## Jurnal Ilmiah Iqra’
2541-2108 [Online] 1693-5705 [Print]
Tersedia online di: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII
Implementasi  Kinerja  Komite  Sekolah  di  Madrasah  Tsanawiyah Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan
Julkarnain Syawal IAIN Ternate, Ternate, Indonesia julkarnainsyawal@iain-ternate.ac.id

## Mubin Noho
IAIN Ternate, Ternate, Indonesia mubinnoho@iain-ternate.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  menjawab  dua  masalah  yakni  bagaimana  pelaksanaan  kinerja  Komite Sekolah  MTs  di  Kecamatan  Oba  Utara?  Bagaimana  kendala  yang  dihadapi  Komite Sekolah  MTs  di  Kecamatan  Oba  Utara  dalam  pelaksanaan  kinerjanya?  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  data  penelitian  bersumber  dari kepustakaan (bahan cetak) dan human resources yang diperoleh melalui observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis  menggunakan teknik  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Kinerja komite  madrasah  Tsanawiyah  di  Kecamatan  Oba  Utara  belaum  berjalan  secara maksimal. Implementasi kinerja komite MTs di kecamatan Oba Utara umunya masih berada pada fungsi supporting agency, itu pun masih terbatas pada supporting dana serta  sarana  prasarana  pendidikan.  Kendala  yang  di  hadapi  oleh  komite  madrasah Tsanawiyah  di  kecamatan  Oba  Utara  adalah  minimnya  sumberdaya  manusia. Pengurus yang dipercayakan untuk mejadi komite sekolah ini pada umumnya belum memahami  sesungguhnya  peran  dan  fungsi  komite  sebagaimana  tertuang  dalam peraturan  yang  ditetapkan.  Kepedulian  pemerintah  terhadap  komite  sekolah  juga merupakan  faktor  yang  menyebabkan  minimnya  sumber  daya  manusia  pada pengurus komite sekolah. Faktor kedua yang menjadi kendala adalah ketersediaan waktu  dan  kesempatan  pengurus  komite  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi komite madrasah.
Kata Kunci: Komite Sekolah; Kinerja

## Abstract
This  research,  to  answer  two  problems  that  was; How  to  apply  the  performance  of school  committee  at  MTs  of  Sub-district  north  Oba?  How  to  obstacles  to  face  school committee at MTs of Sub-district north Oba to applying the performance? The research was  using  Qualitative  method  and  the  data  sourced  to  library,  human  resources, observation, interview and documentations. The data analysis was using descriptive
Volume 14 Nomor 2 2020
qualitative. The result was finding of committee performance at MTs of sub - district north Oba raining well yet. Implementation of committee performance at MTs Sub- district  north  Oba  generally  the  function  still  was  supporting  agency,  It  limited  on supporting  agency  and  educational  infrastructure.  The  constraining  to  face  by committee  at  MTs  of  Sub-districts  north  Oba  that  was:  the  minimum  of  human resource. The administrator who has entrusted to become school committee not yet understanding  and  the  role  of  committee  function  as  discussed  on  the  poured  of regulation that assign. Government concern on school committee was factoring to the  constrain  of  the  minimum  of  human  resource  on  the  administrator  school committee  Second,  the  causative  effect  availability  on  time  and  chance  committee board to run as duty and function committee at Mts.
Keywords: Committee of school; Performance.

## Pendahuluan
Pemberlakuan  desentralisasi  pendidikan  di  Indonesia  pada  prisnsipnya memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengelola  pendidikan  yang bertumpu pada landasan demokratisasi. Sebagaimana penjelasan H.A.R. Tilaar yang menyatakan  bahwa  hal  tersebut  pada  intinya  adalah  “memberikan  kesempatan kepada  rakyat  untuk  mengambil  keputusan  di  lapangan  mengenai  bentuk,  proses dan  keberadaan  lembaga  pendidikan  yang  sesuai  dengan  tu ntutan  kehidupannya” (Tilaar, 2009). Pernyataan tersebut memberikan satu ketegasan bahwa masyarakat tidak  lagi  diposisikan  sebagai  objek  dari  kebijakan  pendidikan,  namun  masyarakat memiliki  peran  yang  penting  dalam  perumusan  pengelolaan  pendidikan. Dengan demikian, Keterlibatan stake holder dalam pengelolaan pendidikan merupakan satu keharusan dalam desentralisasi pendidikan.
Pemberlakuan desentralisasi pendidikan berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 Jo. UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah.  Salah  satu  urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah berskala  kabupaten  kota  adalah  penyelenggaraan  pendidikan.  Dari  rahim  undang- undang  ini  kemudian  lahirlah  berbagai  regulasi  yang  mengatur  secara  khusus pengelolaan pendidikan di daerah. Salah satu regulasi tersebut adalah regulasi yang mengatur  tentang komite  sekolah (School  Commite) .  Undang-undang  tersebut  jika
diimbangi  dengan  desain  kurikulum  didesain  kurikulum  secara  sistematis  dan komprehensif  serta  integral  dengan  segala  kebutuhan  pengembangan  dan pembelajaran peserta didik, tentu hasil atau output pendidikan  dapat mewujudkan harapan bersama (Daeng Pawero, 2018).
