## Kedudukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 69104 Terhadap Pihak Lain Sebagai Pelaku Usaha Kegiatan Notaris
Mella Fitriyatul Hilmi, Mustika Suri Nirmala, Randyarsa Nurindra Irawan, Rizky Robbi Saputra mellafhnasution@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) 69104 is a classification of business fields regulated in the Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020. KBLI can be traced at OSS (Online Single Submission) system. In the Deed of Company Establishment, KBLI mentioned at Intent and Purpose Article in accordance with its line of business. The purpose of this research is to answer the unclear designation of KBLI 69104 concerning the field of business activities of a notary, even though a notary has clearly been given authority by law in carrying out the profession as a notary. The type of research used in this research is normative legal research. Research was conducted using a Conceptual Approach and Statute Approach. The implication of this legal issue, it is possible for a permit services office like this will replace the role of a Notary in  the  future,  if  KBLI  69104  can  be  used  as  an  establishment  basis  for  carrying  out  business activities in the field of Notary activities. There are parties who have the potential to abuse KBLI 69104 which is regulated in the Regulation of the Central Statistics Agency Number 2 of 2020 whose business activities include the activities of Notaries and Land Deed Making Officer which is contrary to Law Number 30 of 2004 jo. Law Number 2 of 2014 concerning Notary Profession. Keywords: KBLI 69104; Business Sector; Notary Authority; Online Single Submission; Company Establishment Management.

## Abstrak
Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia  (KBLI)  69104  merupakan  pengklasifikasian bidang usaha yang dipayungi oleh Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020. KBLI dapat ditelusuri pada sistem OSS ( Online Single Submission ) untuk pelaku usaha mengkategorisasi bidang usahanya dalam mengurus perizinan. Bila melihat akta pendirian perusahaan, KBLI disebutkan dalam Pasal maksud dan tujuan berdirinya perusahaan sesuai dengan bidang usahanya. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menjawab ketidakjelasan peruntukan KBLI 69104 tentang bidang usaha kegiatan notaris, padahal Notaris telah jelas diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif. Permasalahan  hukum  pada  penelitian  ini  dilakukan  kajian  menggunakan  pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Implikasi dari permasalahan hukum ini bahwa di masa yang akan datang, kantor jasa seperti ini dimungkinkan dapat menggantikan peran  Notaris  nantinya  apabila  KBLI  69104  dapat  digunakan  sebagai  dasar  melakukan kegiatan usaha di bidang kegiatan Notaris. Adanya pihak yang berpotensi menyalahgunakan KBLI 69104 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 yang  kegiatan  usahanya  mencakup  kegiatan  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah dimana  ini  bertentangan  dengan  Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  jo.  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kata Kunci: KBLI 69104; Bidang Usaha; Kewenangan Notaris; Online Single Submission ; Pengurusan Pendirian Perusahaan.

## Notaire
Article history: Submitted 21 June 2023; Accepted 1 December 2023; Available online 5 December 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i3.46838 Vol. 6 No. 3, October 2023
Copyright © 2023 Mella Fitriyatul Hilmi, Mustika Suri Nirmala, Randyarsa Nurindra Irawan, Rizky Robbi S. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
378
Mella Fitriyatul, et.al : Kedudukan Klasifikasi Baku...

## Pendahuluan
Salah  satu  pejabat  yang  memiliki  kewenangan  khusus  untuk  membuat akta autentik adalah Notaris. Wewenang khusus ini adalah amanat dari Undang - Undang No. 30 Tahun 2004 juncto Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Profesi notaris dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia karena dirinya merupakan pembuat akta autentik untuk mewujudkan perbuatan hukum para pihak  yang  berkepastian  hukum. 1 Menelisik  pada  Pasal  1867  KUH-Perdata, dijelaskan  makna  dari  pembuktian  tertulis  yaitu  tulisan  autentik  maupun dibuat  dengan  cara  bawah  tangan.  Dinyatakan  pula  dalam  Pasal  1868  KUH- Perdata, diterangkan tentang makna akta autentik. Akta autentik dibuat dengan bentuk yang formatnya dipedomani undang–undang yang pembuatannya oleh pegawai yang berwenang atau pembuatannya dibuat di depan pegawai umum yang berwenang.
Sedangkan jika akta dibawah tangan, bila merujuk Pasal 1174 KUH-Perdata, disebut  bawah  tangan  karena  pembuatan  aktanya  dibuat  tanpa  pegawai  yang berwenang. Penjelasan pasal - pasal tersebut, apabila ada pihak lain bukan pejabat umum  yang  berwenang  seperti  notaris  yang  mengaku  sebagai  pembuat  akta autentik,  maka  akta  buatan  pihak  tersebut  sifatnya  menjadi  dibawah  tangan. 2
Melihat kewenangan jabatan notaris yang secara eksklusif diatur oleh peraturan perundang - undangan, hal ini membuat notaris dibebani tugas yang istimewa dan serius, dalam kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya. 3 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi unsur penting bagi pendirian perusahaan dan perizinan berusaha.  Faktanya  KBLI  ini  diperlukan  dalam  akta  pendirian  perusahaan, pun  juga  dalam  hal  penerbitan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  Bila  melihat
1 Denico  Doly,  ‘Kewenangan  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  yang  berhubungan  dengan Tanah’ (2011 ) 2 Negara Hukum.[11].
