Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember 2021, Hal. 578-583| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/ 10.22225/juinhum.2.3.4140.578-583

## PENEGAKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 10 TAHUN 2021 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU
I Putu Aris Sedana Putra , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi , Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Munculnya  pandemi  Covid-19  telah  memakan  banyak  korban  jiwa  dan  berdampak  pula  pada  segala  aspek kenegaraan,  maka  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  Keppres  No.  11  Tahun  2020  tentang  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  sebagai  peringatan  serius  akan  ancaman  kesehatan.  Ketidakjujuran  penyampaian informasi  pasien  terduga  terinfeksi  covid-19  dikategorikan  sebagai  menghalangi  penanggulangan  wabah  yang dapat mengancam nyawa orang di sekitarnya termasuk kepada tenaga kesehatan yang menanganinya. Tindakan menghalangi  penanganan  wabah  dapat  dipidana.  Tujuan  penelitian  ini  guna  menganalisa  pengaturan  hukum protokol  kesehatan  dalam  tatanan  kehidupan  baru  serta  sanksi  bagi  masyarakat  yang  tidak  mengindahkan Pergub No. 10 Tahun 2021 di Bali. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan  konsep  perundang-undangan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka yang ada. Adapun sumber hukum yang digunakan terbagi dua yaitu sumber hukum primer dan sekunder yang  kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara  sistematis.  Simpulan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan adalah  bahwa  penerapan  sanksi  yang  tegas  kepada  tindakan  menghalangi  penanggulangan  wabah  dipidana berdasarkan  undang-undang  nomor  4 tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular  pasal  14  ayat (1)  dan  (2). Pemerintah  mengupayakan  perlindungan  kepada  tenaga  kesehatan  sebagai  garda  depan  penanganan  ancaman covid-19 secara preventif maupun represif. Untuk itu diperlukan keterbukaan informasi kesehatan diri seseorang dengan  mengungkapkan  kondisi  kesehatannya  secara  jujur  kepada  tenaga  kesehatan  untuk  mendapatkan penanganan yang tepat.
Kata Kunci : Penegakan, Peraturan Gubernur, Tatanan Kehidupan Era Baru

## Abstract
The emergence of the Covid-19 pandemic has claimed many lives and has an impact on all aspects of the state, the Indonesian Government issued Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning Public Health Emergencies as  a  serious  warning  of  health  threats.  Dishonesty  in  conveying  information  on  patients  suspected  of  being infected with COVID-19 is categorized as hindering the prevention of outbreaks that can threaten the lives of people around them, including the health workers who handle them. The act of obstructing the handling of the epidemic can be punished. The purposes of this study are to analyze the legal regulation of health protocols in the new life order and the sanctions for people who do not heed the Governor's Regulation No. 10 Year 2021 in Bali.  This  research  method  uses  a  normative  legal  research  type  with  a  statutory  concept  approach.  Data collection  techniques  were  carried  out  by  examining  existing  library  materials.  The  legal  sources  used  are divided  into  two,  namely  primary  and  secondary  legal  sources  which  are  then  processed  and  analyzed systematically. The conclusion from the results of the research that has been carried out is that the application of  strict  sanctions  to  actions  that  hinder  the  prevention  of  epidemics  is  punishable  by  law  number  4  of  1984 concerning  Communicable  Disease  Outbreaks  article  14  paragraphs  (1)  and  (2).  The  government  seeks  to protect  health  workers  as  the  vanguard  of  handling  the  threat  of  COVID-19  in  a  preventive  and  repressive manner.  For  this  reason,  it  is  necessary  to  disclose  one's  own  health  information  by  disclosing  his  health condition honestly to health workers to get the right treatment.
