Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol 17 No. 2 Juli 2022 : 219 - 240 ISSN : 2685-6441 (Online) Doi : http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12509 ISSN : 1907-7769 (Print)

## KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BADUNG BERDASARKAN PERSEPSI KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK DAN KEKUASAAN OTORITAS PAJAK
1 Ni Luh Gede Desy Ardiani
2 Sulfan
1 Direktorat Jenderal Pajak
2 Politeknik Keuangan Negara STAN
sulfan76@pknstan.ac.id

## Abstract
The ratio of submission of Annual Tax Returns at two Tax Service Offices with the working area of Badung Regency is still relatively low when compared to national tax compliance.  With  more  than  a  quarter  of  the  population  owning  MSMEs,  MSME taxpayer  compliance  in  Badung  Regency  is  an  interesting  phenomenon  to  study.  This qualitative research aims to determine the compliance of MSME taxpayers seen from the perception of trust in the government and the power of the tax authorities in accordance with the slippery slope framework theory by Kirchler, et al (2008). Collecting data using in-depth  interview  techniques  with  13  informants  consisting  of  8  MSME  taxpayers  in Badung  Regency,  1  academician,  and  4 practitioners  as  a  form  of  triangulation. This study  found  that  even  though trust  in  the  government  was  not  high,  MSME  taxpayers remained voluntarily compliant as long as they had income and for the convenience of their business. On the other hand, coercive power, especially sanctions and supervision, has  more  dominant  influence  than  persuasive  power.  Taxpayers  with  the  post- conventional moral stage are more affected by persuasive power than those in the pre- conventional stage. The results of this study are expected to assist the tax authorities in making policies to improve taxpayer compliance.
.
Keywords : Moral; Power; Perception of Trust; Tax Compliance.

