## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.710

## Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)
Apriliani Kusnadi 1 , Devi Siti Hamzah Marpaung 2
1 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. Hs. Ronggo Waluyo, Puseur Jaya, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia-41361 Correspondence email: aprilianikusnadi2@gmail.com 1 , devishm89@gmail.com 2
Abstrak. Sengketa perdata pada perjanjian ialah perkara yang timbul dari perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya oleh para pihak.  Perjanjian  yang  dimulai  dari  negosiasi  sampai  hasilkan  kesepakatan  yang  ditulis  pada  kontrak  perdagangan.  Kondisi sekarang  memperlihatkan  penyelesaian  sengketa  di pengadilan tidak  lagi  jadi  pilihan utama sebab  dianggap tidak  cukup efektif serta  efisien.  Pilihan  penyelesaian  sengketa  lewat  lembaga  arbitrase  dianggap  memberi  keuntungan  tersendiri  dari  pada  lewat badan pengadilan nasional. Serta pengabaian hak konsumen dapat mengundang kerugian yang menyebabkan terjadinya sengketa konsumen. Maka tujuan pada pokok pembahasan ini yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UUPK serta  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  mediasi.  Adapun  metode  penelitian  hukum  normatif,  dan  mendapatkan  data dengan  memakai  data  sekunder  berdasarkan  ketentuan  hukum  dan  perkembangan  hukum  secara  periodik.  Pilihan  penyelesaian sengketa melalui UUPK ini bisa diselesaikan lewat jalur pengadilan (litigasi) dan jalur di luar pengadilan (non litigasi). Dan sudah dijelaskan  dalam  Pasal  48  UUPK  yaitu  “jalur  litigasi  bisa  ditempuh  lewat  ajukan  gugatan  lewat  pengadilan,  melihat  pada ketentuan  mengenai  peradilan  umum  yang  berlaku”.  “Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa”  ialah  “lembaga penyelesaian  sengketa  perdata  yang  bisa  diselesaikan  lewat  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar pengadilan  lewat cara konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”. Lalu arbitrase  jadi penyelesaian sengketa di luar  pengadilan  yang  didasari  perjanjian  arbitrase  pula.  Mediasi  jadi  suatu  cara  penyelesaian  sengketa  yang  memiliki  ruang lingkup  utama  seperti  wilayah  hukum  privat/perdata.  Mediasi  adalah  “penyelesaian  lewat  bantuan  dari  pihak  ketiga,  tapi  peran mediator hanya jembatani para pihak tanpa memberi pendapat soal penyelesaian sengketa”.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Mediasi dan Konsumen
Abstract.  A civil  dispute  in  an agreement  is  a case  that arises from  an agreement  that  has  been previously agreed upon by the parties.  An  agreement  that  starts  from  negotiation  to  produce  an  agreement  that  is  written  on  a  trading  contract.  The  current condition shows that dispute resolution in court is no longer the main choice because it is considered not effective and efficient enough. The choice of dispute resolution through an arbitration institution is considered to provide its own advantages over going through a national court. And the neglect of consumer rights can invite losses that lead to consumer disputes. So the purpose of this  main  discussion  is  how  the  process  of  resolving  consumer  disputes  based  on  UUPK  and  the  process  of  resolving  disputes through  mediation  channels.  The  research  method  is  normative  law,  and  obtains  data  by  using  secondary  data  based  on  legal provisions and  periodic  legal developments.  The choice of  dispute resolution through the  UUPK can be  resolved  through  court (litigation) and out-of-court (non-litigation) channels.  And  it has been  explained in Article 48  of the  UUPK that "the  litigation path can be taken through filing a lawsuit through the court, looking at the provisions regarding the applicable general  court". "Arbitration  and  Alternative  Dispute  Resolution"  is  "a  civil  dispute  resolution  institution  that  can  be  resolved  through  a procedure  agreed  upon  by  the  parties,  namely  an  out-of-court  settlement  through  consultation,  negotiation,  mediation, conciliation or expert judgment". Then arbitration is a dispute resolution out of court based on an arbitration agreement as well. Mediation is a  method  of resolving  disputes  that  has a  main  scope such as a  private/civil  law area. Mediation  is  "a  settlement through  the  assistance  of  a  third  party,  but  the  role  of  the  mediator  is  only  to  bridge  the  parties  without  giving  an  opinion  on dispute resolution".

