## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman
Dwi Astuti dan Didik G. Suharto*
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah-Indonesia
Email Corespondence: didikgsuharto@staff.uns.ac.id

## Abstract
This research aims to analyze the accessibility of persons with disabilities in the 2019 general election in Sleman Regency, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Province. This research was assessed using the dimensions according to Thomas and Penchansky,  which  consist  of  the  dimensions  of  accessibility,  accommodation,  availability,  and  acceptability.  This research  is  a  qualitative  descriptive  study  using  interview  and  documentation  techniques  to  collect  data.  Existing  data were analyzed using an interactive model analysis technique from Miles and Huberman. The results showed that the 2019 general  election  in  Sleman  Regency  was  not  yet  accessible  for  people  with  disabilities.  Based  on  the  accessibility dimension, there is a fact that the polling stations (TPS) provided by the organizers are not yet fully accessible to persons with disabilities, such as the presence of stairs that make it difficult for persons with disabilities to enter the TPS. In the accommodation dimension, there are still TPS officer services that are not friendly to persons with disabilities. Based on the availability dimension, there are constraints on the availability of materials, machines, and methods so that they are not optimal in accommodating the rights of voters with disabilities. In the acceptability dimension, it is not yet friendly for people with disabilities, because there are still inaccurate perceptions from some people towards people with disabilities. Election organizers are advised to pay more attention to access for persons with disabilities, particularly regarding the affordability  of  polling  stations,  the  availability  of  facilities  and  infrastructure,  the  availability  of  standard  operating procedures (SOPs) for persons with disabilities, the skills and alertness of officers in dealing with voters with disabilities, as well as improving the public's perspective in viewing persons with disabilities.
Keywords: Accessibility; Disability; General election

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  aksesibilitas  penyandang  disabilitas  dalam  Pemilihan  Umum  2019  di Kabupaten  Sleman,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY).  Penelitian  ini  dikaji  dengan  menggunakan  dimensi menurut  Thomas  dan  Penchansky,  yang  terdiri  dari  dimensi  aksesibilitas,  akomodasi,  ketersediaan,  dan  akseptabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan  data.  Data  yang  ada  dianalisis  menggunakan  tehnik  analisis  model  interaktif  dari  Miles  dan  Huberman. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemilihan  Umum  2019  di  Kabupaten  Sleman  belum  aksesibel  bagi  penyandang disabilitas.  Berdasar dimensi  aksesibilitas,  terdapat  fakta  bahwa  Tempat  Pemungutan Suara  (TPS)  yang disediakan oleh penyelenggara  belum  seluruhnya  mudah  diakses  oleh  penyandang  disabilitas,  seperti  adanya  tangga  yang  menyulitkan penyandang  disabilitas  untuk  masuk  ke  TPS.  Pada  dimensi  akomodasi,  masih  ada  pelayanan  petugas  TPS  yang  belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Berdasar dimensi ketersediaan, terdapat kendala ketersediaan material, machine, dan  method  sehingga  tidak  optimal  dalam  mengakomodasi  hak-hak  pemilih  penyandang  disabilitas.  Pada  dimensi akseptabilitas  belum  ramah  bagi  penyandang  disabilitas,  karena  masih  adanya  persepsi  yang  kurang  tepat  dari  sebagian masyarakat  terhadap  penyandang  disabilitas.  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  disarankan  untuk  lebih  memperhatikan akses  bagi  penyandang  disabilitas,  khususnya  mengenai  keterjangkauan  TPS,  ketersediaan  sarana  dan  prasarana,
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
How  to  Cite : Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) . 29-41. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 30 Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman
ketersediaan standar operasional prosedur (SOP) bagi penyandang disabilitas, keterampilan dan kesigapan petugas dalam menangani pemilih penyandang disabilitas, serta  memperbaiki cara pandang masyarakat dalam memandang penyandang disabilitas.
Kata kunci: Akesibilitas; Disabilitas; Pemilihan umum

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  menerapkan  prinsip  demokrasi  dalam  sistem pemerintahannya,  dimana  memberikan  kesempatan  bagi  rakyat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses politik dan pemerintahan, tidak terkecuali dalam menentukan kebijakan dan memilih pemimpin. Salah satu  bentuk  perwujudan  dari  prinsip  demokrasi  adalah  diselenggarakannya  Pemilu  dalam  rangka menyerap  aspirasi  masyarakat  untuk  memilih  pemimpin  negara.  Salah  satu  hal  terpenting  dalam penyelenggaraan  Pemilu  atau  Pilkada  adalah  partisipasi  warga  yang  telah  memenuhi  syarat  dalam menggunakan  hak  pilih  politiknya  termasuk  penyandang  disabilitas.  Menurut  data  TNP2K  2012 dalam ( Salim, 2015 ) jumlah difabel di Indonesia mencapai angka 10% atau sekitar 25 juta jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia yaitu sebanyak 250 juta jiwa.
Dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Person of Disabilities , terdapat pernyataan bahwa Indonesia memiliki kewajiban dalam merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas di segala bidang kehidupan termasuk kehidupan berpolitik, untuk menghindari tindakan  diskriminatif.  Salah  satu  hak  politik  yang  harus  didapatkan  oleh  penyandang  disabilitas adalah hak untuk memberikan suara dalam Pemilu maupun Pilkada.
Pada tanggal 17 April 2019, pemerintah Indonesia secara serentak menggelar pemilihan umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  RI,  serta  pemilihan  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan umum Presiden / Wakil Presiden dan anggota legislatif diselenggarakan serentak  di  seluruh  Indonesia  termasuk  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY).  Di  wilayah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berdasar  data  KPU  terdapat  daftar  pemilih  tetap  sebanyak  2.731.874 pemilih  pada  Pemilu  2019,  dengan  11.370  pemilih  diantaranya  adalah  pemilih  disabilitas.  Tabel  1 memperlihatkan jumlah pemilih di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Tabel 1
Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilu 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
No Kabupaten/ Kota
Kec. Kel. TPS Laki - laki Perempuan Total Pemilih 1 Kulon Progo 12 88 1.258 162.843 172.050 334.893 2 Bantul 17 75 3.040 346.485 360.524 707.009 3 Gunungkidul 18 144 2.718 295.263 310.631 605.894 4 Sleman 17 86 3.391 377.286 397.323 774.609 5 Kota Yogyakarta 14 45 1.373 148.233 161.236 309.469 Jumlah 78 438 11.780 1.330.110 1.401.764 2.731.874
Sumber: Data Pemilih Tetap Pemilu 2019 (https://data.kpu.go.id/)
Sementara itu, menurut data dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 25.050 orang penyandang disabilitas. Berdasar jenis kelamin, penyandang disabilitas laki-laki sebanyak  13.589  orang  dan  perempuan  dengan  disabilitas  sebanyak  11.461  orang.  Dari  jumlah penyandang  disabilitas  yang  tersebar  di  berbagai  kabupaten  maupun  kota  di  DIY,  diketahui  bahwa jumlah  penyandang  disabilitas  di  wilayah  Kabupaten  Sleman  sebanyak  5.535  orang,  dimana  dari jumlah tersebut terdapat 2.922 orang penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di KPU Kabupaten Sleman. Persebaran pemilih disabilitas di setiap kecamatan di Kabupaten

