## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei: 380 - 385 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4376

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI
Siti Bilkis Sholehah 1) , Dara Nurul Salsabillah 2) , Feri Pramudya Suhartanto 3) , Asmak Ul Hosnah 4)
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia 1,2,3,4) Corresponding Author: bilkissholehah@gmail.com 1) , daranurulsalsabila07@gmail.com 2) , pramudyaferis20@gmail.com 3) , asmak.hosnah@unpak.ac.id 4)
History:
Received : 25 Januari 2024 Revised  : 10 Maret 2024 Accepted : 30 Mei 2024
Published: 31 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi antara lain ialah kurangnya kedisiplinan, se rta fak tor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi perbedaan status sosial, keterlibatan dalam perselingkuhan,  kebosanan  terhadap  peraturan,  banyaknya  hutang,  dan  ketidakmampuan menghadapi  kondisi  ekonomi  orang  lain.  Faktor  internal  meliputi  ketidakmampuan menjalankan  perintah  atasan,  kurangnya  pembinaan  mental,  krisis  kepemimpin an,  dan perpisahan  dari  keluarga.  Pertanggungjawaban  pidana  bagi  Prajurit yang melakukan tindak pidana  desersi  ialah  menjalani hukuman penjara sebagai pidana pokok dan pemecatan dari dinas  militer  sebagai  pidana  tambahan  sesuai  dengan  putusan  majelis  hakim . Diharapkan agar pelaku tindak pidana desersi meningkatkan kedisiplinan dalam dinas militer dan tetap fokus pada tugasnya sebagai abdi negara. Oditur dan Majelis Hakim diharapkan memberikan tuntutan  dan  vonis maksimal dalam pidana pokok agar tindak pidana  desersi tidak terulang kembali.  Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  wawasan  kepada  pembaca mengenai  faktor  penyebab  desersi  oleh  prajurit  TNI  serta  pertanggungjawaban  pidana  yang diberikan kepada mereka.

## Kata Kunci:  Pertanggungjawaban Pidana, Tentara Nasional Indonesia,  Tindak Pidana Desersi

## Abstract
It  is  known  that  the  factors  causing  Indonesian  National  Army  (TNI)  soldiers  to  commit  the  crime of  desertion  include  lack  of  discipline,  as  well  as  external  and  internal  factors.  External  factors include  differences  in  social  status,  involvement  in  infidelity,  boredom  with  regulations,  high levels  of  debt,  and  the  inability  to  cope  with  the  economic  conditions  of  others.  Internal  factors include  the  inability  to  follow  orders  from  superiors,  lack  of  mental  coaching,  leadership  crises, and  separation from family. The criminal liability for soldiers who commit the crime of desertion is imprisonment  as  the  main  punishment  and  dismissal  from  military  service  as  an  additional punishment  in  accordance  with  the  decision  of  the  panel  of  judges.  It  is  hoped  that  those  who commit  the  crime  of  desertion  will  increase  their  discipline  in  military  service and remain focused on  their  duties  as  state  servants.  Prosecutors  and  the  panel  of  judges  are  expected  to  provide maximum  demands  and  sentences  in  the  main  punishment  so  that  the  crime  of  desertion  does not  recur.  The  purpose  of  writing  this  journal  is  to  provide  readers  with  insights  into  the  factors causing  desertion  by TNI soldiers and the criminal liability imposed on them.

## Keywords:  Criminal  Liability, Indonesian  National Army,  Crime  of Desertion

## PENDAHULUAN
Tentara  nasional  yaitu  seseorang  yang  mempertaruhkan  dirinya  untuk kepentingan  negara  dan  siap  berjuang  untuk  membela  bangsa  dan negara(Nurhasanah and Rizanizarli 2023). Hal ini dilakukan atas kepentingan umum tanpa  memandang  balasan  apapun,  dengan  demikin  dapat  dikatakan bahwa  Tentara  Nasional  selalu  siap  siaga  dalam  menjaga  keutuhan  dan kesatuan  NKRI.  Kenyataannya  di  lapangan  bahwa  masih  terdapat  Prajurit Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  melakukan  Tindak  Pidana,  dalam  hal  ini Tindak  Pidana  Militer.  Tindak  Pidana  Militer  yang  dilakukan  oleh  Tentara Nasional  salah  satunya  ialah  Tindak  Pidana  Desersi  (selanjutnya  disebut desersi).
Desersi  yaitu  tindak  pidana  yang  hanya  dilakukan  oleh  TNI  saja  dengan tidak  menghadiri  suatu  kegiatan  dinas  militer  tanpa  izin  atasan  pada  suatu
tempat  dan  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  dinas.  Ada  beberapa  cara  TNI melakukan  Tindak  Pidana  Desersi  yaitu  dengan  lari  dari  kesatuan  dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin.
Pasal 87 KUHPM, menyatakan desersi yaitu suatu perbuatan seorang militer untuk menarik diri dari kewajibannye melaksanakan dinas. Dikarena sifatnya yang  melawan  hukum  dan  bertentangan  dengan  undang-undang,  tindak pidana  desersi  yaitu  tindak  pidana  yang  khusus  dilakukan  oleh  seorang militer.

