## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG

## RUSTAN 1

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## ABSTRACT
This  study  aims to  assess  the  effectiveness  of  tax  audits  in  terms  of  tax revenue  at  the  Pratama  Tax  Office  Bantaeng.  The  type  of  research  used  is descriptive research with a quantitative approach. This research was carried out by using primary and secondary data in order to obtain a number of data needed, as well as reading some of the literature and other data related to the research.
The results of the study show that: a) Overall Percentage of Tax Revenue for 2015-2017 is classified as less effective, tax audits on Bantaeng Primary Tax Office  are  based  on  Examination  Orders  (SP2)  and  Tax  Assessment  Letters (SKP) are very effective each year namely 2015 to in 2017 the percentage level of effectiveness is 100% on average, and the realization of the tax audit based on SP2  and  SKP  on  tax  revenue  in  Bantaeng  Primary  Tax  Office  is  classified  as ineffective. This is due to the contribution of the tax audit under 50%. Where the percentage  level  of  effectiveness  in  2015  was  only  0.58%,  in  2016  the contribution of tax audit realization was 0.69% and 2017 was 4.51%.
Keywords: Effectiveness, Tax Examination, Tax Revenue, Contributions

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  efektifitas  pemeriksaaan  pajak ditinjau dari Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama bantaeng. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.  Penelitian  ini  di  lakukan  dengan  menggunakan  data  primer  dan sekunder  guna  mendapatkan  sejumlah  data  yang  di  perlukan,  serta  membaca beberapa literatur dan data-data yang lain yang bersangkutan dengan penelitian.
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  hasil  bahwa  :  a)  secara  Keseluruhan Persentase  Penerimaan  Pajak  tahun  2015-2017  tergolong  kurang  efektif, Pemeriksaan  pajak  pada  KPP  Pratama  Bantaeng  berdasarkan  Surat  Perintah Pemeriksaan  (SP2)  dan  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  sangat  efektif  tiap tahunnya yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017 tingkat persentase efektivitasnya rata-rata  100%,  dan  Kontribusi  realisasi  pemeriksaan  pajak  berdasarkan  SP2 dan SKP terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif. Hal ini dikarenakan kontribusi realisasi pemeriksaan pajak dibawah 50%. Dimana  tingkat  persentase  efektivitas  pada  tahun  2015  hanya  sebesar  0,58%, pada tahun 2016 kontribusi realisasi pemeriksaan pajak yakni 0,69%  dan tahun 2017 sebesar 4,51%.
Kata Kunci :   Efektifitas, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Kontribusi
1 e-mail : Rustan@unismuh.ac.id

## 1.  PENDAHULUAN
Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai seluruh pengeluarannya,  dan  salah  satu  penerimaan  terbesar  adalah  dari  pajak. Reformasi perpajakan Tahun 1983 merupakan Salah satu langkah yang diambil oleh  Direktorat  Jendral  Perpajakan  yang  berkaitan  dengan  sistem  pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system (Purwono, 2010). S elf assessment system yaitu besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak (WP) itu sendiri (Warda et al, 2018; Mardiasmo, 2016). Disisi lain,  sikap  wajib  pajak  cenderung  melawan  denganlasan  tariff  pajak  yang  tinggi dan  pajak  dianggap  hanya  akan  selalu  membebani  tanpa  tampa  merasakan manfaat  sesungguhnya,  sehingga  mendorong  penggelapan  pajak.  Penelitian Mardiana  (2017)  menyatakan self  assessment  system berpengaruh  terhadap penerimaan pajak
Reformasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  untuk  mencapai  target  penerimaan  pajak  yang  telah ditetapkan  (Rahmawati  dan  Achadiyah,  2016),    dengan  melakukan  penegakan hukum  ( law  enforcement )  perpajakan  (ulandari et  ai ,  2014).  Salah  satu  cara penegakan hokum tersebut adalah dengan melakukan penindakan tegas keapda Wajib Pajak. Oleh karena itu terhadap Wajib Pajak yang melakukan kecurangan dan  lalai  akan  pemenuhan  kewajibannya  perlu  dilakukan  pemeriksaan  untuk menguji  kepatuhan  dan  menegakkan  peraturan  perpajakan  ( law  enforcement ) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan  dalam  UU  perpajakan  (lino at  al ,  2013).Penegakkan  hukum  juga dilakukan  untuk  memberikan  dampak  positif  terhadap  keberhasilan  penerimaan pajak (Listyaningtyas, 2012).
