Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 7, No. 1, 2024, pp. 214-228 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.160
Fasakh Procedure in A Coma : Study of Islamic Family Enakmen in Seremban, Negeri Sembilan
Prosedur Fasakh dalam Kondisi Koma : Studi Enakmen Keluarga Islam di Seremban, Negeri Sembilan
Nur Farah Hana Mohd Ali 1* , Azwani Lubis 2 , 1-2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia *Corresponding Author: hanafarah87@gmail.com
Article Info Abstract Received: 01-03-2024
Revised: 01-04-2024 Accepted: 30-06-2024
Keywords: Fasakh; Syariah Court; Violence. This  study  discusses  the  process  of  prosecution  of  a  woman  who was in a coma under the Enakmen of the Islamic Family Act under Section  53  and  her success in  the  Syariah  Court.  The  author  finds that this type of research uses qualitative research with a normative jurisprudential approach based on Malaysian legislation and Islamic law. According to the provisions of the Islamic family law of each country in Malaysia, fasakh is one of the spouse's rights regulated in substantive law. This right has been clearly mentioned, and almost all  the  grounds  given  involve  a  husband's  fault  that  can  lead  to neglect, persecution, and violence against his wife. No wonder the fasakh is the last choice that a wife who can no longer live with her husband has to make. This is because other types of divorce such as talaq,  khulu  ',  and  ta'liq  can  only  be  done  with  the  consent  of  the husband.  Since  the  judge  has  the  authority  to  dissolve  a  marriage without  the  consent of  the  husband,  the  wife  must  present  strong evidence  to  convince  the  Speaker  that  the  grounds  for  the dissolution  of  the marriage are  correct  and  in  accordance  with  the will  of  the  sharia.  At  the  same  time,  the  husband  will  also  have enough  time  to  defend  himself  from  the  accusations  of  the  wife. The  author  also  notes  that  the  decision  to  decide  on  the endorsement of the prosecution of a woman who is in a coma has the authority of a Syariah judge in court. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Fasakh; Mahkamah Syariah; Kekerasan. Studi  ini  membahaskan  tentang  proses  tuntutan  fasakh  seorang wanita  yang  koma  menurut  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga Islam  menurut  Seksyen  53  dan  keberhasilannya  di  Mahkamah Syariah.  Penulis  menemukan    jenis  penelitian  ini  menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan perundang-undangan  Malaysia  dan  hukum  Islam.  Menurut peruntukan undang-undang keluarga Islam masing-masing negeri di Malaysia, fasakh adalah salah satu hak suami istri yang diatur dalam undang-undang  substantif.  Hak  ini  telah  disebutkan  dengan  jelas,
dan  hampir  semua  alasan  diberikan  adalah  melibatkan  kesalahan suami  yang  dapat  menyebabkan  pengabaian,  penganiayaan,  dan kekerasan terhadap istri. Tidak mengherankan bahwa fasakh adalah pilihan  terakhir  yang  harus  diambil  oleh  istri  yang  tidak  lagi  dapat menjalani kehidupan bersama suaminya. Ini karena jenis perceraian lainnya seperti talaq, khulu ’ dan ta'liq hanya dapat dilakukan dengan persetujuan  suami.  Oleh  karena  hakim  memiliki  wewenang  untuk membubarkan  perkawinan  tanpa  lafaz  dan  kebenaran  suami,  pihak istri harus mengemukakan bukti yang kuat untuk meyakinkan Hakim Bicara  bahwa  alasan  untuk  sabitan  fasakh  adalah  tepat  dan  sesuai dengan  kehendak  syarak.  Pada  saat  yang  sama,  suami  juga  akan memiliki  waktu  yang  cukup  untuk  membela  diri  dari tuduhan  istri. Penulis  juga  mencatatkan  bahwa  keputusan  untuk  menentukan kelulusan  tuntutan  fasakh  bagi  wanita  yang  sedang  koma  ini mendapat kekuatan hakim syarie di pengadilan.
Copyright© 2024 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  yang  tidak  bisa  hidup  menyendiri.  Sudah  menjadi lumrah  manusia  memerlukan  satu  sama  lain.  Seseorang  itu  tidak  bakal  mampu  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia itu sudah dilengkapi dengan naluri guna tetap hidup bersama dengan orang lain. Fasakh ialah melepaskan ikatan perkahwinan antara suami  dan  istri  setelah  diminta  cerai  oleh  suami  atau  istri  melalui  pengadil  (hakim) berdasarkan  kepada  peruntukan  undang-undang  keluarga  Islam  setiap  negeri  di  Malaysia (Bainon,  1999).  Hak  ini  telah  disebut  dengan  jelas  dan  hampir  keseluruhan  alasan  yang diperuntukkan  adalah  melibatkan  kesalahan  di  pihak  suami  yang  boleh  mengakibatkan pengabaian,  penganiayaan  dan  kezaliman  kepada  istri.  Tidak  keterlaluan  jika  dikatakan bahawa fasakh adalah jalan terakhir yang terpaksa dipilih oleh seorang istri yang tidak lagi dapat  meneruskan  kehidupan  bersama  dengan  suaminya.  Ini  kerana  bentuk-bentuk perceraian yang lain seperti talaq , khulu‘ dan ta'liq  tidak dapat diperoleh melainkan dengan persetujuan suami semata-mata.