## M ETODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif,  yang  ialah penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen(Muhammad  Syahrum  2022). Penelitian  ini  difokuskan  hanya  pada  peraturan-peraturan  tertulis atau yang disebut  juga  dengan  data  sekunder.  Data  ini didasarkan pada bahan hukum primer,  sekunder,  dan  tersier,  yang  dianalisis  melalui  interpretasi  dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan.

## B. M etode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini ialah  penelitian  kepustakaan  (library  research),  yaitu  mengumpulkan  data atau  informasi  melalui  penelusuran  literatur-literatur,  peraturan  perundang- undangan,  surat  kabar  nasional,  majalah,  media  elektronik,  hasil  seminar, dan materi-materi perkuliahan yang berkaitan dengan topik utama penulisan hukum.

## C. Sifat Penelitian
Penelitian  dalam  penulisan  hukum  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yang berarti  pembahasan  dilakukan  dengan  menyajikan  dan  menjelaskan  data secara  lengkap,  terperinci,  dan  sistematis.  Data  tersebut  diatur berdasarkan kerangka pemikiran yang bergerak dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus yang  relevan  dengan  materi  penelitian.  Selanjutnya,  data  dianalisis menggunakan teori-teori ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan, serta pemikiran penulis.

## 4. Pengolahan Data
Data  yang  diperoleh  untuk  penulisan  hukum  ini  diolah  secara  kualitatif, menggunakan  kata-kata  dan  kalimat-kalimat  agar  menghasilkan  materi pembahasan yang sistematis, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor Penyebab Prajurit Tentara Nasional Indonesia M elakukan Tindak Pidana Desersi
Kejahatan  ialah tindakan buruk yang melanggar hukum dan bertentangan dengan nilai serta norma yang ditetapkan dalam hukum  positif. Ada berbagai pandangan  tentang  definisi  kejahatan.  Dari  segi  hukum,  kejahatan  ialah tindakan  manusia  yang  melanggar  hukum  dan  dapat  dihukum.  Sebaliknya, dari  sudut pandang kriminologi, kejahatan ialah tindakan atau perilaku yang tidak  disukai  oleh  masyarakat.  Menurut  Sue  Titus  Reid,  kejahatan  ialah perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  (intensional  act)  atau  kelalaian (omission)  yang  melanggar  hukum  pidana  tertulis  atau  keputusan  hakim, dilakukan  oleh  seseorang  tanpa  pembelaan  atau  pembenaran,  dan  diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran.
Anggota TNI melakukan desersi disebabkan oleh beberapa faktor, yang jelas tidak  dikarenakan  satu  alasan  saja.  Selalu  ada  motif  pribadi  dan  pengaruh dari  lingkungan.  Faktor  internal  maupun  eksternal  berpengaruh  terhadap kejahatan desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI.
Faktor  eksternal  yang  mengakibatkan  Prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia melakukan desersi antara lain sebagai berikut:
1. Perbedaan status sosial: Prajurit TNI merasa berbeda dengan masyarakat
yang  lain,  karena  Prajurit  TNI  merasa  menjadi  asing  dan  tidak  dapat berbaur  dengan  masyarakat  sipil.  Atas  dasar  perbedaan  status  sosial antara  TNI  dengan  masyarakat  yang  seperti  ini  menjadikan  Prajurit  TNI merasa tidak nyaman dan menghindar atau lari dari kesatuannya.
2. Terlibat  perselingkuhan  atau  memiliki  wanita  lain:  Atas  dasar ketidakpuasan sesame pasangan, mengakibatkan Prajurit TNI menginginkan  pasangan  lain  selain  istrinya  yang  sah  secara  hukum. Kemudian,  hal  lain  yang  mendukung  perselingkuhan  ialah  jarak  dinas dengan kediaman keluarga sangat jauh sehingga mempengaruhi Prajurit TNI untuk mencari dan mendapatkan Wanita Idaman Lain (WIL). Dengan demikian, Prajurit TNI yang tergoda dengan wanita lain sering melarikan diri dari dinasnya karena hanya ingin memenuhi hasratnya.
3. Ingin  Bebas:  Seorang  Prajurit  TNI  hidup  dengan  aturan  yang  ketat  dan kedisiplinan  menjadi  fondsasi  utama  bagi  setiap  Prajurit.  Prajurit  TNi tidak selalu mampu menjalankan kehiduoan yang penuh dengan aturan, hal  ini  menjadikan  Prajurit  TNI  ingin  hidup  secara  bebas,  dalam artian tidak  terikat  dengan  aturan  yang  ketat.  Sehingga,  hal  ini menyebabkan setiap Prajurit TNI melakukan tindakan Desersi.
4. Mempunyai  Banyak  Hutang:  Banyak  faktor  pemicu  seorang  prajurit terlilit  hutang,  misalnya  akibat  cicilan  kredit  bahkan  ikut terlibat dalam judi  Online.  Hal  ini  mengakibatkan  Prajurit  TNI  lari  dari  kesatuannya karena tidak sanggup membayar dan mencoba untuk mendapatkan uang lebih banyak dari luar kesatuannya.
5. Tidak  Tahan  dengan  Keadaan  Ekonomi  Orang  Lain:  Faktor  ini  terjadi karena  Keinginan  seorang  Prajurit  TNI  untuk  memiliki  kekayaan  lebih atau  ingin  memperbaiki  keadaan  ekonomi  seperti  orang  lain  yang  tidak tergabung  dalam  satuan  TNI.  Hal  ini  memotivasi  seorang  Prajurit  TNI untuk keluar atau lari dari kesatuannya.
Faktor  internal  yang  menyebabkan  Prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia melakukan tindak pidana desersi antara lain sebagai berikut:
1. Tidak  Sanggup  Melaksanakan  Perintah  Atasan:  Militer terkenal  dengan taat  pada  perintah  atasan,  sehingga  prajurit  militer  disiplin  dan  solid, namun  ketika  prajurit  tidak  sanggup  lagi  melaksanakan  setiap perintah atasan  maka  prajurit  meninggalkan  dinasnya  yang  kemudian  merasa nyaman  tanpa  ada  perintah  dan  terus  berlarut.  Prajurit  menjadi  tidak sadar bahwa mereka telah melakukan disersi.
2. Kurangnya  Pembinaan  Mental:  Seorang  Prajurit  TNI  sudah  seharusnya memiliki  mental  dan  rasa  patriot  yang  kuat.  Hal  ini  berguna  untuk Prajurit  TNI  menjadi  lebih  stabil  mentalnya.  Namun  karena  kurang  nya pembinaan  terhadap  mental  Prajurit  TNI,  seringkali  Prajurit  TNI melakukan desersi.
3. Krisis  Kepemimpinan:  Krisis  kepemimpinan  yang  dimaksud  ialah kosongnya  arahan  pimpinan  atau  atasan  terhadap  anak  buah  yang mengakibatkan Prajurit TNI merasa santai dan tidak ada kegiatan, hal ini mengakibatkan Prajurit TNI melakukan desersi.
4. Pisah Keluarga: Prajurit TNI melakukan desersi disebabkan oleh keadaan rumah  tangga dan bahkan terjadi perceraian dengan pasangan sehingga Prajurit TNI terbeban dan meninggalkan dinas.
Berdasarkan uraian di atas, faktor penyebab Prajurit TNI melakukan tindak pidana  disersi  ada  dua  jenis,  yaitu  eksternal  dan  internal.  Namun  semua faktor  penyebabnya  ini  bermuara  pada  yang  namanya  kedisiplinan  seorang prajurit.  Karena  dalam dunia  militer kedisplinan  ialah  tonggak  utama  dalam menjalankan  dinas  militer.  Setiap  prajurit  memiliki  jiwa  kedisplinan  yang tinggi,  ketika  jiwa  kedispilinannya  sudah  mulai  luntur maka setiap tindakan yang dilakukan oleh prajurit dapat menimbulkan kerugian terhadapnya.

