## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELAPA KOPYOR SEBAGAI POTENSI  KOMODITAS INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN PATI
Yurida Zakky Umami 1 , Kholis Roisah 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro r_kholis@yahoo.com

## ABSTRAK
Perlindungan  hukum Indikasi  Geografis diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2001 tentang Merek, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 60, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Komoditas yang mempunyai potensi sebagai komoditas Indikasi  Geografis salah  satunya adalah  Kelapa  Kopyor Pati,  karena memiliki  ciri  khas  khusus  jika dibandingkan dengan kelapa kopyor dari daerah lain. Ciri khas khusus dari kelapa kopyor Pati ini rawan untuk  “diklaim”  oleh  pihak  lain, maka  perlu perlindungan hukum  sebagai Indikasi  Geografis. Tujuan peneltian  membahas perlindungan  hukum  terhadap  kelapa  kopyor  sebagai potensi  komoditas  Indikasi Geografis  Kabupaten  Pati  dan implikasi  perlindungan  hukum  terhadap  kelapa  kopyor  sebagai  potensi komoditas  Indikasi  Geografis  Kabupaten  Pati. Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi  komoditas  Indikasi  Geografis  Kabupaten  Pati  hanya  dapat  diperoleh jika  kelapa  kopyor  Pati didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan memenuhi syarat-syarat yang ada dalam buku persyaratan Indikasi Geografis. Sedangkan Implikasi perlindungan  hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati adalah dapat memperoleh sertifikat Indikasi  Geografis  dan  mempunyai  hak  kepemilikan  terhadap  kelapa  kopyor  Pati  secara  kolektif  oleh masyarakat Pati..Masyarakat Pati berhak secara eksklusif menggunakan dan memanfaatkan nama Indikasi Geografis “Kelapa Kopyor Pati”.
Kata Kunci : Indikasi Geografis; Kabupaten Pati; Kelapa Kopyor; Perlindungan Hukum
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN

## A.1.  Latar Belakang
Perlindungan  Indikasi  Geografis  dalam Undang  Undang  Nomor 15  tahun  2001  tentang Merek, diatur dalam pasal 56 sampai dengan pasal 60,  sedangkan  untuk  pelaksanaannya  ditetapkan dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
Produk yang dapat memperoleh perlindungan  Indikasi  Geografis  dapat  berupa produk-produk pertanian, pangan, bahkan kerajinan selama  produk-produk  tersebut  mengusung  nama daerah  asal,  dan  kualitasnya  secara  nyata dipengaruhi oleh karakteristik khas daerah asalnya tersebut. 3
Salah satu produk pertanian yang memiliki potensi  dapat  dilindungi  Indikasi  Geografis  adalah kelapa  kopyor.  Kelapa  kopyor  merupakan  jenis kelapa  yang  memiliki  harga  jual  tinggi.  Hal  ini disebabkan karena dari sekian banyak buah kelapa yang  diproduksi  hanya  2,1% - 17,5%  yang merupakan  kelapa  kopyor  sehingga  jumlah produksinya sangat rendah. 4
Kelapa  kopyor  adalah  kelapa  mutan asli Indonesia dengan  daging  buah  kelapa  yang terlepas  dari  cangkangnya,  tetapi  jenis  kelapa  ini
3 Daniel F. Aling, 2009, Jurnal: Sistem
PerlindunganIndikasi  Geografis Sebagai  Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Indonesia,
Manado:Universitas Sam Ratulangi,Hlm. 1 4 F.G.  Winarno,  2014, Kelapa  Pohon  Kehidupan, Jakarta: PT. Gramedia. Hlm. 35
mempunyai  nilai  komersial  yang  tinggi,  karena banyak disukai oleh konsumen.
