Harinoto, adalah Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang

## ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH 2013
Harinoto Email : natawardhana@gmail.com
Abstrak  : The  research  took  place  in  the  department  of  finance  and  asset management revenue Malang trying to analyze the potential of local financial resources that support local revenues, analyze the contribution of revenue to the  budget,  analyzing  the  constraints  faced  in  optimizing  Regional  Revenue receipts,  as  well  as  efforts  to  overcome  obstacles  PAD  is  in  optimizing revenues. The research uses descriptive-qualitative analysis approach intends to  obtain  in-depth  study  of  the  potential  sources  of  finance  and  its implications  Budget  (budget).  This type  of  research  is descriptive  who tried to  describe  in  depth  the  object  of  research  at  the  present  time  based  on  the facts  as  they  appear.  The  results  showed  that  the  potential  sources  of  local finance in the current budget year, local tax receipts increased, but revenues from  levies  fluctuate  so  that  the  necessary  strategic  efforts  are  more progressive,  following  receipt  of  Income  Results  of  Regional  Wealth Management  The  Separated  also  experienced  improvement  and  other  local Revenue  valid  from  year  to  year  fluctuations,  in  terms  of  the  level  of  local autonomy  based  on  the  reception  area,  Malang  still  low,  considering  the contribution  of  local  revenues  to  the  budget  by  an  average  of  9117%, remaining  at  90.18%  contributed  by  sources  other  than  those  derived  from the  PAD,  and  there  are  still  many  obstacles  faced  in  optimizing  regional income, yet realistic in determining the revenue targets, are still high levels of leakage and breakouts, as well as reduced admission object types. Efforts to do  is  to  strive  for  the  determination  of  revenue  targets  made  more  realistic, eliminate  leakage  and  break-out  level,  and  strive  for  the  type  of  object revenue from taxes and levies can be further improved.
Keyword : local revenues, budgets and self-reliance

## PENDAHULUAN
Kebijakan    memperkuat Otonomi  Daerah  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia  melalui  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.  Saat  ini  kewenangan  daerah  menjadi  sangat  luas,  bidang  pemerintahan kecuali  masalah  politik  luar  negeri, pertahanan  keamanan,  peradilan, moneter  dan fiscal,  agama,  serta  bidang  lain  yang  strategis.  Bidang  pemerintahan  yang  wajib dilaksanakan  oleh  Daerah  meliputi  pekerjaan  umum,  kesehatan,  pendidikan,  dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja (UU No.32.2004).
Dalam  rangka  memenuhi  tuntutan  pelayanan  kepada  masyarakat,  maka restrukturisasi dan spesialisasi dengan pembentukan departemen atau instansi baru
sebagai realisasi otonomi daerah (Abdul Wahab,2009). Dalam pelaksanaan sistem pelayanan  dan  efisiensi  ,  selain  sumber  daya  manusia,  faktor-faktor  yang  sangat menentukan  keberhasilan pembangunan daerah adalah tersedianya keuangan  yang baik,  bersumber  dari  subsidi  pusat  atau  daerah  propinsi  (Abdul  Wahab,2007), Arsyad  (200).  Pendapatan  asli  daerah  rata-rata  Kota/  Kabupaten  ternyata  masih relative  rendah,    belum  dapat  mendukung  terselenggaranya  pembangunan  daerah secara  baik,  oleh  sebab  itu  masih  diperlukan  sumber  dana  subsidi  dari  pusat  dan propinsi, hampir 80% dana dari Pusat, baik subsidi maupun bantuan, mengucur ke daerah,  sedangkan  sisanya  20%  digali  dari  daerahnya  sendiri  untuk  membangun daerah (Devas, 2009).
Rendahnya kemampuan daerah  membiayai program-program pembangunan disebabkan  rendahnya  penerimaan  pendapatan  daerah    yang  dapat  digali  di daerahnya  sendiri.  Pajak-pajak  yang  didesentralisasikan  kepada  daerah  kategori pajak kecil, seperti : pajak reklame, pajak hotel dan rumah makan, pajak galian C dan  pajak-pajak  kecil  lainnya.  Sebagai  konsekuensinya  menyebabkan  subsidi pemerintah  pusat  selalu  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  Abdul  Wahab,  2009). Gejala  rendahnya  kemampuan  pemerintah  daerah  membiayai  pembangunan menyebabkan  pemerintah  pusat  menerapkan  sistem  sentralisasi  pendanaan.  Salah satu  alasan  utama  adalah  prosedur  pelaksanaannya  cukup  sederhana  dan  adil. Sistem  ini  berhasil  menjauhkan  kericuhan  politik  antar  daerah  yang  disebabkan oleh  ketidakadilan  di  dalam  penentuan  alokasi  dana  dan  kecemburuan  sumber keuangan  masing-masing  daerah  (Ichsan,et  al, 2007). Di lain  sisi, sistem  ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang cukup mendasar, seperti penyimpangan- penyimpangan  program  pembangunan  pada  saat pelaksanaan  program  (Mamesah, 2005;  Davey,  2009  ).    Sehingga  ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat  bisa diukur dari perimbangan keuangan pusat-daerah.
Strategi  pembangunan  daerah  yang  sentralistis,  hakekatnya  jebakan ‘ assistencialism’ yang  memancing  masyarakat  sebagai  obyek  asistensi  dan semakin  memperbesar  ketergantungan  masyarakat  kepada  pemerintah,  Booth, (2003). Dengan demikian, secara perlahan-lahan dikawatirkan inisiatif dari bawah untuk  merencanakan,  melaksanakan  dan  membiayai  program  pembangunan menjadi  kecil  serta  rendahnya  rasa  memiliki  ( sense  of  belonging )  terhadap pembangunan daerahnya. Davis (2007) menyatakan  perubahan  kondisi kehidupan masyarakat  yang ditimbulkan sebagai pengaruh dari  suatu  konsep ekonomi. Pajak mempunyai  peranan  dominan  sebagai  dana  pembiayaan  pengeluaran  negara. Penggalian  pajak  untuk  biaya  pembangunan  ini  harus  memiliki  kiat  lain  yang semakin digalakkan.
Pajak  diharapkan  mampu  menutupi  biaya  pembangunan.  Keuangan penyelenggaraan  pemerintahan  Indonesia  dalam  melakukan  pembangunan diperoleh  dari  beberapa  macam  pajak.  Berkaitan  dengan  urusan  pembiayaan, pembangunan, tentu tidak  hanya pemerintah pusat  saja. Amanat Undang-Undang No.  33  tahun  2004  bahwa  pelaksanaan  pembangunan  itu  juga  merupakan kewajiban  dari  pemerintah  daerah  (Ichlasul  Amal,  2003).  Dengan  demikian  yang berhak  menggali  dana  dari  sektor  pajak  dan  retribusi  bukan  hanya  pemerintah pusat  tetapi  juga  pemerintah  Daerah,  yang  berkaitan  dengan  tugas  pemerintah daerah  otonom  yang  memiliki  fungsi  mengatur  rumah  tangga  sendiri,  melakukan pembangunan.
Seiring  dengan  bertambahnya  tugas  dan  tanggung  jawab  daerah  dalam mengatur pembangunan sendiri sebagaimana fungsi daerah otonom, maka sumber-
MODERNISASI, Volume 11, Nomor 1, Februari 2015 30
sumber  keuangan  atau  pembiayaan  harus  lebih  ditingkatkan.  Untuk  urusan pembiayaan  pemerintah  daerah  maka  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  harus mencukupi untuk dipakai melakukan pembiayaan pembangunan di daerah. Daerah dapat  menempuh  cara-  cara  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah, misalnya dengan cara intensifikasi pajak, ekstensifikasi pajak ataupun dengan lebih mengoptimalkan  badan-badan  usaha  milik  daerah.  Dalam  menggali  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Pemerintah  Kabupaten  Malang,  dapat  mengakselerasikan dengan  perekonomian  daerah  yang  secara  langsung  akan  berpengaruh  terhadap peningkatan  pendapatan  daerah,  Tentu  rambu-rambu  yang  harus  dipatuhi    tidak melakukan upaya kontraproduktif yang dapat menimbulkan hambatan atau distorsi terhadap  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  sehingga membawa dampak high cost economy di daerah (Fernandes, 2010).
Prioritas  pengembangan  potensi  sumber-sumber  keuangan  Daerah  yang profitable dan  masih  dapat  ditumbuh  kembangkan  di  kemudian  hari.  Pencarian sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  upaya  yang  dilakukan  terus menerus  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Malang,  hal  ini  perlu    dilakukan  mengingat belum  optimalnya  beberapa  sumber  PAD  Pemerintah  Kabupaten  Malang.  Ini menunjukkan  bahwa  jasa  yang  dapat  dijual  masih  kurang  berorientasi public service Pemerintah  Daerah  juga  bersifat profit  making  (Abdul  Wahab,  2007) . Karena berotonomi  berarti juga berotomoney ,  berarti menunjukkan
ketidaktergantungan  (khususnya  dalam  hal  keuangan)  daerah  kepada  pusat  dalam pembangunan  di  daerahnya.  Idealnya  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) mampu  menyumbangkan  sebagian  terbesar  dari  seluruh  pendapatan  daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan (Arsyad, 2000).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (a) Bagaimanakah menggali potensi  sumber-sumber  keuangan  daerah  yang  potensial.  (b)  Bagaimanakah kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  APBD.  (c)  Kendala-kendala  dan upaya solutif yang dilakukan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah

## TINJAUAN PUSTAKA
Kaho (2002:  38)  desentralisasi sebagai suatu  sistem dari tugas-tugas  negara diserahkan  penyelenggaraannya  kepada  organ  di  daerah  yang  mandiri ( independent ).  Organ  ini  berwenang  melakukan  tugas  atas  inisiatif  dan kebijaksanaani  daerahnya.    Ciri  desentralisasi    mempunyai  sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai pelaksanaan tugasnya  sendiri. Sementara  The Lian  Gie  (2008)  desentralisasi  sebagai  wujud    pelimpahan  wewenang  dari pemerintah  pusat  kepada  satuan  pemerintahan  di  daerah  untuk  penyelenggaraan segenap kepentingan masyarakat setempat, dengan lingkungan wilayahnya disebut “Daerah  Otonom”,  oleh  satuan  organisasi  pemerintah  itu  dinamakan  “otonom”. Aparat  pemerintah  Daerah  Otonom  yang  memegang  otonomi  ini  disebut “pemerintah  Daerah”,  sedangkan  segenap  penyelenggaraan  wewenang  untuk kepentingan  daerah  tersebut  disebut  kewajiban,  tugas  dan  tanggungjawabnya tercakup dalam istilah “Pemerintah Daerah”.
Penelitian  Usman,  M  (2007)  menunjukkan  keseluruhan  penerimaan Kabupaten/  Kota  di  Indonesia,  bahwa  pendapatan  daerah  (PAD)  hanya menyumbangkan  ±  10%  sementara  hampir  80%  berasal  dari  subsidi  dan sumbangan  pemerintah  pusat  sisanya  merupakan  pinjaman  daerah.  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  itu  sendiri  komposisinya  terdiri  atas  :  Pajak  Daerah  (23%), Retribusi/  pungutan  jasa  (49%),  Penerimaan  Dinas-dinas  (9%),  Laba  Perusahaan Daerah  (2%)  dan  Penerimaan  Lain-lain  (17%).  Penelitian  UGM  bekerjasama
dengan  Depdagri  (2002),  kontribusi  PAD  terhadap  total  Pendapatan  Daerah (APBD)  th  1999/2000  –  th  2001/2002,  rata-rata  sangat  kecil  yaitu  15,82%  dalam skala  nasional.  Prosentase  terendah  ditempati  Kabupaten  Daerah  Ambeno  yaitu 0,53%  dan  tertinggi  adalah  Kabupaten  Daerah  Bandung  yaitu  65,29%.  Dari sebagian  besar  Daerah  yang  diteliti  yaitu  sebanyak  292  Daerah  Tingkat  PADnya hanya  sebesar  5%  sampai  15%  dari  total  Pendapatan  Daerah.  Hanya  2  (dua) Daerah  yang  PADnya  diatas  50%  dari  total  Pendapatan  Daerah.,  dan    54  Daerah yang mempunyai PAD di bawah 5% dari total Pendapatan Daerahnya. Lebih jelas ditabelkan sbb:
Tabel 1. Prosentase  PAD  Terhadap  APBD  Kabupaten/  Kota  di  292  Daerah  di  Indonesia Tahun 2001/2002
Prosentase PAD terhadap APBD Jumlah Kabupaten/ Kota Angka % 0% - 10% 10,1% - 20% 21,1% - 30% 30,1% - 40% 40,1% - 50% > 50%
122 86 43 22 17 2 41,78 29,45 14,73 7,53 5,83 0,88 Jumlah 292 100
Sumber: Hasil Penelitian Depdagri – UGM, 2001/2002
LPENI-FEUI (2003),berdasarkan data dari 289 Kabupaten/Kota
kemampuan  Pendapatan  Asli  Daerah,  terlihat  hanya  sebanyak  3  Kabupaten/  Kota yang  PAD-nya  lebih  besar  dari  rata-rata  pengeluaran  total  dan  sebanyak  6 Kabupaten/Kota  yang  PAD-nya  lebih  besar  dari  rata-rata  pengeluaran  rutin. Kabupaten/  Kota  yang  mempunyai  kemampuan  relatif  besar  untuk  membiayai pengeluaran  totalnya  adalah  Kota  Bandung,  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten Bandung.  Sedangkan  yang  mempunyai  PAD    dapat  membiayai  pengeluaran rutinnya adalah Kota Semarang, Kota Denpasar, Kabupaten Bogor, Kota Bandung,
Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Bandung.  Adapun  besarnya  rata-rata  pengeluaran total dan rata-rata pengeluaran rutin pada tahun 2008  masing-masing sebesar  Rp. 67.017.000.000,- dan Rp. 45.072.000.000,-. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata pengeluaran total dan rutinnya sebagaimana tabel berikut:

## Tabel 2.
Perbandingan  PAD  dgn  rata-rata  Pengeluaran  Total  dan    Pengeluaran  Rutin Daerah Th 2003
No. Uraian Jumlah Kab/Kota % 1. 2. 3. 4. PAD > rerata pengeluaran total PAD > rata-rata pengeluaran total PAD > rata-rata pengeluaran rutin PAD > rata-rata pengeluaran rutin 3 286 6 283 1,04 98,96 2,08 97,92 Jumlah 289 100
Sumber : LAIEM — FEUI Tahun 2002/2003
MODERNISASI, Volume 11, Nomor 1, Februari 2015 32
Kuncoro  (2005),dengan  data  time  series  tahun  anggaran  2002/2003  - 2003/2004, menunjukkan bahwa penerimaan terbesar Kabupaten/ Kota berasal dari sumbangan  dan  bantuan  pemerintah  pusat,  diikuti  oleh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  kemudian  bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak.  Sebagian  besar  Kabupaten/ Kota (173 Kabupaten/ Kota) memiliki angka presentase PAD terhadap total belanja daerah  kurang  dari  15%.  Komposisi  PAD  terdiri  atas  retribusi  daerah  (55,67%), pajak daerah 26,6%) dan sisanya (17,73%) bersumber dari penerimaan dinas-dinas, laba perusahaan daerah dan penerimaan lain-lain.
Penyebab-rendahnya  PAD berdasarkan  hasil penelitian Kuncoro  adalah:  (1) kurang  berperannya  perusahaan  daerah  sebagai  sumber  pendapatan  daerah;  (2) tingginya derajat sentralisasi dibidang perpajakan; (3) Kendali pajak daerah cukup beragam  hanya  sedikit  yang  bisa  diandalkan  sebagai  sumber  penerimaan;  (4) alasan politis banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatism; (5) kelemahan dalam  pemberian  subsidi  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah. Dengan  hasil  empiris  penelitian  ini  membuktikan  karakteristik  otonomi  daerah yang khas di Indonesia, yang berbeda dengan Negara-negara lain

## METODE
Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, dengan  wawancara mendalam (in- depth  interview), yang  didukung  kajian  dokumentasi  dengan  data time  series, Penghalusan  data  dan  informasi  dengan    komparasi  data  lain  (Faisal,  2000). Cara ini  sering  disebut  dengan negative  case  analysis, dilakukan  dengan  mencari informasi kepada orang yang sekiranya mengetahui kondisi lain  serta focus group discussion secara  kelompok,  ditujukan  kepada  pegawai  maupun  pimpinan  unit (Moleong,  2005).  Data  diperoleh  dianalisis,  narasikan  serta  komparasi.  Reduksi tema-tema pokok yang relevan dengan penelitian.Gambaran keseluruhan penelitian diusahakan  tersusun  secara  sistematis    dengan    analisis  komprehensif  dengan proses pengumpulan data, verifikasi dan pengambilan kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Pendapatan    tahun  2011-2013    dari  pajak  hotel,    restoran,    hiburan, reklame,  penerangan jalan umum, pengambilan bahan Galian Golongan C, parkir dan  pajak  sarang  burung  walet.  Dengan  rincian  pendapatan  sector  Pajak  dapat disajikan sebagai berikut :

## Tabel 3.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011-2013
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 2011 28.207.500.000 33,782.878.886 119.77 2012 31.275.000.000 39.362.653.309 125.86 2013 46.250.000.000 64.689.653.942 139.87 Rata-rata 128.50 Sumber : DPPKAD Kabupaten Malang, 2013
Penerimaan  sektor  pajak  daerah  terjadi  peningkatan  dari  tahun  2011    ke tahun 2013, baik dari target yang diharapkan maupun realisasinya, dengan rata-rata
prestasi  yang  dicapai  sebesar  128.50  %.  Selama  3  tahun  pengamatan, perkembangan  yang  terjadi  mengalami  fluktuasi.  Prestasi  tertinggi  dicapai  pada tahun  2013  sebesar  139.87%, disebabkan  kerjasama  wajib  pajak dan  pengelola di lapangan  juga  beberapa  tunggakan  pajak  yang  ditagih  tahun  tersebut.  Peringkat capaian tertinggi kedua tahun 2012 mencapai 125,86%, karena mencapai lebih dari target  yang  diharapkan.  Karena  adanya  pertumbuhan  ekonomi  dan  beberapa  jenis usaha  mulai  merangkak  tumbuh.  Implikasi  lebih  tinggi  upaya  meningkatkan pendapatan  dari  sector  pajak  dapat  dicapai  dan  meningkatnya  kesadaran  yang tinggi.
Sektor Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, serta retribusi perizinan tertentu, sebagai berikut :
Tabel 4.
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 2011-2013
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (Rp) 2011 32.007.444.000 24.512.496.389 76.58 2012 32.331.912.700 29.861.750.127 92.36 2013 34.711.520.600 37.145.935.538 107,0 Rata-rata 91.98
Sumber : DPPKAD Kabupaten Malang, 2013
Realisasi  penerimaan Retribusi  Daerah tahun 2011  - 2013  secara  nominal mengalami fluktuasi dari target maupun realisasinya. Tahun 2011 merupakan tahun sangat jelek, tidak tercapai  namun  secara  umum  penurunan terjadi  cukup  berarti, mengingat  deviasi  yang  terjadi  sebesar  23.42  %  dari  target,  karena  kurangnya partisipasi  dari  masyarakat  tentang  penarikan  retribusi  daerah,  terutama  jasa umum,  persampahan  dan  kebersihan,  parkir,  penyuluhan  dan  pendidikan  kepada masyarakat tentang retribusi daerah.
Capaian  yang  paling  besar  terjadi  tahun  2013.  karena  prestasi  yang dicapai  menembus  angka  107,01%.  Artinya,  realisasi  yang  diterima  capaiannya melebihi  7,01%  dari  angka  yang  ditargetkan  yaitu  sebesar    Rp  37.145.935.538,. Tahun 2012  sisi realisasi, dibandingkan dengan target yang ditetapkan, mengalami kenaikan  sedikit  dari  tahun  sebelumnya,  yaitu  Rp  324.468.700,-  dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, mengalami kenaikan yang cukup signifikan  realisasi 2012  sebesar  Rp  5.349.253.738,-    kondisi  ini  bagi  petugas  dilapangan  dapat meningkatkan kinerja karyawan, sehingga diperlukan kajian komprehensif.
Tidak  tercapainya  pendapatan  sector  retribusi  daerah  ini,    adanya kebijakan Pemerintah daerah menghapus beberapa jenis retribusi.  Retribusi daerah pada  dasarnya  merupakan  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  pemakaian jasa pekerjaan badan usaha milik daerah bagi  yang  berkepentingan atau jasa  yang diberikan.  Karena  itu  semakin  banyak  jasa  yang  diberikan  semakin  terbuka  bagi daerah  menerima  hasil  retribusi  yang  lebih  besar.  Retribusi  dapat  pula  sebagai penerimaan  yang  diperoleh  berdasarkan  norma-norma  umum  yang  ditetapkan. Norma-norma  tersebut  berhubungan  prestasi  yang  diselenggarakan  berhubungan dengan kepentingan umum.
Sedangkan  untuk  penerimaan  PAD  dari  sektor  Pendapatan  Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang  dipisahkan  al.  penyertaan  Modal  pada Perusahaan  Milik  Daerah  (BUMD)  seperti  PDAM,  PD  Jasa  Yasa,  Deviden  Bank
MODERNISASI, Volume 11, Nomor 1, Februari 2015 34
Jatim  dan  BPR  Artha  Kanjuruhan,  dari  tahun  2011  -  2013  seperti  pada  tabel berikut:

## Tabel 5.
Target dan Realisasi Penerimaan PHPKD Yang Dipisahkan Tahun 2011-2013
Tahun Target (Rp) 2011-2013  (Rp) Capaian  (%) 2011 5.926.893.000, 4.920.768.488, 83.02 2012 6.314.003.530, 6.299.098.670, 99.76 2013 8.047.731.750, 9.084.767.456, 112.89 Rata-rata 98.56 Sumber : DPPKAD Kabupaten Malang, 2013
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan secara  nominal  mengalami  fluktuasi  yang  sangat  variatif,  namun  dari  proses perencanaan  sudah  cukup  logis,  karena  tahun  ke  tahun    ada  kenaikan.  Karena berdasarkan  kerangka  kinerja,  masuk  kinerja  yang  ideal,  namun    dari  aspek perencanaan  belum  memenuhi  standar  yang  ideal,  karena  tahun  2011    tidak memenuhi target yaitu kurang 16.08%, tahun 2012 kurang 0.24% sudah mendekati ideal, sedangkan tahun 2013  mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik sisi  target  -  realita  naik  12.89%  maupun  sisi  pendapatan  dibandingkan  tahun sebelumnya,  naik  13.13%.  Penerimaan  tahun  2013,  lebih  baik  disebabkan  adanya pendapatan  yang  berasal  dari  pembagian  Laba  BUMD,  karena  investasi  yang dilakukan  pada  beberapa  perusahaan  BUMD  merupakan  investasi  yang  minim resiko.
Berikut  untuk    Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah  terdiri  dari pendapatan  hasil  penjualan  Aset  Daerah,  penjualan  Drum  Bekas,  Bagi  hasil pengelolaan  Terminal  Landungsari  dan  biaya  admin    Wajib  Daftar  Perusahaan (WDP),  kontribusi  penjualan  Sumber  Air  Bersih,  Pendapatan  penerimaan  Jasa Giro,  Pendapatan  Bunga  Deposito,  Pendapatan  Tuntutan  Ganti  rugi  Daerah, pendapatan  dari  pengembalian  belanja,  Pendapatan  dari  Badan  Layanan  Umum Daerah  (BLUD)  dan  pendapatan  lain-lain  PAD  yang  sah  dari  tahun  2011  –2013 berikut ini:

## Tabel6.
Target dan Realisasi Penerimaan  Lain-lain  2011-2013
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 2011 50.018.311.000 90.310.301.774 180.55 2012 53.481.554.147 54.942.413.501 102.73 2013 53.229.615.176 61.412.919.063 115.37 Rata-rata 132.88 Sumber : DPPKAD Kabupaten Malang, 2013
Realisasi  penerimaan  sektor  Lain-lain  yang  Sah  dari  tahun  ke  tahun mengalami  fluktuasi,  dengan  rata-rata  pertumbuhan  atau  perkembangan  sebesar 132.88%.  Karena  keberhasilan  memberdayakan  yang  dimiliki,  sehingga prestasinya  sudah  cukup  baik.  Ini  menunjukkan  bahwa  telah  berhasil mempergunakan  kesempatan  yang  dimilikinya  ( opportunity  cost )  untuk menanamkan  sebagian  dana  yang  dimiliki  pada  usaha-usaha  yang  dapat memberikan kontribusi positif pada penerimaan daerahnya. Sumber daya manusia
di  lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang  yang dimiliki memiliki kemampuan dalam  mengembangkan  dan  menaksir  sejumlah  investasi  yang  dapat  memberikan keuntungan optimal dengan resiko yang minimal.

## Analisis Tingkat Kemandirian Daerah
Analisis  ini  menunjukkan  kemampuan  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dibandingkan dengan total pendapatan. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap ditampilkan datanya sebagai berikut :
Tabel 7. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2011-2013
Tahun Pendapatan Daerah (Rp) PAD (Rp) Kontribusi (%) 2011 1.427.167.882.057 153.526.441.537 10.722 2012 1.665.125.923.967 130.465.915.607 7.808 2013 1.950.582.224.844 172.333.275.999 8.821 Rata-rata 9.117 Sumber : DPPKAD Kabupaten Malang, 2013
Bahwa  kontribusi  PAD  terhadap  Pendapatan  Daerah  memiliki  rata-rata sebesar  9.117%.  Artinya  sumbangan  yang  diberikan  kepada  Pendapatan  Daerah (APBD)  Kabupaten  Malang  yang  bersumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terdiri dari penerimaan hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dari penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, menyumbang rata-rata sebesar 9.117%. Selebihnya 90.883 % disumbang oleh sumber-sumber lain selain yang berasal dari PAD.
Menurut Halim  (2005) ciri  utama  daerah  mampu  melaksanakan  otonomi adalah (1) adanya  kemampuan  keuangan  daerah  dan kewenangan  untuk  menggali sumber-sumber  keuangan,  mengelola  dan  menggunakan  keuangannya  sendiri untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan;  (2)  ketergantungan  kepada bantuan  pusat  harus  seminimal  mungkin,  oleh  karena  itu  PAD  menjadi  sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai  kemampuannya menunjukkan kinerja keuangan  daerah  yang  positif.  Dalam  hal  ini  kinerja  keuangan  positif  dapat diartikan  sebagai  kemandirian  keuangan  daerah  dalam  membiayai  kebutuhan daerah  dan  mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Semakin  tinggi  derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan semakin mampu membiayai pengeluarannya  sendiri  tanpa  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Secara  umum, semakin  tinggi  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  dan  semakin  tinggi  kemampuan daerah  untuk  membiayai  kemampuannya  sendiri  akan  dan  menunjukkan  kinerja keuangan daerah yang positif.
Data diatas menunjukkan tingkat kemandirian  yang masih sangat minim. Artinya  kemampuan  PAD  dalam  memberikan  kontribusi  terhadap  Pendapatan Daerah  (APBD)  masih  dibawah  angka  10%,    sebagaimana  yang  disampaikan
MODERNISASI, Volume 11, Nomor 1, Februari 2015 36
Mahmudi (2007)  bahwa kriteria kemampuan keuangan daerah dapat dikategorikan sangat  baik jika nilai rasio kemandiriannya diatas 50 persen, baik jika nilai rasio 40-50  persen, cukup jika  nilai  rasio  30-40  persen, sedang jika  nilai  rasio  20-30 persen, kurang jika nilai rasio 10 -  20 persen dan sangat kurang jika nilai rasio antara  0-10 persen.
Analisis Penerimaan PAD .
Realisasi penerimaan PAD, erat kaitannya dengan perencanaan, penetapan, penagihan,  dan  pengadministrasian  penerimaan  itu  sendiri.  Beberapa  aspek  yang menunjang  peningkatan  penerimaan,  dengan  intensifikasi,  ekstensifikasi,  dan diversifikasi  terhadap  sumber-sumber  penerimaan  daerah,  dalam  hal  ini penerimaan  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  dan  penerimaan  yang  berasal  dari  penerimaan    lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Untuk  melihat  sejauhmana  perkembangan  dan  tingkat  keberhasilan penerimaan  daerah,  tentunya  dengan  membandingkan  target  penerimaan  daerah terhadap  realisasi  yang  diterima.  Usahanya  untuk  menggali  sumber-sumber keuangan  daerah  yang  menopang  APBD-nya.    Target  dan  realisasi  serta  prestasi PAD Kabupaten Malang tahun 2011-2013 sebagaimana berikut:
Tabel 8.
Target dan Realisasi Penerimaan PAD  2011-2013
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian  (%) 2011 116.160.148.000 153.526.441.537 132.17 2012 123.402.470.377 130.465.915.607 105.72 2013 142.238.867.526 172.333.275.999 121.16 Rata-rata 119.68 Sumber : DPPKAD Kabupaten Malang, 2013
Bahwa  realisasi  penerimaan  PAD  selama  periode  pengamatan  telah memenuhi  target  dengan  rata-rata  perkembangan  pencapaian  target  menembus angka  119.68%.  Namun  untuk  relisasi  tahun  2012  mengalami  penurunan  sebesar Rp 22.106.525.930,- dibandingkan tahun 2011, walaupun dibandingkan dari target dan  realisasi  tahun  2012  sudah  tercapai.  Tahun  2013  selisih  realisasi  penerimaan PAD  cukup  tinggi,  yaitu  Rp  41.867.360.392,-bahwa  PAD  Kabupaten  Malang masih  bisa  optimalkan,  dengan  berbagai  kemungkinan  antara  intensifikasi  dan ekstensifikasi,  serta  komitmen  pegawai  untuk  memberdayakannya,  masih  perlu bekerja keras agar ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat berkurang.
Pada prinsipnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah sudah menunjukkan prestasi  yang  cukup  baik,  realisasi  penerimaan  sudah  mencapai  target  yang diharapkan.  Tanggung  jawab  pemerintah  daerah  harus  melakukan  usaha-usaha intensifikasi  dan  ekstensifikasi  terhadap  penggalian  sumber-sumber  pendapatan asli  daerahnya  guna  menunjang  pengeluaran  yang  tertuang  dalam  anggaran belanjanya.  Kewajiban  lain  memenuhi  hutang-hutangnya  terutama  hutang  yang harus segera dilunasi, yaitu hutang-hutang jangka pendek, baik kepada pihak-pihak ketiga, supplier, atau pihak-pihak lain yang berasal dari internal pemerintah daerah itu sendiri.
Untuk  mencapai  target  PAD  meningkatkan  kinerja  aparatnya,  terutama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah  yang  merupakan dinas perencana  dan  beberapa  dinas  teknis  yang  bertanggung  jawab  atas  penerimaan
daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati untuk mengejar target yang telah ditetapkan, baik berupa penyuluhan kepada masyarakat maupun kepada objek  pajak  lainnya,  dan  diberikan  orang-orang  yang  dapat  dipercaya  untuk mengelolanya,jujur    dan  tidak  terjadi  penyelewengan  dalam  pelaksanaan  maupun pertanggungjawabannya.  Bagian  pencatatan,  penagihan,  pembukuan  dan pengawasan  dipisahkan  personilnya,  sehingga  akan  menyulitkan  mereka  untuk merekayasa  laporan  yang  harus  dipertanggung  jawabkan.  Sebab  masing-masing personil harus membuat laporan berdasarkan tugas dan fungsinya.

## Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
Analisis  kontribusi  Pajak  Daerah    terhadap  PAD  Kabupaten  Malang selama tahun 2011 - 2013.
Tabel 9 . Kontribusi Pajak Daerah  terhadap P endapatan Daerah
Tahun Realisasi (Rp) Prestasi (%) Kontribusi  terhadap PAD (%) 2011 33,782.878.886,- 119.77 22.00 2012 39.362.653.309,- 125.86 30.17 2013 64.689.653.942,- 139.87 37.54 128 29.90
Sumber : DPPKAD Kabupaten Malang, 2013
Rata-rata  penerimaan  yang  berasal  dari  pajak  daerah  mencapai  sebesar 128.50%  yang  melampaui  dari  target  yang  telah  ditetapkan,  rata-rata  kontribusi pendapatan  dari  pajak    menembus  angka  29.90%.  Terbesar  tahun  2013  yang mencapai angka 37.54% {(64.689.653.942,-/172.333.275.999,-)x 100%}. Tertinggi kedua  tahun  2012  yang  mencapai  angka  30.17%  {(39.362.653.309,- /130.465.915.607,-) x 100%}. Dan tahun 2011 mencapai 22.00%
{(33,782.878.886,-/153.526.441.537,-) x100%}.
Menurut  Kamaludin  (2004)  Hasil  Pajak  Daerah  dalam  kaitannya  dengan peningkatan  pendapatan  Daerah,  kebijaksanaan  yang  perlu  ditempuh  adalah intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pemungutan  pajak.  Kebijaksanaan    dan  usaha intensifikasi    peningkatan  PAD  dari  sumber-sumber  yang  ada  atau  yang  sudah berjalan  selama  ini.  Sementara  itu,  kebijaksanaan  dan  usaha  ekstensifikasi  dalam pemungutan  ini  berupa  mencari  dan  menggali  sumber-sumber  pendapatan  daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan.
Secara  nominal, penerimaan dari  pajak    mencapai  prestasi tertinggi  pada tahun  2013    sebesar  Rp.  64.689.653.942,-,  atau  dengan  prestasi  139.87% dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan.  Peringkat  pencapaian  tertinggi kedua  di  tahun  2012  yang  mencapai  Rp.  39.362.653.309,-,  atau  dengan  prestasi 125.86%  dari  jumlah  target  yang  ditetapkan.  Dalam  tahun  2011  yang  mencapai Rp.  33,782.878.886,-  atau  dengan  prestasi  119.77%  dari  jumlah  target  yang ditetapkan ini berarti, secara nominal pencapaian target pajak relatif cukup bagus.
Kemandirian  suatu  daerah  dicapai  dengan  peningkatan  pendapatan  asli daerahnya,  sehingga  legislatif  dan  Kepala  Daerah  mampu  membuat  inovasi cerdas.  Dengan  membuat  kebijakan;  (1)  Ekstensifikasi,  dimana  kebijakan    ini dilakukan dalam upaya mencari /menemukan objek atau wajib pajak dan retribusi
MODERNISASI, Volume 11, Nomor 1, Februari 2015 38
daerah  baru  ataupun  juga  memperluas  ruang  lingkup  pajak  yang  telah  ada;  (2) Intensifikasi  yang  mana  kebijakan  ini  memiliki  makna,  memanfaatkan  sumber- sumber yang telah ada dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi melalui berbagai media dan tenaga yang telah dipersiapkan.

## Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
Analisis  kontribusi  Retribusi  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kabupaten Malang selama tahun 2011 -2013
Tabel   10. Kontribusi  Retribusi Daerah terhadap PAD th 2011-2013
Tahun Realisasi (Rp) Prestasi (%) Kontribusi  thd  PAD (%) 2011 24.512.496.389, 76.58 15.966 2012 29.861.750.127, 92.36 22.888 2013 37.145.935.538, 107,01 21.554 Rata-rata 91.98 20.136 Sumber : DPPKAD Kabupaten Malang, 2013
Dari  hasil  analisis  data  yang  di  tabelkan  tersebut  di  atas,  penghitungan target  dan  realisasi  penerimaan  yang  berasal  dari  Retribusi  Daerah  menunjukkan angka  yang  cukup  signifikan    pada  tahun  2011  yang  mencapai  15.966%    dalam memberikan  sumbangan  penerimaan  terhadap  PAD.    Tahun  2012,  memberikan sumbangan  terhadap  PAD  sebesar    22.888%.    Dan  pada  tahun  anggaran  2013 memberikan  sumbangan  terhadap  PAD  sebesar    21.554%.  Dan  jika  diambil  rata- rata  kontribusi  penerimaan  retribusi  daerah  terhadap  PAD  mencapai  angka 20.136%.  Kontribusi  terbesar  terjadi  pada  tahun  2012,  yang  mencapai  angka 22.888% {(29.861.750.127,- / 153.526.441.537,-) x 100%}. Berikutnya kontribusi tertinggi  kedua  terjadi  pada  tahun  2013  yang  mencapai  angka  21.554% {(37.145.935.538,-  /  172.333.275.999)  x  100%}.  Dan  terakhir  terjadi  pada  tahun 2011 yang mencapai 15.966% {(24.512.496.389,- / 153.526.441.537) x 100%}.
Retribusi  daerah  pada  dasarnya  merupakan  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  pemakaian  atau  karena  memperoleh  jasa  pekerjaan  badan  usaha milik  daerah  bagi  yang  berkepentingan  atau  karena  jasa  yang  diberikan  oleh pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu  semakin  banyak  jasa  yang  diberikan  oleh pemerintah  daerah  akan  semakin  terbuka  bagi  daerah  untuk  menerima  hasil pungutan  retribusi  yang  lebih  besar.  Secara  lebih  mendalam  retribusi  dapat diartikan  pula  sebagai  penerimaan  yang  diperoleh  penguasa  publik  dari  rumah tangga  swasta  berdasarkan  norma-norma  umum  yang  ditetapkan.  Norma-norma tersebut berhubungan dengan prestasi-prestasi  yang diselenggarakan atas usul dan kepentingan swasta, sedangkan prestasi tersebut berhubungan dengan kepentingan umum.
Pengelolaan terhadap retribusi daerah harus dapat dilakukan secara cermat, tepat  dan  hati-hati.  Pemerintah  daerah  perlu  memiliki  sistem  pengendalian  yang memadai    untuk  menjamin  ditaatinya  prosedur  dan  kebijakan  manajemen  yang telah  ditetapkan  agar  masyarakat  dapat  mentaati  aturan  yang  berlaku  dalam pembayaran retribusi.

## Kontribusi HPKD yang Dipisahkan terhadap PAD
Analisis  kontribusi  HPKD  yang  dipisahkan  terhadap  PAD  Kabupaten Malang,  yang  disajikan  dengan  data  Target  dan  Realisasi  Hasil  pengalolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan selama tahun 2011 -2013 adalah
Tabel 11.
Kontribusi  Pendapatan HPKD Yang Dipisahkan terhadap PAD  2011-2013
Tahun Realisasi (Rp) Prestasi (%) Kontribusi terhadap PAD (%) 2011 4.920.768.488,- 83.02 3.205 2012 6.299.098.670,- 99.76 4.828 2013 9.084.767.456,- 112.89 5.271 Rata-rata 98.56 4.435 Sumber : DPPKAD Kabupaten Malang, 2013
Data diatas menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah Yang  Dipisahkan terhadap  PAD  masih sangat  kecil,  mengingat rata-ratanya  hanya  mencapai  4.435%.Kontribusi  terbesar  terjadi  pada  tahun  2013, yang  mencapai  angka  5.271%  {(9.084.767.456,-/  172.333.275.999,-)  x  100%}. Berikut tahun 2012 kontribusinyasebesar 4.828% {(6.299.098.670,- /
130.465.915.607,-) x 100%}. Dan terakhir terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 3.205%  {(4.920.768.488,-  /  153.526.441.537)  x  100%}hasil  perusahaan  milik
Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan  Daerah  yang  berasal  dari  hasil  perusahaan  milik  Daerah  dan pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan,  sehingga  diperlukan  suatu  upaya strategis  untuk  meningkatkannya.  Menurut  Halim,  jenis  pendapatan  ini  meliputi objek pendapatan berikut: 1) bagian laba Perusahaan milik Daerah, 2) bagian laba lembaga  keuangan Bank, 3)  bagian laba lembaga  keuangan non  Bank,  4)  bagaian laba  atas  penyertaan  modal/investasi.  Seperti  tergambar  dalam  APBD  Kabupaten Malang.

## Kontribusi Lain-lain yang sah terhadap PAD Kabupaten Malang
Analisis  kontribusi  lain-lain  yang  sah  terhadap  PAD  Kabupaten  Malang, yang disajikan dengan data Target dan Realisasi lain-lain Pendapatan ASli Daerah selama tahun 2011 -2013
Tabel 12. Kontribusi  lain-lain yang sah terhadap PAD Kabupaten Malang 2011-2013
Tahun Realisasi (Rp) Prestasi (%) Kontribusi  terhadap  PAD (%) 2011 90.310.301.774,- 180.55 58.824 2012 54.942.413.501,- 102.73 42.112 2013 61.412.919.063,- 115.37 35.636 Rata-rata 132.88 45.524 Sumber : DPPKAD Kabupaten Malang, 2013
MODERNISASI, Volume 11, Nomor 1, Februari 2015 40
Dari hasil analisis yang ditabel di atas  dapat  dijelaskan bahwa  kontribusi Pendapatan  lain-lain  yang  sah  terhadap  PAD  Kabupaten  Malangpaling  tinggi dibanding  dari  pendapatan  yang  lainnya  (dari  Pajak,  retribusi,  pengelolaan kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan)  ,  mengingat  rata-ratanya  mencapai 45.524%.Kontribusi  terbesar  terjadi  pada  tahun  2011,  yang  mencapai  angka 58.824%  {(90.310.301.774,-/  153.526.441.537,-  x  100%}.  Berikut  tahun  2012 kontribusinyasebesar 42.112 {54.942.413.501,-/130.465.915.607,-) x 100%}. Dan terakhir  terjadi  pada  tahun  2013  yang  mencapai  35.636  {61.412.919.063,-/ 172.333.275.999,-)) x 100%}.
Dari  kondisi  di  atas,    menggambarkan  bahwa,  hasil  lain-lain  yang  sah terhadap  PAD  Kabupaten  Malang  merupakan  penerimaan  Daerah  yang  berasal dari  pendapatan  hasil  penjualan  asset  Daerah  yang  tidak  dipisahkan,  penjualan Drum  bekas,  bagi  hasil  pengelolaan  terminal  Landungsari,  biaya  admin  Wajib Daftar  Perusahaan  (WDP),  penerimaan  jasa  Giro,  pendapatan  Bunga  Deposito, pendapatan  tuntutan  ganti  rugi  Daerah,  dan  pendapatan  lainnya  sehingga diperlukan suatu upaya strategis untuk meningkatkannya.

## Pembahasan
Kebijakan  mengenai  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  tersebut nampaknya  sangat  terkait  dengan  pola  hubungan  fiskal  antara  pemerintah  pusat dengan  pemerintah daerah. Secara  umum, kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Malang  dibagi  menjadi  dua bentuk  kebijakan  yakni,  Intensifikasi  dan  Ekstensifikasi.  Intensifikasi  dimaksud sebagai  kebijakan  dari  Pemerintah  Daerah  meningkatkan  sumber-sumber  yang telah  ada,  sehingga  dapat  memberikan  hasil  yang  lebih  maksimal.  Sedangkan Ekstensifikasi  dimaksudkan  sebagai  kebijakan  pemerintah  daerah  untuk  mencari dan menggali sumber-sumber penerimaan baru dalam batas kewenangan yang ada.
Sehubungan  dengan  kondisi  diatas,  maka  kiat-kiat  yang  dapat  dilakukan pertama, melakukan  penyuluhan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah, karena  pendapatan dari pajak dan  retribusi  memberikan  sumbangan  terbesar  dalam  perolehan  PAD, kedua, pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  petugas  pajak  dan  retribusi  daerah, ketiga, pendataan objek/subjek pajak dan retribusi daerah, dan keempat, penagihan secara aktif  baik pajak atau retribusi tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Potensial PAD
Upaya  yang  dilakukan  dalam  mengelola  sumber  potensi  PAD  untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan
kecenderungan  mengenai  target  dan  realisasi penerimaan  daerah  di  masa lalu  dan perkembangan  ekonomi  daerah  terutama  yang  berkaitan  dengan  bentuk  kegiatan ekonomi  masyarakat.  Seringkali    dijumpai  keadaan  dimana  penentuan  target penerimaan  PAD  tidak  didasarkan  pada  rumusan  yang  jelas,  sehingga  besarnya target satu periode anggaran  ke periode anggaran berikutnya tidak mengikuti trend yang “smooth”, melainkan    mengikuti  gerakan  yang  fluktuatif.  Dengan berlandaskan  pada  pemikiran  tersebut,  maka  perumusan  target  suatu  item  pajak, sehingga diperlukan usaha-usaha intensifikasi.
Disamping  didasarkan  pada  pola  kecenderungan  penetapan  target,  usaha intensifikasi  dari  suatu  item  PAD  juga  bisa  didasarkan  pada  pola  kecenderungan realisasi,  perbaikan  sistem  pemungutan  maupun  sistem  pendataan  potensi, melakukan  pemungutan  lebih  giat,  ketat  dan  teliti  mencakup  aspek-aspek kelembagaan,  ketatalaksanaan,  dan  aspek  personalianya,  berikut  perangkat-
perangkatnya  sesuai  sistem  dan  prosedur  MAPATDA,  (Kepmendagri  No  102/ 2000).  Meningkatkan  kerjasama  Badan  Perijinan  Terpadu,  melaksanakan  Opsi (Operasi  Yustisi) ,  melaksanakan  evalusi  penerimaan  Pajak  daerah,  meningkatkan pengawasan  benda  Berharga  (Karcis,  SKPD,  dan  lain-lain)  sebagai  alat pemungutan pajak daerah, menjalin kerjasama yang baik dengan PLN terkait Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)
Usaha-usaha  ekstensifikasi,  dengan  menemukan  sumber  pendapatan potensial  yang  belum  dieksploitasi.  Kegiatan  ekonomi  masyarakat  merupakan langkah  awal  menemukan  sumber-sumber  pajak  atau  retribusi  baru  yang  bisa dikembangkan,  al.  usaha  baru  yang  belum  terdaftar  sebagai  Wajib  Pajak, memberikan  sosialisasi  Pajak  daerah  kepada  masyarakat  melalui  media,  seperti brosur, spanduk, pamflet, banner dan standing banner, mengadakan evaluasi Perda tentang  pajak  daerah  yang  sudah  ada,  antara  lain Futsal  dan  Squash adalah  jenis olah raga baru yang banyak diminati oleh masyarakat, dapat ditarik pajak hiburan.
Secara eksplisit ekstensifikasi diatur UU no 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun  2000.  Menurut  Kaho  (2008:60),  “setidaknya  ada  empat  faktor  yang mempengaruhi  pelaksanaan  otonomi  daerah,  yaitu  :  Keuangan  harus  cukup  baik, manusia  pelaksananya  harus  baik  dan  cukup,  peralatannya  harus  baik  dan  cukup, serta  organisasi  dan  manajemennya    harus  baik”.  The  Liang  Gie  (2006:33), mengatakan bahwa  pada prinsipnya daerah otonom harus dapat membiayai sendiri semua kebutuhan sehari-hari yang rutin, apabila untuk kebutuhan itu daerah masih mengandalkan  bantuan  dari  pusat,  maka  sesungguhnya  daerah  itu  tidak  otonom lagi, penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari PAD masih belum mampu memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  Pendapatan  Daerah.  Banyak  hal yang  dapat  dijelaskan  dengan  kondisi  yang  menunjukkan  kurang  signifikannya penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
Dari  hasil  penelitian  lain  menyebutkan  bahwa  kebijakan  mengenai peningkatan  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Malang  tidak  terlepas  dari  pola hubungan  fiskal  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Pola  hubungan  semacam  ini tidak  lain  adalah  terkait  dengan  model  kebijakan  desentralisasi  seperti  tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004.
Karena  pemerintah  pusat  sering  bertindak  sebagai  inisiator,  maka  tidak heran kalau sebagian besar sumber keuangan masih dikuasai oleh pemerintah pusat sehingga  kemandirian  fiskal  daerah  sangat  sulit  untuk  diwujudkan  (Booth,  2003). Hal  demikian  juga  terjadi  pada  kebijakan  desentralisasi  fiskal.Proses  perumusan kebijakan  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  selalu  diidentifikasikan  oleh masing-masing  Dinas/Unit  penghasil  Pendapatan  Asli  Daerah,  karena  dinas-dinas tersebut yang lebih mengetahui dan merasakan persoalan-persoalan tehnis maupun non  tehnis  dalam  pemungutan  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  yang dikelolanya.
Formulasi  kebijakan  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  tingkat eksekutif tidak langsung disahkan atau diferifikasikan, namun harus melalui tahap pembahasan  di  tingkat  legislatif,  selanjutnya  disahkan  oleh  Bupati  dan  DPRD untuk  diimplementasikan.  Abdul  Wahab  (2009)  menyarankan  kajian  yang  cermat dan  sistematik  atas  political  feasibility  (kelayakan  politik)    merupakan  salah  satu cara  untuk  mengatasi  timbulnya  ganjalan-ganjalan  dalam  proses  perumusan  serta implementasi kebijakan.
MODERNISASI, Volume 11, Nomor 1, Februari 2015 42
Relevansinya dapat ditunjukkan dengan adanya perlawanan dari kelompok sasaran  kebijakan,  mengeluarkan  kebijakan  Intensifikasi  Pendapatan  Asli  Daerah, dengan  menaikkan tarif pajak/retribusi. Hal ini mengindikasikan  selain kurangnya sosialisasi,  dalam  perumusan  kebijakan  sangat  kurang  melibatkan  para  wakil rakyat  sehingga  kajian  yang  cermat  akan  kelayakan  politiknya  terabaikan  dan ganjalan-ganjalan implementasinyapun juga semakin bermunculan.
Inisiator,  Formator  dan  Implementator  Kebijakan  Peningkatan  Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  hasil  survey,  ditemukan  bahwa  proses  implementasi kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara dominan peran dari inisiator, formator  dan  implementator  dilakukan  oleh  lembaga  eksekutif  melalui  dinas/unit kerja  penghasil  Pendapatan  Asli  Daerah  ketimbang  lembaga  Legislatif  yang mewakili  jaringan  kekuatan  politik  lokal.  Hal  ini  dapat  berdampak  buruk  pada proses  implementasinya  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Abdul  Wahab  (2007), bahwa  proses  implementasi  kebijakan  itu  sesungguhnya  tidak  hanya  menyangkut badan-badan  administratif  yang  melaksanakan  program,  melainkan  menyangkut jaringan kekuatan politik yang mempengaruhi semua pihak yang terlibat. Sehingga agar  implementasi  kebijakan  dapat  mencapai  apa  yang  diharapkan,  maka  seak proses perumusannya diperlukan peranan jaringan kekuatan-kekuatan politik lokal yang dalam hal ini DPRD Kabupaten Malang.
Lembaga  eksekutif  sebagai  implementator  kebijakan  Pendapatan  Asli Daerah  berperan  aktif  dalam  proses  reformulasi  kebijakan,  dan  kontrol  secara cermat  oleh  lembaga  legislatif  sebagai  inisiator  dan  formator  kebijakan  dalam proses perumusan kebijakan.

## KESIMPULAN
a. Sumber-sumber potensi keuangan daerah s ektor pajak daerah , trent penerimaan terjadi  peningkatan  dari  tahun  2011  ke  tahun  2013,  baik  dari  sisi  target  yang diharapkan maupun realisasinya, dengan rata-rata prestasi yang dicapai sebesar 128.50%. Retribusi  Daerah ,  mengalami  trent  peningkatan  yang  relative  baik, dari  target  ke  target  maupun  realisasi  ke  realisasi.  Namun  masuk  kategori sangat  fluktuasi  dilihat  dari  target  ke  realisasi.  Prestasinya  rata-rata  capaian 91.98% Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, trent-nya  mengalami  peningkatan,  baik  dari  sisi  target  ke  target mapun  dari  sisi  realisasi  ke  realisasi.  Namun  sisi  target  ke  realisasi  belum memenuhi target yang ditetapkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah , mengalami fluktuasi, perkembangan sebesar 132.88%.
b. Kontribusiterhadap  Pendapatan  Daerah    (APBD)  memiliki  rata-rata  sebesar 9.117  %.  Artinya  sumbangan  yang  diberikan  sebesar  9.117%.  Selebihnya sebesar  90.18  %  disumbang  oleh  sumber-sumber  lain  selain  yang  berasal  dari PAD.  Sehingga  jika  ditinjau  dari  tingkat  kemandirian  daerah,  maka  hasil perhitungan diatas, menunjukkan tingkat kemandirian yang masih sangat minim.
c. Kendala-  kendala  yang  dihadapi  mengoptimalkan  penerimaan  PAD, menyangkut sspek kelembagaan  dengansistem MAPATDA sehingga informasi belum  cepat  dan  akurat.  Sistem  pengawasan  belum  berjalan  optimal.  Aspek ketatalaksanaan,  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya,  pengawasan  dan pengendalian belum optimal.

## Saran-saran
Harinoto, Analisis Pendapatan Asli Daerah... 43
1. Perlunya  mengupayakan  untuk  mengeliminir  tingkat  kebocoran  dan penagihan  pajak  daerah,  agar  pajakyang  belum  optimal  dapat  ditingkatkan kembali,  melalui  intensifikasi  dan  ekstensifikasi,  tersedianya  sarana  dan prasarana  yang  memadai  untuk  kegiatan  operasional  di  lapangan, mengefektifkan  sistem  pengendalian  dan  pengawasan  di  lapangan, mengupayakan  tesedianya  data  dasar  guna  menggali  potensi  sumber-sumber penerimaan, terutama dari pajak daerah.
2. Intensifikasi  pajak  daerah  dengan  memperbaiki  /  menyesuaikan  aspek kelembagaan  (DPPKA)  ,  aspek  ketatalaksanaan,  baik  administrasi  maupun operasional,  meningkatkan  pengawsan  dan  pengendalian,  dan  meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat secara luas.
3. Ekstensifikasi pajak daerah dengan menemukan sumber pendapatan potensial yang belum dieksploitasi.
4. Melakukan  penelitian-penelitian  lebih lanjut  tentang  objek-objek  penerimaan yang  berpotensi    perluasan  sumber-sumber  penerimaan  PAD  yang  masih menjadi  wewenang  Pemerintah  Daerah  dan  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundangan.

## DAFTAR PUSTAKA
……., 2000: Kepmendagri No 102/ 2000 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten / Kota Daerah seluruh Indonesia
……..,  2013:  Dokumen  Dinas  Pendapatan  dan  pengelolaan  Keuangan  dan Anggaran (DPPKAD) Kabupaten Malang
……..,  2002:  Depdagri  dan  UGM,  Kontribusi  PAD  terhadap  Totap  Pendapatan Daerah (APBD) 2001-2002
……..,  2003:  LPENI-FEUI,  Kemampuan  Pendapatan  Asli  Daerah  mendukung Pembangunan di Kabupaten dan Kota di Indonesia
……..,  2007, Analisis  Kebijakan  Publik:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan Negara , Jakarta : Bumi Aksara.
Abdul  Wahab,  Solichin,  2009, Analisis  Kebijakan  Publik  Teori  dan  Aplikasi , Malang : Danar Wijaya
Arsyad,  Nurdjaman,  2000, Hubungan  Fiskal  antar  Pemerintah  di  Indonesia, Peranan dan  Masalahnya , dalam analisis CSIS No.  3 Tahun XIX  /  2001, CSIS, Jakarta.
Booth,  Anne,  2003, Upaya-upaya  untuk  Mendesentralisasikan  Kebijakan Perpajakan Kemampuan Perpajakan, Usaha Perpajakan, dan
Perimbangan  Keuangan ,  dalam  Collin  McAndrews  dan  Ichlasual  Amal (ed) Jakarta : Rajawali Press.
lchlasul  Amal,  2003, Hubungan  Pusat  Daerah  dalam  Pembangunan ,  Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Davey, Kenneth, 2009, Pembiayaan Pemerintah Daerah, terjemahan Ammanullah, Jakarta : UI-Press.
MODERNISASI, Volume 11, Nomor 1, Februari 2015 44
Devis, Nick, 2007, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia , Terjemahan Masri Maris, Cetakan 1, UI-Press Jakarta.
Faisal,  Sanapiah,  2000, Penelitian  Kualitatif  Dasar-dasar  dan  Aplikasi ,  YA3, Malang.
Fernandes, Yohanes, 2010: Mencari Bentuk Otonomi Daerah dan Upaya Memacu Pembangunan  Regional  di  Musa  Depan ,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta.
Gie, The Liang, 2008, Administrasi Public, Jakarta : PT Gunung Agung.
Ibnu  Rejo,  S.,  2005, Pentingnya  Intensifikasi  dan  Ekstensifikasi  Pendapatan AsliDaerah  untuk  Meningkatkan  Otonomi  Kabupaten/  Kota ,  Makalah Seminar Nasional AIPI XIII, 1-3 Nopember 2005 di Bangpinang, Riau.
Ichsan,  Moch,  dkk,  2007, Administrasi  Keuangan  Daerah  Pengelolaan  dan Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD), PT. Danar Wijaya, Brawijaya University Press.
Kamaluddin,  Rustian,  2004, Keuangan  Daerah  Kotamadya  Padang  Panjang: Profil,  Potensi  dan  Pengembangan  dalam  Ekonomi  dan  Keuangan Indonesia , Vol. XXIXI No. 1, Maret 2004, LPEM, FEUI, Jakarta.
Kuncoro,  2005:  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Pemerintah
Kabupaten dan Kota di Indonesia
Halim, Alfians, 2005, Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde Baru , Prisma, No.
4, April 2005, LP3ES Jakarta.
Moleong,  2005:  Metode  penelitian  kualitatif  sebagai  sarana  penelitian  ilmiah,
Rajawali Press, Jakarta.
Nugroho,  Trilaksono,  2000, Reformasi  dan  Reorientasi  Kebijakan  Otonomi Daerah  dalam  Perspektif  Hubungan  Pemerintah  Pusat-Daerah ,  Jurnal Administrasi Negara, Vol. 1 No. I Malang : FIA Unibraw.
Kaho,  Riwu,  2007: Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia , Rajawali Press, Jakarta.
Usman,  M.  2007, Peran  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD), Tesis  Pascasarjana  Universitas Brawijaya Malang