## REFLEKSI 75 TAHUN INDONESIA MERDEKA: DINAMIKA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## Eta Yuni Lestari
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang etayuni@mail.unnes.ac.id

## Iqbal Arpannudin
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta arpannudin @ uny.ac.id

## Abstrak
Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dilaksanakan dari  pendidikan  sekolah  dasar  hingga  pendidikan  tinggi  masih  diperlukan  upaya perbaikan  hingga  saat  ini,  karena  permasalahan  karakter  pada  generasi  muda semakin  lama  justru  semakin  kompleks.,  diperlukan  masukan  dari  hasil  analisis untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Tujuan dari penulisan artikel ini  adalah  untuk  menganalisis  dinamika  pelaksanaan  pembelajaran  PKn  di  usia negara  kita  tercinta  yang  ke  75  tahun.  Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini adalah  studi  pustaka,  dengan  cara  menganalisis  kajian  tentang  pendidikan kewarganegaraan kemudian ditarik kesimpulan. Hasil dari artikel ini adalah bahwa upaya  perbaikan  kualitas  pembelajaran  PKn  masih  sangat  perlu  untuk  dilakukan kajian.  Salah  satu  rekomendasi  perbaikan  adalah pertama ,  memberikan keteladanan  pada  siswa  baik  keteladanan  di  sekolah  oleh  guru  maupun keteladanan  oleh  orang  tua  di  lingkungan  keluarga. Kedua, meningkatkan kreativitas  guru  dalam  pembelajaran  mulai  dari  inovasi  pembelajaran  dengan menerapkan  model,  metode  dan  media  pembelajaran  yang  bervariasi. Ketiga, meningkatkan kelembagaan  baik organisasi guru seperti MGMP  maupun asosiasi dari perguruan tinggi.
Kata  Kunci: dinamika,  merdeka,  pendidikan  kewarganegaraan,  refleksi kemerdekaan

## Abstract
The  implementation  of  Citizenship  Education  (Civics)  learning  which  is  carried out from primary school to higher education is still needed improvement efforts to date, because the character problems in the younger generation are getting more and  more  complex,  input  is  needed  from  the  results  of  the  analysis  to  provide solutions  to  these  problems.  The  purpose  of  writing  this  article  is  to  analyze  the dynamics  of  the  implementation  of  Civics  learning  at  the  age  of  our  beloved country  which is 75 years old. The method used in this article is literature study, by analyzing studies on civic education and then drawing conclusions. The result of this article is that efforts to improve the quality of Civics learning are still very necessary  to  conduct  a  study.  One  of  the  recommendations  for  improvement  is first,  to  provide  role  models  for  students,  both  exemplary  in  schools  by  teachers and  exemplary  by  parents  in  the family  environment.  Second,  increasing  teacher creativity  in  learning  starting  from  learning  innovation  by  applying  various
learning  models,  methods  and  media.  Third,  improve  the  institutions  for  both teacher  organizations  such  as  MGMP  and  associations  from  higher  education institutions.
Keywords: dynamics, independence, civic education, reflection on independence

## PENDAHULUAN
Indonesia  memasuki  usia  ke-75  tahun  pada  tanggal  17  Agustus  2020  ini. Pelaksanaan perayaan hari kemerdekaan tidak seperti biasanya karena Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19, sehingga tidak meriah seperti pada tahun- tahun  sebelumnya,  karena  diwajibkan  untuk physical  distancing untuk  menghindari penyebaran  virus  corona.  Akan  tetapi  permasalahan  yang  akan  dibahas  bukan  tentang virus  corona  melainkan  usia  bangsa  Indonesia  sudah  menginjak  angka  75  tahun,  pada orang dewasa usia ini adalah usia yang sudah tua renta, yang seharusnya sudah bahagia menikmati  usia  senja.  Akan  tetapi  negara  Indonesia  tampaknya  masih  harus  berjuang bersama untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan sosial  bagi  seluruh  Indonesia.  Negara  kesejahteraan (welfare  state) dianggap  sebagai jawaban  yang  tepat  atas  bentuk  keterlibatan  negara  dalam  memajukan  kesejahteraan rakyat  (Sukmana,  2016).  Dimana  negara  memodifikasi  dampak  pasar,  dengan memberikan  semacam  jaminan  minimum  (mengurangi  kemiskinan);  mencakup berbagai  risiko  sosial  (keamanan),  dan  menyediakan  layanan  tertentu  (perawatan kesehatan, perawatan anak dan orang tua, dengan standar yang baik (Andersen, 2012)
