-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## HAK ATAS TANAH DENGAN BUKTI GIRIK SEBAGAI OBYEK JAMINAN UTANG DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR

## Ari Wibowo, Siti Malikhatun Badriyah, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: ariwibowolink@gmail.com

## Abstract
Many lands owned by the community that do not yet have certificates, whereas the evidence they have is only in the form of Girik (Letter C), which is only proof of payment of tax, not proof of land rights. Therefore, its position in the modern economic era will be a polemic when the land is used as collateral  for  banks  to  obtain  credit  as  venture  capital.  This  study  uses  a  sociological  juridical approach, namely by observing the enactment of law in the community, among others, comparing the  laws  and  regulations  with  the  implementation  of  giving  credit  with  Girik  (Letter  C)  proof    as collateral.  This  study  aims  to  find  out  the  implementation  of  Bank  Indonesia  Regulation  Number 13/26/PBI/2011  in  according  to  Act  of  Republic  of  Indonesia  Number  4  Year  1996  concerning Mortgage  and  Objects  Related  to  Land  and  Government  Ordinance  of  Republic  of  Indonesia Number 24 Year 1997 concerning Land Registration and how to protect the law against creditors in the event of a default from the debtor that provides Girik. The results of the study show that Girik (Letter C) is not proof of ownership of land rights as stipulated in the legislation, but only as proof of payment of taxes. However, Girik is one of the proofs as a condition for the legal registration of rights to land. In addition to protecting creditors as holders of mortgage rights, a Notary / PPAT can be requested to make SKMHT together with land registration,  can it be tied up with the APHT .
Keywords: land property rights with girik evidence (letter c); mortgage; legal protection.

## Abstrak
Tanah-tanah yang dimiliki masyarakat masih banyak yang belum mempunyai sertipikat sedangkan bukti  yang  mereka  miliki  hanyalah  berupa  Girik  ( Letter  C )  yang  hanya  merupakan  bukti pembayaran pajak bukan bukti alas hak atas tanah.  Oleh karena itu kedudukannya di era ekonomi modern ini akan menjadi polemik ketika tanah tersebut dijadikan jaminan bank untuk memperoleh kredit  sebagai  modal  usaha.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  Yuridis  sosiologis, yaitu  dengan  melihat  berlakunya  hukum  di  masyarakat  antara  lain  membandingkan  peraturan perundang-undangan  dengan  pelaksanaan  pemberian  kredit  dengan  bukti  Girik  ( Letter  C )  sebagai jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor  :13/26/PBI/2011  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor jika terjadi wanprestasi  dari  pihak  debitor  yang  memberikan  jaminan  tanah  berupa  Girik.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa Girik ( Letter C ) bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak. Namun demikian, Girik merupakan salah satu bukti sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah yang sah. Selain itu untuk melindungi kreditor sebagai pemegang hak tanggungan, dapat dimintakan bantuan Notaris/PPAT untuk dibuatkan SKMHT bersama-sama dengan pendaftaran tanah, baru kemudian dapat diikat dengan APHT.
Kata  kunci  :  hak  atas  tanah  dengan  bukti  girik  (letter  c);  hak  tanggungan;  perlindungan hukum;
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Kurang  atau  minimnya  bukti  kepemilikan  atas  tanah,  menjadi  penyebab  permasalahan dalam  pemberian  kredit  oleh  bank.  Hal  ini  dikarenakan  minimnya  pengetahuan  masyarakat akan arti pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu perlu kajian-kajian yang mendalam atas tanah yang masih berstatus Girik dengan tujuan jaminan kredit yang preferen .
Tanah  yang minim bukti kepemilikannya tersebut  biasanya hanya berupa surat  Letter C yang diperoleh dari kantor desa atau kelurahan dimana tanah tersebut berada. Surat Letter C ini merupakan  tanda  bukti  berupa  catatan-catatan  yang  berada  di  kantor  desa.  Masyarakat  desa cenderung  mengartikan  bukti  Letter  C  ini  sebagai  bukti  sah  kepemilikan  atas  tanah,  padahal secara hukum bukti ini sangatlah lemah sehingga rawan disalahgunakan karena keterangan di dalam  bukti  Letter  C  yang  ada  pada  kantor  desa  sangatlah  tidak  lengkap  dan  pencatatannnya cenderung tidak teliti.
