Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI KOTA SURABAYA
Indri Dwi Cahyani 1 , Adi Suliantoro 2
12 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
Email: Indridc123@gmail.com, adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id
Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
Interreligious  marriage  has  remained  a  controversial  topic  in  society  since  the  time  of Marriage Law No. 1 of 1974. The agreements and rules governing interfaith marriages are primarily aimed at whether different marriages are valid. Look only at Law No. 6 of 2006 on  Population  Control.  Couples  married  to  different  religions  can  apply  to  the  district court, but this is limited to registration of marriage only, but what regulates whether it is legal?  No  regulations  yet.  The  Indonesian  Islamic  scholar,  particularly  in  his  KHI Compilation  of  Islamic  Law,  states  that  interreligious  marriages  are  void,  which  is supported by his 2005 MUI Fatwa on Interreligious Marriage. In this study, the authors use a prescriptive legal approach. It is a method of studying forensic research conducted on literature or secondary data and using deductive reasoning and coherent truth criteria. Deductive thinking should be understood as a way of thinking that draws conclusions from proven-true  generalities  and  is  directed  to  specifics.  Interreligious  marriage  cannot  be justified on the basis of Marriage Law and Summarizing Islamic Law, as the purpose of these rules is to prevent greater harm/loss in addition to the resulting benefit/benefit.
Keywords: Interreligious Marriage, Regulations, Laws
* Alamat korespondensi: Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia E-mail: Indridc123@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan adalah suatu perkara agama dimana hubungan antara dua orang yaitu seorang dewasa dan seorang wanita mempunyai keinginan untuk bersatu dan berjanji untuk menjadi suami istri dalam perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan melahirkan keturunan.
Indonesia dikenal dengan beragam tradisi budaya yang diturunkan dari nenek moyangnya, serta beragam agama dan kepercayaannya. Beragamnya budaya dan aturan pernikahan tidak terlepas dari pengaruh  agama,  kepercayaan  dan  pengetahuan  masyarakat  serta  pemuka  agama  di  lingkungan masyarakat.
Untuk  menyelaraskan  berbagai  standar  hukum  tersebut,  maka  dibuatlah  Undang-Undang Perkawinan Nasional yang menjadi landasan hukum dan kaidah dasar perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974. :  “ Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  bathin  antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. 1
Pernikahan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang menggemaskan, sehingga menjadi sangat  penting.  Seseorang  yang  telah  dewasa  dan  sehat  jasmani  dan  rohani  mutlak  membutuhkan seorang  istri  untuk  menghadirkan  ketentraman,  ketentraman  dan  kesejahteraan  dalam  kehidupan berumah tangga.
Karena begitu pentingnya pranata perkawinan sehingga agama-agama dunia turut serta dalam pengaturan perkawinan, adat masyarakat dan lembaga negara turut serta dalam pengaturan perkawinan. Seiring  berjalannya  waktu  dan  di  era  globalisasi  dan  teknologi  yang  semakin  maju  ini,  banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.
Meskipun telah ada undang-undang perkawinan nasional yang mengatur masalah perkawinan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang mengikuti aturan adat dari agama dan sukunya masing-masing. 2
Perkawinan beda agama bukanlah hal baru dalam masyarakat multikultural Indonesia. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut Pasal 57 KUHP, berlaku bagi perkawinan yang tidak terkait dengan perkawinan beda agama atau perkawinan campuran.
“Perkawinan campur ini adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda hukum ketika akan masuk ke Indonesia. Perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak menjadi warga negara Indonesia.” Bahkan mengingat Pasal 2(1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan”.
Dalam perkembangannya, untuk meniadakan kemungkinan perkawinan beda agama di Indonesia, keberadaan  Pasal  2  1)  UU  Perkawinan  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi  untuk  uji  materil  dan dimasukkan ke dalam Buku Pendaftaran Urusan Konstitusi dengan nomor 68 /PUUUXII/. Namun pada 2014, hakim memutuskan Pasal 2 tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang melarang warga negara Indonesia melakukan perkawinan beda agama. Kita juga harus melihat Pasal 8(f) UU Perkawinan, yang menyatakan:
“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
f) Hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lainnya. Nomor 1400K/Pdt/1986 Komisi Yudisial mengizinkan pencatatan perkawinan dan perkawinan beda agama di Indonesia saat itu. Praktik perkawinan beda agama di Indonesia sendiri saat ini menjadi perbincangan hangat dan kontroversial di kalangan masyarakat muslim. . 3
Kenyataan dalam kehidupan masyarakat Dalam praktiknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama, tetapi pernikahan tidak terjadi karena didasarkan pada perbedaan agama atau kepercayaan. Ada  juga  pasangan  yang  sudah  hidup  bersama  atau  “cohabit”  karena  alasan  yang  mempengaruhi hubungan mereka, yaitu perbedaan agama.
