## SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
Nida Andina 1 , Nurlaila 2 , Nurwani 3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1,2,3
nidaandina2000@gmail.com, nurlaila@uinsu.ac.id, nurwani@uinsu.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  menguji  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  (SPIP)  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  Kantor Desa  Sei  Nadoras  Kecamatan  Bandar  Pasir  Mandoge.  Metode  penelitian  ini  adalah penelitian assosiatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Sei Nadoras, dan data yang digunakan dalam analisis berasal langsung dari tanggapan atas kuesioner yang peneliti berikan  kepada  kelompok  sampel  yang  terdiri  dari  tiga  puluh  pekerja  yang  menjadi responden.  Pendekatan  pengambilan  sampel  saturasi  digunakan  dalam  pengumpulan sampel  untuk  penyelidikan  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  Nilai  thitung  sebesar 1,706  yang  lebih  kecil  dari  nilai  ttabel  sebesar  2,04841,  dan  nilai  signifikansi  0,099 yang lebih besar dari 0,05. Maka, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak dapat menjelaskan mengapa laporan keuangan berkualitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa,  dampak  tidak  dapat  diperhitungkan  dari  sistem  pengendalian  internal  terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Dari  hasil  penelitian  juga  diperoleh  bahwa  hanya  dimensi penilaian  resiko  yang  terdapat  dalam  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  saja  yang tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  dan  hanya  dimensi  andal  saja yang tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah.
Kata  Kunci :  Kualitas  Laporan  Keuangan,  Laporan  Keuangan,  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

## ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the influence of the Government Internal Control  System  (SPIP)  on  the  quality  of  financial  reports  produced  by  the  Sei Nadoras  Village  Office,  Bandar  Pasir  Mandoge  District.  This  research  method  is associative  research.  This  research  was  conducted  at  the  Sei  Nadoras  Village Office,  and  the  data  used  in  the  analysis  came  directly  from  the  responses  to  the questionnaires  that  the  researchers  gave  to  the  sample  group  which  consisted  of thirty workers who were the respondents. A saturation sampling approach was used in sample collection for this investigation. The results showed that the tcount value was 1.706 which was smaller than the ttable value of 2.04841, and the significance value  was  0.099  which  was  greater  than  0.05.  Thus,  the  Government  Internal Control  System  (SPIP)  cannot  explain  why  financial  reports  are  of  high  quality. This shows that the impact cannot be calculated from the internal control system on the quality of financial reports. From the results of the study it was also found that only the risk assessment dimension contained in  the government's internal control system  did  not  affect  the  quality  of  financial  reports,  and  only  the  reliable dimension was not affected by the government's internal control system.
Keywords :  Quality  of  Financial  Reports,  Financial  Reports,  Government  Internal Control System (SPIP)

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  desa  ialah  tingkatan  dalam  pemerintah  yang  paling  rendah dengan berinteraksi secara langsung bersama konstituennya, sehingga dalam posisi unik untuk  memberikan  bantuan  kepada  pemerintah  pusat  di  bidang  pemberdayaan masyarakat  secara  langsung,  pelayanan  publik,  dan  pembangunan  infrastruktur.  Desa ialah  entitas  geografis,  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  budaya  tersembunyi  yang mempengaruhi  wilayah  lain.  Oleh  karena  itu,  kegiatannya  memerlukan  pengawasan. Pemerintah dan DPR setelah menghasilkan dan  menandatangani  UU  No 6 tahun 2014 mengenai  Desa  serta  peraturan  kementerian  Dalam  Negeri  113  mengenai  pedoman umum dalam memberikan pelaporan serta pertanggungjawaban saat menyelenggarakan pemerintahan desa (Aji & Setiawan, 2022)
Berdasarkan  peraturan  kementerian  Dalam  Negeri  Nomor  20  tahun  2018 tentang pedoman dalam mengelola keuangan desa, pelaporan hasil mengelola finansial desa  adalah  sebuah  wujud  tanggung  jawab  performa  kepada  masyarakatnya.  Setiap pelaporan finansial yang dihasilkan oleh sebuah desa harus memenuhi persyaratan yang ketat dan tunduk pada pemeriksaan publik. Hal ini karena laporan keuangan akhir akan digunakan sebagai acuan oleh semua perusahaan dalam membuat pilihan kebijakan dan tata kelola. Informasi  yang diberikan adalah sebuah unsur yang dapat digunakan untuk menilai mutu sebuah pelaporan finansial.
Pelaporan  keuangan  tergantung  pada  struktur  yang  akan  mengendalikan sebuah desa. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 mendefinisikan pengendalian internal  menjadi  prosedur  yang  mendapatkan  pengaruh  dari  manajemen  untuk memastikan efisiensi, efektivitas, kepatuhan pada aturan undang-undang serta validitas laporan  keuangan  pemerintah.  Pengendalian  internal  merupakan  pendekatan membangun kepercayaan. Metode serta kebijakan untuk memenuhi tujuan, memberikan informasi  keuangan  yang  akurat  dan  mematuhi  undang-undang  serta  peraturan  yang menyusun program pengendalian internal sebuah usaha. Program pengendalian internal yang  benar  harus  menangkap  masalah  keuangan.  Hal  ini  akan  mempercepat  dan meningkatkan akuntansi serta meyakinkan penduduk lokal tentang pelaporan keuangan pemerintah  Desa.  Kajian  oleh  Rosmalita  &  Nadirsyah  (2020)  menggambarkan bahwasanya  program  pengendalian  internal  perusahaan  memberikan  pengaruh  pada mutu  pelaporan  keuangan.  Laporan  keuangan  membuktikan  bahwa  program
pengendalian internal sebuah usaha.
Manajemen dan staf harus mengikuti sistem pengendalian internal (ICS) untuk mencapai tujuan sebuah usaha dengan operasional  yang efisien, laporan finansial yang akurat, penjagaan terhadap aset publik dan ketaatan pada aturan serta hukum yang ada. Operasional  sebuah  usaha  secara  efektif,  laporan  finansial  yang  valid,  pelestarian  aset publik,  dan  kesesuaian  dengan  norma  dan  hukum  menjamin  tujuan  perusahaan. Keputusan  manajemen  dan  staf  ICS  (Firmansyah  &  Sinambela,  2020).  SPIP  mungkin memiliki  dampak  yang  menguntungkan  dan  substansial  terhadap  efisiensi  penerapan sistem  informasi  keuangan  oleh  pemerintah.  Keunggulan  dari  sistem  pengendalian intern  cukup  untuk  memastikan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  proses  akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang berkualitas tinggi (Sabriana & Zuhri, 2023).
Terjadinya  informasi  dalam  laporan  keuangan  desa  yang  berkualitas  rendah membuka  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran  serta  kesalahan  dalam  aspek  finansial. Sesuai  dengan  temuan  wawancara  pertama  yang  dilakukan  peneliti  bersama  Bapak Taufan Nasution dalam kapasitasnya sebagai kepala keuangan, peneliti mencatat bahwa: “Masalah  yang  sering  muncul  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  terletak  pada keterlambatan penyelesaian DD. dan tambahkan laporan pertanggungjawaban."
Ketepatan waktu pelaporan keuangan mengacu pada jumlah waktu yang telah berlalu  setelah  buku  perusahaan  ditutup  sebelum  publik  mengetahui  laporan  keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Misalnya, batas akhir laporan ditetapkan 30 Juli, namun  masih  banyak  desa  di  Kecamatan  Bandar  Pasir  Mandoge  yang  belum  selesai hingga  akhir  30  Juli.  Laporan  keuangan  yang  disampaikan  tepat  waktu  akan  lebih bermanfaat  daripada  yang  tidak  diserahkan  tepat  waktu  (Wawancara  dengan  Taufan, pada  tanggal  15  Februari  2023).  Untuk  melaksanakan  pembangunan  ini  dengan  biaya, Desa Sei Nadoras masih perlu memperoleh sarana dan prasarana fisik  yang diperlukan untuk  menopang  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Desa  Sei  Nadoras  mendapatkan bantuan  dari  Dana  Desa  pada  tahun  2019,  namun  karena  keadaan  alam,  tidak  ada pembangunan yang dilakukan pada tahun tersebut.
Selain itu, menjelang akhir tahun 2019 terjadi pergantian kepemimpinan desa, dan  belum  disahkan  hingga  pertengahan  tahun  2020.  Oleh  karena  itu,  pembangunan masyarakat  belum  dimulai  hingga  tahun  2020.  Salah  Penyediaan  dana  sumber  daya
berupa  Dana  Desa  adalah  sebuah  program  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan Kabupaten  Asahan  dalam  rangka  peningkatan  kebudayaan  masyarakat.  Kajian  ini berfokus  kepada  sistem  pengendalian  internal  pemerintahan  sebagai  sarana  untuk mengelola keuangan Desa tahun 2020 sebagai bagian dari investigasinya pada keuangan desa yang dikelola di Desa sei nadoras.
Penelitian ini mengkaji  Bagaimana dampak dari sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) pada mutu pelaporan keuangan yang dihasilkan di kantor pedesaan sei  nadoras  Desa  Bandar  Kecamatan  mandoge  pasir.  Mereka  juga  ingin  mengetahui apakah mekanisme SPIP mempengaruhi mutu pelaporan keuangannya.

## KAJIAN TEORI
Stewardship  theory ialah  sebuah  kondisi  di  mana  manajemen  tidaklah didorong  oleh  tujuan  seseorang  namun  cenderung  terpusat  kepada  tujuan  pokok  yakni keperluan perusahaan Stewardship theory iyalah situasi yang mana manajemen tidaklah terdorong oleh tujuan seseorang Landasan dari teori ini ialah gagasan bahwa orang pada umumnya  memiliki  kepribadian  yang  dapat  dipercaya,  bertanggung  jawab,  dan  sadar diri yang juga mampu bertanggung jawab dan bertindak. (Sari & Andra, 2021).
Pemerintah  daerah  berperan  sebagai  pengelola  dalam  situasi  ini,  dan masyarakat  berperan  sebagai  pemilik  dan/atau  kepala  sekolah,  menurut  penelitian Kumala  et  al.  untuk  tahun  2023.  Teori  ini  mendefinisikan  pemerintahan  desa  sebagai badan publik yang melayani masyarakat dan secara efektif mencapai tujuan organisasi.. (Kumala  et  al.,  2023).  Gagasan  ini  mencirikan  pemerintahan  desa  menjadi  sebuah organisasi  di  bidang  masyarakat  yang  dapat  diandalkan  serta  dipercaya  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakatnya  sebagai  bentuk  pemenuhan  tujuan sebuah usaha dengan sebaik-baiknya (Afifi et al., 2021).
Menurut Firmansyah & Sinambela (2020) sederhananya, Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  merupakan  kerangka  kerja  yang  dibuat  untuk  melindungi  aset perusahaan,  menjamin  kepatuhan  terhadap  peraturan  manajemen,  dan  meningkatkan kemanjuran organisasi. Sistem pengendalian internal adalah kumpulan struktur, proses, dan perlindungan organisasi yang saling berhubungan yang dirancang untuk melindungi aset,  menjamin  integritas  catatan  keuangan,  meningkatkan  keluaran,  dan  mendorong kesesuaian  dengan  praktik  terbaik  manajemen.  Sistem  kendali  intern  ialah  klausul
ataupun aturan yang dimaksudkan agar dapat melindungi kekayaan ataupun aset sebuah organisasi  atau  bisnis.  Komponen  penting  tata  kelola  ialah  pengendalian  internal,  dan sistem pengendalian internal itu sendiri ialah undang-undang atau kebijakan.
Adanya  sistem  pengendalian  intern  dapat  berdampak  pada  bagaimana pengambilan  keputusan  tentang  pemerintahan  desa  dan  dapat  mendorong  pemerintah desa  untuk  bertanggung  jawab.  Administrasi  desa  dan  praktik  manajemen  yang digunakan  oleh  pemerintah  desa  mungkin  mendapatkan  banyak  kepercayaan  berkat sistem kontrol internal. Untuk menjamin agar pemenuhan tugas dan kewajiban sebagai penatalayan  dapat  terlaksana  dengan  baik,  maka  teori  penatalayanan  memerlukan penerapan sistem pengendalian intern, yang dapat berbentuk peraturan ataupun regulasi agar dapat  menjaga kekayaan ataupun aset  pemerintahan.  Implementasi sistem kendali intern  dapat  berwujud  kebijakan  ataupun  peraturan  dalam  mengamankan  kekayaan ataupun  aset  pemerintahan  karena  segala  sesuatunya  dilakukan  untuk  kepentingan masyarakat luas (Sari & Andra, 2021).
SPIP merupakan  sistem kendali internal  yang dilaksanakan sepenuhnya pada lingkungan  pemerintahan  daerah  serta  pusat  sesuai  dengan  PP  No  60  tahun  2008 mengenai  sistem  kendali  internal  pemerintahan.  Mengingat  bahwasanya  pemerintah memiliki  mekanisme  kontrol  internal,  aturan  ini  dibuat.  Dalam  hal  ini,  Inventarisasi bertindak  sebagai  kepala  pemerintahan  dan  bertugas  menetapkan  dan  menempatkan sistem  pengendalian  internal  di  seluruh  cabang  eksekutif.  Pelaksanaan  sistem pengendalian  intern  pada  masing-masing  konteks  pemerintahan  yang  berbeda  menjadi tanggung jawab kementerian keuangan pada posisinya  yang menjadi bendahara negara secara umum. Sedangkan gubernur, bupati serta walikota bertanggung jawab mengatur dan  melaksanakan  dengan  baik  sistem  kendali  internal  pada  lingkungan  pemerintahan daerah  yang  dipimpin  sebagai  pemegang  kewenangan  pengelolaan  keuangan  daerah (Dimas & Arnida, 2022).
Sehubungan  pada  penemuan  investigasi  di  tahun  sebelumnya  yang dilaksanakan oleh Oka & Welly (2017), bahwa mutu pelaporan keuangan suatu wilayah yang disajikan oleh kantor cabang dinas pendapatan daerah di kabupaten pelabuhan ratu Sukabumi  2  berhubungan  dengan  efisiensi  sistem  kendalian  internal  yang  berlaku  di sana.  Hasil  penelitian  oleh  Askikarno  (2019)  beberapa  faktor  telah  terbukti  secara signifikan  mempengaruhi  kualitas  pelaporan  keuangan  diantaranya  ialah  lingkungan
kendali,  nilai  resiko,  kegiatan  pengendalian  komunikasi  serta  informasi,  dan  kegiatan memantau kualitas. Hasil  studi  yang dilakukan oleh  Ahmad  (2016),  bahwasanya mutu pelaporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintahan  di  wilayah  kabupaten Lamongan disebabkan oleh efektivitas sistem pengendalian internya secara signifikan.
