  ganti  rugi  atas  pondok  pesantren  dan  M asjid  Abill  Hasan  Asy  Syadili,  MI  Ma’arif Jatirejo, dan rumah Gus Maksum. Besaran ganti rugi yang dibayarkan tanah wakaf tersebut adalah 4 hektar dan memberikan ganti rugi atas bangunan (Fany, 2011).
Namun demikian, terdapat sisi baik dari bencana lumpur, meskipun dampak buruknya lebih  besar  di  bandingkan  sisi  baiknya.  Masyarakat  Porong  menggunakan  lumpur  Lapindo sebagai bahan untuk membuat bata beton berkualitas tinggi (Aji et al., 2015; Karimah, 2013; Pujianto  et  al.,  2021;  Sujatmiko  &  Herdiana,  2016),  dan  memanfaatkan  lumpur  Lapindo sebagai kawasan wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar (Abdillah & Suryawan, 2019; Noviandari et al., 2021). Dalam lumpur Lapindo mengandung SiO2 yang kadarnya lebih besar, jika dibandingkan dengan semen, tetapi untuk kandungan CaO lebih sedikit  jika  dibandingkan  dengan  semen.  SiO2  berfungsi  sebagai  bahan  pengisi,  sementara CaO  memiliki  fungsi  sebagai  perekat  kedua  unsur  ini  memiliki  fungsi  dalam  menentukan kekuatan sebuah bata beton (Wiryasa & Sudarsana, 2009).

## Status hukum tanah bekas lumpur Lapindo
Dalam  konteks  kasus  Lapindo,  semburan  lumpur  dan  gas  yang  terjadi hingga  saat  ini memberikan konsekuensi yaitu: Pertama , bencana lumpur Lapindo telah menghancurkan dan menghilangkan  bukti  fisik  batas-batas  bidang  tanah  masyarakat.  Banyak  objek  buatan manusia dan alam yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi batas-batas bidang tanah ini juga  telah  tenggelam  lumpur; Kedua ,  banyak  bidang tanah di dalam  atau  di  luar  PAT  yang terendam  akibat  genangan  lumpur,  serta  penurunan  tanah  akibat  semburan  lumpur. Terhadap bidang-tanah yang berada di luar kedua klasifikasi kawasan tersebut terpengaruh oleh  panasnya  lumpur,  gas,  debu  dan  pencemaran  air; Ketiga ,  hilangnya  atau  rusaknya sertipikat  tanah  ataupun  dokumen  tanah  lainnya  (alas  hak); Keempat ,  seiring  tidak  jelas selesainya  proses  penanggulangan  bencana,  banyak  pemilik  tanah,  keluarga  mereka, dan/atau tetangga mereka yang telah meninggal atau merantau di luar daerah, sehingga bukti persaksian  tentang  batas-batas  tanah  juga  hilang; Kelima ,  bencana  lumpur  Lapindo  telah merusak  sejumlah  besar  bidang  tanah  dan  infrastruktur.  Lumpur  Lapindo  juga  telah mempengaruhi  sekitar  3000  kepala  keluarga  kehilangan  rumah  dan  pekerjaan.  Selain  itu, terdapat ribuan bidang tanah permukiman dan persawahan baik yang telah bersertifikat atau belum hingga sertipikat yang dilekati dengan hak tanggungan hilang.
Berdasarkan  konsekuensi  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis  berargumen  bahwa bencana lumpur Lapindo telah meniadakan fungsi tanah baik berfungsi secara alami, buatan, sosial  maupun  kapital  (Phillips,  2016).  Tanah-tanah  yang  terendam  lumpur  Lapindo  tidak berfungsi lagi sebagai media tumbuh tanam, tempat berinteraksi sosial maupun sebagai dasar dilaksanakannya  pembangunan  (Danendra  &  Mujiburohman,  2022).  Selain  itu,  tanah  yang terendam lumpur Lapindo juga meniadakan fungsi hak atas tanah yang melekatinya. Hak atas tanah tersebut idealnya mempunyai fungsi privat maupun publik (Khasanah & Alfons, 2021). Oleh  karena  itu,  bidang-bidang  tanah  sebagai  satuan  terkecil  bidang  yang  berbatas  dapat dikategorikan sebagai tanah musnah (Pratami et al., 2021; Sapardiyono & Pinuji, 2022).