## B. Bentuk  Pertanggungjawaban  Pidana  oleh  Prajurit  TNI  yang  M elakukan Tindak Pidana Desersi
Desersi  ialah  pidana  militer  murni  yang  penyelesaiannya  harus  melalui Pengadilan.  Bagaimanapun,  Hakim  Militer  ialah  orang  yang  paling  berhak mengadili perkara desersi. Yang dimaksud dengan “tindak pidana deseri” ialah
jenis  “tindak  pidana  militer murni”  yang  dilakukan  oleh  seorang  TNI dengan melawan hukum dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Oleh karena  itu,  tindak  pidana  jenis  ini  ialah  jenis  tindak  pidana  yang  h arus dijatuhi pidana.
TNI yang melakukan desersi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui  hukum  disiplin  militer  atau  dapat  dengan  menerima  sanksi  pidana dari  pengadilan  militer  sesuai  dengan  putusan  yang  diterima  dalam persidangan. Hal ini tentu bukan suatu pembalasan melainkan bertujuan agar TNI  menjadi  lebih  terbina  dan  terdidik.  Cerminan  dari  seorang  prajurit ialah kedisiplinan,  sedangkan  desersi  tidak  mencerminkan  sikap  seorang  prajurit dan layak untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.
Pemidaan  yang  diberikan  kepada  seorang  Prajurit  yaitu  sebagai  bentuk Pendidikan agar seorang prajurit dapat merubah prilakunya dan pemidanaan jauh  dari  tujuan  pembalasan  atas  perbuatan  seorang  prajurit  yang  telah bertindak  desersi.  Hal  ini  dilakukan  juga  bermaksud  agar prajurit  yang  lain tidak mengikuti bahkan mengulang kembali perbuatannya yang bertentangan dengan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.
Anggota  militer  dapat  dipidana  atas  tindak  pidana  desersi  apabila perbuatannya  memenuhi  kriteria  tindak  pidana  desersi,  tetapi  kesanggupan untuk  bertanggungjawab  tidak  diperhitungkan  karena  pelakunya  ialah anggota  militer.  Karena  keadaan  jiwa  seorang  prajurit  ketika  melakukan kejahatan  dianggap  sehat  dan  normal,  maka  undang-undang  menganggap bahwa militer jelas mampu untuk bertanggung jawab.
Dalam  konteks  hukum  pidana,  peratnggungjawaban  terhadap  seseorang tidak  hanya  menunjukkan  bahwa  diperbolehkan  untuk  menjatuhkan hukuman  pada  mereka,  tetapi  juga  menunjukkan  bahwa  mungkin  untuk memiliki  keyakinan  penuh  ini  ialah  tempat  yang  tepat  untuk  mencari tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya.
Dalam  kasus  Nomor  putusan  32-K/PM.I-01/AU/III/2021  dan  Nomor Putusan  18-  K/PM.I-01/AD/III/2021,  kedua  terdakwa  dipidana  masing- masing  dengan  pidana  pokok  1  (satu)  tahun  penjara  dan  pidana  tambahan yaitu dipecat dari dinas militer. Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini dalam  putusan  Nomor  32-K/PM.I-01/AU/III/2021  dan  Putusan  Nomor  18- K/PM.I-01/AD/III/2021  yaitu  secara  in  absentia,  hal  ini  dikarenakan terdakwa  tidak  hadir  pada  persidangan  setelah  beberapa  kali  dilakukan pemanggilan. Hakim menilai bahwa dalam putusan yang menyebutkan dipecat dari  dinas  militer ialah  pertanggungjawaban  yang  tepat  untuk pelaku tindak pidana  desersi  yang  tidak  kembali lagi. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek  jera  dan  menjadi  pertimbangan  bagi  anggota  militer  lain  ketika berkeinginan untuk melakukan tindak pidana disersi.
