Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ABORSI TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 407/PID.SUS/2020/PN JKT.PST)

## Hafidz Muhammad, PL Tobing
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia
Email: Hafidzm0424@gmail.com

## Abstract
The issue of abortion is no longer a public secret and is not a taboo subject to discuss. This is because abortions that occur today have become an actual thing and their events can occur anywhere and can be  carried  out  by  various  groups,  whether  they  are  carried  out  by  teenagers  who  are  involved  in promiscuity or adults who do not want to be burdened with responsibility and did not want the birth of the baby into this world. The problem in this paper is: What is the legal basis for regulating the crime of abortion in a positive legal perspective? and What are the basic considerations of the Panel of  Judges  in  deciding  case  Number  407  /Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Pst.  The  research  method  used  is  a normative  research  method  that  focuses  on  library  research  to  obtain  secondary  data  from  legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the applicable provisions or laws and regulations. The results of the study show that arrangements related to abortion are regulated in two laws, namely the Criminal Code (KUHP) Articles 299, 346, 347, 348 and 349 and regulated in Law no. 36 of 2009 concerning Health Articles 75, 76.77.
Keywords: the act of abortion, legal arrangements, juridical review
 Alamat korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia Hafidzm0424@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Kehidupan  merupakan  suatu  anugerah  yang  diberikan  oleh  Tuhan  dan  harus  dihormati  oleh setiap  orang.  Kehidupan  yang  diberikan  kepada  setiap  manusia  merupakan  hak  asasi  manusia  yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Salah  satu  hak  tersebut  adalah  hak  untuk  hidup.  Dalam  hal  ini,  Aborsi  jelas  menjadi  salah  satu pelanggaran terhadap hak hidup janin yang seharusnya ia dapatkan. 1
Dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa: Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
b. pengaturan kehamilan, alat konstrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
c. kesehatan sistem reproduksi
Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut,  maka  segala  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  upaya  itu adalah dilarang oleh hukum termasuk di dalamnya adalah tindakan aborsi.
Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitanya dengan wanita dan janin yang ada di dalam rahim wanita tersebut. 2 Menurut Indraswari, kasus  aborsi  tidak  menunjukkan  karakteristik  khusus  terutama  bila  dilihat  dari  segi  pendidikan dan  status  ·pernikahan.  Ada  kecenderungan,  aborsi  adalah  suatu  fenomena  yang  menimpa masyarakat  lintas  strata  sosial  ekonomi,  pendidikan,  budaya,  dan  agama. 3 “....terdapat kecenderungan peningkatan praklik aborsi yang dilakukan oleh pelajar SMP dan SMA, alumnus SMA  (pekerja),  dan  mahasiswa.  Hal  ini  sejalan  dengan  perubahan  pola  interaksi  dan  pola  gaya hidup yang melanda kalangan remaja dan dewasa muda”. 4

## II. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 5 Metode menurut Setiono  adalah  suatu  alat  untuk  mencari  jawaban  dari  pemecahan  masalah,  oleh  karena  itu  suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari. 6

## 1. Jenis Penelitian
Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitupenelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  mengadakan  penelusuran terhadap peraturanperaturan yang terkait permasalahan yang dibahas. 7
Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam  masyarakat  dan menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang,  sehingga  penelitian  hukum  normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in  concreto, sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  perbandingan  hukum  dan sejarah hukum. 8
Penelitian  ini  juga  memanfaatkan  kepustakaan  atau  studi  dokumen,  karena  penelitian  ini banyak  menganalisis  melalui  studi  kepustakaan  atau  lebih  dikenal  dengan  studi  pada  data
1 Rhona K.M Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2010), hlm. 97-98.
2 Abdullah Syah dan Rahmad Sulaiman, Aborsi dalam Bingkai Hukum, (Bogor: Pt Kharisma Ilmu, 2011), hlm. 3.
3 Indraswati,  Fenomena  Kawin  Muda  dan  Aborsi:  Gambaran  Kasus",  dalam  Hasyim,  S.,  "Menakar  'Harga' Perempuan", Mizan, Jakarta, 1999, hlm. 150
4 ibid
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 35
6 Setiono,  Pemahaman  terhadap  Metode  Penelitian  Hukum,  (Surakarta:  Program  Studi  Ilmu  Hukum Pascasarjana UNS, 2002), hlm. 1
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Nornatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 13-14.
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sekunder. 9 Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya.  Logika keilmuan  yang  dalam  penelitian  hukum  normatif  dibangun  berdasarkan  displin  ilmiah  dan  cara- cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. 10

## 2. Sumber data
Dalam  penelitian  hukum,  sumber  data  (atau  dalam  penelitian  hukum  disebut  dengan  bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 jenis, yakni:
a. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang  bersifat autoritatif ,  artinya  memiliki  otoritas,  seperti  UUD  1945,  Undang-Undang  dan Putusan Hakim 11 .
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang  meliputi  buku-buku,  artikel-artikel  untuk memberikan  penjelasan  dan  informasi  terhadap  bahan  hukum  primer  yang  diperoleh  dari buku, jurnal, putusan pengadilan, makalah, majalah, internet, dokumen, dan surat kabar.
c. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  merupakan  bahan  penunjang  yang  akan  memberikan  petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedi yang merupakan bahan-bahan rujukan  atau  acuan  yang  memberikan  keterangan  dasar  pokok  dalam  berbagai  ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau  acuan  yang  digunakan  untuk  mencari  suatu  kata  atau  istilah  teknis  bidang-bidang tertentu.
