Available online at: http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1: 34  - 46
DOI: 10.15575/kh.v3i1. 8759
* Copyright  (c) 2021 Linda Novianti
This work is licensed under  a Creative  Commons Attribution-ShareAlike  4.0 International  License .
Diterima:  13 Juni 2020;  Direvisi5: 15 Februari  2021;  Disetujui: 26 Februari  2021

## POLITIK HUKUM INDONESIA YANG BERKAITAN DENGAN STATUTA ROMA DALAM  PENEGAKKAN PELANGGARAN  HAK MINORITAS

## Linda Novianti
Pascasarjana  Ilmu Hukum UIN Sunan  Gunung  Djati Bandung Email : lindanovianti999@gmail.com

## ABSTRACT
Various generations have certainly inherited history and will never forget the bloody disaster of the May 1998 riots. Even though the millennial generation like the present era did not play a role at that time, reading its history certainly invites terrible feelings when imagining it. Regarding ethnic Chinese, for example, who were chased, beaten, tortured, brutally murdered, even gang raped. The merchandise in their shop houses was looted, then burned. It seems that countless houses, shophouses, malls, office buildings, and even sports facilities were burned down by the masses when the rioting occurred. As for the method used in this research is the descriptive method, with the results of the analysis that the protection of minority rights can be carried out by fulfilling the obligations and pledges of various countries as stated in international agreements, giving consideration to the various interests of minorities in the context of developing policies, as well as supporting the understanding of the culture, traditions and language of minorities in certain areas by guaranteeing that members of minority groups also have the same overall opportunity. Meanwhile, the basic principles of minority rights law are a guide on how the state regulates and fulfills the rights of minority groups. These regulations include national legal products, efforts to ratify international conventions and covenants related to the rights of minority groups in Indonesia. Then regarding Indonesian legal politics related to the Rome Statute in dealing with violations of minority rights, including the birth of Law Number 26 of 2000, as a bridge for Indonesian legal politics, where the existence of these laws and regulations is considered a real attempt by Indonesia to avoid interference. international affairs in domestic affairs related to crimes against humanity.
Keywords: Politics, Law, Minorities, Rome Statute

## ABSTRAK
Berbagai generasi sudah pasti mewarisi sejarah dan tidak akan pernah bisa melupakan petaka berdarah kerusuhan Mei 1998. Meskipun generasi milenial seperti era masa kini tidak turut berperan pada masa itu,  namun dengan membaca sejarahnya, tentu dapat mengundang perasaan mengerikan tatkala membayangkannya. Terkait Etnis Cina misalnya, yang dikejar-kejar, dipukuli, dianiaya, dibunuh secara keji, bahkan diperkosa ramai-ramai. Barang dagangan dalam ruko-ruko milik mereka dijarah, lalu dibakar. Sepertinya tidak terhitung banyaknya rumah, ruko, mall, gedung perkantoran, bahkan sarana olahraga yang dibakar massa saat kerusuaan tersebut terjadi. Adapun mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif, dengan hasil analisis bahwa perlindungan atas hak minoritas beberapa upayanya, dapat dilakukan dengan pemenuhan kewajiban serta ikrar dari berbagai negara seperti halnya yang tercantum dalam perjanjian internasional, memberikan pertimbangan terhadap berbagai kepentingan kaum minoritas dalam rangka pengembangan kebijaksanaaan, serta menyokong pemahaman kebudayaan,  tradisi dan bahasa kaum minoritas yang berada pada wilayah tertentu dengan mengulurkan jaminan anggota kelompok  minoritas  juga  memiliki  kesempatan yang  sama  secara menyeluruh.  Sementara  itu,  mengenai  prinsip  dasar  hukum  hak  minoritas  merupakan  panduan bagaimana negara mengatur dan memenuhi hak-hak kelompok  minoritas. Aturan-aturan tersebut meliputi produk hukum nasional, upaya ratifikasi terhadap konvensi dan kovenan internasional yang berhubungan dengan hak-hak kelompok minoritas di Indonesia. Kemudian mengenai politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam menangani pelanggaran hak minoritas, diantaranya lahir  Undang-Undang Nomor  26  Tahun 2000, sebagai jembatan politik  hukum Indonesia, dimana

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  33  -  46
Politik Hukum Indonesia  yang Berkaitan  dengan  Statuta  Roma dalam Penegakkan  Pelanggaran  Hak

## Minoritas
keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dianggap sebagai upaya nyata Indonesia untuk menghindarkan diri dari campur tangan internasional dalam urusan domestik terkait dengan kejahatan kemanusiaan.
Kata Kunci : Politik, Hukum, Minoritas, Statuta Roma

