Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 3, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
KONSEP MEKANISME

## PENYELESAIAN
SENGKETA MELALUI SMALL CLAIM COURT

## SUATU STUDI

## PERBANDINGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Hulman Panjaitan 1
1 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia,Jakarta Indonesia. E-mail: hulman.panjaitan @uki.ac.id
Abstract: The demand of society seeking justice is for simple, speedy, and cost-effective dispute resolution. This is the foundation for the establishment of the principle of justice in Indonesia in accordance with Law Number 48 of 2009 concerning the Judicial Power, namely the principles of simple, speedy, and cost-effective justice. This is due to the fact that dispute resolution through litigation often fails to satisfy the parties involved due to its relatively lengthy process, complexity, and high costs. Meanwhile, dispute resolution outside the court (non-litigation) lacks executive power because it is solely contractual. The mechanism for resolving disputes through the Small Claims Court was initially known and practiced in countries with a common law system, eventually adopted by countries with a civil law system. In Indonesia, it was translated and implemented through the examination of simple lawsuits in accordance with the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning Procedures for Filing Simple Lawsuits, as amended and perfected by the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 4 of 2019 concerning Amendments to the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning Procedures for Filing Simple Lawsuits.
Keywords: Small Claims Court; Implementation of Small Claims Court.
How to Site: Hulman Panjaitan (2023). Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal hukum to-ra , 9 (3), pp 475-491. DOI. 10.55809/tora.v9i3.294

## Introduction
Secara konstitusional telah ditetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum 1 sehingga setiap tindakan atau aktivitas kemasyarakatan dan kenegaraan harus didasarkan kepada hukum. Semua orang diberlakukan sama di hadapan hukum ( equity of the law ). Demikian dengan penyelesaian sengketa. Timbulnya suatu sengketa tidak dapat diselesaikan dengan tindakan main hakim sendiri ( eigen rechting ), melainkan harus diselesaikan menurut hokum, baik di luar pengadilan (non litigasi) maupun melalui pengadilan (litigasi).
1 Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491
Penyelesaian suatu sengketa yang sederhana dan cepat merupakan dambaan dan harapan semua pihak, termasuk para pelaku bisnis. Yahya Harahap sebagaimana dikutip H. Mukti Arto mengemukakan bahwa pada prinsipnya, pihak-pihak yang bersengketa menghendaki penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah. Hal ini menjadi asas umum dalam penyelesaian sengketa. 2 Urgensi penyelesaian sengketa yang sederhana dan cepat sedemikian, merupakan prinsip atau asas dalam sistem penyelesaian sengketa secara universal.
Demikian dalam system peradilan di Indonesia sesuai Undang Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penjelasannya menegaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.
Sesuai sistem peradilan perdata yang berlaku di Indonesia, maka suatu sengketa perdata, secara absolut merupakan kewenanan dari Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutusnya. Peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. 3 Penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sering sekali tidak memuaskan para pihak dan memerlukan waktu yang reatif lama. Ada yang sampai 3 (tiga) tahun untuk adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ). Dalam perkara perdata No. 191 K/Pdt/2003 tanggal 30 Januari 2007 jo No. 01/PDT/2002/PT.KT.Smda tanggal 6 Maret 2002 jo No. 96/Pdt.G/2000/PN. Smda tanggal 9 Mei 2001 dengan nilai perkara Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun hingga putusannya berkekuatan hukum tetap. 4
Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya sorotan dan kritikan yang ditujukan terhadap
4 Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen, Reposisi dan Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Konsumen dan Menjamin Keseimbanmgan dengan Pelaku Usaha (Jakarta : Jala Aksara, 2021, hal 53.
3 Hal ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU N. 46 Tahun 2009.
2 H.A. Mukti Arto, Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan , (Jakarta : Kencana, 2017), halaman 35.
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491
proses dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum. Yusuf Sophie dan Somi Awan mengemukakan beberapa kritik terpenting terhadap lembaga atau sistem peradilan diberbagai negara khususnya Indonesia adalah proses penyelesaian sengketa yang lambat dan biaya perkara yang mahal. 5
Di lain pihak, sebagaimana dikemukakan Efa Laela Fakhriah dengan mengutip pendapat Yahya Harahap mengemukakan bahwa penyelesaian sengeta melalui pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari system pemeriksaan yang sangat formalistis dan sangat teknis; peradilan yang tidak dianggap membela kepentingan umum dan sering berlaku tidak adil; serta putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah melainkan sebaliknya menimbulkan mazsalah baru mengingat proses berperkara selalu berakhir dengan adanya pihak yang kalah dan yang menang. Hal ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa meskipun terdapat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. 6
Didasarkan kepada pemikiran tersebut di atas, maka diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan, khususnya bagi sengketa-sengketa perdata yang nilai perkaranya relative kecil, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memanfaatkan penylesaian sengketa secara adil, bermanfaat dan berkepastian hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa seperti ini di negara lain dikenal dengan penyelesaian sengketa secara Small Claims Court yang khusus digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata tertentu yang nilainya relative kecil, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak birokratif serta tidak berbelit.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan pokok yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah bagaimana konsep mekanisme penyelesaian Small Claim Court dalam system peradilan di Indonesia dengan membandingkannya dengan pengaturan di negara-negara lainnya yang berbeda system hukumnya dengan Indonesia?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum juridis normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yang ditujukan dan berkaitan dengan inventarisasi terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, penerapan hukumnya, baik yang
6 Efa Laela Fakhriah, Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sderhena, Cepat dan Biaya Ringan, Jurnal Mimbar Hukum , Volume 25 No. 2, Juni 2013, hal. 259.
5 Yusuf Shofie dan Somi Awan, Sosok Peradilan Konsumen, Mengungkap Pelbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesian Sengketa Konsumen (BPSK), (Jakarta : Piramedia, 2004), hal. xv-xviii.
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491
berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal prosedur penyelesaian hukum dalam praktik. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), juga digunakan pendekatan perbandingan ( comparative approach ). Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau literatur.