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 31

## Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman
Sleman sebagaimana dalam Tabel 2.
Jumlah disabilitas di wilayah Kabupaten Sleman yang besar, menuntut pemerintah (khususnya penyelenggara  Pemilu  atau  Komisi  Pemilihan  Umum/KPU)  untuk  proaktif  memfasilitasi  kelompok disabilitas  agar  hak  sebagai  warga  negara  terpenuhi.  Rendahnya  partisipasi  penyandang  disabilitas untuk memilih atau dipilih dalam proses politik bisa mengurangi legitimasi Pemilu, bahkan turunnya kepercayaan  (public  trust)  terhadap  pemerintah.  Hal  ini  akan  berimplikasi  pada  ketahanan  politik, karena tanpa kepercayaan publik maka kunci penting dalam membangun masyarakat yang demokratis tidak akan terwujud.

## Tabel 2
Sebaran Pemilih Disabilitas KPU Kabupaten Sleman
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
No Kecamatan Tuna Daksa Tuna Netra Tuna Rungu Tuna Grahita Disabilitas Lainnya L P L P L P L P L P 1 Berbah 9 6 10 10 14 5 9 6 15 21 2 Cangkringan 17 15 5 2 12 10 15 8 18 11 3 Depok 18 9 7 8 7 7 10 6 7 11 4 Gamping 15 18 20 16 16 11 27 17 18 24 5 Godean 25 12 19 12 11 10 21 16 14 17 6 Kalasan 35 31 22 29 17 21 44 33 21 23 7 Minggir 28 25 13 9 19 18 10 13 11 14 8 Mlati 21 26 13 7 13 15 16 14 29 15 9 Moyudan 20 37 23 24 14 14 25 11 20 19 10 Ngaglik 20 20 4 8 25 13 16 17 19 21 11 Ngemplak 30 27 12 8 25 23 34 27 19 18 12 Pakem 22 33 6 3 8 8 9 8 18 16 13 Prambanan 15 17 17 16 13 9 14 16 44 29 14 Seyegan 8 9 9 10 8 10 21 17 10 12 15 Sleman 15 6 6 7 10 9 23 13 11 14 16 Tempel 32 19 19 13 25 25 35 29 20 14 17 Turi 40 7 7 8 29 32 69 65 23 17 Jumlah 370 317  212  190  266  240  398  316 317 296 Total 687 402 506 714 613 Total Keseluruhan 2.922
Sumber: Data Pemilih Tetap Pemilu 2019 (https://data.kpu.go.id/)
Jumlah disabilitas di wilayah Kabupaten Sleman yang besar, menuntut pemerintah (khususnya penyelenggara  Pemilu  atau  Komisi  Pemilihan  Umum/KPU)  untuk  proaktif  memfasilitasi  kelompok disabilitas  agar  hak  sebagai  warga  negara  terpenuhi.  Rendahnya  partisipasi  penyandang  disabilitas untuk memilih atau dipilih dalam proses politik bisa mengurangi legitimasi Pemilu, bahkan turunnya kepercayaan  (public  trust)  terhadap  pemerintah.  Hal  ini  akan  berimplikasi  pada  ketahanan  politik,

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 32
Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman
karena tanpa kepercayaan publik maka kunci penting dalam membangun masyarakat yang demokratis tidak akan terwujud.
Di Kabupaten Sleman, hak berpolitik penyandang disabilitas tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, salah satunya hak dalam pelaksanaan pemilu. Namun  pada praktiknya dalam Pemilu  17 April 2019 justru para penyandang disabilitas mengalami tindak  diskriminasi  dalam  usahanya  memberikan  aspirasi.  Sejumlah  fenomena  yang  sempat  muncul ialah  ditemukannya  sekelompok  difabel  yang  kesulitan  dalam  mobilitas  ke  TPS,  terdapat  sejumlah TPS  tidak  ramah  difabel  karena  berundak-undak  atau  memiliki  anak  tangga  yang  menyulitkan pengguna  kursi  roda,  serta  alat  bantu  coblos  bagi  disabilitas  netra  tidak  tersedia  untuk  semua  surat suara,  sehingga  KPPS  hanya  memberikan  dua  surat  suara  untuk  disabilitas  netra,  yaitu  surat  suara Presiden/Wakil presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dari adanya fenomena tersebut, tak bisa dipungkiri bahwa saat ini kaum penyandang disabilitas masih  menghadapi  sejumlah  hambatan  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  dalam  Pemilu.  Padahal Kabupaten  Sleman  telah  memiliki  payung  hukum  yang  jelas  untuk  memenuhi  hak-hak  masyarakat penyandang  disabilitas  yakni  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sleman  Nomor  1  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan  Pelindungan  dan  Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas.  Dimana  dalam regulasi  tersebut  terdapat  prinsip-prinsip  diantaranya  kesetaraan  kesempatan,  non-diskriminasi, aksesibilitas  serta  artisipasi  dan  keterlibatan  penuh  dan  efektif  dalam  masyarakat.  Prinsip-prinsip tersebut  sangat  berkaitan  dengan  hak-hak  yang  harus  dipenuhi  bagi  penyandang  disabilitas  dalam penyelenggaraan Pemilu. Meskipun sudah memiliki peraturan daerah, fakta di lapangan menunjukkan belum  optimalnya  perhatian  terhadap  penyandang  disabilitas  dalam  Pemilu.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman.

## 2. Konsep

## Disabilitas dan Pemilu
Menurut  John  C.  Maxwell,  penyandang  disabilitas  adalah  seseorang  yang  memiliki  kelainan yang  dapat  mengganggu  aktivitas. Impairment ,  menurut  WHO  ( Kurniawan  &  Forestyana,  2017 ), adalah keadaan hilangnya atau ketidaknormalan psikologi, fisiologi atau struktur, dan fungsi anatomi yang bersifat sementara atau permanen. Sedangkan Disability diartikan sebagai segala hambatan atau kurang  mampunya  seseorang  melakukan  sebuah  aktivitas  dalam  batas  yang  dipahami  normal  oleh kebanyakan orang. Hambatan ini bersifat sementara atau permanen. Kurniawan (2017) menyebutkan beberapa  kelompok  disabilitas  diantaranya  pengguna  kursi  roda, ambulant  disabled ,  ketulian  dan gangguan  pendengaran,  keterbatasan  visual,  keterbelakangan  mental,  orang  dengan  keterbatasan kemampuan kognitif, orang dengan beragam keterbatasan kemampuan, lanjut usia, dan anak-anak.
Secara  konseptual,  Ibnu  Tricahyono  dalam  ( Labolo  &  Ilham,  2015 )  mendefinisikan  bahwa pemilihan  umum  merupakan  instrumen  untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  yang  bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sedangkan  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  9  Tahun  2019  menyebutkan  bahwa Pemilihan  Umum  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum  menurut  Rose  dan  Mossawir  ( Labolo  &  Ilham,  2015 )  antara  lain  menentukan  pemerintahan secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  sebagai  wahana  umpan  balik  antara  pemilik  suara  dan pemerintah, barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, sarana rekruitmen politik serta alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 33

## Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman
Accessible dalam  kamus  Merriam-Webster  (1828)  didefinisikan  sebagai  kata  sifat  yang memiliki  arti  seperti  dapat  dijangkau,  mudah  dihadapi,  mampu  digunakan  atau  dilihat  (tersedia), mampu  dipahami  atau  dihargai,  mampu  dipengaruhi  (terbuka),  serta  mudah  digunakan  atau  diakses oleh  penyandang  disabilitas  (diadaptasi  untuk  digunakan  oleh  para  penyandang  disabilitas). Sedangkan  menurut  Kentingan  (2011:11)  ( Dwintari,  2018 ),  aksesibilitas  adalah  kemudahan  yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan  dan  penghidupan.  Berdasarkan  teori  tersebut  yang  dimaksud  dengan  aksesibilitas  adalah suatu  kemudahan  untuk  penyandang  disabilitas  yang  digunakan  untuk  mewujudkan  kesamaan kesempatan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan berpolitik. Aksesibilitas dilihat dari penyelenggaraan Pemilu 2019, akan digunakan teori  Akesibilitas Pelayanan menurut  Penchansky  & Thomas (1984) ( Laksono et al., 2016 ):
Ketersediaan  ( availability )  dalam  ketersediaan  terdapat  empat  komponen  yang  dapat  dilihat yaitu  meliputi Man,  Material,  Method dan Machine .  Ketersediaan Man adalah  adanya  sumber  daya manusia  penunjang  pelayanan.  Ketersediaan Material yang  dimaksud  adalah  ketersediaan  logistik yang  memadai  sesuai  dengan  kebutuhan  penyandang  disabilitas.  Ketersediaan Method berhubungan dengan  cara  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  petugas  seperti  efisiensi  waktu  dalam  memberikan pelayanan. Dan ketersediaan Machine berkaitan dengan ketersediaan peralatan pendukung pelayanan atau fasilitas pendukung seperti sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan.
Aksesibilitas  ( accessibility )  adalah  fasilitas  yang  tersedia  bagi  penyandang  disabilitas  mudah dijangkau, mudah digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas yang terdiri dari aksesibilitas fisik  dan  non-fisik.  Aksesibilitas  fisik  adalah  suatu  kemudahan  untuk  mengakses  fasilitas  umum. Sedangkan  aksesibilitas  non  fisik  adalah  suatu  kemudahan  yang  diberikan  bagi  semua  orang  untuk dapat dengan mudah mengakses pelayanan informasi.
Akomodasi  ( accommodation )  yaitu  berkaitan  dengan  sistem  pelayanan  Tempat  Pemungutan Suara  yang  berhubungan  dengan  kemudahan  pemanfaatan  (jam  buka  pengunjung,  waktu  tunggu pelayanan dan panjangnya waktu tunggu untuk janji pelayanan)
Keterjangkauan  ( affordability )  yaitu  kemampuan  finansial  pemilih  penyandang  disabilitas sebagai pengguna layanan Tempat Pemungutan Suara untuk memanfaatkan pelayanan, apabila dalam pengadaan pelayanan membutuhkan biaya administrasi.
Akseptabilitas ( acceptability ), dalam hal ini direpresentasikan dengan sikap pemilih penyandang disabilitas  sebagai  pengguna  hak  pilih  terhadap  pelayanan  petugas  Tempat  Pemungutan  Suara  dan sebaliknya.

## Penelitian terdahulu
Kajian mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu pernah dilakukan oleh Lisa Schur, Mason Ameri, dan Meera Adya (2017) ( Schur et al., 2017 ), dimana dalam penelitian tersebut memperlihatkan  aksesibilitas  di  tempat  pemungutan  suara  yang  kurang  aksesibel  sehingga menurunkan  jumlah  partisipasi  penyandang  disabilitas.  Dimana  metode  yang  digunakan  adalah Voting and Registration (VRS). Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Bhavisha Virendrakumar, Emma  Jolley,  Eric  Badu  dan  Elena  Schmidt  (2018)  ( Virendrakumar  et  al.,  2018 ).  Penelitiannya menjelaskan  mengenai  temuan  bahwa  Afrika  yang  meratifikasi  regulasi  tentang  hak-hak  disabilitas namun masih rendahnya partisipasi dalam bidang politik terutama hak dalam pelaksanaan Pemilu.
Penelitian yang dilakukan di Eropa oleh Mark Priestley, Martha Stickings, Ema Loja, Stefanos Grammenos,  Lisa  Waddington,  Bjarney  Fridriksdottir,  dan  Anna  Lawson  (2016)  ( Priestley  et  al., 2016 ) mengungkapkan bahwa disabilitas adalah variabel sosial ekonomi yang hilang dalam penelitian partisipasi  politik.  Temuan  dari  penelitian  yakni  kesetaraan  politik  dan  hak  memilih  ditolak  untuk beberapa  kelompok  penyandang  cacat  dalam  hukum  nasional.  Hambatan  dan  modal  sosial
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 34 Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman
berinteraksi dengan efek penurunan nilai pada partisipasi politik.
Sementara  penelitian  di  Indonesia  yang  dilakukan  Junaidi  Abdillah  (2015)  ( Abdillah,  2015 ) menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan pemilu tahun 2014  bentuk  penghormatan,  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  politik  penyandang  disabilitas melalui  pemilu  aksesibel  dan  non-diskrimanasi  secara  bertahap  telah  mengalami  peningkatan  yang cukup signifikan meskipun masih terdapat hambatan yang membatasi dan menghilangkan hak politik penyandang disabilitas.

## 3. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  melihat  dan memahami  fakta  yang  terjadi  terkait  aksesibilitas  penyandang  disabilitas dalam  pelaksanaan  Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, karena merupakan salah satu  dari  lima  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  telah  menetapkan peraturan daerah tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yakni data primer berasal dari wawancara  dengan  informan  serta  data  sekunder  yang  berisi  dokumentasi.  Teknik  pengambilan informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Informan yang diwawancarai dalam penelitian  ini  adalah  anggota  KPU  Kabupaten  Sleman,  anggota  BAWASLU  Kabupaten  Sleman, anggota  KPPS  Desa,  Direktur  organisasi  CIQAL,  anggota  organisasi  SIGAB,  serta  pemilih  dengan disabilitas netra dan intelektual. Dalam menganalisis data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Pemilu  merupakan  salah  satu  sarana  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  seluruh  rakyat Indonesia untuk memilih anggota legislatif maupun eksekutif secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,  dan  adil  yang  telah  dijamin  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pemilu  2019 diadakan  secara  serentak  yang  dalam  pelaksanaannya  Pemilihan  Legislatif  (Pileg)  dan  Pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  (Pilpres)  dilaksanakan  pada  tanggal  yang  sama,  yaitu  17  April  2019. Konsep Pemilu inklusif secara normatif juga diterapkan pada Pemilu 2019, dengan mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas dalam menyalurkan suaranya dalam pesta demokrasi.
Untuk  mengetahui  bagaimana  penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang  aksesibel  terhadap penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Sleman,  peniliti  menggunakan  kriteria  yang  sebagaimana disampaikan  oleh  Penchansky  &  Thomas  (1981).  Adapun  dimensi  untuk  mengetahui  pemilu  yang akses  yakni  berkaitan  dengan accessibility , accomodation,  availability, dan acceptability . Berdasarkan penelitian di lapangan dapat dirumuskan analisis sebagai berikut.

