FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEMUNGUTAN

## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BIAWAO KECEMATAN KOTA SELATAN KOTA GORONTALO
Ratna Alintuka
STIA Bina Taruna Gorontalo ratnaalintuka4@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengetahui  faktor-faktor  penghambat pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  di  Kelurahan  Biawao  Kecamatan Kota  Selatan  Kota  Gorontalo.  Metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan penelitian ini yaitu metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Alat pengumpul data utama adalah wawancara menggunakan daftar pertanyaan/angket yang disebarkan kepada  sejumlah  46  responden.  Untuk  melengkapi  data  penelitian,  dilakukan pengumpulan  data  melalui  observasi  dan  dokumentasi  atau  pencatatan  data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  responden  yang merupakan  wajib  pajak  dan  aparat  Pemungut  Pajak  yakni  46  orang  menyatakan menghambat  tentang  faktor-faktor  penghambat  pemungutan  pajak  bumi  dan bangunan  (PBB),  ini  dibuktikan  dari  jawaban  angket  yang  diisi,  lebih  jelasnya sebagai berikut :indikator struktur sosial masyarakat adalah 3,99, termasuk dalam kategori  menghambat,  indikator  sikap  petugas  dalam  menagih  PBB  adalah  3,76, termasuk  dalam  kategori  menghambat,  indikator  sanksi  dalam  PBB  adalah 4,21,termasuk  dalam  kategori  sangat  menghambat.  Hasil  skor  rata-rata  secara keseluruhan  tentang  mengetahui  faktor-faktor  penghambat  pungutan  pajak  bumi dan bangunan (PBB) adalah 3,99, termasuk dalam kategori menghambat.
Dengan  demikian  pandangan  responden  terhadap  faktor-faktor  penghambat pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan  Kota  Gorontalo  dalam  kategori  baik,  namun  masih  perlu  diperhatikan lebih lanjut terutama pada aspek-aspek lain yang.
Kata Kunci: Pemungutan, Pajak, Bumi, Bangunan

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional merupakan  rencana  jangka  panjang yang  bertujuan  untuk  memajukan peradaban dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan pembangunan dapat dicapai  melalui  rangkaian  investasi
yang  memerlukan  dukungan  dana secara  berkelanjutan.  Salah  satu dukungan  dana  yang  dimaksud berasal  dari  sektor  pajak.  Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan  negara  yang  sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan  nasional.  “Undang-
Undang Dasar 1945 telah menempatkan  kewajiban  perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban  kenegaraan  dan  sebagai sarana peran serta dalam pembiayaan negara  dan  pembangunan  nasional untuk  mencapai  masyarakat  adil  dan makmur”.  Di  samping  itu,  pajak merupakan  iuran  rakyat  kepada  kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  atau kontraprestasi  yang  langsung  dapat ditunjukkan  secara  individual  yang diberikan  oleh  pemerintah,  dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan. Semakin tinggi kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam membayar pajak,
semakin besar pula dana yang masuk pada  kas  negara.  Dengan  tingkat kesadaran  pajak  masyarakat  yang tinggi  maka  pembangunan  akan berjalan  lancar.  Sebagaimana  telah diketahui,  bahwa  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara
(APBN) yang disusun oleh pemerintah  terdiri  dari  tiga  sumber penerimaan  yang  menjadi  pokok andalan,  yaitu:  (1)  penerimaan  dari sektor  pajak;  (2)  penerimaan  dari sektor  migas;  (3)  penerimaan  dari sektor non migas.