Keywords: Enforcement, Governor Regulation, New Era Life Order

## I. PENDAHULUAN
Pandemi  virus  Corona  yang  melanda  hampir  seluruh  dunia,  berawal  pertama  kali  di  negara  China tepatnya di  kota Wuhan. Penyebaran virus corona terjadi sangat cepat melalui udara dan  menyerang organ  vital manusia  yaitu saluran pernafasan. Virus Corona yang menjadi pandemi pada akhir tahun 2019  ini  dinamakan  Covid-19.  Peningkatan  jumlah  korban  meninggal  dan  perluasan  wilayah terdampak Corona menyebabkan berbagai negara membuat kebijakan terhadap warga negaranya, tak terkecuali  Indonesia  dengan  menetapkan  pandemi  Covid-19  sebagai  kedaruratan  kesehatan  melalui
penetapan  Keppres  No.  11  Tahun  2020  didasarkan  pada  undang-undang  Kekarantinaan  Kesehatan No.  6  tahun  2018. Besarnya  ancaman  kesehatan  yang  mengancam  seluruh  lapisan  masyarakat membuat Pemerintah Indonesia dengan cepat dan tegas menyatakan pandemi ini sebagai kedaruratan kesehatan  serta  merespon  kejadian  luar  biasa  ini  dengan  pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB).  Beberapa  daerah  juga  mengeluarkan  surat  edaran  mengenai  pembatasan  gerak  sosial masyarakat serta mengkarantina wilayahnya dari segala aktivitas antar wilayah.
Berdasarkan  Keppres  No.  7  Tahun  2020,  Pemerintah  Indonesia  membentuk  Gugus  Tugas penanganan Covid-19 melalui situs online www.covid19.go.id sebagai pusat informasi resmi covid-19 yang  cepat,  terpercaya,  dan  akurat.  Segala  berita  terkini  terkait  penanggulangan  covid-19  dapat diakses melalui situs online itu  termasuk protokol kesehatan yang wajib dipatuhi masyarakat  selama pandemi. Protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat diantaranya, rajin mencuci tangan  dengan  sabun  di  air  mengalir  atau  selalu  membawa  cairan  pencuci  tangan  berbasis  alkohol (Megaartha,  2021) .  Kemudian  wajib  menggunakan  masker  saat  keluar  rumah,  serta  menjaga  jarak minimal  1  (satu)  meter  dengan  orang  lain  yang  biasa  disebut physical  distancing .  Melalui  protokol kesehatan,  masyarakat  diajak  untuk  berperilaku  hidup  bersih  dalam  kesehariannya  guna  menekan penyebaran covid-19.
Dalam  penanganan  covid-19,  komunikasi  menjadi  hal  yang  penting  guna  memberikan informasi  secara  terbuka  kepada  masyarakat  dalam  hal  preventif  maupun  represif  penanganan penyebaran virus corona. Bentuk komunikasi Gubernur Bali terkait disiplin protokol kesehatan adalah melalui  sosialisasi  kepada  masyarakat  dengan  memberikan  pengingat  tentang  protokol  kesehatan  di setiap  sektor  usaha  masyarakat  serta  menghimbau  para  pemegang  kepentingan  untuk  tetap melaksanakan  imbauan  tersebut.  Dengan  segala  bentuk  usaha  dari  Kepala  Daerah  diharapkan masyarakat  mulai  terbiasa  untuk  beradaptasi  dengan  kebiasaan  pola  hidup  bersih  dan  sehat.  Kepala Daerah  Bali,  dalam  hal  ini  adalah  Gubernur,  bekerjasama  dengan  seluruh  instansi  terkait  guna mengawasi  jalannya  penegakan  hukum  disiplin  protokol  kesehatan  melalui  operasi  yustisi  yang digelar di wilayahnya. Instansi yang terkait meliputi, instansi rumah sakit untuk mencatat data pasien terinfeksi  virus  corona.  Dinas  Perhubungan  melalui  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol PP)  sebagai pengawas  pelaksanaan  protokol  kesehatan  bekerjasama  dengan  TNI-Polri,  dan  Desa  Adat  dengan Satuan  polisi  adatnya  yang  disebut  sebagai  pecalang,  beserta  instansi  terkait  lainnya.  Pada  dasarnya penetapan  kebijakan  tatanan  normal  baru  yang  diterapkan  di  daerah-daerah  yang  telah  dinyatakan layak  oleh  pemerintah  akan  berimplikasi  kepada  berbagai  aspek  kehidupan  khususnya  pada  aspek ekonomi dan sosial (Herdiana & Nurul, 2020) .
