## Keberlanjutan Penatakelolaan Zona Pemanfaatan Tradisional dalam Kawasan Konservasi Laut Taman Nasional Teluk Cenderawasih Papua Barat
Governance  Sustainability  of  Traditional  Use  Zone  within  Marine  Protected Area National  Park  of  Cenderawasih  Bay,  West  Papua
Roni  Bawole 1 *,  Fredinan  Yulianda 2 ,  Dietrich  G  Bengen 3 ,  dan Achmad  Fahrudin 4
1 Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
2 Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
3 Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
4 Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perairan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

## Abstract
Understanding the governability of traditional use zone (TUZ) on Marine National Parks is still debated due to various reasons since successful implemented of the governing system could be observed in some areas only. There is a need to assess the contributions and limitations of governance performance sustainability. Using the Cenderawasih Bay National Park as a case, we studied the governance system (GS), system to be governed (SG), and interactive governance (IG) in managing TUZ.  Multi-dimension scaling analysis showed that the existing management showed low sustainability (36%) caused by limitation of stakeholders capacity and violations of rules (GS), impact of live fish fishing, coastal ecosystem degradation and low income (SG), adaptive management and  feedback  from  monitoring  and  evaluation  that  were  not  be  able  to  create  effective  governance  (IT). Improvement could be achieved by increasing the integration of these three systems, in which social-ecology system  benefit could  work  under  effective  governance.    This  paper  also supported  the  previous  finding  that household income alternative was the priority for improving management and conservation.  It is justified that both direct and indirect benefits to the society or stakeholders could be provided by well-performed governance.
Keywords: governance, traditional use zone, marine national park

## Abstrak
Pemahaman kemampuan penatakelolaan zona pemanfaatan tradisional (ZPT) dalam kawasan taman nasional masih  diperdebatkan  dengan  berbagai  alasan  karena  sistem  penatakelolaan  pada  satu  sisi  dapat  berjalan dengan  baik,  sedangkan  pada  kawasan  lain  tidak  bekerja  dengan  baik.  Untuk  itu  dibutuhkan  penilaian kontribusi  dan  keterbatasan  keberlanjutan  kinerja  penatakelolaan.  Menggunakan  Taman  Nasional  Teluk Cenderawasih sebagai kasus, kajian governance system (GS),  system to be governance (SG), dan interactive governance  (IG)  ditujukan  untuk  menata  ZPT.    Analisis  multi-dimension  scaling  memperlihatkan  bahwa manajemen  saat  ini  kurang  berkelanjutan  (36%)  yang  disebabkan  oleh  keterbatasan  kapasitas  stakeholders dan pelanggaran aturan (GS), dampak penangkapan ikan hidup, kerusakan ekosistem pesisir, dan rendahnya pendapatan (SG), serta adaptif manajemen dan umpan balik monitoring dan evaluasi yang tidak dapat bekerja dalam menciptakan penatakelolaan efektif  (IT).   Perbaikan dapat dilakukan melalui integrasi dari 3  sistem tersebut, sehingga sistem sosial-ekologis yang bermanfaat akan bekerja pada kondisi penatakelolaan efektif. Penelitian ini  juga mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya,  yang  menyebutkan bahwa  masalah pendapatan alternatif rumah tangga menjadi prioritas dalam meningkatkan manajemen dan konservasi.  Dinyatakan pula manfaat  langsung  dan  tidak  langsung  terkait  dengan  masyarakat  atau  stakeholders  menyediakan  kinerja penakelolaan  berjalan  dengan  baik.
Kata kunci: penatakelolaan, zona pemanfaatan tradisional, kawasan konservasi, laut *Penulis untuk korespondensi, email:  ronibawole@yahoo.com, telp.  +628124830507

## Pendahuluan
Konsep  penatakelolaan  ( governance )  menjadi  bagian utama  dari  berbagai  forum  konservasi  internasional  yang menekankan perlunya partisipasi masyarakat, organisasi non- pemerintah  (LSM),  dan  sektor  swasta/publik  dalam pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi (Dearden et al . 2005; Agrawal et al . 2008).  Penatakelolaan kawasan konservasi mengacu pada interaksi antara struktur, proses, dan tradisi masyarakat yang menentukan bagaimana kebijakan diterapkan,  bagaimana  keputusan  dibuat,  dan  siapa  yang bertanggung  jawab  atas  hasil  keputusan  yang  diambil. Publikasi penatakelolaan yang terkait dengan sumber daya pesisir dan laut diperkenalkan pada berbagai spektrum kajian, implikasi sains, dan tatakelola dalam sistem perikanan dan keterkaitannya (Garcia & Charles 2008), di antaranya tatakelola perikanan skala kecil dalam sistem co-management pesisir (Maryn & Berkes 2010), tatakelola daerah pesisir (Duxbury & Dickinson 2007), dan interaksi pengetahuan ekologis dalam tatakelola  laut  (Evans  2010).    Hasil  penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa  aplikasi  tatakelola  yang  baik  dalam pengelolaan sumber daya pesisir dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi tetapi kontribusinya dalam mengurangi kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan masih menjadi masalah utama perdebatan.  Dalam konteks ini Chuenpagdee dan Jentoft (2009), Jentoft et al. (2007), dan Kooiman et al. (2008)  menyatakan  perlun ya  melihat  keberlanjutan penatakelolaan dari governance system (GS), system to be governance (SG), dan interactive governance system (IT).
