Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG  (STUDI KASUS DI POLRES GIANYAR)
Dewa Ayu Made Laksmi Dewi 1 , Ni Ketut Sari Adnyani 2 , Made Sugi Hartono 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
email: { dewaayumadelaksmidewi24@gmail.com , sariadnyani@undiksha.ac.id , sugi.hartono@undiksha.ac.id}

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam kasus tindak pidana pembunuhan  anak  oleh  ibu  kandung berdasarkan  yurisprudensi,  (2)  faktor  penghambat  penegakan  hukum  oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Polres Gianyar dalam menegakkan hukum khusus  nya  tindak  pidana  pembunuhan terhadap  anak.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah penelitian  hukum  empiris.  Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Polres  Gianyar.  Teknik  pengumpulan  data  dengan menggunakan teknik studi dokumen,observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secarakualitatif. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa  (1) berdasarkan  uraian  Berita  Acara  Pemeriksaan di  Polres  Gianyar  bahwa penerapan pasal yang disangkakankepada tersangka telah sesuai, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penyelidikan, dimana tersangka telah melakukan tindak pidana yang telah disangkakan Pasal 76c Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  dan  atau  telah  melakukan  tindak  pidana  yang  telah  disangkakan  dalam  Pasal  340  KUHP,  tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ibu kandungnya yang direncanakan terlebih dahulu. Serta (2) Faktor penghambat  penegakan  hukum  oleh  kepolisisan  terhadap  tindak  pidana  pembunuhan  anak  oleh  ibu  kandung  di Polres Gianyar yaitu mencari keterangan-keterangan ahli dalam proses penyidikan dan penyelidikan, namun pihak kepolisian  upaya  penegakan  hukum  memberikan  arti  adanya  upaya  untuk  menjaga  agarkeberadaan  hukum  yang diakui di dalam suatu masyarakat, dapat tetap ditegakkan.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pembunuhan, Anak.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  (1)  law  enforcement  by  the  police  in  the  case  of  the  crime  of  killing  a  child  by  a biological mother based on jurisprudence, (2)  factors that hinder law enforcement by the police against the crime of  killing a  child  by abiological mother  at  the  Gianyar  Police  in  enforcing  its  special  law.  the  crime  of  murder against  children.  The  type  of  research  used  in  this  research  is  empirical  legal  research.  The  location  of  the research  was  carried  out  at  the  Gianyar  Police  Station.  Data  collection  techniques  using  document  study techniques,  observation  and  interviews.  Qualitative  data  processing  and  analysis  techniques.  The  results  of  the study indicate  that  (1)  based on  the  description  of  the  Minutes  of  Investigation  at  the  Gianyar  Police,  that  the application  of  the  article  alleged  to  the  suspect  is  appropriate,this  is  in  accordance  with the  results  of  the examination and investigation, where the suspect has committed a crime that has been suspected of Article 76c of the  Republic  of  Indonesia  Law  number 35  of  2014  concerning  amendments  to  the  Republic  of  Indonesia  Law number 23 of 2002 concerning Child Protection. Or has committed a crime that has been suspected in Article 340 of the Criminal Code, regarding premeditated murder committed by his biological mother which was premeditated. And (2) the inhibiting factor for law enforcement by the police against the crime of killing a child by the biological mother at the Gianyar Police, namely seeking expert information in the investigation and investigation process, but the  police's  efforts  to  enforce  the  law  mean  that  there  are  efforts  to  maintain  the  existence  of  a  recognized  law. within a society, can still be enforced.
Keywords: Law Enforcement, Murder, Children.

## PENDAHULUAN
Pembunuhan  dapat  diartikan  secara  luas yaitu  menghilangkan  nyawa  orang  lain dengan  cara  melawan  hukum  dapat merugikan  kepentingan  pihak  lain,  dalam hal  ini  menghilangkan  nyawa  seseorang dapat  dikatakan  bertentangan  dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari berbagai banyaknya kejahatan  yang  terjadi  di  Indonesia, kejahatan  yang  paling  sering  terjadi  dalam kehidupan  masyarakat  yaitu  kejahatan terhadap  tubuh  dan  nyawa,  yang  artinya kejahatan  terhadap  nyawa.  Kejahatan terhadap  nyawa  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dapat  dibedakan atau dikelompokan atas 2 (dua) dasar yaitu: “Pertama  atas  dasar  unsur  kesalahannya dan  kedua,  atas  dasar  obyeknya  (nyawa). Pembunuhan  dibagi  lagi  menjadi  beberapa kelompokdiantaranya  pembunuhan  biasa yang  diatur  dalam  pasal  338  Kitab Undang-  Undang  Hukum  Pidana,  dan pembunuhan  berencancana  yang  diatur dalam  pasal  340  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana”.
Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memprihatinkan dan tidak sedikit kejahatan tersebut  mempergunakan  cara-cara  yang baru  dan  sangat  sadis  oleh  pelaku  dalam melancarkan  aksinya,  yang  mana  caranya tersebut bisa mengelabui aparat kepolisian  agar  perbuatan  pelaku  tidak bisa  diketahui.  Maka  untuk  menghindari modus  kejahatan  yang  terjadi  diperlukan keahlian  yang  baik  dari  penyidik  untuk mengungkapkan  adatidaknya  suatu  tindak pidana  atau  kejahatan  yang  terjadi.  Di Indonesia  pembunuhan  diatur  dalam  pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi  pasal  338  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  adalah  sebagai berikut.  “barangsiapa  dengan  sengaja menghilangkan  nyawa  orang  lain, dipidana karena  pembunuhan,  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  belas  tahun”, kemudian  pembunuhan  berencana  diatur dalam
Pasal 340 KUHP yang
berbunyi:”Barang  siapa  sengaja  dan dengan  rencana  lebih  dahulu  merampas nyawa  orang  lain,  diancam  karena
pembunuhan  dengan  rencana,  dengan pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur hidup  atau  selama  waktu  tertentu,  paling lama  dua  puluh  tahun”.  Tingkat  kejahatan di Indonesia semakin tinggi terutama dalam kejahatan tindak pidana pembunuhan, yang dimana  pembunuhan  ini  tidak  hanya dilakukan  kepada  seseorang  yang  tidak disukai atau bukan kerabat dekat melainkan  kejahatan  pembunuhan  ini  juga terjadi di lingkungan
keluarga, pembunuhan  anak  sering  kali  terjadi  di Indonesia  baik  itu  masih  ada  di  dalam kandungan  maupun  sudah  dilahirkan. Kasus-kasus  pembunuhan  sudah  semakin marak  khususnya  di  lingkungan  keluarga dan  banyak  sekali  faktor  yang  mendukung maraknya seseorang
melakukan pembunuhan.  Seperti  salah  satu  kasus pembunuhan anak oleh ibu          kandungnya di sukawati, mahasiswi sekolah pariwisata asal Desa  Bungkulan,  Kecamatan  Sawan, Buleleng  yang  bernama  LGW  ini membunuh  anaknya  usai  melahirkan dengan mulut korban tersumpal. Kemudian kasus  kedua,  terjadi  di  Desa  Palak, Kecamatan  Sukawati  seorang  ibu  tega membunuh  ketiga  anaknya  dengan  cara menyumpal  mulutnya  sehingga  ketiga korban meninggal dunia.
