Jurnal Proteksi Kesehatan Vol.12, No.2, November 2023, pp. 108 -113 ISSN 2715-1115 (Online), ISSN 2302 – 8610 (Print)

## Guarantee the Confidentiality of Medical Data for Covid-19 Patients Jaminan Kerahasiaan Data Medis Pasien Covid-19
Riska Rosita 1 , Agusta Pinta Kurnia Rizky 2 , Rara Nur Salsabila 3 1,2,3 Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa, Surakarta, Indonesia Email: riska_rosita@udb.ac.id

## Abstract
Hospitals as health services are obliged to maintain the confidentiality of patient medical information. Facts circulating in the community, and the identity of Covid- 19 patients is being disseminated in order to track or trace the closest contacts or other people's contacts. The purpose of this study is to analyze the limits of what medical information on Covid-19 patients can be disclosed by the health service in fulfilling requests from interested parties, as well as the procedures for disclosing Covid-19 patient information in guaranteeing confidentiality aspects. The research method is descriptive using a cross-sectional survey design approach. The results showed that there were 3 types of medical information for Covid-19 patients that could be disclosed, namely: (1) a Negative Covid-19 certificate, (2) a Diagnostic certificate, and (3) submission of insurance forms for replacement purposes. The conclusion is that all applications for a Medical Certificate, whether a Covid-19 case or not, are required to fill out a Statement of Release of information, and third  parties  are  required  to  include  a  Power  of  Attorney  for  the  Release  of Information and a photocopy of identity.

## Keywords:
Health Law; Information Release; Patient Data; Medical Information

## Abstrak
Rumah  Sakit  sebagai  pelayanan  kesehatan  diwajibkan  untuk  menjaga kerahasiaan  informasi  medis  pasien.  Fakta  yang  beredar  di  masyarakat, identitas pasien Covid-19 disebarluaskan guna untuk melakukan tracking atau pelacakan  kontak  terdekat  maupun  kontak  orang  lainnya.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan informasi medis pasien Covid- 19 apa  saja  yang  bisa  dibuka  oleh  pihak  pelayanan  kesehatan  dalam memenuhi permintaan pihak yang berkepentingan, serta bagaimana prosedur pemberian  informasi  medis  pasien Covid-19 dalam  menjamin  kerahasiaan. Metode  penelitian  adalah  deskriptif  menggunakan  pendekatan  rancangan survei cross sectional. Hasil penelitian menunjukan jenis informasi medis pasien Covid-19 yang boleh dibuka terdiri dari 3 jenis yaitu: (1) Surat keterangan negatif Covid-19 ,  (2)  Surat  keterangan  diagnosis,  dan  (3)  pengajuan  isian formulir  asuransi  untuk  keperluan reimburst .  Kesimpulan  bahwa  seluruh pengajuan  Surat  Keterangan  Medis  baik  kasus Covid-19 atau  bukan, diwajibkan untuk mengisi Surat Pernyataan Pelepasan Informasi Medis, bagi pihak ketiga harus menyertakan Surat Kuasa dan fotokopi identitas.
Kata Kunci:
Hukum Kesehatan; Pelepasan Infomasi; Data Pasien; Informasi Medis

## Article Info
Article history Received date: 2023-03-31 Revised date: 2023-07-08 Accepted date: 2023-11-13
Jurnal Proteksi Kesehatan Vol.12, No.2, November 2023, pp. 108 -113 ISSN 2715-1115 (Online), ISSN 2302 – 8610 (Print)
Riska Rosita and riska_rosita@udb.ac.id

## PENDAHULUAN
Pemerintah menyikapi pandemi sebagai bentuk melindungi  masyarakat  dari  bahaya  yang ditimbulkan  oleh  wabah Covid-19 ,  maka pemerintah  menetapkan  beberapa  kebijakan yang salah satunya adalah Undang-Undang RI Nomor  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik,  menerangkan  bahwa  badan publik  memiliki  kewajiban  mengumumkan informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak  dan  ketertiban  umum  secara  serta merta  dalam  bahasa  yang  mudah  dipahami terkait Covid-19 .  Data  pribadi  pasien  harus dirahasiakan  oleh  rumah  sakit  atau  nakes, namun  beberapa  peraturan  perundangan membolehkan  membukanya  sesuai  ketentuan yang ditetapkan [1].
Rumah  Sakit  sebagai  instansi  pelayanan kesehatan  bagi  masyarakat  diwajibkan  untuk menjaga  kerahasiaan  informasi  medis  pasien, hal  tersebut  telah  ditetapkan  pada  Undang- Undang  RI  No.  44  Th.  2009  tentang  Rumah Sakit Pasal 38 (1), menjelaskan bahwa Setiap Rumah  Sakit  harus  menyimpan  rahasia kedokteran.  Selain  itu  berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun 2009  Tentang  Rumah  Sakit  Pasal  32  Huruf  i, menjelaskan bahwa pasien memiliki hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita.
Rumah  Sakit  merupakan  salah  satu  penyedia layanan  yang  menjadi  rujukan  bagi  pasien yang  terpapar Covid-19 .  Berdasarkan  hasil studi pendahuluan, jumlah pasien positif Covid- 19 yang telah dirawat oleh pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta berjumlah 720 jiwa. Penanganan data pasien Covid-19 perlu dilakukan  secara  hati-hati  karena  pasien sangat sensitif jika penyakitnya diketahui oleh publik, khawatirnya akan mengahdapi diskriminasi  [2].  Sehingga  dalam  memenuhi kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan  wabah Covid-19 menjadi tanggung  jawab  Rumah  Sakit  atas  segala pengolahan  informasi  dalam  menjamin  aspek hukum kerahasiaan.
Fakta  yang  beredar  di  masyarakat,  identitas pasien Covid-19 disebarluaskan  guna  untuk melakukan pelacakan kontak terdekat maupun kontak  orang  lainnya  dalam  dua  minggu sebelumnya sebagai salah satu tindakan untuk menekan penyebaran Covid-19 . Untuk membantu  melakukan  pelacakan,  beberapa teknologi  telah  dikembangkan  untuk  melacak pasien Covid-19 [3], [4]. Kendala yang terjadi tidak sedikit pasien yang menolak atau marah saat  dihubungi  petugas  untuk  konfirmasi  data kesehatan  pasien  yang  bersangkutan  [5]. Namun  demikian  puskesmas  atau  rumah  sakit tetap  harus  melaporkan  data  medis  pasien kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan dengan melakukan monitoring [6].
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis batasan informasi medis pasien Covid-19 apa saja  yang  bisa  dibuka  oleh  pihak  pelayanan kesehatan  dalam  memenuhi  permintaan  pihak yang  berkepentingan,  serta  bagaimana prosedur  pembukaan  informasi  pasien Covid- 19 dalam menjamin aspek kerahasiaan.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  kualitatif  melalui  pendekatan cross sectional. Subjek  pada  penelitian  ini  adalah Kepala  Rekam  Medis  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah Surakarta dan seluruh petugas bagian  pelaporan  di  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah  Surakarta.  Sedangkan  objek dalam penelitian ini adalah jenis informasi dan prosedur  pembukaan  informasi  medis  pasien Covid-19 kepada pihak yang berkepentingan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam  menjamin  aspek  hukum  kerahasiaan. Tehnik  pengumpulan  data  menggunakan  cara observasi  dan  wawancara.  Data  dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Jurnal Proteksi Kesehatan Vol.12, No.2, November 2023, pp. 108 -113 ISSN 2715-1115 (Online), ISSN 2302 – 8610 (Print)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis Informasi Medis Pasien Covid-19 untuk Pelaporan kepada Pihak yang Berkepentingan
Pelepasan informasi medis harus sesuai standar prosedur yang berlaku yaitu didasarkan atas persetujuan  dari  pasien.  Rumah  sakit  atau nakes  tidak  diperbolehkan  memberikan  data medis pasien tanpa adanya izin pasien. Pasien harus  membuat  surat  kuasa  kepada  pihak  ke tiga  untuk  mendapatkan  data  medis  dari dokter atau rumah sakit mengenai dirinya, Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Surakarta tidak  melakukan  publikasi  terkait  informasi Covid-19 .  Pelepasan  informasi  dilakukan apabila  ada  pengajuan  yang  dilakukan biasanya  untuk  pembuatan  Surat  Keterangan Negatif Covid-19 atau  Surat  Keterangan Diagnosis  oleh  pasien/keluarga  pasien/agen asuransi.  Pada pembuatan Surat Keterangan tersebut  memuat  beberapa  informasi  data pribadi seperti tercantum pada Tabel 1.
Tabel 1 . Jenis Informasi Medis Covid-19 dan Surat
Keterangan Diagnosis No. Surat Keterangan Medis Jenis Informasi Terlampir 1.  Surat Keteranga n Negatif Covid-19 1) Nama Pasien 2) Tanggal lahir 3) Nomor rekam medis
4) Jenis kelamin
5) Pekerjaan
6) Alamat
7) Pernyataan  pasien  sudah negatif Covid-19 2.  Surat Keteranga n Diagnosis 1) Nama DPJP 2) Jabatan dokter 3) Alamat rumah sakit
4) Nama pasien
5) Nomor rekam medis
6) Umur pasien
7) Jenis kelamin pasien
8) Alamat pasien 9) Keterangan diagnosis dan kondisi
Source: secondary data processing
Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Surakarta telah  menjalankan  kewajiban  pelayanan kesehatan  untuk  menyimpan  rahasia  setiap pasien.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian terdahulu  yang  menjelaskan  bahwa  setiap orang  yang  saling  mengikatkan  diri  dalam perjanjian terapeutik, namun atas asas tersebut terdapat  pengecualian,  salah  satunya  yaitu pemberian  izin  untuk  mengungkapkan  data pasien sebagai yang berhak atas rahasia [7]. Pembukaan rahasia medis yang boleh dibuka yaitu  informasi  nama,  alamat,  diagnosis, riwayat keluarga, dan sebagainya [2]. Berdasarkan
Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 (1), bahwa “setiap dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan praktik  kedokteran  wajib  menyimpan  rahasia kedokteran” .  Mengacu  pada  ketentuan  lebih lanjut, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis sudah sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2012 Tentang Rahasia
Kedokteran, yang disampaikan  pada  Pasal  5  (1)  “ Rahasia kedokteran  dapat  dibuka  hanya  untuk kepentingan  kesehatan  pasien,  memenuhi permintaan  aparatur  penegak  hukum  dalam rangka  penegakan  hukum,  permintaan  pasien sendiri,  atau  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”.
Pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan  kesehatan  pasien  berdasarkan Pasal  5  (1)  telah  dijelaskan  lebih  rinci  pada Pasal  6  (1)  yaitu  data  medis  pasien  dapat dibuka  untuk  “ kepentingan  pemeliharaan kesehatan,  pengobatan,  penyembuhan,  dan perawatan  pasien;  dan  keperluan  administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan”. Data  medis  boleh  dibuka  atas persetujuan pasien, baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik. Biasanya persetujuan ini telah diberikan dan ditandatangani  saat  registrasi  pasien.  Jika pasien di bawah umur atau tidak sadarkan diri
Jurnal Proteksi Kesehatan Vol.12, No.2, November 2023, pp. 108 -113 ISSN 2715-1115 (Online), ISSN 2302 – 8610 (Print)
Riska Rosita and riska_rosita@udb.ac.id
maka  persetujuan  pasien  bisa  diwakili  oleh keluarga/wali.
Oleh  karena  itu  setiap  aktivitas  pelayanan pasien  harus  dicatat  secara  lengkap  pada resume medis guna menyimpan riwayat pasien selama pengobatan[8][9]. Kelengkapan informasi  medis  pasien  memuat  riwayat penyakit  pasien  yang  dimulai  dari  awal perawatan  sampai  pulang  dari  rumah sakit[10][11]. Tenaga kesehatan harus membubuhkan  tanda  tangan  pada  setiap pengisian dokumen rekam medis sebagai pihak yang bertanggung jawab[12].
Setiap  pelayanan  kesehatan  seperti  rumah sakit  dan  Puskesmas  memiliki  kewajiban menyimpan  rahasia  kedokteran  sebagai kewajiban  nakes  terhadap  pasien  [13].  Data medis  pasien  harus  dilindungi  dan  pelepasan informasi medis sebatas pada hal yang relevan terhadap kebutuhan tracking/pelacakan untuk mencegah  penularan  [2],  [14].  Pemeliharaan informasi harus dilakukan dengan benar sesuai etika, standar dan hukum [15].
Kemanan  ruang  filing  sebagai  tempat penyimpanan  dokumen  rekam  medis  ikut berperan  dalam  menjaga  kerahasiaan  data pribadi pasien [16]. Desain rak dan ruang filing harus  dipastikan  aman  dari  pencurian  dan pembocoran data medis pasien [17].
Prosedur Pembukaan Informasi Pasien Covid- 19 dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Surakarta dalam  pelepasan  informasi  medis  pasien Covid-19 mengikuti  Standar  Operasional Prosedur (SOP) yang berjudul Pembuatan Surat Keterangan Medis No. Dokumen 303.03 yang di  tetapkan  oleh  Direktur  rumah  sakit.  Tidak ada  SOP  khusus  bagi  pelepasan  informasi medis pasien Covid-19 . Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
merupakan  pedoman  untuk  melaksanakan tugas  berdasarkan  indikator  teknis  dan administratif sesuai tata kerja pada unit yang bersangkutan[18].  Rumah  Sakit  perlu  segera membuat  SOP  terkait  pelepasan  informasi
medis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi SOP terbaru harus segera dilaksanakan  agar  lebih  bisa  menjamin kerahasiaan data pasien [19].
Berdasarkan hasil wawancara masih terdapat kendala  dalam  pembuatan  pelaporan  dan pelepasan informasi medis, yaitu adanya agen asuransi yang terkadang lupa membawa surat kuasa. Surat Kuasa bersifat mewakili tindakan atas  nama  pemberi  kuasa,  hal  ini  telah disebutkan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  Pasal  1792  dan  Pasal  1796 tentang  pemberian  kekuasaan  kepada  orang lain.
Surat  kuasa  yang  harus  dilampirkan  dalam keperluan  pembukaan  rahasia  kedokteran berfungsi sebagai persetujuan yang diberikan oleh  pasien  kepada  pihak  asuransi,  atas informasi medis terkait dirinya untuk digunakan dalam  meliputi  tindakan-tindakan  yang menyangkut pengurusan asuransi[20]. Peraturan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam pelepasan informasi kepada agen  asuransi  yang  tidak  membawa  surat kuasa  maka  akan  ditunda  sampai  agen asuransi tersebut memberikan surat kuasa yang telah ditulis oleh pasien, sehingga dalam hal ini rumah  sakit  sudah  menerapkan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran.

## SIMPULAN
Jenis  informasi  medis  pasien Covid-19 yang boleh dibuka terdiri dari 3 jenis yaitu: (1) Surat keterangan  negatif Covid-19 ,  (2)  Surat keterangan diagnosis, dan (3) pengajuan isian formulir  asuransi  untuk  keperluan reimburst . Seluruh  pengajuan  Surat  Keterangan  Medis baik  kasus Covid-19 atau  bukan,  diwajibkan untuk  mengisi  lembar  Surat  Pernyataan Pelepasan  informasi,  dan  bagi  pihak  ketiga diharuskan menyertakan Surat Kuasa
Pelepasan Informasi dan fotokopi identitas.
Jurnal Proteksi Kesehatan Vol.12, No.2, November 2023, pp. 108 -113 ISSN 2715-1115 (Online), ISSN 2302 – 8610 (Print)
Riska Rosita and riska_rosita@udb.ac.id

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  atas dukungan  dari  Universitas  Duta  Bangsa Surakarta dan Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah  Surakarta  yang  bersedia menjadi  objek  penelitian,  dan  kepada  pihak Jurnal  Proteksi  Kesehatan  yang  membantu dalam publikasi artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  A. C. Muhammad, “Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien dan Data Pribadi Masyarakat Untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran Covid-19,” J. Legis. , vol. 4, no. 2, pp. 153–167, 2021, [Online]. Available: https://54.254.27.92/index.php/jhl/art icle/view/14597.
[2]  R. Agustin, A. Rozaliyani, G. F. Hatta, and P. Prawiroharjo, “Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis dan Identitas Pasien pada Situasi Wabah Pandemi COVID-19 dan Kaitannya dengan Upaya Melawan Stigma Pasien Positif,”
J. Etika Kedokt. Indones. , vol. 4, no. 2, p.
41, 2020, doi: 10.26880/jeki.v4i2.46.
[3]  I. Sayekti, A. B. Kencana, M. Aliyah, and ..., “Rancang Bangun Alat Pelacak Pasien Isolasi Mandiri Covid-19 Dengan Sistem Komunikasi Lora,” Orbith Maj. … , vol. 18, no. 2, pp. 142–154, 2022, [Online]. Available: https://jurnal.polines.ac.id/index.php/or bith/article/view/3809%0Ahttps://jurn al.polines.ac.id/index.php/orbith/article /download/3809/108169.
[4]  A. Andrianti, L. Aryani, and D. Meisak, “Perancangan Sistem Informasi Monitoring PAPS untuk Pasien Terkonfirmasi COVID-19,” J. Ilm. Media Sisfo , vol. 16, no. 2, pp. 136–144,
2022, doi:
10.33998/mediasisfo.2022.16.2.1275.
[5]  D. Hayati, M. Misnaniarti, and H. Idris,
“Peran Komunikasi dalam Implementasi
Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang,” J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi , vol. 21, no. 3, p. 1038, 2021, doi: 10.33087/jiubj.v21i3.1708.
[6]  R. Rosita and A. Srirahayu, “Monitoring Mutu Pelayanan Rawat Inap Berbasis Komputerisasi,” Wind. Heal.  J. Kesehat. , vol. 3, no. 3, pp. 240–250, 2020, doi: 10.33368/woh.v0i0.341.
[7]  F. Herisetiawan Jafar, “Aspek Hukum Keterbukaan Informasi Identitas Pasien Covid-19 Legal Aspect Regarding The Disclosure of Information on Covid-19 Patient Identity,” J. Huk. , vol. 2, no. 1, pp. 2716–0815, 2020.
[8]  N. Sawondari, G. Alfiansyah, and I. Muflihatin, “Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Resume Medis di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya,” J-REMI J. Rekam Med. Dan Inf. Kesehat. , vol. 2, no. 2, pp. 211–220, 2021.
[9]  A. Nurliani and I. Masturoh, “Analisis
Kuantitatif Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Formulir
Ringkasan Masuk Dan Keluar Periode
Triwulan IV Tahun 2015
Comprehensiveness of Inpatient Medical Record Documents Quantitative Analysis On Admission And Discharge Summary Forms For I,” J. Persada Husada Indones. , vol. 4, no. 12, pp. 25–46, 2017.
[10]  N. Safitri, AR., Dewi, DR., Yulia, N., Rumana, “Tinjauan Kelengkapan Pengisian Rekam Medis Rawat Inap di Rumah Sakit As-Syifa Bengkulu Selatan,” Indones. J. Heal. Inf. Manag. , vol. 2, no.
1, pp. 1–6, 2022, doi:
10.54877/ijhim.v2i1.39.
[11]  A. P. Z. Warsi Maryati, Riska Rosita,
“Hubungan Antara Kelengkapan Informasi Medis Dengan Keakuratan Kode Diagnosis Carcinoma Mammae,” INFOKES (Jurnal Ilm. Rekam Medis dan Inform. Kesehatan) , vol. 9, no. 1, pp. 24–
Jurnal Proteksi Kesehatan Vol.12, No.2, November 2023, pp. 108 -113 ISSN 2715-1115 (Online), ISSN 2302 – 8610 (Print)
Riska Rosita and riska_rosita@udb.ac.id
31, 2019.
[12]  N. Arimbi, AD., Muflihatin, I., Muna,
“Analisis Kuantitatif Kelengkapan
Pengisian Formulir Informed Consent
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya,” J-REMI J. Rekam Med. Dan Inf. Kesehat. , vol. 2, no. 2, pp. 221–229, 2021.
[13]  Galuh Jelita Permatasari, “Kebijakan Pembukaan Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran Di Masa Pandemi Covid- 19,” J. Juristic , vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2021.
[14]  R. Rakian, “PELANGGARAN RAHASIA KEDOKTERAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA,” vol. IV, no. 5, pp.
72–78, 2015.
[15]  N. A. R. Mita Handayanti Permana,
“Tinjauan Proses Pelepasan Informasi Medis kepada pihak Asuransi di RS Muhamadiyah Taman Puring Tahun 207,” J. INOHIM , vol. 5, no. 2, pp. 54– 58, 2015.
[16]  G. Alfiansyah et al. , “DETERMINAN KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DOKUMEN REKAM MEDIS DI RUANG FILING RS X,” J-Remi J. Rekam Med. Dan Inf. Kesehat. , vol. 1, no. 2, pp. 37–51,
2020.
[17]  R. Rosita and P. T. Prihantoro,
“Perencanaan Desain Rak Penyimpanan Dokumen Rekam Medis Berdasarkan Antropometri,” Profesi (Profesional Islam. Media Publ. Penelit. , vol. 17, no. 1, pp.
14–22, 2019.
[18]  A. R. Taufiq, “Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit,” J. Profita , vol. 12, no. 1, pp. 56–66, 2019, doi: 10.22441/profita.2019.v12.01.005.
[19]  A. Susanto, “Manajemen Mutu  Sumber Daya Manusia di Unit Rekam Medis PKU Muhammadiyah Surakarta,” Infokes J.
Ilm. Rekam Medis dan Inform. Kesehat. , vol. 8, no. 2, pp. 70–79, 2018, [Online].
Available:
http://ojs.udb.ac.id/index.php/infokes/
article/view/206. [20]  L. Tedjosaputro, “Kajian Hukum Pemberian  Kuasa  Sebagai  Perbuatan Hukum  Sepihak  dalam  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan,” Spektrum  Huk. ,  vol.  13,  no.  2,  pp.  162– 180, 2016.