Hasil studi yang dilakukan oleh  Gratiano (2019), bahwa Departemen Sumber Daya Manusia tidak siap untuk melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah, dan  kurangnya  komitmen  dari  Kepala  dan  Pimpinan  Daerah  merupakan  hambatan utama  lainnya.  Pengelolaan  sumber  daya  manusia  merupakan  bidang  yang membutuhkan  investasi  besar,  baik  berdasarkan  aspek  kualitas  ataupun  kualitasnya. Hasil  studi  oleh  BRM  &  Septiana  (2020),  bahwa  kapasitas  untuk  mengelola  indikator nilai  resiko,  lingkungan,  tindakan  kendali,  pertukaran  komunikasi  serta  informasi  dan memantau  pelaporan  keuangan  pemerintahan  suatu  wilayah  dapat  membuktikan perbedaan kualitas laporannya.
Pelaporan keuangan berasal  pada pengumpulan  dan pencatatan data transaksi bisnis.  Seorang  akuntan  harus  menganalisis  dan  menyusun  data  akuntansi  untuk menghasilkan  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  yang  rinci  umumnya  mencakup pelaporan  kedudukan  finansial,  pelaporan  keuntungan  dan  kerugian,  pelaporan perubahan modal yang bisa disalurkan untuk menjadi pelaporan arus dana ataupun kas, pelaporan  catatan  dan  lainnya  seperti  pelaporan  atau,  modul  deskripsi.  Laporan keuangan  yang  diaudit  juga  menganalisis  standar  dan  praktik  akuntansi  keuangan (Amalia  et  al.,  2023).  Salah  satu  alasan  mengapa  laporan  keuangan  dibuat  ialah  agar dapat menunjukkan apa yang coba dilakukan oleh manajemen dengan bantuan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.
Percakapan  bisnis  terdiri  dari  laporan  keuangan  keuangan,  dimana  laporan tersebut  terdiri  dari  status  keuangan  perusahaan  di  pihak  pengguna  laporan.  Dengan membaca  laporan  tersebut,  seseorang  juga  dapat  mengetahui  tentang  posisi  kesehatan keuangan  agensi  saat  ini,  yang  merupakan  informasi  penting  bagi  banyak  pihak  yang tertarik dengan topik tersebut (Desmintari & Aryani, 2021).
Laporan  Keuangan  digunakan  sebagai  dasar  dalam  Pengambilan  Keputusan, maka  laporan  Sangat  penting  bahwa  informasi  keuangan  yang  akurat  dan  terkini disediakan  oleh  pemerintah.  Selain  itu,  Laporan  Keuangan  wajib  memberikan pengungkapan  yang  memadai  atas  informasi  yang  berpotensi  mempengaruhi
pengambilan  keputusan.  (Rahmawati  &  Putri,  2022).  Laporan  keuangan  organisasi  di sektor  publik  secara  alami  diproduksi  untuk  memenuhi  berbagai  tujuan  dan  fungsi umum,  meliputi  pemerintah.  Memberikan  bukti  akuntabilitas  dan  pelayanan  dan informasi  yang  digunakan  untuk  membuat  keputusan  ekonomi,  sosial,  dan  politik, mengevaluasi  manajer  dan  organisasi,  dan  membuat  penilaian.  Untuk  memenuhi tujuannya,  informasi  akuntansi  harus  menunjukkan  Kualitas  Laporan  Keuangan. Langkah  ialah  fitur.  Laporan  Keuangan  Pemerintah  harus  memenuhi  empat  standar kualitas  normatif:  dapat  dipercaya,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat  dipahami  (Susilo  & Akbar, 2020).
Komputer, internet, dan bentuk teknologi komunikasi lainnya, bersama dengan sistem  manajemen  internal,  dapat  membantu  masyarakat  mendapatkan  uang  sebanyak mungkin.  laporan  keuangan  berkualitas  tinggi.  Stewardship  theory  memprediksi peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah.  Sementara  itu,  pejabat  sekolah berjuang  dengan  penganggaran.  Kesejahteraan  masyarakat  dan  kewajiban  pengelolaan kekayaan  negara  mengharuskan  akuntansi  dimasukkan  dalam  pembagian  kerja  antara pemilikan  dan  pengelolaan.  Rosmalita  &  Nadirsyah  (2020)  mengungkapkan bahwasanya  sistem  kendali  internal  mempunyai  dampak  yang  menguntungkan  dan signifikansi  secara  statistik  pada  keakuratan  pelaporan  keuangan.  Penelitian  tersebut menunjukkan  pentingnya  sistem  kendalian  internal  yang  efektif  dalam  memperbaiki pelaporan  keuangan  yang  disampaikan  oleh  pemerintahan  desa.  pelaporan  keuangan dari  instansi  pemerintahan  desa  akan  lebih  dapat  diandalkan  jika  instansi  tersebut memiliki mekanisme kendali internal yang baik.
Sistem  kendali  internal  merupakan  prosedur  menyeluruh  yang  memastikan cerainya tujuan sebuah organisasi dengan operasional yang efisien serta efektif. laporan keuangan  yang  baik,  penjagaan  kekayaan  negara  serta  kepatuhan  pada  semua  aturan undang-undang  yang  relevan.  Lingkungan  lebih  baik  diterapkan  berkat  mekanisme kontrol  internal.  kontrol,  penilaian  risiko,  tindakan  kontrol,  informasi  dan  komunikasi, dan pemantauan akan meningkatkan pelaporan keuangan.
Kajian ini memperluas dan mengkontraskan temuan-temuan dari penyelidikan serupa. Temuan studi terkait tercantum di bawah ini. Berdasarkan studi oleh Rosmalita & Nadirsyah (2020), sebanyak 78 Petugas Administrasi Keuangan (PPK) dan Fasilitator PPK  terlibat  dalam  pelaksanaan  survei  di  39  SKPD  Banda  Aceh.  Informasi  dilakukan
analisa Melalui penggunaan pemodelan regresi linear berganda. Studi ini membuktikan bahwasanya mutu pelaporan keuangan SKPD dalam kota Banda Aceh dipengaruhi oleh sistem data dalam akuntansi, sistem kendali internal serta kemampuan SDM.
Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Reu  &  Lasdi  (2021). Siskeudes  (Sistem  Keuangan  Desa)  sebagai  variabel  bebas,  sedangkan  laporan keuangan  Dana  Desa  sebagai  variabel  terikat.  Survei  ini  mengambil  sampel  62 masyarakat  Kabupaten  Badung.  Total  ada  16  kecamatan  dan  46  desa.  Penyebaran kuesioner  terstruktur  (tertutup)  dan  dokumentasi  menjadi  sarana  pendekatan pengumpulan  data  yang  dilakukan.  Penggunaan  langsung  regresi  linier  sebagai  alat analisis  digunakan  dalam  penyelidikan  saat  ini.  Berdasarkan  temuan  penelitian  ini, penerapan aplikasi Siskeudes pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kualitas laporan keuangan dana desa di Kabupaten Badung. Kesimpulan ini didapat setelah peneliti melakukan penelitiannya.
Investigasi  yang  sama  dilakukan  oleh  Suwarno  &  Musafik  (2022),  survei dikirimkan kepada 120 orang yang bekerja di bidang administrasi keuangan di 15 kantor pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY disempurnakan dengan kompetensi  sumber  daya  manusia,  standar  akuntansi  pemerintahan,  dan  sistem akuntansi  keuangan  daerah.  Hal  ini  terlihat  jelas  di  ketiga  wilayah  tersebut.  Penelitian Suwarno  &  Musafik  (2022)  menggunakan  beberapa  jenis  variabel  independen, kemampuan  SDM,  penggunaan  teknologi,  mutu  sebuah  informasi,  dorongan manajemen puncak serta mutu sistem. Studi tersebut menemukan bahwasanya teknologi dan  kemampuan  SDM  mengatur  hubungan  antara  pelaksanaan  sistem  finansial pemerintahan  desa  dan  mutu  pelaporan  keuangannya  sehingga  hal  tersebut  berhasil. Mutu informasi, Dorongan manajemen senior, serta mutu sistem tidaklahmempengaruhi Siskeudes dan kualitas laporan keuangan.

## METODE PENELITIAN
Studi ini bersifat kualitatif. Studi ini memanfaatkan Independent variable serta dependent  variable.  Dependent  variable pada  studi  ini  ialah  sistem  kendali  internal pemerintahan  (X),  yakni  prosedur  menyeluruh  dari  kegiatan  serta  tindakan  pemimpin dan  pekerja  yang  berkelanjutan  untuk  memastikan  keberhasilan  misi  organisasi. Kualitas Laporan Keuangan (Y), variabel independen, ialah kelengkapan dan kebenaran
laporan keuangan yang memberikan informasi masa lalu dan masa depan sesuai dengan aturan akuntansi yang diterima secara luas.
Populasi  sampel  penelitian  ini  ialah  semua  30  pegawai  dari  berbagai  struktur Desa  Sei  Nadoras  Kecamatan  Bandar  Pasir  Mandoge,  antara  lain  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  Kabag  Humas,  Kabag  Perencanaan,  Kabag  Keuangan,  Kabag Pemerintahan,  Kabag  Kelurahan.  Kesra,  Kepala  Dinas,  kepada  dusun  I  hingga  VIII, serta  lain-lain.  Sample  jenuh  ialah  pendekatan  yang  dilakukan  untuk  mengambil sampling yang mana seluruh populasi dimanfaatkan untuk menjadi sampling, digunakan dalam  mendapatkan  sampel  untuk  penyelidikan  ini.  Ini  ialah  praktik  umum  ketika  ada kurang dari 30 orang di area tertentu.
Data  utama,  atau  data  yang  dikumpulkan  langsung  dari  sumber  utama, digunakan dalam penyelidikan ini. Untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, peneliti  membagikan  kuesioner  yang  terdiri  dari  serangkaian  pertanyaan  dan  jawaban. Kuesioner  yang  dikirim  ke  responden  bersifat  tertutup,  dan  pertanyaan  serta  pilihan jawaban disajikan dalam urutan berikut pada skala Likert.
SPSS  Statistics  V.25  digunakan  untuk  menganalisis  data  dari  penelitian  ini. Beberapa putaran inspeksi dilakukan pada data yang diproses. Uji validitas ialah standar emas untuk memeriksa  reliabilitas suatu survei.  Ketika jawaban atas pertanyaan dalam survei dapat menjelaskan variabel  yang sedang dinilai, kami mengatakan bahwa survei tersebut memiliki validitas. Secara khusus, membandingkan skor item kuesioner dengan jumlah total item ialah ukuran validitas yang andal. Adapun kriteria pengujian ialah 1. Apabila  besaran  R  hitung  atau pearson  correlation lebih  tinggi  dari  R  tabel  sehingga poin-poin  pertanyaan  dinilai  memiliki  validitas.  Namun  apabila  besaran  R  hitung  atau pearson  correlation lebih  kecil  dari  R  tabel  maka  poin-poin  pertanyaan  dinilai  tidak memiliki validitas.
Kedua, kuesioner dapat menjadi indikasi variabel konstruk, dan uji reliabilitas ialah  sarana  untuk  mengujinya.  Rumus  Alpha  Cronbach  untuk  menentukan keterpercayaan  suatu  kumpulan  data.  Ketepatan  kuesioner  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  ialah  definisi  reliabilitas.  Dengan  menggunakan  rumus  Alpha Cronbach, uji reliabilitas berbantuan SPSS ini menentukan apakah kuesioner cenderung memberikan hasil yang konsisten atau tidak ketika diberikan beberapa kali pada sampel yang sama. Variabel kuesioner dikatakan dapat dipercaya jika skor Cronbach Alpha-nya
lebih besar dari 0,334/0,6.
Ketiga,  dalam  model  regresi,  uji  normalitas  menentukan  apakah  dependent variable  serta  independet  variable  mempunyai  pendistribusian  secara  normal.  V4 pengujian  heteroskedastisitas  yakni  pengujian  yang  menetapkan  Apakah  variabel penghambat suatu observasi berbeda dengan yang lainnya pada pemodelan regresi.
Tujuan  dari  keempat  teknik  regresi  linier  dasar  ialah  untuk  memperkirakan kekuatan  korelasi  di  antara  dependent  variable  serta  independet  variable.  Teknik tersebut  juga  dapat  dimanfaatkan  untuk  tujuan  peramalan,  memperkirakan  hubungan antara  perubahan  positif  dan  negatif  dalam  satu  variabel  (X)  dan  perubahan  lain  (Y), dan sebaliknya.
Pengujian-t  ataupun  pengujian  parsial  kemudian  dimanfaatkan  agar  dapat mengidentifikasi  seberapa  besar  dampak  dari  setiap  independent  variable  pada dependent  variable.  Sebagai  hasil  dari  pengujian  t  tersebut,  kita  bisa  melihat  bahwa tabel  koefisien  tingkat  signifikansi  ditetapkan  senilai  0,05  ataupun  5%.  Ha diperbolehkan  serta  H0  dibuang  jika  dan  hanya  apabila  t  hitung  lebih  tinggi  nilainya dari  t  tabel.  Berarti  independent  variable  memberikan  pengaruh  yang  besar  pada dependent variable.
Apabila  t  hitung  lebih  kecil  dari  t  tabel  menunjukkan  bahwa  independent variable  memberikan  pengaruh  pada  dependent  variable,  terima  H0  dan  tolak  Ha. Penelitian  ini  juga  dapat  mengetahui  bagaimana  setiap  variabel  bebas  mengubah variabel terikat dengan melihat nilai r 2 . Variabel independen yang paling penting adalah variabel yang memiliki nilai r 2 tertinggi.

## HASIL PENELITIAN
Hasil  uji  regresi  linear  sederahana  ditunjukkan  pada  Tabel  1  sebagai berikut:
Tabel 1. Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 23.702 5.688 4.167 .000 SPIP .293 .172 .307 1.706 .099
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Mutu  pelaporan  keuangan  pemerintahan  merupakan  dependent  variable  dan sistem kendali internal pemerintahan merupakan independent variable dalam persamaan regresi linier sederhana untuk menguji hubungan antara keduanya. Tabel data terlampir mengungkapkan  bahwa  konstanta  ini  sama  dengan  23,702.  Dapat  diamati  dari  hasil regresi bahwa persamaan regresi linier dasar terlihat seperti ini.:
Y = 23,702 + 0,293X
Persamaan regresi linier sederhana tersebut menunjukkan nilai α ialah 23,702 dan  nilai  β  ialah  0,293X.  Dari  fakta-fakta  ini,  kita  dapat  mengatakan  bahwa  apabila terjadi persatuan maka 0,293.
Tabel 2. Uji T (Uji Parsial)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 23.702 5.688 4.167 .000 SPIP .293 .172 .307 1.706 .099
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Pengujian-t  menentukan  apakah  Independent  variable  berkaitan  dengan dependent  variable  dengan  signifikan  dalam  beberapa  cara.  Untuk  uji  coba  tersebut kami  memanfaatkan  tingkatan  signifikansi  0,05  ataupun  5%  serta  nilai  df  dari  tabel anova yang bernilai sebanyak 28 (df = n-2 sehingga 30-2=28). T tabel ialah 2,04841 bila signifikansi  dua  sisi  ditetapkan  sebesar  0,025.  Dapat  diambil  kesimpulan  bahwasanya H1  diterima  serta  H0  ditolak  karena  hasil  uji  t  tabel  koefisien  membuktikan  bahwa besaran t hitung ialah 1,706 artinya t hitung 2,04841, 0,099 lebih besar dari t tabel yakni lebih besar dari 0,05.
Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .307 a .094 .062 2.872
a. Predictors: (Constant), SPIP
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Menganalisis  korelasi  antara  mutu  pelaporan  keuangan  dan  sistem  kendali internal  pemerintahan  Melalui  penggunaan  koefisien  determinasi.  Besaran  R  square dalam  tabel  tersebut  ialah  0,094  atau  9,4%  artinya  independent  variable  yakni  sistem kendali  internal  pemerintahan  hanya  menjelaskan  9,4%  dari  perbedaan  dependent variable  yaitu  mutu  pelaporan  keuangannya.  Perbedaan  mutu  pelaporan  keuangan sebesar 90,6% yang lain diakibatkan oleh aspek-aspek eksternal yang tidak diteliti pada penelitian  ini.  Tidak  ada  bukti  bahwasanya  sistem  kendali  internal  pemerintahan memberikan pengaruh besar serta penting pada seberapa akurat pelaporan keuangannya.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  thitung > ttabel  dengan menghasilkan nilai  signifikansi  sebesar 0,577 > dari 0,05, yang  artinya  tidak  ada  pengaruh  sistem  pengendalian  intern  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Besarnya  nilai  koefisien  regresi  menunjukkah  arah  hubungan  yang  negatif yaitu  sebesar  -0,026X  dengan  bilangan  konstanta  43,391.  Persamaan  garis  regresinya adalah Y= 23,940 + (- 0,026)X.
Hal ini berarti dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah belum tentu dapat  menghasilkan kualitas  laporan keuangan  yang efektif dan efisien. Selain itu nilai koefisien determinasi atau R square yang diperoleh adalah sebesar 0,010 atau 1%, yang berarti  bahwa  variabel  independen  (sistem  pengendalian  intern  pemerintah)  tidak mempengaruhi  variabel  dependen  (kualitas  laporan  keuangan)  sebesar  1%  sedangkan sisanya  yaitu  sebesar  99  %  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak memberikan pengaruh yang signifikan  tetapi  dominan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  karena  sistem pengendalian intern pemerintah.
Pengendalian  internal  pemerintahan  tidak  memberikan  pengaruh  pada  mutu pencatatan  finansial.  Studi  ini  membuktikan  bahwasanya  mutu  data  finansial  tidak diberikan  pengaruh  oleh  kendali  internal  pemerintahan.  Sistem  kendali  internal  tidak mengubah  kebenaran  pelaporan  keuangannya  karena  t  hitung  lebih  besar  dari  t  tabel melalui tingkatan signifikansinya yakni 0,099 > 0,05.
Penelitian ini memiliki hasil yang lain. Menurut temuan penelitian Tuti (2014), sistem  pengendalian  internal  yang  efektif  secara  signifikan  meningkatkan  kredibilitas pelaporan anggaran kota. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, Dimas & Arnida (2022), bahwa Sistem Pengendalian Intern Dinas Sosial Provinsi Sumatera pada kualitas  pelaporan  keuangannya  secara  efektif.  Berdasarkan  temuan  dari  Rikhardus  et al.,  (2017), kualitas pelaporan keuangan dalam  Kabupaten Nagekeo terlihat  meningkat setelah diterapkannya sistem pengendalian intern pemerintah.

## SIMPULAN
Simpulan pada penelitian ini adalah sistem kendali internal pemerintahan tidak memberikan  pengaruh  yang  signifikansi  pada  keakuratan  pelaporan  keuangannya. Sesuai  dengan  jumlah  responden  yang  sangat  setuju  atau  memberikan  persetujuan mayoritas  untuk  jawaban  “setuju”,  serta  untuk  dimensi  penilaian  risiko,  penelitian  ini sampai  pada  kesimpulan  bahwasanya  sistem  kendali  internal  pemerintahan  kurang menjelaskan mutu pelaporan keuangannya dengan baik. Hal tersebut ditentukan melalui peninjauan proporsi responden yang memberikan persetujuan mayoritas untuk jawaban "setuju".

## DAFTAR PUSTAKA
Afifi,  Z.,  Mulyanto,  &  Nugroho,  D.  H.  (2021).  The  Effect  of  Internal  Control  System and  Village  Apparaturs  Competence  on  Village  Fund  Management Accoountability. Jurnal Magister Administrasi, 5 (3), 1120–1124. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jmap/article/view/3738
Ahmad,  F.  (2016).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  (Studi  Kasus  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Pemerintah Kabupaten  Lamongan). Jurnal  Penelitian  Ekonomi  Dan  Akuntansi,  I (3),  205– 212. https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/85
Aji,  A.  B.,  &  Setiawan,  R.  A.  (2022).  Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah Desa  Dalam  Pelaporan  Keuangan  Desa. Jatijajar  Law  Review,  1 (2),  167–178. https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.819
Amalia,  N.,  Yenni,  S.  J.  N.,  &  Nurwani.  (2023).  Analisis  Laporan  Keuangan  untuk Menilai  Kinerja  Keuangan  PT.  Lion  Metal  Works  Tbk.  Periode  2016-2021. J- Reb :  Journal-  Research  of  Economic  Dan  Bussiness,  2 (1),  21–35. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Askikarno,  P.  C.  (2019).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  pada  Kantor  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Mamasa). Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 4 (2), 120–138. https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2260
BRM, T. S., & Septiana, N. D. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan. Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak,  21 (1),  213–220. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1008
Desmintari,  &  Aryani,  L.  (2021).  Meningkatkan  Pemahaman  Kewirausahaan  dan Literasi  Keuangan  pada  Koperasi  Desmigraf  di  Desa  Lontar  Kecamatan Tirtayasa  Kabupaten  Serang  Provinsi  Banten. Jurnal  Bakti  Masyarakat Indonesia, 4 (1), 208–215. https://journal.untar.ac.id/index.php/baktimas/article/view/11836
Dimas,  S.,  &  Arnida,  W.  L.  (2022).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ilmu  Komputer,  Ekonomi  Dan  Manajemen  (JIKEM),  2 (2),  2947–2954. https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/4656
Firmansyah,  I.,  &  Sinambela,  R.  T.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat. Logistic  And  Accounting  Development Journal, 1 (1), 1–11. https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i1.557 Gratiano,  M.  M.  (2019).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. Jurnal Populika,
7 (1),
34–49. https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/populika/article/view/26
Kumala,  A.,  Muniroh,  H.,  &  Widodo,  A.  (2023).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  Tingkat  Pendidikan  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  kasus  pada  kantor  desa  se- Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (1), 65–72. https://journal.lembagakita.org/index.php/jemsi/article/view/924 Oka,  R.  A.,  &  Welly,  S.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal SIKAP, 2 (1), 49–62.
https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66
Rahmawati,  &  Putri,  N.  V.  (2022).  Pengaruh  Intellectual  Capital,  Sistem  Pengelolaan Keuangan  dan  Pemahaman  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan BUMDes. Journal of Management & Business, 5 (2), 223–232. https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.3314
Reu, M. F., & Lasdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di  Kecamatan  Tanawawo. Studi  Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia,  4 (1),  38– 59. https://doi.org/10.21632/saki.4.1.38-59
Rikhardus, S., Anwar, M., & Eris, D. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Nagekeo. Jurnal  Riset  Mahasiswa  Akuntansi,  5 (2),  1–12. https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/download/3870/2354
Rosmalita,  N.,  &  Nadirsyah.  (2020).  Pengaruh  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi  (JIMEKA),  5 (2),  239–248. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15559
Sabriana,  T.,  &  Zuhri.  (2023).  Pengaruh  Implementasi  Sistem  Aplikasi  Keuangan Tingkat  Instansi  (Sakti)  dan  Kompetensi  SDM  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  (Studi  Kasus  Di  PTN  Pariwisata  pada  Kementerian
Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  /  Badan  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif). Jurnal Studi Manajemen, 5 (1), 10–24. http://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/civitas
Sari, N., & Andra, J. A. (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian
Intern  Pemerintah,  dan  Transparansi  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  (Studi  pada  Desa  di  Kabupaten  Aceh  Tengah). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 6 (2), 142–149.
https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/18125
Susilo, W., & Akbar, R. (2020). Peran Informasi Akuntansi Sebagai Alat Akuntabilitas Internal,  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  dan  Pengambilan  Keputusan  Keuangan pada  Instansi  Vertikal  Pemerintah  Pusat. ABIS:  Accounting  and  Business Information Systems Journal, 2 (2), 1–26. https://doi.org/10.22146/abis.v2i2.59368
Suwarno,  G.,  &  Musafik,  M.  N.  (2022).  Implementasi  Aplikasi  RKAS  dalam Pengelolaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  (Studi  kasus  SDN  2  Bantengan  dan SDS  Muhammadyah  Program  Plus  Tulungagung). Ekonomi,  22 (2),  318–325. https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/otonomi/article/view/3010
Tuti,  H.  (2014).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  (Survei  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemda  Cianjur). STAR- Study & Accounting Research, XI (1), 1–14. https://doi.org/10.55916/jsar.v11i1.44