## Jurnal Wacana Ekonomi

## Fakultas Ekonomi Universitas Garut
P-ISSN : 1412-5897;   E-ISSN : 2715-517X
Pengaruh Penerapan Psak 101 dan PSAK 105 terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPR Syariah
Hermansyah hermansyah 1 ; Mochamad Romdhon 2
1 Institut Pendidikan Indonesia hermansyah@institutpendidikan.ac.id
2 Universitas Garut mromdhon@uniga.ac.id

## Abstrak
Dalam analisis ini, kami melihat bagaimana  penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 memengaruhi  kredibilitas  catatan  keuangan  BPR  syariah.  Faktor  penting  dalam keandalan catatan keuangan adalah kerangka pelaporan. Menurut PSAK 101, catatan keuangan  bank  pertanian  syariah  harus  menawarkan  analisis  sistematis  tentang kedudukan dan keberhasilan keuangan mereka. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan strategi kuantitatif, dengan mengambil data dari sumber utama dan sekunder. Analisis data menggunakan uji t dan uji F untuk mengevaluasi hipotesis dan memeriksa tren, korelasi, dan hubungan lain antar variabel. Hasil dari uji t dan uji F menunjukkan bahwa penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 yang tidak lengkap dan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPR syariah. Nilai F yang dihitung adalah 140,913 > 2,650, dan Sig yang sesuai. sama dengan 0,000 0,05, sehingga nilai p uji-t kurang dari 0,05.
Kata kunci : Kualitas Laporan Keuangan, PSAK 101.

## Abstract
In this analysis, we look at how adopting PSAK 101 and PSAK 105 has affected the credibility of Islamic BPR financial records. A significant factor in the reliability of financial  records  is  the  reporting  framework.  According  to  PSAK  101,  Islamic agricultural  banks'  financial  records  must  offer  a  systematic  analysis  of  their financial standing and success. This research employs a descriptive technique with a  quantitative  strategy,  drawing  on  data  from  both  main  and  secondary  sources. Data analysis makes use of the t test and the F test to evaluate hypotheses and check for trends, correlations, and other connections between variables. Results from the t test and the F test demonstrate that incomplete and joint adoption of PSAK 101 and PSAK  105  significantly  affects  the  quality  of  reports  Islamic  BPR  finance.  The computed F value is 140,913 > 2,650, and the corresponding Sig. is equal to 0.000 0.05, so the t-test p-value is less than 0.05.
Keyword: Financial Report Quality, PSAK 101.

## 1 Pendahuluan
Sistem  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  merupakan  opsi  alternatif  untuk  sosialisme  dan kapitalisme  dengan  tujuan  mencapai  keadilan  sosial  dan  menerapkan nilai-nilai  etika  universal yang  diterima  secara  luas.  Saat  ini  terdapat  164  BPR  Syariah  yang  beroperasi  di  seluruh Indonesia,  dengan  28  diantaranya  berlokasi  di  Jawa  Barat.  Di  bidang  muamalah,  BPR  ini merupakan salah satu organisasi perbankan di Indonesia yang menganut hukum syariah. Untuk kepentingan UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 1998, bank syariah harus didirikan berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional agar prinsip hukum Islam tentang muamalah untuk masuk ke dalam sistem hukum ekonomi nasional.
Penyusunan  laporan  keuangan  BPR  syariah  harus  mempertimbangkan  standar  akuntansi keuangan  terkait  untuk  menjamin  akurasi  dan  integritas  laporan  keuangan.  Untuk  penyajian laporan situasi keuangan, laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan kepemilikan, PSAK 101  menyertakan  instruksi.  Aturan  ini  menunjukkan  dedikasi  otoritas  untuk  mempercepat pertumbuhan BPRS dan perbankan syariah di Indonesia.
Sebagai studi kasus untuk penelitian ini, BPR Syariah Amanah Rabbaniah akan digunakan untuk mengkaji bagaimana penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 mempengaruhi integritas pelaporan keuangan  berbagai  BPRS  di  Jawa  Barat.  Keberhasilan  finansial  dalam  laporan  tersebut  dapat dipengaruhi oleh variabel internal dan eksternal, termasuk pasar dan strategi manajemen. Untuk menjamin  keterbukaan  dan  tanggung  jawab  dalam  kegiatan  BPRS,  penting  untuk  menyelidiki dampak penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 terhadap standar pencatatan keuangan BPR syariah.