Dalam  kasus  pembunuhan  ini  tidak sedikit  terjadi  di  lingkungan  keluarga, karena  adanya  alasan-alasan  tertentu sehingga seseorang berani berbuat kejahatan yang melanggar maupun menentang  HAM.  Sudah  tidak  asing  jika seorang  ibu  membunuh  anaknya  banyak sekali  faktor  yang  mempengaruhi  untuk melakukan kejahatan yang tidak terpuji itu. Diketahui  bahwa  seorang  ibu  yang harusnya  memiliki  sikap  tanggung  jawab, menyayangi anak dan melindungi anaknya sendiri  tetapi  justru  membahayakan anaknya  sendiri.  Banyak  sekali  bisa dijumpai  kasus-kasus  pebunuhan  terhadap anak,  karena  alasan-alasan  yang  ada  di belakang  itu  justru  menguatkan  perbuatan yang  dilakukan.  Adanya  kasus  seperti  ini mengacu  pada  sebuah  kehidupan  rumah tangga,  dimana  seharusnya  diperhatikan bahwa  setiap  rumah  tangga  memiliki masalah  yang  berbeda-  beda,  tetapi  tidak sedikit  juga  kasus  KDRT  terjadi  di Indonesia,  masalah  seperti  inilah  yang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
dapat  timbul  dengan  melakukan  kejahatan pembunuhan, maka peran orang tua sangat penting  bagi  anak-anaknya  di  lingkungan keluarga  bukan  malahmenjadi  petaka  bagi anaknya.  Pemidanaan  terhadap  kejahatan tindak  pidana  pembunuhan  merupakan salah  satu  permasalahan  yang  selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi  pembahasan  masalah  tersebut. Pemidanaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang  melanggar  aturan  hukum  yang berlaku,  dalam  hal  ini  pembunuhan terhadap anak dikatakan sebagai pelanggar hukum karena telah menghilangkan nyawa seseorang.
Dalam hal ini Polisi sebagai salah satu pelaku penegak hukum dituntut untuk bisa menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, maka  berkembangnya  juga  kejahatan  yang  ada di  masyarakat,  oleh  karena  itu  profesionalisme anggota  polisi  sangat  diperlukan,  dalam mengungkap kebenaran terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah lampau. Semakin lama waktu lampau itu semakin sukar penyidik tidak  dapat  memastikan  bahwa  suatu  peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya,  maka  acara  pidana  sebetulnya hanya  menunjukkan  jalan  guna  mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materiil.
Tindakan atau hukuman yang tepat diberikan kepada  pelaku pembunuhan,  juga  harus  sesuai dengan  aturan  hukum  yang  ada  dan  harus memperhatikan  hak-hak  asasi  dari  pelaku yang  melakukan  tindak  pidana pembunuhan seperti  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  mengatur  mengenai  Hak  Asasi Manusia  (HAM),  sebagaimana  dinyatakan dalam  Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  1945  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum. Telah terjadi  Tindak  Pidana Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu  menghilangkan  jiwa  orang  lain  atau perbuatan  Kekerasan  terhadap  anak  yang menyebabkan Kematian, terhadap  Korban atas nama  PD  umur  6  Tahun,  MM  umur  4  Tahun, dan  NM  umur  2  Tahun,      kejadian  pada  hari Rabu  tanggal  21  Februari  2018,  sekira  pukul 06.30  wita  bertempat  di  rumah  pelapor
Br.Palak Ds.Sukawati Kec.Sukawati Kab.Gianyar, Kejadian berawal yakni ketika Ni Luh datang ke rumah asal Banjar Palak bersama tiga orang anaknya untuk menginap, selang dua jam  Ni Luh  tiba  dirumah asalnya  itu,  suaminya PM sempat datang ke rumah  tersebut. Awalnya korban  sempat  mengobrol  seperti  biasanya bersama  keluarga,  seakan-akan  tanpa  masalah. Pada  malam  harinya  korban  tidur  bersama anaknya,  dalam  kamar  milik  korban  sewaktu gadis. Namun demikian, pintu kamarnya dikunci rapat.  Keluarga  mulai  curigai  setelahrabu (21/2)  pagi  hari  sekitar  pukul  06.30  saat melihat kamar korban. Pada  rabu sekitar pukul 06.40 Wita, NY yang merupakan adik kandung pelaku hendak mengambil alat mandi ke kamar yang Ni Luh tiduri, saat itu ia menggedor pintu kamar  namun  tidak  ada  jawaban.  Keluarga korban  kemudian  membuka  pintu,  korban  pun ditemukan  tergeletak.  Korban  dan  pelaku dilarikan ke Rs Ganesa,Gianyar. Saat ditemukan  ketiga  korban  dalam  keadaan meninggal  dunia  sedangkan  Ni  Luh  yang diduga  Pelaku  masih  dalam  kondisi  kritis dengan luka goresan di pergelangan tangan kiri dan  leher  bagian  kanan.  Selanjutnya  perkara tersebut  diproses  ke  tahappenyidikan  lebih lanjut.
