2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## PERANAN  PEMUDA  DALAM  MEWUJUDKAN  PARTISIPASI  POLITIK YANG INKLUSIF

## Apriya Maharani Rustandi, Karim Suryadi
Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia Email: apriyamaharani@upi.edu, karimsuryadi@upi.edu

## Abstrak
Suatu  demokrasi  yang  inklusif  dapat  dijalankan  jika  adanya  keterwakilan  dari setiap  kelompok,  salah  satunya  pemuda.  Peneliti  melakukan  analisis  untuk menelaah  penguatan  peranan  pemuda  dalam  memproses  sebuah  peningkatan partisipasi  politik  yang  inklusif.  Peneliti  melakukan  penelitian  dengan  maksud menggali  permasalahan  dalam  menganalisis  stigma  adanya  pemuda  oligarki  dan pemuda  anarkis  sehingga  mengurangi  peranan  dari  pemuda  melalui  pendekatan kualitatif yakni wawancara, observasi dan studi pustaka dengan mendalami artikel nasional atau artikel internasional dengan tujuan menggali  peranan pemuda dalam mewujudkan  partisipasi  politik  yang  inklusif.    Hasil  tinjauan  ini  menunjukkan bahwa pemuda kritis dan partisipatif sangat diperlukan penguatan partisipasi politik yang inklusif oleh kemitraan strategis antara seluruh komponen masyarakat, badan pemerintah,  otoritas  hukum,  para  wakil  dan  anggota  organisasi  lainnya  untuk pemberdayaan  pemuda.  Penelitian  ini  memberikan  titik  acuan  yang  tepat  untuk diteliti  lebih  lanjut  dengan  mengidentifikasi  eksistensi  pemuda  kritis  dan partisipatif sebagai upaya menguatkan partisipasi politik yang inklusif.
Kata Kunci: Pemuda, Partisipasi Politik, Demokrasi yang Inklusif.

## Abstract
An  inclusive  democracy  can  be  implemented  if  there  is  representation  from  every group, one of which is youth. The researcher conducts an analysis to examine the strengthening  of  the  role  of  youth  in  the  process  of  increasing  inclusive  political participation. Researchers conducted research with the aim of exploring problems in analyzing the stigma of oligarchic youth and anarchic youth so as to reduce the role of youth through qualitative approaches, namely interviews, observations and literature  studies  by  exploring  national  articles  or  international  articles  with  the aim of exploring the role of youth in realizing inclusive political participation. The results  of  this  review  indicate  that  critical  and  participatory  youth  are  urgently needed  to  strengthen  inclusive  political  participation  by  strategic  partnerships between  all  components  of  society,  government  agencies,  legal  authorities, representatives  and  other  members  of  organizations  for  youth  empowerment. Overall, this study provides an appropriate reference point for further research by identifying  the  existence  of  critical  and  participatory  youth  as  an  effort  to strengthen inclusive political participation.
Keywords: Youth, Political Participation, Inclusive Democracy.

## Pendahuluan
Syarat  menjadi  negara  demokratis  salah  satunya  adalah  menghendaki  adanya partisipasi politik. Partisipasi politik menjadi penentu dalam demokratis tidaknya suatu negara,  sehingga  sangat  dibutuhkan  keterwakilan  dari  kelompok-kelompok. Keterwakilan  dari  kelompok  masyarakat  itu  dinamakan  dengan  partipasi  politik  yang inklusif (Daeli  et  al.,  2017) .  Partisipasi  politik  yang  inklusif  pada  tataran  perwujudan stabilitas  nasional,  menjadi  fenomena  yang  perlu  untuk  diperhatikan.  Dalam  hal  ini mengingat  jelas  laporan  yang  dibawa  EUI The  Economist  Intelligence dengan  ada penurunan  skor  dari  6,48  menjadi  6,3  dari  tahun  2019  ke  tahun  2020 (The  Economist Intelligence Unit, 2009) . Indonesia menempatkan peringkat 64 dari 167 negara di dunia dari skor Indeks Demokrasi.
Gambar 1

## Skor Indeks Demokrasi di Asia Tenggara (2020)
Sumber: The Economist Intelligence Unit (2021)
Demokrasi sering sekali membahas mengenai kedaulatan rakyat dan pengelolaan serta  permasalahan  yang  ada  didalamnya,  sebagaimana  yang  dengan  telah  dikatakan oleh  Abraham  Lincoln,  yakni  tidak  lain  adalah  pemerintahan  yang  dikelola  dari  (of), oleh  (by),  dan  untuk  (for)  rakyat.  Demokrasi  saat  ini  juga  membahas  mengenai tanggung  jawab  pemerintah,  kekuasaan  yang  tidak  luas  atau  terbatas,  pembagian kekuasaan  yang  menjadi  hal  utama  dan  partisipasi  politik  yang  inklusif (Wahyuni, 2018) .  Partisipasi  politik  inklusif  yang  dihadirkan  harus  mengutamakan  keadilan  dan kesetaraan dalam sosial politik. Berbeda halnya dengan adanya sebuah fenomena bahwa adanya pemuda yang menjadi bagian dari staff khusus pemerintah, menjadikan sebuah stigma  adanya  pemuda  yang  oligarki  dan  partisipasi  yang  muncul  bukanlah  yang inklusif.