Penerimaan  dari  sektor  pajak merupakan sumber penerimaan terbesar  bagi  negara.  Penerimaan dari  sektor  pajak  dapat  dikatakan sebagai pilihan utama dalam membiayai  pembangunan  nasional, karena penerimaan dari sektor migas yang dahulu menjadi andalan penerimaan  negara,  sekarang  ini sudah  tidak  bisa  diharapkan  lagi. Jumlah  migas  yang  ada  di  Indonesia
saat ini sudah tidak mampu mencukupi  kebutuhan  dalam  negeri, sebab migas merupakan sumber daya alam  yang  bersifat  tidak  dapat diperbaharui ( non renewable resource ). Sedangkan, sumber penerimaan  Indonesia  dari  sektor non migas nilainya tidak begitu besar dibandingkan  sumber  penerimaan dari sektor migas dan pajak. Penerimaan  dari  sektor  pajak  selalu dapat  diperbaharui  sesuai  dengan tingkat  perkembangan  ekonomi  dan perkembangan  masyarakat  Indonesia sendiri.  Salah  satu  pajak  yang  ikut andil  dalam  sumber  penerimaan negara adalah pajak atas objek pajak berupa properti yang dikenal  dengan istilah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB).  Pengenaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  telah  diatur  di  dalam Undang-undang  Nomor  12  Tahun 1985  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1994  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan.  Berdasarkan  Undang- Undang  Dasar  1945  pasal  33  ayat (3),  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Oleh karena itu, pihak-pihak yang
memperoleh  manfaat  dari  bumi  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya,  wajar  bila  mereka  harus menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya
kepada  negara  melalui  pembayaran Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  karena mereka  mendapatkan  suatu  hak  dari kekuasaan  negara.  Namun  tidak dapat  diharapkan  bahwa  seluruh lapisan masyarakat bisa patuh terhadap  peraturan  perpajakan  yang
ada  atau  menjadi  wajib  pajak  yang baik. Usaha untuk mengurangi jumlah  pajak  yang  harus  dibayar kepada pemerintah sering kali dilakukan  oleh  wajib  pajak.  Oleh karena  itu,  masalah  ini  seharusnya mendapatkan  perhatian  yang  lebih serius  lagi  dari  pemerintah.  Wajib pajak diharapkan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masyarakat yang sadar akan kewajibannya  harus  mendahulukan kepentingan Negara, di atas kepentingan  pribadinya.  Kesadaran membayar  pajak  dianggap  sebagai pengabdian  dari  masyarakat  yang sadar  bernegara.  Akan  tetapi  untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam  membayar  pajak  bumi  dan bangunan  di  Kelurahan  Biawao membutuhkan  proses  yang  panjang dengan berbagai upaya baik terhadap masyarakat  wajib  pajak  maupun ransangan terhadap aparat kelurahan.
Kelurahan  Biawao  memiliki luas  wilayah  0,38  m 2 dengan  jumlah objek pajak sebanyak 450 dan Pokok penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 yaitu 95% x Rp.250.931.170  =  Rp.238.384.621 serta  potensi  tunggakan  sampai dengan  tahun  2010  yaitu  20%  x Rp.60.323.839 = 12.064.708 sehingga  target  yang  harus  dicapai untuk  Kelurahan  Biawao  pada  tahun 2010  sebesar  Rp.250.449.379  dari data  tersebut  Kelurahan  Biawao sangat  potensial  karena  mempunyai penetapan  yang  cukup  besar  untuk menambah  pendapatan  Negara.  Dari target  Pajak  Bumi  dan  Bangunan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kota
Gorontalo  merupakan  acuan  dalam pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetapi realisasinya target yang sudah  ditetapkan  tersebut  tidak tercapai sedangkan realisasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan hanya mencapai sebesar Rp.189.021.142  atau  75,47  %  yang dapat dipungut oleh aparat Kelurahan Biawao. Berdasarkan data tersebut  bahwa  Kelurahan  Biawao mempunyai  sisa  tunggakan  sebesar Rp.61.428.237,-  atau  24,53  %  dari target yang ditetapkan.
Dari  ketidak  tercapainya  target tersebut  banyak  faktor  penghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di antaranya: Kondisi  masyarakat  yang  kurang mengerti  akan  pajak,  Sikap  petugas pemungut  pajak  serta  Pemberian Sanksi/Denda  terhadap  Penunggak Pajak.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut, maka  rumusan  masalahnya  adalah “Faktor-faktor apa yang menghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan
Biawao  Kecamatan  Kota  Selatan Kota Gorontalo?”

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemungutan pajak bumi dan  bangunan  (PBB)  di  Kelurahan Biawao  Kecamatan  Kota  Selatan Kota Gorontalo.
