Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 1 Januari 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN : 2654-5837, Hal  175–181

## PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DI
BURSA EFEK INDONESIA
(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)
Oleh :
Khoiru Ummah Adiningsih Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: adiningsih10@gmail.com Triyono Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: tri280@ums.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  03 Januari - 2022 Accepted  29 January - 2022 Available Online 31 Januari - 2022 This  research  aims  to  determine  the  effect  of  corporate governance  on  tax  avoidance  as  measured  by  the  expertise  or financial  background  of  the  audit  committee,  independent commissioners, executive compensation, public share ownership structure, largest share ownership structure, company size, and company  performance.  The  sample  in  this  research  is  a manufacturing  company  in  the  food  and  beverage  sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2020. The sampling  technique  used  the  purposive  sampling  method  by applying certain criteria to obtain 152 samples consisting of 38 companies.  The  method  used  in  this  research  is  quantitative method  with  classical  assumption  test  and  multiple  linear regression  test.  The  result  showed  that  the  company’s performance  had  an  effect  on  tax  avoidance.  Meanwhile,  the audit committee’s expertise or financial background variables, independent  commissioners,  executive  compensation,  public share  ownership  structure,  largest  share  ownership  structure, and  company  size  did  not  have  an  effect  on  the  tax  avoidance variable. Keyword : Tax  Avoidance,  Corporate Governance, Audit Committee, Independent Commissioner, Executive Compensation,  Ownership
Structure.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  meningkatkan  perekonomian  dan pembangunan yang ada di negeri guna mensejahterakan masyarakat dalam jangka menengah  maupun  jangka  panjang,  suatu  negara tentu  membutuhkan  dana  yang  cukup  besar.  Pajak merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  utama negara  yang  dapat  digunakan  untuk  membantu peningkatan  pembangunan  atau  perekonomian dalam  negeri.  Penerimaan  terbesar  ini  harus ditingkatkan secara optimal supaya laju
pertumbuhan  negara  yang  meliputi  pembangunan maupun  perekonomian  yang  bermanfaat  untuk mensejahterakan rakyat dapat berjalan dengan baik. Akan  tetapi,  keberadaan  pajak  mungkin  tidak menjadi  tanggung  jawab  sosial  oleh  “pelaku”, mereka  berasumsi  pajak  merupakan  beban  dan bukan  sebagai  kewajiban.  Akibatnya,  banyak perusahaan  menghindari  pajak  karena  kurangnya moral  maupun  rasa  hormat  terhadap  pajak.  Moral pajak merupakan faktor penting dalam menciptakan rasa tanggung jawab dalam mematuhi dan membayar pajak.
Kondisi
corporate governance mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Bahkan  perusahaan  dengan  tata  kelola  yang  buruk pun  dapat  menciptakan  etika  pajak  yang  buruk. Peran  tata  kelola  perusahaan  sebagai  struktur  serta mekanisme  yang  sistematis  untuk  membantu manajemen mematuhi pembayaran pajak dipandang penting. Tata kelola perusahaan yang baik diyakini mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya  sebagai  wajib  pajak.  Akan  tetapi, disisi  lain  wajib  pajak  tidak  mau  membayar  pajak yang  besar,  sehingga  mereka  berusaha  untuk menurunkan  beban  pajak  atas  penghasilannya  dan menurunkan  beban  usahanya.Pajak  adalah  beban bagi  bisnis  usaha  atau  perusahaan,  sehingga  tidak ada  perusahaan  yang  mau  atau  dengan  sukarela membayar  pajak.  Hal  ini  diyakini  menjadi  sumber penyebab  maraknya  praktik  penghindaran  pajak. Pajak  termasuk  kedalam  beban  bagi  bisnis  usaha, sehingga tidak ada perusahaan yang mau atau secara sukarela membayar pajak. Hal ini diyakini menjadi sumber  penyebab  dari  praktik  penghindaran  pajak yang masih marak terjadi hingga saat ini. Desai dan Dharmapala  (dalam  Puspita  dan  Harto,  2014) menunjukkan  bahwa  ketika  terjadi  peningkatan keuntungan bagi manajer (dalam bentuk kompensasi),  tingkat  penghindaran  pajak  menurun sebagaimana  mestinya  bagi  pemegang  saham  pada perusahaan  dengan  tata  kelola  yang  buruk.  Etika wajib pajak sangat berpengaruh terhadap cara wajb pajak  memenuhi  kewajibannya.  