Efektivitas  adalah  seberapa  jauh  tercapainya  suatu  tujuan  yang terlebih  dahulu  ditentukan  (Listyaningtyas,  2012).  Bantaeng  merupakan  daerah yang  sangat  berkembang  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  luar  biasa, merupakan  daerah  yang  sangat  strategis  dengan  penduduk  yang  ramah  dan memiliki  kegiatan  ekonomi  yang  tinggi,  karena  itu  sangat  mungkin  ada  wajib pajak  yang  tidak  membayar  tepat  waktu  atau  bahkan  tidak  membayar  sama sekali
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan,  maka  yang menjadi  masalah  pokok  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah:Apakah pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  sudah  berjalan  efektif  ditinjau  dari  target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng?

## 2.  LANDASAN TEORI

## PengertianPajak
Menurut undang-undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan,  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Feldman  (Resmi,  2014)  Pajak  adalah  prestasi  yang  dipaksakan sepihak  oleh  dan  terutang  kepada  penguasa  (menurut  norma-norma)  yang ditetapkannya  secara  umum,  tanpa  adanya  kontraprestasi,  dan  semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum
Berdasarkan  beberapa  pengertian  pajak  di  atas  dapat  di  tarik kesimpulan  bahwa  pajak  adalah  iuran  wajib  yang  dipaksanakan  berdasarkan undang-undang  yang  dibayarkan  kepada  negara  yang  manfaatnya  tidak dirasakan  secara  langsung  pada  periode  yang  sama  dengan  tujuan  untuk membiayai pengeluaran umum.

## Unsur unsur pajak
Mardiasmo  (2016:1),  Berdasarkan  pengertian  pajak  maka  pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
a)  Iuran dari rakyat kepada negara
Artinya  yang  berhak  memungut  pajak  hanyalah  negara.  iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
b)  Berdasarkan undang-undang
Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan  kekuatan  undang- undang serta aturan pelaksanaannya.
c)  Tanpa  jasa  timbal  atau  kontraprestasi  dari  negara  yang  secara langsung dapat ditunjuk
Artinya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
d)  Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
Yakni pengeluran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## Fungsi Pajak
Mardiasmo (2016:2) ada dua fungsi pajak, yaitu :
a)  Fungsi Anggaran ( Budgetair )
Pajak  berfungsi  sebagai  salah  saatu  sumber  dana  bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.
b)  Fungsi mengatur ( Cregularend )
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh  Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  minuman  keras  untuk mengurangi konsumsi minuman keras  Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  barang  barang  mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

## Pemeriksanaan Pajak
Menurut  Sirmu  (2017),  pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan himpunan  dan  mengolah  data,  keterangan,  dan  atau  bukti  yang  dilaksanakan secara  objektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan  suatu standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan  dan  atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan  ini  penting  guna  menguji  kepatuhan  pemenuhan kewajiban  perpajakan  yang  telah  dilaksanakan  atas  dasar  sistem self assessment, hal  tersebut  dilakukan  dalam  kegiatan  untuk  meningkatkan pelayanan  terhadap  Wajib  Pajak  dalam  Surat  Pemberitahuan  (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi, SPT tidak disampaikan tepat  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Pemeriksaan  ini  juga  dapat  dilakukan  bila
terdapat  bukti  bahwa  Surat  Pemberitahuan (SPT)  yang disampaikan  oleh Wajib Pajak  tidak  benar,  adanya  pengaduan  dari  masyarakat  yang  mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika  terdapat  indikasi  bahwa  Wajib  Pajak  melakukan  tindak  pidana  dibidang perpajakan.