Kekosongan  hukum  yang  terjadi  hingga  diterbitkannya  Perppu  mengenai  stabilitas  sistem keuangan  negara  adalah  dalam  hal  pengaturan  pembiayaan  dan  peningkatan  belanja  negara. Pengaturan pembiayaan dan peningkatan belanja negara diperlukan sebagai upaya pemerintah dalam penyelamatan perekonomian nasional. Atas permasalahan kesehatan dan perekonomian nasional yang kian memburuk secara cepat, maka pemerintah melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas  sektor  keuangan  melalui  penerbitan  Perpu (Atmadja,  I  Dewa  Gede  Budiartha,  2018) . Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) memberlakukan segala  aktivitas masyarakat dilakukan di rumah  melalui  internet,  termasuk  bekerja  dan  bersekolah  dari  rumah.  Namun  pembatasan  tersebut tidak  berlaku  bagi  para  tenaga  kesehatan  karena  pelayanan  kepada  pasien  rawat  inap  hanya  dapat dilakukan  secara  langsung.  Tenaga  kesehatan  merupakan  garda  depan  penanganan  pasien  covid-19 sehingga mereka menjadi kelompok rentan untuk tertular. Untuk itulah perlindungan terhadap tenaga kesehatan diperlukan guna tetap dapat memberikan pelayanan kepada pasien di tengah situasi darurat saat ini.
Dampak  kesehatan  serius  dari  penularan  Covid  19  dapat  menyebabkan  kematian  membuat masyarakat  merasa  khawatir  tertular  virus  Corona.  Kekhawatiran  tersebut  terlihat  dari  pengucilan kepada  penderita  covid  19  beserta  keluarganya.  Tidak  semua  penderita  covid  19  memperlihatkan gejala  penyakit  ini  secara  nyata,  sehingga  bagi  orang  yang  memiliki  riwayat  perjalanan  ke  zona penularan corona maka ia  wajib diperiksa kesehatannya  guna menekan penularan penyakit. Dampak psikologis  berupa  pengucilan  kepada  penderita  covid  19  beserta  keluarganya  yang  terjadi  di  tengah masyarakat  membuat  sebagian  orang  memilih  untuk  tidak  jujur  atas  kondisi  kesehatan  mereka. Seluruh  dimensi  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  di  Indonesia  harus  berdasarkan  aturan hukum  guna  mewujudkan  tujuan  hukum  yang  adil  dengan  memperhatikan  hak  dan  kewajiban  setiap warga  negara.  Selain  mengatur  hak  dan  kewajiban  warga  negara,  hukum  juga  berfungsi  sebagai
instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Pelanggaran terhadap aturan hukum dapat menimbulkan reaksi  berupa  tindakan disorder atau  ketidakteraturan  hukum  dalam  masyarakat.  Setiap  pelanggaran atas  aturan  hukum  mengakibatkan  dikenakannya  sanksi  sebagai  alat  pemaksa  diberlakukannya peraturan  tersebut.  Sanksi  menurut  ketentuan  undang-undang  terbagi  atas  sanksi  perdata,  sanksi administratif,  dan  sanksi  pidana.  Sanksi  pidana  bersifat  lebih  tajam  daripada  sanksi  lainnya  karena adanya penderitaan yang sengaja ditimpakan kepada pelanggar yang melawan hukum.
Penegakan  hukum  wajib  memperhatikan  unsur  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan secara  seimbang.  Undang-undang  dibuat  dengan  jelas  dan  logis  agar  tidak  menimbulkan  multitafsir yang mengakibatkan konflik norma. Selain itu hukum juga memberikan kepada setiap orang atas apa yang  menjadi  haknya  berdampingan  dengan  kewajibannya.  Keputusan  sanksi  ditetapkan  agar bermanfaat  bagi  rakyat  banyak.  Hak  pasien  adalah  memperoleh  pelayanan  yang  baik  dari  tenaga kesehatan  sehubungan  dengan  penyakit  yang  dideritanya,  sejalan  dengan  itu  kewajiban  memberikan informasi  mengenai  kondisi  kesehatan  dan  riwayat  perjalanannya  selama  wabah  berlangsung  harus diberikan  sejujurnya  agar  penanganan  pengobatan  dapat  dicapai  maksimal.  Ketidakjujuran  berkaitan keterangan  yang  disampaikan  saat  kejadian  luar  biasa  padahal  orang  tersebut  patut  diduga  terinfeksi covid-19 dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalangi penanganan wabah sehingga berdasarkan undang-undang dapat dipidana.
