## FAKTOR-FAKTORYANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT SUKU LAUT PULAU BERTAM KOTA BATAM
Meri Enita Puspita Sari ¹ , Diah Ayu Pratiwi ² ¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia puspita.meri@yahoo.co.id
² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia diah_mahdan@yahoo.co.id

## Abstrak
Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dikalangan  komunitas  suku  laut.  Berbagai  program,  pelatihan  dan  pendidikan  keterampilan  telah dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  Suku  Laut  ini  untuk  meningkatkan  keterampilan  dasar  mereka, namun  program-program  yang  dilaksanakan  masih  belum  mampu  meningkatkan  keterampilan- keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan Suku Laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk dapat menggambarakan dan mengkaji faktor-faktor yang  mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  suku  laut  Pulau  Bertam.  Berdasarakan  hasil penelitian, Perubahan hidup yang dijalankan oleh masyarakat suku laut pulau Bertam mempengaruhi kualitas hidup mereka terutama kesejahteraan sosial. komunitas Suku Laut masih bergantung kepada hasil  tangkapan  ikan  secara  tradisional  saja  dan  hidup  dalam  kondisi  yang  serba  kekurangan,  hal tersebut terlihat dari kualitas air yang diperoleh, rumah yang ditempati dan peralatan tangkapan ikan yang belum memadai, diaspek sosial lainnya komunitas masyarakat  Suku Laut didapati masih tidak melakukan aktivitas kemasyarakatan secara bersama antara satu sama lain. Selain faktor agama yang berbeda,  masyarakat  lebih  banyak  berkumpul  dengan  keluarga  masing-masing  dibanding  berbaur dengan masyarakat lainnya yang lain. Aspek budaya juga mempengaruhi perubahan hidup masyarakat Suku laut. Hal ini terlihat dari mulai pudarnya budaya tradisi dalam hal kesenian dan generasi yang ada akan berhadapan dengan beberapa ancaman seperti kehilangan identitas Suku Laut sebagai penangkap ikan,  kesulitan  meneruskan  kehidupan  karana  masyarakat  mereka  masih  berada  dalam  tingkat pendidikan yang sangat rendah dan tidak mampu bersaing dalam dunia yang semakin berkembang. Kata Kunci : Kesejahteraan Masyarakat, Masyarakat Suku Laut, Peranan Pemerintah.

## Abstract
The Batam City Government has carried out various efforts to improve the welfare of life among the tribal  communities.  Various  programs,  training  and  education  skills  have  been  carried  out  by  the government to the Sea Tribe to improve their basic skills, but the programs implemented have not been able to improve the basic skills needed in the life of the Sea Tribe. This study uses qualitative research methods,  this  method is  used to  be  able  to  draw  and examine  the  factors  that  influence  the  level  of welfare of Bertam Island tribal people. Based on the results of the study, changes in life carried out by the marine tribes of Bertam Island affect their quality of life, especially social welfare. The Sea Tribe community still relies on traditional fish catches only and lives in deprived conditions, it can be seen from  the  quality  of  water  obtained,  houses  occupied and  inadequate  fish  catching  equipment,  other social  aspects  Sea  communities  are  found  not  do  community  activities  together with  each  other.  In addition  to  different  religious  factors,  people  gather more  with their  families than  they  mingle with other communities. The cultural aspect also influences changes in the life of the sea tribe community. This can be seen from the beginning of the fading culture of tradition in terms of art and the existing generation  will  be  faced  with  several  threats  such  as  loss  of  identity  of  the  Sea  Tribe  as  fishers, difficulties in continuing their lives because their society is still at a very low level of education and unable to compete in a world that growing.
Keywords: Public Welfare, Marine tribe society, The role of government.

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan  hidup  merupakan  satu  proses  dinamik  yang  memberi  nilai  kepada manusia tentang bagaimana kehidupan mereka berubah dan bertambah baik atau sebaliknya. Kualitas hidup rakyat yang bertambah baik menunjukkan kesejahteraan rakyat meningkat dan maju. Banyak indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kesejahteraan hidup masyarakat, ini karena konsep kesejahteraan hidup itu sendiri bersifat subjektif dan susah diukur, lebih lagi dalam  sebuah  negara  yang  mempunyai  pelbagai  bidang  ekonomi  sebagi  penyumbang pendapatan negara seperti sektor perindustrian, perikanan dan perdagangan.
Tidak bisa dipungkiri, Indonesia juga mengambil bagian dalam usaha menuju negara maju.  Perkembangan  pesat  Indonesia  dalam  beberapa  industri  seperti  manufaktur  dan pariwisata  menyebabkan  tahap  kesejahteraan  rakyat  Indonesia  juga  semakin  bertambah. Menuju masa depan, Indonesia yang memiliki populasi keempat terbesar didunia ini berharap agar semua penduduknya dapat mencapai kesejahteraan hidup.
Kota  Batam  merupakan  kota  terbesar  di  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Wilayah administrasi di Pulau Batam, tidak hanya memfokus kepada Kota Batam saja, tapi mencakupi beberapa pulau lain yang berdekatan yaitu Pulau Galang dan Pulau Rempang. Pulau Batam lebih kepada konsep perkotaan dan perindustrian sedangkan Pulau Galang dan Pulau rempang lebih  kearah  desa  dan  perkampungan.  Posisi  Pulau  Batam  yang  sangat  strategis  di  rute perdagangan  antar  negara  menyebabkan  pihak  pemerintah  menjadikan  Pulau  Batam,  Pulau Rempang  dan  Pulau  Galang  adalah  kawasan  bebas  pajak.  Sehingga  berdampak  pada pertumbuhan fizikal dan sosial ekonomi Kota Batam.