Melakukan  pemeriksaan  terhadap  wajib  pajak  merupakan  salah  satu peran  dan  tugas  fiskus  dalam  diterapkannya  pemungutan self  assessment di Indonesia.  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  199/PMK.03/2007 menyebutkan,  “Ruang  lingkup  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dapat  meliputi  satu,  beberapa,  atau  seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dapat dibuat kerangka konseptual sebagai  berikut:

## Gambar 1 Kerangka Konseptual

## 3.  METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitiandeskriptif kuantitatif, dimana  penelitian  yang  berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  selama  penelitian secara  sistematis  mengenai  fakta-fakta  dan  sifat-sifat  dari  objek  yang  di  teliti dengan  menggabungkan  antar  variabel  yang  terlibat  di  dalamnya,  kemudian  di interprestasikan  berdasarkan  teori-teori  dan  literature  yang  saling  berhubungan. Menurut  Ellya  Florentin  (2013)  dari  segi  penyelesaian  pemeriksaan  didasarkan pada  percapaian  target  dan  realisasi  atas  Surat  Perintah  Pemeriksaan  yang selesai setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan, sebagai berikut:
x 100%
Dari  segi  penerimaan  atas  hasil  pemeriksaan  didasarkan  pada pencapaian  target  dan  realisasi  atas  Surat  Ketetapan  Pajak  setiap  tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
x 100%
Keterangan n = jumlah tunggakan di tahun sebelumnya jika ada
KPP Pratama Bantaeng Realisasi pemeriksaan Target Pemeriksaan Efektivitas Hasil
Setelah  dilakukan  perhitungan  efektivitas  pelaksanaan  pemeriksaan pajak,  hasil  perhitungan  tersebut  diklasifikasikan  ke  dalam  tabel  indikator persentase efektivitas, sebagai berikut:
Tabel 3.1 Indikator Persentase Efektivitas No Peresntase Efektifitas Kriteria 1 >100% Sangat Efejtif 2 90% - 100% Efektif 3 80% - 90% Cukup Efektif 4 60% - 80% Kurang Efektif 5 <60% Tidak Efektif
Sumber: Ellya Florentin;  2013.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Bantaeng Hasil  penelitiaan  yang  di  lakukan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bantaeng
Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantaeng Tahun  2015-2017 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas 2015 620.424.777.000 480.413.858.757 77,43% 2016 705.250.000.000 464.744.110.898 65,90% 2017 607.512.848.640 426.519.806.060 70,21%
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Bantaeng
Tabel 1 diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng  pada  tahun  2015,  2016  dan  2017  tidak  mencapai    target  yang  telah ditetapkan dengan kriteria kurang efektif.
b. Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017
Berikut  ini  adalah  tabel  yang  menunjukkan  target  dan  realisasi  SP2 pada KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017.
Tabel 2 Target dan Realisasi SP2 KPP Pratama Bantaeng Tahun 2015-2017 Tahun Target (lembar) Realisasi (lembar) Belum Terealisasi (lembar) 2015 60 60 0 2016 208 208 0 2017 395 395 0
Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Bantaeng Berdasarkan  tabel  2  terdapat  target  dan  realisasi  Surat  Perintah Pemeriksaan  di  tahun  2015-2017.  Diketahui  bahwa  tahun  2015  realisasi
pemeriksaan  yang  diperoleh  KPP  Pratama  Bantaeng  adalah  sebesar  60  SP2, dimana  realisasi  telah  mencapai  targer  yang  telah  ditentukan  sebesar  60  SP2. Pada  tahun  2016  realisasi  pemeriksaan  adalah  sejumlah  208  SP2  dimana realisasi tersebut sudah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 208 SP2. Sedangkan  pada  tahun  2017  realisasi  pemeriksaan  yang  diperoleh  adalah sejumlah 395 SP2 telah mencapai target yang telah ditentukan yakni 395 SP2.
Perintah  efektivitas  pemeriksaan  pajak  berdasarkan  jumlah  Surat Perintah  Pemeriksaan  (SP2)  yang  terealisasi  dari  tahun  2015-2017  adalah sebagai berikut:
1.  Tahun 2015 Efektivitas = = 100 % 2.  Tahun 2016 Efektivitas = = 100 % 3.  Tahun 2017 Efektivitas = = 100 % Tabel 3 Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas SP2 Tahun 2015-2017 Tahun Realisasi Pemeriksaan (lembar) Target Pemeriksaan (lembar) Belum Terealisasi Efektivitas 2015 60 60 0 100% 2016 208 208 0 100% 2017 395 395 0 100%
Sumber: Data Diolah, 2018
Tabel  3  diatas  diketahui  bahwa  tingkat  efektivitas  yang  dicapai berdasarkan  penerbitan  dan  realisasi  atas  SP2  pada  tahun  2015  yang  dicapai sebesar  100%,  maka  tingkat  efektivitas  yang  dicapai  termasuk  dalam  kriteria yang  sangat  efektif.Tahun  2016  yang  dicapai  sebesar  100%,  maka  tingkat efektivitas  yang  dicapai  termasuk  kriteria  yang  sangat  efektif  dikarenakan penerbitas SP2 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sama halnya pada tahun  2017,  efektivitas  yang  dicapai  berdasarkan  penerbitan  dan  realisasi  atas SP2 sebesar 100%, maka tingkat tersebut termasuk dalam kriteria sangat efektif.
Berdasarkan hasil diatas, secara signifikan penyelesaian pemeriksaan di  setiap  tahunnya  bisa  mempengaruhi  realisasi  penerimaan  pajak  di  KPP Pratama  Bantaeng,  efektif  tidaknya  suatu  pemeriksaan  didasarkan  atas  kinerja dari  pemeriksa  pajak.  Dalam  melaksanakan  pemeriksaan  ini  haruslah diperhatikan  keseimbangan  antara  realisasi  penerbitan  dan  penyelesaian  SP2. Perhitungan  efektivitas  pemeriksaan  berdasarkan  SP2  lebih  mengacu  kepada kinerja pemeriksaan dari pemeriksa pajak tersebut dengan menggunakan prinsip efektivitas  yaitu  pengukuran  pencapaian  keberhasilan  dalam  kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Efektivitas  Pemeriksaan  Pajak  berdasarkan  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP) tahun 2015-2017
Berikut  ini  adalah  tabel  yang  menunjukkan  data  target  dan  realisasi SKP pada KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017.
Tabel 4 Data Realisasi Jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pratama Bantaeng Tahun 2015-2017 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 2015 2.802.171.934 2.802.171.934 2016 3.211.160.806 3.211.160.806 2017 19.263.610.733 19.263.610.733
Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Bantaeng (2018)
Tabel  4  menujukkan  data  realisasi  jumlah  Ketetapan  Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017, dimana dalam 3 tahun terakhir realisasi pemeriksaan mencapai target yang ditentukan.
Perhitungan  efektivitas  pemeriksaan  pajak  berdasarkan  jumlah  Surat Ketetapan  Pajak  (SKP)  yang  terealisasi  dari  tahun  2015-2017  adalah  sebagai berikut:
1.  Tahun 2015 Efektivitas = = 100 % 2.  Tahun 2016 Efektivitas = = 100 % 3.  Tahun 2017 Efektivitas = = 100 % Tabel 5 Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas SKP dari Tahun 2015-2017 Tahun Target Pemeriksaan  (Rp) Realisasi Pemeriksaan (Rp) Efektivitas 2015 2.802.171.934 2.802.171.934 100% 2016 3.211.160.806 3.211.160.806 100% 2017 19.263.610.733 19.263.610.733 100%
Sumber: Data Diolah, 2018
Tabel  5  diatas  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  efektivitas  yang  dicapai berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan sebagai berikut:
1.  Pada tahun 2015 yang dicapai sebesar 100%, maka tingkat efektivitas yang  dicapai  termasuk  dalam  kriteria  sangat  efektif.  Ini  dikarenakan jumlah  Ketetapan  Pemeriksaan  mencapai  target.  Realisasi  yang diperoleh  adalah  sebesar  Rp.2.802.171.934,-  dari  target  adalah Rp.2.802.171.934,-.
