e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Decree No. ....../..../......./.....
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Eksistensi  Hukum  Internasional  terhadap  Hukum  Nasional dalam Pembuatan Perjanjian Internasional
Salma Laitupa 1 , Eka Dewi Kartika 2 , Fadly Yasser Arafat J 3 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: International Law, National Law, International Treaties.
How to cite: Laitupa, Salma., Kartika, Eka Dewi., dan J., Fadly Yasser Arafat. (2022).
Eksistensi Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam
Pembuatan Perjanjian Internasional . Amsir Law Journal, 3(2), 63-75.
DOI: 10.36746/alj.v3i2.61
The existence of international law has been accepted, recognized and respected as  a  legal  norm  that  governs  the  international  community.  The  rules  of international law can be accepted and adapted in the national law of countries. The mechanisms and procedures used by each country to apply international law at the national level are not uniform. One of the main reasons is because they  consider  this  a  part  of  state  sovereignty. As  a  system  of  norms, international law is based on the highest norms that function as an assessor of the validity of international agreements made between countries. The highest norms in international law are called peremptory norms (jus cogens). Therefore, an international agreement cannot be valid when an international agreement conflicts with the highest norms in international law.
Copyright ©2022 ALJ. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan
Pembahasan tentang eksistensi hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan  bagian  dari  hukum  pada  umumnya.  Hukum  Internasional  sebagai  suatu perangkat  ketentuan  dan  asas  yang  efektif  yang  hidup  di  masyarakat  dan  karenanya mempunyai  hubungan  yang  efektif  dengan  ketentuan  atau  bidang  hukum  lainnya,  di antaranya  yang  paling  penting  ialah  ketentuan  hukum  yang  mengatur  kehidupan  manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional. 4
1 Fakultas Hukum di Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia. E-mail: almalaitupa@gmail.com
2 Fakultas Hukum di Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia.
3 Fakultas Hukum di Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia.
4 Dina Sunyowati. ‘Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia’, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(1), 2013, hlm. 76.
Hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dewasa  ini  dan  masyarakat  internasional,  sehingga  akan  memunculkan  persoalan bagaimanakah hubungan antara berbagai hukum nasional itu dengan hukum internasional dan eksistensi hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum dari sudut pandang yang praktis. Pembahasan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditinjau dari sudut teori dan kebutuhan praktis. 5
Secara umum, terdapat dua paham besar mengenai keberlakuan hukum internasional, yakni dari paham volunterisme dan paham objektivisme. 6 Paham volunterisme memandang bahwa  berlakunya  hukum  internasional  terletak  pada  kemauan  negara  sedangkan  paham objektivisme  menganggap “ ada ” dan “ berlakunya ” hukum  internasional  ini  lepas  dari kemauan negara. Menurut pandangan volunteris, hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pada pandangan objektivisme menganggap hal itu sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Kaitan dengan artikel ini menyangkut persoalan hubungan hierarki antara kedua dua perangkat hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, baik merupakan perangkat hukum yang masing-masing  berdiri  sendiri  maupun  dua  perangkat  hukum  yang  pada  hakikatnya merupakan bagian dan satu keseluruhan tata hukum yang sama dalam memandang eksistensi pembuatan perjanjian internasional.

## 2. Metode
Pendekatan yuridis normatif  digunakan dalam  tulisan ini  untuk  mengkaji  telaah dokumen  dengan menggunakan  berbagai  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  sekunder  yang  bersumber  dari publikasi  berupa  buku,  jurnal,  undang-undang,  website,  dan  dokumen  kebijakan  lainnya  yang berkaitan dengan masalah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode preskriptif kualitatif. Preskriptif kualitatif mengacu pada identifikasi ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan suatu pahaman atau teori-teori  yang  digunakan  dalam  pembuatan  perjanjian  internasional  pada  suatu  negara.  Pada dasarnya preskriptif kualitatif melibatkan proses pengkajian yang menghasilkan gagasan.

## 3. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Persinggungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan salah satu isu penting  yang  kontroversial  dalam  ilmu  hukum.  Berbagai  teori  telah  dikembangkan  untuk mendudukkan posisi dan  persinggungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Meskipun  belum  ada  teori  yang  memuaskan,  mazhab  monisme  dan  dualisme  merupakan mazhab  yang  paling  banyak  dibahas  para  pakar  hukum  internasional  dalam  menjelaskan persinggungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Selain itu, muncul juga teori yang  lain  misalnya  teori  jalan  ketiga (third  way) yang  diperkenalkan  oleh  pakar  hukum internasional ternama, Gerald Fitzmaurice. Pakar lain menyebutnya sebagai teori harmonisasi (the harmonization theory) . 7

## 3.1. Mazhab Monisme
Mazhab monisme mendapat pengaruh kuat dari doktrin hukum alam yang mengklaim bahwa semua sistem hukum sebenarnya berasal dari satu norma universal. 8 Dengan mengacu pada doktrin ini, monisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah
5 Ibid.
6 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2015. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni, hlm. 6.
7 Wallace, Rebecca M. M., and Martin-Ortega, Olga. 2009. International Law . Mytholmroyd: Sweet & Maxwell, hlm. 38.
8 Sunardi Purwanda dan M. N. K. Dewi. ‘The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation’. Amsir Law Journal , 2 (1), 2020, hlm. 21-26.
dua komponen dari satu kesatuan sistem hukum. Hukum internasional dan hukum nasional pada hakikatnya mengatur objek yang sama, yaitu individu. Meskipun hukum internasional pada  umumnya  dipahami  sebagai  hukum  yang  mengatur  hubungan  antar  negara,  namun hakikatnya hubungan tersebut adalah hubungan antar individu, sebab negara tidak lain adalah kumpulan  dari  individu-individu. 9 Karena  mengatur  objek  yang  sama,  adanya  konflik  dan hierarki  antara  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  adalah  sesuatu  yang  tidak terelakkan. Misalnya, hukum internasional menetapkan satu kewajiban tertentu, sementara hukum  nasional  tidak  mewajibkannya.  Kondisi  ini  akan  melahirkan  persoalan  mengenai hierarki  terkait  hukum  mana  yang  harus  ditempatkan  lebih  tinggi.  Mazhab  monisme kemudian melahirkan tiga varian, yaitu: pertama , monisme dengan primat hukum nasional (the  primacy  of  municipal  law), monisme  dengan  primat  hukum  internasional (the  primacy  of international law) , dan monisme-naturalis (monist-naturalist).
Monisme  dengan  primat  hukum  internasional  berkembang  dan sangat  berpengaruh pada  abad  ke-18  dengan  tokohnya  antara  lain  J.  J.  Moser  (1701-1785),  seorang  pemikir hukum dari Jerman. Paham ini dikembangkan lebih lanjut oleh Hegel dan kemudian dikemas menjadi  doktrin  yang  lebih  mapan  oleh  para  pemikir  hukum  Jerman  lainnya  seperti Berghbom, Zorn dan Wenzel pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. 10 Paham ini mendalilkan bahwa hanya ada satu sistem hukum yaitu hukum nasional. Sedangkan hukum internasional  dianggap  sebagai  hukum  eksternal (external  law) yang  harus  tunduk  kepada hukum nasional. Antonio Cassese mengatakan sebagai berikut: “...this doctrine actuality asserted the existence of a single set of legal systems, the domestic legal orders, and denied the existence of international law as a distinct and autonomous body of law. ” 11 Hukum internasional dianggap sebagai hukum yang tidak mengikat, karena hanya merupakan seperangkat pedoman yang bersifat sementara, sebab keberadaannya tergantung kepada kehendak negara. Monisme dengan primat hukum nasional  ini  merupakan  refleksi  dari  nasionalisme  dan  spirit  untuk  mempertahankan kepentingan nasional lewat hukum. 12
Sementara itu, monisme dengan primat hukum internasional berpendapat sebaliknya. Eksistensi hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Paham ini diperkenalkan oleh pemikir hukum Jerman W. Kaufmann (1858-1926) dan berkembang menjadi teori yang mapan setelah Perang Dunia I antara tahun 1920-1934 dengan tokoh utamanya adalah Hans Kelsen (1881-1973) seorang pemikir hukum dari Austria. Kemudian diikuti oleh sejumlah pemikir  hukum  terkemuka  lainnya  seperti  A.  Verdross  dari  Austria  dan  G.  Scelle  dari Prancis. 13
Menurut Kelsen yang juga dikenal sebagai pemikir monist-positivist, sumber utama dari semua sistem hukum berasal dari satu prinsip fundamental hukum internasional yang ia sebut sebagai grundnorm. Prinsip fundamental yang dimaksud oleh Kelsen adalah: “states should behave as they customarily have behaved”. 14 Selanjutnya dikatakan bahwa, hukum internasional bersumber dari  praktik  negara-negara,  sedangkan  hukum  nasional  bersumber  dari  negara  yang keberadaannya dilahirkan melalui hukum internasional. Eksistensi hukum internasional oleh karenanya lebih tinggi dari hukum nasional. Selanjutnya Kelsen mengatakan: “...the choice in favour of the primacy of international law cannot be based on scientific considerations, but is dictated by ethical or political preferences” . 15
9 Wallace, Rebecca M. M., and Martin-Ortega, Olga. Op.Cit .
10 Cassese, Antonio. 2005. International Law. Oxford: Oxford University Press, hlm. 213.
11 Ibid., hlm. 214. 12 Ibid.
13 Ibid., hlm. 215.
14 Kelsen, Hans. 1966. Principles of International Law. New York: Holt, Rinehart and Winston, hlm. 553-588.
15 Ibid., hlm. 587-588.
Terakhir, monisme-naturalis tampaknya dimaksudkan sebagai teori jalan tengah antara monisme  dengan  primat  hukum  nasional  dan  monisme  dengan  primat  hukum internasional. 16 Paham ini menempatkan posisi hukum internasional berada di tengah-tengah antara hukum alam dan hukum nasional. Menurut monisme-naturalis , hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional, tapi di bawah hukum alam. Jadi hierarkinya adalah sebagai berikut:  hukum  alam  diikuti  oleh  hukum  internasional,  dan  di  bawahnya  adalah  hukum nasional. 17

## 3.2. Mazhab Dualisme
Mazhab dualisme sangat berpengaruh di Jerman dan Italia dengan tokoh yang sangat terkenal adalah  Triepel,  seorang  pemuka  aliran  positivisme  dari  Jerman  yang  menulis  buku Volkerrecht  and  Landesrecht  (1899).  Selain  Triepel,  ada  pula  Anzilotti,  pemuka  aliran positivisme dari Italia yang menulis buku Corso di Dirrito Internazionale (1923). 18 Menurut mazhab dualisme yang bersumber dari teori daya ikat hukum intemasional bersumber pada kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat  hukum  yang  terpisah  satu  dengan  lainnya yang memiliki objek masing-masing (self-contained) .  Hukum  internasional  mengatur  hubungan  antar  negara,  sedangkan  hukum nasional mengatur hak dan kewajiban individu (warga negara) dalam suatu negara. Hal ini didasarkan pada alasan formal maupun alasan yang berdasarkan  kenyataan. Paham dualisme ini sangat terkait dengan paham positivisme yang sangat menekankan unsur persetujuan dari negara-negara. 19
Secara historis pandangan dualisme merupakan cerminan spirit nasionalisme. Di antara alasan-alasan ini dapat dikemukakan mengapa alasan tersebut dikemukakan:
1) Kedua  perangkat  hukum  tersebut  yakni  hukum  nasional  dan  hukum  internasional mempunyai sumber yang berlainan, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum intemasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara;
2) Perangkat hukum itu berlainan subjek hukumnya. Subjek hukum dari hukum nasional ialah orang perorangan baik dalam hukum perdata maupun hukum publik, sedangkan subjek hukum internasional ialah negara dan beberapa entitas lainnya; dan
3) Sebagai  tata  hukum,  hukum  nasional  dan  hukum  internasional  menampakkan  pula perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum seperti  mahkamah  intemasional  dan  organ  eksekutif,  tidak  sama  bentuknya  seperti dalam hukum nasional. 20
Dalam praktiknya, daya laku atau keabsahan kaidah hukum nasional tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa kaidah hukum nasional itu bertentangan dengan hukum intemasional. Dalam  kenyataan  ketentuan  hukum  nasional  tetap  berlaku  secara  efektif  sekalipun bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Dari pandangan aliran ini mempunyai beberapa akibat penting, yaitu:
1) Bahwa kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Dalam teori dualisme tidak ada tempat bagi persoalan  hierarki  antara  hukum  nasional  dan  hukum  internasional,  karena  pada
16 A. Latipulhayat dalam Susi Dwi Harijanti (Ed.). 2011. Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka  Purnabakti  Prof.  Dr.  H.  Bagir  Manan,  S.H.,  M.CL. Bandung:  Pusat  Studi  Kebijakan  Negara  Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), hlm. 179.
17 Ibid., hlm. 180.
18 Dina Sunyowati, Op.Cit., hlm. 76.
19 Ibid.
20 Ibid., hlm. 77.
hakikatnya kedua perangkat hukum ini tidak saja berlainan dan tidak bergantung satu sama lainnya tetapi juga lepas satu dari lainnya;
2) Bahwa tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu yang hanya mungkin dalam hal “ penunjukan ” (renvoi) saja; dan
3) Ketentuan  hukum  internasional  memerlukan  transformasi  menjadi  hukum  nasional sebelum dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Dengan demikian hukum internasional hanya berlaku setelah ditransformasikan hingga menjadi hukum nasional yang berdampak bukan lagi sebagai hukum internasional. 21
Dalam  mazhab  dualisme,  hukum  internasional  tidak  dapat  diberlakukan  secara langsung terhadap individu, tapi harus lewat proses transformasi menjadi hukum nasional menurut  mekanisme  yang  ditetapkan  oleh  konstitusi  masing-masing  negara.  Selanjutnya dikatakan bahwa ketentuan internasional tidak dapat mengubah atau membatalkan hukum nasional dan juga sebaliknya. 22

## 3.3. Harmonisasi
Mazhab ini diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Dionisio Anzilotti dan Fitzmaurice yang dimaksudkan sebagai konsep alternatif untuk menengahi perdebatan teoretis antara mazhab monisme dan mazhab dualisme. Dalam salah satu kuliahnya yang disampaikan di The Haque Academy of International Law pada tahun 1957, Fitzmaurice mengatakan sebagai berikut: “ the entire monist-dualit controversy is unreal, artificial, and strictly beside the point, because it assumes something that has to exist for there to be any controversyat all-and which in fact does not exist-namely a commonfield in which the two legal orders under discussion both simultaneously have their spheres of activity. 23 Paham  ini  menolak  adanya  superioritas  di  antara  hukum  internasional  dan  hukum nasional. Sistem hukum tersebut superior di wilayahnya masing-masing seperti halnya hukum Indonesia untuk Indonesia dan hukum Malaysia untuk Malaysia. Sistem hukum yang satu dengan yang lainnya tidak  dapat mengklaim dirinya sebagai yang paling superior. Jika ada perbedaan atau sengketa antara hukum nasional dan hukum internasional, itu dikarenakan karena  memang  berbeda,  yang  oleh  Fitzmaurice  disebutnya  sebagai “conflict  of  obligations” (sengketa yang menyangkut kewajiban).
Misalnya, apabila suatu negara dengan alasan bertentangan dengan ketentuan hukum nasionalnya tidak dapat melaksanakan suatu kewajiban internasional, hal tersebut tidak terkait dengan  hukum  nasionalnya,  melainkan  terkait  dengan  ketidakmampuan  negara  tersebut dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya. Dalam hal ini penyelesaiannya dilakukan lewat mekanisme hukum internasional misalnya dengan mengirimkan nota diplomatik atau lewat proses pengadilan internasional. 24

## 4. Praktik Penerapan Hukum Internasional di Tingkat Nasional
Saat  ini  ada  dua  perkembangan  penting  di  masyarakat  internasional  berkaitan  dengan penerapan  norma  hukum  internasional  di  tingkat  nasional. Pertama ,  terdapat  sejumlah perjanjian  internasional  yang  secara  eksplisit  mewajibkan  negara  peserta  untuk  membuat undang-undang  atau  mekanisme  hukum  sejenis  untuk  mengimplementasikan  berbagai ketentuan  atau  beberapa  ketentuan  dalam  perjanjian  tersebut.  Misalnya  ketentuan  dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa 1949 mengenai korban perang. Hal ini sama juga dijumpai dalam sejumlah konvensi internasional menganai Hak Asasi Manusia (HAM) dan instrumen hukum
21 Ibid .
22 Cassese, Antonio. Op.Cit., hlm. 214.
23 A. Latipulhayat dalam Susi Dwi Harijanti (Ed.). Op.Cit., hlm. 181.
lainnya  seperti statuta  International  Criminal  Tribunal  for the  former  Yugoslavia  (ICTY), International Criminal Tribunal for Rwanda), dan ICC (International Criminal Court (ICTR).
Beberapa ketentuan internasional yang dikategorikan sebagai jus cogen, mensyaratkan negara-negara  untuk  membuat  aturan  pelaksanaannya  di  tingkat nasional.  Misalnya  dalam kasus Furundzila (2000), ICTY mengatakan bahwa salah satu konsekuensi diakuinya larangan penyiksaan ( torture ) sebagai jus cogen negara berkewajiban untuk membuat aturan pelaksanaan di tingkat nasional yang melarang praktik tersebut. 25
Mekanisme dan prosedur yang dipakai oleh masing-masing negara untuk menerapkan hukum  internasional  di  tingkat  nasional  yang  tidak  seragam.  Salah  satu  alasan  utamanya karena  mereka  menganggap  hal  ini  merupakan  bagian  dari  kedaulatan  negara.  Namun demikian,  inkorporasi  dan  transformasi  merupakan  dua  mekanisme  yang  paling  banyak diikuti  dan  dipraktikkan  oleh  negara.  Di  samping  itu  sekarang  berkembang  pula  satu mekanisme  yang  lebih  fleksibel  yang  oleh  sebagian  pakar  disebut  dengan  pendekatan pragmatis.

## 4.1. Inkorporasi
Sebagian pakar menyebut doktrin ini dengan istilah automatical standing incorporation . 26 Menurut doktrin  inkorporasi,  ketentuan  hukum  internasional  secara  otomatis  menjadi  bagian  dari hukum  internasional  tanpa  memerlukan  adanya  proses  transformasi  ke  dalam  hukum nasional. Doktrin ini tampaknya mendapat pengaruh dari mazhab monisme dengan primat hukum internasional.
Hal ini dapat dilihat antara lain dari alasan mengapa suatu negara menganut paham ini. Alasan  utamanya  adalah  karena  ketentuan  ini  merupakan  hukum  internasional.  Dengan perkataan  lain,  karena  hukum  internasional  diklaim  sebagai  hukum  yang  lebih  tinggi  dari hukum nasional. 27

## 4.2. Transformasi
Antonio  Cassese  menyebut  doktrin  ini  dengan  istilah legislative  and  hoc  incorporation  of international rules. Doktrin ini menyatakan bahwa ketentuan hukum internasional tidak secara otomatis  menjadi  bagian  dari  hukum  nasional,  kecuali  jika  dinyatakan  secara  tegas  lewat mekanisme  tertentu.  Hukum  internasional  tidak ipso  facto menjadi  bagian  dari  hukum internasional.
Pada umumnya negara-negara menerapkan doktrin ini untuk ketentuan internasional yang  bersumber  dari  perjanjian  internasional  yaitu  lewat  mekanisme  ratifikasi.  Misalnya Inggris,  meskipun negara  ini  menganut  doktrin  inkorporasi,  namun  hal  itu  hanya  berlaku untuk kebiasaan internasional sedangkan untuk perjanjian internasional diberlakukan doktrin transformasi. 28

## 4.3. Pragmatis
Dalam  praktiknya  negara-negara  tidak  sepenuhnya  konsisten  melaksanakan  doktrin inkorporasi  atau  transformasi.  Negara-negara  tampaknya  mulai  menerapkan  pendekatan yang lebih pragmatis, yaitu pendekatan yang lebih fleksibel sesuai dengan kasus atau situasi yang  dihadapi.  Pertimbangan  utamanya  adalah  bagaimana  caranya  agar  ketentuan  hukum internasional dapat dilaksanakan.
25 Ibid., hlm. 182-183.
26 Ibid. 27 Ibid., hlm. 184.
28 Ibid., hlm. 185.
Pendekatan ini tidak mempersoalkan apakah norma hukum internasional itu berasal dari hukum kebiasaan atau perjanjian internasional, tapi lebih menitikberatkan pada pokok persoalannya (subject matter) yang menganalisa sampai sejauh mana pendekatan ini memiliki dampak terhadap hukum nasional. Pendekatan ini sebenarnya dimaksudkan sebagai  kritik terhadap doktrin inkorporasi dan transformasi bahwa interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional jauh lebih kompleks daripada solusi yang ditawarkan oleh kedua doktrin tersebut. 29

## 5. Praktik Penerapan Hukum Internasional di Indonesia
Praktik  Indonesia  terkait  relasi  antara  hukum  nasional  dan  hukum  internasional mencerminkan adanya penerimaan baik terhadap ajaran mazhab monisme maupun dualisme. Namun, pada saat yang sama juga bisa dikatakan bahwa Indonesia tengah mempraktikkan pendekatan yang lebih pragmatis, yaitu pendekatan yang lebih fleksibel yang menitikberatkan pada pokok persoalan (subject matter) . 30
Praktik  legislasi  Indonesia  dalam  penerapan  norma-norma  hukum  internasional melalui undang-undang atau keputusan atau peraturan dari Presiden yang memperlihatkan bahwa Indonesia menganut doktrin transformasi yang diyakini sebagai bentuk konkret dari ajaran mazhab dualisme. Sementara itu, beberapa putusan peradilan di Indonesia misalnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  yang  mana  MK  merujuk langsung  pada  berbagai  instrumen  hukum  internasional  seperti  Universal  Declaration  of Human Rights (1948), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR 1966), Rome Statue of the International Criminal Court (ICC 1998) dan sebagainya. Praktik terakhir menunjukan bahwa Indonesia juga menyerap anasir-anasir dari mazhab monisme. 31
Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan sebelum lahirnya UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, praktik Indonesia mengenai perjanjian  internasional  banyak  berpedoman  pada  Konvensi  Wina  Tahun  1969  tentang Hukum Perjanjian Internasional atau pada hukum kebiasaan Internasional. 32 Sedangkan dasar hukum  pengaturan  perjanjian  internasional  yaitu  Pasal  11  Tahun  UUD  1945  (sebelum perubahan) dan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: 2826 Tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain. Surat Presiden Nomor: 2826, Tanggal 22  Agustus  1960,  apabila  ditinjau  dari  segi  legalitas,  menurut  Harjono  tidak  mempunyai kekuatan mengikat atau kekuatan hukum, serta mengarah kepada praktik fiat accompli yuridis terhadap kekuasaan DPR dalam hal pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. 33 Namun, pendapat berbeda dikemukakan oleh Bagir Manan bahwa surat Presiden Nomor: 2826, Tanggal 22 Agustus 1960 tersebut, bila ditinjau dari hukum tata negara digolongkan sebagai  konvensi  ketatanegaraan  yang  tertulis. 34 Oleh  karena  itu,  sebelum  lahirnya  UU Nomor  24  Tahun  2010  tentang  Perjanjian  Internasional  yang  mengatur  tentang  tata  cara pembuatan  perjanjian  internasional,  Surat  Presiden  Nomor:  2826  berlaku  sebagai  hukum yang harus ditaati dan dipatuhi. 35 Namun demikian, dalam pratiknya pelaksanaan dari surat
29 Ibid., hlm. 186.
30 Ibid., hlm. 190.
31 Ibid.
32 Eddy Damian . ‘ Beberapa Pokok Materi Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional ’ , Journal of International Law, 2(3), 2003, hlm. 219. 33 Wisnu  Aryo  Dewanto .  ‘ Status  Hukum  Internasional  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia ’ , Jurnal  Mimbar Hukum , 21(2), 2009, hlm. 328.
34 Bagir Manan dalam Ismail Suny. 1981. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif . Jakarta: Aksara Baru, hlm. 40-41.
35 Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 2003. Hukum Internasional (Bunga Rampai). Bandung: Alumni, hlm. 147.
presiden  ini  banyak  terjadi  penyimpangan  sehingga  perlu  untuk  diganti  dengan  undang- undang yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian internasional.
Ketentuan  Pasal  11  UUD  1945,  mengalami  perubahan  setelah  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  Republik  Indonesia  tertanggal  9  November  2001  yang menetapkan Perubahan Ketiga UUD 1945, yang mengubah dan/atau menambah 2 (dua) ayat dalam ketentuan Pasal 11 UUD 1945 yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 11 UUD Tahun 1945 berbunyi: “(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; (2) Presiden dalam  membuat  perjanjian  internasional  lainnya  yang  menimbulkan  akibat  yang  luas  dan mendasar  bagi  kehidupan  rakyat  yang  terkait  dengan  beban  keuangan  negara,  dan/atau mengharuskan  perubahan  atau  pembentukan  undang-undang  harus  dengan  persetujuan DPR; dan (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang- undang.”
Ketentuan Pasal 11 UUD 1945 tersebut, menetapkan bahwa Presiden sebagai organ utama  yang  mewakili  negara  dalam  melakukan  hubungan  dengan  negara  lain.  Selain  itu, ketentuan  ini  juga  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Presiden  dalam  membuat  perjanjian internasional  lainnya  yang  menimbulkan  akibat  yang  luas  dan  mendasar  bagi  kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang- undang harus dengan persetujuan DPR. Makna “persetujuan DPR”, berdasarkan praktek atau kelaziman, maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sistem perwakilan  demokrasi,  memiliki  tiga  fungsi  yang  melekat  pada  DPR  yaitu  fungsi  legislatif (legislative function), fungsi pengesahan anggaran (budget function), serta fungsi pengawasan dan kendali (control function).
Perjanjian  internasional  adalah  kesepakatan  antara  dua  negara  atau  lebih  untuk melahirkan hukum atau persetujuan mengikatkan diri pada suatu hukum yang berlaku lintas negara.  UU  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional,  Pasal  1  angka  1 menentukan  bahwa  “Perjanjian  Interna sional  adalah  perjanjian,  dalam  bentuk  dan  nama tertentu,  yang  diatur  dalam  hukum  internasional  yang  dibuat  secara  tertulis  serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”. Apabila pengertian perjanjian internasional  tersebut  dikaitkan  dengan  fungsi  DPR,  maka  akan  termasuk  fungsi  dalam membuat “undang - undang”, karena menciptakan hukum atau menyetujui suatu hukum yang berlaku  lintas  negara.  Bentuk  hukum  produk  legislatif  DPR  adalah  undang-undang.  Oleh sebab  itu,  setiap  perjanjian  internasional  yang  memerlukan  persetujuan  DPR  akan  diberi bentuk “undang - undang”. 36
Dengan berdasar pada bunyi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka Harjono menjelaskan dalam makalanya “Perjanjian Internasional Dalam Sistem UUD 1945” yang  disampaikan  dalam kegiatan  “ Diskusi  Terbatas  Kerjasama  Departemen  Luar Negeri dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ” , Surabaya, tanggal 18 Oktober 2008, menyatakan bahwa telah jelas pengesahan perjanjian internasional diwadahi dalam bentuk undang-undang. Karena perjanjian internasional diberi bentuk hukum atau undang-undang, tentunya  segala  tata  cara  konstitusi  yang  berkaitan  dengan  undang-undang  juga  harus diberlakukan terhadap proses pembuatan perjanjian internasional. Dari segi bentuk dan nama perjanjian  internasional  dalam  praktiknya  cukup  beragam,  antara  lain: treaty;  convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, dedaration, final act; arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary records, process verbal, modus vivendi, dan letter of intent. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut
36 Bagir Manan dalam Ismail Suny. Op.Cit., hlm. 2.
memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Meskipun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional, pada  dasarnya  menunjukkan  keinginan  dan  maksud  para  pihak  terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut.
Prosedur atau pentahapan terbentuknya suatu perjanjian internasional adalah sebagai berikut: 37
1) Negara-negara peserta asli perundingan suatu Konferensi Internasional dipersiapkan oleh International  Law  Commision (yang  biasanya  disebut Original  Member ),  sebagai langkah awal melaksanakan tindakan yang dinamakan oleh Pasal 9 Konvensi adopter of the  text/ penerimaan  naskah  perjanjian  yang  semula  merupakan draft  convention yang dihasilkan konferensi melalui negotiation/ perundingan-perundingan;
2) Setelah adoption  of  the  text terlaksana,  negara-negara  konferensi  menurut  pasal  10 konvensi melakukan tindakan yang dinamakan Authentication of the Text ;
3) Jika suatu perjanjian internasional menetapkan bahwa dengan penandatanganan suatu negara  peserta  konferensi  terikat  secara  yuridis  pada  perjanjian,  maka  semenjak penandatanganan  yang  dilakukan  wakil  negara  berkuasa  penuh,  perjanjian  telah disepakati oleh negara bersangkutan untuk sepakat terikat pada perjanjian (consent to be bound by a treaty) ;
4) Jika  negara-negara  peserta  konferensi  menghendaki  bahwa  dengan  pertukaran dokumen-dokumen  atau  instrumen-instrumen  yang  pada  dasarnya  merupakan perjanjian  internasional,  mereka  menyatakan  kesepakatannya  untuk  terikat  pada perjanjian  (biasanya  dinamakan exchange  of  letters/notes,  agreed  minutes,  summary  records, modus  vivendi,  memorandum  of  understanding dan  lain  sebagainya),  maka  sejak dipertukarkannya jenis perjanjian-perjanjian ini, negara-negara telah menyatakan terikat dengan perjanjian;
5) Jika  setelah  penandatangan,  para  negara  peserta  perundingan  dalam  konferensi Internasional berkehendak bahwa ratifikasi atau pengesahan (juga dinamakan acceptance atau approval) dilakukan  oleh  badan  berwenang  negara  peserta  perundingan,  maka signature bukan merupakan cara consent to be bound by a treaty, melainkan ratifikasi yang merupakan kesepakatan untuk terimat pada perjanjian; dan
6) Aksesi  adalah  perbuatan  hukum  suatu  calon  negara  peserta  perjanjian  internasional yang  bukan  negara  peserta  asli  perjanjian  untuk  sepakat  mengikatkan  diri  secara definitif pada suatu perjanjian internasional yang telah mempunyai kekuatan hukum.
Menurut  UU  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional,  pemrakarsa dalam pembuatan perjanjian internasional yaitu Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen  (LPND)  dan  Pemerintah  Daerah.  UU  Nomor  24  Tahun  2000  tentang Perjanjian Internasional, Pasal 5 ayat (1) menandaskan bahwa “Lembaga negara dan lembaga pemerintah,  baik  departemen  maupun  nondepartemen,  di  tingkat  pusat  dan  daerah,  yang mempunyai  renca  na  untuk  membuat  perjanjian  internasional,  terlebih  dahulu  melakukan konsultasi  dan  koordinasi  mengenai  rencana  tersebut  dengan  Menteri”. Oleh  sebab  itu, lembaga pemrakarsa diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar  Negeri,  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Direktorat  Jenderal  Hukum  dan  Perjanjian Internasional dan/atau unit regional atau multilateral di Departemen Luar Negeri (Deplu). Mekanisme konsultasi dan koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui:
1) Surat menyurat antar lembaga pemrakarsa, Deplu dan instansi terkait lain; dan
37 Eddy Damian, Op.Cit . , hlm. 221-225.
2) Rapat interdep antara lembaga pemrakarsa, Deplu dan instansi terkait lainnya. Surat-menyurat  dan  rapat  interdepartemen  antara  lembaga  pemrakarsa,  Deplu  dan instansi terkait lainnya akan menghasilkan draft dan/atau counterdraft Perjanjian Internasional dan pedoman Delegasi Republik Indonesia. Pedoman Delegasi RI dapat berupa hasil atau hal keputusan rapat inter-departemen.
Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah dan penerimaan dan penandatanganan (Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun  2000).  Semua  tahap-tahap  tersebut  dilakukan  dengan  tetap  memperhatikan mekanisme  konsultasi  dan  koordinasi.  Pada  tahap-tahap  ini  pihak  Indonesia  dan  pihak counterpart menyusun draft dan counterpart perjanjian internasional. Hasil akhir dari penyusunan draft dan counterpart ini adalah suatu draft final Perjanjian Internasional yang jika diperlukan akan diparaf oleh para pihak sebelum ditandatangani.
Penandatanganan  suatu  perjanjian  internasional  yang  menyangkut  kerja  sama  teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun non- departemen dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa (Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2000).  Seseorang  yang  mewakili  pemerintah  Indonesia  dengan  tujuan  menerima  atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional memerlukan surat kuasa (full powers) (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2000).
Pada perundingan multilateral, dalam “Rules of Prosedures” mensyaratkan adanya Surat Kepercayaan/ Credentials bagi delegasi yang menghadiri perundingan tersebut (Pasal 7 ayat (3) UU  Nomor  24  Tahun  2000,  maka  instansi  pemrakarsa  mengajukan  permintaan  kepada Deplu  untuk  menerbitkan  Surat  Kepercayaan  dengan  melampirkan  nama,  jabatan  dan eksistensi  pejabat  dalam  susunan  pejabat  tersebut.  Hal  ini  mutlak  diperlukan  untuk menunjukkan  bahwa  pejabat  tersebut  merupakan  wakil  yang  ditunjuk  secara  sah  oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Apabila secara substansi ( draft final Perjanjian Internasional) dan prosedural (full powers) telah selesai, maka perjanjian internasional tersebut dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian internasional berlaku setelah dilakukan penandatanganan, atau perjanjian internasional  tersebut  berlaku  setelah  pertukaran  nota  diplomatik  (Pasal  15  ayat  (1)  UU Nomor  24  Tahun  2000).  Ratifikasi  perjanjian  internasional  oleh  pemerintah  Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional (Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2000) tersebut dan dilakukan dengan UU, Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden (Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2000).
Syarat-syarat Ratifikasi Perjanjian Internasional (Pasal 12 UU Nomor 24 Tahun 2000) adalah sebagai berikut:
1) Lembaga  pemrakarsa  diharuskan  untuk  menyiapkan  Salinan  Naskah  Perjanjian sebanyak 45 buah, Salinan Terjemahan dalam Bahasa Indonesia (hanya bila Perjanjian Internasional tersebut tidak dinyatakan dalam Bahasa Indonesia) sebanyak 45 buah, 1 buah  Rancangan  Undang-undang  atau  Rancangan  Peraturan  Presiden  tentang pengesahan  dan  1  buah  Naskah  Akademis  (untuk  perjanjian  internasional  yang diratifikasi  oleh  UU)  atau  Naskah  Penjelasan  (untuk  perjanjian  internasional  yang diratifikasi oleh Peraturan Presiden).
2) Lembaga pemrakarsa mengkoordinasikan pembahasan Rancangan Undang-Undang / Peraturan Presiden dengan instansi terkait.
3) Pengesahan  perjanjian  internasional  dilakukan  melalui  Menteri  Luar  Negeri  kepada Presiden.
Suatu perjanjian internasional harus diratifikasi dengan UU bila menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU. Pasal 11 UUD Tahun 1945 jo. Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perjanjian Internasional dilakukan melalui UU apabila berkenaan dengan:
1) Politik, Hankam Negara;
2) Perubahan Wilayah atau Penetapan Batas Wilayah;
3) Kedaulatan dan Hak Berdaulat;
4) HAM dan Lingkungan Hidup;
5) Pembentukan kaidah hukum baru; dan
6) Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
Pemerintah  dan  DPR  dapat  membahas  Rancangan  Undang-Undang  Pengesahan Perjanjian Internasional tersebut dengan melalui Prolegnas maupun Non-Prolegnas (sesuai dengan  pengaturan  pada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Undang-Undang,  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  61  Tahun  2005  jo. Peraturan  Presiden Nomor 68 Tahun 2005, serta Tata Tertib DPR).
Sebagai ius  constitutum di  Indonesia  terkait  dengan  pemberlakuan  perjanjian internasional  di  wilayah  Republik  Indonesia.  Ketentuan  Pasal  15  ayat  (1)  UU  Nomor  24 Tahun  2000  menegaskan: “...Perjanji an  internasional  ...  disahkan  dengan  undang-undang  atau keputusan  presiden”. Frasa  kata  “undang - undang”  dan  “keputusan  presiden atau  peraturan presiden)”,  adalah implementing  legislation atau  tindakan  legislatif. 38 Menurut  Bagir  Manan sebagai konsekuensi diberi bentuk UU, maka segala tata cara membentuk undang-undang berlaku pada peraturan perundang-undangan perjanjian internasional, kecuali:
1) Hak inisiatif membuat dan memasuki suatu perjanjian internasional semata-mata ada pada Presiden. DPR tidak mempunyai hak membuat atau memasuki suatu perjanjian internasional.
2) DPR tidak mempunyai hak amandemen dalam pengesahan perjanjian internasional. DPR  hanya  berwenang  menyetujui  atau  tidak  menyetujui,  menerima  atau  menolak mengesahkan suatu perjanjian internasional. 39
Pengesahan  perjanjian  internasional  yang  materinya  tidak  termasuk  materi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  UU  Nomor  24  Tahun  2000,  dilakukan  dengan Keputusan  Presiden  atau  Peraturan  Presiden,  antara  lain:  Perjanjian  di  bidang  Iptek, Ekonomi,  Teknik,  Perdagangan,  Kebudayaan,  Pelayaran  Niaga,  Penghindaran  Pajak Berganda, Perlindungan Penanaman Modal dan Perjanjian Bersifat Teknis.
Sebagai bagian terpenting dalam proses pembuatan perjanjian, pengesahan perjanjian internasional  perlu  mendapat  perhatian  mendalam  mengingat  pada  tahap  tersebut  suatu negara  secara  resmi  mengikatkan  diri  pada  perjanjian  itu.  Dalam  praktiknya,  bentuk pengesahan terbagi dalam empat kategori, yaitu:
1) Ratifikasi (ratification) apabila  negara  yang  akan  mengesahkan  suatu  perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian;
2) Aksesi (accesion) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian;
3) Penerimaan (acceptance); dan
38 Wisnu Aryo Dewanto . ‘ Memahami Arti Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia ’, Opinio Juris 4, 2012, hlm. 337.
39 Bagir Manan dalam Ismail Suny. Op.Cit., hlm. hlm. 5-6.
4) Penyetujuan (approval) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak  pada  suatu  perjanjian  internasional  atas  perubahan  perjanjian  internasional tersebut.  Selain  itu,  juga  terdapat  perjanjian-perjanjian  internasional  yang  tidak memerlukan pengesahan dan langsung berlaku setelah penandatanganan.
Dengan demikian, terdapat beberapa cara untuk menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian, yaitu dengan penandatanganan (signature), pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian (exchange of instruments constituting a treaty), ratifikasi (ratification), aksepsi (acceptance), persetujuan atau aksesi (approval or accession), atau dengan cara lain yang disepakati (or by any other means if so agreed). 40
Dalam  penjelasan  Pasal  11  ayat  (2)  UU  Nomor  24  tahun  2000  memberikan kewenangan  kepada  DPR  untuk  meminta  pembatalan  dari  perjanjian  internasional  yang dipandang merugikan kepentingan nasional, dan Pasal 18 huruf (h) UU yang sama. Akan tetapi, hal ini adalah sulit untuk dilakukan apalagi jika perjanjian internasional tersebut telah berlaku, sebab pembatalan secara unilateral suatu perjanjian internasional merupakan pelang- garan prinsip pacta sunt servanda dan dapat memunculkan pertanggungjawaban negara.
Ratifikasi perjanjian internasional dilaksanakan baik melalui Undang-Undang maupun Keputusan  Presiden  (baca:  Peraturan  Presiden).  Setelah  diratifikasi,  Deplu  cq.  Direktorat Perjanjian  Ekososbud  akan  melakukan  Notifikasi/pemberitahuan  kepada  pihak counterpart (untuk  perjanjian  bilateral)  atau  menyampaikan instrument  of  ratification / accession kepada lembaga depositary (untuk  perjanjian  Multilateral)  bahwa  Pemerintah  Indonesia  telah menyelesaikan  prosedur  internalnya  bagi  berlakunya  Perjanjian  Internasional  tersebut. Perjanjian Internasional yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia harus disimpan di Treaty Room pada Direktorat Perjanjian Ekososbud Deplu. Salinan Naskah Resmi perjanjian akan didaftarkan pada Sekjen PBB sesuai Pasal 102 Piagam PBB.

## 6. Kesimpulan
Eksistensi  hukum  internasional  dalam  tertib  hukum  nasional,  secara  garis  besar  ada  dua praktik negara-negara berkaitan dengan hal ini. Pertama, negara yang menempatkan ketentuan hukum internasional dalam posisi yang sama dengan perundang-undangan nasional lainnya . Konsekuensinya,  perundang-undangan  nasional  dapat  mengamandemen  atau  bahkan membatalkan  ketentuan  hukum  internasional  tersebut. Kedua, negara  yang  cenderung menempatkan  ketentuan  hukum  internasional  lebih  tinggi  dari  perundang-undangan nasional.
Mekanisme dan prosedur yang dipakai oleh masing-masing negara untuk menerapkan hukum internasional di tingkat nasional tidak seragam. Salah satu alasan utamanya karena mereka menganggap hal ini merupakan bagian dari kedaulatan negara.

## Referensi
Books with an Author: Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2003. Hukum Internasional (Bunga Rampai). Bandung: Alumni.
Cassese, Antonio. 2005. International Law. Oxford: Oxford University Press.
Harijanti, Susi Dwi (Ed.). 2011. Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka  Purnabakti  Prof.  Dr.  H.  Bagir  Manan,  S.H.,  M.CL. Bandung:  Pusat  Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD).
40 I Wayan Parthiana. 2002. Perjanjian Internasional . Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 109-110.
Kelsen, Hans. 1966. Principles of International Law. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Kusumaatmadja,  Mochtar  dan  Agoes,  Etty  R.  2015. Pengantar  Hukum  Internasional. Bandung: Alumni.
Parthiana, I Wayan. 2002. Perjanjian Internasional . Bandung: CV Mandar Maju.
Suny, Ismail. 1981. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif . Jakarta: Aksara Baru.
Wallace, Rebecca M. M., and Martin-Ortega, Olga. 2009. International Law . Mytholmroyd: Sweet & Maxwell.
Journal articles:
Damian,  Eddy.  Beberapa  Pokok  Materi  Konvensi  Wina  Tahun  1969  tentang  Hukum Perjanjian Internasional, Journal of International Law, 2(3), 2003, hlm. 219.
Dewanto, Wisnu Aryo. Status Hukum Internasional dalam Sistem Hukum di Indonesia,
Jurnal Mimbar Hukum , 21(2), 2009, hlm. 328.
Dewanto,  Wisnu  Aryo.  Memahami  Arti  Undang-Undang  Pengesahan  Perjanjian Internasional di Indonesia, Opinio Juris 4, 2012, hlm. 337.
Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. Amsir Law Journal , 2 (1), 21-26.
Sunyowati, Dina. Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(1), 2013, hlm. 76.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2022 ALJ. All rightsreserved.