2 Budi Hariyanto, ‘ Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Upaya Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ’ (2022) 10 Jurnal Ius.[12]
3 Boysal  Parulian  Sihombing,  ‘Unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum  Yang  Dilakukan  Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta’ (2023 ) 20 Premise Law Jurnal.[11].
akta  pendirian  perusahaan,  KBLI  disebutkan  dalam  Pasal  maksud  dan  tujuan berdirinya perusahaan. Bahwa bidang usaha perusahaan tersebut termasuk pada KBLI nomor tertentu. Selanjutnya, NIB merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. 4
Dalam proses pengurusan NIB, langkah awal yang ditempuh oleh pelaku usaha adalah penyesuaian kategori bidang usahanya sesuai dengan KBLI. Pelaku usaha  wajib  menggunakan  kode  kategori  KBLI  yang  sesuai  dengan  bidang usahanya. Setelah menemukan dan memilih kategori bidang usaha sesuai KBLI, maka  pelaku  usaha  akan  melakukan  pemenuhan  komitmen  dan  melengkapi administrasi agar diterbitkan Nomor Induk Berusaha. Pelaku usaha melakukan pengurusan  perizinan  Nomor  Induk  Berusaha  melalui  Sistem  OSS  ( Online Single Submission ). 5 Perizinan online ini merupakan salah satu wujud pemerintah untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  yang  dapat  memberikan  kepastian  dan perlindungan hukum atas usaha yang dijalankan. 6
Pelaku usaha selain tidak ingin rugi, tentu tidak ingin jika usahanya tidak aman.  Salah  satu  perlindungan  hukum  terhadap  keberlangsungan  usaha  oleh pelaku  usaha,  diwujudkan  dalam  bentuk  izin  usaha.  Hal  tersebut  merupakan faktor esensial karena juga merupakan jati diri dari suatu usaha. 7 Dari sini kita dapat  melihat  bahwa  aktivitas  usaha  juga  perlu  keterlibatan  hukum  sebagai pemberi  izin  dan  pelindung.  Namun  pelaku  usaha  bila  terlibat  dengan  urusan perizinan, muncul kesan bila urusan perizinan adalah sesuatu yang berbelit-belit dan menguras banyak waktu. 8 Hal inilah yang menjadi potensi bagi pelaku usaha bidang hukum untuk membantu pengurusan perizinan usaha.
4 Widya, E., Prananingtyas, ‘Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Sistem Online Single Submission’ (2022 ) 12 Notarius.[6].
5 ibid.
6 Laksmi  Diana  and  others,  ‘Pembuatan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  untuk  Kesadaran Legalitas  Usaha  bagi  UMKM  Kelurahan  Dukuh  Sutorejo’  (2022)  1  Jurnal  Penyuluhan  dan Pemberdayaan Masyarakat.[12]
7 Rini Fitriani, ‘Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis’ (2017) 12 Jurnal Hukum Samudra Keadilan.[5-6].
8 Dikha Anugrah and others, ‘Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha’ (2021) 4 Jurnal Pengabdian Masyarakat.[14].
380
Mella Fitriyatul, et.al : Kedudukan Klasifikasi Baku...
Jika menelisik KBLI lebih lanjut, masalah ditemukan pada kode KBLI nomor 69104  yaitu  aktivitas  notaris  dan  pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT).  Adapun penjelasan dari kode 69104 pada intinya adalah cakupan kegiatan notaris, notaris umum,  notaris  hukum  sipil,  dan  kegiatan  lainnya  juru  sita,  arbiter,  pemeriksa, liperi.  Kemudian  dalam  kode  ini  pula  disebutkan  bahwa  dalam  termasuk kelompok  ini  mencakup  kegiatan  perjanjian  jual  beli  atas  tanah  dan  bangunan oleh PPAT. Namun yang menjadi fokus pembahasan adalah notaris.
Bagi  pelaku  usaha  yang  dinilai  paham  hukum,  adanya  KBLI  ini  dapat menjadi  celah  bagi  mereka  untuk  menggunakan  KBLI  69104  menjadi  dasar pendirian kantor jasa pengurusan legalitas usaha di masa depan. Untuk saat ini, kantor  -  kantor  jasa  tersebut  banyak  ditemukan  dan  telah  bergerak  di  bidang kegiatan notaris seperti salah satunya adalah pengurusan dokumen hukum untuk pendirian perusahaan. Kantor semacam ini juga dapat disebut sebagai pihak ketiga atau pihak lain. Sebagaimana diketahui bahwa hanya Notaris yang memiliki akses untuk melakukan pendaftaran perusahaan, maka dengan adanya pihak ketiga ini juga dimungkinkan bagi notaris bekerja sama dengan pihak ketiga.
Titik  akhir  pihak  ketiga  ini  dalam  kegiatan  berusahanya  sebagai  jasa pengurusan  dokumen  pendirian  perusahaan,  tetap  saja  membutuhkan  peran notaris  untuk  pembuatan  akta  pendirian  perusahaan  beserta  pendaftarannya. Di masa depan, bila KBLI 69104 dapat diterapkan sebagai pondasi dasar pelaku usaha yang bergerak di bidang kegiatan notaris, bisa saja kehadiran pelaku usaha ini akan mampu menggantikan peran notaris. Karena pelaku usaha pihak lain ini mampu secara efisien untuk melaksanakan usahanya karena tidak dibenturkan kode etik maupun undang - undang jabatan yang hal ini bagi notaris memberikan limitasi. Seperti halnya bahwa pelaku usaha ini dapat melakukan aktivitas promosi misalya melalui media sosial yang bagi notaris hal tersebut merupakan larangan etik. 9 Bahkan  pelaku  usaha  juga  tidak  terbatas  wilayah,  tidak  seperti  notaris. Mungkinkah lambat laun, bila KBLI ini dapat diterapkan, eksistensi notaris akan
9 Thallita Affifah Nugroho dan Farah Citra Azzahra, ‘Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Promosi Social Commerce Usaha Bro.Do’ (2022) 5 Jurnal Pustaka Komunikasi.[14].
perlahan  tersingkirkan.  Apalagi  perkembangan  zaman  yang  terkesan  sukar ditebak, semua bisa terjadi.
Sehingga, terdapat antinomi antara KBLI 69104 yang diatur oleh Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) No. 2 tahun 2020 dengan Undang - Undang No. 30 Tahun 2004 juncto Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (atau  disebut  pula  UUJN),  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  hukum. Kehadiran pengklasifikasian dalam Peratusan BPS tersebut tidak mengatur secara jelas  terkait  peruntukan  pihak  siapa  yang  dimaksud  oleh  KBLI  69104.  Hal  ini menimbulkan potensi bagi pihak lain yang bukan notaris untuk menggunakan KBLI  69104  sebagai  dasar  melakukan  aktivitas  usaha  dengan  bidang  kegiatan notaris di masa yang akan datang.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  masalah  utama  yang menjadi pembahasan adalah KBLI 69104 terhadap aktivitas notaris dalam membuat akta , KBLI  69104  terhadap  persekutuan  perdata,  dan  KBLI  69104  terhadap aktivitas pihak lain sebagai pembuat akta. Oleh sebab itu, rumusan masalah di dalam artikel ini yaitu KBLI 69104 terhadap aktivitas notaris dalam membuat akta, kemudian  KBLI  69104  terhadap  persekutuan  perdata  notaris,  selanjutnya  KBLI 69104 terhadap aktivitas pihak selain notaris dalam membuat akta.
Untuk  memastikan  adanya  kebaruan  (novelty)  di  dalam  artikel  ini, maka  akan  diuraikan  beberapa  artikel  serupa  dan  perbedaanya.  Pertama  yaitu ditemukan tulisan jurnal oleh Elsa Halida Saputra 10 dan Siti Hajati Hosein yang berjudul  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  yang  Bekerjasama  dengan  Biro  Jasa. Jurnal ini membahas berkaitan dengan sanksi terhadap notaris yang bekerjasama dengan  biro  jasa  dan  mempromosikannya  di  instagram  dan  keotentikan  akta yang  dibuat  oleh  notaris  yang  bekerjasama  dengan  biro  jasa.  Hasil  penelitian pada  jurnal  tersebut  adalah  bahwa  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  notaris sesuai  kode  etik  adalah  berupa  teguran,  peringatan,  pemberhentian  sementara dari perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari perkumpulan
10 Elsa  Halida  Saputri  dan  Siti  Hajati  Hoesin,  ‘Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  Yang Bekerjasama Dengan Biro Jasa’ (2023) 23 Jurnal Kosmik Hukum.[10].
382
Mella Fitriyatul, et.al : Kedudukan Klasifikasi Baku...
hingga teguran dari dewan kehormatan. Kekuatan akta otentik yang dihasilkan atas kerja sama dengan biro jasa adalah degradasi menjadi bawah tangan. Unsur pembeda antara jurnal tersebut dengan pembahasan ini adalah fokus utamanya yaitu pembahasan ini berfokus pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 69104 yang mengklasifikan notaris sebagai pelaku usaha.
Kedua yaitu ditemukan tulisan jurnal oleh Lusi Maulidatul Hikmah 11 yang berjudul Kedudukan Notaris sebagai Rekanan Bank yang Diikat melalui Perjanjian Kerjasama. Jurnal ini mengangkat permasalahan terkait bentuk kerja sama notaris dengan  bank  sebagai  rekanan  bank  yang  menggunakan  perjanjian  kerja  sama untuk  pembuatan  akta  yang  berkaitan  dalam  pelaksanaan  kredit  dan  kegiatan lain yang membutuhkan jasa notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama notaris dengan bank memiliki peluang tidak bersifat mandiri dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris. Unsur pembeda disini adalah  bahwa  jurnal  tersebut  membahas  kerjasama  notaris  dengan  bank  yang melanggar  kemandirian,  sedangkan  pada  pembahasan  ini  lebih  berfokus  pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 69104.
Ketiga yaitu ditemukan tulisan jurnal oleh Ina Zakhina, Rachmad Safa’at, dan Istislam 12 yang berjudul Karakteristik dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris.
Permasalahan  yang  diangkat  pada  jurnal  ini  adalah  karakteristik  persekutuan perdata notaris setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan bentuk persekutuan perdata notaris yang sesuai dengan karakter dan profesi notaris. Hasil penelitian pada jurnal ini pada intinya adalah persekutuan perdata notaris  tidak  dapat  dikatakan  menjalankan  perusahaan  melainkan  persekutuan perdata dalam arti kantor bersama. Konsep persekutuan perdata notaris adalah beberapa  notaris  yang  saling  bekerja  dalam  satu  gedung  yang  sama  dan  klien dibebaskan memilih notaris mana yang akan digunakan jasanya. Unsur pembeda
11 Lusi Maulidatul Hikmah, ‘Kedudukan Notaris Sebagai Rekanan Bank Yang Diikat Melalui Perjanjian Kerjasama’ (Jurnal Education and Development Vol. 11 No. 1, Januari 2023).[5].
12 Ina Zakhina, ‘Karakteristik dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris’ (2016) Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.[11].
daripada jurnal tersebut adalah fokus pembahasan terkait eksistensi KBLI 69104 yang  dimungkinkan  dapat  menjadi  dasar  KBLI  yang  dicantumkan  dalam  akta pendirian  persekutuan  perdata.  Bila  jurnal  novelty  tersebut  membahas  konsep persekutuan  perdata  notaris,  namun  pada  penulisan  ini  membahas  tentang eksistensi KBLI 69104.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Penelitian ini bertitik fokus pada aturan terkait klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, dan persekutuan perdata notaris. Aturan tersebut diidentifikasi, kemudian aturan tersebut ditinjau guna dapat menjawab titik fokus pembahasan.