## PENDAHULUAN
Hampir pada beberapa negara terdapat kelompok minoritas, baik dari segi bahasa, suku maupun agama minoritas (Risdianto, 2017). Misalnya saja terdapat Suku Khasmir di Negara India, Suku Aborigin di Australia, ataupun Suku Indian di Amerika Serikat. Pada kehidupan berbangsa dan bernegara, suku- suku minoritas ini sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dari suku mayoritas. Atas dasar inilah, timbulnya konflik dalam berbagai bentuk serta skala mempersulit hubungan harmonis antara kedua kelompok tersebut.
Begitu pula dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak merumuskan pengertian khusus untuk kelompok minoritas (Arianta et al., 2020). Bahkan sebagai panduan, PBB hanya menjerjemahkan kelompok minoritas dalam suatu negara sebagai kelompok perorangan yang tidak dominan dengan ciri khas agama, suku bangsa ataupun mbahasa tertentu yang berbeda dengan mayoritas. Sehingga dalam implementasinya, kelompok perorangan tersebut muncul suatu keinginan dengan tujuan melestarikan cirri khas kelompok mereka untuk diterima di tengah-tengah mayoritas. Selain itu , Council of Europe Parlimenary berdasarkan Recommendation  1201 (1993)  dalam  Pakpahan    (2017)  mendefinisikan kelompok minoritas sebagai kelompok dalam situasi sebagai berikut :
1. Berada dalam wilayah dan bersetatus sebagai negara;
2. Mempunyai hubungan panjang, kuat dan berkesinambungan dengan negara;
3. Memperlihatkan keunikan karakter etnis, budaya, agama atau bahasa;
4. Bisa  menjadi  perwakilan  meskipun  jumlahnya  lebih  kecil  dibandingkan  seluruh  jumlah penduduk negara atau bagian wilayah negara; dan
5. Mempunyai motivasi untuk bersatu dalam negara dengan tetap mempertahankan identitas aslinya.
Berbagai ilmuan memiliki pengertian sendiri-sendiri terhadap kelompok minoritas meskipun secara umum terdapat persamaan unsur dalam pengertian mereka. Francesco Capotorti contohnya, yang coba mendefinisikan kelompok minoritas sebagai kelompok yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk dalam suatu negara (Mundhe, 2020; Omaka, 2014). Mereka berasal dari etnis, agama, atau bahasa yang berbeda dengan kelompok lain dan memperhatikan solidaritas untuk mempertahankan budaya, tradisi, agama dan bahasa mereka. Sementara itu, Jules Dechennes menjelaskan pengertian kelompok minoritas  sebagai kelompok warga negara dalam jumlah kecil yang memiliki karakteristik etnis, agama atau bahasa yang berbeda dari mayoritas penduduk, tidak punya posisi dominan dalam negara, memiliki solidaritas terhadap kelompok lain, mempunyai semangat kebersamaan untuk memperoleh kesetaraan dengan kelompok lain dan persamaan di hadapan hukum (Mir’atul, 2019) .
Terlepas dari itu, jika berbicara mengenai politik hukum, tentu su dah menjadi sebuah diskursus yang menarik. Hal itu dikarenakan, politik hukum dimaknai sebagai sarana digunakan pemerintah dalam menciptakan sistem hukum nasional sebagai bentuk perwujudan cita-cita bangsa Indonesia (Mahanani, 2014). Bahkan lebih jauh dari itu, Satjipto Rahardjo dalam Pramono   (2018) memberikan asumsi jika

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  33  -  46
Politik Hukum Indonesia  yang Berkaitan  dengan  Statuta  Roma dalam Penegakkan  Pelanggaran  Hak Minoritas Linda Novianti
politik hukum mempunyai makna sebagai suatu kegiatan memilih dengan cara yang hendak digunakan untuk mencapai tujuan hukum tertentu.
Sementara berbicara perihal Statuta Roma, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang  membahas hal  ini  seperti penelitian  Sopiana   (2019) yang  membahas tentang Kedudukan  International  Crimnal  Court  (ICC)  Dalam  Mekanisme  Hukum  Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional, Faisal (2019) membahas tentang Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan dan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2018) tentang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Terdapat kekurangan atau kekosongan pada penelitian terdahulu tersebut yang akan di coba di sempurnakan pada penelitian ini. Pengadilan internasional untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional, yang memiliki sifat permanen serta berwenang dalam mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat, seperti halnya gejahatan genosida (pemusnahan etnik), kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Dalam hal  ini,  pemerintah Indonesia juga mengakui istilah pelanggaran HAM berat merupakan terjemahan dari gross violation of human rights , dengan tujuan mengatur jenis-jenis kejahatan sebagai suatu pelanggaran HAM yang berat.
Oleh karena itu, disini dibutuhkan suatu pengkajian lebih mendalam memgenai politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam rangka penegakkan pelanggaran hak minoritas. Terkait rumusan masalah dalam penelitian ini yakni pertama , bagaimana perlindungan terhadap hak minoritas ? kedua, bagaimana prinsip dasar hukum hak minoritas ? dan ketiga terkait bagaimana politik hukum Indonesia dalam menangai pelanggaran HAM hak minoritas ? dengan tujuan yang hendak dicapai diantanya untuk mengetahui perlindungan terhadap hak minoritas, untuk mengetahui prinsip dasar hukum hak minoritas, dan juga untuk mengetahui politik hukum Indonesia dalam menangai pelanggaran HAM hak minoritas.

## METODE PENELITIAN
Menggunakan metode penelitian hukum (Benuf & Azhar, 2020) , dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013) penulis berusaha mengurai data yang didapatkan dari Teknik studi literature dan observasi dengan menggunakan analisis isi dan mendeskripsikannya dengan data – data yang telah dipastikan kebenarannya melalui metode triangulasi. Penelitian ini dengan tujuan memperoleh deksripsi secara jelas mengenai obyek yang menjadi fokus penelitian yakni politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan statuta roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## MULTIKULTURAL INDONESIA
Membicarakan  multikultural  terkait  dengan  keragaman  budaya,  suku,  keyakinan,  terbagi kedalam  tiga  hal  yakni  multikulturalisme  yang  berkenaan  dengan  budaya  (Mediawati,  2019), multikulturalisme yang merujuk pada keragaman budaya, serta multikulralisme yang berkenaan dengan tindakan spesif ik pada respons atas keragaman tersebut. Sehingga, ‘isme’ menandakan suatu doktrin

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  33  -  46
Politik Hukum Indonesia  yang Berkaitan  dengan  Statuta  Roma dalam Penegakkan  Pelanggaran  Hak