1 Dhiya Fadira, Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi  Di Yayasan Harmoni Mitra Madania ), Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Syarief Hidayatullah Jakarta, Skripsi, Hal. 34
2 Aulil Amri, “ Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, Media Syari’ah, Vol. 22, No.1 Tahun 2022. Hlm. 6
3 Achmad Nurcholish, Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama, (Yogyakarta : LKIS, 2004), hal. 6.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Namun  permasalahannya  adalah  ketika  hubungan  tersebut  tidak  berjalan,  hubungan  tersebut menjadi rumit dan muncul akibat hukum yang mengganggu keharmonisan rumah tangga karena agama tidak berperan dalam tujuan perkawinan. 4
Dengan  demikian,  apabila  akan  melangsungkan  suatu  perkawinan,  kedua  belah  pihak  tetap mempertahankan agamanya masing – masing maka Perkawinan tersebut akan berakibat dalam memiliki keturunan, jika memiliki anak maka anak tersebut akan bingung dalam memiliki keyakinan. Perkawinan ini  juga  tidak  ada  kepastian  hukum.  Karena  pada  dasarnya  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda Agama. Namun terdapat beberapa yurisprudensi putusan pengadilan yang membolehkan pernikahan beda agama dengan mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri tempat diam salah satu calon suami-istri, Seperti halnya dengan Putusan Pengadilam Negeri  Surabaya  Nomor  916/Pdt,P/2022/PN.Sby  yang  mana  membolehkan  pernikahan  beda  agama antara para pemohon.

## II. METODE PENELITIAN

## Metode Pendekatan
Pada  Peneltian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  suatu  cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder dan dengan menggunakan cara befikir deduktif serta kriteria kebenaran koheren. Kemudian yang dimaksud dengan cara berfikir deduktif adalah cara berfikir dengan menarik kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu maksudkan untuk sesuatu yang bersifat khusus Objek dan Subyek Penelitian
a. Obyek yang akan dilakukan pada penelitianin ialah  Ikatan Perkawinan beda agama.
b. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah: Pasangan Suami Istri yang berbeda Agama.

## Jenis Data
Penelitian  ilmiah  tentunya  memiliki  sumber  sebagai  bahan  rujukan  dan  pertimbangan  untuk mendukung argumentasi peneliti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jenis penelitian hukum  yuridis  normatif  yang  digunakan  peneliti  sebagai  data  utama  adalah  data  sekunder.  Data sekunder yaitu, data yang diambil atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan mengenai hak cipta, putusan pengadilan serta jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari :
1. Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoratif  artinya  mempunyai otoritas, seperti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pengaturan lainnya yang berkaitan.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum berupa jurnal hukum, fatawa para ulama islam mengenai hukum waris islam, penelusuran artikel di internet.
3. Bahan  –  bahan  non  hukum  yaitu  bahan    untuk  keperluan  penelitian  seorang  peneliti  berupa pendapat dan, buku-buku untuk menunjang penelitian namun tidak mengenai hukum namun ada relevansinya dengan penelitian seperti koran,kamus Bahasa dan kamus besar dll.

## Teknik Pengumpulan Data
Tentunya dalam suatu penelitian, merupakan kewajiban bagi seorang peneliti untuk membuat teknik-teknik  dalam  pengumpulan  data.  Berikut  adalah  metode  pengumpulan  data  yang  penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini :

## Studi Pustaka
Penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  mengumpulkan  bahan  hukum  dan  landasan  teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah dan artikel yang digunakan yang berhubungan dengan judul skripsi ini.
4 Jane  Marlen,  “ Akibat  Hukum  Dari  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia ”,  Lex  Privatum,  Vol.l/No.2/Apr- Jun/2013, hlm. 13
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Analisis Data
Data  - data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif .5 yaitu dengan melakukan pengamatan data–data yang diperoleh dan menghubungkan tiap data tersebut dengan ketentuan maupun asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan  logika  induktif, 6 yakni  berpikir  dari  hal  yang  umum  menuju  hal  yang  lebih  khusus  (lex spesialis),  dengan  menggunakan  perangkat  normative,  yakni  interpretasi  dan  konstruksi  hukum  dan selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan dengan  metode  deduktif  yang  menghasilkan  suatu  kesimpulan  yang  bersifat  khusus  terhadap  suatu permasalahan dan tujuan penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus Posisi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby . ;
RA  adalah  seseorang  lelaki  yang  lahir,  berkewarganegaraan  Indonesia,  beragama  Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dan beralamat di Surabaya, yang akan menikah dengan seorang wanita yang bernama EDS, berkewarganegraan Indonesia, beragama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, dan berlamat beralamat di Surabaya. Mereka berdua mengajukan permohonan Nikah tertanggal 08 Aril 2022, dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Oleh karena yang mereka ajukan di Pengadilan Negeri adalah Permohonan maka untuk selanjutnya  di sebut Para Pemohon.
Bahwa Para Pemohon Sebelumnya telah menempuh upaya terlebih dahulu  yaitu sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Namun permohonan nikah para pemohon ditolak oleh pegawai  pencatatan  nikah  karena    RA  Bergama  Islam  dan  EDS  Bergama  muslim.  Mereka  berdua kemudian drahkan oleh pegawai pencatatan nikah untuk mengajukan permohonan nikah di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana sesuai pasal 21 ayat (3)a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang menyebutkan “ Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas ”
Isi dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan adalah mekanisme yang dapat di tempuh oleh calon suami istri apabila perkawinan di tolak oleh pegawai pencacat nikah sebagaimana berikut :
1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan;
2) Atas dasar permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, maka oleh pegawai pencaatat  perkawinan  akan  diberikan  suatu  keterangan  tertulis  dari  penolakkan  tersebut  disertai alasan penolakannya
3) Pemohon nikah yang ditolak perkawinannya berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.
