Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)

## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index
ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KOPERASI MELALUI PENGELOLAAN MODAL PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (KPRI) OBOR KOTA BIMA TAHUN 2016-2019
Zainuddin Mukhsin 1 , Wahyuni 2 , Mukhlis 3
1 Dosen Program Studi  Pendidikan EKonomi STKIP Bima
2 Dosen Program Studi  Pendidikan EKonomi STKIP Bima
3 Dosen Program Studi  Pendidikan EKonomi STKIP Bima
zainuddinmukhsin77@gmail.com Info Artikel Abstrak Keywords : Tingkat Kemandirian Koperasi, Pengelolaan Modal Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  kemandirian  koperasi melalui  pengelolaan  modal  pada  Koperasi  Pegawai  Negeri  Sipil  (KPRI)  OBOR Kota  Bima.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.    Subyek  dalam penelitian  ini  adalah  pengurus  koperasi  sebanyak  5  orang.  Teknik  analisis  data menggunakan analisis statistik dengan menggunakan rumus likuiditas, solvabilitas, rasio  Rentabilitas  Ekonomi  (RE).  Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  hasil  yaitu  rasio likuiditas  pada  KPRI  OBOR  Kota Bima  yang  menunjukan  tingkat  kemampuan  untuk memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  dengan  membandingkan  harta  atau  aktiva lancar dan hutang lancar. Tahun 2016 yaitu Rp. 12.676.106.473 (aktiva lancar) dan Rp. 2.814.718.704  (hutang  lancar)  diperoleh  rasio  likuiditas  sebesar  4,50%,  untuk  tahun 2017  yaitu  Rp.  12.612.400.014  (aktiva  lancar)  dan  Rp.  1.938.480.350  (hutang  lancar) diperoleh  rasio  likuiditas  sebesar  6,51%,  untuk  tahun  2018  yaitu  Rp.  13.568.250.172 (aktiva lancar) dan Rp. 1.498.623.500 (hutang lancar) diperoleh rasio likuiditas sebesar 9,05%  dan  untuk  tahun  2019  sebesar  Rp.  16.206.213.058  (aktiva  lancar)  dan  Rp. 3.397.270.220 (hutang lancar) diperoleh rasio likuiditas sebesar 4,77%, yang artinya dari rasio  likuiditas  KPRI  OBOR  didalam  kemampuannya  untuk  memenuhi  kewajiban finansialnya segera harus dipenuhi, dikategorikan sangat baik karena hasil perhitungan rasio  likuiditas  kurang  dari  nilai  standar  yantu  sebesar  125%.  Sedangkan  rasio solvabilitas  yang  dicapai  KPRI  OBOR  Kota  Bima  dengan  membandingkan  antara jumlah  aktiva  dengan  jumlah  hutang.  Untuk  tahun  2016  yaitu  Rp.  13.050.928.201 (jumlah  aktiva)  dan  Rp.  2.814.718.704  (jumlah  hutang)  atau  mencapai  4,64%,  untuk tahun  2017  yaitu  Rp.  12.982.967.677  (jumlah  aktiva)  dan  Rp.  1.938.480.350  (jumlah hutang)  atau  mencapai  6,70%,  untuk  tahun  2018  yaitu  Rp.  13.962.068.635  (jumlah aktiva) dan Rp. 1.498.623.500 (jumlah hutang) atau mencapai 9,32%, dan untuk tahun 2019 yaitu Rp. 16.530.498.878 (jumlah aktiva) dan Rp. 3.397.270.220 (jumlah hutang) atau mencapai 4,87% yang berarti tingkat kemampuan KPRI OBOR untuk membayar hutang-hutang  jangka  panjang,  dikategorikan  sangat  efisien.  Karena  hasil  perhitungan rasio solvabilitas lebih kecil dari nilai standar yang ditentukan sebesar 152%. Untuk hasil perhitungan  rasio  Rentabilitas  Ekonomi  pada  tahun  2016  dengan  nilai  laba  usaha  Rp. 672.288.611 dan  nilai  modal usaha  Rp.  9.861.385.769  mendapatkan rasio  Rentabilitas Ekonomi  (RE)  sebesar  0,07%,  untuk  tahun  2017  dengan  nilai  laba  usaha  Rp. 740.823.771 dan nilai modal usaha Rp. 10.673.919.664 mendapatkan rasio Rentabilitas Ekonomi  (RE)  sebesar  0,07%,  untuk  tahun  2018  dengan  nilai  laba  usaha  Rp. 778.767.543 dan nilai modal usaha Rp. 12.069.626.672 mendapatkan rasio Rentabilitas Ekonomi  (RE)  sebesar  0,06%,  dan  untuk  tahun  2019  dengan  nilai  laba  usaha  Rp.
