## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm : 10.24967/jcs.v9i1.3251
Sejarah Perkembangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Dan Pasung Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Indonesia
Muhammad Rivaldo Lyani 1 , Surastini Fitriasih 2 1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia
Article Info Abstract Corresponding Author: Muhammad Rivaldo Lyani
 rvldlyani@gmail.com
Page: 219 – 233

## History:
Submitted: 10-03-2024 Revised: 25-05-2024 Accepted: 05-06-2024 Published: 30-06-2024
Keyword: [ business
licensing
procedures; environment; government; supervision .] Kata Kunci: [prosedur
perizinan
berusaha; lingkungan; pemerintah; pengawasan.]
Copyright  ©  2024  by Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum . Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum  is licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License .
[The  act  of  shackling  is  mostly  carried  out  by  their  own  family  on  the grounds that they are afraid of hurting local residents or their family. This article discusses the history of the development of the Mental Health Law and  the  Development  of  Shackling  of  People  with  Mental  Disorders  in Indonesia.
This study uses a normative legal problem approach. The type of data used is secondary data obtained through literature studies. Data analysis was carried out using a qualitative descriptive method.
The  conclusion  is  that  the  Development  of  the  Law  on  Mental  Health continues to develop with the hope of continuing to protect and provide services  to  patients  with  mental  disorders,  as  well  as  improving  legal services for perpetrators of shackling in accordance with Article 86 of Law Number 18 of 2014 with the threat of criminal penalties for perpetrators of  shackling  People  with  Mental  Disorders.  In  its  development,  the regulations governing shackling have also developed.]

## Abstrak
[Tindakan  pemasungan  memang  kebanyakan  dilakukan  oleh keluarganya sendiri dengan beralasan bahwa takut akan melukai warga sekitar maupun keluarganya. Artikel ini membahas mengenai sejarah perkembangan  Undang-Undang  Kesehatan  Jiwa  dan  Perkembangan Pasung Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Adapun  kesimpulannya  adalah  Perkembangan  Undang-Undang Tentang  Kesehatan  Jiwa  terus  berkembang  dengan  harapan  terus melindungi  dan  memberikan  pelayanan  terhadap  pasien  dengan gangguan  kejiwaan,  serta  peningkatan  pelayanan  hukum  terhadap pelaku pemasungan sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2014  dengan ancaman  pidana bagi  pelaku  pemasungan  Orang Dengan  Gangguan  Jiwa.  Dalam  perkembangannya  peraturan  yang mengatur pemasungan juga ikut berkembang.]

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  Negara  yang  memiliki  banyak  suku, ras,  agama,  budaya,  etnis  dan masih  banyak  lagi  lainnya.  Dalam keberagaman  ini  kita  sebagai  warga  Negara  Indonesia  harus memiliki  sikap  saling  menghargai,  sikap  hormat  maupun  sikap akan  toleransi  terhadap  agama  serta  status  social  yang  ada  di masyarakat.  Masyarakat  Indonesia  khususnya  daerah  pedalaman yakni  desa  yang  memang  jarang  dan  sulit  akan  diakses  pada layanan kesehatan itu banyak kasus orang dalam gangguan jiwa dan kesehatan mental.
Dalam  hal  ini  khususnya  pemerintah  Indonesia  melalu lembaga  terkait  menjamin  adanya  kesehatan  yang  merata diseluruh wilayah Negara Indonesia. Jaminan kesehatan terhadap masyarakat di Indonesia ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  (SJSN)  yang merupakan salah satu program  yang digaungi dan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 1
Adapun dalam kasus kesehatan mental serta kesehatan jiwa sendiri  Indonesia  sudah  menggaungi  sejak  1960  yang  menjamin akan  terciptanya  pemeliharaan  kesehatan  jiwa  dalam pertumbuhan  dan  perkembangan  setiap  warga  negara.  Adanya jaminan  kesehatan  ini  pastinya juga  tidak  luput  akan  jaminan perlindungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa.
