J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH (STUDI KASUS DESA SALU BALO KECAMATAN MEHALAAN KABUPATEN MAMASA )
Muchsin *
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar muchsin@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  tentang  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktek  Gadai  Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa) maka yang menjadi pokok permasalahan  adalah bagaimana praktek  gadai di  desa Salu Balo dan  apakah  sesuai dengan  aturan  Islam  atau  tidak”.  Metode  yang  digunakan  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah kuantitatif deskriptif. Untuk mengetahui bagaimana praktek gadai sawah ditinjau dari hukum  Islam,  studi  kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan  pustakaan  yang  berkaitan  dengan judul skripsi. Praktek gadai sawah di desa Salu Balo ada dua yaitu: Ta’ga’ biasa dan ta’ga’ dipa’dua.  Hasil  penelitian  dari  kedua  cara  gadai  tersebut  menunjukkan  bahwa  rata-rata masyarakat  desa  Salu  Balo  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam  ditinjau  dari  segi  perjanjian, hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai serta pemanfaatan barang gadai yaitu hasil panen sepenuhnya oleh penerima gadai dan perjanjian  hanya secara lisan.
Kata kunci :  Hukum Islam , Gadai Sawah , Praktek

## I. Pendahuluan
Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk  garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna  tekstual  yang  umum,  yang  mampu  memecahkan  seluruh  problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ibadah maupun muamalah.
Dengan demikian akan dapat digali berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam  kehidupan  manusia.  Masalah  muamalah  senantiasa  berkembang,  tetapi  perlu diperhatikan  agar  perkembangan  itu  jangan  sampai  menimbulkan  kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak disebabkan ketidak adilan yang dirasakan yang berkenaan adanya pola pikir dan pola hidup dalam barmasyarakat. Salah satu bentuk muamalah yang di syari’atkan oleh Allah SWT adalah gadai.
Di  desa  Salu  Balo,  kecamatan  Mehalaan  kabupaten  Mamasa,  sering  kali  terjadi transaksi utang piutang dimana sawah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan penyusun praktek gadai dalam masyarakat tersebut, terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena penerima gadai sering kali mendapat keuntungan
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan. Selain itu jangka waktu yang ditetapkan hanya  untuk  formalitas  saja,  terkadang rahin mengucapkan  jangka  waktunya  satu  tahun kepada murtahin tapi  kenyataannya  tidak, murtahin akan  mengembalikan  gadai  sawah tersebut  ketika rahin sudah  mampu  melunasinya  sampai  bertahun-tahun  bahkan  ada  yang dua tahun.
Para  ulama  berbeda  pendapat  dalam  hal  pemanfaatan  barang  jaminan  oleh murtahin .  Jumhur  ulama  selain  ulama  Mahzab  Hambaliyah  berpendirian  bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh.  Haknya  terhadap  barang  yang  dipegangnya  hanyalah  sebagai  pemegang  barang jaminan utang yang ia berikan. Apabila rahin tidak dapat melunasi utangnya, barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasan piutangnya. 81
Hal  inilah  yang  mendorong  penyusun  untuk  mengadakan  penelitian  terhadap praktek  gadai  sawah  di  desa  Salu  Balo  kecamatan  Mehalaan  kabupaten  Mamasa,  untuk meninjau kembali dan menganalisis dalam bentuk penelitian skripsi apakah praktek tersebut dibolehkan oleh hukum Islam. Dari latar belakang diatas, dapat dipaparkan mengenai praktek gadai  sawah  dan  dampaknya  yang  berlaku  di  masyarakat.  Maka  dari  itu  penulis  memberi judul  pada  permasalahan  ini  yaitu “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Praktek  Gadai Sawah  di  Desa  Salu  Balo  Kecamatan  Mehalaan  Kabupaten  Mamasa” yang  aka  dikaji dalam pembahasan .