638.266.519 dan nilai modal usaha Rp. 12.808.943.838 mendapatkan rasio Rentabilitas Ekonomi (RE) sebesar 0,05%.

## PENDAHULUAN
Pembangunan dibidang ekonomi menjadi titik berat pembangunan jangka panjang karena  dalam  peningkatan  hasil  dalam  bidang  ekonomi  akan  tersedia  sumber
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
pembagunan  yang  lebih  luas  dari  pembangunan  dibidang  sosial,  budaya,  politik  dan pertahanan  keamanan.  Sasaran  pembangunan  jangka  panjang  dalam  bidang  ekonomi adalah  struktur  ekonomi  yang  seimbang  dengan  titik  berat  kekuasaan  industri  yang didukung oleh sektor pembangunan yang kuat, yang akan dicapai  pada setiap repelita ke repelita.
Pada  era  otonomi  daerah  saat  ini  dimana  pemerintah  daerah  menjalankan pemerintahannya  sesuai  atas  desentralisasi  yaitu  adanya  penyerahan  wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, kebijakan pembangunan oleh pemerintah  diarahkan  untuk  meningkatkan,  memperluas  dan  memperbaharui pembangunan  di  segala  bidang  terutama  dibidang  ekonomi,  hal  tersebut  dilakukan dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup,  kecerdasan  dan  kesejahteraan  seluruh rakyat  secara  merata  dan  kesinambungan  berdasarkan  pancasila.  Sehingga  dapat terwujud  masyarakat  yang  mandiri,  cerdas,  terampil,  maju,  modern  dan  kepribadian nasional sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
Sesuai dengan  Undang-Undang No. 25 pasal 41 tahun 1992 mengatakan sumber modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman yang mana modal sendiri berasal  dari  simpanan  pokok,  simpanan  wajib  dan  cadangan  hibah  sedangkan  modal pinjaman  berasal  dari  :  anggota,  koperasi  lain,  penerbitan  obligasi,  surat  utang  lainnya dan sumber lain yang sah.
Peranan  koperasi  sangat  penting  dalam  mengembangkan  potensi  ekonomi  rakyat secara luas dan merata, dengan menjadikan koperasi sebagai badan usaha seperti Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dan  badan  usaha  swasta.  Namun  realisasinya  koperasi jarang  sekali  yang    maju.,  lembaga  ini  sering  berhenti  sebagai  unit  ekonomi  kolektif yang  kecil  dan  lambat,  bahkan  sampai  sekarang  koperasi  masih  menghadapi  beberapa hambatan seperti partisipasi anggota dan modal koperasi  sehingga kemandirian koperasi tidak mampu dicapai.
Sebuah  koperasi  dapat  dikategorikan  sebagai  koperasi  mandiri  apabila  telah memenuhi kriteria penilaian mandiri dari dinas koperasi dan UKM Republik Indonesia. Salah satu kriteria penilaian koperasi mandiri adalah nisbah (ratio) keuangan dari aspek rentabilitas mencapai nilai minimal 10% (Depkop, 1995:2). Dan apabila Nisbah (Rasio) rentabilitasnya  lebih  kecil  dari  10%  maka  koperasi  tidak  dikatakan  mandiri.  Dalam kaitannya  dengan  tingkat  kemandirian  koperasi  yang  lebih  diutamakan  adalah rentabilitas modal sendiri.
Untuk  dapat  memacu  pertumbuhan  dan  perkembangan  koperasi  menjadi  badan usaha yang mandiri, maka koperasi memerlukan pemenuhan modal. Modal secara klasik mempunyai pengertian sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut  dimana  modal  tersebut  dalam  bentuk  uang  maupun  dalam  bentuk  barang.  Jadi modal  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  kemandirian  koperasi  disamping  kokohnya loyalitas  dan  solidaritas  anggota  koperasi  secara  sukarela,  baik  dalam  bentuk  simpanan transaksi-transaksi maupun pemanfaatan jasa pelayanan koperasi secara optimal.
Modal  koperasi  dapat  dikelola  semaksimal  mungkin  sesuai  dengan  rencana  yang telah  ditargetkan  pada  tahun  buku  yang  sedang  berjalan.  Modal  yang  dikelola  oleh kopersi adalah dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Dalam undang-undang no.25
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
tahun 1992 ayat 41 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa modal sendiri dapat berasal dari:  simpanan  pokok,  simpanan  wajib,  dana  cadangan,  dan  hibah.  Sedangkan  modal pinjaman  dapat  berasal  dari  anggota,  koperasi  lain  dari  anggotanya,  bank  dan  lembaga keuangan lainnya, penerbitan dan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lain yang sah (Panji,  1997  :  226).  Adapun  syarat-syarat  yang  dipenuhi  dalam  kemandirian  koperasi antara  lain  adalah  :  1)  keanggotaan  bersifat  terbuka,  artinya  setiap  anggota  koperasi didasarkan  pada  kesamaan  kepentingan  ekonomi  yang  sama  dalam  lingkungan  usaha koperasi,  2)  pengelolaan  koperasi  dilaksanakan  secara  demokratis,  3)  pembagian  sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,  4)  pengelolaan  modal  artinya  semua  upaya  dan  tindakan  mengatur  dan memanfaatkan/menggunakan  sumber  daya  dalam  hal  ini  uang  secara  optimal,  selektif dan efektif untuk menciptakan kondisi perputaran modal dapat berlangsung dengan baik (Amin, 1995: 15). Namun kemandirian koperasi dapat dilihat melalui pengelolaan modal yang dapat dilakukan oleh koperasi secara efektif dan efisien.
Modal  Koperasi  Pegawai  Negeri  Sipil  (KPRI)  OBOR  Kota  Bima  berasal  dari anggota  dan  bukan  anggota  yang  tidak  mengikat,  modal  dari  anggota  berupa  simpanan pokok,  simpanan  wajib,  simpanan  suka  rela,  simpanan  wajib  pinjam  dana  resiko  dan simpanan  wajib  khusus.  Dengan  ditetapkan  jumlah  simpanan  pokok  peranggota  adalah Rp.  10.000,  simpan  wajib  peranggota  perbulan  Rp.  20.000  dan  simpanan  wajib  khusus para  anggota  sebesar  Rp.  1000  perbulan.  Sedangkan  simpanan  wajib  pinjaman  dana resiko  dipotong  masing-masing  1%  dari  jumlah  pinjaman  yang  duterima  anggota. Jumlah modal sendiri pada akhir tahun 2019 sebesar Rp. 1.610.759.342, selain itu KPRI OBOR  Kota  Bima  memperoleh  modal  yang  berasal  dari  luar  koperasi  yaitu  berupa Hutang  Bank  dan  Hutang  Usaha.  Jumlah  hutang  bank  akhir  tahun  2018  sebesar  Rp. 1.248.623.500  dan  jumlah  hutang  usaha  sebesar  Rp.  250.000.000,  pada  tahun  2019 KPRI  OBOR  Kota  Bima  mendapat  pinjaman  dari  Bank  BKE  Jakarta  sebesar  Rp. 2.091.879.482.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis studi kasus. Sumber data meliputi  data  primer  dan  data  sekunde.  Data  Primer  diperoleh  melalui  wawancara  dan observasi langsung. Sementara data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, dokumen dan  jurnal  di  KPRI  OBOR.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  melakukan pengamatan  langsung  pada  obyek  penelitian.  Metode  observasi  digunakan  dengan mengamati  langsung  aktivitas  koperasi  serta  mencatat  data-data  keadaan  koperasi  yaitu mencatat  jumlah  modal,  sumber  pemenuhan  modal,  pengeluaran  atau  penggunaannya, besarnya  rugi  laba  dan  potensi  wilayah  yaitu  luasnya  wilayah  operasional,  jumlah penduduk serta jumlah anggota koperasi. Sementara studi dokumentasi dilakukan dengan cara  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variabel  berupa  neraca  perhitungan  hasil  usaha dalam  informasi  yang  dibutuhkan  pada  penelitian  ini.  Dalam  hal  ini  peneliti memanfaatkan  data  keuangan  untuk  mendapatkan  informasi  pengelolaan  modal  kerja melalui neraca, laporan rugi laba,  dan laporan Sisa Hasil Usaha. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari laporan perhitungan hasil usaha (PHU) diperoleh nilai sisa hasil usaha dari tahun 2016-2019,  nilai  SHU  kemudian  dibandingkan  dengan  nilai  modal  sendiri  yang  diperoleh dari  data  pada  neraca  dari  tahun  2016-2019.  Dari  neraca  diperoleh  jumlah  modal  usaha koperasi yang terletak pada neraca sebelah kredit yaitu pada jumlah kekayaan bersih, namun untuk perhitungan rasio modal sendiri nilai modal usaha dikurangi terlebih dahulu  dengan modal donasi (modal yang berasal dari luar koperasi) sehingga menjadi modal sendiri.
Untuk mendapatkan modal usaha sama dengan aktiva lancer dikurangi hutang lancar. Sedangkan untuk mendapatkan current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancer dikali 100%.
Tabel 4.1. Tingkat Kemandirian Koperasi Dari Aspek Likuiditas Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar Rasio Likuiditas 2016 12.676.106.473 2.814.718.704 450,35% 2017 12.612.400.014 1.938.480.350 650,63% 2018 13.568.250.172 1.498.623.500 905,38% 2019 16.206.213.058 3.397.270.220 477,04%
Sumber data : KPRI Obor (diolah), 2019.
Dari  tabel  di  atas  memperlihatkan  ada  peningkatan  tiap  tahunnya  untuk  aktiva lancar  sedangkan  untu  hutang  lancer  berfluktuasi.  Untuk  tahun  2016  aktiva  lancar  Rp. 12.676.106.473  hutang  lancar  Rp.  2.814.718.704  dan  rasio  likuiditas  sebesar  450,35%. Untuk tahun 2017 aktiva lancar Rp. 12.612.400.014 hutang lancar Rp. 1.938.480.350 dan rasio  likuiditas  sebesar  650,63%.  Untuk  tahun  2018  aktiva  lancar  Rp.  13.568.250.172 hutang lancar Rp. 1.498.623.500 dan rasio likuiditas sebesar 905,38%. Untuk tahun 2019 aktiva  lancar  Rp.  16.206.213.058  hutang  lancar  Rp.  3.397.270.220  dan  rasio  likuiditas sebesar 477,04%.
Untuk  menguji  hipotesis,  penulis  menggunakan  teknik  analisis  statistik  melalui rumus rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio Rentabilitas Ekonomi (RE). dari rasio tersebut  dapat  diketahui  tingkat  kemandirian  koperasi  melalui  pengelolaan  modal  yang terdiri  dari  simpanan  wajib,  simpanan  pokok  dan  simpanan  sukarela  guna  membiayai usaha dan pengembangan koperasi.
