## DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM
Oleh: Hera Susanti, SHI

## Abstrak
Penanganan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  seringkali  disamakan  dengan penanganan  orang  dewasa  yang  melakukan  tindak  pidana.  Menanggapi  kenakalan remaja, secara yuridis di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak dapat dijumpai di berbagai  peraturan  perundang-undangan  seperti  yang  terkandung  dalam  Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang mana hal tersebut merupakan ratifikasi dari konvensi PBB yang terkait dengan Hak Anak, yang mencakup Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang  Kesejahteraan  Anak,  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak.  Semua  peraturan  perundang-undangan  tersebut  bertujuan  untuk menciptakan kesejahteraan yang dianggap dapat menjadi solusi terbaik bagi anak. Setelah Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997  menuai  kritik  dari  berbagai  kalangan,  pemerintah mencoba  melakukan trobosan baru dengan  mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjadi undang-undang sebagai pengganti Undang- Undang No. 3 Tahun 1997. Langkah pemerintah tersebut dinilai lebih maju karena dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang baru ada upaya diversi yang diadopsi dari  The  Beijing  Rules  yang  menggunakan  pendekatan  restorative  justice.  Yang  menjadi fokus  kajian  penulis  lebih  kepada  penelusuran  kesesuaian  antara  ide  diversi  tersebut dengan  hukum  Islam,  dalam  hal  ini  penulis  menggunakan  teori  al-shulh.  Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bagaimana proses diversi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak  di  Indonesia  dan  bagaimana  kesesuaian  antara  diversi  dengan  hukum  Islam. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan  (library  reseach),  dengan menggunakan  metode  deskriptif  analisis  dan  pendekatan  yang  bersifat  deskriptif komparatif.  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  adanya  kesesuaian  antara  diversi  dengan hukum Islam, yaitu mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Selain itu, orientasi  sulh  menggunakan  victim  oriented,  demikian  halnya  dengan  diversi  yang  ada dalam undang-undang sistem peradilan anak.

## Kata Kunci: Diversi-SistemPeradilanPidanaAnak-Hukum Islam

## A. Diversi
Kata  diversi  berasal  dari  kata  bahasa  Inggris yaitu “ Diversion” yang  berarti pengalihan, kemudian kata “ Diversion ” diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah diversi. Karena  berdasarkan  buku Pedoman  Umum  Ejaan  Bahasa  Indonesia  yang
Disempurnakan  dan  Pedoman  UmumPembentukan  Istilah,  penyesuaian  akhiran – sion, - tion menjadi – si. Oleh karena itu kata Diversion di Indonesia menjadi diversi. 1
Menurut  sejarah  perkembangan  hukum  pidana  kata  “ Diversi on” pertama  sekali dikemukakansebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden  Komisi  Pidana (President’s  Crime  Commission) Australia  di  Amerika  Serikat pada tahun 1960. 2 Dasar ide diversi ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses pengadilan maupun efek  negatif  stigma  (cap  jahat)  proses  peradilan,  maka  pemeriksaan  secara  konvensional dialihkan.
Pengertian diversi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya.  Berikut  definisi  diversi  menurut  Jack  E  Bynum  dalam  bukunya Jevenile Delinquency a Sociological Approach, yaitu diversion is an attempt to divert, or channel out,  youthful  offenders  from  the  juvenile  system (Diversi  adalah  sebuah  tindakan  atau perlakuan  untuk  mengalihkan  atau  menempatkan  pelaku  tindak  pidana  anak  keluar  dari sistem peradilan pidana). 3
Berdasarkan United  Nations  Standart  Minimum  Rules  for  Administration  of Juvenile Justice (The Beijing Rules), diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalan menangani atau menyelesaikan  masalah  pelanggar  anak  dengan  tidak  mengambil  jalan  formal  antara  lain
1 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia, Pedoman  Umum  Ejaan  Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 84.
2 Kenneht Folk, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system (Australia: Government  Attorney- General’s Departemen,  Canberra,  Commonwealth  of  Australia,  Desember  2003),  hlm.  1.  Sebagaimana  dikutip  dalam skripsi, Mahilda Noor Fitriana, Analisis Hukum Islam..., hlm. 47.
3 Jack  E  Bynum,  William  E.  Thompson, Jevenile  Deliquency  a  Sociological  Approach (Boston: Allyn  and  Baccon  A  Person  Education  Company,  2002),  hlm.  430.  Sebagaimana  dikutip  dalam  skripsi, Mahilda Noor Fitriana, Analisis Hukum Islam...,hlm. 150.
menghentikan  atau  tidak  meneruskan/melepaskan  dari  proses  peradilan  pidana  atau mengembalikan/menyerahkan  kepada  masyarakat  dan  bentuk-bentuk  kegiatan  pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. 4
Berikut pengertian diversi menurut Nasir Djamil dalam bukunya Anak Bukan Untuk Dihukum ialah suatu  pengalihan  penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang  diduga  melakukan tindak  pidana  tertentu  dari  proses  pidana  formal  ke penyelesaian  damai  antara tersangka/terdakwa/pelaku  tindak  pidana  dengan korban  yang  difasilitasi  oleh  keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. 5
Pengertian  diversi  yang  dikemukakan  Marlina  dalam  bukunya Peradilan  Pidana Anak di Indonesia, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem  peradilan  pidana  formal  untuk  memberikan  perlindungan  dan  rehabilitasi (Protection  and  rehabilitation) kepada  pelaku  sebagai  upaya  untuk  mencegah  anak menjadi  pelaku  kriminal  dewasa. 6 Sedangkan menurut  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan pidana. 7 Oleh  karena  itu  tidak  semua  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  harus diselesaikan  melalui  jalur  peradilan formal.Akan  tetapi hal  tersebut  dapat  diatasi  dengan memberikan  alternatif  bagi penyelesaian  dengan  pendekatanrestorativejustice sehingga,
4 Setya  Wahyudi, Implementasi  Ide  Diversi  dalam  Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 1
5 Nasir Djamil, Anak Bukan untuk …, hlm. 137.
6 Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia:  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restrorative Justice (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 22.
7 Lihat  Pasal 1 ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang    Sistem  Peradilan Pidana Anak.
atas  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dapat  dilakukan  diversi  demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.
Berdasarkan Pasal (5) sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai  dengan  ayat  (6)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  diversi  wajib  diupayakan pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan dengan  mengutamakan pendekatan restorative justice. Kata  “wajib  diupayakan”  mengandung  makna  bahwa  penegak  hukum  anak  dari penyidik,  penuntut  dan  juga  hakim  diwajibkan  untuk mengupayakan proses  diversi  dapat dilaksanakan.Kewajiban  mengupayakan  diversi  dari  mulai  penyidikan, penuntutan  dan pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan negeri,  dilaksanakan  dalam  hal tindak  pidana yangdiancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun dan  bukan  merupakan pengulangan tindak pidana. 8
Ketentuan  ini  menjelaskaan  bahwa  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  yang ancamannya  lebih  dari  7  (tujuh)  tahun  dan  merupakan  sebuah  pengulangan  maka  tidak wajib  diupayakan  diversi,  hal  ini  memang  penting  mengingat  kalau  ancaman  hukuman lebih dari 7 (tujuh tahun) tergolong pada tindakan berat, begitu pula jika merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis  termasuk  tindak  pidana  yang  diselesaikan  melalui  diversi.  Pengulangan  tindak pidana  oleh  anak,  menjadi  bukti  bahwa  tujuan  diversi  tidak  tercapai  yaitu  menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Oleh karena itu, upaya diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.
Proses  diversi dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan orangtua/walinya,korban  dan/atauorangtua/walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan
8 Lihat  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang    Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Pekerja  Sosial  Profesional  berdasarkan pendekatan restorativejustice. 9 Selain itu  juga dalam  hal  diperlukan, musyawarah tersebut  juga  dapat  melibatkan  Tenaga  Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat. 10

## B. Tujuan Diversi
Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi, 11 yaitu antara lain:
1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Tujuan  diversi  tersebut  merupakan  implementasi  dari restorativejustice yang berupaya  mengembalikan  pemulihan  terhadap  sebuah  permasalahan,  bukan  sebuah pembalasan  yang  selama  ini  dikenal  dalam  hukum  pidana. 12 Di  banyak  negara  diversi  ini dilakukan  sebagai  upaya  pengalihan  penanganan  kasus-kasus  anak  yang  diduga  telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dalam hal ini bertujuan untuk:
a. Menghindari penahanan,
b. Menghindari cap/label sebagai penjahat,
9 Lihat  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang    Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
10 Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
11 Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  HAM  Kementerian  Hukum  dan  HAM, Buku  Pedoman Penerapan Restorative Justice, Cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 25.
12 Nasir Djamil, Anak Bukan untuk…, hlm. 138.
c. Memajukan  intervensi-intervensi  yang  dibutuhkan  korban  dan  pelaku  tanpa melalui proses formal,
d. Menghindari  anak  mengikuti  proses  peradilan  pidana  dalam  rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.
Dalam pencapaian tujuan terakhir, maka upaya ini lebih serius dilakukan ditingkat kepolisan  oleh  polisi  dengan  menggunakan  kekuasaan  diskresinya (Power  of discretion).Dilembaga kejaksaan, pengesampingan prosedur ini dilakukan melalui lembaga opportunitas dengan jalan men-deponer suatu perkara. 13

## 1. Proses Diversi
Proses  diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan anak  dan orangtua/walinya, korban  dan/atau  orangtua/walinya,Pembimbing  Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restorative. 14
Disamping  dilakukan  melalui  musyawarah, proses  diversi  juga  wajib memperhatikan kepentingan  korban, kesejahteraan  dan  tanggung  jawab  anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran  pembalasan, keharmonisan  masyarakat, dan kepatutan,  kesusilaan,  dan ketertiban  umum. 15 Dalam proses  penegakan  hukum  pidana anak, aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus
13 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Penerapan  Restorative  Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Cet. I (Jakarta: Arya Jaya Utama, 2013), hlm. 31.
14 Lihat  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
15 Lihat  Pasal  8  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
mempertimbangkan  katagori  tindak  pidana,  umur  anak,  hasil  penelitian  kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 16 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur  secara  jelas  tentang  tata  cara  dan  tahapan  proses  diversi,  tata  cara  dan  tahapan diversi secara jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Proses diversi (musyawarah) dapat dilakukan dengan cara, yaitu:
a. Musyawarah  diversi  dibuka  oleh  fasilitator  diversi  dengan  memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir,
b. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi,
c. Fasilitator  diversi menjelaskan ringkasan  (sangkaan/dakwaan)  yang  ditujukan kepada  pelaku  anak  dan  mempersilahkan  pembimbing  kemasyarakatan memberikan  informasi  tentang  perilaku  dan  keadaan sosial  anak  serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
d. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
1. Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan/didakwa kepadanya,
2. Orangtua/walinya  untuk  menyampaikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
3. Korban/anak  korban/orangtua/wali untuk  memberikan  tanggapan  dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
16 Lihat  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
e. Pekerja  Sosial  Profesional  memberikan  informasi  tentang  keadaan  sosial  anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian,
f. Bila  dipandang  perlu,  fasilitator  diversi  dapat  memanggil  perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian,
g. Bila  dipandang  perlu,  fasilitator  diversi  dapat  melakukan  pertemuan  terpisah (Kaukus) dengan para pihak,
h. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi,
i. Dalam  menyusun  kesepakatan  diversi,  fasilitator  diversi  memperhatikan  dan mengarahkan  agar  kesepakatan  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  agama, kepatutan  masyarakat  setempat  kesusilaan atau  memuat  hal-hal  yang  tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik. 17
Proses  diversi  (musyawarah)  tersebut  dapat  disesuaikan  pada  tingkat  penyidik, penuntut  umum  dan  hakim  yang mengambil peran  sebagai  fasilitator.Dalam  Undang- undang  No. 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  proses  hasil kesepakatan  diversi  diatur  dalam  Pasal  12,  yang  menyatakan  bahwa kesepakatan tersebut: 18
1) Dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi,
2) Disampaikan  oleh  atasan  langsung  pejabat  yang  bertanggung jawab  di  setiap tingkat  pemeriksaan  ke  pengadilan  negeri  sesuai  dengan  daerah  hukumnya dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  kesepakatan  dicapai  untuk memperoleh penetapan,
17 Lihat Pasal  (5) Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  IndonesiaNomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
18 Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
3) Penetapan  dilakukan  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak diterimanya kesepakatan Diversi,
4) Penetapan  disampaikan  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Penyidik, Penuntut  Umum,  atau  Hakim  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak ditetapkan,
5) Setelah  menerima  penetapan,  Penyidik  menerbitkan  penetapan  penghentian penuntutan.
Kesepakatan  diversi  harus  mendapat  persetujuan  korban  dan/atau  keluarga  anak korban  serta  kesediaan  anak  dan  keluarganya.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  harus  ada keaktifan  dari  korban  dan  keluarganya  dalam  proses  diversi,  agar  proses  pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai denganrestorative justice. Kesepakatan diversi tersebut dapat dikecualikan untuk: 19
1) Tindak pidana berupa pelanggaran,
2) Tindak pidana ringan,
3) Tindak pidana tanpa korban,
4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa: 20
1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
3) Keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  dilembaga  pendidikan  atau
Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS) paling  lama  3  (tiga) bulan, atau
19 Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
20 Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  HAM  Kementerian  Hukum  dan  HAM, Buku  Pedoman…, hlm. 27.

## 4) Pelayanan masyarakat.

## 2. Konsep Restorative Justice
Restorative  justice atau  keadilan restorative adalah penyelesaian  perkara  tindak pidana  dengan  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 21
Diversi kerap dihubungkan dengan penanganan perkara pidana melalui pendekatan restorative  justice.  Hal  tersebut  memang  tidak  mutlak  keliru,  mengingat  salah-satu maknarestorative  justice menurut  Galaway  dan  Joe  Hudson,  yaitu a definition  of rest orative  justice  includes  the  following  fundamental  elements:  “first,  crime  is  viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims,  communities, and the offender themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the  parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice process should facilitate active participation by the  victims,  offenders,  and  their  communities  in  order  to  find  solutions  to  the conflict. 22 Mekanisme yang dinyatakan oleh Burt Galaway dan Joe Hudson tersebut sebagai media untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai sesuatu  yang tidak mungkin.Karenanya perkembangan praktek dilapangan, aparat penegak  hukum  mencoba  mewadahi  kekurangan  yang  ada  dalam  hukum  pidana  formil tersebut  diatas  melalui  lembaga  diversi. 23 Konsep  diversi  dalam Black  Law  Dictionary diterjemahkan  sebagai Divertion  Programme yaitua program  that  refers  certain  criminal
21 Lihat Pasal  1  ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
22 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Penerapan  Resto rative  Justice…, hlm. 24
23 BPHN, Draft Akademis RUU Peradilan Anak, (Jakarta: BPHN, 2007), hlm. 67
defendants  before  trial  to  community  programs  on  job  training,  education,  and  the  like, which  if  successfully  completed  may  lead  to  the  dismissal  of  the  charges(Program  yang ditujukan  kepada  seorang  tersangka  sebelum  proses  persidangan  berupa community programme seperti  pelatihan  kerja,  pendidikan  dan semacamnya, jika  program  ini dianggap berhasil  memungkinkan  dia  untuk  tidak  melanjutkan  proses  peradilan  pidana selanjutnya). 24
Di  negara  hukum  seperti  Indonesia,  setiap  tindakan  yang  berkonsekuensi  hukum seperti  pencurian,  pembunuhan,  penipuan,  dan  lain-lain  harus  diproses  secara hukum. 25 Pengadilan  pidana  yang  melibatkan  anak-anak  yang  berkonflik  dengan  hukum khususnya  anak-anak  sebagai  pelaku, pada  awalnya  masih  belum  mampu  melindungi kondisi kebutuhan anak-anak yang harus dilindungi baik fisik maupun psikisnya.
Namun  dengan  adanya  penerapan pendekatan restorative justice pada  Sistem Peradilan  Pidana  Anak diharapkan  mampu  memberikan perlindungan  bagi  hak-hak  anak sehingga  anak  tidak  perlu lagi menempuh  jalur  peradilan  pidana,  dan  anakpun  dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat, dan  yang paling penting adalah anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sesuai dengan karakter anak.
Oleh  karena  itu,  terdapat  perbedaan  yang  sangat  signifikan antara  model pemidanaan  yang  diadopsi  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  lama yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997  dengan  Undang-undang  Sistem Peradilan Pidana baru  yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang lebih mengedepankan model restorative justice.
24 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (Minnessota: St. Paul, 2000), hlm. 387.
25 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Penerapan  Restorative  Justice…, hlm. 1
Adapun  pergeseran  pemikiran  tentang  tujuan  pemidanaan  dari retributiveke  arah restorativedalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dapat dilihat pada table berikut ini:

## Tabel: Pergeseran Pemikiran Tentang Tujuan Pemidanaan dari Retributive Ke Arah
Restorative dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012:
Retributive Justice Restitusi Justice Restorative Justice Menekankan pada penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Menekankan keadilan pada pemberian ganti rugi  Menekan keadilan pada perbaikan / pemulihan keadaan Berorientasi pada korban.  Memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab.  Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian  Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dengan melibatkan anggota
Sebenarnya dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah ada upaya pengubahan  paradigma pemidanaan  anak  di  Indonesia,  yang  bukan  lagi  ditujukan  untuk memberikan  pembalasan  (dalam  pandangan retributive),  tetapi  lebih  diarahkan  kepada proses  pembinaan  agar  masa  depannya  menjadi  lebih  baik.  Namun,  paradigma  ini dirasakan tidak cukup karena perkembangan lebih jauh dari aturan dalam Undang-Undang Pengadilan  Anak  di  mana  paradigma  yang  berkembang  kemudian  bukan  lagi  sekedar mengubah jenis pidananya menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukkan anak ke dalam proses peradilan pidana.
Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena  hal  ini  merupakan  bagian  upaya  perlindungan  hak  asasi  anak  sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b), The Beijing Rules (Butir 13.1 dan 2). Sejalan  dengan  hal  tersebut  dalam  Konvensi  Hak  Anak Pasal 40  dan The  Beijing  Rules (Butir  6  dan  butir  11.1,  2,  3  dan  4)  diberikan  peluang  bagi  dilakukannya  diversi  atau pengalihan  perkara  oleh  polisi  dan  penuntut  umum  serta  pejabat  lain  yang  berwenang untuk  menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan  formil,  penahanan,  atau  pemenjaraan. Program  diversi  ini  dilakukan  dengan  menempatkan  anak  dibawah  pengawasan  badan- badan  sosial  tertentu  yang  membantu  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  anak sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.
Ide  mengenai restorative  justice masuk  dalam Pasal 5,  bahwa  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan  keadilan restorative (ayat  1),  yang juga meliputi (ayat 2): 26
1) Penyidikan  dan  penuntutan  pidana  anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undang,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  undang- undang ini,
2) Persidangan  anak  yang  dilakukan  oleh  pengadilan dilingkungan  pengadilan umum, dan
3) Pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  dan/atau pendampingan  selama proses  pelaksanan  pidana  atau  tindakan  dan  setelah  menjalani  pidana  atau tindakan.
Ditegaskan pula bahwa  pada  huruf  a  dan  huruf  b  wajib  diupayakan  diversi (ayat 3). 27
26 Lihat  Pasal  5  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang    Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam  penggunaan  dan  mengoperasionalisasikan  program restorative,  maka  yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut: 28
a. Program restorative justice harus  tersedia  secara  umum  pada  semua  tahap proses peradilan pidana,
b. Proses restorative justice harus digunakan hanya dengan persetujuan bebas dan sukarela  dari  para  pihak.  Para  pihak  harus  dapat  menarik  persetujuan  atau menghentikan  proses  tersebut  setiap  saat  selama  proses  tersebut  berlangsung.
Kesepakatan harus diperoleh dengan suka rela oleh para pihak dan hanya berisi kewajiban yang wajar dan proporsional,
c. Semua  pihak  harus  mengakui  fakta-fakta  dasar  dari  kasus  sebagai  dasar  untuk berpartisipasi  dalam  proses restorative.  Partisipasi  tidak  boleh  digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya,
d. Faktor-faktor  seperti  ketidakseimbangan  kekuatan  dan  usia  para  pihak,  jatuh tempo  atau  kapasitas  intelektual  merupakan  hal  yang  harus  dipertimbangkan dalam melakukan proses restorative. Demikian pula, ancaman yang jelas untuk setiap  keselamatan  para  pihak juga  harus  dipertimbangkan  dalam    melakukan proses restorative, dan
e. Bilamana  proses restorative tidak  dapat  berlanjut  atau  hasil  tidak  mungkin
tercapai,  maka  pejabat  peradilan  pidana  harus  melakukan  semua  yang  mereka bisa  untuk  mendorong  pelaku  untuk bertanggung  jawab  kepada  korban  dan masyarakat  yang  terkena  dampak,  serta  mengupayakan  reintegrasi  korban dan/atau pelaku ke masyarakat.
27 Nasir Djamil, Anak Bukan untuk.., hlm. 134.
28 Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  HAM  Kementerian  Hukum  dan  HAM, Buku  Pedoman…, hlm. 14.
Pedoman  dan  standar  yang  ditetapkan merujuk  pada peraturan  perundang-undang yang  mengatur  penggunaan  program restorative  justice.  Pedoman  dan  standar  tersebut harus digunakan dalam menghadapi:
a. Kondisi-kondisi khusus dari kasus yang menggunakan program restorative,
b. Model  penanganan  kasus  dalam  proses restorative (misalnya  berhadapan langsung  antara  korban  dan  pelaku  atau  musyawarah  secara  terpisah  melalui fasilitator),
c. Kualifikasi, pelatihan dan penilaian fasilitator,
d. Administrasi program restorative,
e. Standar  kompetisi  dan  aturan  etika  yang  mengatur  pengoperasian  program restorative justice.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan restorative, adalah: 29
a. Para  pihak  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  nasihat  hukum  sebelum  dan sesudah  proses restorative dan,  jika  diperlukan,  untuk  penerjemahan  dan/atau penafsiran,
b. Anak-anak mendapatkan pendampingan dari orang tua,
c. Sebelum menyetujui untuk berpartisipasi dalam  proses restorative,, para  pihak sepenuhnya  diberitahu  tentang  hak-hak  mereka,  sifat  proses  dan  kemungkinan konsekuensi keputusan mereka,
d. Baik  korban  maupun  pelaku  harus  diarahkan  untuk  berpartipasi  dalam  proses restorative dalam rangka menentukan hasil dari proses restorative,
e. Diskusi  dalam  proses restorative harus  bersifat  rahasia  dan  tidak  boleh diungkapkan, kecuali dengan kesepakatan para pihak,
29 Ibid.,hlm. 16.
f. Pertanggung  jawaban  pelaku  harus  berdasarkan  perjanjian  yang  timbul  dari program  keadilan restorativedan  harus  memiliki  status  yang  sama  seperti keputusan pengadilan,
g. Kesepakatan  dapat  dibuat  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dengan  difasilitasi oleh penegak hukum,
h. Proses peradilan dalam suatu perkara pidana yang mengacu kepada bekerjanya proses  pengadilan  pidana  harus  merujuk  kepada  otoritas  peradilan  pidana  dan keputusan  yang  diambil  harus  dapat  dilaksanakan  tanpa  ada  penundaan.
Kurangnya  kesepakatan tidak  dapat  digunakan  sebagai  pembenaran  untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan pidana selanjutnya,
i. Kegagalan untuk menerapkan kesepakatan yang dibuat dalam proses restorative harus  merujuk  kembali  kepada  peradilan  pidana  dan  keputusan  tentang kelanjutan  proses  harus  diambil  tanpa  penundaan.  Kegagalan  untuk mengimplementasi  kesepakatan restorative tidak  dapat  digunakan  sebagai pembenar untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan.

## C. Kesesuaian  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia dengan Hukum Islam
Pada  pembahasan  sebelumnya  telah  dibahas  definisi  diversi,  baik  yang  terdapat dalam  undang-undang  maupun  doktrin  para  ahli  hukum.  Dari  semua  literatur  yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa diversi merupakan  gagasan baru  yang diadopsi dari The  Beijing  Rules,  yang  kemudian  dimuat dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  yang berupaya untuk memberikan  jaminan hukum yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  perlindungan  anak,  yakni  prinsip  nondiskriminasi, prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  prinsip  hak  hidup,  kelangsungan  hidup  dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.
Dalam pembahasan ini,penulis mencoba  membahas  dan  menganalisis kesesuaian antara diversi yang telah dijelaskan sebelumnya dengan hukum Islam.Dalam menganalisis persoalan diversi ini penulis menggunakan teori Perdamaian dalam Islam yang disebut al- shulh.Al-shulhmerupakan  salah  satu  metode  atau  cara  yang  dapat  digunakan  dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam Islam.Dalam hal ini, kesesuaian antara diversi dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia  dengan  hukum  Islam dapat  dilihat  dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut.
Secara  teoritis,  diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian perkara  anak  dari  proses peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana  dengan  tujuan  untuk  mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan  anak  dari  perampasan  kemerdekaan,  mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. 30
Sejalan dengan hukum  Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari konsep al-shulh adalah meminimalisasi bahkan menghilangkan konflik yang terjadi dalam masyarakat.  Terkait  dengan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum dalam  undang-undang sistem  peradilan  pidana  anak  mengenai  penjatuhan  sanksi  pidana  melibatkan  beberapa pihak  seperti  pelaku,  korban,  masyarakat  dan  para  penegak  hukum  secara  aktif,  di  mana korban  aktif dalam semua tahapan proses  akanmembantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku.  Sedangkan  masyarakat  terlibat  sebagai  mediator,  yang  membantu  korban  dan mendukung  pemenuhan  kewajiban  pelaku  dan  penegak  hukum  memfasilitasi berlangsungnya proses mediasi.
Selanjutnya kesesuaian diversi dengan hukum Islam dapat dilihat dari orientasinya, di  mana  antara  diversi  dan al-shulh sama-sama  berorientasi victim  oriented,  hal  tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
30 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk..., hlm. 137.
Anak Pasal 9 ayat (2) di mana kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana  yang  berupa  pelanggaran,  tindak  pidana  ringan,  tindak  pidana  tanpa  korban,  atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.
Adapun perbedaan dari kedua konsep tersebut dapat dilihat dari sejauh mana kedua konsep  tersebut  dapat  diterapkan.  Dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kewajiban diversi dapat diupayakan dalam hal tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  7  tahun  dan  bukan  merupakan  suatu pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana  yang diancam lebih dari 7 tahun  dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib  diupayakan  diversi.  Jadi  dapat  dikatakan  penerapan  diversi  ini  dapat  dilihat  dari periodesasi  hukumannya  jika  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  diancam  lebih  dari  7 tahun  maka  diversi  tidak  wajib  diupayakan,  hal  ini  penting  mengingat  kalau  ancaman hukuman  lebih  dari  7  tahun  tergolong  tindakan  berat,  begitu  juga  dengan  pengulangan. Pengulangan  tindak  pidana  oleh  anak,  menjadi  bukti  bahwa  tujuan  diversi  tidak  tercapai yaitu  menanamkan  rasa  tanggung  jawab  kepada  anak  untuk  tidak  mengulangi  perbuatan yang  berupa  tindakan  pidana.  Sedangkan  dalam  hukum  Islam,  dapat  dilihat  dari katagorisasi  pidananya.  Seperti  katagori  hudud  yang  meliputi zina, qadzaf, khamar, maisir,sariqah,hirabah, pemberontakan  dan  murtad yang  telah  ditentukan  hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis maka dalam hal tersebut tidak dapat diterapkan al-shulh.

## D. Penutup
Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses  diversi  belum  diatur  secara  jelas,  tata  cara  dan  tahapan  dari  proses  diversi  diatur secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang
dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibat  anak  dan  orangtua/walinya,  korban dan/atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan restorative justice. Di samping dilakukan melalui musyawarah, proses diversi juga  wajib  memperhatikan  kepentingan  korban,  kesejahteraan  dan  tanggung  jawab  anak, penghindaran  stigma  negatif,  penghindaran  pembalasan,  keharmonisan  masyarakat  dan kepatutan,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Sehingga  dalam  proses  tersebut  diharapkan tidak akan muncul permasalahan baru antar pihak.
Kesesuaian diversi dalam hukum  Islam dapat dilihat dari segi tujuan  yang hendak dicapai  oleh  kedua  konsep  tersebut. Di  mana di  antara  diversi  dan al-shulhmemiliki kesamaan  yaitu  mengedepankan  penyelesaian  perkara  secara  kekeluargaan  dan memposisikan  jalur  penal  sebagai ultimum  remedium (senjata  pamungkas).Selain  itu, orientasi al-shulh menggunakan victim oriented, demikian halnya dengan diversi yang ada dalamundang-undang sistem peradilan anak.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  HAM  Kementerian  Hukum  dan  HAM, Buku
Pedoman Penerapan Restorative Justice, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 2013
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Penerapan  Restorative  Justice  dalam  Upaya  Perlindungan  Anak  yang  Berkonflik dengan Hukum, Cet. I, Jakarta: Arya Jaya Utama, 2013
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan,
Penerapan Restorative Justice
BPHN, Draft Akademis RUU Peradilan Anak,Jakarta: BPHN, 2007
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Minnessota: St. Paul, 2000.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia, Pedoman  Umum  Ejaan Bahasa  Indonesia  yang  Disempurnakan  dan  Pedoman  Umum  Pembentukan IstilahBandung: Pustaka Setia, 2005
Jack  E  Bynum,  William  E.  Thompson, Jevenile  Deliquency  a  Sociological Approach,Boston: Allyn and Baccon A Person Education Company, 2002
Kenneht Folk, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current  approach  to diverting  juvenile  from  the  criminal  justice  system,Australia: Government  Attorney- General’s  Departemen,  Canberra,  Commonwealth  of Australia, Desember 2003
Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia:  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restrorative Justice,Bandung: Refika Aditama, 2009
Setya  Wahyudi, Implementasi  Ide  Diversi  dalam  Pembaharuan  Sistem  Peradilan Pidana di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011