Orang yang mengalami gangguan jiwa sejatinya memiliki hak yang  sama  seperti  kita  sebagai  warga  Negara  Indonesia.  Dalam perlindungan  ini  Negara  pun  menjamin  melalui  Undang- Undangnya  dan  Negara  melalui  presiden  sudah  mengeluarkan keputusan sejak tahun 1993 yakni Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS
1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
HAM). Dalam pembentukan komnas ham ini setiap warga Negara wajib  mendapatkan  perlindungan  sejak  seseorang  itu  lahir  baik yang  memiliki  kondisi mental  yang  normal  maupun  yang  sudah mengalami gangguan kejiwaan.
Di  Indonesia  masih  banyak  sekali  kegiatan-kegiatan  yang khsususnya lagi dipedesaan mengalami tindakan pemasungan bagi orang  dalam  gangguan  jiwa.  Tindakan  pemasungan  ini memang kebanyakan dilakukan oleh keluarganya sendiri dengan beralasan bahwa  takut  akan  melukai  warga  sekitar  maupun  keluarganya. Dalam hal ini apakah patut orang yang mengalami masalah mental bahkan  gangguan  kejiwaannya  sedang  terguncang  sudah  tidak memiliki  harapan  lagi  untuk  hidup  secara  normal seperti  kita. Bahkan orang   yang mengalami gangguan kejiwaan diperlakukan bisa lebih parah dari pada seekor binatang. Pemerintah pun sudah menjamin tertuang di dalam Undang- Undang Dasar  Tahun 1945 kepada setiap warga negaranya dalam Pasal 28 A Undang- Undang Dasar  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Itulah  mengapa  tindakan  yang  dialami  oleh  seorang  dalam gangguan  jiwa  yakni  dilakukannya  pasung  bukanlah  salah  satu metode  untuk  mereka  dalam  menanggulangi  kemarahan  atau sedang  mengamuknya  ODGJ.  Bahkan,  tindakan  tersebut  dapat memperparah kondisi ODGJ yakni kesehatan pada fisiknya maupun mentalnya, oleh sebab itu hentikan kegiatan pasung di Indonesia.
Dalam  kegiatan  pemasungan  ini  merupakan  tindak  pidana yang mana  sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Jiwa  yakni  Pasal  86.  Disana dirumuskan  bahwasannya  orang  yang  melakukan  pasung ataupun menyuruh melakukan pemasungan dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang pidana.
Topo  santoso  dalam  bukunya  berbicara  terkait  cara merumuskan  tindak  pidana,  dalam secara garis besarnya ada tiga

## Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Indonesia
pola merumuskan tindak pidana yakni: 2
1. pada hukum pidana umum (KUHP)
2. UU Pidana khusus (di luar KUHP)
3. UU bukan pidana (administratif yang memuat pada ketentuan pidana).
Tindakan pemasungan memang tidak secara langsung diatur didalam  KUHP  akan  tetapi apabila  dirumuskan  tindakan  pasung tersebut  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  merampas kemerdekaan orang. Pastinya merampas kemerdekaan orang juga termasuk kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tindak pidana merampas  kemerdekaan  orang  dalam  KUHP  dirumuskan  dalam pasal 333 KUHP.

## B. Perumusan Masalah
Dengan  adanya  pendahuluan  yang  penulis  angkat,  disini penulis  sangat  tertarik  untuk  menmbahas  terkait  dengan  Sejarah Perkembangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa dengan mengangkat permasalahan ini penulis dan kita semua akan tahu tujuan dibuatnya Undang-Undang ini terkhususpemasungan di Indonesia ini dilarang dan dapat dijatuhkan pidana. Adapun penulis disini juga mengangkat dan  membahas  terkait  dengan  Perkembangan  Pemasungan  di Indonesia, guna memberikan kita pengetahuan akan sanksi pidana yang akan diterima pelaku.

## II. METODE PENELITIAN
Pada metodologi penelitian kali ini guna dapat menghasilkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarnanya, jenis  penelitian yang penulis lakukan adalah yuridis normatif  yang  berdasar  pada  peraturan  perundang-undangan  dan norma-norma hukum.
2 Topo Santoso, 2023, Asas-asas Hukum Pidana , Depok, Rajawali Pers, Hal. 145
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Adapun langka-langkah yang penulis ambil untuk mengumpulkan data-data dari hasil penelitian ini merupakan dari sumber yang peneliti ambil  langsung  ke  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  dengan mengtahui  lembaran-lembaran  arsip  dari  tahun  ke  tahun.  Dengan adanya  pembaharuan  Undang-Undang  penulis  juga  mengambil  dari sumber- sumber yang dipublish oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa.
Pertama kalinya Undang-Undang Kesehatan Jiwa
dirumuskan pada tahun 1959 masih pada pemerintahan presiden kita  yang  pertama  yakni  Ir.  Soekarno.  Dengan  banyaknya perdebatan  dikalangan  tokoh-tokoh  kesehatan  pada  tahun  1960 dibuatlah Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa.
Adapun  didalam  rancangan  ini  dengan  persetujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Gotong  Royong  dengan  kesepakatan  bahwa mencabut Hat Reglement op Het Krankzinnigenwezen (stbl. 1897 No. 54) dan menetapkan adanya Undang-Undang Kesehatan Jiwa Tahun  1960.  Dalam  ketentuan  umumnya  Undang-Undang Kesehatan  Jiwa  ini  adalah  pelaksanaan  daripada undang  undang Pokok Kesehatan (UU 1960 No. 9, Lembar Negara 1960 No. 131).
Dalam  undang-undang  yakni  Undang-undang  No  9  Tahun 1960  pasal  2  dijelaskan  bahwa  yang  dinamakan  kesehatan  ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan social bukan hanya  keadaan  yang  bebas  dari  penyakit,  cacat  dan  kelemahan. Dalam materi yang diangkat pada RUU ini yakni kesehatan jiwa dan penyakit jiwa. Dalam usaha memperoleh adanya derajat kesehatan yang setinggi-tinginya bisa  kita lihat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang dimana berisi adanya kesamaan derajat kesehat bagi setiap warganya dan pada usaha  kesehatan  pemerintah  diharapkan  setiap  warga  ikut  serta
dalam kegiatan.
Bisa penulis lihat pada pasal tersebut apabila kita merujuk pada adanya pemasungan pada tahun 1960, harusnya pemerintah memperhatikan  setiap  derajat  kesehatan  pada  masyarakat khususnya  yang  mengidap  pada  gangguan  jiwa  pada  tahun tersebut,  akan  tetapi  memang  pada  tahun  tersebut  masih  belum juga  akan  kesadaran  pemerintah  untuk memfokuskan  tindakan pemasungan  kedalam  tindak  pidana.  Adapun  tugas  pemerintah pada Undang-Undang nomor 9 Tahun 1960 pada pasal 4 dijelaskan bahwa  Pemerintah  memlihara  dan  mempertinggi  derajat kesehatan  rakyat  dengan  menyelenggarakan  dan  menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan antara lain:
a) pencegahan dan pemberantasan penyakit
b) pemulihan kesehatan
c) Penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat
d) pendidikan tenaga kesehatan
e) perlengkapan obat-obatan dan alat-alat kesehatan
f) penyelidikan-penyelidikan
g) pengawasan
h) lain-lain usaha yang diperlukan
Pada  poin  f  dan  g  sudah  jelas  bahwa  pemerintah  pada Tahun  1960  sudah  diberikan tugas  terkait  penyelidikan  dan pengawasan khususnya bagi orang dalam gangguan mental, yang mana  lagi-lagi  pemerintah  tidak  melihat  akan  banyaknya pemasungan  khususnya  daerah perdalaman  desa  yang  sulit  di kunjungi akan tetapi bukanlah hal yang mustahil bagi pemerintah untuk bisa menyelesaikan paling tidak mengurangi dengan usaha kuratif dan preventif adanya tindakan pemasungan.
