QUALITY Vol. 4, No. 2, 2016: 271-289 p-ISSN: 2355-0333, e-ISSN: 2502-8324

## PERAN GURU DALAM MEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERKESADARAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA
Ulfa Masamah dan Muhammad Zamhari ulfamas@gmail.com UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstrak
Berbagai krisis multidimensi yang ada di Indonesia, diakui atau tidak merupakan bagian dari problem kultural yang salah satu penyebabnya adalah keragaman kultur yang ada di masyarakat. Keragaman kultur seharusnya  bukan  menjadi  penyebab  adanya  diskriminasi, ketidakadilan,  kecurigaan  dan  berbagai  pelanggaran  HAM,  tetapi menjadi  kekuatan  untuk  membangun  kebersamaan.  Membangun kesadaran  sebagaimana  diatas  tidaklah  mudah,  harus  dengan  usaha yang sungguh sungguh dan berkesinambungan. Salah hal yang dapat dilakukan  untuk mendorong  kesadaran multikultural  adalah melalui pendidikan. Berdasar hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  peran  guru  dalam  membangun  pendidikan yang  berkesadaran  multikultural  di  Indonesia.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kepustakaan  (library  research),  yakni  suatu penelitian  yang  pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan menghimpun  data  dari  berbagai  literatur.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dalam  aspek  pendidikan,  pemikiran multikulturalisme  harus  diturunkan  dalam  berbagai  term  penting yang  menjadi  penyokong  kokohnya  kebhinekaan  yang  ada  di Indonesia.  Dengan  penerapan  pendidikan  multikultural,  diharapkan guru mampu mendorong peserta didik untuk memiliki kesadaran dan pemahaman  untuk  selalu  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan, demokrasi,  kemanusiaan  dan  pluralisme  dalam  pergaulan  di  tengah realitas  kebangsaan  kita  yang  penuh  dengan  kebhinekaan.  Terdapat tiga  hal  penting  yang  harus  dilakukan  guru  untuk  membangun pendidikan  berkesadaran  multikultural  yaitu  membangun  sikap equality,  mendorong  demokrasi  substansial,  dan  membangun kesadaran gender.
Kata-kata  kunci :  pendidikan,  multikultural,  guru,  demokrasi, gender

## Abstract
Various multidimensional crises that exist in Indonesia, recognized or not  they  are  the  part  of  the  cultural  problem  which  is  one  of  the reasons  is  the  diversity  of  the  cultures  that  existed  in  society.  The diversity  of  culture  should  not  be  the  cause  of  the  existence  of discrimination,  injustice,  suspicion  and  a  variety  of  human  rights violations, but being the power to build a sense of community. Build awareness as above is not easy; it should be with an earnest effort and continuous  improvement.  One  thing  that  can  be  done  to  encourage multicultural awareness is through education. Based on the foregoing, the purpose of this research is to find out how the role of the teacher in developing education with multicultural awareness in Indonesia. This research is a library research is which the data collection was done by gathering the data from a variety of literature. The results showed that in  the  aspect  of  education,  thinking  of  multiculturalism  should  be break  down  in  a  variety  of  important  terms  that  become  a  strong supporter  in  promoting  diversity  that  exists  in  Indonesia.  With  the implementation  of  multicultural  education,  teachers  are  expected  to able to encourage learners to have an awareness and understanding to always  uphold  the  values  of  Justice,  democracy,  humanity  and pluralism in the association in the middle of our national reality that is full of diversity. There are three important things that must be done by  the  teacher  to  build  an  education  with  multicultural  awareness they  are:  build  an  attitude  of  equality,  support  the  substantial democracy, and build gender awareness.
Keywords :  education,  multicultural,  teacher,  democracy, gender

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  ( archipelago ) yang  sangat  beragam,  baik  dari  sisi  etnis,  agama  maupun budaya  (Latif,  2011).  Ditinjau  dari  etnisitas  Indonesia  terdiri lebih dari 101 etnis dengan beragam bahasa yang dimiliki yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Dari sisi agama, keragaman  agama  yang  ada  di  Indonesia  antara  lain  Islam, Katholik,  Kristen,  Hindu,  Budha,  Konghuchu  dan  berbagai kepercayaan  lokal  lainnya.  Keragaman  tersebut  merupakan potensi  yang  sangat  luar  biasa  untuk  kemajuan  bangsa Indonesia,  akan tetapi di sisi lain keragaman tersebut menjadi rawan terjadinya konflik sosial yang bersifat komunal.
Setelah  reformasi  1998,  keragaman  kultur  di  Indonesia tersebut mulai mendapatkan ujian yang serius. Berbagai konflik kekerasan  yang  bersifat  komunal,  seperti  konflik  Sambas, Ambon  dan  Poso  yang  membahayakan  kebersamaan masyarakat  Indonesia.  Konflik  sosial  yang  berbau  SARA  ini tidak  bisa  dianggap  remeh,  sebab  besar  kemungkinan  akan menyulut  konflik  di  daerah  lainnya.  Oleh  sebab  itu,  harus segera  diatasi  secara  memadai  dan  proporsional  agar  tidak menciptakan  disintergrasi  nasional  (Yaqin,  2005).  Terdapat empat  faktor  yang  mendorong  adanya  budaya  kekerasan  di Indonesia, yaitu: pertama , kegagapan budaya. Kedua , akumulasi kebencian  dalam  masyarakat  yang  diawali  dari prejudice yang salah  terhadap  pemeluk  agama  lain. Ketiga ,  masyarakat Indonesia  telah  terjebak  dalam  budaya  intoleran,  tidak menerima pluralitas tradisi, cara berkomunikasi, cara pandang terhadap  kehidupan  dan  tekanan  terhadap  tradisi. Keempat , politik  yang  tidak  berpihak  kepada  keadilan  yang  dijalankan oleh Orde Baru, karena politik yang dijalankan adalah bentuk pelestarian  budaya  kekerasan  yang  dilembagakan  (Huda, 2005).  Melihat  berbagai  konflik  yang  ada  dibutuhkan pemahaman  yang  mendasar  mengenai  kehidupan  bersama dalam kultur yang berbeda, yang sering disebut dengan istilah multikultural (Suparlan, 1997).
