## PERMASALAHAN IMPLEMENTASI EVALUASI DIRI SEKOLAH ONLINE

## PROBLEM ON THE IMPLEMENTATION OF ONLINE SCHOOL-SELF EVALUATION
Hendarman
Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Gedung E Lantai 19, Kompleks Kemdikbud Senayan, Jakarta, Indonesia (hendarman@kemdikbud.go.id dan hendarmananwar@gmail.com)
diterima tanggal:03 Februari 2014, dikembalikan untuk revisi tanggal:12 Februari 2014, disetujui tanggal:22 Februari 2014
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi dan alternatif solusi dalam implementasi Evalusi Diri Sekolah (EDS) online. Kebijakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam implementasi EDS didasarkan atas pertimbangan efisiensi waktu dan sumber daya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumentasi peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, laporan evaluasi, dan publikasi lainnya, dan dianalisis dengan meta-analysis. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi EDS online meliputi ketersediaan akses, kemampuan menggunakan TIK, dan sistem aplikasi yang digunakan. Solusi alternatif diantaranya melalui proses sosialisasi dan pelatihan yang lebih sistematis terhadap berbagai unsur yang terkait yaitu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan dinas-dinas dalam lingkup pemerintah daerah yang memiliki kewenangan struktural, serta melibatkan peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pemenuhan kebutuhan koneksi internet. Disarankan agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDM-PMP) untuk lebih bersinergi dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam implementasi EDS online dengan penekanan pada mekanisme kelembagaan dan pemanfaatan hasil EDS online.
Kata Kunci: Evaluasi Diri Sekolah, mutu, internet, TIK,
Abstract: This research was intended to identify potential problems and alternative solutions regarding the implementation of Online School Self-Evaluation (Online SSE). The use of Information and Communication Techology (ICT) for School Self-Evaluation (SSE) implementation is under the framework of time and human resources efficiency. This research used secondary data consisting of official regulations, research reports, evaluation results, and other publications, and was analyzed using meta-analysis. The results of the research showed that the potential problems related to Online School Self-Evaluation implementation among others are the availability of access, ICT literacy of teachers and education personnel, and the use of application system. The identified alternative solutions are the intensive socialization and training for teachers and education personnel as well as authorized people within the local government, and the involvement of local government at district/municipality level to fulfill the availability of internet connection in schools. It is recommended that Board of Human Resources Development on Education and Culture and Educational Quality Assurance (BPSDMPK-PMP) to synergize with National Accreditation Board for Schools/Madrasah (BAN-S/M), Educational Quality Assurance Institute (LPMP) and local government in the implementation of Online SSE with the emphasis on institutional mechanism and the use of online SSE results.
Keywords: School Self-Evaluation, quality, internet, ICT

## Pendahuluan
Keberhasilan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya ketersediaan akses, ketersediaan infrastruktur, dan kemampuan menggunakan TIK. Asumsi ini didukung oleh sejumlah kebijakan dan penelitian yang cenderung menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur dan ketersediaan akses sebagai faktor yang menentukan keberhasilan pemanfaatan TIK (Koo, 2008). Beberapa studi (Mumtaz 2000; Grainger & Tolhurst, 2005; BECTA, 2003) juga memperkuat asumsi ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan TIK terutama dikaitkan dengan konteks proses pembelajaran, meliputi akses terhadap sumber pembelajaran, mutu dari perangkat lunak ( software ) dan perangkat keras ( hardware ), kemudahan dalam penggunaan, insentif terhadap perubahan, dukungan dan kolegialitas dalam lingkungan sekolah, komitmen, serta latar belakang penguasaan TIK. Faktor lain yang dipercaya dapat mempengaruhi seseorang dalam penggunaan TIK adalah kapabilitas dan kompetensi (Stern, Dietz, Abel, Guagnano & Kalof, 1999), di samping rasa percaya diri (Pelgrum, 2001; BECTA, 2003).
Pemanfaatan TIK sudah dilakukan dalam implementasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS merupakan salah satu alat untuk melakukan penjaminan mutu yang wajib dilakukan pada setiap satuan pendidikan pada jalur formal. Tujuan EDS adalah untuk mengukur apakah satu pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Implementasi EDS tersebut sejalan dengan diterbitkannya Permendiknas Nomor 63, Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Untuk itu, sejak
tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang disebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) mengupayakan tercipta budaya mutu pendidikan dengan mendorong terlaksananya proses penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Sekolah diberikan peningkatan kapasitas untuk dapat melakukan EDS secara mandiri dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan mengacu kepada hasil EDS tersebut (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 2013).