## Analisis dan Pembahasan
Sengketa atau konflik yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan “ conflict ” atau “ disputes ”, menurut Roni Hanitijo sebagaimana dikutif Lalu Husni adalah situasi (keadaan) dimana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan dimana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing. 7 Gatot Supramono mengemukakan bahwa sengketa dapat timbul karena perbedaan penafsiran, baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul- klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ataupun disebabkan hal-hal lainnya. 8
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa, menyadari bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering diluar jangkauan para pencari keadilan yang pada umumnya dengan nilai gugatan yang relative kecil, maka sejumlah besar negara maju telah memperkenalkan sistem dan prosedur penyelesaian sengketa perdata untuk klaim atau tuntutan yang kecil. Prosedur ini dirancang sebagai alternative traditional informal disputes resolution untuk proses pengadilan perdata yang memungkinkan individu untuk menyelesaikan sengketa dan pemulihan hak dengan biaya dan beban tidak proporsional dengan jumlah klaim mereka yang relatif kecil. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah Small Claims Court yang menawarkan pada masyarakat pencari keadilan sejumlah manfaat utama dari sistem peradilan tanpa biaya tinggi dengan prosedur yang lebih sederhana, putusan yang mengikat dan dapat dilaksanakan.
Bagi negara-negara yang menganut sistem hukum common law , kasus sengketa perdata diselesaikan oleh lembaga yang disebut dengan Small Claims Court atau Small Claims Tribunal , Consumer Claims Tribunal dan Market Court (di Finlandia dan Swedia)
8 Gatot Supramono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia , (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 1.
7 Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 2.
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491
serta Consumer Disputes Redressal Agencies/District Forum (India).
Konsep Penyelesaian Sengketa Secara Small Claim Court Melalui Studi Perbandingan
Small Claims Court (SCC) pada awalnya didirikan oleh pengadilan di Cleveland pada tahun 1913 dan meruoakan pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi pada orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan perdamaian di Cleveland. Masyarakat dari Cleveland kemudian menyetujui rancangan undang-undang yang menjadikan terciptanya gagasan small claims court pada tahun 1913. Tanggung jawab utama dari small claims court adalah untuk melaksanakan keadilan. Dalam hal ini, court berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjungjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan. 9
Dalam Black’s Law Ditionary, small claims court dirumuskan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil putusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil. 10 Di lain pihak, John Baldwin mengemukakan bahwa small claims court merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah, serta kekuatan hukuknya kurang mengikat. Dalam hal ini, pihak yang berpekara diharapkan untuk mengajukan kasusnya sendiri tanpa bantuan dari seorang pengacara dan hakim didorong untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif. 11
Penyelesaian sengketa dengan cara small claim court (SCC) merupakan lembaga yang khusus dibentuk dan didirikan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang termasuk dan dikategorikan berskala kecil dengan cara sederhana, tidak formalistik dan karenanya cepat dan biaya murah, termasuk dengan pembuktian yang sederhana. Ralp Warner mengemukakan bahwa SCC didesain untuk pengajuan gugatan dengan pembatasan jumlah tuntutan tertentu menyangkut perkara-perkara pelanggaran perjanjian (breach of contract ), kerusakan barang-barang ( property damage ), luka fisik dan rohani ( personal injury (and mental distress ), luka fisik akibat produk cacat ( injured by a defective product ), pelanggaran garansi ( breach of warranty ), praktik tidak terpuji profesi ( professional malpractice ) dan kerugian semata-mata ekonomis.
Terhadap objektif nilai perkara, terdapat perbedaan di berbagai negara yang mempraktikkan penyelesaian perkara SCC. Di Philipina melalui pengaturan dalam
11 John Baldwin, dalam Efa Laela Fakhriah, hal. 264.
10 Bryan A. Gamer, Blacks’s Law Dictionary , (St. Paul : Wset Publishing, 2003), hal. 978.
9 Nicoley Grenstad dalam Efa Laela Fakhriah, op.cit, hal. 264.
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491
Section 2 dari Republic of The Philipines Supreme Court , AM. No. 08-8-7-SC, yang efektif berlaku pada 1 Oktober 2008, nilai tuntutan yang diajukan di SCC tidak boleh melampaui 100.000 pesos. Di Singapura, nila perkara yang boleh diselesaikan adalah tidak lebih dari Sin $ 2.000.
Khusus di Amerika Serikat dapat diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui Small Claims Court yang mulai dikembangkan pada awal abad keduapuluh karena proses formal peradilan perdata yang begitu kompleks, rumit dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan sedikit atau pengusaha kecil yang memiliki upah atau rekening yang kecil sebagai sarana yang murah untuk melakukan penagihan utang. 12
Lima komponen utama latar belakang pendirian SCC di Amerika Serikat, yaitu: pengurangan biaya pendidikan; penyederhanaan proses permohonan berperkara; prosedur berperkara sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan; hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu berperkara baik dalam persiapan sebelum ke pengadilan dan di pengadilan sehingga perwakilan oleh pengacara akan sebagian besar tidak diperlukan; dan hakim diberi kekuasaan untuk memerintahkan pembayaran angsuran secara langsung dalam putusannya. 13
Perkara yang dapat diajukan melalui SCC adalah: money debts (hutang uang), personal injury (luka individu), property damage (kerusakan properti) dan cancellation of a contract (pembatalan kontrak). Sedangkan perkara yang tidak dapat diajukan di SCC adalah : libel or slander (pencemaran nama baik atau fitnah), injuctive relief (pembebasan), class action, criminal matters (berbagai masalah kriminal), forcible entry or detainer (masuk kategori kekerasan atau orang yang menahan), action againts the state of Arizona (perbuatan melawan negara Arizona), prejudgment remedies (perbaikan setelah proses peradilan), specific performance; traffic violation (korban kecelakaan) dan klaim greater than $2.500 (klaim yang lebih besar dari 2.500 dollar). 14

