## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PENDAYAGUNAAN  ZAKAT
Dewi Laela Hilyatin
STAIN Purwokerto

## Dewilaelahilyatin@gmail.com
Abstrak: Kemiskinan  sangat  erat  kaitannya  dengan  gagalnya  kebijakan  tata  kelola kekayaan sumber daya alam. Konsepsi membangun kesejahteraan itu sendiri berdiri di atas dasar  pengukuran  normatif  yang  pada  temuan  titik  lemahnya  pastilah  akan  ditemukan fenomena  subordinasi,  marginalisasi,  partriarki  dan  anggapan  bahwa  persoalan  ekonomi adalah  urusan  manusia  yang  mekanismenya  diserahkan  sepenuhnya  kepada  manusia (Godless).  Perempuan  sebagai  kunci  kesinambungan  natalis  suatu  peradaban  manusia merupakan  entitas  yang  kurang  diperhitungkan  di  dalam  strategi  pembangunan  kejayaan ekonomi.  Bahkan,  nyaris  sekali  pada  konsepsi  pelaku  dan  sasaran  pembangunan  ekonomi menurut  ajaran  Islam  yang  berbasis  altruistik  (pendayagunaan  zakat).  Diskursus  laten  ini tentu  sudah  saatnya  mengalami  deskontruksi  asasi  yang  pola  aplikasinya  integral  dan dikembalikan pada akar masalah itu sendiri, yaitu  perempuan sebagai clue suatu kejayaan suatu peradaban.
Abtract : Povertyis closely related with the failure of natural resource wealth governance policy.  The  concept  of  building  prosperity  itself  stands  on  the  basis  of  normative measurements on the findings that on the weak point it must be found to the phenomenon of  subordination,  marginalization,  and  the  patriarchal  assumption  that  the  economic problems of human affairs that the mechanism is left entirely to humans (Godless). Women askey  to  the  sustainability  of  human  civilization  generation  are  underestimated  in  the heyday  of  the  economic  development  strategy.  In  fact,  they  are  nearly  left  at  all  the conceptions  of  perpetrators  and  targets  of  economic  development  in  Islam  based  on altruistic (utilization of zakat). This latent discourse certainly at time of basic deconstruction that the pattern of application is  integral and returned to the  problem it self, i.e. women as atriumph of civilization clue.
Kata Kunci: Perempuan, Zakat, Kesejahteraan.

## A. PENDAHULUAN
Kronik  kemiskinan  jika  merujuk  pada  sejumlah  sintesa  sosial  diakui  oleh  banyak  pihak terjadi  bukan  semata-mata  karena  realitas  kehidupan,  namun  justru  lebih  pada  timpangnya sistem belief kesejahteraan yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Belakangan, agama
sebagai  gugusan  norma  transendental  mulai  diperhitungkan  sebagai  basis  referensi  dalam rangka  merevitalisasi  model  distribusi  kesejahteraan.  Hal  ini  tentu  menggembirakan  setelah sekian  lama  sistem  sekularisme  dipraktekkan  secara  masif  tanpa  mengabsorbsi  nilai-nilai teonomik.
Namun demikian, sebagai suatu hal yang termasuk baru di dalam khazanah disiplin ilmu modern,  konsep-konsep  aplikasi  teonomik  berbasis  ajaran  Islam  belum  sepenuhnya melibatkan  instrumen  faktual  di  dalam  perumusannya.  Para  konseptor  ekonomi  Islam  dari kalangan  akademisi  masih  terkooptasi  pada  eksplorasi  dalil  guna  membangun  konsep. Sementara,  di  sisi  lain  masyarakat  Islam  yang  sudah  tidak  sabar  lagi  atas  pemberlakukan suatu  sistem  muamalat  berbasis  keyakinan  mereka,  kemudian  terlalu  sigap  menerapkan konsep  tersebut  ke  ranah  publik.  Dalam  hal  ini,  disiplin  sosial  kependudukan,  budaya  dan teknologi masih dipandang sebagai bagian komplementer yang dipraktekkan secara terpisah dan  rigit.  Pada  akhirnya  praktek  ekonomi  Islam  kerap  mengalami  disabilitas  yang  berakar pada  problem  sosial  kependudukan,  disorientasi  budaya  dan  keterlambatan  perangkat teknologi. Kasus-kasus fenomenologis yang tidak terselesaikan seperti ini pada akhirnya akan mengaburkan adicita kesejahteraan ekonomi Islam itu sendiri.
Problematika  yang  paling  bias  dirasakan  terkait  premis  di  atas  adalah  terkait  masalah pendistribusian  zakat  yang  masih  berorientasi  patriarki.  Padahal,  perempuan  di  tengah gelombang  modernitas  zaman  juga  menghadapi  sejumlah  dilema  tanggungjawab  ganda  jika dibandingkan dengan porsi laki-laki. 1
Padahal  dalam  statistik  diaspora  kependudukan,  data  menunjukkan  meluasnya  dominasi populasi  perempuan  menurut  skala  gender.  Pada  tahapan  berikutnya,  signifikansi  data populasi  ini  secara  derivatif  akan  memunculkan  gejala-gejala  sosial  baru  yang  berpengaruh kuat pada akar permasalahan suatu komunitas masyarakat, pengentasan kemiskinan misalnya. Namun  demikian,  perempuan,  secara de  jure jika  merujuk  pada  acuan  program pemberdayaan  berbasis  zakat  belum  diposisikan  sebagai  skala  prioritas  utama mustahik . Pengabaian pada entitas obyek zakat berbasis gender sebagaimana yang berlangsung selama ini,  bukan  saja  kemudian  memandulkan  fungsi  advokasi  zakat  sebagai  instrumen  altruistik, namun juga lebih jauh pada substansi zakat sebagai adicita kesejahteraan.
1 Beban ganda: perempuan yang berkecimpung di sektor publik (kerja) juga bertanggungjawab juga atas sektor privat (keluarga, mendidik anak), menandakan pergeseran sosial yang terjadi karena belum siapnya suami untuk  lebih  sensitif  gender.  Penjelasan  lebih  lanjut  lihat  penjabaran  feminisme  liberal  dari  Rosemarie  Putnam Tong.  Lihat:  Rosemarie  Putnam  Tong, Feminist  Thought:  A  More  Comprehensive  Introduction (Colorado: Westview  Press,  2013)  hlm.  9  Lihat  juga  pada  uraian:  Pip  Jones. Pengantar  Teori-Teori  Sosial  dari Fungsionalisme hingga Post-modernisme (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009). hlm. 180
Dari  diskursus  di  atas  maka  upaya-upaya  dekontruksi  konsepsi  pendistribusian    zakat yang  berorientasi  patriarki  menuju  pemaknaan  berkeadilan  berdasarkan  data  faktual kemiskinan;  dan  rekomendasi  program  terapan  zakat  produktif  berbasis  gender  masih menjadi  pekerjaan  rumah  yang  berat.  Dan  pada  enskripsi  ini  nantinya  diharapkan  akan terungkap pemaknaan mustahik faktual berbasis gender. Hal ini menjadi semakin urgen demi menghapus kronik kemiskinan di tengah masyarakat sebagai suatu kelumrahan yang sistemik dan dipahami secara ‘ salah kaprah ’.

## B. PERMASALAHAN EKONOMI BERBASIS GENDER DI INDONESIA
Pembangunan  kualitas  karakter  hidup  manusia  merupakan  upaya  yang  dilakukan pemerintah secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah kesejahteraan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun  demikian,  dalam  pelaksanaannya  masih  banyak  kelompok  tertentu  yang  masih tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup.
Ketertinggalan  ini  disebabkan  oleh  berbagai  persoalan  yang  seringkali  berkaitan  antara satu dengan lainnya. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup  yang  setara  adalah  pendekatan  pembangunan  yang  mengabaikan  isu  kesetaraan  dan keadilan  gender.  Isu  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dalam  pembangunan  kualitas  hidup  manusia khususnya  dalam  bidang  ekonomi,  karena  sangat  tergantung  dari  peran  serta  seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan.
Pada kenyataannya selama ini peran serta kaum perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Faktor penyebab belum optimalnya peran  serta  perempuan  karena  rendahnya  kualitas  sumber  daya  perempuan  sehingga  tidak mampu bersaing dalam berbagai bidang. Permasalahan yang mengemuka sebenarnya bukan semata-mata karena perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih mengarah pada masalah gender.
Gender  berbeda  dengan  karakteristik  laki-laki  dan  perempuan  dalam  arti  biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan  serta  atribut  yang  dikonstruksikan  secara  sosial.  Perbedaan  gender  sesungguhnya tidaklah  menjadi  masalah  sepanjang  tidak  melahirkan  ketidakadilan  gender  ( gender inequality ).  Namun  yang  menjadi  persoalan  ternyata  perbedaan  gender  telah  melahirkan berbagai  ketidakadilan,  baik  bagi  kaum  laki-laki  dan  terutama  bagi  kaum  perempuan.
Ketidakadilan  gender  merupakan  sistem  dan  struktur  di  mana  baik  kaum  laki-laki  dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.
Ketidakadilan  gender  termanifestasikan  dalam  berbagai  bentuk  ketidakadilan  yakni: marginalisasi  atau  proses  pemiskinan  ekonomi,  subordinasi  atau  anggapan  tidak  penting dalam  keputusan  publik,  pembentukan  sterotipe  atau  melalui  pelabelan  negatif,  kekerasan ( violence ),  beban  kerja  lebih  panjang  dan  lebih  banyak  ( burden ),  serta  sosialisasi  ideologi nilai peran gender. 2
Dalam  pembahasan  mengenai  gender,  termasuk  kesetaraan  dan  keadilan  gender  dikenal adanya tujuh teori dasar yaitu:teori struktural-fungsional, teori sosial-konflik, teori feminisme liberal,  teori  feminisme  Marxis-sosialis,  teori  feminisme  radikal,  teori  ekofeminisme 3 ,  teori psikoanalisa. 4
Dari  beberapa  teori  dasar  dapat  disarikan  bahwa  perbedaan  gender  terlihat  dari kecenderungan  peran  masing  masing,  yaitu  berperan  dalam  publik  atau  domestik.  Peran publik  diartikan  dengan  aktivitas  yang  dilakukan  di  luar  rumah  dan  bertujuan  mendapatkan penghasilan.  Sedangkan  peran  domestik  adalah  aktivitas  yang  dilakukan  di  dalam  rumah berkaitan dengan kerumahtanggaan dan tidak dimaksudkan untuk mendapat penghasilan.
Kedua  peran  ini  dapat  menjelaskan  perbedaan  peran  gender  dalam  masyarakat.  Secara umum,  perempuan  lebih  berperan  secara  domestik  dibandingkan  publik.  Hal  ini  terkait dengan  kodrat  perempuan  untuk  mengurus  rumah  tangga,  sedangkan  laki-laki  bertanggung jawab  mencari  nafkah  untuk  keluarga.  Namun  demikian,  tidak  sedikit  perempuan  yang berperan ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah.
Hal  ini  terjadi  karena  kasus  perceraian  (cerai  hidup/mati)  maupun  sebab  lain  seperti banyak  pandangan  mengenai  perempuan  bahwa  perempuan  hanyalah  pendamping  hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan, berpikiran sempit dan lain sebagainya.  Pandangan tersebut telah ada sejak lama dalam lingkungan masyarakat. Sudah pula membudaya bahwa tugas seorang perempuan adalah memasak, berdandan dan melahirkan anak.
Tidak  mengherankan  kalau  kedudukan  perempuan  terkadang  menjadi  nomor  dua  dan tidak  sedikit  orang  yang  merendahkan  perempuan.  Kekerasan  terhadap  perempuan merupakan  satu  tindakan  yang  merendahkan  perempuan.  Berdasarkan  Catatan  Tahunan
2 Mansour Fakih, Analisis gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). hlm. 5- 6.
3 Ratna  Megawangi, Membiarkan  Berbeda:  Sudut  Pandang  Baru  tentang  Relasi  Gender (Bandung: Mizan, 1999), cet. I, hlm. 56.
4 Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 46.
Komnas Perempuan terdapat 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2012. 5
Sebagaimana  telah  diungkapkan  di  atas  bahwa  perbedaan  gender  tidak  akan  menjadi masalah  selama  tidak  memunculkan  ketidakadilan  gender.  Namun,  dalam  kenyataannya perbedaan  gender  telah  melahirkan  ketidakadilan  baik  bagi  laki-laki,  tetapi  terutama  bagi kaum  perempuan.  Sedangkan  ketidakadilan  gender  adalah  suatu  sistem  dan  struktur  dimana laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.
Ada beberapa persoalan yang muncul dari perbedaan gender seperti berikut: 6

## 1. Gender dan Marginalisasi-eksploitasi Perempuan
Proses  marginalisasi  perempuan  adalah  suatu  proses  pemiskinan  dan  peminggiran terhadap  satu  jenis  kelamin  tertentu,  dalam  hal  ini  perempuan,  yang  disebabkan  oleh perbedaan  gender.  Misalnya  proses  hubungan  sosial  sedemikian  rupa  sehingga mengakibatkan terputusnya akses kaum perempuan ke sumber-sumber daya vital, mulai dari tingkat rumah tangga hingga negara. Hal ini bisa lahir dari kebijakan, agama, tradisi/budaya, dan sebagainya.

## 2. Gender & Subordinasi
Pendekatan sosial budaya melihat bahwa persoalan subordinasi perempuan berakar pada konstruksi  sosial  budaya  yang  menempatkan  perempuan  di  bawah  laki-laki.  Adanya anggapan  dalam  masyarakat  bahwa  perempuan  itu  emosional,  irasional,  tidak  bisa  tampil memimpin/mengambil  keputusan,  sehingga  ditempatkan  pada  posisi  yang  tidak  penting. Contohnya, perihal pendidikan dalam keluarga lebih diprioritaskan pada anak lelaki daripada anak perempuan.

## 3. Gender & Stereotip
Stereotip adalah pelabelan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak lain  dan  menimbulkan  ketidakadilan.  Misalnya,  perempuan  bukanlah  sumber  nafkah  utama dalam  keluarga  sehingga  diposisikan  hanya  sebagai  “membantu  suami”.  Contoh  lain, menyangkut  masalah  “lokalisasi  WTS”  (“wanita  tuna  susila”)  lebih  banyak  dilakukan “penghakiman  sosial”  terhadap  kaum  wanitanya,  dan  jarang  dipersoalkan  para  pengunjung yang umumnya adalah kaum lelaki.
4. Gender dan Kekerasan
5 www.bps.go.id/datasusenas
6 Dewayant i ,  R.,  E.  Ernawati  &  Chotim, Marginalisasi  &  Eksploitasi  Perempuan  Usaha  Mikro  di Perdesaan  Jawa (Bandung:  Yayasan  Akatiga,  2004).  Lihat  juga  dalam  Ufi,  J.A.  &  H.  Pelu  “Peranan  Civil Society dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang Sensitif Bencana di Maluku Pasca-Konflik,” 2005. Makalah. Seminar LDP UNDP-Unpatti-Bappeda Provinsi Maluku, Ambon.lihat juga dalam versi e-print dalam oceufi.wordpress.com
Kekerasan ( violence ) adalah suatu serangan baik secara fisik, maupun mental-psikologis dan  moral  terhadap  seseorang,  yang  dihasilkan  dari  berbagai  sumber,  termasuk  karena perbedaan  gender.  Ini  bisa  terjadi  karena  ketidaksetaraan  kekuatan  dan  kekuasaan  dalam masyarakat.  Kekerasan  yang  berbasis  gender  tersebut  mulai  dari  kekerasan  rumah  tangga hingga  kekerasan  negara.  Contohnya:  perkosaan  terhadap  perempuan,  tindakan  pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga –suami terhadap isteri, penyiksaan organ alat kelamin seperti penyunatan terhadap anak perempuan, dengan alasan untuk mengontrol perempuan, prostitusi dan pelacuran, kekerasan dalam bentuk pornografis, dan sebagainya.
Melihat  dari  keempat  permasalahan  di  atas  jika  diruntut  salah  satu  akarnya  adalah masalah ekonomi.  Ekonomi  sebagai  suatu  ilmu  yang  berbicara  masalah  terbatasnya  sumber daya  untuk  memenuhi  keinginan  yang  tidak  terbatas.  Masalah  kronik  dari  ekonomi  adalah kemiskinan,  di  mana  seseorang  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan  hidupnya  sesuai  dengan standar. Sebagaimana dikutip oleh Ala dalam Levitan bahwa kemiskinan adalah kekurangan barang  dan  pelayanan  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  sesuatu  standar  hidup  yang  layak. Karena  standar  hidup  itu  berbeda-beda,  maka  tidak  ada  definisi  kemiskinan  yang  dapat diterima secara universal. 7
Ketidaksamaan  untuk  mengakumulasikan  basis  kekuasaan  sosial  dapat  juga  dimaknai sebagai kemiskinan. Basis kekuasaan sosial meliputi: modal yang produktif atau aset (tanah, perumahan,  kesehatan,  pendidikan),  sumber-sumber  keuangan  ( income dan  kredit  yang memadai),  organisasi  sosial  politik  yang  dapat  digunakan  untuk  mencapai  kepentingan bersama, network atau  jaringan  sosial  untuk  memperoleh  pekerajaan,  barang  dan  jasa, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.
Sebagai  suatu  proses,  kemiskinan  mencerminkan  kegagalan  suatu  sistem  masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat. Dapat dikatakan  juga  bahwa  kemiskinan  sebagai  salah  satu  akibat  dari  kegagalan  kelembagaan pasar (bebas) dalam mengalokasikan dana yang terbatas kepada masyarakat.
Memahami  kemiskinan  tidak  dapat  dilihat  hanya  dari  satu  bidang,  karena  kemiskinan memiliki  makna  yang  multidimensional.  Secara  terminologi,  kemiskinan  dapat  diterangkan ke  dalam  beberapa  pengertian  yaitu:  kemiskinan  relatif,  kemiskinan  absolut,  kemiskinan struktural,  dan  kemiskinan  kultural.  Kemiskinan  relatif  adalah  kemiskinan  yang  ditentukan berdasarkan  ketidakmampuan  seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  di  bawah standar kemampuan masyarakat sekitar. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila
7 Muslim Kasim, Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya   (Studi Kasus Padang Pariaman) (Jakarta: Indomedia Global, 2006). hlm. 57.
hasil  pendapatannya  berada  di  bawah  garis  kemiskinan,  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan primer (minimum): sandang, pangan dan papan. 8
Garis kemiskinan absolut sangat penting  jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan  anti  pemiskinan  antar  waktu,  atau  memperkirakan  dampak  dari  suatu  proyek terhadap  kemiskinan  (misalnya,  pemberian  kredit  skala  kecil).  Angka  kemiskinan  akan terbanding  antara  satu  negara  dengan  negara  yang  lain  hanya  jika  garis  kemiskinan  absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut. Bank dunia mengeluarkan garis kemiskinan absolut  agar  dapat  membandingkan  angka  kemiskinan  antar  negara  serta  digunakan  dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan.
Pada  umumnya  ada  dua  ukuran  yang  digunakan  oleh  Bank  Dunia,  yaitu:  a)  1  US  $ perkapita  perhari  dimana  diperkirakan  ada  sekitar  1,2  miliar  penduduk  dunia  yang  hidup dibawah ukuran tersebut; b) 2 US $  perkapita perhari dimana lebih dari 2 miliar penduduk yang  hidup  kurang  dari  batas  tersebut.  US  Dollar  yang  digunakan  adalah  US  $  PPP ( Purchasing Power Parity ), bukan nilai tukar resmi (exchange rate ). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. 9
Sedangkan  yang  dimaksudkan  dengan  kemiskinan  struktural  adalah  kemiskinan  yang diderita  oleh  suatu  golongan  masyarakat,  karena  struktur  sosialnya  membuat  masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. 10
Adanya satu sistem nilai kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi inilah yang  disebut  kemiskinan  kultural. 11 Harus  disadari  bahwa  kemiskinan  merupakan  satu masalah  yang  tidak  ada  habisnya  untuk  dibicarakan,  masalah  ini  termasuk  yang  kompleks dan  kronis.  Oleh  karena  itu,  dalam  menanggulanginya  tidak  hanya  terbatas  pada  hal  yang menyangkut  pada  sebab  dan  akibat  timbulnya  kemiskinan.    Hampir  di  setiap  negara mengalami  masalah  kemiskinan,  apalagi  di  Indonesia  masalah  kemiskinan  belum menemukan solusi yang tepat, terbukti dengan masih banyaknya penduduk yang miskin.
Kemiskinan di Indonesia yang mencapai angka tinggi tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab.  Secara  umum,  faktor  penyebab  kemiskinan  dibagi  menjadi  empat  mazhab  yaitu:
8 Nommy Horas Thombang, Hukum Lingkungan  dan Ekologi Pembangunan (Jakarta:  Erlangga, 2004), hlm. 82.
9 M. Sabeth Abilawa, Studi Determinan Karakteristik Rumah Tangga Miskin Propinsi NAD (Jakarta: UI, 2010), hlm.7.
10 Merphin Panjaitan, Memberdayakan Kaum Miskin (Jakarta: BPK, Gunung Mulia, 2000), hlm.12.
11 Gunawan  Sumodiningrat, Membangun  Indonesia  Emas (Jakarta:  Elex  Media  Komputindi,  2005), hlm.78.
individual explanation , familial explanation , subcultural explanation , structural explanation. 12
Relasi antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan non ekonomi  disebutkan  dalam  bukunya  Todaro. 13 Tiga  komponen  utama  sebagai  penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat adalah faktor rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa  percaya  diri,  terbatasnya  kebebasan.  Ketiga  aspek  tersebut  memiliki  hubungan  secara timbal  balik.  Rendahnya  taraf  hidup  disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat  pendapatan. Rendahnya  pendapatan  disebabkan  oleh  rendahnya  produktivitas  tenaga  kerja.  Rendahnya produktivitas  tenaga  kerja  disebabkan  oleh  tingginya  pertumbuhan  tenaga  kerja,  tingginya angka pengangguran, dan rendahnya investasi perkapita.
Secara lebih konkrit, Hadiwegono dan Pakpahan berpendapat bahwa kemiskinan tersebut disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara  lain:  sumber  daya  alam  yang  rendah,  teknologi  dan unsur  pendukung  yang  rendah,  sumber  daya  manusia  yang  rendah,  sarana  dan  prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik. 14
Dengan rendahnya faktor-faktor tersebut menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat  terhadap  rendahnya  produktivitas  dan  pendapatan  yang  diterima,  pada  gilirannya pendapatan  tersebut  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  fisik  minimum  yang  menyebabkan terjadinya proses kemiskinan.
Tingginya  angka  kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  berbagai  macam  faktor  belum terselasaikan  secara  maksimal.  Ini  dikarenakan  sumber  daya  dan  model  penyelesaiannya kurang  tepat  guna.  Pada  akhirnya  mengakibatkan  masalah  derivatif,  salah  satunya  adalah masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  baik  terhadap  istri,  suami,  dan  anak.  Kasus  yang banyak terjadi di Indonesia kebanyakan kekerasan dirasakan oleh istri (perempuan dan anak). Oleh  karena  itu  dibutuhkan  alternatif  solusi  pemecahan  masalah  kemiskinan  yang  secara tidak langsung juga meminimalisir KDRT.

## C. DEKONSTRUKSI  PEMAKNAAN  DELAPAN AS}NA<F (PEREMPUAN DAN  PERLINDUNGAN  ANAK  SEBAGAI  SKALA  PRIORITAS KESEJAHTERAAN)
12 Paul Spicker, Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths (London: Catalyst, 2002), hlm. 15.
13 MP Todaro, dan Stephen C Smith, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 93.
14 Hadiwegono, Soetatwo dan Agus Pakpahan, “Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia”, Prisma , No. 3 Tahun XII, 1993, hlm. 25.
Konsep mengenai delapan as}na>f (golongan penerima zakat)  yang termaktub di dalam QS. al-Taubah ayat 60 yang terjemahannya:
“Bahwa  sesungguhnya  orang-orang  yang  berhak  menerima  zakat  ada  delapan  golongan yaitu:  fakir,  miskin,  amil,  muallaf,  riqab  (budak),  gharim  (orang  yang  terlilit  hutang), sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil". 15
Pada  perkembangannya  delapan  golongan  ini  memiliki  banyak  pemaknaan.  Pemaknaan yang  tepat  penting  untuk  dibicarakan  terkait  dengan  tepat  gunanya  zakat  yang  nantinya sampai pada delapan golongan  yang berhak. Dalam hal ini maka perlu adanya dekonstruksi makna  delapan  asnaf  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  bukan  kepentingan  kelompok- kelompok tertentu. Adapun makna delapan as}na>f adalah sebagai berikut:

## 1. Fakir
Fakir  dimaknai  sebagai  orang  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  dan  tidak  mendapatkan penghasilan  sama  sekali  untuk  memnuhi  kebutuhan  hidupnya,  bisa  dikaitkan  dengan kenihilan  materi. 16 Menurut  data  BPS  tahun  2012  bahwa  tingkat  pengangguran  berdasarkan jenis  kelamin:  perempuan  lebih  tinggi  (6,77%)  dibanding  laki  laki  5,75%. 17 Fenomena  saat ini  di  Indonesia  golongan  fakir  tidak  hanya  laki-laki  tetapi  perempuan  (janda  dan  lansia), anak jalanan, yatim piatu, dll.

## 2. Miskin,
Sebagaimana  diungkapkan  dalam  pembahasan  awal  bahwa  miskin  adalah  keadaan dimana  seseorang  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan  hidupnya  dengan  standar  UMR.  Sama halnya  dengan  kelompok  fakir  bahwa  mereka  yang  dapat  masuk  dalam  kategori  ini  tidak hanya laki laki karena menurut data BPS bahwa 55,83% penduduk Indonesia dengan kepala rumah tangga yang bekerja adalah perempuan.

## 3. Amil
Amil  merupakan  golongan  yang  mengelola  dana  zakat  mulai  dari  penghimpunan, pengelolaan,  pendayagunaan,  dan  pendistribusian  zakat.  Pada  perkembangannya  SDI  yang memiliki kemampuan untuk mengelola zakat dapat dilakukan oleh perempuan. Intelektualitas dan kecerdasan emosional yang dimiliki perempuan tidak selalu di bawah laki-laki. Terbukti dengan diangkatnya direktur, manager, pimpinan perempuan di Indonesia dalam poisisi dan jabatan strategis.

## 4. Muallaf
15 QS. al-Taubah: 60
16 M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan (Jakarta: Kencana 2006).
17 www .bps .go.id
Muallaf  adalah  seseorang  yang  masuk  Islam  tetapi  niat  dan  keimanannya  masih  lemah. Namun demikian menurut Mufraini tidak hanya dimaknai seperti itu. Muallaf dapat dimaknai orang  yang  dapat  mengantisipasi  tindak  kejahatan  yang  datang  dari  pihak  luar.  Dapat  juga dijelaskan  orang  yang  dapat  mengantisipasi  kejahatan  seseorang  yang  membangkang  dari kewajiban zakat. 18 Dengan pemaknaan seperti ini, hak pendistribusian zakat dapat diberikan kepada keluarga yang mengalami konflik KDRT (baik untuk laki-laki, perempuan dan anak) dan daerah yang sarat dengan konflik.

## 5. Riqab (Budak)
Riqab yang  diartikan  dengan  budak,  jika  dipadukan  dengan  kondisi  di  Indonesia  adalah mereka  para  pekerja  yang  tidak  diperlakukan  dengan  wajar  oleh  majikannya.  Pekerja perempuan Indonesia baik yang menjadi TKW maupun buruh dan pekerja di Indonesia sering mengalami penindasan baik ditindas dari segi fisik (disiksa), segi keamanan, segi sosial, dan segala bentuk kebijakan yang tidak berperspektif gender.
6. Garimin (Orang-orang yang Terlilit Hutang)
Garimin adalah golongan yang terlilit hutang, namun menurut Qardhawi dapat dimaknai sebagai  kelompok  yang  mendapat  musibah  (bencana),  dan  dalam  waktu  dekat  harus  segera memenuhi kebutuhan primernya. Perempuan yang ditinggal suaminya baik karena cerai atau meninggal  dunia  pada  tingkatan  (indikator)  tertentu  berhak  mendapat  dana  zakat  sebagai kelompok garim . Indikator tersebut antara lain: dalam keadaan ekonomi lemah, strata sosial rendah, membimbing keluarga (anak) dan memiliki peran ganda ( hunter dan ghatherer ). 19

## 7. Sab>lillah (Orang yang Berjuang di Jalan Allah)
Orang  yang  berjihad  di  jalan  Allah  disebut  sebagai sabilillah .  Dalam  konteks  kekinian Indonesia  saat  ini  dana  zakat  untuk sabilillah dapat  digunakan  untuk  perjuangan  di  jalan Allah dalam bentuk peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan.

## 8. Ibnu Sabil
Ibnu  sabil adalah  mereka  yang  terputus  bekalnya  di  perjalanan.  Dapat  dijelaskan  bahwa ketidakmampuan  dalam  perjalanan  baik  di  tengah  jalan  atau  di  perantauan.  Golongan  ini diantaranya adalah pekerja yang sedang merantau, orang yang sedang mencari ilmu di daerah lain, dan misi-misi terkait kemanusiaan dan pendidikan.
18 M. Arif Mufraini, Akuntansi..., hlm.198-199.
19 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 623.

## D. MODEL PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF BERBASIS GENDER

## 1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Produktif
Memahami  makna  kemiskinan,  faktor  penyebabnya  dan  akibat  yang  ditimbulkan  dari masalah kemiskinan yang kronis ternyata belum ada habisnya. Kemiskinan yang disebabkan oleh sifat pribadi si miskin yang menyebabkan dirinya miskin, atau keturunan, kebiasaan dan aturan. Apapun  bentuk  kemiskinan  itu  yang  jelas  membutuhkan  pemecahan,  atau  paling tidak, ada alternatif solusi.
Pemerintah  berdasar  UUD  45  pasal  34  ayat  1  bahwa  fakir  miskin  dan  anak  terlantar dipelihara  oleh  negara.  Dalam  UU  no  13  tahun  2011  penanganan  masalah  kemiskinan dilakukan  oleh  pemerintah  atau  masyarakat  dan  lembaga  dalam  bentuk  pemberdayaan  dan pendampingan dalam rangka membantu mereka memenuhi kebutuhan hidupnya.
Indonesia dengan mayoritas penduduknya muslim, secara tidak langsung harus turut serta membantu  memecahkan  maslah  kemiskinan.  Karena  sebagaimana  dijelaskan  pada  bagian sebelumnya bahwa dampak dari kemiskinan adalah kesejahteraan masyarakat baik dari segi sosial, keamanan, pendidikan, kesehatan menjadi sangat rendah.
Dalam konteks gender, kemiskinan menyebabkan serangkaian masalah yang seolah tidak ada  habisnya.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga,  hak  individu  dalam  keluarga  terampas, pendidikan rendah, kesehatan rendah, dan masih banyak masalah lain  yang tidak disebutkan di sini.
Zakat  merupakan  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  setiap  muslim  yang  peruntukannya untuk  delapan asnaf (QS  At-Taubah  60). 20 Potensi  zakat  pada  tahun  2013  mencapai  217 triliun. 21 Jika  potensi  ini  dapat  direalisasikan  maka  ada  ±  360.000  penduduk  miskin terentaskan.  Namun  demikian  yang  menjadi  masalah  adalah  nilai  kepribadian  (psikologis) mustah}iq yang  menerima  zakat  tidak  dapat  memanfaatkan  dana  zakat  dengan  baik,  yang pada akhirnya mengakibatkan ketergantungan mereka pada muzakki dan ‘ a>mil .
Pada  perkembangannya  zakat  mulai  didesain  dengan  model  zakat  konsumtif,  produktif, dan  investasi  yaitu  zakat  yang  diberikan  kepada mustah}iq dikemas  dalam  berbagai  model dan didayagunakan agar lebih efektif dan bermanfaat. 22
20 UU No 23 tahun 2011.
21 www.republika.co.id
22 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 132- 133.
Zakat  produktif  adalah  model  pengembangan  zakat  yang  dimanfaatkan  untuk kesejahteraan mustah}iq dalam  jangka  panjang.  Karena  dalam  berbagai  bentuk  dan  model zakat produktif, ada beberapa ulama yang tidak sepakat dengan hal ini. Mereka berpendapat bahwa zakat adalah hak mustahik maka tidak dibenarkan jika mustahik harus mengembalikan dana tersebut (produktif dan investasi).
Permono  menjelaskan  landasan  hukum  zakat  produktif,  huruf lam dalam  QS  at-Taubah ayat 60 tidak hanya memiliki makna lil milki (pemindahan kepemilikan) tetapi ada beberapa makna yaitu: 23
a. Lil istih}qa>q (memberi manfaat)
b. Lil Ikhtis}a>s} (memberi kekhususan)
c. Lil milki (menyatakan hak milik)
d. Lit tamli>k (pemindahan kepemilikan)
e. Lit ta’li>l (memberi alasan)
2. Model Pemberdayaan Zakat Produktif bagi Perempuan
Zakat disyariatkan kepada umat Islam dengan tujuan mensucikan harta dan jiwa muzakki , melatih  tanggung  jawab  ‘ a>mil dalam  pengelolaannya  dan  membantu  mustahik  dalam mewujudkan  kesejahteraan  hidup.  Pada  tataran  praksisnya,  zakat  yang  diberikan  kepada mustah}iq hanya  dapat  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dalam  jangka pendek  bahkan  mungkin  hanya  1  hari.  Dari  latar  belakang  tersebut  maka  dibutuhkan  suatu model yang lebih inovatif agar zakat dapat sesuai dengan tujuan pensyariatannya.
Masalah terkait dengan zakat tidak berhenti sampai pada model pendistribusiannya. Pola pemberdayaan  zakat  yang  sudah  kreatif  dan  inovatif  masih  difokuskan  pada  kaum  laki-laki yang  dianggap  sebagai  kepala  rumah  tangga  dan  diposisikan  sebagai hunter. Padahal  jika memahami teori-teori kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan memiliki peran dan fungsi  yang setara. Keduanya memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peran, fungsi, dan kemampuan masing-masing.
Berikut ini merupakan model pemberdayaan zakat produktif berperspektif gender:
a. Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional
Zakat  didistribusikan  kepada mustah}iq dan  dimanfaatkan  secara  langsung. mustah}iq menggunakan  dana  zakat  langsung  segera  dana  tersebut  diterima.  Program  yang  dapat dikembangakan adalah santunan kepada janda, lansia, anak jalanan berupa kebutuhan primer baik dalam bentuk uang maupun barang (makanan, pakaian, dan tempat berteduh).
23 Sjechul  Hadi  permono, Formula Zakat  menuju  Kesejahteraan  Sosial (Surabaya:  Aulia,  2005),  hlm. 380.

## b. Distribusi Zakat Konsumtif Modern
Zakat  diberikan  dalam  wujudnya  yang  lain  yaitu  berupa  barang  untuk  menunjang kelangsungan hidup mustah}iq . Zakat dapat didistribusikan dalam bentuk:
1) Bantuan kesehatan: bantuan obat-obatan dan perawatan bagi ibu hamil, melahirkan, dan menyusui; anak kurang gizi, perlindungan lansia dan janda.
2) Bantuan  pendidikan:  beasiswa,  bantuan  alat  sekolah  (seragam  dan  ATK),  bantuan operasional sekolah.
c. Distribusi Zakat Produktif Tradisional
Zakat didistribusikan kepada mustah}iq dalam bentuk alat-alat (modal) kerja. Selama ini yang dikembangakan adalah beberapa model yang diarahkan untuk pengembangan lapangan kerja  laki-laki  seperti:  pembelian  hewan  ternak,  alat  cukur,  alat  pertanian.  Model pemberdayaan  yang  dapat  dikembangkan  untuk  perempuan,  zakat  dapat  digunakan  untuk pengadaan  peralatan  memasak,  menjahit,  membatik,  dan  peralatan  industri  rumah berperspektif gender.
d. Distribusi Zakat Produktif Modern (Kreatif)
Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek  sosial  yang berorientasi kepentingan sosial, atau menambah modal kerja pedagang kecil. Pedagang kecil baik  di  pasar  tradisional  maupun  toko  rumahan  mayoritas  adalah  perempuan  yang berpendidikan  rendah.  Mereka  memiliki  kesempatan  yang  kecil  untuk  mengakses  bantuan modal  baik  dari  pemerintah  maupun  bank.  Zakat  bisa  digunakan  untuk  menambah  modal mereka  agar  usahanya  semakin  berkembang.  Dan  juga  dapat  diwujudkan  untuk  membuat home  industry (modiste,  katering,  salon  muslimah,  usaha  kuliner  dan  lainnya)  bagi  para perempuan  baik  itu  janda  atau  ibu  rumah  tangga  yang  secara  ekonomi  berada  di  bawah standar UMR.

## E. PENUTUP
Kemiskinan  sebagai  masalah  pokok  dalam  ekonomi  dengan  berbagai  variannya  akan membawa  dampak  yang  signifikan  ke  segala  lini  kehidupan,  terutama  kaitannya  dengan gender  (KDRT).  Dalam  konteks  ekonomi,  diskursus  ini  membutuhkan  alternatif  solusi pemecahannya.  Zakat  sebagai  salah  satu  peluang  penyelesaian  masalah  tersebut  belum terlaksana  secara  maksimal.  Maka  dibutuhkan  satu  model  pemberdayaan  zakat  yaitu  model pemberdayaan  zakat  secara  produktif  (konsumtif  tradisional,  konsumtif  kreatif/  modern,
produktif  tradisional,  dan  produktif  kreatif),  terutama  model  pemberdayaan  zakat  yang berkeadilan gender, karena selama ini pemberdayaan zakat masih bias gender.

## DAFTAR PUSTAKA
Abilawa,  M.  Sabeth, Studi  Determinan  Karakteristik  Rumah  Tangga  Miskin  Propinsi  NAD , Jakarta: UI, 2010.
Badan Pusat Statistik, Laporan Kemiskinan di  Indonesia 1997-2014 ,  Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Dewayanti, R., E. Ernawati & Chotim, Marginalisasi & Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Perdesaan Jawa , Bandung: Yayasan Akatiga, 2004.
Fakih,  Mansour, Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1997.
Hadiwegono,  Soetatwo  dan  Pakpahan,  Agus.,  “Identifikasi  Wilayah  Miskin  di  Indonesia”, Prisma , No. 3 Tahun XII, 1993.
Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern , Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
Jones,  Pip, Pengantar  Teori-Teori  Sosial  dari  Fungsionalisme  hingga  Post-modernisme . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
Kasim,  Muslim, Karakteristik  Kemiskinan  di  Indonesia  dan  Strategi  Penanggulangannya (Studi Kasus Padang Pariaman) , Jakarta: Indomedia Global, 2006.
Megawangi,  Ratna, Membiarkan  Berbeda:  Sudut  Pandang  Baru  tentang  Relasi  Gender , Bandung: Mizan, 1999.
Mufraini,  M.  Arif., Akuntansi  dan  Manajemen  Zakat  Mengkomunikasikan  Kesadaran  dan Membangun Jaringan , Jakarta: Kencana 2006.
Panjaitan, Merphin, Memberdayakan Kaum Miskin , Jakarta: BPK, Gunung Mulia, 2000. permono, Sjechul Hadi, Formula Zakat menuju Kesejahteraan Sosial , Surabaya: Aulia, 2005. Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat , Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006.
Spicker, Paul, Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths , London: Catalyst, 2002.
Sumodiningrat,  Gunawan, Membangun  Indonesia  Emas ,  Jakarta:  Elex  Media  Komputindi, 2005.
Thombang,  Nommy  Horas, Hukum  Lingkungan  dan  Ekologi  Pembangunan ,  Jakarta: Erlangga, 2004.
Todaro,  MP.,  dan  Smith,  Stephen  C., Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga ,  Jakarta: Erlangga, 2003.
Tong, Rosemarie Putnam, Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction , Colorado: Westview Press, 2013.
Ufi,  J.A.  &  H.,  “Peranan  Civil  Society  dalam  Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  yang Sensitif  Bencana  di  Maluku  Pasca-Konflik”.  Makalah  versi  e-print  dalam oceufi.wordpress.com. Seminar LDP UNDP-Unpatti-Bappeda Provinsi Maluku, Ambon. Pelu, 2005.
Umar,  Nasaruddin, Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  Al-Qur'an ,  Jakarta:  Paramadina, 1999.
www.bps.go.id www.republika.co.id www.voaindonesia.com UU no 23 tahun 2011 UUD 45 pasal 34 ayat 1