## Relasi Korupsi Politik dengan Perilaku Masyarakat dalam Pilkada Riau
The Relationship Between Political Corruption and Community Behavior in the Riau Regional Head Election
Doni Hendrik 1 , Mudiyati Rahmatunnisa 2 , Caroline Paskarina 3 , Nandang Alamsah D 4
1 Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
2-4 Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Penulis Korespondensi: doni@soc.unand.ac.id

## Abstrak
Provinsi Riau merupakan daerah yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi di kalangan kepala daerahnya di Indonesia. Selain dari tingkat korupsi yang tinggi, perilaku masyarakat juga menunjukkan kecenderungan perilaku transaksional dengan meminta imbalan, bantuan, oleh-oleh kepada kandidat- kandidat dalam proses pilkada. Begitu pun elite dan masyarakat, seolah menyemai suburnya korupsi, dengan cara meminta sumbangan dan berbagai bentuk materi dan jasa kepada kandidat sehingga kandidat menjadi berbiaya tinggi dalam proses pilkada. Penelitian ini menggunakan perspektif kultural dalam menganalisis fenomena korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hubungan perilaku masyarakat Riau dalam pilkada dengan perilaku korupsi kepala daerah. Dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data melalui indepth interview , dan pemilihan informal melalui purposive sampling maka diperoleh temuan penelitian bahwa dalam proses Pilkada Gubernur Riau, terdapat perilaku masyarakat, tokoh dan elite yang cenderung transaksional dengan berusaha meminta berbagai macam imbalan seperti uang, barang, jasa dan fasilitas kepada kandidat dalam proses pilkada. Perilaku demikian sudah jamak terjadi di Riau bahkan cenderung “berlebihan” sehingga hal ini berdampak kepada beban sosial dan beban tingginya biaya politik. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap kecenderungan perilaku koruptif kepala daerah sebagaimana ditunjukkan oleh kasus terdakwa tiga Gubernur Riau. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat relasi perilaku masyarakat dan elite yang sering meminta uang, barang, jasa, bantuan dan fasilitas kepada calon kepala daerah atau kepala daerah dengan tingginya perilaku korupsi kepala daerah di Riau.

## Kata Kunci
korupsi politik; perilaku masyarakat; pilkada.

## Abstract
Riau Province is a region that has a high level of corruption among regional heads in Indonesia. Apart from the high level of corruption, community behavior also shows a tendency towards transactional behavior by asking for rewards, assistance and souvenirs from candidates in the regional election process. Likewise, elites and society seem to be breeding grounds for corruption, by asking candidates for donations and various forms of materials and services so that candidates have high costs in the regional election process. This research uses a cultural perspective in analyzing the phenomenon of corruption. The aim of this research is to explain how the behavior of the Riau people in the regional elections is related to the corrupt behavior of regional heads. Using qualitative methods, data collection techniques through in-depth interviews, and informal selection through purposive sampling, research findings were obtained that in the regional election process for the Governor of Riau, there was behavior of the community, figures and elites who tended to be transactional by trying to ask for various kinds of rewards such as money, goods, services. and facilities for candidates in the regional election process. Such behavior is common in Riau and even tends to be "excessive" so that this has an impact on social burdens and high levels of political funding. This then has implications for the tendency of corruptive behavior of regional heads as shown by the case of the three accused governors of Riau. This research concludes that there is a relationship between the behavior of the community and elites who often ask for money, goods, services, assistance and facilities from regional head candidates or regional heads with the high level of corrupt behavior of regional heads in Riau.
DOI: 10.35967/njip.v22i2.639
Dikirim: 23 September 2023 Revisi: 25 Desember 2023 Diterima: 30 Desember 2023
© Penulis 2023 Karya ini dilisensikan di bawah lisensi CC BY-NC-SA 4.0. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-sa/4.0/
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 22 No. 2 (2023): 221-234 p-ISSN: 1829-5827 e-ISSN: 2656-5277

## 1. Pendahuluan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporannya menyatakan bahwa terdapat daerah-daerah yang sangat rawan korupsi dan dikategorikan sebagai daerah darurat korupsi. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan banyaknya angka kasus korupsi serta kepala daerah yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Provinsi-provinsi yang dianggap juara korupsi bisa dikatakan sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Provinsi-provinsi tersebut di antaranya adalah: Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Banten, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. ( Utama, 2019 ). Oleh karena negara kita masih dalam kategori negara berkembang maka dapat dipahami, proses pembangunan politik dan ekonomi masih belum berjalan secara baik. Konsekuensinya perkembangan negara juga tidak sebanding dengan perilaku anti korupsi. Hal ini sejalan dengan hasil studi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) suatu negara, maka tingkat korupsi negara tersebut akan semakin turun ( Sandi dkk., 2019 ).
Pola korupsi yang dilakukan pejabat di Indonesia terdapat enam pola, yaitu pola konvensional, penerimaan keuangan fiktif, pemberian upeti dan komisi, penyalahgunaan wewenang dan kolusi perusahaan rekanan. Sementara itu terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu perilaku serakah individu, organisasi pemerintah, lemahnya sistem hukum, lemahnya pengawasan dan rendahnya pengamalan agama ( Ibrahim dkk., 2018 ). Dalam konteks ini, maka agama dan budaya termasuk kategori nilai yang dipengaruhi oleh aspek kultural sebagaimana asumsi penelitian ini.
Berbeda dengan pendapat di atas, studi lain menganalisis bahwa terjadinya korupsi kolektif atau berjemaah di Indonesia disebabkan oleh faktor struktural dan faktor individu. Faktor struktural adalah faktor yang menunjukkan kurang berjalannya sistem pengawasan. Sementara faktor individu adalah rendahnya tingkat moral dan integritas karyawan atau pemimpin ( Syarief & Prastiyo, 2018 ). Selain dari itu probabilitas terjadinya korupsi dipengaruhi oleh penerapan akuntabilitas, profesionalisme dan e-governance , di mana semakin baik penerapannya maka korupsi akan cenderung rendah, sedangkan desentralisasi akan meningkatkan probabilitas terjadinya korupsi ( Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017 ). Kedua pendapat ini sejalan dengan fenomena perkembangan korupsi di daerah-daerah setelah otonomi daerah mulai diberlakukan sejak tahun 1999, termasuk juga di dalamnya Provinsi Riau.
Selain pendapat-pendapat sebelumnya, penelitian Syarif dan Faisal (2019) salah satunya menyimpulkan bahwa semua partai politik di Indonesia lemah dalam penegakan kode etik, bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap prinsip dan etika demokrasi dianggap wajar saja oleh partai politik, sehingga tidak mengherankan pula jika kualitas politisi sangat rendah dan mengakibatkan praktik korupsi yang berkepanjangan di kalangan pejabat terpilih (legislatif dan eksekutif) di Indonesia. Hal ini karena mereka lahir dari partai politik yang tidak profesional dan memiliki banyak cacat bawaan ( Syarif & Faisal, 2019 ). Hal ini pun sangat memiliki hubung kait dengan persoalan pilkada, karena kepala daerah ketika menjadi kandidat kepala daerah, pada umumnya dicalonkan melalui partai politik. Sementara partai politik itu sendiri merupakan bagian dari salah satu persoalan korupsi di Indonesia.