## Discussion
Suatu perkembangan baru dalam sistem penyelesaian sengketa perdata yang cepat dan biaya murah diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa secara online yang dikenal dengan Online Disputes Resolution (ODR) sebagaimana telah diterapkan di Korea melalui Korea Consumer Agency (KCA) yang mengembangkan disputes resolution
14 Yance Arizona, dalam Seminar Hasil Penelitian SCC oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010.
13 Septi Wulan Sari, Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court , Jurnal AHKAM, Volume 4 Nomor 2, November 2016, halaman 329-330.
12 Efa Laela Fakhriah, op.cit, hal. 260.
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491
dengan sistem on line , yaitu Online Disputes Resolution (ODR) yang merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya penyelesaian kasus konsumen dimana konsumen tidak perlu hadir ke kantor atau membayar telepon jarak jauh. Untuk ini tercatat 13266 sengketa konsumen yang mempergunakan sistem ODR dan dari sejumlah itu ada 7.994 (60,3 %) yang dapat diselesaikan. 15
Demikian juga dengan di Amerika melalui American Arbitration Association (AAA) yang didirikan pada tahun 1926 dengan UU Federal Arbitration Act telah menerapkan ODR. AAA sebagai lembaga yang menyediakan pelayanan ODR dalam websitenya ( www.adr.org ) telah menyediakan tools “online services ” yang diperuntukkan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya secara online. Online services yang disediakan oleh AAA menawarkan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan pengajuan klaim secara online melalui pelayanan webfile pada tolls online service AAA. Selain dapat mengajukan klaim secara online , klien dapat melakukan pembayaran, manajemen sengketa secara online , pertukaran dokumen secara elektronik dan memilih pihak netral (dalam mediasi atau arbitrase) untuk menyelesaikan sengketa yang diajukannya.
Pada AAA, pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif secara online , dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
a. Pada tahap awal, para pihak yang bersengketa harus mendaftarkan diri pada AAA WebFile .
b. Para pihak yang bersengketa mengisi formulir data diri masing-masing.
c. Setelah mendaftarkan diri dan mengisi formulir, maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa secara online kepada AAA melalui surat menyurat, facsimile, e-mail atau berbagai cara onlie lainnya.
d. Propses pemeriksaan secara online , termasuk tukar menukar berkas.
Bagi masyarakat pencari keadilan, keuntungan dengan penggunaan penyelesaian sengketa online atau ODR terutama berkaitan dengan efisiensi waktu dan biaya. Kecepatan ODR adalah salah satu keuntungan dasarnya. Pihak-pihak dan pihak netral tidak perlu melakukan perjalanan untuk bertemu, mereka tidak perlu ada di waktu yang sama, jangka waktu antara penyerahan dapat singkat, penyelesaian sengketa dapat berdasarkan dokumen saja. Selain itu, dikarenakan tidak adanya suatu
15 Kunjungan BPKN ke Korea Consumer Agency (KCA) tanggal 13 Desember 2019, dalam www://bpkn.go.id, diunduh, tanggal 15 Desember 2023.
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491
