## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## KAIDAH AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM DAN AKTUALISASINYA TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

## RULE OF AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH IN ISLAMIC LAW AND ITS ACTUALIZATION TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

## Muhammad Yusram
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: yusrananshar@stiba.ac.id

## Iskandar
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: iskandarkato@stiba.ac.id

## Azwar
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: azwar@stiba.ac.id

## Muhammad Najib
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: muhammadnajib@gmail.com Keywords : ABSTRACT rules, al-Maṣlaḥah al- Mursalah, IPR, law, Islam This study aims to find out how the rules of al-maṣlaḥah al-mursalah in Islamic law and its actualization to Intellectual Property Rights (IPR). This research is a descriptive qualitative research (non-statistical) using library  research  methods  and  normative  and  philosophical  juridical approaches.  The  results  show  that  al-maṣlaḥah  al-mursalah  is something that is guarded in religion, where the law is built on it. Al- maṣlaḥah al-mursalah is the basis of justice and truth which is based on 'urf  so  that  it  becomes  a  secondary  source  of  law.  Al-maṣlaḥah  al- mursalah is considered as a consideration for the humanitarian agenda in law, to maintain five main things such as religion, soul, mind, lineage and property. The actualization of the rules of al-maṣlaḥah al-mursalah in Intellectual Property Rights is viewed from two sides. First, in terms of  ownership,  where  the  position  is  like  property,  the  benefit  to  it  is special which returns to the author, then to the publisher. The benefit in it is in the form of safeguarding property (ḥifẓ al-amwāl) whose nature is ḍarūrῑ, which is something that is prescribed. Second, in it there is a general  benefit  that  returns  to  the  whole  community  in  the  form  of intellectual  property  benefits  that  have  a  major  influence  in  various fields of life. Kata kunci : ABSTRAK kaidah, al-Maṣlaḥah al-
Mursalah, HAKI, hukum, Islam Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kaidah al- maṣlaḥah al-mursalah dalam hukum Islam dan aktualisasinya terhadap Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode library research (kajian  pustaka)  degan  pendekatan  yuridis  normatif  dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-maṣlaḥah al-mursalah adalah  sesuatu  yang  dijaga  dalam  agama,  dimana  hukum  dibangun  di

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
atasnya. Al-maṣlaḥah  al-mursalah merupakan  dasar  keadilan  dan kebenaran yang disandarkan pada ‘urf sehingga menjadi sumber hukum sekunder .  Al-maṣlaḥah  al-mursalah dianggap  sebagai  pertimbangan bagi  agenda  kemanusiaan  dalam  hukum,  untuk  memelihara  lima  hal pokok;  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Aktualisasi  kaidah al- maṣlaḥah  al-mursalah dalam  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  ditinjau dari  dua  sisi. Pertama, dari  sisi  kepemilikan,  dimana  kedudukannya seperti  harta,  kemaslahatan  padanya  bersifat  khusus  yang  kembali kepada penulis, kemudian kepada penerbit. Kemaslahatan yang ada di dalamnya berupa penjagaan terhadap harta (ḥifẓ al-amwāl) yang sifatnya ḍarūrῑ adalah  sesuatu  yang  disyariatkan. Kedua, di  dalamnya  terdapat kemaslahatan  umum  yang  kembali  kepada  seluruh  masyarakat  berupa manfaat  kekayaan  intelektual  yang  memiliki  pengaruh  besar  dalam berbagai bidang kehidupan.
Diterima : 21 Maret 2022; Direvisi : 24 Maret 2022; Disetujui : 29 Maret 2022; Tersedia online : 8 April 2022
How to cite: Muhammad Yusram, Iskandar, Azwar, Muhammad Najib , “ Kaidah al-Maṣlaḥah al- Mursalah  dalam  Hukum  Islam  dan  Aktualisasinya  terhadap  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual ,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 3, No. 1 (2022): 1-17. doi: 10.36701/bustanul. v3i1.521.

## PENDAHULUAN
Sebagai  agama  yang  mempunyai  nilai  universal,  Islam  sangat  menghargai manusia sebagai individu dan masyarakat. Karakteristik universal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam yang agung ini mencakup pelbagai sistem hukum dan perundang- undangan  yang  mengatur  dan  menata  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  baik  yang berkaitan  dengan  masalah  akidah,  ibadah  maupun  muamalah,  termasuk  di  dalamnya ekonomi, hukum perdata, pidana, hubungan internasional, ataupun tatanan sosial. 1 Salah  satu  perkembangan  dalam  dunia  perekonomian  Indonesia  adalah munculnya isu Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau intellectual property . Dalam ajaran Islam, secara tekstual, tidak ada yang menyebutkan atau menjelaskan tentang hal ini. 2 Namun  Islam  telah  memberikan  kaidah-kaidah  umum  yang  memberikan  dasar hukum  bagi  kepemilikan  kekayaan  dan  hak  cipta  atas  karya  seseorang.  Hal  ini  seperti yang  dikemukakan  oleh  Ibnu  Hazm  bahwa  upah mengajar  Al-Qur'an,  mengajar  ilmu dengan cara bulanan dan dalam jumlah tertentu, mengobati penyakit dengan Al-Qur'an, menyalin Al-Qur'an atau buku-buku pelajaran, semuanya dibolehkan. 3
Haq al-ta’lif (hak cipta karya tulis) adalah hak khusus bagi para pemiliknya yang dalam ‘urf kontemporer  bernilai  seperti  harta  yang  terpelihara  secara syar’i dan  tidak diperbolehkan  untuk  digunakan  tanpa  seizin  pemiliknya. 4 Dalam  sebuah  hak  cipta, terkandung  di  dalamnya  hak  ekonomi (haq  al-iqtiṣād) dan  hak  moral (haq  al-adabῑ).
1 ‘Abdullāh Nāṣiḥ ‘Ulwān, Al-Islam Syarῑ’ah al-Zamān wal Makān (Kairo: Dār al-Salām, t.th.), h. 10.
2 M. Musyafa’, “Kekayaan  Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Al-Iqtishad 5,  no.  1 (Januari 2013): h. 40.
3 Ibnu Ḥazm, Al-Muḥallā, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1431 H), h. 18.
4 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz 7 (Cet IV; Dimasyq: Dar al-Fikr, t.th), h. 5077.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Mengenai  hak ekonomi,  setiap  pembuat karya cipta  berhak  untuk  mendapatkan  materi dari karya ciptanya tersebut. 5 Adanya hak ekonomi ini menunjukan bahwa setiap pencipta memiliki  kekuasaan  penuh  atas  ciptaannya,  sehingga  ia  mempunyai  hak  untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut. Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan/perbukuan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah ḥuqūq al-ṭaba’ (hak cetak), haq al-tauzῑ’ (hak distribusi) dan haq al-nasyr (hak penerbitan).  Semua  hak  tersebut  adalah  bagian  dari  hak  cipta  yang  dihasilkan  oleh seorang penulis atau pengarang atas karya yang dibuat untuk pertama kali. 6
Dengan  berbekal  akal,  manusia  dapat  mengembangkan  potensinya  dan keahliannya  serta  terus  melakukan  berbagai  macam  inovasi.  Seiring  dengan perkembangan  zaman,  inovasi  yang  tak  ternilai  harganya  ini  kemudian  banyak dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi sehingga menghasilkan sebuah karya.  Selain  sebagai  sarana  untuk  menuangkan  potensi  dan  bakat  seseorang,  sebuah karya  juga  dapat  menjadi  suatu  mata  pencaharian,  bahkan  termasuk  sebaik-baik  mata pencaharian sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rifā’ah ra., ia berkata,
؟ُبَيْطَأ  يبْسَكْلا ُّيَأ َليئُس َمَّلَسَو يهْيَلَع ُالله ىَّلَص َّيبَِّنلا َّنَأ ُهاَوَر( ٍروُْبَْم ٍعْيَ ب ُّلُكَو ،يهيدَييب يلُجَّرلا ُلَمَع َلاَق
) 8 ٌحْييحَص ٌثْييدَح ، 7 ُراَّزَ بْلا Artinya:
Nabi saw. pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan  seseorang  dengan  tangannya  dan  setiap  jual  beli  yang  mabrur . ” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzār, hadis ini sahih)
Bakr ibn ‘Abdullāh Abū Zaid menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya seorang penulis  mengambil  imbalan  dari  buku  yang  ia  tulis,  karena  menulis  buku  merupakan pekerjaan dengan menggunakan tangan dan pikiran. 9
HAKI telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional dan  internasional.  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  harus  mampu  mengambil langkah-langkah  yang  tepat  untuk  dapat  mengantisipasi  segala  perubahan  dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual. Berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini, praktik penerapan dan perlindungan HAKI, telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh  berbagai  kalangan  masyarakat,  seperti  akademisi,  kaum  profesional,  industri, maupun pemerintah dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. 10
5 Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, h. 251.