Dalam  sistem  penatakelolaan,  zona  pemanfaatan tradisional dalam kawasan konservasi (ZPT-KKL) dipandang sebagai  subjek  tatakelola  yang  menghasilkan  instrumen manajemen  dan  sistem  sosial-ekologis  sebagai  objek tatakelola  dalam  mencapai  tujuan  manajemen.  Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) dikelola secara zonasi berdasarkan Rencana Pengelolaan Tahun 2010–2029 berdasar pada Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 121/IV-KK/2009 .  TNTC memiliki 460 jenis karang yang terdiri dari 67 genus dan 260 subgenus dari jenis karang Scleractinia tersebar pada tepi pulau-pulau (TNC, WWF, Unipa, CII, BBTNTC 2006).  Kekayaan lain berupa 836 jenis ikan yang terdiri dari jenis ikan estuari, ikan penghuni daerah mangrove, ikan karang dan ikan pelagis, dan dicatat pula 201 spesies moluska.  Keragaman flora-fauna daratan terdiri atas 17 jenis vegetasi mangrove, 9 jenis vegetasi hutan pantai, 35 jenis vegetasi hutan daratan, 7 jenis lamun, 184 jenis burung, 14 jenis mamalia, dan 17 jenis reptilia.
Perubahan  orientasi  pemanfaatan  sumber  daya  TNTC nyata terjadi pada saat Kabupaten Teluk Wondama menjadi kabupaten baru tahun 2002.  Pengembangan pembangunan dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Teluk Wondama dan Balai  Besar  (BB)  TNTC  berdampak  pada  beragamnya kepentingan  memanfaatkan  sumber  daya.    Pertambahan penduduk, perluasan permukiman, perkembangan kegiatan perikanan,  dan  meningkatnya  kegiatan  transportasi  laut menyebabkan kawasan TNTC mendapat tekanan ekologis dan
munculnya  konflik  kepentingan (conflict  of  interest) . BBTNTC  sebagai  pemegang  mandat  pengelolaan  masih dihadapkan  pada  berbagai  keterbatasan  dan  masalah koordinasi  kegiatan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat. Program yang dikerjakan dari berbagai stakeholders sering tidak sinkron sehingga terjadi tumpang tindih dan acapkali membingungkan masyarakat.  ZPT-KKL merupakan perairan sejauh 4 mil dari pasang surut terendah ke arah laut (BBTNTC & WWF 2009).  Pada zona ini bertumpu kegiatan ekonomi masyarakat dan secara ekonomi dan sosial mereka berinteraksi dengan sumber daya dan ekosistemnya.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas  perlu  disusun penatakelolaan ZPT-KKL yang terintegrasi dengan kebijakan dan   progr am  antarpemangku  kepen tingan   sehin gga harmonisasi  dan  sinergisitas  kegiatan  dapat  diwujudkan melalui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.  Dalam konteks ini ZPT-KKL dikaji dari perspektif penatakelolaan yang ditekankan pada sifat interaktif antara penatakelolaan dan  sistem  sosial-ekologis  yang  berbasis  konservasi  dan ekosistem.    Penatakelolaan  ZPT-KKL  diharapkan  dapat menjadi   instrumen dalam ecosystem-base management untuk melihat tumpang tindih dan kesenjangan akibat fragmentasi pengelolaan  (Ektsrom et  al .  2009).    Dari  aspek  teori, penatakelolaan  ZPT-KKL  menerapkan  pendekatan  sistem perspektif  terhadap  GS,  SG,  dan  IG.    Dalam  rangka meningkatkan efektivitas ZPT-KKL, solusi yang ditawarkan adalah  bekerjanya  secara  optimal  3  sistem  tersebut  guna menciptakan ZPT-KKL yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  karakteristik  dan  dinamika proses-proses keberlanjutan penatakelolaan ZPT-KKL.

## Metode
Kegiatan penelitian dilakukan pada Agustus 2010–Juni 2011.  Lokasi penelitian adalah kawasan TNTC yang terletak di  daerah  administrasi  pemerintahan  Kabupaten  Teluk Wondama.    Penelitian  dilakukan  pada  5  distrik  (Distrik Rumberpon, Roswar, Windesi, Wasior, dan Roon) dari 13 distrik yang  ada  di  Kabupaten  Teluk  Wondama.    Data  yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder.  Data primer dikumpulkan melalui metode observasi, pengukuran langsung terhadap objek penelitian, FGD ( focus group discussion ), dan kuesioner.    Data  sekunder  berasal  dari  berbagai  sumber informasi.  Data sosek diambil dengan cara penarikan contoh gerombol  ( cluster  sampling )  (Cochran  1977).    Penentuan responden didasarkan pada Boer (2009).
Responden terdiri atas rumah tangga (468 responden), nelayan  (78  responden),  dan  individu  serta  lembaga  (35 responden). Pemangku kepentingan diambil secara hierarki dari kampung, distrik, kabupaten, dan provinsi yang mewakili semua  kepentingan  yang  berpengaruh/berkepentingan dengan ZPT-KKL.  Mereka berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat (guru, petugas kesehatan, dan pemuda), tokoh adat (lembaga masyarakat adat), kalangan birokrasi (dinas perikanan dan  kelautan, bappeda,  dan dinas  pariwisata), petugas keamanan (polisi air kabupaten dan polisi hutan),
JMHT  Vol.  XVII,  (2):  71–78, Agustus  2011
lembaga swadaya masyarakat (CII: Conservation  Interna- tional  Indonesia ,  WWF: World  Wildlife  Fund ),  dan kelompok nelayan.