Pada  Rancangan  Undang-Undang  1960  tersebut  menteri kesehatan  mengatakan  bahwa  adanya  pintu  terbuka  bagi  swasta dalam  hal  ini  diluar  pemerintahan  dapat  andil  dilapangan  untuk memlihara  akan  kesehatan  mental,  perawatan,  dan  pengobatan penderita dan penampungan bekas penderita penyakit jiwa, dalam tahun  1960  ini  pemerintah  memberikan  peaturan  khusus  bagi
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
swasta  untuk  dapat  berusaha  pada  dunia  Kesehatan.  Dalam rancangan  undang-undang  kesehatan  jiwa  dalam  pasal  7 membahas  adanya merampas  hak  kemerdekaans  seseorang.  Si penderita  memiliki  keterbatasan dalam bergerak maka seseorang yang memperlakukan seperti itu merupakan perbuatan yang dapat diberikan  sanksi  pidana  dan  perbuatan  tersebut  pastinya merupakan perbuatan pidana.
Apabila  adanya  batas  dalam  kebebasan  bergerak  dengan berdasar  undang-undang,  pasien  yang  menderita  boleh  dirawat jika  ada  keterangan  dokter  (laporan  polisi/Kepala  Pamong Praja/Jaksa  dan  ataupun  Hakim  Pengadilan  Negeri.  Dengan  ini seseorang  yang  menempatkan  penderita  dalam  sebuah  tempat perawatan,  sehingga  ia  membatasi  hak  kebebeasan  bergerak  si penderita  dianggap  tidak  melakukan  suatu  perbuatan  pidana. Bahkan dijelaskan juga apabila ada seorang dokter yang melakukan dan mengharuskan seorang penderita itu dirawat di sebuah rumah sakit  dengan  menyalahgunakan  kedudukan  ataupun  keahliannya dapay  dihukum  menurut  Kitab  Undang_undang  Hukum  Pidana pasal 333 KUHP. 10
Berbicara terkait pokok-pokok kesehatan 5 tahun yang akan datang yakni pada tahun 1965 rancangan undang-undang hygiene mulai  disusun.  Maksud  dan  tujuan  dibuatnya  undang-undang  ini yakni  untuk  menetapkan  ketentuan-ketentuan  dasar  di  bidang hygiene  dalam  rangka  pelaksanaan  undang-undang  pokok kesehatan  termasuk  juga  pada  lembaran  Negara  tahun  1960  No. 131.
Pada  hakikatnya  perumusan  dari  pada  undang-undang  ini adalah  kesehatan  masyarakat  yang  meliputi  segala  usaha  untuk melindungi,  memelihara,  dan  mempertinggi  derajat  kesehatan badaniah  dan  rohaniah  baik  untuk  umum  maupun  untuk  orang dengan  tujuan  memberikan  dasar-dasar  kelanjutan  hidup  yang sehat  serta  mempertinggi  kesejahteraan  dan  daya  guna  peri

## Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Indonesia
kehidupan  manusia. 11 Pada  tahun  1966  resmi  dicabutnya Hat Reglement  op  Het  Krankzinnigenwezen (stbl.  1897  No.  54) dikarenakan dalam pelaksanaan tidak adanya kesesuaian dengan social politik pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Stbl. 1897 ini memberlakukan sistem social yang selalu apabila ditempat paling rendah  yaitu  dan  pasti  golongan  pribumi.  Stbl.  1897  juga  tidak sesuai dengan berkembangnya ilmu psikiatri pada tahun tersebut. Termasuk  sebab  itu  pemeintah  Indonesia  memperbaiki  pada kondisi  disana  dengan mengesahkan dan mengeluarkan Undang- Undang  Nomo  3  Tahun  1966  yang  merupakan  berkembangnya dalam pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia.
Selanjutnya  pada  tahun  2009  Pemerintah  mengeluarkan suatu  kebijakan  yang  krusial  yakni  melagalisasikan  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 151 dirumuskan  bahwa  upaya  pada  kesehatan  jiwa  diatur  dalam Peraturan Pemerintah yang akan datang. Akan tetapi justru yang terbit  ialah  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014.  Pada  tahun 2013 Rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa merupakan  yang termasuk  prioritas  yang  mana  disetujui  oleh  seluruh  fraksi  dari Sembilan fraksi dan jadilah Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Dalam proses  perumusannya  menarik  dibahas  melalui  perspektif  ilmu perundang-undangan karena tidak adanya batasan-batasan terkait muatan  dalam  terbentuknya  undang-undang.  Menurut  saya, Undang-Undang  Kesehatan  Jiwa termasuk  kedalam lex  Specialist dari Undang-Undang Kesehatan.
