Missio Ecclesiae, 3(1), April  2014, 86-103

## KAJIAN TENTANG PERATURAN DAERAH (PERDA) BERNUANSA AGAMA DAN MASA DEPAN HARMONISASI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA
I Gusti Ngurah Oka

## PENDAHULUAN
Keputusan  politik  pemerintah  Indonesia  dalam  memberlakukan Otonomi  Daerah  (Otda)  yang  dimulai  sejak  tahun  2001  telah memungkinkan  lahirnya  produk-produk  hukum  lokal  dengan  nuansa syariah  Islam.  Sebagian  kalangan  mengkhawatirkan  munculnya  Peraturan Daerah,  seperti  tentang  kewajiban  mengenakan  busana  Muslim  atau kewajiban  membaca  Al-Qur'an,  berpotensi  membunuh  keberagaman  dan bersifat  diskriminatif.  Namun  beberapa  penguasa  daerah  mengaku  Perda- perda itu mampu menekan angka kejahatan dan meningkatkan moralitas Keinginan  tersebut  semakin  kuat  ketika  secara  yuridis  formal melalui  undang-undang  nomor  44  tahun  1999  dan  undang-undang  nomor 18 tahun 2001, pemerintah memperkenankan pelaksanaan syari’at Islam di Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD).  Sikap  ini  kemudian  dibalas dengan  Raperda  berdasarkan  Injil  di  Kabupaten  Manokwari,  Papua  Barat. Di  antara  pasal-pasal  yang  kontroversial  adalah  Pasal  26  yang  mengatur bahwa  “pemerintah  dapat  memasang  simbol  agama  di  tempat  umum  dan perkantoran.” Pasal 30 melarang “pembangunan rumah ibadah agama lain jika  sudah  ada  Gereja.”  Juga  larangan  penggunaan  jilbab  dan mengumandangkan azan keras-keras.

## POKOK PERMASALAHAN
Perda-perda bernuansa agama secara de facto telah diberlakukan di 58  kabupaten/kota.  Jika  isi  dari  Perda-perda  tersebut  kita  cermati,  maka dapat memunculkan benih-benih perpecahan bangsa yang menjadi ancaman bagi  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Pendekatan Perda-perda  tersebut  lebih  bernuansa  sektarian,  tidak  mengedepankan pendekatan  kebangsaan.  Selain  itu  setiap  Perda  yang  dibuat  harus  sesuai dengan  undang-undang  di  atasnya,  yaitu  harus  bersifat  Bhineka  Tunggal Ika, tidak memisah-misahkan agama, suku, ras, dan gender. Di samping itu
beberapa kebijakan yang tidak bisa diatur oleh peraturan daerah, mengenai keamanan,  tentang  fiskal  atau  keuangan,  tentang  pelabuhan,  dan  tentang agama  yang  merupakan  wewenang  pemerintah  pusat.  Namun  Perda-perda itu justru mengatur hal-hal tersebut, misalnya soal agama.
Perda  syariat  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  kalangan masyarakat luas,  para  alim  ulama,  dan  para  pejabat  pemerintah  (eksekutif,  legislatif, yudikatif).  Perda  ini  menimbulkan  keresahan  dan  kegelisahan  di  kalangan masyarakat  luas,  khususnya  pada  kelompok  masyarakat  minoritas  dan kelompok  yang  rentan  terhadap  dampak  dari  penerapan  Perda  tersebut seperti  golongan  masyarakat  miskin.  Adanya  golongan  pro-kontra mengindikasikan  penyusunan  Perda  syariat  belum  melibatkan  publik seluas-luasnya.  Sebagian  orang  menilai  para  pembuat  Perda  cenderung bersikap arogan dan elitis (tertutup).
Pemerintah  daerah  semestinya  berfungsi  sebagai  fasilitator  dalam pelayanan  publik  sehingga  kepentingan  publik  harus  lebih  diutamakan. Pemda  dan  DPRD  dalam  membuat  Perda  seharusnya  mendengarkan sebanyak  mungkin  aspirasi  dan  pendapat  serta  keinginan  masyarakat. Dengan melibatkan partisipasi publik ini, Perda-perda  yang disusun ketika disahkan tidak mengundang reaksi atau penolakan dari elemen masyarakat. Di sini diperlukan kepekaan dalam mengakomodir aspirasi rakyat, sehingga pada  saat  Perda  diberlakukan  tidak  mendapat  reaksi  yang  tajam  dari masyarakat. Beberapa pokok permasalahan Perda syariat yang diterapkan di berbagai daerah, di antaranya sebagai berikut.

## Segi Tertib Hukum di Indonesia
Perda  syariat  tidak  sesuai  dengan  UU  No.  10/2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena dari segi penjaringan aspirasi  tidak  utuh.  Proses  penjaringan  mengandung  “manipulasi”  karena mendatangkan orang luar untuk membawa aspirasi yang kemudian diklaim sebagai  aspirasi  masyarakat.  UU  No.  10  secara  jelas  menyebutkan  hirarki peraturan berdasar UU itu. Perda jelas ada di bawah UU No.32/2004, yang mengatakan bahwa masalah keagamaan adalah masalah pusat. Jika masalah keagamaan  diatur  dalam  Perda,  berarti  bisa  diintepretasikan  kewenangan pusat diambil alih oleh daerah.

## Segi Legal Drafting
Perda  ini  bersumber  dari  hukum  Islam.  Karena  tidak  ada    dalam Undang-Undang  Dasar  (UUD)  atau  Undang-undang  (UU)  yang
menyebutkan  Al-Quran  dan  Hadits  menjadi  pertimbangan  Perda.  Dengan demikian  Perda  melecehkan  Al-Quran  dan  Hadits,  karena  sesungguhnya Perda  ada  di  hirarki  peraturan  paling  bawah  menurut  UU  No.  10/2004. Apalagi,  Perda  sejenis  hanya  menyalin  dari  daerah  lain  dan  hanya  diganti judulnya.

## Segi Moral-Politis
Pembuatan  Perda  syariat  terkesan  hanya  untuk  menarik  simpati masyarakat  menjelang  pilkada.  Karena  dari  segi  substansi,  jelas  tidak signifikan  di  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  kenyataannya  beragam, tidak  prioritas  dan  sangat  prosedural.  Seperti  Propinsi  Kalimantan  Selatan yang  membuat  Perda  Jumat  Khusu’,  Raperda  Larangan  Mandi  di  Sungai dan Perda Ramadhan, lain halnya jika Perda ditujukan untuk memberantas korupsi  pejabat  yang  tentu  lebih  bernuansa  syariat,  menyeluruh  dan mendesak.

