## PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Oleh: Agus Rasyid C.W. *)
(Dosen FH Universitas Muhammadiyah Sukabumi) NIDN : 0430088602

## Abstrak
Sistem parlemen di Indonesia, setelah adanya perubahan UUD 1945 konsep kedaulatan rakyat telah mengalami  perubahan  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.  Menurut  aturan  UUD  1945,  kedaulatan  yaitu  kekuasaan  tertinggi  dan  lazimnya  disebut “kekuasaan negara” berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Dengan demikian UUD 1945-lah yang menentukan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat itu diserahkan pelaksanaanya kepada “badan atau lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan UUD 1945 serta bagian mana  yang langsung dilaksanakan oleh rakyat, artinya tidak diserahkan kepada badan atau  lembaga  manapun,  melainkan  langsung  dilaksanakan  oleh  rakyat  itu  sendiri  melalui  pemilu. Struktur  parlemen  Indonesia  berdasarkan  UUD  1945  setelah  adanya  perubahan  Keempat,  dapat dikatakan  bersifat  trikameral  atau  terdiri  atas  tiga  kamar  atau  institusi  sekaligus.  Hal  ini  dapat dibenarkan  karena  keberadaan  MPR  sebagai  lembaga  yang  tersendiri  di  samping  DPR  dan  DPD  . UUD 1945 sendiri masih memberikan wewenang kepada MPR secara terpisah dari wewenang DPR maupun DPD. Dalam menanggapi wacana arah perubahan UUD 1945 yang ke-5 tidak hanya sekedar keinginan memberlakukan lagi GBHN sebagai arah tujuan dari negara Republik Indonesia, namun dalam  hal  ini  ada  beberapa  aspek  perubahan  UUD  1945  perlu  memperhatikan  dan mempertimbangkan sistem ketatanegaraan khususnya harmonisasi dan sistem check and balences.

## Abstract
Parliamentary system in Indonesia, after the 1945 changes the concept of sovereignty has undergone a  change  in  the  state  system  of  Indonesia.  Article  1  (2)  of  the  1945  Constitution  states  that "Sovereignty rests with the people and carried out according to the Constitution". According to the rules of the 1945 Constitution, sovereignty is supreme power and generically termed "state power" vested in the people and carried out according to the constitution, 1945. Thus, 1945 was the one that determines the parts of people's sovereignty was handed implementation to the "agency or institution where , powers, duties and functions specified 1945 and which part is directly exercised by the people, meaning not submitted to any body or agency, but directly exercised by the people themselves through the election. Indonesian parliamentary structures by 1945 after the change Fourthly, it can be said to be trikameral or consists of three rooms or at the same institution. This can be justified by the existence of the Assembly as an institution of its own in addition to the DPR and DPD. 1945 itself still give the authority to the Assembly separately from the authority of the DPR and DPD. In response to the discourse toward the 1945 changes that 5 is not merely a desire to impose more guidelines as the destination of the Republic of Indonesia, but in this case there are
*) Dosen Hukum Tata Negra Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), SH (FH Universitas Islam Bandung 2004-2010), MH ( Pascasarjana Universitas Padjadjaran 2010-2013).
Kata kunci : MPR, UUD, Kewenangan
some aspects of the 1945 changes need to pay attention and consider the constitutional system, especially the harmonization and the system of checks and balences.

## A. Pendahuluan
Perjalanan  reformasi  politik  tahun  1998 yang  kemudian  disusul  dengan  reformasi  kons- titusi tahun 1999-2002, telah membawa peruba- han konstitusi dan struktur ketatanegaraan Indo- nesia.  Reformasi  konstitusi  telah  dilakukan  ter- hadap  desain  kelembagaan  negara,  antara  lain dengan  pembentukan  beberapa  lembaga  negara baru,  ataupun  perubahan  kedudukan  dan  fungsi lembaga negara yang ada.
Salah  satu  lembaga  negara  yang  terkena dampak reformasi konstitusi, yakni Majelis Per- musyawaratan  Rakyat  (selanjutnya  disingkat MPR).  Perubahan  tersebut  terjadi  pada  peruba- han  ketiga  pada  tahun  2001,  yang  meliputi  ke- dudukan lembaga negara, yang berdampak pada perubahan  tugas,  wewenang  dan  fungsi  terjadi dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga 1 menyata- kan : “Kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Da- sar.” Rumusan  tersebut  berbeda  dengan  rumu- san Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum peruba- han  menyatakan:  “ Kedaulatan  adalah  ditangan rakyat  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat” . 2
1 “... Secara resmi kata yang dipakai dalam perubahan Un- dang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 adalah kata perubahan. Istilah amandemen yang ber- asal  dari  bahasa  Inggeris  tidak  digunakan  sebagai  istilah resmi.  Istilah  amandemen  banyak  dipakai  oleh  kalangan akademis  dan  LSM  serta  orang  asing”.  Pernyataan  terse- but  dikutip  dari Panduan  Permasyarakatan  Undang-Un- dang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  se- suai dengan urutan Bab, Pasal, dan ayat, Sekertariat Jen- deral MPR RI, Jakarta, 2005, hlm. 37.
2 Menurut  beberapa  ahli  Hukum  Tata  Negara  Indonesia, sebelum  perubahan  UUD,  MPR  merupakan  satu-satunya lembaga  yang  mempunyai  supremasi,  yang  mengandung dua prinsip yaitu: (i) sebagai badan berdaulat yang meme- gang kekuasaan yang berdasarkan hukum untuk menetap- kan segala sesuatu yang telah ditegaskan oleh UUD 1945 ( legal power ), dan yang ke (ii) No rival authority , artinya tidak ada suatu otoritas tandingan baik perseorangan mau- pun  badan  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  melanggar atau  mengenyampingkan  sesuatu  yang  diputuskan  oleh
Sebelum  dilakukan  perubahan  atas  UUD 1945,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) dikonstruksikan  sebagai  wadah  penjelmaan  se- luruh rakyat yang berdaulat, tempat dimana Pre- siden harus tunduk dan mempertanggungjawab- kan  segala  pelaksanaan  tugas-tugas  konstitusio- nalnya.  Dalam  Penjelasan  UUD  1945  dinyata- kan  bahwa  “ Presiden  bertunduk  dan  bertang- gungjawab  kepada  MPR ”.  Dengan  konstruksi yang  demikian,  maka  MPR  dipahami  sebagai lembaga tertinggi negara dimana kedaulatan se- luruh rakyat Indonesia terjelma. Oleh karena itu, segala  ketetapan  yang  dikeluarkannya  mempu- nyai kedudukan lebih tinggi dari produk hukum yang  ditetapkan  oleh  lembaga-lembaga  tinggi negara  yang  lain,  seperti  Presiden,  DPR,  atau- pun  Mahkamah  Agung.  Dengan  demikian,  Ke- tetapan MPR(S) lebih tinggi kedudukannya hie- rarkinya  dari  undang-undang  ataupun  bentuk peraturan lainya. 3
Kewenangan  MPR  dalam  Undang-Un- dang Dasar 1945 sebelum perubahan, meliputi: (i) menetapkan undang-undang dasar, (ii) meng- ubah  undang-undang  dasar,  (iii)  memilih  Presi- den  dan/Wakil  Presiden,  dan  (iv)  menetapkan garis-garis  besar  daripada  haluan  negara.  Jimly Asshiddiqie,  menjelaskan  bahwa  garis-garis  be- sar  haluan  (daripada)  negara  itu  diperlukan  ka- rena pedoman atau haluan-haluan kebijakan ber- negara  yang ditentukan dalam UUD 1945 sebe- lum  perubahan  sangat  atau  bahkan  terlalu  ring- kas  dan  sederhana.  Oleh  karena  itu,  disamping haluan-haluan yang telah ditentukan dalam UUD 1945,  masih  diperlukan  haluan-haluan  ne-  gara yang lebih jelas diluar UUD 1945. 4
Dengan pertimbangan demikian, maka ha- luan-haluan  negara  yang  dimaksud  perlu  ditu- angkan dalam ketetapan-ketetapan yang menga- tur dengan daya ikat yang efektif. Karena kedu-
MPR. Lihat Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasi- la , Jakarta: Aksara Baru, 1978, hlm. 16.
3 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.33
4 Ibid.
Keyword: MPR, Constitution, Authority
dukan  MPR  sendiri  lebih  tinggi  daripada  Presi- den dan DPR, maka dengan sendirinya kedudu- kan Ketetapan MPR/S lebih tinggi daripada un- dang-undang. Ketetapan-ketetapan MPR/S yang bersifat  mengatur  itu  juga  mempunyai  kedudu- kan  sebagai  konstitusi,  karena  dibuat  dan  dite- tapkan  oleh  lembaga  yang  sama  dengan  yang menetapkan  undang-undang  dasar. 5 Ketetapan MPR/S  sebagai  produk  hukum  yang  mengatur ( regeling )  merupakan  bentuk  penafsiran  MPR atas UUD 1945 dan Ketetapan yang berisi halu- an negara  yang terdapat  dalam UUD 1945, Ke- tetapan  MPR/S  itu  juga  mempunyai  nilai  kons- titusi atau setidaknya sebagai bentuk penafsiran atas UUD 1945 atau bahkan merupakan peruba- han undang-undang dasar dalam bentuk yang ti- dak  resmi  menurut  ketentuan  Pasal  37  UUD 1945. 6
Berdasarkan  Pasal  37  UUD  1945,  prose- dur pembahasan dan pengambilan keputusan da- lam  proses  pembentukan  Ketetapan  MPR/S  itu memang  berbeda  dari  penyusunan  atau  peruba- han  undang-undang  dasar  menurut  ketentuan tersebut, maka keduanya dianggap tidak sedera- jat.  Undang-Undang  Dasar  sebagai  hukum  ter- tinggi  tetap  mempunyai  kedudukan  yang  lebih tinggi  daripada  Ketetapan  MPR/S  lainnya. 7 Itu sebabnya  Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/ 1966  tentang  Sumber  Tertib  Hukum  menentu- kan  hierarki  Ketetapan  MPR(S)  itu  sebagai  pe- raturan  di  bawah  undang-undang  dasar  dan  di atas undang-undang.
Kewenangan  MPR  pascaperubahan  UUD 1945  meliputi:  (i)  menetapkan  undang-undang dasar, (ii) mengubah undang-undang dasar, (iii) melantik,  memberhentikan  dan  memilih  Presi- den dan/Wakil Presiden. Dengan demikian, MPR tidak lagi mempunyai kewenangan mene- tapkan garis-garis besar daripada haluan negara, karena didalam naskah perubahan UUD 1945 kewenangan  MPR  dalam  menetapkan  garis-ga- ris  besar  daripada  haluan  negara  telah  dihapus. Oleh karena itu, MPR tidak berwenangan untuk membuat  Ketetapan  MPR  sebagai  produk  hu- kum  yang  mengatur  ( regeling ).  Sebagai  akibat- nya,  melalui  Pasal  I  Aturan  Tambahan  UUD 1945 Perubahan Ke-empat MPR ditugaskan me-
5 Idem, hlm. 34.
6 Ibid.
7 Ibid.
lakukan  peninjauan  terhadap  materi  dan  status hukum  Ketetapan  MPR  dan  Ketetapan  MPR Sementara  [selanjutnya  disingkat  :  Ketetapan MPR/S].  Tindak  lanjut  perintah  Pasal  I  Aturan Tambahan  yakni  pada  sidang  tahunan  MPR tahun 2003, telah diadakan peninjauan terhadap 139  Ketetapan  MPR  dan  Ketetapan  MPRS,  da- lam rentang waktu antara tahun 1960-2002. Ha- sil  peninjauan  tersebut  adalah  Ketetapan  MPR No.  I/MPR/2003  tentang  Peninjauan  terhadap Materi  dan  Status  Hukum  Ketetapan  Majelis Permusyawaraatan Rakyat Sementara dan Kete- tapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Repub- lik Indonesia.

## B. Keberadaan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Ketatanega- raan Republik Indonesia
Berkaitan  dengan  Pasal  3  ayat  (1)  “Maje- lis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengu- bah  dan  menetapkan  Undang-Undang  Dasar.” 8 Undang-Undang  Dasar  adalah  kumpulan  asas- asas yang mana pengaturan kekuasaan-keuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubu- ngan  antara  keduanya  diatur  ( a  collection  of principles according to which the powers of the government, the rights of governed, and the re- lation between the two are adjusted. ) 9
Semula  Undang-Undang  Dasar  hanya  di- maksudkan untuk membatasi wewenang pengu- asa,  menjamin  hak  rakyat,  dan  mengatur  peme- rintahan.  Selanjutnya,  seiring  dengan  kebangki- tan paham kebangsaan dan demokrasi, Undang- Undang  Dasar  juga  menjadi  alat  rakyat  meng- konsolidasikan  kedudukan  politik  dan  hukum dengan  mengatur  kehidupan  bersama  untuk mencapai cita-cita. Itulah sebabnya pada zaman sekarang  Undang-Undang  Dasar  tidak  hanya memuat  aturan  hukum  tetapi  juga  merumuskan atau  menyimpulkan  prinsip-prinsip  hukum,  ha- luan  negara,  dan  patokan  kebijaksanaan  yang mengikat penguasa.
Secara umum Undang-Undang Dasar beri- si  tiga  hal  pokok,  yaitu: Pertama ,  adanya  jami- nan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga
8 UUD 1945 (perubahan Keempat)
9 Strong, C.F, Modern Political Constitution, An Intro- duction To The Comparative Study of Their History And Existing Form, London: Sidgwick & Jakcson Limited, 1960, hlm. 9.
Agus Rasyid C.W.
negara; kedua, ditetapkannya  susunan  ketatane- garaan  yang  bersifat  fundamental;  dan ketiga , adanya  pembagian  dan  pembatasan  tugas  keta- tanegaraan yang juga bersifat fundamental. 10
Perubahan  atau  amandemen  Undang-Un- dang  Dasar  mempunyai  banyak  arti.  Amande- men tidak saja berarti “menjadi lain isi serta bu- nyi”  ketentuan  dalam  UUD  tetapi  juga  “me- ngandung  sesuatu  yang  merupakan  tambahan pada  ketentuan-ketentuan  dalam  Undang-Un- dang  Dasar  yang  sebelumnya  tidak  terdapat  di dalamnya”. 11 Dari berbagai pendapat  yang dike- mukakan para pakar paling tidak ada empat  as- pek perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu:
a. Prosedur perubahan;
b. Mekanisme perubahan;
c. Sistem perubahan; dan
d. Substansi perubahan.
Selanjutnya  menurut  K.C  Wheare 12 ada empat  cara  perubahan  Undang-Undang  Dasar, yaitu  melalui some  primary  forces,  formal amendment,  judicial  interpretation ,  dan usage and  conventions. Pembedaan  cara  perubahan Undang-Undang Dasar yang lebih sederhana di- sampaikan  oleh  Jellinek, 13 yaitu Verfassungan- derung (perubahan  Undang-Undang-Undang Dasar  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dan  ber- dasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang- Undang Dasar) dan Verfassungwandlung (peru- bahan Undang-Undang Dasar dengan cara  yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar me- lainkan melalui cara-cara istimewa seperti revo- lusi, coup d‟etat , convention , dan lain-lain).
Mekanisme  perubahan  Undang-Undang Dasar berkenaan dengan langkah-langkah dalam pelaksanaan  perubahan.  Persiapan  perubahan Undang-Undang  Dasar  dilakukan  sendiri  oleh lembaga yang berwenang melakukan perubahan atau  dapat  didelegasikan  kepada  lembaga  lain. Jika persiapan perubahan Undang-Undang Da-
10 Sri  Soemantri, Prosedur  dan  Sistem  Perubahan  Kons- titusi , Alumni. Bandung. 1986, hlm. 45.
11 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Op. Cit,. hlm. 122.
12 K.C.  Wheare, Konstitusi-Konstitusi  Modern. Pustaka Eureka. Surabaya. 2003. hlm. 67-136.
13 Terpetik  dari  Ismail  Suny, Pergeseran  Kekuasaan  Ek- sekutif. Suatu penyelidikan dalam Hukum Tata Negara , Jakarta:  Aksara  Baru,  1986,  hlm.  41.  yang  dikutip  dari George  Jellinek, Verfassungsanderung  und  Verfassungs- wandlung,  Eine  staatsrechtlich  politische  Abhandlung , Berlin: Verslag von O. Haring, 1906, hlm. 3.
sar dilakukan lembaga lain, maka lembaga yang berwenang melakukan perubahan hanya sekedar menetapkan atau mengesahkan.
Menurut  Jimly  Asshiddqie 14 setelah  peru- bahan  Kempat  UUD  1945,  keberadaan  MPR yang  selama  ini  disebut  sebagai  lembaga  ter- tinggi  negara  itu  memang  telah  mengalami  pe- rubahan yang sangat mendasar, tetapi keberada- annya tetap sehingga sistem yang kita anut tidak dapat disebut sistem bikameral ataupun satu ka- mar, melainkan sistem tiga kamar ( trikameralis- me ).  Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  dasar-dasar yang mendukung bahwa sistem perlementer me- nganut sistem trikameralisme adalah sebagai be- rikut:
1. Susunan  anggota  MPR  secara  struktural karena  dihapuskannya  keberadaan  Utu- san  Golongan  yang  mencerminkan  prin- sip  perwakilan  fungsional  ( funcional  re- sepresentation )  dari  unsur  keanggotaan MPR.  Dengan  demikian,  anggota  MPR hanya terdiri atas anggota Dewan Perwa- kilan Rakyat (DPR) yang mencerminkan prinsip  perwakilan  politik  ( political  rep- resentation )  dan  anggota  Dewan  Perwa- kilan Daerah (DPD) yang mencerminkan prinsip perwakilan daerah ( regional rep- resentation ).
2. Majelis ini tidak lagi berfungsi sebagai „ supreme body‟ yang memiliki kewena- ngan  tertinggi  dan  tanpa  kontrol  sehing- ga  kewenangan  tertinggi  dan  tanpa  kon- trol sehingga kewenangannya pun meng- alami  perubahan-perubahan  mendasar. Sebelum  diadakan  Perubahan  UUD, MPR memiliki kewenangan, yaitu:
a. Menetapkan  Undang-Undang  Dasar dan  mengubah  Undang-Undang  Da- sar;
b. Menetapkan Garis-Garis Besar Halu- an Negara;
c. Memilih Presiden dan Wakil Presi- den;
d. Meminta pertanggungjawaban Pre- siden.
14 Jimly  Asshiddiqie  “ Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 ”. Makalah ini  disampaikan  dalam  simposium  Nasional  yang  diada- kan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman dan HAM 2003, hlm. 8-9.
Dimana  setelah  diadakan  Perubahan UUD  1945,  kewenagan  MPR  berubah menjadi:
a. Metapkan Undang-Undang Dasar dan atau Perubahan UUD;
b. Melantik  Presiden  dan  Wakil  Presi- den;
c. Memberhentikan  Presiden  dan  atau Wakil Presiden, serta;
d. Menetapkan Presiden dan atau Wakil Presiden  pengganti  sampai  terpilih- nya  Presiden  dan  atau  Wakil  Presi- den sebagai mana mestinya.
3. Diadopsinya prinsip pemisahan kekuasa- an ( separation of power ) secara tegas an- tara fungsi legislatif dan eksekutif dalam perubahan Pasal 5 ayat (1) junto Pasal 20  ayat  (1)  dalam  perubahan  Pertama UUD  1945  yang  dipertegas  lagi  dengan tambahan  Pasal  20  ayat  (5)  Perubahan Kedua UUD 1945. Dengan perubahan ini UUD 1945 tidak lagi menganut sis- tem MPR  berdasarkan  prinsip  „supre-  masi parlemen‟ dan sistem pembagian kekuasaan  ( distribution  of  power )  oleh lembaga tertinggi MPR ke lembaga-lem- baga negara dibawahhnya.
4. Diadopsinya  prinsip  pemilihan  Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket se- cara  langsung  oleh  rakyat  dalam  keten- tuan Pasal 6A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945  yang sekaligus dimaksudkan untuk  memperkuat  dan  mempertegas aturan  sistem  pemerintahan  presidentil dalm UUD 1945. Dengan sistem pemili- han  langsung  oleh  rakyat,  konsep  dan sistem  pertanggungjawaban  Presiden  ti- dak  lagi  dilakukan  kepada  Majelis  Per- musyawaratan  Rakyat,  tetapi  langsung kepada rakyat. Oleh karena itu, dapat di- katakan  bahwa  dalam  hubungannya  de- ngan  perorganisasian  kedaulatan  rakyat, kedaulatan  yang berada di tangan rakyat itu sepanjang menyangkut fungsi legisla- tif, dilakukan oleh MPR yang terdiri atas dua  kamar  dewan,  sedangkan  dalam  bi- dang  eksekutif  dilakukan  oleh  Presiden dan  Wakil  Presiden  sebagai  satu  paket kepemimpinan eksekutif yang  dipilih
langsung oleh rakyat. 15
Sistem parlemen di Indonesia, setelah ada- nya  perubahan  UUD  1945  konsep  kedaulatan rakyat telah mengalami perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Un- dang-Undang  Dasar”.  Menurut  aturan  UUD 1945,  kedaulatan  yaitu  kekuasaan  tertinggi  dan lazimnya  disebut  “kekuasaan  negara”  berada  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  UUD 1945.  Dengan  demikian  UUD  1945-lah  yang menentukan  bagian-bagian  dari  kedaulatan  rak- yat itu diserahkan pelaksanaanya kepada “badan atau  lembaga  yang  keberadaan,  wewenang,  tu- gas  dan  fungsinya  ditentukan  UUD  1945  serta bagian  mana  yang  langsung  dilaksanakan  oleh rakyat,  artinya  tidak  diserahkan  kepada  badan atau lembaga manapun,  melainkan langsung di- laksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemi- lu.
Dengan  adanya  ketentuan  baru  tersebut MPR bukan lagi lembaga yang menentukan da- lam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  MPR  ti- dak lagi sebagai lembaga tertinggi negara peme- gang  kedaulatan  rakyat,  melainkan  hanya  lem- baga  negara  yang  terdiri  dari  anggota  DPR  dan DPD  yang  kesemuanya  dipilih,  baik  melalui partai  politik  maupun  perorangan.  Dari  segi fungsinya, selain masih memiliki wewenang un- tuk mengubah dan menetapkan UUD, MPR ha- nya  berhak  untuk  melantik  Presiden  dan  Wakil Presiden, tidak lagi memilih mereka.
Struktur  parlemen  Indonesia  berdasarkan UUD 1945 setelah adanya  perubahan Keempat, dapat  dikatakan  bersifat  trikameral  atau  terdiri atas  tiga  kamar  atau  institusi  sekaligus.  Hal  ini dapat dibenarkan karena keberadaan MPR seba- gai lembaga yang tersendiri di samping DPR dan DPD.  UUD  1945  sendiri  masih  memberikan wewenang kepada MPR secara terpisah dari we- wenang DPR maupun DPD.
15 Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dulu dikenal se- bagai  lembaga  tertinggi  negara,  dimasa  depan  berubah menjadi  nama  dari  lembaga  perwakilan  rakyat  Indonesia yang  terdiri  dari  atas  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  De- wan Perwakilan Daerah, yang secara bersama-sama kedu- dukannya  sederajat, dengan  Mahkamah  Agung dan Mah- kamah Konstitusi (Jimly Asshiddiqie. Ibid . hlm.9)
Tidak ada satupun di dunia ini yang mem- punyai struktur perlemen tiga kamar, kecuali In- donesia.  Di  dunia  ini  hanya  dikenal  kalau  tidak sistem satu kamar atau unikameral, tentu meng- anut  sistem  dua  kamar  atau  bikameral.  Sedang- kan  struktur  perlemen  di  Indonesia  terdiri  atas tiga  kamar  atau  institusi,  yaitu  DPR,DPD,  dan MPR. Kedudukan ketiganya sederajat satu sama lain.  Bahkan  keberadaan  MPR  itu  sendiri  dapat dikatakan  merupakan  perpanjangan  tangan  atau sebagai  organ  pendukung  ( auxiliary  organ ), ataupun  sebagai  kelengkapan  forum  yang  ter- sendiri  bagi  DPR  dan  DPD  untuk  mengambil keputusan  diluar  kewenangan  DPR  dan  DPD sendiri. 16

## C. Kesimpulan dan Saran
Dalam  menanggapi  wacana  arah  peru- bahan UUD 1945 yang ke-5 tidak hanya sekedar keinginan  memberlakukan  lagi  GBHN  sebagai arah tujuan dari negara Republik Indonesia, na- mun  dalam  hal  ini  ada  beberapa  fokus  menurut hemat penulis yang perlu dikaji: Pertama dari
aspek  perubahan  UUD  1945  perlu  memperhati- kan  dan  mempertimbangkan  sistem  ketatanega- raan  khususnya  harmonisasi  dan sistem  check and  balences hubungan  antar  lembaga. Kedua keberadaan lembaga MPR apakah masih menja- di  lembaga  tinggi  yang  sejajar  dengan  lembaga negara  lain  atau  berubah  menjadi  lembaga  ter- tinggi  negara. Ketiga mengenai  pengaturan GBHN kedepan dalam peraturan perundang-un- dangan, tentu ini menjadi suatu pertanyaan apa- kah dalam menuangkan  GBHN perlu diatur da- lam  ketetapan  MPR  dan  masuk  dalam  hierarki peraturan  perundang-undangan?. Keempat usu- lan terhadap materi perubahan UUD 1945 perlu studi perbandingan antara naskah asli UUD 1945 sebelum  perubahan,  dengan  naskah  UUD  1945 setelah  perubahan  atau  kalaupun  memang  ada naskah  perubahan  secara  totalitas,  tentu  ini menjadi  pertimbangan  masukan  dalam  peruba- han UUD 1945 dan yang pasti dalam materi pe- rubahan UUD 1945 kedepan tidak bertentangan dengan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  da- sar Idologi bangsa.

## Daftar Pustaka
Ismail  Suny, Pergeseran  Kekuasaan  Eksekutif.  Suatu  penyelidikan  dalam  Hukum  Tata  Negara , Jakarta: Aksara Baru, 1986.
Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila , Jakarta: Aksara Baru, 1978.
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
, “ Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 ”.  Makalah  ini  disampaikan  dalam  simposium  Nasional  yang  diadakan  oleh  Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman dan HAM 2003.
K.C.Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern. Pustaka Eureka. Surabaya, 2003.
Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan ayat, Sekertariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2005. Strong,  C.F, Modern  Political  Constitution,  An  Introduction  To  The  Comparative  Study  of  Their History And Existing Form, London: Sidgwick & Jakcson Limited, 1960. Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi , Alumni. Bandung, 1986. Undang-Undang Dasar 1945.
16 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi... Op. Cit., hlm.47