## KAJIAN YURIDIS VALIDITAS HUKUM APLIKASI GET CONTACT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PERATURAN NOMOR 20 TAHUN 2016

## Oleh
Nafadilla Dwi Santri 1)
T. Riza Zarzani 2)
Syaiful Asmi Hasibuan 3)
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan 1,2,3)
E-mail:
nafadilladwi10@gmail.com 1)
trizazarzani@gmail.com 2)
syaifulasmihasibuan@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  presence  of  an  application  on  mobile  phones  called  Get  contact  has  both  positive  and negative impacts. The positive impact is that it makes it easier for us to find out who the name of the owner of the cellphone number is, making it easier to find out whether the number has committed  a  crime  or  not.  The  negative  impact  is  that  consumer  privacy  rights  (data confidentiality)  are  violated.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  whether  or  not  the provision  of  consumer  personal  information  is  legal  in  the  get  contact  application.  This research  is  a  type  of  normative  juridical  research,  using  a  legal  approach  method.  A  get contact  application  according  to  the  author's  analysis  is  not  legal  or  illegal  in  providing personal information belonging to consumers, because it violates the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016  concerning  Protection  of  Personal  Data  in  Electronic  System.  The  Ministry  of Information and Communication (Kominfo) as the authorized agency must take firm action, namely in the form of blocking or claiming compensation to the court to represent the state in the interests of the community as consumers.
Keywords: Legal Analysis, Application Get contact, Consumer protection

## ABSTRAK
Kehadiran  aplikasi  di  ponsel  bernama  Get  contact  memiliki  dampak  positif  dan  negatif. Dampak  positifnya  adalah  memudahkan  kita  untuk  mengetahui  siapa  nama  pemilik  nomor handphone  tersebut,  sehingga  memudahkan  untuk  mengetahui  apakah  nomor  tersebut  telah melakukan  tindak  pidana  atau  tidak.  Dampak  negatifnya  adalah  hak  privasi  konsumen (kerahasiaan  data)  dilanggar.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sah  atau tidaknya  pemberian  informasi  pribadi  konsumen  pada  aplikasi  get  contact.  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan  metode  pendekatan hukum.  Sebuah  aplikasi  get  contact  menurut  analisa  penulis  tidak  legal  atau  illegal  dalam memberikan informasi pribadi milik konsumen, karena melanggar ketentuan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Peraturan Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo)  sebagai  instansi  yang  berwenang  harus  mengambil  tindakan  tegas,  yaitu  berupa
pemblokiran atau tuntutan ganti rugi ke pengadilan untuk mewakili negara demi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.
Kata kunci: Analisis Hukum, Aplikasi Dapatkan kontak, Perlindungan konsumen
1. PENDAHULUAN.
Perkembangan
teknologi memudahkan dalam mengakses informasi.
Indonesia sebagai negara hukum mengatur aturan-aturan yang  berkaitan  dengan teknologi, salah satunya adalah kerahasiaan konsumen yang harus dilindungi  oleh  pelaku  usaha  dan  diawasi oleh  pemerintah  melalui  instansi  terkait. Hukum harus elastis mengikuti perkembangan  zaman  karena  teknologi semakin  meningkat  dan  canggih  sehingga tujuan dari hukum itu sendiri tercapai.(Anwar dkk., 2009).
Dasar hukum
kerahasiaan konsumen  di  Indonesia  diatur  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor
71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik, dan  Rancangan  Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini sesuai  dengan  amanat  Pasal  27  Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa pemerintah berkewajiban menegakkan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.(Lembaga dkk., 2017).
Kehadiran aplikasi di ponsel bernama  Get  contact  memberikan dampak positif  dan  negatif.  Dampak  positifnya adalah aplikasi ini memudahkan kita untuk mengetahui nama pemilik nomor handphone tersebut, mempermudah mengetahui  apakah  nomor  tersebut  telah melakukan  tindak  pidana  atau  tidak. Dampak  negatifnya  adalah  hak  privasi konsumen (kerahasiaan data) dilanggar(Halawa dkk., 1945).