Manfaat Penelitian 1. Manfaat  teoritis  menjadi  bahan masukan bagi pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya bidang  pelayanan  publik  dan bahan  kajian  lanjutan  maupun referensi  bagi  penelitian  yang ingin  meneliti  mengenai  faktor- faktor penghambat dalam pemungutan PBB. 2. Manfaat  Praktis bagi  instansi terkait khususnya Kelurahan Biawao, merupakan bahan masukan untuk lebih meningkatkan  pemberian  insentif PBB  kepada  aparat  kelurahan,
sehingga  adanya  insentif  tersebut dapat  menunjang  aparat  dalam melaksanakan  pemungutan  Pajak Bumi  dan  Bangunan,  sehingga lebih  bertanggung  jawab  atas tugas yang telah diberikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.  Variabel  penelitian  ini adalah faktor-faktor penghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB)  dengan  indikator sebagai berikut:
1. Struktur Sosial Masyarakat
2. Sikap  Petugas  dalam  Memungut PBB
3. Sanksi dalam PBB Berdasarkan Variabel Penelitian  di  atas,  maka  yang menjadi  operasionalisasi  Penelitian adalah  sebagai  berikut:  (1)  Struktur Sosial  Masyarakat:  (a)    Lingkungan dan kekayaan kultural yang berkaitan dengan  mentalitas  masyarakat;  (b). Tingkat pendidikan dan pengetahuannya tentang tujuan
adanya PBB; (c) Kehidupan ekonomi masyarakat,  apakah  ia  mampu  atau tidak  untuk  membayar  PBB;  (2) Sikap  Petugas  dalam  Menagih  PBB: (a)  Cara  petugas  bersikap  dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kewajibannya dalam  membayar  PBB;  (b)  Usaha yang  dilakukan  petugas  agar  wajib pajak  dapat  menerima  penjelasan tugasnya  dalam  menagih  PBB;  (3) Sanksi: (a)  Pengetahuan wajib pajak tentang  sanksi;  (b)  penerapan  sanksi secara tegas dan adil
Untuk  memperoleh  data  yang dibutuhkan  guna  pengolahan  dalam menjawab  permasalahan  yang  dikaji dalam  penelitian,  dibutuhkan  adanya populasi sebagai sasaran penelitian.
Menurut  Sugiyono  (2000:56) bahwa,  populasi  adalah  wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas  dan  karakteristik  tertentu yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya.
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  masyarakat  wajib  pajak  yang ada di  Kelurahan  Biawao  sebanyak 450  orang  dan  staf  kantor  Lurah
Biawao sebanyak 10 orang, jadi total jumlah  populasi  dalam  penelitian  ini adalah 460 orang. Sampel adalah semua karakteristik yang dianggap mewakili  populasi,  dimana  dalam penetapan  anggota  sampel  menurut Arikunto (1983:107) bahwa,
"Apabila  jumlah  populasi  kurang dari 100 maka yang menjadi sampel adalah  seluruh  populasi.  Sedangkan apabila  jumlah  populasi  lebih  dari 100, maka sampel adalah 10% - 15% atau 20% - 25%.
Sampel merupakan bagian dari populasi  yang  menjadi  sumber  data dari  penelitian.  Adapun  sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari total  populasi  adalah  46  masyarakat wajib  pajak dan  staf  Kelurahan Biawao.
Penelitian  ini  menggunakan Teknik  Pengumpulan  Data  melalui (a)  Observasi;  (b)  Wawancara;  dan (c) Dokumentasi. Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan  dalam  penyusuna  tugas akhir  ini  dan  untuk  diperoleh  suatu kesimpulan, maka data yang
terkumpul  akan  dianalisis  dengan analisis  kualitatif  dengan  langkah- langkah  yaitu  mengumpulkan  data- data  yang  diperlukan  dalam  suatu pendataan.  Penyajian  data  pemilihan ini  dipergunakan  metode  diskriptif yaitu  menggambarkan  kenyataan- kenyataan  yang  terjadi,  bersifat umum dan kemungkinan yang dihadapi  serta  solusinya.  Adapun rumus yang dikemukakan oleh
Sugiyono (2000: 40) yaitu: X 100 P  =  Persentase F  =  Frekuensi yang diperoleh
N =  Jumlah responden

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini,  teknik pengukuran faktor-faktor penghambat  pungutan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  (PBB)  menggunakan analisis tabel frekuensi yang kemudian dijabarkan ke dalam presentase  sebagai  hasil  dari  analisis deskriptif kuantitatif. Adapun kriteria yang digunakan dalam tabel frekuensi yakni
1. Sangat Menghambat diberi skor 5
2. Menghambat diberi skor 4
3. Cukup Menghambat diberi skor 3
4. Tidak Menghambat diberi skor 2
5. Sangat  Tidak  Menghambat  diberi skor 1. Selanjutnya untuk menentukan  skala  range,  terlebih dahulu ditentukan rentang skala rata- rata yakni : Bobot terendah: 1 x 1 x 45 =   45 Bobot tertinggi: 5 x 1 x 45 = 225 Rentang skala: = 180 Rentang skala rata-rata: = 0,80 Setelah  diperoleh  hasil  dari rentang  skala  rata-rata  sebagai  dasar penentuan  rentang  penilaian,  maka dapat diketahui rentang skala penilaian untuk setiap item pertanyaan sebagai berikut: Tabel Skala Range Penilaian
No Skala Range Kategori 1. 2. 3. 4.
