## ANALISIS PENDISTRIBUSIAN REVENUE SHARING DALAM AKUNTANSI SYARIAH UNTUK
MENCAPAI PRINSIP KEADILAN BERDASARKAN FATWA DSN NO: 15/DSN-MUI/IX/2000
(Studi Kasus PT Bank Aceh Syariah)
Indrayani 1 indrayani@unimal.ac.id
Razif 2 razif@unimal.ac.id
Sri Indriyani 3 sriindryyani88@gmail.com
1 Dosen FEB Akuntansi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
2 Program Studi Akuntansi FEB Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
3 Program Studi Akuntansi FEB Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  whether  the  distribusion  of  profit  sharing  in  Islamic  accounting  using  revenue sharing  is  fair  based  on  the  fatwa  DSN  NO:15/DSN-MUI/IX/2000.  This  study  uses  a  descriptive  qualitative research  method  where  the  researcher  canducts  research  to  determine  the  value  of  the  independent  variable, either one or more variables without making comparisons or linking one variable to another. The results show that the distribusion of revenue sharing that applies sharia accounting has distributed the profit sharing to fund owners,  employees,  government,  zakat  and  reserves  according  to  Islamic  values  based  on  the  fatwa  DSN NO:15/DSN-MUI/IX/2000. Meanwhile, from a fairness point of view, it has not been fully implemented because the profit sharing received by shareholders is reater than that of customers.
Keywords: distribusion, revenue sharing, justice.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia muncul  pasca  Undang-undang  No.10  tahun  1998 yang  disertai  antusiasme  yang  begitu  tinggi  dari masyarakat  untuk  memanfaatkan  jasa  perbankan dan  lembaga  keuangan  syariah  yang  membawa harapan  lahirnya  nuansa  yang  lebih  baik  dari perekonomian  mikro  maupun  makro.  Peningkatan minat  masyarakat  diiringi  dengan  membaiknya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan  termasuk  keberadaan  akuntansi  syariah, sehingga  menuntut  penyelenggaraan  lembaga keuangan  syariah  untuk  dapat  berlaku  adil  dalam pendistribusian bagi hasil.
Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  No.15/DSN-  MUI/IX/2000  tentang  Prinsip Pendistribusian  Hasil  Usaha  Dalam  Lembaga Keuangan  Syariah  yaitu  bahwa  ada  dua  jenis pendekatan  dalam  perhitungan  bagi  hasil  atau prinsip  pembagian  hasil  usaha  yaitu  bagi  laba ( profit  sharing )  dan bagi pendapatan  ( revenue sharing ).  Dalam  penelitian  ini  peneliti  hanya membahas  tentang  pendapatan  ( revenue  sharing ). Revenue Sharing merupakan bagi hasil pendapatan yang  diperoleh  sebelum  dikurangi  dengan  biaya- biaya  operasional  bank.  Maka  dari  pembahasan diatas, diharapkan adanya prinsip keadilan.
Menurut(Yaya Rizal, Martawireja Aji Erlangga,  2009)  menyatakan  bahwa  “Bagi  hasil sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil  bagi
Jurnal Al Mashaadir, Vol. 2, No.1, 2021
perbankan  syariah  maupun  nasabah.  Karena penggunaan  laba  kotor  sebagai  dasar  perhitungan bagi  hasil  telah  mempertimbangkan  faktor  kinerja (penjualan)  dan  juga  (harga  pokok  penjualan sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan  kotor.  Secara  ideal  prinsip  prinsip revenue sharing mencerminkan laba yang dihasilkan  dari  perhitungan  pendapatan  bruto, namun  secara  teknis  dilapangan  prinsip revenue sharing membuka  peluang  yang  besar  adanya ketidak keseimbangan informasi ( assismetric information )  antara shahibul  maal dan mudharib, yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi shahibul maal . Menurut  (Yusuf,  2009)  yang  termasuk  dalam prinsip  keadilan  adalah  memberikan  upah  kepada pekerja sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Beda halnya dengan seorang pekerja  yang  bersyarikat  dengan  pemilik  modal baik  dalam  keuntungan  ataupun  kerugian.  Dalam hal  ini,  tidak  boleh  ditentukan  bagi  salah  satu diantara  kedua  hasil  yang  akan  mereka  peroleh, hasil  yang  akan  mereka  terima  harus  berdasarkan perjanjian terhadap bagian tertentu dari keuntungan.  Jika  proyeksi  rugi,  maka  kerugian ditanggung  pemilik  modal,  cukuplah    bagi pengelola kerugian jerih payahnya.
Berdasarkan  berita  ( Serambinews.com )  yang dikemukakan oleh(Hanif, 2019) menyatakan bahwa sistem  perbankan  syariah  yang  masih  bercampur dengan  sistem  bank  konvensional  dianggap  masih belum   menguntungkan   nasabah.  Dimana  sistem
bagi  hasil  menjadi  salah  satu  pemicu  masyarakat Aceh  lebih  dominan  memilih  bank  konvensional dibandingkan  bank  syariah,  sehingga  bank  syariah hanya menjadi alternatif sekaligus wujud Islamisasi sistem  niaga  (muamalah)  di  Aceh.  Masyarakat berharap  dengan  adanya  bank  syariah  tingkat keadilan  menjadi  lebih  objektif,  namun  pada faktanya  keadilan  dalam  pendistribusian  bagi  hasil masih belum sepenuhnya dilakukan.
Adapun alasan peneliti memilih pendistribusian  bagi  hasil  dikarenakan  pada perusahaan  yang  menerapkan  akuntansi  syariah telah  mendistribusikan  bagi  hasilnya  tidak  hanya kepada pemilik saham saja, tetapi juga kepada para nasabah  akan  tetapi  komposisi  bagi  hasil  untuk pemilik  saham  masih  lebih  besar  dibandingkan kepada  para  nasabah.  Kemudian    kurangnya keadilan  dalam  pendistribusian  bagi  hasil,  jika dilihat  secara  objektif  belum  bisa  sepenuhnya dilakukan.  sedangkan  sistem  akuntansi  syariah merupakan sistem yang menganut ajaran Islam dan sangat  menekankan  pada  prinsip  keadilan  untuk semua  pihak  yang  berkontribusi  dalam  proses penciptaan bagi hasil.
PT.  Bank  Aceh  Syariah  menjadi  pilihan peneliti  sebagai  objek  penelitian.  PT.  Bank  Aceh Syariah  merupakan  lembaga  yang  mengendalikan dan  mengatur  dinamika  ekonomi  dalam  hal  ini perputaran  uang  dan  barang,  didalam  lingkup Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  pada PT.  Bank  Aceh  Syariah,  dikarenakan  maraknya pengalihan  bank  konvensional  ke  bank  syariah. kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tentang adanya pertanggungjawaban yang menekankan  kepada  pertanggungjawaban  kepada Allah berdasarkan nilai-nilai Islam.
(Ma’rifatun  et  al.,  2015)  menyatakan  bahwa “Prinsip  keadilan  merupakan  nilai  yang  sangat penting  dalam  etika  kehidupan  sistem  dan  bisnis. Dalam konteks Akuntansi, kata adil dalam ayat 282 surat  Al-Baqarah  dijelaskan  apabila  bermu’amalah tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan, hendaklah  menuliskan  (mencatat)  dengan  benar tanpa mengurangi sedikitpun daripadanya”.
Dalam  penelitian  sebelumnya(Ma’rifatun  et al.,  2015))  menyimpulkan  bahwa  “Hasil  penelitian menunjukkan pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah mendistribusikan  labanya  tidak  hanya  kepada pemilik  modal  saja.  Akan  tetapi  laba  yang diperoleh juga didistribusikan kapada para stakeholder yang  ada  dalam  perusahaan  dengan membawa nilai-nilai Islam. (Surepno. 2017) “Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi laba pada perbankan  syariah  telah  terdistribusi  secara proporsional  ke  beberapa stakeholder .  Akan  tetapi keadilan  dalam  distribusi  laba  belum    sepenuhnya terwujud  karena  komposisi  laba  untuk  pemilik
modal  masih  lebih  besar  dibandingkan  kepada stakeholder lainnya.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  pendistribusian revenue  sharing yang  diterapkan  oleh  PT  Bank  Aceh  Syariah terkait pihak pemilik dana, karyawan, Pemerintah, zakat dan cadangan kerugian?
2. Bagaimanakah pendistribusian yang diterapkan sudahkah  mencapai  prinsip  keadilan  sesuai fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 ?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  pendistribusian revenue sharing yang  diterapkan  oleh  PT  Bank  Aceh Syariah  terkait  pihak  pemilik  dana,  karyawan, Pemerintah, zakat dan cadangan kerugian.
2. Untuk  mengetahui apakah pendistribusian  yang diterapkan  telah  mencapai  prinsip  keadilan sesuai fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000.

## Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Bagi  para  akademisi  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi ataupun manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan  terutama  menyangkut  masalah Pendistribusian bagi hasil.
b. Dapat  dijadikan  referensi  bagi  peneliti selanjutnya yang meneliti aspek yang sama.
2. Manfaat Praktis
a. Penelitian  ini  diharapkan  menjadi  bahan kajian dan evaluasi terhadap PT Bank Aceh Syariah  untuk  terus  memperhatikan  tingkat kinerja  dan  pelayanan  PT  Bank  Aceh Syariah.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  usaha  peningkatan  kinerja  PT Bank  Aceh  Syariah  kedepannya  menjadi lebih baik.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Syariah Enterprise Theory
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  teori syariah  enterprise  theory yang menurut Slam(Triyuwono, 2006)menjelaskan bahwa  yang paling penting  harus  mendasari dalam setiap  penetapan  konsepnya  adalah  Allah  sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh  sumber daya  yang  ada  di  dunia  ini.  Maka  yang  berlaku dalam syari’ah  enterpise  theory adalah  Allah sebagai  sumber  amanah  utama,  karena  Dia  adalah pemilik  yang  tunggal  dan  mutlak.  Sedangkan sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  para stakeholder pada  prinsipnya  adalah  amanah  dari    Allah  SWT yang  didalamnya  melekat  sebuah  tanggungjawab untuk  menggunakan  dengan  cara  dan  tujuan  yang telah  ditetapkan  oleh  Sang  Pemberi  Amanah  (lihat QS. Al-Baqarah [2]:254 dan 267).
Menurut  akuntansi syariah idealis, digunakan syariah  enterprise  theory sebagai  konsep  dasar teoritis  berdampak  pada  ”kekhasan”  pencatatan transaksi  dan  akuntabilitas  laporan.  Pencatatan transaksi  laporan  harus  memiliki  keseimbangan akuntabilitas finansial sosial lingkungan dan materi batin  spritual,  memenuhi  prinsip  halal  thoyib  dan bebas  riba,  serta  menggunakan  beberapa  laporan keuangan kuantitatif dan kualitatif bersifat mandatory(Mulawarman, 2009).
Teori  ini  mengajarkan  bahwa  dalam  sebuah perusahaan tidak hanya diutamakan laba saja, akan tetapi  cara  memperoleh  laba  itu  sendiri  juga  harus dengan  cara  yang  baik  tanpa  melanggar  aturan- aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Islam  sesuai pedoman Al-qur’an dan hadist.

## Prinsip  Bagi Hasil (Revenue Sharing)
Menurut(Ma’rifatun  et  al.,  2015) revenue sharing adalah  perhitungan  bagi  hasil  didasarkan kepada  total  seluruh  pendapatan  yang  diterima sebelum  dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang  telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
Revenue  sharing dalam  istilah  perbankan adalah  bagi  hasil  pendapatan  yang  dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang  ditanggung  oleh  bank.  Pendapatan  yang didistribusikan yaitu pendapatan atas investasi dana yang  tidak  termasuk  komisi  atau  jasa-jasa  yang diberikan  oleh  bank,  karena  pendapatan  tersebut harus  dialokasikan  untuk  mendukung  biaya operasional bank.
Bagi hasil sebagai dasar perhitungan lebih adil bagi  perbankan  syariah  maupun  nasabah.  Karena penggunaan  laba  kotor  sebagai  dasar  perhitungan bagi  hasil  telah  mempertimbangkan  faktor  kinerja (penjualan)  dan  juga  (harga  pokok  penjualan sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan kotor. prinsip revenue sharing mencerminkan laba yang dihasilkan dari perhitungan pendapatan bruto, namun secara teknis dilapangan  prinsip revenue  sharing membuka peluang  yang  besar  adanya  ketidak  keseimbangan informasi ( assismetric information ) antara shahibul maal dan mudharib, yang  dapat  menimbulkan kerugian  bagi shahibul  maal .  Sebagaimana  yang dikemukan  oleh  (Yaya  Rizal,  Martawireja  Aji Erlangga, 2009).
Dari  definisi  dapat  disimpulkan  bahwa revenue  sharing merupakan  bagi  hasil  pendapatan yang  diperoleh  sebelum  dikurangi  dengan  biaya- biaya operasional bank.

## Pengertian Distribusi
Menurut Gunawan dalam(Idris, 2015) distribusi  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu distribution yang berarti penyaluran dan pembagian. Dalam Islam, distribusi lebih ditekankan  pada  penyaluran  harta  kekayaan  yang
diberikan  kepada  beberapa  pihak,  baik  individu, masyarakat, maupun negara.
Menurut Rahman dalam (Idris, 2015) distribusi  adalah  suatu  cara  dimana  kekayaan disalurkan  atau  dibagikan  ke  beberapa  faktor produksi  yang  memberikan  kontribusi  kepada individu-individu masyarakat maupun negara.
Dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa distribusi adalah penyaluran  kekayaan  yang diberikan kepada individu maupun kelompok.

## Tujuan Distribusi
(Chaudhry  &  Sharif,  2012)  sistem  ekonomi Islam  bertujuan  mencapai  kesejahteraan  ekonomi dan  kebaikan  masyarakat  melalui  distribusi  yang merata  dan  penegakan  keadilan  untuk  tercapainya tujuan distribusi yang adil.
Menurut  (Astuti  &  Indri,  2020)  distribusi mempunyai tujuan, di antara tujuan distribusi yaitu:
a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
b. Mengurangi  ketidaksamaan  pendapatan  dan kekayaan dalam msyarakat.
c. Untuk  menyucikan  jiwa  dan  harta  dari  segala bentuk kotoran lahir ataupun batin.
d. Untuk  membangun  generasi  yang  unggul karena  generasi  muda  merupakan  penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.
e. Untuk  mengembangkan  harta  dari  dua  sisi spiritual dan ekonomi.
f. Untuk  pendidikan  dan  pengembangan  dakwa Islam melalui ekonomi.
g. Untuk  terbentuknya  solidaritas  sosial  di kalangan masyarakat.
Dari  beberapa  uraian  tersebut  dapat  ditarik kesimpulanya  bahwa  tujuan  distribusi  yaitu  untuk kesejahteraan  ekonomi  dan  kebaikan  masyarakat agar tercapainya distribusi yang adil.