Kategori tanah musnah terjadi karena bidang tanah tersebut telah berubah bentuk dari asalnya  karena  peristiwa  alam.  Batas-batas  bidang  tanah  tersebut  sebagai  batas  terkecil dalam penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan pun  tidak dapat identifikasi lagi. Masyarakat secara umum, sebagai pemilik atau penguasa lama tidak dapat lagi memelihara dan  menjaga  fungsi  tanah  sebagaimana  disyaratkan  pada  Pasal  15  Undang-Undang  No.  5 Tahun 1960 (UUPA) karena aksesnya hilang. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah maka tanah  tersebut  oleh  kepala  kantor  pertanahan  harus  menetapkan,  menegaskan  serta melakukan pencatatan hapusnya hak atas tanah karena tanah musnah (Khasanah & Alfons, 2021). Selain itu, dalam aturan pertanahan, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) khususnya  Pasal  27,  34  dan  40    menyatakan  bahwa  tanah  musnah  yang  disebabkan  oleh bencana  alam  ataupun  ulah  manusia  yang  menyebabkan  bencana,  pemiliknya  tidak mendapat ganti kerugian (Nur Amrin et al., 2022; Pertanahan et al., 2017; Rahmanda, 2019; Susiati & Setiadji, 2020).
Sejalan  dengan  kasus  bencana  semburan  lumpur  Lapindo,  juga  terdapat  fakta-fakta yaitu bencana tersebut terjadi secara alami sehingga berdampak pada tanah hilang karena tertutupi  lumpur dan tidak  bisa  digunakan  lagi,  sehingga  hak  atas tanahnya  hapus dengan sendirinya. Penulis berpendapat bahwa pemerintah sudah tepat memberikan ganti kerugian kepada  masyarakat  yang  berhak  dan  terdampak  sebagai  bukti  pemerintah  menjalankan konstitusi  negara  dalam  penanggulangan  bencana.  Langkah-langkah  pemerintah menggunakan  dana  APBN  untuk  menalangi  pihak  perusahaan  untuk  biaya  ganti  kerugian, proses  pembangunan  pembuatan  tanggul  ataupun  pembuatan  jalur  pembuangan  ke  Kali Porong sangat pro rakyat. Oleh karena itu, terlepas dari akta perjanjian yang telah dibuat oleh pemerintah dan pihak perusahaan mengenai pembiayaan ganti kerugian maka status tanah yang  terendam  lumpur  Lapindo  pasca  kejadian  bencana  (misalkan  semburan  lumpur berhenti) adalah tanah negara. Tanah negara merupakan tanah yang berstatus bebas yaitu tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah apa pun, juga bukan berstatus sebagai barang milik negara/barang milik daerah. Pada sisi lain, terhadap tanah yang diberikan ganti kerugian oleh  pemerintah  dan  wujud  fisik  batas  serta  fungsinya  masih  ada  maka  statusnya  adalah tanah  pemerintah  sebagai  barang  milik  negara/daerah.  Hal  ini  berkesesuaian  dengan keputusan MKRI No. 83/PUU-XI/2013 dan No. 63/PUU-XIII/2015.
