## KONSTRUKSI LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI & UKM PADA KOPERASI SYARIAH X

## Leli Saputri, Nur Fitriyah, Lalu Takdir Jumaidi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram email: lelisaputri17@gmal.com
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram email: nurfitriyah@unram.ac.id
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram email: takdirjumaidi@unram.ac.id

## Abstract
The purpose of this study is to analyze and provide an overview to cooperative specialists related to the financial statements of the Sharia Cooperative X based on SAK ETAP and PSAK  101.  The  research  uses  descriptive  data  analysis  techniques  with  a  qualitative approach.  The  data  source  comes  from  primary  data  in  this  study  obtained  from observations on the Sharia Cooperative X and interviews with the managers of the Sharia Cooperative  X  and  secondary  data,  namely  documentation  in  the  form  of  financial statements  of  the Sharia  Cooperative  X  Period  2021. From  the  information  obtained by researchers, both through documentation and observation and interviews with cooperative treasurers,  it  was  obtained  that financial  statements  compiled  by  cooperative  treasurers have  not  conformed  to  financial  accounting  standards  (SAK)  for  sharia  cooperatives, namely  SAK  ETAP  and  PSAK  101.  Sharia  cooperative  X  comprises  only  three financial statements (balance reports, profit reports, and cash flow reports), this is not in accordance with the contents contained in SAK ETAP and PSAK 101 which Sharia entities including Sharia  cooperatives  are  required  to  compile  balance sheet  reports, business  calculation reports, equity changes reports, cash flow reports, source reports and distribution of zakat funds, source reports and use of virtue funds, and records on financial statements (CALK). The  next  step  after  knowing  this,  researchers  will  construct  financial  statements  as  an overview  of  the  financial  statements  of  the  Sharia  Cooperative  X  in  accordance  with financial accounting standards (SAK) for Sharia cooperatives (SAK-ETAP and PSAK 101).
Keywords: Financial Accounting Standards, Financial Statements, SAK ETAP, PSAK 101, Sharia Cooperative

## 1. PENDAHULUAN
Lembaga  keuangan  syariah  merupakan suatu  lembaga  yang  kegiatan  usahanya secara  keseluruhan  berdasarkan  prinsip- prinsip  syariah  dan  jauh  dari  praktik bunga  atau  riba  (Asidicky,  2019). Lembaga keuangan syariah ini termasuk ke dalam penegakan aturan-aturan Islam yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan  anggota  pada  khususnya dan masyarakat pada umumnya (Asidicky, 2019). Aturan-aturan tersebut dibuat berdasarkan perintah  Allah SWT. dalam Al-Qur’an, petunjuk Nabi Muhammad  SAW.  dalam  hadist,  dan ijma’  serta  qiyas  para  ulama  (Asidicky, 2019).  Gubernur  Bank  Indonesia  (BI) mengatakan  bahwa  lembaga  keuangan syariah merupakan salah satu pilar dalam pengembangan  ekonomi  dan  keuangan syariah  ( Putriningtyas,  &  Usnan , 2019). Namun terdapat beberapa
kekurangan  dari  lembaga  keuangan syariah  itu  sendiri,  salah  satunya  yaitu sumber  daya  yang  dimiliki  kurang memadai  yang  diungkapkan  langsung oleh Menteri keuangan yaitu Sti Mulyani ( Putriningtyas & Usnan , 2019). Walaupun demikian, berdasarkan laporan  yang  diterbitkan  oleh  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  aset  dari  lembaga keuangan  syariah  dari  tahun  ke  tahun semakin  meningkat  (OJK,  2020,  2021). Pada tahun 2019 aset lembaga keuangan syariah  sebesar  Rp.1.468,07  triliun mengalami  kenaikan  pada  tahun  2020 sebesar  22,71%  menjadi  Rp.1.801,40 triliun.  Pada  tahun  2021,  aset  dari lembaga  keuangan  syariah  kembali mengalami  kenaikan  sebesar  13,82% dengan  total  Rp.2.050,44  triliun  (OJK, 2020, 2021). Lembaga keuangan syariah ini  dapat  berupa  Perseroan  Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan lain sebagainya. Koperasi  adalah  badan  hukum  yang didirikan  oleh  orang  perseorangan  atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan  kekayaan  para  anggotanya sebagai  modal untuk  menjalankan usaha yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan  baik  itu  ekonomi,  sosial,  dan budaya. Sebagaimana  lembaga-lembaga pada  umumnya,  lembaga  keuangan syariah  seperti  koperasi  memerlukan akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan (laporan keuangan) dan untuk meningkatkan mutu entitas yang bersangkutan (Febriani et al., 2021). Di dalam penyusunan laporan keuangan, suatu  entitas  dapat  menjadikan  standar akuntansi  keuangan  (SAK)  yang  ada  di Indonesia  sebagai  pedoman  di  dalam penyusunannya  agar  laporan  keuangan yang dihasilkan berkualitas. Berdasarkan Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman  Akuntansi  Usaha  Simpan Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  oleh Koperasi  pada  Pasal  3  mengungkapkan bahwa  dasar  penyusunan  dan  penyajian
laporan  keuangan  usaha  simpan  pinjam dan  pembiayaan  syariah  oleh  koperasi meliputi  Standar  Akuntansi  Keuangan Umum (SAK-Umum), Standar Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas  Publik  (SAK-ETAP),  dan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah  (PSAK-Syariah)  (Koperasi  & UMKM, 2015). Belum semua koperasi  menerapkan atau menyusun  laporan  keuangan  sesuai dengan pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rudini dan Afriyanto (2016) hasilnya menunjukkan  bahwa  objek  penelitian belum  menyusun  laporan  keuangan berdasarkan  SAK  ETAP.  Selain  itu, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri  et al., (2020) hasilnya menunjukkan bahwa KSPPS  Bakti  Huria  Syariah  K.C Parepare  belum  sesuai  dengan  PSAK 101. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian  terdahulu  tersebut,  maka peneliti  memilih untuk  mengambil judul “Konstruksi Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi &  UKM  pada  Koperasi  Syariah  X” dengan tujuan untuk memberikan gambaran  kepada  pengurus  koperasi bagaimana laporan keuangan yang sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan UKM (SAK ETAP dan PSAK 101).

## 2. KAJIAN TEORI
Sharia Enterprise Theory (SET), merupakan teori yang melandasi akuntansi syariah . Teori ini  memberikan pemahaman  bahwa  semua  manusia  di dalam  kehidupan  sehari-hari  diberikan amanah  oleh  Allah  SWT.  dan  akan dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Triyuwono (2012), mengungkapkan bahwa  akuntansi  syariah  tidak  hanya sebagai bentuk
akuntabilitas
(accountability) manajemen  terhadap pemilik perusahaan (stockholders) , tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada
pemangku  kepentingan (stakeholders) dan  Tuhan.  Teori  ini  mengandung  nilai
keadilan,  kebenaran,  kejujuran,  amanah, dan pertanggungjawaban.
Penelitian  ini  menggunakan Shariah
Enterprise  Theory  (SET) dikarenakan objek  yang  akan  diteliti  oleh  peneliti termasuk  ke  dalam  entitas  syariah  yaitu Koperasi  Syariah  X.  Selain Shariah Enterprise  Theory (SET), peneliti  juga menggunakan teori konstruksi. Konstruksi  di  dalam  penelitian  ini  yaitu berupaya  untuk  melakukan  pembuatan atas laporan keuangan agar sesuai dengan Peraturan  Menteri  Koperasi  &  UKM yang dimana koperasi syariah diharuskan untuk  menyusun  laporan  keuangan berdasarkan  standar  akuntansi  keuangan entitas tanpa akuntabilitas  publik  (SAK- ETAP).
Selain standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP), dikarenakan  koperasi  ini  merupakan koperasi  dengan  pola  syariah  yang dimana pemberian pembiayaannya menggunakan  akad-akad  yang  telah ditetapkan,  koperasi  juga  menggunakan pernyataan  standar  akuntansi  keuangan (PSAK)  di  dalam  penyusunan  laporan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan ini diatur di dalam pernyataan standar  akuntansi  keuangan  101  (PSAK
101).  Dari  dua  standar  ini,  koperasi syariah  akan  menyusun  tujuh  laporan keuangan,  diantaranya  yaitu  laporan neraca,  laporan  perhitungan  hasil  usaha, laporan  perubahan  modal,  laporan  arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat,  laporan  sumber  dan  penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  jenis  penelitiannya yaitu  deskriptif.  Sifat  deskriptif  pada penelitian  kualitatif  berarti  peneliti  akan meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok  manusia,  atau  fenomena lainnya  dengan  kondisi  alamiah  atau  riil (tanpa situasi eksperimen) untuk membuat gambaran umum secara
sistematis,  faktual,  dan  akurat.  Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2019), bahwa  metode  penelitian  deskriptif kualitatif  merupakan  suatu  metode  yang digunakan  untuk  meneliti  objek  dengan kondisi  alamiah.  Penelitian  kualitatif  ini juga  menekankan  hasil  penelitian  dari kemampuan deskripsi dan analisis peneliti.  Oleh  karena  itu  disini  penulis memilih menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan  keadaan  di  lapangan secara  sistematis  dan  sesuai  dengan fakta-fakta yang ada.
