Syarat Ijab  Kabul  Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah

## Perspektif Ulama  Empat  Madzhab
Dea  Salma Sallom UIN  Sunan Kalijaga  Yogyakarta Email: de asalma9@g mail.c om

## Abstract
As global civilization and technology advance, so do the problems that humanity as a whole must solve, especially by Muslims who follow certain lifestyle standards. Islam regulates marriage  in  sufficient  detail, including  the  issue  of ittihad  al-majlis  in  the marriage  contract,  which  becomes  problematic  due  to  technological  advances  and human elasticity. Using the  library research method and  based on information  from library  materials,  the  author  will  use  it  to  identify  relevant  legal  provisions  and principles to address the problems found. The results of this study show that ittihad al- majlis in  the marriage  contract has  several meanings  according to  the views  of  the scholars of the four madhabs,  some argue that ittihad al-majlis  does not have to  be united in one place, but rather the ijab and kabul are the ones who are in one place, meaning that the person who will perform the ijab and kabul does not have to be in one place as well as the witnesses.
Keywords: Ittihad al-majlis, ijab kabul, marriage.

## Abstrak
Seiring  kemajuan  peradaban  dan  teknologi  global,  begitu  pula  masalah-masalah  yang harus  diselesaikan  oleh  umat  manusia  secara  keseluruhan,  terutama  oleh  umat  Islam yang  mengikuti  standar  gaya  hidup  tertentu.  Islam  mengatur  pernikahan  dengan  cukup rinci,  termasuk  masalah  ittihad  al-majlis  dalam  akad  nikah,  yang  menjadi  problematik karena  kemajuan  teknologi  dan  elastisitas  manusia.  Dengan  menggunakan  metode library  research  dan  berdasarkan  informasi  dari  bahan  pustaka,  penulis  akan memanfaatkannya  untuk  mengidentifikasi  ketentuan  dan  prinsip  hukum  yang  relevan untuk  mengatasi  masalah  yang  ditemukan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa ittihad  al-majlis  dalam  akad  nikah  memiliki  beberapa  arti  menurut  pandangan  ulama empat  madzhab,  sebagian  berpendapat  bahwa  ittihad  al-majlis  tidak  harus  bersatu dalam  satu  tempat,  melainkan  ijab  dan  kabulnya  lah  yang  berada  dalam  satu  tempat, artinya  orang  yang  akan  melakukan  ijab  dan  kabul  tidak  harus  berada  di  satu  tempat begitu  juga  dengan  saksi-saksinya.  Sebagian  lain  berpendapat  bahwa  ittihad  al-majlis adalah  bersatunya  seluruh  orang  yang  bersangkutan  dalam  pernikahan  dalam  satu tempat,  artinya  tidak  sah  jika  ijab  dan  kabul  tidak  dilakukan  pada  satu  tempat  atau waktu.
Kata Kunci : Ittihad al-majlis , ijab  kabul,  pernikahan.

## Pendahuluan
Pemenuhan  syarat  dan  rukun  nikah  berpengaruh  pada  sah  atau  tidaknya  sebuah pernikahan. Salah  satunya  adalah  akad atau  kalimat  ijab  dan kabul.  Akad  adalah  prosesi yang  sangat  sakral  dalam  pernikahan  sehingga  para  ulama  bersepakat  jika  pernikahan baru  diakui  dan  dianggap  sah  apabila  dilaksanakan  dengan  akad  yang  mencakup  ijab dan  kabul  antara  laki-laki  dan  wanita,  atau  antara  seseorang  yang  mewakilinya,  dan menjadi tidak  sah  jika  hanya  didasarkan  pada asas  saling  menyukai  tanpa  disertai  akad. 1 Untuk  terjadiya  suatu  akad  yang  mempunyai  akibat  hukum  pada  suami  istri, maka  syarat  dan  rukun  akad  harus  terpenuhi. 2 Ulama  sepakat  menempatkan  ijab  dan kabul  sebagai  rukun  perkawinan.  Untuk  sahnya  suatu  akad  perkawinan  disyaratkan beberapa  syarat.  Di  antara  syarat  tersebut  adalah  yang  disepakati  ulama  dan  di antaranya  dipeselisihkan  oleh  ulama.  Salah  satunya  adalah  besatunya  majlis. 3
Artinya,  ketika  ijab  kabul  tidak  disisipkan  diantara  katakata  lain,  atau  sesuai adat  setempat  jika  ada  jeda  yang  mengganggu  peaksanaan  ijab  kabul.  Namun,  tidak ada  kearusan  untuk  langsung  menucapkan  ijab  kabul.  Jika  majelis  berlangsun  lama  dan ada  interval  diantaranya,  selama  tidak  mengganggu  ucapan  ijab  kabul,  itu  masi dianggap  sebaai  satu majelis. 4
Seiring  berubahnya  zaman  bersamaan  dengan  kemajuan  peradaban  manusia dan  teknologi  yang  semakin  berkembang,  pernikahan  kini  tidak  hanya  dilakukan  secara langsung,  namun  juga  mulai  muncul  pernikahan  secara  daring  atau  online,  seperti melalui  telepon,  video  call,  google  meet,  zoom  dan  lain-lain,  yang  disebabkan  karena beberapa  faktor  yang  tidak  memungkinkan  calon  untuk  melakukan  ijab  kabul  di  tempat yang  sama,  salah  satunya  seperti  berada  di  luar  daerah  atau  luar  negeri  yang  tidak memungkinkan  untuk  kembali.
Pernikahan  melalui  daring  adalah  salah  satu  praktek  pernikahan  yang  akad serah  terimanya  dilakukan  melalui  sambungan  telepon  atau  internet,  jadi  antara  pihak laki-laki dengan  pihak  wanita bersama  wali  dan saksi  tidak  berada di  tempat  yang  sama, dan  yang  ditampilkan  hanya  bentuk  visual  dari  pihak  yang  bersangkutan  melalui bantuan  alat  elektronik  yang  terhubung  dengan  jaringan  internet,  seperti  handphone atau  laptop  yang  terhubung  wifi  atau  paket data. 5
Namun  terdapat  beberapa  persyaratan  untuk  keabsahan  akad  nikah  yang  terdiri dari ijab  dan  kabul,  diantaranya  adalah ittihad  al-majlis yakni  bersatunya  tempat  duduk atau  tempat  terseenggaranya  acara,  seperti  yang  biasa  terjadi  dalam  akad  nikah  yang dilakukan  oleh  masyarakat  umum.  Jurnal  ini  akan  membahas  problem  pada  ijab  kabul dalam  akad  nikah  yang  harus  dilakukan  dalam ittihad  al-majlis, para  ulama  relative berbeda  dalam  memberikan  konsep  dan  pendapat  tentang  hal  tersebut,  yang  tentu  hal ini  akan  memberikan  dampak  hukum  yang  berbeda  pula.  Penulis  merasa  perlu  adanya analisis  lebih  jauh  terhadap  konsep ittihad  al-majlis yang  saat  ini  menjadi  problem sebab  adanya  kemajuan  teknologi  dan  elastisitas  peradaban  manusia,  bagaimana pendapat  para  ulama  madzhab  mengenai  hal  tersebut.  Untuk  menghindari  meluasnya pembahasan,  penulis  akan  membatasi  pembahasan  tulisan  ini  pada    pandangan  empat madzhab.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  peneitian kualitatif  dengan  beberapa  dokumen  yang  bersifat  kata  atau  kalimat  yang  berkaitan dengan  interpretasi  terhadap  syarat  ijab  kabul.  Penelitian  ini  menggunakan library research atau  penelitian  pustaka  sebagai  sumber  datanya,  berdasarkan  data  dari  bahan pustaka  akan  penulis  gunakan  untuk  menentukan  terkait  ketentuan  hukum  dan  prinsip- prinsip  guna  memecahkan  permasalahan  yang  digali.  Dengan  menggunakan  sumber data  primer  diantaranya  undang-undang  pernikahan  dan  sumber  data  sekunder  berupa karya-karya  ilmiah,  buku-buku  hukum,  makalah,  jurnal,  disertasi  dan tesis. 6
1 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah ,  ed.  H  Kamaluddin  and  A  Marzuki,  Indonesia  (Bandung:  Al-Ma’arif, 1986).  40.
2 Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M, Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H., Fik ih Munak ahat Kajian Fik ih Nik ah Lengk ap, (Depok: Rajawali  Pers, 2013).  86.
3 Prof.  Dr.  Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indo nesia:  Antara  Fiqih  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan,  ed. Pertama,  (Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2016).  62.
4 Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M, Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H., Fik ih Munak ahat Kajian Fik ih Nik ah Lengk ap, (Depok: Rajawali  Pers, 2013).  86.
5 Miftah Farid, “Nikah  Online  Perspektif Hukum,” Jurisprudentie 5 (2018):  179.
6 M.si. Prof. Dr.  Ir.  Raihan, “Metodologi Penelitian,” Universitas Islam Jak arta , 2017,  50.

## Penelitian  Terdahulu
Penulisan  penelitian  terdahulu  ini  memiliki  tujuan  agar  penelitian  ini  memiliki pembanding  dan  acuan.  Di  sisi  lain  adalah  untuk  menghindarkan  dari  peranggapan ketidakorisinalitasan  penelitian  ini.  Oleh  karenanya  dalam  tinjauan  literatur  ini  peneliti memasukkan  hasil  dari  penelitian  terdahulu,  yakni:
Jurnal  hasil  penelitian  Multazim  AA  berjudul  “Konsepsi  Imam  Syafi’I  Tentang Ittihadul  Majlis  Dalam  Akad  Nikah”,  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan  penelitian  pustaka  dan  fied  research  atau  penelitian  lapangan  sebagai  sumber datanya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  konsep  ittihadul  majlis menurut  pandangan  Imam  Syafi’i.Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  dapat disimpulkan  bahwa,  dalam  pandangan  madzhab  syafi’i  tentang  status  hukum  akad nikah  dengan  tanpa  ittihadul  majlis  adalah  tidak  sah  karena  tidak  terpenuhinya  syarat dalam  salah  satu  rukun  nikah.  Sedangkan  ittihadul  majlis  dalam  akad  nikah  adalah kesinambungan  antara  penguapan  ijab  dan  qabul  dan  harus  satu  tempat  akad, sendangkan  kedua  orang  saksi  harus  bisa  melihat  dengan  matanya  untuk  menunjukkan kesetiaan  dan  kesiapan  dari  kedua  calon  mempelai  sehingga  akan  membawa  dampak positif  bagi  kelangsungan  rumah  tangga  mereka  di  kemudian  hari  dan  kemaslahatannya benar-benar  tercapai.
Jurnal  hasil  penelitian  Irma  Zhafira  Nur  Shabrina  Hajida  (2019)  berjudul “Nikah  via  Telepon  dan  Media  Sosial”,  dengan  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif  penulis  membuat  peneitian  ini  dengan  tujuan  untuk  mengetahui pendapat  para  uama  tentang  pernikahan  via  telepon  atau  media  sosial.  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan,  dapat  disimpukan  bahwa  terdapat  dua  penafsiran  berbeda mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  ittihadul  majis.  Yang  pertama  bahwa  ijab  kabul harus  dilaksanakan  dalam  satu  upacara  akad  nikah,  yang  kedua,  bahwa  bersatunya majlis  disyaratkan  memiliki  kesinambungan  antara  ijab  dan  kabul  juga  keberadaan  dua orang  saksi  yang  wajib  melihat  dengan  mata  kepala sendiri.
Hasil dan Pembahasan
A. Konsep Dasar Nikah
1. Pengertian  Nikah
Menurut  bahasa,  nikah  berasal  dari  kata nakaḥa  yankiḥu  nikāḥan yang memiliki  arti  bersenggama.  Artinya,  pernikahan  adalah  sahnya  hubungan  suami istri  yang  akan  menciptakan  akibat  hukum,  hak,  dan  kewajiban  bagi  suami  dan istri. 7 Pernikahan  adalah  akad  yang  bisa  membuat  pergaulan  laki-laki  dan perempuan  yang  bukan  mahram  menjadi  halal  dan  memiliki  batasan  hak  dan kewajiban. 8 Yang  dimaksud  dengan  hak  disini  adalah  apa  yang  diterima seseorang  dari  orang  lain,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  kewajiban  adalah apa  yang  dilakukan  seseorang  terhadap  orang  lain.  Dalam  hubungan  suami  istri dalam  rumah  tangga  suami  memiliki  hak,  dan  begitu  pula  istri  yang  memiliki hak.  Dibalik  itu  suami  memiliki  beberapa  kewajiban  dan  begitu  pula  istri. 9 T.M Hasbi  Ash  Shiddiqy  mengungkapkan  bawa  pernikahan  adalah  akad  yang terjalin  karena  adanya  pengakuan  dari  laki-laki  dan  wanita  yang  sudah ditentukan  oleh  syara’  dalam  menjalani  kehidupan  berumah  tangga  secara halal.
Menurut  jumhur  ulama  ahli  fikih,  pernikahan  merupakan  akad  yang didalamnya  memiliki  hukum  yang  menentukan  bolehnya  hubungan  intim  atas dasar  pernikahan. 10 Pengertian  ini  dibuat  dari  segi  hukum  yang  telah memperbolehkan  apa  yang  tadinya  tidak  diperbolehkan  antara  hubungan  laki- laki  dengan  perempuan,  yang  semula  haram  menjadi  halal  dan  bahkan  menjadi ladang  pahala  sebab  dalam  pelaksaannya,  pernikahan  adalah  tuntunan  agama dan  mempunyai  tujuan  atau  maksud  untuk  mendapatkan  ridho  Allah  SWT. Pernikahan  merupakan  akad  atau  pengikat  yang  akan  membuat  laki-laki  dan
7 Abdul Haris Naim, Fiqih Munak ahat (Kudus: STAN Kudus, 2018). 17.
8 Beni  Ahmad Saebani, Fiqih Munak ahat (Bandung: Pustaka Setia, 2018).  9.
9 Prof.  Dr.  Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqih  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan,  ed. Pertama,  (Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2016).  159.
10 Beni  Ahmad Saebani, Fiqih Munak ahat 1 , 8th ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2018).  60.
perempuan  halal  dalam  berhubungan  intim  dengan  tujuan  mewujudkan keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmat  Allah. 11
Sedangkan  jika  dalam  istilah,  ulama  berbeda  pemikiran  dalam mengemukakan  pendapat  mengenai definisi  pernikahan.  Ulama  Hanafi mengartikanperkawinan  sebagai  akad  mut'ah  dengan  sengaja,  artinya  laki-laki dapat  menguasai  seluruh  tubuh  perempuan  untuk  memperoleh  kesenangan  dan kepuasan. 12 Madzhab  Syafi’i  mendefinisikan  perkawinan  sebagai  akad  yang mengandung  kepemilikan  untuk  mengadakan  hubungan  perkawinan  atau persetubuhan  yang  dinyatakan  dengan  kata ankaḥa atau tazwij atau  dengan kata-kata  yang  disamakan  keduanya,  artinya  dengan  perkawinan  seseorang dapat  memperoleh  atau  memperoleh  kesenangan  dari  pasangannya. 13 Madzhab hambali  mengutarakan  bahwa  pernikahan  merupakan  akad  yang  memakai lafadz nikah atau tazwij untuk  mendapat  kepuasan,  artinya  laki-laki  bisa memperoleh  kepuasan  dari  perempuan  dan  sebaliknya  dengan  catatan keduanya  telah  melalui  akad  nikah. 14 Sedangkan  menurut  Madzhab  Maliki pernikahan  merupakan  akad  yang  artinya  mut’ah  untuk  meraih  kepuasan dengan  tidak  mewajibkan  adanya  harga. 15
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pernikahan  merupakan  akad yang  sangat  kuat  atau miitsaqan  ghalidhan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah. 16 Sedangkan  Undang-Undang  Nomor    1 Tahun  1974  tentang  pernikahan p ada  Bab  I  Dasar  Pernikahan  menjelaskan bahwa Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 17 Dan bahwa batas  usia  minimal  perkawinan  adalah  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  perempuan.
11 Muthiah, Huk um Islam: Dinamik a Seputar Huk um Keluarga . 46.
12 Saebani, Fiqih Munak ahat 1 . 11. 13 Saebani. 11. 14 Saebani. 12. 15 Saebani. 12. 16 Kompilasi Huk um Islam (KHI) .
17 Undang-Undang Pernik ahan (Permata Press, n.d.).
Hal  ini  teraktub  dalam  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tetang  perkawinan  yang  berbunyi “Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan  belas)  tahun. 18
Pengertian  di  atas  menunjukan  bahwa  pernikahan  adalah  akad  antara pria  dan  wanita  yang  sebelumnya  tidak  mempunyai  hubungan  apapun    dalam tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  yang  didasari  dengan  kerelaan  dan rasa  suka  antara  kedua  belah  pihak  untuk  menghalalkan  hubungan  antara keduanya  sesuai  dengan  syara’  sehingga  menimbulkan  korelasi  kesalingan dalam  pemenuhan  kebutuhan  kehidupan  rumah  tangga.

## 2. Dasar Hukum  Nikah
Dasar  hukum  nikah  dalam  Islam  adalah  Al-Quran  dan  Hadis.  Hal  ini dapat  diketahui  dari  banyaknya  nash  yang  memuat  hal  itu.  Kedua  sumber  inilah yang  menjadi  dasar  atas  legalisasi  praktek  pernikaan.  Dengan  demikian  nikah baru  dianggap  sah  atau  tidak  tergantung  kepada  harmonisasi  nikah  itu  sendiri. Dengan  kedua  sumber  hukum  tersebut,  diantara  ayat  Al-Quran  yang  menjadi landasan  atau  legalitas  nikah  antara  lain:
َث َلَُث َو  ٰىَنْثَم  ِءاَسِ نلا َن ِم ْمُكَل َباَط اَم اوُحِكْناَف  ٰىَماَتَيْلا يِف اوُطِسْقُت  الََّأ ْمُتْف ِخ  ْنِإ َو َعاَب ُر َو ۖ اوُلوَُْت  الََّأ  ٰىَنَْْأ ََِل ََٰٰ   ْمُكُناَََْْأ  َْْكََ َم اَم  ْوَأ  ًَِ ِِا َوَف اوُل َِِْْت  الََّأ ْمُتْف ِخ ْنَِِف
Artinya:  “Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  data  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika kamu takut  tidak  dapat berlaku  adil,  maka  (kawinilah) seorang  saja,  atau  budak- budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  adlah  lebih  dekat  kepada  tidak berbuat  aniaya”.  (Q.S. An-Nisa’:3). 19
Berdasarkan  ayat  di  atas,  jelas  bahwa  nikah  itu  lebih  baik  dengan perempuan  yang  dicintai  atau  sama-sama  cinta.  Diperbolehkannya  istri  lebih satu  (berpoligami)  akibat  adanya  sesuatu  yang  dikhawatirkan  melanggar
18 Undang-Undang No.1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan.
19 Departemen  Agama RI,  Al-Quran dan terjemahan,  (Jakarta:  Departemen Agama RI,  1986).  115.
hukum  Allah.  Seperti  tidak  bisa  berlaku  adil  dalam  pemenuhan  hak-hak  anak yatim  juga  diperboehkannya  poligami  itu  apabila  sanggup  berlaku  adil  terhadap semua  istri  dalam  memberi  nafkah  dan  menggaulinya.  Jika  tidak,  maka perbuatan  poligami  akan menimbulkan  maksiat  (dosa untuk  suami). 20
Anjuran  untuk  meikah  juga  terdapat  dalam  hadis  Nabi  Muhammad  yang diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim,  dari  Ibnu  Mas’ud:  Rasulullah  bersabda kepada  kami:  “Wahai  kawula  muda,  siapa  diantara  kalian  sudah  punya  biaya nikah,  maka  menikahlah  karena  nikah  itu  lebih  memejamkan  mata  dan  lebih menjaga  kehormatan  (farji/kelamin)  dan  siapa  yang  belum  mampu  sebaiknya puasa,  karenapuasa  itu  menciptakan  keseimbangan.”  (HR.  Muslim  dalam  kitab Sahihnya  dari  Yahya  dan  seelain  dari  Muawiyah  dan  jga  Bukhari  dalam  hadis lain  yang  serupa).

## 3. Hukum  Nikah
Nikah  jadi  wajib  jika  orang  sudah  stabil  finansialnya  dan  mampu  untuk adil  pada  wanita  yang  dinikahinya  serta  mempunya  praduga  yang  kuat  bahwa ia  akan  melakukan  zina  jika  tidak  menikah.  Perbedaannya  dengan  hukum  nikah yang  fardhu  adalah  jika  dalam  hukum  fardhu,  dalilnya  dan  penyebabnya  sudah qath’i atau  pasti.  Sedangkan  dalam  hukum  wajib  nikah,  dalil  dan  sebab- sebabnya  adalah  atas dẓanni atau  dugaan  yang  kuat. 21 Namun  nikah  dapat menjadi  haram  jika  finansial  yang  dimiliki  oleh  seseorang  belum  stabil  dan nantinya  akan  menganiaya  keluarga  jika  dipaksakan  menikah.  Nikah  dalam kondisi  ini  jelas  dikatakan  haram  karena  dalam  Islam  tujuan  menikah  ialah untuk  meraih  kemaslahatan  dunia  akhirat. 22
Kemaslahatan  ini  tidak  mungkin  tercapai  apabila  pernikahan  hanya dijadikan  pelampiasan,  penganiayaan,  kekerasan,  dan  lain  sebagainya  yang
20 Moh Anwar, Fiqih Islam (Karawang:  Sinar  Ilmu,  1979).  88.
21 Muhammad Abu Zahrah, Tarik h Al-Madhahib  Al-Islamiyyah Fi Siyasah  Wa Aqa’id  Wa Tarik h  Al Madhahib Al-Fiqhiyyah (Kairo: Darul Fikri,  n.d.). 21.
22 Abdu Aziz Muhammad Azam and Abudl Wahab Sayy ed Hawas, Fiqih Munak ahat Khitbah, Nik ah Dan Talak (Jakarta: Amzah,  2011).  121
hukumnya  adalah  wajib  untuk  menjauhi  atau  tidak  memasuki  pernikahan tersebut  agar  menghindarkan  dari  perbuatan  haram.  Meninggalkan  pernikahan menjadi  salah  satu  alternatif  utama  yang  diharapkan. 23
Menurut  madzhab  Syafi’i  menikah  berhukum  makruh  untuk  seseorang yang  memiliki  kekhawatiran  tidak  bisa  memenuhi  kewajiban  terhadap  sang istri. 24 Menjadi  makruh  jika  seseorang  berada  di  antara  keduanya,  misalnya seseorang  telah  mampu  secara  finansial  danmengkhawatirkan  zina,  tetapi  yakin bisa  menganiaya  istri  jika  menikah.
Pernikahan  juga  dapat  dihukumi  mubah  jika  seseorang  masih  bisa mempertahankan  nafsunya  untuk  tidak  berbuat  zina  tapi  ia  belum  berniat mempunyai  keturunan  dan  jika  ia  menikah  pun  ibadah  sunnahnya  tidak  sampai tertinggal  atau  terlantar. 25

## 4. Rukun  dan  Syarat Nikah
Sebelum  pernikahan  berlangsung,  laki-laki  dan  perempuan  harus memastikan  bahwa  mereka  telah  memenuhi  syarat  rukun  pernikahan.  sebab rukun  pernikahan  pada  dasarnya  adalah  sebuah  esensi  pernikahan  yang  apabila salah  satunya  tidak  dipenuhi  maka pernikahan  tersebut  tidaklah  sah. 26
Jumhur  ulama  menyebutkan  rukun  pernikahan  ada  lima  yaitu  calon suami,  calon  istri,  wali,  dua  orang  saksi  dan  ijab  kabul. 27 Rukun  tersebut menuangkan  syarat-syarat,  yakni:
Syarat  calon  suami: 28
1) Beragama  Islam.
23 Zahrah, Tarik h  Al-Madhahib  Al-Islamiyyah  Fi  Siyasah  Wa  Aqa’id  Wa  Tarik h  Al  Madhahib  Al - Fiqhiyyah . 45. 24 Slamet  Abidin and Aminuddin, Fiqh Munak ahat Jilid 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 23.
25 Abidin and Aminuddin.
26 Aulia Muthiah, Huk um Islam, Dinamik a Seputar Huk um Keluarga (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).  61.
27 Kompilasi Huk um Islam (KHI) .
28 Saebani, Fiqih Munak ahat 1 .
2) Laki-laki,  bukan musykil (banci)  yaitu  statusnya  tidak  jelas,  apabila melakukan  pernikahan  dengan  laki-laki  berjenis musykil maka  pernikahan tidak  sah.
3) Jelas  orangnya,  diketahui  asal-usulnya,  jelas  identitasnya  dan  ada  ditempat ketika  pernikahan  berlangsung. 29
4) Bisa  memberikan  persetujuan,  berakal,  tidak  gila,  paham  makna  pernikahan dan akad yang  akan  diucapkan.
5) Tidak  mempunyai  halangan  pernikahan,  antara  calon  suami  dan  istri  tidak ada hubungan  keturunan,  sesusuan  atau  pertalian  kerabat semenda.
Adapun  syarat  bagi  Calon  istri  adalah:
1) Beragama  Islam.
2) Perempuan, bukan musykil (banci)  yaitu  status  seseorang  tidak  jelas,  apabila melakukan  pernikahan  dengan  laki-laki  berjenis musykil maka  pernikahan tidak  sah. 30
3) Jelas  orangnya,  diketahui  asal-usulnya,  jelas  identitasnya  dan  ada  ditempat ketika  pernikahan  berlangsung.
4) Dapat  dimintai  persetujuannya,  berakal,  tidak  gila  dan  paham  setiap  makna dari  ijab  dan kabul  pernikahan.
5) Tidak  ada  halangan  dalam  perkawinan  yaitu  tidak  termasuk  golongan  orang yang  diharamkan  untuk  dinikahi,  seperti  adanya  hubungan  nasab, menyusui,  dan  ikatan  perkawinan.  Jika  bukan  wanita  yang  masih  dalam masa iddah atau  masih  istri  orang  lain. 31
Terhadap  usia  calon  suami  dan  istri  dalam  fikih  klasik  tidak menjelaskan  secara  detail,  hanya  saja  calon  pasangan  harus  sudah  baligh  namun Kompilasi  Hukum  Islammemberi  penjelasan  berdasarkan  pasal  15  ayat  1  KHI yaitu: “Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga  pernikahan  hanya boleh dilakukan calon  mempelai yang telah  mencapai umur yang  ditetapkan
29 Namun  dewasa ini  banyak fenomena  kontemporer yang  menyebabkan adanya  pengecualian  dalam kehadiran calon mempelai  laki-laki  pada akad nikah, seperti keadaan yang tidak memungkinkan.
30 Azam  and Hawas, Fiqih Munak ahat Khitbah, Nik ah Dan Talak . 98.
31 Saebani, Fiqih Munak ahat 1 .
pada  pasal  7  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yakni  calon  suami sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  istri  sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.” Namun ketentuan  pasal 7 tersebut telah diamandemen  pada tahun  2019  sehingga  berbunyi “pernikahan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”
Wali,  memiliki  persyaratan:  laki-laki,  beragama  Islam,  dewasa, memiliki  hak  perwalian,  perwaliannya  tidak  terhalangi.Syarat  yang  harus dipenuhi  ketika  menikah  ialah  perwalian  karena  nikah  tanpa  hadirnya  wali  itu menyebabkan  pernikahan  tidak  sah.  Wali  dalam  pernikahan  terdiri  dari  wali nasab  dan  wali  hakim.  Wali  nasab  yakni  wali  yang  merupakan  kerabat  terdekat pihak  perempuan.  Apabila  wali  nasab  tidak  ada  selurunya  atau  bukan  yang beragama  Islam,  maka  pihak  perempuan  bisa  mengalihkannya  ke  wali  hakim untuk  menjadi  walinya. 32
Saksi  memiliki  syarat:  minimal  dua  orang  laki-laki;  hadir  dalam  ijab kabul;  dapat  mengerti  maksud  akad;  Islam  dan  adil,  dewasa,  berakal,  tidak memiliki  gangguan  ingatan,  tidak  tuli. 33 Saksi  dalam  perkawinan  harus  ada  dua laki-laki  muslim  yang  dewasa  dan  tidak  tuli.  Keduanya  harus  hadir  pada  saat akad  nikah  karena  kehadiran  saksi  merupakan  penentu  sah  tidaknya  suatu  akad nikah.hal  ini  dipertegas  oleh  Kompilasi  Hukum  Islam  padal  26  yaitu: “Saksi harus  hadir  dan  menyaksikan  secara  langsung  akad  nikah  serta menandatangani  Akta  Nikah  pada  waktu  dan  di  tempat  akad  nikah dilangsungkan.”
Ijab  kabul  mempunyai  syarat:  wali  menyatakan  akan  menikahkan;  calon suami  menyatakan  penerimaan;  menggunakan  sighat  nikah, tazwij atau kesamaan  arti  dari  keduanya;  antara  ijab  dan  kabul  bersinambungan;  diantara ijab  dan  kabul  artinya  jelas;  orang  yang  terkait  dengan  ijab  dan  kabul  tidak dalam  keadaan  beihram,  berhaji  atau  umrah;  minimal  empat  orang  yang
32 Muthiah, Huk um Islam: Dinamik a Seputar Huk um Keluarga . 65.
33 Saebani, Fiqih Munak ahat 1 . 123.
menghadiri  siding  ijab  kabul,  yaitu  calon  mempelai  wanita  dan  wakilnya,  wali mempelai  wanita  dan saksi  yang  berjumlah  dua orang. 34
Dalam  fikih  munakahat  kajian  fikih  lengkap  menyatakan  untuk terjadinya  suatu  akad  yang  mempunyai  akibat  hukum  pada  suami  istri,  maka syarat-syarat  ijab  kabul  harus  dipenuhi;  a.  kedua  belah  pihak  sudah  tamyiz;  b. ijab  kabul  dilaksanakan  dalam  satu  majelis.  Artinya  ketika  mengucapkan  ijab kabul  tersebut  tidak  diselingi  dengan  kata-kata  lain,  atau  menurut  kebiasaan setempat  ada  penyelingan  yang  menghalangi  peristiwa  ijab  kabul.  Akan  tetapi, dalam  ijab  kabul  tidak  ada  syarat  harus  langsung.  Bila  majelisnya  berjalan  lama dan  antara  keduanya  ada  tenggat  waktu,  tetapi  tanpa  menghalagi  upacara  ijab kabul,  maka tetap dianggap  satu  majelis. 35
Dalam  kitab  Al-Mughni  disebutkan  bahwa  bila  ada  tenggat  waktu antara  ijab  kabul,  maka  hukumnya  tetap  sah,  apalagi  dalam  satu  majelis  tersebut tidak  diselingi  sesuatu  yang  mengganggu.  Dipandang  satu  majelis  selama terjadinya  nikah  dengan  alasan  sama  dengan  penerimaan  tunai  barang  yang disyaratkan  diterima  tunai.  Sedangkan  barang  yang  tidak  disyaratkan  tunai penerimaannya,  barulah  dibenarkan  hak khiyar. 36
Jika  sebelum  dilaksanakannya  ijab  telah  berpisah,  maka  ijabnya  batal, karena  esensi  ijab  telah  hilang  maka  otomatis  kabul  tidak  terlaksana.  Begitu juga  bila  keduanya  sibuk  dengan  sesuatu  yang  mengakibatkan  terputusnya  ijab kabul,  maka ijabnya  batal  sebab kabulnya  hilang. 37

## 5. Hikmah  Nikah
Pernikahan  menjadi  gerbang  yang  sudah  biasa  dan  wajar  dilalui manusia. 38 Pernikahan  pun  dikatakan  sebagai  ikatan  janji  antara  laki-laki  dan wanita  yang  telah  setuju  untuk  menjalani  kehidupan  yang  berdampingan  dalam
34 Saebani. 123.
35 Tihami,  fikih  munakahat, 86.
36 Tihami,  fikih  muhakahat, 86.
37 Tihami,  87.
38 Nasaruddin Latif, Ilmu Pernik ahan: Problematik a Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).  13.
syariat  Islam.  Para  pemeluk  agama  memandang  berat  tidaknya  hubungan tergantung  pada  apa  yang  telah  ditetapkan  oleh  tuhan  untuk  umatnya.  Bagi orang  yang  tidak  mendasarkan  pernikahan  atau  hubungan  pada  kehendak  ilahi, maka  mereka  akan  berpikir  bahwa  hubungan  suami  istri  hanya  kontrak  sosial yang  telah  disetujui  kedua  mempelai  yang  membuat  mereka  hidup berdampingan  sampai  masa  tertentu. 39
Walaupun  dalam  pernikahan  selalu  memiliki  konsekuensi,  perbedaan ini  bukanlah  perbedaan  pendapat.  Pernikahan  umumnya  berisi  persetujuan dengan  pihak  terkait  yang  melangsungkan  pernikahan  dengan  melihat perekonomian,  psikis,  serta  keturunan  yang  lahir  wajib  dirawat.  Di  dalam hukum  agama  pun  telah  memberikan  pengakuan  bahwa  pernikahan  merupakan ikatan  yang  suci,  baik,  dan  mulia.  Apabila  neraca  keagamaan  digunakan  untuk mengukurnya,  maka  pernikahan  merupakan  tembok  yang  kokoh  yang  akan menjaga  manusia  dari perbuatan  dosa karena  nafsu  dari  hal  yang  haram.
Sebagian  orang  memandang  pernikahan  sebagai  “jebakan  tikus” sebagai  persamaandari  keadaan  “yang  di  luar  ingin  masuk  dan  yang  di  dalam ingin  keluar”  dikarenakan  melihatreaita  kemalangan  yang  terjadi  dalam kehidupan  keluarga. 40 Sebetulnya  sebuah  keharusan  dalam  memahami  bahwa hal  tersebut  bukan  kesalahan  dari  lembaga  pernikahan,  melainkan  bentuk pengeliruanpihak  yang  terkait  dalam  perjalanan  pernikahan  tersebut.
Dalam  buku How  to  Pick  a  Mate yang  ditulis  oleh  Dr.  C.R.  Adams seorang  ahli  ilmu  jiwa  menyimpulkan  beberapa anggapan  bahwa;
1. Pernikahan  membuat  orang  hidup  lebih  panjang  dibanding  orang  yang  tidak menikah.
2. Persentase  orang  yang  menikah  lebih  sedikit  dipenjara  dibanding  dengan orang  yang  membujang.
3. Pelaku  self  harm  atau bunuh  diri  kebanyakan  bujang.
39 Saebani, Fiqih Munak ahat 1 . 127.
40 Saebani. 128.
4. Orang  yang  membujang  lebih  rentan  gila  dibanding  orang  yang  melakukan pernikahan. 41
Sayyid  Sabiq  menyatakan  bahwa  Islam  menganjurkan  dilangsungkannya pernikahan  karena  bagi  yang  melakukannya  akan  memperoleh  dampak  yang baik  untuk  hidupnya.
Rahmat  Hakim  mengungkapkan  bahwa  hikmah  nikah  adalah  sebagai berikut;
1. Menyambung  silaturrahim
2. Mengendalikan  nafsu  yang  buruk
3. Menghindarkan  diri  dari perbuatan  zina
4. Berjaannya  estafet  amal  manusia
5. Estetika  kehidupan
6. Mengisi  dan  meramaikan  dunia
7. Mengaja  kemurnian  nasab. 42

## B. Kedudukan  Ijab  Kabul  dalam  Akad Nikah
Pernikahan  merupakan  suatu  ikatan  lahir  batin  yang  didasarkan  atas asas  sukarela  diantara  mempelai  bersangkutan  dan  kedua  keluarga  yang bersangkutan.  Mengingat  kerelaan  dan  ketersediaan  adalah  suatu  yang  tidak diketahui  orang  lain  selain  dirinya  sendiri,  maka  sebagai  perwujudan  terhadap hal  itu  adalah  ijab  dan  kabul.  Dengan  demikian  ijab  kabul  merupakan  deklarasi atau  pengumuman  yang  merefleksikan  rasa  sukarela  antara  pihak  yang bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  dalam  fikih  sunnah  ditegaskan  oleh  Sayyid Sabiq  bahwa  ijab  kabul  adalah  rukun  esensial  bagi  akad  nikah. 43 Ini  kalimat yang arus  dipergunakan  daam  akad  nikah (ijab  dan  kabul)  pada  dasarnya  adalah lafadz  yang  bersumber  dari  kalimat  nikah  atau taẓwij .  Konsekuensinya  adalah
41 Saebani. 127.
42 Rahmat  Hakim, Huk um Pernik ahan Islam (Pustaka Setia, 2000).  27.
43 Sabiq, Fiqih Sunnah . 278.
tidak  sah  suatu  pernikahan  apabila  dalam  ijab  dan  kabul  tidak  menggunakan dua kalimat  tersebut.
Adapun  pelaksanaan  ijab  dan  kabul  umumnya  diawali  dari  pihak keluarga  wanita  sebagai  tanda  kesediaan  dalam  merelakan  anak  perempuannya serta  pelimpahan  amanah  Allah  kepada  calon  suaminya,  kemudian  dilanjutkan dengan  sambutan  penerimaan  dari  calon  suami  sebagai  tanda  kesediaan  dan kemampuan  menerima  amanah.  Ungkapan  ijab  itu  seperti  ucapan  wali:  saya nikahkan  dan  kawinkan  kamu  dengan  anak  saya  …….  binti  …….  dengan  mas kawin  …..  Sedangkan  ungkapan  kabul  (penerimaan)  dari  calon  suami  seperti: saya  terima  nikah  dan  kawinnya  ……  binti  ……  dengan  mas  kawin  …  dibayar tunai.  Namun  dalam  prakteknya,  bisa  jadi  pengucapan  ijab  itu  dari  pihak  laki- laki  kemudian  kabul  (penerimaan)  dari  pihak  perempuan. 44
Masih  berkaitan  dengan  ijab  dan  kabul,  selain  menyangkut  perihal shighat  (ucapan)  dan  tata  cara  pelaksanaannya,  masih  ada  hal-hal  lain  yang harus  dipenuhi  agar  akad  yang  dilaksanakan  sah  menurut  hukum  Islam, diantaranya  adalah:
a. Ittihad  al-majlis  (satu  majelis)
b. Kesesuaian  antara  ijab  dan  kabul.  Maksud  dari  keseuaian  disini  adalah terhadap mahallul  aqdi atau  tempat  akad  yang  berada  di  tempat  calon  istri dan mahar  yang  disebutkan  oleh  wali  atau calon  suami. 45
c. Konsistensi  ijab  dan  mujibnya,  artinya  seseorang  yang  sudah  mengucapkan ijab  tidak  boleh  menarik  ijab  yang  telah  diucapkannya  kembali  sebelum  ada pengucapan  kabul  yang  bersangkutan. 46
d. Ijab  dan  kabul  tidak  boleh  terputus,  maksudnya  setelah  mujib  mengucapkan ijab,  harus  segera  dilanjutkan  dengan  ucapan  kabul  oleh  mempelai  laki-laki tanpa  terputus  oleh  sesuatu. 47
44 Ibnu abidin, Hasyiyyah Raddul Muhtar Ala Durril Muhtar, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1996), hlm.  9.
45 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Sunnah Wa Adilatuhu (Beirut: Darul Fikri,  1989).  51.
46 Zuhaili.
47 Zuhaili.

## C. Konsep Dasar Ittihad  Al-Majlis  Dalam Akad Nikah
Dalam  kitab  al-Fiqh  ‘ala  Mazahib  al-Arba’ah  karangan  Abdurrahman al-Jaziri  mengutip  kesepakatan  ulama  mujtahid  mewajibkan  bersatunya  majlis bagi  ijab  dan  kabul. 48 Dengan  demikian  jika  majlis  untuk  pengucapan  ijab berbeda  dengan  majlis  diucapkannya  kabul  maka  akad  nikah  dianggap  tidak sah. 49 Ittihad  al-majlis  memiliki  dua  pengertian  terhadap  apa  yang  dimaksud dengan  ittihad  al-Majlis,  yaitu:
Pertama,  Ittihad  al-Majlis  adalah  bahwasannya  ijab  dan  kabul mengharuskan  pelaksanaanya  selang  waktunya  terdapat  dalam  satu  akad  nikah, dan  tidak  dilakukan  dalam  dua  kurun  waktu  yang  terpisah,  yang  berarti  bahwa ijab  diucapkan  dalam  satu  akad,  kemudian  setelah  akad  ijab  bubar,  kabul  baru diucapkan  pada  acara  berikutnya. 50 Dengan  hal  deimikian,  meskipun  dua  akad berurutan  secara  terpisah  dapat  dilakukan  dalam  satu  tempat  yang  sama,  tetapi sebabterputusnya  hubungan  antara  ijab  dan  kabul,  maka  akad  nikah  tidak  sah. 51 Dengan  demikian,  syarat  adanya  majlis  yang  bersatu  berkaitan  dengan keharusan  bersambungnya  waktu  antara  ijab  dan  kabul,  bukan  menyangkut kesatuan  tempat.  Sebab  meskimajlisnyasama,  tetapi  jika  dilakukan  dalam  dua waktu  yang  berbeda  atau  terpisah,  maka  kesinambungan  antara  pelaksanaan ijab  dan  pelaksanaan  kabul  belum  terwujud,  oleh  karena  itu  akad  nikah  menjadi tidak  sah.  Dalam  menjelaskan  konsep  ittihad  al-majlis,  Sayyid  Sabiq menekankan  pada  pengertian  bahwa  tidak  boleh  ada  pemutusan  antara  ijab  dan kabu. 52
Esesnsi  dari  persyaratan  ittihad  al-majlis  adalah  tentang  masalah perlunya  bersambungnya  akad  antara  ijab  dan  kabul,  disyaratkan  tidak  ada  jeda atau  pemutus  yang  berarti  antara  ijab  dan  kabul  dimaksudkan  sebagai  dukungan
48 Satria Effendi, Probematik a Huk um Keluarga Islam Kontemporer , ed. Jaenal Arifin, Ah Azharuddin Lathif,  and M Nurufl  Irfan (Jakarta:  Prenada Media, 2004).
49 Effendi. 50 Effendi. 51 Effendi. 52 Effendi.
atas  kepastian  bahwa  ijab  dan  kabul  benar-benar  sebagai  wujud  dari  kesediaan kedua  belah  pihak  dalam  mengadakan  akad  nikah.  Kabul  yang  segera diucapkan  setelah  persetujuan wali  diucapkan diantara  hal-hal yang menunjukkan  kerelaan  calon  suami.  Sebaliknya,  jika  ada  jeda  waktu  antara  ijab dan  kabul,  hal  itu  menunjukkan  bahwa  calon  suami  tidak  sepenuhnya  bersedia mengucapkan  kabul,  dan  wali  nikah  dalam  jangka  waktu  tersebut  mungkin tidak  lagi  pada  kedudukan  semula,  atau  telah  mengundurkan  diri  dari kepastiannya.  Jadi  untuk  lebih  memastikan  bahwa  setiap  yang  bersangkutan masih  mau  melakukannya,  diperukan  persetujuan  dan  penerimaan  yang  saling berkesinambungan.  Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  ijab  dan  kabul  adalah komponen  dari akad nikah  yang  tidak  bisa  dipisahkan.
Kedua,  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  ittihad  al-majlis  diperukan, bukan  saja  untuk  menjamin  kebersambungan  antara  ijab  dan  kabul,  tetapi  juga berhubungan  dengan  kewajiban  dua  orang  saksi  yang  diharuskan  bisa  melihat dengan  matanya  sendiri  jika  persetujuan  dan  penerimaan  itu  benar-benar diucapkan  oleh  dua  orang  yang  berakad. 53 Tugas  kedua  saksi  adalah  untuk memastikan  bahwa  persetujuan  dan  penerimaan  adalah  sah,  baik  dari  sudut pandang  redaksional,  maupun  dari  sudut  untuk  memastikan  bahwa  persetujuan dan penerimaan  diucapkan  oleh  kedua belah  pihak.
Adanya  persyaratan  ittihad  al-majlis  tidak  hanya  untuk  menjaga bersambungnya  waktu,  tetapi  juga  sebagai al-mu’ayanah yaitu  ketika  kedua belah  pihak  hadir  dalam  satu  tempat,  karena  dengan  itu  persyaratan  dapat melihat  secara  langsung  pengucapan  ijab  dan  kabul  dapat  terwujud.  Ulama madzhab  syafi’i  berpandangan,  akad  nikah  memiliki  definisi  ta’abud  yang diterima  apa  adanya  dan  tata  cara  pelaksanaannya  adalah  termasuk taufiqiyah , artinya  diharuskan  mengikuti  pola  yang  telah  disampaikan  oleh  Rasulullah untuk  umatnya. 54
53 Zuhaili, Al-Fiqhu Sunnah Wa Adilatuhu . 6535.
54 Effendi, Probematik a Huk um Keluarga Islam Kontemporer . 6.

## D. Ittihad  Al-Majlis  dalam  Ijab  Kabul  Menurut  Ulama  Empat  Madzhab
Dalam  ajaran  Islam,  terdapat  beberapa  madzhab  yang  bisa  dianut  oleh setiap  umat  muslim.  Dalam  hal  ini,  madzhab  adalah  pandangan  atau  pendapat imam  tentang  hukum  yang  berlaku  dalam  agama.  Secara  umum,  madzhab mencakup  dua  hal,  yaitu  persoalan  pokok  dan  cabang.  Setiap  madzhab mempunyai  pandangan  yang  beragam  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan hukum  agama  di  masyarakat,  baik  hukum  agama  yang  membahas  persoalan pokok  maupun  cabang.  Dalam  agama  Islam,  terdapat  empat  madzhab  yang  ada dan  berkembang  hingga  saat  ini,  yaitu  madzhab  Hanafi,  madzhab  Maliki, madzhab  Syafi’i,  dan madzhab  Hambali. 55
Melalui  mazhab,  umat  muslim  dapat  memahami  hukum-hukum  yang beraku  dalam  agama  Islam  yang  mencakup  berbagai  hal.  Pada  masing-masing madzhab,  mempunyai  latar  belakang  yang  berbeda-beda,  begitu  pula  cara pandangnya  dalam  melihat  berbagai  hal  yang  ada  di  masyarakat,  termasuk perkawinan.
Perkawinan  mempunyai  persyaratan  yang  oleh  beberapa  Imam  Mazhab dikategorikan  sebagai  rukun,  salah  satu  syaratnya  adalah  ijab  kabul  yang  harus dilakukan  dalam  satu  majelis.  Sedangkan  menurut  sebagian  yang  lain dikategorikan  sebagai  kondisi,  dan  Imam  Mazhab  lain  tidak  memandangnya demikian,  karena penjelasannya  adalah  sebagai  berikut:

## 1. Madzhab  Hanafi
Menurut  Madzhab  Hanafi,  perkawinan  memiliki  syarat-syarat  yang sebagian  berkaitan  dengan  sighat  dan  sebagian  lagi  berkaitan  dengan  kedua belah  pihak  yang  melaksanakan  akad  dan  sebagian  lagi  berkaitan  dengan saksi.  Di  antara  sighat  tersebut  adalah  ittihad  al-majlis,  yaitu  ijab  kabul  yang harus  dilakukan  di  satu  majlis.  Maksudnya  agar  pengucapan  ijab  dan  kabul tidak  terputus  oleh  kalimat  lain  atau  dengan  melakukan  suatu  kegiatan  yang pada  umumnya  dapat  dikatakan  menyimpang  dari  akad  yang  sedang
55 https://www.merdeka.com/jateng/mahzab-adalah-pendapat-imam-tentang-hukum-agama-ketahui- setiap-jenisnya-kln.html ,  diakses pada 05 Maret 2023.
berlangsung.  Menyatakan  penerimaan  tidak  wajib  diucapkan  segera  setelah berakhirnya  pernyataan  persetujuan.  Jika  ijab  berlangsung  sedikit  lebih lama  dan  antara  ijab  dan  qabul  ada  jeda,  namun  jarak  antara  ijab  dan  qabul tidak  terlalu  lama  yang  secara  umum  dapat  dikatakan  tidak  akad,  maka proses ijab  dan kabul  adalah  masih  berlaku. 56
Jika  seorang  wanita  mengatakan  aku  akan  mengawinkan  diriku denganmu,  atau  ayahnya  mengatakan  aku  akan  mengawinkan  anak perempuanku  kepadamu,  maka  laki-laki  yang  bersangkutan  meninggalkan majelis  sebelum  menyampaikan  ijab  kabul  dan  sibuk  dengan  pekerjaan yang  dapat  diartikan  sebagai  buru-buru  dari  majelis,  kemudian  setelah  itu dia  mengatakan  “Saya  menerima”,  maka  tidak  ada  pernikahan  yang  terjadi, begitu  pula  jika  salah  satu  dari  keduanya  tidak  hadir.  Demikian  pula,  jika seorang  wanita  mengatakan  ketika  ada  dua  orang  saksi,  saya  mengawinkan diri  saya  dengan  fulan,  sedangkan  fulan  yang  dimaksud  tidak  ada  di  tempat, dan  ketika  fulan  mengatakan  ketika  saya  menerima  ketika  dua  saksi  ada, maka  tidak  akan  terjadi  pernikahan,  karena  kesamaan  majelis  merupakan salah  satu  syarat  menikah. 57
Menurut  madzhab  Hanafi,  ijab  kabul  harus  dilakukan  di  satu  majlis (tempat), 58 harus  ada  penyegeraan  dalam  akad  nikah,  jika  seorang  wanita mengatakan  saya  mengawinkan  diri  dengan  anda  kemudian  laki-laki  yang bersangkutan  berbicara  di  majelis  dengan  kata-kata  di  luar  akad,  kemudian mengatakan  saya  menerima,  maka  akad  nikah  dinyatakan  sah  asalkan  harus ada  pengucapan  dalam  akad  nikah.  Akad  nikah  dinyatakan  tidak  sah  jika penyerahannya  dilakukan  tanpa  pengucapan. 59

## 2. Madzhab  Syafi’i
Ittihad  al-majlis  dalam  akad  nikah  menurut  pandangan  mazhab Syafi'i  tidak  hanya  menyangkut  masalah  kontinuitas  antara  pengucapan  ijab
56 Syaikh Abdurrahman A-Juzairi, Fik ih Empat Madzhab , Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017). 32.
57 A-Juzairi.
58 A-Juzairi.
59 A-Juzairi.
dan  kabul  semata,  atau  dengan  kata  lain  kontinuitas  antara  pengucapan  ijab dan  kabul  seseorang  suatu  pernikahan  bukan  satu-satunya  aspek  yang mendasar  dari  ittihad  al-majlis,  tetapi  ada  hal  lain  yang  bahkan  layak  untuk dipenuhi  demi  terwujudnya  ittihad  al-majlis,  yaitu  adanya  pihak  yang  saling bersangkutan  dalam  satu  ruangan  atau  tempat  ketika  pernikahan berlangsung. 60 Jelasnya,  ittihad  al-majlis  mencakup  dua  unsur  penting  yang harus  saling  mendukung,  yaitu  unsur  pemersatu  tempat  duduk  atau  ruangan pada  saat  diadakan  akad  nikah.  Unsur  ini  sejalan  dengan  konsep al-faur (segera/langsung)  yang  apabila  telah  diucapkan  ijab  kabul  dalam  akad nikah,  calon  suami  harus  segera  menyambut ijab  kabul  dengan penerimaannya.  Apabila  wali  sudah  mengucapkan  ijab,  maka  calon  suami harus segera menyambutnya dengan ucapan kabul. Masalah kesinambungan  waktu  antara  ijab  dan  kabul  menurut  kalangan  syafi’iyah merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena  al-faur  merupakan  simbol  dari konsistensi  sikap  terhadap  akad  agar  unsur  rela  sama  rela  itu  tidak mengalami  pergeseran  nilai  yang  akhirnya  menjerumuskan  kepada  sikap terpaksa. 61
Unsur  lain  dari  ittihad  al-majlis  dalam  madzhab  syafi’i  adalah memiiki  kaitan  dengan  penyatuan  tempat  akad  ( ittihad  al-majlis  aqdi ).
Masalah  ini  berkaitan  dengan  syahadat  atau  kesaksian  dalam  akad  nikah, bahwa  transaksi  tersebut  harus  dapat  dilihat  dan  disaksikan  dengan  mata bahwa  rangkaian  pengucapan  ijab  dan  kabu  itu  benar-benar  dilaksanakan sebagaimana  yang  telah  ditentukan,  dan  ijab  dan  kabul  benar-benar  dari  dua orang  yang  melakukan  akad. 62 Jika  demikian  halnya,  maka  menjadi kewajiban  kedua  saksi  laki-laki  untuk  memastikan  berdasarkan  keyakinan yang  benar  bahwa akad yang  bersangkutan  adalah  sah.
60 MULTAZIM AA, “Konsepsi Imam  Syafi’I Tentang Ittihadul Majlis  Dalam Akad Nikah,” Mahak im: Journal of Islamic Family Law 4, no. 2 (2020):  141,  https://doi.org/10.30762/mh.v4i2.2200.
61 AA. 62 AA.
Kepastian  ini  tidak  hanya  mencakup  redaksional  yang  diucapkan, tetapi  juga  terkait  dengan  kepastian  komponen  yang  melaksanakan  akad, yaitu  membutuhkan  kriteria  saksi  yang  lebih  tepat  karena  yang  harus dibuktikan  dalam  kesaksian  bukan  hanya  redaksinya  tetapi  menyangkut orang-orang  yang  terkait  yang  tidak  cukup  dengan  hanya  memakai pendengaran  belaka  tetapi  juga  dituntut  dengan  penglihatan  mata  kepala para  saksi  akad  tersebut.  Hanya  dengan  cara  seperti  ini  saksi  benar-benar yakin  bahwa  ijab  dan  kabu  benar-benar  berasal  dari  dua  orang  yang melakukan  akad. 63

## 3. Madzhab  Hambali
Madzhab  hambali  mengungkapkan  bahwa  Sighat  nikah  harus memakai  pengucapan  kawin  atau  nikah,  adapun  kabul  cukup  dengan mengatakan saya  terima  atau saya  rela. 64 Tidak  ada syarat  terkait  kabul  yang mengharuskan  pengucapan  saya  menerima  pernikahan  atau  perkawinan, dan  persetujuan  kabul  dikatakan  tidak  sah  jika  kabul  mendahului  ijab,  dan kabul  dianjurkan  untuk  segera  diserahkan. 65 Ijab  dan  kabul  yang  terlambat disampaikan  dari  penyerahan  ijab  hingga  keduanya  sibuk  sendiri  atau bahkan  berpisah  yang  biasanya  mengakibatkan  terputusnya  ijab  dan  kabul, sehingga  nikah  menjadi  tidak  sah. 66
Mazhab  Hambali  mendefinisikan  ittihad  al-majlis  dalam  arti  non redaksi  (tidak  harus  dalam  satu  ruangan)  ijab  dan  kabul  bisa  diucapkan bersamaan  atau  dalam  satu  akad  secara  langsung  dan  tidak  dapat  dijeda dengan  hal  lain,  yaitu  antara  ijab  dan  kabul  adalah  dilakukan  dalam  satu majlis,  artinya  antara  pengucapan  ijab  dan  kabul  tidak  terputus  oleh  kalimat lain  atau  dengan  melakukan  suatu  kegiatan  yang  secara  umum  dapat
63 Zakaria  Al-Anshari, Fathul Wahab (Semarang:  Thoha Putra, n.d.).
64 Fina Septiana Fathka, “Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Madzhab,” UIN Syaifuddin Zuhri Purwok erto , 2021,  62.
65 Fathka. 62. 66 Fathka. 63.
dianggap  berpaling  dari  akad  yang  sedang  berlangsung. 67 Kabul  dianjurkan untuk  segera  disampaikan,  jika  kabul  terlambat  disampaikan  sejak penyerahan  ijab  sampai  keduanya  berpisah  atau  sibuk  sendiri-sendiri  yang biasanya  mengakibatkan  putusnya  ijab  dan  ijab  kabul,  maka  nikahnya  batal.
4. Madzhab  Maliki
Ulama  madzhab  maliki  mendefinisikan  ittihad  al-majlis  dalam  kitab fikih  empat  madzhab  bahwa  yang  dimaksud  satu  majlis  yaitu  ijab  kabul diucapkan  di  satu  tempat. 68 Bahwa  syarat  bagi  orang  yang  melangsungkan perkawinan  adalah  semua  pihak  yang  bersangkutan  harus  berada  pada  satu tempat  dan  waktu  yang  sama,  hal  ini  karena  syarat-syarat  ikatan  dapat terjadi  jika  dalam  satu  majelis,  jika  ijab  kabul  tidak  dilakukan  dalam  satu majelis maka  akan  berdampak  pada  batalnya  ijab  kabul. 69 Menurut  madzhab maliki,  ijab  dan  kabul  pelaksanaannya  harus  segera  dilangsungkan,  tidak boleh  ada  jeda  yang  dapat  dinyatakan  sebagai  tindakan  berpaling. 70 Tidak ada  permasalahan  terkait  jeda  yang  tidak  memakan  waktu,  misalnya  jika dijeda  dengan  khutbah  pendek  dan  semacamnya,  kecuali  yang  disampaikan adalah  wasiat  yang  berkaitan  dengan  perkawinan,  hal  ini  dapat mengakibatkan  jeda yang  dapat dianggap  sebagai  tindakan  berpaling. 71

## PENUTUP
Persoalan  bersatunya  majelis  dalam  akad  nikah  adalah  hal  yang  kompleks. Masing-masing  madzhab  memiliki  kriteria  dalam  menginterpretasikan  ittihad  majelis. Tentu  saja  hal  ini  menjadi  penting  dibahas,  mengingat  perkawinan  yang  sah  adalah perkawinan  yang  syarat  dan  rukunnya  terpenuhi.  Dari  pembahasan  penafsiran ittihad al-majlis di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Mazhab  Hambali  memaknai ittihad  al- majlis dalam  konteks  non  fisik,  artinya  persetujuan  dan  penerimaan  tidak  harus  berada dalam  satu  ruangan  tetapi  harus  di  satu  kali  upacara  secara  langsung  dan  tidak  boleh
67 Fathka. 63.
68 A-Juzairi, Fik ih Empat Madzhab . 69 A-Juzairi. 70 A-Juzairi. 71 A-Juzairi.
disertai  dengan  kegiatan  lain.  Menurut  mazhab  hambali,  ini  dianggap  sah  selama dilengkapi  dengan  pengeras  suara,  karena  persetujuan  mendengar  adalah  suatu keharusan,  dianggap  tidak  sah jika  syarat  dan rukun  tidak  terpenuhi.
Berbeda  dengan  pendapat  mazhab  Syafi'i,  Maliki  dan  Hanafi  yang  sepakat bahwa  persyaratan  bagi  seseorang  untuk  melangsungkan  akad  nikah  adalah  seluruh pihak  terkait  harus  berada  di  dalam  satu  majllis  dan  pada  waktu  yang  sama.  Hal  ini berdasarkan  pemahaman  terhadap  ittihad  al-majlis,  yaitu  keharusan  menyatukan  antara ijab  dan  qabul  dalam  satu  majlis  dan  waktu  yang  bersambungan  dan  keharusan menghadirkan  pihak  yang  bersangkutan  akad  secara  langsung.  Oleh  karena  itu,  jika akad  nikah  tidak  dilakukan  di  satu  tempat,  meskipun  kedua  belah  pihak  saling berhubungan,  tetap dianggap  tidak  sah.

## DAFTAR  PUSTAKA
A-Juzairi,  Syaikh  Abdurrahman. Fikih  Empat  Madzhab .  Jilid  5.  Jakarta:  Pustaka  Al- Kausar, 2017.
AA,  MULTAZIM.  “Konsepsi  Imam  Syafi’I  Tentang  Ittihadul  Majlis  Dalam  Akad Nikah.” Mahakim:  Journal  of  Islamic  Family  Law 4,  no.  2  (2020):  141. https://doi.org/10.30762/mh.v4i2.2200.
Abidin,  Slamet,  and  Aminuddin. Fiqh  Munakahat  Jilid  1 .  Bandung:  Pustaka  Setia, 1999.
Adlan,  Abdu  Jabbar. Perbandingan Madzhab Fikih . Jombang:  UNHASY, 1982.
Al-Anshari,  Zakaria. Fathul Wahab . Semarang:  Thoha  Putra,  n.d.
Anwar,  Moh. Fiqih Islam . Karawang:  Sinar  Ilmu,  1979.
Azam,  Abdu  Aziz  Muhammad,  and  Abudl  Wahab  Sayyed  Hawas. Fiqih  Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak . Jakarta:  Amzah,  2011.
Effendi,  Satria. Probematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer .  Edited  by  Jaenal Arifin,  Ah  Azharuddin  Lathif,  and  M  Nurufl  Irfan.  Jakarta:  Prenada  Media,  2004.
Farid,  Miftah.  “Nikah  Online  Perspektif  Hukum.” Jurisprudentie 5 (2018):  179.
Fathka,  Fina  Septiana.  “Akad  Nikah  Beda  Majelis  Perspektif  Ulama  Empat  Madzhab.” UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto , 2021, 62.
Hakim,  Rahmat. Hukum Perkawinan Islam . Pustaka Setia,  2000.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) . Permata  Press, n.d.
Latif,  Nasaruddin. Ilmu  Perkawinan:  Problematika  Seputar  Keluarga  Dan  Rumah Tangga . Bandung:  Pustaka  Hidayah,  2001.
Muthiah,  Aulia. Hukum  Islam,  Dinamika  Seputar  Hukum  Keluarga .  Yogyakarta: Pustaka  Baru  Press, 2017.
———. Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga . Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
Naim,  Abdul  Haris. Fiqih Munakahat . Kudus:  STAN Kudus,  2018.
Prof.  Dr.  Ir.  Raihan,  M.si.  “Metodologi  Penelitian.” Universitas  Islam  Jakarta ,  2017, 50.
Sabiq,  Sayyid. Fiqih  Sunnah .  Edited  by  H  Kamaluddin  and  A  Marzuki.  Indonesia. Bandung:  Al-Ma’arif,  1986.
Saebani,  Beni  Ahmad. Fiqih Munakahat . Bandung:  Pustaka  Setia,  2018.
———. Fiqih Munakahat 1 . 8th ed. Bandung:  Pustaka  Setia,  2018.
Sutisna,  H. Syariah Islamiyah . Bogor:  Penerbit  IPB, n.d.
Undang-Undang Perkawinan . Permata Press, n.d.
Zahrah,  Muhammad  Abu. Tarikh  Al-Madhahib  Al-Islamiyyah  Fi  Siyasah  Wa  Aqa’id Wa Tarikh Al Madhahib Al-Fiqhiyyah .  Kairo:  Darul  Fikri,  n.d.
Zuhaili,  Wahbah. Al-Fiqhu Sunnah Wa Adilatuhu . Beirut:  Darul  Fikri,  1989.