-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)
Dendy Widya Chandra, Budi Santoso, Novira Maharani Sukma Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : dendychandra71@yahoo.com

## Abstract
Brand  protection  in  Indonesia  is  regulated  in  Law  No.  20  of  2016  concerning  Trademarks  and Geographical Indications (Trademark Law), replacing the previous regulation, namely Law No. 15 of 2001 concerning Brands. Although there are arrangements, brand disputes in Indonesia still often occur,  especially  equality  in  principle.  The  purpose  of  this  paper  is  to  find  out  how  to  protect foreign  famous  brands  that  are  not  registered  in  Indonesia.  The  author  takes  the  example  of  a dispute  with  a  well-known  foreign  brand  KEEN  in  the  Supreme  Court's  decision  No.  167  PK  / Pdt.Sus-HKI 2018. The method used in this research is normative jurisdiction that is by reviewing the  laws  and  regulations  and  legal  theories  relating  to  the  issues  discussed.  The  results  of  the research  show  that  protection  of  foreign  famous  brands  which  are  not  registered  in  Indonesia remains  protected  by  law  so  people  should  not  arbitrarily  register  foreign  famous  trademarks without permission, if the mark is registered in bad faith, the trademark owner can sue indefinitely. This arrangement is expected to protect every brand in Indonesia and the world.
Keywords : brand; foreign famous brand; brand protection

## Abstrak
Perlindungan merek diIndonesia diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.  Meski  sudah  ada  pengaturannya,  namun  sengketa  merek  diIndonesia  masih  sering  terjadi, terutama  persamaan  pada  pokoknya.  Tujuan  penulisan  ini  untuk  mengetahui  bagaimana perlindungan merek terkenal asing yang tidak didaftarkan di Indonesia. Penulis mengambil contoh sengketa  merek  terkenal  asing  KEEN  pada  putusan  Mahkamah  Agung  No.  167  PK/Pdt.Sus-  HKI 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu dengan mengkaji peraturan  perundang-  undangan  dan  teori-  teori  hukum  yang  berhubungan  dengan  permasalahan yang  dibahas.Hasil  penelitian  menunjukkan  perlindungan  merek  terkenal  asing  yang  tidak didaftarkan  diIndonesia  tetap  dilindungi  oleh  hukum  sehingga  orang  tidak  boleh  sembarangan mendaftarkan merek terkenal  asing tersebut  tanpa izin,  apabila merek tersebut  didaftarkan dengan itikad  tidak  baik,  maka  pemilik  merek  dapat  menggugat  tanpa  batas  waktu.Pengaturan  ini diharapkan dapat melindungi setiap merek yang ada diIndonesia dan dunia.

## Kata kunci : merek; merek terkenal asing; perlindungan merek

## A. Pendahuluan
Sengketa Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek terkenal asing sering terjadi di Indoensia.  Dalam  penelitian  ini,  Peneliti  mengambil  contoh  kasus  sengketa  antara  Merek KEEN  milik  Keen,  Inc  (KEEN  AS)  yang  berasal  dan  berkedudukan  di  Amerika  Serikat
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
melawan  Merek  KEEN  milik  pengusaha  Indonesia  bernama  Arief  (KEEN  Indonesia). KEEN (AS) adalah merek sandal untuk aktifitas luar ( outware ) yang dikenal dengan Model Sandal  Newport  asal  Amerika  Serikat.  Tahun  2002  Model  Sandal  Newport  KEEN  (AS) pertamakali  diperjualbelikan  di  Amerika  Serikat.  Merek  KEEN  berkembang  dan  dikenal luas didunia pada tahun 2003. Pendirinya, Martin Keen mendirikan badan hukum bernama KEEN, Inc. KEEN, Inc fokus memproduksi dan menjual produk- produk untuk beraktifitas diluar ruangan ( outdor ) dan kegiatan sehari- hari ( casual ) seperti alas kaki, tas, pakaian, dan kaos  kaki.  Produk  merek  KEEN  (AS)  diperjualbelikan  di  lebih  dari  5000  (limaribu)  toko ritel  yang tersebar di  60 negara, termasuk di  Asia seperti:  Republik Rakyat  China, Jepang, Hongkong,  Korea  Selatan,  Malaysia,  Filipina,  Singapura,  Taiwan,  Thailand,  dan  Vietnam. Merek KEEN (AS) terdaftar di Amerika Seikat pada tahun 2004. Sejak tahun 2004 hingga 2014  KEEN  (AS)  memiliki  nilai  penjualan  sebesar  $  316.707.259  (tigaratus  enambelas tujuhratus  tujuhribu  duaratus  limapuluh  sembilan).(Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  71 Pdt.Sus-Merek2015, 2015)
Sementara itu di Indonesia terdapat merek untuk produk serupa dengan merek KEEN dan  KEEN  KIDS,  selanjutnya  disebut  KEEN  (Indonesia)  milik  pengusaha  lokal  bernama Arif.KEEN  (Indonesia)  merupakan  perusahaan  sendiri  dan  tidak  ada  hubungannya  dengan KEEN  (AS).Merek  KEEN  (Indonesia)  didaftarkan  di  Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan Intelektual  Direktorat  Merek  (Dirjen  HKI)  sejak  tahun  2008.KEEN  (AS)  mengetahui keberadaan  KEEN  (Indonesia)  pada  tahun  2014  saat  mendaftarkan  merek  KEEN  (AS)  di Indonesia.  KEEN  (AS)  tidak  terima  atas  terdaftarnya  merek  KEEN  (Indonesia)  karena dianggap  merek  KEEN  (Indonesia)    mengandung  persamaan  pada  pokoknya.  Menurut KEEN (AS), KEEN (Indonesia)  meniru dengan  merek KEEN AS  dengan cara menjiplak, meniru,  dan  mengkombinasikan  mereknya.  KEEN  (Indonesia)    melanggar  Pasal  6  ayat  1 huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat 3 jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001  tentang  Merek  (UU  Merek),  menyatakan  bahwa  merek  adalah  hak  eksklusif  yang diberikan oleh negara sehingga pendaftaran merek harus ditolak oleh Dirjen HKI Direktorat Merek  bila  merek  yang  dimohonkan  mengandung  itikad  tidak  baik,  memilikan  persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah didaftar atau merek terkenal.(Rongiyati, 2018)