Kabupaten  Pati  merupakan daerah penghasil  kelapa  kopyor  yang  berpotensi  unggul, karena  kelapa  kopyor  Pati  memiliki  ciri  khas  yang terletak  pada  daging  buah  yang  memiliki  tekstur lebih tebal dan lunak dengan rasa manis dan gurih dibanding  dengan  kelapa  kopyor  dari  daerah  lain. Keadaan iklim dan jenis tanah serta letak geografis yang  sesuai untuk  tanaman  kelapa  kopyor  sangat berpengaruh  pada  buah  kelapa  kopyor  yang dihasilkan.
Melihat  keunggulan yang  dimiliki kelapa kopyor Pati, maka diperlukan adanya perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk Kelapa Kopyor Pati.  Mengingat  kelapa  kopyor  Pati  merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang rawan untuk  “diklaim”  oleh  pihak  lain,  maka  sudah seharusnya  kelapa  kopyor Pati  mendapat perlindungan  Indikasi  Geografis.  Meskipun  telah lama  menjadi  produk  unggulan  kabupaten  Pati Jawa Tengah, kelapa kopyor Pati belum mendapat perlindungan  hukum  karena  belum  terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
Maka dari itu penulis dalam jurnal ilmiah ini akan meneliti dan  membahas  permasalahan  yang berkaitan dengan perlindungan hukum
Indikasi Geografis terhadap kelapa kopyor Pati yaitu dengan  judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati”
1. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  Kelapa  Kopyor  sebagai  potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati?
2. Bagaimana  implikasi  perlindungan  hukum terhadap  Kelapa  Kopyor  sebagai  potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati?

## A.2.  Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  yaitu yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris mengkaji    ketentuan    hukum    normatif    secara in action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang terjadi dalam masyarakat. 5
Aturan hukum dalam perundang-undangan dalam  penelitian  ini  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2001  Tentang  Merek  sebagai  salah  satu studi kepustakaan akan disandingkan dengan data dari  studi lapangan  untuk  mendapat  jawaban permasalahan.
Spesifikasi  Penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini adalah deskriptif  analitis.
Penelitian  ini  diharapkan  akan  diperoleh  suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis mengenai  perlindungan terhadap  kelapa  kopyor Pati, untuk  mendapat gambaran  berdasarkan kenyataan yang terjadi.
Metode  pengumpulan  data  dilakukan dengan Pengumpulan  Data  primer yang didapat melalui wawancara dengan narasumber antara lain:
5 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 132.
Dinas  Perkebunan Provinsi  JawaTengah, Dinas Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Pati, Dua (2) Kecamatan penghasil Kelapa kopyor Pati yaitu Kecamatan  Dukuhseti  dan  Kecamatan  Tayu, Warga Pembudidaya tanaman kelapa kopyor Pati, dan Pedagang kelapa kopyor Pati.
Pengumpulan  Data  Sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah, jurnal,  artikel dan  sejenisnya  yang  terkait  dengan Indikasi Geografis.
Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data secara teratur, runtun,  logis,  dan  efektif. Analisis data  dilakukan dengan pengumpulan  data  yang  didasarkan  pada data  primer  yang  disandingkan  dengan  data sekunder, kemudian dianalisis dengan menghubungkan antar data yang diperoleh dengan landasan  teori  yang  dipakai kemudian  disusun sistematis

## A.3.  Kerangka Teori
Secara  filosofis  konsep  kepemilikan  HKI tidak  bisa  lepas  dari  pemikiran  John  Locke  yang mengatakan setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya.
Menurut  Teori Labour yang  dikemukakan oleh John Locke, lahirnya hak kekayaan intelektual pada  pencipta  atau  penemu  karena  seseorang telah  menggunakan  pemikirannya,  kemudian bekerja  secara  keras  sehingga  menghasilkan sesuatu karya yang tadinya tidak ada atau kurang, kemudian  dengan  proses Labour maka  menjadi sesuatu yang ada. 6
Teori  kepemilikan  mutlak  pada  HKI mengandung pemahaman bahwa perlindungan HKI diawali  dari  teori  hukum  alam,  bahwa  HKI merupakan The  Absolute  Ownership merupakan konsep  kepemilikan  yang  perlu  mendapat perlindungan.  Dimaksudkan  untuk  mendorong perlunya  perlindungan  HKI  demi  memajukan  dan mengembangkan  ide-ide  dan  inovasi  baru  dalam HKI.
Indikasi Geografis sebagai bagian dari HKI merupakan  aset  yang  harus  dilindungi.  Konsep perlindungan  HKI  sejalan  dengan  teori  yang dikemukakan Robert M. Sherwood antara lain: 7

## a. Reward Theory
Reward  Theory memiliki  makna  yang  sangat mendalam  berupa  pengakuan  terhadap  karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang
b. Recovery Theory
Recovery Theory menyatakan  bahwa  penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah,
6 Ibid, Hlm. 25
7 Robert  M.  Sherwood,  1990, Intellectual  Property  and Economic Development, Virginia: Alexandria, hal. 37.
waktu serta biaya. Oleh karena itu, mereka perlu memperoleh kesempatan untuk meraih kembali dari apa yang telah dikeluarkannya.

## c. Incentive Theory
Incentive Theory sejalan dengan Reward Theory mengaitkan  pengembangan  kreativitas  dengan memberikan insentif bagi para penemu tersebut. Berdasarkan  teori  ini  insentif  perlu  diberikan agar  kegiatan-kegiatan  pelaksanaan  dan pengembangan  kreatifitas  penemuan  dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi.
d. Expanded Public Knowledge Theory Teori  ini  dikembangkan  untuk  bidang  paten. Untuk mempromosikan publikasi dari penemuan dalam  bentuk  dokumen  yang  secara  mudah tersedia  untuk  umum,  maka  diberikan kesempatan  untuk  menikmati  hak  khusus,  hak eksklusif yang bersifat sementara.
e. Risk Theory
Mengemukakan  bahwa  HKI  merupakan  hasil dari  suatu penelitian  dan  mengandung  resiko, dengan  demikian  wajaruntuk  memberikan perlindungan  sementara  terhadap  upayaatau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.
f. Economic Grouth Stimulus Theory
Dasar dari teori ini adalah HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi.
Pengembangan ekonomi
merupakan keseluruhan  tujuan  dibangunnya  suatu  sistem perlindungan HKI yang efektif. Economic Grouth
Stimulus Theory sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas.
Selanjutnya  teori  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  menggunakan  teori  Lawrence  M. Friedman  mengemukakan  tentang  3  unsursistem hukum  (three  elements  of  legal  system).  Ketiga unsur  sistem  hokum yang  mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut adalah: 8
a. Struktur  Hukum  (Legal  Structure)  diibaratkan sebagai mesin.
b. Substansi Hukum (Legal Substance) adalah apa yang  dikerjakan  dan  dihasilkan  oleh  mesin  itu. Kultur  Hukum  (Legal  Culture)  adalah  apa  saja dan  siapa  saja  yang  memutuskan  untuk menghidupkan  dan  mematikan  mesin  itu  serta memutuskkan bagaimana mesin itu digunakan.
Struktur  hukum  meliputi  badan  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif  serta  lembaga-lembaga terkait, seperti  Kejaksaan,  Kepolisian,  Pengadilan, Komisi  Judisial,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  dan  lain-lain. Sedangkan  substansi  hukum adalah  mengenai  norma,  peraturan  maupun undang-undang.  Budaya  hukum  adalah  meliputi pandangan,  kebiasaan  maupun  perilaku  dari masyarakat  mengenai  pemikiran  nilai-nilai  dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku.
Richard  A.  Posner  mengungkapkan  teori tentang economy  analysis  of  law. Posner  bukan
8 Esmi  Warasih Puji  Rahayu,  2005,Pranata  Hukum, Sebuah  Telaah  Sosiologis,Semarang: PT.  Suryandaru Utama, hal. 30
orang  pertama  yang  melahirkan  ide  tentang legal analysis  for  law. Teori  ini mengutamakan  asas kebergunaan sesuatu/tool. Jadi sesuatu/esse harus memberikan  manfaat/nilai  utilities  bagi esse yang lain (social welfare). 9
Setelah  di reanalysis oleh  Ronald  Coasei (1960)  dan  Posner  sendiri,  ide  analisis  ekonomi dalam  hukum  berkembang  mencakup transaction cost  of  economy,  economy  institution, dan public choice. Economy  Institution berkaitan  dengan tindakan  manusia  termasuk  peraturan  hukum formal,  kebiasaan  informal,  tradisi  dan  aturan sosial. Public Choice  berkaitan  dengan  proses memutuskan secara demokratis dengan mempertimbangkan  metode microeconomy dan perdagangannya. 10

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
B.1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kelapa
Kopyor  Sebagai  Potensi  Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati
B.1.a Eksistensi  Kelapa Kopyor  Sebagai
Potensi  Komoditas  Indikasi  Geografis Kabupaten Pati
Kelapa  kopyor  Pati  merupakan  salah  satu komoditi  unggulan  pemerintah  Kabupaten  Pati Jawa  Tengah yang  bernilai  ekonomi  tinggi. Kabupaten Pati merupakan sentra penghasil kelapa
9 Erman Radjagukguk.  2011. Filsafat Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm. 146
10 Ibid, hal. 146
kopyor dengan kualitas terbaik yang cukup terkenal di tanah air. 11
Kabupaten  Pati  telah  lama  menjadi  sentra kelapa kopyor Jawa Tengah. Hal ini diketahui  dari keberadaan dan berkembangnya kelapa kopyor di Kabupaten Pati sejak lebih dari 50 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa tanaman  yang  berumur  lebih  dari  40  tahun  di lapangan.
Selain  itu  juga  sudah  ada  pedagang pengumpul yang telah memulai usahanya mengirim kelapa  kopyor ke  wilayah  Surabaya sejak  tahun 1960an sebagai bahan baku es krim. Terdapat tiga kecamatan  di  Kabupaten  Pati  yang  memiliki areal pertanaman terluas  dengan  jumlah  produksi tertinggi, yaitu Dukuhseti, Margoyoso dan Tayu.
Kelapa kopyor Pati mempunyai ciri khas pada daging buahnya yang lunak dan tebal dengan cita rasa yang gurih dan manis. Rasa daging buahnya lebih manis dan aroma khas kelapa menjadikannya berbeda  dengan    kelapa  kopyor  daerah  lainnya, sehingga  sudah  dapat  dikonsumsi  tanpa  bahan tambahan pemanis dan penambah rasa lainnya.
Ciri  khas  tersebut  menjadikan  kelapa  kopyor ini  sangat  populer  di  masyarakat  dengan  banyak digunakan sebagai bahan baku minuman segar dan bahan makanan atau minuman lainnya. Jenis tanah di  wilayah  Pati  bagian  utara  yang  diduga menyebabkan kualitas  pada  kelapa  kopyor  Pati
11 http://harianpati.com/?p=562 , diunduh pada tanggal 20 Juli 2015
dengan  rasa  daging  buah yang  lebih  manis dibanding  kelapa  kopyor  dari  wilayah  lainnya  di Pulau Jawa dan Sumatera.
Kabupaten Pati terletak dikomplek Gunung Api Muria bagian Tenggara denganjenis tanah aluvial, red  yellow,  red  yellow  mediteran,  regosol, mediteran coklat tua, mediteranean coklat. Secara geografis Kabupaten Pati terletak diantara  1100, 50’-1110, 15’ BT dan 60, 25’– 70,00’ LS sehingga Kabupaten  Pati  termasuk  dalam  daerah  tropis dengan temperatur  terendah  23 0 C  dan  tertinggi 39 0 C. 12
Rata – rata curah hujan di Kabupaten Pati di tahun  2013  sebanyak  2.363  mm  dengan  97  hari hujan. Ketinggian tempat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan  tanaman  kelapa. Kabupaten  Pati mempunyai  ketinggian  terendah  1  meter  dan tertinggi 1.000 meter dan rata-rata 17 meter diatas permukaan air laut.

## B.1.b Perlindungan  Hukum  Indikasi  Geografis Terhadap Kelapa Kopyor Pati
Kelapa  kopyor  Pati  merupakan  potensi unggulan Jawa Tengah berupa hasil pertanian yang memiliki  karakteristik  atau  kekhasan  tertentu. Karakteristik  khusus  yang  terbentuk  pada  kelapa kopyor  Pati  dipengaruhi  oleh  faktor  alam  seperti ketinggian  tanah,  jenis  tanah,  curah  hujan  di wilayah Pati utara, serta faktor manusia dalam hal ini  petani  kelapa  kopyor  yang  menggunakan
12 http://www.patikab.go.id/profil-kab-pati/ ,  diunduh pada tanggal 29 Juli 2015
metode konvensional yang dilakukan secara turun temurun  selama  proses  penanaman  hingga  pada tahap panen.
Berdasarkan hal tersebut maka kelapa kopyor Pati  merupakan  produk  pertanian  yang  berpotensi indikasi  geografis  sehingga  perlu  mendapatkan perlindungan hukum terhadapnya.
Perlindungan  Indikasi  Geografis  terhadap kelapa  kopyor  Pati  diawali  dari  pelepasan Perlindungan  Varietas  Tanaman  oleh  Kementrian Pertanian. 13 Pada  tahun  2010  sebanyak  tiga varietas kelapa Genjah Kopyor Pati dilepas sebagai varietas unggul antara lain, Kelapa Kopyor Genjah Coklat  Pati, Kelapa  Kopyor  Genjah  Hijau  Pati,
Kelapa Kopyor Genjah Kuning Pati.
Ketentuan  mengenai  tatacara  pendaftaran Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 antara lain:
1) Lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  daerah yang  memproduksi  barang  yang  bersangkutan yang  terdiri  atas  pihak  yang  mengusahakan barang  yang  merupakan  hasil  alam  atau kekayaan  alam,  produsen  hasil  pertanian, pembuat  barang  kerajinan  atau  industri, pedagang yang menjual barang tersebut;
2) Lembaga yang diberi wewenang untuk itu;
3) Kelompok konsumen barang tersebut.
13 Wawancara  dengan  Pipit,  Staff  Pengolahan  Hasil Perkebunan,  Dinas  Perkebunan  Provinsi  Jawa Tengah. Pada Tanggal 17 Juni 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 memuat  ketentuan-ketentuan  mengenai tata  cara pendaftaran  Indikasi Geografis,  tahapannya diuraikan sebagai berikut:
1) Mengajukan Permohonan 2) Pemeriksaan Administrati
3) Pemeriksaan Substansi
4) Pengumuman
5) Oposisi Pendaftaran
6) Pendaftaran
7) Pengawasan  terhadap  Pemakaian  Indikasi- Geografis

## 8) Banding
B.2. Implikasi  Perlindungan  Hukum Terhadap Kelapa Kopyor
Sebagai potensi Komoditas  Indikasi  Geografis  Kabupaten Pati
Berkaitan  dengan  reputasi  produk,  Indikasi Geografis akan memotivasi produsen/petani kelapa kopyor  untuk  menjaga  kualitas  produk,  agar reputasi kelapa kopyor Pati yang telah dikenal baik tetap  terjaga. Perlindungan  hukum  Indikasi geografis perlu didapatkan oleh kelapa kopyor Pati, karena  memiliki  kualitas  dan  karakteristik yang didapat dari kombinasi faktor alam yaitu faktor iklim, curah hujan, ketinggian permukaan tanah, dan jenis tanah.
Sedangkan faktor manusianya, kelapa kopyor Pati telah ada sejak 50 tahun yang lalu dan terus dibudidayakan  dengan  metode  penanaman  yang
dilakukan  secara  konvensional  dan  secara  turun temurun.
Kelapa kopyor Pati memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena memiliki harga jual yang cukup tinggi,  dibanding  dengan  kelapa  biasa.  Hal  ini dikarenakan  kelapa  kopyor  merupakan  buah langka, karena hanya dihasilkan oleh pohon kelapa yang  mempunyai  gen  kopyor  saja.  Sementara  itu permintaan  dari  masyarakat  cukup  besar  karena kelapa jenis kopyor banyak disukai konsumen, hal ini  menyebabkan  kelapa  kopyor  mempunyai  nilai jual yang tinggi.
Harga buah kelapa kopyor di tingkat petani mencapai  harga  20.000 – 30.000  per  butir, sedangkan di tingkat pedagang mencapai 40.000 – 50.000 per butir. Penjualan buah kelapa kopyor Pati tiap  bulannya  mencapai  1.000  butir.  Sedangkan pada bibit kelapa kopyor pati, harga jualnya antara 20.000 – 30.000  per  bibitnya,  yang  penjualannya mencapai 5.000 bibit per tahunnya.
Penjualan  kelapa  kopyor  Pati  baik  buah maupun  bibitnya,  tidak  hanya  di  daerah  Pati  dan beberapa daerah di Jawa Tengah saja, tetapi juga ke  beberapa  provinsi  di  Indonesia  lainnya  seperti Jakarta, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.
Perlindungan  Indikasi  Geografis  terhadap kelapa  kopyor  Pati  juga  dapat  memberikan berbagai  manfaat  baik  bagi  produsen maupun konsumen, antara lain:
1) Dengan  adanya  Indikasi  Geografis  keaslian produk buah Kelapa Kopyor Pati lebih terjamin, sehingga  dapat  melindungi  kepentingan konsumen  untuk  mendapatkan  produk  yang orisinil
2) Dapat  memberikan  manfaat  ekonomi  yang maksimal  bagi  petani  dan  masyarakat Kabupaten Pati, karena dengan adanya Indikasi Geografis  nilai  jual  akan  meningkat,  sekaligus kesejahteraan masyarakat akan meningkat juga.
3) Dapat  melindungi  keberadaan  dan  kelestarian tanaman  kelapa  kopyor  yang  merupakan tanaman  khas  Kabupaten  Pati  yang  mulai dikembangkan di daerah lain.
4) Mengingat  kelapa  kopyor  Pati  juga  telah dikembangkan di daerah luar Pati, perlindungan Indikasi Geografis juga akan melindungi kelapa kopyor Pati agar tidak diklaim oleh daerah lain.
Keberadaan  Indikasi  Geografis  juga  dapat memberikan  manfaat bagi  berbagai aspek,  antara lain:
1) Aspek Ekonomi
Adanya  kepemilikan  khas  suatu  produk, peningkatan nilai  jual,  peningkatan  pemasaran hingga  ke  tingkat  ekspor,  perlindungan  dari pemalsuan  produk,  peningkatan  pendapatan, peningkatan  lapangan  kerja,  penguatan ekonomi  wilayah,  percepatan  pengembangan wilayah  serta  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.
2) Aspek Ekologi
Menjaga  kelestarian  alam,  mempertahankan kelestarian  sumber  daya  alam,  serta meningkatkan  reputasi  kawasan.  Kabupaten Pati  merupakan  sentra  kelapa  kopyor  yang sangat dikenal di Indonesia.
3) Aspek Sosial Budaya
Mempererat  hubungan  komunitas  masyarakat petani  kelapa  kopyor  Pati,  meningkatkan perkembangan  wilayah  penghasil  produk, melestarikan  tradisi,  pengetahuan  tradisional serta kearifan lokal masyarakat.