Kombinasi  atribut  yang  menggabungkan  3  sistem penatakelolaan (GS, SG, dan IG) dalam ZPT-KKL (Tabel 1) diadopsi dari Ehler (2003) dan Jentoft (2007).  Atribut yang diberi nilai peringkat diurutkan menurut Grafton et al . (2007). Hasil  peringkat  dimasukkan  dalam  tabel  matriks  dengan I (baris) sebagai dimensi/atribut keberlanjutan dan J (kolom) sebagai atribut penatakelolaan.  Data yang diolah dianalisis dengan multi dimensional scalling (MDS) yang didasarkan pada perangkat lunak Rapfish (Kavanagh & Pitcer 2004). Analisis multidimensi ini menentukan status keberlanjutan penatakelolaan relatif terhadap 2 titik acuan utama yaitu titik “baik”  ( good )  dan  titik  “buruk”  ( bad ).   Analisis leverage digunakan  untuk  menelusuri  atribut  yang  dikelola  dalam mencapai keberlanjutan, dan analisis Monte Carlo digunakan sebagai uji kepastian pengunaan atribut.

## Hasil  dan  Pembahasan
Status efektivitas dan faktor penentu keberlanjutan Hasil analisis terhadap 17 atribut menunjukkan status keberlanjutan penatakelolaan sebesar 36% (kurang)  pada skala 0–100% (Gambar 1).  Hal ini berarti bahwa pengelolaan berada pada
kriteria kurang berkelanjutan.  Posisi titik acuan utama ( refer- ence )  dan  acuan  tambahan  ( anchors )  memperlihatkan kedudukan  yang  cenderung  pada  kondisi bad tetapi masih pada posisi atas ( up , di atas garis horizontal antara buruk dan baik dan terletak pada posisi sebelah kiri atas dan bawah).  Kondisi ini menunjukkan kegiatan pemanfataan saat ini cenderung menurunkan kualitas ZPT-KKL.
Penataan keberlanjutan ZPT-KKL dilakukan dengan cara mengevalusi program pengelolaan saat ini sehingga upaya perbaikan  dapat  dilakukan.    Hasil  analisis  sensitivitas ( leverage ) digunakan untuk menelusuri atribut keberlanjutan penatatakelolaan  yang  dapat  menjadi  faktor  pengungkit tercapainya keberhasilan pengelolaan (Gambar 2).  Analisis leverage didasarkan pada root mean square (RMS) sebesar 2,5  dan  atribut  terpilih  digunakan  untuk  memperbaiki keberlanjutan penatakelolaan yang lebih baik/efektif.
Pelibatan stakeholders serta penegakan dan kepatuhan aturan  dari  dimensi  GS  sangat  berkontribusi  dalam menentukan  keberlanjutan  penatakelolaan  karena  kedua atribut tersebut menempati peringkat yang tinggi dari kriteria yang digunakan. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi dan umpan balik serta adaptif dan responsif manajemen terhadap dinamika pengelolaan dari dimensi IG merupakan atribut pengelolaan yang menempati peringkat berikutnya.   Atribut
JMHT  Vol.  XVII,  (2):  71–78, Agustus  2011
Tabel 1  Atribut keberlanjutan penatakelolaan kaw asan konservasi Sistem/dim ensi Definisi operasional Governance sSyste m(GS) Stakeholder utama Keterlibatan stakeholder dalam kegiatan pengelolaan Penegakan hukum Kepatuhan dalam m enjalankan aturan yang disepakati Penga mbilan keputusan Keterbukaan proses pengambilan keputusan Akses data dan informasi Kemudahan dalam memperoleh data dan informasi System to be governance (SG) Indikator perikanan Tingkat eksploitasi sumber daya perikanan  karang Indikator performance ekonomi Rataan penghasilan rumah tangga terhadap upah minimum regional Papua Barat Indikator performance ekosistem Status e kosistem terumbu karang Penge mbangan pasar Upaya pengem bangan akses pasar produk yang dihasilkan Kerusakan habitat/lingkungan Upaya perbaikan/rehabilita si lingkunga n yang rusak Penge tahuan masyarakat Pengetahuan masyarakat tentang kegiatan pengelolaan ZPT - KKL dan sumber daya. Pemanfaatan sumber da ya kritis Pemanfaatan sumber daya  yang kritis (lola, teripang, lobster) Penga wasan hasil dan lokasi Tersedianya logbook pendataan hasil tangkapan berdasarkan lokasi Interactive governance (IG) Tingkat a kuntabilitas Apresiasi/tanggung jawab terhadap nilai sumber daya yang dimanfaatkan Adaptif dan responsif terhadap keputusa n Adaptif da n responsif terhadap hasil penemuan dari berbagai pe rubahan nilai sistem sosial-ekologis Dinamika manaje men terhadap perubahan ya ng terjadi Kemampuan KKL dalam menghadapi dinamika internal dan ekste rnal pengelolaan Struktur pengambila n  keputusan Tingkat pengambilan keputusan secara hierarki Ma nfaat evaluasi strategi manajemen Manfaat kegiatan/program dalam mew ujudkan tujuan pe ngelolaan Proses monev dan umpan balik Penyampaian hasil mone v dan upaya perbaikan
lain yang dianggap penting adalah dimensi SG yang terdiri dari  akses  data  dan  informasi,  serta  pengawasan  hasil tangkapan.    Atribut  lain  dapat  dianggap  belum  terlalu memberikan  efek  penting  dalam  kegiatan  pengelolaan. Meskipun  demikian  akumulasi  dari  atribut  ini  perlu
Ga mbar 2  Analisis leverage hasil MDS di ZPT-KKL.