## Segi Stabilitas Keamanan
Perda  syariat  jika  tidak  disosialisasikan  secara  transparan  dapat memperuncing  perbedaan  pandangan  atau  persepsi masyarakat,  khususnya pada  kelompok  pro-kontra  serta  menimbulkan  kecurigaan  di  antara  dua kelompok tersebut dengan berbagai tuduhan motif yang melatarbelakangi.

## Segi Rasa Keadilan Masyarakat
Perda  syariat  bila  dalam  implementasinya  tidak  mengakomodir suara-suara  dari  kelompok  yang  merasa  dirugikan  atau  mencari  solusi secara  komprehensif,  maka  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  dampak negatif  dan  merugikan  kehidupan  dan  penghidupan  kelompok-kelompok tertentu,  seperti:  kaum  perempuan,  para  pelajar,  pegawai  atau  karyawan, serta kelompok-kelompok yang rentan secara ekonomis.

## PENGERTIAN PERDA BERNUANSA AGAMA
Secara  umum  Perda  bernuansa  agama  dapat  dipahami  dalam beberapa pengertian sebagai berikut.
Pertama ,  peraturan  daerah  yang  diberlakukan  khusus  untuk  agama tertentu  saja,  misalnya  untuk  umat  Islam,  Kristen,  Hindu,  Buddha,  atau Kong Hu Chu.
Kedua ,  peraturan  daerah  yang  bersifat  eksklusif  yang  merupakan peraturan yang cenderung kepada aturan salah satu agama saja.
Ketiga , segala Perda yang berkaitan dengan ajaran agama. Misalkan agama  Islam  melarang  pelacuran  maka  segala  Perda  yang  melarang pelacuran  adalah  Perda  syariat.  Karena  agama  Kristen  mengajarkan monogami tulen, maka setiap Perda yang menyuruh pegawai negeri untuk hanya mempunyai satu istri saja adalah Perda bernuansa syariat Kristen.
Keempat ,  segala  Peraturan  Daerah  yang  disepakati  antar  ulama (Islam)  dan  umara  dengan  DPRD  setempat  yang  menjurus  kepada mayoritas, bukan partai.
Kelima ,  segala  Peraturan  Daerah  yang  diajukan  oleh  partai berasaskan Pancasila (seperti Golkar) tetapi mayoritasnya muslim
Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Perda bernuansa  agama  adalah  Peraturan  Daerah  yang  isinya  cenderung memberlakukan  aturan-aturan  yang  berasal  dari  ajaran  salah  satu  agama tertentu.

## PERDA BENUANSA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
Ratifikasi  Perda  bernuansa  agama  di  sejumlah  daerah  menjadi sorotan publik karena tidak menyentuh masalah yang substansial, tapi lebih bersifat simbolistik. Perda ini dianggap bertentangan dengan sistem Hukum Nasional.  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  sudah diatur  peraturan  mengenai  pelacuran,  minuman  keras  dan  perjudian, sehingga Perda bernuansa agama dipandang hanya pengulangan yang tidak perlu dari KUHP.
Di  tingkat  nasional,  argumen  yang  sering  dikemukakan  para pembela  syariat  adalah  bahwa  hukum  nasional  kita  merupakan  warisan penjajah  sehingga  perlu  diganti  dengan  hukum  yang  lebih  berakar  pada nilai-nilai  Islami.  Tidak  dipungkiri  bahwa  KUHP  kita  adalah  warisan kolonial  Belanda,  dan  banyak  titik  lemah  dalam  hukum  nasional  kita, termasuk  KUHP-nya.  Maka  sejak  tahun  1980-an  dibentuk  badan  untuk melakukan  revisi  KUHP  tersebut.  Namun  peraturan  undang-undang  yang berlaku  adalah  selama  hukum  yang  baru  belum  jadi  dan  belum diberlakukan, maka peraturan yang lama tetap berlaku secara sah.
Perlu  dipahami  bahwa  konstitusi,  hukum  nasional,  maupun  Perda tidak  boleh  didasarkan  pada  nilai-nilai  komunal  yang  tunggal.  Hukum seharusnya  dibangun  di  atas  semua  sendi  kemajemukan  bangsa  yang mengedepankan  nilai  keadilan  sosial.  Jika  proses  lahirnya  Perda  syariat sesuai  dengan  koridor  dan  prosedural  demokrasi  di  Indonesia  karena diputuskan  oleh  Lembaga  Perwakilan  Rakyat,    namun  dalam  UUD’  45 bahkan setelah diamandemen, telah menegaskan bahwa Pembukaan UUD’ 45, di mana Pancasila termaktub di dalamnya tidak akan dirubah. Artinya, seharusnya proses demokrasi yang berlangsung di tingkat DPRD harus juga taat dengan asas dan konstitusi Indonesia. Tetapi, dalam konteks kelahiran Perda  syariat,  nampaknya  hal  ini  diabaikan.  Adalah  tugas  negara  untuk meluruskan kekeliruan ini, sesuai dengan amandemen UUD’ 45 pasal 24a,
soal  MA  melakukan judicial  review terhadap  perundangan  di  bawah  UU. Atau, juga sesuai UU No 32/2004 mengenai pemerintah daerah, pasal 145, Departemen  Dalam  Negeri  juga  punya  kewenangan  menguji  Perda ( executive  review ).  Bunyi  pasal  itu  adalah:  “Pemerintah  (DEPDAGRI) dapat  membatalkan  Perda  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.”
Nampaknya,  kehadiran  Perda  syariat,  pada  satu  sisi  merefleksikan kegagalan  pemerintah  dalam  mengimplementasi  hukum  di  Indonesia. Kegagalan  ini  berdampak  pada  sisi  lain,  di  mana  kemudian  banyak  orang merasa  berhak  untuk  membuat  atau  mencari  aturan  alternatif  karena menunjuk  ketidakmampuan  hukum  dalam  mengatasi  banyak  persoalan. Meskipun sebenarnya, kegagalan lebih pada aparat pelaksananya, bukannya pada  hukum  itu  sendiri.  Karena  itu,  Perda  syariat  lebih  banyak merefleksikan kegagalan negara dalam penegakkan hukum.

