Peran dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Oleh Mardayulis AMIK Dumai

## Abstrak
The approach uses interpertatif approach. This approach is used because the local institutional review requires adequate interpretation to explain his role in the empowerment of society. Data analysis tool used in this research is descriptive qualitative and descriptive statistics using the rating scale. The conclusions obtained from this study, LPMK role in the empowerment. Despite the fact that these local institutions actually have the potential to empower communities. Internal factors which can encourage the role of local institutions in empowering, namely: a) Commitment of personnel agencies in the line of duty, b) Funding agencies, c) The role of local institutions that have been standard, d) The experience of institutions in empowerment, e) competence contained in the institution, f) Means-infrastructure institutions, and g). The relationship between the agency personnel. While external factors, a) village government support, b) the support of other institutions, and c) government support for City
Keywords: Empowerment, LPMK

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Dengan diberlakukanya otonomi daerah, program pengembangan masyarakat dan kelembagaannya saat ini sudah diserahkan kepada masyarakat dibawah paradigma pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya ( people centered development ). Pemerintah berperan menfasilitasi terciptanya lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat dengan menggali inisiatif dan partisipasi masyarakat lokal untuk lebih meningkatkan kemampuannya (berdaya) beserta kelembagaan yang ada (kelembagaan lokal) untuk memanfaatkan sekaligus memelihara dan menjaga kelestarian sumberdaya alam sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan ( sustainable development ).
Tidak dipungkiri bahwa kelembagaan-kelembagaan lokal yang ada ditengah masyarakat tersebut selama ini mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat termasuk petani. Lembaga-lembaga tersebut selain untuk memberdayakan masyarakat juga berperan dalam membantu pemerintah dalam menjalankan program-program dan kebijakan pembangunan. Lebih jauh dari itu, berkembangnya keswadayaan masyarakat dan peran aktifnya dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial perlu dikembangkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Korten (1982), bahwa pembangunan akan mampu mengembangkan keswadayaan masyarakat apabila pembangunan itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu dapat direalisaikan apabila memanfaatkan organisasi lokal yang ada di masyarakat.
Searah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya
diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan (Suprianto, 2004; Nasrul, 2012). Paradigma pembangunan lama yang bersifat top-down perlu direorientasikan menuju pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh Chambers dalam Anholt (2001) sering dikenal dengan semboyan “put the farmers first” . Menurut Nasikun (2000) paradigma pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya; termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akan lebih adil bagi masyarakat. Masyarakat di kelurahan betapapun mereka hidup sederhana, telah mengembangkan mekanisme dalam upaya memenuhi kebutuhan, menjangkau sumber dan pelayanan serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Mekanisme tersebut dilembagakan dalam sebuah wahana yang berupa organisasi, baik yang dilandasi oleh keagamaan, kesukuan maupun etnis (Nasrul, 2013). Nilai sosial budaya atau kearifan lokal tersebut telah terlembaga dengan baik dalam masyarakat di kelurahan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan interpertatif (Thopmson,1984 dalam Meriam 2002). Pendekatan ini dipakai karena kajian kelembagaan lokal membutuhkan interpertasi yang memadai untuk dapat menjelaskan perannya dalam pemberdayaan petani gambir. Interpretasi adalah pemahaman yang diartikulasikan, sehingga baru bisa dibuat setelah peneliti memperoleh pemahaman yang cermat dan seksama.
Metode studi kasus dipilih sebagai metode penelitian. Metode studi kasus digunakan untuk mengungkap secara ontologis (hakekat) tentang hakekat dan peran LPMK dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lokasi pelaksanaan penelitian di Kelurahan Bagan Kaladi Kota Dumai.
Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, melakukan pentabulasian data, menyajikan data yang akan diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah (Sugiyono, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran LPMN Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pada prinsipnya, ada bentuk modal sosial yang dimiliki oleh daerah atau kelurahan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluruahan (LPMK), lembaga ini nyata-nyata fungsinya untuk memberdayaan masyarakat kelurahan yang diharapkan berdampak terhadap pendapatn dan ekonomi masyarakat. Sampai saat ini program pemberdayaan yang dilakukan LPMK Keluruahan Bagan Kaladi memberikan fasilitasi dan pelatihan dalam mengakses sumber dan modal usaha masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Kegiatanlainnya kerjasama dengan RT, Pemerintahan Kelurahan, pembuatan kelembagaan dan pembinaan koperasi. Dengan adanya dana pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah kelurahan, maka diharapkan pemerintah kelurahan mengalokasikan anggaran dana untuk lembaga ini agar dapat menciptakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan di Keluruahan Bagan Kaladi, sehingga berdampak terhadap pendapat ekonomi dan pendapatan masyarakat di kelurahan.

## Faktor Pendorong Peran LPMK
Faktor pendorong agar lembaga lokal tersebut dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari faktor yang terdapat dari dalam lembaga tersebut dan juga faktor yang terdapat dari luar lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam Tabel di bawah ini akan terlihat, faktor-faktor apasaja yang dapat mempengaruhi peran lembaga tersebut.
Pada kenyataannya, ketidak berjalanannya lembaga lokal dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan di daerahnya masing-masing, disebabkan oleh banyak faktor penting yang nyata-nyata dapat mendorong peran dari lembaga tersebut. Pengidentifikasian faktor pendorong peran lembaga lokal dalam pemberdayaan bertujuan untuk membantu para pengambil kebijakan dan para peneliti untuk dapat mencarikan solusi agar lembaga- lembaga tersebut dapat berfungsi dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## Tabel Faktor Pendorong LPMN Berperan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Faktor Pendorong % Rangking Dari Informan FAKTOR INTERNAL Peran lembaga lokal yang telah baku 85% Kopetensi SDM yang terdapat di lembaga 78% Sarana-prasarana lembaga 77% Komitmen aparatur lembaga dalam menjalankan tugas 92% Pendanaan lembaga 87 % Pengalaman lembaga dalam pemberdayaan 80 % Hubungan antara aparatur lembaga 70% FAKTOR EKSTERNAL Dukungan pemerintah kelurahan 93% Dukungan pemerintah Kabupaten 80% Dukungan kelompok lain
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diurut faktor internal dan eksternal yang dapat mendorong peran lembaga lokal dalam pemberdayaan. Adapun faktor Internal yang dapat mendorong peran lembaga lokal dalam pemberdayaan tersebut, yaitu:
1. Komitmen aparatur lembaga dalam menjalankan tugas Dibutuhkan komitmen yang tinggi pada setiap pengurus lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan, setiap pengurus lembaga lokal tidak diberikan honor atau gaji untuk menjalankan tugasnya, sehingga kekuatan komitmen dari aparatur kelembagaan tersebut menjadi satu kekuatan dalam menjalankan tugasnya.
2. Pendanaan lembaga Lembaga-lembaga lokal yang terdapat di kelurahan, memang tidak memiliki pendanaan yang jelas dan kontineu, sehingga untuk menjalankan fungsi dari lembaga tersebut, dirasa sulit dilakukan oleh pengurus lembaga tersebut. Harus
diakui bahwa lembaga lembaga-lembaga lokal tersebut membutuhkan dana operasional lembaga untuk menjalankan fungsi dari lembaga tersebut.
3. Peran lembaga lokal yang telah baku Fungsi dan peran lembaga lokal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kelurahan, dan proses mendefenisikan fungsi dan peran lembaga tersebut terkungkung dengan SK pendirian lembaga. Membuat pengurus lembaga lokal tersebut tidak berani melakukan inovasi dalam melakukan pemberdayaan petani gambir.
4. Pengalaman lembaga dalam pemberdayaan
Keterbatasan pengalaman dari lembaga-lembaga local dalam kegiatan pemberdayaan juga dapat menjadi faktor pendorong lembaga tersebut dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan. Semakin tinggi pengalaman lembaga dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, maka akan semakin mudah meraka untuk melakukan kegiatan pemberdayaan.
5. Kopetensi SDM yang terdapat di lembaga Kompetensi SDM yang menjalankan lembaga-lembaga lokal juga menjadi faktor agar lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik. Semakin baik kondisi SDM yang ada di lembaga tersebut, maka baik juga jalannya lembaga yang diurusnya. Sedangkan, pada kenyataannya kompetensi SDM yang ada di lembaga-lembaga lokal saat ini masih memiliki kekurangan terutama dibidang teknologi dan manajemen. Pada hal, kedua kompetensi tersebut sangat dibutuhkan dalam menciptakan lembaga yang berkualitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
6. Sarana-prasarana lembaga Kebanyakan lembaga-lembaga lokal yang ada di kelurahan, masih mengalami keterbatasan dari segi sarana dan prasarana. Masih ada lembaga tersebut yang tidak memiliki kantor sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jikapun lembaga tersebut memiliki kantor, namun tidak dilengkapi dengan peralatan kantor yang lemngkap. Namun, kondisi ini tidak terlalu mempengaruhi, jika petugas yang ada dilembaga tersebut benar-benar memiliki komitmen dalam menjalankan fungsinya.
7. Hubungan antara aparatur lembaga dengan masyarakat Faktor pendorong lainnya adalah hubungan antara aparatur lembaga dengan masyarakat. Semakin baik hubungan yang mereka miliki, maka akan semakin baik juga keberlanjutan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan oleh lembaga tersebut.
Sedangkan faktor eksternal yang dapat mendorong peran lembaga lokal dalam pemberdayaan petani gambir, yaitu:
1. Dukungan pemerintah kelurahan
Untuk menciptakan lembaga-lembaga lokal dapat berperan sebagai lembaga yang dapat memberdayakan di daerahnya, maka dukungan pemerintah kelurahan sangatlah dibutuhkan. Karena, seluruh lembaga tersebut berada dalam naungan pemerintah kelurahan. Dukungan yang dimaksudkan disini benar-benar memposisikan lembaga lokal tersebut dapat berjalan dengan baik untuk melakukan pemberdayaan petani gambir.
2. Dukungan kelompok lain Kelompok-kelompok lain seperti RT dan RW yang ada saat ini, diciptakan oleh pemerintah untuk menciptakan kekuatan dari masyarakat secara kolektif dalam mengatasi permasalahan. Maka dari itu, kelompok yang sudah ada diharapkan dapat membantu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah ini.

## 3. Dukungan pemerintah Kota
Pemerintah Kota Dumai melalui SKPD yang menaungi kegiatan pemberdayaan, juga menjadi faktor yang dapat mendorong terciptanya kegiatan pemberdayaan.

## DAFTAR PUSTKA
Adi, I.R. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas.
Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
Adimihardja, K. dan Hikmat, 2001, Participatory Research Appraisal : Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora Utama Press, Bandung.
Antholt, C.H, 2001, Agricultural Extension in the Twenty-First Century dalam Eicher dan Staatz (eds). 2001. International Agricultural Development. Third Edition. Johns Hopkins.
Bachrach P. Dan M.S. Baratz. 1970. Power and Poverty: Theory and Parctice. New York: Oxford University Press.
Bungin, B. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya : Airlangga.
Sidu, D 2006. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
Dove, Michael R., 1985, Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Hikmat, H. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora: Bandung.
Ife, J.W. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives, Vision,
Analysis and Practice: Longman. Australia.
Imron, M.A, dkk. 2002. Peran Institusi Lokal dalam Pembangunan Desa (Suatu Kajian Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro). Publikasi Ilmiah. Pasca Sarjana.Univ. Brawijaya. Malang.
Israel, A, 1992, Pengembangan Kelembagaan, Pengalaman Proyek-proyek Bank Dunia, LP3ES, Jakarta.
Jamasy, O. 2004. Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta Selatan: Blantika.
Nasrul, W. 2012. Pengembangan Kelembagaan Pertanian untuk Meningkatkan Kapasitas Petani Terhadap Pembangunan Pertanian. Menara Ilmu. Vol. III No.29, Juni 2012 Nasrul, W. 2013. Peran Kelembagaan Lokal Adat dalam Pembangunan Desa. Jurnal Ekonomi Pembangunan . Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 102-109
Todaro, Michael P. 1889. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.