Konteks  keberadaan  partisipasi  politik  dalam  kaitannya  dengan  upaya peningkatan  kualitas  demokrasi  yang  inklusif  Indonesia,  penelitian  ini  membahas tentang rasionalitas keberadaan partisipasi. Pembahasan dalam artikel ini dimaksudkan untuk  menunjukkan  secara  umum  bahwa  partisipasi  politik  yang  inklusif  merupakan
bagian  integral  dari  demokrasi.  Dahl  dalam (Alarie,  2018) berpendapat  bahwa  hal  ini disebabkan oleh reformasi demokrasi yang belum tuntas. Hal ini terutama benar jika ia memiliki  efek  positif  yang  kuat  pada  penegakan  kedaulatan  rakyat  dan  bentuk pemerintahan  yang  dikendalikan.  Demokrasi  yang  memungkinkan  penguasa  yang dipilih untuk mewakili kepentingan seluruh "delegasi" (bertindak atas nama rakyat) dan dengan  demikian  melakukan  apa  pun  yang  tampaknya  penting  tanpa  terlalu memperhatikan    aspek  tanggung  jawab  bentuk  atau  akuntabilitas (Gatara,  2016) . Pemerintahan seperti itu pada dasarnya mirip dengan apa yang disebut  Thomas Hobbes sebagai  Leviathan,  jika  tidak  mencakup  reformasi  pandangan  dan  posisi  partisipasi politik yang inklusif.
Demokrasi  yang  inklusif  dapat  terbangun  dengan  adanya  tiga  hal,  pertama adanya kepercayaan terhadap demokrasi, kedua, adanya pemberdayaan perempuan yang mana  perempuan  juga  bisa  bekerja,  sekolah  dan  belajar.  Adanya  keterlibatan  pemuda atau  generasi  Z  dalam  politik  bisa  menjadi  salah  satu  warna  terwujudnya  demokrasi yang inklusif. Partisipasi yang inklusif ini tidak memandang  adanya gender, kelompok budaya,  etnis  dan  agama.  Sebuah  partisipasi  politik  yang  inklusif  dapat  terwujud  jika adanya  keterwakilan  juga  dari  kelompok  rentan  misalnya  perempuan,  penyandang disabilitas dan masyarakat adat (Wheatley, 2003) .
Partisipasi politik dari tahun ke tahun pastinya memiliki efek dalam peningkatan partisipasi  pemuda.  Salah  satu  akibatnya  dalam  tataran  keterwakilan  kelompok  rentan yang  belum  maksimal  membuat  kurangnya  partisipasi  politik  terutama  pada  kaum pemuda.  Beredarnya  sebuah  stigma  adanya  pemuda  anarkis  dan  pemuda  oligarki membuat  partisipasi  politik  dan  kepercayaan  terhadap  demokrasi  menurun.    Adanya faktor  empiris  tadi  peneliti  menilai  bahwa  dampak  partisipasi  politik  dapat  dicegah dengan  adanya  konstruksi  makna  sosial  dan  mengembalikan  stigma  dari  peranan pemuda. Pemahaman utuh mengenai peranan pemuda dapat mengubah pemahaman atau interpretasi  dari  subjek  penelitian,  sehingga  dapat  meminimalisir  dampak  negatif  dari minimnya  partisipasi  politik  yang  inklusif  karena  kesadaran  dari  pemuda  sudah terkonstruksi dengan baik (Pedrazzani, 2017) .
Pemahaman  yang  utuh  tentang  arti  pemberdayaan  pemuda  tentunya  akan meminimalisir  dampak negatif dari minimnya partisipasi politik kalangan muda saat ini Schutz  (dalam Hasbiansyah,  2008) .  Pemahaman  yang  sudah  berkembang  baik  dengan akan  pentingnya  pemuda  berpartisipasi  baik  masuk  kedalam  pemerintahan  atau  tidak dapat secara aktif melaksanakan partisipasi. Ketika individu mempunyai pencerahan yg baik  &  berorientasi  dalam  kepentingan  partisipasi  politik  yang  inklusif  di  negara demokrasi,  tentu  akan  meminimalisir  terjadinya  dampak  negatif  yakni  kemandulan partisipasi  politik  yang  inklusif,  lantaran  mempunyai  niat  ikhlas  dan  berpikiran  secara jernih (Pickvance, 1998) . Khusus bagi anak muda saat ini, berbagai permasalahan yang muncul  dari  kampanye  negatif  dan  demokrasi  siber  adalah  upaya  memantik  pemuda yang  kritis  dan  partisipatif  dalam  memperkuat  pentingnya  demokrasi  dan kewarganegraan pemuda yang berkualitas.
