## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3840/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Yuridis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Kepailitan

## Zaky Zhafran King Mada

## Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 6 September 2022 Publish 11 November 2022 Penelitian  ini  mengkaji  tentang  kedudukan  PTN  badan  hukum  yang  dapat  bertindak dalam  dimensi  hukum  publik  dan  hukum  privat  berdasarkan  wewenang  peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah PTN badan hukum dapat menjadi subjek hukum yang dapat dipailitkan ? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  secara  teori  PTN  badan  hukum  dapat  dipailitkan  karena  dapat  memiliki  utang, namun secara praktik PTN badan hukum tidak dapat dipailitkan, karena kedudukannya sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pendidikan tinggi dan bertentangan dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara yang melarang penyitaan kekayaan negara.
Kesimpulan penelitian ini adalah PTN badan hukum tidak dapat dipailitkan karena dari perbuatan  hukum  publik,  PTN  badan  hukum  hanya  menjalankan  fungsi  pendidikan tinggi,  sedangkan  dari  perbuatan  hukum  perdata  yang  dapat dipailitkan  adalah badan usahanya saja. Keywords: Perguruan Tinggi Badan Hukum, Harta Kekayaan, dan Kepailitan
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional Corresponding Author: Zaky Zhafran King Mada Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia E-mail: zakyzhafran200@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perguruan  tinggi  adalah  adalah  penyelenggara  dari  pendidikan  tinggi  yaitu  jenjang pendidikan  setelah  pendidikan  menengah  yang  mana  cakupan  programnya  adalah  program sarjana, magister, doktor, profesi dan spesialis. Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut sebagai UU Pendidikan Tinggi) perguruan tinggi terbagi  menjadi  2  (dua), Pertama adalah  perguruan  tinggi  negeri  (selanjutnya  disebut  PTN) adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah. Kedua adalah perguruan  tinggi  swasta  (selanjutnya  disebut  PTS)  adalah  perguruan  tinggi  yang  didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Kedua perguruan tinggi tersebut merupakan badan hukum. Badan hukum ( rechtpersoon ) adalah subjek hukum yang dipersamakan dengan manusia atau  orang  ( naturlijk  persoon )  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  yang  memangku  hak  dan kewajiban hukum serta dapat melakukan perbuatan/hubungan hukum. PTN dan PTS memiliki perbedaan  yaitu  PTN  berjenis  sebagai  badan  hukum  publik  sedangkan  PTS  berjenis  sebagai badan hukum privat.
Badan hukum publik adalah badan hukum yang diselenggarakan oleh kekuasaan umum untuk mengurusi  masalah  publik.  Badan  hukum  privat  adalah  badan  hukum  yang  diadakan  oleh perseorangan atau lebih berdasarkan kehendak. Perguruan Tinggi Negeri yang berbadan hukum (selanjutnya disebut PTN BH). PTN BH termasuk kedalam badan hukum publik karena dimiliki oleh negara. Selain alasan  tersebut  PTN  BH  termasuk  kedalam  badan  hukum  publik  adalah karena  PTN  BH  menyelenggarakan  urusan  publik  yaitu  masalah  pendidikan  yang  menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.
Namun sebagai badan hukum publik yang hakikatnya hanya mengurusi urusan publik, PTN BH  juga  dapat  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  perdata.  Hal  ini  dikarenakan  UU Pendidikan Tinggi memberikan wewenang kepada PTN BH untuk melakukan otonomi kepada
perguruan tinggi negeri dalam hal pengelolaan atas perguruan tinggi negeri tersebut. Yang mana wewenang  otonomi  pengelolaan  atas  Perguruan  Tinggi  terbagi  dalam  2  (dua)  bidang  yaitu bidang  akademik  dan  bidang  non-akademik.  Atas  bidang  akademik  adalah  pengelolaan  yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Atas bidang non-akademik  adalah  pengelolaan  yang  meliputi  penetapan  norma  dan  kebijakan  operasional serta  pelaksanaan  dalam  hal  organisasi,  keuangan,  kemahasiswaan,  ketenagaan  dan  sarana prasarana.  Mengenai  hal  melakukan  pengelolaan  keuangan,  PTN  BH  dapat  melakukan perbuatan-perbuatan  hukum  perdata  dikarenakan  diberikan  wewenang  oleh  UU  Pendidikan Tinggi.  Contohnya  perguruan  tinggi  badan  hukum  dapat  mengelola  dana  secara  mandiri, transparan  dan  akuntabel.  Selain  itu  perguruan  tinggi  badan  hukum  dapat  mendirikan  badan usaha dan mengembangkan dana abadi.
Wewenang  otonomi  dalam  bidang  non-akademik  atas  pengelolaan  keuangan  perguruan tinggi badan hukum atau tata cara pendanaan PTN BH sebagai upaya untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi bermutu oleh perguruan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (selanjutnya disebut sebagai PP No. 26 Tahun 2015)
Bila  PTN  BH  mendirikan  badan  usaha  yang  merupakan  badan  hukum  maka  badan  usaha yang  berbentuk  badan  hukum  tersebutlah  yang  akan  bertanggungjawab  atas  dirinya  sendiri bilamana badan usaha itu memiliki utang yang tidak mampu dibayarkannya dan utang itu telah jatuh tempo. Namun bila badan usaha tersebut tidak berbentuk badan hukum dan bila badan usaha tersebut  memiliki  utang  kepada  banyak  kreditur  dan  tidak  bisa  membayar  atau  tidak  mampu membayar  utang  yang  telah  jatuh  tempo  itu  maka  PTN  BH  juga  ikut  bertanggungjawab  atas utang tersebut dikarenakan badan usaha tersebut tidak berbadan hukum. Akibatnya PTN badan hukum itu bisa diajukan permohonan pailit kepada pengadilan oleh kreditur.
Sama halnya ketika PTN BH melakukan pinjaman kepada beberapa pihak dan hingga jatuh tempo  PTN  BH  tersebut  tidak  dapat  membayarkan  sejumlah  pinjaman  kepada  kreditur  maka PTN BH tersebut dapat diajukan pailit oleh kreditur. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang  (selanjutnya  disebut UUK PKPU).
Kepailitan  adalah  sita umum  yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk  kepentingan krediturnya  yang  bertujuan  untuk  pembagian  kekayaan  debitur  oleh  kurator  kepada  semua kreditur  dengan  memperhatikan  hak-hak  masing-masing  yang  disebabkan  karena  debitur mengalami  kesulitan  pembayaran  utang  yang  telah  jatuh  tempo.  Pengertian  lain  kepailitan adalah  proses  di  mana  seseorang/badan  hukum  yang  mempunyai  kesulitan  keuangan  untuk membayar  utangnya  yang  dinyatakan  pailit  oleh  Pengadilan  Niaga  dikarenakan  orang/badan hukum  tersebut  tidak  dapat  membayar  utangnya.  Menurut  UUK  PKPU  definisi  Kepailitan adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Debitornya dalam hal ini adalah PTN BH sedangkan kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang kepada PTN BH.
Perlu  diketahui  bahwasannya  dalam  UU  Pendidikan  Tinggi  beserta  peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang  berkaitan  tidak  mengatur  terkait  kepailitan  sebuah  PTN  BH.  Hal ini menandakan adanya kekosongan hukum dalam undang-undang ini, selain itu hal ini menandakan adanya  potensi  PTN  BH  untuk  diajukan  permohonan  pailit  kepada  Pengadilan  Niaga  dan memungkinnya Pengadilan Niaga memutus pailit PTN BH. Selain tidak adanya pengaturan oleh UU Pendidikan Tinggi berkaitan tentang kepailitan, PTN BH di dalam UUK PKPU juga tidak mengatur  mengenai  kepailitan  PTN  BH.  Dalam  undang-undang  ini  hanya  terdapat  beberapa lembaga yang dapat dimohonkan pailit oleh pihak tertentu. Lembaga-lembaga tersebut adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian,  perusahaan  asuransi,  perusahaan  reasuransi,  dana  pensiun,  badan  usaha  milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  maka  timbul  pertanyaan  apakah  PTN  BH  dapat  menjadi subjek hukum yang dipailitkan ?. Pertanyaan ini muncul karena sebagian dari harta kekayaan
PTN BH merupakan harta kekayaan milik negara, sementara perlu diketahui bahwasannya harta kekayaan milik negara tidak dapat dijadikan sebagai harta pailit. Karena konsep dari kepailitan adalah sita umum alias sita atas semua harta milik debitur baik yang sudah ada dan yang akan ada.  Dengan  adanya  kekosongan  hukum  yang  ada  saat ini  maka akan  berpotensi atau adanya kemungkinan permohonan pailit kepada PTN BH dan juga dimungkinkan dilakukan sita umum terhadap harta kekayaan.

## Rumusan Masalah
Apakah PTN badan hukum dapat menjadi subjek hukum yang dapat dipailitkan ?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  normatif-empiris  yaitu  dengan menggabungkan  kajian  norma  hukum  dan  penerapan  atau  implementasi  hukum  normatif pada  peristiwa  hukum  tertentu  dan  hasilnya  yang  dikaji  secara  komprehensif  analitis,  dan hasil  kajiannya  dipaparkan  secara  lengkap,  rinci,  jelas,  dan  sistematis.  Adapun  data  yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari bahan-bahan yang sudah ada kemudian dianalisis  secara  deskriptif,  komparatif,  kualitatif  kemudian  dideduksi  untuk  menjawab permasalahan yang diteliti.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum yang Dapat Dipailitkan
PTN BH termasuk kedalam jenis atau berstatus sebagai badan hukum publik yang termasuk ke  dalam  subjek  hukum.  Secara  teori PTN badan hukum juga dimungkinkan untuk diajukan sebagai termohon  pailit. Terlepas  PTN  BH  memiliki  status  sebagai  badan  hukum  publik,  hal tersebut tidak mengurangi kemungkinkan untuk diajukan sebagai termohon pailit dan diputus pengadilan sebagai debitor pailit.  Berdasarkan teori hukum yang diungkapkan oleh para ahli hukum  mengenai  badan  hukum  terbagi  menjadi  2  (dua)  teori. Pertama ,  teori  yang  mengarah kepada  peniadaan  badan  hukum,  yaitu  teori  organ  dari Otto  von  Gierke dan  teori  kekayaan bersama  dari Rudolf  von  Jhering . Kedua ,  teori  yang  mengarah  kepada  pengakuan  eksistensi badan hukum bahwasannya badan hukum diakui sebagai subjek hukum yaitu teori fiksi oleh Von Savigny , teori kenyataan yuridis oleh E. M. Meijers dan teori kekayaan bertujuan  dari A. Brinz . Meskipun  2  (dua)  teori  ini  bertentangan,  namun  pendapat  para  ahli  hukum  ini  sama-sama mengakui  bahwasannya  badan  hukum  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  dalam  lingkup pergaulan hukum.
Secara teori hukum, dengan adanya perbuatan hukum maka akan menimbulkan implikasi berupa akibat hukum. Maka akibat hukum inilah yang harus dipertanggungjawabkan oleh subjek hukum atas perbuatan hukum yang  dilakukannya,  termasuk  PTN  BH  yang  merupakan  badan hukum  publik.  Dalam  hal  ini  PTN  BH  yang  memangku  status  sebagai  subjek  hukum  wajib mempertanggungjawabkan  setiap  akibat  hukum  yang  timbul  dari  perbuatan  hukum  yang dilakukannya.    Maka  dari  itu  dalam  hal  seorang  debitor  menjadi  termohon pailit, maka harta kekayaan  milik  debitor  tersebut  menjadi  jaminan  atas  utang  kepada  kreditor.  Hal  ini  sesuai dengan  asas-asas  umum hukum  kepailitan  di  Indonesia,  yaitu  Pasal  1131  KUHPerdata  yang mengatur  mengenai  asas Paritas  Creditorium dan  Pasal  1132  KUHPerdata  yang  mengatur mengenai asas Pari Passu Prorata Parte .
PTN  BH  memiliki  wewenang  otonomi  untuk  mengelola  sendiri  secara  mandiri kelembagaannya, termasuk mengelola secara mandiri terkait keuangan. Menurut Pasal 25 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut PP No. 4 Tahun 2014) PTN BH diberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan secara mandiri kelembagaannya, terkhususnya pada masalah keuangan, maka PTN BH berhak menetapkan norma dan kebijakan dalam hal keuangan yang  memungkinkan  untuk  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  ketiga.  Secara  teori  hal  ini menjadikan PTN BH menjadi potensial untuk menjadi termohon pailit dan diputus pailit oleh
pengadilan. Selain hal tersebut, PTN BH juga diberikan pendanaan yang bersumber dari APBN dan selain APBN. Pendanaan tersebut menurut Pasal 1 Ayat (4) PP No. 26 Tahun 2015 adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi oleh PTN BH.
Pendanaan PTN BH yang bersumber dari selain dari APBN seperti disebutkan dalam bab sebelumnya  beberapa  bentuknya  adalah  bersumber  dari  masyarakat,  biaya  pendidikan, pengelolaan dana  abadi,  usaha  PTN  BH,  kerjasama  tridharma  perguruan  tinggi,  pengelolaan kekayaan  PTN  BH,  APBD,  dan  pinjaman.  Secara  teori  hal  ini  juga  menjadikan  PTN  BH berpotensi dimungkimkan untuk diajukan sebagai termohon pailit. Sebagai contoh usaha PTN BH  sebagai  pendanaan  yang  bersumber  dari  selain  APBN.  Definisi  usaha  PTN  BH  menurut Pasal 11 Ayat (2) PP No. 26 Tahun 2015 merupakan layanan penunjang tridharma perguruan tinggi.  Usaha  PTN  BH  merupakan  layanan  penunjang tridharma perguruan tinggi merupakan implementasi kegiatan dari produk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan PTN BH sekaligus sebagai tambahan pendapatan
Ketika PTN  BH  melakukan usaha, usaha tersebut  dapat  berbentuk  berbagai  hal.  Sebagai contoh usaha PTN BH dapat berbentuk badan usaha berbentuk badan hukum atau badan usaha tidak  berbentuk  badan  hukum.  Jika  berbentuk  badan  hukum  maka  badan  usaha  tersebut bertanggungjawab untuk dirinya sendiri, ketika dia diputus pailit oleh pengadilan maka badan usaha berbadan hukum itu sendiri yang bertanggungjawab atas akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang  dilakukan  oleh  badan  usaha  berbadan  hukum  tersebut.  Ketika  usaha tersebut  tidak  berbentuk  badan  hukum,  lalu  badan  usaha  tersebut  diputus  pailit,  maka konsekuensi atau akibat hukumnya secara teori dan peraturan perundang- undangan yang ada, PTN BH sebagai pendiri atau penyelenggara atau pemodal juga ikut bertanggungjawab dengan cara  kekayaan  dari  PTN  BH tersebut ada yang disita untuk menjadi jaminan dari utang yang dimiliki oleh badan usaha PTN BH yang tidak berbentuk badan hukum tersebut.
Selain itu menurut Pasal 65 Ayat (3) UU Pendidikan Tinggi menegaskan adanya kekayaan negara  yang  merupakan  kekayaan  awal  dari  PTN  BH.  Kekayaan  tersebut  dipisahkan  dengan kekayaan negara, kecuali tanah. Berkaitan dengan tanah menurut penjelasan Pasal 65 Ayat (3) UU Pendidikan Tinggi PTN BH dapat memanfaatkan tanah tersebut dan hasil pemanfaatannya menjadi  pendapatan  PTN  BH  dan  kekayaan  berupa  tanah  tersebut  tidak  dapat dipindahtangankan  atau  dijaminkan  kepada  pihak  lain.  Di  dalam  pasal  ini  menunjukkan bahwasannya,  PTN  BH  diberikan  kekayaan  oleh  negara  yang  mana  kekayaan  itu  dipisahkan dengan negara, kecuali tanah, sehingga kekayaan tersebut bukan lagi menjadi kekayaan milik negara, namun kekayaan tersebut menjadi milik PTN BH. Hanya saja menurut Pasal 65 Ayat (1) dan  (4)  UU  Pendidikan  Tinggi,  kekayaan  yang  dipisahkan  tersebut  tetap  harus  dikelola berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  ini  tetap  harus  bertujuan  untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi.
Oleh  karenanya  menurut  Pasal  30  PP  No.  4  Tahun  2014,  guna  mengawal  agar  otonomi (termasuk  pengelolaan  kekayaan  awal  yang  negara  yang  dipisahkan  kecuali tanah) PTN BH sesuai  dengan  peraturan  perundang  terdapat  juga  struktur  organisasi  untuk  mengawal  hal tersebut, struktur tersebut adalah majelis wali amanat. Majelis wali amanat memiliki tugas untuk menyusun  dan  menetapkan  kebijakan  dan  norma  dalam  bidang  non-akademik. Anggotanya berasal  dari  unsur  pemerintah,  unsur  dosen,  unsur  masyarakat,  dan  unsur  lain.  Dalam  hal penetapan dan penyusunan kebijakan dan norma dalam bidang akademik menjadi tugas senat akademik. Berkaitan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban  atas kebijakan dan norma baik  akademik  dan  non-  akademik  yang  sudah  disusun  dan  ditetapkan  dilaksanakan  oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
Meskipun demikian walaupun secara teori PTN BH dapat dipailitkan dan memiliki potensi untuk dipailitkan, namun secara praktik PTN BH tidak dapat dipailitkan. Hal ini dikarenakan beberapa aspek yaitu Pertama , karena dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur hal ini. Peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi di Indonesia tidak mengatur
mengenai kepailitan dari PTN BH. Hal ini menandakan adanya kekosongan hukum dalam hal kepailitan PTN BH, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini. Selain peraturan perundang-undangan tentang pendidikan tinggi di Indonesia, Undang UUK  PKPU  atau  peraturan  perundang-undangan  dalam  lingkup  kepailitan  tidak  mengatur mengenai kepailitan badan hukum publik, terkhususnya PTN BH.
Kedua , karena kepailitan berkaitan dengan sita umum atas kekayaan atau barang atau aset milik debitor oleh kreditor akibat utang yang tidak dibayar serta telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor kepada debitor. Maka hal ini tidak dapat dilakukan karena menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan  Negara)  terdapat  larangan  bagi  pihak  manapun  untuk  melakukan penyitaan terhadap kekayaan negara, sementara dalam PTN BH terdapat 2 (dua) dimensi kekayaan yang terpisah, yaitu kekayaan yang menjadi milik PTN BH dan kekayaan yang menjadi milik negara yang dikelola oleh PTN BH. Sehingga jika PTN BH memiliki utang kepada beberapa kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih maka PTN BH hanya mampu membayar utang tersebut dengan kekayaan milik PTN BH, bukan dengan kekayaan milik negara yang dikelola oleh PTN BH. Hal ini menjadikan PTN BH tidak dapat dipailitkan.
Ketiga, apabila setiap orang dapat mempailitkan PTN BH, maka akan berdampak negatif dan sistemik secara luas bagi mahasiswa, dosen, serta tenaga kerja yang berada di dalam PTN BH tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah mahasiswa, dosen, serta tenaga kerja yang berada di dalam PTN  BH  tersebut  banyak,  sehingga  PTN  BH  juga  memiliki  kewajiban  kepada  mereka  untuk dipenuhi, terkhususnya kewajiban yang juga merupakan tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi, selain kewajiban yang harus dipenuhi PTN BH kepada kreditornya kala PTN BH memiliki kreditor. Namun, jika memang  tetap  ingin  mengajukan  permohonan  pailit  atas  PTN  BH  hal  diatas  dapat  dijadikan sebagai pertimbangan, sehingga diperlukan lembaga khusus untuk mengajukan pailit atas PTN BH sebagaimana ketentuan dalam UUK PKPU yang mana mengatur mengenai lembaga tertentu hanya dapat diajukan pailit oleh pihak tertentu saja, seperti contoh BUMN yang kepentingannya untuk  kepentingan  publik  hanya  dapat  diajukan  pailit  oleh  Kementerian  Keuangan.  Selain pertimbangan diatas untuk pengajuan permohonan pailit atas  PTN  BH  terdapat  pertimbangan lain yaitu karena debitor yang dalam hal ini adalah PTN BH dalam kegiatannya melaksanakan kepentingan publik dan/atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana  masyarakat, sehingga jika dipailitkan maka akan berdampak luas bagi masyarakat. Selain itu syarat untuk mempailitkan oleh UUK PKPU sangatlah mudah, cukup minimal memiliki 2 (orang) kreditur, debitur tidak membayar setidaknya 1 (satu) utang dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini juga yang menjadikan kepentingan dari pihak-pihak yang berada di dalam PTN BH haruslah terlindungi dengan adanya syarat hanya lembaga khusus yang dapat mengajukan pailit atas PTN BH. Karena akan berdampak luas jika PTN BH dinyatakan pailit, sehingga tidak dengan mudah untuk PTN BH dinyatakan pailit karena terdapat banyak kepentingan.
Kedudukan  PTN  BH  dalam  Dimensi  Publik,  pada  dasarnya  PTN  BH  adalah  termasuk kedalam jenis badan hukum publik. Alasannya karena PTN BH merupakan badan hukum yang dibentuk  atau  diselenggarakan  oleh  pemerintah  atau  negara  dan  diberi  wewenang  untuk menyelenggarakan urusan publik berdasarkan hukum publik. Pendirian atau penyelenggaraan sebuah PTN BH disahkan menggunakan peraturan pemerintah, mekanismenya adalah sebelum didirikan atau diselenggarakan, PTN BH haruslah memiliki statuta terlebih dahulu, dan untuk selanjutnya  statuta  itu  disahkan  dengan  peraturan  pemerintah.  Seperti  contoh  Universitas Airlangga  (selanjutnya  disebut  Unair)  adalah  sebuah  PTN  BH  yang  disahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga.
Berkaitan dengan urusan publik, PTN BH memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi yang termasuk kedalam urusan publik. Pendidikan atau lebih khusus lagi pendidikan tinggi menjadi urusan publik adalah sesuatu yang harus diselenggarakan oleh negara  dalam  hal  ini  pemerintah  karena  terbukti  dengan  adanya  pengaturan  oleh  Undang- Undang  Dasar  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945)  yang  mengharuskan  negara  untuk
menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Selain itu terdapat dalam Putusan MK Nomor 103/PUU-  X/2012  terdapat  pertimbangan  hakim  yang  menyatakan  bahwasannya  PTN  BH termasuk kedalam badan hukum publik yang menyelenggarakan urusan publik. Hal ini terdapat didalam pertimbangan hakim pada poin 3.16 yang Sebagian bunyinya adalah sebagai berikut : “PTN  BH  di  samping  merupakan  entitas  yang  otonom, tetapi  juga  merupakan  badan  hukum publik  yang  berkewajiban  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  negara  dalam penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi. Artinya, PTN BH merupakan agen negara yang masih tetap berada di bawah kontrol negara. Hal itu dapat dilihat pada pengaturan PTN BH dalam Undang-Undang a quo , yaitu :
1) Tanggung  jawab  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  yang  tetap  berada  pada  pemerintah yaitu di bawah tanggung jawab menteri (vide Pasal 7 UU Pendidikan Tinggi). Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang seharusnya  dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut  nantinya  akan  diatur  tentang  apa  yang mesti  dilakukan  Pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  sebagai  tanggung  jawab negara
2) Pendirian PTN BH oleh pemerintah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (vide  Pasal  60  ayat  (1)  j,o  Pasal  60  ayat  (7)  UU  Pendidikan  Tinggi).  Hal  tersebut memberikan  ruang  bagi  Pemerintah  untuk  tetap  dapat  mengatur  dan  mengeluarkan kebijakan  yang  harus  dihormati  dan  dijalankan  oleh  PTN  BH,  termasuk  batas-batas kewenangan  dan  penyelenggaraan  otonomi  yang  terkait  dengan  organisasi,  keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan serta sarana dan prasarana;
3) Pembentukan PTN BH didasarkan pada evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah (menteri) sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan;
4) Kewenangan  pemerintah  memberikan  penugasan  kepada  PTN  BH  untuk  melaksanakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat (vide Pasal 65 ayat (4) );
5) Kekayaan awal PTN BH dapat dipisahkan dari kekayaan negara, kecuali tanah;
6) Statuta  PTN  BH  ditetapkan  dengan  peraturan  pemerintah  (vide  Pasal  66  ayat  (1)  UU Pendikan Tinggi);
7) Pengelolaan PTN BH diatur dalam peraturan pemerintah;
8) Kewajiban PTN  BH menjaring  calon  mahasiswa yang memiliki  potensi akademik tinggi tetapi  kurang  mampu  secara  ekonomi  dan  calon  mahasiswa  dari  daerah  terdepan,  terluar dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa yang diterima (vide Pasal 74 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi);
9) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBN dan dapat pula dalam APBD (vide Pasal 83 UU Pendidikan Tinggi);
10) Biaya  pendidikan  yang  ikut  ditanggung  mahasiswa  disesuaikan  dengan  kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak lain yang membiayainya.”
Dalam  menjalankan  fungsi  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  tinggi,  PTN  BH sebagaimana  disebutkan  pada  bab  sebelumnya,  diberikan  subsidi  oleh  pemerintah  bernama bantuan pendanaan PTN BH. Bantuan pendanaan PTN BH ini diberikan bersumber dari APBN. Dalam  hal  dimensi  publik,  PTN  BH  tidak  dapat  dipailitkan.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  hal dimensi  publik,  PTN  BH  hanya  memiliki  wewenang  untuk  menyelenggarakan  fungsi Pendidikan  tinggi  yang  pengaturannya  diatur  UU  Pendidikan  Tinggi  Sehingga  hal  ini menjadikan PTN BH tidak dapat dipailitkan dari segi dimensi publik. Karena PTN BH hanya menjalankan  fungsi  pendidikan  tinggi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan dalam lingkup pendidikan tinggi.
Kedudukan  PTN  BH dalam Dimensi  Privat  dijelaskan  bagaimana  kedudukan  PTN  BH dalam  dimensi  publik.  PTN  BH  memiliki  wewenang  untuk  menyelenggarakan  fungsi Pendidikan  tinggi  yang  pengaturannya  diatur  dalam  UU  Pendidikan  Tinggi.  Selain  memiliki wewenang menyelenggarakan urusan dalam dimensi publik, PTN BH juga memiliki wewenang menyelenggarakan  urusan  dalam  dimensi  privat.  Mengenai  kedudukan  PTN  badan  hukum dalam menyelenggarakan urusan dalam dimensi privat.
Pasal  65  Ayat  (3)  huruf  (f)  UU  Pendidikan  Tinggi  menyebutkan bahwasannya PTN BH memiliki wewenang untuk mendirikan badan usaha. Selain Pasal 25 huruf (b) nomor (2) PP No. 4 Tahun 2014  menyebutkan  bahwasannya  PTN  BH memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan dalam hal keuangan. Berkaitan dengan Pasal 65 Ayat (3) huruf (f) UU Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwasannya PTN BH memiliki wewenang  untuk  mendirikan  badan  usaha,  hal  ini  memang  dibenarkan  adanya.  Karena  ini merupakan  salah  satu  cara  atau  metode  PTN  BH  dalam  melakukan  pendanaan  untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang termasuk kedalam urusan publik yang menjadi tanggungjawab  dari  pemerintah,  namun  bukan  berarti  pemerintah  lepas  tangan  untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi. Terbukti dengan adanya pendanaan terhadap PTN BH yang bersumber dari APBN.
Selain  itu  menurut  Pasal  25  huruf  (b)  nomor  (2)  PP  No.  14  Tahun  2014  yang  mengatur mengenai keuangan juga menyebutkan bahwasannya PTN BH berhak mengatur secara otonomi perihal penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan. Beberapa poinnya adalah PTN BH berhak melakukan otonomi atas penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;  melakukan  investasi  jangka  pendek  dan  jangka  panjang;  membuat  perjanjian  dengan pihak ketiga  dalam lingkup tridharma perguruan tinggi; dan memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka Panjang.
Sebagai  contoh  nyata  Unair yang memiliki badan usaha yang bernama PT. Dharma  Putra Airlangga  yang  mana  badan  usaha  ini  didirikan  sebagai  salah  satu  upaya  Unair  guna mewujudkan kemandirian sebagai sebuah PTN BH yang menjalankan fungsi pendidikan tinggi. Badan usaha ini menaungi  beberapa badan usaha hingga anak perusahaan yang dimiliki oleh Unair.  Contoh  badan  usahanya  seperti  Airlangga  Global  Travelling,  PT  Solusi  Awan  Cerdas Indonesia, dan PT Inovasi Bioproduk Indonesia PP No. 26 Tahun 2015 dan PP No. 4 Tahun 2014  yang  mengatur  dan  menjelaskan  mengenai  adanya  kedudukan  PTN  BH  dalam  dimensi privat, terdapat juga putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan mengenai hal yang sama.
Putusan yang sama pada pembahasan sebelumnya mengenai kedudukan BH dalam dimensi publik yaitu Putusan MK Nomor 103/PUU-X/2012. Tepatnya pada pertimbangan hakim poin 3.15 yang sebagian isinya menyebutkan:
Menimbang  bahwa  terdapat  tiga  pola  pengelolaan  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo , yaitu PTN sebagai satuan kerja pemerintah, PTN yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PTN BLU), serta PTN  Badan  Hukum  (PTN  badan  hukum).  Hal  pokok  yang  dipersoalkan oleh  para  pemohon adalah mengenai konstitusionalitas PTN BH, khususnya dalam Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) UU 12/2012. Menurut Undang- Undang a quo, PTN BH adalah perguruan tinggi yang dibentuk agar perguruan tinggi yang bersangkutan melakukan pengelolaan bidang non-akademik secara mandiri  dan  otonom  (Pasal  65  ayat  (3)  UU  12/2012).  Dalam  hal  ini  perguruan  tinggi  negeri tersebut mempunyai:
1. Kekayaan Awal Berupa Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Kecuali Tanah;
2. Tata Kelola Dan Pengambilan Keputusan Secara Mandiri;
3. Unit Yang Melaksanakan Fungsi Akuntabilitas Dan Transparansi;
4. Hak Mengelola Dana Secara Mandiri, Transparan, Dan Akuntabel;
5. Wewenang Mengangkat Dan Memberhentikan Sendiri Dosen Dan Tenaga Kependidikan;
6. Wewenang Mendirikan Badan Usaha Dan Mengembangkan Dana  Abadi; Dan
7. Wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup program studi.
Menurut Mahkamah dalam penyelenggaran pendidikan tinggi,  otonomi  akademik adalah sangat berkaitan dengan otonomi non- akademik. Dalam hal ini otonomi akademik berkembang sejalan dengan otonomi non-akademik. Artinya, otonomi akademik akan berkembang dengan baik, apabila perguruan tinggi diberikan otonomi non-akademik.”
Hal  ini  menandakan  bahwasannya  dalam  pertimbangan  Majelis  Hakim  Mahkamah Konstitusi  yang  mengadili  permohonan  ini  menyetujui  bahwasannya  memang  PTN  BH memiliki  kedudukan  dalam  dimensi  privat.  Adanya  otonomi  PTN  BH  dalam  non-akademik
merupakan penunjang agar otonomi dalam bidang akademik dapat menjadi lebih baik. Dalam ranah dimensi privat, secara praktik PTN BH tidak dapat dipailitkan. Hal ini dikarenakan jika PTN BH mendirikan badan usaha sebagai penunjang fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang berbentuk badan hukum, maka ketika badan usaha berbadan hukum tersebut dinyatakan pailit badan usaha berbadan hukum tersebut bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Sehingga bukan PTN BH yang dipailitkan namun badan usaha berbadan hukum tersebut yang dipailitkan.
Jika  PTN  BH  mendirikan  badan  usaha  yang  tidak  berbentuk  badan  hukum,  maka  PTN badan hukum  tetap tidak dapat  dipailitkan. Karena sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya,  bahwasannya  kepailitan  berkaitan  dengan  sita  umum  atas  kekayaan  atau  barang atau aset milik debitor oleh kreditor akibat utang yang tidak dibayar serta telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor kepada debitor, sementara tidak semua aset atau kekayaan PTN BH dapat disita karena terdapat kekayaan negara yang dikelola oleh PTN BH  yang  menurut  Pasal 50  UU  Perbendaharaan  Negara dilarang untuk disita oleh pihak manapun, sehingga yang dapat disita hanyalah kekayaan milik PTN BH.
Selain itu jika PTN BH mendirikan badan usaha tidak berbadan hukum, maka modal yang disertakan  ke  dalam  badan  usaha  tidak  berbadan  hukum  tersebut  maksimum  sama  dengan kemampuan  PTN  BH  untuk  menanggung  kerugian  yang  akan  ditanggung  nantinya.  Karena kembali ke Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara bahwasannya pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap kekayaan negara, sementara dalam PTN BH terdapat kekayaan negara yang dikelola oleh PTN BH, sehingga jika PTN BH ingin mendirikan badan usaha tidak berbadan  hukum  maka  modal  maksimum  yang  dapat  disertakan  oleh  PTN  BH  harus  sesuai dengan harta kekayaan yang menjadi milik PTN BH, bukan harta kekayaan PTN BH ditambah dengan harta kekayaan milik negara yang dikelola oleh PTN BH.