## MAYORITAS MASYARAKAT INDONESIA MASIH MENGIDEALKAN PANCASILA
Mayoritas  masyarakat  Indonesia  lebih  memilih  penerapan  hukum nasional  dibandingkan  aturan  hukum  yang  mengacu  pada  suatu  ajaran agama  tertentu.  Sebagai  contoh,  mayoritas  masyarakat  Islam  sendiri  lebih memilih  penerapan  hukum  nasional  dibanding  aturan  hukum  lain,  seperti peraturan  daerah  (Perda)  bernuansa  syariat  Islam. 1 Contohnya  survei  yang
1 Paparan 'Respon  Publik  Atas  Perda  Bernuansa  Syariat  Islam' di  Jakarta,  oleh Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
Missio Ecclesiae, 3(1), April  2014, 86-103
dilakukan  oleh  LSI  (Lembaga  Survei  Indonesia) 2 di  33  provinsi  pada tanggal  28  Juli  s.d.  3  Agustus  2006,  mencatat  66,7%  responden  lebih mengidealkan  Pancasila  daripada  sistem  ideologi  ketatanegaraan  lain (Demokrasi  Barat  atau  Negara  Islam  Timur  Tengah).  Pasalnya,  Pancasila terbukti  berhasil  menjadi  ideologi  di  tengah  keberagaman  yang  ada,  baik dari  sisi  adat,  agama,  suku,  dan  sebagainya.  Dalam  paparannya,  dari  700 orang sebagai sampel survei, 64,3% responden menyatakan hukum nasional sebaiknya  tetap  diterapkan  di  Indonesia  karena  menjamin  adanya keberagaman.  Hal  ini  diperkuat  oleh  temuan  di  mana  responden  yang beragama Islam sendiri (61,7%) lebih memilih hukum nasional.
Mayoritas  muslim  Indonesia  sejak  lama  lebih  berorientasi  pada keberagaman  dan  kebangsaan.  Dalam  tiga  kali  pemilu  bebas  (1955,  1999, 2004),  partai  yang  menang  adalah  yang  berbasis  kebangsaan.  Apalagi  dua ormas Islam besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), sejak awal telah  menyatakan  Pancasila  sebagai  dasar  Negara.  Mayoritas  responden sebanyak  61,4%  menyatakan  kekhawatirannya  bahwa  Perda  yang bernuansa syariat agama dapat mendorong perpecahan. Dan terdapat 59,7% responden yang beragama Islam juga menyatakan kekhawatiran yang sama. Hasil  survei  ini  memperkuat  dugaan  bahwa  mayoritas  muslim  Indonesia memang  moderat,  berbeda  dengan  mayoritas  muslim  di  Timur  Tengah. Negara  ini  selalu  dipimpin  oleh  presiden  yang  memiliki  komitmen  yang kuat dengan keberagaman, yang disimbolkan oleh Pancasila.
Mayoritas  Muslim  Indonesia  lebih  memilih  bersikap  moderat lebih disebabkan oleh penetrasi panjang dan masif atas asas tunggal Pancasila di masa  orde  baru.  Selain  itu,  pemihakan  oleh  Muhamadiyah  dan  Nahdlatul Ulama  (NU)  berpihak  pada  Pancasila.  Tokoh  intelektual  Islam  seperti Abdurrachman  Wahid  (alm.)  dan  Nurcholis  Madjid  (alm.)  yang  moderat juga mendukungnya.
Responden  lebih  memilih  penegakkan  hukum  yang  ada  dibanding membuat Perda berdasarkan syariat Islam. Aturan hukum yang diatur oleh KUHP juga sudah mengatur soal anti kemaksiatan. 61,4% responden justru sangat khawatir jika Perda bernuansa syariat diberlakukan.

## ARGUMEN PRO – KONTRA TERHADAP PERDA SYARIAH
2 Suara  Merdeka  Cybernews,  24  Agustus  2006  dengan  topik  : Masyarakat  pilih hukum Nasional.
Bagi  pihak  yang  menolak  diberlakukannya  Perda  syariah  memiliki sejumlah argumentasi berikut.

## Perda Syariah Dapat Menggeser Ideologi Pancasila
Perda-perda bernuansa agama dianggap sebagai bentuk gerilya lain dari kelompok Islam fundamental yang ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia.  Setelah  gagal  mengubah  Dasar  Negara  dari  Pancasila  versi Pembukaan  UUD  tanggal  18  Agustus  1945  ke  Pancasila  versi  Piagam Jakarta,  kalangan  gerakan  Islam  Politik  berjuang  membuat  Perda-perda syariat.

## Mengancam Integrasi Bangsa
Peraturan Daerah bernuansa primordial keagamaan dapat mengancam  pluralitas  masyarakat  Indonesia,  meresahkan  dan  dapat mengancam integrasi bangsa.

## Bertentangan Dengan Konstitusi Negara
Meskipun  mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  Islam,  namun bangunan  hukum di Indonesia adalah negara Pancasila. Jika Perda syariat diterapkan  akan  bertentangan  dengan  konstitusi  negara.  Karena  dalam negara  Pancasila  tidak  bisa  memuat  ketentuan  atau  menjadikan  hukum agama menjadi hukum negara yang diangkat melalui Perda. 3

## Tidak Bisa Menjawab Persoalan Substansi Bangsa
Ada  realitas  sosial  di  balik  pemberlakukan  Perda  syariat  Islam  di berbagai  daerah.  Ternyata  Perda  syariat  tidak  dapat  menjawab  berbagai persoalan  substansial  bangsa  tentang  kemiskinan,  kerusakan  lingkungan, dan  korupsi  yang  merajalela.  Hal  ini  disebabkan  karena  Perda  tersebut cenderung menghukum para pelaku kejahatan kelas teri (orang-orang kecil) seperti  perjudian,  pencurian,  dan  perzinahan.  Perda  syariat  tidak  punya taring menghadapi  pelaku  korupsi  kelas  kakap,  pembalak  hutan,  penjahat HAM yang justru memiliki kedekatan politik dengan para tokoh organisasi
3 Pendapat  Direktur  Eksekutif  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (PSHK) Indonesia Bivitri Susanti dan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi (MK) Refly Harun.
pendukung  Perda  syariat.  Pemberlakuan  syariat  Islam  di  Aceh,  misalnya, hanya mampu menghukum pencuri, penjudi dan penzinah kelas kecil.