## Keywords: Dispute Resolution, Mediation, Consumer

## PENDAHULUAN
Pada  Pasal  1  UUPK  menyebutkan,  “perlindungan  konsumen  ialah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian  hukum  guna  memberi  perlindungan  kepada  konsumen”.  Dari  itu  maka  sudah  sewajarnya  konsumen mendapatkan  perlindungan  hak  guna  konsumsi  barang/jasa  serta  dapatkan  kepastian  hukum  guna  penyelesaian sengketa  diantara  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Dan  jika  alami  sengketa,  maka  penyelesaian  sengketa  itu  bisa dilaksanakan  lewat  jalur  litigasi  (pengadilan)  dan  jalur  non  litigasi  (diluar  pengadilan).  Penyelesaian  sengketa  lewat jalur  litigasi  dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen  dan  pengaturan  Hukum  Acara  Perdata,  sedangkan  jalur non litigasi berpedoman pada undang-undang perlindungan konsumen.
UUPK  sendiri  dirancang  guna  memberikan  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  pemerintah  dan  lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan guna lakukan usaha pemberdayaan konsumen lewat pembinaan dan pendidikan  konsumen. Usaha pemberdayaan  ini sangat penting  sebab sulitnya harapkan kesadaran dari pelaku  usaha
Apriliani  Kusnadi  dan  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung,  Efektifitas  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Proses  Di  Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)
itu  sendiri.  Sedangkan  sudah  diatur  pada  Pasal  4  UUPK  mengenai  hak  konsumen  yang  salah  satunya  menyebutkan hak konsumen ialah guna dapatkan advokasi, perlindungan serta usaha penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Pengabaian hak konsumen sendiri bisa mengundang kerugian yang berakhir pada sengketa konsumen. Sengketa konsumen  ini  ialah  sengketa  diantara  pelaku  usaha  serta  konsumen  yang  meminta  ganti  rugi  atas  kerugian  yang didapat dari konsumsi barang dan jasa dari pelaku usaha. Pada penyelesaian sengketa konsumen terdapat kekhususan bila yang hadir pada sidang ialah pelaku usaha.
Salah  satu  masalah  yang  didasari  pada  UUPK  ialah  ketentuan  soal  penyelesaian  sengketa  konsumen.  Guna dapat selesaikan sengketa konsumen, “Pasal 45 ayat (1) UUPK” memberi dua pilihan yakni menggugat pelaku usaha lewat lembaga yang bertugas selesaikannya sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha atau lewat peradilan yang ada  dilingkungan  peradilan  umum.  Dan  bila  penyelesaian  sengketa  konsumen  ini  dilaksanakan  diluar  peradilan menurut “Pasal 52 UUPK” ialai lewat “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disebut BPSK”, lewat cara ini lewat  mediasi,  arbitrase  dan  konsiliasi.  Pada  gugatan  yang  telah  diajukan  ke  BPSK  perlu  ditindaklanjuti  BPSK,  dan BPSK  wajib  memberi  putusan.  Putusan  itu  sesuai  Pasal  54  ayat  (3)  UUPK  sifatnya  final  serta  mengikat,  atau  tidak bisa ada banding juga kasasi. Tapi sesuai “Pasal 56 ayat (2) UUPK” pada putusan itu bisa dimintakan supaya hukum (keberatan) ke pengadilan negeri. 1 “Black’s  Law  Dictionary” mendefinisikan  APS  sebagai,  “ a  procedure  for  settling  a  dispute  by  means  other than  litigation,  such  as  arbitration  or  mediation”. 2 Definisi  APS  pada Black’s  Law  Dictionary berdefinisi  beda dengan definisi APS dari UU No.30 Tahun 1999. Pada perancangan “UU No.30 Tahun 1999”, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengatakan ada 2 aliran pada APS, yakni: “pertama aliran mengatakan arbitrase terpisah dari APS dan yang mengarakan arbitrase termasuk pada APS”. 3 Munculnya sengketa di kegiatan perniagaan pada perkembangannya bisa terselesaikan  lewat  mekanisme  litigasi  (Pengadilan)  atau  non  litigasi  atau  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan (lewat  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  /  APS”).  Pada  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  pihak  yang bersengketa tidak lewat tahapan hukum formal yang sering mahal juga makan banyak waktu. Para pihak cukup ajukan perkaranya ke pihak ketiga guna selesaikan persengketaan. Bentuk-bentuk “Alternatif Penyelesaian Sengketa” yakni: “Pertama, alternative  to  ajudikasi yang  tersusun  atas  negosiasi  dan  mediasi;  Kedua, alternative  to  litigasi yang tersusun atas negosiasi, mediasi dan arbitrase”. 4
Sedangkan dalam UUPK sendiri tidak memberi batasan  apakah  yang dimaksud sengketa  konsumen.  Sengketa Konsumen ada di beberapa bagian UUPK yakni:
a. “Penyebutan  sengketa  konsumen  sebagai  bagian  dari  sebuah  institusi  negara  yang  mempunyai  penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasal 1 butir 11 UUPK);
b. Penyelesaian sengketa konsumen menyangkut tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa terdapat pada Bab X. Pada  Bab  ini  digunakan  penyebutan  sengketa  konsumen  secara  konsisten,  yaitu  Pasal  45  ayat  (2)  dan  Pasal  48 UUPK”. 5
Akibat  tidak  terdapatnya  batasan  soal  pengertian  sengketa  konsumen  pada  undang-undang  ini,  maka  bisa dikatakan maksud sengketa konsumen yakni, “sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha yang dianggap telah  langgar  hak-hak  konsumen”. 6 Oleh  karena  itu  sengketa  konsumen  ini  bisa  dikatakan  jadi  “sengketa  mengenai pelanggaran  hak-hak  konsumen”.  Lingkupnya  meliputi  seluruh  segi  hukum,  baik  keperdataan,  pidana  dan  juga  tata usaha  negara.  Maka  dari  itu,  tidak  dipakai  istilah  “sengketa  transaksi  konsumen"  sebab  yang  terakhir  ini  berkesan lebih sempit, hanya meliputi aspek hukum keperdataan. 7 Maka jurnal ini bertujuan guna membahas bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UUPK dan melalui jalur mediasi.
1 Hj.  Muskibah,  S.H.,  M.H.,  “ Analisis  Mengenai  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  Lingkungan  Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan, Hukum Islam”, media neliti, : 143
2 Black’s Law Dictionary, Eight Edition , (West Publishing Co., 2004), hlm. 86.
3 Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, “ Undang-undang arbitrase baru 1999” , cetakan kesatu, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 40-41.
4 Abdul  Halim  Barkatullah ,  “Bentuk  Perlingdungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 11 Tahun 2008” , Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29,No. 1 , (2010) : 57.
5 Abdul Halim Barkatullah, “ Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran”, Cetakan 1, (Bandung : Nusamedia, 2008,) hlm 107.
6 Ibid, hlm. 109.
7 Shidarta, “ Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, Cetakan 3,(Jakarta : Grasindo, 2006), hlm 165.
Apriliani  Kusnadi  dan  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung,  Efektifitas  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Proses  Di  Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)

## METODE
Penelitian hukum normatif dipakai disini guna meneliti dan menelaah bahan-bahan kepustakaan sehingga dapat dikatakan juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis maupun dogmatis. Dan hanya didapat dari sumber data sekunder yakni data yang didapat dari studi kepustakaan mengenai objek penelitian ini lewat lakukan serangkaian  aktivitas  membaca,  mengutip,  mencatat  buku-buku,  menelaah  perundang-undangan  mengenai permasalahan penelitian. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UUPK
Penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  bisa  terselesaikan  lewat  jalur pengadilan (litigasi) serta jalur di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian lewat lembaga litigasi dianggap kurang efisien baik biaya, waktu atau tenaga, maka penyelesaian lewat lembaga non litigasi banyak dipilih masyarakat guna selesaikan  sengketa.  Meski  begitu  pengadilan  juga  tetap  bisa  jadi  pilihan  terakhir  jika  di  tingkat  non  litigasi  tidak terpenuhi kesepakatan. 9
Dalam  “Pasal  48  UUPK”  dijelaskan,  “jalur  litigasi  bisa  ditempuh  dengan  ajukan  gugatan  melalui  pengadilan, melihat  pada  ketentuan  mengenai  peradilan  umum  yang  berlaku”  lewat  perlihatkan  “Pasal  45  UUPK”  ini  telah persiapkan  bermacam  cara  guna  ajukan  gugatan  ke  pengadilan,  seperti:  “pertama,  gugatan  oleh  seorang  konsumen yang  dirugikan  atau  ahli  waris  yang  bersangkutan  (individual),  gugatan  yang  diajukan  sekelompok  konsumen  yang punyai kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pemerintah”. 10 “Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  mengenai  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)”  atur  soal  perlindungan pada  konsumen  tegaskan  di  “pasal  1  ayat  (1)”  yakno,  “perlindungan  pada  konsumen  ialah  segala  usaha  yang menjamin adanya kepastian  hukum guna memberi perlindungan pada konsumen”. Dengan kata lain UUPK tegaskan sudah memberi jaminan perlindungan pada konsumen bila konsumen dirugikan pelaku usaha.