2.  Pada  tahun  2016  yang  dicapai  adalah  sebesar  100%  maka  tingkat efektivitas  yang  dicapai  termasuk  dalam  kriteria  sangat  efektif.  Ini dikarenakan  jumlah  Ketetapan  Pemeriksaan  telah  mencapai  target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.3.211.160.806,-.
3.  Pada  tahun  2017  yang  dicapai  adalah  sebesar  100%  maka  tingkat efektivitas  yang  dicapai  termasuk  dalam  kriteria  sangat  efektif.  Ini dikarenakan  jumlah  Ketetapan  Pemeriksaan  yang  telah  mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.19.263.610.733,-.
Kontribusi  Pemeriksaan  Pajak  dengan  Surat  Perintah  Pemeriksaan  (SP2) dan  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  terhadap  penerimaan  pajak  di  KPP Pratama Bantaeng
Untuk  mengukur  seberapa  besar  kontribusi  penerimaan  pajak  yang berasal  realisasi  pemeriksaan  pajak  berdasarkan  SP2  dan  SKP  yang dilaksanakan  oleh  KPP,  maka  digunakan  analisis  efektivitas  penerimaan  pajak berdasarkan pemeriksaan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pemeriksaan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Untuk  mengukur  efektivitas  pemeriksaan  pajak    di  Kantor  Pelayanan  Pajak adalah sebagai berikut:
Efektivitas = 100
Perbandingan antara realisasi pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng akan disajikan pada tabel 6 Perbandingan  ini  untuk  menggambarkan  seberapa  besar  pengaruh  kontribusi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.
Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantaeng Tahun 2015-2017 Tahun Realisasi Pemeriksaan Pajak Penerimaan Pajak Kontribusi 2015 2.802.171.934 480.413.858.757 0,58% 2016 3.211.160.806 464.744.110.898 0,69% 2017 19.263.610.733 426.519.806.060 4,51%
Sumber:  Seksi  Pemeriksaan  dan  Seksi  PDI  KPP  Pratama  Bantaeng  (diolah) 2018
Besarnya pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak  di  KPP  Pratama  Bantaeng  pada  tahun  2015  sebesar  0,58%.  Angka tersebut  diperoleh  dari  realisasi  pemeriksaan  pajak  sebesar  Rp.2.802.171.934,- dengan  penerimaan  pajak  sebesar  Rp.480.413.858.757,-.Berdasarkan  kriteria efektivitas,  maka  pengaruh  realisasi  pemeriksaan  pajak  terhadap  penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif.
Tahun  2016  pengaruh  realisasi  pemeriksaan  pajak  terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng juga menunjukkan hasil yang tidak jauh  berbeda  dengan  tahun  2015  yaitu  hanya  sekitar  0,69%.  Angka  tersebut diperoleh  dari  realisasi  pemeriksaan  pajak  sebesar  Rp.3.211.160.806,-  dengan penerimaan  pajak  yang  sebesar  Rp.464.744.110.898,-.  Sedangkan  tahun  2017 pengaruh  realisasi  pemeriksaan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  mengalami kenaikan  yang  cukup  besar  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yaitu  sebesar
4,51%.  Angka  tersebut  diperoleh  dari  realisasi  pemeriksaan  pajak  sebesar Rp.19.263.610.733,- dengan penerimaan pajak yang sebesar
Rp.426.519806.060,-.Berdasarkan  kriteria  efektivitas,  maka  pengaruh  realisasi pemeriksaan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Bantaeng  juga tergolong tidak efektif. Dikarenakan kriteria efektivitasnya tidak mencapai 50%.