## Aksesibilitas (Accesibility)
Accessibility atau aksesibilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas  mudah  dijangkau,  mudah  digunakan  secara  mandiri  oleh  penyandang  disabilitas. Demartoto  ( Seto,  2015 ).  Aksesibilitas  pelayanan  publik  dibagi  ke  dalam  dua  macam  yaitu aksesibilitas  fisik  dan  aksesibilitas  non  fisik.  Jika  dikaitkan  dengan  Pemilu  2019,  aksesibilitas  fisik terdiri  dari  sarana  dan  prasarana  penunjang  seperti  tempat  pemungutan  suara  serta  berbagai kelengkapan  dan  ketersediaan  yang  dibutuhkan  oleh  pemilih.  Sedangkan  aksesibilitas  non  fisik meliputi standar pelayanan aksesibilitas pemilu dan informasi berkenaan dengan pemilu.
Berkaitan aksesibilitas non fisik, komisioner KPU Sleman mengatakan sebagai berikut:
”KPU sudah beberapa kali melakukan sosialisasi pemilu bersama penyandang disabilitas. Untuk petugas  di  kami  sudah  sosialisasikan  tentang  teknis  selama  pemungutan  suara  terutama  cara menangani  pemilih  penyandang  disabilitas.  Jadi  kami  sudah  usahakan  semaksimal  mungkin  agar
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 35 Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman
inklusif, baik dari segi informasi maupun saat penyelenggaraannya.”
Beberapa  penyandang  disabilitas  yang  dikonfirmasi  membenarkan  pernyataan  penyelenggara Pemilu tersebut, meskipun sebagian diantaranya tidak bisa mengikuti sosialisasi karena keterbatasan mobilitas.
Meski  telah  diupayakan  KPU,  proses  sosialisasi  Pemilu  bukan  tanpa  hambatan.  Terbatasnya jumlah  petugas  KPU  yang  memiliki  kemampuan  untuk  berkomunikasi  dengan  bahasa  isyarat  bagi penyandang  tuna  rungu  dan  tuna  wicara  menyebabkan  sosialisasi  menjadi  kurang  maksimal. Keberadaan  mitra  yang  berkompeten  diperlukan  KPU  untuk  mensosialisasikan  Pemilu  kepada penyandang  disabilitas.  Sebagaimana  dinyatakan  pegiat  dari  Yayasan  CIQAL  yang  mengutarakan bahwa  dari  pihak  yayasan  turut  membantu  dalam  mensosialisasikan  Pemilu  kepada  kelompok penyandang disabilitas.
Pada  dasarnya,  pengadaan  sosialisasi  yang  optimal  mengenai  penyelenggaraan  Pemilu merupakan salah satu bentuk pemberian akses kepada para penyandang disabilitas, yakni aksesibilitas non-fisik yang berkaitan dengan hak akses atas informasi.
Selain  aksesibilitas  non-fisik,  aksesibilitas  fisik  juga  menjadi  faktor  paling  penting  dalam mewujudkan  penyelenggaraan  Pemilu  yang  inklusif.  Pada  penyelenggaraan  Pemilu  2019  di Kabupaten  Sleman,  KPU  selaku  pihak  penanggung  jawab  menyatakan  telah  mengupayakan keseluruhan  fasilitas  agar  aksesibel  bagi  seluruh  elemen  masyarakat,  khususnya  penyandang disabilitas.  Namun,  hal  tersebut  dibantah  oleh  pihak  Yayasan  CIQAL  yang  mengatakan  Pemilu  di Kabupaten  Sleman  belum  inklusif  bagi  penyandang  disabilitas.  Pendapat  pihak  Yayasan  CIQAL senada  dengan  penilaian  pihak  Bawaslu.  Menurut  Bawaslu,  pada  saat  pencoblosan  berlangsung, pemilih  dengan  disabilitas  belum  terfasilitasi  sepenuhnya.  Hal  tersebut  dijelaskan  secara  terperinci oleh pihak Bawaslu Kabupaten Sleman sebagai berikut:
”Aksesbilitas  yang  diterima  penyandang  disabilitas  dalam  Pemilu  2019  menurut  Bawaslu Sleman  belum  sepenuhnya  terfasilitasi  terutama  saat  proses  pencobolosan  berlangsung.  Tuna  netra yang harus berjalan memakai alat bantu misalnya aksesnya belum bagus, tidak ada jalan khusus, meja kotak  suara  yang  tidak  aksesibel,  dsb.  Bagi  tuna  rungu,  belum  adanya  fasilitas  yang  membantu penyandang  disabilitas  ini  mendengarkan  siapa  calon-calon  yang  maju,  dan  mereka  hanya  melalui feeling atau kata keluarga untuk menentukan hak pilihnya. Tuna daksa yang harus melalui jalan tidak ramah  disabilitas,  terdapat  jalan  berundak,  dan  bertempat  di  ruang  yang  sulit  dijangkau  oleh penyandang disabilitas ini.”
Kaitannya  dalam  mengupayakan  aksesibilitas  fisik,  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  telah terdapat  pedoman  dalam  membuat  TPS  agar  dapat  aksesibel  bagi  seluruh  masyarakat  khususnya penyandang  disabilitas.  Jarak  antar  meja  dan  ukuran  pintu  masuk  maupun  keluar  telah  diatur sedemikian  rupa  agar  dapat  memudahkan  mobilitas  pemilih.  Namun  pada  pelaksanaannya,  masih terdapat  TPS  yang  berundak-undak  sehingga  menyulitkan  pengguna  kursi  roda  dalam  mengakses TPS.  Sedangkan  untuk  aksesibilitas  non-fisik,  KPU  Kabupaten  Sleman  telah  menyelenggarakan sosialisasi  Pemilu  secara  khusus  bagi  para  penyandang  disabilitas,  namun  masih  terdapat  pemilih disabilitas yang tidak mendapat akses sosialisasi karena keterbatasan mobilitas.

## Akomodasi (Accomodation)
Akomodasi  ( accommodation ),  yaitu  berkaitan  dengan  sistem  pelayanan  Tempat  Pemungutan Suara  yang  berhubungan  dengan  kemudahan  pemanfaatan  (jam  buka  pengunjung,  waktu  tunggu pelayanan dan panjangnya waktu tunggu untuk janji pelayanan). Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman dilaksanakan  mulai  pukul  07.00  WIB  sampai  dengan  pukul  13.00  WIB  yang  kemudian  segera dilanjutkan dengan penghitungan surat suara. Selain hal tersebut, adanya pemahaman bahasa maupun interpretasi dalam pengadaan pelayanan perlu diketahui, yakni dalam hal proses pemungutan suara di
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 36
Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman
Tempat  Pemungutan  Suara  yang  mana  didalamnya  terdapat  istilah-istilah  yang  perlu  disampaikan dengan bahasa secara khusus kepada pemilih penyandang disabilitas sesuai dengan keterbatasan dan kebutuhan yang dimiliki.
Pihak KPU Sleman yang mengatakan bahwa:
”Untuk  waktu  pelaksanaan  pemilihan  sudah  sesuai  dengan  jadwal  mbak,  dan  alhamdulillah berjalan  dengan  lancar  tanpa  kendala.  Jadi  petugas  sudah  stand-by  di  TPS  selanjutnya  pemilihan sendiri  dibuka  pukul  07.00  WIB  kemudian  ditutup  pada  pukul  13.00  WIB.  Kemudian  dilakukan proses  penghitungan  suara.  Dari  pantauan  kami,  seluruh  pemilih  yang  terdaftar  dan  memiliki undangan diberikan hak pilih  dan dilayani  pada jam  tersebut  sampai DPT  yang hadir di  TPS sudah habis begitu juga surat suaranya. Jadi untuk penyandang disabilitas yang datang ke TPS juga dilayani dan  diberikan  surat  suara.  Selain  itu  kami  juga  sudah  menginformasikan  hal-hal  penting  yang berkaitan  dengan  pemilu  itu  sendiri  mulai  dari  surat  suara,  calon  presiden  dan  wakil,  calon  wakil DPR,  DPRD  Provinsi  maupun  DPRD  Kabupaten/Kota  sejelas  mungkin  sehingga  diharapkan  tidak terjadi mis komunikasi.”
Berbeda  dengan  yang  disampaikan  pihak  Yayasan  CIQAL  yang  justru  menegaskan  bahwa penyelenggaraan Pemilu belum aksesibel sistem pelayanannya.
”Dari  kami  sendiri  mengidentifikasi  belum  akses  sistem  pelayanannya.  Jika  sudah  akses seharusnya seluruh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT mendapatkan pelayanan yang sama seperti  yang  lainnya.  Tapi  ini  ada  satu  orang  yang  ketinggalan,  kalau  memang  memegang  prisip pemilu  akses  kenapa  tidak  diusahakan  supaya  bisa  menyalurkan  hak  pilihnya.  Nyatanya  petugas hanya bilang kalau surat suara sudah habis, jadi TPS ditutup dan disuruh pulang karena sudah tutup.”
Seorang  penyandang  disabilitas  intelektual,  yang  pada  saat  pelaksanaan  Pemilu  mendapatkan pelayanan  yang  kurang  baik  terkait  tenggat  waktu  tunggu  dalam  memberikan  suara  menyatakan sebagai berikut.
“Iya waktu itu udah datang dari pagi, udah antri. Tapi gak dipanggil-panggil sama petugasnya sampai siang. Padahal antri saya dari pagi.”
Meskipun pelaksanaan Pemilu telah terjadwal, pada kenyataannya masih terdapat ketidakadilan yang  di  alami  oleh  pemilih  disabilitas,  yakni  adanya  pemilih  yang  tidak  bisa  mendapatkan  hak pilihnya  dengan  alasan  surat  suara  yang  disediakan  oleh  KPPS  sudah  habis.  Padahal  pemilih  yang bersangkutan telah menunggu dari pagi hingga TPS tutup untuk memberikan suaranya.

## Ketersediaan (Availability)
Ketersediaan  meliputi  empat  komponen  yaitu man,  material,  method dan machine .  Mengacu pada  data  mengenai  jumlah  petugas  pada  Pemilu  2019  yang  telah  disediakan  oleh  KPU  Kabupaten Sleman dengan jumlah PPK sebanyak 85 orang, PPS sebanyak 258 orang, dan KPPS sebanyak 30.528 orang  dapat  disimpulkan  bahwa  ketersediaan man sudah  cukup  memadai,  mengingat  jumlah  DPT yaitu  774.609  orang  dengan  penyandang  disabilitas  sejumlah  2.922  orang.  Selain  PPS,  PPK,  dan KPPS, KPU Kabupaten Sleman juga melakukan rekrutmen calon relawan demokrasi (Relasi) secara terbuka sebanyak 55 orang dari total pelamar 157 orang.
Pemilihan  Umum  akan  dikatakan  aksesibel  terhadap  penyandang  disabilitas  jika  tercukupi ketersediaan man ,  dimana  dengan  ketersediaan man atau  petugas  TPS  yang  memadai  seluruh penyandang disabilitas dapat terlayani pada saat pemilihan umum berlangsung. Sehingga penyandang disabilitas dapat menyalurkan hak suara mereka pada pemilu 2019 secara Luber Jurdil.
Menurut komisioner KPU Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa:
”KPU  telah  menyediakan  petugas  yang  cukup  untuk  pelaksanaan  pemilu  tahun  2019.  Kami sediakan  banyak  petugas,  agar  semua  dapat  terlayani  dengan  baik.  Sudah  kami  briefing  semua
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 37 Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman
petugasnya sebelum hari pemilu sesuai masing-masing jobnya. Mereka juga sudah diberitahu jika ada penyandang disabilitas harus bagaimana cara melayaninya.”
Ketersediaan man juga terkonfirmasi dari pendapat pihak Bawaslu dan LSM Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Yogyakarta yang melakukan pemantauan terhadap Pemilu akses. Ketersediaan  petugas  pada  keseluruhan  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  tidak  mengalami permasalahan karena jumlahnya yang tercukupi dan dibantu oleh keberadaan relawan demokrasi.
Ketersediaan material dalam  Pemilu  berkaitan  dengan  tersedianya  logistik  pada  saat pelaksanaan pemilihan, yang meliputi surat suara, alat bantu coblos, kotak suara, template suara bagi penyandang  disabilitas,  serta  alat  bantu  coblos  bagi  penyandang  disabilitas.  Pemilihan  umum dikatakan akses terhadap penyandang disabilitas apabila memenuhi ketersediaan material tersebut.
Menyangkut ketersediaan logistik Pemilu, pihak KPU Kabupaten Sleman menjelaskan sebagai berikut:
”Untuk kebutuhan logistik sudah disiapkan semua, sudah di list jauh-jauh hari untuk dimintakan kepada KPU Pusat. Disediakan juga untuk penyandang disabilitas, termasuk template untuk disabilitas netra dan surat suaranya.”
Berdasarkan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  Kabupaten  Sleman  beserta  jajaran  di kecamatan dan desa serta pengawas TPS, pihak Bawaslu menjelaskan sebagai berikut:
”Informasi yang beredar di masyarakat bahwa template yang disediakan oleh KPU hanya untuk surat suara presiden dan wakil presiden saja dan/atau ditambah surat suara untuk DPR RI, sementara jenis  surat  suara  untuk  DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  tidak  ada template nya. Penelusuran yang dilakukan oleh Pengawas sebatas petugas KPPS menginformasikan saat pembukaan TPS  bila template untuk  penyandang  disabilitas  masuk  dalam  kotak  dan  tersedia,  tidak  disebutkan jumlah  dan  jenisnya.  Penyandang  disabilitas  juga  tidak  menyampaikan  komplain  terhadap  petugas KPPS ataupun pengawas sehingga dimungkinkan tidak ada masalah dengan template .”
Penjelasan pihak LSM SIGAB melengkapi pendapat dari Bawaslu sebagai berikut: ”KPU sendiri sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat template . Tapi kalau  yang DPR/DPRD juga dibikinkan template nanti sebesar apa itu. Kasihan disabilitas netranya mbak.  Orang  yang  non  disabilitas  saja  kesusahan  untuk  membuka  surat  suaranya,  sudah  begitu bingung karena banyaknya calon. Jadi yang tuna netra cuma dibuatkan template untuk presiden dan wakil presiden sama template surat suara DPD.”
Dari  uraian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  KPU  selaku  penyelenggara  sudah  berupaya semaksimal  mungkin  untuk  mempermudah  penyandang  disabilitas  maupun  non  disabilitas  agar Pemilu  2019  berjalan  aksesibel.  Namun,  dalam  penyediaan  surat  suara  maupun  template  untuk penyandang tuna netra masih dapat dikatakan belum aksesibel.
Ketersediaan machine dalam Pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas terkait dengan ketersediaan  seperti  halaman  parkir,  tempat  pemungutan  suara  yang  aksesibel,  ruang  tunggu, penyediaan moda antar jemput dari rumah menuju TPS dan sebaliknya bagi penyandang disabilitas.
Menyangkut ketersediaan hal tersebut pihak KPU Kabupaten Sleman berpendapat:
”Kita  sudah  menyediakan.  Yang  tidak  disediakan  itu  moda  antar  jemputnya,  karena  menurut kami,  letak  TPS  yang  disediakan  sudah  diatur  supaya  seluruh  masyarakat  termasuk  penyandang disabilitas dapat menjangkau TPS yang telah disediakan .”
Berbeda dengan penuturan pihak KPU, pihak Yayasan CIQAL menyatakan sebagai berikut: ”Masih  banyak  yang  membutuhkan  bantuan  mobilitas.  Dari  temuan  lapangan  yang  diperoleh berdasarkan  penelusuran  difabike  (semacam  organisasi  ojek  yang  supirnya  penyandang  disabilitas),
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 38

## Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman
Desa  Sidoluhur  dan  Sidomoyo  Kecamatan  Godean,  Desa  Sendangadi  Kecamatan  Mlati  dan  Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik ada 23 orang pemilih yang membutuhkan bantuan mobilitas. Yayasan bersama  Difabike  dan  relawan  Gandem  mengeluarkan  15  orang  relawan,  6  unit  sepeda  motor  roda tiga untuk membawa kursi roda, 12 unit kursi roda, 2 unit sepeda motor, dan 3 unit mobil.”
Pendapat senada disampaikan pihak LSM SIGAB sebagai berikut:
”Kalau ketersediaan fasilitas di TPS sudah cukup, hanya saja memang dari pihak penyelenggara tidak  menyediakan  alat  bantu  mobilitas  dari  rumah  ke  TPS.  Padahal  para  pengguna  kursi  roda  dan tuna  daksa  lainnya  jumlahnya  cukup  banyak.  Yang  lumpuh  juga  ada.  Jadi  mungkin  kekurangannya disitu.”
Dari  uraian  diatas,  diatas  dapat  diketahui  bahwa  penyelenggaraan  Pemilu  2019  di  Kabupaten Sleman  dari  segi  ketersediaan machine belum  aksesibel  bagi  penyandang  disabilitas.  Hal  tersebut dibuktikan  dengan  adanya  temuan  bahwa  masih  adanya  hambatan  mobilitas  penyandang  disabilitas dalam  menjangkau  TPS  dari  beberapa  wilayah  di  Kabupaten  Sleman.  TPS  yang  ada  juga  tidak menyediakan fasilitas antar jemput bagi penyandang yang kesulitan dalam mobilitas. Meskipun solusi atas  masalah  tersebut  telah  dibantu  oleh  yayasan  CIQAL  serta  relawan  lainnya  dalam  menyediakan fasilitas antar jemput pemilih.
Ketersediaan method dalam  pemilu  yang  aksesibel  bagi  penyandang  disabilitas  berkaitan dengan  metode  yang  digunakan  petugas  TPS  dalam  melayani  penyandang  disabilitas  pada  saat pemilihan berlangsung. Standar pelayanan yang dilakukan petugas TPS mengacu pada buku Panduan KPPS  Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara  Pemilu  tahun  2019  yang  telah  disediakan  oleh  KPU, sehingga seluruh petugas akan menjalankan standar pelayanan sesuai yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuan  dalam  aturan  tersebut  adalah  bahwa  pemilih  dengan  disabilitas  harus  memiliki  prioritas untuk  dilayani  oleh  petugas  pemungutan  suara  karena  keterbatasan  fisik  dapat  menghambat  mereka dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilu.
Namun dalam kenyataannya, Yayasan CIQAL masih menemukan penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pelayanan sama sekali dari pihak petugas di TPS, sebagaimana penuturan berikut:
”Terdapat seorang penyandang disabilitas di Godean  yang sama sekali tidak diberi pelayanan. Dia  punya  surat  undangan,  datang  dari  pagi,  nunggu  sampai  jam  1  tapi  tidak  dipanggil-panggil. Kemudian dia tanya sama petugas, katanya TPS sudah tutup karena surat suaranya habis.”
Realitas  hampir  serupa  dialami  oleh  seorang  pemilih  dengan  disabilitas  intelektual  yang mengutarakan sebagai berikut:
“Saya sudah  antri dari pagi,  tapi dilayaninya lama sekali. Padahal  petugas TPS sudah melihat saya datang dari pagi.”
Dari pernyataan yang dikemukakan tersebut, dapat diketahui bahwa masih ditemukan perlakuan diskriminatif pada sebagian TPS di Kabupaten Sleman terhadap pemilih dengan disabilitas. Padahal dalam  konsep  Pemilu  inklusif  terdapat  anjuran  bahwa  semua  warga  masyarakat  harus  diperlakukan dengan  setara  dan  adil  dalam  memberikan  hak  pilihnya  tanpa  membeda-bedakan.  Terutama  bagi pemilih  disabilitas  yang  membutuhkan  prioritas  untuk  mendapatkan  akses  hak  politiknya  karena keterbatasan yang dimilikinya.

