## Legalitas

## Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme

## Discourse Of Power Limitations In Indonesia In The Perspective Of Constitution And Constitutionalism
* Erham, Aman Ma’arij, dan Gufran Universitas Muhammadiyah Bima
* Corespondence email : erhambima@yahoo.co.id, amanmaarij@umbima.go.id , azisgufran@umbima.go.id
Abstract. The purpose of this research is to describe the constitution as the most important legal document. The constitution is a very important rule for every nation and state, both those that have been independent for a long time and those that have just gained  their  independence.  Because  the  state  is  an  organization  of  power  that  includes  a  very  large  number  of  people,  it  is necessary to have a system of control (an effective system of restrictions). This is done through law (both written and unwritten, namely the constitution or basic laws). This research method is legal research. This article is the result of research on the issue of limiting the power of state government in terms of the constitution and the underlying constitutionalism. The discourse regarding limiting power is an integral part in countries that base themselves on constitutional democracy, such as the Republic of Indonesia, where the constitution actually acts as an instrument or means for regulating and controlling power.
The idea that government power needs to be limited because the State is run by humans and that humans are without exception inherent in many weaknesses. His proposition which later became famous reads as follows: "humans who have power tend to abuse that power, but humans who have unlimited power will certainly abuse it in an unlimited way (power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely)
Keywords: Limitation of Power, Constitution and Constitutionalism
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan konstitusi sebagai dokumen hukum yang paling penting, konstitusi merupakan suatu aturan yang amat penting bagi setiap bangsa dan negara (nation state), baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Karena negara merupakan organisasi kekuasaan yang meliputi sejumlah manusia yang sangat banyak, diperlukan adanya satu system pengendalian (system pembatasan yang effektif). Hal itu dilakukan melalui hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis yang bernama konstitusi atau undang–undang dasar), Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research). Artikel ini merupakan hasil penelitian atas isue pembatasan kekuasaan pemerintahan negara ditinjau dari konstitusi dan konstitusionalisme yang mendasarinya . Diskursus perihal pembatasan kekuasaan merupakan bagian integral  di  dalam  negara–negara  yang  mendasarkan  dirinya  pada  demokrasi  konstitusional,  seperti  halnya  negara  republik Indonesia, konstitusi sesungguhnya berperan sebagai instrumen atau sarana untuk mengatur dan mengendalikan kekuasaan . Gagasan  bahwa  kekuasaan  pemerintah  perlu  dibatasi  oleh  karena  Negara  itu  diselenggarakan  oleh  manusia  dan  bahwa  pada manusia  itu  tanpa  kecuali  melekat  banyak  kelemahan.  Dalilnya  yang  kemudian  menjadi  termasyhur  berbunyi  sebagai berikut:”manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan  tak  terbatas  pasti  akan  menyalahgunakannya  secara  tak  terbatas  pula  (power  tends  to  corrupt,  but  absolute  power corrupts absolutely)
Kata Kunci: Pembatasan Kekuasaan, Konstitusi Dan Konstitusionalisme

## PENDAHULUAN
Secara akademik kekuasaan yang membahayakan kelansungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara kuat, pada masa lalu, sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 32 tahun tiga dasawarsa, dimengerti oleh penyelenggara negara, hampir dari semua kalangan, sebagai negara yang serba tahu, serba mengatur, serba aman dan tertib. Negara berada diatas segala–galanya, mendominasi segala aspek kehidupan masyarakat dengan cara–cara, yang sering sangat tidak  beradab.  Menggelikan, tapi  benar–benar  nyata.  Negara,  bertindak  sebagai  penafsir tunggal,  sekaligus sebagai monopoli kebenaran (Margarito Kamis:2014).
Berangkat  dari  itu  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  yang  diselenggarakan  dengan  kehendak  bebas  dan sewenang–wenang,  tidak  mendapatkan  tempat  dalam  negara  yang  menganut  paham  pembatasan  kekuasaan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  yang  jelas  kekuasaan  absolute  dan  mudah  untuk  koruptif  bertentangan  dengan konstitusi.
Erham,  Aman  Ma’arij,  dan  Gufran. Diskursus  Pembatasan  Kekuasaan  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Konstitusi  dan Konstitusionalisme
Meminjam  sebuah  ungkapan,  konstitusi  bagi  sebuah  negara,  adalah  seperti  kitab  suci  bagi  sebuah  agama. Karena itu, semua aturan di negara ini termasuk pemilu dan segala persoalannya haruslah bersesuaian dengan norma– norma  dan  spirit  konstitusi.  Menyimpang  dari  konstitusi    dalam  kaitannya  dengan  penundaan  pemilu  untuk  tujuan melanggengkan kekuasaan (pen), adalah sesat dan menyesatkan (Saldi Isra:2017).
Pembatasan kekuasaan negara yang paling utama  dan mendasar adanya perangkat lengkap tentang pengakuan dan jaminan terhadap hak–hak asasi manusia maupun hak–hak warga, Leonard R. Sorenson (1989) membuat premis bahwa ancaman paling mendasar bagi rakyat adalah pemerintah dengan kekuasaan yang terlalu kuat (Pan Mohammad Faiz:2020).  Sebaliknya,  perlindungan  rakyat  yang  paling  mendasar  adalah  pemerintah  yang  terbatas  kekuasaannya (limited government)(Pan Mohammad Faiz:2020). Pembatasan ini biasanya dituangkan di dalam konstitusi. Namun, menarik untuk merefleksikan pandangan yang disampaikan oleh Suri Ratnapala (2012). Menurutnya, setiap negara di dunia  mengklaim  memiliki  konstitusi,  tetapi  hanya  sebagian  saja  yang  memiliki  pemerintahan  konstitusional. Mengapa?  Sebab,  pembatasan  kekuasaan  sejatinya  tidak  sekadar  tertulis  di  atas  kertas,  namun  harus  tersedia mekanisme yang jelas untuk menegakan ketentuan konstitusinya.
Untuk  itu  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  kediktatoran  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  maka dikembangkan prinsip–prinsip konstitusionalisme dalam bernegara. Semangat konstitusi itu adalah konstitusionalisme pembatasan kekuasaan. Konstitusi atau UUD Negara republic indonenesia sesungguhnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Konstitusi atau UUD pertama dirumuskan. Ide  pokok  dari  konstitusionalisme  pemerintah  perlu  dibatasi  kekuasaannya  ( the  limited  state ),  agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang–wenang (Miriam Budiardjo:2008).
Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan dengan baik oleh seorang ahli sejarah inggris, Lord  Acton ,  dengan  mengingat  bahwa  pemerintah  selalu  diselenggarakan  oleh  manusia  dan  bahwa  pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyhur berbunyi sebagai berikut:”manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely) (Miriam Budiardjo:2008).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  masalah  pokok  dalam  penulisan  ini  dapat  dirumuskan  adalah  : “bagaimanakah pembatasan kekuasaan ditinjau dari perspektif konstitusi dan konstitusionalisme?”

## METODE
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  ( legal  research ). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yan diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Sejalan dengan itu, Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi”  (Peter Mahmud Marzuki:2011).
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal ( doctrinal research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  segala  penelitian  yang  berkaitan  dengan  hukum  ( legal  research )  adalah selalu  normatif  (Peter  Mahmud  Marzuki:2009).  Oleh  karena  itu,  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  sumber  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier.
Penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan yaitu, Pertama, pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), Kedua, pendekatan sejarah ( historis approach ), dan ketiga, pendekatan konseptual ( conceptual approach ), yaitu mendekati permasahan dari sudut konseptual (Peter Mahmud Marzuki:2010).
Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), yaitu mendekati permasalahan dari sudut hukum positif sehingga  bahan  utama  yang  akan  dianalisis  adalah  instrumen-intrumen  hukum  baik  terdiri  dari  instrument  hukum nasional  maupun  instrumen  hukum  internasional  tentang  pembatasan  kekuasaan.  Pendekatan  sejarah  (historical approach)  digunakan  untuk  menelaah  latar  belakang  dan  pola  pikir  seputar  mengenai  pembatasan  kekuasaan. Sedangkan  Pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ),  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  dan  memahami  segala
Erham,  Aman  Ma’arij,  dan  Gufran. Diskursus  Pembatasan  Kekuasaan  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Konstitusi  dan Konstitusionalisme
konsep-konsep  hukum  yang  ditemukan  dalam  doktrin-doktrin  maupun  pandangan-  pandangan  para  sarjana. 1 Pendekatan ini digunakan untuk membuat penilaian mengenai aturan yang ada sehingga terbuka ruang untuk dapat melakukan evaluasi kritis terhadap regulasi dalam hukum positif di Indonesia terkait dengan pembatasan kekuasaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemerintahan Konstitusional
Secara  umum  konstitusi  dan  negara  merupakan  dua  lembaga  yang  tidak  bisa  dipisahkan  satu  dengan  yang lainnya. 2 Dalam  penyelenggaraan  negara  modern,  konstitusi  selalu  menempati  posisi  penting.  Hampir  seluruh negara di dunia ini memiliki konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. 3 Ada korelasi antara negara dan konstitusi. Kenyataannya untuk apa konstitusi diadakan? konstitusi mempunyai nilai yang sangat penting dalam suatu negara, karena  untuk  mencegah  terjadinya  kediktatoran  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  maka  dikembangkan  prinsip  – prinsip  konstitusionalisme  dalam  bernegara.  Secara  harfiah  konstitusionalisme  diartikan  paham  tentang pemerintahan  menurut  konstitusi  atau  secara  singkat  disebut  negara  konstitusional. 4 Gagasan  konstitusionalisme mengharuskan kekuasaan negara didasarkan pada aturan yang termuat dalam konstitusi. Konstitusionalisme ini juga identik  dengan  pemerintahan  konstitusional  ( constitutional  government )  atau  pemerintah  terbatas (limited government) . 5 Artinya, semua tindakan pemerintah perlu dibatasi dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. 6 Oleh karena itu,  Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi  kekuasaannya  (the  limited  states)  agar  tidak  sewenang-wenang  dalam  memerintah.  Konstitusionalisme menganggap  bahwa  suatu  undang-undang  dasar  atau konstitusi adalah  jaminan  untuk  melindungi  rakyat  dari perilaku  semena-mena  pemerintah.  Dengan  demikian  konstitusionalisme  melahirkan  suatu  konsep  lainnya  yang disebut  sebagai  “negara  konstitusional”  atau  (the  constitutional  state),  dimana  undang-undang  dasar  menjadi instrument yang paling efektif dengan menjalankan konsep rule of law atau negara Hukum (rechtsstaat).7
Menurut Carl  J.  Friedrich dalam  bukunya  yang  berjudul  constitutional  Government  and  Democracy, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan:8
“Suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan  yang  diharapkan  akan  menjamin  kekuasaan  yang  diperlukan  untuk  pemerintahan  itu  tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.”
Selanjutnya dikatakan oleh Richard S. Kay, bahwa konstitusionalisme adalah:9 “Pelaksanaan  aturan-aturan  hukum  (rule  of  law)  dalam  hubungan  individu  dengan  pemerintah.
Konstitusionalisme  menghadirkan  situasi  yang  dapat  memupuk  rasa  aman,  karena  adanya  pembatasan  terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan lebih dahulu.”
Jadi, menurut Richard S. Kay, konsep rule of law dan rechtsstaat merupakan inti dari konstitusionalisme yang nantinya akan melahirkan demokrasi konstitusional.
Sementara itu, sarjana ilmu politik Andrew Heywood melihat konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh UUD. Dengan kata lain, konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi
1 Ibid
2 Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 31
3 Sri  Soemantri  mengartikan  konstitusi  itu  sebagai  Undang-Undang  Dasar,  yang  diambil  dari  terjemahan Groundwet yang berasal dari kata “ground” yang berarti dasar dan kata “wet” yang berarti undang-undang. Lihat Sri Soemantri, Prosedur Perubahan Konstitusi , PT Alumni, Bandung, 1987, hlm. 1-2.
4 I  Dewa  Gede  Atmadja, Hukum  konstitusi  problematika  konstitusi  Indonesia  sesudah  Perubahan  UUD 1945 (Malang: Setara Press , 2 010), hlm. 13
5 Pan  mohamad  Faiz  dan  M.  Lutfi  Chakim, Peradilan  Konstitusi  Perbandingan  Kelembagaan  Dan Kewenangan (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm.1
6 Ibid.,
7 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia, 2008) hlm. 171
8 Ibid.,
9 Ibid.,
Erham,  Aman  Ma’arij,  dan  Gufran. Diskursus  Pembatasan  Kekuasaan  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Konstitusi  dan Konstitusionalisme
secara  efektif  oleh  aturan-aturan  konstitusionalisme.10Sedangkan  pengertian  konstitusionalisme  dalam  arti  luas menurut  Andrew  Heywood  adalah  konstitusionalisme  merupakan  perangkat  nilai  dan  aspirasi  politik  yang mencerminkan  adanya  keinginan  untuk  melindungi  kebebasan  dengan  melakukan  pengawasan  (checks)  internal maupun  eksternal  terhadap  kekuasaan  pemerintah.11Jadi,  dalam  pengertian  luasnya,  konstitusionalisme  adalah bagian penting dari demokrasi konstitusional.12
Negara tidak mungkin terbentuk tanpa adanya konstitusi, karena itulah konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Mengenai arti penting konstitusi dalam suatu negara, menurut A. Hamid S. Attamimi, dalam disertasinya berpendapat bahwa suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

## 1. Konstitusi dan Pembatasan kekuasaan
Unsur  pokok  dalam  mempelajari  hukum  tata  negara  adalah  konstitusi.  Konstitusi  pada  umumnya menggambarkan keseluruhan system ketatanegaraan suatu negara.13 Memang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara  terkontrol  dan  tertib  secara  efektif,  maka  salah  satu  cara  terbaik  adalah  dengan  membatasi  kekuasaan pemerintahan negara itu di dalam konstitusi.14 Itupun dibatasi dengan konstitusi yang tertulis (written constitution) dan konstitusi yang tidak tertulis (unwritten constitution).15 Konstitusi tertulis dapat menjamin hak –hak politik serta mengatur  pembagian  kekuasaan  negara,  yang  secara  lazim  membatasi  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif.  Gagasan pemmbatasan  kekuasaan  disebut  constitutionalism. 16  Negara  yang  menganut  paham  konstitusionalisme  atau menggunakan gagasan konstitusionalisme disebut constitutional state atau rechtsstaat.17
Istilah  constitution  yang  dipakai  dalam  bahasa  inggris  kemudian  diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia disebut konstitusi, dalam praktek dapat berarti lebih luas dari pada pengertian Undang – Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan Undang – Undang Dasar.18 Dalam bahasa latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan…”, sedangkan statuere berasal  dari  kata  sta  yang  membentuk  kata  kerja  pokok  stare  yang  berarti  berdiri.  Atas  dasar  itu,  kata  statuere mempunyai  arti  “membuat  sesuatu  agar  berdiri  atau  mendirikan/menetapkan”.  Dengan  demikian,  bentuk  tunggal (constitution)  berarti  menetapkan  sesuatu  secara  bersama-sama  dan  bentuk  jamak  (constitusiones)  berate  segala sesuatu yang telah ditetapkan.19
Pengertian  konstitusi menurut  bahasa  Perancis,  bahasa  Inggris  dan  bahasa  Latin,  pada intinya  adalah  suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan/menetapkan, lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan atau  menyatakan  suatu  negara,  maka  dengan  kata  lain  secara  sederhana,  konstitusi  dapat  diartikan  sebagai  suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.20
Secara umum, konstitusi dapat diberi pengertian sebagai suatu system hukum dan prinsip – prinsip dasar yang membentuk  hakikat,  fungsi,  dan  pembatasan  –  pembatasan  terhadap  pemerintah  atau  lembaga  lain.21 Konstitusi adalah hukum dasar dari suatu negara. Konstitusi umumnya mengatur mengenai struktur, susunan, kekuasaan, fungsi
10 Ibid.,
11 Ibid.,
12 Ibid.,
13 Marwan Mas, Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara (Depok: Rajawali Pers, 2018 ) , hlm. 11
14 Jhon Pieris, Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007 ), hlm. 43 15 Ibid.,
16 Ibid.,
17 Ibid., hlm. 43-44
18 Dahlan Thaib, Teori dan Hukum Konstitusi . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 7
19 Koerniatmanto Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya , (Jakarta: Pro Justitia, 1987), hlm. 28-29.
20 Jazim Hamidi, Hukum Perbandingan Konstitusi (Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, 2009)., hlm. 87
21 I  Dewa  Gede  Palguna, Mahkamah  Konstitusi  Dasar  Pemikiran,  Kewenangan,  dan  Perbandingan Dengan Negara Lain (Jakarta:Konpress, 2018) , hlm. 12
Erham,  Aman  Ma’arij,  dan  Gufran. Diskursus  Pembatasan  Kekuasaan  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Konstitusi  dan Konstitusionalisme
dasar  organ  –  organ  tertinggi  negara,  seperti  lembaga  legislatif,  eksekutif,  yudikatif,  dan  lembaga  negara  lainnya. Konstitusi  juga  mengatur  hak  –  hak  warga  Negara  yang  disebut  dengan  hak  –  hak  konstitusional  (constitutional rights).22
Prinsip konstitusionalisme modern sesungguhnya menyangkut pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara, sehingga  dinamika  kekuasaan  dalam  proses  pemerintahan  dapat  dibatasi  dan  dikendalikan  sebagaimana mestinya.23Kekuasaan pemerintah dapat dan harus dibatasi secara hukum, serta kewenangan pemerintah bergantung pada ketaatannya terhadap batasan – batasan tersebut.24 Menurut Konstitusi C.F. Strong, pembatasan tersebut terkait dengan  prinsip  kekuasaan  pemerintahan,  hak-hak  yang  diperintah,  dan  hubungan  antara  warga  negara  dengan pemerintah.25 Merujuk  teori  ketatanegaraan  klasik  yang  dikemukakan  Aristoteles,  konsep  negara  hukum (rule  of law) merupakan  pemikiran  yang  dihadapkan (contrast) dengan  konsep rule  of  man.26 Dalam modern  constitutional state, salah satu ciri negara hukum (the rule of law atau rechtsstaat)27 ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern.28

## 2. Negara Konstitusional Indonesia
Gagasan pemerintahan konstitusional29di Indonesia dapat ditelusuri dari dari konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan. Sejak awal didirikan, Indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai negara konstitusional yaitu menjelang kemerdekaan pemerintahan penjajahan Jepang membentuk satu badan persiapan kemerdekaan, Dokoritzu Zunbi Coosakai, dengan tugas menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar yang akhirnya rancangan Pembukaan dan UUD yang dibuatnya disahkan panitia berikutnya, Dokuritzu Zunbi Iinkai, sebagai dasar dan UUD Negara yakni UUD 1945.
Sebuah  negara  yang  dibentuk  dengan  sebuah  konstitusi  tentunya  menganut  konstitusionalisme  sebab  UUD merupakan  bagian  dari,  bahkan  seringkali  disamakan  dengan  konstitusi.  Di  dalam  Pembukaan  UUD  1945  sendiri, tepatnya pada Alinea IV dinyatakan secara eksplisit bahwa negara ini didirikan dalam satu susunan Undang-Undang Dasar Negara seperti ternyata dari kalimat, “… maka disusunlah Kemerdekaaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia…” di dalam Penjelasan Umum Bagian Sistem Pemerintahan Negara pada UUD 1945 yang berlaku pertama, yakni Butir II.2, ditegaskan bahwa “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Meskipun sudah beberapa kali melakukan perubahan-perubahan  yang  mendasar  dalam  sistem  ketatanegaraannya  tetapi  Indonesia  selalu  menjadikan  UUD sebagai  landasannya  sehingga  perubahan-perubahan  sistem  ketatanegaraan  itu  selalu  didasarkan  pada  UUD  yang berarti  bahwa  Indonesia  konsisten  menganut  konstitusionalisme.  Jadi  sebagai  negara  yang  secara  tegas  nyatakan menganut  konstitusi  dan  mendasarkan  diri  pada  Undang  Undang  Dasar  maka  jelas  bahwa  Indonesia  menganut konstitusonalisme.
22 Pan Mohamad Faiz, Amandemen Kon stitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 1
23 Jimly Asshidiqie,Konstitusi &Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006, hal 23-24. Jimly mengutip Walton H. Hamilton yang menyebutkan bahwa “Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order”.
24 Pan Mohamad Faiz, Amandemen Kon stitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 28
25 Ibid.,
26 Saldi  isra, Pergeseran  Fungsi  Legislasi  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  Dalam  Sistem Presidensial Indonesia (Jakarta: rajawali pers, 2013), hlm.73 27 Ibid.,
28 Ibid.,
29 Menurut Kuntana Magnar, gagasan konstitusionalisme berisi pembatasan kekuasaan pemerintah sedemikian rupa,  sehingga  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  tidak  dilakukan  dengan  sewenang-wenang.  Dengan  demikian, diharapkan  hak-hak  warganegara  akan  lebih  terlindungi.lihat  ”Chrisdianto  Eko  Purnomo,  Pengaruh  Pembatasan Kekuasaan. Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010, hlm. 160
Erham,  Aman  Ma’arij,  dan  Gufran. Diskursus  Pembatasan  Kekuasaan  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Konstitusi  dan Konstitusionalisme
Sesuai dengan istilahnya “konstitusionalisme” berarti paham atau kepercayaan tentang substansi dari konstitusi, yaitu paham p embatasan kekuasaan karena hanya kekuasaan yang terbataslah yang memiliki konstitusi dan sebaliknya keberadaan  konstitusi  adalah  untuk  membatasi  kekuasaan,  Negara  yang  mendasarkan  pada  demokrasi  berdasarkan atas  negara  hukum  (constitutional  democratic  state)  adalah  pembatasan  kekuasaan  dan  perlindungan  hak  asasi manusia.
.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut::

## SIMPULAN
1. Dalam penyelenggaraan negara modern, konstitusi selalu menempati posisi penting. Hampir seluruh negara di dunia ini memiliki konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Konstitusi itu sendiri dapat berupa konstitusi tertulis, atau yang pada umumnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar, dan dapat juga berupa konstitusi tidak tertulis
2. Kehadiran konstitusi dalam sistem ketatanegaraan memiliki tujuan khusus, yaitu membatasi kekuasaan sedemikian rupa  untuk  mengantisipasi  terjadinya  kesewenang-wenangan.  Sebagaimana  adagium  terkenal  yang  pernah dikemukakan  oleh  Lord  Acton  “power  attends  to  corrupt,  Absolute  power  attends  to  corrupts  absolutely”. Kekuasaan  cenderung  disalahgunakan  oleh  penguasa  sehingga  semakin  besar  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh penguasa maka semakin besar pula kecenderungan penyalahgunaan terhadap kekuasaan tersebut.
3. Sesuai dengan istilahnya “konstitusionalisme” berarti paham atau kepercayaan tentang substansi dari konstitusi, yaitu  paham  pembatasan  kekuasaan  karena  hanya  kekuasaan  yang  terbataslah  yang  memiliki  konstitusi  dan sebaliknya  keberadaan  konstitusi  adalah  untuk  membatasi  kekuasaan.  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi berdasarkan  atas  hukum  (constitutional  democratic  state),  selalu  ada  dua  isu  pokok  yang  senantiasa  ada  dalam konstitusi  yang  didalamnya  mengandung  materi  muatan  pengaturan  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## Rekomendasi
Pertama Negara dengan pembatasan kekuasaan harus senantiasa dijaga dan dikendalikan oleh sarana dan mekanisme konstitusional  yang  didasarkan  pada  UUD  yang  berarti  bahwa  dijarapkan   Indonesia  senantiasa   konsisten  untuk menerapkan  pham konstitusionalisme  dalam  penyelenggaran  kekuasaan  Negara  .  Jadi sebagai  negara yang  secara tegas  menganut  paham  konstitusionalisme-  maka  adanya  mekanisme  control  (chek  and  balances)  dari  paham konstitusionalisme merupakan pengejewantahan negara demokrasi berdasarkan atas hukum (constitutional democratic state) yang senanatiasa disadari dan dimengenti oleh seluruh penyelenggara negara.
Kedua, Indonesia sebaga Negara hukum yang demokratis senantiasa disadari dan memperhatikan dengan sungguh – sungguh  Negara  yang  dijalankan  dengan  prinsip  kontitusonalisme  yakni  inti  konstitusionalisme  itu  ada  dua  yakni melindungi HAM dan pemencaran kekuasaan ke dalam lembaga-lembaga negara yang tersistem dan bersinergi untuk melindungi HAM.
Ketiga, didalam penyelenggaraan kekuasaan Negara- de-ide ajaran konstitusionalisme belum sepenhunya diperhatikan oleh penyelengara Negara sehingga perlu mekanisme konstitusional menggerakan kultur penyelengaraan Negara yang membudayakan konstiusional dalam bernegara melalui perubahan kembali UUD yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia  Studi Sosio – Legal Atas konstituante 1956 – 1959 (Jakarta: Grafiti, 2009).
Anwar C, Teori dan Hukum Konstitusi; Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi Dan Implementasi Pada Lembaga Negara, cetakan pertama, (Malang: Setara Press, 2011).
Carlton  Clymer  Rodee,  dkk. Pengantar  Ilmu  Politik, diterjemahkan  dari  judul  asli, Introduction  to  Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999). Dahlan Thaib, Teori dan Hukum Konstitusi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
Denny Indrayana, Negara antara ada dan tiada reformasi hukum ketatanegaraan (Jakarta penerbit buku kompas, 2008). Enrico Simanjuntak, Perdebatan Hukum Administrasi Negara (Bekasi: Gramedia Publishing: 2018).
Erham,  Aman  Ma’arij,  dan  Gufran. Diskursus  Pembatasan  Kekuasaan  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Konstitusi  dan Konstitusionalisme
Himawan Estu Bagijo, Negara hukum & Mahkamah Konstitusi Perwujudan Negara Hukum Yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam pengujian Undang – Undang (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014).
I Dewa Gede Atmadja, Hukum konstitusi problematika konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945 (Malang: Setara Press, 2010).
I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain (Jakarta:Konpress, 2018).
Jazim Hamidi, Hukum Perbandingan Konstitusi (Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, 2009).
Jimly  Asshiddiqie,  Konstitusi  Bernegara  Praksis  Kenegaraan  Bermartabat  dan  Demokratis  (  Malang:  Setara  Press, 2015).
Koerniatmanto Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya, (Jakarta: Pro Justitia, 1987), Margarito Kamis, Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia (Malang: Setara Press 2014)
Margarito  Kamis,  Kekuasaan  Presiden  Indonesia:  Sejarah  Kekuasaan  Presiden  Sejak  Merdeka  Hingga  Reformasi politik (Malang: setara press, 2014).
Marwan Mas, Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara (Depok: Rajawali Pers, 2018) Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008)
Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim, Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan Dan Kewenangan (Depok: Rajawali Pers, 2020).
Pan Mohamad Faiz, Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal (Depok: Rajawali Pers, 2019)
Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Kencana Prenada. Media Group. Jakarta. Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 35.
Saldi isra, Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia (Jakarta: rajawali pers, 2013).
Sri Soemantri M., Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993),
Sri Soemantri, Prosedur Perubahan Konstitusi, (Bandung,PT Alumni, 1987) Saldi Isra, Pemilu dan pemulihan daulat rakyat (Jakarta: Themis Books, 2017), hlm. Xvii Soerjno Soekanto. 1989. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. Hlm. 35 Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 31 Wiryono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989) Yusri Munaf, Konstitusi dan Kelembagaan Negara (Pekanbaru – Riau: Marpoyang Tujuh Publishing: 2015) Zainal  Arifin  Mochtar,  Lembaga  Negara  Independen  Dinamika  Perkembangan  Dan  Urgensi  Penataannya  Kembali Pasca – Amandemen Konstitusi (Jakarta: Rajawali pers, 2016)

## Jurnal
Kuntana  Magnar,  gagasan  konstitusionalisme  berisi  pembatasan  kekuasaan  pemerintah  sedemikian  rupa,  sehingga penyelenggaraan  kekuasaan  negara  tidak  dilakukan  dengan  sewenang-wenang.  Dengan  demikian,  diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi.lihat ”Chrisdianto Eko Purnomo, Pengaruh Pembatasan Kekuasaan. Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010, hlm. 160

## Website
Pan Mohamad Faiz, Memaknai Salus Populi Suprema Lex https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/memaknai-salus-populi-suprema-lex/
Saldi Isra, “Konstitusi,Konstitusionalisme, dan Demokrasi Konstitusional, www.saldiisra.web.id. Diakses tanggal 06 Agustus 2023 hal. 1 www://www.  Yusril  ihza  mahendra.  com,  Yusril  Ihza  Mahendra,  “Praktik  Ketatanegaraan  Kita  Kedepan,  diakses tanggal 7 agustus 2023