## Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama
(Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)
Muhammad Nafi 1* Citra Mutiara Solehah 2
* 1 Universitas Terbuka UPBJJ Banjarmasin
2 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin nawafi82@gmail.com

## Abstract
Justice in the decision of a case is the main objective of the trial process carried out. The theories of justice written by experts must have been understood by the judge. In the case of a joint property suit, it is necessary to apply the methods of justice by the judge in deciding the case. Although the regulations governing shared assets are divided into half each, in reality, there are proven legal facts in the trial to conduct contra legem. However, in the decision of the Kotabaru Religious Court Number 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb, although it was evident that the joint property, which was one of the sources of income from the Plaintiff and Defendant in his life, was entirely controlled by the Defendant since the separation  from  the  Plaintiff.  The  Plaintiff  even  had  to  pay  more  for  his  livelihood  because  he  had  to  live  and  earn  a  living  outside  the  joint property. The Panel of Judges decided that the joint property was divided in half each to the Plaintiff and Defendant. This has become a problem in the application of the theory of justice that takes into account the Plaintiff's contributions and losses in the joint venture. This study aims to describe how the legal considerations of the judges, and their relationship with the theory of justice used by the Panel of Judges.
Keywords: Theories of Justice, Contra Legem, Joint Property

## Abstrak
Keadilan  dalam  putusan  sebuah  perkara  adalah  menjadi  tujuan  utama  dari  proses  persidangan  yang  dilakukan.  Teori-teori keadilan yang ditulis oleh para ahli tentu telah difahami oleh hakim. Pada perkara gugatan harta bersama diperlukan penerapan teori- teori keadilan tersebut oleh hakim dalam memutus perkara. Meskipun regulasi mengatur harta bersama dibagi masing-masing separo, namun  pada  kenyataan  ada  fakta  persidangan  yang  terbukti  dipersidangan  untuk  melakukan contra  legem. Namun  demikian  dalam putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb, meskipun terbukti bahwa harta bersama yang menjadi salah satu sumber  penghasilan  dari  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  kehidupannya,  dikuasai  oleh  Tergugat  secara  penuh  sejak  perpisahan  dengan Penggugat. Bahkan Penggugat harus mengeluarkan biaya penghidupan yang lebih besar karena harus tinggal dan mencari penghasilan di luar harta bersama tersebut. Majelis Hakim memutuskan bahwa harta bersama tersebut dibagi masing-masing separo kepada Penggugat dan  Tergugat.  Hal  tersebut  menjadi  problematika  dalam  penerapan  teori  keadilan  yang  memperhatikan  kontribusi  dan  kerugian Penggugat  dalam  kongsi  harta  bersama  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  dan hubungannya dengan teori keadilan yang digunakan oleh Majelis Hakim.
Kata Kunci: Teori Keadilan, Contra Legem, Harta Bersama

## PENDAHULUAN
Gugatan  tentang  harta  bersama  muncul  ketika terjadi  permasalahan  dalam  perkawinan.  Pada  lazimnya sebelum  pernikahan,  jarang  sekali  pasangan  suami  istri memperjanjikan  pemisahan  harta  bersama,  karena mayoritas  pernikahan  didasari  dari  niat  untuk  memulai hidup  bersama  dari  titik  nol.  Namun  tidak  sedikit  juga yang memperjanjikan pemisahan harta bersama sebelum pernikahan,  karena  pertimbangan  yang  bersifat  teoretis yuridis,  maupun  karena  pertimbangan  sosiologis ekonomis.
Penulis  menemukan  keluhan  dari  pihak  yang berperkara  bahwa  mereka  kecewa  dengan  putusan pembagian  harta  bersama  yang  diputuskan  oleh Pengadilan.  Alasan  mereka  beragam,  setidaknya  mereka menginginkan pembagian tersebut berdasarkan kontribusi  mereka  terhadap  perolehan  harta  bersama. (Kurniawan,  2018,  pp.  Jilid  5,  h.  160)  menyebutkan bahwa  bukti  kontribusi  dalam  perolehan  harta  bersama
harus  dipertimbangkan  oleh  hakim  untuk  melakukan contra legem. Meskipun keadilan adalah hal yang abstrak, namun harus dirasakan oleh pencari keadilan. (Gunawan, 2019)  menyarankan  bahwa  hakim  yang  menyelesaikan sengketa gugatan harta bersama tidak hanya memperhatikan  aturan  tertulis,  namun  sebaiknya memiliki  nilai  hukum  yang  ada  di  masyarakat,  sehingga rasa  adil  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat.  (Khosyi'ah, 2017)  memberikan  penilaian  bahwa  pembagian  harta bersama  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  dalam  pasal  96  dan  97  membuktikan bahwa hukum Islam fleksibel. Khosyi’ah beralasan bahwa pasal-pasal  tersebut  bersifat  mengatur  ( regelen )  bukan memaksa ( dwigen ), sehingga berimplikasi bahwa putusan hakim  tidak  mutlak  dibagi  sama  rata  antara  suami  istri, dan  secara  kasuistik  kententuan  dalam  pasal  tersebut dalam dikesampingkan.
Penulis  menemukan  putusan  pada  Pengadilan
Agama Kotabaru dengan Nomor
0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb,  yang  merupakan  gugatan komulasi  antara  cerai gugat dan gugatan harta bersama. Dalam  putusan  tersebut  telah  terbukti  dalam persidangan  bahwa  Tergugat  menguasai  harta  bersama selama  perpisahan  sebelum  proses  perceraian  di Pengadilan  Agama  Kotabaru,  dan  Penggugat  harus menghidupi  dirinya  dan  anaknya  di  luar  dari  hasil  harta bersama  tersebut,  namun  majelis  hakim  memutuskan bahwa  harta  bersama  yang  dibuktikan  di  persidangan dibagi  ½  untuk  Penggugat  dan  ½  untuk  Tergugat. Memang  dalam  perkara  ini  keadilan  pembagian  tidak dibagi  berdasarkan  kontribusi  Penggugat  dan  Tergugat dalam harta bersama, namun penguasaan harta bersama oleh Tergugat selama beberapa bulan semasa perpisahan mestinya  dipertimbangkan  oleh  majelis  hakim  dalam memutus perkara ini.