Berdasarkan  hasil  dari  review  atas  penelitian  yang  sejenis  memberikan penjelasan bahwa keberadaan demokrasi inklusif saat ini sangat ditentukan oleh pemuda Aspinal dalam (Robet, 2019) .  Dengan banyaknya praktik-praktik mengenai keamanan demokrasi  yang  kurang  dan  melemahkan  keberadaannya  sebagai  penyeimbang. Banyaknya  kasus  seperti  melemahnya  upaya  antikorupsi,  pengurangan  berbicara  dan berserikat  dan  upaya  dalam  menghapuskan  pemilihan  secara  langsung  menjadi  bukti diskrimatif  terhadap  demokrasi  saat  ini (Fealy,  2020;  Mietzner,  2021;  Power,  2018 ). Salah  satu  strategi  bertahan  hidupnya  pemuda  adalah  bentuk  aksi  politik  yang  mana aktivisme politik ini menempatkan mereka dalam  bahaya inilah yang membuat sebuah stigma  adanya  pemuda  anarkis (Berents  &  McEvoy-Levy,  2015) .  Sebagian  aksi  dari pemuda  selama  pandemi  berlangsung  melalui  media  sosial  namun  hal  ini  masih  saja belum  menyentuh  keterlibatan  dari  kelompok  rentan,  sedangkan  demokrasi  yang berlangsung harus berlandaskan keadilan.
Keterlibatan  pemuda  dalam  hal  demokrasi  sangat  ditentukan  untuk meningkatkan partisipasi politik pemuda. Pasal 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan didefinisikan sebagai warga negara Indonesia dalam rentang usia 16  hingga  30  tahun (Pusat,  2009) .  Di  ruang  politik  formal  pun,  data  menunjukkan bahwa  dari  total  575  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  periode  2014-2019, hanya sekitar 4% saja (atau 24 orang) yang berusia kurang dari 30 tahun. Tanpa adanya sebuah  partisipasi  dari  pemuda  maka  akan  sangat  sulit  mewujudkan  demokrasi  yang inklusif, karena kaum muda harus mempunyai peran aktif dan berdaya dengan peranan yang dapat memecahkan masalah di kelompok mereka.
Adanya  politisi  muda  yang  dilatar  belakangi  kelas  sosial  dan  ekonomi  tertentu membuat  sebuah  keistimewaan  dalam  mengakses  sumber  daya,  hal  ini  memunculkan stigma  dalam  masyarakat  mengenai  pemuda  oligarki.  Menurut  studi  yang  dilakukan pemuda  yang  masuk  sebagai  elit  politik  ini  belum  memiliki  kapasitas  dalam membangun sebuah gerakan (Noor et al., 2019) . Disamping munculnya stigma pemuda oligarki, tidak terlepas dari adanya stigma pemuda anarkis, yakni adanya pemuda yang sering  melakukan  demonstrasi  dan  merusak  fasilitas  umum  ketika  sedang  melakukan unjuk  rasa.  Stigma  yang  dibangun  membuat  sebuah  efek  terhadap  partisipasi  politik pemuda  sat  ini,  terutama  terjadi  kepada  pemuda  yang  termarginalkan.  Hal  ini bertentangan dengan partisipasi politik yang inklusif, menghendaki adanya keterwakilan dari setiap kelompok pemuda yang ada.
Berdasarkan  pendahuluan  yang  telah  di  uraikan  di  atas  maka  rumusan  masalah yang  di  temukan  “Bagaimana  pemuda  mengkonstruksi  makna  dari  stigma  pemuda anarkis  dan  pemuda  oligarki  dalam  melaksanakan  peranannya”  dan  “Bagaimana pemberdayaan  pemuda  mewujudkan  partisipasi  politik  yang  inklusif”.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi makna dari stigma pemuda anarkis dan  pemuda  oligarki  dalam  melaksanakan  peranannya  dan  mengetahui  strategi pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan partisipasi politik yang inklusif.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya prilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dll.    Penelitian  kualitatif  bersikap  deskriptif,data yang  dikumpulkan adalah  berupa  kata-kata  gambar,  bukan  angka-angka. Pendekatan penelitian  kualitatif  deskriptif  kualitatif  bertujuan  untuk  menggambarkan,  melukiskan, menerangkan,menjelaskan    dan    menjawab    secara    lebih    rinci    permasalahan    yang akan  diteliti  dengan  mempelajari  semaksimal  mungkin  seorang  individu,  suatu kelompok atau suatu   kejadian.  Deskriptif  kualitatif  menafsirkan  dan    menguraikan data  yang  ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi (Sugiyono, 2016) . Subjek penelitian  ini  terdapat  lima  informan  yaitu  perwakilan  dari  setiap  ketua  BEM Universitas  negeri,  swasta  dan  politeknik  yang  saat  ini  masih  aktif  dalam  berbagai forum pemuda.

## Hasil dan Pembahasan Pemuda dalam Mewujudkan dan Menjalankan Stabilitas Nasional
Proses menkonstruksi pastinya tidak terlepas dari pengalaman yang dialami oleh subjek  penelitian  identifikasi  kebutuhan  di  atas  di  lihat  dari  kebutuhan  saat  melihat pemuda  dalam  menjalankan  stabilitas  nasional.    Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan dengan lima informan tentang pemuda dalam menjalankan dan mewujudkan stabilitas sudah cukup aktif karena beberapa gerakan yang laksanakan itu masih belum didukung  dengan  pengetahuan  yang  baik  sehingga  organisasi  yang  terbentuk  masih sangat kurang dari segi kualitas. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pemuda yang mengikuti demonstrasi namun tidak tahu konsep yang akan dituntut kepada pemerintah, hanya mengikuti keseruan dari banyaknya massa aksi (Hariyadi et al., 2020) .
Hal ini sejalan dengan adanya teori dari Young mengenai kecenderungan praktik demokrasi  yang  menghambat  sebuah  partisipasi  politik  dan  terciptanya  sebuah ketidakadilan.  Salah  satu  penyebabnya  ialah  Dominasi  dan  Oppersi,  dalam  hal penindasan  sekelompok  orang  berkuasa  dalam  melakukannya  kepada  kelompok  lain. Young memberikan definisi tentang adanya “proses kelembagaan yang secara sistematis mencegah  beberapa  orang  untuk  melakukan  belajar  dan  mengembangkan keterampilannya,  sebuah  proses  sosial  yang  diakui  secara  sosial  ini  menghambat kemampuan orang lain dalam mengekspresikan perasaan dan prespektif  mereka dalam hal  kehidupan  sosial  dan  mendengarkan  orang  lain (Wheatley,  2003) .  Philip  Pettit membuat  sebuah  definisi  dari  penindasan  adalah  ketiadaaan  kebebasan  karena ketidakmampuan dari seseorang untuk menguasai dirinya sendiri saat ini (Mccormack- George,  2021) .  Sally  Hasllanger  mengungkapkan  adanya  penindasan  dapat  dilakukan Ketika  sekolompok  orang  mengalami  perlakuan  yang  tidak  adil  dan  mengalami kerugian dalam sebuah struktur sosial (Lepold, 2013) .
Pemberdayaan pemuda sangat penting sejak dini  agar terciptanya pemuda yang berkualitas.  Pemberdayaan  yang  dimaksud  adalah  adanya  pengembangan  dari  segi
softskill pemuda  yakni  public  speaking,  cara  membuat policy  brief dan  mengambil posisi di organisasi pemuda.
Pada masa pandemic datang memberikan sebuah batasan kepada pemuda dalam memberikan  suaranya  karena  peraturan  yang  mengatur  mengenai  protocol  Kesehatan. Dampak yang dirasakan ketika adanya pandemic membuat Gerakan dari pemuda kurang massif untuk  mengawal  kebijakan pemerintah. Media sosial  menjadi  salah satu  tempat untuk pemuda melakukan aspirasinya kepada pemerintah.
Pemuda selalu dikaitkan sebagai agent of change, yakni dapat mengontrol nilai- nilai  sosial  dari  masyarakat  karena  dapat  merepresentasikan  kondisi  masyarakat (Latif Ruslan, 2020) . Pemuda sebagai penerus dari estafet kepemimpinan yang sehingga perlu adanya ruang diskusi yang seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan berpikir kritis terhadap  bangsa  ini.  Demokrasi  sudah  sangat  dikenal  ketika  zaman  polis  Yunani  yang berasal  dari  kata  demos  yang  artinya  menjalankan  sebuah  fungsinya  agar  kepentingan warga  negara  dapat  terwakili (Faisyal,  2020 ).  Sekalipun  demokrasi  dianggap  sebagai system  yang  baik  namun  tidak  dapat  terlepas  dari  kekurangan  dan  kritikan  selama praktik  demokrasi  ini  berkembang.  Salah  satunya  pemikiran  dari  young  yang memberikan  sebuah  kritik  membangun  untuk  demokrasi,  yang  mana  keadilan  dari demokrasi  harus  berjalan  sungguh-sungguh  dan  tidak  ada  kelompok  yang  terkucilkan. Dalam  membuat  sebuah  keputusan  dari  adanya  demokrasi  haruslah  adanya  demokrasi komunikatif, ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial-politik dapat diatasi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Young  membuktikan  adanya  empat kecenderungan  praktik  demokrasi  yang  menghambat  sebuah  partisipasi  politik  dan terciptanya  sebuah  ketidakadilan  bagi  sebagian  kelompok  salah  satunya  eksklusi (Wheatley, 2003) . Ekslusi, sekolompok orang yang memiliki kekuatan untuk membuat sebuah  kebijakan  demi  kepentingannya  sendiri  dan  kelompok  lain  disisihkan  dalam proses  demokrasi.  Salah  satu  penyebab  eksklusi  ini  terjadi  adalah  karena  adanya persaingan  dalam  demokrasi  (Judith  Bara  dan  Albert  Weale) (Bara  &  Weale,  2006) . Kedua ialah ketidaksetaraan ekonomi, sosial dan kultural sehingga adanya ketimpangan dalam menjalankan stabilitas demokrasi.