Dalam  undang-undang  di  negara  Malaysia,  kuasa  untuk  memfasakhkan  sesuatu perkawinan itu dilakukan oleh Hakim Mahkamah Syariah (Andek Masnah Andek Kelawa, 1999).Mahkamah  yang  berbidang  kuasa  ialah  Mahkamah  Rendah  Syariah.  Oleh  kerana fasakh  adalah  kuasa  hakim  untuk  membubarkan  perkahwinan  tanpa  lafaz  dan  kebenaran dari  suami,  maka  pihak  isteri  hendaklah  mengemukakan  bukti  kukuh  untuk  meyakinkan Hakim Bicara bahwa alasan-alasan untuk sabitan fasakh tersebut adalah benar dan menepati
kehendak syarak. Dalam masa yang sama, suami juga akan diberi ruang yang saksama untuk membela diri di atas pertuduhan yang dikemukakan oleh pihak istri.
Namun  begitu,  prinsip  keadilan  dalam  perbicaraan kes  tidak  hanya  terhad kepada memberi  peluang  sama  rata  kepada  pihak-pihak  untuk  mengemukakan  keterangan  dan pembuktian, tetapi juga mengambil kira tempoh masa yang munasabah bagi menyelesaikan sesuatu kes yang dibicarakan. Ini kerana tempoh masa yang panjang merupakan penafian keadilan  kepada  pihak  yang  berhak  sebagaimana  kaedah  undang-undang  yang  menyebut bahawa keadilan yang tertangguh adalah keadilan yang dinafikan. Suami dan istri itu kedua- duanya  boleh  menuntut  fasakh  di  mahkamah  sebenarnya.  Suami juga  mempunyai  alasan- alasan yang membolehkan dia menuntut fasakh atas sebab kesan fasakh adalah berbeza dari perceraian biasa (Tihami, 2010).
Terdapat beberapa jenis sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kebanyakannya  dari  jurnal  yang  tercetak  dan  juga  buku.  Selain  itu,  database  dan  sumber elektronik lainnya seperti internet juga digunakan sebagai format literatur dalam penulisan artikel  ini.  Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  adalah  untuk  mendapatkan  maklumat  serta mengkaji bagaimana prosedur fasakh dalam kondisi koma.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  lakukan  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yakni  untuk menjelaskan atau memahami makna di balik realitas. Metode penelitian ini bertujuan untuk meneliti  dan  mengumpulkan  maklumat  tentang  bagaimana  fasakh  boleh  dikemukakan ketika  dalam  keadaan  koma.  Untuk  menyelesaikan  artikel  ini,  penulis  telah  berhubung dengan salah seorang hakim syarie yaitu Tuan Hamizan Mohd Nor. Studi ini dilakukan dari Disember 2023 hingga Februari 2024 di Seremban, Negeri sembilan
Adapun jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Selain itu, data primer terdiri dari dokumen resmi yang mana ia dijadikan sumber dalam  penelitian  ini  antaranya  buku  harian,  dan  buku  yang  berkaitan  dengan  subjek penelitian, seperti jurnal hukum, fiqh munakahat, hukum pidana Islam, dan buku lainnya. Sumber  data  sekunder  terdiri  dari  masalah  lain  yang  relevan  dengan  subjek  penelitian. Untuk mendapatkan data, dokumen resmi dan negara, seperti perjanjian, undang-undang, dan lainnya.
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dan  ia  juga  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif  terhadap  hukum  normatif.  Penelitian  ini  dilakukan  sebagai  sebuah
penelitian  studi  kasus  dengan  cara  wawancara  untuk  mendapatkan  data  yang  kualitatif. Hukum  normatif  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  positif  berdasarkan perundang-undangan  di  Malaysia  dan  hukum  Islam  yang  berhubungan  dengan  penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fasakh  berdasarkan  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Keluarga  Islam  di Malaysia
Pengertian  fasakh  secara  bahasa  menurut  kamus  Al-Kautsar  yakni “fasaha -yafsahu- faskhan” yang  berasal  dari  bahasa  Arab  berarti  membatalkan  (Husin  al-Habsyi,  1990). Menurut Drs. Beni Ahmad Saebani fasakh itu berarti mencabut atau menghapus  (Arofik, 2022). Fasakh yang dimaksudkan di sini menurut bahasa adalah putus atau batal  (Dr. Hj. Rusdaya  Basri,  2020).  Maksud  fasakh  secara  istilah  adalah  membatalkan  akad  nikah  dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami istri. Fasakh itu terjadi ketika akad nikah dihalangi atau hubungan suami istri tersebut tidak dapat dilanjutkan.
Fasakh  juga  adalah  perceraian  yang  disebabkan  oleh  masalah  yang  dianggap  berat oleh  pasangan  atau  keduanya  sehingga  mereka  tidak  dapat  melaksanakan  kehidupan berumah  tangga  dengan  baik.  Menurut  definisi  lain,  fasakh  nikah  adalah  pembatalan perkawinan  oleh  istri  karena  adanya  cacat  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan antara keduanya atau karena si suami tidak dapat memberikan nafkah, menganiaya, murtad atau  dengan  alasan  lain.  Dengan  kata  lain,  fasakh  berarti  memutuskan  atau  membatalkan hubungan suami istri.
Menurut Seksyen 2 ayat (1) Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan Darul Khusus, "pembubaran nikah disebabkan oleh keadaan yang diharuskan  oleh  Hukum  Syara'  menurut  Seksyen  53"  adalah  definisi  fasakh  (Selamat  bin Paigo, 2003)
Pada dasarnya tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan secara langsung dan jelas tentang fasakh dalam perkawinan tapi melainkan ayat Al-Quran yang menjelaskan dengan makna  yang  tersirat  dari beberapa ayat.  Fasakh  di dalam  Hukum  Islam  berdasarkan  nash Al- Qur’an Surat Al -Hajj ayat 78 yaitu :
Artinya: “ Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Pentashihan & Al- Qur’an, ).