Sehingga  menarik  untuk  dikaji  pertimbangan hukum  majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Kotabaru tersebut,  untuk  menjawab  pertanyaan  teori  keadilan yang  diterapkan  oleh  majelis  hakim  dalam  putusan pembagian  harta  bersama  dan  bagaimana  putusan- putusan serupa diputuskan pada pengadilan lainnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue approach ). Pendekatan ini bersfiat kualitatif, dikarenakan penulis  menelaah  regulasi  yang  berkaitan  dengan  harta bersama untuk menganalisa putusan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb. Metode penelitian yang penulis  gunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif analitif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  Alquran  dan  hadits  serta  kitab-kitab fiqih, khususnya kitab fiqih perkawinan yang disusun oleh para  ulama  terdahulu,  tidak  ada  yang  membicarakan harta  bersama  dalam  rumah  tangga.  Permasalahan mengenai  harta  bersama  mulai  muncul  belakangan  di sebagian dunia Islam selepas penjajahan barat. Sedangkan di sebagian dunia Islam lainnya hal ini tetap tidak dikenal dan tidak berlaku. (Susanto, 2011, p. 129).
Syarkhasi  menyatakan  di  dalam  kitab  fikih ditemukan pembahasan tentang mata’  al-bait (perabotan rumah  tangga),  yang  dalam  menjelaskan  persoalan tersebut,  fukaha  menjelaskan  bahwa  apabila  terjadi sengketa  tentang  kepemilikan  perabotan  tersebut,  baik sengketa tersebut terjadi pada saat belum bercerai atau telah  bercerai,  maka  ada  ketentuan-ketentuan  yang ditetapkan  oleh  para  ulama  mazhab.  (Asy-Syarkhasi, 1993).  Imam  Hanafi,  menyebutkan  bahwa  untuk memutuskan perabot siapa yang disengketakan tersebut, maka  harus  dilakukan  proses  persidangan  dengan memperhatikan fungsi dari perabotan yang diperselisihkan  tersebut,  seperti  perabotan  yang  biasa dipakai  oleh  laki-laki,  atau  perabotan  yang  biasa  dipakai oleh  perempuan  atau  digunakan  bersama.  Apabila  yang diperebutkan  adalah  perabotan  yang  biasa  digunakan oleh  laki-laki,  maka  hakim  harus  meminta  suami  untuk bersumpah  demikian  sebaliknya,  sedangkan  apabila
perabotan  tersebut  adalah  dipakai  bersama  maka, dihukumkan menjadi milik laki-laki. Namun penulis tidak sependapat dengan pendapat Imam Abu Hanifah ini, dan lebih  cenderung  memilih  pendapat  Imamiyah  yang berpendapat  bahwa  penggugat  dan  tergugat  harus membuktikan  perolehan  harta  perabotan  tersebut. Apabila  tidak  bisa  dipenuhi,  maka  harta  tersebut  dibagi dua.
Imam Syafii menetapkan bahwa suami istri yang terlibat  sengketa  perabotan  harus  diperintahkan  untuk bersumpah,  maka  apabila  salah  satu  tidak  mau bersumpah, maka harta tersebut adalah milik pihak yang mau  bersumpah.  Jika  kedua-duanya  bersumpah  maka harta  tersebut  dibagi  dua,  baik  harta  tersebut  biasa dipakai  oleh  salah  satu  pihak,  atau  biasa  dipakai bersama.(al-Shafii, 1403)
Harta  bersama  didefinisikan  sebagai  aset  yang diperoleh  oleh  pasangan  menikah  selama  pernikahan. Kemudian  harta  bersama  dikategorikan  sebagai syirkah muwafadah karena  kemitraan  suami-istri  dalam  aset bersama  tidak  terbatas,  semua  aset  yang  dihasilkan selama  pernikahan  menjadi  milik  bersama,  termasuk warisan  dan  bantuan  atau  hadiah.  Sementara  harta bersama  yang  disebut  sebagai syirkah  abdan lebih  besar dari  suami  saya  dalam  masyarakat  Indonesia,  keduanya bekerja untuk kehidupan keluarga.
Para  penyusun  Kompilasi  Hukum  Islam melakukan  pencarian  terhadap  jalan  syirkah  abdan dengan  hukum  adat.  Cara  pendekatan  ini  tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan  ‘urf sebagai sumber  hukum  dan  sejiwa  dengan  kaidah ‘al  adatu  al muhakkamah .(Ramulyo, 1996, p. 33)
Pendapat  tersebut  memang  bisa  dibenarkan bahwasanya  sebuah  kebiasaan  atau  ‘urf  bisa  dijadikan sebagai  dasar  pengambilan  hukum  Islam.  Jadi,  dalam buku-buku  fiqh  tidak  membahas  harta  bersama  secara khusus,  tetapi  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  juga merupakan  fiqh,  Indonesia  telah  mengatur  harta bersama,  harus  menjadi  referensi  pengadilan  agama untuk memutuskan sengketa gugatan harta bersama bagi mereka yang beragama Islam.
