## Positivisasi Syariat Islam di Indonesia
The Positivization of Islamic Law in Indonesia
Andi Safriani Dosen UIN Alauddin Makassar Email : aydinriany13@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 14 September 2017

## Revisi I
06 Nopember 2017 Revisi II 06 Nopember 2017 Disetujui 05 Desember 2017
The struggle of the implementation of Islamic of Syariah in Indonesia is a series or process or a long enough path that must be done by all elements or componenet of the ummah.The challenges faced in the implementation of Islamic law in the form of political and other pressures must be faced both  trought  education  and  da’wah,  the  dissemination  of  discourse  and alsothe further formulation of Islamic law in the form of positive law must continue.To face the challengesin the implementation of Islamic syariah in Indonesiawould all component must be synergize, both of the government and society or muslims itself.
Keywords: Implementation, Islamic Law, Positive Law
Perjuangan  penerapan  syariat  Islam  di  Indonesia  merupakan  rangkaian sebuah proses atau jalan yang cukup panjang yang harus dilakukan oleh semua  elemen  atau  komponen  umat.  Tantangan  yang  dihadapi  dalam penerapan syariat Islam di Indonesia berupa tekanan politik dan lain-lain harus  dihadapi  baik  melalui  edukasi  dan  dakwah,  penyebarluasan wacana dan juga perumusan lebih jauh hukum Islam dalam bentuk hukum positif haruslah terus dilaksanakan. Untuk menghadapi tantangan dalam penerapan  syariat  Islam  di  Indonesia  kiranya  semua  komponen  umat harus  bersinergi,  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  atau  umat  Islam sendiri.
Kata kunci: Penerapan, Hukum Islam, Hukum Positif
Andi Safriani

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Ajaran Islam dikenal sebagai ajaran penutup pada semua kenabian dan kerasulan, selain  menuntut  adanya  pemahaman  yang  benar  atas  statusnya  sebagai  ajaran pamungkas  atau  penutup,  yang  tentunya  mengakomodosi  dan  menuntaskan permasalahan ajaran-ajaran samawi sebelumnya.
Islam dalam pandangan banyak pemikir, memiliki sistematika ajaran yang sangat kompleks dan menyapa berbagai problema kemanusiaan. Hal ini dimungxkinkan sebab Islam  mempunyai  akar  sejarah  yang  panjang  tentang  proses  pemanusiaan  manusia. Kehadiran  Nabi  Muhammad  SAW  bisa  dimaknai  dalam  kerangka  pembebasan  demi kesejahteraan  dan  kedamaian  manusia  sebagai  penghuni  bumi  melalui  ajaran  yang bersumber dari Al Quran dan Sunnahnya.
Dewasa  ini  banyak  sekali  permasalahan-permasalahan  fundamental  yang  terjadi dalam praktek kehidupan seorang muslim.  Dasar ajaran Islam  yang terdiri dari aqidah, syariah dan akhlak sering kali dilupakan keterkaitannya.
Bagi  kaum  muslim,  penerapan  syariat  Islam  menjadi  bagian  dari  kehidupan sehari-hari,  baik  secara  pribadi,  keluarga,  masyarakat  maupun  negara.  Ibadah  sholat, zakat, haji,  pernikahan,  perdagangan dan sebagainya adalah sebagian aspek kehidupan yang terikat erat dengan syariat.
Pengkajian tentang wacana syariat Islam memang menarik dan tidak akan terhenti karena  hal  ini  menjadi  sebuah  dinamika  keagamaan  yang  berkembang  dalam masyarakat. Syariat Islam diturunkan kepada umat manusia agar menjadi petunjuk dan rahmat  terhadap  semesta  alam (Rahmatan  lil  Alamin) ,  sehingga  dengan  menjalankan syariat  Islam  yang  telah  ditunjukkan  Allah  dan  Rasulnya  maka  niscaya  manusia  akan hidup tentram disunia dan diakhirat.
Di  Indonesia,  merunut  sejarah  perjalanan  perjuangan  penerapan  syariat  Islam  di negara  kita  ini  ternyata  sudah  sering  dilakukan,  baik  itu  melalui  jalur  parlemen  atau pemerintahan atau menggunakan jalur konfrontatif diluar pemerintahan.
Saat  ini,  banyak  tafsir  akan  makna  serta  tujuan  syariat  Islam  yang  berkembang dalam  masyarakat,  menjadikan  penerapan  serta  penegakannya  pun  berbeda-beda. Maraknya peraturan daerah berbasis syariat  Islam tidak bisa dilepaskan dalam konteks dinamika  keagamaan  saat  ini,  hal  ini  disebabkan  karena  terbukanya  peluang  lewat
otonomi  daerah,  serta  aspirasi  permanen  kelompok  islam  untuk  memasukkan  hukum Islam  dalam  hukum  Nasional  setelah  gagal  mengamandemen  UUD,  akhirnya kecenderungan  itu  bergeser  dari  tingkat  pusat  ketingkat  daerah  melalui  Peraturan Daerah.  Padahal  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  bernuansa  Islami  tersebut  bisa  saja mennyimpan potensi masalah dan bisa menimbulkan kecemburuan antara warga.
Indonesia  dengan  mayoritas  penduduknya  yang  beragama  Islam  merupakan sebuah  komunitas  muslim  terbesar  di  dunia.  Ironisnya,  dengan  jumlah  yang  besar tersebut  tidaklah  cukup  menggambarkan  bagaimana  umat  Islam  di  Indonesia  menjadi umat yang terhormat dibawah naungan syariat Islam yang mulia tersebut. Di Indonesia kita  bisa  melihat  kemiskinan,  kebodohan,  korupsi,  kriminalitas  dan  beragam permasalahan bangsa yang terjadi, sebuah kondisi yang sangat kontradiktif dengan apa yang menjadi ajaran bagi umat Islam. Idealnya jika ajaran Islam benar-benar diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentulah Indonesia akan menjadi negeri yang baldatun warobbun ghofur.

## B.   Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  singkat  dalam  latar  belakang  masalah  yang  dikemukan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji atau membahas lebih jauh dalam dalam  penulisan  makalah  ini  dengan  merumuskan  masalah  yakni:  “Bagaimanakah tantangan dalam penerapan syariat Islam di Indonesia?”.

## II. PEMBAHASAN

## A. Pengertian Syariat
Syariah berasal dari bahasa Arab yang arti etimologisnya adalah jalan yang harus dituruti  (Fyzee,  dalam  Arfin  Hamid  2011:35),  atau  jalan  yang  lurus  (Zuhdi  dan  Ziraj dalam  Arfin  Hamid  2011:36).  Sedangkan  berdasarkan  Istilah  atau  terminologisnya, syariah diartikan oleh beberapa pakar hukum Islam sebagai berikut: 1
1. Fyzee (1965: 23), mengemukakan syariat dalam bahasa Inggris sebagai Common of law, yakni  keseluruhan  perintah  Tuhan.  Tiap-tiap  perintah  itu  dinamakan  hukum.
1 Arfin  Hamid, Hukum  Islam  Perspektif  ke  Indonesiaan  (Sebuah  Pengantar  dalam  Memahami Realitasnya), (PT. Umitoha Grafika: Makassar, 2011), h. 36.
Andi Safriani
Hukum  Allah  tidak  mudah  dipahami  dan  syariah  itu  meliputi  semua  tingkah  laku manusia.
2. Agnides  (1984  :  13)  mengemukakan  syariah  adalah  sesuatu  yang  tidak  akan diketahui adanya, seandainya tidak ada wahyu ilahi.
3. Hanafi  (1984:9)  memberikan  pengertian  syariah  adalah  apa  hukum-hukum  yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh salah seorang nabi Nya, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan maupun mengenai hal yang berhubungan dengan kepercayaan.
4. Rosyada (1995:1) mengemukakan syariah adalah menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia lainnya.
5. Zuhdi  (1987:1)  memberikan  pengertian  tentang  syariah  sebagai  hukum  yang ditetapkan Allah SWT melalui Rasul  Nya untuk  hamba  Nya  agar mereka menaati hukum  itu  atas  dasar  iman,  baik  yang  berkaitan  dengan  akidah,amaliyah  (ibadah muamalah) dan yang berkaitan dengan akhlak.
Dari  pengertian  tersebut  nampak  jelas  bahwa  syariah  Islam  adalah  syariah  yang paling luas karena tidak hanya terbatas pada masalah kejiwaan saja, melainkan termasuk pula  hukum-hukum  akidah  atau  kepercayaan,  hukum-hukum  akhlak  atau  budi  pekerti, dan hukum-hukum tentang amaliyah (ibadah dan muamalah).
Muhammad  Yusron  Hadi  mendefenisikan  syariat  sebagai  hukum  yang  telah ditetapkan  oleh  Allah  SWT  bagi  hamba-hamba  Nya,  agar  mereka  menjadi  orang  yang beriman  dan  beramal  sholeh  dalam  kehidupannya,  baik  yang  berkaitan  dengan perbuatan, akidah maupun akhlak. Sedangkan menurut Mahmud Syaitut, Syariat adalah peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Allah  bagi  hamba  Nya  untuk  di  ikuti  dalam hubungannya  dengan  Allah,  dengan  saudaranya  sesame  muslim,  dengan  saudaranya sesame  manusia,  dan  berhubungan  dengan  alam  semesta  serta  berhubungan  dengan kehidupan.
Dari  defenisi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  makna  syariat  sesungguhnya mengandung  dua  arti,  Pertama,  Seluruh  ajaran  agama  yang  mencakup  aqidah,  ibadah, akhlak  dan  muamalah.  Kedua,  sisi  hukum  amaliah  didalam  agama,  seperti  ibadah  dan
muamalah yang mencakup hubungan dengan Allah dan mencakup juga urusan keluarga, masyarakat, umat, bahkan negara.

## B. Kewajiban Menegakkan Syariat
Kewajiban menegakkan syariat  Islam merupakan perintah Allah SWT , agar kita berpegang teguh dalam menegakkan syariat Islam hukum yang mengatur kehidupan kita di  dunia  agar  tujuan  dari  syariat  dapat  dirasakan  bersama  manfaatnya.  Allah  SWT mewajibkan  hal  ini  kepada  hamba  Nya  serta  menjadikannya  sebagai  tujuan diturunkannya Al Quran, sebagaimana Firman Nya dalam Surah Al Baqarah ayat 213, yang terjemahannya sebagai berikut:
“ Dan  Allah  menurunkan  kitab  suci  bersama  Rasul  dengan  haq  agar  mereka memutuskan perkara yang diperselisihkan diantara mereka”.
Allah  SWT  lebih  lanjut  menerangkan  bahwa  hak  khusus  Allah  semata  untuk membuat Hukum sebagaimana dalam Firman Nya (QS.Al An’am:57):
“Sesungguhnya  hak  menetapkan  hukum  itu  hanya  hak  Allah.  Allah  menetapkan kebenaran dan Dialah sebaik-baik pemberi keputusan.
Ayat  tersebut  diatas  dapat  memberikan  gambaran  bahwa  berhukum  dengan hukum  Allah  merupakan  realisasi  pengakuan  rela  Rasulullah  SAW  sebagai  nabi  dan rasulnya. Imam ibnu qayyim Al Jauziyah berkata adapun ridho dengan nabi nya sebagai rasul  mencakup  sikap  tunduk  sepenuhnya  kepada  Nabi  Muhammad  SAW  dan menyerahkan diri secara mutlak kepada Rasulullah sehingga ia tidak menerima petunjuk kecuali yang bersumber dari ajaran Rasulullah SAW.
Berhukum dengan hukum Allah merupakan makna syahadat “Aku bersaksi tiada Tuhan  selain  Allah  dan  Muhammad  sebagai  Rasul  Nya”,  yang  berarti  bahwa  sebagai seorang  muslim  kita  harus  menaati  perintah  Allah  dengan  hanya  Allah  SWT  semata yang diibadahi dan menaati perintah Rasulullah SAW, membenarkan berita wahyu yang dia  sampaikan,  menjauhi  apa  yang  beliau  larang,  dan  tidak  beribadah  kepada  Allah kecuali dengan cara yang beliau syariatkan.
Andi Safriani

## C. Hukum Islam di Indonesia
Eksistensi hukum Islam di Indonesia menarik untuk disimak selain karena negara ini  memiliki  penduduk  yang  mmayoritas  muslim  terbesar  di  dunia  juga  memiliki karakteristik keislaman yang berbeda dengan komunitas muslim lainnya. 2
Di  Indonesia  dalam  perjalanan  sejarahnya  yang  relative  panjang,  pada  akhirnya disepakati  untuk  membangun  hukum  yang  berlaku  untuk  semua  anak  bangsa  tanpa memperhatikan asal-usul bahasa, suku, ras, etnis, agama dan lainnya. Hukum dimaksud kemudian  dikenal  dengan  hukum  nasional.  Hukum  nasional  dibangun  berdasarkan  3 sumber hukum yaitu hukum adat, hukum barat dan hukum Islam.
Hukum Islam menempati posisi sentral dan menjadi inti serta jantung dari ajaran Islam itu sendiri. Robert Van Niel mengatakan bahwa di  Indonesia, agama tidak dapat dipisahkan  dari  seluruh  aspek  kehidupan  dan  sejalan  dengan  itu  kebijakan  dalam  hal agama  tidak  bisa  dipisahkan  dari  kebijakan-kebijakan  lain  yang  diterapkan  terhadap masyarakat  setempat,  karena  itu  disadari  bahwa  Islam  menjadi  elemen  penting  dalam kultur kehidupan masyarakat Indonesia.
Makna  hukum  dalam  pengertian  sehari-hari  di  Indonesia,  terutama  dikalangan umat Islam sampai hari ini masih dihubungkan dengan ketetapn hukum Islam. Dengan tersebarnya  Islam  keberbagai  persada nusantara  terjadi proses islamisasi  secara damai, sehingga kerajaan-kerajaan Islam mulai menggantikan tempat kerajaan sebelumnya.
Hukum dalam Islam merupakan sesuatu yang esensial yang mengendalikan sikap hidup  penganutnya.  Bila  seseorang  memeluk  agama  Islam  maka  secara  otomatis  ia mengakui  hukum  Islam  dan  ia  wajib  melaksanakannya  dalam  kehidupan  pribadi maupun masyarakat.
Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Islam memperkenalkan tradisi hukum baru di  Indonesia.  Ia  menawarkan  dasar-dasar  tingkah  laku  sosial  yang  kurang  lebih  sama dibandingkan  dengan  yang  berlaku  sebelumnya.  Di  samping  itu,  Islam  juga menyumbangkan konsepsi baru hukum untuk Indonesia.
2 Arfin Hamid, Hukum Islam Perspektif ke Indonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya), h. 16
Hubungan  antara  hukum  Negara  dan  hukum  Islam  dapat  dilihat  baik  secara normatif  atau  positif,  hukum  Islam  yang  telah  diformulasi  menjadi  hukum  nasional sudah  cukup  banyak  diantaranya  Undang-undang  Perkawinan  Nasional,  Undang- undang  Pengadilan  Agama,  Undang-undang  Pelaksanaan  Haji,  Undang-undang Pengelolaan  Zakat,  Undang-undang  Perwakafan,  Undang-undang  Otonomi  Khusus Aceh, Undang-undang Perbankan Syariah dan lainnya.
Memperhatikan  Pancasila  sebagai  grundnorm  dalam  system  hukum  Indonesia dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama  yang dijelaskan oleh pasal 29 ayat  1  dan  2  UUD  1945,  maka  hukum  Islam  mempunyai  peluang  yang  besar  untuk menjadi  bagian  hukum  nasional  Indonesia.  Perkembangan  terakhir  ini  juga  berlaku  di Indonesia,  baik  dalam  bentuk  produk  Undang-undang  maupun  pemikiran  hukum  yang dikembangkan oleh b erbagai lembaga dan individu.

## D. Tantangan Penerapan Syariat Islam di Indonesia
Penerapan syariat  Islam  di  Indonesia menghadapi  tantangan  atau challenge yang cukup  serius.  Masalahnya  Indonesia  ditakdirkan  lahir  sebagai  bangsa  yang  heterogen (beragam)  atau  berwarna  warni,  bukan  homogen  (satu  warna),  dan  hal  tersebut direpresentasi  oleh  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  sebagai  basic negara  dan  konstitusi,  akibatnya  seluruh  rakyat  Indonesia  dalam  hal  ini  warga  negara Indonesia  berkedudukan  dan  berhak  mendapatkan  perlindungan  dan  perlakuan  yang sama dari negara tanpa memandang latar belakang agama yang dianutnya.
Persoalan  yang  cukup  serius  disini  adalah  masih  banyaknya  masyarakat,  tokoh bangsa  dan  kaum  intelektual  yang  memiliki  kekhawatiran  yang  amat  tinggi  atas penerapan syariat Islam. Mereka khawatir penerapan syariat Islam ini akan melibas atau menafikkan keragaman atau kebhinnekaan yang ada dinegeri ini.
Kondisi  tersebut  diatas  yang  menjelaskan  mengapa  pendekatan  political-legal penerapan  syariat  Islam  di  Indonesia  selalu  mendapatkan  tantangan  bukan  hanya  dari kalangan  non  muslim  bahkan  dari  kalangan  tokoh-tokoh  Islam  sendiri,  taruhannya sangat  serius  yaitu  eksisnya  Indonesia  sebagai  bangsa  kokoh  bersatu,  maka  banyak tokoh-tokoh  Islam  atau  organisasi  Islam  yang  mengambil  jalan  panjang  melalui  cara
Andi Safriani
transformasi sosial. Artinya masyarakat melalui lembaga-lembaga dan nilai-nilai sosial terus  dikondisikan  untuk  semakin  islami,  kelompok-kelompok  inilah  yang  akan mencegah  pendekatan  politik  kenegaraan  dalam  penerapan  syariat  Islam,  karena menurut mereka rakyat Indonesia akan menjalankan syariat Islam dengan sendirinya.
Lahirnya beberapa undang-undang yang Islami atau mengakomodasi kepentingan umat  Islam  di  Indonesia,  diantaranya  seperti  undang-undang  zakat,  Haji,  perbankan syariah,  anti  pornografi  dan  lain  lain,  juga  lahirnya  peraturan  peraturan  daerah diberbagai daerah yang bernuansa Islami telah menjadi angin segar bagi kaum muslimin di  Indonesia  setidaknya  dalam  menghadapi  tantangan  penerapan  syariat  Islam  yang diperjuangkan oleh umat Islam di Indonesia saat ini.
Upaya  Positivisasi  syariat  Islam  khususnya  yang  berhubungan  dengan  pidana Islam (Jinayah/Uqubat) sampai saat ini masih dalam bentuk wacana atau masih menjadi hukum yang dicita-citakan.
Pemikiran  kearah  tersebut  banyak  disampaikan  oleh  berbagai  kalangan  seperti para  ulama,  praktis,  ahli  hukum,  cendekiawan  muslim  dan  masyarakat  yang  concern terhadap  hal  tersebut,  meskiopun  hal  ini  menuai  perdebatan  namun  hal  ini  dapat menjadi  peluang  besar  bagi  umat  Islam  untuk  terus  mewacanakan  dan  meneruskan kajian  kearah  kodifikasi  hukum  pidana  Islam.  Tentunya  upaya  ini  dilakukan  dalam rangka mencairkan pandangan umat yang selama ini masih beranggapan bahwa hukum Islam itu adalah suatu yang normative saja.

## III. PENUTUP

## Kesimpulan
Perjuangan  penerapan  syariat  Islam  di  Indonesia  merupakan  rangkaian  sebuah proses  atau  jalan  yang  cukup  panjang  yang  harus  dilakukan  oleh  semua  elemen  atau komponen umat. Tantangan  yang dihadapi dalam penerapan syariat  Islam di Indonesia berupa  tekanan  politik  dan  lain-lain  harus  dihadapi  baik  melalui  edukasi  dan  dakwah, penyebarluasan  wacana  dan  juga  perumusan  lebih  jauh  hukum  Islam  dalam  bentuk hukum  positif  haruslah  terus  dilaksanakan.  Untuk  menghadapi  tantangan  dalam penerapan  syariat  Islam  di  Indonesia  kiranya  semua  komponen  umat  harus  bersinergi, baik  pemerintah  maupun  masyarakat  atau  umat  Islam  sendiri.  Pemerintah  sebagai penentu  kebijakan  dengan  power  yang  dimilikinya  hendaknya  bekerja  lebih  agresif untuk  menghasilkan  produk-produk  hukum  yang  bersumber  dari  ajaran  Islam,  umat Islam pun hendaknya mendukung setiap upaya pemerintah akan hal tersebut.
Andi Safriani

## DAFTAR PUSTAKA
Abd  Somad. Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum  Nasional, Kencana,  Jakarta.
2010.
Arfin  Hamid, Hukum  Islam  Perspektif  Keindonesiaan  (Sebuah  Pengantar  dalam Memahami Realitasnya) , Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar. 2011
Ichtianto. Hukum Islam dan Pembangunan Nasional . Radar Jaya, Jakarta. 1990.
Ali, M. Daud. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia , Rajawali Press, Jakarta. ,2001 .
Usman, Suparman., Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia . 2002.
Jamaluddin, Nur. Penerapan Syariat Islam di Indonesia . Isfimalaysia.wordpress.com www.google.com “Hukum Islam di Indonesia” . Diakses 3 Mei 2013.
www.rumahfiqih.com “ Menegakkan Syariah Islam di Indonesia”. Di akses 5 Juni 2013.