Namun  demikian,  terhadap  tanah  yang  berstatus  tanah  negara,  pemerintah  dapat memberikan  hak  atas  tanah  di  atasnya  kepada  masyarakat,  pelaku  usaha,  badan  hukum dengan  dasar  permohonan  hak  atas  tanah.    Kemudian,  agar  tercipta  tertib  administrasi pertanahan, pemerintah dimungkinkan untuk memberikan hak atas tanah dengan jenis hak pengelolaan  yang  di  atasnya  dapat  diterbitkan  hak  atas  tanah  sebagaimana  diatur  dalam UUPA  selain  hak  milik.  Tentunya,  pemberian  hak  atas  tanah  tersebut  harus  melihat  dan sejalan  dengan  RTRW  terbaru  untuk  menghindarkan  terulangnya  bencana  serupa  atau bencana  yang  lain  (Pasal  1  dan  Pasal  11  UU  No. 26 Tahun  2007 tentang Penataan  Ruang). Penulis berpendapat bahwa agar tidak terjadi kecemburuan sosial, pemerintah pusat-daerah dapat menetapkan bekas daerah bencana lumpur Lapindo sebagai kawasan ruang terbuka hijau.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penulisan  yang  telah  disampaikan  di  atas,  maka  dapat  diambil kesimpulannya yaitu: Pertama , bencana Lumpur Lapindo adalah sebuah bencana yang terjadi pada  tanggal  29  Mei  2006  di  Porong  Sidoarjo,  Jawa  Timur.  Bencana  lumpur  Lapindo  telah memusnahkan,  menghilangkan  tanah  dan/bangunan  serta  hak  atas  tanah  masyarakat Kecamatan  Porong.  Bencana  tersebut  juga  menghilangkan  fungsi  tanah  dalam  arti  fisik maupun  sosial,  yaitu dari  yang  semula tanah  itu memiliki  manfaat bagi masyarakat  hingga menjadi tanah mati yang tidak dapat diambil manfaatnya. Oleh karenanya, pihak perusahaan (PT.  Lapindo  Brantas)  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan yang  terjadi  kepada  masyarakat,  meskipun  negara  juga  tetap  hadir  untuk  memberikan jaminan  keadilan  dan  kesejahteraan. Kedua ,  bentuk  ganti  rugi  yang  harus  dibayarkan  oleh
pihak perusahaan sebagai berikut: PT. Lapindo Brantas mengganti ganti rugi atas tanah yang terdampak  lumpur  Lapindo  dengan  harga  Rp.  1.000.000,00/m 2 untuk  tanah,  Rp. 1.500.000,00/m 2 untuk properti, dan Rp. 125.000,00/m 2 untuk persawahan. Nilai ganti rugi tersebut berlaku untuk seluruh daerah yang terdampak bencana lumpur Lapindo. PT. Lapindo Brantas  juga  mengganti  tanah  dan  properti  masyarakat  yang  terdampak  bencana  lumpur Lapindo  melalui  pembayaran  dengan  cara  diangsur.  Pengangsuran  tersebut  dibayarkan dengan cara 20% uang ganti rugi dibayarkan di awal dan sisanya akan diberikan satu bulan sebelum sewa tempat tinggal sepanjang 2 tahun berakhir. Ketiga , PT. Lapindo Brantas juga memberikan ganti rugi terhadap tanah wakaf yang terdampak bencana lumpur Lapindo yaitu ganti rugi atas pondok pesantren dan M asjid Abill Hasan Asy Syadili, MI Ma’arif Jatirejo, dan rumah Gus Maksum. Sementara untuk tanah wakaf lainnya ganti ruginya menjadi tanggung jawab  pemerintah. Keempat ,  dalam  menyikapi  permasalahan  bencana  lumpur  Lapindo masyarakat Porong dapat memanfaatkan lumpur Lapindo sebagai bahan pembuat bata beton dan  kawasan  wisata  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  atas  seizin  pihak-pihak  terkait yang  menguasai  daerah  bencana  (pemerintah). Keempat ,  status  tanah  akibat  terjadinya lumpur Lapindo tergolong dalam tanah musnah, dan dikemudian hari jika bencana telah usai maka  tanah  tersebut  menjadi  tanah  pemerintah  karena  pemerintah  telah  mengganti  rugi tanah masyarakat (barang milik negara).
Penelitian  ini  merekomendasikan  kepada  pemerintah  untuk  lebih  berhati-hati  dalam memberikan izin dan administrasi pertanahan kepada perusahaan pertambangan utamanya pertambangan minyak dan gas alam (Junarto & Suhattanto, 2022; Supadno & Junarto, 2022; Wulansari et al., 2021). Lokasi industri pertambangan harus sesuai dengan RTRW setempat dan tidak boleh menutupi asas keterbukaan untuk diketahui publik (Rahmanto, 2021). Selain itu, pemerintah juga harus melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang update untuk  mengantisipasi  terjadi  kerusakan  lingkungan.  Terakhir,  penelitian  ini merekomendasikan  kepada  pihak-pihak  terkait  yaitu  perusahaan  dan  pemerintah,  untuk secepatnya  memberikan  dan  menyelesaikan  ganti  kerugian  kepada  masyarakat  dan melakukan relokasi demi tercipta suasana yang harmonis dan adil.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  R.  M.,  &  Suryawan,  I.  B.  (2019).  strategi  pengembangan  lumpur  lapindo  sebagai wisata  edukasi  di  kabupaten  Sidoarjo  Jawa  Timur. Jurnal  Destinasi  Pariwisata , 7 (2). https://doi.org/10.24843/jdepar.2019.v07.i02.p11
Aji,  F.,  Hadiwidodo,  M.,  &  Samudro,  G.  (2015).  Solidifikasi  lumpur  lapindo  dalam  upaya pencegahan  pencemaran  lingkungan  sebagai  bahan  campuran  paving  block. Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang.