## Kebenaran Moral Dipegang Hanya Oleh Kelompok Tertentu
Perda  syariat  juga  memiliki  dimensi pembalikan terhadap  nilai moralitas  yang  hakiki,  karena  menyerahkan  kebenaran  moral  kepada  para pemegang  tafsir  kebenaran  agama  yang  dimiliki  oleh  para  ulama  yang dekat dengan kekuasaan.

## Masyarakat Mengalami Tekanan Politik
Perda  syariat  secara  realitas,  seperti  tampak  dan  dirasakan masyarakat  Aceh,  hanya  melahirkan  ketertekanan  politik  kepada masyarakat  bawah  yang  seolah-olah  diatur  dengan  moralitas  abstrak. Sementara  para  pejabat  dan  ulama  menjadi  pemegang  kebenaran  moral syariat agama.

## Tidak Memberdayakan Masyarakat
Perda  syariat  boleh  jadi  bisa  menurunkan  angka  kejahatan  dan penyakit masyarakat, namun tidak menurunkan kejahatan politik para elite politik  dan  birokrasi.  Justru  dari  pengalaman  negara-negara  yang mempraktikkan syariat Islam secara ortodoks, tingkat ekonomi, kesetaraan hak  rakyat,  dan  prestasi  IPTEK-nya  sangat  rendah.  Afghanistan,  Somalia, dan  Sudan  barangkali  bisa  menjadi  bukti  keterpurukan  negara  yang menjalankan  syariat  Islam.  Bisa  dibandingkan  dengan  China,  Vietnam, Bolivia,  dan  Libia  yang  menjalankan  sistem  sosialis  dan  sosialis-Islam ternyata  lebih  maju  dan  berkembang.  Demikian  juga  Malaysia  yang menjalankan asas Islam yang moderat pertumbuhan ekonominya jauh lebih maju.

## Bertentangan Dengan Birokrasi Modern
Perda  berbasis  syariat  tidak  memiliki  paradigma  birokrasi  modern. Birokrasi  pemerintahan  yang  modern  seharusnya  lebih  berfungsi  sebagai katalis  yang  tidak  perlu  mengatur  bidang-bidang  yang  seharusnya  dapat dikerjakan  sendiri  oleh  masyarakat.  Birokrasi  seharusnya  memberdayakan masyarakat  agar  tidak tergantung  sepenuhnya  kepada  pemerintah,  bukan sebaliknya mempersulit masyarakat dengan atural detail.
Sementara  pihak  lain  yang  setuju  adanya  Perda  Syariah beragumentasi sebagai berikut.

## Perda Syariah Bukanlah Gerakan Islamisasi
Telah  banyak  undang-undang  yang  diambil  dari  hukum  Islam, misalnya:  undang-undang  perkawinan,  undang-undang  mengenai  zakat, undang-undang  tentang  bank  syariah,  dan  sebagainya.  Namun  demikian tidak bisa dikatakan telah terjadi Islamisasi di Indonesia.

## Mencegah kerusakan moral dalam masyarakat
Masyarakat seharusnya  tidak  perlu  mengkhawatirkan  akan terjadinya  desintegrasi  bangsa,  karena  Rancangan  Undang-Undang  Anti Pelacuran dan Perjudian (RUU APP) telah mengakomodasi seni tradisional dan  budaya  daerah.  RUU  APP  justru  diperlukan  untuk  melindungi  bangsa ini, terutama generasi muda, dari berbagai kerusakan moral akibat pengaruh pornografi dan pornoaksi yang kini merebak di mana-mana. Adanya Perda tersebut  bisa  menjadi  media  sosial  untuk  memberantas  berbagai  penyakit masyarakat seperti kemaksiatan, perjudian,  yang umumnya dilakukan oleh masyarakat kecil.

## Agama Lain Juga Melawan Hal yang Sama
Materi  yang  diatur  mengenai  minuman  keras,  kemaksiatan  dan pelacuran yang coba diatasi melalui Perda syariat juga adalah sesuatu yang sama harus dilawan oleh agama-agama non-Muslim lainnya.

## Kelahirannya Prosedural dan Demokratis
Proses  dilahirkannya  Perda  syariat  berlangsung  secara  prosedural dan  demokratis,  dan  bersesuaian  dengan  mekanisme  kerja  DPRD Kabupaten dan kota.

## PENDEKATAN SOSIOLOGIS HARMONISASI UMAT BERAGAMA
Pendekatan  sosiologis  diperlukan  dalam  upaya  menciptakan harmonisasi  antar  umat  beragama  di  Indonesia.  Beberapa  pendekatan sosiologis yang dapat dilakukan seperti di bawah ini.