Hasil  analisis yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasilPenerimaan pajak  di  KPP  Pratama  Bantaeng  pada  tahun  2015-2017  tidak  mencapai  target yang  ditetapkan  dengan  kriteria  kurang  efektif.Hasil  perhitungan  efektivitas  dari segi penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai, dimana tahun 2015  mempunyai  tingkat  yang  sangat  efektif  yakni  100%  dengan  realisasi penyelesaian  SP2  sebesar  60  lembar  dan  mencapai  target  yaitu  sebesar  60 lembar.  Pada  tahun  2016  tingkat  efektivitas  masih  serupa  dengan  tahun sebelumnya  yaitu  100%  termasuk  dalam  kriteria  sangat  efektif  dengan  realisasi penyelesaian SP2 sebesar 208 lembar dan targetnya sebesar 208 lembar. Tahun 2017  mempunyai  tingkat  yang  sangat  efektif  dengan  persentase  100%  dengan realisasi  penyelesaian  SP2  sebesar  395  lembar  dan  targetnya  sebesar  395 lembar.  Hasil  perhitungan  efektivitas  dari  segi  penyelesaian  penerimaan  atas Surat Ketetapan Pajak (SKP), dimana pada tahun 2015 mempunyai tingkat yang sangat  efektif  yaitu  100%  dengan  realisasi  ketetapan  pemeriksaan  sebesar Rp.2.802.171.934,-  dan  target  yang  sama  sebesar  Rp.2.802.171.934,-.  Pada tahun 2016 mempunyai  tingkat yang sangat efektif yaitu 100% dengan realisasi ketetapan pemeriksaan mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 3.211.160.806,-.  Pada  tahun  2017  persentase  tingkat  efektivitas  yang  diperoleh yaitu sangat efektif yakni 100% dengan realisasi ketetapan pemeriksaan sebesar Rp.19.263.610.733,- dengan target sebesar Rp. 19.263.610.733,-.
Kontribusi  realisasi  pemeriksaan  pajak  berdasarkan  SP2  dan  SKP terhadap  penerimaan  pajak  pada  tahun  2015  sebesar  0,58%  dengan  realisasi pemeriksaan  pajak  yaitu  sebesar  Rp.  2.802.171.934,-  dan  penerimaan  pajak secara keseluruhan sebesar Rp. 480.413.858.757,-. Pada tahun 2016 kontribusi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,69%  dengan realisasi pemeriksaan  pajak  yaitu  sebesar  Rp.3.211.160.806,-  dan  penerimaan  pajak secara  keseluruhan  sebesar  Rp.464.744.110.898,-.  Pada  tahun  2017  kontribusi realisasi  pemeriksaan  pajak  naik  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  sebear  4,51% dengan  realisasi  pemeriksaan  pajak  yaitu  sebesar  Rp.  19.263.610.733,-  dan penerimaan  pajak  secara  keseluruhan  sebesar  Rp.  426.519.806.060,-. Berdasarkan  kriteria  efektivitas,  maka  pengaruh  realisasi  pemeriksaan  pajak terhadap  penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Bantaeng  juga  tergolong  tidak efektif. Dikarenakan kriteria efektivitasnya tidak mencapai 50%.
Berdasarkan  penerimaan  pajak  secara  keseluruhan  di  KPP  Pratama Bantaeng  yang  tidak  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan,  namun  ketidak tercapaiannya  target  tersebut  tidak  menunjukkan  bahwa  kurang  efektifnya pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bantaeng karena dilihat dari persentase  tingkat  efektivitas  pemeriksaan  pajak  sangat  efektif  yakni  100%. Tetapi  jika  dikaitkan  dengan  realisasi  penerimaan  pajak  secara  keseluruhan tingkat  efektivitas  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak  secara  keseluruhan  karena  persentase  tingkat  pemeriksaan pajak dibawah 10% dari penerimaan pajak pada KPP Pratama Bantaeng.Berdasarkan hasil penelitian ini maka pendapat penulis sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sri  Wulandari  (2014)  yang  menyatakan  bahwa penerimaan  pajak  pada  KPP  Pratama  Manado  tidak  efektif  dilihat  dari
penerimaan  pajak  secara  keseluruhan  tetapi  jika  dilihat  dari  realisasi pemeriksaan  pajak  tingkat  efektivitasnya  yaitu  sangat  efektif.  Hal  sama  yang dikemukakan oleh Ricky Billy Panga (2015) bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama  Bitung  secara keseluruhan  cukup efektif tetapi  jika  dilihat  dari realisasi pemeriksaan pajak tingkat efektivitasnya yaitu sangat efektif.

## 5.  KESIMPULAN
Adapun kesimpulannya yaitu terdiri dari:
a.  Secara  Keseluruhan  Persentase  Penerimaan  Pajak  tahun  2015-2017 tergolong kurang efektif
b.  Pemeriksaan  pajak  pada  KPP  Pratama  Bantaeng  berdasarkan  Surat Perintah  Pemeriksaan  (SP2)  dan  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  sangat efektif  tiap  tahunnya  yaitu  tahun  2015  sampai  tahun  2017  tingkat persentase efektivitasnya rata-rata 100%.
c.  Kontribusi  realisasi  pemeriksaan  pajak  berdasarkan  SP2  dan  SKP terhadap  penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Bantaeng  tergolong  tidak efektif.  Hal  ini  dikarenakan  kontribusi  realisasi  pemeriksaan  pajak dibawah  50%.  Dimana  tingkat  persentase  efektivitas  pada  tahun  2015 hanya sebesar 0,58%, pada tahun 2016 kontribusi realisasi pemeriksaan pajak yakni 0,69% dan tahun 2017 sebesar 4,51%.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Pajak 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Adistrisno,  Anton.  (2016).  Analisis  Efektivitas  Pelaksanaan  Pemeriksaan  PPh Orang  Prabadi  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Penerimaan  Negara  Dari Sektor Pajak. Naskah Publikasi Ilmiah
Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2013). Akuntansi Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2013
Anggraini,  D.  S.,  Mochammad  Al  Musadieq,  Dwiatmanto.  (2016).  Efektivitas
Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak. Vol.8 No. 1 Tahun 2016
Giroth, D., David P.E.Saerang., Jessy D.L. Warongan. (2016). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Manado,  (Online).Volume  16  No.  04 Tahun 2016.( https://ejournal.unsrat.ac.id/ , diakses 28 Desember 2017)
Hidayat,  N.,  dan  Purwana  D.  Perpajakan:  Teori  dan  Praktik.  Edisi  1,  Cet  1- Jakarta: Rajawali Pers,2017
.Lino.,  G.B.Nangoi.,  H.  Sabijono.  Penilaian  Efektivitas  Pemeriksaaan  Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi  pada  KPP  Pratama  Bitung.  Jurnal  EMBA Vol.5 No.25 Juni 2017, Hal. 2079 - 2088
Listyaningtyas, E.F. (2013).Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak. Vol. 1 Tahun 2013 Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Andi.
Panga,  R.B.,  Elim,  I.  (2015).  Analisis  Pemeriksaan  Pajak  Dalam  Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Vol.3 No.1 Tahun 2015
Rahayu,D.  2011.  Analisis  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang.
Rahmawati,  D.  2016.  Analisis  Perbedaan  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak Penerapan  PP  No  46  Tahun  2013  (Studi  Pada  KPP  Pratama  Pasuruan. Jurnal Akuntansi Aktual. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016.\
Resmi,  S.  2014.  PERPAJAKAN:  Teori  dan  Kasus.  Edisi  8.  Jakarta:  Salemba empat, 2014
Samad,  N.  2015.  Pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi  Perpajakan  Terhadap Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak.  Skripsi jurusan akuntansi Universitas  Muhammadiyah Makassar.
Sirmu.  2014.  Ketentuan  Terbaru  Tentang  Pemeriksaan  Pajak.  Direktorat Jenderal Pajak.
Sitanggang,  R.P.,  Saerang,  D.P.E.,  dan  Sabijono,  H.  2014.  Efektivitas Pelaksanaan  Pemeriksaan  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Manado. Vol.2 No.3 Tahun 2014
Wijayanto, A. 2012. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Tahun 2012. Naskah Publikasi Ilmiah.
Wulandary,  S.,  Ilat,  V.,  Sabijono,  H.  2014.Efektivitas  Pelaksanaan  Pemeriksaan Pajak  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado, (Online), Volume 2 No. 2 Tahun 2014 ( https://ejournal.unsrat.ac.id/ , )