Provinsi Riau dihuni oleh mayoritas penduduk beretnis Melayu yang juga erat dengan nilai-nilai Islam dan budaya Melayu. Sejak masa perkembangan kesultanan-

## Keywords
political corruption; community behavior; regional elections.
Implementasi Inovasi Layanan Digital Sabdopalon (Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Online ) di Kabupaten Jombang
kesultanan Melayu di selat Malaka dan Riau, agama Islam telah menjadi nilai-nilai dasar kehidupan budaya Melayu. Oleh karena itu banyaknya kasus korupsi kepala daerah di Riau menjadi suatu kontradiksi dan anomali dengan budaya Melayu dan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kasus-kasus korupsi provinsi ini menjadi unik dan menarik berbanding provinsi lain, baik dari segi jumlah kasus, maupun dari segi kontradiksi nilai budaya dan agama Islam di Riau. Peneliti menilai bahwa persoalan perilaku masyarakat dan hubungannya dengan perilaku korupsi kepala daerah ini memiliki suatu kebaruan serta keurgensian untuk diteliti mengingat fenomena korupsi merupakan persoalan dan perilaku yang sering terjadi di Riau dan di Indonesia pada umumnya.
Heterogenitas budaya dan suku yang mendiami daerah Riau, juga memiliki implikasi terhadap persaingan yang ketat antara kandidat kepala daerah dalam proses demokrasi pilkada. Oleh karena banyaknya etnik dan tingginya persaingan antar elite ditambah lagi kepentingan ekonomi yang juga begitu tinggi terhadap kekayaan sumber daya alam Riau, maka hal ini berakibat terhadap perilaku politik masyarakat, elite dan kandidat yang cenderung “menghalalkan segala cara”. Perilaku tersebut misalnya, meminta uang, meminta sumbangan, meminta fasilitas- fasilitas dan perilaku lain kepada kandidat dengan argumen bahwa masyarakat atau tokoh-tokoh pendukung membutuhkan hal tersebut dalam upaya pemenangan kandidat tertentu di wilayah masyarakat yang meminta dan sebaliknya pula perilaku kandidat juga sering melakukan politik uang atau patronasi politik. oleh karenanya terdapatlah irisan/titik temu kepentingan antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pragmatis kandidat dalam memenangkan pilkada.
Proses demokrasi dalam kontestasi pilkada yang demikian itu idealnya dan semestinya tidaklah terjadi, karena dalam jangka panjang proses demokrasi yang jujur, adil dan berintegritas akan memberikan dampak cukup signifikan menurunkan jumlah korupsi di Indonesia ( Azwar & Subekan, 2022 ). Sementara pada tataran realitas politik, hal tersebut justru tidak terjadi, termasuk juga di dalamnya fenomena Pilkada di Riau termasuk juga di dalamnya fenomena pilkada di Riau tahun 2003 hingga 2013.
Hegel (dalam Ruslan, 2017 ), membagi pengertian korupsi menjadi dua yaitu korupsi dalam pengertian sempit ( narrow sense ) dan korupsi dalam pengertian luas. Menurut Hegel, pengertian korupsi secara sempit adalah penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan korupsi dalam artian luas adalah korupsi sebagai penghambat negara dalam rangka menjalankan fungsi distribusi akses bagi kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini maka Hegel, menjelaskan bahwa korupsi memiliki kata kunci: kewenangan, penyimpangan dan keuntungan pribadi serta distribusi akses negara yang terhambat. Konsep Hegel ini cukup baik mendeskripsikan bagaimana korupsi digunakan dan akibat dari korupsi terhadap masyarakat di dalam negara.
Konsep korupsi yang memiliki kesamaan dengan konsep Hegel dapat juga dilihat di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Republik Indonesia, 1999). Pengertian korupsi bisa dilihat di pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Dari undang-undang tersebut maka korupsi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan memperkaya diri sendiri maupun orang lain secara individu maupun bersama-sama yang dapat merugikan keuangan negara dengan ancaman hukuman maksimum berupa penjara seumur hidup bahkan hukuman mati. Namun ancaman pidana mati terhadap terpidana korupsi sulit diterapkan di Indonesia karena rumusan kata “dapat dipidana mati” dalam undang-undang tersebut memberikan peluang kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman mati ( Anjari, 2020 ). Sementara itu Nye mendefinisikan korupsi politik sebagai penyimpangan tingkah laku dari tanggung jawab normal dari seorang yang memangku jabatan publik. Hal ini berkenaan dengan kepentingan pribadi, keluarga dan klik atau konco serta keuntungan keuangan atau status ( Nye, 2007 ).
Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena memiliki dampak yang sangat luas kepada masyarakat dengan jumlah kerugian yang sangat besar. Oleh karenanya, korupsi di dunia internasional dianggap juga suatu kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) yang harus diperangi secara bersama- sama. Dengan demikian, hukuman kepada terpidana korupsi yang hendak diterapkan di negara kita hingga hukuman mati, sesungguhnya sudahlah tepat dan sudah semestinya demikian dengan harapan membuat efek jera terhadap koruptor.
Di Indonesia meskipun jumlah penangkapan politisi elite terus meningkat oleh KPK, namun tingkat korupsi politik di negara ini masih sangat tinggi. Penyebab utama terjadinya paradoks tersebut adalah tidak berfungsinya sistem pendanaan partai dan kampanye di Indonesia. Kegagalan sistemis ini bukanlah suatu yang kebetulan, namun kegagalan tersebut dikarenakan langgengnya sekelompok elite yang lebih memilih pengumpulan dana yang bersifat ilegal daripada pembatasan yang dapat diterapkan oleh mekanisme pendanaan yang lebih tersistematis/teratur. Sebagai dampaknya, maka korupsi politik terus berjalan, sedangkan oligarki telah merambah partai dan anggaran negara yang disalahgunakan untuk tujuan politik ( Henderson & Kuncoro, 2004 ). Walaupun ancaman pidana yang sangat berat dalam perundang-undangan kita, namun di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang dan baru keluar dari rezim otoritarian, hingga saat ini belum terlepas dari perilaku koruptif. Fenomena korupsi tersebut telah menjadi sesuatu hal yang sangat mencemaskan karena begitu banyak dan maraknya kasus tersebut di kalangan pejabat di Indonesia. Dari 528 kepala daerah di Indonesia, 318 kepala daerah tersebut tersangkut masalah hukum dan 283 di antaranya ialah masalah korupsi ( Fauzi, 2014 ). Korupsi memiliki beberapa tipologi meliputi korupsi transaksional ( transactive corruption ), korupsi memeras ( extortive corruption ), korupsi investif ( investive corruption ), korupsi nepotisme ( nepotistic corruption ), korupsi bertahan ( defensive corruption ), korupsi otogenik ( outogenic corruption ) dan korupsi dukungan ( supportive corruption ) ( Alatas, 1987 ). Kajian-kajian tentang korupsi secara teoritis bisa dilihat melalui berbagai perspektif mencakup perspektif kultural, perspektif politik, perspektif hukum, perspektif ekonomi dan perspektif sosiologis ( Ganie-Rohman & Achwan, 2015 ). Dalam konteks penelitian ini digunakan perspektif kultural.