Berdasarkan hal diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah. Bagaimana praktek gadai sawah di desa Salu Balo kecamatan Mehalaan kabupaten Mamasa? Bagaimana  pandangan  hukum  Islam  terhadap  praktek  gadai  sawah    di  desa  Salu  Balo kecamatan Mehalaan kabupaten Mamasa? Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:
Mendeskripsikan  dengan  jelas  tentang  bagaimana  praktek  gadai  sawah  secara umum di desa Salu Balo kecamatan Mehalaan kabupaten Mamasa.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum  Islam,  mengenai gadai sawah yang ada di desa Salu Balo kecamatan Mehalaan kabupaten Mamasa. Merubah praktek gadai (tradisional) yang berlaku di desa Salu Balo untuk masa depan sesuai hukum Islam Adapun kegunaan dalam dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan dengan jelas tentang bagaimana praktek gadai sawah secara umum di desa Salu Balo kecamatan Mehalaan kabupaten Mamasa.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum  Islam,  mengenai gadai sawah yang ada di desa Salu Balo kecamatan Mehalaan kabupaten Mamasa. Merubah praktek gadai (tradisional) yang berlaku di desa Salu Balo untuk masa depan sesuai hukum Islam

## A. Definisi Gadai
Gadai Menurut Bahasa dan Istilah
1. Gadai dalam bahasa Arab rahn menurut arti bahasa berasal dari kata: rahana-rahnan. yang sinonimnya Tsabata, artinya tetap. Dama , yang artinya kekal.
81 Departemen Pendidikan Nasional, Suplemen Ensiklopedi Islam , Jilid II, Milik
Negara (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van  Hoeve), h. 119.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Habasa, yang artinya menahan. 82 Defenisi al-rahn menurut istilah. Menurut  istilah ar-rahn berarti  menjadikan  suatu  barang  sebagai  penguat  hutang. Dan selanjutnya, kata tersebut dijadikan sebagai sebutan atas barang yang digadaikan 83 . Para ulama  mendefenisikannya  sebagai  penetapan  sebuah  barang  yang  memiliki  nilai  finansial dalam  pandangan  syariah  sebagai  darinya  dapat  dibayar  dengannya.  Apabila  sesorang berutang kepada orang lain dan sebagai konpensasinya, dia menyerahkan kepada orang lain itu sebuah rumah atau seekor binatang  yang terikat, misalnya sampai ia melunasi utangnya maka ini adalah penggadaian secara syar’iyah. 84
Ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan  materi  (barang)  sebagai  jaminan  utang  yang  dapat  dijadikan  pembayar  utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya 85 . Dalam bukunya : Pegadaian Syariah Muhammad Sholikul Hadi (2003) mengutip pendapat Imam Abu Zakaria Al-Ashari dalam kitabnya Fathul Wahhab yang didefenisikan rahn sebagai: “menjadikan benda bersifat harta  sebagai  kepercayaan  dari  suatu  hutang  yang  dapat  dibayarkan  dari  (harga)  benda  itu bila  tidak  dibayar 86 .”  dari  kalangan  ulama  Mahzab  Maliki  mendefenisikan rahn sebagai: “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat”.
Ulama  mahzab  Hanafiyah  mendefenisikan  dengan  “menjadikan  suatu  barang sebagai  jaminan  terhadap  hak  piutang  yang  mungkin  dijadikan  sebagai  pembayaran  hak tersebut,  baik  seluruhnya  maupun  sebagiannya.  Dari  beberapa  defenisi  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa rahn merupakan  suatu  akad    utang  piutang  dengan  menjadikan  barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.
2. Hikmah Pensyariatan Gadai, Rukun dan Syarat Sah Akad Gadai
a. Hikmah pensyariatan gadai
Setiap  orang  berbeda-beda  keadaannya,  ada  yang  kaya  dan  ada  yang  miskin,
tentunya  harus  saling  tolong-menolong  apabila  ada  di  sekitar  kita  membutuhkan.  Lalu terkadang  pada  waktu  tertentu  seseorang  sangat  membutuhkan  uang  untuk  menutupi kebutuhan-kebutuhannya  yang  mendesak  dan  pada saat itu  tidak  mendapatkan orang  yang bersedekah kepadanya atau orang yang meminjamkan uang kepadanya.
Begitu juga tidak ada penjamin yang meminjamnya, sehingga ia mendatangi orang lain membeli barang yang seutuhnya dengan cara berhutang atau dengan meminjam dengan kesepakatan tertentu, yaitu memberikan jaminan gadai yang disimpan pada pihak pemberi hutang  hingga  ia  melunasi  hutangnya.  Oleh  karena  itu,  Allah  mensyariatkan  gadai  untuk kemaslahatan  orang  yang  menggadaikan  pemberi  hutang  dan  masyarakat.  Untuk  yang menggadaikan, ia mendapatkan keuntungan sehingga dapat menutupi kebutuhannya.