Penelitian  sebelumnya  dari Mahadewi  (2021) menunjukan  bahwa  Kebijakan  Pelaksanaan PKKM  Darurat  berdasarkan  Surat  Edaran  Gubernur  perlu  diadakan  evaluasi  ulang,  belum  adanya muatan  hukum  dalam  aturan  penangannya,  belum  adanya  sosialiasai  akan  aturan  hukum penerapannya masih rancu di masayarakat, belum menyertakan Undang-undang Karantina Kesahatan, Wabah  penyakakit,  perdagangan  dan  ITE  agar  aturan  lebih  jelas  dan  efektif.  Sedangkan  menurut Pramesti  (2020) pemerintah  desa  Batubulan  telah  bekerja  sama  dengan  desa  adat  dan  kepala  dusun untuk mensosialisasikan kebijakan ini baik dengan media elektronik maupun peringatan yang berupa poster/banner  dan  dalam  hal  ini  menunjukan  bahwa  masyarakat  desa  Batubulan  telah  turut  aktif  dan partisipatif dalam mencegah penyebaran virus corona dengan mematuhi himbauan dan peraturan yang disampaikan  pemerintah.  Lebih  lanjut, Putra  &  Wijaya  (2021) menjelaskan  bahwa  Tatanan Kehidupan Era Baru  yang diimplementasikan di Kota Amlapura Kabupaten Karangasem dilihat dari segi  budaya  hukum  masih  belum  baik  dan  menjadi  kendala.  Kendala  yang  dijumpai  yaitu  belum dimilikinya  kesadaran  hukum  yang  baik,  tercermin  dari  banyaknya  jumlah  angka  pelanggaran protokol  kesehatan,  dan  masih  banyaknya  masyarakat  yang  belum  mengerti  mengenai  aturan  ini. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya, maka pengaturan hukum protokol kesehatan dalam tatanan kehidupan baru serta sanksi bagi masyarakat yang tidak mengindahkan Pergub No. 10 Tahun 2021 di Bali perlu ditinjau secara mendalam guna kemaslahatan manusia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan mencari data melalui buku ilmu  hukum dan menghubungkan dengan permasalahan  yang  diangkat  kemudian  mengkaitkan  dengan  perundang–undangan  yang  berlaku  saat ini.  Dari  segi  hukum  penelitian  ini  termasuk  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan (Amiruddin  &  Asikin,  2010) .  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  teknik  studi  kepustakaan.Penulis  mengkaitkan  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  tidak menyimpang  dari  undang-ndang  dasar.  Pendekatan  penelitian  dengan  cara  mengkaji,  mencari  dan memilah  data  dari  berbagai  buku  hukum  dan  berpatokan  pada  undang–undang  sebagai  dasar penulisan  skripsi.  Penelitian  ini  bertujuan  mencari  informasi  yang  akurat  dengan  mempelajari  gejala masyarakat  untuk  mendapatkan  data  yang  sebenar-benarnya.  Dengan  demikian  data  dapat digabungkan  dengan  berbagai  referensi  buku  hukum  yang  terkait  dan  menghasilkan  penelitian  yang tidak melenceng dari hukum positif (Saebani, 2008) . Adapun bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yang didapat dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan beberapa keputusan-keputusan yang menyangkut dengan judul tulisan ini. Bahan hukum sekunder didapat dari menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan  hasil-hasil  penelitian terdahulu  yang  memiliki  keterkaitan dengan judul penulisan ini yang kemudian analisis dengan sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Tatanan Kehidupan Baru
Pada  hakekatnya,  hukum  bersifat  mengatur,  memaksakan  segala  aturannya  dan  memberikan  sanksi bagi pelanggar hukum. Melanggar aturan hukum dikatakan sebagai tindakan melawan hukum karena pelanggaran  undang-undang  yang  merugikan  masyarakat.  Untuk  itu  penegakan  hukum  harus dilakukan  dengan  pemberian  sanksi  demi  terwujudnya  ketertiban  hukum  dalam  upaya  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat.  Penegakan  hukum  merupakan  kegiatan  menyerasikan  hubungan nilai-nilai  dalam  aturan  hukum  kemudian  merealisasikannya  dalam  sikap  dan  tindakan  hukum  harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. ketiga unsur tersebut harus diusahakan untuk  dilaksanakan  secara  proporsional  dan  seimbang.  Bila  keseimbangan  itu  tidak  mungkin dilaksanakan  maka  keadilan  harus  diprioritaskan,  kemudian  kemanfaatan  hingga  akhirnya  pada kepastian hukum (Saleh, 2012) .