Harta  tersebut  ada  yang  diperoleh  sebelum perkawinan  dan  sesudah  dilangsungkannya  perkawinan. Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan telah diatur dalam  hukum  positif  Indonesia  yaitu  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Kompilasi  Hukum Islam.  Namun  dalam  tulisan  ini  hanya  akan  membahas pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
Namun  ada  potensi  yang  tercipta  dari perkawinan  yaitu  perceraian.  Perceraian  bukan  saja dikarenakan  hukum  agama  dan  perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan  kontrol  dari  masyarakat,  pada  masyarakat  yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang  dikeluarkan  tetapi  pada  masyarakat  yang  memiliki kelemahan  sistem  kekerabatannya  maka  akan  mudah terjadi perceraian.
Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  yang  mengatur  tentang  harta  bersama secara  singkat  hanya  dalam  tiga  pasal,  pasal  35  sampai pasal  37,  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  masalah  harta bersama  diatur  secara  lebih  lengkap  mulai  pasal  85 sampai pasal 97.
Ketentuan  mengenai  harta  kekayaan  dalam perkawinan  yaitu  Pasal  35  sampai  dengan  Pasal  37 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  Pasal  85  sampai  dengan  Pasal  97 Kompilasi  Hukum  Islam,  pada  akhirnya  menjelaskan tentang  tanggung  jawab  masing-masing  suami  atau  istri, baik  antara  mereka  sendiri  ataupun  terhadap  pihak ketiga.  Dalam  Pasal  89  dan  90  Kompilasi  Hukum  Islam djelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama,  harta  istri  maupun  hartanya  sendiri.  Istripun juga  turut  bertanggung  jawab  terhadap  harta  bersama ataupun harta suami yang ada padanya.
Perceraian  akan  membawa  berbagai  akibat hukum,  salah  satunya  adalah  berkaitan  dengan  harta bersama  dalam  perkawinan.  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama antara lain:
1. Pasal  35  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  harta  benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama,  dan  Pasal  35  ayat  (2)  menyatakan  bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai hadiah  atau  warisan  adalah  di  bawah  penguasaan masing-masing penerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa mengenai harta  bersama  suami  dan  istri  dapat  bertindak  atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 36 ayat (2) yang  menyatakan  bahwa  mengenai  harta  bawaan masing-masing,  suami  dan  istri  mempunyai  hak sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum mengenai harta bersama.
3. Pasal  37  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  bilamana perkawinan  putus  karena  perceraian  maka  harta bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing. Dalam  penjelasan  Pasal  37  ayat  (1)  ini  ditegaskan hukum  masing-masing  ini  ialah  hukum  agama, hukum  adat  dan  hukum-hukum  lainnya  yang bersangkutan  dengan  pembagian  harta  bersama tersebut.
Harta  bersama  ada  pada  saat  perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya  dalam keluarga-keluarga  di  Indonesia  banyak  yang  tidak mencatat  tentang  harta  bersama  yang  dimilikinya.  Pada perkawinan  yang  masih  baru  pemisahan  harta  bawaan dan  harta  bersama  itu  masih  jelas  pembagiannya,  akan tetapi  pada  usia  perkawinan  yang  sudah  tua  harta bawaan  maupun  harta  bersama  itu  sudah  sulit  untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.
Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  35  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:
1. Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak tidak menentukan lain.
Dari  pengertian  Pasal  35  di  atas,  dapat dijelaskan tentang aset bersama yang diperoleh dari aset yang diperoleh dalam ikatan pernikahan di luar warisan, hibah.  Oleh  karena  itu,  aset  yang  diperoleh  oleh  suami atau  istri  dari  kontrak  pernikahan  dipegang  bersama oleh  suami  dan  istri.  Aset  yang  diperoleh  sebelum kontrak  pernikahan,  yaitu,  aset  asli  atau  warisan,  aset tersebut adalah milik masing-masing suami istri.
Pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian menurut KUH Perdata dijelaskan dalam Pasal 128 KUH Perdata yang berbunyi:
“Setelah  bubarnya  persatuan,  maka  harta  benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para  ahli  waris  mereka  masing-masing,  dengan  tak mempedulikan  soal  dari  pihak  yang  manakah  barang- barang itu diperoleh”.
Pembagian  harta  bersama  menurut  Pasal  128 KUH  Perdata  memberikan  penegasan,  bahwa  harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan dibagi sama rata  antara  suami  dan  isteri,  jika  diantara  keduanya terjadi perceraian. Pembagian tersebut tidak dipengaruhi oleh  proses  didapatnya  harta  bersama,  baik  diperoleh oleh suami maupun isteri.
Proses  pembagian  harta  bersama  dalam  KUH Perdata,  tanpa  melihat  siapa  yang  mengusahakan perolehan  harta  bersama,  didasarkan  difinisi  harta bersama  dalam  Pasal  119  KUH  Perdata  yang  menganut percampuran  harta  secara  mutlak  setelah  terjadinya perkawinan,  senyampang  hal  tersebut  tidak  didahului dengan perjanjian perkawinan diantara suami dan isteri.