Penelitian  ini  tentunya  akan  dikonsentrasikan  pada  beberapa  BPRS  di  Jawa  Barat,  dengan menggunakan  studi  kasus  BPR  Syariah  Amanah  Rabbaniah,  untuk  lebih  memahami  dampak penerapan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Syariah  (PSAK)  terhadap  akurasi  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah.  BPRS)  laporan  keuangan.  Peningkatan  atau  penurunan  keberhasilan  laporan keuangan  dapat  dikaitkan  dengan  variabel  internal  dan  eksternal,  seperti  strategi  pasar  dan manajemen.  Keakuratan  riset  pasar  yang  diberikan  dalam  rencana  bisnis  bank  sangat  penting untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu laba. Oleh karena itu, “Dampak Penerapan  PSAK 101 dan  PSAK  105  terhadap  Standar  Pencatatan  Keuangan  BPR  Syariah”  akan  menjadi  isu  yang diangkat dalam penelitian ini.
Laporan keuangan  berkualitas  sangat  penting  untuk memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas dalam operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Oleh karena itu, penggunaan Standar  Akuntansi  Keuangan  Syari’ah  (PSAK)  sangat  diperlukan  dalam  penyusunan  laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penerapannya, PSAK 101 dan PSAK 105  menentukan pengakuan pendapatan  pada  usaha  mudharabah  harus didasarkan pada laporan bagi hasil dan tidak menggunakan proyeksi hasil.
Selain itu, BPRS harus fokus pada variabel internal dan eksternal, seperti strategi dan manajemen pasar,  yang  berdampak  pada  keberhasilan  keuangan  dalam  pelaporan.  Elemen  kunci  dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu laba, adalah riset pasar yang termasuk dalam strategi bisnis bank. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 mempengaruhi akurasi pencatatan keuangan BPRS.
Implementasi  PSAK  101  dan  PSAK  105  yang  benar  dapat  meningkatkan  standar  pencatatan keuangan BPRS, sebagaimana ditunjukkan oleh studi kasus di BPR Syariah Amanah Rabbaniah. PSAK  memastikan  bahwa  keterbukaan  dan  tanggung  jawab  dalam  laporan  dipenuhi  dalam
laporan  situasi  keuangan,  laporan  pendapatan,  laporan  arus  kas,  dan  laporan  perubahan kepemilikan.
Namun,  terdapat  beberapa  hambatan  dalam  penerapan  PSAK  di  BPRS,  seperti  kurangnya pemahaman  mengenai  PSAK  oleh  pengelola  BPRS,  kurangnya  tenaga  ahli  dalam  bidang akuntansi syariah, dan kurangnya dukungan dari pihak regulator. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan pelatihan mengenai PSAK serta dukungan dari regulator menjadi hal yang sangat penting dalam memperkuat perkembangan keuangan syariah di Indonesia.
Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, penting untuk memperhatikan nilai-nilai etika dan sosial dalam operasional perbankan. Oleh karena itu, penerapan PSAK tidak hanya memastikan akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  laporan  keuangan,  tetapi  juga  mengedepankan  nilai-nilai etika dan sosial dalam operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## 2 Tinjauan Pustaka
Lembaga  keuangan  syariah,  terutama  BPR  Syariah,  memiliki  peran  dan  posisi  yang  sangat penting dalam membentuk fondasi ekonomi Indonesia yang kokoh melalui pengembangan sistem ekonomi rakyat.

## 2.1 Sistem Operasional Bank Syariah
Penerapan konsep mudharabah di lembaga Islam biasanya terlihat pada barang-barang keuangan dan  pendanaan  seperti  rekening  dan  dana  mudharabah.  Dalam  transaksi  ini  nasabah  berperan sebagai pemilik uang (shâhib al-mâl), sedangkan bank syariah berperan sebagai mudhârib. Ketika Anda membuka rekening tabungan mudharabah atau melakukan transaksi mudharabah, Anda dan bank  menyepakati  persentase  bagi  hasil,  dan  setiap  bulan  bank  akan  membayarkan  persentase tersebut kepada Anda berdasarkan ketentuan akad.
