## TINJAUAN KONSEPTUAL PEREMPUAN DAN MODERNITAS DALAM RUANG KOLONIALISME
Arif Subekti arif.subekti.fis@um.ac.id
Universitas Negeri Malang, Indonesia

## ABSTRACT
Under colonial rule, native women are double subordinated, both by colonialism, as a colonized  objects,  and  by  the  patriarchal  system.  However,  it  does  not  hinder  the absorption  of  Western  ideas  of  modernity,  particularly  among  native  women.  This article aims to describe the absorption and spread of Western modernity values onto native women under colonial rule. This article identifies the social roles, occupations, positions in society, and the influence of modernity received by native women.

## KEYWORDS
women; modernity; colonialism .

## ABSTRAK
Nusantara  pada  masa  kolonial  memosisikan  perempuan  Bumiputera  dalam penjajahan  yang  berganda.  Pertama,  ia  dijajah  oleh  sistem  patriarki  berdasarkan nilai-nilai tradisional dan tempatan. Kedua, ia bersama segenap warga Bumiputera pria, adalah hamba jajahan. Namun, hal ini tidak menghambat penyerapan ide-ide modernitas  Barat  terhadap  perempuan  Bumiputera.  Artikel  ini  bertujuan  untuk menggambarkan penyerapan dan penyebaran nilai-nilai modernitas Barat terhadap perempuan  Bumiputera  dalam  ruang  kolonialisme.  Dengan  menggunakan  studi pustaka, hasil dari artikel ini adalah identifikasi peran sosial, prestasi yang diduduki, posisi  dalam  masyarakat,  serta  pengaruh  modernitas  yang  diterima  perempuan Bumiputera.

## KATA KUNCI
perempuan; modernitas; kolonial

## ARTICLE INFO
Received: 17 th May  2021 Revised: 30 h June 2021 Accepted: 30 th June  2021 Published: 30 th June 2021

## Permalink/DOI
10.17977/um020v15i12021p183
Copyright © 2021, Sejarah dan Budaya . All right reserved
Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## PENDAHULUAN
Perempuan,  bisa  dikatakan,  adalah  “barang  baru”  dalam  catatan  sejarah. Keberadaannya, apalagi perannya, dalam banyak peristiwa sejarah dinilai tertutup oleh dominasi  dan  hegemoni  pria;  maka  muncul  anggapan  bahwa  sejarawan  hanya  atau hampir selalu menulis sejarah dari sudut pandang maskulin. Meskipun asumsi ini tidak sepenuhnya  tepat,  karena  bisa  jadi  bahwa  marginalisasi  terhadap  kaum  perempuan memang banyak terjadi di banyak tempat dan banyak masa, namun dapat diakui bahwa kajian  sejarah  mengenai  perempuan  dan  atau  sejarah  dari sudut  pandang  perempuan baru muncul beberapa dekade silam, seiring gencar dan meluasnya gerakan feminisme.
Disamping  marginalisasi  perempuan  dalam  iklim  patriarki,  yang  menempatkan perempuan “hanya” sebagai konco wingking , perlu dipertimbangkan pula bahwa dunia kolonialisme  yang  menerapkan  diskriminasi  berdasarkan  ras,  membuat  perempuan pribumi dapat dikatakan mengalami marginalisasi ganda, yakni oleh pihak laki-laki dan pihak  penjajah.  Dengan  demikian,  dapat  diasumsikan  secara  kasar,  bahwa  konteks sejarah  kolonialisme  memang  hampir-hampir  menutup  celah  bagi  perempuan  untuk berperan  dalam  banyak  lini  kehidupan  perjuangan  nasionalisme,  khususnya  dalam proses modernisasi. Namun demikian, sekecil apapun celah atau kemungkinan tersebut, seyogyanya tetap menjadi kajian bagi sejarawan.
Sementara modernitas – bisa dimaknai sebagai kurun sejarah, semangat zaman, atau  suatu  bentuk  rekayasa  budaya  tertentu – dalam  kacamata  orientalisme,  juga merupakan “barang baru” bagi penduduk terjajah, yang membedakan suatu kurun masa atau semangat zaman tertentu dengan masa sebelumnya, yakni kurun tradisional, dan “atas  nama  pemberadaban”  mengisinya  dengan  kultur  yang  baru,  yang  berasal  dan dibawa  dari  Barat.  Ruang  interaksi  yang  menjadi  saluran  dari  modernitas  kemudian melibatkan  agen-agen  kebudayaan  tertentu,  dan  diasumsikan  bahwa  salah  satunya melibatkan keberadaan dan atau diperankan oleh perempuan.
Tulisan ini hendak membahas keberadaan atau eksistensi serta peran perempuan dalam  penyerapan  dan  penyebaran  nilai-nilai  modernitas  Barat,  dengan  mengambil konteks kolonialisme sebagai kerangka ruang dan waktu. Jika secara apriori, pernyataan: bahwa perempuan memiliki peran dalam modernisasi pada masa kolonial, ini diterima dan  dibenarkan,  maka  pertanyaan  pertama  dan  mendasar  yang  muncul  adalah,  siapa sajakah perempuan-perempuan tersebut? Identifikasi mengenai perempuan dilihat dari sisi peran sosial, bisa dijadikan langkah awal atau pusat permasalahan yang selanjutnya melebar  atau  mengenai  konsep  lain,  seperti  ruang  dimana  interaksi  sosial  ini berlangsung, hingga wujud atau bentuk modernitas yang diusung.
Sebagai langkah awal, akan dipaparkan dahulu pengertian mengenai modernitas yang bisa dikatakan omnipresent sifatnya, dalam arti modernitas adalah istilah yang hadir di banyak konteks pembacaan dan penulisan sejarah. Untuk itu, dipaparkan tiga contoh pengertian  modernitas,  yakni  modernitas  dalam  kerangka  sejarah  Indonesia sebagaimana  pembacaan  Ricklefs,  modernitas  dalam  pembacaan  sejarah  mondial, dan modernitas  dalam  kerangka  sejarah  nasional  Indonesia.  Langkah  berikutnya  adalah
pembahasan  kota  sebagai  ruang  modernitas,  dalam  arti  kota  dan  aspek-aspek  yang mengiringinya,  diposisikan  sebagai  wujud  dari  modernitas  itu  sendiri,  sehingga pembahasan  mengenai  perempuan  dan  modernitas,  mengambil  setting  wilayah perkotaan kolonial. Tahap selanjutnya, adalah pengidentifikasian perempuan dilihat dari peran sosial atau prestasi yang didudukinya, posisi dalam masyarakat, hingga pengaruh modernisasi  yang  diterima  serta  disebarkannya,  dimana  perhatian  pada  tulisan  ini terutama ditujukan pada sosok babu ¸pelajar perempuan, serta tokoh imajinasi berupa Nyai Ontosoroh.

