Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## ANALISIS KRIMINOLOGI KETERLIBATAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
Anjar Kartika Wening 1 , Slamet Tri Wahyudi 2
1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta anjarak123@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## ABSTRACT
ARTICLE INFO Related to terrorism, in general, these crime were committed by men, but there is interesting fact in the case of suicide bombing that occurred in Surabaya in 2018, in which the suicide bombing was not  only committed by men but  also involves  women  and  children.  The  involvement  of  women  and  children  in terrorism,  such  as  the  suicide  bombing  in  Surabaya,  is  a  new  mode  used  by terrorists  to  deceive  the  security  apparatus,  because  this  involvement  was previously undetected so that the security apparatus could not predict it could be happen. The purpose of this research is to find out what are the factors that cause the involvement of women and children in terrorism and to find out how prevention efforts can be made.  The research method used in this research is an empirical  juridical  research  method  through  a  statutory  approach  and  a conceptual approach.  The results of this research explain that the factors that cause the involvement of women and children in terrorism in Indonesia are due to internal and external factors.  Prevention efforts that can be done are by  the State Defense efforts through Citizenship Education which are further carried out  through  the  Development  of  State  Defense  Awareness  such  as  Counter Radicalization,  Counter  Ideology,  Counter  Narrative,  Education,  Society  and Society Leaders Role and Formation of Society Programs.
Keywords :
Criminology; Women; Children; Terrorism; Indonesia
Cite this paper : Anjar Kartika Wening, S. T. (2021). Analisis Kriminologi Keterlibatan Perempuan Dan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4 (2).

## Scope Article
Criminal Law

## PENDAHULUAN
Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan adanya suatu perubahan atau  pembaharuan  sosial  dan  politik  secara  drastis  dengan  menggunakan  kekerasan  dan aksi-aksi ekstrem sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan dari mereka para penganut Radikalisme. 1 Berbicara mengenai Radikalisme tentu hal ini tidak bisa dilepaskan kaitannya  dengan  Terorisme,  sebab  Radikalisme  merupakan  cikal  bakal  dari  lahirnya Terorisme.  Undang-Undang  Antiterorisme  (2018)  dalam  buku  yang  berjudul Terorisme: Asusmsi  Dasar  dalam  21  Artikel ,  menjelaskan  bahwa  pengertian  dari  terorisme  adalah sebagai  perbuatan  yang  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau membuat kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek
1 Aminah, Sitti. 2016, Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia. Jurnal Kelitbangan, Vol. 4,  No. 01, hlm. 84.
yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan  motif ideologi, atau politik atau gangguan negara. 2
Di Indonesia Tindak Pidana Terorisme sendiri digolongkan sebagai kejahatan yang luar  biasa  atau extraordinary  crime. 3 Tindak  Pidana  Terorisme  digolongkan  sebagai kejahatan  luar  biasa  atau extraordinary  crime karena  kejahatan  tersebut  memiliki ciri/kekhasan tersendiri yang berbeda dengan kejahatan biasa lainnya. 4 Seluruh masyarakat sepakat bahwa tindak pidana terorisme yang mengorbankan bahkan membunuh manusia tak bersalah itu tidak dibenarkan. 5 Oleh karenanya tindak pidana terorisme selalu mendapat perhatian yang besar baik dari penegak hukum maupun masyarakat Indonesia. 6
Dalam hukum positif Tindak  Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 7 Meskipun tindak pidana terorisme telah diatur sedemikian jelas, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat kelompok atau oknum yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia.
Berkaitan  dengan  tindak  pidana  terorisme  pada  umumnya  tindakan  tersebut dilakukan  oleh  laki-laki,  namun  terdapat  fakta  menarik  bahwa  tindak  pidana terorisme  tersebut tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa saja tetapi terdapat juga keterlibatan perempuan 8 dan anak-anak didalamnya. Seperti halnya kasus Aksi Bom Bunuh Diri  di  Surabaya  tahun  2018  silam,  aksi  bom  bunuh  diri  tersebut  terjadi  di  tiga  gereja Surabaya, yaitu Gereja Santa Maria, Gereja Kristen Indonesia di Jl. Ponegoro Surabaya dan Gereja Panteskosta Pusat tepatnya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 pukul 06.00-08.00 WIB. Dalam aksi tersebut diketahui bahwa para pelaku bom bunuh diri berasal dari satu keluarga,  yaitu:  Dita  (ayah),  Puji  (ibu),  Yusuf  (anak),  Firman  (anak),  Fadhila  (anak)  dan Famela (anak). 9
Terjadinya  Tindak  Pidana  Terorisme  di  Indonesia  yang  terdapat  keterlibatan perempuan dan anak seperti halnya kasus di atas bukanlah tanpa alasan, hal ini merupakan modus  atau  strategi  baru  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  terorisme  guna  mengelabui aparat  keamanan, 10 sebab  adanya  tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia  yang  melibatkan perempuan  dan  anak  secara  sekaligus  sebelumnya  tidak  terdeteksi  sehingga  aparat keamanan juga tidak dapat memprediksi adanya kejadian tersebut. 11 Hal ini juga memang sudah dipersiapkan oleh para pelaku guna memanfaatkan kelengahan dari aparat keamanan sehingga dalam menjalankan aksi tindak pidana terorisme para pelaku akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan, sebab aparat keamanan sendiri tidak menduga bahwa  aksi  tindak  pidana  terorisme  tersebut  akan    melibatkan  perempuan  dan  anak  di dalamnya.
Keterlibatan  perempuan  dan  anak  dalam  tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia sendiri selain merupakan modus baru, hal ini juga tidak lepas kaitannya dengan Indoktrinasi yang dilakukan oleh laki-laki selaku pasangan (suami) terhadap perempuan dan juga orang dewasa  (orangtua)  terhadap  anak.  Biasanya  perempuan  mendapatkan  Indoktrinasi  yang
2 Susilo,  I  Basis  dan  Emka,  Zainal  Arifin.  2020, Terorisme:  Asusmsi  Dasar  dalam  21  Artikel .  Jawa  Timur: Airlangga University, hlm. 3.
3 Budiman, Deny Guntara. 2018, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association. Jurnal Justisi Hukum , Vol. 3, No. 1, hlm. 107.
4 Nasution, Aulia Rosa. 2017, Terorisme Sebagai ‘Extraordinary Crime’ Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. FH UNPAB, Vol. 5, No. 5, hlm. 87.
5 Nurhadi, Fikri. 2017, Extra Ordinary  Crime Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 1.
6 Taskarina,  Leebarty.  2018, Perempuan  dan  Terorisme:  Kisah  Perempuan  dalam  Kejahatan  Terorisme . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 2.
7 Baca Pasal 6 dan 7 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
8 Op.Cit. Taskarina, Leebarty. hlm. 8.
9 Wicaksono, Hendro. 2018, Analisis Kiminologi  : Serangan Bom Bunuh Diri  di  Surabaya. Deviance: Jurnal Kriminologi, Vol. 2, No. 2, hlm. 90.
10 Ibid, hlm. 93.
11 Ibid., hlm, 88-89
sangat massif dari sesama perempuan yang lebih dahulu terlibat dalam jaringan terorisme, teman  suami,  keluarga  dekat 12 terutama  laki-laki  selaku  pasangan  mengenai  paham  atau ajaran islam yang menyimpang/radikal. Dalam hal ini perempuan sengaja dinikahkan oleh laki-laki selaku pasangan untuk dicuci otak dan didoktrin dengan pemahaman-pemahaman islam  yang  menyimpang/radikal 13 serta  dimanfaatkan  untuk  tujuan  terorisme,  sehingga perempuan secara militan bisa melakukan misi terorisme dengan sendirinya. Begitu pula dengan  anak,  anak  dimanfaatkan  kelemahannya  oleh  orang  dewasa  (orangtua)  untuk dieksploitasi kemudian dicuci otak dan didoktrin dengan menanamkan ideologi islam yang menyimpang/radikal 14 sehingga anak mau tidak mau menjadi terlibat dalam tindak pidana terorisme.
Dengan  adanya  keterlibatan  perempuan  dan  anak  dalam  tindak  pidana  terorisme seperti  kasus  Aksi  Bom  Bunuh  Diri  di  Surabaya,  tentu  hal  ini  merupakan  suatu  hal  yang berbahaya  dan  perlu  untuk  dicegah,  sebab  apabila  perempuan  dan  anak  terlibat  dalam tindak  pidana  terorisme  hal  ini  akan  memberikan  dampak  buruk  bukan  hanya  terhadap moral anak sebagai penerus bangsa, namun terhadap keluarga dan juga Negara. Sehingga perlu  untuk  diteliti  secara  lebih  lanjut  terkait  apa  saja  sebenarnya  faktor-faktor  yang menyebabkan  keterlibatan  perempuan  dan  anak  dalam  tindak  pidana  terorisme  di Indonesia serta bagaimana upaya pencegahan agar perempuan dan anak di Indonesia tidak terlibat dalam tindak pidana terorisme. Maka dari itu berdasarkan apa yang telah penulis uraikan  pada  latar  belakang,  penulis  tertarik  untuk  membahas  permasalahan  ini  dengan judul  “ Analisis  Kriminologi  Keterlibatan  Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Tindak  Pidana Terorisme di Indonesia”.
Berdasarkan  apa  yang  telah  penulis  uraikan  dalam  latar  belakang,  maka  dapat dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut,  yaitu:  Apa  sajakah  faktor-faktor  yang menyebabkan  keterlibatan  perempuan  dan  anak  dalam  tindak  pidana  terorisme  di Indonesia berdasarkan analisis kriminologi? Bagaimana upaya  pencegahan tindak pidana terorisme yang melibatkan perempuan dan anak di Indonesia?