0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Tingkat aksesibilitas Stakeholders Perikanan terumbu  karang Indikator Kinerja  ekonomi Indikator kinerja ekosistem Akses data  dan informasi Proses Monev dan umpan balik Penegakan hukum Pengembanga n  pasar Kerusakan habitat/lingkunga n Manfaat evalua si  strategi manajeme n Pemanfaatan sumberdaya  kritis Penga wasan hasil tangka pan Adaptif dan responsif terhadapkeputusa n Dinamika manajemen terhada p perubahan Struktur pegambilan keputusan Pengetahuan masyarakat A tr ib u te
Root mean square change in ordination when selected attribute removed (on sustainability scale 0  100) Adaptif dan responsif te rhadap keputusan Pemanfaatan sumber daya kritis Proses monev dan umpan balik Indikator kinerja ekonomi Stakeholders
dipertimbangan,  mengingat  atribut  tersebut  merupakan gambaran sistem sosial-ekologi.  Mengabaikan sistem ini dapat juga menjadi sumber konflik antarpemangku kepentingan karena kepentingan pengguna ( conflict of interest )  dalam memanfaatkan  sumber  daya  secara  bersamaan  (kegiatan
JMHT  Vol.  XVII,  (2):  71–78, Agustus  2011
Gambar 1  Hasil MDS menunjukkan keberlanjutan penatakelolaan. Real fisheries ( ), reference ( ), anchors ( ). Good Bad Up Down -60 -40 -20 0 20 40 60 -10 10 30 50 70 90 110 Fisheries sustainability O th er d is ti n g is h in g fe a tu re s
perikanan) yang secara potensial dapat menimbulkan masalah sosial-ekologis  dalam  kawasan.    Hasil  an alisis  ini menunjukkan bahwa dimensi GS, SG, dan IG perlu mendapat perhatian utama dan dikelola dengan baik sehingga tujuan pengelolaan  kawasan  ZPT-KKL secara  keseluruhan  dapat berjalan efektif. Atribut yang memberikan kontribusi positif dan digunakan untuk memperbaiki penatakelolaan diuraikan dalam pembahasan berikut.
1   Perikanan karang
Upaya  kebijakan  dan  program  untuk  memperbaiki kualitas  pengelolaan  perikanan  karang  dapat  berupa pemberian izin penangkapan yang lebih tegas, termasuk penetuan  posisi  geografis  daerah  penangkapan,  jangka waktu  penangkapan  (musim),  dan  upaya  tangkap. Kebijakan ini akan memberikan dampak berupa pemulihan stok dan menjamin proses rekruitmen alami untuk berjalan baik.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marsoali (2001) menunjukkan adanya perbedaan potensi lestari ikan lencam pada kondisi karang yang baik dan rusak sebesar 27%. Charles (2001) menyatakan bahwa aktivitas pertumbuhan ikan akan mengalami penurunan jika kebanyakan ikan tertangkap  berasal  dari  jenis  yang  sedang  mengalami proses pertumbuhan. Overfishing pertumbuhan ikan akan terjadi lebih cepat pada kondisi karang rusak dibanding karang yang baik.  Penentuan ukuran ikan minimum yang boleh  ditangkap  harus  diupayakan  untuk  menghindari terjadinya mortalitas ikan dalam proses pertumbuhan.
Upaya  pengelolaan  yang  dapat  diambil  berupa penutupan  sebagian  kawasan  perikanan  karang  di Kepulauan  Auri  dan  karan g  di  pesisir mainland . Pembatasan aktivitas penangkapan merupakan alternatif yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya overfishing . Upaya lain adalah memasukkan perikanan karang dalam sistem pemanfaatan optimal dengan mempertimbangkan ekosistem  terumbu  karang  dan  perairan  sekitarnya. Penentuan hasil maksimum lestari sangat diperlukan untuk mencegah tangkap lebih.  Upaya pengelolaan berdampak ganda baik terhadap persediaan ikan maupun perbaikan kondisi karang.
Pada saat ini, nelayan dari luar sering tinggal sementara selama beberapa hari di sekitar lokasi penangkapan ikan ekonomis (Kepulauan Auri, Pulau Roswar, dan sekitar Pulau Puruf).  Mereka menangkap ikan hidup dan tidak jarang melakukan penangkapan dengan cara membius (bahan aktif sianida).  Pengembangan penangkapan ikan karang dapat diimbangi dengan perbaikan ekosistem sehingga fungsi ekosistem karang sebagai daerah pemijahan, pengasuhan, dan perlindungan dari berbagai jenis biota tetap terpelihara.
2   Indikator kinerja ekonomi
Kebanyakan  masyarakat  berorientasi  pada  ekonomi ekstraktif yang subsisten. Dalam hal ini, kawasan pesisir menjadi tumpuan utama dalam menunjang ekonomi rumah tangga.  Peran penatakelolaan ZPT-KKL menjadi sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan sumber dayanya.
Kepentingan  strategisnya  minimal  dapat  dilihat  dari kegiatan ekonomi rumah tangga yang mendatangkan dana tunai  berbasis  pada  sumber  daya  alam  dan  sekaligus memiliki  nilai  pasar  yang  tinggi.    Kondisi  ini  sering mengakibatkan short time preference (setiap pengguna sumber  daya  akan  mengambil  keuntungan  sebesar- besarnya  dalam  waktu  singkat).   Akibatnya,  penipisan sumber daya baik jumlah maupun kualitasnya menjadi tidak terelakkan  jika  tidak  terdapat  peraturan  perundang- undangan yang mengatur.  Fenomena ini sering terjadi secara berulang di Kabupaten Teluk Wondama, terutama pemanfaatan sumber daya perikanan di ZPT-KKL.  Bahkan dalam  banyak  kasus,  kegiatan  penangkapan  dapat dilakukan dengan hanya izin pemilik hak ulayat dan atau izin kepala kampung.