## Minoritas
normatif yang diharapkan berkerja pada pikiran setiap orang pada konteks masyarakat dengan beragam budaya.  Proses  dan  bagaimana  multikulturalisme  sebagai  doktrin  normatif  menjadi  ada  serta implementasi gagasan multikultural yang telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan politis (Kahmad, 2013).
Pengaturan sebagai tanggapan atas keberagaman kerap menjadi arena dominasi kebudayaan mayoritas dan  akhirnya terjebak dalam bentuk-bentuk monokulturalisme. Dalam konteks  negara, multikulturalisme  seakan  harus  kehilangan  keberagamannya  ketika  bersentuhan  dengan  otorisasi pemerintah dan politik identitas dalam bentuk kesatuan nasional. Slogan Bhineka Tunggal Ika pada masa Orde Baru di Indonesia dan pemilihan kebudayaan dominan dalam pengaturan pemerintahan di Filipina, Malaysia, Thailand, merupakan kasus yang diangkat untuk menggambarkan pengelolaan keberagaman dalam multikulutralisme. Otoritas nasional muncul sebagai pengatur budaya dominan. Pemegang otoritas bisa melihat budaya-budaya dan menggolongkannya, serta mengasimilasi budaya interior ke dalam sebuah penilaian yang dianggap terbaik. Kebijakan ini berorientasi pada monomultikulturalimse yang dekat dengan kebijakan penganut faham asimilasi (Kahmad, 2013).
Kesadaran multikultural sebenarnya telah ada sejak Negara Repubik Indonesia terbentuk. Para founding fathers bangsa ini menyadari hal tersebut dengan memilih bentuk negara   kesatuan dan menegaskan Pancasila sebagai falsafah bersama. Namun, dalam realitas hostorisnya, perjalanaan konsep ideal tersebut  tidak berjalan mulus. Pada masa Orde Baru, kesadaran tersebut dipendam  atas nama kesatuan  dan  persatuan.  Ideologi  pembangunanisme  ( developmentalism )  yang  diusung  rezim  ini, mensyaratkan kesatuan arah dan strategi guna melancarkan proses  pembangunan. Maka selama itu pula, paham  dan  kenyataan  multicultural  tersebut  dipinggirkan,  sehingga  munculah  cara  pandang monokulturalisme dalam semua aspek kehidupan. Alhasil sampai saat ini, wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah (Kahmad, 2013).
Wacana multikultur kembali mengemuka saat reformasi bergulir di negeri ini. Multikultural sendiri merupakan bentuk sikap, pengetahuan dan paham yang mengapresiasi keragaman sebagai kenyataan. Wacana multicultural berkaitan erat dengan konsep demokrasi yang memberi ruang bagi semua komunitas untuk eksis. Hal ini pula yang melahirkan kenyataan keberagaman di Indonesia yang sejak lama ada. Dalam masyarakat multicultural masing-masing budaya bersifat otonom, sehingga tampak sebagai  bentuk  masyarakat  multietnik.  Masyarakat  multicultural  dalam  perkembangannya  akan bersinggungan dengan konsep hidup bersama ( being existence with the others) , untuk mencari kehidupan bersama. Dengan berbagai karakternya, Indonesia dapat disebut juga sebagai bangsa dengan elemen pendukung multikultural. Lebih dari itu, multikulturalisme sendiri adalah soal bagaimana memahami kebudayaan itu sendiri. Saat ini, masih ada orang yang menilai perbedaan bukan hal yang menyenangkan dan menjadi rahmat. Setiap kelompok berusaha membuat territorial, menegaskan identitas masing- masing (Kahmad, 2013).
Dalam perspektif sosiologis, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai kesaturan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan agama, suku, serta adat daerah masing-masing. Namun fakta sosiologis ini, kerap menjadi persoalan serius karena pada sisi lain, masyarakat juga dibatasi secara vertikal, dengan struktur ekonomi antara lapisan atas ( the have ) dan bawah ( the have not ) yang cukup tajam. Gap atau ketimpangan  yang  menganga  tersebut  menjadi  basis  bagi  konflik-konflik  sosial.  Kecurigaan  pada perbedaan  menjadi  sebuah  kecurigaan  yang  memacu  perpecahan  antar  komunitas  di  negeri  ini. Fenomena tersebut diakibatkan karena keragaman dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan tidak pernah diapresiasi, apalagi diajarkan dalam konteks pendidikan, baik formal maupun informal. Alhasil ketika simpul kekuasan yang menjaganya runtuh, maka kenyataan itu muncul dan seakan menohok kehidupan

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  33  -  46
Politik Hukum Indonesia  yang Berkaitan  dengan  Statuta  Roma dalam Penegakkan  Pelanggaran  Hak Minoritas Linda Novianti
masyarakat. Bahkan ketika masyarakat menjalani kehidupan dalam era reformasi keragaman tersebut sering menjadi masalah sosial. Konflik terjadi yang dipicu perbedaan etnik bahkan mencuat di berbagai daerah. Selain persoalan agama, masalah etnis atau kelompok minoritas merupakan persoalan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia (Kahmad, 2013).
Adapun imbas besar dari peran politik dan Negara yang menyelimuti hubungan antar agama dan juga etnis menghasilkan sebongkah keretakan dalam realisasi kerukunan yang sudah terbangun selama ini. Dalam konteks keindonesiaan ternyata asumsi politik dan peran Negara sangat kuat dan dominan. Ada sinyalir kerukunan yang ditampilkan dengan frame politi telah mengalami kegagalan, hal tersebut disebabkan (Kahmad, 2013) :
1. Negara salah persepsi mengenai identitas keagamaan dan kesukuan sehingga mengenai identitas keagamaaan dan kesukuan sehingga yang dilakukan bukan pencairan konsep identitas yang bisa membuatnya inklusif bagi dialog;
2. Negara juga telah salah persepsi mengenai konsep kebhinekaan dalam kesatuan denga  antara lain  menerjemahkannya menjadi kerukunan yang  dalam praktik cultural lebih  cenderung mengarah pada pembungkaman atas perbedaan;
3. Negara lebih memahami identitas agama dan etnis beserta hubungan antar etnis dan antaar agama pada level kolektif-institusional sehingga yang disebutkannya kerukunan cukup antar pemimpin agama atau natar pemimpin etnis sebagai wakil kemunits yang bersangkutan;
4. Negara obsesif mewujudkan mimpi mengenai keberhasilan pembangunan, untuk sesegera mungkin menjadi Negara sejajar dengan Negara lain yang lebih maju. Sehingga jargon yang digembor- gemborkan berupa “stabilitas dinamis” lebih cenderung diartikan sebagai stabilitas sosial politik kultural dan dinamika ekonomi, bukan stabilitas dan dinamika seluruh aspek kehidupan.
Dalam buku The Nature and Types of Sociological Theory, Don Martindale, dengan jujur mencatat jika kegiatan ilmiah yang sekarang disebut sebagai sosiologi, sesungguhnya sudah dilakukan oleh Ibnu Khaldun 400 tahun sebelum Auguste Comte menulis sosiologi. Inti gagasan sosiologi Ibnu Khaldun sendiri, terletak pada konsep Solidaritas Sosial ( ashabiyya ) yang membedakan berbagai kelompok kabilah. Untuk mempertahankan eksistensinya, masyarakat dituntut memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya ( basic needs ).  Oleh karena itu, setiap individu secara alamiah akan sulit bertahan hidup, kecuali jika dia bergabung dengan individu lain untuk membentuk koloni atau kelompok. Bagaimanapun kerjasama jauh lebih memberi peluang untuk terpenuhinya kebutuhan dasar tadi. Misalnya kebutuhan akan makanan, pakaian, dan senjata untuk mempertahankan eksistensinya. Dengan berkelompok juga, menurut Ibn Khaldun, manusia sekaligus mengikuti ketentuan Tuhan tetap mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Sehingga kontinuitas keberadaan manusia di muka bumi tetap lestari (Kahmad, 2013).
Lebih jauh lagi, Ibn Khaldun juga membaca kemunculan masyarakat dan Negara, yang sebenarnya memiliki latar belakang dan tujuan yang sama. Fenomena terpenting yang dimaksud adalah solidaritas. Dimana jejak paling awal solidaritas dikaitkan dengan persoalan silsilah keturunan dan pertalian darah, yang  menjadi landasan pembentukan kelompok masyarakar kecil. Namun, ikatan darah semacam demikian, tidak berarti apa-apa kecuali kemunitas tersebut membuka interaksi dengan kelompok lain dan kehidupan yang sama atau common life (Kahmad, 2013) .
Pertemuan antar komunitas ini menciptakan interaksi saling menguntungkan (mutual interaction). Pada gilirannya nanti akan melahirkan solidaritas sebagai kesatuan pertalian kekerabatan yang lebih luas. Oleh karena itu, relasi antar berbagai kelompok masyarakat yang berbeda akan menciptakan solidaritas

