Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 17-29 e-ISSN : 2549-8282
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/9216

## Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia

## Gea Illa Sevrina
Fakultas Hukum Universitas Surabaya geailla199@gmail.com
DOI: 10.23917/laj.v5i1.9216
Submission Track:
Received: 11 November 2019
Final Revision: 14 Desember 2019 Available online: 28 April 2020
Corresponding Author:

## Gea Illa Sevrina
Geailla199@gmail.com

## ABSTRAK
Praktik prostitusi bukanlah hal yang baru untuk diperbincangkan saat ini melainkan suatu hal sudah lama terjadi baik itu di Indonesia maupun di Negara lain. Akan tetapi pengaturan mengenai larangan praktik prostitusi belum  di  atur  di  dalam  konstitusi  Indonesia,  melainkan  diatur  di  dalam Perda  masing-masing  Daerah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menjelaskan  urgensi  pengaturan  kebijakan  hukum  pidana  dalam  hal kriminalisasi  pelacuran  di  Indonesia.  Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.Hasil  yang diproleh  dalam  peneilitian  ini  bahwa  pengaturan  mengenai  larangan kegiatan  prostitusi  terdapat  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Hanya saja  aturan-aturan  tersebut  dinilai  belum  memberikan  ketegasan, khususnya penindakan bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi itu sendiri. Ketidaktegasan aturan inilah yang tidak menimbulkan efek jera bagi PSK dan  pengguna  jasa  prostitusi.Dengan  demikian  pengaturan  mengenai larangan dan penjeratan bagi pengguna prostitusi diatur dalam ketentuan RKUHP  sehingga  dengan  demikian  para  pelaku  dan  pengguna  dapat dijerat  dan  memiliki  kekuatan  konstitusional.  Hal  terpenting  adalah dengan  diaturnya  larangan  ataupun  penjeratan  terhadap  pengguna prostitus ke dalam RKUHP merupakan bentuk dari kebijakan/pemberuan kriminalisasi hukum pidana.
Kata Kunci:  Prostitusi, Kebijakan Hukum, Penanggulangan.

## ABSTRACT
The practice of prostitution is not something new to discuss at this time but rather  a  longstanding  thing  both  in  Indonesia  and  in  other  countries. However,  regulations  regarding  the  prohibition  of  the  practice  of prostitution  have  not  been  regulated  in  the  Indonesian  constitution,  but rather regulated in the Local Regulation of each region. The purpose of this study is to  explain the  urgency  of  regulating criminal law  policies  in  the criminalization  of  prostitution  in  Indonesia.  This  research  is  normative legal research using the normative juridical approach method. The results
obtained  in  this  study  are  that  regulations  regarding  the  prohibition  of prostitution  activities  are  contained  in  various  laws  and  regulations,  for example,  the  Criminal  Code  (KUHP),  Law  No.  19  of  2016  concerning Information  and  Electronic  Transactions  (UU  ITE),  and  Law  No.  44  of 2008  concerning  Pornography  (the  Pornography  Law).  It's  just  that  the rules are considered not to provide firmness, especially the enforcement of prostitutes  and  prostitution  service  users  themselves.  This  lack  of  clarity about  regulations  does  not  create  a  deterrent  effect  for  prostitutes  and prostitution service users. Thus, the rule regarding prohibition and ensnare for  prostitution  users  are  regulated  in  the  RKUHP  provisions  so  that perpetrators  and  users  can  be  entangled  and  have  constitutional  power. The most important thing is that the prohibition or entrapment of prostitute users into the RKUHP is a form of criminal law policy/enforcement.
Keywords: Prostitution, Legal Policy, Countermeasures.

## PENDAHULUAN
Sejak semula, kegiatan prostitusi telah menyebar luas di masyarakat di seluruh dunia, terlepas pemerintah  menyadarinya  atau  tidak.  Padahal  kegiatan  ini  dianggap  tidak  etis.  Prostitusi  adalah fenomena sosial yang menyebar secara luas di masyarakat bahkan di seluruh dunia. Padahal kegiatan ini dianggap tidak etis.  Merujuk  pada  1949  Konvensi  PBB  tentang  perdagangan manusia,  prostitusi  dan perdagangan  seks  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  martabat  dan  nilai  pribadi manusia dan membahayakan kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat.
Masalah kontroversial ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan. Perlu suatu  pembaharuan  hukum,  baik  untuk  mengizinkan,  melegalkannya  atau  menolaknya.  Namun, Indonesia  merupakan  contoh  negara  yang  tidak  mengizinkan  adanya  kegiatan  prostitusi/pelacuran, karena  bukan  hanya  menyangkut  persoalan  tidak  etis,  tetapi  juga  dianggap  sebagai  suatu  kejahatan. Masalah  inilah  yang  perlu  menjadi  perhatian  pemerintah  untuk  diselesaikan  dan  tentu  diperlukan kepastian hukum untuk melarang kegiatan ini terus menyebar di kalangan masyarakat (Amalia, 2016).