4) Aspek Hukum
Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi produsen dan perlindungan dari pemalsuan dan pemanfaatan legal, ketenaran produk.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

## C.1. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  sudah diuraikan  atas  permasalahan,  maka  dapat disimpulkan bahwa :
a. Perlindungan Hukum  terhadap  kelapa  kopyor sebagai  potensi  komoditas Indikasi  Geografis Kabupaten  Pati  adalah  dengan  mendaftarkan kelapa  kopyor  Pati  sebagai  Indikasi  Geografis pada Direktorat  Jenderal Hak  Kekayaan
Intelektual,  Perlindungan  hukum  Indikasi Geografis  dapat  diperoleh  dengan  prosedur antara  lain,  mengajukan  permohonan, pemeriksaan administratif, pemeriksaan
substansi, pengumuman,  oposisi  pendaftaran, pendaftaran,  pengawasan  terhadap  pemakaian Indikasi Geografis dan banding
b. Implikasi  perlindungan  hukun  terhadap  kelapa kopyor Pati sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis  Kabupaten  Pati  adalah  akan memperoleh  sertifikat  Indikasi  Geografis  dan mempunyai hak kepemilikan secara kolektif atau komunal  oleh  masyarakat  produsen  setempat, sehingga  hanya  masyarakat  Pati  yang  berhak menggunakan  nama  Indikasi  Geografis  dari kelapa kopyor Pati.

## C.2. Saran
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pati khususnya  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten Pati dengan masyarakat Petani kelapa kopyor Pati hendaknya terjalin hubungan kerjasama yang  baik dalam upaya pendaftaran  Indikasi Geografis  agar  perlindungan  Indikasi  Geografis terhadap  kelapa  kopyor  Pati  dapat  diperoleh dengan  mendapat  sertifikat  Indikasi  Geografis. Masyarakat  Petani  kelapa  kopyor Pati  sebaiknya menjaga kualitas dan kekhasan dari kelapa kopyor Pati,  sehingga  kelapa  kopyor  Pati  tetap  menjadi potensi unggulan daerah Kabupaten Pati
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  1, Tahun 2015                                                      Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi,  2013, Hak  Atas  Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika Agus Sardjono, 2006, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional,
Bandung; PT. Alumni
Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada Esmi  Warasih  Puji  Rahayu,  2005, Pranata
Hukum,  Sebuah  Telaah  Sosiologis,
Semarang: PT. Suryandaru Utama
Etty  Susilowati,  2013. Hak  Kekayaan Intelektual  dan  Lisensi  Pada  HKI. Semarang : Undip Press.
Friedman,  Lawrence  M.  1975. The  Legal
System - A  Social  Science  Perspective. New York: Russel Sage Foundation.
Kholis Roisah.  2013. Dinamika  Perlindungan
HKI  Indonesia  dalam  Tatanan  Global.
Semarang: CV. Elangtuo Kinasih.

## Miranda Risang Ayu, 2006, Memperbincangkan
Hak  Kekayaan  Intelektual  Indikasi Geografis, Bandung: Alumni Posner, Richard A, 1994. Economic Analysis of
Law, Ed. 4, USA: Harvar University Press
Sherwood,  Robert.  M  1990, Intellectual Property  and  Economic  Development, Virginia: Alexandria Tomi  Suryo  Utomo,  2010, Hak  Kekayaan
Intelektual  (HKI)  di  Era  Global,
Yogyakarta: Graha Ilmu
Sumber internet :
- Judson  O.  Berkey,  2010, Implications  of the WTO Protections for Food Geographic Indications, http://www.asil.org
- Maskromo,  I.  Dan    H.  Novarianto.  2007. Perbanyakan  kelapa  kopyor  secara  alami. Monograf  Kelapa  Kopyor. Manado:  Balai Penelitian  Tanaman  Kelapa  dan  Palma Lain,  Puslitbangbun,  Badan  Litbang Pertanian, https://kelapaindonesia2020.wordpress.com /makalah-tentang-kelapa/ismail-maskromo- dan-hengky-novarianto
Sumber-sumber  peraturan  dan  perundang- undangan :
- Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang Merek
- Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Tidak Sehat
- Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun 2007 tentang Indikasi Geografi