## Tri-Kerukunan Umat Beragama
Frasa “kerukunan hidup” bagi umat beragama mencakup hubungan dengan  Tuhan,  hubungan  dengan  diri  sendiri,  hubungan  dengan  sesama manusia dan hubungan dengan lingkungan alam sekitar. Secara garis besar terdapat  dua  macam  hubungan  sosial  keagamaan  yaitu  hubungan  intern umat  beragama  dan  hubungan  antar  umat  beragama.  Perilaku menyangkut hubungan  dengan  Tuhan,  hubungan  dengan  diri  sendiri  serta  hubungan dengan alam sekitar dinamakan sebagai “hubungan non-sosial.” Bagi umat beragama  yang  sungguh-sungguh  dalam  keberagamannya,  seluruh hubungan  dimaksud  bersifat  utuh  terpadu  ( integrated ),  mengacu  kepada ajaran agama yang dianut.
Konsep  Tri-Kerukunan  umat  beragama  pernah  dirumuskan  dan ditetapkan  pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru  dengan  melibatkan  semua tokoh agama. Keberhasilan Orde baru dalam menciptakan kerukunan umat beragama  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kebijakan  politis  penguasa  saat  itu, yakni  terciptanya  stabilitas  Nasional  demi  berlangsungnya  proses pembangunan  nasional  yang  lebih  menekankan  pendekatan  keamanan ( security  approach ).  Orde  baru  mengembangkan  konsep Tri-Kerukunan yang  mencakup  Kerukunan  intern  umat  beragama,  Kerukunan  antar  umat beragama,  dan  Kerukunan  antar  umat  beragama  dengan  Pemerintah. Apabila  dicermati  lebih  dalam  konsep  “Kerukunan  antara  umat  beragama dengan  Pemerintah”  mengandung  penyimpangan  logis,  sebab Pemerintah mengandung  konsep  yang  tumpang  tindih  dengan  “umat  beragama.” Penerapan  konsep  ini  pada  masa  yang  lalu  juga  bermasalah,  karena memposisikan  Pemerintah  sebagai  “pembina”  umat  beragama,  dan  umat beragama  sebagai  “yang  dibina.”  Maka  terjadilah  pola  pembinaan kerukunan  hidup  umat  beragama  yang  bersifat top-down (dari  atas  ke bawah), yang hasilnya kurang mencapai harapan.
Penjelasan  tentang  ruang  lingkup  di  atas  adalah  sesuai  dengan definisi  yang  dikemukakan  oleh  Departemen  Agama  RI  sebagai  berikut: “Kerukunan hidup Umat Beragama, berarti perihal hidup rukun yaitu hidup dalam  suasana  baik  dan  damai,  tidak  bertengkar;  bersatu  hati  dan
bersepakat  antar  umat  yang  berbeda-beda  agamanya;  atau  antara  umat dalam  satu  agama.” 4 Namun  agar  terhindar  dari  masalah  “pencampuran agama” (sinkretisme) yang melanggar ajaran agama yang diyakini suci dan absolut  oleh  masing-masing  pemeluknya,  maka  perlu  ditegaskan  bahwa konsep  kerukunan  dimaksud  tidak  menyangkut  aspek  iman  (kepercayaan) dan ibadah (ritual), yang diatur secara khusus dalam masing-masing agama, melainkan  menyangkut  aspek  hubungan  sosial-kemanusiaan.  Jadi  tidak boleh  terjadi  kesepakatan  untuk  mencampurkan  iman  dan  mencampurkan ibadah, di antara satu agama dengan agama lainnya.
Beberapa  faktor  pemicu  yang  dapat  menimbulkan  konflik  antar agama  yang  patut  diwaspadai  adalah:  menghakimi  agama  lain  dalam derajad  keabsahan teologis  di  bawah  agamanya  sendiri;  konsep  kebenaran dan kebaikan yang berakar dari ideologi politik atau wahyu Tuhan dipakai sebagai alasan pembenaran atas penindasan kemanusiaan; klaim kebenaran ( truth claim ) dan watak misioner setiap agama. Karena itu perlu pengkajian ulang  terhadap  konsep  kerukunan  antar  umat  beragama  yang  selama  ini diterapkan  pemerintah.  Ia  tidak  lagi  hanya  sebagai  bungkus  formal  dari kenyataan  pluralitas  agama  di  Indonesia,  tetapi  harus  menjadi  motivator bagi  terbentuknya  kesadaran  beragama  dan  berteologi  di  Indonesia. 5 Tujuannya  adalah  agar  umat  beragama  memperoleh  pemahaman  dan wawasan  yang  luas  dan  cerah  tentang  kerukunan  hidup  umat  beragama sehingga  tumbuh  dan  berkembang  penghayatan  dan  penyikapan  yang positif  untuk  hidup  rukun  sesama  umat  beragama.  Selanjutnya  diharapkan muncul dan berkembang pula kegiatan dan kerjasama konkrit dalam rangka kerukunan hidup umat beragama.

## Dialog Antaragama
Secara  resmi  semangat  dialog  kerukunan  beragama  dirintis  oleh Menteri  Agama  RI,  yaitu  H.A.  Mukti  Ali  yang  menjabat  menteri  pada tahun  1971-1978.  Sebagai  seorang  pakar  yang  mempelajari  Perbandingan Agama  di  Pakistan,  Mukti  Ali  mencanangkan  dialog  sebagai  bagian kebijakannya pada tahun 1972. Rintisan ini tidaklah mudah karena banyak yang  menolak,  tetapi  tidak  dapat  disangkal  bahwa  usaha  Menteri  Agama kala  itu  disambut  tokoh-tokoh  agama  dan  sudah  meletakkan  dasar  yang
4 Lih. Kompilasi  Peraturan  Perundang-undangan  Kerukunan  hidup  Umat Beragama , Departemen Agama RI, Edisi Keenam (Jakarta, 1997/1998), 6
5 Dadang  Kahmad, Sosiologi  Agama (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya,  2006), 175
baik bagi usaha kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Namun usaha itu agak tidak mulus di bawah penggantinya Alamsyah Ratu Prawiranegara. Usaha  itu  agak  terganggu  dengan  dikeluarkannya  dua  Keputusan  Menteri Agama:  Kepmenag  no.70/1978  tentang  “Pedoman  Penyiaran  Agama”  dan Kepmenag  no.  78/1978  tentang  “Bantuan  Luar  Negeri  kepada  Lembaga Keagamaan di Indonesia.” Kedua Kepmenag yang agak membatasi agama Kristen  ini  kemudian  diperbaharui  dalam:  Kepmenag  &  Mendagri  no.1/ 1979  tentang  “Tatacara  Pelaksanaan  Penyiaran  Agama  dan  Bantuan  Luar Negeri.”
Sekalipun  demikian  dua  tahun  kemudian  diterbitkan  Kepmenag no.35/1980  tentang  '”Wadah  Musyawarah  Antar  Umat  Beragama,”  dan sejak  itu  berbagai  pertemuan  antar  umat  beragama  diadakan  lebih  sering. H.A. Mukti Ali menyebut “Dialog antar-umat beragama adalah pertemuan hati  dan  pikiran  antara  pelbagai  macam  agama  merupakan  komunikasi antara dua atau lebih orang yang beragama dalam tingkatan agamis. Dialog merupakan jalan bersama menuju ke arah kebenaran.” Mukti Ali menyebut bahwa ada beberapa bentuk dialog yang bisa ditempuh, sebagai berikut.
Pertama , Dialog  Kehidupan, yang  ditunjukkan  melalui  kehidupan keseharian yang bisa dilihat oleh pemeluk agama lain.
Kedua,  Dialog  Kerja  Sosial ,  melalui  kerjasama  dalam  berbagai program kerja/aksi sosial demi kesejahteraan rakyat banyak.
Ketiga,  Dialog  Antar-Monastik ,  melalui  komunikasi  pengamalan agama, saling berkunjung atau belajar di asrama sekolah agama yang lain.
Keempat,  Dialog  untuk  Doa  Bersama ,  melalui  pertemuan  doa bersama  di  mana  masing-masing  pemeluk  agama  berdoa  sesuai  keyakinan masing-masing.
Kelima,  Dialog  Diskusi  Teologis ,  melalui  pertemuan/seminar  antar para  tokoh  agama  membicarakan  beberapa  aspek  dari  agama  masing- masing.
Dialog  antar  umat  beragama  sangat  diperlukan  dalam  konteks Indonesia  yang  bersifat  plural  untuk  meminimalisir  konflik  agama-agama maupun  antar  pemeluk  seagama.  Dalam  dialog  antar  agama,  maka  ada kebebasan  hak  setiap  orang  untuk  mengamalkan  keyakinannya  dan menyampaikannya  kepada  orang  lain.  Dialog  antar  agama  adalah pertemuan  hati  dan  pikiran  antar  pemeluk  berbagai  agama  yang  bertujuan mencapai kebenaran dan kerjasama dalam masalah-masalah yang dihadapi bersama.
Menurut  Ignas  Kleden,  dialog  antar  agama  tampaknya  hanya  bisa dimulai  dengan  adanya  keterbukaan  suatu  agama  terhadap  agama  lainnya. Keterbukaan  ini  bisa  dilihat  dari  beberapa  sisi. Pertama ,  segi-segi  mana
dari  suatu  agama  yang  memungkinkannya  terbuka  terhadap  agama  yang lain,  pada  tingkat  mana  keterbukaan  itu  dapat  ditolelir,  dan  juga  dalam modus  yang  bagaimana  keterbukaan  itu  dapat  dilaksanakan. Kedua , bagaimana  agama  menjadi  jalan  dan  sebab  seseorang  atau  sekelompok orang terbuka kepada kelompok orang yang beragama lain. 6
Wawasan inklusif adalah suatu pola pikir berciri non-diskriminatif, yang  memberikan  kerangka  di  dalam  mana  semua  kelompok  dalam masyarakat  tanpa  memandang  suku,  agama,  dan  golongan  dapat  hidup bersama,  bekerja  bersama  untuk  membangun  masa  depan  bersama  yang lebih  baik,  dengan  tetap  berpijak  pada  visi  teologis  yang  diyakini  setiap orang.  Dengan  demikian  pemikiran  inklusif  adalah  pemikiran  yang mengakomodasi , memberi tempat , menghargai kelompok lain dan sebab itu jauh  dari  sikap  yang  meniadakan  kelompok  lain atau  sikap membenarkan.
Pengembangan  sikap  inklusif  sama  sekali  tidak  berarti  dan  tidak  boleh memperlemah iman dan atau mengingkari nilai eksklusif dan spesifik yang ada  dalam  setiap  agama.  Pengembangan  sikap  inklusif  di  kalangan  umat Kristen  perlu  dilakukan  secara  terarah,  berkesinambungan  dan  mencakup seluruh  lapisan  umat.  Dalam  konteks  ini  problem  dan  kendala  yang  amat jelas  dihadapi  adalah:  keragaman  denominasi,  keragaman  latar  belakang pendidikan,  persepsi  teologis  yang  tidak  sama,  pola  pembinaan  umat beragama yang belum merata, dan persepsi tentang kerukunan.

