## Journal of Political Issues
Volume 3, Nomor 2, Januari 2022, pp. 77-85 ISSN: 2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Inovasi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Warga Berbasis Infomasi Elektronik Pada Aplikasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta
Iqbal Aidar Idrus 1* , Ummi Zakiyah 2
1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1045 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia
2 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1045 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia
Info Artikel Dikirim: 10 Nov, 2021 Diterima: 20 Jan, 2022 Dipublikasi: 31 Jan, 2022
Kata Kunci: Aplikasi; Informasi; Inovasi; Pelayanan Publik

## Koresponden:
Iqbal Aidar Idrus Jurusan Ilmu Administrasi Publik,  Universitas  17  Agustus 1945  Jakarta,  14350,  Jakarta- Indonesia
Email: iqbal.aidar@uta45jakarta.ac.id
Sitasi Cantuman: Idrus,  I.  A.  &  Zakiyah,  U. (2022). Inovasi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan  Warga  Berbasis Infomasi Elektronik Pada Aplikasi Pelayanan Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  DKI  Jakarta. Journal  of Political  Issues.  3(2);    77-85. https://doi.org/10.33019/jpi.v3i 2.69

## DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v3i 2.69
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract The  Provincial  Government  of  DKI  Jakarta  provides  the  application  of  the Electronic  Information-Based  Population  Administration  Management  System  (Si  Mas Gesit)  to  make  it  easier  for  the  public  to  obtain  the  necessary  information  about  the management of the population administration. As for this research aims to; 1) Identify the provision of public service information in the innovation of local government in the form of website applications and 2) Analyze how to optimize the application utilization of The Administrative  Management  System  of  Population  Based  Electronic  Information  (Si  Mas Nimble).  The  research  method  used  is  qualitative.  The  analytical  techniques  used  are qualitatively  descriptive.  The  results  showed  that  si  Mas  Gesit  application  there  are  six services that can be submitted by the community. Among others, the management of KTP- El, Kertu Child Identity (KIA), Family Card (KK), Moving In DKI, Moving Come Outside DKI, and Moving Come In DKI. And this application has mail governance features, daily service  archive  information  at  the  village  service  counter  that  is  managed  and  stored digitally with barcode security system. Utilization of Si Mas Nimble Application through system  monitoring  shows  good  utilization.  In  addition,  it  is  necessary  to  optimize  the utilization  of  applications  by  the  public  at  large.  The  strategy  of  introduction  and socialization  of  Si  Mas  Gesit  Application  is  necessary  and  developed  to  facilitate  the community in obtaining its population documents digitally.
Abstrak Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  fungsi  Sistem  Manajemen Administrasi  Kependudukan  Berbasis  Informasi  Elektronik  (Si  Mas  Gesit)  untuk mempermudah  masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  tentang  persyaratan  yang diperlukan terkait dengan pengelolaan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengidentifikasi  penyampaian  informasi  pelayanan  publik  dalam  inovasi pemerintah  daerah  dalam  bentuk  aplikasi  web  dan  menganalisis  bagaimana mengoptimalkan  penggunaan  sistem  manajemen  administrasi  berbasis  warga  informasi elektronik  (Si  Mas  Gesit).  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  aplikasi  Si  Mas  Gesit  berisi  enam  layanan  yang  dapat diberikan  oleh  masyarakat.  Diantaranya  pengurusan  kartu  tanda  penduduk,  kartu  tanda pengenal  anak  (KIA),  kartu  keluarga  (KK),  perjalanan  dalam  DKI,  perjalanan  luar  DKI, dan  perjalanan  dalam  DKI.  Aplikasi  ini  memiliki  fitur  manajemen  surat  menyurat, informasi catatan layanan harian di loket layanan desa dikelola secara digital dan disimpan menggunakan sistem keamanan barcode. Penggunaan aplikasi Si Mas Gesit melalui sistem monitoring  menunjukkan  efisiensi  penggunaan  yang  baik.  Selain  itu,  perlu  dilakukan optimalisasi  penggunaan  aplikasi  oleh  masyarakat  umum.  Pengenalan  dan  sosialisasi aplikasi  Si  Mas  Gesit  diperlukan  dan  dikembangkan  untuk  memudahkan  masyarakat dalam memperoleh izin tinggal digital.

