Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 5, No. 1, 2014, Hal. 67-95

## Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan
1

## Paulus Rudolf Yuniarto

## Abstract
There are two fundamental issues facing globalization problem today’s, namely the economic competition and the threat of the nation’s unity as the question of regional conflict. Indonesia, in this context, is expected more conscious and aware to various challenges of globalization. To respond the globalization challenges, since 2006, through a variety of research from research centers under Social and Humanities Deputies, Indonesia Institute of Science has addressed these challenges. Through a study of literature on all those conducted research, the availability of information and the institutional arrangement for the stakeholders (local and national) with reference to globalization problem has still become a fundamental issue. This paper aimed to recommendation policy on globalization in Indonesia, regarding the need for cooperation in the form of joint ventures and strategic alliances between governments, transnational actors and civil society. Al those stakeholder are required to  and  obliging  in  order  to  face  competition  and  also  as  part  of disputes solutions as well as capacity building to prepare rough leader cadres. The Government could facilitate such efforts.
Keywords: Globalization, Stakeholder, Policy, Challenges

## Pendahuluan: Tentang fakta globalisasi yang ‘bermasalah’
Fenomena globalisasi merupakan sesuatu yang tak terelakkan, sesuatu yang pasti  terjadi,  selain  memberi  manfaat  secara  ekonomi  namun  membawa juga implikasi pada banyak aspek kehidupan manusia, yang pada akhirnya mensyaratkan masyarakat agar dapat melakukan adaptasi atas perubahan- perubahan  yang  terjadi.  Misalnya  saja,  perubahan  arus  perdagangan internasional membuat produk yang diciptakan negara di belahan benua lain dapat dikonsumsi oleh masyarakat, bahkan sampai di pelosok kota/desa di benua lainnya. Arus modal internasional membawa implikasi di pindahkannya
1 Tulisan  ini  merupakan  pengembangan  dari  makalah  awal  berjudul Globalisasi  dan Regionalisme:  Kompleksitas  Isu  dan  Pertalian  Kepentingan  Antar  Aktor yang  dipresentasikan untuk  kegiatan  Seminar  Refleksi  Akhir  Tahun  Kedeputian  IPSK  LIPI  2011  bertajuk “Mempersiapkan Indonesia Menyongsong Era Baru 2015” tanggal 20 Desember 2011. Gd. Widya Graha Lt. 1 Jakarta. Penulis ucapkan terimakasih pada para peneliti LIPI: Mochtar Pabottingi, Rusydi Syahra, Carunia M. Firdausy, Adriana Elisabeth, dan Nanto Sriyanto atas komentar dan saran yang diberikan bagi penyempurnaan tulisan ini.
industri di negara maju ke negera berkembang, untuk mendapatkan tenaga buruh  murah.  Perubahan  teknologi  informasi  memungkinkan  berita-berita internasional diketahui seluruh dunia hanya dalam beberapa saat. Liberalisasi pasar nasional dan global membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya berbagai  produk  dan  jasa  bagi  para  konsumen  di  suatu  negara.  Akhirnya globalisasi turut mengubah pola berpikir dan berperilaku masyarakat.
Bersandar  pada  pendapat  para  ahli,  seperti  Roland  Robertson  dan David Held misalnya, mereka mengatakan bahwa perkembangan globalisasi sebenarnya bukan perkara baru dan telah dimulai sejak era imperium pada abad  ke-15  dan  berkembang  dengan  terbentuknya  negara  bangsa  pada abad  ke-17  (dalam  Mubah  2010).  Kemudian,  penemuan-penemuan  alat komunikasi dan transportasi telah mengakselerasi proses globalisasi sehingga memunculkan sebuah perubahan sosial akibat dari perkembangan teknologi yang  memfasilitasi  terjadinya  pertukaran  budaya  dan  transaksi  ekonomi internasional. Dalam konteks ini, gagasan globalisasi tampaknya seringkali dipakai untuk merujuk pada perluasan dan pendalaman arus perdagangan, modal,  teknologi,  informasi  internasional  dalam  sebuah  pasar  global  yang cenderung  terintegrasi.  Selanjutnya  James  Petras  dan  Henry  Veltmeyer mengatakan  globalisasi  dapat  dimaknai  sebagai  proses  liberalisasi  pasar nasional dan global yang mengarah pada kebebasan arus perdagangan, modal maupun informasi dengan kepercayaan bahwa situasi ini akan menciptakan pertumbuhan  dan  kesejahteraan  manusia  (Petras&Veltmeyer  2001:  11). Dalam  pemaknaan  yang  lain,  globalisasi  juga  bukan  semata-mata  terbatas pada ide kosmopolitanisme dalam arti semata gejala mondial, namun juga glokalisasi ( think globally act locally ). Di sini fenomena yang dikemukakan oleh Naisbitt menjadi salah satu contoh yang mengemuka. Dimana perpindahan lokasi  industri  menjadi  pilihan  untuk  kedekatan  sumber  daya,  serta  juga perampingan  struktur  perusahaan  seperti  yang  berkembang  dengan perusahaan e-company semacam google[dot]com (Naisbitt 1995: 191).
Bila semua pandangan itu digabungkan, idea atau gagasan globalisasi dapat  kita  pahami  sebagai  suatu  kecenderungan  umum  terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Artinya, bahwa suatu bentuk perilaku kehidupan, seperti pertukaran barang  dan  jasa,  tidak  hanya  pertukaran  modal,  tetapi  juga  hal-hal  lain semacam perkembangan ide-ide mengenai demokratisasi, hak asasi manusia (HAM)  dan  lingkungan  hidup,  migrasi  atau  berbagai  fenomena human trafficking yang melintas batas-batas lokalitas dan nasional kini merupakan fenomena umum yang berlangsung hingga ke tingkat komunitas paling lokal sekalipun (Arfani 2010: 1). Atau dengan kata lain, komunitas domestik atau lokal  kini  adalah  bagian  dari  rantai  perdagangan,  pertukaran  ide  maupun perusahaan transnasional.
Pada masa sekarang, globalisasi telah menjadi sorotan sekaligus menjadi masalah yang sangat tajam di Indonesia (juga di negara-negara berkembang lainnya) terkait dengan kemungkinan datangnya pesaing-pesaing dari negara maju  yang  ikut  berkompetisi  dalam  perekonomian  liberal  dunia  dengan kekuatan ekonomi mereka yang tentu saja pasti jauh lebih kuat. Hal ini sering dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap seluruh bidang kehidupan sosial  dan  ekonomi  yang  dalam  perkembangannya  mengancam  persatuan dan kesatuan suatu bangsa karena konflik yang ditimbulkannya. Dua poin yang  baru  saja  disebutkan  adalah  masalah  mendasar  yang  menghadapi masalah  globalisasi,  yaitu  kompetisi  (persaingan  ekonomi)  dan  ancaman persatuan bangsa. Pengaruh arus globalisasi pada dasarnya sulit untuk dapat dicegah dan memerlukan adanya perhatian dalam berbagai kemungkinan- kemungkinan tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang ada serta kebijakan  dan  strategi  untuk  menanggulanginya.  Indonesia,  dalam  hal  ini, tentu saja di harapkan akan menjadi lebih sadar akan pentingnya mewaspadai berbagai  kemungkinan  tantangan  globalisasi.  Sebab,  pada  era  demokrasi ekonomi yang kita anut sekarang, mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, bangsa Indonesia akan memasuki pusaran arus globalisasi dunia, suatu era yang penuh tantangan dan juga peluang.
Globalisasi dan segala isinya saat ini telah berkembang menjadi tema kajian yang cukup sering dibahas, terutama karena fenomena ini sangatlah kompleks yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi. 2 Berkaitan dengan perkembangan proses globalisasi, tulisan ini akan menelaah berbagai tema yang berkaitan dengan globalisasi. Metode penulisan yang dilakukan adalah dengan melakukan pembacaan (studi literature) kajian mengenai globalisasi yang  dilakukan  di  bawah  pusat-pusat  penelitian  di  bawah  Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK LIPI), yang mana telah banyak menghasilkan kajian, temuan dan analisa penelitian, yang sebagian telah dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan,  terutama  bagi  pemerintah  (para  pengambil  kebijakan)  dan berbagai  pihak/pemangku  kepentingan  di  dalam  negeri.  Kemungkinan bahwa dalam pembacaan terhadap studi globalisasi di IPSK LIPI ini masih mengandung  banyak  kekurangan,  baik  sumber  data  maupun  analisis yang  diberikan.  Tulisan  ini  sesuai  dengan  judul  makalah  adalah  hendak memperlihatkan  mengenai  kompleksitas  isu  dalam  masalah  globalisasi sekaligus  memperlihatkan  berbagai  macam  kepentingan  dan  kebijakan  di
2 Pandangan-pandangan yang muncul dalam melihat globalisasi antara lain; ada pandangan yang  melihat  bahwa  globalisasi  (terutama  integrasi  ekonomi)  sebagai  sebuah  proses sejarah yang mendorong tercapainya peningkatan suatu kemajuan ekonomi suatu wilayah, meenciptakan perdamaian, dan juga demokrasi bagi warga dunia. Di sis yang lain ada pula yang memandang bahwa, globalisasi melalui integrasi ekonomi (justru) akan mengakibatkan bentuk-bentuk  ketimpangan  dalam  distribusi  pendapatan,  atau  semakin  mendorong terciptanya kemiskinan baru. Di kalangan ilmuwan, banyak perbedaan dalam memaknai proses globalisasi ini dan juga perbedaan definisi yang disesuaikan dengan lingkup kajian, idealisme, maupun perspektif yang mereka gunakan.
dalamnya yang dapat menjadi perhatian kita semua dan diharapkan informasi yang diberikan dapat menjadi bahan bagi pemerintah dan pemerhati masalah globalisasi agar dapat menjawab tantangan dari globalisasi itu sendiri.

## Beberapa Kajian Mengenai Globalisasi
Melihat  implikasi  yang  isunya  begitu  beragam  tetapi  begitu  mendalam dan  spesifik  konteks  persoalannya,  globalisasi  bukanlah  fenomena  hitam putih yang bisa secara mudah dan cepat dipahami. Fenomena umum yang disebutkan di atas berada di sekitar kita, bahkan e mbedded dengan berbagai kepentingan  kita. Global  governance ,  integrasi  ekonomi,  regionalisme, liberalisasi perdagangan, daya saing, common market , transnasional migrasi, political union , human security , dan lain-lain adalah sebagian istilah maupun persoalan yang berkembang dalam proses globalisasi. Persoalan globalisasi dan segala kaitannya di berbagai area tidak saja menggambarkan kompleksitas persoalan dan kajiannya, tetapi juga sekaligus menawarkan ide atau berbagai alternatif  bentuk  pengelolaan  dan  penyelesaian  persoalan  di  seputar  isu tersebut.
Beberapa isu dalam globalisasi antara lain dapat di kelompokkan dalam beberapa tema kajian sebagai berikut.

## 1. Regionalisme: Upaya Integrasi Wilayah Menjadi Satu Entitas
Salah satu ciri penting globalisasi adalah dunia dan pasar kini terintegrasi dan  terkoneksi  satu  sama  lain  ke  dalam  satu  lingkungan  (region).  Hal yang  menarik  untuk  diperhatikan  adalah  regionalisme  ekonomi  ASEAN dan  pembentukan  komunitas  ekonomi  ASEAN  (Elisabeth  2009). Studi  ini memperlihatkan bahwa Asia Tenggara yang menjadi bagian penting dalam rantai globalisasi merasa perlu membangun kerja sama regional. Pemerintah negara  Asia  Tenggara  sebagai  pelaku  globalisasi  ekonomi  kemudian membentuk  ASEAN  yang  berupaya  (salah  satunya)  mengintegrasikan kawasan  ke  dalam  ekonomi  dunia.  Melalui  kebijakan  pembangunan  yang berorientasi  ekspor,  yang  didukung  oleh  kebijakan  untuk  menarik  masuk investasi  modal  asing  lantas  mendirikan  kawasan  perdagangan  bebas (ASEAN Free Trade Area/FTA). Secara bertahap negara-negara ASEAN mulai merapkan  program,  salah  satunya  yaitu  membuka  pasar  dalam  negerinya dan  membuka  perjanjian  tentang  pengembangan  spesialisasi  industri  di antara  negara-negara  ASEAN.  Indonesia  sendiri  memilih  untuk  menjadi “sentra” industri otomotif, namun pada kenyataanya industri otomotif yang berkembang  justru  terjadi  di  Thailand.  Industri  sepeda  motor  di  Thailand bahkan  telah  manjadi  sebuah  sistem  industri  yang  sudah  mapan  rantai produksinya. Sebenarnya, kebijakan globalisasi ini dijalankan seiring dengan
diberlakukannya kebijakan untuk menggalang kerjasama ekonomi regional. Kebijakan ini didasarkan pada azas saling menguntungkan, dimana setiap negara akan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila melakukan integrasi ekonomi  ini  secara  bersama-sama  daripada  melakukannya  secara  sendiri- sendiri.  Terciptanya  regionalisme  ekonomi  di  Asia  Tenggara  diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kawasan ini terutama bagi penanaman modal dari  luar  ( foreign  direct  investment /FDI)  agar  kawasan  ASEAN  tidak  hanya menjadi daerah produksi tetapi juga ekspor bagi negara lain. Dengan kata lain,  integrasi  ekonomi  regional  ASEAN  berkembang  ke  arah  yang  lebih terbuka  atau menjadi open regionalism .
Perkembangan terkini, studi regionalisme ASEAN adalah kesepakatan untuk membentuk Komunitas ASEAN ( ASEAN Community ) pada 2015 melalui tiga pilar: Komunitas Ekonomi ASEAN ( ASEAN Economic Community/AEC ), Komunitas Politik-Keamanan ASEAN ( ASEAN Political-Security Community/ APSC ),  dan  Komunitas  Sosial-Budaya  ASEAN  ( ASEAN  Socio-Cultural Community/ASCC ). Berawal dari gagasan pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang dikaitkan dengan isu-isu perdagangan bebas barang, jasa dan investasi kemudian secara sistematis dan konseptual, analisis dimulai dengan pembahasan mengenai perkembangan konsep regionalisme dikaitkan dengan pembentukan AEC, serta pembahasan tentang pasar tunggal ASEAN. Satu hal  yang  paling  kontroversial  dalam  pembentukan  AEC  adalah  rencana pembentukan  pasar  tunggal  ASEAN  ( ASEAN single  market ).  Persoalannya bukan hanya mengenai pencapaian target waktu yang telah ditetapkan pada 2015, melainkan juga kemungkinan ASEAN membentuk pasar tunggal tanpa melalui uni pabean ( customs union ). Indonesia dalam hal ini telah ditetapkan sebagai koordinator sektor otomotif, salah satu dari 12 sektor prioritas dalam AEC. Peran ini merupakan peluang bagi Indonesia meningkatkan daya saing secara regional, sekaligus menjadi tantangan, khususnya dalam memanfaatkan peluang dan menyiapkan langkah-langkah strategis menuju AEC pada 2015. Upaya  Indonesia  bersama  negara-negara  anggota  ASEAN  sangat  relevan dengan  kesepakatan  untuk  mempertahankan  kerjasama  ekonomi  regional yang  terbuka,  agar  mampu  berkontribusi  dalam  liberalisasi  perdagangan global, serta menciptakan kawasan yang kompetitif dan dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN dengan tingkat pertumbuhan ekonomi relatif setara ( equitable ).
Tantangan utama dalam membentuk pasar tunggal ASEAN ini sangat berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara yang masih dipegang teguh dan dijalankan oleh setiap negara anggota ASEAN. Sedangkan integrasi ekonomi kawasan yang utuh membutuhkan kesadaran dan komitmen bersama untuk “mengurangi derajat kedaulatan negara” melalui kesepakatan perdagangan dan investasi yang dapat berlaku di setiap negara ASEAN. Sampai saat ini, ASEAN  masih  mengutamakan  pendekatan  harmonisasi,  termasuk  dalam
harmonisasi  peraturan,  meskipun  sudah  ada  kesepakatan  bersama  untuk menjalankan  kebijakan ASEAN  single  window yang  harus  terlebih  dahulu diterapkan  di  tingkat  nasional  (Lihat  Laporan  Tim  ASEAN  P2P,  dalam Wulandari 2009).
Selain  isu  regionalisme  ASEAN,  yang  patut  diperhatikan  juga  adalah pertumbuhan ekonomi yang amat pesat di kawasan Asia Timur Laut (Jepang, Korea  Selatan,  Taiwan,  Singapura  dan  Cina  Daratan)  yang  berdampak positif pada negara-negara anggota Asia Tenggara (ASEAN) karena terjadi peningkatan  pesat  dalam  perdagangan  antarnegara  dari  kedua  kawasan ini  (Lihat  Thee  Kian  Wie  2010:  1-8).  Di  samping  ini  negara-negara  dari kawasan  Asia  Timur  Laut  sejak  akhir  1980-an  juga  telah  muncul  sebagai sumber investasi asing langsung terbesar di kawasan Asia Tenggara (Thee Kian  Wie  2010).  Suatu  aspek  lain  yang  menarik  dari  integrasi  ekonomi  di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur Raya adalah apa yang dinamakan fragmentasi  produk  ( product  fragmentation ),  yaitu  penyebaran  produksi dan  perakitan  komponen  mobil  ( auto  parts ),  komponen  elektronika,  dan komponen  computer  serta  komponen-komponen  dari  barang-barang  lain (kamera, pesawat TV, barang optik, perlengkapan musik, arloji, mesin jahit, barang-barang kimia dan farmasi, garmen) di berbagai negara dalam proses produksi yang terintegrasi secara vertikal. Fragmentasi produk ini dipicu oleh perluasan  yang  amat  pesat  dari  kegiatan-kegiatan  perusahaan-perusahaan transnasional ( transnational corporations/TNCs ) dalam ekonomi global selama tiga  dasawarsa  mutakhir  (Athukorala  2007  dalam  Thee  2010:  6).  Beberapa aspek  dari  integrasi  ekonomi  regional  di  atas  menunjukkan  dengan  jelas bahwa integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur (Asia Timur Laut dan Asia Tenggara)  selama  beberapa  dasawarsa  terakhir  telah  berlangsung  dengan pesat dan saling menguntungkan. Oleh karena ini ditinjau dari segi kajian wilayah, berbagai aspek dari integrasi ekonomi regional di Asia Timur patut dikaji secara lebih mendalam (Thee Kian Wie 2010: 7).

## 2. Dampak Perkawinan Investasi dan Liberalisasi Perdagangan
Globalisasi  dalam  salah  satu  definisi  yang  dikemukakan  Jan  A.  Scholte (2000) berarti liberalisasi, yaitu proses penghapusan hambatan ekonomi dan perdagangan menuju dunia tanpa batas dan terbuka. Liberalisme ekonomi menjamin  adanya  kebebasan  bagi semua insan/pelaku  ekonomi  untuk menentukan sendiri apa yang akan dikonsumsi, apa yang akan diproduksi, bagaimana  memproduksinya,  dan  bebas  untuk  memperdagangkannya. Namun  bukan  berarti  liberalisme    tanpa  aturan.  Aturan  dan  pengaturan merupakan  keharusan  dan  harus  disepakati  bersama.  Tanpa  aturan  dan pengaturan, kebebasan seseorang bisa mengurangi kebebasan orang lain, dan ini  bertentangan  dengan  jiwa  dari  liberalisme  ekonomi.  Salah  satu  bentuk
liberalisasi  perdagangan  yang  berkembang  terwadahi  dalam World  Trade Organisation (WTO) dengan neoliberalisme sebagai ideologi utamanya. Hal inilah yang lebih jauh menjadi fokus penelitian Pusat Penelitian Politik dan Pusat  Penelitian  Ekonomi  IPSK  LIPI 3 dalam  melihat  kaitannya  globalisasi dengan  isu-isu  perdagangan  dan  juga  dampaknya  terutama  di  sektor pertanian, industri dan tenaga kerja.
Salah  satu  penelitian  ini  melihat  bahwa  globalisasi  telah  berdampak luas  pada  pertanian  di  negara-negara  dunia  ketiga,  terutama  Indonesia. Ketimpangan  pendapatan,  kemiskinan, dan ketergantungan  pada berbagai input  luar  adalah  bukti  konkritnya.  Pencabutan  subsidi,  privatisasi sumberdaya  dan  institusi  pemerintah,  longgarnya  kran  impor  sebagai prasyarat untuk ekspor, lenyapnya berbagai sumberdaya dan budaya lokal, membiasnya  pemberdayaan,  dan  mandegnya  inovasi  merupakan  dampak langsung  dari  globalisasi.  Penelitian  ini  telah  menjawab    konsekuensi- konsekuensi  yang  diterima  Indonesia  dengan  tergabungnya  dalam  WTO. Tampaknya kondisi dan posisi sektor pertanian di era globalisasi secara umum masih memprihatinkan, perlu upaya meningkatkan produksi beras melalui produksi  dan  pengelolaan  paska  panen,  perkembangan  ekspor  komoditas pertanian  juga  belum  menggembirakan,  perhatian  terhadap  pembangunan agroindustri  sangat  diperlukan,  kemudian  sub  sektor  perikanan  perlu diidentifikasi  sebagai  sub-sektor  yang  dapat  mendukung  ketahanan  sektor pertanian,  dan  terakhir  pengembangan  sub  sektor  kehutanan  yang  masih terbatas  perlu  untuk  di  tingkatkan.  Di  level  masyarakat,  bagaimana civil society di  Indonesia  merespon  konsekuensi  yang  timbul  dan  juga  posisi pemerintah  Indonesia  menghadapi  respon  masyarakat  sipil  ini  di  jawab pula. Globalisasi secara bersamaan mengandung dampak positif dan negatif. Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  globalisasi  ini  kemudian  menjadi fokus  respon  kelompok civil  society (LSM)  yang  tertuang  dalam  berbagai bentuk agenda, termasuk komunikasi dengan pemerintah. Pemerintah perlu menyadari bahwa komitmen Indonesia terhadap globalisasi tidak serta merta meninggalkan tangung jawabnya untuk melindungi warga negaranya dari dampak negatif globalisasi.
Dalam  bidang  liberalisasi  perdagangan  dan  investasi,  bahwa  selain globalisasi  telah  mendorong  terjadinya  perubahan  (ketimpangan)  dalam struktur ketenaga kerjaan global (dimana hal ini perlu pemecahan masalah yang  di  lakukan  secara  bersama-sama),  globalisasi  juga  telah  mengubah dinamika  perekonomian  nasional  yang  mana  mekanisme  pasar  jauh
3 Beberapa penelitian yang telah di lakukan tersebut antara lain dalam penelitian Agus R. Rahman dkk. 2007. Globalisasi dan Gerakan Anti Globalisasi di Indonesia. P2P LIPI. LIPI Press, Jakarta; Carunia Mulya Firdausy (ed). 2005. Pengembangan Sektor Pertanian di Era Globalisasi. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta; Carunia Mulya Firdausy (ed). 2004. Liberalisasi Perdagangan dan  Investasi  di  Era  Globalisasi. P2E  LIPI.  LIPI  Press,  Jakarta;  Tim  Peneliti  P2E  LIPI.  2010. Liberalisasi, Dominasi Asing dan Kemiskinan Di Indonesia. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan.
menentukan ketimbang peran pemerintah. Berkurangnya peran pemerintah di  khawatirkan  menimbulkan  persaingan  tidak  sehat  dan  mengorbankan pelaku ekonomi dengan daya saing rendah. Namun di sisi lain, globalisasi perlu untuk memberikan motivasi setiap pelaku ekonomi untuk bertindak efisien,  produktif,  dan  berdaya  saing  tinggi.  Lantas  bagaimana  dengan keadaan  perdagangan  dan  investasi  di  Indonesia.  Tampaknya,  keadaan perdagangan  dan  investasi  mulai  mengalami  perubahan  secara  perlahan. Peningkatan  laju  investasi  domestik  dan  asing  mulai  berkembang  seiiring dengan membaiknya dinamika iklim usaha yang telah di rumuskan dalam kebijakan  ekonomi  nasional.  Namun  secara  umum,  upaya  pengembangan investasi dan perdagangan nasional di era globalisasi harus terus dilakukan.
Pemikiran  penting  yang  lain; pertama, investasi  dan  perdagangan sebaiknya tidak hanya dilakukan pada sektor pertanian, melainkan juga pada sektor atau komoditi yang spesifik dapat diproduksikan oleh berbagai daerah di  Indonesia.  Hal  yang  sama  juga  harus  dilakukan  dalam  memanfaatkan perdagangan  lintas  batas  dan  pengembangan  kawasan  ekonomi  khusus. Pemanfaatan  investasi  dan  perdagangan  di  daerah  lintas  batas  telah memberikan kontribusi yang besar tidak hanya bagi perekonomian daerah, namun juga bagi perkembangan makro ekonomi nasional. Kedua, dominasi kapital terhadap buruh juga dapat menyebabkan mereka hanya menerima proporsi nilai tambah yang kecil. Ketiga, sektor finansial yang mendominasi sektor  industri  menyebabkan  akumulasi  nilai  tambah  ’semu’,  sehingga ekonomi bubble terjadi.  Hal  ini  juga  menyebabkan  proses  deindustrialisasi, sehingga menurunkan kemampuan sektor industri nasional dalam menyerap tenaga kerja. Keempat , proses pemiskinan dapat terjadi bila sistem persaingan pasar  menyebabkan  redistribusi  kepemilkan  aset  (misalnya  tanah)  kepada korporasi. Sementara itu, alokasi anggaran program anti-kemiskinan memiliki keterbatasan akibat effektivitas program yang masih rendah.

## 3. Mobilitas Penduduk dan Persoalan HAM di dalamnya
Migrasi internasional adalah produk dari ekonomi global, dengan polanya yaitu perpindahan tenaga kerja dari negara miskin dengan kapital langka dan tenaga kerja banyak ke negara maju dengan kapital banyak dan tenaga kerja langka. Migrasi internasional antara lain memunculkan gelombang aktivitas jaringan sosial ekonomi yang bersifat regional dan global menjadi semakin marak, terbentuknya interaksi hukum yang bersifat global, dan munculnya segala bentuk aktivitas yang sifatnya ‘transnasional’. Dalam konteks migrasi, lapangan transnasional dapat berarti bahwa pergerakan manusia sangat dekat dengan tujuan ekonomi, namun di sisi yang lain juga sangat rentan dengan persoalan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Contoh  pada  kasus  moratorium  TKI  (lihat  PSDR  LIPI  2011), menyebutkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 pemerintah menetapkan soal kebijakan  moratorium  tenaga  kerja  Indonesia  ke  Arab  Saudi.  Selanjutnya, pada 1 Agustus 2011 kebijakan moratorium resmi diberlakukan. Kebijakan moratorium adalah kebijakan penghentian sementara pengiriman tenaga kerja ke suatu negara karena adanya persoalan-persoalan yang belum disekapakati antara  negara  pengirim  dengan  negara  penerima  tenaga  kerja.  Kebijakan moratorium  ini  diberlakukan  untuk  menjawab  maraknya  TKW  Indonesia yang  bermasalah  di  Arab  Saudi,  mulai  dari  gaji  tidak  dibayar,  penyiksaan oleh majikan, pelecehan seks, dan  hukuman pancung yang dikenakan kepada TKW Indonesia. Pada awal November 2011, Menteri Perburuhan Arab Saudi berkunjung ke Indonesia dan melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Indonesia yang salah satu agendanya soal moratorium TKW sektor informal. Pemerintah  Indonesia  tetap  pada  pendirian  yaitu  menerapkan  kebijakan moratorium  TKW  sektor  informal.  Namun  pihak  Pemerintah  Arab  Saudi belum  bersedia  menandatangani  MOU  tersebut  dan  kebijakan-kebijakan Pemerintah Arab Saudi belum bergeming dari posisinya untuk lebih bersikap adil  dalam  struktur  hubungan  kerja  antara  majikan  dan  pembantu  rumah tangga.  Moratorium  TKW  sektor    informal  ke  Arab  Saudi  dari  perspektif jangka pendek adalah kebijakan yang berakibat tertundanya keberangkatan pekerja  migran  dan  menghambat  peluang  usaha  PJTKI  serta  pihak-pihak terkait.  Dari  perspektif    ideal  dan  jangka  panjang  kebijakan  moratorium merupakan  upaya  konsolidasi  dan  perbaikan  sistem  pengiriman  tenaga kerja. Kebijakan ini juga sebagai upaya memperbaiki posisi tawar Indonesia sebagai negara pengirim. Upaya ini dilakukan agar Pemerintah Arab Saudi menandatangani MOU ketenagakerjaaan dengan Pemerintah Indonesia.
Pada kasus mobilitas korban penyelundupan manusia juga merefleksikan gambaran besar wilayah atau negara asal mereka pada persoalan-persoalan politik yang sedang berkembang (Pudjiastuti 2010). Persoalan penyelundupan manusia yang masuk kawasan Asia Tenggara meskipun hanya sebagian kecil dari persoalan displaced people di dunia, tetapi sudah dapat dikatakan sebagai bagian dari ancaman keamanan negara dan wilayah ASEAN. Bentuk-bentuk ancaman  baru  telah  berkembang  dari  waktu  ke  waktu,  seperti  terorisme, perompakan,  penyelundupan  manusia,  perdagangan  gelap,  narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, kejahatan dunia maya ( cyber crime) , kejahatan ekonomi internasional, kerusakan lingkungan dan bencana alam. Kehadiran  pencari  suaka  dan  juga  pengungsi  ataupun stateless di  wilayah negara lain menimbulkan persoalan pelanggaran HAM dan memicu konflik antar  negara,  yang  pada  ujungnya  menjadi  persoalam  politik  keamanan yang kompleks. Upaya Indonesia untuk dapat tetap menghormati HAM bagi para  pencari  suaka  dan  pengungsi  tersebut  yaitu  dengan  memperbanyak
dan  memperbaiki  rumah  detensi,  membangun  kerjasama  bilateral  dengan berbagai pihak antara kepolisian dan imigrasi Indonesia denga Australia.

## 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Indonesia kini menghadapi tantangan baru dalam memasuki era globalisasi. Di  sisi  lain  permasalahan  internal  juga  datang  silih  berganti,  isu-isu  kritis yang sering muncul adalah adanya keinginan untuk melakukan perbaikan di segala bidang termasuk pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu komponen supra sistem pembangunan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia  yang  berkualitas.  Selain  pembangunan  ekonomi,  pengembangan sumber  daya  manusia  (SDM)  menjadi  kunci  pembangunan  suatu  negara. SDM  yang  berkualitas  adalah  modal  pembangunan,  sehingga  strategi pembangunan  seharusnya  memperhitungkan  aspek  dari  pengembangan SDM,  melalui  proses  pendidikan  baik  pendidikan  persekolahan  maupun pendidikan  luar  sekolah.  Namun,  fakta  yang  ada  memperlihatkan  bahwa pendidikan  konvensional  pada  saat  ini  kurang  memberikan  kontribusi terhadap  pemecahan  masalah  yang  ada  malah  semakin  memperlebar kesenjangan  yang  ada.  Pengembangan  SDM  di  masa  depan  melalui  jalur pendidikan  sekolah  maupun  luar  sekolah  harus  disesuaikan  dengan perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Kegiatan  belajar yang paling cocok dimasa depan adalah pembelajaran innovatif ( innovative learning ) yang memadukan belajar mengantisipasi ( antisipative learning) dan partisipasi learning atau belajar bersama orang lain. Pendidikan non formal perlu  lebih  proaktif  dalam  mereformasi  visi,  misi  dan  strateginya  untuk mengubah  program-program  pendidikan  yang  sedianya  berorientasi  pada menghasilkan  lulusan  sebagai  pencari  kerja (worker  society )  menjadi  upaya menghasilkan  lulusan  yang  memiliki  keahlian  dan  kemampuan  untuk mandiri  dan  pencipta  lapangan  kerja (employee  society ).  Oleh  karenanya, pengembangan SDM lewat program-program pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mempunyai keterampilan dan citra diri yang positif mengenai keanekaragaman budaya dalam menghadapi era globalisasi (Nagib & Tjiptoherijanto 2008).

## 5. Globalisasi yang ‘Tamak’: Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan
John Perkins dalam bukunya, Confession of an Economic Hitman mengungkap perselingkuhan  korporasi,  pemerintah  dan  intelektual  untuk  menguasai sebuah  negara.  Para  intelektual-intelektual  tersebut  mendatangi  setiap negara-negara yang baru merdeka; memperkenalkan konsep pembangunan dengan melakukan pembangunan infrastruktur sebanyak-banyaknya, jalan raya,  pelabuhan,  bandara  pembangkit  listrik  dan  lain-lain.  Negara-negara
yang  kemudian  menyetujui  hal  tersebut  diberikan  utang  dari  institusi keuangan  global,  IMF,  Bank  Dunia  dan  Bank  Pembangunan  Asia.  Utang inipun tidak secara gratis diberikan tapi diikuti dengan berbagai persyaratan- persyaratan atau disebut Structural Adjustment Program .  Program penyesuaian struktural,  dimana  setiap  negara  penghutang  harus  tunduk  pada  aturan- aturan  liberalisme;  pengurangan  peran  negara  dalam  pengelolaan  sumber dayanya,  membuka  usaha-usaha  milik  negara  untuk  dimiliki  oleh  pihak swasta,  privatisasi,  merevisi  undang-undang  yang  dianggap  menghambat korporasi, deregulasi  dan banyak lagi kebijakan-kebijakan lainnya ( http:// waiting4caliph.blogspot.com/2010/10/globalisasi-dan-proses-pemiskinan. htm l di akses pada tanggal 13 Desember 2011).
Kemiskinan dan pemiskinan global di definisikan sebagai kemiskinan yang  di  sebabkan  oleh  globalisasi  yang  berasal  dari  pasar  bebas  dan  atau akibat ulah negara maju (Wiranta 2007). Pengalaman Indonesia selama kurun waktu dua dekade terakhir memberikan gambaran bahwa kapitalisme atau membanjirnya modal asing ke Indonesia mempunyai pengaruh yang kurang menguntungkan  pihak  masyarakat  ekonomi  lemah.  Sejatinya  kapitalisme dapat mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dan kesejahteraan  penduduk,  tetapi  kapitalisme  juga  mendorong  terjadinya ketimpangan  ekonomi  antar  kelompok  masyarakat  dan  antar  kelompok negara.  Kesenjangan  seperti  ini  merupakan  akibat  logis  dari  prinsip- prinsip  dasar  sistem  ekonomi  kapitalis,  di  antaranya  adalah  bahwa  sistem ekonomi  kapitalis  sangat  mengutamakan  kepemilikan  individu.  Bahwa kebebasan  untuk  mengejar  keuntungan  sebanyak-banyaknya  dan  pasar bebas merupakan prinsip-prinsip dasar kegiatan ekonomi kapitalis, namun pasar sempurna sebagai persyaratan terwujudnya pemerataan kesejahteraan tidak  pernah  terjadi.  Semua  ini  akibat  adanya  praktik-praktik  pengejaran kebutuhan  ekonomi  manusia  yang  tak  berbatas.  Perpaduan  dari  prinsip- prinsip ini dalam kegiatan ekonomi membawa sekelompok masyarakat ke jenjang kesejahteraan atas dasar pengorbanan kelompok lain. Selama tidak dilakukan rekonseptualisasi prinsip-prinsip dasar ekonomi kapitalis, selama itu  pula  proses  pemiskinan  masyarakat  atau  negara  lemah  oleh  negara kapitalis kuat akan terus berlanjut.
Pada tataran praktis, globalisasi—dalam hal tertentu—telah membawa dampak negatif pada lingkungan yang pada gilirannya juga membahayakan keamanan  manusia.  Saat  ini  perekonomian  global  terasa  dekat  dalam lingkungan  pembangunan  dimana  ‘korporasi’  (perusahaan  transnasional) berperan  sebagai  mesin  utamanya.  Aktivitas  ekonomi  terus  digenjot  demi memenuhi  hasrat  segelintir  orang  yang  ingin  menumpuk  keuntungan pribadi dan mengorbankan mayoritas lainnya terkena dampak dari aktivitas mereka.  Contoh  kasus  di  sektor  pertambangan  di  kawasan  Asia-Pasifik mengindikasikan  hal  tersebut.  Di  Cina,  Indonesia  dan  Papua  Nugini,
aktivitas pertambangan telah merusak kondisi tanah, mencemari air, udara, danau, pantai dan hutan. Salah satu dampak serius yang ditimbulkan adalah penyakit (pernapasan, jantung, dan kanker paru-paru), keberadaan sumber penghidupan  bagi  beberapa  kelompok  masyarakat  juga  menjadi  semakin terancam,  dan  konflik  sosial  yang  terjadi  oleh  karena  langkanya  sumber daya  akibat  aktivitas  korporasi  pertambangan  terjadi  hampir  di  seluruh tempat. Meski berbagai aturan sudah dikenakan kepada mereka, tetap saja tidak  mampu  membendung  langkah  korporasi-korporasi  ini  mewujudkan kepentingannya  yang  berujung  pada  kerusakan  lingkungan.  Dengan demikian, pihak yang paling bertanggung jawab atas berbagai persoalan di atas  adalah  korporasi.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  menagih  komitmen mereka  untuk  membenahi  persoalan  tersebut.  Salah  satu  caranya  adalah dengan  menghadirkan  mereka  secara  langsung  dalam  setiap  konferensi lingkungan global (Amri 2010).

## 6. Globalisasi dan Ke(tidak)tahanan Budaya
Pada  era  global,  percampuran  antara  berbagai  budaya    tampaknya  sulit untuk  dihindari,  sebagai  akibat  dari  interaksi  manusia  antar  bangsa  yang berbeda  budaya.  Dalam  interaksi  tersebut,  masing-masing  akan  berusaha mempertahankan budayanya dan berusaha mempenetrasikan kepada bangsa lain. Hal ini bisa dimaklumi, karena budaya merupakan suatu sistem nilai yang memperngaruhi cara bertindak dan berpikir seseorang atau masyarakat. Oleh karena itu, di dalam globalisasi di dalamnya terdapat proses hibridisasi. Hibridisasi diartikan sebagai suatu cara, dimana suatu bentuk dipisahkan dari kesatuannya (keberadaannya) untuk kemudian digabungkan dengan bentuk lain yang baru. Dalam konsep ini, berarti ada unsur yang dianggap unggul, yang dipindahkan atau diambil dari asalnya, utuk kemudian digabungkan dengan  unsur  lain  (yang  juga  dianggap  unggul).  Inilah  salah  satu  isu penting  yang  ingin  di  sampaikan  dari  hasil  penelitian  Puslit  Masyarakat dan  Budaya  LIPI  (Retnowati  2007).  Kekuatan  globalisasi  yang  ditopang oleh  kekuatan  finansial  lembaga  asing,  kekuatan  perdagangan  bebas,  dan kekuatan kebudayaan dunia, kemudian membentuk nilai dan standar etika sesuai  dengan  kepentingan  pemilik  modal  melalui  media  global  seperti iklan dan lainnya. Oleh karenanya, budaya lokal semakin terancam akibat hegemoni satu arah dari negara maju, padahal negara berkembang memiliki kekayaan lokal. Akibatnya terjadi resistensi yang menolak globalisasi karena moral globalisasi hanya berorientasi pada modal dan keuntungan, sehingga menimbulkan  masalah  kemiskinan,  pengangguran,  dan  tertutupnya  akses rakyat kecil akibat kebijakan pasar bebas. Salah satu contohnya, perusahaan waralaba  KFC,  McDonals,  dan  Pizza  Hut  yang  banyak  tersebar  di  kota- kota  Indonesia  adalah  kepanjangan  tangan  dari  pemilik  modal  asing  dan
pemegang  lisensi,  sehingga  keuntungan  tetap  mengalir  ke  mereka.  Secara budaya  sangat  jelas  belum  memberikan  manfaat  kecuali  membuka  akses informasi dan keterbukaan budaya luar negeri bagi masyarakat (Ariwibowo 2007: 55-56).

## Kompleksitas Masalah dan Tantangan Globalisasi
Menurut  Kamus  Merriam  Webster  (2010)  kata  globalisasi  ( globalization ) pertama  kali  digunakan  pada  tahun  1951.  Sejak  itu,  globalisasi  lantas didefinisikan sebagai: the development of an increasingly integrated global economy marked  especially  by  free  trade,  free  flow  of  capital,  and  the  tapping  of  cheaper foreign  labor  markets. Kata  globalisasi  memang  cenderung  dilekatkan  pada aktivitas  ekonomi  (Amri  2010:  2).  Lebih  jauh,  beberapa  sarjana  kemudian mengidentikkan globalisasi dengan dinamika kapitalisme global (Waters 1995; Anderson et. all 1995; dan Marshall 1999) yang pada hakikatnya bertujuan untuk mengakumulasi modal ekonomi sebanyak-banyaknya tanpa mengenal batas  dan  wilayah.  Waters  (1995:  5)  misalnya,  merujuk  aspek  ekonomi sebagai  kekuatan  utama  pendorong  globalisasi  di  samping  politik,  sosial, dan budaya. Demikian pula dengan Anderson, Brook, dan Cochrane (1995) yang juga menitikberatkan aktivitas ekonomi sebagai pilar utama globalisasi. Dalam  bukunya  yang  berjudul A  Global  World?  Re-Ordering  Political  Space, ketiganya  meletakkan  ekonomi  sebagai  faktor  utama  pengubah  tatanan politik dunia. Pun halnya dengan Marshall (1999) yang mengatakan bahwa era globalisasi dipengaruhi secara kuat oleh motif-motif ekonomi dari para agen kapitalis global. Agen kapitalis global ini, lanjut Marshall, dimotori oleh korporasi transnasional yang hadir paska Perang Dunia II. Dengan dibantu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang berhasil mengubah  tenaga  kerja  manusia  ke  tenaga  kerja  mesin,  aktivitas  ekonomi korporasi  transnasional  tersebut  menjadi  semakin  lancar.  Perlahan-lahan akhirnya kekuasaan negara diintervensi, atau bahkan dilemahkan.
Globalisasi  tampaknya  merupakan  suatu  fenomena  yang  luas, namun  sebenarnya  dapat  dibagi  ke  dalam  beberapa  kategori,  misalnya, globalisasi  dibidang  ekonomi  bisa  dilihat  dalam  isu  perdagangan  bebas. Rejim perdagangan dunia WTO membicarakan soal kebijakan perdagangan internasional,  khususnya  perdagangan  bebas.  Produk  barang  dan  jasa diharapkan mudah bergerak dari negara lain tampa memperoleh hambatan baik  tarif  maupun  nontarif.  Globalisasi  dibidang  politik  dan  ideologi bisa  dipahami  dari  berkembang  isu  demokratisasi  dan  HAM.  Semangat demokratisasi yang terjadi disuatu kawasan bisa menular ke kawasan lain. Isu demokratisasi di Eropa Timur menumbangkan rejim komunis yang otoriter satu  demi  satu.  Globalisasi  dibidang  budaya  bisa  dikaitkan  dengan  gaya hidup yang ada di suatu kawasan diikuti oleh suatu masyarakat di kawasan
lain. Misalnya budaya populer AS diikuti oleh sebagian masyarakat di tempat lain.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  maraknya  masyarakat  menikmati  McDonald, Coca Cola, Kintucky Fried Chicken. Mode pakaian bergaya Blue Jeans yang disukai  kaum  muda  AS,  seperti  Levi’s  juga  disenangi  oleh  masyarakat  di negara lain (Siswanto 2010: 1-8).
Selain beberapa hal di atas, tampaknya kita perlu juga memperhatikan munculnya beberapa isu lain seperti; global governance yang mengatur berbagai kecenderungan globalisasi yang telah mendorong terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Dalam bidang perdagangan, pemerintah nasional Indonesia adalah anggota dari WTO yang terikat dengan aturan-aturan yang diratifikasi di dalamnya. Dalam  hal  perburuhan  kita  juga  adalah  anggota  ILO  ( International  Labor Organization )  yang  semakin  memperhatikan  prinsip-prinsip  penerapan HAM  dalam  kehidupan  kaum  buruh.  Demikian  pula,  dalam  isu-isu  yang berhubungan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup, dan lain- lain (Arfani 2010: 1).
Sejak  kemunculannya,  globalisasi  telah  secara  perlahan  merombak pola relasi antar aktor dalam hubungan internasional. Dahulu, orang hanya bisa  terhubung  dengan  orang  lain  di  sekitarnya.  Tetapi,  seiring  dengan perkembangan alat komunikasi dan transportasi, hubungan antar manusia semakin meluas melintasi batas-batas wilayah. Bersamaan dengan itu, negara- negara  di  dunia  juga  kian  meningkatkan  hubungannya.  Proses  globalisasi yang di satu sisi melemahkan peran negara, namun di sisi lain menguatkan peran masyarakat internasional. Di era sekarang, internasionalisme yang lebih menekankan peran negara dihadapkan secara diametral dengan globalisasi yang kadang kala menisbikan peran negara (Mubah 2010: 1).
Dari beberapa perspektif ide maupun praktis yang tercakup dalam tema globalisasi di atas, globalisasi sendiri di hadapkan pada kompleksitas masalah dan tantangan. Secara umum, kompleksitas ini dapat di uraikan dalam tiga pemahaman; pertama, globalisasi  tidak  bisa  dihindari,  namun  bagaimana mengurangi  dampak  negatif  bagi  kepentingan  setiap  aktor,  terutama  bagi setiap  warga  negara,  baik  secara  ekonomi  maupun  politik,  keamanan  dan kebudayaan. Kedua, dampak globalisasi yang terjadi di tingkat regional dan nasional  terhadap  masyarakat,  pemerintah  dan  pasar/pelaku  ekonomi. Ketiga, masalah penataan struktur dan pola hubungan antar para aktor yang lebih simetris yang bekerja dalam ranah globalisasi. Atau dengan kata lain, lunturnya  batas  negara  yang  bergiat  di  bidang  globalisasi  ekonomi  dapat membangun  suatu  kekuatan  negara,  kelompok  masyarakat  atau  korporasi perusahaan transnasional. Penjelasan mengenai ketiga persoalan ini akan di uraikan sebagai berikut:
Dari  berbagai  kecenderungan  isu  globalisasi  di  atas,  paling  tidak
1.
terdapat  dua  aspek  yang  mengemuka  dalam  globalisasi  dan  pola relasi  di  dalamnya  yakni  adanya  aktor  yang  berperan  dalam  gerak globalisasi  dan  konsep  status/peran  yang  mengikutinya.  Hubungan aktor/pelaku  dan  status/peranan  ini  tentunya  mempunyai  implikasi terhadap  ‘perilaku’  atau  ‘cara-cara  mempengaruhi/menguasai’  subyek yang ingin mereka kuasai. Seperti telah diketahui bahwa wacana aktor dalam globalisasi telah meninggalkan dikotomi aktor negara dan aktor non-negara.  Dalam  kaitan  globalisasi,  di  mana  jaringan  aktor-aktor melibatkan pelaku mulai dari tingkat lokal sampai global, kini sebagian orang  semakin  cenderung  menggunakan  istilah  “aktor  transnasional” daripada  “aktor  non-negara”  (Marut  2010:  1-2).  Perubahan  pada  aktor diindikasikan dengan perubahan (bertambah atau berkurangnya) jumlah dan sifat aktor hubungan internasional. Selain negara, aktor transnasional ditandai  oleh  kelompok-kelompok  seperti Multi  national  Corporations (MNCs), International Governmental Organizations (IGOs), International non Governmental  Organizations  (INGOs )  dan  bahkan  kelompok-kelompok individu  lintas  batas  negara  seperti  kelompok  teroris  internasional dan Transnational  Organized  Crime  (TOC (Yani  2010:  3-4) . Selanjutnya dijelaskan bahwa interaksi yang dihasilkan oleh IGOs dan NGOs semakin rumit dikarenakan keterkaitan mereka dalam beragam isu yang begitu luas  seperti  perdagangan  internasional,  pertahanan,  pelucutan  senjata, perdamaian dunia, pembangunan sosial budaya, kesehatan, pengungsi, lingkungan hidup, pariwisata, perburuhan dan juga kampanye terhadap penghapusan perdagangan narkotika. Aktivitas hubungan transnasional dari  berbagai  aktor  non-negara  ini  kemudian  memunculkan  konsep international  society (masyarakat  internasional)  yang  pada  intinya merupakan  interaksi  antar  individu  atau  kelompok  yang  melewati batas-batas tradisional negara. Namun demikian, masih banyak teoritisi hubungan  internasional  yang  mengakui  bahwa  aktor  negara  masih menjadi  aktor  yang  sangat  dominan  dalam  hubungan  internasional sebagaimana dinyatakan Charles Beitz bahwa “ nation states are the most important actors for understanding international relations ” (Yani 2010: 3-4).
Dalam tata kelola ekonomi global, liberalisasi perdagangan dan investasi 2. adalah salah satu faktor pendorong proses percepatan akumulasi kapital (Tim  Peneliti  P2E  LIPI  2010:  3).  Hal  ini  menjadi  masalah  pula  dalam proses globalisasi terutama dalam bidang ekonomi. Strategi liberalisasi perdagangan  dan  investasi  ini    diyakini  akan  meningkatkan  volume perdagangan  dan  investasi  global,  nasional  maupun  lokal–sehingga dengan  proses  harmonis  yang  terjadi–akan    menghasilkan  akumulasi kapital pada setiap pelaku ekonomi. Setiap pelaku ekonomi menggunakan kekuatan (power) yang  dimiliki  untuk  mencapai  maksimisasi  manfaat
(seperti akumulasi kapital) dan memperoleh/memperkuat kekuatan pasar (market power) dari setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Karena itu, dapatlah dipahami bahwa liberalisasi sebagai suatu ’ideologi’ berusaha diimplementasikan sebagai upaya memperkuat kekuatan pasar terutama bagi kapitalis raksasa seperti perusahaan transnasional (MNCs) dengan dukungan pemerintahnya. Dukungan ini bukan hanya dari sisi finansial tetapi juga non-finansial, termasuk pemahaman akademis, bantuan asing maupun pengaruh politik dan sebagainya.
Abstraksi lain mengenai kritik masalah terhadap proses globalisasi adalah
3. pandangan  mengenai  keberhasilan  mengintervensi  dan  melemahkan kekuasaan  negara  yang  tidak  melulu  bukan  semata-mata  hasil  upaya korporasi transnasional. Menurut Robinson (1996), terdapat agen ekonomi supranasional,  forum-forum  politik  tingkat  tinggi  dunia,  serta  elit-elit transnasional yang gencar mengampanyekan perlunya meminimalisasi peran  negara.  Mereka  kemudian  menciptakan  ketergantungan  negara- negara Selatan yang tertinggal terhadap negara-negara Utara yang maju melalui utang dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di negara Selatan  itu  sendiri.  Dalam  perkembangannya,  akibat  ketidakmampuan mengelola keuangan, negara-negara peminjam (Selatan) ini mengalami kegagalan  percepatan  ekonomi  sehingga  tidak  mampu  membayar hutang. Akibatnya, mereka pun ‘dipaksa’ untuk menerima skenario yang bernama Program Perbaikan Struktural ( Structural Adjustment Program ) yang  intinya  mengharuskan  mereka  untuk  melakukan  liberalisasi ekonomi,  menderegulasi  sektor  keuangan,  dan  melakukan  privatisasi atas  sumberdaya  alam,  industri,  perbankan,  dan  sektor  publik  lainnya (Casanova 1996). Dengan demikian, negara-negara peminjam ini semakin dibuat tidak berdaya dengan aksi-aksi aktor-aktor globalisasi di atas.
Dengan  ketidakberdayaan  negara-negara  ini  mengakibatkan  aktor (korporasi) transnasional menemukan peluangnya untuk semakin bebas beraksi.  Perlahan  tapi  pasti  mereka  menggerogoti  sumberdaya  alam negara-negara  Selatan  tersebut  yang  pada  gilirannya  mengakibatkan kerusakan  lingkungan  yang  parah.  Studi  mengenai  hubungan  antara globalisasi—aktivitas korporasi transnasional—dan kerusakan
lingkungan  ditunjukkan  oleh  Lofdahl  (2002:  8-9)  dan  Broswimmer (2002).  Menurut  Lofdahl,  aktivitas  ekonomi  global  saat  ini  telah  jauh dari  yang  dicita-citakan.  Alih-alih  ingin  memperjuangkan  pemerataan kemakmuran, harmoni sosial, sembari menjaga kelestarian lingkungan, korporasi transnasional malah melakukan sebaliknya. Aktivitas ekonomi global justru membawa dampak negatif, salah satunya, pada kelestarian lingkungan. Misalnya, negara-negara Utara yang maju telah memindahkan ladang produksinya ke negara-negara Selatan yang tertinggal. Akibatnya, kondisi lingkungan negara-negara Selatan menjadi terpuruk.
Sejalan  dengan  point  3  di  atas,  masalah  globalisasi  muncul  melihat
4. keterkaitan antara aktivitas ekonomi global dengan rusaknya lingkungan. Bencana  ekologis  yang  terjadi  saat  ini  merupakan  konsekuensi  dari dominannya  paradigma  pasar  bebas,  yang  dianggap  tamak  ( greedy ) dan eksploitatif terhadap alam, dalam percaturan ekonomi global. Hal tersebut  semakin  diperparah  oleh  pola  konsumsi  warga  bumi  yang berlebihan,  di  samping  kian  bertambahnya  jumlah  penduduk  dunia. Tidak  heran  mengapa  kemudian  Broswimmer  (2002)  menyebut  abad ini  sebagai  periode  kemusnahan  ekologis  ( the  period  of  Ecocide )  karena berbagai  indikasi  telah  muncul  mulai  dari  persoalan  lingkungan,  dari yang  sederhana,  semisal  pencemaran  lingkungan,  hingga  yang  paling kompleks,  seperti  perubahan  iklim.  Berbagai  persoalan  lingkungan  ini diyakini bermuara pada keamanan manusia ( human security ) 4 .
Beberapa persoalan keamanan manusia yang diakibatkan oleh degradasi lingkungan sangat berpotensi mengakibatkan kelangkaan sumberdaya, konflik, dan penyakit kronik. Studi yang dilakukan oleh Rosegrant dkk (2002:  7)  menunjukkan  bahwa  kerusakan  lingkungan  akan  berdampak pada  kelangkaan  pangan  di  masa  depan.  Mereka  pun  memprediksi bahwa dalam waktu dekat akan terjadi penurunan jumlah hasil panen para petani sebesar satu persen hingga beberapa dekade ke depan. Serupa dengan  ini,  studi  Rosegrant  dan  Cline  (2003:  1917)  juga  menunjukkan betapa  degradasi  lingkungan  yang  terjadi  belakangan  ini  berdampak nyata  pada  kelangkaan  sumberdaya  pangan  ( food  scarcity )  khususnya di  negara-negara  Selatan  yang  terbelakang.  Hal  ini  disebabkan  oleh curah hujan yang tidak menentu yang kemudian mengganggu aktivitas bercocok tanam di negara-negara tersebut.
Dalam  bidang  kebudayaan,  keistimewaan  kondisi  sosial  dewasa  ini 5. dengan  segala  macam  perangkat  komunikasi  dan  informasi  mutakhir
4 Ada beberapa sarjana yang mendefinisikan konsep keamanan manusia, di antaranya adalah MacLean (1999); Newman (2001); King dan Murray (2002). Menurut MacLean keamanan manusia merupakan perlindungan terhadap individu atas ancaman politik dan perlindungan untuk  memperoleh  kesempatan  hidup  sejahtera.  Ancaman  politik  yang  dimaksud  dapat berupa kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain sementara kesempatan hidup sejahtera tercermin  pada  aksesibilitas  manusia  terhadap  lingkungannya.  MacLean  mendefinisikan keamanan  manusia  ini  sebagai  keamanan  atas  diri  pribadi,  komunitas,  dan  lingkungan. Sementara  itu,  Newman  mendefinisikannya  sebagai  bebas  dari  ketakutan  ( freedom  from fear ).  Adapun  King  dan  Murray  mendefinisikan  keamanan  manusia  sebagai  keamanan yang berpusat pada manusia sebagai individu. Pandangan para sarjana ini kemudian turut mengubah pengertian mengenai konsep keamanan itu sendiri yang sebelumnya berpusat pada negara atau teritori tertentu dan cenderung bernuansa politik menuju manusia atau individu  yang  melihat  kerusakan  lingkungan  juga  sebagai  ancaman. Human  security di sini dapat diartikan peningkatan peran dan perhatian individu dibandingkan sebelumnya yang lebih fokus pada negara/masyarakat. Perubahan ini juga dibarengi dengan sejumlah masyarakat yang membutuhkah tindakan bersama ( collective action ) yang berbeda (persoalan lingkungan hidup). Fenomena collective action dan individu ini menujukan ciri yang unik ketika dibarengi dengan tingginya penggunaan internet yang menjadikan peran individu menjadi lebih berarti berkat wahana jejaring sosial yang semakin marak sekarang ini.
bukan terletak pada kadar maupun intensitas proses globalisasi, tetapi pada kejelasan, keterbukaan, dan sifat “kasat mata” pengaruh berbagai macam kebudayaan dunia yang masuk dalam ranah kehidupan manusia (Alam  1998:  1-11).  Dalam  konteks  ketahanan  budaya  atau  pelestarian budaya  dalam  era  globalisasi,  masih  banyak  yang  mengkhawatirkan bahwa  budaya  akan  hilang  seiiring  dengan  berkembangnya  proses globalisasi.  Namun,  menilik  pada  sifat/kodrat  kebudayaan  itu  sendiri yang bersifat dinamis, cair dan hibrid (dan) dengan menghindari serta mengkritik  representasi  budaya  yang  bersifat  esensialis  dan  statis, maka  kita  pun  seharusnya  menjadi  paham  bahwa  proses  globalisasi dan perubahan budaya sesungguhnya tak pernah absen dari kehidupan sosial  manusia.  Mengutip  ahli  antropologi  Lévi-Strauss,  identitas  atau jati diri para pendukung suatu kebudayaan menjadi kuat bukan karena isolasi tetapi justru karena adanya interaksi antara budaya. Dalam proses globalisasi  tak  perlu  menjadi  kekhawatiran  berlebihan  yang  menjurus pada xenophobia ,  justru  yang  terpenting  adalah  bagaimana  memahami proses perubahan kebudayaan itu sendiri yang sering luput dari perhatian (Alam 1998: 1-11).
Kecenderungan  terakhir  dari  globalisasi  adalah  regionalisme.  Artinya,
6. bahwa  saat  ini  para  pengusaha  multi  nasional  mulai  mengalami kemandegan  karena  sumber  daya  yang  kian  terbatas.  Strategi  yang dilakukan salah satunya adalah mereka mulai masuk ke suatu wilayah atau  region,  pengelompokan  beberapa  negara.  Strategi  ini  diikuti  pula oleh  pengusaha  kecil  dan  menengah  yang  sering  kesulitan  melawan globalisasi. Jalan sama yang ditempuh adalah membentuk regionalisasi, kerjasama  ekonomi  antara  beberapa  daerah.  Kerjasama  dapat  terjadi sebagai  kerjasama  antara  beberapa  daerah  dalam  suatu  negara,  antar negara, atau kedua duanya. Otonomi regional tidak berarti tiap daerah bekerja sendiri-sendiri dan melupakan keterkaitan dan kerjasama dengan daerah  lain  (Ananta  2008).  Dengan  kata  lain,  regionalisasi  tampaknya merupakan salah satu cara menarik untuk meningkatkan perekonomian, baik dari sisi pengusaha multi-nasional mau pun pengusaha menengah dan  kecil.  Menjadi  menarik,  bila  kita  memikirkan  paradigma pembangunan  dalam  konteks  regionalisasi  dan  globalisasi.  Salah  satu contoh pemikiran yang perlu dikaji lebih jauh dan lebih mendalam adalah ‘kemungkinan’ melakukan Borneo Regional Economic Cooperation , meliputi semua  propinsi  ke  Kalimatan,  Sabah  dan  Serawak  di  Malaysia,  dan Brunei. Dalam kaitan dengan globalisasi, salah satu tantangan yang kini banyak  dialami  di  banyak  negara,  termasuk  Indonesia,  adalah  adanya gejala ”global consumers, local earners ”. Masyarakat mengkonsumsi barang dan  jasa  dengan  standar  dunia  dan  harga  dunia,  tetapi  masyarakat masih  berpenghasilan  lokal.  Untuk  negara  seperti  Jepang,  gejala  ini
menguntungkan karena harga dan gaji mereka tinggi untuk ukuran dunia. Untuk  negara  seperti  Indonesia,  gejala  ini  membuat  orang  Indonesia mengalami kesulitan dalam persaingan internasional (Ananta 2008).
Tabel 1: Rekapitulasi Masalah dan Tantangan Globalisasi di Indonesia.
No Masalah Identifikasi Tantangan 1 “aktor transnasional” selain “aktor non- negara” Selain negara, aktor transnasional kini ditandai oleh kelompok-kelompok seperti Multi national Corporations
(MNCs), International Governmental
Organizations (IGOs), International non Governmental Organizations (INGOs ) dan kelompok teroris internasional dan
Transnational Organized Crime (TOC)  melahirkan konsep international society 2 Percepatan akumulasi kapital Liberalisasi sebagai suatu ’ideologi’ menggabungkan kekuatan korporasi dengan pemerintah dalam bentuk finansial dan non-finansial (pemahaman akademis, bantuan asing maupun pengaruh politik dsb) 3 Intervensi dan pelemahan kekuasaan negara Peran ini dilakukan gabungan korporasi transnasional dan agen ekonomi supranasional, forum-forum politik tingkat tinggi dunia, serta elit-elit transnasional 4 Bencana kerusakan lingkungan - Konsekuensi dari dominannya paradigma pasar bebas - Penduduk yang semakin banyak - Pola konsumsi - Pencemaran lingkungan - Perubahan iklim - Kelangkaan pangan di masa depan 5 Keamanan manusia (human security ) Peningkatan peran dan perhatian individu pada negara/masyarakat melalui tindakan bersama (collective action) agar terhindar dari ancaman politik, bencana kerusakan lingkungan, dan mendapatkan perlindungan untuk memperoleh kesempatan hidup sejahtera

## Sumber : data di olah dari berbagai sumber

## Kebijakan ‘Setengah Hati’ Terkait Globalisasi
Globalisasi  seperti  gambaran  di  atas  tampak  sebagai  sesuatu  yang menakutkan,  namun  bisa  juga  sekaligus  tantangan.  Ada  yang  menilai merasakan keuntungan besar dari globalisasi, tetapi bagi sejumlah pandangan lain  melihat  globalisasi  justru  dinilai  sebagai  ancaman.  Namun,  seperti  di katakan  Hadi  Soesastro  (2004:  8)  bahwa  kenyataan  globalisasi  itu  sulit  di hindari,  bahwa  dalam  kurun  saat  ini  telah  banyak  yang  telah  terjadi,  baik di belahan dunia, di kawasan Asia, atau di Indonesia sendiri. Pada tingkat global dan regional proses integrasi telah semakin laju. Yang melintasi batas- batas negara bukan hanya arus barang dan jasa, orang, uang dan modal, tetapi juga  teknologi,  informasi,  dan  bahkan  juga  gagasan.  Dunia  telah  menjadi satu. Kesemua jenis arus itu sulit dibendung masuk atau keluar. Kemajuan teknologi  bisa  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam  perdagangan  dan dalam perkembanganya hambatan-hambatan itu sendiri kini dapat semakin
dan mendapatkan perlindungan untuk memperoleh kesempatan hidup sejahtera 6 Ketahanan budaya atau pelestarian budaya - Kekhawatiran bahwa budaya akan hilang seiiring dengan berkembangnya proses globalisasi
- Pemahaman proses perubahan kebudayaan itu sendiri yang sering luput dari perhatian 7 Regionalisme - Adanya kecenderungan pengusaha multi nasional mulai mengalami kemandegan beroperasi karena sumber daya yang kian terbatas - Jalan yang ditempuh adalah membentuk regionalisasi, kerjasama ekonomi antara beberapa daerah dalam suatu negara, antar negara, atau kedua duanya - Regionalisasi tampaknya merupakan salah satu cara menarik untuk meningkatkan perekonomian, baik dari sisi pengusaha multi-nasional mau pun pengusaha menengah dan kecil
dikurangi. Globalisasi dalam hal ini lantas menyisakan pekerjaan rumah baik bagi pemerintah maupun masyarakat 5 . Pemaparan berikut ini menjelaskan beberapa  kebijakan  pemerintah  Indonesia  yang  terkait  dengan  persoalan- persoalan globalisasi, namun hanya ‘beberapa’ saja yang dapat dimasukan karena keterbatasan data yang dimiliki.
Terkait  dengan  soal  kebijakan  terhadap  masalah  globalisasi  ini,  salah satu  strategi  terhadap  globalisasi  yang  dapat  di  baca  dari  paparan  di  atas adalah  proses  deregulasi  dan  liberalisasi  ekonomi,  kerjasama  ekonomi regional dan pembentukan political union . Pemerintah Indonesia dalam hal ini sedikit banyak menerapkan pola strategi yang sama. Yang paling kentara adalah strategi liberalisasi melalui berbagai deregulasi di sektor perdagangan, investasi  dan  keuangan  yang  telah  dilakukan  pemerintah  Indonesia  sejak jaman Orde Baru. Revisi UU penanaman modal tahun 2007, salah satunya contohnya,  memberi  ruang  gerak  kepemilikan  asing  yang  semakin  besar, mulai dari 60% hingga 99%. 6 Model pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh  pemerintah  yang  mendukung  liberalisasi  perdagangan  di  satu  sisi mempercepat  akumulasi  kapital,  tetapi  di  sisi  lain  dapat  menghasilkan pemiskinan.  Sebagai  contoh,  dominasi  korporasi  pada  sektor  retail  di  atas menunjukkan pola persaingan yang tidak sehat, antara si kaya (perusahaan besar)  dan  si  miskin  (pedagang  kecil).  Akibatnya,  marginalisasi  pedagang kecil  di  pasar  tradisional  mengindikasikan  terjadinya  proses  pemiskinan. Demikian pula halnya terjadi di sektor keuangan perbankan dan investasi.
Diterapkannya  kebijakan  deregulasi  dan  liberalisasi  ekonomi  melalui penanaman modal asing, ‘salah satunya’ adalah pengaruh tidak langung dari keikutsertaan Indonesia dalam percaturan kerjasama ekonomi dan kerjasama regional. Misalnya, Indonesia beserta negara-negara anggota ASEAN lainnya memutuskan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Proyek ini yang dikenal sebagai program AFTA atau ASEAN Free
5 Menurut  Stiglits  (2006)  dalam  bukunya  Making  Globalization  Work  menyatakan  ada  6 pekerjaan penting yang harus dilakukan, yaitu: (1) perhatian terhadap upaya mengentaskan masyarakat  dari  kemiskinan;  (2)  perlunya  bantuan  asing  dan  pengurangan  utang;  (3) perdagangan  yang  adil;  (4)  liberalisasi  perdagangan  dan  pasar  modal;  (5)  perlindungan terhadap masalah lingkungan; dan (6) pemerintahan yang bersih, di kutip Carunia Mulya Firdausy  (peny).  2006. Kebijakan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  dalam  Era  Globalisasi.  Di Sektor Industri Manufaktur. P2E LIPI, Jakarta. Hlm iii.
6 Sebagai  contoh  untuk  skala  hypermarket,  dominasi  kekuatan  pasar  berada  ditangan Carrefour dengan penguasaan omset sebesar 48.70%, kemudian disusul oleh Hypermart, Giant dan Makro dengan porsi omset masing-masing sebesar 22.08% dan 17.75% dan 9.52%. Dari  sudut  pandang  strategi pro-growth ,  struktur  pasar  monopolistik  menguntungkan karena  akan  mampu  menciptakan  profitabilitas  yang  besar  sehingga  akan  memperbesar akumulasi  capital,  dan  medorong  percepatan  pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  struktur pasar monopolitik di sektor retail berpotensi memarginalisasikan pedagang kecil dan pasar tradisional, dimana mayoritas penduduk miskin dengan usaha kecilnya melakukan aktifitas bisnis. Keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam laporan hasil penelitian Tim Peneliti P2E LIPI. 2010. Liberalisasi, Dominasi Asing dan Kemiskinan Di Indonesia. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 pada tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan; dan laporan  penelitian  P2E-LIPI.  2009. Dominasi  Asing  Dalam  Perekonomian  Indonesia ,  Jakarta P2E-LIPI.
Trade Area yang diluncurkan pada Januari 1993 dan direalisasikan 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2008 namun pada tahun 1998 diputuskan kembali oleh kelompok anggota ASEAN ini untuk mengajukan percepatan realisasi AFTA menjadi 1 Januari 2002. Selain AFTA, pada tahun 2002 melalui KTT ASEAN-Cina,  Indonesia  juga  turut  menandatangani Framework  Agreement on  Comprehensive  Economic  Cooperation  between  ASEAN  and  PRC sebagai cikal bakal pembentukan China ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang telah diberlakukan efektif pada 1 Januari 2010. AFTA dan CAFTA adalah jawaban terhadap globalisasi dan regionalisasi sekaligus, yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari liberalisasi ekonomi. Kesepakatan ini adalah keputusan bersama, namun sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagai contoh, Indonesia kini dibanjiri barang-barang murah buatan Cina dan  terlebih  lagi  barang-barang  tidak  resmi  banyak  tersedia  di  pasaran. Barang-barang yang diimpor dari Cina sebagian besar berupa perkakas listrik, mesin, produk besi baja, tekstil, keramik, plastik, makanan olahan, garmen, kerajinan tangan, pupuk, aluminium, produk makanan dan minuman, serta produk  laut.  Tidak  hanya  barang-barang  dari  negara  Cina,  dari  sesama negara-negara ASEAN pun menunjukan keadaan yang sama. Tekanan impor barang negara lain tentu saja menganggu ekonomi Indonesia, terutama daya saing produksi dalam negeri yang memiliki kemiripan dengan barang-barang impor (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/02/1153057/ Perdagangan.Indonesia-China di akses pada 14 Desember 2011).
Paska penandatanganan kesepakatan AFTA maupun CAFTA, pemerintah RI  juga  telah  mengadopsi  kebijakan  pangan  yang  sangat  berorientasi  pro pasar bebas ( free-market ). Beberapa bentuk kebijakan yang telah diambil antara lain:  penghapusan  dan  atau  pengurangan  subsidi,  penurunan  tarif  impor komoditi pangan yang merupakan bahan pokok (beras, terigu, gula, produk daging,  gandum,  bawang  putih,  cengkeh,  dll.),  dan  pengurangan  peran pemerintah dalam perdagangan bahan pangan (contohnya merubah BULOG dari lembaga pemerintah non-departemen menjadi perusahaan umum yang dimiliki  pemerintah).  Kebijakan  ini  secara  tidak  langsung  akan  membuat impor  barang  pertanian/supply  produk  pertanian  menjadi  semakin  besar. Pasar  pangan  Indonesia  yang  cukup  besar  memang  banyak  di  incar  oleh produsen  pangan  luar  negeri.  Diterbitkannya  Perpres    No.  36  Tahun  2005 tentang  pembebasan  tanah  bagi  kepentingan  umum,  ini  berkaitan  dengan tujuan  untuk  memudahkan  investasi  asing,  dan  semakin  mempersempit ruang gerak pertanian dalam negeri tampaknya turut memperburuk kondisi pertanian Indonesia secara umum (Firdausy 2005). Kenyataan ini juga terjadi pada  industri  manufaktur  terutama  dalam  era  globalisasi  yang  semakin menunjukan  kerapuhannya.  Kerapuhan  industri  manufaktur  tidak  hanya terjadi pada industri padat karya seperti industri alas kaki dan tekstil, juga terjadi pada industri padat modal (otomotif, mesin, elektronika, dan semen)
(Firdausy dkk 2006). Penyebabnya dipengaruhi beberapa faktor; selain daya saing,  produktifitas  dan  rendahnya  investasi  menjadi  sumber  penyebab utama.  Beberapa  paket  kebijakan  (industri  maupun  investasi;  PP  20  tahun 1994, UU No 22 tahun 1999, dan INPRES No 3/2006) yang cukup memadai namun  kurang  ditunjang  oleh  komitmen  dalam  pelaksanaannya,  sehingga globalisasi ekonomi yang terjadi justru malah mengakibatkan kecenderungan penurunan pada sektor industri manufaktur (Firdausy dkk 2006).
Sementara  itu  kebijakan  globalisasi  lain,  misalnya,  dalam  bidang pengelolaan  SDA  di  Indonesia  juga  tidak  luput  dari  masalah.  Kisah mengenai  datangnya  korporasi  transnasional  pertambagan  dimulai  dari naiknya Suharto sebagai pemimpin pada tahun 1966. Pemerintahan Suharto mula-mula  menyiapkan  perangkat  hukum  datangnya  korporasi  tersebut, sebagaimana pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-undang (UU) No. 1/1967 berisi tentang investasi luar negeri. Tidak lama berselang, pemerintah juga mengeluarkan UU No. 11/1967 yang khusus mengatur sektor pertambangan.  Dengan  dua  perangkat  hukum  ini,  pemerintah  kemudian membuka  kesempatan  yang  sangat  luas  kepada  korporasi  transnasional untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Adapun korporasi yang  pertama  kali  memperoleh  kontrak  karya  ( Contract  of  Work )  dari pemerintah adalah Freeport dan mulai beroperasi pada tahun 1972 (Ballard 2001:  13&23).  Selanjutnya  menyusul  Rio  Tinto  (Australia),  Inco  (Kanada), dan Newmont (Amerika). Kerja korporasi internasional ini semakin mudah dengan diberlakukan perijinan kontrak karya bagi mereka. Sebagai contoh, UU  No.  4/2009  mengenai  mineral  dan  batu  bara  hanya  dirancang  untuk meningkatkan pendapatan pemerintah namun tidak mengoreksi keberadaan korporasi global yang telah membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Terbukti,  pasal  169  menyatakan  bahwa  korporasi  yang  telah  memegang Kontrak Karya tetap memiliki hak untuk beroperasi hingga masa kontraknya berakhir.  Dengan  demikian,  sangat  terbuka  kemungkinan  akan  timbulnya kerusakan lingkungan yang lebih parah dan mengancam keamanan manusia Indonesia di masa depan.
Kebijakan paling rumit terkait globalisasi adalah kebijakan menyangkut budaya,  mungkin  karena  sulit  dijabarkan.  Misalnya  masalah  kepemilikan budaya. Pada tanggal 2 Oktober 2009 batik telah di tetapkan oleh UNESCO sebagai  bagian  dari  kebudayaan  dunia.  Namun  bila  mencermati  soal kepemilikan budaya Indonesia masih banyak bermasalah, yang paling kentara sekali adalah klaim produk budaya dari Malaysia. Malaysia mengklaim dan mempatenkan batik motif “Parang Rusak”, angklung, wayang kulit hingga rendang, kemudian lagu yang sangat mirip “Rasa Sayang” menjadi soundtrack iklan pariwisata Malaysia yang dicurigai diambil dari lagu “Rasa Sayange” dan lagu “Indang Bariang” yang juga digunakan untuk iklan merupakan lagu asal daerah Sumatera. Klaim Tari Barongan sebagai warisan dari Batu Pahat,
Johor dan Selanggor Malaysia padahal Tari Barongan yang sangat mirip Reog Ponorogo  sementara  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  telah  mendaftarkan Reog  Ponorogo  dan  mendapatkan  Hak  Cipta  No.026377  pada  11  Februari 2004.    Ada  pula  klaim  Bahasa  Indonesia  sebagai  Bahasa  Melayu  dengan slogan mereka “Bahasa Melayu adalah Bahasa Malaysia”, dan terakhir Tari Pendet menjadi iklan acara Discovery Channel bertajuk “Enigmatic Malaysia”. Berkaitan dengan persoalna sengketa budaya ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  meminta Eminent  Persons  Group (EPG)  agar  difungsikan  lebih baik untuk mencegah terulangnya kasus serupa. EPG yang dibentuk tahun 2006  bertujuan  mengelola  sengketa  kedua  bangsa,  termasuk  isu  hak  cipta, karya budaya, karya peradaban dan lain-lain (Saiman 2009).
Dan terakhir, terkait isu migrasi internasional tenaga kerja Inonesia ke luar negeri tahun 1999 ditetapkan KEPPRES No. 29 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BKPTKI). Badan ini bersifat lintas sektoral dan  terkait  dengan  sembilan  instansi  yang  berhubungan  dengan  TKI  atau buruh migran. KEPPRES  ini sebagai respon dari pemerintah atas semakin banyak masalah yang dihadapi oleh TKI atau buruh migran saat bekerja di luar negeri. Sedangkan, di daerah khususnya di tingkat Propinsi dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI). Hal ini merupakan pelayanan  agar proses pengurusan dokumen bagi calon buruh migran lebih mudah,  lebih  murah,  lebih  cepat.  Disamping  itu,  badan  ini  juga  memberi perlindungan  bagi  calon  TKI  dan  TKI  purna  yang  kembali  ke  Indonesia. Selanjutnya  untuk  menyikapi  perkembangan  dinamika  tenaga  kerja  luar negeri  pemerintah  melakukan  revisi  dengan  mengeluarkan  kebijakan  baru yaitu pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Perpres No 61. tahun 2006. BNP2TKI ini sekaligus secara yuridis adalah melaksanakan perintah UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Diharapkan kebijakan ini dapat menyentuh segi pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Laporan PSDR LIPI 2009: 25-28).
Sebagai catatan penutup, pemerintah Indonesia sejauh ini tidak memiliki visi dan strategi khusus dalam menghadapi globalisasi. Tampaknya pemerintah masih memaknai globalisasi hanya sebatas selayang pandang, belum pernah diurai  bagaimana  peluang  dan  tantangannya  dalam  bentuk  praktis  dalam kebijakan.  Beberapa  aspek  seperti:  bagaimana  penjelasan  pemahaman mengenai  perkembangan  dan  dampak  globalisasi  bagi  peradaban  umat manusia bagi masyarakat Indonesia melalui media oleh pemerintah; kemudian mengenai  pemetaan  aktor  (pelaku  globalisasi),  apa  saja  kepentingan  yang saling di harapkan dan hubungan antar aktor negara dan non-negara dalam dinamika proses globalisasi tidak terjelaskan dengan tuntas dalam rumusan kebijakan  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  mereka  terutama  bagaimana mengenai  penataan  hubungan  antar  aktor  di  level  nasional,  regional  dan
global. Tidak adanya dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah sebagai acuan  dalam  menghadapi  era  globalisasi  menyebabkan  miskinnya  analisis dan uraian memadai dalam rencana pembangunan (misalnya dalam RPJM/ RPJP  sebagai  panduan  bagi  pemerintah  dan  masyarakat)  yang  membahas globalisasi.

## Penutup: Index dan Strategi Globalisasi
Dalam  indeks  globalisasi  tahunan  yang  dikeluarkan  AT  Kearney/Foreign Policy 2003-2006, posisi Indonesia tidak berubah, yakni peringkat ke-3 dari belakang  ( least  globalized  country ).  Indonesia  menduduki  urutan  60  dari  62 negara. Peringkat atas ( most globalized country ) ditempati negara maju, seperti Singapura,  Swiss,  Denmark,  Kanada,  AS,  Australia,  dan  Inggris.  Indeks ini  diukur  melalui  indikator  ekonomi,  politik,  teknologi,  dan  personalitas. Dalam integrasi ekonomi, Indonesia pada urutan ke-52, kontak personal ke- 59, koneksitas teknologi ke-51, dan kesepakatan politik ke-50. Tak jauh beda dengan indeks AT Kearney, indeks globalisasi KOF juga mengukur dimensi ekonomi, sosial, dan politik globalisasi. Hanya saja, KOF mengukur indeks globalisasi  dengan  jumlah  negara  lebih  banyak  dan  dalam  kurun  waktu lebih  lama.    Dalam  daftar  indeks  globalisasi  KOF  2007,  posisi  Indonesia pada  urutan  78  dari  122  negara.  Peringkat  globalisasi  ini  didasarkan  pada data  tahun  1970  hingga  2004  dengan  25  variabel  (Cahyono  2007).  Index ini  mengukur  globalisasi  sektor  ekonomi  karena  memang  lebih  dominan dibandingkan dengan dimensi lain, selain itu juga karena dampaknya nyata dan signifikan.
Terkait  dengan  index  posisi  globalisasi  Indonesia,  sejauh  ini  memang sangat  diperlukan  pengembangan  riset  dan  teknologi  untuk  menunjang aturan main dan ketersedian informasi mengenai globalisasi di masa depan. Hal  ini  disebabkan  posisi  negara  dan  masyarakat  memang  masih  rendah ketika berhadapan dengan kekuatan global. Ibarat Mike Tyson (dulu sebagai juara  kelas  berat)  melawan  Chris  John  (juara  kelas  ringan),  menempatkan Indonesia  dalam  kompetisi  yang  tidak  pada  levelnya.  Sebenarnya  sudah banyak  lembaga  riset  yang  melakukan  terobosan  dalam  konteks  ancaman globalisasi  semisal menciptakan  pola  daya  saing  lokal  terhadap  gempuran perusahaan asing, di antaranya adalah Puslit Ekonomi dan Politik IPSK LIPI atau Centre  for  Strategic  and  International  Studies (CSIS).  Rekomendsi  yang diberikanpun  sudah  sangat  baik,  mendorong  strategi  orientasi  globalisasi yang sudah ada (dari state security ke human security ) untuk lebih mendukung kepentingan  (kesejahteraan)  bagi  masyarakat  banyak.  Hal  ini  bisa  menjadi masukan  bagi  pemerintah  agar  memiliki  ‘visi’  tentang  globalisasi.  Studi/ kajian yang komprehensif dan kerjasama lintas lembaga penelitian tentang perkembangan globalisasi dan dampaknya di tingkat regional dan nasional
penting  untuk  dilakukan  terutama  oleh  Kedeputian  IPSK  LIPI  yang membidangi masalah-masalah sosial di Indonesia.
Selain penelitian dan pengembangan untuk memperkuat visi globalisasi, penataan  kelembagaan  juga  tidak  boleh  diabaikan  dalam  mendesain kebijakan.  Salah  satu  yang  dapat  dilakukan  adalah  program  peningkatan kapasitas ( capacity building ) untuk pemerintah, masyarakat dan pasar/pelaku ekonomi. Dengan perkembangan masalah (politik, keamanan, ekonomi, sosial dan kebudayaan), penambahan jumlah aktor (aktor negara dan non-negara) maupun  kompleksitas  pola  relasi  antar  para  aktor,  baik  di  tingkat  global, nasional maupun lokal, maka kemampuan setiap aktor harus ditingkatkan secara  proporsional.  Tujuan  utamanya  agar  mampu  memahami  setiap perkembangan,  memanfaatkan  peluang  yang  ada,  serta  yang  terpenting adalah  untuk  menata  kembali  hubungan  yang  lebih  simetris  antara  ketiga aktor utama (Negara/Pemerintah, Masyarakat dan Pasar).
Sebagai contoh, dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (ICT)  yang  semakin  canggih,  Pemerintah  Indonesia  harus  meningkatkan kemampuan  para  birokrat  untuk  menggunakan  fasilitas  elektronik ( e-government )  secara  tepat  dan  optimal.  Selain  membangun  infrastruktur yang  memadai  dan  membuat  kebijakan  untuk  mengatur  pemberdayaan aparatur  negara  serta  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  menyediakan sarana  dan  prasarana  yang  memadai. Capacity  building ini  dapat  berupa seminar,  workshop,  training,  konferensi,  dan  lain-lain.  Perhatian  terhadap pengembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  (ICT)  dan  penguatan SDM  harus  sama  besar  dengan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Bentuk pelatihan tidak hanya menyangkut bagaimana menjalankan sebuah kebijakan dengan baik, tetapi juga dalam pemahaman mengenai peluang pasar, teknik produksi, pengawasan kualitas, meningkatkan efisiensi kerja, pengetahuan hak paten, pengetahuan mengenai perkembangan perdagangan, pertanian, pelestarian budaya, pemahaman ketentuan-ketentuan dalam konteks WTO, AFTA, dan lain-lain. Kerjasama dalam bentuk joint ventures dan aliansi strategis di antara pemerintah, aktor transnasional dan masyarakat sangat bermanfaat guna menghadapi persaingan dan juga penyelesaian-penyelesaian sengketa yang  muncul.  Kemudian,  memperkuat  diplomasi  ekonomi  yang  harus didukung kekuatan ekonomi internal. Peran, posisi, dan strategi Indonesia dalam forum-forum internasional juga belum menunjukkan hasil maksimal. Oleh karenanya capacity building mutlak harus dilakukan untuk membangun institusi dan menyiapkan kader-kader pemimpin yang tangguh. Pemerintah bisa memfasilitaskan upaya-upaya tersebut. l

## Referensi
Alam,  Bachtiar.  1998.  Globalisasi  dan  Perubahan  Kebudayaan:  Perspektif Teori Kebudayaan. Jurnal Antropologi Indonesia No 54 Tahun 1998. Hlm 1-11. Ananta, Aris. 2008. Suatu Wacana mengenai Paradigma Pembangunan di Indonesia. Radar Banjarmasin, 12 Maret 2008 Anderson, James dkk (Ed.). 1995. “A Global World? Reordering Political Space”. Oxford: Oxford University Press. Amri, Ulil. 2010. Globalisasi, Degradasi Lingkungan, dan Keamanan Manusia di Kawasan Asia-Pasifik: Kasus China, Indonesia, dan Papua Nugini. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 pada tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan.
Arfani,  Riza  Noer.  2010.  Globalisasi.  Karakter  dan  implikasinya. Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär Edisi I/2004. Hlm. 1 Ariwibowo,  Sutamat.  2007.  Industri  Budaya  di  Kota  Mataram  dalam  Era Globalisasi. Hal 55-56 dalam Retnowati, Endang (ed). 2007. Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia (Perspektif kajian Budaya). Studi Kasus Industri  Makanan  dari  Negara  Maju  di  Kota  Mataram,  NTB. PMB  LIPI, Jakarta. Broswimmer, Franz. 2002. “Ecocide, A Short History of the Mass Extinction of the Species”. London: Pluto Press. Cahyono, Imam. 2007. Strategi Menghadapi Globalisasi. Rubrik OPINI Harian Kompas. Senin, 29 Oktober 2007 diunduh dari http://www.theprakarsa. org/  index.php?act=dtlpub&id=20081215070511  tanggal  1/4/2012 3:16:16 PM.
Casanova, Gonzales.1996. “Globalism, Neoliberalism, and Democracy”. Social Justice, 23 (1-2): page 39-48. Elisabeth, Adriana (ed). 2009. Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN: Isu-Isu Strategis. LIPI Press, Jakarta.
Firdausy, Carunia Mulya (ed). 2004. Liberalisasi Perdagangan dan Investasi di Era Globalisasi. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta.
Firdausy,  Carunia  Mulya  (ed).  2005. Pengembangan  Sektor  Pertanian  di  Era Globalisasi. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta.
Globalisasi  dan  Proses  Pemiskinan  Negara  Berkembang  diunduh  dari http://waiting4caliph.blogspot.com/2010/10/globalisasi-dan-proses- pemiskinan.html 12/13/2011 8:59:12 AM
Laporan Tim ASEAN P2P, Ganewati Wulandari (ed). 2009. Format Baru Politik Luar Negeri Indonesia . LIPI Press, Jakarta. Laporan PSDR LIPI. 2009. Pengelolaan Remitansi Buruh Migran Indonesia: Studi Alokasi  Remitansi  dan  Dampaknya  dalam  Kehidupan  Masyarakat  di  Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat . Jakarta: LIPI Press. Hlm 25-28
Lofdahl,  Corey.  2002. Environmental  Impacts  of  Globalization  and  Trade:  A Systems Study . USA: Massachusetts Institute of Technology. Marut,  Don  K.  2010.  Globalisasi,  Aktor  non-Negara  dan  Hak-hak  Azasi Manusia.  Paper  pengantar  Seminar  “ Lumpuhnya  Sistem  Keadilam: Tantangan  Penegakan  Hak-hak  Azasi  Manusia  dan  Peran  Advokat  untuk Kepentingan Publik ”, yang diselenggarakan oleh ELSAM, Sawit Watch, HUMA, 3 – 5 Agustus 2010, Jakarta. Hlm 1-2 Marshall,  Brent  K.  1999.  “Globalisation,  Environmental  Degradation  and Ulrich Beck’s Risk Society”. Environmental Values, 8: 253–275 dalam Ibid
Ulil Amri. 2010. Hlm 2.
Merriam Webster Dictionary. 2010. Globalization .
Perdagangan  Indonesia  -  China.  http://bisniskeuangan.kompas.com/ read/2011/02/02/1153057/Perdagangan.Indonesia-China 12/14/2011 4:40:06 AM
PSDR LIPI. 2011. Policy Paper Moratorium Tenaga Kerja: Pragmatisme vs Idealisme . Tidak di terbitkan Mubah,  A.  Safril.  2010. Perkembangan  Proses  Globalisasi. Paper  Cakra  Studi
Global-Strategis.
Nagib, Laila&Tjiptoherijanto, Prijono (ed). 2008. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di antara Peluang dan Tantangan. PPK LIPI. LIPI Press, Jakarta Naisbitt, John. 1995. Global Paradox. New York: Avian Books, hlm. 191 Petras, James.&Veltmeyer, Henry. 2001, Globalization Unmasked. Imperialism in 21 st Century , oleh, Zed Books, London. Page 11. Pudjiastuti, Tri Nuke. 2010. Ancaman Keamanan Transnasional di ASEAN: Upaya Indonesia  Menanggulangi  dan  Mencegah  Migrant  Smuggling. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010.
Tidak di terbitkan.
Rahman, Agus. R. dkk. 2007. Globalisasi dan Gerakan Anti Globalisasi di Indonesia.
P2P LIPI. LIPI Press, Jakarta.
Retnowati, Endang. (ed). 2007. Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia (Perspektif kajian Budaya). Studi Kasus Industri Makanan dari Negara Maju di Kota Mataram, NTB. PMB LIPI, Jakarta.
Robinson, William. I. 1996. Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention, and Hegemony . New York: Cambridge University Press.
Rosegrant, Mark dkk. 2002. “World Water and Food to 2025”. Washington (DC): International Food Policy Research Institute.
Rosegrant, Mark. dan Cline, Sarah. 2003. Global Food Security: Challenges and Policies”. Science , 302: page 1917-1919. Saiman. 2009. Tantangan Budaya Nasional Di Era Globalisasi. Jurnal Bestari Universitas  Muhamadiyah  Malang .  Vol  42  (2009)  diunduh  dari  http:// ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/105  12/15/2011 10:02:32 PM
Soesastro, Hadi. 2004. Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu. Economics Working Paper Series. http:// www.csis.or.id/papers/wpe082 diunduh 12/13/2011 6:17:08 PM, Hlm.
8
Siswanto. 2010. Masyarakat Eropa Dalam Merespon Globalisasi Diteropong Dari Kajian Wilayah. dalam PSDR LIPI. 2010. Term of Reference Diskusi Panel Globalisasi Dalam Perspektif Kajian Wilayah , Kamis, 5 Agustus 2010, Gedung  Widya  Graha  LIPI  Lantai  V,  Jakarta  (Hal  1-8).  Paper  dalam proses penerbitan.
Thee Kian Wie. 2010. Globalisasi Ekonomi Dalam Perspektif Kajian Wilayah dalam PSDR LIPI. 2010. Term of Reference Diskusi Panel Globalisasi Dalam Perspektif Kajian Wilayah , Kamis, 5 Agustus 2010, Gedung Widya Graha
LIPI Lantai V, Jakarta (Hlm 1-8). Paper dalam proses penerbitan. Tim  Peneliti  P2E  LIPI.  2010. Liberalisasi,  Dominasi  Asing  dan  Kemiskinan  Di Indonesia. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan.
Waters,  Malcom.  1995. Globalization .  London:  Routledge  dalam  Ibid.  Amri,
Ulil. 2010. Hlm 2.
Wiranta,  Sukarna.  2007. Kemiskinan  dan  Pemiskinan  Global. P2E  LIPI.  LIPI Press, Jakarta Yani, Yanyan Mochamad. 2010. Dinamika Hubungan Internasional Dan Indonesia. Hlm 3-4