Penggunaan mudharabah mustharakah sebagai alat penghimpunan dana dalam lembaga keuangan syariah  memiliki  aspek  unik  yang membedakannya dengan  penghimpunan  dana  pada  lembaga keuangan lain. Dalam mudharabah mustharakah, shâhib al-mâl terdiri dari lebih dari satu pihak sementara  mudhârib  hanya  satu  pihak,  yaitu  bank  syariah.  Konstruksi  ini  mencerminkan komitmen bank syariah dalam memperhatikan  prinsip-prinsip syariah dalam  setiap operasinya, tidak berbeda dengan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Lembaga  keuangan  syari’ah  memiliki  peran  penting  dalam  mengembangkan  sistem  ekonomi kerakyatan.  Terdapat  perbedaan  dalam  skala  bisnis  pada  lembaga  keuangan  syariah  ini,  tetapi prinsip syariah yang digunakan adalah fokus utama. Bank syariah pada saat ini menggunakan dua prinsip  syariah,  Kedua  prinsip  tersebut  adalah  prinsip  wadiah  yad  dhamanah  untuk  tabungan wadiah  dan  dana  giro  dan  prinsip  mudharabah  untuk  simpanan  wadiah  dan  tabungan  wadiah. Konsep  mudharabah  menggunakan  metode  profit  and  loss  sharing,  dimana  keuntungan  dan kerugian dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.
Di dalam sistem mudharabah, kegiatan menghitung bagi hasil usaha hanya dapat dilakukan oleh mudhârib. Ini karena mudhârib memegang kendali penuh dalam pengelolaan dana dan tidak ada intervensi dari shâhib al-mâl. Dalam situasi penghimpunan dana, seperti deposito mudharabah, perhitungan  bagi  hasil  dilakukan  oleh  bank  syariah  sebagai  mudhârib.  Namun,  dalam  situasi
pembiayaan,  seperti  mudharabah  mustharakah,  perhitungan  bagi  hasil  dikerjakan  oleh  debitur sebagai mudhârib.
Bank syariah menghasilkan uang dengan cara lain selain dari bagian keuntungan dari pengelolaan dana mudharabah. Pendapatan lainnya sepenuhnya milik lembaga Islam dan tidak memerlukan pembagian antara pemilik dana dan administrator. Ini termasuk pendapatan berbasis biaya dari layanan  bank  syariah  seperti  biaya  kliring,  transaksi,  penagihan,  pembayaran  gaji,  dan  biaya lainnya.  Pendapatan  dari  mudharabah  muqayyadah,  dimana  bank  syariah  bertindak  sebagai perantara,  juga  sepenuhnya  dimiliki  oleh  bank  syariah.  Ascarya  menegaskan,  uang  dapat dihimpun  melalui  aset  seperti  uang  muka,  tabungan  mudharabah,  tabungan  wadiah,  dan  giro wadiah.

## 2.2 Kerangka  Dasar  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  Syariah dan  Kualitas
Laporan Keuangan.
Struktur  dasar  ini  menjelaskan  konsep  yang  mengarahkan  persiapan  dan  tampilan  catatan keuangan  untuk  pengguna  pihak  ketiga.  Tujuannya  adalah  untuk  membantu  mereka  yang menghasilkan laporan keuangan dan mereka yang menggunakannya memahami prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterima  secara  luas,  serta  untuk  membantu  akuntan  dalam  memberikan pandangan apakah akun keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. melayani. Ketika ada ketidaksesuaian  antara  kerangka  dasar  dan  aturan  pembukuan  keuangan,  yang  terakhir  harus diikuti.
Penyajian  data  keuangan,  seperti  neraca,  laporan  pendapatan,  laporan  perubahan  situasi keuangan, laporan arus kas, komentar, dan laporan lainnya, merupakan komponen transparansi keuangan  yang  dikenal  dengan  laporan  keuangan.  Selain  itu,  pembenaran  internal  yang merupakan komponen dari catatan keuangan itu sendiri disediakan dengan informasi ini. Penyediaan informasi tentang keadaan keuangan perusahaan, keberhasilan, dan pergeseran status keuangan merupakan tujuan utama dari laporan keuangan. Bagi konsumen luar yang membuat pilihan  ekonomi,  seperti  pemegang  saham,  debitur,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya, pengetahuan ini sangat membantu. Tugas manajemen dan sumber daya yang diberikan kepadanya dirinci dalam laporan keuangan, yang juga menunjukkan bagaimana dampak keuangan peristiwa sebelumnya.
a. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
Pertama,  basis  akrual,  juga  dikenal  sebagai basis  akrual,  merupakan  basis  penting untuk prinsip-prinsip  yang  digunakan  dalam  pembuatan  laporan  keuangan.  Metode  landasan kumulatif  digunakan  untuk  menyiapkan  laporan  keuangan,  yang  berarti  bahwa  dampak transaksi  dan  peristiwa  lainnya  didokumentasikan  dalam  catatan  akuntansi  dan dipublikasikan  dalam  laporan  keuangan  pada  waktu  yang  tepat  daripada  saat  mata  uang atau  pasangannya  diterima  atau  dibayar.  Yang  kedua  adalah  premis  kepedulian berkelanjutan,  yang  mengasumsikan  bahwa  perusahaan  akan  terus  beroperasi  di  masa depan dan tidak akan mengurangi bisnisnya secara signifikan.
b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 (PSAK 101) Setiap  organisasi,  termasuk  bank  konvensional  dan  syariah,  wajib  menyusun  laporan keuangan  pada  akhir  periode  akuntansi.  Dalam  hal  bank  syariah,  pembuatan  laporan keuangan  sudah  ditetapkan  dalam  Standar  Akuntansi  Keuangan  101  (PSAK  101)  yang sudah mengalami perubahan sejumlah kali.