Akibatnya ditahun 2015 KEEN (AS) mengajukan gugatan pembatalan merek  KEEN (Indonesia)  di  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat.  Majelis  Hakim  menolak  gugatan  tersebut karena  dianggap  sudah  kadaluarsa  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  71Pdt. SusMerek2015PN.Jkt.Pst. Tanggal 10 Maret 2016 dimana KEEN Indonesia  sudah terdaftar sejak tahun 2008 dan gugatan baru dilakukan tanggal 3 November 2015. Menurut Pasal 69
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
(1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek)  menyatakan gugatan hanya dapat diajukan  5  (lima)  tahun  sejak  pendaftaran  merek.(Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  71 Pdt.Sus-Merek2015,  2015)  KEEN  (AS)  melakukan  upaya  hukum  kasasi  atas  Putusan Nomor.71  Pdt.  Sus  Merek2015PN.Jkt.Pst.Tanggal  10  Maret  2016.  Permohonan  kasasi KEEN  (AS)  dikabulkan  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  556  K/Pdt.Sus- HKI/2016 menyatakan bahwa pada putusan tingkat pertama, Majelis Hakim menilai Judex Factie salah  dalam  menerapkan  hukum,  menurut  Pasal  69  (2)  UU  Merek  menyatakan gugatan  tidak  dapat  kadaluarsa  bila  merek  bertentangan  dengan  ketertiban  umum. Ketertiban  umum  disini  dimaksud  adalah  penjiplakan  yang  memiliki  persamaan  pada pokoknya, dalam kasasi juga menyatakan bahwa KEEN (AS) adalah merek terkenal karena telah  didaftarkan  dilebih  dari  23  negara  sejak  tahun  2003  hingga  2014.  Sehingga  merek KEEN  (Indonesia)  dibatalkan.dengan  alasan  telah  mendaftarkan  mereknya  dengan  itikad tidak baik.(Putusan Mahkamah Agung RI No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, 2015) Akibat dari dibatalkannya merek KEEN (Indonesia), Arif mengajukan permohonan Peninjauan Kembali agar membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Pdt.Sus- HKI/2016.Permohonan  Peninjauan  Kembali  dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim  dengan Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  167  PK/Pdt.Sus-HKI/2018.Dalam  putusan  menyatakan pendaftar  pertama  Merek  KEEN  di  Indonesia  adalah  “KEEN”  milik  Arif  sehingga  merek KEEN  lain  harus  dibatalkan  agar  tidak  ada  dualisme.  Gugatan  KEEN  (AS)  juga  sudah kadaluarsa  sehingga  gugatannya niet  ontvankelijke  verklaard atau NO .  Akibatnya  putusan Kasasi  nomor  Nomor  556  K/Pdt.Sus-HKI/2016  dibatalkan.(Putusan  Mahkamah  Agung  RI No.  167-PK-Pdt.Sus-HKI-2018,  2018)Merek  sebagai  salah  satu  wujud  karya  intelektual memiliki  peranan  penting  bagi  kelancaran  dan  peningkatan  perdagangan  barang  atau  jasa dalam  kegiatan  perdagangan  dan  investasi.(Rizaldi,  2009)  Merek  dapat  memenuhi kebutuhan  konsumen  akan  tanda  pengenal  atau  daya  pembeda  yang  teramat  penting  dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas.(Supramono, 2008)  Oleh  karena  itu,  merek  adalah  aset  ekonomi  bagi  pemiliknya,  baik  perorangan maupun  perusahaan  (badan  hukum)  yang  dapat  menghasilkan  keuntungan  besar,  tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen  yang baik. Demikian  pentinganya  peranan,  maka  terhadapnya  diletakan  perlindungan  hukum,  yakini sebagai objek terhadapnya terkait hak- hak perorangan atau badan hukum.(Sutedi, 1990)
Hak  atas  suatu  merek  adalah  hak  eksklusif  yang  diberitakan  oleh  Negara  kepada pemilik  merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu dengan  menggunakan  sendiri  atau  memberikan  ijin  kepada  pihak  lain  untuk
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
menggunakannya. Hal  ini bisa kita lihat  seperti pada produk-  produk dari Amerika Serikat seperti  coca-  cola,  KFC,  MCD,  dan  lain-  lain,  tetapi  tidak  semua  merek  dapat  didaftarkan yaitu jika: (Sutedi, 1990)
a. bertentngan  dengan  perundang-  undangan  yang  berlaku,  moralitas,  agama,  kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. tidak memiliki daya pembeda;
c. telah menjadi milik umum, misalnya tanda tengkorak diatas tulang bersilang yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya;
d. merupakan  keterangan  atau  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang  dimohonkan pendaftarannya. Misalnya merek Kopi untuk jenis barang kopi atau produk kopi;
e. memiliki  kesamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhan  dengan  merek  pihak  lain  yang sudah terdaftar terlebih dahulu;
f. merupakan  atau  menyerupai  nama  orang  terkenal,  foto,  atau  nama  badan  hukum  yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan orang yang berhak.
