## POLITEA Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN    : 2621-0312 e-ISSN : 2657-1560 Vol. 2  No.  2 Tahun 2019 Doi : http://dx.doi.org/10.21043/politea.v2i2.5884. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea

## Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

## Rezki Satris

## Universitas AMIKOM Yogyakarta
Email; rezki@amikom.ac.id

## Abstract
The  aims  of  this  research  to  discribethedynamics  of  Indonesian  foreign  policy  in  response  to  overseas  strategy United States for Palestine. Indonesia is a country that consistent in maintaining Palestinian sovereigntyto respond policy  of  president  the  United  States  Donald  Trump  of  shifting  municipalityIsrael  at  Jerusalem.Certainly  this impact response to Islamic countries especially Indonesia.In addition, this study adopts qualitative approaches to look at collect various sources scientific, both from the journal, newspaper, books and website. Indonesia through foreign policy it conducted some approaches to countries in the world to respond Tramp of the policy.
Keyword:  Foreign Policy, Indonesia, Palestine, Jerussalem as capital

## Pendahuluan
Dalam  konteks  hubungan  internasional,  politik  luar  negeri  sebuah  negara  selalu dipengaruhi  oleh  kebijakan  politik  dalam  negerinya.  Artinya,  segala  kebijakan  politik  luar negeri yang terbangun tidak akan terlepas dari aspek kebijakan dalam negeri. Indonesia adalah salah  satu  negara  yang  mengadopsi  konsep  kebijakan  politik  luar  negerinya  berdasarkan kepentingan  politik  dalam  negeri.Dalam  konstitusi  undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia dijelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik yang bebas aktif.Bebas berarti  bahwa  tidak  terikat  oleh  sebuah  idiologi  atau  politik  negara  asing  maupun  blok-blok negara tertentu. Sedangkan Aktif berarti bahwa berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia serta  mengembangkan  prinsip  kebebasan,  persamaan,  kerjasama  internasional  dengan menghormati kedaulatan negara-negara lain.
Prinsip  bebas  aktif  inilah  yang  menjadi  ruh  atau  semangat  perjuangan  Indonesia  untuk mengembangkan  perannya  di  konteks  internasional.Salah  satu  negara  yang  menjadi  fokus Indonesia  dalam  memperjuangankan  hak  kemerdekaannya  adalah  Palestina.Indonesia  telah lama menjalin hubungan diplomasi dengan Palestina.Sejarah mencatat bahwa salah satu negara di  Timur  Tengah  yang  mendukung  dan  memberikan  pengakuannya  kepada  Indonesia  pasca proklamasi adalah Palestina (Noviar, 2015).
Komitmen  Indonesia  dalam  menentang  kolonialisme  dan  imperialisme  telah  ditegaskan oleh  para  pemimpin  bangsa  sejak  diraihnya  kemerdekaan  Negara  Republik  Indonesia  pada  17 Agustus 1945. Pengalaman masa penjajahan kurang lebih 350 tahun telah mengajarkan kepada bangsa Indonesia akan pahitnya hidup di bawah kolonisasi bangsa lain. Melalui pengalaman ini, Indonesia menyadari bahwa pentingnya sebuah negara yang lepas dari penjajahan adalah sebuah hak yang harus didapatkan oleh negara itu sendiri. Selain itu, Indonesia dengan prinsip bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan menentang setiap penjajahan, salah satunya adalah apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
Pendudukan  Israel  terhadap  Palestina  merupakan  salah  satu  bagian  dari  penjajahan  yang tidak  berperikemanusiaan.Konflik  yang  terjadi  antara  Israel  dengan  Palestina  menjadi  konflik yang berkepanjangan.Di mana konflik ini melibatkan banyak hal termasuk melibatkan negara- negara  di  luar  Israel  dan  Palestina.Konflik  Israel-Palestina  merupakan  konflik  yang memperebutkan wilayah salah satunya adalah wilayah Jerusalem.
Jerusalem  merupakan  kota  suci  tiga  agama  samawi  yakni  Yahudi,  Kristen  dan  Islam. Selain sebagai kota suci, Jerusalem juga merupakan kota dengan sumber peradaban yang tinggi. Perpaduan  tiga  agama  samawi  menjadikan  Jerusalem  sebagai  salah  satu  daerah  di  Timur Tengah  yang  diperebutkan  antara  Israel  dan  negara  Arab  (Palestina)  yang  pada  akhirnya berujung  konflik.Kronologi  konflik  pertama  kali  antara  Israel  dan  Palestina  dalam  sejarah dimulai  pada  1917-1947  di  mana  pada  masa  pemerintahan  Inggris  di  Palestina  dengan Jerusalem sebagai pusat pemerintahannya. Hingga melahirkan Deklarasi Balfour:
“His majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of exiting non-Jewish communities in Palestine or the right and political status enjoyed by Jews in any other country” . (The Balfour Declaration, 1917)
Melalui  deklarasi  inilah  yang  pada  akhirnya  Inggris  menyerahkan  mandat  Palestina kepada  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).Kemudian,  PBB  mengusulkan  pembagian  dua negara yakni Yahudi dan Arab (Palestina).Hingga pada tahun 1948, sebuah deklarasi berdirinya Israel sebagai sebuah entitas negara. Hal inilah yang menandai terjadinya  peranguntuk pertama kalinya  antara  Israel  dengan  Palestina  dan  berakhir  tahun  1949  dalam  waktu  sementara  (“RI jalin langkah tekan Trump,” 2017).
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  konflik  Israel  Palestina  semakin  massif.  Hal  ini ditandai  terjadinya  perang  lima  hari  antara  Israel  dan  Arab.  Hingga  PBB  mengeluarkan  dua resolusi  yang  menyerukan  kepada  Israel  agar  menghentikan  segala  aksi  yang  akan  mengubah status  Jerusalem  (“RI  jalin  langkah  tekan  Trump,”  2017).  Peranan  PBB  dalam  menciptakan perdamaian  di  Timur  Tengah  menjadi  salah  satu  pengharapan  dalam  membangun  konsep perdamaian di Timur Tengah yang berujung dengan perjanjian Oslo. Hingga pada 7 Desember 2017,  sebuah  pengakuan  sepihak  dari  Amerika  Serikat  (AS)  yang  disampaikan  oleh  Presiden AS,  Donald  Trump  yakni  mengakui  Jerusalem sebagai  ibu  kota  Israel  dan akan memindahkan kantor  kedutaan  besar  AS  dari  Tel  Aviv  ke  Jerusalem.  Sebuah  pengakuan  yang  memberikan implikasi yang besar terhadap perdamaian dunia di Timur Tengah.
Hadirnya Amerika dalam kontekstasi pergulatan di Timur Tengah, memberikan pola dan struktur  politik  yang  berbeda.Amerika  Serikat  yang  dulunya  menyatakan  diri  sebagai  negara dengan  pembawa  pesan  damai  dan  juga  dikenal  sebagai  negara  pembawa  demokrasi  di  mana unsur  keadilan  dan  perdamaian  menjadi  salah  satu  bagian  yang  tak  terpisahkan,  kini  berubah
menjadi negara dengan membawa unsur gejolak konflik di Timur Tengah di masa pemerintahan Donald Trump. Tentu, dalam konteks politik luar negeri sebuah negara akan selalu berbeda di setiap  rezim  yang  lahir.  Jack  C.  Plano  dan  Roy  Alton  menjelaskan  bahwa  terdapat  limafaktor yang  paling  menentukan  proses  pembuatan  keputusan  yaitu Self-Preservation,  Security, National  Well-being,  Protection  and  advancement  of  technology,  and  The  pursuit  of Power (Plano  &  Olton  Roy,  1978).  Amerika  Serikat  merupakan  negara  yang  menerapkan konsep dari kelima ini untuk menjalankan politik luar negerinya.
Dilihat  dari  sejarahnya,  Timur  Tengah  merupakan  salah  satu  kawasan  yang  memiliki posisi  yang  sangat  strategis,  sehingga  barang  siapa  yang  menguasainya  akan  mempunyai kedudukan  strategis  di  dunia,  keunikannya  geopolitik  dan  geostrateginya  diakui  oleh  negara- negara  besar.  (Ismah  Tita  Ruslin,  2013).  Hal  ini  mengemuka  pasca  Perang  Dunia  II,situasi global  saat  itu  ditandai  oleh  dominasi  politik  dan  ekonomi  negara-negaraindustri  besar  serta perebutan  pengaruh  antara  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet.  Dan  kawasan  Timur  Tengah muncul  sebagai  kekuatan  baru  sekaligus“obyek”  penting  yang  mulai  diperhitungkan  dalam konstelasi politik dunia.
Gejolak  politik  di  Timur  Tengah  terutama  konflik  antara  Palestina-Israel  memberikan peluang  bagi  Indonesia  tampil  sebagai  negara  yang  selalu  mengusung  konsep  perdamaian dunia.Pasca pengakuan Jerusalem sebagai ibukota Israel oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Tramp,  menjadikan  Indonesia  sebagai  mediator  dalam  menciptakan  perdamaian  di  Timur Tengah  terutama  antara  Palestina-Israel.Hadirnya  Indonesia  sebagai  negara  di  luar  kawasan Timur  Tengah  dalam  membangun  konsep  damai,  memberikan  warna  tersendiri  bagi  negara- negara  di  kawasan  Timur  Tengah.  Pertanyaan  yang  muncul  adalah,  bagaimana  langkah  yang dilakukan  Indonesia  melalui  kebijakan  politik  luar  negerinya  dalam  menciptakan  perdamaian dunia pasca pengakuan sepihak oleh Amerika terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel?

## Diplomasi Indonesia Terhadap Palestina
Pelaksanaan politik luar negeri RI telah mencerminkan diplomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa guna mencapai kepentingan nasional Indonesia sekaligus terus berperan aktif dalam upaya perwujudan perdamaian dan keamanan dunia, baik ditingkat bilateral, regional dan global. Di tingkat global, Indonesia juga terus mengambil prakarsa dan inisiatif di berbagai isu multilateral,  antaralain:  perlucutan  senjata  dan non -proliferasi,  penanggulangan  terorisme, penanggulangan  kejahatan  lintasnegara  terorganisir, Millennium  Development  Goals (MDGs), ketahanan  pangan  dan  energi,  pandemi,pembangunan  berkelanjutan,  perubahan  iklim, keanekaragaman hayati, perlindungan sumber daya hayati,pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya  tradisional,  HAM,reformasi  PBB,  Gerakan Non -Blok  (GNB),Organisasi  Kerja  sama Islam  (OKI),  Palestina,  dan  Kerja  sama  Selatan-Selatan.  Khusus  mengenai  bidangperlucutan senjata,  telah  tercapai  perkembangan  yang  cukup  signifikan  yaitu  dirampungkannya perundinganantara  mitra  negara-negara  ASEAN  dan  negara-negara  pemilik  senjata  nuklir tentang  Kawasan  Bebas  SenjataNuklir  Asia  Tenggara  serta  dirampungkannya  proses  ratifikasi Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) (Ringkasan Ekskulsif, 2011).
Indonesia  dalam  menjalankan  politik  luar  negerinya  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor domestik.Hal  ini  bisa  dilihat  dari  faktor-faktor  domestik  dalam  setiap  politik  luar  negeri Indonesia mulai dari 1945-2007.
Tabel: Perbandingan Faktor-faktor domestik dalam politik luar negeri Indonesia
(1945-2007) (Ganewati, 2016) No. Indikator ERA ORDE LAMA ERA ORDE BARU ERA PASCA – ORDE BARU Periode Awal Kemerdekaan- Pengakuan Kedaulatan Demokrasi Parlementer Demokrasi Terpimpin 1966- 1982 1983- 1997 BJ Habibie  Abdurrahman Wahid Megawati Susilo Bambang Yudhoyono 1  Kondisi domestic:
- Ekonomi
- Keamanan
- Politik
- Nation state formation building - Ekonomi buruk Konsolo dasi ekonomi ,  politik dan keama- nan Stabili- tas politik da.n keber- hasilan sosial ekono- mi - Instabilitas politik dan keamanan
- Krisis ekonomi
- demokratisasi Reltif  stabil makro ekonomi  dan politik dan keamanan Jatuh bangun parlemen Stabilitas politik  relative tercipta - mengutamakan pembangunan sektoral - stabilitas  politik dan keamanan - otoriter, nepotisme,  dan pemasungan Konflik  vertical  dan horisontal Terorisme Pemberonta- kan PKI - Politik aliran dan perdebatan konstitusi - Pemberonta kan daerah - Pemberonta- kan PKI - stabilitas politik 2 Modalis Nasionalisme Kuat - Anti komunisme - Keberhasilan pembangunan ekonomi - Stabilitas politik Image positif dari realitas demokratisasi: - Pembangunan  di  berbagai  institusi  domestic  untuk demokrasi
- Kebebasan pers
- Penghormatan HAM
- Pemilu legislative dan eksekutif secara transparan
3 Struktur dan proses penentu- an kebijakan Parliament heavy Soeharto Secara umum keseimbangan Eksekutif dan legislative,  tetapi  dalam  beberapa  kasus  tertentu eksekutif lebih berperan Soekarno ABRI Tekno- krat Golkar (ABRI) . Teknok rat) Islam 4 Aktor : - Perumus - Pelaksana Soekarno Syahrir Hatta Parlemen  dan Soekarno Soekarno Soeharto State  actor  (Legislatif  dan  eksekutif),  terutama sejak  masa  A.  Wahid,  non-state  actor  mulai berperan Tekno- krat ABRI Golkar
5 Agenda utama Polugri Pengakuan kedualatan Pengakuan alternatif pemimpin dunia Menarik investasi Barat dan berperan aktif secara regional dan internasional Pemulihan ekonomi dan mengawal demokrasi Menjaga  keutuhan  integritas nasional 6 Isu domes- tic yang dominan - Agresi Belanda - Diplomasi kedaulatan wilayah -Diplomasi internasional untuk Irian Barat - Pemberontaka n daerah - Jatuh bangun parlemen - Politik aliran -Politik keseimbangan militer dan komunis _ Nekolim _ Netos vs Defos Stabilitas dan pembangunan ekonomi serta anti komunisme - Krisis ekonomi - Demokratisasi Separatisme  dan  konflik horizontal Penyede rhanaan partai, monoloy alis birokrasi Asas tungg- al Teroris me 7 Gaya Aktif Low profile akomod atif High Profile No Profile High profile Acak Pola Mendayung di antara dua karang Friksi kekuatan  kiri dan kanan “Kekiri-kirian”  “Kekanan-kanan” Menabrak semua karang Mengarungi semua samudra
Dilihat  dari  tabel  di  atas,  perjalanan  politik  luar  negeri  Indonesia  telah  mengukuhkan eksistensi  Indonesia  di  kancah  global,  sekaligus  sebagai  upaya  dalam  meraih  kepentingan nasional.Dari  tabel  ini  politik  luar  negeri  Indonesia  dari  masa  ke  masa  mulai  dari  orde  lama hingga  pasca  reformasi  memiliki  dinamika  yang  beragam  khususnya  dalam  aspek  domestik. Dari  perubahan  domestik  inilah  memberikan  pengaruh  terhadap  kebijakan  politik  laur  negeri (Ganewati, 2016).
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  paling  terdepan  dalam  memperjuangkan kemerdekaan  Palestina.Sejarah  kedua  negara  sudah  dimulai  sejak  awal-awal  kemerdekaan Indonesia.Diplomasi  pengakuan  kemerdekaan  Indonesia  pertama  kali  dimulai  dari  Mesir  dan Palestina.Tim  delegasi  Indonesia  yang  dikirim  ke  negara-negara  Timur  Tengah  mendapat sambutan  dan  dukungan  dari  Syaikh  Muhammad  Amin  Al-Husaini  seorang  mufti  Palestina yang  kemudian  membantu  Indonesia  dalam  melobi  negara-negara  Arab  untuk  mengakui kemerdekaan  Indonesia.  Hingga  kemudian  Mesir  mengakui  kemerdekaan  Indonesia  pertama kali  pada  1947  dan  kemudian  diikuti  oleh  negara-negara  Arab  lainnya.Setelah  kemerdekaan Indonesia,  Indonesia  selalu  aktif  menentang  penjajahan  Israel  atas  Palestina.  Meskipun  Israel telahmengakui  kemerdekaan  Indonesia  pada  Januari  1950,  namun  Indonesia  belum  mengakui kemerdekaan Israel (Aslamiah, 2015).
Tahun  1974  Indonesia  mengakui  keberadaan  PLO  ( Palestine  Leberation  Organization ) yang  didirikan  oleh  Yasser  Arafat  sebagai  representatif  dari  masyarakat  Palestina  di  kancah internasional.  Tahun  1988  Palestina  mendeklarasikan  kemerdekaannya  pada  15  November  di Aljiria,  ibu  kota  Aljazair.  Sehari  kemudian  pada  16  November  Indonesia  mengakui kemerdekaan  Palestina  dan  juga  menjalin  hubungan  diplomatik  dengan  Palestina.Sedangkan
Indonesia menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selama negara Palestina masih  dijajah.  Tahun  1991  kantor  Kedutaan  Besar  Palestina  secara  resmi  dibuka  di  Jakarta. Tahun 1993 Presiden palestina, Yasser Arafat melakukan kunjungan ke Indonesia dan bertemu dengan presiden Soeharto (Aslamiah, 2015).
Pada  tahun  2006  setelah  kemenangan  Hamas  dalam  pemilu,  Indonesia  menyatakan menghormati  keputusan  rakyat  Palestina  yang  telah  menyelengarakan  pemilu  dengan demokratis, dan menghimbau negara-negara barat yang menentang hasil pemilu tersebut untuk tidak  berprangsangka  terhadap  Hamas.  Presiden  Palestina  Mahmoud  Abbas  melakukan kunjungan  kerja  ke  Indonesia  pada  tahun  2007  dan  kemudian  pada  tahun  2010.  Kunjungan Palestina  ini  bertujuan  untuk  meminta  dukungan  Indonesia,  baik  dalam  upaya  menghidupkan kembali  proses  perdamaian,  maupun  rekonsiliasi  internal  Palestina,  khususnya  antara  faksi Fatah  dan  Hamas.  Kedua  belah  pihak  berkomitmen  akan  berupaya  mencari  jalan  bagi kemerdekaan Palestina (Aslamiah, 2015).

## Faktor  dan  Dukungan  Indonesia  Terhadap  Palestina  serta  Langkah  Indonesia  dalam Merespon Isu Pemindahan Ibu Kota Israel
Hadirnya  dukungan  Indonesia  terhadap  Palestina  menggambarkan  bahwa  Indonesia adalah  negara  yang  fokus  terhadap  isu-isu  kemanusiaan.Segala  bentuk  penindasan  dan ketidakadilan  menjadi  konsern  utama  terhadap  keberpihakan  Indonesia  dari  negara-negara tertindas.Melalui  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  setidaknya  ada  empat  kebijakan  yang menjadi  konsern  utama  dalam  masa  pemerintahannya.Pertama, inward-looking adalah  prinsip politik  luarnegeri  yang  dianut  selama  ini,  yakniprinsip  bebas-aktif.Prinsip  ini  membukaruang bebas bagi interpretasi danpemaknaan oleh siapapun dan dalamkondisi apapun.Ini dapat dilihat dalamrumusan  visi  dan  misi  hubungan  luarnegeri  Jokowi-JK,  yakni  “terwujudnyaIndonesia yang berdaulat, mandiri, danberkepribadian berlandaskan gotongroyong”. Visi ini mempertegas makna“kebebasan”  Indonesia  dengan  caramewujudkan  kedaulatan,  kemandirian,dan kepribadian  nasional.  Di  dalamnyajuga  termaktub  sikap  dan  sifat  “aktif”untuk  dapat merealisasikan  kemandiriannasional  atas  landasan  kerjasama  positifdan  konstruktif  yakni gotong-royong.
Terdapat  berbagai  macam  faktor  yang  melatarbelakangi  dukungan  Indonesia  untuk Palestina, diantaranya: 1. Anti kolonialisme. Sesuai dengan amanat konstitusi yakni pembukaan UUD  1945  Indonesia  merupakan  negara  yang  menolak  adanya  penguasaan  negara  terhadap negara  lain.  Palestina  sebagai  sebuah  negara  yang  telah  memproklamasikan  kemerdekaannya tahun  1988  telah  mendapat  pengakuan  dari  Indonesia.  Palestina  sebagai  negara  berhak  untuk memiliki  pemerintahan  yang  berdaulat  bebas  dari  campur  tangan  bangsa  lain.  Namun  pada faktanya  Israel  yang  menjajah  tanah  Palestina  sehingga  membuat  Palestina  belum  dapat menikmati  kedaulatannya  secara  penuh.2.  Islam.  Indonesia  merupakan  negara  berpunduduk terbesar  keempat  di  dunia  dan  82.5%  nya  merupakan  muslim  yang  menjadikan  Indonesia sebagainegara dengan penduduk muslim terbesar dunia.
Dukungan  Indonesia  terhadap  Palestina  dapat  dilihat  dari  dorongan  terhadap  Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang melahirkan KTT luarbiasa OKI tahun 2016 yang memastikan 23 poin  dalam  deklarasi  Jakarta  bisa  terimplementasikan.  Selain  itu,  Indonesia  juga  mendorong para pemimpin OKI untuk memobilisasi terhadap dukungan Palestina dalam forum internasiona serta  Indonesia  mendorong  adanya  rekonsiliasi  antara  Hamas  dan  Fatah  dalam  forum  OKI (Sukamta, 2017).
Palestina  sebagai  bagian  dari  tanah  Arab  yang  merupakan  daerah  dimana  agama  Islam berasal, memiliki keterikatan yang kuat dengan Islam itu sendiri.Sehingga masyarakat Indonesia memiliki  simpati  yang  besar  terhadap  perjuangan  kemerdekaan  Palestina.3.Kemanusiaan. Konflik  antara  Israel  dan  Palestina  sering  menyebabkan  bencana  kemanusiaaan  di  wilayah  ini akibat korban perang dan penjajahan Israel., perang sering kali terjadi dan jatuhnya korban jiwa tak  dapat  dihindarkan.  Sejarah  mencatat  sejak  Inggris  menyatakan  komitmennya  untuk mendukung  pendirian  negara  Israel  ditanah  Palestina  bangsa  Yahudi  melakukan  berbagai pengusiran, penyiksaan dan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Bahkan ada yang menyebut apa  yang dilakukan  Israeladalah tindakan  genosida atau pembersihan etnis, karena  Israel  tidak pandang bulu dalam setiap serangannya yang banyak menewaskan warga sipil, baik itu wanita maupun  anak-anak.4.  Perdamaian  Dunia.  Hari  ini,  banyak  sarjana  dan  politisi  menganggap bahwa solusi dari masalah Palestina adalah satu-satunya kunci untuk perdamaian dan stabilitas internasional.Mendukung  kemerdekaan  Palestina  dan  menyelesaikan  konflik  ini  merupakan langkah  dalam  mewujudkan  perdamaian  dunia.5.  Stabilitas  Politik  dalam  Negeri.  Konflik Palestina merupakan konflik yang menarik perhatian masyarakat internasional terutama muslim, termasuk di Indonesia.
Isu ini dapat dikategori ke dalam arena konstituen, yang artinya pemerintah melihat bahwa isu ini dapat menjadi jalan untuk mendapat simpati publik.Sehingga opini publik terkait isu ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan luar negeri.6. Agenda Utama Politik Luar Negeri. Menurut M. Muttaqien konflik Arab-Israel merupakan isu penting  bagi  politik  luar  negeri  Indonesia.Konflik  ini  merupakan  konflik  yang  menarik perhatian  publik  internasional.Indonesia  merupakan  anggota  aktif  dari  berbagai  organisasi internasional seperti OKI, GNB, New Asian African Strategic Partnership (NAASP) yang mana organisasi-organisasi tersebut memiliki  perhatian  khusus terhadap  konflik Israel- Palestina.Sehingga  penting  bagi  Indonesia  untuk  menunjukkan  keseriusannya  dalam  upaya mendukung danmemperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Pada  tahun  2007-2008,  dengan  terpilihya  Indonesia  sebagai  anggota  tidak  tetap  dewan keamanan  PBB,  selalu  memberikan  dorongan  kepada  Dewan  Keamanan  PBB  untuk mengeluarkan  kebijakan  atau  pun  keputusan  terkait  isu-isu  Palestina  (Aslamiah,  2015).  Selain itu,  dalam  konteks  peningkatan  kapasitas building Indonesia  menginisiasi New  Asian  African Strategic  Partnership  for  Palestinian  Development(The  New  Asian-African  Strategic Partnership (NAASP), 2012).
Pasca  diumumkannya  Jerusalem  sebagai  ibu  kota  Israel  secara  sepihak  oleh  Presiden Amerika Serikat, Donald Trump 7 Desember 2017, Indonesia segera mengambil langkah untuk mengantisipasi  munculnya  konflik-konflik  baru.  Salah  satu  bentuk  kebijakan  pemerintah Indonesia  melalui  Menteri  luar  Negerinya  adalah  dengan  melakukan  koordinasi  di  beberapa negara-negara  di  Timur  Tengah  untuk  segera  mengadakan  konferensi  tingkat  tinggi  luar  biasa Internasional  melalui  OKI  (Organisasi  Kerja  Sama  Islam).Dalam  konferensi  yang  diadakan  di Turki  pada  13  Desember  2017  menghasilkan  Deklarasi  Istambul  “Kebebasan  untuk  Al- Quds”.Deklarasi historis ini secara kategoris menolak usaha Amerika  Serikat dan Israel untuk mengubah  status  hukum  Al-Quds  (Jerusalem)  serta  mengajak  komunitas  internasional  untuk menuruti dan menaati hukum internasional. Selain itu, juga menyerukan dunia untuk mengakui Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina yang sekarang diduduki Israel (Trias, 2017).
Hadirnya  empat  kekuatan  utama  di  Timur  Tengah  seperti  Arab  Saudi,  Iran,  Turki  dan Mesir,  dapat  dikatakan  bahwa  hubungan  mereka  tidak  Harmonis.Arab  Saudi  bersaing  dengan
Iran  untuk  memperebutkan  wilayah  pengaruh  dan  kepemimpinan  di  kawasan,  hubungan  Iran Turki juga tidak terlalu harmonis, Turki dengan Mesir kurang cocok dan Mesir dengan Iran pun kurang baik.Melihat konfigurasi seperti itu, peluang Indonesia untuk menjadi penggerak dalam mendorong  perjuangan  kemerdekaan  Palestina  dan  mempertahankan  penyelesaian  status Jerusalem.  Hal  ini  disebabkan  karena  Indonesia  dianggap  memiliki  nilai  lebih  yang  memiliki hubungan baik dengan negara-negara kunci di Timur Tengah dan juga Uni Eropa serta Gerakan Non Blok (GNB) yang bisa digerakkan dalam siding umum PBB (Trias, 2017).
Selain  Konferensi  Tingkat  Tinggi  Luar  Biasa,  Indonesia  juga  terlibat  dalam  berbagai diplomasi dalam mendorong Isu Palestina di tingkatan PBB. Salah satu contoh yang dilakukan oleh  Indonesia  adalah  dengan  mengadakan  pembicaraan  dengan  negara-negara  Eropa, khususnya  Prancis  yang  merupakan  anggota  tetap  Dewan  Keamanan  PBB.  Awal  tahun  ini, Perancis mengeluarkan ultimatum kepada Israel untuk segera mewujudkan perdamaian dengan Palestina  (“Peran  RI  di  Konflik  Palestina  2017,”  2017).  Melalui  pendekatan  luar  negeri Indonesia  dalam  merespon  kebijakan  Donald  Trump  diharapkan  akan  memberikan  semangat baru dalam memerjuangkan kemerdekaan Palestina di kancah Internasional.

## Kesimpulan
Kebijakan  luar  negeri  Indonesia  terhadap  respon  kebijakan  luar  negeri  Amerika  Serikat (Donald  Trump)  memberikan  tanda  bahwa  Indonesia  sangat  konsisten  terhadap  isu-isu Palestina.Gejolak politik di Timur Tengah terutama konflik antara Palestina-Israel memberikan peluang  bagi  Indonesia  tampil  sebagai  negara  yang  selalu  mengusung  konsep  perdamaian dunia.Pasca pengakuan Jerusalem sebagai ibukota Israel oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Tramp,  menjadikan  Indonesia  sebagai  mediator  dalam  menciptakan  perdamaian  di  Timur Tengah terutama antara Palestina-Israel.

## Referensi
Aslamiah, S. (2015). Diplomasi Indonesia Dalam Mendukung Palestina Menjadi Negara Peninjau Di PBB Tahun 2012. Jom FISIP , 2 (2).
Ganewati, W. (2016). Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama Pusat Penelitian Politik-LIPI.
Ismah Tita Ruslin. (2013). MEMETAKAN KONFLIK DI TIMUR TENGAH (Tinjauan Geografi Politik). Jurnal Politik Profetik , I (I).
Peran RI di Konflik Palestina 2017. (2017). Retrieved January 23, 2018, from http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/4615-peran-ri-di-konflik-palestina.html
Plano, C. J., & Olton Roy. (1978). The International Relations Dictionary .
RI jalin langkah tekan Trump. (2017). Retrieved from https://epaper.kompas.id/baca/kompaspagi/20171208
Sukamta. (2017). Peran Indonesia Mewujudkan Palestina Merdeka. Retrieved from https://news.detik.com/kolom/3748442/peran-indonesia-mewujudkan-palestina-merdeka
The New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) . (2012).
Trias, K. (2017). . Jerusalem, OKI, Indonesia, Jalan Masih Panjang. Kompas Analisis, Edisi 19 Desember 2017. Retrieved from https://epaper.kompas.id/baca/kompaspagi/20171219

## This page is intentionally left blank