Jenis-jenis  harta  yang  menjadi  objek  harta bersama dalam KUH Perdata adalah:
1. Benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik yang sudah  ada  pada  saat  perkawinan  maupun  yang diperoleh  setelah  perkawianan,  serta  harta  yang didapatkan  secara  cuma-cuma  dari  harta  waris  dan hibah selama pihak yang memberi tidak menentukan lain;
2. Harta beban, yaitu hutang yang diperbuat suami dan isteri;
3. Harta  aktiva  dan  pasiva  sebelum  maupun  setelah perkawinan. (Pasal 120, 121, dan 122 KUH Perdata) Tabel Perbedaan dan Persamaan Konsep Harta Bersama antara UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan KUHPerdata Regulasi Persamaan Perbedaan KUHPerdata Mengakui konsep  harta bersama dengan  adanya perkawinan 1. Tidak mengakui adanya harta bawaan  antara suami dan
istri; 2. Harta yang diperjanjikan tidak  menjadi harta bersama; UU Nomor 1 Tahun 1974 1. Mengakui harta bawaan antara suami dan istri 2. Hadiah, warisan dan harta yang diperjanjikan tidak menjadi harta bersama;
Perceraian  akan  terjadi  jika  hakim  telah membuat  keputusan  yang  memiliki  kekuatan  hukum permanen.  Hakim  dan  keputusan  ibarat  dua  sisi  mata uang  yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Kemampuan  dan kualitas  hakim  untuk  memutuskan  kasus  tercermin dalam keputusan mereka. Maka tidak mengherankan jika banyak  pihak  menyebut  putusan  itu  sebagai  mahkota hakim. Ada harapan besar bahwa para hakim akan dapat menghasilkan  keputusan  yang  adil,  argumentatif,  dan rasional.  Secara  filosofis,  keputusan  hakim  adalah keputusan  yang  memiliki  pertimbangan  yang  sama dengan  pertimbangan  Tuhan.  Hakim  perlu  melakukan interogasi filosofis apakah mandat yang dilakukan sebagai penegak  hukum  dan  keadilan  telah  benar-benar  dijaga dan dijalankan secara profesional, sehingga produk vonis mampu memberikan keadilan sesuai dengan hukum yang hidup  dan  berkembang  di  masyarakat.  (Yusuf,  2014,  p. 74)
Manurut  Aristoteles  konsep  keadilan  dapat digolongkan  menjadi 3 bagian, pertama konsep keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang  jatah  sesuai  dengan  jasanya.  Kedua  konsep keadilan komulatif, yaitu keadilan yang diberikan dengan cara  memberikan  atau  memabagi  sama  kepada  setiap orang  tanpa  mengingat  jasa  masing-masing.  Konsep keadilan distributif menekankan pada unsur proporsional sedangkan  konsep  keadilan  komulatif  menekankan  pada unsur persamaan. (Judiasih, 2015, p. 39)
Ketiga  konsep  keadilan  korelatif,  yaitu  keadilan yang  bertujuan  untuk  mengoreksi  kejadian  yang  tidak adil,  dalam  hal  ini  keadilan  dalam  hubungan  antara  satu orang  dengan  orang  lain  berupa  keseimbangan  antara yang  yang  diberikan  dengan  yang  diterima.  (Judiasih, 2015)
Keadilan  menurut  John  Rawls  adalah  kebajikan utama  dalam  isntitusi  sosial  sebagaimana  kebenaran dalam  sistem  pemikiran.  Berkenaan  dengan  prinsip keadilan  John  Rawls  telah  melahirkan  keadilan  fairness, salah  satu  gagasan  utama  dari  teori  keadilan  ini  adalah memandang  berbagai  pihak  dalam  situasi  awal  sebagai rasional  dan  sama-sama  netral.  (Rawls,  2011,  pp.  3,15). Lihat juga (Rawl, 1971).
Pola  pembagian  harta  bersama  dalam  KUH Perdata  yang  membagi  sama  rata  harta  perkawinan,
mengejawantakan  teori  keadilan  komulatif  yang  di kemukakan oleh Aristoteles, dalam hal ini kesamaan hak yang didapatkan oleh setiap orang haruslah sama.
Melihat  hal  ini  maka  unsur  keadilan  komulatif memang  terpenuhi  pada  Pasal  128  KUH  Perdata, keadilan  komulatif  tersebut  memberikan  pengertian memberikan  hak  kepada  setiap  orang  jatah  yang  sama banyaknya  tanpa  mengingat  jasa  masing-masing  pihak dalam  mengusahakan  atau  mendapatkan  harta  selama perkawinan. (Judiasih, 2015, p. 39)
Namun  demikian  konsep  Pasal  128  KUH Perdata  tersebut  dikoreksi  dengan  ketentuan  Pasal  132 KUH Perdata yang menyatakan:
“Setiap isteri berhak melepaskan haknya atas persatuan; segala  perjanjian  bertentangan  dengan  ketentuan  ini, adalah batal; sekali melepasnya, tak bolehlah ia menuntut barang  suatu  pun  dari  persatuan,  melainkan  barang- barang slimut-seprei-dan pakaian-pakaian pribadinya.
Karena  pelepasan  itu,  terbebaslah  ia  dari kewajibannya akan ikut membayar utang-utang persatuan.”.  pada  masyarakat  Madura  jika  suami dianggap  sebagai  pihak  yang  menyebabkan  perceraian maka  harta  bersama  yang  diberikan  tidak  lebih  besar dari bagian isteri, begitupun pada masyarakat Banjar yang jelas-jelas  dalam  prinsipnya  menghendaki  pembagian yang  sesuai  dengan  proporsi  pihak  yang  mencari. Sehingga dalam hal ini berlaku prinsip keadilan distributif.
Keadilan  distributif  menghendaki  nilai  sebuah keadilan  akan  lahir  dengan  memberikan  proporsi  sesuai dengan perbuatan atau jasa yang diperbuat oleh seorang yang menginginkan nilai keadilan tersebut ditegakkan dan direalisasikan. (Judiasih, 2015, p. 39)
Perbandingan  pembagian  harta  bersama  akibat perceraian  menurut  KUH  Perdata  dan  hukum  adat mempunyai  perbedaan  dan  persamaan  pada  masing- masing  proses  pembagian  yang  ada.  Persamaan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam KUH Perdata  dan  hukum  adat  adalah  pada  kedua  sisi peraturan  hukum  menginginkan  adanya  keadilan  bagi masing-masing pihak suami dan isteri.
Keadilan  yang  diingini  oleh  KUH  Perdata  lebih kepada keadilan yang memandang persamaan hak antara pihak  suami  dan  isteri,  dengan  pemerataan  pembagian jika  terjadi  perceraian.  persamaan  pembagian  yang diinginkan  tanpa  melihat  jasa  atau  usaha  siapa  yang menghasilkan harta yang dibagi tersebut, dalam hal inilah keadilan  komulatif  sebagai  prinsip  yang  terkandung dalam  Pasal  128  KUH  Perdata  sebagai  dasar  aturan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam KUH Perdata.