Pemetaan mutu berbasis EDS telah dilakukan sejak tahun 2010 dengan difokuskan pada sasaran terbatas. Pada tahun 2013 pemetaan mutu pendidikan dengan mengikuti pola Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dilaksanakan dengan sasaran semua satuan pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Hal ini dimungkinkan setelah melalui rangkaian proses inovasi dalam penyusunan instrumen dan mekanisme pelaksanaan EDS. Pemetaan ini diharapkan dapat berfungsi ganda sebagai acuan dalam melakukan evaluasi diri di tingkat sekolah serta sekaligus memetakan mutu pendidikan pada tingkat pusat maupun daerah, sebagai baseline data pemenuhan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Dengan tersedianya data-data tersebut, semua pemangku kepentingan ( stakeholders ) diharapkan memiliki landasan yang sama di dalam melakukan analisis kondisi mutu pendidikan serta menyusun rencana peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Berbeda dengan tahun 2012, pelaksanaan EDS pada tahun 2013 dilakukan dengan pendekatan transaksi real time berbasis internet. Pengisian instrumen dilakukan saat responden terkoneksi dengan situs http://padamu.kemdikbud.go.id. Proses pelaksanaan EDS online dilakukan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya dengan asumsi semakin banyaknya jumlah satuan pendidikan yang telah memiliki fasilitas TIK (komputer, laptop, dan internet) serta semakin berkembang dan stabilnya jaringan komunikasi data di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan pula dengan disediakannya fasilitas internet oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Jaringan Pendidikan Nasional dan dilaksanakannya Uji Kompetensi Guru (Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 2013).
Kebijakan EDS online ini telah menimbulkan sejumlah permasalahan di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dan mengingat bahwa penerapan EDS online merupakan suatu kebijakan dalam kerangka efisiensi dan efektivitas maka perlu diketahui sejauhmana keberhasilan kebijakan ini di lapangan. Penelitian ini secara khusus dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang kemungkinan terjadi dan alternatif solusi yang dapat dilakukan pada implementasi EDS online . Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemangku kepentingan ( stakeholders ) terkait untuk membenahi penerapan EDS online sehingga kebijakan yang dilakukan dalam kerangka efektivitas dan efisiensi ini dapat tercapai.

## Kajian Literatur Evaluasi Diri Sekolah
Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan suatu proses yang menjadi sumber data dan informasi dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu. Hal ini didukung oleh MacBeath (2006) yang berargumentasi bahwa hasil EDS dapat digunakan menjadi rujukan dalam berbagai inisiatif untuk menaikkan standar, mengembangkan profesionalisme, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekolah. Standar terkait dengan skor pencapaian belajar peserta didik yang dapat menggambarkan tingkat efektivitas proses pembelajaran yang terjadi dengan fokus pada aspek pedagogi. Mengembangkan profesionalisme terkait dengan upaya menjadikan kepala sekolah dan guru- guru yang berada dalam sekolah tertentu menjadi lebih sadar, lebih reflektif dan lebih kritis terhadap kinerja dan pengembangan sekolah yang bermuara pada capaian belajar peserta didik. Adapun meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekolah dimaksudkan bahwa adanya EDS memungkinkan setiap elemen yang ada pada suatu satuan pendidikan dapat merespon dan mengelola berbagai perubahan yang terjadi secara cepat karena adanya kesadaran bahwa keberhasilan proses pembelajaran dan peningkatan mutu terjadi karena adanya sifat kritis, mau berubah dan antisipatif.
EDS merupakan suatu pola evaluasi yang sudah diterapkan di berbagai negara secara sistematis dan berkelanjutan. Sebagai contoh, negara-negara yang tergabung dalam OECD ( Organization of Economic Country Development ) menjadikan EDS yang selanjutnya disebut dengan Self-School Evaluation (SSE) sebagai suatu kebijakan pada setiap satuan pendidikan. Di Luksemburg, misalnya, evaluasi diri sekolah merupakan instrumen penjaminan mutu internal. Adanya EDS menyebabkan masing-masing satuan pendidikan harus menyusun rencana pengembangan satuan pendidikan yang tujuan-tujuan pengembangan sekolah dievaluasi setiap empat tahun. Dalam kaitan rencana pengembangan sekolah tersebut, setiap satuan pendidikan menetapkan struktur khusus terkait kolaborasi dan pengembangan sekolah dalam bentuk komite sekolah. Sejak akhir 2011, sekolah-sekolah menengah dipersyaratkan untuk membentuk unit pengembangan sekolah yang bertanggung jawab terkait EDS. Hal lain yang dilakukan dalam rangka menstimulasi kapasitas evaluasi sekolah adalah dengan membentuk Agen untuk Pengembangan Mutu Sekolah atau the Agency for School Quality Development (ADQS) pada tahun 2009, yang dibentuk sebagai dari Kementerian Vokasi dan Pendidikan Nasional (Faubert, 2009).
Program Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di Indonesia, dilaksanakan secara periodik setiap tahun dengan mendistribusikan instrumen kuisoner-kuesioner kepada responden di setiap sekolah. Hasil dari pengisian instrumen kuesioner tersebut menjadi dasar dari proses analisa mutu pendidikan mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Pada tahun 2010 program EDS melibatkan 10.000 sekolah, pada tahun 2011 melibatkan 29.000 sekolah, pada tahun 2012 melibatkan 39.000 sekolah. Pada tahun 2013 dilibatkan seluruh sekolah se-Indonesia dari mulai jenjang SD, SMP, SMA dan SMK baik negeri dan swasta khususnya dibawah naungan Kementerian Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 2013). Pelaksanaan pemetaan ini melibatkan banyak instansi yang terkait seperti Sekretariat Badan
Penjaminan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP), Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Sekolah.
Besarnya jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran pemetaan mutu tahun 2013 dan banyaknya pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini mendorong Badan PSDMPK-PMP untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada. Salah satu bentuk optimalisasi adalah dengan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta mengintegrasikan proses pemetaan ini dengan proses pemutahiran NUPTK yang saat ini menjadi salah satu media yang sangat penting  dalam menjamin memberikan identitas yang baku bagi para pendidik dan sekaligus sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan guru.
Pelaksanaan EDS dibagi menjadi beberapa tahapan yang meliputi: persiapan pelaksanaan, distribusi instrumen, pelaksanaan pemetaan di sekolah, kompilasi dan pengiriman data, pengolahan dan analisis data. Tahapan persiapan pelaksanaan meliputi aktivitas persiapan instrumen, panduan, materi pelatihan, persiapan sistem informasi, finalisasi target, penetapan petugas pemetaan, dan pelatihan. Tahapan sosialiasi meliputi aktivitas sosialisasi melalui web , pengiriman surat kepada pemerintah daerah, sosialisasi pemerintah daerah kepada satuan pendidikan. Tahapan pelaksanaan pemetaan di sekolah meliputi aktivitas pembuatan akun, brifing pengisian data, pencetakan instrumen, pengisian instrumen dan pengisian aplikasi pemetaan, dan verifikasi serta validasi data dan pemantauan oleh LPMP. Adapun tahap Pengolahan dan analisis data meliputi aktivitas data cleansing dan pengembangan OLAP/ dashboard (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 2013).

## Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK)
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diasumsikan sebagai instrumen pendukung dalam
kerangka efektivitas dan efisiensi. Hal ini didukung oleh pandangan yang mengatakan bahwa TIK merupakan seperangkat alat dan sumber yang digunakan untuk komunikasi dan kreasi, diseminasi, pengumpulan serta kelola informasi (Blurton, 1999). Chisenga (2006) memperkuat asumsi tersebut dengan mengemukakan bahwa TIK meliputi teknologi yang sangat cepat berkembang dalam rentang dari teknologi telekomunikasi (telepon, kabel, satelit, TV dan radio, video konferensi), teknologi digital (komputer, internet, website, intranet dan ekstranet), hingga aplikasi perangkat lunak. Kedua argumentasi tersebut akan menjadi semakin konkret dengan merujuk kepada pengertian TIK sebagaimana yang digunakan oleh the United Nations Development Programme (UNDP), yaitu: ‘ ICTs are basically information-handling tools- a varied set of goods, applications and services that are used to produce, store, process, distribute and exchange information. They include the ‘old’ ICTs of radio, television and telephone, and the ‘new’ ICTs of computers, satellite and wireless technology and the Internet. These different tools are now able to work together, and combine to form our ‘networked world’ – a massive infrastructure of interconnected telephone services, standardized computing hardware, the internet, radio and television, which reaches into every corner of the globe’ . Pengertian TIK dari UNDP tersebut apabila diterjemahkan secara bebas sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh Blurton (1999) dan Chisenga (2006). Pengertian lain yaitu bahwa TIK merupakan semua bentuk teknologi yang terkait dengan proses pengumpulan, memanipulasi, komunikasi, presentasi dan menggunakan data yaitu data ditransformasi menjadi informasi (Perkins; Hoffer; DeHayes; Martin, 1993).
Dalam konteks yang lebih luas, Munir (2009a) menyimpulkan bahwa TIK merupakan semua aspek yang berhubungan dengan mesin (komputer dan telekomunikasi) dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, mengantarkan dan mempresentasikan suatu bentuk informasi. Komputer yang mengendalikan semua bentuk idea dan informasi memainkan peranan yang penting dalam mengumpulkan, memproses,
menyimpan dan menyebarluaskan informasi digital melalui saluran mikroelektronik. TIK menggabungkan bidang teknologi seperti komputerisasi, telekomunikasi, elektronik dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Kehadiran TIK dalam pendidikan bisa dimaknai dalam tiga paradigma, yaitu (1) TIK sebagai alat atau berupa produk teknologi yang bisa digunakan dalam pendidikan, (2) TIK sebagai konten atau sebagai bagian dari materi yang bisa dijadikan isi dalam pendidikan, dan (3) TIK sebagai program aplikasi atau alat bantu untuk manajemen pendidikan yang efektif dan efisien.

## Metode Penelitian
Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul pada proses implementasi EDS online. Dalam hal ini, peneliti mempertanyakan faktor-faktor yang kemungkinan dapat diasosiasikan dengan kejadian- kejadian atau kondisi-kondisi yang terjadi dan tidak terjadi (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Untuk itu digunakan data dan informasi dari yang sudah terjadi dan sedang berlangsung, sehingga penelitian yang dilakukan merupakan “ ex post facto research ”. Sumber data penelitian merupakan data sekunder yang berasal antara lain dari dokumen terkait Evaluasi Diri Sekolah (EDS), laporan hasil-hasil penelitian tentang EDS, makalah-makalah tentang EDS, serta informasi yang didapat dari berbagai media serta dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Data yang berasal dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan meta- analysis , yang secara sederhana dimaknai sebagai melakukan analisis terhadap berbagai analisis (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Untuk dapat melakukan meta-analysis yang memiliki keakuratan data dan informasi maka dilakukan kodifikasi terhadap berbagai studi atau dokumen terkait agar tidak terjadi bias yang cukup besar terhadap masalah yang akan dikaji dalam suatu penelitian (Cooper, 2010). Kodifikasi tersebut dikategorikan atas permasalahan- permasalahan yang muncul pada penerapan EDS
online , dan solusi yang diperkirakan dapat mengatasi permasalahan yang muncul dalam kerangka efektivitas dan efisiensi.

## Hasil dan Pembahasan Hasil
Sumber data dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa secara umum permasalahan dalam implementasi EDS online terutama menyangkut tiga aspek, yaitu akses internet, penguasaan TIK, dan sistem atau aplikasi yang digunakan. Terkait akses internet terungkap bahwa ketersediaannya masih sangat terbatas konteks lokasi dan keterbatasan dalam jangka waktu untuk melakukan akses. Kendala kelambatan dalam mengakses terutama dialami pada jam-jam dengan trafik tinggi. Jam-jam dengan trafik tinggi tersebut yaitu terutama pada jam-jam sekolah. Pada jam-jam tersebut terjadi peningkatan kapasitas penyimpanan data atau kapasitas internet yang di gunakan agar tidak terjadi lambat loading . Akibat dari hal tersebut maka proses aktivasi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) secara persentase aktivitas menjadi rendah. Setelah melakukan aktivasi, PTK harus mengisi data angket EDS yang berisi 56 soal untuk guru, dan  42 soal untuk kepala sekolah. Karena keterbatasan akses tersebut maka tidak semua PTK dapat menyelesaikan verifikasi dan validasi (verval) di sekolah. di lain pihak, hanya sedikit guru yang mempunyai fasilitas tambahan seperti modem internet sehingga mereka tidak bisa melakukan verval di rumah atau tempat lain semacam warnet.
Terungkap juga bahwa tidak semua pihak dapat mengoperasikan komputer terutama yang bersifat online untuk mengisikan EDS online , termasuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Untuk mengatasi hal ini maka sekolah menugaskan operator sekolah untuk mengisikan angket EDS atau mengerjakan pengisian angket bersama PTK yang bersangkutan. Akibatnya, dibutuhkan waktu yang lebih banyak mengingat bahwa cukup banyak PTK yang tidak mampu mengoperasikan komputer. Alternatif lain yang dilakukan beberapa sekolah adalah dengan melakukan download dan mem print-out Form Angket isian EDS untuk Guru dan Kepala Sekolah. Bahan
yang sudah di print-out diberikan kepada PTK yang bersangkutan untuk diisikan secara manual. Bahan yang sudah diisikan PTK secara manual tersebut diinputkan oleh operator sekolah. Untuk beberapa lokasi, walaupun sudah dibantu operator, tetap sangat terbatas sifatnya karena kendala jarak, transportasi dan waktu. Sejumlah kelambatan juga terjadi karena masih ditemukan kesalahan-kesalahan dalam pengisian dimaksud setelah diproses verifikasi dan validasi (verval), terutama menyangkut data pribadi dan kepegawaian PTK yang memang hanya diketahui oleh PTN yang bersangkutan. (http:// uptdjabung.wordpress.com/2013/07/18/download- angket-isian-eds-ks-dan-guru-padamu-negeri/.).
Terkait dengan sistem atau aplikasi yang digunakan, terungkap bahwa terdapat sejumlah kendala teknis dalam aplikasi PADAMU. Misalnya, aplikasi tidak bisa menerima verval PTK yang masih berijazah SD, padahal persentase PTK non-guru di sekolah yang masih berijazah SD relatif tinggi. Akibatnya, berkas dimaksud tidak masuk proses verval. Kendala teknis lain menyangkut pengisian EDS siswa yang mensyaratkan jumlah 30 minimal bagi setiap satuan pendidikan atau sekolah. Pada kenyataannya, sekolah tertentu di daerah pedalaman memiliki jumlah siswa yang tidak mencapai 30. Apabila dipaksakan untuk mengikutkan siswa dari kelas rendah seperti kelas 1, 2, 3 maka mereka belum dapat memahami pertanyaan pertanyaan yang diajukan dalam butir instrumen EDS.
Kendala teknis lain yang terkait dengan sistem adalah bahwa aplikasi PADAMU dalam pengisiannya mensyaratkan data yang sangat rinci sehingga terkadang guru tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi (verval) karena terhentinya isian data akibat ketidaklengkapan berkas yang dimiliki. Misalnya, Surat Keputusan (SK) penempatan tugas guru atau mutasi. Proses SK penempatan guru tersebut sangat tergantung dari keberadaan dan kesediaan kepala sekolah. Demikian juga halnya dengan SK mutasi yang dalam beberapa kasus tidak dibuat karena kuatnya hubungan antara pejabat dengan pembuat SK sehingga untuk beberapa guru dapat mutasi tanpa harus adanya SK mutasi. Akibat banyak data rinci dan berkas yang harus disiapkan, proses verval menjadi
tidak mencukupi walaupun telah diberikan tenggang waktu 3 bulan pada wilayah tertentu. Selain itu, dalam aplikasi PADAMU banyak ditemukan akun ganda (sekolah sama NPSN ganda/lebih dari satu), sehingga dalam aplikasi muncul kesan bahwa persentase rendah karena akun hanya bisa di non-aktifkan, tidak dapat di delete . Jika di satu kabupaten saja terdapat 226 sekolah dengan NPSN ganda, dapat dihitung berapa besar jumlahnya apabila seluruh kabupaten/ kota di Indonesia memiliki permasalahan yang sama.
Hasil evaluasi penyelenggaraan EDS yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan beberapa kendala pelaksanaan (LPMP Sumatera Selatan, 2011). Kendala tersebut dikelompokkan atas kendala umum dan kendala khusus. Kendala umum yaitu sekolah belum memiliki persyaratan untuk dapat mengakses seperti belum mempunyai user id , dan kenyataan bahwa pengawas yang sesungguhnya berperan dalam proses EDS ini kurang memahami pengetahuan tentang TIK. Kendala khusus dari hasil evaluasi tersebut terkait dengan instrumen, proses up- load data, dan sistem.  Khusus kendala instrumen, apabila instrumen EDS Online disandingkan dengan instrumen EDS manual kualitatif maka hasil tahapan yang diperoleh sangat jauh berbeda.  Hal ini disebabkan karena (1) instrumen EDS manual kualitatif tidak ada penjelasan secara detail setiap sub- sub indikator; (2) tidak adanya informasi dan petunjuk teknis tentang cara pengisian instrumen EDS Online yang benar sehingga sekolah dapat dengan leluasa mencentang pada kolom yang “menurut” sekolah sesuai dengan kondisi sekolahnya. Akibatnya, pencapaian  tahapan bisa mencapai angka 3 (memenuhi SNP) dan angka 4  (melampaui SNP). Kendala lain yaitu bahwa instrumen EDS/M Online tidak di kunci ( protect) sehingga memungkinkan peserta dapat merubah bentuk atau format instrumen EDS Online sehingga tidak bisa di- upload .

## Pembahasan
Permasalahan akses internet dalam implementasi ESD online sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, diduga sebagai akibat belum seluruh satuan pendidikan atau sekolah memiliki koneksi
Hendarman: Permasalahan Implementasi Evaluasi Diri Sekolah Online
internet. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) telah menjadikan ketersediaan koneksi internet pada satuan pendidikan tersebut sebagai salah satu prioritas program. Data yang ada menunjukkan bahwa upaya pemenuhan terhadap ketersediaan koneksi internet tersebut dilakukan secara internal melalui program Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) yang dikelola langsung oleh Pustekkom, dan secara eksternal yang merupakan kesepakatan kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama antara PT Telkom dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan bagian dari Program Indischool yang merupakan bagian dari proyek besar Indonesia Digital Network (IDN). Program ini diluncurkan pertama kali pada 10 Januari 2013, sebagai upaya Telkom untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kerja sama tersebut telah memungkinkan lebih kurang 18.000 sekolah atau lembaga pendidikan mulai SD hingga perguruan tinggi di Indonesia, terkoneksi akses internet. Tahap awal pemasangan akses internet program Indischool diproyeksikan hingga 300.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2015. (http://www.republika.co.id/berita/ pendidikan/eduaction/13/08/15/mrkk09-18000- sekolah-di-indonesia-terkoneksi-akses-internet, 2013)
Data Pustekkom menunjukkan bahwa sampai tahun 2013, terdapat 92,935 sekolah pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah yaitu dari SD hingga SMA/SMK yang terkoneksi oleh internet dari jumlah total sekitar 206.000 sekolah di Indonesia (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, 2014). Jumlah titik Jardiknas tahun 2013 adalah hasil verifikasi Schoolnet pada bulan Juli 2013. Apabila dibandingkan dengan jumlah sekolah terkoneksi internet pada tahun 2011 sebesar 22,819 sekolah maka telah terjadi peningkatan sekolah terkoneksi internet sebesar 30,71% dalam jangka waktu dua tahun. Dari data tersebut, dapat dipahami alasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal termasuk dalam pembelajaran dan kegiatan-kegiatan administratif seperti halnya pengisian EDS online. Sebenarnya terdapat kebijakan yaitu bahwa dana bantuan
operasional sekolah dapat dimanfaatkan untuk berlangganan internet. Namun karena koneksi terbatas belum semua sekolah memanfaatkan peluang dimaksud, terutama sekolah dasar yang tersebar di daerah terpencil. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah melalui kontribusi yang lebih nyata dari dinas pendidikan kabupaten/kota dalam proses pemetaan mutu yang sedang dilaksanakan. Misalnya, dinas dimaksud menyediakan internet di UPTD kecamatan atau sekolah-sekolah tertentu untuk wilayah-wilayah yang akses internetnya tidak ada sehingga bisa mengurangi jarak yang harus ditempuh oleh PTK bila harus ke Kabupaten atau kecamatan jauh. Kontribusi dinas pendidikan kabupaten/kota sangat diperlukan karena pemetaan mutu 2013 pada dasarnya akan sangat penting untuk melihat sampai dimana tingkat kemajuan pendidikan di wilayah masing-masing.
Permasalahan tidak kompetennya PTK dalam mengoperasikan TIK sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru. Beberapa penelitian yang dilakukan mendukung temuan tersebut. Penelitian- penelitian yang pernah dilakukan di Tanzania, misalnya, menunjukkan bahwa guru-guru memang menggunakan TIK (MoCT, 2003; Foundation, 2007; Tilya, 2007; Swarts & Wachira, 2010), namun TIK sangat jarang digunakan sebagai alat pendukung proses pembelajaran (MoCT, 2003; Unwin, 2005). Penelitian-penelitian tersebut tidak menunjukkan bahwa TIK digunakan oleh guru untuk kepentingan yang bersifat administrasi, pengembangan profesionalisme dan pribadi. Menurut Cavas (2009), ketersediaan akses dan anggaran merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterbatasan dalam proses integrasi di lingkungan satuan pendidikan atau sekolah.
Di sisi lain, kekhawatiran terhadap kemampuan PTK dalam implementasi EDS online secara khusus dan proses pembelajaran berbasis TIK secara umum, dapat dikurangi pada masa yang akan datang dengan mempertimbangkan survei yang dilakukan Munir (2009b). Survei tersebut bertujuan untuk mengetahui literasi komputer mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh UPI dalam membangun sumberdaya
manusia dan infrastruktur TIK. Dari data 2,591 orang mahasiswa yang merupakan calon-calon pendidik maupun tenaga kependidikan masa depan, diperoleh data bahwa sebanyak 458 orang (17.7%) mempunyai literasi komputer sangat tinggi dan tinggi, 1136 orang (43.8%) mempunyai literasi komputer sedang, dan sejumlah 983 orang (37.9%) mempunyai literasi komputer rendah. Cara mahasiswa memperoleh literasi komputer yaitu sebanyak 86.4% memperoleh literasi komputer karena usaha sendiri dan sisanya 13.6% orang memperoleh literasi komputer yang disediakan oleh universitas. Inferensi dari survei ini adalah bahwa ke depan kemungkinan guru-guru yang tidak kompeten dalam mengoperasikan TIK dapat diminimalkan, sehingga proses pembelajaran berbasis TIK akan dapat dilaksanakan lebih baik. Hal ini karena mahasiswa-mahasiswa yang menjadi responden dalam survei di atas adalah merupakan calon guru di masa depan.
Permasalahan dari sistem atau aplikasi yang digunakan salah satunya dapat ditinjau dari pengisian EDS online . Hasil dari pengisian EDS online oleh kepala sekolah, guru dan siswa bisa menjadi bias dari kenyataan yang sebenarnya apabila kepala sekolah, guru dan siswa kurang memahami esensi dari pertanyaan-pertanyaan pada instrumen EDS. Kemungkinan bias tersebut juga akan terjadi meskipun isian instrumen EDS sudah dibuat sangat sederhana dan memudahkan PTK dari segala tingkat pemahaman. Peran pengawas menjadi sangat penting karena dengan keterlibatan pengawas secara lebih aktif diharapkan akan mendapatkan hasil pemetaan yang lebih sempurna. Fakta yang ada bahwa instrumen aplikasi PADAMU tidak memungkinkan pengawas dapat berperan aktif karena semua dikerjakan secara online , diinput secara online oleh PTK sendiri. Pengawas sekolah mengalami kesulitan mengikuti proses yang berlangsung karena pengawas tidak bisa memantau secara langsung melalui akun PADAMU yang mereka miliki.
Salah satu penyebab utama dari permasalahan- permasalahan di atas diperkirakan karena belum seluruh sekolah dan PTK memahami dengan tepat mengenai proses pemetaan mutu yang tengah
berlangsung termasuk tujuan dilaksanakan verifikasi dan validasi (verval) pada tahun 2013 dan bagaimana proses verval tersebut. Akibatnya, PTK memiliki ketergantungan tinggi kepada operator sekolah/ kecamatan. Seharusnya PTK yang sangat berkepentingan dengan verval yang dilaksanakan karena semuanya demi kepentingan pengkinian ( updating ) data-data kepegawaian yang mereka miliki atau berkaitan dengan updating terhadap kondisi yang dimiliki sekolah berkaitan dengan 8 standar. Untuk itu, sosialisasi yang lebih masif dan bahkan pelatihan sangat diperlukan sehingga PTK dapat benar-benar paham tentang apa yang harus dilakukan.

## Simpulan dan Saran Simpulan
Implementasi EDS online yang baru berjalan dua tahun memiliki sejumlah permasalahan baik secara konsep maupun teknis. Permasalahan konsep pada dasarnya menyangkut persepsi pihak yang menjadi subyek EDS yaitu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK) yang belum memahami secara utuh tujuan dan pemanfaatan EDS. Sedangkan secara teknis, permasalahan terkait dengan akses terhadap internet, kemampuan guru untuk memanfaatkan TIK, serta sistem dan aplikasi yang digunakan.
Permasalahan akses disebabkan oleh belum terpenuhinya koneksi internet ke seluruh satuan pendidikan atau sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Pemenuhan koneksi dimaksud sampai saat ini masih menjadi beban dari pemerintah pusat dan belum didukunng oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah dimaksud. Kompetensi guru dalam TIK masih belum dapat mendukung percepatan proses pengisian EDS online akibat adanya guru-guru yang tingkat literasi komputernya di bawah standar. Sistem dan aplikasi yang digunakan dalam proses EDS online menimbulkan kesulitan dan penafsiran yang berbeda bagi PTK.

## Saran
Pentingnya EDS online dan pemanfaatannya perlu disosialisasikan secara sistematis dan berjenjang ke berbagai pihak. Artinya, sosialisasi tersebut tidak
Hendarman: Permasalahan Implementasi Evaluasi Diri Sekolah Online
hanya diperuntukkan bagi PTK tetapi juga bagi pemangku kepentingan lain terutama yang memiliki kewenangan struktural dalam lingkup dinas terkait di tingkat kabupaten/kota. Hal ini untuk memungkinkan pengambilan tindakan yang lebih cepat apabila muncul, permasalahan yang dihadapi di tingkat satuan pendidikan tanpa harus melalui mekanisme birokrasi yang panjang.
Kurangnya kemampuan PTK dalam penerapan EDS online perlu diatasi dengan menetapkan standar kompetensi penggunaan TIK sebagai persyaratan untuk menjadi guru atau dalam proses sertifikasi guru. Penguatan kapasitas guru untuk dapat memanfaatkan TIK bukan hanya berguna dalam proses EDS online tetapi juga dalam kaitan dengan implementasi kurikulum 2013. Guru seyogianya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan TIK yang mengubah cara belajar menjadi ubiquitous learning , yakni belajar apa saja, kapan, dan di mana saja.

## Pustaka Acuan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. 2013. Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan . Jakarta:  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
BECTA. 2003. What the research says about using ICT in Maths . British Educational Communications and Technology Agency. Retrieved December 24, 2009 from http://partners.becta.org.uk/page_documents/ research/wtrs_maths.pdf
Blurton, C. 1999. Chapter 2: New directions in education dalam UNESCO’s World communication and information 1999-2000 . Paris: UNESCO: 46-61
Cavas, B. 2009, ‘A study on science teachers’ attitudes toward information and communication technologies in education’, The Turkish Online Journal of Educational Technology vol. 8, no. 2, pp. 20-32.
Chisenga, J. 2006. Information and Communication Technologies: Opportunities and Challenges For National and University Libraries in Eastern, Central and Southern Africa. Makalah Kunci disampaikan pada the Standing Conference of African National and University libraries of Eastern, Central and Southern Africa (SCANUL-ECS), 9-10 Juli 2006., Tanzania: Dar es Salaam.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. 2007. Research Methods in Education . New York: Routledge.
Cooper, H. 2010. Research Synthesis and Meta-analysis: A Step-by-Step Approach (4 th ed.). London: SAGE Publications Ltd.
Faubert, V. 2009. “School Evaluation: Current Practices in OECD Countries and a Literature Review”, OECD Education Working Papers , No. 42, OECD Publishing.
Foundation, T. I. Y. 2007, Bridgeit initiative , Ministry of Education and Vocational Training, Dar es Salaam. Grainger, R & Tolhurst, D. 2005. Organisational Factors Affecting Teachers’ Use and Perception of Information & Communications Technology . Australian Computer Society.
Sistem atau aplikasi yang digunakan perlu dievaluasi agar PTK dapat mengerjakan pengisian instrumen EDS online sendiri tanpa harus menggantungkan diri kepada operator yang ditunjuk. Di samping itu, evaluasi dimaksud diharapkan dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap setiap item yang ditanyakan.
Untuk menjamin kelancaran mekanisme dan pemanfaatan hasil EDS online, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) terkait di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat maka BPSDMPK-PMP perlu bersinergi dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN- S/M), sedangkan untuk tingkat daerah dilakukan koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
http://uptdjabung.wordpress.com/2013/07/18/download-angket-isian-eds-ks-dan-guru-padamu-negeri/. 2013.
“! Pendataan Kepala Sekolah Negeri 2013Download Formulir Isian Data Rinci Padamu Negeri !Download Angket isian EDS KS dan GURU Padamu Negeri”. Diunduh tanggal 5 Januari 2014 http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/13/08/15/mrkk09-18000-sekolah-di-indonesia-terkoneksi- akses-internet, 2013.  Diunduh tanggal 5 Januari 2014.
Koo, A.C. 2008. Factors affecting teachers’ perceived readiness for online collaborative learning: A case study in Malaysia. Educational Technology & Society , 11 (1), 266-278.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan. 2011. Analisis Data Hasil EDS dan MSPD Tahap I (Laporan tidak dipublikasikan). Palembang: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
MacBeath, J. 2006. School Inspection and Self-Evaluation: Working with the New Relationship . Abingdon, Oxon: Routledge.
MoCT. 2003. National information and communications technologies policy , Ministry of Communication and Transport, The United Republic of Tanzania, Dar es Salaam.
Mumtaz, S. 2000. Factors affecting teachers’ use of information and communications technology: a review of the literature. Technology, Pedagogy and Education , Vol. 9 (3) 319 – 342.
Munir. 2009a. Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Munir. 2009b. Peta literasi komputer mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Mimbar Pendidikan XXVIII(1), Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Pelgrum, W. 2001. Obstacles to the integration of ICT in education: result from worldwide educational assessment,
Computers and Education , 37, 163-178
Perkins, W.C.; Hoffer, J.A.; DeHayes, D.W. & Martin, E.W. 1993. Managing Information Technology: What Managers Need to Know . USA :Macmillan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. 2014. Data Kumulatif Koneksi Internet (laporan sementara tidak dipublikasikan). Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Reddi, U.V. Role of ICTs in Education and Development: Potential, Pitfalls and Challenges .http://www.unesco.org/ education/aladin/paldin/pdf/course01/unit_13.pdf. Diunduh tanggal 2 Januari 2014.
Stern, P.C,; Dietz, T,; Abel, T,; Guagnano, G.A.; & Kalof, L.A. 1999. A value-belief-norm theory of support for social movements; the case for environmentalism, Human Ecology Review , Vol. 6 (2) 81-97.
Swarts, P. & Wachira, E. M. 2010, Tanzania: ICT in education situtional analsysis , Global e-School and Communities Initiative,
Tilya, F. 2007. ICT in education in Tanzania: Lessons and experiences from IICD-supported projects , International Institute for Communication Development, The Hague.
Unwin, T. 2005. ‘Towards a framework for the use of ICT in teacher training in Africa’, Open Learning , vol. 20, no. 2, pp. 113 - 129.
*******