Aspek  etika masalah perpajakan mengandung dua hal, yaitu (1) kewajiban  perpajakan  merupakan  kewajiban  moral yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak serta (2) menyangkut kesadaran moral yang terkait dengannya, berkaitan dengan alokasi atau distribusi penerimaan  pajak.  Wajib  pajak  yang  memiliki kesadaran  moral  yang  baik  sebagai  warga  negara memenuhi kewajiban perpajakannya berbeda dengan warga negara yang tidak memiliki kesadaran moral  yang  disebabkan  karena  membayar  pajak merupakan  kegiatan  yang  tidak  dapat  dipisahkan dari  kondisi  kebiasaan  mereka  sendiri.  Sebagai makhluk sosial, perlu untuk mendedikasikan sesuatu yang  dimiliki  untuk  tujuan  sosial.  Bukan  hukum yang  diwajibkan,  tetapi  panggilan  hati  nurani  yang menjadikannya  hukum.  Berbeda  dengan  tindakan hukum,  tindakan  moral  atau  etis  yang  berarti bertindak  tanpa  paksaan  yang  menimbulkan perlawanan.  Namun  demikian  hal  tersebut  tidak sesuai  dengan  kenyataan  bahwa  pengusaha  benar- benar ingin mengurangi biaya bisnis, seperti  beban pajak yang harus diumumkan.
Pajak  yang  menjadi  dasar  penerimaan  atau pemasukan  negara  berasal  dari  berbagai  industri besar. Peraturan-peraturan ini merujuk pada Standar Akuntansi  Keuangan  IFRS,  Standar  Akuntansi
Keuangan (SAK), dan ketentuan pada Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  yang  relevan,  serta  dapat menyajikan  karakteristik  perusahaan  di  setiap sektor dan sub-sektor industri yang diklasifikasikan oleh BEI.
Penghindaran  pajak  perusahaan  tentunya mengikuti  kebijakan  perusahaan.  Desai  dan Dharmapala (2006) mengatakan keputusan penghindaran  pajak  perusahaan  dibuat  oleh manajer, sehingga membuka peluang bagi manajer untuk bersikap menguntungkan dengan melakukan penghindaran  pajak  untuk  tujuan  jangka  pendek, tidak  untuk  keuntungan  jangka  panjang  yang diharapkan  oleh  pemegang  saham.  Penelitian tentang  korelasi  antara  penghindaran  pajak  serta tata  kelola  perusahaan  dapat  memiliki  suatu  hasil yang  beragam.  Upaya  untuk  mengurangi  beban pajak  disebut  dengan  penghindaran  pajak (tax avoidance) ,  yaitu  upaya  penghindaran  pajak  yang sah  (secara  legal)  yang  tidak  melanggar  peraturan perpajakan  oleh  wajib  pajak  yang  berusaha mengurangi jumlah pajak yang terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (loopholes). Penghindaran pajak ( tax avoidance) yang demikian dianggap  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan pada  perundang-undangan  (Direktorat  Jenderal Pajak) karena memanfaatkan celah dalam undang- undang  perpajakan  meskipun  hal  tersebut  akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
Melihat  fungsi  pajak  yang  begitu  vital sebagai pendistribusian pendapatan, maka pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur  penghindaran  pajak  perusahaan.  Selain itu,  masyarakat  memerlukan  titik  acuan  untuk melihat  peran  perusahaan  dalam  membantu kesejahteraan  masyarakat  dalam  hal  pembayaran pajak.  Sementara  penghindaran  pajak  yaitu  hak manajemen perusahaan untuk mengontrol biayanya sendiri.  Cara  perusahaan  untuk  melakukan penghindaran  pajak  akan  mempengaruhi  reputasi perusahaan  dan  kelangsungan  bisnis  jangka panjang.  Kondisi corporate  governance memiliki pengaruh yang besar terhadap ketetapan yang akan diambil  oleh  perusahaan.  Dalam  tata  kelola perusahaan  yang  buruk,  kegiatan  penghindaran pajak terbukti tidak berharga bagi stockholder dan akan  menurunkan  nilai  perusahaan  itu  sendiri. Perusahaan yang tidak dikelola dengan baik, ketika terdapat  peningkatan  keuntungan  bagi  manajer dalam bentuk kompensasi, tetapi tingkat penghindaran  pajak  mengalami  penurunan,  hal tersebut  harus  dilakukan  bagi  pemegang  saham. Sedangkan  perusahaan  dengan  tata  kelola  yang baik  memiliki  tingkat  penghindaran  pajak  yang lebih tinggi (Desai dan Dharmapala, 2006).
Pengkajian ini bermaksud guna meningkatkan  kajian  tentang  pengaruh  tata  kelola
perusahaan  terhadap  penghindaran  pajak,  yaitu pengukuran
Book-Tax Difference (BTD).
Pengukuran  alternatif  BTD  mengurangi  unsur manajemen  laba (discretionary  accrual) dari  BTD dan  menambahkan  komponen  ROA  ke  dalam perhitungan  untuk  menunjukkan  dampak  kinerja perusahaan dalam pengukuran. ROA dihitung dalam discretionary  accrual karena  terdapat  perbedaan kecenderungan  manajemen  laba  antara  perusahaan dengan kinerja buruk dan perusahaan dengan kinerja yang baik (Tucker dan Zarowin, 2006).

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

## Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Penghindaran  pajak  secara  umum  dapat didefinisikan  sebagai  pengurangan  pajak  yang eksplisit  serta  mencerminkan  bagi  keseluruhan transaksi  yang  memberikan dampak  terhadap kewajiban pajak di perusahaan. Secara konvensional, penghindaran pajak berarti Penghindaran  pajak (tax  avoidance) adalah  alur transaksi dengan pemanfaatan berbagai kelemahan (loophole) ketentuan  dari  perpajakan suatu  negara  sehingga  ahli  pajak  menyatakan legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan  (Puspita,  2014).  Alasan  utama  suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah keinginan pemegang saham memperoleh pengembalian  atau  hasil  dari  investasi  yang berlipat  ganda  di  perusahaan  tersebut.  Manfaat dari adanya tax avoidance yaitu untuk memperbesar tax saving yang berpotensi mengurangi  pembayaran  pajak  sehingga  akan menaikkan cash  flow (Guire, et  al. 2010  dalam Hidayat dan Mulda, 2019).

## Book-Tax Difference (BTD)
Book  tax  difference merupakan  perbedaan besaran laba akuntansi atau komersial dengan laba fiskal  atau  penghasilan  kena  pajak  (Salsabiila, Pratomo, dan Nurbaiti, 2016). Grassley, Weisman, dan  Reason  dalam  Hanlon  dan  Heitzman  (2010) menyatakan bahwa perusahaan dengan BTD yang besar  mungkin  dapat  melakukan  manipulasi dimanapun, entah dalam nilai buku atau pajaknya atau keduanya.

## Tata Kelola Perusahaan
Tata  kelola  perusahaan  yaitu  serangkaian mekanisme  yang  mengatur  kumpulan  jalannya proses perusahaan. Menurut Prof. Niki Lukviarman  (2016),  tata  kelola  perusahaan merupakan  tata  kelola  perusahaan  yang  memiliki fokus  pada  keseimbangan  antara  tujuan  ekonomi dan sosial antara tujuan pribadi dan kelompok. Di
Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) atau National Comittee on Governance menerbitkan Indonesia’s  Code  of Good  Corporate  Governance sebagai  pedoman dasar  perusahaan  dengan  menyediakan  referensi dalam mengimplementasikan GCG untuk melaksanakan  usahanya  sehingga  menjamin kelangsungan jangka panjang dalam koridor etika bisnis  yang  pantas  meskipun  bukan  merupakan regulasi (KNKG).

## Kompetensi Keuangan Komite Audit
Menurut  Arens  (2010),  pengertian  komite audit umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Peran dan tanggungjawab  komite  audit  yaitu  mengawasi integritas laporan keuangan perusahaan, melakukan  review  atas  sistem  kontrol  keuangan internal  perusahaan,  mengawasi  dan  melakukan review  atas  efektivitas  fungsi  audit  internal perusahaan,  membuat  rekomendasi  kepada dewan  dalam  hubungan  dengan  pertemuan dengan  auditor  eksternal  dan  menyetujui remunerasi  dan  perjanjian  dengan  auditor eksternal, serta mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dalam perjanjian dengan eksternal auditor untuk memenuhi jasa non audit. Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan  dapat  mencegah  segala  perilaku  atau tindakan  yang  menyimpang  terkait  dengan laporan keuangan perusahaan (Asri dan Suardana, 2016).

## Komisaris Independen
Terdapat  dua  macam  dewan,  yaitu  sistem unitary yang merupakan dewan yang ada di dalam perusahaan yaitu  direktur  eksekutif  maupun  dari luar  perusahaan  yaitu  direktur  non-eksekutif. Dewan unitary berperan  dalam  membuat keputusan sebagai satu kesatuan kelompok. Lalu sistem  dewan two-tier terdapat  dua  dewan  yang berbeda,  yaitu  dewan  manajemen  dan  dewan pengawas  yang  sebagian  besar  diikuti  oleh Indonesia.  Dewan  manajemen  hanya  terdiri  dari eksekutif  dan  berfokus  pada  hal-hal  operasional dan  dipimpin  oleh chief  executive .  Dewan pengawas  membuat  keputusan  strategis  dan mengendalikan  dewan  manajemen.  Komisaris perusahaan  menjabat  dalam  dewan  pengawas sebagai  non-eksekutif.  Dewan  pengawas  terdiri hanya  dari  direktur  non-eksekutif  (Solomon, 2007).

## Kompensasi Eksekutif
Eksekutif  secara  individu  telah  terbukti menentukan  tingkat  pengambilan  keputusan
penghindaran  pajak  perusahaan  (Dyreng et  al ., 2008),  sehingga  pemegang  saham  berupaya memberi insentif kepada eksekutif agar bertindak untuk  memaksimalkan  nilai  pemegang  saham. Kompensasi  akan  mengurangi  biaya  agensi  yang dikeluarkan  perusahaan,  karena  hubungan  yang kuat  antara  pembayaran  dan  kinerja  ( pay  and performance )  dapat  mengurangi  biaya  yang berhubungan  dengan  pengawasan  pemegang saham  (Solomon,  2007)  dan  mempengaruhi eksekutif  agar  bertindak  sesuai  kepentingan pemegang saham.

## Struktur Kepemilikan Perusahaan
Struktur kepemilikan memiliki peran penting dalam hubungan antara strategi pajak dan tata  kelola  perusahaan.  Pemisahan  kepemilikan dan pengendalian berpengaruh terhadap kebijakan perpajakan  perusahaan  (Badertscher et  al. Dalam Masripah et al., 2018). Dalam struktur kepemilikan  saham,  yang  menguasai  sebagian besar  struktur  kepemilikan  perusahaan  disebut sebagai  pemegang  saham  terbesar  yang  juga memiliki  kaitan  dengan  pemegang  saham pengendali.  Meskipun  tidak  terdapat  pihak  yang menguasai  lebih  dari  50  persen  saham,  maka pemegang saham terbesar tetap akan memberikan pengaruh  signifikan  dalam  penentuan  keputusan perusahaan.

## Ukuran Perusahaan
Menurut  Cahyono et  al., dalam  Sari  dan Marsono (2020) ukuran perusahaan  sebagai skala atau  nilai  yang  dapat  mengklasifikasikan  suatu perusahaan  ke  dalam  kategori  besar  atau  kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset  perusahaan,  nilai  pasar  saham,  rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Zimmerman  dalam  Minnick  dan  Noga  (2010), menemukan bahwa ukuran perusahaan berhubungan  dengan effective  tax  rate (ETR) perusahaan.  Sehingga  semakin  besar  perusahaan yang  melakukan  perencanaan  pajak  mengundang pandangan negatif media, dan merencanakan pajak meningkatkan  risiko political  cost (Hanlon  dan Slemrod dalam Minnick dan Noga, 2010).

## Kinerja Perusahaan
Menurut  Minnick  dan  Noga  (2010) menggunakan return  on  assets (ROA)  untuk mengontrol  kinerja  secara  keseluruhan  dan menghilangkan  dampak  tertentu  dari  manajemen pajak, dan menemukan bahwa ROA berhubungan positif  dengan  tarif  pajak  serta  konsisten  dengan harapan bahwa tarif pajak menurut pendapatan.

## Kerangka Teoritis
Dalam  penelitian  ini  penghindaran  pajak diukur  menggunakan  proksi  keahlian  akuntansi atau  keuangan  komite  audit,  proporsi  komisaris independen,  kompensasi  eksekutif,  struktur kepemilikan  publik,  struktur  kepemilikan  saham terbesar.  Kerangka  teori  dalam  penelitian  ini adalah:

## Hipotesis Penelitian
Hipotesis  merupakan  sebuah  pernyataan yang  masih  bersifat  praduga,  sehingga  masih memerlukan adanya pengujian kebenaran. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H1  :  Kompetensi  keuangan  komite  audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
H2 : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan H3  :  Kompensasi  eksekutif  berpengaruh  negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
H4  :  Struktur  kepemilikan  saham  publik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
H5  :  Struktur  kepemilikan  saham  terbesar berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
H6  :  Ukuran  perusahaan  berpengaruh  positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
H7  :  Kinerja  perusahaan  berpengaruh  positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

## 3. METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder sebagai  sumber  data,  yaitu  data  yang  diperoleh dari  laporan  tahunan  dan  laporan  keuangan perusahaan  manufaktur  subsektor  makanan  dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  dokumentasi,  yaitu
pengumpulan  data  dari  beberapa  dokumen  yang ada.

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  seluruh  perusahaan  manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada  periode  2017- 2020.  Sampel  dipilih  berdasarkan  dengan  kriteria sebagai berikut:
1. Terdapat laporan tahunan dan laporan keuangan  selama  empat  tahun  berturut-turut (2017-2020)  yang  menyajikan  data  keuangan secara lengkap.
2. Tahun  buku  dalam  neraca  tahunan  berakhir pada  tanggal  31  Desember.  Hal  ini  dilakukan agar ada keseragaman sampel dan analisisnya.
3. Laporan  tahunan  dan  laporan  keuangan tahunan  berisi  data  yang  diperlukan  untuk investigasi  selama  empat  tahun  (2017-2020), dapat mengungkapkan:
- Perhitungan rekonsiliasi fiskal
- Pengalaman atau pelatihan komite audit
- Persentase komisaris independen
- Jumlah kompensasi yang diterima dari dewan komisaris dan direksi
- Struktur pemegang saham

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Analisis  ini  menggunakan  nilai  minimum, maksimum,  rata-rata  ( mean ),  dan  standar  deviasi atas  jawaban  responden  dari  tiap-tiap  variabel. Hasil  analisis  deskriptif  variabel  penelitian  dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif
Sumber : Olah Data SPSS (2022)
Dari  hasil  penelitian  deskriptif  statistik diatas, menunjukkan bahwa variabel Tax Avoidance yang  diproksikan  dengan Boox-Tax Difference memiliki data dengan nilai minimum - 0,4115  yang  berarti  bahwa  nilai  minimum  yang dimiliki perusahaan dalam data sampel penelitian sebesar  -0,4115,  sedangkan  nilai  maksimum TA_per  yang  dimiliki  perusahaan  dalam  data sampel  tersebut  adalah  2,1204.  Nilai  negatif tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menurunkan nilai penghindaran pajaknya, sedangkan  nilai  positif  tersebut  menunjukkan bahwa  perusahaan  meningkatkan  penghindaran pajaknya. Nilai rata-rata sebesar 0,588823 dengan standar  deviasi  0,4109631  menunjukkan  bahwa 0,588823  perusahaan  dalam  sampel  tersebut melakukan penghindaran pajak.
Proporsi  kompentensi  keuangan  komite audit antara 0,2000 sampai dengan 1,0000 dengan nilai  rata-rata  sebesar  0,680263  dan  standar deviasi  sebesar  0,2405340  menunjukkan  bahwa terdapat  perusahaan  yang  hanya  0,2000  yang memiliki  keahlian  akuntansi  atau  keuangan komite  audit.  Rata-rata  perusahaan  dalam penelitian  ini  memiliki  0,680263  yang  memiliki keahlian  akuntansi  atau  keuangan  komite  audit dari  seluruh  komite  audit  yang  dimiliki perusahaan.
Dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan adalah antara 0,1429 sampai 0,6000.  Dengan  ini  rata-rata  dewan  komisaris yang  dimiliki  perusahaan  0,383678  dengan standar  deviasi  sebesar  0,0815815.  Untuk kompensasi  eksekutif  antara  8,7639  sampai 11,9863  dengan  nilai  rata-rata  10,376771  dan standar deviasi sebesar 0,5708462.
Rata-rata  saham  publik  yang  dimiliki antara  0,0124  sampai  0,8369  dengan  rata-rata sebesar 0,250384 dan standar deviasi 0,1666624. Nilai  struktur kepemilikan yang dimiliki  sebesar 0,2286  sampai  dengan  0,9240  dan  nilai  rata- ratanya  adalah  0,577476  dengan  standar  deviasi 0,2076981. Dan pada kepemilikan saham terbesar sebesar  10,9578  tetapi  ada  juga  yang  sampai 14,2126 dengan rata-rata 12,636194 serta standar deviasi 0,6370788.

## Uji Normalitas
Tabel 2. Uji Normalitas Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan Unstandardized Residual 0,200 Terdistribusi Secara Normal Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogrov  Smirnov dihasilkan  nilai Asymp.Sig.
(2-tailed) sebesar  0,200.  Berdasarkan  hasil tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  data  residual dalam  model  regresi  ini  terdistribusi  normal karena nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05
Variabel N Min Max
Mean Std. Deviation TA_per 152 -0.4115 2.1204 0.588823  0.4109631 Exp 152 0.2000 1.000 0.680263  0.2405340 Indep 152 0.1429 0.6000 0.383678  0.0815815 Lcomp 152 8.7639 11.9863  10.376771  0.5708462 Pub 152 0.0124 0.8369 0.250384  0.1666624 LSH 152 0.2286 0.9240 0.577476  0.2076981 Lsize 152  10.9578 14.2126  12.636194  0.6370788 ROA 152 -0.3187 0.9957 0.062570  0.1274937 Valid N 152

## Uji Multikolinearitas Tabel 3. Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistic Keterangan Tolerance VIF Exp 0,898 1,114 Tidak Tedapat Multikolinearitas Indep 0,909 1,100 Tidak Tedapat Multikolinearitas Lcomp 0,254 3,935 Tidak Tedapat Multikolinearitas Pub 0,963 1,039 Tidak Tedapat Multikolinearitas LSH 0,941 1,063 Tidak Tedapat Multikolinearitas Lsize 0,253 3,950 Tidak Tedapat Multikolinearitas ROA 0,882 1,133 Tidak Tedapat Multikolinearitas
Sumber : Olah Data SPSS (2022)
Dari  hasil  yang  diperoleh,  semua  variable independen mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas
Variabel Signifikansi Keterangan Exp 0,333 Tidak Tedapat Heteroskedastisitas Indep 0,777 Tidak Tedapat Heteroskedastisitas Lcomp 0,643 Tidak Tedapat Heteroskedastisitas Pub 0,463 Tidak Tedapat Heteroskedastisitas LSH 0,317 Tidak Tedapat Heteroskedastisitas Lsize 0,814 Tidak Tedapat Heteroskedastisitas ROA 0,219 Tidak Tedapat Heteroskedastisitas
Sumber : Olah Data SPSS (2022)
Dari  hasil  yang  diperoleh,  semua  variable independen  mempunyai  nilai  signifikan >  0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Tabel 5. Uji Autokorelasi Keterangan Durbin Watson Kesimpulan Penghindaran Pajak 1,976 Tidak Terjadi Autokorelasi Sumber : Olah Data SPSS (2022)
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui bahwa  nilai  Durbin  Watson  sebesar  1,976  telah sesuai  dengan  prasyarat  lulus  uji  autokorelasi, yaitu DU < DW < (4-DU). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1.767 .640 2.763 .006 Exp -.203 .132 -.119 -1.537 .127 Indep .272 .388 .054 .701 .484 Lcomp .100 .105 .139 .955 .341 Pub -.201 .184 -.081 -1.089 .278 LSH -.090 .150 -.045 -.599 .550 Lsize -.171 .094 -.265 -1.816 .071 ROA 1.260 .252 .391 5.005 .000
Sumber : Olah Data SPSS (2022)
Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: TA_per = 1,767 - 0,203 Exp + 0,272 Indep + 0,100  Lcomp  –  0,201  Pub  –  0,090  LSH  – 0,171 Lsize + 1,260 ROA + e
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas, diketahui  bahwa  nilai  signifikan  untuk pengaruh variabel x secara simultan terhadap y  adalah  sebesar  0,000<0,05  sehingga  dapat disimpulkan bahwa variabel ROA berpengaruh  signifikan  pada  penghindaran pajak.

## Uji Koefisien Determinasi
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model R R square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,474 0,225 0,187 0,3704988
Sumber : Olah Data SPSS (2022)
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, nilai Adjusted  R  square menunjukkan  nilai 0,187.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebesar 18,7% perubahan variabel dependen penghindaran pajak disebabkan oleh perubahan  variabel  independen.  Sedangkan 81,3& dijelaskan  oleh  variabel  di  luar  model penelitian.

## Uji T
Dari  uji  T  atau  uji  parsial  dapat  diperoleh nilai profitabilitas masing-masing variabel independen  sehingga  dapat  menguji  hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian ini terdapat 7  hipotesis  yang  telah  diajukan  untuk  meneliti pengaruh  mekanisme corporate  governance terhadap tax  avoidance. Hasil  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  independen  berupa ROA sebesar 0,000<0,05 (signifikansi) sehingga memberikan pengaruh terhadap variabel penghindaran pajak.

## 5. KESIMPULAN
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan  bukti  empiris  mengenai  pengaruh tata  kelola  perusahaan  terhadap  penghindaran pajak,  yang  meliputi  latar  belakang  keahlian  atau keuangan  komite  audit,  komisaris  independen, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan saham publik,  struktur  kepemilikan  saham  terbesar, ukuran  perusahaan,  dan  kinerja  perusahaan.  Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa:
a. Kinerja perusahaan (ROA) memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran pajak  perusahaan  manufaktur  subsektor makanan  dan  minuman  yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia.
b. Latar  belakang  keahlian  atau  keuangan komite audit, komisaris independen, kompensasi  eksekutif,  struktur  kepemilikan saham  publik,  struktur  kepemilikan  saham terbesar,  dan  ukuran  perusahaan  tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap penghindaran  pajak  perusahaan  manufaktur subsektor  makanan  dan  minuman  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
c. Variabel  independen  memberikan  pengaruh secara  simultan  terhadap  variabel  dependen sebesar  18,7%,  sisanya  sebesar  81,3% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar  model penelitian.

## 6. REFERENSI
Arens. 2010. “Auditing and Assurance Services: An Integrated  Approach.”  13th  Edition.  Pearson Prentice Hall.
Asri,  I.A.T.Y.  &  Suardana,  K.A.  (2016). Pengaruh
Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi  Risiko  Eksekutif  dan  Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana (Vol.16.1. Juli
2016: 72-100). Cahyono,  D.D.,  Rita,  A.,  &  Kharis,  R.  (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size) , Leverage (DER),  dan Profitabilitas  (ROA)  Terhadap  Tindakan Penghindaran  Pajak (Tax  Avoidance) pada Perusahaan  Perbankan  yang Listing BEI Periode  Tahun  2011-2013. Jurnal  Akuntansi. Vol.2 No.2. Desai, M.A. dan D. Dharmapala. 2006. “Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives.” Journal of  Financial Economics 79  (2006), h.
145-179.
Hanlon,  M.,  &  Heitzman,  S.  (2010).  A  Review  of Tax  Research. Journal  of  Accounting  and Economics, Vol. 50 Nos 2/3, h. 127-128. Hidayat,  M.  dan  Mulda,  R.  2019.  “Pengaruh Book
Tax  Gap dan  Kepemilikan  Asing  Terhadap Penghindaran  Pajak  dan  Analisis  Kebijakan Pemerintah  Terkait  Penghindaran  Pajak.” Jurnal Dimensi, Vol.8 No.3, h. 404-418. Lukviarman,  N.  2016.  “ Corporate  Governance : Menuju Penguatan Konseptual dan
Implementasi  di  Indonesia.”  Jakarta:  Era
Adicitra Intermedia. Masripah,  Diyanty,  V.,  dan  Fitriasari,  D.  2018. Pengaruh  Pemegang  Saham  Pengendali Terhadap Penghindaran Pajak. lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XVIII/
makalah/169.pdf
Minnick,  K.  dan  T.  Noga.  2010.  “Do  corporate governance  characteristics  influence  tax management?” Journal of Corporate Finance 16 (2010), h. 703-718.
Puspita,  S.R.  dan  P.  Harto.  2014.  “Pengaruh  Tata Kelola  Perusahaan  Terhadap  Penghindaran Pajak.” Diponegoro  Journal  of  Accounting Vol. 3, No.2 Tahun 2014, h.1-13.
Salsabiila, S.A., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. 2016. “Pengaruh Book  Tax  Differences dan  Aliran Kas  Operasi  Terhadap Persistensi  Laba.” Jurnal Akuntansi Vol. XX(2), 314-329.
Sari,  E.D.P.  dan  S.  Marsono.  2020.  Pengaruh Profitabilitas, Leverage,
dan Ukuran
Perusahaan  Terhadap  Penghindaran  Pajak pada  Perusahaan  Sektor  Industri  Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016- 2018. Journal  of  Accounting  and  Financial Vol.5, No.1 Tahun 2020, h.45-52. Solomon,  J.  2007. Corporate  Governance  and Accountability .  2  ed.  The  Atrium,  West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
Tucker,  Jennifer  W.  dan  Paul  A  Zarowin.  2006. “Does  Income  Smoothing  Improve  Earnings Informativeness?” The Accounting Review, 81
(1), hal. 251-270.