Pembagian  harta  gono-gini  bagusnya  dilakukan secara  adil,  sehingga  tidak  menimbulkan  ketidakadilan antara  mana  yang  merupakan  hak  suami  dan  mana  hak isteri.  Menurut  Erna  Wahyuningsih  dan  Putu  Samawati menjelaskan  bahwa  cara  mendapatkan  harta  bersama, sebagai berikut:
a. Pembagian  harta  bersama  dapat  diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti- bukti  bahwa  harta  tersebut  diperoleh  selama
perkawinan  dalam  “posita”  (alasan  mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan).
(Wahyuningsih & Samawati, 2006, p. 127)
b. Pembagian  harta  bersama  diajukan  setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam  gugatan  atas  harta  bersama  diajukan  ke pengadilan  agama  di  wilayah  tempat  tinggal isteri.  Untuk  non-Islam  gugatan  pembagian harta  bersama  diajukan  ke  pengadilan  negeri tempat tinggal termohon. (Nagara, 2016, p. 52) Pembagian harta bersama dalam Pasal Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi  Hukum  Islam  belum  berbasis  nilai  keadilan, karena  masih  sering  tidak  mencerminkan  rasa  keadilan bagi  para  pihak  pencari  keadilan  untuk  memperoleh keadilan dalam pembagian harta bersama. Sesuai dengan ketentuan  Pasal  97  KHI,  “Janda  atau  duda  cerai  hidup masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama sepanjang  tidak  diitentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan.”
Majelis  Hakim  dalam  menentukan  pembagian harta  bersama  akibat  perceraian  lebih  berpedoman kepada Ijtihad (penemuan hukum). Ijtihad yang dilakukan oleh  Majelis  Hakim  adalah Ijtihad  Tathbiqiy ,  yaitu  upaya menerapkan  hukum  secara  tepat  terhadap  suatu  kasus. Wujud  Ijtihad  Tathbiqiy  yang  dilakukan  oleh  Majelis Hakim  dalam  menentukan  pembagian  harta  bersama akibat  perceraian  tersebut  adalah  ketika  Majelis  Hakim menggunakan  Teori  Hukum  dalam  memeriksa  kasus dengan  mengutamakan  nilai  keadilan  dan  Kemaslahatan. Teori Keadilan yang dimaksudkan di sini adalah Keadilan Distributif dan keadilan Principle Difference.
Untuk  mengetahui  tentang  praktik  putusan Pengadilan  Agama  dalam  perkara  pembagian  harta bersama,  akan  dikemukakan  beberapa  putusan  tentang pembagian  harta  bersama.  Pertama,  putusan  Pengadilan
Agama Kotabaru Nomor Perkara
0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb  ini  adalah  perkara  cerai  gugat, dimana  yang  mengajukan  permohonan  cerai  adalah  istri sebagai  Penggugat,  yang  dalam  petitumnya  Penggugat meminta  majelis  hakim  untuk  menceraikan  Penggugat dengan suaminya (Tergugat) dan juga menyatakan bahwa harta  yang  dikumpulkan  oleh  Penggugat  dan  Tergugat pada masa perkawinan mereka adalah sah harta bersama dan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
Dalam analisa penulis, bahwa mengkomulasikan gugatan  cerai  dengan  gugatan  harta  bersama  memiliki kelebihan dan kekurangan (resiko). Kelebihannya adalah biaya  yang  dikeluarkan  untuk  dua  perkara  tersebut menjadi  lebih  ringan.  Resikonya  adalah  apabila perceraian  tidak  dikabulkan,  maka  harta  bersama  juga tidak  bisa  diperiksa.  Demikian  lagi  apabila  gugatan  cerai diterima  dan  gugatan  harta  bersama  akan  diperiksa, maka  perceraian  akan  berlarut-larut.  Karena  bisa  saja, pihak yang tidak terima dengan putusan pembagian harta bersama,  akan  mengajukan  upaya  hukum  selanjutnya, yang tentu memakan waktu tidak sebentar.
Majelis  Hakim  juga  mempertimbangkan  bahwa oleh  karena  telah  terbukti  bahwa  harta  sebagaimana dalam  posita  gugatan  Penggugat  point  3  dan  petitum point 3 sebagai harta bersama antara Penggugat  dengan Tergugat  dan  ternyata  antara  Penggugat  dengan  para Tergugat sampai saat ini belum membagi harta bersama tersebut,  dan  ternyata  pula  Penggugat  dan  Tergugat beragama  Islam,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  37 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,    yang menegaskan  bahwa  apabila  perkawinan  putus  karena perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukum masing-masing  dan  dalam  Pasal  97  Kompilasi  Hukum Islam  di  Indonesia,  ditegaskan  bahwa  janda  atau  duda cerai  hidup  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta bersama, dan hal ini sesuai pula firman Allah dalam surat An-nisa ayat 32 berbunyi:
ْۖﺍﻭُﺑَﺳَﺗ ۡﻛٱ ﺎﱠﻣِّﻣ  ٞﺏﻳ ِﺻَﻧ ِﻝﺎَﺟ ِّﺭﻠِّﻟ  ۚ ٖﺽۡﻌَﺑ  ٰﻰَﻠَﻋ  ۡﻡُﻛَﺿۡﻌَﺑ ۦِﻪِﺑ ُ ﱠ(ٱ َﻝﱠﺿَﻓ ﺎَﻣ ْﺍ ۡﻭﱠﻧَﻣَﺗَﺗ  َﻻ َﻭ ۡﺳ َﻭ  َۚﻥۡﺑَﺳَﺗ ۡﻛٱ ﺎﱠﻣِّﻣ  ٞﺏﻳ ِﺻَﻧ  ِءٓﺎَﺳِّﻧﻠِﻟ َﻭ .