Kehadiran  komite  sekolah  merupakan  aplikasi  dari  konsep  pengelolaan pendidikan yang demokratis di era otonomi daerah. Eksistensinya diperkuat dengan undang-undang  nomor  25  tahun  2000  tentang  Program  Pembangunan  Nasional (Propenas)  tahun  2000-2004  pada  program  pembangunan  pendidikan  dasar  dan menengah  yang  mendorong  terwujudnya school  communit  based  management dengan  membentuk  komite  sekolah  (pendidikan)  di  setiap  kabupaten  kota . Program ini selanjutnya dijabarkan  dalam  keputusan  menteri  pendidikan  nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Komite Sekolah, dan Undang-undang  nomor 20 tahun 2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional.    Dari  regulasi  inilah  yang  kemudian menjadi payung hukum bagi terbentuknya Komite Sekolah.
Komite sekolah merupakan lembaga yang dibentuk atas prakarsa dari stake holder di  setiap  satuan  pendidikan  sebagai  manifestasi  keikutsertaan  masyarakat dalam mengelola pendidikan. Dalam keputusan menteri pendidikan nasional nomor 044/U/2002  menjelaskan  bahwa  Komite  Sekolah  adalah  badan  mandiri  yang mewadahi  peranserta  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  mutu,  pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.  Pada pasal 192  PP  nomor  17  tahun  2010  juga  dijelasskan  bahwa “Komite sekolah/madrasah berfungsi  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan  pendidikan  dengan  memberikan pertimbangan,  arahan  dan  dukungan  tenaga,  sarana  dan  prasarana,  serta pengawasan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan.  Jika  demikian,  maka kehadiran  komite  sekolah  sangat  membantu  peningkatan  mutu  pendidikan  di Indonesia.
Keberadaan  komite  sekolah  pada  setiap  satuan  pendidikan  merupakan “angin  segar”  bagi  dunia  pendidikan.  Dikatakan  demikian  karena  ada  ruang  yang diberikan  bagi  para stake  holder untuk  berperan  serta  dalam  pengelolaan pendidikan,  sehingga  pemerintah  tidak  lagi  menjadi  satu-satunya  sumber pengelolaan  pendidikan  (Pawero,  2017).  Akan  tetapi,  angin  segar  tersebut  tidak bertiup  merata  pada  semua  satuan  pendidikan  yang  sesungguhnya  membutuhkan hal  tersebut.  Hal  ini  berarti  bahwa  masih  ada  komite  sekolah  yang  belum menjalankan tugas dan fungsinya secara baik.
Kota  Tidore  khususnya  kecamatan  Oba  Utara  tidak  terlepas  dari  berbagai persoalan pendidikan sebagaimana daerah lain di Indonesia. Harapan desentralisasi pendidikan  yang  menitik  beratkan  pada  partisipasi stake  holder dalam  perumusan kebijakan  dan  pengelolaan  pendidikan  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  tuntutan perundang-undangan.  Komite  sekolah  sebagai  wadah  penyaluran  aspirasi masyarakat,  dan  pengontrol  penyelenggaraan  pendidikan  pada satuan  tidak  dapat berbuat banyak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Dari gambaran tersebut di atas menunjukan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan  komite  sekolah  untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  setiap  satuan  pendidikan.  Oleh  karena  itu, merupakan  satu  hal  yang  sangat  penting  untuk  melakukan  riset  terhadap penerapan kinerja komite sakolah. Riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi kinerja komite madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Oba Utara, serta kendala yang dihadapi oleh komite madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya .

## Kajian Teori

## Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen  berbasis  sekolah  marupakan  pelimpahan  kewenangan  dari pemerintah  kepada  sekolah.  Caldwell  dalam  Felipe  Barrera, menyebutkan  bahwa
School-based  management  is  the  decentralization  of  authority  from the  central government  to  the  school  level (Barrera  &  et.all,  2009) . Pernyataan  tersebut memberikan gambaran bahwa manajemen berbasis sekolah memposisikan sekolah sebagai  sasaran  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat.  Wewenang  yang dimaksudkan adalah wewenang dalam tata kelola pendidikan.
Umiarso  mengemukakan  bahwa  manajemen  berbasis  sekolah  pada  intinya adalah  memberikan  kewenangan  terhadap  sekolah  untuk  melakukan  pengelolaan dan  perbaikan  kualitas  secara  terus  menerus  (Umiraso  &  Gojali,  2011).  Berangkat dari  pengertian  di  atas,  dapat  ditarik  satu  pemikiran  bahwa  manajemen  berbasis sekolah  adalah  pelimpahan  kewenangan  oleh  pemerintah  kepada  sekolah  untuk melakukan  pengelolaan  sekolah  secara  mandiri  dalam  rangka  perbaikan  kualitas pendidikan.