Dengan  kata  lain,  proses  fasakh  digunakan  dalam  kasus  di  mana  pasangan  mengalami kesulitan untuk meninggalkan kehidupan pernikahan mereka sementara proses thalak tidak dapat dilakukan dengan baik. Hak fasakh pada dasarnya diberikan kepada kedua pasangan, tetapi dalam praktiknya, istri menerima lebih banyak karena suami memiliki hak talak.
Apabila  terjadi  kasus  di  mana  suami  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  kepada istrinya, tujuan perkawinan mereka sudah jelas tidak tercapai. Telah jelas juga bahwa rumah tangganya tidak aman dan rasa kasih mengasihi juga sikap hormat menghormati itu telah hilang sebagai yang telah dianjurkan oleh Allah SWT. Dengan arti kata bahwa mereka tidak sanggup  menegakkan  hukum-hukum  Allah  yang  berhubungan  dengan  kehidupan  suami istri. Allah SWT menerangkan dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 229:
ْوَا  ٍفْوُرْعَِبِ ٌۢ كاَسْمِاَف  ِِۖنٰتَّرَم ُق َلََّطلَا ٌۢ حْيِرْسَت
ٓاَفاََّيَّ ْنَا َّٓلَِا أً ـْيَش َّنُهْوُمُتْـيَـتٰا ٓاَِّمِ اْوُذُخَْتَ ْنَا ْمُكَل ُّلَِيَ  َلََو ٍٍۗناَسْحِِبِ هِّٰللا َدْوُدُح اَمْيِقُي  َّلََا ْمُتْفِخ ْنِاَف ٍِّٰۗللا َدْوُدُح اَمْيِقُي  َّلََا هِب  ْتَدَتْـفا اَمْيِف اَمِهْيَلَع َحاَنُج  َلََف
ٖ ُدُح َكْلِت  ٍۗۗ ِّٰللا ُدْو َنْوُمِلّٰظلا ُمُه َكِٕى ٰۤ ٰلوُاَف ِّٰللا َدْوُدُح َّدَعَـتَّـي ْنَمَو ۚاَهْوُدَتْعَـت  َلََف Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan  (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali)  khawatir  bahwa  keduanya  tidak  mampu  menjalankan  batas-batas  (ketentuan)  Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.  Itulah  batas-batas  (ketentuan)  Allah,  janganlah  kamu  melanggarnya.  Siapa  yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim .”
Ayat tersebut menjelaskan tentang perceraian yang dapat dirujuk kembali. Dengan kata  lain,  seorang  suami  hanya  memiliki  dua  kesempatan  untuk  memutuskan  perceraian dengan  istrinya.  Menurut M.  Quraish  Shihab  beliau  berpendapat  bahwa  kata  yang digunakan  dalam  ayat  ini  adalah  "dua  kali"  daripada  "dua  perceraian".  Ini  menunjukkan bahwa  dua  perceraian  tersebut  terjadi  pada  waktu  yang  berbeda;  dengan  kata  lain,  ada waktu  yang  berlalu  antara  perceraian  pertama  dan  yang  kedua.  Interval  waktu  ini dimaksudkan untuk memberi suami dan istri kesempatan untuk mempertimbangkan sikap mereka  terhadap  tindakan  masing-masing.  Jika  perceraian  dilakukan  secara  langsung  dua atau tiga kali dengan hanya mengucapkan kata cerai di tempat dan waktu yang sama, hal ini tidak dapat dilakukan.
Dari  Ibnu  ‘Abbas  Radhiyallahu  anhuma  ia  berkata,  ‘Isteri  Tsabit  bin  Qais  bin Syammas menghadap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata :
ٍتِبَثَ ىَلَع ُمِقْنَأ اَم ِالله َلوُسَر َيَ ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ُالله ُلوُسَر َلاَقَـف ،َرْفُكْلا ُفاَخَأ ِّنَِأ َّلَِإ ٍقُلُخ َلََو ٍنيِد  ِفِ اَهَـقَراَفَـف ُهَرَمَأَو ِهْيَلَع ْتَّدَرَـف .ْمَعَـن :ْتَلاَقَـف ،ُهَتَقيِدَح ِهْيَلَع َنيِّدُرَـتَـف : َمَّلَسَو Artinya: “Wahai  Rasulullah,  aku  tidak  mencela  Tsabit  dalam  hal  agama  dan  akhlaknya, akan tetapi aku takut akan kufur.” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apakah  engkau  mau  mengembalikan  kebun  kepadanya?”  Ia  menjawab,  “Ya.”  Maka kemudian  kebun  itu  dikembalikan  kepada  Tsabit  bin  Qais  dan  menyuruhnya  untuk menceraikan isterinya.”
Hadis  tersebut  menceritakan  tentang  istri  Tsabit  bin  Qais  yang  membenci  Tsabit bin  Qais  bukan  karena  akhlak  atau  agama.  Sebaliknya,  dia  takut  tidak  melayani  dan memenuhi  kewajibannya  sebagai  istri.  Untuk  itu,  Rasul  memutuskan  untuk  melakukan perkawinan mereka dengan membayar iwadh .
ْنِإَف ، ُهَلَْعَأ ِعَلِّضلا  ِفِ ٍءْىَش َجَوْعَأ َّنِإَو ، ٍعَلِض ْنِم ْتَقِلُخ َةَأْرَمْلا َّنِإَف ، ِءاَسِّنلِبِ اوُصْوَـتْسا َتْبَهَذ ُميِقُت ُه
ِءاَسِّنلِبِ اوُصْوَـتْساَف ، َجَوْعَأ ْلَزَـي َْلَ ُهَتْكَرَـت ْنِإَو ، ُهَتْرَسَك
Artinya:  “ Berbuat  baiklah  pada  para  wanita.  Karena  wanita  diciptakan  dari  tulang  rusuk. Yang  namanya  tulang  rusuk,  bagian  atasnya  itu  bengkok.  Jika  engkau  mencoba  untuk meluruskannya  (dengan  kasar),  engkau  akan  mematahkannya.  Jika  engkau  membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita .” (HR. Bukhari, no. 3331 dan Muslim, no. 1468).
Sebagai hasil dari penjelasan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang suami tidak  boleh  melakukan  kekerasan  terhadap  istri  mereka.  Hal  ini  disebabkan  fakta  bahwa seorang suami diharuskan untuk memperlakukan istri mereka dengan baik menurut agama Islam.

## Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Penyebab Terjadinya Fasakh
Tujuan  pernikahan  itu  dilakukan  untuk  membangun  keluarga  yang  bahagia  dan abadi. Ia juga dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang damai dan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan emosional juga, bukan hanya fisik, karena pernikahan adalah ikatan jiwa dan fisik  (Abdul Wahid, 2011). Oleh karena itu, pernikahan seharusnya memiliki kedua jenis kebahagiaan ini. Kekerasan  dalam  rumah tangga    (KDRT)  dapat  dimanifestasikan  dalam  berbagai  bentuk, termasuk  kekerasan  fisik  (Budi,  2019).  Ia  juga  bisa  diartikan  sebagai  pola  kekerasan, penganiayaan  sama  ada  dalam  bentuk  fizikal,  emosi,  psikologi,  seksual,  sosial  yang
digunakan untuk mengawal atau mempertahankan kekuasaan seseorang terhadap pasangan bagi  tujuan  mengundang  rasa  takut  terhadap  pasangan  bagi  melakukan  sesuatu  di  luar kemahuan mereka (Santoso, n.d.).
Meskipun  seringkali  dianggap  sebagai  urusan  pribadi  yang  tidak  boleh  diganggu oleh  pihak  luar,  KDRT  sebenarnya  merupakan  pelanggaran  hukum  karena  kekerasan merupakan  tindak  kejahatan  yang  melanggar  hak-hak  asasi  individu  (Soleman,  2020). Hasilnya, banyak keluarga hidup dalam ketidakbahagiaan, dengan konflik dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga. Situasi seperti ini pasti tidak memungkinkan istri atau anggota keluarga lainnya menjalani kehidupan yang nyaman. Isu kekerasan, terutama dalam  situasi  rumah  tangga,  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  serius  dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  juga  merupakan  satu  jenayah  domestik yang  bisa  memberi  impak  negatif  kepada  lembaga  keluarga  khususnya  dan  masyarakat umumnya. Berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan tahun 2003, dalam Seksyen 128 (1) yaitu menganiaya istri atau suami dimana bersamaan dengan maksud  KDRT.  Hukuman  atau  sanksi  yang  dikenakan  adalah  denda  tidak  melebihi Rp3,000,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Berdasarkan laporan statistik  Jabatan  Kebajikan  Masyarakat  pada  tahun  2021,  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga dilaporkan berlaku sebanyak 4,905 kasus di seluruh Malaysia. Bagi Negeri Sembilan, kasus KDRT ini mencatat sebanyak 51 kasus pada tahun tersebut. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat sebanyak 42 persen sejak tahun 2021. Cumanya daripada jumlah itu, hanya beberapa sahaja yang membuat aduan dan membuat tuntutan fasakh di pengadilan.  Selebihnya  mungkin  merasa  takut  untuk  membuat  aduan  atau  membuat langsung tuntutan fasakh di pengadilan atas faktor akan lebih membahayakan diri dan juga keluarga khususnya anak-anak (Noelle Nelson, 2006).
Pada  zaman  dahulu,  memukul  istri  tidak  dianggap  sebagai  penderaan,  malah dianggap  sebagai  hak  suami  untuk  mendidik  istrinya.  Pada  akhirnya,  kekerasan  akan menjadi  kebiasaan  jika  dibenarkan  oleh  adat  resam  dan  perspektif  masyarakat  (Barda Nawawi Arief, 2014). Malangnya, kekerasan yang melampau akhirnya akan menjadi praktik umum  yang  menyebabkan  koma  dan  bahkan  kematian.  Jabatan  Kebajikan  Masyarakat menyatakan bahwa enam faktor utama yang menyebabkan keganasan rumah tangga adalah perselisihan  faham,  panas  baran,  masalah  keuangan,  cemburu,  penagihan  narkoba,  dan campur  tangan  pihak  ketiga.  Banyak  wanita  yang  telah  menjadi  mangsa  kekerasan  dalam
rumah  tangga.  Kekerasan  fisik  adalah  salah  satu  bentuk  KDRT  yang  lebih  rinci  yang menyebabkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit,  atau  luka  berat.  Contoh  perilaku  kekerasan  fisik termasuk  menampar,  menggigit,  memutar  tangan,  menikam,  mencekik,  membakar, menendang,  mengancam  dengan  benda  atau  senjata,  dan  membunuh.  Berikutnya  adalah kekerasan mental, yaitu tindakan yang menyebabkan seseorang ketakutan, kehilangan rasa percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan  penderitaan mental yang parah. Adapun tindakan kekerasan mental dapat ditunjukkan dengan perilaku yang  mengintimidasi  dan  menyiksa,  mengurung  di  rumah,  penjagaan  yang  berlebihan, ancaman kekerasan, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.