Alexander, H. B. (2021, June 10). 2 Tahun, Pemerintah guyur Rp 11,27 triliun ganti rugi korban
Lapindo. Kompas.Com , 1 – 2.
https://www.kompas.com/properti/read/2021/06/10/090000321/12-tahun- pemerintah-guyur-rp-11-27-triliun-ganti-rugi-korban-lapindo-?page=all
Anom  Wiryasa,  Ngk.,  &  Sudarsana,  I.  (2009).  Pemanfaatan  lumpur  Lapindo  sebagai  bahan substitusi semen dalam pembuatan bata beton Pejal. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil , 13 (1). https://ojs.unud.ac.id/index.php/jits/article/view/3512
Batubara,  B.,  &  Utomo,  P.  W.  (2012). Kronik  lumpur  Lapindo  skandal  bencana  industri pengeboran migas di Sidoarjo . INSISTPress.
Danendra, M. R., & Mujiburohman, D. A. (2022). Pembentukan bank tanah: Merencanakan ketersediaan tanah untuk percepatan pembangunan di Indonesia. Widya Bhumi , 2 (1), 1 – 20. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.18
Desyani, A. (2012, August 14). Komnas HAM: Kasus Lapindo adalah kejahatan . Tempo.Co , 1 – 2.https://nasional.tempo.co/read/423492/komnas-ham-kasus-lapindo-adalah kejahatan
Drake, P.  (2018).  Indonesia’s accidental  island:  Composing the environment  in the echo  of disaster. Environmental Communication , 12 (2). https://doi.org/10.1080/17524032.2016.1211159
Ekawati, J.-, & Sulistyowati, E. (2021). Kerentanan ekonomi di area permukiman terdampak bencana lumpur Lapindo, Sidoarjo. Jurnal Permukiman , 16 (1). https://doi.org/10.31815/jp.2021.16.41-53
Elika, E. P., Resnawaty, R., & Gutama, A. S. (2017). Bencana sosial kasus lumpur Pt. Lapindo Brantas Sidoarjo, Jawa Timur. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2). https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14272
Fany, S. A. (2011). Perspektif hukum Islam terhadap ketentuan ganti rugi atas harta wakaf yang  terkena  dampak  lumpur  Lapindo  di  desa  Jatirejo  kecamatan  Porong  kabupaten Sidoarjo . IAIN Sunan Ampel.
Farida, A. (2013). Jalan panjang penyelesaian konflik kasus lumpur Lapindo. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 17 (2). https://doi.org/10.22146/jsp.10880
Guitarra,  P.  (2022,  June  9).  Fiks,  Harta  karun  di  lumpur  Lapindo  bisa  buat  baterai  listrik. Cnbcindonesia.Com ,  1 – 2.  https://www.cnbcindonesia.com/news/20220609170659-4- 345787/fiks-harta-karun-di-lumpur-lapindo-bisa-buat-baterai-listrik
Halim, A., Cakrawala, M., Fuhaid, N., Sipil, J. T., & Mesin, J. T. (2017). Penambahan CaCO 3,
CaO dan CaOH 2 pada lumpur Lapindo agar berfungsi sebagai bahan pengikat. Prosiding SENTIA , 9 . http://sentia.polinema.ac.id/index.php/SENTIA2017/article/view/246
Intakhiya,  D.  M.,  Santoso,  U.  P.,  &  Mutiarin,  D.  (2021).  Strategi  dalam  penanganan  kasus lumpur  Lapindo  pada  masyarakat  terdampak  lumpur  Lapindo  Porong-Sidoarjo  Jawa Timur. Jurnal MODERAT , 7 (3). https://doi.org/10.25157/moderatjurnalilmiahilmupemerintahan.v7i3.2487
Irawan, & Paranata. (2010). Analisis penetapan nilai ganti kerugian properti korban luapan lumpur Lapindo. JEJAK , 3 . https://doi.org/10.15294/jejak.v3i2.4653
Ismail,  M.  (2011).  Pemetaan  dan  resolusi  konflik  (Studi  tentang  korban  lumpur  Lapindo
Sidoarjo). Jurnal Sosiologi Islam , 1 (1).
http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/JSI/article/view/10/9
Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi menyelesaikan ketidaktuntasan program strategis  nasional  (PTSL-K4)  di  masyarakat  melalui  Praktik  Kerja  Lapang  (PKL). Widya Bhumi , 2 (1), 21 – 38. https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24
Karimah,  R.  (2013).  Batako  lumpur  Lapindo  sebagai  alternatif  material  pasangan  dinding.
Jurnal Media Teknik Sipil , 10 (1). https://doi.org/10.22219/jmts.v10i1.1214
Khasanah, D. D., & Alfons. (2021). Analisis yuridis akibat dari musnahnya obyek jaminan yang dilekati  hak  tanggungan  karena  bencana  alam. Widya  Bhumi , 1 (2),  149 – 159. https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.15
Lepenioti,  K.,  Bousdekis,  A.,  Apostolou,  D.,  &  Mentzas,  G.  (2020).  Prescriptive  analytics: Literature  review  and  research  challenges.  In International  Journal  of  Information Management (Vol. 50). https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.04.003
Lestari,  S.  E.,  &  Djanggih,  H.  (2019).  Urgensi  hukum  perizinan  dan  penegakannya  sebagai sarana  pencegahan  pencemaran  lingkungan  hidup. Masalah-Masalah  Hukum , 48 (2). https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163
Lisdiyono, E. (2014). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup haruskah berdasarkan tanggung jawab mutlak atau unsur kesalahan. Jurnal Spektrum Hukum , 11 (2).
http://dx.doi.org/10.35973/sh.v11i2.620
Novenanto,  A.  (2010).  Melihat  kasus  Lapindo  sebagai  bencana  sosial. Jurnal  Center  for Religious and Cultural Studies , 4 .
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/abstrak_410115_tpjua.pdf
Novenanto, A. (2015). Manusia dan tana h : Kehilangan dan kompensasi dalam kasus Lapindo.
BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan , 1 (1). https://doi.org/10.31292/jb.v1i1.37
Noviandari, I., Balafif, M., & Aprilia, D. (2021). Peran  objek wisata lumpur Lapindo Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
CAKRAWALA , 15 (1). https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i1.368
Nur Amrin, R., Imantaka, A. H., Tatagelo Narince Yanengga, E., & Cahyani Maulida, G. (2022). Status  hukum  hak  atas  tanah  yang  terkena  bencana  alam. Tunas  Agraria , 5 (1). https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.168
Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful  sampling  for  qualitative  data  collection  and  analysis  in  mixed  method implementation research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research , 42 (5), 533 – 544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y
Pertanahan,  K.,  Masalah,  A.  L.  B.,  Hak,  S.,  Tanah,  A.,  Dengan,  B.,  Peristiwa,  A.,  Gempa,  A., Menurut, B., & Masalah, B. P. (2017). Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah berkaitan dengan adanya peristiwa alam gempa bumi menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960. Lex Privatum , 5 (9). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18337
Phillips,  M.  (2016).  Assets  and  affect  in  the  study  of  social  capital  in  rural  communities.
sociologia ruralis , 56 (2). https://doi.org/10.1111/soru.12085
Pratami, B. D., Larasati, R., Ratna Intan, S. R., & Kamalludin, I. (2021). Status  hukum tanah musnah berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021. Jurnal Officium Notarium ,
1 (2). https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art2
Pujianto, A., Prayuda, H., Monika, F., Cahyati, M. D., & Zulviandika, F. (2021). The utilization of  Lapindo  powder  as  a  material  for  high  strength  concrete. IOP  Conference  Series: Materials Science and Engineering , 1144 (1). https://doi.org/10.1088/1757-
899x/1144/1/012011
Putri,  C.  A.  (2021, November  22). Masalah  Lapindo  belum  beres,  Bakrie  masih  ngutang  Rp
2,23
T. Cnbcindonesia.Com , 1 – 2. https://www.cnbcindonesia.com/news/20211122184322-4-293543/masalah-lapindo- belum-beres-bakrie-masih-ngutang-rp-223-t
Rachmawati, T. A., Deguchi, C., & Yoshitake, T. (2011). Disaster risk reduction to municipal spatial plan: A case study of mudflow disaster in Sidoarjo, Indonesia. European Journal of Social Sciences , 23 (4). https://www.researchgate.net/publication/296750626
Rahmanda, B. (2019). Perlindungan hukum bagi pengusaha pemilik tanah akibat musnahnya tanah  oleh  bencana  alam  dan  kaitannya  dengan  pihak  ketiga. Gema  Keadilan , 6 (1). https://doi.org/10.14710/gk.6.1.63-74
Rahmanto,  N.  (2021).  Keterbukaan  informasi  publik  data  pertanahan. Widya  Bhumi , 1 (1). https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.9
Rojiba,  A.,  &  Wisnu.  (2016).  Aspek  politis  lumpur  lapindo  sidoarjo  tahun  2006-2014.
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah , 4 (2). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/14935
Romsan,  A.,  &  Isa,  S.  M.  (2014).  Corporate  responsibility  for  environmental  human  rights violation: A case study of Indonesia. Pertanika Journal of Social Science and Humanities , 22 (January). https://repository.unsri.ac.id/19569/
Schiller, J., Lucas, A., & Sulistyanto, P. (2008). Leraning from the East Java mudflow: Disaster politics in Indonesia. Indonesia , 85 (April). https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/54445/INDO_85_0_121148326 0_51_78.pdf
Setiawan, A., & Pratitis, N. T. (2016). Religiusitas, dukungan sosial dan resiliensi korban lumpur Lapindo
Sidoarjo. Persona:Jurnal Psikologi Indonesia , 4 (02). https://doi.org/10.30996/persona.v4i02.555
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines.
Journal of Business Research , 104 . https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039 Sujatmiko,  G.,  &  Herdiana,  W.  (2016). Eksperimen  pengolahan  lumpur  Lapindo  menjadi sebuah produk dengan cara direbus untuk mendapatkan hasil produk yang tidak mudah retak .
Universitas
Surabaya. http://repository.ubaya.ac.id/34700/1/LUMPUR%20LAPINDO.pdf
Sukmana, O. (2017a). Dominasi dan ketidakadilan negara dan korporasi dalam kasus bencana lumpur.
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , 30 (2). https://doi.org/10.20473/mkp.V30I22017.150-161
Supadno, & Junarto, R. (2022). Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong dan  mengangkat  ekonomi  kerakyatan  dengan  sertipikasi  tanah. Tunas  Agraria , 5 (3),
268 – 285. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.193
Suryani, N. (2016). Penegakan hukum pidana lumpur lampindo masih jauh dari harapan. Bina Hukum Lingkungan , 1 (1), 75 – 83. https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v1i1.7 Susiati,  D.,  &  Setiadji,  S.  (2020).  Status  hukum  hak  milik  atas  tanah  yang  terkena  abrasi.
Mimbar Keadilan , 13 (1). https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3082
Tingay*, M. (2015). What caused the ‘Lusi’ mudflow disaster in East Java, Indonesia?: Using geomechanical models to test earthquake and drilling-trigger theories . https://doi.org/10.1190/ice2015-2211591
Tingay,  M.  (2016).  What  caused  the  Lusi  mudflow  disaster  in  Indonesia? https://www.searchanddiscovery.com/pdfz/documents/2016/41791tingay/ndx_tingay. pdf.html
Warsini,  N.  (2008).  Ganti  rugi  kepemilikan  hak  atas  tanah  masyarakat  kabupaten  Sidoarjo akibat pencemaran lingkungan oleh PT. Lapindo Brantas. Jurnal Hukum & Pembangunan , 38 (4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no4.182
Wijaya, R. A. E. (2018). Dampak dan upaya pengendalian semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo. Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian , 4 (2). https://doi.org/10.21831/gm.v4i2.17845
Wulansari, H., Junarto, R., & Mujiburohman, D. A. (2021). Mewujudkan sistem pendaftaran tanah publikasi positif. Riau Law Journal , 5 (1). http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7875