Multikulturalisme  ini  erat  kaitannya  dengan  berbagai permasalahan  yang  berkaitan  dengan  politik  dan  demokrasi, keadilan  dan  penegakan  hukum,  kesempatan  kerja  dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip  etika  dan  moral,  dan  tingkat  serta  mutu produktivitas.  Membangun  kesadaran  sebagaimana  di  atas tidaklah  mudah,  harus  dengan  usaha  yang  serius  dan berkesinambungan.  Perlu  disadari  bahwa  hal  yang  lebih penting  dari  sikap  insklusif  tersebut  adalah  mengembangkan sikap  multikulturalisme.  Sikap  ini  ditunjukkan  setiap  anggota masyarakat  sekedar  mengakui  bahwa  tidak  hanya  mengakui beragam  atas  perbedaan-perbedaan  yang  ada,  tetapi  juga mendorong  masing-masing  umat  untuk  berkontribusi  secara aktif terhadap proses-proses kehidupan bersama.
Multikulturalisme  yang  pada  dasarnya  merupakan pandangan  dunia  ( world  view )  yang  kemudian  dapat diterjemahkan  dalam  berbagai  kebijakan  kebudayaan  yang
menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas,  dan  multikultural  yang  terdapat  dalam  kehidupan masyarakat.  Multikulturalisme  dapat  juga  dipahami  sebagai pandangan  dunia  yang  kemudian  diwujudkan  dalam kesadaran politik. Meminjam istilah Bikhu Perekh, masyarakat multikultural  merupakan  suatu  masyarakat  yang  terdiri  dari beberapa  macam  kumunitas  budaya  dengan  segala kelebihannya,  dengan  sedikit  perbedaan  konsepsi  mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan (Parekh, 1997).
Multikulturalisme  secara  umum  juga  menjadi  sebuah istilah  yang  menunjukkan  pada  masyarakat  majemuk  yang terdiri atas dua atau lebih komunitas atau kelompok yang tidak sama.  Munculnya  istilah  ini  erat  kaitannya  dengan  semakin nampaknya  gejala  diferensiasi  dalam  masyarakat  saat  ini. Secara horisontal diferensiasi masyarakat multikultural tampak dalam perbedaan fisik atau ras, suku bangsa, agama, dan jenis kelamin, sedangkan perbedaan individu atau kelompok secara hirarkis dalam kelas-kelas yang berbeda tingkatan dalam suatu sistem  sosial  merupakan  wujud  stratifikasi  masyarakat multikultural.  Diferensiasi  dan  munculnya  stratifikasi masyarakat ini terjadi karena adanya faktor-faktor, seperti latar belakang  historis,  kondisi  geografis  atau  bisa  jadi  karena keterbukaan  terhadap  kultur  masyarakat  lain  yang  kemudian berasimilasi dengan kebudayaan setempat sehingga membentuk kebudayaan yang tampak baru.
Persoalan diatas menunjukian bahwa umat beragama di Indonesia  masih  dihadapkan  pada  permasalahan  terkait pluralisme agama dan konflik intern atau antar agama. Kondisi demikian tampaknya semakin menyadarkan bangsa Indonesia betapa pentingnya keterlibatan agama-agama dalam memperhatikan  dan  mengupayakan  penyelesaian  secara bersama-sama.  Keterlibatan  agama  semacam  ini  perlu dilakukan  mengingat  bahwa  sebuah  keyakinan  tidak  hanya cukup diikrarkan dan diwujudkan dalam bentuk ritualnya saja, melainkan juga menuntut upaya konkret setiap individu dalam kehidupan  sosialnya  (Rozi,  2006).  Oleh  sebab  itu  diperlukan sikap  moderat  yang  menuntut  adanya  kesadaran  diri,  dalam pengertian  mengenal  diri,  bangsa,  sejarah  dan  budayanya sendiri.
Seluruh  warga  negara  haruslah  kembali  menggali khasanah keariofan lokal ( local wisdom ) sendiri yang selama ini diabaikan.  Agama  dan  kearifan  lokal  lainnya  yang  dimiliki, harus  dikembangkan  untuk  tujuan  mengangkat  harkat  dan martabat  masyarakat,  serta  demi  terciptanya  tata  kehidupan global  yang  lebih  baik.  Indikasi  dari  berhasilnya  upaya  ini adalah adanya komitmen terhadap budaya non-violence , adanya komitmen terhadap budaya solidaritas dan keadilan ekonomi, adanya  komitmen  terhadap  budaya  toleran  dan  hidup  saling mempercayai,  dan  terakhir  adanya  komitmen  terhadap persamaan hak dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan.
Membangun  kesadaran  sebagaimana  diatas  tidaklah mudah,  harus  dengan  usaha  yang  sungguh  sungguh  dan berkesinambungan.  Beruntung  selama  ini  telah  banyak  para aktifis  pluralisme  yang  mengembangkan  sikap  inklusif  dan pluralis. Namun perlu disadari bahwa lebih penting dari sikap inklusif tersebut adalah mengembangkan sikap
multikulturalisme.  Sikap  ini  ditunjukan  setiap  anggota masyarakat  sekedar  mengakui  kita  beragam  atas  perbedaan- perbedaan  yang  ada,  tetapi  juga  mendorong  masing-masing umat  untuk  berkontribusi  secara  aktif  terhadap  proses-proses kehidupan  bersama.  Salah  hal  yang  dapat  dilakukan  untuk mendorong kesadaran
multikultural adalah melalui
pendidikan.
Pemikiran  multikulturalisme  dalam  aspek  pendidikan harus  diturunkan  dalam  berbagai term penting  yang  menjadi penyokong  kokohnya  kebhinekaan  yang  ada  di  Indonesia, antara  lain:  jaminan  kebebasan  dalam  beragama,  jaminan adanya  perlindungan  akan  hak-hak  dasar  kemanusiaan  ( basic right ),  budaya  yang  demokratis,  dan  perlindungan  terhadap kalangan minoritas (Suseno, 2003). Lebih lanjut, sikap terbuka, toleransi, anti terhadap kekerasan merupakan nilai dasar yang harus  dikembangkan  sebagai  ujung  tombak  dalam  menjalani kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.
Pemikiran  multikulturalisme  yang  ada  di  Indonesia disandarkan  salah  satunya  pada  Islam  sebagai  sumber pemikiran,  sehingga  dengan  Islam  sebagai  pandangan  dunia maupun pikiran-pikiran dasar, meletakkan kerangka dasar bagi pandangan dunia kemanusiaan yang mendasar. Dalam hal ini, multikulturalisme  meletakan  hubungan  individu  dan
masyarakat,  baik  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia (HAM) dan menyeimbangkan antara hak-hak individu dengan tanggungjawab sosial (Wahid, 2000). Konsep multikulturalisme menjadi  penting  dalam  realitas  kebangsaan,  karena multikulralisme  menginginkan  adanya  bentuk  keterbukaan dari  masyarakat  Islam  di  tengah  kehidupan  masyarakat  yang plural.  Karena  itu,  beragam  persoalan  kemanusiaan  dengan berbagai  macam  ketidakadilan  maka  akan  mendorong terjadinya  perubahan  struktur  politik  dan  ekonomi  (Wahid, 2000).
Instrumen  paling  memungkinkan  untuk  membumikan pemikiran  multikulturalisme  untuk  membangun  kesadaran akan  realitas  kebangsaan  salah  satunya  adalah  melalui pendidikan.  Dengan  pendidikan,  guru  menemukan  media untuk  mengenalkan  keanekaragaman  kultur  yang  ada  di Indonesia  secara  lebih  mendasar  sebagai  upaya  untuk mencegah  adanya  konflik  horisontal  dan  disintegrasi  bangsa. Disinilah  pentingnya  studi  mengenai  peran  guru  dalam membangun  kesadaran  adanya  keragaman  dan  kebhinekaan melalui pendidikan multikulturalisme memiliki relevansi yang cukup  signifikan  dalam  memotret  realitas  kebangsaan. Sehingga  berdasarkan  pada  uraian  di  atas,  adapun  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengatahui  peran  guru  dalam membangun  pendidikan  berkesadaran  multikultural  di Indonesia.  Penelitian  ini  bila  dilihat  dari  jenisnya  adalah termasuk  dalam  kategori  penelitian  kepustakaan  ( library research ),  yakni:  suatu  penelitian  yang  pengumpulan  datanya dilakukan  dengan  menghimpun  data  dari  berbagai  literatur. Literatur  yang  diteliti  tidak  terbatas  pada  buku-buku,  tetapi dapat  juga  berupa  bahan-bahan  dokumentasi, majalah,  jurnal, dan  surat  kabar  (Sarjono,  2008).  Sedangkan  bila  dilihat  dari sifatnya,  penelitian  ini  termasuk  bersifat  Deskriptif-Analitik, yakni:  berusaha  memaparkan  data-data  terkait  peran  guru dalam memberikan pendidikan yang berkesadaran multikultural.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Memahami Multikulturalisme
Secara  etimologi,  istilah  multikulturalisme  berasal  dari akar  kata: multi (banyak/beragam)  dan cultural (budaya  atau
kebudayaan),  yang  berarti  keberagaman  budaya.  Istilah multikultural  banyak  digunakan  untuk  menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara.  Multikulturalisme  merupakan  sebuah  ideologi  yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (David dan Jary, 1991). Budaya yang harus dipahami adalah bukan budaya dalam  arti  sempit,  melainkan  budaya  yang  dipahami  sebagai semua  dialektika  manusia  terhadap  kehidupannya.  Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain.
Multikulturalisme  merupakan  sebuah  relasi  pluralitas yang  di  dalamnya  terdapat  problem  minoritas  versus mayoritas, yang di dalamnya ada perjuangan eksistensial bagi pengakuan,  persamaan  (eq uqlit y),  kesetaraan  dan  keadilan ( justice ).  Multikulturalisme  jelas  memperkaya  pluralisme, meskipun tidak bisa disamakan dengannya (Parekh, 1997). Dari sisi historisnya, konsep multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana  tetapi  sebuah  ideologi  yang  harus  diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM,  dan  kesejahteraan  hidup  masyarakatnya.  Berbagai konsep  yang  relevan  dengan  multikulturalisme  antara  lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos,  kebersamaan  dalam  perbedaan  yang  sederajat,  suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan,  ungkapan-ungkapan  budaya,  domain  privat  dan publik,  HAM,  hak  budaya  komuniti  dan  konsep-konsep lainnya yang relevan.
Konsep  multikulturalisme  tidaklah  dapat  disamakan dengan  konsep  keanekaragaman  secara  suku  bangsa  atau kebudayaan  suku  bangsa  yang  menjadi  ciri  khas  masyarakat majemuk,
karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman  kebudayaan  dalam  kesederajatan  (Suparlan, 2002). Pluralitas hanya
merepresentasikan adanya
kemajemukan,  sedangkan  multikulturalisme  memberikan penegasan  bahwa  dengan  segala  perbedaannya  itu  mereka adalah  sama  di  dalam  ruang  publik.  Multikulturalisme  pada dasarnya  melindungi  dari  berbagai  bentuk  diskriminasi  dan prasangka,  mereka  bebas  untuk  mencoba  mempertahankan apapun  dari  warisan  atau  identitas  budaya  yang  mereka
inginkan,  serta  menghargai  dan  toleransi  dengan  hak-hak orang lain (Parekh, 1997).
Istilah  multikulturalisme  sebenarnya  belum  lama menjadi  objek  pembicaraan  dalam  berbagai  kalangan,  namun dengan  cepat  berkembang  sebagai  objek  perdebatan  yang menarik  untuk  dikaji  dan  didiskusikan.  Dikatakan  menarik karena  memperdebatkan  keragaman  etnis  dan  budaya,  serta penerimaan  kaum  imigran  di  suatu  negara,  pada  awalnya hanya  dikenal  dengan  istilah  pluralisme  yang  mengacu  pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara. Baru pada sekitar pertengahan abad ke-20, mulai berkembang istilah  multikulturalisme.  Istilah  ini,  setidaknya  memiliki  tiga unsur,  yaitu:  budaya,  keragaman  budaya  dan  cara  khusus untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut. Secara umum,  masyarakat  modern  terdiri  dari  berbagai  kelompok manusia  yang memiliki  status  budaya  dan  politik  yang sama. Selanjutnya,  demi  kesetaraan  masa  kini,  pengakuan  adanya pluralisme  kultural  menjadi  suatu  tuntutan  dari  konsep keadilan sosial.
Konsep  multikulturalisme  dari  sisi  historisnya  bukan hanya  sebuah  wacana  tetapi  sebuah  ideologi  yang  harus diperjuangkan,  karena  dibutuhkan  sebagai  landasan  bagi tegaknya  demokrasi,  HAM,  dan  kesejahteraan  hidup masyarakatnya.   Multikulturalisme  bukan  sebuah  ideologi yang berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lainnya, dan multikulturalisme  membutuhkan  seperangkat  konsep-konsep yang  merupakan  bangunan  konsep-konsep  untuk  dijadikan acuan  untuk  memahaminya  dan  mengembang-luaskannya dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Untuk  dapat  memahami multikulturalisme  diperlukan  landasan  pengetahuan  yang berupa  bangunan  konsep-konsep  yang  relevan  dengan  dan mendukung  keberadaan  serta  berfungsinya  multikulturalisme dalam kehidupan manusia.
Bangunan  konsep-konsep  ini  harus  dikomunikasikan diantara  para  ahli  yang  mempunyai  perhatian  ilmiah  yang sama  tentang  multikultutralisme  sehingga  terdapat  kesamaan pemahaman  dan  saling  mendukung  dalam  memperjuangkan ideologi  ini.  Berbagai  konsep  yang  relevan  dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum,  nilai-nilai  budaya  dan  etos,  kebersamaan  dalam
perbedaan  yang  sederajat,  suku  bangsa,  kesukubangsaan, kebudayaan  suku  bangsa,  keyakinan  keagamaan,  ungkapan- ungkapan  budaya,  domain  privat  dan  publik,  HAM,  hak budaya  komuniti,  dan  konsep-konsep  lainnya  yang  relevan. Maka oleh Suparlan multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang  mengakui  dan  mengagungkan  perbedaan  dalam kesederajatan,  baik  secara  individual  maupun  secara kebudayaan.  Oleh  karena  itu  konsep  multikulturalisme tidaklah  dapat  disamakan  dengan  konsep  keanekaragaman secara suku bangsa ( ethnic ) atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk,
karena multikulturalisme  menekankan  keanekaragaman  kebudayaan dalam  kesederajatan  (Suparlan,  2002).  Apabila  pluralitas sekadar  merepresentasikan  adanya  kemajemukan  (yang  lebih dari  satu),  multikulturalisme  memberikan  penegasan  bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik.
Multikulturalisme bukan sekedar langkah
menyuguhkan warna-warni identitas etnik dan budaya. Tetapi membangun  kesadaran  tentang  pentingnya  kelompok- kelompok  etnik  dan  budaya  itu  memiliki  kemampuan  untuk berinteraksi  dalam  ruang  bersama.  Multikulturalisme menekankan  pada  usaha  lebih  sistematis  untuk  menyertakan pendekatan  struktural  politik  dan  ekonomi  dalam  proses  itu. Hal  ini  berarti  bahwa  multikulturalisme  membutuhkan pengintegrasian  pendekatan  lainnya  selain  budaya  untuk memungkinkan  tema-tema  yang  relevan  di  sekitar  keadilan ekonomi,  persamaan  hak,  dan  toleransi  dapat  menjadi  faktor yang ikut memperkuat multikulturalisme.
Oleh karena itu, pendekatan yang menekankan prinsip ko-eksistensi  ( co-existence )  sebagai  dasar  multikuralisme tidaklah  cukup.  Akan  tetapi,  dibutuhkan  pendekatan  yang lebih  jauh  yakni  sebuah  pendekatan  yang  menggeser  prinsip koeksistensi  kearah  proeksistensi  ( pro-existence ).  Prinsip  pro- eksistensi  ditandai  tidak  saja  oleh  hadirnya  kualitas  hidup berdampingan  secara damai, tetapi juga oleh kesadaran untuk ikut  menjadi  bagian  dari  usaha  memecahkan  masalah  yang dihadapi  oleh  kelompok  lain.  Karena  itu,  pro-eksistensi menghendaki  diakhirinya  kebisuan  ( silence )  dan  pembiaran ( ignorance )  atas  nasib  kelompok  lain.  Dengan  kata  lain,  pro-
eksistensi  mensyaratkan  juga  prinsip  inklusi,  bukan  eksklusi ( inclusion, not exclusion ).
Kualitas semacam ini diperlukan untuk memungkinkan kelompok-kelompok  yang  berbeda  itu  memiliki  kebutuhan untuk  menghasilkan  integrasi  disamping  identitas  lokal  dan partikular  yang  serba-ragam  itu.  Selain  itu,  pro-eksistensi dalam melakukan affirmative action dituntut adanya sikap jujur dan percaya. Apabila di tingkat negara bangsa
multikuturalisme  diperlukan  untuk  mengelola  identitas  etnik dan  kultural  yang  serba  ragam,  maka  ditingkat  global kecenderungan  yang  sebaliknya  justru  terjadi.  Globalisasi menghasilkan kecenderungan monokulturalisme yang terutama  didorong  oleh  proses-proses  dan  praktik-praktik material-rasional yang dibawa oleh ekonomi pasar global.
Multikulturalisme  ini  sudah  menjamur  di  berbagai entitas kehidupan yang mempengaruhi pola perilaku terutama penanaman kesadaran multikultural dalam bidang pendidikan. Pendidikan  multikultural  memberikan  ruang  untuk  berdialog antar identitas etnis, agama, gender, bahasa, budaya, serta nilai. Individu  dan  masyarakat  dibiasakan  mempresentasikan  nilai- nilainya,  mengevaluasi  tradisi  mereka  dalam  wacana  publik yang  rasional,  serta  menafsirkan  kembali  identitas  sesuai dengan  konteks  zaman.  Dalam  perspektif  multikulturalisme, etnik  atau  budaya  ( ethnic  and  cultural  groups )  dapat  hidup berdampingan  secara  damai  dalam  prinsip co-existence yang ditandai  oleh  kesediaan untuk menghormati  budaya  lain  (Ali, 2003). Apa yang diidamkan dan ditunggu oleh masyarakat kita berdasarkan  atmosfir  persahabatan  yang  murni  dengan  tidak menghiraukan warna kulit, bahasa, bangsa dan agama.

## 2. Pendidikan  Multikultural
Keberadaan  masyarakat  multikultural  menghendaki sesuatu  yang  baru  yang  mendukung  keberadaan  masyarakat tersebut.  Hal  ini  tampak  dalam  berbagai  usaha  yang diupayakan  seperti  asimilasi, self-segregation ,  integrasi, multikulturalisme  dan  belakangan  muncul,  misalnya  di Indonesia  ide  tentang  pendidikan  multikultural.  Masyarakat multikultural haruslah menerima perbedaan kultural yang ada di dalamnya, sekaligus menjamin terciptanya kesempatan yang
sama  bagi  setiap  warganya  yang  bermuara  pada  aspek ekonomi, sosial maupun politik.
Indonesia  merupakan  negara  yang  sangat  beragam ditinjau  dari  aspek  apapun,  baik  agama,  budaya,  bahasa maupun  etnik.  Keragaman  ini  memiliki  kerentanan  terjadinya konflik yang cukup tinggi jika tidak dikelola dengan baik yang pada akhirnya akan menyebabkan disintegrasi. Satu dasawarsa terakhir  saja  sudah  terjadi  berbagai  kerusuhan  sosial  yang menimbulkan  banyak  kerugian  dan  pendiskriditan  etnis tertentu.  Dengan  demikian,  perlu  adanya  strategi  untuk mengelola segala perbedaan tersebut di atas di berbagai bidang kehidupan  baik  sosial,  ekonomi,  politik,  budaya,  agama maupun pendidikan.
Pendidikan  multikultural  menawarkan  suatu  alternatif melalui suatu penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis  pada  pemanfaatan  keragaman  yang  ada  di masyarakat,  khususnya  pada  peserta  didik  seperti  keragaman etnis,  budaya  bahasa,  agama,  status  sosial,  gender  dan  ras. Tujuan  terpenting  dari  pendidikan  multikultural  ini  adalah untuk  meningkatkan  kesadaran  para  peserta  didik  untuk berprilaku humanis, pluralis dan demokratis dalam menyikapi segala perbedaan yang ada di tengah masyarakat.
Pada  dasarnya,  dalam  pendidikan  multikultural  ini guru  dituntut  tidak  hanya  menguasi  ilmu  dan  profesional mengajarkan  mata  pelajaran,  tetapi  juga  juga  harus  mampu menanamkan  nilai-nilai  inti  dari  pendidikan  multikultural seperti  demokrasi,  humanisme  dan  pluralisme.  Dengan pendidikan  seperti  tersebut  di  atas  diharapkan  para  peserta didik mampu menjadi generasi yang selalu menjunjung tinggi moralitas,  kedisiplinan,  kepedulian  dan  humanistik  dan kejujuran dalam berprilaku sehari-hari.

## 3. Peran Guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Multikultural
Pendidikan  merupakan  sarana  untuk  penjagaan  nilai- nilai  yang  dirasakan  mampu  mendorong  perkembangan  dan keberlangsungan  hidup  di  masyarakat.  Dalam  pendidikan multikultural  diharapkan  seorang  guru  dituntut  profesional, akan tetapi juga  harus mampu menanamkan nilai-nilai seperti demokrasi,  humanisme  dan  pluralisme.  Dengan  penanaman
nilai-nilai  tersebut  diharapkan  peserta  didik  akan  menjunjung tinggi  prinsip-prinsip  moralitas,  kedisiplinan,  kepedulian, humanistik dan kejujuran dalam prilaku keseharian.  Berkaitan dengan  implementasi  pendidikan  multikultural  dalam membangun  kesadaran  peserta  didik  untuk  menyikapi keragaman yang ada di Indonesia, maka guru dapat melakukan beberapa hal.
a. Membangun Sikap Persamaan ( Equality )
Sejarah  kehidupan  manusia  selama  berabad-abad menunjukkan bahwa persamaan dan perbedaan antar manusia selalu menjadi bahan kajian yang mungkin mendasari hampir semua  teori  tentang  manusia  dan  seluk-beluk  kehidupannya. Perbedaan  yang  lebih  lanjut  dapat  ditemukan  oleh  seorang manusia saat ia berinteraksi dengan manusia lainnya. Menurut Bikhu Parekh bahwa banyak kajian yang berusaha memahami manusia  dalam  kaitannya  dengan  teori  substantif  persamaan, ini  lebih  banyak  memperhitungkan  kelompok  marginal  atau terpinggirkan  (Parekh,  1997).  Persamaan  mensyarakat  adanya pelibatan, kebebasan dan sama dalam kesempatan dengan latar belakang  budaya  yang  berbeda.  Derajat  paling  dasar  adalah adanya  penghormatan  pada  hak  masing-masing  individu (Parekh, 1997).
Guru  dalam  konteks  ini  harus  mendorong  kesadaran multikultural  dengan  membangun  semangat  empati, equality dan  toleransi  kepada  peserta  didik.  Dengan  menekankan bahwa  setiap  orang  dengan  latar  belakang  apapun  memiliki persamaan  dalam  haknya  sebagai  warga  negara.  Tidak  boleh satu  kelompok  mendominasi  dan  melanggar  hak  kelompok yang lainnya. Kelompok mayoritas tidak boleh menghegemoni kelompok  minoritas.  Disinilah  penanaman  nilai  multikultural ini  menjadi  penting  dalam  pendidikan  di  Indonesia.  Peserta didik  hendaknya  ditanamkan  semangat  bekerjasama  dalam kesedaerajatan,  kesamaan  dan  tidak  melakukan  diskriminasi atas dasar ras, etnis, agama maupun gender.
Menurut  Abdurrahman  Wahid,  kata  kunci  dalam kehidupan  berbangsa  adalah  adanya  persamaan  perlakukan untuk mendapatkan pengakuan atau
dihormati keberadaannya,  persamaan  mendapatkan  kesempatan,  dan perlakukan yang sama atas hukum, apapun budaya, ras, etnis, ras  dan  agama.  Disinilah  peserta  didik  bisa  mengasah  rasa
sensitivitas terhadap kultur-kultur minoritas
dan menggerakkan  kelompok  kultur  yang  mayoritas  untuk  agar mempunyai perasaan dan  sikap yang sama dengan kelompok atau kultur lainnya (Parekh, 1997).
b. Mendorong Demokrasi Substansial
Keragaman  yang  ada  di  Indonesia  seringkali menumbuhkan konflik berkekerasan. Konflik yang seharusnya hanya  antar  perbedaan  gagasan-pun  telah  merambah perbedaan gender, ras, agama, suku, status sosial dan ekonomi. Disinilah  dunia  pendidikan  yang  berwatak  multikultural harusnya mampu  mendorong  peserta  didik untuk memahami perbedaan  sehingga  konflik  bisa  dikelola  dengan  baik. Pendidikan  harusnya  mampu  mendorong  adanya  etika  untuk membangun  konsensus  dalam  masyarakat.  Kebutuhan  akan konsesnsus ini bertujuan untuk menghormati perbedaan tanpa melanggar prinsip dari kesamaan, dan hak individu.
Guru  dengan  pendidikan  multikulturalnya  selalu mendorong  untuk  menegakkan  demokrasi  sebagai  sarana membangun  konsensus  seluruh  warga  negara.  Pendidikan multikultural  menginginkan  adanya demokrasi  yang substansional,  tidak  hanya  prosedural.  Demokrasi  yang sesungguhnya tidak hanya seremonial. Karena demokrasi yang demikian  akan  selalu  mendorong  adanya  persamaan  warga dalam hukum.
Pendidikan  multikultural  harus  mampu  mendorong sikap  yang  inklusif,  toleransi  dan  terbuka  terhadap  berbagai keragaman  yang  ada.  Pendidikan  harus  mampu  membangun sikap  hidup  yang  multikultural  bukan  monokultural,  cara hidup pambaruan bukan pembauran, pro-eksistensi bukan ko- eksistensi,  bukan  separasi  tetapi  interaksi.  Guru  melalui pendidikan  multikultural  merupakan sarana yang  paling  baik untuk  proses  pembudayaan.  Peserta  didik  akan  terlatih  dan terbangun kesadarannya  untuk  bersikap  demokratis,  humanis dan pluralis dalam kehidupan mereka.

## c. Membangun Gender Equality
Gender merupakan suatu sifat yang diletakan pada laki- laki  dan  perempuan  yang  dikonstruksi  secara  sosial  maupun budaya.  Karena  hal  tersebut  bersifat  bentukan  sosial  maka gender  tidak  berlaku  untuk  selamanya,  dapat  berubah-ubah, serta  berbeda-beda  satu  dengan  yang  lainnya  dan  bukan
merupakan  kodrat  dari  Tuhan  (Umar,  1999).  Lebih  lanjut, berbagai  ketidakadilan  gender  terjadi  di  tengah  kehidupan masyarakat.  Ketidakadilan  tersebut  secara  umum  meliputi beberapa  hal,  yaitu:  marginalisasi,  sub-ordinasi, stereotype , kekerasan ( violence ) dan beban kerja ( double burden ).
Akibat  dari  ketidakadilan  tersebut  terlihat  saat  ini kebanyakan perempuan sangat minim mendapatkan kesempatan  untuk  berpartisipasi  dan  berkiprah  dalam kehidupan  sosial  jika  dibandingkan  dengan  laki-laki.  Begitu juga  dalam  bidang  keagamaan  (Rachman,  2001).  Guru  dalam membangun kesetaraan
gender melalui pendidikan multikulturalnya  hendaknya  mendasarkan  pada  prinsip kulliyah  al-khams, yang  merupakan  tujuan  utama  syariat ( maqashid as-syariat ).  Prinsip al-kulliyah  al-khams memberi penekanan  kesamaan  dan  kesetaraan  yang  mendasar  antara laki-laki  dan  perempuan  serta  hak-hak  mereka  yang  vital. Perempuan  juga  memiliki  potensi  untuk  bisa  memainkan peran-peran yang selama ini diklaim hanya dan harus menjadi milik  laki-laki.  Banyak  di  antara  kaum  perempuan  yang mampu  tampil  dalam  peran  kepemimpinan  domestik  dan publik, dalam bidang politik, ekonomi dan sosial (Muhammad, 1994).
Guru  dengan  pendidikan  multikultural  seharusnya mendasarkan  kepada  al-Qur'an  dalam  membangun  kesadaran dan  menanamkan  kesetaraan  keada  peserta  didik,  karena  al- Qur‘an banyak memuat konsep kesetaraan gender. Pertama , al- Qur'an  mengakui  martabat  laki-laki  dan  perempuan  dalam kesejajaran  tanpa  membedakan  jenis  kelamin. Kedua ,  laki-laki dan  perempuan  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama disegala  bidang  kehidupan.  Kesamaan  tersebut  dapat  dilihat dari  dimensi: pertama ,  hakikat  kemanusiaannya.  Islam memberikan  kepada  perempuan  sejumlah  hak-hak  untuk meningkatkan  kualitas  kemanusiaannya,  seperti  hak  untuk mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, dan hak-hak lainnya yang berkenaan dengan urusan publik. Kedua , dari segi ajaran agama.  Islam  mengajarkan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan akan  mendapatkan  balasan  ketika  melakukan  kebaikan,  dan begitu  pula  sebaliknya. Ketiga ,  dari  segi  hak-hak  dalam keluarga,  Islam  yang  memberikan  hak  untuk  mendapatkan nafkah dan hak waris kepada perempuan (Wahid, 1999).
Guru  seharusnya  menekankan  pemahaman  teks-teks keagamaan  dengan  pendekatan  sosiologis-kontekstual,  karena hal  ini  berkaitan  dengan  persoalan  partikular.  Seiring  dengan perkembangan  evolutif  kesadaran  mereka,  bahwa  eksistensi perempuan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  mengalami pergesaran  yang  cukup  signifikan  serta  perubahan  yang mendasar sehingga mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan  hak-hak  asasi  dasar  ( basic  rights )  dan  keadilan sebagai  warga  negara  secara  personal.  Semangat  dari penafsiran  teks-teks  agama  hendaknya  mendasarkan  pada prinsip  ideal  Islam  seperti  kesetaraan,  keadilan, kemaslahatan dan kerahmatan, tanpa harus terbatasi oleh sekat gender, jenis kelamin dan sistem sosial (Rachman, 2002).
Pada  titik  ini,  pemikiran  multikultural  dalam pendidikan  menemukan  titik  temunya.  Berkaitan  dengan kesetaraan  gender,  pendidikan  multikultural  haruslah diarahkan  untuk  mencari  keadilan  gender.  Hal  ini  tentunya berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban dikalangan umat Islam harus  mendasarkan pada  kerangka keseimbangan ( tawazun,  balance )  dengan menggunakan  berbagai  pendekatan, seperti  pendekatan  kesejarahan  dan  sosiologis,  pendekatan maslahat dan  pendekatan  ekonomi.  Dengan  demikian pendidikan  multilkultural  akan  mampu  membangun reaktualisasi dan pemahaman baru yang dibangun berdasarkan reinterpretasi berhadap teks-teks keagamaan. Hal ini dilakukan dengan melihat kembali prinsip kulliyah al-khams serta maqashid syar'i sebagai landasan untuk menetralkan wacana keagamaan yang  memiliki  keberpihakan  terhadap kaum  perempuan serta menjauhkan  dari  bias  gender.  Guru  dengan  pendidikan multikultural  diharapkan  mampu  membangun  pemahaman yang  humanis  dan  berwawasan  gender,  agar  perempuan mempunyai  peran  dan  kebebasan  dalam  berbagai  sektor kehidupan.
James A. Banks (1993, 1994-a), mengidentifikasi ada lima dimensi  pendidikan  multikultural  yang  diperkirakan  dapat membantu  guru  dalam  mengimplementasikan  beberapa program  yang  mampu  merespon  terhadap  perbedaan  pelajar (siswa) (Sumarni, 2010), yaitu:
1) Dimensi integrasi isi/materi ( content integration ).
2) Dimensi konstruksi pengetahuan ( knowledge construction ).
3) Dimensi pengurangan prasangka ( prejudice ruduction ).
4) Dimensi pendidikan yang sama/adil ( equitable pedagogy ).
5) Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial ( empowering school culture and social structure ).
Pendekatan  yang  bisa  dipakai  dalam  proses pembelajaran  di  kelas multikultural  adalah  pendekatan kajian kelompok  tunggal  (Single  Group  Studies)  dan  pendekatan perspektif ganda (Multiple
Perspektives
Approach).
Pendidikan  multikultural  di  Indonesia  pada  umumnya memakai pendekatan kajian kelompok tunggal.

## C. SIMPULAN
Berbagai  krisis  multidimensi  yang  ada  di  Indonesia, diakui  atau  tidak  merupakan  bagian  dari  problem  kultural yang  salah  satu  penyebabnya  adalah  keragaman  kultur  yang ada  di  masyarakat  kita.  Keragaman  kultur  seharusnya  bukan menjadi  penyebab  adanya  diskriminasi,  ketidakadilan, kecurigaan  dan  berbagai  pelanggaran  HAM,  tetapi  menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan. Dengan penerapan pendidikan multikultural, diharapkan guru mampu mendorong  peserta  didik  untuk  memiliki  kesadaran  dan pemahaman  untuk  selalu  menjunjung  tinggi  nilai-nilai keadilan,  demokrasi,  kemanusiaan  dan  pluralisme  dalam pergaulan  di  tengah  realitas  kebangsaan  yang  penuh  dengan kebhinekaan.  Adapun  peran  guru  dalam  membangun pendidikan  berkesadaran  multikultural  dapat  dicapai  melalui aktivitas  sebagai  berikut.  1)  membangun  Sikap  Persamaan ( Equality ). Guru dalam konteks ini harus mendorong kesadaran multikultural  dengan  membangun  semangat  empati, equality dan  toleransi  kepada  peserta  didik.  Dengan  menekankan bahwa  setiap  orang  dengan  latar  belakang  apapun  memiliki persamaan dalam haknya sebagai warga negara.  Peserta didik hendaknya  ditanamkan  semangat  bekerjasama  dalam kesedaerajatan,  kesamaan  dan  tidak  melakukan  diskriminasi atas  dasar  ras,  etnis,  agama  maupun  gender;  2)  mendorong demokrasi  substansial.  Keragaman  yang  ada  di  Indonesia seringkali  menumbuhkan  konflik  berkekerasan.  Pendidikan harusnya mampu mendorong adanya etika untuk membangun konsensus dalam masyarakat.  Kebutuhan akan konsesnsus ini bertujuan  untuk  menghormati  perbedaan  tanpa  melanggar
prinsip dari kesamaan, dan hak individu. Selain itu, pendidikan multikultural  harus  mampu  mendorong  sikap  yang  inklusif, toleransi dan  terbuka terhadap berbagai keragaman yang ada; 3)  membangun Gender  Equality. Guru  dalam  membangun kesetaraan  gender  melalui  pendidikan  multikulturalnya hendaknya  mendasarkan  pada  prinsip kulliyah  al-khams, yang merupakan tujuan utama syariat ( maqashid as-syariat ).

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M., (2003). Teologi Pluralis-Multikultural , Jakarta: Kompas.
Huda,  MH.  N.  (2005). Multikulturalisme  Dalam  Bayang-Bayang Histografi  Resmi  Nasional, Sururin  (ed.),  Bandung: Nuansa.
J.  David  dan  Julia  J.,  (1991).  " Multiculturalism ". Dictionary  of Sociology , New York: Harper.
Latif,  Y.,  (2011).  Negara  Paripurna.  Historisitas,  Rasionalitas, dan  Aktualitas  Pancasila,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Magnis-Suseno,  F.,  (2003).  " Faktor-Faktor  yang  Mendasari Terjadinya  Konflik  Antar  Etnis  dan  Agama  di  Indonesia. Pencegahan  dan  pemecahan,"  dalam  Konflik  Komunal  di Indonesia Saat Ini , Jakarta: INIS.
Muhammad,  H.,  (1994). Fiqh  Perempuan.  Refleksi  Kyai  Atas
Wacana aan Gender , Jakarta: The Wahid Institute.
Parekh,  B.,  (1997).  "National  Culture  and  Multiculturalism" dalam  Kenneth  Thomson  (ed.), Media  and  Cultural Regulation , London: Sage Publications.
Rachman,  B.M.,  (2001). Islam  Pluralis.  Wacana  Kesetaraan  Kaum Beriman, Jakarta: Paramadina.
Rozi,  Syafuan  dkk.,  (2006). Kekerasan  Komunal;  Anatomi  dan Resolusi  Konflik  di  Indonesia. Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar Suparlan,  P.,  (2002).  "Kesetaraan  Warga  dan  Hak  Budaya Komuniti Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia". Jurnal Antropologi Indonesia, No. 6.
Umar, N. (1999). Persepektif Gender Dalam Al-Qur'an, Disertasi PPs IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Wahid, A., (1999). "Refleksi Teologis Perkawinan Dalam Islam", dalam Syafiq Hasyim (ed.), Menakar Harga Perempuan. Eksplorasi Lanjut Atas  Hak-Hak Perempuan Dalam Islam , Bandung: Mizan.
Wahid, A.,, (2000). Prisma Pemikiran Gus Dur , Yogyakarta: LkiS.
Yaqin,  M.  A.,  (2005). Pendidikan  Multikultural.  Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan ,
Yogyakarta: Pilar Media.