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  33  -  46
Politik Hukum Indonesia  yang Berkaitan  dengan  Statuta  Roma dalam Penegakkan  Pelanggaran  Hak

## Minoritas
yang lebih besar lagi. Solidaritas sosial, dalam analisanya Khaldun lebih nampak dalam masyarakat kesukuan ( tribal society ). Hal ini diakibatkan karena kehidupan nomadiknya (Kahmad, 2013).

## DIBALIK KERUSUHAN MEI 1998
Terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM di  Indonesia, seperti halnya kejahatan genosida terhadap masyarakat Papua, konflik Ambon dengan latar belakang agama, tragedi kerusuhan Mei yang menewaskan  banyak  korban,  aksi  penyerangan  terhadap  Jama’ah  Ahmadiyah  pada  pertengahan September  2002,  serta  kasus-kasus  lainnya  yang  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  HAM  berat (Hutahaean, 2014; Kesuma & Darmawan, 2019). Adapun contoh yang bisa dikaji lebih rinci adalah mengenai kerusuhan Mei 1998, yang sampai detik ini masih menyisakan tanda tanya besar mengenai siapa dalang dibaliknya. Kerusuhan Mei 1998, diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat dengan unsur-unsur pelanggaran berat HAM yang mencakup tiga  unsur,   diantaranya jika bersifat sistematis (terencana), massif, serta tidak hanya mengenai non derogible right. Menurut hemat penulis, ketiga unsur ini terkandung lebih jelas dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998.
Berbagai generasi sudah pasti mewarisi sejarah dan tidak akan pernah bisa melupakan petaka berdarah kerusuhan Mei 1998. Meskipun generasi milenial seperti era masa kini tidak turut berperan pada masa itu, namun dengan membaca sejarahnya, tentu dapat mengundang perasaan mengerikan tatkala membayangkannya. Terkait Etnis Cina misalnya, yang dikejar-kejar, dipukuli, dianiaya, dibunuh secara keji, bahkan diperkosa ramai-ramai. Barang dagangan dalam ruko-ruko milik mereka dijarah, lalu dibakar. Sepertinya tidak terhitung banyaknya rumah, ruko, mall, gedung perkantoran, bahkan sarana olahraga yang dibakar massa saat kerusuahan tersebut terjadi (Hikmawati, 2017; Putro et al., 2017). Mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan, seolah menebarkan aroma tak sedap bercampur anyir darah. Wajah kota Metropolitan, secara mendadak sangat mencekam dan menakutkan.
Kerusuhan Mei  bermula pada malam tanggal 12  Mei  1998 setelah tersiar kabar perihal tertembaknya 4 orang mahasiswa dalam insiden kampus Universitas Trisakti Jakarta (Sibuea, 2017). Sehingga, tak berselang lama setelah itu, dapat dipastikan bahwa nyawa keempat mahasiswa tersebut tidak bisa diselamatkan. Berangkat dari kejadian inilah, mulai terlihat aksi perusakan dan penjarahan pada berbagai tempat di Jakarta. Orang-orang membakar jalan, kendaraan bermotor digulingkan lalu dibakar. Kaca gedung perkantoran, toko serta rumah penduduk dilempari batu. Etnis Cina dianiaya, diperkosa lalu dibunuh dengan cara yang begitu sadis. kemudian semakin mempermudah gerak massa perusuh untuk memperkeruh suasana.  Selain itu, muncul juga berbagai analisa dalam memberikan jawaban perihal sebab-sebab terjadinya kerusuhan tersebut antara lain (Hikmawati, 2017; Kusumaatmadja, 2007):
1. Kerusuhan Mei 1998 merupakan peristiwa yang direkayasa oleh sejumlah oknum militer dan elit politik untuk menjalankan rencana kudeta terhadap pemerintahan Soeharto;
2. Kerusuhan Mei 1998 disebabkan oleh persaingan terselubung diantara petinggi militer untuk cari muka dihadapan Presiden Soeharto guna mendapatkan kewenangan lebih besar; dan
3. Kerusuhan Mei 1998 adalah konspirasi internasional yang didalangi Amerika Serikat untuk menggulingkan rezim Soeharto dengan memanfaatkan persaingan diantara para petinggi militer.
Berdasarkan sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh fakultas Psikologi Universitas Indonesia awal Maret 2007, Robertus Robert menjelaskan jika etnis Cina begitu mudah dikambinghitamkan dalam setiap gejolak sosial yang berujung pada  pecahnya  kerusuhan. Sehingga,  hal inilah yang kemudian menjadikan akibat sentimen rasial tidak sepenuhnya hilang dari ingatan masyarakat Indonesia, meskipun

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  33  -  46
Politik Hukum Indonesia  yang Berkaitan  dengan  Statuta  Roma dalam Penegakkan  Pelanggaran  Hak Minoritas Linda Novianti
politik pembaharuan etnis Cina sudah dalam waktu lebih lama telah direkayasa untuk mencurigai etnis Cina yang mudah terpancing dalam melakukan aksi-aksi merusak, lalu berdalih bahwa tindakan anarkis demikian merupakan balasan terhadap perlakuan etnis Cina kepada mereka selama ini. Oleh karena itu, dengan kata lain peristiwa kerusuhan Mei 1998 sama nilainya dengan aksi balasan terhadap perlakuan etnis Cina di masa lalu, sebab alasan massa perusuh itu tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat (Herlijanto, 2004).
Adapun dalam rangka mengatasi kerusuhan ini, berbagai kelompok masyarakat terutama LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) melakukan usulan untuk melakukan upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi. Selain upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa kerusuhan, rekonsiliasi dan rehabilitasi dianggap sebagai suatu serangkaian kerja sebagai upaya penyelesaian seluruh permasalahan bangsa secara komprehensif, dengan tidak bermaksud membela etnis tertentu, khususnya yang  telah menjadi korban. Bahkan tak  hanya disana, TGPF (Tim  Gabungan Pencari Fakta)  juga menegaskan bahwa dalam mengatasi kerusuhan Mei 1998 ini, pemerintah perlu melakukan penyelidikan lanjutan terhadap sebab-sebab pokok,  pelaku-pelaku utama, serta perlunya menyusun buku putih mengenai peristiwa tersebut dengan tujuan menegakkan wibawa hukum.
Selain itu, meratifikasi konvensi dan kovenan internasional sebaiknya dilakukan dengan kesadaran bahwa masalah-masalah hak minoritas mendapat perhatian khusus dalam forum-forum internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan upaya-upaya yang lebih nyata terhadap masalah-masalah hak minoritas, khususnya dalam membuat aturan hukum tentang hak-hak kaum minoritas. Dengan demikian, agenda hukum mengenai hak minoritas tidak lagi harus bergantung pada pertimbangan politik dan ekonomi belaka (Sirait, 2019).
Kerusuhan Mei 1998 memang berbeda dengan perseteruan antara etnis Dayak dengan etnis Madura dalam kasus Kerusuhan Sampit, berbeda pula dengan perkelahian antara etnis Banten melawan etnis Madura di Cakung, Jakarta Timur. Dalam kedua peristiwa ini, pihak-pihak yang bertikai dapat terlihat dengan jelas. Sementara dalam kerusuhan Mei 1998, tidak bisa diketahui dengan pasti kelompok etnis mana yang menyerang etnis Cina. Tidak ada petunjuk yang dapat menjelaskan bahwa pelaku perusakan dan penjarahan terhadap asset-aset dan property milik Cina dilakukan oleh kelompok etnis tertentu. Hal ini pula yang menandakan jika isu etnis, muncul hanya dalam bentuk sentimen anti Cina yang sulit dikendalikan, sehingga berbuah kerusuhan massal. Hal tersebut dikarenakan, etnis Cina dalam sejarah pergaulannya  dengan  berbagai  etnis  di  wilayah  nusantara  sangat  terkenal  dengan  kepandaian berdagangnya, sehingga lebih mudah melebarkan sayap perniagaan secara progresif.
Selain itu, muncul dugaan kuat jika pemerintah kala itu memberikan dukungan terhadap kerajaan bisnis pengusaha etnis Cina yang syarat akan kepentingan politik dan birokrasi untuk memperkaya diri sendiri,  melalui  penagihan  upeti  dengan  dalih  uang  keamanan,  administrasi,  perizinan  dan  lain sebagainya. Bentuk dukungan inilah, yang kemudian dimanfaatkan oleh etnis Cina dalam membuka peluang  serta  kesempatan  lebih  luas  untuk  mengembangkan  usahanya,  sehingga  menimbulkan kecemburuan sosial terhadap etnis non Cina yang berakibat pada kerusuhan yang tidak dapat dibendung oleh siapapun.

## PERLINDUNGAN ATAS HAK MINORITAS
Masyarakat  Indonesia  ditakdirkan  sebagai  masyarakat  yang  beragam  di  dunia.  Kadar kemajemukannya nampak pada keadaan geograifs yang terdiri dari 13 ribu lebih gugusan pulau dalam suatu kawasan dan dalam satu pulau tidak hanya dihuni oleh satu kelompok suku bangsa saja, melainkan

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  33  -  46
Politik Hukum Indonesia  yang Berkaitan  dengan  Statuta  Roma dalam Penegakkan  Pelanggaran  Hak

## Minoritas
terdiri dari berbagai kelompok suku bangsa. Seperti halnya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau besar lainnya. Di Indonesia terdapat 250 kelompok suku bangsa dengan lebih dari 250 lebih bahasa lokal ( lingu franca ). Oleh karena itu, kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan keniscayaan dalam kehidupan umat manusia, sehingga secara teologis, kebhinekaan kultur tersebut merupakan sesuatu yang ditakdirkan Tuhan (Kahmad, 2013).
Dari sejumlah fenomena konflik yang terjadi di Indonesia, dapat dikategorikan menjadi tiga kategori. Pertama, tuntutan pengakuan identitas etnis dalam wujud Negara merdeka ( etno nasionalism ), seperti disuarakan Irian Jaya, Aceh dan Timor Timur. Kedua, keinginan mempertahankan identitas etnis antar kelompok (konflik horizontal) seperti yang terjadi di Ambon, Halmahera, Poso, Sambas, dan  Nusa Tenggara Timur. Ketiga, perjuangan perlindungan hak-hak masyarakat adat terhadap eksplorasi sumber daya alam sekitarnya. Kategorisasi seolah menginformasi bahwa konflik etnik, ras, dan antar kelompok, hakikatnya muncul dalam konteks yang berbeda-beda. Oleh karena itu pula, penyikapan dan setiap resolusi  atas  konflik yang  mengemuka harus  ditelaah sesuai dengan konteks  dan  latar belakang sumbernya. Konflik yang beridentitas ras, suku, dan agama harus dipahami sebagai efek domino dari missamagement  dalam  berbangsa  dan  bernegara.  Khazanah  keragaman  selama  ini  lebih  sering diperlakukan sebagai penghambat pembangunan dari pada sebagai anugerah dari Tuhan untuk dijadikan kekuatan.
Bangsa Indonesia sendiri sebenarnya bukan tanpa prestasi, pengalaman berbangsa dan bernegara hingga saat ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia mempunyai formula untuk mengatasi konflik internal yang hakikatnya secara prinsipil memiliki kesamaan semnagat pengalaman dengan bangsa lain. Semua pihak tersebut, tidak terlepas dari azas berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, dengan peranan dalam manajemen konflik bangsa merupakan sebuah titik temu ( kalimatussawa ) yang menyatukan keragaman dan pluralitas bangsa ini (Kahmad, 2013).
Persoalannya sekarang, bagaimana nilai Pancasila sinergis dengan fakta sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Dalam konteks demokrasi, kenyataan kemajemukan menjadi persoalan yang cukup serius. Sebab demokrasi pada prinsipnya sangat menjunjung tinggi realitas perbedaan seperti perbedaan suku, agama dan etnisitas yang disandang secara aksriptif oleh manusia. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk menghilangkan atau menegaskan identitas kesukuan,  kelompok agama dan ras merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur demokrasi yang memberi ruang kebebasan dan rasa aman ( social security ) sebagai ruang bagi terciptanya interaksi antar kelompok warga secara wajar (being existence with the order ) (Kahmad, 2013).
Rasa aman dan pengakuan akan eksistensi dapat menjadi modal sosial bagi berbagai kelompok etnik atau etnisitas dalam menyokong proses pembangunan. Sehingga, dengan situasi yang kondusif, perbedaan kelompok dan etnis berpeluang besar untuk saling berdialog, bersimbiosis, dan dapat hidup berkesinambungan  dan  berdampingan  secara  harmonis,  tanpa  haru  kehilangan  jati  diri  identitas primordialnya amsing-masing (Kahmad, 2013).
Melindungi hak  minoritas memerlukan dasar hukum dengan landasan filofosis  dan  derajat keadilan yang berlaku universal. Memahami kebutuhan tersebut, PBB mewacanakan isu perlindungan terhadap hak minoritas dan merumuskan suatu panduan bagi negara-negara anggotanya agar lebih serius memperhatikan masalah ini. Bentuk panduan itu berupa tentang hak-hak kelompok, suku, agama dan bahasa minoritas, sebagai berikut : Perlindungan negara terhadap eksistensi dan identitas, suku, budaya dan bahasa mereka (Pasal 1).

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  33  -  46
Politik Hukum Indonesia  yang Berkaitan  dengan  Statuta  Roma dalam Penegakkan  Pelanggaran  Hak Minoritas
1. Hak menikmati kebudayaan mereka, menganut dan menjalankan agama dan menggunakan bahasa mereka sendiri, baik dalam kelompok mereka maupun dalam masyarakat (Pasal 2 ayat 1);
2. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi dan public (Pasal 2 ayat 1);
3. Hak turut serta dalam keputusan-keputusan yang memperngaruhi mereka di tingkat nasional dan regional (Pasal 2 ayat 3);
4. Hak mendirikan dan memelihara perkumpulan-perkumpulan mereka sendiri (Pasal 2 ayat 3);
5. Hak memperhatikan hubungan damai dengan anggota-angggota lain dalam kelompok mereka dan dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas lain, baik dalam wilayah negara mereka sendiri maupun melampui batas-batas negara (Pasal 2 ayat 5); dan
6. Kebebasan untuk melaksanakan hak mereka tanpa diskriminasi, baik secara perorangan maupun dalam masyarakat dengan angggota-anggota lain dalam kelompok mereka (Pasal 3).
Berdasarkan poin-poin yang ditekankan dalam pasal-pasal deklarasi diatas, negara-negara anggota PBB berkewajiban melindungi hak kelompok minoritas dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menciptakan keadaan menguntungkan dan memungkinkan mereka mengekspresikan ciri-ciri dan memajukan kebudayaan, bahasa, agama, tradisi dan kebiasaan mereka (Pasal 4 ayat 2);
2. Memberikan mereka kesempatan untuk mempelajari bahasa itu dan menggunakannya secara bebas (Pasal 4 ayat 3);
3. Mendorong pemahaman akan kebudayaan, tradisi dan bahasa kaum minoritas yang berada di wilayah mereka dan menjamin bahwa anggota kelompok minoritas mempunyai kesempatan untuk memperoleh pemahaman mengenai masyarakat secara menyeluruh (Pasal 4 ayat 4);
4. Memberi mereka peluang untuk turut serta dalam kemajuan dan perkembangan ekonomi (Pasal 4 ayat 5);
5. Mempertimbangkan  kepentingan-kepentingan  kaum  minoritas  dalam  mengembangkan kebijaksanaan dan program nasional, juga dalam penerapan program kerja sama dan bantuan (Pasal 5); untuk bekerja sama dengan negara-negara lain berkenaan dengan kaum minoritas, termasuk  pertukaran  informasi  dan  pengalaman-pengalalaan,  dalam  rangka  membangun kepercayaan satu sama lain (Pasal 6);
6. Menghormati hak-hak kaum minoritas dalam deklarasi (Pasal 7);
7. Memenuhi kewajiban dan ikrar dari negara-negara sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian dan kesepakatan internasional.

## PRINSIP DASAR HUKUM HAK MINORITAS
Dalam membicarakan agenda hukum terhadap masalah-masalah hak minoritas di Indonesia, yang tergambar pertama kali tentulah banyaknya persoalan hukum yang harus dirumuskan karena masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam etnis, adat istiadat, bahasa, dan agama. Isu-isu seputar pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan kelompok etnis, adat istiadat, bahasa dan agam tertentu sering menimbulkan benturan antara satu kepentingan kelompok dengan kepentingan kelompok lain. Hal tersebut dikarenakan, aturan hukum bersifat memiliki sanksi hukum terhadap pelanggaran dengan tujuan menciptakan keamanan dan keteraturan, tetapi perlu diperhatikan pula bahwa menetapkan tindakan pelanggaran terhadap hak-hak minoritas sebaiknya mengacu pada rumusan yang berlaku universal (Kusumaatmadja, 2007).

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  33  -  46
Politik Hukum Indonesia  yang Berkaitan  dengan  Statuta  Roma dalam Penegakkan  Pelanggaran  Hak

## Minoritas
Linda Novianti
Prinsip dasar hukum hak minoritas merupakan panduan bagaimana negara mengatur dan memenuhi hak-hak kelompok minoritas. Aturan-aturan tersebut meliputi produk hukum nasional, upaya ratifikasi terhadap konvensi dan kovenan internasional yang berhubungan dengan hak-hak kelompok minoritas di  Indonesia. Kesadaran terhadap hak-hak minoritas belum melekat dalam masyarakat Indonesia. Sebab, pemahaman terhadap masalah-masalah hak minoritas berkaitan erat dengan hal-hal yang sensitif seperti agama, etnis, adat istiadat lama. Selain isu agama dan etnis, hak-hak minoritas yang lain jarang diperbincangkan. Perbincangan tentang agama dan etnis pun sifatnya sangat temporal, seiring dengan konflik berlatarbelakang agama yang sering terjadi akhir-akhir ini.
Terdapat beberapa prinsip mendasar yang perlu dipahami dalam penyusunan aturan hukum tentang hak minoritas antara lain  (Kusumaatmadja, 2007):
1. Aturan hukum tentang wacana hak minoritas perlu digali dari akar keberagaman masyarakat sehingga dapat mewakili seluruh kepentingan kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat Indonesia;
2. Aturan hukum tentang hak minoritas tidak perlu dibedakan dengan aturan hukum lain. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan aturan hukum itu, materi  undang-undang dapat disusun selengkap mungkin dan mengurangi pendelegasian pada aturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah.

## POLITIK HUKUM INDONESIA YANG BERKAITAN DENGAN STATUTA ROMA DALAM PENEGAKKAN PELANGGARAN HAK MINORITAS
Persoalan  paling  mendesak  adalah  menemukan  paradigm  baru  dalam  rangka  mengayomi keragaman di Indonesia. Paling tidak, ada beberapa prinsip strategis yang dijadikan alternative. Pertama, regulasi pemerintah yang lebih berdasarkan pada keragaman yang ada di Tanah Air, tidak boleh ada monopoli baik dari pihak mayoritas maupun minoritas. Kedua, semua elemen bangsa berhak untuk mendapatkan pengakuan atas identitasnya masing-masing tanpa diskriminasi. Ketiga, pluralitas dan multikultural tidak hanya terkait persoalan krusial dalam rangka proses kepemimpinan nasional. Hal tersebut dikarenakan, tanpa dukungan structural, khazanah kebudayaan yang dipraktikan masyarakat hanya tinggal  cerita, serta lahirnya kerukuan antar etnis di Indonesia,  hanya sebagai realisasi  dari kebutuhan yang mendesak (Arianta et al., 2020).
Adapun  peirhal  dalam  eksistensi  pengadilan  pidana  internasional,  selain  sebagai  sebuah Mahmakah Pidana, juga memberikan dampak terhadap pola penegakan hukum pidana internasional yang semula indirect enforcement menuju model direct enforcement. Hal inilah yang jika dikaitkan dengan konteks Negara Indonesia, keberadaannya menjadi sumber pendukung  terhadap proses pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Ufran, 2019).
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tersebut,  menjembatani  politik  hukum Indonesia, dimana pemerintah seolah ingin mengubah citra buruk dimata internasional, yang selama ini memberikan statement bahwa Indonesia tidak mampu dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di masa lalu. Bahkan tak hanya disana, keberadaan peraturan perundang- undangan tersebut dianggap sebagai upaya nyata Indonesia untuk menghindarkan diri dari campur tangan internasional dalam urusan domestik terkait dengan kejahatan kemanusiaan (Ufran, 2019).
Oleh karena itu, dengan memperhatikan prinsip yang terkandung dalam Statua Roma, sistem pengadilan di Indonesia akan lebih mampu menangani kasus pelanggaran HAM. Sehingga, tidak perlu

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  33  -  46
Politik Hukum Indonesia  yang Berkaitan  dengan  Statuta  Roma dalam Penegakkan  Pelanggaran  Hak Minoritas
diambil  alih  oleh  Mahkamah  Pidana  Internasional.  Dengan  adanya  Statuta  Roma,  akan  semakin memperkaya penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia, terlebih lagi setelah pemerintah Indonesia sendiri meratifikasi Statuta Roma dalam bentuk Undang-Undang dan beberapa Peraturan Pemerintah. Hal inilah yang kemudian menjadi  awal politik hukum Indonesia dalam rangka menegakkan hukum terkait  pelanggaran berat HAM melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.  Berbagai perangkat hukum pun telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Statuta Roma. Mulai dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban dalam pelanggaran HAM yang berat, serta PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Hal ini menunjukan adanya suatu upaya serius pemerintah dalam menegakkan dan menjamin HAM di Indonesia secara khusus dan dalam dunia global.
Menurut hemat penulis, sebagai acuan kedepan untuk lebih baik, dalam rangka menjamin penghormatan, perlindungan serta penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, dibutuhkan politik hukum baru yang  lebih operasional dan  lebih protektif terhadap HAM,  seperti melakukan revisi sinergis peraturan perundang-undangan terkait dengan isu HAM terutama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (Radjab, 2018), adanya ratifikasi konvensi HAM internasional termasuk Statuta Roma agar menjadi pedoman dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dimasa mendatang, perlunya peran dan fungsi  extra  wewenang  Komnas  HAM,  program  kerja  nyata  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam memberantas HAM yang tidak hanya slogan dan janji politik belaka, serta adanya desain nasional dengan memperhatikan hak korban seperti kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dengan mengadopsi beberapa negara yang telah berhasil keluar dari masa kelam menuju negara demokratis.
Hal itu dikarenakan dalam situasi tersebut, penyelesaian melalui proses hukum merupakan suatu kunci dalam menghapus praktek kekebalan hukum. Sebab, mengadili para pelaku yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat merupakan prasyarat suatu negara menuju kepada pemerintahan demokratis yang  melindungi  dan  menghormati  pelaksanaan  hak  asasi  manusia.  Upaya  dalam  memajukan perlindungan hak asasi manusia tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondiisi sosial politik Indonesia pada masa lalu. (Gunanto, 2007) Dalam hal ini Indonesia harus mengakomodasi kecendrungan global dalam demokratisasi dan hak asasi manusia. (Rokhmad, 2005) Jika tidak, maka tidak akan ada demokrasi tanpa adanya pengakuan terhadap hak-hak kebebasan  sipil dan politik bagi warganya. Hal tersebut seolah memberikan gambaran adanya korespodensi antara HAM dan perkembangan masyarakat. Sehingga, dalam  rezim  pemerintahan  demokratis,  beberapa  instrument  hukum  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh legislasi nasional maupun meratifikasi beberapa instrumen internasional juga mulai diberlakukan.

