DOI: https://doi.org/10.55122/jabisi.v3i1.407
Vol. 3, No. 1, April 2022, pp. 24-40

## ANALISIS PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT. MARINA CIPTA PRATAMA TAHUN 2019

## PENULIS
1) Diah Nurdiana, 2) Muhammad Rizki Fadilah ABSTRAK Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bab 4 (2) untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan final atas dasar jasa konstruksi PT. Marina Cipta Pratama didasarkan pada ketentuan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 4(2) UU  ke-36  Tahun  2008.  Data  diperoleh  dengan  wawancara  dan  dokumentasi,  teknik pengumpulan sampel dengan purposive sampling . Teknik analisis data pada penelitian ini dengan  cara  membandingkan  dan  mengevaluasi  perhitungan,  Penyetoran  dan  pelunasan pajak penghasilan sesuai dengan ayat 4 ayat (2) tentang pekerjaan konstruksi pada susunan Direktur Jendral Pajak UU No. 36, Pasal 4, Ayat 2 Tahun 2008. Hasil analisis, perhitungan PPh  final  Pasal  4    (2)  untuk  pekerjaan  konstruksi  tidak  sesuai  karena  perbedaan perhitungan  penulis  yang  mengacu  pada  aturan  Pasal  4    (2)  Ditjen  Perpajakan.  Pasal  4 Final peraturan Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pengajuan dan Pelaporan PPh Ayat (2) Tentang pelayanan industri sesuai  dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Kata Kunci Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2)

## AFILIASI
Prodi, Fakultas 1)2) Akuntansi, Fakultas Ekonomi Nama Institusi 1)2) Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 Alamat Institusi 1)2) Jl. M. Kahfi II No. 33, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12640

## KORESPONDENSI
Penulis Diah Nurdiana Email diah.nurdiana12@gmail.com LICENSE This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License .

## I. PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat wajib, tanpa imbalan langsung, untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan
rakyat.  pajak  adalah  industri  yang  sangat  penting  nasional  (Prihanto  &  Damayanti,  2020). Perpajakan, dalam pelaksanaannya, secara tidak langsung mengumpulkan dari negara mereka yang memenuhi peraturan perpajakan, deklarasi atau persyaratan anti-prestasi, dan digunakan untuk fungsi anggaran  dan  berulang.  Dalam  (Raditya;  2016)  (menurut  Rochmat  Soemitro,  2009:1)  Pajak  akan disumbangkan orang untuk dana menurut Hukum (mungkin untuk ditegakkan) dan bukan menerima pelayanan berbalasan (anti prestasi) yang bisa diperoleh secara langsung, ditunjuk dan dimanfaatkan buat melaksanakannya dan menyetor biaya biasa.
Peningkatan ekonomi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan  berbagai sektor untuk  mencapai  kemandirian    bangsa  atau  negara  dalam  hal  pembiayaan  pembangunan  dan pembangunan, terutama dengan menggali sumber-sumber pendanaan  dalam negeri (Damayanty & Murwaningsari, 2020). Peningkatan ekonomi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan berbagai sektor untuk mencapai kemandirian  bangsa atau negara dalam hal pembiayaan pembangunan dan pembangunan, terutama dengan menggali sumber-sumber pendanaan  dalam negeri (Widjanarko, Putri  Silvita 2021).
Perkembangan  dunia  usaha  yang  semakin  pesat  membuat  persaingan  bisnis  dari  berbagai bidang  semakin  ketat.  Semakin  besar  perusahaan  (Prihanto &  Damayanti,  2022), semakin  banyak pula  kegiatan  administrasi  yang  akan  dilakukan  untuk  menjalankan  perusahaan  (Damayanty, Djadang,  &  Mulyadi,  2020).  Namun  mengingat  luas  wilayah  ibukota  yang  terbatas,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  bisnis  persewaan  ruang  merupakan  bisnis  yang  menjanjikan  di  wilayah metropolitan.
Dalam pembangunan bangsa kita yang tumbuh secara pesat Dalam berbagai aspek kehidupan dengan fasilitas umum yang semakin memadai dan modern melalui kemajuan teknologi merupakan hasil dari pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan (Damayanty & Putri, 2021).
Sesuai  dengan  UU  Nomor  36  Tahun  2008  mengenai  pelayanan  industri  yaitu  pelayanan konsultasi  untuk  jasa  persiapan  industri,  jasa  dan  jasa  industri.  Penasihat  pekerjaan  selama konstruksi merupakan bagian dari Serangkaian kegiatan perencanaan. Melakukan dan mengawasi pekerjaan konstruksi, teknik sipil, mekanik, elektronik, pengelolaan lingkungan dan aksesori terkait bangunan atau fisik lainnya (Putu and Agata 2021).
Ruang lingkup desain, pelaksanaan, dan pemantauan terintegrasi dapat dikonfigurasi dengan desain, perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan bangunan (Damayanty, Prihanto, & Fairuzzaman, 2021).  Jasa  pengembangan,  pelayanan  persiapan  dan  pengawasan meliputi tata  laksana  pekerjaan, pengawasan industri, evaluasi mutu, jumlah, dan anggaran. tenaga kerja. Perpanjangan tujuan pajak penghasilan  perusahaan  jasa  konstruksi  dengan  UU  No.  36  Tahun  2008  Pasal  4  Ayat  2  diperjelas peraturan  Pajak  Penghasilan,  Pelayanan  Industri,  Proyek  Industri,  Potongan  Pabean  Industri. Selanjutnya,  pelaksanaan,  pengendalian  Industri,  pelayanan  utilitas,  agen  pelayanan,  dan  besaran perjanjian dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 mengenai penurunan harga.
Untuk  menjalankan  bisnis,  Anda  memerlukan  peran  akuntansi  untuk  mencatat  semua aktivitasnya (Yulianto, 2021) . Catatan yang jelas mengarah pada laporan  pengambilan keputusan dan untuk mengetahui kemajuan transaksi yang dilakukan (Nurdiana, 2018).
Namun, sering terjadi kesalahan antara  akuntansi dan pemrosesan pajak, sehingga diperlukan pemahaman yang baik untuk menggabungkan pajak dan akuntansi yang benar. Usaha jasa konstruksi didirikan  pada tahun  2009  dengan  Keputusan  No.  40  Republik  Indonesia    sebagai  perubahan atas Keputusan No. 51 Tahun 2008. PPh PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
Perpajakan    tentang  pendapatan  industri  konstruksi  diatur  dengan  ketentuan  peraturan  Pajak Nomor  36  Tahun  2008  mengenai  PPh.  Pekerjaan  konstruksi  dijelaskan  dalam  paragraf  2  pasal  4. Selain  itu,  perpajakan  pendapatan  dari  bisnis  jasa  konstruksi  juga  diatur  .  Menurut  PMK No.187/PMK.30/2008  perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.153/PMK.03/2009, penghasilan  bentuk  usaha  tetap  dengan  wajib  pajak  dalam  negeri  dan  perusahaan  jasa  konstruksi adalah  industri  perseorangan  tetapi  penghasilan  yang  Anda  terima  dikenakan  pemotongan  pajak (Widjanarko & Nurmelia, 2020).
Undang-undang  perpajakan  perusahaan  jasa  konstruksi  juga  bersifat  spesifik,  dalam  hal  ini perpajakan  perusahaan  jasa  konstruksi  tidak  sinkron  dengan  perpajakan  orang  pribadi  atau  badan umum (Mayasari & Al-musfiroh, 2020). Perusahaan Jasa Konstruksi mencakup tiga kelompok: Jasa Perencanaan  Konstruksi  dan  Jasa  Konstruksi.  Perusahaan  konstruksi    dan  jasa  pengawasan konstruksi (Dharma, Damayanty and Djunaidy 2021). Tarif pajak penghasilan yang dikenakan pada usaha jasa konstruksi ini tergantung pada kepemilikan Surat Keterangan Kewirausahaan (SBU) dan masa  berlaku  sertifikat.  Untuk  pekerjaan,  harga  ditentukan  oleh  otoritas  kontraktor  (Noveliza  & Crismonica, 2021). Tarif PPh final pada ayat 4  (2)  jasa konstruksi adalah 2% untuk jasa perencanaan konstruksi jika perusahaan pelaksana memiliki izin usaha dan 6% untuk kontraktor tanpa izin usaha. Perusahaan baru dalam kategori UKM (Level 1, 2, 3, 4) dikenakan tarif 2%. Di sisi lain, tarif 2% dikenakan pada kontraktor yang memegang sertifikat untuk perusahaan dalam kategori perusahaan menengah dan besar (5, 6, 7). Tarif 2% 3, n Jika kontraktor tidak memiliki sertifikat entitas, tarifnya adalah  4%.  Jasa  pengawasan  konstruksi  dikenakan  tarif  4  g  untuk  kontraktor  yang  memiliki  izin dagang  dan  6  gi  untuk  kontraktor  yang  tidak  memiliki izin  dagang.  Nilai  pajak  penghasilan  dapat dihitung dengan mengalikan tarif pajak yang sesuai dengan Dasar Pengenaan Pajak bisnis pelayanan industri (Mayasari and Ariani 2021).
Penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Perpajakan Khususnya, pemotongan pajak atas jasa 4 ayat (2) konstruksi.
Monica Raditya (2016) dengan tema:  Penilaian PPh atas Pekerjaan Industri studi masalah Perseroan Terbatas  Concretindo Citra  Sarana.  Hasil  penelitian  menunjukkan  (1)  perhitungan  PPh PT. Concretindo Citra Fasilitas memiliki sesuai dengan PP No. 40 2009 mengenai PPh pekerjaan industri. (2) Point Concretedo Citra Sarana  menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Kantor Pajak Pratama Tangerang Timur.
Victoria Pasari Putri (2018) yang berjudul: Analisis Hukum Pajak Terhadap PPh Atas bisnis pelayanan  industri.  Hasil  penelitian ini menunjukkan:  1).  Pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat   (2) huruf  d  dan  Pasal  23  ayat  (1)  huruf  c  angka  2  UU  PPh  terkait  pemotongan  pajak penghasilan usaha  jasa  konstruksi  yaitu  adanya  syarat  kualifikasi  yang  dimaksudkan  berupa sertifikat  badan bisnis  yang  dikeluarkan oleh  institusi pengembangan  pelayanan industri  untuk pengenaan  pajak yang bersifat final karena sertifikat dan tidak bersertifikat badan usaha dikenakan pajak tidak final. 2). Dalam penerapan pajak Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 pada usaha jasa konstruksi dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan. Setelah itu Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu  bisa melaporkannya  melalui fitur lapor  pajak online atau e-filing gratis  di  Online Pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan.
Yul Yarnita (2013) Judul : Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada PT.  Perkerasan Stabil India Metode Deskripsi Kuantitatif Hasil menunjukkan bahwa pemotongan tarif  pemerintah tidak  sesuai  untuk  bisnis.  Untuk meningkatkan  pembayaran  pajak   dan  banding  perusahaan,  perlu untuk merespons pemotongan pajak yang sebenarnya terkait dengan peraturan perundang-undangan pemerintahan sebelumnya.
Penelitian ini PT. Marina Cipta Pratama merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang
Konsultasi  dan  Konstruksi.  PT.  Marina  Cipta  Pratama  dalam  memberikan  jasa  konstruksi  dan memberitahukan pembayaran PPh pasal 4 ayat (2) terakhir berdasarkan dengan Undang - Undang Pajak  Penghasilan  (UU  PPh)  yang  terbaru,  yaitu  UU  Nomor  36  Tahun  2008,  jasa konstruksi disebutkan pada PPh pasal 4 ayat (2). Diketahui terdapat 2 bukti potong PPh pasal 4 ayat (2) terakhir atas pelayanan industri periode tahun 2019 yang mengalami ketidaksesuaian dari hasil perhitungan pada  bukti  potong  tersebut.  Berdasarkan  uraian  tersebut peneliti ingin mengetahui apakah sudah mengacu dengan peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya pada pajak penghasilan final pasal  4  (2)  dalam  perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  pada  PT.  Marina  Cipta  Pratama,  maka penulis mengambil judul “ANALISIS PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONTRUKSI PADA PT. MARINA CIPTA PRATAMA TAHUN 2019“.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Dalam aslinya, pajak adalah, bukan pajak, tetapi  melindungi kepentingan negara, melindungi negara dari serangan musuh,  dan mendanai karyawan kerajaan. Itu adalah hadiah sukarela dari rakyat kepada raja Sebagai aturan umum, warga negara yang tidak memberikan sumbangan dalam bentuk barang wajib melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan. Di sisi lain, orang dengan status sosial yang lebih tinggi dan kekayaan yang cukup  dapat dibebaskan dari kewajiban ini dengan membayar kompensasi.
Di Indonesia, pajak pada awalnya merupakan pujian atau hadiah yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat kepada raja dan penguasa. Namun, pujian ini hanya digunakan untuk kepentingan penguasa  dan  tidak  akan  dikembalikan  kepada  rakyat.  Seiring    berjalannya  waktu,  pujian  rakyat bukan lagi digunakan untuk  kepentingan partai, tapi mulai untuk mengarahkan kepentingan rakyat sendiri.  Oleh  karena  itu,  harta  kekayaan  yang  dikeluarkan  oleh  rakyat  juga  digunakan  untuk kepentingan rakyat. Misalnya mendapatkan keamanan, mendapatkan orang, membangun saluran air dan membangun fasilitas sosial.
Dalam perkembangannya, sedekah yang sebelumnya gratis dan lebih wajib menjadi aturan yang lebih baik dengan mempertimbangkan unsur keadilan. Oleh karena itu, penerimaan pajak digunakan untuk  kepentingan  rakyat  itu  sendiri,  dan  rakyat  juga  dilibatkan  dalam  menentukan  aturan pemungutan pajak.

## 2.1  Pengertian Pajak
Pajak berdasarkan Pasal 16 Pasal 1 UU. Mengingat Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2009,  pajak  diwajibkan  oleh  undang-undang  tanpa  kompensasi  tepat  yang  dimanfaatkan  oleh kebutuhan negara untuk kepentingan manusia, dan diberlakukan oleh orang pribadi atau kelompok pada  negara.  Pejabat  Siti  (2019:2)  karena  merupakan  kontribusi  yang  khas.  Fitur  khusus  untuk definisi pajak adalah:
1) Pajak  dibebankan  berdasarkan  undang-undang  yang  dipaksakan  dan  aturan  implementasi. Pajak
2) pajak tidak dapat diidentifikasi oleh kontradiksi individu pemerintah.
3) Pajak dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan negara-negara pemerintah daerah.
4) Pajak dimaksudkan untuk pengeluaran negara untuk mendanai investasi publik jika pendapatan masih surplus.
5) Tujuan lain sebagai nama rumah kontrol, yaitu peraturan.
Pajak adalah  milik  rakyat  dan menurut  undang-undang  rakyat  harus memberikannya  kepada negara  tanpa  menerima  barang  palsu  dan  rakyat  harus  menerimanya  sendiri-sendiri  dan  langsung kepada  negara.  Ini  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  mempertahankan  bangsa  dan  seluruh  rakyat. Peralatan  yang  digunakan  untuk  pembangunan  dan  digunakan  untuk  mengatur  kehidupan  sosial ekonomi (Menurut Azhari 2010:23).
Menurut  Guru  Besar  Sumarsan  DRH  Rochmat  Soemitro  SH  (2013:3),  pajak  berdasarkan undang-undang  keuangan  rakyat  (wajib) tanpa memperoleh  imbalan  yang  dapat  dibuktikan  secara
langsung  ( quid  proquare )  yang  digunakan  untuk  membayar  biaya-biaya  bersama,  merupakan kontribusi (kuat). Kemudian definisi diubah menjadi seperti ini: Pajak adalah transfer kekayaan dari masyarakat ke Perbendaharaan untuk mendanai pengeluaran sehari-hari, dan kelebihannya digunakan untuk tabungan publik, sumber utama investasi publik.
Pajak menurut Smeets dalam Suandy (2011:9) “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.
Menurut S.I. Djajadiningrat dalam (Pejabat Siti, 2019) Menurut aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, disebabkan oleh situasi, peristiwa, atau tindakan yang memberikan status tertentu, tetapi memberikan sebagian harta kepada Kementerian Keuangan, bukan sebagai Hukuman Pajak sebagai kewajiban diberlakukan, tetapi tidak ada saling menguntungkan yang menguntungkan langsung dari negara  untuk mendukung kepentingan umum.
Menurut Feldmann “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma  yang ditetapkannya  secara umum), tanpa adanya  kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.
Pajak sebagai iuran masyarakat pada negara yang sifatnya dapat dipaksakan yang terutang oleh yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  umum  (undang-undang)  dengan  tidak mendapat  prestasi  kembali  yang  dapat  ditunjukkan  secara  langsung  dan  yang  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas-tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Pada pendapat ini, ada sebagian faktor utama:
1) Pungutan wajib merupakan iuran tetap untuk masyarakat. Artinya, masyarakat wajib membayar pajak.
2) Wajib bagi semua warga negara. Pemaksaan berarti  wajib pajak  memenuhi syarat
3) subjektif dan objektif.
4) Tidak ada imbalan langsung setelah membayar pajak, karena merupakan sarana
5) pemerataan pendapatan warga. Oleh karena itu, setelah membayar pajak, wajib pajak  tidak menerima keuntungan langsung  dari pajak yang dibayarkan.