ٍء ۡﻲَﺷ  ِّﻝُﻛِﺑ  َﻥﺎَﻛ َ ﱠ(ٱ  ﱠﻥِﺇ  ۚٓۦِﻪِﻠ ۡﺿَﻓ ﻥِﻣ َ ﱠ(ٱ ْﺍﻭُﻠ
ﺎ ٗﻣﻳِﻠَﻋ
٣٢
Artinya:  “ Dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang dikaruniakan  Allah  kepada  sebahagian  kamu  lebih  banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian  dari  apa  yang  mereka  usahakan,  dan  bagi  para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan  mohonlah  kepada  Allah  sebagian  dari  karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu ”;
Karenanya,  1/2  (separo)  dari  harta  bersama tersebut  adalah  bagian  atau  hak  Penggugat  dan  1/2 (separo) lainnya adalah bagian atau hak Tergugat;
Majelis  Hakim  mempertimbangkan  juga  bahwa oleh  karena  masing-masing  Penggugat  dan  Tergugat berhak  ½  (separo)  dari  harta  bersama  tersebut, sedangkan  ternyata  harta  tersebut  dalam  penguasaan Tergugat,  maka  Pengadilan  patut  menghukum  kepada Penggugat  dan  Tergugat  untuk  membagi  dua  harta bersama  tersebut  secara  natura,  dan  jika  tidak  dapat dibagi  secara  natura,    maka  dibagi  secara  in  natura dengan  dijual  lelang  dimuka  umum  dan  hasilnya  dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
Selanjutnya  pada  persoalan  pembagian  harta bersama, terbukti di persidangan:
1. bahwa  sejak  berpisah  tempat  tinggal  setidaknya selama  3  (tiga)  bulan  terakhir,  sampai  saat  ini Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  hidup  rukun lagi  selayaknya  pasangan  suami  istri.  Penggugat  dan Tergugat  ternyata  juga  tidak  pernah  berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga.
2. bahwa  harta  sebagaimana  dalam  posita  gugatan Penggugat point 3 dan petitum point 3 sebagai harta bersama  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dan ternyata  antara  Penggugat  dengan  para  Tergugat sampai  saat  ini  belum  membagi  harta  bersama tersebut, dan ternyata pula Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
3. Selama  perpisahan  sebelum  perceraian,  harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat;
Dalam memutuskan porsi bagian harta bersama,
Majelis  Hakim  mempertimbangkan  bahwa  ada  harta
bersama  Penggugat  dan  Tergugat  yang  memang  belum dibagi.  Sehingga  Majelis  Hakim  merujuk  pada  Pasal  37
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan  bahwa  apabila  perkawinan  putus  karena perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukum masing-masing  dan  dalam  Pasal  97  Kompilasi  Hukum Islam  di  Indonesia,  ditegaskan  bahwa  janda  atau  duda cerai  hidup  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta bersama.
Hakim  memutus  perkara  tersebut  pada dasarnya tidak terikat pada teori-teori yang dikembangkan  oleh  para  filsuf  atau  para  ahli.  Keadilan disini  didasari  oleh  pasal  229  Kompilasi  Hukum  Islam yang  berbunyi  “Hakim  dalam  menyelesaikan  perkara- perkara  yang  diajukan  kepadanya,  wajib  memperhatikan dengan  sungguh-sungguh  nilai-nilai  hukum  yang  hidup dalam masyarakat, sehingga putusnya sesuai dengan rasa keadilan”.  Majlis  hakim  melihat  berdasarkan  fakta  dan bukti-butki di pengadilan, sehingga dalam mempertimbangkan  rasa  keadilan  untuk  memutus perkara  tersebut  hakim  dapat  melakukan  kontra  legem atau ijtihad sendiri.
Penulis  menganalisa,  bahwa  Majelis  Hakim mengesampingkan  keadilan  distributif  yang  mestinya didapatkan  oleh  Penggugat.  Dari  fakta  persidangan Tergugat  menguasai  harta  bersama  tersebut,  sehingga Penggugat  dan  anaknya  yang  masih  kecil  hidup  diluar harta  bersama,  dan  memerlukan  biaya  hidup  tambahan ketika  mesti  harus  hidup  di  luar  harta  bersama  yang selain  merupakan  bangunan  tempat  tinggal,  dan  sumber penghasilan harian.
Menurut  Charles  Taylor  keadilan  mempunyai pengertian  yang  berbeda-beda,  dalam  hal  ini  pabila terjadi  putusnya  perkawinan,  baik  karena  cerai  atas gugatan  pihak  laki-laki  maupun  pihak  perempuan,  maka harta  itu  harus  dibagi  bersama.  Namun  hal  ini  Majlis hakim berpendapat bahwa putusan tersebut merupakan sebuah  keadilan.  Putusan  dapat  dilaksanakan  ketika putusan hakim sudah mempunyai kepastian hukum. Lain halnya  dengan  putusnya  hubungan  karena  kematian,  hal itu sudah memiliki keputusan yang kuat. (Ramulyo, 1996, p. 34)
Sebelumnya  dalam  penelitian  Khosyiah  (2017) ditemukan  bahwa  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Bandung  dengan  Putusan  Nomor  248/Pdt.G/2010/PTA Bdg,  telah  membatalkan  Putusaan  Pengadilan  Agama Cimahi  dengan  Nomor  Putusan,  96/Pdt.G/2010/PA Cmhi  yang  memberikan  harta  bersama  setengah  (1/2) masing-masing  antara  janda  dengan  duda.  Putusan  PTA tersebut memberikan harta bersama 1/3 untuk duda dan 2/3  untuk  janda.  dengan  beberapa  pertimbangan kemaslahatan  yang  digali  dari  sebab-sebab  dan  alasan hukum dalam perkara banding yang diajukan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2010  yang  telah  mengukuhkan  putusan Pengadilan Agama Bantul
dengan Nomor 229/Pdt.G/2009/PA  Btl.,  yang  memberikan  bagian  harta bersama  3/4  bagi  Termohon  Kasasi  yang  dulu  sebagai penggugat/terbanding,  dan  bagian  1/4  bagi  pemohon kasasi yang dulu sebagai tergugat dan pembanding.