Sehubungan dengan revisi PSAK 1: Menunjukkan Catatan Keuangan pada tanggal 16 Desember 2011, PSAK 101 mengalami beberapa modifikasi. Penyajian laba rugi dan pendapatan inklusif lainnya  menjadi  fokus  utama  PSAK  101  revisi  15  Oktober  2014  sehubungan  dengan  PSAK  1 yang baru.PSAK 101 mengalami beberapa penyesuaian, di antaranya:
(1) Sebagai  reaksi  atas  terbitnya  PSAK  109:  Akuntansi  Zakat  dan  Infaq/Sedaqah  tentang Pelaporan  Keuangan  Kelompok  Penyalur  Zakat  dan  Infak/Sedekah  Uang,  PSAK  101 diubah pada tanggal 6 April 2010.
(2) Sebagai  konsekuensi  dari  pemutakhiran  PSAK  108:  Akuntansi  Penyelesaian  Asuransi Syariah, yang berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan asuransi  syariah, PSAK 101 diubah pada tanggal 25 Mei 2016.
(3) Setelah  PSAK  111:  Akuntansi  Wad  dikaitkan  dengan  pendapatan  komprehensif  lain, PSAK 101 direvisi pada 18 Agustus 2017.
(4) PSAK 101 diperbarui pada tanggal 7 November 2018, sebagai tanggapan atas penerbitan PSAK  112:  Akuntansi  Wakaf,  yang  mengatur  tentang  pelaporan  keuangan  kelompok wakaf.
(5) Pada  tanggal  27  November  2019,  sebuah  revisi  dilakukan  pada  PSAK  101  yang  terkait dengan pemutakhiran referensi pada PSAK lain dan pelaporan keuangan organisasi wakaf. Dalam surat Nomor: U-373/DSN-MUI/VIII/2016 yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2016, Dewan Syariah Nasional MUI menyatakan bahwa PSAK 101 sesuai dengan prinsip syariah. Rekening keuangan yang disusun sesuai dengan hukum Islam ditampilkan secara lengkap sebagai berikut :
1. Tujuan laporan keuangan
Tujuan  laporan  keuangan  adalah  untuk  memberikan  perincian  mendalam  tentang  posisi keuangan,  operasi,  dan  perubahan  pendapatan  perusahaan  dengan  cara  yang  mudah dicerna.  Karena  akun  keuangan  digunakan  untuk  menilai  tanggung  jawab  manajemen dalam mengelola sumber daya bisnis dan untuk membuat pilihan ekonomi, informasi yang dikandungnya  sangat  dihargai  oleh  mereka  yang  menggunakannya.  Akibatnya,  catatan keuangan harus mencakup semua informasi yang relevan tentang organisasi, seperti aset, kewajiban,  dana  syirkah  interim,  kepemilikan,  pendapatan,  pengeluaran,  termasuk pendapatan dan kerugian, transfer tunai, dan saldo dana zakat dan amal.
2. Komponen laporan keuangan Sebagai  entitas  Syariah  yang  berkembang  pesat,  bank  syariah  wajib  menyajikan  laporan keuangan  yang  lengkap dan  transparan  kepada  publik. Laporan  keuangan  ini  terdiri  dari beberapa komponen penting yang harus dipahami secara mendalam oleh para stakeholder.
Situasi keuangan lembaga Islam pertama kali dijelaskan oleh laporan neraca untuk jangka waktu tertentu. Aset, kewajiban, dan saham perusahaan tercantum  dalam laporan neraca ini. Ada juga rangkuman pendapatan yang menampilkan keberhasilan finansial lembaga Islam selama jangka waktu tertentu, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan.
Ringkasan  aliran  pendapatan  juga  merupakan  komponen  penting  dari  catatan  keuangan. Pergerakan  pendapatan  masuk  dan  keluar  dari  institusi  Islam  dijelaskan  dalam  penelitian  ini. Ringkasan penyesuaian stok juga tersedia, dan ini menunjukkan bagaimana modal institusi Islam telah berubah dari waktu ke waktu.
Selain  itu,  bank  syariah  harus  memberikan  laporan  tentang  asal-usul  dan  aplikasi  zakat  dan kontribusi  amal  karena  mereka  diakui  sebagai  entitas  syariah.  Laporan  ini  merinci  bagaimana donasi  yang  diberikan  oleh  kontributor  digunakan  untuk  mendukung  inisiatif  yang mempromosikan kasih sayang dan empati.
Komentar  untuk  catatan  keuangan  tidak  sedikit  tapi  pasti  tidak  sedikit.  Uraian  tentang  praktik akuntansi yang digunakan dan asumsi yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan adalah di antara perincian tambahan yang tidak disertakan dalam laporan keuangan utama dalam memo ini.
Dengan  menyajikan  laporan  keuangan  yang  lengkap  dan  transparan,  bank  syariah  dapat memberikan  keyakinan  dan  kepercayaan  kepada  para  stakeholder,  termasuk  para  nasabah, investor, dan pihak regulator.
Entitas Syariah atau bank syariah yang belum memenuhi fungsinya sebagai lembaga sosial harus mempresentasikan bagian laporan keuangan yang mencakup laporan sumber dan pemakaian dana zakat dan laporan sumber dan pemakaian dana kebajikan.
c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 (PSAK 105)
PSAK  105  mengatur  tentang  laporan  keuangan,  dan  di  dalamnya  dibahas  pembukuan mudharabah.  Dia  mendefinisikan  mudharabah  sebagai  pengaturan  antara  pemilik  dana  dan manajer di mana pemilik menyediakan semua uang dana dan manajer berfungsi sebagai manajer bisnis.  Setiap  keuntungan  yang didapat  dibagi  secara  proporsional,  sedangkan  kerugian  adalah tanggung jawab investor.
Satu pihak bertindak sebagai pemilik dana dan pihak lain bertindak sebagai pengendali dana, dan hal  ini  dijelaskan  dalam  PSAK  105  yang  merinci  pembukuan  mudharabah.  Kedua  mitra  akan berpartisipasi dalam pendapatan bisnis, tetapi pemilik uang akan menanggung kerugian. Dalam praktiknya,  mudharabah  di  bank  syariah  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori:  mudharabah musytarakah, di mana pengelola dana juga memasukkan modal atau dana mereka sendiri dalam kerja  sama  investasi,  mudharabah  muqayyadah,  di  mana  pemilik  dana  menetapkan  batasan bagaimana  dana  dapat  diinvestasikan,  dan  mudharabah  mutlaqah,  dimana  pemilik  dana memberikan keleluasaan dalam pengelolaan investasi.Satu pihak bertindak sebagai pemilik dana dan pihak lain bertindak sebagai pengendali dana, dan hal ini dijelaskan dalam PSAK 105 yang merinci pembukuan mudharabah. Kedua mitra akan berpartisipasi dalam pendapatan bisnis, tetapi pemilik uang akan menanggung kerugian. Dalam praktiknya, mudharabah di bank syariah dapat dibagi  menjadi  tiga  kategori:  mudharabah  musytarakah,  di  mana  pengelola  dana  juga memasukkan  modal  atau  dana  mereka  sendiri  dalam  kerja  sama  investasi,  mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana menetapkan batasan bagaimana dana dapat diinvestasikan, dan  mudharabah  mutlaqah,  dimana  pemilik  dana  memberikan  keleluasaan  dalam  pengelolaan investasi.  Dalam  praktik  di  bank  syariah,  mudharabah  diterapkan  untuk  mengumpulkan  dan mengalokasikan  dana.  Dalam  hal  penghimpunan  dana,  mudharabah  digunakan  sebagai  bentuk tabungan dan deposito.
Dalam implementasi mudharabah di bank syariah, pengelola dana atau mudhârib memiliki suatu usaha atau proyek yang jelas dan dapat digunakan sebagai objek dalam transaksi mudharabah. Mereka  mengajukan  permohonan  kepada  pemilik  dana  atau  shâhib  al-mâl  untuk  membiayai proyek  tersebut.  Shâhib  al-mâl  melakukan  analisa  dan  pertimbangan  atas  kelayakan  proyek berdasarkan  prinsip  kehati-hatian.  Mudharib  dan  pemilik  dana  membagi  hasil  usaha  atau pembagian  bagi  hasil  sesuai  dengan  persentase  yang  diputuskan  dan  dicapai  setelah pertimbangan.  Dapat  diterima  untuk  mendistribusikan  hasil  yang  berjalan  baik  menggunakan dasar  moneter  atau  konsep  pembagian  keuntungan  bersih.  Ketika  terjadi  kerugian,  mudharib bertanggung jawab untuk membayarnya jika itu adalah kesalahan mereka; namun, jika itu bukan kesalahan mereka, pemilik uang bertanggung jawab untuk membayarnya.