Adanya  pembedaan  terhadap  penjeratan  hukum  kepada  mucikari,  PSK  dan  termasuk  di dalamnya  adalah  pemakai/pengguna  PSK  di  Indonesia.  Hal  ini  menjadi  polemik  sebab  Pekerja  Seks Komersil dan pengguna Pekerja Seks Komersil tidak dikenakan hukuman. Apakah dapat dikatakan pula PSK sebagai korban, mengingat seperti para pekerja pada umumnya, PSK hanya menjalankan pekerjaan secara  profesional  berdasarkan  perjanjian  yang  disepakati  dengan  mucikari.  Kenyataannya,  aparat penegak  hukum  tidak  dapat  menjerat  pengguna  PSK  maupun  PSK  itu  sendiri,  karena  berdasarkan ketentuan  dalam  Pasal  296  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  dinyatakan  bahwa:  “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Lebih lanjut, Pasal 506 KUHP
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/9216
menentukan  bahwa:  “Barangsiapa  menarik  keuntungan  dari  perbuatan  cabul  seorang  wanita  dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Di KUHP dijelaskan dalam Pasal 296 dan 506 bahwa perbuatan PSK maupun pengguna tidak dijerat, melainkan hanya  menjerat  kepada  penyedia,  mucikari  dan  makelar  atau  calo  dari  perbuatan  pelacuran,  tidak diterapkan pada wanita hidung belang dan lelaki yang berkunjung.
Mengingat adanya asas lex specialis derogat legi generali, maka penafsiran hukum yang bersifat umum  dikesampingkan  oleh  yang  bersifat  khusus,  dalam  hal  ini  UU  No.  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO). Kasus prostitusi sebagai fenomena sosial tidak terlepas dari adanya pelaku dan korban. Dalam UU PTTPO memang tidak diatur  secara  tegas  mengenai  siapa  yang  dianggap  sebagai  pelaku.  Namun,  pelaku  prostitusi  dapat ditunjukan dalam Pasal 12 UU PTPPO yang menentukan bahwa, “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  cara  melakukan  persetubuhan  atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”.
Mucikari  dalam  hal  ini  telah  memenuhi  unsur  pelaku  karena  telah  menggunakan  atau memanfaatkan korban untuk bekerja sebagai PSK dan mengambil keuntungan dari eksploitasi korban. Sedangkan yang dimaksud dengan korban secara jelas ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU PTTPO, yaitu “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. Melihat ketentuan tersebut, apabila seorang PSK tidak mengalami penderitaan seperti pada ketentuan di atas dan justru memilih atau bahkan menjadikan PSK sebagai pekerjaan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai korban dalam UU PTTPO (Widayati, 2019).
Pasal 284 KUHP mengatur ketentuan lain untuk menjerat pemakai jasa PSK. Pasal ini berisi uraian ketentuan pidana tentang Perzinahan (perselingkuhan). Namun melihat ketentuan ayat (2) dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa delik Pasal 284 KUHP ini merupakan delik aduan sepanjang tunduk pada Pasal 27  BW yang menjelaskan  bahwa dalam satu waktu, seorang pria diizinkan memiliki satu orang  perempuan  sebagai  istrinya  dan  seorang  perempuan  diizinkan  memiliki  satu  pria  sebagai suaminya. Jika tidak, maka pasal ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pemakai jasa PSK.
Urgensi mengenai kriminalisasi prostitusi dalam pembaharuan hukum adalah sebagai langkah dari salah satu das sein , dimana seorang artis berinisial VA dinyatakan bebas dari keterlibatannya dalam praktek  prostitusi  online.  Aparat  kepolisian  juga  memastikan  bahwa  pengguna  PSK  lolos  dari  jerat hukum  karena  belum  ada  aturan  hukum  untuk  menjerat  pengguna  maupun  PSK  itu  sendiri.  Pihak kepolisian hanya menjerat para mucikari dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP.
Hal  tersebut,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  Ayat  (1)  KUHP  menentukan  bahwa:  “Suatu perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan kekuatan  ketentuan  perundang-undangan  pidana yang telah ada”. Ketentuan tersebut dikenal dengan Asas Legalitas dalam hukum pidana. Artinya, suatu perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai  tindak  pidana,  jika  perbuatan  tersebut  telah  dirumuskan  terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. Ini asas yang menyebabkan pihak-pihak selain mucikari, tidak dapat dikenakan  sanksi  pidana.  Jika  melihat  UU  PTPPO,  dalam  ketentuannya  juga  menunjukkan  bahwa manusia bukanlah sebagai “barang” yang dapat diperdagangkan. Delik kesusilaan yang berlaku saat ini dalam  KUHP,  masih  terdapat  kelemahan  secara  morall.  Berkaitan  dengan  asas  legalitas,  lalu  timbul pertanyaan, “Apakah demi kepastian hukum, orang jahat tidak dapat dipidana?”.