pertemuan untuk menyelesaikan sengketa, mengingat para pihak ini dibatasi jarak yang jauh, maka para pihak dapat menghemat/menyimpan uang ( cost savings ) dikarenakan tidak adanya keperluan akomodasi untuk saling bertemu dalam menyelesaikan sengketanya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara online dapat mengefisiensi waktu dan biaya. 16
Dalam penyelesaian sengketa secara SCC, gugatan diajukan secara tertulis melalui suatu formulir yang sudah disediakan untuk itu dan dapat diperoleh di pengadilan mana saja, bahkan di toko hukum yang menjual buku- buku hukum atau di England dan Wales dapat diperoleh melalui http//www.court service.gov.uk . Gugatan dibuat dalam rangkap 2 (di Irlandia Utara rangkap 3) dan bahkan di England dan Wales gugatan untuk jumlah kerugian yang pasti dan kurang dari £ 100.000,- dapat juga diajukan secara online melalui situs tersebut. 17
Ternyata bahwa penyelesaian sengketa SCC yang selama ini dipraktikan di negara-negara yang menganut sistem hukum common law , namun saat ini, diperoleh fakta bahwa negara-negara di dunia tidak lagi menerapkan sistem hukum yang berlaku sebelumnya secara murni sehingga SCC telah pula diterapkan di berbagai negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Jepang dan Belanda. Di Eropa sejak tahun 2009 semua negara yang tergabung dalam Uni Eropa kecuali Denmark, pengadilannya telah mengenal prosedur klaim kecil (SCC) dengan nilai sengketa tidak lebih dari 2000 Euro terutama diperlukan untuk menyelesaikan sengketa konsumen. 18
Di Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), sudah diterapkan dengan objek perkara yang ditangani dan diselesaikan yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan pembayaran hutang, pengembalian barang-barang yang dibeli secara kredit ( return of goods bought on credit ), pelanggaran perjanjian menyangkut barang atau kepemilikan ( breach of contract conercing goods or property ) dan sengketa perumahan ( housing disputes ). Minor disputes juga diperiksa di Small Claims Court .
Untuk hal ini, tepatlah apa yang dikemukakan Erman Rajagukguk bahwa globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan dan jasa bidang ekonomi mendekati negara- negara maju ( convergency ), oleh karena dewasa ini tidak saja dalam bidang hukum ekonomi tetapi juga hukum
18 Anita Afriana, dkk, Konseptualisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Small Claims Prosedure di Indonesia , Jurnal Arena Hukum Volume 11 Nomor 3,
Desember 2018, halaman 468.
17 Ibid, hal. 88-89.
16 Meline Gerarita Sitompul, dkk, Online Disputes Resolution (ODR) : Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia , Jurnal Renaisance, Volume I No. 02, Agustus 2016, halaman 89.
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491
acara terdapat pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum common law . 19
Sesungguhnya dapat dikemukakan bahwa keberadaan SCC merupakan sarana yang menjembatani antara penyelesaian sengketa secara non litigasi yang hasilnya tidak memberikan kekuatan mengikat dengan penyelesaian secara litigasi yang lebih memberikan kepastian hukum, sehingga diperoleh suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan putusan yang mempunyai kekuatan mengikat karena diselesaikan dalam jalur litigasi serta mekansime pemeriksaan perkara yang terpisah dari pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (biasa). 20

