## Krisis Pendidikan di Palestina Tahun 2022: Telaah Diskursif Peran UNICEF

## Idha Ismalia Rohmatika
STAI Ibnu Rusyd e-mail : idhatika@gmail.com

## Abstract
Education is a mean of empowerment for a nation, and the Palestinian nation is no  exception.  However,  since  the  beginning  of  colonization  in  1948  until  today, Palestinian nation has experienced a crisis in education, and the main victims are children. One of the international organizations working to help children victims of conflicts  and  disasters  worldwide  is  UNICEF  (United  Nations  Children's  Fund).  In this  article,  the  author  analyzes  the  role  of  UNICEF  in  resolving  the  Palestinian education crisis using a postcolonialism approach, specifically Spivak's subaltern concept.  The  findings  of  this  research  are  that  UNICEF  -as  a  party  that  voices subalterns- tends to bring their narratives and interests so that the programs they implement align with these interests. As a result, the educational crisis in Palestine continues to occur along with the ongoing occupation of the nation.
Keywords: education, occupation, Palestine, post-colonialism, subaltern, UNICEF

## Abstrak
Pendidikan  adalah  salah  satu  sarana  pemberdayaan  bagi  sebuah  bangsa,  tidak terkecuali  bangsa  Palestina.  Akan  tetapi,  sejak  mengalami  penjajahan  di  tahun 1948 hingga hari ini,  bangsa Palestina mengalami krisis di bidang pendidikan dan yang  menjadi  korban  utamanya  adalah  anak-anak.  Salah  satu  organisasi internasional  yang  bergerak  membantu  anak-anak  yang  manjadi  korban  konflik maupun bencana di seluruh dunia adalah UNICEF ( United Nations Children's Fund ). Dalam  artikel  ini,  penulis  menganalisis  peran  UNICEF  dalam  penyelesaian  krisis pendidikan  Palestina  dengan  menggunakan  pendekatan  poskolonialisme, khususnya konsep subaltern dari Spivak. Temuan riset ini adalah UNICEF sebagai pihak  yang  menyuarakan  kaum  subaltern  cenderung  membawa  narasinya  dan kepentingannya  sendiri  sehingga  program-program  yang  diimplementasikannya
sejalan  dengan  kepentingan  tersebut.  Akibatnya,  krisis  pendidikan  di  Palestina terus terjadi seiring dengan berlangsungnya penjajahan atas bangsa tersebut.
Kata kunci: pendidikan, penjajahan, Palestina, poskolonialisme, subaltern, UNICEF

## Pendahuluan
Bangsa  Palestina  terus mengalami  penderitaan sejak  didirikannya  Israel  tahun 1948  yang  disertai  dengan  pengusiran  besar-besaran  warga  Arab  Palestina  dalam peristiwa  Al Nakba,  hingga  hari  ini  Ketika  Israel menduduki  kawasan  yang  ditetapkan PBB sebagai wilayah untuk negara Palestina, yaitu Jerusalem timur dan Tepi Barat, serta memblokade  Gaza.  Konflik  yang  berlangsung  di Palestina  bisa  disebut  sebagai  konflik yang  bersifat  permanen  dan  cukup  menyita  perhatian  masyarakat  dunia,  khususnya perhatian dari Organisasi Internasional atau PBB (Giting, 2013).
Korban  dari  penjajahan  Israel  mencakup  anak-anak  yang  jumlahnya  45%  dari total populasi Palestina tahun 2020 (UNICEF, 2022a). Mereka kerap kali menjadi korban serangan  Israel.  Antara  lain,  disebutkan  dalam  laporan  PBB  bahwa  dalam  6  bulan pertama di tahun 2022 sebanyak 20 siswa sekolah tewas dan terjadi 115 pelanggaran Israel yang terkait pendidikan di wilayah Tepi Barat (Jaramaya, 2022a). Kondisi terjajah juga berdampak pada kualitas pendidikan yang mereka terima. Dalam hal ini, UNICEF ( United Nations Children's Fund ) yang merupakan salah satu organisasi internasional di bawah PBB yang diamanati oleh Majelis Umum PBB untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak  anak,  membantu  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka  dan  memperluas kesempatan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. (UNICEF, 2022b).
Namun  demikian,  penyelesaian  atas  krisis  pendidikan  di  Palestina  belum menunjukkan  hasilnya.  Bagi  masyarakat  Palestina,  pendidikan  sangat  dihargai  di kalangan keluarga di seluruh distrik atau provinsi. Salah satu permasalahan paling krusial dan  masih  menghambat  kemajuan  dunia  pendidikan  di  Palestina  adalah  masalah penyerangan  atau  ancaman  penyerangan  terhadap  sekolah-sekolah  di  Gaza  dan  Tepi Barat  yang  masih  dialami  hingga  tahun  2022.  Hadirnya  militer  Israel  yang  memantau atau  mengawasi  area  sekolah,  hingga  melakukan  upaya  blokade  terhadap  sekolah- sekolah  di  Palestina,  telah  menyebabkan  peningkatan  krisis  pendidikan  di  kawasan tersebut (Bonyan Organization, 2022).
Pada  bulan  September  dan  Oktober  2022,  ribuan  orang  tua  dan  remaja  di Palestina menggelar aksi protes secara secara massif di wilayah Yerussalem. Aksi protes tersebut  digelar  sebagai  bentuk  perlawanan  dan  penolakan  terhadap  Kementerian Pendidikan  Israel  yang  memaksakan  kurikulum  pendidikan  bagi  mereka  yang
dikhawatirkan dapat mengancam pudarnya identitas anak-anak Palestina di masa depan (Jaramaya, 2022).
Berdasarkan tulisan yang pernah diunggah di akun twitter Menteri Pendidikan Israel  Yifat  Shasha-Biton,  langkah  Kementerian  Israel  itu  diambil  karena  pihaknya menengarai bahwa sekolah-sekolah di Yerusalem memiliki sentimen negatif terhadap tentara Israel, dan para siswa memiliki stigma bahwa militer Israel adalah predator atau pembunuh.  Ditambahkan  bahwa  sekolah-sek olah  Palestina  di  Yerusalem  “sangat mengagung- agungkan  para  teroris  yang  mengancam  keselamatan  Israel.”  Yifat menekankan kepada orang-orang Palestina bahwa mereka harus segera memperbaiki konten pada buku-buku teks di sekolah-sekolah Yerusalem berdasarkan kurikulum baru yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Israel  (Jaramaya,  2022).  Dalam  perspektif  Israel, perlawanan  dari  pihak  Palestina  adalah  “terorisme”  sedangkan  dalam  perspektif Palestina, kemerdekaan dari penjajahan adalah hak mereka.
Sebagai  Organisasi  Internasional  yang  bergerak  dibidang  kemanusiaan, sesungguhnya  UNICEF  memiliki  komitmen  yang  cukup  tinggi  terhadap  perlindungan anak-anak  di  Palestina,  khususnya  dalam  bidang  pendidikan,  ilmu  pengetahuan,  dan kebudayaan. Sebagai contoh, UNICEF telah membantu menyediakan sarana pelindung untuk anak-anak yang berisiko atau terancam dari bahaya perang, khususnya di daerah Gaza, agar mereka merasa aman ketika pergi dan pulang dari sekolah (UNICEF, 2022b). Tak  hanya  itu,  UNICEF  juga  memilki  program-program  unggulan  lainnya  yang dicanangkan  sebagai  solusi  terhadap  masalah-masalah  pendidikan  yang  dialami  oleh anak-anak di Palestina.
Akan  tetapi,  seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  paragraf  sebelumnya,  dengan menyoroti  bagaimana  krisis  pendidikan  yang  dialami  semakin  kompleks  bahkan mengancam pudarnya identitas atau budaya anak-anak di Palestina tahun 2022, penulis menemukan  bahwa  peran  dan  sikap  UNICEF  terhadap  perlindungan  anak-anak  di Palestina  belum  berhasil  memberikan  solusi  secara final.  Penyebabnya  adalah  karena penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap dunia pendidikan Palestina masih terus berlanjut. Akibatnya, pertempuran antara kelompok perlawanan Palestina dengan Zionis Israel terus berlangsung. Bentrokan senjata antara keduanya pada bulan Agustus 2022  telah  menciptakan  kerusakan  pada  bangunan-bangunan  sekolah  Palestina. Akibatnya, banyak anak-anak di Palestina yang tidak bisa belajar atau bersekolah lagi hingga saat ini (Adhi, 2022).
Berangkat dari hal di atas, penulis akan melakukan analisis atas krisis pendidikan yang dialami oleh anak-anak Palestina, baik secara fisik (akses atau sarana belajar) dan yang  lebih  penting  lagi  secara  nonfisik  (identitas  atau  budaya)  di  tahun  2022  serta
bagaimana  peran  UNICEF  dalam  mengatasi  krisis  ini. Ada  beberapa  r iset  terdahulu mengenai UNICEF, antara lain mengenai peran UNICEF dalam perlindungan anak-anak Palestina dan progam humanitarian actions di Palestina, yang ditulis Setiawati (2016), Laesalangi (2013), Ramadhaniyah (2016),  dan Wardania & Utomo (2021). Namun sejauh ini belum ada yang mengkritisi peran UNICEF dalam menyelesaikan krisis pendidikan di Palestina dengan perspektif poskolonialisme. Untuk itu, penulis melakukan kajian lebih dalam  terkait  isu  ini  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  dengan memanfaatkan data dari studi pustaka dan pemberitaan media massa. Penulis memakai pendekatan poskolonialisme dengan pisau analisis konsep subaltern dari Gayatri Spivak.

## Poskolonialisme dalam Perspektif Gayatri Spivak
Gayatri  Chakravorty  Spivak  adalah  pemikir  terkemuka  dalam  kajian poskolonialisme. Ia seorang ilmuwan yang lahir di India pada tahun 1942. Ia meraih gelar Ph.D dari Cornell University pada tahun 1967 dan menjadi profesor dalam studi bahasa dan sastra Inggris di Universitas Iowa. Pemikiran Spivak banyak mengkritisi karya-karya poskolonial, salah satunya dituangkan dalam esai yang sangat berpengaruh dalam kajian poskolonialisme, berjudul "Can the Subaltern Speak?"
Subaltern adalah  istilah  yang  secara  umum  berm akna  ‘kelas  tertindas’.  Istilah tersebut, dalam pemikiran Spivak, “merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan pembatasan akses. Ia menjadi semacam ruang pembedaan,” (Setiawan, 2018). Spivak menjelaskan bahwa sebagian pihak, antara lain para akademisi, berusaha menyuarakan suara-suara kaum subaltern , namun di saat yang sama, mereka justru melakukan kontrol atas  suara- suara  tersebut  dan  “menciptakan  representasi  stereotip  dari  berbagai identitas” kaum subaltern , sehingga yang terjadi adalah proses “manip ulasi yang akan dimanfaatkan oleh kelompok yang mewakili kaum subaltern tersebut ” (Setiawan, 2018). Kelompok  yang  mewakili  atau  menyuarakan  kaum subaltern itu  terlihat berupaya menyampaikan ulang apa yang dipikirkan oleh kaum subaltern , namun, yang terjadi  sebenarnya  adalah  upaya  pemanfaatan  kaum subaltern bagi  kepentingan mereka. Dalam pandangan Spivak, “ masalah subaltern bukan hanya mengenai kategori orang yang tertindas atau kelas pekerja yang tertindas, melainkan juga mengenai siapa saja  yang  suaranya  terbatasi  oleh  suatu  akses  yang  mewakilinya ”  (Yunairi,  2020) sehingga kehadiran mereka menunjukkan adanya praktik kelas yang didominasi.
Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan krisis pendidikan di Palestina dengan berbagai aspek yang ada pada teori tersebut. Dalam hal ini, konsep subaltern merupakan  konsep  yang  tepat  sebagai  pisau  analisis  dalam  kajian  isu  pendidikan  di
Palestina, yang di dalamnya terdapat suara orang-orang Palestina, khususnya anak-anak dan remaja aspirasi dan keinginannya tak pernah didengar oleh Zionis Israel.  Dengan begitu,  penting  bagi  penulis  untuk  menggali  lebih  dalam  peran  dan  sikap  UNICEF, sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan serta menangani anak-anak dan remaja di negara berkembang dan negara konflik, seperti di Palestina. Untuk  menelusuri  fakta  dari  krisis  pendidikan  di  Palestina  tahun  2022,  penulis  akan mengidentifikasikan dua hal pokok pada subaltern yang dikemukakan Spivak, yaitu (1) munculnya dugaan dalam pemanfaatan situasi dari suatu kepentingan; (2) akan selalu ada kelompok subaltern atau masalah subaltern yang diabaikan (Setiawan, 2018).

## Dinamika Pendidikan di Palestina
Menurut  data  dari  UNICEF  tahun  2022,  anak-anak  Palestina  usia  0-17  tahun adalah  45,2%  dari  total  populasi.  Sekitar  40%  dari  total  populasi  Palestina  adalah pengungsi, yaitu mereka yang diusir dari tanah dan rumah mereka oleh Israel, sehingga harus  hidup  di  kamp-kamp  pengungsian.  Ini  tentu  saja  kondisi  yang  tidak  ideal  bagi tumbuh  kembang  anak.  Namun  demikian,  97%  anak-anak  Palestina  tetap  mengikuti pendidikan sekolah dasar. Jumlah anak-anak yang bersekolah di SMP menurun jadi 75%. Data  tahun  2014,  ada  34,5%  anak-anak  Palestina  yang  hidup  dalam  kemiskinan multidimensional. Sebanyak 40% anak-anak muda Palestina (usia 15-24 tahun) menjadi penganggur (UNICEF, 2022a).
Pendidikan adalah bagian dari tak terpisahkan dari cita-cita setiap entitas yang beradab, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik di negara maju maupun di negara berkembang,  semua  anak  memiliki  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  hak  dalam belajar.  Dalam  hal  ini,  sebagai  bangsa  yang  sedang  terjajah,  sangat  penting  bagi Palestina  untuk  mendidik  generasi  bangsa  agar  dapat  berdaya  dan  mampu  bangkit memerdekakan dirinya. Bagi masyarakat Palestina, pendidikan sangat dihargai dan hal ini  terlihat  dari  data  yang  dikutip  di  atas,  dimana  97%  anak-anak  tetap  bersekolah meskipun  dalam  kondisi  yang  sulit.  Dalam  kondisi  tekanan,  misalnya,  setelah  Intifada Pertama  tahun 1987,  Israel  menutup  sekolah-sekolah  di  Tepi  Barat dan Gaza, namun dilawan  oleh  warga  Palestina  dengan  menyelenggarakan  kelas-kelas underground (Stopthewall.org, t.t.).
Sejak  Israel  didirikan  tahun  1948  di  atas  tanah  Palestina,  Israel  telah memberlakukan  sistem  pendirikan  yang  rasis  dan  represif  terhadap  warga  Palestina, antara lain dengan mendesain ulang buku-buku sejarah. Di dalam buku tersebut dimuat mitos Zionisme sebagai pemilik “hak inheren” atas tanah Palestina. Selain itu, Israel juga melakukan diskriminasi dalam seleksi masuk mahasiswa. Universitas-universitas di Israel
digunakan untuk riset-riset teknologi yang kemudian digunakan untuk menyerang warga Palestina.  Mereka  juga  mendirikan  institusi  pendidikan  di  Tepi  Barat,  yaitu  tanah pendudukan yang oleh PBB ditetapkan sebagai negara Palestina (Stopthewall.org, t.t.).
Zionis  Israel  mendirikan  dinding-dinding  pembatas  yang  bertujuan  untuk mengisolasi  kota-kota dan  desa-desa Palestina di  wilayah Tepi  Barat.  Dinding-dinding pembatas  tersebut  telah  menjadi  salah  satu  alat  diskriminasi  terhadap  pendidikan Palestina,  karena  pembangunannya  diikuti  dengan  adanya  aturan  dan  perizinan  yang sangat ketat sehingga menghalangi warga Palestina untuk mengakses berbagai sarana, termasuk  sarana  pendidikan.  Masyarakat  di  desa-desa  harus  dipisahkan  dari  tanah, pelayanan kesehatan, pekerjaan dan fasilitas pendidikan mereka. Selain itu, para pelajar juga  harus  merasa  kesulitan  tatkala  mereka  diperiksa  di  pos  pemeriksaan,  dan  harus memilih  untuk  belajar  di  sekolah-sekolah  dan  universitas  yang  jaraknya  paling  dekat dengan rumah mereka (Milawati, 2000).
Menurut  Buckland  (2005),  konflik  kekerasan  berdarah  terhadap  orang  dan institusi  serta  akibat- akibatnya  yang  menghancurkan,  adalah  contoh  dari  “kebalikan pembangunan.”  Jadi,  kekerasan  adalah  simbol  dari  mundurnya  pem bangunan  pada suatu negara. Dampak yang paling krusial dari masalah ini adalah sistem pendidikan dan anak-anak  yang  mendapati  pelayanan  dengan  sistem  tersebut.  Sampai  tahun  2022, dampak  ini  terus  mengalami  dinamika  yang  begitu  rumit  bagi  dunia  pendidikan  di Palestina, baik dampak yang dirasakan secara fisik (sarana) maupun nonfisik (identitas atau budaya).

## Krisis Pendidikan di Palestina Tahun 2022
Tahun 2022, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, terjadi banyak konfrontasi antara Palestina dan Israel, dimana Palestina menjadi korban serangan yang masif dari Israel  yang  memiliki  persenjataan  yang  sangat  kuat  dan  lengkap;  dan  kelompok- kelompok resistensi Palestina juga melakukan perlawanan meskipun dalam kondisi yang sangat  tidak  berimbang.  Pada  tanggal  5-7  Agustus  2022,  Israel  membombardir  Gaza selama 3 hari yang diawali dengan serangan udara yang menewaskan Khaled Mansour, seorang komandan senior kelompok resistensi Palestina, Jihad Islam. Serangan tiga hari Israel ini mengakibatkan 44 warga Gaza tewas, di antaranya 15 anak-anak (Rahmayanti, 2022).  Sementara  itu  di  Tepi  Barat,  Israel  juga  melakukan  berbagai  serangan  yang mengakibatkan  kematian,  perampasan  rumah  dan  tanah,  termasuk  pembongkaran gedung-gedung  sekolah,  sebagaimana  akan  dijelaskan  lebih  detail  berikut  ini.  Secara umum, dampak penjajahan Israel terhadap pendidikan di Palestina dapat dibagi menjadi dua, yaitu krisis fisik dan krisis nonfisik.

## A. Krisis Fisik  (Sarana dan Akses)
Perdana  Menteri  Palestina  Mohammad  Shtayyeh  menyatakan  bahwa  di  akhir tahun 2022 ini, ada sekitar 1.385.000 siswa yang memulai tahun ajaran baru di 3.192 sekolah-sekolah  Palestina  (Yerusalem  Timur,  Tepi  Barat  dan  Jalur  Gaza).  Dari  jumlah tersebut, 2.333 sekolah milik Otoritas Palestina, 375 sekolah yang dioperasikan Badan Bantuan  dan  Pekerjaan  PBB  untuk  Pengungsi  Palestina  (UNRWA),  dan  484  sekolah swasta (Minanews, 2022).
Kondisi anak-anak sekolah di Palestina sangat memprihatinkan. Di Gaza, akibat blokade Israel sejak 2007, kondisi ekonomi semakin buruk dan angka kemiskinan terus meningkat.  Akibatnya,  ribuan  anak-anak  dan  remaja  di  Jalur  Gaza  terpaksa  putus sekolah. Mereka juga tidak bisa melanjutkan kuliah keluar Gaza akibat blokade (KNRP, 2022). Anak-anak dan remaja di wilayah Tepi Barat juga mengalami halangan saat akan pergi  ke  sekolah.  Salah  satu  kasus  yang  dilaporkan  media  adalah  siswa-siswa  di  kota Tuqu,  Betlehem.  Menurut  Walikota  Tuqu,  Musa  Al-Shaer,  cara  penghalangan  yang dilakukan Israel adalah dengan melarang anak-anak sekolah melewati jalan utama yang lebih dekat karena langsung menuju ke sekolah. Akibatnya anak-anak itu harus melewati jalan  lain  yang  lebih  berat  untuk  dilalui  dan  membahayakan  keselamatan  mereka. Tentara  Israel  dalam  menghalangi  anak-anak  melewati  jalan  utama  bahkan menggunakan tembakan senjata (Wijaya, 2022).
Pihak yang melakukan serangan dan tekanan kepada anak-anak sekolah bukan hanya tentara Israel, melainkan juga para pemukim Israel (yaitu orang-orang sipil Zionis yang  tinggal  secara  ilegal  di  Tepi  Barat  dan  Yerusalem  timur).  Salah  satu  kasus  pada tahun 2022 terjadi pada tanggal 7 Desember dimana para pemukim ilegal ini menyerang sebuah  sekolah  menengah  di  selatan  kota  Nablus,  Tepi  Barat.  Menurut  laporan  dari aktivis Ghassan Daghlas, yang memantau kegiatan permukiman di Tepi Barat utara, para pemukim ekstremis yang tinggal di permukiman ilegal Israel di Yitzhar melempari batu ke  Sekolah  Menengah  Wanita  Madama.  Staf  sekolah  harus  mengevakuasi  para  siswa demi  keselamatan  mereka.  Tentara  Israel  yang  hadir  di  lokasi  justru  melindungi  para pemukim dari  kemarahan  warga,  bukannya  menghentikan  serangan pemukim  (Wafa, 2022).
Masalah  fisik  juga  terkait  dengan  psikologis  anak-anak.  Anak-anak  yang  selalu ketakutan  akan  mengalami  dampak  psikologis  yang  berat  sehingga  kesulitan  dalam menjalani  pendidikan.  Sebagai  contoh,  dalam  serangan  militer  Israel  ke  Gaza  tahun 2018,  banyak  anak-anak  yang  mengalami shock dan  ketakutan.  Mereka  juga  harus kehilangan  rumah  dan  sekolah.  Di  antara  teman-teman  mereka  pun  ada  yang  tewas akibat  serangan  ini.  Menurut  data,  sekitar  59  persen  warga  Gaza  adalah  anak-anak.
(Arwin,  2018).  Di  Tepi  Barat,  anak-anak  juga  mengalami  masalah  terkait  psikologis karena harus melewati posko-posko militer saat pulang-pergi sekolah; serta di rumah mereka  di  kamp  pengungsian,  mereka  harus  berdesakan  satu  rumah  dengan  banyak orang sehingga sulit bagi mereka untuk belajar dengan tenang (Barghouti, 2018).
UNICEF  yang  bekerja  sama  dengan  Kementerian  Pendidikan  dan  Pendidikan Tinggi Negara Palestina melaporkan bahwa sekitar satu dari empat anak laki-laki berusia 15 tahun tidak bersekolah. Laporan juga menyebutkan bahwa hampir separuh dari anak yang  putus  sekolah  di  bawah  15  tahun  adalah  remaja  laki-laki  usia  14  dan  15  tahun. Kualitas pendidikan yang rendah, kekerasan fisik dan emosional di sekolah, dan konflik bersenjata merupakan di antara alasan mereka putus sekolah (Barghouti, 2018).
Menurut laporan PBB, jumlah anak-anak Palestina di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza yang terdampak krisis pendidikan ini lebih dari 1,3 juta anak. Mereka menghadapi peristiwa kekerasan dan pembongkaran sekolah oleh Israel. Dalam 6 bulan pertama di tahun 2022 ada 20 siswa sekolah yang tewas dan ada 115 pelanggaran Israel yang terkait pendidikan di wilayah Tepi Barat. Selain itu, di tahun 2022, Israel memerintahkan agar 56  sekolah  dibongkar  padahal  sekolah-sekolah  itu  menampung  6400  pelajar  di  Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Di Gaza, gedung sekolah tidak mencukupi sehingga anak- anak harus belajar bergantian dalam dua shift . Anak-anak sekolah di Gaza setidaknya mengalami  empat  perang  (serangan  Israel  ke  Gaza)  sehingga  memunculkan  dampak psikologis dan membutuhkan layanan psikososial (Jaramaya, 2022a).

## B. Krisis Nonfisik: Perubahan Kurikulum yang Mengancam Identitas Nasional
Krisis  pendidikan  juga  menimpa  warga  Palestina  dalam  bentuk  intervensi otoritas  Israel  terhadap  kurikulum  pendidikan  di  sekolah-sekolah  Palestina  yang mengancam identitas budaya Palestina. Dalam situasi konflik, siswa, guru, dan pembuat kebijakan seringkali harus menghadapi masalah tersebut yang langsung menuju ke inti konflik  itu  sendiri.  Mata  pelajaran  seperti  sejarah,  geografi,  agama,  bahasa,  sastra bahkan musik menjadi medan pertempuran yang mencerminkan garis-garis konflik di dalamnya dan di luar kelas. Sejarah siapa yang kita ajarkan? Bahasa siapa? Agama siapa? Di  sebagian  besar  negara  di  dunia,  sistem  pendidikan  sangat  mencerminkan  yang dominan budaya dan nilai-nilai suatu masyarakat (Murray, 2008).
Otoritas Palestina sebenarnya telah melakukan berbagai upaya mengatasi krisis pendidikan  di  Palestina.  Kementerian  Pendidikan  pada  Otoritas  Palestina  telah membuka  kurang  lebih  20  sekolah  baru  di  seluruh  Palestina  dan  disertai  dengan melakukan pemasangan panel surya (listrik dan energi surya) di 120 sekolah, hampir di seluruh  wilayah  di Palestina.  Selain  itu, di  akhir tahun  2022,  Kementerian  Pendidikan Palestina juga telah berhasil mendistribusikan 10 juta eksemplar buku pelajaran untuk
semua tingkatan pendidikan (Minanews, 2022). Akan tetapi, berbagai upaya tersebut mendapatkan  tantangan  yang  besar  dan  lebih  memprihatinkan  dibandingkan  dengan tantangan yang terkait dengan masalah-masalah fisik (Jaramaya, 2022). Otoritas Israel menyampaikan ancaman untuk mencabut izin sekolah untuk anak-anak Palestina dan memaksa para guru atau tenaga pengajar agar mengajar sesuai dengan kurikulum Israel yang  menggantikan  kurikulum  Palestina.  Ketika  instruksi  itu  tidak  dilaksanakan,  Israel menahan  dana  operasional  yang  seharusnya  diberikan  kepada  sekolah-sekolah Palestina (Berlianto, 2022).
Otoritas  Zionis  Israel  berusaha  keras  menyensor  teks  dari  buku-buku  ajar Palestina, menghapus halaman-halamannya, dan mengubah teks, khususnya pada topik yang  berkaitan  dengan  sejarah  serta  geografi  Palestina  dan  Yerusalem.  Israel mengatakan  bahwa  buku  pelajaran  siswa  Palestina  berisi  konten  yang  mengandung ujaran  kebencian  terhadap  negara  Israel  dan  pasukan  keamanannya.  Pada  Juli  2022, Israel mencabut lisensi sekolah Al Iman dan lima sekolah lainnya di Palestina (Minanews, 2022).
Yerusalem  timur  adalah  kawasan  Palestina  yang  diduduki  oleh  Israel,  dengan demikian  pemerintahan  di  kota  itu  dikendalikan  oleh  Israel.  Pemerintah  kota  telah menginstruksikan perubahan konten buku-buku latihan siswa Palestina. Sebelumnya, di dalam  buku-buku  tersebut,  para  murid  diminta  untuk  menuliskan  nama  orang-orang Palestina  yang  ditahan  di  penjara  pendudukan  Israel,  dan  mereka  ditugaskan  agar memberi  nama  para  tahanan  itu  dengan  nama-nama  burung  sebagai  simbol perdamaian. Otoritas Israel memerintahkan penghapusan model tugas-tugas seperti itu. Otoritas  Israel  juga  juga  menginstruksikan  penghapusan  konten  pelajaran  tentang artefak  Palestina  karena  tidak  diberi  label  Israel.  Lebih  jauh  lagi,  Israel  bahkan memerintahkan  revisi  atas  ayat-ayat  Al-Quran  dalam  buku  pelajaran  Palestina,  agar disesuaikan dengan kurikulum Al Kitab (Jaramaya, 2022).
Israel  selalu  berupaya  agar  generasi  bangsa  Palestina  tidak  melakukan perlawanan terus-menerus terhadap Zionis Israel. Di antara cara  yang mereka lakukan adalah dengan mengubah pemikiran pada siswa. Israel berusaha menekan agar sekolah- sekolah  Palestina  di  kawasan  yang  didudukinya  menggunakan  kurikulum  yang  dibuat oleh Israel. Menurut Akademik Palestina untuk Studi Urusan Internasional (2016) yang berbasis  di  Yerusalem,  Israel  telah  menggunakan  insentif  keuangan  untuk  menekan sekolah-sekolah  di  Yerusalem  Timur  agar  para  guru  Palestina  mengajarkan  kurikulum Israel. Saat ini ada sekitar 15 persen dari populasi siswa Yerusalem Timur yang diajarkan kurikulum Israel. Angka ini meningkat dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, yaitu hanya 3  persen  populasi  siswa  Yerusalem  Timur  yang  belajar  dengan  kurikulum  Israel (Minanews, 2022).

## Perubahan Kurikulum Palestina dan Telaah Diskursif Peran UNICEF
Pascaberdirinya  Israel  1948,  secara  umum  sekolah-sekolah Palestina  di bawah kontrol  Israel.  Setelah  Perjanjian  Oslo  dan  berdirinya  Otoritas  Palestina  tahun  1994, barulah  dimulai  penyusunan  kurikulum  nasional.  Penyusunan  ini  diawali  dengan pertanyaan  penting:  apa  yang  seharusnya  diajarkan?  Sebagai  salah  satu  anggota  tim pengembangan kurikulum, Dr. Ali Jarbawi, pada tahun 1996 bertanya:
Palestina seperti apa yang kita ajarkan? Apakah itu Palestina bersejarah dengan geografinya yang lengkap, ataukah Palestina yang kemungkinan  akan  muncul atas  dasar  kemungkinan  kesepakatan  dengan  Israel?  Bagaimana  kita memandang  Israel?  Apa  mereka  dipandang  sebagai  tetangga  biasa,  ataukah negara  yang  muncul  di  atas  reruntuhan  sebagian  besar  Palestina? (dalam Moughrabe 2001; dikutip dari Murray, 2008)
Segera  setelah  Otoritas  Palestina  menerbitkan  buku  teks  pertamanya  pada tahun  1998,  dapat  dilihat  bahwa  melalui  kurikulum  itulah  mereka  melakukan perlawanan,  yaitu  dengan  menjelaskan  posisi  bangsa  Palestina  yang  sedang  diduduki atau dijajah. Akibatnya, pihak Israel mengkritik kurikulum ini, dengan menyebut bahwa buku  tersebut  menjelek-jelekkan  Israel  serta  mendorong  perang  dan  kekerasan (Murray, 2008).
Setelah membahas dua sub pembahasan tentang krisis pendidikan di Palestina, baik  secara  fisik  (sarana  atau  akses)  dan  non  fisik  (identitas  atau  budaya),  penulis menyimpulkan  bahwa  rentetan-rentetan  masalah  yang  meliputi  krisis  pedidikan  di Palestina  merupakan  bagian  dari  praktek  dominasi  nyata.  Dengan  meminjam  pisau analisis dari Spivak, ada dua level masalah yang dihadapi kaum subaltern, dalam hal ini bangsa Palestina yang dijajah Israel. Pertama, munculnya dugaan dalam pemanfaatan situasi dari suatu kepentingan. Kedua, ada masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum subaltern yang diabaikan pemegang kuasa.
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  pihak  Israel  berusaha  untuk mengintervensi  kurikulum  Palestina  dengan  menuduh  bahwa  kurikulum  itu mengajarkan kebencian dan kekerasan kepada Israel. Dalam perspektif bangsa terjajah, sudah  tentu  ini  bukan  ‘menjelekkan’  melainkan  menunjukkan  fakta  sejarah  kepada anak-anak Palestina bahwa Israel sejak 1948 melakukan pengusiran dan pembunuhan kepada  bangsa  Palestina.  Anak-anak  Palestina  yang  hari  ini  lahir  dan  hidup  di pengungsian tentu harus mengetahui sejarah mereka.
Israel  dalam  memaksakan  kepentingannya  (yaitu  tetap  menjajah  Palestina) melakukan  sangat  banyak  kejahatan  kemanusiaan  terkait  pendidikan  yang  dapat disimpulkan ke dalam 11 poin, yaitu (1) masalah ancaman dan penyerangan di sekolah- sekolah Palestina (Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza), (2) masalah bangunan atau infrastruktur yang kurang memadai dan rusak, (3) masalah psikologis anak-anak akibat menyaksikan  serangan  militer  Israel  dan  hidup  berdesakan  di  kamp  pengungsian,  (4) masalah  anggaran  dana yang  ditahan  oleh  Zionis  Israel,  (5)  masalah  pengawasan  dan pemeriksaan  oleh  Zionis  Israel  di  pos-pos  militer  Israel,  (6)  masalah  kurikulum pendidikan Palestina yang diganti dengan kurikulum Israel, (7) masalah kekerasan dan pembunuhan  terhadap  anak-anak  sekolah  di  Palestina,  (8)  masalah  para  guru  atau tenaga  pengajar  yang  dipaksa  untuk  berhenti  mengajar  jika tidak berkenan  mengajar dengan aturan dari Kementrian Pendidikan Israel, (9) masalah kondisi ekonomi keluarga Palestina yang sulit untuk biaya pendidikan, (10) masalah akses jalan yang dibatasi oleh tembok-tembok rasis Israel, dan (11) masalah identitas serta sejarah budaya yang tidak dapat dipelajari lagi oleh generasi bangsa Palestina.
Pada tahun 2022, Israel melakukan kekerasan dengan mencabut izin permanen enam  sekolah  Palestina  di  Yerusalem  timur  (kawasan  yang  diduduki  Israel)  dengan alasan  bahwa  sekolah-sekolah  tersebut  menggunakan  buku  pelajaran  yang  berisi hasutan  untuk  membenci  negara  Israel  dan  tentara  Israel.  Menteri  Pendidikan  Israel Shasha Biton mengatakan bahwa sekolah-sekolah itu masih diizinkan selama  satu tahun untuk melanjutkan proses belajar-mengajar asalkan mau mengubah kurikulum mereka. Dengan  penutupan  sekolah-sekolah  ini,  Israel  memaksa  anak-anak  Palestina  untuk pindah  ke  sekolah-sekolah  yang  didirikan  Israel  yang  mengajarkan  kurikulum  Israel (Jundi, 2022).
Kondisi ini memunculkan perlawanan dari warga Palestina. Mereka antara lain melakukan perlawanan melalui media sosial dengan menoyebarkan buku teks pelajaran yang  dibuat  oleh  Israel.  Di  antara  kutipan  dari  buku  teks  itu  berisi  klaim  bahwa Yerusalem  adalah  ibu  kota  Israel  dan  kota  itu  dibangun  dan  dikembangkan  sejak berdirinya Israel. Pada bagian lain dalam buku teks Israel itu, ada dialog antara tiga anak yang  memuji  Israel  sebagai  pihak  yang  membangun  kota-kota  Arab,  memberikan layanan listrik dan kesehatan, lalu ketiga anak itu menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Pada  halaman  lain,  anak-anak  diajari  tentang  kesucian  hari  Sabat  dalam  keyakinan Yahudi (Berlianto, 2022).
Pihak  Palestina  mewaspadai  bahwa  kurikulum  Israel  ini  dapat  menghapus identitas dan sejarah Palestina. Mereka menyadari pentingnya mengajarkan sejarah dan budaya  mereka  sendiri  kepada  anak-anak.  Meningkatkan  tekanan  Israel  terkait pengubahan kurikulum, Kementerian Pendidikan Palestina mengatakan bahwa “T ahun
ini  adalah  tahun  Kedaulatan  Pendidikan  di  Yerusalem. ” Ia  mengatakan  bahwa  bagsa Palestina  akan  terus  membela  identitas,  semangat,  dan  isi  pendidikan  Palestina  di Yerusalem,  melindunginya  dari  Israelisasi,  penghapusan  kesadaran  dan  distorsi  fakta sejarah dan geografis (Minanews, 2022).
“ Meski  penjajah  berhasil  menaklukkan  tanah  kami,  tapi  mereka  tidak  dapat menaklukkan pikiran kami. Kami membangun di atas tanah, dalam  intelektual, dalam institusi,  dan  dalam  diri  manusia  untuk  Palestina  yang  bebas,  sejahtera,  mandiri, berdaulat,  dan  berdampingan  dengan  Yerusalem  sebagai  ibu  kotanya,” demikian disampaikan Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayyeh (Minanews, 2022).
Atas  paksaan  yang  dilakukan    Israel  untuk  mengubah  kurikulum  itu,  sebanyak 98.400 siswa Palestina di Yerusalem yang telah melakukan aksi mogok sekolah selama satu  hari  di  bulan  September  2022.  Aksi pemogokan  ini diinisiasi  oleh  diserukan oleh komite persatuan orang tua dan didukung oleh semua faksi di Palestina serta organisasi masyarakat sipil (Berlianto, 2022). Seorang wali murid mengatakan dalam aksi protes ini , “ Orang-orang Yerusalem berkumpul di sini untuk mengucapkan kata yang jelas: Kami adalah orangtua dari siswa Yerusalem dan orang tua dari generasi berikutnya yang akan membawa,  mengikat,  dan  mempertahankan  kota  ini.  Kami  tidak  akan  membiarkan pikiran anak-anak kami dijinakkan" (Ramandhita, 2022).
Hal  ini  menunjukkan  adanya  kesadaran  dari  bangsa  Palestina  mengenai pentingnya  kurikulum  dalam  membentuk  identitas  bangsa  dan  bahwa  pengubahan kurikulum oleh Israel sangat terkait dengan upaya melanggengkan penjajahan. Namun demikian,  tidak  mudah  untuk  melakukan  perlawanan  ini  karena  Israel  memiliki kekuasaan  untuk  mencabut  izin  dan  menghentikan  bantuan  dana  kepada  sekolah- sekolah yang menolak  mengedit buku sekolahnya.
Menurut perkiraan Ketua Persatuan Orang Tua Siswa, Ziad al-Shamali, 42 persen sekolah  di  Yerusalem  akan  tunduk  pada  tekanan  Israel  karena  terancam  pemutusan dana. Tuntutan pihak Israel mengenai pengubahan adalah tidak boleh ada logo Otoritas Palestina dan bendera Palestina; tidak boleh ada pelajaran yang membahas perjuangan Palestina  melawan  penjajahan,  kesetian  terhadap  tanah  air;  tidak  boleh  ada pembahasan mengenai hak para pengungsi untuk kembali ke tempat asal mereka (yang kini dijadikan negara Israel), mengenai permukiman, tahanan, pos pemeriksaan militer, intifada;  dan  tidak  boleh  mengajarkan  bahwa  Zionisme  adalah  gerakan  politik  rasis (Jundi, 2022).
Pertanyaan  berikutnya  adalah:  apakah  bangsa  terjajah  (kaum subaltern ) memiliki  hak  untuk  menyusun  kurikulumnya  sendiri,  yang  sudah  pasti  akan
bertentangan dengan kepentingan pemilik kuasa? Bagaimana peran UNICEF dalam hal ini?
UNICEF  ( United  Nations  Children's  Fund )  adalah  salah  satu  organisasi internasional  di  bawah  Persatuan  Bangsa-Bangsa  yang  memiliki  visi  untuk  melakukan peningkatan kualitas hidup terhadap anak-anak maupun wanita yang berada di negara- negara  berkembang  dan  konflik.  Sebagai  bentuk  misinya,  UNICEF  menyediakan perlindungan layanan kesehatan, pendidikan, vaksinasi, serta dukungan kepada anak- anak yang tinggal di daerah terdampak bencana ataupun daerah tertinggal di seluruh penjuru  dunia.  Seperti  yang  diketahui,  UNICEF  memiliki  komitmen  yang  cukup  tinggi untuk  mengentaskan  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  oleh  anak-anak  di Palestina, khususnya dalam bidang pendidikan yang menjadi fokus artikel ini.
Adapun  upaya  nasional  yang  didukung  dan  dicanangkan  oleh  UNICEF  adalah melakukan  peningkatan  kualitas  pendidikan  di  Palestina  yang  bersamaan  dengan mengembangkan  minat  dan  bakat  yang  dapat  menunjang  kebutuhan  anak-anak  dan remaja  agar  dapat  bekerja  dan  mengatasi  tantangan  hidup  di  masa  depan.  Di  antara program yang dilakukan oleh UNICEF di Palestina adalah mempromosikan keterampilan hidup dan pendidikan kewarganegaraan ( life skills and citizenship education -LSCE) dan menurut  situs  resmi  UNICEF,  LSCE  adalah  inti  dari  pekerjaan  UNICEF  di  Palestina (UNICEF, t.t.).
UNICEF  juga  menciptakan  metode  pengajaran  baru  untuk  guru  sekolah  dasar yang  dikenal  sebagai  “objek  pembelajaran” yaitu  menempatkan  anak-anak  di  pusat pengalaman belajar dan meningkatkan motivasi dan kecakapan hidup mereka melalui partisipasi  dalam  kelompok  dan  kegiatan  interaktif.  Selain  itu,  UNICEF  menerapkan program  keterampilan  hidup  dan  kewirausahaan  bagi  remaja  untuk  mendukung pekerjaan mereka di masa depan. UNICEF dan mitranya juga menawarkan magang dan konseling karir dengan perusahaan di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur (UNICEF, t.t.).
Khusus terkait dengan pemaksaan kurikulum oleh Israel, sejauh ini UNICEF tidak memberikan komentar. Selain itu, terkait tuduhan ‘mengajarkan kekerasan’ yang sering dialamatkan  kepada  sekolah-sekolah  Palestina  oleh  otoritas  Israel,  UNICEF  justru melakukan program ‘antikekerasan’ yang menekankan pada kondisi domestik. Antara lain, dana yang diberikan UNICEF yang bersumber dari Finlandia dalam program BRAVE ( Building  Resilience  and  Addressing  Violence  from  Early  Years  through  Adolescence ). Dalam proposal program ini, meskipun diakui bahwa ada kekerasan yang dialami anak- anak Palestina akibat penjajahan Israel (meskipun menggunakan istilah yang diperhalus “vi olence resulting from the occupation and ongoing Israeli- Palestinian conflict”, tidak
secara  eksplisit  menyebut  “Israeli  occupation”  atau  penjajahan  Israel),  namun  yang ditekankan untuk diselesaikan melalui program ini adalah kekerasan domestik. Melalui program ini anak-anak diajarkan untuk tidak melakukan kekerasan ( bullying ) di sekolah, juga  mendidik  orang  tua  dan  guru  agar  menyelesaikan “ lingkaran  kekerasan, ” sebagaimana dicantumkan dalam situs UNICEF:
BRAVE  adalah  program  UNICEF  yang  didanai  oleh  Pemerintah  Finlandia,  yang mengatasi lingkaran negatif [kekerasan] ini dengan melatih orang tua, pendidik, dan  anak-anak,  mengajarkan  strategi  keterampilan  hidup  untuk  menangani stres,  berkomunikasi  satu  sama  lain,  dan  mengidentifikasi  siswa  yang  sedang berjuang  dengan  masalah  yang  luar  biasa.tidak  melakukan  kekerasan  kepada anak-anak (UNICEF, 2023).
Dalam laporan tahunan Kantor UNICEF Palestina tahun 2022, disebutkan bahwa yang dilakukan adalah “mengubah direktorat kurikulum menjadi pusat kurikulum dan pengenalan unit penjaminan mutu pendidikan sekolah dengan mandat untuk mengubah sistem  penilaian” (UNICEF,  2022c).  Sama  sekali  tidak  disinggung  mengenai  kekerasan yang dilakukan Israel dalam mengganti kurikulum Palestina
Terkait  kekerasan,  laporan  tahunan  tersebut  menyebutkan  bahwa  per  31 Desember  2022  ada  53  anak  Palestina  dan  satu  anak  Israel  tewas  “dalam  kekerasan terkait  konflik”  dan  1.049  anak  dilaporkan  terluka  (UNICEF,  2022c).  Penggunaan  kata “kekerasan  terkait  konflik” merupakan  eufemisme  dari  kondisi  yang  sesungguhnya, dimana yang terjadi seringkali adalah tembakan langsung tentara Israel kepada anak- anak  Palestina.  Dalam  periode  Januari-November  2022,  menurut  laporan  Save  The Children ada 34 anak-anak yang tewas akibat dibunuh tentara Israel maupun pemukim ilegal Zionis. Salah satu kasusnya adalah Mahmoud Abdel-Jalil Al Saadi (usia 17 tahun) tewas ditembak tentara Israel saat ia berjalan menuju sekolah pada 21 November 2022 (Save the Children, 2022).
Laporan  ini  juga  menyebutkan  bahwa  terjadi  penutupan  dan  pembongkaran sekolah- sekolah dan di antara dampaknya adalah “antara Januari dan September 2022, total  8.38 1  menit  pelajaran  hilang  karena  insiden  terkait  pendidikan.”  UNICEF  dalam laporan  ini  terlihat  lebih  memfokuskan  pada  masalah  mental  anak- anak  “akibat rangkaian  kekerasan  yang  berulang”  dan  menyerukan  adanya  layanan  dukungan kesehatan mental dan psikososial (UNICEF, 2022c). Ini sejalan dengan program BRAVE yang disebutkan sebelumnya.
Dengan  menggunakan  konsep subaltern dari  Spivak,  terlihat  bahwa  meskipun UNICEF menyuarakan penderitaan yang dialami oleh anak-anak Palestina, namun ada upaya untuk mengarahkan fokus kepada hal-hal di luar akar masalah; misalnya kepada
masalah  mental  anak;  atau  kekerasan  domestik.  Solusi  diimplementasikan  melalui program-program yang dibiayai oleh negara-negara kaya juga lebih difokuskan pada isu- isu  parsial.  Ini  menunjukkan  bahwa  pihak  yang  menyuarakan  penderitaan  kaum subaltern memiliki  kepentingan  dan  narasinya  sendiri  sehingga  tidak  menyelesaikan masalah-masalah besar yang dialami kaum subaltern.
Penulis  berpandangan  bahwa  UNICEF  belum  dapat  menyelesaikan  krisis  ini dengan posisi yang adil sebagai orgaisasi internasional. UNICEF hanya terfokus terhadap Palestina saja namun melupakan peran Israel yang menyebabkan Palestina mengalami krisis.  Selain  itu,  penulis  juga  belum  menemukan  upaya  kongkrit  yang  dilakukan  oleh UNICEF untuk menghentikan Israel dalam melancarkan hegemoni penjajahan terhadap dunia pendidikan di Palestina. Hegemoni pendidikan merupakan akar dari munculnya krisis, oleh karena itu penting bagi UNICEF sebagai perwakilan dari PBB yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk melakukan advokasi dengan secara langsung meminta Israel agar menghentikan berbagai pelanggaran hukum internasional yang mereka lakukan.
Pejabat  dari  Kementerian  Pendidikan  Palestina, Dima  al-Samman,  bahaya  dari kurikulum buatan Israel adalah karena di dalamnya ada pemalsuan sejarah mengenai Palestina  dan  hal  itu  akan  menghilangkan  kesadaran  identitas  nasional  anak-anak Palestina  serta  menciptakan  rasa  rendah  diri  di  dalam  diri  mereka.  Konvensi  Jenewa yang menjamin hak masyarakat yang berada di bawah pendudukan (penjajahan) untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan keyakinan mereka dan untuk melindungi budaya dan  warisan  mereka  dari  perubahan  atau  distorsi  (Jundi,  2022).  Atas  dasar  ini,  dapat disimpulkan bahwa bangsa Palestina berhak untuk menyusun kurikulumnya sendiri dan pemaksaan  perubahan  kurikulum  yang  dilakukan  Israel  merupakan  pelanggaran  atas hukum internasional. Oleh karena itu seharusnya UNICEF memberikan perhatian serius pada isu ini.

## Simpulan
Sejak dimulainya penjajahan Israel di atas tanah Palestina tahun 1948, Palestina telah  mengalami  krisis  multidimensi,  di  antaranya  krisis  pendidikan.  Artikel  ini memfokuskan  kajian  pada  krisis  pendidikan  di  Palestina  tahun  2022  dimana  terjadi eskalasi pemaksaan pengubahan kurikulum Palestina oleh Israel. Penulis menganalisis peran  UNICEF  ( United  Nations  Children's  Fund )  dalam  penyelesaian  krisis  ini.  Secara umum,  UNICEF  merupakan  organisasi  kemanusiaan  yang  berupaya  melakukan peningkatan  kualitas  pendidikan  di  Palestina,  antara  lain  dengan  mengajarkan keterampilan  hidup  dan  pendidikan  kewarganegaraan  ( life  skills  and  citizenship
education ),  mengembangkan  minat,  bakat,  serta  keterampilan  anak  agar  mereka mampu belajar, bekerja, dan mengatasi tantangan hidup di masa depan.
Namun demikian, melalui telaah diskursif atas implementasi program-program UNICEF itu terlihat bahwa UNICEF masih mengedepankan narasi dan kepentingannya, dan  belum  bersikap  adil,  sehingga  tidak  bisa  menyelesaikan  masalah  pendidikan  di Palestina secara fundamental. UNICEF hanya terfokus pada masalah di Palestina namun melupakan  peran  Israel  yang  telah  menyebabkan  masalah  itu  terjadi.  UNICEF  hanya melakukan  dialog  dan  kerjasama  dengan  Kementerian  Pendidikan  Palestina  namun tidak  melakukan  upaya  diplomasi  dengan  Kementerian  Pendidikan  Israel.  Dengan menggunakan  konsep  subaltern  dari  Spivak,  terlihat  bahwa  meskipun  UNICEF menyuarakan  penderitaan  yang  dialami  oleh  anak-anak  Palestina,  namun  ada  upaya untuk mengarahkan fokus kepada hal-hal di luar akar masalah; misalnya kepada masalah mental  anak;  atau  kekerasan  domestik.  Solusi  diimplementasikan  melalui  program- program  yang  dibiayai  oleh  negara-negara  kaya  juga  lebih  difokuskan  pada  isu-isu parsial. Ini menunjukkan bahwa pihak yang menyuarakan penderitaan kaum subaltern memiliki  kepentingan  dan  narasinya  sendiri  sehingga  tidak  menyelesaikan  masalah- masalah besar yang dialami kaum subaltern.

## Daftar Pustaka
Adhi,  I.  S.  (2022).  Anak-Anak  Tewas  dalam  Perang  Roket  Israel  dan  Kelompok  Jihad
Palestina di Gaza. Kompas , [online]. Dalam:
https://www.kompas.com/global/read/2022/08/07/164300970/anak-anak-tewas- dalam-perang-roket-israel-dan-kelompok-jihad-palestina-  [Diakses  12  Desember 2022].
Arwin.  (2018).  Penegakkan  Hukum  Perang  (Humaniter)  pada  Masalah  Korban  Perang (Civilian) Israel-Palestina (Skripsi). [online]. Dalam:
http://repository.unpas.ac.id/35816/5/BAB%20I.pdf  [Diakses 12 Desember 2022].
Barghouti, A. (2018). Finding a Way to School in the State of Palestine. UNICEF, [online].
Dalam: https://www.unicef.org/stories/finding-way-school-state-palestine [Diakses 24 Juni 2023)
Buckland, P. (2005). Reshaping the Future: Education and Post-Conflict Reconstruction ,
Washington, D.C.: The World Bank.
Berlianto.  (2022).  Sekolah  Palestina  Tolak  Israelisasi  Lewat  Kurikulum. Sindonews , [online].  Dalam  :  https://international.sindonews.com/read/890795/43/sekolah-
palestina-mogok-tolak-israelisasi-lewat-kurikulum-1663711773/
[Diakses 18 Desember 2022]. Bonyan  Organization.  (2022).  Education  Crisis  in  Palestine.  [Online].  Dalam: https://bonyan.ngo/education/education-crisis-in-palestine/ [Diakses 12
Desember 2022].
Giting,  E.  D.    (2013).  Konflik  Israel-Palestina  ditinjau  dari  Hukum  Internasional, Jurnal Saintech . Vol. 05. No.01.
Jaramaya,  R.    (2022a).  Israel  Tutup  Sekolah  di  Ramallah. Republika, [online].  Dalam  : https://www.republika.co.id/berita/rhtlod335/israel-ancam-tutup-sekolah-di- ramallah  [Diakses 18 Desember 2022].
Jaramaya, R.  (2022b). Palestina Menentang Upaya Israel Ubah Buku Pelajaran Sekolah.
Republika ,
[online].
Dalam: https://sindikasi.republika.co.id/berita/rj6mfz382/palestina-menentang-upaya-
israel-ubah-buku-pelajaran-sekolah {Diakses 18 Desember 2022]
Jundi,  A.  (2022).  Israel  revokes  permanent  licences  at  six  Palestinian  schools  in
Jerusalem. Middle East Eye , [online]. Dalam:
https://www.middleeasteye.net/news/israel-withdraws-permanent-licences- palestinian-schools-jerusalem [Diakses 24 Juni 2023]
KNRP.  (2022).  Cerita  dari  Kehidupan  Kampus-Jalur  Gaza. Amalsoleh ,  [online].  Dalam: https://www.amalsholeh.com/bangun-kampus-palestina  [Diakses  18  Desember 2022].
Laesalangi, D. Z. (2013). Peacebuilding Pada Konflik Israel-Palestina (Studi Peran Unicef Dalam Perlindungan Anak Palestina) (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Malang.
Milawati,  A.  (2000). Intifada,  Gelagak  Perlawanan  Kaum  MudaPalestina .  Yogyakarta: Avyrous.
Minanews. (2002). Sekitar 1,4 Juta Siswa Palestina Memulai Tahun Ajaran Baru. [Online]. Dalam:  https://minanews.net/sekitar-14-juta-siswa-palestina-mulai-tahun-ajaran- baru/ [Diakses pada 18 Desember 2022].
Murray, H. (2008). Curriculum wars: National identity in education’ ,  London Review of Education . Vol. 6, No. 1, 39 – 45.
Rahmayanti,  Y.  (2022).  Israel  dan  Palestina  Kembali  Memanas,  44  Korban  Jiwa  di Palestina  serta  Puluhan  Warga  Israel  Terluka. Tribun  News ,  [online].  Dalam: https://www.tribunnews.com/internasional/2022/08/09/israel-dan-palestina-
kembali-memanas-44-korban-jiwa-di-palestina-serta-puluhan-warga-israel-terluka [Diakses 18 Desember 2022].
Ramadhaniyah,  B. N. (2016). Peranan United Nations Children’s Fund (Unicef) Dalam Menangani Anak-Anak Korban Konflik Di Palestina (Skripsi). Universitas Pasundan.
Ramandhita, A. D. (2022). Israel Siapkan Buku Pelajaran yang telah didistorsi, Sekolah Palestina  Menolak  dengan  Aksi  Pemogokan. RMOL ,  [online].  Dalam: https://dunia.rmol.id/read/2022/09/19/547925/israel-siapkan-buku-pelajaran- yang-telah-didistorsi-sekolah-palestina-menolak-dengan-lakukan-aksi-pemogokan [Diakses 18 Desember 2022].
Save the Children. (2022). 2022 becomes the deadliest year for Palestinian children in the West Bank in over 15 years. [online]. Dalam:
https://www.savethechildren.net/news/2022-becomes-deadliest-year- palestinian-children-west-bank-over-15-years-save-children [Diakses 24 Juni 2023]
Setiawati,  Tia.  (2016).  Dukungan  Mitra  Kerja  Unicef  Terhadap  Pelaksanaan  Program Unicef Dalam Memberikan Bantuan Kepada Anak-Anak Korban Perang Di Palestina (Skripsi).  Universitas Pasundan.
Setiawan,  R.  (2018).  Subaltern,  Politik  Etis,  dan  Hegemoni  dalam  Perspektif  Spivak. Poetika: Jurnal Ilmu Sastra, Vol. VI No. 1.
Stopthewall.org. (t.t.). Students in Palestine Education under Occupation and Apartheid. [online]. Dalam: https://www.stopthewall.org/downloads/pdf/youth_fs.pdf [Diakses 20 Juni 2023].
UNICEF. (t.t). Education and adolescents. Dalam: https://www.unicef.org/sop/what-we- do/education-and-adolescents]
UNICEF. (2022a) The Situation Of Children in the State of Palestine - Country factseet September  2022.  [online].  Dalam  https://www.unicef.org/sop/reports/situation- children-state-palestine [Diakses 24 Juni 2023].
UNICEF.
(2022b). UNICEF
mission statement. [online]. Dalam: https://www.unicef.org/about-us/mission-statement [Diakses 24 Juni 2023].
UNICEF.  (2022c).  Country  Office  Annual  Report  2022.    [online].  Dalam: https://www.unicef.org/media/136531/file/Palestine-State-of-2022-COAR.pdf [Diakses 20 Juni 2023].
UNICEF.  (2023).  BRAVE  students  and  educators  break  a  violent  cycle  in  Palestinian schools. [online]. Dalam: https://www.unicef.org/sop/stories/brave-students-and- educators-break-violent-cycle-palestinian-schools [Diakses 24 Juni 2023].
Wafa.  (2022).  Israeli  settlers  attack  Palestinian  school  near  Nablus.  [online].  Dalam: https://english.wafa.ps/Pages/Details/132245 [Diakses 24 Juni 2023].
Wardania, R.V. & Utomo, A. B. (2021). Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam  Program  Humanitarian  Actions  Children  sebagai  Implementasi  Hak  Anak terhadap Anak-anak Palestina Tahun 2021 . Global & Policy, Vol.10, No.1.
Wijaya, P. (2022). Tentara Israel Hendak Halangi Siswa Ke Sekolah. Merdeka, [online].
Dalam: https://www.merdeka.com/dunia/tentara-israel-halangi-siswa-palestina- hendak-ke-sekolah.html  [Diakses 18 Desember 2022].
Yunairi,  D.  (2020).  Konsep  Feminisme  Gayatri  Chakrasvorty  Spivak  Dan  Upaya Membangun Keluarga Unggul (Kajian Feminisme Modern). Sanjiwani: Jurnal Filsafat Vol. 11 No. 1.