Bahan  hukum  menggunakan  primer  dan  sekunder.  Bahan  primer  yang dimaksud adalah peraturan perundang – undangan yang mengatur KBLI 69104, persekutuan perdata, dan terkait Notaris sebagai pembuat akta autentik. Bahan sekunder sebagai penunjang penelitian seperti hasil penelitian terdahulu, karya tulis ilmiah seperti jurnal maupun buku ajar keilmuan yang selaras dan mampu menjawab masalah yang diangkat.

## KBLI 69104 terhadap Aktivitas Notaris dalam Membuat Akta
Definisi Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia  (KBLI)  berdasarkan Pasal 1 Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 adalah pengklasifikasian aktivitas/ kegiatan  ekonomi  Indonesia  yang  menghasilkan  produk  atau output ,  baik berupa  barang  maupun  jasa,  berdasarkan  lapangan  usaha  untuk  memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Demi kemudahan pelaku usaha dalam penentuan kategori sesuai bidang usahanya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun KBLI agar mudah mengategorisasi bidang usaha. KBLI yang digunakan saat ini adalah yang termutakhir, yaitu perubahan terakhir pada September 2020
384
Mella Fitriyatul, et.al : Kedudukan Klasifikasi Baku...
sesuai dengan Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha  Indonesia.  Bila  dilihat  dari  sejarahnya,  KBLI  sudah  ada  sejak  2009  dan peraturannya telah melalui perubahan ketiga yaitu terakhir pada 2020, sehingga yang digunakan kini adalah KBLI 2020.
KBLI 69104 merupakan kode kategori usaha yang berisi terkait cakupan aktivitas  Notaris  dan  PPAT. 13 KBLI  69104  ini  rancu,  sehingga  menimbulkan pertanyaan  yaitu  apakah  KBLI  69104  dimungkinkan  digunakan  untuk persekutuan  perdata  notaris,  atau  notaris,  atau  pihak  lain  sebagai  dasar pendiriannya.  Namun  bila  ditelaah,  KBLI  69104  dirasa  tidak  diperuntukkan kepada notaris. Hal ini dikarenakan seorang notaris hanya dapat melaksanakan kegiatan  jabatan  dengan  berdasarkan  pada  Surat  Keputusan  Kementerian Hukum dan HAM dan UU Jabatan Notaris. Telah jelas pula dinyatakan dalam Pasal 2 UUJN, yang berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian Notaris  adalah  menteri,  yaitu  menteri  dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM. 14
Jadi, hingga saat ini keberadaan KBLI 69104 ini tidak jelas diperuntukkan kepada pihak siapa, atau hanya sebatas formalitas saja keberadaannya. Formalitas yang dimaksud  adalah  kepentingan  statistik,  bahwa  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat Akta Tanah juga diklasifikasikan oleh KBLI yaitu pada KBLI 69104. Maka menjadi rancu kembali, apakah Notaris dan PPAT ini seorang pelaku usaha, atau seorang pejabat yang melakukan tugas jabatan.
Berdasarkan  UUJN,  telah  jelas  seorang  Notaris  merupakan  pejabat  yang memiliki  kewenangan  dalam  pembuatan  akta  autentik.  Notaris  mempunyai kewenangan  untuk  bertindak  atas  perintah  jabatan,  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.  Tentu  juga  diatur  mengenai  batasan  bertindak  dalam aturan jabatan tersebut. 15 Maka telah jelas bahwa Notaris bukanlah pelaku usaha, melainkan pejabat yang melaksanakan tugas jabatan.
13 KBLI 69104.
14 Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, ‘Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris’ (2017) 4 Jurnal Akta 590.[12-13].
15 Habib  Adjie, Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris) (PT Refika Aditama 2008).[77].
Akta autentik adalah satu jenis alat pembuktian seperti yang tertera dalam Pasal  1866  KUH-Perdata.  Autentik  dinilai  berkekuatan  pembuktian  sempurna. Bila terjadi perseteruan, maka harus dapat dibuktikan sebaliknya yang kemudian diputuskan oleh pengadilan. 16 Akta autentik adalah bukti sempurna, sepanjang pihak lain tidak dapat memberikan bukti sebaliknya. 17
Selanjutnya, akta autentik Notaris dapat dinilai sempurna, bilamana tidak ada cacat prosedur saat membuat akta sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan. 18 Bilamana  ditemukan  kenyataan  bahwa  terdapat  kesalahan  dalam prosedural,  maka  akta  autentik  tersebut  tidaklah  autentik  dan  jatuh  menjadi akta  bawah  tangan  dengan  nilai  pembuktiannya  yang  tidak  kuat.  Maka  harus diserahkan pada hakim atau pengadilan untuk diuji keabsahannya. 19 Selain dijuliki alat bukti sempurna, akta autentik memiliki 3 (tiga) nilai pembuktian yaitu nilai pembuktian lahiriah, formil, dan materiil. 20
Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  maka  tetap  saja  bahwa  hanya  seorang notaris yang berwenang membuat akta autentik karena telah diamanatkan oleh UU  Jabatan  Notaris.   Pasal  1868  KUHPer  disebutkan  bahwa  suatu  akta  otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu,  di  tempat dimana  akta  itu  dibuat.  Berdasarkan  dengan  pasal  tersebut,  maka  akta  otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu.
Pejabat  yang  berhak  untuk  membentuk  suatu  akta  otentik  tidak  hanya notaris,  tetapi  semua  pejabat  tertentu  yang  diberikan  wewenang  dan  tugas untuk  melakukan  pencatatan  akta  tersebut.  Contohnya  adalah  Pejabat  Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Dinas Pencatatan Sipil yang bertugas untuk
16 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris (Refika Aditama 2015).[6].
17 Habaib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Refika Aditama  2008).[74].
18 Pasal 1868, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
19 Sahat HMT Sinaga, Notaris dan Badan Hukum Indonesia ( Jala Permata Aksara 2019).[35].
20 Habib Adjie, Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Refika Aditama 2008).[26-27].
386
Mella Fitriyatul, et.al : Kedudukan Klasifikasi Baku...
membentuk akta nikah serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertugas untuk membentuk akta jual beli tanah. Hal ini dikarenakan akta otentik dibentuk oleh  pejabat  tertentu  yang  memiliki  wewenang  sehingga  akta  otentik  memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan. Apabila akta tersebut dibentuk oleh pejabat yang tidak berwenang, maka akta itu tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1869 KUHPer yang berbunyi suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang  atau  tidak  cakapnya  pejabat  umum  yang  bersangkutan  maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Namun dalam konteks pembahasan ini, notaris dan PPAT menjadi fokus utama Karena terkait pengurusan pendirian perusahaan,  hanya  notaris  yang  dapat  membuat  akta  pendirian  perusahaan. Terkhusus pada akta - akta untuk keperluan badan usaha maupun badan hukum, hanya  notaris  seorang  lah  yang  berwenang  perihal  pembuatan  akta  -  aktanya. Bila  dikaitkan  dengan  keberadaan  KBLI  69104,  terang  bahwa  Notaris  dalam melaksanakan  kewenangan  membuat  akta  autentik  tidaklah  memerlukan  kode pengklasifikasian KBLI.
Selanjutnya terkait pengangkatan Notaris, Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 3 UUJN. 21 Notaris dapat diangkat menjadi Notaris oleh Menteri setelah memenuhi syarat diantaranya: Warga Negara Indonesia; minimal 27 tahun; berijazah sarjana hukum  dan  magister  kenotariatan;  telah  menjalani  magang  selama  12  bulan  di kantor Notaris; bukan pegawai negeri, pejabat negara, advokat maupun jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap sesuai UUJN.
Selanjutnya bila menelisik Pasal 4 UUJN, Notaris akan disumpah jabatan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian melihat Pasal 7 UUJN, terdapat jangka  waktu  30  hari  sejak  pengambilan  sumpah,  Notaris  wajib  melaksanakan jabatannya dan serta menyampaikan alamat kantor dan lain - lain kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggungjawab di bidangnya.
21 Ufuk  Robert  Wibowo,  ‘Apa  Wujud  Tanggung  Jawab  Notaris  Akibat  Akta  Otentik Terdegradasi Menjadi akta Di Bawah Tangan’ (2020) 10 Hukum Masyarakat dan Madani.[66].
Berdasarkan  pengaturan  tersebut,  dapat  ditarik  benang  merahnya  bahwa landasan Notaris dapat menjalankan jabatan dan kewenangannya adalah dengan pengangkatan dari kementerian yang berwenang dan tanpa perlu mendapatkan izin mendirikan usaha sebagaimana adanya KBLI 69104.

## KBLI 69104 Terhadap Persekutuan Perdata Notaris
Pada awalnya, istilah lain dari persekutuan perdata notaris yaitu perserikatan perdata  notaris.  Perubahan  istilah  tersebut  sebagaimana  diatur  pada  beberapa aturan, salah satunya adalah Permenkumham RI No. M.H.01.02.12 Tahun 2010. Melihat definisinya pada Pasal 1 angka 1 menyebut bahwa dua istilah tersebut adalah sama subyek. Pada intinya persekutuan notaris ini berdasar pada perjanjian kerjasama  para  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  tetap  masing-masing, hanya saja berada di satu tempat yang sama. Namun, di tahun 2018 penyebutan perserikatan ini berubah menjadi persekutuan dengan adanya Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  17  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran Persekutuan  Komanditer,  Persekutuan  Firma,  dan  Persekutuan  Perdata.  Model bisnis yang kini menjadi bervariasi, membuat persekutuan perdata ini menjadi salah satu strategi untuk pengembangan bisnis dalam praktiknya. 22
Selanjutnya  notaris  dapat  menjalankan  jabatannya  dalam  bentuk persekutuan  perdata  hal  ini  berdasarkan    Pasal  20  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  2  tahun  2014.  Pada  UUJN,  diatur  bahwa  notaris  dapat  menjalankan jabatannya  dalam  bentuk  perserikatan  perdata.  Perserikatan  perdata  diatur lebih lanjut terkait pelaksanaannya, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH.01.AH.02.12 tahun 2010, dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa bentuk perserikatan notaris adalah kantor bersama. 23 Kantor bersama ini maksudnya adalah beberapa notaris saling berserikat di satu tempat,
22 Mohammad Ghalib, ‘Perbandingan Pertanggungjawaban Para Sekutu Persekutuan Perdata dan Sekutu Firma’ (2023) 01 Jurnal Bevinding.[22].
23 Rahardjo,  Kukuh  Mulyo,  ‘Prinsip  Kemandirian  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  pada Persekutuan  Perdata  Notaris’  (2020)  Disertasi  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga.[93].
388
Mella Fitriyatul, et.al : Kedudukan Klasifikasi Baku...
namun  tetap  menjalankan  tugasnya  masing  –  masing.  Jadi  kantor  perserikatan notaris ini juga memiliki identitasnya sendiri. 24 Pengaturan lebih dalam berkaitan dengan pembentukan persekutuan perdata, yang mana dimaksud Pasal 20 UUJN adalah  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini yakni diatur dalam BW. 25
Berdasarkan  Pasal  1618  KUH-Perdata  sampai  dengan  Pasal  1652  KUH- Perdata, Persekutuan Perdata didasarkan pada suatu persetujuan, oleh dua orang maupun lebih dari dua orang yang saling terikat untuk memasukkan sesuatu ke dalam  persekutuan.  Pula  untuk  membagi  keuntungan  dari  hasil  persekutuan nantinya. ketentuan Pasal 1618 KUH-Perdata ini menunjukkan bahwa untuk dapat membentuk  persekutuan  perlu  adanya  perjanjian  para  pihak  untuk  bersekutu, adanya pemasukan ( inbreng ) ke persekutuan, serta pastinya yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan. 26
Menurut  Permenkumham  Nomor  17  tahun  2018,  pendirian  persekutuan perdata  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan.  Pertama,  nama  persekutuan perdata  harus  ditetapkan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  dan  kemudian akta  pendirian  harus  dibuat  dan  diserahkan  kepada  notaris.  Kedua,  untuk mendapatkan  keabsahan,  pendaftaran  persekutuan  perdata  dan  pengajuan Surat  Keterangan  Terdaftar  (SKT)  dilakukan  melalui  sistem  Administrasi Hukum  Umum  (AHU)  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Ketiga, pengurusan perolehan NIB dari OSS.
Pasal  176  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  menyatakan bahwa  setiap  Pelaku  Usaha  Wajib  mempunyai  NIB  yang  diterbitkan  oleh Lembaga  OSS.  NIB  merupakan  identitas  pelaku  usaha  sebagai  bukti  registrasi atau pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha. NIB tersebut mencakup data seperti  profil,  permodalan  usaha,  nomor  pokok  wajib  pajak,  KBLI,  dan  lokasi
24 Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Refika Aditama 2015).[43].
25 Rahardjo, Kukuh Mulyo, Opcit , [93].
26 Chidir Ali, Badan Hukum (Alumni  Bandung 2011).[132].
usaha, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
Persekutuan perdata mengacu pada kontrak yang dibuat para pihak persekutuan sebagaimana  Pasal  1320  KUH-Perdata.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata  nomor  17  tahun  2018  menyatakan  bahwa  persekutuan  yang  menjalankan profesi  secara  terus  menerus,  dan  setiap  sekutunya  bertindak  atas  nama  sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Selanjutnya nama persekutuan perdata ditentukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, di antaranya dengan proses pengesahan pendaftaran persekutuan perdata dan mengajukan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) melalui  sistem  Administrasi  Hukum  Umum  (AHU)  Kemenkumham  untuk memperoleh keabsahan dengan output SKT. Bila keseluruhan rangkaian tersebut telah terlaksana, barulah pendaftaran Persekutuan Perdata dikatakan sah. Setelah proses pendirian Persekutuan Perdata telah selesai maka dilanjutkan dengan pengurusan perizinan lainnya seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan dan Pengurusan izin lainnya seperti perizinan di dalam NIB OSS.
Tidak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1618 KUH-Perdata, yang menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari persekutuan tersebut. Tafsiran ini akan menimbulkan masalah terutama terkait dengan kewajiban notaris untuk menjaga rahasia tentang akta yang dibuatnya. Selain itu, persekutuan perdata meningkatkan kemungkinan konflik antara notaris sepersekutuan dan sejawat notaris lainnya.
Wujud  persekutuan  perdata  notaris  adalah  para  notaris  akan  berkantor bersama.  Dalam  praktiknya,  persekutuan  perdata  notaris  didefinisikan  sebagai kerja  sama  atau  gedung  yang  sama,  yang  berarti  masing-masing  notaris  akan membagi ruang di bangunan yang sama. Hal ini agar klien dapat memilih sendiri notaris yang diinginkan klien. 27
27 Zakhina, I. Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 2016).
390
Mella Fitriyatul, et.al : Kedudukan Klasifikasi Baku...
Secara umum, persekutuan perdata notaris dibentuk sebagai badan usaha yang  tidak  berbadan  hukum  dengan  tujuan  menghasilkan  keuntungan.  Setiap sekutu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dengan menghitung laba rugi yang  dibagi,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  disepakati  oleh  para  sekutu  dalam perjanjian.  Dengan  demikian,  tujuan  utama  dari  persekutuan  perdata  notaris adalah  untuk  melakukan  kegiatan  komersil  dengan  tanggung  jawab  dipundak notaris masing-masing.
Dalam  hal  proses  pendirian  persekutuan  perdata  notaris,  selain  melewati proses  pendaftaran  dan  terbitnya  Surat  Keterangan  Terdaftar,  tetap  saja  tidak dapat lepas dari kewajiban NIB. NIB tetap diperlukan sebagai dasar persekutuan perdata  notaris.  Peraturan  khusus  diperlukan  untuk  mengatur  persekutuan perdata notaris, selaras dengan hal tersebut pula maka belum hadir persekutuan perdata notaris di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 16 UU Jabatan Notaris, konsep persekutuan  perdata  notaris  tidak  sesuai  dengan  konsep  kemandirian  karena melibatkan tanggung jawab dan tugas notaris yang berkantor bersama. Sebagai notaris-notaris yang berkantor bersama, bagaimana konsep persekutuan perdata notaris dapat dianggap mandiri?
Melihat Pasal 20 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa Notaris dapat  menjalankan  jabatannya  dalam  bentuk  persekutuan  perdata  dengan  tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, hal ini berarti notaris yang akan mendirikan persekutuan perdata, dan notaris yang tidak  tergabung  dalam  persekutuan  perdata,  haruslah  tetap  memperhatikan  dan menjunjung  tinggi  prinsip  kemandirian.  Keberadaan  Pasal  ini  jelas  menimbulkan kerancuan karena bertentangan dengan sifat kemandirian notaris.
Diketahui,  KBLI  69104  juga  tidak  dapat  diterapkan  sebagai  dasar  atas  izin NIB. Keberadaan KBLI 69104 dianggap tidak penting dan hanya bersifat formalitas, terutama  untuk  keperluan  klasifikasi  pemerintah  dalam  klasifikasi  sektor  usaha. Namun  kedepannya  ada  resiko  jika  KBLI  69104  diabaikan  begitu  saja  tanpa  ada perubahan yang jelas. Jika ternyata dapat diterapkan sebagai landasan kegiatan usaha, maka prediksi mengenai melemahnya eksistensi notaris akan menjadi kenyataan.

## KBLI 69104 Terhadap Aktivitas Pihak Selain Notaris dalam Membuat Akta
Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, jika pelaksanaan akta  itu  tidak  dilakukan  di  hadapan  notaris,  maka  keabsahan  pembuktiannya tidak autentik  dan menjadi seperti akta di bawah tangan saja.
Seiring  dengan  perkembangan  perekonomian  di  Indonesia,  terjadi peningkatan  permintaan  terhadap  kegiatan  bisnis  di  Indonesia.  Kondisi  ini mengakibatkan banyak badan usaha yang berbeda mengelola usaha jasa untuk menciptakan kondisi lahirnya badan usaha. Selain itu, ada UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan, kecepatan dan transparansi kepada badan usaha untuk melegalkan  usahanya.  Badan  usaha  atau  pihak  lain  yang  dimaksud  dalam  hal ini adalah kantor jasa pengelolaan properti. Adanya KBLI 69104 memungkinkan pihak  lain  di  kemudian  hari  diberi  kuasa  untuk  melakukan  kegiatan  notaris, salah satunya adalah melakukan pembuatan akta. Hal ini tentu saja merendahkan harkat dan martabat notaris yang telah diberi wewenang khusus oleh undang- undang sebagai pejabat yang berwenang. Akan menjadi malapetaka ke depannya jika hal ini terjadi, karena keberadaan KBLI 69104 dilindungi oleh OSS.
Berdasarkan  Pasal  1874  KUH-Perdata,  bahwa  sebagai  tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta - akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat- surat, register - register, surat - surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang  dibuat  tanpa  perantaraan  seorang  pejabat  umum.  Pasal  ini  menyatakan secara  eksplisit  bahwa  akta  -  akta  maupun  tulisan-ulisan  yang  dibuat  bukan oleh  pejabat  umum  dalam  hal  ini  Notaris,  maka  akta  tersebut  merupakan  akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian tidak sempurna. Hal Ini karena akta maupun tulisan tersebut dibuat tanpa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.
Jika dikaitkan dengan adanya KBLI 69104 yang mengatur tentang klasifikasi bidang  kegiatan  kegiatan  kenotariatan,  maka  tentu  menjadi  celah  bagi  pihak lain  selain  notaris  untuk  dapat  dimungkinkan  menjadi  dasar  dalam  pendirian perusahaan yang menjalankan usaha dibidang kegiatan notaris. Kehadiran KBLI
392
Mella Fitriyatul, et.al : Kedudukan Klasifikasi Baku...
69104 juga dapat menghilangkan unsur independensi notaris sebagai pejabat yang berwenang melakukan pekerjaan notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN.
Saat  ini,  meskipun  KBLI  69104  tidak  dapat  diterapkan  sebagai  dasar perizinan  NIB,  banyak  ditemukan  kantor  dinas  yang  menawarkan  pengaturan untuk  pendirian  usaha.  Keberadaan  kantor  layanan  ini  memungkinkan penandatangan  kerjasama  dengan  notaris,  karena  saat  ini  hanya  notaris  yang berhak  mendaftarkan  usaha  dan  badan  hukum.  Tidak  menutup  kemungkinan kedepannya jika melihat perkembangan zaman yang sangat pesat, notaris akan tersingkir dengan keberadaan kantor-kantor pelayanan seperti ini, apalagi tidak dibatasi oleh peraturan, larangan berusaha dan kode etik profesi.
Hadirnya  KBLI  69104,  menjadi  celah  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  di bidang kegiatan notaris dan notaris akan berpotensi melanggar UU Jabatan Notaris dan kode etik notaris. 28 Dikarenakan ketidakjelasan makna dari kegiatan notaris tersebut, hal ini menjadi kabur sehingga memunculkan multitafsir. Dalam hal ini pihak lain menjadi dimungkinkan untuk membuat akta notaris di masa depan bila KBLI 69104 tidak ada ketentuan jelas peruntukannya.

## Kesimpulan
KBLI 69104 dirasa menimbulkan kerancuan karena tidak jelas peruntukannya untuk  siapa.  KBLI  69104  ini  dapat  dimungkinkan  di  kemudian  hari  digunakan sebagai  dasar  pendirian  persekutuan  perdata  notaris  dan  pihak  selain  notaris yaitu  kantor-kantor  jasa  pengurusan  pendirian  perusahaan.  Diketahui  bahwa notaris dalam hal menjalankan tugas dan jabatannya tidak perlu menggunakan NIB  dengan  KBLI  69104,  karena  Notaris  menjalankan  tugas  dan  jabatannya berdasarkan  Surat  Keputusan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia serta Undang – Undang Jabatan Notaris. Keberadaan KBLI 69104 dimungkinkan berpotensi menggeser eksistensi notaris di masa depan. Karena bila KBLI 69104 dapat diterapkan sebagai dasar pendirian kantor jasa - jasa pengurusan pendirian
28 Putu D.Y Utami, ‘ Kerjasama Antara Notaris/PPAT Dengan Bank Yang Dituangkan Dalam Suatu Perjanjian Rekanan ’ (2019) 1 Jurnal Hukum Saraswati.
perusahaan, hal ini akan bertentangan dengan undang - undang jabatan notaris. KBLI 69104 bisa menjadi celah bagi kantor jasa dalam melakukan kegiatan usaha di  bidang  kegiatan  notaris.  Untuk  saat  ini,  adanya  KBLI  69104  dirasa  hanya sebagai wujud kategorisasi oleh pemerintah untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan kekuatan pembuktian pembuatan akta oleh pihak lain, apabila terdapat pihak selain notaris yang membuat akta, maka akta tersebut tidaklah berkekuatan pembuktian sempurna, melainkan hanya sebatas akta dibawah tangan saja.

## Daftar Bacaan

## Buku
Chi dir Ali, Badan Hukum (Alumni  Bandung  2011).
Habib  Adjie, Hukum  Notariat  di  Indonesia-Tafsiran  Tematik  Terhadap  UU  No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Bandung 2008).
Habib  Adjie, Penafsiran  Tematik  Hukum  Notaris  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Refika Aditama Bandung 2015).
Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris (Refika Aditama 2015).
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) (PT Refika Aditama 2008).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media Group 2007).
Sidharta, Syamsul, Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik (Prenada Media 2010).

## Kar ya Ilmiah
Kukuh Mulyo Rahardjo, ‘Prinsip Kemandirian dan Tanggung Jawab Notaris pada Persekutuan Perdata Notaris’ (2020) Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya).

## Jurnal
Boysal Parulian Sihombing, ‘Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan
394

## Mella Fitriyatul, et.al : Kedudukan Klasifikasi Baku...
Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta’ (2023) 20 Premise Law Jurnal.
Budi  Hariyanto,  ‘Peran  Majelis  Pengawas  Notaris  Dalam  Upaya  Penegakan Terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  Berdasarkan  Undang-Undang Jabatan Notaris’ (2022) 10 Junal Ius.
Denico Doly, ‘Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah’ (2011) 2 Negara Hukum.
Dikha  Anugrah  and  others,  ‘Penyuluhan  Hukum  tentang  Pentingnya  Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum bagi  Pelaku Usaha’ (2021) 04 Jurnal Pengabdian Masyarakat.
Elsa Halida Saputri dan Siti Hajati Hoesin, ‘Pelanggaran Kode Etik Notaris Yang Bekerjasama Dengan Biro Jasa’ (2023) 23 Jurnal Kosmik Hukum.
I. Zakhina,  ‘Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris’ (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 2016).
Laksmi  Diana  and  others,  ‘Pembuatan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  untuk Kesadaran Legalitas Usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo’ (2022) 01 Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Lusi Maulidatul Hikmah, ‘Kedudukan Notaris Sebagai Rekanan Bank Yang Diikat Melalui Perjanjian Kerjasama’ (2023) 11 Jurnal Education and Development.
Mohammad Ghalib, ‘Perbandingan Pertanggungjawaban Para Sekutu Persekutuan Perdata dan Sekutu Firma’ (2023) 01 Jurnal Bevinding.
Putu D.Y Utami, ‘Kerjasama Antara Notaris/PPAT Dengan Bank Yang Dituangkan Dalam Suatu Perjanjian Rekanan’ (2019) 1 Jurnal Hukum Saraswati.
Rini  Fitriani,  ‘Aspek  Hukum  Legalitas  Perusahaan  atau  Badan  Usaha  dalam Kegiatan Bisnis’ (2017) 12 Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, ‘Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris  Yang  Melakukan  Pelanggaran  Kode  Etik  Jabatan  Notaris’  (2017)4 Jurnal Akta 590.
Thallita  Affifah  Nugroho  dan  Farah  Citra  Azzahra,  ‘Pemanfaatan  Instagram Sebagai  Media  Promosi  Social  Commerce  Usaha  Bro.Do’  (2022)  5  Jurnal Pustaka Komunikasi.
Ufuk Robert Wibowo, ‘Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Otentik Terdegradasi  Menjadi  akta  Di  Bawah  Tangan’  (2020)  10  Jurnal  Hukum
Masyarakat dan Madani.
Widya,  E.,  Prananingtyas,  ‘Pelaksanaan  Penerbitan  Nomor  Induk  Berusaha melalui Sistem Online Single Submission’ (2022) 12 Notarius.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaran  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).
Peraturan  Badan  Pusat  Statistik  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Klasifikasi  Baku Usaha Lapangan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084).
How to cite: Mella Fitriyatul Hilmi, Mustika Suri Nirmala, Randyarsa Nurindra Irawan, Rizky Robbi Saputra, ‘Kedudukan  Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia  69104  Terhadap  Pihak  Lain  Sebagai  Pelaku  Usaha Kegiatan Notaris’ (2023) 6 Notaire.
396
Mella Fitriyatul, et.al : Kedudukan Klasifikasi Baku...
--This page is intentionally left blank--