## METODE
Artikel  ini  menggunakan  metode  kajian  literatur,  yang  dilakukan  dengan melakukan  review  komprehensif  dari  kajian-kajian  terdahulu  perihal  kolonialisme, sejarah  perempuan, dan  modernitas.  Hal  ini dilakukan  dengan  menelaah  jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Modernitas
Pendedahan pengertian modernitas yang digunakan di sini, kiranya perlu untuk dipaparkan,  mengingat  term  modernitas  sendiri  memiliki  dimensi  makna  yang berkembang.  Term modern ,  dimaknai  sebagai  kurun  waktu  tertentu,  menjadi  batasan konseptual dan atau batasan waktu dalam berbagai karya historiografi; seperti tampak dalam Ricklefs (1993) dimana predikat “modern” yang Ricklefs sematkan dalam karya historiografinya, atau dalam kalimat lain, menjadi alasan yang membangun periodisasi historiografinya, terbangun di atas tiga unsur fundamental, yakni: a) unsur kebudayaan dan agama: islamisasi Indonesia yang dimulai pada tahun + 1300; b) unsur topik: saling pengaruh  antara  orang  Indonesia  dan  orang  Barat  +  1500  dan  masih  berlanjut;  c) historiografi:  sumber-sumber  primer  sepanjang  periode  ini  ditulis  hampir  secara eksklusif dalam bahasa-bahasa Indonesia modern (Jawa, Melayu baru, bukan kuno), dan dalam bahasa Eropa.  Modernitas – dalam hal ini dimaknai sebagai konsep yang dalam linearitas kronologi merupakan babak setelah tradisionalitas – dibatasi dengan tonggak sejarah tertentu, yang luas pengaruhnya mengatasi ruang Nusantara.
Pembicaraan modernitas di atas panggung sejarah dunia, dengan menempatkan determinasi  orang-orang  Eropa,  khususnya  bangsa  penjelajah  samudra  dari Semenanjung Iberia (orang Spanyol dan Portugis), dapat dimaknai sebagai pengertian yang memayungi gagasan-gagasan besar pasca-Pencerahan, yang dalam kerangka difusi, kemudian  menyebar  dari  pusat  ke  pinggir  ( center  to  peripheral ),  yakni  dari  negara- negara Eropa yang maju ke wilayah-wilayah Asia, Afrika, serta Dunia Baru yang terjajah. Wujud  dari  modernitas  global  ini  dalam  identifikasi  yang  kasar/secara  garis  besar, berupa  penggunaan  rasionalitas,  perkembangan  kapitalisme  dan  industrialisasi, termasuk  juga  efek  serta  ekses  jangka  panjangnya,  seperti  urbanisasi,  konsumerisme, dan individualisme(Smith, Van De Mieroop, and von Glahn 2012).
Akan  halnya,  dalam  kerangka  ruang  dan  waktu  kolonialisme  di  Nusantara, modernitas  adalah  suatu  hal  yang  dibawa  dan  atau  ukuran-ukuran  tertentu  yang distandardisasikan oleh pihak penjajah ( colonizer ) untuk diperkenalkan dan disebarkan pada pihak terjajah ( colonized ). Ketimpangan posisi antara penjajah yang superior dan telah modern berhadapan dengan pihak terjajah yang inferior dan perlu diberadabkan ini,  menggambarkan  juga  bahwa  hampir  setiap  hal  baru  dari  negeri  penjajah  adalah modern dan terdapat kewajiban atau tugas mulia untuk menularkan ke-modern-an ini di tanah jajahan.