## 2.2  Manfaat Pungutan Wajib
Pajak pada umumnya berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk mendanai pengeluaran dan kegiatan pemerintah. Menurut (Siti Resmi, 2019).  Manfaat pungutan pajak bisa dijelaskan sebagai berikut:
1) Manfaat pendapatan (anggaran)
Pajak  berfungsi  sebagai  sumber  pendanaan  untuk  tujuan  mendanai  pengeluaran  pemerintah. Misalnya memasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

## 2) Set fungsi (normal)
Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  di  bidang  sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: Pajak tinggi untuk minuman beralkohol dan barang mewah .

## 2.3  Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi
Pajak  Penghasilan  (PPh)  adalah  pajak  negara  yang  dikenakan  terhadap  setiap  tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang  dapat  menambah  kekayaan    Wajib    Pajak    yang    bersangkutan.  Pajak  Penghasilan  (PPh) dikenakan  terhadap  penghasilan  orang  pribadi  dan  badan  yang  diterima  selama  satu  Tahun  pajak. Berikut adalah jenis pajak yang termasuk pada Pajak Penghasilan:
1) PPh Pasal 15
PPh  Pasal  15  merupakan  laporan  pajak  yang  berkaitan  dengan  norma.  Perhitungan  khusus
untuk kelompok wajib pajak tertentu.

## 2) PPh Pasal 21
PPh  Pasal  21  adalah  pajak  penghasilan  berupa  gaji,  upah,  iuran,  tunjangan,  dan  bentuk pembayaran lain yang berkaitan dengan nama dan pekerjaan. Jabatan, jasa, dan kegiatan yang diperoleh  wajib  pajak  atau  pegawai  dalam  negeri  Anda,  dan  Anda  harus    membayar  setiap bulan .
3) Pajak Penghasilan Pasal 22
Pemungutan  pajak  dari  Wajib  Pajak  yang  melakukan  kegiatan  impor  atau  dari  pembeli  atas penjualan barang mewah.
4) Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak  yang  dipotong  oleh  pemungut  pajak  dari  Wajib  Pajak  saat  transaksi  yang  meliputi transaksi  dividen  (pembagian  keuntungan  saham),  royalti,  bunga,  hadiah  dan  penghargaan, sewa  dan  penghasilan lain yang terkait  dengan  penggunaan  aset  selain tanah atau bangunan, atau jasa.  Pajak  dari  penghasilan  yang  dipotong  dari  bunga  deposito    dan  tabungan  lainnya, bunga  obligasi  dan  surat  utang  negara,  bunga  simpanan  yang  dibayarkan  koperasi,  hadiah undian, transaksi  saham dan  sekuritas lainnya,  serta  transaksi  lain  sebagaimana  diatur  dalam peraturan. Penghasilan dikenai pajak yang sifatnya final alias tidak bisa dikreditkan.
Pajak Penghasilan Pasal 4  (2) merupakan Pajak Penghasilan dengan perlakuan orang pribadi yang  diatur  dengan  Keputusan  Nomor  51  Tahun  2008  dan  diubah  dengan  Keputusan  Nomor  40 Tahun  2009.  Dua  peraturan  pemerintah  memberlakukan  ketentuan  undang-undang  pajak penghasilan. Hal ini sering disebut dengan pajak penghasilan final atau diselesaikan sehingga pajak yang  dipotong/dipungut  oleh  pihak  lain  tidak  diperhitungkan  atau  dipotong  oleh  wajib  pajak. Ditetapkan dalam SPT tahunan laporan akhir tahun.
Pertimbangan  yang  mendasarinya  adalah  penyederhanaan  pemungutan  pajak,  keadilan  dan keadilan  pemungutan  pajak,  tanpa  menambah  beban  administrasi  baik  bagi  Wajib  Pajak  maupun Ditjen Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan keuangan.
Pengertian  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  4  (2)  menurut  Suprianto  (2011:  68)  Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) adalah Pasal 4 (2) tahun 2008, penghasilan titipan, uang hadiah undian, dsb. Pajak ini bersifat final. Dengan kata lain, wajib pajak yang menerima penghasilan yang dikenakan pajak  ini  tidak  lagi  bertanggung  jawab  atas  pajak  tersebut.  Artinya,  itu  akan  dipotong  ketika pendapatan dihasilkan dan pembayar pajak tidak lagi dikenakan pajak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 salah satu jenis dari Pajak Penghasilan yang dikenakan pada setiap penghasilan tambahan seperti deposito hadiah undian juga  berbagai  penghasilan  dari  transaksi  jasa  yang  pemungutannya  bersifat  langsung  tidak  dapat dikreditkan atau bersifat final.
Untuk  penghasilan  tertentu,  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  memberikan  pembebasan pajak  atau  tidak  dikenakan  pajak  penghasilan,  tetapi menurut  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan, penghasilan atau peningkatan kapasitas penghasilan, penghasilan berikut yang dibebaskan dari pajak penghasilan memenuhi syarat. Pajak Penghasilan Badan Dalam Pengertian Pasal 4 (3) UU PPh:
1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat  yang diterima  oleh  badan amil  zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atas sumbangan keagamaan  yang  sifatnya  wajib  bagi  pemeluk  agama  yang  diimani  berdasarkan Peraturan Pemerintah (Menteri Keuangan)
2) Harta  Hibah  yang  diterima  oleh  keluarga  sedarah  dalam  garis  keturunan  lurus  satu  derajat, badan keagamaan,  badan  pendidikan,  badan  sosial,  termasuk  yayasan,  koperasi,  atau  orang pribadi  yang  menjalankan  usaha  mikro  kecil,  dan  tidak  ada  hubungannya  dengan  usaha, pekerjaan, kepemilikan atau   penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3) Warisan
4) Harta dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti
penyertaan modal.
5) Pembayaran  dari  perusahaan  asuransi  kepada  orang  pribadi  sehubungan  dengan  asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
6) Iuran  yang  diterima  atau  diperoleh  dari  dana  pensiun  yang  pendiriannya  telah  disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
7) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

## 2.4  Sistem Pemungutan Pajak
Untuk  pemungutan  pajak  di  Indonesia  terbagi  menjadi  3  sistem  yang  biasa  digunakan  oleh negara kepada wajib pajak. Berikut adalah 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia beserta dengan penjelasannya yang lebih rinci:

## 1) Official Assessment System
Sistem    pemungutan    pajak    yang    memberi    kewenangan    aparatur    perpajakan    untuk menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang  setiap  Tahunnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Dalam  sistem  ini,  inisiatif  serta  kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian,  berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan  pemungutan  pajak  banyak  tergantung  pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

## 2) Self Assessment System
Pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang  setiap  Tahunnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada  di  tangan  Wajib  Pajak.    Wajib  Pajak  dianggap  mampu  menghitung  pajak,  mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak.

## 3) With Holding System
Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  kewenangan  pada  pihak  ketiga  yang  ditunjuk  buat memilih  besarnya  pajak  yang  terutang  sang  Wajib  Pajak  sinkron  menggunakan  peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sinkron peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  keputusan  presiden,  &  peraturan  lainnya  buat memotong & memungut pajak menyetor.