Pelaku  tindak  pidana  desersi  dalam  hal  mempertanggungjawabkan perbuatan  pidananya  juga  harus  menjalankan  pidana  pokok  yaitu  penjara sesuai dengan putusan majelis hakim. Pelaku tindak pidana disersi yang tidak diketahui keberadaannya tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya  dikemudian  hari  jika  telah  diketahui  keberadaannya  sebelum lewat masa daluarsa putusannya. Masa daluarsa terhadap putusan ini ialah 8 (delapan)  tahun,  jika  nanti  pelaku  tindak  pidana  disersi  dalam  jangka  8 (delapan)  tahun  kembali  ke  satuannya  untuk  mengurus  asuransi  militernya atau telah diketahui keberadaannya kemudian dilakukan penangkapan maka pelaku  tindak  pidana  desersi  harus  menjalani  masa  tahanan  sesuai  dengan putusan majelis hakim.
Pelaku  tindak  pidana  disersi  tidak  akan  mempertanggungjawabkan  lagi perbuatan  pidananya  jika  putusan  terhadapnya  setelah  diputuskan  oleh majelis hakim telah melewati batas waktu 8 (delapan) tahun dengan kata lain putusan majelis hakim telah melewati batas daluarsanya dan pertanggungjawaban  pidana  pokok  telah  gugur  dari  pelaku  tindak  pidana disersi.  Pelaku  tindak  pidana  disersi  hanya  menjalani  pertanggungjawaban pidana  tambahan  saja yaitu pemecatan dari dinas militer. Bagi pelaku tindak pidana  disersi  yang  telah  diputuskan  oleh  majelis  hakim  dipecat  dari  dinas militer  akan  mempertanggungjawabkan  perbuataannya  yaitu  pidana  pokok (penjara)  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  umum  dan  bukan  di  Lembaga
Pemasyarakat  Militer  jika  pelaku  tindak  pidana  disersi  telah  diketahui keberadaannya  dan  ditangkap  sebelum melewati batas daluarsa putusannya, hal ini karena status pelaku tindak pidana disersi sudah menjadi masyarakat sipil setelah putusan pemecatan.
Hakim  dalam  putusannya  mempertimbangkan  aspek  kelayakan  seorang prajurit dapat kembali ke dalam satuan atau tidak, hal ini untuk memperkuat dalil-dalil  dalam  putusannya.  Bagi  prajurit  yang  telah  dinilai  oleh  majelis hakim tidak  layak  lagi  dan  tidak  dapat  dipertahankan  keberadaannya  dalam satuan  militer,  maka  pertanggungjawaban  pidana  yang  paling  berat  yaitu pemecatan dari dinas militer.
Seorang  anggota  militer  karena  kejahatan  yang  dilakukannya  dianggap tidak  layak  lagi  untuk  menjalani  kehidupan  militer  dapat  menerima pemberhentian dari dinas dan hukuman penjara. Menurut hakim, pemecatan itu berarti ia kehilangan seluruh hak-haknya selama di Angkatan Bersenjata, kecuali  hak  pensiun,  yang  hanya  akan hilang dalam situasi yang ditentukan dalam  peraturan  pensiun  yang  berlaku  bagi  terpidana.  Jika  hal  ini  terjadi bersamaan  dengan  hilangnya  haknya  untuk  bergabung  dengan  angkatan bersenjata,  undang-  undang  mengatakan  bahwa  dia  juga  akan  kehilangan haknya  untuk  memiliki  dan  memakai  tanda  pengenal,  bintang,  atau  medali jika  diperoleh selama dia bertugas di militer dahulu. Pertimbangan hakim ini berdasarkan Pasal 26 KUHPM.
Bagi  seorang  militer,  tanggung  jawab  pidana  ialah  tindakan  pencegahan atau pembalasan selama terpidana berencana untuk kembali ke militer setelah menjalani  hukumannya.  Seorang  prajurit  (mantan  narapidana)  yang berencana untuk kembali aktif bertugas harus menjadi prajurit yang baik dan berguna,  baik  melalui  kesadarannya  sendiri  maupun  pendidikan  yang diperolehnya  di  penjara  militer  (Lapas  Militer).  Pengembalian  hukuman  ke komunitas militer tidak akan ada artinya jika tidak dilakukan seperti itu.

## SIM PULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kesimpulannya  ialah  sebagai  berikut:  Faktor yang  menyebabkan  TNI  melakukan  desersi  karena  kurangnya  kedisiplinan, namun  secara umum terdapat dua faktor utama yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi:
1. perbedaan status sosial,
2. terlibat dalam perselingkuhan,
3. kebosanan terhadap peraturan (ingin kebebasan),
4. banyaknya hutang, dan
5. ketidakmampuan menghadapi kondisi ekonomi orang lain.
Faktor internal meliputi:
1. ketidakmampuan melaksanakan perintah atasan,
2. kurangnya pembinaan mental,
3. krisis kepemimpinan, dan
4. perpisahan dengan keluarga.
Pelaku  tindak  pidana  disersi  tidak  akan  mempertanggungjawabkan  lagi perbuatan  pidananya  jika  putusan  terhadapnya  setelah  diputuskan  oleh majelis hakim telah melewati batas waktu 8 (delapan) tahun dengan kata lain putusan majelis hakim telah melewati batas daluarsanya dan pertanggungjawaban  pidana  pokok  telah  gugur  dari  pelaku  tindak  pidana disersi.    Pelaku  tindak  pidana  disersi  hanya  menjalani  pertanggungjawaban pidana  tambahan  saja yaitu pemecatan dari dinas militer. Bagi pelaku tindak pidana  disersi  yang  telah  diputuskan  oleh  majelis  hakim  dipe cat  dari  dinas militer  akan  mempertanggungjawabkan  perbuataannya  yaitu  pidana  pokok (penjara)  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  umum  dan  bukan  di  Lembaga Pemasyarakat  Militer  jika  pelaku  tindak  pidana  disersi  telah  diketahui keberadaannya  dan  ditangkap  sebelum melewati batas daluarsa putusannya, hal ini karena status pelaku tindak pidana disersi sudah menjadi masyarakat sipil setelah putusan pemecatan.

## B. Saran
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  terhadap  permasalahan  yang diteliti,  penulis  memberikan  beberapa  saran  untuk  mengatasi  masalah tersebut, yaitu:
1. Mengingat  berbagai  faktor  penyebab  desersi  oleh  prajurit  TNI,  sangat diharapkan peran aktif dari komandan kesatuan, provost kesatuan, serta anggota  lainnya  dalam  kesatuan  tersebut  untuk  lebih  cermat  dalam mengawasi dan memahami kehidupan setiap prajurit, baik yang berada di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan.
2. Aparat penegak hukum militer, khususnya penyidik militer (Ankum, Polisi Militer,  Oditurat),  harus  bersikap  lebih  tegas  dalam  menangani, menyelesaikan, dan mengambil tindakan ketika desersi terjadi, sehingga kasus  tersebut  dapat  ditangani  dengan  cepat  dan  tidak  berlarut-larut, serta mengurangi dampak yang ditimbulkan.
3. Untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  desersi,  perlu  diintensifkan penyuluhan  mengenai  perbuatan  desersi,  sehingga  setiap  prajurit  TNI semakin  menyadari  bahwa  tindakan  tersebut  ialah  bentuk  kejahatan dalam hukum pidana militer.
Dalam  upaya  mengungkap  kasus  desersi,  diharapkan  penyidik,  penuntut, atau  oditurat,  serta  majelis  hakim  yang  mengadili  perkara  tersebut,  tidak merasa  takut  atau  terintimidasi  oleh  siapa  pun  yang  terlibat.  Jika  perkara tersebut  sudah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  maka  harus  diproses hingga tuntas dan tidak setengah-setengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali,  2002,  Menguak  Tabir  Hukum  Suatu  Kajian  Filosofis  dan Sosiologis, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung.
Anang Priyanto, 2012, Kriminologi, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Dominikus  Rato,  2010,  Filsafat  Hukum  Mencari  Memahami  dan  Memahami Hukum, Yogyakarta : Laksbang Pressi1ndo.
Edward Omar sharif Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Alam Pustaka.
Moeljatno,  2008,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Jakarta:  Cetakan  VIII,  Rineke Cipta.
Muhammad  Syahrum,  S  T.  2022.  Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum: Kajian  Penelitian  Normatif,  Empiris,  Penulisan  Proposal,  Laporan  Skripsi Dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2020, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nurhasanah, Nurhasanah, and Rizanizarli Rizanizarli. 2023. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 7(2): 284–93.
Peter Mahmud  Marzuki,  2011,  Penelitian  Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media  Group.  Roeslan  Saleh,  1982,  Pi1kiran-pi1kiran  Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
Roeslan  Saleh,  1982,  Pikiran-pikiran  Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
Suharso  dan  Ana  Retnoningsih,  2011,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
Semarang: Cv. Widya Karya.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsbad 1934, No. 167) dengan Keadaan Sekarang (KUHPM).