## Pendistribusian Bagi Hasil
Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 15/DSN-MUI/XI/2000  Tentang  Prinsip  Distribusi Hasil  Usaha  Dalam  Lembaga  Keuangan  Syari’ah, yaitu:
a. Pada  dasarnya,  LKS  boleh  menggunakan prinsip bagi hasil ( net revenue sharing ) maupun bagi  untung  ( profit  sharing )  dalam  pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah) nya.
b. Dilihat  dari  segi  kemaslahatan  ( al-ashlah )  saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil ( net revenue sharing ).
c. Penetapan  prinsip  pembagian  hasil  usaha  yang dipilih harus disepakati dalam akad.
Menurut  Pronoto  (2014)  ada beberapa  bagian dalam pendistribusian laba, antara lain:

## Distribusi Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana
(Sri,  2009)  Mudharabah  adalah  akad  kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan  kegiatan  usaha,  laba  dibagi  atas  dasar
nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak,  sedangkan  bila  terjadi  kerugian  akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct,  negligence, atau violation oleh pengelola dana.
Surepno  (2017)  dalam  mudharabah,  terdapat nisbah  keuntungan  dimana  ada  besaran  yang digunakan  untuk  pembagian  keuntingan,  yang mencerminkan  imbalan  yang  berhak  diterima  oleh kedua  belah  pihak  yang  bermudharabah  atas keuntungan  yang  diperoleh.  Pengelola  dana mendapatkan  imbalan  atas  kerjanya,  sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.  Nisbah  keuntungan  harus  diketahui dengan  jelas  oleh  kedua  belah  pihak,  inilah  yang akan  mencegah  terjadinya  perselisihan  antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika  memang  dalam  akad  tersebut  tidak  dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## Distribusi Bagi Hasil Untuk Karyawan
Menurut(Surepno.,  2017)  ada  4  (empat) faktor  produksi  yang  penting  yaitu:  tanah,  tenaga kerja,  modal  dan  manajemen.  Keempat  faktor tersebut  sangat  berperan  dalam  kelangsungan produksi,  tanpa  adanya  keempat  faktor  tersebut maka  produksi  tidak  akan  berjalan  dengan  efektif dan  tenaga  kerja  merupakan  salah  satu  faktor produksi  yang  penting.  Sehingga  keberadaannya tidak boleh dikesampingkan dan harus diperhatikan kesehatan  dan  kesejahteraannya.  Penentuan  upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja  seorang  tenaga  kerja    sehingga  perlu diperhatikan  standar  upah  agar  tidak    memberikan kerugian  kepada  peusahaan.  Jika  pekerja  tidak mendapatkan  upah  yang  adil  dan  wajar,  ini  akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup karyawan. Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi  suatu  negara  jika  menghapuskan  hak  tenaga kerja atas pembagian dividen.

## Distribusi Bagi Hasil Untuk Pemerintah
(Adi,  2014)  pemungutan  pajak  menurut  para ulama adalah alasan utamanya untuk kemaslahatan umat,  karena  dana  pemerintah  tidak  mencukupi untuk  membiayai  berbagai  pengeluaran,  yang  jika pengeluaran  itu  tidak  dibiayai  maka  akan  timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban.
Kholis  dalam  (Adi,  2014)  berpendapat  pajak merupakan  kewajiban  warga  negara  dalam  sebuah negara  muslim,  tetapi  berkewajiban  pula  untuk memenuhi dua syarat, yaitu:
a. Penerimaan  hasil-hasil  pajak  harus  dipandang sebagai  amanah  dan  dibelanjakan  secara  jujur dan  efisien  untuk  merealisasikan  tujuan-tujuan pajak.
b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara  merata  diantara  mereka  yang  wajib membayarnya.
(Adi,  2014)  sistem  perpajakan  yang  adil  dan selaras  dengan  spirit  Islam  adalah  apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:
a. Pajak  dikenakan  untuk  membiayai  pengeluaran yang  benar-benar  diperlukan  untuk  merealisasi maqasid syariah .
b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan  pada  kemampuan  rakyat  untuk menanggung  dan  didistribusikan  secara  merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuannya.
Menurut  Djajadiningrat  dalam  (Resmi,  2017) pajak  adalah  suatu  kewajiban  menyerahkan sebagian  dari  kekayaan  ke  kas  negara  yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah seta dapat dipaksakan, tetapi tidak  ada  jasa  timbal  baik  dari  negara  secara langsung,  untuk  memelihara  kesejahteraan  secara umum.

## Distribusi Bagi Hasil Untuk Zakat
Pasca  munculnya  Undang-undang  No.38 tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  dan keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  No.581  tahun 1999  tentang  pelaksanaan  Undang-undang  No.38 tahun  1999  dan  keputusan    Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Urusan  Haji No.D/291  tahun  2000  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan  Zakat  merupakan  ikhtiar  kearah  yang lebih  baik.  Selain  itu  juga  dimaksudkan  untuk membentuk peradaban zakat yang mampu mengkonstruksi  realitas  sosial  masyarakat  yang sejahtera  dan  berkeadilan  sosial    dan  ekonomi ( al’adalah  al-ijtima’iyah  wa  al-iqtishadiyah ).  Dari segi  pembangunan  kesejahteraan  umat  pula,  zakat merupakan  salah  satu  instrumen  penting  dalam pemerataan  pendapatan.  Dana  zakat  yang  dikelola dengan baik memiliki potensi membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan ( economi growth with equity ).
Menurut  istilah  fikih,  zakat  berarti  sejumlah harta  tertentu  yang  diwajibkan  oleh  Allah diserahkan  kepada  orang-orang  yang  berhak menurut Qardhawi (2009:36), hal ini sesuai dengan firman  Allah  SWT  dalam  surah  At-Taubah  ayat 103 yang artinya, yaitu:
“ Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka, dengan  zakat  itu  kamu  membersihkan  dan mensucikan  mereka,  dan  berdoalah  untuk  mereka. Sesunguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi)  ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha Mengetahui” (QS. At-Taubah, 9:103).
Menurut(Yusuf, 2009) terdapat beberapa jenis kekayaan  yang  disebutkan  dan  diperingatkan  Al-
Qur’an  untuk  dikeluarkan  zakatnya  sebagai  hak Allah  yang  berupa:    emas  dan  perak,  tanaman  dan buah-buahan,  usaha  dagang  dan  yang  lain  serta barang-barang  tambangan  yang  dikeluarkan  dari perut  bumi.  Apabila  seseorang  telah    memiliki kekayaan  perdagangannya  sudah  sampai  tahunan ( haul ) dan se nisab maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan.