5.
4,04 - 4,84 3,23 – 4,03 2,42 – 3,22 1,61 – 2,41 0,80 – 1,60 Sangat Menghambat Menghambat Cukup Menghambat Tidak Menghambat
Sangat Tidak Menghambat
Pada bagian ini akan dideskripsikan faktor-faktor penghambat  pungutan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  (PBB).  Indikator- indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  faktor-faktor  penghambat pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  pada  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Struktur Sosial Masyarakat
2. Sikap  Petugas  dalam  Menagih
PBB
3. Sanksi dalam PBB Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  peneliti  melalui penyebaran angket kepada 46 responden tentang faktor-faktor penghambat  pungutan  pajak  bumi dan bangunan (PBB) dengan indikator  penelitian:  struktur  sosial masyarakat,  sikap  petugas  dalam menagih  PBB,  dan  sanksi  dalam
PBB,  dapat  dideskripsikan  sebagai berikut :

## Struktur Sosial Masyarakat
Tabel Pengetahuan sebagai Wajib Pajak PBB Kategori Jawaban  Skala F F. Skala F/Nx100 Sangat mengetahui Mengetahui Cukup mengetahui Kurang mengetahui Tidak mengetahui 5 4 3 2 1 21 23 2 0 0 105 92 6 0 0 45,65 50,00 4,35 0 0 Jumlah 46 203 100 Rata-Rata - 4,41 - Sumber: Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah Dari  tabel    di  atas  dapat diketahui bahwa 23 responden (50%) yang  menyatakan  bahwa  masyarakat Kelurahan  Biawao  Kecamatan  Kota
Selatan    mengetahui  kewajibannya sebagai  wajib  pajak  PBB,  dan  20 responden (45,65%) mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao  Kecamatan  Kota  Selatan sangat  mengetahui  kewajibannya sebagai  wajib  pajak  PBB,  dan  2 responden (4,35%) mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao  Kecamatan  Kota  Selatan
cukup mengetahui kewajibannya sebagai  wajib  pajak  PBB.  Dapat disimpulkan  bahwa  sebagian  besar masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo  mengetahui  kewajibannya sebagai wajib pajak PBB. Selanjutnya  apabila  dihitung perolehan  skor  rata-rata  jawaban responden tentang pengetahuan sebagai  wajib  pajak  PBB,  diperoleh skor  rata-rata  4,41,  berarti  termasuk dalam kategori sangat Menghambat.
Tabel

## Tujuan Dari Pembayaran PBB
Kategori Jawaban Skala  F F. Skala F/Nx100 Sangat mengerti Mengerti Cukup mengerti Kurang mengerti Tidak mengerti 5 4 3 2 1 17 27 2 0 0 85 108 6 0 0 36,96 58,70 4,35 0 0
Jumlah 46 199 100 Rata-Rata - 4,33 - Sumber : Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah Dari  tabel  di  atas  dapat diketahui bahwa 27 responden
(58,70%)  yang  menyatakan  bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan  Kota  Selatan  mengerti akan  tujuan  pembayaran  PBB,  dan 17  responden  (36,96%)  mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao  Kecamatan  Kota  Selatan sangat mengerti akan tujuan pembayaran  PBB,  dan  2  responden (4,35%) mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan  Kota  Selatan  cukup mengerti  akan  tujuan  pembayaran PBB.  Dapat  disimpulkan  bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan  Biawao  Kecamatan  Kota
Selatan  Kota  Gorontalo  mengerti akan tujuan pembayaran PBB.