## Tentang:
Iqbal  Aidar  Idrus, menyelesaikan  studi  S2  Ilmu  Pemerintahan,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  pada tahun 2016. Penulis juga sedang menempuh studi S3 di Universitas  Brawijaya.  Saat  ini  penulis  merupakan  dosen  tetap  di  Jurusan  Ilmu Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Ummi Zakiyah, menyelesaikan studi S2 Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  pada  tahun  2016.  Saat  ini  penlusi  merupakan  dosen  di  Jurusan  Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

## 1. PENDAHULUAN
Pada dasarnya setiap manusia memutuhkan pelayanan ahkan dapat dikatakan pelayanan tidak dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia.  UU  Pelayanan  Publik  no  25  Tahun  2009 dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  baik  bagi  masyarakat  maupun penyelenggara  pelayanan  kepada  masyarakat.  Undang-Undang  tersebut  mengatur  bahwa pelayanan  publik  merupakan  perwujudan  hubungan  yang  jelas  mengenai  hak  tanggung jawab, kewajiban dan  wewenang para pihak  yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  Mewujudkan  sistem  penyelenggaraan  pelayanan  pulik    sesuai  dengan  peraturan umum. asas usaha dan pemerintahan yang baik penyelenggaraan pelayanan seagaimana yang dipersyaratkan  undang-undang  serta  perlindungan  dan  kepastian  hukum    masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan pulik.
Pelayanan pulik adalah ukuran kinerja pemerintah yang paling terlihat. Publik dapat langsung menilai  kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan  yang mereka terima. Untuk itu kualitas  pelayanan  pulik  di  seluruh  kementerian  lembaga  menjadi  isu  mendasar  yang  perlu segera  ditingkatkan  ( Kurniawan,  2017 ).  Untuk  menyikapi  peningkatan  pelayanan  publik Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (KemenPAN  RB) telah  menerapkan  kebijakan  yang  sejak  tahun  2014  yang  merupakan  tahun  inovasi pemerintah  daerah  dalam  pelayanan  publik.  Semua  instansi  pemerintah  baik    pusat  maupun daerah  dapat  memunculkan  ide  atau  reaksi  kreatif    terhadap  cara  kerja  metode  pelayanan pulik.Hal  ini  dikarenakan    masyarakat    selalu  menuntut  pelayanan  publik  yang  berkualitas baik  dari  pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Meskipun  kebutuhan  tersbeut  seringkali  tidak sesuai  dengan  harapan  karena  dari  pengalaman  pelayanan  publik  yang  muncul  selama  ini: kompleks,lamban, mahal dan mempersulit pelayanan ( Menpan 2019 ).
Persyaratan inovasi pemerintah daerah  secara jelas tertuang pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam memuat kebijakan inovasi  pemerintah  daerah  harus  mengacu  pada  prinsip-prinsip,  peningkatan  efisiensi, meningkatkan  kualitas,meningkatkan  kualitas  penyajian,  tidak  ada  konflik  kepentingan, terhadap kepentingan umum, dilakukan secara teruka; menjunjung tinggi nilai-nilai keenaran, dan  dapat  diartikan  sebagai  hasil  ukan  untuk  dirinya  sendiri.    Inovasi  kepegawaian  bidang pelayanan  kepada  masyarakat  merupakan  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  Negara  dan pemerintah  daerah    untuk  mewujudkan  pelaksanaan  desentralisasi  khususnya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  kemakmuran  dan  kemandirian    masyarakat  dan  daerah.  Tujuan inovasi pemerintah daerah adalah mempercepat pencapaian kesejahteraan  masyarakat. Salah satu  upaya  untuk  mencapainya  melalui  pelayanan  publik.  Wacana  inovasi  pelayanan  publik saat  ini  memiliki  implikasi  penting  bagi  penyelenggaraan  pelayanan  pulik  di  Indonesia dimana  kondisi  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  semakin  maju  dan persaingan global yang semakin ketat dan terbuka dalam kondisi sekarang ( Gumilar, 2019 ). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara  informasi disajikan  dan  memfasilitasi  akses  informasi.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi (TIK) di pemerintahan dapat meningkatkan operasional dan pengelolaan layanan berbasis TIK salah satunya adalah penerapan konsep e-government atau yang di kenal dengan digital government ( Odendaal 2003 ). Di Indonesia pelaksanaan e-government tercapai setelah diterbitkannya  Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  Pengemangan  E-Government.  Inpres  ini  dimaksudkan  untuk  menjadi  dasar penyeimbang kedudukan pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  transparan  akuntabel,  efektif  dan  efisien  serta  peran  serta masyarakat dalam pemerintahan. Penyampaian informasi berbasis TIK dapat  terintegrasi dan difasilitasi oleh pengguna informasi sehingga pelayanan publik dapat lebih efisien dan efektif serta tepat sasaran khususnya pada masyarakat.