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  Penelitian  Hukum  Empiris  dimana  penelitian  dilakukan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat 15 Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  hukum  empiris  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. 16 Data  primer penelitian  ini  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  narasumber  yang  berkaitan  dengan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian yang masih berhubungan dengan penelitian.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach. Pendekatan  undang-undang  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 17 Sedangkan  pendekatan  konseptual  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara mempelajari  dan  memahami  pandangan-pandangan  dan  diktrin-doktrin  di  dalam  Ilmu Hukum,  sehingga  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut  dapat  dijadikan sandaran bagi penulis untuk berargumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi. 18
12 Dkk, Aisyah, Udji. 2020, Jihad Perempuan dan Terorisme . Jurnal Sosiologi Agama , Vol. 4, No. 1, hlm. 135.
13 Mulia,  Musdah.  2019,  Perempuan Dalam  Gerakan  Terorisme  di  Indonesia . Al -ardah:  Jurnal  Kajian Perempuan, Gender dan Agama , Vol. 12, No. 1, hlm. 91.
14 Dkk, Saraswati. 2020, Pemprofilan Pelaku Teroris Anak . Etnoreflika: Jurnal Sosiol dan Budaya , Vol. 9, No. 2, hlm. 138.
15 Buku Final Pedoman Tugas Akhir, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm. 5.
16 Ishaq. 2017, Metode Penelitian  Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi . Bandung: Alfabeta, hlm. 71.
17 Marzuki, Peter Mahmud. 2019, Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, hlm. 133.
18 Ibid, hlm 135.
Dalam penelitian ini cara pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data langsung  ke  objek  penelitian/penelitian  lapangan  ( field  research ). 19 Teknik  analisis  data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan/menguraikan  data  secara  berkualitas  dan  komprehensif  dalam  bentuk kalimat  yang  teratur,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif,  sehingga  memudahkan pemahaman dan interpretasi data. 20