## SIMPULAN
Perlindungan  atas  hak  minoritas  beberapa  upayanya  dapat  dilakukan  dengan  pemenuhan kewajiban serta ikrar dari berbagai negara seperti halnya yang tercantum dalam perjanjian internasional, memberikan  pertimbangan  terhadap  berbagai  kepentingan  kaum  minoritas  dalam  rangka pengembangan kebijaksanaaan, serta menyokong pemahaman kebudayaan,   tradisi dan bahasa kaum minoritas yang berada pada wilayah tertentu dengan mengulurkan jaminan anggota kelompok minoritas juga memiliki kesempatan yang sama secara menyeluruh. Mengenai prinsip dasar hukum hak minoritas merupakan panduan bagaimana negara mengatur dan memenuhi hak-hak kelompok minoritas. Aturan- aturan  tersebut meliputi produk hukum nasional, upaya ratifikasi terhadap konvensi dan kovenan

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  33  -  46
Politik Hukum Indonesia  yang Berkaitan  dengan  Statuta  Roma dalam Penegakkan  Pelanggaran  Hak

## Minoritas
internasional yang berhubungan dengan hak-hak kelompok minoritas di  Indonesia. Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam menangani pelanggaran hak minoritas, diantaranya lahir Undang-Undang Nomor 26  Tahun 2000, sebagai jembatan politik hukum Indonesia, dimana keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dianggap sebagai upaya nyata Indonesia untuk menghindarkan diri dari campur tangan internasional dalam urusan domestik terkait dengan kejahatan kemanusiaan..

## DAFTAR PUSTAKA
Arianta, K., Mangku, D.  G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya  Dalam Perspektif  Hak  Asasi Manusia  Internasional. Jurnal Komunitas  Yustisia ,
3 (2), 166 – 176.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20 – 33.
Faisal, F. (2019). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan. Gorontalo Law Review , 2 (1), 33 – 48.
Herlijanto,  J.  (2004).  The  May  1998  Riots  and  the  Emergence  of  Chinese  Indonesians:  Social Movements  in  the  Post-Soeharto  Era. Th  Conference  of  International  Association  of Historians of Asia (IAHA), Academia  Sinica, Taipei, Taiwan , 6 – 10.
Hikmawati,  C.  L.  (2017).  Opresi  Berlapis  Perempuan  Etnis  Tionghoa:  Pemerkosaan  Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa  dalam Tragedi Mei  1998 di  Jakarta. Jurnal Politik ,
2 (2), 337 – 364.
Hutahaean, J.  (2014).  Dampak  Kerusuhan  Mei  1998  Terhadap  Pengu-Saha Etnis  Tionghoa  Di Petukangan Jakarta Tahun 1998-2003. Journal of Indonesian History , 3 (1). Kahmad, D. (2013). Multikulturalisme Islam dan Media, (1st ed.). Pustaka Djati. Kesuma, F. A. S., & Darmawan, F. (2019). REPRESENTASI TRAGEDI KERUSUHAN MEI 1998 DALAM FOTO “JAKARTA,  MEI 1998.”
Kusumaatmadja, S. (2007). Politik dan Hak Minoritas, . Koekoesan.
Mahanani, A. E. E.  (2014). Peranan Politik  Hukum dalam Upaya Kodifikasi  dan Unifikasi Hukum guna  Pembangunan  Hukum  Nasional  yang  sesuai  dengan  Pancasila  serta  Prinsip Kebhinekaan di Indonesia. RES PUBLICA , 1 (1), 24 – 41. Mediawati, D. (2019). Konflik Antar Etnis Dan Upaya Penyelesaian Hukumnya. Khazanah  Hukum , 1 (1), 36 – 49. Mir’atul, N. M. (2019). Penghapusan terhadap  Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 .  Universitas Bojonegoro.
Mundhe, R. (2020). Legal Policy On Rights and Issues of  Refugees in India. Khazanah  Hukum , 2 (3), 131 – 139.
Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan  Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jurnal Mercatoria , 11 (1), 90 – 126.
Omaka, A. O. (2014). The forgotten victims: Ethnic minorities in the Nigeria-Biafra war, 1967-1970. Journal of Retracing Africa , 1 (1), 25 – 40.
Pakpahan,  Z.  A.  (2017).  Mekanisme  Penyelesaian Pelanggaran  HAM  di  Indonesia  Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Jurnal Ilmiah Advokasi , 5 (1), 106 – 125.
Pramono, A. (2018). Ideologi dan Politik Hukum Pancasila. Gema Keadilan , 5 (1), 74 – 84.
Putro, Y. A., Atmaja, H. T., & Sodiq, I. (2017). Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998. Journal of Indonesian History , 6 (1).

## Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1:  33  -  46
Politik Hukum Indonesia  yang Berkaitan  dengan  Statuta  Roma dalam Penegakkan  Pelanggaran  Hak Minoritas
Radjab,  S.  (2018).  Politik  Hukum  Penyelesaian  Pelanggaran  HAM  Berat  di  Era  Pemeri ntahan Jokowi-JK. Jurnal Politik Profetik , 6 (2), 151 – 172.
Risdianto,  D.  (2017).  Perlindungan  Terhadap  Kelompok  Minoritas  Di  Indonesia  Dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan Di  Hadapan Hukum. Jurnal Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional , 6 (1), 125 – 142. Sibuea, H. P. (2017). Rezim Otoriter dalam Bingkai Konstitusi Demokrasi. IUS CONSTITUTUM , 1 (1). Sirait, B. C. (2019). Ancaman Diskriminasi Minoritas dan Hilangnya Multikulturalisme Di Indonesia: Studi Kasus Penutupan Gki Yasmin Bogor. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 10 (2),  28 – 39.
Sopiana,  M.  (2019). Kedudukan  International  Crimnal  Court  (ICC)  Dalam  Mekanisme  Hukum Humaniter  Internasional  Menurut  Statuta  Roma  1998  Tentang  Mahkamah  Pidana Internasional . Universitas Islam Riau. Sugiyono. (2013). Memahami  Penelitian Kualitatif . CV. Alfabeta.
Ufran,  U.  (2019).  Penyelesaian  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Berat  Melalui  Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional. Jurnal IUS Kajian  Hukum Dan Keadilan , 7 (1), 170 – 181.