Surat Letter C ini sebenarnya hanya dijadikan sebagai dasar catatan penarikan pajak bumi dan  bangunan  yang  tentu  saja  kutipan  dari  surat  tersebut  hanya  menginduk  kepada  Kantor Pelayanan  Pajak  bukan  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional.  Sedangkan  masyarakat  sebagai pemilik tanah hanya memiliki alat bukti Girik sebagai bukti pembayaran pajak atas tanah yang juga dikenal dengan nama Verponding Indonesia.
Selain  itu  di  Indonesia  menganut  sistem  Pendaftaran  Tanah  dengan  Stelsel  Negatif. Sejarah  kepemilikan  tanah  secara  individual  jika  hanya  mengandalkan  kepada  ingatan  atau keterangan  saksi  pasti  tidak  teliti,  karena  ingatan  bisa  saja  kabur  dan  saksi-saksi  hidup  suatu saat  akan  meninggal  dunia.  Di  Indonesia,  tanah  sudah  ada  sejak  lama  dalam  artian  bahwa hubungan  manusia  dengan  tanah  telah  ada  sejak  dahulu,  namun  karena  tidak  tertulis  apalagi tidak  terdaftar  hanya  secara  lisan  diketahui  tanah  itu  milik  siapa  dan  batas-batasnya,  atau setidak-tidaknya  suatu  bidang  tanah  itu  menurut  umum  diketahui  adalah  milik  seseorang ataupun warisan seseorang pada ahli warisnya.
Sementara  itu  praktik  pengikatan  kredit  bagi  masyarakat  dengan  jaminan  tanah  berupa Girik  masih  memungkinkan  diberikan  peluang  oleh  ketentuan  hukum  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  (UUHT),  disebutkan  bahwa  pembeban  hak  tanggungan  dapat dilakukan  untuk  tanah  yang  sudah  terdaftar,  tetapi  juga  dapat  dimungkinkan  terhadap  tanah yang belum terdaftar.
Perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan tanah dengan bukti girik tanpa lembaga hak tanggungan  dan  tanpa  adanya  proses  pendaftaran  tanah  lebih  lanjut  seharusnya  tidak  dapat
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
dilakukan  karena  bertentangan  dengan  aturan  yang  berlaku.  Namun  pada  Pasal  10  Ayat  (3) UUHT  sebagaimana  dijelaskan  diatas,  mewajibkan  Pengikatan  jaminan  tanah  dengan  bukti girik  dalam  pemberian  hak  tanggungannya  harus  bersamaan  dengan  permohonan  pendaftaran hak atas tanahnya.
Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  mendukung perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  melalui  fungsi  pokoknya  yaitu menghimpun  dana  masyarakat  dan  menyalurkan  kredit.  Untuk  mendukung  peranan  BPR tersebut,  Bank  Indonesia  pada  tahun  2006  telah  mengeluarkan  pengaturan  tentang  pedoman pemberian kredit pada BPR yaitu PBI Nomor 8/19/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Kualitas Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya agar relevan  dengan  perkembangan  Akuntansi  BPR,  harus  disesuaikan  dengan  Standar  Akuntansi Keuangan  untuk  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP)  bagi  BPR  dan  Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR), kemudian pengaturan  ini  diubah dengan PBI Nomor  13/26/2011  Tentang  Kualitas  Aktiva  Produktif  dan  Pembentukan  Penyisihan  Kualitas Aktiva Produktif  (PBI BPR).
Oleh  karena  tanah  sangat  penting  kedudukannya  bagi  umat  manusia,  dan  masih  banyak masyarakat  dalam  menjalankan  usahanya  memerlukan  modal  berupa  pinjaman  dari  bank dengan  jaminan  tanah,  sedangkan  masih  banyak  pula  tanah-tanah  di  Indonesia  yang  bukti kepemilikannya  masih  berupa  Girik  (Letter  C).  Oleh  karena  itu  perlu  suatu  kajian  yang mendalam terhadap permasalahan ini baik melalui obyek penelitian berupa kebijakan peraturan perundang-undangan maupun yang terjadi di lapangan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  tertarik  dan  ingin  menulis  dengan  judul “Hak  Atas  Tanah  Dengan  Bukti  Girik  Sebagai  Obyek  Jaminan  Utang  Dan    Perlindungan Hukum  Terhadap  Kreditor  (Tinjauan  Yuridis  terhadap  Penerapan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor :13/26/PBI/2011)” dengan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah  implementasi  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  :13/26/PBI/2011  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?
2. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  kreditor  jika  terjadi  wanprestasi  dari  pihak debitor yang memberikan jaminan tanah berupa Girik ?

## B. Metode Penelitian
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Dalam  penulisan  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif  menurut  Bogan  dan  Tailor  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  maupun  lisan  dari  orang-orang  dan  pelaku  yang  diamati (Moleong, 2009).
Penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian hukum  sosiologis.  Penelitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka yang  merupakan  data  sekunder  dan  disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan.  Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.

## 1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yang bersifat  yuridis sosiologis  yaitu suatu pendekatan yang melihat  berlakunya  hukum  di  dalam masyarakat.  Hal  ini  biasanya  mendapat  pengaruh  dari masyarakat  yang  mendukungnya.  Penelitian  di  lapangan  melalui  pendekatan  yuridis sosiologis  dengan  cara  wawancara  dengan  petugas  bank  untuk  mendeskripsikan  fenomena yang  terjadi  dalam  hukum  jaminan  terkait  dengan  girik  sebagai  jaminan  bank.  Kemudian penulis  menganalisis  menggunakan  berbagai  literatur  dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis. Karena  penelitian  ini  menggambarkan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  berkaitan dengan  teori-teori  ilmu  hukum  dan  suatu  keadaan  atau  Obyek  tertentu  secara  faktual  dan akurat  yang  kemudian  menganalisis  data  yang  diperoleh  dari  penelitian.  Pada  dasarnya metode  deskriptif  analitis  merupakan  suatu  gambaran  mengenai  kejadian-kejadian  di lapangan kemudian menganalisis data yang ada.

## 3. Sumber dan Jenis Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bersumber  dari  data  primer yang terdiri dari data laporan keuangan serta hasil wawancara dengan Pimpinan BPR Artha Mekar  Sokaraja  Cabang  Cilacap,  dan  dari  data  sekunder  diperoleh  malalui  berbagai peraturan perundang-undangan, literatur maupun daftar pustaka lainnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :
a. Studi  Kepustakaan  yaitu  data  sekunder  yang  diperoleh  dengan  mempelajari  literatur, kumpulan  bahan  kuliah,  konsep-konsep,  doktrin-doktrin  dan  peraturan  perundang-
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
b. Studi lapangan  yaitu sebagai data pendukung dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan mengadakan wawancara kepada Pimpinan Cabang Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja (BPR AMS) Cabang Cilacap.

## 5. Teknik Analisis Data
Pengolahan  dan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  analisis normatif kualitatif  yaitu proses analisa terhadap data  yang  terdiri dari kata-kata  yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa (Nasution,  1986).  Maksudnya  semua  data  yang  terkumpul  baik  dari  hasil  penelitian kepustakaan (data sekunder) dan penelitian lapangan (data primer) disusun secara sistematis yang  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  teori-teori  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  agar  dapat  ditarik  kesimpulan  guna  mendapatkan  kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Implementasi  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  :13/26/PBI/2011  berkaitan  dengan Undang-Undang Nommor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
UUPA  telah  mengatur  tentang  hak  jaminan  yang  dinamakan  hak  tanggungan  namun pengaturannya sangat terbatas sehingga belum dapat dilaksanakan secara nasional. Kemudian dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), terbentuklah  suatu struktur hukum  jaminan  nasional,  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  51  UUPA.  Pasal  1 UUHT  menyebutkan  bahwa  pengertian  dari  Hak  Tanggungan  adalah  jaminan  yang dibebankan  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUPA,  yang  mana  obyek  yang  dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Obyek hak tanggungan ini termuat dalam Pasal 4 UUHT sebagaimana juga disebutkan dalam  UUPA  yaitu  Hak  Milik  (Pasal  25),  Hak  Guna  Usaha  (Pasal  33)  dan  Hak  Guna Bangunan  (Pasal  39).  Selain  itu  hak  pakai  atas  tanah  negara  juga  harus  didaftarkan  dan karena  menurut  sifatnya  dapat  dipindahtangankan  maka  dapat  pula  dijadikan  obyek  hak tanggungan. Oleh karena itu hak-hak yang dapat dijadikan hak tanggungan harus memenuhi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
2  (dua)  persyaratan  yaitu  wajib  didaftarkan  untuk  memenuhi  asas  publisitas  dan  dapat dipindahtangankan  untuk  menjamin  pembayaran  atau  pelunasan  utang  apabila  terjadi wanprestasi  oleh  debitor.  Kedua  syarat  tersebut  harus  terpenuhi  dalam  setiap  obyek  yang dibebankan hak tanggungan.
Berdasarkan  Undang-undang  Perbankan,  BPR  merupakan  salah  satu  jenis  bank  yang kegiatan  utamanya  adalah  menghimpun  dana  masyarakat  dan  menyalurkan  kredit.  Proses penyaluran  kredit  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor 13/26/PBI/2011  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/19/PBI/2006 Tentang  Kualitas  Aktiva  Produktif  Dan  Pembentukan  Penyisihan  Penghapusan  Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
Terhadap  kredit  dengan  agunan  tanah  dan/atau  bangunan  dengan  bukti  kepemilikan berupa Girik  (Letter C)  mempunyai  perlakuan khusus.   Proses pemberian kredit tetap harus disertai dengan agunan sebagai jaminan antara lain jaminan berupa tanah dan /atau bangunan. Meskipun  bukti  kepemilikan  tanah  dan/atau  bangunan  tersebut  masih  dalam  bentuk  Girik (Letter C) sebagaimana telah diketahui bahwa Girik (Letter C) tersebut bukanlah merupakan bentuk    bukti  hak  kepemilikan  atas  suatu  tanah,  namun  hal  tersebut  tidak  menutup kemungkinan dapat dijadikan sebagai jaminan pemberian kredit oleh BPR AMS.
Dalam  proses  pemberian  kredit  sebenarnya  sama  dengan  pemberian  kredit  dengan jaminan  sertipikat  tanah  pada  umumnya,  hanya  saja  setelah  proses  penilaian  dan  survey terhadap obyek tanah selesai, proses selanjutnya adalah melalui bantuan notaris/PPAT, tanah tersebut  didaftarkan  terlebih  dahulu  ke  BPN  untuk  diterbitkan  sertipikat  tanah.  Nah,  untuk mempercepat  proses  pencairan  kredit,  tentu  BPR  membutuhkan  instrumen  sebagai  dasar pencairan  kredit  yaitu  berupa cover  note dari  notaris/PPAT  yang  menyatakan  bahwa  tanah tersebut  sedang  dalam  proses  penyertifikatan  tanah  dan  untuk  memastikan  bahwa  tanah tersebut  benar-benar  sedang  didaftarkan.  Itulah  sebabnya  harus  melalui  bantuan  PPAT meskipun sebenarnya pendaftaran tanah dapat dilakukan secara mandiri.
Hal  ini  sejalan  dengan  amanat  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  (UUHT)  Nomor  4 Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Dan  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah Pasal  10  Ayat  (3)  dimana  disebutkan  bahwa  “Apabila  obyek  Hak  Tanggungan  berupa  hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan  tetapi  pendaftarannya  belum  dilakukan,  pemberian  Hak  Tanggungan  dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan“.
Pengaturan  mengenai  diberikan  kesempatan  bagi  pemilik  hak  atas  tanah  yang  belum
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
bersertifikat untuk bisa menggunakan tanahnya sebagai jaminan dalam suatu perjanjian antara lain dalam perjanjian kredit untuk  memperoleh  dana, disamping untuk  melindungi  golongan ekonomi  lemah,  juga  untuk  mendorong  dilakukannya  pensertifikatan  hak  atas  tanah  yang dijadikan objek Hak Tanggungan (Badriyah, 2016).
Dengan  demikian,  mengingat  setiap  obyek  hak  tanggungan  harus  memenuhi  syarat harus  didaftarkan,  maka  untuk  tanah-tanah  yang  belum  memiliki  sertipikat,  seperti  tanah- tanah yang hanya memiliki bukti Girik (Letter C), maka bukan termasuk salah satu obyek hak tanggungan sebagaimana yang ditetapkan oleh UUPA. Agar tanah-tanah dengan bukti Girik tersebut  mendapatkan  legalitas  kepemilikannya  maka  dapat  dimintakan  permohonan pendaftaran haknya untuk pertama kali berdasarkan ketentuan Peraturan  Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah    (PP  Pendaftaran  Tanah),  yaitu  terdapat  2  (dua) jenis  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  (belum  pernah  didaftar  berdasarkan  PP Pendaftaran Tanah) yaitu secara sistematik dan periodik.
Dengan demikian jelaslah bahwa Girik (Letter C) bukan merupakan bukti kepemilikan hak  atas  tanah  berdasarkan  UUPA  melainkan  hanya  sebagai  bukti  pembayaran  Pajak  saja. Namun  dalam  kedudukannya,  Girik  (Letter  C)  sebagaimana  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai dasar atau alat bukti tertulis untuk pendaftaran tanah.
Dengan  demikian,  ketentuan  yang  ada  dalam  PBI  Nomor  13/26/PBI/2011  masih diterapkan oleh  BPR AMS  dengan  mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang  Hak  Tanggungan  Dan  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana amanat UUPA yaitu dilakukannya pendaftaran tanah terlebih dahulu.
2. Perlindungan  hukum  terhadap  kreditor  jika  terjadi  wanprestasi  dari  pihak  debitor yang memberikan jaminan tanah berupa Girik
Hak  tanggungan  merupakan  hak preference dari  kreditor  pemegang  hak  tanggungan terhadap  jaminan  atas  tanah  yang  diserahkan  debitor  sebagai  jaminan  pelunasan  atas  kredit yang  diterimanya  dari  kreditor.  Hak prefernce ini  berlaku  ketika  debitor  wanprestasi.  Hak preference  ini  merupakan  hak  yang  diperoleh  kreditor  setelah  hak-hak  piutang  negara, misalnya adanya hutang pajak  yang belum dibayar. Hutang pajak ini harus dilunasi  terlebih dahulu, kemudian kreditor pemegang hak tanggungan akan mendapatkan hak preferencenya . Obyek dari hak tanggungan adalah tanah dan atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah baik secara keseluruhan ataupun hanya benda-benda yang berdiri diatas tanah tersebut.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Adanya  pembebanan  hak  tanggungan  ini  bertujuan  agar  kreditor  mempunyai  hak prefence atau  hak  yang  didahulukan  untuk  mendapatkan  pelunasan  dari  pada  kreditor  lainnya. Maksudnya adalah bahwa pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk dilunasi terlebih dahulu  dari pada kreditor  lainnya  yang mana pelunasan hutang  debitor di peroleh dari hasil penjualan  jaminan  yang  diserahkan  oleh  debitor  baik  secara  langsung  maupun  melalui pelelangan.
Pasal  10  Ayat  (3)  UUHT  menyebutkan  pelaksanaan  pemberian  hak  tanggungan  dapat dilakukan bersamaan dengan pendaftaran tanah khususnya untuk hak atas tanah yang berasal dari  konversi  hak  lama.  Pendaftaran  tanah  ini  tentu  mengacu  kepada  PP  Nomor  24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Berdasarkan  hukum  tanah  nasional  yang  menganut  asas  pemisahan horizontal ,  maka antara benda-benda yang berdiri diatas tanah bukan serta merta menjadi satu kesatuan dengan tanahnya  kecuali  secara  tegas  oleh  pemberi  hak  tanggungan  di  akta  pembebanan  hak tanggungan (APHT). Benda-benda yang berdiri diatas tanah ini meliputi bangunan, tanaman dan hasil karya. Kegiatan pembebanan hak tanggungan harus melalui dua tahap , yaitu :
a. Tahap pemberian dan pembuatan hak tanggungan.
b. Tahap pendaftaran APHT di kantor pertanahan.
Antara  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  selaku  pejabat  yang  berwenang  untuk mengeluarkan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  pertanahan  dalam  hal  ini  yaitu  APHT  dan atau  SKMHT,  memberikan  penyelesaian  pada  kreditor  dan  debitor  yang  menyerahkan jaminan  hak  milik  belum  terdaftar  yaitu  dengan  menandatangani  SKMHT  dengan  tetap melakukan proses pendaftaran hak milik yang belum bersertipikat tersebut. Apabila hak milik yang  belum  bersertipikat  tersebut  sedang  proses  pendaftaran  maka  dalam  jangka  waktu tertentu kemudian dibebani hak tanggungan dengan cara menandatangani APHT.
Tanah  dengan  alas  hak  yang  belum  didaftarkan  yang  masih  berupa  Girik  (Letter  C) menurut  PBI  No  13/26/PBI/2011  digolongkan  sebagai  salah  satu  jaminan  dengan  nilai pengurang  pembentukan  PPAP  yang  termasuk  cukup  kecil  nilainya  dibandingkan  dengan tanah  dengan  alas  hak  milik  berupa  sertipikat.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  upaya perlindungan  hukum  serta  menjadi  acuan  dan  pedoman  bagi  BPR  selaku  kreditor  dalam mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Selama  ini  bank  memang  tetap  menerima  jaminan  belum  bersertipikat  tersebut, walaupun  dalam  kenyataannya  bank  mempunyai  risiko  tidak  dapat  melakukan  eksekusi terhadap  jaminan  dikarenakan  tidak  dibebani  hak  tanggungan.  risiko  yang  mungkin  terjadi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
pada  bank  dapat  diminimalisir  dengan  melakukan monitoring pada  debitor  sebelum wanprestasi  yang  mengakibatkan  timbulnya  kredit macet.  Hal-hal  lain  yang  dilakukan  bank untuk mencegah timbulnya kredit macet adalah dengan melakukan penyelamatan kredit, yang terdiri dari :
a. Rescheduling (Penjadwalan kembali).
b. Reconditioning ( Persyaratan kembali).
c. Restructuring (Penataan kembali).
Bank  dalam  meminimalisir  kerugian  akibat  debitor  yang  wanprestasi  seringkali menggunakan  asuransi. Kredit  yang dijamin dengan asuransi  harus tertulis  dalam perjanjian kredit, dan atas kredit tersebut tersebut harus dengan banker’s clause yang jangka waktunya minimal harus sama dengan jangka waktu kredit. Banker’s clause merupakan klausula yang mengakibatkan hak bagi bank untuk menerima sejumlah uang pertanggungan dari klaim yang dicairkan oleh pihak asuransi apabila debitor wanprestasi. Klausul banker’s clause harus jelas tertulis dalam perjanjian kredit dan tercantum dalam polis asuransi.
Bank  dalam  menghadapi  debitor  yang  wanprestasi  tidak  serta  merta  langsung melakukan write off dan atau eksekusi jaminan, dikarenakan bank harus melakukan beberapa prosedur  terhadap  debitor  wanprestasi  yang  biasa  disebut  dengan  restrukturisasi  kredit. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap debitor dengan kriteria :
a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.
Restrukturisasi kredit ini bertujuan untuk mengubah dari kategori diragukan atau macet menjadi  paling  tinggi  kurang  lancar  atau  paling  tidak  sama  dengan  kualitas  sebelum dilakukan  restrukturisasi  kredit.  Upaya  bank  dalam  restrukturisasi  kredit  adalah  dengan memberikan kebijakan tertentu pada debitor wanprestasi, yaitu :
a. Menurunkan suku bunga kredit.
b. Memperpanjang jangka waktu kredit.
c. Mengurangi tunggakan bunga kredit.
d. Mengurangi tunggakan pokok kredit.
e. Menambah fasilitas kredit, dan atau
f. Melakukan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara
Debitor  yang  bermasalah  atau  yang  mengalami  penundaan  pembayaran  kewajibannya terutama  dalam  hal  ini  yang  menggunakan  hak  milik  yang  belum  bersertipikat  atau  masih
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
dalam bentuk Girik (Letter C) sebagai jaminan kredit memang harus mendapatkan perhatian yang  khusus,  mengingat  jaminan  yang  belum  bersertipikat  tersebut  tidak  dapat  dilakukan eksekusi hak tanggungan, oleh sebab itu bank harus melakukan pembinaan dan pengawasan yang intensif pada debitor.

## D. Simpulan
Girik  (Letter  C)  bukan  merupakan  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  berdasarkan peraturan  yang  berlaku,  namun  hanya  sebagai  bukti  pembayaran  pajak.  Girik  (Letter  C)  harus dikonversi  untuk  memperoleh  legalitas  kepemilikan.  Meskipun  demikian,  Girik  masih  diakui keberadaanya yaitu sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali. Dengan demikian maka  pemerintah  melalui  peraturan  perundang-undangan  memberi  formulasi  bagi  masyarakat pengguna  jasa  kredit  bank  agar  dapat  menjaminkan  tanahnya  tersebut  dengan  catatan  harus didaftarkan secara bersamaan pada kantor pertanahan sesuai Pasal 10 Ayat (3) UUHT.
Bank  dalam  menerima  jaminan  berupa  Girik  (Letter  C)  dapat  memenuhi  legalitas jaminannya  melalui  proses  dengan  bantuan  Notaris/PPAT  yaitu  dengan  menandatangani  Surat Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  bersamaan  dengan  melakukan  proses pendaftaran  tanah  atas  Girik  tersebut.  Kemudian  dalam  jangka  waktu  tertentu  dapat  dibebani  hak tanggungan dengan cara menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
Diharapkan  masyarakat  dapat  memahami  betapa  pentingnya  pendaftaran  tanah  untuk memperoleh  kepastian  status  legalitas  tanah  mereka,  agar  tanah  yang  sudah  mendapatkan legalitasnya  tersebut  dapat  dipergunakan  salah  satunya  sebagai  jaminan  dalam  perkreditan  modal usaha  mereka.  Diperlukan  semangat  dari  pemerintah  untuk  selalu  mensosialisasikan  gerakan pendaftaran tanah secara nasional.  Hal  ini tentu akan sangat  membantu  masyarakat  terutama  yang akan mempergunakan tanah mereka untuk dijadikan jaminan memperoleh modal usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Badriyah,  Siti  Malikhatun.  2010. Penemuan  Hukum  Dalam  Konteks  Pencarian  Keadilan . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
_______________________.  2016. Sistem  Penemuan  Hukum  Dalam  Masyarakat  Prismatik, Jakarta : Sinar Grafika
Busro,  Achmad.  2017. Hukum  Perikatan  Berdasar  Buku  III  KUHPerdata .  Yogyakarta  : Penerbit Pohon Cahaya
Gozali, Djoni S. dan Usman, Rachmadi. 2012. Hukum Perbankan . Jakarta : Sinar Grafika
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Harsono, Boedi. 1962. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta : Penerbit Djambatan Masjehoen, Sri Soedewi. 1975. Hak Jaminan Atas Tanah , Yogyakarta : Liberty
Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT Remaja Rosdakarya Nasution, Dari S.1986. Metode Penelitian Naturalistik. Bandung : Tarsito
Parangin,  Effendi.  1989. Hukum  Agraria  di  Indonesia,  Suatu  Telaah  dari  Sudut  Pandang Praktisi Hukum. Jakarta : Rajawali
_______________.  1989. Praktek  Penggunaan  Tanah  Sebagai  Jaminan  Kredit .  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada
Poerwandari,  Kristi.  2005. Pendekatan  Kualitatif  dalam  Penelitian  Perilaku  Manusia .  Depok: LPSP3 FP UI
Santoso, Urip. 2005. Hukum  Agraria dan Hak-Hak atas Tanah . Jakarta:Prenada Media Siamat,  Dahlan,  2005. Manajemen  Lembaga  Keuangan  Kebijakan  Moneter  dan  Perbankan. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. Metode Penelitian Hukum . Jakarta : Ghalia
Subekti  dan  Tamara,  J.  1961. Kumpulan  Putusan  Mahkamah  Agung  mengenai  Hukum  Adat . Jakarta: Gunung Agung
Suharnoko. 2014. Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus . Jakarta: Kencana Prenadamedia Goup

## B. Jurnal Ilmiah
Badriyah, Siti Malikhatun. Problematika Pembebanan Hak Tanggungan Dengan Objek Tanah Yang  Belum  Bersertipikat .  Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum,  Vol.  45,  No.  2.  2016. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997 Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## Pendaftaran Tanah
Peraturan Bank Indonesia Nomor :13/26/PBI/2011 Tentang Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat
Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/ 26 /DKBU tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat

## D. Website
Haryanto.  “Metode  Pengumpulan  Data”,  diakses  dari  http://belajarpsikologi.com/metode- pengumpulan-data/ pada tanggal 25 Januari 2017.