Shohib Muslim dan Khrisna Hadiwinata , Tinjauan Hukum.............
Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Fatwa Dewan Syariah MUI dalam Usaha Asuransi di Indonesia
Shohib Muslim, Khrisna Hadiwinata Dosen Politeknik Negeri Malang Shohibm27@gmail.com , anefany.novita98@gmail.com
Abstract
The purpose of this study to analyze the regulation that regulates the strength  of  the  law  of  the  national  sharia  board  fatwa  MUI  Number 21/DSN-MUI/X/2001  on  the  implementation  of  sharia  insurance business in Indonesia and to analyze how protection of the law against the  insured  in  case  of  insolvency  of  sharia  insurance  company.  The results of the research indicate that the legal force of the fatwa of the MUI Sharia Council is still very weak, so there is a need for a law-level regulation to accommodate the implementation of sharia insurance in Indonesia. Based on TAP MPR Number III/2000 regarding the source of  National  Law  and  Order  of  Regulation  of  the  Unitary  State  of  the Republic  of  Indonesia  and  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia Number 12 of 2012 on the Establishment of Laws and Regulations, the fatwa  does  not  also  include  the  type  of  state  legislation  Unity  of  the Republic of Indonesia.
Keywords: Sharia Insurance, The Board’s fatwa MUI, Legal Protection.

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  Untuk  menganalisa  regulasi  yang  mengatur mengenai kekuatan hukum fatwa dewan syariah nasional MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001  terhadap  penyelenggaraan  usaha  asuransi syariah  di  Indonesia  serta  menganalisa  Bagaimana  Perlindungan hukum  terhadap  tertanggung  apabila  terjadi  kepailitan  perusahaan asuransi  syariah.  Adapun  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kekuatan  hukum  fatwa    Dewan  Syariah  MUI  tersebut  masih  sangat lemah,  sehingga  diperlukan  adanya  peraturan  setingkat  undang- undang  untuk  mengakomodir  pelaksanaan  asuransi  syariah  di Indonesia.  Berdasarkan  TAP  MPR  Nomor  III  tahun  2000  tentang sumber  Hukum  Nasional  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang- Undangan  NKRI  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, maka  fatwa  tidak  juga  termasuk  jenis  peraturan  perundang- undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kata  Kunci: Asuransi  Syariah,  Fatwa  Dewan  MUI,  Perlindungan Hukum.

## Pendahuluan
Usaha  perasuransian  dewasa  ini  berkembang  sangat  pesat terutama di kota-kota besar. Kebutuhan akan lembaga yang bergerak di  bidang  pengelolaan  resiko  seperti  perusahaan  asuransi  sangat dirasakan  dan  dibutuhkan.  Hal  ini  sebagai  salah  satu  upaya  untuk mengurangi  kerugian  akibat  resiko-resiko  yang  mungkin  timbul dalam  kegiatan  usahanya  yang  dapat  mengancam  kesinambungan usaha, kerugian, kehilangan keuntungan dan tanggung jawab hukum pada  pihak  ketiga.  Peranan  usaha  perasuransian  tidak  saja  sebagai suatu  lembaga  pengelola  resiko,  tetapi  lebih  dari  itu  perusahaan asuransi  juga  merupakan  lembaga  keuangan  bukan  bank  yang  juga menghimpun  dana  masyarakat  sehingga  memiliki  kedudukan  yang strategis dalam pembangunan  dan kehidupan perekonomian dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum.
Menyadari  akan  pentingnya  peranan  yang  sangat  strategis dalam  pembangunan  perekonomian  nasional,  pemerintah  sebagai regulator  perlu  membangun  kepastian  hukum  di  bidang  usaha perasuransian  yakni  dengan  diterbitkannya  Undang-undang  Nomor 2  Tahun  1992 jo Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Usaha  Perasuransian.  Dengan  undang-undang  ini  diharapkan  dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di  bidang  perasuransian  dengan  tidak  mengabaikan  prinsip  usaha yang sehat dan bertanggungjawab, yang dapat mendorong kegiatan perekonomian  sehingga  dapat  meningkatkan  peranan  usaha perasuransian.
Mekanisme  pengelolaan resiko dengan cara pengalihan resiko ( risk  transfering )  selama  ini  dilakukan  oleh  perusahaan  asuransi konvensional.  Namun  dewasa  ini  telah  berkembang  konsep pengelolaan  resiko  secara  dipikul  bersama,  saling  menanggung resiko  ( risk  sharring ).  Proses  hubungan  peserta  (tertanggung) dengan  perusahaan  (penanggung)  dengan  cara  saling  menanggung resiko ini merupakan salah satu konsep dari asuransi syariah 1 . Pertumbuhan  ekonomi  yang  menjadi  tumpuan  bagi perkembangan  dunia  bisnis,  sangat  membutuhkan  berbagai perangkat  hukum  atau  perangkat  peraturan  yang  mampu memberikan kepastian. Demikian halnya dengan pertumbuhan atau perkembangan  asuransi  syariah  ini  diperlukan  perangkat  hukum yang memadai. Untuk hal ini Majelis Ulama Indonesiadengan dewan
1 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syariah  Konsep  dan  Sistem  Operasional , (Jakarta: Gema Insani, 2004), 303.
Shohib Muslim dan Khrisna Hadiwinata , Tinjauan Hukum.............
Syariah Nasional-nya mengeluarkan fatwa  yang bernomor 21/DSN- MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah.
