## ULAMA DALAM KONSTITUSI NEGARA IMAMAH

## Usman
Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan e-mail: ualadipni@gmail.com
Abstrak: Ulama  merupakan  pewaris  perjuangan  Nabi  pada  masa sekarang,  sehingga  mempunyai  peranan  yang  sangat  signifikan dalam  kehidupan  kenegaraan  dan  masyarakat  di  sebuah  negara. Salah  satu  peristiwa  politik  modern  yang    terjadi  adalah  revolusi Iran 1979  yang  dipim pin  oleh  kalangan  ‘Ulama sehingga melahirkan konstitusi baru, yakni konsep imamah, wilayah al-faqih dan maraja’i taqlid yang sangat penting. Dalam konstitusi baru ini, seperti  apakah  peran  penting  ‘Ulama  merupakan  rujukan  utama dalam pemerintahan.
Kata  kunci: ulama,  imamah,  wilayah  al- Faqih,  maraja’i  taqlid, revolusi.
Abstract: 'Ulama are the inheritors of the Prophet's struggle in the present, so they have a very significant role in the life of the state and  society  in  a  country.  One  of  the  modern political  events  that occurred was the 1979 revolution in Iran led by the 'Ulama, which gave birth to a new constitution, namely the concept of Imamah, the Wilayah  al-faqih  and  maraja'i  taqlid  are  very  important.  In  this new constitution, what is the role of 'Ulama as the main reference in government.
Keywords: ulama,  imamah,  al- Faqih  territory,  maraja’i  taqlid, revolution.

## Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah

## Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017

## Pengantar
Syi’ah pada awal kemunculannya dikenal sebagai salah satu aliran teologi  dan  politik  umat  Islam.  Berawal  dari kemunculannya  pasca peristiwa  tahkim  pada  masa  Ali  bin  Abi  Thalib,  kelompok  Syi’ah lantas berkembang  menjadi  sebuah  gerakan pemikiran yang  menonjol. Pemikiran Syi’ah tidak hanya terbatas pada masalah politik semata, tetapi juga  menyangkut  bidang-bidang  yang  berpengaruh  bagi  perkembangan umat  Islam,  seperti pemikiran hukum  Islam  yang  melahirkan  mazhab kelima, yakni madzhab Ja’fary.
Syi’ah  terbagi  menjadi  beberapa  kelomp ok  besar  salah  satunya, yakni: I tsna‘ Asyariyah, Ismailiyah dan Zaidiyah serta banyak kelompok- kelompok  sempalan  yang  dipandang  liar  (ghulath).  Masing-masing kelompok tidak hanya mewakili kelompok dan kepentingan politis, tetapi juga  kelompok pemikiran. Pemikiran Syi’ah  tidak  berhenti dengan timbulnya perpecahan. Sebaliknya perpecahan tersebut merupakan bagian dari faktor-faktor kompetitif dalam memajukan pemikiran yang menjadi- kan Syi’ah terus bertahan dan mampu bersaing dengan aliran lain.
Bagi  kalangan  Syi’ah, konsep  Imamah  merupakan  bagian  dari sendi-sendi  agama.  Oleh  sebab  itu pengetahuan  dan  kepatuhan  kepada imam  adalah  wajib.  Alasannya tanpa  Imam  keimanan  itu  tidak sempurna. 1 Imamah merupakan doktrin utama bagi aliran Syi’ah, bahkan Imamah  merupakan  salah  satu  rukun  iman.  Meyakini,  patuh  dan  tunduk
1 Abdullah Al-Amin, Dirosat fi al-firaq al-madzahib al-qodimiyah, (beirut: Dar al-Haqiqiyah.tt),  27.  Lihat  juga  fadil  SJ, Islam  Syi’ah ,  (Malang: UIN-Maliki  Press, 2010), 6.

## Usman
Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 210
pada  Imamah  adalah  sebuah  keharusan  yang  dilakukan  bagi  pengikut aliran  Syi’ah. Imam  sebagai  pemimpin  religio-politik  seluruh  komunitas muslim  yang  dipercaya  Tuhan  dalam  rangka  amar  ma’ruf  nahi  mun gkar untuk menjalankan perintah-perintah Tuhannya, 2 khususnya Syi’ah.
Pada  masa  sekarang,  hanya terdapat beberapa  negara  yang memiliki penguasa dari  kalangan Syi’ah.  Di antaranya  Iran,  Irak,  dan Suriah. Sedangkan negara yang secara konstitusi berpaham Syi’ah adalah Republik  Islam  Iran  yang  struktur  tertingginya  dikuasai  oleh  ‘Ulama. ‘Ulama menjadi  salah  satu faktor  penting  dalam  setiap  aliran  dalam agama  Islam  karena  merupakan  penerus  dan  penyambung  risalah  yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam aspek hukum agama, akidah, sosial, politik dan panutan dalam hal kehidupan keseharian pada masing- masing  aliran,  baik  sunni  ataupun  Syi’ah. Pada  pembahasan kali  ini, fokus  pada  ‘Ulama  dalam  Syi’ah  terkait  posisi  dan  fungsinya  dalam Syi’ah  imamiyah,  khususnya  pada  Syi’ah  itsna  asyariyah  yang  juga disebut sebagai kelompok al- Qathi’iyyah. 3

## Konsepsi I mamah Dalam  Syi’ah
Allah  SWT.  Berfirman  tentang  masalah  imam  dalam  berbagai bentuk  turunan  katanya  sebanyak  dua  belas  (12)  kali.  Jumlah  ini  sama dengan  dengan  jumlah  kata  Syi’ah  yang  ada  dalam  al - Qur’an.  Diantara ayat-ayat  yang berkaitan dengan kata  Imamah,  yakni QS. al-Baqarah (2)
2 Bernard Lewis, Bahasa Politik Islam, ter. Ihsan Ali fauzi, (Jakarta: Gramedia, 1994), 44.
3 Asy-Syahhrastani, Al-Milal  Wa Al-Nihal, ter. Aswadi Syukur (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), 148.

## Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah
Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017
ayat    124,  QS  al-Huud  (11)  :  17,  QS. al-Furqon  (25):  74,  QS. al-Ahqaf (46): 12, QS. al-Hijr (15): 79, QS. Yasiin  (36): 12, QS al- Isra’  (17): 71,
QS. at-Taubah (9): 12,  QS. al- Anbiya’ (21): 73, QS. al-Qashash (28): 5, QS. al-Qashash (28): 41 dan QS. Sajadah (32): 24.
Pengulangan kata imam sebanyak dua belas kali dengan berbagai bentuk  dalam  ayat-ayat  al- Qur’an  tersebut  di  jadikan  landasan  bagi  para ‘Ulama  Syi’ah  untuk  melegitimasi  alirannya  yang  kemudian  dikaitkan dengan  berbagai  hadith  nabi  Muhammad,  seperti  hadith; para  Imam  itu dari kalangan suku Quraisy. Tentunya, hadith ini sudah tidak asing bagi kalangan sunni maupun Syi’ah.
Kaum  Syi’ah  berpegangan  dengan  hadith tersebut di atas,  maka persyaratan  utama  seorang  imam  harus  dari  kalangan  Quraisy  dan  dari bani Hasyim. Syarat lainnya adalah seorang imam harus mengetahui dan memahami  semua  masalah  agama,  baik  menyangkut  pokok-pokoknya (al-Ushuul  al-din)  ataupun  yang  menyangkut  cabang-cabangnya  ( furuu’ al-din). Seorang imam  men urut kalangan Syi’ah haruslah Ma’sum ,  yaitu seorang hamba yang selalu dipelihara oleh Allah swt. Agar tidak terjatuh dalam  kesalahan (baca: dosa). 4 Imamah  adalah  pelanjut  risalah kemasyarakatan nabi Muhammad yang bertujuan membangun umat  dan Imamah merupakan sesuatu yang wajib bagi suatu umat. 5
4 HM.  Attamimy, Syi’ah;  Sejarah,  Dok trin  Dan  Perkembangannya  Di Indonesia, (Yogyakarta:  Grha  guru,  2009),  61.  Lihat  juga  Abu  al  husain  bin  faris  bin Zakariya, mu’jam al -muqaayiis fi al-lughah, cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 779 5 Ali  Syari’ati, Ummah  dan  Imamah  suatu  tinjauan sosiologis, ter.  Afif muhammad (Jakarta:pustaka Hidayah, 1989) 201

## Usman
Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 212
‘Ulama  dalam Struktur Imamah  pada Masa  Pemerintahan Qojar dan Revolusi 1979
“ Rencana  Pemerintahan  Islam  yang  berdasarkan  wilayah  faqih  yang diawali  oleh  Ayatullah  Ruhullah  Khomaeni....”Bahwa  Prinsip -prinsip wilayah al-Amir dan kepemimpinan yang terus menerus, maka konstitusi mempersiapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpinan oleh faqih... ” . 6
Kata ‘Ulama bagi kalangan umat Islam disetiap aliran tentu bukan kata  yang  asing,  karena  setiap  aliran  mempunya  tokoh  panutan yang dijadikan  rujukan  dalam  masalah  agama,  baik  terkait  dengan  kehidupan keseharian  maupun  permasalahan  yang  penting  dan  strategis.  Seluruh ‘Ulama  dari  berbagai  madzahab  dalam  Islam  sepakat  bahwa  nabi muhammad berfungsi sebagai penjelas al- Qur’an, karena yang tahu betul tentang  al- Qur’an  adalah  nabi  Muhammad  sendiri.  Ada  dua  hal  yang menjadi  fungsi  nabi  Muhammmad  sebagai  penjelas  al- Qur’an. Pertama, berfungsi  sebagai Bayaan  At- Ta’kid yaitu,  penjelasan-penjelasan  nabi Muhammad  yang  bersifat  menguatkan  ayat-ayat  al- Qur’an  dengan perkataannya  (sunnah  Qauliyah). Kedua,  berfungsi  sebagai Bayaan  Fi Tafsiir yaitu  penjelasan-penjelasan  nabi  Muhammad  yang  bersifat  lebih memperjelas,  merinci  atau  membatasi  pengertian  lahirnya  ayat-ayat  al- qur’an dan juga dengan perkatannya. 7
Permasalahan dalam konteks agama sepeninggal Nabi Muhammad  wafat  haruslah  kembali  kepada  orang  yang  ahli  terhadap
6 Undang-undang Dasar Reublik Islam Iran, (Jakarta: Kedutaan Besar Republik Islam Iran, 1985), 5.
7 M.  Quraisy  shihab, membumikan  al- Qur’an, cet.  Ke-14  (Bandung:Mizan, 1997) 122.

## Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah

## Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017
agama  dan  layak  dijadikan  panutan  serta  rujukan  adalah  ‘Ul ama,  karena ‘Ulama  adalah  penerus  Nabi  Muhammad  dimasa  yang  akan  datang.  Hal ini juga terjadi pada kalangan Syi’ah. ‘Ulama dalam kalangan Syi’ah atau juga  di  sebut  mullah 8 disebagian  daerah  dan  negara  yang  terdapat penganut  Syi’ah.  Pada  masa  sekarang  ini  u ntuk  dapat  melihat  secara langsung  seperti  apa  posisi  dan  fungsi  ulama  dalam  kehidupan masyarakat dan bernegara maka, layaklah penulis melihat ‘Ulama dalam bingkai  negara  Republik  Islam  Iran  yang  merupakan  salah  satu  negara yang  penguasa  tertingginya  dari kalangan  ‘Ulama.  Tentu  nanti  akan terkait dengan pembahasan terdahulu tentang wilayah faqih.
Sebelum  melanjutkan  pada  pembahasan  tentang  posisi  ‘Ulama pada  masa  revolusi  1979  yang  melahirkan  konstitusi  baru,  ada  baiknya melihat  sejarah  konstitusi  Iran  yang diawali  dengan  revolusi  tembakau yang  dilakukan  oleh  kalangan  mengengah  seperti  pekerja,  pedagang  dan ‘Ulama. Dimana Iran era modern bermula dengan tampilnya rezim Qajar. Qajar meraih kekuasaan setelah melewati periode anarkis dan pergolakan kesukuan  untuk  merebut  kekuasaan  atas  negara  Iran. 9 Dinasti  ini
8 Mullah (Bahasa  Persia: ﻼﻣ )  adalah  salah  suatu gelar yang  biasa  diberikan kepada seorang ulama agama Islam. Gelar ini berasal dari kata bahasa Arab mawla atau maula, yang dapat berarti 'pemimpin' maupun 'pelindung'. Di sebagian besar wilayah di Iran, Turki, Asia  Tengah dan anak  benua  India,  adalah  hal  yang  umum  untuk memberikan gelar Mullah kepada pemuka agama atau pengurus masjid setempat. Dalam pemakaiannya di media massa, penyebutan gelar ini dapat mencerminkan penghormatan atas  seorang  yang  terpelajar  di  bidang  agama  (pemakaian  dalam  dunia  Islam);  atau cenderung  mengesankan  sebagai  seorang  yang  fanatik.  Lihat  ensiklopedi  bebas, (wikipedia Indonesia, 2012). Oliver Roy, Failure of Political Islam, (Harvard University Press: 1996), 28-29.
9 Ira  M.  Lapidus,  A  History  of  Islamic  Societies (Cambiridge:  Cambridge University Press, 1988), 295-296.