Pengembang  aplikasi  ini  berasal dari Portugal tetapi Get contact tersedia di seluruh  dunia  melalui  Google  Play  Store, termasuk  Indonesia,  baik  pemberian  izin dari  Google  sebagai  penyedia  layanan tidak  memilih  fitur  yang  terdapat  dalam
aplikasi yang berada di bawah pengawasannya. Jika mengacu pada ketentuan  hukum  Indonesia,  fitur  aplikasi melanggar  ketentuan  kerahasiaan  data konsumen  yang  harus  dilindungi  oleh negara  dan  pelaku  usaha.  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia berwenang melakukan pengawasan  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam penyediaan  layanan  sistem  dan  transaksi elektronik(Medaline dkk., 2020).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti sejak 4 April 2016 yang dirilis di Google Play Store hingga saat ini pada  tahun  2022  di  Indonesia,  belum pernah ada teguran dan  penegakan hukum dari Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Getverify LDA selaku pengembang  aplikasi.  Menurut  hukum perdata  Indonesia  apakah  itu  sah-sah  saja sehingga  pihak  yang  berwenang  untuk mengawasinya  tidak  mengambil  tindakan apapun terhadap fenomena tersebut. Permohonan ini sah dan akan ditinjau oleh Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen dan Rancangan Undang-Undang
Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia untuk  mengetahui  apakah  sah  atau tidak.(Sagama, 2016).
Kebenaran  dan  keadilan  tidak dapat dipisahkan dari substansi dan tujuan hukum. Hukum dalam arti sebenarnya dan keadilan  sejati  adalah  konsep  yang diimpikan.  Artinya  aturan  hukum  jika digabungkan dengan kedua konsep tersebut.  Hanya  melalui  sistem  hukum yang  adil  orang  dapat  hidup  tentram menuju sejahtera lahir dan batin.
Menafsirkan kebenaran  dan keadilan  yang hakiki, refleksi moral adalah yang terpenting. Moral harus digunakan sebagai pembatas,  yaitu  moral  yang  mengarahkan perilaku  dan  pikiran  seseorang  untuk berbuat baik. Konsekuensinya bagi
pembuat  dan  pelaksana  kebijakan,  jangan membuat  undang-undang  hanya  bersifat deskriptif.
Perlindungan  hukum  merupakan konsep universal hukum negara.
Perlindungan  hukum  terdiri  dari  dua bentuk, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Preventif diartikan sebagai pencegahan,
Perlindungan Hukum
Preventif  digunakan  untuk  mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan  kewajiban.  Perlindungan
Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan  sengketa  yang  timbul akibat pelanggaran(Mukharom dkk., 2020).
Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir berupa sanksi terhadap  pelanggar  yang  telah  dilakukan. Dalam  Pasal  1  Angka  1  “Perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk melindungi konsumen”.
Rumusan  pengertian  perlindungan konsumen  yang  terdapat  dalam  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen/UUPK)  cukup memadai.  Kalimat  yang  menyatakan “segala  upaya  untuk  menjamin  adanya” kepastian  hukum”,  diharapkan  dapat bertindak seperti banteng untuk menghilangkan tindakan sewenang- wenang  yang  merugikan  pelaku  usaha hanya demi kepentingan umum perlindungan konsumen.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  lebih  lanjut  dengan  judul “Analisis  hukum  keabsahan  aplikasi  get contact dalam mendapatkan informasi atas nama  pemilik  nomor  ponsel  untuk  umum berdasarkan  undang-undang  perlindungan konsumen  dan  peraturan  perundang- undangan.  Peraturan  Menteri  Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
tentang
Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem Elektronik(Nggeboe, 2017).”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Definisi Validitas
Menurut  kamus  bahasa  Indonesia pengertian sah adalah, “sifat sah atau sah”. Makna  sah  dilakukan  menurut  ketentuan hukum  yang berlaku dan tidak melanggar. Menurut Kamus Hukum Keabsahan dijelaskan  dalam  berbagai  bahasa  antara lain seperti, “Convalesceren, convalescentie,  yang  artinya  sama  dengan mengesahkan,
mengesahkan, mengesahkan, mengakui. Suatu hal sebagai contoh pengesahan dari rancangan undang-undang  yang  diajukan  oleh  DPR yang  tidak  disahkan  oleh  presiden,  tidak boleh  diajukan  lagi  dalam  persidangan DPR  selama  periode  (tahun)  itu.(Tarigan et al., 2018)".