Sengketa  antara  merek  KEEN,  Inc  dan  KEEN  Arif  menarik  untuk  dikaji  dengan melihat  implikasi  persamaan  merek  pada  pokoknya  antara  Undang-  Undang  Merek  dan Putusan  Pengadilan  tentang  sengketa  merek  persamaan    pada  pokoknya  dan  mengetahui bagaimana konsistensi Bagaimana konsistensi Pengadilan dalam memutus persamaan merek pada pokoknya.

## 1. Kerangka Teori
Teori  yang  akandigunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah  Teori  Perlindungan  Hukum.  Berbagai  studi  tentang  hubungan  hukum  dan pembangunan  ekonomi  menunjukan  bahwa  pembangunan  ekonomi  tidak  akan  berhasil tanpa  pembaharuan  hukum.  Dengan  terhambatnya  investasi  akibat  dari  tidak  adanya kepastian hukum dan tidak adanya perlindungan yang seimbang antara debitor, kreditor dan pihak yang berkepentingan akan mengancam stabulitas pembangunan perekonomian secara keseluruhan.(Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, 2014)
Menurut  Fitzgerald  sebagaimana  dikutip  Satjipto  Raharjo  awal  mula  dari  munculnya teori  perlindungan  hukum  ini  bersumber  dari  teori  hukum  alam  atau  aliran  hukum  alam. Menurut  aliran  hukum  alam  menyebutkan  bahwahukum  itu  bersumber  dari  Tuhan  yang bersifat universal dan abadi, serta antarahukum dan moral tidak boleh dipisahkan.(Raharjo, 2000)  Para  penganut  aliran  ini  memandangbahwa  hukum  dan  moral  adalah  cerminan  dan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
aturan secara internal dan eksternaldari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.(Sationo, 2018)
Fitzgerald  menjelaskan  teori  perlindungan  hukum  Salmond  bahwa  hukumbertujuan mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  sebagai  kepentingan  dalammasyarakat  karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadapkepentingan tertentu hanya dapat dilakukan  dengan  cara  membatasi  berbagaikepentingan    dilain    pihak.    Satjipto  Rahardjo mengemukakan  bahwa,perlindungan  hukum  adalah  adanya  upaya  melindungi  kepentingan seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam kepentingan  tersebut.  selanjutnya  dikemukakan  pula  bahwa  salah  satu  sifat  dan  sekaligus merupakan  tujuan  dari  hukum  adalah  memberikan  perlindungan  (pengayoman)  kepada masyarakat.(Raharjo, 2004)
Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagirakyat  sebagai tindakan    pemerintah    yang    bersifat    preventif    dan    represif.Perlindungan  hukum  yang preventif  dan  represif.Perlindungan  hukum  yangpreventif  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkantindakan  pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam pengambilan  putusan  berdasarkandiskresi.  Perlindungan  yang  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan  terjadinyasengketa,  termasuk  penanganan  di  lembaga  peradilan.(Hadjon, 1987)
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  bagi  rakyat  Indonesia  merupakanimplementasi atas  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  danmartabat  manusia  yang bersumber  pada  pancasila  dan  prinsip  negara  hukum  yangberdasarkan  pancasilla.Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan darihukum.Hampir seluruh hubungan hukum harus dapat  perlindungan  dari  hukum.Oleh  karena  itu,  terdapat  banyak  macam  perlindungan hukum.Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:(Mertokusumo, 2009)
a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapat  sebelum  keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif.
b. Perlindungan  hukum  represif,  yakni  bentuk  perlindungan  hukum  melalui  Pengadilan guna menyelesaikan sengketa.