## Akseptabilitas (Acceptability)
Acceptability  atau  penerimaan,  dalam  hubungannya  dengan  pemilu  yang  akses  terhadap penyandang disabilitas diartikan sebagai sikap yang ditunjukkan oleh petugas di TPS kepada pemilih dengan  disabilitas  maupun  sebaliknya  yakni  sikap  penerimaan  oleh  penyandang  disabilitas  yang ditunjukkan kepada para petugas di tempat pemungutan suara.
Seorang  petugas  KPPS  di  salah  satu  TPS  di  Kabupaten  Sleman  yang  terdapat  penyandang
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 39 Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman
disabilitas di TPS tempatnya bertugas menyatakan sebagai berikut:
”Kemarin pemilu disini sudah berjalan lancar mbak, semua penyandang disabilitas juga sudah dilibatkan dalam pemilu. Jadi  ya mereka tetap menyumbangkan hak pilih mereka walaupun mereka punya  keterbatasan.  Di  daerah  saya  ini  penyandang  disabilitasnya  bervariatif  mbak,  ada  yang tunanetra,  ada  yang  ODGJ  (orang  dengan  gangguan  jiwa).  Paling  banyak  disini  sih  yang  ODGJ  itu mbak,  soalnya  mereka  itu  ada  yang  satu  keluarga  ODGJ  semua.  Tapi  walaupun  mereka  punya keterbatasan  sebagai  penyandang  ODGJ  tetap  diberikan  hak  untuk  memilih.  Mereka  dilayani  juga pada  saat  pencoblosan.  Cuma  dari  masyarakat  umumnya  yang  masih  memandang  sebelah  mata penyandang ODGJ, yang dianggap sama dengan orang gila.”
Menurut salah satu warga penyandang tuna netra mengenai sikap penerimaan yang ditunjukkan para petugas di tempat pemungutan suara berpendapat:
”Iya baik, saya diperbolehkan memilih. Iya pada saat pemilu. Iya mereka baik”.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu informan penyandang disabilitas intelektual  yang mendapatkan hak pilih:
”Iya  mbak,  saya  dilayani  dengan  baik.  Saya  datang  diantar  kakak  saya  ke  TPS,  disana  saya diberi surat suara juga. Mereka juga ramah. Saya senang-senang saja disana.”
Pendapat dari pihak Yayasan CIQAL sedikit berbeda, bahwa:
”Belum inklusif mbak, memang dari pihak penyelenggara sudah berupaya semaksimal mungkin agar inklusif terhadap kaum difabel namun menurut saya mereka belum sepenuhnya inklusif. Masih ada  di  beberapa  tempat  pemungutan  suara  yang  petugasnya  tidak  ramah  terhadap  penyandang disabilitas mbak. Masih ada penyandang disabilitas yang tidak dilayani, karena menurut petugas tidak ada di daftar pemilih meski punya undangan sebagai pemilih.”
Sedangkan menurut salah satu anggota SIGAB menjelaskan bahwa:
”Menurut saya pribadi, karna saya juga salah satu bagian dari penyandang disabilitas mbak jadi saya  mengalaminya  langsung  juga.  Jadi  sebenarnya  KPU  sendiri  sebagai  penyelenggara  sudah berusaha  dan  mengupayakan  semaksimal  mungkin  agar  pelaksanaan  pemilu  tahun  2019  yang  lalu inklusif.  Dari  petugas  sendiri  sudah  mengikuti  prosedur  yang  seharusnya.  Hanya  saja  persepsi masyarakat  terhadap  penyandang  disabilitas  dipandang  lebih  rendah  dibanding  masyarakat  normal pada umumnya yg memiliki fisik maupun psikis yang sempurna.”
Akses  penyandang  disabilitas  dalam  Pemilu  2019  di  Kabupaten  Sleman  dilihat  dari  dimensi acceptability  sudah  diupayakan  oleh  KPU,  namun  belum  sepenuhnya  aksesibel  dan  ramah  terhadap penyandang  disabilitas.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  masih  adanya  perlakuan  yang  tidak  adil terhadap pemilih dengan disabilitas, termasuk dari persepsi sebagian masyarakat.
Apabila  melihat  uraian  mengenai  akses  pemilu  untuk  penyandang  disabilitas  dari  perspektif accessibility , accomodation,  availability, dan acceptability tersebut  dapat  ditarik  benang  merah bahwa akses pemilu untuk penyandang disabilitas masih belum optimal, terutama dalam memberikan perlindungan hak sebagai pemilih. Pada dasarnya, dengan menghilangkan hak penyandang disabilitas untuk memilih dalam Pemilu sama dengan menghilangkan hak warga negara dalam memberikan hak politiknya.
Dalam  dokumen The  Bill  of  Electoral  Right  for  Citizen  with  Disabilities disebutkan  bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa pembedaan atas dasar disabilitas yang  disandangnya  baik  secara  fisik,  intelektual,  sensorik,  mental  atau  lainnya  untuk  berpartisipasi berdasarkan persyaratan umum tentang persamaan hak dalam melakukan pemilihan ( Abdillah, 2015 ). Penyediaan akses layanan merupakan hal yang penting dan harus diupayakan dalam pelayanan publik ( Amalia, 2020; Dewi, 2020 ).
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 40

## Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman
Menilik  dari  komitmen  KPU  dalam  penyediaan  akses  politik  sebagai  wujud  penerjemahan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas dalam (Mais & Yaum, 2019), telah tercantum bahwa : a) KPU memberikan ruang yang sama kepada seluruh warga negara dalam berpartisipasi dalam pemilu; b)  KPU  berkomitmen  untuk  memberikan  ruang  yang  sama  dalam  pemenuhan  hak  penyandang disabilitas  yang  meliputi  hak  politik,  hak  aksesibilitas,  pelayanan  publik,  pendataan,  berekspresi, berkomunikasi, bebas dari tindakan diskriminasi serta hak untuk memperoleh informasi; dan c) dalam penyelenggaraan  setiap  tahapan  Pemilu,  KPU  harus  memperhatikan  aksesibilitas  disabilitas  untuk memperhatikan hak-hak politiknya agar dapat terpenuhi dengan baik.
KPU  juga  telah  berkomitmen  dengan  menandatangani  nota  kesepahaman  dengan  PPUA PENCA  (Pusat  Pemilu  Akses  Penyandang  Cacat)  yang  merupakan  lembaga  advokasi  hak  politik penyandang  disabilitas  Indonesia  pada  tanggal  11  Maret  2013.  Dalam  nota  kesepahaman  tersebut, KPU  berjanji  akan  menyelenggarakan  setiap  tahapan  pemilu  secara  inklusif,  aksesibel  dan  non- diskriminatif  khususnya  bagi  penyandang  disabilitas.  Bercermin  dari  komitmen  tersebut, penyelenggara Pemilu hingga tingkat TPS perlu melakukan perbaikan serta lebih memperkuat mindset organisasinya  agar  lebih  mampu  menyelenggarakan  Pemilu  secara  aksesibel  bagi  penyandang disabilitas untuk Pemilu selanjutnya.
Riewanto (2018) dalam ( Andriani & Amsari, 2021 ) menyatakan bahwa kurangnya perhatian dan terjadinya  tindakan  diskriminatif  pada  kelompok  penyandang  disabilitas  secara  sistemik  merupakan salah satu permasalahan yang sulit untuk diatasi dalam Pemilu di Indonesia. Meskipun telah terdapat regulasi  dan  mekanisme  yang  melindungi  hak  pilih  kelompok  penyandang  disabilitas,  namun  hal tersebut tidak mencegah pelanggaran dan tidak terpenuhinya hak mereka sebagai warga negara dalam Pemilu. Stigma masyarakat serta struktur sosial yang ada seringkali menganggap remeh aspirasi dari kelompok  penyandang  disabilitas.  Lebih  lanjut  dalam  penelitian  Riewanto  (2018)  juga  ditemui permasalahan  yang  sama  dengan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Sleman,  bahwa  masih  terdapat  pemilih penyandang disabilitas  yang tidak terdaftar sebagai  pemilih karena keengganan petugas pendaftaran pemilih (Pantarlih) untuk  mendaftarkan pemilih disabilitas. Sehingga  yang bersangkutan kehilangan hak  suaranya  akibat  stigma  sebagian  masyarakat  yang  masih  belum  menerima  dan  mampu memperlakukan dengan baik para penyandang disabilitas.
Dalam  konteks  tersebut,  semua  pihak  sebaiknya  melihat  kembali  UU  Nomor  19  Tahun  2011 tentang  Pengesahan Convention  On  The  Rights  of  Person  of  Disabilities, dimana  dalam  regulasi tersebut dinyatakan bahwa salah satu hak politik yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas adalah  hak  untuk  memberikan  suara  dan  aspirasi  dalam  setiap  kebijakan  pemerintah.  Selain memberikan kesempatan dalam berpolitik tentu saja pemerintah berkewajiban untuk mengakomodasi akses penyandang disabilitas dalam proses memberikan aspirasi atau suaranya. Berdasarkan kajian di atas, saran bagi penyelenggara pemilihan umum, KPU beserta jajaran hingga tingkat TPS sebaiknya lebih  memperhatikan  akses  bagi  penyandang  disabilitas,  khususnya  mengenai  keterjangkauan  TPS, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan standard operational procedure (SOP) pelayanan bagi penyandang disabilitas, serta kecakapan dan kesigapan petugas dalam menghadapi pemilih disabilitas. Bagi masyarakat, disarankan merubah mindset terhadap penyandang disabilitas sehingga lebih ramah dalam mendukung penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.

## 5. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sleman  belum  aksesibel  untuk  penyandang  disabilitas.  Hal  tersebut  dikarenakan  dalam  dimensi aksesibilitas  ( accessibility )  terdapat  fakta  bahwa  TPS  yang  disediakan  oleh  KPU  belum  seluruhnya akses. Masih ada beberapa TPS yang tidak akses untuk penyandang disabilitas, seperti masih terdapat undak-undakan  atau  tangga  yang  menyulitkan  penyandang  disabilitas  daksa  dalam  memasuki  TPS. Demikian pula dalam dimensi akomodasi ( accommodation ), pelayanan petugas TPS masih ada yang
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 41 Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman
belum  akses  terhadap  penyandang  disabilitas,  seperti  adanya  penyandang  disabilitas  yang  tidak mendapatkan pelayanan akibat surat suara habis, serta permasalahan terkait keterbatasan komunikasi. Dimensi  ketersediaan  ( availability )  belum  cukup  akses  bagi  penyandang  disabilitas,  terutama ketersediaan material , machine ,  dan method .  Ketersediaan  material  yang  belum  akses  untuk penyandang disabilitas misalnya template surat suara bagi penyandang disabilitas yang hanya tersedia dua template surat  suara.  Keterbatasan  ketersediaan machine berupa  minimnya  sarana  penunjang mobilitas penyandang disabilitas dalam menjangkau TPS di beberapa wilayah di Kabupaten Sleman. Ketersediaan method juga  masih  belum  akses  bagi  penyandang  disabilitas,  terlihat  dari  kurangnya prioritas  penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan  akses  hak  memilih.  Dimensi  akseptabilitas ( acceptability ) atau penerimaan belum cukup aksesibel bagi penyandang disabilitas, terutama karena masih adanya persepsi kurang tepat dari sebagian masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  J.  (2015).  Pelaksanaan  Pemilu  Yang  Aksesibel  dan  Non-Diskriminasi  Sebagai  Upaya  Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas. Jurnal HAM , 6 (1), 39–49.
Amalia,  F.  R.  (2020).  Efektivitas  Inovasi  “One  Day  Service”  Dalam  Penerbitan  Akta  Kelahiran  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Tabanan. Public  Inspiration: Jurnal  Administrasi … , 5 (2), 121–144.
Andriani,  H.,  &  Amsari,  F.  (2021).  Hak  Pilih  Kelompok  Penyandang  Disabilitas  Dalam  Pemilihan  Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat. Jurnal Konstitusi , 17 (4), 777–798.
Dewi,  I.  (2020).  Inovasi  Pelayanan  Publik  “Sapaku  Malam”  di  Kecamatan  Kuta  Utara,  Kabupaten  Badung.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik , 5 (2), 104–120.
Dwintari,  J.  W.  (2018).  Aksesibilitas  Penyandang  Disabilitas  dalam  Pemilihan  Umum  di  Indonesia. JISIP- UNJA| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi , 1 (2), 24–53.
Kurniawan, H., & Forestyana, S. (2017). Perancangan Aksesibilitas untuk fasilitas publik . Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press.
Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia . Rajawali Pers.
Laksono,  A.  D.,  Mubasyiroh,  R.,  Laksmiarti,  R.,  Suharmiati,  E.  N.,  &  Sukoco,  N.  E.  (2016).  Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Y ogyakarta: PT Kanisius .
Mais,  A.,  &  Yaum,  L.  A.  (2019).  Aksesibiltas  dan  Partisipasi  Politik  Penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten Jember. Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora , 2 (2), 78–87.
Priestley, M., Stickings, M., Loja, E., Grammenos, S., Lawson, A., Waddington, L., & Fridriksdottir, B. (2016). The political participation of disabled people in Europe: Rights, accessibility and activism. In Electoral Studies (Vol. 42). https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.01.009
Salim,  I.  (2015). Difabel  merebut  bilik  suara:  kontribusi  gerakan  difabilitas  dalam  pemilu  Indonesia .  Sigab (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel).
Schur,  L.,  Ameri,  M.,  &  Adya,  M.  (2017).  Disability,  voter  turnout,  and  polling  place  accessibility. Social Science Quarterly , 98 (5), 1374–1390.
Seto,  B.  A.  (2015). Aksesibilitas  Penyandang  Disabilitas  dalam  Pelayanan  Publik  Bidang  Pendidikan  dan Ketenagakerjaan Kota Surakarta .
Virendrakumar,  B.,  Jolley,  E.,  Badu,  E.,  &  Schmidt,  E.  (2018).  Disability  inclusive  elections  in  Africa:  a systematic review of published and unpublished literature. Disability & Society , 33 (4), 509–538.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975