Secara  umum  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia tersebut diatas memberikan penjelasan sebagai berikut :
1. Asuransi  Syariah  (ta’min,  takaful  atau  tadhamun)  adalah  usaha saling  melindungi  dan  tolong  menolong  di  antara  sejumlah orang/pihak  melalui  investasi  dalam  bentuk  asset  atau  tabarru’ yang  memberikan  pola  pengembalian  untuk  menghadapi  resiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai syariah.
2. Akad  yang  sesuai  dengan  syariah  yang  dimaksud  pada  poin  (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (judi),
riba,  dzulm  (penganiayaan),  riswah  (suap),  barang  haram  atau maksiat.
3. Akad  tijarah  adalah  semua  bentuk  akad  yang  dilakukan  untuk tujuan komersil.
4. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan  kebajikan  dan  tolong-menolong,  bukan  semata  untuk tujuan komersial.
5. Premi  adalah  kewajiban  peserta  asuransi  untuk  memberikan sejumlah  dana  kepada  perusahaan  asuransi  sesuai  dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim  adalah  hak  peserta  asuransi  yang  wajib  diberikan  oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
Dengan  dikeluarkannya  fatwa  dewan  Syariah  Nasional  MUI tentang  pedoman  Umum  Asuransi  Syariah,  sepatutnya  mempunyai kekuatan  hukum  yang  mengikat  bagi  lembaga  Asuransi  Syariah  di Indonesia.  Namun  demikian  kedudukan  fatwa  ini  menurut  asumsi penulis belum dapat memberikan kepastian hukum sebagai landasan operasional  asuransi  syariah  di  Indonesia.  Keberadaan  asuransi syariah  di  Indonesia  secara  konstitusi  masih  sangatlah  lemah  dan masih  perlu  adanya  kebijakan  politik  dan  hokum  yang  mendukung dari pemerintah Indonesia saat ini. Hal ini terlihat dari belum adanya peraturan  setingkat  Undang-undang  yang  secara  khusus  mengatur tentang  asuransi  syariah  di  Indonesia.  Atas  dasar  alasan  tersebut maka penulis tertarik membahas Bagaimana kekuatan hukum fatwa dewan syariah nasional MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 terhadap penyelenggaraan  usaha  asuransi  syariah  di  Indonesia  serta Bagaimana  Perlindungan  hukum  terhadap  tertanggung  apabila terjadi kepailitan perusahaan asuransi syariah.

## Pembahasan
Pada  prinsipnya,  asuransi  kerugian  adalah  mekanisme proteksi  atau  perlindungan  dari  risiko  kerugian  keuangan  dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Berikut adalah beberapa definisi  asuransi  menurut  beberapa  sumber 2 .  Menurut  Undang- undang  No.  2  Tahun  1992 jo Undang-undang  No.  40  Tahun  2014 tentang  Usaha  Perasuransian,  Asuransi  atau  pertanggungan  adalah perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih,  dengan  mana  pihak penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung,  dengan menerima  premi  asuransi,  untuk  memberikan  penggantian  kepada tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan,  atau  kehilangan keuntungan  yang  diharapkan,  atau  tanggung  jawab  hukum  kepada pihak  ketiga  yang  mungkin  akan  diderita  tertanggung,  yang  timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :
1. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi  kepada  pihak  penanggung,  sekaligus  atau  secara berangsur-angsur.
2. Pihak  penanggung (insure) yang  berjanji  akan  membayar sejumlah  uang  (santunan)  kepada  pihak  tertanggung,  sekaligus atau  secara  berangsur-angsur  apabila  terjadi  sesuatu  yang mengandung unsur tak tertentu.
3. Suatu  peristiwa (accident) yang  tak  terntentu  (tidak  diketahui sebelumnya).
4. Kepentingan (interest) yang mungkin  akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.
Definisi  asuransi  syari'ah  menurut  Dewan  Syariah  Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah  orang  melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  dan  atau tabarru'  yang  memberikan  pola  pengembalian  untuk  menghadapi risiko/ bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.
Asuransi  Syariah  adalah  sebuah  sistem  dimana  para partisipan/anggota/ peserta mendonasikan/ menghibahkan
sebagian  atau  seluruh  kontribusi  yang  akan  digunakan  untuk membayar  klaim,  jika  terjadi  musibah  yang  dialami  oleh  sebagian partisipan/  anggota/  peserta.  Peranan  perusahaan  disini  hanya sebatas pengelolaan operasional perusahaan asuransi serta investasi
2 Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, ( Jakarta : Bina Aksara, 1989), h 35.
Shohib Muslim dan Khrisna Hadiwinata , Tinjauan Hukum.............
dari  dana-dana/  kontribusi  yang  diterima/dilimpahkan  kepada perusahaan 3 . Perbedaan  Asuransi  Konvensional  dengan  Asuransi  Syariah adalah setiap perjanjian transaksi bisnis di antara pihak-pihak yang melakukannya harus jelas secara hukum ataupun non-hukum untuk mempermudah  jalannya  kegiatan  bisnis  tersebut  saat  ini  dan  masa mendatang.  Akad dalam  praktek muamalah menjadi  dasar  yang menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu  kegiatan  transaksi  secara syariah. Hal tersebut menjadi sangat  menentukan  di dalam  praktek asuransi  syariah.  Akad  antara  perusahaan  dengan  peserta  harus jelas,  menggunakan  akad  jual  beli  ( tadabuli )  atau  tolong  menolong ( takaful ).