Sebagian  sejarawan  berpendapat  bahwa  tonggak  sejarah  yang  dianggap mengawali modernisasi di Hindia Belanda adalah Politik Etis, yang pengertiannya bisa dirunut  dari  beberapa  item  yang  dikandungnya.  Menurut  Poeze,  Politik  Etis  adalah kebijakan  yang  diarahkan  untuk  meletakkan  seluruh  kepulauan  Indonesia  di  bawah kekuasaan  Belanda  secara  nyata,  dan  untuk  mengembangkan  negeri  dan  bangsa  di wilayah itu ke arah pemerintahan sendiri di bawah pimpinan Negeri Belanda menurut model Barat. Definisi ini dibangun oleh beberapa segi dari Politik Etis, yakni: kesadaran akan  panggilan  moral  untuk  mengantarkan  dan  mendorong  orang  Jawa  ke  arah kesejahteraan;  tugas  meletakkan  daerah  seberang  di  bawah  kekuasaan  Belanda  yang efektif agar di sana pun kesejahteraan dapat diwujudkan; mengakhiri pemindahan batig saldo (surplus anggaran belanja) dari anggaran Hindia ke kas Negeri Belanda, dan dengan demikian  mengakhiri  eksploitasi  orang  Hindia;  mengusahakan  agar  orang  Indonesia berhubungan  dengan  budaya  dan  pendidikan  Barat  (yaitu  konsep  tentang “asosiasi”)(Poeze, Dijk, and van der Meulen 2008: 25; Toer 1981:216).
Konsepsi Politik Etis ini, sebagaimana nampak dalam definisi dan segi-seginya di atas,  bisa  dinilai  bersifat  paradoksal;  dimana  upaya  pasifikasi  atas  keseluruhan kepulauan  Nusantara,  disebutkan  bertujuan  untuk  mengembangkan  pemerintahan sendiri,  yang  kemudian  diperlengkap  dengan  kalimat  “di  bawah  pimpinan  negeri Belanda”. Paradoks yang lain adalah bahwa Politik Et is yang ditujukan bagi kepentingan orang  Indonesia,  khususnya  dalam  wujud  campur  tangan  sejumlah  dinas  khusus  atas kehidupan pedesaan yang sampai waktu itu belum tersentuh, di sisi lain berbanding lurus dengan  keuntungan  yang  didapatkan  orang  Eropa  atas  kebijakan  ini.  Melibatkan  desa dalam susunan ketatanegaraan berarti juga memasukkan orang desa ke dalam ekonomi uang,  dan  akibatnya  industri  memperoleh  lebih  banyak  kesempatan  memasarkan barang.  Orang  Eropa  di  daerah  jajahan  memperoleh  keuntungan  dari  adanya kemungkinan yang lebih luas bagi Hindia untuk menyelesaikan urusannya sendiri, dan juga  dari  semakin  banyaknya  kemungkinan  kerja  di  sektor  pemerintahan  dan industri(Poeze, Dijk, and van der Meulen 2008:26).
Modernisasi  yang  terkandung  di  dalam  definisi  Politik  Etis  tersebut  juga mengandung  pengertian  bahwa  asal-usul  standard  modern  sebagaimana  dimaksud adalah negeri Belanda, dan atau standard dari negeri-negeri Barat yang ekuivalen dengan taraf  keberadaban  Belanda.  J.S.  Furnivall  menggambarkan  bagaimana  karakteristik politik  kesejahteraan  Belanda  atas  Hindia  Timur  ini,  dengan  menyerupakannya
sebagaimana  bentuk  perwalian  atau  pengawasan  atas  anak  kecil.  Dalam  bahasa  tutur, Furnivall  memberikan  ilustrasi  bagaimana  kira-kira  perkataan  orang  Belanda  pada penduduk Hindia Timur:
all these people want to help so much: “let me help you”, or you can hear them say, “let me show you to do it, let me do it for you”.(Locher -Scholten 2000:18)
Dus,  sebagai  kerangka  penulisan,  modernitas  dalam  masa  kolonialisme  bisa diartikan sebagai gagasan pem-Barat-an pada penduduk pribumi atau pihak terjajah dari pihak penjajah yang dimanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan tertentu sebagaimana digariskan  oleh  pemerintah  kolonial  dan  dengan  mengacu  pada  Politik  Etis  sebagai panduannya.  Objek  dari  modernisasi  ini,  termasuk  di  dalamnya,  adalah  kaum perempuan,  dimana  medium  interaksi  serta  saluran-salurannya  mewujud  dalam beberapa ruang budaya.