## Kerjasama Antar Lembaga Agama
Pada  tanggal  22-24  Agustus  2006,  para  tokoh  agama  se-Indonesia berkumpul  pada  Kongres  I  Pemuka  Agama  yang  diprakarsai  oleh Departemen  Agama  guna  mendiskusikan  berbagai  persoalan  umat beragama.  Kongres  dibuka  oleh  Menko  Kesra  saat  itu,  Aburizal  Bakri,  di Hotel  Acacia,  Jakarta,  dan  diikuti  225  orang  pemuka  agama  seluruh Indonesia,  terdiri  dari:  Utusan  Provinsi,  masing-masing  6  orang  berupa wakil  dari  majelis-majelis  Agama  tingkat  pusat  dan  propinsi  (MUI,  PGI, KWI,  PHDI,  WALUBI,  MATAKIN)  atau  Ormas  Keagamaan  dan  Kepala Kanwil Agama setempat.
Tiga  Agenda  Kongres  yang  bertema  “Membangun  Kerjasama, Mengatasi  Berbagai  Problema,  Meningkatkan  Kontribusi  umat  Bagi Kemajuan Bangsa,” antara lain membahas 3 agenda: Pertama, merancang keberagaman  umat  ke  depan  supaya  beragama  secara  dewasa; Kedua, Pancasila sebagai etika bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
6 Kahmad, Sosiologi Agama.. ., 178
Ketiga, merumuskan  aksi  bersama  umat  beragama  menghadapi  tantangan global dan tantangan internal bangsa.
Keinginan  untuk  menyelenggarakan  kongres  ini  didasarkan  pada pemikiran,  bahwa  umat  beragama  dewasa  ini  tengah  dihadapkan  pada berbagai  persoalan  yang  menyangkut  isu-isu  global  yang  turut mempengaruhi  sikap  dan  prilaku  keberagamaan  masyarakat  di  tingkat lokal. Pengaruh tersebut pada tingkat tertentu dapat dilihat sebagai problem kultural  dan  sosial,  persoalan  hak  asasi  manusia  (HAM),  harmonisasi sosial,  demokrasi  beragama  dan  tidak  kalah  pentingnya  adalah  persoalan- persoalan  yang  menyangkut  absolutisme  dan  relativisme  pada  tingkat kesadaran  teologis  umat  beragama  yang  sedikitnya  turut  mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap para penganut agama-agama.
Para  tokoh  berbagai  agama  yang  tergabung  dalam  Kongres  I  ini menyerukan  pentingnya  revitalisasi  peran  ideologi  Pancasila  dalam membina  kerukunan  hidup  bermasyarakat  karena  berbagai  konflik  suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA)  yang terjadi selama ini ditengarai sebagai  dampak  dari  merosotnya  penghayatan  nilai-nilai  Pancasila  dalam masyarakat.  Saat  menyampaikan  sambutan  pada  penutupan  kongres, Menteri  Agama  saat  itu,  Maftuh  Basyuni  menegaskan  kembali  posisi Pancasila  sebagai  dasar  negara.  “Pancasila  harus  menjadi  acuan  dari seluruh sistem hukum dan sistem politik negara.”
Kongres ini menghasilkan tiga rekomendasi, yaitu: Pertama, negara diminta  menjamin  kebebasan  beribadah  dan  mendorong  peningkatan penghayatan serta pengamalan nilai agama yang dianut oleh masing-masing pemeluknya. Kedua, perlu  ada  rencana  aksi  sebagai  tindak  lanjut  kongres tokoh  agama. Ketiga, memberdayakan  forum  kerukunan  umat  beragama (FKUB) dalam meningkatkan kesejahteraan dan kerukunan umat beragama.
Kerjasama  antar  lembaga-lembaga  keagamaan  sangat  diperlukan dalam  konteks  saling  menghargai  dan  saling  melengkapi,  demi  kemajuan bersama.  Ada  banyak  kegiatan  yang  sebenarnya  dapat  dilakukan  bersama antara  lembaga-lembaga  keagamaan  demi  meningkatkan  suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi pembinaan kerukunan intern dan antarumat beragama di Indonesia, antara lain: Melakukan forum dialog dan temu ilmiah, Membuka sekretariat bersama antar umat beragama di seluruh propinsi,  Melakukan  silaturahmi/safari  kerukunan  umat  beragama  baik nasional maupun di tingkat daerah/regional, Membentuk forum komunikasi kerukunan  antar  umat  beragama  di  tingkat  propinsi,  kabupaten/kota  dan kecamatan,  Melanjutkan  pembentukan  jaringan  komunikasi  kerukunan antar  umat  beragama  dan  meningkatkan  peran  jaringan  kerjasama  antar
umat beragama, Melakukan rekonsiliasi tokoh-tokoh agama di daerah pasca konflik,  Menyediakan  data  kerukunan  umat  beragama,  Pembinaan  umat beragama  di  daerah  pasca  konflik,  Sosialisasi  wawasan  multikultural  bagi umat  beragama,  Pengembangan  wawasan  multikultural  bagi  guru-guru agama,  Meningkatkan  potensi  kerukunan  hidup  umat  beragama  melalui pemanfaatan  budaya  setempat  dan  partisipasi  masyarakat,  Mendorong tumbuh  kembangnya  wadah-wadah  kerukunan  sebagai  penggerak pembangunan,  Melakukan  silaturahmi  antara  pemuda  agama  dan cendekiawan agama serta tokoh agama, Menyelenggarakan lomba kegiatan keagamaan  bernuansa  kerukunan  di  daerah  potensi  konflik,  Meningkatkan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama.

## MASA DEPAN HARMONISASI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA
Masyarakat  majemuk  (plural)  dapat  dipahami  sebagai  masyarakat yang  terdiri  dari  berbagai  kelompok  dan  strata  sosial,  ekonomi,  suku, bahasa, budaya dan agama. Di dalam masyarakat plural, setiap orang dapat bergabung  dengan  kelompok  yang  ada,  tanpa  adanya  rintangan-rintangan yang  sistemik  yang  mengakibatkan  terhalangnya  hak  untuk  berkelompok atau bergabung dengan kelompok tertentu.
Pluralitas  baru  bermakna  positif  bila  ada interaksi  dan  relasi  saling percaya  antara  sesama  ( social-trust ).  Hal  itu  merupakan  prasyarat  untuk terciptanya  masyarakat  yang  beradab  dan  bermartabat,  yaitu  masyarakat yang  memiliki  moral,  akhlak,  etika,  budi  luhur,  santun,  sabar  dan  arif, menghormati  hak  asasi,  menghormati  diri  sendiri  dan  orang  lain,  bangsa sendiri  dan  bangsa  lain,  suku  dan  kelompok  sendiri  dan  suku  serta kelompok  lain.  Dengan  begitu  upaya  untuk  mencapai  kualitas  hidup  yang optimal  untuk  menjadi  lebih  sejahtera,  berkeadilan  dan  berkemakmuran, niscaya akan membawa masyarakat itu dapat duduk sama rendah dan tegak sama  tinggi  dengan  bangsa-bangsa  lain  di  dunia.  Untuk  maksud  tersebut diperlukan  infra  struktur  harmonisasi  sosial  dalam  kehidupan  bersama. Menghormati  pluralitas  harus  sejalan  dengan  menghormati  peradaban  dan martabat.  Tidak  ada  artinya  pluralitas  kalau  yang  dipertahankan  adalah budaya  primitif,  keterbelakangan  dan  hanya  asal  berbeda  dengan  alasan kemurnian  penghormatan  budaya  lokal  atau  hak  asasi  manusia  tanpa mempertimbangkan hak manusia lainnya dalam sistem kehidupan bersama beradab dan bermartabat.
Missio Ecclesiae, 3(1), April  2014, 86-103
Diperlukan  pula  kesadaran  mendalam  ke  arah  revitalisasi  dan reaktualisasi  pemberdayaan  agama  sebagai  standard  moral  bagi  umat beragama, bukan sekedar simbol identitas tanpa makna substansial. Di sisi lain,  dunia  saat  ini  tengah  membangun  peradaban  multikulturalis  yang menerima  realitas  pluralitas  agama  dan  budaya  sebagai  kesadaran  global untuk  menghadapi  problematika  universal  yang  tidak  bisa  ditanggulangi secara  komunal  parsial.  Konstruksi  ini  meniscayakan  harmonisasi, sinergisitas,  dan  integralitas  antar  umat  beragama.  Elit  agama  harus mentransformasikan  paradigma  ini  kepada  masing-masing  komunitasnya, serta tidak dinodai semangat penyebaran agama yang agresif dan ekspansif.
Para  tokoh  nasional  khususnya  tokoh  agama  dituntut  mampu memberi jalan keluar bagi persoalan umat beragama. Semua upaya itu akan berarti jika para elit politik maupun elit agama memberi contoh sikap hidup yang harmonis. Keteladanan para pemimpin akan memberi pengaruh  yang berarti bagi masyarakat di tingkat akar rumput. Sebab, konflik yang selama ini  terjadi  di  antara  warga  daerah  sebagiannya  lebih  banyak  dipicu  oleh perilaku elit di tingkat pusat. Mereka yang menjadi korban hanyalah tumbal dari provokasi elit.
Untuk  masa  depan  harmonisasi  umat  beragama  di  Indonesia  perlu dikembangkan  pemahaman  pluralisme  bangsa  sebagai  upaya  untuk membangun  tidak  saja  kesadaran  normatif  teologis,  tetapi  juga  kesadaran sosial,  di  mana  kita  hidup  di  tengah  masyarakat  yang  plural  dari  segi agama,  budaya,  etnis,  dan  berbagai  keragaman  sosial  lainnya.  Karena  itu, pluralisme  bukanlah  konsep  teologis  semata,  melainkan  juga  konsep sosiologis. Franz Magnis Suseno memberikan catatan yang patut dikaji oleh masyarakat  agama-agama,  bahwa  tantangan  agama-agama  di  masa mendatang  adalah  merebaknya  konflik,  baik  antar-umat  agama  maupun inter-umat  agama  itu  sendiri.  Di  sinilah  arti  penting  pluralisme  sebagai jembatan  untuk  meminimalisasi  dan  mengakhiri  konflik  tersebut.  Maka, kita  perlu  mengubah  kerangka  berpikir  ( mindset )  yang  masih  keliru.  Kita perlu belajar untuk duduk bersama, saling mendengar dan bertukar pikiran, baik dengan sesama muslim maupun non-muslim.
Upaya  untuk  mencairkan  kebekuan  wacana  pluralisme  juga  bisa dipercepat  dengan  jalan  mengintensifkan  pendidikan  pluralisme  dan multikulturalisme  di  sekolah-sekolah.  Lembaga  pendidikan  adalah  media yang  paling  tepat  untuk  mereparasi  mindset  seseorang.  Untuk  itu, diperlukan  adanya  upaya-upaya  untuk  mengubah  paradigma  pendidikan yang  eksklusif  menuju  paradigma  pendidikan  agama  yang  toleran  dan inklusif.  Model  pengajaran  agama  yang  hanya  menekankan  kebenaran agamanya  sendiri  mau  tidak  mau  harus  ‘dibongkar  ulang.’  Sebab  cara
Missio Ecclesiae, 3(1), April  2014, 86-103
pemahaman teologi yang ekslusif dan intoleran pada gilirannya akan dapat merusak harmonisasi agama-agama dan menghilangkan sikap untuk saling menghargai  kebenaran  dari  agama  lain.  Pluralisme  adalah  simbol  bagi suksesnya kehidupan masyarakat majemuk.
Menganggap  agama  yang  satu  lebih  baik  dari  agama  lain  adalah ofensif, berpandangan sempit. Saat ini masih belum banyak dijumpai buku- buku  agama  mengenai  pluralisme.  Penulisan  ulang  buku  agama  dan memasukkannya  dalam  kurikulum  berbasis  pluralisme  harus  sering dilakukan. Untuk selanjutnya, dapat dipakai buku ajar dan menjadi panduan guru-guru.
Untuk  menghadapi  realitas  dunia  yang  plural  ini,  umat  beragama dituntut  untuk  mampu  menempatkan  diri  dan  memahami  konteks pluralisme  yang  dilandasi  semangat  saling  menghormati  dan  menghargai keberadaan  umat  beragama  lain.  Karena  itu,  ada  beberapa  pengertian pluralisme  yang  perlu  dipahami  oleh  masing-masing  umat  beragama. Pertama, pluralisme  tidak  semata-mata  menunjuk  pada  kenyataan  tentang adanya  kemajemukan.  Namun,  yang  dimaksud  adalah  “keterlibatan  aktif” terhadap  kenyataan  kemajemukan  tersebut.  Pengertian  pluralisme  agama adalah  bahwa  tiap  pemeluk  agama  dituntut  bukan  saja  untuk  mengakui keberadaan  dan  hak agama lain,  tapi  juga  terlibat  dalam  usaha memahami perbedaan  dan  persamaan  guna  tercapainya  kerukunan  dalam  kebinekaan. Kedua, pluralisme  agama  bukanlah  sinkretisme,  yakni  menciptakan  suatu agama  baru  dengan  memadukan  unsur  tertentu  atau  sebagian  komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut.
Pluralisme  bukan  hanya  beragam  atau  majemuk,  pluralisme  lebih dari  sekadar  majemuk  atau  beragam  dengan  ikatan  aktif  kepada kemajemukan  tadi.  Pluralisme  lebih  dari  sekadar  toleransi  dengan  usaha yang  aktif  untuk  memahami  orang  lain.  Meskipun  toleransi  sudah  pasti merupakan sebuah langkah ke depan dari ketidaktoleransian, toleransi tidak mengharuskan  kita  untuk  mengetahui  segala  hal  tentang  orang  lain. Toleransi  dapat  menciptakan  iklim  untuk  menahan  diri,  tetapi  tidak  untuk memahami. Toleransi saja tidak banyak menjembatani jurang stereotip dan kekhawatiran  yang  bisa  jadi  justru  mendominasi  gambaran  bersama mengenai  orang  lain.  Sebuah  dasar  yang  terlalu  rapuh  untuk  sebuah masyarakat  yang  kompleks  secara  religius.  Pluralisme  harus  berkembang melebihi  toleransi  untuk  mencapai  pemahaman  yang  konstruktif.  Namun, tidak  sekadar  berhenti  pada  wacana  pentingnya  pluralisme  dan multikulturalisme,  tetapi  lebih  diwujudkan  pada  tataran  praksis  melalui jalur  pendidikan  dan  pelatihan-pelatihan  bersama  dengan  melibatkan
Missio Ecclesiae, 3(1), April  2014, 86-103
berbagai  komunitas  lintas  agama  dan  etnis  untuk  saling  mengenal, memahami,  dan  membangun  sikap  saling  menghargai  berdasarkan pengakuan atas persamaan, kesetaraan, dan keadilan.

## PENUTUP
Kehadiran  Perda  syariat,  pada  satu  sisi  merefleksikan  kegagalan pemerintah  dalam  mengimplementasi  hukum  di  Indonesia.  Kegagalan  ini berdampak  pada  sisi  lain,  di  mana  kemudian  banyak  orang  merasa  berhak untuk  membuat  atau  mencari  aturan  alternatif  karena  menunjuk ketidakmampuan hukum dalam mengatasi berbagai persoalan.
Untuk  itu  saat  ini  perlu  dikaji  ulang  konsep  kerukunan  antar  umat beragama  tidak  hanya  sebagai  bungkus  formal  semata,  tetapi  menjadi pemicu  dan  pemacu  terbentuknya  kesadaran  beragama  dan  berteologi  di Indonesia.  Tujuannya    agar  umat  beragama  memperoleh  pemahaman  dan wawasan  yang  luas  dan  cerah  tentang  kerukunan  hidup  umat  beragama sehingga  tumbuh  dan  berkembang  penghayatan  dan  penyikapan  yang positif untuk hidup rukun sesama umat beragama.