Akad  pada  asuransi  konvensional  didasarkan  pada akad tadabuli atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam  asuransi  konvensional  hanya  memenuhi  persyaratan  adanya penjual,  pembeli  dan  barang  yang  diperjual-belikan.  Sedangkan untuk  harga  tidak  dapat  dijelaskan  secara  kuantitas,  berapa  besar premi  yang  harus  dibayarkan  oleh  peserta  asuransi  utnuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan.
Fatwa  merupakan  pendapat  mengenai  suatu  hukum  dalam Islam  yang  merupakan  tanggapan  atau  jawaban  terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya  ikat.  Dengan  kata  lain,  si  peminta  fatwa  baik  perorangan, lembaga  maupun  masyarakat  luas  tidak  harus  mengikuti  isi  atau hukum  dari  fatwa  yang  diberikan  kepadanya.  Hal  ini  disebabkan fatwa  seorang  mufti  atau  ulama  disuatu  tempat  bisa  saja  berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung dinamis karena  merupakan  tanggapan  terhadap  perkembangan  baru  yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu belum tentu dinamis  tetapi  minimal  fatwa  itu  responsive  merupakan  tanggapan terhadap  perkembangan  baru  yang  sedang  dihadapi  masyarakat peminta  fatwa.  Dari  pengertian  diatas  maka  suatu  Fatwa  dapat disimpulkan  sebagai  berikut  :  Merupakan  petuah,nasihat  dari seorang/lembaga  mufti  atau  ulama,  Fatwa  tidak  mempunyai  daya ikat,  peminta  fatwa  baik  perorangan,  lembaga  maupun  masyarakat tidak  harus  mengikuti  isi  atau  hukum  dari  fatwa  yang  diberikan kepadanya,  serta  Fatwa  ulama  disuatu  tempat  bisa  saja  berbeda dengan ulama yang lain ditempat yang sama.
3 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah Konsep...., 23.
Jurnal Qolamuna, Volume 3  Nomor 2 Februari 2018
Dewan  Syariah  Nasional  adalah  Dewan  yang  dibentuk  oleh Majelis  Ulama  Indonesia  untuk  menangani  masalah-masalah  yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.
Kekuatan hukum fatwa dewan syariah nasionl Majelis Ulama Indonesia dalam hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa kedudukan  suatu  Fatwa  yang  berupa  pendapat  mengenai  suatu hukum  dalam  Islam  yang  merupakan  tanggapan  atau  jawaban terhadap  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peminta  fatwa  dan  tidak mempunyai  daya  ikat.  Dengan  kata  lain,  si  peminta  fatwa  baik perorangan,  lembaga  maupun  masyarakat  luas  tidak  harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya.
Jika  dikaitkan  dengan  Sumber  Hukum  Nasional  dan  Tata Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut TAP MPR) Nomor III tahun 2000, maka Fatwa bukan merupakan Sumber Hukum Nasional dan juga bukan merupakan salah satu  urutan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, maka  Fatwa  tidak  juga  termasuk  jenis  peraturan  perundang- undangan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) yakni: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan  adalah  sebagai  berikut  :  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945,  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang,  Peraturan  Pemenntah, Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah.  Dari  pengertian  yang diberikan  oleh  TAP  MPR  No  III  tahun  2000  dan  Undang-Undang Nomor  12  tahun  2012  tersebut  diatas,  maka  jelaslah  kedudukan ataupun  kekuatan  hukum  suatu  Fatwa  dalam  hal  ini  termasuk  juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khususnya Fatwa  Nomor  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman  Umum Asuransi Syariah adalah tidak kuat dalam hukum nasional.
Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi  Syariah  dibuat  dan  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia,  secara  kebenaran  formalnya terpenuhi  karena  Fatwa  tersebut  dibuat  oleh  Dewan  atau  lembaga yang kompeten sesuai kcdudukan, tugas dan wewenangnya.
Kedudukan  Dewan  Syariah  Nasional  adalah  bagian  dari Majelis  Ulama  Indonesia,  yang  beranggotakan  terdiri  dari  para Ulama,  praktisi  dan  para  pakar  dalam  bidang  yang  terkait  dengan muamalah  syariah.  Tugas  Dewan  ini  salah  satunya  adalah
Shohib Muslim dan Khrisna Hadiwinata , Tinjauan Hukum.............
mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah seperti fatwa  tentang  pedoman  umum  asuransi  syariah.  Sedang  wewenang Dewan  Syariah  Nasional  salah  satunya  adalah  mengeluarkan  fatwa yang  menjadi  landasan  bagi  ketentuan/peraturan  yang  dikeluarkan oleh  instansi  yang  berwenang  seperti  Departemen  Keuangan  dan Bank Indonesia.