## Kota dan Modernitas
Anggapan awal ( prior knowledge ) sejarawan saat mendedahkan modernitas akan tertumbuk pada ruang budaya bernama kota, wilayah dimana modernitas menjadi ciri yang didaku secara eksklusif, dan sekaligus pusat dimana proses modernisasi melakoni dan  menyebarkan  gagasan-gagasan  tentang  kemajuan,  persamaan  kesempatan, perkembangan, dan sebagainya. Di wilayah inilah, kantor dinas pemerintahan berada dan menjalankan  administrasi  kekuasaannya,  kegiatan  ekonomi  dengan  institusi  pasar sebagai representasi perputaran uang, serta beraneka ruang budaya (sekolah, bioskop, taman kota, sarana transportasi, bahkan garnisun atau markas polisi serta militer, dan sebagainya);  merupakan  ruang  interaksi  sosial  dimana  modernitas  sebagai  gagasan menjadi gaya hidup yang identik sekali dengan kehidupan masyarakat perkotaan.
Memakai logika bineritas, kota dengan label modern umumnya dipertentangkan dengan  wilayah  desa  (kampung)  yang  dilekati  sifat  tradisional,  dan  dalam  konsep struktur ekonomi kolonial, logika pertentangan ini juga dipergunakan untuk membagi atau  membedakan  antara  sektor  ekonomi  tradisional  yang  terutama  didasarkan  pada sistem  produksi  subsisten  dengan  sektor  modern  yang  mempergunakan  kapital  dan teknik modern dalam kegiatan produksi dan manajerialnya. Konsepsi ini secara esensial dipakai  pula  untuk  membagi  wilayah  pedesaan  dan  wilayah  perkotaan  (McGee 2002:640),  hingga  pada  perkembangan  selanjutnya,  batas-batas  kewilayahan  ini semakin  absurd  dengan  perbaikan  dan  kemajuan  sarana  transportasi.  Modernisasi transportasi,  bisa  dijelaskan  dengan  perbaikan,  perluasan,  dan  pembukaan  jalan-jalan baru, yang menghubungkan antara pusat ( center ) dengan pinggiran ( periphery ).
Jalan-jalan  sebagai  prasarana  transportasi  yang  membelah  pemukiman penduduk,  menghubungkannya  dengan  pusat  keramaian  kota,  dan  juga menghubungkannya  dengan  desa-desa  di  wilayah  pedalaman;  merupakan  salah  satu faktor  penting  pertumbuhan  ekonomi suatu  kawasan.  Akses  menuju  pasar  yang  lebih
mudah, membuka kesempatan bagi para tengkulak dari desa-desa di pedalaman untuk meningkatkan  pendapatannya.  Keuntungan  pembangunan  jalan  sebagai  sarana transportasi,  yang  diantaranya  ialah:  berkurangnya  biaya  transportasi  serta  biaya transaksi  berbagai  komoditi;  perbaikan  atau  kemajuan  jaringan  transportasi  menjadi suatu instrumen penyatuan atau semakin memperkuat konsolidasi lokal kedalam ruang nasional; dorongan pada perkembangan varian dan model transportasi (praoto, kereta, trem, dan sebagainya); serta pembangunan dan perbaikan jalan memperluas dominasi atau  pengaruh  individu  atau  kelompok  tertentu  yang  memegang  kontrol  wilayah tersebut(McGee  2002:638).    Dapat  diasumsikan  bahwa  keuntungan  terakhir  dari keberadaan  dan  perkembangan  sarana-prasarana  transportasi,  yakni  perluasan pengaruh  individu  dan  atau  kelompok  tertentu,  merupakan  titik  dimana  modernisasi menemukan salah satu ruang persebarannya.
Dengan  mengasumsikan  bahwa  modernitas  di  perkotaan  pada  awalnya diperkenalkan  kepada,  dan  disebarkan  oleh  kelas  sosial  tertentu,  yang  notabene  juga memiliki  kekuasaan  hingga  batas-batas  tertentu,  maka  kajian  mengenai  modernisasi dalam  masyarakat  perkotaan  masa  kolonial  pada  umumnya  bisa  dijelaskan  dengan mengidentifikasi  struktur  sosial  yang  ada  di  kota-kota  kolonial.  Secara  garis  besar, struktur sosial masyarakat pribumi di kota-kota kolonial Hindia Timur pada masa Politik Etis, dapat dibagi dalam kelas-kelas sosial, sesuai peran sosial mereka: kelas atas terdiri atas  elit  kecil  pribumi  yang  menduduki  posisi-posisi  politik,  militer,  serta  pengusaha; serta  kelas  menengah  dengan  pendapatan  ekonomi  sedang,  terdiri  atas  pegawai  sipil, para  guru,  pemilik  usaha  kecil;  sedangkan  kelas  bawah  ditempati  oleh  orang-orang dengan  pendapatan  kecil,  dan  berusaha  untuk  bertahan  hidup  dalam  kehidupan perkotaan, seperti jongos (pria pembantu rumah tangga), babu (perempuan pembantu rumah tangga), hingga para penjual keliling/pedagang kaki lima serta para perempuan tuna susila(McGee 2002:641).