3. Metode pengumpulan data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan ( library research ). Studi pustaka ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian),  tetapi  melalui  sumber  lain.  Peneliti  mendapatkan  data  yang  sudah  jadi  yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya. 12

## 4. Metode analisa data
Adapun untuk menganalisis keseluruhan data yang terkumpul, penulis menggunakan metode: Metode  deskriptif  analitis,  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. 13 .
Metode  analisis  interpretasi,  digunakan  untuk  mengadakan  penelusuran  terhadap  azas-azas  yang terdapat di dalam hukum positif dan menghubungkannya dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum, khususnya di dalam melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. 14

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dasar hukum pengaturan tindak pidana aborsi dalam persfektif hukum positif
Abortus  berasal  dari  bahasa  latin  yang  berarti  keguguran  kandungan  sebelum  waktunya. Pengertian  aborsi  adalah  keluarnya  hasil  konsepsi  (pembuahan)  sebelum  usia  kehamilan  20 minggu  atau  belum  mencapai  lima  bulan  kehamilan,  dengan  berat  mudigah  kurang  dari  500 gram. 15 Pada  dasarnya  kata  abortus  dalam  bahasa  latin  artinya  sama  dengan  kata  aborsi  dalam bahasa  Indonesia  yang  merupakan  terjemahan  dari  kata  abortion  dalam  bahasa  Inggris.  Jika
9 10 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2001), hlm. 57.
11 Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan . (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 141
12 Suteki  dan  Galang  Taufani,  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Filsafat,  Teori  dan  Praktik,  (Depok:  Rajawali Pers, 2018), hlm.215.
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986, hlm. 10
14 Ibid, hlm. 252
15 Rose  Kusuma  Ningratri  (ed.),  Esiklopedi  Kesehatan  Untuk  Umum,  Yogyakarta:  ARRUZZ  MEDIA,  2010, hlm. 13
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ditelusuri  dalam  kamus  Inggris-Indonesia,  kata  abortion  memang  mengandung  arti  keguguran anak. 16
Menurut  Ensikolpedia  Indonesia,  dijelaskan  bahwa  aborsi  diartikan  sebagai  pengakhiran kehamilan  sebelum  masa  gestasi  28  minggu  atau  sebelumjanin  mencapai  beraat  1.000  gram. Menurut  Saifullah,  pakar  Hukum  Islam  dalam  bukunya  Rukmini  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  aborsi  adalahsuatu  perbuatan  untuk  mengakhiri  masa  kehamilan  atau  hasil konsepsi(pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. 17
Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak disengaja, bisa juga karena suatu kesengajaan. Pengguguran kandungan atau aborsi yang sengaja dilakukandengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara  medis  tertentu  atau  dengan  caratradisional.  Pengguguran  kandungan  pada  umumnya dikategorikan  sebagai  tindakpidana  pembunuhan  dan  pembunuhan  merupakan  perbuatan  amoral yang tidak berperikemanusiaan dan jelas melanggar hukum. 18
Dalam  bagian  title  XIV  Buku  II  KUHP  tentang  kejahatan-kejahatan  terhadap  kesusilaan (misdrijven tegen de zeden) termuat Pasal 299 KUHP yang melarang suatu perbuatan yang mirip dengan  abortus,  tetapi  tidak  dengan  penegasan  bahwa  harus  ada  suatu  kandungan  yang  hidup. Pasal ini berbunyi: (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruh seorang perempuan supaya diobati.
Dalam Hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang- undang  yaitu  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Pasal  299,  346,  347,  348,  349  dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77. Terdapat perbedaan antara  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun,  sedangkan  Undang-Undang  Kesehatan membolehkan aborsi  atas indikasi  medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  Tentang  Kesehatan  tetap  ada  batasan-batasan  yang  tidak  boleh  dilanggar  misalnya  kondisi kehamilan  maksimal  6  bulan  setelah  hari  pertama  haid  terakhir.  Selain  itu  berdasarkan  Undang- undang  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009,  tindakan  medis  (aborsi),  sebagai  upaya  untuk menyelamatkan  ibu  hamil  dan  atau  janinnya  dapat  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang mempunyai  keahlian  dan  kewenangan  untuk  itu  dan  dilakukan  sesuai  dengan  tanggung  jawab profesi  serta  pertimbangan  tim  ahli.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  aborsi  yang  dilakukan bersifat  legal  atau  dapat  dibenarkan  dan  dilindungi  secara  hukum  dan  segala  perbuatan  yang dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  terhadap  hak  reproduksi  perempuan  bukan  merupakan  suatu tindak pidana atau kejahatan. 19
Berbeda  dengan  aborsi  yang  dilakukan  tanpa  adanya  pertimbangan  medis,  aborsi  tersebut dikatakan ilegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak  pidana  atau  tindak  kejahatan  karena  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KHUP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Tindakan aborsi dalam  prosesnya  ada  yang  dilakukan  sendiri,  ada  pula  yang  menggunakan  bantuan  orang  lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatanperbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan  bila  dengan  bantuan  orang  lain,  aborsi  dapat  dilakukan  dengan  bantuan  dokter  atau bidan.
Apabila  tindak  pidana  aborsi  ini  dibantu  oleh  orang  lain,  maka  peristiwa  pidana  tersebut terdapat  lebih  dari  satu  orang  pelaku,  sehingga  harus  dicari  pertanggungjawaban  dan  peranan masing-masing  dalam  peristiwa  tersebut.  Pertanggungjawaban  pidana  ialah  diteruskannya  celaan
16 John M Echols dan Hasan Shadly, kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 2.
17 Kusumaryanto, Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian, Kanisius, Yogyakarta,2005, hlm 15
18 Rukmini, M, Penelitian tentang aspek hukum pelaksanaan aborsi akibat perkosaan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Ham RI, 2004 hlm.19
19 Sulistyowati  Irianto,  Perempuan  Dan  Hukum:  Menuju  Hukum  Yang  Berspektif  Kesetaraan  Dan  Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006), hlm. 521
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapt dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. 20
Didalam  hukum  pidana,  orang  yang  turut  serta  melakukan  tindak  pidana  aborsi  disebut dengan  deelneiming.  Turut  serta  (deelneming)  adalah  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin  dan  atau  perbuatan  yang  sangat  erat  terhadap  terwujudnya  tindak  pidana  tersebut.  Bentuk pernyertaan  tersebut  terdiri  atas:  pembujuk,  pembantu,  dan  yang  menyuruh  melalukan  tindak pidana.  Adanya  hubungan  kesengajaan  dengan  tindak  pidana  yang  hendak  diwujudkan  serta mengetahui  antara  pelaku  dengan  pelaku  yang  lain  nya  dan  bahkan  dengan  apa  yang  diperbuat oleh  pelaku  tersebut  merupakan  syarat  penyertaan  dari  sudut  subjektif.  Dalam  Kitab  Undang  – undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  terdapat  dua  bentuk  penyertaan  yang  disebut  sebagai  pembuat (dader)  dan  pembantu  (mededader).  Adapun  kedudukan  dari  pembuat  (dader)  dan  pembantu (mededader) diatur didalam KUHP yakni Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (dader) yang dapat dipidana yaitu pelaku dan pembantu (mededader). 21
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 53/Pid.B/2021/PN ldi.
a. Duduk Perkara
Bahwa  Terdakwa  I  mengenal  saksi  Marudut  Marbun  alias  dr.  Anggi  (berkas  terpisah) sekitar  bulan  Angustus  2019,  sedangkan  terdakwa  II  mengenal  saksi  Marudut  Marbun  alias  dr. Anggi sejak bulan Januari 2019 karena terdakwa I dan terdakwa II bekerja di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat.
Bahwa  Klinik  Paseban  yang  beralamat  di  Jalan  Paseban  Raya  No  61  Rt  002  Rw  007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat tidak memiliki izin dari intansi terkait untuk melakukan tindakan aborsi dan prektek tersebut tidak ada papan nama klinik / praktek dokter
Bahwa  sebelumnya  terdakwa  I  dan  terdakwa  II  tidak  pernah  ada  perjanjian  kerja  sama secara  tertulis  dengan  saksi  Marudut  Marbun  alias  dr.  Anggi  I  untuk  membawa  pasien  guna dilakukan kuret/aborsi di klinik tersebut.
Bahwa  kemudian  kesepakatan  harga  antara  terdakwa  I  dan  terdakwa  II  dengan  saksi Marudut  Marbun  alias  dr.  Anggi  yaitu  pasien  masuk  membayar  pendaftaran  di  bagian Administrasi sebesar Rp. 300.000,-  (tiga ratus ribu rupiah) kemudian membayar biaya tindakan sebesar  Rp.  800.000,-  (delapan  ratus  ribu  rupiah)  kepada  kepada  saksi  Salimah  Alias  Imah, dimana untuk fasilitas tempat dan obat-obatan disiapkan oleh pihak Klinik Paseban.
Bahwa  terdakwa  I  selain  membantu  saksi  Marudut  melakukan  aborsi  pada  pasien,  juga mencarikan  pasien  untuk  melakukan  aborsi  dengan  cara  membuat  website  dengan  nama kliniknamora.org, klinikkuretnamora.com dan kliniknamora.biz
Bahwa  selanjutnya  pasien  akan  terhubung  melalaui  no  hp  dan  whatsapp  chat  ke 081310190131 milik terdakwa I yang dicantumkan di ketiga website tersebut.
Bahwa kemudian dari website tersebut, umumnya pasien menghubungi terdakwa I awalnya melakukan  konsultasi  kemudian  terdakwa  I  meyakinkan  pasien  jika  terdakwa  I  adalah  sebagai asisten  dari  dr.  Lia  Amelia  Namora  padahal  dokter  tersebut  tidak  ada  lalu  setelah  pasien  yakin maka selanjutnya akan melakukan pertemuan untuk membicarakan lebih lanjut.
Bahwa  setelah  pasien  melakukan  konsultasi  lalu  terdakwa  I  meyakinkan  pasien  dengan mengatakan agar jangan menggunakan obat obatan  dan sangat berbahaya, karena biarpun keluar tetapi  tidak  bersih  di  dalam  rahim  atau  masih  ada  sisa,  sehingga  nantinya  dapat  mengakibatkan kanker rahim, kista atau miom.
Bahwa  selanjutnya  terdakwa  I  menganjurkan  pasien  melakukan  aborsi  dengan metode Vacum Aspirasi (penyedotan), dimana pasien hanya di suntik bius dan tindakan Medis, tidak ada pembedahan atau jahitan. Kemudian terdakwa I mengatakan kepada pasien akan menjaga privasi dan  keamanan  pasien,  dimana  pasien  cukup  mendaftar  dengan  inisial  nama  saja  lalu  mengikuti jadwal praktek dokter untuk tindakan aborsi tersebut.
20 Ibid, hlm. 525
21 R.  Soesilo,  Pokok-Pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-Delik  Khusus.  Politea,  Bogor,  1986, hlm. 26
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Bahwa  kemudian  terdakwa  I  mengatakan  untuk  biaya  aborsi  tersebut  adalah  sebesar Rp.1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  untuk  usia  janin  per  bulan  dengan  contoh  usia  janin  4  bulan maka  akan  dikenakan  biaya  Rp.  4.000.000,-  (empat  juta  rupiah).  Setelah  pasien  setuju,  lalu terdakwa  I membawa pasien tersebut ke Klinik Paseban di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007  Kelurahan  Paseban  Kecamatan  Senen  Jakarta  Pusat  milik  saksi  Marudut  Marbun  alias  dr. Anggi I untuk dikuret/aborsi.
Bahwa  tugas  dan  tanggungjawab  terdakwa  II  selaku  karyawan  staff  bagian  pendaftaran adalah sebagai berikut:
a. Mencatat  pasien  kedalam  buku  pendaftaran  pasien  yang  akan  melakukan  pemeriksaan untuk aborsi;
b. Memberikan informasi kesiapan tindakan kepada para calo;
c. Melakukan koordinasi yang terkait dengan pihak pihak terkait.
Bahwa yang melakukan tindakan kuret/aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik Paseban di Jalan Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah saksi Marudut  Marbun  alias  dr.  Anggi  sendiri  dibantu  oleh terdakwa  I  dan  terdakwa  II  untuk menyiapkan alat suntik, obat-obatan, kapas, alkohol dan alat-alat penunjang aborsi lainnya saat tindakan aborsi dilakukan. Disamping itu terdakwa I juga membantu memegangi kaki pasien saat  dilakukan  tindakan  aborsi;  dan  menyiapkan  obat  untuk  pasien  yang  telah  dilakukan tindakan aborsi.
Bahwa  yang  bekerja  di  rumah  yang  dijadikan  klinik  aborsi  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a. Marudut Marbun Alias dr. Anggi adalah penanggung jawab seluruh kegiatan aborsi.
b. Salimah  alias  Imah  sebagai  Administrasi  yang  bertugas  melakukan  pendaftaran  sekaligus penghubung antara dokter atau bidan, adapun bidan dengan pasien.
c. Suryani alias Bunda bekerja pada bagian keuangan yang mengelola uang masuk dan keluar.
d. Rumondan Manalu dan Lusiana alias Lusi alias Santi yang membantu terdakwa melakukan aborsi terhadap pasien
Bahwa saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007  Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimanan seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi, walaupun ada waktu tertentu yang  melakukan tindakan  aborsi  bukan  terdakwa,  tetapi  langsung  dilakukan  oleh  terdakwa  I dan Lusiana Alias  Lusi  Bahwa  selanjutnya  terhadap  pasien  dilakukan  pengecekan  kehamilan menggunakan  alat  USG  guna  mengetahui  usia  kehamilan  oleh  terdakwa  I  dan  terdakwa  II serta Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi secara bergantian.
Bahwa  kemudian  setelah  diketahui  usia  kehamilan  (berapa  minggu/bulan)  lalu ditentukan harga jasa aborsi dan cara penindakan aborsi.
Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, saksi Marudut Marbun Alias dr.  Anggi  dibantu  oleh  terdakwa  I  dan  terdakwa  II  melakukan  tindakan  aborsi  dengan  cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan  kaki  dibuka  lalu  disuntikan  obat  suntik L i d o c a i n e   H C L   (Injeksi  2%) ke  mulut  rahim  (vagina  pasien  dibuka  menggunakan  cocor bebek)  kemudian  memasukan  jarum  yang  tersambung  dengan  Mesin  Vacum  Aspirasi  untuk menyedot  janin  di  rahim  pasien  yang  masih  berbentuk  cairan  darah  sampai  bersih,  bahwa tindakan  aborsi  untuk  usia  kehamilan  tersebut  dilakukan  dalam  waktu  sekitar  5  menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank.
Bahwa kemudian terhadap pasien yang telah dilakukan tindakan aborsi diberikan Obat tablet Infalgin (Antalgin 500 mg) yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit, Obat tablet Bledstop yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan dan obat tablet Omemox 500 adalah obat  antibiotic  yang  berfungsi  untuk  membunuh  kuman/bakteri  di  dalam  tubuh  sebanyak  1 papan (isi 10 tablet). Setelah itu pasien bisa langsung pulang meninggalkan klinik.
Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, saksi  Marudut Marbun Alias dr.  Anggi  dan  terdakwa  I  serta  terdakwa  II  melakukan  tindakan  aborsi  dengan  cara menidurkan  pasien  di  tempat  tidur  persalinan  lalu  disuntikan  obat  suntik  Oxytocin  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berfungsi  untuk  induksi  persalinan  (mempercepat  kontraksi  pada  rahim  untuk  proses kelahiran)  kemudian  setelah  pasien  kontraksi  (sekitar  satu  malam)  dengan  tanda-tanda mengeluarkan  air  ketuban  di  vagina  pasien  baru  dilakukan  tindakan  aborsi  dengan  cara membuka  vagina  menggunakan  cocor  bebek  (alat  untuk  membuka  vagina)  selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena  efek  dari  obat  induksi)  sampai  dengan  rahim  bersih.  Saat  penindakan  aborsi  tersebut pasien  disuntikan  obat  suntik  Plasmine  (Tranexamic  Acid  Injeksi)  yang  berfungsi  untuk mengurangi  pendarahan  dan  setelah  selesai  tindakan  aborsi,  lalu  pasien  disuntikan  obat suntik Methylergometrin Maliate yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan rahim.
Bahwa  selanjutnya  jika  usia  kandungan  dibawah  4  bulan,  hasil  tindakan  aborsi  masih berupa cairan darah yang disedot melalui mesin vacum aspirasi dimana setelah terkumpul lalu langsung  dibuang  ke  kloset  yang  mengalir  ke septictank.  Sedangkan  jika  usia  kandungan diatas 4 bulan, hasil tindakan aborsi sudah berupa janin manusia berukuran kecil sudah lengkap bagian  tubuh  kemudian  dibersiahkan/dicuci  menggunakan  air  lalu  ditiriskan menggunakan saringan  dimana  setelah  kering  dimasukkan  ke  dalam  ember  setelah  itu  disiram menggunakan  cairan  kimia  asam  sulfat  (H2SO4)  sampai  terendam,  selanjutnya  direndam selama 15  jam  maka  janin  tersebut  akan  menjadi  cairan  dan  dilakukan  penyaringan selama  tiga  tahap  menggunakan  alat  saring  guna  memastikan  janin  tersebut  telah  cair  lalu dibuang ke kloset yang mengalir ke septictank.
Bahwa  janin  bayi  sebelum  dibuang  ke  kloset  harus  dihancurkan  terlebih  dahulu menggunakan  zat/cairan  kimia  asam  sulfat  (H2SO4)  karena  janin  hasil  tindakan  aborsi  dari pasien-pasien yang jumlahnya sangat banyak tidak mempunyai cara lain untuk membuangnya sehingga dengan cara dihancurkan menggunakan cairan kimia sampai janin berbentuk cairan maka akan lebih mudah untuk dibuang ke kloset yang mengalir ke septictank.
Bahwa  selanjutnya  team  dari  Subdit  III  Sumdaling  Ditreskrimsus  Polda  Metro  Jaya mendapat  informasi  dari  masyarakat  yang  dapat  dipercaya  jika  disebuah  rumah  di  Jalan Paseban  Raya  No  61  Rt  002  Rw  007  Kelurahan  Paseban  Kecamatan  Senen  Jakarta  Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah.
Bahwa  kemudian  berdasarkan  informasi  tersebut,  pada  hari  Senin  tanggal  10  Februari 2020  sekitar  pukul  16.00  wib  Team  Subdit  III  Sumdaling  Ditreskrimsus Polda  Metro  Jaya melakukan  pemeriksaan  di  tempat  tersebut  dan  langsung  melakukan  penangkapan  terhadap terdakwa  I  dan  terdakwa  II  serta  saksi Marudut  Marbun  Alias  dr.  Anggi,  dimana  juga  telah ditemukan  beberapa barang bukti diantaranya:
a. 1 (satu) janin/bayi dalam keadaan tidak utuh;
b. Uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
c. 1 (satu) tempat tidur bersalin;
d. 1 (satu) fakum (blood fresure);
e. 1 (satu) alat USG;
f. 4 (empat) fak berisi kassa dan jarum spit;
g. 5 (lima) Air infus;
h. 1 (satu) fax tespek;
i. 1 (satu) larutan anti septik;
j. 3 (tiga) Buku catatan;
k. 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi;
l. 1 (satu) set perlengkapan operasi;
m. 4 (empat) Hand phone;
n. 2 (dua) tabung oxygen;
o. 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan praktek bersama  Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril.
Bahwa  yang  melakukan  aborsi  terhadap  janin/bayi  berusia  sekitar  6  bulan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah Lusiana alias Lusi alias Santi atas perintah saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi sebagai pemilik usaha klinik tersebut
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Bahwa pasien/ibu dari janin tersebut masuk pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 kemudian diberikan obat makan Cytotec (berfungsi untuk menginduksi rahim) lalu pada hari Senin  tanggal  10  Februari  2020  pagi  hari  baru  dilakukan  tindakan,  yaitu  sebagaimana  yang biasanya dilakukan terhadap pasien yang usia kandungan diatas 4 bulan.
Bahwa  hasil  tindakan  aborsi  yang  sudah  berupa  janin  manusia  berukuran  kecil (sudah lengkap  bagian  tubuh)  kemudian  setelah  dibersiahkan/dicuci  lalu  dimasukkan  ke  dalam ember  setelah  itu  disiram  menggunakan  cairan  kimia  asam  sulfat  (H2SO4)  sampai terendam,  namun  sebelum  janin  tersebut  menjadi  cairan  (karena  belum terendam  selama 15 jam), perbuatan tersebut telah diketahui oleh pihak Kepolisian.
Bahwa  Keuntungan  yang  terdakwa  I  peroleh  dalam  sebulan  sebesar  Rp.  9.500.000,- sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ditambah uang makan setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama sama dengan saksi Marudut Marbun  Alias dr.  Anggi  melakukan  tindakan  aborsi  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perudangan-undangan yang  berlaku,  dan  terdakwa  mengerti  serta  paham jika  janin/bayi  dalam  kandungan  seorang ibu berhak untuk hidup.
Bahwa  berdasarkan  buku  pencatatan  pasien  di  Klinik  Aborsi  Ilegal  beralamat  di Jl. Paseban  Raya  No.  61  Rt  002  Rw  007  Kel.  Paseban  Kec.  Senen  Jakarta  Pusat  yang  dicatat oleh  terdakwa  II  dalam  kurun  waktu  bulan  Desember  2019  s.d  tanggal  10  Februari  2020 dengan jumlah sekitar 903 pasien.
Perbuatan  para  terdakwa  tersebut  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  194  UU  RI No.  36  Tahun  2009  Jo  Pasal  75  ayat  (1)  UU  RI  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim
Menimbang,  bahwa  karena  dakwaan  Penuntut  Umum  berbentuk  Alternatif,  maka  Majelis Hakim  bisa  langsung  untuk  menentukan  dakwaan  manakah  yang  akan  dibuktikan  dan dipertimbangkan lebih lanjut yang tentunya dikaitkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ini;
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dakwaan Alternatif  Pertama  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  194  Undang-  Undang  RI  Nomor  36  tahun 2009 juncto Pasal 75 ayat (1) Undang-undang R I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Barang siapa melakukan  aborsi  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2),
2. Jika  antara  beberapa  perbuatan,  meskipun  masing-masing  merupakan  kejahatan  atau pelanggaran,  ada  hubungannya  sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu perbuatan  berlanjut  Unsur-unsur  tersebut,  akan  dibuktikan  satu  persatu  di  bawah  ini,  sebagai berikut;

## Ad. a. Unsur barang siapa
Yang  dimaksud  dengan  unsur  “barang  siapa”  adalah  menunjuk  pada  subjek  hukum,  yaitu orang  yang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  mampu  mempertanggungjawabkan  segala perbuatan dan akibatnya. Bahwa unsur “barang siapa” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya,  sehingga  dapat  meliputi  siapa  saja  termasuk  diri  Terdakwa.  Selain  itu  tidak  ada bukti-bukti yang dapat  membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat  jasmani  dan  rohani,  juga  pada  diri  Terdakwa tidak dijumpai alasan-alasan pemaaf maupun alasan  pembenar.  Berdasarkan  doktrin-doktrin  dan  fakta-fakta  tersebut  diatas,  dengan  demikian unsur “ barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya adalah terdakwa  I Rumondang Manalu Alias Mondang  dan terdakwa II Salimah Alias Imah
Ad.b.  Unsur  melakukan  aborsi tidak  sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2),
Menimbang,  bahwa  menurut  Pasal  75  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang Kesehatan yang dimaksud aborsi adalah pengeluaran janin  dari  Rahim  ibunya  sebelum  waktunya
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
melahirkan  yang  dilakukan atas  dasar  indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini kehamilan,  baik  yang  mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin,  yang menderita  penyakit  genetik berat  dan/atau  cacat  bawaan,  maupun  yang tidak  dapat  diperbaiki  sehingga  menyulitkan  bayi tersebut  hidup  di  luar kandungan;  atau, aborsi yang dilakukan pada  kehamilan akibat  perkosaan yang  dapat  menyebabkan  trauma  psikologis  bagi  korban  perkosaan. Berdasarkan  fakta-fakta yang  terungkap  dalam  pemeriksaan  dimuka persidangan  yang  diperolah  dari keterangan  saksi- saksi, petunjuk  dan barang  bukti,  serta  alat  bukti  surat  dan  adanya  persesuaian  antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan  dengan  barang bukti  yang  telah  diajukan  secara  sah  dalam  persidangan  ini,  maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa  Terdakwa  I  mengenal  saksi  Marudut  Marbun  alias  dr.  Anggi  (berkas  terpisah)  sekitar bulan Angustus 2019, sedangkan terdakwa II mengenal saksi Marudut Marbun alias dr. Anggi sejak bulan Januari 2019 karena terdakwa I dan terdakwa II bekerja di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa Klinik Paseban yang beralamat di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat tidak memiliki izin dari intansi terkait untuk melakukan tindakan aborsi dan prektek tersebut tidak ada papan nama klinik / praktek dokter.
- Bahwa  kemudian  kesepakatan  harga  antara  terdakwa  I  dan  terdakwa  II  dengan  saksi  Marudut Marbun  alias  dr.  Anggi  yaitu  pasien  masuk membayar  pendaftaran  di  bagian  Administrasi sebesar  Rp.  300.000,-  (tiga  ratus ribu  rupiah)  kemudian  membayar  biaya  tindakan  sebesar  Rp. 800.000,-  (delapan  ratus  ribu  rupiah)  kepada  kepada  saksi  Salimah Alias  Imah,  dimana  untuk fasilitas tempat dan obat-obatan disiapkan oleh pihak Klinik Paseban. Bahwa terdakwa I selain membantu  saksi  Marudut  melakukan  aborsi  pada  pasien,  juga  mencarikan  pasien  untuk melakukan  aborsi  dengan  cara  membuat  website  dengan  nama  kliniknamora.org, klinikkuretnamora.com dan kliniknamora.biz
- Bahwa selanjutnya pasien akan terhubung melalaui no hp  dan whatsapp chat ke 081310190131 milik terdakwa I yang dicantumkan di ketiga website tersebut.
- Bahwa  kemudian  dari  website  tersebut,  umumnya  pasien  menghubungi  terdakwa  I  awalnya melakukan  konsultasi  kemudian terdakwa  I  meyakinkan  pasien  jika terdakwa  I  adalah  sebagai asisten dari  dr.  Lia  Amelia  Namora  padahal  dokter tersebut  tidak  ada lalu  setelah  pasien yakin maka selanjutnya akan melakukan pertemuan untuk membicarakan lebih lanjut.
- Bahwa  setelah  pasien  melakukan  konsultasi  lalu  terdakwa  I  meyakinkan  pasien  dengan mengatakan agar jangan menggunakan obat obatan dan sangat berbahaya, karena biarpun keluar tetapi tidak bersih di dalam rahim atau masih ada sisa, sehingga nantinya dapat mengakibatkan kanker rahim,kista atau miom.
- Bahwa  selanjutnya  terdakwa  I  menganjurkan  pasien  melakukan  aborsi  dengan  metode  Vacum Aspirasi  (penyedotan),  dimana  pasien  hanya di  suntik  bius  dan  tindakan  Medis,tidak  ada pembedahan  atau  jahitan.  Kemudian  terdakwa  I  mengatakan  kepada  pasien  akan  menjaga privasi  dan  keamanan  pasien,  dimana  pasien  cukup  mendaftar  dengan  inisial  nama  saja  lalu mengikuti jadwal praktek dokter untuk tindakan aborsi tersebut.
- Bahwa  kemudian  terdakwa  I  mengatakan  untuk  biaya  aborsi  tersebut  adalah  sebesar Rp.1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  untuk  usia  janin  per  bulan  dengan  contoh  usia  janin  4  bulan maka  akan  dikenakan  biaya  Rp. 4.000.000,-  (empat  juta  rupiah).  Setelah  pasien  setuju,  lalu terdakwa I membawa pasien tersebut ke Klinik Paseban di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007  Kelurahan  Paseban  Kecamatan  Senen  Jakarta  Pusat milik  saksi  Marudut  Marbun  alias  dr. Anggi untuk dikuret/aborsi.
- Bahwa  tugas  dan tanggungjawab terdakwa  II  selaku  karyawan  staff  bagian pendaftaran  adalah sebagai berikut :
1. Mencatat  pasien  kedalam  buku  pendaftaran  pasien  yang  akan melakukan  pemeriksaan untuk aborsi
2. Memberikan informasi kesiapan tindakan kepada para calo;
3. Melakukan koordinasi yang terkait dengan pihak pihak terkait.
- Bahwa  yang  melakukan  tindakan  kuret/aborsi  terhadap  pasien-pasien  di Klinik  Paseban  di  Jalan Paseban  Raya  No.  61  RT.  002/007  Kel  Paseban Kec.  Senen  Jakarta  Pusat  adalah  saksi  Marudut
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Marbun  alias  dr.  Anggi  sendiri  dibantu  oleh  terdakwa  I  dan  terdakwa  II  untuk  menyiapkan  alat suntik,  obat-obatan,  kapas,  alkohol  dan  alat-alat  penunjang  aborsi  lainnya  saat  tindakan  aborsi dilakukan.  Disamping  itu  terdakwa  I  juga  membantu  memegangi  kaki  pasien  saat  dilakukan tindakan aborsi; dan menyiapkan obat untuk pasien yang telah dilakukan tindakan aborsi.
- Bahwa  saksi  Marudut  Marbun  Alias  dr.  Anggi  sebagai  penanggung  jawab  Klinik  Aborsi  yang beralamat  di  Jl.  Paseban  Raya  No  61  Rt  002  Rw  007  Kel.  Paseban  Kec.  Senen  Jakarta  Pusat tersebut,  dimanan  seluruh  tindakan  aborsi  yang  dilakukan  sejak  tahun  2018  dilaporkan  dan atas sepengetahuan  saksi  Marudut  Marbun  Alias  dr.  Anggi,  walaupun  ada  waktu  tertentu  yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa, tetapi langsung dilakukan oleh terdakwa I dan Lusiana Alias Lusi.
- Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan,  saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi dibantu oleh terdakwa I dan terdakwa II melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik Lidocaine HCL (Injeksi 2%)  ke  mulut  rahim  (vagina  pasien  dibuka  menggunakan  cocor  bebek)  kemudian  memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank.
Bahwa  untuk  pasien  yang  usia  kehamilan  diatas  4  bulan,  saksi  Marudut  Marbun  Alias  dr.  Anggi dan  terdakwa  I  serta  terdakwa  II  melakukan  tindakan  aborsi  dengan  cara  menidurkan  pasien  di tempat  tidur  persalinan  lalu  disuntikan  obat  suntik  Oxytocin  yang  berfungsi  untuk  induksi persalinan  (mempercepat  kontraksi  pada  rahim  untuk  proses  kelahiran)  kemudian  setelah  pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan  tindakan  aborsi  dengan  cara  membuka  vagina  menggunakan  cocor  bebek  (alat  untuk membuka  vagina)  selanjutnya  dilakukan  tindakan  aborsi  mengambil  janin  yang  sudah  tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik Plasmine (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik Methylergometrine Maliate yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan rahim. Ad.c.  Unsur  jika  antara  beberapa  perbuatan,  meskipun  masing-masing  merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
Menimbang,  bahwa  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP  adalah  merupakan  perbuatan  berlanjut (voortgezette  handeling)  adalah  apabila  seseoranng  melalukan  beberapa  perbuatan  (tindak pidana),  dan  perbuatan-perbuatan  itu  ada  hubungan  sedemikian  rupa,  sehingga  harus  dipandang sebagai  satu  perbuatan  berlanjut.  Syarat-syarat  perbuatan  berlanjut  ( voortgezette handeling ) adalah:
1. harus ada satu keputusan kehendak;
2. masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.
Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, dimana terdakwa adalah pemilik atau yang membuka klinik Illegal (tanpa ijin praktek), yang beralamat di Jl. Paseban Raya No.  61,  Rt.  002  Rw.  007,  Kel.  Paseban,  Kec.  Senen,  Jakarta  Pusat  pada  tahun  2018  sampai dengan  hari  Senin  tanggal  10  Februari  2020,  melakukan  aborsi  tidak  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  75  ayat  (2),  yang dilakukan terdakwa dengan cara terhadap pasien dilakukan pengecekan kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi Salimah Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri.  Lusiana  alias  Lusi  alias  Santi  secara  bergantian.  Bahwa  selanjutnya  untuk  usia  kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur  persalinan  dengan  kaki  dibuka lalu  disuntikan  obat  suntik  Lidocaine  HCL  (Injeksi  2%)  ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi  untuk  menyedot  janin  di  rahim  pasien  yang  masih berbentuk  cairan  darah  sampai  bersih,  bahwa  tindakan  aborsi  untuk  usia  kehamilan  tersebut dilakukan  dalam  waktu  sekitar  5  menit  selanjutnya  setelah  tindakan  selesai  janin  dibuang  di
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kloset yang mengalir  ke Septic Tank. Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa  melakukan  tindakan  aborsi  dengan  cara  menidurkan  pasien di tempat tidur persalinan lalu  disuntikan  obat  suntik  Oxytocin  yang  berfungsi  untuk  induksi  persalinan  (mempercepat kontraksi  pada  rahim  untuk  proses  kelahiran)  kemudian  setelah  pasien  kontraksi  (sekitar  satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di  vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi  dengan  cara  membuka  vagina  menggunakan  cocor  bebek  (alat  untuk  membuka  vagina) selanjutnya  dilakukan  tindakan  aborsi  mengambil  janin  yang  sudah  tidak  bernyawa  (umumnya meninggal  karena  efek  dari  obat  induksi)  sampai  dengan  rahim  bersih.  Saat  penindakan  aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik Plasmine (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi  pendarahan  dan  setelah  selesai  tindakan  aborsi,  lalu  pasien  disuntikan  obat  suntik Methylergometrine Maliate yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan rahim.
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  sebagaimana  tersebut  diatas,  dengan  demikian  unsur  jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya  sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan  berlanjut  telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  seluruh  unsur  dalam  Dakwaan  Alternatif  Pertama  Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  Primair tersebut;
Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,  maka  harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Para  Terdakwa,  maka  perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan  Para Terdakwa;
Keadaan  yang  memberatkan:
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sejenis;
Keadaan yang meringankan:
- Para  Terdakwa  bersikap  sopan  di  persidangan  dan  terdakwa  merasa  bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
c. Putusan
1. Menyatakan  Para  Terdakwa  Rumondang  M  Alias  Rumondang  Manalu  dan  Salimah Alias  Imah  tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  “Melakukan  Aborsi  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama  Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Para  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara masing-masing  selama  1  (satu)  tahun  4  (empat)  bulan  dan  Denda  sebesar Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama  4 (empat) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Para  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para  Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang tertuang dalam putusan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## d. Analisis
Pertimbangan  Majelis  Hakim  merupakan  salah  satu  aspek  yang  terpenting  dalam menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang  mengandung  keadilan  ( ex aequo et bono ), kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan  hakim  harus  disikapi  dengan  teliti,  baik,  dan  cermat.  Apabila  pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat.
Berdasarkan  Putusan  Nomor  407  /Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Pst.  bahwa  Majelis  Hakim tidak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Hakim  dalam  memutus  perkara  pada  putusan  ini  berdasarkan  fakta-fakta  yang terungkap dipersidangan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang- undangan. Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu dari aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

## IV. KESIMPULAN
Pengaturan  terkait  dengan  tindakan  aborsi  telah  tertuang  dalam  dalam  dua  undang-undang yaitu  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Pasal  299,  346,  347,  348  dan  349  serta  diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76,77.
Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  nomor  407  /Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Pst.  mendasarkan pada dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75  ayat  (1)  UU  RI  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Jo  Pasal  64  (1)  KUHP,  dan  berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan  terdakwa  yang  dikaitkan  dengan  bukti-bukti  yang  bersesuaian  maka  unsur-unsur  dalam pasal ini telah terpenuhi. Hakim berdasarkan pertimbangannya dan fakta-fakta hukum yang terungkap menjatuhakan  pidana  kepada  Para  Terdakwa  dengan  pidana  penjara  masing-masing  selama  1  (satu) tahun  4  (empat)  bulan  dan  Denda  sebesar  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

## REFERENSI

## Buku
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum.  Cet.  1  (Bandung  :  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2004)
Abdullah  Syah  dan  Rahmad  Sulaiman,  Aborsi  dalam  Bingkai  Hukum,  (Bogor:  Pt  Kharisma  Ilmu,
2011)
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991 Barda  Nawawi  Arief,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001)
Djoko  Prakoso,  Surat  Dakwaan,  Tuntutan  Pidana  dan  Eksaminasi  Perkara  di  Dalam  Proses  Pidana, Liberty, Yogyakarta
Dwidja  Priyanto,  Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Di  Indonesia,  Bandung,  PT.  Rafika  Aditama, 2009
Indraswati,  Fenomena  Kawin  Muda  dan  Aborsi:  Gambaran  Kasus",  dalam  Hasyim,  S.,  "Menakar 'Harga' Perempuan", Mizan, Jakarta, 1999
John M Echols dan Hasan Shadly, kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2003 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2001) Kusumaryanto,  Tolak  Aborsi  Budaya  Kehidupan  Versus  Budaya  Kematian,  Kanisius, Yogyakarta,2005 Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan . (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
R.  Soesilo,  Pokok-Pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-Delik  Khusus.  Politea,  Bogor,
1986
Rhona  K.M  Smith  dkk,  Hukum  Hak  Asasi  Manusia,  (Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2010)
Rose  Kusuma  Ningratri (ed.),  Esiklopedi  Kesehatan Untuk  Umum,  Yogyakarta:  ARRUZZ  MEDIA,
2010,
Rukmini, M, Penelitian tentang aspek hukum pelaksanaan aborsi akibat perkosaan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Ham RI, 2004.
Setiono,  Pemahaman  terhadap  Metode  Penelitian  Hukum,  (Surakarta:  Program  Studi  Ilmu  Hukum Pascasarjana UNS, 2002)
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Nornatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986 Sulistyowati  Irianto,  Perempuan  Dan  Hukum:  Menuju  Hukum  Yang  Berspektif  Kesetaraan  Dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006)
Suteki  dan  Galang  Taufani,  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Filsafat,  Teori  dan  Praktik,  (Depok: Rajawali Pers, 2018),
W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan,
Jakarta
Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## Putusan Pengadilan
Putusan Nomor 407 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.