Musamus Journal of Agribusiness (Mujagri) https://ejournal.unmus.ac.id/agri p-ISSN: 2655-3309 e-ISSN: 2656-4475

## Analisis Resiliensi Sistem Sosial-Ekologi (SES) Masyarakat Pesisir di Distrik Merauke dan Naukenjerai, Merauke-Papua Selatan
Untari *
* Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Musamus E-mail: untari@unmus.ac.id

## Abstrak
Sejarah Artikel: Diterima: 23 Maret 2023 Dipublikasi: 30 April 2023
Kata Kunci: resiliensi; nelayan; masyarakat pesisir; sosial-ekologi
Ini adalah artikel Akses Terbuka: https://ejournal.unmus.ac.id/agri
Penulis Korespondensi: Untari
Salah  satu  kelompok  masyarakat  yang  rentan  terhadap  kemiskinan  di Merauke  adalah  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  pesisir  yang menggantungkan  penghidupan  keluarganya  dari  ketersediaan  sumber daya alam, yaitu ekologi wilayah pesisir dari sektor perikanan dan non perikanan.  Perilaku  masyarakat  di  suatu  daerah  dapat  membentuk perilaku  baru  dengan  tetap  mengedepankan  kearifan  lokal  untuk menjaga  kelestarian  fungsi  ekologi,  sosial  dan  ekonomi  serta meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Tujuan  penelitian  adalah mengidentifikasi  kelompok  masyarakat  rentan  kemiskinan  dalam rangka  meningkatkan  resiliensi  sosial-ekologi  masyarakat  di  wilayah pesisir dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan  metode  studi  kasus.  Penelitian  dilakukan  pada  kelompok masyarakat  wilayah  pesisir  yaitu  kelompok  nelayan  tradisional  atau nelayan kecil. Analisis resiliensi berfokus pada 4 indikator kerentanan masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kelompok nelayan memiliki tingkat resiliensi terhadap perubahan dan ketidakpastian yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kelompok  petani,  dan  sektor  jasa. Menciptakan  sumber  penghidupan  baru  bagi  masyarakat  yang  masuk kelompok rentan dan mengembalikan fungsi biofisik lingkungan pesisir dapat  meningkatkan  resiliensi  masyarakat  di  wilayah  pesisir.  Untuk mengimplementasikannya,  diperlukan  komitmen  nyata  dari  semua pihak  dengan  melibatkan  masyarakat  pesisir  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  sistem  pengelolaan  wilayah  pesisir  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Abstract Article History:
Accepted: 23 rd March 2023 Published: 30 th April 2023
Keywords: resilience; fishermen, coastal communities; socio-ecology
This is an Open Access article https://ejournal.unmus.ac.id/agri
Correspondence Author: Untari
The one community of people who are vulnerable to poverty in Merauke are people who live in coastal areas who depend on the availability of natural  resources  for  their  livelihoods,  namely  the  ecology  of  coastal areas from fisheries and non-fishery sectors. Community behavior in an area  can  form  new  behaviors  while  still  prioritizing  local  wisdom  to maintain  ecological,  social  and  economic  functions  and  improve community  welfare.  The  aim  of  the  research  is  to  identify  groups  of community who are vulnerable to poverty in order to increase the socio- ecological  resilience  of  communities  in  coastal  areas  by  using  a qualitative descriptive research approach using the case study method. The  research  was  conducted  on  community  groups  in  coastal  areas, namely  groups  of  traditional  fishermen  or  small  fishermen.  The resilience analysis focuses on 4 community vulnerability indicators. The results  of  the  study  concluded  that  the  fishermen  group  has  a  higher level  of  resilience  to  change  and  uncertainty  compared  to  the  farmer group  and  the  service  sector.  Creating  new  sources  of  livelihood  for people  who  are  classified  as  vulnerable  groups  and  restoring  the biophysical  functions  of  the  coastal  environment  can  increase  the resilience  of  communities  in  coastal  areas.  To  implement  it,  a  real
commitment from all parties is needed by involving coastal communities in  planning,  implementing  and  evaluating  coastal  area  management systems to improve people's welfare in a sustainable manner.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  sumber  daya  alam  berbasis  masyarakat  merupakan  salah  satu  bentuk pengelolaan sumberdaya alam yang banyak digunakan di beberapa daerah untuk meningkatkan kemampuan  adaptasi  masyarakat  terhadap  perubahan  lingkungan  dengan  melihat  berbagai faktor endogen dan eksogen seperti faktor teknis, finansial, hukum, yang dapat dilihat dari mata pencaharian,  politik,  dan  faktor  lingkungan.  Aspek  sosial,  ekonomi,  skala,  pengetahuan, komunitas,  dan  budaya  yang  melibatkan  nilai  dan  etika  yang  melibatkan  banyak  pemangku kepentingan (Armitage, 2005; Masozera et al., 2006; Pomeroy, 1995; Thompson et al., 2003; Wiber et  al.,  2004) untuk menghindari eksploitasi  sumber daya perikanan secara berlebihan (Cudney-Bueno & Basurto, 2009) dengan menggunakan aturan komunitas lokal  (Léopold et al., 2013) dan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola pembangunan sosial dan  kemandirian  infrastruktur  (Darma  et  al.,  2012).  Metode  pengelolaan  sumber  daya  alam dapat menggunakan metode partisipasi masyarakat (Kearney et al., 2007; Pomeroy et al., 2005; Wiber et al., 2004).