Semua instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah harus memunculkan ide  atau tanggapan  inovatif  terhadap  praktikmetode  pelayanan  publik.  Namun  pengelolaan kependudukan tersebut dinilai rumit terutama bagi warga yang bekerja di Jakarta khususnya yang  berdomisili  di  Desa  Cipedak  Kecamatan  Jagakarsa.  Berawal  dari  keluhan  masyarakat terutama  yang  bekerja  jarak  yang  cukup  jauh  dan  sering  terjebak  macet,  dikarenakan  untuk mengurusi  administrasi  ke  dinas  kependudukan    minimal  tiga  kali  pulang  pergi  ke  kantor, sehingga  warga  harus  mengambil  cuti  mendapat  izin  dan  terkadang    tidak  masuk  kantor untuk  mengantar  dokumen  yang  mereka  inginkan  harus  selesai.  Hal  ini  dikarenakan informasi  persyaratan pengelolaan arsip kependudukan belum dilaksanakan secara optimal, ditambah belum adanya sarana komunikasi yang menghubungkan  warga dengan aparat desa dan  sebaliknya.  Pentingnya  arsip  kependudukan  sebagai  kebutuhan  dasar  pengelolaan dokumen  instansi  lain  oleh  karena  itu  penyediaan  arsip  kependudukan  harus  sederhana  dan cepat ( Hadi, 2019 ).
Kelemahan lainnya adalah belum adanya sistem pengelolaan arsip dan korespondensi digital dimana surat dan arsip dapat dengan mudah ditemukan hal ini dikarenakan kurangnya ruang  penyimpanan arsip konvensional. Sebagai  kerahasiaan apabila terdapat permasalahan hukum  mengenai  keaslian  isi  surat  pengakuan  serta  keamanan  warga  yang  kehilangan kerusakan dokumen aslinya.Berdasarkan permasalahan terkait pelayanan kepada masyarakat banyak  inovasi  dan  terobosan  inovatif  yang  perlu  dilakukan  dalam  pelaksanaan  reformasi pemerintahan  dengan  menghadirkan  penilaian  terhadap  upaya  Pemprov  DKI  Jakarta  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  organisasi,  data  kota  dan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi dan inovasi di daerah ( Sakti, 2019 ).
Namun  penelitian  ini  mengkaji  upaya  Pemprov  DKI  Jakarta  berinovasi  melalui sistem  manajemen  administrasi  kependudukan  (Si  Mas  Gesit)  berbasis  informasi  elektronik Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (Dukcapil)  dalam  mengidentifikasi  penyampaian  layanan publik    inovasi  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  aplikasi  website  dan  menganalisis bagaimana  mengoptimalkan  penggunaan  sistem  manajemen  administrasi  kependudukan berbasis  TIK.  Layanan  Dukcapil  dengan  inovasi  "Si  Mas  Gesit"  telah  menjadi  salah  satu penerima  Penghargaan  Kompetisi  Inovasi  Pelayanan  Publik  Terbaik  2019  dengan  inovasi pemerintah  daerah,  BPBD  telah  membuat  DKI    Jakarta  mendapatkan  penghargaan tersebut.Sebelumnya  inovasi  ini  dalam  pelayanan  tingkat  kelurahan  masih  tersedia  dan bersifat  manual  sehingga  orang  sering  harus  meluangkan  waktu  untuk  mengelola  dokumen manajemen  kependudukan  mereka.  Dengan    inovasi  pelayanan  yang  leih  baik  diharapkan efisiensi operasional instansi dan hasil pelayanan kepada masyarakat menjadi leih baik.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif  adalah  tentang  gagasan  persepsi  pendapat  atau  keyakinan  orang  dan  tidak  dapat diukur dengan angka. Teknik pengumpulan data  dilakukan dengan kajian terhadap buku-uku referensi, laporan, jurnal dan media lain yang berhuungan dengan subjek penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pelayanan Publik
Pada Konsep pelayanan publik telah dikemukakan oleh banyak ahli. Bahkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 definisi pelayanan pulik dinyatakan dengan jelas. Pelayanan publik mrupakan segala  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  dasar  sesuai  dengan  hak-hak  dasar semua  warga  negara  dan  penduduk  atas  suatu  arang  pelayanan  atau  pelayanan  administrasi yang  dierikan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Pelayanan  juga  merupakan  kegiatan yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  dengan  dasar  tertentu  yang  tingkat kepuasannya  hanya  dapat  dialami  oleh  pelayan  atau  yang    dilayani  tergantung  pada
kemampuan  operator  memberikan  pelayanan  untuk  memenuhi  harapan  pengguna  Moenir ( 2002 ).  Pelayanan  publik  juga  sebgai  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  lingkup pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sebagaimana  ditentukan  oleh  undang-undang  bagi  setiap warga negara dan orang-orang atas barang jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  khsusnya  pada  sebuah  digital  governance  dalam memanfaatkan digitalisasi sebagai pelayanan yang cepat dan tetap dalam pengunaanya.
