## EKSISTENSI HAK ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DALAM PERPEKTIF HUKUM

## Lidya Shery Muis
Fakultas Hukum Universitas Airlangga E-mail: lidyasherymuis@gmail.com

## Abstrak
Eksistensi keberadaan nikah siri yang terjadi hingga hari ini wajib mendapatkan perhatian serius, mengingat  terjadi  pembiaran  yang  di  lakukan  oleh  Negara  nantinya  akan  menjadi  kebiasaan sehingga  menjadi  budaya  yang  tidak  mendidik  generasi  muda.  Polemic  yang  terjadi  mengenai kekuatan  putusan  Perkara  nomor  46/PUUVII/2010  hanya  mengesahkan status  dan kedudukan anak dari suatu pernikahan akan tetapi tidak memberikan tafsiran mengenai larangan atau batasan mengenai keberadaan nikah siri atau memiliki anak diluar perkawinan. Serta Eksistensi keberadaan putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tentang  persoalan  hubungan keperdataan  anak  perlu  di  tinjau  kembali  menginggat  Negara  mengakui  dan  memberikan perlindungan keberadaan anak yang di buktikan dengan “asal -usul seorang anak pengakuan secara sah secara hukum merupakan langkah yang revolusioner akan tetapi pengakui sah negara terhadap anak  perlu  di  gali  kembali  menginggat  bagaimana  mungkin  Negara  dapat  mengakui  anak  dari suatu pernikahan yang tidak di lakukan secara sah menurut hukum yang berlaku, pengakui agama dari suatu pernikahan siri seyogyannya mengikat secara agama, akan tetapi yang terjadi pernikahan secara  siri  (agama)  tetapi  konsekuensinya  ketika  mumpunyai  anak  mengikat  secara  hukum S eyogyannya  pembaruan  hukum  atau  regulasi  dilaksankan  dengan  berabgai  pertimbangan  dan permasalahan  yang  terjadi  dengan  melihat  hukum  progresif  dan  penerapan  pembentukan moralitas bangsa yang terjadi hingga hari ini, maka eksistensi dari keberadaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan.

## Kata Kunci : Eksistensi. Anak, Perkawinan

## Abstract
The  existence  of  the  existence  of  unregistered  marriages  that  has  occurred  to  this  day  must receive serious attention, considering that any neglect by the State will later become a habit so that it becomes a culture that does not educate the younger generation. The polemic that occurs regarding the strength of the decision in Case number 46 / PUUVII / 2010 only validates the status  and  position  of  children  from  a  marriage  but  does  not  provide  an  interpretation  of  the prohibitions  or  limitations  regarding  the  existence  of  unmarried  marriages  or  having  children outside of marriage. As well as the existence of the existence of the Constitutional Court decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 concerning the issue of child civil relations needs to be reviewed again considering that the State recognizes and provides protection for the existence of children as proven by "the legally recognized legality of a child is a revolutionary step. however, state legal recognition of children needs to be explored again considering how it is possible for the State to
recognize a child from a marriage that is not legally carried out according to applicable law, the religious  confessor  of  a  siri  marriage  should  be  religiously  binding,  but  what  happens  is  that marriage is unregistered. (religion) but the consequences when having children are legally binding. Law  reform  or  regulation  should  be  carried  out  with  various considerations  and  problems  that occur  by  looking  at  progressive  laws  and  the  application  of  the  formation  of  national  morality that has occurred to this day, then the existence of the existence of Law U ndang No. 1 of 1974 on marriage is no longer in accordance with the needs.

## Keywords: Existence. Son, Marriage

## A. LATAR BELAKANG
Negara Indonesia merupakan Negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum (termasuk Indonesia sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), sebgai Negara hukum akan melahirkan budaya hukum yang memiliki beberapa  konsekuensi  yang  tidak  dapat  dihindari  diantaranya; pertama; adanya  penegakan hukum, kedua; perlunya  jaminan  mengenai  independensi  lembaga  penegak  hukum, Ketiga; kualitas produk perundang-undangan harus baik. Ketiga hal tersebut merupakan komponen penting dalam membangun negara hukum, yang  didasarkan atas cita-cita bangsa ( rechtsidee ) 1 .
