dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan 23 untuk Aparatur Desa (Pada 20 Desa di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)

## WORKSHOP PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PPH PASAL 21 DAN 23 UNTUK APARATUR DESA  (PADA 20 DESA DI KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT)
Sri Rahayu 1 , Kurnia 1 , Vaya J. Dillak 1 Nugraha M.R. Shodiq 1
1 Jurusan S1 Akuntansi, Universitas Telkom Bandung Email:srirahayunchi@gmail.com

## ABSTRAK,
Sesuai  dengan  PP  47  tahun  2015  dan  PP  43  tahun  2014  tentang  Desa  dan  merujuk  pada  pasal  81  mengenai penghasilan  tetap  aparat  desa  dimana  penghasilan  tetap  kepala  desa  dan  perangkat  desa  dianggarkan  dalam APB  Desa  yang  bersumber  dari  ADD,  serta  pengalokasian  ADD  untuk  penghasilan  tetap  kepala  desa  dan perangkat desa menggunakan perhitungan tertentu. Jumlah nilai yang dicatat adalah sebesar jumlah pajak yang dipungutnya yang dihitung dari nilai transaksi. Untuk penyetoran pajak ke kas negara dicatat sebesar nilai surat setoran  pajak  (SSP)  yang  dibuatnya.  Dalam  hal  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  di  atas  yang  terkait  dengan perpajakan memerlukan pengetahuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengingat adanya permintaan dari kecamatan yang telah melalukan kerjasama sebagai mitra dan belum meratanya aparatur desa yang dilihat dari  pengetahuan  dan  juga  pendidikan  maka  para  desa  memerlukan  pengetahuan  dalam  pengelolaan  pajak tersebut. Pada program pengabdian ini diberikan pelatihan bagi para bendahara dan Sekretaris Desa tentang perhitungan, pemotongan, pemungutan dan pelaporan pajak khususnya PPh pasal 21 dan 23. Sebagai luaran dari program pengabdian ini adalah para pengurus desa dapat memahami pengelolaan serta pertanggungjawaban berkenaan dengan pajak pada desanya masing-masing.  Dari hasil kuesioner kepuasan atas pelaksanaan terlihat program  ini  sangat  bermanfaat,  dan  dari  hasil  uji  beda  menggambarkan  perbedaan  antara  pengetahuan  dan pemahaman  sebelum  dan  setelah  pelatihan.  Kegiatan  pengabdian  ini  diharapkan  dapat berkelanjutan  sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi.
Kata kunci : pemahaman, desa, pajak, pph pasal 21, pasal 23

## 1. PENDAHULUAN
PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan,  sedangkan  PPh  pasal  23  adalah  pemotongan  pajak  yang  dilakukan  oleh  pihak pemberi  penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa deviden, bunga, royalty, sewa, dan  jasa  kepada  WP  badan  dalam  negeri  dan  BUT  (Diana,  2013:  217).  Contohnya  adalah pemotongan  dan  penghitungan  PPh  pasal  23  atas  jasa  tertentu  (jasa  service  mesin  atau komputer) yang pemotongannya dilakukan oleh Wajib Pajak berbentuk badan.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi  keuangan  yang meliputi  harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan  keuangan  untuk  periode  tahun  pajak  tersebut  (Diana,  2013  :  222).  Bendahara  Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan  potongan  dan  pajak  yang  dipungutnya  ke  rekening  kas  negara  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Permendagri  113/2014,  pasal  31).  Kemudian Bendahara  Desa  mencatat  pemotongan  dan  penyetoran  pajak  pada  BKU  dan  buku  pajak. Jumlah  nilai  yang  dicatat  adalah  sebesar  jumlah  pajak  yang  dipungutnya  yang  dihitung  dari
nilai transaksi. Untuk penyetoran pajak ke kas negara dicatat sebesar nilai surat setoran pajak (SSP) yang dibuatnya. Terkait dengan penghasilan tetap aparat desa ini masih terjadi kekurang pahaman  atas  kegiatan-kegiatan  yang  berkenaan  dengan  pajak  sehingga  pada  saat  pelaporan sering terjadi kesalahan. Hal ini terjadi salah satunya gambaran Kepala Desa, Sekretaris Desa dan bendahara Desa di Indonesia yang diambil dari Kementrian Dalam Negeri dilihat dari segi pendidikan dominan masih disekitar tamatan SMA dan SMP, tergambar sebagai berikut :
Gambar 1. Pendidikan Kepala Desa Dan Sekdes Di Indonesia
Gambaran di atas menunjukan bahwa pemerintahan di tingkat desa masih rendah maka SDM aparatur  pemerintahan  harus  ditingkatkan,  pembagian  kerja  belum  sesuai  SOTK,  aparat pemerintah  desa  belum  menguasai  teknologi  informasi,  sulit  melakukan  reformasi  birokrasi desa (hasil survei Desa Kertawangi Garut). Hal  lain yang mendukung  yaitu dari kajian yang dilakukan  sejak  ditandatanganinya  surat  kemitraan  dengan  Kecamatan  Karangpawitan  yang membawahi 20 Desa di wilayahnya memandang sangat perlu diadakannya edukasi mengenai perpajakan  untuk  para  aparatur  Desa  khususnya  dilingkungan  kecamatan  Karangpawitan  ini sehingga  akan  meminimalisir  kesalahan  yang  terkait  dengan  pajak  serta  meningkatkan pemahaman untuk aparatur Desa. Sebagai gambaran tingkat pendidikan aparatur desa terutama para Kades di lingkungan kecamatan Karangpawitan kabipaten Garut sebagai berikut:
Gambar 2. Tingkat Pendidikan Kades di Lingkungan Kecamatan Karangpawitan
Berangkat dari fenomena di atas tim Pengabdian Masyarakat dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Telkom  bermaksud  mengadakan  Workshop
dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan 23 untuk Aparatur Desa (Pada 20 Desa di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)
Perhitungan,  Pemotongan,  Pemungutan  Dan  Pelaporan  Pajak  PPh  Pasal  21  dan  23  untuk Aparatur Desa (Pada 20 Desa di Kecamatan Karangpawitan kabupaten Garut).

## Gambar 3. Peta Lokasi Masyarakat Sasar
Gambaran  peserta  yang  menjadi  masyarakat  sasar  dalam  program  pengabdian  terdiri  dari Bendahara dan Sekretaris Desa dari 20 desa di lingkungan kecamatan Karangpawitan Garut.
Tabel 1. Daftar Kelurahan/Desa di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut No Kelurahan/Desa No Kelurahan/Desa 1 Cimurah 11 Sindanglaya 2 Godog 12 Sindangpalay 3 Jatisari 13 Situgede 4 Karangmulya 14 Situjaya 5 Karangpawitan 15 Situsaeur 6 Karangsari 16 Situsari 7 Lebakagung 17 Suci 8 Lebakjaya 18 Sucikaler 9 Mekarsari 19 Tanjungsari 10 Sindanggalih 20 Lengkongjaya

## 2. METODE PELAKSANAAN
Implementasi  dari  kegiatan pelatihan  Perhitungan, Pemotongan, Pemungutan Dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan 23 bagi para Bendahara dan sekretaris desa dilaksanakan satu hari ( full day  workshop )  dan  sebelum  melakukan  pengabdian  ini  telah  dilakukan  penandatangan  surat mitra  sampai  dengan  tahun  2019  dan  berkoordinasi  dengan  sekertaris  camat  Karangpawitan melalui WA yaitu waktu pelaksanaan workshop. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran kooperatif (SPK) merupakan strategi pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan  kecakapan  akademik  ( academic  skill ),  keterampilan  interpersonal,  dan keterampilan  sosial  ( social  skill )  (Dirman  dan  Cicih,  2014:  118).  Prosedur  yang  dilakukan dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  pembelajaran  kooperatif  (Sanjaya, 2008: 248) adalah dengan cara :
1. Penjelasan  Materi,  tahap  penjelasan  diartikan  sebagai  proses  penyampaian  pokok-pokok materi  pembelajaran.  Tujuan  utama  dalam  tahap  ini  adalah  pemahaman  peserta  terhadap pokok materi. Pada tahap ini digunakan metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi.
2. Penilaian, penilaian dalam strategi pembelajaran kooperatif dilakukan dengan tes atau kuis. Tes ini dilakukan secara individual, tes ini memberikan informasi kemampuan setiap peserta. Sebelum  materi  diberikan  seluruh  peserta  diminta  untuk  mengisi  pretest  yang  merupakan pertanyaan-pertayaan  dasar  mengenai  PPh  pasal  21,  dan  23.  Di  akhir  kegiatan  kembali diberikan post test sebagai gambaran pemahaman. Untuk pengolahan dari pre dan post test ini digunakan uji beda.
3. Pengakuan,  pengakuan  ( recognition )  adalah  penetapan  peserta  yang  dianggap  pling menonjol atau berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Pengakuan dan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi peserta lain untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan peserta lain untuk lebih mampu meningkatkan prestasi mereka.
Materi  yang  diberikan  saat  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  ini  antara  lain  1)  Aspek perpajakan  Desa  dan  istilah-istilah  dalam  perpajakan,  2)  Perhitungan,  pemotongan, pemungutan dan pelaporan pajak, 3) Bukti-bukti perpajakan Desa, 4) Pengarsipan dokumen- dokumen perpajakan.
Luaran  yang  diharapkan  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  setiap  desa  sudah paham dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan berkenaan dengan praktek pajak khususnya PPh pasal 21 dan 23, serta tertib dalam dokumentasinya sehingga berujung pada kesiapan pada saat dilakukannya audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan pembukaan oleh Camat Karangpawitan serta  ketua  tim  pengabdian  dan  dilanjutkan  dengan  kegiatan  inti.  Adapun  dokumentasi  atas pelaksanaannya sebagai berikut :
Gambar 4. Tim Berdiskusi dengan Camat Karangpawitan
dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan 23 untuk Aparatur Desa (Pada 20 Desa di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)
Bentuk  penilaian  atas  pengetahuan  para  peserta,  sebelum  pelaksanaan  pemberian  materi diberikan pre test terlebih dahulu. Dan setelah pemberian materi diberikan post test.
Gambar 5. Proses Pengisian Pre Test
Secara deskriptif akan dipaparkan gambaran hasil dari pengabdian beserta saran yang diperoleh dari  hasil  kuesioner  kepuasan  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini. Adapun pertanyaannya kepuasan ini meliputi :
1) Program pengabdian masyarakat ini sudah sesuai dengan tujuan kegiatan itu sendiri,
2) Program pengabdian kepada masyarakat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasarnya,
3) Waktu pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini relatif telah mencukupi sesuai kebutuhan,
4) Dosen  dan  mahasiswa  Universitas  Telkom  bersikap  ramah,  cepat  dan  tanggap membantu selama kegiatan,
5) Masyarakat  setempat  menerima  dan  mengharapkan  program  pengabdian  masyarakat Universitas Telkom saat ini dan masa yang akan datang.
Hasil  dari  pengolahan  kuesioner  atas  pertanyaan-pertanyaan feedback yang  diberikan  oleh peserta terhadap tim dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini tergambar sebagai berikut :
Gambar 6. Program Kegiatan Masysrakat                Gambar 7. Program pengabdian kepada
Sudah sesuai dengan tujuan kegiatan                masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasarnya
Gambar 8. Waktu pelaksanaan program           Gambar 9.  Dosen dan mahasiswa Universitas pengabdian masyarakat ini relatif                           Telkom bersikap ramah, cepat dan mencukupi sesuai kebutuhan                             tanggap membantu selama kegiatan
Gambar 10. Masyarakat setempat menerima dan mengharapkan program pengabdian masyarakat Universitas Telkom saat ini dan masa yang akan datang
Masing-masing  gambar  di  atas  menggambarkan  hasil  tanggapan  masyarakat  sasar  atas pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Secara tabulasi tergambar sebagai berikut :

## Tabel 2. Hasil Tanggapan Masyarakat Sasar
Penilaian Terhadap Kegiatan Jumlah Masing-masing Faktor yang Dipertimbangkan Sangat Tdk Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 1. Kegiatan  ini  sudah  sesuai  dengan  tujuan  kegiatan  itu sendiri 1 1 22 14 2. Kegiatan  ini  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat sasarnya 1 2 27 8 3. Waktu  pelaksanaan  kegiatan  ini  relatif  telah mencukupi sesuai kebutuhan 1 5 26 6 4. Dosen  dan  mahasiswa  Universitas  Telkom  bersikap ramah, cepat dan tanggap membantu selama kegiatan 3 0 23 12 5. Masyarakat  setempat  menerima  dan  mengharapkan kegiatan  Universitas  Telkom  saat  ini  dan  masa  yang akan datang 2 0 23 13 Jumlah 8 8 121 53 % (jumlah masing-masing : total) 4.2% 4.2% 63.68%  27.89% Jumlah % setuju + sangat setuju 91.57%
Dari rekapitulasi hasil feedback diperoleh nilai jumlah prosentase jawaban setuju dan jawaban sangat  setuju  atas  pelaksanaan  kegiat  pengabdian  masyarakat  ini  ada  pada  rentang  “Sangat
dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan 23 untuk Aparatur Desa (Pada 20 Desa di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)
Baik”  yaitu  pada  nilai  91.57%.  Semoga  kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  ini  dapat  berjalan dalam jangka panjang, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang memberikan dampak baik bagi masyarakat.
Masukan-masukan terbuka yang dituliskan oleh masyarakat sasar secara tertulis disampaikan kepada tim dan selanjutnya dirangkum dengan hasil antara lain:
1) Materi  yang  disampaikan  lebih  spesifik  dengan  permasalahan  yang  ada  di  desa, terutama perhitungan dan klasifikasi pajak yang menyangkut desa,
2) Harap  materinya  dilanjut  kembali  sehingga  materinya  lebih  banyak  lagi  yang tersampaikan,
3) Membuat blog khusus tanya jawab tentang pajak,
4) Durasi/waktu pelaksanaan ditambah,
5) Mohon program-program yang lainnya kami tunggu untuk membantu kami di desa,
6) Tolong dibantu aplikasi siskeudes,
7) Terimakasih dan lanjutkan.
Untuk  melihat  hasil  peningkatan  pemahaman  atas  materi  yang  diberikan,  tim  pengabdian memberikan pre test dan post test dengan hasil uji beda tergambar pada tabel berikut:
Dari hasil pengujian dapat dilihat dari tabel dengan nilai sig. (2 tailed) menunjukan hasil 0.002 yang berarti terdapat perbedaan tingkat pemahaman aparatur desa mengenai PPh pasal 21 dan 23 sebelum dan setelah program pengabdian masyarakat.
Setelah penyampaian materi selesai maka kepada seluruh peserta diberikan sertifikat sebagai peserta dan sebagai dokumentasi dilakukan foto bersama tim dengan seluruh peserta.
Gambar 11.  Pemberian Sertifikat kepada Peserta
Tabel 3. Paired Samples Test
Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 Pre test - Post Test -2,406 4,031 ,713 -3,860 -,953  -3,377  31 ,002

## Gambar 12. Foto Bersama di Akhir Kegiatan PKM

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Program  pengabdian  masyarakat  ini  sangat  penting  untuk  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengaplikasikan  ilmu  dan  membantu  pihak  masyarakat  sasar  dalam  memecahkan  masalah untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  kualitasnya.  Dari  hasil  pengabdian  ini  diperoleh gambaran  dari  tanggapan  masyarakat  sasar  bahwa  materi  yang  diberikan  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  sasarnya,  dari  hasil  uji  beda  terlihat  adanya  perbedaan  tingkat pemahaman  sebelum  dan  setelah  mengikuti  program  ini.  Adapun  komentar  yang  tertulis diantaranya adalah masyarakat senantiasa menunggu program-program lainnya. Sebagai saran adalah pada saat sebelum melakukan selalu melakukan konfirmasi program atau materi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sasar.

## Acknowledgement
Atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini penulis sampaikan banyak terimakasih atas bantuan  dan  dukungan  kepada  Telkom  University,  Camat  Karangpawitan  Kabupaten  Garut Rena  Sudrajat,  S.Sos.,  MM.,  aparatur  desa  di  wilayah  Karangpawitan  atas  semangat  dan antusisnya mengikuti program ini, tim PKM serta mahasiswa sebagai asisten pelaksana PKM, dari persiapan, pelaksaaan, hingga terbitnya tulisan ini.

## REFERENSI
Dirman. Juarsih, Cicih. (2014). Teori Belajar dan Prinsip-prinsip Pembelajaran yang Mendidik. PT Rineka Cipta, Jakarta.
https://www.kemendagri.go.id/arsip/categories/OTY/data-pokok. Diunduh tahun 2016.
https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/PP%2047%202015%20Perubahan%20PP% 2043%202014%20tentang%20Peraturan%20Pelaksanaan%20UU%206%202014%20te ntang%20Desa.pdf . Diunduh tahun 2018.
https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/PP%20Nomor%2043%20Ta hun%202014.pdf. Diunduh tahun 2018.
dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan 23 untuk Aparatur Desa (Pada 20 Desa di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)
http://www.keuangandesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-113-Tahun- 2014-Tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa.pdf. Diunduh tahun 2018
Sanjaya,  Wina.  (2008).  Strategi  Pembelajaran  Berorientasi  Standar  Proses  Pendidikan. Kencana, Jakarta.
Sari, Diana. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. PT Refika Aditama, Bandung.