## 2.2. Ikhtisar Aplikasi Dapatkan kontak
Aplikasi  Dapatkan  kontak  adalah aplikasi  untuk  memblokir  panggilan  spam dan  mengidentifikasi  penelepon.  Alamat pengembang  ada  di  Portugal,  dengan alamat  email  support@getcontact.com. Dengan  lebih  dari  120  juta  pengguna  di seluruh dunia, Dapatkan kontak menawarkan  pengalaman  obrolan  yang lancar. Tetap terhubung dengan teman dan keluarga  melalui  obrolan  gratis,  enkripsi ujung  ke  ujung(Antoni  dkk.,  2018). Dengan  menggunakan  aplikasi  Dapatkan kontak  ini,  Anda  dapat  mengetahui  ID penelepon  meskipun  nomor  telepon  tidak disimpan dalam buku telepon. Aplikasi ini menyaring panggilan yang tidak diinginkan  dan  memungkinkan  Anda untuk berkomunikasi hanya dengan orang- orang  tertentu(Moeliono  &  Soetoprawiro, 2020).
2.3.  Tinjauan  Hukum  Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2016.
Legal  Review  berasal  dari  2  (dua) kata  yaitu  Review  dan  legal  atau  Hukum. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, pengertian resensi adalah, “Hasil pengkajian,  pandangan,  atau  pendapat (setelah  menyelidiki,  mempelajari,  dan sebagainya)  atau  perbuatan  mengkaji”. Sedangkan  Hukum  menurut  Utrecht, “Hukum  adalah  seperangkat  petunjuk hidup  (perintah  atau  larangan)  yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat  yang  harus  dipatuhi  oleh anggota  masyarakat  dan  apabila  dilanggar maka pemerintah dari masyarakat  tersebut dapat mengambil tindakan terkait untuk ini melanggar".  Kajian  ini  ditinjau  dari Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen dan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik (KASUS BARU  EKSISTENSI  PRINSIP  LEGAL FICTION INDONESIA L AW, nd).
Bahwa pembangunan ekonomi nasional  di  era  globalisasi  harus  mampu mendukung  pertumbuhan  dunia  usaha sehingga  dapat  menghasilkan  berbagai barang  dan/atau  jasa  yang  mengandung muatan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan banyak orang dan  sekaligus  mendapatkan  kepastian  atas barang  dan/atau  jasa  yang  diperoleh  dari perdagangan tanpa menimbulkan kerugian konsumen. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan perangkat peraturan perundang- undangan untuk mewujudkan keseimbangan  perlindungan  kepentingan konsumen  dan  pelaku  usaha  sehingga dapat  menciptakan  perekonomian  yang sehat yaitu UU Perlindungan Konsumen.

## 2.4. Tinjauan Terhadap Pencurian Data Pribadi sebagai Kejahatan Pencurian
Data privasi merupakan topik yang saat  ini  sedang  mendapatkan  perhatian mengenai hal ini karena kita sedang dalam perjalanan  menuju  “Webi  of  thei  world” saat ini komunikasi antar manusia menggunakan komunikasi bergerak (mobile communication) khususnya
menggunakan  smartphone,  komputer  dan tablet  mereka  yang  terhubung  ke  internet dapat  menemukan  menghubungkan  ke dunia fisik kei menjelajahi jaringan.
