Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Imelda Hasibuan 1 , Sunariyo 2
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur imelda.hsb81@gmail.com, sun487@umkt.ac.id
Naskah diterima: 4 November 2023; revisi: 2 Desember 2023; disetujui: 27 Desember 2023

## Abstract
Over time, discussions about corruption have never ceased; corruption in Indonesia is rising. Corruption has spread widely in society in terms of the number of cases and the amount of state losses. It is a criminal act of exceptional quality, penetrating all aspects of community life. Examined from a juridical perspective, corruption is an extraordinary crime. Uncontrolled corruption will bring disaster not only to the nation's life but also to the nation and the state. The enforcement of Co Crimes law (Law Number 20 of 2001 amending Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes) is the primary remedy (preferred means), and criminal sanctions are the primary choice (premium medium). The results of this research show that the judge's decision is considered incorrect because the decision is proven to involve bribery  as  stated  in  Article  11  of  Law  Number  20  of  2001,  amending  Law  No.  31  of  1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes against the perpetrator mentioned, Jamel Panjaitan.  Even  though  legal  considerations  and  witness  statements  confirm  that  the perpetrator committed the crime of corruption through extortion as regulated in Article 12 letter e of Law Number 20 of 2001 amending Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Moreover, if the perpetrator's actions involve bribery, the briber should also be punished.
Keywords: Corruption, Extortion, Bribery
* Alamat korespondensi: STIH Awang Long E-mail: imelda.hsb81@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Penerapan hukum dalam kasus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki prinsip primum remedium , yang berarti bahwa  sanksi  pidana  dianggap  sebagai  sarana  hukum  yang  utama.  Dengan  kata  lain,  sanksi  pidana adalah pilihan pertama yang digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dan bertujuan untuk memberikan efek jera. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi mengembalikan kerugian yang mereka sebabkan, mereka tetap akan dihukum secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3. Jadi, prinsip primum remedium dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi menekankan bahwa sanksi  pidana  adalah  langkah  pertama  yang  diambil  untuk  menindak  pelaku  tindak  pidana  korupsi, bahkan jika kerugian keuangan negara telah dikembalikan.
Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.  Mdn,  terdakwa yang bernama Jamel Panjaitan didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama didasarkan pada Pasal  12  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan kedua mengacu pada Pasal  11  pada  Undang-Undang  yang  sama.  Modus  perandi  yang  digunakan  oleh  terdakwa  adalah dengan memaksa Kepala Sekolah SMA untuk memberikan uang setelah selesai pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Dalam konteks ini, perbuatan pelaku bukanlah penyuapan, karena pemberian uang oleh Kepala Sekolah adalah atas permintaan dari terdakwa. Lebih tepatnya, tindakan ini dapat dianggap sebagai  pemerasan,  yang  sesuai  dengan  Pasal  12  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”
Dengan  demikian,  dakwaan  terhadap  terdakwa  dalam  kasus  ini  lebih  tepat  ditempatkan  di bawah Pasal 12 huruf e Undang-Undang tersebut, yang mengatur tindakan pemerasan, daripada sebagai penyuapan.
Jurnal ini memiliki pendapat yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn yang memvonis pelaku dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukannya dengan f Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku patut diduga memaksa Kepala sekolah untuk memberikan  sesuatu  kepada  pelaku  yang  merupakan  Kepala  Dinas  Pendidikan.  Berdasarkan pembahasan  dan  analisis  atas  kasus  tersebut,  serta  permasalahan  yang  terjadi,  maka  dianggap  perlu untuk mengangkat Jurnal dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 37/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN)”.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Dalam  penelitian  hukum  normatif, pengolahan  data  dan  analisis  data  terutama  bergantung  pada  jenis  data  sekunder.  Data  sekunder  ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian  ini  mencakup  berbagai  elemen  seperti  penelitian  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas hukum,  penelitian  hukum  klinis,  sistematika  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Fokus dari penelitian hukum ini adalah pada pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan dan bagaimana pertimbangan tersebut diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian  deskriptif-analitis.  Dalam  penelitian hukum  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  untuk  memberikan  gambaran  yang  lengkap  dan mendetail tentang keadaan hukum yang berlaku
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Klasifikasi Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Aturan Hukum Tipikor
Dalam prespektif internasional, pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dengan klasifikasi White Collar Crime dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi perhatian masyarakat internasional.  Menurut  Syed  Husen  Alatas  menyebutkan  bahwa  Tindak  Pidana  korupsi  dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:
a. Korupsi Transaktif.