## Pengaturan di Indonesia
Dalam praktik peradilan di Indonesia, lembaga Small Claims Court sering diterjemahkan menjadi gugatan sederhana yang secara institusional diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Sederhana. Pada konsiderans Perma No. 2 Tahun 2015 dinyatakan bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Di lain pihak, penyelesaian perkara perdata yang tersebut dalam HIR maupun RBg dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan persidangan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan bagi MARI untuk menerbitkan dan memberlakukan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan dapat membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa yang nilai perkaranya relatif kecil dan memakan waktu yang lama bila diselesaikan
20 Septi Wulan Sari, Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court, Jurnal AHKAM, Volume 4, Nomor 2,
November 2016, hal. 342.
19 Erman Rajagukuguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi, Jurnal Hukum Bisnis,
Vol 6 No. II, September 2016, halaman 114.
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491
melalui pengadilan.Semua lapisan masyarakat dapat mengakses keadilan secara cepat sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 1 angka 1 Perma No. 4 Tahun 2019, dapat dirumuskan bahwa gugatan sederhana adalah gugatan perdata dalam bentuk perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana, namun dikecualikan dari perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah.
Berdasarkan pengaturan yang tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 4 Tahun 2019, telah ditetapkan beberapa kriteria dan persyaratan untuk adanya gugatan sederhana sebagai berikut :
a. Objektif perkara adalah gugatan cidera janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
b. Nilai gugatan materi tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
c. Tidak merupakan sengketa yang objek sengketanya harus diselesaikan melalui Pengadilan khusus seperti perkara hak kekayaan intelektual yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.
d. Tidak termasuk sengketa hak atas tanah.
e. Masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan kepentingan hukum yang sama.
f. Tidak dapat diajukan jikalau tempat tinggal Tergugat tidak diketahui.
g. Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama.
h. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum Tergugat, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakio kuasa yang beralamat di wilayah hukum Tergugat.
i. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri sidang dan tidak boleh diwakilkan kepada kuasa hukum.
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa gugatan sederhana yang diterjemahkan dari Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Perbedaan gugatan sederhana
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491
dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar pemberlakuan gugatan sederhana, maka tahapan pemeriksaan gugatan sederhana adalah sebagai berikut:
1. Pendaftaran.
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan.
3. Penetapan hakim dan penunjukan Panitera Pengganti.
4. Pemeriksaan penduhuluan.
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.
6. Pembuktian.
7. Putusan
Merujuk pada isi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, maka tahapan Pemeriksaan Pendahuluan menjadi tahapan paling penting karena pada tahap ini, hakim akan menentukan dan berwenang untuk menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, lalu akan mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.
Terkait putusan akhir gugatan sederhana, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 bahwa hakim wajib untuk berperan aktif dalam:
1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491

