Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.9 No.1: Juni 2023 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181
Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer
Afidah Wahyuni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Email: Afidahwahyuni@gmail.com
Harisah Institu Agama Islam Negeri Madura Email: harisah@iainmadura.ac.id
Abstract
The challenge in the progress of the times that has been in society 5.0, it is required that all layers of law also develop to keep up with these developments, including sharia law that must still be able to be applied. Thus it is not uncommon for the law to apply based on 'Urf. 'Urf which is used as a source of law for an action must exist at the time the action was carried out. There  is  no  affirmation  (nas)  that  contradicts  'urf.  The  use  of  'urf  will  not  result  in  the exclusion of certain texts from the Shari'at, because the texts of Syara' must take precedence over 'urf. If the Syara text' can be combined with 'urf, then the 'urf can still be used. The results of the study show that: First, in society 5.0, to keep pace with the progress of the times, the concept of urf is urgent to be used as a source of law. However, 'Urf can be said as a word and deed that involves a habit that is often done. In the era of society 5.0, every activity is easily carried out so that the urf urf must be analyzed to always be in accordance with the demands of the times and remain based on sharia. 'Urf is considered as one of the sources of law, where many elements are taken from applicable laws, then issued in the form of articles in the law. The conditions for 'urf as a source of Islamic law are, 'urf must apply continuously or mostly apply, 'urf which is used as a source of law for an action must exist at the time the action was carried out, there is no affirmation (nas) that contradicts 'urf, usage' urf will not result in the exclusion of definite passages from the Shari'at. Second, 'Urf in the view of Urf jurisprudence does not conflict with the texts so that the law contained in the texts cannot be applied. 'Urf like this cannot be used as a sharia argument', because the insult of 'urf can only be accepted if there is no text containing the law of the problem at hand. Third, urf is used as a source of law with maslahah considerations.
Keywords : Society 5.0, Al-urf, Contemporary Jurisprudence

## Abstrak
Tantangan  dalam  kemajuan  zaman  yang  telah  berada  pada  society  5.0, diharuskan  semua  lapisan  hokum  juga  berkembang  untuk  mengimbangi perkembangan  tersebut,  termasuk  hukum  syariah  tetap  harus  mampu diterapkan. Dengan demikian tidak jarang hukum berlaku dengan berlandaskan ‘Urf. ‘Urf yang dijadidkan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada  waktu  diadaknnya  tindakan  tersebut,  Tidak  ada  penegasan  (nas)  yang
67 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
berlawanan  dengan  ‘urf.  Pemakaian  ‘urf  tidak  akan  mengakibatkan dikesampingkannya  nas  yang  pasti  dari  Syari’at,  sebab  nas - nas  Syara’  h arus didahulukan atas ‘urf. Apabila nas Syara’ tersebut bisa digabungkan dengan ‘urf, maka  ‘urf  tersebut  tetap  bisa  dipakai Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa: Pertama , pada society 5.0 untuk mengimbangi kemajuan zaman maka konsep urf urgen untuk dijadikan sumber hukum. Namun, ‘Urf bisa dikatakan sebagai suatu perkataan  dan  perbuatan  yang  menyangkut  kebiasaan  yang  sering  dilakukan. Pada era society 5.0 setiap kegiatan sudah dengan mudah dilakukan sehingga urgensi ‘urf harus dianalisa untuk selalu sesuia den gan tuntutan zaman dan tetap berlandaskan syariah. ‘Urf dianggap sebagai salah satu sumbar undang -undang, dimana  unsur-unsurnya  banyak  diambilkan  dari  hukum-hukum  yang  berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang. Syarat ‘Urf sebagai sumber hukum islam yaitu, ‘urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakannya  berlaku,  ‘urf  yang  dijadidkan  sumber  hukum  bagi  sesuatu tindakan  harus  terdapat  pada  waktu  diadaknnya  tindakan  tersebut,  tidak  ada penegasan  (nas)  yang  berlawanan  dengan ‘urf,  pemakaian  ‘urf  tidak  akan mengakibatkan  dikesampingkannya  nas  yang  pasti  dari  Syari’at.  Kedua,  ‘Urf dalam  pandangan  fikih  Urf  itu  tidak  bertentangan  dengan  nash  sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan. ‘Urf seperti ini ti dak dapat dijadikan dalil syara’, karena kehujahan ‘urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Ketiga, urf dijadikan sumber hokum dengan pertimbangan maslahah.
Kata Kunci : Society 5.0, Al-urf, Fikih Kontemporer
Pendahuluan
Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, kalimat ini sudah sering kita dengar dan tidak asing lagi di telinga.  Dalam  Islam  semua  aspek  kehidupan  telah  memiliki  aturan  dan batasannya  masing-masing  bahkan  hubungan  sesama  manusia  dibidang ekonomi yang biasa dikenal dengan sebutan Fiqh Muamalah telah menjelaskan tentang aturan dan batasan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam bermuamalah. Fiqh Muamalah adalah ilmu tentang hukum- hukum syara’ yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain  dalam  bidang  kegiatan  ekonomi. 1 Banyak  kegiatan  ekonomi  yang  biasa dilakukan  seperti  sewa  menyewa,  gadai,  jual  beli,  wakaf,  dan  lain  sebagainya diatur  tidak  lain  tujuannya  adalah  supaya  perilaku  manusia  tersebut  tidak sewenang-wenang  dan  tidak  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  atas  kegiatan ekonomi tersebut. Allah SWT memerintahkan manusia supaya mencari nafkah
1 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 2.
dengan cara yang halal selain agar kebutuhannya dapat terpenuhi di dunia juga akan dapat mempertanggung jawabkan segala perilakunya kelak di akhirat. Dalam memenuhi segala kebutuhannya manusia dapat memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada disekitarnya selama tidak melanggar aturan dan batasan yang telah ditetapkan. Misalnya Indonesia sebagai negara agraris, yaitu  suatu  bangsa  yang  sebagian  besar  masyarakatnya  hidup  dari  bercocok tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Agraris sebagai kata sifat dipergunakan untuk membedakan corak kehidupan masyarakat  pedesaan  yang  betumpu  pada  sektor  pertanian  dengan  corak kehidupan  masyarakat  perkotaan  yang  bertumpu  pada  sektor  non  pertanian (perdagangan, industri, birokrasi). 2 Namun, keadaan ini pada era 5.0 semua aspek kehidupan sudah banyak berubah, karena era ini keadaan manusia sudah sangat dibenturkan  dengan  teknologi  yang  maju  dengan  perkembangan  kebutuhan manusia yang semakin padat. 3 Keadaan ini juga yang memicu perkembangan ilmu yang dihadapkan manusia semakin komplek.
Sebuah  ilmu  tentunya  memiliki  landasan  hukum agar  bisa  dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian dengan penerapan syariah  dibidang  Ekonomi  bertujuan  sebagai  Informasi  masyarakat  yang berbudaya  Islami. 4 Aktivitas  ekonomi  sering  melakukan  berbagai  bentuk perjanjian, perjanjian ini merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak  dan  kewajiban.  Untuk  mengatur  hubungan  antara  individu  yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama dalam  prinsip  syariah  diwajibkan  untuk  dibuat  secara  hukum  tertulis  yang disebut  Akad. 5 Ekonomi  Islam  ada  beberapa  hukum  yang  menjadi  landasan pemikiran dan penentuan konsep dalam ekonomi Islam.
Tujuan dari pada ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari penciptaan manusia  sebagai  khalifah  dimuka  bumi.  Karena  kegiatan  ekonomi  tidak  bisa dipisahkan  dari  aktivitas  manusia  dimuka  bumi.  manusia  diciptakan  bukan semata untuk menjadi seorang petapa yang tidak ikut dalam aktivitas keduniaan, bukan  pula  sebagai  manusia  bumi  tidak  memperdulikan  aturan  Allah  dalam setiap  tindak  tanduknya.  Namun  Allah  menciptakan  manusia  agar  menjadi khalifah ( Wakil Allah ) yang mempunyai tugas memakmurkan bumi. 6
Islam merupakan agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu  yang  harus  diimani,  juga  tidak  melepaskan  perhatiannya  terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan
2 Umi Supraptiningsih, Hukum Agraria (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 2.
3 Euis amalia, “Pembangunan Ekosistem Hukum Ekonomi Syariah di Era Society 5.0,” Kuliah Umum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (IAIN Madura, April 26, 2022).
4 Priyono Zaenudin Ismail, Teori Ekonomi , Pertama (Surabaya: Dharma Ilmu, 2012), 332.
5 Mustawa Edwin Nasution Dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 66.
6 Nurcholis Madjid, Islam Universal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 255.
dengan  beberapa  ketentuan  hukum  dalam  al- Qur’an  yang  merupakan pelestarian  terhadap  tradisi  masyarakat  pra-Islam.  Keberadaan  hukum  dalam Islam  untuk  memberikan  konsep  keadilan  bagi  kehidupan  manusia,  sehingga aturan  dalam  kehidupan  masyarakat  tidak  berat  sebelah  dan  memberikan dampak nilai yang sama terhadap kehidupan. 7
S.Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi  dan  konvensi  masyarakat  untuk  dijadikan  sumber  bagi  jurisprudensi hukum  Islam  dengan  penyempurnaan  dan  batasan-batasan  tertentu.  Prinsip demikian  terus  dijalankan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW.  Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan  kearifan  beliau  terhadap  tradisi-tradisi  para  sahabat  atau masyarakat. Sehingga sangatlah penting bagi umat muslim untuk mengetahui serta mengamalkan salah satu metode Ushul Fiqh untuk meng-Istinbath setiap permasalahan  dalam  kehidupan  ini.  Berikut  dalam  kajian  ini  penulis  akan memaparkan  salah  satu  dari  metode  Ushul  Fiqih  untuk  mengistinbathkan hukum yaitu ‘Urf. ‘Urf m enurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang  diketahui,  dikenal,  dianggap  baik,  diterima  oleh  pikiran  yang  sehat. 8 pengertian ‘urf menurut ahli fiqih ialah
ْوَا ٍلْعِف ْوَا ٍل ْوَق  ْنِم ِهْيَلَعاو ُراَس َو  ُساَّنلا ُهَف َراَعَت اَم ُةَد اَعلْا ىَّمَسُي َو  ٍك ْرَت “sesuatu  yang  telah  saling  dikenal  oleh  manusia  dan  mereka  menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Disebut juga adat kebiasaan”.
‘Urf  merupakan  sesuatu  yang  telah dikenal  oleh  masyarakat  dan merupakan  kebiasaan  dikalangan  mereka  baik  berupa  perkataan  maupun perbuatan. 9 Oleh  sebagian  ulama  ushul  fiqih,  ‘Urf  disebut  adat  (adat kebiasaan). 10 Sebagian Ushuliyyin, seperti Al-Nasafi dari kalangan Khanafi, Ibnu Abidin,  Al-Rahawi  dalam Syarh  Kitab  Al-Manar dan  Ibnu  Nujaim  dalam kitab Al-Asyibah  Wa  Al-Nazhair berpendapat  bahwa  ‘Urf  sama  dengan  adat tidak ada perbedaan antara keduanya, namun sebagian Ushuliyyin, seperti Ibnu Humam  dan  Al-Bazdawi  membedakan  antara  adat  dengan ‘Urf  dalam kedudukannya  sebagai  suatu  dalil  untuk  menetapkan  hukum  syara’.  Adat didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  dikerjakan  berulang-ulang  tanpa  adanya hubungan  rasional.  Sedangkan  ‘Urf  adalah  kebiasaan  mayoritas  kaum,  baik
7 Harisah- harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah,” SYAR’IE 3, no. 2 (Agustus 2020): 173.
8 A Hanafi, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 77.
9 Zarkasji Abdul Salam and Oman Fathurohman SW, Pengantar Ilmu Fiqih Usul Fiqih , 1st ed.
(Yogyakarta: Lembaga Studi Filasafat Islam, 1994), 118 – 19.
10 Mu’in umar Dkk, Ushul Fiqih , 1st ed. (Jakarta: Direktorat Jendral Pembianaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 150.
dalam  perkataan  aaupun  perbuatan.  Dalam  pengertian  ini  adat  lebih  luas dibandingkan ‘Urf. Adat mencakup seluruh jenis ‘Urf, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur, dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut ‘ Urf. Tetapi dari sisi yang  lain  ‘Urf  lebih  umum  disbanding  adat,  sebab,  adat  hanya  mencakup perbuatan, sedangkan ‘Urf mencakup perbuatan dan ucapan sekaligus. 11
Dari beberapa uraian diatas peneliti menganggap sangat penting untuk dikaji  lebih  dalam  lagi  tentang  kajian  tersebut,  terlebih  lagi  kasus  tersebut termasuk  dalam  ruang  lingkup  kehidupan  masyarakat    untuk  memberikan gambaran  yang  baik  tentang  ‘urf  yang  dibenarkan  dalam  kajian  fikih kontemporer pada era society 5.0
Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka ( Library research ). 12 Penelitian ini dikaji dengan analisa fikih kontemporer untuk melihat  kedudukan  ‘urf  yang  dijadikan  sebagai  salah  satu  dasar  dalam pengmabilan  hukum.  Kedudukan  fikih  kontemporer  untuk  melihat perkembangan  pengambilan  hukum  pada  era  5.0  yang  menjadi  kebiasaan masyarakat dengan pandangan masa saat ini. Untuk penyempurnaan data yang didapatkan  penulis  juga  menyajikan  pendapat-pendapat  ulama  kontemporer dalam melihat dan menggunakan ‘urf sebagai salah satu dasar kebijakan hukum.
‘ Urf  sebagai Salah Satu Sumber Hukum pada Era 5.0 Society  5.0  merupakan  era  yang  tidak  bisa  terlepas  dengan perkembangan  teknologi,  yang  lebih  mengarah  pada  tatanan  kehidupan bermasyarakat.  perpaduan  inovasi  dari  revolusi  4.0  dan  society  5.0  akan menciptakan  kecerdasan  buatan  yang  akan  mentranformasi  jutaan  data  yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan, akan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan masyarakat. 13 Tranformasi ini yang akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, sehingga pada socity sangat  ditekankan  perlunya  keseimbangan  pencapaian  hukum  dan  tatanan kehidupan masyarakat yang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus menerus yang terjadi di masyarakat maka akan disebut sebagai urf yang disepakati oleh masyarakat.
Dari segi etimologi al- ‘urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra’ dan fa’ yang  berarti  kenal.  Dari  kata  ini  muncul  kata ma’rifah (yang dikenal), ta’rif (definisi),  kata ma’ruf (yang  dikenal  sebagai  kebaikan),  dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik).
11 Suwarjin, Ushul Fiqih (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 148 – 49.
12 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2017), 43.
13 Handy Yoga Raharja, “Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 Dan Society 5.0 Di Pendidikan Tinggi Vokasi,” Journal Of Digital Education, Communication, And Arts (Deca) 2, no. 1 (2019): 13.
71 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Adapun dari segi terminologi. Kata ‘urf mengandung makna:
َنْعَم ىَلَع ُهَقَلاْطِإ ا ْوُف َر اَعَت ٌظْفَل ْوَأ ، ْمُهَنْيَب َعاَش ٍلْعِف ِ لُك  ْنِم ِهْيَلَعا ْو ُراَسو  ُساَّنا ُهَداَتْعاَام ُهَفَّلَأَت لا  ِ ص اَخ ى
َدْنِع ُه َرْيَغ  ُرَداَبَتَي لا َو ُةَغُّللا ِهِعاَمِس
Seuatu  yang  menjadi  kebiasaan  manusia,  dan  mereka mengikutinya  dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dlam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.
Dalam  istilah  fuqaha  ‘urf  ialah  kebiasaan. 14 Dari  pengertian  ini  kita mengetahui bahwa ‘urf dalam sesuatu perkara tidak bisa terwujud kecuali apabila ‘urf  itu  mesti  berlaku  atau  sering -seringnya  berlaku  pada  perkara  tersebut, sehingga masyarakat yang mempunyai ‘urf tersebut selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Jadi unsur pembentukan ‘urf ialah pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan terus- menerus  atau  sering-seiringnya  dan  kalau  tidak  demikian,  maka  disebut perbuatan perseoranagan. 15
Para  ulama  memandang  ‘Urf  sebagai  salah  satu  dalil  untuk mengistinbathkan hukum Islam hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapan ulama. Ada  juga sebagian ulama yang  memperkuat  kehujjahan  ‘Urf  dengan  dalil  Al - Qur’an  dan  Hadits.  Mereka  mengemukakan  ayat  199  surat  Al - A’raf  sebagai dalilnya :
نيلهاجلا نع ضرعاو فرعلاب رما وفعلا ذخ
“ jadilah enkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, dan berpalinglah dari pada orang- orang yang bodoh”.
Diantara  hadits  yang  dijadikan  kehujjahan  ‘urf  adalah  hadits  yang diriwayatkan  jama’ah  selain  Tirmidzi  yang  menceritakan  kisah  pengaduan hindun  perihal  sifat  bakhil  suaminya,  Abu  Sufyan  dalam  pemberian  nafkah, beliau bersabda :
ذخ فورعملاب كدلوو كيفكي ام ي
“Ambillah (ambillah dari harta suamimu) kadar yang cukup untukmu dan anakmu menurut ukuran yang cukup ” Nafkah  yang  ma’ruf  dari  hadits  ini  adalah  kadar  nafkah  yang  biasa berlaku pada masyarakat arab pada saat itu. Dan juga hadits mauquf dari Ibnu Abbas :
نسح اللهدنعوهف انسح نوملسملا هارام
“apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dipandang baik pula disisi Allah”
14 Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
15 Suwarjin, Ushul Fiqih , 151 – 52.
Abdul karim Zaidan mengkritik penggunaan ayat dan hadits diatas bagi kehujjahan ‘Urf, dan mengatakan se bagai dalil yang lemah. Sebab kata Al- ‘Urf dalam  ayat  diatas  berarti  kebaikan  yang  diperintahkan  oleh  syara’  dan  wajib mengamalkannya.  Sementara  hadits  diatas  adalah  hadits  mauquf,  dan  hanya berhenti  pada  Ibnu  Mas’ud  yang  lebih  tepat  dijadikan  sebagai  argu ment kehujjahan  ijma’  bukan  kehujjahan  ‘Urf.  Disamping  dalil -dalil  tersebut,  para ulama  menggunakan  ‘Urf  sebagai  dalil  mengemukakan  beberapa  argument kehujjahan ‘Urf :
1) Kita  mendapati  Allah  dan  meresipir  ‘Urf - ‘Urf  orang  arab  yang dipandang baik.
2) ‘Urf  pada  d asarnya  disandarkan  pada  salah  satu  dalil- dalil  syara’  yang mu’tabarah.
3) Para ulama dari masa kemasa telah menggunakan ijma’ sebagai dalil atau hujjah  hukum  Islam.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  para  ulama mengakuinya sebagai dalil. 16
Para  ulama  Ushul  menyatakan  bahwa  suatu ‘urf baru  dapat  dijadikan sebagai  salah  satu  dalil  dalam  menetapkan  hukum  Syara’  apabila  memenuhi sayarat- syarat  sebagai  berikut:‘Urf  tersebut  harus  benar -benar  merupakan kebiasaan mayarakat.‘Urf tersebut masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada ‘Urf tersebut ditetapkan. Jika ‘Urf telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun diatas ‘Urf tersebut.Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan  ‘Urf  oleh  pihak - pihak  yang  terlibat  didalamnya.‘ Urf tidak bertentang dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tersebut tidak bisa diterapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’ karena  kehujjahan ‘urf baru  bisa  diterima  apabila  tidak  ada  nash  yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. 17
Disamping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum ‘Urf juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum, sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi yaitu, sisi penetapan (istinbath) dan sisi penerapan  (tathbiq).  Keduanya  bisa  berjalan  parallel  bisa  juga  tidak.  Artinya suatu  produk  hukum  adakalanya  dapat  diterapkan  secara  langsung  tanpa mempertimbangkan kemaslahatan lokus dimana hukum terebut diterapkan, dan ada  kalanya  tidak  dapat  diterapkan,  karena  tidak sesuai  dengan  kemaslahatan masyarakat  ditempat  dimana  hukum  Islam  tersebut  akan  diterapkan.  Dalam kaitan  ini’Urf  menjadi  dasar  bagi  penerapan  suatu  hukum.  ‘Urf  merupakan unsur  lokalitas  yang  dihargai  kedudukannya  dalam  pembentukan  hukum Islam. 18
16 Suwarjin, 152 – 53.
17 Suwarjin, 154.
18 Adib Hamzawi, “Â€ Urf  Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia,” INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan 4, no. 1 (2018): 2.
Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah tidak menjelaskan kadarnya, maka ukurannya dikembalikan kepada ‘Urf, seperti ukuran besarnya mahar, besarnya mut’ah bagi istri yang dicerai suaminya, upah bagi buruh atau pembantu  rumah  tangga  disuatu  tempat  dan  lain-lain. 19 urf  adalah  apa  yang dikenal  manusia  dan  berlaku  padanya,  baik  berupa  perkataan,  perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. 20
Para ulama fiqih membagi ‘Urf menjadi tiga macam : Dari segi objeknya, ‘urf  dibagi  kepada: Al  ‘Urf  Al -Lafzhi (kebiasaaan  yang  menyangkut  ungkapan dan Al  ‘Urf  Al -  Amali (kebiasaan  yang  berbentuk  perbuatan). Al- ‘Urf  Al - Lafzhi adalah  kebiasaan  masyarakat  dalam  mempergunakan  lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pemikiran masyarakat. Misalnya ungkapan daging yang  berarti  daging  sapi;  padahal  kata-kata  daging  mencakup  seluruh  daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki  berbagai  macam  daging,  lalu  pembeli  mengatakan  “ saya  membeli daging satu kilogram,” pedagang itu langsung membelikan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaaan kata daging pada daging sapi.
Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indicator lain, maka tidak dinamakan ‘urf. Misalnya  seseorang  datang  dalam  keadaan  marah  dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh  dengan  tongkat  ini.”  Dari  ucapannya  ini  dipahami  bahwa  yang  dia maksud  dengan  membunuh  tersebut  adalah  memukulnya  dengan  tongkat. Ungkapan seperti ini menurut Abdul Aziz Al-Khayyath (guru besar fiqih dari Universitas  Aman,  Yordania),  tidak  dinamakan  ‘urf,  tetapi  termasuk dalam Majaz (metafora).
· Al- ‘Urf  Al - ‘Amali adalah  kebiasaan  masyarakat  yang  berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan yang dimaksud “perbuatan biasa”  adalah  perbuatan  masyarakat  dalam  masalah  kehidupan  mereka  yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain seperti kebiasaan libur  kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.
Adapun  yang  berkaitan  dengan  mu’amalah  perdata  ialah  kebiasaan masyarakat  dalam  melakukan  akad/transaksi  dengan  cara  tertentu.  Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu
19 Suwarjin, Ushul Fiqih , 155.
20 Faiz Zainuddin, “ Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 9, no. 2 (2015): 391.
dilantarkan pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar  seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara  mengambil  barang  dan  membayar  uang  tanpa  adanya  akad  secara  jelas, seperti yang berlaku dipasar-pasar swalayan. jual beli seperti ini dalam fiqih Islam disebut  dengan bay’u  al - mu’athah. Islam  menjadikan  kebiasan-kebiasaan  di masyarakat sebagai salah satu penunjang hokum Islam selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dalam Islam tradisi dan adat baik individual atau kelompok dapat dijadikan piranti penunjang dalam hukum-hukum Islam. 21
Dari  segi  cakupannya, ‘Urf dibagi  dua  yaitu Al- ‘Urf  Al -Am (kebiasan yang bersifat umum) dan Al- ‘Urf Al -Khash (kebiasaan yang bersifat khusus). Al- Urf  Al-Am adalah  kebiasaan  tertentu  yang  berlaku  secara  luas  diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
Al- ‘Urf Al -Khash adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.  Misalnya  dikalangan  pedagang  apabila  terdapat  cacat  tertentu  pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya  dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Contoh lain adalah kebiasaan  yang  berlaku dikalangan pengacara  hukum  bahwa  jasa  pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. ‘ urf khas seperti ini menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa, tidak terhitung jumlahnya dan  senantiasa  berkembang  sesuai  dengan  perubahan  situasi  dan  kondisi masyarakat.  Kata  'urf  pengertiannya  tidak  melihat  dari  segi  berulang  kalinya suatu  perbuatan  yang  dilakukan.  Tetapi  dari  segi  bahwa  perbuatan  tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak. 22
Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘ urf dibagi menjadi dua yatu Al-Urf  Al-Shahih (kebiasaan  yang  dianggap  sah)  dan Al- ‘Urf  Al - Fasid (kebiasaan yang dianggap rusak). Al-Urf Al-Shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau  hadits),  tidak  menghilangkan  kemaslahatan  mereka,  dan  tidak  pula memberikan mudlarat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagi mas kawin.
Al- ‘Urf Al -Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah - kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjamam uang
21 Sunan  Autad  Sarjana  and  Imam  Kamaluddin  Suratman,  “Konsep  ‘Urf  Dalam  Penetapan Hukum Islam,” Tsaqafah 13, no. 2 (2017): 294.
22 Zainuddin, “K onsep Islam Tentang Adat ,” 392.
antara sesama pedagang. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat  tolong  menolong  dalam  pandangan  syara’,  karena  pertukaran  barang sejenis, menurut syara’ tidak bole h saling melebihkan (H.R Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad Ibnu Hanbal), dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang  berlaku  dizaman  jahiliayah  yang  dikenal  dengan  sebutan Riba’  Al - Nasi’ah (riba  yang  muncul  dari  hutang  piutang).  Oleh  sebab  itu,  kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fiqih termasuk dalam kategori Al- ‘Urf Al -Fasid. ‘ Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara’ lainnya. Dalam persoa lan pertentangan ‘urf dengan nash, para ahli ushul fiqh merincinya sebagai berikut: Pertentangan ‘ Urf dengan nash yang bersifat khusus. Apabila  pertentangan ‘Urf dengan  nash  yang  bersifat  khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka ‘Urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka  mendapat  warisan  apabila  ayah  angkatnya  wafat. ‘Urf seperti  ini  tidak berlaku dan tidak dapat diterima.
Pertentangan ‘ Urf dengan nash yang bersifat umum, menurut Musthafa ahmad  Al- Zarqa’,  apabila ‘Urf telah  ada  ketika  datangnya  nash  yang  bersifat umum,  maka  harus  dibedakan  antara ‘Urf  al -lafzhi dengan ‘Urf  al - ‘amali , apabila ‘Urf tersebut  adalah ‘Urf  al -lafzhi ,  maka ’Urf tersebut  bias  diterima. Sehingga  nash  yang  umum  itu  dikhususkan  sebatas  ‘Urf  al -lafzhi  yang  telah berlaku  tersebut,  dengan  syarat  tidak  ada  indikator  yang  menunjukkan  nash umum itu tidak dapat di khususkan oleh ‘Ur f . Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji,  dan  jual  beli,  diartikan  dengan  makna ‘Urf ,  kecuali  ada  indikator  yang menunjukkan  bahwa  kata-kata  itu  dimaksudkan  sesuai  dengan  arti etimologisnya.
‘Urf yang  terbentuk  belakangan  dari  nash  umum  yang  bertentangan dengan ‘Urf tersebut. Apabila suatu ‘Urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih  sepakat  menyatakan ‘Urf seperti  ini,  baik  yang  bersifat  lafzhi  (ucapan  ) maupun  yang  bersifat  amali  (praktik),  sekalipun ‘Urf tersebut  bersifat  umum, tidak  dapat  dijadikan  dalil  dalam  menetapkan  hukum  syara’,  karena keberadaan ‘Urf ini muncul ketika nash syara’ telah menentukan hukum secara umum.  Dalam  kenyataanya,  banyak  ulama`  fiqh  mengartikan  'urf  sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Di samping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalannya. 23
23 Zainuddin, 393.
‘Urf  adalah  salah  satu  metode  Ushul  Fiqih untuk  mengistinbathkan hukum,  dan  merupakan  sesuatu  yang  telah  saling  dikenal  oleh  manusia  yang mana mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pun sikap meninggalkan sesuatu. ada yang mengatakan bahwa ‘Urf adalah adat dan ada pula yang membedakannya dalam hal penerapan hukum. Suatu ‘Urf  dapat  dijadikan  hukum  apabila  ia  memenuhi  beberapa  syarat  yaitu Urf tersebut  harus  benar- benar  merupakan  kebiasaan  mayarakat,  ‘Urf  tersebut masih  tetap  berlaku  pada  saat  hukum  yang  didasark an  pada  ‘Urf  tersebut ditetapkan,  Tidak  terjadi  kesepakatan  untuk  tidak  memberlakukan  ‘Urf  oleh pihak- pihak  yang  terlibat  didalamnya,  ‘ Urf tidak  bertentang  dengan  nash. Kebiasaan  ditengah  masyarakat  baik  berupa  perkataan  atau  perbuatan  yang berlaku dan dis etujui oleh masyarakat itulah yang disebut sebagai ‘ urf . 24
Urf dibagi menjadi beberapa macam yaitu dari segi objeknya : Al ‘Urf Al - Lafzhi (kebiasaaan  yang  menyangkut  ungkapan  dan Al  ‘Urf  Al - Amalil (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), dari segi cakupannya : ‘Urf dibagi dua  yaitu Al- ‘Urf  Al -Am (kebiasan  yang  bersifat  umum)  dan Al- ‘Urf  Al - Khash (kebiasaan  yang  bersifat  khusus),  dan  dari  segi  keabsahannya  dari pandangan syara’‘ urf dibagi menajadi dua yaitu Al-Urf Al-Shahih (kebiasaan yang dianggap  sah)  dan Al- ‘Urf  Al -Fasid (kebiasaan  yang  dianggap  rusak).  Jika terdapat  kebiasaan  atau  tradisi  tertentu  (‘urf)  yang  berlaku  pada  masyarakat, maka seorang mujtahid akan mempelajari terkait ada atau tidaknya nash yang mengatur kasus tersebut. Merumuskan dan menerapkan hukum bagi kasus yang terdapat pada nash. 25
‘Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umumnya, urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan  hukum  dan  penafsiran  beberapa  nash.  Namun  hal  ini  bukan berarti  urf  tidak  mempunyai  dasar  hukum  sebagai  salah  satu  sahnya  sumber syari’at islam. Mengenai kehujjahan urf menurut pendapat kalangan ulama ushul fiqh.
Yang dimaksud dengan terus menerus berlakunya ‘urf ialah bahwa ‘urf tersebut berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecualinya, sedan yang dimaksud dengan  kebanyakan  berlakunya  ‘urf  ialah  bahwa  ‘urf  tersebut  berlaku  dalam kebanyakan  peristiwa  yang  menjadi  ukuran  kebanyakan  berlakunya  menurut hitungan statistik. Kalau sesuatu perkara sama kekuatannya antara dibiasakan dengan  tidak  dibiasakan,  maka  perkara  tersebut  dinamai  ‘urf - mustarak  (‘urf rangkap).  ‘Urf  semacam  ini  tidak  bisa  dijadikan  sandaran  dan  dalil  dalam
24 Khikmatun Amalia, “‘Urf  Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan 9, no. 1 (2020): 76.
25 Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam, “Penerapan Konsep’Urf Dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al- Banjari),” Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2018): 21.
menentukan  hak-hak  dan  kewajiban  karena  apabila  perbuatan  orang  banyak pada  sesuatu  waktu  bisa  dianggap  sebagai  dalil,  maka  peninggalannya  pada waktu  yang  lain  dianggap  sebagai  penentang  dalil  tersebut.  Menurut  Ahmad Azhar Bashir yang dikutip oleh Amalia menyatakan bahwa ada tiga persyaratan untuk bisa disebut sebagai ‘urf yaitu adanya k emantapan jiwa, sejalan dengan pertimbangan akal sehat, dan dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. 26
Bagi ‘urf yang timbul dari sesuatu perbuatan tidak bisa dipegangi, dan hal ini adalah untuk menjaga kestabilan ketentuan sesuatu hukum. Misalnya, kalau kata- kata  “Sabilillah”  dalam  pembagia  harta  zakat  menurut  ‘urf  pada suatu   ketika  diartikan semua  keperluan  jihad  untuk  agama,  atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, menurut perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini, atau kata- kata “Ibnus - Sabil” dia rtikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam  perjalanan.  Kemudian  pengertian  yang  dibiasakan  tersebut  berubah, sehingga Sabilillah diartikan anak pungut yang tidak mempunyai keluarga, maka nas- nas  hukum  tersebut  tetap  dirtikan  kepada  pengertian  ‘urf  pert ama,  yaitu yang berlaku pada waktu kelurnya nas tersebut, karena pengertian tersebut itulah yang dikehendaki oleh Syara’, sedang pengertian -pengertian yang tibul sesudah keluarnya nas tidak menjadi pertimbangan. Oleh karena itu Ibnu Nujaim berkata sebagai berikut :
اَق  َكِلَذِل َو ِر ِخَأَتُملْا َن ْوُد ُقِباَّسلا ُن ِر اَقُمْلا  َوُه اَمَّنِا ُظاَفْلَلاْا ِهْيَلَع َلَّمَحَت ْىِذَّلا  ُف ْرُعْلَا َة َرْبِعَلا ا ْوُل ِئ ِر اَّطلا  ِفرُعْلِب
“’Urf  yang  menjadi  dasar  kata - kata  ialah  ‘urf  yang  menyertai  dan  mendahului, buka n  ‘urf  yang  datang  kemudian.  Oleh  karena  itu  para  fuqaha  mengatakan: “Tidak ada pertimbangan terhadap ‘urf yang datang kemudian”.
Penetapan  hukum  berdasarkan  ‘urf  dalam  hal  ini  termasuk  dalam penetapan berdasrkan kesimpulan (menurut yang tersirat). Akan tetapi apabila penetapan  tersebut  berlawana  dengan  penegasan,  maka  hapuslah  penetapan tersebut. Oleh karena itu sesuatu peminjaman barang diabatasi oleh oenegasan orang  yang  meminjamkan,  baik  mengenai  waktu  atau  tempat  atau  besarnya, meskipun penegasan tersebut berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau sesorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diixinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas-tegas meentukan batas-batasnya sendiri, meskipun  berlawanan  dengan  kebiasaan,  maka  peminjam  tidak  boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan itu.
26 Amalia, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” 77.
Walaupun  memungkinkan  untuk  mengalami  perubahan  melalui  upaya pembaharuan hukum Islam, namun hukum-hukum yang berlandaskan kepada 'urf  ini,  juga  adalah  hukum  Islam,  karena  Islam  menghargai  dan  sangat memperhatikan manusia baik individu maupun masyarakat. ‘Urf termasuk salah satu dalil hukum dalam Islam. 27
Seperti  dalam  salam  (jual-beli  dengan  pesanan)  yang  tidak  memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli adalah pada saat jual beli dilangsungkan pihak  pembeli  telah  menerima  barang  yang  dibeli  dan  pihak  penjual  telah menerima  uang  penjualan  barangnya.  Sedang  pada  salam  barang  yang  akan dibeli itu belum ada wujudnya pada saat akad jual-beli dilakukan, baru ada dalam bentuk  gambaran  saja.  Tetapi  karena  telah  menjadi  adat  kebiasaan  dalam masyarakat,  bahkan  dapat  memperlancar  arus  jual  beli,  maka  salam  itu dibolehkan. Pada era 5.0 konsep urf menjadi sumber hokum yang memberikan kemasalahatan  disekitar  masyarakat,  karena  urf  merupaka  hasil  penerimaan masayrakat setempat yang disepakati dan diwariskan. 28
‘ Urf dalam Kajian Fikih pada era 5.0
Para  ulama  ushul  fiqh  membedakan  antara  adat  dengan  ‘urf  dalam membahas  kedudukannya  sebagai  salah  satu  dalil  untuk  menetapkan  hukum syara ‟ .  Adat  didefinisikan  bahwa  apabila  suatu  perbuatan  dilakukan  cara berulang- ulang  menurut  hukum  akal,  tidak  dinamakan  adat.  Adapun  ‘urf menurut  ulama  ushul  fiqh  adalah:  Kebiasaan  mayoritas  kaum  baik  dalam perkataan  atau  perbuatan”  Pembahasan  adat  kebiasaan  sebagai  ‘urf  di  dalam usul al-fiqh ditekankan pada kedudukannya sebagi suatu kepantasan yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat. 29 Urf adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. 30
Para  Ulama  yang  mengamalkan  ‘urf  untuk  mengistibathkan  hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut yaitu: Bahwa ada ‘urf itu sudah menjadi terdisi umum. Maksudnya kebiasaan itu tidak asing lagi  bagi  masyarakat  umum  dan  merata  dikalangan  sebagian  besar  warganya. Adapun adat yang dikatakan ‘urf apabila telah menjadi tradisi walaupun belum seluruh orang melakukannya, tetapi sudah tradisi yang diketahui secara umum, seolah-olah telah menjadi kesepakatan semua orang. Seperti alat pembayaran
27 Rofam, “Penerapan Konsep’Urf Dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al- Banjari),” 8.
28 Yasim Ha nani Mohd Sofian et al., “A Studi Of Uruf As Acceptance Justification In Customary Land: A Fiqh Analysis,” Almanhal: Malaysian Journal of Syariah and Law 5 (17AD): 3.
29 Fitra  Rizal,  “Penerapan  ‘Urf  Sebagai  Metode  Dan  Sumber  Hukum  Ekonomi  Islam,” Al- Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 1, no. 2 (2019): 157.
30 Muhamad Harun and Fauziah Fauziah, “Konsep ‘Urf Dal am Pandangan Ulama Ushul Fiqh ( ℡ A ’ ah Historis), ” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 14, no. 2 (2014): 17.
yang berlaku disuatu tempat hanya satu jenis mata uang-misalnya rupiah-maka dalam  transaksi  tidak  apa-apa  tidak  disebutkan  secara  jelas  mata  uang  yang berlaku.  Tetapi  apabila  ditempat  itu  ada  beberapa  alat  pembayaran  yang samasama berlaku, maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya, agar terhindar dari kesalahpahaman.
Ungkapan  secara  jelas  dalam  suatu  transaksi.  Artinya,  dalam  suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli mesin cuci, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa mesin tersebut akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya.  Sekalipun  ‘urf  menentukan  bahwa  me sin  cuci  yang  akan  dibeli diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka ‘urf tidak berlaku.
Urf itu tidak bertentangan dengan nash sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan. Dalam penetapan urf di era 5.0 harus memperhatikan  hokum  yang  paling  kuat  sebelum  menggunakan  konsep  urf, karena apabila dalil yang lebih kuat tidak diamalkan dalil maka dalil yang lemah akan  mengambil  tempat  sedangkan  mengamalkan  dalil  yang  lemah  dan meninggalkan  dalil  yang  kuat  bertentangan  dengan  kerasionalan  akal. 31 ‘Urf seperti  ini  tidak  dapat  dijadikan  dalil  syara’,  karena  kehujahan  ‘urf  baru  bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.  Dari  Uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  ’urf  itu  dapat  digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun ‘urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri. ‘Urf menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempa t sandarannya. Biasanya ‘urf termasuk dari memelihara maslahah mursalah. ‘Urf itu  berlaku  dan  diterima  orang  banyak  karena  mengandung  kemaslahatan. Semua pihat sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak  ada  nash  yang  secara  lang sung  mendukungnya.  ‘Urf  yang  berlaku  di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara’ lainnya.
Pertentangan  ‘urf  dengan  nash  yang  bersifat  khusus  atau  rinci  Apabila pertentangan ‘urf dengan na sh khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang  dikandung  nash,  maka  ‘urf  tidak  dapat  diterima.  Misalnya,  kebiasaan jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan  anak  kandung,  sehingga  mereka  mendapat  warisan  apabila  ayah
31 Noor Naemah Abd . Rahman, Abdul Karim Ali, and Ridzwan Ahmad, “Keterikatan fatwa Kepada  Mazhab  Syafi’I:  Analisis  Terhadap  Fatwa -Fatwa  Jemaah  Ulama  Majlis  Agama  Islam
Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan,” Almanhal: Malaysian Journal of Syariah and Law , 22AD, 7.
angkatnya wafat. ‘Urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima. Selama tidak ada hokum yang jelas maka urf bisa dijadikan sebagai hujjah hukum. 32
Pertentangan  ‘urf  dengan  nash  yang  bersifat  umum  Di  sini  dibedakan antara ‘urf lafzi dan ‘urf amali. Apabila ‘urf itu adalah ‘urf lafzi maka ‘urf itu bisa diterima,  sehingga  nash  yang  umum  itu  dikhususkan  sebatas  ’urf  lafzi  yang berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash  umum  itu  tidak  dapat  dikhususkan  ole h  ‘urf.  Misalnya  kata -kata  shalat, puasa, haji dan jual beli, diartikan dengan makna ‘urf, kecuali ada indikator yang menunjukkan  bahwa  kata-kata  itu  dimaksudkan  sesuai  dengan  arti etimologisnya. Apabila ‘urf yang ada ketika datangnya nash yang bersifat um um itu  adalah  ‘urf  amali,  maka  terdapat  perbedaan  pendapat  ulama  tentang kehujjahannya. Menurut ulama Hanafiyyah, apabila ‘urf amali itu bersifat umum, maka  ‘urf  tersebut  dapat  mengkhususkan  nash  umum,  karena  pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash itu tidak dapat diamalkan. Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas al- ‘urf amali yang berlaku, diluar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku. Mengingat tidak semua kebiasaan memiliki  kaitan  dengan  unsur  rasional,  maka  tidak  semua  kebiasaan dikatagorikan „urf, tetapi semua „urf adalah adat, 33 urf memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. 34
Urf  yang  dijadikan  sandaran  dalam  penetapan  hukum  itu  telah  ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘ urf itu harus telah ada sebelum penetapn hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian maka ia  tidak  diperhitungkan.  Hal  ini  yang  menjadi  kajian  yang  diperjelas  dalam keadaan society 5.0, Karakteristik yang ada pada society 5.0 meliputi digitalisasi, optimation dan customization produksi, otomasi dan adaptasi, interaksi antar manusia  dengan  mesin,  value  edded  service  and  business,  automatic  data exchange  and  communication,  serta  penggunaan  teknologi  informasi. 35
Karakter  ini  harus  disingkronkan  dengan  urf  yang  seharusnya  sesuai  dengan syariah,  dimana  keadaan  yang  semakin  instan  perkembangan  kebutuhan semakin  komplit  keadaan  teknolohi  yang  semakin  canggih  sehingga menimbulkan  kebiasaan  baru  yang  dihadapi  masyarakat. 36 Urf  memiliki  peran yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat,  dengan  disesuaikan  pada
32 Mohd  Anua r  Ramli,  “Instrumen  ‘urf  Dan  Adat  Melayu  Sebagai  Asas  Penetapan  Hukum Semasa Di Malaysia,” Jurnal Pengajian Melayu 17, no. 1 (2006): 258. 33 Harun and Fauziah, “Konsep ‘Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh ( ℡ A ’ ah Historis), ” 17. 34 Mohd Hafiz Jamaluddin, Mohd Norhusairi Mat Hussin, and Mohd Anuar Ramli, “Pemakaian Instrumen  Ihtihsan  dengan  ’Urf  (Al -Ihsan  Bi  Al- ’urfi)  dalam  Amalan  Pembahagian  Harta Sepencairan di Malaysia,” ’Ulum Islamiyyah Journal 14 (2014): 2.
35 Raharja, “Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 Dan Society 5.0 Di Pendidikan Tinggi Vokasi,”
12.
36 Euis amalia, “Pembangunan Ekosistem Hukum Ekonomi Syariah di Era Society 5.0.”
keadaan  masyarakatnya  peran  penting  tersebut  untuk  memberikan  konsep dalam tatanan kehidupan masyarakat sesuai dengan era serba teknologi, karena pada dasarnya urf memiliki arti keakraban atau kebiasaan orang diwilayah yang luas dengan ucapan, tindakan atau tanda, yang tidak bertentangan dengan nash. 37
Kesimpulan Era society 5.0 merupakan keadaan manusia yang dihadapkan berbagai komplit kebutuhan dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, karena era 5,0 merupakan keadaan inovasi dari perkembangan tekonologi 4.0 sehingga kebutuhan  terhadap  hokum  semakin  komplit.  Pada  era  5.0  akan  muncul kebiasaan masyarakat baru yang sebenrnya relevan dengan kebiasaan tradisional yang  disebut  dengan  urf.    ‘Urf  bisa  dikatakan  seb agai  suatu  perkataan  dan perbuatan yang menyangkut kebiasaan yang sering dilakukan. Macam-macam ‘urf yaitu dari segi objeknya (Al- ‘Urf al -Lafzhi  dan Al- ‘urf al - ‘amali), dari segi cakupannya (Al- ‘urf al - ‘am dan Al - ‘urf al -khash), dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ (Al - ‘urf al -Shahih dan Al- ‘urf al - fasid). ‘Urf dianggap sebagai salah satu sumbar undang-undang, dimana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal- pasal dalam undang-undang. S yarat ‘Urf sebagai sumber hukum Islam yaitu, ‘urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakannya berlaku, ‘urf yang dijadidkan sumber  hukum  bagi  sesuatu  tindakan  harus  terdapat  pada  waktu  diadaknnya tindakan  tersebut,  tidak  ada  penegasan  (nas)  yang  berlawa nan  dengan  ‘urf, pemakaian  ‘urf  tidak  akan  mengakibatkan  dikesampingkannya  nas  yang  pasti dari Syari’at.
‘Urf  dalam  pandangan  fikih  Urf  itu  tidak  bertentangan  dengan  nash sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan. ‘Urf seperti  in i  tidak  dapat  dijadikan  dalil  syara’,  karena  kehujahan  ‘urf  baru  bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.  Sehingga  pada  era  5.0  urgensi  urf  sangat  dipertimbnagkan  untuk dijadikan landasan hokum terhadap kebiasaan masyarakat yang muncul akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat.
37 Kholid  Husain  Al  Kholid,  “Originating  The    ‘Maarouf’  Theory  in  Islamic  Sharia  and Reinforcing Its Connection to The ‘Urf’ Theory in Islamic Jurisprudence,” Almanhal: Malaysian Journal of Syariah and Law , 2020, 3.
Daftar Pustaka A Hanafi. Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam . Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
A.  Muri  Yusuf. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  Penelitian  Gabungan . Jakarta: Kencana, 2017.
Abd Rahman Dahlan. Ushul Fiqh . Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalat . Jakarta: Amzah, 2010.
Amalia, Khikmatun. “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam.”
As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan 9, no. 1 (2020): 75 – 90.
Euis amalia. “Pembangunan Ekosistem Hukum Ekonomi Syariah di Era Society 5.0.” Kuliah Umum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Ma dura, April 26, 2022.
Hamzawi,  Adib.  “Â€  Urf  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Indonesia.” INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan 4, no. 1 (2018): 1 – 27.
Harisah- harisah,  Kutsiyatur  Rahmah,  and  Yenny  Susilawati.  “Konsep  Islam Tentang Keadil an Dalam Muamalah.” SYAR’IE 3, no. 2 (Agustus 2020).
Harun,  Muhamad,  and  Fauziah  Fauziah.  “Konsep  ‘Urf  Dalam  Pandangan Ulama  Ushul  Fiqh  ( ℡ A ’ ah  Historis). ” Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari’ah  Dan Masyarakat 14, no. 2 (2014): 13 – 25.
Kholid Husain Al Kholid. “Originating The  ‘Maarouf’ Theory in Islamic Sharia and Reinforcing Its Connection to The ‘Urf’ Theory in Islamic Jurisprudence.” Almanhal: Malaysian Journal of Syariah and Law , 2020.
Karjoko, L., Jaelani, A. K., Tegnan, H., Glaser, H., & Hayat, M. J. (2021). Islamic Court’s Approach to Land Dispute in Inheritance Cases. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 21 (2).
Mohd  Hafiz  Jamaluddin,  Mohd  Norhusairi  Mat  Hussin,  and  Mohd  Anuar Ramli. “Pemakaian Instrumen Ihtihsan dengan ’Urf (Al -Ihsan Bi Al- ’urfi) dalam Amalan Pembahagian Harta Sepencairan di Malaysia.” ’Ulum Islamiyyah Journal 14 (2014).
Mu’in umar Dkk. Ushul Fiqih . 1st ed. Jakarta: Direktorat Jendral Pembianaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
83 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Mustawa  Edwin  Nasution  Dkk. Pengenalan  Ekslusif  Ekonomi  Islam .  Jakarta: Kencana, 2006.
Noor  Naemah  Abd.  Rahman,  Abdul  Karim  Ali,  and  Ridzwan  Ahmad. “Keterikatan  fatwa  Kepada  Mazhab  Syafi’I:  Analisis  Terhadap  Fatwa -Fatwa Jemaah  Ulama  Majlis  Agama  Islam  Dan  Adat  Istiadat  Melayu  Kelantan.” Almanhal: Malaysian Journal of Syariah and Law , 22AD.
Nurcholis Madjid. Islam Universal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Priyono  Zaenudin  Ismail. Teori  Ekonomi .  Pertama.  Surabaya:  Dharma  Ilmu, 2012.
Raharja, Handy Yoga. “Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 Dan Society 5.0 Di Pendidikan Tinggi Vokasi.” Journal Of Digital Education, Communication, And Arts (Deca) 2, no. 1 (2019): 11 – 20.
Ramli, Mohd Anuar. “Instrumen ‘urf Dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa Di Malaysia.” Jurnal Pengajian Melayu 17, no. 1 (2006): 253 – 89.
Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 1, no. 2 (2019): 155 – 76.
Rofam, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari. “Penerapan Konsep’Urf Dalam Kitab  Sabilal  Muhtadin  (Kajian  Terhadap  Pemikiran  Muhammad  Arsyad  Al- Banjari).” Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2018): 1 – 19.
Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam.” Tsaqafah 13, no. 2 (2017): 279 – 96.
Suwarjin. Ushul Fiqih . Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
Umi Supraptiningsih. Hukum Agraria . Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2019). Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  Dalam  Fatwa  DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Madinah: Jurnal Studi Islam , 6 (2), 205-218. Yasim  Hanani  Mohd  Sofian,  Abdul  Manan  Ismail,  Zahari  Mahad  Musa, Muhammad Nizam, Awang, Ahmad Zaki Salleh, Irwan Mohd Subri, Syed Salim Syed Shamsuddin, Lukmanul Hakim Hj Hanafi, and Siti Nor Hafidza Razali. “A
Studi  Of  Uruf  As  Acceptance  Justification  In  Customary  Land:  A  Fiqh Analysis.” Almanhal: Malaysian Journal of Syariah and Law 5 (17AD).
Zainuddin, Faiz. “ Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat Dan’Urf Sebagai Sumber  Hukum  Islam.” Lisan  Al-Hal:  Jurnal  Pengembangan  Pemikiran  Dan Kebudayaan 9, no. 2 (2015): 379 – 96.
Zarkasji Abdul Salam and Oman Fathurohman SW. Pengantar Ilmu Fiqih Usul Fiqih . 1st ed. Yogyakarta: Lembaga Studi Filasafat Islam, 1994.