Kebenaran  formal  terhadap  Fatwa  Nomor  21/DSN- MUI/X/X/2001  tentang  pedoman  umum  asuransi  syariah  ini terpenuhi  secara  hukum  untuk  mengatur  atau  mengikat  terhadap kaum atau masyarakat tertentu. Hal demikian maka jika dihadapkan pada  hukum  negara  maka  kekuatan  hukum  Fatwa  tersebut  masih lemah.  Hal  ini  sesuai  pendapat  Zubairi  Hasan  bahwa  Fatwa  MUI sebagaimana juga fatwa organisasi massa Islam lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan merupakan hukum positif sehingga hanya mengikat masyarakat muslim secara personal saja. Selain itu negara  tidak  berhak  mengeluarkan  sanksi  terhadap  pihak-pihak yang melanggar fatwa tadi 4 . Menurut  pendapat  Hasan  Ali  dijelaskan  bahwa  keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusi sangatlah lemah dan masih perlu adanya political will (kebijakan politik) yang mendukung dari pemerintah Indonesia saat ini. Ini terlihat dengan belum adanya peraturan  setingkat  Undang-Undang  yang  secara  khusus  mengatur tentang  asuransi  syariah  di  lndonesia 5 .  Pendapat  yang  sama  juga disampaikan  oleh  Abdul  Ghofur  Anshori  bahwa  dari  peraturan perundang  yang  ada  tersebut  menunjukan  adanya  kemajuan perangkat  pengaturan  asuransi  syariah,  tetapi  belum  cukup  untuk mengakomodasi  kegiatan  perasuransian  syariah  di  Indonesia ,terutama bila dibandingkan dengan Perbankan Syariah 6 . Kekuatan  hukum  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  dalam  penyelenggaraan  asuransi  syariah  di Indonesia,  menurut  Darus  Badrulzaman  bahwa  deﬁnisi  perjanjian yang  terdapat  di  dalam  ketentuan  diatas  adalah  tidak  lengkap  dan terlalu  luas.  Tidak  lengkap  karena  yang  dirumuskan  itu  hanya mengenai  perjanjian  sepihak  saja.  Terlalu  luas  karena  dapat mencakup  hal-hal  janji  kawin  yaitu  perbuatan  di  dalam  hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga 7 .
4 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah Konsep............., 31.
5 Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis, ( Jakarta: Prenada Media, 2004), 54.
6 Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam............ , 57.
7 Mariam  Darus  Badrulzaman, KUH  Perdata  Buku  III  Hukum  Perikatan dengan Penjelasan , (Bandung: Alumni, 1996),  84.
Dengan  adanya  beberapa  kekurangan  atau  kelemahan  dari pasal  1313  KUHPerdata  seperti  tersebut  diatas,  maka  R.  Setiawan berpendapat  perlu  kiranya  diadakan  perbaikan  definisi  tersebut, yaitu 8 :  Perbuatan  harus  diartikan  sebagai  perbuatan  hukum,  yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Serta Menambah  perkataan  “atau  saling  mengikatkan  dirinya.  Sehingga perumusanya menjadi: persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  atau  saling mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Menurut Subekti  perjanjian  dirumuskan  :  Suatu  perjanjian  adalah  suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atu dimana dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal 9 . Secara umum pengertian perjanjian ini oleh Sri Rejeki Hartono dapat dijabarkan  sebagai  berikut 10 :  Suatu  perbuatan  dengan  mana  satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, Suatu  hubungan  hukum  antara  pihak  ,  atas  dasar  mana  pihak  yang satu (yang berpiutang/kreditur) yang jugaberkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.
Dari  batasan  tersebut  diatas  selanjutnya  oleh,  Sri  Rejeki Hartono menyimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal sebagi berikut 11 :
1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.
2. Perjanjian  menunjukan  adanya  kemampuan  atau  kewenangan menurut hokum
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang  satu  akan  memperoleh  dari  pihak  yang  lain  suatu  prestasi yang  mungkin  memberikan  sesuatu,  melakukan  sesuatu  atau tidak melakukan sesuatu.
4. Dalam  setiap  perjanjian,  kreditur  berhak  atas  prestasi  dari debitur, yang dengan sukarela akan memenuhinya.
5. Bahwa  dalam  setiap  perjanjian  debitur  wajib  dan  bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.
Kelima unsur diatas pada hakekatnya selalu terkandung pada setiap jenis  Perjanjian  termasuk  perjanjian  asuransi.  Asuransi  dalam terminologi  hukum  merupakan  suatu  perjanjian,  oleh  karena  itu
8 R.  Setiawan, Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan,  (Bandung:  Bina  Cipta,  1994), hlm. 101.
9 R. Subekti, Hukum Perjanjian , (Jakarta: lntermasa, 1990), 35.
10 Sri  Rejeki  Hartono, Hukum  Asuransi  dan  Perusahaan  Asuransi ,  (Jakarta: Sinar Graﬁka, 1997),  54.
11 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi............., 55
Shohib Muslim dan Khrisna Hadiwinata , Tinjauan Hukum.............
pengertian  dasar  perjanjian  seperti  tersebut  diatas  sebagai  acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi.
Asuransi  sebagai  suatu  perjanjian  maka  secara  hukum menganut  sistem  terbuka.  Dalam  sistem  terbuka  artinya memberikan  kebebasan  yang  seluas  luasnya  kepada  para  pihak untuk  mengadakan  perjanjian  yang  berisi  apa  saja,  asalkan  tidak melanggar  ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Menurut  Subekti, sistem  terbuka  yang  mengandung  suatu  asas  kebebasan  membuat perjanjian  dalam  KUH  Perdata  disimpulkan  dalaln  pasal  1338  ayat (1)  yang  bcrbunyi  demikian:  “Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya” 12 . Dengan  menekankan  pada  perkataan  semua,  maka  pasal  tersebut seolah-olah  berisikan  suatu  pernyataan  kepada  masyarakat  bahwa kita dibolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau  tentang  apa  saja)  dan  perjanjian  itu  akan  mengikat  mereka yang  membuatnya  seperti  undang-undang.  Atau  dengan  perkataan lain:  Dalam  soal  perjanjian,  kita  diperbolehkan  membuat  undang- undang bagi kita sendiri.