Selanjutnya  apabila  dihitung perolehan  skor  rata-rata  jawaban responden tentang tujuan pembayaran  PBB,  diperoleh  skor rata-rata  4,33,  berarti  termasuk dalam kategori menghambat. Tabel Keberatan Atas Beban PBB Kategori Jawaban Skala F F. Skala F/Nx100 Sangat Sering Cukup Kadang- kadang Tidak pernah 5 4 3 2 1 0 29 17 0 0 0
116
51 0 0 0
63,04
36,96 0 0 Jumlah 46 167 100 Rata-Rata - 3,63 -
Sumber : Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah
Dari  tabel    di  atas  dapat diketahui bahwa 29 responden
(63,04%)  yang  menyatakan  bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan  Kota  Selatan  sering merasa  keberatan  atas  beban  PBB, dan 17 responden (36,96%) mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan  Biawao  Kecamatan  Kota Selatan cukup sering merasa keberatan  atas  beban  PBB.  Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan  Biawao  Kecamatan  Kota Selatan  Kota  Gorontalo  memiliki tingkat kesadaran terhadap pembayaran  PBB  masih  kurang, karena  masih  banyak  yang  merasa sering keberatan atas beban PBB.
Selanjutnya  apabila  dihitung perolehan  skor  rata-rata  jawaban responden  tentang  keberatan  atas beban  PBB,  diperoleh  skor  rata-rata
3,63 berarti termasuk dalam kategori menghambat.
Tabel Kesesuaian Tarif PBB dengan Kemampuan Ekonomi Kategori Jawaban Skala F F. Skala F/Nx100 Sangat sesuai. Sesuai. Cukup sesuai. Kurang sesuai Tidak sesuai. 5 4 3 2 1 0 27 19 0 0 0 108 57 0 0 0 58,70 41,30
0 0
Jumlah 46 165 100,00 Rata-Rata - 3,59 - Sumber: Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah
Dari  tabel    di  atas  dapat diketahui  bahwa    27  responden (58,70%)  yang  menyatakan  bahwa tarif  PBB  sudah  sesuai  dengan kemampuan  ekonominya,  dan  19 responden (41,30%) mengatakan bahwa  tarif  PBB  cukup  sesuai dengan  kemampuan  ekonominya. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo sebagian besar
menyatakan  tarif  PBB  sudah  sesuai dengan  kemampuan  ekonominya, tetapi  banyak  juga  yang  menyatakan keberatan atas beban PBB. Selanjutnya apabila dihitung perolehan  skor  rata-rata  jawaban responden  tentang  kesesuaian  tarif
PBB  dengan  kemampuan  ekonomi, diperoleh  skor  rata-rata  3,59  berarti termasuk
dalam kategori
meng.hambat.

## Sikap Petugas dalam Menagih PBB
Tabel
Kemudahan Membayar PBB Kategori Jawaban Skala  F F. Skala F/Nx100 Sangat mudah Mudah Cukup mudah Kurang mudah Tidak mudah 5 4 3 2 1 0 24 23 0 0 0 96 66 0 0 0 52,17 47,83 0 0 Jumlah 46 162 100 Rata-Rata - 3,52 - Sumber : Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah Dari  tabel    di  atas  dapat diketahui  bahwa    24  responden (52,17%)  yang  menyatakan  bahwa merasakan  mudah  dalam  membayar PBB dengan adanya petugas Kelurahan  yang  bertugas  menagih PBB,  dan  22  responden  (47,83%) mengatakan bahwa merasakan cukup mudah dalam membayar PBB
dengan  adanya  petugas  Kelurahan yang bertugas menagih PBB. Berdasarkan hasil wawancara terhadap  Lurah  Biawao  Kecamatan Kota  Selatan  Kota  Gorontalo  juga berpendapat yang sama, Lurah mengajak aparaturnya untuk memberikan  kemudahan  terhadap setiap  kegiatan  masyarakat  termasuk dalam  hal  kemudahan  membayar PBB, dan aparat yang dapat memenuhi  target  PBB  yang  ingin dicapai, maka Lurah memberikannya penghargaan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao  Kecamatan  Kota  Selatan sebagian besar merasakan
kemudahan  dalam  membayar  PBB, dan  sebagian  masyarakat  lainnya merasakan  cukup  mudah  dalam membayar PBB.