Perubahan orientasi ekonomi dari skala rumah tangga yang tidak menguntungkan ke arah yang lebih profesional dan  komersial  diperlukan  agar  dapat  meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga nelayan dan sekaligus  mampu  memberikan  dampak  signifikan terhadap pendapatan asli daerah.  Keadaan nelayan perlu juga ditingkatkan karena mereka merupakan komponen utama dalam menciptakan daya saing pada tingkat lokal, daerah,  bahkan  secara  nasional.    Upaya  lain  adalah mengembangkan strategi diversifikasi mata pencaharian, yaitu  strategi  nafkah  ganda  yang  berarti  nelayan  tidak hanya mengandalkan kegiatan perikanan tangkap tetapi juga perikanan lain (budi daya dan pengolah ikan) dan mendorong kegiatan ke arah lepas pantai.  Perikanan ini tidak  hanya  membutuhkan  teknologi  dan  modal  tetapi dipengaruhi oleh budaya.  Banyak program pemerintah gagal karena masalah yang dipertimbangkan hanya modal dan  teknologi.    Penangkapan  ikan  di  laut  lepas  sangat kompleks, butuh manajemen usaha, organisasi produksi, ketah an an   fisik,  pemahaman  perilaku  ikan   dan pengoperasian  alat  tangkap.    Hal  ini  dapat  dilakukan dengan cara nelayan harus dimagangkan pada usaha-usaha perikanan  skala  menengah  dan  besar  untuk  menggali pengalaman dan pengetahuan.
3   Indikator kinerja ekosistem Pada  ZPT-KKL  ter dapat  3  ekosistem  pentin g (mangrove, lamun, dan terumbu karang). Terumbu karang merupakan  ekosistem  yang  penyebarannya  sangat  luas dan dominan dibandingkan ekosistem lain.  Keberlanjutan penatakelolaan ekosistem pesisir dapat dilakukan secara holistik dan terpadu berbasis ekosistem.  Douvere (2008) menyatakan  bahwa  pendekatan  berbasis  ekosistem merupakan  upaya  mengelola  aktivitas  manusia  di lingkungan laut melalui perencanaan tata ruang pesisir. Proses perencanaan terpadu memungkinkan pengambilan keputusan secara konsisten.
Zonasi TNTC belum mengakomodasi setiap kegiatan di ZPT seperti pengembangan industri, akuakultur, dan tindakan-tindakan perlindungan lingkungan pesisir.  Pada tingkat kabupaten struktur dan pola pemanfaatan ruang
JMHT  Vol.  XVII,  (2):  71–78, Agustus  2011
ZPT-KKL  belum  dikembangkan  dan  diadopsi  untuk men gakomodasi  semua  peman gku  kepentin gan . Pendekatan  berbasis  ekosistem  merupakan  upaya mempertahankan manfaat ekologi termasuk penyediaan barang dan jasa pesisir dalam memberikan keuntungan (kesejahteraan)  bagi  man usia  (Hen ocque  2003). Manajemen spasial di lingkungan pesisir bertujuan untuk menyediakan suatu mekanisme dalam mencapai konsensus bersama di antara semua sektor dan semua kepentingan manusia saling berkaitan dalam sistem sosial ekologi pada skala ruang dan waktu.  Dengan demikian, partisipasi stake- holders dan keterlibatannya merupakan bagian integral dari keberhasilan pendekatan berbasis ekosistem (Tallis et al. 2010).
4   Akses data dan informasi Sistem data dan informasi yang dikembangkan dengan baik akan memudahkan mengakses berbagai isu-isu dan tujuan pengelolaan ZPT-KKL. Cara berkomunikasi dalam pengelolaan ZPT-KKL (lebih khusus lagi proses umpan balik)  secara  keseluruhan  masih  bersifat  administratif, meskipun saat ini kerjasama BBTNTC dan WWF cenderung meningkatkan partisipasi publik melalui lokakarya, forum, dan lain-lain.  Keadaan ini akan meningkatkan aksesibilitas informasi dan pengembangan bahasa  yang sama untuk berbagi  keberhasilan  dan  kegagalan  antarkepentingan. Berbagai dokumen menguraikan kondisi dan status pesisir dan  laut  serta  interaksinya  dengan  kegiatan  di  darat. Laporan  tersebut  memuat  tema  penting  seperti  aspek geografis daratan, isu-isu dan permasalahan pengelolaan, dimensi kelembagaan,  dan sosial  ekonomi masyarakat. Sayangnya, laporan tersebut belum memuat hal-hal penting bagaimana  analisis  umum  diselesaikan  dan  diterapkan pada  kasus  pengelolaan  (zona  inti,  pariwisata,  dan perikanan), termasuk belum ada fokus pada definisi dan penilaian  indikator  bermakna  bagi  penilaian  proses keberlanjutan tata kelola efektif.