Eksklusi  terbagi  menjadi  dua  yakni  eksklusi  eksternal  dan  ekslusi  internal. Eksklusi internal adalah kelompok yang sudah ikut terlibat dalam sebuah forum secara sengaja atau tidak sengaja namun keberadaanyya dalam tempat diskusi diabaikan untuk mengambil  sebuah  keputusan,  sekalipun  mereka  memiliki  akses  dalam  proses  dan prosedur  musyawarah.  Sedangkan  ekslusi  eksternal  adalah  sebuah  meniadakan kelompok  yang  seharusnya  terlibat  namun  terabaikan  dan  dikecualikan  untuk  tidak masuk dalam forum diskusi (Wheatley, 2003) .

## Pemuda mengkonstruksi makna dari stigma pemuda anarkis dan pemuda oligarki dalam melaksanakan peranannya
Partisipasi  politik  yang  inklusif  dapat  terwujud  dengan  adanya  kesadaran  dari pemuda  untuk  melakukan  peranan  aktif.  Peranan  aktif  dapat  terhambat  jika  adanya stigma  yang  tidak  baik  mengenai  pemuda.  Salah  satu  stigma  yang  beredar  adalah
adanya  pemuda  oligarki  dan  pemuda  anarkis.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan kelima  informan  memberikan  konstruksi  makna  dari  adanya  stigma  tersebut.  Adanya pemuda  yang  masuk  ke  dalam  struktur  pemerintahan  membuat  sebuah  stigma  dari masyarakat yang menyatakan bahwa pemuda tersebut adalah pemuda elit atau oligarki. Peneliti  membuat  sebuah  konstruksi  dari  makna  pemuda  oligarki  yang  jauh  dari pendekatan  inklusif  berdasarkan  dari  hasil  wawancara  bersama  dengan  lima  informan. Hal ini disebabkan oleh stigma pemuda oligarki terjadi karena adanya sebuah kekuatan yang  membuatnya  mempunyai  akses  terhadap  sumber  daya  lain  dari  kelompok  yang tidak bisa mengakses sehingga dapat memperkuat posisi sendiri.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  subjek  penelitian  mengartikan  dari pemuda  oligarki  ini  adalah  mereka  yang  mempunyai  kekuasaan  dari  elemen  yang dipegang  oleh  mereka,  sehingga  mereka  harus  mempunyai  keputusan  dengan menyalurkan  ide  yang  ada  atau  mengikuti  tradisi  yang  sudah  dipegang  oleh  suatu kelompok.  Kelompok  pemuda  yang  mempunyai  kesempatan  untuk  menjalankan  roda pemerintahan  seharusnya  mempunyai  kualifikasi  yang  bagus,  bukan  karena  mereka yang mempunyai privilege dan dekat dengan lingkungan pemerintahan.
Sedangkan  pemuda  anarkis  adalah  lahir  karena  ketidaksepemahaman  terkait nilai-nilai  tertentu,  kegagalan  untuk  bermusyawarah  atau  berdiskusi  sebab  instrument dalam  menyelesaikan  perbedaan  atau  bahkan  tujuan  sudah  berbeda,  untuk  mencapai sebuah  sistem  dibutuhkan  sebuah  kekuatan  yang  besar,  yang  mana  hal  ini  sangatlah identic  dengan  kekerasan.  Pemuda  ini  sebenarnya  mempunyai  keinginan  untuk  bebas dari  pemerintahan  dan  cocok  sebagai  mitra  kritis  pemerintah  atas  dasar  tidak kepercayaan  terhadap  pemerintahan.  Cara-cara  yang  dilakukan  oleh  pemuda  anarkis saat melakukan demonstrasi tidak sesuai dengan aturan yang ada, salah satunya dengan merusak fasilitas umum.
Ketidaksetaraan  structural  menyebabkan  adanya  ketidakadilan  dan  penghambat bagi  tumbuh  kembangnya  demokrasi.  Adanya  sumber  daya  normative,  institusi  dan material  membuat  sebuah  hasil  dari  aturan  dan  kondisi  yang  membuat  seseorang  itu terbatasi.  Ketimpangan  struktural  seperti  itu  dianggap  sebagai  ketidakadilan  berbasis kelompok,  karena  hal  tersebut  melanggar  prinsip  kesetaraan  kesempatan  yang substantive. Sejalan dengan yang  diutarakan  Young,  ketidakadilan  dianggap  bersifat struktural  ketika    ada    perlakuan    diskriminatif    terhadap    kelompok-kelompok    sosial rentan    seperti    kaum    perempuan,    etnis    minoritas,    disabilitas,  pemuda  yang  tidak memiliki akses (Laku, 2021; Wahman & Boone, 2018) .