Pelaksanaan  manajemen  berbasis  sekolah  mensyaratkan  agar  sekolah  dan pemangku  kepentingan  dapat  mengubah  perilaku  dan  praktek  mereka  termasuk cara  melibatkan  diri  dalam  kegiatan  yang  tak  pernah  mereka  lakukan  sebelumnya seperti  merencanakan  dan  mengembangkan  kurikulum  atau  program  akademis (World Bank, 2013).
Menurut Hasbullah, dalam pelaksanaan MBS memilki beberapa faktor yang perlu diparhatikan diantaranya:
1. Sekolah  dituntut  untuk  mampu  menampilkan  pengelolaan  sumber  daya secara  transparan,  demokratis,  tanpa  monopoli,  dan  tanggung  jawab terhadap masyarakat maupun pemerintah.
2. Peranan  pemerintah  merumuskan  kebijakan  pendidikan  yang  menjadi prioritas  nasional  dan  merumuskan  MBS.  Sekolah  menjabarakannya  sesuai dengan potensi sekolah.
3. Perlu  bentuk schoool  council (dewan  sekolah/komite  sekolah)  yang keanggotaannya  terdiri  dari  guru,  kepala  sekolah,  orang  tua  peserta  didik, dan masyarakat.
4. MBS  menuntut  perubahan  perilaku  kepala  sekolah,  guru,  dan  tenaga adminsitrasi menjadi lebih profesional dan manajerial dalam pengoperasian sekolah.
5. Dalam  meningkatkan  profesionalisme  dan  kemampuan  manajemen  yang terkait dengan MBS perlu diadakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan sejenisnya.
6. Keefektifan MBS  dapat  dilihat  dari  indikator-indikator  sejauh mana  sekolah dapat  mengoptimalkan  kinerja  organisasi  sekolah,  proses  pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi (Hasbullah, 2010).

## Komite Sekolah
Secara  umum,  komite  sekolah  dapat  dimaknai  sebagai  sebuah  badan  lembaga mandiri non profit serta non politis yang dibentuk oleh tokoh masyarakat yang mempunyai kepedulian  terhadap  pendidikan  dan  warga  sekolah  secara  demokratis.    Dalam  peraturan pemerintah  nomor  17  tahun  2010  dijelaskan  bahwa  “komite  sekolah/madrasah adalah lembaga  mandiri  yang  beranggotakan  orang  tua/wali  peserta  didik,  komunitas  sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan” . Dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas menjelaskan bahwa:
1. Masyarakat  berperan  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan  pendidikan  yang meliputi  perencanaan,  pengawasan,  dan  evaluasi  program  pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
2. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam  peningkatan  mutu  pelayanan  dengan  memberikan  pertimbangan, arahan  dan  dukungan  tenaga,  sarana  dan  prasarana,  serta  pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Tim Redaksi Sinar Grafika, 2007).
Secara  umum  dijelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi  tujuan pembentukan komite sekolah adalah:
1. Sebagai wadah penyaluran aspirasi dan insiatif masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan  tanggung  jawab  dan  peran  serta  aktif  dari  seluruh  lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Menciptakan  suasana  dan  kondisi  transparan,  akuntabel,  dan  demokratis dalam  penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendidikan  yang  bermutu  di  satuan pendidikan
Bjork  dalam  BEC-TF  mengemukakan  penjelasannya  bahwa  j ika  situasinya memungkinkan dan mendukung komite sekolah, banyak hasil positif  yang  dicapai diantranya :
1. Kebanyakan orang tua mengetahui tentang komite, nama pimpinan, serta anggota-anggotanya;
2. Komite mengadakan pertemuan dengan anggotanya lebih sering  dibandingkan  dengan  BP3  dahulu,  dan  juga  bertemu orang  tua  siswa  dan  guru  lebih  rutin,  berfungsi  sebagai saluran multi dimensi diantara masyarakat dan sekolah; dimana orang tua bisa berbagi ide dan mengajukan pertanyaan;
3. Dalam  kondisi  terbaik,  komite  mempunyai  akses  ke  personil sekolah dan memberikan masukan pada perencanaan sekolah, penentuan anggaran, dan pembuatan keputusan dan  bisa  membantu  penggalangan  dana  untuk  peningkatan kualitas sekolah lebih lanjut (seperti misalnya mendukung program-program di luar kelas/ setelah jam sekolah,
meningkatkan fasilitas sekolah, mempekerjakan pegawai tidak tetap);
4. Komite  sekolah  yang  mempunyai  status  lebih  tinggi  di  atas rata-rata  (misalnya:  karena  mereka  dipilih  secara  demokratis dan dipandang sebagai perwakilan dari masyarakat dan/ atau karena ketuanya berpengalaman dan terpelajar), juga mendorong tingkat kehadiran guru yang lebih tinggi dan guru  memiliki  lebih  banyak  waktu  untuk  berbagai  kegiatan  seperti persiapan  pembelajaran  dan  evaluasi  siswa  (Basic  Education  Capacity Trust Fund (BEC-TF), 2011).