Dari  kasus  yang  telah  dijelaskan  di  atas adapun motif pembunuhan yang dilakukan oleh Ni  Luh  atau  pelaku  disebabkan  karena  adanya masalah  dengan  mertua  laki-laki  dari  sang suami.  Ni  Luh  atau  pelaku  diperlakukan  kasar seperti  diberi  kata-kata  kasar  dan  pelaku  di tuntut untuk ngayah di banjar atau menyamebraya.  Kemudian  Ni  Luh  tidak diijinkan  untuk  pulang  ke  rumah  Orang Tuanya.  Ni  Luh  yang  berfrofesi  sebagai  guru di  tuntut  untuk  mengurus  ketiga  anak, kemudian diberi kata-kata kasar dan mendapatkan  perlakuan  tidak  baik  dari mertuanya serta sang suami seperti tidak perduli dengan  perlakuan  yang  dilakukan  oleh  orang tuanya  kepada  Ni  Luh.  Maka  dari  sanalah muncul  rasa  ketidaknyamanana  dan  terlintas dipikiran  Ni  Luh  untuk  mengakhiri  hidupnya bersama  ketiga  anaknya,  namun  sangat disayangkan  setelah  Ni  Luh  berkali-kali  ingin mengakhiri  hidupnya  tetapi  tidak  berhasil sehingga Ni Luh harus menanggung akibat dari perbuatannya.  Dengan  terjadinya  kasus  seperti ini  sehingga  akan  mengacu  pada  Perlindungan Anak  karena  korbannya  adalah  anak  maka seharusnya anak itu mendapatkan yang menjadi
haknya  untuk  menjamin,  melindungi  anak  dan hak-  haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Dalam  Undang- Undang
No.23
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) telah disebutkan  bahwa  anak adalah  seseorang  yang belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan.
Adapun  pengertian  dari  Hak  Anak  adalah bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  Orang Tua, Keluarga,Masyarakat, Negara, Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah.  Serta  adapun pengertian  dari  Kekerasan  yaitu  setiap perbuatan  terhadap  Anak  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penelantaran, termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan secara  melawan  hukum.  Pemberian  sanksi pidana  harusnya  lebih  di  beratkan  kepada pelaku  pembunuhan  dikarenakan  kejahatan tersebut  akan  menjadi  contoh  yang  tidak baik dalam  hal  sebagai  orang  tua  di  lingkungan keluarga khususnya menjadi seorang ibu adalah salah  satu  memiliki  tanggung  jawab  untuk mengasihi,  menyayangi,  melindungi  anaknya melainkan  membuat  tindakan  yang  tidak terpuji,  karena  dapat  merugikan  kepentingan banyak  pihak.  Namun  dalam  kasus  ini  perlu dikaji  lagi  dengan  penjatuhan  hukumannya karena  si  Pelaku  atau  Ni  Luh  memiliki  faktor dan  maksud  lain  serta  motif  membunuh  ketiga anaknya.  Perbuatan  yang  dilakukan  Ni  Luh adalah  murni  kriminalitas  dan  tidak  patut dicontoh baik di lingkungan keluarga maupundi lingkungan masyarakat.
Berdasarkan    uraian    latar  belakang  maka dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana    penegakan  hukum  oleh pihak  kepolisian  terhadap  tindak  pidana pembunuhan  anak  oleh  ibu  kandung  di Polres Gianyar ?
2. Apakah  faktor  penghambat  penegakan hukum  oleh    kepolisian  terhadap  tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Polres Gianyar ?

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  artikel  ini  adalah  jenis  penelitian yuridis  empiris  (Adnyani,2015:62).  Penelitian terhadap  efektifitas  hukum  tertulis  maupun hukum  kebiasaan  yang  tercatat  pada  dasarnya merupakan  kesenjangan  antara  norma  (das sollen)  dengan  realita  hukum  (das  sein)  untuk menggambarkan  secara  nyata  terkait  penegkan hukum  oleh  pihak  kepolisian  dalam  tindak pidana  pembunuhan  terhadap  anak  oleh  ibu kandung studi kasus di Polres Gianyar. Sumber data  yang  dan  wawancara  yang  dilakukan  di Polres  Gianyar.  Kemudian  data  sekundernya berasal  dari  studi  pustaka  terhadap  literartur- literatur,  karya  ilmiah,  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  tindak  pidana pembunuhan anak.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen, teknik observasi  dan  teknik  wawancara.  Data penelitian  yang  telah  dikumpulkan  kemudian diolah  dan  dianalisis  dengan  analisis  kualitatif, yang  kemudian  disajikan  berupa  data  bukan angka.
Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif  dalam  penelitian  ini,  (Adnyani,  2015: 68-80).  Metode  kualitatif  dengan  studi  pustaka yang dianalisis secara deskriptif (Adnyani, 2021 :  59).  yaitu  memaparkan  hasil  analisis  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum tersier. Dianalisis secara kualitatif (Adnyani,  2014  :  35),  yang  dideskripsikan karena  sesuai  dengan  sifat  dari  masalah  serta tujuan yang ingin diperoleh dari penelitiannya.
Penelitian  ini  merupakan  deskriptif  maka dalam  memperoleh  bahan  hukum  yang sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai teknik  yang  disusun  secara  sitematis  untuk mencari  pengumpulan  bahan  hukum  hasil penelitian  yang  sempurna  (Adnyani,  2016  : 223)Setelah  dilakukan  penyajian  bahan  hukum Langkah  selanjutnya  yakni  penarikan  kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80).
HASIL DAN PEMBAHASAN Penegakan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana Pembunuhan Terhadap Anak
Yang Dilakukan  Oleh  Ibu  Kandungnya  Di  Polres Gianyar
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia
menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban mayarakat, menegakkan hukum, serta memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri  (Ibid, 2016 : 119). Antara fungsi dan tugas merupakan
satu  sistem  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu dengan  yang  lain,  karena  fungsi  dijabarkan dalam  tugas-tugas  dan  tugas-tugas  itu  lebih dijabarkan  lagi  kedalam  berbagai  peran  dan wewenang,  dan  dalam  pelaksanaannya  harus ditopang  dengan  sifat  professionalisme  dari setiap  anggota  Polri  yang  direfleksikan dalamsikap/perilaku  yang  terpuji  dan  terampil dalam melaksanakan tugasnya. Etika Kepolisian adalah  norma  tentang  perilaku  Polisi  untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan  tugas  yang  baik  bagi  penegakkan hukum  ketertiban  umum  dan  keamanan masyarakat (Kunarto, 2010 : 97).
Upaya  penegakan  hukum  memberika  Proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus tindak pidana pembunuhan terhadap anak  yang  dilakukan  oleh  ibu  kandungnya, merupakan termasuk dalam subsistem dari pada Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal    Justice System ),  yang  terdiri  dari  Kepolisian  sebagai penyidik,  Kejaksaan  sebagai  Penuntut,  dan Hakim  di  Pengadilan  sebagai  pemutus  perkara. Pihak  kepolisian  dalam  melakukan  proses penyidikan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjungjung tinggi kode etik profesi kepolisian dan  hak  asasi  manusia.  Pihak  kepolisian menjadikan  etika  profesi  hukum  sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas agar sesuai koridor  hukum  dan  tidak  melanggar  sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas.
Adapun  kegiatan  pokok  pihak  kepolisian dalam  rangka  melaksanakan  proses  penyidikan terhadap  kasus  tindak  pidana  pembunuhan terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh  ibu kandungnya,  meliputi:  Penyidik,  Penindak (pemanggilan,penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan), Pemeriksaan (saksi, ahli,  tersangka),  Penyelesaian  dan  Penyerahan berkas perkara (pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, penyerahan berkas perkara).
Dari  keempat  kegiatan  pokok  proses penyidikan pembunuhan terhadap anak oleh ibu kandungnya dianggap telah memenuhi persyaratan  formil,  yaitu  menyangkut  format administrasi  penyidikan  yakni  melakukan pemeriksaan.  Mengenai  persyaratan  materiil juga  dianggap  telah  terpenuhi  yaitu  yang menyangkut substansi hukum yang di dalamnya harus  memenuhi  unsur-unsur  pasal  yang dipersangkakan,  yakni  Pasal  338  KUHP  dan Pasal 340 yang kedua-duanya harus terpenuhi.
Sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalam
Ketentuan  Umum  Pasal  1  angka  1  KUHAP “Penyidik  adalah  pejabat  polisi  negara Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai negeri  sipil  tertentu  diberi  wewenang  khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan definisi dari Penyidikan  diatur  dalam  Ketentuan  Umum Pasal  1  angka  2  KUHAP  (Martiman Prodjohamidjojo,  1990:  3)  : “  Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang  diatur  dalamundang-undang  ini  untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya.”
Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas: 1. Membuat  berita  acara  tentang  hasil pelaksanaan  tindakannya;  (Pasal  8  Ayat  (1) KUHAP).
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut  umum  atau  jaksa;  (Pasal  8  Ayat  (2) KUHAP);  penyidik  yang  dari  pegawai  negeri sipil  menyerahkannya  dengan  melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian negara.
Penyerahan  berkas  perkara  ini  meliputi  dua tahap, yaitu: (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP)
1. Penyidik harus menyerahkan berkar perkara;
2. Dalam  hal  penyidikan  sudah  dianggap selesai,  penyidik  menyerahkan  tanggung jawab atas  tersangka  dan  barang  bukti  kepada penuntut umum.
Sebelumnya  penyidik  harus  melaksanakan Asas  Legalitas  dalam  melaksanakan  Upaya Paksa  berdasarkan  perintah  tertulis  dari  pihak yang  berwenang.  Penangkapan,  penahanan, penggeledahan  dan  penyitaan  hanya  dilakukan berdasarkan perintah  tertulis  oleh  pejabat  yang diberi  wewenang  oleh  undang-undang  dan hanya  dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang  diatur  dalam  undang-undang.  Melalui proses  tahap  penangkapan  tersebut,  seseorang harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu  sehingga  dapat  dijatuhkan  hukuman terhadapnya.
Sebab,  asas equality  before  the  law/ asas Isonamia/asas  persamaan  di  muka  hukum adalah  perlakuan  yang  sama  atas  diri  setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar  belakang  sosial,  ekonomi,  keyakinan politik,  agama,  golongan  dan  sebagainya. Maksud  perlakuan  yang  sama  atas  diri  setiap orang  di  muka  hukum  dengan  tidak mengadakan  pembedaan  perlakuan  adalah
bahwa  di  depanpengadilan  kedudukan  semua orang  sama,  maka  mereka  harus  diperlakukan sama.  Ketentuan  atas asas  tersebut  dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman menentukan bahwa,“Pengadilan mengadili menurut  hukum  dengan  tidak  membeda- bedakan orang”.
Kasus  tindak  pidana  pembunuhan  anak  di Kabupaten  Gianyar  ditangani  oleh  pihak kepolisian  Kabupaten  Gianyar  yang  tugas pokok  dan  fungsinya  sudah  termuat  dalam  UU Polri.  Penanganan  kasus  tindak  pidana pembunuhan  anak  di  Kabupaten  Gianyar berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang menangani bagia Unit PPA dengan penyelidikan yang  di  lakukan  Kepolisian  Kabupaten Gianyar. Penyelidikan biasanya didasarkan atas laporan  masyarakat.  Berangkat  dari  hasil penyelidikan apabila terbukti melakukan tindak pidana  pembunuhan  maka  akan  dilakukan penangkapan yang kemudian dibuatkan laporan kejadian.  Dalam  laporan  kepolisian  maka  akan ada  permohonan  dari  Kepolisian  kepada Penuntut Umum untuk memberikan pertimbangan dan tindakan selanjutnya.
Setelah  melaui  proses  penyelidikan,  apabila seseorang  terdakwa  terbukti  melakukan  tindak pidan  pembunuhan  maka  akan  dilakukan penangkapan  serta  penahanan  barang  bukti yang  terdapat  pada  lokasi  kejadian,  barang bukti  dalam  penangkapan  kasus  pembunuhan adanya barang bukti dan alat bukti yaitu mayat manusia  dan  benda  yang  digunakan  untuk melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  dan saksi  yang  menyaksikan,  selanjutnya  adalah penindakan  berupa  pemanggilan  (saksi), kemudian tersangka. Setelah diyakini melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  maka akan diberitahukan surat pemberitahuan kepada jaksa  dengan  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya Penyidikan  (SPDP)  karena  dalam  penyidikan harus  ada  jaksa  yang  menanganinya.  Dalam tahap  penyidikan,  baik  terdakwa  tersebut merupaka  pelaku  baru atau  merupakan  seorang residive akan melalui tahapan yang sama, hanya saja dalam penerapan pasalnya atau pemidanaannya saja yang akan berbeda.
Penggeledahan  adalah  tindakan  penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki  dan  melakukan  pemeriksaan  di rumah  tempat  kediaman  seseorang  atau  untuk pemeriksaan  terhadap  badan  dan  pakaian seseorang.  Pada  dasarnya  menurut  KUHAP,
penggeledahan itu terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Penggeledahan  rumah  adalah  tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan  tempat  tertutup  lainnya  untuk  melakukan tindakan  pemeriksaan  dan  atau  penyitaan  dan atau  penangkapan  dalam  hal  dan  menurut  cara yang diatur dalam KUHAP.
2. Penggeledahan  badan  adalah  tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan  atau  pakaian  tersangka  untuk  mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya  serta  untuk  disita.  Tata  Cara Penggeledahan  dilakukan  dengan  cara-cara yang  diatur  dalam  Pasal  33  KUHAP,  yang berbunyi:
1. Dengan  surat  izin  ketua  Pengadilan  negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan  dapat  mengadakan  penggeledahan yang diperlukan.
2. Dalam  hal  yang  diperlukan  atas  perintah tertulis  dari  penyidik,  petugas  kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dapat  memasuki rumah.
3. Setiap  kali  memasuki  rumah  harus disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  dalam  hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
4. Setiap  kali  memasuki  rumah  harus disaksikan  oleh  keppala  desa  atau  ketua lingkungan  dengan  dua  orang  saksi,  dalam hal  tersangka  atau  penghuni  menolak  atau tidak hadir.
5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita  acara  dan  turunannya  disampaikan kepada  pemilik  atau  penghuni  rumah yang bersangkutan.  Dengan  demikian  pada dasarnya menurut Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penggeledahan  itu  dapat  dilakukan  dengan surat  izin  Ketua  Pengadilan  Negeri setempat. Sebelum melakukan penggeledahan,  penyidik  lebih  dahulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan  menjelaskan  segala  seseuatu  yang berhubungan dengan kepentingan penggeledahan  bagi  keperluan  penyelidikan atau  penyidikan  sesuai  dengan  penjelasan Pasal  33  ayat  (1)KUHAP.  (Soekanto,  2010: 79).
Adapun tujuan penggeledahan yang dilakukan  oleh  penyidik  adalah  untuk mendapatkan  barang  bukti  sehubungan  dengan adanya  tindak  pidana.  Oleh  sebab  itu  dalam Pasal 32 KUHAP menjelaskan mengenai tujuan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
dilakukanya  penggeledahan  adalah  untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan  pakaian  atau  penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.  Keadaan  yang sangat  perlu dan  “mendesak”  ialah bilamana  di tempat  yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau  terdakwa yang  patut  dikhawatirkan  segera melarikan  diri  atau  mengulangi  tindak  pidana atau  benda  yang  dapat  disita  dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan  surat  izin  dan  ketua  pengadilan negeri  tidak  mungkin  diperoleh  dengan  cara yang layak dan adalam waktu yang singkat.
Berkaitan  dengan  penegakkan  hukum, peranan  yang  ideal  dan  peranan  yang sebenarnya  adalah  memang  peran  yang  di kehendak  dan  diharapkan  oleh  hukum  di tetapkan  oleh  Undang-Undang.  Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya  telah  dilakukan  adalah  peran  yang mempertimbangkan  antara  kehendak  tertulis dengan  kenyataan-kenyataan,  dalam  hal  ini kehendak  hukum  harus  menentukan  kenyataan yang ada.
Menurut
Achmad Ali, Professionalisme  dan  kepemimpinan  juga termasuk  dalam  sistem  hukum  hal  tersebut merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum. (Ali,  2009  :  204).  Sebagai  pihak  yang bertanggungjawab terhadap keamanan masyarakat  sudah  seharusnya  pihak  kepolisian mewujudkan  rasa  aman  tersebut.  Dalam  hal mengungkap  tindak  pidana  pembunuhan diperlukan  kerja  keras  dari  pihak  Polres
Gianyar  untuk  mendapatkan  keterangan  dari tersangka mengingat tersangka juga melakukan tindakan  percobaan  bunuh  diri.  Sesuai  dengan tugas dan kewenangan pihak kepolisian sebagai penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana  pembunuhan  terhadap  anak  pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan,  mencari  saksi  untuk  diminta keterangan  kejadian  dan  juga  mencari keterangan  para  ahli  guna  untuk  melengkapi berkas  yang  dibuat  pihak  kepolisian  sebelum mengajukan ke penuntut umum.
Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan  dan  penyitaan.  Melarang  setiap orang  untuk  meninggalkan  atau  memasuki tempat  kejadian  perkara  untuk  kepentingan penyelidikan.  Membawa  dan  menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.  Menyuruh  berhenti  orang  yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Memanggil orang untuk didengar dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau  saksi. Menyerahkan  berkas  perkara  kepada  penuntut umum.
Kemampuan  Polri  yang  berkualitas  sesuai factor  penegak  hukum  yang  diharapkan  Polri dapat  professional,  efektif,  efesien  dan  modern yang  masing-masing  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
a. Profesional Profesional  Wujud  dari  professional  yakni pelaksanaan  tugas  yang  didasari  adanya etika  profesi  sehingga  terselenggarakan secara tertib, ilmiah dan santun.
b. Efektif Efektif yang dimaksud yakni kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai sasaran secara tepat dalam waktu yang singkat, daya dan dana yang sekecil-kecilnya.
c. Efesien Efesien  merupakan  kemampuan  dalam melaksanakan  tugas  dengan  benar  dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan seperti yang telah diharapkan.
d. Modern
Wujud dari modern yakni berpikir maju, strategis dan mencapai hasil dengan bantuan berbagai peralatan teknologi sehingga semua dapat diselesaikan secara professional, efektif dan efesien.
Penerapan  hukum  bagi  pelaku  yang melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  harus sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  dan tidak  mengabaikan  adanya  hak  seorang tersangka  maupun  terdakwa.  Pembunuhan berarti menghilangkannyawa  orang lain  dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan  pihaklain, dalam hal  ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan  sangatbertentangan  dengan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun 1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia.  Dari  sekian banyak  kejahatan  yang  sering  terjadi  dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap  tubuh  dan  nyawa,  artinya  kejahatan terhadap  nyawa  ( misdrijven  tegen  bet  leven ) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Kejahatan  terhadap  nyawa  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dapat dibedakan  atas  2  (dua)  dasar,  yaitu:  “Pertama, atas  dasar  unsur  kesalahannya  dan  kedua,  atas dasar  obyeknya  (nyawa).  Pembunuhan  itu sendiri dibagi lagi menjadi  beberapa  kelompok diantaranya  pembunuhan  biasa  yang  diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.  Perbedaannya  hanya  terletak  pada
adanya  satu  unsur  “dengan  rencana  lebih dahulu”.  Pembunuhan  berencana  merupakan salah  satu  kejahatan  yang  sering  terjadi dinegara  ini  yang  semakin  lama  semakin memperihatinkan  dan  tidak  sedikit  kejahatan tersebut  mempergunakan  cara-  cara  yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut perbuatan yang dilakukan  pelaku  tidak  diketahui  kepolisian atau  sering  disebut  mengelabui  para  penegak hukum.
Berbicara tentang faktor terjadinya kejahatan, timbul pertanyaan mengapa
manusia melakukan kejahatan, Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum:
a) Perspektif  Sosiologis  Berusaha  mencari alasan-alasan  perbedaan  dalam  hal  angka kejahatan  di  dalam  lingkungan  sosial.  Terbagi dalam  tiga  kategori  yaitu:  strain, cultural deviance (penyimpangan  budaya)  dan  social control. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan  perhatiannya  pada  kekuatan- kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan  orang  melakukan  kriminal. Sedangkan  teori social  control didasarkan asumsi  bahwa  motivasi  untuk  melakukan
kejahatan  merupakan  bagiandari  umat  manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan  lembaga  sosial  membuat  aturan  yang efektif. (Hendriawan, 2016 :7)
b) Perspektif Biologis Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:
1. Born criminal , yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme.
Insane  criminal ,  yaitu  orang  menjadi  penjahat sebagai  hasildari  beberapa  perubahan  dalam otak  mereka  yang  mengganggu  kemampuan mereka  untuk  membedakan  antara  benar  dan salah.  Contohnya  adalah  kelompok  idiot, embisil, atau paranoid.
2. Occasional criminal atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.  Contohnya  penjahat  kambuhan (habitualcriminals).
3. Criminalof  passion ,  yaitu  pelaku  kejahatan yang  melakukan  tindakannya  karena  marah, cinta, atau karena kehormatan.
c) Perspektif  Pisikologis  didasarkan  tiga persepektif antara lain yaitu:
1. Tindakan  dan  tingkah  laku  orang  dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
2. Tingkah  laku  dan  motif-motif  bawah  sadar adalah  jalin-menjalin,  dan  interaksi  itu  mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.
d) Perspektif  Lain  :  Adapun  persepektiif  lain penyebab  terjadinya  kejahatan  antara  lain adalah;  1.Teori  Labeling  Perbuatan  kriminal tidak  sendirinya  signifikan,  justru  reaksi  sosial atasnyalah  yang  signifikan.  2.Teori  Konflik Tidak  hanya  mempertanyakan proses  mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang
siapa  dimasyarakat  yang  memiliki  kekuasaan (power)  untuk  membuat  dan  menegakkan hukum. 3.Teori Radikal Lebih mempertanyakan proses  perbuatan  hukum  yang  memandang kejahatan  dan  peradilan  pidana  sebagai  lahir dari konsensusmasyarakat ( communalconsensus ). (Hendriawan, 2016 :7) Delik  pembunuhan  merupakan  delik  materiil suatu  delik  yang  dirumuskan  secara  materiil, yakni  delik  yang  baru  dapat  dianggap  telah selesai dilakukan ole pelakunya apabila timbul akibat  yang  dilarang  akibat  konstitutif  atau constiturief-gevolg yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.
Faktor  Penghambat  Penegak  Hukum  Oleh Kepolisian
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan  Anak  Oleh  Ibu  Kandung  Di Polres Gianyar
Hukum  acara  pidana  sebagai  hukum  formil bertujuan  untuk  mencari  kebenaran  materiil yaitu  kebenaran  yang  sebenar-benarnya  dari suatu  tindak  pidana.  Penjatuhan  pidana  kepada seseorang  didasarkan  pada  pembuktian  dalam sidang pengadilan. Pembuktian dalam pengertian  hukum  acara  pidana  adalah ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang, dengan  begitu  dapat  membantu  hakim menjatuhkan  putusan.  Undang-Undang  yang digunakan  adalah  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana. Dalam  Pasal  183  KUHAP  ditentukan  bahwa hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seseorang  kecuali  apabila  sekurang-kurangnya dua  alat  bukti  yang  sah  dan  ia  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar- benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya (Hamzah, 2011 : 30).
Dalam  melakukan  penyelidikan  sebelum ditingkatkan  ke  penyidikan  penyidik  polri terkadang mengalami hambatan dalam menentukan perkara yang ditanganinya termasuk  pidana  atau  bukan,  serta  hambatan dalam  menentukan  unsur-unsur  pasal  yang dipersangkakan atau dituduhkan kepada tersangka  kadang  masih  dianggap  kabur  dan kurang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana
yang  dilakukannya,  serta  dalam  menentukan saksi,  penetapan  tersangka  dan  barang  bukti, adanya  perbedaan-  perbedaan  pendapat  dalam penafsiran  hokum  diantara  penyidik  dan penasehat  hukum  maupun  penuntut  umum, selain  itu  dalam  rangka  pengawasan  intern kepolisian  untuk  meminimalisir  tindakan  yang bertentangan dengan hukum, serta penyalahgunaan kewenangan ( abuse of powder ) oleh penyidik dan guna memecehakan masalah atau  hambatan  penyidikan,  dengan  dilandasi motivasi/landasan  filosofi  untuk  meningkatkan kemampuan  teknis  professional  dalam  sistem penyidikan  tindak  pidana  maka  Kepolisian mengambil  langkah  yang  cukup  positif  dengan membuat  terobosan  Peraturan  Kepolisian Nomor  14  tahun  2012  tentang  Manajemen Penyidikan  Tindak  Pidana  serta  standar operasional  pelaksanaan  penyidikan  tindak pidana  dan  gelarperkara.
Faktor  penghambat  penegakan  hukum  oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung yaitu,pada saat  pihak  kepolisian  meminta  keterangan pelaku  karena  melihat  kondisi  pelaku  saat  itu sedang dalam keadaan sakit karena sebelumnya melakukan  percobaan  bunuh  diri  dengan  cara menyayat  leher  dan  tangan  korban  di  bagian nadi.  Kemudian  pada  saat  pelaksanaan rekronstruksi pihak kepolisian meyakinkan dan menguatkan pelaku dalam menjalani rekonstruksi karena tekanan mental pelaku yang telah  membunuh  ketiga  anaknya  melakukan reka  adegan  ulang bagi pelaku itu tidak mudah maka  pihak  kepolisian  meyakinkan  dan menguatkan  pelaku  agar  bisa  menjalani rekonstruksi  dengan  lancar  serta  agar  pelaku merasa nyaman  menjalani  proses  rekonstruksi layaknya manusia biasa.
Alat  bukti  yang  sah  dalam  Pasal  184  KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Lebih lanjut Pasal  186  KUHAP  yang  mengatakan  bahwa keterangan  ahli  ialah  apa  yang  seorang  ahli nyatakan  di  sidang  pengadilan.  Kehadiran seorang  ahli  dalam  memberikan  keterangan suatu  penyidikan  terjadinya  tindak  pidana menjadi  sangat  penting  dalam  semua  tahap- tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan  berkas  perkara  kepada  penuntut umum (Sofyan,2014: 246). Hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat  maupun  tulisan,  yang  dikuatkan  dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya.
Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan  hakim  mengenai  suatu  persoalan tertentu,  yang  memang  hanya  bisa  dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan (Harahap, 2010  :  305).  KUHAP  tidak  mengatur  khusus mengenai apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut  dalam  KUHAP  adalah  selama  ia memiliki  “Keahlian  khusus”  tentang  yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana  dan  diajukan  oleh  pihak-pihak tertentu, maka  keterangannya  bisa  didengar  untuk kepentingan  pemeriksaan.  Faktor  penghambat
yang  dialami  penegak  hukum  yaitu  pihak kepolisian adalah mencari pembanding keterangan  ahli,  namun  dengan  kerja  keras pihak kepolisian akhirnya mendapatkan pembanding keterangan ahli.
Rekronstruksi  yang  berarti  membangun  atau pengembalian  kembali  sesuatu  berdasarkan kejadian  semula,  dimana  dalam  rekonstruksi tersebut  terkandung  nilai-nilai  primer  yang harus  tetap  ada  dalam  aktifitas  membangun kembali  sesuatu  sesuai  dengan  kondisi  semula. Untuk  kepentingan  pembangunan  kembali sesuatu,  apakah  itu  peristiwa,  fenomena-
fenomena  sejarah  masa  lalu,  hingga  pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir  terdahulu,  kewajiban  para rekonstruktor  adalah  melihat  pada  segala  sisi, agar  kemudian  sesuatu  yang  coba  dibangun
kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya  dan  terhindar  pada  subjektifitas yang  berlebihan,  dimana  nantinya  dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun
tersebut.
Dengan  adanya  rekonstruksi  ulang  disini peran  polisi  meyakinkan tersangka  agar  dapat melakukan  adegan  ulang  di  tempat  kejadian guna untuk menemukan kebenaran dalam kasus tindak  pidana  pembunuhan  terhadap  anak. Tidak  mudah  melakukan  adegan  reka  ulang atau  rekonstruksi  bagi  tersangka  karena mengingatkan  pada  memori  yang  telah dilakukan  polisi  bisa  meyakinkan  tersangka menjalankan  rekonstruksi  dengan  lancar dibarengi  dengan  doa  dan  menguatkan tersangka  agar  tersangka  merasa  nyaman menjalani  proses  ini.  Dan  rekonstruksi  ini  di dampingi  oleh  para  ahli  yaitu,  ahli  psikologis, ahli  pidana,  penuntut  umum  dan  pihak kepolisian.  Untuk  menanggulangi  terjadinya tindak  pidana  pembunuhan  anak  oleh  ibu kandungnya adalah dengan timbulnya kesadaran, bahwa:
1. Kehidupan  anak  merupakan  hak  yang harus dijamin dan dijunjung tinggi, sebagai penghargaan  terhadap  nilai-nilai  hak  asasi manusia.
2. Anak adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
3. Anak  adalah  tunas,potensi,  dan  generasi muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa, memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai  ciri dan  sifat  khusus  yang  menjamin  kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. (Iksan,  2009  :  40)  Penegakan  hukum  adalah suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan- keinginan  hukum  (yaitu  pikiran-pikiran  badan pembuat  undang-undang  yang  dirumuskan dalam peraturan-peraturan  hukum).

## SIMPULAN DAN SARAN
Penulis  berkesimpulan  bahwa  penerapan pasal yang disangkakan kepada tersangka telah sesuai,  hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil pemeriksaan dan penyelidikan, dimana tersangka  telah  melakukan  tindak  pidana  yang telah  disangkakan  Pasal  76c  Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang  RI  nomor  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Atau  telah melakukan tindak pidana yang telah
disangkakan  dalam  Pasal  340  KUHP,  tentang pembunuhan  berencana yang dilakukan oleh ibu kandungnya yang direncanakan terlebih dahulu. Keberadaan  peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan pembunuhan terhadap anak oleh ibu kandungnya,  telah  diatur  secara  jelas,  seperti dalam  KUHP,  Undang-Undang  Perlindungan Anak,  serta  Undang-Undang  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga. Keberadaannya untuk menjamin  perlindungan  anak  dari  tindak kekerasan danpembunuhan oleh ibu kandungnya,  serta  untuk  memberikan  sanksi hukuman kepada pelakunya. Penegakan hokum oleh pihak kepolisian dalam rangka melaksanakan  proses  penyidikan  terhadap kasus  tindak  pidana  pembunuhan  anak  yang dilakukan  oleh  ibu  kandungnya,  meliputi: penyidik, penindakan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan), pemeriksaan (saksi, ahli, tersangka), penyelesaian  dan  penyerahan  berkas  perkara (pembuatan resume, penyusunan berkas perkara,  penyerahan  berkas  perkara)  dilakukan secara profesionalisme sebagai penegak hukum dan menjalankan tugas serta kewajiban sebagai penegak hukum yang telah diatur sesuai dengan Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya  tindak  kejahatan  pembunuhan terhadap  anak  dengan  pelaku  ibu  kandung, meliputi  keadaan  dari  faktor  psikis  (keadaan mental  emosional  dari  si  ibu),  dari  faktor ekonomi (karena merasa tidak mampu dari segi tingkat  ekonomi  atau  tidak  mampu  untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya).
