## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 7, Desember 2020, Hal 383-389 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin

## Analisis Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Setda Kabupaten Raja Ampat
Ratna Rosmauli Pakpahan * , Muhammad Thasrin
Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Victory Sorong, Kota Sorong, Indonesia Email: ¹,* ratnarosmauli@gmail.com, ²mthasrin@gmail.com
Abstrak −Kinerja pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari setiap individu yang bekerja dalam institusi atau suatu organisasi. Kinerja  yang  baik  adalah  hasil  pekerjaan  optimal  dan  sesuai  standar  organisasi  dan  mendukung  tercapainya  tujuan  organisasi. Peningkatan kinerja pegawai akan membawa kemajuan bagi instansi (organisasi). Peningkatan kinerja dapat didukung dari adanya motivasi, salah satunya berupa kompensasi. Kompensasi yang diberikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Raja Ampat merupakan kompensasi  kinerja  pegawai  yang  disebut  sebagai  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP).  Dimana  tujuan  dari  pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) diharapkan dapat menjadi motivasi kerja bagi para pegawai pemerintah. Dalam penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  kuliatatif  dengan  menggunakan  langkah-langkah  pengumpulan  data  dan  melalui  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu (1) Rancangan Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) SETDA Kabupaten Raja Ampat Bagian Perlengkapan didasari pada tunjangan yang sebelumnya sudah pernah  ada  yaitu  Tunjangan  Kinerja  Daerah  (TKD);  (2)  Proses  Pemberian  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  berdasarkan Pangkat dan Golongan sudah berjalan dengan baik dan lancar, yaitu diberikan setiap bulannya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)  dan  tenaga  honorer  di  Kabupaten  Raja  Ampat  Bagian  Perlengkapan  dengan  pemberian  besaran  atau  jumlah  berdasarkan golongan, kehadiran/absensi dan kinerja serta loyalitas. dan (3) Kualitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) SETDA Kabupaten Raja Ampat Bagian Perlengkapan, secara umum mengalami perubahan yang sangat signifikan yaitu mengalami peningkatan kualitas kerja dalam hal ini terlihat dari kehadiran pegawai yang semakin meningkat dan berdampak bagi perekonomian Raja Ampat yang semakin membaik.
Kata Kunci: Kinerja; Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP); Aparatur Sipil Negara (ASN)
Abstract −Performance  is  basically  the  responsibility  of  every  individual  who  works  in  an  institution  or  an  organization.  Good performance  is  the  optimal  result  of  work  and  in  accordance  with  organizational  standards  and  supports  the  achievement  of organizational goals. Improved employee performance will bring progress to the agency (organization). Improved performance can be  supported by  motivation,  one of  which  is  compensation.  Compensation  provided  within  the scope  of the Raja  Ampat  Regency Government  is  compensation  for  employee  performance  referred  to  as  the  Income  Improvement  Allowance  (TPP).  Where  the purpose of providing Income Improvement Allowances (TPP) is expected to be a work motivation for government employees. In this study using a kuliatatif research method by using steps of data collection and through observation, interviews, and documentation. The  results  of this study  are  jasydgygwey  (1) The design  for  the  provision  of income  repair  allowances  (TPP)  to the  Raja  Ampat District Government Civil Servant (ASN) Equipment Section is based on pre-existing allowances, namely the Regional Performance Allowance (TKD); (2) The process of granting Income Repair Allowances (TPP) based on rank and class has been running well and smoothly, namely given every month to all State Civil Servants (ASN) and honorary staff in Raja Ampat Regency, the Equipment Section by giving the amount or amount based on class , attendance / attendance and performance and loyalty. and (3) The qual ity of work of the State Civil Service Apparatus (ASN) of the Raja Ampat Regency Equipment Section, in general, has experienced a very significant change, namely experiencing an increase in the quality of work, in this case it can be seen from the increasing attendance of employees and an impact on the Raja Ampat economy which is getting better.
Keywords : Performance; Income Improvement Allowances (TPP); State Civil Apparatus (ASN)