Keadilan  dalam  kaitannya  dengan  hubungan  antar  manusia  adalah  mengenai  hak  dan kewajiban  yang  dilaksanakan  secara  proporsional.  Asas  keadilan  dan  kepastian  hukum  juga  disertai dengan  asas  kemanfaatan  guna  menjaga  kestabilan  di  dalam  masyarakat.  Sebagai  bentuk  kepastian hukumnya,  maka  penerapan  sanksi  yang  diberlakukan  bagi  pelanggar  aturan  hukum  merupakan tindakan  nyatanya.  Bentuk  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat dapat  berupa  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  melalui  pelayanan  kesehatan  sesuai  nilai- nilai  hak  asasi  manusia.  Pemenuhan  hak  kesehatan  kepada  masyarakat  juga  memerlukan  peran  dari masyarakat  itu  sendiri,  seperti  misalnya  mengikuti  anjuran  pemerintah  dalam  upaya  menekan  laju penyebaran  penyakit.  Membantu  tenaga  kesehatan  dengan  memberikan  keterangan  yang  benar mengenai riwayat penyakitnya agar pengobatan dapat diberikan dengan tepat.
Dalam  pelayanan  kesehatan  tidak  terlepas  dari  hubungan  antara  dokter  dengan  pasien  dilihat dari  adanya  transaksi  terapeutik  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak. Pelayanan  pada  dasarnya  dikatakan  sebagai  usaha  untuk  membantu  menyiapkan  segala  hal  yang dibutuhkan orang lain hingga mencapai keinginan  yang diharapkan oleh konsumen. Dalam transaksi terapeutik,  konsumen  adalah  orang  sakit  (pasien)  yang  meminta  pengobatan  kepada  dokter.  Para pihak  dalam  transaksi  terapeutik  memiliki  posisi  sederajat  sehingga  menempatkan  keduanya  pada kedudukan  tanggung  gugat  yang  sama.  Tindakan  terapeutik  yang  dilakukan  tenaga  kesehatan  selalu berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas sesuai fungsi juga sebagai alat penilaian kinerja bagi instansi pemerintah  maupun  non  pemerintah.  Transaksi  terapeutik  menciptakan  perjanjian  antara  tenaga kesehatan  dengan  pasien  yang  diatur  di  dalam  hukum  perjanjian  utamanya  pasal  1320  BW  terkait syarat  sah  perjanjian.  Syarat  kesepakatan  dalam  transaksi  terapeutik  dapat  dilihat  dari ditandatanganinya  perjanjian  antara  pasien  atau  penanggungjawab  pasien  dalam  menerima pengobatan  atau  pasien  tersebut  telah  setuju  menerima  pelayanan  kesehatan  dari  dokter.  Syarat kecakapan  juga  terlihat  dari  usia  pasien  atau  usia  penanggungjawab  pasien  yang  menandatangani perjanjian,  yaitu  telah  berusia  genap  21  tahun  atau  lebih.  Kemudian  syarat  hal  tertentu  merupakan bahwa pengobatan yang diberikan adalah telah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang  berlaku. Sebagai syarat keempat yaitu sebab yang halal, bahwa  pengobatan  yang  diberikan  oleh  dokter  atau  rumah  sakit  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang  kesehatan  atau  juga  tidak  melanggar  kode  etik  kedokteran.  Perjanjian  tersebut  menimbulkan akibat  hukum  dimana  perjanjian  yang  dibuat  itu  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para  pihak. Perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  tanpa  kesepakatan  kedua  belah  pihak  kecuali  ada  alasan  lain yang  diperbolehkan  oleh  undang-undang.  Asas  itikad  baik  selalu  dijunjung  dalam  pembuatan perjanjian.  Penerapan  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian  terapeutik  dapat  dilihat  dari  hak  dan kewajiban  yang  dilaksanakan  secara  timbal  balik.  Seperti  misalnya,  kejujuran  pasien  dalam memberikan informasi tentang gejala penyakitnya serta pemberian pelayanan medik dari tenaga medis yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan mereka.
Dalam  penanganan  covid-19,  komunikasi  menjadi  hal  yang  penting  guna  memberikan informasi  secara  terbuka  kepada  masyarakat  dalam  hal  preventif  maupun  represif  penanganan penyebaran virus corona. Bentuk komunikasi Gubernur Bali terkait disiplin protokol kesehatan adalah melalui  sosialisasi  kepada  masyarakat  dengan  memberikan  pengingat  tentang  protokol  kesehatan  di setiap  sektor  usaha  masyarakat  serta  menghimbau  para  pemegang  kepentingan  untuk  tetap melaksanakan  imbauan  tersebut.  Dengan  segala  bentuk  usaha  dari  Kepala  Daerah  diharapkan masyarakat  mulai  terbiasa  untuk  beradaptasi  dengan  kebiasaan  pola  hidup  bersih  dan  sehat.  Kepala
Daerah  Bali,  dalam  hal  ini  adalah  Gubernur,  bekerjasama  dengan  seluruh  instansi  terkait  guna mengawasi  jalannya  penegakan  hukum  disiplin  protokol  kesehatan  instansi  rumah  sakit  untuk mencatat data pasien terinfeksi virus corona. Dinas Perhubungan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol  PP)  sebagai  pengawas  pelaksanaan  protokol  kesehatan  bekerjasama  dengan  TNI-Polri,  dan Desa  Adat  dengan  Satuan  polisi  adatnya  yang  disebut  sebagai  pecalang,  beserta  instansi  terkait lainnya melalui operasi yustisi yang digelar di wilayahnya. Instansi yang terkait.

## 2. Sanksi Bagi Masyarakat yang Tidak Mengindahkan Pergub No. 10 Tahun 2021 di Bali
Menindaklanjuti  tanggung  jawab  negara  kepada  warga  negaranya  pada  situasi  pandemi  Covid-19, maka Pemerintah melakukan tindakan perlindungan hukum preventif dengan mengeluarkan kebijakan terkait  keselamatan  tenaga  kesehatan  selama  bertugas  mendapat  perhatian  ekstra  melalui  pemberian Alat  Pelindung  Diri  (APD),  pemberian  vitamin,  makanan  dan  air  mineral.  Penerapan physical distancing sebagai  salah  satu  cara  meminimalisir  penularan  secara  langsung  di  samping  penyediaan hand  sanitizer di  lingkungan  rumah  sakit  serta  keharusan  menggunakan  masker  bagi  pasien  yang datang ke rumah sakit untuk mengurangi tingkat penularan lewat udara saat pasien batuk atau bersin. Bila  telah  terjadi  pelanggaran  terhadap  upaya  perlindungan  hukum  preventif  maka  secara  tegas berlaku  perlindungan  akhir  berupa  sanksi  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  secara  represif. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan sengketa suatu pelanggaran yang telah terjadi dengan tetap mengindahkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Sanksi  memiliki  tiga  komponen  dengan  perannya  masing-masing,  yaitu  sebagai  alat  pemulih keadaan,  sebagai  pemenuh  keadaan,  dan  hukuman.  Terhadap  perbuatan  seseorang  yang  merugikan orang  lain  dan  melanggar  ketentuan  hukum  digolongkan  kedalam  perbuatan  melawan  hukum. Imbauan pemerintah tentang kewajiban melaksanakan protokol kesehatan bagi masyarakat kerap kali dilanggar  sehingga  pemerintah  daerah  menerapkan  sanksi  berupa  sanksi  denda  dan  sanksi  sosial, seperti  membersihkan  fasilitas  umum  atau  membayar  sejumlah  uang  karena  tidak  menggunakan masker saat berinteraksi dengan orang lain (Asshidiqie, 2007) . Peraturan-peraturan gubernur tersebut menyertakan  sanksi  yang  ditujukan  kepada  perorangan,  pelaku  usaha,  pengelola  usaha, penyelenggara,  penanggungjawab  tempat  dan  fasilitas  umum  yang  terbukti  melanggar  protokol kesehatan  maupun  melanggar  PSBB.  Jenis  sanksi  bagi  pelanggar  himbauan  pemerintah  ataupun protokol  kesehatan,  seperti  sanksi  sosial  berupa  publikasi  di  media  massa  bagi  perusahaan  yang bandel  tidak  menerapkan  protokol  kesehatan  di  tempat  usahanya.  Kemudian  adanya  sanksi administratif  berupa  teguran  maupun  pemberhentian  usaha  sementara,  serta  sanksi  denda.  Bila pelanggar tidak kooperatif, maka diancam dengan sanksi pidana berdasarkan  ketentuan pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Penegakan  hukum  identik  dengan  pemberian  sanksi  bagi  para  pelanggarnya  serta  merupakan  syarat terwujudnya perlindungan hukum untuk setiap orang dengan memperhatikan unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Keberlakuan sanksi terhadap perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat  penting  diterapkan  guna  memastikan  peraturan  tidak  dilanggar.  Peraturan  yang dikeluarkan  pemerintah  terkait  covid-19  salah  satunya  adalah  Keppres  No.  11/2020  tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat  akan bahaya virus Corona  yang  tengah  melanda  hampir  seluruh  dunia.  Diperlukan  kerjasama  yang  baik  dari  berbagai pihak  dalam  upaya  penanggulangan  wabah  ini  diantaranya  dengan  berlaku  jujur  dalam  memberikan keterangan mengenai kesehatannya kepada tenaga kesehatan agar pengobatan dapat dilakukan secara cepat  dan  tepat.  Kejujuran  akan  menyelamatkan  banyak  nyawa  termasuk  nyawa  tenaga  kesehatan yang  sedang  bertugas  menangani  pasien  terinfeksi  covid-19.  Ketidakjujuran  dalam  memberikan informasi  kondisi  kesehatan  tergolong  tindakan  menghalangi  penanggulangan  wabah.  Demi mengurangi  tingginya  indeks  kematian  tenaga  kesehatan  selama  pandemi  virus  corona,  pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan yang bertujuan menciptakan rasa aman melalui  perlindungan  preventif  maupun  perlindungan  represif.  Perlindungan  hukum  preventif ditujukan kepada tenaga kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan selama bertugas seperti pemberian jaminan  berupa  penyediaan  Alat  Pelindung  Diri  (APD),  pemberian  vitamin  dan  makanan  kepada tenaga kesehatan merupakan upaya pemerintah melindungi garda depan penanganan covid-19. Ketika
seluruh  upaya  preventif  telah  dilakukan  namun  terjadi  pelanggaran  ataupun  sengketa,  maka  upaya perlindungan represif dilakukan melalui penerapan sanksi hukum bagi pelanggar aturan hukum.

## 2. Saran
Ketentuan pidana tidak menyebutkan secara spesifik kondisi jika pasien berbohong, namun penafsiran mengenai  orang  yang  tidak  jujur  bisa  dikategorikan  menghalang-halangi  penanggulangan  wabah, perlu  mendapatkan  penjelasan  secara  spesifik  agar  tidak  menimbulkan  pro  dan  kontra  ataupun multitafsir sehingga sanksi yang diberikan dapat memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Diperlukan kesadaran dan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan  wabah  penyakit  menular,  salah  satunya  adalah  dengan  memberikan  informasi  yang jujur mengenai kondisi kesehatannya kepada  tenaga kesehatan  sebagai bentuk kewajiban yang  harus dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). Pengantar Metode Penelitan Hukum . Rajawali Pers, Jakarta. Asshidiqie, J. (2007). Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer . The Biography Institut, Jakarta.
Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Setara Press, Malang.
Herdiana,  D.,  &  Nurul,  S.  (2020).  Implikasi  Tatanan  Normal  Baru  Terhadap  Kehidupan  Sosial Kemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (2), 300–328.
Mahadewi, K. J. (2021). Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. Jurnal Kertha Semaya , 9 (10), 1879–1895.
Megaartha,  S.  A.  M.  R.  (2021).  Optimalisasi  dan  Adaptasi  Kultur  Perekonomian  Baru  Di  Era Pandemi Covid-19 Guna Menggerakan Roda Perekonomian Khususnya Pada Usaha Penginapan di Bali. AcityaArdana , 1 (1), 18–29.
Pramesti,  D.  A.  A.  I.  (2020).  Implementasi  Peraturan  Gubernur  Bali  No.46  Tahun  2020  Di  Desa Batubulan. Kertha Wicara , 10 (1), 71–82.
Putra,  I. G. A. M., & Wijaya, M. H. (2021). Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kota Amlapura Kabupaten Karan. Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati , 1 (1), 49–68. Saebani, B. A. (2008). Metode Penelitian . Pustaka Setia. Bandung. Saleh, B. W. (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus . CAPS, Yogyakarta.