## Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Polisi Lalu Lintas
Dalam Pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR)
Terhadap Penyelesaian Kasus Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
Aji Titin Roswitha Nursanthy, Maria Ana Liwa, Sunarto Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda ajititin@stih-awanglong.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: April 30, 2021 Accepted: June 30, 2021 The implementation of ADR (Alternative Dispute Resolution) on the settlement of accident cases in the Kutai Kartanegara Regency  area  is  the  main  step  for  the  Kutai  Kartanegara Traffic Police to handle the accident case. Therefore, in this study will further study the role of Kutai Kartanegara Traffic Police  to  the  implementation  of  ADR  (Alternative  Dispute Resolution)  and  solve  accident  cases.  This  research  is  an empirical juridical law study. Through a sociological juridical research  approach.  The  research  location  is  located  in  the Police  Satlantas  Kutai  Kartanegara  Regency,  types  and sources using primary data and secondary data, techniques obtained  data  obtained  through  primary  data  collection techniques  by  interview  while  secondary  data  collection techniques obtained from literature studies.
Keywords:
ADR (Alternative Dispute Resolution), Accident, Police

## Abstrak
Pelaksanaan  ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution )  terhadap  penyelesaian kasus kecelakaan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan langkah utama  bagi  pihak  Kepolisian  Lalu  Lintas  Kutai  Kartanegara  untuk  menangani kasus  kecelakaan  tersebut.  Oleh  karenanya  dalam  penelitian  ini  akan menelaah  lebih  jauh  peran  Kepolisian  Lalu  Lintas  Kutai  Kartanegara  terhadap pelaksanaan  ADR ( Alternative Dispute Resolution ) daam menyelesaikan kasus kecelakaan. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  empiris.  Melalui pendekatan  penelitian  yuridis  sosiologis. Lokasi  penelitian  terdapat  di  Satlantas Polres  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  jenis  dan  sumber  menggunakan  data primer  serta  data  sekunder,  teknik  memperoleh  data  diperoleh  melalui  teknik pengumpulan  data  primer  dengan  cara  wawancara  sedangkan  teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.
Kata Kunci: ADR ( Alternative Dispute Resolution ) , Kecelakaan, Kepolisian

## LATAR BELAKANG
Banyaknya  pelanggaran  yang  kerap  dilakukan  oleh  pengendara  sehingga kelalaian seseorang tersebut dapat berakibat merugikan orang lain yang  dapat menyebabkan  seseorang  terluka  atau  bahkan  hingga  tewas.  Sementara pelanggaran  paling  sering  kena  tilang  Polisi  yang  dilakukan  pengendara kendaraan roda empat atau lebih adalah melanggar rambu-rambu atau marka jalan  dimana  yang  salah  satunya  lampu  pengatur  lalu  lintas  merupakan komponen yang vital dalam pengaturan lalu lintas namun pelanggaran terhadap lalu lintas ini yang paling banyaknya kendaraan yang menerobos lampu merah sering terjadi dilakukan oleh pengendara motor dan pandangan yang ini biasa kita  temui  di  Kabupaten  Kutai  Katanegara,  dan  pelanggaran  lalu  lintas selanjutnya  yang  kerap  sering  terjadi  adalah  pengendara  yang  kedapatan memainkan ponsel saat berkendara, pengemudi yang membawa muatan atau penumpang  di  atas  kapasitas,  dan  para  pengemudi  yang  kedapatan  melebihi batas kecepatan berkendara.
Tontonan pelanggaran ini kerap dilakukan. Ironisnya pelanggaran tersebut tak jarang  merugikan  orang  lain,  sehingga  seringkali  terjadi  kecelakaan  yang membuat orang lain terluka atau bahkan hingga meninggal dunia. Tidak sedikit pula kita temui dalam masyarakat pelanggaran-pelanggaran itu masih dianggap sebagai  sesuatu  yang  biasa-biasa  saja  oleh  masyarakat  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara,  hal  lumrah  dan  banyak  pelanggar  kalau  sudah  lengkap  surat- suratnya  boleh  berbuat  apa  saja.  Banyaknya  pelanggaran  yang  berpotensi terhadap  kecelakaan,  membuat  aparat  Polisi  di  wilayah  hukum  Polisi  Lalu Lintas  Polres  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  semakin  gencar  melakukan penertiban.  Polisi  bahkan  melakukan  tindakan  Persuasif  untuk  menumbuhkan kesadaran  masyarakat  dalam  tertib  berlalu  Lintas.  Karena  dengan  banyaknya angka  kecelakan  Lalu  Lintas  telah  banyak  merenggut  nyawa  manusia  dan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi korban. Kecelakaan lalu lintas ( laka  lantas  )  bisa  terjadi  pada  siapa  saja  saat  menggunakan  jalan  raya,  baik pengendara,  penumpang  maupun  pejalan  kaki.  Dimana  nyawa  manusia  akan dipertaruhkan hanya dalam hitungan detik ketika laka Lantas terjadi.
Terjadinya  kecelakaan  Lalu  Lintas  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  rendahnya kesadaran  masyarakat  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam  berlalu  Lintas dalam  berkendara  dijalan.  Rendahnya  kwalitas  kesadaran  masyarakat  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam  menaati  peraturan  Lalu  Lintas  yang menyebabkan  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  seperti  Sarana  dan  Prasarana jalan  yang  meliputi  kondisi  banyaknya  jalan  yang  belum  memadai,  rambu- rambu Lalu Lintas yang belum lengkap, lampu pengatur Lalu Lintas yang tidak berfungsi,  faktor  banyaknya  kenderaan  yang  tidak   layak  pakai,  serta  faktor Manusia  sebagai  pengguna  jalan  yang  masih  jauh  dari  disiplin  dan  patuh terhadap peraturan Lalu Lintas sebagai pengguna jalan.
Tingginya angka pelanggaran Lalu Lintas di wialayah Hukum Polres Kabupaten Kutai Kartanergara merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan Lalu Lintas  yang  terjadi,  dengan  ini  Polisi  Lalu  Lintas  Polres  Kabupaten  Kutai Kartanegara  dengan  mengambil  tindakan  yang  tegas  terhadap  pelanggaran Lalu  Lintas  yang  terjadi    tanpa  kecuali,  dimaksudkan  untuk    merubah  tingkah laku  pengemudi  dalam  berlalu  Lintas  dan  pada  gilirannya  akan  meningkatkan rasa aman ,keselamatan dalam berkendara dijalan yang ada.
Menetapkan  tiga  prioritas  penertiban pelanggaran lalu lintas yang  menjadi target operasi, yaitu tidak menggunakan helm, pelanggaran melawan arus, dan pengendara  sepeda  motor  di  bawah  umur  menekankan  budaya  tertib  berlalu Lintas harus ditanamkan dalam diri, bukan semata-mata karena adanya pihak Kepolisian yang akan menindak para pelanggar peraturan Lalu Lintas.
Masyarakat  dan  ketertibannya  merupakan  dua  hal  yang  berhubungan  sangat erat. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Hal  tersebut  dikarenakan  ketertiban  dalam  masyarakat  diciptakan  bersama- sama  oleh  berbagai  lembaga  secara  bersama-sama.  Guna  membiasakan masyarakat  tertib  berlalu  Lintas, Penegak  Hukum  memiliki  kewenangan Diskresi, Alternative  Dispute  Resolution bahkan  bisa  menerapkan Restorative Justice .  Selain  itu,  menanamkan  kesadaran  Hukum  sejak  dini  sangat  penting sehingga  semenjak  lahir  sudah  mempunyai  karakter  yang  mendukung  sifat kesadaran Hukum.
Ditanamkan  di  lingkungan  keluarga  atau  sekolah  yang  dapat  melatih  dirinya untuk  memahami  tanggung  jawab  hak-haknya  dan  hak  orang  lain.  Untuk menanamkan  kesadaran  Hukum  tidak  harus  setelah  terjadi  pelanggaran  dan penindakan  oleh  Penegak  Hukum.  Hal  itu  dikarenakan  upaya  pencegahan sejak dini lebih baik dari awal. Peran penting keluarga sangat dibutuhkan untuk menekan pelanggaran Lalu Lintas, karena akan memberikan dampak signifikan pada  penekanan  angka  kecelakaan  di  jalan.  Untuk  prosesnya  edukasi  dalam lingkup keluarga, bisa dimulai pada hal-hal kecil seperti biasakan menggunakan Helm setiap kali berkendaraan meskipun jarak dekat sekalipun.
Penyidik  Unit  Laka  Satlantas  Polres  Kabupaten  Kutai  Kartanegara    dalam menyelsaikan  perkara  Laka  dengan  menerapkan  penyelesaian Restorative Justice (  Keadilan Restorative )  yaitu  mempertemukan  antar  Pelaku-Korban, dan  pihak  keluarga  untuk   menyelesaikan  perselisihannya  dengan  disaksikan oleh  Polisi  setempat.  Dan  Penyidik  mempertimbangkan  perlunya  pendekatan Restorative  Justice dalam  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  didasarkan  pada saling  menghormati  antara  korban-pelaku   agar  tidak  terjadi  penumpukan  / perselisihan  yang  terjadi  dikemudian  hari. Restorative  Justice merupakan pendekatan  penyelesaian  suatu  perkara  dengan  cara  musyawarah  mufakat demi  memulihkan  para  pihak,  khususnya  terhadap  korban,  dengan mempertimbangkan asas Kemanusiaan, Keadilan, dengan mempertimbangkan terhadap  dampak  yang  lebih  luas,  kepentingan  umum,  aspek  edukasi pembelajaran dan mempertimbangkan etika moral. Dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang di dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan,  Penyelesaian  Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Melalui Mediasi.

## METODE
Berdasarkan  latar  belakang  dan  pokok  permasalahan,  maka  metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris , dengan  menggunakan pendekatan penelitian yurudis sosiologis, lokasi penelitian terdapat di Satlantas Polres  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  jenis  dan  sumber  menggunakan  data primer  serta  data  sekunder,  teknik  memperoleh  data  diperoleh  melalui  teknik pengumpulan  data  primer  dengan  cara  wawancara  sedangkan  teknik
pengumpulan  data  sekunder  diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  Studi dokumentasi  serta  penelusuran  internet,  populasi  dalam  penelitian  ini  ialah Satlantas  Polres  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  sampelnya  yaitu  polisi  lalu lintas sedangkan responden dalam penelitian ini meliputi Kanit Satlantas Polres Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  anggota  unit  laka  lantas  Satlantas  Polres Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini  adalah pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR) pada kecelakaan lalu lintas di  wilayah  hukum  Polres  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yaitu  suatu  metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi/kata-kata hasil wawancara dari  subyek  penelitian,  mendiskripsikan,  menggambarkan,  dan  menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk dikaitkan dengan teori-teori dan penjelasan yang berkaitan permasalahan yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menyelenggarakan  dan  membina  fungsi  lalu  lintas  Kepolisian  di  Kabupaten Kutai  kartanegara,  yang  meliputi  Penjagaan,  Pengaturan,  Pengawalan  dan Patroli,  Pendidikan  masyarakat  dan  rekayasa  Lalulintas,  Registrasi  dan Identifikasi  pengemudi  /  Kendaraan  Bermotor,  Penyidikan  Kecelakaan  Lalu lintas dan penegakan Hukum dibidang Lalu Lintas guna memlihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu lintas.
Tugas-tugas Unit;
1. UNIT DIKYASA SAT LANTAS
a.  Membina dan melaksanakan kerjasama lintas Sektoral
b.  Melaksanakan Pendidikan Masyarakat dan  Rekayasa Lalu Lintas
c.  Pembinaan Rekayasa di bidang Lalu Lintas
d.  Melaksanakan  Koordinasi  lintas  Sektoral  dan  Rekayasa  Sarana Angkutan
2. UNIT LAKA SAT LANTAS
a.  Menyelenggarakan pembinaan dan penanganan Laka Lantas
b.  Melaksanakan (TPTKP ) Laka Lantas
c.  Melaksanakan Penyidikan Laka Lantas
d.  d.Mengajukan Berkas Perkara Laka Lantas ke Pengadilan
e.  Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
Peran  Kepolisian    khususnya  Polisi  Lalu  Lintas  di  Polres  Kutai  Kartanegara dalam  menyelesaikan  Perkara  Kecelakaan  Lalu  Lintas  didalam  Proses  ADR ( Alternative Dispute Resolution ) adalah sebagai berikut :
1.  Dalam  hal  kecelakaan  lalu  lintas  kepolisian  lalu  lintas  Kabupaten Kutai Karta negara berperan yaitu :
-  Polisi  Lalu  Lintas  menerima  pengaduan  adanya  peristiwa kecelakaan lalu mintas
-  Selanjutnya  Petugas  Kepolisian  Lalu  Lintas  mendatangi  TKP terjadinya kecalakaan dan melakukan identifikasi dan olah TKP
-  Mengamankan  barang  bukti  dan  surat-surat  serta  Kendaraan bermotor  yang  ada  keterlibatan  dalam  suatu  peristiwa  yang dilaporkan
-  Mengamankan  pengemudi  dan  pengendara  yang  terlibat Kecelakaan
2.  Petugas kepolisian membuka ruang Dialog dan Mediasi Kedua Belah Pihak  guna  menyelesaikan  Perkara  Kecelakaan  Lalu  Lintas  didalam Proses ADR ( Alternative Dispute Resolution )
3.  Proses Pelaksanaan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas didalam Proses ADR ( Alternative Dispute Resolution ) adalah suatu Peristiwa dimana dalam perkara tersebut tidak ada ataupun ada korban namun korban mengalami luka ringan serta adanya kerusakan kendaraan dalam hal ini perlu adanya dialog dan mediasi 1
Dalam pelaksanaan dialog dan mediasi ini Aparat Kepolisian Lalu Lintas hanya sebagai  mediator  dalam  menjembatani  proses  penyelesaian  perkara  ADR ( Alternative Dispute Resolution)
1.  Kedua Belah Pihak di berikan ruang dan waktu dalam Dialog
2.  dan Mediasi di kantor wilayah hukum dimana peristiwa itu terjadi
3.  Masing Masing Pihak
a.  Mengisi Daftar Hadir dalam mediasi maupun Dialog daftar hadir ini diisi guna memastikan dan para peserta Mediasi dan Dialog ini  turut  menyaksikan  Proses  Penyelesaian  Perkara  ADR ( Alternative Dispute Resolution ) terhadap kedua belah Pihak
b.  Para  Pihak  dalam  Hal  ini  Kedua  Belah  Pihak  Membuat  Surat Kesepakatan yang harus di tanda tangai oleh kedua belah Pihak serta  di  saksikan  oleh  Saksi  masing  masing  Pihak  diatas materai  6000  (  Enam  Ribu  Rupiah  )  sebagai  tanda  bahwa Perkara  tersebut  diatas  di  selesaikan  secara  kekeluargaan  / Damai,  dalam  hal  surat  Kesepakatan  ini  Para  Pihak  wejib melaksakan  kesepakatan  yang  telah  di  sepakati  dan  klausul kesepakatan mencakup :
1 Wawancara  dengan INSPERTUR POLISI SATU NRP Basuki
• Masing  Masing  Pihak  Menyadari  Sepenuhnya  bahwa Kecelakan yang terjadi merupakan Musibah yg tidak dapat dihindari
• Masing  masing  Pihak  sepakat  dengan  kesadaran  penuh tanpa  adanya  Unsur  paksaan  dari  pihak  lain  bahwa
peristiwa  tersebut  diatas  tidak  dilanjutkan  ke  Hukum  yang berlaku
• Penyelesaian  Kerusakan  Kendaraan  yang  di  sepakati tertuang dalam kesepakatan yang telah di sepakati secara
bersama  Kedua  Belah  pihak  di  saksikan  Oleh  masing masing saksi dari kedua belah pihak.
Praktek  pelaksanaan Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  pada  kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:
1. Kedua belah pihak di panggil
2. diberikan pemahaman tentang laka dan 3. Kedua belah pihak di berikan ruang waktu berkomunikasi 4. membuat pernyataan pihak korban ttg tidak adanya tuntutan
5. Kedua  belah  pihak  membuat  Kesepakatan  bersama  penyelesaian perkara
6. Di buatkan daftar hadir dalam mediasi
Landasan dasar dalam menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas didalam Proses ADR ( Alternative Dispute Resolution ) adalah  :
A.  Landasan Hukum
1.  Perkap  No.  07  tahun  2008  Tentang  Pedoman  Dasar  Strategi  dan Implementasi Pemolisian masyarakat
2.  Penyelenggaraan  tugas  Polri  (  VidePsl  22  Huruf  b  Tentang  Alternatif Penyelesaian  Perkara  yang  di  Fasilitasi  oleh  Polri  sebagai  pengendali sosial
3.  Perkap No. 15 tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas sesuai Pasal 63 yaitu Mengatur untuk Kecelakaan Lalu Lintas Ringan dapat dilakukan Kesepakatan Damai antara Pelaku dan Korban
B.  Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum sebagai     berikut :
a.  Surat Kapolri No. Pol. : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 04 Desember 2009 tentang Penanganan Melalui ADR ( Alternative Dispute Resolution)
b.  Surat Telegram ( ST Kabareskrim Polri No. : ST/110/V/2011 Tanggal 18 Mei 2018 Tentang Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan
Dalam  Penyelesaian  Perkara  ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution )  atau Penyelesaian Perkara ringan diluar pengadilan selama ini berjalan dengan baik sesuai  aturan  yang  berlaku  dan  tidak  melanggar  aturan  karena  ada  landasan dan konsepnya seperti tertuang tersebut diatas
-  Yang  mana  kedua  belah  pihak  telah  bersepakat  menyelesaikan  perkara tersebut diluar pengadilan
-  Masing  Masing  Pihak  Menyadari  Sepenuhnya  bahwa  Kecelakan  yang terjadi merupakan Musibah yg tidak dapat dihindari
-  Masing  masing  Pihak  sepakat  dengan  kesadaran  penuh  tanpa  adanya Unsur  paksaan  dari  pihak  manapun  bahwa  peristiwa  tersebut  diatas  tidak dilanjutkan ke Hukum yang berlaku
-  Penyelesaian  kerugian  material/  Kerusakan  Kendaraan  yang  di  sepakati tertuang dalam kesepakatan yang telah di sepakati secara bersama Kedua Belah Pihak di saksikan Oleh masing Masing Saksi dari Kedua Belah Pihak dapat dilaksanakan secara tepat waktu
-  Masing  masing  Pihak  menerima  dengan  Ikhlas  yaitu  si  Pelaku  mengganti kerugian  yang  di  alami  korban  akibat  terjadinya  kecelakaan  tersebut kemudian si Korban menerima pergantian atau kerugian yang dialami dalam peristiwa tersebut di sini Unsur keadilan kedua belah pihak telah terpenuhi

## KESIMPULAN
Penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  /  ADR  adalah  suatu  terobosan  yang sangat  baik  dan  perlu  di  tidak  lanjuti  sehingga  unsur  keseimbangan  dapat terwujud yaitu pelaku memohon maaf sehingga secara moral pelaku mengakui kesalahannya,pelaku  bersedia  mengganti  kerugian  baik  materiil  maupun  in materiil  yaitu  kerugian  akibat  peristiwa  tersebut  diatas,  pelaku  berjanji  tidak akan menguilangi dan akan tertib berlalulintas sehingga tidak akan merugikan orang  lain,  korban  menerima  permohonan  maaf  dari  pelaku  yang  mana  kita menjunjung tinggi adat ketimuran apabila pelaku sudah memohon maaf maka korban hendaknya tulus ikhlas menerimanya, korban menerima dengan Ikhlas pergantian kerugian dari suatu peristiwa tersebut tanpa adanya unsurpaksaan dari pihak mananpun, pelaku dan korban memahami bahwa kejadian tersebut merupakan musibah yang tidak dapat dihindari.

## REFERENSI BUKU
Albi  Anggito  dan  Johan  Setiawan Metode  Penelitian  Kualitatif Cv  Jejak  2018 Kab Sukabumi
Fajarianto, O., Lestari, A. D., Erawati, D., Komunikasi, I., Swadaya, U., & Jati, G. (2021). PEMANFAATAN QR CODE SEBAGAI MEDIA PROMOSI DAN . 9 (1).
Hardijan  Rusli  Hukum Perjanjian  Indonesia  dan  comon  Law Jakarta  Pt  Midas Surya Grafindo cetakan pertama 1993
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja Perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian Pt RajaGrapindo 2010 Jakarta
Nandang  Sambas Pembaruan  Sistem  Pemidanaan    Anak  di  Indonesia Graha Ilmu Cetakan Pertama 2010 Yogyakarta
Marlina Peradilan Pidana Anak diIndonesia Pengembangan Konsef Diversi Dan Restoratif Justice Pt Refika Aditama 2012 Bandung Soerjano  Soekanto Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum Pt RajaGrafindo Jakarta 1983
Soerjano  Soekanto Pokok-pokok  Sosiologi  hukum Pt  RajaGrapindo  Jakarta Cetakan kelima 1988
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Penelitian hukum normatif Suatu tinjauan singkat PT Raja Grafindo Persada Jakarta cetakan ke 5 Ratna  Artha  Windari Hukum  Perjanjian Graha  Ilmu  Cetakan  Pertama  2014 Yogyakarta Ruslan Renggong Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHP cetakan kedua Kencana Jakarta 2017

## Peraturan Perundang – Undangan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan. Undang-Undang  No  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan  Kapolri  No.  07  Th  2008  Tentang  Pedoman  Dasar  dan  Strategi Implementasi Pemolisian Masyarakat
Penyelenggaraan  Tugas  POLRI  (Vide  Psl;  22  Huruf  b  Tentang  Alternatif Penyelesaian  Perkara  yang  difasilitasi  oleh  POLRI  sebagai  Pengendali Sosial
Perkap No.15 Th 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan LaluLintas yaitu  Psl  63  yaitu  Mengatur  untuk  Kecelakaan  LaluLintas  Ringan  dapat dilakukan Kesepakatan Damai antara Pelaku dan Korban