Cita-cita nasional di dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah,  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  Bangsa”, menunjukkan  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menganut  tujuan  negara dalam arti  luas atau sebagai  negara kesejahteraan  ( welfare state) bukan sebagai  negara penjaga  malam (nachtwachterstaat) (Ridlwan,  2014) . Pembangunan  nasional  dari berbagai  bidang  seharusnya  mengacu  pada  tujuan  negara  dalam  arti welfare  state, mengacu pada Pancasila dan  juga UUD 1945 termasuk pada  bidang pendidikan dalam proses  penentuan  kebijakan  maupun  pada  proses  transfer  pengetahuan.  Pendidikan adalah  urusan  negara  karena  pendidikan  sangat  penting  untuk  kebahagiaan, kemakmuran,  dan  kebebasan  rakyat  ,  serta  menunjukkan  bahwa  negara  itu  ada  di tengah-tengah warga negara (Aulia & Arpannudin, 2019)
Pelaksanaan  pendidikan  tentu  saja  tidak  hanya  mengedepankan  teori  semata melainkan  penanaman  karakter  bangsa  yang  telah  diatur  di  dalam  undang-undang negara Indonesia. Pendidikan sebagai cara umat manusia sepanjang kehidupannya untuk transmisi  dan  transformasi  baik  nilai  maupun  ilmu  pengetahuan  (Sudrajat,  2011).  Hal ini  dilakukan  guna  memberikan  arah  terhadap  pelaksanaan  dan  perkembangan pendidikan  di  Indonesia  untuk  masa  yang  akan  datang  (Sujana,  2019).  Pendidikan karakter  di  Indonesia  dilakukan  sejak  pendidikan  anak  usia  dini  hingga  pendidikan tinggi,  yaitu  melalui  pendidikan  Agama,  pendidikan  Pancasila,  pendidikan Kewarganegaraan,  dan  Bahasa  Indonesia  sesuai  dengan  amanat  undang-undang  No  20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pendidikan karakter penting bagi kehidupan manusia, maka peran yang dimainkan dunia  pendidikan  haruslah  tidak  sekadar  menunjukkan  pengetahuan  moral,  tetapi  juga mencintai  dan  mau  melakukan  tindakan  moral  dalam  kehidupan  sehari-sehari. Pendidikan  karakter  bisa  dilakukan  dengan  berbagai  metode  yaitu  penanaman  nilai,
keteladanan  nilai,  fasilitasi  nilai,  dan  keterampilan  nilai  (Kirschenbaum,  1995). Keteladanan  menjadi  aspek  yang  penting  untuk  membina  karakter  peserta  didik.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  keteladanan  yang  mementingkan  perilaku  secara  nyata  yang bisa  dijadikan  acuan  oleh  peserta  didik.  Widyaningsih,  Zamroni  &  Zuchdi (Widyaningsih  et  al.,  2014)  menyatakan  bahwa  dalam  strategi  pembinaan  karakter menjadi bagian dari pendekatan komprehensif yang merupakan sintesis dari dua metode tradisional yaitu metode penanaman nilai keteladanan dan metode kontemporer melalui life skill. Menurut Lickona (Lickona, 2009) pendidikan karakter mempunyai tiga unsur pokok yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (desiring the good), dan  melakukan  kebaikan  ( doing  the  good). Di  dalam  pendidikan  karakter tidak hanya  tentang  benar  dan  salah  tetapi  juga  menanamkan  suatu  kebiasaan  yang  baik dengan harapan peserta didik paham dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Pelaksanaan  pendidikan  karakter  telah  dilaksanakan  di  Indonesia  sejak  anak  usia dini  hingga  di  pendidikan  tinggi,  akan  tetapi  permasalahan  kebangsaan  justru  semakin kompleks.  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  bersama.  Permasalahan  kebangsaan  yang dialami negara kita diantaranya krisis karakter. Krisis hidup (krisis karakter) tidak hanya semata-mata  krisis  intelektual  dan  moral,  namun  sedikit  lebih  dalam  ke  jantung persoalan  bahwa  krisis  moral  yang  hampir  merambah  seluruh  lini  kehidupan  kita, sebenarnya berasal dan bermuara pada krisis spiritual  (Belferik,  2013).