Dalam  naskah  akademikyang  dimuat  oleh  DPR  RI,  definisi kesehatan yaitu apapun hak asasi yang melekat pada setiap insan manusia  dari  seseorang  lahir  yang  memiliki  unsur  kesejahteraan yang mana sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang  dalam  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia.  Pada  pasal  1  ayat  1 Undang-Undang  No.  36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dimana definisi ini berbeda dengan
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
apa yang dimuat oleh DPR RI dalam naskah akademiknya, defisini tersebut  yaitu  Keadaan  sehat  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual maupun  social  yang  dapat  menjadikan  setiap  orang  untuk  hidup secara teratur dan produktif secaara ekonomis dan social.
Di Indonesia, pada zaman Hindia Belanda dilakukan sensus pada penderita kejiwaan pada Tahun 1862 pada daerah Jawa dan Madura. Pemerintah membangun RS Jiwa sebanyak  4 Rumah Sakit Jiwa diantaranya di Bogor (1882), Lawang (1902), Magelang (1923, Sabang (1927), Pakem (1938). Pada setiap rumah sakit treatment atau  pengobatan  yang  diberikan  yakni  mandi,  berjemur,  dan lainnya. 17 Adanya gerakan no-restrain dan terapi baru muncul pada tahun 1900-an bagi pasien gangguan kesehatan jiwa. Pada tahun ini mulailah terbentuk adanya JUPJ (Jawatan Urusan Penyakit) disusul pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa serta  lahirnya  PPDGJ  I  pada  tahun  1973  yang  terakhir  adanya integrasi program kesehatan jiwa di puskesmas. 3
Sebagai  penutup  sub  Bab  kali  ini  penulis  mendapatkan informasi  berita  dalam  website  resmi  dpr  bahwa  sedang  adanya proses  pemahasan  terkait  dengan  RUU  Kesehatan  dan  lebih khususnya  lagi.  Anggota  Badan  Legslasi  DPR  RI  Ledia  Hanifa mendorong  adanya  isu  kesehatan jiwa dalam Ranacngan Undang Undang  Kesehatan  itu.  Ledia  mengatakan,  adanya  beberapa  titik krusial  terkait  isu  kesehatan  jiwa  yang  harus  dikritisi.  Dengan adanya trobosan oleh Ledia Hanifa ini Undang-Undang Kesehatan Jiwa  akan  berkembang  dan  terus  diperbaharui  untuk  selalu mengikuti zaman.
Dalam  perkembanagannya  sekarang  Undang-Undang Kesehatan Jiwa sudah dileburkan kedalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023  Tentang  Kesehatan.  Pemerintah meleburkan UU Keswa  ini  kedalam  Undang-Undang  kesehatan  bertujuan  untuk
3 Ibid .

## Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Indonesia
membawa  perubahan  yang  signifikan  terhdap  dalam  aspek kesehatan  dan  keberhasilan  implementasinya.  Bahkan  apabila dilihat kedalam undang-undang ini menyebutkan lamanya pidana pada  pelaku  pemasungan  pada  ODGJ  yang  artinya  pemerintah sangat serius dalam menggaungkan Indonesia Bebas Pasung.

## B. Perkembangan  Pemasungan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  Di Indonesia.
Pasung adalah suatu tindakan yang melanggar HAM karena termasuk merampas hak kemerdekaan seseorang dengan metode memasang  balok  pada  kaki  atau  tangan  bisa  juga  diikat  dengan menggunakan  tali  dan  lebih  parahnya  bisa  menggunakan  rantai, serta  ada  yang  hingga  diasingkan  di  hutan  dengan  alasan  bahwa mencegah  adanya  tindakan  kekerasan  serta  tidak  mampunya keluarga untuk merawat. 4
Dalam  hal  ini  orang  yang  mengalami  gangguan  pada kejiwaannya tidak secara langsung dapat menyebabkan kematian, yakni yang dialami pada ODGJ tersebut menyebabkan penderitaan pada dirinya yang tidak dapat prduktif lagi serta adanya beban bagi keluarga  mampun  social  masyarakat  disitu.  Produktif  disini diartika  berupa  tidak  dapat  mencari  nafkah dan  berdampak  pada ekonomi  keluarga  yang  pastinya  dikeluarkan  untuk  biaya perawatan. 5
Awal pendeitaan pemasungan yang dialami pasien gangguan jiwadimulai  sejak  eral  koloial  hingga  sekarang.  Pada  zaman Belanda  dahulu  pemasungan  sudah  terjadi  dilakukan  dengan berdasar  pada  laopran  JW  Hofmann.  Di  bogor  dia  menemukan adanya  penderita  gangguan  jiwa  yang  secara  terus-menerus dikurung  didalam  kurungan.  Selain  itu  di  Banyumas ada seorang
4 Bekti Suharto, Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis Indonesian Journal on Medical Science Vol. 1. No. 2, 2014.
5 Syarniah, et. All. Studi Deskriptif Persepsi Masyarakat Tentang Pasung pada  Klien Gangguan Jiwa Berdasarkan Karkteristik Demografi, Jurnal Skala Kesehatan. Vol. 5. No. 2, 2014.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
ODGJ yang dikurus karena adanya perusakan barang yang dimiliki tengganya dan ODGJ tersebut  dikurung oleh  keluarganya sendiri. Hoffmann  bercerita  bahwa  keluarga  itu  dituntut  akan  ganti  rugi padahal keluarga itu sangatlah miskin. 6
JP  Kleiweg  de  Zwaan  pada  1931  mengungkapkan  adanya pemasungan  serupa  dikeluarga  Batak.  Disana  pemasungan dilakukan oleh keluarga terhadap si  kerabatnya tersebut karena menderita  penyakit  kejiwaan.  Keluarga  lebih  memilih  merantai memasang  dengan  balok  bahkan  sampai  mengurungnya  dengan rumah yang dibuat kecil oleh bambu. Pada zaman Belanda memang kurangnya jumlah layanan kesehatan jiwa di negeri jajahan ini yang mengakibatkan  banyaknya  ODGJ  yang  dikurung  secara  cuma- cuma. 7
Beberapa  ahli  jiwa  melakukan  desakan  terhadap pemerintahan belanda akibat banyaknya pemasungan. Dengan hal ini Hoffman bertemu dengan pemerintahan Belanda untuk adanya perizinan  bagi  pribumi  mendapatkan  layanan  kesehatan  jiwa. Dengan  hal serupa  Latumeten  mendorong  adanya  peningkatan klinikkejiwaan diperbanyak yakni agar hasilnya ODGJ pada zaman itu terbebas dari kurungan. 8
Adanya  praktik  pemasungan  sudah  dilarang  pasca kemerdekaan  sejak  tahun  1977.  Akan tetapi  pada  riset  2013  lalu sudah empat puluh tahun terakhir masih terus dilakukan tindakan pemasungan ini disejumlah daerah di Indonesia. Pada tahun 2013 berdasarkan risetnya Kemenkes mencatat adanya 55 ribuan orang lebih, tepatnya 57 ribu jiwa yang dilakukan pemasungan oleh pihak keluarganya  sendiri. 9 Banyaknya  alasan  yang  dikeluhkan  oleh pihak  keluarga  serta  dengan  ini  Kemetrian  Kesehatan  mencatat
6 Sebastian, 2018, Mereka yang Dirundung Pasung. Media Digital Historia.
7 Ibid 8 Ibid
9 CEDS  Unpad  dan  SDGs  Center  Unpad,  2016, Sejarah  Panjang  Praktik  Pasung  di  Indonesia , Wacana  Harian  Pikiran.
yang  dipasung  kebanyakan  Orang  Dalam  Gangguan  Jiwa  Berat (ODGJB)  sekitar  14,3%.  Alasan-alasan  yang  dilontarkan  keluarga untuk memasung kebanyakan Karen menahan malu dan selalu ada stigma  negative  dari  masyrakat. 10 Kebanyakan  dalam  gangguan jiwa bagi orang orang terdahulu diyakini  masih banyaknya yang mempercayai roh-roh jahat, serta adanya gangguan supranatural, santet  ataupun  dikutuk  orang  salah  seorang  yang  tidak menyukainya. Apalagi ditambah pihak keluarga yang kebanyakan memperlakukan  pasien  ODGJ  dengan  sembunyi-sembunyi, diisolasi, bahkan dipasung dihutan.
Dalam perkembangan pasung di Indonesia pada tahun 2014 resmi  Pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  No  18  tahun 2014  yang  dimana  bukan  hanya  pemerintah  pusat  yang menjalankan amanah  Undang-Undang  tersebut  melainkan Pemerintah Daerah juga ikut serta amanah akan Udang-Undang ini. Pemerintah  Daerah  seharusnya  lebih  bisa  menjaga  daerah perdalaman  yakni  desa-desa  terpencil  unruk  memantau  dan menyelidiki adanya praktik pemasungan. Dalam perkembangannya
Undang-Undang Kesehatan Jiwa
pastinya
mengikuti
perkembangan  zaman  bahkan  dari  Rancangan  Undang-Undang tahun  1960  sampai  Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2014  itu sudah mengatur terkait dengan tindakan merampas kemerkedaan yaitu  pemasungan.  Meskipun  sampai  sekarang  bisa  kita  telaah belum  pernah  adanya  putusan  pengadilan  bahkan  laporan  polisi terkait pemasungan yang dsangkutkan dengan Undang-Undang ini.
Dengan  hal  ini  jangan  sampai  adanya  ketidakefektifan terhadap  Undang-Undang  yang  telah  dibuat  Pemerintah.  Dalam penanganannya pada Pasal 77 UU Kesehatan JIwa dijelaskan bahwa pemerintah  menyediakan  sarana  dan  preasarana  dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa. Pasca rehabilitasi harapan
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
pemerintah  yakni  adanya  kesuksesan  menuju  Indonesia  Bebas Pasung.  Sebenarnya  dalam  kekhususan  menindaklanjuti  adanya tindakan  pemasungan  terhadap  ODGJ  Kementerian  Kesehatan sendiri  sudah  mengeluarkan  adanya  Peraturan  Kementerian Kesehatan  Nomor  54  Tahun  2017  Tentang  Penanggulangan Pemasungan  Pada  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa.  Dalam pertimbangannya  disebutkan  tindakan  pemasungan  meruakan masalah  kesehatan  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran HAM Berat.
Adanya  sinkronisasi  peraturan  ini  adalah  suatu  hubungan yang  serasi  dan  selaras  yang  terdiri  dari  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  telah  ada  yang  diatur  dan  disusun terhadap  suatu  bidangnya  tertentu  dalam  hal  ini  peraturan  yang mengatur tentang pencegahan pemasungan terdhadap orang yang mengalami kejiwaan. 11 Apabila kita lihat peraturan  Kemenkes ini terhadap ODGJ jika ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2011 pasal 8 maka dapat disimpulkan bahwa Permenkes ini  merupakan derajat yang terbawah yakni sah dan mengikat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa permenkes ini secara dasar lahir dari pasal 8 UU Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  karena  konsekuensi  dari  kekuatan  berlakunya  pasal tersebut. 12
Apabila  kita  menggunakan  teori  Hans  Kelsen  dan  Hans Nawiasky  Pasal  2  dan  Pasal  4  ayat  (1)  ini  merupakan  peraturan yang  lebih  lanjut  dari  UU  Nomor  18  Tahun  2014.  Ini  dibuktikan dengan adanya dasar hukum Permenkes serta mengingat dengan mencantumkan UU Nomor 18 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi ODGJ yakni tindakan pemasungan pasal
11 Ruby Qumairy, Sinkronisasi Tehadap Pasal yang Mengatur Jaminan Kesehatan dan Pasal Sistem Jaminan Sosial. Jurnal Hukum. Vol. 3. No. 2. Hal 1-16. 12 Anggun  Riska  Amalita,  Nayla  Alawiya,  Nurani  Ajeng  Tri  Utami, Perlindungan  Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal S.L.R. Vol. 2 No. 1 . Hal 76. 2020.

## Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Indonesia
86. 13
Sebagai penutup sub Bab kali ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan  pasung  di  Indonesia  sudah  terjadi  sejak  zaman colonial hingga sekarang ini. Dalam perkembangannya peraturan- peraturan  yang  mengatur  tentang  pemasungan  juga  ikut berkembang.  Dalam  prinsip  pemerintah  dalam  menggaungi Indonesia  Bebas  Pasung  ini  dengan  harapan  pasal- pasal  yang mengancam  terhadap  pelaku  pemasungan  berjalan  dengan semestinya,  jangan sampai  ada  ketidakefektifan  terhadap  pasal yang mengancam kepada para pemasung tersebut.

## IV. KESIMPULAN
Perkembangan  Undang-Undang  Tentang  Kesehatan  Jiwa  terus berkembang dan dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dengan harapan terus melindungi dan memberikan pelayanan terhadap pasien dengan gangguan kejiwaan, serta peningkatan pelayanan hukum terhadap  pelaku  pemasungan  sesuai  dengan  Pasal  86  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang ancaman pidana bagi pelaku pemasungan ODGJ.
Perkembangan  pasung  di  Indonesia  sudah  terjadi  sejak  zaman colonial  hingga  sekarang  ini.  Dalam  perkembangannya  peraturan- peraturan  yang  mengatur  tentang  pemasungan  juga  ikut  berkembang. Dalam prinsip pemerintah dalam menggaungi Indonesia Bebas Pasung ini dengan  harapan  pasal-pasal  yang  mengancam  terhadap  pelaku pemasungan  berjalan  dengan  semestinya,  jangan  sampai  ada ketidakefektifan terhadap pasal yang mengancam kepada para pemasung tersebut.
13 Anggun  Riska  Amalita,  Nayla  Alawiya,  Nurani  Ajeng  Tri  Utami, Perlindungan  Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal S.L.R. Vol. 2 No. 1 . Hal 76. 2020.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## DAFTAR PUSTAKA
Anggun  Riska  Amalita,  Nayla  Alawiya,  Nurani  Ajeng  Tri  Utami,
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penderita  Gangguan  Jiwa  Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal S.L.R . Vol. 2 No. 1 . Hal 76. 2020.
Bekti  Suharto,  Budaya  Pasung  dan  Dampak  Yuridis  Sosiologis  Indonesian,
Journal on Medical Science Vol. 1. No. 2, 2014.
CEDS  Unpad  dan  SDGs  Center  Unpad,  2016. Sejarah  Panjang  Praktik
Pasung di Indonesia , Wacana Harian Pikiran.
Dedi  Kurniawan,  Galuh  Kumalasari,  Frastiqa  Fahrany, Keperawatan  Jiwa Keluarga, Malang, Literasi Nusantara.
Ruby  Qumairy,  Sinkronisasi  Tehadap  Pasal  yang  Mengatur  Jaminan Kesehatan dan Pasal Sistem Jaminan Sosial. Jurnal Hukum . Vol. 3.
No. 2. Hal 1-16.
Sebastian, Mereka yang Dirundung Pasung . 2018, Media Digital Historia.
Syarniah, et. All. Studi Deskriptif Persepsi Masyarakat Tentang Pasung pada Klien  Gangguan  Jiwa  Berdasarkan  Karkteristik  Demografi,  Jurnal Skala Kesehatan. Vol. 5. No. 2, 2014.
Topo Santoso, 2023, Asas-asas Hukum Pidana , Depok, Rajawali Pers.