## Usman
Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 214
menguasai  Iran  mulai  tahun  1794  sampai  tahun  1925  dengan  rezim memusat  yang  lemah  karena  berhadapan  dengan  faktor-faktor  kesukuan propinsional  yang  kuat,  dan  merupakan  rezim  di  mana  tingkat independensi keagamanannya yang sangat tinggi.
Rezim  Qajar  tidak  pernah  terkonsolidasikan  dengan  baik. Angkatan  bersenjata  Qajar  terdiri  dari  sejumlah  kecil  pasukan  pengawal Turkoman dan sebagaian besar budak-budak Georgia. Pemerintahan pusat Qajar  merupakan  pemerintahan istana  yang  terlalu  lemah  untuk mengembangkan secara efektif sistem pemerintahan negara ini. Beberapa propinsi  yang  mereka  kuasai  terpecah  belah  menjadi  sejumlah  faksi kesukuan,  etnik,  dan  faksi  lokal  yang  dikepalai  oleh  tokoh-tokoh kesukuan-lokal  mereka. Rezim  baru  tersebut  sama  sekali  tidak  pernah mencapai  tingkat  legitimasi yang  sebelumnya  pernah  dicapai pemerintahan  Safaviyah  dan  tidak  pernah  menegakkan  kekuasannya secara penuh.
Ketidakpuasan  yang  semakin  meningkat  terhadap  kemandulan serta  korupsi  dalam  kerajaan,  seiring  dengan  kekecewaan  terhadap dominasi  ekonomi  bangsa  asing  dan  tekanan  politik  imperialis, menemukan  ekspresinya  dalam  bentuk  gerakan  massa.  Revolusi  yang terjadi  pada  tahun  1844  dapat  dipadamkan  oleh  Penguasa  Qojar, 10 akan tetapi  gerakan  tersebut  mewariskan  sebuah  tradisi  revolusi  yang mengambil  bentuk  dari  berbagai  sekte  religius  seperti  gerakan  Bahai. Gerakan  massa  meletus  kembali  sebagai  bentuk  perlawanan  terhadap
10 Ibid, 575-576.

## Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah

## Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017
kebijakan  politik  luar  negeri  Qajar  yang  menghadiahkan  konsesi  kepada Perusahaan  Tembakau  Inggris.  Berawal  dari  sebuah  kekecewaan  lantas berubah  menjadi  gerakan  yang  menyebar  luas  dan  kerusuhan  yang merebak di berbagai tempat yang berbeda. Hasil gerakan radikal ini yang paling  utama  adalah  tuntutan  akan  reformasi  konstitusional,  yang diimplementasikan pada tahun 1906.
Gerakan  revolusi  ini  menuntut  reformasi  yang  demokratis, dipimpin  oleh  sebuah  aliansi  tak  tetap  dari  kelas  pedagang  dan  institusi religius  yang  mendapatkan  dukungan  mereka  dari  para bazâri (pekerja dan  pedagang),  para  penjaga  toko  dan  unsur  kelas  yang  lebih  rendah lainnya di kota itu. Monarki dipaksa untuk merumuskan sebuah konstitusi dimana  hak-hak  borjuis-demokrat,  seperti  kebebasan  berbicara, kemerdekaan  berkumpul  dan  berserikat  dianugerahkan  dan  pedagang serta  para  saudagar  diberi  hak-hak  perwakilan  dalam  majelis  (parlemen) secara  terbatas.  Gerakan  ini  juga  menuntut  pembaharuan  konstitusional guna membatasi kekuasaan mutlak kerajaan. Namun, meskipun kekuatan ini  membangkitkan  gerakan  nasionalis  awal  dan  perlawanan  terhadap tekanan  pihak  asing,  Iran,  sebagaimana  kebanyakan  negara  Muslim lainnya, tetap mengalami pengaruh imperialisme Eropa:
That state have come to the semi-colone place from first until now people  Belgia  run  on  duty  tollbooth  …  all  heroic  of  Sw edia  master  the state  police  …  all  Russia  army  fulfill  the  baracs  …  people  Hungaria manage  the  exchequer  …  Dutch  nation  have  and  operate  the  single telegraph  channel  ..  and  big  industrial  operations  (  textile). (Negara  itu

## Usman
Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 216
telah  menjadi  semikoloni  tempat  dari  dulu  hingga  sekarang  orang-orang Belgia  menjalankan  dinas  pabean  …  para  perwira  Swedia  menguasai polisi  negara  …  para  tentara  Rusia  memenuhi  (barak - barak)  …  orang - orang  Hungaria  mengurusi  perbendaharaan  …  bangsa  Belanda  memiliki dan  mengoperasikan  satu-satunya  saluran  telegraf  ..  dan  operasi-operasi industri besar (tekstil). 11
Berbagai  aksi  protes  publik  tersebut  mengantarkan  pada penyelenggaraan  sidang  dewan  konstituante  nasional  pada  1906. Keanggotaan konstituante tersebut, 26 persen dari kalangan tokoh artisan (pengrajin),  15  persen  dari  kalanga  pedagang,  dan  20  persen  dari kalangan  ulama.  Dewan  ini  mencerminkan  sebuah  koalisi  antara  ulama, pedagang,  dan  kelompok  liberal  didikan  Barat,  menciptakan  konstitusi yang  secara  resmi  tetap  berlalu  sampai  tahun 1979. 12 Pemberlakuan konstitusi  tersebut  justru  merupakan  awal  dari  sebuah  pergolakan  yang berkepanjangan.  Kubu  konstitusionalis  yang  didukung  oleh  ‘Ulama, pedagang, artisan, dan tokoh-tokoh suku Bakhtiyati ditentang oleh Syah, ‘Ulama  konservatif,  dan  oleh tuan-tuan  tanah  yang  kaya  raya  dan  juga kaki  tangan  mereka.  Berkobarlah  serangkaian  konflik  sengit  yang  sering menjurus  kepada  pertempuran  fisik.  Pada  1907  dan  1908,  Syah menggunakan  Brigade  Cossack  untuk  membubarkan  parlemen  dan kalangan konstitusionalis menduduki kekuasaan antara 1909-1911.
11 Syahrough Akhavi, “Iran: Implementation of An Islamic State”, dalam John L. Esposito, Islam in Asia: Religion, Politics, and Society (New York: Oxford University Press, 1987), hlm. 29.
12 Anjar Nugroho, Sejarah revolusi Islam Iran..,

## Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah

## Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017
Negara  Iran  modern  lahir  dari  sebuah  periode  anarkis  yang berlangsung dari tahun 1911 sampai 1925. Selama periode ini intervensi asing  mencapai  puncaknya.  Dalam  Perang  Dunia  I  tentara  Rusia dipusatkan di beberapa propinsi bagian utara, sedangkan pasukan Inggris menduduki  wilayah  bagian  selatan  Iran.  Dengan  hancurnya  rezim  Tsaris pada  tahun  1917,  seluruh  wilayah  Iran  jatuh  ke  tangan  Inggris,  dan dengan  perjanjian  Anglo-Parsian  tahun  1919,  menjadikan  Iran  sebagai pemerintahan  protektorat  Inggris. 13 Pada  saat  bersamaan  Rusia mendukung  gerakan  kelompok  separatis  di  Jilan  dan  Azerbaijan  dan Partai  Komunis  di  Tabriz  dan  Teheran.  Sekalipun  demikian,  Inggris  dan Rusia  menyepakati  perjanjian  kerjasama  dengan  beberapa  persyaratan yang  menguntungkan  pihak  Iran.  Rusia  sepakat  untuk  menarik  diri  dari Jilan  dan  menutup  hutang  dan  konsesi  Iran,  dan  menyerahkan  kembali hak-hak  khusus  yang  sebelumnya  telah  diberikan  kepada  pihak  asing  di Iran.  Rusia  bersedia  menyediakan  industri  penangkapan  ikan  di  laut Caspia  dan  berhak  untuk  melibatkan  diri  manakala  Iran  terancam  oleh kekuatan  asing  lainnya.  Dengan  dukungan  perjanjian  baru  ini,  Iran membatalkan perjanjian 1919 dengan Inggris yang berat sebelah.
Pada  1925  Dinasti  Qajar  ditumbangkan  oleh Dinasti  Pahlevi. Terdapat  faktor  internal  dan  eksternal  yang  menyebabkan  hal  ini  terjadi.
13 .Momentum  menguatnya  pengaruh  Inggris  di  Iran  adalah  ketika  terjadi Revolusi Oktober 1917 (Revolusi Bolshevic) yang menyebabkan krisis politik domestik di  Rusia,  sehingga  memudahkan  bagi  Inggris  untuk  dapat  memaksakan  kehendaknya secara  bebas  tanpa  ada  tantangan  maupun  rintangan  dari  Rusia.  Lihat  W.  Montgomery Watt, Islamic  Fundamentalism  and  Modernity (London  and  New  York:  Routledge, 1988) hlm. 273.

## Usman
Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 218
Faktor  internal  yang  paling  menonjol  adalah  lemahnya  pemerintahan pusat  dan  terjadinya  pemberontakan-pemberontakan  lokal.  Berbagai pemberontakan  itu  tidak  mampu  dibendung  dan  diredam  oleh pemerintahan  pusat  sebagai  pengendali  utama  keamanan,  semakin  lama pemberontakan  itu  menggerogoti  kekuasaan  Dinasti  Qajar  dan dimanfaatkan  oleh  kelompok-kelompok  tertentu  untuk  berlawanan dengan kekuasaan Dinasti Qajar.
Faktor  eksternal  yang  muncul  adalah  pecahnya  Perang  Dunia  I yang menjadikan Iran sebagai arena pertempuran, walaupun secara politik posisi  Iran  dalam  perang  itu  adalah  netral.  Rusia  ngotot  untuk mempertahankan cadangan minyak di Baku dan Laut Kaspia. Tentara Ru- sia  terlibat  dalam  pertempuran  sengit  dengan  tentara  Turki  di  Iran  barat laut.  Imperialis  Inggris,  di  pihak  lain,  mempertahankan  kepentingan mereka di ladang minyak Khuzistan. Situasi pelik dan kacau demikian itu menyulut Sayid  Ziauddin Thaba’Thaba’i, seorang poli tisi Iran, dan Reza Khan, seorang perwira kavaleri, memanfaatkan situasi untuk melancarkan pemberontakan atas dinasti Qajar. 14
Selanjutnya  pada  revolusi  tahun  1979  yang  dilakukan  dan dipimpin  kalangan  ‘Ulama  yang  melahirkan  konstitusi  dan  posisi  baru bagi  k alangan  ‘Ulama.  Ada  dua  posisi  ulama  dalam  struktur  negara republik Islam Iran yang merupakan institusi politik Syi’ah modern akan dijelaskan oleh penulis, yang pertama posisi ‘Ulama berdasarkan struktur politik Iran berdasarkan konstitusi 1979 sebelum amandemen tahun 1989
14 .http://www..Iranchamber.com/history/articles/pdfs/Iranian_revolution_past_p resent_future.pdf, hlm. 4, diakses tanggal 2 juli 2012.

## Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah

## Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017
dan  berdasarkan  konstitusi  1979  setelah  amandemen  1989.  Karena  ada perbedaan posisi dan fungsi ‘Ulama untuk dapat dijadikan bahan diskusi.
Pada  tahun  1969  terbit  buku  kumpulan  bahan-bahan  perkuliahan yang  disampaikan  oleh  Ayatullah Ruhullah  Khomaeni  yang  bertemakan wilayah  al  faqih.  Wilayah  al-fakih  atau  perwaliaan  hakim  adalah  salah satu  alasan  menjadikan  Ayatullah  Ruhullah  Khomaeni  yang  berkuasa pada  tahun  1979  serta  menjadi  hakim  tertinggi  untuk  segala  aspek pemerintahan  di  Iran. Konsep  perwalian  hakim  yang  berlatar  belakang intelektual  agama  atau  ‘Ulama  merupakan  sebuah  jalan  menuju pemerintahan  ideal  yang  didambakan  oleh  kaum  muslimin  kontemporer, yakni pemerintahan Islam. 15
Ada  beberapa  alasan  lahirnya  konsep  ‘Ulama  yang  memegan g peranan dalam mengatur negara yakni, Pertama berakhirnya imam dalam pengertian  apa  yang  disebut  dengan  masa  kegaiban  besar/sempurna” yakni masa sesudah meninggalnya keempat wakil imam sampai kembali kedatangan  kembali  al  mahdi  pada  akhir  zaman.  Pada  masa setelah berakhirnya  perwakilan  imam  dari  941  H.  Dan  seterusnya  yang  biasa disebut dengan perwalian umum ini kepemimpinan dilanjutkan oleh para ‘Ulama faqih. Kedua , pelembagaan ‘Ulama dalam dalam konsep wilayah al-faqih  merupakan  upaya  untuk  mengisi  kekosongan  atau  kevakuman Imamah  sekaligus  menjaga  kelestariannya. Ketiga,  idealisasi  politik Syi’ah  yang  termanifestasi  dalam  diri  imam  khomaeni. Keempat, banyaknya  anomali  kekuasaan  yang  dilakukan  syah  reza  pahlevi  dalam
15 John  L.  Esposito  (ED),  ensiklopedi  Oxfrod,  Dunia  Islam  modern,  Ter. (Bandung: Mizan, 2001), Jilid 2, 160.

## Usman
Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 220
bidang sosial, ekonomi, dan politik dalam upaya modernisasi negara Iran ketika  berkuasa  yang  berefek  pada  de-Islamisasi  dalam  segala  aspek khususnya  sosial  budaya  dan  politik.  Pada  akhirnya  dapat  dipahami bahwa,  lahirnya  konsep  ‘Ulama  yang  terlembagakan  dalam  konstitusi negara  yang  kemudian  dikenal  dengan  wilayah  al  faqih    selain  dilatar belakangi  oleh  persoalan  ideologi-politis  juga  disebabkan  oleh  faktor sosial  budaya  dan  ekonomi  yang  terakumulasi  menjadi  satu  yang biasanya disebut neccessary condition.
Gagasan  Ayatullah  Ruhullah  Khomaeni  tentang wilayah  al-faqih yang  merupakan  peningkatan  peran  dan  fungsi  ‘Ulama  dalam  struktur negara  pada  suksesi  revolusi  Iran  pada  tahun  1979,  serta  demi  tegaknya kehidupan  bernegara,  mutlak  diperlukan  suatu  konstitusi.  Untuk  itu dilakukan langkah-langkah strategis dengan membentuk Dewan Revolusi Iran (DRI)  yang berfungsi sebagai lembaga legislatif untuk merumuskan beberapa, hal diantaranya: membuat rancangan undang-undang, memper- siapkan  referendum,  membentuk  pemerintahan  sementara,  dan  mengon- trol jalannya pemerintahan sementara. 16
Dewan  Revolusi  Iran  selanjutnya  disingkat  DRI  beranggotakan dua puluh (20) orang, terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok mullah atau  ‘Ulama  senior  yang  dekat  dengan  Khomaeni,  dan  lima  (5)  orang kelompok  nasionalis  non  mullah.  Sehingga  keputusan  apapun  yang diambil dalam DRI tentu akan dimenangkan oleh kalangan ‘Ulama dalam
16 Riza  Sihbudi, Dinamika  Revolusi  Islam  Iran, (Jakarta:  Pustaka  Hidayah,
1989), 65. Lihat juga Fadil Suud Ja’fary, Islam Syi’ah: telaah pemikiran Syi’ah Imamah habib husein al-Habsyi, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) 190

## Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah

## Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017
hal  ini  mullah.  Lembaga  DRI  ini  kemudian  melahirkan  bentuk  negara Republik  Islam,  dengan  Syi’ah  sebagai  dasar  negara.  Ini  dikarenakan sebagian  besar  rakyat  Iran  adalah  penganut  mad zhab  Syi’ah.  sedangkan kalangan  nasionalis  Iran  menghendaki  agar  konstitusi  negara  itan berbentuk  Republik  Demokrasi  Iran.  Dalam  penentuan  akhirnya  di  DRI kelompok  nasionalis  yang  hanya  beranggotakan  lima  orang  kalah  dari kalangan  mullah  yang  beranggotakan lima  belas  orang  (15)  sehingga bentuk negara menjadi Republik Islam Iran.
Perdebatan dalam konstitusi tentang posisi dan wewenang ‘Ulama faqih  yang  begitu  dominan.  Misalnya  pada  pasal  1  UUD,  Ayatullah Ruhullah Khomaeni ditempatkan sebagai penguasa tertinggi dengan gelar Marja’i  Taqlid (ahli  agama  dan  hukum  Islam  Agung).  Para  kelompok nasionalis  menghendaki  agar  adanya  pengurangan  peran  dan  fungsi marja’i  taqlid ,  sebab  kekuasaan  yang  terlalu  besar  akan  menyebabkan sulit ubtuk dikontrol. Namun, dibantah oleh kalangan mullah, mengingat seleksi  dan  kriteria  yang  hatus  dilalui  oleh  faqih  sedemikian  ketat.  Oleh karena itu kecil kemungkinan dewan faqih menyalah gunakan kekuasaan. Referendum  merupakan  bukti  bahwa  rakyat  Iran  lebih  memilih  negara berbentuk  Republik Islam  dan  menerima  ‘Ulama  sebagai  pemegang tertinggi kekuasaan dalam struktur negara. 17
Struktur  konstitusi  Iran  berdasarkan  konstitusi  pada  tahun  1979, posisi tertinggi pertama adalah tauhid, seluruh sistem yang berlaku dalam pemerintahan  adalah  untuk  mentauhidkan    sang  pemilik  hukum  dan
17 Fadil  Suud  Ja’fary, Islam  Syi’ah:  telaah pemikiran Syi’ah  Imamah  habib husein al-Habsyi, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) 191

## Usman
Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 222
keadilan  yang  hakiki. Kedua,  al- Qur’an  al -Karim  sebagai  sumber  segala hukum. Ketiga, nubuwah yang berfungsi memperjelas, melalui kehadIran seorang  nabi  utusan  Allah. Ketiga, Imamah  yang  berfungsi  untuk mengawal  hukum  dan  kekuasaan  Ilahi,  untuk  menafsirkan  dan melaksanakan    hukum-hukum  tersebut,  ketika  Imamah  telah  berakhir maka  tugas  tersebut  dijalankan  oleh wilayah  al-Faqih yang  merupakan ‘Ulama  dan  dibantu  oleh  beberapa  departemen  (lembaga  pemerintah) yang kesemuanya bertanggung jawab pada wilayah al-faqih.
Pada  pemerintahan  Iran  kekuasaan  eksekutif  dan  yudikatif  ada pada  faqih,  maka  kekuasaan  legislatif  sepenuhnya  menjadi  hak  Tuhan, sehingga pemerintahan  Islam juga disebut sebagai Pemerintahan Hukum Tuhan  Atas  Manusia.  Tetapi  parlemen  tetap  ada,  diperlukan  untuk menyusun program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan  menentukan  bentuk-bentuk  pelayanan  pemerintaha  di  seluruh negeri. 18
Dilihat dari bentuk pemikiran ‘Ulama dalam sistem pemerintahan Republik  Islam  Iran  yang  di  pimpin  oleh  Ayatullah  Ruhullah  Khomaeni dapat  dilihat  bahwa  sistem  yang  dibangun  selain  idealis-pragmatis  juga realistis.  Maksudnya  adalah  Pemerintahan  Republik  Islam  Iran  untuk menciptakan  tatanan  dan  layanan  kepada  masyarakat  Islam.  Maka ketertiban  rakyat  yang  terwakili  dalam  parlemen  tetap  diperlukan. Disinilah keunikan Republik Islam Iran yang dipimpin oleh ‘Ulama yang termanifestasi dalam kekuasaan wilayah al faqih.
18 Ayatullah Khomaeni, dalam Salim arzam (ed), Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam, (Bandung: Mizan, 1983), 128

## Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah

## Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017
Republik  Islam  Iran  yang  dipimpin  oleh  kalangan  ‘Ulama mempunyai  tugas dan  fungsi: Pertama,  Mempertahankan  lembaga- lembaga dan hukum  Islam. Kedua, Melaksanakan tatanan  Islam. Ketiga, Membangun  tatanan  Islam. Keempat,  Memungut  dan  memanfaatkan pajak  sesuai  dengan  ajaran  Islam. Kelima, Menentang  segala  bentuk agresi,  mempertahankan  kemerdekaan  dan  integritas  teritorial  tanah Islam. Keenam, Memajukan  pendidikan. Ketujuh, Memberantas  korupsi dan  segala  jenis  penyakit  sosial  lainnya. Kedelapan, Memberikan perlakuan  yang  sama  kepada  semua  warga  negara  tanpa  diskriminasi. Kesembilan, Memecahkan masalah kemiskinan. Kesepuluh, Memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum. 19
Republik  Islam  Iran  dibawah  ‘Ulama  sebagai  pimpinan  tertinggi dapat kita lihat mempunyai perhatian  yang lebih terhadap isu-isu hukum dan kemanusiaan dalam negerinya.
19 Najibullah Lafraie, “ Ideologi of Revolution” dalam Riza Sihbudi (b) “ Tinjuan Teoritis Dan Praktis Atas Konsep Wilayah Faqih, dalam Ulumul Qur’an, Nomor 2, Vol. IV,  tahun  1993.  79.  Lihat  juga,  Fadil  Suud  Ja’fary, Islam  Syi’ah:  telaah pemikiran Syi’ah Imamah habib husein al -Habsyi, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 198.

## Usman
Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 224

## Struktur Politik Iran Konstitusi 1979 (Sebelum Amandemen 1989)
Bagan  diatas  adalah  merupakan  struktur  dalam  konstitusi  negara Republik  Islam  Iran  pada  masa  awal  revolusi  yang  di  pimpin  oleh kalangan  ‘Ulama,  khususnya  Ayatullah  Ruhullah  Khomaeni.  Dalam pandangan  Ayatullah  Ruhullah  Khomaeni  tentang  konstitusional  dan negara  hukum.  Negara  Islam  adalah  negara  hukum,  dan  pemerintahan Islam  adalah  pemerintahan  konstitusional.  Namun,  lebih  jelasnya  adalah pengertian  konstitusional  yang  merujuk  pada  hukum  Tuhan  yang  sudah ada dengan kata lain Tuhanlah pemegang kekuasaan legislatif, disamping
Tauhid Al- Qur’an Karim Imamah Nubuwah Wilayah Faqih Umat Islam Presiden & Perdana menteri Pimpinan atau dewan pimpinan Pengadilan Tinggi
Pertahanan Dewan Perwakilan
Majlis
Syura Islam Inspektorat Jenderal Negara Dewan Tinggi Kehakiman Pengadilan Pengadilan
Pengadilan Administrasi

## Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah

## Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017
pemegang kekuasaan tertinggi sesungguhnya (baca: Tauhid) seperti yang terlihat dibagan atas.
Posisi  ‘Ulama  dalam  struktur  negara  Republik  Islam  Iran  setelah adanya  amandemen  pada  tahun  1989.  Menerangkan  bahwa  konsep wilayah  faqih dan  konsep Imamah sebagai  suatu  prinsip  kesinambungan kepemimpinan  teokrasi,  maka  ‘Ulama  yang  memegang  tampuk kekuasaan  sebagai  waliyu  al  amr,  dam  jabatan  tertingginya diidentifikasikan  sebagai  kepemimpinan  (Rahbari).  Pada  pasal  5 konstitusi  1979  misalnya,  menyebutkan  bahwa; Imamah dan  kelanjutan kepemimpinan  (wilayah  Faqih),  serta  peranan  fundamentalnya  demi kelanggengan revolusi Islam.
Para  ‘Ulama  juga  pemegang  kendali  terhadap  majlis  konstitusi istilah  yang  digunakan  pada  awal  revolusi.  Namun,  setelah  adanyanya amandemen lebih dikenal dikenal dengan Majlis Khubregan (majlis ahli) salah satu diantara tiga lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Negara Republik Islam Iran mempunyai tiga lembaga negara yang dipilih  langsung  pada  pemilihan  umum. Pertama,  anggota  parlemen. Kedua,  presiden. Ketiga,  majlis  ahli  atau  dewan  pakar  (Majlis Khubregan).  Yakni  suatu  lembaga  yang  berisi  delapan  puluh  (80)  orang dari  kalangan  ‘Ulama  senior  yang  bertugas  memilih wali  faqih dan dewan  fuqaha ’. 20 Je las  sekali  bagaimana  posisi  ‘Ulama  yang  sangant
20 Haidar  Baqir, Republik  Islam  Iran;  Revolusi  MenujuTeodemokrasi” dalam M.  Imam  Aziz,  dkk. Agama,  demokrasi  dan  Keadilan (Jakarta:  Gramedia,  1993),  128.

## Usman
Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 226
mempunyai , otoritas kuat dalam struktur negara. Pemerintahan Republik Islam Iran saat ini sepertinya mempunyai kemiripan dan bahkan mungkin mengembangankan  konsep  kepemerintahan  dinasti  Safawid  dan  dinasti Fatimiyah pada masa klasik Islam.
Para anggota majlis ahli selain terdiri dari 80 ‘Ulama senior juga ditambah  juga  ditambah  beberapa  ‘Ulama  lainnya  sehingga  seluruhnya menjadi  270  orang.  Ketika  bersidang  membahas  penyempurnaan konstitusi.  Memperkenalkan  pembaruan  atau  perubahan  konstitusi  yang sangat fundamental tentang kelanjutan dan posisi wilayah faqih atau para ‘Ulama yang memeangku kekuasaan dalam struktur negara.
Bahwa;  ...pemerintah  dan  kepemimpinan  bangsa  ada  di  tangan faqih  yang  adil  dan  alim,  paham  tentang  keadaan  zamannya,  berani, bijaksana dan memiliki kemampuan admisnistratif. Pada saat faqih tidak ada yang dikenal oleh mayoritas, maka suatu dewan kepemimpinan yang terdiri dari fuqaha yang memiliki kecakapan seperti diatas, akan memikul tanggung jawab sesuai dengan pasal 107.
Sedangkan pasal 107 UUD RII berisi:
“Bahwa  dalam  hal  tidak  ada  seseorang  yang  dianggap  tepat untuk  menggantikan  khomaeni,  maka  harus  dibentuk  suatu  dewan kepemimpinan  (council  of  leadership)  yang  terdiri  dari  tiga  atau  lima orang ‘Ulama untuk menggantikan posisi khomaeni .”
Pasal  ini  merupakan  langkah  antisipasi  untuk  menghindari permasalahan  yang  akan  timbul,  apabila  Ayatullah  ruhullah  Khomaeni
Lihat  juga  Fadil  Suud  Ja’fary, Islam  Syi’ah:  telaah pemikiran S yi’ah  Imamah  habib husein al-Habsyi, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 198.

## Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah

## Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017
wafat. Adapun kriteria  yang dikehendaki dalam UUD RII pada pasa 107 hasil amandemen pada tanggal 24 April 1989 yang isinya, antara lain:
1. Memenuhi  persyaratan  dalam  hal  keilmuan  dan  kebijaksanaan  yang esensial bagi kepemimpinan agama dan pengeluaran fatwa.
2. Berwawasan  sosial,  berani,  berkemampuan  dan  mempunyai  cukup keahlian dalam pemerintahan.
Sedangkan  pada  pasal  110,  wilah  faqih  mendapat  tugas  dan kekuasaan untuk:
Menunjuk fuqaha dalam dewan perwalian, wewenang pengadilan yang  tertinggi,  untuk  mengangkat  dan  memberhentikan  panglima tertinggi  angkatan  bersenjata  dan  panglima  tertinggi  pasukan  pengawak revolusi  Islam,  untuk  menyatakan  kelayakan  calon-calon  presiden  dan untuk memberhentikan peresiden republik berdasarkan pada rasa hormat terhadap kepentingan negara.
Pada  konstitusi  republik  Islam  Iran,  presiden  bertanggung  jawab kepada rakyat dan waliyu al-amr, sementara dewan menteri bertanggung jawab  kepada  parlemen.  Pembahasan  tentang  arti  pentingnya  kekuasaan ahli  hukum  telah  dimulai.  Beberapa  ahli  teori berpendapat  bahwa  suara umat adalah suara Tuhan sehingga otoritas sejati adalah sang Faqih.