Kekerasan  seksual  adalah  setiap  bentuk  pemaksaan  hubungan  seksual,  apakah  itu dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, atau jika itu terjadi dengan orang lain untuk alasan  komersial  atau  lainnya.  Kekerasan  seksual  mencakup:  (a)  pemaksaan  hubungan seksual terhadap anggota keluarga yang tinggal; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap anggota  keluarga  dengan  orang  lain.  Penelantaran  rumah  tangga  adalah  seseorang  yang menelantarkan  seseorang  di  dalam  rumahnya  meskipun  ia  harus  memberikan  kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut menurut hukum yang berlaku baginya atau  karena  persetujuan  atau  perjanjian.  Selain  itu,  penelantaran  juga  berlaku  bagi  setiap individu  yang  menyebabkan  ketergantungan  finansial  dengan  membatasi  atau  melarang pekerjaan  yang  layak,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  rumah,  sehingga  korban  berada  di bawah  kendali  orang  tersebut.  Kasus  kekerasan  merupakan  masalah  serius.  Mereka memiliki  konsekuensi  yang  signifikan,  seperti  cacat,  trauma,  stres,  konflik,  bahkan pembunuhan (Keganasan et al., 2018).
KDRT terhadap wanita memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung, seperti cacat, luka, kehamilan, dan  kehilangan  pekerjaan.  Kedua,  dampak  jangka  panjang  biasanya  muncul  di  kemudian hari  atau  bertahan  seumur  hidup.  Korban  biasanya  mengalami  gangguan  mental,  seperti kejiwaan,  dan  kehilangan  rasa  percaya  diri.  Dari  dua  dampak  tersebut,  yang  paling mengkhawatirkan  adalah  munculnya  kekerasan  lanjutan.  Ini  berarti  bahwa  korban  yang tidak  menerima  perawatan  dikhawatirkan  menjadi  pelaku  kekerasan  di  kemudian  hari sebagai cara untuk melupakan trauma yang mereka alami sebelumnya
Dengan  demikian,  rumah  tangga  yang  seharusnya  menjadi  tempat  perlindungan dapat  berubah  menjadi  tempat  penyiksaan  dan  juga  kekerasan.  Kekerasan  dalam  rumah tangga  dapat  memicu  perceraian  karena  ketidakpuasan  dalam  hubungan,
ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan konflik yang intens yang mana rumah tangga itu sepatutnya dijalankan dengan baik dan mengikut syariat bukannya dilanggar atau perlu bertindak dengan kekerasan seperti ini (Aslamiah et al., n.d.).

## Proses  Tuntutan  Fasakh  Terhadap  Seorang  Istri  Yang  Sedang  Mengalami Penurunan Kesadaran atau Koma
Kasus  ini  merupakan  tuntutan  fasakh  di  Mahkamah  Rendah  Syariah  Negeri Sembilan  pada  1  Februari  2023.  Penggugat,  Jahidah  Binti  Nordin  telah  bernikah  dengan tergugat,  Rosmaini  Bin  Abdul  Raof  pada  7  September  2020.  Media  melaporkan  bahwa Jahidah  mengalami  penurunan  kesadaran  atau  koma  pada  4  Mei  2021.  Penurunan kesadaran  atau  koma  berarti  tidak  sadar  dan  tidak  menanggapi  atau  memberikan  reaksi apapun  dari  luar  (Maulidhany  Tahir  et  al.,  n.d.).  Koma  yang  dialami  Jahidah  ini  adalah penyebab  traumatik yang  sering  terjadi  yaitu  kekerasan  fisik.  Ia  juga  terjadi  setelah  beliau mengalami  kecederaan  kepala  yang  parah  dan  pendarahan  yang  mengharuskan  untuk membuang tengkoraknya. Suaminya juga telah memukul rahang dan rusuknya hingga retak. Pada  saat  itu  juga  Jahidah  sedang  mengandung  dan  usia  kandungannya  adalah  enam minggu. Jahidah dimasukkan ke Unit Rawatan Intensif di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru dan atas nasihat pihak rumah sakit dan permintaan keluarga, Jahidah dipindahkan ke Hospital Tuanku Ja’afar, Serem ban.
Kasus  ini  juga  membutuhkan  waktu  yang  lama  karena  Jahidah  sendiri  yang seharusnya  hadir,  tetapi  keadaannya  masih  terlantar  setelah  kejadian  bulan  Mei  2021 kemarin  jadi  permohonan  penjaga ad  litem harus  dibuat  terlebih  dahulu  di  Mahkamah Tinggi Syariah. Fauziah Binti Nordin yang merupakan saudara kandung kepada penggugat telah dilantik oleh pengadilan sebagai penjaga ad litem . Istilah " ad litem " mengacu pada pihak (orang,  badan)  yang  dilantik  oleh  pengadilan  untuk  melindungi  hak  kanak-kanak  (atau dalam  beberapa  kasus,  orang  dewasa  yang  tanpa  upaya)  dalam  proses  di  mana  mereka dianggap tidak dapat menjaga kepentingan mereka sendiri. Kasus ini dikategorikan sebagai kes khas dalam Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Sembilan Tahun 2003.
Pada proses awal bagi membuat tuntutan fasakh adalah harus pergi ke pengadilan terdekat. Kasus  ini  berlaku  di  Johor  ketika  Jahidah  masih  tinggal  bersama  suaminya.  Akan  tetapi setelah berlakunya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mereka sehingga menyebabkan Jahidah  koma,  beliau  dibawa  tinggal  bersama  adiknya  Fauziah  di  Bandar  Sri  Sendayan, Seremban.  Oleh  karena  itu  kasus  ini  dibawa  ke  Mahkamah  Rendah  Syariah  Seremban.
Sangat  disarankan  untuk  melantik  mana-mana  peguam  syarie  selama  proses  cerai  fasakh karena  akan  membantu  dan  mempercepat  proses  perceraian.  Dalam  kasus  Jahidah  ini, Mohd  Amirul  Adam  Ahmad  yang  merupakan  peguam  syarie  Jabatan  Bantuan  Guaman Negeri  Sembilan.  Ia  bukanlah  satu  paksaan  jika  tidak  mempunyai  peguam  bagi menguruskan  kes  tuntutan  fasakh  tetapi  Fauziah  ingin  dan  sudah  nekad  untuk  menuntut bela atau keadilan terhadap kakaknya Jahidah yang sedang terlantar koma dan mahu urusan tuntutan  menjadi  lebih  mudah  dengan  adanya  peguam  syarie.  Tuntutan  fasakh  adalah tuntutan  yang  berat  dan  sukar  untuk  diselesaikan  dalam  waktu  singkat  karena  fakta  dan pembuktian harus diteliti terlebih dahulu. Dalam situasi seperti ini, peguam syarie memiliki kebijaksanaan yang lebih besar untuk meyakinkan hakim dengan menyampaikan fakta yang kuat. Kasus ini tertunda karena Jahidah seharusnya hadir sendiri, tetapi keadaannya masih terlantar, sehingga permohonan penjaga ad litem harus dibuat terlebih dahulu di Mahkamah Tinggi Syariah.
Pihak yang menuntut harus memulai proses menuntut dan menyampaikan tuntutan kepada pihak yang dituntut. Ia adalah asas tindakan prosiding di pengadilan. Kepentingan proses sangat signifikan dalam kasus di mana undang-undang menghendaki bahwa tuntutan atau pemberitahuan mengenai kasus tersebut disampaikan secara pribadi kepada penggugat, pemohon  sendiri,  atau  wakilnya  sebagaimana  Seksyen  63  Enakmen  Mahkamah  Syariah Negeri  Sembilan  Tahun  2003.  Jika  penyampaian  secara  pribadi  tidak  dapat  dilakukan, penyampaian  alternatif  seperti  tampalan,  pos  berdaftar,  atau  iklan  di  dalam  koran  lokal dapat  digunakan.  Menurut  Mohd.  Amirul  Adam,  Rosmaini  bagaimanapun  tidak  hadir  ke pengadilan walaupun notis saman melalui iklan telah disiarkan di koran pada 24 Februari lalu  untuk  memastikan  kehadirannya.  Di  Malaysia,  prosedur  pendengaran  kasus  fasakh menetapkan bahwa setiap kasus yang dimulai dengan saman harus didengar dan diputuskan di  dalam  pengadilan  terbuka,  dengan  pihak  yang  bersangkutan  dapat  hadir  sendiri  atau melalui peguam syarie mereka.
Pengadilan  dapat  mempertimbangkan  bukti  penyampaian  wajar,  mendengar,  dan memutuskan  tindakan  tanpa  kehadiran  tergugat.  Proses  perbicaraan  yang  diatur  oleh undang-undang adalah untuk mempercepat proses perbicaraan kasus. Pihak yang menuntut memiliki  hak  untuk  melanjutkan  perbicaraan  jika  pihak  lain  sengaja  menolak  untuk menghadiri  pengadilan  atau  meminta  penangguhan  tanpa  alasan  yang  masuk  akal. Mengeluarkan keseluruhan pernyataan atau pembelaan serta pembuktian di hadapan hakim bicara  adalah  bagian  penting  dari  proses  memberi  keterangan.  Ini  karena  proses
pembuktian  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  dakwaan  itu  benar  atau  sebaliknya. Penyaksian dan iqrar (pengakuan) oleh pihak yang didakwa adalah contoh pembuktian yang kuat. Menurut Stephen J (1886) peraturan keterangan melibatkan dua komponen penting yaitu bukti atau fakta yang relevan dan pembuktian.
Berdasarkan  kasus  tersebut,  orang  yang  memfailkan  tuntutan  fasakh  harus mengikuti  prosedur  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan.  Dalam  kasus  di  mana  pihak penggugat  mengajukan  tuntutan,  pengadilan  biasanya  meminta  pihak  tergugat  dan memberikan  pembelaan  dalam  waktu  14  hari.  Pembelaan  harus  dibuat  dalam  bentuk penyata bukannya affidavit karena keterangan dalam affidavit hanya dapat digunakan dalam kasus  permohonan  sahaja  bukannya  tuntutan.  Tanggungjawab  pihak  yang  mendakwa mengemukakan  bukti  telah  dinyatakan  dengan  jelas  di  dalam  undang-undang  keterangan melalui  peruntukan  undang-undang  di  Malaysia  (Zaidi  et  al.,  2018).  Menurut  undang- undang  prosedur,  yang  didakwa  harus  memberikan  keterangan  dan  pembuktian.  Jika  dia gagal  membuktikan  keterangannya  sementara  yang  didakwa  memfailkan  tuntutan terhadapnya, maka yang didakwa harus mengangkat sumpah mengikut hukum syarak sesuai dengan  undang-undang  mengikut  Seksyen  87(1)  dan  (2)  serta  Seksyen  88  Enakmen Keterangan  Mahkamah  Syariah  Negeri  Sembilan  Tahun  2003.  Karena  memerlukan keterangan  lisan  dalam  persidangan,  metode  ini  memakan  waktu  yang  cukup  lama  untuk diselesaikan  dalam  perbicaraan  kasus  fasakh.  Butiran  dalam  pliding  tidak  boleh  dianggap sebagai keterangan pihak-pihak tetapi sebaliknya itu hanyalah pernyataan awal tentang fakta untuk  mendukung  dakwaan.  Proses  ini  akan  melewati  beberapa  tahap  perbicaraan, termasuk  keterangan  utama,  soal  balas,  keterangan  semula,  dan  pengemukaan  dokumen, serta keterangan dari saksi-saksi, sesuai dengan keadaan saat ini. Bagi menyelesaikan sesuatu perbicaraan  biasanya  membutuhkan  waktu  antara  satu  hingga  dua  tahun,  berdasarkan kepada  masa  tangguhan  antara  satu  hingga  dua  bulan  untuk  setiap  sesi  pendengaran. Sepertimana  yang  diketahui,  kasus  ini  memang  mengambil  masa  yang  lama  untuk diselesaikan karena untuk kasus fasakh ini seharusnya Jahidah sendiri yang perlu hadir akan tetapi  pada  ketika  itu  keadaannya  sangat  tidak  mengizinkan  yang  mana  beliau  masih terlantar dan perlu menggunakan ad litem sebagai seorang wakil bagi menguruskan tuntutan fasakh tersebut.
Sehubungan  dengan  itu,  proses  rayuan  bagi  kasus  tuntutan  fasakh  ini  tidak  perlu dilaksanakan  karena  Hakim  Syarie,  Hamizan  Mohd.  Nor  telah  menetapkan  bahwa keputusan  bagi  permohonan  fasakh  ini  diluluskan  atas  dasar  segala  alasan-alasan  yang
dikemukakan  di  dalam  perbicaraan  adalah  alasan  yang  sangat  kukuh  dan  tidak  perlu  lagi untuk  membuat  rayuan.  Secara  praktis,  proses  rayuan  juga  akan  banyak  memakan  waktu yang  lebih  lama  bagi  kaum  wanita  dan  ia  sangat  menyakitkan  untuk  dihadapi.  Lagipula Fauziah  sememangnya  mengharapkan  tuntutan  fasakh  bagi  kakaknya  Jahidah  segera diluluskan  karena  dia  sendiri  tidak  sanggup  melihat  kakaknya  yang  telah  menghadapi penderitaan  tersebut  selama  2  tahun  yang  digantung  tidak  bertali  berakhir  dengan perceraian  yang  sah  menurut  undang-undang.  Jahidah  yang  mana  ketika  beliau  koma  itu sedang mengandung dan usia kandungannya adalah 6 minggu dan beliau juga telah selamat melahirkan  anak  lelaki  secara  pembedahan  pada  30  November  2021  kemarin.  Berkat kekuatan seorang ibu untuk mengandung sehingga 37 minggu ketika dalam keadaan koma dan tidak berdaya.
Pada  17  Juni  2021,  Rosmaini  dihadapkan  ke  pengadilan  untuk  pertama  kalinya, tetapi  dia  mengaku  tidak bersalah atas  tuduhan  dengan  sengaja  menyebabkan  kecederaan pada  Jahidah.  Tertuduh  yang  didakwa  melakukan  kesalahan  tersebut  dituduh  mengikut Seksyen 235 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Keseksaan. Seksyen 325  menetapkan  hukuman  penjara  sehingga  tujuh  tahun  dan  denda  jika  sabit  kesalahan, manakala Seksyen 326A menetapkan hukuman penjara dua kali ganda jumlah waktu yang diperlukan untuk memenuhi syarat sesuai dengan seksyen kesalahan.

## KESIMPULAN
Tujuan  perkawinan  itu  didirikan  adalah  untuk  menghalalkan  perhubungan  antara lelaki  dan  perempuan.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  perkawinan  bukanlah  tempat  untuk melepaskan  nafsu  semata-mata,  sebaliknya  perkawinan  melibatkan  tanggung  jawab, amanah, dan tanggung jawab yang harus dipikul dan digalas dengan sebaik-baiknya dalam upaya  mencari  keredaan  Ilahi.  Suami  dan  istri  harus  memahami  hak  dan  tanggung  jawab masing-masing  dalam  perkawinan.  Sangat  penting  untuk  mempersiapkan  diri  sebelum menikah karena perubahan status akan terjadi setelah kehidupan solo. Bayangkan jika kita pernah  tidur  sendirian  saat  masih  bujang,  melakukan  hal-hal  seperti  kuak  lentang,  kuak kupu-kupu, dan sebagainya, tetapi setelah berkahwin, kita memiliki pasangan di sebelah kita yang mengingatkan kita bahwa ada amanah yang harus kita jaga.
Perlu  diingat  bahwa  undang-undang  yang  ketat  dan  menyeluruh  tetap  tidak  dapat sepenuhnya  menghapuskan  jenayah  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).  Stigma bahwa  KDRT  tersebut  hanyalah  masalah  rumah  tangga  itu  haruslah  diubah  oleh masyarakat.  Sementara  mangsa  harus  mengatasi  rasa  malunya  dan  menjadi  berani  untuk
tampil ke hadapan agar pelaku mendapatkan hukuman yang sewajarnya. Mangsa biasanya enggan  untuk  mengajukan  kasus  ke  pengadilan  karena  mereka  masih  sayangkan  pesalah atau  mereka  takut  akan  dicederakan  lebih  banyak  lagi  apabila  mereka  mengajukan  kasus tersebut  ke  pengadilan.  Pensyariatan  fasakh  di  dalam  Islam  dimaksudkan  untuk mengimbangi  hak  wanita  karena  mereka  adalah  kaum  yang  lemah  dan  seringkali  menjadi korban  lelaki  yang  mengeksploitasi  mereka.  Oleh  karena  itu, langkah  pertama  yang  harus dilakukan dalam kasus kekerasan rumah tangga adalah melakukan pemeriksaan segera dan mendapatkan laporan dari dokter. Kedua, sebagai bukti, ambil foto lebam atau objek yang digunakan  untuk  menyakiti.  Ketiga,  terus  pergi  ke  kantor  polisi  untuk  melaporkan penderaan. Keempat, disarankan agar mangsa menceritakan masalah didera kepada teman, saudara, atau keluarga mereka. Sangat disarankan bagi pemohon kes fasakh untuk meminta bantuan  seorang  peguam  karena  semua  bukti  ini  dapat  membantu  dalam  persidangan  di Mahkamah  Syariah.  Namun,  pihak  istri  tidak  boleh  menyalahgunakan  tuntutan  fasakh untuk  membebaskan  diri  dari  tanggung  jawab  perkawinan  jika  tanggung  jawab  tersebut telah  dipenuhi  oleh  suami  dengan  sewajarnya.  Suami  juga  tidak  boleh  menyalahgunakan ikatan  perkawinan  dengan  melayan  istri  secara  melampaui  batas-batas  hukum  yang ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pihak yang berwajib harus menjaga hak istri dari hukum syarak dengan baik agar para istri tidak mengalami kesulitan tambahan apabila mereka  harus  melalui  banyak  prosedur  dan  kerenah  teknikal  saat  mengajukan  tuntutan fasakh di Mahkamah Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid. (2011). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual : advokasi atas hak asasi perempuan / Drs. Abdul Wahid, SH., MA., Drs. Muhammad Irfan, SH., M.Pd. ; editor, Aep Gunarsa, SH. Bandung : Refika Aditama.
Al-Albani, M. N. (n.d.). Tahkik dan Takhrij .
Andek Masnah Andek Kelawa. (1999). Kepimpinan Wanita Dalam Islam (Kedudukannya Dalam Syariah) . 145 – 145.
Arofik, S. (2022). Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi. STAI Darussalam Krempyang Nganjuk , 2 (1), 2 – 3.
Aslamiah, N., Ramadhianisha, S., Azahra, S. J., Sunan, U., & Djati Bandung, G. (n.d.). Al- Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Sebagai Alasan Pemicu Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A . https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5350
Bainon, R. (1999). Wanita Penghapusan Diskriminasi Dari Perspektif Islam dan Undang-Undang Malaysia . 55 – 55.
Barda Nawawi Arief. (2014). Perbandingan Hukum Pidana (11th ed.). Rajawali Pers.
Budi, A. (2019). Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial . 10 (1), 43 – 49. file:///home/chronos/u- dc3e4c6fabfb17ed8b3730020606b89e8858d951/MyFiles/Downloads/amrulloh11Ag ungBudi_KekerasanDalamRumahtangga.pdf
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. , M. HI. (2020). Fikih Munakahat 2 (Lc. , M. H. Hj. Sunuwati,
Ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.
Husin al-Habsyi. (1990). Kamus Al-Kautsar . Yayasan Pesantren Islam.
Keganasan, D., Tangga Di Malaysia, R., Perbandingan Daleleer Kaur Randawar And, K., & Jayabalan, S. (2018a). The Definition of Domestic Violence in Malaysia: A Cross- National Comparison. Akademika , 88 (3), 77 – 89. https://doi.org/10.17576/akad-
2018-8803-07
Keganasan, D., Tangga Di Malaysia, R., Perbandingan Daleleer Kaur Randawar And, K., & Jayabalan, S. (2018b). The Definition of Domestic Violence in Malaysia: A Cross- National Comparison. Akademika , 88 (3), 77 – 89. https://doi.org/10.17576/akad- 2018-8803-07
Maulidhany Tahir, A., Fakultas, B. A., & Umi, K. (n.d.). PATOFISIOLOGI
KESADARAN MENURUN .
Noelle Nelson. (2006). Bagaimana Mengenali dan Merespon Sejak Dini Gejala Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Gramedia . Gramedia.
Pentashihan & Al- Qur’an . (n.d.).
Santoso, A. B. (n.d.). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. In KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat islam
(Vol. 10, Issue 1).
Selamat bin Paigo. (2003). Kesalahan Syariah Negeri Sembilan . Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan.
https://www.ns.gov.my/images/contents/kesalahan_syariah_negeri_sembilan.pdf
Soleman, N. (2020). Al-Wardah :Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga . 14 (2), 281 – 282.
Tihami. (2010). Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap . 2 , 219 – 219.
Zaidi, M., Zakaria, Z. @, & Abdullah, R. H. (2018). TUNTUTAN FASAKH: KAJIAN
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TATACARA MAL Fasakh
Proceedings: A Study from Perspective of Shariah Courts Civil Procedure. In Journal of Shariah Law Research (Vol. 3, Issue 1).