Sesuai dengan PSAK 105, laporan dari pengelola dana mengenai realisasi pendapatan perusahaan harus  menjadi  dasar  pengakuan hasil  usaha  dan  bagi  hasil  dalam  transaksi  mudharabah.  Tidak diperbolehkan dalam situasi ini untuk merealisasi pendapatan dari hasil berjalan yang diantisipasi yang telah dicatat sebagai hutang tetapi belum dibayar. Ketika hak bagi hasil dilaksanakan sesuai dengan persentase yang disetujui untuk aset mudharabah yang berlangsung lebih dari satu periode pelaporan,  pendapatan  usaha  akan  dicatat.  Dalam  hal  aset  dan  kewajiban,  PSAK  105  juga
mengatur  peran  bank  syariah  sebagai  pengelola  dana  (mudhârib)  dan  pemilik  dana  (shâhib  al- mâl) dalam transaksi mudharabah..

## 3 Metode Penelitian
Untuk  menjelaskan  hubungan  antara  faktor-faktor  yang  diukur  dan  posisi  mereka,  teknik penelitian  penjelasan  digunakan  untuk  penyelidikan  ini.  Penelitian  ini  mengambil  metode kuantitatif  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  jelas  tentang  bagaimana  adopsi  PSAK  101  dan PSAK  105  telah  mempengaruhi  laporan  keuangan  BPR  kaliber  syariah.  Karena  berusaha memahami  hubungan  antar  faktor  secara  numerik,  metode  analisis  kuantitatif  dipilih.  Untuk memahami  obyek  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  pendekatan  kuantitatif  melalui  dua  tahap. Tahap  pertama  melibatkan  analisis  data  sekunder  menggunakan  teknik  pengumpulan  data sekunder.  Tahap  kedua  memfokuskan  pada  interpretasi  data  statistik  melalui  wawancara  dan kuesioner kepada informan yang memahami obyek penelitian secara detail. Dalam penelitian ini, data yang digunakan melibatkan analisis data sekunder karena terdapat banyak informasi yang tersedia dari instansi pemerintah dan swasta. Sementara itu, data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dalam studi ini. Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh orang lain dan bukan hasil dari studi terbaru

## 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Uji t (secara parsial)
Dibawah ini diperoleh tabel output SPSS untuk uji t secara parsial variabel X1 (PSAK 101) dan variabel X2 (PSAK 105) terhadap variabel Y (kualitas laporan keuangan).
Tabel 1: Coefficientsa Uji t secara parsial signifikansi
Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4,017 2,244 1,790 ,085 X1 ,482 ,165 ,467 2,916 ,007 X2 ,644 ,177 ,633 3,633 ,001
a. Dependent Variable: Y
Tabel di atas menampilkan nilai uji t, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah variabel PSAK 101  X1  dan  variabel  PSAK  105  X2  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  kualitas  laporan keuangan Y.
Temuan  uji  t  yang  disajikan  dalam  laporan  SPSS  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  dua variabel: ukuran sampel dan tingkat signifikansi (Sig). Jika nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05,  maka  variabel  X  memang  memiliki  dampak yang  sedikit  signifikan  terhadap  variabel  Y, memberikan kepercayaan pada hipotesis.
Sedangkan jika Sig. > 0,05 maka hipotesis alternatif diterima; ini menunjukkan bahwa tidak ada dampak  marjinal  dari  X  ke  Y.  Menghitung  dan  membandingkan  perkiraan  nilai-t  dengan menggunakan  data  uji  dari  tabel-t.  Secara  statistik,  masuk  akal  untuk  mengasumsikan  bahwa variabel X memiliki dampak parsial yang substansial terhadap Y jika nilai t yang dihitung lebih besar dari nilai t tabel.
Saat ini, asumsi ditolak jika nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, yang menunjukkan bahwa variabel X tidak memiliki pengaruh komponen yang substansial terhadap variabel Y. Hipotesis yang diajukan untuk ketiga variabel yaitu : H1 : ada pengaruh  (X1) PSAK 101 terdapat (Y ) kualitas laporan keuangan.
H2 : ada pengaruh  (X2) PSAK 105 terdapat (Y ) kualitas laporan keuangan.
Menurut statistik, tingkat kepentingan variabel X1 (PSAK 101) adalah 0,007. Nilai peluang 0,05 digunakan  sebagai  titik  perbandingan,  dan  terlihat  bahwa  0,007  lebih  kecil  dari  nilai  tersebut, menunjukkan  bahwa  variabel  X1  memang  memiliki  pengaruh  yang  tidak  dapat  diabaikan terhadap  Y.  (kualitas  laporan  keuangan).  Oleh  karena  itu,  teori  pertama  (H1)  diadopsi.  Nilai  t hitung untuk variabel X1 adalah 2,916, yang lebih besar dari nilai 1,971 yang ditemukan pada grafik t, seperti yang ditunjukkan oleh temuan uji t. Ini memberikan dukungan lebih lanjut untuk menerima H1 (hubungan signifikansi parsial antara X1 dan Y).
BPRS  Harum  Hikmahnugraha,  Mentari  dan  Amanah  Robbaniah  telah  menerapkan  PSAK  101 dengan benar, yaitu dengan memisahkan aset likuid dari aset tidak likuid dan kewajiban jangka pendek  dari  kewajiban  jangka  panjang,  sesuai  dengan  paragraf  44  PSAK  101.  Aset  likuid dipresentasikan berdasarkan tingkat likuiditas, sedangkan kewajiban dipresentasikan berdasarkan tingkat jatuh tempo. Penelitian sebelumnya, seperti penelitian Nur Afni Yunita tentang penerapan PSAK 101 di Bank BRI Syariah cabang Lhokseumawe, menunjukkan kesesuaian dengan standar tersebut.  Investasi  dalam  bentuk  kas  dievaluasi  berdasarkan  jumlah  pembayaran,  Setiap pembagian  keuntungan  yang  masih  harus  dibayar  tetapi  belum  dibayar  dicatat  sebagai  hutang, dan  pembagian  keuntungan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  pengaturan  awal.  Hasil  ini dikuatkan  oleh  karya  Ahmad  Tarmizi,  M.  Ismail,  dan  Rudi  Arianto  Saputra,  yang  semuanya menemukan bahwa BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menyusun dan menampilkan rekening keuangan laba rugi sejalan dengan landasan hukum dan standar akuntansi keuangan.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  BPRS  Harum  Hikmahnugraha,  BPRS  Mentari,  dan  BPRS Amanah  Rabbaniah  semuanya  mengikuti  PSAK  101  sebagaimana  tertulis.  Nilai  uji-t  untuk variabel independen X2 juga jauh lebih rendah dari ambang batas 0,05, yaitu sebesar 0,001. Bukti ini  mendukung  diterimanya  hipotesis  2  yang  menyatakan  bahwa  variabel  X2  (PSAK  105) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (integritas catatan keuangan). Meneliti nilai t  yang dihitung terhadap grafik t lebih lanjut memverifikasi adanya dampak substansial dari variabel X2 pada keakuratan laporan keuangan.
Berdasarkan  temuan,  BPRS  Harum  Hikmahnugraha,  BPRS  Mentari,  dan  BPRS  Amanah Rabbaniah  semuanya  mengikuti  aturan  dalam  menerapkan  PSAK  105  pada  rekening keuangannya. Hipotesis 2 (H2) dapat diadopsi karena uji t pada X2 (PSAK 105) menghasilkan tingkat  signifikansi  di  bawah  0,05.  Kualitas  laporan  keuangan  tampaknya  dipengaruhi  secara signifikan oleh variabel X2 (PSAK 105), yang juga secara signifikan mempengaruhi variabel Y. (kualitas  laporan  keuangan).  Selain  itu,  PSAK  105  menegaskan  dalam  paragraf  37  bahwa transaksi mudharabah harus dicatat dalam rekening keuangan sebesar nilainya dan bagi hasil dana syirkah interim yang telah dihitung tetapi belum terhutang dicatat sebagai utang.

## Uji F (secara simultan)
Uji  F  menentukan  apakah  ada  interaksi  yang  signifikan  secara  statistik  antara  dua  variabel independen (X1 = PSAK 101, X2 = PSAK 105, dan Y = ). (kualitas laporan keuangan).
Uji F ini diketahui dengan melihat hasil signifikansi dari tabel Anova di bawah ini.
Tabel 2: Hasil uji F simultan signifikansi variabel X terhadap varibel Y
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 608,411 3 202,804 140,913 ,000 b Residual 307,992 214 1,439 Total 916,404 217 a. Dependent Variable: Total_Y
b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1
Hasil  tabel  analisis  varians  (ANOVA)  menunjukkan  Sig. nilai  0,000,  yang  berarti  peluang  5% untuk kambuh. Dengan tingkat signifikansi Sig. 0,000 0,05, kami menerima asumsi bahwa X1 (PSAK 101) dan X2 (PSAK 105) berpengaruh signifikan terhadap Y (kualitas data keuangan). Karena  nilai  Fhitung  sebesar  140,913  lebih  besar  dari  nilai  Ftabel  sebesar  2,650,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  X1,  X2,  dan  X3  semuanya  memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  Y. Membandingkan Fhitung dan Ftabel menghasilkan kesimpulan bahwa X1 (PSAK 101) dan X2 (PSAK 105) berpengaruh besar terhadap Y. (kualitas laporan keuangan). Jadi, kami mendukung teori tersebut.

## 5 Simpulan dan Saran
Dikemukakan bahwa penerapan  PSAK  101 berpengaruh  signifikan  terhadap  standar pelaporan keuangan (nilai Sig 0,05). (Sig.0,007 0,05). Uji-t menghasilkan nilai-t sebesar 2,916, yang lebih besar  dari  nilai-t  tabel  prediksi-t  sebesar  2,056.  BPRS,  Harum  Hikmahnugraha,  Mentari,  dan Amanah Rabbaniah semuanya telah bekerja sangat baik dalam menerapkan pedoman pelaporan keuangan syariah (PSAK 101). Dengan nilai Sig kurang dari 0,05 (Sig. 0,007 0,05) dan nilai t 3,633  lebih  besar  dari  t  tabel  2,056,  PSAK  105  terbukti  sangat  meningkatkan  standar  laporan keuangan. PSAK 105 baris 36-39 mengatur tentang penerapan pembukuan mudharabah. Dengan menggunakan IBM SPSS versi 25, kami menemukan bahwa penggunaan bersama PSAK 101 dan PSAK  105  memiliki  dampak  penting  pada  keuangan  kualitas  laporan,  dengan  nilai  Sig  0,000 (kurang dari 0,05) dan nilai F terhitung 140,913 (lebih besar dari F tabel 2650).

## Daftar Pustaka
Alfitri,  F.,  &  Cahyono,  E.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  PSAK  101  dan  PSAK  105  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPR Syariah. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(1), 18-35.
Ascarya, The lack Of Profit And Loss Sharing Financing In Indonesia’s Islamic Banks; Revisited, Center of Education and Central Banking Studies Bank Indonesia, tt., 4. Bank  Indonesia.  (2016).  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  tentang  Penerapan Prinsip  Syariah  bagi  Bank  Umum  dan  Unit  Usaha  Syariah  Bank  Umum. https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/syariah/Lists/Peraturan%20Syariah/Attach ments/85/PBI_18402016.pdf Bank Indonesia. (2018). Laporan Statistik Perbankan Syariah.
https://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/Statistik.aspx Deni  K.  Yusuf,  BMT:  Bank  Islam  (BMT  dan  Peranannya  Dalam  Pembangunan  Ekonomi Indonesia) (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 113. Djajadikerta, H. G., & Triyuwono, I. (2012). Corporate governance and stakeholder engagement: Lessons from Islamic banks. Journal of Business Ethics, 111(2), 191-207. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  50/DSN-MUI/III/2006,  Tentang  Akad  Mudharabah
Musytarakah,  adalah  bentuk  akad  Mudharabah  di  mana  pengelola  (mudhârib) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.,
https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/akad-mudharabah-musytarakah.
Hosen, M. N. (2018). Islamic law and the challenges of financial modernity. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 9(4), 452-466.
Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan; Buku Satu, (Jakarta: Salemba Empat,
1994), 2-9.
Makki, S. S. (2017). The practice of Islamic banking in Indonesia. In S. S. Makki & S. Z. Marican (Eds.),  Handbook  of  research  on  Islamic  banking  and  finance  (pp.  320-335).  Edward Elgar Publishing.
Maulana, T. (2017). Mengenal Perbankan Syariah. PT Mizan Publika. Neneng  Nurhasanah,  Mudharabah;  Dalam  Teori  dan  Praktik  (Bandung:  Refika    Aditama,
2015),112.
Ridwan  A.H,  Pemberdayaan  BMT;  Alternatif  Membangun  Ekonomi  Syariah  Menurut  Etika Islami,BMT Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy;  2004), 109.
Sugiyono, Statistika untuk Penelitian Cetakan ke-22 (Bandung: Alfabeta, 2012), 21 Statistik Perbankan Syariah Desember 2019, OJK, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan- syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-Desember-2019.aspx.
Yusoff, R. M. (2017). Accounting for Islamic financial transactions: A critical review. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 8(3), 333-346.