5   Pemantauan dan evaluasi serta umpan balik Pemanfaatan jaringan pemantauan dan sistem informasi tersedia  cukup  tetapi  pendekatan  sosio-ekonomi  agak lemah, misalnya penilaian nilai ekosistem dan penggunaan analisis  man faat  dalam  mengelabor asi  sken ar io perencanaan.    Setiap  sektor  menggunakan  alat  dan prosedur  sendiri  dan  agak  sulit  bagi  para  pemangku kepentingan lokal untuk memiliki gambaran yang baik dari persoalan.    Insentif  ekonomi  cukup  dikembangkan  di beberapa sektor (misalnya dalam kegiatan pembentukan kader konservasi di tingkat kampung dan distrik, pemberian bantuan motor tempel, dan alat tangkap).  Umpan balik terhadap kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan kurang berkembang.  Ada pandangan umum tidak perlu pelibatan  masyarakat  pada  tahap  awal  perencanaan kegiatan tetapi hanya pada akhir proses perencanaan.
Lemahnya indikator terkait dengan kuantifikasi tujuan dalam skala waktu/tempat dengan pelaksanaan kegiatan
diidentifikasi  sebagai  penyebab  rendahnya  capaian kegiatan  pengelolaan  ZPT-KLL.    Indikator  perbaikan lingkungan  didefinisikan  sebagai  hasil  akhir  yang diharapkan terjadi (15 tahun dalam Rencana Pengelolaan Taman Nasional) tetapi belum ada acuan hasil yang lebih nyata bagaimana pengukuran kegiatan (perubahan perilaku atau mekanisme kelembagaan).  Selanjutnya, evaluasi tidak dianggap sebagai pendekatan internal dan proses belajar tetapi hanya sebagai prosedur kontrol.  Terkait dengan hal ini, disarankan agar lembaga (BBTNC, WWF, dan Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Teluk  Wondama) memiliki  wilayah  berbeda  dalam  kegiatan  pengelolaan sehingga dampak menyeluruh kegiatan pengelolaan dapat dilihat  kinerjanya  dan  bermuara  pada  peningkatan biomassa  ikan  dan  perbaikan  kondisi  lingkungan  serta peningkatan kesejahteraan.
6   Penegakan dan kepatuhan aturan Kurangnya sumber daya (dana dan transportasi) untuk mengelola  dan  men egakkan  peratur an -per atur an pemerintah  selalu  menjadi  masalah.    Belum  dapat ditegakkannya  sehingga  masih  ditemukan  kegiatan penangkapan yang tidak ramah lingkungan (pengeboman dan racun ikan).  Ketidakmampuan menegakkan aturan, bahkan aturan yang kelihatannya sangat sederhana seperti pemboman  dan  pembiusan  ikan  sering  diterjemahkan sebagai kegagalan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Ketidakpatuhan  terhadap  aturan  telah  mendorong pemerintah untuk mencari solusi-solusi alternatif terkait penegakan aturan yang berpihak kepada semua pengguna.
Upaya  penegakan  aturan  sekaligus  mendorong kepatuhan  aturan  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan masyarakat  lokal,  seperti  pelibatan  masyarakat  lokal dalam  penyusunan  aturan,  termasuk  penentuan  batas geografis  daerah  tangkapan  dan  usaha  perikanan. Selan jutnya,  mereka  didor on g  un tuk  melakukan pemantauan dan pengontrolan terhadap semua aktivitas perikanan.  Pengakuan terhadap eksistensi nelayan dalam pen gelolaan   usah a  per ikan an   di  wilayahn ya memperlihatkan keberhasilan dalam mengatasi masalah pelanggaran  dan  mampu  mendorong  kepatuhan  pada aturan (Berkes et al . 2008).
Pelibatan  nelayan  lokal  juga  dapat  dilakukan  pada kegiatan  penangkapan  nelayan  luar  yang  melakukan kegiatan  penangkapan  di  daerah  tangkapan  nelayan lokal.  Penegakan aturan secara informal mungkin lebih baik dalam mendorong kepatuhan aturan, karena sanksi yang  diberikan  sangat  terkait  dengan  kebiasaan  lokal, sanksi sosial, ancaman, bahkan kadang dengan pengusiran dan  penyitaan  aset  armada  penangkapan.  Kapasitas masyarakat dalam penyusunan aturan ini dapat difasilitasi oleh BBTNTC, WWF, dan DKP Kabupaten Teluk Wondama sehingga  masyarakat  didorong  untuk  membuat  urutan kontrol  dalam  aturan  seperti  batas  wilayah  dan  akses, musim, pembatasan alat tangkap/teknologi, perlindungan ikan yang bertelur, juvenil, dan batas ukuran tangkapan.
JMHT  Vol.  XVII,  (2):  71–78, Agustus  2011
7   Pengembangan pasar
Aksesibilitas  transportasi  terbatas  menyulitkan masyarakat  untuk  memasarkan  hasil  tangkapannya. Pengembangan  pasar  dapat  ditempatkan  pada  daerah sentra produksi perikanan dan sekaligus dapat menjadi pendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.  Beberapa daerah yang dapat dikembangkan di antaranya adalah Pulau Roswar, Roon, dan Rumberpon karena kegiatan nelayan lebih menonjol.  Khusus Pulau Rumberpon  dapat  menjadi outlet bagi  barang  dan  jasa yang dipasarkan ke Manokwari lewat Ransiki.
Pengembangan  pasar  hasil  perikanan  berkaitan langsung  dengan  aspek  sosial-ekonomi  masyarakat. Pengelolaan ZPT-KKL dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada tingkat masyarakat, pemerintah diharapkan dapat menyediakan fasilitas pemasaran bagi masyarakat/ nelayan sehingga mereka tidak bergantung pada pedagang perantara.  Pemerintah juga dapat mengendalikan fluktuasi harga  komoditas  produk  perikanan  untuk  menjamin kesejahteraan  masyarakat.    Pada  tingkat  kabupaten, pemerintah  dapat  memberikan  akses  dan  jaringan pemasaran  antara  pengusaha  besar  dan  masyarakat memperoleh insentif dari kegiatan pemasaran komoditas perikanan.  Pada  tingkat  antar kabupaten/pr ovin si dilakukan  upaya  mewujudkan  industri  perikanan  dan mewujudkan  mekanisme  kontrol  terhadap  pemasaran gelap dan antar daerah.  Kerjasama pemasaran ini akan sangat  strategis  mengingat  kawasan  TNTC  berbatasan langsung dengan 6 kabupaten yang terletak di kawasan Teluk Cenderawasih dan Provinsi Papua dan Papua Barat.