## JEL Classification : H30, H71, M13
Submission date : December 3 , 2021
Accepted date : July 27, 2022

## 1. PENDAHULUAN
Bali  sebagai  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  terkenal  akan  budaya  dan destinasi  wisatanya  merupakan  penyumbang  devisa  negara  terbesar  dari  sektor pariwisata. Akibat adanya pandemi Covid-19, Bali menjadi daerah yang terkena dampak terparah  atas  kebijakan  penutupan  akses  penerbangan  internasional.  Bank  Indonesia mengungkapkan bahwa perlambatan ekonomi Bali pada triwulan I 2020 adalah sebesar -1,14%,  bahkan  termasuk  yang  paling  dalam  di  Indonesia.  Bagaimana  tidak,  54-58% perekonomian  Bali  digerakkan  oleh  sektor  pariwisata  yang  kini  mati  suri  ditengah pandemi. Perlambatan ekonomi tersebut juga berdampak pada sektor perpajakan yakni dalam  hal  penerimaan  dan  kepatuhan.  Pada  tahun  2020,  realisasi  penerimaan  pajak  di Kantor  Wilayah  (Kanwil)  DJP  Bali  hanya  sebesar  85,87%.  Pencapaian  tersebut  lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak secara nasional yang sebesar 89,25% (DJP, 2021). Disamping itu, salah satu indikator kepatuhan UMKM, yaitu realisasi pelaporan dan/atau pembayaran PPh Final 0,5% Ditanggung Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun  2018  (PPh  Final  PP  23  DTP)  di  Provinsi  Bali  pada  tahun  2020  hanya  sebesar 85,02%, jauh lebih rendah dibandingkan kepatuhan secara nasional yang sebesar 97,36% (DJP, 2021).
Kabupaten  Badung,  sebagai  daerah  terkaya  di  Bali  sebelum  pandemi  Covid-19, memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp4,83 triliun (BPS, 2021). Jumlah  tersebut  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan  PAD  kota/kabupaten  lainnya, bahkan  melampaui  PAD  Provinsi  Bali  yang  sebesar  Rp4,02  triliun  (BPS,  2021). Meskipun  menyandang  status  sebagai  kabupaten  terkaya  di  Bali,  ternyata  kepatuhan wajib  pajak  di  Kabupaten  Badung  masih  tergolong  rendah.  Rasio  penyampaian  Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan wilayah kerja Kabupaten Badung masih tergolong rendah (DJP, 2021). Hingga semester I tahun 2021,  realisasi  rasio  kepatuhan  penyampaian  SPT  di  KPP  Pratama  Badung  Selatan sebesar 68,10% dan di KPP Pratama Badung Utara sebesar 74,35%. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut tidak jauh berbeda dengan rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan secara nasional yang hingga semester I tahun 2021 sebesar 69,64% (DJP, 2021).
UMKM dianggap sebagai penopang perekonomian nasional dengan berkontribusi sebesar  97%  terhadap  total  tenaga  kerja  dan  60%  dari  PDB  nasional (Kementerian Koperasi  dan  UMKM,  2020) .  Di  Kabupaten  Badung  sendiri  27,5%  atau  lebih  dari seperempat dari total populasinya berstatus sebagai wirausaha dan 86% dari total tenaga kerja  bekerja  pada  usaha  berskala  UMKM  (BPS,  2021).  Fenomena  tersebut  dapat mengindikasikan  bahwa  wajib  pajak  UMKM  berperan  cukup  besar  terhadap  tingkat kepatuhan pajak formal di Kabupaten Badung.
Beberapa  negara  yang  telah  berhasil  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajaknya bergantung pada penegakan pajak oleh otoritas terkait (Nerré, 2008). Namun penegakan pajak oleh otoritas pajak tidak selalu berhasil dilakukan oleh semua negara. Hal tersebut mengindikasikan masih ada faktor-faktor yang bukan berasal dari upaya penegakan pajak oleh  otoritas  terkait.  Penelitian  terkait  kepatuhan  pajak  terdahulu  sebagian  besar
mengamati determinan ekonomi seperti pendapatan wajib pajak, tarif pajak, denda, dan probabilitas pemeriksaan pajak (Allingham & Sandmo, 1972; Srinivasan, 1973). Faktor demografis-sosial  seperti  usia, gender ,  dan  pekerjaan  juga  telah  banyak  mendapat perhatian  dalam  penelitian  terdahulu  (Hofmann et  al., 2017;  Gangl et  al., 2016; Kastlunger et  al .,  2010).  Dikarenakan  faktor  ekonomi  dan  demografis-sosial  dirasa belum  cukup  dalam  menggambarkan  kepatuhan  pajak,  maka  faktor  psikologis-sosial dianggap  sangat  relevan.  Faktor  tersebut  diantaranya  terkait  norma  dan  nilai  sosial, pengetahuan terkait pajak, perilaku positif terhadap pajak, dan persepsi keadilan pajak (Kirchler, 2007; Gangl et al., 2016).
Penelitian  ini  mencoba  mengembangkan  model  kepatuhan  pajak Slippery  Slope Framework dengan  memadukan  pengaruh  kekuasaan  otoritas  pajak  ( power ), kepercayaan terhadap otoritas pajak ( trust ), dan moral wajib pajak. Dalam penelitian ini, tingkat pengembangan moral dianggap memiliki pengaruh terhadap tindakan yang akan diambil  oleh  Wajib  Pajak  UMKM  dalam  melaksanakan  kewajiban  dan  hak perpajakannya. Dengan mengamati faktor-faktor yang cukup komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena kepatuhan wajib pajak UMKM. Diharapkan hasil  penelitian  ini  dapat  membantu  otoritas  pajak  dalam  mengambil  kebijakan  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Model kepatuhan pajak Slippery Slope Framework (SSF) pertama kali dikenalkan oleh  Kirchler,  Hoelzl,  dan  Wahl  pada  tahun  2008.  Gagasan  teori  SSF  berawal  dari penelitian-penelitian terkait pengaruh iklim pajak terhadap perilaku perpajakan. Menurut teori  iklim  pajak,  hubungan  antara  otoritas  pajak  dan  wajib  pajak  dibedakan  menjadi iklim  antagonis  ( antagonistic climate )  dan  iklim  sinergis  ( synergistic  climate ).  Dalam iklim pajak antagonis, hubungan otoritas dengan wajib pajak diumpamakan seperti polisi dengan  pencuri.  Otoritas  pajak  menganggap  wajib  pajak  sebagai  pencuri  yang  selalu menghindari pajak, sedangkan wajib pajak merasa dipaksa oleh otoritas sehingga wajar bagi mereka melakukan penghindaran pajak (Braithwaite, 2003). Di lain sisi, iklim pajak yang sinergis digambarkan sebagai hubungan pelayan dengan pelanggan. Otoritas pajak memberikan  pelayanan  dan  dukungan  kepada  wajib  pajak  dengan  sistem  yang transparan.
Mengacu  pada  konsep  iklim  pajak  antagonis  dan  sinergis,  teori  SSF  melihat kepatuhan  pajak  dari  dua  sudut  pandang,  yaitu  kekuasaan  otoritas  pajak  ( power )  dan kepercayaan terhadap otoritas pajak ( trust ). Kircher et al ., (2008) memandang kekuasaan ( power ) sebagai persepsi wajib pajak terhadap potensi terdeteksinya penghindaran pajak yang  dilakukannya  oleh  otoritas  pajak.  Misalnya  saja  dengan  melakukan  audit  atau pemeriksaan  dan  pengenaan  denda.  Disamping  itu,  kekuasaan  juga  dianggap berhubungan dengan pengetahuan dan sikap yang dimiliki oleh wajib pajak. Dilain sisi, kepercayaan ( trust ) dipandang sebagai opini masyarakat terhadap kinerja otoritas dalam
mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat.  Persepsi  keadilan,  norma  sosial,  dan  norma personal dianggap paling berkaitan dengan kepercayaan masyarakat.
Teori  SSF  mengasumsikan  bahwa  kepatuhan  pajak  dapat  dicapai  dengan meningkatkan kekuasaan otoritas (kepatuhan yang dipaksakan) dan kepercayaan kepada otoritas pajak (kepatuhan sukarela). Model SSF digambarkan dalam bentuk tiga dimensi yang dapat dilihat pada Gambar 1. Terdapat lima kondisi yang dapat digambarkan dari model SSF tersebut, yaitu sebagai berikut:
1. Saat  kekuasaan  otoritas  dan  kepercayaan  kepada  otoritas  pajak  berada  pada  level minimumnya, kepatuhan pajak berada di titik terendah.
2. Saat kepercayaan pada otoritas rendah, kepatuhan akan meningkat seiring  dengan meningkatnya  kekuasaan  ( power )  otoritas  seperti  pelaksanaan  audit,  probabilitas terdeteksi,  dan  pengenaan  sanksi.  Hal  tersebut  dikarenakan  ekspektasi  atas  hasil perilaku  penghindaran  pajak  dianggap  lebih  buruk  dibandingkan  hasil  jika  patuh terhadap hukum pajak.
3. Saat  kekuasaan  otoritas  rendah,  kepatuhan  akan  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  kepercayaan  kepada  otoritas.  Kepatuhan  yang  demikian  disebut dengan kepatuhan sukarela.
4. Tingkat  kepatuhan  pajak  yang  tinggi  dapat  tercipta  jika  otoritas  pajak  memiliki kekuatan  yang  kokoh  disertai  dengan  kepercayaan  yang  tinggi  dari  masyarakat. Namun,  alasan  kepatuhan  akan  berbeda  secara  kualitatif  antara  kepatuhan  yang dipaksakan dengan kepatuhan sukarela.
5. Kekuasaan otoritas dan kepercayaan kepada otoritas pajak saling memoderasi satu sama lain. Kekuasaan otoritas akan menjadi variabel yang paling berpengaruh jika kepercayaan  kepada  otoritas  rendah.  Begitupun  sebaliknya,  kepercayaan  kepada otoritas  akan  menjadi  variabel  yang  paling  menentukan  kepatuhan  pajak  jika kekuasaan otoritas pajak berada di level yang rendah.
Gambar 1. Slippery Slope Framework
(Sumber: Kirchler et al., 2008)
Prinz et  al. ,  (2014)  mengembangkan  dan  memformalkan  teori  SSF  dengan membagi  kekuasaan  otoritas  kedalam  kekuasaan  koersif  dan  persuasif.  Kekuasaan koersif  dapat  dilihat  dari  tarif  denda  (sanksi),  banyaknya  auditor  pajak,  probabilitas diaudit,  anggaran  untuk  investigasi fraud pajak,  dan  lain  sebagainya.  Dilain  sisi, kekuasaan  persuasif  diukur  dari  anggaran  untuk  melakukan  pelayanan  pajak  seperti pemberian informasi maupun penyuluhan melalui berbagai media. Disamping itu, Prinz membagi  wajib  pajak  menjadi  dua  kelompok,  yaitu  wajib  pajak  yang  berpikir  patuh ( compliance-minded ) dan yang berpikir melanggar ( evasion-minded ).
Kepatuhan  wajib  pajak  yang  berpikir  melanggar  akan  meningkat  (namun  tidak terlalu signifikan) disaat kekuasaan koersif otoritas ditingkatkan. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak tersebut akan menurun jika semakin banyak orang yang melanggar pajak di lingkungan  sosial  mereka.  Untuk  wajib  pajak  yang  berpikir  patuh,  tingkat  kepatuhan pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya upaya persuasif dari otoritas pajak dan menurunnya populasi pelanggar pajak di lingkungan sosial mereka.
Wajib pajak yang berpikir patuh dan yang berpikir melanggar dalam penelitian ini dikaitkan  dengan  tingkat  pengembangan  moralnya.  Dalam  ilmu  psikologis-sosial, ditekankan  pentingnya  karakteristik  personal  individu  dalam  menentukan  perilaku kepatuhan.  Sutinen  dan  Kuperan  (1999)  menerangkan  bahwa  pengembangan  moral berpengaruh langsung terhadap kecenderungan seseorang untuk patuh terhadap norma sosial. Terdapat tiga tingkatan pengembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg (1981), yaitu pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Setiap tingkatan menggambarkan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya berdasarkan perilaku individu terhadap norma sosial yang berlaku.
Seseorang  pada  tingkat  pra-konvensional  akan  berpikir  dan  bertindak  sesuai dengan peraturan yang berlaku karena takut akan adanya sanksi, bukan karena adanya rasa bersalah atas tindakan mereka. Pada tahap konvensional, seseorang akan bertindak agar  sesuai  dengan  tatanan  sosial.  Seseorang  pada  tahap  pasca-konvensional  lebih cenderung  menggunakan  prinsip  moralnya  yang  tidak  bergantung  terhadap  tatanan sosial.
Gambar 2.1
Kerangka Konseptual/Pemikiran (Sumber: Diolah Penulis, 2021)

## 3. METODOLOGI
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Badung. Fenomena yang terjadi di lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif berdasarkan teori slippery slope framework maupun hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini tidak menggeneralisasi fenomena  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  tetapi  dapat  diterapkan  atau  ditransfer ( transferability ) pada kondisi dan tempat yang tidak jauh berbeda.
Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten  Badung.  Untuk  subjek  penelitian,  pihak  yang  diamati  adalah  wajib  pajak UMKM, yaitu wajib pajak perorangan atau badan dengan peredaran usaha bruto tidak melebihi 4,8 milyar Rupiah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Sebagian  besar  data  dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer karena diperoleh dan diolah langsung oleh peneliti dari informan. Penentuan jumlah informan tidak dapat dilakukan di awal
penelitian,  melainkan  ditentukan  selama  penelitian  berlangsung.  Penambahan  jumlah informan wajib pajak UMKM akan dihentikan  jika informasi yang didapatkan sampai pada titik jenuh, yaitu saat mulai terjadi redundancy karena tidak ada informasi baru yang didapatkan  (Sugiyono,  2015).  Informasi yang  didapatkan  di lapangan mulai  mencapai titik jenuh pada informan wajib pajak UMKM yang ke-8. Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan kondisi pembatasan kegiatan masyarakat, maka jumlah informan wajib pajak UMKM yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 2 wajib pajak badan dan 6 wajib pajak perorangan.  Dengan memperhatikan skala usahanya, 3 informan dengan skala usaha yang cukup besar menggunakan jasa konsultan pajak, sedangkan 5 informan dengan skala usaha kecil tidak menggunakan. Jika melihat dari rentang usia, terdapat 5 informan berusia <40 tahun dan 3 lainnya berusia >40 tahun.
Informasi  dari  praktisi  Direktorat  Jenderal  Pajak  juga  dipertimbangkan  dalam penelitian  ini  karena  mereka  turut  berperan  dalam  menciptakan  fenomena  kepatuhan pajak sehingga diperoleh sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif. Praktisi yang dijadikan  sebagai  informan  terdiri  dari  2  kepala  seksi  dan  2 account  representative . Pemilihan kepala seksi tersebut berdasarkan rekomendasi dari pihak Kanwil DJP  Bali dengan mempertimbangkan kompetensi dan jabatan informan. Kepala seksi yang dipilih adalah Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan pada Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan dan Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen pada Bidang  Penyuluhan  Pelayanan  dan  Hubungan  Masyarakat.  Pemilihan account representative sebagai informan dikarenakan pemahaman dan kedekatan mereka dengan wajib pajak yang melekat pada tugasnya yaitu mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan  wajib  pajak.  Dipilih  seorang account  representative dari  KPP  Pratama Badung Selatan dan seorang lagi dari KPP Pratama Badung Utara.
Metode yang digunakan untuk menganalisis fenomena kepatuhan wajib pajak dari sudut  pandang  yang  berbeda,  diperlukan  informasi  dari  pihak  akademisi  perpajakan sebagai  bentuk  triangulasi.  Pemilihan informan  akademisi  didasari  atas  diperlukannya pendapat  pihak  ketiga  yang  selama  ini  mengamati  interaksi  antara  wajib  pajak  dan praktisi DJP. Informan akademisi dalam penelitian ini merupakan seorang dosen pajak dan akuntansi sekaligus Kepala Tax Center Universitas Warmadewa dengan pengalaman di bidang perpajakan lebih dari dua puluh tahun.
Data  diperoleh  menggunakan  teknik  wawancara  mendalam  ( in-depth  interview ) dan  teknik purposive  sampling yaitu  pengambilan  sampel  (informan)  dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:300). Beberapa pertimbangan dan kriteria yang digunakan dalam penentuan informan adalah sebagai berikut:
1. Memahami  kewajiban  dan  hak  wajib  pajak  secara  umum.  Bagi  wajib  pajak, pemahaman  yang  dimaksud  tidak  harus  secara  mendetail  atau  mendalam. Setidaknya  informan  pernah  membayar  dan  melaporkan  pajaknya  sejak  memiliki NPWP. Informan yang tidak rutin menjalankan kewajiban perpajakannya dianggap tidak patuh, sedangkan yang rutin dianggap patuh.
2. Memiliki  NPWP  dan  pengalaman  atau  pernah  terlibat  dalam  proses  pemeriksaan, pengawasan, penyuluhan, atau pelayanan perpajakan.
3. Untuk wajib pajak, harus memenuhi kriteria wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara atau KPP Pratama Badung Selatan atau memiliki usaha di Kabupaten Badung.
4. Untuk  praktisi,  merupakan  pegawai  DJP  yang  terjun  langsung  melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyuluhan, atau pelayanan perpajakan.
5. Informan akademisi dipilih dengan kriteria dosen atau pengajar yang paham dan ahli dalam  bidang  perpajakan.  Disamping  itu,  akademisi  yang  dipilih  adalah  yang mengajar  dan  tinggal  di  Provinsi  Bali  agar  familiar  dan  memahami  fenomena perpajakan yang terjadi.
6. Memiliki  waktu  dan  informasi  yang  memadai  untuk  berpartisipasi  dalam wawancara.
Informasi  lainnya  yang  penting  diketahui  dalam  penelitian  ini adalah lokasi  dan waktu  penelitian.  Lokasi  yang  dipilih  untuk  melakukan  penelitian  ini  adalah  KPP Pratama  Badung  Selatan,  KPP  Pratama  Badung  Utara,  Kanwil  DJP  Bali,  dan  tempat usaha  atau  kedudukan  informan  wajib  pajak  UMKM.  Waktu  dilakukannya  penelitian adalah bulan April hingga Agustus tahun 2021, yaitu disaat kondisi pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Badung
Berdasarkan  pengumpulan  data  di  lapangan,  informan  praktisi  dan  akademisi menyebutkan bahwa salah satu ciri wajib pajak UMKM adalah pengetahuan pajak yang masih  kurang.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  kesibukan  wajib  pajak  UMKM dalam  mengelola  bisnisnya  sehingga  mengurus  pajak  bukan  merupakan  prioritas utamanya.  Disamping  itu,  tidak  semua  wajib  pajak  UMKM  bersedia  dan  mampu mengeluarkan  biaya  jasa  konsultan  pajak  untuk  membantunya  dalam  menjalankan kewajiban  perpajakannya.  Hal  tersebut  terbukti  dengan  fenomena  yang  terjadi  di lapangan, yaitu informan yang menggunakan jasa konsultan pajak merasa sudah update dengan informasi perpajakan karena konsultan pajak mereka selalu mengingatkan dan memberikannya informasi perpajakan terbaru. Dilain sisi, seluruh informan yang tidak menggunakan jasa konsultan pajak mengaku belum update dengan informasi perpajakan. Sebagian besar informan menganggap bahwa aturan pajak untuk UMKM mudah dipahami jika melihat aturan pajak hanya sesuai kebutuhannya. Salah satu alasan mereka berpendapat  demikian  adalah  karena  tarif  final  UMKM  yang  dianggap  memudahkan penghitungan  pajak.  Informan  yang  mengatakan  sebaliknya  beralasan  bahwa  orang awam akan kesulitan memahami aturan pajak karena bahasa undang-undang yang sulit dimengerti.  Alm et  al .,  (2012)  menyebutkan  bahwa  salah  satu  faktor  psikologi  yang memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  kompleksitas  hukum  pajak.  Berdasarkan fenomena  di  lapangan,  aturan  perpajakan  untuk  UMKM  diakui  mudah  dipahami oleh
sebagian  besar  wajib  pajak  UMKM.  Meskipun  demikian,  kinerja  kepatuhan  KPP Pratama di Kabupaten Badung masih belum optimal. Salah satu kendala yang menjadi penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan pajak wajib pajak UMKM yang diakui oleh informan akademisi dan praktisi. Hal tersebut berhubungan dengan pernyataan sebagian besar informan wajib pajak yang mengaku belum update dengan aturan atau kebijakan perpajakan terbaru.
Terdapat  tiga  kendala  utama  yang  dialami  oleh  informan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Ketiga  kendala  tersebut  diungkapkan  senada oleh  informan  akademisi  dan  praktisi.  Kendala  pertama  adalah  digitalisasi  sistem perpajakan  atau  penggunaan  aplikasi online karena  dianggap  menyulitkan  dan membingungkan wajib pajak yang kurang mampu menguasai teknologi. Kendala yang kedua  adalah  administrasi  dan  teknis  perpajakan  yang  sering  berubah.  Hal  senada diungkapkan oleh informan akademisi yang memberi saran kepada DJP agar tidak sering mengganti  format  dan  jenis  surat  sehingga  tidak  membingungkan  wajib  pajak  dan bendahara  pemerintah.  Kendala  terakhir  adalah  jarak  menuju  KPP  karena  lokasinya berada diluar Kabupaten Badung.

## Hubungan Antara Wajib Pajak Dengan Pegawai Pajak (Iklim Pajak)
Gagasan  teori slippery  slope  framework berawal  dari  penelitian-penelitian sebelumnya  terkait  dengan  iklim  pajak  antagonis  dan  sinergis,  penelitian  ini  juga menggali  informasi  mengenai  iklim  pajak  di  Kabupaten  Badung.  Untuk  menggali informasi  tersebut,  informan  wajib  pajak  UMKM  diberikan  pertanyaan  tentang bagaimana  pandangan  mereka  terhadap  sikap  pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa pegawai pajak telah bersikap baik dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Seluruh informan akademisi dan praktisi (kepala seksi di Kanwil DJP Bali) sepakat bahwa hubungan antara wajib pajak dan pegawai pajak (DJP) pada masa sekarang adalah sebagai mitra. Fenomena tersebut sesuai  dengan  penelitian  Kirchler et  al. ,  (2008)  yang  menyebutkan  karakteristik  iklim pajak sinergis adalah petugas pajak mampu memiliki sikap hormat dan suportif kepada wajib pajak.
Sebagian kecil informan wajib pajak menyatakan bahwa pegawai pajak bersikap kaku, kurang ramah, dan seolah-olah mencari-cari kesalahan wajib pajak. Mereka yang berpendapat demikian pernah mendapatkan sanksi pajak atas kelalaiannya sehingga hal tersebut  menjadi  pengalaman  yang  kurang  menyenangkan.  Fenomena  yang  terjadi  di lapangan dapat menunjukkan bahwa pegawai pajak KPP Pratama Badung Selatan dan KPP  Pratama  Badung  Utara  mampu  bersikap  ramah  kepada  wajib  pajak  yang membutuhkan  layanan  perpajakan,  namun  bersikap  tegas  kepada  wajib  pajak  yang melakukan  pelanggaran.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  iklim  pajak  yang tercipta di Kabupaten Badung didominasi oleh iklim pajak sinergis.

## Moral Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Badung
Informan  diminta  untuk  memilih  alasan  patuh  pajak  yang  terdiri  dari  tiga pernyataan.  Hal  ini  untuk  mengetahui  tingkat  pengembangan  moral  berdasarkan  teori CMD oleh Kohlberg (1981). Pernyataan pertama adalah “Saya patuh pajak karena takut sanksi  atau  denda”  yang  menggambarkan  informan  berada  pada  tahapan  pra- konvensional.  Yang  kedua  adalah  “Saya  patuh  pajak  karena  teman-teman  dan masyarakat  lainnya  juga  patuh  pajak”,  menggambarkan  bahwa  moral  pajak  informan berada pada tahapan konvensional. Pernyataan terakhir adalah “Saya patuh pajak karena sadar  akan  kewajiban  sebagai  masyarakat”,  yang  menggambarkan  moral  informan berada pada tahapan pasca-konvensional.
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, sebagian besar informan telah berada pada  tahapan  pasca-konvensional  yang  artinya  mereka  patuh  pajak  karena  sadar  akan kewajibannya  sebagai  anggota  masyarakat.  Akan  tetapi,  jika  ditanya  apakah  para informan merasa bersalah jika melakukan pelanggaran pajak, mereka semua menjawab tidak merasa bersalah karena sejatinya lebih takut jika terkena sanksi pajak. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa meskipun informan patuh karena sadar akan kewajiban perpajakannya,  pada  akhirnya  mereka  tetap  takut  akan  adanya  sanksi.  Sanksi  dapat membuat  informan  (wajib  pajak  UMKM)  menjadi  lebih  disiplin  dalam  menjalankan kewajiban perpajakannya.

## Persepsi Kepercayaan Kepada Pemerintah (Otoritas Pajak)
Berdasarkan  teori slippery  slope  framework ,  kepercayaan  ( trust )  dipandang sebagai  opini  masyarakat  atas  kinerja  pemerintah  dalam memenuhi  kebutuhan  publik. Tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  dianggap  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  secara  sukarela  (Kirchler et  al .,  2008).  Tingkat  kepercayaan masyarakat  dapat  dilihat  melalui  persepsi  keadilan,  norma  sosial,  dan  norma  personal (moral)  mereka.  Dalam  penelitian  ini,  faktor  yang  lebih  didalami  adalah  persepsi keadilan dan moral wajib pajak. Persepsi keadilan dibedakan menjadi persepsi keadilan distributif,  prosedural,  dan  retributif.  Alm et  al .,  (2012)  menyatakan  bahwa  keadilan distributif terdiri dari keadilan vertikal, horizontal, dan prosedural.
a. Keadilan Distributif
Keadilan  vertikal  berhubungan  dengan  persepsi  individu  atas  beban  pajak yang ditanggungnya dibandingkan dengan mereka yang mampu berkontribusi lebih atau  kurang.  Dalam  wawancara  dengan  informan  wajib  pajak  UMKM,  digali informasi  mengenai  persepsi  mereka  terhadap  tarif  pajak  yang  dibayarkan  jika dibandingkan dengan tarif pajak wajib pajak non-UMKM. Sebagian besar informan menyatakan bahwa tarif pajak UMKM yang dibayarkannya selama ini, yaitu sebesar 0,5% dari omzet bruto telah sesuai dan tidak memberatkan. Ditambah lagi dengan adanya insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) yang membuat mereka merasa sangat terbantu karena tidak perlu membayar pajak atas penghasilannya (tarif 0%) ditengah pandemi Covid-19. Jadi, hampir seluruh informan telah merasakan adanya keadilan vertikal.
Alm et al ., (2012) berpendapat bahwa keadilan horizontal dilihat dari beban pajak individu dibandingkan dengan individu lainnya dengan kemampuan ekonomi dalam  kategori  atau  kondisi  yang  sama.  Dalam  penelitian  ini,  kategori  informan yang  digunakan  adalah  UMKM  dengan  penghasilan  dibawah  4,8  milyar  Rupiah sehingga saat wawancara ditanyakan persepsi mereka terkait keadilan pembayaran pajak wajib pajak UMKM lain disekitar mereka. Sebagian informan menganggap bahwa UMKM lainnya telah membayar pajak seperti mereka, sedangkan sebagian sisanya  beranggapan  masih  ada  UMKM  yang  belum  melaksanakan  kewajiban perpajakannya bahkan belum memiliki NPWP.
Keadilan  pertukaran  digambarkan  sebagai  beban  pajak  relatif  terhadap penyediaan barang publik yang dibiayai dari penerimaan pajak (Alm et al ., 2012). Untuk mengetahui persepsi terhadap keadilan pertukaran, informan diminta untuk menjawab  pertanyaan  terkait  penyediaan fasilitas  publik  oleh  pemerintah.  Setelah menggali  informasi  lebih  dalam,  diketahui  bahwa  informan  yang  pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah selama pandemi beranggapan bahwa fasilitas yang disediakan pemerintah dari uang pajak sudah sebanding. Dilain sisi, informan yang  tidak  pernah  mendapatkan  bantuan  selama  pandemi  Covid-19  beranggapan bahwa  pemerintah  gagal  dalam  mengelola  uang  pajak  sehingga    dirasa  tidak  adil bagi mereka.
b. Keadilan Prosedural
Persepsi keadilan wajib pajak juga dapat dilihat dari sisi keadilan prosedural yang  berhubungan  dengan  usaha  pemerintah  melibatkan  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan  atau  kebijakan.  Untuk  mengetahui  persepsi  keadilan prosedural,  digali  informasi  mengenai  pendapat  informan  terkait  keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan atau peraturan pemerintah. Disamping itu, setiap  informan  diberi  pertanyaan  mengenai  apakah  kebijakan  dan  peraturan pemerintah  (khususnya  dibidang  perpajakan)  saat  pandemi  sudah  atau  belum berpihak  kepada  masyarakat.  Hasil  yang  ditemukan  di  lapangan  adalah  sebagian informan  beranggapan  bahwa  pemerintah  telah  melibatkan  masyarakat  dalam membuat kebijakan melalui wakil rakyat, sedangkan sebagian sisanya beranggapan sebaliknya.  Akan  tetapi,  hampir  seluruh  informan  mengakui  bahwa  kebijakan pemerintah  khususnya  di  bidang  perpajakan  sebenarnya  telah  menguntungkan masyarakat  terutama  dengan  adanya  insentif  pajak  ditengah  pandemi.  Dari fenomena  tersebut,  dapat  diartikan  bahwa  masyarakat  dominan  sudah  merasakan adanya keadilan prosedural.
c. Keadilan Retributif
Selanjutnya,  persepsi  keadilan  oleh  wajib  pajak  UMKM  dapat  diamati berdasarkan keadilan retributif yang dipandang sebagai keadilan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar. Dalam penelitian ini, persepsi informan terhadap  keadilan  retributif  digali  melalui  pertanyaan  apakah  informan  merasa pemerintah sudah adil dalam menghukum pelanggar. Secara khusus ditanyakan juga apakah informan merasa sanksi yang dikenakan kepada pelanggar pajak sudah adil
atau  belum.  Hampir  seluruh  informan  menyatakan  bahwa  penegak  hukum  masih tebang  pilih  dalam  menjatuhkan  sanksi  bagi  pelanggar.  Begitupula  dengan pemberian  sanksi  pajak  yang  masih  dianggap  belum  adil  karena  masih  adanya pelanggar pajak yang luput dari sanksi. Hal senada diungkapkan oleh informan yang merupakan  seorang account  representative .  Saat  ini  pengawasan  terhadap  wajib pajak masih belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh karena keterbatasan waktu,  informasi,  dan  sumber  daya.  Oleh  sebab  itu,  usaha  otoritas  pajak  dalam menciptakan keadilan retributif bagi wajib pajak masih menjadi “pekerjaan rumah” yang harus segera diselesaikan.

## Hubungan Antara Persepsi Keadilan, Moral, dan Kepatuhan Sukarela
Setiap informan yang merupakan wajib pajak UMKM ditanyakan pendapat mereka tentang kepercayaan pengelolaan pajak oleh pemerintah. Sebagian dari mereka merasa tidak  percaya  bahwa  uang  pajak  yang  mereka  bayarkan  selama  ini  mampu  dikelola dengan baik, sedangkan sebagian kecil lainnya mengatakan percaya. Meski demikian, jika  ditanya  terkait  kerelaan  dalam  membayar  dan  melaporkan  pajak,  hampir  seluruh informan  menjawab  rela.  Apabila  melihat  kerelaan  informan  berdasarkan  moral kepatuhan  pajaknya,  baik  yang  berada  pada  tahap  pra-konvensional  maupun  pasca- konvensional  sama-sama  merasa  rela  untuk  membayar  pajak.  Sama  seperti  fenomena yang ditemukan di lapangan, penelitian secara kuantitatif yang dilakukan oleh Lois et al ., (2019) juga menemukan bahwa moral pajak dan keadilan sistem pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini, ditemukan salah satu alasan tidak signifikannya hal tersebut adalah karena informan yang berada pada tahapan pra- konvensional beranggapan bahwa sejatinya selama memiliki penghasilan, mereka akan rela  untuk  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa sebagian besar informan telah patuh pajak dengan sukarela.
Selaras  dengan  respon  wajib  pajak,  informan  akademisi  dalam  penelitian  ini membenarkan bahwa saat ini wajib pajak sudah taat karena kesadarannya sendiri. Beliau berpendapat  bahwa  pengaruh  dan  pengawasan  dari  pegawai  DJP  tidak  lagi  menjadi faktor  utama  penentu  kepatuhan  wajib  pajak.  Alasan  pertama  mengapa  fenomena tersebut  terjadi  adalah  karena  para  wajib  pajak  akan  merasa  tidak  tenang  jika  belum melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Yang  kedua,  mereka  takut  jika  kedepannya akan  timbul  masalah  jika  mereka  lalai  terhadap  kewajiban  perpajakannya  yang  bisa mengganggu kelancaran bisnisnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban utama DJP untuk senantiasa membina para wajib pajak.

## Kekuasaan Otoritas Pajak
Kekuasaan  atau  upaya  dari  otoritas  pajak  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu upaya koersif dan upaya persuasif (Prinz et  al., 2014).  Dalam  penelitian  ini  yang  dimaksud  upaya  koersif  adalah  pemeriksaan (audit) pajak, pengawasan wajib pajak, dan pengenaan sanksi. Pembahasan ketiga upaya tersebut berdasarkan data yang didapat, yaitu sebagian besar wajib  pajak lebih familiar
dengan audit pajak, sanksi, dan surat himbauan dari aktivitas pengawasan oleh account representative .  Disamping  itu,  pengawasan  (monitoring)  dan  pemeriksaan  (audit) dianggap penting untuk melindungi wajib pajak yang jujur dari free-riders (Kirchler & Hoelzl et al ., 2018).
Kategori  selanjutnya  adalah  kekuasaan  otoritas  secara  persuasif  yaitu  upaya meningkatkan  kepatuhan  melalui  cara-cara  yang  bersahabat  dan  menarik  minat  wajib pajak.  Upaya  persuasif  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  penyuluhan  dan pelayanan  wajib  pajak.  Pemilihan  tersebut  berdasarkan  penelitian  Prinz et  al .,  (2014) yang  disesuaikan  dengan  kondisi  di  lapangan.  Berbeda  dengan  upaya  koersif  yang menciptakan kepatuhan yang dipaksakan, upaya persuasif akan menciptakan kepatuhan pajak secara sukarela.
a. Pemeriksaan
Berdasarkan pengumpulan data di lapangan, informan yang merupakan wajib pajak  UMKM  dibagi  menjadi  dua  kelompok,  yaitu  informan  yang  pernah  atau hampir memiliki pengalaman berurusan dengan pemeriksaan pajak dan yang belum pernah  diperiksa.  Bagi  informan  yang  sudah  pernah  atau  hampir  diperiksa, semuanya  menyatakan  bahwa  mereka  akan  semakin  patuh  pajak  jika  probabilitas pemeriksaan semakin tinggi karena proses pemeriksaan menyita waktu dan tenaga, terutama dalam menyediakan data yang diminta oleh pemeriksa pajak. Hal tersebut dapat  mengganggu  kelancaran  dan  kenyamanan  bisnis  mereka.  Dengan  kata  lain, pengalaman  diperiksa  tersebut  membuat  mereka  jera  untuk  kembali  berurusan dengan pemeriksaan pajak.
Semua informan yang belum pernah diperiksa beranggapan bahwa selama ini mereka sudah taat pajak. Mereka berpendapat jika seorang wajib pajak sudah taat, maka  probabilitas  pemeriksaan  pajak  tidak  akan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan mereka.  Sebaliknya,  pemeriksaan  pajak  akan  membuat  wajib  pajak  menjadi  tidak nyaman  dalam  melakukan  kewajibannya  serta  berkurang  kepercayaannya  pada kinerja  otoritas  pajak.  Fenomena  tersebut  sesuai  dengan  teori slippery  slope framework yang  menyebutkan  bahwa  saat  terjadi  perubahan  kekuasaan  otoritas maka akan turut mengubah kepercayaan wajib pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya  tegas  (koersif)  dari  otoritas  pajak  diperlukan  hanya  untuk  menghukum minoritas pelanggar pajak demi kebaikan wajib pajak lainnya (Chong et al. , 2019), namun  tidak  tepat  diterapkan  secara  berlebihan  kepada  wajib  pajak  yang  sudah patuh.
b. Pengawasan
Aktivitas pengawasan oleh account representative di Kabupaten Badung yang familiar  berdasarkan  pengalaman  informan  wajib  pajak  UMKM  adalah  Surat Tagihan  Pajak  (STP),  Surat  Teguran,  dan  Surat  Permintaan  Penjelasan  atas  Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Sebagian besar informan yang pernah mendapatkan surat dari account representative awalnya merasa takut karena khawatir akan timbul masalah dan akan dikenakan sanksi. Bagi informan yang diharuskan datang ke KPP, mereka merasa jera untuk mengulangi kesalahan terlambat lapor atau bayar pajak.
Hal  tersebut  dikarenakan  mereka  merasa  direpotkan  dan  tersita  waktunya  untuk menyelesaikan  urusan  tersebut.  Dilain  sisi,  informan  yang  hanya  mendapatkan himbauan  tanpa  harus  datang  ke  KPP  merasa  terbantu  karena  diingatkan  untuk melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  tepat  waktu.  Kedua  kondisi  tersebut memotivasi informan untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya, baik karena adanya rasa takut akan terkena sanksi maupun rasa senang karena sudah diingatkan. Informan praktisi menyebutkan salah satu penyebab hal tersebut adalah karena  mengejar  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  tergolong  susah  sehingga dibutuhkan usaha ekstra untuk senantiasa mengingatkan mereka dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
c. Sanksi
Sanksi  dianggap  memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  karena  dianggap sebagai  hukuman  yang  setimpal  untuk  perilaku  yang  merugikan  masyarakat (Kirchler  et  al.,  2008).  Dalam  teori slippery  slope  framework ,  sanksi  pajak memengaruhi  baik  kepercayaan  kepada  otoritas  maupun  kekuasaan  otoritas. Fenomena  yang  didapat  di  lapangan  adalah  bagi  informan  yang  belum  pernah mendapatkan  sanksi  pajak,  mereka  takut  jika  sanksi  tersebut  akan  menimbulkan masalah besar kedepannya terutama yang berhubungan dengan kenyamanan bisnis mereka.  Dilain  sisi,  semua  informan  yang  pernah  mendapatkan  sanksi  pajak mengeluhkan  adanya  keterlambatan  dari  pegawai  pajak  dalam  mengoreksi  dan memberitahukan kesalahan mereka sehingga sanksi yang diterima menjadi semakin besar.
Keluhan  informan  terkait  keterlambatan  pemberitahuan  sanksi  dibenarkan oleh akademisi perpajakan. Beliau menyayangkan jika pegawai pajak menyalahkan wajib  pajak  sepenuhnya  atas  kelalaiannya.  Pegawai  pajak  seharusnya  bertindak responsif  mengingatkannya  agar  kesalahannya  tidak  berlarut-larut  sehingga sanksinya  tidak  membengkak.  Dilain  pihak,  informan  praktisi  dalam  menanggapi persoalan  keterlambatan  pemberian  sanksi  beranggapan  bahwa  seharusnya  wajib pajak sendiri sudah tahu apa saja kewajibannya saat pertama kali membuat Nomor Pokok wajib pajak (NPWP).
Informan  akademisi  dan  praktisi  sepakat  bahwa  cara  pengenaan  sanksi merupakan salah satu cara yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemberian  sanksi  merupakan  cara  yang  ampuh  dikarenakan  alur  teknisnya  lebih formal dan merupakan produk hukum. Cara tersebut sebaiknya digunakan sebagai upaya  terakhir  jika  cara  persuasif  telah  dilakukan  tetapi  wajib  pajak  tetap  belum patuh.
d. Pemahaman dan Penyuluhan Pajak
Pemahaman pajak berhubungan positif dengan kepatuhan pajak (Kirchler et al. ,  2008).  Oleh  sebab  itu,  pemahaman  pajak  dapat  berpengaruh  terhadap kepercayaan  kepada  otoritas  maupun  kekuasaan  otoritas  pajak.  Berdasarkan  teori slippery  slope  framework ,  pemahaman  tentang  praktik  perpajakan  dapat berkontribusi  pada  persepsi  kekuasaan  otoritas.  Jika  berbicara  terkait  pemahaman
pajak, tentunya tidak lepas dari upaya penyuluhan pajak yang dilakukan oleh DJP. Salah  satu  tujuan  penyuluhan  pajak  adalah  mengubah  perilaku  wajib  pajak  agar semakin paham, sadar, dan peduli akan hak dan kewajibannya.
Berdasarkan hasil wawancara kepada informan wajib pajak UMKM, sebagian besar  menyatakan  bahwa  jika  sudah  paham  mengenai  hak  dan  kewajiban perpajakannya,  mereka  akan  merasa  terbantu  dan  termotivasi  untuk  patuh  pajak. Hanya  sebagian  kecil  informan  yang  menganggap  bahwa  paham  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  perilaku  kepatuhan  mereka.  Meskipun  sebagian  besar informan mengatakan bahwa paham pajak dapat memotivasi mereka untuk patuh, ironisnya semua informan beranggapan bahwa penyuluhan pajak oleh DJP belum mampu  menambah  pemahaman  perpajakannya.  Mereka  merasa  bahwa  kegiatan penyuluhan  pajak  kurang  gencar  dilakukan.  Hal  tersebut  dikarenakan  wajib  pajak UMKM, terutama yang sudah tua, kesulitan untuk mengakses informasi perpajakan melalui  dunia  digital  atau  media  sosial.  Hal  tersebut  diperparah  dengan  kondisi pandemi yang mengharuskan dikuranginya aktivitas tatap muka sehingga intensitas penyuluhan  langsung  semakin  berkurang.  Beberapa  informan  beranggapan  jika penyuluhan  pajak  sekarang  sudah  mampu  menambah  pemahaman  wajib  pajak khususnya  bagi  kaum  muda  dikarenakan  mereka  dianggap  mampu  mengikuti perkembangan teknologi informasi sehingga mudah dan familiar dalam mengakses informasi pajak di media sosial. Akan tetapi, dalam penelitian ini sebagian informan yang berusia muda (<40 tahun) tidak beranggapan demikian sehingga DJP tidak bisa hanya mengandalkan sosial media sebagai sarana sosialisasi.
Salah  satu  fenomena  kepatuhan  pajak  yang  terjadi  di  Kabupaten  Badung adalah  wajib  pajak  UMKM  merasa  bahwa  pemahaman  pajak  akan  membantunya untuk lebih patuh. Kepatuhan tersebut merupakan kepatuhan sukarela karena berasal dari keinginan wajib pajak sendiri. Akan tetapi, untuk mencapainya membutuhkan penyuluhan yang efektif dari otoritas pajak (DJP). Hal tersebut menandakan bahwa pemahaman  pajak  merupakan  hasil  dari  kekuasaan  (usaha)  otoritas  pajak  secara persuasif  yang  kedepannya  dapat  mendorong  kepatuhan  sukarela.  Pengembangan teori SSF selanjutnya oleh Gangl et al ., (2016) mampu menggambarkan fenomena yang  sedang  terjadi  di  Kabupaten  Badung.  Gangl et  al .  menyebutkan  bahwa dinamika  usaha  persuasif  dari  otoritas  pajak  berhubungan  dengan  iklim  pajak sinergis dan kepatuhan sukarela.
Informan wajib pajak UMKM memberikan beberapa saran bagaimana langkah yang sebaiknya dilakukan oleh DJP agar para wajib pajak UMKM bisa lebih update dan  paham  perpajakan.  Sebagian  dari  mereka  sepakat  bahwa  mengirim  semacam himbauan atau pengingat kepada masing-masing wajib pajak melalui email ataupun surat  membuat  mereka  senantiasa update informasi  perpajakan  yang  akan membantunya semakin patuh. Disamping itu, menggunakan media populer seperti televisi atau media sosial lainnya juga dapat menarik minat wajib pajak kaum muda. Sebaliknya, untuk wajib pajak yang kurang familiar dengan dunia digital, mereka
lebih memilih untuk mendapatkan penyuluhan secara langsung (tatap muka) dengan petugas pajak.
Sependapat  dengan  informan  wajib  pajak  UMKM,  informan  akademisi menganggap  bahwa  sosialisasi  atau  penyuluhan  pajak  kepada  wajib  pajak  masih kurang.  Dengan  kondisi  pemahaman  wajib  pajak  UMKM  yang  rata-rata  masih rendah,  mereka  akan  kesulitan  mengakses  informasi  dan  memanfaatkan  aplikasi perpajakan. Cara persuasif melalui penyuluhan merupakan cara yang efektif karena lebih  luwes  dalam  menarik  minat  wajib  pajak  untuk  patuh.  Disamping  itu,  cara tersebut juga dapat meningkatkan citra DJP dimata masyarakat.
e. Pelayanan Pajak
Salah satu pengalaman yang biasanya dilalui wajib pajak selama menjalankan kewajiban  perpajakannya  adalah  berurusan  dengan  pelayanan  dari  kantor  pajak (DJP).  Layanan  yang  dapat  digunakan  oleh  wajib  pajak  terdiri  dari  layanan konvensional ( offline ) dan layanan aplikasi digital ( online ). Sebagian dari informan menyatakan  bahwa  layanan  perpajakan  memengaruhi  kepatuhan  perpajakannya karena  telah  mempermudah  dan  memberi  kenyamanan  dalam  menjalankan kewajiban perpajakannya. Otomatis hal tersebut akan membantu mereka untuk lebih patuh kedepannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Lois et al., (2019) yang menemukan  bahwa  profesionalisme  dari  petugas  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Sebagian  informan  beranggapan  bahwa  layanan  tersebut  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya. Beragam alasan disampaikan informan yang merasa layanan  perpajakan  tidak  berpengaruh  diantaranya;  (1)  pelayanan  yang  kurang informatif,  (2)  sudah  menggunakan  konsultan  pajak,  (3)  terdemotivasi  dengan pelayanan pajak, serta (4) membayar pajak karena memang terpaksa. Gangl et al. , (2016)  menyatakan  bahwa  pengalaman  positif  pada  iklim  pajak  sinergis  dan interaksi  yang  saling  percaya  dengan  otoritas  pajak  diperkirakan  akan  mampu membuat  wajib  pajak  merasa  bertanggung  jawab  secara  moral  atas  kewajiban perpajakannya.  Sebaliknya,  pengalaman  mendapatkan  perlakuan  koersif  dari otoritas  pajak  dapat  mengikis  kepercayaan  dan  komitmen  kerjasama  dari  wajib pajak.  Teori  tersebut  dirasa  sesuai  dengan  kondisi  kepatuhan  pajak  di  Kabupaten Badung dengan dominasi iklim pajak sinergis.

## Hubungan antara Kekuasaan Secara Koersif dan Persuasif, Moral, dan Kepatuhan Pajak
Berdasarkan  jawaban  informan,  usaha  koersif  oleh  KPP  yang  secara  dominan memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pengawasan oleh account representative dan pengenaan sanksi. Informan mengakui jika pengawasan oleh account representative dengan  mengirimkan  surat  himbauan  akan  membuat  mereka  semakin patuh karena merasa diingatkan dan takut jika kedepannya akan mengganggu kenyaman bisnisnya.  Seluruh  informan  mengakui  jika  mereka  akan  lebih  patuh  karena  takut dikenakan sanksi pajak, terlebih lagi jika jumlahnya besar yang dapat merugikan bisnis
mereka.  Fenomena  demikian  mencerminkan  bahwa  kepatuhan  informan  tersebut merupakan kepatuhan yang dipaksakan oleh otoritas pajak.
Kekuasaan  persuasif  otoritas  pajak  yang  lebih  mendapatkan  perhatian  adalah penyuluhan pajak. Salah satu tujuan penyuluhan pajak yang dilakukan oleh DJP adalah meningkatkan pemahaman pajak para wajib pajak. Faktanya, tujuan tersebut sudah tepat karena sebagian besar informan berpendapat bahwa jika mereka paham pajak, maka akan membantunya  untuk  semakin  patuh.  Tanggapan  informan  tersebut  menggambarkan adanya kemauan dari dalam diri untuk patuh pajak dengan sukarela.
Choo et  al .,  (2016)  menyebutkan  bahwa dalam  iklim  pajak  yang  sinergis,  wajib pajak  jujur  hanya  memiliki  sedikit  ketakutan  terhadap  kekuasaan  koersif  oleh  otoritas pajak  seperti  pemeriksaan  dan  sanksi.  Pernyataan  tersebut  kurang  sesuai  dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Badung yang juga memiliki iklim pajak sinergis. Memang  benar  jika  informan  yang  merasa  dirinya  sudah  taat  pajak,  maka  ia  merasa pemeriksaan tidak penting untuk dilakukan. Akan tetapi, bagi informan yang memiliki tahapan moral pasca konvensional (jujur), mereka tetap takut dengan sanksi pajak karena memiliki kekuatan hukum. Fenomena lainnya yang ditangkap dalam penelitian ini adalah informan dengan tahap pengembangan moral pasca konvensional lebih terpengaruh oleh usaha  persuasif  yang  dilakukan  otoritas  pajak  dibandingkan  dengan  informan  yang berada pada tahapan pra konvensional. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 Hubungan antara Kekuasaan Otoritas Pajak dan Kepatuhan.

## Tabel 1

## Hubungan antara Kekuasaan Otoritas Pajak dan Kepatuhan
Wajib Pajak Tahapan Moral Kekuasaan Koersif Kekuasaan Persuasif Peme- riksaan Penga- wasan Sanksi Pemaha- man Penyuluhan Pelaya- nan CV GP Pra Konvensional √ √ √ x x MD Pra Konvensional x x √ √ √ SR Pra Konvensional x √ √ x x AN Pasca Konvensional √ √ √ √ √ CVBB Pasca Konvensional √ √ √ √ √ SKD Pasca Konvensional x √ √ √ x TRM Pasca Konvensional x √ √ √ √ WRBJN Pasca Konvensional x √ √ √ x Sumber: Diolah Penulis (2021)
Keterangan:
“v” artinya memengaruhi kepatuhan pajak “x” artinya tidak memengaruhi kepatuhan pajak

## 5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

## Simpulan
Rendahnya pemanfaatan insentif pajak DTP disebabkan kurangnya informasi yang menyebar di tengah masyarakat. Fakta yang ditemukan di lapangan adalah kebanyakan wajib  pajak  yang  mengetahui  adanya  insentif  tersebut  karena  menggunakan  jasa konsultan  pajak.  Fenomena  tersebut  dapat  dijadikan  salah  satu  indikator  wajib  pajak UMKM yang kurang update dengan informasi perpajakan atau pengetahuan perpajakan yang masih tergolong rendah.
Hubungan  antara  wajib  pajak  dengan  otoritas  pajak  di  Kabupaten  Badung menciptakan iklim pajak yang didominasi iklim sinergis. Terbukti dengan petugas pajak yang telah memperlakukan wajib pajak dengan baik dan ramah serta antara wajib pajak dengan  petugas  pajak  terjalin  hubungan  layaknya  mitra.  Sebagian  besar  wajib  pajak UMKM  berada  pada  tahapan  moral  pasca  konvensional  yang  akan  patuh  baik  dalam iklim  pajak  sinergis  maupun  antagonis.  Namun  demikian,  otoritas  pajak  tetap  perlu memberikan sanksi kepada pelanggar pajak untuk melindungi wajib pajak jujur dari free rider .
Sedikit berbeda dengan teori slippery slope framework yang menyatakan bahwa kepercayaan  kepada  otoritas  pajak  akan  menciptakan  kepatuhan  yang  sukarela,  wajib pajak UMKM di Kabupaten Badung memiliki kepercayaan yang kurang namun mengaku rela untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sudah didasari  oleh  keinginan  wajib  pajak  sendiri,  walaupun  keinginan  tersebut  dapat disebabkan  karena  motivasi  agar  dapat  berbisnis  dengan  nyaman  tanpa  adanya permasalahan perpajakan.
Kekuasaan  ( power )  koersif  otoritas  pajak  dalam  penelitian  ini  mencangkup pemeriksaan,  pengawasan,  dan  pengenaan  sanksi.  Dari  ketiganya,  yang  dominan memengaruhi  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  adalah  pengawasan  dan pengenaan  sanksi.  Dilain  sisi,  diantara  kekuasaan  persuasif  otoritas  pajak  yaitu penyuluhan  dan  pelayanan,  yang  lebih  mendapatkan  perhatian  wajib  pajak  adalah penyuluhan pajak. Usaha persuasif tersebut lebih memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak  dengan  tahap  pengembangan  moral  pasca  konvensional  dibandingkan  dengan mereka yang berada pada tahapan pra konvensional.
Kondisi  wajib  pajak  UMKM  di  Kabupaten  Badung  yang  patuh  secara  sukarela namun  terkendala  pemahaman  dan update informasi  pajak,  seharusnya  dapat  menjadi sinyal  bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  mengoptimalkan  upaya-upaya  persuasif. Untuk  penelitian  selanjutnya,  diharapkan  dapat  meneliti  faktor-faktor  maupun menemukan  fenomena-fenomena  baru  terkait  dengan  kepatuhan  pajak.  Tentunya  hal tersebut  akan  semakin  baik  dengan  penambahan  jumlah  informan  maupun  dengan adanya pengukuran secara kuantitatif.

## Implikasi/Saran
Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kanwil DJP Bali, perlu lebih menggencarkan penyuluhan  insentif  pajak  ditanggung  Pemerintah  (DTP)  mengingat  kepatuhan pemanfaatan insentif di wilayah Kanwil DJP Bali masih dibawah rata-rata nasional pada tahun  2020  dan  berkaitan  erat  dengan  keadilan  distributif  (pertukaran)  yang  mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada Pemerintah. Target penerima penyuluhan diperluas sehingga mampu menyentuh semua kalangan sehingga penyebaran informasi bisa lebih merata. Selanjutnya, teknis dan administrasi pemanfaatan insentif dipermudah dengan  penyederhanaan  sistem  maupun  alur  pelaporan  realisasi  pemanfaatan  insentif. Berbicara  terkait  kepatuhan  tentunya  berkaitan erat  dengan  pelaporan  SPT  oleh  wajib pajak. Fenomena yang terjadi masih banyak wajib pajak yang kesulitan memahami dan mencerna penjelasan dari petugas pajak terkait layanan online. Perlu penambahan jumlah pegawai  yang  bertugas  untuk  menangani  layanan online dan  telepon.  Sebaiknya diutamakan layanan melalui telepon dibandingkan dengan layanan melalui pesan singkat ( chat ) karena umumnya wajib pajak akan lebih mengerti melalui ucapan langsung dari petugas pajak.
Direktorat Jenderal Pajak perlu menambah intensitas pemberian update informasi pajak kepada wajib pajak melalui email, media masa skala nasional, maupun berbagai media sosial. Hal tersebut sebagai upaya persuasif dalam meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak sukarela. Jika pandemi telah usai, pendekatan kepada wajib pajak atau calon  wajib  pajak  melalui  penyuluhan  langsung  dapat  dilakukan  lebih  intensif  oleh fungsional  penyuluh  dan  asisten  penyuluh.  Untuk  menghukum  minoritas  pelanggar pajak,  tetap  diperlukan  upaya  koersif  seperti  sanksi  namun  harus  bisa  dilaksanakan dengan adil. Hal tersebut dapat dimulai dari aktivitas pengawasan dan pemeriksaan yang lebih intensif dan merata.
Direktorat Jenderal Pajak perlu lebih fokus pada upaya yang dapat meningkatkan kepercayaan  wajib  pajak  dan  mengembangkan  upaya-upaya  persuasif  dalam meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  dengan  pertimbangan  kualitas  kepatuhan sukarela dianggap lebih baik daripada kepatuhan yang dipaksakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyederhanakan aturan, sistem, dan administrasi perpajakan. Disamping itu, peningkatan layanan perpajakan baik layanan offline maupun online juga dapat dilakukan secara bersamaan untuk menciptakan iklim pajak sinergis dimana antara wajib pajak dan DJP terjalin hubungan layaknya mitra.

## Keterbatasan
Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu, jumlah informan, dan sumber daya karena penelitian dilakukan saat adanya pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Terbatasnya jumlah informan yang berpartisipasi membuat tidak terpenuhinya keterwakilan  dari  populasi  wajib  pajak  UMKM  di  Kabupaten  Badung.    Hal  tersebut membuat hasil penelitian ini tidak selalu dapat digeneralisasi ke dalam setiap situasi dan kondisi, tetapi dapat ditransfer kedalam situasi yang sejenis. Dengan penggunaan metode kualitatif, sebagian besar hasil penelitian dan analisis merupakan interpretasi penulis atas
data  dan  informasi  yang  didapatkan  di  lapangan.  Oleh  sebab  itu,  dalam  penelitian selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah  jumlah  informan  sehingga  hasil  penelitian dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Allingham,  M.  G.,  &  Sandmo,  A.  (1972).  Income  tax  evasion:  a  theoretical  analysis.
Journal of Public Economics , 1 (3), 323–338. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2 Alm, J., Kirchler, E., & Muehlbacher, S. (2012). Combining Psychology and Economics in  the  Analysis  of  Compliance:  From  Enforcement  to  Cooperation. Economic Analysis and Policy , 42 (2), 133–152. https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:ecanpo:v:42:y:2012:i:2:p:133-152 Bali.BPS.go.id. (2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah), 2017-2019. Diakses pada 10 Mei 2021, dari https://bali.bps.go.id/indicator/13/244/1/pendapatan-asli-daerah-pad-kabupaten- kota-di-provinsi-bali.html.
Braithwaite,  V.  (2003).  Dancing  with  tax  authorities:  Motivational  postures  and  non- compliant actions. Taxing Democracy , 3 , 15–39.
Chong, K.-R., Yusri, Y., Selamat, A. I., & San Ong, T. (2019). Tax climate manipulation on individual tax behavioral intentions. Journal of Applied Accounting Research . Choo, C. Y. L., Fonseca, M. A., & Myles, G. D. (2016). Do Students Behave Like Real Taxpayers In The Lab? Evidence From A Real Effort Tax Compliance Experiment. Journal of Economic Behavior & Organization , 124 , 102–114.
Gangl,  K.,  Hofmann,  E.,  Hartl,  B.,  &  Kirchler,  E.  (2016).  Power  Of  Authorities  And Trust  In  Authorities  Determine  The  Interaction  Climate  And  Tax  Compliance. Contemporary Issues in Taxation Research , 2 , 87–102.
Hofmann,  E.,  Voracek,  M.,  Bock,  C., & Kirchler,  E.  (2017). Tax  Compliance  Across Sociodemographic  Categories:  Meta-Analyses  Of  Survey  Studies  In  111 Countries. Journal of Economic Psychology , 62 , 63–71.
Kabupaten Badung Dalam Angka 2020.
Kastlunger,  B.,  Dressler,  S.  G.,  Kirchler,  E.,  Mittone,  L.,  &  Voracek,  M.  (2010).  Sex differences in tax compliance: Differentiating between demographic sex, gender- role  orientation,  and  prenatal  masculinization  (2D:  4D). Journal  of  Economic Psychology , 31 (4), 542–552.
Kircher,  E.  E.  (2008).  Enforced  Versus  Voluntary  Tax  Compliance:  The  Slippery Framework. Journal of Economic Psychology , 29 (2), 210–225. Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour . Cambridge University Press.
Kirchler,  E., &  Hoelzl,  E . (2018) . Economic  Psychology.  Hoboken,  NJ:  Wiley.  16  Tax behaviour .
Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. Journal of Economic Psychology , 29 (2), 210– 225. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004
Kohlberg, L. (1981). The Philosophy Of Moral Development Moral Stages And The Idea Of Justice .
Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A., & Chlorou, A. (2019). Tax Compliance During Fiscal Depression Periods: The Case Of Greece. EuroMed Journal of Business . Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020. Nerré, B. (2008). Tax culture: A basic concept for tax politics. Economic Analysis and Policy , 38 (1), 153–167.
Prinz, A., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2014). The  Slippery Slope Framework On Tax Compliance: An Attempt To Formalization. Journal of Economic Psychology , 40 , 20–34.
Srinivasan, T. N. (1973). Tax evasion: A model .
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D (Alfabeta (ed.)). Alfabeta. Sutinen, J. G., & Kuperan, K. (1999). A socio‐economic theory of regulatory compliance. International Journal of Social Economics .