Permasalahan  karakter  yang  terjadi  di  Indonesia  diantaranya  adalah  maraknya tawuran pelajar, rendahnya kejujuran, kurangnya rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan  pemimpin,  meningkatnya  kelompok  teman  sebaya  yang  kejam  dan  bengis, kejahatan,  perampokan,  berbahasa  yang  tidak  sopan,  merosotnya  etika  dan  etos  kerja, sikap  individualis,  perilaku  menyimpang,  ketidaktahuan  sopan  santun  (Sujana,  2019). Degradasi  moral  ditandai  dengan  memudarnya  sikap  sopan  santun,  jiwa  kebhinekaan, gotong royong, serta makin maraknya sikap anarkisme di kalangan peserta didik mulai dari  pelajar  sampai  mahasiswa.  Di  sisi  lain  makin  maraknya  korupsi  yang  dilakukan oleh  para  pejabat  baik  di  tingkat  daerah  maupun  di  tingkat  nasional  baik  di  instansi pemerintah  maupun  swasta.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  negara  ini  telah  terjadi degradasi  moral,  akhlak,  serta  karakter  yang  seharusnya  ditunjukkan  sebagai  budaya Bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa  yang  bermartabat.  Pentingnya  nilai  moral  tersebut diperkuat  oleh  pernyataan  Aristoteles  tentang  nilai-nilai  (Dahlbeck,  2018)  yang menyatakan  bahwa  “Aristoteles  menafsirkan  nilai-nilai  etis  sebagai  kondisi  perantara yang  menyeimbangkan  antara  kekurangan  dan  kelebihan.  Seni  menjalani  kehidupan yang  seimbang  dijaga  oleh  keinginan  untuk  berjuang  untuk  bertindak  berdasarkan kebajikan  yang  ditempatkan  di  antara  dua  kutub  ekstrem,  yang  keduanya  sama-sama tidak diinginkan”
Pendidikan  karakter  erat  kaitannya  dengan  pendidikan  kewarganegaraan. Pendidikan  kewarganegaraan  membutuhkan  pembentukan  karakter  dan  moral    serta mendidik  tanggung  jawab  sipil  (warga  negara)  dan  menghormati  orang  lain  (Althof  & Berkowitz,  2006).    Pendidikan  kewarganegaraan  dan  pendidikan  karakter  seringkali memiliki  ciri    yang  terkait  dengan  masalah  moral,  muncul  dari  persepsi  krisis  (dan memanfaatkan  persepsi  itu  untuk  mendapatkan  pijakan  kurikuler),  bagus  dalam  teori dan  retorika,  namun  rendah  dalam  praktik  (Davies  et  al.,  2005).  Permasalahan pembelajaran PKn di  lapangan dari hasil penuturan para guru PKN khususnya di Jawa Tengah pada kegiatan Sarasehan 75 Tahun Indonesia Merdeka yang dilaksanakan pada Hari  Selasa  18  Agustus  2020  yang  diselenggarakan  secara  daring  melalui  zoom  oleh
Universitas  Muhammadiyah  Semarang,  menyatakan  bahwa  dalam  pembelajaran  PKN mengalami  banyak  tantangan,  sehingga  pelaksanaan  pembelajaran  PKN  yang  tujuan utamanya  menanamkan  nilai  moral  menjadi  tidak  efektif.    Permasalahan  yang  terjadi diantaranya  guru  PKN  yang  masih  disibukan  dengan  persoalan  administratif,  dituntut untuk  memiliki  jam  mengajar  sebanyak  40  jam  dalam  satu  minggu,  guru  PKn  tidak dilibatkan  ketika  terjadi  persoalan  kenalan  siswa,  PKN  masih  dianggap  sebagai  mata pelajaran yang tidak penting, pelaksanaan pembelajaran PKN yang masih konvensional sehingga  pembelajaran  tidak  menarik.  Dari  permasalahan  inilah  perlu  dicarikan  solusi agar  pelaksanaan  pembelajaran  karakter  di  Indonesia  yang  sudah  merdeka  75  tahun lamanya berjalan sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara.

## PERUMUSAN MASALAH
Rumusan  masalah  dalam  tulisan  ini  adalah,  bagamaina  dinamika  pelaksanaan pembelajaran  PKN di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke 75 tahun ini?

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  penelitian  ini  menggunakan  kajian  pustaka  yang memusatkan  perhatian dan kajian pada pelaksanaan  isu-isu pembelajaran PKN sebagai refleksi 75 tahun Indonesia Merdeka. Kajian pustaka diambil dari artikel jurnal dan juga buku  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pembelajaran  PKN,  pentingnya  pendidikan moral,  pentingnya  pendidikan  karakter,  untuk  memberikan  masukan  perbaikan pelaksanaan  pembelajaran  PKN  di  Indonesia.  Dari  berbagai  artikel  jurnal  dan  buku kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas untuk memberikan masukan  atas  permasalahan  yang  dibahas.  Dalam  rangka  membahas  permasalahan diatas, penulis melakukan penelusuran pustaka yang akan akan dibahas dalam beberapa sub  bahasan,  diantaranya  kerisauan  yang  dialami  oleh  guru  PKN  khususnya  di  Jawa tengah,  pelaksanaan  pendidikan  karakter  di  Indonesia,  pentingnya  peran  organisasi seperti MGMP dan Asosiasi perguruan tinggi khususnya PKN untuk ikut serta mencari solusi  dari  permasalahan  kebangsaan  yang  terjadi  di  Indonesia.  Dari  hasil  analisis diharapkan  dapat  memberikan  masukan,  solusi  dari  permasalahan  yang  dihadapi  oleh bangsa Indonesia.

## PEMBAHASAN
Manusia  baik sebagai  individu  maupun sebagai suatu kelompok masyarakat hidup dalam  ruang  sosial  dan  menciptakan  kebudayaan,  membina,  mengembangkan,  dan melestarikannya, serta hidup dalam warna atau corak kebudayaannya sendiri. Semenjak manusia diciptakan maka semenjak itu pula pendidikan telah dilaksanakan, artinya usia pendidikan  sama  dengan  usia  manusia.  Dalam  proses  pendidikan  dan  proses pewarisannya juga telah mengedepankan etika atau moral yang berlaku dan berlangsung di  masanya,  dimana  akan  selalu  melakukan  perbuatan  baik  dengan  mengadaptasi lingkungan  dan  budaya  yang  ada  di  lingkungannya.  Untuk  itu  diperlukan  wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk survive bagi generasi berikutnya. Dalam  konteks  abad  21,  pendidikan  harus  mampu  mengembangkan  manusia  yang memiliki  keterampilan  untuk  sukses  di  dunia  saat  ini,  seperti  pemikiran  kritis, memecahkan  masalah, berkomunikasi, dan berkolaborasi  (Partnership  for 21st Century Learning,  2015).  Namun  demikian,  tujuan  pendidikan  tidak  hanya  sukses  di  dunia,
namun  juga  harus  mampu  menumbuhkan  kecerdasan  hati  yang  menuntun  manusia kembali  pada  penciptanya  dengan  keimanan  dan  ketakwaan  sebagaimana  tujuan pendidikan nasional di Indonesia.
Bergulirnya waktu pendidikan telah mengalami evolusi dari yang paling sederhana menjadi  yang  lebih  kompleks,  sehingga  dalam  prosesnya  pun  telah  mengalami perkembangan  yang  sangat  pesat  di  berbagai  aspek  kehidupan.  Etika  dalam  proses mencapai tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan, karena hal ini terkait hasil akhirnya dimana  proses  pendidikan  yang  berlangsung  secara  etis  dan  terus-menerus  dalam kehidupan  seseorang  melalui  pengajaran  dan  penekanan  terhadap  etika  itu  sendiri sehingga  kemampuan,  bakat,  kecakapan  dan  minatnya  dapat  dikembangkan  seimbang dengan  etika  yang  baik  dan  benar  dalam  kehidupannya.  Proses  ini  dapat  dilihat  dari awal  proses  pendidikan  di  dalam  keluarga,  orang  tua  memberikan  bekal  pengetahuan dan  keterampilan  dilingkunganya  dengan  cara  suri  teladan,  yaitu  memberikan  contoh tentang  sopan  santun  sesuai  etika  yang  baik  juga  pendidikan  agama  kepada  anak- anaknya  sehingga  mereka  tahu  dan  terampil  hidup  di  tengah  masyarakat  dengan  etika dan  moral  hidup  yang  baik.  Demikian  juga  anak-anak  akan  menjadi  dewasa  dan  akan mewariskan  ke  generasi  berikutnya  dari  yang  pernah  dipelajari  dan  dialaminya  dari kecil dan seterusnya. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan  potensi-potensi  kemanusiaannya.  Potensi  kemanusiaan  merupakan  benih kemungkinan  untuk  menjadi  manusia.  Pendidikan  itu  berlangsung  dengan  baik  dan berhasil,  jika  seorang  pendidik  memahami  dan  menerapkan  konsep  keteladanan  yang baik berdasarkan etika dan moral yang baik.
Manusia  memiliki  cara  hidup  yang  penuh  dengan  nilai-nilai  baik  dan  luhur  dalam kehidupannya, sedangkan tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan memiliki dua fungsi yaitu  memberikan  arah  kepada  segenap  kegiatan  pendidikan  dan  merupakan  sesuatu yang  ingin  dicapai  oleh  segenap  kegiatan  pendidikan.  Untuk  dapat  mencapai  tujuan pendidikan yang lebih baik perlu adanya kepastian dan jaminan hukum terutama dalam pendidikan  formal,  sehingga  perlu  dibentuk  suatu  peraturan  atau  hukum  yang melindungi  peserta  didik,  proses  pendidikan  dalam  mencapai  tujuan.  Dalam  proses pengembangan potensi manusia, maka seyogianya dirumuskan atau direncanakan suatu pendidikan  yang  mampu  memberikan  wadah  dalam  mengupayakan  pengembangan potensi setiap individu yang beraneka ragam.
Pendidikan  merupakan  pewarisan  nilai-nilai  dalam  peradaban  manusia.  Artinya pendidikan  tidak  akan  terlepas  dari  pewarisan  budaya  dalam  satu  masyarakat.  Adanya keterkaitan  yang  erat  antara  pendidikan  dengan  kebudayaan  berkenaan  dengan  satu urusan  yang  sama,  dalam  hal  ini  ialah  pengembangan  nilai  dan  tidak  ada  proses pendidikan  tanpa  kebudayaan  dan  tanpa  adanya  masyarakat;  sebaliknya  tidak  ada kebudayaan dalam pengertian proses tanpa adanya pendidikan (Supriyoko, 2003).
Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, perkembangan terkini kecenderungan pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  mengikuti  dominasi  paradigma scientific yang dimaknai secara sempit sebagaimana yang dianut paradigma positivism dengan ciri penekanan  pada  hal-hal  yang observable,  measurable,  standardized, yang  tentu  saja dengan asumsi satu cocok untuk semua (one size fits all). Pembelajaran demokrasi yang merupakan  salah  satu  elemen  penting  dari  pendidikan  kewarganegaraan  menjadi “kering” dan terjebak pada hal-hal yang sifatnya artificial, procedural, bukan essential. Fenomena  mengemukanya  wacana best  practice merupakan  salah  satu  penanda
pendidikan  kewarganegaraan  yang  sejatinya  bersifat political dan contextual ikut terjebak pada logika yang sangat naif.
Guru  PKn  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pembentukan  karakter siswa  sebagai  warga  negara,  nilai-nilai  budaya  bangsa,  serta  implikasinya  pada ketahanan nasional. Agar proses transfer pengetahuan dapat berjalan dengan baik,  maka guru PKn  juga  harus  memiliki  sifat-sifat  yang  dapat  dijadikan  keteladanan  oleh  siswa, diantaranya Jujur, memiliki komitmen, memiliki kompeten, kerja keras, konsisten pada mata pelajaran agar memiliki konsentrasi kajian yang mendalam. Sedangkan peran guru PKn  adalah pertama ,  sebagai  pemegang  amanah  dalam  menjalankan  tugas  mengajar, membimbing, dan sekaligus mendidik siswa dengan penuh tanggungjawab. Kedua, guru PKn  memiliki  peran  untuk  memberikan  keteladanan  baik  dalam  ucapan,  sikap,  yang melekat pada guru. Ketiga,  mendidik dengan hati dan membangun  motivasi  (Suyato et al.,  2016).  Maka  sebelum  mengajarkan  pada  peserta  didik  guru  PKn  harus  sudah melaksanakan  peran  tersebut  diatas.  Dalam  bidang  pendidikan  kewarganegaraan termasuk  pendidikan  moral  di  dalamnya,  Veugelers  (2011)  mengidentifikasi  beberapa isu  yang  relevan  dengan  praktik  pedagogis  yang  ditujukan  untuk  menciptakan  warga negara  demokratis  yang  kritis.  Isu  itu  antara  lain  meliputi:  1)  tata  cara  seperti komunikasi  nilai,  di  mana  para  siswa  belajar  untuk  berpikir  dan  bertindak  dengan mempertimbangkan  nilai-nilai.  Pertimbangan  nilai  tentu  saja  membutuhkan  kriteria untuk menelaah perilaku, seperti nilai keadilan  (Power et  al., 1992), 2) nilai-nilai  yang mendorong  perilaku,  komponen  afektif    dari  perkembangan  moral  perlu  mendapatkan perhatian.  Kepedulian,  keterlibatan  dan  partisipasi  adalah  komponen  penting  dari domain  sosial;  3)  untuk  menemukan  di  mana  nilai-nilai  moral  itu  penting, perkembangan sensitivitas moral, dan kemampuan untuk mengelola emosi   itu penting, dan  4)  beberapa  pendekatan  pendidikan  moral  terkini  di  dalam  bidang  kependidikan ditandai  dengan  pendekatan  terintegrasi  untuk  pencapaian  keterampilan  komunikasi nilai,  stimulasi  nilai  tertentu-yang  sering  diorientasikan  untuk  kewarganegaraan demokratis kritis, dan perhatian terhadap sekolah sebagai komunitas
Pelaksanaan pembelajaran PKn ternyata bukan tanpa hambatan. Berdasarkan data, tantangan  yang  dihadapi  oleh  guru  PKn  ternyata  sangat  kompleks,  sehingga  berakibat pada  tidak  efektifnya  proses  transfer  pengetahuan  kepada  siswa,  yang  terjadi  pada akhirnya  adalah  tujuan  pembelajaran  PKn  belum  tercapai  secara  optimal.  Penuturan para  Guru  PKn  di  Jawa  Tengah  khususnya  pada  acara  sarasehan  75  tahun  Indonesia Merdeka permasalahan  yang dihadapi guru  masih sangat kompleks seperti  yang  sudah disampaikan di atas. Kendala yang dihadapi guru PKn diantaranya adalah kualitas guru yang  masih  rendah,  kurikulum  yang  selalu  berubah  dan  jam  belajar  sangat  kurang, fasilitas masih sangat kurang, dan kesejahteraan Guru PKn yang masih rendah (Bego et al., 2016).
Penelitian  lain  menyatakan,  permasalahan  dalam  pembelajaran  PKn  diantaranya mereka  dihadapkan  pada  kondisi  sekolah  dengan  keterbatasan  sumber  daya  manusia (jumlah  guru  yang  minim),  sarana  prasarana  (Ruang  kelas,  meja,  kursi,  papan  tulis, buku  paket),  kultural  (kebiasaan, mindset )  yang  belum  kondusif  untuk  pengembangan karakteristik warga negara yang baik, dan juga hambatan dari masyarakat (Suyato et al., 2016). Salah satu tantangan lain yang sekarang dihadapi oleh Guru PKN di tahun 2020 adalah adanya pandemi virus Corona/Covid 19 yang berdampak luas bukan hanya pada bidang  pendidikan  aja  melainkan  dalam  berbagai  kehidupan.  Permasalahan  lain  yang ditemukan dari  studi dokumentasi,  masalah  yang  dihadapi guru PKN diantaranya guru kurang variatif dalam menggunakan model pembelajaran, guru belum melibatkan siswa
dalam  menggunakan  alat  peraga,  guru  kesulitan  dalam  mengondisikan  kelas,  guru kurang memotivasi siswa (Arum Perwitasari, 2014).
Permasalahan  tersebut  di  atas  perlu  dipecahkan  bersama,  salah  satunya  dengan melihat  peluang  yang  dimiliki  oleh  guru  PKN,  diantaranya  adalah  memberikan keteladanan, meningkatkan kreativitas guru, meningkatkan kelembagaan baik organisasi guru  seperti  MGMP,  asosiasi  dari  perguruan  tinggi.    guru  didorong  untuk  paham mengenai  hak-hak  politik  dan  sosial  serta  berlatih  menanamkan  hak  sipil  tersebut. Tetapi  yang  menjadi  permasalahannya  bahwa  sedikit  kesempatan  guru  untuk  benar- benar  mempraktikkannya  di  masyarakat  hal  itu  dikarenakan  keterbatasan  waktu  dan cakupan isu yang luas untuk dibahas (Sigauke, 2013)
Pertama, Memberikan  keteladanan  baik  sikap,  perilaku  sebagai  pendidik.  Konsep keteladanan  merupakan  proses  pendidikan  yang  berlangsung  dengan  membiasakan, memberi  contoh  perilaku  atau  sosok  atau  figur  dalam  bertingkah  laku,  berbicara, berfikir  dan  melakukan  aktivitas  tertentu  untuk  membentuk  kebiasaan  yang  baik sehingga  akan  membentuk  karakter  yang  baik  pula  (Budiyono  &  Harmawati,  2017). Keteladanan  dalam  pendidikan  merupakan  sebuah  upaya  untuk  menanamkan pendidikan  karakter.  Melalui  keteladanan  yang  dimiliki  oleh  guru,  sangat memungkinkan menjadi contoh untuk siswa baik dalam berbicara, bersikap dan berfikir. Keteladanan dibutuhkan oleh manusia timbul dari hati nurani dalam diri manusia untuk meniru  (taqlid),  hasrat  tersebut  mendorong  manusia  untuk  meniru  figur  yang  lebih dewasa (Rachman & Hijran, 2017). Selain guru yang seharusnya juga memberi contoh untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter adalah orang tua di keluarga, tokoh masyarakat, aparatur negara, politikus dan juga para petinggi negara. Seorang anak atau siswa  pada  umumnya  akan  meniru  seseorang  menjadi  idola  seperti  guru  ketika  di sekolah, orang tua  ketika  di  rumah,  hingga  di  masyarakat  dan  di  negara.   Keteladanan yang  bisa  dilakukan  oleh  orang  tua  diantaranya  dalam  pendidikan  akhlak  meliputi: menasihati  dengan  lemah  lembut,  memberi  contoh,  menanamkan  kedisiplinan melakukan  ibadah,  membiasakan  berdoa.  keteladanan  guru  di  sekolah  diantaranya membiasakan  senyum,  salam,  sapa,  sopan,  santun,  bersikap  sabar,  tidak  gampang marah, rajin melaksanakan perintah agama (Saripah, 2016).
Pendekatan  pendidikan  kewarganegaraan  harus  bergeser  dari  pendekatan  yang berorientasi  pada  tujuan  dan  isi  semata  ke  arah  yang  lebih  menekankan  pada  proses. Pendekatan  yang  bersifat  desentralisasi  atau  otonomi  pendidikan  baik  untuk  tingkat daerah, individual sekolah maupun individu guru sudah seharusnya dilaksanakan, dalam semua  mata  pelajaran  dan  secara  khusus  dalam  pendidikan  kewarganegaraan. Pendekatan perubahan terutama menyangkut bidang materi pengajaran, metodologi dan penilaian  hasil  belajarnya.  Langkah  nyata  lainnya  adalah  menciptakan  situasi  dan kondisi  yang  memungkinkan  warga  negara  mengembangkan  berbagai  potensi  yang dimilikinya  yang  diwujudkan  dalam  interaksi  edukatif  di  dalam  kelas  dengan  suasana dialogis yang konstruktif (Wahab, 1996).
Kedua ,  meningkatkan  kreativitas  guru  diantaranya  dengan  melakukan  inovasi pembelajaran  dengan  menerapkan  model,  metode  dan  media  pembelajaran  yang bervariasi.    Di  era  sekarang  yang  mana  manusia  tidak  bisa  lepas  dari  teknologi mengharuskan pembelajaran harus inovatif, tidak monoton, pembelajaran dari dua arah khususnya  dalam  pembelajaran  karakter  melalui  PKN,  agar  tujuan  pembelajaran tercapai  dengan  optimal.  Maka  perlu  dilakukan  peningkatan  kualitas  pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” ( powerful
learning  area )  yang  secara  kurikuler  ditandai  oleh  pengalaman  belajar  secara kontekstual  dengan  ciri:  pembelajaran  menjadi  lebih  bermakna  ( meaningful ), terintegrasi (integrated ),  berbasis  nilai  (value-based),  menantang  ( challenging ),  dan mengaktifkan ( activating ) (Haryati & Rochman, 2012). Apalagi di tahun 2020 ini yang mana  proses  pembelajaran  dilaksanakan  berbeda  dengan  tahun-tahun  sebelumnya, karena  pembelajaran  PKn  dilaksanakan  pada  saat  pandemi.  Guru  dituntut  untuk  tetap dapat  melaksanakan  pembelajaran  yang  inovatif  dan  efektif,  sehingga  proses penanaman  karakter  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Doman  kognitif  masih  menjadi dominasi  pembelajaran.  Sebagai  contoh,  ketika  guru  lebih  menunjukkan  pemahaman mengenai sejarah HAM  yang ada di  benak  mereka  lebih pada perang dunia II padahal harusnya pembelajaran HAM dalam kurikulum ini lebih kepada nilai-nilai dan masalah hak sipil yang harus dijadikan reflektif
Ketiga, sinergi  kelembagaan  antara  organisasi  guru  seperti  MGMP,  asosiasi  dari perguruan tinggi. Pentingnya sinergi kelembagaan seperti MGMP salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensi Guru PKn. Dengan pertemuan antara guru PKN dalam MGMP  dapat  saling  bertukar  pikiran,  pandangan  tentang  hal-hal/isu-isu  baru  tentang kebangsaan.  Dengan  penguatan  organisasi  juga  dapat  secara  bersama-sama  untuk  ikut memberikan  saran  atas  kebijakan-kebijakan  pemerintah  khususnya  dalam  bidang pendidikan.  Melalui  organisasi  juga  dapat  memberikan  usulan,  saran  agar  kebijakan yang  ditetapkan  pemerintah  sesuai  dengan  kondisi  yang  dialami  oleh  guru.  Selain melalui  MGPM  guru  PKn  juga  bisa  bekerja  sama  dengan  perguruan  tinggi  melalui asosiasi.  Contohnya  Asosiasi  Pendidik  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan (AP3KNI)  baik  di  tingkat  Jawa  tengah  maupun  di  tingkat  Nasional.  Dengan  sinergi, kerja  sama,  antara  asosiasi  dan  MGMP  dapat  memperkuat  keilmuan,  kelembagaan, untuk para pendidik PKn.

## PENUTUP Kesimpulan
Kesimpula n dalam artikel ini adalah bahwa pelaksanaan pembelajaran PKn masih diperlukan  perbaikan.  Masukan  yang  bisa  diberikan  adalah  memberikan  keteladanan baik  sikap,  perilaku  sebagai  pendidik.  meningkatkan  kreativitas  guru  diantaranya dengan melakukan inovasi pembelajaran dengan menerapkan model, metode dan media pembelajaran  yang  bervariasi.  sinergi  kelembagaan  antara  organisasi  guru  seperti MGMP, asosiasi dari perguruan tinggi. Pentingnya sinergi kelembagaan seperti MGMP salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensi Guru PKn.

## Rekomendasi
Rekomendasi  dari  hasil  tulisan  ini  adalah  diperlukan  kerjasama  yang  lebih  kuat antara  sekolah  dan  perguruan  tinggi  untuk  lebih  meningkatkan  kualitas  pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah maupun di perguruan tinggi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  pada  Universitas  Negeri  Semarang  dan  Universitas  Negeri Yogyakarta yang memberikan dukungan untuk menyelesaikan artikel ini.
DAFTAR PUSTAKA
Althof,  W.,  &  Berkowitz,  M.  W.  (2006).  Moral  education  and  character  education: Their relationship and roles in citizenship education. Journal of Moral Education , 35 (4), 495–518. https://doi.org/10.1080/03057240601012204 Andersen, J. G. (2012). Welfare states and welfare state theory (Issue February).
Arum  Perwitasari,  Z.  (2014).  Peningkatan  kualitas  pembelajaran  melalui  model  time token  arends  dengan  media  audio  visual. Joyful  Learning  Journal , 3 (1),  31–37. https://doi.org/10.15294/jlj.v3i1.5894
Aulia,  S.  S.,  &  Arpannudin,  I.  (2019).  Pendidikan  kewarganegaraan  dalam  lingkup sosio-kultural  pendidikan  non-formal. Jurnal  Civic  Education:  Media  Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan , 3 (1), 1. https://doi.org/10.36412/ce.v3i1.902 Bego,  K.  C.,  Studi,  P.,  Sejarah,  P.,  &  Flores,  U.  (2016).  Peran  guru  pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah terjadinya. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 5 (3), 7.
Budiyono,  &  Harmawati,  Y.  (2017).  Penguatan  pendidikan  karakter  melalui  nilai-nilai keteladanan  guru  dan  orang  tua  pada  siswa  sekolah  dasar. Prosiding  Seminar Nasional PPKn III , 1–10. Dahlbeck,  J.  (2018). Becoming  virtuous:  Character  education  and  the  problem  of  free will . Malmö University.
Davies,  I.,  Gorard,  S.,  &  McGuinn,  N.  (2005).  Citizenship  education  and  character education: similarities and contrasts. British Journal of Educational Studies , 53 (3), 341–358. http://www.jstor.org/stable/3699247
Haryati,  T.,  &  Rochman,  N.  (2012).  Peningkatan  Kualitas  Pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  Melalui  Praktik  Belajar  Kewarganegaraan  (Project  Citizen). Jurnal Ilmiah Civis , 2 (2), 1–11. Kirschenbaum,  H.  (1995). 100  ways  to  enhance  values  and  morality  in  schools  and youth settings . Allyn & Bacon. Lickona,  T.  (2009). Educating  for  character:  How  our  schools  can  teach  respect  and responsibility . Bantam Books.
Manullang,  B.  (2013).  Grand  desain  pendidikan  karakter  generasi  emas  2045. Jurnal Pendidikan Karakter , 1 , 1–14. https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.1283
Partnership  for  21st  Century  Learning.  (2015).  P21  partnership  for  21st  century learning. In Partnership for 21st Century Learning . Power,  F.  C.,  Higgins,  A.,  &  Kohlberg,  L.  (1992). Lawrence  Kohlberg’s  approach  to moral education . Columbia Univesity Press.
Rachman, F., & Hijran, M. (2017). Kajian keteladanan dalam  memperkuat pendidikan Indonesia. The  5th  University  Research  Colloquium:  Cinta  Negeriku , February , 998–1003.
Ridlwan,  Z.  (2014).  Negara  hukum  Indonesia  kebalikan  nachtwachterstaat. Fiat Justisia , 5 (2), 141–152. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56
Saripah,  I.  (2016).  Peran  orang  tua  dan  keteladanan  guru  dalam  peningkatan  mutu pendidikan akhlak. Jurnal Ilmiah Pendidikan , 10 (2), 19–32.
Sigauke, A. T. (2013). Citizenship education in the social science subjects: An analysis of  the  teacher  education  curriculum  for  secondary  schools. Australian  Journal  of Teacher Education , 38 (11), 125–139. https://doi.org/10.14221/ajte.2013v38n11.1 Sudrajat,  A.  (2011).  Mengapa  pendidikan  karakter. Jurnal  Pendidikan  Karakter , 1 (1), 47–58. https://doi.org/10.21831/jpk.v1i1.1316
Sujana,  I.  W.  C.  (2019).  Fungsi  dan  tujuan  pendidikan  Indonesia. Adi  Widya:  Jurnal Pendidikan Dasar , 4 (1), 29. https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927
Sukmana, O. (2016). Konsep dan disain negara kesejahteraan. Jurnal Sospol , 2 (1), 102– 120. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759
Supriyoko,  K.  (2003).  Sistem  pendidikan  nasional  dan  peran  budaya  dalam pembangunan berkelanjutan. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII .
Suyato, S., Murdiono, M., Mulyono, B., & Arpannudin, I. (2016). Upaya pembentukan warga negara  yang  baik dan tantangan  yang dihadapi oleh para guru PKn peserta SM3T  2015. Jurnal  Civics:  Media  Kajian  Kewarganegaraan , 13 (2),  137–150. https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12737
Veugelers,  W.  (2011).  A  humanist  perspective  on  moral  development  and  citizenship education.  In  W.  Veugelers  (Ed.), Education  and  humanism.  Linking  autonomy and humanity (pp. 9–34). Sense Publishers. Wahab,  A.  A.  (1996). Politik  pendidikan  dan  pendidikan  politik:  Model  pendidikan kewarganegaraan Indonesia menuju warga negara global . IKIP Bandung. Widyaningsih, T. S., Zamroni, & Zuchdi, D. (2014). Internalisasi dan aktualisasi  nilai- nilai  karakter  pada  siswa  SMP  dalam  perspektif  fenomenologis. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi , 2 (2), 181–195.