## Babu dalam Rumah Tangga Keluarga Eropa
Bagaimanakah peran babu sebagai agen modernisasi? Berawal dari data, bahwa pada  paruh  kedua  abad  XIX,  peristiwa-peristiwa  penting  berupa  pembukaan  Terusan Suez  (1869),  kemajuan  transportasi  pelayaran,  serta  berkembangnya  perusahaan- perusahaan  Barat  di  Hindia  Belanda,  telah  mendorong  migrasi  besar-besaran  orang- orang  Eropa  ke  Nusantara  (van  Imhoff  and  Beets  2004:48);    lantas  bisa  dirunut bagaimana keluarga-keluarga Eropa pendatang tersebut berkoloni di tanah Nusantara, ditambah  dengan  orang-orang  bangsa  Belanda  dan  Eurasia  ( totok/indo )  yang sebelumnya sudah bertempat dan beranak pinak negeri jajahan ini.
Menurut  Locher-Scholten,  pada  awal  abad  XX,  satu  keluarga  Eropa  setidak- tidaknya  membutuhkan  seorang  pembantu  pria  ( jongos atau sepen ),  seorang  pelayan perempuan ( babu ) atau juru masak ( kokki ), dan seorang tukang kebun atau pekerja di kandang kuda ( kebon )(Locher-Scholten 2000:89).  Kebiasaan adanya abdi dalem, kawula, babu , dan bentuk pelayanan dalam keluarga ini memang telah cukup lama hidup di dunia
feodal Nusantara, namun banyak hal besar yang membedakan dua bentuk pengabdian ini.  Selain  gaji  yang  disisi  lain  juga  mengenalkan  nilai  ekonomis  atas  jasa,  pada  tahun 1931, sebuah Asosiasi Perempuan Pembantu Rumah Tangga di Hindia ( Vereniging voor Huisvrouwen in Indië ) didirikan, yang berfungsi menjadi perantara antara pihak peminta tenaga kerja dan pihak pencari kerja. Oleh karena pada perkembangannya, organisasi ini memberikan  kursus  ketrampilan  menjahit  bagi babu ,  dan  kursus  singkat  mengenai masakan Eropa kepada kokki (juru masak), serta semacam sekolah lanjutan (dua tahun) bagi gadis-gadis dari desa mengenai keterampilan rumah tangga ( nijverheidsonderwijs voor meisjes )(Locher-Scholten 2000:92), maka dapat disimpulkan bahwa telah terbentuk semacam profesionalitas pada golongan perempuan pegawai rumah tangga.
Masalah  kebersihan  dan  kesehatan  juga  menjadi  titik  tekan  pemerintah  dan masyarakat  Eropa  di  Hindia  Belanda  dalam  memberikan  kebijakan  atau  penyiksaan terhadap  para  pembantu  rumah  tangga.  Kebiasaan  dari kampung ,  yang  (dalam pandangan orang  Eropa)  tidak  sehat  dan  tidak bersih,  seperti  tidak  adanya  kebiasaan mencuci  baju,  mandi,  mencuci  tangan,  membuang  sampah  pada  tempatnya,  dan seterusnya;  perlu  dirubah. Nyonya Eropa  yang  mendapati  putra-putrinya  menderita penyakit,  akan  mudah  menyalahkan  si babu oleh  karena  standar  kebersihan  dan kesehatannya yang dinilai membawa wabah penyakit. Di sisi lain, nyonya Eropa tersebut tetap membutuhkan tenaga si babu untuk mengurus anaknya, atau membantu pekerjaan rumah tangga lainnya, karena di Hindia Belanda, nyonya Eropa tidak terbiasa mencuci, membersihkan, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka(van Dijk, Taylor, and Koninklijk  Instituut  voor  Taal-  2011:26).    Hingga  terdapat  ungkapan  bernada  rasis sekaligus sarkastis dari J. Kloppenburgh-Versteegh, yang berbunyi:
“Our servants are like big children. Let us try to understand their situation and feel compassion for them, this will urge us to improve their lot, to uplift them.  European  (both  totok  and  Indies)  women  should  educate  their servants, teach them hygiene, and improve their standard of life.”(Locher - Scholten 2000:96) Jika kebersihan dan kesehatan, -misalnya pemakaian sabun mandi, sebagaimana yang  digambarkan  oleh  Henk  Schulte  Nordholt  (dalam  Bloembergen  and  Raben 2009:111)-adalah  salah  satu  wujud  dari  modernisasi,  maka  bisa  disimpulkan  bahwa konsepsi mengenai hidup bersih dan sehat yang harus dijalankan dan diterima oleh si babu dalam  kehidupan  sehari-harinya  sebagai  pembantu  rumah  tangga,  mungkin  dan dapat ia tularkan sekembalinya si babu ke kampungnya.