b. Korupsi Ekstortif (Memeras).
c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan).
d. Korupsi Investif.
e. Korupsi Suportif (Dukungan).
f. Korupsi Autogenik.
g. Korupsi Defensif.
Secara  garis  besar  perbuatan  terlarang  dalam  Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkualifikasi dengan sebutan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.
Penerapan Hukum Terhadap Perbuatan Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / Pn.Mdn a. Perspektif Penyuapan Menurut Pidana Umum
Penyuapan  ditafsirkan  dalam  2  (dua)  jenis,  yaitu:Penyuap  aktif (Actieve  Omkooping) adalah individu  yang  memberikan  atau  menjanjikan  sesuatu,  entah  itu  dalam  bentuk  uang  atau  barang. Tindakan  penyuapan  ini  sangat  terkait  dengan  niat  atau  motivasi  dalam  diri  subjek  hukum  untuk mendorong seorang pejabat pemerintahan atau pegawai negeri agar bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi subjek hukum. Yang dikategorikan sebagai Actieve Omkooping pada KUHPidana adalah Pasal 209 dan Pasal 210 Unsur yang penting dalam pasal ini ialah, orang itu harus  mengetahui  bahwa  ia  berhadapan  dengan  seorang  “Pegawai  Negeri”,  jika  bukan  “Pegawai Negeri”, ia tidak dapat dihukum. Penyuap  pasif  ( Pasieve  Omkooping )  adalah  pihak  yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Yang dikategorikan sebagai Pasieve Omkooping pada KUHPidana adalah Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.
b. Prespektif  Penyuapan  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Suap adalah tindakan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama (syariat), dan  ini  termasuk  sebagai  pendapatan  yang  tidak  sah  dan  dipandang  sebagai  tindakan  yang  tidak bermoral. Suap diberikan dengan kondisi atau persyaratan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum atau ajaran agama, baik persyaratan tersebut diungkapkan secara terang-terangan atau tidak secara terbuka. Pemberian suap dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau mempermudah urusan yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai etika. Pemberian suap sering kali terjadi dengan cara yang rahasia dan didasarkan pada permainan tawar-menawar yang seringkali dilakukan dengan enggan.
Adapun  pemberian  suap  ini  dilakukan  melalui  tiga  cara,  yaitu  :Uang  dibayar  setelah  selesai keperluan  dengan  sempurna,  dengan  hati  senang,  tanpa  penundaan  pemalsuan,  penambahan  atau pengurangan, atau pengutamaan seseorang atas yang lainnya, Uang dibayar melalui permintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagai macam cara lainnya yang dapat dipahami bahwa si  pemberi  menginginkan  sesuatu,  Uang  dibayar  sebagai  hasil  dari  selesainya  pekerjaan  resmi  yang ditentukan si pemberi uang.
Penyuap adalah Orang yang memberi sesuatu kepada seorang pegawai setelah pegawai tersebut menjabat  atau  diangkat  sebagai  pegawai  di  sebuah  instansi,  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi pegawai  tersebut,  baik  dalam  situasi  saat  ini  atau  di  masa  yang  akan  datang,  misalnya  dengan  cara meniadakan persyaratan yang berlaku untuknya, memalsukan informasi, mengambil hak orang lain, memberikan  prioritas  pelayanan  yang  tidak  sesuai  dengan  hak,  atau  mendukung  kasusnya,  adalah dianggap sebagai pemberi suap.  Penerima suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menerima  hadiah  atau  janji  padahal  diketahui  atau  patut  diduga,  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.
Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP  yang  mengatur  penyuapan  aktif  ( actieve  omkooping  atau  active  bribery )  terhadap  pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuapan pasif ( actieve omkooping atau passive bribery ), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh  Pasal  420  KUHP.  Keempat  pasal  tersebut  kemudian  dinyatakan  Perluasan  tindak  pidana  suap dalam bentuk retour-commissie atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP sebagai tindak pidana korupsi melalui UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.
Selain itu, Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undag No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) juga mengatur:
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp  250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  karena  kekuasaan  atau  kewenangan  yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”
Namun, Pasal 12C ayat (1) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa jika  penerima  gratifikasi  melaporkan  penerimaan  gratifikasi  tersebut  kepada  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka pidana yang seharusnya dikenakan terhadapnya akan dihapuskan. Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan Pasal 12B ayat (1) dalam UU Tipikor, setiap bentuk gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap.

## Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dianalisis sebagai hasil adopsi dan harmonisasi  dari  ketentuan  Pasal  419,  Pasal  420,  Pasal  423,  Pasal  425,  dan  Pasal  435  dalam  KUH Pidana yang mengatur berbagai jenis kejahatan dalam jabatan yang termasuk dalam Bagian XXVIII tentang  Kejahatan  Jabatan.  Inisialnya,  ketentuan-ketentuan  ini  diadopsi  dan  diharmonisasi  dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Kemudian, mereka juga diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 1 angka (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, serta diteruskan dalam Pasal 12 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan terakhir dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pemberian yang dilakukan sebelum mendapatkan proyek/kegiatan/pekerjaan mengakibatkan rekanan/kontraktor  yang  bekerja  hanya  “itu  itu  saja”,  tidak  akan  ada  rekanan/kontraktor  “yang baru/pemain  baru”,  yang  bekerja  selalu  “pemain  lama”  yang  sudah  menguasai  “kebiasaan”  di  satu instansi,  rekanan/kontraktor  baru  selalu  “kurang  percaya  diri”  jika  mengikuti  tender/lelang  tanpa membangun  komitmen  dengan  pihak  instansi,  situasi  ini  memicu  terjadinya  transaksi  jual  beli proyek/kegiatan/pekerjaan sebelum terjadinya tender/lelang atau setidak-tidaknya sebelum dilakukan tender/lelang, telah ada komitmen bersama terkait besaran "fee proyek”.
Dalam tindak penyuapan dan pemerasan, terdapat unsur melangsungkan keuntungan pribadi secara ilegal, dan unsur ini juga ada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berarti bahwa pelaku penyuapan dan pemerasan dapat dikenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut, yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

## Penerapan Hukum Perbuatan Penyuapan dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan No. 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn
Dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus ini adalah dakwaan Alternatif, dimana  dakwaan  kesatu  adalah  “dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12e UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; sedangkan dakwaan keduanya adalah “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasan dan kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungannya dengan jabatannya” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah:
1.  Menyatakan  Terdakwa  Jamel  Panjaitan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Jamel Panjaitan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rutan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsdair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan alat bukti sebagaimana terlampir
Putusan Hakim adalah sebagai berikut:
1. Mengingat Pasal 11 Undang - Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang - Undang Nomor : 46 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor  : 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Mengadili:
2. Menyatakan Terdakwa JAMEL PANJAITAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama  2 (dua) bulan  ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
6. Menetapkan alat bukti sebagaimana terlampir
Analisis  Yuridis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Vonis  Dalam  Putusan  No. 37/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn)
Berdasarkan  Putusan  Nomor  37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn,  Jaksa  Penuntut  Umum menggunakan  dakwaan  alternatif.  Dakwaan  alternatif  merujuk  pada  situasi  di  mana  terdakwa dihadapkan pada lebih dari satu tindak pidana dalam dakwaan, tetapi pada intinya hanya satu tindak pidana yang didakwakan. Biasanya, dalam penulisan dakwaan alternatif, kata "atau" digunakan untuk memisahkan tindak pidana yang mungkin diterapkan. Penggunaan dakwaan alternatif didasarkan pada ketidakpastian  Jaksa  Penuntut  Umum  tentang  kualifikasi  atau  pasal  yang  paling  tepat  untuk mengenakan tindak pidana tertentu. Dengan menggunakan dakwaan alternatif, peluang terdakwa untuk terhindar dari dakwaan dapat diperkecil.
Dakwaan alternatif sering digunakan ketika berbagai kualifikasi tindak pidana memiliki ciri- ciri  serupa  atau  hampir  sama,  seperti  pencurian  atau  penadahan,  penipuan  yang  melibatkan penggelapan,  pembunuhan  atau  penganiayaan,  atau  dalam  kasus  seperti  penyuapan  dan  pemerasan. Dalam  kasus  ini,  Jaksa  Penuntut  Umum  menggunakan  dua  dakwaan  alternatif.  Dakwaan  pertama merujuk pada Pasal 12e dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana,  yang  mengatur  tindakan pemerasan dalam konteks Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, dakwaan kedua merujuk pada Pasal
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
11 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tindakan penyuapan dalam Tindak Pidana Korupsi.
Dakwaan  kedua,  yaitu  Pasal  11  UU  Tipikor,  yang  mengatur  perbuatan  penyuapan,  sebagai dakwaan alternatif, tidak ada yang salah dengan memasukkannya oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, kurang tepat adalah tuntutan hukuman yang hanya mencakup penjara selama 1 tahun 3 bulan, dengan potongan masa tahanan. Jika kita merujuk pada ketentuan dalam UU Tipikor, semua jenis tindak pidana dalam Pasal 12 dijatuhi hukuman maksimal penjara seumur hidup dan minimal 4 tahun, dengan denda minimal Rp. 200.000.000,- dan maksimal Rp. 1.000.000.000,-.
Jika  dianalisis  berdasarkan  hasil  penyelidikan  dan  fakta  persidangan,  terlihat  bahwa  pelaku adalah  seorang  pegawai  negeri  yang  menjabat  sebagai  kepala  dinas  pendidikan.  Pelaku  sering berkomunikasi dengan kepala sekolah dan seringkali mengeluarkan pernyataan seperti "kok tidak ada pengertiannya kamu," yang mungkin merupakan kode untuk meminta "ucapan terima kasih" sebagai balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pelaku dalam kapasitasnya sebagai kepala dinas. Hal ini  memperkuat  dugaan  bahwa  pelaku  mungkin  telah  melakukan  pemerasan  atau  meminta  kepala sekolah memberikan sesuatu sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagai seorang pegawai negeri yang  menjabat  sebagai  kepala  dinas.  Oleh  karena  itu,  dakwaan  pertama  yang  diajukan  oleh  Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 12e UU Tipikor, mungkin lebih tepat.
Dakwaan kedua, yaitu Pasal 11 UU Tipikor yang mengatur perbuatan penyuapan, digunakan sebagai dakwaan alternatif, dan tidak ada yang salah dengan penambahan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut  Umum.  Namun,  yang  tidak  tepat  adalah  tuntutan  hukuman  yang  hanya  mencakup  penjara selama 1 tahun 3 bulan, dengan potongan masa tahanan. Sejumlah pertimbangan seharusnya digunakan untuk memberatkan tuntutan terhadap pelaku, seperti pelaku melakukan perbuatan secara berulang dan melibatkan lebih dari satu orang. Ini seharusnya menjadi faktor yang mendukung tuntutan yang lebih berat terhadap pelaku.
Dalam  Putusan  No.  37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn,  terdakwa  JAMEL  PANJAITAN  dijatuhi hukuman  penjara  selama  1  (satu)  Tahun  2  (dua)  Bulan.  Andi  Hamzah  menjelaskan  bahwa  penjara merupakan  bentuk  pidana  yang  mengakibatkan  kehilangan  kemerdekaan.  Secara  umum,  hukuman penjara menjadikan narapidana harus tinggal dalam suatu ruangan tertentu..
Putusan Hakim tampaknya tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang seharusnya menjadi landasan untuk vonis, dan seakan-akan tidak memperhatikan pertimbangan tersebut dalam putusannya. Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor sebagaimana yang diajukan sebagai dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini berarti Majelis Hakim berpendapat bahwa  perbuatan  pelaku  adalah  penyuapan.  Namun,  jika  kita  mempertimbangkan  faktor-faktor  dan bukti  yang  muncul  selama  persidangan,  terlihat  bahwa  pelaku  sebenarnya  yang  meminta  imbalan kepada  kepala  sekolah  dengan  menggunakan  kode-kode  tertentu.  Dalam  praktiknya,  ada  perbedaan yang signifikan antara perbuatan yang disebut sebagai penyuapan dan pemerasan. Terungkap bahwa Terdakwa telah berkomunikasi dengan saksi Tiga Tumpuan Lumbantoruan lebih dari satu kali dengan mengucapkan  kata-kata  seperti  "kok  engga  ada  pengertiannya  kamu."  Ini  juga  dikaitkan  dengan kesaksian  Mulyanto,  SH.,  MH,  yang  merupakan  anggota  Tim  Saber  Pungli  Komisi  Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dalam persidangan. Mulyanto menjelaskan bahwa Terdakwa telah disadap, dan meskipun tidak ada pernyataan yang secara tegas meminta uang kepada para Kepala Sekolah yang menerima dana untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di Kabupaten Tapanuli Utara, namun dari percakapan Terdakwa dengan kepala sekolah, terlihat bahwa Terdakwa mengajak mereka untuk mengumpulkan dana yang akan diberikan kepadanya, sebesar 3%  dari nilai anggaran proyek.  Ini  menunjukkan  bahwa  Terdakwa  berusaha  menggerakkan  orang  lain  untuk  memberikan sesuatu kepada dirinya dalam konteks jabatan dan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.
Menurut kesaksian saksi seperti Bosar Sormin, Drs. Jonny Uliper Simanjuntak, Tiga Tumpuan Lumbantoruan,  dan  Binsar  Lubis,  Terdakwa  sebagai  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara memiliki kewenangan untuk menandatangani Laporan Akhir Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang telah selesai dibangun. Meskipun dalam praktiknya, penandatanganan Laporan Akhir proyek tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.  Ini  menjelaskan  bahwa  perbuatan  Terdakwa  sejalan  dengan  upayanya  untuk  menggerakkan orang  lain  agar  memberikan  sesuatu  kepadanya  dalam  konteks  jabatan  dan  kewenangan  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dimilikinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara. Dari fakta- fakta persidangan yang terungkap, jelas bahwa perbuatan Terdakwa adalah bentuk pemerasan. Oleh karena itu, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan tersebut.

## IV.  KESIMPULAN
Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius (extraordinary crime) . Peningkatan  kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  tidak  terkendali  berpotensi  menimbulkan  bencana, tidak hanya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan terorganisir juga merupakan pelanggaran terhadap  hak-hak  ekonomi  dan  sosial  masyarakat.  Dalam  Putusan  Nomor  37/Pid.Sus- Tpk/2017/PN.Mdn  yang  melibatkan  terdakwa  Jamel  Panjaitan,  keputusan  Majelis  Hakim  dianggap tidak  sepenuhnya  memenuhi  prinsip-prinsip  keadilan  dan  tujuan  Hukum  Acara  Pidana,  yaitu  untuk mencapai kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran. Ini karena apa yang diputuskan oleh Hakim tidak selaras dengan pertimbangan hukum yang seharusnya memberatkan terdakwa, dan vonis yang diberikan  kepada  terdakwa  terlalu  ringan,  padahal  terdapat  berbagai  aspek  yang  seharusnya  dapat memberatkan posisi terdakwa, seperti perbuatan berulang dan melibatkan lebih dari satu orang. Oleh karena itu, putusan Hakim dinilai tidak mencerminkan tekad negara dalam memberantas segala bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat menghambat dan merusak pembangunan negara.

## REFERENSI
Abidin Farid, A. Zainal, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), 1995. Cahaya, Suhandi dan Surachmin, Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah , (Jakarta: Sinar Grafika), 2011.
Chazawi, Adam, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. (Bandung: Alumni), 2008. Djaja, Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK , (Jakarta: Sinar Grafika), 2009. Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata , (Bandung: Citra Aditya), 2006. Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana , (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1990. Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. (Jakarta: Sinar Grafika), 2006.
Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta: Sinar Grafika), 2005. Hatrik,  Hamzah, Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 1996. Ilias,  Chatzis.  et,  Al, Praktik  Terbaik  Perlindungan  Saksi  dalam  Proses  Pidana  yang  Melibatkan Kejahatan Terorganisir. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (Jakarta), 2010.
J,  Remmelink, Pengantar  Hukum  Pidana  Material  1 ( Inleding  Tot  De  Studie  Van  Het  Nederlandse Strafrecht ), (Yogyakarta: Maharsa), 2014.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mertokusumo, Soedikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty), 2009. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Cetakan Kedua, (Jakarta: Bina Aksara), 1994. Nugroho, Hibnu, Intergralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. (Jakarta: Media Prima Aksara), 2012.
P.A.F, Lamintang, dan C. Djisman Samosir , Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru), 1983.
P.A.F, Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: CV. Sinar Baru Bandung), 1984. Pangaribuan,  Luhut  MP, Hukum  Acara  Pidana:  Surat-Surat  Resmi  di  Pengadilan  oleh  Advokat, (Jakarta: Djambatan), 2005.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  tentang  Wewenang  Pengangkatan,  Pemindahan  dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Prakoso,  Djoko  dan  I  Ketut  Murtika, Dasar-Dasar  Ilmu  Kedokteran  Kehakiman, (Jakarta:  Rineka Cipta), 1992.
Prinst, Darwin, Hukum Acara Pidana dalam Praktik, cet 3, (Jakarta: Djambatan), 2002. Prodjohamidjojo, Martiman, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1983. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU- IV / 2006, tanggal 24 Juli 2006.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25 / PUU-XIV / 2016, tanggal 08 September 2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31 / PUU-X / 2012, tanggal 08 Oktober 2012. Salami, Mochamad Faisal, Hukum Acara Pidana dan Praktik, (Bandung: Mandar Maju), 2001. Sarwoko,  Djoko, “Reward  bagi  “Whistle  Blower“  (Pelapor  Tindak  Pidana)  Dan  “Justice Collaborator”  (Saksi  Pelaku  yang  Bekerja  Sama)  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Tertentu” , (Jakarta: Makalah Tuada Pidsus dalam Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia), 2011.
Sianturi, S.R, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya , (Jakarta : Alumni AHM-PTHM), 1983. Simanjuntak,  Nikolas, Acara  Pidana  di  Indonesia  dalam  Sirkus  Hukum  Cet.I. (Bogor:  Ghlmia Indonesia), 2009.
Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1990. Sudarto, Hukum Pidana I ,  (penerbit Yayasan Sudarto), 1990. Sulistiani, Lies. et. Al, Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Waluyadi, Pengetahuan  Hukum  Dasar  Hukum  Acara  Pidana  (Sebuah  Catatan  Khusus,  ( Bandung: Mandar Maju), 1999.
Wijaya, Firman, Peradilan Korupsi Teori dan Praktik , (Jakarta: Maharani Press), 2008.