Untuk itu Negara hadir dalam menjawab setiap permasalahan hukum yang terjadi sehingga dalam menentukan konsekuenasi, kualitas produk undang- uandang dan penegakannya sesuai dengan  kebutuhan  yang  di  harapkan.  Hal  ini  sangat  di  butuhkan  mengingat  perlungan pengaturan  regulasi  yang  progresif  dalam  mengatur  interkasi  sosial  yang  terus  berkembang dewasa  ini.  Manusia  merupakan  sebagai  mahkluk  sosial.  Sebagai  mahkluk  sosial  manusia senantiasa  akan  berinteraksi  dan  membangun  hubungan  keterikatan  dengan  manusia  lain.. antara  manusia  satu  dengan  manusia  lainnya  dalam  hubungan  perkawinan  adalah  untuk mendapatkan keturunan yaitu dengan cara melakukan perkawinan.. 2 Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dalam perjalanan kehidupan umat manusia yang ada di dunai. Dikatakan  sakral  karena  dalam  akad  nikah  yang  dilangsungkan,  pihak  suami  mengucapkan akad nikah dimana dia dengan suka rela telah menyatakan qabul dari ucapan ijab wali calon istri, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupak an ibadah”. Perkawinan yang diharapkan menurut hukum perkawinan nasional ialah, ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri
1 Sebagai suatu negara yang berdasarkan pada hukum sudah selayaknya   Segala bentuk perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patun kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan  yang  lainya.  (Amandemen  )  Undang-Undang  Dasar  1945  Perubahan  I  sampai  dengan  ke  IV  dalam  satu naskah”. Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004. Hlm. 5
2 Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, 2015, Ilmu Hukum Islam, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, hlm 48
dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3
Prinsip dan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku  bagi  berbagai  golongan  dalam  masyarakat,  dan  bagi  golongan  orang-orang  Islam harus  diperlakukan  hukum  perkawinan  Islam  seperti  yang  ditetapkan  oleh  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun- rukun  dan  syarat-syarat,  yang  mana  salah  satunya  ialah  syarat  khusus  bahwa  kedua  calon mempelai  itu  haruslah  beragama  Islam. 4 Perkawinan  yang  sah  dilegalkan  oleh  agama  dan negara  untuk  membina  dan  membentuk  sebuah  keluarga  yang  kekal  dan  bahagia,  namun kelalaian  atau  penelantaran  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dalam  keluarga,  baik  oleh suami  maupun  istri  berpotensi  menimbulkan  retaknya  hubungan  rumah  tangga.  Putusnya suatu  perkawinan  akibat  perceraian  sebisa  mungkin  hanya  sebagai  pintu  darurat  yang dilakukan,  jika  saja  perceraian  menjadi  jalan  terakhir  maka  sepatutnya  proses-proses perdamaian telah dilakukan baik oleh inisiatif pasangan tersebut maupun oleh usaha keluarga yang  diseb ut  “hakamain”  atau  juru  damai  maupun  yang  selalu  diupayakan  oleh  hakim  di Pengadilan sebelum bersidang, hendaklah upaya damai tersebut menjadi pertimbangan yang memang harus diresapi oleh pihak yang ingin bercerai. Akan tetapi tidak semua perkawianan di  tata  oleh  Negara  meskipun  di  sahkan  oleh  agama,  salah  satunya  adalah “kawin  bawah tangan”, “kawin siri” atau “nikah sirri”, merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi  yang  beragama  islam,  Kantor  Catatan  Sipil  bagi  non-Islam). 5 Perkawinan  siri  itu  tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Hal ini tetep dianggap sesuatu  yang  sah  sesuai  dengan  regulasi dalam  undang-  undang yang  menyatakan bahwa perkawinan itu dianggap sah menurut agama meskipun tidak di catatat oleh pegawai pencatatan sipil..
Pernikahan siri yang terjadi di indonesia terjadi di Negara Indonesia memiliki banyak permasalahan  dalam  implementasinya  hal ini  dilihat  dari  perkampungan  maupun  perkotaan yang angka pernikahan siri termasuk banyak dan meningkat. Memang, masalah nikah siri ini sangat  sulit  untuk  dipantau  oleh  pihak  yang  berwenang,  karena  mereka  menikah  tanpa sepengetahuan  pihak  yang  berwenang  tersebut.  Biasanya,  nikah  siri  dilakukan  hanya dihadapan  seorang  ustadz  atau  tokoh  masyarakat  saja  sebagai  penghulu,  atau  dilakukan berdasarkan adat istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi yang non muslim)  untuk  dicatat.  Melihat  makin  maraknya  fenomena  nikah  siri,  pemerintah berkeinginan  untuk  memberikan  fatwa  hukum  yang  tegas  terhadap  pernikahan  siri. Sebagaimana  penjelasan  Nasaruddin  Umae,  Direktur  Bimas  Islam  Depag,  RUU  ini  akan memperketat pernikahan siri, kawin kontrak, dan poligami. 6
Pernikahan siri tidak mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan anak itu sendiri. Begitu juga ayah atau bapak alami tidak sah menjadi wali untuk menikahkan  anaknya  apabila  anak  tersebut  perempuan  hal  ini  membawa  konsekuensi,
3 Andi Tahir Hamid, 2005, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya , Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9.
4 Moh. Idris Ramulyo, 1999, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilas i Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 51.
5 Muhmud Yunus, 1979 , Hukum Perkawinan Dalam Islam, Hidayakarya Agung , Jakarta, hlm 176.
6 Abdulah Wasian, 2010, Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan , Universitas Dipenegoro, hlm 15.
terhadap  anak  yang  dilahirkan  dari  nikah  siri  secara  hukum  negara  tidak  mempunyai hubungan  keperdataan  dengan  ayahnya.  Hal  ini  memunculkan  ketidakadilan  kepada  salah satu pihak menginggat ada pihak yang sangat di rugikan dalam hal ini. Sejalan dengan hal itu Plato berpendapat bahwa suatu perbuatan yang baik menolak undang-undang diskriminatif, dan dengan itu membela keadilan, merupakan subjek mendapatkan manfaat praktis dari itu atau tidak. Keadilan merupakan nilai yang harus dibela tanpa harus dilihat apakah pembelaan terhadap  keadilan  secara  konkret  memberi  manfaat  pada  pembelaan  atau  tidak.  Keadilan harus menjadi watak manusia, orang baik adalah orang yang mampu bertindak adil. Hukum yang harus ditaati demi keadilan itu bagi dalam hukum alam positif. 7 Sehingga hukum yang seyogyannya  harus  dapat  memberikan  suatu  gambaran  terhadap  suatu  keadilan  Hukum dibuat  oleh  negara  untuk  memenuhi  rasa  keadilan  dan  menciptakan  kesejahteraan  bagi warganya.  Hal  ini  tercermin  dalam  pembukaan  UUD  1945  menggunakan  perkataan “Kesejahteraan  Umum”.  Pertama -tama  negara  wajib  memajukan  kesejahteraan  umum dengan  menciptakan  suatu  basis  kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat.  Kemakmuran dimaksudkan  ialah suatu keadaan  dimana  kebutuhan  manusia  dapat  dipenuhi  dengan  wajar secara mantap atau terus menerus.
.
B. METODE  PENELITIAN Penelitian  hukum  dibedakan  menjadi  dua  penelitian  yuridis  empiris  dan  yuridis normatif. Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian yang yuridis normatif  atau  yuridis  normatif  “ Metode  penelitian  ini  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  doktriner,  juga disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi  dokumen.  Disebut  penelitian  hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis  atau  bahan-bahan  hukum  yang  lain,  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi dokumen  disebabkan  penelitian  ini  banyak  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder yang  ada  di  perpustakaan 8 .  Sehubungan  dengan  tipe  penelitiannya  yuridis  normatif  maka pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  (hukum positif). Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama,  dan  metode  induktif  sebagai  tata  kerja  penunjang.analisis  normatif  mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. 9

## C. TELAAH KONSEP

## 1. Konsep Hak
Dalam  literatur  berbahasa  Inggris  kerap  kali  dikemukakan  bahwa  hak berdasarkan  hukum (Legal  Right )  dibedakan  dari  hak  yang  timbul  dari  norma  lain. Menurut Paton, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi  oleh  hukum.  Menurut  Jeremy  Bentham,  hak  adalah  anak  dari  hukum.  Dari hukum  yang  nyata  timbul  hak  yang  nyata.  Sebaliknya  dari  hukum  yang  imajiner  yaitu
7 Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  dkk,  2016, Hukum  Dalam  Pendekatan  Filsafat ,  Kencana,  Jakarta,  hlm .31.
8 Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta, Sinar Grafika, hlm 14 9 Amirudin, Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 16
hukum  alam,  timbul  hak  yang  bersifat  imajiner.  Hak-hak  alamiah  benar-benar  tidak masuk akal. Sebelum Bentham, David Hume juga berpendapat bahwa hukum alam dan hak-hak  alamiah  bersifat  meta-fisis  dan  tidak  nyata.  Oleh  karena  itu  Bentham berpendapat  bahwa  hukum  yang  nyata  bukanlah  hukum  alam,  melainkan  hukum  yang dibuat oleh lembaga legislatif .10
Adapun teori kepentingan atau kemanfaatan pertama kali dijumpai dalam karya Bentham  yang  kemudian  diadopsi  oleh  Rudolf  von  Campbell,  dan  lain-lain.  Menurut Ihering,  tujuan  hukum  bukanlah  melindungi  kehendak  individu,  melainkan  melindungi kepentingan-kepentingan  tertentu.  Oleh  karena  itu  ia  mendefinisikan  hak  sebagai kepentingan-kepentingan  yang  dilindungi  oleh  hukum.  Kepentingan-kepentingan  itu bukan  diciptakan  oleh  negara  karena  kepentingan  itu  telah  ada  dalam  kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi .11
Dalam  menelaah  kedua  teori  tersebut,  Paton  berpendapat  bahwa  esensi  hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasi suatu kepentingan. Untuk menopang pendapat tersebut, Paton mengemukakan  bahwa  kehendak  manusia  tidak  bekerja  tanpa  maksud  apa-apa  tetapi mengingatkan tujuan-tujuan tertentu, yaitu kepentingan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa  kepentingan-kepentingan  adalah  objek  keinginan  manusia .12 Hak  dapat  ditinjau dari beberapa segi yaitu hak orisinal  hak privat, dan hak konstitusional. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. 13
2. Teori keadilan
Saint Augustine (354- 439) menyatakan bahwa “ unjust law is no law at all” (Hukum yang tidak  adil  bukanlah  hukum  sama  sekali)  kata-  kata  ini  menunjukkan  bahwa  jika  suatu peraturan  tidak  adil  maka  peraturan  itu  bukanlah  hukum 14 .  Hukum  dibuat  oleh  negara untuk  memenuhi  rasa  keadilan  dan  menciptakan  kesejahteraan  bagi  wargannya.  Hal  ini tercermin  pada  pembukaan  Undang- Undang  Dasar    NRI  Tahun  1945  frasa  “ Kesejahteraan Umum” pertama tama negara wajib menciptakan kesejahteraan secara wajar dan  mantap  atau  terus  menerus.  Keadilan  pada  hakekatnya  merupakan  perlakuan seseorang  terhadap  pihak  lain  sesuai  dengan  haknya.  Pandangan Aristoteles tentang keadilan dalam karyannya yang berjudul nichomanchean ethics, politics dan rethiric menuangkan “ hukum hanya bisa di tetapkan dalam kaitannya dengan keadilan 15 .

## D. PEMBAHASAN
1. Hak anak dalam perkawinan siri dan eksistensinya
Rawls  berpendapat    bahwa  hak  individu-individu  pada  posisi  awal  akan  setuju bahwa  adil  untuk  memiliki  kesetaraan  absolut  untuk  hak-hak  dasar  di  antara  individu-
10 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta, hlm. 142.
11 G.W Paton, Textbook of of Jurisprudence , English language book Society, Oxford University Press, London, 1972., hlm. 151.
12 Ibid ., hlm. 290.
13 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 343
14 J. Sondakh, Pengantar Ilmu Hukum , Manado, Universitas Sam Ratulang Pers, 2010, hlm 11.
15 Carl Joachim Freindrich, Filsafat Hukum Perpektif Historis , Bandung, Nuansa, hlm 24.
individu.. 16 Terjadinya  Ketimpangan  sosial,   dalam “ Prinsip  perbedaan “  yaitu Ketidaksetaraan  pendapatan  dan  kesejahteraan  dianggap  adil  jika  dan  hanya  jika ketidaksetaraan ini untuk kepentingan yang terburuk". Langkah prinsip perbedaan ketika distribusi  sumber  daya  keluar  dari  ruang  lingkup  prinsip  pertama  keadilan,  seperti pendapatan dan kesejahteraan, dipertimbangkan dan tidak perlu ada kesetaraan absolut dari  pendapatan  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  yang  adil  dengan  ketentuan  bahwa ketimpangan  ini  berfungsi  untuk  kepentingan  yang  paling  paling  merasa  sangat  di rugikan. 17
Dalam teori keadilan, ada dua langkah menuju masyarakat yang adil dan bebas dari dikriminasi. Langkah pertama adalah musyawarah prinsip-prinsip keadilan di posisi awal,  dan  langkah  kedua  adalah  mempersiapkan  undang-undang  untuk  membentuk sistem. Rawls  mengklaim  bahwa  pengaturan  perkawinan  membutuhkan  pengetahuan yang  kuat  sehingga  harus  ditangani  oleh  orang  yang  memiliki  keahlian  itu. Karenanya undang-undang  perkawianan  harus  disiapkan  oleh  para  ahli  dalam  kerangka  prinsip- prinsip  keadilan  masyarakat  yang  adil  dan  bebas  dari  diskriminasi. Bergantung  pada argumen  ini  Rawls  menempatkan  sesuatu  yang  adil  dan  bebas  dari  diskriminasi  akan menghasilkan suatu hak yang tidak dapat di curangi.
Berbagai  hak  yang  diatur  dalam  hak  keperdataan  mengenai  hak  anak  atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian  bangsa  untuk  menjadi  warga  negara  yang  baik  anak  berhak  atas pemeliharaan  dan  perlindungan  baik  semasa  dalam  kandungan  maupun  sesudah dilahirkan.  Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat membahayakan  atau  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  wajar. 18 hak perwalian. Seperti diketahui bahwa dalam KUHPerdata disebutkan Perwalian itu, yaitu pada  Pasal  330  ayat  (3)  menyatakan,  “Mereka  yang  belum  dewasa  dan  tidak  berada  di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.
hak waris, Pengertian waris diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata yakni pewarisan sebagai suatu proses perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli  warisnya.  anak  berhak  atas  pelayanan  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan kehidupan  sosialnya  sesuai  dengan  kebudayaan  dan  kepribadian  bangsa  untuk  menjadi warga negara yang baik dan berguna.
Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun  sesudah  dilahirkan.  Keenam,  Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap lingkungan  hidup  yang  dapat  membahayakan  atau  menghambat  pertumbuhan  dan perkembangan dengan wajar. Berbicara mengenai hak waris ketentuan dalam Pasal 863
16 Munson, R, 2012, Intervention and Refection Basic Issues in Bioethics. 9th . Boston: Cengage Learning,  hlm.. 863
17 John Rawls, Fried, C, Sen, A, Schelling, TC, 1987. Liberty, Equality, and Law, 1st. Cambridge: Cambridge University Press, Hlm 18 18 Yusuf Thalib, 1984, Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif, BPHN , Jakarta, hlm 132.
KUHPerdata  indonesia  telah  mengatur  hak  kewarisan  anak  luar  perkawinan  tersebut seperti berikut:
1) Mendapat  1/3  (sepertiga)  dari  bagian  mereka  yang  sedianya  harus mendapatakannya,  dari  mereka  yang  sedianya  harus  mendapat,  sedianya  mereka adalah  anak  sah.  Apabila  pewaris  meninggalkan  keturunan  yang  sah,  atau  seorang suami atau istri.
2) Mendapat  ½  (seperdua)  dari  harta  warisan,  apabila  pewaris  tidak  meningalkan keturunan  maupun  suami  atau  istri,  akan  tetapi  meninggalkan  keluarga  sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka.
3) Mendapat 3/4 (tiga perempat), apabila pewaaris hanya meninggalkan sanak saudara dalam garis derajat yang lebih jauh.
4) Mendapat seluruh harta warisan, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah. Mengurai  isi  dalam  KUHPerdata  mengenai  hak  waris  anak  luar  kawin  dalam KUHperdata  masalah  anak  di  luar  perkawinan  ini  dapat  mewarisi  sepanjang  anak tersebut telah di akui oleh kedua orang tuanya sehingga menjadi anak yang sah meskipun bagianya  lebih  kecil  dan  bebeda  dengan  anak  sah  yang  sebenarnya.  Berbagai  regulasi yang  diatur  dalam  berbagai  regulasi  KUHPerdata  membutuhkan  peranan  kedua  orang tua  baik  ayah  maupun  ibu  untuk  itu  perlunya  regulasi  hukum  yang  jelas  untuk menyelesaikan  permasalahan  ini,  hal  ini  di  karenakan  suatu  regulasi  yang  di  buat  dan disahkan seyogyannya memberikan suatu keadilan tanpa ada diskrimasi.
Eksistensi keberadaan nikah siri yang terjadi hingga hari ini wajib mendapatkan perhatian  serius,  jangan  sampai  terjadi  pembiaran  yang  di  lakukan  oleh  Negara  yang nantinya akan menjadi kebiasaan sehingga menjadi budaya yang tidak mendidik genarasi muda.  Polemic  yang  terjadi  mengenai  kekuatan  putusan  Perkara  nomor 46/PUUVII/2010  hanya  mengesahkan  status  dan  kedudukan  anak  dari  suatu pernikahan  akan  tetapi  tidak  memberikan  tafsiran  mengenai  larangan  atau  batasan mengenai keberadaan nikah siri atau memiliki anak diluar perkawinan.
Hak Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Pasal 43 Undang-undang Perkawinan. Berbicara mengenai hak anak dari perkawinan siri ini yang dilihat dari Pasal 43 Undang- undang  perkawinan  dan  juga  Perkara  nomor  46/PUUVII/2010  menjadi  salah  satu Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  mempunyai  implikasi  yang  sangat  besar  terhadap undang-undang  Perkawinan  khususnya  yang  berkaitan  dengan  hubungan  di  luar  nikah tehadap  ayah  biologisnya,  Pemohon  adalah  HJ.  Machica  dan  Muhammad  Iqbal Ramadhan,  keduanya  adalah  merupakan  mantan  istri  dan  anak  Moerdiono  yang merupakan  Mantan  Menteri  Sekertaris  Negara  pada  era  Orde  Baru  dulu.  Berkaitan dengan  anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan,  Anak  luar  nikah  berhak  mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya. Karena pada posisi asli, seharusnya anak luar nikah mempunyai hak yang sama layaknya anak sah lainnya dalam memperoleh hak-hak keperdataannya.  Hal  tersebut  adalah  resiko  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  atau perkawinan  yang  tidak  dilaksanakan  menurut  Undang-  undang  perkawinan,  tetapi
tidaklah  pada  tempatnya  jika  anak  harus  ikut  menanggung  kerugian  yang  ditimbulkan oleh tindakan (Perkawinan) kedua orang tuanya.
Jika dianggap sebagai sanksi hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama  Islam)  tinggal  mengenal  konsep  anak  harus  ikut  menanggung  sanksi  akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuannya. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan untuk Pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara,  tetap  menjadi  kewajiban  kedua  orang  tua  kandung  atau  kedua  orang  tua biologisnya.  Kemudian  dengan  keluarnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang menyatakan  ”anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum  mempunyai  hubungan  darah  termasuk  dengan  keluarga  ayahnya”  yang meniadakan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan maka anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki hak yang sama seperti anak sah yaitu yang pertama, hak nafkah yakni  kebutuhan  pokok  yang  diperlukan  oleh  orang-orang  yang  membutuhkannya. Mengingat  banyaknya  kebutuhan  yang  di  perlukan  oleh  keluarga  tersebut  maka  dari pendapat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  kebutuhan  pokok  minimal  adalah  pangan, sedangkan  kebutuhan  yang  lain  tergantung  kemampuan  orang  yang  berkewajiban membayar  atau  menyediakannya  dan  memenuhinya,  “Anak  berhak  atas kesejahteraan, perawatan,  asuhan  dan  bimbingan  berdasarkan  kasih  sayang  baik  dalam  keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
Berdasarkan berbagai penjelasan diatas sangat jelas dapat di lihat bahwa Putusan seorang hakim dalam suatu  perkara hanya hanya mengakui status dan kedudukan anak akan  tetapi  tidak  mengatur    mengenai  langkah  pencegahan  agar  tidak  adanya  tindakan hubungan yang nantinya dapat menimbulkan suatu keturunan. Jika suatu perkawinan siri itu  sah  secara  agama  seyognyanya  sah  secara  hukum,  sehingga  setiap  terjadinya perkawinan siri adanya hubungan mengikat secara perdata antara kedua belah pihak.
Penafsiran  yang  terjadi  perkawinan  siri  tetap  sah  secara  agama  akan  tetapi konsekuensinya mengikat secara keperdataan, sehingga penafsiran nikah sipil dan nikah resmi  dianggap  sama  jika  di  lihat  dari  konsekuensi  yang  di  terimannya,  maka  ada dualisme pengaturan yang nantinya dapat memberikan multi tafsir.
2. Eksistensi Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Siri
Indonesia  merupakan  Negara Welfare  State yang  artinya  tanggung  jawab  negara terhadap  kesejahteraan  warganya  merupakan  bagian  utama  dari  berdirinya  suatu  negara. Secara  sederhana dari negara kesejahteraan adalah Bentuk pemerintahan yang demokratis itu  menempatkan  Negara  sebagai  institusi  itu  bertanggung  jawab  terhadap  kesejahteraan rakyat,  melalui  serangkaian  kebijakan  publik  di  kebijakan  ekonomi  dan  kebijakan  sosial
untuk  pencapaian  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  di  tengah  masyarakat. 19 Untuk  itu Negara wajib menjamin hak dan kedudukan hukum sebagai bagian dari Negara hukum. Menurut  UU  no  1  tahun  1974  yang  mengatur  mengenai  sah  tindaknya  sutu perkawinan,  dalam  regulasi  ini  mengatur  mengenai  perkawinan  siri  atau  sering  di  sebut nikah siri, yang secara filosofi tidak memberikan keadilan pada suatu gender tertentu hal ini  tidak  sejalan  dengan  Secara  filosofi  pancasila  sebagai  landasan  suatu  negara  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  sila  yang  ke  5  memiliki  makna  dan  arti filosofis.   Sila  Ke-5    yang berbunyi  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia” memiliki  Lambang  Padi  dan  kapas.  Pada  umumnya  nilai  pancasila  digali  oleh  nilai  nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.  Karena  digali  oleh  nilai  nilai  luhur  bangsa  Indonesia.  pancasila  mempunyai kekhasan  dan  kelebihan,  sedangkan  Prinsip  keadilan  yaitu  berisi  keharusan/  tuntutan untuk  berkesesuaian  dengan  hakikat  adil.  maka  manusia  menyadari  hak  dan  kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia Adil dalam sila keadilan sosial ini merupakan khusus dalam artian adil terhadap manusia yang di dasari  dan  di  jiwai  oleh  kebenaran  terhadap  diri  sendiri  serta  adil  terhadap  Tuhan. Perbuatan  adil  menyebabkan  seseorang  meperoleh  apa  yang  menjadi  haknya  dan  dasar dari  hak  ini  ialah  pengakuan  kemanusian  yang  mendorong  perbuatan  manusia  itu memperlakukan  sesama  sebagai  mestinya.  Dengan  demikian  pelaksanaan  keadilan  selalu bertali dengan dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat. 20 Adanya hak yang di yang tidak terpenuhi dalam terjadinya perkawinana siri salah satunya adalah hak keperdataan anak dengan ayahnya sehingga segara hadir guna menjawab hal tersebut.
Negara menjamin anak atau keturunan sebagai warga negara yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah jaminan tersebut di tuangkann dalam dan oleh undang- undang. artinya anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tapi lahirnya  setelah  perkawinan  orang  tuanya  pisah  maka  anak  itu  adalah  sah. 21 Keberadaan anak di luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana pendapat J. Satrio yang memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan di luar  perkawinan  yang  sah.  Seorang  anak  luar  kawin  tidak  begitu  saja  langsung  memiliki hubungan  hukum  kekeluargaan  dengan  ayah  atau  ibunya  (orang  tuanya).  Anak  di  luar kawin memang memiliki “ kesamaan atau kemiripan” biologis dengan kedua orang tuanya, akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak di  luar  kawin  tersebut.  Pendapat  beliau  dapat  diartikan  bahwa  kedudukan  seorang  anak luar  kawin  menurut  KUHPerdata  tidak  memiliki  posisi  atau  ikatan  apapun  baik  secara hukum maupun biologis, dengan kata lain anak luar kawin hidup sebatang kara di muka bumi  ini,  sungguh  menyedihkan  melihat  kenyataan  ini  anak  yang  merupakan  ciptaan
19 Aktieva Tri Tjitrawati , The Just Drug Distribution In The Perspective Of  Welfare State , Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor  3, Oktober 2013, hlm. 2
20 Sunarjo  Wreksosuharjo,  2001, Ilmu  Pancasila  Yuridis  Kenegaraan  dan  Ilmu  Filsafat  Pancasila ,  Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm 35
21 Ali Afandi, 1997, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian , PT. Reneka Cipta, Jakarta, hlm 145.
Tuhan  tidak  memiliki  kedudukan  apapun  di  muka  bumi  ini  hanya  karena  aturan  yang dibuat oleh sesamanya. 22
Berdasarkan  Pasal  43  Undang- undang  tentang  Perkawinan  menyebutkan  “Anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya”.  Pasal  ini  dipertegas  lagi  dalam  Pasal  44.  Seorang  suami  dapat menyangkal  sahnya  anak  yang  dilahirkan  oleh  istrinya  bilamana  ia  dapat  membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut. Pengadilan memberikan  keputusan  tentang  sah  atau  tidaknya  anak  atas  permintaan  pihak  yang bersangkutan.  Namun  dengan  adanya  Pasal  43  tersebut  tidak  akan  menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya karena bagaimanapun juga anak tersebut di lahirkan atas adanya hubungan antara seorang laki-laki dan wanita. Hal ini dinyatakan sebelum adanya perubahan  pada  Undang  undang  perkawinan.  Namun  dengan  adanya  pengajuan  uji materiil  yang  dilakukan  oleh  Machica  Muchtar  ke  Mahkamah  Konstitusi,  akhirnya merubah status anak luar nikah ini. Setelah menilai dan mengkaji fakta dan hukum (alasan pemohon  berikut  petitum  permohonan  dan  setelah  mendengar  kesaksian  para  ahli  dan keterangan  dari  pemerintah  berikut  pihak  DPR-RI),  maka  Mahkamah  Konstutusi mengabulkan  permohonan  para  pemohon  untuk  sebagian.  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan,  “anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Sementara  pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang perubahan  atas  Undang  undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang menyatakan,  “anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dengan demikian, pasal ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat  tersebut  harus  dibaca,  “anak  yang  dilahir kan  di  luar  perkawinan  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi  dan  atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.3 Dengan adanya putusan ini, tentu saja berdampak pada tatanan hukum  perkawinan  di  Indonesia,  khususnya  mengenai  kedudukan  anak  di  luar perkawinan.
Kemudian Mahkamah kontsititusi meniadakan hukum tersebut dan menciptakan hukum  yang  baru (constitutief ),  “anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai
22 J.Satrio, 1992, Hukum Waris , Pustaka Bangsa, Bandung, hlm 153
hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  dengan  keluarga ayahnya. Putusan ini bersifat declaratoir constitutief yang artinya menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian  meniadakan serta  menciptakan  hukum baru  tentang  permasalahan  kedudukan anak  di  luar  perkawinan.  Penciptaan  hukum  baru  tentang  permasalahan  hukum kedudukan anak di luar perkawinan memberikan payung hukum terhadap anak tersebut, sehingga kewajiban orang tua, dalam hal ini adalah bapak biologisnya, akan sampai kepada pemenuhan  hak-hak anak.  Keadilan yang  diambil majelis  hakim  konstitusi dalam  hal  ini didasarkan  pada  keadilan  rasional,  yang  mana  hubungan  perdata  antara  bapak  dan  anak bukan  hanya  dapat  diwujudkan  melalui  hubungan  perkawinan  namun  juga  melalui hubungan  darah.  Hukum  yang  terkandung  dalam  pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang perkawinan, adalah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak.
Selain  itu  juga  berupaya  untuk  memulihkan  kerugian  yang  timbul  dari  kelahiran anak di luar perkawinan. Bahwa potensi kerugian terhadap anak dalam perkawinan yang tidak didasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah tidak ada pengakuan dari bapak  biologisnya  yang  berhubungan  dengan  tidak  dapat  dituntutnya  kewajiban  bapak biologisnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainya, serta kerugian  sosial  psikologis  di  tengah  masyarakat  yang  bisa  berujung  pada  tindakan diskriminatif.
Pengambilan  hubungan  darah  sebagai  patokan  untuk  adanya  hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, dapat melindungi hak-hak keperdataan yang dimiliki anak tersebut. Namun kerugian sosial psikologis yang diderita anak  luar  kawin  tersebut  belum  tentu  dapat  dipulihkan.  Harapan  seorang  anak  yang dilahirkan di luar perkawinan, tentu saja adanya perubahan status dari tidak sah menjadi sah serta mempunyai kelengkapan keluarga, dalam artian mempunyai ayah kandung yang menjadi  suami  ibunya.  Memperhatikan  keserasian  Pasal  diatas  bagaimanapun  juga perkawinan  tersebut  harus  dicatatkan  demi  mendapatkan  kedudukan  hukum  yang  jelas, adapula dukungan dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUUVIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, yang menyatakan pasal 43 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga  ayahnya”, karena  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  dalam  Pasal  43  Undang-undang Perkawinan  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  dimaknai menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Perkawinan siri yang menjadi bahan penelitian tersebut sah menurut agama Islam yang  diyakini  suami  dan  istri  tersebut  begitu  juga  menurut  hukum  setelah  perkawinan tersebut  di  istbatkan  kemudian  dicatatkan,  serta  menurut  Mahkamah  Konstitusi  dalam putusan  nomor  46/PUU-VIII/2010  tentang  persoalan  hubungan  keperdataan  anak dengan ayah biologisnya, faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang  ditentukan  oleh  agama  dari  masing-masing  pasangan  suami  istri,  diwajibkannya pencatatan  perkawinan  oleh  negara  melalui  peraturan  perundang-undangan  merupakan kewajiban administratif. 23
Kemudian,  setelah  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, akta kelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunya tetapi dapat juga  mencantumkan  nama  ayahnya  dengan  syarat  penetapan  dari  pengadilan  soal penetapan  asal  usul  anak.  Orang  tua  anak  tersebut  mengajukan  permohonan  penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut  hukum  yang  membuktikan  mempunyai  hubungan  darah,  selanjutnya  akta kelahiran  dapat  diterbitkan  dengan  mencantumkan  nama  ayahnya.  Melengkapi  Putusan Mahkamah Konstitusi 24 tersebut untuk lebih akurat sebaiknya perkawinan siri tersebut di istbatkan kemudian dicatatkan melalui pencatatan sipil, dengan begitu akta kelahiran dapat di  terbitkan  dengan  dasar  akta  perkawinan  yang  sah  sesuai  Pasal  55  ayat  (1)  Undang- Undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  “asal -usul  seorang  anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, tentu akta kelahiran yang mencantumkan nama ibu dan ayahnya, k arena tidak mungkin pula anak tersebut lahir dengan begitu saja dari rahim ibunya tetapi pasti ada  peran  seorang  laki-laki  sebagai  ayahnya  secara  biologis,  oleh  karena  itu  dalam  akta kelahiran  anak  tersebut  harus  tercantum  nama  ayahnya  demi  kejelasan  asal-usul  dan kedudukan status hukum anak untuk dasar mendapatkan hak sebagai anak. 25
23 Putusan  nomor  46/PUU-VIII/2010  tentang  persoalan  hubungan  keperdataan  anak  dengan  ayah biologisnya  Anak  dari  perkawinan  tersebut  adalah  sah,  dengan  demikian  kedudukan  hukumnya  jelas  sehingga mendapatkan haknya sebagai anak, selain mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, anak tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak mungkin  pula anak tersebut lahir dengan  begitu  saja dari rahim ibunya tetapi pasti ada peran seorang laki-laki sebagai ayahnya secara biologis. Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan perlindungan anak dari  perkawinan  siri  yang  dilakukan  oleh  orang  tuanya  atas  kedudukannya  yang  tidak  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya 24 Mahkamah Konstitusi (MK) menurut  Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman mempunyai kekuasaan yang merdeka yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu  lembaga  peradilan  yang  mempunyai  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana disebut dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama  dan  terakhir  yang  salah  satu  kewenangannya  adalah  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang Dasar,
25 Eka  N.A.M.  Sihombing, Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Pasca  Putusan  MK  Nomor  46/PUUVIII/2010 , https://  sumut.kemenkumham.go.id/  berita-kanwil/  berita-utama/  kedudukan-anakluar-nikah-pasca-putusan-mk- nomor-46puu-viii2010.
Problematikan yang lahir adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010  tentang  persoalan  hubungan  keperdataan  anak  perlu  di  tinjau  kembali menginggat  Negara  mengakui  dan  memberikan  perlindungan  keberadaan  anak  yang  di buktikan dengan “asal -usul seorang anak pengakuan secara sah secara hukum merupakan langkah  yang  revolusioner  akan  tetapi  pengakui  sah  negara  terhadap  anak  perlu  di  gali kembali  menginggat  bagaimana  mungkin  Negara  dapat  mengakui  anak  dari  suatu pernikahan  yang  tidak  di  lakukan  secara  sah  menurut  hukum  yang  berlaku,  pengakui agama  dari  suatu  pernikahan  siri  seyogyannya  mengikat  secara  agama,  akan  tetapi  yang terjadi  pernikahan    secara  siri  (agama)  tetapi  konsekuensinya  ketika  mumpunyai  anak mengikat secara hukum.
S eyogyannya  regulasi  atau  pembaruan  hukum  dengan  melihat  hukum  progresif dan penerapan pembentukan moralitas bangsa yang terjadi hingga hari ini, maka eksistensi dari keberadaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. G.W. Paton mengemukakan bahwa Landasan paling luas dari lahirnya suatu norma hukum dan alasan bagi lahirnya suatu norma hukum 26 suatu kebutuhan yang bersumber pada  moralitas hukum.

## E. KESIMPULAN
1. Eksistensi keberadaan nikah siri yang terjadi hingga hari ini wajib mendapatkan perhatian serius, jangan sampai terjadi pembiaran yang di lakukan oleh Negara yang nantinya akan menjadi kebiasaan sehingga menjadi budaya yang tidak mendidik genarasi muda. Polemic yang  terjadi  mengenai  kekuatan  putusan  Perkara  nomor  46/PUUVII/2010  hanya mengesahkan  status  dan  kedudukan  anak  dari  suatu  pernikahan  akan  tetapi  tidak memberikan tafsiran mengenai larangan atau batasan mengenai keberadaan nikah siri atau memiliki anak diluar perkawinan.
2. Eksistensi  keberadaan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak perlu di tinjau kembali menginggat Negara mengakui dan memberikan perlindungan keberadaan anak yang di buktikan dengan “asal - usul  seorang  anak  pengakuan  secara  sah  secara  hukum  merupakan  langkah  yang revolusioner  akan  tetapi  pengakui  sah  negara  terhadap  anak  perlu  di  gali  kembali menginggat bagaimana mungkin Negara dapat mengakui anak dari suatu pernikahan yang tidak  di  lakukan  secara  sah  menurut  hukum  yang  berlaku,  pengakui  agama  dari  suatu pernikahan siri  seyogyannya  mengikat secara agama,  akan  tetapi  yang  terjadi  pernikahan secara siri (agama) tetapi konsekuensinya ketika mumpunyai anak mengikat secara hukum S eyogyannya pembaruan hukum atau regulasi dilaksankan dengan berabgai pertimbangan dan  permasalahan  yang  terjadi  dengan  melihat  hukum  progresif  dan  penerapan pembentukan  moralitas  bangsa  yang  terjadi  hingga  hari  ini,  maka  eksistensi  dari keberadaan  Undang  Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  sudah  tidak  sesuai dengan kebutuhan.
26 Agus  Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial , Jakarta, Kencana, hlm 13

## DAFTAR ISI
Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2012 Agus  Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial , Jakarta, Kencana Aktieva Tri Tjitrawati , The Just Drug Distribution In The Perspective Of  Welfare State , Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor  3, Oktober 2013. Ali  Afandi,  1997,  Hukum  Waris  Hukum  Keluarga  Hukum  Pembuktian,  PT.  Reneka  Cipta, Jakarta.
Andi  Tahir  Hamid,  2005,  Beberapa  Hal  Baru  Tentang  Peradilan  Agama  dan  Bidangnya,  Sinar Grafika, Jakarta
Abdulah Wasian, 2010, Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri,  Anak,  dan  Harta  Kekayaan  Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Undang-undang Perkawinan, Universitas Dipenegoro.
Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta, Sinar Grafika. Carl Joachim Freindrich, Filsafat Hukum Perpektif Historis , Bandung, Nuansa Eka  N.A.M.  Sihombing,  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Pasca  Putusan  MK  Nomor 46/PUUVIII/2010 , https:// sumut.kemenkumham.go.id/ berita-kanwil/ berita-utama/ kedudukan-anakluar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010.
Moh.  Idris  Ramulyo,  1999,  Hukum  Perkawinan  Islam  Suatu  Analisis  Dari  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta Muhmud Yunus, 1979, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Hidayakarya Agung, Jakarta. Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  dkk,  2016, Hukum  Dalam  Pendekatan  Filsafat ,  Kencana, Jakarta.
Munson, R, 2012, Intervention and Refection Basic Issues in Bioethics. 9th . Boston: Cengage Learning. John  Rawls,  Fried,  C,  Sen,  A,  Schelling,  TC,  1987. Liberty,  Equality,  and  Law, 1st.  Cambridge: Cambridge University Press
J.Satrio, 1992, Hukum Waris, Pustaka Bangsa, Bandung G.W Paton, 1972. Textbook of of Jurisprudence , English language book Society, Oxford University Press, London,
Sunarjo  Wreksosuharjo,  2001, Ilmu  Pancasila  Yuridis  Kenegaraan  dan  Ilmu  Filsafat  Pancasila , Yogyakarta, Penerbit Andi Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Edisi Revisi,  Konstitusi  Press,  Jakarta, 2005. Munson, R, 2012, Intervention and Refection Basic Issues in Bioethics. 9th . Boston: Cengage Learning. Yusuf Thalib, 1984, Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif, BPHN , Jakarta, Wati  Rahmi  Ria  dan  Muhamad  Zulfikar,  2015,  Ilmu  Hukum  Islam,  Gunung  Pesagi,  Bandar Lampung.