Sehingga  dia  bisa  menyelamatkan  dirinya  dari  krisis  yang    menimpannya,  dan menghilangkan  kegundahan  di  hatinya.  Bahkan  ia  biasa  berdagang  bermodal  hutang tersebut, lalu menjadi sebab ia menjadi kaya. Sedangkan pihak pemberi hutang (murtahin), ia  menjadi  tenang  dan  merasa  aman  atas  haknya  dan  mendapatkan  pahala  dari  Allah.
82 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (cet.III; Jakarta:2015), h. 286 83 Ismail Al Amir Ash Shn’ani, Subulus Salam (Jakarta Timur : 2011), h. 435 84 Sayyid Sabi, Fiqih Sunnah (Jakarta : 2011), h. 12
85 Sjahdeini Remy Sultan, Jasa-Jasa Perbankan Islam (4) Qar, Rahn dan Sharf (Cet :III  Jakarta Pustaka Utama Grapiti, 2007), h. 76
86 Sholikul hadi Muhammad, Pegadaian Syariah (2003)  h. 40
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Adapun  kemaslahatan  yang  kembali  kepada  masyarakat,  yaitu  memperluas  interaksi perdagangan  dan  saling  memberikan  kecintaan  dan  kasih  sayang  diantara  manusia  karena peminjaman.  Disana  menjadi  solusi  dalam  krisis,  memperkecil  permusuhan  dan melapangkan pengusaha.
b. Rukun serta syarat sah akad gadai.
Gadai  memiliki  empat  unsur,  yaitu rahin adalah  orang  yang  memberikan  gadai.
Murtahin adalah  orang  yang  menerima  gadai. Marhun atau rahn adalah  harta  yang digadaikan  untuk  menjamin  hutang  dan marhun  bih adalah  utang.  Akan  tetapi  untuk menetapkan  rukun  gadai, Hanafiyah tidak  melihat  kepada empat  unsur tersebut,  melainkan melihat  kepada  pernyataan  yang  dikeluarkan  oleh  para  pelaku  gadai,  yaitu rahin dan murtahin. Oleh  karena  itu,  seperti  hal  dalam  akad-akad  yang  lain,  Hafaniyah  menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh rahin dan murtahin 87 .

## B. Landasan Dasar
Penggadaian  dibolehkan  berdasarkan  Al-Quran,  As-Sunnah,  Ijma’  dan  Fatwah DSN-MUI. Berikut penjelasannya:
a. Al-Quran
Seluruh  aspek yang ditetapka oleh syara’ tentu secara jelas dan terang mempunyai dasar  hukum  masing-masing,  yang  dalam  hal  ini  berfungsi  sebagai  suatu  alasan  yang membuat  zat  hukum  tersebut  ( As-Syari’ ).  Selain  itu  juga  dapat  berfungsi  sebagai  landasan atau pegangan seseorang yang melakukan hukum tersebut (mukallaf ). Maka sebagai referensi atau landasan hukum dari muamalah yang berkaitan dengan utang  piutang  dengan  adanya  suatu  jaminan  adalah  Allah  SWT  berfirman  dalam  Q.S.  Al- Baqarah: 283, yaitu:
                                                                                                                                                                                                                                                            .
Artinya  :  Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu'amalah  tidak  secara  tunai) sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  Maka  hendaklah  ada  barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  Maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi)  menyembunyikan  persaksian.  dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha  mengetahui  apa  yang  kamu  kerjakan.(Q.S.Al- Baqarah 283) 88 .
b. Al-Hadits
ا َو َنْه ﱠرلا َميِها َرْبِإ َدْنِع اَن ْرَكاَذَت َلاَق  ُشَمْعَ ْﻷا اَنَثﱠدَح ِد ِحا َوْلا ُدْبَع اَنَثﱠدَح ٌدﱠدَسُم اَنَثﱠدَح ﱠسلا يِف َليِبَقْل ُد َوْسَ ْﻷا اَنَثﱠدَح ُميِها َرْبِإ َلاَقَف  ِفَل ِإ اًماَعَط ٍّيِدوُهَي  ْنِم ى َرَتْشا َمﱠلَس َو ِهْيَلَع ُ ﱠ  ىﱠلَص ﱠيِبﱠنلا ﱠنَأ اَهْنَع ُ ﱠ  َي ِض َر َةَشِئاَع  ْنَع
ُهَع ْرِد ُهَنَه َر َو ٍلَجَأ ىَل
87 Ibid . h. 290
88 Al Aminatul Ali, Al-quran dan Terjemahan , h. 50.
Terjemahnya  :  Telah  menceritakan  kepada  kami  Musaddad  telah  menceritakan kepada  kami  'Abdul  Wahid  telah  menceritakan  kepada  kami  Al  A'masy  berkata; kami  menceritakan  di  hadapan  Ibrahim  tentang  masalah  gadai  dan  pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad  dari  'Aisyah  radliallahu  'anha  bahwa  Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam pernah  membeli  makanan  dari  orang  Yahudi  dengan  pembayaran  tunda  sampai waktu  yang  ditentukan,  yang  Beliau  menggadaikan  (menjaminkan)  baju  besi Beliau." (H.R. Bukhari, No 2326 89 )
Maka  dari  itu  dapat  diperoleh  suatu  pengertian  bahwa  secara  tegas rahn adalah barang  tanggungan  yang  dipegang  oleh  orang  yang  meminjamkan  uang  sebagai  pengikat diantara  keduanya.  Meskipun  pada  dasarnya  tanpa  hal  tersebut  pinjam-meminjam  tersebut tetap sah. Namun lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai dan dzatnya dapat dilihat dengan kasat mata.
c. Ijma’
Landasan  hukum  selanjutnya  adalah  ijma’  ulama  atas  hukum  mubah  (boleh) perjanjian  gadai. Jumhur ulama  menyepakati  kebolehan  status  hukum  gadai.  Berdasarkan pada  kisa  Nabi  Muhammad  SAW,  yang  menggadaikan  baju  besinya  untuk  mendapatkan makanan  dari  seorang  Yahudi.  Para  ulama  juga  mengambil  indikasi  dari  contoh  Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika belaiu berali dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat  yang  kaya  kepada  para  Yahudi,  bahwa  hal  itu  tidak  lebih  sebagai  sikap  Nabi Muhammad SAW kepada mereka.
d. Fatwah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Dewan Syariah Fatwah  Dewan  Syariah  Nasinal  Nomor  25/DSN-MUI/III/2002  tentang  tanggal  22
Juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagaimana jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: Ketentuan Umum:
1) Murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan murtahin (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2) Marhun dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik rahin .  Pada  prinsipnya marhum tidak boleh  dimanfaatkan  oleh murtahin kecuali  izin rahin ,  dengan  tidak  mengurangi  nilai marhun dan  pemanfatannya  itu  dan  sekedar  pengganti  biaya  pemeliharaan perawatannya.
3) Pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun pada  dasarnya  menjadi  kewajiban rahin , namun  dapat  dilakukan  juga  oleh murtahin ,  sedangkan  biaya  dan  pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4) Besar  biaya  administrasi  dan  penyimpanan murtahin tidak  boleh  ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5) Penjualan marhum:
6) Apabilah  jatuh  tempo, murtahin harus  memperingatkan rahin untuk  segera  melunasi utangnya.
7) Apabilah rahin tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi. Ketentuan penutup
89 Lidwa Pusaka i-software
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
1) Jika sala satu pihak tidak dapat menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antar  kedua  belah  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan Arbritase Islam setelah tidak tercapai kesepakan melalui musyawara.
2) Fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan  jika  di  kemudian  hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 90

## II. Metode Penelitian

## A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif yang beralokasi Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Salu Balo
Tabel 1. Populasi Masyarakat Desa Salu Balo No Nama Dusun Jumlah KK Jumlah Jiwa 1. Dusun Salu Balo 37 167 2. Dusun Pakbombon 33 150 3. Dusun Tanete 36 166 4. Dusun Matuju 35 151 Jumlah 141 634 Tabel 2. Sampel Masyakat Desa Salu Balo No Nama Dusun Jumlah KK Sampel 50% Jumlah Pembulatan 1. Dusun Salu Balo 37 18,5% 19% 2. Dusun Pakbombon 33 16,5% 16% 3. Dusun Tanete 36 18% 18% 4. Dusun Matuju 35 17,5% 17% Jumlah 141 70%

## B. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yaitu  Observasi,  Angket  (kuesioner),  Wawancara  dan dokumentasi. Tekhnik analisis data yaitu Editing (Pemeriksaan), tabulasi dan pembutan tabel  dan  teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive sampling yaitu 50% dari jumlah populasi.

## III. Hasil dan Pembahasan
B. Praktek Gadai Sawah Setelah  melakukan  wawancara  kebeberapa  warga  desa  Salu  Balo  terkait  sistem gadai sawah yang berlaku di desa Salu Balo maka hasilnya sebagai berikut:
90 Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: 2010). h .278-279
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## 1. Ta’ga ’ biasa
Waris S.Pd mengatakan, “Tata cara gadai sawah yang sering dilakukan para petani tidak  merujuk  pada  aturan  tertentu,  baik  itu  undang-undang  ataupun  fiqih  Islam.  Tata  cara yang  dipelihara  adalah  tradisional  yang  berlaku  di  kalangan  masyarakat  yang  sejak  dulu dilaksanakan  secara  turun  temurun. Ta’ga’ biasa  adalah  akad  gadai  dimana  penggadai meminjam  uang  kepada  penerima  gadai  dengan  perjanjian  sawah  digarap  oleh  penerima gadai,  dan  hasilnya  dinikmati  oleh  penerima  gadai  sepenuhnya.  Biasanya    perjanjian disepakati  dua  tahun,  namun  jika  dalam  tempo  dua  tahun  penggadai  belum  bisa mengembalikan pinjamannya, maka penerima gadai melanjutkan penggarapan sawah sampai penggadai bisa membayar pinjamannya”. 91 Abdurrahman mengatakan, “ maka’ tomanta’ga’ ia mukahai umanna puana uma ya ia mu alai asanni pahena, sapok maka’ puana uma mukahai umanna kalena, ya napa’dua pahena .  Artinya  apabila  penerimah  gadai  sendiri  yang  mengelolah  sawah  tersebut  maka hasilnya sepenuhnya tetapi apabila penggadai sendiri menggarap sawahnya maka maka hasil panen dibagi dua.
2. Ta’ga’ dipakdua
Waris  S.Pd  mengatakan,  “ Ta’ga’  dipakdua /gadai  bagi  hasil  yaitu  apabila  pemilik sawah  sendiri  yang  menggarap  sawahnya  maka  hasil  panen  dibagi  dua  dengan  penerimah gadai. Dari kedua cara gadai  di atas  biasanya  perjanjian  disepakati dua tahun, namun jika dalam tempo dua tahun penggadai belum bisa mengembalikan pinjamannya, maka penggadai atau  penerima  gadai  melanjutkan  penggarapan  sawah  sampai  penggadai  bisa  membayar pinjamannya.
Abdurrahman,mengatakan  “ makak  indo  uma  dipopeta’gakan  anna  puana  uma mukahai umanna kalena ya napa’dua pahena sapok maka’ tomanta’ga’ mukahai indo umao yana  alaasan  pahena .  Artinya,  apabila  penerimah  gadai  yang  menggarap  sawah  gadaian maka  hasil  sepenuhnya  oleh  penerimah  gadai. 92 Dari  hasil  wawancara  ini  peneliti berkesimpulan  bahwa  sistem  gadai  akan  membuat  pemilik  sawah  menjadi  kesulitan  untuk melunasi  utangnya  karena  hak  penggarapan  sawah    dan  hasil  sepenuhnya  oleh  penerimah gadai.
Dalam  hal  ini,  peneliti  kurang  setuju  terhadap  praktek  gadai  di  atas  karena  jika mengacu  pada  hukum  Islam  pada  prinsipnya  barang  yang  digadaikan  tidak  boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, dapun barang gadai tertentu boleh dimanfaatkan dengan syarat ada izin dari penggadai. Walaupun dalam akad gadai biasa ini rukunnya terpenuhi dan penggadai  mengizinkan  penerima  gadai  untuk  menggarap  sawahnya  tanpa  batasan  waktu, akan  tetapi  izin  tersebut  dinilai  sebagai  izin  terpaksa.  Karena  jika  ia  tidak  mengizinkan penerima gadai menggarap sawahnya maka ia tidak akan mendapat pinjaman.
Penyebab  masyarakat  Desa  Salu  Balo  melakukan  gadai  sawah  karena  beberapa faktor  misalnya karena faktor ekonomi:
1. Kebutuhan sekolah, mereka menggadaikan sawahnya karena biaya anak sekolah.
2. Untuk mendirikan rumah, apabilah seseorang dalam masyarakat sulit mendapatkan uang untuk mendirikan rumah mereka menggadaikan sawahnya.
3. Untuk pernikahan, mereka menggadaikan sawahnya untuk ingin menikahan karena ingin memeriahkan/ meramaikan pernikahannya.
91 Wawancara Penulis , Waris Kepala Desa Salu Balo (25 februari 2017)
92 Wawancara penulis, Abdurrahman Imam Masjid Desa Salu Balo (20 Maret 2017)
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
4. Untuk  kematian,  faktor  inilah  yang  kebanyakan  masyarakat  melakukan  gadai  sawah karena  musibah  kematian  yang  tidak  disangka-sangkah,  mereka  lebih  suka menggadaikan sawahnya daripada meminjam uang bunga.
5. Untuk melunasi utang di tempat lain yang telah jatuh tempo.
6. Pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah
C. Pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah
1. Ta’ga’ biasa/Gadai biasa.
Akad gadai biasa di kalangan petani desa Salu Balo biasanya dilakukan dalam hal pinjaman uang. Tujuannya yaitu misalnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, hingga renovasi rumah, kematian. Tujuan-tujuan tersebut dibenarkan dalam perspektif fiqih muamalah, karena tidak terdapat hal-hal  yang diharamakan oleh  Allah SWT. Namun satu  hal  yang  tidak  sesuai  menurut  hasil  wawancara  penulis  seseorang  yang  ingin menggadaikan  sawahnya  karena  berlebih-lebihan  dalam  perkawin  mereka  malu  ketika pernikahan anaknya tersebut tidak ramai dan tidak  puas dengan harapannya.
2. Lama waktu perjanjian dalam gadai biasa
Kesepakatan awal waktu akad gadai sawah yang menjadi budaya di desa Salu Balo misalnya, satu tahun dalam akad gadai biasanya selama satu tahun tersebut penerima gadai bisa  menggarap  sawah  dan  setelah  itu  penggadai  harus  membayar  utangnya.  Namun  jika penggadai  belum  bisa  membayar  utang,  maka  penerima  gadai  melanjutkan  penggarapan sawah hingga penggadai bisa membayar utangnya. Hal ini tidak dibenarkan dalam perspektif fiqih  muamalah  karena  terdapat  ketidak  jelasan  dalam  waktu  yang  disepakati  untuk penggarapan sawah dan pembayaran uang pinjaman.
3. Rukun dan Syarat
1) Rukun gadai biasa
a) Penggadai,  penerima  gadai, ijab  kabul ,  utang  dan  harta  yang  dijadikan  jaminan.  Dari segi  rukun,  praktek  gadai  sawah  petani  desa  Salu  Balo  sudah  sesuai  dengan  konsep fiqih muamalah.
2) Syarat gadai biasa. Adapun dari segi syarat, kesesuaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Syarat terkait orang yang berakad sudah terpenuhi  karena para pelaku gadai  memiliki kecakapan hukum (baligh dan berakal).
b) Syarat  yang  berkaitan  dengan sighat tidak  terpenuhi  karena  dalam  perjanjian  gadai biasa  disyaratkan  penerima  gadai  harus  menggarap  sawah  dan  menikmati  seluruh hasilnya. Hal ini bertentangan  dengan fiqih  muamalah karena hak kepemilikan sawah tetap ada pada penerima penggai dan penerima gadai tidak berhak menggarapnya sebab sawah  bukanlah  sejenis  kendaraan/hewan  tunggangan  yang  membutuhkan  biaya pemeliharaan.
c) Syarat  yang  berkaitan  dengan  utang  sudah  terpenuhi  dalam  gadai  biasa  karena merupakan  utang  yang  jelas  dan  wajib  dikembalikan  kepada  penerima  gadai.  Hal  ini sudah sesuai fiqih muamalah.
4. Pengambilan manfaat atas barang gadai biasa
Dalam  akad  gadai  biasa  pengambilan  manfaat/penggarapan  sawah  dilakukan  oleh penerima gadai atas izin penggadai dan disyaratkan di awal akad, hal ini tidak sesuai dengan fiqih  muamalah  karena  menurut  ulama  Syafiʻiyah  berpendapat  tidak  boleh  karena  utang berupa  pinjaman  dan  penerima  gadai  mensyaratka  pemanfaatan  tersebut  yang  berarti merugikan pihak penggadai.  Selain itu, menurut ulama Syafiʻiyah syarat ini tidak sah karena bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad gadai dan menurut pendapat yang lebih kuat,  akad  gadai  tersebut  juga  menjadi  tidak  sah.  Menurut  ulama  Hanbaliyah  berpendapat
tidak boleh  karena:  barang gadaian bukan  hewan dan  merupakan sesuatu  yang  tidak butuh pembiayaan  untuk  memberi  makan,  pemanfaatan  tersebut  tanpa  imbalan  (cuma-cuma)  dan utang.  Selain  itu,  menurut  ulama  Hanbaliyah  pemanfaatan  tersebut  seharusnya  dihitung sebagai bagian dari pembayaran utang yang ada.
5. Ta’ga’ dipa’dua /gadai bagi hasil.
a. Akad gadai dipa’dua
Akad  biasa  di  kalangan  petani  desa  Salu  Balo  biasanya  dilakukan  dalam  hal pinjaman uang. Tujuannya sama dengan gadai biasa yaitu misalnya untuk biaya, biaya anak sekolah, kematian, kebutuhan rumah dan lain-lain. Tujuan-tujuan tersebut dibenarkan dalam perspektif  fikih  muamalah,  karena  tidak  terdapat  hal-hal  yang  diharamakan  oleh  Allah SWT.  Namun  satu  hal  yang  tidak  sesuai  syariat  menurut  hasil  wawancara  penulis  seperti gadai  biasa  yaitu  seseorang  yang  ingin  menggadaikan  sawahnya  karena  berlebih-lebihan dalam perkawin mereka malu ketika pernikahan anaknya tidak ramai dan tidak puas dengan harapannya tanpa  memikirkan utang yang akan dibayar setelah menikah.
b. Lama waktu perjanjian gadai dipa’dua
Kesepakatan  awal  waktu  akad  gadai  sawah dipa’dua seperti  gadai  biasa  yaitu misalnya satu tahun dalam akad gadai dipa’dua . Selama satu tahun tersebut penggadai bisa menggarap  sawahnya  sendiri  dan  jika  penggadai  belum  bisa  membayar  utang,  maka penggadai melanjutkan penggarapan sawah hingga penggadai bisa membayar utangnya. Hal ini tidak dibenarkan dalam perspektif fiqih muamalah karena terdapat ketidak jelasan dalam waktu yang disepakati untuk penggarapan sawah dan pembayaran uang pinjaman.
c. Hak dalam gadai dipa’dua
1) Hak Penggadai:
a) Memelihara  barang  gadai  sepenuhnya  oleh  penggadai.  Hal  ini  sesuai  syariat
Islam.
b) Hasil  panen  dibagi  dua  dengan  penggadai  dan  penerimah  gadai.  Hal  ini dibenarkan  oleh  syariat  Islam  karena  yang  berhak  mengambil  hasil  gadaian adalah pihak penggadai. 2) Hak penerimah gadai: a) Pemegang gadai tidak berhak menjual barang gadaian setelah jatu tempo.  Hal ini  tidak  sesuai  dengan  fiqih  muamalah  kerena  pemegang  gadai  berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatu  tempo.  Hasil  penjualan  barang  gadai  ( marhun )  dapat  digunakan  untuk melunasi pinjaman marhun bih dan sisanya dikembalikan  kepada rahin. b) Pemegang  gadai  tidak  berhak  menggantikan  biaya  pemeliharaan  yang dikeluarkan.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  fiqih  muamalah  karena  pemegang gadai  berhak  mendapatkan  pengganti  biaya  yang  telah  di  keluarkan  untuk menjaga keselamatan marhun. c) Selama  pinjaman  belum  dilunasi,  pemegang  gadai  berhak  menahan  barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai. Hal ini sudah sesuai dengan syariat islam.
d. Kewajiban dalam gadai dipa’dua .
1) Kewajiban penerimah gadai:
a) Penerimah gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaiannya. Hal ini sudah sesuai dengan fiqih muamalah.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
b) Penerima  gadai  boleh  menggunakan  barang  gadai  untuk  kepentingan  dirinya.  Hal  ini tidak  sesuai  dengan  fiqih  muamalah  karena  barang  gadai  tidak  boleh  dipergunakan untuk kepentingan dirinya.
2) Kewajiban penggadai
a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya  yang ditentukan oleh penerima gadai. Hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam.
b) Pemberi gadai tidak merelakan penjualan atas barang gadai. Hal ini tidak sesuai dengan syariat  Islam  karena  pemberi  gadai  wajib  merelakan  penjualan  atas  barang  gadai miliknya,  apabila  dalam  jangka  yang  ditentukan  pemberi  gadai  tidak  dapat  melunasi pinjamannya.
e. Resiko kerusakan barang gadai dipa’dua :
Dalam akad gadai dipa’dua resiko kerusakan sawah seperti kekeringan, kebanjiran,  dan  terkena  hama  ditanggung  oleh  penggadai.  Hal  ini  sejalan  dengan  konsep fiqih muamalah.
f. Pengambilan manfaat atas barang gadai dipa’dua
Dalam  akad  gadai dipa’dua pengambilan  manfaat/penggarapan  sawah  dilakukan oleh  penggadai  dan  hasil  dibagi  dua  oleh  penerimah  gadai  atas  izin  penerimah  gadai  dan disyaratkan di awal akad, Hal ini sudah sesuai dengan fiqih muamalah karena menurut ulama Syafiʻiyah  berpendapat  tidak  boleh  karena  utang  berupa  pinjaman  dan  penerima  gadai mensyaratka  pemanfaatan  tersebut  yang  berarti  tidak  merugikan  pihak  penggadai  karena hasilnya dibagi dua oleh penerimah gadai.

## IV. Kesimpulan
1. Praktek gadai sawah di desa Salu Balo
a. Gadai biasa atau ta’ga’ biasa Ta’ga’ biasa  adalah  akad  gadai  dimana  penggadai  meminjam  uang  kepada  penerima gadai  dengan  perjanjian  sawah  digarap  oleh  penerima  gadai,  dan  hasilnya  dinikmati  oleh penerima  gadai  sepenuhnya.  Biasanya    perjanjian  disepakati  dua  tahun,  namun  jika  dalam tempo dua tahun penggadai belum bisa mengembalikan pinjamannya, maka penerima gadai melanjutkan penggarapan sawah sampai penggadai bisa membayar pinjamannya
b. Gadai dipa’dua
Ta’ga’ dipakdua /gadai bagi hasil yaitu apabila pemilik sawah sendiri yang menggarap sawahnya maka hasil panen dibagi dua dengan penerimah gadai
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di desa Salu Balo
a. Gadai biasa Praktek gadai biasa di desa Salu Balo penulis simpulkan bahwa praktek tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam  karena pemanfaatan barang tersebut  menjadi sepenuhnya oleh penerimah gadai sehingga penggadai sulit untuk membayar utang dan terasa terzdolimi dan perjanjian tersebut terkadang tidak ditetapi.
b. Gadai dipa’dua
Praktek gadai dipa’dua ini sudah sesuai dengan syariat Islam Karena penggadai sendiri yang menggarap sawah dan memberikan sebagian kepada penerimah gadai.
A. Saran
Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan yaitu:
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
1. Kepada  para  petani  desa  Salu  Balo,  untuk  lebih  memahami  hukum  Islam  mengenai gadai dan mengaplikasikannya dalam akad gadai sawah yang biasa dilaksanakannya.
2. Kepada  tokoh  Agama,  untuk  menyampaikan  pembahasan    mengenai  muamalah khususnya gadai secara mendetail yang sesuai dengan syariat Islam.

## Daftar Pustaka
Ahmad, Wardi Muslich. Fiqh Muamalat cet.III; Jakarta:2015 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (cet.III; Jakarta:2015), h. 286 Departemen Pendidikan Nasional, Suplemen Ensiklopedi Islam , Jilid II, Milik Negara Jakarta: PT Ichtiar Baru Van  Hoeve Ismail Al Amir Ash Shn’ani, Subulus Salam .Jakarta Timur : 2011. Sayyid Sabi, Fiqih Sunnah .akarta : 2011. Sjahdeini Remy Sultan, Jasa-Jasa Perbankan Islam (4) Qar, Rahn dan Sharf (Cet :III
Jakarta Pustaka Utama Grapiti, 2007.
Sholikul hadi Muhammad, Pegadaian Syariah .2003. Sayyid Sabi, Fiqih Sunnah. Jakarta : 2011. Sjahdeini Remy Sultan, Jasa-Jasa Perbankan Islam (4) Qar, Rahn dan Sharf  Cet :III
Jakarta Pustaka Utama Grapiti, 2007.
Sholikul hadi Muhammad, Pegadaian Syariah .2003. Wawancara Penulis , Waris Kepala Desa Salu Balo 25 februari 2017.