Perkembangan  teknologi  informasi saat  ini  memungkinkan  perlindungan terhadap  privasi  data  pribadi  seseorang yang menggunakan layanan melalui media internet  menjadi  kurang  terjamin.  Hal  ini dikarenakan  masih  mengandung  berbagai kelemahan  dalam  mengantisipasi  berbagai pelanggaran  atau  penyalahgunaan  media internet yang berdampak merugikan berbagai  pihak.  Privasi  merupakan  hak asasi  manusia  yang  sangat  penting  karena berkaitan dengan otonomi atau kewenangan manusia dan dilindungi oleh

## 3. METODE PENELITIAN
Metode didefinisikan sebagai logika  penelitian  ilmiah,  studi  penelitian fokus pada prosedur dan teknik. Penelitian pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan  ilmiah  dan  oleh  karena  itu menggunakan metode ilmiah untuk menggali  dan  memecahkan  masalah,  atau untuk  menemukan  sesuatu  yang  benar berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada.  Metode penelitian  bertujuan  untuk  menjelaskan bagaimana  penelitian  itu  dilakukan  agar diperoleh hasil yang maksimal.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan  jenis  penelitian  normatif, yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen  yang  dilakukan  atau  diarahkan hanya  pada  peraturan  tertulis  atau  bahan hukum  lainnya.  Kajian  hukum  adalah suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan pada  metode,  sistematika  dan  pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu dengan  menganalisisnya  kecuali  juga merupakan  pemeriksaan  yang  mendalam terhadap  fakta  hukum,  kemudian  mencari pemecahan  masalah  yang  akan  datang. dalam gejala yang bersangkutan.
Dalam  memperoleh  data,  penulis mengumpulkan semua data yang dilakukan  oleh  Library  Research  atau
disebut  studi  dokumen  yang  meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Pendekatan  perundang-undangan digunakan  untuk  memahami  hierarki peraturan  perundang-undangan  dan  asas- asas  yang  terkandung  dalam  peraturan perundang-undangan”,  dalam  penelitian ini  menggunakan  pendekatan  hukum Nomor  19  Tahun  2016  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  dan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . Pendekatan konseptual adalah penelitian yang dilakukan karena tidak ada aturan  hukum  untuk  masalah  yang dihadapi. Misalnya dalam hal mengedepankan  konsep  hukum  mengenai aturan  penyalahgunaan  Data  Pribadi  yang belum  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  namun  dalam RUU  Data  Pribadi  sudah  memuat  aturan tentang Penyalahgunaan Data Pribadi yang dapat  digunakan  sebagai  dasar  apabila terjadi permasalahan mengenai penyalahgunaan data pribadi.
Bahan hukum primer adalah bahan hukum  yang  bersifat  otoritatif  atau  yang mempunyai  kewenangan.  Bahan  hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang- undangan,  catatan  resmi  atau  berita  acara dalam  pembuatan  peraturan  perundang- undangan  dan  keputusan  hakim”.  Bahan hukum  primer  yang  digunakan  dalam penelitian antara lain:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1971  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Arsip
3. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
4. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Keabsahan Aplikasi Getcontact Dasar pertimbangan UU
Perlindungan  Konsumen  adalah,  “Bahwa pembangunan  ekonomi  nasional  di  era globalisasi  harus  mampu  mendukung pertumbuhan  dunia  usaha  sehingga  dapat menghasilkan  berbagai  barang  dan/atau jasa  yang  mengandung  muatan  teknologi. yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan bagi banyak orang dan sekaligus memperoleh kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa menimbulkan kerugian konsumen”. Dari penjelasan dasar pertimbangan UU Perlindungan Konsumen  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  setiap  barang  atau  jasa  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang  terkait dengan teknologi tidak boleh menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen. Misalnya  dalam  hal  ini  aplikasi  Get contact  memberikan  informasi  kepada setiap  orang  yang  menggunakan  aplikasi tersebut  untuk  mengetahui  siapa  pemilik nomor handphone yang ingin diketahuinya.
Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 71 Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berbunyi, “Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib memastikan  Sistem  Elektroniknya  tidak memuat  Informasi  Elektronik  dan/atau Sistem Elektronik. Dokumen yang dilarang oleh ketentuan perundang- undangan”. Nama pemilik nomor handphone pada aplikasi Get contact dapat diketahui  oleh  semua  orang  yang  ingin mengetahuinya  hanya  dengan  menekan nomor pada menu pencarian. Dengan kata lain,  aplikasi  ini  melanggar  ketentuan peraturan pemerintah tersebut.
