## Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat

## Hesti Widyaningrum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Email: hestiwidyaningrum01@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  dalam  artikel  ini  adalah  perbandingan  hukuman  mati  antara  Indonesia  dengan Amerika  Serikat  yang  memiliki  perbedaan  sistem  hukum.  Metode  yang  digunakan  yuridis normatif dengan melakukan perbandingan sistem hukum dan perbandingan pelaksanaan hukuman mati di kedua negara. Perbedaan pengaturan antara pidana mati di Indonesia dan Amerika Serikat terletak  pada  tindak  pidananya  dimana  Amerika  memberlakukan  terhadap  kejahatan  yang mengancam nyawa dan kejam bahkan kejahatan genoside juga diatur dalam satu Code Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia, pidana mati terhadap kejahatan genoside, kejahatan penyelundupan orang  asing,  dan  kejahatan  narkoba  diberlakukan  dalam  Undang-Undang  Khusus  dimana kejahatan tersebut masuk dalam kategori  tindak pidana  khusus.Sedangkan pidana alternatif  dari pidana  mati  juga  berbeda  antara  Indonesia  dan  Amerika  dimana    pidana  denda  menjadi  pidana yang  bersifat  kumulatif  dengan  pidana  penjara  tertentu  sebagai  pidana  alternatif  pidana  mati. Kesimpulannya  pemberlakuan  pidana  mati  tidak  berdasarkan  pada  sistem  hukum  yang  dianut suatu negara baik sistem hukum common law dan civil law. Tindak pidana yang diancam pidana mati oleh KUHP Indonesia dalam unsur mengakibatkan kematian tidak selalu ada sedang dalam U.S.C Amerika sebagian besar tindak pidana yang mengakibatkan kematian diancam pidana mati
Kata Kunci: Perbandingan pidana mati, anglo saxon, civil law.

## Abstract
This article discuss the comparison of the death penalty between Indonesia and the United States which has a different legal system. This study used normative juridical method by comparing the legal system and the implementation of death penalty in the two countries. The difference of the death  penalty in  Indonesia  and the United States lies in the  crime.  In America, life-threatening, cruel  crimes  and  genocide    are  regulated  in  the  United  States  Code.  Whereas  in  Indonesia, Criminal  death  for  genocide,  foreign  smuggling  crimes,  and  drug  crimes  are  enforced  in  the Special Act where the crime is included in the category of special crimes. Alternative punishment for death penalty also differs between Indonesia and America where the fine is a cumulative crime with a specific imprisonment as an alternative punishment for death peanlty. The conclusion of this study shows that the application of death peanlty is not based on the legal system adopted by a  country  both  in  the  common  law  and  civil  law.  Criminal  Code  in  Indonesia  does  not  always contain  acts  of  crime  that  are  punishable  by  death,  while  in  USC  in  America  contains  criminal acts pusisable by death.
Keywords : Comparison of death penalty, anglo saxon, civil law.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3777

## Sejarah Artikel
Diterima: 13 April 2020; Direview: 01 Mei 2020; Diterima: 02 Juni 2020; Diterbitkan: 29 Juni 2020; Sitasi: V.3.1 volksgeist 2020;

## Pendahuluan
Pada  awalnya,  sebagian  besar  di dunia  menerapkan  pidana  mati  baik  negara maju  maupun  negara  berkembang  yang terdapat  di  benua  Amerika,  Eropa,  Asia, Afrika,  dan  Australia.  Akan  tetapi,  pada perkembangannya  beberapa  negara  maju khususnya  di  benua  Eropa  dan  Amerika telah  menghapuskan  ketentuan  pidana  mati dalam  hukum  pidananya.  Sebagaimana disebutkan bahwa dari 100% negara seluruh dunia, 90% telah menghapuskan pidana mati yang  sebagian  besarnya  merupakan  negara maju  di  dunia. 1 Penghapusan  pidana  mati tersebut  muncul  sejak  disahkannya  ICCPR (Internasional Convenant Civil and Political rights) pada tahun 1965. 2
Ketentuan  dalam  ICCPR  ini  yang menjadi  dasar  masyarakat  internasional sepakat untuk menghapuskan hukuman mati sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  6  (1) ICCPR  disebutkan  bahwa: “Every  human being has the inherent right to life. This right shall  be  protected  by  law.  No  one  shall  be arbitrarily deprived of his life”. Isi pasal ini yang  kemudian,  mempengaruhi  beberapa Negara-negara  maju  di  Eropa  untuk menghapuskan  pidana  mati  terkecuali  di Amerika  Serikat.  Pengecualian  ini  memper- tegas  bahwa  tidak  semua  negara  maju mempunyai kesadaran untuk menghapuskan
1 “Use  Of  Capital  Punishment  by  Country,” accessed March
1, 2020, http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_capital_punishme nt_by_country,.
2 Tim  Imparsial, Menggugat  Hukuman  Mati  Di Indonesia (Jakarta: Tim Imparsial, 2010).
pidana  mati  meskipun  telah  diatur  secara tegas dalam ICCPR .
Amerika  Serikat  yang  merupakan negara  maju  dan  menganut common  law system ,  masih  menggunakan  pidana  mati sebagai salah satu alat kontrol sosial (Social Control) di beberapa negara bagian misalnya Texas,  Virginia,  Okhlama,  Missouri,  dan Florida.  Negara  bagian  mengancam  pidana mati  terhadap  beberapa  tindak  pidana misalnya  tindakan  brutal,  pembunuhan terhadap  anak  di  bawah  umur,  dan  pada perkembangannya seperti penjualan narkoba dan  terorisme. 3 Sedangkan  dalam  beberapa U.S. Code bahwa  ada  41  tindak  pidana federal  yang  dapat  dijatuhkan  pidana  mati misalnya pembunuhan, pengkhianatan, pengintaian,  perampokan  disertai  dengan pembunuhan, dll. Sejak tahun1990-an hingga  2018  sebagian  negara  di  Amerika Serikat menyatakan bahwa pidana mati legal secara  hukum. 4 Metode  eksekusi  pidana matinya  pun  berbagai  macam,  seperti lethal injection, electric chair, and hanging. 5
Dengan demikian, sebenarnya Amerika  Serikat  dalam  hal  penerapan hukuman mati, tidak berbeda dengan negara- negara  berkembang  yang  ada  di  di  benua Asia  dan  Afrika  termasuk  Indonesia  yang masih menerapkan pidana mati sebagai salah satu alat untuk pencegahan tindak pidana. 6 Indonesia  sebagai  salah  satu  negara berkembang  di  Asia  dan  menganut Civil
3 Ternace  Mithe  and  Hong  Lu, Punishment  in History (United  Kingdom:  Cambridge  University, 2005).
4 “State  Death    Penalty  Laws,”  n.d., http://deathpenalty.procon.org/view.resource.php?reso urceID=1172#Graph%20summary.
5 Francis  Pakes, Comparative  Criminal  Justice (USA: Willan Publishing, 2010).
6 “Death  Sentence  and  Execution  Report 2018,” Amnesty  International , sec.  1,  accessed  March 1, 2020, https://www.amnestyusa.org/wp- content/uploads/2019/04/Death-Penalty-and- execution-2018.pdf.

## Volksgeist
Law  System ,  masih  menerapkan  dan  mem- berlakukanpidana  mati.  Ketentuan  pidana mati  diatur  secara  umum  dalam  Pasal  10 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana bahwa pidana mati salah satu pidana pokok. Pidana mati tersebutterdapat dalam beberapa tindak  pidana  seperti  Pasal  104,  Pasal  111 ayat  (2)  dan  Pasal  340  KUHP.  Selain  itu, diatur  dalam  undang-undang  khusus  di  luar KUHP misalnya di  UU No. 15 Tahun 2003 Tentang  Tindak  Pidana  Terorisme,  UU Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Tindak Pidana Narkotika, dan beberapa UU lainnya.
Di  Indonesia  terdapat  dua  metode eksekusi  hukuman  mati  yaitu  digantung sebagaimana  diatur  dalam  KUHP  dan ditembak  sebagaimana  diatur  dalam  UU Nomor  5  Tahun  1969  Tentang  Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan  di Lingkungan  Pengadilan Umum dan Militer.Adanya ketentuan khusus tersebut,  maka  saat  ini  di  Indonesia, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan  cara  ditembak  oleh  regu  tembak khusus, hal tersebut berlaku berdasarkan asas lex  specialis  derograt  lege  generalis .  Dari hal ini, ada perbedaan dan persamaan antara Amerika  Serikat  dan  Indonesia  dalam hukuman  mati.  Perbedaannya  kedua  negara tersebut memiliki sistem hukumnya berbeda, kesamaannya  dalam  hal  masih  tetap mempertahakan pidana mati.

## Rumusan Masalah
Permasalahan  yang  dibahas  dalam artikel  ini  adalah: Pertama ,  latar  belakang kesamaan  antara  Indonesia  dan  Amerika untuk  tetap  mempertahankan  pidana  mati dalam  hukum  pidana. Kedua, tindak  pidana apa  saja  yang  diancam  dengan  pidana  mati dalam  ketentuan  hukum  pidana  baik  di Indonesia dan Amerika serta sifat pemidanaannya?

## Metode Penelitian
Artikel ini adalah gagasan konseptual dengan  menggunakan  metode  penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  perundang-undangan  dengan perbandingan  hukum.  Data  yang  digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum  primer  berupa  Perundang-Undangan Hukum  Nasional  dan  U.  S Code yang mengatur pidana mati.

## Pembahasan
1. PengaturanPidana Mati di Indonesia
Pidana  mati  merupakan  salah  satu pidana  pokok  yang  diatur  dalam  Pasal  10 KUHP. Ketentuan pidana mati diberlakukan dalam  hukum  pidana  materil  yang  yang bersumber dari kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  Indonesia.  Sejarahnya,
Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederland Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht yang  disebut  dengan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  atau  KUHP.  KUHPsecara sah diberlakukan secara nasional melalui UU No. 1 Tahun 1946  tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dalam UU No  73  Tahun  1958  tentang  Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk  Seluruh  Wilayah  Republik  Indonesia Dan  Mengubah  Undang-Undang  Hukum Pidana.  Ketentuan  hukum  pidana  tersebut telah  diadopsi  secara  keseluruhan  berda- sarkan  asas  konkordansi.  Dengan  demikian, secara  otomatis  juga,  sistem  hukum  yang kita  anut  merujuk  pada  sistem  hukum belanda,  yakni civil  law . Civil  Law  System, bercirikan  hukum  yang  tertulis  (lex  sripta, lex  certa,  dan  lex  stricta). 7 Ketentuan mengenai  aturan  umum,  tindak  pidana,  dan
7 Peristeridou  C, The  Principle  of  Legality  in European Criminal Law (Vienna: Intersentia, 2015).

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3777
pidana.  berbagai  macam  terdapat  dalam KUHP, termasuk pidana mati yang dicantumkan  dalam  Pasal  10  KUHP.Pidana mati  sebagai  salah  satu  pidana  pokok  dan terberat  yang  berupa  pencabutan  nyawa pelaku  tindak  pidana  setelah  putusan  hakim yang  berkekuatan  tetap.  Berdasarkan  hal  ini pidana  mati  merupakan  pidana  yang  sah berdasarkan  undang-undang  dan  dapat diterapkan  dalam  proses  peradilan  pidana. Berdasarkan  KUHP  juga  diakui  metode pelaksanaan  pidana  mati  itu  sendiri  berupa gantung, namun setelah berlakunya Undang- Undang No 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan  Pidana  Mati  Yang  Dijatuhkan Oleh  Pengadilan  Di  Lingkungan  Peradilan Umum  Dan  Militer  maka  metode  eksekusi dilakukan  dengan  cara  ditembak  oleh  regu tembak dari pihak yang berwenang dibawah perintah Jaksa. 8
Tentunya  melihat  ancaman  dan metode  yang  dilakukan  maka  pastinya pidana  mati  merupakan  pidana  terberat dalam  KUHP  namun  ada  hal  yang  berbeda mengenai  keberadaan  pidana  mati  di Indonesia.  Berdasarkan  sejarah  pengaturan hukuman pidana ini sendiri tidak sesuai dari asas  konkordansinya  sendiri,  dimana  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan di Indonesia seharusnya concordant atau overeenstemming ataupun sesuai  dengan Wetboek  van  Strafrecht itu sendiri.  Kenyataanya  pada  tahun  1870 pidana  mati  sudah  dihapuskan  dalam Wetboek  van  Strafrecht negeri  Belanda 9 , namun  hingga  hari  ini  pidana  mati  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  di Indonesia sebagai hasil dari asas
8 “Pasal  10  Ayat  (3)  Undang-Undang  No  5 Tahun  1969  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer” (n.d.).
9 ICJR, Politik  Kebijakan  Hukuman  Mati  Di Indonesia (Jakarta: ICJR, 2017).
konkordansi terhadap Wetboek van Strafrecht di negeri  Belanda, tetap memper- tahankan  adanya  pidana  mati  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Pasal  II  Aturan  peralihan  Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan  KUHP,  ada  beberapa tindak  pidana  dalam  tabel  1  ini  yang  dapat diancam dengan pidana mati yaitu:
No. Pasal (KUHP) Tindak Pidana Ancaman Pidana 1. 104 Makar terhadap Presiden / wakil Presiden Pidana  mati  / pidana penjara seumur hidup/pidana penjara  sela- ma waktu ter - tentu paling lama 20 tahun 2. 106 Makar  menja- tuhkan  wila- yah  negara  ke tangan  musuh
/ dengan mak- sud  memisah- kan  sebagian wilayah  nega- ra yang lain Pidana  mati  / pidana penjara seumur  hidup atau pidana penjara selama  waktu tertentu paling lama 20 tahun 111 ayat (2) Melakukan permusuhan dengan berkerjasama terhadap negara Pidana  mati  / pidana penjara seumur  hidup /pidana pen- jara selama waktu  tertentu paling lama 20 tahun 3. 124 ayat (3) Memberi bantuan terhadap musuh pada masa perang Pidana mati/pidana penjara seumur  hidup atau pidana penjara selama  waktu tertentu paling lama 20 tahun 4. 140 ayat (3) Makar  terha- dap negara sahabat  deng- an  merenca- nakan yang Pidana  mati/ pidana penjara seumur  hidup/ pidana penjara selama  waktu

## Volksgeist
berakibat maut tertentu paling lama 20 tahun 340 Pembunuhan berencana Pidana  mati/ pidana penjara seumur  hidup atau pidana penjara  sela- ma  waktu  ter- tentu paling lama 20 tahun 5. 365 ayat (4) Kekerasan yang  menga- kibatkan  luka berat  /  kema- tian dengan bersekutu Pidana  mati  / pidana penjara seumur  hidup atau pidana penjara selama  waktu tertentu paling lama 20 tahun 6. 444 Kejahatan orang untuk melakukan kekerasan hingga me- nimbulakan kematian di laut. Pidana mati/pidana penjara seumur  hidup atau pidana penjara selama  waktu tertentu paling lama 20 tahun
(Sumber: KUHP)
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  kita lihat  berupa  tindak  pidana  yang  masih diancam  pidana  mati  di  Indonesia.  Negara masih  memerlukan  pidana  mati  sebagai  alat kontrol terhadap masyarakat terhadap kejahatan  tertentu,  yang  dianggap  kejam seperti  pembunuhan  berencana.  Selain  itu, ketentuan pidana mati dalam beberapa Pasal di  atas  juga  berlaku  kepada  tindakan- tindakan  berupa  pengkhianatan  terhadap negara.  Selain  itu  juga  ada  beberapa ketentuan  pidana  mati  yang  diatur  dalam Undang-Undang  di  Luar  KUHP.  Sebagai- mana disebutkan dalam tabel 2 di bawah ini adapun beberapa ketentuan yaitu:
No. Undang-Undang Pasal
1. UU  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal  113  ayat (2),  114  ayat  (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayata (2), 2. UU  Nomor  5  Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal  59  ayat (2) 3. UU  Nomor  15  Tahun 2003 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme Pasal 6, 8,9,10,14, 15, 16 4. UU No 31 Tahun 1999 Jo .  UU  No  20  Tahun 2001  tentang  Pencega- han dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2) 5. UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal  36,  37, 41, 42 ayat (3) (Sumber: Perundang-undangan) Berdasarkan  kedua  tabel  ini  dapat dilihat  bahwa  pidana  mati  masih  diber- lakukan dalam ketentuan perundang- undangan  di  Indonesia.  Adapun  dasar diberlakukannya pidana mati untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga  hal  ini  lebih  kepada  pencegahan tindak pidana khususnya tindak pidana yang diancam  dengan  pidana  mati.  Sayangnya, tujuan  daripemberlakuan  pidana  mati  ini tidak  terlepas  dari  beberapa  kritikan  yang didasarkan  pada  penelitian  Tim  Imparsial menemukan databahwa “pada kasus narkoba dimana  banyak  pelaku  yang  dihukum  mati tapi tidak menurunkan tindak pidana tersebut (data  tahun  2005  yang  dilaporkan  oleh Intenasional  Narcotics  Control  Board ). Selain itu juga, kritikan lainnya berdasarkan Hukum  Internasional  terkait  pada  Pasal 6ICCPR,  Pasal  3UDHR,  dan  sebagainya menegaskan pada masyarakat Internasional / negara  bangsa-bangsa  bahwa  mestinya  kita mengikuti perkembangan masyarakat Internasional  mengenai  hukuman  pidana mati  untuk  mulai  dihapuskan  dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Sayangnya,  pidana  mati  sepertinya  masih digunakan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya  kejahatan  di  Indonesia,  meskipun

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3777
faktanya,  pidana  mati  masih  banyak  diper- debatkan atas efektifitasnya dalam mencegah terjadinya kejahatan itu sendiri.

## 2. Pengaturan Pidana Mati di Amerika Serikat
Sebagaimana diketahui bahwa pidana  mati  merupakan  salah  satu  pidana yang  masih  digunakan  di  Amerika  Serikat. Negara  yang  berdasarkan  sejarahnya  pernah bekas  jajahan  Inggris  sehingga  sistem hukumnya  pun  berakar  pada common  law dari  Inggris.  Sebagaimana  kita  ketahui bahwa  dalam  sistem common  law Inggris yang  sumber  hukumnya  berupa statute  law dan common  law dimana statute  law hanya mengatur  tindak  pidana  tertentu  yang  tidak dikodifikasi  sedangkan common  law yang berasal dari keputusan-keputusan pengadilan yang  berdasarkan  asas stare  decisis.
Berhubungan dengan Amerika Serikat dalam pembahasan  ini  akan  lebih  memaparkan mengenai  tindak  pidana  federalnya  yang diancam  dengan  berupa  salah  satu  jenis pidana  yang  terberat  yaitu  pidana  mati.  Hal ini  dapat  dilihat  ada  beberapa  tindak  pidana yang  dapat  dijatuhkan  pidana  mati  diatur dalam beberapa U.S.C 10 sebagaimana dapat dilihat di tabel 3 ini:
No Tindak pidana U.S.C Pidana 1. Murder  related  to the  smuggling  of aliens yang  diatur di dalamnya ketentuan  terhadap tindak pidana penyelundupan orang  asing  yang mengakibatkan kematian  seseora- ng disebutkan
“(iv) in the case of
8 U.S.C 1324 Pidana mati / pidana seumur hidup, pidana penjara dalam jangka waktu tertentu
dikenakan
10 “41  Federal  Capital  Offences,”  March  1, 2020, http://deathpenalty.procon.org/view.resource.php?reso urceID=004927.
a violation of subparagraph (A)(i),  (ii),  (iii), (iv), or (v) resulting  in  the death of any person,  be  punis- hed  by  death  or imprisoned  for any term  of  years  or for life, fined under title 18, or both ”.
denda, atau keduanya 2. Destruction of aircraft, motor vehicles, or related facilities  resulting in death pada ketentuan ini disebutkan  bahwa “ Whoever is convicted  of  any crime prohibited by  this  chapter,
which  has  resulted in the death of any person,  shall  be subjectalso  to  the death penalty or to imprisonment  for life”.
18 USC 32,  18 USC 33,  and 18 USC 34 Pidana mati  atau pidana seumur hidup 3. Murder  committed during a drug- related  drive  by shooting pada ketentuan  ini  sese- orang  yang  beru- saha menghi- langkan/ meng- hindari terhadap tindak pidana narkoba dengan cara mengintimi- dasi  hingga  me- nyebabkan kematian seseorang 18 USC 36 Pidana mati pidana penjara dalam jangka waktu tertentu/ pidana seumur hidup, dikenakan pidana/ keduanya 4. Murder  committed at an airport serving inter- national civil avia- tion. Pada  keten- tuan  ini  seseorang membahayakan keselamatan di bandara  dan  me- nyebabkan  kema- 18 USC 37 Pidana mati  atau pidana jangka waktu tertentu atau pidana seumur hidup

## Volksgeist
tian  sebagaimana disebutkan  bahwa “such an act endangers  or  is likely  to  endanger safety at that
airport,  or  attem- pts  or  conspires  to do  such  an  act, shall be fined under  this  title,
imprisoned not more than 20 years, or both; and if  the  death  of  any person results from conduct  prohibited by  this  subsection,
shall  be  punished by death or imprisoned for any term  of  years  or for life” 5 Civil rights offenses  resulting in death 18 USC 241, 18 USC 242, 18 USC 245, and  18
USC
247 Pidana denda, Pidana mati/pidan a  seumur hidup / pidana jangka waktu tertentu 6 First-degree  mur- der . Mengenai pembunuhan  ber- encana dengan ber- bagai  macam  cara menimbulkan kematian 18 USC 1111 Pidana mati  atau pidana seumur hidup 7 Murder of a member  of  cong- ress,  an  important executive  official,
or a Supreme Court Justice. Tindak pidana yang  diatur  disini mengenai pencu- likan terhadap anggota kongres jika menga- kibatkan  kematian yang  diancam  pi- dana mati atau pidana penjara 18 USC 351 Pidana mati  atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup
waktu tertentu atau pidana  seumur  hi- dup  sebagaimana disebutkan  bahwa “Whoever  kidnaps any  individual  de- signated  in  subs- ection  (a)  of  this section  shall  be punished  (1)  by imprisonment  for any  term  of  years or  for  life,  or  (2) by death or impris- onment  for  any term  of  years  or for  life,  if  death results to such individual. 8. Espionage (tindak pidana mengenai memata-matai yang dilakukan orang  bermaksud untuk merusak U.S)  sebagaimana disebutkan  bahwa
“...shall be punish- ed  by  death  or  by imprisonment  for any  term  of  years
or for life ” 18 USC 794 Pidana mati  atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup 9. Genocide. Ancaman pidana mati jika menyebabkan kematian. 18 USC 1091 Pidana mati,  seu- mur  hidup dan  denda tidak  lebih dari $1. 000.000 10. Murder  committed by use of a firearm during  a  crime  of violence or a drug- trafficking  crime. Tindak  pidana  jika mengakibatkan kematian  diancam pidana  mati: if  the killing  is  murder as  defined  in  sec- tion 1111), be punished  by  death or  sentenced  to  a term  of  imprison-
ment  for  any  term of years or for life;
18 U.S.C 1934 Pidana mati  atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3777
11 Treason disebut- kan  bahwa :  Who- ever,  owing  allegi- ance  to  the  United States,  levies  war against  them  or adheres  to  their enemies, giving them  aid  and  com- fort within the United  States  or elsewhere, is guilty of treason and shall  suffer  death, or  shall  be  impris- oned  not  less  than five years and
fined  under  this title  but  not  less than  $10,000;  and
shall  be  incapable of holding any office  under  the United States. 18 U.S.C 2381 Pidana mati  atau pidana tidak kurang dari 5 tahun  dan pidana denda tidak kurang dari $10.000 12 Murder  involving torture. Ketentuan tindak  pidana  pe- nyiksaan  yang  me- ngakibatkan  kema- tian  diancam  pida- na  mati: Whoever outside  the  United States  commits  or attempts to commit torture  shall  be
fined  under  this title  or  imprisoned not  more  than  20 years, or both, and
if  death  results  to any  person  from conduct  prohibited by  this  subsection, shall  be  punished by death or impris- oned  for  any  term of years or for life.
18 U.S.C 2340a Pidana mati  atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup
Sebagaimana  telah  ditekankan  di atas,  Penulis  hanya  mengidentifikasi  keten- tuan pidana mati dalam ketentuan federalnya tidak  dalam  negara  bagian  yang  ada  di  U.S karena  jika  dilihat  ketentuan  pidana  mati  di beberapa  negara  bagian  telah  dihapuskan
namun  sebagian  besar  negaranya  masih menggunakan pidana mati sebagai salah satu jenis  pidana  di  beberapa  negara  bagian.Hal ini  diketahui  atas  pengaruh  salah  satu putusan Supreme of Court di Amerika Serikat yang terkenal Furman V.
Georgia1972 11 mengenai  kasus  pembunuhan yang  dimana  pelaku  pencurian  yang  masuk dengan  paksa  ke  sebuah  rumah,  ketika pelaku  melarikan  diri,  ia  tidak  sengaja melepaskan senjata dan menewaskan seorang  warga  di  rumah  dan  di  Pengadilan Negara Bagian Georgia dia dihukum karena pembunuhan  dan  dijatuhkan  hukuman  mati, namun  atas  banding  yang  dilakukan, kemudian Supreme  Court memutuskan bahwa  hukuman  itu  dianggap  inkonsti- tusional dan dianggap hukuman yang kejam dan  luar  biasa.  Sebagaimana  disebutkan bahwa:
Perhaps the most important principle in  analyzing  “cruel  and  unusual”... the  Cruel  and  unusual  language  “ must  draw  its  meaning  from  the envolving  standard  of  decency  that mark  the  progress  of  maturing society”. Thus, a  penalty which  was permissible  at  one  time  in  our nation’s  history  is  not  necessarily permissible today. 12
Adanya  putusan  ini  berpengaruh pada  10  negara  bagian  di  Amerika  Serikat yang  menetapkan  pidana  mati  sebagai pidana  yang  illegal.  Pengaruh  putusan pengadilan  dan  pandangan  hakim  agung Marshall  yang  menjadikan  putusan  itu mengikat dan dijalankan oleh negara bagian
11 “Supreme Court No. 408 US 238,” March 1, 2020, http://deathpenalty.procon.org/view.resource.php?reso urceID=004927.
12 Ellen  Harry  E  and  Clifford  E  Simonsen, Correction  in  Amerika (New  York:  Macmillan Publishing Company, 1986).

## Volksgeist
lainnya.  Selain  itu,  metode  hukuman  mati yang  digunakan  dalam ketentuan  federalnya yakni lethal injection . Metode ini menggunakan  suatu  obat-obatan  tertentu yang  disuntikan  pada  terpidana  mati  hingga mati.  Sebagian  besar  di  negara  bagian Amerika  Serikat  menggunakan  metode lethal  injection ini  meskipun  ada  beberapa negara lainnya menggunakan metode Electro-Chair, Gas Chamber, Hanging,  dan Firing Squad. 13
Adapun  berdasarkan  data  bahwa kasus  pembunuhan  yang  dijatuhkan  dengan pidana mati, tidak ada hubungannya dengan fungsi “pencegahan” atau “efek jera” karena di  tahun  2011  tingkat  pembunuhan  yang negara bagiannya menggunakan pidana mati sebesar  4,89%,  dan  tingkat  pembunuhan yang  negara  bagiannya  tidak  menggunakan pidana  mati  sebesar  4,13%,  perbedaan presentasenya  sebesar  18%. 14 Berdasarkan data  ini  maka  dapat  dlihat  tidak  ada hubungannya  dengan  pencegahan    untuk tindak  pidana  tertentu.  Selain  itu  adapun analisa terhadap pemberlakuan dan penerapan hukuman mati di U.S. Sebagaimana  disebutkan  bahwa “The  exor- bitant  costs  of  capital  punishment  are actually  making  America  less  safe  because badly  needed  financial  and  legal  resources are  being  diverted  from  effective  crime fighting strategies.” 15
13 “Metode Execution by State,” March 1, 2020, http://www.deathpenaltyinfo.org/methods- execution#gov.
14 “Deterrence:  States  Without  the  Death Penalty Have Had Consistently Lower Murder Rates,”
accessed
March
1, 2020, http://www.deathpenaltyinfo.org/methods- execution#gov.
15 Richard  C  Dieter,  “The  High  Cost  Of  Death Penalty,” accessed March 1, 2020,
http://www.ala.org/acrl/choice/sampleessay.
Pada  pandangan  ini  bahwa  adanya ketentuan  pidana  mati  dalam  presfektif ekonomiterhadap  penerapan  hukum  dan pengeluaran  keuangan  negara  untuk  itu, serta  fungsi  dari  pidana  itu  sendiri.  Walau begitu,  pidana  mati  tetap  diberlakukan karena  beberapa  alasan  bahkan  data  dari Amnesti  Internasional  mencatat  adanya peningkatan  di  Amerika  serikat  atas  peng- gunaan  pidana  mati  terhadap  perdagangan obat  terlarang  sebaliknya  justru  di  Negara Amerika  bagian  selatan  mengalami  penu- runan.  Dengan  demikian,  pidana  mati masih  digunakan  di  negara  Amerika Serikat  dengan  dasar  dalam  mencegah pada  kejahatan  tertentu  walau  nyatanya tidak  berefek  secara  signifikan  terhadap pencegahan kejahatan.
3. Analisis  Perbandingan  Pengaturan Tindak Pidana Mati dan di

## Indonesia dan Amerika Serikat
Secara  umum  bahwa  negara  yang menganut  sistem  hukum civil  law dalam pengaturan mengenai pidana mati telah lama menghapuskan  ketentuan  tersebut  dalam hukum  pidananya,  namun  berbeda  dengan Indonesia  yang  masih  memberlakukan pidana  mati  sebagaimana  dicantukan  dalam ketentuan perundang-undangan seperti KUHP  dan  di  luar  KUHP.  Berdasarkan sejarahnya pada awalnya sistem hukum civil law ini  tersebar  khususnya  di  daratan  eropa namun  pada  perkembangannya  di  negara benua lainnya menganut  sistem hukum civil law termasuk  Indonesia.  Sejarahnya  bahwa Indonesia  yang  telah  dijajah  oleh  Belanda dimana  hukum  Belanda  yang  berasal  dari kodifikasi  hukum  Perancis,  maka  Indonesia termasuk dari negara  yang menganut sistem hukum civil law (Eropa Kontinental).
Berdasarkan  asas  konkordansi  ini yang  kemudian  menjadikan  hukum  pidana Belanda hampir secara keseluruhan diadopsi dalam  hukum  pidana  di  Indonesia.  Sistem

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3777
kodifikasi ini merupakan suatu syarat utama dalam  sistem  hukum civil  law dan  tertulis.
Adapun cikal bakal dari sistem hukum Eropa Kontinental  berasal  dari  hukum  Romawi. Perlu  diketahui  sebelum  adanya  Undang- Undang  12  Pasal (The  Twelve  Table) Romawi  menggunakan  hukum  kebiasaan- nya.  Setelah  perkembangannya  Hukum Romawi ini mengalami modifikasi dari Versi Justisian mengenai Corpus  Juris  Civillis yang  dipengaruhi  dengan  ide-ide  gereja  / krisitiani.  Namun  setelah  jatuhnya  Romawi maka  penggunaan Corpus  Juris  Civillis ini makin meredup.
Setelah  itu  hukum  romawi  asli bercampur  dengan  hukum  Germania  yang lebih  vulgar  dan  barbar.  Namun  pada  abad ke-XI Masehi Hukum Romawi versi Corpus Juris  Civillis muncul  kembali  yang  sering dibahas di beberapa universitas di Italia yang dimana  ahli  hukumnya  yang  disebut Glassator dan Comentator kemudian lahirlah versi  mereka,  namun  pada  abad  XVI  dan XVII  berpindah  ke  Perancis  dan  Belanda yang  kedua  negara  tersebut  menggunakan metodenya  masing-masing The  Hummanist (sebagai  hanya  sumber  sejarah),  namun  di Belanda di kembangkan berdasarkan hukum alam.  Pada  hal  ini  bahwa  hukum  Romawi versi Justisian ini terpengaruh dengan hukum kanonik.  Pengabungan  inilah  yang  mempe- ngaruhi  terbentuknya Jus  Commune yang kemudian menjadi cikal bakal dari Napoleon code di Perancis. 16
NapoleonCode  ini  sangat  berpenga- ruh di sistem hukum Eropa sampai ke negeri Belanda  yang  merupakan  bekas  jajahan Perancis sehingga Belanda pun salah satunya menggunakanhukum  pidana Perancis  ( pran- cis  penal  code )  tersebut  pada  tahun  1811,
16 Munir  Fuady, Perbandingan  Ilmu  Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2007).
meskipun  sebelum  masuk  Prancis  pada tahun 1809 adanya kodifikasi pertama kali di bidang hukum pidana Belanda dengan nama Crimineel  Wetboek  voor  het  Koninglijk Holland . 17 Pengaruh  ini  pun  tidak  terlepas dengan  hukum  pidana  Belanda  yang  masuk di  Indonesia  dan  kemudian  dengan  asas konkordansinya  menjadi  sebuah  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  di  Indo- nesia. Hal ini merupakan sejarah singkat dari hukum  pidana  kita  yang  tidak  terlepas dengan konsepsi dari negara asalnya.
Berdasarkan  sejarah  ini  mestinya Indonesia  juga  mengikuti  perkembangan negara  Belanda  yang  asal  KUHP  Indonesia sehingga pidana mati seharusnya dihapuskan sejak  Belanda  juga  menghapuskan  pidana mati  tersebut.  Sebagaimana  kita  ketahui sumber  hukum  pidana  yang  utama  di Indonesia  adalah  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana pada mulanya namun setelah perkembangan  yang  demikian  maju  ada beberapa  tindak  pidana  yang  tidak  diatur dalam KUHP kemudian diatur di luar KUHP seperti Undang-Undang Narkotika, Undang- Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasn Korupsi,  dll.  Sifatnya  yang  tertulis  ini demikian  mengikat  sebagai  sumber  hukum yang  utama  meskipun  ada  beberapa  sumber hukum  lain  seperti  Putusan  Pengadilan (Yurisprudensi),  Pendapat ahli hukum (doktrin),  Traktat,dll.  Namun  pada  sistem civil  law tidak  menempatkan  yurisprudensi yang  mengikat  sehingga  penegak  hukum dalam hal ini bersumber utama pada undang- undang  dan  KUHP.  Berangkat  dari  sumber hukum  yang  tertulis  ini  yang  kemudian  kita dapat  melihat  beberapa  jenis  pidana  yang ada di Indonesia khususnya mengenai pidana mati,  meskipun  pada  perkembangannya
17 Andi  Hamzah, Asas-Asas  Hukum  Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

## Volksgeist
Belanda  pun  telah  menghapuskan  pidana mati  dalam  hukum  pidananyasejak  17 September 1870. 18
Hal  ini  kemudian  sangat  berbeda dengan  Belanda  mengenai  ketentuan  pidana mati  yang  masih  dipertahankan  oleh Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia  tidak  mengikuti  perkembangan Internasional  yang  telah  meninggalkan perspektif  dari  hukum  pidana  untuk  pen- jeraan  semata  sebagaimana  kita  pernah mendengar  istilah  “mata  diganti  dengan mata”.  Perspektiftujuan  pemidanaan  ini sungguh sangat klasik yang kemudian dalam perkembangan  dan  seiring  dengan  semakin manusiawinya  tujuan  pemidanaan  tidak hanya sebatas penderitaan maupun pembalasan  semata.  Selain  daripada  itu hukum pidana bukan hanya sebagai alat jera untuk  mencegah  seseorang  melakukan tindak  pidana.  Banyak  kontra  terhadap ketentuan  pidana  mati  ini  yang  masih dipertahankan  di  Indonesia.  Sebagai  alat perbandingannya jika kita berasal dari sistem Eropa  Kontinental  maka  seharusnya  sudah mengikuti perkembangan dari sistem Hukum Eropa  Kontinental  dan  penerapan  beberapa bahkan  seluruh wilayah  Eropa  telah menghapuskan pidana mati dalam ketentuan hukum pidananya.
Sistem  Eropa  Kontinental  yang identik  dengan  kodifikasi  dan  kekuatan legislatif dalam penciptaan hukumnya menjelaskan  pada  kita  mengenai  asas legalitas  dari  hukum  pidana  itu  sendiri. Keberadaan undang-undang memiliki kekuatan  yang  utama  dibandingkan  dengan putusan  pengadilan  sehingga  dalam  proses peradilan  pidana  para  penegak  hukum terpaku  dalam  suatu  tatanan  peraturan perundang-undang  yang  tertulis  meskipun
18 Hamzah.
ketentuan  itu  tidak  tertulis  dalam  undang- undanghakim  dapat  menggali  nilai  yang hidup dalam masyarakat. 19 Sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan  bahwa: “Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai- nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam  masyarakat.”  Kemudian  diperkuat lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  disebutkan  bahwa  “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Hal  ini  masih  terjadi  perdebatan panjang  mengenai  perbuatan  hukum  formil maupun  perbuatan  hukum  materiil  ini. Namun  ini  bukan  dasar  yang  paling  utama dari  kriteria  sistem  hukum civil  law karena berdasarkan  sejarahnyapun  asal  muasal  dari code  Perancis  yakni  Hukum  Romawi  pun awalnya  berasal  dari    hukum  kebiasaan. 20
Pada  pernyataan  ini  pun  dapat  kita  pahami bahwa  hukum  itu  berasal  dari  kebiasaan suatu bangsa  yang kemudian setelah adanya konsep  negara  maka  kewenangan  dalam membentuk  suatu  hukum  itu  jatuh  pada suatu  kekuasaan  dalam  suatu  negara (legislatif).
Selain  hukum  Romawi  yang  besar pengaruhnya pada Eropa Kontinental, hal ini pun juga meluas pada sistem hukum Anglo- Saxon  itu  sendiri  yang notabene- nya  telah menghapuskan pidana mati dalam ketentuan hukum  pidananya  seperti  Inggris,  Australia,
19 “Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman, Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076” (n.d.).
20 Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum .

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3777
dll.  Berdasarkan  perkembangan  ini  semes- tinya  hal  tersebut  juga  dilakukan  oleh Amerika Serikatmeskipun mempunyai perbedaan dengan sistem common law yang berasal dari Inggris. Berawal dari sejarahnya di  Inggris  yang  dijajah  oleh  bangsa  Anglo Saxon  yang  kemudian  dijajah  oleh  Bangsa Norman  namun  sebelum  masuk  kekuatan Inggris terhadap hukumnya telah begitu kuat sebagaimana disebutkan bahwa:
“Prior  to  the  Norman  Conquest  of England in 1066, there was a unitary, national legal system. The emergence  of  the  common  law represents  the  imposition  of  such  a unitary  system  under  auspice  and control  of  centralised  power  in  the formof  a  sovereign  king  and,  in  that respect,  it  represented  the  assertion and  affirmation  of  the  central sovereign power”. 21
Maka  hukum  dari  bangsa  penjajah Inggris  itu  tidak  berpengaruh  dalam  sistem hukum common  law Inggris  dan  pada perkembangannya  bekas  negara  jajahan Inggris  yaitu  Amerika  Serikat  memiliki perbedaan  juga  dari  sistem common  law yang berada di  Inggris khususnya  mengenai pidana  mati  walaupun  negara  asalnya  telah menghapuskan pidana mati meskipun ternyata  Amerika  Serikat  tetap  memperta- hankan  pidana  mati  dan  ketentuan  pidana mati  pun  diatur  dalam  kodifikasi  bukan dalam putusan pengadilan.
Berdasarkan  hal  ini  kita  dapat mengetahui baik Indonesia yang berasal dari Belanda sebagaimana kita ketahui menganut sistem civil  law dan  telah  menghapuskan pidana mati, namun hal ini tidak berlaku dan berbeda  dengan  Indonesia  sehingga  dasar dari  sejarah  itu  belum  tentu  berpengaruh
21 Garry  Slapper  and  David  Kelly, The  English Legal System (London: Cavendish Publishing, 2001).
dengan  pengaturan  mengenai  pidana  mati dalam kodifikasi hukum pidana di Indonesia. Hal  ini  pun  sama  seperti  yang  terjadi  di Amerika  Serikat  yang  juga  meskipun asalnya  dari  Inggris  sebagaimana  kita  keta- hui  sistem  hukum common  law dan  Inggris telah menghapuskan pidana mati namun hal ini  tidak  berlaku  di  Amerika  dan  keten- tuannya  pun  tidak  berdasarkan  putusan pengadilan  namun  diatur  dalam  kodifikasi hukum  federalnya.  Kodifikasi  ini  tidak hanya  ada  di  negara  yang  menganut  sistem civil law , namun juga ada di Amerika Serikat (common law) sebagaimana disebutkan bahwa:
“the  amount  legislation  and  the degree  of  authority of legislation  are not  useful  criteria  for  distinguishing civil  law  system  from  common  law system...the  code  form  is  thus  not  a distinctive  identifiying  mark  of  civil law system but it is ideology than the form of codification. 22
Selain itu juga Amerika Serikat telah meratifikasi ICCPR namun Amerika Serikat tetap  mengajukan  persyaratan  termasuk ketidaksetujuan  Amerika  Serikat  terhadap ketentuan  dalam  ICCPR  yaitu  larangan mengeksekusi  seseorang  di  bawah  umur  18 tahun,  dan  bahkan  memperluas  tindak pidananya  khususnya  tindak  pidana  tero- risme. 23 Maka  dapat  kita  lihat  bahwa  aliran sistem  hukum  itu  tidak  berpengaruh  pada kentuan  pidana  mati  dimana  sebagian  besar negara  sistem  hukum  itu  telah  menghapus- kan  pidana  mati  dan  sebagaimana  ditekan- kan dalam kesepakatan Internasional (ICCPR  dan  DUHR)  sehingga  hal  ini
22 John  Henry  Merryman  and  Rogelio  Perez- Perdomo, The  Civil  Law  Tradition (California: Stanford University Press, 2007).
23 William  A.  Schabas,  e.d., Hukuman  Mati Biadab:  Penghapusan  Pidana  Mati (England:  Brill Academic Publisher, 2001).

## Volksgeist
tergantung  pada  kesadaran  negara  dan kebutuhan  negaranya  yang  sejauh  ini  masih membutuhkan  pidana  mati  dan  belum mengikuti  kesepakatan  tersebut.Selain  itu kekhususan  di  negara common  law seperti Amerika  Serikat  bahwa  keputusan  penga- dilan  sebagai  pedoman  utama  untuk menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang sehingga  ini  terkait  dengan  kasusnya  dan hakimnya  meskipun  ada  kodifikasi terhadap tindak  pidana  yang  diancam  pidana  mati namun  yang  lebih  utama  pada  putusan pengadilannya  seperti  putusan  pengadilan Furman  V.  Georgia .  Adapun  bahwa International  law tidak  melarang  adanya hukuman mati jika masih diperlukan namun pidana  mati  tidak  dapat  dikenakan  dengan syarat dalam keadaan terhadap tindak pidana yang  tidak  serius,  pelaku  tindak  pidana remaja, wanita hamil, dan orang yang sudah tua. 24

## 4. Sifat  ancaman  pidana  mati  di Indonesia dan Amerika
Berdasarkan data yang teridentifikasi sebagaimana  yang  diatur  dalam  KUHP  dan ketentuan  di  luar  KUHP  bahwa  hukum pidana  mati  ini  tidak  diatur  secara  tunggal dalam  sebuah  tindak  pidana  yang  diancam dengan  pidana  tersebut  namun  lebih  kepada bersifat  alternatif.  Kita  dapat  melihat misalnya dalam Pasal 340 KUHP disebutkan bahwa:
Barang  siapa  dengan  sengaja  dan rencana  terlebih  dahulu  merampas nyawa  orang  lain  diancam,  karena pembunuhan
dengan rencana (moord), dengan  pidana  mati atau pidana  penjara  seumur  hidup atau selama  waktu  tertentu,  paling  lama dua puluh tahun.
24 Peter  Hodgkinson  and  William  A.  Schabas,
Capital Punishment: Strategies For Abolition (Uinited Kingdom: Cambridge University Press, 2004).
Berdasarkan  pasal  di  atas  dapat  kita lihat  pada  kata  yang  berhuruf  tebal “ atau ”menegaskan  bahwa  ancaman  pidana mati  itu  dalam  sistem  pemidanaan  yang bersifat  alternatif,  artinya  jika  hakim  akan menjatuhkan  pidana  mati  terhadap  suatu tindak  pidana  mati  maka  pidana  mati  tidak diancam secara tunggal, namun hakim harus memilih  sehingga  hakim  harus  melakukan pertimbangan  yang sangat berhati-hati. Sifat alternatif  ini  menegaskan  bahwa  ancaman pidana  mati  ini  bersifat ultimum  remedium sehingga  pidana  mati  digunakan  sebagai upaya  terakhir  untuk  pencegahan  tindak pidana.  Namun  pada  ketentuan  pidana  mati dalam  KUHP  mengalami  perubahan  di beberapa  undang-undang  di  luar  KUHP, misalnya dalam Pasal 113 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  disebutkan bahwa:
Dalam  hal  perbuatan  memproduksi,
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan  Narkotika  Golongan  I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam  bentuk  tanaman  beratnya melebihi  1  (satu)  kilogram  atau melebihi 5 (lima) batang  pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya  melebihi  5  (lima)  gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana  penjara  seumur  hidup, atau pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)  tahun  dan  pidana  denda maksimumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Berdasarkan contoh di atas dapat kita lihat  bahwa  pidana  mati  yang  diatur  diluar KUHP ternyata ancamannya bersifat alternatif sehingga ada pilihan-pilihan seperti pidana  seumur  hidup,  atau  pidana  penjara waktu  tertentu  ditambah  dengan  pidana denda.  Hal  yang  berbeda  dengan  ketentuan

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3777
KUHP  bahwa  tidak  ada  tambahan  pidana denda  dengan  pidana  waktu  tertentu  (20 tahun).  Alternatif  pidana  mati  ini  yang berbeda  dan  mengalami  perubahan.  Hal  ini menjelaskan pada kita sistem pemidanaanya masih  bersifat  alternatif  namun  pidana alternatif  dari  pidana  mati  yang  mengalami perubahan  yang  cukup  signifikan  dalam beberapa undang-undang khususnya undang- undang narkoba. Selain  itu pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (RUU  KUHP)  juga  telah mengalami  pergeseran  bahwa  pidana  mati bersifat  khusus  artinya  pidana  mati  hanya diancam pada tindak pidana serius semata. 25
Berdasarkan  hal  di  atas  kemudian kita  melihat  sifat  dari  ancaman  pidana  mati dalam segi sistem pemidanaannya sama atau berbeda  dengan  ketentuan  yang  di  atur antara dalam peraturan di Indonesia dan U.S. Code di  Amerika.  Sebagaimana  yang  kita lihat pada tabel di atas adapun sebagian besar ketentuan pidana mati dalam U.S Code misalnya pada kolom nomor 1 disebut- kan bahwa” “(iv) in the case of a violation of subparagraph  (A)(i),  (ii),  (iii),  (iv),  or  (v) resulting  in  the  death  of  any  person,  be punished  by  death or imprisoned  for  any term of years or for life, fined under title 18, or both ”. Ketentuan ini dapat kita lihat jelas sekali  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam U.S  code bahwa  sistem  pemidanaan  dari pidana  matinya  bersifat  alternatif  sama seperti  kententuan  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  Indonesia. Sebagaimana  disebutkan “where  capital punishment  is  still  retainted,  the  alternative penalty of life imprisonment is now premitted by every state and the federal government ”. 26
25 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2010).
26 Herbert  A.  Bloch, Crime  in  America (New York: Philosophical Library, 1961).
Adapun  yang  berbeda  di  sini  pada pidana  alternatif  dari  pidana  mati  seperti pidana  seumur  hidup  atau  pidana  jangka waktu  tertentu  bersifat  alternatif  kumulatif dengan  pidana  dendanya,  artinya  ada tambahan  pidana  denda  seperti  yang  di  atur dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia,  namun  yang  berbeda  adalah bahwa pidana seumur hidup, pidana penjara waktu tertentu, pidana denda, atau keduanya sehingga pidana seumur hidup dapat diganti dengan dikumulasikan  antara pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda. Selain dari itu  adapun  beberapa  tindak  pidananya  yang diancam  pidana  matinya  dengan  pidana alternatifnya  hanya  pidana  seumur  hidup atau  pidana  penjara  waktu  tertentu  yang tidak ada ketentuan pidana dendanya.
Pada  sifat  ancaman  pidana  matinya dalam  ketentuan  dalam  KUHP  masih bersifat  alternatif  hanya  dengan  pidana seumur  hidup  atau  pidana  penjara  waktu tertentu  namun  tidak  ada  ketentuan  pidana denda  yang  diakumulasikan  dengan  pidana seumur  hidup  atau  pidana  penjara  waktu tertentu,  sedangkan  di  dalam  U.S  Code  di Amerika  Serikatada  berbagai  bentuk  pidana alternatif  terhadap  pidana  mati,  seperti pidana    pidana  seumur  hidup  atau  pidana penjara  waktu  tertentu  ditambah  dengan denda yang bersifat kumulatif dan fakultatif. Namun  adanya  pidana  lainnya  sebagai alternatif  pidana  mati  di  Amerika  Serikat tidak  mengurangi  tingkat  penerapan  pidana matinya sebagaimana disebutkan dalam data Amenesty Internasional 2018 bahwa Amerika  Serikat  termasuk  5  besar  dari negara-negara  yang  paling  tinggi  menerap- kan death penalty di negaranya. 27
27 “Death  Sentence  and  Execution  Report 2018.”

## Volksgeist
5. Tindak  Pidana  Yang  Diatur  Dalam KUHP  Indonesia  dan U.S  Code di

## Amerika
Ada  beberapa  tindak  pidana  dalam KUHP mempunyai kesamaan dengan ketentuan  dalam  U.S  code  yaitu  pidana pembunuhan  berencana  ini  masuk  dalam kualifikasi  yang  disebut  dengan first-degree murder. Ancaman  pidananya  pun  hanya pidana  mati  atau  pidana  seumur  hidup sehingga  dalam  segi  tindak  pidananya pembunuhan berencana masuk dalam tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana  mati. Adapun  yang  berbeda  dengan  ketentuan ancaman  pidana  matinya  di  Indonesia  tidak disertai  dengan  pidana  penjara  waktu tertentu sedangkan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 340 KUHP disebutkan bahwa: “Barangsiapa sengaja dan dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan  dengan  rencana (moord), dengan  pidana  mati  atau  pidana  seumur hidup  atau  waktu  tertentu,  paling  lama  dua puluh  tahun”.  Adapun  ketentuan  tindak pidana  yang  diatur  dalam  U.S  Code  yang diancam  dengan  pidana  mati  tidak  diatur dalam  KUHP  namun  diatur  di  luar  KUHP seperti  tindak  pidana  genosida  diatur  dalam Pasal  36Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia,  sedangkan  di  Amerika  diatur dalam U.S. Code
Adapun  41  tindak  pidana  yang diancam  pidana  mati  dalam  U.S. Code sebagian  besar  tindak  pidananya  mengaki- batkan  kematian  maka  diancam  dengan pidana  mati,  sedangkan  di  Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP tidak mesti mengakibatkan  kematian  dapat  diancam pidana  mati  sehingga  melihat  perbedaan  ini dan  jika  didasari  pada  teori  pembalasan terkait  dengan  nyawa  maka  di  balas  nyawa,
hal  ini  cukup  proporsional  apa  yang  diatur dalam  U.S.C  mengenai  tindak  pidana  yang diancam  pidana  mati,  namun  di  Indonesia ancaman pidana mati tidak berkaitan dengan sebuah  tindak  pidana  yang  mengakibatkan kematian  sehingga  tidak  proporsional  jika didasari  pada  pidana  yang  dijatuhkan berdasarkan  tindak  pidana  yang  dilakukan karena  tindak  pidana  yang  berupa  seperti pengkhianatan terhadap negara misalnya.
Biasanya  kejahatan  yang  diancam dengan pidana berat disebut dengan Felony . Sebagaimana  disebutkan  “Pembunuhan sebagai  salah  satu  tindak  pidana  yang diancam  pidana  terberat.  Banyak  kejahatan yang  diatur  dalam  kitab  undang-undang hukum  pidana  merupakan  perbuatan  yang menguncang  hati  nurani”. 28 Pernyataan  ini menjelaskan  bahwa  tindak  pidana  yang diancam pidana mati ada kriteria yang harus dipenuhi  terlebih  dahulu  untuk diatur dalam kitab  undang-undang  federalnya  sehingga kepastian  hukumnya  pun  dapat  sangat  jelas dan  memenuhi  rasa  keadilan  yang  juga sifatnya  universal.  Sebagaimana  disebutkan beberapa  syarat  pelaku  yang  dijatuhkan pidana  mati  bahwa  berkaitan  dengan  unsur kesalahan  terhadap  kematian  korban,  tindak pidananya  sebagai  tindak  pidana  serius,  dan selain itu membahayakan keselamatan orang lain. 29 Namun  berdasarkan  pernyataan  dari Amenesty  USA  bahwa  Penerapan  pidana mati ini sangat diskrimnatif karena berdasarkan  penelitian  dari American  Bar Assosiation 2007, University  of  Maryland 2003,  dan Yale  University  School  of  Law
28 Wishnu  Basuki,  E.d., American  Law  in Introduction (Jakarta: Tatanusa, 2001).
29 U.S  Departement  of  Justice, The  Federal Death  Penalty  System:  Supplementary  Data,  Analysis and  Revised  Protocols  for  Capital  Case  Review (Washington DC, 2001), www.justice.gov/dag/pubdoc/deathpenaltystudy.htm. tanggal 20 Maret 2020.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3777
2007  disimpulkan  pidana  mati  identik dengan diskriminasi ras sehingga penjatuhan pidananya  pun  masih  sangat  diskriminatif bahwa  terpidana  yang  bukan  African- American  lebih  banyak  dijatuhkan life imprisonment . 30
Adapun  catatan  di  Indonesia  dalam perkembangannya khususnya dapat kita lihat dalam  RUUKUHP  Pasal  66  diatur  bahwa pidana  mati  sebagai  pidana  pokok  yang bersifat  khusus  dan  alternatif.  Ketentuan pidana  mati  tidak  masuk  dalam  pidana pokok  namun  di  luar  pidana  pokok.  Hal  ini menekankan  bahwa  pidana  ini  harus sunggguh selektif dalam penggunannya yang hanya  berkenaan  dengan  tindak  pidana serius. Kriteria tindak pidana serius ini diatur dalam  ICCPR  dan  Konvensi  Pencegahan dan  Penghukuman  kejahatan  genosida sehingga  RUUKUHP  kita  juga  telah menyesuaikan dengan kondisi global meskipun  pada  akhirnya  RUUKUHP  masih mengatur  pidana  mati  untuk  kedepannya. Hal  ini  disebutkan  bahwa  “Pidana  masih diperlukan sebagai bagian dari sanksi pidana yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  secara selektif dalam upaya mengayomi kepentingan masyarakat luas”. 31 Bersangkutan pada masih diberlakukannya pidana mati namun RUUKUHP  tidak  terpengaruh  dengan ketentuan  yang  ada  dalam  Pasal  28IUUD 1945 Amademen  ke 4 mengenai Hak  untuk hidup  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan  apapun (non-derogable  Right) dan setelah  kita  meratifikasi  DUHAM  dan dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor
30 “Death  Penalty  and  Race,”  accessed  March
20, 2020, http://www.amnestyusa.org/our- work/issues/death-penalty/us-death-penalty- facts/death-penalty-and-race.
31 Tegus  Sulistia  and  Aria  Zurnetti, Hukum Pidana:  Horizon  Baru  Pasca  Reformasi,  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), Hlm 24
39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia juga  tidak  mempengaruhi  penghapusan pidana  mati  di  negara  kita  sehingga  dapat disimpulkan  dengan  situasi  internasional yang makin meningkat dengan penghapusan pidana  mati,  justru  negara  kita  sebaliknya dan  tidak  terpengaruh  dengan  kondisi  dan situasi  internasional  khususnya  di  wilayah eropa.
Berdasarkan  pada  hal  di  atas  maka kriteria  untuk  menentukan  tindak  pidana yang diancam pidana mati ini masih terkesan “tidak  adanya  standar  baku”  secara internasional  sehingga  setiap  negara  punya ketentuannya  sendiri  untuk  mengancam pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana. Hal  ini  sangat  berkaitan  dengan  kepastian hukum  kita  yang  akhirnya  melukai  rasa “keadilan”.  Misalnya  kita  contohkan  yang baru-baru ini Putusan Mahkamah Konstitusi menilai  bahwa  penerapan  hukuman  mati  itu tidak bertengan dengan UUD 1945. 32 Hal ini sungguh  sangat  ironis  namun  kenyatannya demikian bahwa meskipun telah meratifikasi konvesi  internasional  terkait  dengan  hak untuk  hidup  yang  mestinya  di  jamin  oleh negara, namun faktanya tidak demikan.

## Penutup
Pemberlakuan  pidana  mati  tidak berdasarkan pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara baik dalam sistem hukum common  law dan civil  law sehinggap  pada hal terkait masih dibutuhkan ancaman pidana mati  dalam  suatu  hukum  pidana  walaupun telah  ada  beberapa  aturan  Internasional mengenai  penghapusan  pidana  mati  yang terkait  pada  hak  hidup  seseorang  namun
32 Indriaswaty  Dyah  Saptaningrung,  “Press Release  No :  05/DP/Elsam/X/08Putusan  MK  Tentang Pelaksanaan  Hukuman  Mati  Terjebak  Positivisme Hukum  Formal,”  accessed  March  1,  2020, http://www.elsam.or.id/?id=35&lang=in&act=view&c at=c/302.

## Volksgeist
dalam  ICCPR  dan  UDHR  tidak  melarang adanya pidana mati sehingga dapat diterapkan  dengan  beberapa  syarat  seperti tindak  pidana  serius,  tidak  dapat  dikenakan pada pelaku remaja, wanita hamil dan orang yang telah tua. Selain itu di Amerika bahwa putusan pengadilan juga berpengaruh terhadap penerapan pidana mati sehingga ini yang  membedakan  Amerika  dan  Indonesia bahwa putusan pengadilannya pun mempengaruhi  beberapa  nagara  bagian untuk  menetapkan  pidana  mati  sebagai pidana yang illegal di negara bagian tertentu.
Tindak pidana yang diancam pidana  mati  dalam  KUHP  di  Indonesia dalam  unsur  mengakibatkan  kematian tidak selalu ada sedangkan dalam U.S.C di Amerika  sebagian  besar  tindak  pidana yang  ada  unsur  mengakibatkan  kematian yang  diancam  dengan  pidana  mati  maka telihat  cukup  porposional  jika  didasari dengan  tujuan  pidana  pembalasannya. Selain itu tindak pidana yang diatur dalam US.C  di  Amerika  dianggap  sebagai  tindak pidana  yang sungguh bertentangan  dengan hati  nurani  manusia  sehingga  layak  untuk dipidana  berat  (lebih  berisfat  universal). Selain  itu,  ketentuan  pidana  mati  dalam sistem  pemidanaan  sebagaimana  di  atur dalam  KUHP  Indonesia  bersifat  alternatif yang  disandingkan  dengan  pidana  seumur hidup  atau  pidana  penjara  waktu  tertentu. Sedangkan dalam U.S.C di Amerika sistem pemidanaannya  bersifat  alternatif,  namun untuk  pilihan  alternatif  dari  pidana  mati seperti  pidana  seumur  hidup  atau  dapat diganti  pidana  penjara  waktu  tertentu  dan pidana denda  yang sifatnya baik kumulatif maupun fakultatif.

## Daftar Pustaka
Barda  Nawawi  Arief. Kebijakan  Hukum Pidana . Jakarta: Kencana, 2010.
C,  Peristeridou. The  Principle  of  Legality in  European  Criminal  Law .  Vienna:
Intersentia, 2015.
Fuady, Munir. Perbandingan Ilmu Hukum .
Bandung: Refika Aditama, 2007.
Hamzah,  Andi. Asas-Asas  Hukum  Pidana .
Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Harry  E,  Ellen,  and  Clifford  E  Simonsen.
Correction  in  Amerika .  New  York:
Macmillan  Publishing  Company, 1986.
Herbert A. Bloch,. Crime in America . New York: Philosophical Library, 1961.
ICJR. Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia . Jakarta: ICJR, 2017.
Imparsial, Tim. Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia . Jakarta: Tim Imparsial, 2010.
Merryman,  John  Henry,  and  Rogelio Perez-Perdomo. The Civil Law Tradition . California: Stanford University Press, 2007.
Mithe, Ternace, and Hong Lu. Punishment in History . United Kingdom: Cambridge University, 2005.
Pakes,  Francis. Comparative  Criminal Justice .  USA:  Willan  Publishing, 2010.
Peter  Hodgkinson,  and  William  A.
Schabas. Capital Punishment: Strategies  For  Abolition .  Uinited Kingdom: Cambridge University Press, 2004.
Slapper,  Garry,  and  David  Kelly. The English  Legal  System .  London: Cavendish Publishing, 2001.
Tegus  Sulistia,  and  Aria  Zurnetti. Hukum
Pidana: Horizon Baru Pasca
Reformasi,  (Jakarta:  Rajagrafindo Persada,  2011),  Hlm  24 .  Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2011.
William  A.  Schabas,  e.d.,. Hukuman  Mati Biadab:  Penghapusan  Pidana  Mati . England:  Brill  Academic  Publisher, 2001.
Wishnu  Basuki,  E.d. American  Law  in Introduction . Jakarta: Tatanusa,
2001.