## Cadangan Kerugian
Menurut  keputusan  AAOIFI  dalam Mi'yar Syar'i , nomor: 12 (angka 3/1/5/14) yang menyatakan  bahwa:  "Berdasarkan  anggaran  dasar perusahaan  atau  keputusan  dari  para  pemegang saham,  perusahaan  boleh  menahan  keuntungan perusahaan  tanpa  dibagikan,  atau  menyisihkan keuntungan  dalam  jumlah  tertentu  secara  periodik untuk  memperkuat  kinerja  perusahaan  ( solvency reserve ),  atau  membentuk  cadangan  khusus  untuk menanggulangi  risiko  kerugian  modal  ( investment risk  reserve ),  atau  untuk  menjaga  kestabilan pembagian keuntungan ( profit equalization reserve )."
Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:
87/DSN-MUIIXII/2012 Metode
Perataan
Penghasilan/Laba  ( Income  Smoothing  Method ) adalah  pengaturan  pengakuan  dan  pelaporan  laba atau  penghasilan  dari  waktu  ke  waktu  dengan  cara menahan  sebagian  laba  penghasilan  dalam  satu periode  dan  dialihkan  pada  periode  lain  dengan tujuan  mengurangi  fluktuasi  yang  berlebihan  atas bagi  hasil  antara  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS)  dan  Nasabah  penyimpan  dana  (Dana  Pihak Ketiga/DPK).
Ketententuan-ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional  No:  87/DSN-MUIIXII/2012  Metode Perataan  Penghasilan/Laba  ( Income  Smoothing Method ), yaitu:
1. LKS  boleh  membentuk  Dana  Cadangan  (PER) untuk  mengantisipasi  kemungkinan  terjadinya realisasi  bagi  hasil  untuk  Nasabah  penyimpan dana di bawah tingkat imbalan yang diproyeksikan
2. Dana  Cadangan  (PER)  secara  prinsip  boleh dibentuk melalui penyisihan keuntungan sebelum dibagihasilkan dengan syarat:
a. Bagi  hasil  aktual  melebihi  tingkat  imbalan yang diproyeksikan.
b. Izin Nasabah DPK
3. Dana  Cadangan  (PER)  tidak  boleh  dibentuk dengan  mengurangi  bagi  hasil  yang  merupakan hak nasabah DPK apabila bagi hasil aktuallebih kecil dari tingkat imbalan yang diproyeksikan.
4. Dalam  hal  akad Mudharabah  Muqayyadah , Dana  Cadangan  (PER)  boleh  juga  dibentuk melalui  penyisihan  keuntungan  hak  Nasabah yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan  setelah  dibagihasilkan  dengan izin Nasabah DPK.
5. Dana Cadangan (PER) yang dibentuk LKS dari penyisihan  keuntungan  sebelum  dibagihasilkan yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan  merupakan  hak  Nasabah  DPK secara  kolektif  yang  harus  dikelola  secara terpisah  oleh  LKS  untuk  proses  pengaturan pendapatan  dan  tingkat  imbalan  bagi  Nasabah DPK.
6. Pengaturan  dan  pengawasan  lebih  lanjut terhadap kebijakan dan pelaksanaan LKS dalam Pembentukan  Dana  Cadangan  (PER)  dan penggunaannya  merupakan  kewenangan  pihak otoritas.

## Keadilan Pengertian Keadilan
(Majid, 2008) Keadilan secara hakiki merupakan  suatu  konsep  yang  relatif.  Skala keadilan  sangat  beragam  antara  suatu  negara dengan  negara  lain.  Dan  masing-masing  skala didefinisikan  serta  ditetapkan  oleh  masyarakat sesuai dengan tatanan sosianl masyarakat. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:
1. Keadilan  dalam  Islam  menganggap  umat manusia  sebagi  suatu  keluarga.  Karena  semua anggota  keluarga  ini  mempunyai  derajat  yang sama  di  hadapan  Allah.  Hukum  Allah  tidak membedakan  kaya  dan  miskin,  demikian  juga tidak  membedakan  yang  hitam  dan  putih. Secara  sosial,nilai  yang  membedakan  satu dengan  yang  lain  adalah  ketakwaan,  ketulusan hati, kemampuan dan pelayan pada manusia.
2. Keadilan  ekonomi.  Konsep  persaudaraan  dan perlakuaan  yang  sama  bagi  setiap  individu dalam  masyarakat  dan  dihadapan  hukum  harus diimbangi  oleh  keadilan  ekonomi.  Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan  makna.  Dengan  keadilan  ekonomi, setiap  individu  akan  mendapatkannn  haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan  dari  eksploitasi  individu  lainnya. Islam  dengan  tegas  melarang  seorang  muslim merugikan orang lain.
Menurut (Murtadha, 2007) kata adil digunakan dalam empat hal, yaitu:
1. Pengertian  adil  yang  pertama  adalah  keadaan sesuatu  yang  seimbang,  yaitu  segala  sesuatu yang  ada  didalamnya  harus  eksis  dengan  kadar yang  semestinya,  bukan  dengan  kadar  yang sama.
2. Pengertian  adil  yang  kedua  adalah  persamaan dan penafsiran terhadap pembeda apapun, yaitu memelihara  persamaan  ketika  hak  memilikinya sama.
3. Pengertian  ketiga  tentang  keadilan  adalah memelihara  hak-hak  individu  dan  memberikan hak  kepada  setiap  orang  yang    berhak menerimanya, dan kezaliman dengan pengertian
seperti  ini  adalah  perusakan  dan  pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.
4. Pengertian  keadilan  yang  keempat  adalah memelihara hak atas berkelanjutannya eksistensi  dan  tidak  mencegah  kelanjutan eksistensi  dan  peralihan  rahmat  sewaktu terdapat  banyak  kemungkinan  untuk  eksis  dan melakukan transformasi.
Pengertian  keadilan  ini  sesuai  dengan  firman Allah SWT dalam surah Al-Maa’idah ayat 08 yang artinya, yaitu:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi saksi  yang  adil.  Dan,  janganlah  kebencianmu terhadap  suatu  kaum  mendorong  kamu  untuk berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah  kamu,  karena adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan, bertakwalah  kepada  Allah;  sesungguhnya  Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  keadilan  merupakan  suatu  yang  diberikan atau  yang  diterima  oleh  orang  yang  berhak memiliki atau menerimanya.

## Prinsip Keadilan
(Ma’rifatun  et  al.,  2015)menyatakan  bahwa “Prinsip  keadilan  merupakan  nilai  yang  sangat penting  dalam  etika  kehidupan  sistem  dan  bisnis. Dalam konteks Akuntansi, kata adil dalam ayat 282 surat  Al-Baqarah  dijelaskan  apabila  bermu’amalah tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan, hendaklah  menuliskan  (mencatat)  dengan  benar tanpa mengurangi sedikitpun daripadanya”.
Menurut(Yusuf, 2009) termasuk dalam prinsip  keadilan  adalah  memberikan  upah  kepada pekerja sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Beda halnya dengan seorang pekerja  yang  bersyarikat  dengan  pemilik  modal baik dalamm keuntungan ataupun kerugian. Dalam hal  ini,  tidak  boleh  ditentukan  bagi  salah  satu diantara  kedua  hasil  yang  akan  mereka  peroleh, hasil  yang  akan  mereka  terima  harus  berdasarkan perjanjian terhadap bagian tertentu dari keuntungan.  Jika  proyeksi    rugi,  maka  kerugian ditanggung pemilik modal, cukuplah bagi pengelola kerugian jerih payahnya.

## Keadilan Dalam Pendistribusian Bagi Hasil
(Yusuf,  2009)  Kesenjangan  pendapatan  dan kekayaan alam yang ada di masyarakat, berlawanan dengan  semangat  serta  komitmen  Islam  tehadap persaudaraan dan keadilan-keadilan sosial ekonomi.  Kesenjangan  harus  diatasi  dengan menggunakan cara  yang ditekankan Islam. Konsep keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta  konsep  keadilan  ekonomi,  menghendaki setiap  individu  ekonomi  mendapatkan  imbalan sesuai  dengan  amal  dan  karyanya.  Ketidaksamaan pendapatan  dimungkinkan  dalam  Islam  karena
kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.
(Subiyanto,  2004)  Ada  tiga  komponen  utama yang  mempunyai  hak  yang  sama  atas  keadilan suatu entitas perusahaan, yaitu:
1. Pemilik  modal  dalam  hal  ini  jelas  mempunyai hak  dan  proporsi  terhadap  laba  perusahaan. Namun  demikian,  bukan  karena  ia  pemilik modal  mala  seenaknya  mengambil  jatah  atau menentukan  haknya  secara  berlebihan,  karena penentuan  hak  secara  berlebihan  ini  akan merugikan  pihak  lain  untuk  mendapatkan haknya.  Ada  aturan  dan  proporsi  yang  harus disepakati  bersama  antara  pihak-pihak  yang terlibat.  Dengan  jalan  menabulasi  kebutuhan, pemilik  perusahaan  dapat  mengambil  haknya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
2. Karyawan  adalah  bagian  utama  disamping pemilik perusahaan dalam suatu entitas perusahaan. Keadilan menurut karyawan tentunya  keadilan  sesuai  dengan  tingkat proporsi  dan  pekerjaannya.  Bukan  karena semata-mata  ia  bekerja  maka  perusahaan dengan  seenaknya  memberikann  bagian  yang menurut  perusahaan  cukup.  Keadilan  bagi karyawan  adalah  ketika  perusahaan  tidak  saja telah  memenuhi  standar  kebutuhannya.  Tetapi perusahaan  juga  memperhatikan  kelangsungan hidup  karyawan  secara  lebih  jauh,  seperti kesehatan,  psikologi  dan  sebagainya.  Namun demikian bukan berarti karywan bisa menentukan  dengan  seenaknya  saja.  Semua kembali kepada aspek-aspek kemampuan perusahaan yang diketahui secara bersama.
3. Laba  setidaknya  juga  menjadi  hak  bagi  pihak- pihak  luar  perusahaan  selain  karywan  dan pemilik  modal.  Pihak  luar  disini  seperti pemasok,  pembelian  dan  lingkungan  sosial lainnya.
Dalam  hal  ini,  keadilan  sangat  ditekankan  agar tidak adanya kesenjangan antara kedua belah pihak.

## Kerangka Konseptual
Distribusi Bagi Hasil Sesuai Fatwa DSN No:15/DSN- MUI/IX/2000
Prinsip Keadilan sesuai Fatwa DSN No:15/DSN- MUI/IX/2000
Sesuai Tidak Sesuai PT Bank Aceh Syariah

## METODE PENELITIAN MetodePenelitian JenisPenelitian
Penelitian  yang  dilakukan  termasuk  jenis penelitian  studi  kasus  yaitu  penelitian  terhadap suatu  obyek  tertentu  dan  hasil  yang  diperoleh  dari analisis  data  hanya  berlaku  untuk  obyek  tertentu serta dalam waktu tertentu.

## Jenis dan SumberData
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Menurut (Umar,  2005)  “Data  primer  merupakan  data  yang didapatkan  dari  sumber  pertama  baik  dari  individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasi lpengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”. Data primer pada penelitian ini yaitu data yang  didapatkan  oleh  penulis  melalui  dokumentasi dan  wawancara  ke  PT  Bank  Aceh  Syariah  Cabang Samudra  Lhokseumawe.  Menurut  (Umar,  2005) “Data sekunder  merupakan data  primer  yang telah diolah  lebih  lanjut  dan  disajikan  baik  oleh  pihak pengumpul  data  primer  atau  oleh  pihak-pihak  lain dalam  bentuk  tabel-tabel  atau  diagram-diagram”. Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan keuangan,  jurnal,  modul,  dan  Fatwa  DSN  terkait dengan  prinsip  pendistribusian  hasil  usaha  dalam lembaga keuangan syariah.

## Subyek dan ObyekPenelitian
1. Subyek Penelitian Subyek  penelitian  adalah  orang-orang  atau badan  yang  berhubungan  dengan  obyek  penelitian atau  mereka  yang  memberikan  informasi  tentang obyek  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  subyek  penelitian  adalah  staf  PT  Bank Aceh Syariah Cabang Samudra Lhokseumawe.
2. Obyek Penelitian Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi
pokok  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  obyek  penelitian  adalah  data  dari  laporan laba  rugi  bank  Aceh  syariah  yang  berasal  dari laporan  keuangan  selama  tahun  2016  sampai dengan tahun 2018.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dalam rangka  mencapai  tujuan  penelitian.  Menurut (Sugiyono,  2011)  Teknik  pengumpulan  data merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka penelitian tidak akan mendapat  data  yang  memenuhi  standar  data  yang ditetapkan.
1. Dokumentasi
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  mengumpulkan  data  dan  informasi- informasi  berdasarkan  sumber  data.  Di  dalam melaksanakan metode dokumen, peneliti menyelidiki  benda-benda  tertulis  seperti  buku- buku, laporan keuangan, dokumen, dan sebagainya. Menurut(Sugiyono, 2011) definisi dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.
2. Wawancara
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan untuk  memperoleh  informasi  yang  berkaitan dengan  tujuan  penelitian  yang  dilakukan  secara langsung pada subyek penelitian.

## Definisi Indikator Penelitian
Dalam Penelitian ini indikator yang digunakan  untuk  menganalisis pendistribusian laba dalam  akuntansi  syariah  untuk  mencapai  prinsip keadilan  yang  meliputi:  pendistribusian  laba  dan prinsip keadilan.

## Pendistribusian Bagi Hasil
Menurut(Adi,  2014)  Pendistribusian  laba merupakan penyaluran kelebihan pendapatan (s urplus ),  dari  kegiatan  usaha,  yang  dihasilkan dengan  selisih  antara  pendapatan  ( revenue )  dan beban  ( cost )  terkait  dalam  suatu  periode  yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan).

## Prinsip keadilan
Menurut(Adi, 2014) prinsip keadilan merupakan  memperlakukan  atau  memberikan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya.
Indikator Definisi Keterangan Pendistribu sian  Bagi Hasil Pendistribusi an laba adalah penyaluran kelebihan pendapatan
(s urplus ), dari  kegiatan usaha,  yang dihasilkan dengan selisih antara pendapatan ( revenue ) dan beban ( cost )  terkait dalam  suatu periode  yang bersangkuta n  (biasanya dalam  waktu tahunan). Analisis sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.15/DSN- MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Pendistribusian Hasil Usaha Dalam  Lembaga Keuangan
Syariah.
Prinsip Keadilan Prinsip keadilan adalah memperlaku kan atau memberikan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Analisis sesuai dengan kaedah Islam  berdasarkan Fatwa Dewan Syariah  Nasional (DSN) No.15/DSN- MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Pendistribusian Hasil Usaha Dalam  Lembaga Keuangan Syariah. MetodeAnalisis Data Dalam
menganalisis
data, penulis menggunakan  teknik  analisis  data  Deskriptif kualitatif.  Menurut  (Sugiyono,  2011)  penelitian deskriptif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa  membuat perbandingan atau  menghubungkan antara  variabel satu dengan variabel lainnya.
Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode untuk  menyelidiki  obyek  yang  tidak  dapat  diukur dengan  angka-angka.  Menurut  (Sugiyono,  2011) penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme  yang  biasanya  digunakan  untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.
Penelitian  kualitatif deskriptif digunakan oleh peneliti karena dalam penelitian, peneliti mengumpulkan  permasalahan  yang  ada  pada perusahaan  dengan  mengumpulkan  data-data  yang dibutuhkan lalu menganalisis dan menginterprestasikannya.
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  yaitu dengan beberapa tahap, antara lain:
1. Peneliti  mengumpulkan  data  laporan  keuangan dan data keuangan lainnya.
2. Peneliti  menganalisa  data-data  keuangan  yang telah dikumpulkan
dengan cara mendiskripsikan  atau  menggambarkan  keadaan objek penelitian yang sesungguhnya.
3. Peneliti  menyimpulkan  apakah  pendistribusian bagi  hasil  sudah  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000.
4. Peneliti  menyimpulkan  pendistribusian  bagi hasil  yang  dilakukan  sudahkah  mencapai prinsip  keadilan  sesuai  fatwa  DSN  No: 15/DSN-MUI/IX/2000.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN AnalisisPendistribusianRevenue Sharing
Pendistribusian  bagi  hasil  dengan  cara revenue  sharing terus  meningkat,  karena  para nasabah terus melanjutkan tabungan atau mendepositokan dananya di PT Bank Aceh Syariah
sampai  sekarang.  Nasabah  merasakan  secara langsung baik itu berupa financial (bagi hasil) atau pun  berupa non  finansial (pelayanan service ). Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan dengan  karyawan  PT  Bank  Aceh  Syariah,  bahwa bagi  hasil  yang  didistribusikan  dengan  prinsip revenue  sharing meningkatkan  minat  masyarakat untuk menabung atau mendepositkan dananya pada PT  Bank  Aceh  Syariah.  Bagi  hasil  yang  diterima lebih  besar  karena  menggunakan  prinsip revenue sharing yaitu  pendapatan  yang  diperoleh  sebelum dikurangi  biaya-biaya  operasional  bank.  Hal  ini sesuai  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi  hasil  usaha  dalam  lembaga  keuangan syariah. Berikut hasil pembahasannya:

## Distribusi Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana
Berdasarkan  hasil  RUPS  (Rapat  Umum Pemegang  Saham)  tahunan  pada  tanggal  28  Juni 2018 telah memutuskan untuk melakukan penyisihan bagi hasil bersih tahun 2017 sebesar Rp 39.896.347.000,-  pada  pos  laba  ditahan  yang  akan diakumulasikan  dengan  dividen  tahun  buku  2018. Sedangkan  pembagian  bagi  hasil  kepada  para pemegang  saham  untuk  bagi  hasil  tahunan  2018, berdasarkan  RUPS  tanggal  26  Mei  2018  yang diaktakan  pada  tanggal  2  Agustus  2019  para pemengan saham setuju untuk meningkatkan modal sebesar  Rp  890.667.194.000,-  atau  2.400.004.552 saham, menjadi Rp 931.843.363.000,- atau 2.478.356.890  saham.  Penambahan  modal  sebesar Rp  41.176.169,-  dari  pembagian  dividen  saham. Dalam  hal  ini  perbandingan  bagi  hasil    yang diperoleh  antara  pemegang  saham  dan  nasabah tabungan,  keduanya  memiliki  perhitungan  yang berbeda.
Misalnya,  si  A  memiliki  saham  sejumlah 20.000.000  lembar  saham.  Dengan  menggunakan laba per saham sebesar Rp115,63 per saham. Maka si  A  akan  mendapatkan  laba  sebesar  Rp 2.312.600.000,-.  Sedangkan  jika  nilai  saham  si  B sebesar  Rp  20.000.000.000  yang  didepositkan, angka  yang  menunjukan  hasil  investasi  yang diperoleh  pada  setiap  penyaluran  Rp  1.000  dana Nasabah  (HI-1000),  dan  nisbah  bagi  hasil  untuk para  nasabah  dan  bank  untuk  deposito  1  bulan adalah  50:50,    maka  si  B  memperoleh  bagi  hasil sebesar  dengan  HI-1000  bulan  tersebut  10,93, yaitu:
BHN = 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎𝐷𝑎𝑛𝑎𝑁𝑎𝑠𝑎𝑏𝑎ℎ
1.000 𝑥 𝐻𝐼
− 1000 𝑥 𝑁𝑖𝑠𝑏𝑎 ℎ 𝑁𝑎𝑠𝑎𝑏𝑎 ℎ
100 Bagi Hasil Nasabah = 𝑅𝑝 20.000.000.000 1.000 𝑥 10,93 𝑥 50 100
= Rp 109.300.000,-
Bagi  Hasil  Nasabah  dalam  setahun  Rp 1.311.600.000,-  .  Dari  perbandingan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  bagi  hasil  yang  diterima pemegang  saham  masih  lebih  besar  dari  pada nasabah yang mendepositokan tabungannya. Walaupun  dana  yang  mereka  punya  sama  dan disimpan  dalam  waktu  yang  sama,  bahkan  para pemegang saham memiliki hak suara dibandingkan para  deposan.  Walaupun  demikian  hal  ini  tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi  hasil  usaha  dalam  lembaga  keuangan syariah.  Karena  adanya  perjanjian/akad  yang dilakukan  sesuai  kesepakatan shahibul  maal dan mudharib .

## Distribusi Bagi Hasil Untuk Karyawan
PT  Bank  Aceh  Syariah  meningkatkan  sistem jenjang  karir  karyawan  pada  pengembangan Human  Capital dengan  strategi  remunerasi  dan penerapannya.  Hal  ini  memberikan  rasio  gaji berbeda  antar  karyawan  berdasarkan  jenjang  karir, tingkat  pendidikan  dan  pengalaman. Human Capital  Divition (HCD)  mengupayakan  hasil  yang maksimal  dalam  penggunaan  anggaran  yang dialokasikan  untuk  pelatihan  dan  pendidikan karyawan  PT  Bank  Aceh  Syariah  sehingga mencapai  hasil  secara  efektif.  Biaya  gaji  yang dikeluarkan  PT  Bank  Aceh  Syariah  setiap  tahun tergantung yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan  kinerja  karyawan  PT  Bank  Aceh Syariah. Pada tahun 2018 sebesar Rp 592.809.311.090,-  dan pada tahun 2017 sebesar Rp 608.882.232.870,-. Dengan jumlah karyawan 3.946 orang pada tahun 2017 dan 4.696 orang pada tahun 2018  yang  terdiri  dari  karyawan  dengan  status tetap.  Kontrak  maupun outsourcing .  Hal  ini mencerminkan tingkat pertumbuhan yang signifikan  sebesar  25%  pada  tahun  2018. Peningkatan  beban  gaji  karyawan  lebih  besar dibandingkan  peningkatan  jumlah  karyawan  dapat diartikan bahwa perusahaan mampu mensejahterakan karyawannya dan sistem pengembangan  karyawan  lebih  terencana  sesuai dengan  kebutuhan  bisnis  dan  organisasi,  hal tersebut  membuktikan  bahwa  perusahaan  mampu memberikan keadilan bagi karyawannya.

## Distribusi Bagi Hasil Untuk Pemerintah
Dalam  pendistribusian  bagi  hasil  untuk pemerintah  Ulama  berbeda  pendapat  terkait kewajiban  membayar  pajak  karena  kewajiban  bagi kaum  muslim  adalah  membayar  zakat.  Namum,  di sisi  lain  diperbolehkannya  memungut  pajak menurut  ulama  atas  alasan  utamanya  untuk kemaslahatan rakyat. Karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang  bila  tidak  dipenuhi  akan  meimbulkan kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah kewajiban.
PT  Bank  Aceh  Syariah  selalu  patuh  terhadap pembayaran pajak. Dengan meningkatnya pendapatan  bagi  hasil  meningkat  pula  pembayaran pajak.    Pada  tahun  2018    PT  Bank  Aceh  Syariah membukukan perolehan laba sebelum pajak sebesar Rp  540.281.139.246,-,  dibandingkan  laba  sebelum pajak  tahun  2017  sebesar  Rp  532.687.181.900,-. Hal ini juga meningkatkan jumlah pajak penghasilan  yang  harus  dibayarkan  sebesar  Rp 100.848.467.219,- pada tahun 2018 dan sebesar Rp 99.109.751.139,-  pada  tahun  2017,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  kenaikan  laba  sebelum  pajak sebanding dengan kenaikan pajak penghasilan.

## Distribusi Bagi Hasil Untuk Zakat
Distribusi  bagi  hasil  untuk  Zakat  berdasarkan prinsip  keadilan  adalah  hasil Ijtihad para  Ulama dan  Dewan  Syariah.  Kewajiban  Zakat  hanya ditujukan  kepada  perusahaan  yang  memiliki saham  mayoritas  Muslim.  Mengenai nisab dan persentase zakat perusahaan  yaitu senilai 85 gram emas  sedangkan  persentasenya  adalah  2,5%  dari aset  wajib Zakat  yang dimiliki perusahaan  selama masa haul .  PT  Bank  Aceh  Syariah  menghitung zakat perusahaan sebesar 2,5% dari laba perseroan setelah  pajak  (laba  dihitung  menurut  prinsip akuntasi)  yang  berlaku  pada  perseroan  tersebut. Pada  tahun  2017  PT  Bank  Aceh  Syariah mengeluarkan  Zakat  sebesar  Rp  4.709.143.975,-, pada  tahun  2018  PT  Bank  Aceh  Syariah mengeluarkan  Zakat sebesar Rp 10.020.195.151,-. Hal  ini  sesuai  dengan  fatwa  Dewan  Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 yaitu penempatan  prinsip  pembagian  bagi  hasil  harus disepakati  dalam  akad.  Namun  di  dalam  Islam persentase Zakat telah di tentukan yakni 2,5%.
Distribusi Bagi Hasil Untuk Cadangan Kerugian
Distribusi bagi hasil untuk cadangan kerugian dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak. Dengan mendapatkan  persetuan  rapat  umum  pemegang sahan  atau  rapat  anggota  sesuai  dengan  ketentuan pendirian  atau  anggaran  dasar  setiap  bank. Cadangan  Kerugian  dipergunakan  untuk  menutupi kerugian  yang  mungkin  akan  terjadi  terhadap modal  bank.  Bank  membuat  cadangan  kerugian untuk memperbesar jaminan terhadap kewajibannya dalam melakukan tugas dan usahanya juga untuk menjamin kelangsungan usaha bank.  Hal  ini  sesuai  dengan  fatwa  Dewan  Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi  hasil  usaha  dalam  lembaga  keuangan syariah  yaitu  penempatan  prinsip  pembagian  bagi hasil harus disepakati dalam akad.