## Kesempatan Mendapatkan Pendidikan
Aspek modernitas sebagaimana terkandung dalam segi Politik Etis di atas, ialah – terutama sekali – dalam hal pendidikan dan kebudayaan. Kebutuhan akan tenaga pegawai pemerintahan, pengajar, juru tulis pabrik, tenaga medis, jurnalis, dan lapangan kerja yang mensyaratkan  tenaga  terdidik  lainnya;  meniscayakan  pendidikan  sebagai  salah  satu sarana menaikkan taraf hidup masyarakat masa kolonial, terlebih bagi seorang pribumi.
Golongan yang umumnya mendapatkan pendidikan hingga tingkat tertentu adalah putra kaum  elit  tradisional  (para raden atau  di  sebagian  masyarakat,  disebut sinyo ).  Hal  ini terutama  sekali  disebabkan,  bahwa  dalam  sistem  pemerintahan  Belanda  yang  tidak langsung itu ( het systeem van indirect bestuur ), para priyayi pejabat pemerintahan dari orang-orang pribumi yang kemudian disebut pangreh praja ( de inheemse bestuurselite ) merupakan sendi penghubung antara pemerintah Belanda dan rakyat (Bloembergen and Raben 2009:105-106).
Agar  para  priyayi  dapat  melakukan  tugasnya  dengan  baik,  maka  sejak  sekitar tahun 1850, diambil langkah untuk menyekolahkan mereka. Pada tahun 1879, Sekolah- Sekolah  Raja  yang  pertama  didirikan  guna  mendidik  para ambtenaar pemerintahan Hindia Timur, hingga pada peralihan abad, kemungkinan untuk memperoleh pengajaran sangat  diperluas.  Para  pembela  politik  etis  terkemuka  tidak  jemu-jemunya  mendesak untuk memperluas kesempatan orang pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Dasar untuk memperoleh kemajuan lebih lanjut, menurut gagasan mereka, adalah memperluas pengajaran. Dengan demikian dapat dipenuhi juga kebutuhan akan tenaga yang terdidik khusus  untuk  pemerintahan  dan  industri.  Sekolah-sekolah  raja  disusun  ulang  dan rencana pelajarannya diperluas; demikian pula yang terjadi dengan Sekolah Pendidikan Dokter  Jawa  (Stovia).  Sekolah-sekolah  guru  memperoleh  semangat  baru,  kemudian didirikan  pula  sekolah  hukum,  sekolah  dokter  hewan,  dan  sekolah  tinggi  pertanian. Dalam hal ini diusahakan agar rencana pengajaran sesuai dengan sekolah-sekolah serupa di Negeri Belanda. Untuk itu syarat utama adalah penguasaan bahasa Belanda yang baik. Lulusan  sekolah-sekolah  tersebut  tanpa  kesulitan  bisa  dipakai  di  lembaga-lembaga negara  dan  industri,  dan  dengan  demikian  menghemat  tenaga  Eropa  yang  umumnya lebih mahal (Poeze, Dijk, and van der Meulen 2008:26).
Selain priyayi-priyayi tinggi yang tergolong elite karena kelahiran, lewat sekolah- sekolah  itu  masuk  pula  orang-orang  yang  kemudian  tergolong  elite  priyayi  karena pendidikan.  Dilihat  dari  asal-usulnya,  mereka  itu  tergolong  kelompok  elite  priyayi rendah,  atau  bahkan  jelata  yang  menjadi  priyayi. 1 Prinsip-prinsip  kemajuan ( ontwikkeling ) atau persamaan ( gelijkmatigheid ) dari Politik Etis secara umum memang membawa perubahan pada kebijakan pemerintah terhadap penduduk pribumi, namun bagaimanakah dengan nasib kaum perempuan?
Tidak  seperti  kaum  pria,  kesempatan  pendidikan  bagi  kaum  perempuan  baru didirikan sebatas organisasi-organisasi keperempuanan, yang mencapai pemerataannya pada sekitar tahun 1920-an.(Locher-Scholten 2000:21)  Sebagai gambaran, diterangkan bahwa di Bandung dan di Garut, telah berdiri pendidikan bagi kaum perempuan pribumi dibawah organisasi "Kaoetamaan Istri", sementara di Buitenzorg, didirikan sekolah bagi perempuan  pribumi  dari  pelosok  desa  yang  dikirimkan  oleh  “Buitenzorg  Raden
1 Sebagaimana tergambarkan dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam, yang menceritakan tokoh Sastrodarsono, seorang priyayi rendahan yang naik kelas sosialnya menjadi priyayi tinggi, serta tokoh Lantip, wong cilik yang naik kelas sosialnya menjadi priyayi (Kayam 1992).
Kartinischool”,  dengan  mencontoh  kegiatan  yang  ada  di Bandung.  Di  Tasikmalaya didirikan  serikat  "Kaoetamaan  Istri  Tasikmalaya",  yang  dalam  undang-undangnya bertujuan pada pembentukan sekolah untuk menyediakan layanan pendidikan bagi anak perempuan pribumi yang tinggal di Afdeling Soukapoera wilayah Residen Preanger di bawah pimpinan Nyi Raden Dewi. Di Afdeeling Kediri, oleh persatuan "Boedi Oetomo" juga  akan  dibuka  sekolah  bagi  perempuan  pribumi  di  sebagian  Kediri.  Dan  dalam pertemuannya  di  Djokjakarta,  serikat-serikat-serikat  tersebut  menyepakati  untuk menganjurkan  dan  mengakui  seluruh  upaya  pembukaan  kesempatan  pendidikan tersebut (G.A.J. Hazeu 1913).
Sosok  Kartini  (1879-1904),  seakan  sudah  menjadi  mitos  dan  acuan  bagi  studi gerakan feminisme di Indonesia. Locher-Scholten berpendapat bahwa tiga bagian garis perjuangannya yakni kesempatan untuk mengenyam pendidikan bagi kaum perempuan, anjuran monogami, dan re-evaluasi tata kebudayaan Jawa yang dinilai tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk maju, telah menjadi standar atau panduan bagi gerakan- gerakan feminisme di Indonesia pada masa kemudian (Locher-Scholten 2000:21; Taylor 1989:295).  Dari  sini,  jika  diasumsikan  bahwa  dalam  dunia  kolonial,  perempuan mengalami marginalisasi ganda, sementara platform perjuangan Kartini berkutat dalam usaha emansipasi dan pemutusan garis marginalisasi tersebut; maka barangkali ruang yang lebih kentara dari pada pendidikan bagi kajian peran perempuan dan modernisasi adalah lewat corong kebudayaan.