Salah satu model yang dapat digunakan untuk meningkatkan resiliensi masyarakat adalah model  Integrated  Coastal  Area  Management  yang  menekankan  penguatan  kapasitas  pelaku pembangunan  dan  masyarakat  lokal  untuk  tetap  relevan  dalam  merumuskan  kebijakan ekosentris  dalam  pengelolaan  sumber  daya  pesisir  (Nagabhatla  et  al.,  2019)  kapasitas masyarakat lokal melalui pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan sistem kemitraan agar  masyarakat  dapat  mandiri  dengan  menggunakan  pendekatan  nilai-nilai  religi  untuk meningkatkan pemahaman generalisasi pembangunan daerah di wilayah pesisir (Cinner et al., 2018;  Matthoriq,  Suryadi,  2014).  Kajian  berbeda,  dilakukan  dengan  meningkatkan  adaptasi masyarakat  dari  perubahan  dan  ketidakpastian  (Cinner  et  al.,  2018).  Salah  satu  upaya  yang dapat  dilakukan  adalah  pendampingan  perbaikan  infrastruktur  alat  tangkap  (Sinaga  et  al., 2019). Model pembangunan masyarakat pesisir tersebut tidak menjamin peningkatan jumlah tangkapan nelayan dan peningkatan frekuensi masyarakat dalam menangkap ikan. Fenomena tersebut menjadi salah satu penyebab yang menimbulkan kemiskinan pada masyarakat pesisir yang  ditunjang  oleh  gaya  hidup  yang  boros,  rendahnya  penguasaan  teknologi  penangkapan ikan karena keterbatasan modal, dan akses penentuan harga jual (Amir et al., 2019). Penurunan volume  penangkapan  ikan  dapat  disebabkan  karena  pola  adaptasi  masyarakat  pesisir  sangat dipengaruhi  oleh  kondisi  ekonomi  (Sariffuddin  &  Wijaya,  2014)  yang  menyebabkan pengetahuan,  pengalaman,  dan  respon  masyarakat  terhadap  lingkungan  menjadi  rendah (Wasak, 2012).
Model pembangunan berkelanjutan masyarakat di wilayah pesisir lainya dapat dilakukan dengan  meningkatkan  jasa  ekosistem  budaya,  dan  menjadikan    manusia  sebagai  elemen penting dalam sistem sosio-ekologis (SES) dan sistem ekonomi dengan perbaikan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut (Aswani et al., 2018; Leong et al., 2019; Mabon et al., 2018). Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemetaan kerentanan wilayah pesisir yang diintegrasikan pada penggunaan  Matriks  dan  Diagram  Penilaian  Kerentanan  Pesisir  Terpadu  yang  berfungsi sebagai  pedoman  untuk  tindakan  pengelolaan  pesisir  (Lins-de-Barros,  2017),  atau  untuk mengembangkan program sosial terpadu dan model kerentanan ekonomi pada tingkat wilayah geografis menggunakan data sensus untuk mengukur populasi berdasarkan variabilitas sosial (Pricope  et  al.,  2019).  Selain  itu,  terdapat  Model  Pella-Tomlison  yang  pernah  digunakan pemangunan  masyarakat  pesisir  untuk  meningkatkan    perikanan  tangkap  kakap  merah  pada tahun 1980-2014 (Koeshendrajana et al., 2018).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  fenomena  yang  terjadi  di  beberapa  daerah  di Indonesia dan beberapa negara pesisir, kami melakukan kajian analisis resiliensi (kerentanan) masyarakat  pesisir di  Kabupaten Merauke. Masyarakat  pesisir di  Merauke menggantungkan hidupnya  pada  sumber  daya  alam  (Widiastuti  et  al.,  2016)  dan  rentan  terhadap  dampak perubahan iklim (Rahail et al., 2019; Untari, Melmambessy, et al., 2018; Untari, Witdarko, et al.,  2018),  sehingga    mempengaruhi  mata  pencaharian  perikanan  dan  non-perikanan masyarakat  pesisir  (Untari  et  al.,  2021),  sehingga  pada  umumnya  masyarakat  pesisir  masih hidup  di  bawah  garis  kemiskinan  (BPS  Kabupaten  Merauke,  2020;  Imbanop  et  al.,  2019). Berdasarkan data dan informasi diatas, maka rumusan masalah dalam naskah artikel ini yaitu seberapa besar tingkat resiliensi kelompok masyarakat berdasarkan pekerjaan yang tinggal di wilayah  pesisir  di  Distrik  Merauke  dan  Naukenjerai?  Tujuan  penelitian  yaitu  mengetahui tingkat resiliensi kelompok masyarakat berdasarkan pekerjaan yang tinggal di wilayah pesisir Distrik Merauke dan Distrik Naukenjerai.

## METODE

## Desain Penelitian
Rancangan  penelitian  yang  digunakan  dalam  menjawab  tujuan  penelitian  adalah penelitian  studi  kasus  dengan  pendekatan  kualitatif  (Creswell  J  W,  2009).  Kajian  ini menggunakan  4  pendekatan  perilaku  masyarakat  dalam  menghadapi  perubahan  dan ketidakpastian sumber daya pesisir. 4 (empat) , yaitu: 1) Belajar hidup dalam perubahan dan ketidakpastian;  2)  Mengembangkan  keragaman  untuk  reorganisasi  dan  pembaharuan;  3) Menggabungkan berbagai macam ilmu; dan 4) Menciptakan kemungkinan untuk mengatur diri sendiri  (Folke  et  al.,  2002)  yang  diperlukan  untuk  mengatasi  dinamika  sumber  daya  alam selama periode perubahan dan reorganisasi.

## Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Merauke. Daerah atau daerah sampel yang diamati berada  di  Distrik  Merauke  dan  Distrik  Naukenjerai  Kabupaten  Merauke.  Pertimbangan pemilihan  daerah  penelitian  adalah  berdasarkan  data  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Merauke bahwa kedua Distrik tersebut merupakan daerah yang memiliki wilayah pesisir dan terdapat pemukiman, mata pencaharian utama masyarakat adalah sebagai nelayan.

## Pengumpulan Data
Data penelitian yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer penelitian dikumpulkan dengan mewawancarai responden masyarakat pesisir di 2 (dua) distrik, yaitu  Distrik  Merauke  dan  Distrik  Naukenjerai.  Pendataan  responden  terpilih  dengan pertanyaan  terstruktur  untuk  mengumpulkan  data  tentang  kemampuan  adaptasi  masyarakat terhadap perubahan dan ketidakpastian yang terjadi di wilayah pesisir dengan menggunakan skoring pada aspek keberlanjutan penghidupan masyarakat dalam 5 (lima) aspek yaitu alam, manusia, sosial, finansial, dan fisik. Selain itu, pengumpulan data resiliensi masyarakat pesisir difokuskan  pada  4  (empat)  kategori,  yaitu:  1)  Belajar  hidup  dalam  perubahan  dan ketidakpastian; 2) Mengembangkan untuk reorganisasi dan pembaharuan; 3) Menggabungkan berbagai macam pengetahuan; dan 4) Menciptakan kemungkinan untuk mengatur diri sendiri (Folke et al., 2002).

## Teknik Pengambilan Sampel
Responden  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  responden  yang mengetahui  dan  memahami  permasalahan  yang  diteliti.  Penentuan  responden  penelitian menggunakan responden masyarakat dan exspert yang terdiri dari:
Responden  dari  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  studi  dilakukan  dengan menggunakan  metode  proportional  random  sampling.  Jumlah  sampel  responden  dalam penelitian adalah 121 responden yang terdiri dari 56 responden di Distrik Naukenjerai dan 65 responden  masyarakat  di  Distrik  Merauke.  Distribusi  responden  berdasarkan  kelompok pekerjaan masyarakat yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di lokasi penelitian ditentukan secara random berdasarkan homogenitas kelompok yang diamati yaitu kelompok nelayan sebanyak 81 responden, petani 25 responden, dan masyarakat yang bekerja di sektor jasa (buruh/PNS, pedagang, dan lainnya) 25 responden.
Responden dari para exspert berjumlah kurang lebih 8 orang. Responden dari para ahli ditentukan  dengan  menggunakan  metode  purposive  atau  sengaja.  Exspert  yang  dijadikan responden yaitu sebagai berikut:
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke; Pejabat kelurahan Samkai Distrik Merauke; Kepala Kampung Payum Distrik Merauke;
Kepala kampung Kuler, Kepala Kampung Onggaya, dan Kepala Kampung Tomer Distrik Naukenjerai;
Pejabat Distrik Merauke dan Distrik Naukejerai.

## Metode Analisis Data
Penelitian  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data  penelitian dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  resiliensi/adaptasi  dan  disajikan  secara  deskriprif dalam bentuk gambar diagram. Variabel yang diukur yaitu 1) kemampuan masyarakat dalam belajar  hidup  dalam  perubahan  dan  ketidakpastian;  2)  kemampuan  untuk  reorganisasi  dan pembaharuan;  3)  kemampuan  masyarakat  dalam  menggabungkan  berbagai  macam pengetahuan;  dan  4)  kemampuan  masyarakat  dalam  pengorganisasi  diri.  Keempat  variabel digunakan  untuk  mengukur  kapasitas  adaptasi  masyarakat,  yang  artinya  adalah  kemampuan masyarakat menahan gangguan lingkungan atau goncangan yang terjadi.  Kapasitas adaptasi mengacu  pada  empat  faktor  interaksi  yang  dikembangkan  oleh  Folke  et  al.,  (2002)  terkait dengan  adaptasi  sosio-ekologis.  Nilai  kapasitas  adaptif  akan  diukur  dengan  tingkat  adaptasi antara nilai 0 – 3. Dimana tingkat adaptif dengan nilai 0 berarti tidak adaptif dengan tingkat adaptasi 0 – 25%; 1 berarti sedikit adaptif dengan tingkat adaptasi 26 – 50%; 2 berarti cukup adaptif dengan tingkat adaptasi 51 – 75%; dan 3 berarti sangat adaptif dengan tingkat adaptasi > 71%.
Empat  kategori  yang  diamati  dengan  mengadopsi  konsep  sosial-ekologi  berdasarkan lokal yaitu 1) belajar hidup dalam perubahan dan ketidakpastian; 2) mengembangkan diversitas bagi reorganisasi dan pembaharuan; 3) mengkombinasi berbagai macam pengetahuan; dan 4) mengkreasi  kemungkinan  bagi  pengorganisasian  diri  (Folke  et  al.,  2002).  Selanjutnya  data dianalisis berdasarkan analisis resiliensi sosio-ekologi perspektif selanjutnya dianalisi secara tabulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aset modal merupakan sumberdaya yang dijadikan sebagai sumber pendapatan individu atau masyarakat. Aset modal yang teridentifikasi adalah modal alam, modal manusia, modal finansial, modal fisik, dan modal sosial. Berdasarkan ketersediaan aset modal di wilayah pesisir Kabupaten  Merauke  tepatnya  di  Disrik  Merauke  dan  Nauknejerai  yang  menjadi  sampel observasi penelitian ini, teridentifikasi 3 kelompok sumber mata pencaharian alternatif yang dapat dikembangkan oleh masyarakat yaitu 1) usaha sektor perikanan, seperti usaha perikanan tangkap,  usaha  pengolahan  perikanan,  dan  pemasaran;  2)  usaha  di  bidang  pertanian,  seperti bercocok tanam padi dan berkebun; 3) usaha sektor jasa, seperti angkutan, tenaga kerja (buruh
nelayan/tani),  dan  pedagang.  Ketiga  kelompok  tersebut  disimpulkan  bahwa  terdapat  3 pekerjaan atau profesi yang harus disejajarkan dengan 4 (empat) indikator resiliensi masyarakat agar masyarakat lebih adaptif terhadap perubahan dan ketidakpastian lingkungan yaitu nelayan, petani,  dan  masyarakat  yang  bekerja  di  bidang  jasa  yaitu  kebutuhan  petani/nelayan, pengangkutan dan pedagang. Hasil kajian pada kedua distrik yang menjadi area penelitian yaitu Distrik  Merauke  yang  menjadi  salah  satu  area  penelitian  pada  umumnya  menjadi  tempat domisili  masyarakat  non-lokal.  Masyarakat  non-lokal  adalah  masyarakat  dari  luar  suku  asli Papua  yang  berdomisili  di  sepanjang  pesisir  Distrik  Merauke  sehingga  selanjutnya  distrik Merauke disebut oleh masyarakat non-lokal. sedangkan di area penelitian Distrik Naukenjerai pada umumnya sebagian besar penduduk yang tingga yaitu penduduk asli orang Papua, yang selanjutnya disebut masyarakat lokal. Persentase tingkat resiliensi masyarakat pesisir di Distrik Merauke dan Naukenjerai berdasarkan determinan disajikan pada Gambar 1 dan 2.
Gambar 1 Persentase Tingkat Resiliensi Masyarakat Distrik Merauke (Non-lokal)

## Gambar 2. Persentase Tingkat Resiliensi Masyarakat Distrik Naukenjerai (Lokal)
Indikator kemampuan untuk belajar hidup. Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa tingkat resiliensi  masyarakat  pesisir  lokal  dan  masyarakat  non-lokal  berbeda.  Nelayan  di  Distrik Merauke  yang  di  dominasi  oleh  masyarakat  non-lokal/pendatang  memiliki  tingkat  adaptasi yang berbeda pada indikator kemampuan belajar hidup atau jika di lihat tingkat adaptasinya berada  pada  range  tingkat  adaptasi  26-50%  yang  artinya  tingkat  resiliansi  atau  kemampuan adaptasi sedikit adaptif, demikian juga terjadi di kelompok masyarakat di Distrik Naukenjerai. Pada ke-dua kelompok masyarakat pesisir yaitu kelompok nelayan lokal dan non-lokal yaitu yang  bekerja  sebagai  nelayan  memiliki  tingkat  adaptasi  lebih  tinggi  dari  perubahan  ekologi atau lingkungan dibandingkan kelompok yang bekerja di bidang pertanian budidaya dan yang
bekerja  di  sektor  jasa.  Presentasi  tingkat  resiliensi  masing-masing  kelompok  pada  indikator kemampuan untuk  belajar hidup  sebesar 39,13% untuk  masyarakat  lokal  dan 38,71% untuk kelompok masyarakat lokal. Selanjutnya untuk masyarakat pesisir yang bekerja sebagai petani dan  di  sektor  jasa  memiliki  tingkat  resiliensi  yang  lebih  rendah  daripada  masyarakat  yang bekerja sebagai nelayan. Presentasi tingkat resiliensi masyarakat pesisir yang bekerja sebagai petani sebesar 34,78% untuk masyarakat non-lokal dan 35,48% untuk masyarakat lokal. Petani masyarakat lokal memiliki resiliensi lebih tinggi karena untuk masyarakat lokal pada umumnya sebagai  petani  tradisional  dan  masih  menggunakan  sistem  pertanian  organik  sehingga  dapat menekan  pengaruh  eksternal  atau  faktor  produksi  yang  dapat  mempengaruhi  keberlanjutan sumber  mata  pencaharian  sebagai  petani  transisional  atau  petani  kecil.  Sehingga  aktifitas pertanian  tidak  tergantung  dengan  ketersediaan  faktor  produksi  pertanian  seperti  pupuk  dan obat-obatan kimia yang sering langka di pasar dan harganya berfluktuasi. Penggunaan bahan organik dari alam menjadi salah satu pendekatan masyarakat dalam membudidayakan tanaman pangan. Tingkat resiliensi yang terendah pada indikator kemampuan untuk belajar hidup yaitu kelompok masyarakat yang bekerja di sektor jasa yaitu 26,09% untuk masyarakat non-lokal dan 25,81% untuk masyarakat lokal. Namun hasil kajian di pesisir Kota Semarang, masyarakat yang rentan terhadap perubahan dan ketidakpastian lingkungan yaitu petani/nelayan, pekerja industri, PNS, dan lain-lain (Susanto et al., 2012). Nelayan di kedua kabupaten tersebut, meski umumnya  berpendidikan  rendah,  berbekal  berbagai  pengalaman  dan  pengetahuan  masa  lalu yang  dipelajari  dari  waktu  ke  waktu  membawa  mereka  menghadapi  perubahan  dan ketidakpastian lingkungan dibanding petani dan sektor jasa.
Indikator  kemampuan  untuk  reorganisasi  dan  pembaharuan. Presentasi  tingkat  resiliensi dari ketiga kelompok masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, petani, dan sektor jasa yang disajikan pada Gambar 1 menunjukkan bahwa kelompok masyarakat non-lokal yang bekerja sebagai nelayan, petani dan sektor jasa memiliki tingkat resiliensi/adaptasi yang berbeda yaitu 44% untuk petani, 32% untuk masyarakat yang bekerja sebagai petani, dan 24% yang bekerja di sektor jasa, atau dengan kata lain bahwa tingkat kemampun adaptasi kelompok masyarakat secara  umum  tingkat  adaptasinya  sedikit  adaptif.    Sedangkan  pada  Gambar  2  menunjukkan trend  tingkat  resiliensi  yang  sama  seperti  pada  kelompok  masyarakat  non-lokal.  Namun memiliki tingkat presentasi yang lebih rendah, yaitu 36,67% untuk kelompok masyarakat yang berkerja sebagai nelayan dan petani, dan 26,67% untuk masyarakat yang bekerja pada sektor jasa. Masyarakat pesisir di Distrik Merauke yang pada umumnya terdiri dari masyarakat non- lokal atau pendatang akan lebih adaptif jika terjadi perubahan cuaca lingkungan di pesisir yang akan  mengganggu  mata  pencaharian  keluarga.  pada  kedua  kelompok  masyarakat,  nelayan memiliki tingkat resiliensi atau tingkat adaptasi lebih baik. Nelayan akan akan mengolah ikan atau  menjadi  buruh  saat  terjadi  ombak  pasang  tinggi  atau  banjir  air  rob  sehingga  aktifitas menangkap  ikan  tidak  bisa  dilakukan.  Untuk  masyarakat  yang  bekerja  di  sektor  jasa  dan  di dominasi  oleh  masyarakat  bekerja  sebagai  buruh  nelayan  tingkat  adaptasi  dilihat  dari kemampuan individu untuk reorganisasi dan pembaharuan pengetahuan.
Indikator  kemampuan  mengkoordinasi  berbagai  macam  pengetahuan . Pada  indikator  ini, terjadi fenomena pada kedua kelompok masyarakat hidup di wilayah pesisir berdasarkan asal daerah/suku. Tingkat reseliensi/adaptasi masyarakat lokal lebih baik di bandingkan masyarakat non-lokal.  Hal  tersebut,  ditunjukkan  pada  Gambar  2  bahwa  presentasi  tingkat  kemampuan masyarakat  lokal  dalam  mengkoordinasi  berbagai  macam  pengetahuan  untuk  menurunkan tingkat  kerentanan  masyarakat  pesisir  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  dipengaruhi oleh  kondisi/ketersediaan  ekosistem  pesisir  (perikanan  dan  hasil  hutan)  dan  perubahan lingkungan  lebih  tinggi  dibandingkan  masyarakat  non-lokal  yaitu  44%  untuk  yang  bekerja sebagai nelayan, 32% untuk masyarakat yang bekerja sebagai petani, dan 24% yang bekerja di sektor  jasa.  Sedangkan  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  2.,  menunjukkan  bahwa  tingkat presentasi kemampuan masyarakat dalam mengkoordinasi berbagai macam pengetahuan yaitu
sebesar 38,46% untuk masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, 34,62%, dan 26,92% untuk masyarakat  non-lokal  yang  bekerja  disektor  jasa.  Kemampuan  masyarakat  lokal  dalam mengkoordinasikan  berbagai  macam  pengetahuan  untuk  melanjutkan  hidup  diperoleh  dari pengetahuan  yang  diperoleh  dari  nenek  moyang  atau  turun  temurun  dari  para  leluhur  yang mengajarkan  metode  bertahan  hidup  di  alam  atau  lingkungan  dengan  berbagai  situasi  yang mengutamakan  keberlanjutan  ekosistem  lingkungan.  Selain  itu,  secara  sosial  budaya masyarakat lokal sebagai masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya  alam  di  ilayah  ulayat  atas  tanah  yang  dimiliki.  Hasil  penelitian  lainnya, menunjukkan  bahwa  pengetahuan  pengelolaan  lingkungan  akan  memberikan  dampak  yang berbeda bagi masyarakat di wilayah pesisir (Ichsan, 2018) karena masyarakat pesisir memiliki tingkat kerentanan yang berbeda (Rachmadianti et al., 2018).
Indikator  kemampuan  pengorganisasian  diri. Gambar  1  menunjukkan  bahwa  kelompok masyatakat  non-lokal  di  Distrik  Merauke  terutama  masyarakat  yang  bekerja  di  sektor  jasa memiliki  tingkat  resiliensi  terhadap  perubahan  lingkungan  yang  dapat  mengancam  sumber mata  pencaharian  keluarga  yaitu  sebesar  0%,  sedangkan  untuk  masyarakat  yang  bekerja sebagai nelayan dan petani yaitu masing-masing sebesar 56,25% dan 43,75%. Masyarakat yang bekerja di sektor jasa pada umumnya bekerja menjadi buruh nelayan. Jika terjadi air pasang laut  tinggi  atau  ombak  besar  dan  nelayan  tidak  bisa  melaut  maka  masyarakat  yang  bekerja menjadi  buruh  tidk  bisa  mendapat  penghasilan  sama  sekali.  Keterbatasan  ketrampilan  dan pengetahuan  masyarakat  dalam  pengorganisasi  diri  dalam  hal  menciptakan  sumber  mata pencaharian baru untuk  bertahan hidup.  Sedangkan masyarakat  lokal yang bekerja di  sektor jasa tingkat resiliensi sebesar 20%, sedangkan untuk nelayan dan petani masing-masing tingkat resiliensinya sebesar 40%. Hasil penelitian pada indikator ini menunjukkan bahwa masyarakat yang bekerja sebagai nelayan memiliki tingkat resiliensi lebih baik daripada masyarakat yang bekerja di sektor lain. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh (Sakuntaladewi & Sylviani, 2014) bahwa semuber pendapatan masyarakat pesisir sangat sensitif dari pengaruh perubahan lingkungan, dan kerusakan biofisik lingkungan.
Berdasarkan  hasil  analisis  SES  bahwa  tidak  dapat  dipungkiri  lagi  bahwa  degradasi lingkungan  sudah  terjadi  dan  tidak  dapat  dihindari,  namun  dampaknya  dapat  diminimalisir dengan mempersiapkan masyarakat pesisir untuk beradaptasi secara maksimal pada perubahan dan membekali masyarakat dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan tentang pekerjaan- pekerjaan yang dapat dipilih untuk menopang sistem ekonomi masyarakat dan memperkecil tekanan  terhadap  sumberdaya  sebagai  hasil  dari  implementasi  system  ecological  economics (SEE)(Melgar-melgar & Hall, 2020). Sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dapat mengantisipasi  terjadinya  degradasi  sumberdaya  alam  dan  menjaga  keseimbangan  dalam hubungan sesama warga masyarakat pesisir (Kurniasari, 2011; Waluyo, 2014). Selain itu, hasil analisis  SES  bahwa  bentuk  penghidupan  alternatif  yang  dapat  di  kembangkan  kegiatan ekonomi masyarakat lokal dan non-lokal di pesisir yaitu adalah diversifikasi pekerjaan dengan mendorong  pertumbuhan  dan  perkembangan  industri  perikanan  seperti  industri  pengolahan dan pemasaran ikan serta berbagai jenis usaha pengolahan hasil sumberdaya alam. Hal tersebut diperlukan  dukungan  oleh  pemerintah  dan  meningkatkan  peran  aktif  masyarakat  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir (Dewi, 2018; Waluyo, 2014).

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  berdasarkan  kelompok  masyarakat  yang teridentifikasi  di  wilayah  pesisir  memiliki  tingkat  adaptasi/resiliensi  yang  berbeda. Berdasarkan hasil analisis resiliensi SES masyarakat di Distrik Merauke pada empat indikator pengamatan  bahwa  kelompok  masyarakat  di  pesisir  yaitu  nelayan  memiliki  kemampuan adaptasi yang lebih baik untuk reorganisasi, dan pembaharuan, kemampuan belajar hidup, dan
mengkoordinasikan  berbagai  macam  pengetahuan.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  Distrik Naukenjerai.  Strategi  peningkatan  resiliensi/adaptasi  masyarakat  terhadap  perubahan  dan ketidakpastian  untuk  menjamin  keberlanjutan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  pesisir dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan ekologi yaitu dengan meningkatkan peran  kelembagaan  lokal,  meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  dan  meningkatkan kelestarian  kawasan  pesisir  dengan  strategi  terpilih  yaitu  penanaman  mangrove, pengembangan  sumber  daya  manusia,  dan  diversifikasi  pekerjaan  dengan  mendorong tumbuhnya industri perikanan. Unsur budaya sebagai bagian dari perilaku masyarakat dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam diadopsi dalam model pengelolaan sumber daya alam  berkelanjutan  untuk  menyelaraskan  pengaruh  faktor  internal  dan  eksternal  yang mempengaruhi perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai  sumber  penghidupan  keluarga.  Untuk  mengimplementasikannya,  diperlukan komitmen nyata dari semua pihak dengan melibatkan masyarakat pesisir dalam merencanakan, melaksanakan,  dan  mengevaluasi  sistem  adaptasi  budaya  untuk  peningkatan  kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Keterbatasan penelitian ini  adalah belum dapat melihat sejauh mana pengaruh budaya modern  dapat  mereduksi  nilai  kearifan  lokal  yang  saat  ini  menjadi  fokus  pembangunan  di Indonesia  pada  peningkatan  ekonomi  dan  status  kehidupan  sosial,  namun  berdampak  pada penurunan  fungsi  ekologis  sehingga  kualitas  lingkungan  bagi  aktivitas  masyarakat  di lingkungan sosial dan ekonominya terganggu.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir , F., Hamzah, A., & Limi, M. A. (2019). Alokasi Waktu Kerja dan Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Petoaha Kecamatan Nambo Kota Kendari. Jurnal Ilmiah Agribisnis , 4 (1), 6–10.
Armitage, D. (2005). Adaptive capacity and community-based natural resource management. Journal of Environmental Management , 35 (6), 703–715. https://doi.org/10.1007/s00267-004-0076-z Aswani, S., Howard, J. A. E., Gasalla, M. A., Jennings, S., Malherbe, W., Martins, I. M., Salim, S. S., Putten,  I.  E.  Van,  Swathilekshmi,  P.  S.,  Narayanakumar,  R.,  &  Watmough,  G.  R.  (2018).  An integrated framework for assessing coastal community vulnerability across cultures, oceans and scales. Climate and Development , 1–18. https://doi.org/10.1080/17565529.2018.1442795 BPS Kabupaten Merauke. (2020). Merauke Dalam Angka 2020. In Bps Kabupaten Merauke .
Cinner, J. E., Adger, W. N., Alliso, E. H., Barnes, M. L., Brown, K., Cohen, P. J., Gelcich, S., Hicks, C.  C.,  Hughes,  T.  P.,  Lau,  J.,  Marshall,  N.  A.,  &  Morrison,  T.  H.  (2018).  Building  adaptive capacity to climate change in tropical coastal communities. Nature Climate Change , 8 (2), 117– 123. https://doi.org/10.1038/s41558-017-0065-x
Creswell  J  W.  (2009).  RESEARCH  DESIGN  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches. In SAGE . https://doi.org/10.2307/1523157
Cudney-Bueno,  R.,  &  Basurto,  X.  (2009).  Lack  of  cross-scale  linkages  reduces  robustness  of community-based fisheries management. Journal of PLoS ONE , 4 (7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0006253
Darma, R., Zain, A. M. M., & Amandaria, R. (2012). Zakat, Local Social Organization, and Social Capital in Rural Economic Development. Sociology Studies 2(3): 189-197. 2 (3).
Dewi,  A.  A.  I.  A.  A.  (2018).  Model  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  berbasis  Masyarakat:  Community Based Development. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 18 (2), 163–182.
Folke, C., S, C., T, E., M, G., CS, H., B, W., Bengstsson, J., F, B., J, C., K, D., M, F., L, G., R, K., N, K., A, K., S, L., KG, M., F, M., L, O., … U, S. (2002). Resilience and Sustainable Development: Building Adaptive Capacity in A World of Transformation. Journal of the Human Environment , 31 (5), 437–440.
Ichsan,  A.  C.  (2018).  Kajian  kerentanan  masyarakat  pesisir  terhadap  dampak  perubahan  iklim  di kabupaten  lombok  barat  dengan  menggunakan  pendekatan  partisipatif. Jurnal  Belantara , 1 (2),
67–76.
Imbanop, Y. P., Widiastuti, M. M. D., & Fachriza, R. (2019). Analisis kelayakan usaha penangkapan ikan  pada  musim  peralihan  oleh  nelayan  di  kampung  onggaya  distrik  naukenjerai  kabupaten merauke. Musamus Journal of Agribussines , 1 (2), 60–66. https://doi.org/10.35724/mujagri.v0i0 Kearney,  J.,  Berkes,  F.,  Charles,  A.,  Pinkerton,  E.,  &  Wiber,  M.  (2007).  The  role  of  participatory governance and community-based management in integrated coastal and ocean management in Canada.
Journal of Coastal Management , 35 (1), 79–104.
https://doi.org/10.1080/10.1080/08920750600970511
Koeshendrajana,  S.,  Mira,  Anna,  Z.,  Nugroho,  D.,  Muwamanah,  U.,  &  Sari,  Y.  D.  (2018).  Pella-
Tomlinson Model for Red Snapper Management in Indonesia. J. Sosek KP , 13 (2), 143–152. Kurniasari,  N.  (2011).  Kearifan  Lokal  masyarakat  Lamalera:  Sebuah  Ekspresi  Hubungan  Manusia Dengan Laut. Buletin Riset Sosek Kelautan Dan Perikanan , 6 (2), 29–33.
Leong,  K.  M.,  Wongbusarakum,  S.,  Ingram,  R.  J.,  Mawyer,  A.,  &  Poe,  M.  (2019).  Improving representation of human well-being and cultural importance in conceptualizing the West Hawai’i ecosystem. Frontiers
in Marine Science , 6 (APR), 1–13.
https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00231
Léopold,  M.,  Beckensteiner,  J.,  Kaltavara,  J.,  Raubani,  J.,  &  Caillon,  S.  (2013).  Community-based management of near-shore fisheries in vanuatu: What works? Journal of Marine Policy , 42 , 167– 176. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2013.02.013
Lins-de-Barros, F. M. (2017). Integrated coastal vulnerability assessment: A methodology for coastal cities  management  integrating  socioeconomic,  physical  and  environmental  dimensions—Case study of Região dos Lagos, Rio de Janeiro, Brazil. Ocean and Coastal Management , 149 , 1–11. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.09.007 .
Mabon, L., Tung, N. S., Dung, N. T. K., Tram, P. T., Nga, C. T. T., Quynh, L. T., Trung, D. T., Thu, N. T. H., Nguyet, N. T. B., Ngoc, L. H., Tuyet, T. T., Tu, B. T. C., Anh, T. N., Muell, N., & Yuilla, C.  (2018).  Bringing  social  and  cultural  considerations  into  environmental  management  for vulnerable coastal communities: Responses to environmental change in Xuan Thuy National Park, Nam  Dinh  Province,  Vietnam. Ocean  and  Coastal  Management , 158 (March),  32–44. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.03.022
Masozera,  M.  K.,  Alavalapati,  J.  R.  R.,  Jacobson,  S.  K.,  &  Shrestha,  R.  K.  (2006).  Assessing  the suitability of community-based management for the Nyungwe Forest Reserve, Rwanda. Journal of Forest Policy and Economics , 8 (2), 206–216. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2004.08.001 Matthoriq, Suryadi, M. R. (2014). Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ( Studi  pada  Masyarakat  Bajulmati  ,  Gajahrejo  ,  Kecamatan  Gedangan  ,  Kabupaten  Malang  ). Jurnal Administrasi Publik , 2 (3), 426–432.
Melgar-melgar, R. E., & Hall, C. A. S. (2020). Why ecological economics needs to return to its roots: The  biophysical  foundation  of  socio-economic  systems. Jounal  of  Ecological  Economics ,
169 (July 2019), 106567. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106567
Nagabhatla, N., T.Hung, N., Tuyen, L. T., Cam, V. T. N., Dhanraj, J., T.T, N., & Swierczek, F. W. (2019). Ecosystem-based approach for planning research and capacity development for integrated coastal  zone  management  in  Southeast  Asia. APN  Science  Bulletin , 9 (1),  3–9. https://doi.org/10.30852/sb.2019.537
Pomeroy,  R.  S.  (1995).  Community-based  and  co-management  institutions  for  sustainable  coastal fisheries management in Southeast Asia. Journal of Ocean and Coastal Management , 27 (3), 143– 162. https://doi.org/10.1016/0964-5691(95)00042-9
Pomeroy, R. S., Oracion, E. G., Pollnac, R. B., & Caballes, D. A. (2005). Perceived economic factors influencing  the  sustainability  of  integrated  coastal  management  projects  in  the  Philippines. Journal of Ocean and
Coastal Management , 48 , 360–377. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2005.04.010
Pricope, N. G., Halls, J. N., & Rosul, L. M. (2019). Modeling residential coastal flood vulnerability using  finished-floor  elevations  and  socio-economic  characteristics. Journal  of  Environmental Management , 237 (October 2018), 387–398. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.078 Rachmadianti,  A.  D.,  Purwanti,  F.,  &  Latifah,  N. (2018).  Analisis  Kerentanan  Pantai  Menggunakan Coastal  Vulnerabillity  Index  (CVI)  di  Wilayah  Pesisir  Tanjung  Pandan,  Kabupaten  Belitung. Journal of Maquares , 7 (4), 298–306.
Rahail, E., Untari, Herdjiono, I., Saadah, Wahyuni, C., & Dariati, T. (2019). Low-emission strategy through  effective  planning and  public  participation in  Merauke. IOP  Conference  Series:  Earth and Environmental Science , 235 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012070
Sakuntaladewi, N. & Sylviani. (2014). Kerentanan dan Upaya Adaptasi Masyarakat Pesisir terhadap Perubahan  Iklim  (Vulnerability  and  Adaptation  of  Community  at  the  Coastal  Area  to  Climate Change). Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan , 11 (4), 281–293.
Sariffuddin, & Wijaya, A. P. (2014). Patterns of Community Adaptation to Environmental Degradation in  Genuk  Soastal  Area,  Semarang  City. Jurnal  Tata  Loka , 16 (4),  245–253. https://doi.org/10.14710/tataloka.16.4.245-253
Sinaga, D. A. R., Indraddi, & Elfitra. (2019). Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Dalam  pengembangan  Ekonomi  Nelayan  di  Desa  Goisooinan,  Kecamatan  Sipora  Utara, Kabupaten kepulauan Mentawai. JISPO , 9 (1), 16–28. Susanto,  A.,  Suhardianto,  E.,  &  Rusdiayanto,  A.  (2012). Model  Resiliensi  Masyarakat  Pesisir  Kota Semarang yang berkelanjutan .
Thompson,  P.  M.,  Sultana,  P.,  &  Islam,  N.  (2003).  Lessons  from  community-based  management  of floodplain  fisheries  in  Bangladesh. Journal  of  Environmental  Management , 69 (3),  307–321. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2003.09.014 .
Untari,  Chintia,  A.,  Malino,  P.,  Ginting,  N.  M.,  Fachrizal,  R.,  Betaubun,  P.,  &  Arief,  A.  A.  (2021). Sicio-economic conditions of small-scale traditional fishermen: A case study in Payum Village, Merauke District, Papua, Indonesia. Jurnal Ilmiah Pertanian , 18 (1), 20–28. https://doi.org/10.31849/jip.v18i1.7096
Untari, Melmambessy, E. H. P., & Simatupang, D. O. (2018). Carbon Emissions and Mitigation Actions in Merauke. E3S Web of Conferences , 73 , 1–6. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187302009 Untari, Witdarko, Y., & Sembiring, J. (2018). Analysis of Carbon Emission Level on Merauke Regency Land Cover. E3S Web of Conferences , 73 , 0–4. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187308013 Waluyo,  A.  (2014).  Pemodelan  Pengelolaan  Wilayah  pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  Secara  Terpadu Yang  Berbasis  Masyarakat  (Studi  Kasus  Pulau  Raas  Kabupaten  Sumenep  Masura). Jurnal Kelautan , 7 (2), 75–85.
Wasak, M. (2012). Socio-economic condition of fishermen community in Kinabuhutan village, West Likupang district of North Minahasa regency, Nort. PACIFIC JOURNAL , 1 (7), 1339–1343. Wiber, M., Berkes, F., Charles, A., & Kearney, J. (2004). Participatory research supporting community- based fishery management. Journal of Marine Policy , 28 (6), 459–468. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2003.10.020
Widiastuti, M. M., Ruata, N. N., & Arifin, T. (2016). Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir  Kabupaten  Merauke. Jurnal  Sosial  Ekonomi  Kelautan  Dan  Perikanan , 11 (2),  147. https://doi.org/10.15578/jsekp.v11i2.3856