Pada tingkat banding harta bersama dibagi  dua. Akan tetapi putusan PengadilanTinggi Yogyakarta Agama Nomor  34/Pdt.G/2009/PTA  Ygk.  Tertanggal  18 November 2009 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan  nomor  di  atas.  Dengan  pertimbangan  telah melakukan  KDRT yang berdampak pada kekerasan fisik dan psikis bagi termohon kasasi.
Kamarusdiana dan Daniel Alfaruqi
menyebutkan bahwa ada juga putusan Pengadilan Agama Mataram,  yaitu  putusan  Nomor  195/Pdt.2013/PA.Mtr. Perkara tersebut telah sampai pada tingkat banding pada Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  dengan  putusan Nomor  04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr,  dan  bahkan  sudah selesai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia  dengan  putusan  Nomor  629  K/Ag/2014  dan telah  dijadikan  sebagai  salah  satu  yurisprudensi  dalam bidang  hukum  keluarga  khususnya  perkara  harta bersama.  Pada  pokoknya  majelis  hakim  tetap  membagi harta  bersama  dengan  porsi  masing-masing  pihak Penggugat dan Tergugat mendapatkan separo dari harta bersama.(Kamarusdiana & AlFaruqi, 2016)
Putusan  PTA  dan  MA  tersebut  bisa  dijadikan hukum  asal  atas  alasan  dan  pertimbangan  hukum  lain yang  sama  ‘ illat hukumnya  sebagai  bentuk  analogi  (kias). Hal  tersebut  bisa  dibenarkan  sepanjang  ‘illat  hukum mengarahkan  adanya  kesamaan.  ‘ Illat hukum  tersebut misalnya:
a. Kekerasan  rumah  tangga,  pemabok,  pemadat,  zina (perselingkuhan),  semuanya  sama-sama  merupakan tindak pidana kejahatan yang merusak moral agama dan kesusilaan.
b. Sama-sama merusak hubungan silaturrahmi.
c. Sama-sama berdampak pada terganggunya psykologis pasangannya.
d. Sama-sama  tidak  memelihara  dan  menjaga  agama (hifzh al-diin) menjaga kehormatan (hifzh al-‘irdh)
Ketentuan  bagi  rata  (50%:50%)  harta  bersama dalam  Pasal  97  KHI  untuk  masing-masing  suami-isteri belum  tentu  memenuhi  rasa  keadilan.  Karena  itulah untuk  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  para  pihak, tentunya  harus  mengedepankan  aspek  kemanfaatan  dan keadilan,  di  samping  aspek  kepastian  hukum  dan keseimbangan,  apakah  yang  bersangkutan  memiliki komitmen  menjaga  keharmonisan  keluarga  dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah? Apakah juga yang bersangkutan memiliki  komitmen  untuk  menjaga  keutuhan  dan keberkahan harta kekayaan yang menjadi harta bersama dalam  perkawinan?  Karena  itu,  dalam  beberapa  kasus yang nyata-nyata tidak memenuhi komitmen seperti itu, sejatinya  pembagian  harta  bersama  memperhatikan keadilan  distributif,  yang  berbasis  keseimbangan proporsional.  Dengan  demikian  para  hakim  berpeluang besar  melakukan  diskresi  dalam  memutuskan  perkara sesuai  dengan  ‘illat  hukum  dan  latar  belakang  yang menyertainya.  Dalam  keadaan  demikian,  perubahan
putusan  hukum  yang  progresif,  termasuk  dalam memutuskan  perkara  “harta  bersama”  tidak  dapat terhindarkan.
Contra  Legem, adalah  hal  yang  dibolehkan sebagai dasarnya adalah UU Nomor 4 tahun 2004 pasal 28 (1) yaitu bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam  masyarakat.  Sedang  pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan  bahwa peradilan  dilakukan demi  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Demikian  juga  pada  pasal  229  KHI  mengemukakan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan  kepadanya,  wajib  memperhatikan  sungguh- sungguh  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.
Hakim memahami konsep dasar harta bersama tidak  bisa  dilepaskan  dari  bentuk  kerjasama  dalam membangun  dan  mempertahankan  rumah  tangga, makapembagian  harta  bersama  tersebut  harus  dibagi secara  proporsional,  seimbangdengan  pelaksanaan  tugas dan  tanggung  jawabnya  dalam  rumah  tangga  serta besarnya peran masing-masing dalam menghasilkan harta bersama.  Di  sini  makna  keadilan  distributif  tidak  selalu dengan pembagian yang sama rata, tetapi justru keadilan dapat  terwujud  dengan  mempertimbangkan  komitmen dan  keseriusan  dalam  membangun  rumah  tangga  yang harmoni,  disamping  besaran  kontribusi  antara  usaha dengan  hasil,  dan  kewajiban  dengan  hak  yang  dilakukan kedua belah pihak.