Sebagai lembaga  yang  tangani  serta  selesaikan sengketa diantara pelaku usaha dengan konsumen, BPSK pada kewenangannya  bisa  tempuhnya  lewat  cara  mediasi,  konsiliasi  atau  arbitrase.  UUPK  ini  tidak  definisikan  apa  itu mediasi,  konsiliasi  atau  arbitrase  di  bidang  perlindungan  konsumen.  Tapi  dijabarkan  pada  “Keputusan  Menperindag Nomor 350 Tahun 2001 mengenai Tugas dan Wewenang BPSK”.
Berdasarkan  Hasil  penelitian 11 ,  terdapat  kendala  utama  yang  dihadapi  BPSK  guna  implementasikan  UU perlindungan konsumen.
1. Hambatan Karen Bagan.
2. Hambatan Pendanaan.
3. Hambatan Sumber Daya Manusia BPSK.
4. Hambatan Peraturan.
5. Hambatan Pembinaan dan Pengawasan, dan Rendahnya Koordinasi antara Aparat Penanggung Jawab.
6. Hambatan Kurangnya Sosialisasi Terhadap Kebijakan Perlindungan Konsumen.
7. Hambatan Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap UUPK dan Lembaga BPSK.
Menurut Susanti 12 : yang singgung masalah yang timbul pada eksekusi putusan BPSK. Sesuai “Pasal 54 ayat (3) UUPK”, putusan BPSK dari hasil konsiliasi, mediasi dan arbitrase bersifat final juga mengikat. Yang terakhir artinya jadi  sesuatu  yang  perlu  dijalankan  para  pihak.  Prinsip  “ res  judicata  pro  veritate  habetur” -suatu  putusan  yang  tidak mungkin lagi dilakukan usaha hukum-dinyatakan jadi putusan yang berkekuatan hukum pasti.
Sesuai  prinsip  itu,  putusan  BPSK  mestinya  perlu  dipandang  jadi  putusan  yang  berkekuatan  hukum  yang  tetap ( inkracht van gewijsde ). Tapi bila dibanding prinsip itu dengan “pasal 56 ayat (2) UUPK”, para pihak ternyata masih bisa  ajukan  “keberatan”  ke  Pengadilan  Negeri  paling  lambat  14  hari  sesudah  pemberitahuan  BPSK.  Ini  berlawanan dengan sifat putusan BPSK yang sifatnya final serta mengikat.
BPSK  ini  sebenarnya  diadopsi  dari  model “Small  Claims  Tribunal” ,  pada  tatanan  konsep  berpotensi  jadi pilihan  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  diminati.  Potensi-potensi  itu  yakni:  BPSK  jembatani  diantara mekanisme  “ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution )”  yang  simple  dan  fleksibel  dengan  mekanisme  pengadilan  yang dimiliki  otoritas;  perpaduan  ketiga  unsur  yang  seimbang  (Konsumen,Pelaku  Usaha  dan  Pemerintah)  dalam  BPSK
8 Ishaq, “ Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi”, Tesis, Serta Disertasi , (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm 99.
9 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Q36MRPQAAAAJ&citation_for_view=Q36M RPQAAAAJ:u5HHmVD_uO8C diakses pada 09 Mei 2021 pukul 19.28 WIB
10 Abdul Halim, Op.cit., hlm. 117.
11 https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol20221/mencari-ujung-tombak-penyelesaian-sengketa-konsumen/ diakses pada 09 Mei 2021 pukul 19.46 WIB
12 Ibid, hlm. 2.
Apriliani  Kusnadi  dan  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung,  Efektifitas  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Proses  Di  Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)
yang  jadi  kekuatan  guna  sesuaikan  konflik  kepentingan;  BPSK  fungsinya  jadi  “Quasi  Pengadilan  Plus”  (fungsi ajudikasi  dan  non  ajudikasi);  serta  sesuai  konsep  yuridisnya  BPSK  berkedudukan  di  tiap  Kota/Kabupaten.  Jadi setidaknya bila dijalankan dengan baik BPSK sudah penuhi prinsip pengelolaan lembaga penyelesaian sengketa. 13 Kenyataannya  BPSK  sampai  sekarang  justru  makin  kehilangan  pamor.  Masyarakat  umumnya  lebih  familiar dengan  LPKSM  seperti  (YLKI)  sering  “kebanjiran”  aduan  dari  konsumen.  Atas  aduan  ini,  YLKI  biasanya  fasilitasi perdamaian diantara pelaku usaha dengan konsumen itu. Nyatanya, guna damaikan aduan konsumen ini, YLKI secara tidak langsung sudah lakukan konsiliasi serta mediasi layaknya  kewenangan BPSK. Pada  tahap konsiliasi  ini, YLKI berupaya  pertemukan  pelaku  usaha  dengan  konsumen.  Umumnya  penyelesaian  sengketa  dapat  selesai  di  tahap  ini. Bila konsiliasi gagal, YLKI masih bisa tempuh langkah lain, yakni jalur mediasi. Pada tahap ini, YLKI berikan nasihat pada para pihak. Bila perkaranya tidak terlalu rumit, umumnya berakhir di tahap mediasi ini. tapi bila tidak capai titik temu, akan direkomendasikan ke BPSK. 14
Dengan  adanya  perkembangan  teknologi  yang  maju  untuk  mendukung  suatu  perubahan  bagi  setiap  aspek kehidupan  manusia,yang  salah  satunya  penggunaan  teknologi  komunikasi  internet  yang  membuat  dunia  seolah-olah dalam  genggaman  kita.  Dalam  UUPK  yang  dimaksud  konsumen  mengacu  pada  konsumen  akhir,  hal  ini  terkadang membebani  konsumen.  Misalnya,  jika  seorang  konsumen  meninggal  dan  ahli  warisnya  mau  melakukan  perlawanan, maka akan menjadi sanggahan dari pelaku usaha  yang mengatakan bahwa di zaman  sekarang  ini  sulit guna bedakan diantara konsumen akhir atau bukan. Maka, harus ada revisi pada “UU Perlindungan Konsumen”. Untuk memperkuat badan hukum tersebut, pemerintah mengeluarkan PP No. 50 tahun 2017.
Maka  konsumen  perlu  lebih  berhati-hati  agar  dapat  melakukan  tindakan  pencegahan  untuk  melindungi  diri. Secara  khusus,  transaksi  online  telah  menjadi  gaya  hidup  konsumen.  Konsumen  sering  mengalami  perbedaan  harga saat  membeli  sesuatu,  dan  konsumen  secara  efektif  diam  pada  saat  mengalami  kejadian  tersebut.  Padahal,  dalam peraturan  Menteri  Perdagangan  35/M-Dag/7/2013  jika  terjadi  perselisihan  harga  maka  yang  akan  digunakan  adalah harga terendah dari harga perbandingannya.
Dalam  perlindungan  konsumen  dan  transaksi  elektronik  ini  sudah  diatur  dalam  UUPK  dan  UU  ITE  yang kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk memahami bagaimana perlindungan hukum itu dibentuk bagi konsumen dan  proses  penyelesaian  sengketa  dalam  transaksi  perdagangan  elektronik.  Pada  “PP  No.  71/2019”  mengenai pengelolaan  elektronik  Pasal  22  ayat  (1)  atur,  “penyelenggara  harus  menyediakan  jejak  elektronik.  Rekam  jejak digunakan  guna  lakukan  penegakan,  penyelesaian  sengketa,  verifikasi,  pengujian  dan  inspeksi  lainnya”.  Kegagalan untuk  memberikan  catatan  pelacakan  elektronik  oleh  operator  elektronik  dapat  mengakibatkan  hukuman  hingga  5 tahun penjara.

## Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Mediasi
Pada  praktiknya  pada  penyelesaian  sengketa  konsumen,  mediasi  ialah  tahapan  penyelesaian  sengketa  dimana pihak  ketiga  (third  party)  yang  jadi  pihak  netral  dan  BPSK  sebagai  pihak  ketiga  itu.  BPSK  hanya  sifatnya  aktif  jadi perantara serta penasihat. Mediasi ialah “cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta libatkan pihak  netral  yakni  mediator  yang  memudahkan  negosiasi  diantara  para  pihak  atau  membantu  mereka  guna  capai kompromi/kesepakatan”.  Jasa  yang  diberi  mediator  ialah  tawarkan  dasar-dasar  penyelesaian  sengketa,  tapi  tidak berikan  putusan  atau  pendapat  pada  sengketa  yang  sedang  berlangsung.  Penyelesaian  sengketa  lewat  mediasi  ini keuntungannya  ialah  cara  pendekatan  penyelesaian  diarahkan  ke  kerja  sama  guna  capai  kompromi,  maka  tiap  pihak tidak perlu saling pertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki serta kebenarannya. 15
Pada  hakekatnya,  mediasi  ini  merupakan  proses  dari  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  sukarela (voluntary) dan didasarkan  atas kesepakatan (consensual based) . Maka, penyelesaian  suatu sengketa  melalui mediasi tergantung sepenuhnya pada kemauan dan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa.
Mediasi  ialah metode penyelesaian  sengketa  pada bentuk  yang paling fleksibel dan  kreatif, dengan mana para pihak  dapat  melakukan  kontrol  maksimum  atas  proses  dan  hasil  mediasi.  Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi adalah  keputusan  atau  tanggung  jawab  para  pihak  sendiri  sepenuhnya.  Mediator  tidak  berwenang  untuk  mendorong apalagi memaksakan pencapaian suatu hasil tertentu. 16
Mediasi baru diakui  secara tegas  sebagai  salah satu “Alternatif Penyelesaian  Sengketa (APS)”  lewat  “undang- undang  No.  30  Tahun  1999  soal  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa”.  Tapi  sebelum  itu,  istilah  “mediasi”
13 https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20267/alternatif-penyelesaian-sengketa-konsumen-butuh-progresivitas diakses pada 10 Mei 2021 pukul 21.09
14 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen , (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 17.
15 M.  Yahya  Harahap,  “ Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan  Penyelesaian  Sengketa”, (Bandung  :  Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 392-393.
16 Fitri  Rosi  Septiana,  “ Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Mediasi”,  Skripsi  Ilmu  Hukum  Program  Sarjana Hukum, (Surabaya : UNAIR, 2007), Tidak dipublikasikan, hlm. 10.
Apriliani  Kusnadi  dan  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung,  Efektifitas  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Proses  Di  Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)
sudah  muncul  dan  digunakan  dalam  berbagai  undang-undang  di  Indonesia,  seperti  “Undang-Undang  No.  23  Tahun 1997  mengenai  pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, Undang-Undang  No.  18  Tahun  1999  tentang  Jasa  Konstruksi,  Undang-Undang  No.  36  Tahun  1999  tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Industrial.”  Bahkan  dalam  Undang-Undang  yang  disebutkan  terakhir  tadi sudah mewajibkan mediasi, guna selesaikan sengketa kerja sebelum diselesaikan lewat putusan pengadilan. 17 Mediasi  di  pengadilan  diatur  “Undang-undang  No.  48  Tahun  2009  Pasal  10  ayat  (2)  mengenai  Kekuasaan Kehakiman”,  bahwa  “Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  menutup  usaha  penyelesaian  perkara perdata  secara  perdamaian”.  Laly  mediasi  di  luar  pengadilan,  di  “Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  mengenai Kekuasaan Kehakiman”, diatur di Bab XII dari Pasal 58-Pasal 61. Empat pasal ini merujuk ke “Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.
Bila  alami  sengketa  konsumen  dan  hal  itu  diselesaikan  melalui  mediasi,  ada  beberapa  tahapan  yang  perlu dilewati.  Tahapan  untuk  mediasi  berdasarkan  “Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri  No. 40/PDN/02/2010” dibagi menjadi 3 yakni:
1. Tahap pra mediasi.
2. Mediasi.
3. Penanganan tindak lanjut.
Sesudah  dipenuhinya  tahap  yang  pertama  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  selanjutnya  yaitu  tahap  mediasi yang  dipimpin  aparat  dinas  yang  jadi  mediator  serta  dibantu  notulis.  Mediator  disini  sampaikan  tata  tertib  mediasi yang harus jadi perhatian serta dipatuhi para pihak selama berlangsungnya mediasi serta mediator juga menyampaikan prinsip penanganan pada rangka penyelesaian sengketa konsumen ini pada para pihak.
Alur  atau  prosedur  penyelesaian  sengketa  perdata  diawali  penggugat  ajukan  gugatan  ke  panitera  “Pengadilan Negeri”  yang  selanjutnya  panitera  berikan  ke  ketua  Pengadilan.  Ketua  Pengadilan  akan  tunjuk  majelis  hakim  yang bisa  adili  dan  putuskan  gugatan  lewat  persidangan  seperti  jawaban-menjawab  para  pihak,  pembuktian  serta  putusan dari  hakim.  Bila  putusan  diterima  kedua  belah  pihak  serta  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  maka  akan  dilanjut  ke proses pelaksanaan putusan (eksekusi).
Putusan  hakim  ialah  “suatu  pernyataan  yang  hakim  jadi  pejabat  negara  yang  diberi  wewenang  untuk  itu, diucapkan di persidangan dan tujuannya guna akhiri atau selesaikan suatu perkara diantara para pihak”. Bukan hanya yang  diucapkan  saja  yang  disebut  “putusan”,  tapi  pernyataan  yang  ditumpahkan  pada  tertulis  pula  lalu  diucapkan hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak berkekuatan jadi putusan sebelum diucap di persidangan oleh hakim. 18
Proses penyelesaian lewat mediasi ini berlangsung pada beberapa tahap, tahap pertama, pemanggilan para pihak yang  berselisih.  Lalu  bila  para  pihak  hadir  di  persidangan,  maka  mediator  akan  membuka  sidang  serta  memeriksa identitas para pihak  itu.  Lalu mediator tanyakan pada  tiap pihak mengenai perselisihan yang mereka  hadapi. Selama persidangan  berlangsung,  para  pihak  diberi  kesempatan  untuk  kemukakan  pendirian  sendiri,  ajukan  dokumen,  surat- surat, saksi atau saksi ahli guna dukung pendiriannya. Lalu dilanjutkan lewat kesimpulan atau hasil dari perundingan. Perundingan  antara  mediator  dengan  para  pihak  dicantumkan  dalam  “Risalah  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Secara  Mediasi”.  Bila  pada  sidang  mediasi  tercapai  kesepakatan,  maka  akan  dibuat  Perjanjian  Bersama  yang ditandatangani para pihak. Pada hal mediasi tidak temui kesepakatan maka mediator akan  keluarkan anjuran tertulis. Yang  selanjutnya  akan  di  jawab  para  pihak  apakah  para  pihak  setujui  atau  tolak  anjuran  tertulis  itu.  Bila  para  pihak setuju anjuran tertulis maka akan dibuatkan “Perjanjian Bersama”. Dengan dibuatkan “Perjanjian Bersama” ini maka tahap mediasi bisa dianggap berakhir serta temui kesepakatan. 19
Tujuan utama dari proses mediasi ini adalah agar para pihak dapat temukan solusi terbaik atas sengketa mereka yang bisa mereka percayai dan jalankan, bukan hanya guna cari kebenaran atau memaksakan penegakan hukum, tapi guna selesaikan masalah (problem solving) . Maka tujuan mediasi adalah menjadikan para pihak sebagai partner dalam menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi ini, para pihak akan diajak untuk melihat pada situasi yang terjadi saat ini dan selanjutnya  melihat  ke  depan.  Ini  merupakan  cara  pendekatan  yang  jelas  sangat  berbeda  dari  persidangan  di pengadilan  atau  arbitrase,  di  mana  hakim  atau  arbiter  biasanya  melihat  kejadian-kejadian  yang  telah  terjadi
17 Ibid , hlm 15-16.
18 Sudikno Mertokusumo, “ Hukum Acara Perdata Indonesia”, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm 210.
19 Supomo Suparman, “ Hukum Peradilan Hubungan Industrial; Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan”, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009), hlm 45.
Apriliani  Kusnadi  dan  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung,  Efektifitas  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Proses  Di  Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)
sebelumnya  atau  melihat  kebelakang  guna  menilai  siapa  yang  benar  atau  salah  dengan  mempelajari  fakta-fakta  dan bukti yang ada dan menentukan apakah sudah alami pelanggaran pada suatu ketentuan undang-undang atau kontrak. 20

## SIMPULAN
1. Bahwa penyelesaian lewat lembaga litigasi ini dianggap kurang efisien baik biaya, waktu atau tenaga, jadi lembaga yang  berwenang  tangani  serta  selesaikan  sengketa  diantara  pelaku  usaha  dengan  konsumen.  BPSK  pada kewenangannya  bisa  ditempuhnya  lewat  mediasi,  konsiliasi  atau  arbitrase.  Dan  cara  penyelesaian  sengketa bersama  BPSK  ini  diutamakan  dengan  musyawarah  atau  kekeluargaan  serta  masuk  pada  hal  persidangan,  tanpa bantuan pengacara.
2. Bahwa  pada  praktik  penyelesaian  sengketa  konsumen,  yakni  mediasi  merupakan  suatu  proses  penyelesaian sengketa  secara  damai  yang  tepat,  efektif  serta  bisa  buka  akses  yang  lebih  luas  pada  para  pihak  guna  dapat penyelesaian yang memuaskan juga berkeadilan. Tujuan utama dari proses mediasi ini ialah agar para pihak dapat temukan  solusi  terbaik  atas  sengketa  mereka  yang  bisa  mereka  percayai  dan  jalankan,  bukan  hanya  guna  cari kebenaran atau memaksakan penegakan hukum, tapi guna selesaikan masalah (problem solving) .

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Barkatullah,  A.  H, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Kajian  Teoritis  dan  Perkembangan  Pemikiran ,  Bandung  : Nusamedia, 2008.
Dictionary, B. L, Eight Edition, West Publishing, 2004. Gautama, P. M, Undang-undang Arbitrase Baru 1999 , Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999. Harahap, M. Y, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem  Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung  : Citra aditya bakti, 1997.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2016 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Jakarta : Grasindo, 2006. Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen , Bandung : Citra aditya bakti, 1999. Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta : Liberty, 2006. Suparman,  S, Hukum  Peradilan  Hubungan  Industrial;  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Perburuhan, Jakarta  :  Jala permata aksara, 2009.

## Artikel Jurnal Online
Barkatullah, A. H. “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No 11 Tahun 2008”, Jurnal Hukum Bisnis. (2010) : 57. Budidjaja,  T. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif  Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia”, PPH  Newsletter. (Juni 2004) : 34.
Hj.  Muskibah,  SH.,  MH .  “Analisis  Mengenai  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  Lingkungan  Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan, Hukum Islam”, Media Neliti : 143
Skripsi/Tesis/Disertasi Septiana, F. R. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi”, Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Hukum. Surabaya: Universitas Airlangga, 2007. Tidak dipublikasikan.

## Undang-Undang
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Website
https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol20221/mencari-ujung-tombak-penyelesaian-sengketa-konsumen/ https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Q36MRPQAAAAJ&citation_for_view=Q 36MRPQAAAAJ:u5HHmVD_uO8C https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20267/alternatif- penyelesaiansengketa-konsumen-butuh-progresivitas
20 Tony Budidjaja,  “ Efektivitas  Mediasi  Sebagai Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Bisnis di  Indonesia”, PPH Newsletter, No. 57, (Juni 2004) : 34.