Definisi  di  atas  memperjelas  bahwa  pelayanan  publik  merupakan  proses  pemenuhan kebutuhan  melalui  kegiatan  orang  lain  untuk  memantu  mempersiapkan  atau  mengurus  apa yang dibutuhkan orang lain. Dengan demikian pelayanan publik yang baik setidaknya harus memenuhi unsur-unsur kinerja pelayanan publik yang baik yaitu: sistem prosedur dan metode perilaku  personel  atau  peralatan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  serta  respon  masyarakat seagai pelanggan. Tercapainya faktor-faktor tersebut menentukan bagaimana suatu pelayanan publik menjadi pelayanan yang sejahtera.
Konsep    penyelenggaraan  pelayanan  publik  adalah  suatu  cara  untuk  meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah baik  pusat maupun daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan.  Pemerintah  berkewajiban  memberikan  pelayanan  yang  berkaitan  dengan kebutuhan  masyarakat  seperti  pelayanan  kebutuhan  dasar  dalam  hal  ini  pelayanan  dibidang kesehatan  dan  bidang  pendidikan  dasar  yang  merupakan  pelayanan  dasar  dan    pelayanan publik  pada  administrasi  barang  dan    jasa)  ( Hardiyansyah.  2011 ).  Adapun  jenis penyelenggaran  pelayanan  publik  yang  dikaji  pada  penelitian  ini  adalah  jenis  pelayanan umum  yang  bersifat  administratif.  Penyelenggaran  pelayanan  yang  berfungsi  untuk pemenuhan  kebutuhan  yang  bersifat  administrasi  seperti:  pemuatan  KTP  (Kartu  Tanda Penduduk), akta kelahiran  anak, Kartu Keluarga, Kartu Identitas anak (KIA), surat kematian, semua bentuk  pelayanan  yang bersifat  administrative  yang berhubungan dengan pemerintah daerah  setempak  baik  kelurahan,kecamatan  dan  dinas  terkait  yang  menangani  pelayanan administrasi.
Kinerja  pelayanan  publik  juga  harus  mengacu  pada  prinsip-prinsip  dasar  pelayanan publik  sebagaimana    Batinggi  dan  Ahmad  ( 2013 )  menyatakan  oleh  karena  itu  dalam  upaya peningkatan pelayanan perlu adanya disiplin antara penyedia layanan di sektor publik seperti:
a) Menetapkan  standar  pelayanan  artinya  standar  tidak  hanya  berhuungan  dengan standar  pelayanan  produk    tetapi  juga  dengan  standar  prosedur  pelayanan  yang berkaitan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas.
b) Bersikap  terbuka  terhadap  kritik  dan  saran  serta  keluhan  memberikan  semua informasi  yang  diperlukan  dalam  layanan.  Penyedia  layanan  publik  harus  memiliki berbagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan kritik dan saran serta harus  secara  efektif  menyampaikan  dan  beragai  informasi  yang  diperlukan  kepada komunitas klien.
c) Perlakukan  semua  orang  dengan  adil.  Kata  adil  di  sini  berarti  dengan  memberikan sebagian  barang  tertentu  dalam  penyelenggara  agar  memiliki  pilihan  yang  bersifat transparan.
d) Menjelaskan atau membenarkan sesuatu dalam proses pemberian pelayanan apabila terjadi  penyimpangan  terkait  pemberian  pelayanan  maka  setiap  pegawai  dillini pelayanan  pada  semua  tingkatan,  dari    atasan  sampai  bawahan  ketika  mendeteksi penyimpangan    harus    segera  melakukan  konfirmasi  atau    klarifikasi  sesuai  dengan kemampuannya.
e) Memberikan  kemudahan  akses  pelayanan  bagi  semua  pelanggan  pelayanan.  Unit pelayanan yang telah disediakan pelayanan publik harus benar-benar dapat diakses.
f) Selalu memberikan pembaruan dan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan
Dalam  hal  ini  penyedia  layanan  dan  pelaksana  layanan  harus  terus  melakukan pembaruan dan perbaikan secara responsive, konsisten dengan kontriusi komunitas pelanggan dan evaluasi kinerja layanan serta proaktif pada manajemen.