Objek  penelitian  yang  dipilih  oleh peneliti yaitu Koperasi Syariah X. Lokasi dari  Koperasi  Syariah  X  itu  sendiri berada  di  Kecamatan  Ampenen,  Kota Mataram,  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB). Alasan peneliti memilih Koperasi Syariah X menjadi objek penelitian yaitu dikarenakan koperasi ini termasuk koperasi  syariah  dan  sudah  beroperasi lumayan  lama.  Selain  itu,  setelah melakukan  survey  awal  di  Koperasi Syariah  X  ini,  dimana  pihak  pengurus masih belum mengetahui terdapat standar akuntansi keuangan (SAK) yang dijadikan  acuan  di  dalam  penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya untuk prosedur pengumpulan  data  dan  uji  keabsahan data.  Dalam  penelitian  ini,  prosedur pengumpulan  data  dilakukan  dalam beberapa teknik, yaitu observasi,
wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).  Sedangkan  uji  keabsahan  data dalam  penelitian  kualitatif  menurut Sugiyono  (2019)  meliputi  uji credibility (validitas internal), transferability (obyektivitas)  eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability
(obyektivitas).  Dari  empat  jenis  uji keabsahan  data di atas, dalam penelitian ini peneliti  menggunakan teknik analisis uji  credibility  (uji  kredibilitas/validasi internal).  Adapun  teknik  uji  kredibilitas yang digunakan yaitu triangulasi (triangulasi sumber dan triangulasi teknik
pengumpulan  data)  dan member  check (pengecekan data kepada pemberi data). Terakhir  untuk  analisis  data,  dimana dalam  penelitian  kualitatif  analisis  data merupakan upaya yang dilakukan secara terus  menerus  dan  sistematis.  Menurut Miles  dan  Huberman  dalam  buku Sugiyono  (2019),  analisis  data  pada penelitian  kualitatif  dilakukan  pada  saat pengumpulan  data  berlangsung,  dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.  Aktivitas  dalam  analisis  data kualitatif  ini  dilakukan  secara  interaktif dan  berlangsung  secara  terus  menerus. Berikut  ini  penjabaran  dari  Teknik analisis data yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019): 1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan pengurus  koperasi,  diketahui  bahwa bendahara  koperasi  membuat  laporan keuangan secara sederhana tanpa menggunakan pedoman yang diperuntukkan bagi koperasi syariah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan beberapa hal, diantaranya karena pihak pengurus tidak mengetahui akan pedoman untuk koperasi  syariah  yang  khusus  mengatur tentang  penyusunan  laporan  keuangan, pihak  pengurus  mengetahui  adanya pedoman  tersebut  tetapi  dikarenakan alasan  pribadi  dan  merasa  laporan keuangan  yang  disusun  sudah  cukup maka  pengurus  memilih  untuk  tidak mendalami  pengetahuannya,  dan  yang terakhir pengurus tidak mempu
menjalankan  atau  menyusun  laporan keuangan  agar  sesuai  dengan  pedoman khusus untuk koperasi syariah. Menurut hasil wawancara dengan bendahara  koperasi  pada  hari  Kamis,  5 Januari  2023  dan  mendapat  jawaban sebagai berikut:
“Tidak  ada,  bapak  susun  laporan keuangan  ini  secara  sederhana,  cuma ada  laporan  neraca,  laporan  laba  rugi dan  laporan  arus  kas.  Laporan  ini  juga sudah bapak diskusikan dengan pengurus  yang  lain  dan  pengawas,  dan semuanya setuju karna mudah
dimengerti.”