## 3. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan

## 4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
Secara substansial dan praktik peradilan dapat dikemukakan bahwa keberadaan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas sesungguhnya adalah mengadopsi kaidah-kaidah penyelesaian sengketa melalui SCC yaitu mekanisme penyelesaian sengketa perdata dengan nilai perkara kecil dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah.
Tahun 2020, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Abdullah pada 27 Februari 2020, mengemukakan, ada kenaikan jumlah perkara gugatan sederhana yang sginifikan di tahun 2019 yaitu sebanyak 8.014 perkara disbanding tahun 2018 sebanyak 6.649 perkara. 21 Berdasarkan laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Republik Indonesdia Tahun 2022, banyaknya perkara gugatan sederhana dapat diuraikan sebagaimana dalam tabel berikut:
21 IKAHI.or.id/berita/penyelesaian/gugatan/sederhana/2019, diunduh tanggal 15 Deseber 2023.
No Pengadilan Tinggi Gugatan Sederhana Sisa Awal Masuk Beban Cabut Putus Sisa Akhir Keberatan 1 Banda Aceh 1 22 23 3 20 0 0 2 Medan 10 155 165 8 142 15 0 3 Padang 13 219 232 14 191 27 0 4 Riau 25 222 247 13 223 11 0 5 Jambi 35 225 260 10 230 20 0 6 Palembang 80 605 685 38 582 65 0 7 Bengkulu 6 34 40 2 35 3 0 8 Tanjung Karang 7 94 101 3 91 7 0 9 Bangka Belitung 2 63 65 3 61 1 0 10 Jakarta 30 154 184 11 155 18 0 11 Bandung 69 695 764 53 668 43 0 12 Jawa Tengah 63 1.237 1.300 116 1.131 53 0 13 Yogyakarta 9 141 150 12 130 8 0 14 Surabaya 73 1.253 1.326 140 1.130 56 0 15 Banten 27 128 155 5 113 37 0 16 Denpasar 5 67 72 7 60 5 0 17 Nusa Tenggara Barat 7 174 181 25 149 7 0
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491
Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri mengakui bahwa terdapat perkembangan yang signifikan dalam pengajuan gugatan sederhana sejak diberlakukannya Perma No. 2 Tahun 2015 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Perma No. 2 Tahun 2015 telah diubah dan disempurnakan dengan Perma No. 4 Tahun 2019. 22 Salah satu perbedaan materi pengaturannya adalah besarnya nilai gugatan yang sebelumnya maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam Perma No. 2 Tahun 2015 menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam Perma No. 4 Tahun 2019.
22 Konsiderans, bagian Menimbang huruf (a) Perma No. 4 Tahun 2019 menetapkan bahwa pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengajuan Gugatan Sederhana telah mendapat respon positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan.
18 Kupang 5 110 115 3 108 4 0 19 Pontianak 9 63 72 9 61 2 0 20 Palangkaraya 0 44 44 0 39 5 0 21 Banjarmasin 6 122 128 0 124 4 0 22 Kalimantan Timur 3 77 80 3 73 4 0 23 Manado 33 341 374 6 359 9 0 24 Sulawesi Tengah 15 124 139 6 123 10 0 25 Makasar 12 184 196 12 162 22 0 26 Sulawesi Tenggara 3 51 54 4 47 3 0 27 Gorontalo 5 48 53 5 48 0 0 28 Ambon 0 8 8 0 8 0 0 29 Maluku Utara 0 50 50 3 46 1 0 30 Jayapura 4 165 169 2 152 15 0 Total 557 6.875 7.432 516 6.461 455 0
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491

## Conclusion
Dalam rangka penyelesaian sengketa perdata yang cepat, sderhana dan biaya ringan, khususnya untuk sengketa-sengketa tertentu yang mempunyai nilai gugatan yang relatif kecil di banyak negara lain dengan system hukum common law telah menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa Small Claims Court yang pengaturan dan implementasinya di Indonesia telah diatur dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Sederhana.
Konsep dan mekanisme pemeriksaan perkara dengan Small Claims Court (SCC), pada awalnya diimplementasikan di negara-negara yang menganut system hukum common law yang kemudian diadopsi oleh negara-negara yang menganut system hukum civil law seperti halmya Indonesia.
Diharapkan, pengaturan penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana lebih disosialisasikan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengetahui keberadaan lembaga ini untuik menjamin keadilan dan kepastian hukum.
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491

## References

## Buku
Amriani Nunaningsih, Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Arizona Yance, Seminar Hasil Penelitian SCC oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010.
Arto, H.A. Mukti, Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan , Jakarta : Kencana, 2017.
Asnawi M. Natsir, Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama , Jakarta : UII Press, 2016.
Bryan A. Gamer, Blacks’s Law Dictionary , St. Paul : Wset Publishing, 2003.
Harahap M. Yahya, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
Hatta Ali M, Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif , Bandung : PT. Alumni, 2012.
Husni Lalu, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengdilan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indoensia , Jakarta, 1990.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 .
Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia , Edisi Ketujuh, Yogyakarta : Liberty, 1998.
Mujahidin Ahmad, Peradilan Satu Atap di Indonesia , Bandung : Refika Aditama, 2007.
Panjaitan Hulman, Hukum Perlindungan Konsumen, Reposisi dan Penguatan Badan
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491
Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mewujudkan Perlindungan Kepada Konsumen dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, Jakarta : Jala Aksara, 2021.
Pruitt Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, Konflik Sosial , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca – Amandemen Konstitusi , Jakarta : Kencana,
2012.
Shofie Yusuf dan Somi Awan, Sosok Peradilan Konsumen, Mengungkap Pelbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesian Sengketa Konsumen (BPSK), Jakarta :
Piramedia, 2004.
Sugeng AS Bambang dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi, Jakarta : Kencana, 2012.
Suparman H. Eman , Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan, Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2012
Supramono Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia , Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Sutantio Retnowulan Ny dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktik , Bandung : PT. Alumni, 1986.

## JURNAL DAN MAJALAH
Anita Afriana, dkk, Konseptualisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Small Claims Court, Jurnal Arena Hukum , Volume 11 Nomor 3, Desember 2018.
Efa Lalela Fakhriah, Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sderhena, Cepat dan Biaya Ringan, Jurnal Mimbar Hukum , Volume 25 No. 2, Juni 2013.
Erman Rajagukuguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 6 No. II, September 2016.
Meline Gerarita Sitompul, dkk, Online Disputes Resolution (ODR) : Prospek
Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia , Jurnal Renaisance, Volume I
Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court Suatu Studi Perbandingan dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 475-491
No. 02, Agustus 2016.
Septi Wulan Sari, Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court , Jurnal AHKAM,
Volume 4 Nomor 2, November 2016.
Yance Arizona, dalam Seminar Hasil Penelitian SCC oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010.