## PERLAKUAN PENCATATAN  PADA KONVERSI MUSYARAKAH GUNA MENANGGULANGI PEMBIAYAAN BERMASALAH

## Aji Prasetyo
Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya Email: aji.estiga@gmail.com
Abstract: This research is the result of qualitative research which aims to analyze the conversion of musyarakah contract in reducing the risk of murabaha problem and accountancy treatment on akad conversion in murabahah financing problem in syariah bank. Qualitative method used in this study with the type of case study research. The research data was collected by interviewing the informant, one of the heads of the finance division. The results showed that first, one of the efforts to overcome murabaha problem is restructuring in the form of conversion to musyarakah financing. Secondly, conversion to musyarakah financing means closing the book all relating to murabahah’s previous financing. Then, the remaining obligations that he can not afford are converted into musharaka financing. The financing made for business activities with the banks and customers equally provide capital. In this case, the capital of the bank is the nominal residual liability of the customer and the capital of the customer is the object of financing.
Keywords: Problematic financing, conversion, accounting
Dalam  praktik  perbankan  maupun  praktik-praktik bisnis, sudah menjadi kebiasaan bahwasanya dalam memberikan fasilitas kepada para pengguna jasa atau nasabah, hubungan hukum antara bank dan para nasa- bah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Begitu juga dalam perjanjian pembiayaan serta bentuk-bentuk kemitraan  yang  lainnya.  Pengertian  dari  perjanjian pembiayaan ini adalah suatu perjanjian yang menim- bulkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam hal bank berjanji untuk memberikan fasilitas kepada nasabah dan pihak nasabah berwenang untuk mengelola pembiayaan  tersebut.
Sebagaimana  perbankan  konvensional,  bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang berke- lebihan dan menyalurkan dana-dana tesebut kepada orang yang membutuhkannya dalam bentuk pembiaya- an.  Sektor  pembiayaan  merupakan  sumber  utama pendapatan yang diperoleh bank, sebab penggunaan dana yang diterima oleh bank, sebanyak 70-80 % dialo- kasikan pada usaha pembiayaan (Harja, 2013). Oleh karena itu di satu sisi, sektor pembiayaan mampu men- datangkan keuntungan yang besar, akan tetapi di sisi yang lain sektor pembiayaan juga memiliki risiko yang besar.  Sehingga apabila  sampai terjadi  pembiayaan bermasalah, maka secara tidak langsung akan mem- pengaruhi kesehatan suatu perbankan.
Penyebab  utama  terjadinya  risiko  pembiayaan ditengarai oleh bank yang mudah menyalurkan pem- biayaan untuk memaksimalkan porsi likuiditas, sehing- ga terjadi penilaian pembiayaan yang kurang cermat kemudian menimbulkan  risiko pembiayaan  tersebut bermasalah (Arifin, 2006: 225). Dikatakan suatu pem- biayaan  itu  berisiko  bermasalah  apabila  pembiaya- annya macet  dan harus  segera ditangani  oleh bank. Oleh karena  itu, pihak bank harus  memiliki prinsip kehati-hatian diantaranya melakukan tindakan preven- tif terhadap nasabah (Kasmir, 2007: 29).
Data menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2016, rasio NPF bank syariah mencapai 4,3%, sementara bank konvensional hanya sebesar 2% (OJK, 2014). Dengan rasio NPF yang lebih besar dibanding dengan perbankan  konvensional  tersebut,  menjadikan  ironi sebab pada dasarnya perbankan syariah yang berlan- daskan prinsip bagi hasil semestinya memiliki risiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalah yang lebih kecil daripada dengan sistem bunga. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pada masyarakat berdasarkan Pasal 36 Undang- Undang Perbankan Syariah (Mujiyono, 2015). Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga se- lalu dalam keadaan likuid, solvent dan menguntungkan
Posisinya sebagai lembaga keuangan, bank sya- riah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membu- tuhkan  dalam  bentuk  pembiayaan  dan  memberikan pelayanan  dalam  bentuk  jasa  perbankan  syariah. Penghimpunan  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk titipan  biasanya  menggunakan  akad wadi’ah dan dalam  bentuk  investasi  menggunakan  akad muda- rabah . Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menya- lurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pem- biayaan  dapat  menggunakan  akad  jual  beli  ( mura- bahah,  salam dan istithna’ ),  akad  sewa  ( ijarah ) dan akad kemitraan/kerja sama usaha ( musharakah dan mudarabah ). Adapun  fungsi  yang  ketiga  bank syariah adalah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat berupa pengiriman uang (trans- fer), penagihan surat berharga, dan lain-lain (Ismail, 2011: 39-42).
Fungsi bank syariah yang juga merupakan kegiat- an  yang  dilakukannya  selain  menerima  dana  dari masyarakat, juga menyalurkan dana yang dinamakan pembiayaan.  Pembiayaan  atau financing dapat diartikan sebagai pemberian dana yang diberikan oleh suatu  pihak  kepada  pihak  lain  untuk  mendukung investasi  yang  telah  direncanakan,  baik  dilakukan sendiri  maupun  lembaga.  Kaitannya  dengan  pem- biayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya dise- but aktiva produktif. Aktiva produktif adalah pena- naman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard dan sertifikat wadi’ah (Rivai dan Arifin, 2010: 681).

## Prinsip  Kehati-hatian  Bank  Syariah
Prinsip kehati-hatian perbankan atau disebut juga prudential banking, diambil dari kata bahasa inggris “ prudence ” yang artinya bijaksana atau berhati-hati (Gandapraja, 2004: 21). Istilah “ prudent ” sangat ter- kait dengan pengawasan dan manajemen bank. Da- lam pengertian lain, prudential banking didefinisikan dengan suatu asas yang menyatakan bahwa bank da- lam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya me- nempuh  cara-cara  yang  tidak  merugikan  bank  dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat (Ibrahim, 2004: 88).
Bentuk  prinsip  kehati-hatian  bank  diantaranya adalah  prinsip  mengenal  nasabah  ( know  your customer principles ), yaitu membuat suatu kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip ini terdiri dari kebijakan dan prosedur pene- rimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening
(profitable). Dengan diberlakukannya prinsip kehati- hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbakan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank (Atikah, 2015).
Faktanya,  walaupun  bank  telah  menerapkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah, akan tetapi masih juga ditemui masalah dalam pem- biayaan  tersebut  pasca  terjadinya  akad,  mulai  dari penurunan kemampuan  dalam pembayaran,  sampai yang terfatal adalah pembiayaan macet, yang dapat mengancam  kesehatan  bank.  Sehingga  hal  tersebut harus mendapatkan perhatian yang serius dari pihak yang terkait.
Pada  dasarnya,  ketika  ada  suatu  pembiayaan yang bermasalah maka pihak bank harus melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan itu sebagaimana Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/9/PBI/2011 Tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah.  Peraturan  Bank Indonesia ini memberikan beberapa solusi atas pem- biayaan bermasalah  yang dialami oleh  lembaga ke- uangan  syariah.  Menariknya,  lembaga  keuangan syariah  ketika  menghadapi  persoalan  pembiayaan bermasalah  lebih  memilih  mengkonversi  akad  dari pada alternatif yang lain. Seperti mengkonversi akad murabahah  yang  juga  telah  diatur  melalui  Fatwa DSN-MUI.  Ketika  terjadi  pembiayaan  murabahah macet,  langkah  terakhir  saat  restrukturisasi  adalah mengkonversi pembiayaan murabahah tersebut men- jadi pembiayaan musyarakah.
Konversi pembiayaan murabahah ke skema mu- syarakah berarti berbeda pula bentuk perlakuan akun- tansinya. Perlakuan akuntansi pada skema musyara- kah nantinya dapat menunjukkan minimalisasi risiko pembiayaan  murabahah  pada  skema  sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pena- nganan pembiayaan murabahah bermasalah melalui konversi ke pembiayaan musyarakah dan perlakuan akuntansinya.

## Pembiayaan  Bank  Syariah
Bank  syariah  merupakan  lembaga  perantara keuangan  bagi  pihak  yang  kelebihan  dana  dengan pihak  yang  kekurangan  dana  untuk  kegiatan  usaha dan  kegiatan  lainnya  sesuai  dengan  hukum  Islam. Bank syariah disebut sebagai Islamic Banking atau interest  fee  banking ,  yaitu  suatu  sistem  perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak meng- gunakan sistem bunga, spekulasi dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (Ali, 2010: 1-2).
nasabah, pemantauan transaksi nasabah, serta kebi- jakan  dan  prosedur  manajemen  risiko.  Penerapan kebijakan dan prosedur tersebut bertujuan agar bank dapat mengenali profil nasabah, maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya bank dapat  mengidentifikasi  Transaksi  Keuangan  Men- curigakan ( suspicious transactions ) dan selanjutnya melaporkan  pada  PPATK  (Rivai  dan  Ismail,  2013: 406).
Prinsip  kehati-hatian  ini  harus  dijalankan  oleh bank, bukan hanya karena dihubungkan dengan kewa- jiban agar bank tidak merugikan kepentingan nasabah yang  mempercayakan  dananya  kepada  bank  dan masyarakat (melalui penyaluran kredit bank), melain- kan  juga  berkaitan  erat  dengan  upaya  penanganan risiko yang melekat pada bank syariah salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah (Sjedeni, 2013: 175).

## Upaya Penanggulangan  Pembiayaan Bermasalah
Apabila  bank  syariah  mengalami  pembiayaan yang bermasalah/macet, maka harus dilakukan upaya untuk  menangani  pembiayaan  bermasalah  tersebut, agar  dana  yang  telah  disalurkan  oleh  bank  syariah dapat diterima kembali. Dikategorikan sebagai pem- biayaan  bermasalah  ( non  Performing  financing / NPF) jika kualitas pembiayaan mulai masuk golongan dalam kurang lancar sampai golongan Macet (Bank Indonesia, 2011).
Strategi  dalam  menangani  pembiayaan  berma- salah, terdiri dari 2 (dua) pilihan. Pertama, melanjutkan hubungan  dengan  nasabah.  Strategi  ini  dilakukan apabila nasabah memenuhi beberapa kriteria bahwa nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturi- sasi  ( rescheduling , reconditioning atau restructur- ing ).
Strategi  kedua  dalam  menangani  pembiayaan bermasalah adalah dengan cara memutuskan hubung- an dengan nasabah. Hal ini dilakukan apabila nasabah dinilai tidak kooperatif dan atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Maka penyelesaian pembiayaan dila- kukan melalui penyerahanan agunan atau litigasi yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan Perdata. Beberapa upaya penangangan pembiayaan bermasa- lah oleh bank syariah adalah:
1. Restrukturisasi  Pembiayaan  Bermasalah Berdasarkan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II- 2005,  langkah-langkah  restrukturisasi  dilakukan dengan  tiga  cara,  yaitu  penjadwalan  kembali  ( re-
schedulling ), persyaratan kembali ( reconditioning ), dan penataan  kembali ( restructuring ).  Penjadwalan kembali ( reschedulling ) yaitu memperpanjang jatuh tempo  pembiayaan.  Persyaratan  kembali  ( recon- ditioning )  yaitu  menetapkan  kembali  syarat-syarat pembiayaan. Penataan kembali ( restructuring ) yaitu dengan  konversi  piutang  murabahah  atau  piutang istishna  sebesar  sisa  kewajiban  nasabah  menjadi ijarah  muntahiyah  bittamlik atau mudharabah atau musyarakah (Fatwa  DSN  No.  49/DSN-MUI/ II-2005). Namun apabila akad di awal yang digunakan adalah mudharabah atau musyarakah ,  penataan kembali  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  cara penambahan  dana  dari  bank  kepada  nasabah  agar kegiatan usaha nasabah dapat berjalan kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

## 2. Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah Melalui  Penyerahan Agunan  (AYDA)
Istilah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008  Tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan Bagi Bank  Syariah dan  Unit Usaha  Syariah adalah Agunan yang Diambil Alih (AYDA), yaitu aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh  pemilik  agunan  atau  berdasarkan  kuasa  untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. Dilakukannya proses penyelesaian pembiayaan mela- lui penjualan barang yang menjadi agunan pembiayaan/ aset nasabah yang lain adalah agar hasil penjualannya dapat  dipergunakan  sebagai  pelunasan  atau  pem- bayaran kewajibannya pada bank syariah.
Penjualan agunan dapat dilakukan kepada pihak lain (yang tidak terkait hubungan hukum dengan bank syariah),  baik  dilakukan  sendiri  oleh  nasabah  atau pemilik agunan, ataupun dengan bantuan bank syariah dalam kapasitasnya sebagai perantara transaksi pen- jualan barang. Penjualan agunan juga dapat dilakukan kepada  Bank  Syariah  atau  dengan  kata  lain  dibeli sendiri oleh bank Syariah melalui pejabat/karyawan yang ditunjuk untuk itu ataupun langsung oleh bank syariah,  umumnya  dikenal  dengan  istilah  Offset Agunan sebagaimana diatur pada Pasal 40 UU No. 21/2008.

## 3. Penyelesaian  Melalui  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional
Pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bank Indone- sia Nomor 7/46/PBI/ 2005 tentang Akad Penghimpun- an dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksana-

## Aji Prasetyo
kan Kegiatan Usaha Kesepakatan, penyelesaian lebih lanjutnya dapat dilakukan melalui alternatif penyele- saian sengketa atau Badan Arbitrase Syariah.” Pasal 4  ayat  (3)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/19/ PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah pun menyatakan penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  melalui mekanisme arbitrase syariah baru dapat dilakukan jika penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi,  termasuk mediasi perbankan tidak mencapai kesepakatan. Jadi, mekanisme arbitrase syariah baru dapat dilakukan jika penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  melalui musyawarah  dan  mediasi  tidak  mencapai  kata sepakat.
Keputusan  yang  dibuat  oleh  Basyarnas  mem- punyai kekuatan mengikat. Putusan arbitrase bersifat final and binding , yang berarti mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, tidak ada banding, kasasi maupun  peninjauan  kembali.  Oleh  karena  itu,  para pihak harus melaksanakan putusan Basyarnas terse- but secara  sukarela.

## 4. Penyelesaian  Melalui  Litigasi
Bank akan menempuh penyelesaian lewat litigasi apabila nasabah tidak beritkad baik, yaitu tidak menun- jukkan  kemauan  untuk  memenuhi  kewajibannya sedangkan  nasabah  sebenarnya  masih  mempunyai harta  kekayaan  yang  tidak  dikuasai  oleh  bank  atau sengaja menyembunyikan atau mempunyai sumber- sumber  lain  untuk  menyelesaikan  kredit  macetnya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ten- tang Peradilan Agama (UU No. 3/2006) menyatakan kewenangan  penyelesaian  sengketa  perbankan  sya- riah juga menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan agama, bahkan meliputi pula bidang ekonomi syariah lainnya di luar bidang  perbankan  syariah.  Berdasarkan  penjelasan Pasal 49 UU No. 3/2006 tersebut, maka seluruh nasa- bah  lembaga  keuangan  dan  lembaga  pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan keten- tuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan (Dewi, dkk, 2005: 31).

## METODE  PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi kualitatif yang memfokuskan pada permasalahan pe- nanganan pembiayaan murabahah bermasalah (ma- cet).  Sumber-sumber  data  didapat  dari  beberapa
sumber  primer  dan  sekunder.  Sumber  data  primer adalah sumber informasi dari subjek penelitian dengan penggalian data menggunakan alat pengukuran atau pengambilan secara langsung (wawancara) (Azwar, 2007: 91). Perolehan sumber data primer dalam pene- litian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling . Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertim- bangan ini ditentukan bahwa subjek tersebut dianggap paling tahu tentang data yang peneliti harapkan, atau dia sebagai penguasa data sehingga akan memudah- kan peneliti menjelajahi objek yang diteliti (Sugiyono, 2013: 300). Sumber data primer dalam penelitian ini ditempati oleh divisi yang memiliki otoritas terhadap kebijakan  pembiayaan  dalam  hal  ini  adalah  Bapak Juniar Endrawanto.
Sumber data sekunder adalah sumber data pene- litian yang diperoleh secara tidak langsung (Bungin, 143) atau data kepustakaan yang ada hubungannya dengan audit internal perusahaan dan risiko pembiaya- an. Sumber data ini dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun literatur lain.
Penganalisisan data yang telah terkumpul dilaku- kan secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari penuturan lisan orang-orang dan peri- laku  yang  dapat  diamati  dengan  metode  yang  telah ditentukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mem- buat deskripsi atau gambaran mengenai objek peneli- tian secara  sistematis, faktual  dan akurat  mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005: 63)

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Penanganan  Pembiayaan  Murabahah  Bermasa- lah  Melalui  Konversi  ke  Pembiayaan  Musyara- kah
Sebagaimana disebutkan, bahwa restrukturisasi merupakan langkah penanganan pembiayaan berma- salah. Risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang paling besar pun di pembiayaan murabahah. Sehingga memang perlu ada langkah strategis yang tidak meru- gikan  pihak  bank  maupun  nasabah  yang  kesulitan dalam melanjutkan angsuran pembiayaannya.
Dalam  mengelola  perubahan  yang  disebabkan dari berbagai permasalahan yang timbul maka diper- lukan adanya restrukturisasi pada pembiayaan yang bermasalah. Pada kasus pembiayaan murabahah yang bermasalah, langkah yang dilakukan Bank Muamalat dalam tahap restrukturisasi adalah dengan mengkon-
versi ke pembiayaan musyarakah. Hal ini dilakukan sesuai dengan dasar hukumnya.
Pembiayaan  murabahah  yang  diterapkan  bank syariah biasanya banyak digunakan dalam pembiaya- an  jangka  waktu  pendek (short-  term  financing), dan  penandatangan  akad  jual  beli  atau murabahah dilakukan  pada  hari  dan  tempat  yang  sama,  hanya saja akad jual beli bank dengan pemasok telah terlak- sana  sebelum  akad murabahah antara  bank  dan nasabah ditandatangani. Pembiayaan jangka pendek dan  penandatangan  akad  jual  beli  dan murabahah berlangsung pada hari dan tempat yang sama terse- but, akan berpengaruh pada tingkat risiko bank. Na- mun  demikian,  kerugian  dapat  saja  terjadi,  oleh karena itu restrukturisasi  perlu dilakukan.  Restruk- turisasi pembiayaan murabahah adalah upaya yang dilakukan  oleh  bank  syariah  untuk  meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh  pembiayaan murabahah (Zaeni, 2010).
Restrukturisasi  pembiayaan  dapat  dilakukan setelah  nasabah  mengajukan  permohonan  tertulis untuk dilakukannya restrukturisasi pembiayaan yang dibuat oleh nasabah sendiri dan usia nasabah tersebut tidak melebihi 65 tahun pada saat jatuh tempoperpan- jangan  jangka  waktu.  Restrukturisasi  pembiayaan dilakukan denganmembuat akad baru dan maksimal perpanjangan jangka waktu pelunasan angsuran sela- ma 15 tahun. Upaya penyelesaian pembiayaan mura- bahah bermasalah  dilakukan  apabila  pada  tahap penyelamatan  pembiayaan murabahah bermasalah tidak berhasil.
Konversi ke pembiayaan musyarakah ini berarti menutup  buku  (secara  akuntansi)  semua  yang  ber- kaitan dengan pembiayaan murabahah yang sebelum- nya (jumlah kewajiban yang mampu dibayar nasabah). Kemudian, sisa kewajiban yang tidak mampu dibayar- kannya dikonversi menjadi pembiayaan musyarakah. Artinya, pembiayaan yang dilakukan untuk kegiatan usaha  dengan  pihak  bank  dan  nasabah  sama-sama memberikan modal. Dalam hal ini, modal dari bank adalah  nominal  sisa  kewajiban  nasabah  dan  modal dari nasabah adalah objek pembiayaan (barang yang dibeli saat pembiaayaan murabahah).
Perlakuan Akuntansi  Konversi  Akad  Musyara- kah  sebagai  Bentuk  Penanganan  Pembiayaan Murabahah  Bermasalah
Berdasarkan Butir VI angka (1) huruf (c) SEBI No. 10/34/DPBS/2008, Bank syariah dapat melaku- kan penataan kembali dengan mengkonversi  piutang pembiayaan murabahah dengan  beberapa  cara. Pertama, menghentikan  pembiayaan murabahah dengan  memperhatikan  nilai  wajar  objek mura- bahah.  Kedua, objek  pembiayaan murabahah sebelumnya  menjadi  dasar  untuk  pembuatan  akad pembiayaan  baru. Ketiga, melakukan  akad  pem- biayaan  baru  dengan  mempertimbangkan    kondisi nasabah,  antara lain  golongan  nasabah,  jenis kegiat- an  usaha,  dan  kemampuan (cash  flow) nasabah. Keempat, mencantumkan  kronologis  akad  pem- biayaan murabahah sebelumnya  dalam  akad pembiayaan baru (Faisal, 2011).
Praktik  akad  murabahah  yang  dikonversi  ke akad musyarakah adalan obyek murabahah /jaminan nasabah  yang  dibeli  oleh  LKS  diakui  sebagai  aset/ persediaan. Hasil penjualan diakui sebagai pelunasan tagihan murabahah, jika ada sisa maka diakui sebagai bagian modal musyarakah. Perlakuan akuntansi un- tuk akad baru sesuai dengan PSAK terkait. Konversi akad murabahah diakui sesuai dengan akad baru yang disepakati.  Perlakuan  akuntansinya  dapat  digam- barkan dalam contoh kasus berikut:
Bapak A  mengajukan  pembiayaan  murabahah untuk  membeli  mobil  sebesar  nominal  Rp 150.000.000,- (pokok Rp 120.000.000,- dan margin Rp 30.000.000,-) selama 4 tahun. Pada tahun pertama dan  kedua,  si A  masih  mampu  membayar  kewajib- annya. Namun pada tahun ketiga dikategorikan macet karena  menunggak  selama  4  bulan.  Di  bulan  ke-5 Bapak A mendatangi bank dan menjelaskan alasannya tidak melakukan pembayaran serta berkeinginan un- tuk melanjutkan pembayaran. Atas kejadian tersebut disepakati piutang murabahah Bapak A direstrukturi- sasi dengan dikonversi ke akad musyarakah dengan piutang atas nama Bapak A sebesar Rp 75.000.000,- (pokok Rp 60.000.000,- dan margin Rp 15.000.000,-)

## Jurnal  transaksi  :
1. Bank  membeli  objek  murabahah/jaminan sebesar  jumlah  sisa  piutang    murabahah Bapak A  yaitu  Rp 75.000.000. Objek murabahah yang dibeli diakui sebagai aset musyarakah Jurnal :
Bagi bank, tentunya langkah tersebut tetap dapat menguntungkan  karena  meski  dikonversi  ke  pem- biayaan musyarakah, besar pokok kewajiban dan mar- jin tetap  dibebankan kepada  nasabah dalam  jumlah yang sama. Kemudian, dalam neraca keuangan bank pun  sisa  kewajiban  tidak  lagi  menjadi  hutang  atau piutang tak tertagih. Sisa kewajiban pembiayaan si A hanya  dipindah  ke  laporan  keuangan  pembiayaan musyarakah menggunakan sistem bagi hasil.
Bagi nasabah,  meski besarnya  kewajiban tetap sama ia tanggung, namun ada sisi baiknya yaitu ka- rena menjadi pembiayaan musyarakah dengan sistem bagi hasil, maka selama 2 tahun selanjutnya ia hanya membayar kewajiban pokoknya saja, adapun besaran nisbah (yang awalnya besarnya marjin) dapat dibayar di akhir masa pembiayaan yang dapat dipertimbang- kan kembali bagi hasilnya oleh bank. Kemudian, kare- na pembiayaannya menjadi musyarakah (pembiayaan untuk modal  usaha), maka nasabah  akan mendapat pendampingan dari bank syariah dalam menjalankan usahanya agar tidak sampai rugi dan tetap dapat mem- bayar kewajibannya  pada bank  hingga memperoleh keuntugan.

## KESIMPULAN
Risiko yang sering timbul dan sangat krusial di bank syariah adalah risiko pembiayaan, terutama pem-
biayaan murabahah yang banyak diminati. Oleh kare- na itu, bank syariah harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dan upaya penanggulangan pembiayaan bermasalahah.
Salah  satu upaya  penanggulangan  pembiayaan bermasalahah pada murabahah adalah restrukturisasi berupa  konversi  ke  pembiayaan  musyarakah.  Kon- versi ke pembiayaan musyarakah ini berarti menutup buku (secara akuntansi) semua yang berkaitan dengan pembiayaan  murabahah  yang  sebelumnya  (jumlah kewajiban yang mampu dibayar nasabah). Kemudian, sisa  kewajiban  yang  tidak  mampu  dibayarkannya dikonversi menjadi pembiayaan musyarakah. Artinya, pembiayaan  yang  dilakukan  untuk  kegiatan  usaha dengan pihak bank dan nasabah sama-sama membe- rikan modal. Dalam hal ini, modal dari bank adalah nominal  sisa  kewajiban  nasabah  dan  modal  dari nasabah adalah objek pembiayaan (barang yang dibeli saat pembiaayaan murabahah).

## DAFTAR  PUSTAKA
Ali, Zainuddin. 2010. Hukum Perbankan Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Amelia,  Tazkya  Putri,  Gemala  Dewi,  dan Aad  Rusyad Nurdin. 2016. Tinjauan Yuridis Restruturisasi Pem- biayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Mei 2016 Db Aset  Musyarakah Rp 75.000.000 Cr Kas  / Rek  Nasabah Rp 75.000.000 2. Hasil penjualan objek murabahah / jaminan digunakan oleh nasabah untuk pelunasan hutang murabahah di bank. Jurnal : Mei 2016 Db Kas  / Rek  Nasabah Rp 60.000.000 Cr Piutang Murabahah Rp 60.000.000 Mei 2016 Db Margin Murabahah yang Ditangguhkan Rp 15.000.000 Cr Pendapatan Margin Murabahah Rp 15.000.000
3. Kemudian objek murabahah/jaminan yang sudah dibeli oleh BMT dapat dikembalikan ke Bapak A dengan skema  akad  musyarakah.
Bapak A memiliki usaha toko sembako, bank berkontribusi modal dalam bentuk objek murabahah (mobil) senilai  Rp  75.000.000  sedang  Bapak A  juga  berkontribusi  modal  berupa  usaha  yang  sudah  berjalan senilai Rp 100.000.000. Nisbah bagi hasil disepakati 70% untuk Bapak A dan 30% untuk bank. Jangka waktu akad musyarakah 24 bulan. Bagi hasil dibayarkan setiap bulan beserta pokok.
Jurnal : Mei 2016 Db Pembiayaan  Musyarakah Rp 75.000.000 Cr Aset  Musyarakah Rp 75.000.000 Selanjutnya mengikuti jurnal musyarakah.
Arifin,  Zainul.  2006. Dasar-dasar  Manajemen  Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Utama.
Atikah, Jumi. 2015. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pence- gahan Pembiayaan Bermasalah, Jurnal Al-Tijaroh , Vol. 1 No. 2.
Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/ PBI/2011 Tentang  Penilaian Kualitas Pembiayaan”, dalam www.bi.go.id (pdf), diakses 10 Januari 2017. Bank  Indonesia,  “Undang-Undang  Perbankan  Syariah Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah”,  dalam www.bi.go.id (pdf), diakses 10 Januari 2017.
Dewi, Gemala, dkk. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indo- nesia. Jakarta: Kencana.
Faisal. 2011. Restruturisasi Pembiayaan Murabahah dalam
Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indone- sia, Jurnal Dinamika Hukum, 11 (3), 2011.
Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II-2005, Tentang potongan tagihan murabahah.
Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II-2005, Tentang konversi akad murabahah.
Gandapradja, Permadi. 2004. Dasar dan Prinsip Peng- awasan Bank . Jakarat: Pt.  Raja Gramedia Pustaka Utama.
Harja, Rizky Maulana. 2013. Pelaksanaan Prinsip Kehati- hatian dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di Bank NTB), Jurnal Ilmiah  Fakultas Hukum  Universitas Mataram (April 2013), 4. Ibrahim, Johannes. 2004. Cross Defeult dan Collateral Sebagai Upaya Dalam Penyelesaian Kredit Berma- salah . Bandung: PT. Refika Aditama.
Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Karim, Adiwarman A. 2011. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Kasmir. 2007. Pemasaran Bank. Jakarta: Kencana. Laporan Triwulan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014. Muhammad, Danang Wahyu. 2007. Penerapan Prudential Banking Pada Bank Syariah, Jurnal Media Hukum, 14 (1), 2007.
Mujiyono, Agus. 2015. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak Ponorogo, Jurnal Muslim Heritage , Vol. 1 No. 1, 2015. Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. 2010. Islamic Banking .
Jakarta: Bumi Aksara.
Rivai, Veitzal,  dan Rifki Ismail. 2013. Islamic Management for Islamic Bank. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Saputra, Heri. 2013. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Jurnal Publikasi UM Surakarta. Sjedeini,  St.  Remy.  1993. Kebebasan  Berkontrak  Dan Perlindungan  Yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia . Jakarta: Institute Bankir Indonesia.
Usanti, Trisadini Prasastinah. 2006. Restrukturisasi Pem- biayaan  sebagai  Upaya  Penyelamatan  Pembiayaan Bermasalah, Jurnal Perspektif, Vol. XI No. 3 Tahun 2006.
Usman, Rachmadi. 2001. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia . Jakarta: PT.Gramedia Pustaka: Utama. Zaeni,  Mia  Septiana.  2010.  Penerapan  Prinsip  Kehati- hatian dan Penyelesaian Sengketa Dalam    Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat  In- donesia  CabangYogyakarta, Jurnal  Penelitian Hukum Gadjah Mada, Vol. I, 2010.