Berikut ini laporan-laporan yang disusun oleh  bendahara Koperasi  Syariah  X
untuk periode 2021:
a. Laporan Neraca
(Sumber: Laporan RAT Koperasi) Gambar.1 Laporan Neraca
b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

## (Sumber: Laporan RAT Koperasi)
Gambar.2 Laporan PHU
c. Laporan Arus Kas Koperasi  menyusun  laporan  arus  kas dengan menyajikan semua kas masuk dalam  satu  periode  dikurang  dengan semua kas keluar sehingga didapatkan kas akhir dari pengurangan tersebut. Pembahasan Berikut ini Pembahasan mengenai unsur- unsur  laporan  keuangan  koperasi  dan konstruksi dari laporan keuangan koperasi  agar  sesuai  dengan  standar akuntansi  keuangan  (SAK-  ETAP  dan PSAK 101):
1. Aktiva (Aset)
Aset  koperasi  terbagi  ke  dalam  dua bagian,  yaitu  aset  lancar  dan  aset  tetap. Pertama  untuk  aset  lancar,  koperasi memiliki  beberapa  aset  lancar  di  akhir kepengurusan  periode  2021.  Aset  lancar yang  dimiliki  oleh  koperasi  yaitu  aset yang  diperkirakan  dapat  terealisasi  atau dimiliki  dan  digunakan  dalam  jangka
waktu  dekat,  biasanya  dalam  kurun waktu  satu  tahun  atau  satu  periode akuntansi.  Total  dari  aset  yang  dimiliki sebesar  Rp.  681.627.081,61.  Total  ini merupakan  penjumlahan  dari  kas,  bank, dan piutang atau pembiayan.
Total  kas  yang  dimiliki  koperasi didapatkan dari sisa kas tahun buku 2020 ditambah  dengan  penerimaan  kas  tahun 2021 (Januari-Desember) dikurangi dengan  semua  pengeluaran  yang  terjadi selama  kegiatan  operasional  periode 2021. Selain kas, koperasi juga memiliki uang  yang  tersimpan  di  Bank  di  akhir kepengurusan.  Terakhir  untuk  piutang atau pembiayaan, piutang atau pembiayaan  ini  merupakan  hak  yang dimiliki  oleh  koperasi  terhadap  nasabah atau anggota dikarenakan telah menerima produk atau jasa tetapi belum dibayarkan secara keseluruhan. Menurut hasil wawancara  dengan  bendahara  koperasi pada  hari  Kamis,  30  Maret  2023  dan mendapat jawaban sebagai berikut: “Piutang anggota kita dapatkan totalnya dihitung dari harga perolehan ditambah dengan  margin  keuntungan  sama  biaya administrasi  dan  diakui  pada  saat anggota  telah  menerima  produk  atau jasa. Kita mengambil margin keuntungan sama biaya administrasi sama-sama 1% nak.  Nanti  bisa  dicocokkan  dengan laporan  yang  telah  Bapak  kasik  ya  biar jelas” Koperasi memiliki piutang atau pembiayaan dari sisa piutang tahun 2020 ditambah dengan penyaluran pembiayaan tahun 2021 (Januari– Desember) lalu dikurang dengan pengembalian atau angsuran tahun 2021. Dimana  untuk  penyaluran  pembiayaan yang  dilakukan  pada  koperasi  ini menggunakan  dua  akad,  yaitu  akad murabahah  dan  akad  ijarah.  Menurut hasil  wawancara  dengan  bendahara koperasi pada hari Kamis, 30 Maret 2023 dan mendapat jawaban sebagai berikut: “Untuk  pembiayaan  kita  ada  dua  akad yang  digunakan.  Dimana  akad  yang sudah diberlakukan ada akad
411 Pendapatan Margin dan Ujroh 80.561.000,00 412 Pendapatan Jasa Administrasi 5.130.000,00 413 Pendapatan Jasa Provisi 0,00 414 Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah 118.551,06 415 Pendapatan Operasional Lainnya 0,00 416 Pendapatan Penyertaan 0,00 417 Pendapatan Non Operasional 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 85.809.551,06 510 Penyisihan untuk biaya RAT dll 15.105.187,50 511 Beban Jasa Pinjaman 0,00 512 Beban Jasa Simpanan 0,00 513 Beban Administrasi dan Umum 2.251.658,22 514 Beban Gaji/Honor 47.400.000,00 515 Beban Listrik/Air/Beban 0,00 516 Beban Rapat Anggota Tahunan 0,00 517 Beban Pajak 429.048,00 518 Beban Penghapusan PYD 0,00 519 Beban Penyusutan Aktiva Tetap 1.620.000,00 520 Beban Penjualan/Penagihan 0,00 521 Beban Lain-Lain 703.657,34 67.509.551,06 18.300.000,00 0,00
18.300.000,00 SHU SETELAH PAJAK SHU SEBELUM PAJAK JUMLAH BEBAN OPERASIONAL BEBAN OPERASIONAL PAJAK YANG BELUM DISETOR KODE REK PENDAPATAN JUMLAH KOPERASI SYARIAH X PERHITUNGAN HASIL USAHA (PHU)/ (LAPORAN RUGI/LABA) Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2021
murabahah  (akad  jual  beli)  dan  akad ijarah (akad sewa)”.
Selain dua akad tersebut, disini bendahara  juga  menyampaikan  bahwa banyak  dari  anggota  koperasi  yang menginginkan uang dan membeli barang yang  diinginkan  sendiri.  Sebenarnya  ini tidak  diperbolehkan,  tetapi  dikarenakan banyak  anggota  yang  menginginkan  hal tersebut, bendahara koperasi dan pengurus lain berencana akan menambah jenis akad di dalam penyaluran pembiayaannya. Menurut hasil wawancara  dengan  bendahara  koperasi pada  hari  Kamis,  30  Maret  2023  dan mendapat jawaban sebagai berikut: “Namun  kadang  anggota  itu  dia  mau nerima  uang  dia  yang  beli  sendiri barangnya.  Sebenarnya  ini  melanggar aturan,  dimana  yang  benar  itu  pihak koperasi  yang  pergi  membeli  barang, kemudian koperasi yang menjual kepada anggota.  Dari  sini,  rencananya  saya akan menambah akad untuk pembiayaannya,  yaitu  akad  murabahah bil  wakalah.  Akad  murabahah  bil wakalah  ini  juga  sudah  diberlakukan  di Dinas Koperasi”.
Kedua aset tetap, merupakan aset berupa peralatan  atau  inventaris  yang  dimiliki oleh  koperasi.  Total  peralatan  yang dimiliki koperasi sebesar Rp. 7.340.000,00.  Total  ini  merupakan  total akhir  dari  penjumlahan  semua  peralatan yang dimiliki koperasi. Koperasi memiliki peralatan atau inventaris berupa laptop,  printer,  lemari  arsip,  dan  kursi kerja.  Dikarenakan  koperasi  memiliki peralatan,  di  dalam  aset  tetap  ini  juga terdapat  akun  untuk  penyusutan  aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan oleh bendahara koperasi yaitu metode garis lurus. Dimana untuk umum ekonomisnya  rata-rata  tujuh  tahun. Menurut hasil wawancara dengan bendahara koperasi pada hari Kamis, 30
Maret  2023  dan  mendapat  jawaban sebagai berikut:
“Pembelian  peralatan  kita  catat  dia  di neraca  sebesar  biaya  perolehannya.
Untuk  penyusutan  bapak  menggunakan metode  garis  lurus  nak.  Dimana  harga beli  dikurang  dengan  nila  residu  dibagi dengan umur ekonomis. Rata-rata umum ekonomis  yang  bapak  tetapkan  dari pertama  kali  beli  itu  tujuh  tahun. Malahan ada juga yang sudah tidak ada nilainya,  seperti  laptop  itu,  bapak belinya dulu, tapi tetap bapak munculkan di neracanya”.
2. Liabilitas (Kewajiban)
Dari  hasil  wawancara  dan  dokumentasi yang  telah  diterima  oleh  peneliti, diketahui  bahwa  koperasi  memiliki kewajiban  yang  harus  dibayarkan  dalam jangka  waktu  dekat  (kewajiban  jangka pendek). Total kewajiban jangka pendek koperasi  sebesar  Rp.  148.855.480,61. Total  kewajiban  ini  merupakan  total keseluruhan  dari  kewajiban  koperasi diantaranya  yaitu  kewajiban  untuk mengembalikan simpanan wajib anggota, dana pembagian sisa hasil usaha (SHU), dan  ada  juga  biaya-biaya  yang  masih harus  dibayarkan  (biaya  administrasi umum dan biaya RAT periode 2021). 3. Modal Total modal yang dimiliki  oleh koperasi yaitu  sebesar  Rp.  538.491.601,00.  Total ini  merupakan  hasil  akumulasi  dari modal  donasi  atau  hibah,  simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, simpanan  khusus,  cadangan  koperasi, dan  sisa  hasil  usaha  yang  didapatkan koperasi pada periode Januari–Desember 2021.  Menurut  hasil  wawancara  dengan bendahara  koperasi  pada  hari  Kamis,  5 Januari  2023  dan  mendapat  jawaban sebagai berikut:
“Simpanan yang ada itu simpanan pokok dan  simpanan  wajib  anggota  baru, simpanan  wajib  pembiayaan  anggota, dan  modal  penyertaan  anggota  dan pihak ke-tiga”.
4. Pendapatan Dikarenakan  koperasi  ini  memiliki beberapa  produk  di  dalam  kegiatan operasionalnya, terdapat beberapa pendapatan  yang  diterima  selama  satu periode operasionalnya, diantaranya
terdapat  pendapatan  untuk  margin  atau ujroh  anggota, ada  juga  pendapatan  jasa administrasi,  dan  pendapatan  bagi  hasil tabungan  mudharabah.  Menurut  hasil wawancara  dengan  bendahara  koperasi pada  hari  Kamis,  30  Maret  2023  dan mendapat jawaban sebagai berikut: “Pendapatan yang diterima koperasi ada beberapa  macam  nak,  salah  satunya  itu ada  margin  atau  ujroh  keuntungan  buat koperasi  dari  penyaluran  pembiayaan. Keuntungan  ini  kita  akuin  dia  jadi pendapatan
setelah realisasi
pembiayaan baik itu produk ataupun jasa ke anggota.”
5. Beban
Beban  atau  biasa  diartikan  dengan pengeluaran rutin koperasi ini muncul di laporan  laba  rugi.  Dimana  koperasi memiliki
beberapa beban yang
mengurangi pendapatan yang didapatkan selama  satu  periode.  Beban  tersebut diantaranya  terdapat  beban  penyisihan untuk pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT),  beban  administrasi  dan  umum, bebang  aji  atau  honor,  beban  pajak, beban  penyusutan  aktiva  tetap,  dan beban-beban  lainnya.  Menurut  hasil wawancara  dengan  bendahara  koperasi pada  hari  Kamis,  30  Maret  2023  dan mendapat jawaban sebagai berikut:
“ Beban  kita  akuin  jadi  beban  ya  pada saat kita keluarkan uang buat pembayaran beban itu.”
Berdasarkan semua informasi yang telah dijabarkan  sebelumnya  yang  berkaitan dengan  aset,  kewajiban,  modal,  maupun akun-akun  lain  yang  sesuai  dengan informasi yang didapatkan dan informasi yang  berada  di  dokumentasi  berupa laporan  keuangan  koperasi,  maka  disini penulis  dapat  melakukan  konstruksi laporan keuangan untuk Koperasi Syariah  X.  Konstruksi  laporan  yang disusun  di  Koperasi  Syariah  X  ini  akan mengikuti format yang ada di dalam SAK
ETAP  dan  PSAK  101.  Dimana  laporan yang  disusun  terdapat 7 laporan,  yaitu laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas,
laporan  arus  kas,  laporan  sumber  dan penyaluran  dana  zakat,  laporan  sumber dan  penggunaan  dana  kebajikan , dan catatan  atas  laporan  keuangan  (CALK). Berikut  konstruksi  laporan  keuangan Koperasi Syariah X Periode 2021 sesuai dengan PSAK 101: a. Laporan Neraca
(Sumber: Data Diolah) Gambar.3 Laporan
Neraca
b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha
(Sumber: Data Diolah) Gambar.4 Laporan PHU
c. Laporan Perubahan Ekuitas
(Sumber: Data Diolah) Gambar.5 Perubahan Ekuitas
d. Laporan Arus Kas
(Sumber: Data Diolah)
Gambar.6 Arus Kas
e. Laporan  Sumber  dan  Penyaluran Dana Zakat
(Sumber: Data Diolah) Gambar.7 Sumber dan Penyaluran Zakat f. Laporan  Sumber  dan  Penggunaan Dana Kebajikan Koperasi  Syariah  X  ini  terbilang koperasi  yang  baru  saja  merintis usaha dengan pola pembiayaan syariah.  Pengelolaannya  pun  belum sempurna  dikarnakan  pengurus  yang mengelola  hanya  tiga  orang  yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Oleh karena itu, untuk dana kebajikan baik itu  berupa  infak  dan  sedekah  belum dijalankan oleh koperasi. Tetapi  salah  satu  akun  yang  ada  di laporan  dana  kebajikan  yaitu  denda, koperasi membebankan denda kepada anggota yang tidak membayar angsuran  pembiayaan  pada  bulan berkenaan  dan  besar  denda  yang dibebankan  yaitu  5%.  Total  denda yang didapatkan ini tidak dimasukkan ke dalam akun pendapatan margin/ujroh, tetapi akan dimasukkan ke dalam dana sosial yang diperuntukkan bagi pembiayaan dengan  akad  Qordul  Hasan  (cuma- cuma) khusus bagi anggota yang tidak mampu (duafa) dengan hanya membayar angsuran pokok pembiayaan. g. Catatan  Atas  Laporan  Keuangan
(CALK)

## (Sumber: Data Diolah)
Gambar.8 CALK

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu Koperasi Syariah X  belum  menyusun  laporan  keuangan berdasarkan  standar  akuntansi  keuangan
(SAK) yang tercantum di dalam Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No  14/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang Pedoman  Akuntansi  Usaha  Simpan Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  pasal  3 yang  dimana  koperasi  dapat  menyusun laporan  keuangan  berdasarkan  SAK- Umum,  SAK-ETAP,  dan  PSAK  dengan memperhatian  jenis  dari  koperasi  yang dikelola.
Dimana  ini  terlihat  di  dalam  pengakuan maupun  pengukuran  dari  unsur-unsur laporan  keuangan  Koperasi  Syariah  X. Pengurus koperasi juga hanya menyusun tiga laporan saja, yaitu neraca,
perhitungan hasil usaha, dan arus kas. Ini tidak  sesuai  dengan  isi  dari  SAK-ETAP
dan  PSAK  101  yang  dimana  koperasi diharuskan  untuk  menyusun  laporan necara,  perhitungan  hasil  usaha,  laporan perubahan  ekuitas,  laporan  arus  kas, laporan  sumber  dan  penyaluran  dana zakat,  laporan  sumber  dan  penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Hal  ini  bisa  terjadi  karena  kurangnya sumber daya manusia (SDM), pemahaman  terkait  dengan  standar akuntansi keuangan (SAK) untuk koperasi syariah itu sendiri, dan kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah yang membuat pengurus terutama bendahara  koperasi  menyusun  laporan keuangan  sepengetahuan  saja,  Laporan keuangan yang disajikan secara tepat dan sesuai  dengan  adanya  gambaran  laporan keuangan  yang  sesuai  dengan  SAK ETAP  dan  PSAK  101  diharapkan  dapat menambah  pemahaman  pengurus  akan laporan  keuangan  dan  standar  akuntansi keuangan yang diperntukkan bagi koperasi syariah.

## 6. REFERENSI
Aprilia,  A.  S.,  &  Pravitasari,  D.  (2022).
Penerapan PSAK No . 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Kopontren Al- Barkah Wonodadi Blitar . 2 (101). Asidicky  (2019). Lembaga  Keuangan Syariah .  Diakses  25  September 2022 dari https://www.indonesian.id/read/12 0280/lembaga-keuangan-syariah Fauzul  Naimah,  U.,  &  Ridwan,  M. (2014). Analisis Implementasi Akuntansi  Syariah  Di  BMT  “X”
Kudus . 7 (1), 59–84.
Febriani,  A.  F.,  Rosyafah,  S.,  Surabaya, U.  B.,  &  Nirlaba,  E.  (2021).
Penerapan dan Rekontruksi Laporan  Keuangan  Berdasarkan PSAK  45  untuk  Meningkatkan
Kinerja  Keuangan  pada  Lembaga TK  Muslimat  NU  80  Kedungturi . 1 (45), 100–112. IAI,  D.  (2015). ED.  Penyajian  Laporan
Keuangan Syariah . 1 . Ikhsan,  A.,  &  Haridhi,  M.  (2017). Penerapan Stansar Akuntansi Keuangan  Syariah  Pada  Koperasi Jasa  Keuangan  Syariah  (  Studi Pada  Baitul  Qiradh  Di  Kota . 2 (3),
100–110. Koperasi  &  UMKM,  M.  (2015). Peraturan  Menteri  Koperasi  dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 14/Per/M.KUKM/IX/2015 . Koperasi  &  UMKM,  M.  (2018). Peraturan  Menteri  Koperasi  dan UKM RI No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 . 86 . Miarti,  L.  K.  A.,  &  Mudzakar,  M.  K. (2021).  The  Influence  of  the Implementation of Islamic Accounting Standards on the Financial Transactions Management  in  Islamic  Banks. International Journal of Multicultural  and  Multireligious Understanding , 8 (4), 8. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i 4.2434 Miles,  Matthew  B  &  Huberman,
Michael. Qualitative Data Analysis.
Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press), 1992. Nasution, M. I. M., & Siregar, S. (2022). Implementation Of Sharia Accounting  In  The  Mudharabah Saving  Program  At  PKH  Al- Hasanah. Enrichment:  Journal  of … , 12 (2),2048–2054. https://enrichment.iocspublisher.or g/index.php/enrichment/article/vie
w/510%0Ahttps://enrichment.iocsp ublisher.org/index.php/enrichment/ article/download/510/402 Nazhifah, N., Wisandani, I., Marlina, L., Studi, P., Syariah, E., Siliwangi, U., Studi, P., Syariah, E., Siliwangi, U., Wisandani, I., Studi, P., Syariah, E.,
&  Siliwangi,  U.  (2020). Analisis Implementasi  PSAK  101  Pada Laporan Keuangan Di KSPPS BMT
Al-Bina Tasikmalaya . 5 (1), 42–58.
OJK,  O.  J.  K.  (2020). Laporan Perkembangan  Keuangan  Syariah Indonesia .
OJK,  O.  J.  K.  (2021). Laporan Perkembangan  Keuangan  Syariah Indonesia Menjaga Ketahanan Keuangan Syariah dalam Momentum  Pemulihan  Ekonomi . 14–16.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syar iah/data-dan-statistik/laporan- perkembangan-keuangan-syariah- indonesia/Pages/Laporan- Perkembangan-Keuangan-Syariah- Indonesia-2021.aspx Prov,  N.  (2021). Jumlah  Koperasi Syariah  Menurut  Kabupaten  Kota Tahun 2021 .
Putri,  Ambo  Masse,  R.,  &  Rusnaena.
(2022). Penerapan PSAK 101 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan  Syariah  Bakti  Huria Syariah K.C. Parepare . 1 , 16–31.
Putri,  Masse,  R.  A.,  &  Sahrani.  (2020). Application  Of  Psak  101  In  The Sharia Savings And Loans Cooperative  Bakti  Huria  Syariah K.C. Parepare . 5 (1), 1–5. Putriningtyas, & Usnan. (2019). Akuntabilitas BMT: Analisis Berdasarkan  Implementasi  PSAK 101  Pada  Penyajian  Laporan
Keuangan . 7 , 17–36. Rahmi, A. N. (2019). Analysis Of Sharia Accounting Implementation In BMT (Baitul  Maal  Wat  Tamwil)  Alif Yogyakarta . 6 . Rudini,  &  Afriyanto  (2016). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK  ETAP)  PADA  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu . Subastyan, G. M., Fitriyah, N., & Puspita Lenap, I. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Serba  Usaha  (  KSU  )  BMT  AL-
IQTISHADY . 2 (3), 462–479.
Sugiyono.  2019.  Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D .
Bandung: CV. Alfabeta. Suharyono,  &  Ananda,  N.  J.  (2022). Implementasi  Penyajian  Laporan Keuangan  BMT  Abdurrab . 6 ,  57– 63. https://doi.org/10.31851/neraca.v6i 1.8510 Triyuwono, Iwan. 2012. Akutansi Syariah . Jakarta: Rajawali Pers. Ula’, N., & Nawirah. (2020). Implementasi  SAK  Syariah  Dalam Laporan Keuangan Koperasi Pengkreditan Rakyat Syariah (KPRS) . 11 (2), 123–132.