## 1. PENDAHULUAN
Kinerja  pada  dasarnya  merupakan  tanggung  jawab  dari  setiap  individu  yang  bekerja  dalam  institusi  atau  suatu organisasi. Kinerja yang baik adalah hasil pekerjaan optimal dan sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan  organisasi.  Peningkatan  kinerja  pegawai  akan  membawa  kemajuan  bagi  instansi  (organisasi)  untuk  dapat bertahan  dalam  suatu  persaingan  yang  tidak  stabil.  Pencapaian  kinerja  pegawai  yang  optimal  dapat  dilihat  dari kesejahteraan  pegawai  dan  faktor-faktor  yang  mendukung  kinerja  pegawai.  (Sutrisno,  2016)  menyimpulkan  kinerja pegawai adalah hasil kerja karyawan dilihat pada aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama oleh organisasi.
Melayu  S.P  Hasibuan  dalam  bukunya  MSDM  (Hasibuan,  2013),  menyatakan  bahwa  pegawai  adalah  orang menjual jasa (pikiran dan tenaga) dan mendapat kompensasi (balas jasa) yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu, dimana  mereka  wajib  dan  terikat  untuk  mengerjakan  pekerjaan  yang  diberikan  dan  berhak  memperoleh  gaji  sesuai dengan perjanjian.
Pegawai  adalah  merupakan  tenaga  kerja  manusia  jasmaniah  maupun  rohaniah  (mental  dan  pikiran)  yang senantiasa  dibutuhkan  dan  oleh  karena  itu  menjadi  salah  satu  modal  pokok  dalam  usaha  kerja  sama  untuk  mencapai tujuan  tertentu  (organisasi).  Selanjutnya  berpendapat  juga  bahwa  Pegawai  adalah  orang-orang  yang  dikerjakan  dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.
Dalam  sebuah  organisasi  sangat  diperlukan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  handal  dan  profesional,  untuk menciptakan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam  hal  ini  pada  lingkup  Pemerintah  disebut  sebagai  Aparatur  Sipil Negara maka diperlukan adanya pelatihan dan pembinaan Sumber Daya Manusia  (SDM) agar mampu bersaing dalam eraglobalisasi ini, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 7, Desember 2020, Hal 383-389 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
Untuk  penciptaan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  handal  dan  propesional  maka  diperlukan  imbalan  yang tinggi  sebagai  balas jasa atas pemberian segenap hasil kerja keras yang ditunjukan kepada organisasi  dimana pegawai tersebut bekerja.
Setiap pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja untuk memperoleh penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Untuk  itu  setiap  orang  bekerja  untuk  mendapatkan  timbal  balik  sesuai  dengan  pekerjaan  yang dilakukan.  Sehingga  pegawai  pemerintah  bekerja  dengan  giat  dan  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugasnya dengan baik agar mendapatkan penghargaan terhadap prestasi kerjanya berupa kompensasi.
Menurut  (Kadar Nurjaman, 2014), Kompensasi  adalah sesuatu  yang diterima para karyawan sebagai  balas jasa atas prestasinya dalam melaksanakan tugas. Menurut Mangkunegara (Anwar Prabu, 2011) mengemukakan : “Ada dua bentuk  kompensasi  pegawai,  yaitu  bentuk  kompensasi  langsung  yang  merupakan  upah  dan  gaji,  bentuk  kompensasi yang tak langsung yang merupakan pelayanan dan keuntungan seperti insentif dan tunjangan”.
Menurut  (Sedarmayanti,  2011)    menyatakan  bahwa  kompensasi  adalah  segala  sesuatu  yang  di  terima  oleh karyawan  sebagai  balas  jasa  kerja  mereka.  Dan  Menurut    (Wibowo,  2007)    menyatakan  bahwa  kompensasi  adalah kontra prestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja.
Berdasarkan paparan para ahli tentang kompensasi dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah pemberian upah baik  berupa  financial  ataupun  non  financial  atas  prestasi  pekerjaan  pegawai  yang  telah  selesai  dan  memenuhi  target serta memperoleh manfaat bagi organisasi.
Kompensasi  yang  diberikan  di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Raja  Ampat  merupakan  kompensasi  kinerja pegawai  yang  disebut  sebagai  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP).  Dimana  tujuan  dari  pemberian  Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) diharapkan dapat menjadi motivasi kerja bagi para pegawai pemerintah.
Dan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di Kabupaten Raja Ampat diharapkan dapat menunjang kinerja pegawai pemerintah dan menjadi motivasi bagi pegawai dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  SETDA  Bagian  Perlengkapan  yang  bertempat  di  Kompleks  Kantor  Bupati Kabupaten Raja Ampat, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) terhadap  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  SETDA  Kabupaten  Raja  Ampat  Bagian  Perlengkapan.  Penelitian  ini dilaksanakan selama 3 bulan.

## 2.2 Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam  penelitian  ini  yaitu  sejarah  singkat  objek  penelitian,  letak  geografis,  visi  dan  misi,  struktur  organisasi,  dan kuisioner.
Data  kuantitatif  yaitu  jenis  data  yang  dapat  dihitung  atau  diukur  secara  langsung,  yang  berupa  infoformasi  atau penjelasan  dalam  bentuk  bilangan  atau  angka.  Dalam  hal  ini  yang  termasuk  data  kuantitatif  adalah  hasil  lembar kuisioner atau angket. b. Sumber Data Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dengan  cara  membagikan kuesioner secara langsung kepada pegawai serta sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden atau Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  dari  SETDA  Kabupaten  Raja  Ampat  Bagian  Perlengkapan  yang  telah  mengisi  lembar  kuisioner yang telah dibagikan peneliti.

## 2.3 Sampel Sumber Data Penelitian
Dalam  penelitian  ini  teknik  sampling  yang  digunakan  adalah  purposive  sampling  yaitu  teknik  pengambilan  sampel sumber data dengan pertimbangkan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang diangap paling tau tentang  apa  yang  diharapkan  peneliti,  atau  mungkin  orang  tersebut  sebagai  penguasa  sehingga  akan  memudahkan peneliti  menjelajahi  obyek/situsi  sosial  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini  narasumber  yang  dapat  membantu  peneliti dalam  mengumpulkan  data  dan  informasi  yaitu  Pegawai  Negeri  Sipil  SETDA  Kabupaten  Raja  Ampat  Bagian Perlengkapan sebanyak 15 orang.

## 2.4 Instrumen Penelitian
Dua  hal  yang  mempengaruhi  kualitas  hasil  penelitin,  yaitu  kualitas  instrumen  penelitian,  dan  kualitas  pengumpulan data.  Dalam  penelitian  kualitatif,  yang  menjadi  instrumen  adalah  peneliti  sendiri.  Peneliti  sebagai  human  instrumen, berfungsi  menetapkan  fokus  penelitian,  memilih  informan  sebagai  sumber  data,  analisi  data,  menafsirkan  data  dan membuat kesimpulan atas temuannya. Nasution dalam (Sugiyono, 2012), menyatakan:dalam penelitian kualitatif, tidak ada  pilihan  lain  dari  pada  menjadikan  manusia  sebagai  instrumen  penelitian  utama.  Alasannya  ialah  bahwa,  segala sesuatunya  belum  mempunyai  bentuk  yang  pasti  masalah,  fokus  penelitian,  prosedur  penelitian,  hipotesis  yang digunakan,  bahkan  hasil  yang  diharapkan,  itu  semuanya  tidak  dapat  ditentukan  secara  pasti  dan  jelas  sebelumnya.

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 7, Desember 2020, Hal 383-389 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
Segala  sesuatu  masih  perlu  dikembangkan  sepanjang  penelitian  itu.  Dalam  keadaan    yang  serba  tidak  pasti  dan  tidak jelas, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebgai alat satu–satunya yang dapat mencapainya.

## 2.5 Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dikehendaki  sesuai  dengan permasalahan dalam skripsi  ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:
a. Metode Observasi
Observasi  disebut  juga  pengamatan,  yang  meliputi  kegiatan  pemantaun  perhatian  terhadap  sesuatu  objek  dengan menggunakan seluruh alat indera.
b. Metode Interview
Dalam penelitian ini metode interview digunakan untuk menggalidata tentang sejarah atau latar belakang berdirinya lembaga, letak geografis objek penelitian dan struktur organisasi objek penelitian.

## 2.6 Teknik Analisis Data
(Miles  &  Huberman,  2016),  mengemukakan  bahwa  aktifitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh dengan aktivitas dalam analisis data meliputi tahapan dat reduktion, data display dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2015).
a. Data Reduction
Mereduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  hal–hal  yang  pokok,  menfokuskan    pada  hal–hal  yang  penting dicari tema dan polannya agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinnya bila diperlukan.
b. Data Display
Adalah penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan  sejenisnya.  Penyajian  tersebut  untuk  dapat  memetahkan  data  yang  telah  direduksi  serta  juga  untuk memudahkan dalam menuturkan, menyimpulkan dan menginterprestasikan data.
c. Conclusion Drawing/verification Kesimpulan  berupa  deskripsi  atau  gambaran  suatu  objek  yang  sebelumnya  masih  remang–remang  menjadi jelas. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih  bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan  bukti- bukti  yang  kuat  yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  Bila  kesimpulan  didukung  oleh bukti–bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan menjadi kredibel.

## 2.7 Pengujian Kredibilitas Data
Dalam  penelitian  ini  pengujian  kredibilitas  data  penelitian  yang  akan  dilakukan  dengan  car  trangulasi.Triangulasi dilakukan  dengan  cara  triangulasi  teknik,  sumber  data  dan  waktu.  Triangulasi  teknik  dilakukan  dengan  cara menanyakan  hal  yang  sama  dengan  teknik  yang  berbeda,  yaitu  dengan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber data yang berbeda. Triangulasi waktu  artinya  pengumpulan  data  dilakukan  pada   berbagai  kesempatan,  pagi,  siang  dan  sore  hari. Dengan  triangulasi dalam  pengumpulan  data  tersebut,  maka  dapat  diketahui  apakah  narasumber  memberikan  data  yang  sama  atau  tidak. Kalau narasumber memberi data yang berbeda, maka berarti datanya belum kredibel.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Rancangan Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) SETDA Kabupaten Raja Ampat Bagian Perlengkapan.
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) merupakan perubahan dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Mengingat dan memperhatikan bahwa diperlukan kinerja yang baik dan berkualitas sehingga pemberian tunjangan untuk meningkatkan kinerja pegawai tetap dilaksanakan, hanya mengalami perubahan nama dari TKD menjadi TPP.
Berbicara mengenai rancangan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), maka perlu diketahui tujuan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) atau yang melatarbelakangi  pemberian tunjangan tersebut. Secara umum  tujuan  atau  latar  belakang  pemberian  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  adalah  untuk  meningkatkan kinerja  pegawai.  Berikut  pemaparan  dari  beberapa  narasumber  mengenai  tujuan  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan (TPP):
“latar  belakang  pemberian  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  organisasi  dan memberikan motivasi  semangat  bagi  pegawai  dalam bekerja, sedangkan tujuan pemberian Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  yaitu  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kinerja  pegawai  di lingkungan pemerintah daerah” (Ruaida Dimara)
Hal yang sama juga didukung oleh pendapat narasumber berikut:

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 7, Desember 2020, Hal 383-389 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
“latar  belakang  adanya  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  yaitu  agar  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) memaksimalkan  kinerja,  sedangkan  tujuan  pemberian  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  yaitu  untuk memacu pegawai memaksimalkan kinerja mereka” (Oglen)
Sejalan dengan itu asman juga mengungkapkan bahwa:
“latar belakang dan tujuan adanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yaitu untuk mendorong kedisiplinan dan kinerja pegawai”
Berdasarkan pemaparan tersebut mau menjelaskan bahwa latar belakang dan tujuan adanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan  (TPP)  yaitu  untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  dengan  tujuan  tersebut rancangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.
Rancangan  pemberian  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  SETDA Kabupaten  Raja  Ampat  khususnya  Bagian  Perlengkapan  dan  bahkan  diseluruh  daerah  semua  berasal  dari  peraturan Bupati. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perlengkapan:
“iya, TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) ditetapkan dan diberikan berdasarkan peraturan Bupati” (Ruaida Dimara)
Hal ini mau menjelaskan bahwa adanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN)  SETDA  Kabupaten  Raja  Ampat  Bagian  Perlengkapan  bersumber  atau  memiliki  payung  hukum  dari  Peraturan Bupati.
Pengetahuan yang sama juga yang diungkapkan oleh salah satu staf atau pegawai Kabupaten Raja ampat bidang Perlengkapan:
“yang saya tau rancangan penetapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dari peraturan Bupati” (Bastian Marani)
Salah  satu  pegawai  yang  mengetahui  rancangan  penetapan  TPP.  Sedangkan  beberapa  pegawai  yang  peneliti wawancarai tidak mengetahui rancangan penetapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
Berdasarkan informasi media kabar yang beredar, bahwa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di Kabupaten Raja ampat akan diberikan awal tahun 2019 yaitu tepatnya pada bulan Januari, berikut pemaparannya:
“Pada januari tahun 2019 ini kita akan berlakukan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan), untuk memperbaiki kesejahteraan  pegawai  tetapi  juga  untuk  meningkatkan  produktivitas  kerja  kita  dalam  pelayananan  kepada masyarakat” (media elektronik, infopublik.id)
Merupakan  kalimat  yang  disampaikan  oleh  Bupati  Raja  Ampat  Abdul  Faris  Umlati,  SE,  saat  memimpin  apel. Namun kenyataannya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengatakan bahwa:
“Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) baru diberikan mulai maret tahun 2019 kemarin” (Asman)
Pelaksanaan  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  bukan  bulan  januari,  melainkan  bulan  maret,  hal  yang sejalan juga diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perlengkapan:
“eee, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dilaksanakan di bulan maret tahun 2019” (Ruaida Dimara)
Berdasarkan  pemaparan  beberapa  narasumber  tersebut  menjeaskan  bahwa  pelaksanaan  Tunjangan  Perbaikan Penghasilan (TPP) dimulai pada bulan maret tahun 2019.

## 3.2 Proses Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) berdasarkan Pangkat dan Golongan
Sejalan dengan point sebelumnya mengenai rancangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) SETDA Kabupaten Raja Ampat  Bagian Perlengkapan, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai  proses pemberian  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  SETDA  Kabupaten  Raja Ampat Bagian Perlengkapan.
Berdasarkan  peraturan  Bupati  yang  dijadikan  acuan  dalam  melaksanakan  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan (TPP)  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  SETDA  Kabupaten  Raja  Ampat  Bagian  Perlengkapan  maka  bulan  maret telah dilaksanakan. Pelaksanaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) tersebut tidak hanya dilaksanakan begitu saja namun ada persyaratan yang harus dilakukan oleh pegawai sebegai setelah menerima Tunjang n Perbaikan Penghasilan (TPP) tersebut.

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 7, Desember 2020, Hal 383-389 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
Prosesnya  yaitu  diberikan  setiap  bulan,  namun  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  berbeda  dengan  gaji, tunjangan  tersebut  diluar  dari  gaji  yang  diterima atau  dengan  kata  lain  selain  menerima  gaji,  pegawai  juga  menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
Pemberian  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  berdasarkan  loyalitas  dan  kehadiran,  hal  ini  seperti  yang diungkapkan oleh salah satu narasumber:
“jadi, pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada kami para pegawai yaitu dengan berdasarkan loyalitas  dan  kehadiran.  Kalau  loyalitas  itu  berdasarkan  penilaian  atasan,  sedangkan  kehadiran  dinilai  dari absensi kita setiap hari…” (Bastian Marani)
Pemaparan dari  salah satu  pegawai  Kabupaten Raja Ampat  bagian perencanaan menjelaskan bahwa pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) berdasarkan penilaian dari atasan dan juga absensi pegawai setiap harinya.
Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh salah satu narasumber yang peneliti wawancarai yaitu:
“kalau  yang  saya  tau  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  diberikan  kepada  kami  berdasarkan  penilaian kinerja, loyalitas dan  absensi” (Oglen Lukas)
Menambahkan  penjelasan  dari  narasumber  sebelumnya  bahwa  selain  berdasarkan  loyalitas  dan  absensi, Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  juga  diberikan  berdasarkan  kinerja,  hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  dari Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kinerja pegawai.
Namun dalam proses pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) mengalami sedikit kendala yaitu waktu atau tanggal  pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) tidak menentu  dan penerimaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) langsung dari bendahara, berikut hasil wawancara dengan salah satu narasumber:
“saya  menerima  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  langsung  dari  bendahara,  tapi  setiap  bulannya  tidak tetap  tanggal  penerimaannya,  saya  juga  tidak  tau  kenapa  sampai  tidak  tetap  tanggal  pemberian  tunjangan  itu, yang penting tiap bulan saya dapat tunjangan perbaikan penghasilan…” (Asman)
Berdasarkan  pemaparan  salah  satu  narasumber  tersebut  menjelaskan  bahwa  tanggal  pemberian  Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) masih belum pasti setiap bulannya.
Hal  ini  memberikan  penilaian  dari  pegawai  terhadap  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  dan membandingkan dengan Tunjangan Kinerja Daerah yang dahulu pernah ada, bahwa sebelum ada Tunjangan Perbaikan Penghasilan  (TPP),  pegawai  menerima  Tunjangan  Kinerja  Daerah  (TKD)  dan  mengenai  waktu  pembayarannya  tepat waktu. Berikut hasil wawancara dengan narasumber:
“sebelum adanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kita dapat Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan itu pembayarannya tepat waktu, berbeda dengan yang sekarang…” (Bastian Marani)
Penilaian dari pegawai terhadap pemberian Tunjangan yang dulu dengan yang sekarang memiliki perbedaan dari sisi ketepatan waktu.
Pemberian  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  yang  dilakukan  setiap  bulan  yaitu  dengan  sasaran  atau tujuan  penerima  tunjangan  seluruh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dan  tenaga  honorer  di  Pemerintah  daerah.  Hal  ini seperti yang dikemukakan oleh kepala sub bagian perlengkapan:
“Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  diberikan  kepada  semua  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dan  tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat” (Ruaida Dimara)
Berdasarkan  pemaparan  narasumber  tersebut,  maka  penerima  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  adalah seluruh  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  dan  tenaga honorer  di  Pemerintah  daerah  khususnya  di  Kabupaten  Raja  Ampat Bagian Perlengkapan.
Menjadi  bahan  analisis  dalam  penelitian  ini  juga  yaitu  jumlah  atau  besaran  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan (TPP)  yang  diberikan  kepada  seluruh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dan  tenaga  Honorer  di  Kabupaten  Raja  Ampat. Berikut penjelasan dari beberapa narasumber:
“kalau  yang saya tau Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di sini normalnya 2.200.000 (dua juta  dua ratus ribu rupiah)” (Asman)
Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber lainnya yaitu:
“saya dapat Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dua juta dua ratus ribu rupiah, tapi tergantung absensi dan penilaian kepala bagian kalau menurut saya” (Oglen Lukas)
Berdasarkan pemaparan narasumber tersebut, menjelaskan  bahwa pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) mengenai besaran dan jumlahnya ada yang sama dan ada berbeda, semua tergantung dari absensi/kehadiran, dan golongan serta penilaian dari  kepala bagian. Hal  ini dapat  diartikan bahwa semakin baik  penilaian maka jumlah yang diterima  juga  sesuai  dengan  kualitas  kinerja  pegawai  tersebut,  sebaliknya  jika  kehadiran  atau  kualitas  kinerja  yang dilihat dari kehadiran kurang baik, maka jumlah yang diterima juga disesuaikan dengan penilaian tersebut. Berikut hasil wawancara dengan salah satu narasumber penerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP):

## TIN: Terapan Informatika Nusantara
Vol 1, No 7, Desember 2020, Hal 383-389 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
“jumlahnya ada yang berbeda, yang aktif dan yang rajin mendapatkan upah yang berbeda dibandingkan dengan yang kurang aktif.” (Oglen Lukas)
Dengan  adanya  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  sekalipun  mendapatkan  besaran  atau  jumlah  yang berbeda berdasarkan penilaian, namun mendapat tanggapan baik secara umum oleh pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Raja Ampat Bagian Perlengkapan. Berikut hasil wawancaranya:
“saya sangat bersyukur, karena dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) saya bisa membantu keuangan keluarga saya” (Asman)
Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber lainnya:
“saya  sangat  berterima  kasih  kepada  pemerintah  Kabupaten  Raja  Ampat  atas  pemberian  Tunjangan  Perbaikan Penghasilan (TPP)” (Oglen Lukas)
Juga diungkapkan oleh kepala sub bagian perlengkapan:
“semua  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  merasa  sangat  senang  karena  dengan  adanya  Tunjangan  Perbaikan Penghasilan (TPP) bisa menambah pendapatan dan juga meringankan kebutuhan keluarga.” (Ruaida Dimara)
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  menjelaskan  bahwa  dengan  adanya  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP) pegawai  atau  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  merasa  bersyukur  dan  berterimakasih,  dikarenakan  dapat  membantu perekonomian keluarga mereka.
Secara  keseluruhan  maka  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa  proses  pemberian  Tunjangan  Perbaikan Penghasilan (TPP) berjalan dengan baik sampai dengan saat ini.

## 3.3 Kualitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) SETDA Kabupaten Raja Ampat Bagian Perlengkapan
Pada  point  pertama  analisis  dalam  penulisan  ini  sudah  disinggung  mengenai  tujuan  adanya  Tunjangan  Perbaikan Penghasilan  (TPP)  yaitu  untuk  meningkatkan  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  hal  tersebut  sejalan  dengan pembahasan pada pembahasan point ketiga ini.
Secara umum pada pembahasan ini penulis akan memaparkan dua kondisi kualitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN),  yaitu  sebelum  adanya  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  dan  setelah  pemberian  Tunjangan  Perbaikan Penghasilan (TPP).
Kondisi pertama yaitu kondisi sebelum adanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dalam hal kualitas kerja Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Kabupaten  Raja  Ampat  Bagian  Perlengkapan  yaitu  ditemukan  adanya  pegawai  yang bekerja  dengan  tidak  memberikan  yang  terbaik,  hal  ini  terlihat  dari  kehadiran  pegawai  dan  pelayanan  yang  diberikan kepada masyarakat.
Kehadiran  pegawai  sangat  menurun  bahkan  naik  turun,  hal  ini  sangat  mempengaruhi  kualitas  produktivitas pemerintah setempat dalam hal pelayanan yaitu tidak dapat memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat pun merasakan  ketidakpuasan  dari  sisi  pelayanan  yang  mereka  terima.  Hal  inilah  yang  melatarbelakangi  pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
Setelah  adanya  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  maka  kondisi  kualitas  kerja  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) Kabupaten Raja Ampat bagian Perlengkapan mengalami perubahan yang signifikan, berikut hasil wawancara:
“perubahan yang terjadi  setelah adanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yaitu kehadiran pegawai  jadi lebih baik dan kinerja semakin berkualitas” (Asman)
Sejalan dengan itu, diungkapkan oleh narasumber lainnya:
“tujuan  yang  ditetapkan  dalam  pemberian  atau dengan  adanya  Tunjangan  Perbaikan Penghasilan  (TPP)  sudah tercapai, dimana absensi pegawai mulai meningkat” (Oglen)
Semua  penjelasan  dari  narasumber  diatas  mau  menjelaskan  bahwa  dengan  adanya  Tunjangan  Perbaikan Penghasilan (TPP) maka kualitas kerja Aparatur Sipil  Negara (ASN) di  Kabupaten Raja Ampat  Bagian Perlengkapan mengalami  perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik yaitu berdampak bagi  perekonomian Raja Ampat  yang semakin membaik.
Pendapat yang berbeda juga ditemukan dari salah satu narasumber yang mengatakan bahwa:
“tujuan  dari  adanya  pemberian  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  belum  sepenuhnya  tercapai,  karena dengan adanya tunjangan tersebut pegawai malah semakin dimanjakan”
Pendapat tersebut mengandung arti bahwa dengan adanya tunjangan tersebut mash terdapat pegawai yang belum memperbaiki  kualitas  kerjanya,  namun  berdasarkan  hasil  wawancara  mengenai  kualitas  kerja  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) di Kabupaten Raja Ampat bahwa sudah sebagian besar mengalami perubahan kualitas kerja.
Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  memiliki  alat  ukut  sehingga  Kualitas  kerja  pegawai  dapat  dihitung. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perlengkapan:
Vol 1, No 7, Desember 2020, Hal 383-389 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
“yang  menjadi  alat  ukur  kinerja  ASN  dan  honorer  yaitu  prosentase  kehadiran  40%,  kinerja  40%  dan  loyalitas 20%.  Yang  menilai  kierja  dan  loyalitas  adalah  atasan  dan  yang  menilai  kehadiran  adalah  menggunakan  mesin absensi ”
Presentase untuk  kinerja lumayan besar yaitu sebesar 40%, hal  ini menunjukkan bahwa jika adanya perubahan kinerja maka tujuan dari pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) tercapai.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  penulis  paparkan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Rancangan  Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) SETDA Kabupaten Raja Ampat Bagian Perlengkapan.  Secara  umum  rancangan  pemberian  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  didasari  pada  tunjangan yang  sebelumnya  sudah  pernah  ada  yaitu  Tunjangan  Kinerja  Daerah,  dan  melihat  serta  mengingat  bahwa  kinerja merupakan  bagian  terpenting  dalam  mensukseskan  kerja  pada  pemerintahan  sehingga  perlu  mendapat  perhatian,  dan salah  satunya  yaitu  dengan  adanya  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP).  Proses  Pemberian  Tunjangan  Perbaikan Penghasilan  (TPP)  berdasarkan  Pangkat  dan  Golongan.  Secara  umum  proses  pemberian  Tunjangan  Perbaikan Penghasilan  (TPP)  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  lancar,  yaitu  diberikan  setiap  bulannya  kepada  seluruh  Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di Kabupaten Raja Ampat Bagian Perlengkapan dengan pemberian besaran atau jumlah berdasarkan golongan, kehadiran/absensi dan kinerja serta loyalitas. Kualitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) SETDA  Kabupaten  Raja  Ampat  Bagian  Perlengkapan.  Secara  umum  mengalami  perubahan  yang  sangat  signifikan yaitu mengalami peningkatan kualitas kerja dalam hal ini terlihat dari kehadiran pegawai yang semakin meningkat dan berdampak bagi perekonomian Raja Ampat yang semakin membaik.

## REFERENCES
Anwar Prabu, M. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. In Perusahaan, Bandung: PTRemaja RosdakaryaPTRemaja Rosdakarya . Hasibuan, M. S. P. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revi). PT. Bumi Aksara. Kadar Nurjaman. (2014). Manajemen Personalia . CV Pustaka Setia.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. In Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987) .
Sedarmayanti. (2011). Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. In Manajemen Sumber Daya Manusia . Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.Bandung:Alfabeta. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Sugiyono, P. D. (2015). Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D. In Bandung: Alfabeta . Sutrisno, E. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi pertama, Cetakan ke-8. In Penerbit: Kencana Pranada Media Group. Jakarta . Wibowo. (2007). Manajemen Kerja (Dua). PT. Raja Grafindo Persada.