## PENDAHULUAN
Peralihan rezim pemerintahan Indonesia dari orde baru menuju orde reformasi pada pertengahan tahun  1998  telah  melahirkan  pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah  secara  proporsional.  Otonomi  daerah ditanggapi daerah dengan memekarkan diri yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  129  Tahun  2000  tentang  Persyaratan Pem bentukan  dan  Kriteria  Pem ekaran, Penghapusan  dan  Penggabungan  Daerah sebagaimana telah diganti dengan PP Nomor 78 tahun 2007 perihal yang sama.  Ada beberapa
alasan  yang  diajukan  oleh  daerah  untuk mendukung pemekaran (Bappenas dan UNDP, 2008: 2), antara lain adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah  dan  masyarakat,  serta  memberi kesempatan  pada  daerah  untuk  melakukan pemerataan pembangunan.
Pada akhir tahun 2006 Kabupaten Ngada di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Ngada (Kabupaten  Induk)  dan  Kabupaten  Nagekeo sebagai  Kabupaten  Pemekaran  atau  Daerah Otonom Baru (DOB). Kabupaten Nagekeo resmi

## JURNAL RISET MANAJEMEN
Vol. 1, No. 2, Juli 2014, 105 - 115

## ANALISIS  KEMAMPUAN  KEUANGAN  DAERAH  KABUPATEN NGADA SEBELUM  DAN SESUDAH PEMEKARAN
Maria Fransiska Wist Towa
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nagekeo,  Nusa  Tenggara  Timur Email:  wimmy_fransiska@yahoo.co.id
Abdul Halim
Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis,  Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta Email:  abhalim58@yahoo.com

## Abstract
This research is to analyze the local financial capability of Ngada Regency before and after the expansion by measuring and analyzing local financial capacity indicated by Fiscal Autonomy Degree (DOF), Routine Capacity Index (IKR) and PAD Performance Index (IPPAD). It is also analyze the correlation between local financial capability with the economic development of Ngada Regency. The data used in this research was secondary data in the form of time series with the observation period was from 2002 to 2011. The analysis tools to answer the research’s purpose were  the indicator of local financial capability through Fiscal Autonomy Degree (DOF), Routine Capacity Index (IKR) and PAD Performance Index (IPPAD), paired samples test and pearson correlation.The research finding showed that the local financial capability of Ngada Regency was still low, where the Fiscal Autonomy Degree (DOF) was very less because the ratio is < 10 percent, Routine Capacity Index (IKR) had shortage since it is < 20 percent and the ratio of PAD Performance Index (IPPAD) was poor because IPPAD was < 1. There was a significant difference of the local financial capability between before and after the expansion of Ngada Regency showed by Fiscal Autonomy Degree (DOF). There was no correlation between the indicators of local financial capability (DOF, IKR and IPPAD) with the indicators of economic development through the indicator of GDP’s Ngada Regency.
Keywords: local financial capability, expansion, pairs sample test, pearson correlation.
berdiri pada tanggal 8 Desember 2006 dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 2 Januari 2007 dengan Mbay sebagai ibukotanya yang terdiri atas 7 kecamatan, sedangkan Kabupaten Ngada sebagai  Kabupaten  Induk  terdiri  atas  9 kecamatan.
Pada prinsipnya pemekaran wilayah tidak boleh mematikan kabupaten induk. PAD sebagai salah  satu  sumber  penerimaan  daerah  yang berasal dari dalam daerah harus ditingkatkan seoptimal mungkin, dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal baik itu kabupaten pemekaran maupun kabupaten induknya. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak  semata-mata  menggantungkan  pada bantuan  dan  subsidi  dari  Pemerintah  Pusat. Meskipun disadari bahwa sebagian besar daerah otonom   (kabupaten/kota),  kem am puan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)nya  kecil sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat.
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngada dari tahun 2002-2011 masih sangat rendah rata-rata, yakni hanya 4,29 persen dari total APBD Kabupaten Ngada. Kontribusi PAD  terbesar  pada  tahun  2011  (sesudah pemekaran)  sebesar  5,62  persen  yang  di dominasi  oleh  retribusi  daerah  sebesar  Rp. 12.347.225.000, disusul lain-lain PAD yang sah Rp.  9.340.438.000,  pajak  daerah  Rp. 2.628.353.000,  dan  laba  BUMD  Rp. 2.596.015.000. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Kuncoro (1995) bahwa selama kurun waktu  1984/1985–1990/1991  untuk  daerah propinsi PAD rata-rata hanya mampu membiayai 30  persen  dari  pengeluaran  rutin  dan  untuk daerah kabupaten/kota kurang dari 22 persen pengeluaran rutin mampu dibiayai oleh PAD.
Kecilnya  sumbangan  PAD  pada  APBD menunjukkan  semakin  besar  ketergantungan daerah  kepada  pusat.  Untuk  mengatasi kesenjangan fiskal maka pemerintah Kabupaten Ngada sangat bergantung pada dana transfer dari

## ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGADA SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN
pemerintah pusat  berupa dana  perimbangan. Rata-rata proporsi dana perimbangan terhadap total penerimaan APBD Kabupaten Ngada dari tahun 2002-2011 sebesar 78,87 persen. Hal ini m enunjukkan  rendahnya  kem am puan pem erintah  daerah  dan  kuatnya  peran pemerintah  pusat  dibandingkan  pemerintah daerah  melalui  angka  ketergantungan  fiskal dalam alokasi anggaran.
Permasalahan yang muncul adalah hingga sampai saat ini (setelah pemekaran) Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Ngada  masih rendah. Proporsi pendapatan Kabupaten Ngada yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) jum lahnya  kecil  sehingga  m enciptakan ketergantungan pada pemerintah pusat. Oleh sebab  itu  harus  ada  upaya  untuk  meng- optimalkan sumber-sumber penerimaan dalam daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tulisan ini bertujuan mengukur dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada Selain itu, menganalisis perbedaan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada sebelum dan sesudah pemekaran wilayah, dan menganalisis hubungan antara kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  pemerintah  daerah,  otonomi  daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pem erintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Ada  beberapa  ukuran untuk  mengetahui  kemampuan  suatu  daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri  yaitu:  1.  kem am puan  struktural organisasinya;  2.  kem am puan  aparatur pemerintah  daerah  (SDM);  3.  kemampuan keuangan daerah; 4. kemampuan mendorong partisipasi masyarakat.
Dalam Bab II pasal 2 PP 129 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, disebutkan tujuan pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan
kesejahteraan  m asyarakat  m elalui:  1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; 3.  percepatan  pelaksanaan  pembangunan perekonomian daerah; 4. percepatan pengelolaan potensi daerah; 5. peningkatan keamanan dan ketertiban; 6. peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
Otonom i  daerah  sangat  erat  dengan kemampuan  keuangan  daerah,  dana  perim- bangan,  dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah. Keuangan daerah diartikan Mamesah (1995: 16) sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai  dengan  uang,  demikian  pula  segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan  undang-undang  yang berlaku.
Dana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan  pemerintahan  antara  pusat  dan daerah  serta  untuk  mengurangi  kesenjangan pendanaan  pemerintahan  antardaerah.  Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak atau Bagi Hasil Pajak (BHP) dan dana bagi hasil yang bersumber Sumber Daya Alam (SDA) atau Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (BHPBP), Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK).
Ciri  utama  suatu  daerah  mampu  melak- sanakan otonomi daerah menurut Halim (2007: 262)  adalah pertama,  kemampuan  keuangan daerah  artinya  daerah  tersebut  mem iliki kemampuan dan kewenangan menggali sumber keuangan,  mengelola  dan  menggunakan keuangannya  sendiri  untuk  m em biayai penyelenggaraan  pem erintahan;  kedua, ketergantungan  kepada  bantuan  pusat  harus seminimal mungkin. Kemampuan daerah dalam menjalankan  otonomi  daerah  dapat  diukur melalui kemampuan keuangan daerah dengan menganalisis:  1.  derajat  desentralisasi  fiskal
adalah  tingkat  kemandirian  daerah  untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri kepada pemerintah pusat; 2. kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum; 3. kapasitas fiskal daerah merupakan  sumber  pendanaan  daerah  yang berasal dari PAD dan DBH; 4. upaya fiskal adalah koefisien  elastisitas  PAD  dengan  PDRB;  5. kebutuhan  fiskal  standar  adalah  rata-rata kebutuhan fiskal standar suatu daerah.
Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih  tinggi  daripada  apa  yang  dicapai  pada periode  sebelum nya.  Hal  ini  maksudnya perkembangan baru akan terjadi apabila jumlah output barang-barang  yang  dihasilkan  dalam perekonomian tersebut volumenya meningkat pada  periode-periode  berikutnya.  Laju pertumbuhan ekonomi diukur melalui indikator perkembangan PDB atau PNB. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi diukur melalui perkembangan PDRB dari tahun ke tahun (Widodo,1990: 35).
Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, PAD  sebagai  sumber  pendapatan  daerah komponennya terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Kemandirian  suatu  daerah  dalam  bidang keuangan  dapat  dilihat  dari  seberapa  besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Dalam  kaitannya  dengan  otonomi  daerah, Insukindro dkk (1994: 1) mengemukakan bahwa PAD dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Semakin besar sumbangan PAD kepada APBD menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.
Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan atas  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Retribusi yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi  atau  badan.  Retribusi  daerah  dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  dan tinjauan pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian  bahwa  terdapat  perbedaan  yang signifikan antara kemampuan keuangan daerah Kabupaten  Ngada  sebelum  dan  sesudah pemekaran wilayah.

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data sekunder  runtun  waktu  ( time  series )  selama periode tahun 2002-2011. Data sekunder tersebut diperoleh  melalui  Dinas  PPKAD  Kabupaten Ngada, Bapeda Daerah Kabupaten Ngada, BPS Kabupaten Ngada dan instansi lain yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder meliputi realisasi penerimaan APBD Kabupaten Ngada, realisasi belanja rutin Kabupaten Ngada, Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  atas  dasar harga konstan Kabupaten Ngada, realisasi PAD dan PDRB seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator kemampuan keuangan daerah, uji beda sampel berpasangan ( pairs sample test ) dan korelasi Pearson. Ketiga alat analisis itu akan diuraikan sebagai berikut.

## Indikator kemampuan keuangan daerah
Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan ekonomi daerah dapat diukur melalui indikator
kem am puan  keuangan  daerah.  Dengan berpedoman  pada  hasil  penelitian  Litbang Depdagri  dengan  Fisipol  UGM  (1991)  dalam mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah maka ada 3 (tiga) indikator yaitu (lihat Munir et al, 2004: 106).

## Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
DOF  menjelaskan  tentang  nisbah  antara penerimaan daerah yang berasal dari komponen PAD dan Total Penerimaan Daerah (TPD) yang dinyatakan dalam APBD setiap tahunnya dengan rumus sebagai berikut (Munir et al 2004: 106):
........... (1)
Makin tinggi persentase DOF maka semakin tinggi  kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan  ekonominya berdasarkan  sumber- sumber  keuangan  asli  daerah.  Sebaliknya semakin kecil rasionya, maka daerah tersebut semakin tinggi tingkat ketergantungan kepada pusat. Adapun rasio DOF dinyatakan dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 1 Skala Interval Derajat Otonomi Fiskal
PAD/TPD (%) Kemampuan Keuangan Daerah ˂ 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Cukup 30,01 – 40,00 Sedang 40,01 – 50,00 Baik > 50,00 Sangat Baik
Sumber: Munir et al (2004: 106).

## Indeks Kemampuan Rutin (IKR)
IKR digunakan untuk mengukur seberapa jauh penerimaan  yang  berasal  dari  daerah  dapat memenuhi kebutuhan daerah  (Halim, 2001: 22) dengan rumus sebagai berikut:
.....................  (2)
di mana TPR t adalah total pengeluaran rutin pada tahun t.
Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah  m aka  m enunjukkan  kem am puan

## ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGADA SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN
membiayai  kebutuhan  rutinnya  sendiri  tanpa bantuan  dari  pemerintah  pusat  dan  juga menunjukkan  kemampuan  keuangan  daerah yang positif. Kriteria Indeks Kemampuan Rutin (IKR) suatu daerah dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

## Tabel 2 Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin
PAD/Total Pengeluaran Rutin (%) Kemampuan Keuangan Daerah 00,00 – 20,00 Sangat Kurang 20,01 – 40,00 Kurang 40,01 – 60,00 Cukup 60,01 – 80,00 Baik 80,01 – 100,00 Sangat Baik Sumber : Munir (2004: 106)

## Indeks Penampilan PAD (IPPAD)
Kemampuan keuangan daerah sangat didukung oleh usaha daerah dalam memungut PAD ( fis- cal  effort ).  Akan  tetapi  potensi  tiap  daerah berbeda  di  m ana  daerah  yang  sum ber pendapatannya besar tingkat kemandiriannya besar pula. Menurut Hikmah (1999) karena data di  daerah  tidak  mendukung  maka  dipakai berbagai proxy untuk mengukur upaya fiskal ( fiscal effort ) dengan rumus sebagai berikut (lihat Reksohadiprodjo, 2000: 200-204).
.........................  (3)
di mana :
Upaya pemungutan PAD di daerah : ......... (4) atau : .......... (5) Tingkat PAD Standar : (6)
di mana :
Total  PAD  Kabupaten/kota  se-
Propinsi NTT
Total  PDRB  Kabupaten/kota  se- Propinsi NTT
Indeks  Penampilan  PAD  (IPAD)  berdasarkan penelitian  Ahmad  (1990:  66)  dinilai  dengan kriteria: 1. apabila IPPAD <1, maka posisi PAD Kabupaten Ngada adalah lemah karena berada dibawah  tingkat  PAD  standar  kabupaten;  2. apabila IPPAD >1, maka posisi PAD Kabupaten Ngada adalah kuat karena berada di atas tingkat PAD standar kabupaten.
a. Uji beda sampel berpasangan ( pairs samples test )
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model before and after analysis . Untuk menguji ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada perubahan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada antara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah maka digunakan analisis  uji  beda  sam pel  bukan  sam pel independen  (Saleh,  2001:  216)  atau  uji  beda sampel  berpasangan  ( pairs  samples  test ) (Djarwanto  dan  Subagyo,  2005:  203).  Untuk memudahkan pengujian secara statistik maka disusun hipotesis statistik sebagai berikut:
Ho : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan keuangan  daerah Kabupaten Ngada sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.
Ha : terdapat  perbedaan  yang  signifikan antara  kemampuan  keuangan  daerah Kabupaten Ngada sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.
Berdasarkan hipotesis tersebut maka dapat diambil  keputusan  untuk  menerim a  atau menolak  hipotesis  sebagai  berikut:  1.  jika probabilitas dari p value (Sig. t) > 0,05 maka Ho di  terima.  Ho  diterima  artinya  kemampuan keuangan daerah antara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah Kabupaten Ngada adalah  sama  atau  tidak  terdapat  perbedaan secara nyata; 2. jika probabilitas dari p value (Sig. t)  <  0,05  maka Ho  ditolak.  Ho  ditolak  artinya kemampuan keuangan daerah antara kondisi sebelum  dan  sesudah  pemekaran  wilayah Kabupaten  Ngada  adalah  tidak  sama  atau terdapat perbedaan secara nyata.

## b. Korelasi pearson
Korelasi  pearson  digunakan  untuk  meng- analisis tinggi rendahnya derajat hubungan antara kemampuan  keuangan  daerah  yang  diukur dengan Derajat Otonomi Fiskal (DOF),  Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dan Indeks Penampilan PAD  (IPPAD)  dengan  pertumbuhan  ekonomi (PDRB) Kabupaten  Ngada. Hubungan  antara variabel x dan y berkorelasi positif menunjukkan bahwa perubahan variabel x dan y adalah searah, sedangkan tinggi rendahnya keeratan tersebut ditentukan oleh koefisien korelasinya. Bila +1 berarti hubungan kedua variabel  sangat erat dan positif,  bila  nilai  koefisien  korelasi  semakin mendekati nol berarti hubungan kedua variabel tersebut sangat lemah. Bila perubahan variabel x dan y saling berlawanan maka akan berkorelasi negatif, sehingga memiliki koefisien korelasi yang negatif. Koefisien korelasi negatif bukan berarti bahwa hubungan kedua variabel tersebut lemah tapi  hanya  menunjukkan  perubahan  yang berlawanan arah antara variabel-variabel tersebut (Saleh, 2004: 129-130). Rumus koefisien korelasi sebagai berikut:
........... (7)
Di mana:
r = Koefisien korelasi
X 1 = Kem am puan keuangan daerah Kabupaten Ngada
Y = Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada
n = Jumlah observasi
Menurut Young (1982) dalam (Djarwanto dan Subagyo,  2005:  301)  koefisien  korelasi  0,70 sampai  1,00  (plus  dan  minus)  menunjukkan adanya derajat asosiasi yang tinggi. Koefisien korelasi lebih tinggi dari 0,40 sampai di bawah 0,70  m aka  menunjukkan  hubungan  yang substansial. Apabila koefisiennya di atas 0,20 sampai  di  bawah  0,40  menunjukkan  adanya korelasi yang rendah dan apabila kurang dari 0,20 dapat diabaikan.
Setelah dilakukan perhitungan terhadap r, maka dilakukan uji signifikasi dari r (koefisien
korelasi)  dengan  prosedur  pengujian  sebagai berikut.
1. Analisis hipotesis korelasi
H 0 : r XY = 0 maka tidak ada hubungan antara variabel x dan y
H 0 :  r XY >  0  maka  ada  hubungan  antara variabel x dan y
2. Derajat kepercayaan ( level of significant ) = 0,05 persen
3. Kriteria pengujian:
H 0 diterima bila t tabel lebih besar atau sama dengan t hitung.
H 0 ditolak bila t tabel lebih kecil atau sama dengan t hitung.
4. Hasil pengujian untuk sampel kecil (n<30) dapat diuji dengan menggunakan distribusi nilai t:
................... (8)

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Berikut  dikemukakan  analisis  atas  data beserta pembahasan. Berturut-turut dikemuka- kan  tentang  indikator  keuangan,  perbedaan kemampuan keuangan, dan hubungan dengan indikator pertumbuhan ekonomi.

## Indikator kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada
Tabel  3  berikut  menyajikan  data  terkait dengan kemampuan keuangan daerah.  Indikator tersebut meliputi Derajat Otonomi Fiskal, Indek Kemampuan  Rutin,  dan  Indek  Penampilan Pendapatan Asli Daerah.
Sebagai salah satu indikator kemampuan keuangan  daerah,  hasil  perhitungan  Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Ngada sesuai tabel  3  selama  periode  2002-2011  rata-rata sebesar 4,39 persen. Ini berarti sesuai skala in- terval berada pada kategori sangat kurang (lihat tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan  daerah    Kabupaten  Ngada  melalui Pendapatan Asli  Daerah (PAD)  masih  sangat kurang dan mengandalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat.

## ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGADA SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN
Tidak  jauh  berbeda  dengan  DOF,  Indeks Kemampuan  Rutin  (IKR)  yang  merupakan proporsi PAD terhadap kemampuan membiayai belanja rutin Kabupaten Ngada rata-rata sebesar 7,68  persen  selama  tahun  2002-2011  persen berada pada kategori sangat kurang sesuai skala interval  IKR.  Hal  ini  menunjukkan  tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Ngada masih sangat tinggi pada Pemerintah Pusat.
Usaha  daerah  dalam   m eningkatkan penerimaan dari PAD dapat dipandang sebagai upaya  fiskal  daerah  ( fiscal  effort ),  walaupun potensi  tiap  daerah  berbeda.  Kondisi  IPPAD Kabupaten Ngada kategorinya lemah dengan rata-rata 0,17 persen (lihat tabel 3) berada di bawah  standar  PAD  tingkat  Kabupaten  se- Provinsi Nusa Tenggara Timur (IPPAD <1). Artinya selama  periode  pengamatan  pertumbuhan ekonomi tidak mampu mendorong peningkatan PAD sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi
Pemerintah Kabupaten Ngada untuk mening- katkan upaya pemungutan  PAD. PAD Kabupaten Ngada  jauh  lebih  rendah  dibanding  PAD kabupaten  lain  di  wilayah  Provinsi  NTT  dan berada di bawah standar PAD Provinsi NTT.
Perbedaan kemampuan keuangan daerah Kabupaten  Ngada  sebelum  dan  sesudah pemekaran wilayah

## 1. Perbedaan berdasarkan  Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
Untuk menguji ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada perubahan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada antara kondisi sebelum dan  sesudah  pem ekaran  wilayah  m aka digunakan  analisis  uji  beda  sampel  bukan sampel independen. Hasil perbandingan DOF sebelum  dan  sesudah  pemekaran  sebagai berikut:

## MARIA FRANSISKA WIST TOWA & ABDUL HALIM
Tabel 3 Indikator Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada,
2002-2011 (Dalam Persen) No Tahun Indiktor Kemampuan Keuangan DOF IKR IPPAD 1 2002 3,81 8,00 0,04 2 2003 4,43 6,59 0,06 3 2004 3,69 6,11 0,13 4 2005 3,88 6,39 0,12 5 2006 4,14 7,61 0,30 6 * 2007 4,11 6,96 0,28 7 *2008 5,58 8,36 0,25 8 *2009 4,22 7,80 0,22 9 *2010 4,04 8,90 0,21 10 *2011 5,62 9,43 0,21 Rata-rata 4,39 7,68 0,17
*Sesudah pemekaran wilayah
Tabel 4  Uji T Berpasangan DOF Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah kabupaten Ngada, 2002-2011 Paired Differences
T Df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1  DOF Sebelum Pemekaran- DOF Sesudah Pemekaran -.85000 .51764 .23150 -1.4927 -.20727 -3.672 4 .021
Berdasarkan hasil pengujian sesuai tabel 4 diketahui bahwa  perbandingan rasio keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran secara rata-rata terjadi kenaikan sebesar 0.85000. Hal
ini berarti secara statistik terjadi perbedaan yang signifikan antara Derajat Otonomi Fiskal (DOF) sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Ngada karena sig. (2-tailed) sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpul- kan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara  DOF  Kabupaten  Ngada  sebelum  dan sesudah pemekaran wilayah Kabupaten Ngada.

## 2. Perbedaan berdasarkan Indeks Kemampuan Rutin (IKR).
Hasil  pengujian  kedua  sesuai  tabel  5 diketahui bahwa  perbandingan rasio keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran secara rata-rata terjadi kenaikan sebesar 1,3500. Hal
ini berarti secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara Indeks Kemampuan Ru- tin  (IKR)  sebelum  dan  sesudah  pemekaran Kabupaten Ngada karena sig. (2-tailed) sebesar 0,093 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan
yang signifikan antara Indeks Kemampuan Ru- tin (IKR) Kabupaten Ngada sebelum dan sesudah pemekaran wilayah Kabupaten Ngada.

## 3. Perbedaan berdasarkan Indeks Penampilan PAD (IPPAD).
Hasil  pengujian  ketiga  sesuai  tabel  6 diketahui bahwa  perbandingan rasio keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran secara rata-rata terjadi kenaikan sebesar 0.10200. Hal ini berarti secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara Indeks Penampilan PAD (IPPAD)  sebelum  dan  sesudah  pemekaran Kabupaten Ngada karena sig. (2-tailed) sebesar 0,139 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Indeks Penampilan PAD (IPPAD) Kabupaten Ngada sebelum dan sesudah pemekaran wilayah Kabupaten Ngada.

## Hubungan kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Ngada
Analisis hubungan kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dilakukan untuk  mengetahui  adanya  keterkaitan  antara

## ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGADA SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN
Tabel  5  Uji T Berpasangan IKR Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah Kabupaten Ngada, 2002-2011 Paired Differences
t Df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1  IKR Sebelum Pemekaran - IKR Sesudah Pemekaran -1.3500  1.3757 .61525 -3.05820 .35820 -2.194  4 .093
Tabel 6   Uji T Berpasangan IPPAD Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah Kabupaten Ngada, 2002-2011 Paired Differences
t Df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1  IPPAD Sebelum Pemekaran - IPPAD Sesudah Pemekaran -.10200 .12377 .05535 -.25569 .05169 -1.843  4 .139
kemampuan keuangan daerah (DOF, IKR dan IPPAD) dengan pertumbuhan ekonomi melalui Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) Kabupaten Ngada. Hasil perhitungan dengan alat analisis korelasi pearson dapat dilihat pada tabel 7 berikut:
Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi pearson  DOF  dengan  PDRB  adalah  sebesar 0,001 dengan nilai P-value sebesar 0,999. Hasil ini  berarti  hubungan  tersebut  tidak  signifikan karena nilai P-value (0,999) lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang  signifikan  antara  DOF  dengan  PDRB Kabupaten Ngada.
Koefisien korelasi antara IKR dengan PDRB adalah sebesar 0.227 dengan nilai P value 0,529. Ini  berarti  hubungan  tersebut  tidak  signifikan karena  nilai P-value lebih  besar  dari  0,05 sehingga dapat  disimpulkan bahwa  tidak ada hubungan antara IKR dengan PDRB Kabupaten Ngada.
Koefisien  korelasi  antara  IPPAD  dengan PDRB adalah sebesar 0,177 dengan nilai P-value 0,624.  Ini  berarti  hubungan  tersebut  tidak signifikan karena nilai P-value lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada  hubungan  antara  IPPAD  dengan  PDRB Kabupaten Ngada.
Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  hubungan antara kemampuan keuangan daerah baik DOF, IKR  maupun  IPPAD  dengan  pertumbuhan ekonomi  melalui  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ngada. Hal ini mungkin
terjadi karena pendapatan daerah Kabupaten Ngada yang relatif masih sangat kecil.

## SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN Simpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
Indikator  kemampuan  keuangan  daerah Kabupaten Ngada selama periode pengamatan tahun 2002-2011 menunjukkan bahwa Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Ngada selama periode pengamatan tahun 2002-2011 rata-rata 4,39 persen berada pada kategori sangat kurang karena berada antara rasio < 10,00 persen dengan nilai berkisar 3,69  sampai 5,62 persen. Indeks Kemampuan  Rutin  (IKR)  selama  periode pengamatan tahun 2002-2011 rata-rata sebesar 7,68 persen berada pada kategori sangat kurang karena berada antara rasio 0,00 – 20,00 persen dengan nilai berkisar 6,11 persen sampai 9,43 persen.
MARIA FRANSISKA WIST TOWA & ABDUL HALIM
Tabel 7  Hubungan Indikator Kemampuan Keuangan Daerah (DOF, IKR, IPPAD) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Ngada, 2002-2011
DOF IKR IPPAD PDRB DOF Pearson Correlation 1 .523 .435 .001 Sig. (2-tailed) .121 .209 .999 N 10 10 10 10 IKR Pearson Correlation .523 1 .352 .227 Sig. (2-tailed) .121 .318 .529 N 10 10 10 10 IPPAD Pearson Correlation .435 .352 1 .177 Sig. (2-tailed) .209 .318 .624 N 10 10 10 10 PDRB Pearson Correlation .001 .227 .177 1 Sig. (2-tailed) .999 .529 .624 N 10 10 10 10
Indeks Penampilan PAD (IPPAD) Kabupaten Ngada selama periode pengamatan tahun 2002- 2011 rata-rata sebesar 0,17 persen. Angka ini menunjukkan  posisi  PAD  Kabupaten  Ngada lemah karena IPPAD < 1 berada di bawah standar PAD Kabupaten/kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ada  perbedaan  yang  signifikan  terhadap kemampuan keuangan daerah antara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Ngada yang ditunjukkan oleh Derajat Otonomi Fiskal  (DOF).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kebijakan  pemekaran  wilayah  m embawa perubahan  bagi  peningkatan  kemampuan keuangan  daerah  Kabupaten  Ngada  melalui indikator Derajat Otonomi Fiskal (DOF).
Tidak  ada  hubungan  antara  indikator kemampuan keuangan daerah (DOF, IKR dan IPPAD) dengan pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB Kabupaten Ngada.

## Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  kem am puan keuangan  daerah  yang  telah  diuraikan sebelumnya,  maka  Pemerintah  Kabupaten Ngada  diharapkan  dapat  melakukan  upaya konkrit  untuk  meningkatkan  PAD  melalui langkah-langkah:  Mendata  dan  menghitung potensi riil PAD dengan menggunakan metoda penghitungan  yang  tepat  dan  benar,
meningkatkan  kinerja  BUMD  untuk  memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi agar m am pu  m enyum bang  penerim aan  bagi pemerintah  daerah,  dan  membuka  akses informasi  yang  luas  untuk  memperkenalkan potensi-potensi unggulan di wilayah Kabupaten Ngada  sebagai  sumber  penerimaan  daerah seperti potensi pertanian (jagung, kopi, kakao, jambu mete) dan potensi pariwisata (kampung adat Megalitikum Bena, Taman Laut 17 Pulau Riung, pemandian air panas Soa).
Pem erintah  Kabupaten  Ngada  harus meningkatkan  Derajat  Otonomi  Fiskal  (DOF) dengan mengoptimalkan pemungutan melalui pendataan kembali wajib pajak dan obyek pajak yang  sudah  ada,  efisiensi  dan  efektiv itas pemungutan pajak, menggiatkan kembali pro- gram  wajib  pajak  “bulan  masyarakat  sadar membayar  pajak”  melalui  kearifan  lokal masyarakat setempat.

## Keterbatasan
Penelitian ini tentu mempunyai keterbatasan. Masalah data adalah keterbatasan utama.  Data yang  relatif sedikit  yang  hanya mencakup  10 tahun menjadi kelemahan dari sisi kuantitatif. Keterbatasan lain yang juga dapat dikemukakan adalah analisis yang relatif masih sederhana, mengingat masih cukup  langkanya penelitian terkait masalah ini di Indonesia.

## ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGADA SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN

## DAFTAR PUSTAKA
Ahm ad,  Jamm aludin  (1990),  “Hubungan Keuangan Antarpemerintah Pusat-Daerah, Studi Kasus D.I. Aceh, Jawa Timur dan DKI Jakarta”, Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi, UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan UNDP  (2008), Studi  Evaluasi  Dampak Pemekaran Daerah Tahun 2001-2007 , Edisi Juli 2008, Jakarta: BRIDGE.
Djarwanto  dan  Subagyo,  Pangestu  (2005),
Statistik Induktif , Edisi Keempat, Cetakan Kelima, Yogyakarta: BPFE.
Halim, Abdul  (2007), Bunga Rampai Pengelolaan Keuangan Daerah , Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Insukindro, Mardiasmo, Widayat W., Jaya W.K., Purwanto, B.M., Halim A., Suprihanto, J., Purnom o,  A.B.  (1994),  “Peran  dan Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dalam Usaha  Peningkatan  PAD”, Laporan Penelitian , KKD, FE-UGM, Yogyakarta.
Kuncoro, Mudrajad (1995), “Desentralisasi Fiskal di  Indonesia:  Dilem a  Otonom i  dan Ketergantungan”, Prisma , No. 4, Vol. 24,
Mamesah,  D.J.  (1995), Sistem  Administrasi Keuangan Daerah , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Mangkoesoebroto,  Guritno  (2001), Ekonomi Publik , Yogyakarta: BPFE.
Munir, Dasril, Henry A. Djuanda dan Hessel H.N.
Tangkilisan  (2004), Kebijakan  dan Manajemen Keuangan Daerah , Yogyakarta: YPAPI.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129  Tahun  2000  Tentang    Persyaratan Pembentukan  dan  Kriteria  Pemekaran,
Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78  Tahun  2007  Tentang  Tata  Cara Pem bentukan,  Penghapusan  dan
Penggabungan Daerah.
Reksohadiprojo,  Sukanto  (2000), Ekonomika
Publik , Yogyakarta: BPFE.
MARIA FRANSISKA WIST TOWA & ABDUL HALIM
Saleh, Samsubar (2001), Statistik Induktif , Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
_____________ (2004) Statistik Deskriptif , Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun  2004  Tentang  Perim bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Widodo, ST. (1990), Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan  Perekonomian  Indonesia ,
Yogyakarta: Kanisius.