## Inovasi Pemerintahan Daerah
Inovasi  dipahami  sebagai  upaya  untuk  menjadi  sesuatu  yang  baru.  Kemudian  pendapat  lain yang dikemukakan oleh Setyteringrum 2009 mendefinisikan inovasi sebagai suatu objek yang juga  berarti  suatu  produk  baru  atau  suatu  tindakan  yang  tersedia  untuk  diadopsi  dan  harga produk tersebut berada di dunia usaha atau dalam  konteks komersial.  Penelitian sebelumnya membahas  tentang  inovasi  di  pemerintah  daerah  berfokus  pada  identifikasian  pola  perilaku dan  cara  di  mana  kepemimpinan  politik  administratif  dan  kepemimpinan  dapat  mendorong inovasi  yang  efektif  dan  sering  dilakukan.  Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  adopsi inovasi  di  tingkat  lokal  namun  belum  membahas  hubungan  antara  staf  dan  pejabat  terpilih atau  kepemimpinan  sebagai  variabel  independen  seperti  kajian  Damanpour  dan  Schneider ( 2009 ),  dimana  pada  kajian  tersebut  inovasi  hanya  berfokus  pada  beberapa  indicator  saja, sehingga inovasi harus menjadi pembedah dan sesuatu yang baru dari sebelumnya dalam hal ini  ada  peningkatan  dalam  memberikan  pelayanan.  Penelitian  empiris  ini  membahas  dua pertanyaan  yang  belum  menjadi  fokus  utama  penelitian  inovasi  seelumnya  terutama berkenaan dengan pemerintah daerah.
Dalam  hal  ini  kita  bisa  melihat  beberapa  penelitian  terdahulu  dimana    Kimerly  L. Nelson Curtis H. Wood dan Gerald T membahas mengenai  Innovation Management in Local Government:  An  Empirisal  Analysis  of  Suuran  Cities  mendefinisikan  inovasi  pemerintah daerah  tidak  hanya  sebagai  penemuan  tetapi    sebagai  perubahan  organisasi    untuk meningkatkan  kinerja.  Beberapa    kebijakan  dan  implementasi  program  didasarkan  pada “praktik terbaik” yang khas dari  pemerintah daerah yang berbeda. Selesai tetapi pemerintah kota jarang dapat meminjam ide tanpa modifikasi dalam hal ini harus di implemtasikan suatu ide baru atau inovasi bukan hanya sebagai sebuah rencana yang menjadi sebuah konsep saja. Inovasi  memerlukan  beberapa  penyesuaian  untuk  memenuhi  kebutuhan    organisasi  tertentu memenuhi  aspek  kebijakan  dan  mendukung  pemangku  semua  kepentingan  dalam  hal  ini kepentingan yang harus di penuhi yaitu kebutuhan masyarakat ( Nelson, et.al, 2011 ) . Inovasi memberikan sesuatu  yang baru dan berbeda dalam kualitas dan kuantitas dari produk  atau  jasa  yang  sudah  ada.  Inovasi  pelayanan  publik  dikatakan  berhasil  apabila merupakan  hasil  dari  penciptaan  dan  penerapan  inovasi  produk  dan  jasa  inovasi,  proses pelayanan  inovasi,  metode  pelayanan  inovasi,  kebijakan    inovasi  ,pelayanan  publik  sistem pelayanan ( Mochammad, 2019 ). Pertama inovasi produk atau jasa adalah perubahan tampilan dan  desain  suatu  produk  atau  jasa.  Kedua  inovasi  prose  meningkatan  kualitas  yang berkelanjutan  dan  mengacu  pada  komibnasi  perubahan  organisasi  prosedur  dan  kebijakan yang  diperlukan  untuk  berinovasi.  Ketiga  inovasi  metode  layanan  adalah  perubahan  baru dalam cara berinteraksi dengan pengguna layanan. Keempat inovasi strategis atau kebijakan perubahan  visi  dan  misi  tujuan  dan  strategi  serta  alasan  baru  untuk  menyimpang  dari kenyataan  yang  ada.  Kelima  inovasi  sistem  adalah  interaksi  sistemik  yang  mencakup  cara- cara aru atau yang dipengaruhi ( Muluk,2008 ).

## Inovasi Pelayanan Penyediaan Informasi Dalam Aplikasi Si Mas Gesit
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  dipimpin  oleh  Suku  Dinas  Catatan  Sipil  dan Kependudukan  (Dukcapil) melalui Satuan Pelayanan (Satpel) Kelurahan Cipedak melakukan inovasi  pelayanan    dengan  memperkenalkan  sistem  pengelolaan  administrasi  kependudukan yang mengandalkan informasi elektronik (Si Mas Gesit) untuk memudahkan masyarakat. Si Mas  Gesit  adalah  aplikasi  yang  dirancang    untuk  memerikan  pelayanan  kepada  masyarakat dalam bentuk elektronik. Aplikasi tersebut dirancang sesuai inovasi pemerintah daerah dalam bentuk website/aplikasi
Si Mas Gesit alamat
Iqbal Aidar Idrus, Ummi Zakiyah: Inovasi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Warga Berbasis Infomasi Elektronik Pada Aplikasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta
http://simasgesit.kepenresidenancapil.jakarta.go.idcipedak , warga langsung mendapat informasi  tentang  persyaratan  yang  diperlukan.  Manfaatnya  adalah  pengaturan  administrasi yang  dipersingkat  penghematan  waktu  dan  penghindaran  praktik  perantara  ( Pemkot  Jakarta Selatan, 2019 ).
Dalam sistem aplikasi tersebut masyarakat dapat memberikan enam pelayanan yaitu mendapatkan  Kartu  Tanda  Penduduk  Kartu  Tanda  Penduduk  (KIA),  Kartu  Keluarga  (KK), Pindah  ke  DKI  Pindah/ke  Luar  DKI  dan  Pindah    Dalam  DKI.  Aplikasi  Si  Mas  Gesit digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat kelurahan, meningkatkan  transparansi    pelayanan  pengendalian  dan  akuntabilitas  pemerintah  di kelurahan.  Inovasi  ini  juga  memungkinkan  untuk  mengurangi  hilangnya  waktu  serta  biaya transportasi  yang  dikeluarkan  orang  untuk  satu  kali  perjalanan  pulang  pergi  untuk memastikan  kelengkapan  administrasi.  Selanjutnya  dalam  pengelolaan  dokumen    digital disimpan  melalui  data  digital  harga  bisa  lebih  aman.  Penggunaan  aplikasi  komputer merupakan salah satu solusi cerdas untuk menghadapi dinamika perubahan di era digitalisai khsusunya pada system e-government.
Di situs tersebut fungsi pengelolaan surat informasi layanan harian yang disimpan di loket  layanan  desa  dikelola  secara  digital  dan  disimpan  menggunakan  sistem  keamanan arcode.  Data  arsip  yang    dapat  diambil  oleh  petugas  Klaim  dapat  diperiksa  lebih  cepat  dan bertahap  mulai  dari  staf  hingga  manajemen  secara  elektronik  dan  digital.  Aplikasi  Si  Mas Gesit berpotensi dan memungkinkan untuk terhubung dengan wilayah kerja unit pelayanan di wilayah  metropolitan  DKI  Jakarta,    yang  juga  membutuhkan  sistem  yang  sama  dan  kini direplikasi  di  lokasi  yang  berbeda.  Karena  aplikasi  ini  memecahkan  masalah  yang  ada  di perkotaan  di  seluruh  DKI  Jakarta  dan    penerapan  ini  berdampak  mengurangi  jumlah masyarakat  yang  pergi  ke  loket  pelayanan  desa  apalagi  kondisi  pandemic  saat  sekarang  ini, mengurangi  terjadinya  kerumuman  dalam  pelayanan  tersebut.  Dengan  aplikasi  ini  sangat membantu  pelayanan  yang  dimana  dulunya  mengantri  untuk    mengajukan  permohonan kemudian  kembali  lagi  untuk  mengambilnya.  namun  kini  masyarakat  hanya  datang  sekali yaitu  untuk  mendapatkan  yang  diinginkan  serta  dapat  menggunakan  sumber  daya  di  era modernisasi  saat  sekarang  ini.  Aplikasi  Si  Mas  Gesit    terus  berkarya  dan  berkemang  untuk memudahkan  masyarakat  mendapatkan  izin  tinggal  dalam  bentuk  digital.  Kecamatan  yang telah  mereplikasi  program  aplikasi  Si  Mas  Gesit  di  Provinsi  DKI  Jakarta    saat  ini  hanya Kecamatan  Cipedak  Kecamatan  Jagakarsa  Kota  Jakarta  Selatan  ( Pemkot  Jakarta  Selatan, 2019 ).
Implementasi  inovasi  pelayanan  publik  berasis  Aplikasi  tersebut  secara  umum  akan berhasil  memenuhi  kriteria  dan  tolak  ukur  keerhasilan  suatu  inovasi.  Pertama  dalam  hal inovasi produk atau jasa terjadi perubahan tampilan dan desain produk atau jasa. Aplikasi Si Mas Gesit merupakan produk layanan berasis aplikasi yang baru saja dibuat oleh Pemerintah DKI  Jakarta  dari    manual  lama  dan  konvensional  beralih  ke  layanan  digital  dan  berasis aplikasi  yang  memungkinkan  proses  dan  interaksi  layanan  kapan  saja  di  mana  saja,  hal tersebut  juga  di  terapkan  di  mall  pelayanan  publik  yang  dimana  semua  bentuk  pelayanan admiistratif tersedia di sana dan bisa langsung mengurusi semuanya dalam sekali kunjungan, dimana terdapat banya instansi pemerintahan dan lembaga lainya.
Kedua  tentang  kebaruan  layanan  aplikasi  Si  Mas  Gesit  ini  adalah  model  layanan terbaru  dengan  sistem  pengumpulan  model  yang  dirancang  hanya  oleh  pemerintah  DKI Jakarta    dan  belum  tersedia  di  lembaga  negara.  Namun  hal  ini  harus  menjadi  model  dalam upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  bagi  masyarakat.  Ketiga  reformasi  tersebut bersifat  metodologis  dengan  sistem  pick  up  and  drop  off  artinya  dulu  ketika  masyarakat membutuhkan  pelayanan  masyarakat    harus  datang  ke  meja  pelayanan,  namun  sekarang berbeda  dan  inovasi-inovasi  baru  yang  diberikan  Pemprov  DKI  Jakarta  kepada  masyarakat. Keempat inovasi strategis atau kebijakan adalah perubahan visi misi tujuan dan strategi serta
alasan baru untuk menyimpang dari kenyataan yang ada. Layanan aplikasi Si Mas Gesit yang diluncurkan termasuk sebuah inovasi baru bertujuan untuk memberikan informasi pelayanan publik,  yang  dirancang  dalam  inovasi  pemerintah  daerah  berupa  alamat  aplikasi  dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah.
Kelima inovasi sistemik adalah interaksi sistemik yang mencakup cara-cara baru atau yang diperbarui dalam berinteraksi dengan aktor lain atau dengan kata lain  perubahan  tata kelola. Inovasi tersebut berpotensi dan memungkinkan untuk terhubung dengan wilayah kerja unit  pelayanan  di  wilayah  metropolitan  DKI  Jakarta    yang  juga  memutuhkan  sistem  yang sama dan kini direplikasi di lokasi yang berbeda di wilayah DKI Jakarta. Karena aplikasi ini memecahkan  masalah  yang  ada  di  perkotaan  di  seluruh  DKI  Jakarta,  penerapan  ini berdampak  mengurangi  keutuhan  masyarakat  untuk  pergi  ke  loket  pelayanan  yang  dulunya mengantri  untuk  menyerahkan  dokumen  kemudian  kembali  lagi  untuk  mengambilnya sehingaa  mempermudah  masyarakat  dalam  menikmati  pelayanan  dalam  era  digitalisasi government  dalam  hal  ini  pelayanan  publik  berbasis  aplikasi  yang  sangat  membantu  dan mempermudah proses pengurusan administrative di pemerintahan.

## 4. SIMPULAN
Pengelolaan  kependudukan    dinilai  rumit  terutama  bagi  penduduk  yang  bekerja  di Jakarta,Mereka mengeluh bahwa mereka harus melakukan setidaknya tiga kali perjalanan di sekitar  kantor  lurah  sampai  mereka  menyelesaikan  dokumen  yang  mereka  inginkan.  Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Penduduk Berasis Informasi Elektronik atau Si Mas Gesit ini dibuat oleh Suku Dinas Kependudukan dan Kedudukan Sipil (DUKCAPIL). Inovasi ini hadir untuk mempermudah pengiriman dokumen kependudukan. Sebelum adanya inovasi ini pelayanan di tingkat kelurahan masih bersifat manual sehingga untuk mengurus mengurus dokumen kependudukan seringkali masyarakat membutuhkan waktu lama untuk kembali dan seterusnya.    Hal  tersebut  dijawab  oleh  Suku  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (DUKCAPIL)  ,  dengan  program  inovasi  Si  Mas  Gesit  Masyarakat  DKI  Jakarta  khusunya dalam  mengurus  Administrasi  kependudukan  tidak  terlalu  bertele-tele  lagi  dan  tanpa  harus bolakalik  ke  kelurahan  dan  menghaiskan  waktu  dalam  pengurusannya.  Hal  ini  cukup  di lakukan  melalui  Aplikasi  Si  Mas  Gesit  melalui  perangkat  elektronik  dengan  menyiapkan persyaratan  yang  diperlukan  dan  hanya  datang  ke  kelurahan  jika  sudah  jadi  dan  tinggal mengambilnya,  akan  tetapi  sayangnya  program  tersebut  belum  semuanya  di  terapkan  di seluruh  wilayah  kelurahan  yang  ada  di  DKI  Jakarta  untuk  kemudahan  pelayanan  dala mengurus  administrasi  kependudukan  alhasil  program  tersebut  sukses  dilaksanakan  oleh beberapa  Kelurahan  DKI  Jakarta  yang  dapat  mengoptimalkan  dalam  pelayanan  serta  data tersebut dapat di arsipkan dan mudah di cari jika suatu saat diperlukan dalam kepengurususan administrasi kependudukan.
Untuk  program  tersebut  penulis  menyarankan  agar  program  “Si  Mas  Gesit”  agar segera  di  replikasikan/digunakan di  semua wilayah  atau semua kelurahan  yang  ada di  DKI Jakarta,  hal  ini  dengan  tujuan  agar  pelayanan  inovasi  dapat  berjalan  merata  serta  dapat memudahkan  semua  masyarakat  DKI  Jakarta  dalam  pengurusan  administrasinya  tanpa  pelu bolak-balik  dan  ribet  dalam  mengurus  dokumen  yang  penting  bagi  pribadi  setiap  warga dalam bernegara. Penulis juga memberikan saran agar provinsi/daerah lain dapat mencontoh apa  yang  dilakukan  pemerintah  provinsi  Dki  Jakarta  melalui  Satuan  Pelayanan  Kelurahan Cipedak  dalam  berinovasi  pelayanan  public  sehingga  membuat  pemerintah  daerah  semakin berkembang dan maju.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Batinggi,  A  dan  Badu  Ahmad.  (2013). Manajemen  Pelayanan  Publik .  Yogyakarta:  Andi Offset
Damanpour,  F.,  &  Schneider,  M.  (2008).  Characteristics  of  Innovation  and  Innovation Adoption  in  Public  Organizations:  Assessing  the  Role  of  Managers. Journal  of Public Administration Research and Theory, 19(3), 495–522 .
https://doi.org/10.1093/jopart/mun021
Gumilar,  M.  G.  (2019).  Inovasi  Pemerintah  Daerah  Jogja  Smart  Service  Dalam Menciptakan  Smart  And  Liveable  City  Di  Kota  Yogyakarta.  Jurnal  Gama  Societa, 3(1), 19-27. Doi: https://doi.org/10.22146/jgs.50012 .
Hadi,  F.  (2019).  Satpel  Dukcapil  Cipedak  Bikin  Terobosan  Pelayanan
Kependudukan Bernama Si Mas Gesit. Retrieved from wartakota.tribunnews.com: https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/01/satpel-dukcapil-cipedak-
bikin-terobosan-pelayanan-kependudukan-bernama-si-mas-gesit (Diakses tanggal 5 November 2020)
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan. Implementasinya . Yogyakarta : Gava Media
Nelson, K. L., Wood, C. H., & Gabris, G. T. (2011). Innovation management in local  government:  an  empirical  analysis  of  suburban  municipalities. International  Journal  of  Organization  Theory  &  Behavior,  14(3),  301– 328 . https://doi.org/10.1108/ijotb-14-03-2011-b001
Kurniawan,  R.  C.  (2017).  Inovasi  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pemerintah  Daerah. Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum, 10(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794.
Menpan.  (2019). Si  Mas  Gesit  Bantu  Warga  Cipedak  Urus  Administrasi .  Retrieved  from menpan.go.id: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/si-mas-gesit-bantu- warga-cipedak-urus-administrasi (Diakses tanggal 5 November 2020)
Mochammad, R. (2019). Inovasi Pelayanan Publik. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 1-20. Retrieved from https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/1335
Moenir. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Askara, Jakarta.
Muluk,  K.  (2008). Knowledge  Management:  Kunci  Sukses  Inovasi  Pemerintahan  Daerah . Malang: Bayumedia.
Odendaal,  N.  (2003).  Information  and  communication  technology  and  local  governance: understanding  the  difference  between  cities  in  developed  and  emerging  economies. Computers, Environment and Urban Systems, 27(6), 585–607. https://doi.org/10.1016/s0198-9715(03)00016-4
Pemkot  Jakarta  Selatan.  (2019).  Si  Mas  Gesit  Dukcapil  Cipedak  Mudahkan
Warga Urus Dokumen Kependudukan. Retrieved from selatan.jakarta.go.id: https://selatan.jakarta.go.id/news/2019/07/si-mas- gesit-dukcapil-cipedak-mudahkan-warga-urus-dokumen-
kependudukan#:~:text=Suku%20Dinas%20Kependudukan%20dan%20Pe ncatatan,dokumen%20%20kependudukan%20bagi%20warga%20Kelurah
an (Diakses 5 November 2020)
Sakti, B. (2019). Kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam era reformasi. Pareto : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 2(1), 35 . https://doi.org/10.32663/pareto.v2i1.917