## 2. Permasalahan
Berdasarkan uraian diatas makapermasalahan yang dapat disusun antara lain:
1. Apakah merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia dilindungi?
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
2. Berapa  lama  jangka  waktu  pembatalan  pendaftaran  merek  yang  didaftarkan  atas  itikad tidak baik menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

## 3. Orisinalitas
Untuk  menghindari plagiarisme ,  penulis  menyajikan  dua  jurnal  yang  memiliki kemiripan dengan penelitian ini sebagai pembanding. Jurnal pertama berjudul “Perlindungan Merek  Pengusaha  Lokal  yang  Memiliki  Kemiripan  dengan  Merek  Terkenal  Asing  untuk Barang Tidak Sejenis: Studi  Kasus  Merek  IKEA  melawan  IKEMA”. Jurnal  ini merupakan karya  Dimas  Adi  Pramono  yang  diterbitkan  oleh  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Indonesia  pada  tahun  2014.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normative. Fokus  studi  dalam  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  perlindungan  merek  terkenal  asing yang memiliki persamaan pada pokoknya dan asas itikad baik.(Pramono, 2014).
Jurnal pembanding selanjutnya berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang  IKEA  atas  Penghapusan  Merek  Dagang.”  Jurna  ini  ditulis  oleh Rahmadia  Maudy, dipublikasi  oleh  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro  pada  tahun  2019.  Fokus studi  penelitian  ini  mengetahui  perlindungan  hukum  pada  merek  asing  IKEA  ditinjau  dari Putusan  No.  264/K/Pdt/Sus-HKI  dan  sejak  kapan  merek  IKEA  kehilangan  haknya  akibat putusan  ini  menurut  UU  No  15  Tahun  2001  tentang  Merek.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah yuridis normative. (Karina, 2019)
Sedangkan  jurnal  penelitian  penulis  berjudul  “Perlindungan  Merek  Terkenal  Asing yang  Belum  Terdaftar  di  Indonesia  (Studi  Kasus  Sengketa  Merek  KEEN)”.  Fokus  studi penelitian adalah mengetahui apakah merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indoensia dilindungi  dan  berapa  lama  jangka  waktu  pembatalan  pendaftaran  merek  yang  didaftarkan atas  itikad  tidak  baik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normative.  Bila dibandingkan  dengan  kedua  jurnal  diatas,  dari  segi  judul,  dan  fokus  studi  memiliki perbedaan yang jelas, sehingga penelitian ini bukanlah hasil penjiplakan.

## B. Metode Penelitian
Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis Normatif.  Pendekatan  yuridis  adalah  suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap  data  sekunder  bidang  hukum.(Amiruddin,  2004)Data  sekunder  terdiri  dari  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis  bahan  hukum  tersebut  tidak  bisa  melepaskan  diti  dari  berbagai  penafsiran  yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
dikenal  dalam ilmu  hukum.Spesifikasi penelitian  yang digunakkan dalam penelitian ini adalah deskriptif  analitis(Ashofa,  2001)yaitu  riset  yang  menggambarkan  peraturan  perundang- undangan  yang berlaku  dikaitkan dengan teori-teori hukum  dan praktek pelaksanaanya hukum positif  serta  fenomena  yang  terdapat  dalam  prakteknya  nyata  dalam  mengetahui  perlindungan merek  terkenal  asing  yang  tidak  terdaftar  diIndoneisa  serta  batas  waktu  pengajuan  gugatan penghapusan  atas  merek  yang  didaftarkan  atas  itikad  tidak  baik.  Pengumpulan  data  adalah pencatatan  peristiwa-peristiwa  atau  hal-hal  atau  keterangan-keterangan  atau  karakteristik- karakteristik  sebagian  atau  seluruh  elemen  yang  akan  menunjang  atau  mendukung penelitian.(Hasal,  2002)Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  berisi  pengumpulan  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier,  serta  bagaimana  bahan  hukum  tersebut diinventarisasi  dan  diklasifikasi  dengan  menyesuaikan  masalah  yang  dibahas.(Ibrahim,  2005) Pencarian dan pengumpulan data difokuskan dan dibatasi pada pokok-pokok permasalahannya, agar  pembahasan  penelitian  ini  menjadi  tidak  kabur  atau  menyimpang.  Berdasarkan  sumber pengambilannya, maka Penulis menggunakan data sekunder sebagai jenis data dalam penelitian ini.Kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul ditarik dengan menggunakan metode analisis  normatif  kualitatif.  Normatif  karena  penelitian  ini  berawal  dari  peraturan  perundang- undangan sebagai hukum positif, sedangkan analisis kualitatif merupakan metode analisis yang menggunakan  data  yuridis  yang  tidak  didasarkan  atas  suatu  jumlah  atau  kuantitas  tertentu dengan  menelaah  konsep-konsep,  asas-asas,  doktrin-doktrin,  disajikan  dalam  bentuk  kalimat- kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi. Kualitatif juga merupakan metode analisis yang menggunakan data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing yang Tidak Terdaftar diIndoneisa
DalamPutusan  Peninjauan  Kembali  Nomor.167/PK/Pdt.Sus-HKI  yang  diputus  pada 27 April 2018. Majelis Hakim memutuskan KEEN Indonesia adalah pihak yang berhak atas merek  KEEN,  membatalkan  putusan  kasasi  no.  556_K.Pdt.Sus-HKI.2016,  sehingga menolak  gugatan  KEEN  Amerika  Serikat  yang  diajukan  pada  tanggal  12  Juni  2015.  Dalil Majelis Hakim dalam mengabulkan Peninjauan Kembali pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal  69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa:
“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal pendaftaran Merek.”