4) Pengadilan  akan  memeriksa  perkaranya  dengan  acara  singkat  dan  akan  memberikan  ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan;
Karena perkawinan yang berdasarkan putusan pengadilan juga wajib di catat dalam Buku Nikah maka hal ini senada dengan perintah Undang-undang Administrasi Kependudukan Pasal 31 ayat (1) : “ Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ;’
Para  Pemohon  dalam  rangka  untuk  menguatkan  kedudukan  hukumnya  juga membawakan yurispudensi tetap. Pengertian Yurisprudensi tetap adalah  Yurisprudensi Tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan
5 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.
6 Ibid, hlm. 10.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Yurisprudensi yang dibawakan  oleh  Para  Pemohon  adalah  Yurisprudensi  Penetapan  Nomor  : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor
:  3/Pdt.P/2015/PN  Llg.  tertanggal  27  Februari  2015  yang  pada  intinya  menyatakan “ Menimbang,  bahwa  UUD  1945  Pasal  27  menentukan  bahwa  seluruh  Warga  Negara bersamaan  kedudukannya  dalam  hukum,  tercakup  di  dalamnya  kesamaan  hak  asasi  untuk melangsungkan  perkawinan  dengan  sesama  Warga  Negara  sekalipun  berlainan  agama, sedangkan  Pasal  29  UUD  1945  mengatur  bahwa  negara  menjamin  kemerdekaan  warga negara untuk memeluk agamnya masing-masing;
Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;
Menimbang,  bahwa  perkawinan  beda  agama  tidak  diatur  secara  tegas  di  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  akan  tetapi  keadaan  tersebut adalah  merupakan  suatu  kenyataan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  dan  sudah  merupakan kebutuhan  sosial  yang  harus  dicarikan  jalan  keluarnya  menurut  hukum  agar  tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama ”
Selain mengajuka permohonan, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti, alat bukti sendiri  akan  digunakan  pada  saat  proses  pembuktian  dan  untuk  meyakinkan  Hakim  tentang kebenaran dalil yang disampaikan kedua belah pihak, sebelum hakim mengambil keputusan 7 , diantaranya alat bukti tertulis Sebagaimana berikut;
1) Fotocopy  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  :  8305/  An.RA,  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1 ;
2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. RA, diberi tanda P-2 ;
3) Fotocopy Kartu Keluarga An.Kepala Keluarga RA , diberi tanda P-3 ;
4) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/Dis-2/Dispencapil/96 An. EDS , yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda P-4 ;
5) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk. An. EDS, diberi tanda P-5 ;
6) Fotocopy  Bukti  Surat  Pendataan Penduduk Non permanen NIK. An. EDS , diberi tanda P-6 ;
7) Fotocopy Kartu Keluarga An.Kepala Keluarga EDS , diberi tanda P-7 ;
8) Fotocopy Surat Keterangan Nikah , diberi tanda P-8 ;
9) Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor, diberi tanda P-9 Para pemohon juga mengajukan 2 orang saksi fakta untuk menguatkan permohonan para pemohon.
Setelah  melihat  dan  menerima  permohonan  Para  Pemohon  maka  Majelis  hakim melakukan  pertimbangan  hukum  terhadap  permohonan  para  pemohon  diantaranya  adalah sebagai berikut ;
1) Pertama majelis hakim menimbang mengenai identitas, posita dan petitum pemohon, maka majelis hakim menganggap tidak ada maasalah
2) Bahawa alasan permohonan karena para pemohon ingin menikah namun terbentur dengan keyakinannya masing dan tidak ingin melepas kayakinan salah satunya
3) Hakim kemudian memeriksa mengenai fomalitas permohonan dan mengingat mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau  suatu  perkawinan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  Agama  dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1  tahun  1974  tersebut  merupakan  ketentuan  yang  berlaku  bagi  perkawinan  antara  dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang
7 Bustami Yazid, “ Penerapan Alat Bukti Tertulis Dalam Pemeriksaan Perkara Pembuktian ”,Pengadilan Tinggi Mahkamah Syariah Aceh,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989)
4) perkawinan yang terjadi di antara dua orang  yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam  penjelasan  pasal  35  huruf  a  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.
5) bahwa  perbedaan  agama  tidak  merupakan  larangan  untuk  melangsungkan  perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf ( f ) undang-undang perkawinan dan merujuk pada  ketentuan  pasal  35  huruf  (  a)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.
6) Hakim kemudian melihat bahwa Para Pemohon ingin menikah dan tetap mempertahankan agamanya  maka  hakim  mengingat  pasal  29  UUD  1945  tentang  kebebasan  memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
7) perkawinan  dengan  berbeda  agama  tidaklah  merupakan  larangan  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi  Para  Pemohon  untuk  tetap  mempertahankan  Agamanya  masing-masing,  maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu  perkawinan  apabila  dilakukan  menurut  tata  cara  Agama  atau  kepercayaan  yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mun gkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama.