Faktor  penghambat  pihak  kepolisan  dalam menegakkan  hukum  yaitu,  mendapatkan keterangan  si  pelaku  karena  melihat  kondisi pelaku  sedang  sakit  akibat  melakukan percobaan  bunuh  diri  dan  pada  saat  reka  ulang rekonstruksi  pihak  kepolisian  meyakinkan pelaku  dan  menguatkan  pelaku  agar  bisa menjalani  rekonstruksi  mengingat  si  pelaku mengalami  tekanan  mental  karna  membunuh ketiga anaknya. Maka dari itu pihak kepolisian menguatkan  pelaku  layaknya  orang  biasa  dan memberikan rasa nyaman saat  proses
rekonstruksi.
Diharapkan  dengan  adanya  keberadaan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai kejahatan pembunuhan terhadap anak oleh  ibu  kandungnya,  baik  dalam  KUHP maupun  dalam  ketentuan  perundang-undangan lainnya,  seperti  Undang-Undang  Perlindungan Anak  dan  Undang-  Undang  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga,  mampu  menjadi  dasar  bagi aparat  penegak  hokum  untuk  menindak  setiap pelaku  tindak  kejahatan  tersebut.  Sebaiknya penanganan  terhadap  kasus  tindak  pidana pembunuhan  terhadap  anak  yang  dilakukan oleh  ibu  kandungnya,  harus  menjadi  perhatian khusus,  sebab  tindakan  tersebut  dianggap sebagai perbuatan yang sangat kejam dan tidak berkeprimanusiaan,  seharusnya  keberadaan anak harus mampu dijaga dan dipelihara sebagai anugerah  karena  kelak  akan  menjadi  penerus bangsa  dikemudian  hari.  Sebaiknya  upaya  dan langkah-langkah  pencegahan  yang  dilakukan pihak  kepolisian  ataupun  masyarakat  umum, harus  lebih  ditingkatkan  lagi  guna  mencegah terjadinya  kejahatan  serupa,  penegakan  hokum yang  disertai  sanksi  yang  tegas  juga  harus dilakukan oleh aparat kepolisian agar memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  kejahatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU: Abdussalam, Korban  Di  Dalam  Peraturan Perundang-undangan ,  2010,  hal  6-7. Andi  Hamzah, Penjatuhan  Pidana ,
2011.
Andi  Sofyan, Alat  Bukti  Yang  Sah  Dalam
Peraturan Perundang-Undangan , 2014.
Ali, Profesionalisme Penegak Hukum , 2009. Diantha,  I  Made  Pasek.,  2016, Metodelogi Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam Justifikasi  Teori  Hukum ,  Jakarta:  PT Kharisma Putra Utama.
Elisabeth Nurhaini Butarbutar. Metode
Penelitian  Hukum,  (langkah-langkah untuk  menemukan  kebenaran  dalam Ilmu Hukum).
Hadi  Sutrisno,  Andi  Offset,  2004, Metodologi , Yogyakarta. Harahap,  M.Yahya, Keterangan  Ahli  Dalam Peraturan Perundang-Undangan , 2010. Harahap, M.Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP ,  2016. Ishaq.2017. Metode  Penulisan  Hukum  dan Sripsi,Tesis,serta  Desertasi .  Jakarta: Rajawali Iksan, Upaya  Penegak  Hukum  Di  Dalam Peraturan
Perundang-Undangan , 2009.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Indonesia ,  PT Gramedia Indonesia Kompas Gramedia, Jakarta.
Kunarto, Etika Kepolisian Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan .
Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Lamintang,  P.A.F.2014. Dasar-Dasar  Hukum Pidana  Indonesia. Jakarta:  PT  Sinar Grafika.
Muchamad  Iksan, Hukum  Perlindungan  Saksi Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesi, Surakarta: UMS Press, 2009. Muladi, Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan , 2005.
Mansyur, Korban  Di  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan, 2007 .
B.N.  Marbun, Kamus  Politik ,  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan, 1996.
Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum  Suatu Tinjauan Sosiologis , Yogyakarta: Genta
Publishing,2009. Soerjono Soekanto, Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum , Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Waluyo, Teknik Pengumpulan Data , 2018.
Waluyo, Pelaku  Di  Dalam  Perundang- Undangan , 2012.

## ARTIKEL DALAM JURNAL:
Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between  The  Improvement  Tax  With Tourism  Development  In  The  Lovina Singaraja  Area  (Case  Study  In  The
Buleleng District).
International Journal  of  Business,  Economics  and Law , 4 (2).
Adnyani, Ni Ketut Sari. “Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen.” Jurnal Komunikasi
Hukum, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80. Adnyani, Sari Ketut Ni.2016. Bentuk Perkawinan  Matriarki  Pada  Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. vol 5(1):755).diunduh  pada  tanggal  17  Juli
2021. Adnyani,  N.  K.  S.  (2016,  November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional  Tenun  Gringsing  Khas Tenganan.  In Seminar  Nasional
Pengabdian  kepada  Masyarakat (Vol.
1).
Adnyani,  N.  K.  S.,  Purnamawati,  I.  G.  A.,  & Sutrisno,  L.  B.  (2017,  November). Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Ata Sebagai Produk Industri Kreatif  Pedesaan  Di  Kabupaten
Karangasem.  In seminar  Nasional
Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 2, pp. 212-216).
Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Prohibition  of
Violations  of  Heavy  Human  Rights. International Journal of Social Science and Business , 5 (1).
Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Penguatan
Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan  Potensi  Daerah  di  Era New Normal. Target: Jurnal Manajemen Bisnis , 3 (1), 59-66.
A  Anugrahni,  Jurnal  Hukum, Pendekatan Dalam Penelitian Hukum , Vol.2 No.1 Cholid  Naburko  dan  Acmadi,  Jurnal  Hukum, Melakukan  Metode  Wawancara  dan Observasi, Vol.12 No.1
Dany  Andhika  Karya  Gita,  Jurnal  Daulat
Hukum, Kewenangan Kepolisian
Menangani Tindak Pidana, Vol.1 No.1 Servan  dan  Letrossne,  Jurnal  Konstitusi, Asas Persamaan  atau  Kesamaan ,  Vol.17 No.1
Soedarto,  Jurnal  Konstitusi,  Pandangan  Lain tentang  Masalah  Kriminalisasi,  Vol.
No.1
PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor. 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak  ditempatkan  dalam  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5606.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor. 40  Tahun  2006  tentang  Rencana Strategis  Kementrian  Pemberdayaan
Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban.