Journal of Governance Volume 3, Issue 1, June 2018 (80-100) (P-ISSN 2528-276X) (E-ISSN 2598-6465) http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i1.882

## Segregasi Residensial dan Intersubyektivitas Kewarganegaraan Masyarakat Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima

## Rahmad Hidayat
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STISIP Mbojo Bima rahidsmart@gmail.com
Recieved: February 11 2016; Revised: March 3 2018; Accepted: April 4 2018
Abstract : This paper tries to explore the practice of residential segregation in a village and its  impact  on  the  villagers’  comprehension  about  the  concept  of  citizenship.  The  process  of separating the residential location of a group who came from Bali with other groups in the village  of  Oi  Bura  of  Tambora  sub-district  in  Bima  district  reflects  the  immortal  existing  of colonial legacies in the form of ethnic and religious residential segregation. As a result, these practices have triggered the emergence of social distance among social groups and then hurt the principle of social inclusion or social solidarity as major dimensions of citizenship.
Keywords: villagers;  intersubjectivity;  residential  segregation;  colonial  legacy;  production- based social structure; citizenship.
Abstrak  : Tulisan  ini  hendak  mengungkap  praktek  segregasi  residensial  di  sebuah  desa dan  dampaknya  terhadap  pemahaman  warga  desa  tentang  konsep  kewarganegaraan. Proses  pemisahan  lokasi  pemukiman  sekelompok  orang  yang  berasal  dari  Bali  dengan kelompok  lainnya  di  Desa  Oi  Bura  Kecamatan  Tambora  Kabupaten  Bima  mencerminkan keberlangsungan abadi warisan-warisan kolonial dalam bentuk segregasi residensial etnis dan  agama  sekaligus.  Imbasnya,  praktek  tersebut  telah  memicu  kemunculan  jarak  sosial antarkelompok  masyarakat  dan  mencederai  prinsip  inklusi  sosial  atau  solidaritas  sosial yang menjadi dimensi utama kewarganegaraan.
Kata  kunci: warga  desa;  intersubyektivitas;  segregasi  residensial;  warisan  kolonial; struktur sosial berbasis produksi; kewarganegaraan.

## Pendahuluan
Tulisan  ini  hendak  mengungkap dimensi  subyektif  (intersubyektivitas) kewarganegaraan masyarakat desa berdasarkan  dengan  praktek  segregasi residensial  yang  mereka  alami.  Segregasi residensial  (karena  faktor  perbedaan etnis  dan  agama)  yang  terjadi  di  Desa  Oi
Bura  Kecamatan  Tambora  Kabupaten Bima,  diyakini  telah  menjadi  acuan tersendiri  bagi  warga  desa  dalam memaknai  substansi  kewarganegaraan. Praktek  tersebut  berdampak  signifikan terhadap  perubahan  persepsi  individu- individu  tentang  posisi  serta  identitas mereka  sebagai  warga  negara  atau

## Hidayat, Segregasi Residensial dan Intersubyektivitas Kewarganegaraan
Masyarakat Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima
sebagai  pemegang  hak  dan  kewajiban ( bearer  of  rights  and  obligations )  yang secara legal diberikan oleh konstitusi.
Kegairahan  penulis  mengangkat tema  ini  semata-mata  dilatari  oleh kelangkaan  kajian  ilmiah  yang  secara langsung  mengaitkan  isu  kewarganega- raan  dengan  varian  masalah  sosial tertentu  (seperti  segregasi  residensial) guna  mencermati  intersubyektivitas  atau persepsi  masyarakat  desa  terhadap pengalaman  obyektif  yang  mereka rasakan. Sebagaimana diketahui, masalah sosial  adalah  kombinasi  antara  elemen obyektif  dengan  subyektif,  di  mana kondisi  obyektif  tertentu  dipandang secara  subyektif  sebagai  sesuatu  yang tidak  diinginkan  oleh  publik  dan kemudian  didefinisikan  menjadi  sebuah masalah  sosial  (Shidlo-Hezroni,  2015: 38).  Dengan  kata  lain,  masalah  sosial bukan  merupakan  imbas  malfungsi intrinsik  suatu  masyarakat,  melainkan hasil  dari  proses  pendefinisian  terhadap kondisi  tertentu  yang  diidentifikasi sebagai  masalah  sosial.  Sebuah  masalah sosial  tidak  eksis  dalam  kehidupan masyarakat,  terkecuali  ia  direkognisi  ada oleh masyarakat (Blumer, 1971: 301).
Senada  dengan  esensi  subyek- tivitas yang menunjuk pada cara individu memandang dan men-terjemahkan dunia, konsep  intersubyektivitas  merefleksikan persepsi  dua  orang  atau  lebih  yang menterjemahkan  dunia  berdasarkan  satu perspektif  yang  sama  (Garte,  2010:  1). Subyektivitas menggarisbawahi signifika- si kesadaran diri ( self-awareness ) sebagai kondisi  yang  perlu  ada  untuk  dapat menjadi  seorang  subyek  (individu  atau manusia)  [Henriques,  Hollway,  Urwin, Venn, & Walkerdine, 1984: 3), sementara
intersubyektivitas menekankan keutama- an  relasi  (interaksi)  yang  terjalin  antar subyek sebagai pembentuk kesadaran diri tersebut.  Untuk  memiliki  kesadaran  diri, seseorang harus mengadopsi pandangan- pandangan orang lain dan/atau pandangan  komunitas  (Mead,  dalam Crossley,  1996:  157).  Intersubyektivitas menunjuk  kepada  penciptaan  sebuah konteks di mana saya tahu apa yang kamu tahu,  dan  saya  tahu  apa  yang  kita bicarakan  (Hollan  &  Stornetta,  dalam Vatrapu,  2007:  79).  Ia  merupakan  ruang simbolik  yang  tercipta  ketika  dua  atau lebih  subyektivitas  bertemu  sehingga sebuah  realitas  bersama  pun  menjadi ‘ada’ karenanya (Tankink & Vysma, 2006: 250).
Subyektivitas  dan/atau  intersub- yektivitas kewarganegaraan sangat jarang diteliti  lantaran  anggapan  bahwa  akan ditemui  banyak  problem  metodologis ketika  kita  berusaha  mendalaminya, bahkan  pada  saat  mereka  didefinisikan sebagai  tindakan  dan  komitmen  yang dapat  diamati  (Kolesas,  2013:  31). Biasanya, riset yang dilakukan selama ini cenderung  mendalami  kewarganegaraan sebagai  legal  status,  keanggotaan,  hak, rasa  kepemilikan  terhadap  negara- bangsa, partisipasi, dan tindakan korektif warga  terhadap  praktek  pengabaian  hak asasi manusia oleh negara (pemerintah).
Pendekatan  yang  lebih  dominan digunakan  dalam  studi  kewarganegaraan dapat  dikelompokkan  ke  dalam  2  (dua) cara  pandang:  kewarganegaraan  sebagai isu  normatif  dan  konsep  analitis-empiris. Sebagai  isu  yang  normatif,  substansi kewarganegaraan dipahami melalui beberapa  tradisi,  yakni  Tradisi  Liberal (menekankan  otonomi  dan  kebebasan
memilih);  Tradisi  Sosial  Demokratis (menitikberatkan kesetaraan dan hak-hak sosial  sebagai  prasyarat  untuk  mencapai kondisi ideal); Tradisi Republikan (menekankan kebajikan partisipasi politik,  komunitas  politik,  dan  orientasi terhadap  kebaikan  bersama);  serta Tradisi Kommunitarian (menggaris- bawahi  signifikasi  integrasi  sosial  dan pengembangan  modal  sosial  melalui partisipasi  atau  kerjasama).  Sedangkan sebagai konsep analitis-empiris, kewarga- negaraan  memiliki  3  (tiga)  dimensi utama:  hak,  partisipasi,  dan  identitas (Andersen & Hoff, 2001: 2-3).
Meskipun  demikian,  tulisan  ini tetap  mengkerangkai  kewarganegaraan ke  dalam  makna  obyektif  dan  subyektif. Mengikuti  pendapat  Kolesas  (2013), bahwa  makna  obyektif  kewarganegaraan mencakup  status  legal  atau  keanggotaan individu dalam sebuah negara. Sementara makna subyektif kewarganegaraan mencakup  persepsi  diri  ( self-perception ) individu  sebagai  pemegang  hak  dan kewajiban  yang  diberikan  secara  legal. Persepsi  diri  atau  pemahaman  “sebagai warga  negara”  sangat  diperlukan  untuk mengembangkan  kapasitas  yang  akan memungkinkan  individu  mengapropriasi hak  dan  kewajibannya  serta  memiliki disposisi  untuk  bertindak  selaras  dengan hak dan kewajiban tersebut. Pemahaman subyektif  individu  beradasarkan  konsep kewarganegaraan  tidak  dapat  dipisahkan dari  pengalaman,  kondisi,  atau  konteks obyektifnya.  Sehubungan  dengan  itu, kebanyakan  penelitian  kewarganegaraan sekarang  lebih  fokus  pada  bagaimana subyektivitas  warga  negara  tercipta melalui  partisipasinya  dalam  kehidupan politik,  budaya,  ekonomi,  dan  kekaryaan (Birzea, dalam Nicoll et al., 2013: 831).
Adapun pengalaman obyektif yang menjadi  sandaran  (titik  pijak)  untuk mengetahui  persepsi  dan  pemahaman (intersubyektivitas)  masyarakat  Desa  Oi Bura  mengenai  substansi  kewargane- garaan  adalah  berkaitan  erat  dengan praktek  segregasi  residensial  yang mereka  alami.  Sebagai  salah  satu  varian masalah sosial, segregasi dipahami secara sederhana sebagai praktek atau kebijakan yang  bertujuan  memisahkan  ras,  kelas, atau  kelompok  etnis  yang  berbeda-beda satu sama lain dalam kehidupan sosial. Ia adalah  sebuah  bentuk  diskriminasi  yang merefleksikan  proses  pemisahan  orang- orang  ke  dalam  kelompok  atau  sub- kelompok  yang  homogen  berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
Segregasi menunjuk secara eksplisit  pada  ketidaksetaraan  sosial akibat  dari  isolasi  kelompok-kelompok tertentu  dari  sumberdaya  mendasar masyarakat.  Bahkan  lebih  dari  itu,  ia merefleksikan pemusatan wilayah (konsentrasi  spasial)  atas  dasar  ras, etnisitas,  status  sosio-ekonomi,  ideologi politik,  jender,  agama,  status  pekerjaan, dan  bahasa  (Audi,  2011:  470).  Segregasi mencerminkan  sebuah  pemisahan  secara paksa  ( enforced  separation )  kelompok- kelompok rasial dalam sebuah komunitas dan  lain  sebagainya  (Oxford  University Press,  2003:  1368).  Segregasi  dapat terjadi  lantaran  perbedaan  ras,  etnisitas, agama, status sosial, atau jenis kelamin. Ia muncul  dalam  ruang-ruang  residensial, pendidikan,  dan  pekerjaan  (Kramer, 2009: 102).
Meski  konsep  segregasi  memiliki dimensi  yang  beragam,  namun  dalam tulisan  ini,  segregasi  residensial  adalah tipe segregasi yang sangat relevan dengan konteks  Desa  Oi  Bura.  Segregasi
Hidayat, Segregasi Residensial dan Intersubyektivitas Kewarganegaraan Masyarakat Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima
residensial  merupakan  pemisahan  fisik kelompok-kelompok  ke  dalam  konteks residensial atau diferensiasi dua kelompok  atau  lebih  dalam  ruang  sosial tertentu  (Acevedo-Garcia  &  Lochner, dalam  Akintobi,  2006:  37).  Ia  adalah dampak fisik dan spasial dari diferensiasi ekonomi  terakumulasi,  etnis,  sosial,  dan budaya (Hrebec, 1983: 5).
Segregasi  residensial  seringkali didefinisikan  sebagai  praktek  isolasi penduduk  yang  disengaja  (intentional isolation),  melalui  sebuah  kebijakan  atau pilihan, ke dalam wilayah-wilayah khusus (Lynch,  2006:  4).  Sehubungan  dengan definisi ini, terdapat 3 (tiga) proses utama yang  dapat  menghasilkan  segregasi (etnis),  yaitu  (1)  preferensi  individu untuk  bergabung  dengan  kelompok etnisnya sendiri atau menghindarkan diri dari  kelompok  yang  memiliki  etnis  yang berbeda;  (2)  ketidaksetaraan  ekonomi antarkelompok etnis; serta (3) perbedaan harga  perumahan  dan/atau  diskriminasi institusional  seperti redlining (penolakan pemberian pinjaman kepada orang-orang tertentu dengan kerentanan/resiko finansial  bertaraf  tinggi)  atau racial steering (kendali  rasial)  oleh  agen-agen perumahan (Bruch, 2006: 1-2).
Sebagai  sebuah  konsep,  segregasi residensial  pun  memiliki  kategori  yang variatif.  Pemisahan  lokasi  pemukiman penduduk  yang  dilakukan  atas  dasar perbedaan  ras  atau  etnis,  maka  hal  ini disebut racial or  ethnic  residential segregation .  Jika  dilakukan  karena terdapat  faktor  perbedaan  status  sosial- ekonomi,  akan  dinamakan socioeconomic residential segregation . Dan jika diinisiasi atas  dasar  perbedaan  agama,  dapat  pula diistilahkan  dengan religious  residential
segregation .  Segregasi  residensial,  tak terbantahkan,  menimbulkan  dampak negatif  bagi  kehidupan  sosial.  Ia berkonsekuensi  menciptakan  tindakan seklusi  ( seclusion )  oleh  individu-individu yang  mengalami  atau  menjadi  “korban” keganasannya.  Seklusi,  secara  sederhana diartikan sebagai tindakan penarikan diri individu-individu  dari  wilayah  publik akibat  ketidakpastian  dan  kerentanan hidup  tak  tertahankan  (teramat  berat) yang mereka alami. Ia merupakan respon terhadap  kekurangan  standar  etis  atau anomie ruang  publik  yang  dicirikan  oleh kekerasan  dan  kesewenang-wenangan pelaksanaan  kekuasaan  politik.  Sebagai varian  khusus  segregasi  residensial, socioeconomic  residential  segregation sangat  berbahaya  untuk  masyarakat (terlebih  lagi  untuk  orang  miskin),  sebab ia  akan  memperuncing  ketidaksetaraan kelas/status  sosial  (Lehr,  2011:  21). Racial  residential  segregation pun  bisa melipatgandakan  atau  memperburuk kemiskinan  pada  tingkat  rumah-tangga (Massey  &  Fischer,  dalam  Anderson, 2011: 6).
Bertolak  dari  elaborasi  di  atas, pemahaman  (intersubyektivitas)  warga Desa  Oi  Bura  atas  konsep  kewarganega- raan  sangat  penting  diidentifikasi  lebih lanjut tatkala praktek atau kebijakan yang bertujuan  memisahkan  ras,  kelas,  atau kelompok  etnis  yang  berbeda-beda  satu sama lain dalam kehidupan sosial sebagai bentuk  diskriminasi  itu,  telah  terjadi  dan turut  mewarnai  kehidupan  mereka  di desa.  Proses  pemisahan  orang-orang  ke dalam  kelompok  atau  subkelompok  yang homogen  berdasarkan  kriteria-kriteria tertentu  (terutama  kriteria  lokasi  tempat tinggal)  telah  mencederai  prinsip  inklusi
serta  solidaritas  sosial  sebagai  isu dan/atau  dimensi  utama  kewarganega- raan.  Sebab  konsep  kewarganegaraan meniscayakan  kebebasan  bagi  semua individu  untuk  melakukan  tindakan  dan aktivitas  mereka  yang  tanpa  resiko, kesewenang-wenangan,  atau  interferensi politik yang tidak adil (Hall & Held, dalam Camp, 2013: 1).
Untuk  memperoleh  penjelasan yang  memadai,  tulisan  ini  akan  dipandu oleh  rumusan  pertanyaan:  Bagaimana dan  pada  taraf  apa  praktek  segregasi residensial  berdampak  pada  pemahaman masyarakat  Desa  Oi  Bura  tentang substansi kewarganegaraan?
Sehubungan  dengan  itu,  tesis utama yang kebenaranya hendak divalidasi  melalui  tulisan  ini  ialah mengenai  ‘intersubyektivitas  kewarga- negaraan masyarakat Desa Oi Bura adalah sesuatu  yang  dikonstruksi  secara  sosial’. Pemahaman  substansi  kewarganegaraan bergantung  sungguh  pada  bagaimana mereka  yang  telah  menterjemahkan konteks  obyektif  (praktek  segregasi residensial).  Dengan  demikian,  teori konstruksi  sosial  merupakan  pisau analisis  yang  tepat  untuk  menelaah dampak  dari  praktek  segregasi  sosial terhadap  intersubyektivitas  kewarga- negaraan masyarakat Desa Oi Bura.
Teori  konstruksi  sosial  berbicara tentang konstruksi atas makna (termasuk pengetahuan)  dan  konstruksi  realitas sosial  (Guzzini,  2013:  191)  dan  meyakini bahwa  orang-orang  menterjemahkan dunia secara berbeda. Ia merupakan cara alternatif  untuk  memahami  fenomena kompleks  berdasarkan  sudut  pandang individu-individu  dengan  berkonsentrasi pada  pengalaman,  nilai,  dialog,  serta wacana,  dan  menterjemahkan  bahasa
atau cerita mereka (Jun, 2006: 46). Teori ini  menegaskan  bahwa:  (i)  dunia  sosial dibentuk oleh pemahaman intersubyektif, pengetahuan  subyektif,  serta  obyek- obyek  material  (Adler,  dalam  Lupovici, 2009:  196);  dan  (ii)  norma  merupakan apa  yang  aktor  terjemahkan.  Norma bersifat  baik  bergantung  sungguh  pada cara  aktor  menterjemahkannya  (Wiener & Puetter, 2009: 4).
Teori  konstruksi  sosial  berbicara bahwa intersubyektivitas dibentuk secara sosial  dan  juga  historis.  Subyektivitas individu  sangat  ditentukan  oleh  situasi khusus  yakni  bagaimana,  di  mana,  dan kapan  ia  berada  (McAfee,  1998:  33). Subyektivitas melekat erat dengan simpul narasi.  Ia  terwujud  dalam  jalinan  narasi, makna,  dan  keinginan.  Narasi  tersebut menghubungkan subyek dengan kedudukan makna dan keinginan tertentu (de Lauretis, 1984: 106).
Oleh  karena  itu,  untuk  dapat menjelaskan  tindakan  yang  dilakukan sekumpulan  individu,  kita  harus  mampu mengungkap  keyakinan  dan  keinginan mereka  dengan  menjelajahi  bagaimana mereka  memahami  lokasi,  norma,  dan nilai  yang  mempengaruhinya.  Orang- orang  hidup  dan  bekerja  dalam  konteks tradisi,  dan  tradisi  tersebut  mendorong mereka  mengadopsi  makna  tertentu. Ketika  dilema  muncul,  mereka  mungkin akan memodifikasi tradisi dan keyakinan itu [Bevir, dalam Bang (ed.), 2003: 205].
Segregasi  residensial  yang  telah berlangsung  cukup  lama  di  Desa  Oi  Bura ditempatkan  dalam  tulisan  ini  sebagai pengalaman  obyektif  yang  dialami  oleh warga  guna  mengungkap  bagaimana persepsi  mereka  terhadap  substansi kewarganegaraan.  Pengalaman  obyektif itu  diasumsikan  telah  bertransformasi
Hidayat, Segregasi Residensial dan Intersubyektivitas Kewarganegaraan Masyarakat Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima
menjadi  keyakinan  dan  makna  tertentu yang  mereka  adopsi  dalam  rangka memahami posisi konstitusionalnya sebagai  warga  negara  yang  dianugerahi beragam hak dan kewajiban substantif.

## Metode
Tulisan  ini  akan  memanfaatkan “Fenomenologi”  dan  juga  “Sosiologi Pengetahuan”  dari  Peter  L.  Berger  dan Thomas  Luckmann  sebagai  perkakas analitis  untuk  memahami  realitas  sosial. Pemilihan  pendekatan  konstruktivisme sosial  tipe  ini  dimaksudkan  untuk mendefinisikan  tentang  kenyataan  sosial (kehidupan  segregatif  yang  berbasis perbedaan  etnis  serta  agama)  yang  juga turut  memberikan  pengaruh  kepada pengetahuan (pemaknaan) warga Desa Oi Bura tentang konsep kewarganegaraan.
Sebagaimana  yang  telah  kita ketahui,  dengan  fenomenologi  kita berusaha  memaknai  kenyataan  sosial sebagai  sesuatu  yang  tersirat  di  dalam pergaulan  sosial  yang  diungkapkan secara  sosial  melalui  komunikasi  lewat bahasa,  kerjasama  melalui  berbagai bentuk organisasi sosial. Kenyataan sosial ditemukan  dalam  pengalaman  inter- subyektif. Sedangkan pengetahuan tentang  kenyataan  sosial  dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan penghayatan kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, psikomotorik,  emosional,  dan  intuitif. Kemudian  dilanjutkan  dengan  meneliti sesuatu yang dianggap intersubyektif tadi (Syam, 2005: 37).
Sosiologi pengetahuan mene- gaskan  bahwa  realitas  merupakan kualitas  yang  melekat  pada  fenomena  di mana  keber-adaannya  di  luar  kontrol
manusia dan bersifat obyektif, sementara pengetahuan  adalah  realitas  yang  hadir dalam  kesada-ran  individu  dan  tentunya bersifat  subyektif.  Realitas  yang  hadir mengindikasikan  bahwa  pengetahuan  itu bersifat  melekat  pada  setiap  individu berkesadaran.  Kehadiran  pengetahuan dalam kesadaran individu akan memberi- kan  implikasi  secara  sosial  karena  setiap individu di masyarakat akan memberikan makna  tertentu  atas  realitas  eksternal dunianya.  Pada  titik  ini  arti  penting pengetahuan bagi seorang individu dalam masyarakat  menjadi  niscaya  (Samuel, dalam Atmaja, 2013: 85).
Lalu  bagaimana  kedua  metode  ini diterapkan  pada  riset  ini?  Pemahaman kewarganegaraan  masyarakat  Desa  Oi Bura  berdasarkan  pengalaman  obyektif yang  dialami  (berupa  praktek  segregasi residensial)  hanya  akan  difokuskan  pada tuturan/ujaran (utterances) yang mereka lontarkan,  baik  pada  saat  observasi maupun  wawancara  dengan  peneliti, tidak  bertumpu  pada  sesuatu  yang tertulis  karena  sumberdaya  diskursif yang  satu  ini  (sebagai  media  lain komunikasi)  memang  tidak  pernah diproduksi  oleh  individu-individu  warga di  Desa  Oi  Bura  yang  merefleksikan persepsi, kognisi, dan interpretasi khusus mereka  terhadap  fenomena  segregasi residensial tersebut.
Data  riset  ini  dikumpulkan, terutama,  melalui  metode  observasi “ complete  observer ”  dan  wawancara mendalam.  Dalam  observasi  berbentuk complete  observer ,  peneliti  menempat- kan  diri  sebagai  orang  luar  dan  tidak memberitahu  maksud/tujuannya  kepada individu-individu  yang  diteliti,  sehingga pertemuan antara peneliti dengan subyek
penelitian  seolah-olah  terjadi  secara insidental.  Dengan  kata  lain,  subyek penelitian  tidak  akan  menyadari  jika dirinya tengah diteliti. Sementara wawancara  mendalam  diterapkan  secara optimal untuk memahami realitas intrasubyektif  sekaligus  intersubyektif dari subyek-subyek yang diteliti.

## Hasil dan Diskusi Sejarah Desa Oi Bura
Secara  administratif,  Oi  Bura merupakan salah satu desa di Kecamatan Tambora,  Kabupaten  Bima.  Ia  terbentuk pada tahun 2007 sebagai hasil pemekaran dari desa induk ‘Labuhan Kananga’. Desa Oi Bura terdiri atas 3 (tiga) Dusun, yakni Sori  Bura,  Tambora,  dan  Jembatan  Besi. Selain  Oi  Bura,  desa-desa  lainnya  yang termasuk  dalam  wilayah  Kecamatan Tambora  adalah  Kawinda  Na’E,  Kawinda To’I,  Labuhan  Kananga,  dan  Oi  Panihi. Seperti  desa-desa  lainnya  di  Kecamatan Tambora, keberadaan Desa Oi Bura tidak dapat  dipisahkan  dari  sejarah  Gunung Tambora yang meletus pada 5 April 1815 lalu.  Sebutan  lain  bagi  Desa  dan/atau Gunung  Tambora  adalah  Tamboro  dan Tamporo.
Gunung  Tambora  membentuk Semenanjung  Sanggar-Pulau  Sumbawa dan  ia  menguasai  sebagian  besar semenanjung  tersebut  (Oppenheimer, 2003:  232).  Letusan  dahsyat  Gunung Tambora  yang  terjadi  2  abad  lampau memicu  beragam  konsekuensi  iklim, lingkungan,  dan  kemanusiaan  destruktif bertaraf  lokal,  regional,  dan  bahkan internasional.  Dampak  letusan  Gunung Tambora mempengaruhi kehidupan masyarakat  di  wilayah  sekitar  gunung (Bima,  Dompu,  Sumbawa,  Lombok,  dan Bali), wilayah-wilayah lainnya di
Indonesia,  Benua  Asia,  Benua  Eropa,  dan Benua Amerika.
Terdapat  pandangan,  pendapat, dan/atau  kesimpulan  berbeda-beda  dari sejumlah ilmuwan mengenai skala tragedi kemanusiaan  yang  telah  muncul  akibat meletusnya Gunung Tambora. Identifikasi jumlah korban tewas dalam bencana alam tersebut  sangat  bervariasi.  Zollinger (dalam Oppenheimer, 2003: 249), misalnya,  menyimpulkan  bahwa  sekitar 10.000 orang tewas selama erupsi karena hempasan  batu  dan  38.000  jiwa meninggal lantaran bencana kelaparan di Sumbawa,  serta  nyawa  10.000  orang  di Lombok  terenggut  akibat  penyakit. Ilmuwan  lain,  Petroeschevsky  (1949), berpendapat  bahwa  48.000  orang  di Sumbawa  dan  44.000  orang  di  Lombok meninggal,  atau  35%  dan  23%  dari  total populasi di kedua wilayah.
Berkenaan dengan dampak internasional  erupsi  Gunung  Tambora, muncul  istilah  “ Year  without  a  Summer ” atau  biasa  dikatakan  “ Eighteen-Hundred- and-Froze-to-Death ”  untuk  melukiskan ke-ekstriman  iklim  dan  cuaca  di  Benua Eropa pada tahun 1816 (satu tahun pasca erupsi).  1816  merupakan  tahun  yang paling terkenal lantaran ketiadaan musim panas  di  tahun  tersebut.  Sebagai  imbas letusan  Gunung  Tambora,  pola  iklim  di seluruh  dunia  “kacau-balau”  selama berbulan-bulan  di  musim  panas  tahun 1816.  Pada  saat  itu,  Amerika  Serikat  dan Eropa  dihujani  air,  embun  beku,  serta salju dalam kuantitas eksesif. Lebih parah lagi,  di  Amerika  Serikat,  cuaca  ekstrim tersebut menyebabkan kelangkaan bahan makanan,  kebangkitan  religius,  dan migrasi  ekstensif  dari  New  England (Maine,  New  Hampshire,  Vermont, Massachusetts, dan Rhode Island,

## Hidayat, Segregasi Residensial dan Intersubyektivitas Kewarganegaraan Masyarakat Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima
Connecticut)  menuju  Midwest  (Ohio, Rocky  Mountains).  Sedangkan  di  Eropa, musim  panas  yang  justru  “dingin”  dan “basah”  menimbulkan  kelaparan,  huru- hara penjarahan bahan makanan, perubahan  masyarakat  yang  stabil  ke situasi  pengeluyuran  pengemis,    serta penyebaran  wabah  penyakit  tifus  yang paling  parah  dalam  sejarah  negeri (Klingaman & Klingaman, 2013).
Year  without  a  Summer yang menyertai  erupsi  Gunung  Tambora  di tahun 1815 menimbulkan krisis makanan yang  sangat  luas,  kelaparan,  dan keruntuhan  beberapa  kerajaan  kecil (McMichael,  2012:  4732).  Muntahan jutaan kubik debu sulfat Gunung Tambora telah  memicu  penurunan  suhu  udara, mengganggu  sistem  cuaca  selama  lebih dari  tiga  tahun  (1815-1818),  dan  juga menyebabkan  masyarakat  di  seluruh dunia  mengalami  kelaparan,  mengidap penyakit, dan bergejolak karena kerusuhan sipil (Wood, 2014).
Dahulu, Tambora merupakan sebuah kerajaan tersendiri. Namun dalam perkembangan  selanjutnya,  Kerajaan Tambora  menjadi  koloni  Kerajaan Sanggar.  Kedua  kerajaan  ini  mengalami kehancuran  seiring  meletusnya  Gunung Tambora.  Kerajaan  Pekat  turut  lenyap bersamaan dengan Kerajaan Sanggar dan Tambora. Kerajaan-kerajaan lainnya yang berada  di  Pulau  Sumbawa,  yakni  Dompo, Sumbawa, dan Bima juga menjadi korban “keganasan”  erupsi  Gunung  Tambora. Tidak  didapati  satu  catatan  pun  yang dapat menggambarkan kapan dimulainya kembali  kehidupan  manusia  di  sejumlah area  bekas  kerajaan  kecil,  terutama Sanggar  dan  Tambora,  setelah  luluh- lantak  akibat  terjangan  lava,  batu,  dan
debu  vulkanik  Gunung  Tambora.  Tidak seperti Kerajaan Pekat dan Tambora yang ‘hilang  ditelan  bumi  untuk  selamanya’, Kerajaan  Sanggar  menjadi  satu-satunya kerajaan yang ‘eksis’ kembali. Pada tahun 1928,  Kerajaan  Sanggar  menggabungkan diri  dan  menjadi  wilayah  kekuasaan Kerajaan  (Kesultanan)  Bima.  Tidak  jelas kapan  Kerajaan  Bima  mulai  terbentuk, akan  tetapi  sebagai  sebuah  Kesultanan, Bima  berdiri  pada  5  Juli  1640  ketika Sultan  Abdul  Kahir  (La  Kai)  dinobatkan sebagai  Sultan  Bima  I  yang  menjalankan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Sebagai  pusat  kekuasaan  Islam  di  Pulau Sumbawa, Kesultanan Bima telah dipimpin  oleh  14  (empat  belas)  Sultan, mulai  dari  Sultan  Abdul  Kahir  (1620- 1640) sampai Sultan Muhammad
Salahuddin  (1915-1951)  sebagai  Sultan Bima yang terakhir. Tambora memiliki hamparan tanah  yang  sangat  subur  dengan  hasil alam  melimpah.  Karena  faktor  ini, sejumlah pedagang asing menjadi tertarik mendatanginya. Seiring kehadiran bangsa Belanda  sebagai  penjajah  di  Indonesia, Tambora  menjadi  kawasan  yang  turut dikuasainya.  Pra  erupsi,  Tambora  lalu kemudian  dijadikan  Belanda  sebagai sentra  produksi  komoditas  kopi  (1701- 1815).  Tidak  berhenti  sampai  di  situ, pemanfaatan  kawasan  Tambora  sebagai produsen kopi pun berlanjut pasca erupsi (1892-1945) [As’ad, 2015].
Proklamasi  kemerdekaan  Bangsa Indonesia  pada  17  Agustus  1945  yang  m menandai  telah  berakhirnya  penjajahan Belanda  (dan  Jepang)  di  Indonesia, praktis  menjadikan  Tambora  sebagai salah satu wilayah naungan NKRI (Negara Kesatuan  Republik  Indonesia),  sebab
Kesultanan  Bima  (penguasa  kawasan Tambora)  telah  menyatakan  turut bergabung  dalam  NKRI.  Keberadaan Kesultanan  Bima  ‘berakhir’  setelah diterbitkannya  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1957 tentang Penghapusan Daerah Swapraja,  yang  kemudian  diikuti  dengan pembentukan  Daerah  Tingkat  II  di seluruh  Indonesia  (Haris,  2006:  19). Kesultanan  Bima,  kini  dikenal  dengan nama  Kabupaten  Bima,  dan  Tambora menjadi  salah  satu  wilayah  administratif di  dalamnya  sebagai  kecamatan.  Meski telah  mengakui  kedaulatan  NKRI  dan menyetujui penamaannya sebagai Kabupaten  Bima,  eksistensi  Kesultanan Bima  masih  terus  dipertahankan.  Pasca kematian  Sultan  Bima  Ke-14,  Sultan Muhamad
Salahuddin (1915-1951), kepemimpinan Kesultanan Bima
kemudian bergulir serta berada di bawah kendali  Sultan  Abdul  Kahir  II  (1951- 2001)  dan  Sultan  Ferry  Zulkarnain  (Juli 2013-Desember  2013).  Dan  setelah Sultan Bima Ke-16 tiada, sosok penggantinya belum dilantik secara resmi hingga detik ini.
Jika  dicermati  dari  komposisi agama,  mayoritas  penduduk  Kabupaten Bima  beragama  Islam.  Di  tahun  2004, penduduk yang beragama Islam berjumlah  401.974  jiwa  (99,623%), sedangkan  persentase  penganut  agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha  begitu  kecil.  Penduduk  yang beragama  Islam  tersebar  di  semua kecamatan,  sedangkan  penduduk  yang beragama  non-Islam  hanya  ada  di beberapa  kecamatan  saja  dan  dalam kuantitas  yang  terbatas.  Gambaran komposisi  dan  kuantitas  pemeluk  agama di  Kabupaten  Bima  tersebut  tidak  jauh berbeda  dengan  apa  yang  terdapat  di
Desa  Oi  Bura.  Selain  didiami  oleh kelompok  masyarakat  pribumi  beretnis Mbojo  (Bima)  dan  beragama  Islam,  desa itu pun dihuni oleh warga pendatang dari Bali (pemeluk Hindu), Lombok (penganut Islam),  dan  Sumba  (pemeluk  Katolik dan/atau  Protestan).  Dalam  tulisan  ini, istilah  “pribumi”  menunjuk  pada  warga Desa Oi Bura yang berasal dari Kabupaten Bima  dan  Dompu.  Meski  kehadiran mereka  di  desa  tersebut  sama-sama dilatarbelakangi  oleh  keikutsertaannya dalam  program  transmigrasi  yang dicanangkan  oleh  Pemerintah  Daerah, sebagaimana dorongan kedatangan orang-orang  dari  Lombok  dan  Bali, namun  predikat  sebagai  pribumi  lebih tepat  disandangkan  kepada  penduduk  Oi Bura  yang  berasal  dari  Kabupaten  Bima dan Dompu lantaran kepemilikan etnisitas  yang  sama  dengan  mayoritas masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bima lainnya.
Segregasi Residensial di Desa Oi Bura:

## Reaplikasi Warisan Kolonial
Meski  praktek  “formal”  segregasi residensial di Desa Oi Bura diyakini mulai dilakukan satu tahun pasca desa tersebut didirikan  secara  resmi  pada  tahun  2012 sebagai  hasil  pemekaran  dari  desa  induk “Labuhan  Kananga”  Kecamatan  Tambora Kabupaten  Bima,  namun  benihnya  dapat dijejaki “melampaui” tahun itu yakni pada masa  pra-kemerdekaan  Indonesia  di mana  Tambora  turut  menjadi  salah  satu wilayah koloni Belanda.
Satu  tahun  setelah  Desa  Oi  Bura berdiri  (tepatnya  2013),  pemisahan lokasi  pemukiman  warga  berbasis perbedaan  agama  atau  etnis  diinisiasi pertama kali oleh aparatur pemerintahan desa (terutama kepala desa) dengan cara
Hidayat, Segregasi Residensial dan Intersubyektivitas Kewarganegaraan Masyarakat Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima
menempatkan semua pendatang dari Bali dan  beragama  Hindu  di  Kampung  Bali yang  terletak  di  wilayah  pegunungan Dusun  Tambora,  terpisah  jauh  dari kelompok  masyarakat  pemeluk  agama Islam yang mendiami dusun-dusun lain di Desa  Oi  Bura.  Praktek  pemisahan  lokasi pemukiman  ini  diistilahkan  sebagai residential segregation . Kemunculan segregasi  residensial  dapat  dipicu  oleh faktor perbedaan etnis ( ethnic residential segregation )  ,sedangkan  agama  ( religious residential  segregation ).  Sesuai  data penelitian, kedua jenis segregasi residensial  tersebut  adalah  berlaku  atau didapati pada konteks Desa Oi Bura.
Merujuk  pada  perspektif  Kepala Desa  Oi  Bura,  pemisahan  lokasi pemukiman  berbasis  etnis/agama  itu merupakan  proses  “pelengkap”  yang menyertai  aktivitas  penataan  desa  yakni pemekaran Desa Oi Bura dari desa induk “Labuhan Kananga” di tahun 2012.
“...Di  tahun  2012  silam,  untuk  memenuhi syarat  minimal  jumlah  penduduk  dalam rangka  pembentukan  desa  baru  (Oi  Bura) sebagai  hasil  pemekaran  dari  desa  induk “Labuhan Kananga”, maka kami mengundang (memobilisir)  sejumlah  orang  dari  Bali,
Lombok,  Dompu,  Bima,  Flores,  dan  Kupang yang  merupakan  keluarga/kerabat  warga “aneka  etnis-agama”  yang  telah  lama mendiami  wilayah  Tambora  sebagai  pekerja (pengelola)  kebun  kopi  sejak  jaman  Belanda hingga masa di mana penguasaan kebun kopi tersebut  beralih  ke  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bima.  Pasca  satu  tahun  Desa  Oi Bura  berdiri  (2013),  mencermati  bahwa berdasarkan kategori agama, jumlah
pendatang  dari  Bali  ada  pada  urutan  kedua terbanyak  setelah  pendatang  dari  Lombok, Dompu,  dan  Bima  (yang  beragama  Islam), kami  pun  mengambil  inisiatif  untuk memusatkan  tempat  tinggal  pendatang  dari Bali  tersebut  di  area  yang  terpisah  dengan
warga  lainnya.  Pemisahan  domisili  warga yang  beragama  Katolik/Kristen  dari  Flores dan  Papua  urung  kami  lakukan  lantaran jumlah  mereka  terbilang  sedikit,  melainkan kami lebur dengan warga beragama Islam di dusun  tertentu...”  [wawancara  dengan Wahyudin,  Kepala  Desa  Oi  Bura,  pada  4  Mei 2017].
Inisiatif pemisahan lokasi pemukiman  berbasis  agama-etnis  itu ditempuh Kepala Desa Oi Bura bukan atas alasan  kebencian  atau  ketidaksukaan terhadap keberadaan pendatang dari Bali, melainkan  diinspirasi  oleh  pola  lama segregasi  spasial  peninggalan  kolonial ketika  Tambora  menjadi  wilayah  jajahan Belanda.
“...Di  masa  penjajahan  Belanda,  sentra produksi kopi Tambora ada di wilayah Oi Bura. Saat  itu,  pekerja  (pengelola)  kebun  kopi didatangkan  dari  berbagai  daerah  terdekat seperti Bali, Lombok, Sumbawa, Dompu, Bima, Flores,  dan  Kupang.  Oleh  Belanda,  tempat tinggal  pekerja-pekerja  ini  dipisah  menurut agama  atau  etnis  masing-masing.  Pola  lama inilah  yang  kami  terapkan  lagi  ketika  Oi  Bura hendak  ditata  sebagai  sebuah  desa  baru...” [wawancara dengan Wahyudin, Kepala Desa Oi Bura, pada 4 Mei 2017].
Selain  terinspirasi  oleh  pola peninggalan  Belanda  itu,  penempatan warga  Oi  Bura,  pendatang  dari  Bali, dilatari  atas  pertimbangan  lain  bahwa  di Dusun Tambora (Kampung Bali) terdapat spot-spot  ideal  yang  dapat  menunjang kekhusu’an  penyelenggaraan  aktivitas peribadatan pemeluk agama Hindu.
“...Keberadaan  ‘Pura  Kuno’  di  sana  semakin menguatkan  keputusan  pemisahan  lokasi pemukiman  warga  Hindu  dengan  kelompok masyarakat lainnya. Ketiadaan reaksi penolakan  dari  kelompok  Hindu  dan  warga lain  terhadap  inisiasi  aparatur  pemerintahan
desa  tersebut  juga  mendorong  diterapkannya praktek segregasi residensial di Desa Oi Bura..” {wawancara  dengan  Ayatullah,  Kepala  Urusan Pemerintahan Desa Oi Bura, pada 6 Mei 2017].
Jika  dirunut  ke  belakang  lagi, pemisahan  lokasi  pemukiman  antaretnis semacam  ini  memang  bukanlah  hal  baru yang  terjadi  di  area  sentra  perkebunan kopi  peninggalan  Belanda  yang  sekarang menjadi  wilayah  Desa  Oi  Bura.  Segregasi residensial  antaretnis  yang  berlangsung di  Desa  Oi  Bura  saat  ini  merupakan warisan  kolonial  ( colonial  legacy ).  Dulu, ketika  Tambora  dikuasai  oleh  Belanda yang  kemudian  dijadikan  sebagai  sentra produksi komoditas kopi pada 1701-1815 (pra  erupsi)  dan  1892-1945  (pasca erupsi),  pemisahan  lokasi  tempat  tinggal berdasarkan  perbedaan  etnis  bagi  para pekerja  perkebunan  yang  didatangkan dari  wilayah-wilayah  terdekat  Tambora seperti  Lombok,  Bali,  dan  Sumba (termasuk  di  dalamnya  pribumi  yang berasal  dari  Bima,  Dompu,  Sumbawa), memang  sengaja  dilakukan  semata-mata demi  kepentingan  produksi  sekaligus menghindari  gerakan  pemberontakan pribumi  yang  sewaktu-waktu  dapat muncul  jika  mereka  dibiarkan  hidup berbaur satu sama lain.
Imbasnya,  muncul  beragam  nama atau  istilah  untuk  menandai  lokasi pemukiman  khusus  yang  telah  atau  akan didiami  oleh  pekerja  beretnis  tertentu, misalnya  ‘Kampung  Bali’  untuk  para buruh  yang  berasal  dari  Bali,  ‘Kampung Lombok’  untuk  mereka  yang  datang  dari Lombok,  serta  ‘Kampung  Timur’  bagi siapapun  yang  berasal  dari  Sumba  dan sekitarnya.  Berdasarkan  praktek  ini, struktur kehidupan masyarakat Tambora yang  hendak  dibangun  oleh  Pemerintah
Kolonial Belanda adalah berbasis perkebunan (kepentingan produksi kopi). Setelah  Indonesia  merdeka,  warisan kolonial  berupa  struktur  sosial  berbasis kepentingan  produksi  itu  pun  masih berlangsung  dalam  kehidupan  masyara- kat  Desa  Oi  Bura  hingga  saat  ini,  area sentra produksi kopi peninggalan Belanda  tersebut  kini  telah  menjadi wilayah Desa Oi Bura yang dibentuk pada tahun  2007  lalu  (hasil  pemekaran  dari Desa  Induk  Labuhan  Kananga).    meski sekarang  mereka  telah  bersentuhan dengan  sistem  politik  demokrasi  yang berlaku  secara  nasional  di  wilayah  NKRI semenjak  tahun  1945.  Struktur  sosial berbasis  kewargaan  ( citizenship-based social  structure )  yang  menghendaki penerapan  azas  inklusi  (penciptaan interaksi  sosial  tanpa  sekat  perbedaan etnis  demi  terwujudnya  kohesi  dan/atau solidaritas sosial) belum mampu menggeser  keberadaan  struktur  sosial berbasis  produksi  tersebut.  Pemisahan lokasi  pemukiman  antaretnis  (terutama antara  etnis  Bali  dengan  etnis  lainnya) yang  diinisiasi  oleh  Kepala  Desa  Oi  Bura pada tahun 2013 lalu semakin membuktikan  cengkeraman  struktur sosial berbasis produksi (warisan kolonial) dalam kehidupan warga Desa Oi Bura.  Sangat  dimahfumi  bahwa  inisiatif kepala desa melakukan pemisahan lokasi pemukiman  antaretnis  itu  bukanlah secara  “murni”  diorientasikan  untuk melanggengkan  eksistensi  struktur  sosial peninggalan Belanda sebagaimana dijelaskan  di  atas,  melainkan  untuk penataan ruang semata. Pemisahan lokasi tempat  tinggal  antara  warga  yang beragama Hindu dengan Islam di Desa Oi Bura  dimaksudkan,  terutama,  untuk menghindari  kemunculan  rasa  antipati
Hidayat, Segregasi Residensial dan Intersubyektivitas Kewarganegaraan Masyarakat Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima
pemeluk Islam terhadap keberadaan etnis Bali  (penganut  Hindu)  lantaran  faktor ketiadaan  jaminan  kesucian  dari  najis. Namun,  praktek  tersebut  dapat  kita posisikan  sebagai  indikator  kenihilan struktur sosial desa berbasis kewarganegaraan.
Dampak  Segregasi  Residensial  Bagi Warga  Desa  Oi  Bura  dan  Polemik Penyertaannya
Sebagai akibat segregasi residensial,  kehidupan  masyarakat  Desa Oi Bura saat ini cenderung terkotak-kotak ( segre-gated ).  Hal  ini  minimal  ditandai oleh  adanya  jarak  sosial  antarkelompok masyarakat  yang  muncul  di  sana, terutama  antara  warga  beragama  Islam dengan  penganut  Hindu.  Jarak  sosial tersebut terjadi karena faktor jarak ruang ( spatial  distance )  yang  mulai  terbentang sejak  tahun  2013  silam.  Di  Dusun Tambora-Desa  Oi  Bura,  terdapat  pe- mukiman yang dikenal sebagai “Kampung Bali”  lantaran  semua  penghuninya merupakan  warga  pen-datang  dari  Bali dan  tentu  saja  beragama  Hindu.  Hingga saat  ini,  terdapat  27  (dua  puluh  tujuh) Kepala  Keluarga  di  Kampung  Bali. Sementara  itu,  warga  desa  sisanya  yang beragama  Islam,  baik  yang  berasal  dari Bima serta Dompu maupun Lombok, juga ada  di  Dusun  Tambora  dan  tersebar  di dusun-dusun  lain  di  Desa  Oi  Bura  yakni Dusun  Sori  Bura  dan  Dusun  Jembatan Besi.  Akibat  jarak  spasial  antardusun yang  sangat  jauh  satu  sama  lain, pemisahan  lokasi  pemukiman,  dan pengelompokkan  cara  hidup  warga  desa yang  beragam  Islam  dengan  penganut Hindu  tersebut  semakin  menguatkan kesan  bahwa  telah  terjadi  proses
segregasi kehidupan antarkelompok masyarakat di Desa Oi Bura.
Tak  dapat  dipungkiri  bahwa pemisahan  lokasi  pemukiman  kelompok- kelompok masyarakat tertentu di Desa Oi Bura  kini  benar-benar  telah  memicu kemunculan  jarak  sosial  di  antara mereka,  di  mana  warga  pemeluk  agama Islam  sebagai  mayoritas  tidak  dapat berkomunikasi  secara  intensif  dengan kelompok  minoritas  Hindu.  Penghuni Kampung  Bali  pun  nampak  enggan menjalin komunikasi dengan sub- populasi  lainnya.  Selain  karena  faktor jarak  spasial  yang  terbentang  jauh, keengganan  tersebut  juga  disebabkan oleh  predikat  ‘pendatang’  yang  melekat pada  diri  mereka.  Jauhnya  jarak  spasial tersebut mengakibatkan interaksi antarwarga  bersifat  terbatas  atau  terjadi hanya  dalam  lingkup  sesama  pemeluk agama  saja.  Pada  konteks  aktivitas  sosial yang  lebih  luas,  minoritas  Hindu  hampir tidak  pernah  dilibatkan  guna  membahas persoalan di tingkat lokal, misalnya dalam musyawarah  perencanaan  pembangunan di  dusun  dan/atau  desa  serta  forum perkumpulan masyarakat lainnya. Konsekuensi  lain  juga  terlihat  pada kegiatan  transaksi  ekonomi  masyarakat, khususnya aktivitas jual-beli hasil pertanian  dan  perkebunan,  yang  semata berlangsung  antara  sesama  pemeluk agama  saja.  Alhasil,  jarak  sosial  pun  kian menganga karenanya.
Jarak sosial kian meruncing tatkala proporsionalitas  distribusi  pengelola kebun  kopi  di  Desa  Oi  Bura  mulai dipersoalkan.  Sebagaimana  diketahui, aparatur  pemerintahan  desa  melakukan penentuan  sosok  pengelola  (penggarap) kebun  kopi  produktif  seluas  100  Hektar
dari  4.500  Hektar  yang  tersedia  di  Desa Oi  Bura  pada  tahun  2013.  Tidak digarapnya  4.400  Hektar  kebun  kopi tersisa karena masih berupa area semak- belukar  yang  ditumbuhi  pohon  kopi  di dalamnya. Terlebih lagi kebun kopi seluas 100  Hektar  tadi  merupakan  peninggalan Belanda yang kemudian dikelola oleh PT. Bayu  Aji  selama  25  (dua  puluh  lima) tahun  pasca  kemerdekaan  Indonesia (1973-1998).  Sepeninggal  PT.  Bayu  Aji, pengelolaan  kebun  kopi  mengalami kevakuman  selama  puluhan  tahun, namun  perhatian  warga  serta  aparatur Desa  Oi  Bura  mulai  tercurah  pada pengelolaan kebun kopi sejak Pemerintah Kabupaten  Bima  memutuskan  untuk mendelegasikan  wewenang  pengelolaan- nya kepada Pemerintah Desa.
Jika dilihat dari aspek agama yang dianut, distribusi pengelola kebun kopi di Desa Oi Bura mencerminkan keterlibatan penghuni  Kampung  Bali  yang  beragama Hindu  dan  warga  desa  lainnya  penganut Islam.  Sebagai  mayoritas,  jumlah  warga pemeluk  Islam  yang  menjadi  pengelola kebun kopi justru lebih banyak ketimbang penganut Hindu. Ketimpangan distribusi  semacam  ini  dianggap  bukan merupakan kategori bentuk diskriminasi, melainkan  terapan  azas  keadilan  karena telah  disesuaikan  dengan  rasio  kuantitas penduduk.  Beberapa  informan  yang diwawancarai  menyetujui  kebenaran anggapan  tersebut.  Meskipun  demikian, kecurigaan  penghuni  Kampung  Bali perihal  diskriminasi  dalam  penentuan pengelola  kebun  kopi  mulai  mencuat. Alhasil,  jarak  sosial  pun  kian  menganga karenanya.
Fenomena segregasi yang
berdampak  pada  penciptaan  jarak  sosial antarkelompok  ini  semakin  menambah
kompleksitas  persoalan  hidup  yang dihadapi masyarakat Desa Oi Bura, yakni tingkat kemiskinan yang tinggi, ketidaklayakkan  kondisi  infrastruktur penunjang  aktivitas  dan  mobilitas  warga desa,  ketiadaan  kepemilikan  identitas kependudukan  sebagian  besar  orang, letak  Desa  Oi  Bura  yang  sangat  jauh  dari Pusat  Pemerintahan  menjadi  hambatan utama  bagi  sebagian  warga  desa  untuk mengurus  segala  macam  identitas kependudukkan. Dibutuhkan waktu tempuh selama 16 jam (8 jam pergi, 8 jam pulang)  guna  mendatangi  Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DisDukCaPil)  Kabupaten  Bima  serta menyerahkan  berkas  administrasi  yang disyaratkan.  Dikarenakan  penerbitan identitas pendudukan tidak dapat dilakukan  hanya  dalam  sehari  saja  oleh DisDukCaPil  (hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan,  durasi pengurusan  identitas  kependudukan seseorang  adalah  selama  7  hari),  maka warga  Desa  Oi  Bura  masih  harus menempuh 16 jam lagi di hari lain untuk mengambil identitas kependudukan miliknya.  Pertimbangan  atas  jauhnya jarak  dan  lamanya  waktu  tempuh  inilah yang menimbulkan keengganan sejumlah warga desa mengurus identitas kependudukan  mereka.ketidakseriusan perhatian  pemerintah  daerah  dalam pendayaguna-an  potensi  desa,  serta kenihilan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan  juga  pendidikan  yang  memadai. Persoalan  semacam  ini  menyebabkan Desa  Oi  Bura  sangat  jauh  tertinggal dibandingkan  dengan  desa-desa  lainnya di Kabupaten Bima.
Jarak  sosial  yang  terbentang antara pemeluk Agama Hindu (minoritas) dengan  penganut  Agama  Islam  yang

## Hidayat, Segregasi Residensial dan Intersubyektivitas Kewarganegaraan Masyarakat Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima
menjadi  mayoritas  sebagai  akibat  dari praktek  segregasi  residensial  yang tercipta di Desa Oi Bura, tak pelak, mulai menimbulkan  masalah  yang  bermuara pada  tindakan  diskriminatif  atas  dasar perbedaan  agama.  Bergulirnya  wacana dan  aksi  penutupan  ‘Pura  Agung  Udaya Parwata/Pura Agung Jagad’ yang menjadi tempat  penyelenggaraan  peribadatan utama  bagi  pemeluk  Agama  Hindu  di Desa Oi Bura oleh sebuah organisasi yang menamakan  diri  sebagai  Forum  Umat Islam  (FUI)  Dompu  dan  Bima,  dengan komposisi  keanggotaan  yang  mutlak berasal  dari  penganut  agama  Islam  di kedua  wilayah  itu,  praktis  mencitrakan kemunculan  tren  diskriminasi  terhadap agama  minoritas  tertentu.  Menggeliatnya gerakan  penolakan  atas  eksistensi pemeluk-pemeluk  Agama  Hindu  di  Desa Oi  Bura  (yang  berlangsung  sejak September  2014  hingga  Januari  2015) dapat  diterjemahkan  melalui  intensitas tinggi  aksi  FUI  mengkampanyekan wacana  pembatasan  keleluasaan  serta akses  terhadap  tempat  peribadatan tersebut.
FUI terus mengangkat ke permukaan  isu  pelarangan  kegiatan peribadatan  dan/atau  bahkan  penutupan Pura  Agung  Jagad  melalui  media  massa lokal,  semata-mata  dilatari  oleh  motivasi substantif agar isu tersebut mendapatkan perhatian  halayak  ramai  dan  kemudian menjadi  agenda  publik.  Penggalangan dukungan  tokoh  mas-yarakat,  tokoh agama,  serta  organisasi  kemasyarakatan lainnya  dimaksudkan  sebagai  langkah menyemai simbol kolektivitas dan wujud keinginan  bersama  ( common  interests ) dari  gerakan  sosial  yang  dilakukan. Menyampaikan  aspirasi  kepada  Lembaga
Eksekutif  dan  Legislatif  yang  ada  di Kabupaten Bima melalui aksi demonstrasi kontinyu  pun  turut  dilancarkan  guna perolehan legitimasi gerakan.
Meski capaian-capaian yang memuaskan  dari  aksi  tersebut  tak  juga kunjung  terwujud  seperti  apa  yang diinginkan, namun resistensi semacam ini telah  menyadarkan  sejumlah  pihak bahwa  kebencian  mayoritas  terhadap eksistensi  minoritas  tertentu  memang benar-benar  ada  dan  nyata  di  wilayah yang  majemuk  seperti  Kabupaten  Bima. Tindakan tersebut tentu menjadi ancaman  serius  bagi  integrasi  (kohesi) sosial yang telah lama bersemai.
Jauh  sebelum  isu  penutupan  Pura itu  mengemuka,  pada  Oktober  2014 muncul  protes  warga  Desa  Tambora Kabupaten Dompu (dahulu bernama Desa Pancasila)  dan  Desa  Oi  Bura  terhadap keberadaan “Bak Penampungan Air” yang dibangun  oleh  Pemeluk  Agama  Hindu Kampung  Bali  Dusun  Tambora  Desa  Oi Bura  karena  letaknya  sangat  dekat dengan  sebuah  sungai  yang  menjadi sumber  air  utama  warga  kedua  desa. Pembangunan  bak  penampung  air gunung  (yang  berasal  dari  mata  air tertentu)  oleh  pemeluk  agama  Hindu  di sana adalah dimaksudkan untuk keperluan  penyelenggaraan  peribadatan pemeluk  Hindu  di  Pura,  oleh  karenanya bak  tersebut  pun  diperlakukan  sebagai barang/benda  “suci”  oleh  mereka. Lantaran penggunaan air bak-nya dianggap  untuk  membersihkan  sesajen peribadatan,  protes  warga  non-Hindu kemudian  muncul  atas  kekhawatiran bahwa  rembesan  air  sisa  pembersihan sesajen  yang  mengalir  masuk  ke  sungai akan  mencemari  higienitas  dan  kesucian
air sungai yang dimanfaatkan oleh warga Desa  Pancasila  dan  Oi  Bura  guna keperluan  sehari-sehari,  seperti  Mandi, Minum,  Wudhu,  dan  lain  sebagainya. Merespon  protes  warga,  bak  penampung air  itu  pun  dibongkar  oleh  Pemangku Pura  dan  pemeluk  agama  Hindu  lainnya. Hal  ini  dilakukan  karena  pertimbangan matang  menghindari  konflik  sosial  yang bersifat  terbuka  serta  berkepanjangan antara  mereka  dengan  warga  non-Hindu, baik  yang  ada  di  Desa  Oi  Bura  maupun Desa  Pancasila,  meski  tuduhan  yang dilancarkan  itu  dianggap  tidak  memiliki kebenaran sama sekali.
Akibat kemunculan kedua kasus di atas,  keengganan  pemeluk  agama  Hindu untuk  membuka  diri,  berbaur,  atau berinteraksi  dengan  warga  lainnya  (yang berbeda agama dan etnis) di Desa Oi Bura kemudian  tercipta.  Hal  ini  semakin diperparah  oleh  jarak  spasial  (lokasi pemukiman)  yang  terbentang  jauh  di antara  mereka.  Alhasil,  partisipasi kelompok Hindu dalam berbagai kegiatan di  tingkat  desa  tidak  pernah  dilakukan. Segregasi  sosial  pun  semakin  menganga karenanya.  Praktek  diskriminasi  agama dalam  bentuk  perlakuan  berbeda  dan pembatasan yang bersifat politis- ekonomis  sebagaimana  didapati  pada konteks  Desa  Oi  Bura,  oleh  pemeluk agama mayoritas (Islam) kepada penganut  agama  minoritas  tertentu (Hindu),  menjadi  salah  satu  contoh konkrit  adanya  garis  demarkasi  dalam pluralisme agama di Indonesia.

## Intersubyektivitas  Kewarganegaraan Masyarakat Desa Oi Bura
Fenomena  segregasi  residensial sebagai  penanda  struktur  sosial  berbasis kepentingan  produksi  (warisan  kolonial
Belanda)  yang  masih  berlangsung  hingga saat  ini  di  Desa  Oi  Bura  dan  telah menimbulkan  beragam  dampak  negatif, tak  terbantahkan,  sangat  mempengaruhi intersubyektivitas  warga  desa  tentang substansi kewarganegaraan yang mereka pahami.
Dalam  hal  ini,  subyektivitas individu  di  Desa  Oi  Bura  telah  mewujud ke  dalam  bentuk  persepsi  terhadap segregasi residensial dan kewarganegara- an  yang  bersifat  terbuka  serta  melekat erat  dengan  subyektivitas  individu lainnya.  Sebagaimana  diketahui,  persepsi merupakan sebuah proses awal ( originary process ) yang mengakar dalam hubungan  dialektis  antara  organisme dengan  lingkungannya,  dan  kemudian memberi  nyawa  (kelahiran)  bagi  subyek maupun  obyek  persepsi  (Merleau-Ponty, dalam  Crossley,  1996:  27).  Persepsi antarindividu  inilah  yang  mengkerangkai subyektivitas  masyarakat  Desa  Oi  Bura tentang substansi kewarganegaraan berdasarkan  pada  fenomena  segregasi residensial yang mereka alami.
Dengan kata lain, persepsi individu atas konsep kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman, kondisi, atau konteks  obyektif  yang  melingkupinya. Oleh  karena  itu,  segregasi  residensial yang mewarnai kehidupan warga Desa Oi Bura  telah  menjadi  sandaran  utama penterjemahan  tentang  kedudukannya sebagai  pemegang  hak  dan  kewajiban yang  diberikan  secara  legal  oleh konstitusi di Indonesia.
Ketika peneliti menanyakan pendapatnya  tentang  pemisahan  lokasi pemukiman  berbasis  perbedaan  etnis dan/atau  agama  yang  terjadi  di  Desa  Oi Bura,  salah  seorang  warga  yang
Hidayat, Segregasi Residensial dan Intersubyektivitas Kewarganegaraan Masyarakat Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima
merupakan
pendatang dari Bali menuturkan:
“...Saya  sepakat  dengan  langkah  Kepala  Desa Oi  Bura  memisahkan  wilayah  tempat  tinggal kami, penganut Hindu, dari kumpulan warga lain  yang  berbeda  agama  dengan  kami.  Saya bisa  lebih  khusuk  dan  nyaman  melakukan ritual  peribadatan,  baik  secara  individu maupun  kolektif,  karena  di  “Kampung  Bali” ini semua penghuninya berasal dari Bali dan beragama  Hindu.  Ketika  beribadah,  kami tidak  perlu  risau  dengan  ketidaknyamanan atau  ketidaksukaan  kelompok  warga  lain yang  berbeda  agama  lantaran  konsentrasi lokasi  pemukiman  masing-masing  sudah terpisah. Kondisinya akan lebih mengkhawatirkan  dan  penuh  ketegangan jika  tempat  tinggal  kami  disatukan  dengan kelompok  warga  lain.  Pendatang  dari  Bali lainnya tentu akan berpendapat sama dengan saya...”  [wawancara  dengan  Putu  Swandana, Warga  Pendatang  dari  Bali,  pada  7  Mei 2017].
Sebagaimana  penuturan  Penganut Hindu  tersebut,  faktor  kenyamanan  dan kekhusu’an  beribadah  juga  menjadi alasan  sikap  setuju  salah  seorang  warga yang  beragama  Islam  atas  langkah pemisahan  lokasi  pemukimannya  dari penganut Hindu.
“...Kekhawatiran  akan  “najis”  adalah  alasan utama  mengapa  kami  tidak  keberatan  sama sekali  tinggal  di  dusun  terpisah  dengan mereka yang berasal dari Bali...” [wawancara dengan  Khairuddin,  Warga  Pendatang  dari Lombok, pada 9 Mei 2017].
Persepsi  kedua  subyek  penelitian tersebut  merefleksikan  bahwa  segregasi residensial  bukanlah  sebuah  “momok” atau  sesuatu  yang  dianggap  sebagai “masalah sosial” oleh warga Desa Oi Bura. Justru segregasi residensial yang berlangsung  itu  diyakini  merupakan
langkah  tepat  untuk  meniadakan  potensi konflik  antarkelompok  warga  yang berbeda etnis/agama.
“...Bagi orang luar, tentu saja pemisahan lokasi pemukiman antara pendatang dari Bali dengan kelompok  warga  lainnya  di  Desa  Oi  Bura merupakan  masalah  sosial  yang  mengancam keberlangsungan  hidup,  tapi  bagi  kami  tidak begitu.  Hidup  berdampingan  atau  bertetangga dengan individu lain yang satu agama, terlebih lagi jika ia berasal dari suku yang sama seperti saya  adalah  berkah  yang  patut  disyukuri” [wawancara dengan Ridwan, Warga Pendatang dari Dompu, pada 10 Mei 2017].
Mengacu pada persepsi di atas, hal lain  yang  perlu  digaris-bawahi  bahwa meski  telah  hidup  dalam  wilayah  desa yang  sama  selama  beberapa  tahun terakhir,  penonjolan  identitas  sebagai pendatang  beretnis  khusus  merupakan fenomena  menahun  yang  menghiasi struktur sosial warga Desa Oi Bura.
“...Wajar  jika  interaksi  kami  dengan  kelompok warga lain terbatas frekuensinya karena jarak dusun  kami  dengan  mereka  terbilang  jauh. Lingkup  pergaulan  kami  yang  paling  intensif, tentu saja hanya berlangsung dengan penghuni dusun  yang  sama.  Terlepas  dari  itu,  hal  yang paling  saya  inginkan  sebagai  warga  desa adalah  dapat  bercocok-tanam  dengan  leluasa di lahan milik kami sendiri, tanpa tekanan dan gangguan  berbasis  rivalitas  agama  atau  etnis yang  berbeda-beda.  Jika  secara  ekonomi,  saya atau  kami  lebih  berhasil  ketimbang  kelompok warga lain, jangan sampai faktor keberhasilan itu  dijadikan  pemicu  permusuhan  laten antarkelompok  warga...”  [wawancara  dengan Kadekwati,  Warga  Pendatang  dari  Bali,  pada 12 Mei 2017].
Pembatasan interaksi hanya dalam lingkup  sesama  etnis  adalah  kebiasaan lama  yang  sangat  dipengaruhi  oleh struktur  sosial  berbasis  kepentingan
produksi  ciptaan  Belanda  di  masa lampau. Selain ditopang oleh jarak spasial yang  terbentang  jauh  satu  sama  lain, interaksi  antaretnis  yang  dilatari  oleh ikatan  kewarganegaraan  bertaraf  desa ( village-level  citizenship  bond )  sangat sukar diwujudkan ketika pemahaman dan keyakinan  warga  desa  saat  ini  masih disandarkan  pada  pengalaman  obyektif para  buruh  kebun  kopi  yang  beretnis sama  dengan  mereka  di  masa  lampau yakni  selama  periode  pemanfaatan Tambora  sebagai  sentra  produksi  kopi oleh Belanda.
Sebagaimana  disinggung  sebelum- nya, segregasi residensial antaretnis atau antaragama yang berlaku saat ini di Desa Oi  Bura,  terutama  antara  Etnis  Bali (penganut  Hindu)  dengan  Etnis  Mbojo (pemeluk  Islam),  adalah  pola  lama  yang terulang kembali dalam kehidupan sosial kontemporer  mereka,  sama  seperti  yang dialami  oleh  para  pendahulunya  di  masa pra kemerdekaan.
Struktur  sosial  warisan  kolonial tersebut  telah  membentuk  persepsi khusus bagi para korban yang mengalaminya:
‘ meski  saat  ini  mereka  sedang  hidup dan berada di wilayah Tambora, namun identitas  sosial  yang  sangat  dipelihara adalah  bahwa  mereka  terikat  dengan simbol  etnis  masing-masing  di  mana mereka semula berasal ’.
Misalnya,  para  buruh  kebun  kopi beretnis Bali tetap akan menganggap diri mereka  bukanlah  bagian  dari  entitas penduduk  Tambora  meski  raga  mereka telah berdiri di atas tanah Tambora.
Keanggotaan  sebagai  salah  satu dimensi kewarganegaraan yang
dirumuskan  Stokke  dan  Hiariej  (2017: 25) sangat bertalian erat dengan persepsi sejumlah  warga  Desa  Oi  Bura.  Dimensi tersebut  menekankan,  kewarganegaraan adalah  didasarkan  pada  pembedaan ( distinction )  antara  “orang  dalam” ( insider )  dengan  “orang  luar”  ( outsider ) dalam  komunitas  atau  masyarakat. Mengacu  pada  persepsi  sejumlah  warga Desa Oi Bura, kategori “ insider ” menunjuk pada  individu-individu  yang  beretnis dan/atau beragama yang sama, sedangkan  kategori  “ outsider ”  adalah kebalikannya.
Selain  mereflesikan  pemaknaan kewarganegaraan  dalam  domain  dimensi “ membership ”,  pada  taraf  tertentu, segregasi residensial memposisikan penterjemahan  substansi  kewarganega- raan  oleh  warga  Desa  Oi  Bura  yang berkelindan  (relevan)  dengan  tesis “ paradoks  warga  negara  sebagai  subyek yang otonom menurut Tradisi Libertarian ”,  di  mana  subyektivitas individu  tertentu  merepresentasikan subyektivitas  individu  lain  dengan kepemilikan penanda yang sama (identitas  kolektif)    yakni  etnis  atau agama masing-masing.
Dengan  kata  lain,  identitas  sosial tertentu  yang  melekat  pada  setiap kelompok  warga  yang  mendiami  Desa  Oi Bura,  baik  sisi  agama  yang  dianut maupun  etnis  asal,  sangat  menentukan karakter  individu  yang  ada  di  dalamnya. Dalam  arti  bahwa  nilai-nilai  anutan seseorang  merupakan  adopsi  terhadap nilai-nilai kelompoknya.
Dalam  tulisan  ini,  persepsi- persepsi  yang  terjadi  pada  warga sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah merupakan sebuah wujud intersubyektivitas  masyarakat  Desa  Oi

## Hidayat, Segregasi Residensial dan Intersubyektivitas Kewarganegaraan Masyarakat Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima
Bura  dalam  menanggapi  substansi kewarganegaraan  yang  turut  serta dipengaruhi oleh sebuah realitas obyektifitas  berupa  segregasi  residensial berbasiskan  pada    etnisitas  atau  agama yang  telah  terjadi  dan  terwujud  di  desa mereka.

## Kesimpulan
Dalam  melihat  jarak  sosial  yang terbentang antara pemeluk Agama Hindu (minoritas)  dengan  penganut  Agama Islam  yang  menjadi  mayoritas  sebagai sebuah  akibat  dari  praktek  segregasi residensial yang tercipta di Desa Oi Bura, kembali  membawa  kita  pada  analisa struktur sosial yang berbasis kepentingan produksi,  pencipta  praktek  segregasi residensial  antaretnis  yang  diterapkan Kolonial  Belanda  dan  telah  diterapkan selama  periode  pemanfaatan  Tambora sebagai  sentra  produksi  komoditas  kopi, ternyata  telah  berhasil  meniadakan potensi  kemunculan  struktur  sosial  yang berbasis  kewargaan  sebagai  norma substantif  yang  membimbing  bangunan interaksi  sosial  antarwarga    di  Desa  Oi Bura tanpa dihalang-halangi oleh perbedaan etnis dan agama yang dianut.
Subyektivitas  individu  di  Desa  Oi Bura  telah  mewujud  ke  dalam  bentuk persepsi  terhadap  segregasi  residensial dan  kewarganegaraan  yang  bersifat terbuka  serta  melekat  erat  dengan subyektivitas  individu-individu  lainnya. Sebagaimana  yang  telah  diketahui, persepsi  merupakan  sebuah  proses  awal ( originary process ) yang mengakar dalam hubungan  dialektis  antara  organisme dengan  lingkungannya,  dan  kemudian memberi  nyawa  (kelahiran)  bagi  subyek maupun  obyek  persepsi  (Merleau-Ponty,
dalam Crossley, 1996: 27). Persepsi yang telah  terjadi  antar  individu-individu inilah  yang  telah  mengkerangkai  segala aktifitas  subyektif  yang  ada  dalam masyarakat  Desa  Oi  Bura  tentang substansi  kewarganegaraan  berdasarkan pada fenomena segregasi residensial yang mereka  alami  melalui  pengalaman- pengalaman keseharian mereka.
Sebagai  salah  satu  warisan  kolonial yang  tetap  eksis  hingga  saat  ini,  praktek segregasi  residensial  antaretnis  tersebut menjadi  salah  satu  pengalaman  obyektif penting  warga  Desa  Oi  Bura  yang  turut mempengaruhi intersubyektivitas mereka tentang substansi kewarganegaraan. Inklusi  sosial  yang  menjadi  sebagai sebuah dimensi utama kewarganegaraan, menjadi agak mustahil terwujud lantaran identitas  dan  pemahaman  mereka  telah terpatri  pada  struktur  sosial  yang menghendaki pembatasan interaksi antaretnis.  Jarak  spasial  pemukiman penduduk  yang  terbentang  jauh  satu sama  lain  juga  kian  menambah  kesulitan untuk mewujudkan kehidupan inklusif di sana.
Pengalaman Intersubyektivitas yang telah  terjadi  dalam    kewarganegaraan masyarakat  Desa  Oi  Bura  adalah bermuara  pada  persepsi  bahwa  identitas mereka  sangat  melekat  erat  dengan struktur  sosial  berbasis  kepentingan produksi, warisan kolonial-lah yang telah mendorong  penerapan  praktek  segregasi residensial  antaretnis  di  desa  mereka hingga  saat  ini.  Dengan  kata  lain, terbatasnya  interaksi  sosial  yang  terjalin antaretnis  dalam  konteks  terkini  Desa  Oi Bura merupakan pola lama yang terulang kembali  dalam  kehidupan  warga  di  era demokrasi.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut, subyektivitas  kewarganegaraan  individu memang  dapat  terkonstruksi  secara sosial  selaras  dengan  situasi  di  mana  ia berada  dan  pengalaman  obyektif  yang dialaminya.  Praktek  segregasi  residensial antaretnis  yang  berlangsung  di  Desa  Oi Bura  berdampak  kepada  pembentukkan pemahaman  khusus  warga  tentang makna  kewarganegaraan  yang  mereka yakini.

## Referensi
Akintobi,  T.  H.  (2006).  Analysis  of  the Role  of  Residential  Segregation  on Perinatal  Outcomes  in  Florida, Georgia  and  Louisiana.  Dissertation. University of South Florida.
Andersen,  G.  J.  &  J.  Hoff.  (2001).
Democracy and Citizenship in Scandinavia. New York: Palgrave.
Anderson, K. F. (2011). Racial Residential Segregation  and  Access  to  Health Care Coverage: A Multilevel Analysis. Thesis.
Stillwater-Oklahoma: Oklahoma State University. As’ad. (2015). Keterbelakangan Kecamatan  Sanggar-Tambora  dan Kabupaten  Terluar  di  Propinsi  Nusa Tenggara Barat. (Online). http://lklisanggar.blogspot.co.id/201 5/04/keterbelakangan-kecamatan- sanggar.html (Karya Individual)
Atmaja,
K. (2013). Jalan Lain Pemberdayaan:  Pengajian  Komunitas Jamaah  Maiyah,  Sebuah  Tinjauan Awal.  Dalam  Supraja,  M.  (2013). Alienasi, Fenomenologi, dan Pembebasan  Individu.  Yogyakarta: Lingkar Studi Mikrososiologi (LOGIS) UGM.
Audi, R. (2011). Democratic Authority and the  Separation  of  Church  and  State. Oxford: Oxford University Press.
Ayatullah,  Kepala  Urusan  Pemerintahan Desa Oi Bura, pada 6 Mei 2017.
Bang,  H.  P.  (ed.).  (2003).  Governance  as Social  and  Political  Communication. Manchester:  Manchester  University Press.
Blumer,  H.  (1971).  Social  Problems  as Collective  Behavior.  Social  Problems, 18(3), 298-306.
Bruch, E. E. (2006). Ethnic and Economic Factors  in  Segregation  Processes. Dissertation.  Los  Angeles:  University of California.
Camp,  S.  L.  (2013).  The  Archaeology  of Citizenship.  Florida:  University  Press of Florida.
Crossley, N. (1996). Intersubjectivity: The Fabric  of  Social  Becoming.  London: SAGE Publications.
de  Lauretis,  T.  (1984).  Alice  Doesn’t:
Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington:  Indiana  University Press.
Garte, R. R. (2010). Inter-Subjectivity and Collaborative  Complexity:  Effects  of Peer Interaction and Context in Head Start  Classrooms.  Dissertation.  New York:  The  City  University  of  New York.
Guzzini,  S.  (2013).  Power,  Realism,  and Constructivism. New York: Routledge.
Haris,  T.  (2006).  Kesultanan  Bima  di Pulau Sumbawa. Wacana, 8(1), 17-31.
Henriques,  J.,  W.  Hollway,  C.  Urwin,  C. Venn,  &  V.  Walkerdine.  (1984). Changing  the  Subject:  Psychology, Social  Regulation  and  Subjectivity. London: Methuen.
Hrebec,  D.  J.  (1983).  A  Distance-Based Analysis  of  Urban  Segregation  in  the American  Southwest.  Dissertation. Norman: The University of Oklahoma.
Hidayat, Segregasi Residensial dan Intersubyektivitas Kewarganegaraan Masyarakat Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima
Jun,  J.  S.  (2006).  The  Social  Construction of Public Administration: Interpretive and  Critical  Perspectives.  Albany: State University of New York Press.
Kadekwati,  warga  pendatang  dari  Bali, pada 12 Mei 2017.
Khairuddin,  Warga  Pendatang  dari Lombok,  pada 9 Mei 2017.
Klingaman,  W.  K.  &  N.  P.  Klingaman.
(2013).  The  Year  Without  Summer: 1816 and the Volcano That Darkened the World and Changed History. New York: St. Martin's Press.
Kolesas,  M.  (2003).  A  Grammar  of Entitledness:  The  Appropriation  of Citizenship  after  Dictatorial  Regimes.
Dissertation.  Greenwich:  New  School University.
Kramer,  M.  R.  (2009).  Race,  Place,  and Scale:  Residential  Segregation  and Racial  Disparities  in  Very  Preterm Birth.  Dissertation.  Atlanta:  Emory University.
Lehr,  L.  S.  (2011).  Housing  Policy  and Socio-Economic Residential Segregation:  The  Case  of  Buenos Aires, Argentina. Thesis. Washington: Georgetown University.
Lynch,  A.  M.  (2006).  Do  Whites  Defend Their  Neighborhoods?  The  Role  of Hate  Crime  in  Perpetuating  Racial Segregation. Dissertation. Washington: The George Washington University.
McAfee,  N.  C.  (1998).  Subjectivity  and Citizenship:  Habermas  and  Kristeva on  Agency  in  the  Public  Sphere. Dissertation.  Austin:  The  University of Texas.
McMichael,  J.,  A.  (2012).  Insights  from Past Millenia into Climatic Impacts on Human Health and Survival.
Proceedings of the National Academy of  Sciences  of  the  United  States  of
America, 109(13), 4730-4737.
Nicoll,  K.  et  al.  (2013).  Opening Discourses  of  Citizenship  Education: A Theorization with Foucault. Journal of Education Policy, 28(6), 828-846.
Oppenheimer, C. (2003). Climatic, Environmental, and Human Consequences  of  the  Largest  Known Historic  Eruption:  Tambora  Volcano (Indonesia) 1815. Progress in
Physical Geography, 27(2), 230-259.
Oxford  University  Press.  (2003).  Oxford American  Dictionary  and  Thesaurus. New York: Oxford University Press.
Putu  Swandana,  Warga  Pendatang  dari Bali, pada 7 Mei 2017.
Ridwan,  Warga  Pendatang  dari  Dompu, pada 10 Mei 2017.
Shidlo-Hezroni, V. (2015). Organ Trafficking:  The  Construction  of  a Social Problem in Israel. Dissertation. Chicago: University of Illinois.
Stokke,  K.  &  E.  Hiariej  (eds.).  (2017). Politics  of  Citizenship  in  Indonesia. Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia & Polgov UGM.
Syam,
N. (2005). Islam Pesisir. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.
Tankink,  M.  &  M.  Vysma.  (2006).  The Intersubjective  as  Analytic  Tool  in Medical  Anthropology.  Medische Antropologie, 18(1), 249-265.
Vatrapu,  R.  K.  (2007).  Technological Intersubjectivity  and  Appropriation of Affordances in Computer Supported Collaboration.
Dissertation.  Honolulu:  University  of Hawaii.
Wahyudin,  Kepala  Desa  Oi  Bura,  pada  4 Mei 2017.
Wiener,  A.  &  U.  Puetter.  (2009).  The Quality  of  Norms  is  What  Actors Make  of  It:  Critical  Constructivist Research  on  Norm.  Journal  of International  Law  and  International Relations, 5(1), 1-16.
Wood,  G.  D'Arcy.  (2014).  Tambora:  The
Eruption  that  Changed  the  World. Princeton: Princeton University
Press.