8) fakta  yuridis  yang  terungkap  dipersidangan  bahwa  Para  Pemohon  telah  bersepakat  dan telah  mendapat  persetujuan  dan  ijin  dari  kedua  orang  tuanya  mereka  bahwa  proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya  dan  selanjutnya  mereka  telah  sepakat  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap  Para  Pemohon  melepaskan  keyakinan  agamanya  yang  melarang  adanya perkawinan beda agama
9) Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara  Pemohon  I  yang  beragama  Islam  dengan  Pemohon  II  yang  beragama  Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan  oleh  karena  itu  Permohon  an  Para  Pemohon  secara  hukum  beralasan  dikabulkan. Selanjutnya  kepada  Pegawai  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat- syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.Sby
Anilsis yuridis yang didapatkan dari permohonan para pemohon  adalah bahwa isi permohonan Para  Pemohon,  betujuan  untuk  mendapat  Penetapan  Pengadilan  Negeri  guna  mendapatkan  ijin melangsungkan  pernikahan  berbeda  agama  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Surabaya. Dalam peradilan perdata maka yang di cari adalah kebenaran formil, untuk mencari serta menegasakan pembuktian kebenara dari permohonan para pemohon, sebagaimana pada pasal 164 HIR mengenai pembuktian acara perdata.
Dari  keterangan  saksi  yang  dihadirkan  oleh  para  pemohon  dapat  ditarik  beberapa  fakta diantaranya, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing- masing yang berbeda yakni Pemohon I (RA) beragama Islam sedangkan Pemohon II (EDS) beragama Kristen dan para pemohon teah menikah secara agama masing-masing.
Majelis  hakim  menimbang  dalam  perkara  ini  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut, dan yurisprudensi tetap dari  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989;
Jika  dilihat  dari  pengaturan  perkawinan  beda  agama  maka  kita  akan  menemukan  pengaturan tersebut  hanya  diatur  dalam  penjelasan  pasal  35  huruf  a  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “ yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar  umat  yang  berbeda  agama ”.  Ketentuan  tersebut  pada  dasarnya  merupakan  ketentuan  yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan
Melihat dari isi surat-surat yang di hadirkan sebagai bukti di pengadilan dan keterangan saksi- saksi  serta  keterangan  dari  Para  Pemohon,  maka  diperoleh  fakta  yuridis  secara  kronologis  sebagai berikut :
1) Para Pemohon bertempat tinggal di Surabaya;
2) Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agaman ya ;
3) Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan   Pejabat Kantor Dinas Kependudukan   dan   Catatan Sipil Kota Surabaya ;
Dari  fakta  yuridis  sebagaimana  terungkap  dipersidangan  tersebut  diatas  dihubungkan  dengan ketentuan  tentang  syarat-syarat  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon dapat dikatakan telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan dan perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf ( f ) undang-undang perkawinan dan merujuk pada  ketentuan  pasal  35  huruf  (  a)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  administrasi kependudukan,  maka  terkait  dengan  masalah  perkawinan  beda  agama  yang  menjadi  wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.
Dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan  oleh  calon  mempelai  (Para  Pemohon)  yang  berbeda  agama  tersebut,  sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha  Esa  dan  selain  itu  berdasarkan  pasal  28  B  ayat  (1)  UUD  1945  ditegaskan  kalau  setiap  orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan den gan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing; dan  oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri  yang  in  casu  hal  ini  tidak  mun  gkin  dilakukan  oleh  Para  Pemohon  yang  memiliki  perbedaan Agama;
Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  memberikan  kemungkinan  dapat dilaksanakannya perkawi n an tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum  Agamanya  dan  Kepercayaannya  itu,  perkawinan  dilaksanakan  dihadapan  Pegawai  Pencatat dengan  dihadiri  2  (dua)  orang  saksi”dan  proses  perkawinannya  dihadapan  Pejabat  Kantor  Dinas
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Surabaya  dan  selanjutnya  mereka  telah  sepakat  untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim  Pengadilan  menganggap  Para  Pemohon  melepaskan  keyakinan  agamanya  yang  melarang adanya perkawinan beda agama ;
Analisis Yuridis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby berdasarkan hukum positif di Indonesia Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit  mengenai  perkawinan  beda  agama,  dalam  artian  tidak  ada  frasa  yang  eksplisit  mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  menganut  sistem  norma  penunjuk  (verwijzing)  pada  hukum  agama  dan  kepercayaan  masing- masing.[7] Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dan  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.”
Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara a contrario bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan di Indonesia enam agama yang  diakui,  memiliki  pengaturannya  masing-masing  dan  cenderung  tegas  melarang  praktik perkawinan  beda  agama.  Hukum  Islam  jelas  menentang  perkawinan  beda  agama,  bahkan  apabila dipaksakan  maka  lazim  dikenal  dalam  masyarakat  sebagai  “zina  seumur  hidup.”  Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami,  istri,  dan  anak-anak  dalam  lingkup  rumah  tangga  yang  kekal  dan  abadi.[8]  Hukum  Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum  Budha  tidak  mengatur  perkawinan  beda  agama  dan  mengembalikan  kepada  adat  masing- masing  daerah,  sementara  agama  Hindu  melarang  keras  pernikahan  beda  agama.  Dalam  Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.  Pemberlakuan  Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  harus  dimaknai  secara  kumulatif,  artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan  satu  sama  lain.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  meskipun  suatu  perkawinan sudah  dilangsungkan  secara  sah  berdasarkan  hukum  agama,  tetapi  apabila  belum  dicatatkan  pada instansi  yang  berwenang  baik  Kantor  Urusan  Agama  untuk  yang  beragama  Islam  ataupun  Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.
Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama pertama  kali  diatur  dalam Regeling  op  de  Gemengde  Huwelijken  (GHR)  Koninklijk  Besluit  van  29 Desember 1896 No.23, Staatblad 1898 No. 158 , yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam  PPC  yang  dikeluarkan  secara  khusus  oleh  Pemerintah  Kolonial  Belanda  tersebut  terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa  :  “ Perbedaan  agama,  golongan,  penduduk  atau  asal  usul  tidak  dapat  merupakan  halangan pelangsungan perkawinan .
Namun  dengan  eksistensi  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  tahun  1974  hanya  terdapat  pada  Pasal  57  adalah  yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu  pihak  berkewarganegaraan  Indonesia.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa,  faktor  beda agama  tidak  lagi  dimasukkan  dalam  aturan  perkawinan  campuran  berdasarkan  Undang-Undang Perkawinan.  Melainkan  perkawinan  campuran  yaitu  perkawinan  yang  terjadi  antara  WNI  dengan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
WNA.  Berbanding  terbalik  dengan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.

## Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.Sby  menurut Kompilasi Hukum Islam
Beberapa  Pasal  dalam  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam justru berani membuat gebrakan baru untuk mengatur persoalan perkawinan beda agama, yaitu :
1. Pasal 4
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat ( 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pasal 40 huruf c
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :
a) karena  wanita  yang  bersangkutan  masih  terikat  satu  perkawinan  dengan  pria lain;
b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c) seorang wanita yang tidak beragama islam.
Pasal ini bertalian erat dengan Pasal 18 yang mengatur : Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.
3. Pasal 44 :
Seorang  wanita  Islam  dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  pria  yang tidak beragama Islam.
4. Pasal 61 :
Tidak  sekufu  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  mencegah  perkawinan,  kecuali  tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien .
Pasal  61  merupakan  tindakan  pencegahan  perkawinan  yang  diajukan  sebelum  terjadi perkawinan,  sehingga  pasal  ini  tidak  mempunyai  konsekuensi  hukum  bagi  sah  tidaknya perkawinan karena belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat.
5. Pasal 116 huruf h : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a. peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidak  rukunan  dalam  rumah tangga.
Dalam  literatur  fiqih  klasik,  Perkawinan  Beda  Agama  dapat  dibedakan  menjadi  tiga kategori, yaitu:
1. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:
“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat- ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”
Ayat  lain  tentang  pelarangan  perkawinan  antara  wanita  muslim  dengan  pria  non muslim  juga  didasarkan  pada  QS.  Al-Mumtahanah  (60)  ayat  10:  “Wahai  orang-orang  yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu  menguji,  maka  Allah  lebih  mengetahui  tentang  keimanan  mereka,  jika  kamu  telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan  orang-orang  kafir  itu  tidak  halal  bagi  mereka.  Dan  berikanlah  kepada  (suami)  mereka
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan  kepada  mereka  maharnya.  Dan  janganlah  kamu  tetap  berpegang  pada  tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana).” Berdasarkan tafsir dari Ath-Thabari, ayat ini mengandung larangan bagi orang muslim untuk menikahi wanita musyrik (Wanita kafir penyembah berhala). Dan apabila telah terjadi pernikahan,  Allah  memerintahkan  untuk  menceraikan  mereka.  Begitu  pula  seorang  pria muslim,  dilarang  mempertahankan  pernikahannya  dengan  wanita  musyrik  yang  tidak  ikut hijrah  dengan  suaminya.  Sesungguhnya  ikatan  pernikahannya  telah  putus  disebabkan kekufuran, karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik.
2. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; Berdasarkan  literatur  klasik  ditemui  bahwa  para  ulama  memiliki  pendapat  yang berbeda mengenai masalah ini, sebagian ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan kebanyakan dari mereka menghukum makruh bahkan haram, Bagi yang memperbolehkan mereka  merujuk  pada  QS.  Al-Maidah  (5)  ayat  5  :  “Pada  hari  ini  dihalalkan  kepada  bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi  mereka.  Dan  (dihalalkan  bagimu  menikahi)  perempuan-perempuan  yang  menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga  kehormatan  di  antara  yang  diberi  kitab  sebelum  kamu,  apabila  kamu  membayar maskawin  mereka  untuk  menikahinya,  tidak  dengan  berzina  dan  bkan  untuk  menjadikan perempuan  piaraan.  Barangsiapa  kafir  setelah  setelah  beriman  maka  sungguh,  sia-sia  amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”
Kebanyakan  ulama  yang  menghukum  haram  pernikahan  tersebut  mendasarkan keputusannya dari pertimbangan, yaitu :
a) Berdasarkan Mazhab Syafi’i yang merupakan mazhab terbesar yang dianut oleh bangsa Indonesia,  berpendapat  bahwa  kategori  ahli  kitab  yang  boleh  dinikahi  haruslah  “min qablikum”,  yaitu  nenek  moyang  ahli  kitab  sebelum  masa  kerasulan  Nabi  Muhammad SAW. Berdasarkan kriteria ini, maka Nasrani dan Yahudi yang saat ini masih ada tidak dapat dikatakan ahli kitab secara murni karena telah melewati masa kerasulan dan telah menjumpai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu kini sudah tidak  ada  Ahli  Kitab  murni  (yang  kitab  asli  mereka  sama  sekali  tidak  mengalami perubahan)  dan  benar-benar  berpegang  teguh  dengan  agama  samawi  serta  wanita  Ahli Kitab yang Muhsonat.
b) Berdasarkan  kajian  Majelis  Ulama  Indonesia  dan  fakta  di  lapangan  yang  menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Diantaranya, tidak terlaksananya tugas dan tujuan  untuk memelihara agama dan  keturunannya;  misi  dakwah  dan  pembelajaran  melalui  perkawinan  tidak  berjalan dengan  efektif;  dan  ironisnya  malah  semakin  banyak  pasangan  yang  pindah  agama utamanya anak-anak hasil perkawinan tersebut.
c) Berdasarkan  pendapat  bahwa  ahli  kitab  (Yahudi  dan  Nashrani)  di  masa  kini  dapat dikategorikan sebagai golongan musyrik. Karena dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi maupun  Nasrani  jelas  mengandung  unsur  syirik  (trinitas),  dimana  Yahudi  menganggap Uzair  putera  Allah  dan  mengkultuskan  Haikal  Nabi  Sulaiman,  sedangkan  Nasrani menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam. Perkawinan  antara  seorang  wanita  muslimah  dengan  pria  non  muslim  (baik  musyrik maupun ahli kitab) Para ulama sepakat menghukum perkawinan tersebut haram oleh Islam, baik calon suami dari golongan ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk lain. Hal ini juga didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221

## Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
Sebagaimana diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 Tentang PErubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentaang Administrasi Kependudukan. Dan ketentuan No 10 perubahan Pasal 49 ayat (2) UU No
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan Yang menyebutkan Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah Perubahan UU Adm Kependudukan yaitu di Ketentuan No 10 PErubahan Pasal 49 ayat (2) UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23  Tahun  2006  Tentaang  Administrasi  Kependudukan  yg  menyebutkan  dengan  tersedianya  opsi mengajukan  permohonan  perkawinan  beda  agama  ke  Pengadilan  Negeri  agar  mengeluarkan  suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan.  Terdapat  beberapa  pertimbangan  yang  melatarbelakangi  hakim  dalam  mengabulkan permohonan penetapan beda agama.
Pertama , perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  jo.Pasal  35  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :
Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan para pihak yang  perkawinannya  ditolak  berhak  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  didalam  wilayah mana  pegawai  pencatat  perkawinan  yang  mengadakan  penolakan  berkedudukan  untuk  memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri
Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa  Pencatatan  perkawinan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  huruf  a  yang  menyatakan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Kemudian Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan exit way eksplisit untuk persoalan perkawinan beda agama karena mendefinisikan : Yang dimaksud dengan ”Perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan”  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  antar-umat  yang berbeda agama. Dengan perubahan No 10 UU Administrasi Kependudukan terbaru Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara .Selanjutnya Pasal 36 mengatur Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.  Meskipun  maksud  rumusan  pasal  tersebut  adalah  untuk  pencatatan  perkawinan,  namun eksistensi  Pasal  35  huruf  a  Undang-Undang  Adminstrasi  Kependudukan  jelas  memberi  ruang  yang semakin  luas  untuk  mengizinkan  perkawinan  beda  agama  yang  berdasarkan  Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  suatu  perkawinan  dianggap  sah  apabila  dilaksanakan  menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan landasan  dilarangnya  perkawinan  beda  agama,  karena  hakikatnya  tidak  ada  agama  yang  diakui  di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal  35  huruf  a  Undang-Undang  Adminstrasi  Kependudukan  dengan  Pasal  2  Undang-Undang Perkawinan.Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama. Menurut pandangan penulis,  meskipun  dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia  berlaku  asas  “ Ius  Curia  Novit ”    yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturan hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama, seharusnya hakim tidak  tergesa-gesa  membuat  penetapan  yang  mengesahkan  perkawinan  beda  agama  dengan  hanya berpedoman  pada  Pasal  35  huruf  a  Undang-Undang  Adminstrasi  Kependudukan.  Melainkan  harus mempertimbangkan  juga  perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Apabila dikaitkan dengan perubahan No 10 UU Administrasi kependudukan tentang pengakuan anak Berdasarkan  laporan  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (1),  Pejabat  Pencatatan  Sipil  mencatat  pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  68/PUU-XII/2014  yang  pada  pokoknya menolak permohonan judicial review Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina. Hakim juga harus memahami bahwa hakikat perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, yang tidak hanya mengikat personal  dirinya  pribadi,  melainkan  juga  berdampak  pada  keluarga,  orang  lain  atau  masyarakat. Sedangkan  sebagai  ikatan  batin,  perkawinan  merupakan  pertalian  jiwa  yang  terjalin  karena  adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Lebih lanjut, kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti  keluarga  tersebut  harus  berdasarkan  satu  Tuhan.  Perkawinan  tidak  boleh  hanya  ditinjau  dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan  perkawinan,  sedangkan  Undang-Undang  menetapkan  keabsahan  administratif  yang dilakukan oleh Negara.
Oleh  karena  itu,  terhadap  penetapan  hakim  yang  mengesahkan  perkawinan  beda  agama seharusnya dibatalkan, karena perkawinan tersebut sejatinya bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam,  bahkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945.  Perkawinan  beda  agama  jelas  bertentangan  dengan  konstitusi  yang  berlaku  di Indonesia, yaitu yang diatur dalam : Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perihal frasa perkawinan yang “sah”, sudah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan  bahwa  perkawinan  sah  apabila  dilaksanakan  menurut  hukum  agama  kedua  pasangan. Sementara Agama Islam mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama. Larangan beda agama juga tidak seharusnya dimaknai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Larangan  beda  agama  bukanlah  pelanggaran  dalam  penegakan  dan  perlindungan  HAM  di Indonesia. Karena sudah jelas bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah liberal, tetapi mengakui adanya pembatasan praktek HAM dalam rangka menghormati HAM orang lain, termasuk dalam hak untuk  menikah,  yang  salah  satunya  mempertimbangkan  nilai-nilai  agama.  HAM  yang  hakikatnya merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan Tuhan.  Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadikan nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan dalam kehidupan bernegara.
Menurut pendapat penulis, meninjau dari kompleksnya problematika perkawinan beda agama, mengenai tidak diaturnya perkawinan beda agama secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Misalnya dengan menyisipkan aturan larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian untuk menyelesaikan  problem  dualisme  pengaturan  perkawinan  beda  agama,  dimana  Undang-Undang Perkawinan  melarang  praktik  perkawinan  beda  agama,  sedangkan  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan justru membuka peluang pengesahan perkawinan beda agama, maka menurut pendapat penulis  Pasal  35  dan  36  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  seharusnya  dicabut,  karena menimbulkan pertentangan norma. Terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibiarkan terus menerus karena perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun  beragama.  Dampak  negatif  tersebut  berupa  dapat  terjadinya  penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif. Oleh karenanya, pelarangan kawin beda agama telah memenuhi nilai keadilan karena :
1. telah sejalan dengan nilai moral yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia, dalam hal ini telah memenuhi rasa keadilan mayoritas;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2. berorientasi pada hubungan dengan Tuhan, namun juga memberi peluang bagi akidah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama. Keadilan yang memenuhi hukum Ilahi positif ( ius divinium  positivum )  dan  yang  dijangkau  akal  manusia/hukum  positif  manusia  ( ius  positivum humanum )
Perkawinan  beda  agama  juga  tidak  seharusnya  dilegalkan  karena  menimbulkan banyak implikasi negatif di kemudian hari. Salah satu implikasinya adalah status anak yang dilahirkan melalui proses perkawinan yang tidak sah (karena larangan pernikahan beda agama) adalah adanya pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.  Maka  konsekuensinya,  anak  tersebut  tidak  memiliki  hubungan  nasab  dengan  ayah biologisnya, tidak berhak atas nafkah dan pemeliharaan dari ayah, kemudian ayah juga tidak dapat  menjadi  wali  nikah  bagi  anak  perempuannya,  dan  tidak  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  harta  waris  apabila  tidak  seagama  dengan  pewaris  (dalam  hal  ini  pewaris beragama Islam).

## Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Akibat hukum terhadap status perkawinan
Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya  kepada  hukum  agama  masing-masing  untuk  menentukan  boleh  tidaknya  perkawinan berbeda  agama.  Semua  agama  di  Indonesia  melarang  perkawinan  berbeda  agama,  bagi  umat  Islam setelah  dikeluarkannya  Inpres  No.  1  tahun1991  tentang  KHI,  pada  pasal  44  menyatakan  bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh.
Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan  hal  tersebut  mengakibatkan  perkawinan  tersebut  tidak  sah.  Namun  berbeda  dengan  putusan Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.Sby,  maka  kedudukan  hukum  dan  status pernikahan menjadi sah karena majelis haki mengabulkan permohonan para pemohon.

## Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Beda Agama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Serta Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa: “Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bahwa anak sah dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pemahaman penulis bahwa anak dari  hasil  perkawinan  berbeda  agama  adalah  anak  sah,  sepanjang  perkawinanan  itu  atau  timbulnya perkawinan itu adalah dari penetapan pengadilan, maka anak keturunannya adalah sah sebagai anak kandung namun perlu di garis bawahi bahwa anak yang salah satu orangtuanya tidak beragama muslim maka tidak bisa waris mewariskan.

## Akibat hukum dalam status administasi kependudukan
Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,  perkawinan  berbeda  agama  yang  dilakukan  di  luar  negara  Indonesia,  pencatatan perkawinannya  dilakukan  di  negara  mana  perkawinan  itu  dilangsungkan.  Kemudian  perkawinan tersebut  dilaporkan  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  perkawinan  berbeda  agama,  bagi  warga  negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara.
Namun  kembali  lagi  kepada  undang-undang  No.  1  Tahun  1974,  yang  urusan  mengenai perkawinan  lebih  diserahkan  kepada  hukum  masing-masing  agama  yang  mengaturnya.  Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dilarang.  Artinya  perkawinan  mereka  tidak  sah  menurut  hukum  agama,  karena  cara  yang  ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.
Menurut  hukum  agama,  perkawinan  berbeda  agama  adalah  tidak  sah,  maka  anak  yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam  pasal  27  undangundang  No.  23  tahun  2006  tentang  administrasi  kependudukan.  Sedangakn tatacara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## IV. KESIMPULAN
Putusan pengadilan negeri surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Menurut KHI Perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan berdasarkan UU Perkawinan dan Ikhtisar Hukum Islam, karena tujuan dari aturan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kerusakan/kerugian yang lebih besar di samping  manfaat/keuntungan  yang  timbul.  Penulis  menilai  KUH  Perkawinan  “terbelakang”  dalam mengatur masalah perkawinan beda agama dibandingkan dengan hukum Islam dan berpendapat bahwa diperlukan perbaikan dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama dalam KUH Perkawinan tahun 1974.  Karena  meskipun  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  perkawinan  beda  agama,  masalahnya Kompilasi Hukum Islam hanya berupa Kebijakan Presiden dan bukan merupakan undang-undang atau turunannya, sehingga tidak bisa dimasukkan. Dalam hirarki legislatif, sesuai dengan UU tahun 2011 nomor 12 Pasal 7 UU Perundang-undangan.
Terutama dalam Pasal 8 UU Perkawinan yang mengatur tentang larangan perkawinan dengan menambahkan perkawinan beda agama ke dalam perkawinan yang dilarang. Karena Pasal 8 (f) UU Perkawinan selama ini hanya secara tidak langsung menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang  yang  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku  melarang  perkawinan.  Akibat  hukum perkawinan beda agama adalah tidak sahnya status perdata yang berbeda agama tergantung agamanya, demikian juga menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan beda  agama  adalah  anak  di  luar  nikah  karena  perkawinan  antara  kedua  orang  tuanya  bukanlah perkawinan yang sah.
Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan  perumusan  pada  Pasal  2  ayat  (1)  ini,  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.
Menurut  Administrasi  Kependudukan  meninjau  dari  kompleksnya  problematika  perkawinan beda agama, mengenai tidak diaturnya perkawinan beda agama secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menimbulkan  multi  tafsir  terhadap  beberapa  pasal didalamnya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Misalnya dengan menyisipkan  aturan  larangan  perkawinan  beda    agama  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Perkawinan. Kemudian  untuk  menyelesaikan  problem  dualisme  pengaturan  perkawinan  beda  agama,  dimana Undang-Undang Perkawinan melarang praktik perkawinan beda agama, sedangkan Undang-Undang Administrasi  Kependudukan  justru  membuka  peluang  pengesahan  perkawinan  beda  agama,  maka menurut pendapat penulis Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan seharusnya dicabut, karena menimbulkan pertentangan norma. Terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan  beda  agama  tidak  dapat  dibiarkan  terus  menerus  karena  perkawinan  beda  agama  jika dibiarkan  dan  tidak  diberikan  solusi  secara  hukum  akan  menimbulkan  dampak  negatif  dari  segi kehidupan  bermasyarakat  maupun  beragama.  Dampak  negatif  tersebut  berupa  dapat  terjadinya penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif.
Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya  kepada  hukum  agama  masing-masing  untuk  menentukan  boleh  tidaknya  perkawinan berbeda  agama.  Semua  agama  di  Indonesia  melarang  perkawinan  berbeda  agama,  bagi  umat  Islam setelah  dikeluarkannya  Inpres  No.  1  tahun1991  tentang  KHI,  pada  pasal  44  menyatakan  bahwa
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh.
Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan  non  kristen,  sama  halnya  dengan  agama-agama  lain  yang  melarang  umatnya  melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan  hal  tersebut  mengakibatkan  perkawinan  tersebut  tidak  sah.  Namun  berbeda  dengan  putusan Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.Sby,  maka  kedudukan  hukum  dan  status pernikahan menjadi sah karena majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon.

## REFERENSI
Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
Achmad Nurcholish, Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama, (Yogyakarta : LKIS, 2004)
A.  Sonny  Keraf  dan  Mikhael  Dua  ,  Ilmu  Pengetahuan  (  Sebuah  Tujuan  Filosofis  )  ,  Kanisius  ; Yogyakarta , 2001 Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, Media Syari‟ah, Vol. 22, No.1 Tahun 2022.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996),
Departemen  Agama  RI,  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  (Jakarta:  Dirjen  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993)
Dhiya  Fadira,  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia  (Studi  Di  Yayasan  Harmoni  Mitra  Madania),
Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Syarief Hidayatullah Jakarta
Jane  Marlen,  “Akibat  Hukum  Dari  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia”,  Lex  Privatum, Vol.l/No.2/Apr-Jun/2013
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
Moh Nazir , Metode Penelitian , Ghalia Indonesia : Jakarta , 1985 72
Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat , Metodologi Peneltian , Mandar Maju:Bandung , 2002
Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, Jurnal Kajian