Hal: 133-144

## KRITERIA ALOKASI TANGKAPAN TUNA UNTUK KOMISI TUNA SAMUDERA HINDIA (IOTC)
Tuna Catch Allocation Criteria for The Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)
Oleh:
Darmawan 1* , Aditya Setianingtyas 2 , M. Fedi A. Sondita 3
1 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK-IPB. darmawan@indo.net.id
2 Alumni Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK-IPB. aditya.setianingtyas@gmail.com
1 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK-IPB. fsondita@indo.net.id
* Korespondensi : darmawan@indo.net.id
Diterima: 22 September 2017;  Disetujui: 6 Juni 2018

## ABSTRACT
Catch allocation scheme generally establish based on country’s historic catch data.  Growing membership from coastal states in the Indian Ocean  Tuna Commission (IOTC), raise issue about the  importance  of  geographical  position  in  determining  a  catch  allocation  criteria.    In  2009, Scientific Committee of IOTC estimated that landings of yellowfin tuna and bigeye tuna had nearly or  even  exceeded  its  maximum  sustainable  yield  (MSY).    Therefore,  in  2010,  IOTC  adopted resolution  to  establish  a  system  and  criteria  on  allocation  of  catch  for  yellow  fin  and  bigeye  tuna and  invited  member  countries  to  submit  proposal.  Indonesia  proposes  criteria  on  historic  catch, economic  dependency  toward  tuna,  coastal  state  status,  bio-ecological  significance  of  the  fishing ground,  IOTC  membership  and  level  of  compliance.  Japan,  which  represents  the  state  long- distance  fishing,  proposes  historic  catch,  sustainable  management  plan,  IOTC  membership,  level of compliance, financial contribution, contribution to research and data collection, and utilization of allocated quota.Objective of the research is to analyse comparation of both proposals with regards to coastal states’ rights and jurisdiction in accord with UNCLOS 1982 and resource management rights concept in Schlager and Ostrom (1992).  The research used a qualitative approach in which literature  and  report  reviews  had  been  conducted  as  data  collection  method,  strengthened  with depth interviews of resource persons, particularly Indonesia’s delegates and other relevant parties. Data obtained were analyzed descriptively using simulation calculations according to the proposed criteria.  Results  show  that  Indonesian  proposed  criteriaprovide  advantages  for  coastal  states,  but will  be  disadvantaged  for  Japan  and  other  distant  fishing  countries.    It  needs  an  approach  and further deliberation to reach agreement on tuna catch allocation criteria in the IOTC.
Keywords: catch allocation criteria, coastal states, management rights

## ABSTRAK
Skema  alokasi  kuota  tangkapan  seringkali  ditentukan  berdasarkan  catatan  sejarah  hasil tangkapan  armada  tiap  negara.  Meningkatnya  keanggotaan Indian  Ocean  Tuna  Commission (IOTC) yang berasal dari negara pantai di Samudera Hindia, menjadikan kriteria alokasi tangkapan berdasarkan  posisi  geografis  menjadi  isu  yang  sangat  penting.   Pada  tahun  2009, stok  tuna  sirip kuning ( yellowfin ) dan tuna mata besar ( bigeye ) di Samudera Hindia diduga telah mendekati atau bahkan melebihi perkiraan nilai maximum sustainable yield (MSY) nya.  Oleh sebab itu tahun 2010, IOTC mengeluarkan resolusi untuk menyusun sistem dan kriteria alokasi tangkapan dan meminta usulan proposal. Kriteria yang diusulkan Indonesia meliputi sejarah penangkapan, ketergantungan
ekonomi terhadap tuna, posisi negara pantai, signifikansi perairan negara, keanggotaan IOTC dan tingkat  kepatuhan.  Adapun  Jepang  yang  mewakili  negara  penangkap  ikan  jarak  jauh  mengusung kriteria  sejarah  penangkapan,  rencana  perikanan  berkelanjutan,  keanggotaan  IOTC,  tingkat kepatuhan,  kontribusi  keuangan,  kontribusi  pada  riset  dan  pendataan  serta  tingkat  pemanfaatan alokasi  kuota.  Penelitian  ini  bertujuan  membandingkan  kriteria  kedua  usulan  tersebut  dari  sudut pandang hak-hak negara pantai dalam konvensi hukum laut internasional dan konsep kepemilikan sumber daya ikan (Schlager dan Ostrom 1992). Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dimana  data  dan  informasi  diperoleh  melalui  kajian  pustaka  dan  wawancara  terhadap  ketua  atau anggota delegasi Indonesia serta pihak-pihak terkait lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif  dengan  menggunakan  simulasi  perhitungan  sesuai  kriteria  yang  diusulkan.    Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kriteria  yang  diusulkan  Indonesia  lebih  menguntungkan  bagi Indonesia,  tetapi  membuat  Jepang  dan  negara  penangkap  ikan  jarak  jauh  sulit  untuk menerimanya. Diperlukan pendekatan dan diskusi lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan kriteria alokasi tangkapan tuna di IOTC.
Kata kunci: kriteria alokasi tangkapan, negara pantai, hak pengelolaan