## 2.5  Perpajakan
Dasar  penilaiannya  adalah  nilai  atau  jumlah  berdasarkan  penerapan  tarif  pajak  nilai  yang digunakan  untuk  memungut  pajak  penghasilan  tergantung  pada  jenis  pajak  penghasilan.  Pajak penghasilan atas penghasilan badan sebagai Wajib Pajak dalam negeri didasarkan pada penghasilan kena pajak dan tidak lain adalah laba usaha, termasuk penghasilan kena pajak bukan badan lainnya pajak PPh.
Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, jika Anda menggunakan rumus penghasilan kena  pajak  untuk  menghitung  jumlah  pajak  yang  dibayarkan  pada  akhir  tahun  pajak,  Anda  dapat menghitung sebagai berikut:

## 2.6  Jasa Konstruksi Secara Umum
Menurut  Malik  (2010)  Konstruksi  adalah  usaha  yang  dijalankan  oleh  sekelompok  orang (Pelaku  Bisnis)  Waktu  dan  uang  untuk  mendapatkan  berbagai  manfaat  dengan  layanan outsourcing di  bidang  teknik  sipil  termasuk  konstruksi,  konstruksi,  teknik  sipil,  mesin,  listrik,
Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau Dasar Kena Pajak (DPP) = Penghasilan Kena Pajak (Pasal 4 (1)  -Pasal 4 (2) - Pasal 4 (3)) - Biaya yang Dapat Dikurangi dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (No. 1) Pasal 6  (1) + Pasal 6  (2) - Pasal 9 (1)
lingkungan dan Tebak orangnya, yang akibat jerih payahnya berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya: rancangan dalam, rancangan luar, pembongkaran bangunan, pemeliharaan, pemugaran, pemugaran, dan pemulihan (perbaikan), dapat berupa bentuk.
Seperti halnya perusahaan lainnya, bisnis jasa konstruksi bersifat dinamis dan dapat mengalami kemajuan dan resesi bisnis. Ini perlu diwaspadai tahun anggaran pemerintahan dari bulan Januari ke Desember tahun anggaran berjalan. Artinya, jika dalam suatu tahun anggaran berikutnya, demikian seterusnya.  Jika  terjadi  hal  yang  demikian,  berarti  perusahaan  tidak  mendapatkan  kontrak  kerja, sehingga  terjadi  kondisi  di  mana  sebuah  perusahaan  tidak  melakukan  kegiatan  bisnis sama sekali sepanjang tahun. Sementara di sisi lain, kewajiban perusahaan, seperti biaya operasional, pembayaran gaji  karyawan,  kewajiban  kepada  pihak  ketiga,  pajak-pajak,  dan  kewajiban  pembayaran  rekening kepada  lainnya  tetap  harus  dilakukan,  inilah  risiko  dan  tantangan  bisnis  jasa  pelaksana konstruksi yang memerlukan usaha dan inovasi tiada henti jika ingin tetap eksis.
Banyak hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, antara lain: B. Pedoman/Perubahan usaha jasa konstruksi seperti  jasa pemerintahan yang  secara  terus-menerus  masih  mengalami  penyesuaian  untuk  meningkatkan  profesionalisme, kemandirian,  dan  tanggung  jawab  pelaku  pembangunan  di  Indonesia.  Namun,    pada    hakikatnya segala  kebijakan  dan  langkah-langkah  strategi  yang  dibuat  oleh pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap perkembangan perusahaan nasional, terutama pengusaha kecil dan koperasi. Keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil dan koperasi dapat  dijadikan  modal  dasar  untuk  memulai  bisnis  jasa  konstruksi.  Tanpa  dukungan  dan  campur tangan pemerintah, tentunya sangat sulit bagi pengusaha nasional untuk terjun ke bisnis konstruksi yang padat birokrasi, modal, teknologi, dan sumber daya itu.
Industri  konstruksi  memiliki  dua  komponen  utama:  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa. Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya,  bahwa  pembahasan  dalam  buku  ini  akan l ebih  ditunjukkan  kepada  proyek-proyek  pemerintah.  Jadi,  yang  bertindak  sebagai  pengguna jasa adalah  pihak  pemerintah,  sedangkan  penyedia  jasa  adalah  pihak  pelaku  bisnis  jasa  konstruksi (kontraktor). Kedua belah pihak dalam industri konstruksi saling membuat kontrak  kerja (kontrak) untuk pembuatan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya, menentukan kualitas, biaya dan waktu, dan menyepakati di antara para pihak. Karena pengguna dan penyedia layanan memiliki hak yang sama dalam hubungan pengadaan layanan yang disepakati secara kontraktual.
Proyek pemerintah adalah segala bentuk kegiatan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dana atau Anggaran dana atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  baik  yang  dilaksanakan  secara  mandiri (direncanakan dilaksanakan adalah pemerintah diawasi    oleh  pihak  sendiri atau  pihak  lainnya) dan barang/jasa Dilakukan oleh penyedia  (kontraktor). Hasilnya adalah jasa fisik dan keuangan dengan memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip persaingan  yang  sehat, transparansi,  keterbukaan  dan  perlakuan yang adil dari  semua pihak.,  maka pemerintah    memberlakukan    Keputusan    Presiden    Republik    Indonesia    (Keppres)    Nomor    80, Tahun 2003,  tentang  pedoman  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  yang  efektif  mulai berlaku  sejak  3  November  2003.  Dalam  perkembangan  pelaksanaan  pembangunan  di  Indonesia, Keppres  Nomor  80  Tahun    2003    mengalami    perubahan-perubahan    dan    telah    diubah    untuk ketujuh    kalinya    melalui  tahun  2003  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  (Perpres)  No.  80 tentang Pelaksanaan Pedoman  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi pengadaan:
1) Barang,  yaitu  benda  dalam  berbagai  bentuk  dan  uraian,  yang  meliputi  bahan  baku,  barang setengah  jadi,  barang  jadi/perlatan,  yang  spesifikasinya  di  tetapkan  oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen sesuai dengan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.
2) Jasa Pemborongan, adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang  perencanaan  teknis  dan  spesifikasinya,  proses  dan  pelaksanaannya  ditetapkan/diawasi oleh instansi pemerintah pengguna jasa.
3) Jasa Konsultasi, Merupakan layanan adaptif dari berbagai disiplin ilmu untuk mencapai tujuan tertentu, yang keluarannya berupa perangkat lunak yang disusun secara sistematis. Berdasarkan misi yang ditunjuk oleh petugas jaga berdasarkan Penetapan Hak Pengguna Anggaran.
Dari  penjelasan  dia  atas  dapat  dilihat  bahwa  bisnis  jasa  dikelompokkan  menjadi:  jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Jasa pemborongan dapat dibedakan lagi terhadap jasa pemborongan  konstruksi  Layanan  sewa  selain  konstruksi.  Jasa  kontrak  konstruksi  adalah  jasa untuk  melaksanakan  pekerjaan  konstruksi,  termasuk  pekerjaan  konstruksi,  teknik  sipil, permesinan,  kelistrikan,  dan  lingkungan,  yang  produknya  berupa  bangunan  atau  bentuk  fisik lainnya,  yaitu  perencanaan  ruang  dalam,  perencanaan  ruang  luar,  pemeliharaan  gedung  yang dapat  berupa  pembongkaran.  Jasa  uji  coba  dan  jasa  non  konstruksi  adalah  jasa  pelaksanaan konstruksi yang produk kerjanya berupa bentuk fisik yang bukan bentuk bangunan atau bentu k fisik lainnya dalam arti jasa uji coba konstruksi, dalam kategori jasa lainnya.  Diuraikan di atas. Bisnis Jasa Konstruksi adalah suatu usaha jasa di bidang konstruksi yang kegiatan utamanya adalah menyediakan layanan  jasa pelaksanaan konstruksi. Pelaku bisnis jasa pelaksana konstruksi yang di Indonesia  lebih  dikenal  dengan  sebutan  “kontraktor”,  disebut  juga  dengan  penyedia  barang/jasa. Bisnis  layanan  jasa  pelaksana  konstruksi  dapat  dilakukan  oleh  orang  perseorangan  yang  memiliki keterampilan kerja tertentu dan oleh badan usaha, baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha  yang  tidak  berbadan  hukum.  Khusus  untuk  proyek-proyek  pemerintah,  para  kontraktor  bisa mendapatkan pekerjaan melalui proses lelang, pemilihan langsung dan penunjukan langsung.
Undang-undang  jasa  konstruksi  No.  18  Tahun  1999  mendefinisikan  bahwa  jasa  konstruksi adalah   layanan   jasa   konsultasi   perencanaan   pekerjaan   konstruksi,   layanan  jasa   pelaksanaan pekerjaan  konstruksi  dan  layanan  jasa  konsultasi  pengawasan  pekerjaan  konstruksi.  Definisi  itu menempatkan  kegiatan  bisnis  kontraktor  sebagai  penyedia  jasa  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi, yang  disebut  juga  jasa  pemborongan.  Jasa  pemborongan  adalah  layanan  pekerjaan  pelaksanaan konstruksi   atau   wujud   fisik  lainnya   yang  perencanaan  teknis  dan  spesifikasinya   ditetapkan pengguna  barang/jasa  dan  proses  serta  pelaksanaannya  diawasi  oleh  pengguna  barang/jasa.  Bisnis dibidang  jasa  konstruksi  merupakan  kegiatan  bisnis  yang  melibatkan  beragam  sumber daya, teknologi  dan  institusi  (lingkungan  bisnis).  Oleh  sebab  itu,  bisnis  konstruksi  harus  dikelola  secara terintegrasi, profesional dengan berorientasi kepada kepentingan nasional. Sehingga, segala sember daya  yang  terpakai  dalam  bisnis  ini  dapat  menghasilkan  produk  yang  memiliki  manfaat  dan  nilai struktural, nilai teknis, nilai ekonomis dan nilai sosial bagi masyarakat.
Profesionalisme dibidang bisnis jasa konstruksi memerlukan pemahaman yang sangat memadai terhadap  aspek  yuridis,  administratif,  teknis,  serta  menjunjung  tinggi  norma  dan  etika  bisnis. Pemahaman  terhadap  semua  aspek  ini  akan  memberi  keuntungan  bagi  semua  pihak,  baik  pihak pemerintah,  pelaku  bisnis  konstruksi  maupun  kepada  masyarakat  pengguna  akhir  dari  produk konstruksi yang dihasilkan. Sama seperti bisnis lainnya, bisnis kontraktor adalah bisnis berorientasi profit. Profit dihasilkan dari selisih antara biaya pelaksanaan kontrak dengan harga kontrak. Dalam buku  Malik  (2010;19)  menurut  Allan  Ashworth  (1994:8),  Biaya  ( cost )  bagi  kontraktor  bangunan menggambarkan  semua  jenis  yang  termasuk  dalam  pengeluaran.  Harga  ( price )  merupakan  jumlah tagihan  untuk  pekerjaan  yang  telah  dilaksanakannya,  dan  bila  tagihan  ini  diterima  akan  menjadi pemasukan  ( income ).  Perbedaan  antara  harga  dan  biaya  ini  merupakan  keuntungan.  Mengingat keuntungan adalah salah satu tujuan dalam bisnis konstruksi, maka barang/jasa untuk mendapatkan keuntungan,  para  pebisnis  konstruksi  berkepentingan  untuk  mendapatkan  kontrak  kerja  sebanyak- banyaknya,  tetapi  secara  proporsional  dibatasi  sesuai  batas  kompetensi  dan  kemampuan  usaha.
Batas kompetensi dan kemampuan usaha dinyatakan dalam:
1) Klasifikasi (golongan usaha berdasarkan bidang, sub bidang dan bagian sub bidang).
2) Kualifikasi ( grade 1-7)
3) Batas  kemampuan  nyata  (KN)  yang  terdiri  atas  kemampuan  keuangan  (KK)  kemampuan menangani  paket  pekerjaan/proyek  (KP),  dan  Kemampuan  Dasar  (KD)  setiap  sub  bidang pekerjaan.
Profitabilitas dari bisnis jasa konstruksi adalah memobilisasi secara efisien dan efektif semua sumber daya yang digunakan oleh semua penyedia jasa konstruksi untuk menghasilkan produk jasa konstruksi yang berkualitas tinggi, memaksimalkan keuntungan bisnis dan dengan staf. Kami ingin memperkaya  pengalaman  kerja  perusahaan.  Semua  ini    sangat  penting  karena  perusahaan  jasa konstruksi menjadi modal  untuk meningkatkan klasifikasi, kualifikasi, citra positif dan keunggulan kompetitif.
Besarnya  PPh  yang  harus  dipotong  oleh  pengguna  jasa  konstruksi  akan  dikaitkan  dengan kondisi perusahaan jasa konstruksi tersebut, yaitu sebagai berikut:

## Tabel 1. Tarif PPh Jasa Konstruksi
Berikut rumus untuk melakukan perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi: Menurut Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 187/PMK.03/2008, DPP yang digunakan untuk menghitung PPh Final jasa konstruksi adalah:
1) Jumlah  pembayaran,  apabila  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  jasa  konstruksi  dikenakan  melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa (pemilik proyek atau owner );
2) Jumlah  penerimaan  pembayaran,  apabila  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  jasa  konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.
PPh Pasal 23 merupakan cara pelunasan pajak dalam Tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara  lain  atas  penghasilan  berupa  deviden,  royalti,  jasa  manajemen,  jasa  konstruksi  dan jasa- jasa lainnya yang dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak di dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pasal 23 Pemotongan Pajak merupakan perwakilan otoritas, sasaran pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perusahaan asing lainnya. Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Negara  di  antaranya  menunjuk  sebagai  pemotong  pajak  PPh  23 (memerlukan surat penunjukan yang dikeluarkan oleh kepala KPP (tidak ada bentuk baku), yaitu:
Transaksi-transaksi yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 yang dibayar oleh Kantor Pusat dipotong  dari  Pajak  Penghasilan  Pasal  23,  diumumkan  dan  dilaporkan  oleh  Kantor  Pusat.  Untuk transaksi yang  dikenakan pemotongan  pajak berdasarkan  Pasal  23  pajak penghasilan, akan  dibayar oleh  kantor,  cabang  dan  dipotong,  disetor  dan  dilaporkan  oleh  cabang  terkait.  Pasal  23  Penerapan Sentralisasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
No Bidang Sifat  PPh Dari 1  Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Mempunyai Sertifikasi Kualifikasi Usaha Kecil) Final  2% Jumlah Imbalan Seluruhnya Termasuk Pembelian Jasa dan Pengadaan Material/ Barang Tidak Termasuk PPN 2  Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Mempunyai Sertifikasi Kualifikasi Menengah maupun Besar) Final  3% 3  Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Tidak Mempunyai Sertifikasi Kualifikasi Usaha) Final  4% 4  Jasa Pengawasan Konstruksi (Mempunyai Sertifikat Kualifikasi Usaha) Final  4% 5  Jasa Pengawasan Konstruksi (Tidak Mempunyai Sertifikat Kualifikasi Usaha)
Final  6%
𝐁𝐞𝐬𝐚𝐫 𝐏𝐏𝐡 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 = 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐤 (𝐭𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐏𝐏𝐍) 𝐱 𝐓𝐚𝐫𝐢𝐟 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥
KEP50/PJ/1994 Akuntan, arsitek, dokter, notaris , Pembuat Sertifikat Tanah (PPAT) adalah Pengacara  dan  Konsultan  yang  bekerja  secara  mandiri,  dan  orang  perseorangan  yang menjalankan rekening, kecuali PPAT merupakan Wajib Pajak.

## 2.7  Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi
PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong oleh bendahara pengeluaran wajib pajak baik berupa PPh dari penyewaan tanah atau bangunan, jasa konstruksi, maupun hadiah undian, harus disetorkan ke  rekening  kas  negara  paling  lambat  tanggal  10  bulan  kalender  berikutnya  setelah  masa  pajak berakhir, atau bulan setelah dilakukannya pemotongan pajak 4 ayat (2).Apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pemotongan PPh pekerjaan akan dilakukan pada saat pembayaran jika pengguna  jasa  merupakan  pemotong  pajak,  dan  pembayaran  PPh  pekerjaan  akan  dilakukan  oleh penyedia jasa konstruksi jika pengguna jasa tidak melakukan pemotongan pajak

## ❖ Contoh Kasus Perhitungan PPh Jasa Konstruksi
Rumus untuk menghitung PPh konstruksi adalah jumlah kontrak tidak termasuk PPN dikalikan dengan  tarif  PPh  konstruksi.  Untuk  mekanisme  pemotongan  pajak,  penyedia  layanan  akan mengajukan pajak langsung ke kantor selanjutnya, kepada pengguna jasa menerima pemberitahuan pemotongan  PPh  jasa  konstruksi.  Baca  dengan  cermat  untuk  lebih  memahami  perhitungannya  2 contoh kasus berikut:
1) Ibu  Susi  berencana  membangun  444  Perumahan  di  area  Mampang,  Jakarta  Selatan.  Untuk tujuan  ini ia  pergi  ke  sebuah  perusahaan  konstruksi.  Perusahaan  konstruksi  masih tergolong kecil, namun Susie ingin mengalihdayakan pembangunan rumah tersebut kepada perusahaan. Dia  berkonsultasi  dengan  orang.  Berdasarkan  dari  denah,  denah  lantai  bangunan,  ukuran ruangan, bahan bangunan untuk tujuan pekerjaan pemilihan. Setelah membahas secara rinci, disepakati  bahwa  para  pihak  akan  bekerja  sama.  Perusahaan  konstruksi  kemudian  akan mengeluarkan  dokumen  yang  merinci  biaya  yang  diperlukan.  Sekarang,  rincian  biaya  ini disebut jumlah kontrak. Setelah beberapa kali rapat dan musyawarah, rincian biaya meterai Rp 2  miliar  akhirnya  disetujui.  Setelah  itu,  Susie  menyetujui  dengan  syarat  semua  biaya  akan dibayar  lunas  setelah  pekerjaan  selesai.  Nilai  perjanjian  ini  dipertahankan  oleh  kedua  belah pihak  sebagai  bukti.  Setelah  tugas  selesai,  Susie  menepati  janjinya  dan  membayar  kontrak senilai Rs 2 miliar. Kontraktor konstruksi adalah perusahaan yang cukup memenuhi syarat dan dikenakan tarif pajak 3%. Oleh karena itu, perhitungannya adalah sebagai berikut: Nilai kontrak X Tarif pajak penghasilan untuk jasa konstruksi, yaitu Rp 2.000.000.000 x 3% = Rp 60.000.000.
Dengan demikian, pajak jasa konstruksi yang disetorkan ke KPP adalah sebesar Rp 1.000.000. Jumlah  yang  dihitung  sebagai  pajak  penghasilan  konstruksi  harus  dikurangkan  dari  jumlah kontrak, disetorkan dan dilaporkan dalam periode pajak yang sama. Ini hingga 20 hari setelah bulan  pemotongan  pajak  atau  bulan  Anda  menerima  pembayaran.  Setelah  perusahaan konstruksi  mengumumkan  dan  melaporkan  pajak,  perusahaan  menerima  bukti  pengurangan pajak  penghasilan  final  untuk  pekerjaan  konstruksi  yang  dilakukan  untuk  Susie.  Kemudian, barang bukti menjadi Ny Susie dan melaporkan pada akhir tahun pajak.
2) Yoni  akan  membangun  gedung  di  kawasan  Kebayoran  Rama,  Jakarta  Selatan.  Yoni  bekerja untuk  sebuah  perusahaan  jasa  konstruksi  yang  bersertifikat  sebagai  usaha  kecil.  Yoni memberikan saran tentang perencanaan, tata letak bangunan, ukuran ruangan, dan pemilihan bahan bangunan yang akan digunakan untuk proses kerja. Perusahaan konstruksi juga memberi Yoni  dokumen yang merinci biayanya. Biaya ini disebut jumlah kontrak.
Nilai  kontrak  adalah  Rp.  890.000.000  akan  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  di  atas  untuk menandatangani  materai  dan  akan  dibayar  setelah  pekerjaan  selesai.  Maka  perhitungannya terlihat seperti ini: Jumlah kontrak X Tarif pajak penghasilan Rp untuk jasa konstruksi (UKM). 890.000.000  x  2%  =  Rp.  17.800.000  Oleh  karena  itu, provider  service menyetorkan  sebesar rupiah.  Pendapatan  dari  pekerjaan  konstruksi.  Setelah  itu,  Bapak  Yoni  akan  menerima  surat keterangan pemotongan pajak penghasilan final atas pekerjaan konstruksi yang diperoleh dari kantor pajak dari penyedia jasa.

## 2.8  Hipotesis Penelitian
Hipotesis  adalah  jawaban  sementara  terhadap  masalah  yang  masih  bersifat  praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.  Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap  masalah  yang  kan  diteliti.  Berdasarkan  kajian  teoritis,  penelitian  terdahulu  dan  kerangka berpikir di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
H1: Diduga  PT.    Marina    Cipta    Pratama    sudah    sesuai    dalam    perhitungan,    penyetoran    dan pelaporan  pajak  penghasilan  final  pasal  4  ayat  2  atas  jasa  konstruksi  berdasarkan  UU perpajakan.
H2: Diduga  PT.    Marina  Cipta    Pratama    tidak    sesuai    dalam    perhitungan,    penyetoran  dana pelaporan  pajak  penghasilan  final  pasal  4  ayat  2  atas  jasa  konstruksi  berdasarkan  UU perpajakan.

## III.  METODE PENELITIAN

## 3.1  Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di bagian Accounting PT. Marina Cipta Pratama yang beralamat di Jl. Kemang Timur Raya, No. 69B,  Jakarta  Selatan 12730. Waktu penelitian  dilaksanakan mulai dari April - Juni 2020.

## 3.2  Variabel Penelitian
Variabel   bisa   didapatkan   dari   fenomena   yang  diabstraksi   menjadi   konsep  atau konstruk yang  diberi  nilai.  Fenomena  adalah  peristiwa  atau  kejadian  yang  ditangkap  dengan indra manusia dan   dapat   dijelaskan   secara   ilmiah.   Variabel-variabel   yang   dimaksud sesungguhnya  telah dinyatakan  secara  eksplisit  pada  masalah  penelitian  dan  dipertegas  lagi pada rumusan hipotesis. (Anwar Sanusi, 2016:49)
Variabel penelitian yang   digunakan   dalam   penelitian   merupakan   petunjuk   untuk mencari data  maupun  segala  informasi  di  lapangan,  baik  dengan  menggunakan  data  primer maupun data sekunder. Variabel pada penelitian ini adalah perhitungan pajak atas PPh Pasal 4 ayat 2, pemotongan pajak atas PPh Pasal 4 ayat 2 dan pelaporan pajak atas PPh Pasal 4 ayat 2.

## 3.3  Jenis dan Sumber Data
Berdasarkan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data objek. Menurut Anwar Sanusi (2016:103-104) adalah data yang dikumpulkan bukan berupa respons melainkan secara fisik yang  diamati,  dicatat  serta  diklasifikasikan  menurut  tempat  dan  waktu  yang  melatar  belakangi peristiwa, misalnya tentang dokumen-dokumen, fasilitas kantor dan aset lainya baik berupa kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, data subjek juga digunakan dalam penelitian ini. Data subjek diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola Perusahaan. Untuk sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:
1) Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  oleh  peneliti.  Data  yang  diperoleh berasal dari studi lapangan, studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan sumber yang berhubungan  dengan  objek  yang  diteliti, seperti  sejarah  dan  jenis  pekerjaan  konstruksi  yang berhubungan dengan penelitian di PT. Marina Cipta.
2) Data  sekunder  adalah  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  perusahaan  dalam  bentuk  dokumentasi seperti profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, data kontrak proyek atas pekerjaan konstruksi, dokumen perjanjian, bukti potong pajak atas Pasal 4 ayat (2).

## 3.4  Teknik Pengumpulan Data
1) Wawancara
Yaitu Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan  kepada  subjek  penelitian.  Semua  data  yang  dikumpulkan  adalah  data  yang  berkaitan dengan PT. Marina Cipta berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni
mengenai PPh Pasal 4 ayat 2.

## 2) Studi kepustakaan
Studi  kepustakaan  berarti  mengkaji  pustaka  dengan  mendalami,  mencermati,  menelaah  dan mengidentifikasi  bahan  kepustakaan.  Menelaah  kepustakaan  yang  relevan  dengan permasalahan  penelitian  merupakan  suatu  keharusan  yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan  dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan berbagai teori dan materi mengenai modal sendiri dan sisa hasil usaha.

## 3.5  Teknik Pengambilan Sampel
Menurut  Anwar  Sanusi  (2016:87),  sampel  adalah  bagian  dari  elemen-elemen  populasi  yang terpilih.  Cara  untuk  memilih  atau  menyeleksi  elemen  tersebut  disebut  dengan  sampling.  Satuan sampling adalah sesuatu yang akan dijadikan kesatuan yang akan dipilih, dapat berupa individu yang berdiri sendiri ataupun sekumpulan individu. Sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili karakteristik populasinya yang ditunjukkan oleh tingkat akurasi dan presisinya.
Jadi teknik pengembalian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling ( non-probability sampling ), yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti  menentukan  pengambilan  sampel  dengan  cara  menetapkan  ciri-ciri  khusus  yang  sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

## 3.6  Teknik Pengolahan dan Analisis Data

## 1) Teknik Pengolahan Data
Teknik  pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  yang  dikumpulkan  dan  diolah berdasarkan dengan teori akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi objek penelitian.

## 2) Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data, yakni model strategi deskriptif kualitatif  dan  model  strategi analisis  verifikasi  kualitatif.  Kedua  model  tersebut  kadang  kala dilakukan  sendiri-sendiri  ataupun  secara  bersama-sama.  Berdasarkan  “isi”  pada  data  yang diperoleh,  dijumpai  beberapa  teknik  analisis  data  kualitatif  yang  sering  diterapkan oleh  para peneliti.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis interaktif .

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Hasil Penelitian
Pada hasil penelitian ini perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Final pasal 4  ayat  (2)  dari  Usaha  Jasa  Konstruksi  yang  di  kerjakan  oleh  PT.  Marina  Cipta  Pratama belum sesuai  karena  terjadi  selisih  terhadap  perhitungan  penulis  yang  mengacu  pada  Peraturan Direktur Jendral Pajak Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008.
Data  pekerjaan  yang  telah  diselesaikan  dan  hasil  perhitungan  Pajak  Penghasilan  Final Pasal 4 Ayat 2 yang harus dipotong sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak di setiap pekerjaan Jasa Konstruksi di PT. Marina Cipta Pratama selanjutnya dalam hal ini pemotong pajak yaitu PT. Marina Cipta Pratama atau pengguna jasa Konstruksi harus menggunakan e-billing atau Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik. Berikut rekap sampel yang diambil penulis dari pekerjaan yang  telah  diselesaikan atas  Usaha  Jasa  Konstruksi  di  PT.  Marina  Cipta  Pratama  periode  tahun 2019 yang akan penulis analisis.
Tabel 2. Data Jasa Konstruksi pada PT. Marina Cipta Pratama Periode Tahun 2019
No Nama Perusahaan NPWP Tanggal No. Faktur Pajak DPP 1 PT. Astra International Tbk  01.302.584.6.092.000  01/03/2019  010.003-19.52681131  Rp 463.375.000
2 PT. Astra International Tbk  01.302.584.6.092.000  11/04/2019  010.003-19.52681141  Rp 274.760.000
3 PT. Astra International Tbk  01.302.584.6.092.000  24/07/2019  010.003-19.52681155  Rp 326.480.000
4 PT. Astra International Tbk  01.302.584.6.092.000  06/09/2019  010.003-19.52681159  Rp 382.500.000
5 PT. Astra International Tbk  01.302.584.6.092.000  08/11/2019  010.003-19.52681176  Rp 221.260.000
Tabel 3. Penghitungan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi yang Ada pada Perusahaan
PT. Marina Cipta Pratama No Nama Perusahaan DPP Tanggal Transaksi PPh yang Dipungut % Nilai 1 PT. Astra International Tbk Rp        463.375.000 01/03/2019 4%  Rp      16.850.000 2 PT. Astra International Tbk Rp        274.760.000 11/04/2019 4%  Rp      10.990.400 3 PT. Astra International Tbk Rp        326.480.000 24/07/2019 4%  Rp      11.872.000 4 PT. Astra International Tbk Rp        382.500.000 06/09/2019 4%  Rp      15.300.000 5 PT. Astra International Tbk Rp        221.260.000 08/11/2019 4%  Rp       8.850.400 Jumlah Rp     1.668.375.000 Rp     63.862.800
Perusahaan  PT.  Marina  Cipta  dalam  masa  pajak  tahun  2019  memperoleh  penghasilan bruto atas jasa konstruksi Rp.1.668.375.000 dan tercatat di bukti dipotong yang ada di PT. Marina Cipta Pratama untuk penyetoran pajak penghasilan final adalah 4% dengan nilai Rp.63.826.800.

## 4.2  Pembahasan
PT.  Marina  Cipta  Cipta  Pratama  sebagai  perusahaan  Jasa  Konsultasi  dan  Konstruksi  maka disebut  sebagai undang-undang Pajak Tahun 2008 Nomor 36 tentang Kewajiban Pajak Penghasilan Badan, Keputusan Tahun 2009 Nomor 40 tentang Pajak Penghasilan Pekerjaan Konstruksi, UU KUP Nomor  28  Tahun  2007,  dan  PMK  Nomor  153/PMK.03/2009  Tentang  Tata  Cara  Pembayaran  dan Pengajuan Pajak.
Dalam  penelitian  ini  langkah-langkah  yang  akan  ditempuh  untuk  menjawab  rumusan masalah adalah sebagai berikut: Perhitungan   Pajak   Penghasilan   Final   Pasal   4   ayat   (2)   Atas Usaha   Jasa Konstruksi. Perhitungan  PPh  Final  Pasal  4  ayat  (2)  atas  Usaha  Jasa  Konstruksi  Yang Ada Pada PT. Marina Cipta Pratama . Perusahaan PT.  Marina Cipta Pratama merupakan  perusahaan jasa konsultasi   dan konstruksi dengan mempunyai sertifikat.
Usaha Jasa Konstruksi namun masa berlaku sertifikat Usaha Jasa Konstruksi PT. Marina Cipta Pratama  sudah  melewati  batas  registrasi  ulang  dan  belum  melakukan  registrasi  ulang  lagi  maka dikenakan  tarif  4%  dalam  perhitungan  pajak  penghasilan  final  atas  usaha  jasa  konstruksi, dikarenakan masa berlaku sertifikasi kualifikasi usaha sudah tidak berlaku  maka  termasuk  ke dalam Jasa  Pelaksanaan  Konstruksi  (Tidak  Mempunyai  Sertifikasi Kualifikasi Usaha)  sesuai Peraturan Direktur  Jendral  Pajak  Pasal  4  ayat  (2)  UU  Nomor  36  Tahun  2008.    Perhitungan    PPh    yang seharusnya  adalah  dengan  mengalikan  4%  dari  DPP-nya. Perhitungan  PPh  terutang  dinilai  dari DPP  yaitu  nilai  kontrak  tidak  termasuk  PPN.  Jumlah  PPh terutang  bisa  diketahui  dengan  mudah tanpa  menunggu  selesainya  pencatatan pada  akhir  tahun, dan dapat disetorkan langsung dan negara bisa memperoleh penerimaan langsung. Peraturan pajak tentang pengenaan PPh Final, PPh terutang harus segera  disetorkan  kekas  negara setelah pembayaran uang muka atas kontrak yang disepakati dan ditandatangani.
Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi Berdasarkan UU Nomor 36 tahun  2008  Dengan  Sampel  Data  Dari  PT.  Marina  Cipta  Pratama.  Rincian    perhitungan    pajak penghasilan  terutang  atas  usaha  jasa  konstruksi  menurut peraturan perpajakan dengan perhitungan menggunakan tarif jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi dan jasa pelaksana konstruksi jika
perusahaan jasa tidak memiliki sertifikasi kualifikasi usaha.
Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Final  Pasal  4  ayat  (2)  atas  Usaha  Jasa  Konstruksi  dengan sampel dari   Perusahaan   PT.   Marina   Cipta   Pratama   dalam   masa   pajak   periode   tahun   2019 memperoleh  penghasilan  Bruto  atas  Usaha  Jasa  Konstruksi  sebesar  Rp.1.668.375.000  dan penghasilan  yang  dipotong  oleh customer untuk  penyetoran  Pajak  Penghasilan  Final  adalah  4% dengan nilai Rp.66.735.000. Berikut tabel perhitungannya:
Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi Jika Perusahaan Jasa Tidak Memiliki Sertifikasi Kualifikasi Usaha
Perbandingan Hasil Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Final  Atas  Usaha  Jasa Konstruksi Yang Ada Pada Perusahaan PT. Marina Cipta Pratama Dengan Penulis  yang Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008.
Berdasarkan  hasil  analisis  perhitungan  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  atas  Usaha  Jasa  Konstruksi menurut perusahaan dan penulis yang mengacu pada peraturan Direktur Jendral Pajak Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008. Dari hasil perhitungan yang sudah penulis jabarkan ditemukan adanya perbedaan  dari  selisih  jumlah  perhitungan  PPh  pasal  4  ayat  2,  hasil  perhitungan perusahaan lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan hasil perhitungan menurut penulis yang mengacu  pada undang-undang  perpajakan.
Analisis    Penyetoran    Pajak  penghasilan  final  atas  usaha  jasa  konstruksi  Pasal  4 (2) Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  bagian  pajak  pada  PT.  Marina Cipta Pratama, Penyetoran  pajak  penghasilan  final  pasal  4  ayat  (2)  atas  Usaha  Jasa  Konstruksi  yang  dilakukan PT.  Marina  Cipta  Pratama  dipotong  oleh  pengguna  jasa  sebelum  jatuh  tempo  tanggal  yang ditentukan. Pembayaran atau penyetoran PPh final akan menjadi PP51 Pasal 5 Tahun 2008. Ayat 1 dipotong oleh pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan final jika Pengguna Jasa sendiri adalah Manajer Kliring, atau oleh orang itu sendiri yang berhak atas pemotongan pajak. Kode rekening pajak final PPh Jasa Konstruksi adalah 411128 dan kode jenis setoran 409.
Analisis  Laporan  PPh  Final  Atas  Usaha  Jasa  Konstruksi  Berdasarkan  Pasal  4  (2)  hasil wawancara penulis dengan  bagian  pajak  pada  PT.  Marina  Cipta  Pratama, Pelaporan  dilakukan oleh  Pengguna  Jasa  pada  PT.  Marina  Cipta  dan  Pengguna  Jasa  melaporkan sebelum  tanggal  10 bulan  berikutnya  setelah  hari  dilakukan  pemotongan  pajak  atau  penerimaan pembayaran.
Tanggal  pelaporan  PPh  Final  atas  Jasa  Konstruksi  Pasal  4  ayat  (2)  atas  Usaha  Jasa Konstruksi. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008:
1) Jika dipotong dari pengguna jasa ( withholding ), maka akan disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pendebetan.
2) Jika  penyedia  layanan  menyetor  ke  Kementerian  Keuangan,  paling  lambat  tanggal  15  setiap bulannya Lanjutkan setelah menerima pembayaran
❖ Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Tahunan PT. Marina Cipta Pratama
PT. Marina Cipta Pratama, Pajak penghasilan yang masih harus dibayar dipotong oleh pemberi kerja,  sehingga  laporan  SPT  menggunakan  SPT  tahunan.  Laporan  SPPTPH  Wajib  Pajak  Badan memiliki  kode  formulir  perusahaan  jasa  konstruksi  1771  karena  PPh  final  telah  diterapkan.  maka
No Nama Perusahaan
DPP Tanggal Transaksi PPh yang Dipungut % Nilai 1 PT. Astra International Tbk Rp        463.375.000 01/03/2019 4%  Rp      18.535.000 2 PT. Astra International Tbk Rp        274.760.000 11/04/2019 4%  Rp      10.990.400 3 PT. Astra International Tbk Rp        326.480.000 24/07/2019 4%  Rp      13.059.200 4 PT. Astra International Tbk Rp        382.500.000 06/09/2019 4%  Rp      15.300.000 5 PT. Astra International Tbk Rp        221.260.000 08/11/2019 4%  Rp       8.850.400 Jumlah Rp     1.668.375.000 Rp     66.735.000
status  SPT  tahunannya  adalah  nihil.  Nihil  yang  berarti  bukan  tidak  membayar  pajak,  dikarenakan pajak  telah  dibayar  langsung  oleh  pemberi  kerja  (pengguna  jasa).  Berdasarkan  hasil  wawancara penulis pajak pada PT. Marina Cipta Pratama, dapat diketahui bahwa perusahaan melaporkan SPT tahun 2019 dengan benar, dalam pengisian SPT sudah lengkap dan benar, tanggal melaporkan sesuai, kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tetap berlaku paling lambat 30 April 2020, namun, Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan relaksasi akan pelaporan SPT karena imbas dari pandemi virus corona atau covid-19 jadi ditunggu sampai 30 Juni 2020.

## V. PENUTUP

## 5.1  Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan  Pasal 4 ayat (2) PPh final usaha jasa konstruksi yang  penulis lakukan pada PT. Marina Cipta Pratama, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Perhitungan  PPh  Final  Pasal  4  (2)  Usaha  Jasa  Konstruksi  di  PT.  Marina  Cipta  Pratama menghitung pajak penghasilan final berdasarkan data yang  penulis terima secara teratur, Pasal 4.2 Usaha Jasa Konstruksi tidak sesuai dengan aturan Ditjen Pajak Pada tahun 2008 UU Nomor 36,  karena  kesalahan  maka  penulis  melihat  kesalahan  setelah  menghitung  kembali  pajak penghasilan Pasal 4 (2) final dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan 4 (2) Undang- Undang Nomor 36 Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008 Pasal 4  Final Usaha Jasa Konstruksi (2) Terjadi kesalahan dalam penghitungan Pajak Penghasilan sehingga mengakibatkan selisih kurang bayar.
2) Penyampaian dan pelaporan pajak penghasilan final Pasal 4 (2) tentang usaha jasa  konstruksi, survei  ini  PT.  Marina  Cipta  Pratama  tidak  lagi  membayar  PPh  final  Pasal  4    (2)  usaha  jasa konstruksi. Sebab, yang membayar pajak adalah pengguna jasa. Oleh karena itu, pembayaran dan pengajuan pajak penghasilan oleh pengguna jasa akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Sekretaris Negara Perpajakan Pasal 36 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tanpa melebihi batas waktu.
3) Ketepatan  waktu    SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Badan  PT.  Marina  Cipta  Pratama  telah melaporkan  SPT  Tahunan  kepada  KPP  Jakarta  Selatan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan PT. Marina Cipta Pratama juga menerima tanda terima SPT tahunan dari KPP.

## 5.2  Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan,  maka  penulis  memberikan  saran  yang penulis harapkan akan memberikan manfaat yaitu:
1) Untuk perusahaan
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  dalam    perhitungan  Pajak Penghasilan    Pasal    4    ayat    (2)    atas    Usaha    Jasa    Konstruksi    dan  perusahaan  hendaknya meningkatkan ketelitian dalam perhitungan atau pencatatan, dengan begitu sistem perpajakan perusahaan  semakin  membaik  dan  dapat  menghindari  kesalahan  dalam  perhitungan  atau pencatatan.
2) Bagi Pembaca
Bagi  para  pembaca  dapat  dijadikan  untuk  menambah  wawasan  dan  ilmu  khususnya  pada perpajakan.
3) Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan harus bisa memperoleh data secara lengkap dan konkret, baik  dari  perhitungan,  penyetoran  dan  pelaporannya,  agar  hasil  dari  penelitian  Pajak Penghasilan Final untuk Usaha Jasa Konstruksi Pasal 4 (2) lebih akurat.

## REFERENSI
Agata & Putu . (2021). ANALYSIS OF COMPANY PERFORMANCE AS ISSUERS BASED ON THE  COMPASS  100  INDEX  ON  MARKET  PRICES. International  Journal  of  Advanced Research , 9 (5), 1279–1287. https://doi.org/10.21474/IJAR01/12968
Ariani & Mayasari (2021). Good corporate governance dan kinerja perusahaan . 2 (2), 135–144.
Damayanty,  P.-,  Prihanto,  H.,  &  Fairuzzaman,  F.  (2021).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance, Kepemilikan  Saham  Publik  Dan  Profitabilitas  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Corporate Sosial  Responsibility. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  STIE  Muhammadiyah  Palopo , 7 (2), https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/article/view/862
Damayanty,  P.,  Djadang,  S.,  &  Mulyadi.  (2020).  Analysis  on  the  role  of  corporate  social responsibility  on  company  fundamental  factor  toward  stock  return  (study  on  retail  industry registered in indonesia stock exchange. International Journal of Business, Economics and Law , 22 (1), 34–43.
Damayanty, P., & Murwaningsari, E. (2020). The Role Analysis of Accrual Management on Loss- Loan Provision Factor and Fair Value Accounting to Earnings Volatility. Research Journal of Finance and Accounting , 11 (2), 155–162. https://doi.org/10.7176/rjfa/11-2-16
Damayanty,  P.,  &  Putri,  T.  (2021). The  Effect  of  Corporate  Governance  on  Tax  Avoidance  by Company Size as The Moderating Variable . https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2020.2304404
Fitri, Putri & Widjanarko (2021). Pengaruh Laba Bersih, Hutang Bank & arus kas  Operasi Terhadap Kebijakan  Dividen  Pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  BEI  Pada  Era  Pandemi Covid  19. Jurnal  Bisnis,  Logistik  dan  Supply  Chain, 1(2),  110-118.  https://ejournal- ibik57.ac.id/index.php/blogchain.
Mayasari,  &  Al-musfiroh,  H.  (2020).  Pengaruh  Corporate  Governance,  Profitabilitas,  Ukuran Perusahaan,  Leverage  dan  Kualitas  Audit  Terhadap  Penghindaran  Pajak  Pada  Perusahaan Manufaktur Pada Tahun 2014. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 1 (2), 83–92.
Noveliza,  D.,  &  Crismonica,  S.  (2021).  Faktor  Yang  Mendorong  Melakukan  Tax  Avoidance.
Mediastima , 27 (2), 182–193. https://doi.org/10.55122/mediastima.v27i2.293
Nurdiana, D. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas. MENARA Ilmu , 12 (6), 77–88.
Prihanto, H., & Damayanti, P. (2020). Disclosure Information on Indonesian UMKM Taxes. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 8 (3), 447–454.
Prihanto, H., & Damayanti, P. (2022). Faktor-Faktor yang berpengaruh pada Keberlanjutan Usaha Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umrah. Journal of Management and Business Review , 19 (1), 29– 48. https://doi.org/10.34149/jmbr.v19i1.314
Junaidy, Dharma and Damayanty. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Dan Manajemen Laba Ditinjau Dari Corporate Governance . 60–66. Retrieved from http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15168
Widjanarko, & Nurmelia, S. (2020). Pengarruh Laba Bersih, Hutang & Ars kas dari Aktivitas Operasi Terhadap  Kebijakan  Dividend  Pada  Perusahaan  Manucfacture  Yang  di  Listing Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 1 (2), 50–63.
Yulianto, K. I. (2021). Factors that influence on audit delay ( case study on LQ-45 company listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2019 ) . 1 , 9–17.