Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 143-147| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI
Ni Kadek Septiarianti, I Nyoman Sumardika, Ni Gusti Ketut Sri Astiti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki jabatan mulia dan dalam membuat setiap akta seorang  notaris mempunyai  tanggung  jawab  yang  besar  sehingga  tidak  boleh  terjadi  kesalahan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  tanggungjawab  notaris  dalam  pembuatan  akta  pengikatan  jual  beli  yang  belum  lunas  dan mengetahui  akibat  hukum  terhadap  pengikatan  akta  jual  beli  yang  belum  lunas.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  Undang-undang  atau  hukum  sebagai data  primer  (Data  utama).  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  argumentasi  dan  teknik sistemalisasi.  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa Pertanggungjawaban  notaris  sebagai  pejabat  umum  saat pembuatan  akta  pengikatan  jaul  beli  yaitu  bertanggung  jawab  secara  hukum  administrasi,  hukum perdata,  hukum  pidana  dan  kode  etik  profesi  notaris.  Semuanya,  tentu,  berdasarkan  pada  hubungan hukum  yang  terjadi  antara PPAT  dengan  para  pihak yang menghadap saat  pembuatan akta tersebut. Pertanggungjawaban dari sanksi administrasi yaitu peringtan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  bahkan  sampai  pemberhentian  tidak  hormat.  Selanjutnya untuk  sanksi  perdata  yaitu  berupa  penggantian  biaya  atau  ganti  rugi  dan  juga  bunga.  Sedangkan sanksi  pidana  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  seorang  notaris/PPAT  adalah  apabila penipuan  itu  bersumber  dari  notaris/PPAT  itu  sendiri  untuk  sanksi  pidana  bisa  diberikan  dengan meninjau  dahulu  apakah  notaris/PPAT  itu  memenuhi  isi  rumusan  dari  tindak  pidana  yang disangkakan.  Selain  dari  ketiga  sanksi  diatas,  baik  dari  segi  hukum  adiminstrasi,  perdata  hingga pidana  notaris/PPAT  yang pastinya  juga  bertanggung jawab  peenuh  secara  sadar  terhadap  kode etik notaris,  yang  juga  membuat  notaris/PPAT  bertanggung  jawab  atas  sanksi  berupa  yaitu:  teguran, peringatan, skor, hingga pemecatan dari keanggotan dan pemberhentian dengan tidak hormat.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Notaris; Perjanjian; PPAT

## Abstract
Notary  public  is  a  public  official  who  has  a  noble  position  and  in  making  every  notarial  deed  a  great responsibility so that no mistakes can occur. This study aims to determine the responsibility of a notary public in making a purchase agreement binding that has not been settled and to know the legal consequences of binding the purchase agreement that has not been paid in full. This research uses normative legal research methods. The data  source  used  is  the  law  or  law  as  primary  data  (main  data).  The  data  analysis  technique  used  is  the argumentation technique and systemalization technique. The results of the analysis show that the responsibility of a notary public as a public official when making a deed of binding purchase agreement that is responsible for administrative law, civil law, criminal law and the code of ethics of the notary profession. Everything, of course, is based on the legal relationship that occurs between the land deed official and the parties facing when making the deed. Accountability for administrative sanctions is verbal warning, written warning, temporary dismissal, respectful  dismissal  even  to  disrespectful  dismissal.  Next  to  civil  sanctions  in  the  form  of  reimbursement  or compensation and interest. Whereas a criminal sanction that can be accounted for by a notary/land deed official is  if  the  fraud  originated  from  the  notary/land  deed  official  itself  for  criminal  sanctions  can  be  given  by  first reviewing  whether  the  notary  /  land  deed  official  meets  the  contents  of  the  formulation  of  the  alleged  crime. Apart from the three sanctions above, both in terms of legal, administrative, civil to criminal notary/land deed official  which  is  certainly  also  responsible  for  conscious  fulfillment  of  the  notary  code  of  ethics,  which  also makes  the  notary  /  land  deed  official  responsible  for  sanctions  in  the  form  of:  reprimand,  warning,  score,  to dismissal from membership and dismissal with no respect.
Keywords: Agreement; Deed; Land Deed Official; Notary; Responsibility

## I. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  tanah  adalah  hal  yang  penting  untuk  berlangsungnya  kehidupan.  Karena  bagi  rakyat Indonesia  selain  air,  tanah  pun  merupakan  sumber  kehidupan  untuk  bercocok  tanam sehinggadewasainiperalihanhakatastanahtidak  pernah  berhenti  dan  dari  beberapa  tahun  terakhir  ini penjualan  tanah  tidak  pernah  sepi  karena  selain  dimanfaatkan  untuk  keperluan  pribadi  tanah  juga digunakan  sebagai  investasi  yang  menguntungkan,  itu  karena  setiap  tahun  selalu  terjadi  kenaikan terkait harga tanah dan jika terjadi jual beli hak atas tanah kita harus menghadap ke Notaris/Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (untuk  selanjutnya  disebut  PPAT).  Dalam  UUJN  dijelaskan  Notaris/PPAT merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Seorang  notaris  didalam  menjalankan  jabatannya  harus  dapat  bersikap  profesional  dan  jujur sesuai dengan kode etik profesi seorang Notari sagar notaris mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris harus memiliki etika yang baik dalam menjalankan tugasnya karena jika seorang notaris tidak memiliki  etika  yang  baik  maka  bisa  saja  dalam  menjalankan  tugasnya  notaris  meyalahi  aturan sehingga  bisa  dikenakan  sanksi  baik  administrasi,  perdata  hingga  pidana.  Sehingga  sebelum  notaris diangkat  menjadi  pejabat  umum  harus  bersumpah  terlebih  dahulu  dan  oleh  karena  itu  dalam melaksanakan  kewenangannya  notaris  harus  selalu  ingat  dengan  sumpahnya  dan  tunduk  dibawah undang-undang yang berlaku.
Jabatan  seorang  notaris/PPAT  merupakan  jabatan  mulia  karena  notaris/PPAT  merupakan perpanjangan  tangan  dari  pemerintah,  notaris/PPAT  disebut  pejabat  umum  yang  memberikan pelayanan  hukum  atau edukasi  secara  gratis  kepada masyarakat, itulah  mengapa  disini peran  notaris tidak  boleh  diremahkan  atau  dipandang  sebelah  mata.  Orang  yang  datang  kehadapan  notaris/PPAT sudah pasti memiliki tujuan tertentu dan yang pasti berbeda-beda tetapi masalah yang akan diangakat dalam pembahasan skripsi ini yaitu terkait Akta Jual Beli/AJB yang dibuat dihadapan notaris/PPAT. Tetapi sebelum AJB dibuat para pihak yang mengadap ke Notaris/PPAT harus diingkat dulu dengan Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli/PPJB.  PPJB  itu  ada  2  jenis,  yaitu  PPJB  yang  sudah  lunas pembayarannya dan PPJB yang belum lunas dan sesuai dengan judul yang akan diabahs disini adalah PPJB yang belum lunas. Tujuan dibuatnya PPJB yaitu sebagai bentuk pengikatan kedua belah pihak, artinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan jadi harus ada pengikatan yang jelas karena bisa saja  salah  satu  pihak  ada  yang  ingkarjanjisehinggapihakyanglaindirugikanjadiuntukmenghindarihal tersebut  PPJB  harus  dibuat  terlebih  dahulu,  itulah  mengapa  peran  notaris/PPAT  disini  sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada para pihak terkait PPJB yang akan dibuat walapun isi dari  PPJB  itu  merupakan  keinginan  kedua  belah  pihak  namun  notaris/PPAT  yang  akan  memantau apakah isi dari PPJB tersebut sudah sesuai dengan aturan udndang-undang.
Terkait  dengan  Perjanjian/Pengikatan  itu sendiri  prosedurnya  sudah ada  dalam  KUH  Perdata tentang  pengertian  pengikatan,  syarat  sahnya  pengikatan  dan  lain  sebagaianya.  Dan  disini pertanggungjawaban  noatris/PPAT  yang  dimaksud  adalah  terkait  prosedur  yang  dijalankan  dalm proses  pembuatan  PPJB  hingga  AJB  tersebut.  Apabila  akta  pengikatan  jual  beli  atas  tanah  yang ditanda  tangani  dan  dibuat  oleh  Notaris/PPAT  ada  kekeliruan,  tidak  sesuai  dengan  tata  cara pembuatannya, maka Notaris memiliki tanggungjawab secara hukum terhadap siapa dan kepada siapa akta perjanjian jual beli dibuatnya, dan apabila Notaris terbukti melakukan kesalahan baik disengaja maupun  tidak  disengaja,  maka  akibat  hukum  yang  timbul  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan tingkat  kesalahan  atau  kekeliruan  terhadap  akta  pengikatan  jual  beli  yang  dibuatkan  seorang Notaris/PPAT  dapat  dikenakan  sanksi  meliputi  sanksi  administrasi,  sanksi  perdata,  sanksi  pidana maupun kode etik profesi jabatan Notaris.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (untuk selanjutnya disebut PPJB)  digunakan untuk melakukan pengikatan  sebelum  pembuatan  Akta  Jual  Beli  (untuk  selanjutnya  disebut  AJB)  yang  resmi  di hadapan  notaris/PPAT.  Apabila  dalam  pembuatan  pengikatan  perjanjian  jual  beli  Notaris/PPAT haruslah memberikan perhitungan terhadap pajaknya. Notaris bertanggungjawab terhadap melakukan pemotongan  terhadap  Pajak  penghasilan  dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  (BPHTB), dan melakukan pembayaran melalui Direktorat Jenderal pajak.
Apabila  terjadi  kelalaian  dalam  pembuatan  AJB  yang  telah  dibuat,  maka  Notaris  mempunyai kewajiban yang berkaitan dengan sumpah/janji notaris yang menyebutkan Notaris harus merahasiakan isi dari akta dan juga semua keterangan yang diperoleh saat menjalankan profesi notaris. Jadi apapun yang  terjadi  seorang  notaris  harus  dapat  melaksanakan  sumpah  selama  menjadi  pejabat  umum.
Beberapa penelitian  terkait dengan isu saat ini  telah dilakukan sebelumnya seperti Muyassar, Ali, & Suhaimi (2019) ; Rosadi (2020) ; Santyaningtyas & Zubaidi (2020) ; Sujana, Renaya, & Prapta (2019) ; Wulandari (2019) mengkaji tentang pertanggungjawab Notaris terhadap jual beli. Namun, perberdaan dengan penelitian saat ini lebih berfokus pada pengikat jual beli yang belum lunas. Oleh karena itu, tujuan penelitian baru ini untuk mengetahui tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual  beli  yang  belum  lunas  dan  mengetahui  akibat  hukum  terhadap  pengikatan  akta  jual  beli  yang belum lunas.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normative ( Suratman & Philips Dillah, 2012 ). Adapun tipe pendekatan permasalahan yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian  ini  yaitu  berdasarkan  sumber  hukum  pustaka,  peraturan  perundang-undangan  maupun pandangan dari ahli hukum. Bahan hukum primer yang digunakan bersumber dari UUD NKRI 1945, Undang  -  Undang  No.  30  th  2014,  dan  Undang  -  Undang  No.  2  thn  2014  tentang  Perubahan  atas Undang - Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549. Serta ada juga bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur, tesis, buku– buku, dan lain sebagainya.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Akibat Hukum terhadap Pengikatan Akta Jual Beli Belum Lunas Dipersalahkan
Selanjutnya  akibat  hukum  untuk  peralihan  hak  milik/HM  atas  tanah  yang  belum  lunas pembayarannya yaitu tetap sah secara jual beli, hanya saja jika pembayaran tanahnya belum dilunasi dahulu maka peralihan dari haknya itu dapat ditangguhkan yang juga sesuai dengan PPJB lunas. Jika pembayaran sudah dapat dilunasi semuanya baru proses dari peralihan terkait haknya bisa dilanjutkan yaitu  pembuatan  AJB  dan  proses  sertifikatnya.  Untuk  syarat  dari  jual  beli  ada  2,  yaitu  materiil  dan formiil. Kedua syarat  tersebut  harus  dipenuhi  oleh  PPAT.
Untuk  dapat  melihat  adanya kepastian  hukum  terkait  peralihan  hak  tanah,   berdasarkan  PP No.  24  tahun  1997  tentang  peraturan  pelaksanaan  UUPA  menjelaskan  bahwa:  “ setiap  perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT”. Oleh karena itu, disini notaris/PPAT mempunyai peran sangat penting terkait pelaksanaan  peralihan  hak  atas  sebidang  tanah.  Notaris/PPAT  yang  telah  membuat  AJB,  setelah  itu aktanya  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  isinya  menerangkan  telah  terjadi  suatu pemindahan  hak  atas  tanah  yang  dilakukan melalui jual beli.  Jadi dapat disimpulkan bahwa disini PPAT  sangat  berperan  penting  terkait  peralihan/pemindahan  hak  milik  atas  tanah  yang  belum  lunas pembayarannya,  karena  dihadapan  notaris/PPAT  perjanjian  pengikatan  jual  beli  tersebut  dibuat. Walaupun  poin  dari  perjanjian  yang  dituangkan  dalam  isi  akta  tersebut  ditentukan  oleh  para  pihak penghadap,  tetapi  notaris/PPAT  tetap  bisa  menjadi  penentu  apabila  ada  keinginan  dari  para  pihak tersebut yang bertentangan/melanggar peraturan yang berlaku.

## Faktor-faktor Penyebab Pengikatan Akta Jual Beli Belum Lunas
Terkait  pembahasan  diatas  jadi  ada  faktor  yang  mendorong  terjadinya  peralihan  hak  atas  sebidang tanah yang belum lunas terkait dengan pembayarannya diantaranya, yaitu:
1. Bisnis ,  karena  di  masa  sekarang  ini  bisnis  property  merupakan  bisnis  yang  paling  menjanjikan untuk digeuti, saat ini semua developer sudah pasti berlomba untuk membeli tanah dengan posisi strategis  yang  selanjutnya  dikembangkan  lagi  dan  dijual  kembali.  Para  developer  ini  membeli tanah  tersebut  dengan  PPJB  setelah  itu  baru  dibuatkan  AJB  nya,  dikarenakan  seorang  pembeli belum  bisa  atau  sanggup  membayar  lunas  harga  dari  tanah  yang  akan  dibelinya  tersebut.  Jadi faktor ini cukup berpengaruh terkait hal tersebut.
2. Finansial/keuangan ,  ini  sudah  pasti  berpengaruh  terhadap  cepat/lamanya  pembayaran  yang dilakukan oleh orang yang ingin membeli.
3. Faktor manusia atau karakter dari pembeli , faktor ini juga menjadi salah satu faktor penting dan cukup  berpengaruh  dalam  hal  jual  beli.  Kita  sebagai  seorang  yang  akan  menjual  harus  bisa memahami karakter  dari calon pembeli, apakah dia mampu dan mau untuk membayar harganya atau tidak.
Selaku  Notaris/PPAT,  ada  beberapa  faktor  yang  juga  mempengaruhi  peralihan  hak  milik  atas tanahyang  pembayarannya  belum  lunas,  salah  satunya  yaitu  faktor  harga,  faktor  harga  memang berpengaruh  karena  penting  bagi  notaris/PPAT  menjamin  agar  tidak  ada  masalah  yang  akan timbul  dikemudian haribagikeduabelahpihakdanPPATitusendiri.Berarti kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak terkait dengan harga tanah bisa saja sangat besar jadi metode pembayarannya tidak bisa dilakukan dalam satu waktu.
Beberapa faktor yang sudah dijelaskan di atas memang benar-benar berpengaruh terkait dengan adanya  PPJB  yang  belum  lunas,  dan  sebagai  seorang  notaris/PPAT  juga  memiliki  tanggungjawab sampai dilakukannya pelunasan terkait pembayaran tanah tersebut sehingga setelah itu notaris/PPAT akan  bisa  mengurus  terkait  penerbitan  sertifikat  milik  atas  tanah  tersebut  dengan  nama  pemilik  hak yang baru. Sampai  akhirnya sertifikat itu terbit barulah tugas/tanggungjawab notaris itu selesai. Jadi disini  dapat  ditekankan  bahwa  tanggungjawab  notaris/PPAT  itu  sangat  besar,  seorang  notaris  harus bisa memastikan bahwa setiap prosedur sudah berjalan dengan benar dan sesuai dengan peraturan jadi para pihak pun mendapat kepastian hukum terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukannya.
Ada sebuah pernyataan bahwa Hukum Tanah  Nasional adalah  Hukum Adat berdasarkan pasal 5 UUPA. Artinya, kita selalu melibatkan Lembaga hukum beserta sistem hukum adatnya. Hukum adat yang  digunakan  tentunya  hukum  adat  yang  sudah  disaneer/diperbaharui  dan  telah  disempurnakan secara  menyeluruh.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  jual  beli  tanah  menurut Hukum Tanah Nasional adalah pengertian jual beli tanah menurut hukum Adat. Kita juga pasti sama- sama  mengetahui  sumber  dari  Hukum  Tanah  Nasional  kita  yang  berupa  norma  hukum  yang  tertulis dan  juga  tidak  tertulis.  Sumber  dari  hukum  tertulis  yaitu  UUD  NKRI  1945,  Undang-Undang  Pokok Agraria, Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Pokok Agraria serta peraturan lama yang tentunya masih  berlaku  hingga  sekarang.  Sedangkan  untuk  sumber  hukum  tidak  tertulis  yaitu  berupa  norma hukum  adat  itu  sendiri  serta  hukum  kebiasaan  baru  dan  termasuk  juga  yurisprudensi.  Selanjutnya definisi  jual  beli  berdasarkan  hukum  Adat  yaitu  suatu  perbuatan  pemindahan  hak  atas  suatu  bidang tanah yang memiliki terang dan tunai. Terang itu berarti dalam prosesnya harus dilakukan dihadapan kepala  adat,  yang  diposisikan  sebagai  pejabat  dan  tentunya  menanggung  keteraturan  atau  sahnya pemindahan  dari  hak  tersebut.  Tunai  berati  pemindahan  hak  milik  atas  tanah  beserta  pembayaran harganya  dilakukan  langsung  serentak.  Sehingga,  tunai  juga  dapat  diartikan  bahwa  harga  tanah dibayar  secara  kontan  dan/baru  dibayarkan  sebagian  (tetap  dianggap  tunai).  Jika  pembeli  belum membayar sisanya, maka sebagai penjual tidak bisa menuntut atas dasar terjadinya jual beli dari tanah tersebut, melainkan atas dasar hukum utang piutangnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pertanggungjawaban  notaris  sebagai  pejabat  umum  saat  pembuatan  akta  pengikatan  jaul  beli  yaitu bertanggung  jawab  secara  hukum  administrasi,  hukum  perdata,  hukum  pidana dan  kode  etik  profesi notaris. Semuanya, tentu, berdasarkan pada hubungan hukum  yang terjadi antara PPAT dengan para pihak  yang  menghadap  saat  pembuatan  akta  tersebut.  Pertanggungjawaban  dari  sanksi  administrasi yaitu  peringtan  lisan,  peringatan  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat bahkan  sampai  pemberhentian  tidak  hormat.  Selanjutnya  untuk  sanksi  perdata  yaitu  berupa penggantian  biaya  atau  ganti  rugi  dan  juga  bunga.  Sedangkan  sanksi  pidana  yang  dapat dipertanggungjawabkan kepada  seorang  notaris/PPAT adalah  apabila  penipuan  itu  bersumber dari notaris/PPAT  itu  sendiri  untuk  sanksi  pidana  bisa  diberikan  dengan  meninjau  dahulu  apakah notaris/PPAT  itu  memenuhi  isi  rumusan  dari  tindak  pidana  yang  disangkakan.  Selain  dari  ketiga sanksi  diatas,  baik  dari  segi  hukum  adiminstrasi,  perdata  hingga  pidana  notaris/PPAT  yang  pastinya juga  bertanggung  jawab  peenuh  secara  sadar  terhadap  kode  etik  notaris,  yang  juga  membuat notaris/PPAT  bertanggung  jawab  atas  sanksi  berupa  yaitu:  teguran,  peringatan,  skor,  hingga pemecatan dari keanggotan dan pemberhentian dengan tidak hormat.
Akibat  hukum  yang  timbul  terhadap  pengikatan  jual  beli  yang  belum  lunas  yaitu  apabila notaris/PPAT  ketika  proses  membuat  akta  melakukan  suatu  kesalahan  yang  terbukti  sampai menimbulkan kerugian bagi para pihak/penghadap, maka dalam hal ini notaris/PPAT sebagai pejabat umum  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  atas  kelalaiannya  yang  telah  diperbuatnya  dan  bentuk tanggungjawab nya itu ditujukan langsung kepada  PPAT  secara  pribadi, dan  akibat  hukumnya  dari peralihan  hak milik atas sebidang tanah yang pembayarannya belum lunas yaitu tetap sah terkait jual
beli  akan  tetapi  jika  pembayarannya  tersebut  belum  dapat  dilunasi  dahulu  maka  peralihan  terkait dengan hak nya bisa ditangguhkan.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  kepada  pemerintah  supaya  selalu  mengawasi  dan  tentunya  lebih memperhatikan  mengenai  prosedur  terkait  peralihan  hak  milik  atas  sebidang  tanah  yang  dibuat dihadapan  Notaris/PPAT  sehingga  dalam  setiap  proses  pengikatan  jual  beli  dapat  berjalan  sesuai aturan/regulasi  yang  ada.  Notaris/PPAT  sebaiknya  selalu  memberikan  informasi  terkait  hukum  itu sendiri  kepada  pihak  yang  akan  melaukan  pengikatan  jual  beli  sehingga  bisa  tercipta  kepastian  dan juga  perlindungan  hukum  bagi  semua  pihak  termasuk  notaris/PPAT  itu  sendiri.  Kemudian,  Kepada masyarakat umum  diharapkan  memberikan  data-data  yang  sebenar- benarnya kepada Notaris/PPAT dan tidak melakukan ingkar janji, sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Muyassar,  Ali,  D.,  &  Suhaimi.  (2019).  Pertanggungjawaban  Hukum  Notaris  terhadap  Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertifikat oleh Pihak yang Dirugikan. Syiah Kuala Law Journal , 3 (1), 147–166.
Rosadi, A. G. (2020). Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuatnya. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (2), 243.
Santyaningtyas,  A.  C.,  &  Zubaidi,  R.  (2020).  Role  of  Land  Deed  Officials  in  Legal  Satisfaction Guarantee for Complete Systematic Land Registration. Jurnal Notariil , 5 (1), 49–57.
Sujana,  I.  N.,  Renaya,  I.  N.,  &  Prapta,  I.  W.  M.  A.  (2019).  Legal  Satisfaction  Suspended  By  Land Deed  Official  that  Does  Not  Meet  the  Minimum  Price  Standard  for  Purchasing  Apartment  for Foreigner In Indonesia. Jurnal Notariil , 4 (2), 73–79. Suratman, & Philips Dillah, H. (2012). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta.
Wulandari,  A.  A.  D.  (2019).  Tanggung  Jawab  Notaris  Akibat  Batalnya  Akta  Perjanjian  Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum. Acta Comitas , 3 (3), 436.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.