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  tujuan Legal  Reform (Reformasi  Hukum)  terhadap  aturan hukum untuk mengkriminalisasi praktik prostitusi di Indonesia. Urgensi ini dilakukan karena pengaturan tentang  prostitusi  hanya  terdapat  di  Perda  daerah  tertentu  saja.  Akan  tetapi,  seperti  diketahui  bahwa hanya  beberapa  daerah  yang  memiliki  Perda  mengenai  praktik  prostitusi.  Ironisnya  langkah-langkah yang  ditempuh  untuk  mengurangi/menanggulangi  prostitusi/pelacuran,  Pemda  justru  menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi seperti adanya lokalisasi dan lain sebagainya.  Tujuan Pemda untuk membuatkan  semacam  lokalisasi  adalah  untuk  mempermudah  pemerintah  daerah  dalam  melakukan pengawasan  dan  pemantauan  jika  sewaktu-waktu  pemerintah  daerah  melakukan  sosialisasi  tentang dampak negative dari prostutusi tersebut. Akan tetapi, tujuan ataupun niatan pemerintah daerah untuk menyatukan/mengumpulkan  para  pelaku/pengguna  prostitusi  di  tempat  lokalisasi  justru  bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, norma kesopanan dan yang terutama adalah norma agama. Dengan adanya kebijakan lokalisasi tersebut, secara tidak langsung pemerintah melegalkan praktek pelacuran yang bertentangan dengan norma agama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian perbandingan ini menggunakan pendekatan secara mikro ( micro approaches ) adalah pendekatan  yang  fokus  kepada  hukum,  dengan  membandingkan  norma  ( norm )  yang  diterapkan  di Indonesia  dan  Swedia,  yang  menyangkut  tentang  ketentuan  mengenai  praktik  prostitusi.  Di  dalam penelitian  ini  jenis  metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah  perbandingan  hukum  yang  berupa Analytical Method , dimana penulis melihat adanya suatu perbedaan yang sangat signifikan yang dapat dianalisis yaitu terkait model kebijakan hukum negara Swedia terhadap pemberantasan kegiatan praktik prostitusi yang terjadi, dimana Pemerintah Swedia justru membentuk aturan hukum atau kebijakan untuk melakukan  kriminalisasi  terhadap  pengguna  jasa  PSK  dalam  sebuah  Undang-Undang  yang  dikenal dengan  nama Sex  Purchase  Act .  Dalam  sejumlah  penelitian,  UU  tersebut  berhasil  memberikan perubahan secara signifikan terhadap praktik prostitusi yang ada di Swedia. Perubahan tersebut menarik
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/9216
perhatian  beberapa  Negara  untuk  melakukan  Legal  Reform  terhadap  kebijakan  hukum  dalam  hal memberantas praktik prostitusi yang dianggap illegal bagi negara tersebut.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kebijakan Kriminalisasi
Kebijakan kriminal sering juga disebut sebagai politik kriminal sebagai suatu usaha yang dapat diterima  oleh  rasio  masyarakat  di  dalam  mencegah  kejahatan/kriminal.  Upaya  untuk  menanggulangi sebuah  kejahatan/kriminal  pada  intinya  adalah  bagian  atau  upaya  yang  tidak  terpisahkan  untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dan  terutama  dari  sebuah  kebijkan  kriminal  yaitu  untuk  menjamin  perlindungan  masyarakat  supaya terhindar dari rasa takut dan trauma terhadap adanya kejahatan yang terjadi selama ini. Jika masyarakat sudah  merasa  nyaman  di  dalam  menjalankan  kehidupan  mereka  tanpa  adanya  rasa  takut  dan  trauma maka pada gilirannya kesejahteraan sosial masyarakat akan terjamin.
Terjadinya kejahatan di dalam masyarakat menunjukkan bahwa lemahnya moral dari si pelaku. Pelaku merasa terpuaskan apabila tujuan ataupun keinginannya telah tercapai akan tetapi si pelaku tidak memikirkan bagaimana nasb korban kedepannya. Hal ini menunjukkan bahwa moral dan etika di dalam diri pelaku dapat dikatan sudah tidak ada lagi. Dengan moral yang lemah itulah, maka kejahatan terjadi dimana-mana,  dengan  lemahnya  moral  itu  juga  pemidaan  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku.  Hal  ini sebagaiman diungkapkan oleh Karl O. Christiansen menyatakan bahwa, kesalahan moral adalah sebagai salah  satu  syarat  untuk  pemidanaan.  Lebih  lanjut  Herbert  L.  Packer  menambahkan  bahwa  hanya perbuatan  yang  secara  umum  didasari  sebagai  immoral  yang  harus  dinyatakan  sebagai  kejahatan (Suartha, 2015) . Di kesempatan lain, J.E Sahetapy mengakatan, bahwa “kejahatan erat hubungannya dan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri, itu berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern  suatu  bangsa,  maka  semakin  modern  pula  kejahatan  itu  dalam  bentuk,  sifat  dan  cara pelaksanaannya”.
Indonesia telah meletakkan asas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan riil dan idiilnya. Asas tersebut menjadi sokoguru yang harus tercermin  dalam  segala  gerak  langkah  yang  hendak  dilakukan  bagi  bangsa  ini  demi  terwujudnya kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  seluruhnya.  Asas  negara  tersebut  menempatkan  unsur “moralitas”,  yakni  “atas  berkat  rahmat  Allah”  dan  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  sebagai guidance utama. Dari sini dapat dilihat bahwa, hubungan hukum dan moral merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan, baik dalam rangka “ law making ” maupun dalam putusan-putusan hakim.
Dewasa ini, praktik prostitusi kian marak dalam kehidupan masyarakat. Prostiusi sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yaitu dalam Pasal 296 KUHP
dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu  rupiah”.  Sedangkan  Pasal  506  KUHP  menentukan:  “Barang  siapa  menarik  keuntungan  dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikanya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling  lama  satu  tahun”.  Ketentuan  Pasal  296  dan  506  KUHP  bukan  senjata  atau  alat  untuk  dapat menjerat praktik pelacuran (Pekerja Seks Komersial) dan juga pemakai jasa PSK,  akan tetapi ke dua pasal di atas sebagai dasar dalam menghukum atau menjerat penyedia tempat pelacuran dan mucikari.
Langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan masuk di dalam kebijakan kriminalisasi melalui  sarana  penegakan hukum  pidana  dan  oleh  karena  itu  termasuk  bagian  dari  kebijakan  hukum pidana.  Kebijakan  hukum  pidana  dapat  diartikan  sebagai  tujuan  secara  nasional  untuk  menciptakan hukum pidana nasional yang mampu menampung aspirasi dan keinginan masyarakat Indonesia untuk menciptakan kehidupan adil dan makmur yang berlandaskan pada sila-sila yang ada di dalam pancasila. Melaksanakan  politk  hukum  pidana  berarti  mengadakan  pemilhan  untuk  mencapai  hasil  perundang- undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Arief, 2017).
Kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah salah satu cara untuk menanggulangi  pelacuran yang  ada  di  Indonesia.  Penerapan  kebijakan hukum  pidana  yang  demikian tidak merugikan salah satu pihak. Adanya ketidakadilan di dalam penjeratan dalam praktik prostitusi yaitu mucikari ataupun orang pemilik rumah bordil yang dapat dijerat oleh undang-undang yang ada saat  ini.  Sementara  pengguna/pemakai/konsumen  justru  tidak  teresentuh  hukum,  padahal  mereka  itu jugapun mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, rasa keadilan yang diterapkan di dalam penjeratan para pelaku prostitusi akan terwujud apabila kebijakan hukum pidana dirubah dan digantikan dengan yang baru. Supaya antara pelaku dan pengguna prostitusi dapat dekenakan penjeratan hukum melalui perangkat undang-undang.
Plato, seorang filsuf Yunani menyatakan nemo prudens punit, quia pecatum, sed ne peccetur yang berarti seorang yang bijaksana tidak akan menghukum dengan alasan karena telah melakukan dosa, melainkan agar tidak terjadi lagi dosa (Hiariej, 2016).. Ungkapan ini merujuk pada tujuan pemidanaan yang  fokusnya  adalah  agar  tidak  terjadinya  kejahatan  yang  sama.  Maka  sangat  penting  untuk menjalankan  sistem  peradilan  pidana  agar  dapat  membuat  tercapainya  tujuan  hukum  pidana kontemporer khususnya dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum,  secara  integral,  merupakan  sebuah  kesatuan  yang  di  dalamnya  terdiri  dari  sub  sistem  atau komponen  subtansi  hukum,  struktur  hukum  dan  kultur  hukum.  Struktur  hukum  adalah  lembaga  atau aparat penegak hukum (Bakhri, 2016).
Pembaharuan sistem hukum pidana dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan dalam praktik prostiusi.  Pembaharuan  sistem  hukum  pidana  dapat  meliputi  ruang  lingkup  yang  sangat  luas,  yaitu mencakup:
1. Pembaharuan “substansi hukum pidana”, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (KUHP  dan  UU  diluar  KUHP),  hukum  pidana  formal  (KUHAP)  dan  hukum  pelaksanaan pidana;
2. Pembaharuan “struktur hukum pidana”, yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga,  sistem  manajemen/tatalaksana  dan  mekanismenya  serta  sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
3. Pembaharuan “budaya hukum pidana”, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana. (Arief, 2017)
Jika dikaitkan dengan penerapan hukum yang ada di Swedia, maka pembaharuan yang akan dilakukan adalah  pembaharuan  terhadap  substansi  hukum  pidana,  yaitu  terkait  ketentuan  aturan/norma  untuk mengkriminalisasi para pihak yang terlibat dalam prostitusi, khususnya dalam hal ini adalah pengguna jasa PSK.
Negara diharap mempunyai peran dalam rehabilitasi dan/atau pemulihan keadaan agar para PSK tersebut  dapat  keluar  dari  industri  prostitusi.  Begitu  pula  kriminalisasi  terhadap  pengguna  jasa  PSK, dimana peran dari pihak inilah yang kemudian membuat praktik prostitusi akan terus berkembang jika tidak segera dihentikan.

## B. Pengaturan Larangan Prostitusi
Pengaturan tentang prostitusi dewasa ini hanya diatur dalam Perda di daerah tertentu. Namun, Perda  tentang  praktik  prostitusi  hanya  diatur  di  beberapa  daerah  saja.  Dengan  diaturnya  ketentuan pelacuran/prostitusi  di  dalam  perda,  maka  akan  meninmbulkan  banyak  polemic  dan  permaslaahan. Diantaranya adalah ketidak adilan bagi daerah lain, kepastian bersifat local saja dan terjadi diskriminasi antar daerah. Hal ini dikarenakan, masing-masing wilayah/daerah terdapat kebiasaan, suku dan budaya sendiri-sendiri  mengenai  penegakan  hukum  praktik  prostitusi.  Dalam  menanggulangi  pelacuran, beberapa  Pemerintah  Daerah  (selanjutnya  disebut  Pemda)  menggunakan  kebijakan  peraturan  yang diwujudkan  dalam  bentuk  lokalisasi  atau  tempat  pelacuran  legal.  Lokalisasi  ini  bertujuan  untuk mengumpulkan  praktik  prostitusi  beserta  dampak  negatifnya  dalam  suatu  tempat.  Dengan  adanya kebijakan  lokalisasi  tersebut,  secara  tidak  langsung  negara  melegalkan  praktek  pelacuran  yang bertentangan dengan norma agama.
Pemerintah  Swedia  memberikan  perhatian  yang  lebih  untuk  memerangi  prostitusi  dan perdagangan  manusia  dengan  tujuan  seksual.  Hal  ini  merupakan  bagian  penting  bagi  Swedia  untuk mencapai  kesetaraan  antara  perempuan  dan  laki-laki,  di  tingkat  nasional  maupun  internasional.
Kesetaraan gender akan tetap tidak tercapai selama kaum laki-laki masih dapat membeli, menjual, dan mengeksploitasi  para  perempuan  dan  anak-anak.  Prostitusi  dianggap  sebagai  kekerasan  terhadap perempuan dan anak-anak, yang secara intrinsik tidak hanya berbahaya bagi individu perempuan atau anak-anak  yang  dilacurkan,  tetapi  juga  bagi  masyarakat  luas.  Hal  ini  merupakan  penghalang  yang signifikan terhadap tujuan Swedia. yaitu kesetaraan gender secara penuh.
Pada  tahun  1999,  Swedia  mengeluarkan  Undang-Undang  yang  dapat  mengkriminalisasi pengguna jasa seks yaitu dikenal dengan Sex Purchases Act . Menurut Undang-Undang ini, prostitusi adalah tindakan illegal. Aturan ini kemudian pada tahun 2005, diatur dalam KUHP Swedia Bab 6 Pasal 11 yang menentukan sebagai berikut:
“A person who, in other cases than previously stated in this chapter, obtains a casual sexual relation in  exchange  for  payment  shall  be  sentenced  for  the  purchase  of  a  sexual  service  to  a  fine  or imprisonment for at most six months.
That which is stated in the first section also applies if the payment has been promised or made by someone else.”
Ketentuan  tersebut  mengatur  bahwa  ketika  seseorang  melakukan  pembayaran  untuk  mendapatkan layanan seks, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa denda atau penjara maksimum 6 bulan.
Perbuatan  seksual  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di  Swedia,  sedangkan  wanita penjual jasa atau PSK diposisikan sebagai korban yang butuh pertolongan sebagai akibat eksploitasi dan kekerasan  oleh  pengguna  jasa,  sehingga  pihak  yang  menjadi  pengguna  atau  pembeli  jasa  dapat dikenakan  pidana.  Melihat  aturan  tersebut,  pemerintah  Swedia  seakan  berusaha  untuk  memangkas berbagai penawaran prostitusi yang kerap dilakukan oleh para pria hidung belang. Jika melihat praktik prostitusi  sebagai  aktivitas  ekonomi,  maka  akan  ada  konsep supply dan demand .  Selama  masih  ada permintaan  dalam  masyarakat  terhadap  prostitusi,  maka  kegiatan  tersebut  akan  tetap  ada  sekalipun praktik tersebut dilarang atau dianggap illegal.
Salah satu landasan kebijakan Swedia terhadap pelacuran adalah pengakuan bahwa keberadaan kegiatan  pelacuran  tidak  mungkin  terjadi  tanpa  adanya  permintaan  atas  perempuan  dewasa  bahkan perempuan yang masih dibawah umur yang rentan terhadap eksploitasi seksual. Penelitian menunjukkan bahwa sisi permintaan harus mengambil bagian dari tanggung jawab untuk mempertahankan keberadaan perempuan dalam pelacuran (Ekberg, 2004).
Bagian mendasar dari strategi Swedia yang komprehensif untuk memerangi pelacuran adalah mengakui  bahwa  para  pengguna  PSK-lah  yang  harus  dikriminalisasi.  Karena  itu  pemerintah  Swedia percaya  bahwa,  tidak  masuk  akal  untuk  menghukum  seseorang  yang  menjual  layanan  seksual (PSK). Dalam  sebagian  besar  kasus,  setidaknya  pihak  ini adalah  pihak  yang  lebih  lemah  yang dieksploitasi oleh mereka yang hanya ingin memuaskan hasrat seksual mereka.  Selanjutnya, Pemerintah Swedia percaya bahwa penting untuk memotivasi perempuan yang dilacurkan untuk keluar dari industri tanpa rasa takut atau risiko hukuman. Selain kebijakan hukum, terkait kebijakan sosial juga dilakukan oleh  Pemerintah  Swedia,  yaitu  dengan  memberikan  bantuan  sosial  terhadap  para  PSK  yang  ingin
berhenti dari pekerjaannya. Hal ini diimplementasikan dari inisiatif dan strategi pemberdayaan yang bertujuan untuk mendukung  perempuan  yang  bersangkutan dan  memberi mereka peluang dan alternatif untuk keluar dari industri prostitisi tersebut. Lebih jauh lagi, untuk memperkuat semua  elemen  hukum,  Pemerintah  Swedia  menyediakan  dana  tambahan  untuk mendidik  masyarakat  guna memberikan  kesadaran  yang  lebih  besar  dan  memahami praktik yang berbahaya ini.  Akibatnya  di  Swedia  saat  ini,  lebih  dari  80%  populasi  mendukung  hukum  dan prinsip-prinsip di balik perkembangannya (Ekberg, 2004).
Berbeda  dengan  negara-negara  yang  berupaya  untuk  mengatur  atau  melegalkan  prostitusi, Swedia  telah  mahir  mengelola  masalah  yang  kompleks  dan  kontroversial  ini,  serta  telah  berhasil membuahkan  hasil.  Dalam  6  (enam)  tahun  sejak  UU  tersebut  diberlakukan,  secara  dramatis  telah mengurangi jumlah pelacuran. Sex Purchase Act dianggap dapat menghalangi praktik pembelian dan sekaligus perdagangan manusia. Hal ini didasarkan pada jumlah perempuan asing yang diperdagangkan ke Swedia untuk pekerjaan seks kini hampir tidak ada lagi. Lebih lanjut, kebijakan Pemerintah Swedia ini memberikan efek positif yang sangat signifikan terhadap perempuan yang terlibat dalam pelacuran karena  sebanyak  60  (enam  puluh)  persen  pelacur  di  Swedia  memanfaatkan  program-program  yang didanai dengan baik oleh Pemerintah Swedia dan akhirnya mereka berhasil keluar dari praktik pelacuran. Dari setiap strategi pelacuran tersebut, secara komprehensif, Pemerintah Swedia dapat mencapai tujuan yaitu untuk mengurangi pelacuran dan pada akhirnya memberantasnya.
Pemerintah  Swedia  menganggap  bahwa  tidak  ilegal  apabila  seorang  perempuan  menjadi pelacur. Tetapi akan menjadi ilegal apabila seseorang melakukan pembayaran untuk mengeksploitasi mereka.  Sehingga  kriminalisasi  dihadapkan  kepada  para  pelanggan/pemakai.  Tetapi  pendekatan  ini bukan  hanya  tentang  menghukum  adanya  permintaan,  tetapi  merupakan  bagian  dari  program meningkatkan kesadaran di masyarakat dan meningkatkan kesetaraan gender. Oleh karena itu Hukum Swedia,  akan  mengirimkan  pesan  yang  jelas  kepada  para  laki-laki  bahwa  penggunaan  jasa  prostitusi tidak  dapat  diterima.  Selain  itu,  melalui  adanya  peningkatan  kesadaran,  aturan  tersebut  mencoba mengubah pola pikir masyarakat yang serakah dan lebih mementingkan diri sendiri daripada perempuan yang  dipandang  sebagai  korban  kejahatan.  Ini  tidak  hanya  mengubah  status  hukum  mereka,  tetapi bagaimana mereka dilihat dan diperlakukan oleh orang lain dan mendorong penciptaan langkah-langkah holistik  untuk  membantu  mereka.  Ini  merupakan  strategi  komprehensif  yang  dapat  mengatasi  akar penyebab  dan  memberikan  strategi  keluar  yang  realistis  terhadap  praktik  prostitusi,  dan  sebaliknya kemudian  mereka  (wanita  dalam  pelacuran)  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  agar  dapat melarikan diri dari pelacuran (Ekberg, 2004).
Sejak diberlakukannya larangan pembelian layanan seksual, prostitusi jalanan di Swedia telah berkurang sebagian. Pengurangan ini dapat dianggap sebagai akibat langsung dari kriminalisasi terhadap pembelian layanan seks. Sebagai perbandingan, prevalensi prostitusi jalanan hampir sama di tiga ibu
kota  yaitu  Norwegia,  Denmark  dan  Swedia.  Pada  tahun  2008,  jumlah  orang  yang  terlibat  dalam prostitusi  jalanan  di  Norwegia  dan  Denmark  diperkirakan  tiga  kali  lebih  tinggi  daripada  di  Swedia. Mengingat kesamaan besar ekonomi dan sosial yang ada di antara ketiga negara ini, masuk akal untuk menganggap  bahwa  pengurangan  prostitusi  jalanan  di  Swedia  adalah  akibat  langsung  dari  adanya kebijakan  kriminalisasi.  Menurut  sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh  Bergen  Municipality,  asumsi  ini didukung oleh fakta bahwa pengurangan dramatis pelacuran jalanan terjadi pada 1 Januari 2009, ketika Norwegia  menjadi  negara kedua  yang  memperkenalkan  larangan  umum  terhadap  pembelian  layanan seksual (Swedish Government Report SOU 2010:49, 2013).
Menurut  Hart,  Negara  harus  bersifat  tegas  dan  berani  dalam  melarang  suatu  perbuatan  yang jahat dengan maksud dan harapan bahwa masyarakat juga pun menolak kejahatan tersebut. Peran aktif masyarakat  di  dalam  menolak  suatu  kejahatan  menjadi  sumber  kekuatan  utama  suatu  Negara  untuk menolak kejahatan tersebut. Karena suara rakyat merupakan suara tuhan. Dengan demikian, apa yang menjadi  keinginan  rakyat  adalah  tugas  dan  kewajiban  Negara  untuk  mewujudkannya  termasuk  di dalamnya  adalah  mendapatkan  perlindungan  dan  keadilan  serta  kemanfaatan  terhadap  adanya  suatu hukum yang diberlakukan di suatu Negara. Dengan kata lain, dalam menentukan tindak pidana, faktor moral bukan merupakan keharusan, tetapi bahwa hal itu mempengaruhi, tidak dinafikan. Stabilitas suatu sistem hukum sangat tergantung pada keterkaitan hal itu dengan nilai-nilai moral. “ The stability of the legal system depends in part upon such types of correspondence with moral ”.
Socrates  mengemukakan  pendapat  bahwa,  tugas  utama  negara  adalah  mendidik  warga negaranya agar berpengetahuan dalam keutamaan. Keutamaan yang dimaksud adalah agar setiap orang taat pada hukum negara, baik yang tertulis maupun norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, pengetahuan dan keutamaan itu tidaklah buta, tetapi didasari dengan institusi tentang yang baik dan benar, yang merupakan pengetahuan sejati sampai pada pengertian transcendental dan norma-norma  hidup  yang  berlaku  dalam  masyarakat(Santoso,  2012).  Antara  hukum  dan moral  harus saling  berkaitan  agar  hukum  praksis  memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat,  demikian  pula hukum  harus  bermoral  baik  dari  segi  teori  maupun  praksis.  Hukum  tidak  akan  berarti  apabila  tidak dilandasi oleh moral, tanpa adanya moral hukum akan lumpuh. Maka hukum tanpa adanya moral akan terjadi kelumpuhan. Demikian jga dengan adanya suatu Negara dan hukum. Hukum tanpa Negara maka yang akan terjadi adalah hanya angan-angan saja. Sementara Negara tanpa adanya hukum akan terjadi kezoliman, artinya kejahatan akan terjadi dimana-mana  (Subiharta, 2015)Oleh karena itu, harus adanya konsep tentang Negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Antara negara hukum dan negara demokrasi selalu berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia (Santoso, 2012).
Dalam  kaitannya  dengan external  law ,  Indonesia  dan  Swedia  merupakan  negara  yang  sama- sama mengatur ketentuan terkait kegiatan prostitusi di dalam sebuah KUHP. Indonesia menjadi negara
Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 17-29 e-ISSN : 2549-8282
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/9216
yang tidak melegalkan kegiatan prostitusi, karena hal ini dianggap melanggar budaya, dan tidak sesuai dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  apabila  kemudian  dilegalkan.  Hal  ini  berbeda  dengan Swedia. Swedia melegalkan kegiatan prostitusi. Namun ketentuan kedua negara ini membuat dampak yang cukup berbeda secara signifikan. Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, aturan/ketentuan hukum yang berlaku hanya bisa menjerat penjual jasa PSK atau bisa disebut sebagai mucikari. Aturan/ketentuan hukum diluar KUHP juga tidak dapat para pelaku yang terlibat kegiatan prostitusi. Berbeda dengan Code Penal  Swedish ,  aturan/ketentuan  yang  berlaku  adalah  kriminalisasi  bagi  pembeli  jasa  PSK/layanan seksual.  Secara  tidak  langsung,  Pemerintah  Swedia  juga  mengkriminalisasi  pekerja  PSK,  tetapi kriminalisasi  tersebut tidak  dimaksudkan  untuk  pemberian sanksi pidana,  melainkan  pemberian  dana bantuan/sosial agar mereka dapat keluar dari kegiatan prostitusi tersebut.
Dalam  kaitannya  dengan internal  law ,  Pemerintah  Swedia  memberikan  perhatian  yang  lebih untuk memerangi prostitusi dan perdagangan manusia dengan tujuan seksual. Hal ini merupakan bagian penting  bagi  Swedia  untuk  mencapai  kesetaraan  antara  perempuan  dan  laki-laki,  di  tingkat  nasional maupun internasional. Kesetaraan gender akan tetap tidak tercapai selama kaum laki-laki masih dapat membeli,  menjual,  dan  mengeksploitasi  para  perempuan  dan  anak-anak.  Prostitusi  dianggap  sebagai kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, yang secara intrinsik tidak hanya berbahaya bagi individu perempuan  atau  anak-anak  yang  dilacurkan,  tetapi  juga  bagi  masyarakat  luas.  Hal  ini  merupakan penghalang yang signifikan terhadap tujuan Swedia. yaitu kesetaraan gender secara penuh.

## KESIMPULAN
Kebijakan  penanganan  prostitusi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Swedia  nampaknya  perlu mendapat  perhatian  lebih  bagi  para  pembentuk  Undang-Undang  di  Indonesia.  Dengan  kata  lain, kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Swedia  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  acuan  dan pertimbangan  untuk  diterapkan  di  Indonesia  guna  mencegah  ataupun  menganggulangi  prostitusi  di Negara Indonesia. Dengan demikian, kebijakan pidana dan kebijakan criminal perlu ditingkatkan dan bukan  hanya  sebatas  wacana  belaka,  melainkan  harus  diundangkan  ke  dalam  undang-undang  resmi, supaya mendapatkan kekuatan hukum tetap dan sebagai pedoman dan acuan di dalam menindak para pelaku prostitusi sehingga keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum di Indonesia dapat terpenuhi. Dengan pendekatan kriminalisasi terhadap pengguna/pembeli jasa PSK, berhasil membuat presentase prostitusi  berubah  secara  signifikan.  Dengan  pendekatan  tersebut,  Pemerintah  Swedia  menganggap bahwa  perbuatan  seksual  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Sedangkan  wanita  penjual  jasa atau PSK diposisikan sebagai korban yang butuh pertolongan sebagai akibat eksploitasi dan kekerasan oleh pengguna jasa, sehingga pihak yang menjadi pengguna atau pembeli jasa akan dikenakan sanksi pidana.  Melihat  aturan  tersebut,  pemerintah  Swedia  seakan  berusaha  untuk  memangkas  berbagai penawaran prostitusi yang kerap dilakukan oleh para pria hidung belang.
Berbicara tentang hak asasi manusia, Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD’45) menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk  diakui  sebagai  pribadi  dihadapan  hukum, dan hak  untuk  tidak  dituntut atas  dasar  hukum  yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), menyatakan bahwa, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Lebih lanjut ayat (2) menyatakan, “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk  menghormati  hak  asasi  orang  lain  secara  timbal  balik  serta  menjadi  tugas  Pemerintah  untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya”.
Dalam  kegiatan  praktik  prostitusi,  adalah  memungkinkan  adanya  perbudakan  terhadap  para perempuan  PSK,  hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  para  lelaki  pengguna  jasa  PSK  dianggap  sudah melakukan  pembayaran  atas  tarif  sesuai  kesepakatan,  sehingga  mereka  bebas  melakukan  apa  saja, bahkan kekerasan sekalipun. Jika melihat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945) dan ketentuan Undang-Undang Hak Asasi Manusai ( yang selajutnya  disebut  UU  HAM),  bahwa  para  perempuan  PSK  adalah  juga  sebagai  manusia  yang mempunyai hak untuk tidak diperbudak sama sekali, dan dalam kondisi apapun. Pemerintah Indonesia mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  segala  bentuk  praktik  yang  dapat melanggar hak asasi manusia. Sehingga, perlu adanya pembaharuan terhadap kebijakan hukum dimana seyogyanya untuk memberantas praktik prostitusi, maka pengguna jasa PSK yang dapat dikriminalisasi. Tugas  Negara  untuk  melindungi  masyarakat  dari  macam  kejahatan  salah  satu  contohnya  adalah prostiusi.  Jika  Negara  telah  berhasil  melindungi  rakyatnya  dari  kejahatan  maka  kesejahteraan  akan muncul, sehingga konsep Negara kesejahteraan ( welfarestaat) akan terpenuhi di Indonesia.

## REFERENSI
Amalia,  M.  (2016).  Analisis  Terhadap  Tindak  Pidana  Prostitusi  Dihubungkan  Dengan  Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. Mimbar Justitia , 2 (2). Retrieved from https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/download/35/27
Arief,  B.  N.  (2017). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru . Jakarta: Kencana.
Bakhri, S. (2016). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ekberg,  G.  (2004).  The  Swedish  Law  that  Prohibits  the  Purchase  of  Sexual  Services:  Best Practices  for  Prevention  of  Prostitution  and  Trafficking  in  Human  Beings. Violence Against Women , 10 (10), 1187–1218. https://doi.org/10.1177/1077801204268647
Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Santoso,  A.  (2012). Hukum,  Moral  &  Keadilan:  Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum .  Jakarta: Kencana.
Suartha,  I.  D.  M.  (2015). Hukum  Pidana  Korporasi:  Pertanggungjawaban  Pidana  dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia . Malang: Setara Press.
Subiharta,  S.  (2015).  MORALITAS  HUKUM  DALAM  HUKUM  PRAKSIS  SEBAGAI SUATU KEUTAMAAN. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 4 (3), 385. https://doi.org/10.25216/JHP.4.3.2015.385-398
Swedish Government Report SOU 2010:49. (2013). The Ban against the Purchase of Sexual Services  An  evaluation  1999-2008 .  Retrieved  from  https://www.government.se/4a4908/ contentassets/8f0c2ccaa84e455f8bd2b7e9c557ff3e/english-translation-of-chapter-4-and- 5-in-sou-2010-49.pdf
Widayati, L. S. (2019). Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang  Hukum  Pidana  Dari  Perspektif  Moral  (Criminalization  Of  Decency  In  The Criminal Code Bill From Moral Perspectives). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 9 (2), 181–198. https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1051