Selanjutnya  apabila  dihitung perolehan  skor  rata-rata  jawaban responden tentang kemudahan
membayar PBB, diperoleh skor rata- rata  3,52  berarti  termasuk  dalam kategori menghambat Tabel Sikap Ramah dan Simpatik Petugas PBB Kategori Jawaban Skala  F F. Skala F/Nx100 Sangat ramah dan simpatik. Ramah dan simpatik. Cukup ramah dan simpatik. Kurang ramah dan simpatik. 5 4 3 2 5 36 5 0 25 144 15 0 10,87 78,26 10,87 0
Tidak Ramah dan simpatik 1 0 0 0 Jumlah 46 184 100 Rata-Rata - 4,00 - Sumber : Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah Dari  tabel    di  atas  dapat diketahui  bahwa    36  responden (78,26%)  yang  menyatakan  bahwa petugas  Kelurahan  yang  menagih
PBB  bersikap  ramah  dan  simpatik dalam menagih PBB, dan 5 responden (10,87%) mengatakan bahwa  petugas  Kelurahan  yang menagih PBB bersikap sangat ramah dan  simpatik  dalam  menagih  PBB, dan 5 responden (10,87%) mengatakan bahwa petugas Kelurahan yang menagih PBB
bersikap  cukup  ramah  dan  simpatik
dalam menagih PBB. Dapat disimpulkan  bahwa  sebagian  besar masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo  menyatakan  bahwa  sikap petugas  Kelurahan  penagih  PBB bersikap ramah dan simpatik.
Selanjutnya  apabila  dihitung perolehan  skor  rata-rata  jawaban responden  tentang  sikap  ramah  dan simpatik  petugas  PBB,  diperoleh skor  rata-rata  4,00  berarti  termasuk dalam kategori menghambat.

## Sanksi dalam PBB
Tabel Pengetahuan Adanya Sanksi Terhadap Pelanggaran Norma Perpajakan Kategori Jawaban Skala F F. Skala F/Nx100 Sangat mengetahui. Mengetahui. Cukup mengetahui. Kurang mengetahui. Tidak mengetahui 5 4 3 2 1 9 29 8 0 0 45 116 24 0 0 19,57 63,04 17,39 0 0 Jumlah 46 185 100 Rata-Rata - 4,02 - Sumber : Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah Dari  tabel    di  atas  dapat diketahui bahwa 29 responden (63,04%)  yang  menyatakan  bahwa
masyarakat mengetahui tentang adanya  sanksi  terhadap  pelanggaran norma  perpajakan,  dan  9  responden (19,57%) mengatakan bahwa masyarakat sangat mengetahui tentang  adanya  sanksi  terhadap pelanggaran norma perpajakan, dan 8 responden (17,39%) mengatakan
bahwa masyarakat cukup mengetahui tentang  adanya  sanksi  terhadap pelanggaran norma perpajakan.
Berdasarkan  hasil  wawancara terhadap  Lurah  Biawao  Kecamatan Kota  Selatan  Kota  Gorontalo,  juga berpendapat yang sama, lurah memberikan  pemahaman  terhadap masyarakat  tentang  adanya  sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan. Dapat disimpulkan
bahwa masyarakat Kelurahan Biawao  Kecamatan  Kota  Selatan Kota  Gorontalo  mengetahui  adanya sanksi  terhadap  pelanggaran  norma perpajakan. Selanjutnya  apabila  dihitung perolehan  skor  rata-rata  jawaban
responden tentang pengetahuan adanya  sanksi  terhadap  pelanggaran norma  perpajakan,  diperoleh  skor rata-rata 4,02 berarti termasuk dalam kategori menghambat. Tabel Dorongan Untuk Membayar PBB Pada Saat Jatuh Tempo Kategori Jawaban Skala F F. Skala F/Nx100 Sangat terdorong. Terdorong. Cukup terdorong. Kurang terdorong. Tidak terdorong 5 4 3 2 1 18 28 0 0 0 90 112 0 0 0 39,13 60,87 0 0 0 Jumlah 46 202 100 Rata-Rata - 4,39 - Sumber : Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah Dari  tabel    di  atas  dapat diketahui bahwa 28 responden (60,87%)  yang  menyatakan  bahwa dengan  adanya  sanksi  tersebut, masyarakat terdorong untuk membayar  PBB  pada  saat  jatuh tempo,  dan  18  responden  (39,13%) mengatakan  bahwa  dengan  adanya sanksi  tersebut,  masyarakat  sangat terdorong  untuk  membayar  PBB pada  saat  jatuh  tempo.  Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan  Biawao  Kecamatan  Kota
Selatan  Kota  Gorontalo  sebagian besar  terdorong    membayar  PBB pada  saat  jatuh  tempo,  dan  sebagian lainnya  merasa  sangat  terdorong membayar  PBB  pada  saat  jatuh tempo.
Selanjutnya  apabila  dihitung perolehan  skor  rata-rata  jawaban responden  tentang  dorongan  untuk membayar  PBB  pada  saat  jatuh
tempo,  diperoleh  skor  rata-rata  4,39 berarti  termasuk  dalam  kategori sangat menghambat.

## PEMBAHASAN
Dari  hasil  rekapitulasi  secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa pandangan responden terhadap  faktor-faktor  penghambat pungutan  pajak  bumi  dan  bangunan (PBB)  di  Biawao  Kecamatan  Kota Selatan  Kota  Gorontalo.  Dengan demikian pandangan responden terhadap  faktor-faktor  penghambat pungutan  pajak  bumi  dan  bangunan (PBB) perlu diperhatikan lebih lanjut terutama pada aspek-aspek lain yang tidak sempat terungkap dalam tulisan ini.    Untuk  lebih  jelasnya  perolehan skor tersebut dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini:
Tabel Rekapitulasi Skor Analisis Tabel No Indikator  dan Kategori Jawaban Tabel Skor Kriteria 1. Struktur  Sosial Masyarakat Tabel 3 4,41 Sangat Menghambat Tabel 4 4,33 Sangat Menghambat Tabel 5 3,63 Menghambat Tabel 6 3,59 Menghambat Rata – rata 3,99 Menghambat 2. Sikap Petugas dalam  Menagih PBB Tabel 7 3,51 Menghambat Tabel 8 4,00 Menghambat Rata – rata 3,76 Menghambat 3. Sanksi dalam PBB Tabel 9 4,02 Menghambat Tabel 10 4,40 Menghambat Rata – rata 4,21 Sangat Menghambat Total Skor Indikator 15,96 - Total Skor Rata- rata 3,99 Menghambat
Sumber : Data Olahan masing-masing indikator
Berdasarkan  uraian  tersebut dapat  diketahui  bahwa  Pajak  Bumi dan  Bangunan    (PBB)  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  dalam menunjang  pembangunan  Nasional pada  umumnya  dan  pembanguna Kota  Gorontalo  pada  khususnya, sehingga  pemungutan  Pajak  tersebut harus dikelola dengan sebaik mungkin  agar  tujuan  akhir  dari perpajakan itu akan tercapai  . Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB)  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Kota  Gorontalo yang  pelaksanaannya  dilimpahkan kepada  petugas  pajak  yang  ada  di Kelurahan  Biawao  Kecematan  Kota Selatan harus benar-benar memperhatikan keadilan dalam perpajakan sehingga masyarakat berpikir  membayar  pajak  bukan  lagi merupakan  suatu  beban  yang  harus dihindari.  Dalam  penentuan  berapa
besar  pajak  yang  harus  dibayar  oleh wajib  pajak  haruslah  dilakukan dengan  melibatkan  wajib  pajak  itu sendiri, sehingga bisa mencerminkan keadaan  di  lapangan  sebenarnya, sehingga  tidak  memunculkan  lagi perlawanan-perlawanan  dari  wajib pajak bumi dan bangunan (PBB)

## SIMPULAN
Dari  hasil  analisis  data  seperti yang  diuraikand  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  dari  keseluruhan responden  yang  mengisi  angket yakni 45 orang/masyarakat
menyatakan  baik  tentang  faktor- faktor  penghambat  pungutan  pajak bumi  dan  bangunan  (PBB),  ini dibuktikan dari jawaban angket yang diisi, lebih jelasnya sebagai berikut: 1. Indikator  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  pada  struktur
sosial  masyarakat  di  Kelurahan
Biawao  Kecamatan  Kota  Selata Kota  Gorontalo,  termasuk  dalam kategori baik.
2. Indikator  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  pada  sikap petugas  dalam  menagih  PBB  di Kelurahan  Biawao  Kecamatan Kota  Selata  Kota  Gorontalo, termasuk dalam kategori baik.
3. Indikator  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  pada  sanksi
dalam  PBB  di  Kelurahan  Biawao Kecamatan  Kota  Selata  Kota Gorontalo, termasuk dalam kategori sangat baik.