Sehingga  menurut  penulis,  Majelis  Hakim memutuskan perkara ini dengan menganut keadilan yang komutatif yaitu memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Maksudnya memberikan kepada setiap orang apa  yang  menjadi  haknya  berdasarkan  kapada  azas kesamaan. Dalam putusan ini tidak ada yang salah dalam teori  hukum  acaranya,  namun  penulis  lebih  cenderung berpikir  bahwa  dalam  kasus  perceraian  sebagaimana terbukti  dalam  persidangan  ini  Tergugat  dengan menguasai  harta  bersama  selama  beberapa  bulan, sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tinggal di tempat yang  mengharuskan  mereka  mengeluarkan  uang  lagi, sehingga  semestinya  teori  keadilan  distributif  dapat diterapkan dalam putusan ini.

## SIMPULAN
Perkawinan  yang  berakhir  dengan  perceraian seringkali  diiringi  dengan  sengketa  harta  bersama.  Hal tersebut dapat diduga karena keadaan emosi para pihak yang  merasa  tidak  puas  dengan  keadaan  masing-masing pihak.  Meskipun  tidak  sedikit  pula  yang  dalam  akhir perkawinan,  mereka  mengakhirinya  dengan  baik-baik dan  sepakat  memberikan  harta  bersama  kepada  anak- anak  mereka.  Tidak  sedikit  pula  yang  harus  berakhir  di ujung palu hakim, karena tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Perceraian sering kali diawali dengan perpisahan  tempat  tinggal,  dan  tentu  salah  satu  pihak pergi  meninggalkan  harta  bersama  yang  mereka
kumpulkan  pada  masa  perkawinan.  Apalagi  harta bersama  tersebut  adalah  modal  dalam  penghidupan sehari-hari  mereka.  Perkara  Gugatan  Cerai  yang dikumulasikan  dengan  Gugatan  Harta  Bersama  Nomor 00346/Pdt.G/2017/PA.Ktb,  diputuskan  oleh  majelis hakim  untuk  membagi  harta  bersama  tersebut  masing- masing  mendapatkan  separo.  Meskipun  dalam  fakta persidangan  telah  terbukti  bahwa  Tergugat  menguasai harta  bersama  yang  salah  satunya  menjadi  sumber penghidupan Penggugat dan Tergugat. Sebenarnya selain majelis  hakim  dapat  menempuh  contra  legem  dengan memperhatikan  dan  mempertimbangkan  kehidupan Penggugat  selama  berpisah  dengan  Tergugat.  Keadilan distributive yang mempertimbangkan sisi-sisi kemanusiaan  dan  kontribusi  serta  kearifan  lokal  mesti dilakukan  oleh  penegak  hukum  yang  juga  penegak keadilan.
Penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti  yang  tertarik  membahas  tentang  harta  bersama adalah  tentang  putusan  harta  bersama  di  Pengadilan Negeri  dikomparasikan  dengan  putusan  harta  bersama di Pengadilan Agama yang diajukan oleh pihak beragama Islam di wilayah tertentu. Sehingga dapat ditemukan dua hal,  ada  faktor  apa  yang  menyebabkan  muslim mengajukan  perkara  gugatan  harta  bersama  di Pengadilan  Negeri,  dan  apakah  ada  perbedaan pertimbangan  hukum  antara  Pengadilan  Negeri  dan Pengadilan Agama, penelitian ini dapat bersifat kuantitatif dan  kualitatif,  yaitu  menggabungkan  analisa  putusan  dan wawancara  atau  angket  untuk  menemukan  korelasi antara  muslim  mengajukan  gugatan  harta  bersama  ke Pengadilan Negeri dengan hasil yang diinginkan.
DAFTAR PUSTAKA
al-Shafii, M. b. I. (1403). al-Umm . Beirut: Dar al-Fikr.
Asy-Syarkhasi,  M.  b.  A.  b.  A.  S.  A.-S.  (1993). Kitab  Al- Mabsuth . Beirut: Dar al-Marifah.
Gunawan,  A.  (2019).  Mencari  Keadilan  Sengketa  Harta Gono-Gini (Telaah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). Jurnal Yustitia, Volume 18 (1), 8. Judiasih,  S.  D.  (2015). Kajian  Terhadap  Kesetaraan  Hak dan  Kedudukan  Suami  dan  Istri  atas  Kepemilikan Harta  Dalam  Perkawinan (D.  Sumayyah  Ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
Kamarusdiana,  &  AlFaruqi,  D.  (2016).  Konsep  Hukum Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  di
Indonesia  (Analisis  Perkara  No.  195/Pdt. 2013/PA. Mtr, Putusan No. 04/Pdt. G/2014/PTA.  Mtr,  dan  Putusan  No.  629 K/Ag/2014). Jurnal Indo-Islamika, 6 (2), 263-292. Khosyi'ah, S. (2017). Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta  Bersama  Dalam  Perkawinan  Bagi Keluarga Muslim di Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, XI (1), 14.
Kurniawan,  M.  B.  (2018).  Pembagian  Harta  Bersama Ditinjau  Dari  Besaran  Kontribusi  Suami  Istri Dalam  Perkawinan  (Kajian  Putusan  Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT). AHKAM:  Jurnal  Ilmu
Syariah, 17 (351), 22.
doi:http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.224 Nagara,  B.  (2016).  Pembagian  Harta  Gono  Gini  atau Harta  Bersama  Setelah  Perceraian  Menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974. Lex Crimen, 1 (7), 7. Ramulyo, M. I. (1996). Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Bumi Aksara. Rawl,  J.  (1971). A  Theory  of  Justice .  Massachussets:  The Bellnap Press of Havard University Press. Rawls, J. (2011). Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Negara . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Susanto,  D.  (2011). Kupas  Tuntas  Masalah  Harta  Gono- Gini . Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Wahyuningsih,  E.,  &  Samawati,  P.  (2006). Hukum Perkawinan Indonesia . Palembang: PT Rambang. Yusuf,  R.  (2014).  Pembagian  Harta  Bersama  akibat Perceraian  Berbasis  Nilai  Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 (1), 10.