## Analisis Pendistribusian Bagi Hasil Dalam PrinsipKeadilan
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa analisis pendistribusian  bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh  PT Bank  Aceh  Syariah  telah  telah  mencapai  prinsip keadilan  sesuai  fatwa  DSN  No:  15/DSN- MUI/IX/2000. Berikut  hasil pembahasannya:
1. Distribusi bagi hasil untuk pemilik dana Dalam  pendistribusian  bagi  hasil  PT  Bank
Aceh  Syariah  telah  menjalankannya  sesuai  dengan amanat dan ketentuan  yang berlaku secara syariah. Dimana bagi hasil nasabah diberikan sesuai dengan nisbah  bagi  hasil  yang  disepakati  bersama  pada awal  perjanjian/akad.  Apabila  terdapat  perubahan nisbah  bagi  hasil  maka  akan  diputuskan  bersama antar shahibul  maal dan mudharib .  Besarnya  bagi hasil  berdasarkan  pada  jumlah  keuntungan  yang diperoleh sesuai dengan akad. Dan sebaliknya, bila usaha  merugi  kerugian  akan  ditanggung  bersama oleh  kedua  belah  pihak.  Jadi  pendistribusian  bagi hasil untuk pemilik dana telah sesuai dengan fatwa DSN  No:  15/DSN-MUI/IX/2000tentang  prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.
2. Distribusi Bagi Hasil Untuk Karyawan Demikian juga pendistribusian bagi karyawan, pendistribusian harus dilakukan secara adil. Karena karyawan  juga  harus  diperhatikan  kesehatan, keamanan  dan  kesejahteraannya  yang  mempunyai peran  penting  dalam  menjalankan  perusahaan.  PT Bank  Aceh  Syariah  menerapkan  berbagai  inisiatif secara  berkelanjutan  untuk  perbaikan  struktur remunerasi  dan  tunjangan  seta  sistem  pengelolaan kinerja  maupun  pengembangan  jenjang  karir karyawan  untuk  memenuhi  bahwa  PT  Bank  Aceh Syariah.  Jadi  pendistribusian  bagi  hasil  untuk karyawan  telah  sesuai  dengan  fatwa  DSN  No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang  prinsip  distribusi hasil usaha dalam LKS.
3. Distribusi Bagi Hasil Untuk Pemerintah Untuk  pendistribusian  ini  PT  Bank  Aceh Syariah  telah  menerapkannya  sesuai  dengan kebijakan  yang  berlaku  yaitu  dengan  menerapkan PSAK 46 yaitu mengatur tentang pajak penghasilan.  Walaupun  PSAK  46  tidak  berkaitan dalam  Islam  namun  perarturan  ini  adalah  suatu kebijakan  yang  memberikan  banyak  manfaat kepada  pihak  manapun.  Hal  ini  berarti  bahwa kebijakan  tersebut  tidak  bertentangan  dalam  Islam karena  tidak  membawa  kemudharatan.  Jadi pendistribusian  bagi  hasil  untuk  Pemerintah  telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSN- MUI/IX/2000tentang  prinsip  distribusi  hasil  usaha dalam LKS.
4. Distribusi Bagi Hasil Untuk Zakat Zakat  merupakan  rukun  Islam  yang  ke  empat bagi  umat  Islam  ini  berarti  kewajiban  bagi  umat Islam  membayar  Zakat.  Peraturan  ini  telah
ditetapkan    beserta  persentansenya.  Didalam  Islam persentase  pembagian  Zakat  sebesar  2,5%.  PT Bank  Aceh  Syariah  telah  mengerluarkan  zakat sebesar 2,5%. Jadi pendistribusian bagi hasil untuk Zakat telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSN- MUI/IX/2000tentang  prinsip  distribusi  hasil  usaha dalam LKS.
5. Distribusi Bagi Hasil Untuk Cadangan Kerugian Bagi  hasil  cadangan  kerugian    disisihkan untuk  menutup  kerugian  yang  mugkin  terjadi terhadap  modal  bank.  Hal  ini  boleh  dilakukan untuk  kelangsungan  usaha  bank  dan  jaminan terhadap kewajibannya dalam melakukan tugas dan usahanya.  Jadi  pendistribusian  bagi  hasil  untuk cadangan kerugian  telah sesuai dengan  fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.
Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip keadilan  tidak  saja  merupakan  nilai  yang  sangat penting  dalam  etika  kehidupan  sistem  dan  bisnis yang  menghindari  unsur  kezaliman,  tetapi  juga merupakan  nilai  fitrah  yang  terdapat  dalam  diri manusia.  Hal  ini  berarti  bahwa  manusia  itu  pada dasarnya  memiliki  kapasitas  yang  tinggi  untuk berbuat  adil  dalam  setiap  aspek  kehidupannya. Dengan  demikian  semua  itu  tergantung  diri  kita sendiri  yang  mana  kita  memahami  salah  satunya dan  yang  kita  percayakan.  Terlebih  lagi  penelitian ini  berobjek  pada  PT  Bank  Aceh  Syariah  yang terletak  Nanggroe  Aceh  Darussalam  yang  kental akan budaya Syariat Islamnya.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisisa  dan  pembahasan mengenai analisis Pendistribusian Revenue Sharing Dalam  Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan  BerdasarkanFatwa  DSN  No:  15/DSN- MUI/IX/2000(Studi Kasus PT Bank Aceh Syariah) dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Bahwa PT Bank Aceh telah menerapkan sistem bagi  hasil  sesuai  dengan  prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Fatwa  DSN No: 15/DSN- MUI/IX/2000terkait  kepada  lima  (5)  pihak, yaitu:
a. Distribusi  Bagi  Hasil  Untuk  Pemilik  Dana telah  sesuai  dengan  fatwa  DSN  No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS
b. Distribusi Bagi Hasil Untuk Karyawan telah sesuai  dengan  fatwa  DSN  No:  15/DSN- MUI/IX/2000tentang  prinsip  distribusi  hasil usaha dalam LKS.
c. Distribusi  Bagi  Hasil  Untuk  Pemerintah telah  sesuai  dengan  fatwa  DSN  No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.
d. Distribusi  Bagi  Hasil  Untuk  Zakat  telah sesuai  dengan  fatwa  DSN  No:  15/DSN- MUI/IX/2000tentang  prinsip  distribusi  hasil usaha dalam LKS.
e. Distribusi  Bagi  Hasil  Untuk  Cadangan Kerugian  telah  sesuai  dengan  fatwa  DSN No:  15/DSN-MUI/IX/2000tentang  prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.
2. Keadilan dalam pendistribusian bagi hasil tidak hanya  didapatkan  dari  materi  saja.  Bagi  hasil yang  ditafsirkan  sebagai  nilai  materi  semata telah menghilangkan aspek keadilan di dalamnya.  Dalam hal ini implementasi keadilan melarang  adanya  unsur  riba,  kezaliman  dan keharaman  yang  diimplementasikan  oleh  PT Bank Aceh Syariah dalam aktivitas usahanya.Hal  ini  berarti  bahwa  manusia  itu pada  dasarnya  memiliki  kapasitas  yang  tinggi untuk  berbuat  adil  dalam  setiap  aspek kehidupannya.  Karena  keadilan  tidak  bisa diukur  oleh  peraturan  mana  pun,  namun keadilan  itu  sendiri  harus  sesuai  fitrah  Allah SWT.

## Saran
1. Dalam  hal  kebijakan  dan  landasan  hukum  PT Bank Aceh Syariah harus lebih menerapkannya sesuai  syariah  Islam  berdasarkan  Al-Qur’an agar tercapainya tujuan suatu lembaga Islam.
2. Suatu lembaga keuangan syariat Islam diharapkan benar-benar murni menganut kebijakan, putusan maupun fatwa  majelis Islam agar  terbentuknya  perbedaan  yang  selama  ini menjadi opini masyarakat.
3. Bagi  penelitian  selanjutnya,  peneliti  juga menyarankan  kepada  penelitian  selanjutnya agar menambahkan indikator serta menggunakan  metode  yang  lebih  banyak  dan menambahkan  teori  atau  kutipan  yang  lebih mapan,  sehingga  mendapatkan  hasil  penelitian lebih andal.

## KEPUSTAKAAN
Adi, P. (2014). Analisis Pendistribusian Laba Untuk Mencapai Prinsip Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah. Akuntansi Perbankan. Palembang.
Astuti, & Indri, A. M. (2020). Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran. Jurnal Ilmu Manajemen , 17 (2), 62.
Chaudhry, & Sharif, M. (2012). Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar) . Kencana.
Hanif, S. (2019). Serambinews.com Ada Apa dengan Bank Syariah?
Idris. (2015). Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam
Perspektif Hadist Nabi) . Prenadamedia Group.
Ma’rifatun, Akbar, Y., & Sunarya, H. (2015). Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Terhadap Perolehan Laba Berdasarkan Prinsip Syari’ah. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Kupang.
Majid, K. (2008). Teknologi Keadilan Prespektif Islam . Risalah.
Mulawarman, A. . (2009). Going Concern Dalam Akuntansi: Masih Perlu Dipertahankan?/goingconcern-dalam- akuntansi-masih-perlu-dipertahankan/. Diakses . http://ajidedim.wordoress.com
Murtadha, M. (2007). Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam . Mizan.
Resmi, S. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 10. Salemba Empat.
Sri, N. (2009). Akuntansi Syariah di Indonesia . Salemba Empat.
Subiyanto. (2004). Tafsir Sosial atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika.
Bayumedia Publishing.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif danm R&D . Alfabeta.
Surepno. (2017). Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri. Jurnal Ekonomi Syariah , 5 (1), 17– 31.
Triyuwono, I. (2006). Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah . Raja Grafindo Persada.
Umar, H. (2005). Metode Penelitian. Ed. Baru 7 . PT RajaGrafindo.
Yaya Rizal, Martawireja Aji Erlangga,  dan A. A. (2009). Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer . Salemba Empat.
Yusuf, Q. (2009). Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam. Robbani Press.
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.15/DSN-  MUI/IX/2000  Tentang  Prinsip Pendistribusian  Hasil  Usaha  Dalam  Lembaga Keuangan Syariah.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  87/DSN-
MUIIXII/2012 Metode Perataan
Penghasilan/Laba ( Income
Smoothing Method ). Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat Dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Dan Keputusan  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat