## Kategori  Studi  dan  Kesenjangan  Pengetahuan  di  Literatur  Standar  dan  Sertifikasi  Kopi Berkelanjutan

## Muhammad Ibnu
Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung. *Correspondence author: muhammad.ibnu@fp.unila.ac.id
Article Info Abstract Article history: Received 02 February 2023 Received in revised from 12 February 2023
Accepted 25 March 2023 DOI: https://doi.org/10.32938/ag.v8i3.2052
Sustainability standards and certifications have become a trend in the coffee trade on the international market. Building on the foundation of the Theory of Change,  sustainability  and  certification  standards  aim  to  enhance  the economic,  social  and  environmental  sustainability  of  coffee.  Although  the literature on sustainability standards and certification is quite rich, studies evaluating  them  comprehensively  are  rare.  The  aim  of  this  paper  is  to categorize  the  studies  by  theme  and,  based  on  existing  knowledge  gaps, provide recommendations for further research. This study used a qualitative approach and the research method was literature review. The review found that  most  of  the  studies  were  conducted  using  macro  and  managerial approaches, and knowledge gaps still exist in the literature. It is necessary to  change  the  approach  in  future  studies  to  address  this  knowledge  gap. Further  research  is  suggested  to  use  micro-level  analysis  and  bottom-up perspective (based on farmer's perspective) to generate empirical knowledge about  social,  economic,  and  environmental  aspects  of  sustainability standards and certification. Keywords: Coffee Knowledge gap Literature review Sustainability standars and certification The theory of change

## 1. Pendahuluan
Kopi adalah komoditas pertanian yang paling banyak diperdagangkan di dunia, diekspor oleh enam  puluh  negara,  dan  ditanam  oleh  petani  yang  mayoritas  adalah  petani  kecil  ( smallholders ) ( Panggabean et  al. ,  2021 ; Utrilla-Catalan et  al. ,  2022 ).  Para  pengimpor  kopi,  terutama  negara- negara  di  Barat,  telah  menjadikan  produk  berbahan  baku  kopi  sebagai  produk  industri unggulannya (agro-food  industry) .  Namun  demikian,  dalam  tren  perdagangan  internasional, berbagai isu menerpa komoditas pertanian- termasuk kopi- yang di ekspor ke dunia Barat seperti isu  lingkungan  (kerusakan  hutan,  pencemaran  air  dan  lain  sebagainya)  dan  isu  sosial (ketimpangan gender, buruh anak di bawah umur, dan ketidakadilan bagi para pekerja kebun). Terlepas  sebagai  permainan  perdagangan  internasional  atau  tidak,  isu-isu  tersebut  tampaknya berdampak pada kepercayaan masyarakat/ konsumen internasional terhadap produk kopi yang dikonsumsinya.
Saat ini konsumen internasional membutuhkan produk kopi tidak hanya dalam wujud fisik (bentuk,  warna,  dan  rasa)  yang  berkualitas  baik,  tetapi  juga  membutuhkan  kepercayaan  yang tinggi tentang bagaimana bahan baku (biji) kopi dihasilkan. Dunia bisnis internasional bersama dengan  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  di  dunia  Barat,  memahami  bahwa  kepercayaan konsumen internasional sangat penting untuk dijaga dan diakomodasi. Mereka berargumen bahwa agar  dapat  memenuhi  tuntutan  kepercayaan  konsumen  internasional,  suatu  komoditas  perlu memenuhi  suatu  standar  yang  mencakup  tiga  aspek,  yaitu  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan. Berdasarkan  pemahaman  tersebut,  dunia  bisnis  dan  LSM  barat  menciptakan  gagasan  dalam bentuk  standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan  ( sustainability  standards  and  certification )  untuk komoditas-komoditas  pertanian  (termasuk  kopi)  yang  diproduksi  terutama  di  negara-negara berkembang.
Dimulai sejak tahun 1990-an, petani kopi di negara berkembang berhadapan dengan standar dan  sertifikasi  berkelanjutan.  Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  sebagian  besar  standar  ini diprakarsai oleh organisasi non-pemerintah (LSM) yang bermitra dengan dunia bisnis dari dunia Barat.  Pada  awalnya  partisipasi  dalam  standar  dan  sertifikasi  bersifat  sukarela,  namun  secara bertahap  menjadi  prasyarat de-facto bagi  petani  untuk  mendapatkan  akses  ke  pasar  global ( Rosenberg et al. , 2018 ; Arana-Coronado et al. , 2019 ; Fouilleux & Loconto, 2017 ). Kopi  merupakan  industri  pionir  untuk  standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan  ( Bager  & Lambin, 2020 ; Dietz et al. , 2020 ; Partzsch et al. , 2021 ). Standar berkelanjutan didefinisikan sebagai dokumentasi  perjanjian  yang  berisi  kriteria-kriteria  khusus  (sebagai  aturan,  pedoman,  atau definisi)  untuk  memastikan  bahwa  kopi  ditanam,  diproduksi,  diperdagangkan,  dan  diproses dengan  memperhatikan  masalah  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan  (pilar  berkelanjutan);  dengan demikian  berdampak  positif  pada  pembangunan  berkelanjutan.  Sertifikasi  dipahami  sebagai jaminan tertulis dari pihak ketiga (lembaga pemberi sertifikasi) bahwa suatu produk dan proses telah sesuai dengan standar berkelanjutan, sebagai instrumen utama untuk mengatur produksi pertanian ( Winter et al. , 2020 ; DeFries et al. , 2017 ).
Pemrakarsa  standar  dan  sertifikasi  mengklaim  bahwa  gagasan  mereka  berdasarkan  Teori Perubahan ( the theory of change ), walaupun dalam ulasan literatur para peneliti memiliki teori yang lain. Teori Perubahan memiliki premis bahwa pelatihan yang lebih baik dalam praktik pertanian,
dan organisasi petani yang lebih baik, dapat meningkatkan kuantitas (volume) dan kualitas (secara sosial, lingkungan, dan secara ekonomi) produksi. Diasumsikan bahwa produksi kopi yang lebih berkelanjutan pada akhirnya meningkatkan mata pencaharian petani kecil  ( Minten et  al. , 2018 ; Winter et al. , 2020 ).
Para  petani  kecil  saat  ini  dihadapkan  pada  berbagai  jenis  sertifikasi  yang  cakupan  dan sejarahnya  berbeda.  Perkembangan  sertifikasi  global  dimulai  dengan  perkembangan  gerakan organik (tahun 1939), diikuti oleh Fair Trade (FT) pada tahun 1988, dan Rainforest Alliance (RA) pada tahun 1991. Satu dekade kemudian, lebih banyak sertifikasi diperkenalkan, termasuk UTZ di tahun 2002 dan Kode Umum Komunitas Kopi/ the Common Code for the Coffee Community atau 4C pada tahun 2006 ( Bager & Lambin, 2020 ; Partzsch et al. , 2021 ). Semua  skema  sertifikasi  tersebut  memprioritaskan  aspek  produksi  kopi  berkelanjutan namun pada penekanan yang berbeda. Fair Trade (FT) memusatkan perhatian pada peningkatan aspek  sosial  produksi  kopi,  sedangkan  UTZ  fokus  pada  efisiensi  pertanian  dan  keterlacakan ( traceability )  kopi  (Ibnu,  2017;  Dietz et  al. ,  2021).  Rainforest  Alliance  (RA)  berkonsentrasi    pada aspek lingkungan ( KPMG, 2013 ; Dietz et al. , 2021 ), sementara 4C - sebagai standar yang agak luas -  menekankan  kriteria  dasar  di  semua  dimensi  pembangunan  berkelanjutan  ( Global  Coffee Platform/GCP, 2017 ).
Di  Indonesia,  sertifikasi  RA  dimulai  di  Provinsi  Aceh  pada  tahun  1993,  diikuti  oleh  FT  di provinsi  yang  sama  pada  tahun  1997.  UTZ  terlibat  di  sektor  kopi  Indonesia  pada  tahun  2002, disusul oleh 4C pada tahun 2006 ( Ibnu et al. , 2018 ). Skema-skema sertifikasi tersebut memang memiliki  perbedaan  penekanan,  namun  kesamaan  cara  pengelolaannya,  dan  kesamaan  kriteria berkelanjutan  yang  diadopsi,  menyebabkan  tumpang  tindih  dan  persaingan  yang  signifikan  di antara mereka ( Glasbergen, 2018 ; Ibnu et al. , 2015 ).
Literatur tentang standar dan sertifikasi kopi berkelanjutan cukup kaya, dibuktikan dengan adanya berbagai studi yang telah dilakukan di negara-negara penghasil kopi, baik di Asia, Afrika, maupun  di  Latin  Amerika.  Namun,  masih  jarang  studi  yang  mengulas  secara  komprehensif literatur standar dan sertifikasi kopi berkelanjutan tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah mengategorikan studi-studi tersebut berdasarkan temanya, kemudian berdasarkan kesenjangan pengetahuan  ( knowledge  gap )  yang  ditemukan,  memberikan  rekomendasi  untuk  penelitian selanjutnya.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengevaluasi  bagaimana  konteks penerapan standar dan sertifikasi keberlanjutan di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dan  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah ulasan/tinjauan  literatur  ( literature  review) .    Studi-studi  yang  diulas  telah  dipublikasikan  dan berasal dari tiga untaian literatur ( literature strand ), yaitu studi-studi yang bersifat empiris, studi- studi  yang  bersifat  teoritis,  dan  studi-studi  yang  bersifat  laporan.  Studi-studi  empiris menggunakan pendekatan kuantitatif (survei, analisis profitabilitas ekonomi, dan analisis statistik) dan  kualitatif  (observasi,  wawancara,  diskusi  grup  terfokus/ focus  group  discussion, dan  studi kasus).  Studi-studi  yang  bersifat  teoretis  ( theoretical  perspective )  menonjolkan  pendekatan perspektif  campuran  ( mixed )  dari  berbagai  disiplin  ilmu,  termasuk  politik,  manajemen,  dan agribisnis  (sosial  ekonomi  pertanian).    Studi-studi  yang  bersifat  laporan  berasal  dari  berbagai organisasi (yang terkait kopi) dan telah secara resmi dipublikasikan pula.
Sebagai  bagian  dari  metode  penelitian,  langkah  pertama  yang  dilakukan  adalah mendapatkan  studi-studi  yang  terkait  dengan  kopi  menggunakan  Google  Cendikia,  dilanjutkan dengan  proses  seleksi.  Hanya  studi  yang  relevan  dengan  standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan dipilih. Studi-studi tersebut kemudian dikelompokkan dan/atau dikategorikan berdasarkan tema penelitiannya. Studi-studi yang terkait dengan Indonesia dipisahkan secara khusus untuk diulas bagaimana konteks penerapan standar dan sertifikasi keberlanjutan di Indonesia.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Kategori Studi tentang Standar dan Sertifikasi Kopi Berkelanjutan Berdasarkan  fokus  kajiannya,  studi-studi  tentang  standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan untuk kopi dapat diklasifikasikan menjadi setidaknya tujuh kategori:
Pertama ,  kategori  studi  yang  mengevaluasi  dampak  standar  berkelanjutan  dan  sertifikasi kopi  terhadap  mata  pencaharian  ( livelihood )  dan  pendapatan  ( income )  petani  kecil,  kondisi lingkungan,  dan  aspek  sosial.  Hasil  studi  di  kategori  ini  bervariasi  sesuai  dengan  dampak  yang diamati, dari positif hingga terbatas atau bahkan negatif. Studi yang menemukan dampak positif menyatakan  bahwa  sertifikasi  meningkatkan  pendapatan  petani  kecil  melalui  harga  yang  lebih tinggi  serta  peningkatan  produktivitas  dan  kualitas  ( Snider et  al. ,  2017 ; Meemken,  2020 ). Bergabungnya  petani  dengan  program  sertifikasi  juga  meningkatkan  keamanan  kepemilikan
tanah, meningkatkan akses ke pendidikan, meningkatkan aset infrastruktur dan peluang investasi keuangan, dan meningkatkan akses ke air bersih ( Pineda et al. , 2019 ).
Studi yang menemukan dampak ‘sangat terbatas’ atau ‘cukup terbatas’ menyatakan bahwa sertifikasi  dapat  meningkatkan  pendapatan  yang  signifikan  secara  statistik,  tetapi  perbedaan pendapatan antara petani bersertifikat dan tidak bersertifikat sangat kecil (van Rijsbergen et al. , 2016 ) dan besarannya berbeda tergantung wilayah ( Jena & Grote, 2022 ). Studi yang menemukan dampak terbatas juga mengklaim bahwa tidak semua skema sesuai atau cocok untuk petani kecil, karena  harga  premium  terlalu  kecil  untuk  mengompensasi  upaya  tambahan  petani  untuk memenuhi  persyaratan  sertifikasi  ( Glasbergen,  2018 ).  Selain  itu,  konsumen  dihadapkan  pada semakin banyaknya label sertifikasi dan merek produk. Konsumen tidak selalu menyadari arti dan jaminan  dari  label  tersebut,  dan  apakah  klaim  yang  dibawa  label  tersebut  dapat  dipercaya. Akibatnya, hanya sebagian kecil pembeli yang siap membayar harga yang lebih tinggi untuk produk kopi bersertifikat ( Ruggeri et al. , 2021 ).
Studi  yang  melaporkan  efek  negatif  berpendapat  bahwa  sertifikasi  menimbulkan  biaya tambahan, khususnya biaya monitoring penerapan standar dan sertifikasi yang harus ditanggung petani.  Monitoring  penerapan  standar  menjadi  rumit  karena  beberapa  kriteria  sulit  diverifikasi, khususnya masalah sosial seperti hak-hak buruh. Hal ini selanjutnya dapat meningkatkan biaya sertifikasi, karena itu diragukan apakah petani kecil dapat menutupi biaya pertanian yang lebih tinggi tersebut ( Albers et al. , 2021 ; Lemeilleur et al. , 2020 ). Dengan kata lain, standar dan sertifikasi ditemukan justru tidak menguntungkan petani secara ekonomi karena terdapat tambahan biaya bagi petani kopi untuk memenuhi syarat-syarat sertifikasi.
Secara umum, walaupun banyak yang bisa dipelajari dari kategori literatur pertama tersebut, masih  banyak  hal  yang  belum  memuaskan.  Studi-studi  yang  dilakukan  memang  telah menghasilkan bukti hasil evaluasi yang tidak sekedar anekdot, namun banyak yang masih kurang dalam  hal  relevansi  statistik  atau  kurangnya  kelompok  kontrol  yang  memadai  sehingga  sulit menentukan  hubungan  kausalitas  atau  atributif.  Dalam  beberapa  studi,  evaluasi  dampak  yang dilakukan merupakan studi kasus satu kali atau sulit untuk ditiru dan tidak dapat dibandingkan dengan  studi  pada  sektor  atau  wilayah  lain.  Hal-hal  tersebut  membuat  sulit  untuk  menarik kesimpulan yang lebih luas dan dapat disepakati terkait dampak standar dan sertifikasi.
Kedua ,  kategori  studi  yang  terkait  dengan  keabsahan  ( legitimacy )  standar  dan  sertifikasi berkelanjutan. Dalam kategori ini, ada dua tema utama yang pada umumnya menjadi fokus kajian. Tema pertama adalah tentang legitimasi aktivitas aktor swasta (yang mengelola sertifikasi) versus kebijakan publik oleh otoritas negara. Pertanyaannya yang sering diajukan adalah apakah otoritas negara yang sah (pemerintah) menyetujui kriteria berbasis norma yang diusulkan oleh standar dan sertifikasi  swasta,  dan  apakah  pengaturan  oleh  swasta  menciptakan  ketegangan  dengan pemerintah yang membuat kebijakan publik ( Grabs, 2020 ; Tallberg et al. , 2018 ; Eberlein, 2019 ). Tema  kedua  berpusat  pada  pengarusutamaan  ( mainstreaming )  skema  sertifikasi.  Masalah yang dibahas dalam kategori ini adalah bagaimana sertifikasi dapat diarusutamakan di sektor kopi negara berkembang yang memiliki struktur organisasi yang luas dan beragam yang melekat pada sektor  kopi  di  negara-negara  tersebut  (karena  perbedaan  sejarah,  politik,  manajemen  produksi, dan  portofolio  kopi  dalam  struktur  perekonomian  mereka).  Pertanyaan  yang  diajukan berkonsentrasi pada bagaimana legitimasi dari standar dan sertifikasi berkelanjutan di pasar kopi yang  dituju  ( Ehrlich,  2018 ; Dietz et  al. ,  2021 ; Bager  &  Lambin,  2020 ; Partzsch et  al. ,  2021 ), bagaimana  standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan  menangani  masalah  legitimasi  di  tingkat produsen ( Maguire-Rajpaul et al. , 2020 ), dan bagaimana standar dan sertifikasi dapat memperoleh legitimasi mereka secara demokratis ( Grabs, 2020 ).
Ketiga ,  kategori  studi  yang  berfokus  pada  distribusi  kekuasaan  dalam  rantai  nilai  ( value chain ) kopi dalam kaitannya dengan perubahan kelembagaan yang ditimbulkan oleh standar dan sertifikasi berkelanjutan. Konsep rantai nilai global ( global value chain /GVC) dan kemitraan sering digunakan dalam kategori literatur ini.
Dari perspektif GVC, studi-studi yang membahas tren ketidaksetaraan kekuasaan di antara para pelaku utama menyimpulkan bahwa petani, pedagang lokal, dan pemerintah di negara-negara produsen semakin lemah dan/atau terpinggirkan, terutama sejak deregulasi dan liberalisasi sektor kopi diberlakukan tahun 1990-an ( Babin, 2020 ). Studi juga mengklaim bahwa proses liberalisasi telah menghasilkan pemusatan kekuasaan di tangan perusahaan-perusahaan multinasional yang bertindak  sebagai  pedagang  dan  pengolah  kopi  ( Barjolle et  al. ,  2017 ).  Perusahaan-perusahaan besar tersebut membentuk struktur rantai kopi baru melalui kemampuan mereka untuk mengatur akses produsen ke konsumen akhir, yang selanjutnya merefleksikan dominannya peran regulasi swasta global di sektor kopi ( Bartley, 2022 ).
Dari  perspektif  kemitraan,  studi-studi  terdahulu  mengkaji  standar  dan  sertifikasi  sebagai platform yang dilembagakan sebagai wadah kolaborasi antara petani kopi, perusahaan, dan aktor lain (seperti LSM dan kelompok masyarakat sipil) ( Lambin & Thorlakson, 2018 ; Grabs, 2020 , 2017 ).
Platform  kelembagaan  ini  merupakan  pemrakarsa  penting  perubahan  dalam  sistem  kopi  petani kecil seperti peningkatan nilai tambah dan akses masuk pasar. Topik lain dikategori ini mencakup jenis pengaturan kelembagaan yang paling menjanjikan untuk mengatasi masalah berkelanjutan yang  kompleks,  berlapis-lapis,  dan  multi-skala  ( van  Hille et  al. ,  2020 ),  dan  bagaimana  menjaga kesetaraan, transparansi, dan keseimbangan kekuasaan di antara para aktor di rantai nilai kopi ( Sengere et al. , 2019 ).
Keempat ,  kategori  literatur  yang  mempertimbangkan  kemampuan  petani  kecil  untuk berkompetisi dalam rantai nilai ekspor komoditas pertanian. Di satu sisi, standar berkelanjutan dan sertifikasi dianggap sebagai hambatan utama bagi petani kecil untuk dapat mengakses pasar global.  Akar  masalahnya  adalah  kompetensi  petani  yang  belum  berkembang  (pengetahuan, keterampilan)  dan  kapasitas  keuangan,  organisasi,  dan  kelembagaan  untuk  memenuhi persyaratan sertifikasi ( Naegele, 2020 ; Ibnu et al. , 2018 ). Produsen dengan keahlian rendah kurang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan menganggap sertifikasi hanya sebagai hambatan baru  non-tarif  yang  mengurangi  peluang  ekspor.  Di  sisi  lain,  terdapat  studi  yang  berargumen bahwa hambat an yang disebabkan oleh standar berkelanjutan dan sertifikasi ‘layak’ atau ‘perlu’ dilakukan untuk memotivasi petani agar lebih kompeten dan mampu menangkap peluang ekonomi yang signifikan rantai nilai kopi yang lebih pendek ( Furumo et al. , 2020 ; Jena & Grote, 2017 ). Kelima ,  kategori  literatur  yang  mengidentifikasi,  dari  perspektif  yang  lebih  teoritis, pendorong  utama  munculnya  standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan.  Kategori  literatur  ini memunculkan tiga teori sebagai pendorong utama standar dan sertifikasi, yaitu preemtif peraturan pemerintah,  penanganan  informasi  asimetris,  dan  penargetan  langsung  perusahaan  oleh organisasi non pemerintah (LSM) ( Lachaud, 2018 ).
Teori pertama berakar pada kelembagaan politik, melihat munculnya standar dan sertifikasi dari perspektif aktor sosial (LSM) dan menilai standar dan sertifikasi sebagai proyek peningkatan kapasitas  kelembagaan  yang  digerakkan  oleh  LSM  untuk  mencapai  tujuan  mereka  ( Abbott  & Snidal, 2021 ). Daripada bersikap konfrontatif terhadap perusahaan atau mencoba mempengaruhi perilaku  perusahaan  melalui  lobi  pemerintah  untuk  menerapkan  standar/peraturan,  LSM menggunakan strategi kerja sama terhadap perusahaan, di mana standar dan sertifikasi adalah contoh yang paling menonjol. Standar dan sertifikasi juga telah dianggap oleh banyak LSM sebagai cara untuk melewati hambatan politik.
Teori kedua, yang berakar pada ekonomi kelembagaan, dimulai dari perspektif perusahaan dan  menyoroti  pentingnya  informasi  asimetris  yang  muncul  melalui  tindakan  LSM  yang  sering 'mempermalukan' dan permintaan konsumen akan produk etis. Dalam perspektif ini, perusahaan memiliki  insentif  untuk  memecahkan  masalah  informasi  asimetris  dengan  membuat  atau bergabung  dengan  inisiatif  standar  dan  sertifikasi  ( Lachaud,  2018 ).  Selain  itu,  perusahaan mungkin  memiliki  insentif  untuk  terlibat  dalam  penetapan  dan  adopsi  standar  karena meningkatkan  kepercayaan  konsumen  dalam  keamanan  dan  kualitas  produk,  dan  karenanya meningkatkan  permintaan  konsumen;  atau  karena  standar  dan  sertifikasi  dapat  digunakan sebagai alat strategis untuk membedakan produk, sehingga menciptakan segmentasi pasar dan memperlunak persaingan ( Abbott & Snidal, 2021 ).
Teori  ketiga,  mengikuti  karya  pemenang  Nobel  George  Stigler,  menganggap  standar  dan sertifikasi  sebagai  mekanisme  yang  mendahului  peraturan  pemerintah  ( Abbott  &  Snidal,  2021 ). Perusahaan  swasta  dapat  memilih  tingkat  standar  yang  meminimalkan  biaya  mereka  sendiri sebelum  pemerintah  menetapkan  kebijakan  publik.  Hal  ini  dianggap  menguntungkan  swasta karena  kebijakan  swasta  cenderung  lebih  fleksibel  dalam  menanggapi  perubahan  selera  dan preferensi  konsumen  serta  perubahan  teknologi  ( Braun,  2019 ).    Diskusi  tentang  pendorong kemunculan dan perkembangan standar dan sertifikasi ini menunjukkan bahwa beberapa aktor (terutama LSM) memiliki insentif yang kuat untuk mengembangkan dan bekerja dengan standar dan sertifikasi; dengan demikian, secara struktural memasukkan mereka ke dalam konstelasi yang lebih besar dari tata kelola regulasi transnasional ( Ruggie, 2014 ).
Keenam ,  kategori  studi  literatur  tentang  standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan  yang diprakarsai oleh negara-negara berkembang. Sebagai penghasil produk pertanian, negara-negara berkembang  mulai  memberikan  respons  dengan  membentuk  standar  dan  sertifikasi  nasional sebagai  kontra  inisiatif  atau  inisiatif  tandingan  dari  standar  dan  sertifikasi  global  yang  digagas dunia  barat  ( Ibnu,  2020 ; Marques  &  Eberlein,  2021 ; Langford,  2019 ).  Sebagai  contoh  ISPO ( Indonesian  Sustainable  Palm  Oil )  yang  telah  diterapkan  untuk  sawit,  dan  mulai  dibahasnya penerapan ISCoffee ( Indonesian Standard Coffee ) untuk kopi dan ISCocoa ( Indonesian  Standard Cocoa ) untuk kakao.
Inisiatif  tandingan  tersebut  muncul  karena  kelompok  pemangku  kepentingan  di  negara berkembang tidak puas atau merasa dirugikan dengan hasil standar dan sertifikasi dunia barat ( Horner  &  Nadvi,  2018 ).  Kelompok  pemangku  kepentingan,  terutama  pemerintah,    menganggap bahwa tanggung jawab mereka untuk mengatur sektor pertanian dan untuk menegaskan identitas
bangsanya  melalui  standar  dan  sertifikasi  nasional  ( Marques  &  Eberlein,  2021 ).  Beberapa  poin diskusi dalam kategori literatur ini adalah apakah negara akan bertanggung jawab atas perubahan sistem,  apakah  negara  dapat  menghindari  masalah  dalam  penegakan  aturan  dan  regulasi berkelanjutan ( Glasbergen & Schouten, 2015 ), dan apakah standar dan sertifikasi yang berbasis di negara berkembang dapat memperoleh legitimasi atau pengakuan di pasar global ( Bernstein & Van Der Ven, 2017 ).
Terkait  ISCoffee,  walaupun  belum  diimplementasikan  secara  resmi,  pemerintah  Indonesia telah mensosialisasikan inisiatif publik tersebut kepada para pemangku kepentingan di beberapa daerah penghasil kopi (misalnya, Lampung dan Nusa Tenggara Barat). Sosialisasi ini mencakup penetapan proyek percontohan dan kriteria verifikasi untuk asosiasi pedagang, pemerintah daerah, dan organisasi petani ( Media Perkebunan, 2013 ). Pemerintah berharap dapat menerapkan ISCoffee sepenuhnya dalam waktu dekat dan dapat menjadi standar dan sertifikasi yang prospektif dalam perdagangan internasional, terutama di pasar kopi baru (di Asia dan Afrika) yang baru-baru ini mengambil alih Eropa sebagai tujuan utama ekspor kopi Indonesia ( Meier et al. , 2020 ). Ketujuh , kategori studi yang memiliki pendekatan berorientasi pada masalah ( problem-driven approach )  sebagai  titik  awal  perubahan,  untuk  melihat  bagaimana  perbaikan  dapat  dilakukan, sekaligus memberi manfaat pada kondisi lingkungan. Dari perspektif ini, standar dan sertifikasi hanyalah salah satu faktor dalam proses perubahan, di antara banyak faktor lainnya. Perspektif ini  juga  menyiratkan  bahwa  fokusnya  harus  pada  kontribusi  relatif  standar  dan  sertifikasi terhadap  transformasi  berkelanjutan  di  sektor  pertanian  dengan  jutaan  petani  yang  terlibat. Meskipun penting, literatur dalam kategori ini berpendapat bahwa pendekatan rantai nilai (di mana standar dan sertifikasi berperan) terlalu terbatas untuk membawa perubahan berkelanjutan dan meningkatkan  mata  pencaharian  petani  kecil,  dan  oleh  karena  itu  perlu  cara  alternatif  dan tambahan ( Hospes et al. , 2017 ).
Argumen utama studi dalam kategori adalah pertanian konvensional juga telah memiliki pilar berkelanjutan walaupun tanpa standar dan sertifikasi. Dengan kata lain, produksi pertanian yang berkelanjutan (dengan sertifikasi) dan konvensional (tanpa sertifikasi) semakin sejajar atau tidak banyak berbeda ( Tal, 2018 ). Banyak studi dalam kategori ini mempertanyakan manakah yang lebih efisien  dan  efektif  untuk  meningkatkan  kinerja  pertanian  yang  berkelanjutan:  mempromosikan pasar khusus dari standar dan sertifikasi swasta sukarela atau meningkatkan dan mempercepat pertanian konvensional yang sudah berubah (secara ekonomi, sosial, dan lingkungan).
Dalam kategori literatur ini, paradigma yang paling menonjol adalah paradigma intensifikasi berkelanjutan  ( Xie et  al. ,  2021 ; Chen  &  Jin,  2019 ).  Paradigma  ini  mengedepankan  bagaimana mengoptimalkan produksi (dalam kuantitas dan kualitas) relatif terhadap input (misalnya tanah, air,  pupuk,  tenaga  kerja),  sambil  meminimalkan  eksternalitas  negatif  (misalnya,  polusi, penggundulan  hutan,  pengikisan  tanah  dan  pencemaran  sumber  daya  air).  Intensifikasi berkelanjutan  juga  mencakup  diversifikasi  mata  pencaharian  yang  semakin  krusial  untuk memungkinkan rumah tangga pedesaan tetap mempertahankan pertanian mereka ( Mohammed et al. , 2021 ; Danso-Abbeam et al. , 2020 ). Untuk sektor kopi, diversifikasi ditujukan agar petani lebih terlibat  dalam  kegiatan  tambahan  non-pertanian  dan  memiliki  variasi  dalam  komoditas  yang mereka hasilkan ( Salvioni et al. , 2020 ).

## Konteks Disinsentif Penerapan Standar dan Sertifikasi Keberlanjutan di Indonesia
Standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan  yang  ada  di  Indonesia  (Fairtrade,  UTZ,  Rainforest Alliance,  4C,  dan  organik)  diterapkan  melalui  perusahaan  pemanggang  ( roasting )  multinasional dan/atau perusahaan pengekspor. Standar dan sertifikasi tersebut dapat disebut sebagai skema global utama ( the mainstream global certification schemes ) versi swasta ( Pancsira, 2022 ; Chkanikova & Sroufe, 2021 ). Namun, selain skema mainstrem tersebut, di Indonesia terdapat juga sertifikasi berbasis lokal/nasional. Contohnya adalah Inofice (Indonesian Organic Farming Certification) yang menyertifikasi kopi dan produk pertanian lainnya berdasarkan kriteria organik Standar nasional Indonesia  (SNI).  Selain  itu,  terdapat  sertifikasi  indikasi  geografis  (IG)  dan  ISCoffee  (Indonesian Standard Coffee). IG dianggap sebagai hak kekayaan intelektual yang diatur oleh undang-undang merek  nasional  (UU  RI  No  15  tahun  2001).  Sertifikasi  ini  bertujuan  untuk  memastikan  secara formal bahwa komoditas pertanian tertentu berasal dari lingkungan geografis tertentu, sehingga memberikan  jaminan  kepada  konsumen  bahwa  produk  tersebut  asli  dan  spesifik  untuk  suatu daerah.  Terkait  ISCoffee,  sertifikasi  ini  diprakarsai  oleh  Kementerian  Pertanian  Indonesia. Meskipun  hingga  saat  ini  belum  ada  kepastian  kapan  akan  diterapkan  secara  resmi,  ISCoffee diharapkan menjadi standar dan sertifikasi keberlanjutan (versi publik atau pemerintah) pertama untuk kopi di Indonesia ( Ibnu, 2020 ).
Terlepas  dari  versinya  (publik  atau  swasta),  kopi  bersertifikat  dipromosikan  ke  konsumen berdasarkan  aspek  lingkungan  dan  sosial  dari  keberlanjutan  produksi.  Namun,  penelitian menunjukkan  bahwa  petani  kopi  Indonesia  lebih  memilih  skema  sertifikasi  yang  utamanya
menawarkan  keuntungan  ekonomi  ( Ibnu et  al. ,  2015 ).  Dengan  demikian,  sertifikasi  yang dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong keberlanjutan, ternyata diterima oleh petani untuk menjadi alat ekonomi. Hal ini tidak berarti bahwa petani kopi Indonesia tidak menghargai aspek lingkungan dan sosial dari produksinya, tetapi preferensi mereka mengenai skema sertifikasi lebih condong  ke  aspek  ekonomi,  yaitu  pendapatan.  Studi  juga  menemukan  bahwa  petani  yang berpartisipasi  dalam  skema  sertifikasi  lebih  memilih  hubungan  yang  longgar  dengan  pedagang, sehingga  mereka  dapat  dengan  mudah beralih  antara  pasar  bersertifikat  dan  tidak  bersertifikat ( Astuti et  al. ,  2015 ).  Temuan  Ini  lebih  lanjut  menyiratkan  bahwa  banyak  petani  menunjukkan perilaku yang oportunistis ( Astuti et al. , 2015 ; Ibnu et al. , 2015 ). Selain itu, petani pada umumnya kurang memahami filosofi di balik konsep keberlanjutan dalam produksi pertanian; mereka hanya mengikuti aturan yang diberlakukan pada mereka (oleh standar  dan  sertifikasi).  Temuan  ini  tercermin  dalam  penelitian  tentang  penjelasan  untuk partisipasi  dalam  skema  sertifikasi.  Di  antara  berbagai  faktor  penjelas  yang  dianalisis,  motivasi ekonomi  adalah  motivasi  yang  paling  kuat  bagi  petani  untuk  berpartisipasi  dalam  standar  dan sertifikasi ( Ibnu et al. , 2016 ; Ibnu, 2019 ). Temuan-temuan di a tas perlu ditafsirkan sebagai ‘ konteks disinsentif’ penerapan sertifikasi keberlanjutan  dan  perannya  dalam  transformasi  menuju  sistem  produksi  kopi  yang  lebih berkelanjutan. Studi-studi lain mempertegas penafsiran tersebut.
Pertama ,  terjadi  kelebihan  produksi  kopi  bersertifikat  di  pasar  internasional  saat  ini. Penyerapan kopi bersertifikat baru mencapai 34 % oleh pasar kopi dunia pada tahun 2016 ( Voora et  al. ,  2019 ).  Dengan  kata  lain,  permintaan  pasar  (domestik  dan  internasional)  untuk  kopi bersertifikat masih lebih rendah dibandingkan produksi yang dihasilkan petani ( Snider et al. , 2017 ; Liu, 2020 ). Hal ini menciptakan situasi di mana kopi bersertifikat dijual di pasar konvensional dan sebaliknya,  sehingga  berpengaruh  terhadap  minat  petani  untuk  bergabung  dalam  sertifikasi ( Glasbergen,  2018 ).  Dari  sudut  pandang  pasar  liberal,  hal  ini  mungkin  tidak  menjadi  masalah (karena petani punya pilihan pasar), tetapi ini menjadi indikator penting bahwa saat ini standar dan sertifikasi berkelanjutan terlembaga dengan lemah dalam praktik petani.
Kedua , meskipun prospek harga premium sangat penting bagi petani untuk memutuskan berpartisipasi, petani tidak selalu menerima premium untuk kopi bersertifikat mereka ( Wahyudi et al. ,  2020 ).  Meskipun  petani  menerima  harga  premium,  perbedaan  harga  kopi  sertifikasi  dengan kopi  non-sertifikasi  tidak  signifikan  ( van  Rijsbergen et  al. ,  2016 ),  Dengan  kata  lain,  sertifikasi memiliki  manfaat  ekonomi  yang  terbatas.  Hal  ini  tidak  hanya  menghalangi  petani  yang  tidak bersertifikat  (petani  konvensional)  untuk  bergabung,  tetapi  juga  menurunkan  motivasi  petani bersertifikat  untuk  tetap  mengikuti  program  ( Ibnu,  2019 ).  Situasi  ini  selanjutnya  juga  dapat mempengaruhi  apakah  budidaya  kopi  masih  menarik  bagi  petani.  Keuntungan  petani  dari  kopi bervariasi  dari  waktu  ke  waktu,  dan  meskipun,  misalnya,  petani  arabika  di  Aceh  biasanya menerima  harga  yang  lebih  tinggi  daripada  petani  Robusta  di  Lampung,  bukan  berarti kesejahteraannya  juga  lebih  tinggi  ( Ibnu,  2017 ).  Ini  menyiratkan  bahwa  pendapatan  dari  kopi mungkin  gagal  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  petani,  dan  petani  selanjutnya  dapat memutuskan  untuk  beralih  ke  tanaman  lain,  mengubah  profesi  mereka  atau  bermigrasi  ke lingkungan  perkotaan.  Jika  tren  seperti  ini  terus  berlanjut,  kaum  muda  mungkin  lebih  suka mencari pekerjaan di kota dan akibatnya sektor kopi mungkin sebagian besar dikelola oleh para petani yang sudah berusia tua, yang pada akhirnya melemahkan kinerja sektor tersebut secara keseluruhan.  Selain  itu,  tanpa  mata  pencaharian  alternatif,  petani  mungkin  tidak  dapat  keluar dari kondisi kehidupan ( livelihood ) yang tidak layak. Para petani seperti ini mungkin menjual kopi mereka dengan harga rendah yang selanjutnya dapat menyebabkan kelebihan pasokan kopi murah dan berkualitas rendah.
Ketiga ,  menurunnya  minat  petani  terhadap  produksi  kopi  karena  tanaman  lain,  seperti kelapa sawit atau kakao, dianggap sebagai investasi yang lebih menguntungkan daripada kopi. Hal ini  semakin  menurunkan  investasi  pemerintah  dan  swasta  di  sektor  kopi  ( Sustainable  Coffee Program/SCP,  2014 ).  Pemerintah  tampaknya  lebih  memberikan  prioritas  pada  makanan  pokok (misalnya padi dan palawija) daripada kopi sehingga kebijakan menjadi kurang proaktif (misalnya, untuk layanan penyuluhan) dan investasi yang rendah di sektor kopi (misalnya, infrastruktur dan fasilitas pedesaan). Masalah lainnya adalah bahwa meskipun petani memproduksi sebagian besar untuk pasar domestik dan ekspor, produktivitas dan kualitas kopi yang dihasilkan relatif rendah. Salah satu masalahnya adalah rendahnya profesionalisme petani (pengetahuan dan keterampilan dalam  produksi,  pemrosesan,  dan  pemasaran)  ( Padmaningrum,  2019 ).    Akses  yang  terbatas  ke keuangan  dan  input  yang  terjangkau,  dan  akses  yang  sulit  ke  daerah  terpencil  (karena  kondisi jalan yang buruk) turut berperan menjelaskan mengapa banyak petani tidak terorganisir dengan baik dan bergantung pada pedagang perantara (tengkulak) untuk memasarkan kopi mereka.
Keempat ,  petani  kopi  umumnya  bekerja  dengan  dukungan  terbatas  dari  layanan penyuluhan,  yang  mengakibatkan  pemahaman  petani  yang  terbatas  pula  tentang  praktik
pertanian  yang  baik (good  agricultural  practices) ,  organisasi  petani  yang  lemah,  dan  penolakan terhadap perubahan ( Wahyudi et al. , 2020 ; Glasbergen, 2018 ). Semua kekurangan ini selanjutnya mengakibatkan lemahnya pemahaman petani tentang konsep keberlanjutan dalam produksi kopi. Studi juga menyimpulkan bahwa sistem sertifikasi saat ini terinternalisasi dengan lemah dalam praktik  petani,  yang  selanjutnya  berkontribusi  pada  rendahnya  tingkat  adopsi  sertifikasi  oleh petani (pada tahun 2014 hanya 7% dari kopi Indonesia yang diekspor disertifikasi)  ( Sustainable Coffee Program/SCP, 2014 ). Membandingkan antara Robusta dan Arabika, Robusta membutuhkan tingkat  pengetahuan  dan  keterampilan  pemrosesan  yang  lebih  rendah  daripada  Arabika  (yang sebagian  besar  diproduksi  sebagai  kopi  spesial  di  Indonesia).  Oleh  karena  itu,  petani  kopi  di Indonesia (dan juga di Vietnam dengan lebih dari 80% adalah petani Robusta) mungkin memiliki tingkat profesionalisme yang lebih rendah (setidaknya dalam hal pengolahan kopi) daripada petani Arabika  misalnya  di  Brasil  (dengan  lebih  dari  80%  adalah  petani  Arabika)  ( Sustainable  Coffee Program/SCP, 2014 ). Perbedaan antara Arabika dan Robusta tidak hanya mempengaruhi tingkat profesionalisme  petani  tetapi  juga  nilai  pasar  untuk  produk  tersebut,  yang  selanjutnya menentukan  permintaan  dan  harga.  Karena  umumnya  Robusta  diproduksi  dengan  perbedaan kualitas yang relatif kecil, maka Robusta sering kali dijual dalam jumlah besar (sebagai komoditi), dan  permintaan  pasar  mungkin  hanya  terfokus  pada  harga  yang  terendah  ( Davis et  al. ,  2022 ; Hämäläinen, 2018 ).
Kelima , terbentuknya tren pasar baru yang relatif ‘kurang peduli’ dengan sertifikasi. Banyak negara penghasil kopi, termasuk Indonesia, mengekspor kopinya ke pasar Utara (di dunia Barat, misalnya  Eropa  dan  Amerika,  dan  Jepang)  dan  Selatan  (non-Barat,  misalnya  Cina,  India,  dan negara-negara Timur Tengah). Pasar Utara cenderung menuntut tingkat keamanan pangan yang lebih tinggi, kualitas yang lebih baik dan memberlakukan persyaratan berkelanjutan yang lebih ketat untuk komoditas tropis daripada pasar Selatan. Pasar Utara untuk kopi masih didominasi oleh  Amerika  Serikat,  Jerman,  Jepang,  Italia,  Prancis,  Spanyol,  dan  Swedia  ( FAOSTAT,  2022 ). Standar dan sertifikasi tidak didistribusikan secara merata di pasar konsumen di Utara ini. Kopi organik  lebih  penting  di  Jerman,  Kanada,  Australia,  Italia,  dan  Amerika  Serikat.  Fair  Trade dominan di Inggris, Prancis dan Amerika Serikat ( Torga & Spers, 2020 ). Rainforest Alliance adalah pemimpin di Jepang dan juga penting di Eropa Barat ( Munasinghe et al. , 2021 ). Utz yang sekarang merger dengan Rainforest Alliance memegang posisi kuat di beberapa pasar Eropa utara ( Piãoa et al. ,  2019 ).  Namun,  dalam  beberapa  tahun  terakhir  pasar  Selatan  telah  melampaui  pasar  Utara sebagai tujuan ekspor utama kopi Indonesia (Sustainable Coffee Program/SCP, 2014 ; Wahyudi et al. , 2020 ). Pasar Selatan ini, termasuk pasar domestik yang tumbuh cepat, tidak mensyaratkan kopi (ataupun produk lain seperti minyak sawit) untuk harus disertifikasi ( Schleifer & Sun, 2018 ; Lo, 2022 ; Voora et al. , 2019 ).
Keenam ,  penelitian  tidak  menunjukkan  indikasi  transformasi  ke  produksi  yang  lebih berkelanjutan  dalam  jangka  pendek  (yang  didorong  oleh  sertifikasi  swasta  global).  Hal  serupa terjadi pula dengan standar dan sertifikasi berkelanjutan yang diprakarsai oleh pemerintah negara- negara  berkembang  (standar  dan  sertifikasi  versi  publik).  Sebagai  penghasil  produk  pertanian, negara-negara  berkembang  memberikan  respons  dengan  membentuk  standar  dan  sertifikasi nasional sebagai kontra inisiatif dari standar dan sertifikasi global yang digagas dunia barat ( Ibnu, 2020 ; Marques & Eberlein, 2021 ). Sebagai contoh adalah ISPO ( Indonesian Sustainable Palm Oil ) yang telah diterapkan untuk sawit, dan telah dibahasnya penerapan ISCoffee ( Indonesian Standard Coffee ) untuk kopi, dan ISCocoa ( Indonesian  Standard  Cocoa ) untuk kakao. Kontra inisiatif atau inisiatif tandingan ini muncul karena kelompok pemangku kepentingan di negara berkembang tidak puas atau merasa dirugikan dengan hasil standar dan sertifikasi dunia barat ( Marques & Eberlein, 2021 ). Namun, keraguan muncul terkait kemampuan ISCoffee untuk menjadi  sertifikasi  yang  diterima  dan  layak  di  pasar  internasional.  Beberapa  penelitian berpendapat  bahwa  standar  dan  sertifikasi  Selatan  mungkin  mendapatkan  relevansi  di  pasar domestik  mereka  sedangkan  standar  dan  sertifikasi  Utara  akan  lebih  banyak  diminta  dalam perdagangan internasional ( Ibnu, 2020 ; Langford, 2019 ). Analisis tentang kapasitas implementasi ISCoffee  menunjukkan  bahwa  kapasitas  implementasi  ISCoffee  cukup  rendah,  terutama  karena struktur  administrasi  yang  lemah  dan  kurangnya  koordinasi  antar  pemangku  kepentingan. Akibatnya, ISCoffee akan kesulitan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan petani di sektor kopi, seperti akses pasar yang terbatas, produktivitas dan kualitas yang rendah, dan  organisasi  petani  yang  belum  mendukung.  Studi  juga  menyimpulkan  bahwa  dalam  jangka pendek,  ISCoffee  mungkin  belum  mampu  menjadi  alternatif  yang  layak  untuk  standar  dan sertifikasi swasta yang berbasis di Utara ( Ibnu, 2020 ).
Ketujuh ,  standar  dan  sertifikasi  yang  dirancang  untuk  diterapkan  secara  global  harus berhadapan dengan para petani yang beroperasi pada konteks lokal. Para petani kopi berada dalam ruang  lingkup  ekonomi  lokal  karena  produksi  dan  konsumsi  mereka  sebagian  besar  dilakukan secara lokal. Salah satu masalah yang diamati adalah petani sering mulai menjual kopi mereka
dalam dua minggu pertama setelah panen ke pengumpul atau pedagang lokal ( Ibnu, 2017 ). Mereka memiliki beberapa alasan, namun alasan utamanya adalah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  paling  dasar.  Ini  menyiratkan  bahwa  banyak  petani  tidak terhubung dengan pasar yang lebih menguntungkan yang menyeimbangkan antara kualitas dan harga  ( Glasbergen,  2018 ).  Sertifikasi  mengklaim  dapat  mengatasi  masalah  ini,  tetapi mengharuskan petani untuk mengatur diri mereka sendiri dalam organisasi petani terlebih dahulu ( Ibnu, 2022 ).
Kedelapan ,  manifestasi  organisasi  petani  di  Indonesia  cukup  beragam  baik  jenis  maupun tingkat  kematangannya.  Tiga  jenis  organisasi  petani  yang  berperan  dalam  sektor  kopi,  yaitu kelompok  tani,  koperasi,  dan  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  ( Ibnu et  al. ,  2018 ).  Organisasi- organisasi  ini  memiliki  karakteristik  organisasi  yang  berbeda  karena  mereka  didukung  oleh kementerian  yang  berbeda,  dan  saat  ini  diatur  oleh  seperangkat  aturan  yang  berbeda.  Analisis tentang manfaat yang dirasakan dari sertifikasi dan organisasi petani dari sudut pandang petani menunjukkan  bahwa  sertifikasi  menciptakan  peluang  pasar  dan  memberikan  pelatihan  yang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani (peningkatan kapasitas) ( Ibnu et al. , 2018 ). Sebagian  besar  pelatihan  berlangsung  dalam  kelompok,  yang  selanjutnya  dapat  memperkuat perasaan memiliki komunitas dan berkontribusi pada persepsi yang lebih tinggi tentang manfaat sosial  berorganisasi.  Studi  menemukan  bahwa  organisasi  di  mana  petani  bersertifikasi berpartisipasi  sering  kali  memberikan  manfaat  lebih  dibandingkan  dengan  petani  yang  tidak bersertifikat,  misalnya  dalam  bentuk  rutinnya  aktivitas-aktivitas  pertemuan  dan pelatihan  yang diprakarsai pengelola sertifikasi ( Ibnu et al. , 2018 ).
Namun, temuan-temuan positif tentang organisasi petani belum mengubah gambaran utama tentang kurangnya organisasi petani yang berfungsi dengan baik sehingga menghambat kegiatan kolektif ( Wahyudi et al. , 2020 ). Permasalahan terkait organisasi petani agak sulit untuk ditangani karena  kurangnya  perhatian  terhadap  penyebab  masalah,  seperti  kepemimpinan  yang  tidak kompeten dan kurangnya motivasi di antara petani untuk berorganisasi ( Ibnu et al. , 2018 ). ISCoffee memiliki peluang untuk meningkatkan peran organisasi tani, namun yang menjadi permasalahan adalah organisasi formal seperti Kelompok tani dan koperasi kemungkinan tidak berkinerja baik kecuali jika mencapai tingkat kematangan tertentu. Faktanya, banyak dari mereka tidak berfungsi dengan baik dan mungkin tidak mencapai kematangan organisasi dalam jangka pendek ( Elhakim & Leovita, 2020 ; Wiguna et al. , 2019 ). Pendekatan top-down yang diinisiasi pemerintah pusat dalam mendirikan  organisasi  formal  terkesan  agak  mengabaikan  permasalahan  tersebut,  sedangkan inisiasi pemerintah daerah  terkait pengembangan organisasi petani juga masih sangat terbatas (Syahyuti et al. , 2014).
Kesenjangan Pengetahuan ( Knowledge Gap) dan Penelitian Selanjutnya
Studi  tentang  standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan  tampaknya  menggunakan  pendekatan makro. Pada umumnya rekomendasi yang muncul adalah perbaikan pada ruang lingkup sertifikasi dengan mempertahankan premis dari teori sertifikasi ( the theory of change ). Namun, teori sertifikasi bukanlah obat mujarab untuk masalah petani kecil di negara-negara berkembang penghasil kopi, termasuk  Indonesia.  Berdasarkan  tinjauan  literatur  di  atas,  premis  dari  teori  sertifikasi  belum dikatakan  terbukti  sepenuhnya.  Dampak  aktual  standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan  masih ambigu dan diperdebatkan (antara dampak positif, dampak tidak signifikan, dan dampak negatif).
Para  pendukung  sertifikasi  menganggap  kepatuhan  pada  prinsip  dan  kriteria  sertifikasi sebagai jalan/ pathway menuju keberlanjutan dalam produksi kopi ( Giuliani et al. , 2017 ; Jena & Grote, 2022 ). Namun, pandangan ini terbuka untuk kritik bahwa kepatuhan terhadap prinsip dan kriteria sertifikasi tidak selalu menguntungkan petani kecil ( van Rijsbergen et al. , 2016 ; Astuti et al. , 2015 ; Ibnu, 2017 ). Dengan kata lain, para pengkritik secara implisit mengklaim bahwa standar dan sertifikasi berkelanjutan mungkin belum tentu menjadi jalan/ pathway terbaik untuk produksi kopi  yang  lebih  berkelanjutan  karena  manfaatnya  yang  terbatas  bagi  petani  kecil.  Di  bawah naungan  sertifikasi,  petani  kecil  masih  menjadi  pelaku  yang  paling  rentan  dan  terlemah  dalam rantai nilai. Faktor utama yang membuat mereka rentan adalah ketidakpastian akses pasar dan gejolak harga di pasar ( Glasbergen, 2018 ).
Sebagian besar penelitian tampak pula mengambil pendekatan yang manajerial, dalam arti bahwa  para  peneliti  mempelajari  bagaimana  skema  berkembang  dalam  praktik  dan  bagaimana kinerjanya dapat ditingkatkan. Dengan mengadopsi pendekatan semacam ini, para peneliti secara implisit  menerima  definisi  masalah  dari  sudut  pandang  pemrakarsa  sertifikasi  yang  berbasis  di dunia barat.
Definisi  masalah  dari  sudut  pandang  pemrakarsa  sertifikasi  tampaknya  terlalu  sederhana dibandingkan  realitas  petani  kecil  di  negara-negara  berkembang.  Petani  kecil  beroperasi  dalam sistem  yang  kompleks,  ditandai  dengan keterkaitan  yang  kuat  antara  keputusan  pertanian  dan non-pertanian,  dan  antara  kebutuhan  pangan  dan  non-pangan.  Petani  juga  memiliki  preferensi
dan  kebutuhannya  sendiri,  yang  menginformasikan  tindakan  mereka  terkait  dengan  produksi, pemasaran, dan partisipasi dalam sertifikasi. Mereka sering kali didorong oleh tujuan yang saling bertentangan, seperti keputusan untuk berdedikasi penuh pada aktivitas pertanian versus pilihan untuk mengejar aktivitas non-pertanian.
Berdasarkan tinjauan literatur di atas, masih terdapat kelemahan di dalam literatur tentang Standar dan sertifikasi berkelanjutan. Kelemahan literatur pada umumnya terkait dua aspek, yaitu pendekatan penelitian dan cakupan lokasi ( geographical coverage ) penelitian.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mayoritas studi dilakukan dengan pendekatan makro dan manajerial. Distribusi lokasi penelitian masih kurang seimbang karena pada umumnya penelitian mengenai standar dan sertifikasi berkelanjutan dilakukan di negara-negara Afrika dan Latin Amerika. Penelitian terkait di Asia, terutama di Indonesia, masih relatif kurang walaupun menunjukkan tren yang meningkat.
Standar  dan  sertifikasi  pada  dasarnya  adalah  salah  satu  bentuk  intervensi  (dari  luar)  ke dalam sebuah sistem. Agar intervensi tersebut efektif, kesenjangan pengetahuan ( knowledge gap ) yang  bersumber  dari  kelemahan  di  literatur  perlu  diisi  oleh  penelitian  selanjutnya.  Penelitian selanjutnya  disarankan  menggunakan  pendekatan  tingkat  mikro  dan  perspektif bottom-up (berdasarkan  perspektif  petani).  Secara  lebih  detail,  rekomendasi  untuk  penelitian  selanjutnya adalah:
Pertama , standar dan sertifikasi keberlanjutan harus dibuat lebih mudah diakses oleh petani kecil. Salah satu caranya adalah harmonisasi standar dan sertifikasi, karena beragamnya skema sertifikasi dan persaingan antar mereka menyebabkan kebingungan petani. Penelitian selanjutnya dapat melihat bagaimana harmonisasi berbagai standar dan sertifikasi dapat mengarah pada satu set  standar  yang  disepakati  secara  internasional.  Studi  selanjutnya  juga  perlu  mengeksplorasi bagaimana standar nasional, seperti ISCoffee, dapat menjadi batu loncatan menuju standar yang diterima secara global.
Kedua ,  peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  produksi  kopi  petani,  misalnya  melalui penyuluhan yang lebih baik. Saat ini, layanan penyuluhan di sektor kopi, terutama di Indonesia, cukup  langka.  Studi  masa  depan  mungkin  perlu  fokus  pada  desain  sistem  penyuluhan  yang memungkinkan  untuk  secara  efektif  menyeimbangkan  faktor-faktor  yang  bersaing,  misalnya antara lingkungan dan ekonomi.
Ketiga , permintaan pasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan standar dan sertifikasi berkelanjutan. Oleh karena itu, studi masa depan harus memperhatikan peluang untuk meningkatkan sistem pemasaran yang mendorong permintaan yang lebih besar untuk kopi bersertifikat dan memberikan kemudahan penjualan bagi petani.
Keempat ,  pada  umunya  petani  kecil  berpartisipasi  dalam  sertifikasi  melalui  organisasi petani, baik koperasi maupun kelompok tani. Namun, organisasi petani cenderung lemah dalam manajemen dan kekurangan sumber daya yang berkualitas, dan mereka sangat bervariasi dalam hal  kapasitas  organisasinya.  Penelitian  di  masa  depan  mungkin  perlu  terlebih  dahulu mengidentifikasi  dan  mengategorikan  organisasi  petani  berdasarkan  kapasitas mereka.  Kategori yang  terdefinisi  dengan  baik  berguna  untuk  memetakan  organisasi  petani  yang  ada  dan,  jika pengembangan  kapasitas  diperlukan,  kategori  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi kemajuan yang dihasilkan dari pelatihan dan proses pembelajaran lainnya.
Kelima ,  partisipasi  petani  dalam  standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan  terutama  didorong oleh  kombinasi  akses  pasar  dan  harga  premium.  Namun,  standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan beroperasi dalam konteks permintaan terbatas untuk kopi bersertifikat dan ketidakpastian tentang harga  premium.  Ini  menyiratkan  bahwa,  agar  tetap  inklusif  (yaitu,  memberikan  manfaat  bagi petani),  penelitian  di  masa  depan  perlu  berfokus  pada  bagaimana  standar  dan  sertifikasi keberlanjutan  dapat  merangkul  model  bisnis  yang,  misalnya,  memiliki  relevansi  ekonomi  yang lebih  besar  bagi  petani.  Selain  itu,  penelitian  di  masa  mendatang  dapat  meningkatkan  fokus mereka pada masalah yang terkait dengan produksi, seperti bagaimana petani dapat mengatasi perubahan iklim (misalnya, peningkatan suhu dan berkurangnya curah hujan) dan mengurangi risiko gagal panen (karena hama dan penyakit).

## Simpulan
Literatur dalam bidang standar dan sertifikasi berkelanjutan cukup kaya dengan berbagai studi  yang  telah  dilakukan.  Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  mengategorikan  studi-studi tersebut berdasarkan temanya, kemudian berdasarkan kesenjangan pengetahuan ( knowledge gap ) yang  ditemukan,  memberikan  rekomendasi  untuk  penelitian  selanjutnya.  Penelitian  ini  juga bertujuan  untuk  mengevaluasi  bagaimana  konteks  penerapan  standar  dan  sertifikasi keberlanjutan di Indonesia.
Berdasarkan ulasan literatur, tampak bahwa petani kecil di sebagian besar studi dianggap sebagai  objek  perubahan.  Dengan  demikian,  realitas  yang  dihadapi  petani  kecil  dalam  praktik
sehari-hari,  dan  interpretasi  mereka  terhadap  proses  penciptaan  nilai  melalui  standar  dan sertifikasi  berkelanjutan  seolah-olah  kurang  diperhatikan.  Hal  ini  merupakan  kesenjangan pengetahuan  utama  yang  ditemukan  di  literatur  standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan. Kesenjangan pengetahuan tersebut perlu diatasi dengan mengubah pendekatan penelitian, yaitu menggunakan analisis tingkat mikro dan perspektif bottom-up.
Terkait  penerapan  standar  dan  sertifikasi  keberlanjutan  di  Indonesia,  ulasan  literatur menunjukkan  bahwa  standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan  swasta  merupakan  inisiator  penting perubahan di bidang perdagangan komoditas pertanian dalam arti menciptakan kesadaran akan aspek keberlanjutan produksi komoditas pertanian. Kesadaran ini tampaknya berlaku juga untuk upaya pemerintah Indonesia, dan pemerintah negara berkembang lainnya, untuk menyelaraskan kebijakan  mereka  (melalui  sertifikasi  versi  publik)  dengan  tujuan  keberlanjutan.  Dalam  ruang lingkup sertifikasi, masih ada potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan  oleh  karena  itu  berpotensi  juga  meningkatkan  kapasitas  pendapatan  para  petani.  Namun, ulasan literatur juga menempatkan standar dan sertifikasi keberlanjutan dalam  perspektif yang tidak  pasti.  Hal  ini  terutama  berkaitan  dengan  kapasitas  transformatif  yang  dimiliki  sertifikasi untuk membawa perubahan sistemis berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Oleh  karena  itu,  penelitian  selanjutnya  disarankan  tidak  memulai  penelitian  dengan  definisi masalah  dari  sudut  pandang  sertifikasi,  tetapi  dengan  masalah  yang  dihadapi  petani.  Dengan begitu diharapkan penelitian menghasilkan pengetahuan empiris tentang aspek sosial, ekonomi, dan  lingkungan  dari  standar  dan  sertifikasi  berkelanjutan  berdasarkan  perspektif  petani. Pendekatan  tersebut  d iharapkan  pula  dapat  meningkatkan  ‘kepekaan’  berbagai  pihak,  baik pemerintah, swasta, maupun para peneliti, untuk menciptakan situasi kondusif bagi petani dalam rangka menginternalisasikan pilar-pilar pembangunan pertanian (ekonomi, sosial, dan lingkungan) berkelanjutan ke dalam praktik sehari-hari mereka.

## Pustaka
Abbott, K.W. & Snidal, D. 2021. The governance triangle: Regulatory standards institutions and the shadow  of  the  state. The  Spectrum  of  International  Institutions:  An  Interdisciplinary Collaboration on Global Governance . Routledge, hal.52 – 91.
Albers,  H.J.,  Brockmann,  S.  &  Ávalos-Sartorio,  B.  2021.  Assessing  policies  to  mitigate abandonment  of  shade-grown  coffee  production  in  forest  systems  amid  low  and  uncertain prices. Environment and Development Economics , 26(4): 403 – 428.
Arana-Coronado,  J.J.,  Trejo-Pech,  C.O.,  Velandia,  M.  &  Peralta-Jimenez,  J.  2019.  Factors Influencing Organic and Fair Trade Coffee Growers Level of Engagement with Cooperatives: The  Case  of  Coffee  Farmers  in  Mexico. Journal  of  International  Food  and  Agribusiness Marketing , 31(1): 22 – 51.
Astuti, E.S., Offermans, A., Kemp, R. & Cörvers, R. 2015. The impact of coffee certification on the economic  performance  of  Indonesian  actors. Asian  Journal  of  agriculture  and  development , 12(1362-2017 – 749): 1 – 16.
Babin, N. 2020. Class differentiation, deagrarianization, and repeasantization following the coffee crisis in Agua Buena, Costa Rica. Journal of Agrarian Change , 20(1): 113 – 136.
Bager, S.L. & Lambin, E.F. 2020. Sustainability strategies by companies in the global coffee sector.
Business Strategy and the Environment , 29(8): 3555 – 3570.
Barjolle, D., Quiñones-Ruiz, X.F., Bagal, M. & Comoé, H. 2017. The role of the state for geographical indications  of  coffee:  Case  studies  from  Colombia  and  Kenya. World  Development ,  98:  105 – 119.
Bartley, T. 2022. Power and the Practice of Transnational Private Regulation. New Political Economy , 27(2): 188 – 202.
Bernstein, S. & Van Der Ven, H. 2017. Best practices in global governance. Review of International Studies , 43(3): 534 – 556.
Braun, B. 2019. Building global institutions: The diffusion of management standards in the world economy - an institutional perspective. Linking Industries Across the World: Processes of Global Networking . Routledge, hal.3 – 27. Chen, X. & Jin, H. 2019. A Case Study of Enhancing Sustainable Intensification of Chinese Torreya Forest in Zhuji of China. Environment and Natural Resources Research , 9(2): 53.
Chkanikova,  O.  &  Sroufe,  R.  2021.  Third-party  sustainability  certifications  in  food  retailing: Certification  design  from  a  sustainable  supply  chain  management  perspective. Journal  of Cleaner Production , 282: 124344.
Danso-Abbeam, G., Dagunga, G. & Ehiakpor, D.S. 2020. Rural non-farm income diversification: implications on s mallholder farmers’ welfare and agricultural technology adoption in Ghana.
Heliyon , 6(11): e05393.
Davis, A.P., Kiwuka, C., Faruk, A., Walubiri, M.J. & Kalema, J. 2022. The re-emergence of Liberica
coffee as a major crop plant. Nature Plants , 8(12): 1322 – 1328.
DeFries, R.S., Fanzo, J., Mondal, P., Remans, R. & Wood, S.A. 2017. Is voluntary certification of tropical agricultural commodities achieving sustainability goals for small-scale producers? A review of the evidence. Environmental Research Letters , 12(3): 33001.
Dietz, T., Estrella Chong, A., Grabs, J. & Kilian, B. 2020. How Effective is Multiple Certification in Improving  the  Economic  Conditions  of  Smallholder  Farmers?  Evidence  from  an  Impact Evaluation in Colombia’s Coffee Belt. Journal of Development Studies , 56(6): 1141 – 1160.
Dietz, T., Grabs, J. & Chong, A.E. 2021. Mainstreamed voluntary sustainability standards and their effectiveness:  Evidence  from  the  Honduran  coffee  sector. Regulation  and  Governance ,  15(2):
333 – 355.
Eberlein,  B.  2019.  Who  fills  the  global  governance  gap?  Rethinking  the  roles  of  business  and government in global governance. Organization Studies , 40(8): 1125 – 1145. Ehrlich,  S.D.  2018. The  politics  of  fair  trade:  Moving  beyond  free  trade  and  protection .  Oxford University Press. Elhakim, S.K. & Leovita, A. 2020. Model Penguatan Kelembagaan Asosiasi Kopi Minang Sumatera Barat  Menuju  Manajemen  Inovasi  Dalam  Memperkuat  Kearifan  Lokal. Jurnal  Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension , 1(1).
FAOSTAT  2022. Crops  and  livestock  products:  coffee .  FAO  United  Nations.  Tersedia  di https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL [Accessed 10 Juli 2022].
Fouilleux, E. & Loconto, A. 2017. Voluntary standards, certification, and accreditation in the global organic agriculture field: a tripartite model of techno-politics. Agriculture and Human Values , 34(1): 1 – 14.
Furumo,  P.R.,  Rueda,  X.,  Rodríguez,  J.S.  &  Parés  Ramos,  I.K.  2020.  Field  evidence  for  positive certification outcomes on oil palm smallholder management practices in Colombia. Journal of Cleaner Production , 245: 118891.
Giuliani, E., Ciravegna, L., Vezzulli, A. & Kilian, B. 2017. Decoupling Standards from Practice: The Impact of In- House Certifications on Coffee Farms’ Environmental and Social Conduct. World Development , 96: 294 – 314.
Glasbergen, P. 2018. Smallholders do not eat certificates. Ecological Economics , 147: 243 – 252. Glasbergen,  P.  &  Schouten,  G.  2015.  Transformative  capacities  of  global  private  sustainability standards:  A  reflection  on  scenarios  in  the  field  of  agricultural  commodities. Journal  of Corporate Citizenship , (58): 85 – 101. Global Coffee Platform/GCP 2017. 4C Baseline common code v.2.1 . Accessed on May 18, 2020 at http://www.globalcoffeeplatform.org/assets/files/GCP_Doc_01_Baseline-Common- Code_v2.1_en.pdf.
Grabs, J. 2017. The rise of buyer-driven sustainability governance: emerging trends in the global coffee sector.
Grabs, J. 2020. Assessing the institutionalization of private sustainability governance in a changing coffee sector. Regulation and Governance , 14(2): 362 – 387.
Hämäläinen,  M.  2018.  Better  Coffee ?  The  Intertwining  of  Ethics  and  Quality  in  the  Third-Wave Coffee Subculture. (December). Tersedia di https://helda.helsinki.fi/handle/10138/296483. van Hille, I., de Bakker, F.G.A., Ferguson, J.E. & Groenewegen, P. 2020. Cross-sector partnerships for  sustainability:  How  mission-driven  conveners  drive  change  in  national  coffee  platforms. Sustainability , 12(7): 2846.
Horner,  R.  &  Nadvi,  K.  2018.  Global  value  chains  and  the  rise  of  the  Global  South:  unpacking twenty-first century polycentric trade. Global Networks , 18(2): 207 – 237.
Hospes,  O.,  Kroeze,  C.,  Oosterveer,  P.,  Schouten,  G.  &  Slingerland,  M.  2017.  New  generation  of knowledge:  Towards  an  inter-and  transdisciplinary  framework  for  sustainable  pathways  of palm oil production. NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences , 80: 75 – 84.
Ibnu, M. 2017. Gatekeepers of Sustainability: On coffee smallholders, standards and certifications in Indonesia . Maastricht University, the Netherlands.
Ibnu, M. 2019. Determinan Partisipasi Petani Kopi dalam Standar dan Sertifikasi Berkelanjutan Common Code for Coffee Community (4C). Jurnal Tanaman Industri dan Penyegar , 6(3): 135. Ibnu,  M.  2020.  Toward  a  More  Sustainable  Coffee  Production:  the  Implementation  Capacity  of Indonesian Standard Coffee. Pelita Perkebunan , 35(3): 212 – 229.
Ibnu,  M.  2022.  A  Systemic  Approach  For  a  Sustainable  Coffee  Production  in  Indonesia. SOCA: Jurnal Sosial, Ekonomi Pertanian , 16(1): 15. Ibnu, M., Glasbergen, P., Offermans, A. & Arifin, B. 2015. Farmer preferences for coffee certification: A conjoint analysis of the Indonesian smallholders. Journal of Agricultural Science , 7(6): 20. Ibnu, M., Offermans, A. & Glasbergen, P. 2018. Certification and farmer organisation: Indonesian smallholder perceptions of benefits. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 54(3): 387 – 415. Ibnu, M., Offermans, A., Glasbergen, P. & Ismono, H. 2016. Competing explanations for Indonesian
smallholder  participations  in  sustainability  coffee  certifications. Journal  of  economics  and sustainable development , 7(24).
Jena,  P.R.  &  Grote,  U.  2017.  Fairtrade  certification  and  livelihood  impacts  on  small-scale  coffee producers in a tribal community of India. Applied Economic Perspectives and Policy , 39(1): 87 – 110.
Jena,  P.R.  &  Grote,  U.  2022.  Do  Certification  Schemes  Enhance  Coffee  Yields  and  Household Income?  Lessons  Learned  Across  Continents. Frontiers  in  Sustainable  Food  Systems ,  5: 716904.
KPMG  2013. Improving  smallholder  livelihoods:  Effectiveness  of  certification  in  coffee,  cocoa  and cotton . Accessed on May 18, 2020 at http://sustaineo.
org/wpcontent/uploads/2018/01/Improving-smallholderlivelihoods-Effectiveness-of- certification-incoffeecocoa-and-cotton_study-commissioned-by-SUSTAINEO. pdf . Lachaud,  E.  2018.  The  General  Data  Protection  Regulation  and  the  rise  of  certification  as  a regulatory instrument. Computer Law & Security Review , 34(2): 244 – 256. Lambin, E.F. & Thorlakson, T. 2018. Sustainability standards: Interactions between private actors, civil society, and governments. Annual Review of Environment and Resources , 43: 369 – 393.
Langford, N.J. 2019. The Governance of Social Standards in Emerging Markets: An exploration of actors  and  interests  shaping  Trustea  as  a  Southern  multi-stakeholder  initiative. Geoforum , 104: 81 – 91.
Lemeilleur,  S.,  Subervie,  J.,  Pres oto,  A.E.,  Souza  Piao,  R.  &  Saes,  M.S.M.  2020.  Coffee  farmers’ incentives to comply with sustainability standards. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies , 10(4): 365 – 383. Liu,  E.  2020. The  Coffee  in  Your  Cup:  Reviewing  Fair  Trade’s Impact  on  Development . Oswald
Research and Creativity Competition , Accessed on May 18, 2020 at https://uknowledge.uky.edu/oswald/28/.
Lo,  K.  2022. Certifying  China:  the  rise  and  limits  of  transnational  sustainability  governance  in emerging economies . Environmental Politics . MIT Press.
Maguire-Rajpaul, V.A., Rajpaul, V.M., McDermott, C.L. & Pinto, L.F.G. 2020. Coffee certification in Brazil: compliance with social standards and its implications for social equity. Environment, Development and Sustainability , 22(3): 2015 – 2044.
Marques,  J.C.  &  Eberlein,  B.  2021.  Grounding  transnational  business  governance:  A  political- strategic  perspective  on  government  responses  in  the  Global  South. Regulation  and Governance , 15(4): 1209 – 1229.
Media  Perkebunan  2013. Indonesian  Standart  Coffee  (ISCoffee)  Segera  Diterapkan .  Tersedia  di http://www.mediaperkebunan.net/index.php?option=com_contentandview=a%0Articleandid =637:indonesian-sta ndart-coffee- segeraditerapkanandcatid=%0A2:komoditiandItemid=26.%0A [Accessed 24 April 2014]. Meemken, E.-M. 2020. Do smallholder farmers benefit from sustainability standards? A systematic review and meta-analysis. Global Food Security , 26: 100373.
Meier, C., Sampson, G., Larrea, C., Schlatter, B., Voora, V., Dang, D., Bermudez, S., Wozniak, J. & Willer, H. 2020. The state of sustainable markets 2020: Statistics and emerging trends. ITC: Geneva, Switzerland . Minten, B., Dereje, M., Engida, E. & Tamru, S. 2018. Tracking the Quality Premium of Certified Coffee: Evidence from Ethiopia. World Development , 101: 119 – 132.
Mohammed, K., Batung, E., Kansanga, M., Nyantakyi-Frimpong, H. & Luginaah, I. 2021. Livelihood diversification  strategies  and  resilience  to  climate  change  in  semi-arid  northern  Ghana. Climatic Change , 164(3 – 4): 1 – 23.
Munasinghe, A., Cuckston, T. & Rowbottom, N. 2021. Sustainability certification as marketisation:
Rainforest  Alliance  in  the  Sri  Lankan  tea  production  industry. Accounting  Forum .  Taylor  & Francis, hal.247 – 272.
Naegele, H. 2020. Where does the Fair Trade money go? How much consumers pay extra for Fair Trade coffee and how this value is split along the value chain. World Development , 133: 105006. Padmaningrum,  D.  2019.  Penguatan  Kapasitas  Sumberdaya  Manusia  Dan  Manajemen Kelembagaan  Petani  Kopi  Robusta  Temanggung  Sebagai  Upaya  Penguatan  Ekonomi  Lokal Berbasis Indikasi Geografis. Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3(2): 8 – 13. Pancsira, J. 2022. International Coffee Trade: a literature review. Journal of Agricultural Informatics , 13(1).
Panggabean,  Y.B.S.,  Arsyad,  M.,  Mahyuddin  &  Nasaruddin  2021.  Coffee  farming  business development:  E-commerce  technology  utilization. IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science . IOP Publishing, hal.32011. Partzsch, L., Hartung, K., Lümmen, J. & Zickgraf, C. 2021. Water in your coffee? Accelerating SDG 6 through voluntary certification programs. Journal of Cleaner Production , 324: 129252.
Piãoa, R.S., Fonsecaa, L.S., de Carvalho Januáriob, É. & Saesb, M.S.M. 2019. Certification: Facts, challenges, and the future. Coffee Consumption and Industry Strategies in Brazil: A Volume in the Consumer Science and Strategic Marketing Series , 109.
Pineda,  J.A.,  Piniero,  M.  &  Ramírez,  A.  2019.  Coffee  production  and  women’s  empowerment  in Colombia. Human Organization , 78(1): 64 – 74.
van Rijsbergen, B., Elbers, W., Ruben, R. & Njuguna, S.N. 2016. The Ambivalent Impact of Coffee Certification  on  Farmers’  Welfare:  A  Matched  Panel  Approach  for  Cooperatives  in  Central Kenya. World Development , 77: 277 – 292.
Rosenberg, L., Swilling, M. & Vermeulen, W.J.V. 2018. Practices of Third Wave Coffee: A Burundian Producer’s Perspective. Business Strategy and the Environment , 27(2): 199 – 214.
Ruggeri, G., Corsi, S. & Nayga, R.M. 2021. Eliciting willingness to pay for fairtrade products with information. Food Quality and Preference , 87: 104066.
Ruggie, J.G. 2014. Global governance and “new governance theory”:  Lessons from business and human rights. Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations , 20(1): 5 – 17.
Salvioni, C., Henke, R. & Vanni, F. 2020. The impact of non-agricultural diversification on financial performance: Evidence from family farms in Italy. Sustainability (Switzerland) , 12(2): 486.
Schleifer, P. & Sun, Y. 2018. Emerging markets and private governance: the political economy of sustainable palm oil in China and India. Review of International Political Economy , 25(2): 190 – 214.
Sengere, R.W., Curry, G.N. & Koczberski, G. 2019. Forging alliances: Coffee grower and chain leader partnerships  to  improve  productivity  and  coffee  quality  in  Papua  New  Guinea. Asia  Pacific Viewpoint , 60(2): 220 – 235.
Snider,  A.,  Gutiérrez,  I.,  Sibelet,  N.  &  Faure,  G.  2017.  Small  farmer  cooperatives  and  voluntary coffee  certifications:  Rewarding  progressive  farmers  of  engendering  widespread  change  in Costa Rica? Food Policy , 69: 231 – 242. Sustainable Coffee Program/SCP 2014. Indonesia a business case for sustainable coffee production . Accessed on May 18, 2020 at http://www.sustainablecoffeeprogram.com/en/resources . Syahyuti,  S.W.,  Suhaeti,  R.N.,  Zakaria, A.K.  &  Nurasa,  T.  2014.  Kajian  Peran  Organisasi  Petani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor .
Tal,  A.  2018.  Making  conventional  agriculture  environmentally  friendly:  moving  beyond  the glorification  of  organic  agriculture  and  the  demonization  of  conventional  agriculture. Sustainability , 10(4): 1078.
Tallberg,  J.,  Bäckstrand,  K.  &  Scholte,  J.A.  2018. Legitimacy  in  global  governance:  Sources, processes, and consequences . Oxford University Press. Torga,  G.N.  &  Spers,  E.E.  2020.  Perspectives  of  global  coffee  demand. Coffee  Consumption  and Industry Strategies in Brazil: A Volume in the Consumer Science and Strategic Marketing Series . Elsevier, hal.21 – 49.
Utrilla-Catalan, R., Rodríguez-Rivero, R., Narvaez, V., Díaz-Barcos, V., Blanco, M. & Galeano, J. 2022. Growing Inequality in the Coffee Global Value Chain: A Complex Network Assessment. Sustainability (Switzerland) , 14(2): 672. Voora, V., Bermúdez, S. & Larrea, C. 2019. Global market report: Coffee . International Institute for Sustainable Development Winnipeg, MB, Canada.
Wahyudi, A., Wulandari, S., Aunillah, A. & Alouw, J.C. 2020. Sustainability certification as a pillar to promote Indonesian coffee competitiveness. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science . IOP Publishing, hal.12009.
Wiguna,  S.,  Karimi,  S.  &  Ridwan,  E.  2019.  Dampak  Skema  Relasi  Kopi  Sebagai  Pengembangan Perekonomian Petani Kopi di Pedesaan. Agriekonomika , 8(1): 93 – 103.
Winter, E., Marton, S.M.R.R., Baumgart, L., Curran, M., Stolze, M. & Schader, C. 2020. Evaluating the  Sustainability  Performance  of  Typical  Conventional  and  Certified  Coffee  Production Systems in Brazil and Ethiopia Based on Expert Judgements. Frontiers in Sustainable Food Systems , 4: 49.
Xie, H., Huang, Y., Choi, Y. & Shi, J. 2021. Evaluating the sustainable intensification of cultivated land use based on emergy analysis. Technological Forecasting and Social Change , 165: 120449.