Berbeda  halnya  dengan  ketidaksetaraan  structural  politik  persamaan menjelaskan  kepada  kita  bahwa  perlu  mengesampingkan  perbedaan  prinsip  persamaan dan  kesatuan  sosial,  sehingga  perlakuan  hadirnya  inklusif  yang  adil  harus  diciptakan karena implikasi dari perbedaan yang membuat eksistensi dari masyarakat tercipta.

## Pemberdayaan pemuda mewujudkan partisipasi politik yang inklusif
Hasil  temuan  yang  didapat  menggambarkan  bahwa  pemuda  yang  dibutuhkan saat  ini  adalah  pemuda  yang  dapat  berpartisipasi  aktif  dan  kritis  sebagai  mitra  diskusi
pemerintah.  Adapun  stigma  yang  berkembang  mengenai  pemuda  anarkis  dan  pemuda oligarki,  bukan  termasuk  dalam  pemuda  yang  ideal  diharapkan  oleh  negara.  Setiap pemuda memiliki kesempatan dalam memberikan partisipasi politik untuk mewujudkan keterwakilan  dari  kelompoknya  tanpa  memandang  suku,  ras  atau  latar  belakang keluarga dari pemuda tersebut.
Partisipasi politik yang adil tidak meniadakan kelompok yang rentan ini. Disisi lain  terdapat  sebuah  presepsi  terhadap  ciri  dan  karakter  mereka  yakni  lemah,  lembut, halus dan tidak berdaya. Hal ini sejalan dengan yang diungkap oleh Husserl yaitu tubuh yang  hidup  adalah  yang  dapat  merasakan  indrawi  dan  dirasakan  setelah  dimiliki (Young,  2003) .  Tubuh  dapat  dikatakan  dalam  keadaan  totalitas,  jika  dia  dapat mengaktualisasikan  seluruh  potensi  yang  dimiliki  individu.  Sehingga  sangat  penting untuk  memperjuangkan  partisipasi  politik  bagi  kaum  yang  lemah,  termarginal  secara sosial, struktural dan tidak berdaya (Aubert, 2021; Vieten, 2014; Young, 2006) .
Demokrasi yang inklusif dapat terwujud dengan adanya pemuda yang krtis dan partisipasipatif.  Pemuda  yang  kritis  dapat  terwujud  ketika  dia  mempunyai  rasa  ingin tahu  yang  lebih,  sehingga  mempunyai  pertanyaan-pertanyaan  yang  mendasar  sampai pada  titik  fundamental,  mampu  menghasilkan  suatu  diagnose  atau  analsis  yang  tepat dari  apa  yang  dia  amati  serta  akan  lebih  baik  juga  bila  diiringi  dengan  keberanian menyampaikan  kritiknya  secara  bertanggung  jawab.  Sedangkan,  pemuda  yang partisipatif adalah mereka yang mempunyai semangat dan tidak diam ketika dihadapkan dengan kebijakkan/fenomena apapun, sikap selalu peduli dan mencari tahu dan adanya dorongan utk bermuara pada solusi yang bisa lakukan.
Gabungan dari keduanya tentu akan hasilkan pemuda solutif dan empati, mereka tidak  akan  mau  diam,  jika  mendeteksi  adanya  penyimpangan  yang  mereka    lakukan adalah menganalisis secara faktual dan menghasilkan analisis atau diagnosis yang kritis serta  membangun,  memberikan  kritikan  tersebut  secara  bertanggung  jawab  dan  punya keinginan untuk melakukan sesuatu berdasarkan analisis yang dia lakukan semata-mata utk meperbaiki kecacatan atau penyimpangan yang ada.
Pemuda  yang  kritis  dan  partisipatif  dapat  membentuk  demokrasi  yang  inklusif karena  dengan  karakter  tersebut  dapat  mengakses  hak  yang  seharusnya  terpenuhi. Transisi  menuju  demokrasi  inklusif  dapat  terwujud  dengan  cepat  dan  tepat  ketika pemuda  tersebut  mendapatkan  pemberdayaan  yang  baik (Anakotta  et  al.,  2020) .  Salah satu pemberdayaan pemuda yang baik dapat dilakukan di persekolahan dan perkuliahan. Mata  pelajaran  yang  selalu  didapatkan  untuk  mengembangkan  pemberdayaan  pemuda ialah pendidikan kewarganegraan (Tuhuteru, 2017) .