6 Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, h. 252.
7 Abū Bakr Aḥmad ibn ‘Amr al-Bazzār, Musnad al-Bazzār , Juz 9 (Cet. I; Madinah: Maktabah al- ‘Ulūm wa al-Ḥikam, 2009), h. 183.
8 Al-Haiṡamῑ mengatakan dalam Majma’ al-Zawāid (4/ 61) setelah ia menyebutkan berbagai jalur untuk hadis ini, ia mengatakan tentang jalur al-Ṭabrānῑ: “ Rijal hadis ini ṡiqah ”, juga tentang jalur Ahmad:
“ Rijal hadis ini ṡiqah ”. Disahihkan oleh al-Albānῑ dalam Silsilah al-Aḥādῑṡ al-Ṣaḥῑḥaḥ (2/ 159) .
9 Bakr bin ‘Abdullāh, Fiqh al-Nawāzil, Juz 2 (Cet I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2008), h. 171.
10 Direktorat Jenderal HAKI, Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual , h. 3.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dalam  ruang  lingkup  HAKI,  hasil  karya  disebut  dengan  ciptaan. 11 Konsep perlindungan  terhadap  karya  cipta  atau ciptaan  disebut  dengan  perlindungan  HAKI.  Ia muncul  untuk  pertama  kali  setelah  terjadinya  revolusi  industri  di  Eropa.  Hak  Cipta berkembang  terutama  setelah  ditemukannya  mesin  cetak  oleh  Johanes  Guttenberg. 12 Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HAKI di Indonesia telah ada sejak  tahun  1840-an.  Pemerintah  Kolonial  Belanda  memperkenalkan  Undang-Undang (UU) pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia  yang  pada  waktu  itu  masih  bernama Netherlands  East-Indies telah  menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914.  Pada  jaman  pendudukan  Jepang  yaitu  tahun  1942  s.d.  1945,  semua  peraturan perundang-undangan di bidang HAKI tersebut tetap berlaku. 13
Meski peraturan perundang-undangan di bidang HAKI telah ada, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus pembajakan yang tinggi. Direktorat Penyidikan dan  Penyelesaian  Sengketa  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian Hukum  dan  HAM  mencatat  kerugian  negara  akibat  pelanggaran  Hak  Cipta  (barang bajakan)  diperkirakan  mencapai  Rp  65,1  triliun.  Capaian  angka  ini  didapat  dari  data Masyarakat  Indonesia  Anti  Pemalsuan  (MIAP)  periode  2014  hingga  2016.  Dari  total kerugian negara mencapai Rp 65,1 triliun tersebut, porsi sebanyak 33,5 persennya adalah berasal dari pembajakan piranti lunak ( software ) untuk komputer maupun laptop. 14 Pada tahun 2017 Indonesia termasuk salah satu yang penduduk yang paling banyak mengakses situs web bajakan dengan jumlah kunjungan 10,4 miliar. 15
Masalah  pembajakan  ini  semakin  memprihatinkan  mengingat  sebagian  besar penduduk  Indonesia  beragama  Islam.  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  sendiri  telah mengeluarkan fatwa haramnya melakukan pembajakan. Fatwa MUI tentang perlindungan Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  sudah  ditetapkan  lewat  Keputusan  Fatwa  MUI  No  1 Tahun 2005 dalam musyawarah nasional ke 7.
Secara  umum,  perlindungan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  termasuk permasalahan kontemporer yang tidak dikenal di awal pertumbuhan Islam, sehingga tidak ada nas khusus baik dari Al-Qur’an maupun hadis yang mengaturnya. Namun jika dilihat dari segi moral dan tanggung jawab ilmiah, ia dipandang sebagai sebuah kemaslahatan
11 Direktorat  Jenderal  HAKI, Buku  Panduan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual (Tangerang: Direktorat Jenderal HAKI, 2013) h. 2.
12 Agus  Suryana,  “Hak  Cipta  Perspektif  Hukum  Islam ”,  Al-Mashlahah  Jurnal  Hukum  dan Pranata Sosial Islam 3, no. 5 (2015): h. 247. 13 “ Sejarah  Perkembangan  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  (KI)”, Situs  Resmi  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan- intelektual-ki (23 September 2020).
14 “Akibat  Pembajakan  Kerugian  Negara  Capai  Rp65,1  Triliun”, Situs  Resmi  okezone.com, https://economy.okezone.com/read/2016/06/09/320/1410336/akibat-pembajakan-kerugian-negara-capai- rp65-1-triliun (23 September 2020).
15 “Kasus  Pembajakan  di  Indonesia  Masih  Tinggi”, Situs  Resmi  suaramerdeka.com, https://www.suaramerdeka.com/news/baca/197552/kasus-pembajakan-di-indonesia-masih-tinggi
(23
September 2020).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang  mengandung  kebaikan  di  dalamnya,  hal  ini  kemudian  dikenal  dengan  kaidah al- maṣlaḥah al-mursalah.
Al-maṣlaḥah al-mursalah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dalam bentuk  sifat- mauṣūf ,  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu maṣlaḥah dan mursalah. Secara etimologis,  kata al-maṣlaḥah adalah  bentuk  tunggal  dari  kata al-maṣālih , al-maṣlaḥah bermakna al-ṣalāḥ,  al-ṣalāḥ adalah  lawan  kata al-fasād (kerusakan) . 16 Berangkat  dari makna ini, al-Rāzῑ berkesimpulan bahwa mencari maṣlaḥah adalah suatu tindakan yang merupakan  kebalikan  dari  mendapatkan  kerusakan  atau  keburukan. 17 Sedangkan  al- Fayūmῑ, dalam bukunya al-Miṣbāḥ al-Munῑr, memberikan arti al-ṣalāḥ adalah al-khair (kebaikan) dan al-ṣawāb (kebenaran).  Sedangkan kata al-mursalah berasal dari kata al- irsāl, yang  berarti al-iṭlāq (terlepas). 18 Dengan  demikian  jika  kedua  kata  tersebut disandingkan  dalam  bentuk maṣlaḥah  mursalah atau al-maṣlaḥah  al-mursalah ,  dalam bentuk atau sebagai sifat- mauṣūf , maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. 19
Secara  terminologi,  menurut  al-Gazālῑ, al-maṣlaḥah  al-mursalah adalah maṣlaḥah yang tidak ada nas tertentu dari syariat yang menentukan kebatilannya ataupun mengakuinya. 20 ‘Abdul Wahāb Khalāf mendefinisikan al-maṣlaḥah al-mursalah sebagai maslahat  yang  dimana syāri’ tidak  mensyariatkan  hukum  untuk  mewujudkannya, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. 21
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dipandang  perlu  untuk  mengkaji  dan  melihat  lebih jauh  bagaimana  kaidah al-maṣlaḥah  al-mursalah dalam  hukum  Islam  dan  bagaimana kaidah  tersebut  diaktualisasikan  dalam  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual.  Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan seputar Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam perspektif hukum Islam. Agus Suryana melakukan penelitian berjudul “Hak Cipta Perspektif  Hukum  Islam” menemukan  bahwa  perlindungan  terhadap  hak  cipta  dalam Islam  memiliki  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu  karya  cipta  dapat  diakui sebagai  hak  kepemilikan.  M.  Musyafa’  dalam  penelitiannya  berjudul “ Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam” berkesimpulan bahwa  hak atas kekayaan intelektual  telah  memenuhi  persyaratan  sebagai  harta  dan  hak  milik  dalam  perspektif ekonomi  Islam.  Selanjutnya,  Miftakhul  Huda  menerbitkan  sebuah  jurnal  berjudul “Konsep dan Kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam”. Dalam jurnalnya, diungkapkan bahwa Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras  dengan  norma  dan  nilai  yang  ada  di  dalamnya.  Jika  karya  cipta  tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta.
Meski  penelitian-penelitian  tersebut  telah  mengkaji  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual dalam perspektif hukum Islam, namun belum membahas hal tersebut dalam kaitannya  dengan  aktualisasi  kaidah al-maṣlaḥah  al-mursalah terhadap  Hak  Atas Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui
16 Ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab, h. 516.
17 Muḥammad  ibn  Abῑ  Bakr  al-Rāzῑ, Mukhtār  al-Ṣiḥāḥ (Cet.  V;  Beirut:  Al-Maktabah  al- ‘Aṣriyyah, 1420 H/ 1999 M), h. 178.
18 Ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab , Juz 11, h. 285.
19 Amir Syarifuddin, Usûl Fiqh II (Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 332.
20 Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālῑ, Al-Mustaṣfā , h. 174.
21 ‘Abdul Wahāb Khalāf, ‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh, h. 84.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
bagaimana  kaidah al-maṣlaḥah  al-mursalah dalam  hukum  Islam  dan  aktualisasinya terhadap  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan sumbangsih  dalam  perkembangan  ilmu  pengetahuan  Islam,  khususnya  dalam  masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  (non- statistik) dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini, dilakukan pengkajian mengenai  konsep  teori  yang digunakan  berdasarkan  literatur  yang tersedia, terutama  dari  artikel-artikel  yang  dipublikasikan  dalam  berbagai  jurnal  ilmiah.  Kajian pustaka  berfungsi  membangun  konsep  atau  teori  yang  menjadi  dasar  studi  dalam penelitian. 22 Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  filosofis. Pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  mengkaji masalah  yang  diteliti  berdasarkan  norma- norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur’an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh. 23 Sementara pendekatan filosofis , yaitu pendekatan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah. 24
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab al-Mustaṣfā, kitab uṣūl fiqh yang secara khusus membahas metode penggalian hukum Islam secara rinci dan detail. Sumber data primer yang lain adalah kitab al-I’tiṣām, kitab yang membahas secara rinci tentang bid’ah dalam  perkara  agama  dan  penjelasan al-istiṣhlāḥ atau al-maṣlaḥah  al- mursalah sebagai bagian dari dalil atau sumber dalam  mengambil sebuah hukum, juga kitab Fiqh  al-Nawāzil yang  membahas  permasalahan  fikih  kontemporer  termasuk diantaranya adalah hak cipta, dan kitab Ḥaq al-Ibtikār fȋ al-Fiqh al-Islāmȋ al-Muqāran yang secara khusus membahas tentang hak cipta. Sementara data sekunder penelitian ini adalah  referensi  dari  literatur  berupa  kitab-kitab uṣūl  fiqh baik  klasik  maupun kontemporer,  artikel,  jurnal,  pendapat-pendapat  pakar,  tokoh,  maupun  akademisi  yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.
Dalam metode pengumpulan data, peneliti mencari dalam ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang aktualisasi kaidah al- maṣlaḥah al-mursalah terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang dilakukan adalah:
a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.
Sumber  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan,  dilakukan klasifikasi  dan  interpretasi  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian,  kemudian  hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang
22 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogkarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.
23 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33- 35.
24 Toni Pransiska, “Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif”, Intizar 23, no. 1 (2017): h. 172.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
utuh.  Sedangkan  analisis  data  dilakukan  dengan  analisis  isi ( content  analysis ) dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; 25 b. hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan;
c. data  yang telah  disistematisasikan  kemudian  dianalisis  untuk  dijadikan  dasar  dalam mengambil kesimpulan;
d. pengambilan  kesimpulan  akan  dilakukan  secara  deduktif,  yaitu  mendahulukan pemahaman  umum  lalu  ditarik  pemahaman  secara  khusus,  sehingga  hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

## PEMBAHASAN

## Landasan Hukum Kaidah al-Maṣlaḥah al-Mursalah
Kaidah al-maṣlaḥah  al-mursalah telah  diamalkan  oleh al-salaf  al-ṣāliḥ dari kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka. Kaidah ini termasuk dasar fikih yang telah ditetapkan oleh ahli uṣūl walau terdapat silang pendapat diantara mereka tentang kaidah  ini. 26 Di  antara  landasan  hukum  dari  kaidah al-maṣlaḥah  al-mursalah adalah sebagai berikut:
1. Ayat Al-Qur’an yang menunjukkan bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan manusia  dan  untuk  memudahkan  mereka.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Al- Qur’an:
Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Anbiyā’/21: 107,
َييمَلاَعْليل ًةَْحَْر  َّلَّيإ َكاَنْلَسْرَأ اَمَو
Terjemahnya:
Dan  Kami  tidak  mengutus  engkau  (Muhammad)  melainkan  untuk  (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. 27
Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185,
َرْسُعْلا ُمُكيب ُدييرُي  َلََّو َرْسُيْلا ُمُكيب َُّللَّا ُدييرُي
Terjemahnya:
Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu,  dan  tidak  menghendaki  kesukaran bagimu. 28
Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā’/4: 28,
ْمُكْنَع َفي فَُيُ ْنَأ َُّللَّا ُدييرُي
Terjemahnya:
25 Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.
26 Ibrāhῑm ibn Mūsā al-Syāṭibῑ, Al-I’tiṣām, Juz 1 (Cet. I; Arab Saudi:  Dar Ibn ‘Affān , 1412 H, 1992 M),  h. 237.
27 Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata , h. 331.
28 Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata , h. 28.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. 29
Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ḥajj/22: 78.
ٍجَرَح ْنيم ينيي دلا  يفِ ْمُكْيَلَع َلَعَج اَمَو
Terjemahnya:
Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. 30
Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa di antara tujuan pensyariatan adalah untuk  memberi  kemudahan  serta  menghilangkan  kesukaran  bagi  manusia,  dan pengamalan  kaidah al-maṣlaḥah  al-mursalah adalah  bentuk  pemberian kemudahan  untuk  manusia.  Jika  kita  mewajibkan  untuk  kembali  kepada  dalil khusus  untuk  setiap  permasalahan,  maka  akan  banyak  permasalahan- permasalahan  kontemporer  yang  tidak  memiliki  hukum.  Jika  syariat  tidak memperhatikan kemaslahatan manusia dan membangun hukum di atasnya untuk menjaganya, maka manusia akan mengalami kesulitan. 31
2. Ditemukan banyak hukum yang dibangun di atas kemaslahatan dari para sahabat Nabi saw. tanpa ada dalil yang menunjukkan pengakuannya, seperti pengumpulan lembaran-lembaran Al-Qur’an yang terpisah-pisah dalam satu mushaf di zaman pemerintahan Abū Bakr, hak tanah yang berhasil ditundukkan pemerintah Islam tetap  diberikan  kepada  penduduk  lokal  dengan  pemberlakuan  pajak  di  zaman pemerintahan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, ‘Uṡmān bin ‘Affān mengumpulkan manusia dalam satu mushaf dan membakar mushaf selainnya, ‘Uṡmān juga menetapkan wanita yang ditalak ketika suaminya sakit menjelang wafat, wanita  tersebut tetap mendapatkan warisan, dan masih banyak lagi peristiwa yang hukumya dibangun di atas kemaslahatan di zaman al-Khulafā’ al-Rāsyidūn. Semuanya dilakukan di hadapan para sahabat Nabi saw. yang lain, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya. 32
3. Permasalahan kontemporer terus terjadi tanpa henti, sedangkan nas telah terhenti. Jika hukum tidak dibangun di atas kemaslahatan maka syariat tidak akan dapat memenuhi kemaslahatan manusia, maka akan timbul kekakuan yang tidak sejalan dengan zaman, tempat, lingkungan, dan keadaan, padahal syariat ini adalah syariat penutup dan ia berada pada puncak kesempurnaan. 33
4. Jika  suatu  maslahat  sejalan  dengan  tujuan  pensyariatan,  dan  termasuk  dari kemaslahatan-kemaslahatan  yang  telah  ditetapkan  oleh  syariat,  maka menerapkannya  pun  sesuai  dengan  tujuan  syariat.  Mengabaikannya  termasuk
29 Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata , h. 83.
30 Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata , h. 341.
31 ‘Iyāḍ ibn Nāmῑ al-Salamῑ, Uṣūl al-Fiqh allaẓῑ lā Yasa’ al-Faqῑh Jahluhu (Cet. I; Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah , 1426 H/ 2005 M), h. 208.
32 ‘Abd al-‘Ᾱl Aḥmad, Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar’iyyah (Cet. I; Riyadh: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad bin Su’ūd, 1414 H/ 1993 M), h. 151.
33 ‘Abd al-‘Ᾱl Aḥmad, Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar’iyyah , h. 152.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
bagian dari pengabaian terhadap tujuan syariat, dan pengabaian terhadap tujuan syariat adalah sesuatu yang batil. 34

## Ruang Lingkup Kaidah al-Maṣlaḥah al-Mursalah
Kaidah al-maṣlaḥah  al-mursalah tidak  dapat  diterapkan  kecuali  pada permasalahan muamalah karena muamalah termasuk ma’qūlah al-ma’nā (dapat dicerna oleh akal). Kaidah ini tidak dapat diterapkan dalam permasalahan ibadah, karena ibadah tidak  termasuk ma’qūlah  al-ma’nā. Kaidah  ini  juga  tidak  dapat  diterapkan  dalam permasalahan  pidana,  karena  permasalahan  pidana  umumnya  telah  ditentukan  kadar hukumannya, dan permasalahan yang telah ditentukan kadar hukumannya tidak masuk dalam ranah ijtihad. 35 Al-maṣlaḥah al-mursalah tidak dapat diterapkan dan menjangkau bidang-bidang  ibadah  karena  lapangan  ibadah  merupakan  hak  prerogatif  Allah. 36 Al- Syāṭibῑ  menyebutkan,  “ Al-maṣāliḥ  al-mursalah (bagi  yang  berpendapat  bolehnya berhujah dengannya) selamanya tidak akan masuk dalam permasalahan ibadah, karena kaidah ini mengacu pada penjagaan dasar agama.” 37 Ia juga menyebutkan, “ Al-maṣāliḥ al-mursalah tidak dapat masuk dalam permasalahan ibadah, karena permasalahan ibadah pada umumnya maknanya tidak dapat dicerna oleh akal secara rinci, seperti wudu, salat, puasa di waktu khusus, haji, dan selainnya.” 38

## Pandangan Ulama tentang Kaidah al-Maṣlaḥah al-Mursalah
Mayoritas fuqahā’ sepakat bahwa kemaslahatan adalah sesuatu yang diperhatikan dalam  fikih  Islam,  dan  wajib  mengambil  kemaslahatan  selama  tidak  disertai  dengan syahwat dan hawa nafsu serta tidak bertentangan dengan nas dan tujuan pensyariatan. 39 Mayoritas fuqahā’ juga berpendapat bolehnya menggunakan dalil kaidah al-maṣlaḥah al- mursalah dalam  menetapkan  hukum  syariat.  Imam  Malik  diantara  yang  paling  banyak mengamalkan kaidah ini. Para ulama uṣūl menyebutkan silang pendapat yang kuat dalam masalah memasukkan kaidah ini dalam dalil. Mereka menyebutkan diantara ulama yang mengingkari berhujah dengan kaidah ini adalah Imam al-Syāfi’ῑ. 40
Ulama yang menolak maṣlaḥah mursalah memiliki dalil atau alasan, di antaranya bahwa:
1. Kemaslahatan  yang  tidak  memiliki  dalil  khusus  adalah  termasuk  menuruti syahwat.
2. Jika suatu kemaslahatan termasuk kemaslahatan yang mu’tabarah, maka ia masuk dalam keumuman kias, dan jika tidak termasuk kemaslahatan yang mu’tabarah, maka tidak masuk dalam kias. Tidak dibenarkan seseorang mengklaim bahwa ada kemaslahatan mu’tabarah yang tidak masuk dalam nas atau kias, karena perkataan itu akan berkonsuensi pada anggapan bahwa nas Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi
34 Muḥammad Abū Zuhrah, Uṣūl al-Fiqh (Kairo: Dār al-Fikr, 2010), h. 282.
35 ‘Abd al-‘Ᾱl Aḥmad, Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar’iyyah , h. 153.
36 Mohammad Rusfi, “Validitas Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Sumber Hukum ”, h. 67-68.
37 Ibrāhῑm ibn Mūsā al-Syāṭibῑ, Al-Muwāfaqāt, Juz 3, h. 285.
38 Ibrāhῑm ibn Mūsā al-Syāṭibῑ, Al-I’tiṣām, Juz 2, h. 628.
39 Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh , h. 283.
40 ‘Iyāḍ ibn Nāmῑ al-Salamῑ, Uṣūl al-Fiqh allaẓῑ lā Yasa’ al-Faqῑh Jahluhu , h. 207.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
masih kurang dalam menjelaskan syariat secara sempurna, dan ini bertentangan dengan sifat tablig dari Nabi saw. yang sempurna.
3. Penerapan  kemaslahatan  tanpa  bersandar  pada  nas  akan  berkonsekuensi  pada berlepas  diri  dari  hukum  syariat  dan  dapat  menyebabkan  kezaliman  terhadap manusia atas nama kemaslahatan, sebagaimana yang dilakukan oleh raja-raja yang zalim.
4. Jika kita menerapkan kemaslahatan berdasarkan zatnya, maka akan menyebabkan perbedaan  hukum  karena  perbedaan  negara,  bahkan  karena  perbedaan  individu dalam satu perkara yang sama. 41
Al-Gazālῑ  mengklasifikasikan istiṣlāḥ atau maṣlaḥah  mursalah sejajar  dengan istiḥsān sebagai  metode  penalaran  yang  mempunyai  validitas  tidak  sama  seperti  yang dimiliki qiyas, sehingga ia menyebutkan metode ini dengan istilah al-uṣūl al-mawhūmah, yaitu  prinsip-prinsip  di  mana  para  intelektual  Islam  lebih  menyandarkan  dirinya  pada imajinasi  atau  kebijaksanaannya  ketimbang  pada  hadis. 42 Al-Gazālῑ  berpendapat bolehnya kaidah al-maṣlaḥah al-mursalah menjadi dalil dalam istinbat jika kemaslahatan tersebut  termasuk  dalam  kategori  kebutuhan  primer (ḍarūriyyāt), yaitu  penjagaan terhadap lima unsur pokok, penjagaan terhadap jiwa (al-nafs) , akal (al-‘aql) , keturunan (al-nasl) , harta (al-māl) , dan agama (al-dīn) . 43
Al-Syāṭibῑ  mengemukakan  bahwa al-maṣlaḥah  al-mursalah adalah  dalil  yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam, dan tidak sah jika dimasukkan dalam salah satu jenis bid’ah. 44 Al-Syāṭibῑ juga menyebutkan bahwa silang pendapat dari para  ulama uṣūl dalam  penerapan  kaidah al-maṣlaḥah  al-mursalah terbagi  menjadi empat:
1. Pendapat  yang  menolak  penggunaan al-maṣlaḥah  al-mursalah selama  tidak didasarkan pada dalil. Ini adalah pendapat sekelompok ulama uṣūl.
2. Pendapat  yang  menerima  secara  mutlak  penggunaan al-maṣlaḥah  al-mursalah, seperti Imam Mālik.
3. Pendapat yang menerimanya maknanya dengan pengertian dekat dengan dalil Al- Qur’an dan al-Sunnah .
4. Pendapat  yang  menerima  penggunaan al-maṣlaḥah  al-mursalah untuk kemaslahatan primer (ḍarūrῑ) saja sedangkan untuk kemaslahatan sekunder (ḥājῑ) dan tersier (taḥsῑnῑ) tidak dapat diterima. Ini adalah pendapat Imam al-Gazālȋ. 45 ‘Abdul Wahāb Khalāf menguatkan pendapat bahwa syariat Islam dibangun di atas al-maṣlaḥah al-mursalah, karena jika tidak, maka syariat Islam akan menjadi kaku dan tidak sejalan dengan zaman dan lingkungan, dan barang siapa yang mengatakan bahwa setiap bagian dari kemaslahatan manusia di zaman atau lingkungan manapun telah dijaga oleh syāri’, dan telah disyariatkan dengan nas-nas dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan  kemaslahatan  itu,  maka  hal  itu  tidak  sesuai  dengan  realita  yang  ada.  Tidak diragukan lagi bahwa beberapa kemaslahatan yang ada tidak terdapat dalil syar’ῑ yang
41 Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, h. 282-283.
42 Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālῑ, Al-Mustaṣfā, h. 173.
43 Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālῑ, Al-Mustaṣfā, h. 174.
44 Ibrāhῑm ibn Mūsā al-Syāṭibῑ, Al-Muwāfaqāt, Juz 3, h. 285.
45 Ibrāhῑm ibn Mūsā al-Syāṭibῑ, Al-I’tiṣām, h. 608.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menunjukkan  pengakuannya  terhadap  kemaslahatan  itu  secara  zatnya.  Bagi  yang khawatir  terjadinya  kesia-siaan,  kezaliman  dan  mengikuti  hawa  nafsu  dengan  istilah kemaslahatan  secara  mutlak,  maka  kekhawatirannya  dibantah  dengan  alasan  bahwa kemaslahatan secara mutlak tidak dibangun di atasnya syariat kecuali memenuhi syarat- syarat, yaitu kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang umum, hakiki, dan tidak menyelisihi nas syar’ῑ dan prinsip syariat. 46
Ibnul  al-Qayyim  mengatakan,  “Ada  di  antara  kaum  muslimin  yang  lalai  dalam penjagaan  terhadap al-maṣlaḥah  al-mursalah, mereka  menjadikan  syariat  Islam mengalami  kekurangan  dengan  tidak  menegakkan  kemaslahatan  hamba.  Mereka menutup jalan yang sahih dari jalan-jalan yang benar dan adil. Dan diantara mereka ada pula  yang  melampui  batas  sehingga  mereka  menafikan  syariat  Allah  dan  membuat keburukan dan kerusakan yang panjang.” 47
Adapun  para  ulama  yang  menyelisihi  penggunaan  kaidah al-maṣlaḥah  al- mursalah maka  mereka  menyelisihi  dalam  hal  memasukkan  kaidah  ini  menjadi  dalil tersendiri,  atau  mendahulukannya  dari  nas,  atau  mendahulukannya  dari  maslahat  yang menyelisihinya atau yang serupa dengannya. 48

## Kedudukan Kaidah al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam Hukum Islam
Al-maṣlaḥah  al-mursalah adalah  sesuatu  yang  dijaga  dalam  agama,  dimana hukum  dibangun  di  atasnya. Al-maṣlaḥah  al-mursalah merupakan  dasar  keadilan  dan kebenaran, kaidah ini disandarkan pada ‘urf. 49
Telah  ditetapkan  dalam  nas  dan  penelitian  bahwa  syariat  Islam  hukumnya mencakup kemaslahatan manusia. Firman Allah swt. dalam Q. S. al-Anbiyā’/21: 107, َييمَلاَعْليل ًةَْحَْر  َّلَّيإ َكاَنْلَسْرَأ اَمَو Terjemahnya:
Dan  kami  tidak  mengutus  engkau  (Muḥammad)  melainkan  untuk  (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. 50 Firman Allah swt. dalam Q. S. Yūnus/10: 57,
يمْؤُمْليل ٌةَْحَْرَو ىًدُهَو يروُدُّصلا  يفِ اَميل ٌءاَفيشَو ْمُكي بَر ْنيم ٌةَظيعْوَم ْمُكْتَءاَج ْدَق ُساَّنلا اَهُّ يَأ َيَ يين Terjemahnya: Wahai  manusia!  Sungguh,  telah  datang  kepadamu  pelajaran  (Al-Qur’an)  dari Tuhanmu,  penyembuh  bagi  penyakit  yang  ada  dalam  dada,  dan  petunjuk  serta rahmat bagi orang yang beriman. 51
Kemaslahatan ini jelas dan terang bagi pemilik akal yang lurus. Jika kemaslahatan ini tidak jelas bagi sebagian orang atau terjadi silang pendapat tentang kemaslahatan ini, hal  ini  disebabkan  karena  pengaruh  pemikiran  orang  yang  belum  jelas  baginya
46 ‘Abdul Wahāb Khalāf, ‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh , h. 88.
47 ‘Abdul Wahāb Khalāf, ‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh , h. 88.
48 Iyāḍ ibn Nāmῑ al-Salamῑ, Uṣūl al-Fiqh allaẓῑ lā Yasa’ al-Faqῑh Jahluhu , h. 207.
49 Fatḥῑ al-Durainῑ, Ḥaq al-Ibtikār fȋ al-Fiqh al-Islāmȋ al-Muqāran , h. 84.
50 Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata , h. 331.
51 Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata , h. 215.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kemaslahatan  ini.  Ia  tidak  mengetahui  hakikat  kemaslahatan  yang  tetap  pada  hukum islam. 52
Berdasarkan keberadaannya menurut syara’, maslahat terbagi menjadi tiga:
1. Maslahat mulgāh, maslahat ini adalah sebuah manfaat yang tidak dipandang dan dijaga  dalam  hukum-hukum  syariat.  Hal  ini  disebabkan  karena  ia  mengandung mafsadah yang lebih besar atau dapat menghilangkan maslahat yang lebih besar darinya. Contoh dari maslahat mulgāh adalah apa yang ada pada perzinaan berupa penyaluran  syahwat,  standar  yang  dengannya  kita  mengetahui  bahwa  sebuah kemaslahatan  adalah  maslahat mulgāh adalah  penyelisihannya  terhadap  nas, ijmak, dan qiyās jalῑ.
2. Maslahat yang dipandang dan dijaga oleh syariat, maslahat inilah yang terkandung dalam ‘illah pada qiyas. Maslahat  ini  dinamakan munāsabah. Contohnya: maslahat  penjagaan  akal  yang  terkandung  dalam  pengharaman  khamar,  maka dikiaskan dengan khamar semua yang dapat menghilangkan akal berupa narkoba, ganja, dan yang sejenisnya.
3. Maslahat yang jenisnya dianggap oleh syāri’, namun tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan pengakuannya, artinya nas-nas syariat secara umum menunjukkan penjagaan  terhadap  jenis  maslahat  ini,  akan  tetapi  kita  tidak  mendapatkan  nas khusus yang dapat merealisasikan maslahat ini pada suatu hukum tertentu. Karena jika kita menemukan nas khusus dan mungkin diberlakukan qiyās padanya, maka ia  akan  masuk  dalam  jenis  maslahat  yang  kedua.  Contohnya  adalah  maslahat ketika  mengumpulkan  Al-Qur’an  di  dalam  satu  mushaf,  amalan  ini  terdapat kemaslahatan  padanya  berupa  penjagaan  terhadap  agama (hifẓu  al-dῑn), akan tetapi kita tidak menemukan nas yang menunjukkan penjagaan terhadap agama dengan  metode  seperti  itu  secara  khusus,  dan  tidak  ada  sesuatu  yang menyerupainya yang mungkin metode itu itu dikiaskan dengannya. Maslahat ini dinamakan maṣlaḥah  mursalah. Maslahat  inilah  yang  diperselisihkan  hukum berhujah dengannya dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Tidak benar jika kita  menafsirkan maṣlaḥah  mursalah sebagai  maslahat  yang  diabaikan  atau al- maskūt  ‘anhā, karena  sesungguhnya  syariat  tidak  mengabaikan  sesuatu  dari kemaslahatan  yang  hakiki,  syariat  hanya  mengabaikan  maslahat  yang  waham. Adapun penyebutan kata mursalah (terlepas), adalah untuk mengecualikan semua maslahat  yang  terikat,  yang  disebutkan  secara  khusus  oleh  nas  dan  mungkin dikiaskan padanya. .53
Maṣlaḥah  mursalah dianggap  sebagai  pertimbangan  bagi  agenda  kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penempatan maṣlaḥah mursalah sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode istinbat  hukum,  menjadikan  hukum  Islam  itu  luwes,  dan  keuniversalan  hukum  Islam ditunjukan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial. Tentu yang dimaksud adalah dalam lapangan muamalah dan adat dan bukan lapangan ibadah. 54
52 Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh , h. 277.
53 ‘Iyāḍ ibn Nāmῑ al-Salamῑ, Uṣūl al-Fiqh allaẓῑ lā Yasa’ al-Faqῑh Jahluhu , h. 205-206.
54 Mohammad Rusfi, “Validitas Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Sumber Hukum ”, h. 65.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Maṣlaḥah  mursalah adalah  salah  satu  cara  agar  kebijakan  dapat  sesuai  dengan tuntutan  hidup  yang  terus  mengalami  pembaruan  dan  kebutuhan  hidup  yang  begitu banyak.  Dengan  membangun  hukum  di  atas  dasar maṣlaḥah  mursalah, urusan administrasi umum dan kemaslahatan masyarakat dapat teratur, seperti kebijakan pajak bagi orang yang memiliki keluasan harta dan orang-orang kaya jika tidak ditemukan pada baitul  mal  sesuatu  yang  cukup  untuk  diinfakkan  pada  kemaslahatan  umum,  seperti pembangunan jembatan, sekolah, pabrik, dan rumah sakit, menetapkan kebijakan untuk menjaga  keamanan  negara,  menetapkan  hukuman  bagi  yang  melakukan  kejahatan berdasarkan kemaslahatan, dan mendirikan yayasan-yayasan yang diperlukan. 55

## Syarat Berhujah dengan Kaidah al-Maṣlaḥah al-Mursalah
Agar  tidak  masuk  dalam  pensyariatan  dengan  hawa  nafsu  dan  syahwat,  maka diperlukan kehati-hatian ketika berhujah dengan kaidah al-maṣlaḥah al-mursalah , oleh karena itu para ulama menetapkan beberapa syarat pada kaidah al-maṣlaḥah al-mursalah yang mana syariat dibangun di atasnya:
1. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang waham, maksudnya pensyariatan hukum dalam suatu permasalahan benar- benar  dapat  menghadirkan  manfaat  dan  mencegah  mudarat,  adapun  sekadar sangkaan dapat menghadirkan manfaat tanpa menimbang kemudaratan yang bisa hadir maka ini adalah kemaslahatan yang dibangun di atas sangkaan.
2. Kemaslahatan  tersebut  sifatnya  umum  dan  bukan  kemaslahatan  pribadi, maksudnya  pensyariatan  hukum  dari  suatu  permasalahan  dapat  menghadirkan manfaat  untuk  banyak  manusia  atau  mencegah  mereka  dari  kemudaratan,  dan bukan kemaslahatan yang sifatnya pribadi atau untuk manusia dalam jumlah yang kecil. Hukum tidak disyariatkan jika hanya menghadirkan maslahat yang khusus untuk  pemimpin  atau  bangsawan  tanpa  memperhatikan  maslahat  mayoritas manusia. Maka kemaslahatan itu harus bermanfaat untuk mayoritas manusia.
3. Kemaslahatan tersebut  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang telah  ditetapkan oleh  nas  atau ijmā’, seperti  menyamakan  harta  warisan  dari  anak  laki-laki  dan perempuan,  karena  maslahat  ini  adalah  maslahat  yang  telah  ditetapkan kebatilannya karena ia bertentangan dengan Al-Qur’an . Sebagaimana yang terjadi pada kekeliruan fatwa dari Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṡῑ al-Mālikῑ seorang ahli fikih dari  Andalus  sekaligus  murid  dari  Imam  Mālik,  ketika  seorang  raja  Andalus membatalkan  puasanya  secara  sengaja  di  bulan  Rḥan,  maka  Imam  Yaḥyā memfatwakan bahwa tidak ada kafarat untuk kesengajaannya membatalkan puasa kecuali  ia  wajib  berpuasa  selama  dua  bulan  berturut-turut.  Ia  memfatwakan demikian karena menurutnya itu mengandung kemaslahatan, karena tujuan dari kafarat  adalah  agar  pelaku  dosa  berhenti  dari  perbuatan  dosanya  dan  tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi, dan tidak ada yang dapat menghentikan raja tersebut  dari  perbuatannya  kecuali  kafarat  berpuasa  selama  dua  bulan  berturut- turut.  Adapun  membebaskan  budak  maka  itu  adalah  hal  yang  mudah  bagi  raja tersebut  dan  tidak  akan  menghentikannya  dari  perbuatan  dosanya.  Fatwa  ini memang  dibangun  di  atas  kemaslahatan,  namun  ia  menyelisihi  nas,  karena  nas
55 ‘Abd al-‘Ᾱl Aḥmad, Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar’iyyah, h. 153.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
secara jelas menyebutkan bahwa kafarat orang yang membatalkan puasa secara sengaja di bulan Ramadan adalah membebaskan budak, barang siapa yang tidak mampu maka wajib baginya berpuasa dua bulan berturut-turut, barang siapa yang tidak  mampu  maka  wajib  baginya  memberi  makan  enam  puluh  orang  miskin, tanpa  ada  perbedaan  antara  raja  atau  orang  fakir  yang  membatalkan  puasanya. Maka  kemaslahatan  yang  dianggap  oleh mufti  yang  secara  khusus  mewajibkan raja  tersebut  untuk  berpuasa  dua  bulan  berturut-turut  sebagai  bentuk  kafarat bukanlah termasuk maṣlaḥah mursalah, tapi ia masuk dalam maṣlaḥah mulgāh. 56
4. Kemaslahatan  tersebut  tidak  menyelisihi  kemaslahatan  yang  sama  atau kemaslahatan  yang  lebih  besar  darinya.  Jika  beberapa  kemaslahatan  saling bertentangan  maka  didahulukan  kemaslahatan  yang  pengaruhnya  paling  besar, paling umum manfaatnya, dan paling mampu menghindarkan kemafsadatan. Jika kemaslahatan pribadi atau kelompok bertentangan dengan kemaslahatan umum, maka didahulukan kemaslahatan umum.
5. Kemaslahatan itu berada di wilayah ijtihad dan bukan tauqifiyyah, seperti nama- nama  Allah  dan  sifat-sifat-Nya,  balasan  amal,  dan  dasar-dasar  ibadah,  karena tidak  mungkin  beristidlal  dengan maṣlaḥah  mursalah untuk  menetapkan  suatu ibadah, menambah maupun menguranginya. 57
Al-Gazālῑ menetapkan syarat yang lebih ketat dalam beramal dengan kaidah al- maṣlaḥah  al-mursalah, dimana  ia  menetapkan  kemaslahatan  tersebut  harus  bersifat ḍarūrῑ (primer), qat’iyyah (pasti), dan kulliyah (universal). 58
Al-Syāṭibῑ  menetapkan  beberapa  syarat  untuk  berhujah  dengan  kaidah al- maṣlaḥah al-mursalah:
1. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan tujuan syariat dan tidak menyelisihi prinsip dasar penetapan hukum Islam.
2. Kemaslahatan  tersebut  bersifat  rasional,  maka  ia  tidak  masuk  dalam  bidang ibadah, karena bidang ibadah pada umumnya maknanya tidak dapat dicerna oleh akal secara rinci.
3. Kemaslahatan  tersebut  sebagai  proteksi  terhadap  kebutuhan  esensial  dan menghilangkan kesulitan-kesulitan agama. 59
Dari syarat yang ditetapkan oleh al-Syāṭibῑ dapat dipahami perbedaan pandangan antara al-Syāṭibῑ dan al-Gazālῑ dalam penerapan kaidah al-maṣlaḥah al-mursalah , dimana al-Syāṭibῑ  tidak  mewajibkan  suatu  kemaslahatan  harus  bersifat  universal,  karena penjagaan terhadap kemaslahatan individu dan berbagai kelompok adalah perkara yang dianggap  dalam  syariat.  Demikian  pula  ia  tidak mewajibkan  suatu  kemaslahatan harus bersifat qat’iyyah (pasti),  karena  beramal  dengan al-ẓan  al-rājiḥ (dugaan  kuat)  adalah perkara yang diamalkan dalam hukum furū’. 60
56 ‘Abdul Wahāb Khalāf, ‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh , h. 86-87.
57 ‘Iyāḍ ibn Nāmῑ al-Salamῑ, Uṣūl al-Fiqh allaẓῑ lā Yasa’ al-Faqῑh Jahluhu , h. 209.
58 Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālῑ, Al-Mustaṣfā , h. 176.
59 Ibrāhῑm ibn Mūsā al-Syāṭibῑ, Al-I’tiṣām, Juz 2, h. 627-632.
60 Yūsuf al-Qarḍāwῑ, “ al-maṣlaḥah  al-mursalah  wa  syurūt  al-‘amal  bihā ”, Official  Website  of Yūsuf al-Qarḍāwῑ, https://www.al-qaradawi.net/node/4041 (3 Februari 2020).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## Aktualisasi Kaidah al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam HAKI
Sejalan  dengan  perkembangan  kemajuan  dan  peradaban,  maka  permasalahan kehidupan  manusia  akan  semakin  kompleks  dan  beragam  dan  memerlukan  kepastian hukum. 61 Tidak semua kasus masalah hukum atas pelbagai kehidupan manusia  dirinci secara jelas tegas dalam Al-Qur’an dan sunah, dalam hal menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nasnya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan/kesejahteraan hamba di dunia dan di akhirat. 62
Beberapa  perkembangan  di  bidang  muamalah  kontemporer  yang  sebelumnya belum  pernah  ada,  juga  memerlukan  kepastian  hukum  apakah  perkembangan  tersebut boleh diterapkan mengingat tidak ada nas yang ṣarῑḥ dari Al-Qur’an maupun sunah yang mengaturnya,  diantaranya  adalah  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual.  Diharapkan  akan semakin banyak pengkajian ilmiah dan mendorong para cendekiawan untuk melakukan berbagai penelitian dan menulis buku-buku yang bermanfaat sementara tulisan dan hak cipta  mereka  terjaga  dari  berbagai  pelanggaran.  Islam  datang  untuk  merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. 63
Khālid bin ‘Abd al-Azῑz menjelaskan bahwa kemaslahatan yang terdapat dalam hak  cipta adalah dapat memotivasi para ulama untuk terus menyebarkan pemikiran dan ilmu  mereka  agar  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  dan  melarang  hak  cipta  akan berkonsekuensi pada merosotnya aktivitas keilmuan. 64 Bakr bin ‘Abdullāh menyebutkan bahwa  dalam  pemberlakuan  hak  cipta  terdapat  penjagaan  terhadap  perkembangan penelitian dan penyebaran ilmu, juga mendorong para ulama untuk terus menghasilkan karya dan ini merupakan diantara sebab terpenting bagi kemajuan umat. 65
Fatḥῑ al-Durainῑ menyebutkan bahwa penerapan kaidah al-maṣlaḥah al-mursalah dalam hak cipta ditinjau dari dua sisi:
1. Pertama, dari  sisi  kepemilikan  yang  kedudukannya  seperti  harta,  yaitu  hak kepemilikan harta. Kemaslahatan padanya bersifat khusus yang kembali kepada penulis, kemudian kepada penerbit. Jelas ini adalah hak kepemilikan harta secara khusus.
2. Kedua, di dalamnya terdapat kemaslahatan umum yang kembali kepada seluruh masyarakat berupa manfaat kekayaan intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. 66
Aktualisasi  kaidah al-maṣlaḥah  al-mursalah dalam  suatu  permasalahan bergantung pada kemaslahatan yang dijaga di dalam Al-Qur’an dan hadis. Permasalahan hak  cipta  secara  khusus  tidak  dibahas  di  dalam  Al-Qur’an  dan  hadis,  akan  tetapi
61 Ahmad Qarib dan Isnaini Harahap, “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam”, Analytica Islamica 5, no. 1 (2016): h. 68. 62 Muḥammad Aqṣarῑ, Al-Maṣāliḥ wa al-Wasāil min Kitāb Qawā’id al-Aḥkām (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2007), h. 107.
63 Abdullāh al-Muṣliḥ dan Ṣalāḥ Al-Ṣāwῑ, Mā Lā Yasa’ al-Tujjār Jahluhu, h. 256
64 Khālid  bin  ‘Abd  al-‘Azῑz,  “Haq  al-Ta’lῑf:  ḥaqῑqatuhu,  anwā’uhu,  ḥukmuhu,  mā  yatarattab ‘alahi”, Majallah al-Dirāsāt al-Islamiyyah 40, no. 2 (2019): h. 1055.
65 Bakr bin ‘Abdullāh, Fiqh al-Nawāzil, h. 176.
66 Fatḥῑ al-Durainῑ, Ḥaq al-Ibtikār fῑ al-Fiqh al-Islāmῑ al-Muqāran , h. 83-84.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kemaslahatan  yang  ada  di  dalamnya  berupa  penjagaan  terhadap  harta (ḥifẓ  al-amwāl) yang sifatnya ḍarūrῑ adalah sesuatu yang disyariatkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Al-maṣlaḥah  al-mursalah adalah  sesuatu  yang  dijaga  dalam  agama,  dimana hukum dibangun di atasnya. Al-maṣlaḥah al-mursalah merupakan dasar keadilan dan kebenaran, kaidah ini disandarkan pada ‘urf sehingga menjadi sumber hukum sekunder . Al-maṣlaḥah al-mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Aktualisasi  kaidah al-maṣlaḥah  al-mursalah dalam  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual  ditinjau  dari  dua  sisi. Pertama, dari  sisi  kepemilikan,  dimana kedudukannya seperti harta, kemaslahatan padanya bersifat khusus yang kembali kepada penulis, kemudian kepada penerbit. Kemaslahatan yang ada di dalamnya berupa  penjagaan  terhadap  harta (ḥifẓ  al-amwāl) yang  sifatnya ḍarūrῑ adalah sesuatu yang disyariatkan. Kedua, di dalamnya terdapat kemaslahatan umum yang kembali  kepada  seluruh  masyarakat  berupa  manfaat  kekayaan  intelektual  yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan.
Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang aktualisasi kaidah al-maṣlaḥah al-mursalah dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual agar hak seseorang atas hasil  karyanya  dapat  terjaga.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  dapat  memotivasi  para pembuat  karya  agar  terus  menghasilkan  karya  yang  bermanfaat  karena  hal  itu  sejalan dengan syariat dan dilindungi oleh undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Ulwān, ‘Abdullāh Nāṣiḥ. Al-Islam Syarῑ’ah al-Zamān wal Makān . Kairo: Dār al-Salām,
t.th.
Aḥmad, ‘Abd al-‘Ᾱl. Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar’iyyah. Cet. I; Riyadh: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad bin Su’ūd, 1414 H/ 1993 M.
al-Bazzār,  Abū  Bakr  Aḥmad  ibn  ‘Amr. Musnad  al-Bazzār ,  Juz  9.  Cet  I;  Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 2009. al-Durainῑ,  Fatḥῑ. Ḥaq  al-Ibtikār  fῑ  al-Fiqh  al-Islāmῑ  al-Muqāran. Cet  I;  Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1399 H/ 1979 M.
al-Gazālῑ, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. Al-Mustaṣfā. Cet. I; Kairo: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyyah , 1413 H/ 1993 M. al-Muṣliḥ, Abdullāh dan Ṣalāḥ Al-Ṣāwῑ. Mā Lā Yasa’ al-Tujjār Jahluhu. t.t.: t.p., 2004. al-Qarḍāwῑ, Yūsuf. “al-maṣlaḥah al-mursalah wa syurūt al-‘amal bihā”. Official Website of Yūsuf al-Qarḍāwῑ, https://www.al-qaradawi.net/node/4041 (28 Februari 2021)
al-Rāzῑ, Muḥammad ibn Abῑ Bakr. Mukhtār al-Ṣiḥāḥ. Cet. V; Beirut: Al-Maktabah al- ‘Aṣriyyah, 1420 H/ 1999 M.
al-Salamῑ, ‘Iyāḍ ibn Nāmῑ. Uṣūl al-Fiqh allaẓῑ lā Yasa’ al-Faqῑh Jahluhu . Cet. I; Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 1426 H/ 2005 M.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
al-Syāṭibῑ,  Ibrāhῑm  ibn  Mūsā. Al-I’tiṣām . Cet. I; Arab Saudi: Dar Ibn ‘Affān, 1412 H/ 1992 M.
al-Syāṭibῑ, Ibrāhῑm ibn Mūsā. Al-Muwāfaqāt . Cet. I; Kairo: Dar Ibn ‘Affān, 1417 H/ 1997 M.
al-Zuḥailī, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz 7. Cet IV; Dimasyq: Dār al- Fikr, t.th.
Aqṣarῑ, Muḥammad. Al-Maṣāliḥ wa al-Wasāil min Kitāb Qawā’id al-Aḥkām. Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2007.
Bakr bin ‘Abdullāh. Fiqh al-Nawāzil. Juz 2, Cet I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2008. DGIP.Go.Id. Sejarah  Perkembangan  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  (KI) . https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki  (Diakses pada tanggal 23 September 2020). Direktorat Jenderal HAKI. Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Tangerang: Direktorat Jenderal HAKI, 2013.
Ibn Ḥazm. Al-Muḥallā bi al-Ᾱṡār, Juz 7. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
Ibn Manẓūr. Lisān al-‘Arab. Cet. III; Beirut: Dar Ṣādir , 1414H/2010M. Kementerian  Agama  RI. Terjemah  Tafsir  Per  Kata. Bandung:  Sygma  Creative  Media Corp, 2010.
Khalāf, ‘Abdul Wahāb. ‘Ilmu uṣūl al-Fiqh. Cet. VIII; Kairo: Maktabah al-Da’wah, t.th. Khālid bin ‘Abd al-‘Azῑz. “Haq al-Ta’lῑf: ḥaqῑqatuhu, anwā’uhu, ḥukmuhu, mā yatarattab ‘alahi”. Majallah al-Dirāsāt al-Islamiyyah 40, no. 2 (2019): h. 1047-1062.
Muhammad,  Fahmi  dan  Jaenal  Aripin. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
Musyafa’, M. “Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Al-Iqtishad 5, no. 1 (Januari 2013): h. 39-50.
Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011. Okezone.Com.  Akibat  Pembajakan  Kerugian  Negara  Capai  Rp65,1  Triliun. https://economy.okezone.com/read/2016/06/09/320/1410336/akibat-pembajakan- kerugian-negara-capai-rp65-1-triliun (Diakses pada tanggal 23 September 2020). Pransiska,  Toni.  “Meneropong  Wajah  Studi  Islam  dalam  Kacamata  Filsafat:  Sebuah Pendekatan Alternatif”, Intizar 23, no. 1 (2017): h. 165-182.
Qarib,  Ahmad  dan  Isnaini  Harahap.  “Penerapan  Maslahah  Mursalah  dalam  Ekonomi Islam”, Analytica Islamica 5, no. 1 (2016).
Rusfi,  Mohammad.  “Validitas  Maṣlaḥah  Mursalah  Sebagai  Sumber  Hukum”. AL- ‘ADALAH 12, no. 1 (Juni 2014): h. 64-74.
Suara Merdeka.Com. Kasus Pembajakan di Indonesia Masih Tinggi. https://www.suaramerdeka.com/news/baca/197552/kasus-pembajakan-di-indonesia- masih-tinggi (Diakses pada tanggal 23 September 2020). Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019. Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam ”, Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 3, no. 5 (2015). Syarifuddin, Amir. Usûl Fiqh II . Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999. Zuhrah, Muḥammad Abū. Uṣūl al-Fiqh. Kairo: Dār al-Fikr, 2010.