I. Rasio Likuiditas
Aktiva Lancar Likuiditas =                                       X 100% Hutang Lancar 12.676.106.473
2016 =                                      X 100%
2.814.718.704
=   450,35%
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
2017 =                                     X 100% 1.938.480.350 =   650,63%
13.568.250.172 2018 =                                          X 100% 1.498.623.500
=    905,38%
16.206.213.058 2019 =                                          X 100% 3.397.270.220 =    477,04%
II. Rasio solvabilitas Jumlah aktiva/kekayaan Solvabilitas =                                                         X 100%
Jumlah hutang Tabel 4.2. Tingkat Kemandirian Koperasi Dari Aspek Solvabilitas Tahun Jumlah Aktiva Jumlah Hutang Rasio Solvabilitas 2016 13.050.928.201 2.814.718.704 463,67% 2017 12.982.967.677 1.938.480.350 669,75% 2018 13.962.068.635 1.498.623.500 931,66% 2019 16.530.498.878 3.397.270.220 486,58%
Sumber data : KPRI Obor (diolah), 2019.
Dari  tabel  di  atas  terlihat  peningkatan  tiap  tahunnya  untuk  jumlah  aktiva  mulai tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2019.  Untuk  tahun  2016  jumlah  aktiva  Rp. 13.050.928.201,    jumlah  hutang  Rp.  2.814.718.704  dan  rasio  solvabilitas  sebesar 463,67%.  Untuk  tahun  2017  jumlah  aktiva  Rp.  12.982.967.677,  jumlah  hutang  Rp. 1.938.480.350  dan  rasio  solvabilitas  sebesar  669,75%.  Untuk  tahun  2018  jumlah  aktiva Rp.  13.962.068.635,    jumlah  hutang  Rp.  1.498.623.500  dan  rasio  solvabilitas  sebesar 931,66%.  Untuk  tahun  2019  jumlah  aktiva  Rp.  16.530.498.878,    jumlah  hutang  Rp. 3.397.270.220 dan rasio solvabilitas sebesar 486,58%.
Dari  hasil  perhitungan  rumus  rasio  likuiditas  dan  rasio  solvabilitas  tersebut, selanjutnya  akan  dihitung  nilai  rasio  Rentabilitas  Ekonomi  (RE)  yang  selanjutnya dibandingkan dengan rasio rentabilitas ekonomi standar yang telah ditentukan oleh Dinas Koperasi  dan  UKM  Republik  Indonesia  yaitu  mencapai  nilai  minimal  10%  (Depkop, 1995  :  2).  Untuk  memudahkan  perhitungan  rasio  Rentabilitas  Ekonomi  (RE)  berikut dilampirkan data SHU yang merupakan laba usaha dari Perhitungan Hasil Usaha (KPRI) OBOR Kota Bima dari tahun 2016-2019 berikut ini :
Tabel 4.3 Nilai Laba Usaha atau (KPRI) OBOR Kota Bima Tahun 2016-2019 No Tahun Laba Usaha / SHU  (Rp)
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
1. 2. 3. 4. 2016 2017 2018 2019 Rp. 672.288.611 Rp. 740.823.771 Rp. 778.767.543 Rp. 638.266.519
Sumber : Data diolah, 2019.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  nilai  modal  usaha  yaitu  dengan  memperhatiakan Neraca  KPRI  OBOR  Kota  Bima  tahun  2016-2019,  dimana  nilai  modal  usaha  diperoleh dari nilai aktiva lancar dikurangi hutang lancar.
Tabel 4.4.
Nilai Modal Usaha KPRI OBOR Kota Bima Tahun 2016-2019 No  Tahun  Aktiva Lancar  Hutang Lancar Modal Usaha Rasio Rentabilitas 1. 2016 12.676.106.473 2.814.718.704 Rp. 9.861.385.769 0,07% 2. 2017 12.612.400.014 1.938.480.350 Rp. 10.673.919.664 0,07% 3. 2018 13.568.250.172 1.498.623.500 Rp. 12.069.626.672 0,06% 4. 2019 16.206.213.058 3.397.270.220 Rp. 12.808.943.838 0,05%
Sumber data : KPRI Obor (diolah), 2019.
Berdasarkan  data  yang  ditunjukan  oleh  tabel  4.4  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa pada  tahun  2016  aktiva  lancar  yang  dimiliki  oleh  Koperasi  KPRI  OBOR    Kota  Bima adalah  sebesar  Rp.  12.676.106.473  dengan  jumlah  hutang  lancar  sebanyak  Rp. 2.814.718.704.  Jumlah  modal  usaha  yang  dimiliki  pada  tahun  2016  adalah  sebesar  Rp. 9.861.385.769  dengan  rasio  Rentabilitas  sebesar  0,07%.  Rasio  ini  menunjukan  bahwa kemampuan  Koperasi  KPRI  OBOR    Kota  Bima  untuk  melunasi  hutang  jangka  pendek dengan jaminan aktiva lancar cukup tinggi. Tahun 2017 aktiva lancar yang dimiliki oleh Koperasi  KPRI  OBOR    Kota  Bima  adalah  sebesar  Rp.  12.612.400.014  dengan  jumlah hutang lancar sebanyak Rp. 1.938.480.350. Jumlah modal usaha yang dimiliki pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 10.673.919.664 dengan rasio Rentabilitas sebesar 0,07%. Rasio ini  menunjukan  bahwa  kemampuan  Koperasi  KPRI  OBOR    Kota  Bima  untuk  melunasi hutang  jangka  pendek  dengan  jaminan  aktiva  lancar  cukup  tinggi.  Tahun  2018  aktiva lancar  yang  dimiliki  oleh  Koperasi  KPRI  OBOR    Kota  Bima  adalah  sebesar  Rp. 13.568.250.172 dengan jumlah hutang lancar sebanyak Rp. 1.498.623.500. Jumlah modal usaha  yang  dimiliki  pada  tahun  2018  adalah  sebesar  Rp.  12.069.626.672  dengan  rasio Rentabilitas  sebesar  0,06%.  Rasio  ini  menunjukan  bahwa  kemampuan  Koperasi  KPRI OBOR    Kota  Bima  untuk  melunasi  hutang jangka  pendek  dengan  jaminan  aktiva  lancar cukup tinggi. Tahun 2019 aktiva lancar yang dimiliki oleh Koperasi KPRI OBOR  Kota Bima  adalah  sebesar  Rp.  16.206.213.058  dengan  jumlah  hutang  lancar  sebanyak  Rp. 3.397.270.220.  Jumlah  modal  usaha  yang  dimiliki  pada  tahun  2019  adalah  sebesar  Rp. 12.808.943.838  dengan  rasio  Rentabilitas  sebesar  0,05%.  Rasio  ini  menunjukan  bahwa kemampuan  Koperasi  KPRI  OBOR    Kota  Bima  untuk  melunasi  hutang  jangka  pendek dengan jaminan aktiva lancar cukup tinggi.
Selanjutnya  dapat  dihitung  rasio  Rentabilitas  Ekonomi  (RE)  pada  Koperasi  KPRI OBOR  Kota Bima dari tahun 2016-2019 sebagai berikut :
Laba Usaha / SHU RE = X 100% Modal Usaha
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Berikut  ditampilkan  tabel  rekapitulasi  laba  usaha,  modal  usaha  dan  rentabilitas ekonomi sebagai berikut:
Tabel 4.5. Rekapitulasi Laba Usaha, Modal Usaha dan Rentabilitas Ekonomi
Tahun Laba Usaha Modal Usaha Rentabilitas Ekonomi 2016 Rp. 672.288.611 Rp.  9.861.385.769 6,82% 2017 Rp. 740.823.771 Rp. 10.673.919.664 6,94% 2018 Rp. 778.767.543 Rp. 12.069.626.672 6,45% 2019 Rp. 638.266.519 Rp. 12.808.943.838 4,98%
Sumber data : KPRI Obor (diolah), 2019.
Dari  hasil  perhitungan  rasio  likuiditas  diperoleh  dari  nilai  rasio  likuiditas  KPRI OBOR Kota Bima pada tahun 2016 sebesar 4,50%, tahun 2017 sebesar 6,51%, tahun 2018 sebesar  9,05%,  dan  tahun  2019  sebesar  4,77%.  Selanjutnya  hasil  perhitungan  rasio solvabilitas diperoleh yaitu tahun 2016 sebesar 4,64%, tahun 2017 sebesar 6,70%, tahun 2018  sebesar  9,32%,  dan  tahun  2019  sebesar  4,87%.  dan    dari  hasil  perhitungan  rasio Rentabilitas  Ekonomi  (RE)  tersebut  diperoleh  nilai  rasio  Rentabilitas  Ekonomi  KPRI OBOR  Kota  Bima  pada  tahun  2016  sebesar  6,82%,  Rasio  RE  pada  tahun  2017  sebesar 6,94%, Rasio RE pada tahun 2018 sebesar 6,45%, dan Rasio RE pada tahun 2019 sebesar 4,98%
Nilai  rasio  Rentabilitas  Ekonomi  (RE)  KPRI  OBOR  Kota  Bima  tersebut  apa  bila dibandingkan  dengan  nilai  rentabilitas  standar  yaitu  sebesar  10%,  maka  nilai  rasio Rentabilitas  Ekonomi  KPRI  OBOR  Kota  Bima  lebih  kecil  dari  pada  nilai  rentabilitas ekonomi standar, yang artinya tingkat kemandirian koperasi KPRI OBOR Kota Bima ada melalui  pengelolaan  modal.  Dengan  demikian  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian ini dapat diterima.

## KESIMPULAN
Dengan  melalui  beberapa  prosedur  penelitian  yang  disajikan  pada  bab  demi  bab, dapat  disimpulkan  bahwa  ada  tingkat  kemandirian  Koperasi  KPRI  OBOR  Kota  Bima melalui pengelolaan modal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio likuiditas KPRI  OBOR  Kota  Bima  yaitu  pada  tahun  2016  sebesar  450,35%,  tahun  2017  sebesar 650,63%, pada tahun 2018 sebesar 905,38%, dan pada tahun 2019 sebesar 477,04%, Rasio solvabilitas  yaitu  pada  tahun  2016  sebesar  463,67%,  tahun  2017  sebesar  669,75%,  pada tahun  2018  sebesar  931,66%,  dan  pada  tahun  2019  sebesar  486,58%.    Rasio  Rentabilitas Ekonomi (RE) KPRI OBOR Kota Bima yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,07%, tahun 2017 sebesar 0,07%, pada tahun 2018 sebesar 0,06%, dan pada tahun 2019 sebesar 0,05% yang lebih kecil dari rasio Rentabilitas (RE) standar yaitu sebesar 10%.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, Widjaya. 1995. Akutansi Untuk Koperasi . Jakarta: Rineka Cipta. Anoraga, Pandji dkk. 1997. Dinamika Koperasi . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Bawsir, Refrisond. 1997. Koperasi Indonesia . Yogyakarta: BPFE. Direktorat  Jendral  Pembinaan  Koperasi  Perkotaan.  1995/1996.  Pedoman  Dan  Petunjuk Teknis  (Sistim  Penilaian  Koperasi  Karyawan  Mandiri).  Jakarta:  Depertemen Koperasi Dan Pembinaan Usaha Kecil.
Edilius, dkk, 1997. Pengantar Ekonomi Erusahan . Jakarta: Rineka Cipta.
Kartasapoetra  g,  dkk.  1985. Koperasi  Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945 . Jakarta: Rineka Cipta.
Munawir. 1983. Analisa Laporan Keuangan . Yogyakarta: Liberty. Mariani. 2003. Dikta Manajemen Koperasi . Bima: STKIP Bima. Riyanto, Bambang. 1997. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan . Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
Sariono, dkk, 2007. Manusia Dan Perilaku Ekonomi . Ganeca Exact. Teguh.  2001. Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Teori  Dan  Aplikasi .  Jakarta:  Raja Granfindo Persada.
Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Jakarta: Citra Umbara. Wirasasmita, dkk, 1999. Manajemen Koperasi . Semarang: Plonir Jaya. Widiyanti, 1992. Dinamika Koperasi . Jakarta: Rineka Cipta.