Pertumbuhan yang terjadi di Kota Batam menyebabkan perubahan pada Kota Batam termasuk  di  kecamatan  Belakang  Padang.  Belakang  padang  merupakan  kecamatan  pertama dan tertua dalam pemerintahan Kota Batam. Terdapat dua potensi unik yang ada di kecamatan Belakang Padang yaitu potensi berbentuk fisik dan potensi non fisik. Potensi berbentuk fisik lebih kepada akses perjalanan yang mudah dan cepat dari Pulau Batam, infarstruktur darat yang mencukupi,  memiliki  sumber  dalam  yang  indah  untuk  sektor  pariwisata  dan  pemandangan yang  cantik  karena  dikelililingi  air  laut.  Sedangkan  potensi  bukan  fisik  merujuk  kepada karakter  masyarakat  Suku  laut  yang  heterogen  yaitu  sebagian  besarnya  adalah  nelayan  dan selebihnya bercocok tanam dan berdagang makanan.
Banyaknya investor yang masuk menyebabkan kawasan perindustrian di Kota Batam semakin  meluas  dan  berdampak  terhadap  peningkatan  jumlah  konstruksi  bangunan.
Peningktan  jumlah  bangunan  perindustrian  seperti  kilang  dan  gedung  perniagaan menyebabkan banyak masuknya pekerja asing di Kota Batam dalam bidang konstruksi, hal tersebut menyebabkan penduduk asli Kota Batam terpinggirkan dan tidak berpeluang untuk mendapatkan peluang pekerjaan terutama dalam sektor konstruksi karena tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, kekurangan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang-bidang yang dibutuhkan menyebabkan penduduk asli tidak mampu memenuhi kebutuhan dan dan kemauan pimpinan dan juga pariwisata. Bukan hanya terjadi dengan penduduk asli Kota Batam, tapi kondisi ini juga terjadi di seluruh kelurahan di bawah kecamatan Belakang padang termasuk kelurahan Kasu dan Pulau Bertam.
Kelurahan Kasu mempunyai luas 186.197 km 2 dan 3628 populasi penduduk Suku laut yaitu komunitas yang hidup mengembara di laut (Direktorat Bina masyarakat Terasing depsos RI, 1998). Dari jumlah tersebut, sebanyak 26,9 % merupakan keluarga nelayan miskin. Saat ini, masyarakat suku laut banyak bermukim secara permanen di Pulau Bertam. Hidup secara permanen menyebabkan adanya perubahan hidup yang dijalani yang tentu saja berbeda dengan kehidupan sebelumnya sebagai pengembara di perairan sekitar Batam.
Masyarakat suku laut yang sebagian besar merupakan keluarga nelayan, kehidupan dan penghidupan nelayan tergantung dari hasil laut. Kenyataannya menyebutkan bahwa laut sukar mereka  duga,  menyebabkan  jumlah  penghasilan  mereka  pun  tidak  mampu  mereka  duga. Kehidupan  suku  laut  selalu  diungkapkan  dengan  keterbelakangan  baik  dari  segi  mata pencaharian maupun cara berpikir dan sikap yang masih tradisional. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyakat suku laut.
Guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  terutama  masyarakat  suku  laut Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dikalangan komunitas suku laut. Program yang pernah dilakukan dengan 2 model yaitu model kebijakan pemberdayaan langsung oleh pemerintah dan model kebijakan pemberdayaan mandiri  yang  dilaksanakan  oleh  swasta.  berbagai  program,  pelatihan  dan  pendidikan keterampilan  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  Suku  Laut  ini  untuk  meningkatkan keterampilan dasar mereka, namun program-program yang dilaksanakan masih belum mampu meningkatkan keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan Suku Laut. Dampaknya,  komunitas  Suku  Laut  masih  bergantung  kepada  hasil  tangkapan  ikan  secara tradisional saja dan hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Dampak ke depan, generasi komunitas ini akan berhadapan dengan beberapa ancaman seperti kehilangan identitas Suku
Laut  sebagai  penangkap  ikan,  kesulitan  meneruskan  kehidupan  karana  masyarakat  masih berada dalam tingkat pendidikan yang sangat rendah dan tidak mampu bersaing dalam dunia yang semakin maju.

## DASAR PEMIKIRAN

## Kesejahteraan Hidup
Berbagai  definisi  kesejahteraan  hidup  telah  dikemukaan  oleh  peneliti-peneliti sebelumnya.  Definisi  secara  umum,  kesejahteraan  hidup  merupakan  suatu    siklus  yang melibatkan beberapa perubahan aspek dasar kehidupan manusia yang tidak meningkat terhadap suatu keadaan yang lebih baik dalam kelompok masyarakat, gaya hidup dan hubungan sosial. Menurut Magrabi et al . (1991), kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sehat, nyaman dan senang dari konsumsi barang dan pelayanan.
Menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri,  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan  sosial  guna  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara,  yang  meliputi rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  dan  perlindungan  sosial.  Dimana dalam  penyelanggaraannya  dilakukan  atas  dasar  kesetiakawanan,  keadilan,  kemanfaatan, keterpaduan,  kemitraan,  keterbukaan,  akuntabilitas,partisipasi,  profesionalitas  dan keberlanjutan .
Lalu menurut Zastrow (2000) kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program  dan  pelayanan  yang  membantu  orang  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang betujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya kesejahtaraan  masyarakat  adalah  suatu  kondisi  yang  memperlihatkan  tentang  keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).
Terdapat  berbagai  perkembangan  pengukuran  tingkat  kesejahteraan  dari  sisi  fisik, seperti Human  Development  Index (Indeks  Pembangunan  Manusia), Physical  Quality  Life
Index (Indeks Mutu Hidup), Basic Needs (Kebutuhan Dasar), dan GNP/Kapita (Pendapatan Perkapita). Ukuran kesejahteraan ekonomi inipun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi  (skala  usaha).  Dari  sisi  konsumsi  maka  kesejahteraan  bisa  diukur  dengan  cara menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau periode tertentu.

## Kesejahteraan Hidup Sosial dan Ekonomi
Kesejahteraan  sosial  meliputi  aspek  perumahan,  hubungan  sosial,  administrasi, keamanan,  keterlibatan  sosial,  kebudayaan,  keseahtan,  lingkungan  dan  keluarga.  Menurut Embong  (2005),  UNDP  telah  memperkenalkan  tiga  konsep  pembangunan  yang  meliputi perwujudan  kesejahteraan  hidup  komunitas  yaitu  :  (1).  Pekerjaan  dan  pendapatan,  (2) pendapatan, (3) kesehatan.  Namun begitu, ketiga- tiganya indikator ini dianggap belum cukup kuat untuk membangun suatu kesejahteraan hidup.
Perubahan ekonomi suatu masyarakat bisa diukur melalui pendapatan perkapita, daya beli, peningkatan konsumsi, jumlah modal, penyediaan kemudahan transportasi, biaya, jumlah tabungan  dan  perbelanjaan  serta  perdagangan.  Hasil  penelitian  Ardiansyah  (2005)  yang berjudul Pelaksanaan program Budaya Ekonomi Pesisir di Kota Pangkal Pinang menunjukkan bahwa  pelaksanaan  program  bisnis  ekonomi  dapat  meningkatkan  pengeluaran,  penggunaan teknologi, peluang pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Antara faktor yang mempengaruhi keberhasilan  pelaksanaan  adalah  peranan  pihak  pemerintah,  sumber  ekonomi,  sikap masyarakat dan alat komunikasi (Ardiasnyah, 2005 ; Tuti Murty, 2005).
Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi.kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya  kecemburuan  sosial  dalam  masyarakat.  Selanjutnya  percepatan  pertumbuhan ekonpomi  masyarakat  memerlukan  kebijakan  ekonomi  atau  peranan  pemerintah  dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.
Ekonomi  Italia,  Vilveredo  Pareto,  telah  menspesifikasikan  suatu  kondisi  atau  syarat terciptanya alokasi sumberdaya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah  syarat  atau  kondisi  pareto (Pareto  Condition) .  Kondisi  pareto  adalah  suatu  alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut takan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas kondisi pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi dimana sebagian atau semua pihak individu takan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela.
Berdasarkan  kondisi  pareto  inilah,  kesejahteraan  sosial (sosial  welfare) diartikan sebagai  kelanjutan  pemikiran  yang  lebih  utama  dari  konsep-konsep  tentang kemakmuran (walfare economics), (Swasono, 2005:2). Boulding dalam Swasono mengatakan bahwa  “pendekatan  yang  memperkukuh  konsepsi  yang  telah  dikenal  sebagai sosial optimum yaitu paretion  optimum (optimalitas  ala  Pareto  dan  Edeworth),  dimana  efesiensi ekonomi mencapai sosial optimum bila tidak seorangpun bisa lagi menjadi lebih beruntung.
Teori  kesejahteraan  secara  umum  dapat  diklasifikasi  menjadi  tiga  macam,  yaitu classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach (Albert dan Hahnel  dalam  Darussalam  2005:77).  Pendekatan classical  utillatarial menekankan  bahwa kesenangan (pleasur) atau  kepuasan (utility) seseoarang  dapat  diukur  dan  bertambah. Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang  dapat  terkait  dengan  tingkat  kepuasan (utility) dan  kesenangan (pleasure) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka  dibutuhkan  suatu  prilaku  yang  dapat  memaksimalkan  tingkat  kepuasa  sesuai  dengan sumberdaya yang tersedia.
Kesejahteraan  hidup  seseorang  dalam  realitanya,  memiliki  banyak  indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas dkk. (2005:15) menyampaikan bahwa kesejahteraan  masyarakat  menengah  ke  bawah  dapat  di  representasikan  dari  tingkat  hidup masyarakat  ditandai  oleh  terentaskannya  kemiskinan,  tingkat  kesehatan  yang  lebih  baik, perolehan  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi,  dan  peningkatan  produktivitas  masyarakat. Kesemuanya  itu  merupakan  cerminan  dari  peningkatan  tingkat  pendapatan  masyarakat golongan  menengah  kebawah.  Todaro  secara  lebih  spesifik  mengemukakan  bahwa  fungsi kesejahteraan W ( walfare ) dengan persamaan sebagai berikut :
W=W(Y,I,P)  Dimana  Y  adalah  pendapatan  perkapital  I  adalah  ketimpangan,  dan  P adalah kemiskinan absolute. Ketiga fariabel ini mempunyai signifikan yang berbeda-beda, dan selayaknya harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan di Negara- negara  berkembang.  Berkaitan  dengan  fungsi  persamaan  kesejahteraan  diatas,  diasumsikan bahwa  kesejahteraan  sosial  berhubungan  positif  dengan  pendapatan  perkapital,  namun berhubungan negative dengan kemiskinan.
Dalam teori ekonomi mikro ada yang dikenal dengan teori Pareto yang menjelaskan tentang  tiga  jenis  tingkatan  kesejahteraan,  yaitu  pertama pareto  optimal .  Dalam  tingkatan pareto  optimal  terjadinya  peningkatan  kesejahteraan  seseorang  atau  kelompok  pasti  akan
mengurangi  kesejahteraan  orang  atau  kelompok  lain.  Kedua, pareto  non  optimal .  Dalam kondisi  pareto  non-optimal  terjadinya  kesejahteraan  seseorang  tidak  akan  mengurangi kesejahteraan  orang  lain.  Ketiga, pareto  superior .  Dalam  kondisi  pareto  superior  terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.

## 1. Peranan Pemerintah
Membicarakan  Kebijakan  Pemerintah  tentu  tidak  terlepas  dari  apa  sebenarnya  peran pemerintah yang diamanatkan negara untuk rakyatnya. Pemerintah adalah instrumen negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemerintahan sesuai dengan Konstitusi Negara. Maka itu  “pemerintah”  disebut  juga  sebagai  Penyelenggara  negara  dan  harus  mengawal  dan melaksanakan  idiologi  negara.  Idiologi  negara  Indonesia  adalah  tentu  mewujudkan  Negara Kesejahteraan  ( Welfare  State )  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945 khususnya yang menyangkut masalah tujuan negara Indonesia, pada intinya dapat dirumuskan sebagai  “  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Tujuan yang dimuat di dalam pembukaan tersebut kemudian di dalam batang tubuh UUD 1945  dituangkan  dalam  berbagai  ketentuan  yang  menyangkut  kesejahteraan  rakyat.  Tugas utama pemerintah sebagai penyelenggara negara, setidak-tidaknya ada tiga hal yaitu: pertama, sebagai administrator pemerintahan; kedua, sebagai administrator pembangunan dan ketiga, sebagai administrator kemasyarakatan. Diharapkan dengan tugas utama tersebut, maka upaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dengan sistem pemerintahan yang baik, pembangunan dilaksanakan dengan tertib, prosedural, jujur, adil, efektif, efisien, dan dengan mengajak dan berperan sertanya masyarakat secara luas.
Agar  penyelenggaraan  pemerintah  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  menurut  Kavin Dayoh ada 9 karakteristik dan 9 azas yang perlu dijadikaan rujukan. 9 karakeristik tersebut adalah, pertama, partisipasi masyarakat; kedua, aturan hukum; ketiga, transparansi; keempat, sikap  responsif;  kelima,  berorientasi  pada  consensus;  keenam,  kesetaraan/kesederajatan; ketujuh,  efektifitas  dan  effisien;  kedelapan,  akuntabilitas;  kesembilan,  visi  strategis;  dan adapun kesembilan azas dimaksud adalah, pertama, asas kepastian hukum; kedua, asas tertib penyelenggaraan negara; ketiga, asas kepentingan umum; keempat, asas keterbukaan; kelima,
proporsionalitas;  keenam,  asas  profesionalitas;  ketujuh,  asas  akuntabilitas;  asa  efisiensi  dan kesembilan asas efektifitas.
Peran adalah laku; hal berlaku/bertindak; pemeran; pelaku; pemain (film/drama).8 Selain itu juga mempunyai sinonim kata seperti kedudukan, tugas, karakter, kontribusi, perwatakan.9 Dalam tinjauan organisasi, peran merupakan komponen dari sistem organisasi yang merupakan perilaku kerja yang dapat menghasilkan beberapa perubahan. 10 Jadi dapat disimpulkan bahwa peran  merupakan  suatu  tindakan  yang  memberikan  kontribusi  yang  dapat  menghasilkan beberapa perubahan. Definisi tersebut sangat relevan dengan pemerintah daerah yang memiliki peran  dalam  meningkatkan  fungsi  pasar  tradisional  dalam  mendorong  berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat.
Pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan. Aoron hatcher (2000) memfokuskan kepada pemberian subsidi secara langsung seperti metode menangkap ikan, subsidi pelatihan peralatan baru dan perbaikan perahu-perahu nelayan dan hasil kajian mendapati bahwa dana publik tersebut mampu meningkatkan tingkat keseajhteraan hidup nelayan. Pemerintah perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan pelaksanaan dasar sosial dan pelayanan sosial. Melalui strategi dasar sosial, pemerintah bertanggungjawab  untuk  memperhitungkan  setiap  aspek  masalah  sosial  yang  terjadi  dalam kelompok, dimana melalui strategi pelayanan sosial, pemerintah mempunyai tangguangjawab untuk menyelesaikan msalah sosial sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

## PEMBAHASAN
1. Tingkat Kebutuhan Suku Laut Pulau Bertam (Dilihat dari Aspek Sosial dan Budaya)
Secara historis, relasi masyarakat Suku Laut dengan alam merupakan wacana kultural yang tidak dapat dipisahkan (Chou 1997, 2010; Chou dan Wee 2002; Lenhart 2002). Beberapa puluh tahun, masyarakat Suku Laut sudah menjadi kehidupan nomadic dimana alam dianggap sebagai basis ekonomi, dikarenakan alam sebagai tempat “memproduksi dan menyediakan” segala hal bagi kelangsungan hidup mereka, sekaligus berfungsi sebagai ruang sosio-kultural mereka. Oleh karena itu, masyarakat Suku Laut memiliki mekanisme tertentu dalam menjaga teritori laut guna meminimalisir kerusakan lingkungan.
Menjadi  berbeda  ketika  Orang  Laut  mulai  tinggal  di  darat  dan  seiring  dengan tumbuhnya kawasan industri di Batam (Chou dan Wee 2002). Dalam proses sejarah semacam ini, beberapa literatur menunjukkan bahwa narasi mengenai teritori laut dan darat kini berbeda
dengan pengalaman Orang Laut sebelumnya (Chou 1997, 2010; Chou dan Wee 2002; Wee dan Chou  1997).  Salah  satunya,  muncul  kesadaran  bahwa  alam  tidak  selamanya  menyediakan kebutuhan hidup ‘secara cuma-cuma’ dan tidak terbatas. Atas kesadaran tersebut, Masyarakat Suku Laut mulai bermukim secara permanen di Pulau Bertam melalui program pembangunan yang  digagas  oleh  Departmen  Sosial  RI.  Hidup  secara  permanen  menyebabkan  adanya perubahan hidup yang dijalani yang tentu saja sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya sebagai pengembara diperairan sekitar wilayah Batam.
Perubahan hidup yang dijalankan oleh masyarakat Suku Laut di Pulau Bertam tentu saja mempengaruhi kualitas hidup mereka terutama kesejahteraan sosial. Dari hasil wawancara yang dilakukan, dimensi sosial kesejahteraan hidup masyarakat Suku Laut berada pada tahap sederhana.  Dari  empat  item  pertanyaan  yang  dikemukakan  mengenai  kesejahteraan  sosial, diantaranya kualitas air yang diperoleh, rumah yang ditempati keluarga, kondisi rumah yang didiami, dan peralatan ikan untuk menangkap ikan rata-rata menjawab belum cukup memadai.
Aspek budaya juga mempengaruhi perubahan hidup masyarakat Suku Laut. Hal ini terlihat dari mulai pudarnya budaya tradisi dalam hal kesenian diantaranya silat, jung, dan joget yang  semula  melembaga  dalam  kehidupan  mereka  sebagai  media  hiburan  tempat  mereka melepas lelah setelah berada dilautan untuk mencari tangkapan ikan. Salah satu tradisi yang masih ada pada saat ini adalah joget, namun demikian juga mengalami pergeseran dari tata cara dan  peralatan  yang  digunakan.  Jika  sebelumnya  Joget  merupakan  media  hiburan  gratis komunitas  Suku  Laut  pada  saat  ini  berubah  menjadi  media  hiburan  yang  bisa  mendorong mereka untuk berperilaku hidup boros. Karena kegiatan ini dilakukan rutin tiga bulan sekali dan  mereka  harus  mengeluarkan  biaya  agar  dapat  menikmati  hiburan  tersebut  (Rahmawati, 2014).
Pandangan masyarakat Suku Laut mengenai konsep rumah. Di masa lalu, Orang Laut hanya mengistirahatkan sampan mereka dan menetap sementara waktu di darat ketika musim angin Utara tiba. Mereka membangun sapao (gubuk) di pulau tempat mereka singgah dan akan meninggalkan sapao tersebut kala musim itu berakhir (Sembiring 1993:330). Oleh karena itu, telah  sedikit  disinggung  pada  Bab  II  mengapa  peralihan  dari  hidup  di  laut  ke  darat  tidak semudah yang dibayangkan pemerintah. Masalah dari sisi pemerintah adalah ketika beberapa keluarga  Orang  Laut  tetap  melakukan  aktivitas  pengembaraan  dan  tinggal  di  laut  dengan sampan selama berhari-hari bahkan sampai beberapa bulan daripada menetap di permukiman yang disedia-kan pemerintah sehingga ketika itu rumah-rumah mereka kerap kosong (Chou
2003:19;  Lenhart  1997).  Untuk  sebagian  Orang  Laut  yang  lain,  mereka  dengan  sukarela mengikuti anjuran pemerintah bermukim dan meninggalkan kebiasaan hidup mengelana di laut (Colchester 1986; Lenhart 1997), dan Orang Bertam adalah satu contoh kelompok Orang Laut yang sukarela bermukim dan beralih menjadi “orang pulau”.
Mengenai  konsep rumah ,  telah  banyak  ahli  antropologi  yang  membahasnya,  dan antropologi mengenai ‘rumah’ salah satunya berangkat dari pemikiran ulang mengenai kajian- kajian  kekerabatan,  yang  memfokus  pada  keterkaitan  antara  rumah  dengan  ciri  khas arsitektural tertentu dan manusianya sebagai kreator dan penghuni (Thomas 2010:356). Philip Thomas (2010:354) membedakan rumah menjadi dua hal, “ the house as built environment with the  ‘house’  as  a  category  and  idea  central  to  the  conceptualization  and  practice  of  social relations .” Dari definisi ini, konsepsi mengenai rumah dapat diletakkan dalam konteks sosial, ekonomi, dan kultural yang berbeda-beda, yaitu (1) rumah sebagai bangunan (fisik) dan (2) ‘rumah’ yang berasosiasi dengan konseptualisasi  (ide) dan praktik dari relasi sosial tertentu (perilaku).
Dalam uraian di bagian selanjutnya, saya menjelaskan bahwa organisasi sosial Orang Laut  memiliki  ciri  khas:  satu  rumah  tangga  ( household )  adalah  juga  satu  keluarga  batih ( nuclear family ), dan rumah tangga ini berada dalam lingkup satu sampan. Artinya, sampan adalah rumah sekaligus basis fundamental sosial dan kebudayaan mereka. Selain itu, sampan merepresentasikan  hubungan  sosial  mereka  yang  berkenaan  dengan  aktivitas  ekonomi  dan kosmologi kelautannya (Chou 2010; Lenhart 2004). Oleh sebab itu, ketika mereka didorong pemerintah bermukim di permukiman rumah darat dan meninggalkan sampan mereka sebagai tempat tinggal, dalam arti tertentu hal ini mau tidak mau juga akan mengubah pola relasi dalam organisasi sosial mereka sekaligus persepsi Orang Laut mengenai “rumah” itu sendiri. Dengan demikian,  kepemilikan  rumah  melambangkan  proses  peralihan  identitas  Orang  Laut  dari sampan ke rumah.

## 2. Tingkat kesejahteraan hidup nelayan Suku Laut Pulau Bertam
Pasca-pemukiman  masyarakat  terasing di  tahun  1980an,  kehadiran  negara  di  tengah kehidupan sehari-hari Orang Bertam yang dapat diamati ialah pada hal-hal yang berhubungan dengan  program-program  bantuan  pemerintah.  Dalam  sekitar  tiga  bulan  saya  mengamati bahwa  di  hadapan  negara,  terkait  dengan  akses  pada  program  bantuan  pemerintah,  mereka diposisikan  sebagai  masya-rakat  miskin.  Miskin  dalam  makna  bahwa  Orang  Bertam  tidak
memiliki  ‘basis  ekonomi’  yang  memadai  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup  minimalnya. Dalam pelabelan seperti ini, mereka justru dengan sadar terus berusaha memperoleh sesuatu dari pemerintah.
Kendati wujud program bantuan pemerintah cukup beragam dan datang dari berbagai dinas, saya hanya memfokuskan pada tiga program nasional, yaitu bantuan rumah layak huni, Bantuan  Langsung  Sementara  Mandiri  (BLSM),  dan  beras  miskin  (Raskin).  Menurut pemerintah, ketiga program bantuan ini dibuat berdasar Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kedua undang-undang ini diterjemahkan dengan rinci salah satunya ke dalam Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  9  Tahun  2012  tentang  Pemberdayaan  Komunitas  Adat Terpencil pada Bab IV mengenai Bantuan Sosial melalui Pasal 27 sampai Pasal 31.
Pasal-pasal dalam Bab IV Peraturan Menteri Sosial tersebut menyatakan bahwa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah memberikan jaminan sosial kepada Komunitas Adat Terpencil dan masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, yang di antaranya  adalah  makanan  pokok (khususnya  beras)  dan  tempat  tinggal  (rumah)  berstandar layak huni dengan salah satu cirinya harus berukuran minimal 30 m2 (Kemenkokesra 2012; Kementerian Sosial 2012:24-28). Sedangkan, mengenai program BLSM, kebijakan bantuan ini menurut pemerintah, yang dikeluarkan atas saran konsultan ekonomi Vikram Nehru dari Bank Dunia,  merupakan  kelanjutan  program  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  yang  bergulir  pada 2008  lalu  sekaligus  merupakan  solusi  atas  masalah  kenaikan  harga  pangan  dan  kebutuhan pokok lainnya sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak di pertengahan tahun 2013 yang lalu.

## 3. Faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi  kesejahteraan  hidup  masyarakat  Suku  laut  Pulau Bertam Kota Batam

## Faktor Ekonomi
Pertama ,  umumnya  Orang  Laut  semula  tidak  menuntut  besaran  (nilai)  uang  tertentu untuk  mengganti  kuantitas  komoditas  maritim  yang  disetor  ke  para  tauke.  Dapat  disangka bahwa  Orang  Laut  sama  sekali  tidak  memerhitungkan  ongkos  lelahnya  ( production  and distribution  costs ),  karena  mereka  memilih  untuk  ‘mengambil’  beberapa  bahan  kebutuhan
harian selama melaut, seperti gula, kopi, beras, minyak tanah, dan sebagainya. Kedua , ketika Orang Laut mulai mengenal uang. Uang yang didapat hampir tidak digunakan untuk membeli hal-hal di luar “kebutuhan dasar” mereka, seperti yang telah disebut sebelumnya, ditambah dengan kebutuhan, misalnya, memperbaiki atau membeli sampan baru, yang kala itu sampan diproduksi  dan  dijual  oleh  beberapa  orang  Tionghoa  atau  orang  Melayu  (lihat  Chou  2003; Nimmo 1972). Ketiga , terdapat keistimewaan pada Orang Laut yang barangkali tidak dimiliki oleh  kelompok  nelayan  dari  sukubangsa  lain,  bahwa  dengan  pola  hidup  mengelana  di  laut dalam  kurun  waktu  tertentu  membuat  Orang  Laut  dapat  membedakan  138  jenis  ikan  yang dijumpai di perairan Kepulauan Riau, dan 40 jenis ikan di antaranya merupakan jenis ikan yang biasa  dikonsumsi,  termasuk  di  dalamnya  ikan  dugong  (duyung, sea  cow )  dan  penyu  (Chou 2010:83).
Sistem  klasifikasi  mengenai  jenis-jenis  ikan  ini  menarik,  dan  tentu  saja,  meski  tidak berlaku pada semua jenis ikan, mereka memiliki penamaan tersendiri atas ikan-ikan tersebut. Hanya  sayang,  dari  sejumlah  pustaka,  tidak  muncul  informasi  yang  menunjukkan perbandingan pengetahuan mereka tentang biota laut ini dengan nelayan yang non-Orang Laut, sebab hanya dengan menunjukkan perbandingan semacam itu, kita dapat mengetahui dengan persis apakah Orang Suku Laut dapat dilihat sebagai kelompok nelayan yang “lebih mumpuni” dibandingkan  dengan  mereka  yang  bukan  kelompok  pengembara.  Keempat,  dari  ketiga kemungkinan  di  atas,  saya  kira  fakta  bahwa  Orang  Suku  Laut  menganggap  aktivitas kenelayanan merupakan sesuatu yang inheren dalam kehidupan (baca: kebudayaan) mereka sehingga hampir tidak mungkin dipisahkan, bahkan dilepaskan, dari komunitas ini.
Pasca pemukiman, dalam perspektif tertentu pula, setiap individu Orang Bertam dapat dipandang sebagai ‘pekerja’ yang tidak terikat oleh ‘institusi’ kultural manapun sebagaimana di  masa  lalu  yang  mengikat  mereka  dengan  aturan-aturan  dan  nilai-nilai  tertentu  (Parry 2005:146). Status semacam ini muncul manakala mereka menghadapi kenyataan bahwa laut sebagai  “basis  ekonomi  tak  terbatas”  ( unlimited  base )  (Gudeman  2005:98) tidak  lagi mencukupi  kebutuhan  mendasar  mereka  untuk  bertahan  hidup.  Oleh  karena  itu,  mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, baik yang berbasis laut maupun darat. Di sisi lain, kita perlu menyadari bahwa perubahan ini juga merupakan konsekuensi dari peren-canaan kawasan ( mapping )  pembangunan  ekonomi  multinasional  ( Indonesia-Malaysia-Singapore  Growth Triangle ) yang dijalankan pemerintah di awal 1990-an, dengan mematok teritorial (laut dan
darat) tertentu tanpa mempertimbangkan keberadaan atau kehidupan (basis ekonomi) Orang Laut yang berada di dalam teritori tersebut (Chou 2010; Chou dan Wee 2002; cf. Li 2013).
Konsekuensi  atas  ketersingkiran  dari  basis  ekonominya  itu  membuat  mereka  perlu mencari pekerjaan lain. Dalam bahasa lain, mereka mengalami ketersingkiran untuk kali kedua. Pertumbuhan  industri  yang  pesat  di  kawasan  Batam  dan  sekitarnya,  yang  bertujuan  untuk memacu  pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  nyatanya  tidak memungkinkan  untuk  menyerap  sumber  daya  manusia  yang  berasal  dari  komunitas pengembara laut ini (dan juga sebagian besar orang lokal selain Orang Laut di Kepri) (Chou dan  Wee  2002).  Hal  ini  disebabkan  oleh  keterampilan  mereka  yang  tidak  sesuai  dengan prasyarat sebagai pekerja (buruh) pabrik. Oleh karena mengalami dua kali ketersingkiran inilah mereka lantas mengupayakan hal lain, agar tetap menghasilkan uang (pendapatan) selain dari aktivitas melautnya yang serba terbatas. Dari fakta semacam ini, saya berpandangan bahwa masuk akal bila sebagian besar dari Orang Bertam tidak hanya bekerja sebagai nelayan, tetapi juga bekerja dalam dua area sekaligus: yaitu kerja laut dan kerja darat.
Dari situ, dapat dikatakan bahwa mayoritas Orang Bertam saat ini bekerja di domain darat dan laut. Fakta ini juga perlu dilihat bahwa tidak lagi relevan dengan isu menetap dan tidak menetap pada Orang Bertam, karena sudah tidak ada lagi Orang Bertam yang menjalani pola hidup mengembara dan menetap sementara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa  Masyarakat  Suku  Laut  yang  mayoritas  menjadi  nelayan  merasa  pendapatan  bulanan yang diperoleh dari hasil menangkap ikan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Beberapa nelayan  memasarkan  sendiri  hasil  tangkapan  mereka  dijual  pada  harga  pasaran,  agar mendapatkan keuntungan yang besar dibandingkan mereka menjual kepada toke . Bagi nelayan Suku Laut, pendapatan yang mereka peroleh tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari- hari maka mereka melakukan pekerjaan sampingan. Dengan demikian, kombinasi antara kerja laut  dan  darat,  atau  pada  kerja  darat  saja,  dapat  dimaknai  sebagai  mata  pencaharian  yang mereka jalankan untuk memperoleh pendapatan lain di luar aktivitas kenelayanannya sebagai konsekuensi  dari  pembangunan  ekonomi  semasa  Orde  Baru  di  mana  keberpihakan  negara justru pada kaum bermodal besar (Mubyarto 1997).

## Tingkat Pemahaman Pemerintah
Sejarah  bermukimnya  Orang  Laut  di  Bertam  menarik  untuk  didiskusikan  lebih  jauh. Bukan  soal  kegagalan  para  perencana  program  membangun  100  rumah  hunian,  melainkan lebih  pada  ketidakpahaman  pemerintah  pada  elemen  budaya  organisasi  sosial  Orang  Laut.
Ketidakmengertian pemerintah ini menyebabkan dalam proses memukimkan kelompok Orang Laut  di  beberapa  pulau  ternyata  justru,  “.. members  of  rival  Orang  Laut  groups  have  been resettled  on  the  sameisland ”  (Chou  2010:138).  Saya  kira  pemerintah  tidak  pernah membayangkan  bahwa  hal  ini  dalam  perjalanannya  membawa  implikasi  sosial  dan  kultural dalam kehidupan Orang Laut. Pemerintah tidak pernah menyadari bahwa ratusan Orang Laut yang  tersebar  di  Kepri  “tidak  tunggal”,  homogen,  dan  di  antara  mereka  terdapat  suatu kelompok-kelompok yang berbeda. Oleh sebab itu, kebijakan pemukiman OSL di akhir 1980an sampai 1990an justru membuat komunitas OSL terjerat ke dalam persoalan-persoalan sosial baru.

## KESIMPULAN
Tahap kesejahteraan hidup masyarakat Suku Laut berada pada tahap belum sejahtera. Kehidupan masyarakat Suku Laut berada pada tahap kurang sejahtera dan tidak memuaskan karena kekurangan faktor – faktor yang mendorong kearah pembangunan kesejahteraan hidup diantaranya  kondisi  rumah  yang  ditempati,  teknologi  peralatan  yang  digunakan  untuk menangkap  ikan  serta  kualitas  air  yang  digunakan  untuk  kebutuhan  sehari-hari.  Dari  segi budaya, beberapa budaya masyarakat Suku Laut memulai memudar seiring dengan perubahan hidup mereka yang menetap permanen didaratan Pulau Bertam.
Faktor ekonomi dan tingkat pemahaman pemerintah merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Suku Laut. Pada faktor ekonomi, masyarakat Suku Laut merubah pandangan mereka domain pekerjaan di darat dan dilaut guna memenuhi kebutuhan  hidup  mereka.  Faktor  tingkat  pemahaman  pemerintahan  masih  rendah  terutama terhadap  elemen  budaya  organisasi  sosial  Orang  Laut,  sehingga  melahirkan  persoalan- persoalan sosial kedepannya.
Pihak pemerintah memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Suku Laut dengan berbagai program dan bantuan. Namun, berbagai program dan bantuan yang berikan pemerintah kepada masyarakat Suku Laut justru membuat mereka menjadi ketergantungan. Sifat ketergantungan muncul diakibatkan karena pemerintah dalam membuat program cenderung memanjakan warga dengan bantuan yang bersifat amal ( charity ). Program-program  yang  bersifat  insidental  ( one  shot  programme )  ataupun  amal  ( charity ) merupakan program yang kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang, sebagaimana
yang  diungkap  oleh  Adi  (2008).  Ketergantungan  sendiri  bukanlah  merupakan  tujuan  dari sebuah kebijakan publik sebagaimana pendapat Nugroho (2006: 22) bahwa kebijakan publik yang  terbaik  adalah  mendorong  setiap  warga  masyarakat  untuk  membangun  daya  saing masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskannya ke dalam pola ketergantungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiansyah,  Agus  Deddy.  (2007). Implementasi  Program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Pesisir  Di  Kota  Pangkal  Pinang .  Skripsi.  Universitas  Sriwijaya. Palembang.
Badrudin, Rudy. (2012). Ekonomika Otonomi Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Swasono. (2005). Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial Dari Klasikal Dan Neoklasikal Sampai ke The End Of Laissez-Faire . Perkumpulan Prakasa. Jakarta.
Situmorang, Husni Cahzali. (2017). Kebijakan Pemerintah kaitannya Dengan Kesejahteraan. Jurnal Social Security. Depok . Yayasan pengembangan Jaminan Sosial. Depok.
Magrabi, F.M & Y.S. Chung, S.S. Cha, S.J. Yang. (1991). The Economics of Household Consumption . New York: Praeger Publishers.
Zastrow, Charles. (2000). Introduction to Social Work and Social Welfare . United States:
Brooks. Cole.
Embong,  Abdul  Rahman.  (2005). Development  and  Well  being .  Selangor  D.G.,  Malaysia:
Malindo Printers SDN BHD.
Albert,
M & Hahnel, R. (2005). Traditional Welfare Theory . dalam www.zmag.org/books/1/html .diakses pada 18 Agustus 2018.
Sembiring, S. (1993). Orang Laut di wilayah Kepulauan Riau-Lingga . Dalam Koentjaraningrat (ed.). Masyarakat  terasing  di  Indonesia (pp.323–343).  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Chou, C. (1997). Contesting the tenure of territoriality: the Orang Suku Laut. Dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkendkunde, Riau in Transition, 153,(4), 605–629, Leiden.
Chou, C. (2010). The Orang Suku Laut of Riau, Indonesia: the inalienable gift of territory.
London: Routledge.
Chou, C. & Wee, V. (2002). Tribality and globalization: the Orang Suku Laut and the “growth triangle” in a contested environment . Dalam G. Benjamin & C. Chou (eds.), Tribal communities in the Malay world: historical, cultural and social perspectives (pp.318– 363). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Colchester,  M.  (1986). Unity  and  diversity:  Indonesian  policy  towards  tribal  peoples.  The Ecologist , 16 (2/3), 89–98.
Rahmawati,  Atik.  (2014).  Kehidupan  Suku  laut  Di  Batam  :  Sebuah  Fenomena  Kebijakan Pembangunan Di Pulau Bertam  Kota Batam. Share Social Work Journal. 4 (1) 1-12.
Thomas, P. (2010). House . Dalam Alan Barnard & Jonathan Spencer (eds.), Encyclopedia of social and cultural anthropology , – 2ndedition (pp. 353–357). Routledge.
Mubyarto. (1997). Riau: progress and poverty . Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkendkunde. Riau in Transition , 153, (4), 542–556. Leiden.
Profil Kecamatan Belakang Padang. 2017.
Profil Kota Batam . 2017