Menurut  Agus  Prawoto  ketentuan  pasal  itu  dapat  tidak diindahkan  mengingat  bahwa  pasal  tersebut  dengan  kurang  tepat telah  mengklasiﬁkasikan  perjanjian  asuransi  sebagai  perjanjian untung-untungan  yang  merupakan  perjanjian  yang  mengandung unsur spekulasi. Risiko spekulasi tidak dapat diasuransikan 13 . Begitu pula pendapat Emmy Pangaribuan Simanjuntak bahwa dimasukannya  perjanjian  asuransi  ke  dalam  perjanjian  untung- untungan  segolongan  dengan  perjudian  dan  pertaruhan  adalah kurang  tepat.  Dijelaskan  bahwa  di  dalam  perjanjian  untung- untungan  ( kansovereenkomst )  itu  para  pihak  secara  sengaja  dan sadar  menjalani  suatu  kesempatan  untung-untungan  dimana prestasi secara timbal balik tidak seimbang dan perjanjian ini bukan pula termasuk hibah 14 .
Lebih  tegas  dikemukakan  oleh  Sri  Rejeki  Hartono  bahwa meskipun perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum  oleh  KUH  Perdata  disebutkan  sebagai  salah  satu  bentuk perjanjian untung-untungan, sebenamya merupakan satu penerapan yang  sama  sekali  tidak  tepat.  Disamping  itu  tidak  tepat  juga
12 R. Subekti, Aneka Perjanjian , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 78.
13 Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam............ ,  89.
14 Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak, Hukum  Pertanggungan, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1990), 67.
bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  yang  harus  dipenuhi  dalam perjanjian asuransi itu sendiri 15 .
Menurut  Man  Supannan  dan  Endang  melihat  rumusan  pasal 246  KUHD  diatas  dapat  diketahui  unsur-unsur  yang  harus dipcrhatikan  dalam  asuransi  adalah 16 :  Perjanjian,  kewajiban Tertanggung membayar Premi, kewajiban Penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang dan adanya peristiwa yangbelum pasti.
Unsur  –  unsur  seperti  tersebut  diatas  merupakan  ciri-ciri khusus  karakteristik  perjanjian  asuransi  yang  membedakannya dengan perjanjian pada umumnya.
Dari  hal-hal  diatas  sependapat  dengan  Mashudi  dan  Moch. Chidir Ali bahwa perjanjian asuransi berbentuk 17 :
1. Suatu perjanjian tertentu,  yang dapat  dilihat dalam pasal : 1313 BW  (KUH  Perdata),  suatu  perjanjian/persetujuan  adalah perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 2. Perjanjian timbal balik.
3. Yang  berarti  :  bahwa  masing-masing  pihak  berjanji  akan melakukan  sesuatu  bagi  pihak  lain.  Maka  dalam  asuransi,  pihak tertanggung  berjanji  akan  membayar  uang  premi  dan  pihak penanggung  akan  membayar  sejumlah  uang,  apabila  suatu peristiwa tertentu akan terjadi. 4. Perjanjian yang bersifat konsensuil:
5. Yaitu  dianggap  terbentuk  dengan  nama/telah  adanya  kata sepakat belaka antara kedua belah pihak, seperti yang tercantum dalam 257 ayat 1 WvK (KUHD): “perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak-hak dan kewajiban bertimbal balik dari  si  penanggung  dan  si  tertanggung  mulai  berlaku  semenjak saat  itu  bahkan  sebelum  polisnya  ditandatangani.  Ditutupnya perjanjian  menerbitkan  kewajiban  bagi  si  penanggung  untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada si tertangung.
6. Persetujuan/perjanjian formil.
15 Sri  Rejeki  Hartono, Hukum  Asuransi  dan  Perusahaan  Asuransi ,  (Jakarta: Sinar Graﬁka, 1997), 65
16 Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung  Asuransi  Deposito,  Usaha  Perasuransian, (Bandung: Alumni,  2003), 43. 17 H.  Mashudi  dan  Moch  Chaidir  Ali, Hukum  Asuransi ,  (Bandung:  Mandar Maju, 1998), 12.
Shohib Muslim dan Khrisna Hadiwinata , Tinjauan Hukum.............
7. Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pasal  255  WvK  (KUHD)  :  suatu asuransi  harus  dibuat  secara  tertulis  dalam  suatu  akta  yang disebut polis.
Selain syarat umum dan syarat khusus seperti tersebut diatas lebih  tegas  disebutkan  oleh  Abdulkadir  Muhammad  bahwa  ada syarat  mutlak  untuk  mencantumkan  perjanjian  asuransi dilaksanakan atau tidak yaitu premi asuransi. Menurut pendapatnya bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada  penanggung. Dalam hubungan  hukum  asuransi penanggung menerima  pengalihan  risiko  dari  tertanggung  dan  tertanggung membayar sejumlah premi imbalannya. Apabila premi tidak dibayar asuransi dapat dibatalkan atau setidak tidaknya asuransi tidak jalan. Jika  terjadi  kerugian  penanggung  tidak  berkewajiban  membayar klaim tertanggung bila premi belum terbayar 18 .
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Herman  Darmawi  bahwa yang  dijual  oleh  perusahaan  asuransi  adalah  janji-janji  yang dicantumkan  dalam  suatu  kontrak  yang  dikenal  dengan  sebutan polis.  Kontrak  asuransi  merumuskan  kapan  perusahaan  asuransi akan  membayar  yang  ditanggung  dan  jumlah  yang  akan dibayarkan 19 .
Dari  pembahasan  ketentuan  pasal  257  KUHD  dimuka  maka penulis  berkesimpulan  bahwa  polis  itu  bukan  merupakan  syarat mutlak, akan tetapi dengan terjadinya kesepakatan para pihak yang diatur  dalam  pasal  1320  KUHPerdata,  maka  perjanjian asuransi/pertanggungan  dapat  dikatakan  telah  terbentuk  atau terjadi. Kesimpulan ini hendaknya tidak diartikan bahwa polis bukan merupakan syarat mutlak, juga jangan diartikan bahwa adanya polis tersebut tidak penting. Oleh karena itu polis merupakan bukti yang sempurna  tentang  apa  yang  mereka  perjanjikan,  dan  tanpa  polis pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.
Dalam  praktek  asuransi,  hampir  tidak  ada  perjanjian pertanggungan  dibuat  tanpa  dibuatnya  polis.  Polis  itu  hanya merumuskan  isi  dari  perjanjian  antara  para  pihak,  sehingga  polis merupakan  alat  bukti  tentang  isi  perjanjian.  Dengan  maksud  untuk mempermudah  pembuktian  adanya  pertanggungan  itu  maka beberapa  perusahaan  asuransi  telah  mempunyai  polis  standar.  Di dalam polis standar ini isi polis telah diberi rumusan secara spesiﬁk
18 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia , (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2002), 23.
19 Hennan Damawi, Manajemen Asuransi , (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 14.
Jurnal Qolamuna, Volume 3  Nomor 2 Februari 2018
dan  sepihak  oleh  penanggung,  sehingga  menyerupai  perjanjian standar.
Ketentuan  dalam  KUHPerdata pasal  1774  bahwa pertanggungan/asuransi  termasuk  dalam  kategori  perjanjian untung-untungan adalah tidak berlaku bagi asuransi syariah karena adanya  unsur  perjudian/ maisyir yang  tidak  diperkenankan  dalam ajaran Islam.
Mengenai  deﬁnisi  asuransi  yang  terdapat  pada  Pasal  246
KUHD dan diperluas dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang  Usaha  Perasuransian  bahwa  dalam  KUHD  secara  eksplisit hanya  melingkupi  asuransi  kerugian,  sedangkan  dalam  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 sudah melingkupi asuransi\kerugian dan  asuransi  jiwa.  Semuanya  itu  belum  sesuai  dengan  prinsip  yang ada dalam Islam, karena didalamnya paling tidak terdapat dua unsur yang  dilarang  dalam  Islam  yaitu  Unsur Maisyir dan  Unsur Ghoror. Sementara itu Islam menekankan setiap bahwa setia transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang, yaitu unsur perjudian  ( maisyr ),  unsur  ketidak  jelasan  ( gharar ),  unsur  riba,  dan unsur bathil 20 .
Mengenai perjanjian asuransi syariah ini dalam Fatwa Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  21/DSN- MUI/X/2001  tentang  Pedoman  Asuransi  Syariah,  dikatakan  bahwa asuransi syariah ( ta’min, takaful ,atau tadhamun ) adalah usaha saling melindungi  dan  tolong  menolong  diantara  sejumlah  orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ tabarru’ yang memberi pola pengembalian  untuk  menghadapi  risiko  tertentu  melalui  akad (perikatan)  yang  sesuai  dengan  syariah.  Akad  yang  menjadi  dasar bagi  setiap  transaksi  termasuk  yang  lazim  disebut  dengan  polis harus  disesuaikan  dengan  prinsip  syariah.  Oleh  karena  itu  dalam pembuatan  polis  asuransi  dapat  menetapkan  akad-akad  tradisional Islam, baik itu akad tijarah maupun akad tabarru’ .
Menurut  Abddul  Ghofur  Anshori,  terdapat  7  (tujuh) perbedaan  mendasar  antara  asuransi  syariah  dengan  asuransi konvensional, yakni 21 :
1. Asuransi Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas  mengawasi  produk  yang  dipasarkan  dan  sekaligus
20 Husain Husain Syahataf, Asuransi Dalam Perpestif Syariah , (Jakarta: Sinar Graﬁka Offset, Jakarta, 2006), 121.
21 Abdul  Ghofur  Anshori, Asuransi  Syariah  di  Indonesia  Regulasi  dan Operasionalnya  di  dalam  kerangka  Hukum  Positif  di  Indonesia ,  (Yogyakarta:  UII Pers, 2008), 101.
Shohib Muslim dan Khrisna Hadiwinata , Tinjauan Hukum.............
terhadap pengelolaan investasi dana yang terkumpul dari premi yang  dibayarkan  oleh  peserta,  sedangkan  dalam  asuransi konvensional tidak ada dewan yang sejenis.
2. Akad  yang  dilaksanakan  pada  asuransi  syariah  berdasarkan tolong-menolong  (akad  taawuniah),  sedangkan  pada  asuransi konvensional didasarkan pada akad jual beli.
3. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan akad bagi hasil (mudharabah), sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga sebagai dasar perhitungan investasinya sehingga termasuk riba.
4. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan  hanya  sebagai  pemegang  amanah  untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional dana yang terkumpul dari  nasabah  berupa  premi  menjadi  milik  perusahaan,  sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
5. Dalam  mekanismenya  asuransi  syariah  tidak  mengenal  dana hangus  sebagaimana  yang  terjadi  pada  asuransi  konvensional. Jika  pada  masa  kontrak  peserta  tidak  dapat  melanjutkan pembayaran  premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing  period ,  maka  dana  yang  dimasukan  dapat  diambil kembali,  kecuali  dana yang memang telah diniatkan untuk dana tabarru’.
6. Pembayaran  klaim  pada  asuransi  syariah  diambil  dari  dana tabarru’ (dana  kebajikan) seluruh  peserta yang sejak awal  telah diiklaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana  tolong-menolong  diantara  peserta  bila  terjadi  musibah.
Sedangkan  pada  asuransi  konvensional  pembayaran  klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.
7. Pembagian  keuntungan  pada  asuransi  syariah  dibagi  antara perusahaan  dengan  peserta  sesuai  prinsip  bagi  hasil (mudharabah)  dengan  proporsi  yang  telah  ditentukan. Sedangkan  pada  asuransi  konvensional  seluruh  keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
Perbedaan  penyelenggaraan  antara  asuransi  syariah  dengan asuransi  konvensional  dapat  dilihat  pada  tabel  dibawah  ini  sebagai berikut 22 :
22 Husain Husain Syahataf, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam............ ,98.
Tabel 1  Perbedaan terpenting Asuransi Konvensional dengan
Asuransi Syariah. No  Perusahaan Jasa Asuransi Perusahaan Asuransi Kolektif Islam 1 Orientasi Bisnis Orientasi tolong-menolong dalam  kebajikan  dan  dengan niat menyumbang. 2 Menjalankan  jasa  asuransi dengan orientasi memperoleh keuntungan ( profit oriented ) Menjalakan  jasa  asuransi dengan  orientasi  menjalin kerjasama  diantara  pemilik saham (anggota) dan mengembalikan kelebihan dana  yang  tersisa  kepada mereka. 3 Menjalankan  segala  bentuk asuransi Hanya  menjalankan  jenis asuransi  yang  sah  menurut syariat  serta  dalam  hal-hal yang halal dan baik. 4 Tidak  memperdulikan  halal dan haram Disiplin  menaati  hukum  dan prinisp syariat Islam. 5 Tidak tunduk pada mekanisme pengawasan syariat Tunduk  pada  mekanisme pengawasan syariat. 6 Ada  dikotomi  (pembagian hasil usaha) antara penangguing  yang  menjadi pemilik  perusahaan  dengan nasabah (tertanggung) yang membeli polis asuransi. Setiap anggota dianggap sebagai penanggung sekaligus tertanggung.
Bentuk  Kekuatan  Hukum  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Perjanjian  Asuransi  Syariah,  yaitu pada  perkembangannya,  asuransi  syariah  ini  tidak  saja  diproduksi dan dikonsumsi oleh perusahaan yang berbasis Islam maupun kaum muslimin  saja,  namun  tidak  sedikit  pula  operator  asuransi  syariah yang  secara  spesiﬁk  berbasis    Islam  atau  bahkan  perusahaan  joint venture  seperti  tersebut  diatas  juga  mengeluarkan  produk  syariah. Begitu pula konsumen dari produk syariah ini tidak saja dipakai oleh orang muslim saja, akan tetapi juga oleh non muslim.
Oleh karena itu agar fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum dalam perjanjian asuransi syariah ini, maka dapat dilihat pada :
Shohib Muslim dan Khrisna Hadiwinata , Tinjauan Hukum.............

## 1. Sifat Perjanjian Asuransi Syariah
Asuransi  dalam  terminologi  hukum  merupakan  suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar  dari  perjanjian.  Sebagai  suatu  perjanjian  maka  perjanjian asuransi  dalam  hal  ini  asuransi  syariah  menganut  sistem  terbuka, yakni  memberikan  kebebasan  yang  seluas  luasnya  kepada  para pihak untuk mengadakan  perjanjian yang berisi apa saja, asal  tidak melanggar  ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Dalam  perjanjian asuransi  syariah  ini  para  pihak  telah  membuat  syarat  umum  yang menetapkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  ini sebagai  rujukan  ketentuan  aturan  disamping  KUHD.  Sedang ketentuan-ketentuan  dalam  Fatwa  tersebut  tidaklah  bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
Dengan  sistem  perjanjian  terbuka  dan  dimasukannya  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  kedalam  syarat Perjanjian asurani syariah maka kekuatan hukum dari fatwa tersebut menjadi  mengikat  para  pihak,  sebagaimana  ketetapan  dalam  pasal 1338 KUHPerdata bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.
2. Perjanjian Asuransi Syariah Berasaskan Konsensualitas
Sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320  KUHPerdata,  maka  perjanjian  asuransi  syariah  akan  menjadi sah setelah adanya kesepakatan para pihak mengenai isi dan pokok yang  diperjanjikan.  Dalam  hal  ini  salah  satu  syarat  umum  yang disepakati  dalam  perjanjian  asuransi  syariah  dituangkan  adanya ketentuan  tentang  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia sebagai rujukan disamping ketentuan pada KUHD. Dengan disepakatinya  ketentuan  tentang  Fatwa  tersebut  oleh  para  pihak maka  ketentuan-ketentuan  Fatwa  Deawan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia tersebut mempunyai kekuatan mengikat.
3. Perjanjian Asuransi Syariah Berbentuk Formil
Seperti  yang  dirumuskan  dalam  pasal  255  KUHD  bahwa: “Suatu  asuransi  harus  dibuat  secara  tertulis  dalam  suatu  akta  yang disebut polis”.
Polis sebagai alat bukti tetulis maka isi polis dalam hal ini polis asuransi syariah harus jelas yang berisi hak dan kewajiban masing– masing  pihak  yakni  tertanggung/peserta  dengan  penanggung.  Polis asuransi  syariah  memuat  kesepakatan-kesepakatan  mengenai syarat-syarat  khusus  dan  janji-janji  khusus,  termasuk  dalam  hal  ini adanya ketentuan yang memuat adanya rujukan hukum jika terdapat hal-hal  yang  belum  cukup  dalam  polis  ini,  yakni  mengacu  pada
Jurnal Qolamuna, Volume 3  Nomor 2 Februari 2018
ketentuan-ketentuan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia dan KUHD.
Dengan  adanya  ketentuan  dalam  polis  (  umumnya  di  pasal Penutup Polis) yang merujuk tentang Fatwa Dewan Syanah Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  ini,  maka  ketentuan  Fatwa  tersebut mengikat para pihak yang membuat perjanjian.
Hal-hal seperti tersebut diatas adalah yang menjadikan Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  dapat  mengikat dalam perjanjian asuransi syariah dan menjadi landasan operasional usaha asuransi syariah di Indonesia.

## Kesimpulan
Berdasarkan TAP MPR Nomor III tahun 2000  tentang sumber Hukum  Nasional  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  12  tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  maka  fatwa  tidak  juga  termasuk  jenis peraturan  perundang-undangan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Dengan demikian kekuatan hukum fatwa tersebut dalam hal  ini  termasuk  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia terhadap hukum negara sangat lemah.
Dengan  sistem  perjanjian  asuransi  terbuka  maka  dengan dimasukannya  ketentuan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  kedalam  syarat-syarat  umum  perjanjian,  maka kekuatan  hukum  dari  fatwa  tersebut  menjadi  mengikat  para  pihak sesuai ketetpan pasal 1338 KUH Perdata.Perjanjian asuransi Syariah berasaskan Konsensualitas. Dengan disepakatinya tentang ketentuan fatwa  dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  merupakan bagian  dari  syarat  umum  penjanjian  asuransi  syariah,  maka kekuatan hukum dari fatwa tersebut menjadi mengikat para pihak.
Shohib Muslim dan Khrisna Hadiwinata , Tinjauan Hukum.............

## Daftar Pustaka
Abdul  Ghofur  Anshori,  2008. Asuransi  Syariah  di  Indonesia  Regulasi dan  Operasionalnya  di  dalam  Kerangka  Hukum  Positif  di Indonesia . UII Pers, Yogyakarta.
Abdulkadir  Muhammad,  2002. Hukum  Asuransi  Indonesia .  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Djoko Prakoso, 1989 . Hukum Asuransi Indonesia. Bina Aksara, Jakarta.
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990. Hukum Pertanggungan. Seksi Hukum  Dagang  Fakultas  Hukum  Universitas  Gajah  Mada, Yogyakarta.
Hasan  Ali,  2004. Asuransi  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Suatu Tinjauan  Analisis  Historis,  Teoritis  &  Praktis .  Prenada  Media,
Jakarta.
H.  Mashudi  dan  Moch  Chaidir  Ali,  1998. Hukum  Asuransi .  Mandar Maju, Bandung.
Hennan Damawi, 2004. Manajemen Asuransi . Bumi Aksara, Jakarta.
Husain  Syahataf,  2006. Asuransi  Dalam  Perpestif  Syariah .  Sinar Graﬁka Offset, Jakarta.
Man  Suparman  Sastrawidjaja  dan  Endang,  2003. Hukum  Asuransi Perlindungan  Tertanggung  Asuransi  Deposito,  Usaha Perasuransian. Alumni, Bandung.
Mariam  Darus  Badrulzaman,  1996. KUHPerdata  Buku  III  Hukum Perikatan dengan Penjelasan . Alumni, Bandung.
Muhammad  Syakir  Sula,  2004. Asuransi  Syariah  Konsep  dan  Sistem Operasional . Gema Insani, Jakarta.
R.  Setiawan,  1994. Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan .  Bina  Cipta, Bandung.
R. Subekti, 1995. Aneka Perjanjian . Citra Aditya Bakti, Bandung.
R. Subekti, 1990. Hukum Perjanjian . lntermasa, Jakarta.
Sri Rejeki Hartono, l997. Hukum Asuransi dan  Perusahaan Asuransi . Sinar Graﬁka, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan :
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  III  Tahun  2000 Tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan Perundang Undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.
R. Subekti dan R. Tjipto Sudibio, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Pradnya Paramila, Jakarta.
Siti  Soemarti  Hartono, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan Peraturan  Kepailita n,  Seksi  Hukum  Dagang  Fakultas  Hukum Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
Asosiasi Broker Asuransi Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992  tentang  Usaha  Perasuransian  dan  Peraturan Pelaksanaan tentang Usaha Perasuransian.
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 422/KMK06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan . Reasuransi.
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 424/KMK 06/2003 tentang Kesehatan  Keuangan  Perusahaan  Asuransi  dan  Perusahaan reasuransi.
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 426/KMK06/2003 tentang Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Perusahaan  Asurani  dan Perusahaan Reasuransi .
Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Lembaga  Keuangan  No.
Kep.4499/LK/2000 tentang  Jenis,  Penilaian  dan  Pembatasan Investasi  Perusahaan  Asuransi  dan  Perusahaan  Reasuransi dengan Sistem Syariah.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Tentang  Pedoman  Umum  Asuransi Syariah.