## SAMBUT G20 DENGAN TRANSFORMASI PARADIGMA GLOBAL PADA KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN
WELCOMING G20 WITH TOWARD GLOBAL PARADIGM TRANSFORMATION ON IMMIGRATION POLICY
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/329
DOI: 10.52617/jikk.v5i2.329

## Melina Tri Asmara
melina.taa@email.com Politeknik Imigrasi
The G20 Summit certainly has a huge economic impact on the world economy, including  Indonesia.  The  theme  carried  out  by  Indonesia  this  year,  namely "Recover  Together,  Recover  Stronger".  The  basis  for  the  theme  is  that  the Indonesian government seeks to invite the whole world to work hand in hand and support each other to recover together and grow stronger and more sustainable. With the G20 itself, it is hoped that Indonesia will be able to cooperate with various countries.  To  create  a  favorable  investment  climate  for  foreign  investors  that  is more open and competitive, the Government of Indonesia realizes its commitment to the Economic Policy Package where in terms of Immigration which functions as a  facilitator  of  community  welfare  development,  Immigration  supports  the Economic Policy Package by making a new policy for supporting the convenience of  Foreign  Citizens  in  investing  in  Indonesia,  the  Policy  of  Foreign  Citizens  in conducting Sustainable Tourism During the 2019 Corona Virus Disease Pandemic and policies related to Foreign Citizens carrying out activities at the G20 event. These  policy  reforms  have  created  awareness  of  a  paradigm  shift  or  a  gradual change  in  the  Immigration  mindset  regarding  the  increasingly  dynamic  global economic conditions.
Keywords : G20 Summit, COVID-19, immigration, investment, tourism
KTT G20 tentunya memiliki dampak ekonomi yang sangat besar terhadap ekonomi dunia  tak  terkecuali  di  Indonesia.  Dengan  tema  yang  diusung  Indonesia  pada tahun ini yaitu “Recover Together, Recover Stronger”. Dasar adanya tema tersebut adalah pemerintah Indonesia berupaya untuk mengajak seluruh dunia untuk bahu- membahu,  saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat  dan berkelanjutan.  Dengan  adanya  G20  sendiri  diharapkan  dapat  memberi kesempatan Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan berbagai negara. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik bagi para investor asing yang lebih bersifat terbuka dan kompetitif, Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmennya dalam Paket Kebijakan Ekonomi dimana pada segi Keimigrasian yang berfungsi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Imigrasi menunjang Paket Kebijakan Ekonomi tersebut dengan membuat sebuah kebijakan baru untuk menunjang  kemudahan  Warga  Negara  Asing  dalam  melakukan  investasi  di Indonesia,  Kebijakan  Warga  Negara  Asing  dalam  melakukan  Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 maupun kebijakan terkait  Warga  Negara  Asing  yang  melaksanakan  kegiatan  pada  event  G20. Adanya  pembaharuan  kebijakan  tersebut,  menjadikan  kesadaran  akan  adanya
perubahan paradigma atau perubahan perlahan pola pikir Keimigrasian mengenai kondisi ekonomi global yang semakin dinamis.
Keywords : KTT G20, COVID-19, keimigrasian, investasi, pariwisata

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Untuk pertama kalinya, pada tahun 2022 Indonesia memiliki kehormatan dalam memegang Presidensi Group of 20 . Sebagai pemegang tanggung jawab Presidensi  tahun  2022.  Indonesia  berperan  penting  dalam  penentuan  agenda prioritas  dan  mengatur  rangkaian  pertemuan  G20,  dimana  dalam  pertemuan tersebut  membahas  seputar  tantangan  serta  isu  di  tingkat  dunia.  Tentunya momentum ini dimanfaatkan Negara Indonesia untuk menunjukan kemampuan Negara  Indonesia  dalam  memimpin  forum  global.  Adanya  forum Group  of  20 sendiri berfokus kepada adanya koordinasi antar negara mengenai kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.
Adanya pandemi COVID-19 menjadikan adanya berbagai krisis maupun tekanan pada aspek kehidupan masyarakat di dunia. Adanya pandemi tersebut mendorong  G20  untuk  menyadarkan  kembali  pentingnya  pemulihan  aspek kehidupan  masyarakat  di  dunia  baik  dari  segi  politik,  ekonomi  maupun kesehatan. Dengan tema yang diusung “ Recover Together, Recover Stronger ” tema  tersebut  dibuat  sebagai  upaya  dalam  mencari  solusi  pemulihan  dunia secara  bersama-sama  dan  mendorong  kebijakan  yang  mendukung  kemajuan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan pasca pandemi. Isu prioritas yang akan dibahas  Indonesia  selama  memegang  Presidensi  G20  adalah  penanganan kesehatan  secara  menyeluruh,  transformasi  berbasis  digital,  serta  transisi menuju energi yang berkelanjutan.
Dengan  adanya  isu  prioritas  mengenai  transformasi  berbasis  digital tentunya Keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan berperan penting dalam memfasilitasi keinginan pemerintah. Dan dalam bentuk dukungan kebijakan  pemerintah  yang  membuka  kembali  sektor  investasi  dan  pariwisata secara  lebih  luas.  Berlandaskan  asas  resiprositas  dan  kemanfaatan, Keimigrasian berupaya dalam membuat sebuah kebijakan yang bersifat inovatif, produktif,  sederhana  dan  tidak  berbelit-belit,  yang  tentunya  kebijakan  tersebut diperlukan dalam prospek tranformasi kebijakan pemerintah berbasis digital.
Adanya  proses  transformasi  merupakan  sebuah  tantangan  terhadap Keimigrasian  dimana  Imigrasi  dituntut  dalam  penentu  kebijakan  yang  ramah terhadap  investasi 1 ,  selain  itu  proses  transformasi  menjadikan  Keimigrasian dituntut  memiliki  inovasi  kesisteman  yang  canggih  dan  lebih  terintegrasi  dan
1 Lucian M. Ashworth (2002) ‘Did Realist -Ideast Great Debate Really Happen? A Revision History of International Relations’. International Relations . Vol. 16 No.1, hlm.34-35.
terinterkoneksi dalam mengatur atau sebuah bentuk pengawasan bagi investor yang berkunjung ke Indonesia. Dengan masuknya investasi di Wilayah Indonesia tentunya dapat mempercepat pembangunan perekonomian dan infrastruktur di Indonesia.  Tetapi  dari  segi  perspektif  Keimigrasian  tentunya  banyaknya perubahan  kebijakan  tersebut  memberikan  dampak  tersendiri  pada  aspek Keamanan  Keimigrasian.  Ditengah  kemajuan  dan  transformasi  kebijakan Imigrasi yang dibuat, apakah dalam proses transformasi tersebut Keimigrasian lebih menekankan pada paradigma perbaikan pelayanan public untuk kemajuan ekonomi global dan mengurangi paradigma keamanan?

## 2. Rumusan Masalah
Dengan  adanya  latar  belakang  diatas  berikut  adalah  rumusan  permasalahan penelitian ini adalah:
a.  Bagaimanakah  fungsi  imigrasi  sebagai  fasilitator  pembangunan kesejahteraan masyarakat menyambut adanya G20?
b.  Bagaimana  penekanan  Imigrasi  mengenai  sektor  keamanan  dalam proses transformasi global yang ada di Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan
Dalam penulisan, penulis menggunakan metode pendekatan normative- empiris. Dimana dalam pendekatan ini, penggunaan teknik wawancara, adanya observasi  data  di  lapangan,  dan  pembelajaran  mengenai  studi  dokumen  dan materi  kepustakaan  didapatkan  untuk  dijadikan  acuan  sebagai  bahan  primer. Penggunaan teknik tersebut dilakukan sebagai bahan catatan sistematis untuk selanjutnya data akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

## 2. Metode Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Wawancara dan observasi data secara detail atau mendalam terhadap suatu subjek penelitian adalah cara yang digunakan dalam metode  kualitatif.  Secara  pengertian,  Creswell  menjelaskan  bahwa  metode penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  pendekatan  dalam  mengeksplorasi  dan memahami  suatu  gejala  sentral.  Dalam  memahami  gejala  sentral,  diperlukan pendekatan  baik  dengan  wawancara  atau  mengajukan  pertanyaan  untuk mengumpulkan informasi baik secara kata atau teks. Dan dari informasi tersebut, peneliti  membuat  intepretasi  atau  ringkasan  atas  gejala  atau  gakta  yang dihadapi. Dari intepretasi tersebut menjadikan peneliti mempunyai teori baru atau mendapatkan  fakta  yang  dihadapi  dalam  konteks  tersebut.  Lalu,  secara kontekstual, data tersebut dapat dikaitan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Metode kualitatif cenderung bertumpu pada fakta, realitas  dan  gejala  sesudah  itu  baru  menemukan  atau  merumuskan  teorinya. 2 Landasan  teori  sebelumnya  dimanfaatkan  sebagai  penuntun  agar  fokus penelitian data sesuai dengan fakta di lapangan.
2 https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/  (Bandung, 2020), diakses pada hari Kamis (27/10/22), pukul 16.30 WIB.
Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif meliputi:
a. Hasil wawancara.
Wawancara  merupakan  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  kepada  narasumber  terkait  topik  pada penelitian.
b. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data lewat pengamatan. Kemudian dibuatkan  laporan  berdasarkan  apa  yang  diamati,  dilihat,  didengar  dan dirasakan selama dalam melakukan observasi.
c. Studi dokumen
Studi dokumen merupakan kegiatan mengkaji dan menganalisis data terkait topik  penelitian.  Dokumen  berupa  data  jumlah  wisatawan  yang  masuk  di Indonesia, jurnal, buku dan lain-lain.
Sumber Data Sekunder Penelitian meliputi:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer merupakan materi penelitian yang berasal dari sumber peraturan  perundang-undangan  keimigrasian  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  diberlakukan  untuk mengatur  tentang Visa  dan  Izin  Tinggal antara lain:
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
• Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar  Wilayah  Indonesia  di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
• Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  28  tahun  2018  tentang  Cap Keimigrasian;
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang  Pemberian  Visa  dan  Izin  Tinggal  Keimigrasian  Dalam  Masa Penanganan  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  dan  Pemulihan Ekonomi Nasional;
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2021 tentang  Fasilitas  dan  Kemudahan  Keimigrasian  di  Kawasan  Ekonomi Khusus;
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
• Surat Edaran Nomor  Imi-0700.Gr.01.01  Tahun 2022  Tentang  Kemudahan Keimigrasian  Dalam  Rangka  Mendukung  Pariwisata  Berkelanjutan  Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
• Surat  Edaran  Nomor  Imi-0702.Gr.01.01  Tahun  2022  Tentang  Kebijakan Keimigrasian  Untuk  Menyederhanakan  Birokrasi,  Mempermudah  Dan Mempercepat  Layanan  Izin  Tinggal  Guna  Mendukung  Kebijakan Peningkatan Investasi Asing Ke Dalam Negeri.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan  Hukum  Sekunder  merupakan  materi  atau  bahan  bacaan  yang dipergunakan  dalam  menjelaskan  atau  menerangkan  kembali  terkait  bahan hukum  primer  seperti,  buku,  skripsi,  tesis,  jurnal  ilmiah  dan  hasil-hasil penelitian terdahulu.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan  Hukum  Tersier  merupakan  materi  yang  diambil  atau  dikutip berdasarkan  ketentuan  Kamus  Hukum,  Kamus  Bahasa  Indonesia  dan Internet.

## 3. Teknik Analisis Data
Dengan  metode  Teknik  Analisa  Data,  maka  data  dapat  diolah  menjadi informasi  yang  mudah  dipahami  dan  dapat  juga  berguna  untuk  menemukan karakteristik informasi tersebut dan pemecahan masalah dalam data tersebut.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pendekatan Konstruktivisme di Indonesia
Gencarnya  topik  mengenai  transformasi  global,  Alexander  Wendt  memiliki pendapat  bahwa  pada  zaman  pasca  perang  dingin  tentunya  ada  sebuah transformasi  yang  bernuansa  “konflik/peperangan”  ke  s istem  yang  bernuansa “rivalitas/persaingan”  menuju  ke  system  yang  bernuansa  “pe rsahabatan/kerja sama”. Sistem  yang  penuh  konflik  dan  peperangan  telah  punah  seiringnya muncul peradaban modern yang lebih memberi tempat bagi kerja sama saling menguntungkan. 3 Dalam masa ini dinamika hubungan internasional kontemporer selalu berwujud adanya bentuk kerja sama 4 .
Berdasar pandangan Wendt, transformasi dari si stem “rivalitas” ke s i stem “kerja sama/persahabatan”  dapat dimungkinkan  dengan  adanya  tiga variabel  utama, yakni : (1) saling ketergantungan ( interdependence ) yang merekatkan negara- negara  dalam  kerja  sama  saling  menguntungkan  di  atas  segala-galanya;  (2)
3 Joshua S. Goldstein (1996). ‘International relations and everyday life’. Occupational science. The evolving discipline , hlm.5.
4 Kenneth N. Waltz (1986). ‘Reflections on Theory of International Politics’. Dalam Robert Keohane (ed). Neorealism and Its Critics New York: Columbia University Press, hlm 322-346.
perasaan sepenanggungan ( common fate ) yang membetuk semacam solidaritas di  tingakt  regional  dan  global;  (3)  kesamaan  identitas  ( homogeneity )  yang mendorong negara-negara saling memahami dan menerima perbedaan 5 .
Adanya  teori  Konstruktivisme  menawarkan  sebuah  konsep  baru  yang  tidak jarang bersifat ambigu, tetapi dengan adanya konsep baru tersebut tidak jarang memberikan  sebuah  jawaban  mengenai  fenomena  internasional  atau pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tidak mampu dijawab dalam teori-teori arus  utama.  Adanya  teori  Konstruktivisme  memungkinan  Indonesia  dalam mempelajari  dinamika  global  dimana  pendekatan  Konstruktivisme  merupakan “ middle  ground ”  atau  jalan  tengah  sebuah  negara  dalam  menyelesaikan masalah. 6
Gambar 1
(Peningkatan Investasi di Indonesia)
Sumber : data diperoleh dari website resmi www.indonesia-frankfurt.de 7
Perkembangan ekonomi Indonesia yang cenderung stabil pada setiap tahunnya menjadikan negara Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi di dunia. Adanya  modal  pembangunan  di  Indonesia  sangat  berperan  penting  dalam mewujudkan negara Indonesia untuk menjadi negara dengan sebutan “ economy global power ” . Perwujudan modal pembangunan seperti melimpahnya Sumber Daya Alam di Indonesia, banyaknya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan letak geografis dan iklim demokrasi yang cenderung stabil dan strategis sendiri menjadikan Indonesia memiliki modal pembangunan yang lengkap.
5 E.H. Carr (1939). ‘The Twe nty Years Crisis, 1919- 1939’. An Introduction in the Study of International Relations Edisi Kedua New York: Harper Torchbook, hlm 69-86.
6 KM, Fierke (2013). ‘ Constructivism ’, dalam Tim Dunne, Milia Kurki, dan Steve Smith (ed.).
‘ International Relations Theories: Discipline and Diversity Edisi Ketiga ’. Oxford University Press, hlm. 194
7 https://www.indonesia-frankfurt.de/ekonomi/kesempatan-berinvestasi/ diakses pada hari Kamis (27/10/22), pukul 16.20 WIB.
Dalam survey 600 CEO dari PWC (2014) setelah Amerika dan Cina, Indonesia dapat  menjadi  tujuan  investasi  ke-3  di  antara  negara-negara  anggota  APEC. Dengan adanya survey dapat terproyeksi bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi tujuh besar negara dengan kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2030.
Tetapi ekonomi stabil bukan hanya acuan bahwa Negara Indonesia aman dalam adanya  resesi  di  dunia.  Untuk  memajukan  ekonomi  Indonesia,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  Indonesia  harus  bergantung  pada  peningkatan  dalam perdagangan Internasional. 8 Dan tantangan mendasar negara Indonesia sendiri terlihat dalam ketergantunganya Negara Indonesia pada barang impor dan dari segi  ketergantungan  tradisional  sendiri  dapat  dilihat  pada  ketergantungan Indonesia untuk ekspor bahan mentah ( raw material ).  Ketergantungan Indonesia untuk  ekspor  bahan  mentah  tidak  dipungkiri  sangat  beresiko  dimana  ekonomi Indonesia akan melemah atau mengalami ketergantungan berlebih apabila nilai jual  komoditas  tersebut  menurun.  Sudah  selayaknya  dengan  adanya ketergantungan  tersebut  Indonesia  harus  menyadari  bahwa  Negara  Indonesia harus berpikir selangkah kedepan atau dapat memprediksi bagaimana tindakan preventif apabila dihadapkan dalam keadaan krisis ekonomi di tengah maraknya resesi ekonomi di berbagai negara. 9
Di  tengah  tantangan  global  yang  dihadapi,  Indonesia  juga  dihadapkan  pada tantangan nasional seperti pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah,  distribusi  pendapatan  dalam  berbagai  sektor  kerja,  mewujudkan penurunan  jumlah  pengangguran  yang  berimbas  pada  penurunan  angka kemiskinan  Indonesia,  memberikan  stimulasi  produktivitas  dan  standar  hidup yang  lebih  baik  kepada  masyarakat,  dan  optimalisasi  pelayanan  publik  oleh pemerintah. 10
Tentunya berbagai tantangan tersebut harus dihadapi dengan sigap dan tanggap dari berbagai aspek termasuk halnya investasi dan perdagangan yang memiliki efek  besar  dalam  keberlangsungan  hidup  masyarakat  Indonesia. 11 Dengan adanya G20 diharapkan sebagai perwujudan upaya Indonesia dapat memajukan standar perekonomian Indonesia. Dan adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia  dalam  mendukung  investasi  dan  perdagangan  tentunya  berdampak positif bagi para investor dari luar negeri dan diharapkan dapat menaikan nilai jual komoditas Negara Indonesia dalam menjual komoditas setengah jadi atau jadi dan berusaha untuk tidak terus begantung pada ekspor komoditas mentah, selain  itu  kebijakan  tersebut  diharapkan  dapat  menyediakan  lebih  banyak lapangan  pekerjaan  serta  meningkatkan  peluang  usaha  masyarakat  di  dalam negeri.
2. G20 dan Indonesia
8 Alejandro Colas (2002). ‘International Civil Society’. Cambridge: Politiy Press, hlm.13.
9 Barry Buzan (2004). ‘From International to World Society? English Sc hool Theory and the Social Structure of Globalization’. Cambridge: Cambridge University Press, hlm 6.
10 A. Heryanto (2003). ‘ Public intellectuals, media and democratization: cultural politics of the middle classes in Indonesia’ . Dalam A. Heryanto dan S.K. Mandal (ed). ‘ Challenging Authoritariasm in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia’ . London: Routledge.Curzon, hlm. 29.
11 S. Wiriaatmadja (1981). ‘ Pengantar Hubungan Internasional (Introduction to International Relations) . Diklat Kuliah (Couse Outline ). Bandung: University of Padjajaran.
G20  adalah  forum  kerja  sama  multilateral  yang  mempertemukan  19  negara ekonomi  utama  dunia  dan  Uni  Eropa  (UE).  Dimana  jumlah  anggotanya mempresentasikan lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan global, dan lebih  dari  80%  PDB  dunia.  Negara  yang  termasuk  antara  lain  Argentina, Australia,  Brasil,  Kanada,  Cina,  Prancis,  Jerman,  India,  Indonesia,  Italia, Meksiko,  Republik  Korea,  Rusia,  Arab  Saudi,  Afrika  Selatan,  Turki,  Inggris, Amerika  Serikat,  dan  Uni  Eropa.  Indonesia  sendiri  merupakan  satu-satunya negara ASEAN yang berpartisipasi dalam G20.
Didirikan  pada  tahun  1999,  G20  menyatukan  negara  ekonomi  maju  dan berkembang  untuk  mengatasi  krisis  bersama,  khususnya  pada  kawasan  Asia, Rusia  dan  Amerika  Latin.  Tujuan  adanya  G20  adalah  untuk  menciptakan  dan memelihara  pertumbuhan  global  yang  solid,  berkelanjutan,  seimbang,  dan inklusif.
Pada awalnya, G20 adalah pertemuan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank  Sentral.  Sejak  2008,  G20  mengikutsertakan  Kepala  Negara  pada Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT),  dan  dilanjutkan  pada  pembahasan  sektor pembangunan pada 2010. Sejak itu, G20 terdiri dari Finance Track dan Sherpa Track.
Pada Finance  Track ,  isu  inti  yang  dibahas  ialah  isu  keuangan  dan  ekonomi. Dalam isu keuangan dan ekonomi sendiri dibagi menjadi 6 bagian yaitu kebijakan fiskal  dan  moneter,  perekonomian  global,  sektor  keuangan,  investasi infrastruktur, inklusi keuangan, serta perpajakan internasional.
Sedangkan terkait Sherpa Track , istilah Sherpa sendiri diambil dari salah satu suku  di  Nepal,  dimana  suku  tersebut  dikenal  sebagai  suku  pemandu  para pendaki  yang  akan  mendaki  di  Gunung  Himalaya.  Dan  dengan  penamaan tersebut diharapkan munculnya para Sherpa G20 yang dapat memimpin jalan menuju Konferensi Tingkat Tinggi dengan melakukan negosiasi dan membangun konsensus di antara para pemimpin berbagai negara. Pada Sherpa Track sendiri membahas berbagai masalah isu yang lebih luas dibandingkan Finance Track , terutama  isu  tersebut  mengenai  antikorupsi,  pembangunan,  perdagangan, pariwisata,  energi,  perubahan  iklim,  kesehatan,  kesetaraan  gender,  dan  isu lainnya yang akan diangkat.
KTT  G20  tentunya  memiliki  dampak  ekonomi  yang  sangat  besar  terhadap ekonomi dunia tak terkecuali di Indonesia. Dengan tema yang diusung Indonesia pada tahun ini yaitu “ Recover Together, Recover Stronger ”. Dasar adanya tema tersebut adalah pemerintah Indonesia berupaya untuk mengajak seluruh dunia untuk  bahu-membahu,  saling  mendukung  untuk  pulih  bersama  serta  tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
Dengan adanya G20 sendiri diharapkan dapat memberi kesempatan Indonesia untuk  dapat  bekerja  sama  dengan  berbagai  negara  dan  diharapkan menghasilkan political  declaration tingkat  menteri, plan  of  action ,  dan rekomendasi kebijakan.
Adanya  percepatan  dan  perkembangan  perekonomian  digital  internasional menjadikan  Negara  Indonesia  menyadari  bahwa  Lembaga  pemerintahan
Indonesia  harus  dapat  menyeimbangi  dan  cepat  beradaptasi  dengan  hal tersebut. 12 Karena harus disadari, seperti halnya memaknai Hukum Klasik sendiri bahwa hukum selalu berjalan dalam mengejar perkembangan zaman. Maka dari itu lembaga pemerintahan Indonesia dalam membuat peraturan  perundangan- undangan harus mengupayakan peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik bagi  masyarakat  negara  tersebut.  Regulasi  dan  dasar  hukum  perlu  dirancang sebaik  mungkin.  Sebagai  penentu  kebijakan  ( decision  maker ),  Pemerintah Indonesia tentunya harus membuat sebuah keputusan bijak, dimana keputusan tersebut  dapat  menyangkut  tujuan  masyarakat,  dapat  pula  menyangkut kebijakan-kebijakan  untuk  mencapai  tujuan  itu,  contohnya  pada  tahun  ini Indonesia memutuskan dalam memberi prioritas mengenai kebijakan investasi dan pariwisata 13 .
Pada  prinsipnya,  Negara  Indonesia  dalam  membuat  sebuah  kebijakan  tidak terlepas  dengan  cita-cita  bersama  yang  ingin  dicapai. 14 Pemerintah  Indonesia berwenang  dalam  membuat  kebijakan-kebijakan  dikarenakan  memiliki kekuasaan dalam melaksanakannya, dan dalam pembuatan kebijakan tersebut, poin  penting  dalam  membuat  sebuah  kebijakan  adalah  usaha  dalam  memilih tujuan  dan  cara  untuk  mencapai  tujuan  itu.  Dimana  pada  saat  ini  Indonesia berusaha membangkitkan ekonomi yang sempat mengalami penurunan akibat adanya pandemic COVID-19 dengan cara membuat sebuah kebijakan baru yang dirasa dapat menguntungkan kedua belah pihak.

## 3. Kebijakan Keimigrasian Dalam Menyambut Transformasi Global
Setelah mengalami pandemi dalam durasi kurang lebih 2 tahun dan seiringnya menghadapi berbagai tantangan yang muncul pada lonjakan kasus COVID-19 pada  bulan  Juli  hingga  Agustus  2021  menjadikan  pemerintah  mengambil beberapa kebijakan yang dirasa dapat membenahi ekonomi di Indonesia. Untuk menunjang  peningkatan  ekonomi  Indonesia,  maka  dari  itu  Pemerintah mengupayakan untuk menciptakan iklim investasi yang mudah bagi para investor dalam menanamkan saham modalnya di Wilayah Indonesia. Dengan dikeluarnya Paket Kebijakan Ekonomi, Pemerintah Indonesia berharap bahwa kebijakan ini dapat  menekan  proses  deregulasi  maupun  proses  debirokratisasi  pada pelayanan  pemerintahan,  serta  dapat  memperbaiki  sistem  penegakan  hukum dan kepastian usaha di Indonesia. 15
Pada tahun 2022 jumlah peraturan Pemerintah Indonesia yang terderegulisasi sendiri sudah berjumlah 204 peraturan, dimana peraturan tersebut terdiri dari 48 peraturan tingkat presiden dan 154 peraturan tingkat Menteri/institusi. Selain itu juga berbagai rancangan peraturan juga dalam proses pengajuan seperti adanya 17  rancangan  peraturan  pemerintah,  11  rancangan  peraturan  presiden,  2
12 A. Acharya (2001). ‘ Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order’ London: Routledge, hlm. 58-62.
13 M. Leifer (1983). ‘ Indonesia’s Foreign Policy’ . London: The Royal Institute of International Affairs and George Allen and Unwin, hlm. 8.
14 C. S. Tjhin (2005). ‘Menjalin Demokrasi Lokal dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun ASEAN (Weaving democratization on local and regional level: building Indonesia, buildin g ASEAN)’. Political and Social Change Working Paper Series No. 54. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, hlm. 5-8.
15 V.R. Hadiz dan D. Dhakidae (2005). ‘ Introduction ’ dalam V.R. Hadiz dan D.Dhakidae (ed). Social Science and Power in Indonesia. Singapura: Equinox Publishing, hlm,2.
rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 peraturan Menteri lainya dalam menunjang kebijakan pemerintah Indonesia kedepannya.
Dalam  rangka  menciptakan  iklim  investasi  yang  baik  bagi  para  investor  asing yang  lebih  bersifat  terbuka  dan  kompetitif,  Pemerintah  Indonesia  mewujudkan komitmennya dalam Paket Kebijakan Ekonomi dimana pada segi Keimigrasian sendiri  diwujudkan  dengan  adanya  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Fasilitas  Kartu Elektronik  Sistem  Perlintasan  Keimigrasian  Di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi, dimana kebijakan ini menekankan bahwa baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing harus menggunakan EIS-I Card dalam proses perjalanan mereka ke/dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Selain itu berbagai izin dan prosedur juga deregulasi, contohnya terkait prosedur yang  pada  awalnya  ada  94  prosedur  dan  pada  saat  ini  diringkas  menjadi  49 prosedur.  Lanjut  terkait  proses  perizinan  dimana  adanya  persingkatan  proses perizinan  dimana  9  izin  disederhanakan  menjadi  6  izin.  Tentunya penyerdehanaan tersebut dibuat dalam rangka membentuk iklim investasi yang baik  bagi  Indonesia  untuk  menjadi  negara  tujuan  investasi  penting  dalam perekonomian dunia.
Menurut Menteri Koperasi dan UMK Teten Masduki, Presidensi G20 juga akan mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80% investor global  berasal  dari  negara-negara  G20.  Sebagai  garda  terdepan  dalam pelayanan  Warga  Negara  Asing,  maka  dari  itu  Direktorat  Jenderal  Imigrasi membuat  Surat  Edaran  Nomor  Imi-0702.Gr.01.01  Tahun  2022  Tentang Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah Dan Mempercepat  Layanan  Izin  Tinggal  Guna  Mendukung  Kebijakan  Peningkatan Investasi Asing Ke Dalam Negeri memperjelas bahwa fungsi keimigrasian yaitu pelayanan  dan  fasilitator  pembangunan.  Dimana  dalam  Surat  Edaran  ini penekanan  mengenai  peran  Imigrasi  dalam  fasilitator  keinginan  pemerintah untuk peningkatan investasi asing yang masuk di Wilayah Indonesia. Diharapkan adanya Surat Edaran ini dapat mendorong percepatan laju perekonomian dan penguatan  pembangunan  infrastruktur  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri. Pembuatan kebijakan pemerintah dalam percepatan peningkatan investasi asing sendiri  condong  pada  konsep  ramah  terhadap  investasi,  berupaya  adanya debiroktatisasi atau tidak berbelit-belit, kompetitif dan akuntabel.
Dalam menyambut adanya G20 sendiri, Keimigrasian membuat Surat Direktorat Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-GR.01.01-0738  tentang  Dukungan  Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing Delegasi dan Jurnalis Asing Presidensi G20, dimana adanya pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang ditujukan kepada delegasi KTT G20 maupun jurnalis asing yang akan meliput Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang. Kebijakan ini dibuat dikarenakan pada event G20 diperkirakan akan ada 20.988 delegasi yang akan berkunjung di Wilayah Indonesia. Dimana delegasi ini terbagi menjadi 429 delegasi pada KTT G20, 4581 delegasi pada Ministerial Meetings , 1212 delegasi pada Sherpa Meetings , 8330 delegasi pada Working Groups Meetings , dan 6436 delegasi  pada Engangement  Group  Meetings .  Tentunya  jumlah  ini  dapat bertambah dikarenakan pada tanggal 5 Oktober 2022, terhitung 1.337 Jurnalis
baik dari Jurnalis Lokal maupun Jurnalis Asing sudah mendaftarkan diri dalam meliput event G20.
Tentunya momentum tersebut didukung penuh oleh Keimigrasian dengan cara adanya pemberian bebas visa kunjungan yang dapat dilakukan langsung pada konter  khusus  G20  yang  sudah  disediakan  di  TPI  Soekarno-Hatta  atau  TPI Ngurah  Rai. Dimana  kepengurusan  izin  tinggal  tersebut dapat dilakukan pada tangga 1 sampai 18 November 2022. Tentunya ada persyaratan khusus untuk mendapatkan  bebas  visa  kunjungan,  dimana  Warga  Negara  Asing  tersebut harus memiliki paspor yang sah dan masih berlaku, mempunyai invitation letter sebagai  delegasi  atau  bukti  pendaftaran  sebagai  jurnalis  asing  pada  event Presidensi  G20  Indonesia  2022.  Selain  itu  sesuai  dengan  Permenkumham Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar Wilayah Indonesia, peserta delegasi atau jurnalis asing juga harus memberikan bukti  tiket  kembali  ke  negara  asalnya  nanti  atau  tiket  terusan  untuk  menuju negara lain.
Gambar 2
(Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara)
Sumber : data diperoleh dari website resmi https://www.bps.go.id/ 16
Berdasarkan data yang ditampilkan dari Badan Pusat Statistik, sektor pariwisata sangat  berperan  besar  dalam  pengaruh  peningkatan  ekonomi  Wilayah Indonesia.  Tetapi  dikarenakan  adanya  pandemi  COVID-19  terhadap  jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan. Penurunan kunjungan wisman juga diikuti dengan penurunan devisa pariwisata (ekspor  jasa  perjalanan).  Pemulihan  wisatawan  mancanegara  ke  depan  akan sangat  bergantung  pada  bagaimana  pemerintah  Indonesia  dalam  menangani pandemi  COVID-19  secara  efektif,  adanya  program  vaksinasi  nasional  yang dilakukan  untuk  meningkatkan herd  immunity dalam  masyarakat,  membangun kembali citra pemasaran yang positif,
adanya perbaikan konektivitas/aksesibilitas  baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri,  serta  dalam bidang  Keimigrasian  sendiri,  adanya  penerapan  penyesuaian  kebijakan  visa kunjungan  bagi  Warga  Negara  Asing  sangat  berpengaruh.  Dan  pada  saat  itu juga,  pengetatan  penerapan  protokol  kesehatan  di  berbagai  destinasi  wisata tetap  penting  untuk  ditingkatkan  dan  dijaga  konsistensinya  dengan  dukungan
16 https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/55 diakses pada hari Rabu (26/10/22), pukul 20.10 WIB.
kolaborasi  berbagai  pihak.  Kondisi  pandemi  COVID-19  secara  keseluruhan mempengaruhi nilai tambah yang dihasilkan oleh industri pariwisata.

## Gambar 3
(Nilai Ekspor Jasa Perjalanan dan Rerata Pengeluaran Wisman)
Sumber : data diperoleh dari website resmi www.bi.go.id 17
Terhitung  29  peraturan  maupun  surat  edaran  yang  dibuat  oleh  Direktorat Jenderal  Imigrasi  dalam  menanggapi  kebijakan  yang  tepat  bagi  Orang  Asing yang masuk atau keluar di Wilayah Indonesia selama masa pandemi sejak 2021 hingga  Oktober  2022.  Dan  dengan  adanya  momentum  G20  ini,  bertemakan “ Recover  Together,  Recover  Stronger ”  besar  harapan  Pemerintah  Indonesia meningkat  potensi  Wilayah  Indonesia  untuk  bangkit  dari  pandemi  COVID-19 menuju  ekonomi  yang  lebih  baik  lagi.  Berdasarkan  pendapat  dari  Menteri Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Sandiaga  Uno  menyebut  gelaran  G20  akan berkontribusi  terhadap  proyeksi  peningkatan  wisatawan  mancanegara  hingga 1,8  juta – 3,6  juta  dan  juga  600  ribu – 700  ribu  lapangan  kerja  baru  ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fashion, dan kriya. Adanya Pertemuan-pertemuan G20  di  Indonesia  menjadi  sarana  memperkenalkan  pariwisata  dan  produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.

## 4.  Keseimbangan  Antara  Konsep  Keamanan  dan  Konsep  Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat
Tentunya dengan adanya peningkatan kebijakan mengenai kemudahan investor luar  negeri  dalam  menanam  modal  di  Indonesia  menimbulkan  pertanyaan bagaimana konsep keamanan Keimigrasian maupun konsep Kedaulatan sebuah negara tersebut. 18
Konsep  keamanan  berdasarkan  pandangan  Ole  Waever  memandang  bahwa ancaman  keamanan  bersifat  “objektif”  (tetap,  pasti,  dan  da pat  diprediksi) 19 . Dalam  Mazhab  Kopenhagen  memiliki  pandangan  bahwa  keamanan  adalah
17 https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Posisi-Investasi-Internasional-Indonesia-Triwulan-II- 2022.aspx diakses pada pada hari Rabu (26/10/22), pukul 19.50 WIB.
18 V. R. Hadiz. (2006). ‘The left and Indonesia’s 1960’s: the politics of remembering and forgetting’.
Inter Asia Cultural Studies , Vol 7 No.4, hlm, 554.
19 Stephen Chan (198 4). ‘ International Relations in Perspective: The Pursuit of Security, Welfare, and Justice ’. London: Macmillan Publishing Company. hlm.5.
pernyataan ( speech act ) yang diterima oleh public yang menjadi target ( target audience ).  Adanya  definisi  mengenai  keamanan  sebagai  suatu  pernyataan ( speech act ) menjadikan sebuah peluang bahwa agen sebagai pelaku keamanan ( securitizing  actor )  untuk  menyatakan  bahwa  berbagai  isu  berpotensi mendatangkan ancaman bagi manusia/negara. 20

## Dijelaskan pada artikel pakar keamanan Barry Buzan pada tulisannya berjudul
New Patterns of Global Security in the Twentieth Century menjelaskan bahwa konsep keamanan pasca Perang Dingin semakin diperluas dimana dimensi isu baru  mengenai  keamanan  terbagi  menjadi  5  aspek,  meliputi:  (1)  Keamanan politik; (2) Keamanan militer; (3) Keamanan ekonomi; (4) Keamanan masyarakat; (5) Keamanan lingkungan; Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa kekuatan militer  dianggap  tidak  lagi  terlalu  penting,  kecenderungan  ancaman  mengenai aspek-aspek non militer justru dapat memiliki pengaruh terhadap stabilitas dan keamanan.  Dalam  mazhab  Kopenhagen  sendiri  unsur  keamanan  tradisional bukanlah  hal  eksklusif  yang  melekat  pada  fungsi  negara.  Dalam  mazhab  ini upaya dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan dapat dilakukan secara militer dan non-militer. 21
Richard Ullman meredefinisi persepsi terhadap ancaman ketika isu tersebut erat kaitannya dengan keamanan. Suatu cara untuk menakar kadar suatu ancaman adalah  menetapkan  semacam  Batasan  bahwa  sesuatu  dikatakan  bersifat mengancam “keamanan nasional” suatu negara apabila: (1) d atang secara tiba- tiba dan dapat menurunkan atau merusak kualitas hidup warga yang menghuni negara tersebut; dan (2) faktor yang dapat mempersempit pilihan kebijakan suatu negara  untuk  memelhara  kehidupan  normal  warganya.  Dapat diartikan  bahwa pemahaman  Ul lman  mengenai  “keamanan”  tidak  dibatasi  pada  masalah “ancaman ( threats )”  baik  yang  bersifat  potensial  atau  eksistensial,  tetapi  juga mengacu  pada  situasi  kerentanan  ( vulnerability )  yang  dapat  membatasi kemampuan negara untuk menciptakan rasa tentram bagi rakyatnya.

## Gambar 4
(Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara)
20 V.R. Hadiz (2006). Op cit , hlm, 564-565.
21 P.M. Laksono (2005). ‘ Social Science Assosiations ’ dalam V.R. Hadiz dan D .Dhakidae (ed). Op cit , hlm, 252-226.
Sumber : data diperoleh dari website resmi bps.go.id 22
Adanya  peningkatan  jumlah  wisatawan  dan  investor  yang  masuk  Wilayah Indonesia  tentunya  memberikan  keuntungan  tersendiri,  dimana  berdasarkan siaran pers yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi, pada Kuartal III Tahun 2022  yang  dihitung  hingga  awal  bulan  Oktober,  Imigrasi  telah  menyetorkan penerimaan  negara  sebesar  Rp3.033.770.445.101.  Pendaptan  tersebut  telah melampaui target Direktorat Jenderal Imigrasi, dimana sebelumnya pada tahun 2022  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  menargetkan  penerimaan  negara  sebesar 2.000.000.000.000,  capaian  target  tersebut  telah  melampaui  151%  target, dimana  penerimaan  dari  layanan  visa  (termasuk  di  dalamnya  Visa  Kunjungan Saat Kedatangan) sebesar Rp 1,2 Triliun. Tentunya dengan adanya kemudahan kebijakan  Keimigrasian  pada  sektor  pariwisata  dan  investasi  dapat  memiliki potensial lebih pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Tetapi  dengan  banyaknya  tranformasi  kebijakan  Keimigrasian  juga  memiliki dampak  tersendiri  jika  ditinjau  dari  segi  keamanan  dan  ancaman  terhadap sebuah kedaulatan negara, dimana penanaman modal asing dapat menimbulkan dampak  negative  pada  perusahaan  dalam  negeri, dimana  banyaknya  investor luar negeri dapat memudahkan adanya monopoli harga. Selain itu kemungkinan adanya  kerusakan  baik  dari  lingkungan  maupun  adanya  eksploitasi  berlebih pada Indonesia. Dengan banyaknya investor dan wisatawan Luar Negeri yang masuk,  sangat  memungkinkan  akan  adanya  masalah  kerusakan  alam  atau ketersempitan lahan dikarenakan alih fungsi lahan tersebut menjadi perusahan industry atau sebagainya. Dari segi Keimigrasian sendiri, bertambahnya regulasi mengenai Warga Negara Asing menjadikan Direktorat Jenderal Imigrasi harus mampu  dalam  mengedepankan  juga  tugas  dan  fungsi  pengawasan Keimigrasian.  Dimana  dalam  menyambut  G20,  peningkatan  pengawasan keimigrasian  dalam  mengadakan  kegiatan  patrol  darat  dan  laut  lebih  ditingkat agar dapat mengawasi dan menertibkan kegiatan orang asing yang berada di Wilayah Indonesia. Tetapi pengawasan tersebut dinilai kurang sepadan dengan jumlah Kantor Imigrasi maupun personel Imigrasi yang dapat mengawasi Warga Negara Asing di daerah tersebut. Dalam segi pengawasan, masih ditemukannya keterbatasan anggaran operasional pengawasan Keimigrasian sangat berperan dalam menghambat pelaksanaan pengawasan keimigrasian.
Adanya  kecermatan  dalam  melakukan  profiling  Warga  Negara  Asing  sangat diperlukan oleh petugas Imigrasi, dimana dalam proses ini merupakan langkah awal  atau  tindakan  preventif  dalam  mencegah  bahwa  Warga  Negara  Asing tersebut  dicurigai  dapat  melakukan  tindakan  kriminal  atau  tidak.  Selain  itu pentingnya sinergitas antar instansi juga sangat diperlukan dalam melaksanakan pengawasan  terhadap  Warga  Negara  Asing  yang  berkunjung  di  Wilayah Indonesia. Dengan keterbatasan personel Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya peran instansi lain yang tergabung dalam TIMPORA sangat penting, baik dalam rangka memberikan data atau informasi mengenai orang asing, melaksanakan pengawasan  atau  menginventarisasi  permasalahan  keberadaan  atau  kegiatan
22 https://www.bps.go.id/indicator/16/1821/1/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia- menurut-kebangsaan.html diakses pada hari Rabu (26/10/22), pukul 20.20 WIB.
orang asing yang sekiranya dapat menimbulkan masalah hukum pada wilayah tersebut.  Dengan  adanya  sinergitas  menunjukan  bahwa  sistem  hukum  di Indonesia sudah bertransformasi dan beradaptasi dengan lebih baik, dan terkait adanya penyempurnaan struktur hukum, pelaksanaan kebijakan keimigrasian di daerah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  dapat  mengubah  pandangan  mengenai  pada  hakikatnya  UU tersebut ada tidak serta merta hanya tanggung jawab Keimigrasian, tetapi peran instansi lain dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan dalam penegakan Undang-Undang tersebut.

## D. KESIMPULAN
Adanya perhelatan G20 menyadarkan bahwa Indonesia sudah saatnya berani dalam  mengambil  peran  lebih  pada  transformasi  paradigma  global.  Dengan banyaknya kebijakan Keimigrasian yang diregulasi untuk menciptakan perbaikan potensi  ekonomi  di  Indonesia  tentunya  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan tersendiri.  Dimana  adanya  perubahan  kebijakan  mengenai  pariwisata  dan investor yang masuk atau keluar dalam Indonesia memiliki dampak peningkatan penerimaan  negara  yang  memenuhi  capaian  target.  Diharapkan  adanya kebijakan tersebut dapat menaikkan potensi ekonomi masyarakat di Indonesia. Adanya optimalisasi fungsi Keimigrasian sangat diperlukan dalam menghadapi transformasi  global.  Tetapi  dengan  banyaknya  transformasi  pada  kebijakan tersebut  tidak  jarang  juga  menjadikan  ajang  tindakan  kriminal  baik  secara nasional maupun transnasional. Dalam menanggapi hal tersebut tentunya tugas dan fungsi Keamanan dan Penegakan Hukum dalam Keimigrasian harus selaras dengan  fungsi  Keimigrasian  sebagai  Fasilitator  Pembangunan  Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan. Dimana pada sektor Keamanan, Direktorat Jenderal Imigrasi  perlu  memperkuat  substansi  pengawasan  pada  sektor  keamanan dengan  peningkatan  kegiatan  patroli  baik  pada  wilayah  darat/perairan/laut  di seluruh Unit Pelaksana Teknis di Indonesia.

## E. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Acharya, Amitav (2001). ‘ Constructing a Security Community in Southeast Asia:
ASEAN and the Problem of Regional Order’ London: Routledge.
Ashworth, Lucian. M. (2002) ‘Did Realist -Ideast Great Debate Really Happen? A
Revision History of International Relati ons’. International Relations . Vol. 16
No.1, hlm. 34-35.
Buzan,  Barry  (2004).  'From  International  to  World  Society?  English  School Theory  and  the  Social  Structure  of  Globalisation'. Cambridge  Studies  in International Relations . Cambridge: Cambridge University Press, hlm 16-24.
Carr, Edward H. (1939). 'The Twenty Years Crisis, 1919-1939'. An Introduction to  the  Study  of  International  Relations,  edisi  kedua. New  York:  Harper
Torchbook, hlm. 69-86.
Chan,  Stephen.  (1984). International  Relations  in  Perspective:  The  Pursuit  of
Security, Welfare, and Justice . Macmillan Publishing Company, hlm. 5.
Colas, Alejandro (2002). lnternational Civil Society . Cambridge: Polity Press.
Fierke, K. M. (2013). 'Constructivism', dalam Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve
Smith  (ed.). ‘International  Relations  Theories:  Discipline  and  Diversity  3 rd
Edition' . Oxford: Oxford University Press, hlm 194.
Goldstein,  Joshua  S.  (1996).  'International  Relations  and  Everyday  Life'.
Occupational science: The Evolving Discipline , hlm. 5
Hadiz, V.R. (2006) 'The Left and Indonesia's 1960s: the Politics of Remembering and Forgetting'. InterAsia Cultural Studies , Vol. 7 No. 4, hlm. 554-568.
Hadiz,  V.R.  dan  Dhakidae,  D.  (2005)  'Introduction',  dalam  V.R.  Hadiz  dan  D.
Dhakidae (ed.), Social Science and Power in lndonesia . Singapura: Equinox
Publishing  dalam  Hermawan,  Y.P.  (ed.)  (2007)  'Transformasi  dalam  Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi' ( Transformations in the Study  of  International  Relations:  Actors,  Issues,  and  Methodology ).
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Heryanto,  A.  (2003)  'Public  Intellectuals,  Media  and  Democratization:  Cultural
Politics  of  The  Middle  Classes  in  Indonesia',  dalam  A.  Heryanto  dan  S.K. Mandal  (ed.), Challenging  Authoritarinism  in  Southeast  Asia:  Comparing
Indonesia and Malaysia. London: Routledge-Curzon.
Leifer,  M.  (1983). Indonesia  Foreign  Policy. London:  The  Royal  Institute  of
International Affairs and George Allen and Unwin.
Tjhin,  C.S.  (2005)  'Menjalin  Demokrasi  Lokal  dengan  Regional:  Membangun Indonesia,  Membangun  ASEAN  (Weaving  Democratization  on  Local  and Regional  Level: Building  Indonesia,  Building  ASEAN)', Political  and  Social Change  Working  Paper  Series  No.  54 ,  Jakarta:  Centre  for  Strategic  and Security Studies.
Waltz, Kenneth N. (1979). ‘ Reflections on Theory of International Politics' . New,
York: Columbia University Press, hlm 322-346.
Wiriaatmadja,  S.  (1981). Pengantar  Hubungan  lnternasional  (Introduction  to lnternational Relations). Diktat Kuliah (Course Outline). Bandung: University of Padjadjaran.

## Internet
https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan- penggunaan/ diakses pada hari Kamis (27/10/22), pukul 16.30 WIB.
https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/55  diakses  pada  hari  Rabu (26/10/22), pukul 20.10 WIB.
https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Posisi-Investasi-Internasional- Indonesia-Triwulan-II-2022.aspx  diakses  pada  pada  hari  Rabu  (26/10/22), pukul 19.50 WIB.
https://www.bps.go.id/indicator/16/1821/1/jumlah-kunjungan-wisatawan- mancanegara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan.html  diakses  pada  hari Rabu (26/10/22), pukul 20.20 WIB.
https://www.indonesia-frankfurt.de/ekonomi/kesempatan-berinvestasi/  diakses pada hari Kamis (27/10/22), pukul 16.20 WIB.