## PERAn KAnToR URUSAn AgAMA DALAM MEMInIMALISIR PERnIKAHAn DInI (STUDI DI KECAMATAn PonggoK KABUPATEn BLITAR)
Rizqi Abdul Latif, Fatimatuz Zahro

## IAIN Kediri
Riskiblt12@gmail.com, fatimatuz.zahro1305@gmail.com Abstract
Amendments to Law No. 16 of 2019 concerning changes to the provisions for the age limit of marriage, which were originally stipulated in the 1974 Law Article 7 paragraph 1 for women at least 16 years old and 19 years old for men to marry has now changed to 19 years for men. and women. The Office of Religious Affairs in Ponggok District has implemented a marriage age limit in accordance with Law No. 16 of 2019, which is 19 years for men and women, however the impact of this has resulted in an increase in potential partners who are still underage. This is influenced by the prospective couples who are already pregnant and some of them are sure to get married and have the blessing of their parents. The efforts made by the Ponggok District KUA in minimizing early marriage in its working area are by providing insight into the consequences of early marriage and providing information on the latest Law on community social activities such as yasinan and tahlilan. The purpose of this study was to determine the role and efforts of the Office of Religious Affairs in Ponggok District in minimizing early marriage after the amendment of law No.16 of 2019. In this study the approach used was a qualitative research method. This study uses primary data, namely the interviewer meets directly with the source. Qualitative research is research that intends to understand the phenomena experienced by research subjects. From this research it is known that the KUA of Ponggok sub-district also plays an important role in minimizing early marriage, which is playing a role in administrative matters such as checking the requirements for a prospective partner to marry, if the age is not sufficient then the KUA will reject.

## Keywords: Early Marriage, Law

## A.  Pendahuluan
1.  Latar Belakang Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti mengumpulkan saling memasukan,  dan  digunakan  dalam  arti bersetubuh  (wathi  ). 1 “nikah”  menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat)  dan  arti  kiasan  (majaz).  Arti sebenarnya  dari  “nikah”  ialah  “dham” yang  berarti  “menghampiri”,  menindih atau  “aqad”  yang  berarti  mengadakan perjajian pernikahan 2 . Pernikahan  adalah  ikatan  lahir  batin antara seorang laki-laki dengan seorang
1 Abd.Rahman  Gazhaly, Fiqih Munakahat (  Cet.II; Jakarta : Bulan Bintang, 2004). H.1.
2 Kamal  Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan ( Cet.III; Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1993). H.1.
perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 3 sehingga setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan harus bisa mempertahankan hubungannya agar mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga perlu adanya kesiapan dari para calon pengantin baik mental maupun material dan juga harus siap jasmani dan rohaninya artinya secara fisik baik laki-laki maupun perempuan harus sudah memenuhi syarat- syarat dari pernikahan tersebut salah satunya  adalah umur.  Akan  tetapi  faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan
3 Pasal  1,  “Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan” Lembar Negara Repubilk Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974).
dalam  berfikir  dan  kemandirian  dalam hidup  (sudah  bisa  memberikan  nafkah kepada isteri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat. Sedangkan tujuan lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya  di  dunia  ini,  juga  pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. 4 Ikatan  perkawinan  antara  laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat berdasarkan saling meridhai, dengan ijab qabul  sebagai  lambang  dan  adanya  rasa ridha meridhai dan dengan dihadiri para saksi dan menyaksikan kalau pasangan tersebut saling terikat. 5 Dalam  undang-undang  No  1  tahun 1974 mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 bagi perempuan. Selain itu, secara normatif pasal 6 ayat (2) undang-undang No 1 tahun 1974 mengisyaratkan usia yang matang  dalam  perkawinan  adalah  umur 21 tahun. Pasangan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun tersebut harus mendapat ijin orang tua. 6 Sementara itu dalam perkembangan jaman telah muncul permasalahan yang terjadi di msyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang belum memenuhi usia yang menjadi syarat pernikahan tersebut, biasanya terjadi didaerah pedesaan. Faktor-faktor  pendorong  terjadinya perkawinan  pada  usia  muda  diantaranya :  faktor  ekonomi,  faktor  keluarga,  faktor
4 Moh.  Idris  Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam , (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). H.26-27.
5 Sayyid  Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid  6  (  Cet.  VII; Bandung : PT. AL-Ma’arif, 1990). H.9.
6 Paasal    6  Ayat  (2),  “Undang-Undang  RI  Nomor 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan”  Lembar  Negara Repubilk Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 (2019).
pendidikan,  faktor  kemauan  sendiri,  dan faktor  adat  setempat.  Faktor  ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan  sosial  ekonominya  rendah/ belum bisa mencukupi kebutuhan hidup seharihari.  Faktor  pendidikan,  karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan  orang  tua,  anak,  akan pentingnya  pendidikan.  Faktor  keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau mencarikan jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan. faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum takut anaknya dikatakan perawan tua. 7 . Maka  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  masih memberikan kemungkinan. Hal ini diatur dalam  Bab  II  Pasal  7  ayat  (2)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1974, yaitu adanya dispensasi dari Pengadilan  bagi  yang  belum  mencapai batas umur minimal tersebut.
Akan tetapi  pada tanggal 14 Oktober 2019  di  Jakarta  Presiden  Joko  Widodo mengesahkan  Undang-Undang  No  16 Tahun  2019  tentang  perubahan  atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,  salah  satu  perubahannya yaitu tentang batas minimal usia dibolehkannya menikah yang sebelumya usia untuk perempuan 16 th dan untuk laki- laki  19  tahun 8 sekarang dirubah menjadi 19  th  baik  laki-laki  maupun  perempuan.
7 Siti  YuliAstuty,  “faktor  faktor  penyebab terjadinya  perkawinan  dini”  media  neliti.com, diakses  pada  10  Mei  2020,  https://media.neliti.com/ media/publications/222008-faktor-faktor-penyebab- terjadinya-perkaw.pdf ,
8 Pasal  7  Ayat  (1),  “Undang-Undang  RI  Nomor 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan”,  Lembar  Negara Repubilk Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974).
Hal ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang terus bertambah.
9 Tapi kenyataannya di Blitar permohonan  dispensasi  kawin  lebih banyak dibandingkan dengan Kota
Malang dengan jumlah 150 pemohon 10 dan tulungagung dengan jumlah 0 pemohon 11 tercatat  dari  tanggal  01  November  2019 sampai  29  Februari  2020  akan  tetapi  di Blitar  sudah  mencapai  261  permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Blitar 12 dari  25  Kecamatan  di  Blitar,  Kecamatan Ponggok  merupakan  Kecamatan  yang warganya  paling  banyak  mengajukan dispensasi kawin yaitu sebanyak 18 calon pasangan,  sedangkan  kecamatan  lain masih  dibawahnya.    Menurut  Bapak  Nur Kholis  Ahwan.  SH,  MH  selaku  Panitera Muda  Hukum  Pengadilan  Agama Blitar,  Kecamatan  Ponggok  Merupakan Kecamatan yang paling tinggi angka Pemohon dispensasi kawinnya.
Berdasarkan    uraian    di    atas  terjadi ketidak sesuaian antara tujuan dari Undang  Undang  no  16  tahun  2019  yang dibuat untuk menekan angka pernikahan dini dengan kenyataan yang terjadi khususnya di kecamatan ponggok, dengan alasan tersebut penulis merasa  tertarik untuk  meneliti  lebih  jauh  tentang pelaksanaan    perkawinan    dini  yang terjadi    di  KUA    Kecamatan  Pongok  dan
9 Pasal 7 Ayat (1), “Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974  tentang  perkawinan”,  Lembar  Negara  Repubilk Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 (2019).
10 Sistem  informasi  penulusuran  “prkara,  list perkara”,    sipp.pa-malangkab.go.id,  Diakses  pada tanggal  10  Mei  2020,  http://sipp.pa-malangkab.go.id/ list_perkara/search_detail. Diakses pada tanggal 10 Mei 2020 11 Sistem  informasi  penulusuran  “prkara,  list perkara”,    sipp.pa-tulungagung.go.id,  Diakses  pada tanggal 10 mei 2020, http://sipp.pn-tulungagung.go.id/ list_perkara/search_detail Diakses pada tanggal 10 Mei 2020.
12 Sistem  informasi  penulusuran  “prkara,  list perkara”,  sipp.pa-blitar.go.id, Diakses pada tanggal 10 mei  2020,  https://sipp.pa-blitar.go.id/list_perkara/ search_detaill. Diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

## Bagaimana  dampak  dari  ditetapkannya Undang-Undang no 16 Tahun 2019.

## 2.  Kerangka Teoritik a.  Pengertian Menikah
Pernikahan merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya  baik  manusia,  hewan, maupun tumbu-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk hidup demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S adz-Dzariyat : 49
َنوُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ِ ْينَجْوَز اَنْقَلَخ ٍءْ َش  ِّلُك نِمَو Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan seperti lelaki dan perempuan, langit dan bumi, daratan dan lautan, agar kalian mengimgat kebesaran Allah”
Istilah nikah berasal dari bahasa arab ( حكن ),  dan  di  dalam  fiqih  ada  pula  yang memakai  istilah  zawaja 13 bisa diartikan aqdu  al-tazwij  yang  artinya  akad  nikah, juga  bisa  diartikan  (wath’u  al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Dalam kamus  bahasa  indonesia,  perkawinan berasal  darikata  “kawin”  yang  menurut bahasa artinya membentuk keluarga denan  lawan  jenis,  melakukan  hubungan kelamin atau bersetubuh 14

## b.  Tujuan Pernikahan
Tujuan  perkawinan  dalam  Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan  tabiat  kemanusiaan,  berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam  masyarakat  di  sekitarnya,  dengan
13 Abdul  Rouf  “Pendidikan  Agama  Islam,” Jurnal Ta’lim Vol.  14,  No.  2,  Bandung:  Universitas  Pendidikan Indonesia,  2016.
14 Dep  Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta:Kencana, 2006). H.7
mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur oleh syaria’at. 15
Dalam Kompulasi Hukum Islam di  Indonesia  pasal  3  juga  di  tegaskan tentang  tujuan  perkawinan,  yaitu  untuk mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 16 Dengan  demikian,  maka  dapatlah  di pahami, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membetuk kehidupan rumah tangga bahagia kekal abadi.
Dalam penjelasan undang-undang No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan, tu juan  perkawinan  adalah  membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing mengem- bangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
Menurut  pandangan  Islam,  di  antara tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:
Mengikuti  sunnah  Nabi  Muhammad saw,  sebagaimana  tersebut  dalam  hadis Nabi Muhammad saw bahwa:
كلام نبا سنأ عمس هنا ليوطلا ديمح بيأ نب ديمح انبرخأ هاور { ينم سيلف يتنس نع بغر نمف لوقي هنع هللا ضىر } يراخبلا Artinya: “Telah membawa berita Humaid bin Abu Hamid kepada kami bahwa dia telah mendengar Anas bin Malik RA berkata, barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk ke dalam golonganku”. (H.R. Bukhari).
Memelihara  moral,  kesucian  akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah,  mawaddah  dan  rahmat.  Secara tepat  Beni  Ahmad  Saebani  menjelaskan “Tujuan  utama  pernikahan  adalah
15 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undan- undang Perkawinan (yogyakarta : liberty, 1986), H. 20.
16 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang- undang  Perkawinan,  Hukum  Islam  dan  Hukum  adat,” Jurnal Pemikiran dan Penelitian sosial Keagamaan 7, No. 2, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, (2016). H. 9.
menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia.” 17
Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia  yang  asasi.  Pernikahan  adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Bukan  dengan  cara  yang  amat  kotor menjijikkan seperti cara-cara orang sekarang  seperti  berpacaran,  kumpul kebo,  melacur,  berzina,  lesbi,  homo,  dan lain sebagainya yang telah menyimpang jauh dan diharamkan oleh Islam. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga kehormatan diri. Tujuan utama disyari’atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai  sarana  efektif  untuk  memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan dan menjaga kehormatan diri.
,ةمقلع نع ,ميىهاربإ نع ,شمعلأا نع ةيواعم وبأ انبرخأ ,جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا شرعم اي....:لاق هيلعف  عطتسي   َل  نمو  ,جرفلل  نصحأو  صربلل  ضغأ  هنإف } ملسم هاور { ءاجو هل هنإف موصلاب Artinya: Telah membawa kabar Muawiyah dari A’mas, dari Ibrahim, dari Alqamah berkata, Wahai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (H.R. Muslim).
Melangsungkan  keturunan.  Dengan melakukan  perkawinan  juga  berarti bahwa  seorang  muslim  telah  mengikuti
17 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 , (Bandung: Pustaka Setia, 2009). H.23.
dan  menghormati  sunnah  Rasul-Nya. Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan perbuatan maksiat  yang  dilarang  oleh  agama,  dan mengamalkan syari’at Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam semua anggota keluarga dalam lingkup lebih luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama.
Menjadikan  pasangan  suami  istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.
Dalam buku Panduan Keluarga Muslim, juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan sebagai berikut:
1)  Mengikuti  sunnah  Nabi  Muhammad SAW
2)  Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang di antara suami dan istri menuju keluarga sakinah, mawadah dan rahmat.
3)  Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan fikiran dan perasaan.
4)  Menemukan  pasangan  hidup  untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.
5)  Melangsungkan keturunan 6)  Menjadikan  pasangan  suami  istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya. 18

## c.  Pernikahan Dini
Pernikahan  dini  atau  kawin  muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang masih berusia  dibawah  19  tahun).  Menurut BKKBN,  Pernikahan  dini  secara  umum memiliki definisi umum yaitu perjodohan
18 Chairul  dan  Djihad, Buku Panduan Keluarga Muslim , (Semarang: BP.4, 2001).H.3.
atau pernikahan yang melibatkan satu atau  kedua  pihak,  sebelum  pihak  wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun. 19 Sedangkan menurut Dlori (2005) mengemukakan bahwa: “pernikahan dini merupakan  sebuah  perkawinan  dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan  maksimal  persiapan  fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. 20 Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Di Indonesia sudah ada undang- undang baru yang mengatur tentang batas umur  pernikahan  yaitu  UU  No  16  Tahun 2019 disana dijelaskan bahwa batas umur yang  ditetapkan  adalah  19  th  bagi  laki- laki  dan  perempuan, 21 adanya batasan usia tersebut, diharapkan agar para pihak yang  akan  melangsungkan  perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah  fondasi  yang  kokoh  dalam bangunan  rumah  tangga.  Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan kemapanan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan perkawinan.
Meskipun  undang-undang  telah  me- ngatur batasan persyaratan usia ter tentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap  dilangsungkannya  perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur
19 Zahrotul  Oktaviani,  “Nikah  Muda”  bkkbn.go.id, diakses 16 September 2020 , https://www.bkkbn.go.id/ detailpost/nikah-muda, Jakarta Timur, 13650
20 Martyan Mita, Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti “Peran Pemerintah Desa Dalam  menangani Pernikihan Dini, Jurnal Pendidikan Sosiologi. Yogyakarta:  Universitas Negeri Yogyakarta, 2016. H.7.
21 Pasal 7 ayat (1). “Undang-Umdang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974  tentang  perkawinan”,  Lembar  Negara  Repubilk Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 (2019).
apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskipun umur calon mempelai belum memenuhi syarat  normatif  perkawinan  tetap  bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin.  Ketentuan  ini  juga  bisa  dipahami bahwa undang-undang perkawinan membuka  peluang  adanya  perkawinan dini  atau  perkawinan  di  bawah  umur dengan persyaratan tambahan secara administratif.  Negara  melalui  undang- undang  perkawinan  telah  menghalalkan perkawinan  dini  atau  perkawinan  di bawah umur. 22

## d.  Faktor Faktor Pernikahan Dini
Menurut  Noorkasiani  (2007)  Ada beberapa  faktor  yang  menyebabkan terjadinya  perkawinan  usia  muda  atau pernikahan dini, faktor tersebut yaitu 23 :
1.  Faktor Individu a)  Perkembangan  fisik,  mental,  dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut  dialami,  makin  cepat pula  berlangsungnya  perkawinan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.
b)  Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan,  makin  mendorong berlangsungnya  perkawinan  usia muda.
c) Sikap dan hubungan dengan orang tua. Perkawinan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan/atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinnya  perkawinan  usia
22 Ali  Imron, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).H.118.
23 Yanti  Hamidah,  “Analisis  faktor  penyebab  dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak” Jurnal Ibu dan Anak . Volume 6, no. 2, Riau : Poltekes Kemenkes Riau, (2018). H.5.
muda dalam kehidupan sehari- hari sering ditemukan perkawinan
remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.
d)  Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang diha dapi,  termasuk  kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan perkawinan  yang  berlangsung dalam  usia  sangat  muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.
2.  Faktor keluarga Peran  orang  tua  dalam  menentukan perkawinan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor
berikut.
a)  Sosial ekonomi keluarga. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan  anak  gadisnya. Per kawinan  tersebut  akan  mem- peroleh  dua  keuntungan,  yaitu tanggung  jawab  terhadap  anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.
b) Tingkat pendidikan keluarga. Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan perkawinan di usia muda. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
c)  Kepercayaan dan/atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya  perkawinan  di  usia muda. Sering ditemukan orang tua

## mengawinkan anak mereka dalam
usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga,
mempercepat hubungan antar keluarga dan/atau untuk menjaga garis keturunan keluarga.
d) Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi  masalah  remaja, (mis,  anak  gadisnya  melakukan perbuatan zina), anakgadis tersebut dinikahkan sebagai jalur keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.
3.  Faktor masyarakat lingkungan a)  Adat istiadat. Terdapat anggapan di berbagai daerah bahwa anak gadis yang  telah  dewasa,  tetapi  belum berkeluarga,  akan  dipandang “aib”  bagi  keluarganya.  Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya perkawinan usia muda.
b)  Pandangan  dan  kepercayaan. Pandangan dan kepercayaan yang selalu melekat pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya perkawinan di usia muda. Contoh pandangan yang salah dan dipercaya  oleh  masyarakat,  yaitu anggapan  bahwa  kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinan,  status  janda  lebih bak  dari  pada  perawan  tua  dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan perkawinan.  Interprestasi  yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya perkawinan  usia  muda,  misalnya
sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa  akil  baliq  ialah  ketika seseorang anak mendapatkan haid pertama, berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baligh sesungguhnya terjadi setelah seseorang anak melampaui remaja.
c)  Penyalahgunaan  wewenang  atau kekuasaan. Sering ditemukan perkawinan muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya  untuk  kawin  lagi dan lebih memilih menikahi wanita  yang  masih  muda,  bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.
d)  Tingkat pendidikan masyarakat.
Perkawinan  usia  muda  dipe- ngaruhi pula oleh tingkat pen- di dikan masyarakat secara kese- luruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cendrung  mengawinkan  anaknya dalam usia yang masih muda.
e) Tingkat ekonomi masyarakat.
Masyarakat  yang  tingkat  eko- nominya kurang memuaskan sering memilih perkawinan seba- gai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.
f)  Tingkat kesehatan penduduk. Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian,  sering  pula  ditemukan perkawinan  usia  muda  di  daerah tersebut. Tingginya angka ke- matian dan terjadinya bencana alam  yang  menekan  korban  jiwa, menyebabkan  perkawinan  usia muda dianggap sebagai upaya

## maksimum untuk mengatasi kemungkinan musnahnya suatu
keluarga  dan  jaminan  bahwa anak-anak mereka yang masih remaja akan mencapai paling tidak satu bagian dari masa reproduktif  sebelum  meninggal. Perkawinan  usia  muda  tersebut juga bertunjuan untuk menjamin garis keturunan dari keluarga yang bersangkutan.
g)  Perubahan nilai. Akibat pengaruh modernisasi,  terjadi  perubahan nilai,  yaitu  semakin  bebasnya hubungan antara pria dan wanita .
h)  Peraturan  perundang-undangan. Peran  peraturan  perundang- undangan dalam perkawinan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundangundangan masih membenarkan  perkawinan  usia, akan terus ditemukan perkawinan usia  muda.  Peraturan  undang- undang  nomor  1  tahun  1974, menyatakan  bahwa  usia  minimal seorang  wanita  untuk  menikah adalah 16 tahun.

## e. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)
Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan Tugas pokok KUA sebagaimana tertuang  dalam  Keputusan  Peraturan Menteri  Agama  tentang  Organisasi  dan Tata cara Kerja Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut: 24
Kedudukan,  Tugas,  dan  Fungsi  KUA yang telah diatur dalam Keputusan
24 Peraturan Mentri Agama Nomor 34 Tahun 2016”, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016  No 1252 (2016).
Peraturan Menteri Agama yaitu: pasal 1. a). Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  yang selanjutnya disingkat  KUA  Kecamatan adalah  unit  pelaksana teknis pada Kementerian  Agama,  berada  di  bawah dan bertanggung  jawab  kepada  Direktur Jenderal  Bimbingan    Masyarakat    Islam dan  secara  operasional dibina oleh  Kepala Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten/ Kota. b). KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan. c). KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.
Dalam Pasal 2 tertera sebagai berikut: KUA  Kecamatan mempunyai  tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sedangkan dalam Pasal 3 diantarnya:
1)  Dalam  melaksanakan  tugas  sebagai- mana  dimaksud dalam  Pasal  2,  KUA Kecamatan  menyelenggarakan fungsi: a)  pelaksanaan  pelayanan,  penga- wasan,  pencatatan,  dan  pelapo- rannikah dan rujuk;
b)  penyusunan  statistik  layanan dan  bimbingan masyarakat Islam;
c)  pengelolaan  dokumentasi  dan sistem  informasi manajemen KUA Kecamatan;
d) pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
e)  pelayanan bimbingan kemasjidan; f)  pelayanan  bimbingan hisab  ruk- yat  dan  pembinaan syariah;
g)  pelayanan  bimbingan  dan  pe- nerangan  agama Islam;
h)  pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
i)  pelaksanaan ketatausahaan  dan kerumahtanggaan KUA Keca- matan.
2)  Selain melaksanakan fungsi sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1), KUA  Kecamatan  dapat melaksanakan fungsi  layanan  bimbingan  manasik haji bagi  Jemaah Haji Reguler.
Terakhir  dalam  Pasal  4  dijelaskan bahwa,  Dalam    melaksanakan    tugas dan    fungsi    sebagaimana  dimaksud dalam    Pasal    2    dan    Pasal    3,  KUA

## Kecamatan dikoordinasikan oleh
Kepala  Seksi  atau  Penyelenggara yang membidangi  urusan  agama Islam  di  Kantor  Kementerian Agama kabupaten/kota. Keputusan Menteri Agama nomor 517 Tahun 2001 pada Bab 1 Pasal 1 dalam melaksanakan  tugasnya  Kepala
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan wajib  menerapkan  prinsip  koordinasi, integrasi  dan  sinkronisasi  baik  di lingkungan  Kantor  Urusan  Agama dengan  instansi  vertikal  Departemen Agama lainnya maupun antar unsur Departemen di kecamatan dengan
unsur  Pemerintah Daerah. Melalui  KMA  Nomor  18  tahun  1975 juncto,  KMA  Nomor  517  Tahun  2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisai KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencanumkan tugas KUA yaitu:
a)  Melaksanakan  sebagian  tugas Kantor Kementrian Agama Kabu- paten/Kota  dibidang  urusan agama  islam  dalam  wilayah kecamatan,  dalam  hal  ini  KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi  dan  statistik,  surat menyurat,  pengurusan  surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
b)  Mengkoordinasikan kegiatan- ke giatan dan melaksanakan kegia tan sektoral maupun lintas sektoral  di  wilayah  kecamatan. Untuk  itu,  KUA  melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus  dan  membina  masjid, zakat,  wakaf,  baitul  maal  dan ibadah  sosial,  kependudukan,
dan pengembangan keluargana sakinah. 25

## 3.  Rumusan Masalah
a.  Bagaimana  praktek  UU  No  16 tahun  2019  di  KUA  Kecamatan Ponggok?
b.  Bagaimana Peran KUA Kecamatan Ponggok  dalam  meminimalisir Pernikahan dini setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019?
4.  Tujuan Penelitian
a.  Mengetahui  praktek  UU  No  16 tahun  2019  di  KUA  Kecamatan Ponggok
b.  Mengetahui Peran KUA Kecamatan Ponggok  dalam  meminimalisir Pernikahan dini setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019

## B.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  pada  dasarnya nerupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, 26 untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahan. 27 Menurut  jenis  data  dan  analisis, penelitian ini termasuk penelitian kua- litatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami oleh subyek penelitian. 28
Ciri-ciri penelitian menggunakan pen- dekatan metodologi kualitatif yaitu:
1.  Mempunyai  latar  alami  sebagai sumber data dan peneliti dipandang sebagai intrumen kunci,
25 Depag  RI, Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat islam dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, (Jakarta), 2004. H.25.
26 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: CV.Alpabeta, 2012). H.2.
27 Suharsimi  Arikunto, Metodelogi penelitian (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006). H.1.12.
28 Lexy  J.  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rodakarya, 2011). H.6.
2.  Penelitian bersifat deskriptif,
3.  Lebih  memperhatikan  proses  dari pada hasil,
4.  Dalam menganalisis data cenderung secara induktif
5.  Makna  merupakan  hal  yang  sangat esensial dalam penelitian kualitatif. 29
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif kualitatif,  yakni  prosedurpemecahan masalahnya diselidiki dengan melukiskan ataumenggambarkan subyek penelitian pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta- fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana adanya. 30 Metode  pengumpulan  data  yang di gunakan penulis dalam penelitian iniadalah:
1.  wawancara, yakni penulis mengadakan wawancara kepada semua pihak yaitu ketuan  KUA  Kecamatan  Ponggok, pelaku dan pak Moden yangdi anggap dapat memberikan keterangan masa- lah yang berkaitan dengan draf ini. 31
2.  Dokumentasi, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan jalanmencatat dokumen-dokumen kantor terkait upaya yang dilakukan KUA dalam meminimalisir Pernikahan dini setelah ditetapkannya Undang

## Undang no 16 tahun 2019
C.  Pembahasan 1.  Praktek  Pernikahan  Dini  Setelah Ditetapkan Undang-Undang No 16 Pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta Presiden  Joko  Widodo  mengesahkan Undang-Undang  No  16  Tahun  2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
29 Imran Arifin, Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Social dan Keagamaan, (Malang: Kalimasada Press, 1996).
H.49-50.
30 Hadari  Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Pers, 2000). H.63.
31 Roni  Hanitidjo  Soemitro, Metodologi Penelitian , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), H. 46.
Perubahan  tersebut  terdapat  dalam Pasal  7  ayat  1  Undang-Undang  No  16 Tahun  2019,  dsaana  disebutkan  bahwa perkawinan  hanya  diizinkan  apabila pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur 19 (Sembilan belas) tahun, 32 yang semula dalam  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 disebutkan batas minimal umur untuk menikah  bagi  prempuan  16  tahun  dan laki-laki 19 tahun. 33
Undang-Undang  No  16  Tahun  2019 membawa  perubahan  pada  praktek pernikahan dini di KUA Kecamatan Ponggok,  perubahan  itu  mengarah  pada batas minimal pernikahan bagi laki-laki ataupun perempuan sehingga bagi calon mempelai,  keduanya  harus  memenuhi umur yang sudah ditetapkan pada Undang- Undang No 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi perubahan praktek pernikahan dini  di  KUA  Kecamatan  Ponggok  sudah sesui dengan Undang-Undang terbarbaru, yaitu  Undang-Undang  no  19  Tahun  2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu Terdapat Perbedaan antara sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang  No  16  Tahun  2019, perbedaan tersebut terdapat pada jumlah calon  pasangan  yang  masih  dibawah umur.. Hal ini menjadi tidak selaras dengan tujuan  dari  Undang-Undang  No  16 Tahun  2019  yang  dalam  Undang-undang tersebut diharapkan mampu menekan angka  pernikahan  dini,  akan  tetapi dalam kenyataannya justru jumlah calon pasangan  yang  masih  dibawah  umur meningkat.
32 Pasal 7 Ayat (1), “Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974  tentang  perkawinan”.  Lembar  Negara  Repubilk Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 (2019).
33 Pasal  7  Ayat  (1),  “Undang-Undang  RI  Nomor 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan”,  Lembar  Negara Repubilk Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974)
Faktor  yang  membuat  semakin meningkatnya pernikahan dini di
Kecamatan Ponggok yaitu sudah yakinnya calon pasangan tersebut untuk melakukan Pernikhan  dan  orang  tua  mereka  juga sudah merestui serta ada yang sudah hamil sebelum mereka menikah, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.
Jika  ditarik  dalam  teori  faktor pernikahan dini maka kondisi kasisu pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ponggok  berada  pada  Faktor  Individual yaitu:
a)  Perkembangan  fisik,  mental,  dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya perkawinan  sehingga  mendorong terjadinya  perkawinan  pada  usia muda.
b)  Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai  kesulitan  yang  dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi dan hamil diluar nikah
Menurut penulis menigkatnya jumlah calon  pasangan  dibawah  umur  ini  wajar, sebab naiknya batas minimal umur bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 dalam Undang-Undang No 16 Tahun2019 membuat wanita yang menikah pada umur 16  sampai  18  tahun  harus  mengajukan dispensasi  di  Pengadilan  Agama,  yang pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang  no  1  Tahun  1974  sudah bisa melangsungkan pernikahan tanpa meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

## 2. Peran KUA Kecamatan Ponggok
dalam  meminimalisir  Pernikahan dini  setelah  ditetapkan  UU  No  16 tahun 2019 Melalui  KMA  Nomor  18  tahun  1975 juncto,  KMA  Nomor  517  Tahun  2001  dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisai KUA Kecamatan secara tegas
dan lugas telah mencanumkan tugas KUA yaitu:
a.  Melaksanakan  sebagian  tugas  Kantor Kementrian  Agama  Kabupaten/ Kota dibidang urusan agama islam dalam  wilayah  kecamatan,  dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan  dokumentasi  dan  statistik, surat  menyurat,  pengurusan  surat, kearsipan,  pengetikan  dan  rumah tangga.
b.  Mengkoordinasikan kegiatan- kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah  kecamatan.  Untuk  itu,  KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan,  dan  pengembangan keluargana sakinah. 34
Usaha yang dilakukan KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir pernikahan  dini  di  daerah  kerjanya, KUA kecamatan juga menjalankan perannya dalam upaya tersebut yaitu:
1)  Peran Secara administrasi
Ketika  ada  perkawinan  di Kecamatan  Ponggok,  pihak  KUA dalam menjalankan tugas sebagai pencatat nikah terlebih dahulu mengecek persaratan yang telah diajukan,  apabila  terdapat  salah satu atau kedua dari mempelai belum  memenuhi  sarat,  misalnya calon mempelai tersebut masih dibawah  umur  maka  piahak KUA dengan tegas menolaki pengajuan  pernikahan  tersebut, dan mengarahkan kepada calon mempelai untuk memohon dispensai  nikah  di  Pengadilan Agama Blitar. Peran  KUA  Kecamatan  Ponggok Ini sudah sesuai dengan peran dan
34 Depag RI, “Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah” , Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004). H.25.

## fungsi  KUA  dalam  hal  pelayanan
dan bimbingan masyarakat yang menjadi
tanggungjawabnya.
Seperti  yang  tertera  dalam  PMA
Nomor  34  Tahun  2016  pasal  2 tentang Organisasi dan  Tata Kerja Kantor Urusan Agama yaitu “KUA    Kecamatan  mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”. 35
2)  Penyuluhan dan sosialisai Undang- Undang perkawinan.
Dalam hal ini KUA Kecamatan Ponggok  bekerjasama  dengan pak modern di daerah Kecamatan
Ponggok umtuk memberi pengetahuan tentang batas usia perkawinan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan  memberi  wawasan  kepada masyarakat betapa pentingnya menikah sesuai umur. Peran KUA ini juga sesuai dengan PMA Nomor 34 Tahun 2016 pasal 2 tentang Organisasi dan  Tata Kerja Kantor Urusan Agama
c.  Upaya  KUA  Kecamatan  Ponggok dalammeminimalisir  Pernikahan  dini setelah  ditetapkan  UU  No  16  tahun 2019
Pernikahan  dini  atau  kawin  muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang masih berusia  dibawah  19  tahun  (WHO,  2006). Menurut  BKKBN  (2012)  Pernikahan  dini secara  umum  memiliki  definisi  umum yaitu perjodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan  dan  memiliki  anak,  dengan
35 Pasal  2  “Peraturan  Mentri  Agama  Nomor  34 Tahun  2016”,  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2016  No 1252 (2016).
batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun. Sedangkan menurut Dlori (2005) mengemukakan bahwa : “pernikahan dini merupakan  sebuah  perkawinan  dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan  maksimal  persiapan  fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Di Indonesia sudah ada undang- undang baru yang mengatur tentang batas umur  pernikahan  yaitu  UU  No  16  Tahun 2019 disana dijelaskan bahwa batas umur yang  ditetapkan  adalah  19  th  bagi  laki- laki  dan  perempuan, 36 adanya batasan usia tersebut, diharapkan agar para pihak yang  akan  melangsungkan  perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah  fondasi  yang  kokoh  dalam bangunan  rumah  tangga.  Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan kemapanan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan perkawinan.
Pernikahan  dini  yang  terjadi  di lapangan selama penulis meniliti menemukan bahwa jumlah calon pasangan dibawah  umur  yang  mau  melanjutkan ke jenjang pernikahan semakin banyak,  padahal  dari  KUA  Kecamatan Ponggok  telah  melakukan  upaya  untuk meminimalisir pernikahan dengan cara memberi  wawasan  kepada  masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini dari segi kesehatan ibu dan anak dan melakukan penyebaran informasi melalui pak modin di daerah Kecamatan Ponggok kepada masyarakat pada saat kegiatan
36 Pasal 7 Ayat (1), “Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974  tentang  perkawinan”,  Lembar  Negara  Repubilk Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 (2019).
sosial masyarakat seperti yasinan dan tahlilan.
Akan tetapi kebanyakan dari masyarakat yang kurang peduli tentang informasi yang disampaikan akhirnya pak modin harus menjelaskan kembali secara jelas  kepada  calon  pasangan  dibawah umur yang akan melakukan pernikahan. Akhirnya jumlah calon pasangan yang  dibawah  umur  terus  bertambah, ini  membuktikan  bahwa  upaya  yang dilakukan  oleh  KUA  Kecamatan  Ponggok masih kurang maksimal.
Akan tetapi dari data KUA Kecamatan Ponggok,  pasangan  dibawah  umur  yang sah menikah dan mendapatkan dispensasi dari  Pengadilan  Agama  Blitar  setelah ditetapkannya Undang-Undang No 26 Tahun  2019  semakin  menurun  sebab lebih ketatnya peraturan yang ada dalam Undang-undang tersebut.

## D. Penutup
Berdasarkan  uaraian  yang  telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya,  maka  kesimpulan  yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Ponggok telah menerapakan batas usia pernikahan sesuai dengan  Undang-
Undang  No  16  Tahun  2019  yaitu  19 tahun  bagi  laki-laki  dan  permpuan, akan tetapi dampak dari hal tersebut mengakibatkan meningkatnya calon pasangan yang masih dibawah umur. Hal tersebut dipengarui oleh calon pasangan yang sudah terlanjur hamil dan beberapa dari mereka sudah yakin untuk melangsungkan pernikahan dan sudah direstui oleh orangtuanya.
2.  Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir pernikahan  dini  di  wilayah  kerjanya yaitu  dengan  memeberi  wawasan tentang akibat dari pernikahan dini
dan  memberikan  informasi  tentang Undang-Undng terbaru dari kegiatan sosial masyarakat seperti yasinan dan tahlilan. sehingga upaya yang telah dilakukan,  KUA  kecamatan  Ponggok juga  berperan  penting  didalamnya, yaitu berperan dalam hal administrasi seperti pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila usia nya belum mencukupi maka KUA akan menolak nya dan menyarankan agar memohon dipensasi ke Pengadilan Agama. Selain itu  KUA  Kecamatan  Ponggok  yaitu dengan menjalin hubungan dengan Pak Modin di daerah Kecamatan Ponggok untukmenyebarkan informasi tentang Undang-undang  No  16  Tahun  2019 agar dimengerti oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Saebani,  Beni. Fiqh Munakahat 1 . Bandung: Pustaka Setia, 2009.
Arikunto, Suharsimi. Metodelogi penelitian ,Yogyakarta:  Bina  Aksara, 2006.
Djihad, dan Chairul. Buku Panduan Keluarga Muslim, Semarang: BP.4, 2001.
Departemen Agama. Kompilasi Hukum Islam, Selanjutnya disebut Kompilasi, Jakarta: t.p., 1998/1999.
Departemen  Agama,  Kompilasi  Hukum Islam  di  Indonesia,  Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992.
Dep. Dikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
Hadi  Sutrisno, Metodologi Penelitian , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
Hadari  Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University Pers, 2000.
Hanitidjo  Roni  Soemitro, Metodologi Penelitian ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,
1990.
Hamidah Yanti, “Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan  kandis  kabupaten  siak,”
Jurnal Ibu dan Anak .  Volume  6,  no.  2, Riau : Poltekes Kemenkes Riau, 2018.
Hasan,  Ibrahim. Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk Jakarta  : Ihya’ulumuddin, 1973.
Imron,  Ali. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Semarang: Karya Abadi Jaya,
2015.
Rahman  Gazhaly,  Abd. Fiqih Munakahat , Cet.II; Jakarta : Bulan Bintang, 2004.
Rouf,  Abdul,  “Pendidikan  Agama  Islam, ” Jurnal Ta’lim Vol.  14,  No.  2.  Bandung: Universitas  Pendidikan  Indonesia, 2016.
Rofiq,  Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Arifin,  Imran. penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu social dan keagamaan, malang: kalimasada press, 1996.
Suhartono,  Irawan. metode penelitian social: suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan social dan ilmu social lainnya, bandung:  remaja  rosdakarya,
1995.
Sarwono,  Jhonatan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Yogyakarta: Graha Ilmu,2006, 135.
Mita  Rumekti,  Martyan  dan  Sri  Pinasti, Indah  V.  “Peran  pemerintah  daerah (desa) dalam menangani maraknya
fenomena  pernikahan  dini  di  desa plosokerep kabupaten indramayu”
Jurnal Pendidikan Sosiologi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta (2018).
Muchtar,  Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan ,  Cet.III;  Jakarta:
PT.Bulan Bintang, 1993. Pengadilan  Negeri  Tulungagung,  “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negri Tulungagung,” sipp. pntulungagung.go.id,  diakses  12  juni 2020, http://sipp.pntulungagung. go.id/list_perkara/search_detail. Pengadilan  Agama  Blitar,  “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan  Agama  Blitar,”  sipp. pablitar.go.id,  diakses  12  juni  2020, https://sipp.pablitar.go.id/list_ perkara/search_detail.
Pengadilan  Agama  Malang,  “Sistem
Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan  Agama  Malang,”  sipp. pamalangkab.go.id,  diakses  12  juni 2020,  http://sipp.pamalangkab.go.id/ list_perkara/search_detail.
Rahman,  Kholis. Hukum Perkawinan Islam ,Diktat tidak diterbitkan, Semarang IAIN Walisongo, tt.
J.  Moleong,  Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung  :  PT  Remaja Rodakarya, 2011.
Idris  Ramulyo,  Moh. Hukum Pernikahan Islam , Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  No. 1,Jakarta : t.p, 1998.
Santoso.  “Hakekat  Perkawinan  Menurut Undang-undang  Perkawinan,  Hukum Islam dan Hukum adat,” Jurnal Pemikiran dan Penelitian sosial Keagamaan 7, no. 2, Semarang  :  Universitas  Islam  Sultan Agung, 2016.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung:  Alfabeta,
2015.
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan ,  yogyakarta : liberty, 1986.
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis ,Bandung: CV.Alpabeta, 2012.
Sayyid  Sabiq, Fiqh al-Sunnah ,  jilid  6,Cet. VII; Bandung : PT. AL-Ma’arif, 1990.
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembar Negara Repubilk Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974).
Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang
perubahan atas undang-undang no
1  tahun  1974  tentang  perkawinan”, Lembar  Negara  Repubilk  Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 (2019).
Yunus. Hukum Perkawinan Dalam
Islam ,Jakarta  :  Hidayah  Karya  Agung,
1979.
Zahrotul  Oktaviani.  “Nikah  Muda” bkkbn.go.id,  diakses  16  september 2020 ,https://www.bkkbn.go.id/ detailpost/nikah-muda,
Jakarta
Timur, 13650
-