Dalam konteks kultural tersebut maka korupsi juga bisa disebabkan oleh masalah tingkat moral dalam masyarakat tertentu. Nilai relativisme, nihilisme, individualisme dan sikap materialistis merupakan faktor utama yang menjadi penyebab menurunnya tingkat moralitas masyarakat yang dilanda korupsi itu ( Alatas, 1987 ). Weber (dalam Agustino, 2014 ) menjelaskan bahwa orang Asia bukanlah pribadi yang matang dalam memegang tanggung jawab ketika memegang jabatan publik. Hal tersebut dikarenakan orang Asia tidak mampu menganggap bahwa jabatan publik yang ada pada dirinya tidak disertai dengan hak pribadi. Sementara Huntington (dalam Agustino, 2014 ) berpendapat bahwa peraturan tradisional tidak memberikan ganjaran yang jelas terhadap perilaku korupsi, kolusi
Implementasi Inovasi Layanan Digital Sabdopalon (Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Online ) di Kabupaten Jombang
dan nepotisme (KKN), sehingga budaya tersebut mempengaruhi cara pandang dan ketidakmampuan individu membedakan mana ranah privat dan mana ranah publik.
Kajian dan perhatian terhadap masalah korupsi di dunia sangat besar pasca perang dingin. Dari tahun 1990 hingga 2010 saja terdapat lebih dari 6000 publikasi yang membicarakan tentang permasalahan korupsi di dunia. Mayoritas artikel tersebut berorientasi kepada kebĳakan. Padahal dalam belahan dunia, perkembangan kajian korupsi mestinya berpĳak kepada muatan lokal, karena korupsi pun telah berevolusi dan dilakukan dalam konteks lokal ( Heywood, 2014 ). Kajian Heywood tadi menjadi pĳakan juga bagi peneliti, bahwa diperlukan kajian- kajian spesifik dengan persoalan perilaku masyarakat dalam pilkada yang dapat mendorong korupsi kepala daerah. Konseptual korupsi yang dĳelaskan tersebut di atas termasuk di dalamnya korupsi politik. Walaupun secara konseptual demikian, namun perlu pula dikembangkan konsep-konsep baru dengan mengidentifikasi bentuk korupsi dan penyimpangan-penyimpangan wewenang dengan modus- modus dan model baru yang belakangan ini marak, termasuk juga relevansinya dengan budaya politik suatu negara atau daerah.
Perilaku politik elite dan masyarakat, bagaimanapun dipengaruhi oleh budaya politik. Budaya politik adalah sikap dan orientasi yang khas dari suatu warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagian di dalamnya, serta sikap akan peranan warga negara dalam suatu sistem itu sendiri ( Almond & Verba, 1990 ). Sikap dan orientasi warga negara terhadap sistem politik tersebut terdiri dari berbagai ragam, termasuk di dalamnya sikap dan orientasi terhadap perilaku korupsi. Oleh sebab itu dalam konteks konsep budaya politik Almond dan Verba, maka budaya korupsi dapat kita maknai juga sebagai bagian kecil dari konsep budaya politik secara mikro/spesifik dalam suatu negara. Berbagai konseptual dan perspektif tentang korupsi tidak bisa dipukul rata secara makro dan global ( Sissener, 2001 ). Oleh karena itu, definisi dan konseptual korupsi harus menggunakan konsepsi serta perspektif antropologi, sehingga kita bisa memahami suatu perilaku korupsi dari konteks budaya. Konsep yang dĳelaskan Sissener ini, memberikan pemahaman bagi peneliti, supaya mengkaji penelitian korupsi politik dan perilaku masyarakat dari perspektif budaya Riau itu sendiri, sehingga bisa dipahami, mengapa korupsi terus terjadi dan meningkat di Riau. Dari segi bahasa, kebudayaan berasal dari kata Sanskerta “Buddhayah” suatu bentuk jamak dari “Buddhi” yang bermakna “akal” atau “budi”. Oleh sebab itu, maka dipahami bahwa budaya merupakan segala yang bersangkutan dengan akal. Beberapa sarjana membedakan antara budaya dan kebudayaan, di mana budaya diartikan sebagai “budi” dan “daya” berupa cipta, karsa dan rasa, sementara kebudayaan ialah hasil dari cipta karsa dan rasa itu sendiri. Namun, untuk selanjutnya dalam konteks antropologi tidak dibedakan antara kebudayaan dengan budaya ( Koentjaraningrat, 2009 ).
Para ahli telah mendefinisikan kebudayaan dalam berbagai perspektif. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dĳadikan milik diri manusia dengan belajar. Oleh sebab itu ia juga menilai bahwa semua tindakan manusia ialah “kebudayaan.” Sementara itu C. Wissler, C. Kluckhonn, A. Davis, dan Hoebel mendefinisikan kebudayaan dan tindakan kebudayaan adalah segala tindakan yang harus dibiasakan manusia dari belajar ( Koentjaraningrat, 2009 ). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa terdapat unsur-unsur; gagasan, tindakan dan karya manusia dan proses belajar dalam kehidupan manusia berbudaya. Oleh sebab itu, semua gagasan, karya dan tindakan manusia, maka disebut sebagai budaya, baik dalam artian positif maupun artian negatif serta dalam artian politik maupun non politik. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menilai bahwa budaya merupakan segala nilai, sikap dan tindakan (perilaku) sosial-
politik individu maupun kelompok, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perilaku korupsi.
Dengan demikian, dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menjelaskan fenomena perilaku masyarakat yang dapat menyuburkan angka korupsi. Di mana korupsi sebagai suatu bagian dari teori pertukaran ( exchange ) atau teori hubungan/ interaksi pragmatisme belaka, di mana manusia diasumsikan sebagai makhluk bebas yang bertindak berdasarkan kepentingannya masing-masing saja. Oleh karena itu penelitian ini juga berasumsi bahwa tindakan korupsi tiga Gubernur Riau diduga sebagai akibat fenomena kebobrokan nilai moral sebagaimana di perbincangkan ( Alatas, 1987 ) sebelumnya. Hal ini juga mengindikasikan kegagalan struktural-fungsional yang dipengaruhi oleh nilai dan budaya makro sebagaimana konsep Talcott Person ( Ritzer, 2012 ). Kegagalan nilai budaya dan di kalangan masyarakat setidaknya terrefleksi dari berbagai tindakan seperti sikap permissive dan welcome terhadap bentuk-bentuk sikap, perilaku dan tindakan sosial maupun politik yang dapat menyemai atau menyuburkan praktik korupsi di Indonesia khususnya di Riau. Perilaku masyarakat juga dapat terlihat dari hubungan simbiosis antar pelindung dan yang dilindungi di mana kedua belah pihak dapat menarik dan menukar keuntungan dari bantuan atau layanan yang diberikan antara dua belah pihak, utamanya bantuan dari yang berstatus sosial tinggi ke rendah dan pelayanan balasan dari status sosial yang lebih rendah ke yang tinggi.
Perilaku masyarakat dan kepala daerah yang memberikan/menerima materi barang dan jasa, bisa dikategorikan ke dalam konsep vote buying /politik uang. Walau demikian dalam konteks budaya, bisa jadi hal tersebut tidak dianggap sebagai bentuk politik uang oleh masyarakat/budaya itu sendiri. Politik uang sendiri merupakan fenomena yang sangat berpengaruh dalam menjelaskan fenomena politik dan demokrasi negara-negara berkembang termasuk Asia, Afrika, Amerika Latin dan sebagian Eropa. Apalagi untuk menjelaskan Indonesia secara umum dan Riau secara khususnya, maka konsep perilaku dan budaya masyarakat sangat penting digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan proses dinamika korupsi politik di daerah ini. Praktik politik uang itu sendiri saat ini cenderung terjadi sebelum dan selama hari pemilu, melibatkan aktor politik, pemilih, dan melonjaknya modal. Semakin besar terjadinya politik uang jika peraturan yang ada mendorong korupsi ( Noor dkk., 2021 ). Dari fenomena dan kajian-kajian terdahulu, maka asumsi peneliti semakin menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam pilkada juga memiliki relasi dengan terjadinya berbagai relasi yang memiliki kandungan aspek politik uang yang oleh dalam berbagai istilah lain bisa disebut juga sebagai bagian dari klientelisme dan patronasi politik. Sementara peneliti lebih memandang sebagai suatu bagian dari persepsi dan perilaku serta kebiasaan yang dianggap wajar oleh suatu budaya/komunitas tertentu. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan masih kurangnya kajian-kajian mengenai korupsi politik dan hubungannya dengan perilaku masyarakat memunculkan pertanyaan penelitian. Bagaimanakah hubungan perilaku masyarakat Riau dalam pilkada dengan perilaku korupsi kepala daerah di Riau? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan perilaku-perilaku masyarakat Riau dalam pilkada serta menjelaskan keterkaitan/hubungan perilaku masyarakat dengan tingginya korupsi di Riau.

## 2. Metode
Penelitian mengenai relasi korupsi politik dengan perilaku masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012) penelitian kualitatif berarti “proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan”. Dipilihnya pendekatan kualitatif ini karena pendekatan ini bersifat naturalistis, explorative
Implementasi Inovasi Layanan Digital Sabdopalon (Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Online ) di Kabupaten Jombang
dan induktif, sehingga dapat mengidentifikasi persoalan dan fenomena secara alami serta dapat dikaji secara mendalam. Pendekatan kualitatif mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan suatu gejala dan fenomena relasi perilaku masyarakat dengan korupsi politik. Pendekatan ini diperlukan karena fenomena korupsi dan perilaku masyarakat merupakan fenomena yang sangat sukar diteliti mengingat yang menjadi informan ialah aktor-aktor politik di Riau yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, pemilih yang menerima dan meminta bantuan/uang, agen politik, budayawan dan akademisi. Karena permasalahan korupsi mengandung aspek hukum (pidana) dan etika bagi peneliti korupsi, maka informan penelitian ini disamarkan namanya. Namun demikian secara metodologi penelitian ini telah memenuhi kaidah ilmiah. Walaupun persoalan korupsi sukar diungkap, maka dengan metode kualitatif, kekurangan metode lain untuk mengkaji masalah korupsi dapat ditutupi.
Data-data kualitatif dalam penelitian ini diambil melalui wawancara mendalam kepada informan kunci terhadap aktor atau pelaku korupsi dan informan-informan biasa yang dipilih secara purposive sampling . Penelitian ini juga mengumpulkan data-data sekunder (tambahan) yang diambil dari berbagai sumber seperti: data di KPK, data Komisi Pemilihan Umum, data kehakiman (Mahkamah Agung) dan data- data lain yang relevan. Penelitian dilakukan utamanya berada di Riau. Dari keseluruhan data kemudian dianalisis secara etik dan emik.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Provinsi Riau termasuk salah satu provinsi dengan tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia. Data dari Indonesia Corruption Watch (2013) menunjukkan bahwa dari jumlah laporan dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK dari tahun 2004-2012, Provinsi Riau berada pada peringkat 7 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 . Sementara itu pada tahun 2019, status Riau sebagai salah satu Provinsi terkorup masih bertahan sebagai enam besar provinsi terkorup di Indonesia ( Utama, 2019 ). Bahkan hingga tahun 2023 terdapat 10 kepala daerah di provinsi Riau yang terlibat kasus korupsi, 9 kepala daerah statusnya sudah inkracht sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2 . Selain itu hingga tahun 2023, kasus korupsi terbesar di Indonesia yang merugikan negara juga terjadi di Provinsi Riau, yaitu kasus Surya Darmadi yang melakukan korupsi sektor kehutanan dan merugikan negara sebesar Rp104,1 triliun ( ACLC KPK, 2023 ).
No. Provinsi Jumlah Laporan 1 DKI Jakarta 10.738 2 Jawa Timur 5.655 3 Sumatera Utara 5.207 4 Jawa Barat 4.725 5 Jawa Tengah 3.814 6 Sumatera Selatan 2.706 7 Riau 1.787 8 Sulawesi Selatan 1.780 9 Kalimantan Timur 1.742 10 Jambi 1.293 Tabel 1. Provinsi dengan Laporan Dugaan Korupsi Tertinggi yang Dilaporkan ke KPK (2004-2012)
Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2013
Penelitian ini mengkaji tentang relasi korupsi kepala daerah dengan perilaku masyarakat dalam pilkada di provinsi Riau. Objek kajian yang dianalisis adalah perilaku masyarakat dan elite serta kandidat dalam pilkada Gubernur Riau yang terpilih pada masa jabatan tahun 1998-2014, yang kemudian terjerat kasus pidana korupsi. Penelitian ini bertitik tolak dari kasus terpidana korupsi tiga Gubernur Riau yaitu; kasus korupsi Gubernur Saleh Djasit yang menjabat antara tahun 1998-2003 dan terjerat kasus pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, kasus Gubernur Rusli Zainal yang menjabat tahun 2003-2013 dan terjerat kasus pidana korupsi PON dan pengalihan fungsi lahan hutan serta Gubernur Riau Annas Maamun yang menjadi terpidana korupsi suap pengalihan fungsi lahan hutan Kuantan Singigi. Gubernur Annas Maamun semestinya dapat menjabat pada periode tahun 2014 hingga 2019, namun karena terjaring operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 25 September 2014 dalam kasus suap alih fungsi lahan di Kabupaten Kuantan Singingi, maka dia hanya menjalani masa jabatan gubernurnya hingga tanggal 25 September 2014 saja ( Syukur, 2022 ).
Penelitian ini menemukan beberapa temuan penelitian di antaranya adalah terdapatnya perilaku masyarakat dan perilaku pemimpin masyarakat (elite) yang berperan sebagai agen/broker politik secara masif dalam meminta uang, sumbangan, fasilitas, bantuan materi maupun non materi kepada calon kepala daerah pada masa pilkada dan pasca pilkada. Hal ini berdampak kepada peningkatan biaya politik yang tinggi yang pada akhirnya membawa perilaku kepala daerah terpilih menjadi cenderung koruptif dalam usahanya mengembalikan modal serta pembiayaan politiknya. Fenomena ini umum dan diakui oleh para kandidat bahkan pelaku korupsi itu sendiri. Dari data-data dan informan-informan kunci penelitian ini, maka didapati beberapa motif dan penyebab dalam melakukan korupsi. Motif tersebut di antaranya faktor “ketamakan pribadi” dari pejabat- pejabat atau kepala daerah dan faktor terdapatnya relasi perilaku masyarakat dan elite yang sering meminta uang, sumbangan, fasilitas dan bentuk bantuan lain dengan perilaku korupsi kepala daerah. Perilaku masyarakat tersebut berdampak terhadap modal dan biaya-biaya politik kandidat yang meningkat tinggi untuk membiayai berbagai kegiatan politik kandidat demi memenuhi keinginan dan perilaku masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh dan organisasi sosial, kepemudaan, etnik ketika pilkada dan pasca pilkada bagi kepala daerah terpilih.
Wawancara mendalam dengan informan kunci mendapatkan temuan bahwa perilaku masyarakat yang begitu suka dan sering meminta bantuan dan uang serta fasilitas melalui elite/agen politik yang menghubungkan antara masyarakat dengan
No. Nama Jabatan Pemerintahan Proses 1 Saleh Djasit Gubernur Riau Provinsi Riau Inkracht 2 Rusli Zainal Gubernur Riau Provinsi Riau Inkracht 3 Annas Maamun Gubernur Riau Provinsi Riau Inkracht 4 Burhanuddin Husin Bupati Kampar Kab. Kampar Inkracht 5 Arwin AS Bupati Siak Kab. Siak Inkracht 6 Suparman Bupati Rokan Hulu Kab. Rokan Hulu Inkracht 7 Andi Putra Bupati Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi Inkracht 8 Amril Mukminin Bupati Bengkalis Kab. Bengkalis Inkracht 9 Zulkifli AS Walikota Dumai Kota Dumai Inkracht 10 Muhammad Adil Bupati Kep. Meranti Kab. Kep. Meranti Tersangka
Tabel 2. Kepala Daerah Provinsi Riau yang Terlibat Korupsi Tahun 2007-2023
Sumber: Diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2023
kandidat/tim sukses. Perilaku tersebut biasanya dilakukan dalam berbagai bentuk alasan seperti adanya berbagai aktivitas politik pilkada, ada aktivitas sosial-budaya dan keagamaan serta kegiatan olahraga yang ditujukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses mengambil simpati politik dan peningkatan elektabilitas dalam proses pemenangan pilkada bagi kandidat pada masa rangkaian panjang proses pilkada yang dilalui kandidat-kandidat kepala daerah. Hal inilah kemudian telah mempengaruhi perilaku korupsi kepala daerah itu sendiri. Data- data primer dari informan-informan penelitian ini juga mengakui bahwa perilaku masyarakat dan tokoh masyarakat, tokoh organisasi sosial/kepemudaan, tokoh etnik, etnik dan lain-lain tersebut suka meminta bantuan, sumbangan, dan bentuk lain juga telah meningkatkan biaya politik yang tinggi bagi calon kepala daerah, baik pada pilkada langsung, maupun pilkada tidak langsung melalui DPRD. Hal ini sejalan dengan hasil kajian KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menunjukkan bahwa rata-rata biaya kepala daerah dalam pilkada adalah berkisar antara 20 M hingga 30 M untuk kepala daerah kabupaten/kota, dan hingga mencapai 100 M untuk biaya pilkada calon gubernur ( Kusnandar, 2022 ).
Penelitian ini juga menemukan bahwa proses pilkada menunjukkan adanya komunitas etnik, komunitas tempat tinggal di kota maupun di desa-desa, pemimpin informal, yang digunakan dalam pemenangan kepala daerah, di mana mereka kemudian berperan sebagai broker-broker politik. Broker-broker politik dengan sadar telah menjadikan kandidat/calon gubernur seolah olah sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan boleh dikatakan sebagai “sapi perahan” bagi broker politik dan masyarakat. Sehingga pada masa pilkada kandidat mau tak mau akhirnya mengambil jalan pragmatis untuk memperoleh elektabilitas melalui pendekatan materialistis.
Temuan-temuan di atas menunjukkan perilaku masyarakat dan broker politik yang meminta berbagai uang dan bantuan tentulah secara moral bisa dikatakan tidak etis, sehingga kandidat-kandidat pada umumnya terbebani secara finansial dari permintaan anggota-anggota masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya hal ini membawa calon terpilih maupun yang tidak terpilih berbiaya politik yang tinggi mengingat kompetisi pilkada di antara mereka berlangsung sengit dan cenderung bersifat pragmatis/transaksional. Hal tersebut berimplikasi dalam menstimulasi kepala daerah terpilih berperilaku koruptif sebagai usaha mereka untuk mengembalikan biaya politik yang tinggi pada pilkada atau sebagai bentuk balas jasa kepada pihak dan aktor/kelompok masyarakat/elite yang dianggap dĳanjikan suatu fasilitas atau dalam usaha kepala daerah terpilih dalam memenuhi janji politik lain kepada pendukungnya.
Faktor perilaku masyarakat yang pragmatis dan sering memiliki harapan yang tinggi terhadap kandidat dalam meminta jasa dan uang serta fasilitas dalam proses pilkada dikarenakan juga oleh faktor rendahnya kualitas demokrasi dan rendahnya sumber daya manusia pemilih secara umum. Masyarakat tidak memiliki literasi politik yang cukup untuk menjadi pemilih yang kritis dan independen. Hal ini sejalan dengan temuan Asmara (2018) bahwa edukasi politik yang dilaksanakan dalam pilkada di Kabupaten Kampar belum menunjukkan hasil yang baik dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap proses politik dalam pilkada langsung di Kabupaten Kampar pada tahun 2017.
Konsekuensi dari rendahnya literasi politik, maka kesadaran yang kritis dalam berpartisipasi politik tidak terjadi. Dampak dari hal tersebut maka persepsi masyarakat maupun persepsi kandidat itu sendiri akhirnya melihat proses demokrasi dalam pemilu/pilkada sebagai demokrasi yang memang harus pragmatis dengan “memakai uang/materi”. Maka kemudian dalam tataran praktik pilkada terlihatlah bahwa relasi/ hubungan antara tokoh dengan kandidat, hubungan kandidat dengan jaringan politik atau kegiatan politik dan sosial-keagamaan/
kepemudaan bersama kandidat kepala daerah umumnya berbasiskan pada penggunaan dana/uang/bantuan/”oleh-oleh” belaka, tanpa mengutamakan gagasan ide dan program yang ideal dari seorang kandidat. Kemungkinan lain kegiatan politik kandidat juga memadukan kedua-duanya antara ide/program berjalan seiring sejalan dengan pendekatan politik “bagi-bagi”. Dengan demikian gagasan/program seorang calon kepala daerah hanyalah menjadi pelengkap penderita saja, sementara motif utama masyarakat dan broker politik tidak lain adalah lebih kepada motif materi dan uang dalam mendukung seorang kandidat dalam proses pemenangan pilkada.
Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan Misra dkk. (2021) pada Pilkada Riau. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial budaya mempunyai peran penting dalam pilkada, di mana terdapat tiga jenis hubungan klientelistik yang dibangun, yaitu hubungan berbasis etnik, hubungan berbasis broker dan hubungan berbasis konstituen. Hasil penelitian ini juga menyingkap adanya indikasi politik uang dalam proses pilkada ( Misra dkk., 2021 ). Praktik politik uang ini juga ditemukan pada Pilkada di Indragiri Hulu tahun 2020 ( Hasanuddin dkk., 2021 ).
Dampak dari perilaku masyarakat dan perilaku broker-broker tersebut, maka kepala daerah ketika terpilih, akan memberikan imbalan jasa sebagai bentuk menjaga komitmen di antara kandidat terpilih dengan elite atau masyarakat. Pada umunya proses membelas jasa tersebut disertai dengan perilaku pelanggaran terhadap hukum dengan melakukan berbagai praktik korupsi kolusi dan nepotisme. Hal tersebut juga sudah menjadi persepsi umum masyarakat di Riau bahwa siapa yang “berjasa maka dia yang mendapat” artinya siapa yang ikut terlibat dalam proses pemenangan maka dia pulalah yang akan memperoleh dan memanen hasilnya. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Lewis dan Hendrawan (2019) bahwa suatu pemerintahan daerah yang terbentuk melalui koalisi mayoritas, maka pada awalnya mereka akan memberikan dukungan terhadap belanja kesehatan dan agenda pelayanan kesehatan daerah, namun kemudian perhatian mereka hilang karena perhatian mereka beralih ke korupsi anggaran, melalui peningkatan pengeluaran infrastruktur dan perburuan keuntungan yang terkait, dimasa 2 tahun setelah pemerintahan daerah tersebut berjalan. Hal ini disinyalir berhubungan dengan pembiayaan putaran pemilu legislatif dan eksekutif daerah berikutnya ( Lewis & Hendrawan, 2019 ).
Temuan tersebut juga senada dengan temuan Agustino dkk. (2023) bahwa setidaknya terdapat empat modus pengembalian modal politik seorang kepala daerah, di antaranya adalah: melakukan suap dalam pengurusan izin, melakukan jual beli jabatan, melalukan suap dalam pengadaan proyek dan barang dan memanipulasi bantuan sosial. Dalam konteks kepala daerah di Riau, dari tiga kasus berturut-turut terpidananya Gubernur Riau periode jabatan Gubernur 1998-2014, maka ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa terdapatnya suap menyuap dalam pengurusan alih fungsi lahan yaitu pada kasus Rusli Zainal dan Annas Maamun, suap menyuap dalam pengadaan infrastruktur pada kasus infrastruktur PON yang melibatkan Rusli Zainal, serta kasus Saleh Djasit dalam pengadaan proyek dan barang berupa pengadaan mobil pemadam kebakaran dan kasus-kasus lain yang melibatkan Annas Maamun dalam suap menyuap untuk meluluskan anggaran pendapatan belanja daerah Riau.
Informasi-informasi dari berbagai informan kunci penelitian ini menunjukkan pula bahwa proses demokrasi sudah dianggap lumrah dan sudah menjadi keharusan menggunakan uang. Selain itu lumrah saja siapa kelompok pemenang maka dialah yang mendapat atau “memetik buahnya.” Dengan kata lain perilaku masyarakat yang pragmatis dan transaksional berhubung kait dengan aktivitas pemenangan dalam masa pilkada, telah berdampak mendorong perilaku korupsi kepala daerah di kemudian hari manakala terpilih. Hal ini terlihat dari ketiga kasus Gubernur Riau
yang telah divonis bersalah di pengadilan tindak pidana korupsi pada umumnya dalam proses pilkada yang mereka lalui menunjukkan politik dengan pembiayaan yang tinggi.
Penelitian ini juga menemukan bahwa jejaring tokoh organisasi-organisasi keagamaan, setiap kampung-kampung seperti masjid dan sebagian gereja, jejaring komunitas etnik mayoritas seperti Melayu, Minang, Jawa dan Batak, serta jejaring organisasi sosial dan kepemudaan serta kepemimpinan lokal sering digunakan sebagai agen-agen politik di Riau. Hal ini pulalah yang menjadi salah satu faktor bahwa di Riau kecenderungan relatif tidak terdapatnya perlawanan-perlawanan/ kritikan yang signifikan dari masyarakat Riau kepada pemimpin baik di level desa maupun hingga ke level jabatan Gubernur. Konsekuensinya protes/kritikan serta perlawanan dari masyarakat terhadap perilaku korupsi di Riau akan sulit ditemukan, karena tokoh dan masyarakat itu sendiri berpersepsi apatis terhadap hampir semua kepala daerah/ pejabat politik. Masyarakat memandang hal ini hanya soal siapa yang menang/sedang berkuasa belaka, maka ketika berkuasa mereka dianggap sama saja oleh masyarakat, yaitu akan melakukan KKN juga.
Temuan penelitian juga menunjukkan kepada peneliti bahwa masyarakat dan tokoh-tokoh desa, adat, agama, kepemudaan serta tokoh perempuan dalam proses partisipasi politik di pilkada cenderung berkarakter pragmatis dan materialistis belaka.
Penelitian juga mendapati bahwa pengaruh cukong-cukong/pengusaha di Riau juga ikut mengambil peran yang cukup besar dalam mempengaruhi proses-proses pilkada di Riau. Hal ini dikarenakan mereka sarat kepentingan terhadap kayanya sumber daya alam Riau. Begitu pun dalam proses pengangkatan jabatan birokrasi, terdapat pola bahwa kepala daerah mengangkat pejabat birokrasi dengan menimbang kontribusi calon pejabat tersebut kepada kepala daerah dalam proses pilkada maupun pasca pilkada. Misalnya kepala dinas diharuskan menyetor ke kepala daerah terpilih atau calon kepala daerah agar tetap diangkat, begitu pun jabatan di bawahnya. Temuan penelitian mendapati bahwa untuk menduduki jabatan kepala seksi (Kasi) saja, seseorang diminta uang sebesar 25 juta Rupiah, apalagi untuk jabatan yang lebih tinggi.
Penelitian Adlin dan Handoko (2018) sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana penguatan perilaku anti korupsi pada individu dalam lembaga didukung oleh tiga faktor-faktor di antaranya yaitu; kebĳakan pemerintah provinsi Riau, pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan penguatan perilaku anti korupsi terhadap individu birokrat.
Gambaran informasi di atas menunjukkan bahwa perilaku masyarakat, pemimpin lokal, pejabat birokrasi dan kandidat cenderung transaksional memang sering terjadi. Kemudian hal ini mengakibatkan persaingan yang begitu tinggi bahkan “keras” di antara elite politik di Riau. Dengan demikian maka tampak bahwa relasi perilaku masyarakat dengan calon kepala daerah beserta elitenya telah membawa dampak terhadap tingginya perilaku korupsi kepala daerah di Riau.
Tingginya perilaku korupsi di Riau disinyalir juga memiliki akar kultural dengan kebiasaan masyarakat dan budaya yang dominan di Riau. Meskipun demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, karena kebiasaan masyarakat berakar juga kepada budaya timur yang sangat sarat dengan nilai kepatuhan kepada pemimpin serta persepsi masyarakat yang cenderung “mendewakan” seorang pemimpin. Dalam budaya ketimuran, maka seorang pemimpin sudah seharusnya mampu memberikan bantuan berupa materi/jasa dan berbagai bentuk lain seperti: oleh-oleh/buah tangan, budaya menaungi/pelindung dari seorang kepala daerah terhadap masyarakat awam.
Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam proses pilkada diakui oleh beberapa pemilih, tim sukses dan relawan calon kepala daerah yang diwawancarai
sebagai informan terdapat juga kasus bagi-bagi uang di kampung dan wilayah komunitas tertentu di perkotaan. Ada yang mendapat bagi-bagi uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah), ada juga Rp200.000 (dua ratus ribu Rupiah). Untuk beberapa daerah tertentu, bahkan terdapat juga pemberian uang sebesar Rp500.000 oleh tim sukses dan jaringannya. Hal ini belum lagi penggunaan dana untuk bantuan-bantuan untuk kegiatan pilkada dari tokoh dan tim sukses yang terkadang saling berimpitan atau overlapping antar tim sukses yang satu dengan yang lain. Tidak jarang juga terdapat kasus masyarakat ibarat “ketiban durian runtuh” karena mendapatkan berbagai “oleh-oleh” dari tim sukses atau dari kandidat yang berbeda-beda secara langsung. Namun dalam konteks bagi-bagi uang dan bantuan ini, biasanya dibagi-bagikan oleh tim sukses di kampung tertentu seperti dibagikan oleh ketua/pengurus organisasi kepemudaan, atau pemimpin- pemimpin tradisional di kampung/desa/kelurahan tertentu. Sementara dalam konteks pilkada melalui perwakilan dimasa lalu dalam Pilkada Riau ditemukan juga informasi bahwa disinyalir terdapat perilaku penggunaan uang dalam proses pemenangan antara kisaran 200 juta hingga 1 M serta janji peningkatan uang aspirasi dan bantuan sosial serta fasilitas lainnya bagi anggota DPRD serta elite-elite organisasi-organisasi sosial pendukung.
Temuan penelitian ini menemukan juga bahwa banyak istilah yang digunakan untuk menyamarkan/memperhalus bahasa dalam proses permintaan bantuan oleh elite/masyarakat kepada timses atau kepada kandidat yaitu ‘oleh-oleh”, “buah tangan”, “uang transpor”, “uang rokok” dan lain-lain. Budaya bantu-membantu, ’hutang-budi’, budaya membawa oleh-oleh dan etika pada pemimpin yang mesti dipatuhi, bisa jadi juga ikut mempengaruhi tingginya korupsi. Namun penulis menilai bahwa fenomena seperti itu juga terjadi dan umum di daerah lain di Indonesia, bukan hanya di Riau.
Informasi dari informan-informan terdahulu dapat diartikan bahwa perilaku masyarakat berupa perilaku dan kebiasaan meminta oleh-oleh/buah tangan, meminta bantuan berupa materi dan jasa, meminta uang dalam proses pilkada memiliki keterkaitan atau hubungan dengan perilaku korupsi kepala daerah di Riau.
Temuan penelitian ini bahwa perilaku masyarakat yang meminta uang, meminta bantuan, meminta jasa dalam proses pilkada yang dianggap menjadi kelumrahan dan kewajaran oleh calon kepala daerah atau kepala daerah menunjukkan bahwa apa yang dibahas oleh Alatas (1987) tentang korupsi disebabkan oleh menurunnya tingkat moralitas masyarakat yang dilanda korupsi tersebut terbukti dalam penelitian ini. Hal ini juga sejalan dengan konsep Talcott Person, bahwasanya nilai dan budaya makro mempengaruhi kegagalan struktural-fungsional ( Ritzer, 2012 ).
Temuan ini juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ganie-Rochman dan Achwan (2016) bahwa jaringan korupsi organisasi informal muncul dan berkembang dalam hubungan organisasi formal. Sosiologi organisasi akan mendapat manfaat dari penerapan konsep jaringan korupsi organisasi informal untuk menerangi “sudut gelap” hubungan organisasi formal. Sementara pendapat Aspinall dan Sukmajati (2015) menitikberatkan analisis soal pilkada ini berhubungan dengan politik uang, patronasi dan klientelisme politik, yang mana hal tersebut disinyalir ikut andil dalam meningkatkan biaya politik dan pengembalian modal politik yang begitu tinggi melalui perilaku korupsi.
Penelitian ini memiliki keterbatasan karena fokus melihat masalah perilaku korupsi dari segi pengaruh perilaku masyarakat dan hubungannya dengan korupsi kepala daerah di Riau, sementara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi sangat multidimensi. Oleh karena itu secara akademik peneliti menyarankan agar melanjutkan penelitian tentang korupsi politik dari dimensi- dimensi korupsi yang lain, meliputi dimensi kultural seperti pengaruh nilai-nilai
feodalisme di Riau terhadap perilaku korupsi atau dimensi lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku korupsi politik.

## 4. Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan perilaku masyarakat yang suka meminta uang, barang, jasa dan fasilitas kepada calon kepala daerah atau kepala daerah itu sendiri dengan tingginya perilaku korupsi kepala daerah di Riau. Perilaku masyarakat tersebut telah ikut menyuburkan perilaku korupsi politik di kalangan pejabat politik di Riau. Selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat, elite dan kandidat kepala daerah di Riau cenderung pragmatis dan transaksional, sehingga mempengaruhi perilaku korupsi kepala daerah di Riau.
Penelitian ini menyarankan bahwa dalam upaya mencegah korupsi secara sistematik selain dari penegakkan hukum secara konsisten dan tanpa tebang pilih, maka proses politik pun sejak mulai dari proses rekrutmen politik, kompetisi politik dan seleksi jabatan publik seharusnya dihindari perilaku masyarakat yang meminta, memohon, memancing bahkan memaksa secara tidak langsung kepada kandidat agar memberikan berbagai macam bantuan atau uang atau jasa dari kandidat kepala daerah. Begitu pun sebaliknya bahwa kandidat kepala daerah juga seharusnya menghindari politik yang transaksional dan politik uang.

## Referensi
ACLC KPK. (2023). Tiga Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia. Retrieved from ACLC KPK website: https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231120-tiga-kasus-korupsi-dengan- kerugian-negara-terbesar-di-indonesia
Adlin, & Handoko, T. (2018). Penguatan Perilaku Anti Korupsi di Lingkungan Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda, 17 (29), 46–55. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7058
Agustino, L. (2014). Politik Lokal dan Otonomi Daerah . Bandung: Alfabeta.
Agustino, L., Hikmawan, M. D., & Silas, J. (2023). Regional Head Elections, High-Cost Politics, and Corruption in Indonesia. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13 (1), 44–59. https://doi.org/10.26618/ ojip.v13i1.8438 Alatas, S. H. (1987). Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi (Nirwono, Ed.). Jakarta: LP3ES. Almond, G. A., & Verba, S. (1990). Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara (S. Simamora, Ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 49 (4), 432–442. https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442
Asmara, C. J. (2018). Edukasi Politik dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Langsung Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2017. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda, 17 (30), 69–77. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7060
Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2015). Politik Uang di Indonesia Patronase dan Kientelisme di Pemilu Legislatif 2014 . PolGov. Azwar, & Subekan, A. (2022). Does Democracy Reduce Corruption in Indonesia? Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 25 (3), 195–208. https://doi.org/10.22146/jsp.56886 Fauzi, G. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung terhadap Korupsi di Indonesia [Disertasi Doktoral tidak dipublikasikan]. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Ganie-Rochman, M., & Achwan, R. (2016). Corruption in Indonesia’s Emerging Democracy. Journal of Developing Societies, 32 (2), 159–177. https://doi.org/10.1177/0169796X15625246 Ganie-Rohman, M., & Achwan, R. (2015). Sosiologi Korupsi, Isu Konsep dan Perdebatan . Jakarta: UI Press. Hasanuddin, Marta, A., & Asrida, W. (2021). Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20 (1), 59–67. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.169 Henderson, J. V., & Kuncoro, A. (2004). Corruption in Indonesia. In NBER Working Paper Series (Vol. 10764). Cambridge, MA. https://doi.org/10.3386/w10674 Heywood, P. M. (Ed.). (2014). Routledge Handbook of Political Corruption . Britania Raya: Taylor & Francis. Ibrahim, R., Yusoff, M. A., & Koling, H. M. (2018). Patterns and Causes of Corruption Among Government Officials in Indonesia. Journal of Public Administration and Business, 1 (1), 74–91.
Indonesia Corruption Watch. (2013). Riau Masuk 10 Besar Provinsi Terkorup . Retrieved from Indonesia Corruption Watch website: https://antikorupsi.org/id/article/riau-masuk-10-besar-provinsi-terkorup Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta.
Kusnandar, V. B. (2022). Biaya Politik Tinggi, Banyak Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi . Retrieved from databoks website: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/19/biaya-politik-tinggi- banyak-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi
Lewis, B. D., & Hendrawan, A. (2019). The Impact of Majority Coalitions on Local Government Spending, Service Delivery, and Corruption in Indonesia. European Journal of Political Economy, 58 , 178–191. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.11.002
Misra, F., Sudarmoko, Apriwan, Hakim, A., Ichsan Kabullah, M., & Rahman, F. (2021). Kontekstualisasi Pilkada Riau: Sosiokultural, Relasi Klientalistik dan Indikasi Politik Uang. Integritas: Jurnal Antikorupsi,
7 (1), 43–56. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.724
Noor, F., Siregar, S. N., Hanafi, R. I., & Sepriwasa, D. (2021). The Implementation of Direct Local Election (Pilkada) and Money Politics Tendencies: The Current Indonesian Case. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 6 (2), 227–246. https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i2.31438
Nye, J. S. (2007). Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. In A. Heidenheimer & J. Michael (Eds.), Political Corruption: Concepts and Contexts . New Jersey: Transaction publisher.
Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi. EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 1 (4), 431–450. https://doi.org/10.24034/ j25485024.y2017.v1.i4.2597
Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ruslan, M. (2017). Politik Anti Korupsi di Indonesia: Gradualitas dan Ambiguitas . Depok: LP3ES.
Sandi, S. A., Gunawan, G., & Ramdani, Y. (2019). Tinjauan Kualitatif Pengaruh Laju Pertumbuhan Gross Domestic Product Terhadap Korupsi. Prosiding Matematika, 5 (2), 10–17. https://doi.org/10.29313/ .v0i0.17394 Sissener, T. K. (2001). Anthropological Perspectives on Corruption (CMI Working Paper No. 5) . Retrieved from http://hdl.handle.net/11250/2435980 Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. Jurnal Hukum Respublica, 18 (1), 1–13. https://doi.org/10.31849/ respublica.v18i1.3947
Syarif, L. M., & Faisal. (2019). Addressing the Root of Political Corruption in Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5 (2), 191–198. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.487 Syukur, M. (2022, April 20). Baru Bebas, Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Bakal Kembali Diadili . Retrieved from liputan6 website: https://www.liputan6.com/regional/read/4943138/baru-bebas- mantan-gubernur-riau-annas-maamun-bakal-kembali-diadili
Utama, D. A. (2019, April 10). KPK Sebut Aceh, Sumut, Riau, Banten, Papua dan Papua Barat Juaranya Korupsi . Retrieved from merdeka website: https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-aceh- sumut-riau-banten-papua-dan-papua-barat-juaranya-korupsi.html