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Dalam  Pasal  69  ayat  (2)  UU  No.  15  Tahun  2001,  menyatakan“ gugatan  pembatalan pendaftaran  merek  dapat  dilakukan  tanpa  batasan  waktu  bila  bertentangan  dengan moralitas  agama,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum .”KEEN  Indoneisa  mendaftarkan mereknya di  Dirjen HKI pada tahun 2008, sedangkan KEEN Amerika Serikat mengajukan gugatan pada tahun 2015, menurut  ketentuan diatas maka  gugatan KEEN Amerika Serikat dinyatakan kadaluarsa. Bila dilihat dari fakta, KEEN Amerika Serikat adalah merek terkenal asing  namun  tidak  didaftarkan  diIndonesia  saat  KEEN  Indonesia  mendaftarkan mereknya.(Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  556_K.Pdt.Sus-HKI.2016,  2016).  Menurut Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor.167/PK/Pdt.Sus-HKI, asas itikad baik  tidak  termasuk  dalam  kategori  yang  dimaksud  Pasal  69  ayat  (2).(Undang-Undang Nomor15  Tahun  2001  Tentang  Merek,  2001)Pasal  69  ayat  (1)  UU  No.  15  Tahun  2001 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) bis Konvensi Paris sebagai berikut:
“ The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the  request  of  aninterested  party,  to  refuse  or  to  cancel  the  registration,  and  to prohibit  the  use,  of  a  trademark  whichconstitutes  a  reproduction,  an  imitation,  or  a translation, liable to create confusion, of a mark considered bythe competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as beingalready the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similargoods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes  a  reproduction  ofany  such  well–known  mark  or  an  imitation  liable  to create confusion therewith.” (“The Paris Convention,” n.d.)
Ketentuan  untuk  melindungi  merek  terkenal  di  atas  berlaku  bagi  seluruh  negara anggota Konvensi  Paris dan  penanda  tangan TRIPS  Agreement ( the  World  Trade Organization’s  TRIPS  Agreement ).  (Pramono,  2014b)  Setiap  anggota World  Trade Organization (WTO)  merupakan  anggota World  Intellectual  Property  Organization (WIPO), Konvensi Paris dan TRIPS Agreement melekat pada WIPO. Sehingga setiap negara anggota  WIPO  dan  WTO,  termasuk  Indonesia  harus  wajib  tunduk  kepada  kedua treaty tersebut.(Nur,  2011)    Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Paris TRIPS  Agreement melalui Keputusan  Presiden  Nomor  24  Tahun  1979  tentang  Pengesahan Paris  Conventionfor  the Protection  of  Industrial  Property  dan  Convention  Establishing  the  World  Intellectual PropertyOrganization sebagaimana  telah  diubah  dengan Keputusan  Presiden  Nomor  15 Tahun  1997  tentang  Perubahan  Keputusan  Presiden  Nomor  24  Tahun  1979  tentang Pengesahan  Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property dan Convention Establishing  the  World  IntellectualProperty  Organization dan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1994  tentang  Pengesahan  Agreement  Establishing  the World  Trade  Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).(Rongiyati, 2018a)
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Tentu  hasil  putusan  Peninjauan  Kembali  tersebut  tidak  melindung  KEEN  Amerika Serikat sebagai merek terkenal asing. Ketentuan internasional diatas berlaku sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :
“Suatu  perjanjian  hanya  berlaku  antara  pihak-pihak  yang  membuatnya.”  Sehingga  bila dikaitkan  dengan  teori  diatas,  Negara  wajib  memberikan  upaya  prefentif    dan  represif  untuk melindungi merek orang lain. Salah satu  bentuk upaya prefentif Negara dalam melindungi merek terkenal  asing  dengan  membuat  undang-  undang  terkait.  Karena  UU  No.  15  Tahun  2001 bertentangan  dengan  Konvensi  Paris,  sebagai  bentuk  komitmen  Indonesia  terhadap  organisasi dunia,  Indoneisa  telah  memperbarui  UU  No  15  Tahun  2001  tentang  Merek  dengan  membuat Undang-  Undang  No. 20 Tahun 2016 tentang Merek (UU Merek 2016) dan Indikasi Geografis. UU Merek 2016 memperbaiki ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) UU No. 15 Tahun 2001sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Merek 2016 sebagai berikut:
“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik…”
Ketentuan ini telah menjadikan UU No. 20 Tahun 2016 lebih ketat terhadap adanya merek-merek  yang  didaftar karena adanya  itikad  tidak  baik.  Sehingga,  Pasal  77  ayat  2  ini memberikan  kesempatan  tanpa  batasan  waktu  kepada  pihak  penggugat  untuk  melakukan gugatan karena itikad tidak baik.
Itikad  Baik  bukanlah  istilah  atau  unsur  yang  dikenal  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), Untuk menggambarkan adanya kesengajaan dalam suatu delik,  KUHP  lebih  sering  menggunakan  istilah-istilah  selain  itikad  baik,  antara  lain: “ dengan  sengaja ”,  “ mengetahui bahwa ”,  “tahu tentang ”,  dan  “ dengan  maksud ”.(Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, n.d.)KUHP tidak mengenal “itikad baik” karena sifat dari itikad  baik  sendiri  adalah  subjektif.(Muchsin,  2003)Mengenai  “itikad  baik”  dikenal  dalam tindak  pidana  yang  tersebar  di  luar  KUHP  dan  dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Perdata  (KUHPer).  Mengenai  itikad  baik  dalam  KUHPer  Pasal  1338  ayat  3  dinyatakan bahwa: (Uke, La Ode Muhammad Imam, 2017)
“Suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik”(Kitab Undang- Undang Hukum Perdata).
Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa merek tidak  dapat  didaftar  atas  dasar  permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon  yang  beritikad tidak  baik.  Dalam  Penjelasan  Pasal  4  tersebut,  disebutkan  bahwa  pemohon  yang  beritikad baik  adalah  pemohon  yang  mendaftarkan  mereknya  secara  layak  dan  jujur  tanpa  ada  niat apapun  untuk  membonceng,  meniru  atau  menjiplak  ketenaran  merek  pihak  lain  demi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
kepentingan  usahanya  yang  berakibat  kerugian  pada  pihak  lain  itu  atau  menimbulkan kondisi  persaingan  curang,  mengecoh  atau  menyesatkan  konsumen.  Contohnya  merek dagang  A  yang  sudah  dikenal  masyarakat  secara  umum  sejak  bertahun-tahun  ditiru demikian  rupa  sehingga  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya  patut  diketahui  unsur  kesengajaannya  dalam  meniru  merek  dagang  yang sudah dikenal tersebut.
Prinsip  itikad  baik, fair  dealing ,  keadilan,  dan  kepatutan  adalah  prinsip  yang mendasar  dalam  dunia  bisnis.Itikad  baik  mencerminkan  standar  keadilan  dan  kepatutan masyarakat.Dengan  makna  yang  demikian  itu  menjadikan  itikad  baik  sebagai  suatu universal  social  force yang  mengatur  hubungan  antar  sosial  mereka,  yakni  setiap warganegara  harus  memiliki  kewajiban  untuk  bertindak  dengan  itikad  baik  terhadap semua  warganegara.  Sistem  hukum  Belanda  membedakan  itikad  dalam  dua  jenis,  yakni itikad baik yang bersifat subjektif ( subjective goede trouw ) dan itikad baik yang bersifat objektif ( objective goedetrouw ).(Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, n.d.) Itikad baik yang bersifat subjektif bermakna sebagai suatu gemoedtoestand: te goeder trouw zijn, is niet  weten  (ook  niet  behoren  te  weten)  van  een  bepaald  feit  of  een  bepaalde omstandigheid . Itikad baik yang bersifatsubjektif ini terletak dalam hukum benda. Itikad baik  yang  bersifat  objektif  merupakan  konsep  umum  itikad  baik  yang  mengacu  kepada suatu norma perilaku para pihak dalam kontrak bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan itikad baik.(Khairandy, n.d.)
Tan Tee Jim mengungkapkan bahwa,
“ Legal  protection  of  the  mark  wouldprotect  the  trader’s  goodwill  against  unfair trading  practices  and  help  in  facilitating  consumer  information  and  preventing consumer confusion. The protection would in turn ensure that the mark plays an important  role  in  the  public  interest  in  stimulating  trade  and  the  efficient distribution of goods and services.” (Jim, n.d.)
Terjemahan  bebasnya:  “Perlindungan  hukum  terhadap  merek  akanmelindungi itikad baik  pengusaha dari praktik perdagangan tidak jujur dan membantu memfasilitasi informasi konsumen dan mencegah kekeliruan dari konsumen. Perlindungan merek pada gilirannya  akan  memastikan  bahwa  merek  memainkan  peranan  penting  untuk kepentingan publik dalam mendorong perdagangan dan distribusi barang dan jasa secara efisien.”(Jim, n.d.)
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pemilik merek harus memiliki itikad  baik,  baik  pada  saat  permohonan  pendaftaran  merek  maupun  selama  penguasaan atas merek yang dimilikinya.
Majelis  Hakim  tidak  boleh  memutus  suatu  perkara  tanpa  ada  aturan  yang mengaturnya,  jika  demikian  maka  hakim  harus  memakai  hati  nuraninya  untuk kepentingan  hukum  itu  sendiri.(Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  Tentang Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung  ., 2004)  Sehingga dengan diundangkannya UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis,  perlindungan  terhadap  merek  terkenal  asing  tidak  terdaftar diIndonesia dilindungi. Salah satu tujuan perlindungan merek terkenal asing meski tidak terdaftar  adalah  untuk  melindungi  konsumen  Indonesia.(Undang-  Undang  No.  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  1999)  Tujuan  Perlindungan  Konsumen  terdapat dalam  Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan:
1. “meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi diri”;
2. “mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa”;
3. “meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan,  dan  menuntut hak-haknya sebagai konsumen”;
4. “menciptakan sistem perlindungan konsumen yang  mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi”;
5. “menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan  konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha”;
6. “meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan konsumen.”(Undang-  Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, 1999)
Salah satu bentuk Perlindungan Konsume dalam hal merek terdapat pada angka 4. Dengan  ketentuan  diatas  konsumen  berhak  atas  barang  merek  yang  sebenarnya,  tidak mengandung tipu muslihat ataupun bentuk- bentuk penyamaran, maka dengan adanya UU Merek 2016, Negara menjamin perlindungan konsumen dalam hal merek.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
2. Berapa  lama  jangka  waktu  pembatalan  pendaftaran  merek  yang  didaftarkan  atas itikad  tidak  baik  menurut  UU  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis?
Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang didaftarkan atas  itikad  tidak  baik  adalah  tidak  terbatas.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  Pasal  6  bis Konvensi Paris yang menyatakan sebagai berikut:
“ (1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of aninterested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark whichconstitutes a reproduction, an imitation, or a translation,  liable  to  create  confusion,  of  a  mark  considered  bythe  competent authority  of  the  country  of  registration  or  use  to  be  well  known  in  that  country  as beingalready  the  mark  of  a  person  entitled  to  the  benefits  of  this  Convention  and used  for  identical  or  similargoods.  These  provisions  shall  also  apply  when  the essential part of the mark constitutes a reproduction ofany such well–known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”
“ (2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for  requesting  thecancellation  of  such  a  mark.  The  countries  of  the  Union  may provide for a period within which theprohibition of use must be requested.” “ (3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marksregistered or used in bad faith” (“The Paris Convention,” n.d.) Pasal  6  ayat  3  Konvensi  Paris  memberikan  batas  waktu  pembatalan  merek  yang didaftarkan tidak terbatas bila mengandung itikad tidak baik. Sebelumnya dalam Pasal 69 ayat  (1)    UU  No.  15  Tahun  2001  tentang  Merek  menyatakan  batas  waktu  pengajuan pembatalan merek yang didaftarkan hanya lima tahun, dalam Pasal 69 ayat (2) pengajuan gugatan  permohonan  pembatalan  pendaftaran  merek  tidak  terbatas  jika  merek bertentangan  dengan  norma  agama,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  Itikad  tidak  baik tidak termasuk dalam pasal ini maka berlaku ketentuan pada ayat Pasal 69 ayat (1). Tentu hal  ini  bertentangan  dengan    Pasal  6  ayat  3  Konvensi  Paris.  Bila  dilihat  dari  aspek keadilan, Pasal  69 ayat  1 UU Merek sangat  merugikan pemilik merek  yang sebenarnya, akibatnya  perlindungan  merek  terkenal  asing  di  Indoneisa  tidak  dilindungi  secara maksimal.
Undang-undang  Merek  melakukan  perubahan  pada  tahun  2016  dengan diundangkannya  UU  Nomor  20  Tahnu  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis., 2016). UU  Merek  2016  menghentikan  UU  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  dalam  UU MIG  Pasal  77  menyatakan  batas  waktu  pengajuan  gugatan  terhadap  merek  yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
didaftarkan  atas  itikad  tidak  baik  tidak  terbatas,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  6  ayat  2 Konvensi Paris.
Asas  itikad  baik  terdapat  dalam,  Pasal  4  UU  No 15  Tahun  2001  Tentang  Merek yaitu “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang  beritikad  tidak  baik”. Pasal  ini  melindungi  keberadaan  merek  terkenal,  sehingga seharusnya  setiap  merek  yang  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  harus  ditolak  oleh Dirjen  HKI.Penolakan  atas  merek  tidak  beritikad  baik  merupakan  bentuk  preventif  dari Teori  Perlindungan  Hukum sedangkan  pengajuan  gugatan  dan  penghapusan  merek adalah bentuk represif. UU Merek yang berlaku saat sengketa ini berlangsung adalah UU No.  15  Tahun  2001  tentang  Merek  yang  kini  diubah  menjadi  UU  No.  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (UU  Merek  2016)  merupakan  berntuk  Negara melindungi Hak Kekayaan Intelektual seseorang, sesuai dengan Teori Welfare State.
Perubahan  batas  waktu  pengajuan  gugatan  pendaftaran  mere  katas  itikad  tidak baik  dalam  UU  Merek  2016  merupakan  bentuk  komitmen  Indonesia  sebagai  Negara anggota  WTO  dimana  setiap  anggota  harus  melaksanakan  peraturan-  peraturan  tentang merek diKonvensi  Paris. Sehingga  Undang-  Undang No. 20 Tahun 2016  tentang Merek dan  Indikasi  Geografis  diharapkan  dapat  mencegah  kejadian  pelanggaran  merek,  pada merek  terkenal  asing  maupun  merek  terkenal  lokal,  baik  yang  sudah  terdaftar,  belum terdaftar, maupun sedang dalam proses pendaftaran merek.

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  yang  telah  penulis  sampaikan,  maka  kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Perlindungan merek terkenal asing yang tidak terdaftar diIndonesia menurut UU No. 15 Tahun 2001  hanya  dilindungi  selama  5  (lima)  tahun,  apabila  merek  terkenal  asing  tersebut  tidak didaftarkan, maka orang lain dapat mendaaftarkan nama dan mengklaim merek tersebut. Tentu hal ini bertentangan dengan teori perlindungan hukum, dimana Negara wajib melindungi warga/ seseorang, meskipun orang tersebut orang asing. Ketentuan ini bertentangan dengan aturan pada Konvensi  Paris,  dimana  merek  yang  didaftarkan  atas  itikad  tidak  baik  dapat  dibatalkan  dalam waktu  yang  tidak  terbatas.  Tentu  peraturan  seperti  ini  mengakibatkan  buruknya  Negara Indonesia dimata internasional dalam rangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memang  sudah seharusnya diubah karena selain sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, beberapa pasal dalam UU No. 15 Tahun 2001 juga
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
bertentangan  dengan  aturan  Konvensi  Paris,  dimana  setiap  anggota  WTO  wajib  tunduk padanya.  Dengan  diundangkannya    UU  No  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis,  selain  menyesuaikan  perlindungn  merek  dengan  zaman  juga  bentuk  keseriusan Indonesia dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek.
Sehingga, apabila kasus KEEN Amerika Serikat melawan KEEN Indonesia terjadi setelah UU No 20 Tahun 2016 diundangkan, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan adil.

## Daftar Pustaka

## Buku
Amiruddin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadaha. Ashofa, B. (2001). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bima Ilmu. Hasal, M. I. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.
Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, R. H. (2014). Insolvensi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.Pst antara PT. Telekomunikasi Selular VS PT. Primajaya Informatika. Fiat Justicia, 8(2), 335.
Ibrahim, J. (2005). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing.
Jim, T. T. (n.d.). Law of Trade Marks and Passing Off in Singapore. Singapura: Sweet & Maxwell Asia.
Mertokusumo, S. (2009). Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indoensia. Surakarta:
Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Raharjo, S. (2004). Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni. Rizaldi, J. (2009). Perlindungan Kemasan Merek Terkenal. Bandung: Alumni.
Rongiyati, S. (2018a). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi
Kreatif. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Supramono, G. (2008). Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesiam. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Sutedi, A. (1990). Hak atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.
Jurnal
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Karina, R. M. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang. Jurnah Pembangunan Hukum Indoneisa, 1(2).
Khairandy, R. (n.d.). Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Pascasarjana UI.
Nur, F. R. (2011). Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA.
Pramono, D. A. (2014b). PERLINDUNGAN MEREK PENGUSAHA LOKAL YANG MEMILIKI

## KEMIRIPAN DENGAN MEREK TERKENAL ASING UNTUK BARANG TIDAK
SEJENIS STUDI KASUS MEREK IKEA MELAWAN MEREK IKEMA. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
Rongiyati, S. (2018b). Protection of The Intellectual Property Rights on Creative Economic
Products. Negara Hukum, 9(1), 39–58. https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001
Sationo, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Meek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware VS Tulipware. Jurnal Yuridis, 5, 160–172.
Uke, La Ode, Muhammad Imam. (2017). Teori Keadilan Kontemporer.
Putusan Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung RI No. 167-PK-Pdt.Sus-HKI-2018. , (2018). Putusan Mahkamah Agung RI No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. , (2015). Putusan Mahkamah Agung RI No. 556_K.Pdt.Sus-HKI.2016. , (2016). Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 Pdt.Sus-Merek2015. , (2015).
Undang- Undang
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. , (1999).
Undang-Undang Nomor15 Tahun 2001 Tentang Merek,. , (2001).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung . , (2004).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. , (2016).
Konvensi Internasional
The Paris Convention. (n.d.). Retrieved from http://www.intellogist.com/wiki/The_Paris_Convention.