## PENDAHULUAN
Laporan Scientific  Committee dari Indian Ocean  Tuna  Commision (IOTC)  pada  tahun 2009 memperkirakan rata-rata penangkapan ta- hun  2004  sampai  2008  untuk bigeye  tuna sebesar 121.700 ton dan yellowfin tuna sebesar 410.800  ton.  Jumlah  tersebut  ternyata  telah melebihi estimasi jumlah Maximum Sustainable Yield (MSY) yaitu sekitar 110.000 untuk bigeye tuna dan  300.000  ton  untuk yellowfin  tuna (IOTC 2009). Laporan tersebut menjadi pemicu bagi  IOTC  untuk  mengadopsi  resolusi  10/01 untuk  konservasi  dan  pengelolaan  stok  tuna  di wilayah  tropis  dalam  sidangnya  yang  ke  14 (empat  belas)  di  Busan,  Korea  Selatan  tahun 2010  (IOTC  2010).    Salah  satu  isi  dari  resolusi tersebut adalah menetapkan perlu diadakannya pertemuan  teknis  untuk  membahas  kriteria pengalokasian  kuota  dan  merekomendasikan sistem  pengalokasian  kuota  ataupun  cara  dan mekanisme  lainnya  yang  serupa  untuk  ikan tuna  sirip  kuning  dan  tuna  mata  besar  (IOTC 2010). Pengalokasian kuota merupakan skema yang  umum  digunakan  dalam  pengelolaan sumber daya ikan (Aranda et al. 2012; Bailey et al. 2014;  Lyndham  2014).  Untuk  itu  IOTC membentuk  Komisi  Teknis  untuk  menyusun kriteria alokasi tuna dan mengundang anggota- nya  untuk  menyampaikan  proposal  untuk  diba- has bersama.
Menurut  Nurani et  al. (2013)  komoditi ekspor  utama  Indonesia  selain  udang  adalah ikan tuna.  Tuna banyak ditangkap dengan alat tangkap longline dan  pancing  tonda  (Wardono 2016). Pada masa itu, rata-rata hasil tangkapan tuna sirip kuning Indonesia selama tahun 2008- 2010  adalah  35.396  ton  dan  17.023  ton  untuk tuna  mata  besar  (Irianto et  al. 2015).  Hasil  ini berturut-turut  adalah  11,8%  dan  15,5%  dari angka  MSY  tuna  sirip  kuning  dan  tuna  mata
besar  IOTC.  Jumlah  tersebut  menunjukkan  ke- cenderungan  meningkat  sampai  dengan  tahun 2014 (Irianto et al. 2015). Angka-angka tersebut menunjukkan  bahwa  Indonesia  sangat  berke- pentingan  untuk  dapat  memastikan  perolehan alokasi  jumlah  kuota  sesuai  dengan  profil  hasil tangkapannya  selama  ini  (Noye  dan  Mfodwo 2012).  Namun demikian Gigentika et al. (2017) berpendapat  bahwa  pemanfaatan  tuna  di  Indo- nesia  belum  mempunyai  sistem  yang  baik.  Le- bih  lanjut  dikatakan  bahwa  keterpaduan  dan sinergi  beberapa  aspek  seperti  teknologi,  sosi- al,  kelembagaan,  dan  sumber  daya  manusia sangatlah  diperlukan  dalam  menyusun  sistem pemanfaatan yang berkelanjutan.
Keanggotaan  IOTC  terdiri  dari  negara- negara pantai di Samudera Hindia dan juga ne- gara-negara  maju  dengan  armada  penang- kapan  ikan  jarak  jauhnya  ( distant  water  fishing nations ), antara lain Jepang dan negara-negara Uni Eropa. Kedua kelompok negara ini bersaing untuk  menangkap  tuna  di  Samudera  Hindia (Gagern dan Van den Berg 2013; Nichols et al. 2015;  Queirolo  dan  Johnston    1989).  Negara- negara maju tersebut  telah terlebih dahulu me- manfaatkan  sumber  daya  tuna  di  Perairan  Sa- mudera  Hindia  dan  memiliki  sistem  pencatatan yang jauh lebih lengkap.
Jepang  memiliki  posisi  yang  unik  karena menjadi  negara  penghasil  ikan  terbesar  dunia, sekaligus  salah  satu  negara  pengimpor  ikan terbesar (Hidayati et al. 2015). Kepentingan Je- pang  mempertahankan  keanggotaannya  di IOTC  selain  untuk  menjamin  keberlanjutan  ke- hadiran armada-armada penangkapannya, juga memastikan  pasokan  tuna  ke  pasaran  domes- tiknya.
Jepang bersama negara-negara Uni Ero- pa  menyampaikan  usulan  kriteria  alokasi  kuota pada pertemuan Komisi Teknik pertama di Nai-
robi,  Kenya  tahun  2011  dan  pertemuan  kedua di  Muskat,  Oman  tahun  2013  (IOTC    2012). Walaupun pada pertemuan ke tiga di Iran tahun 2016, Jepang tidak lagi menyampaikan usulan- nya (IOTC  2016), namun usulan mereka dalam dua  pertemuan  sebelumnya  perlu  dipelajari karena  dapat  dianggap  mewakili  suara  atau kepentingan negara-negara maju pemilik arma- da  perikanan  jarak  jauh.  Adapun  Indonesia sebagai  negara  berkembang  sekaligus  negara pantai di Samudera Hindia dapat dianggap me- wakili  kepentingan  negara-negara  anggota IOTC yang wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya menjadi  daerah  penangkapan  ikan  tuna  terse- but.  Perbandingan  usulan  kriteria  alokasi  kuota dari dua kubu negara anggota IOTC diperlukan untuk  dapat  mencari  titik  temu  atau  kompromi diantara keduanya.
Negara-negara  dengan  kawasan  ZEE yang dijadikan daerah penangkapan ikan arma- da  internasional,  seperti  Indonesia,  sudah  se- wajarnya  menyadari  keunggulan  dan  kelemah- an  dari  kriteria  yang  diusulkannya.    Kesadaran ini  penting  agar  mereka  dapat  menyiapkan  diri mengantisipasi  berbagai  konsekuensi  yang akan  timbul  segera  setelah  kompromi  tercapai. Bagi  Indonesia,  kompromi  tersebut  harus  disi- kapi  dengan  antisipasi  memanfaatkan  peluang baru  yang  muncul  sebagai  konsekuensi  dari kompromi  tersebut.  Kegagalan  dalam  meng- identifikasi  keunggulan  dan  kelemahan  kriteria yang  diusulkan  serta  peluang-peluang  baru akan  menyebabkan  ketidak-siapan  Indonesia dalam  bernegosiasi  dengan  pihak-pihak  lain dalam hasil pemanfaatan sumberdaya ikan glo- bal,  khususnya  yang  ada  di  Zona  Ekonomi Ekslusif.
Penelitian  ini  bertujuan  membandingkan kedua  usulan  kriteria  alokasi  dari  negara  ang- gota IOTC  tersebut dengan  menggunakan  per- timbangan  hak-hak  negara  pantai  dalam  kon- vensi  hukum  laut  internasional  dan  konsep kepemilikan  sumber  daya  ikan  menurut  Schla- ger  dan  Ostrom  (1992).  Hasil  penelitian  ini  da- pat  digunakan  untuk  menyusun  strategi  atau memperkuat  arguman  kriteria  alokasi  kuota yang diusung Indonesia.
Pengumpulan  data/informasi  dilakukan melalui kajian pustaka dan wawancara dari be- berapa  anggota/ketua  delegasi  Indonesia  yang menghadiri  pertemuan  teknis  IOTC  tersebut. Kajian  pustaka  dilakukan  terhadap  laporan  ha- sil-hasil perundingan di setiap pertemuan Komi- si  Teknik  sebagaimana  dipublikasikan  dalam situs  web  resmi  IOTC.  Informasi  lain  diperoleh melalui  wawancara  dan  komunikasi  langsung dengan  nara  sumber  di  Indonesia  yang  terlibat dalam  negosiasi  kriteria  alokasi  tuna,  ataupun menjadi anggota delegasi Indonesia (Direktorat
Sumber  Daya  Ikan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembang- an Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Penelitian  Pengelolaan  Perikanan  dan  Konser- vasi Sumber Daya Ikan) dalam pertemuan-per- temuan  Komisi Teknik pertama di Kenya tahun 2011,  kedua  di  Oman  tahun  2013  maupun  ke- tiga  di  Iran  tahun  2016.  Laporan  hasil  perte- muan  Komisi  Teknis  tentang  Kriteria  Alokasi yang  diselenggarakan  di  Seychelles  pada  Feb- ruari  2018  digunakan  sebagai  deskripsi  kondisi terakhir  perundingan  mengenai  hal  ini.  Infor- masi  tambahan  juga  diperoleh  melalui  wawan- cara  dengan  pelaku  usaha  penangkapan  ikan ASTUIN  (Asosiasi  Tuna  Indonesia).    Formulasi usulan kedua negara dianalisis secara deskrip- tif  dengan  menjelaskan    keterkaitan  satu  varia- bel dengan variabel lainnya (Nazir 2014).  Infor- masi  mengenai  kriteria  alokasi  kuota  yang  dia- jukan oleh Indonesia  dan Jepang dianalisis se- cara  deskriptif  kualitatif.    Selanjutnya  untuk  In- donesia, disandingkan dengan hasil wawancara terhadap  nara  sumber  untuk  mengkonfirmasi informasi yang diperoleh.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  beberapa tahapan sejak tahun 2014 sampai 2018 dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  (Nazir 2014).    Data  yang  dikumpulkan  adalah:  (1) kriteria  dan  formula  yang  diajukan  delegasi Indonesia  dan  Jepang  didalam  sidang  Komisi Teknis  IOTC,  (2)  data  yang  relevan  dengan indikator  yang  digunakan  dalam  setiap  kriteria, dan  (3)  perspektif  anggota  delegasi  Indonesia dalam sidang Komisi Teknis.

## HASIL

## Usulan Kriteria Alokasi Kuota Tuna Indonesia

## Usulan  Indonesia  disampaikan  pada
Technical  Committee  on  Allocation  Criteria (TCAC)  I  tahun  2011  yang  kemudian    disem- purnakan  pada  TCAC  II  tahun  2013  (IOTC 2013).  Pada  pertemuan  TCAC  III  tahun  2016 usulan  yang diajukan Indonesia tetap sama se- perti  saat  TCAC  II  (IOTC  2016).  Pada  per- sidangan  ke  IV  tahun  2018,  ide  awal  dari  usu- lan Indonesia mengenai perlunya kejelasan hak negara  pantai  disambut  banyak  negara  pantai lainnya  seperti  Australia,  Maladewa,  Afrika  Se- latan,  Seychelles,  Pakistan,  Srilanka,  dan  lain- lain (IOTC 2018). Pada saat itu (TCAC IV), pro- posal  yang  diusung  oleh  banyak  negara  pantai sudah  mengalami  penyempurnaan  lebih  lanjut, namun  pada  intinya  proposal  Indonesia  yang
diajukan  pada  awal  pertemuan  Komisi  Teknis terdiri  dari  tujuh  kriteria  alokasi  kuota,  yaitu (IOTC 2013):
1.  Sejarah Penangkapan
Komisi  Ilmiah  IOTC  menggunakan  ren- tang  data  sejarah  penangkapan  selama  lima tahun untuk menghitung rata-rata penangkapan tuna.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  mengusulkan sejarah  penangkapan  ikan  selama  lima  tahun terakhir  pada  perhitungan  alokasi  kuota  tuna khususnya yellowfin  tuna dan bigeye  tuna (Su- noko and Huang 2014).
2.  Ketergantungan  ekonomi  negara  terhadap sumber daya ikan
Negara yang ekonominya tergantung pa- da sumber daya ikan perlu mendapatkan aloka- si yang lebih besar dibandingkan dengan nega- ra  yang  ekonominya  tidak  bergantung  pada sumber  daya  ikan.  Bila  negara  tersebut  mem- peroleh  kuota  yang  kecil  maka  akan  mempe- ngaruhi  perekonomian  negara  tersebut.  Selain itu, kegiatan  perikanan  banyak menyerap tena- ga  kerja  terutama  bagi  perikanan  tradisional yang  banyak  mengandalkan  tenaga  manusia. Oleh  karena  itu,  kriteria  ini  dapat direncanakan untuk membangun perekonomian negara kede- pannya khususnya bagi  nelayan.  Kriteria keter- gantungan  ekonomi  menjadi  prioritas  utama bagi  Indonesia  sehingga  memiliki  nilai  pem- bobot  terbesar.  Bobot  yang  diberikan  sebesar 0,30 untuk negara dengan ketergantungan ting- gi; 0,25 ketergantungan  menengah; 0,20 keter- gantungan rendah.
3.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM  digunakan  untuk  mengkategorikan negara  sebagai  negara  maju,  negara  ber- kembang  atau  negara  terbelakang.  Selain  itu, IPM  dapat  digunakan  untuk  mengukur  penga- ruh  kebijakan  ekonomi  terhadap  kualitas  hidup (UNDP    2015).  Kriteria  IPM  diberi  pembobotan yang  cukup  besar,  yaitu  negara  terbelakang dengan  nilai  pembobot  0,20;  negara  berkem- bang 0,15; negara maju 0,10.
4.  Negara Pantai di Samudera Hindia
Pasal  56  Konvensi  Hukum  Laut  Interna- sional  1982  menetapkan  pengakuanterhadap hak berdaulat Negara Pantai ( coastal state ) pa- da Zona  Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk keper- luan  eksplorasi  dan  eksploitasi,  konservasi sumberdaya alam, baik hayati maupun non ha- yati  (UN  1982).  Tiga  Wilayah  Pengelolaan Perikanan  (WPP)  Indonesia  termasuk  dalam area  kompetensi  IOTC,  yaitu  WPP  571,  572 dan  573.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  membe-
rikan  nilai  pembobotan  yang  besar  untuk kriteria  ini.  Negara  pantai  mendapatkan  bobot sebesar  0,25,  sedangkan  bukan  negara  pantai sebesar 0,15.
5.  Signifikansi  kondisi  bio-ekologi  perairan yang  berada  dalam  yuridiksi  negara  pantai (tempat  pemijahan,  pembibitan  dan  jalur migrasi yang strategis)
Indonesia memberikan pembobotan yang cukup tinggi bagi negara dengan perairan yang memiliki  bio-ekologi  signifikan  bagi  tuna,  yaitu sebesar  0,25,  sedangkan  yang  tidak  memiliki sebesar 0,15.

## 6.  Keanggotaan IOTC
IOTC  mempunyai  dua  status  keanggota- an,  yaitu  Negara  Anggota  ( contracting  Party ) dan Negara Bekerja Sama Namun Bukan Ang- gota  ( non-Contracting  Party ).  Negara  anggota mendapat  nilai  pembobotan  sebesar  0,90  se- dangkan negara bukan anggota sebesar 0,85.
7.  Kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi
Memberikan  kuota  tangkapan  yang  lebih besar  kepada  negara  yang  mematuhi  aturan, dapat  menjadi  penghargaan  bagi  negara  yang mematuhinya.  Negara  yang  patuh  diberi  nilai pembobot  sebesar  0,1;  parsial  0,05  dan  tidak patuh 0. Namun kriteria status keanggotaan ne- gara mendapatkan bobot lebih besar dibanding- kan  tingkat  kepatuhan  negara.  Hal  ini  karena melihat  banyaknya  negara  khususnya coastal state yang masih kesulitan untuk meningkatkan nilai kepatuhannya termasuk Indonesia.
Langkah awal dalam perhitungan alokasi kuota  tunamembutuhkan  data  tangkapan  yang akurat  dan  dikumpulkan  oleh  komite  ilmiah IOTC.  Berikut  rumusan  formula  perhitungan alokasi kuota tuna Indonesia (IOTC 2013):
𝑄𝐴𝑖 = 𝐴𝑣𝑒 _ 𝐶𝑎𝑡𝑐 h 𝑖 ( 𝑊 1 + 𝑊 2 + 𝑊 3 + 𝑊 4 )( 𝐶𝐹 1 + 𝐶𝐹 2 )..(1)
dengan:
𝑄𝐴𝑖 : alokasi kuota untuk masing-masing negara 𝐴𝑣𝑒 _ 𝐶𝑎𝑡𝑐 h 𝑖 :rata-rata penangkapan (5 tahun terakhir)
𝑊 1 : ketergantungan ekonomi terhadap sektor perikanan
𝑊 2 : indeks pembangunan manusia 𝑊 3 : negara pantai di Samudera Hindia 𝑊 4 : bio-ekologi yang terdapat di ZEE negara pantai
CF 1 : keanggotaan negara CF 2 : tingkat kepatuhan
Tabel 1 Pembobotan tiap kriteria alokasi kuota tuna
Variabel Kriteria Pembobotan W1 ketergantungan ekonomi terhadap sektor perikanan Tinggi 0,30 Sedang 0,25 Rendah 0,2 W2 indeks pembangunan manusia Terbelakang 0,20 Berkembang 0,15 Maju 0,10 W3 negara pantai di Samudera Hindia Ya 0,25 Tidak 0,15 W4 bio-ekologi yang terdapat di ZEE negara pantai Ya 0,25 Tidak 0,15 CF1 keanggotaan negara Ya 0,90 Tidak 0,85 CF2 Tingkat kepatuhan Patuh 0,10 Sebagian 0,05 Tak Patuh 0
Agar  tidak  melebihi  TAC  yang  telah  di- tentukan  maka  perhitungan  dilakukan  dengan mengurangi  2,5%  untuk  stok  cadangan. Dengan demikian perhitungan alokasi kuota un- tuk  suatu  negara  adalah  dengan  membagi  alo- kasi  kuota  negara  tersebut  dibagi  dengan  total seluruh  kuota  tangkapan  yang  didapatkan  ma- sing-masing  negara  anggota.  Kemudian  hasil pembagian  tersebut  dikali  dengan  97,5%  dari TAC  keseluruhan  (yang  telah  dikurangi  2,5% untuk stok cadangan).
QAi adjust =
QAi QA1+QA2+QA3+⋯+QAn × TAC97,5 ............(2)

## Usulan Kriteria Alokasi Kuota Tuna Jepang
Dasar  perhitungan  yang  diajukan  oleh Jepang  dan  didukung  oleh  Uni  Eropa  adalah total  allowable  catch (TAC)  dari  komite  ilmiah IOTC. Jepang mengajukan tujuh kriteria alokasi kuota tuna yaitu (IOTC 2013):
1.  Sejarah  penangkapan  dari  anggota  dan co- operating non-member (CPCs)
Sejarah  penangkapan  ikan  yang  digunakan untuk  perhitungan  rata-rata  penangkapan adalah  data  10  tahun  ke  belakang.  Jepang telah  mencatat  hasil  tangkapan  sejak  tahun 1950  sehingga  dapat  mengajukan  rentang waktu yang lama untuk menghitung rata-rata hasil penangkapan.
2.  Rencana  perikanan  berkelanjutan  dari  ne- gara berkembang CPCs
3.  Status  keanggotaan  (anggota  dan coopera- ting non-member )
Dinilai  dari  keanggotaan, contracting  party (CP)  akan  mendapatkan  100%,  sedangkan contracting  non-party (CNP)  akan  menda- patkan 95%.
4.  Tingkat  kepatuhan  dengan  konservasi  dan pengelolaan perikanan
Negara  yang  patuh  terhadap  langkah-lang- kah  konservasi  dan  pengelolaan  akan  dibe- rikan  105%  sedangkan  yang tidak  patuh ≥1 akan diberikan 95% dan 90% akan diberikan untuk  setiap  kelebihan  tangkapan  alokasi ditambah  dengan  pengembalian  kelebihan tangkapan tersebut.
5.  Tingkat kepatuhan dalam kontribusi keuang- an
Alokasi  kuota  tuna  akan  dikurangi  setengah jika  CPCs  m emiliki tunggakan ≥2 tahun ter- akhir  kontribusi  keuangan.  Persentasi  sebe- sar  105%  akan  diberikan  jika  kontribusi  fi- nansial  ≥100.000  USD,  sedangkan  100% akan diberikan jika <100.000 USD.
6.  Tingkat kontribusi pada riset dan pendataan
7.  Tingkat pemanfaatan alokasi kuota tuna
Bila  pemanfaatan  alokasi  kuota  tuna  yang telah  diberikan  pada  tahun  sebelumnya kurang  dari  50%  maka  selanjutnya  kuota yang akan diberikan menjadi 90%.
Jepang juga memiliki TAC  yang akan  di- cadangkan untuk pengembangan negara berkembang  CPCs  dan  negara  peserta  bukan CPCs  sebesar  3%. Hal  ini dimaksudkan untuk pengembangan  alokasi  cadangan.  3%  TAC yang  dicadangkan  untuk  pengembangan  per- ikanan  akan  ditingkatkan  1%  setiap  tahunnya hingga mencapai 12% selama 9 tahun.
Hasil  perbandingan  kriteria  alokasi  kuota Indonesia  dan  Jepang  menunjukkan  bahwa terdapat  4  (empat)  kriteria  alokasi  kuota  yang serupa yang  diajukan oleh kedua negara yaitu: (a)  sejarah  penangkapan;  (b)  keanggotaan IOTC; dan (c) kepatuhan terhadap resolusi dan peraturan  IOTC,  dan  (d)  rencana  perikanan berkelanjutan.  Ada  4  (empat)  kriteria  alokasi kuota  yang  diajukan  oleh  Indonesia  tapi  bukan pertimbangan  kriteria  Jepang  yaitu:  (a)  keter- gantungan  ekonomi  negara  terhadap  per- ikanan;  (b)  negara  pantai  di  Samudera  Hindia;

## Tabel 2 Indikator kriteria alokasi kuota Jepang (IOTC 2013)
No Indikator kriteria Kriteria Penilaian 1. Keanggotaan IOTC CP = 100% CNP = 95%
2. Kepatuhan terhadap resolusi dan peraturan yang berlaku
Patuh = 105% Tidak patuh = 95% Penangkapan melebihi kuota = 90% serta pengembalian kelebihan tangkap 3. Tunggakan kontribusi keanggotaan (2 tahun) Tunggakan ≥ 2 tahun = dikurangi ½ (50%) Tunggakan < 2 tahun = tidak dikurangi (100%) 4. Kontribusi finansial ≥ 100,000 US$ = 105% < 100,000 US$ = 100% 5. Pemanfaatan alokasi ≤ 50% = 90% > 50% = 100%
(c)  signifikansi  bio-ekologi  perairan;  dan  (d) Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).    Adapun usulan  kriteria  alokasi  Jepang  yang  tidak diperhitungkan oleh Indonesia adalah mengenai: (a) pemanfaatan alokasi kuota tuna; (b) tunggakan kontribusi; (c) besaran kontribusi finansial; dan (d) kontribusi pada penelitian dan pendataan.

## PEMBAHASAN
Memasuki masa perundingan TCAC IV di Seychelles  2018,  proposal  penentuan  kriteria alokasi  mengerucut  menjadi  2  (dua)  proposal saja,  satu    mewakili  negara-negara  penangkap ikan  jarak  jauh (distant  water  fishing  nations ) dan  satu  proposal  lagi  mewakili  negara-negara pantai  di  Samudera  Hindia  seperti  Maladewa, Afrika  Selatan,  Australia,  Mozambik,  Pakistan, Srilanka  dan  lain-lain  (IOTC  2018).  Walaupun sudah  mengalami  berbagai  perubahan  dan  pe- nyempurnaan  tetapi  kriteria  alokasi  yang  digu- nakan di antara ke dua proposal tersebut dapat ditelusuri persamaan  dan  perbedaannya  dalam kajian berikut.

## Kriteria Alokasi Kuota yang Sama
Jepang  menjadi  negara  anggota  dua  ta- hun  setelah  IOTC  berdiri  pada  tahun  1996. Oleh  sebab  itu  Jepang  mendapat  legitimasi untuk  beroperasi  di  Samudera  Hindia  (IOTC 2015).    Indonesia  baru  menjadi  anggota  pada tahun 2007 sehingga walaupun secara alamiah memiliki  yurisdiksi  sebagai  negara  pantai  na- mun sebelum 2007 tidak memperoleh legitimasi untuk  menangkap  tuna  di  laut  bebas  yang berbatasan  dengan  ZEE  Indonesia.  Itu  sebab- nya  walau  kedua  proposal  mengajukan  kriteria
sejarah penangkapan, namun usulan Indonesia adalah  5  tahun  sedangkan  Jepang  adalah  10 tahun.
Persamaan berikutnya adalah kepatuhan terhadap resolusi pengelolaan yang dikeluarkan oleh IOTC. Berdasarkan laporan kepatuhan ter- hadap  resolusi  IOTC,  Indonesia  dapat  mema- tuhi  39  sedangkan  kepatuhan  dari  Jepang mencapai 60 dari 84  informasi kepatuhan yang digunakan.  Faktor  teknologi  yang  mendukung serta  pengetahuan  pelaku  usaha  dan  nelayan yang  luas  menjadikan  kesadaran  akan  pen- tingnya  pendataan  serta  penelitian.  Itu  sebab- nya  tingkat  kepatuhan  Jepang  lebih  tinggi  di- bandingkan Indonesia.
Kriteria  rencana  perikanan  berkelanjutan yang diajukan Jepang merupakan TAC yang di- cadangkan  sebesar  3%  yang  akan  terus  me- ningkat  hingga  12%  dalam  jangka  waktu  9  ta- hun.  Indonesia  tidak  mengajukan  hal  ini  seba- gai kriteria namun mengusulkan adanya penca- dangan TAC sebesar 2,5% tiap tahunnya untuk stok  cadangan  yang  akan  meningkat  hingga 10% (tanpa target waktu).

## Perbedaan dengan Kriteria Alokasi Yang Diajukan Indonesia
Proposal  Indonesia  mengangkat  depen- densi  negara  berkembang  yang  menggunakan hasil  tangkapannya  sebagai  komoditi  ekspor untuk  mendatangkan  devisa  bagi  perekonomi- an negara. Adapun Jepang menggunakan hasil tangkapannya  untuk  konsumsi  dalam  negeri. Selanjutnya  Indonesia  mengedepankan  posisi geografis  yang  tidak  hanya  langsung  memiliki jurisdiksi  mengelola  ZEE  Samudera  Hindia,  te- tapi  juga  berarti  memiliki  signifikasi  bio-ekologi perairan.  Sedangkan  sebagai  negara  penang-
kap  ikan  jarak  jauh,  maka  Jepang  bukan  ne- gara  pantai  di  Samudera  Hindia.  Dengan  de- mikian  Jepang  (dan  negara-negara  Uni  Eropa) juga  tidak  akan  memenuhi  kriteria  negara  ang- gota  yang  ZEE-nya  merupakan  perairan  yang signifikan  bagi  kehidupan  ikan  tuna  di  Samu- dera Hindia.
Negara  anggota  IOTC  yang  tidak  berba- tasan langsung dengan Samudera Hindia dido- minasi  oleh  negara  maju  (Jepang,  Korea  Se- latan,  dan  Uni  Eropa).  Sebagai  negara  maju, Jepang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  sebesar  0,891  (peringkat  20  dunia),  se- dangkan  Indonesia  berada  pada  angka  0,689 dan  menduduki  peringkat  113  dari  188  negara (UNDP 2015). Ketimpangan nilai IPM ini menja- di kriteria yang diajukan Indonesia.

## Perbedaan dengan Kriteria Alokasi Yang Diajukan Jepang
Jepang  mengajukan  kriteria  alokasi  ber- dasarkan  kontribusi  finansial.  Baik  kepatuhan terhadap  pembayaran  kontribusi  keanggotaan, kontribusi  keuangan  maupun  kontribusi  ter-
hadap  riset  dan  pendataan.  Bila  kriteria  ini diadopsi, maka nilai Indonesia akan lebih besar dari Jepang. Karena hasil tangkapan Indonesia lebih  besar  maka  semakin  besar  kontribusi yang harus diberikan pada IOTC.
Perbandingan kriteria alokasi kuota dian- tara  kedua  negara  tersebut  tertera  pada  Tabel 3.  Terlihat  bahwa  walaupun  terdapat  persa- maan  pada  beberapa  kriteria  alokasi,  namun penilaian  ataupun  pembobotan  yang  diberikan sangat berbeda.

## Simulasi Perhitungan Kuota Berdasarkan Kriteria Alokasi
Simulasi  perhitungan  alokasi  yang  akan diperoleh  bila  menggunakan  kriteria  yang  di- ajukan  Indonesia  disajikan  dalam  Tabel  4. Adapun  perhitungan  menggunakan  kriteria  alo- kasi Jepang disajikan dalam Tabel 5.
Hasil  perhitungan  menunjukkan  alokasi kuota  untuk  kedua  negara  sama-sama  menu- run  dengan  kedua  kriteria  alokasi.  Indonesia akan  mengalami  penurunan  alokasi  kuota  se-
Tabel 3 Perbandingan kriteria alokasi kuota Indonesia dan Jepang
Kriteria Indonesia Jepang Sejarah 5 tahun 10 tahun Keanggotaan Ya 0,90 Tidak 0,85 CP 100% CNP 95% Kepatuhan Patuh 0,1 Sebagian 0,05 Tak Patuh 0 Patuh 100% Tak Patuh 95% Rencana berkelanjutan 2,5 % meningkat menjadi 10% 3% menjadi 12% dalam 9 tahun Ketergantungan ekonomi Tinggi 0,3 Sedang 0,25 Rendah 0,2 - - Negara pantai S. Hindia Ya 0,25 Tidak 0,15 - - Bio-ekologi Perairan Ya 0,25 Tidak 0,15 - - IPM Tertinggal 0,20 Berkembang 0,15 Maju 0,1 - - Pemanfaatan Alokasi - - - ≤ 50% = 90% > 50% = 100% Tunggakan Kontribusi - - - ≥ 2 tahun = (50%) < 2 tahun = tetap (100%) Besaran Kontribusi - - - ≥  US$ 100,000 = 105% < US$ 100,000 = 100%

## Tabel 4  Hasil perhitungan alokasi kuota tuna dengan kriteria alokasi Indonesia
Negara Jenis ikan Rata- rata tangkap an 5 tahun (ton) Penilaian kriteria Kuota yang didapat (ton) Persen tase kuota yang didapa t KE IPM CS BioE CPCs Co Indonesia YFT 50.407 0,25  0,15 0,25  0,25 0,9 0,05 43.097 85,5% BET 30.566 26.133 Jepang YFT 4.085 0,25  0,1 0,15  0,15 0,9 0,1 2.655 65% BET 5.432 3.530
Keterangan:
YFT  =  yellowfin  tuna,  BET  =  bigeye  tuna.  KE  =  Ketergantungan  ekonomi,  BioE  =  bio-ekologi,  IPM=  Indeks Pembangunan Manusia, CS = negara pantai, CPCs = Anggota IOTC, Co =Kepatuhan
Tabel 5  Hasil perhitungan alokasi kuota tuna dengan kriteria alokasi Jepang
Negara Jenis ikan Rata- rata tangkap an 10 tahun (ton) Penilaian kriteria Kuota yang didapat (ton) Persentas e kuota yang didapat CPCs Co T CF PA Indonesia YFT 42.074 100% 95% 100% 105% 100% 40.511 97% BET 24.036 23.256 Jepang YFT 7.126 100% 105% 100% 105% 100% 7.621 107% BET 8.954 9.575 Keterangan:
YFT = yellowfin tuna, BET = bigeye tuna.  T = tunggakan, CF = kontribusi finansial, PA = Pemanfaatan alokasi, CPCs = Anggota IOTC, Co = Kepatuhan
besar  14,5%  bila  menggunakan  kriteria  yang diusulkan,  tapi  hanya  turun  sebesar  3%  bila menggunakan  perhitungan  kriteria  alokasi  Je- pang.  Namun  karena  data  rata-rata  hasil  tang- kapan  yang  digunakan  memiliki  rentang  waktu yang berbeda, yaitu 5 tahun dan 10 tahun, ma- ka  nilai  hasil  tangkapan  rata-rata  yang  digu- nakan  sebagai  dasar  perhitungan  berbeda  sig- nifikan.    Untuk  kriteria  Indonesia  rata-rata  hasil tangkapan  dalam  5  tahun  terakhir  adalah 50.407 ton, sedangkan rata-rata untuk 10 tahun adalah  42.074  ton.  Oleh  karenanya  walaupun mengalami  penurunan  alokasi  kuota  hampir 15%,  tetapi  nilai  kuotanya  sebesar  43.097  ton tetap  lebih  besar  dari  perhitungan  dengan  kri- teria  Jepang  yang  hanya  turun  3%  tapi  nilai kuotanya hanya 40.511 ton. Terdapat perbeda- an kurang lebih 6%.
Bila  data  yang  digunakan  Indonesia mengalami  perubahan,  pembobotan  dapat  sa- ling menutupi. Misalnya, bila IPM Indonesia ter- golong negara maju hal tersebut dapat tertutupi jika  Indonesia  dapat  meningkatkan  nilai  kepa- tuhan  terhadap  resolusi  yang  berlaku.  Dilihat dari jangka panjang, usulan yang diajukan oleh Jepang  bisa  saja  menguntungkan  Indonesia bila  sejarah  penangkapan  Indonesia  dalam  10
tahun terus meningkat dari sebelumnya dan ni- lai  kepatuhan  Indonesia  tergolong  patuh.  Hal tersebut  karena  pembobotan  dari  kontribusi  fi- nansial  dan  kepatuhan  negara  dapat  mening- katkan  alokasi  kuota  tuna  dan  Indonesia  me- rupakan  negara  yang  memberikan  kontribusi terbesar ketiga pada tahun 2015.
Jepang  akan  mengalami  kerugian  yang sangat besar bila menerima kriteria alokasi usu- lan  Indonesia  yaitu  sebesar  35%.  Apabila menggunakan  kriteria  yang  diajukannya,  maka alokasinya akan meningkat sebesar 7%.  Hal ini disebabkan  oleh  dua  kriteria  Jepang  yang dapat  meningkatkan  alokasi  kuota  tuna,  yaitu kepatuhan dan kontribusi finansial.

## Kepatuhan terhadap Berbagai Resolusi dan Ketentuan IOTC
Kriteria  keanggotaan  dan  sejarah  pe- nangkapan  perlu  menjadi  perhatian  Indonesia karena  keduanya  saling  terkait.  IOTC  menilai Jepang  patuh  ( compliance )  karena  data  kapal dengan  hasil  tangkapan  Jepang  selaras,  se- dangkan  Indonesia  dinilai  tidak  patuh  ( non compliance ).  Indonesia melaporkan kapal yang terdaftar  dan  beroperasi  di  WPP  572,  573  dan
laut  lepas.  Namun  hasil  tangkapan  yang  dila- porkan  berasal  dari  WPP  571,  572,  dan  573. Hal ini dinyatakan sebagai tidak selaras karena data  tangkapan  tidak  melaporkan  tangkapan dari  laut  lepas  sedangkan  kapal  yang  berope- rasi di WPP 571 tidak terdaftar di IOTC.
Aspek  kepatuhan  perlu  diwaspadai  dan diantisipasi  dengan  baik  agar  mendapat  keper- cayaan  dan  dukungan  dari  negara  anggota lainnya.  Besar  pembobotan  perlu  diatur  sede- mikian  rupa  sehingga  dapat  menguntungkan atau  meningkatkan  nilai  pembobot  Indonesia. Jumlah  kapal  dan  hasil  tangkapan  yang  besar serta  persiapan  data  yang  akurat  dapat  mem- perkuat  posisi  Indonesia  saat  melakukan  ne- gosiasi.  Bila  hal  tersebut  dapat  dipersiapkan dengan  baik,  kuota  yang  didapatkan  Indonesia tidak  turun  jauh  dari  hasil  tangkapan  sebelum- nya.

## Kepatuhan terhadap Berbagai Kriteria Finansial
Kriteria  alokasi  yang  diusulkan  oleh Jepang  dapat  menguntungkan  Indonesia,  yaitu tingkat  kepatuhan  dalam  kontribusi  finansial, pemanfaatan alokasi kuota dan prediksi penge- lolaan  TAC.  Indonesia  merupakan  negara  ter- besar  ketiga  pada  tahun  2015  dalam  membe- rikan  kontribusi  finansial.  Bila  kriteria  kontribusi finansial  dapat  dimasukan  dalam  usulan Indonesai  tentu  dapat  menguntungkan  posisi Indonesia.  Selain  itu,  negara  pengembang distant  water  fishing pun  banyak  yang  mem- berikan  kontribusi  besar,  seperti  Uni  Eropa, China,  dan  Jepang.  Negara-negara  tersebut pastinya  akan  menyetujui  hal  tersebut  karena dinilai dapat menguntungkan posisi negaranya.

## Negara Pantai sebagai Pemegang Yurisdiksi Pengelolaan ZEE
Kriteria  alokasi  sebagai  negara  pantai yang  memiliki  jurisdiksi  mengelola  wilayah  per- airan  yang  memiliki  signifikansi  terhadap  siklus hidup  tuna  diperkuat  oleh  Konvensi  Hukum Laut  Internasional  1982  khususnya  mengenai hak-hak negara pantai. Hal tersebut merupakan kelebihan  negara-negara  pantai  yang  tidak  di- miliki oleh negara-negara penangkap ikan jarak jauh  ( distant  water  fishing  nation) yang  hanya berdasarkan data sejarah hasil tangkapan.
Lebih  jauh  lagi,  hak  yang  tercantum  da- lam  Konvensi  Hukum  Laut  Internasional  1982 dapat  disandingkan  dengan  teori  hak  kepemi- likian ( property right ). Dalam rezim kepemilikan sumber  daya  alam  terdapat  hak  kepemilikan versi  Schlager  dan  Ostrom  (1992)  diantaranya adalah: 1) Hak akses ( Access right ) merupakan
hak untuk masuk ke wilayah sumber daya yang memiliki  batas-batas  yang  jelas  dan  untuk  me- nikmati  manfaat  non-ekstraktif;  2)  Hak  peman- faatan  ( Withdrawal  right )  merupakan  hak  untuk memanfaatkan  sumber  daya  atau  hak  untuk berproduksi; 3) Hak  pengelolaan ( Management right )  yaitu  hak  untuk  menentukan  aturan operasional pemanfaatan sumber daya alam; 4) Hak  ekslusi  ( Exclusion  right )  merupakan  hak untuk  menentukan  siapa  yang  boleh  memiliki hak  akses  dan  bagaimana  hak  akses  tersebut dialihkan  ke  pihak  lain;  5)  Hak  pengalihan ( Alienation  right )  yaitu  hak  untuk  menjual  atau menyewakan sebagian  atau seluruh hak kolek- tif tersebut diatas.
Pasal  56  ayat  1  dalam  Konvensi  Hukum Laut  Internasional  1982  menetapkan  hak  ber- daulat  negara-negara  pantai  untuk  wilayah ZEE-nya.  Lebih  lanjut  dinyatakan  bahwa  nega- ra  pantai  mempunyai  hak  berdaulat  untuk  ke- perluan eksplorasi dan eksploitasi serta konser- vasi  dan  pengelolaan  sumber  kekayaan  alam baik hayati maupun non hayati dari atas hingga dasar  laut  dibawahnya.  Artinya  negara-negara pantai  mendapat  hak  untuk  mengelola  dan menentukan  aturan  operasional  pemanfaatan sumber daya alam di wilayah ZEE-nya.
Menurut  Schlager  dan  Ostrom  (1992), pemegang  hak  pengelolaan  memiliki  wewe- nang untuk menentukan bagaimana, kapan dan dimana  pengambilan  dari  sumber  daya  dapat terjadi,  serta  apakah  dan  bagaimana  struktur sumber  daya  dapat  diubah.  Hal  ini  diperkuat oleh Konvensi  Hukum  Laut 1982  pasal 61  ayat 1 yang menyatakan bahwa negara pantai dapat menentukan  seberapa  besar  jumlah  hasil tangkapan  yang  dapat  diperbolehkan  di  dalam wilayah ZEE-nya.
Bila  antara coastal  state dengan distant water  fishing  nation belum  menemukan  titik tengah  sedangkan  sistem  alokasi  mendesak harus  dilaksanakan  jalur  voting  dapat  saja dilakukan.  Tertulis  dalam  persetujuan  IOTC bahwa  pengambilan  suara  diputuskan  bila mencapai  2/3  dari  seluruh  anggota  IOTC  yang hadir dan memberikan suara (IOTC 2014). Dili- hat dari seluruh negara anggota IOTC, terdapat 20  negara  yang  berbatasan  dengan  Samudera Hindia  sedangkan  13  negara  tidak  berbatasan langsung. Jika Indonesia dapat meyakinkan se- luruh coastal state , maka usulan yang diajukan oleh Indonesia dapat diterima.  Dalam hal pem- bagian  kuota  Indonesia  memiliki  posisi  yang kuat hal ini ditunjukkan dengan hasil tangkapan tuna  Indonesia  berada  pada  posisi  ketiga. Indonesia  memiliki  garis  pantai  cukup  panjang yang  berbatasan  langsung  dengan  Samudera Hindia. Namun nampaknya perundingan diupa- yakan untuk tidak diarahkan pada pengambilan
keputusan  melalui voting .  Hal  ini  menjadi  se- makin  jelas  ketika  pertemuan  Komisi  Teknis tahun  2018  berakhir  tanpa  adanya  keputusan untuk  melakukan  pemilihan  kriteria  yang  akan digunakan (IOTC 2018).
Dalam perundingan yang dilakukan sejak tahun  2011,  sulit  mendapatkan  pandangan yang  sama  antara  negara-negara  pantai dengan  negara  pemiliki  armada  penangkap  ja- rak  jauh.  Perundingan  Komisi  Teknik  ke  empat yang  seharusnya  dilaksanakan  bulan  Februari 2017  di  Afrika  Selatan  ditunda  sampai  bulan Februari  2018.  Kriteria  alokasi  yang  diajukan coastal  state memberikan  nilai  tinggi  pada aspek  keterkaitan  geografis  sedangkan distant water  fishing  nation lebih  mengarah  pada  se- jarah,  pendataan  dan  kepatuhan.  Seiring  berj- alannya  waktu,  tingkat  kepatuhan  dalam  kon- tribusi  finansial,  pemanfaatan  alokasi  kuota  tu- na  dan  prediksi  pengelolaan  TAC  dapat  dijadi- kan  celah  bagi  Indonesia  untuk  meningkatkan alokasi  kuota  tuna.  Kriteria  ini  pun  bisa  meya- kinkan  negara  lain  khususnya distant  water fishing  nation seperti  Jepang  agar  menerima usulan  yang  diajukan  oleh  Indonesia.  Usulan Jepang  yang  dapat  menguntungkan  Indonesia perlu  dipertimbangkan  untuk  usulan  kriteria alokasi  kuota  tuna  berikutnya  sehingga  usulan Indonesia  dapat  dinilai  telah  mempertimbang- kan  seluruh  aspek  secara  utuh,  yaitu  ekonomi- sosial, keadilan, kepatuhan, dan konservasi.
Dalam pertemuan Komisi Teknik ke-3 ta- hun  2016  di  Iran  terdapat  agenda  pertemuan coastal  state IOTC  yang  biasa  dikenal  dengan G16. G16 telah melakukan pertemuan dan me- nyepakati  prinsip  dasar  pembagian  alokasi  ku- ota  tuna,  yaitu  mengenai  perikanan  berke- lanjutan,  ketahanan  pangan  khususnya  bagi negara  pesisir  berkembang  dan  pulau-pulau kecil, hak berdaulat coastal state , pemanfaatan laut  lepas  harus  memfasilitasi coastal  state berkembang.  Namun  ketika  hal  ini  dikemu- kakan  dalam  pertemuan  TCAC  III,  negara- negara distant water fishing nation tidak setuju. Selama  pertukaran  pandangan  dalam  per- temuan  TCAC  III,  terdapat  perbedaan  sudut pandang  antara coastal  state dengan distant water fishing nation (IOTC 2016).
Perbedaan  tersebut  terutama  dalam pembobotan kriteria diantaranya, negara distant water  fishing  fleet memberikan  bobot  yang sangat  signifikan  terhadap  kepatuhan  sedang- kan banyak negara yang masih kesulitan untuk meningkatkan kepatuhan terutama bagi negara berkembang  sehingga  negara  pantai  tidak  me- nerima  pembobotan  yang  terlalu  tinggi.  Begitu pula mengenai sejarah penangkapan ( historical catch ) distant  water  fishing  nation yang  ditang- kap  di  ZEE  negara  pantai.  Negara  pantai
mengatakan  bahwa  tangkapan  di  ZEE  harus dicatat  sebagai  hasil  tangkapan  negara  pantai tanpa  mempertimbangkan  bendera  kapal  pe- nangkap  ikan  yang  beroperasi  di  ZEE  negara pantai.  Namun distant water  fishing  nation ber- anggapan ikan di ZEE harus dianggap sebagai hasil  tangkapan  negara  bendera  ( flag  state ) karena  telah  lama  memanfaatkan  sumberdaya ikan  di  Samudera  Hindia  (IOTC  2016).Pada pertemuan  tersebut,  Uni  Eropa  telah  menga- jukan  proposal  baru  sebagai  alternatif  penen- tuan kriteria alokasi kuota.
Pada pertemuan TCAC IV bulan Februari 2018 di Seychelles, proposal penentuan kriteria alokasi penangkapan tuna mengerucut menjadi dua  usulan.  Satu  proposal  diusung  oleh  ne- gara-negara  penangkap  ikan  jarak  jauh  dan satu lagi proposal yang diusung negara-negara pantai di Samudera Hindia.  Laporan hasil akhir pertemuan  tersebut  menyatakan  bahwa  walau- pun  semua  negara  sepakat  menggunakan dasar konvensi Hukum Laut 1982 dan konvensi mengenai  stok  ikan  yang  beruaya  jauh,  tetapi tetap  tidak  tercapai  kesepakatan  tentang  per- hitungan  sejarah  penangkapan  di  wilayah  ZEE Samudera  Hindia.  Demikian  pula  mengenai perbedaan  perekonomian  antara  negara  ber- kembang  dengan  negara  maju  yang  disepakati dapat  dijadikan  kriteria  alokasi,  tetapi  belum disepakati  bagaimana  melakukan  pembobotan perhitungannya.  Akhirnya  pertemuan  tersebut menyepakati  untuk  dilakukannya  simulasi  per- hitungan  terhadap  kedua  proposal  tersebut dengan  menggunakan  data  hasil  tangkapan sejak  tahun  1950  sampai  dengan  2016.    Hasil perhitungan  simulasi  kedua  proposal  tersebut akan menjadi bahan pertimbangan rapat Komisi Teknik berikutnya.
Perundingan dan diplomasi Indonesia te- lah  meyakinkan  negara-negara  pantai  anggota IOTC untuk mendorong pemberian prioritas alo- kasi  kuota  pada  negara  pantai  sebagai  konse- kuensi logis dan alamiah terkait posisi geografis dan  status  hukum  internasional  untuk  perairan dimaksud (ZEE). Saat ini Indonesia perlu mela- kukan simulasi  perhitungan sebagaimana dipu- tuskan  oleh  Rapat  Komisi  Teknis  tersebut  di atas untuk dapat menentukan strategi negosiasi selanjutnya.

## KESIMPULAN
Kriteria  alokasi  kuota  Indonesia  meng- utamakan  kedudukan  dan  jurisdiksi  negara pantai  serta  ketergantungan  ekonomi  dan  ting- kat pembangunan manusianya. Adapun kriteria alokasi  kuota  Jepang  lebih  mengutamakan  se- jarah  pemanfaatan  sumber  daya,  kepatuhan
terhadap resolusi dan kontribusi finansial terha- dap IOTC.
Bagi  Indonesia,  kriteria  alokasi  kuota yang diusulkan akan memberikan  alokasi tang- kapan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  bila menggunakan  kriteria  alokasi  kuota  yang  di- usulkan oleh Jepang.

## SARAN
Menyikapi  perkembangan  perundingan- perundingan  IOTC  diberbagai  tingkatan,  Indo- nesia  harus  tetap  aktif  mengikuti  pembahasan penyusun  mekanisme  pengelolaan  stok  tuna lainnya (pengaturan rumpon, pengaturan kapa- sitas  tangkapan,  penggunaan  kapal  suplai,  pe- nutupan wilayah tertentu, dan lain sebagainya), sebagai  upaya  mencari  solusi  alternatif  meng- hadapi  Rapat  Komisi  Teknis  ke-5.    Indonesia juga  harus  segera  melakukan  simulasi  perhi- tungan  sebagaimana  diputuskan  dalam  perte- mua terakhir.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  pimpinan  dan  para  anggota  delegasi Indonesia  dalam  berbagai  pertemuan  Komisi Teknis  untuk  Kriteria  Alokasi  untuk  IOTC  yang telah  bersedia  menjadi  responden  dan  mem- berikan  informasi  yang  sangat  berharga  bagi penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para Reviewer serta semua pihak yang telah membantu terwujudnya tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aranda  M,  Murua  H,  Bruyn  P.  2012.  Managing Fishing  Capacity  in  Tuna  Regional Fisheries  Management  Organisations (RFMOs):  Development  and  State  of  the Art. Marine  Policy,  Elsevier .  36(5):  985- 992.
Bailey  M,  Ishimura  G,  Paisley  R,  Sumaila  UR. 2013. Moving Beyond Catch in Allocation Approaches  for  Internationally  Shared Fish  Stocks. Marine  Policy,  Elsevier .  40: 124-136.
Gagern  A,  Van  den  Berg  J.  2013.  A  Critical Review  of  Fishing  Agreements  with  Tro- pical  Developing  Countries. Marine  Po- licy, Elsevier . 38: 375-386.
Gigentika  S,  Nurani  TW,  Wisudo  SH,  Haluan John.  2017.  Sistem  Pemanfaatan  Ikan Tuna di Nusa Tenggara. Marine Fisheries . 8(1): 24-37.
Haward M, Bergin A. 2001. The Political Econo- my  of  Japanese  Distant  Water  Tuna Fisheries. Marine Policy, Elsevier. 25: 91- 101.
Hidayati  S.  Dwidjono  HD,  Masyhuri,  Kamiso HN.  2015.  Analysis  of  Deteminant Indone-sian  Tuna  Fish  Competitiveness in Japanese Market. International Journal of  Agriculture  System  (IJAS) .  3(2):  169 – 178.
(IOTC)  Indian  Ocean  Tuna  Commission.  2009. Report  of  the  Twelfth  Session  of  the Scientific  Committe [Internet] . [diunduh April  2017] Tersedia pada:  http://iotc.org/ documents.
_______.  2010.  Report  of  the  Fourteenth Session  of the  Indian  Ocean  Tuna  Com- mission,  Busan  South  Korea.  [Internet] . [diunduh  April  2017]  Tersedia  pada: http://iotc.org/documents.
_______.  2012.  Proposal  on  IOTC  Quota  Allo- cation  Criteria  Japan  [Internet].  [diunduh Desember 2016]. Tersedia pada: http://iotc.org/documents.
_______.  2013.  Report  of  the  2nd  Techical Committee  on  Allocation  Criteria  [Inter- net].  [Muscat,  Oman,  18-20  February 2013].  [diunduh  Desember  2016].  Terse- dia pada: http://iotc.org/documents.
_____.  2014. Indian  Ocean  Tuna  Commission: Rules of Procedure (20140 [Internet] . [di- unduh  Januari  2017]. Tersedia  pada: http://iotc.org/about-iotc/basic-texts.
_______.  2015.  Japan  National  Report  to  The Scientific  Committe  IOTC  [Internet].  [Ja- pan, 10 November 2015]. [diunduh Maret 2017] Tersedia pada: http://iotc.org/docu- ments.
_______.  2016.  Report  of  the  3rd  Techical Committee  on  Allocation  Criteria  [Inter- net].  [Kish  Island,  Islamic  Republic  of Iran,  21 –23  February  2016].  [diunduh Maret  2017]  Tersedia  pada:  http://iotc. org/ documents.
________.2018.  Report  of  the  4th  Technical Committee  on  Allocation  Criteria  [Inter- net] . [Victoria,  Mahé,  Seychelles,  5 –7 February  2018].  [diunduh  Maret  2018]. Tersedia pada: http://iotc.org/documents.
Irianto  HE,  Wudianto,  Nugraha  B,  Widodo  AA,
Satria F, Sadiyah L.2015. Indonesia Nati- onal  Report  to  The  Scientific  Committe IOTC.
Lynham J. 2014. How Have Catch Share Been
Allocated?. Marine  Policy,  Elsevier .    44: 42-48.
Nazir M. 2014. Metode Penelitian . Jakarta (ID): Ghalia Indonesia.
Nichols  R,  Yamazaki  S,  Jennings  S,  Watson RA.  2015.  Fishing  Access  Agreements and  Harvesting  Decisions  of  Host  and Distant  Water  Fishing  Nations. Marine Policy, Elsevier. 54: 77-85.
Noye J, Mfodwo K. 2012. First Steps Towardsa Quota  Allocation  System  in  the  Indian Ocean .    Marine  Policy,  Elsevier .  36(4): 882-894.
Nurani  TW,  Murdaniel  RPS,  Harahap  MH. 2013.  Upaya  Penanganan  Mutu  Ikan Tuna Segar Hasil Tangkapan Kapal Tuna Longline  untuk  Tujuan  Ekspor. Marine Fisheries . 4(2): 153-162.
Queirolo LE, Johnston RS. 1989. Distant Water Fishing  Nations  and  Extended  Fisheries Jurisdiction. Marine  Policy,  Elsevier. 13(1): 16-21.
Sunoko  R,  Huang  HW.  2014.  Indonesia  Tuna
Fisheries Development and Future
Strategy. Marine Policy, Elsevier . 43: 174- 183.
Schlager  E,  Ostrom  E.  1992.  Property  Rights Regimes  and  Natural  Resources:  a. Conceptual  Analysis. Land  Economics, University  of  Wisconsin  Press. 68(3):
249 –262.
[UN]  United  Nations,  1982.  United  Nations  on the  Law  of  the  Sea  [internet].  [diunduh Desember  2016].  Tersedia  pada:  http:// www.un.org/depts/los/convention_agree ments/texts/unclos/unclos_e.pdf.
[UNDP]  United  Nation  Development  Program. 2015. Human Development Report 2015: Work  Human  Development [Internet]. New  York  (US):  UNDP  Tersedia  pada: http://hdr.undp.org/en/countries.
Wardono  B.  2016.  Efisiensi,  Produktivitas  dan Indeks  Ketidakstabilan  Perikanan  Tuna Longline dan  Pancing  Tonda. Marine Fisheries. 7 (1): 1-11.