Urgensi dari pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan dikarenakan dapat menghargai  proses  dan  nilai-nilai  dari  kebangsaan  seperti  yang  sudah  dilakukan  oleh kelompok  pemuda  pada  saat  kemerdekaan.  Pendidikan  kewarganegaraan  juga  dapat meningkatkan sense  of  belonging dari  pemuda    untuk  lebih  cinta  terhadap  tanah  air (Suwandi  &  Sari,  2017) .  Kecintaan  terhadap  tanah  air  dapat  meminimalisir  adanya penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  pemuda  di  masa  depan (Doll,  2008;  Lederach, 2020) . Pemikiran pemuda yang sudah cinta terhadap tanah air, akan melakukan semua
berdasarkan  pengabdiannya  terhadap  negara  bukan  lagi  sebagai  profesi  untuk  mencari keuntungan  semata.  Pendidikan  kewarganegaraan  dapat  mencetak  masyarakat nasionalis  yang  mempunyai  pendirian  teguh  pendirian  bangsa,  sehingga  dapat mengoptimalkan  pemberdayaan  pemuda  dan  meminimalisir  terjadinya  oligarki  baru, karena sudah dilakukan pemupukan dan investasi masyarakat nasionalis.

## Kesimpulan
Peranan  pemuda  dalam  mewujudkan  partisipasi  politik  yang  inklusif  sangatlah penting, sekalipun banyak stigma yang tersemat pada diri pemuda.  Baik  itu  stigma  dari pemuda  oligarki  atau  pemuda  anarkis  haruslah  mempunyai  kapasitas  sebagai  pemuda yang  kritis  dan  partisipatif  sehingga  setiap  kelompoknya  bisa  mewujudkan  adanya demokrasi  yang  inklusif  dan  tidak  adanya  diskriminasi  antara  kelompok  satu  dengan kelompok  yang  lain,  sehingga  terwujudnya  perwakilan  dari  setiap  masyarakat, khususnya pemuda. Gerakan pemuda dalam mewujudkan stabilitas nasional juga sangat diperlukan sekalipun masih banyak ekslusi terhadap gerakan pemuda dan kualitas yang kurang  memadari  dari  sumber  dayanya.  Pemberdayaan  pemuda  melalui  pendidikan kewarganegaraan  menjadi  salah  satu  upaya  untuk  membentuk  pemuda  yang  krtis  dan partsipatif dalam meningkatkan partisipasi politik inklusif.

## BIBLIOGRAFI
Alarie,  L.  (2018).  Polyarchie :  participation  et  opposition,  de  Robert A.  Dahl  [trad. Pascal  Delwit  et  Michèle  Mat],  Bruxelles,  Éditions  de  l’Université  de  Bruxelles, 2016 [1971], 266 p. Politique et Sociétés , 37 (2). https://doi.org/10.7202/1048881ar Google Scholar
Anakotta,  M.  Y.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Roisah,  K.  (2020).  From  Youth  for  74  Years  of Independence  of  the  Republic  of  Indonesia  (Masohi  Militancy:  Youth  Efforts  to Eradicate Radicalism And Terrorism). Jurnal Hukum Prasada .
https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1271.53-60 Google Scholar
Aubert,  I.  (2021).  Social  inclusion,  a  challenge  for  deliberative  democracy?  Some reflections  on  Habermas’s  political  theory. European  Journal  of  Social  Theory . https://doi.org/10.1177/1368431020983781 Google Scholar
Bara,  J.,  &  Weale,  A.  (2006).  Democratic  politics  and  party  competition:  Essays  in honour  of  Ian  Budge.  In Democratic  Politics  and  Party  Competition:  Essays  in Honour of Ian Budge . https://doi.org/10.4324/9780203965771 Google Scholar Berents,  H.,  &  McEvoy-Levy,  S.  (2015).  Theorising  youth  and  everyday peace(building). Peacebuilding , 3 (2). https://doi.org/10.1080/21647259.2015.1052627 Google Scholar
Daeli, W., Tauhid, K., Maharani, C., Moeliono, M., & Bong, W. (2017). Dari Partisipasi ke Inklusi. Brief Cifor . Google Scholar
Doll, W. E. (2008). Complexity and the Culture of Curriculum. Educational Philosophy and  Theory , 40 (1).  https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2007.00404.x Google Scholar
Faisyal. (2020). Negara  Di Tengah Ancaman Demokrasi  Siber. Jurnal Oratio Directa ,
2 (2). Google Scholar
Fealy,  G.  (2020).  Jokowi  in  the  Covid-19  Era:  Repressive  Pluralism,  Dynasticism  and the  Overbearing  State. Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies , 56 (3). https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482 Google Scholar
Gatara,  A.  A.  S.  (2016).  Demokrasi  Nithing  Kritik  Terhadap  Konsep  Dan  Praktek Cyberdemocracy. Demokrasi Digital , 22 (October). Google Scholar
Hariyadi,  A., Hawa, M., Sutrimah, S., Sofwani, S. A., &  Yuliani, E. (2020). Pelatihan Manajemen  Pengelolaan  Administrasi  Menggunakan  Metode  Demonstrasi  Di Wotsogo Jatirogo Tuban. InEJ: Indonesian Engagement Journal .