## Peran dan Fungsi Komite Sekolah
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  dijabarkan  peran  dan  fungsi  yang  harus dijalankan  oleh  dewan  pendidikan  yaitu  sebagai  pemberi  pertimbangan (advisory agency), pemberi  dukungan (supporting  agency, pengontrol (controlling  agency), dan  mediator.  Peranan  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  yang  mesti  dijalankan sebagai  manifestasi  dari  peranan stake  holder dalam  ikut  serta  meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan (Pawero, 2017).
Dalam  Kepmendiknas  No.  44/U/  2002  juga  dijelaskan  fungsi  komite  sekolah dalam menjalankan tugasnya yaitu:
1. Mendorong  tumbuhnya  perhatian  dan  komitmen  masyarakat  terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan  kerjasama  dengan  masyarakat  (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia  industri)  dan  pemerintah  berkenaan  dengan  penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung  dan  menganalisis  aspirasi,  ide,  tuntutan,  dan  berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan  masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada  satuan pendidikan mengenai:
a. kebijakan dan program pendidikan;
b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
c. kriteria kinerja satuan pendidikan;
d. kriteria tenaga kependidikan;
e. kriteria fasilitas pendidikan; dan
f. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
6. Menggalang  dana  masyarakat  dalam  rangka  pembiayaan  penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
7. Melakukan  evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  kebijakan,  program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Peran  dan  fungsi  komite  sekolah  tersebut  di  atas  kemudian  dijabarkan beberapa indikator peran komite sekolah oleh Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah sebagaimana dikutip Hasbullah sebagai berikut (Hasbullah, 2010).
Tabel.1 Indikator Peran Komite Sekolah Peran Komite Sekolah Fungsi Manajemen Indikator Kinerja A dvisory agency 1. Perencanaan sekolah • Identifikasi sumberdaya pendidikan dalam masyarakat; • Memberikan masukan RAPBS • Menyelenggarakan rapat RAPBS • Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS • Ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah
2. Pelaksanaan program a. Kurikulum
b. PBM c. Penilaian • Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah
• Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru- guru 3. Pengadaan sumberdaya pendidikan (SDM, S/P, • Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat • Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat
Anggaran diperbantukan di sekolah • Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diadakan di sekolah • Memberikan pertimbangan anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah Suporting Agency 1. Sumber Daya • Pemantauan terhadap kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah • Mobilisasi guru sukarelawan di sekolah • Mobilisasi tenaga kependidikan non guru di sekolah • Memantau kondisi sarana prasarana di sekolah 2. Sarana dan prasarana • Mobilisasi bantuan sarana/prasarana di sekolah • Koordinasi dukungan sarana prasarana di sekolah • Evaluasi pelaksanaan dukungan 3. Anggaran • Membantu kondisi anggaran pendidikan di sekolah • Mobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah • Koordinasi dukungan terhadap dukungan anggaran di sekolah • Evaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah Sebagai Controling 1. Kontrol terhadap perencanaan sekolah • Pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di sekolah • Penilaian terhadap kualitas kebijakan di sekolah • Pengawasan terhadap proses perencanaan sekolah • Pengawasan terhadap kualitas perencanaan di sekolah • Pengawasan terhadap kualitas program sekolah 2. Kontrol terhadap pelaksanaan program sekolah • Pengawasan terhadap organisasi sekolah • Pengawasan terhadap penjadwalan program sekolah • Pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah • Pengawasan terhadap sumberdaya pelaksanaan program sekolah • Pengawasan terhadap partisipasi sekolah terhadap program sekolah 3. Kontrol terhadap output pendidikan • Penilaian terhadap hasil ujian nasional • Penilaian terhadap angka mengulang sekolah • Penilaian terhadap angka bertahan
Jurnal Ilmiah Iqra’ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan [FTIK] IAIN Manado Volume 14 Nomor 2 2020 di sekolah Mediator agency 1. Perencanaan • Menjadi penghubung antara KS dengan masyarakat, KS dengan Dewan Pendidikan, serta KS dengan sekolah • Identifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat • Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah 2. Pelaksanaan program • Sosialisasi kebijakan dan program pendidikan sekolah terhadap masyarakat • Memfasilitasi berbagai masukan terhadap kebijakan program terhadap sekolah • Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan • Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah 3. Sumber daya • Identifikasi kondisi sumber daya di sekolah • Identifikasi sumber daya masyarakat • Mobilisasi bantua masyarakat untuk pendidikan di sekolah • Koordinasi bantuan masyarakat

## Kinerja Organisasi
Kata kinerja sering dipersandingkan dengan kata “ performance” dalam bahasa Inggris  yang  ber asal  dari  kata  “ perform” dan  mempunyai  makna  melakukan  atau menyelenggarakan  (M  &  Echols,  2008).  Kinerja  adalah  perilaku  yang  ditujukan seseorang selama menjalankan pekerjaan, dalam pengertian kemampuan kerja atau prestasi kerja, kinerja merupakan tingkat keberhasilan didalam melaksanakan serta kemampuan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  dengan  demikian, kinerja berarti kumpulan total prilaku kerja yang ditunjukkan seseorang, dan tingkat keberhasilannya dalam menjalankan tugas (Soeprijanto, 2010).
Griffin  sebagaiman  dikutip  Al-alak  dan  Tarabieh,  menyatakan  bahwa “ Organizational  performance  is  described  as  the  extent  to  which  the  organization  is
able to meet  the  needs  of  its  stakeholders  and  its  own  needs  for  surviv al” (Al- alak, 2011) . Kinerja orgaisasi adalah gambaran dari sejauh mana organisasi tersebut mampu  memenuhi  kebutuhan stakeholder dan  kebutuhannya  sendiri  untuk  tetap survive.
Dari  defenisi  tersebut,  dapat  dimaknai  bahwa  kinerja  organisasi  merupakan aktifitas  yang  dilakukan  oleh  organisasi  tersbut.  Aktifitas  yang  dilakukan  sebuah organisasi  pada  prinsipnya  adalah  untuk  mempertahankan  eksistensinya  dan mengembangkan organisasi sesuai dengan tujuannya.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi
Penerapan  kinerja  sebuah  organisasi  tidak  terlepas  dari  faktor  yang mempengaruhinya.  Variabel  kinerja  organisasi  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  namun mempunyai  hubungan  dengan  variabel  lainnya.  Secara  umum  faktor  yang mempengaruhi  aktivitas  seseorang  bersumber  dari  dalam  diri  (internal) dan  faktor yang bersumber dari luar diri (eksternal).
Faktor  internal  merupakan  faktor  yang  berhubungan  dengan  sifat-sifat seseorang,  meliputi  sikap,  sifat-sifat  kepribadian,  sifat  fisik,  keinginan  atau motivasi, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan  variabelvariabel  personal  lainnya.  Faktor  eksternal  merupakan  faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang berasal dari lingkungan, kepemimpinan, tindakan-tindakan  rekan  kerja,  jenis  latihan  dan  pengawasan,  sistem  upah  dan lingkungan social (Siagian, 2012).
Selain  faktor  di  atas,  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat  mempengaruhi kinerja  sebuah  organisasi  diantaranya,  sumber  daya  manusia  dalam  organisasi ( human resource) , kompenisasi, dan motivasi (Pawero, 2016). Sumber daya manusia yang memadai akan mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Sumberdaya manusia cenderung memiliki kontribusi terhadap pengembangan sebuah organisasi.
Menurut  Fitzenz  sebagaimana  dikutip  Sudarmanto  menggambarkan human capital dalam perpektif organisasi sebagai berikut (Sudarmanto, 2009):
1. Ciri/  karateristik  yang  dibawa  oleh  seseorang  dalam  pekerjaannya  yang mencakup kecerdasan, energi, sikap positif, dapat di andalkan, komitmen;
2. Kemampuan  untuk  belajar  yang  mencakup  bakat,  imajinasi,  krativitas  dan yang sering disebut kemampuan mencapai hasil melalui orang lain;
3. Motivasi  untuk  berbagi  informasi  dan  pengetahuan  yang  tiada  lain  adalah semangat kelompok dan kecondongan pada sasaran.
Sudarmanto  juga  menjelaskan  bahwa  utnuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan strategis  organisasi,  dibutuhkan  individu  atau  sumber  daya  manusia  yang kompeten, handal,  dan visioner. Sedarmayanti menyebutkan bahwa  peran  sumber daya  manusia  dalam  setiap  proses  kegiatan  organisasi  antara  lain  (Sedarmayanti, 2011):
1. Sebagai  alat  manajemen  dalam  rangka  memberdayakan  berbagai  sumber untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
2. Sebagai  pembaharu  manajemen  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja organisasi.
3. Sebagai  insiator  terhadap  organisasi  dalam  rangka  memanfaatkan  peluang guna meningkatkan dan mengembangkan organisasi.
4. Sebagai  mediator  terhadap  pihak  lain  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja organisasi.
5. Sebagai pemikir dalam rangka pengembangan organisasi.
Selain  sumber  daya  manusia,  kompensasi  juga  mempunyai  pengaruh dalam kinerja  organisasi.  Kompensasi  merupakan  kontra  prestasi  terhadap  penggunaan jasa  atau  tenaga yang  telah diberikan  oleh  seseorang  dalam  melakukan  pekerjaan. Sumber  daya  manusia  yang  memadai  biasanya  berhubungan  erat  dengan kompensasi yang diterima.
Kompensasi dalam sebuah kinerja dapat berupa upah kerja, gaji, tunjangan, dapat  juga  berupa  penghargaan  atau reward. Tujuan  manajemen  kompenisasi menurut  Werter  dan  Davis  sebagaimana  dikutip  Wibowo  adalah  sebagai  berikut (Wibowo, 2012):
1. Memperoleh personel berkualitas
2. Mempertahankan karyawan/ angota yang ada
3. Memastikan keadilan
4. Menghargai perilaku yang diiinginkan
5. Mengawasi biaya
6. Mematuhi peraturan
7. Memfasilitasi saling pengertian
8. Efisiensi administratif selanjutnya

## Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  diskriptif  kualitatif.  Menurut  Moleong,  penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata  dan  bahasa,  pada suatu  konteks  khusus yang  alamiah  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 1995).
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah    kepala  MTs  Alkhairaat  Guraping Kecamatan Oba Utara dan MTs Durian Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan beserta ketua dan pengurus komite masing-masing madrasah. Teknik pengumpulan data  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara kepada subjek penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## Kinerja Komite MTs di Kecamatan Oba Utara
Kinerja  komite  madrasah  Tsanawiyah  di  kecamatan  Oba  Utara  pada prinsipnya mengacu pada tugas dan fungsi yang tertuang pada peraturan yang telah ditetapkan  pemerintah.  Dalam  Kepmendiknas  No.  44/U/  2002  tentang  dewan pendidikan  dan  komite  sekolah,  menyebutkan  bahwa  komite  sekolah  berfungsi sebagai  pemberi  pertimbangan (advisory  agency), pemberi  dukungan (supporting agency), pengontrol (controlling agency), dan mediator.
Pelaksanaan  sebuah  kinerja  organisasi  termasuk  komite  madrasah,  bagi peneliti harus dilacak mulai dari pembentukan dan rekrutmen personalia organisasi
sebagai resource dalam menjalankan kinerja organisasi. Karena secara teoritis salah satu  variabel  yang  mempengaruhi  kinerja  sebuah  organisasi  adalah  sumber  daya manusia.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  penelitian,  komite  MTs  di  kecamatan  Oba Utara  dibentuk  berdasarkan  musyawarah  orang  tua  murid  dengan  pihak  sekolah. Musyawarah  tersebut  memanfaatkan  momentum  penerimaan  buku  laporan pendidikan peserta didik yang dihadiri langsung oleh orang tua /wali siswa.
Kriteria ketua dan pengurus komite yang ditetapkan masih sangat sederhana yaitu  modal  kepedulian.  Artinya  orang-orang  yang  dipercayakan  oleh  forum musyawarah  tersebut  telah  memiliki  modal  dasar  yakni  motivasi  untuk  turut  serta dalam membantu penyelenggaraan pendidikan madrasah.
Implementasi  kinerja  komite  MTs  di  kecamatan  Oba  Utara  umunya  masih berada pada fungsi supporting agency, itu pun masih terbatas pada supporting dana serta sarana prasarana pendidikan.
Tabel 2. Kinerja Komite MTS  Oba Utara sebagai Supporting Agency
MTS Durian MTS Alkhairaat Guraping 1. Membantu pembiayayan konsumsi bagi tenaga honorer 1. Membantu pembiayayan konsumsi bagi tenaga honorer 2. Membuat jalan setapak sekolah 2. Membuat  taman  dan  tempat  santai  di halaman sekolah 3. Membuat lapangan volly ball 3. Membuat lapangan badminton 4. Membuat ruang parkiran 4.      Membuat Kantin Sekolah
5. Merehabilitasi sarana prasarana yang rusak
6. Membantu mensosialisasikan penerimaan siswa baru
7. Membantu kegiatan kesiswaan

## Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian
Peranan komite dalam menjalankan kinerjanya sebagai advisory agency yakni perencanaan sekolah, pelaksanaan program Kurikulum, proses belajar mengajar dan penilaian belum berjalan secara maksimal. Begitu juga dengan controling .
Dalam  melaksanakan  kinerjanya  sebagai mediator ,  komite  madrasah menjalankan  beberapa  kegiatan  diantaranya  Menjadi  penghubung  antara  sekolah dengan  masyarakat,  Membuat  usulan  kebijakan  dan  program  pendidikan  kepada sekolah,  sosialisasi  kebijakan  dan  program  pendidikan  sekolah  terhadap masyarakat.
Peran  komite  madrasah  selain  membantu  pihak  sekolah  dalam  hal  sarana prasarana, komite sekolah juga berperan dalam mensosialisasi setiap kebijakan yang berhubungan  langsung  dengan  orang  tua  siswa  atau  masyarakat.  Jika  ada  hal-hal yang  bersifat  penting  bagi  pengembangan  sekolah  yang  membutuhkan  dukungan orang  tua  siswa,  biasanya  komite  selalu  mengambil  peran.  Hal-hal  seperti  itu  lebih efektif  dilakuka  oleh  komite  sekolah,  karena  komite  sekolah  merupakan  wadah perwakilan  orang  tua  peserta  didik,  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  pendidik  di sekolah tersebut.
Data  tersebut  di  atas  memberikan  gambaran  kinerja  yang  dilakukan  oleh komite  MTs  di  Kecamatan  Oba  Utara.  Keterbatasan  dan  ketidak  efektifan  kinerja komite  MTs  Kecamatan  Oba  Utara  tidak  jauh  beda  dengan  kinerja  komite  di Indonesia  pada  umumnya.  Hasil  penelitian  dari  Yayasan  Satu  Kasta  Karya  (YSKK) sepanjang  tahun  2014-2015,  tercatat  tujuh  temuan  menarik  kondisi  kelembagaan dan kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di Indonesia:
1. Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah belum optimal
2. Sebagian besar pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah belum demokratis
3. Kemandirian dewan pendidikan dan komite sekolah masih setengah hati
4. Pemahaman  yang  lemah  tentang  kedudukan,  peran  dan  fungsi  dewan pendidikan dan komite sekolah
5. Komposisi  keanggotaan  dewan  pendidikan  dan  komite  sekolah  diisi  oleh orang yang tidak memiliki kepentingan langsung dan netral
6. Periode  kepengurusan  dewan  pendidikan  dan  komite  sekolah  yang  tidak jelas
7. Mekanisme kinerja dewan pendidikan dan komite sekolah yang tidak jelas.
Gambaran  tersebut  di  atas  memberikan  indikasi  bahwa  harapan  akan partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pengelolaan  pendidikan  sebagaimana  tertuang dalam  konsep  manajemen  berbasis  sekolah  belum  sepenuhnya  terlaksana  dengan baik .

## Kendala yang Dihadapi Komite MTs Dalam Melaksanakan Kinerjanya
Pelaksanaan  sebuah  kinerja  organisasi  tidak  terlepas  dari  kendala  yang  di hadapi. Dalam pelaksanaan kinerja komite MTs di Oba Utara, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya:

## 1. Minimnya Sumber daya manusia
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  sumberdaya  organisasi memainkan peranan penting dalam menjalankan roda organisasi. Hasil anaisis data penelitian menggambarkan bahwa  keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah  satu  kendala  kinerja  komite  MTs  di  Kecamatan  Oba  Utara. Kepedulian  saja tidak cukup untuk menjalankan roda organisasi komite, tetapi membutuhkan orang yang memilki pemahaman terhadap fungsi komite sehingga kinerja komite tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sesungguhnya.
Pengurus yang dipercayakan untuk mejadi komite sekolah ini pada umumnya belum  memahami  sesungguhnya  peran  dan  fungsi  komite  sebagaimana  tertuang dalam peraturan yang ditetapkan. Kepedulian pemerintah terhadap komite sekolah juga  merupakan  faktor  yang  menyebabkan  minimnya  sumber  daya  manusia  pada pengurus komite sekolah.
Sejatinya sebuah organisasi yang sehat dan berorientasi pada pencapaian visi organisasi  adalah  mempersiapkan  sumber  daya  manusianya.  Idealnya  setelah terbentuknya pengurus komite sekolah, mereka harus diberikan bimbingan khusus oleh pemerintah atau lembaga terkait, sehingga mereka (pengurus) komite sekolah faham akan apa yang mestinya dilakukan.

## 2. Keterbatasan Waktu dan Kesempatan
Kendala  lain  yang  dihadapi  pengurus  komite  MTs  Kecamatan  Oba  Utara adalah keterbatasan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan kinerja organisasi. Kendala  waktu  dan  kesempatan  dimaksud  adalah  tidak  sepenuhnya  pengurus komite MTs selalu aktif dalam setiap kegiatan atau pelaksanaan kinerja komite.
Organisasi komite madrasah merupakan organisasi non profit/ nir laba yang dijalankan  oleh  kepengurusan  untuk  membantu  penyelenggaraan  pendidikan  di sekolah. Sebagai organisasi nir laba yang beranggotakan orang tua siswa dan tokoh masyarakat, tentu mereka memiliki profesei dan pekerjaan yang berbeda.
Kesibukan  dengan  pekerjaan  dan  tugas  pokok  yang  dimilki  oleh  pengurus komite MTs membuat kesempatan kami untuk menjalankan kegiatan dan program komite madrasah terabaikan. Menjalankan kinerja organisasi yang hanya bermodal kepedulian  dan  pengabdian  menjadikan  organisasi  ini  tidak  bisa  memaksa  setiap anggota  dengan  pengurus  lainnya  untuk  selalu  aktif  menjalankan  kinerja keorganisasian.  Berbeda  dengan  organisasi  lain  yang  jelas  mempuyai  kompenisasi yang  jelas,  tentu  dapat  memaksa  dan  mengikat  pengurus  dan  anggotanya  untuk bekerja.
Memang  secara  teoritis  kinerja  juga  sangat  tergantung  pada  kompenisasi dari  sebuah  pekerjaan.  Meskipun  para  pengurus  komite  MTs  bekerja  tanpa mengharapkan  kompenisasi  secara  materi,  namun  kompenisasi  merupakan  bagian dari  stimulus  untuk  membangitkan  motivasi  seseorang  dalam  melakukan  suatu kegiatan.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Kinerja  komite  madrasah  Tsanawiyah  di  Kecamatan  Oba  Utara  belum berjalan  secara  maksimal.  Implementasi  kinerja  komite  MTs  di  kecamatan
Oba  Utara  umunya  masih  berada  pada  fungsi supporting  agency, itu  pun masih terbatas pada supporting dana serta sarana prasarana pendidikan.
2. Kendala yang di hadapi oleh komite madrasah Tsanawiyah di kecamatan Oba Utara  adalah  minimnya  sumberdaya  manusia.  Pengurus  yang  dipercayakan untuk  menjadi  komite  sekolah  ini  pada  umumnya  belum  memahami sesungguhnya  peran  dan  fungsi  komite  sebagaimana  tertuang  dalam peraturan yang ditetapkan. Kepedulian pemerintah terhadap komite sekolah juga merupakan faktor yang menyebabkan minimnya sumber daya manusia pada  pengurus  komite  sekolah.  Faktor  kedua  yang  menjadi  kendala  adalah ketersediaan  waktu  dan  kesempatan  pengurus  komite  dalam  menjalankan tugas dan fungsi komite madrasah.

## Referensi
Al-alak,  B.  A.  S.  T.  (2011).  Gaining  Competitive  Advantage  And  Organizational Performance  Through  Customer  Orientation,  Innovation  Differentiation  And Market  Differentiation. International  Journal  of  Economics  and  Management Sciences , 1 (5).
Barrera, F., & et.all. (2009). Decentralized Decision-Making in Schools The Theory and Evidence  on  School-Based  Management .  The  International  Bank  for Reconstruction and Development.
Basic  Education  Capacity  Trust  Fund  (BEC-TF).  (2011). Meningkatkan  Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia . Sektor Pembangunan Manusia Bank Dunia.
Daeng  Pawero,  A.  M.  V.  (2018).  Analisis  Kritis  Kebijakan  Kurikulum  Antara  KBK, KTSP, dan K-13. Jurnal Ilmiah Iqra ’ , 12 (1), 42. https://doi.org/10.30984/jii.v12i1.889
Hasbullah.  (2010). Otonomi  Pendidikan  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan . Rajawali Press.
M, J., & Echols, H. S. (2008). Kamus Inggris Indonesia . Gramedia Pustaka Utama.
Moleong, L. J. (1995). Metodologi Penelitian Kualitatif . Rosdakarya.
Pawero,  A. M. V. D.  (2016). Strategi  Internasionalisasi  Perguruan  Tinggi  Swasta . UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pawero,  A.  M.  V.  D.  (2017).  Analisis  Kritis  Kebijakan  Standar  Kompetensi  Lulusan (SKL)  Dan  Standar  Isi  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam. Journal  of  Islamic Education Policy , 2 (2), 166.
Sedarmayanti.  (2011). Manajemen  Sumberdaya  Manusia  Reformasi  Birokrasi  dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil . Refika Aditama.
Siagian, S. P. (2012). Fungsi-Fungsi Manajerial . Bumi Aksara.
Soeprijanto. (2010). Pengukuran Kinerja Guru Praktik Kejuruan . CV. Tursina.
Sudarmanto. (2009). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM . Pustaka Pelajar.
Tilaar,  H.  A.  R.  (2009). Kekuasaan  dan  Pendidikan;  Manajemen  pendidikan  Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan . Rineka Cipta.
Tim Redaksi Sinar Grafika. (2007). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 . Sinar Grafika.
Umiraso,  &  Gojali,  I.  (2011). Manajemen  Mutu  Sekolah  di  Era  Otonomi  Pendidikan; Menjual  Mutu  Pendidikan  Dengan  Pendekatan  Quality  Control  bagi  Pelaku Lembaga Pendidikan . Ircisod.
Wibowo. (2012). Manajemen Kinerja . Raja Grafindo Persada.
World  Bank.  (2013). Pelaksanaan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  di  Indonesia .  World Bank.