Dalam  hal  ini  sebagai  salah  satu  contoh  bentuknya  adalah  persekutuan  perdata,  dalam persekutuan perdata kerugian yang ditanggung oleh sekutu sama dengan modal yang diberikan oleh sekutu.  Menurut Pasal  1633 KUHPerdata jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing- masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya modal yang dimasukkan oleh masing-masing, bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi  harus  dihitung  sama  banyak  dengan  bagian  peserta  yang  memasukkan  uang  atau  barang paling sedikit.
Analisis  di  atas  menjelaskan  bahwasannya  berdasarkan  praktik,  PTN  BH  tidak  dapat dipailitkan,  Menurut  Pasal  50  UU  Perbendaharaan  Negara  melarang  pihak  manapun  untuk menyita barang atau harta milik negara. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya PTN BH mampu  melakukan  perbuatan  hukum  baik  dalam  dimensi  publik  dan  privat.  Dalam  dimensi publik  PTN  BH  melaksanakan  tugasnya  untuk  menyelenggarakan  fungsi  pendidikan  tinggi, sementara  dalam  dimensi  privat  PTN BH dapat  melakukan perbuatan hukum perdata seperti contohnya mendirikan badan usaha. Hal ini juga terafirmasi oleh Putusan MK Nomor 103/PUU- X/2012.
Selain itu terdapat kekosongan hukum dalam hal kepailitan PTN BH. Karena belum adanya peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  kepailitan  PTN  BH.  Padahal berdasarkan  analisis  di  atas  dimungkinkan  terjadinya  atau  terdapat  potensi  pengajuan permohonan  pailit  atas  PTN  BH  oleh  kreditor,  karena  PTN  BH  diberikan  wewenang  untuk melakukan  perbuatan  hukum  dalam  ranah  dimensi  privat,  sehingga  PTN  BH  dimungkinkan melakukan  perbuatan  utang-  piutang dan dimungkinkan menjadi pihak yang berstatus sebagai debitor. Namun  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  PTN  BH  tidak  dapat diajukan pailit. Hal ini menjadikan kreditor dari PTN BH tidak terlindungi hak hukumnya dan akan menjadi masalah kedepannya jika tidak ada peraturan yang mengatur mengenai kepailitan PTN BH.
Selain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PTN BH, menurut Putusan MK  Nomor  103/PUU-X/2012,  majelis  hakim  mahkamah  konstitusi  juga  memberikan pertimbangan bahwasannya memang PTN  BH  diberikan wewenang otonomi untuk  mengatur
sendiri  lembaganya  baik  dalam  bidang  akademik  dan  non-akademik.  Putusan  MK  Nomor 103/PUU-X/2012  juga  membuktikan  bahwasannya PTN MK  merupakan  badan hukum  yang bergerak dalam 2 (dua) dimensi hukum, yaitu dimensi hukum publik dan dimensi hukum privat.

## 4. KESIMPULAN
Secara  teori  PTN  BH  dapat  dipailitkan,  namun  secara  praktik  PTN  BH  tidak  dapat dipailitkan. Hal ini dikarenakan PTN BH merupakan badan hukum yang bergerak dalam 2 (dua) dimensi hukum, yaitu dimensi hukum publik dan dimensi hukum privat. Dalam dimensi publik PTN BH melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi, sementara dalam  dimensi  privat  PTN  BH  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  perdata  seperti  contohnya mendirikan  badan  usaha.  Dalam  hal  dimensi  publik  PTN  BH  tidak  dapat  dipailitkan  karena hanya  menjalankan  fungsi  pendidikan,  sedangkan  dalam  dimensi  privat  PTN  BH  juga  tidak dapat dipailitkan karena yang dapat dipailitkan adalah badan usaha dari PTN BH tersebut baik yang berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang
Buku
Ali ,Chidir, Badan Hukum , Alumni, Bandung, 2014. Hartanto, J. Andy, Hukum Jaminan dan Kepailitan , LaksBang Justitia, Surabaya, 2015. Khairandy, Ridwan, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia , UII Press, Yogyakarta, 2018. Malian, Sobirin, Pengantar Hukum Bisnis , Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2017.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Nugroho, Susanti Adi, Hukum Kepailitan Di Indonesia : Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya , Kencana, Jakarta, 2018. Rido, R. Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf , Alumni, Bandung, 2012. Sastrawidjaja, H. Man S., Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Alumni, Bandung, 2010.
Sjahdeni, Sutan Remy, Hukum Kepailitan, Jakarta, Grafiti, 2010.
Website
BPBRIN Unair, Halaman Overview dalam https://bpbrin.unair.ac.id/.