Undang-undang  tersebut  berharap dapat  memberikan  sanksi  perdata  bagi pelanggaran yang dilanggar. Dalam hal ini, pelaku  usaha  tidak  menjaga  kerahasiaan data  konsumen.  Artinya  pelaku  usaha harus  melindungi  hak  konsumen  dan
sekaligus  menakut-nakuti  pelaku  usaha agar  tidak  takut  melakukan  pelanggaran tersebut.  Masih  ada  pelaku  usaha  yang melanggar  ketentuan  ini,  Aplikasi  Get contact  adalah  contoh  terbaik  untuk berdiskusi (sistem elektronik).
Berdasarkan ketentuan Pasal  8 UU Perlindungan  Konsumen,  pelaku  usaha dilarang  memperdagangkan  barang  atau jasa  yang  tidak  sesuai  atau  tidak  sesuai dengan  standar  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Aplikasi  get  contact melanggar  ketentuan  tersebut  karena mengungkapkan informasi pribadi
konsumen untuk kepentingan pribadi yaitu memperoleh keuntungan bagi klien tertentu.  Lagi  pula, semakin  banyak orang yang  menggunakan  aplikasi,  iklan  akan membayar  banyak  untuk  mendapatkan manajer aplikasi kontak ini.
Bahkan aplikasi  Get  contact  dalam menawarkan  aplikasi  ini  dengan  cara mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan palsu atau menyesatkan mengenai penggunaan barangnya,  misalnya  untuk  mengetahui apakah seseorang menamai kontak tersebut  "Sayang",  "Pacar",  "Cheater"  di kontak  hp  orang  lain  dan  banyak  iklan serupa di  iklan nya di  youtube atau media sosial.  Jelas  perbuatan  ini  melanggar ketentuan  Pasal  10  UU  Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
Pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang  dan/atau  jasa  yang  dimaksudkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan,  atau  membuat  pernyataan yang  tidak  benar  atau  menyesatkan mengenai:
sebuah. harga suatu barang dan/atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak, atau ganti rugi atas barang dan/atau jasa; d.  penawaran  diskon  atau  hadiah  menarik yang ditawarkan;
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa
4.2.  Keabsahan  Aplikasi  Getcontact Dalam  Memberikan  Informasi  Nama Pemilik  Nomor  Handphone  Kepada Masyarakat  Ditinjau  dari  Peraturan Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2016 tentang Perlindungan Data

## Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Data  Pribadi  adalah  data  individu tertentu  yang  disimpan,  dan  dipelihara dengan baik serta dilindungi kerahasiaannya.  Pemilik  Data  Pribadi adalah orang perseorangan yang kepadanya  Data  Perorangan  Tertentu dilampirkan. Persetujuan Pemilik atas Data Pribadi. Hambatan Formal Penegakan
Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Pencurian  Data  Pribadi  di  Indonesia Dinyatakan  kembali  pada  bagian  ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa melindungi data pribadi  yang  merupakan  hak  atas  privasi sama  dengan  melindungi  hak  asasi manusia. Namun, jika perlindungan privasi mengalami hambatan formal, maka perlindungan hak asasi  manusia juga  akan menghadapi hambatan formal.
Pembahasan  ini  bertujuan  untuk  melihat apa  saja  hambatan  formal  penegakan hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana pencurian  data  pribadi  di  Indonesia. Hambatan  formal  yang  dimaksud  adalah hambatan  yang  disebabkan  oleh  tidak adanya  aturan  hukum  formal  berupa peraturan perundang-undangan. 24
Hambatan  hukum  formal  ini  sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena hukum pidana didasarkan pada asas utama hukum pidana, yaitu  asas  legalitas,  Artinya,  setiap perbuatan dapat dipidana jika ada undang- undang yang mengaturnya. Meskipun asas ini  telah  lama  ditentang  karena  sifatnya yang kaku dan telah terjadi perkembangan dalam  Rancangan  KUHP  (RUU  KUHP), yang mengarah pada perluasan makna asas legalitas, yang semula legal formil menjadi legal  material.  Perkembangan  ini  akan memperluas  makna  asas  legalitas  bahwa
suatu perbuatan dapat dipidana tidak hanya berdasarkan  aturan  hukum  formal  tetapi dapat juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat,  adat  istiadat,  dan nilai- nilai  moral  yang  ada  dalam  masyarakat Indonesia.  Perluasan  pengertian  asas legalitas diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal  1  angka  4  Rancangan  KUHP.2 Meskipun  asas  ini  telah  lama  ditentang karena sifatnya yang kaku dan telah terjadi perkembangan  dalam  Rancangan  KUHP (RUU  KUHP),  yang  mengarah  pada perluasan  makna  asas  legalitas,  yang semula legal formil menjadi legal material. Perkembangan ini akan memperluas makna asas legalitas bahwa suatu perbuatan  dapat  dipidana  tidak  hanya berdasarkan  aturan  hukum  formal  tetapi dapat juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat,  adat  istiadat,  dan nilai- nilai  moral  yang  ada  dalam  masyarakat Indonesia.  Perluasan  pengertian  asas legalitas diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal  1  angka  4  Rancangan  KUHP.2 Meskipun  asas  ini  telah  lama  ditentang karena sifatnya yang kaku dan telah terjadi perkembangan  dalam  Rancangan  KUHP (RUU  KUHP),  yang  mengarah  pada perluasan  makna  asas  legalitas,  yang semula legal formil menjadi legal material. Perkembangan ini akan memperluas makna asas legalitas bahwa suatu perbuatan  dapat  dipidana  tidak  hanya berdasarkan  aturan  hukum  formal  tetapi dapat juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat,  adat  istiadat,  dan nilai- nilai  moral  yang  ada  dalam  masyarakat Indonesia.  Perluasan  pengertian  asas legalitas diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 Rancangan KUHP.2  yang semula legal formal menjadi legal material. Perkembangan ini akan memperluas  makna  asas  legalitas  bahwa suatu perbuatan dapat dipidana tidak hanya berdasarkan  aturan  hukum  formal  tetapi dapat juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat,  adat  istiadat,  dan nilai- nilai  moral  yang  ada  dalam  masyarakat Indonesia.  Perluasan  pengertian  asas legalitas diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan
Pasal 1 angka 4 Rancangan KUHP.2  yang semula legal formal menjadi legal material. Perkembangan ini akan memperluas  makna  asas  legalitas  bahwa suatu perbuatan dapat dipidana tidak hanya berdasarkan  aturan  hukum  formal  tetapi dapat juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat,  adat  istiadat,  dan nilai- nilai  moral  yang  ada  dalam  masyarakat Indonesia.  Perluasan  pengertian  asas legalitas diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 Rancangan KUHP.2
Hukum  pidana  yang  merupakan bagian  dari  hukum  di  Indonesia  selalu berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan di masyarakat. Proses pembentukan  dan  penyusunan  hukum pidana  didasarkan  pada  asas,  nilai,  dan teori hukum  yang ada. Perkembangan saat ini  merupakan  perkembangan  teknologi informasi  yang  berdampak  luas  pada berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat Indonesia.  Dalam  konteks  penelitian  ini, yang dibahas adalah dampak perkembangan teknologi informasi terhadap  tindak  pidana  pencurian  data pribadi  dan  hambatan  formal  penegakan hukum  pidana  untuk  menanggulangi tindak  pidana  pencurian  data  pribadi. Tindak  pidana  pencurian  data  pribadi dilakukan  dengan  menggunakan  media elektronik  sehingga  tindak  pidana  ini dikenal  dengan  istilah  lain  yaitu  hukum teknologi  informasi,  hukum  siber,  dan hukum mayantara.

## 5. SIMPULAN.
Bahwa  pencurian  data  pribadi merupakan kejahatan karena dilarang oleh peraturan perundang-undangan di
Indonesia.  Pencurian  data  pribadi  dapat mengakibatkan kerugian bagi korban yang data pribadinya dicuri. Sedangkan hambatan formil penegakan hukum pidana terhadap  tindak  pidana  pencurian  data pribadi  ditinjau  dari  hukum  pidana  belum dapat  dilaksanakan  secara  maksimal, karena  beberapa  peraturan  perundang- undangan  tersebut  masih  bersifat  umum dan berupa peraturan perundang-undangan
berdasarkan  Undang-Undang,  sehingga tidak  dapat  memuat  ketentuan  mengenai sanksi.  pidana.  Sehingga  perlindungan data  pribadi  yang  merupakan  hak  privasi yang  sama  dengan  perlindungan  hak  asasi manusia  di  Indonesia  masih  menghadapi kendala  formal.  Hal  yang  sangat  penting untuk dilakukan kedepannya adalah segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia, yang  saat  ini  masih  berupa  RUU Perlindungan  Data.  Pribadi.  Selain  itu, seluruh masyarakat Indonesia perlu memahami  pentingnya  melindungi  data pribadi  dan  menghormati  data  pribadi orang  lain.  Secara  khusus,  pelaku  bisnis harus  melindungi  data  konsumen  mereka. Karena  melindungi  data  pribadi  yang merupakan  hak  atas  privasi  sama  dengan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## KASUS  BARU  EKSISTENSI  PRINSIP LEGAL
FICTION

## HUKUM
INDONESIA . (nd).
Antoni, A., Aryza, S., Lubis, AR, Harahap,
B., & Arfah, M. (2018). Metode Baru Algoritma Kriptografi Menjadi Enkripsi dan Dekripsi Cipher Berlapis. 7, 289–292.
Anwar,  Y.,  Zarzani,  TR,  Halawa,  F.,  & Fauzi, TM (2009). Peningkatan Perlindungan Hukum Tenaga Outsourcing  Kesehatan  dalam  UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. 36, 4685–4696.
Halawa,  F.,  Tandiono,  S.,  &  Zarzani,  TR (1945). Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah  Daerah  melalui  Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
4678–4684.
Lembaga,  DI,  Studi,  P.,  Di,  K.,  Cipinang, P.,  Hukum,  P.,  &  Hukum,  B.  (2017). Sistem  hukum  peredaran  narkoba  di lembaga pemasyarakatan (studi kasus di lembaga pemasyarakatan cipinang). 6 (April), 111–123. Medali,  O.,  Zarzani,  TR,  &  Sari,  AK
(2020). Revitalisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap  (  PTSL  )  sebagai  wujud Reforma Agraria di Bidang Pemetaan
Sosial  Ekonomi  Masyarakat.  7(1), 108–114.
Moeliono, TP, & Soetoprawiro, K. (2020).
Pengembangan  dan  Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia.  Undang:  Jurnal  Hukum, 3(2), 409–440. https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.409-
440
Mukharom,  Indah  Astanti,  D.,  &  Tuti Muryati, D. (2020). Analisis Normatif Terhadap  Putusan  Praperadilan  No. 04/PID.PRAP/2015/PN.  Berdasarkan Prespektif  Kemanfaatan,  Kepastian Hukum  dan  Keadilan.  Diktum  : Jurnal  Ilmu  Hukum,  8(1),  1–35. https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.
89 Nggeboe,  F.  (2017).  Suatu  Tinjauan Tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan  KUHP.  Legalitas:  Jurnal
Hukum, 2(1), 86–105.
Sagama,  S.  (2016).  Analisis  Konsep
Keadilan,  Kepastian  Hukum  dan
Kemanfaatan dalam Pengelolaan
Lingkungan.  Mazahib,  15(1),  20–41. https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590 Tarigan,  IJ,  Alamsyah,  B.,  Aryza,  S.,
Siahaan,  APU,  &  Isa  Indrawan,  M. (2018). Aspek kejahatan telemedicine pada  teknologi  kesehatan.  Jurnal
Internasional Teknik Sipil dan Teknologi, 9(10).