## Nyai Ontosoroh
Salah  satu  sisi  menarik  dari  dunia  kolonial  adalah  pergundikan,  dimana  untuk kesekian kalinya, perempuan berposisi sebagai objek dari suatu peristiwa kebudayaan. Dalam  Encyclopaedie  van  Nederlandsch-lndie,  istilah njahi atau nyai — kadang  kala disebut munci untuk gundik di barak militer (Poeze, Dijk, and van der Meulen 2008:86) — secara literal berasal dari bahasa Jawa yang bermakna ganda, pertama menunjuk pada perempuan  terhormat  pada  masa  pertengahan,  dan  yang  kedua  berarti  kekasih  atau gundik orang Eropa.(Ming 1983:71)  Secara lebih mendalam, Razif Bahari menjelaskan bahwa  konsep nyai menunjukkan makna  seorang  perempuan,  biasanya  pribumi,  yang tinggal bersama orang asing (bisa Belanda, Indo, Arab, Cina), yang tidak dieratkan oleh ikatan  perkawinan  yang  sah,  dimana  meskipun  terdapat  kebijakan gelijkstelling atau penyamaan hak bagi warga negara Belanda untuk menjadi warga pribumi, namun nyai adalah personae  non  gratae (orang  yang  tidak  dikehendaki  ada),  maksudnya  tidak memiliki  legalitas  untuk  memperjuangkan  haknya  dan  hak  anak-anaknya  di  depan hukum. Nyai , barangkali lebih rendah daripada istri atau bini simpanan atau bini piaraan , yang diibaratkan seperti barang hak milik, yang sudah dibeli, dan bisa kapan saja diusir dari rumah tuannya, tanpa alasan pasti. Di dalam rumah tuannya, ia biasanya bertugas sebagaimana pekerja rumah tangga: memasak, mencuci, juga mengajari bahasa, menjadi penasihat keuangan tuannya, serta ibu bagi anak-anaknya(Bahari 2007:44).
Pembahasan kali ini, tidak berkutat pada dunia pergundikan dalam barak tentara Eropa,  melainkan nyai dalam  dunia  sastra  atau  roman  sejarah  yang  ditulis  oleh Pramoedya  Ananta  Toer.  Diantara  karya  Pram  yang  terkenal  adalah  empat  seri  novel yang berlatar belakang dunia kolonial pada akhir abad XIX hingga awal abad XX (masa kebangkitan nasional), dimana pada sebagian besar tulisannya, terdapat tokoh nyai, yang seakan menjadi tokoh utama kedua setelah tokoh Minke, yang bernama asli Sanikem dan berganti menjadi Nyai Ontosoroh. Perempuan pribumi yang dijual oleh ayahnya sendiri kepada Tuan Herman Melemma ini, di kemudian hari berubah, dari gadis pingitan yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah menjadi seorang perempuan karir yang memimpin  perusahaan,  memiliki  kemampuan  baca  tulis  yang  setara  atau  bahkan melebihi seorang siswa HBS (jenjang sekolah tertinggi saat itu), mampu berbicara bahasa Belanda  secara  fasih dan sopan,  terbiasa  dengan  kebudayaan  atau  adat-istiadat  Eropa dalam makan, kebersihan, bergaul, bersikap, dan seterusnya (Bahari 2007).
Kemampuan  otodidak  dan  kebiasaan  “modern”  ala  Eropa  ini  sebenarnya merupakan  hal  yang  wajar,  mengingat  Sanikem sudah  dididik  oleh  Herman  Melemma selama  kurang  lebih  lima  tahun,  namun  yang  menjadikannya  menarik  adalah  status sosialnya  yang  rendah,  sesuai  dengan  penilaian  pada  masa  itu.  Seorang nyai ,  dalam pandangan  umum  kala  itu,  adalah  manusia  yang  tidak  mengenal  perkawinan  syah, melahirkan  anak-anak  tidak  syah,  sejenis  manusia  dengan  kadar  kesusilaan  rendah, menjual kehormatan untuk kehidupan senang dan mewah (Toer 1981:38). Bahkan yang lebih  menariknya  lagi,  bahwa  kemampuan  dan  kebiasaan  kehidupan  modern  tersebut dikembangkan  atau  dipakai  oleh  Nyai  Ontosoroh  untuk  “melawan”  ketidakadilan  dan kesewenang-wenangan  penjajah.  Salah  satu  adegan,  dimana  nampak  modernitas berpikir ala Barat dari Nyai Ontosoroh adalah tatkala ia dihadirkan sebagai saksi, dan diberi  pertanyaan  mengenai  tindakannya  membiarkan  perbuatan  tidak  patut  antara Minke  dan  Annelies,  dimana  Nyai  Ontosoroh  menganalogkan  dan  mempertanyakan hubungan Minke-Annelies yang diusut sementara hubungan Herman Melemma-Sanikem tidak diusut, sebagai bentuk diskriminasi sikap hukum kepada bangsa Totok dan Indo (Herman  Melemma  dan  Annelies)  terhadap  Pribumi  (Sanikem  dan  Minke)  (Toer 1981:425-427).

## KESIMPULAN
Penelusuran  sejarah  modernitas  yang  menempatkan  perempuan  sebagai  agen, memang  tidak  hanya  menghadirkan  tokoh-tokoh  sebagaimana  yang  teridentifikasi  di atas; babu ,  siswi  sekolah,  dan  nyai.  Lebih  dari  itu,  pengaruh  mereka  sebagai  agen modernisasi  yang  relatif  dan  tidak  memiliki  ukuran  pasti,  bisa  saja  menggugurkan argumen  dari  tulisan  ini.  Namun  demikian,  kerangka  penuturan  sejarah  yang  tidak hendak membuktikan hipotesis ini, memiliki kemungkinan untuk dijadikan langkah awal bagi kajian dan penulisan yang lebih mendalam, mengenai babu yang “ profesional dan modern ” , atau sosok Nyai Ontosoroh dalam realitas sejarah.

## DAFTAR RUJUKAN Buku dan Jurnal
Bahari,  Razif.  Between  a  Rock  and  a  Hard  Place?  Interstitial  Female  Subjectivity  in between  Colonialism  andPatriarchy:  Women  in  Pramoedya  Ananta  Toer's Buru  Tetralogy,  dalam  Indonesia,  No.  83  (Apr.,  2007).,  hal.  41-77  (online) http://www.jstor.org/stable/40376413  (diunduh  16  Januari    2013  pukul 03:47)
Bloembergen,  Marieke  dan  Remco  Raben.  2009.  Het  Koloniale  Beschavingsoffensief Wegen naar het nieuwe Indie 1890-1950. Leiden: KITLV Uitgeverij.
Dijk, Kees van dan Jean Gelman Taylor (Ed). 2011. Cleanliness and Culture Indonesian Histories. Leiden: KITLV Press.
Kayam, Umar. 1992. Para Priyayi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
McGee, Terry. Jalan, jalan; invading, destroying, and reconstructing the Southeast Asian City, dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, On the road The Social Impact of new roads in Southeast Asia 158 (2002), no. 4, Leiden, hal. 637-652,  (online)  http://www.kitlv-journals.nl  (diunduh  15  Januari    2013 pukul 13:53)
Ming, Hanneke. Barracks-Concubinage in the Indies, 1887-1920, dalam Indonesia, No. 35 (Apr.,  1983).,  hal.  65-94  (online)  http://www.jstor.org/stable/3350866 (diunduh 16 Januari  2013 pukul 03:47)
Poeze, Harry A. (Ed.). 2008. Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600- 1950 (terj.) Jakarta: KPG dan KITLV-Jakarta.
Ricklefs, Merle Calvin. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1200. Hampshire:

## PALGRAVE.
Smith, Bonnie G. (et. al.). 2012. Crossroads and Cultures A History of the World’s Peoples.
Boston-NY: Berford/ St. Martins.
Scholten, Elsbeth  Locher.  2000.  Women  and  the  Colonial  State.  Essays on  Gender  and Modernity  in  the  Netherland  Indies.  1900-1942.  Amsterdam:  Amsterdam University Press.
Taylor, Jean Gelman. Kartini in Her Historical Context, dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en  Volkenkunde  145  (1989),  No:  2/3,  Leiden,  hal.  295-307  (online) http://www.kitlv-journals.nl (diunduh 16 Januari  2013 pukul 05:58)
Toer, Pramoedya Ananta. 2005. Bumi Manusia. Jakarta: Lentera Dipantara. van Imhoff, Evert, dan Gijs Beets. a Demographic History of the Indo-Dutch Population,
1930 – 2001,  dalam  Journal  of  Population  Research,  Vol.  21,  No.  1  (March 2004)., hal. 48, (online) http://www.jstor.org/stable/41110781 (diunduh 16 Januari 2013 pukul 01:53)
Wood, Ellen Meiksins. Modernity, Postmodernity, or Capitalism?. Review of International Political  Economy,  Vol. 4.  No. 3,  The  Direction  of  Contemporary  Capitalism (1997).,  hal.  539-560,  (online)  http://www.jstor.org/stable/4177238 (diunduh15 Januari  2013 pukul 01:46)

## Arsip dan Dokumen
Onderwijs voor inlandse meisjes. Directeur van onderwijs en eredienst (G.A.J. Hazeu) aan gouverneur-generaal (Idenburg), 4 Maart 1913.