## Usman
Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 228

## Penulis Menggambarkan Posisi ‘Ulama Dalam Sistem Pemerintahan
Republik Islam Iran Setelah Amandemen 1989 Tetapi Tetap Pada Konstitusi 1979
nation Majlis Permusyawaratan Islam
Presiden Majlis Pakar Dewan Menteri Wali al-Amr 6 teolog Hakim Dewan pengawal 12 Anggota 1. Anggota dewan darurat nasional. 2. Teolog dewan pengawal 3. Kepala cabang pengadilan 4. Kepala radio tv Iran (4) 5. Kepala staff gabungan 6. Kepala panglima IRGC 7. Panglima tertinggi AB Tugas 1. menetapkan kesesuaian anti perundangan yang disusun majlis dengan hukum Islam. 2. menafsirkan konstitusi 3. Mengawasi pemilu (4) Kepala cabang pengadilan 1. Ketua MA 2. Penuntut Umum Jagung
3. Pengantar 6 Hakim sebagai anggota dewan majlis
Anggota dewan tertinggi keamanan nas.
1. Kepala cabang 3 pemerintahan 2. Kepala  dewan  koman.  Tertinggi AB 3. Badan perencanaan dan anggaran 4. 2 wakil yg diniminasikan pemimpin 5. Menlu, mendagri, dan menpen 6. Menteri, pejabat teras AB, IRGC

## Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah

## Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017

## Kesimpulan
Membicarakan  tentang  ‘Ulama  tentu tidak  akan  ada  habisnya, karena  selain  menjadi  rujukan  umat,  juga  merupakan  sosok  yang  akan terus  hadir  dalam  dunia  masyarakat  dalam  setiap  aliran  baik  itu  Sunni, Syi’ah, Wahabi, dan aliran Islam yang lainnya.
Pembahasan  tentang  posisi  ‘Ulama  dalam  teori  Imamah  Syi’ah mengaca  pada  konstitusi  Republik  Islam  Iran  oleh  penulis  mempunyai beberapa kesimpulan antara lain: Pertama ,  ‘Ulama merupakan pemimpin tertinggi  dalam  struktur  negara  Republik  Islam  Iran  yang  merupakan negara  Syi’ah  karena  hampir  90  persen  ma syarakatnya  menganut  aliran Syi’ah sehingga negaranyapun berazaskan ideologi Syi’ah. Pemerintahan yang  berlandaskan  ‘Ulama  ini  dihasilkan  dari  revolusi  yang  di  pimpin oleh  kalangan  ‘Ulama. Kedua ,  ‘Ulama  mempunyai  otoritas  yang  kuat dengan  konsep  Wilayah  al-fakih  atau  perwaliaan  hakim.  Konsep  ini menjadikan  ‘Ulama  sebagai  rujukan  utama  masyarakat  dan  pemerintaan dalam berbagai permasalahan kehidupan kenegaraan, oleh karena ‘Ulama dalamperspektif  ini  sebagai Marja’i  Taqlid . Ketiga,  lahirnya  konsep ‘Ulama yan g memegang peranan dalam mengatur negara yakni, Pertama berakhirnya  imam  dalam  pengertian  apa  yang  disebut  dengan  masa kegaiban  besar/sempurna”  yakni  masa  sesudah  meninggalnya  keempat wakil  imam  sampai  kembali  kedatangan  kembali  al  mahdi  pada  akhir zaman. Pada masa setelah berakhirnya perwakilan imam dari 941 H. Dan seterusnya yang biasa disebut dengan perwalian umum ini kepemimpinan dilanjutkan  oleh  para  ‘Ulama  faqih. Kedua ,  pelembagaan  ‘Ulama  dalam

## Usman
Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 230
dalam  konsep  wilayah  al-faqih  merupakan  upaya  untuk  mengisi kekosongan  atau  kevakuman  Imamah  sekaligus  menjaga  kelestariannya. Ketiga ,  idealisasi  politik  Syi’ah  yang  termanifestasi  dalam  diri  imam khomaeni. Keempat, banyaknya anomali kekuasaan yang dilakukan syah reza  pahlevi  dalam  bidang  sosial,  ekonomi,  dan  politik  dalam  upaya modernisasi negara Iran ketika berkuasa yang berefek pada de-Islamisasi dalam  segala  aspek  khususnya  sosial  budaya  dan  politik.  Pada  akhirnya dapat  dipahami  bahwa,  lahirnya  konsep  ‘Ulama  yang  terlembagakan dalam konstitusi negara  yang kemudian dikenal  dengan wilayah al faqih selain  dilatar  belakangi  oleh  persoalan  ideologi-politis  juga  disebabkan oleh  faktor  sosial  budaya  dan  ekonomi  yang  terakumulasi  menjadi  satu yang biasanya disebut neccessary condition.

## Daftar Pustaka
Al-Amin,  Abdullah, Dirosat  fi  al-firaq  al-madzahib  al- qodimiyah, (beirut: Dar al-Haqiqiyah.tt)
Al husain, Abu bin faris bin Zakariya, mu’jam al -muqaayiis fi al- lughah, cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
Asy-Syahhrastani, Al-Milal  Wa  Al-Nihal, ter.  Aswadi  Syukur (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006)
Attamimy, HM, Syi’ah; Sejarah, Doktrin Dan Perkembangannya

## Di Indonesia, (Yogyakarta: Grha guru, 2009)
Aziz,  M.  Imam,  dkk. Agama,  demokrasi  dan  Keadilan (Jakarta: Gramedia, 1993)

## Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah

## Islamuna Volume 4 Nomor 1 Juni 2017
Ensiklopedi bebas, (wikipedia Indonesia, 2012).
Esposito, John L. (ED), Ensiklopedi Oxfrod, Dunia Islam modern, Ter. (Bandung: Mizan, 2001)
http://www..Iranchamber.com/history/articles/pdfs/Iranian_revolu tion_past_present_future.pdf
Ja’fary,  Fadil  Suud, Islam  Syi’ah:  telaah pemikiran Syi’ah Imamah habib husein al-Habsyi, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
Khomaeni,  Ayatullah,  dalam  Salim  arzam  (ed), Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam, (Bandung: Mizan, 1983)
Lapidus,Ira  M., A  History  of  Islamic  Societies (Cambiridge:
Cambridge University Press, 1988)
Lewis,  Bernard, Bahasa  Politik  Islam,  ter.  Ihsan  Ali  fauzi, (Jakarta: Gramedia, 1994)
Roy, Oliver, Failure of Political Islam, (Harvard University Press:
1996)
Sihbudi,  Riza, Dinamika  Revolusi  Islam  Iran, (Jakarta:  Pustaka Hidayah, 1989)
Shihab,  M.  Quraisy,
membumikan  al- Qur’an, cet.  Ke-14 (Bandung:Mizan, 1997)
Syari’ati, Ali, Ummah dan Imamah suatu tinjauan sosiologis, ter. Afif muhammad (Jakarta:pustaka Hidayah, 1989)
Undang-undang  Dasar  Republik  Islam  Iran,  (Jakarta:  Kedutaan Besar Republik Islam Iran, 1985)