8   Pemanfaatan sumber daya kritis dan pengawasan hasil tangkapan
Komoditas ekonomis penting seperti lola, teripang, dan kerapu  menjadi  tujuan  kegiatan  penangkapan  oleh masyarakat.  Lola dan teripang saat ini jarang ditemukan, sedangkan beberapa survei mengindikasikan jenis ikan karang masih cukup melimpah.  Namun demikian, kegiatan penangkapan intensif dari nelayan luar berdampak buruk terhadap  perikanan  karang.    Pengelolaan  perikanan tradisional pada ZPT-KKL dimaksudkan untuk mengatur eksploitasi berlebihan dari jenis ekonomis penting, yang secara  keseluruhan  ser in g  men gabaikan  dampak penangkapan terhadap komponen ekosistem.  Manajemen perikanan dapat dilakukan tidak hanya menata jenis target tetapi  secara  holistik  menjamin  pula  keberlangsungan fungsi ekosistem sebagai habitat biota target.  Pendekatan ekosistem  dalam  manajemen  dapat  mereduksi  dampak penangkapan tidak hanya jenis target tetapi juga non-tar- get  (invertebrata  bentos),  struktur  habitat,  fungsi,  dan interaksi  ekologis.    Penggunaan logbook kegiatan penangkapan, termasuk lokasi penangkapan dan produksi tangkapan harus dilakukan melalui program terencana. Pencatatan logbook dapat berkerja sama dengan pedagang pengumpul lokal sehingga lebih mudah dan efisien dalam mencatat  hasil  tangkapan   harian  n elayan.    Hasil
pemantauan ini selanjutnya dipetakan sehingga tumpang- tindih aktivitas penangkapan ikan dan informasi lain yang baik dalam penataan ZPT-KKL dapat diperoleh.
9   Adaptif dan responsif manajemen Adaptif manajemen dalam proses pengelolaan sumber daya alam adalah proses learning by doing (Allen et al . 2010), proses mengorganisir diri yang muncul dalam sistem manajemen bersama yang adaptif (Olsson et al . 2004).
Dalam  konteks  ini,  adaptif  manajemen  adalah  sistem berbasis masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumber daya  yang  fleksibel  disesuaikan  dengan  lokasi  tertentu dan  didukung  oleh  bekerjanya  berbagai  lembaga  pada tingkat yang berbeda.
Relevansi kegiatan dapat dikatakan cukup memadai. Walaupun  banyak  kegiatan  tercapai  tetapi  masih  ada perdebatan  yang  kuat  tentang  batas  zonasi  TNTC  dan masalah  koordinasi  antarsektor  pengguna  yang  lemah. Kegiatan budi daya masih dilakukan pada skala demplot seh in gga  belum  menggerakkan   ekon omi  r umah tangga  nelayan  dan  belum  menjadi  alternatif  mata pencaharian produktif.  Selain itu, masih ada kesenjangan antar  instrumen  perencanaan  terkait  dengan  izin penangkapan  ikan,  terutama  antara  BTNTC  dan  DKP Kabupaten.  Prospektif kegiatan yang dicapai masih lemah, terutama di kalangan birokrasi (antarinstansi di Kabupaten Teluk  Wondama).    Para  birokrat  yang  terbiasa  dengan perencanaan jangka panjang melalui instrumen top-down belum  dapat  menoleransi  beberapa  perubahan  tujuan pengelolaan pada awal implementasi kegiatan.  Sementara sebagian  besar  kegiatan  dalam  fase  perencan aan menimbulkan re-orientasi program  yang  tidak  dapat dihindari.  Kurang  berperan nya  aktor  lokal  akan memperlambat pencapaian tujuan pengelolaan ZPT-KKL, akibatnya  diperlukan  waktu  lama  mengintegrasikan kerangka kerja dalam menyusun mekanisme perencanaan yan g  berbeda  dan  lebih   kompak  an tarpeman gku kepentingan.
Keberlanjutan  sering  menjadi  masalah  utama  akibat terciptanya  kesenjangan  antarpemangku  kepentingan  dan perbedaan instrumen pengelolaan. Shipman dan Stojanovic (2007) mengungkapkan 4 temuan utama tentang kesenjangan dalam pelaksanaan pengelolaan pesisir yaitu kompleksitas tanggung jawab dalam pendekatan buttom-up , kesenjangan kebijakan  membatasi  implementasi  kegiatan  dari  tingkat nasional ke skala lokal, hambatan informasi yang signifikan dalam mencegah koordinasi antara ilmu pengetahuan dan pembuat kebijakan dan antar sektor yang berbeda, serta defisit demokrasi dalam mencegah implementasi kerja stakeholders pesisir dan rendahnya partisipasi stakeholders dalam proses pengambilan keputusan.
Tingkat kepastian penggunaan atribut Hasil analisis Monte Carlo menunjukkan bahwa nilai MDS dan ordinasi analisis Monte Carlo tidak jauh berbeda pada tingkat kepercayaan 95%.  Perbedaan nilai dimensi dan atribut keberlanjutan
JMHT  Vol.  XVII,  (2):  71–78, Agustus  2011
mengindikasikan bahwa kesalahan dalam pembuatan skor atribut relatif  kecil, variasi pemberian skor  sebagai akibat interpretasi perbedaan pendapat/referensi relatif kecil, proses iterasi  yang  dilakukan  secara  berulang  relatif  stabil, dan kesalahan dalam pemasukan data atau data hilang dapat dihindari.  Selanjutnya, nilai statistik yang diperoleh ( stress = 0,12; R 2 = 0,96; iterasi = 2 kali)  memberikan gambaran bahwa hasil  penelitian  ini  baik  dan  sahih  untuk  digunakan  dan diaplikasikan.  Kriteria stress < 25% dapat diterima untuk hasil MDS (Kavanagh & Pitcher 2004).  Dengan demikian analisis memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan dapat digunakan sebagai  in str umen   dalam  evaluasi  keber lan jutan penatakelolaan ZPT-KKL.

## Kesimpulan
Indeks dan status keberlanjutan dapat menjadi acuan guna mencapai  tatakelola  yang  efektif.  Status  keberlanjutan penatakelolaan mengindikasikan bahwa pengelolaan ZPT- KKL saat ini kurang efektif.  Upaya perbaikan dapat dilakukan dengan  cara  pengembangan  kegiatan  perikanan  karang, penyediaan  akses  data  dan  informasi,  penegakan  dan kepatuhan aturan, dan adaptif manajemen yang menyediakan proses umpan balik dari kegiatan pengelolaan.  Perbaikan pada atribut tersebut dapat meningkatkan kinerja ekonomi rumah tangga nelayan sekaligus mendorong kinerja ekologis yang lebih baik.

## Daftar  Pustaka
Agrawal A, Chhatre A, Hardin R.  2008.  Changing governance of the world’s forests. Science 320:1460–1462.
Allen  CR,  Fontaine  JJ,  Pope  KL,  Garmestani AS.    2010. Adaptive management for a turbulent future. Journal of Environmental Management 30:1–7.
Berkes F, Mahon R, McConney P, Pollnac R, Pomeroy R. 2008.
Mengelola Perikanan Skala Kecil . Dako R, Lindayati R, penerjemah. Ottawa: IDRC. Terjemahan dari: Managing Small-Scale Fisheries .
Charles AT. 2001. Sustainable Fishery  System .    London: Blackwell Science, Ltd. Oxford University Press.
Chuenpagdee R, Jentoft S.  2009.  Governability assessment for fisheries and coastal systems: a reality check. Human Ecology 37:109–120.
Cochran WG. 1977. Sampling techniques . 3 rd edition. New York: John Willey & Sons.
Dearden P, Bennett M, Johnston J. 2005.  Trends in global protected area governance 1992–2002. Environmental
Management 36:89–100.
Duxbury J,  Dickinson S.   2007. Principles  for sustainable governance of the coastal zone: in the context of coastal disasters. Ecological Economics 63:319–330.
Ehler  CN.    2003.    Indicators  to  measure  governance performance in integrated coastal management. Ocean and Coastal Management 46:335–345.
Evans LS. 2010.  Ecological knowledge interactions in marine governance in Kenya. Ocean and Coastal Management 53:180–191.
Garcia SM, Charles AT.  2008. Fishery systems and linkages: Implications  for  science  and  governance. Ocean  and Coastal Management 51:505–527
Grafton  RQ,  Kompas T,  McLoughlin R,  Rayns  N.    2007.
Benchmarking for fisheries governance. Marine Policy 31:470–479.
Henocque Y.  2003. Development of process  indicators for coastal zone management assessment in France. Ocean and Coastal Management 46:363–379.
Jentoft 2007.  Limits of governability: Institutional implications for fisheries and coastal governance. Marine Policy 33: 1–11.
Kavanagh P, Pitcher TJ.  2004.  Implementing microsoft excel software for rapfish: a technique for the rapid appraisal of  fisheries  status  fisheries. Centre  Research  Reports 12:1–80.
Kooiman J, Bavinck M, Chuenpagdee R, Mahon R, Pullin R.
2008.    Interactive  governance  and  governability:  an introduction. The  Journal  of  Transdisciplinary Environmental Studies 7:1–8.
Marin A, Berkes F.  2010. Network approach for understanding small-scale fisheries governance: the case of the Chilean coastal co-management system. Marine Policy 34:851– 858.
Olsson  P,  Folke  C,  Hah n  T.  2004.  Socialecological tr an sfor mation   for  ecosystem  man agemen t:  the development of adaptive co-management of a wetland landscape  in  southern  Sweden. Ecology  and  Society 9:2–10.
Shipman B, Stojanovic T.  2007.  Facts, fictions, and failures of  integrated  coastal  zone  management  in  Europe. Coastal Management 35:375–398.
Tallis H, Levin PS, Ruckelshaus M, Lester SE, McLeod KL, Fluharty DL,  Halpern BS.   2010.   The many  faces of ecosystem-based management: making the process work today in real places. Marine Policy 34:340–348.
TNC (The Nature Conservation), WWF (World Wildlife Fund), Unipa  (Universitas  Papua),  CII  ( Conservation International Indonesia ), BBTNTC (Balai Besar Taman Nasional  Teluk  Cenderawasih).  2006.    Marine  rapid assessment in the Papuan Bird’s Head Seascape.  Sorong: TNC, WWF, Unipa, CII, dan BBTNTC.