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Faktor-Faktor Penyebab Keterlibatan Perempuan dan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Perempuan adalah tonggak dari suatu Negara, hal ini memiliki arti bahwa tegak dan  runtuhnya  suatu  Negara  berada  di  tangan  kaum  perempuan.  Hal  ini  dikarenakan penerus  dari  peradaban  lahir  dari  rahim  seorang  perempuan. 21 Perempuan  juga merupakan seseorang yang identik dengan sosok Ibu, Ibu sendiri merupakan Madrasatul Ula yang berarti Sekolah Utama dan Pertama bagi seorang anak. 22 Ibu juga merupakan panutan atau role mode pertama bagi seorang anak. 23 Apabila seorang perempuan sebagai Ibu telah terpapar radikalisme dan terlibat dalam jaringan terorisme tentu hal ini akan berdampak  buruk  terhadap  anak,  bukan  hanya  anak  namun  hal  tersebut  juga  akan memberikan dampak buruk terhadap keluarga dan juga Negara. 24
Begitu pula dengan anak, anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan  hidup  bangsa  dan  negara,  karena  Anak  merupakan  sumber  daya manusia  yang  diharapkan  dapat  menjadi  penerus  sekaligus  pemimpin  bangsa  untuk melanjutkan  pembangunan nasional. 25 Apabila sedari kecil anak sudah dididik  dengan hal-hal tidak baik seperti kekerasan serta ajaran yang menyimpang seperti radikalisme dan  terorisme,  yang  mana  dalam  mendidik  anak  orangtua  memberikan  edukasi  yang salah tentang agama, mengajarkan pemahaman yang ekstrim, serta tidak ada toleransi dan kasih sayang sesama umat manusia, tentu hal ini  sangat berdampak buruk terhadap moral anak sebagai penerus bangsa.
Keterlibatan  perempuan  dalam  tindak  pidana  terorisme    sendiri  bukanlah merupakan suatu hal yang baru, 26 namun adanya keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme di Indonesia  hal ini  merupakan suatu hal yang tidak terduga, sebab sebagaimana yang kita ketahui peran perempuan dalam kehidupan sosial di Indonesia selalu berkaitan  dengan sifat feminitas yang mencakup ranah privat seperti  mengurus rumah tangga, sedangkan tindak pidana terorisme adalah aktivitas yang  mengarah pada sifat  maskulinitas.  Dengan  adanya  keterlibatan  perempuan  dalam  tindak  pidana terorisme  tersebut  maka  hal  ini  merupakan  suatu  ancaman  faktual  bagi  Negara Indonesia. 27 Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  Komisaris
19 Op.Cit. Final Pedoman Tugas Akhir , hlm. 7. 20 Op.Cit. Ishaq, hlm. 73.
21 Arya, Rizky Prima. 2019, Analisis Kriminologis Terhadap Wanita Sebagai Kurir Narkotika . Skripsi Universita Lampung, Bandar Lampung, hlm. 11.
22 https://cianjurtoday.com/ibu-sebagai-madrasatul-ula-selalu-berusaha-bersikap-terbaik/ . Ibu  Sebagai Madrasatul Ula, Selalu Berusaha Bersikap Terbaik. Diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 8.03 WIB.
23 https://intisari.grid.id/read/03105616/ikatan-batin-anak-perempuan-dengan-ibu-ternyata-lebih-kuat- ketimbang-dengan-ayah-kok-bisa-ya?page=all . Ikatan  Batin  Anak  Perempuan  Dengan  Ibu  Ternyata  Lebih  Kuat Ketimbang Dengan Ayah, Kok Bisa?. Diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 7.49 WIB.
24 Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Ir. Yuliana Yuli M.M selaku Dosen Hukum Perlindungan Anak di UPN Veteran Jakarta melalui Telpon Whatsapp pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 19.01 WIB.
25 Lampiran PERMEN PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, hlm 15.
26 Hasil  Wawancara  dengan  narasumber  Ibu  Danny  Wulandari  selaku  Kepala  Seksi  Kerjasama  Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT melalui Zoom Meeting pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.
27 Hartana, I Made Redi. 2017, Teroris Perempuan: Ancaman Faktual di Indonesia. Jurnal Ilmu Kepolisia, Edisi 089, hlm. 45.
Jenderal Polisi Boy Rafi I Amar mengatakan bahwa adanya keterlibatan perempuan dalam tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia  semakin  meningkat.  BNPT  mencatat  setidaknya pada  tahun  2018  terdapat  13  orang  perempuan  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana terorisme, dan sampai pada tahun 2019 jumlah tersebut bertambah menjadi 15 orang. 28 Sama  halnya  dengan  keterlibatan  perempuan  dalam  tindak  pidana  terorisme, keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme juga bukan merupakan suatu hal yang baru. 29 Di Indonesia sendiri sebelumnya juga sudah ada beberapa kasus terkait tindak pidana  terorisme  yang  terdapat  keterlibatan  anak  di  dalamnya.  Kasus-kasus  tersebut diantaranya: 30
1. Peledakan  dan  Penusukan  Pastor  di  Gereja  Katolik  STASI  St.  Yoseph  Medan  pada tanggal 28 Agustus 2016. Pelaku tunggal dan saat melakukan perbuatannya pelaku masih berusia 17 tahun.
2. Peledakan  bom  oleh  JAD  Kalimantan  Timur,  di  Gereja  Oikumene  Samarinda  pada tanggal 13 November 2016. Ada 2 anak yang terlibat dalam kasus ini untuk meracik bom.
3. Perencanaan pengeboman di Toli-Toli pada tanggal 9-10 Maret 2017. Dilakukan  oleh 2 orang anak.
4. WNI dideportasi dari Suriah melalui Turki yang diduga terkait jaringan Terorisme pada tahun 2017. Terdapat 139 orang bersama dengan 87 Anak-anak di dalamnya.
5. Penangkapan kelompok JAD pada tanggal 6 Maret 2018. Terdapat satu anak berusia 17 tahun yang ditangkap karena kasus perencanaan Penyerangan Polsek Gadog.
6. Bom Surabaya dan Sidoardjo pada tanggal 13-14 Mei 2018.  Terdapat 3 (tiga) Anak pelaku tewas yang terlibat dalam kasus Bom Bunuh diri di Gereja Surabaya, 1 (satu) anak  pelaku  tewas  dan  1  (anak)  selamat  yang  terlibat  dalam  kasus  bom  di  depan kantor Polrestabes Surabaya serta 1 (satu) anak berusia 17 tahun tewas dan 3 (tiga) Anak terduga teroris di rusun Wonocolo Sidoarjo.
7. Kasus Sibolga pada tanggal 13 Maret 2019. Terdapat 1 (satu) anak dari pelaku tewas. Adanya  keterlibatan  perempuan  dan  anak  dalam  tindak  pidana  terorisme  di Indonesia  tentunya  tidak  terjadi  begitu  saja  tanpa  ada  faktor  penyebab  yang melatarbelakanginya,  hal  tersebut  bisa  disebabkan  karena  berbagai  macam  faktor. Dalam hal ini, berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maka secara lebih lanjut perlu dilakukan analisa berdasarkan teori kriminologi.
Teori  Kriminologi  dapat  digunakan  untuk  menganalisa  permasalahan- permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan termasuk tindak pidana terorisme 31 yang terdapat keterlibatan perempuan dan anak di dalamnya. Teori kriminologi yang penulis gunakan sendiri untuk menganalisa tindak pidana terorisme yang  terdapat  keterlibatan  perempuan  dan  anak  didalamnya  adalah  Teori  Asosiasi Diferensial  yang  dikemukakan  oleh  Sutherland.  Teori  tersebut  menjelaskan  bahwa seseorang  dapat  menjadi  jahat  karna  dipelajari,  dengan  kata  lain  kejahatan  dapat dipelajari.  Dalam  teorinya  Sutherland  juga  berpendapat  bahwa  perilaku  jahat merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. 32
Selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan, Sutherland menyatakan bahwa  kejahatan  merupakan  hasil  dari  adanya  faktor-faktor  penyebab  yang beranekaragam dan bermacam-macam. 33 Sehubungan dengan hal tersebut Abdulsyani
28 Disampaikan dalam Webminar  yang bertajuk “Perkembangan dan Pencegahan Radikalisme di Kalangan Perempuan Indonesia ”. Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020.
29 Y, Lilik Purwastuti.  2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Dalam Kejahatan Terorisme . Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 057, hlm. 37.
30 Op.Cit. Lampiran PERMEN PPPA Nomor 7 Tahun 2019, hlm. 26.
31 Op. Cit. Budiman, Deny Guntara, hlm. 108.
32 Ibid, hlm. 113.
33 Abdulsyani. 1987, Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remadja Karya, hlm. 44.
beliau menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Kriminalitas bahwa secara garis  besar  faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  suatu  kejahatan  terdiri  atas  dua bagian,  yaitu  faktor-faktor  yang  bersumber  dari  dalam  diri  seseorang/individu  yang biasa disebut dengan faktor internal serta faktor yang bersumber dari luar diri individu atau yang biasa disebut dengan faktor eksternal.
1. Faktor Internal
Faktor Internal dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian :
- Faktor Khusus : yaitu yang berkaitan dengan keadaan psikologis diri seseorang (individu), seperti emosional dan mental.
- Faktor Umum : yaitu yang berkaitan dengan umur, jenis kelamin, dsb.
2. Faktor  Eksternal  yaitu,  Faktor  Ekonomi,  Faktor  Agama,  Faktor  Bacaan  dan  Faktor Tontonan. 34
- Faktor Ekonomi. Kemiskinan menjadikan faktor ekonomi mendorong seseorang untuk  melakukan  kejahatan  karena  adanya  tujuan  untuk  menyambung kehidupan.  Adanya  kemiskinan  hal  tersebut  membuat  faktor  ekonomi  dapat menjadi salah satu faktor yang  menyebabkan seseorang untuk masuk dan terlibat dalam  jaringan  terorisme,  sebab  mereka  diiming-imingi  dengan  janji  adanya jaminan akan kehidupan yang lebih layak serta terbebas dari kemiskinan.
- Faktor Agama. Tindak Pidana Terorisme muncul di Indonesia disebabkan karena adanya  pemikiran  agama  yang  radikal  dan  ekstrem.  Para  kelompok  jaringan terorisme berusaha untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang radikal dan ekstrem dengan cara mengajarkan ke orang-orang bahwa  jihad itu penting dilakukan 35 untuk  kebangkitan  Islam,  karena  mereka  sendiri  juga  'menjejali' orang-orang dengan narasi ketertindasan Islam sehingga sangat meyakini bahwa umat  Islam  kini  dalam  kondisi  tertindas,  oleh  karena  itu  harus  diselamatkan melalui jihad.
- Faktor  Bacaan.  Bacaan  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat menyebabkan  seseorang  melakukan  sebuah  kejahatan,  termasuk  melakukan kejahatan atau tindak pidana terorisme. Tidak sedikit orang-orang yang terpapar radikalisme  dan  terlibat  dalam  jaringan  terorisme  disebabkan  karena  adanya faktor  bacaan,  baik  bacaan  yang  bersumber  dari  dalam  buku  maupun  tulisan- tulisan artikel yang bersumber dari Internet atau media sosial. Awalnya mereka hanya  sekedar  membaca,  namun  lama  kelamaan  bacaan-bacaan  tersebut membuat mereka menjadi tertarik bahkan terinspirasi hingga akhirnya mereka bersimpati dan bergabung ke dalam jaringan terorisme.
- Faktor Tontonan. Faktor tontonan sama halnya dengan faktor bacaan, faktor ini juga  dapat  menyebabkan  seseorang  melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana terorisme.  Melalui  video-video  dakwah  ajaran  islam  yang  radikal  serta  video- video  tentang  kekerasan  atau  cara  melakukan  tindakan  yang  mengarah kepada tindak pidana terorisme, hal tersebut akhirnya dapat membuat seseorang terpengaruh untuk terlibat dalam jaringan terorisme.
Adapun  penjelasan  lebih  lanjut  terkait  faktor-faktor  yang  menyebabkan keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut.

## 1.1. Faktor  Penyebab  Keterlibatan  Perempuan  dalam  Tindak  Pidana Terorisme di Indonesia
Sangat  penting  untuk  mengetahui  terkait  faktor-faktor  apa  saja  yang menyebabkan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme. Dengan mengetahui  dan  memahami  faktor-faktor  penyebab  yang  melatarbelakangi
34 Sugiarto, Totok. 2017, Pengantar Kriminologi. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 30-31.
35 Prasetyo, Achmad Yudha. 2020, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme(Studi Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara). Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 50.
keterlibatan  perempuan  dalam  tindak  pidana  terorisme,  maka  hal  ini  dapat membantu mengembangkan  terkait upaya pencegahan terhadap  keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme secara lebih komprehensif. 36 Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan Yuliana  Yuli, beliau menjelaskan terkait faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut: 37
1.  Adanya  loyalitas  dan  rasa  kepatuhan  tinggi  yang  dimiliki  perempuan terhadap  laki-laki  selaku  pasangan  (suami)  sehingga  apa  yang  diputuskan atau diperintahkan oleh suami selaku kepala keluarga mau tidak mau pasti dipatuhi.  Hampir  85%  penyebab  utama  dari  seorang  perempuan  terlibat dalam  tindak  pidana  terorisme  adalah  dikarenakan  kepatuhan  terhadap suami.
2. Adanya keinginan untuk balas dendam. Balas dendam ini ditujukan kepada pemerintah  karena  adanya  rasa  kekecewaan,  ketidakpuasan  serta ketidakadilan yang mereka rasakan terhadap pemerintah.
3. Adanya sifat egois dan intoleransi yang tinggi. Perempuan yang terlibat dalam terorisme mereka berfikir bahwa agama yang boleh ada atau ditegakkan di Indonesia  hanyalah  agama  Islam  saja,  sehingga  agama  selain  Islam  harus disingkirkan.
4.  Adanya  pengaruh  yang  diberikan  oleh  laki-laki  selaku  pasangan  (suami) terhadap  perempuan.  Dimana  suami  memberikan  pengaruh  dengan  cara “menyetir”  pemikiran  perempuan  selaku  isteri  sesuai  dengan  apa  yang dikehendaki.
5. Adanya jaminan masuk surga. Bagi  perempuan  yang terlibat dalam tindak pidana  terorisme  sebagai  isteri  mereka  percaya  bahwa  dengan  mereka mematuhi  segala  perintah  laki-laki  selaku  pasangan  (suami)  hal  tersebut merupakan  perbuatan  yang  memang  diajarkan  dalam  agama  sehingga membuahkan pahala, sebab mereka meyakini bahwa surga isteri berada di telapak kaki suami.
6. Adanya doktrin fanatik terhadap agama yang diberikan oleh laki-laki selaku pasangan (suami) atau pihak lain. Doktrin ini merupakan ajaran mengenai pemahaman  islam yang sangat kaku sehingga membuat perempuan menjadi pribadi yang cenderung eksklusif dan tertutup.
7. Adanya  pendanaan dari pihak luar  yang mendukung  terkait tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh perempuan.
Menurut penjelasan Danny Wulandari, beliau menyatakan bahwa tidak ada  faktor tunggal yang menyebabkan keterlibatan  perempuan dalam  tindak pidana terorisme, faktor tersebut selalu memiliki berbagai kombinasi. Secara lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa  terdapat push and pull factors yang dapat melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme. Push factor sendiri dapat dikatakan sebagai faktor  eksternal, sebab push factor ini merupakan  faktor  luar  yang  dapat  mendorong  seorang  perempuan  sehingga bisa terlibat dalam tindak pidana terorisme. Push factor atau faktor eksternal yang  menyebabkan  keterlibatan  perempuan  dalam  tindak  pidana  terorisme antara  lain  dapat  berupa  pemaksaan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  selaku pasangan (suami) terhadap perempuan sebagai isteri untuk mendengarkan dan mentaati  segala  perintah  yang  diberikan  oleh  suami  (sami’na  wa  atho’na), terdapat  juga  faktor  radikalisasi,  faktor  diskriminasi  gender,  dan  faktor
36 Hasil  Wawancara  dengan  narasumber  Ibu  Danny  Wulandari  selaku  Kepala  Seksi  Kerjasama  Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT melalu zoom meeting pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.
37 Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Ir. Yuliana Yuli M.M selaku Dosen Hukum Perlindungan Anak di UPN Veteran Jakarta melalui Telpon Whatsapp pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 19.01 WIB.
kesenjangan ekonomi. Sedangkan Pull factor, faktor ini bersifat individual atau dapat  dikatakan  juga  sebagai  faktor  internal.  Faktor  ini  membuat  seorang perempuan  tertarik  untuk  mempelajari  dan  meyakini  hal-hal  yang  berkaitan dengan radikalisme dan terosisme dengan sendirinya, sehingga tanpa disadari telah terjadi proses radikalisasi individu terhadap diri seorang perempuan yang mengantarkan perempuan menjadi terlibat dalam jaringan terosime. Pull factor atau faktor internal lainnya yang juga  menyebabkan  keterlibatan  perempuan dalam tindak pidana terorisme adalah  adanya keinginan seorang perempuan untuk  mendapatkan  pasangan  seorang  mujahid,  dalam  hal  ini  perempuan memiliki  tujuan  tersendiri  tanpa  adanya  pengaruh  atau  pakasaan  dari  kaum laki-laki. Kemudian adanya rasa kecewa, ketidakadilan dan kebencian terhadap pemerintah serta adanya pengetahuan atau pemahaman yang salah mengenai agama. 38
Selanjutnya  berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme selain apa yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme juga  bisa  terjadi  karena  adanya  faktor    media  sosial  dan  faktor  pendidikan  yang rendah, dimana perempuan mempunyai akses terhadap media sosial  namun tidak diimbangi dengan pendidikan yang cukup sehingga tidak mampu memfilter berbagai informasi yang di dapat dari media sosial, yang membuat perempuan  pada akhirnya menjadi terpengaruh.

## 1.2. Faktor Penyebab Keterlibatan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Mengenai  faktor  yang  menyebabkan  anak  bisa  terlibat  dalam  tindak pidana  terorisme,  dalam  Lampiran  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  No.  7  Tahun  2019  tentang  Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa  faktor  yang  menyebabkan  keterlibatan  Anak  dalam  tindak  pidana terorisme  di  Indonesia  adalah  dikarenakan  adanya  faktor  internal  dan eksternal. 39
1.  Faktor  internal  antara  lain  karena  pengaruh  kelemahan  dari  sisi agama,  ketidaktahuan  Wawasan  Kebangsaan,  jenis  kelamin,  umur, intelegensi, dan kematangan emosi Anak.
2.   Faktor eksternal antara lain:
- Keluarga,  yaitu  orang  tua  yang  memengaruhi  Anak  untuk  terlibat dalam jaringan Terorisme
- Lingkungan,  yaitu  teman-teman  di  sekitarnya  yang  mengajak Anak untuk terlibat dalam jaringan Terorisme
- Media, khususnya melalui internet atau sosial media, yang menyediakan situs-situs  atau  akun-akun  dan  artikel-artikel  dakwah  berbau Radikalisme,  serta  cara  melakukan  tindakan  yang  mengarah kepada  tindak pidana terorisme, dsb.
- Kemiskinan,  umumnya  pelaku  tindak  pidana  terorisme  dari  keluarga tidak  mampu,  mereka  dijanjikan  dan  diberikan  gaji,  jaminan  seumur hidup  sehingga  menarik  mereka  untuk  terlibat  dalam  jaringan Terorisme;
- Pendidikan,  umumnya  anak  pelaku  tindak  pidana  terorisme berpendidikan rendah atau dipengaruhi oleh gurunya yang memberikan
38 Hasil  Wawancara  dengan  narasumber  Ibu  Danny  Wulandari  selaku  Kepala  Seksi  Kerjasama  Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT melalu zoom meeting pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.
39 Op.Cit, Lampiran PERMEN PPPA Nomor. 7 Tahun 2019, hlm. 27.
pemahaman  radikal,  atau  bersekolah  di  sekolah  yang  teridentifikasi memberikan paham radikal yang mengarah ke tindak pidana Terorisme.
Adapun  berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan Yuliana  Yuli beliau menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme diantaranya adalah: 40
1. Faktor Usia, orangtua dari anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme memang  sudah  menanamkan  dan  mengajarkan  anak-anak  mereka  sejak masih usia belia mengenai radikalisme dan terorisme.
2.  Adanya  rasa  patuh  atau  berbakti  terhadap  orangtua.  Sebagai  bentuk kepatuhan atau berbakti terhadap orangtua anak cenderung menuruti apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh orangtua.
3. Adanya arahan dari orangtua. Orangtua dari anak yang terlibat dalam tindak pidana  terorisme  biasanya  mengarahkan  anak-anak  mereka  untuk menghadiri  pengajian  yang  memang  di  dalamnya  mengajarkan  doktrin radikalisme.
Sedangkan  menurut Danny  Wulandari beliau  menyebutkan  bahwa faktor-faktor  yang  menyebabkan  keterlibatan  anak  dalam  tindak  pidana terorisme diantaranya adalah karena faktor usia anak yang masih kecil, faktor kematangan berfikir anak yang masih belum matang, faktor kebergantungan anak terhadap orangtua, faktor pendidikan yang rendah, faktor media sosial, faktor indoktrinasi serta faktor eksploitasi yang dilakukan orangtua terhadap anak.  Untuk  faktor  eksploitasi,  sebagi  contoh  beliau  menjelaskan  bahwa orangtua  yang  terpapar  radikalisme  dan  terlibat  dalam  jaringan  terorisme ketika  hendak  pergi  ke  Suriah  pastinya  akan  membawa  mengikut  sertakan anak  mereka,  sehingga  mau  tidak  mau  anak  pasti  akan  mengikuti orangtuanya. 41
Dengan  demikian,  berdasarkan  faktor-faktor  penyebab  keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber, hemat penulis bahwa faktor yang menyebabkan keterlibatan  perempuan  dan  anak  dalam  tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia dikarenakan  adanya  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  Internal  yang menyebabkan  keterlibatan  perempuan  sendiri  adalah  karena  kepatuhan  terhadap suami,  rasa  kecewa  terhadap  pemerintah,  sifat  egois  dan  Intoleransi  yang  tinggi, radikalisasi  individu,  keinginan  mendapatkan  pasangan  seorang  mujahid,  serta pengetahuan  atau  pemahaman  yang  salah  mengenai  agama.  Sedangkan  faktor eksternal dikarenakan adanya paksaan atau pengaruh yang diberikan oleh laki-laki selaku pasangan (suami), doktrin fanatik terhadap agama, pendanaan dari pihak luar, faktor  radikalisasi,  faktor  diskriminasi  gender  serta  faktor  kesenjangan  ekonomi. Mengenai faktor internal yang menyebabkan keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme  adalah  dikarenakan  faktor    usia,  rasa  patuh  atau  berbakti  terhadap orangtua,  faktor  kematangan  berfikir  anak  yang  masih  belum  matang,  dan  faktor kebergantungan terhadap orangtua. Sedangkan untuk faktor eksternal dikarenakan adanya arahan dari orangtua,  faktor pendidikan yang rendah, faktor media sosial, faktor indoktrinasi, serta faktor eksploitasi.
Adapun  hasil  analisa  Tindak  Pidana  Terorisme  yang  terdapat  keterlibatan perempuan dan anak didalamnya memiliki kaitan dengan teori asosiasi diferensial, yang  mana  keterlibatan  perempuan  dan  anak  dalam  tindak  pidana  terorisme
40 Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Ir. Yuliana Yuli M.M selaku Dosen Hukum Perlindungan Anak di UPN Veteran Jakarta melalui Telpon Whatsapp tanggal 9 Januari 2021 pukul 19.01 WIB.
41 Hasil  Wawancara  dengan  narasumber  Ibu  Danny  Wulandari  selaku  Kepala  Seksi  Kerjasama  Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT melalu zoom meeting pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.
merupakan suatu hasil dari kejahatan dimana kejahatan tersebut dipelajari, hal ini selaras  dengan  teori  asosiasi  diferensial  yang  dikemukakan  oleh  Sutherland  yang menyatakan  bahwa  seseorang  dapat  menjadi  jahat  karena  dipelajari.  Terbukti dengan adanya radikalisasi individu terhadap diri perempuan, dimana perempuan dengan  sendirinya    mempelajari  dan  meyakini  hal-hal  yang  berkaitan  dengan radikalisme dan terosisme, sehingga tanpa disadari telah terjadi proses radikalisasi individu terhadap diri seorang perempuan yang mengantarkan perempuan menjadi terlibat  dalam  jaringan  terosime  serta  dipelajari  juga  dari  adanya  doktrin  fanatik terhadap  agama  yang  mengajarkan  ajaran  islam  yang  kaku  sehingga  membuat perempuan  cenderung  menjadi  pribadi  yang  eksklusif  dan  tertutup.  Dan  anak, terbukti bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme merupakan hasil pembelajaran  yang  didapatkan  anak  dari  ajaran  yang  diberikan  oleh  orangtua maupun di tempat mengaji mengenai doktrin radikalisme dan terorisme.

## 2. Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  Yang  Melibatkan  Perempuan  Dan Anak di Indonesia
Barda  Nawawi  Arief  dalam  bukunya  yang  berjudul Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana menyatakan  bahwa  dalam  melakukan  upaya  penanggulangan  terhadap kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur nonpenal (diluar hukum pidana). Pernyataan tersebut beliau simpulkan berdasarkan skema kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Hoefnagels, yang mana upaya penanggulangan terhadap  kejahatan dapat ditempuh melalui penerapan hukum pidana  ( criminal  law  application), pencegahan  tanpa  pidana  ( prevention  without punishment )  serta  memengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan pemidanaan melalui media masa ( influencing views of society on crime and punishment by mass media ). 42
Sesuai dengan permasalahan  dan tujuan  dari penelitian ini, maka  penulis akan lebih memfokuskan perhatian terhadap upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal.  Upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan  melalui    jalur  nonpenal  sendiri secara lebih lanjut merupakan suatu upaya penanggulangan yang bersifat sebagai upaya pencegahan  terhadap  kejahatan  (preventive),  yang  mana  sasaran  utamanya  adalah menangani faktor- faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya ini juga sering disebut  sebagai prevention  without  punishment, yaitu  berkaitan  dengan  langkah  atau teknis  terkait  upaya  pencegahan  terhadap  suatu  kejahatan.    Upaya  pencegahan  ini dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang paling strategis dan memegang peranan penting, dan dianggap lebih menjanjikan keberhasilannya dari pada penerapan langkah represif dengan menggunakan upaya penal atau hukum pidana. 43
Upaya  pencegahan  sendiri  tentunya  sangat  penting  dilakukan  untuk  mencegah keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme , sebab apabila upaya pencegahan ini tidak dilakukan maka kedepan akan terus ada serangan-serangan terror yang melibatkan perempuan dan anak di dalamnya, dan ini merupakan suatu hal yang membahayakan.
Di  tingkat  nasional  Indonesia  telah  mengesahkan  Undang-Undang  No.  5  Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dimana salah satu amanat dari Undang-undang  tersebut  dalam  melakukan  penanggulangan  Terorisme  adalah  dengan melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 43A Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa Pemerintah wajib untuk  melakukan  pencegahan  terhadap    Tindak  Pidana  Terorisme.  Upaya  Pencegahan
42 Arief, Barda Nawawi. 2017, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, hlm, 45-46.
43 Ravena, Dey dan Kristian. 2017, Kebijakan Kriminologi (Criminal Policy). Jakarta: Kencana, hlm. 17-18.
sebagaimana yang dimaksud dalam  Pasal 43A Ayat (1) itu sendiri dapat dilaksanakan melalui: 44
1. Kesiapsiagaan Nasional
Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan  berkesinambungan.  Kesiapsiagaan  nasional  sendiri  dapat    dilakukan  melalui pemberdayaan  masyarakat,  peningkatan  kemampuan  aparatur,  pelindungan  dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.
2. Kontra Radikalisasi
Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan  berkesinambungan  yang  dilaksanakan  terhadap  orang  atau  kelompok  orang  yang rentan  terpapar  paham  radikal  Terorisme  yang  dimaksudkan  untuk  menghentikan penyebaran  paham  radikal  Terorisme.  Kontra  radikalisasi  dapat  dilakukan  secara langsung  atau  tidak  langsung  melalui  kontra  narasi,  kontra  propaganda,  atau  kontra ideologi.
3. Deradikalisasi.
Deradikalisasi  merupakan  suatu  proses  yang  terencana,  terpadu,  dan berkesinambungan  yang  dilaksanakan  untuk  menghilangkan  atau  mengurangi  dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.
Secara lebih lanjut dalam Lampiran  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  No.  7  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Perlindungan  Anak  dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme juga telah dijelaskan terkait upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme. Upaya Pencegahan tersebut dilakukan dalam bentuk: 45
1. Primer, yaitu Pencegahan yang meliputi kegiatan yang mengubah sikap, perilaku, dan pemahaman Anak, orang tua serta masyarakat tentang dampak yang tidak diinginkan dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme terhadap Anak;
2.  Sekunder,  yaitu  memfokuskan  pencegahan  pada  Anak  yang  berisiko  terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana Terorisme
3. Tersier, yaitu menangani situasi setelah keadaan krisis sebagai akibat dari terpaparnya Radikalisme  dan  tindak  pidana  Terorisme  untuk  membebaskan  Anak  dari  dampak buruk.
Untuk  menjamin  efektivitas  upaya  Pencegahan  agar  Anak  tidak  terpengaruh Radikalisme dan tidak terlibat tindak pidana Terorisme maka perlu juga dilakukan upaya tambahan dengan cara: 46
1.  Mendeteksi  dan  memetakan  lokasi  Anak  yang  rentan  terpengaruh  Radikalisme  dan terlibat Tindak Pidana Terorisme
2. Menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.
Mengenai materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisasi  dan  tindak  pidana  Terorisme  tersebut  di  dalamnya  meliputi  materi tentang  Radikalisme  dan  Tindak  Pidana  Terorisme  dikaitkan  dengan  Perlindungan Anak,  bahaya  Radikalisme  dan  Tindak  Pidana  Terorisme,  faktor  penyebab  Anak melakukan tindakan Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, ciri dan modus pelaku Tindak  Pidana  Terorisme  serta  upaya  yang  perlu  dilakukan  untuk  menangani Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.
44 Hasil  Wawancara  dengan  narasumber  Ibu  Danny  Wulandari  selaku  Kepala  Seksi  Kerjasama  Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT melalu zoom meeting pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.
45 Op.Cit. Lampiran PERMEN PPPA Nomor 7 Tahun 2019, hlm. 29.
46 Ibid, hlm. 29-30.

## 3. Menyebarluaskan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.
Kemudian  dalam  rangka  mencegah  keterlibatan  perempuan  dan  anak  dalam tindak pidana terorisme, upaya lain yang juga dapat dilakukan adalah dengan usaha Bela Negara  melalui  Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  secara  lebih  lanjut  dapat dilaksanakan  melalui  Pembinaan  Kesadaran  Bela  Negara  yang  merupakan  salah  satu usaha  dalam  melaksanakan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  Untuk  Pertahanan Negara sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
Pasal 5 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2019 menyebutkan bahwa salah satu usaha yang dapat dilakukan  guna  melaksanakan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan Negara ialah dengan melakukan usaha Bela Negara. Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara  yang  diwujudkan  dalam  penyelenggaraan  Pertahanan  Negara.  Dalam  Pasal  6 Ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  keikutsertaan  Warga  Negara  dalam  usaha  Bela  Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya juga dapat diselenggarakan melalui Pendidikan kewarganegaraan.
Pendidikan  kewarganegaraan  tersebut  secara  lebih  lanjut  dapat  dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menanamkan nilai-nilai dasar Bela Negara yang meliputi:
- cinta tanah air
- sadar berbangsa dan bernegara
- setia pada Pancasila sebagai ideologi Negara
- rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
- kemampuan awal Bela Negara.
Dan  untuk  penyelenggaraan    terkait  Pembinaan  Kesadaran  Bela  Negara  sendiri, pembinaan  tersebut  dapat  diselenggarakan  dalam  ruang  lingkup  pendidikan, masyarakat dan pekerjaan. 47
Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka dapat terlihat bahwa dengan adanya usaha  Bela  Negara  melalui  Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  secara  lebih  lanjut dilaksanakan  melalui  Pembinaan  Kesadaran  Bela  Negara,  yang  diperintahkan  oleh Negara terhadap masyarakat Indonesia, hal tersebut merupakah salah satu usaha yang penting  dalam  rangka  mewujudkan  penyelenggaraan  Pertahanan  Negara  yang  efektif untuk  menghadapi    berbagai  bentuk  Ancaman  terhadap  Negara,  termasuk  ancaman terorisme yang terdapat keterlibatan perempuan dan anak di dalamnya.
Adanya  usaha  bela  negara,  hal  tersebut  diharapkan  dapat  mengubah  dan mempengaruhi  secara  positif  pola  pikir  masyarakat  Indonesia  (khususnya  terhadap perempuan  dan  anak  Indonesia)  agar  tidak  terpengaruh  dengan  doktrin-doktrin keagamaan yang radikal. Untuk itu, usaha bela negara harus digalakkan sebagai bagian dari  upaya  pencegahan  berkembangnya  doktrin  paham-paham  radikal  dan  gerakan terorisme  di  Indonesia, 48 sehingga  kedepan  mengenai  doktrin  paham-paham  radikal terutama  yang  berlandaskan  agama  serta  gerakan  terorisme  yang  melibatkan perempuan dan anak yang merupakan ancaman bagi  keamanan dan pertahanan negara, hal tersebut dapat sepenuhnya dikendalikan dan dicegah perkembangannya.
Dengan  begitu,  terkait  upaya  pencegehan  tindak  pidana  terorisme  yang melibatkan    perempuan  dan  anak  di  Indonesia  apabila  upaya  pencegahan  tersebut dilakukan  dengan usaha Bela Negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang secara lebih  lanjut  dilaksanakan  melalui  Pembinaan  Kesadaran  Bela  Negara,  maka  upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara:
47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019  tentang  Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
48 Indrawan,  Raden  Mas  Jerry  dan  Efriza.  2017, Bela  Negara  Sebagai  Metode  Pencegahan  Ancaman Radikalisme Di Indonesia. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara , Vol. 7, No. 3, hlm. 15.
1. Kontra  Radikalisasi.  Penyebaran  Radikalisme  dalam  masyarakat  di  media  sosial sudah sangat pesat. Tidak sedikit perempuan dan anak yang terlibat dalam tindak pidana  terorisme  disebabkan  juga    karena  pengaruh  dari  adanya  penyebaran radikalisme  melalui  media  sosial  ini.  Maka  dari  itu,  dalam  hal  mencegah perkembangan  yang  semakin  pesat,  pemerintah  diwakilkan  oleh  BNPT  berupaya untuk  melakukan  strategi  Kontra  Radikalisasi  melalui  media  sosial.  BNPT  sendiri telah bekerjasama dengan pemuda Indonesia untuk membuat website perdamaian yang  menyebarkan  konten-konten  bersifat  nasionalisme  yang  diharapkan  dapat menjadi penyeimbang sekaligus penangkal propaganda atau konten radikalisme dan terorisme yang mulai merajalela di internet saat ini, serta konten-konten dan pesan damai    lainnya  untuk  membantu  memberikan  pemahaman  terhadap  masyarakat Indonesia  khususnya  perempuan  dan  anak-anak  mengenai  berbahayanya  isu radikalisme . 49
2. Kontra Ideologi. Terorisme bukanlah permasalahan yang hanya menyerang secara fisik saja, tetapi hal tersebut juga merupakan permasalahan yang menyerang secara ideologis. Maka dari itu  upaya pencegahan terbaik yang dapat dilakukan terhadap ideologi terorisme adalah dengan melakukan Kontra Ideologi. Upaya Kontra Ideologi tersebut  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  salah  satunya  adalah  dengan melakukan Internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. 50 Internasilasi nilai- nilai Pancasila ini penting untuk dilakukan guna membangun kesadaran berbangsa dan  bernegara/kesadaran  nasionalisme  dalam  diri  masyarakat,  sehingga  dengan adanya  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara/kesadaran  nasionalisme  tersebut masyarakat dapat mampu dengan sendirinya  membentengi diri  dari pemahaman- pemahaman yang bertentangan dengan ideologi Pancasila seperti halnya Terorisme. Sebab  tidak  sedikit  masyarakat  Indonesia,  baik  orang  dewasa  (laki-laki  atau perempuan)  maupun  anak-anak  sekalipun  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana terorisme  di  Indonesia  disebabkan  karena  rendahnya    kesadaran  berbangsa  dan bernegara/kesadaran nasionalisme akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang  nilai-nilai  Pancasila,  sehingga  hal  tersebut  membuat  mereka  terjerumus kejalan yang salah. 51
3. Kontra  Narasi.  Kemajuan  teknologi  dan  jangkauan  medsos  kelompok-kelompok teroris  dan  ekstremis  berbasis  kekerasan  merupakan  tantangan  yang  cukup kompleks saat ini dalam pencegahan rekrutmen dan eksploitasi terhadap perempuan dan  anak-anak.  Oleh  karena  itu,  upaya  kontra  narasi,  yang  di  dalamnya  memuat narasi-narasi kebangsaan menjadi hal yang penting untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan.
4. Pendidikan.  Upaya  pencegahan  melalui  Pendidikan  juga  merupakan  elemen  yang penting. Pendidikan dapat membantu mengurangi dampak dari sensasi media. Hal ini dapat  dilakukan  melalui  pengembangan  critical  thinking,  dimana  pelajar  dapat belajar berpikir secara kritis, mengetahui bahwa setiap informasi yang ada tidak bisa langsung  diterima  begitu  saja,  khususnya  informasi  terkait  hal-hal  yang  berkaitan dengan  radikalisme  dan  terorisme.  Selain  pengembangan  critical  thinking,  upaya pencegahan  juga  dapat  dilakukan  dengan  memasukan  wawasan  kebangsaan  ke dalam  kurikulum  pendidikan.  Sehingga  perempuan  dan  anak  bisa  mendapatkan pelajaran  mengenai  hal  yang  berkaitan  dengan  keindonesiaan  dan  kebhinnekaan. Dalam hal ini BNPT sendiri telah bekerjasama dengan Kemendikbud, dimana BNPT
49 Dkk, Aisy, Bilqis Rihadatul. Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme. Jurnal Hukum Magnum Opus , Vol. II, No. 2, hlm. 5.
50 https://www.kompasiana.com/amp/budi.prakoso/lawan-terorisme-dengan-5-kontra- ideologi_5535a4b26ea834f212da4315 . Lawan Terorisme dengan 5 Kontra Ideologi. Diakses pada tanggal 26 Febuari 2021 pukul 7.10 WIB.
51 Bangun, Josua Hamonangan. 2020. Internalisasi Kesadaran Berbangsa Bernegara Anak Teroris. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , Vol. 7, No. 3, hlm. 620.
dan  Kemendikbud  sepakat  untuk  memasukan  materi  yang  berhubungan  dengan pencegahan  radikalisme  dan  terorisme  (seperti  wawasan  kebangsaan)  ke  dalam kurikulum pendidikan. 52
5. Peran  Masyarakat  dan  Tokoh  Masyarakat.  Mendorong  masyarakat  dan  tokoh masyarakat  berperan  aktif  dalam  melakukan  upaya  pencegahan  terhadap keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia, Upaya ini dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk berinisiatif melaporkan kepada ketua RT/RW setempat apabila terdapat warga sekitar atau orang yang bertamu ke tempat sekitar dicurigai atau sudah terpapar radikalisme dan terlibat dalam jaringan terorisme , 53 begitu  pula  tokoh  masyarakat  didorong  untuk berinisiatif  merangkul dan membina warga sekitar yang diduga maupun yang sudah terpapar radikalisme dan  terlibat  dalam  jaringan  terorisme. Termasuk  tokoh  agama,  para  tokoh  agama juga  didorong  untuk  mengajarkan  ajaran  yang  moderat  kepada  masyarakat  serta mengkampanyekan pentingnya pemahaman agama yang terbuka dan toleran. Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi  masyarakat,  sebab  apa  yang  mereka  lakukan  dan  sampaikan  pasti akan diikuti dan didengar oleh masyarakat.
6. Pembentukan  Program  Masyarakat.  Pada  saat  ini  sudah  banyak  organinsasi masyarakat  sipil  yang  membuat  program-program    sebagai  bentuk  penguatan toleransi di tingkat akar rumput dalam upaya pencegahan penyebaran radikalisme dan  terorisme  (seperti  program  Peace  Village  yang  diinisiasi  Wahid  Foundation, Youth ambassadors oleh AMAN Indonesia, dan Duta Damai Dunia Maya oleh BNPT). Program-program  tersebut  dalam  menjalankan  program  sebenarnya  juga  sudah berusaha untuk melibatkan perempuan dan anak-anak muda dalam pelaksanaannya. Dengan  adanya  program-program  masyarakat  yang  melibatkan  perempuan  dan anak-anak muda seperti halnya program-program di atas, tentu hal ini diharapkan dapat membantu dalam upaya pencegahan agar kedepannya perempuan dan anak di Indonesia tidak lagi terlibat dalam tindak pidana terorisme. 54

## PENUTUP
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  adanya  keterlibatan  perempuan  dan  anak  dalam tindak pidana terorisme dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yang  menyebabkan  keterlibatan  perempuan  sendiri  adalah  karena  kepatuhan  terhadap suami, rasa kecewa terhadap pemerintah, sifat egois dan Intoleransi yang tinggi, radikalisasi individu,  keinginan  mendapatkan  pasangan  seorang  mujahid,  serta  pengetahuan  atau pemahaman yang salah mengenai agama. Sedangkan faktor eksternal dikarenakan adanya paksaan  atau  pengaruh  yang  diberikan  oleh  laki-laki  selaku  pasangan  (suami),  doktrin fanatik terhadap agama, pendanaan dari pihak luar, faktor radikalisasi, faktor diskriminasi gender  serta  faktor  kesenjangan  ekonomi.  Mengenai  faktor  internal  yang  menyebabkan keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme adalah dikarenakan faktor  usia, rasa patuh atau  berbakti  terhadap  orangtua,  faktor  kematangan  berfikir  anak  yang  masih  belum matang, dan faktor kebergantungan terhadap orangtua. Sedangkan untuk faktor eksternal dikarenakan  adanya arahan dari orangtua,  faktor pendidikan  yang rendah, faktor media sosial, faktor indoktrinasi, serta faktor eksploitasi.
Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan usaha Bela Negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang secara lebih lanjut dilaksanakan melalui Pembinaan
52 Hasil  Wawancara  dengan  narasumber  Ibu  Danny  Wulandari  selaku  Kepala  Seksi  Kerjasama  Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT melalu zoom meeting pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.
53 Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Ir. Yuliana Yuli M.M selaku Dosen Hukum Perlindungan Anak di UPN Veteran Jakarta melalui Telpon Whatsapp tanggal 9 Januari 2021 pukul 19.01 WIB.
54 Hasil  Wawancara  dengan  narasumber  Ibu  Danny  Wulandari  selaku  Kepala  Seksi  Kerjasama  Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT melalu zoom meeting pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.
Kesadaran  Bela  Negara.  Upaya  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara :  Kontra Radikalisasi  melalui  media  sosial,  Kontra  Ideologi  melalui  Internalisasi  nilai-nilai Pancasila, Kontra  Narasi  yang  di  dalamnya  memuat  narasi-narasi  kebangsaan, Pendidikan, melalui pendidikan maka dapat dilakukan pengembangan critical thinking dan  memasukan  wawasan  kebangsaan  ke  dalam  kurikulum  pendidikan,  sehingga perempuan dan anak bisa mendapatkan pelajaran mengenai hal yang berkaitan dengan keindonesiaan dan kebhinnekaan. Mendorong masyarakat dan tokoh masyarakat untuk berinisiatif  melapor, merangkul dan membina warga yang diduga maupun yang sudah terpapar  radikalisme  dan  terlibat  dalam  jaringan  terorisme. Termasuk  tokoh  agama, para  tokoh  agama  juga  didorong  untuk  mengajarkan  ajaran  yang  moderat  kepada masyarakat serta mengkampanyekan pentingnya pemahaman agama yang terbuka dan toleran.  Dan  yang  terakhir  dengan  membentuk  program-program  masyarakat  yang melibatkan  perempuan  dan  anak-anak  muda  seperti  program  Peace  Village  yang diinisiasi Wahid Foundation, Youth ambassadors oleh AMAN Indonesia, dan Duta Damai Dunia Maya oleh BNPT.

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun  2019  tentang  Pedoman  Perlindungan  Anak  dari  Radikalisme  dan  Tindak Pidana Terorisme

## Buku
Abdulsyani. 1987, Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remadja Karya.
Arief, Barda Nawawi. 2017, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Buku Final Pedoman Tugas Akhir, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Ishaq. 2017, Metode Penelitian  Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi . Bandung: Alfabeta.
Marzuki, Peter Mahmud. 2019, Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Ravena, Dey dan Kristian. 2017, Kebijakan Kriminologi (Criminal Policy). Jakarta: Kencana. Sugiarto, Totok. (2017), Pengantar Kriminologi. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
Susilo, I Basis dan Emka, Zainal Arifin. 2020, Terorisme: Asusmsi Dasar dalam 21 Artikel . Jawa Timur: Airlangga University.
Taskarina, Leebarty. 2018, Perempuan dan Terorisme: Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

## Jurnal
Aminah,  Sitti.  2016, Peran  Pemerintah  Menanggulangi  Radikalisme  Dan  Terorisme  Di Indonesia. Jurnal Kelitbangan, 4(1).
Bangun, Josua Hamonangan. 2020, Internalisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Anak Terorisme . Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 7(3).
Budiman,  Deny  Guntara.  2018, Tinjauan  Kriminologi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association. Jurnal Justisi Hukum, 3(1).
Dkk, Aisy, Bilqis Rihadatul. 2019, Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme. Jurnal Hukum Magnum Opus , II(2).
Dkk, Asiyah, Udji. 2020, Jihad Perempuan dan Terorisme . Jurnal Sosiologi Agama , 4(1).
Dkk,  Saraswati.  2020, Pemprofilan  Pelaku  Teroris  Anak .  Etnoreflika:  Jurnal  Sosiol  dan Budaya , 9(2).
Hartana, I Made Redi. 2017, Teroris Perempuan: Ancaman Faktual di Indonesia. Jurnal Ilmu Kepolisian, Edisi 089.
Indrawan,  Raden  Mas  Jerry  dan  Efriza.  2017, Bela  Negara  Sebagai  Metode  Pencegahan Ancaman Radikalisme Di Indonesia. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara , 7(3).
Mulia, Musdah. 2019, Perempuan Dalam Gerakan Terorisme  di Indonesia . Al-ardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 12(1).
Nasution,  Aulia  Rosa.  2017, Terorisme  Sebagai  ‘Extraordinary Crime’  Dalam  Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. FH UNPAB,  5(5).
Wicaksono,  Hendro.  2018, Analisis  Kiminologi  :  Serangan  Bom  Bunuh  Diri  di  Surabaya. Deviance: Jurnal Kriminologi, 2(2).
Y, Lilik Purwastuti. 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme.
Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 057.

## Skripsi
Arya, Rizky Prima.  2019, Analisis Kriminologis  Terhadap Wanita Sebagai Kurir Narkotika. Skripsi Universita Lampung, Bandar Lampung.
Nurhadi,  Fikri.  2017, Extra  Ordinary  Crime  Tindak  Pidana  Terorisme  Perspektif  Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Prasetyo,  Achmad  Yudha.  2020, Tinjauan  Kriminologi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Terorisme(Studi  Di  Kepolisian  Daerah  Sumatra  Utara). Skripsi  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## Wawancara
Wawancara  dengan  narasumber  Ibu  Danny  Wulandari  selaku  Kepala  Seksi  Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT.
Wawancara dengan narasumber Ibu Ir. Yuliana Yuli M.M selaku Dosen Hukum Perlindungan Anak di UPN Veteran Jakarta.

## Website
Parahyangan,  Reza.  2019. Ibu  Sebagai  Madrasatul  Ula,  Selalu  Berusaha  Bersikap  Terbaik. https://cianjurtoday.com/ibu-sebagai-madrasatul-ula-selalu-berusaha-bersikap- terbaik/ .
Maulana, Yoyok Prima. 2017. Ikatan Batin Anak Perempuan Dengan Ibu Ternyata Lebih Kuat Ketimbang Dengan Ayah, Kok Bisa?. https://intisari.grid.id/read/03105616/ikatan- batin-anak-perempuan-dengan-ibu-ternyata-lebih-kuat-ketimbang-dengan-ayah- kok-bisa-ya?page=all .
Prakoso, Budi. 2015. Lawan Terorisme dengan 5 Kontra Ideologi. https://www.kompasiana.com/amp/budi.prakoso/lawan-terorisme-dengan-5- kontra-ideologi_5535a4b26ea834f212da4315 .

## Sumber Lainnya
Webminar    yang  bertajuk “Perkembangan  dan  Pencegahan  Radikalisme  di  Kalangan Perempuan Indonesia ”. Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020.