Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol.  2,  No.  1 – April  2021,  Hal.  121-125|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3078.121-125

## HAK DAN KEWAJIBAN KRAMA DESA TERHADAP KARANG DESA DI DESA ADAT TUMBU  KARANGASEM
Putu Aditya Palguna Yoga, I Made Suwitra, I Ketut Sukadana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Hubungan antara penguasa dengan tanah karang itu sangat erat kaitannya dengan kewajiban dalam bentuk ayahan bagi karma desa baik untuk banjar ataupun desa.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan karang desa dan akibat hukum apabila ada karma desa yang melalaikan kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  konseptual.  Data  yang  telah dikumpulkan melalui teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak bagi krama desa yang sudah menjalankan kewajiban adalah mendapatkan tanah Karang Desa diayomi oleh desa secara hukum. Apabila Krama Desa ada yang meninggal akan mendapat tanah. Sementara, Kewajiban krama desa yang menempati karang desa adalah wajib ngayah di pura desa pada saat odalan iuran berupa uang pepesan (klangsah palpalan penjor) dan wajib hadir pada saat kegiatan gotong royong. Melalui penelitian ini diharapkan kepada prajuru Desa supaya lebih sering mensosialisasikan tentang Karang Desa terutama mengenai hak dan kewajibannya agar suatu saat Krama Desa yang melanggar tidak sampai diberikan sanksi.
Kata Kunci : Hak dan kewajiban, Krama Desa, Karang Desa

## Abstract
The relationship between the ruler and the land is closely related to obligations in the form of ayahan for village karma for both the banjar and the village. This study aims to determine the control of village coral and the legal consequences if there is village karma that neglects its obligations. The research method used in this research is empirical legal research with a conceptual approach. Data that has been collected through interview techniques. The results of this study indicate that the right for village krama who has carried out their obligations is to legally obtain  Karang  Desa  land  protected  by  the  village.  If  Krama  Desa  dies,  he  will  receive  land.  Meanwhile,  the obligation of the village manners who occupy the village reef is obliged to take part in the village temple during the odalan fee in the form of pepesan money (klangsah palpalan penjor) and must be present at the time of mutual cooperation activities. Through this research, it is hoped that the village officers will socialize more often about Karang Desa, especially regarding their rights and obligations so that one day the Krama Desa who violates them will not be given sanctions.
Keywords: Rights and obligations, Krama Desa, Karang Desa

## I. PENDAHULUAN
Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan serta mata pencaharian manusia, sehingga fungsi dan kegunaan tanah itu menjadi sangat penting. Salah satu peran tanah yang dapat digunakan yakni sebagai agunan atau jaminan dalam perjanjian utang-piutang. Para lembaga keuangan akan lebih percaya dan menyukai  jenis  jaminan  seperti  ini  dari  nasabah  yang  ingin  mengajukan  kredit;  mengingat  berbagai macam keuntungannya, antara lain, mudah untuk dijual apalagi dengan harga yang tinggi. Selain itu, jaminan ini sulit digelapkan, sehingga kreditur mendapatkan hak istimewa untuk dapat membebaninya dengan  hak  tanggungan.  Tanah  berdasarkan  pada  sifatnya  merupakan  benda  kekayaan  yang  satu- satunya  bersifat  tetap  meskipun  mengalami  keadaan  seperti  apapun,  bahkan  kadang  dapat menguntungkan.
Salah satu peraturan perundangan yang berhasil dibentuk setelah kemerdekaan berupa unifikasi hukum yang mengatur tentang tanah (Agraria) yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  LNRI  Tahun  1960  No  104- TNLRI  No.  2043  UUPA.  Sejak  diundangkan  secara  Nasional,  dimaksudkan  untuk  melakukan pencabutan aturan serta keputusan tersebut yang mana dibuat pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang disebut dengan Agrarische WelStb 1870 No 55 dan Agrarische BesluitStb 1870 No 118. Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria sejak 24 September 1960, berarti berakhir pula penggunaan aturan hukum terkait tersebut pada zaman colonial. Demikian juga berakhirnya sistem pluralisme dan
dualisme  hukum  yang  terjadi  mengenai  peraturan  pertanahan  di  Indonesia,  sehingga  terciptanya kepastian  hukum  untuk  menetapkan  dasar-dasar  dalam  melakukan  pembangunan  hukum.  Dengan berpegang pada Hukum Adat yang dijadikan hukum Indonesia yang sebenarnya. Diakuinya keberadaan hukum  adat  dalam  UUPA  dapat  dilihat  pada  bagian  awal  konsideran  yang  menyatakan  pentingnya keberadaan Hukum Agraria Nasional dengan mendasarkan kepada hukum adat tanah itu sendiri.
Menurut Soesangobeng  (1975) bahwa  pakar  hukum  adat,  bahwa  hubungan  antara  tanah  dan manusia sangatlah erat, lihat saja contohnya dalam hal keagamaan, betapa magisnya nilai tanah bagi manusia  yang  dianggap memiliki  kekuatan  sendiri.  Sebut saja istilahnya  gaib,  dimana tanah  sesuatu yang  sakral  mengandung  unsur  roh  di  dalamnya,  sehingga  manusia  menghargai  keberadaan  tanah tersebut. Sebagai bentuk keseimbangan alam. Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat ( Wignjodipoero, 1973 ), yaitu:
a. Karena  sifatnya,  sebagai  benda  kekayaan  yang  satu-satunya  bersifat  tetap  walau  mengalami keadaan seperti apapun serta bahkan kadang dapat lebih menguntungkan.
b. Karena Fakta, dilihat bahwa kekayaan tanah itu:
1) Dapat dijadikan tempat tinggal bagi persekutuan.
2) Dijadikan tempat berlindung bagi persekutuan.
3) Tempat meninggal dan dikebumikannya warga persekutuan.
4) Merupakan  pula  tempat  tinggal  roh  serta  makhluk  tak  kasat  mata  atau  dayang-dayang leluhur
Di Bali khususnya, hak terkait penguasaan terhadap tanah dilandasi dari adanya pengakuan terhadap hak ulayat itu sendiri. Kondisi ini, relevan jika dikaitkan dalam tali ikatan antara Desa Adat dan Tanah Adat  jika  dilihat  dari  sejarahnya.  Dilihat  dari  sudut  pandang  hukum  alam  serta  acupatio  dalam  arti terdapat hubungan peguasaan atas tanah secara individual. Seperti halnya kaitan mendalam antara hak komunal  dengan  hak  individual  yang  terlihat  saling  berdesakan.  Sebagai  cita-cita  bersama,  pada hakikatnya fungsi sosial dari tanah adalah sebagai salah satu sistem dalam melakukan kewarisan di Bali khususnya. Terkait hak pakai tanah ayahan desa , pewarisannya dilakukan secara turun temurun yang dominan diterima anak laki-laki tertua dalam suatu keluarga, dan terkadang hal ini menimbulkan rasa tidak adil bagi ahli waris lainnya dengan pembagian yang tidak sesuai atau tidak merata.
Terkait hal tersebut, Windia (2014) menegaskan bahwa tanah ayahan desa atau tanah Karang Desa merupakan tanah pekarangan yang dimiliki oleh desa. Karang desa, biasanya terletak dalam lingkungan tegak desa (tempat mendirikan tempat tinggal) karang desa, biasanya, dikuasai (bukan dimiliki) oleh seseorang yang mipil (tercatat sebagai warga) di desa adat yang bersangkutan. Pengaturan tanah adat ini terlihat mengikuti jalur pikiran yang di dalamnya mengandung bagian dari adanya hukum kodrat, dimana sebagai palemahan tanah ulayat tersebut dipercaya merupakan pemberian karunia Tuhan dan tidak dapat dimiliki perorangan. Walaupun dalam prakteknya dapat melahirkan hak individual. Namun, dalam kepemilikannya tetaplah milik bersama.
Menurut Ruchiyat  (1984) ,  tanah  milik  menurut  hukum  adat  dapat  juga  terjadi  karena  adanya perbuatan hukum tertentu seperti pembukaan hutan dan membersihkan tanah yang berisi semak-semak belukar  yang  merupakan  bagian  dari  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat.  Selanjutnya,  karang  desa bukanlah tegalan ladang atau tidak dapat disebut sawah yang lingkungannya dimiliki oleh desa tersebut. Tanah pekarangan haram hukumnya untuk diperdagangkan, begitu juga prinsip dari tanah ayahan desa. Hak yang dimiliki para warga sebagai pemegang tanah tersebut hanyalah sebatas hak pakai saja ( Artadi, 2012 ).  Seorang  pemegang  tanah  karang  desa  berkewajiban  untuk  menjaga  dan  memelihara  tanah tersebut. Apabila terdapat warga ingin meninggalkan desa, maka nantinya tanah mereka kembali kepada desa itu sebagai pemiliknya. Hal ini sering terjadi di masyarakat.
Aturan khusus terkait pengaturan tanah karang desa dalam Adat-istiadat seperti dalam Desa Adat Tumbu, pengaturannya dapat dilihat pada awig-awig yang mengatur pewarisan secara turun menurun. Di dalam awig awig juga tertulis setiap hak dan kewajiban para krama desa, sehingga nantinya dapat menimbulkan keharmonisan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian baru ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban Krama Desa yang menguasai Tanah Karang Desa di Desa Adat Tumbu dan mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan kewajiban bagi Krama Desa di Desa Adat Tumbu.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji ketentuan hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di  masyarkat  ( Waluyo,  2002 ). Sehingga,  dengan  menggunakan  metode  empiris  diharapkan  dapat  mencermati  penyimpangan  yang dilakukan oleh Krama Desa yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap Karang Desa. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pertama atau langsung dari masyarakat maupun dan dari sumber kedua. ( Soekanto & Mamudji, 2006 ) menyebutkan bahwa sumber bahan hukum terdiri atas tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Namun pada penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder.
Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Perda Nomor 4 Tahun 2019 serta Awig-awig Desa Adat Tumbu Bahan Hukum  Sekunder  yang  telah  diperoleh  dari  buku-buku  yang  membicarakan  tentang  suatu  dan/atau beberapa  permasalahan  hukum.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Adat  Tumbu  Karangasem  sebagai lokasi penelitian. Data yang telah dikumpulkan baik melalui kepustakaan maupun penelitian lapangan, selanjutnya  diseleksi,  diklasifikasi,  diidentifikasi  dan  dianalisis  dengan  cara  melakukan  interpretasi dengan penalaran logis dari Hak Krama Desa terhadap Karang Desa.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kewajiban Krama Desa yang Menguasai Tanah Karang Desa di Desa Adat Tumbu
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Sekarang  ini, banyak kaum petinggi seperti pejabat yang mengabaikan  kewajibannya  namun  tak  lupa  untuk  terus  menuntut  haknya,  sehingga  terjadi ketidakseimbangan. Padahal, mereka merupakan teladan masyarakat. Namun, justru mereka rakus dan hanya  memikirkan  kepentingan  pribadi.  Jika  keadaannya  seperti  ini  maka  pantaslah  terjadi ketidakseimbangan dan kesenjangan sosial dimana-mana.
Untuk tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dilakukan dengan kesadaran diri sendiri. Terpenuhinya hak dan kewajiban akan membawa kita akan keseimbangan tersebut. Tidak akan pernah  terjadi  keseimbangan  apabila  Hak  dan  kewajiban  di  Indonesia  masih  saja  diabaikan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dahulukan untuk melakasanakan kewajiban barulah kita menuntut hak kita.  Itulah  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  warga  Negara  yang  baik  yang  mengaku  memiliki demokrasi.
Setiap orang mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing terhadap apapun yang dimilikinya. Begitu juga dengan hak dan kewajiban krama desa yang menempati tanah karang desa sesuai dengan awig-awig Desa Adat ( Yasa, 2020 ). Menurut, I Made Tirtayasa (selaku Kelian Desa Adat), masyarakat yang ada di Desa Adat Tumbu sebagai Krama Desa mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan berikut kewajiban  Krama  Desa  yang  menempati  Karang  Desa  adalah  wajib ngayah di  Pura  Desa  pada  saat Odalan, iuran berupa uang pepesuan (klangsah palpalan penjor) dan wajib hadir pada saat ada kegiatan gotong royong (Wawancara dengan I Made Tirtayasa tanggal 19 Agustus 2020).
Perbedaan  kewajiban  antara  Krama  Desa  yang  mendapatkan  Karang  Desa  dengan  Krama  Desa yang  tidak  mendapatkan  Karang  Desa  yaitu  untuk  Krama  Desa  yang Ngayahin jika  ada  pura  yang terkena bencana. Krama Desa yang mendapat Karang Desa wajib Mekemit (Bermalam) di pura tersebut, sedangkan  Krama  Desa  yang  tidak  mendapatkan  Karang  Desa  tidak  diwajibkan  untuk  Mekemit (Bermalam) tapi boleh ikut Mekemit (Bermalam) di pura tersebut.
Asal  usul  terbentuknya  karang  desa,  sampai  saat  ini,  tidak  ada  bukti-  bukti  otentik  yang  dapat mengungkapkan tentang terbentuknya Karang Desa. Setelah Krama Desa mendapat tanah Karang Desa karma tersebut, dalam waktu satu tahun, harus sudah membuat penyengker (pembatas) rumah sanggah dan dapur. Jika dalam waktu satu tahun tidak terdapat hal-hal tersebut maka tanah karang tersebut bisa dicabut (Wawancara dengan I Made Tirtayasa, 19 Agustus 2020).
Pembagian  Karang  Desa  telah  dilakukan  sejak  dahulu,  sehingga  saat  ini  sudah  ada  masyarakat yang telah memiliki Karang Desa. Menurut, I Made Tirtayasa bahwa tanah karang desa bisa didapatkan oleh Krama Desa selama tanah Karang Desa masih ada dan warga tersebut memang benar merupakan Krama Desa Adat Tumbuh. Setelah Krama Desa mendapat tanah Karang Desa, tersebut dalam waktu satu  tahun  harus  sudah  membuatkan  penyengker  (pembatas)  rumah  sanggah  dan  dapur.  Jika  dalam waktu satu tahun tidak terdapat hal-hal tersebut, maka tanah karang tersebut bisa dicabut (Wawancara
dengan I Made Tirtayasa, 19 Agustus 2020). Karang Desa juga telah memiliki sertifikat yang atas nama Desa hingga saat ini berjumlah 218 lembar sertifikat.
Menurut Sumunar, Suparmini, & Setyawati (2017) bahwa hukum adat tidak membenarkan adanya hak pribadi yang mutlak, untuk kepentingan diri sendiri semata-mata. Hukum adat bersifat dinamis; selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Seperti yang terjadi pada Awig-awig Desa Adat Tumbu  tentang  Karang  Desa  yang  mengalami  perubahan  yaitu  Krama  Desa  yang  mendapat  tanah Karang Desa di pinggir jalan raya tidak diperbolehkan untuk membangun rumah bertingkat dikarenakan untuk kepentingan Religius magis dan estetika.

## 2. Akibat  hukum  terhadap  Pelanggaran  Pelaksanaan  Kewajiban  bagi  Krama  Desa  di  Desa Adat Tumbu
Sanksi  dalam  konteks  hukum  merupakan  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan.  Jika  terjadi pelanggaran hukum oleh seseorang atau kelompok, maka akibatnya adalah penjatuhan sanksi hukum itu sendiri. Adanya sanksi ini diharapkan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar, sehingga tidak melakukan  pengulangan  kesalahan  atau  pelanggaran  yang  sama  lagi.  Sanksi  yang  diterima  akan semakin berat tergantung pada tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
Menurut  ( Kelsen,  1949 )  bahwa  sanksi  sebagai  bentuk  reaksi  koersif  masyarakat  atas  setiap perbuatan yang dianggap menyebabkan kerugian atau terganggunya suatu masyarakat karena hal itu digunakanlah hukum sebagai kekuatan untuk melaksanakan sanksi yang ada. Sanksi membuat suatu norma dapat dikatakan legal, karena mereka melekat satu sama lain.
Sanksi  adat  merupakan  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  akibat  atau  tanggung  jawab  untuk pengembalian adanya bentuk ketidakseimbang yang telah diperbuat oleh para pelanggar aturan adat. Biasanya sifatnya lebih kepada moralitas dan cenderung magis, sebagaimana diatur dalam tiap awig- awig setempat. Selain itu sanksi denda juga menjadi salah satu bentuk penerapannya.
Dalam  konsep  berpikir  hukum  adat,  reaksi  atas  pelanggaran  tidaklah  dimaksudkan  untuk memberikan ‘derita  fisik’. Dengan maksud pengembalian keseimbangan alam terhadap pelanggaran yang terjadi, itulah fungsi dari sanksi adat itu sendiri. Dalam hubungannya dengan permasalahan ini, Djojodiguno  (1961) memberikan  pandangan  bahwa  tidak  dapat  dibenarkan  berlakunya  suatu  syarat seperti pemaksaan dalam penerapan sanksi yang ada.
Ketidakseimbangan diakibatkan karena tidak terpenuhinya kewajiban yang dibebankan padanya sehingga  menimbulkan  berbagai  permasalahan  seperti  akibat  lainnya  dalam  menjalankan  suatu pemerintahan masyarakat. Untuk menggambarkan akibat tersebut di Bali dikenal istilah-istilah seperti amanesin jagat amanesin sang amangkurat dan amanesin sarira Contoh sanksi yang biasanya diterapkan dan diberikan kepada orang yang melakukan penyimpangan adalah a) Membayar denda. b) Melakukan suatu kegiatan (seperti: membersihkan suatu tempat).
Salah satu bidang yang mungkin berpotensi untuk terjadi penyimpangan adalah bidang adat yang menyangkut konsep Tri Hita Karana, diantaranya Parahyangan Pawongan dan Palemahan. Menurut Maria & Rupa (2007) bahwa semua penyimpangan diancam dengan sanksi yang ketat secara adat. Salah satu contoh penyimpangan di bidang adat adalah terkait Karang Desa Adat yang diberikan kepada Krama Desa Adat Tak terkecuali Desa Adat Tumbu yang juga mempunyai prosedur pengenaan sanksi bagi Krama yang melanggar aturan yang ada, dalam hal ini Karang Desa.
Prosedur  pengenaan  sanksi  menurut  I  Made  Tirtayasa,  selaku  Kelian  Desa  Adat  Tumbu,  yaitu diberikan  teguran  awal  terlebih  dahulu  kepada  Krama  Desa  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban. Kemudian,  apabila  tidak  dihiraukan,  diberikan  teguran  kembali  oleh  pihak  Desa  Teguran  yang diberikan maksimal tiga kali. Jika Krama Desa masih melakukan kesalahan yang sama sebanyak lebih dari  tiga  kali,  maka  pihak  Desa  akan  melakukan  rapat  pengurus  bersama  dengan  Kerta  Desa  (yang membidangi  masalah  hukum  Adat)  untuk  membahas  tentang  kelanjutan  dari  keputusan  yang  harus diambil  yang  menyangkut  tentang  permasalahan  Karang  Desa  tersebut  (Wawancara  dengan  I  Made Tirtayasa tanggal 19 Agustus 2020).
Sebagaimana yang dialami oleh I Wayan Bunter, anak dari pasangan I Nyoman Sapta dan Ni Made Ribek. Mereka tinggal di Karang Desa yang terletak di Banjar Adat Tumbu Kaler, Desa Adat Tumbu, dan  menempati  tanah  karang  desa  di  salah  satu  Banjar  Adat  di  Desa  Adat  Tumbu.  Namun,  bapak  I Wayan Bunter tidak melakukan kewajibannya sebagai krama desa adat Tumbu yang menempati tanah Karang Desa seperti ngayah di Pura Desa pada saat Odalan, membayar iuran berupa uang melakukan Pepesuan (klangsah palpalan penjor) dan hadir pada saat ada kegiatan gotong royong. Jadi, dengan tidak
melakukan  kewajibannya,  bapak  I  Wayan  Bunter  telah  melakukan  pelanggaran  dan  sudah  pantas menerima sanksi sesuai dengan apa yang tercantum dalam awig-awig Desa Adat Tumbu dalam Palet 2 Pawos 57. Begitu juga dengan proses pengenaan sanksi yang sesuai dengan prosedur yang ada. Bapak I  Wayan  Bunter  tidak  akan  dihukum  atau  dikenakan  sanksi  apabila  telah  melakukan  kewajibannya sebagai krama desa adat Tumbu yang menempati tanah karang desa.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Kewajiban Krama Desa yang menguasai Tanah Karang Desa di Desa Adat Tumbu adalah wajib ngayah di Pura Desa pada saat Odalan iuran berupa uang pepesuan (klangsah palpalan penjor) dan wajib hadir pada  saat  ada  kegiatan  gotong  royong.  Kemudian,  akibat  hukum  terhadap  pelanggaran  pelaksanaan kewajiban bagi Krama Desa di Desa Adat Tumbu adalah dikenakan sanksi sesuai dengan awig-awig yang berlaku melalui prosedur pengenaan sanksi yaitu pertama diberikan teguran awal terlebih dahulu kepada Krama Desa yang tidak melaksanakan kewajiban Kemudian apabila tidak dihiraukan barulah diberikan teguran kembali oleh pihak Desa Teguran yang diberikan maksimal tiga kali dan jika Krama Desa masih melakukan kesalahan yang sama sebanyak lebih dari tiga kali barulah dari pihak Desa akan melakukan rapat pengurus bersama dengan Kerta Desa (yang membidangi masalah hukum Adat) untuk membahas  tentang  kelanjutan  dari  keputusan  yang  harus  diambil  yang  menyangkut  tentang permasalahan Karang Desa tersebut.

## 2. Saran
Melalui penelitian ini diharapkan kepada Desa Adat Tumbu untuk melaksanakan kewajiban agar tidak terjadi pelanggaran khususnya krama desa yang menempati tanah karang desa (telah menerima haknya). Selanjutnya, kepada Prajuru Desa supaya lebih sering mensosialisasikan tentang Karang Desa terutama mengenai hak dan kewajibannya agar suatu saat Krama Desa yang melanggar tidak diberikan sanksi. Selain itu prajuru desa juga harus menyesuaikan hukum adat dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan Pancasila serta Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Artadi, I. K. (2012). Mekanisme Kepemilikan Tanah Waris dalam Hukum Adat . Surabaya: Sinar Dunia. Djojodiguno.  (1961). Asas-Asas  Hukum  Adat  Kuliah  Tahun  1960/1961  Djilid  1 .  Jogjakarta:  Jajasan  Badan Penerbit Gadjah Mada.
Kelsen, H. (1949). General Theory of Law & State . London: Oxford University Press. Maria, S., & Rupa, I. W. (2007). Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Propinsi Bali (L. Rahmiati, ed.). Seri Monografi Komunitas Adat.
Ruchiyat,  E.  (1984). Politik  pertanahan  sebelum  dan  sesudah  berlakunya  undang-undang  pokok agraria  (UU No.5. th 1960) . Bandung: Alumni. Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2006). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Soesangobeng,  H.  (1975).  Pertumbuhan  hak  milik  individu  menurut  hukum  adat  dan  menurut  UUPA  di  Jawa Timur. Majalah Hukum , II (3).
Sumunar,  D.,  Suparmini,  &  Setyawati,  S.  (2017).  Masyarakat  Desa  Adat  Tenganan  Pegringsingan. Jurnal Penelitian Humaniora , 22 (2). Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Jakarta: Sinar Grafika. Wignjodipoero, S. (1973). Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (II). Bandung: Alumni. Windia. (2014). Hak-Hak Pokok Tanah Milik Desa . Denpasar: Grafika Cipta. Yasa,  I.  K.  S.  (2020).  Kedudukan  Krama  Desa  yang  Beralih  Agama  dalam  Tanah  Karang  Desa  di  Desa  Adat Canggu Badung. Jurnal Preferensi Hukum , 1 (1), 59–67.