4. Hasil skor rata-rata secara keseluruhan  tentang  faktor-faktor penghambat  pemungutan  pajak bumi  dan  bangunan  (PBB)  di Kelurahan  Biawao  Kecamatan Kota Selata Kota Gorontalo adalah  3,98,  termasuk  dalam kategori menghambat.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  yang telah  dikemukakan  di  atas,  maka berikut ini dikemukakan pula beberapa saran.
1. Lurah  Biawao  Kecamatan  Kota Selatan  Kota  Gorontalo  harus lebih  tanggap  terhadap  aspirasi masyarakat  dan  juga  harus  lebih aktif  mengajak  masyarakat  dalam berpatisipasi membayar PBB, sehingga  Lurah  Biawao  dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.
2. Faktor-faktor penghambat pungutan pajak bumi dan bangunan  (PBB)  di  Kelurahan Biawao  Kecamatan  Kota  Selatan Kota  Gorontalo  sebaiknya  lebih diperhatikan  lagi  oleh  pemerintah
untuk  dapat  dicari  solusinya terhadap kekurangan faktor-faktor tersebut demi meningkatkan penerimaan PBB.
3. Untuk  meningkatan  kesadaran masyarakat  dalam  pembangunan daerah,  lurah  sebaiknya  lebih menunjukkan insentif pembayaran PBB  pada  masyarakat  melalui pelayanan  pemerintah  yang  lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin  Widjaja  Tunggal  dkk,  1984, Tanya Jawab Perpajakan
Indonesia. Bandung: Alfabeta.
Brotodihardjo,  R.  Santoso.  1993. Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak. Bandung: PT. Eresco.
Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati.
2004. Perpajakan    Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. Yogyakarta: Penerbit Andi. Efferin,  Sujoko,  Stevanus    Hadi Darmadji  dan  Yuliawati  Tan. 2004. Metode    Penelitian untuk Akuntansi . Malang:
Bayumedia Publishing. Erly  Suandy.  2001. Hukum  Pajak, Jakarta: Salemba Empat Gunadi. 2005. ”Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak    ( Tax Compliance)" dalam Jurnal Perpajakan
Indonesia.Vol. IV no. 5/2005. Ilyas,  Wirawan  B  dan  Richard Burton.  2001. Hukum  Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2003 . Perpajakan,
Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mansury  R.  1999. Kebijakan  Fiskal, Jakarta: YP4.
Mardiasmo. 2003. Perpajakan .
Yogyakarta: Andi.
Nasucha,  Chaizi.  2004. Reformasi Administrasi  Publik:  Teori dan  Praktik.
Jakarta: Grasindo. Nurmantu,  Safri.  2003 .  Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Satjipto,  Rahardja  Wiwoho.  1990.
. Prospek  dan  Faktor  Penentu Reformasi Perpajakan. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
Setyawan, Setu   dan  Eny   Suprapti . 2004 . Perpajakan, Edisi Revisi. Malang : Bayumedia dan UMM Press.
Soemarso,  S.R.  2007. Perpajakan Pendekatan Komperehensif, Salemba. Jakarta: Empat. Soemitro, Rochmat dan Zainal
Muttaqin.  2001. Pajak     Bumi dan  Bangunan,  Edisi  Revisi.
Bandung: Refika Aditama. Soekanto,  Soerjon.  1996. Sosiologi Suatu  Pengantar. Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Sri  dan  Aji  Suryo  2006. Perpajakan
Indonesia. Yogyakarta: UPP
AMPYKPM.
Suandy,  Erly.  2002. Perpajakan , Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat. Sudarto.    1986. Kapita  Selekta
Hukum Pidana . Bandung:
Alumni.
Sugiyono.  2006. Statistika  untuk peneliti, Bandung: Alfabeta.
Sumardiyanti,  Valentina  Sri  dan Aji  Suryo.  2003. Perpajakan Indonesia;  Seri  Belajar untuk
Mahasiswa. Yogyakarta:  UPP AMP YKPN. Zain, Mohammad. 2003 . Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. Perundang-undangan: Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga  Atas  Undang-undang Nomor  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan  Umum  Dan  Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang   Nomor 12  Tahun 1985  tentang Pajak  Bumi dan Bangunan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1994  tentang Perubahan atas Undang-undang     Nomor     12 Tahun   1985   tentang   Pajak Bumi   dan Bangunan. Jakarta: Sekretariat Negara RI .