https://doi.org/10.21154/inej.v1i2.2333 Google Scholar
Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. Mediator: Jurnal Komunikasi , 9 (1).
https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146 Google Scholar
Laku,  S.  K.  (2021).  Ketika  Demokrasi  Membutuhkan  Inklusi. Dekonstruksi . https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v4i01.70 Google Scholar
Latif Ruslan, A. (2020). Peranan Generasi Muda Dimasa Pademi Covid19 (The Role of the  Younger  Generation  in  the  Era  of  COVID-19). SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3634372 Google Scholar Lederach, A. J. (2020). Youth provoking peace: an intersectional approach to territorial peacebuilding in Colombia. Peacebuilding , 8 (2).
https://doi.org/10.1080/21647259.2019.1616959 Google Scholar
Lepold,  K.  (2013).  Sally  Haslanger:  Resisting  Reality:  Social  Construction  and  Social
Critique. Zeitschrift Für Philosophische Literatur . https://doi.org/10.21827/zfphl.1.1.35304 Google Scholar
Mccormack-George,  D.  (2021).  Philip  Pettit’s  Republicanism  and  Labour  Law:  A Defence. International  Journal  of  Comparative  Labour  Law  and  Industrial Relations . https://doi.org/10.54648/ijcl2021019 Google Scholar
Mietzner,  M.  (2021).  Sources  of  resistance  to  democratic  decline:  Indonesian  civil society and its trials. Democratization , 28 (1).
https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649 Google Scholar
Noor, S. Y., Auliyah, N., & Ngabito, M. (2019). Pemberdayaan Pemuda Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat Melalui Budidaya Ikan Gabus (Channa Striata). JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat . https://doi.org/10.30996/jpm17.v4i1.1990 Google Scholar
Pedrazzani, A. (2017). Wasting or saving time? How government and opposition parties use  time  during  legislative  debates.  Evidence  from  the  Italian  case. Journal  of Legislative Studies , 23 (3). https://doi.org/10.1080/13572334.2017.1361206 Google Scholar
Pickvance,  K.  (1998).  Democracy  and  grassroots  opposition  in  Eastern  Europe:
Hungary and Russia compared. Sociological Review , 46 (2).
https://doi.org/10.1111/1467-954X.00116 Google Scholar
Power,  T.  P.  (2018).  Jokowi’s  authoritarian  turn  and  Indonesia’s  democratic  decline.
Bulletin of Indonesian Economic Studies , 54 (3).
https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918 Google Scholar
Pusat, P. (2009). Undang Undang tentang Kepemudaan. Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2009 .
Robet, R. (2019). Democracy for sale: elections, clientelism and the state in Indonesia, by  Edward  Aspinall  &  Ward  Berenschot. Asian  Studies  Review , 43 (3).
https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1636476 Google Scholar
Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suwandi,  I.  K.,  &  Sari,  I.  P.  (2017).  Analisis  Karakter  Nasionalisme  Pada  Buku  Teks Kurikulum  2013 Edisi Revisi 2016 Kelas 1 SD. Elementary School , 4 (2). Google Scholar
The  Economist  Intelligence  Unit.  (2009).  E-readiness  rankings  2009  The  usage imperative. The Economist Intelligence Unit Limited .
Tuhuteru,  L.  (2017).  Peran  Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  Peningkatan Pembentukan  Karakter  Bangsa  di  Tengah  Arus  Globalisasi. Prosiding  Konferensi Nasional Kewarganegaraan III , November . Google Scholar
Vieten,  U.  M.  (2014).  Revisiting  Iris  Marion  young  on  normalisation,  inclusion  and democracy.  In Revisiting  Iris  Marion  Young  on  Normalisation,  Inclusion  and Democracy . https://doi.org/10.1057/9781137440976 Google Scholar
Wahman, M., & Boone, C. (2018). Captured countryside? Stability and change in sub- national support for African Incumbent Parties. In Comparative Politics (Vol. 50,
Issue 2). https://doi.org/10.5129/001041518822263593 Google Scholar
Wahyuni,  R.  (2018).  Aplikasi  Pemilihan  Presiden  Mahasiswa  Stmik  Hang  Tuah Pekanbaru  Berbasis  Android  (  E-Voting). Jurnal  Ilmu  Komputer , 7 (1). https://doi.org/10.33060/jik/2018/vol7.iss1.82 Google Scholar
Wheatley,  S.  (2003).  Deliberative  Democracy  and  Minorities. European  Journal  of International Law . https://doi.org/10.1093/ejil/14.3.507 Google Scholar
Young,  I.  M.  (2003).  Inclusion  and  Democracy.  In Inclusion  and  Democracy .
https://doi.org/10.1093/0198297556.001.0001 Google Scholar
Young,  I.  M.  (2006).  Representação  política,  identidade  e  minorias. Lua  Nova . https://doi.org/10.1590/S0102-64452006000200006 Google Scholar

## Copyright holder:
Apriya Maharani Rustandi, Karim Suryadi (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: