## MISKLASIFIKASI HUBUNGAN KERJA PENGEMUDI OJEK ONLINE ( PLATFORM WORKER ) DI INDONESIA
Williams Oey Pusat Studi Hukum Transnasional Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan email : williams.oey@unpar.ac.id
disampaikan 13/02/2024 – di- review 21/03/2024 – diterima 11/06/2024 DOI: 10.25123/vej.v10i1.7722

## Abstract
Technological developments through digital platforms have created a new work ecosystem, allowing platform workers, such as online motorcycle drivers in Indonesia, to affiliate with various companies to provide  transportation  services.  However,  despite  these  advances,  online  riders  have  not  received adequate  rights  protection  as  ‘workers’  because  their  status  is  limited  to  ‘partners’  (independent contractors)  under  the  Partnership  Agreement  they  sign.  This  article  uses  a  normative  approach  to examine how legal developments in Indonesia can classify and protect online riders as workers under employment  laws.  A  comparative  approach  is  employed,  referencing  policies  in  Europe,  particularly Spain  and  the  European  Union,  which  have  been  more  progressive  in  interpreting  employment relationships for platform workers. The research finds that legal reforms in Indonesia still inadequately protect online riders’ labor rights due to narrow interpretations of employment relationships that fail to keep pace with current developments.
Keywords : employment relationship; partnership agreement; online riders; platform worker
Abstrak Perkembangan teknologi melalui penggunaan digital platforms telah menciptakan ekosistem kerja baru  yang  memungkinkan  pekerja platform ,  seperti  pengemudi  ojek online di  Indonesia,  dapat terafiliasi  dengan  berbagai  perusahaan  penyelenggara platform untuk  menyediakan  jasa transportasi.  Terlepas  dari  kemajuan  tersebut,  para  pengemudi  ojek online ternyata  belum memperoleh perlindungan yang layak sebagai ‘pekerja’ mengingat status yang mereka miliki hanya sebatas sebagai ‘mitra’, sesuai dengan Perjanjian Kemitraan yang ditandatangani. Kajian ini disusun dengan  pendekatan  yuridis-normatif  untuk  mengetahui  bagaimana  perkembangan  hukum  di Indonesia dapat mengklasifikasikan serta melindungi para pengemudi ojek online sebagai pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan yang ada. Perbandingan hukum dilakukan terhadap kebijakan di Eropa, khususnya Spanyol dan Uni Eropa, yang telah lebih progresif dalam menafsirkan unsur-unsur hubungan  kerja  pekerja platform .  Dari  hasil  penelitian  ini  diketahui  bahwa  reformasi  hukum  di Indonesia  masih  belum  mampu  melindungi  hak-hak  ketenagakerjaan  pengemudi  ojek online , dikarenakan interpretasi  unsur-unsur  hubungan kerja  masih  terlalu  sempit dan belum  mengikuti perkembangan jaman.
Kata Kunci:
hubungan kerja; pekerja platfrom ; pengemudi ojek online ; perjanjian kemitraan

## Pendahuluan
Dalam  beberapa  dasawarsa  terakhir  ini,  perkembangan  teknologi  informasi dan komunikasi telah menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
manusia. 1 Jarak,  ruang,  dan  waktu  tidak  lagi  menjadi  kendala  dalam menghubungkan  berbagai stakeholders dengan  adanya  pemanfaatan  teknologi sebagaimana  dimaksud. Digital  platform ,  atau  yang  lazim  dikenal  dengan  istilah ‘ apps ’ dalam smartphone , dapat menghubungkan pengguna jasa, penyedia jasa dan penyelenggara platform tersebut dalam waktu yang sangat singkat. 2
Model  bisnis  yang  dipergunakan  dengan  mekanisme  di  atas  merupakan realisasi  dari  model  ‘ gig  economy’ yaitu  sebuah  model  bisnis  yang  menawarkan penyelesaian suatu pekerjaan dalam waktu singkat ( short-term work completion ), dengan mengandalkan para pihak yang independen untuk dapat menyediakan jasa dari lini bisnis yang tercakup dalam platform tersebut. 3 Para pekerja lepas tersebut sering diasosiasikan sebagai ‘ gig worker ’ atau juga sebagai ‘ platform worker ’, yakni sebagai pihak yang terafiliasi dengan penyelenggara platform yang bersangkutan. 4
Pekerjaan gig  worker ini  menjadi  salah  satu  jenis  pekerjaan  yang  sangat populer  di  Indonesia,  dan  dapat  dengan  mudah  kita  temui  di  sekitar  kita  yakni pekerjaan  pengemudi  ojek online (“ Pengemudi  Ojol ”).  Jasa  yang  disediakan  oleh para Pengemudi Ojol tersebut menjadi primadona andalan bagi banyak penduduk di  kota-kota  besar  guna  mengakomodir  kebutuhan  transportasi  sehari-hari  yang tidak  mumpuni  akibat  banyaknya  permasalahan  seperti  rendahnya  manajemen infrastruktur publik dan kemacetan. Unsur kenyamanan, keamanan dan kecepatan dapat  ditemui  dalam  transportasi online berbasis  teknologi  tersebut. 5 Para Pengemudi Ojol tersebut ‘dipekerjakan’ atau ‘berafiliasi’ untuk memenuhi order dari para pengguna platform yang relatif singkat, untuk keperluan logistik melalui apps transportasi online seperti GOJEK , GRAB , UBER, ShopeeFood dan lain-lain.
Hubungan  hukum  antara  Pengemudi  Ojol  dengan  penyelenggara platform tersebut tidak seperti hubungan kerja pada umumnya. Dengan menggunakan sistem kerja  yang  bersifat  fleksibel,  para  Pengemudi  Ojol  yang  dianggap  independen  ini,
1 Tanel  Kerikma e  and  Aleksi  Kajander,  Gig  economy  workers  in  the  European  Union:  towards  changing  their  legal classification. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, No. Issue 131, September 2022, hlm. 117
2 Alex Kirven, Whose Gig Is It Anyway: Technological Change, Workplace Control and Supervision, and Workers’ Rights in the Gig Economy, University of Colorado Law Review, Vol. 89, 2018, hlm. 249-292
3 Luka Bulian, the Gig is Up: Who does the Gig Economy actually Benefit?, Interdisciplinary Description of Complex Systems, Vol. 19, 2021, hlm. 106-119
4 Trade Union Rights Centre, Ekonomi Informal di Indonesia: Tinjauan Kritis Kebijakan Ketenagakerjaan, TURC Jakarta, 2020
5 Eva  Marsusanti  dkk.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pendapatan  Driver  Gojek,  Jurnal  Swabumi  Vol.6  No.2, September 2018, hlm. 129.
tidak diberikan kewajiban konvensional yang bersifat mengikat seperti jam kerja, lembur dan hal-hal lainnya. 6 Dengan kata lain, para Pengemudi Ojol dapat dengan leluasa untuk menolak ataupun mengambil setiap tugas ( order ) yang muncul dalam platform tersebut dalam waktu kapanpun.
Namun demikian, fleksibilitas yang diberikan kepada para Pengemudi Ojol ini ternyata  dapat  menjadi  pedang  bermata  dua,  karena  mengakibatkan  adanya misklasifikasi  terhadap  status  hubungan  kerja  diantara  penyelenggara platform dengan Pengemudi Ojol. Sesuai dengan grand design untuk platform tersebut sedari awal,  apabila  dilihat  dari  perspektif  penyelenggara platform ,  Pengemudi  Ojol  ini hanya dianggap sebagai ‘mitra’ yang dipertemukan dengan pengguna jasa, melalui media digital yang  dikelola  oleh  penyelenggara platform . 7 Konsekuensi  logisnya, misklafisifikasi sebagai mitra yang dilakukan oleh penyelenggara platform tersebut (yang  membuat  status  atau  hubungan  ketenagakerjaan  tersebut  menjadi  absen), mengakibatkan  para  Pengemudi  Ojol  tidak  dapat  memperoleh  pelindungan  atas hak-hak  minimum  pekerja  yang  diatur  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di bidang  ketenagakerjaan.  Para  Pengemudi  Ojol  tersebut  sama  sekali  tidak  dapat memperoleh perlindungan hak seperti, hak untuk memperoleh upah minimum, hak untuk  memperoleh  pesangon,  hak  untuk  mendirikan  serikat  buruh,  dan  hak-hak ketenagakerjaan  lainnya  yang  seharusnya  diperoleh para  mitra  tersebut  layaknya pekerja konvensional pada umumnya. 8
Perlindungan kesejahteraan yang diberikan kepada Pengemudi Ojol tersebut dirasa  sangat  berbanding  terbalik  dengan  pesatnya  perkembangan gig  work di Indonesia  beberapa  tahun  belakangan.  Data  menunjukkan  bahwa  bisnis digital platform sejenis  ini,  sekurang-kurangnya  telah  berbasil  memberikan  kontribusi sebesar 249 triliun Rupiah bagi perekonomian Indonesia pada tahun 2020. 9 Lebih lanjut,  tercatat  bahwa  jumlah  Pengemudi  Ojol  sampai  dengan  akhir  tahun  2022,
6 Laureen Snider, Enabling Exploitation: Law in the Gig Economy, Critical Criminology, Vol. 26, 2018, hlm. 563–577
7 Oka Halilintarsyah, Ojek Online, Pekerja atau Mitra?, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 02, 2021, hlm. 68
8 Pande Putu Tara Anggita Indyaswari dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Analisis Mengenai Hubungan Supir Go-Jek Dengan PT. Gojek Indonesia, Jurnal Kertha Vol.03 No.01, Januari 2015
9 Universitas  Indonesia-Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  periksa:  https://feb.ui.ac.id/2021/10/22/riset-ld-feb-ui- kontribusi-ekosistem-gojek-kepada-pdb-indonesia-diperkirakan-meningkat-60-di-akhir-2021/, terakhir kali diakses pada tanggal 20 Juni 2014
telah mencapai lebih dari 3,7 juta mitra. 10 Banyaknya jumlah mitra yang tergabung dengan platform tersebut semakin diperparah dengan kondisi yang menunjukkan sekitar  81,3%  (delapan  puluh  satu  koma  tiga  persen)  dari  mitra  tersebut, menjadikan  pekerjaan  ini  sebagai  ‘ main  work’ ,  yang  berarti  bahwa  para  mitra tersebut benar-benar bergantung pada jenis pekerjaan ini dikarenakan  lebih dari 50% (lima puluh persen) pendapatannya diperoleh dari profesi sebagai Pengemudi Ojol. 11
Mempertimbangkan pada fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, dapat terlihat  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dan  jumlah  pekerja  di  Indonesia  tersebut, sepertinya tidak diikuti dengan perkembangan yang mumpuni dalam penyusunan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan kepada para Pengemudi Ojol. Oleh karenanya,  perlu  dilakukan  kajian  untuk  mengetahui  “sampai  sejauh  mana perkembangan  hukum  di  Indonesia  dapat  mengklasifikasikan  dan  memberikan perlindungan kepada Pengemudi Ojol tersebut, sebagai bagian dari subjek hukum pekerja  yang  tercakup  di  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia?”
Untuk  menjawab  semua  pertanyaan  di  atas,  pembahasan  pada  kajian  ini menggunakan  metodologi  yuridis-normatif  terhadap  interpretasi  unsur-unsur hubungan  kerja  berikut  perlindungannya  bagi  Pengemudi  Ojol  yang  tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia disertai dengan perbandingan hukum  melalui  putusan  pengadilan  dan  produk  legilastif  di  wilayah  Eropa, khususnya di Spanyol dan Uni Eropa. Perlu diperhatikan bahwa Spanyol merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah platform workers terbanyak di Eropa, dan merupakan  negara  yang  cukup  tanggap  dan  aktif  dalam  memerangi  banyaknya penyalahgunaan status pekerja terhadap platform workers . 12 Lebih lanjut, Uni Eropa sebagai  institusi  supranasional  di  wilayah  Eropa,  juga  telah  menyusun Directive berkaitan  dengan  perlindungan  yang  harus  diberikan  kepada platform  workers . 13
10 Detik-Finance, periksa: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6337940/pengamat-usul-jumlah-driver- ojol-dibatasi-pegawai-swasta-bumn--pns-dilarang, terakhir kali diakses pada tanggal 20 Juni 2014
11 Anggalih Bayu Muh. Kamim, Gojek dan Kerja Digital: Kerentanan dan Ilusi Kesejahteraan yang Dialami Oleh Mitra Pengemudi Dalam Kerja Berbasis Platform Digital, Universitas Gadjah Mada, FISIPOL, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 8 No.1, 2019, hlm. 66
12 Ursula  Huws,  A  review  on  the  future  of  work:  Online  labour  exchanges,  or  “crowdsourcing”:  Implications  for occupational health and safety, EU-OSHA Discussion Paper, 2015
13 European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Improving Working Conditions  in  Platform  Work,  Explanatory  Memorandum,  Brussels,  December  2021,  hlm.  1.  Periksa  juga:
Dengan  demikian,  diharapkan  metodologi  perbandingan  hukum  melalui  Spanyol dan  Uni  Eropa,  dapat  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  memberikan  kritik  dan evaluasi  terhadap  hukum  positif  Indonesia,  sekaligus  untuk  mengembangkan hukum positif Indonesia ke arah yang lebih baik. 14
Pembahasan
Penyalahgunaan Status Mitra terhadap Hubungan Hukum antara Pengemudi Ojol dengan Penyelenggara Platform
Hubungan hukum antara penyelenggara platform dengan Pengemudi Ojol yang eksis digunakan di Indonesia, dapat diketahui dari salah satu contoh praktik bisnis pelaku usaha seperti GOJEK ataupun GRAB . GOJEK dan GRAB merupakan dua raksasa yang mendominasi pasar digital platform di Indonesia, dengan kegiatan usaha yang berpusat pada pemberian layanan teknologi untuk menghubungkan Pengemudi Ojol selaku penyedia jasa, dengan para konsumennya selaku pengguna jasa. 15
Dari fakta yang diperoleh di lapangan, Pengemudi Ojol pada pokoknya hanya dianggap sebagai ‘mitra’ dari penyelenggara platform sebagaimana kedudukan yang tercantum  di  dalam  Perjanjian  Kemitraan. 16 Dalam  hal  ini,  penandatanganan Perjanjian Kemitraan dengan para Pengemudi Ojol tersebut diwakili oleh PT Paket Anak Bangsa 17 dan PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk. (untuk platform GOJEK ) 18 serta PT Grab Teknologi Indonesia (untuk platform GRAB ). 19 Mempertimbangkan skema hubungan hukum yang hanya sebatas hubungan kemitraan dan bukan dalam bentuk hubungan  kerja,  acuan  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya disebut  sebagai  KUHPerdata)  kembali  dipergunakan.  Konsekuensinya  para  pihak memiliki kebebasan berkontrak untuk mengatur hal-hal yang telah disepakati para pihak guna menjadi ketentuan yang mengikat layaknya undang-undang sesuai Pasal
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20584/parliament-adopts-platform-work- directive,  terakhir  diakses  pada  tanggal  20  Juni  2024.  Proposal Directive ini  telah  diadopsi  oleh European  Union Parliament pada tanggal 24 April 2024.
14 Ralf Michaels, The Functional Method of Comparative Law, Chapter 10, Research Paper No.87, Duke Law School, Duke University, November 2015
15 Anggalih Bayu Muh. Kamim. Supra Note 11, hlm. 64
16 Id., hlm. 65
17 GOJEK, periksa: https://www.gojek.com/en-id/app/kilat-contract, terakhir kali diakses pada tanggal 20 Juni 2014
18 Shelma Widya Utami dan Dwi Harsono, Tata Kelola Kemitraan antara PT Goto Gojek Tokopedia, Tbk. dengan Mitra Pengemudi dan Mitra Usaha Gofood di Serang Banten, Journal of Public Policy and Administration Research Vol.8 No.6, 2023
19 GRAB,  periksa:  https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/,  terakhir  kali  diakses  pada tanggal 20 Juni 2014
1338  KUHPerdata. 20 Kalaupun  ada,  istilah  kemitraan  sendiri  hanya  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang nyatanya tidak secara spesifik mengatur kegiatan usaha gig work . 21
Kebebasan  dalam penyusunan  Perjanjian  Kemitraan  tersebut  ternyata  tidak sepenuhnya memberikan dampak yang positif bagi Pengemudi Ojol mengingat hal tersebut  ternyata  menjadi  celah  agar para  penyelenggara platform terhindar dari ketentuan  atau  larangan  minimum  yang  diatur  dalam  hukum  ketenagakerjaan. 22 Seperti contoh, berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh, ‘bagi hasil’ menjadi sebuah  sistem  yang  diterapkan  untuk  menjadi  metode  pendapatan  bagi  para Pengemudi  Ojol  tersebut.  Walaupun  pendapatan  yang  diperoleh  dari  bagi  hasil tersebut dapat membuat nominal pendapatan para Pengemudi Ojol tersebut lebih tinggi  setiap  bulannya,  namun  sistem  tersebut  membuat  para  Pengemudi  Ojol tersebut  berada  dalam  kondisi  yang  rentan  ( precarious  position )  karena  nilainya yang  sangat  fluktuatif,  terutama  akibat  “ service  rates  war ”  diantara  para penyelenggara platform itu sendiri 23 . Hal tersebut menyebabkan nilai tarif jasa dari salah satu penyelenggara platform menjadi berubah-ubah. 24
Tabel 1: Fluktuasi  Nilai  Tarif  per  Kilometer  Penggunaan  Jasa  Pengemudi

## Ojol Tahun 2015 s/d 2018
No. Tahun Tarif/Kilometer Keterangan 1. 2015 Rp.4.000,- Tarif tetap per kilometer 2. 2016 Rp.2.000,- Tarif tetap per kilometer 3. 2017 Rp.1.500,- Rp.2.500,- Tarif untuk jarak 0-12 kilometer Tarif untuk jarak setelah 12 kilometer 4. 2018 Rp.2.200,- s/d Rp.3.300,- Tarif tetap per kilometer
Faktor-faktor  seperti  peningkatan  jumlah  Pengemudi  Ojol,  penurunan tarif/kilometer,  dan  keberagaman  variabel  pemotongan  biaya  aplikasi  yang ditetapkan  oleh  Penyelenggara  Aplikasi  tersebut,  menjadi  akumulasi  penyebab
20 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984
21 Oka Halilintarsyah, Supra Note 7, hlm. 70
22 Randi, Buruh Vs Perusahaan (Studi Kasus Konflik Buruh/Pekerja Driver Go-Jek dengan PT Go-Jek Indonesia), Social Work Jurnal, Vol.7 No. 2, 2017, hlm. 14
23 Anggalih Bayu Muh. Kamim. Supra Note 11, hlm. 65
24 Tim Riset tirto.id, Gojek-Grab Perang Tarif, Pengemudi Mati di Tengah-Tengah, Tirto.Id, 29 November 2018
jumlah akhir dari take home pay Pengemudi Ojol yang diperoleh dari sistem bagi hasil  tersebut  menjadi  menurun  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  saat  pertama  kali platform  ini  muncul  di  Indonesia  yakni  pada  tahun  2015,  Pengemudi  Ojol  bisa memperoleh  penghasilan  kurang  lebih  sebesar  Rp.10.000.000,-  (sepuluh  juta Rupiah) setiap bulannya. Namun pada tahun 2018, pendapatan para Pengemudi Ojol tersebut turun hingga 50% (lima puluh persen) dari nilai sebelumnya. 25 Ditambah lagi, posisi Pengemudi Ojol juga semakin rentan mengingat pada saat penyusunan perubahan sistem tersebut dilakukan, ternyata para Pengemudi Ojol tersebut tidak diikutsertakan sama sekali. Fakta menunjukkan Pengemudi Ojol sebagai penyedia jasa, tidak pernah dilibatkan dalam penentuan tarif, target ataupun poin. Pengemudi Ojol menjadi terpaksa harus mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan penyelenggara platform . 26
Fleksibilitas  yang  dielu-elukan  oleh  sistem gig  economy ,  juga  ternyata  pada akhirnya tidak sepenuhnya efektif berjalan. Pemberian bonus pada Pengemudi Ojol didasarkan rating yang  diberikan  konsumen.  Dengan  demikian,  agar  dapat memperoleh rating yang tinggi, para Pengemudi Ojol mau tidak mau harus selalu menerima order dari konsumen. Semakin banyak melakukan penolakan, maka hal tersebut akan membuat rating Pengemudi Ojol menjadi turun. 27
Keleluasaan dan kebebasan yang diberikan kepada Pengemudi Ojol juga tidak sepenuhnya independen. Bukan seperti layaknya mitra independen yang bertindak untuk  dan  atas  nama  pribadinya  sendiri,  Pengemudi  Ojol  dibebankan  kewajiban oleh  penyelenggara platform untuk  mengenakan  kelengkapan  atribut  yang menampilkan brand dari  penyelenggara platform yang  terafiliasi  dengan  para Pengemudi  Ojol  tersebut. 28 Strata  subordinasi  yang  membuat  kedudukan penyelenggara platform tersebut tidak setara dengan Pengemudi Ojol, juga terlihat dari adanya eksistensi perkembangan sistem algoritma ( artificial intelligence ) yang mengkoordinasikan  seluruh order dari  konsumen  untuk  diberikan  kepada  para Pengemudi Ojol. Pemberlakuan sistem koordinasi dan supervisi melalui algoritma
25 CNBC Indonesia, periksa: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230416091542-37-430302/krisis-ojol- menghantam-grab-gojek-ini-curhatan-para-driver, terakhir kali diakses pada tanggal 20 Juni 2024
26 Pande Putu Tara Anggita Indyaswari dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Supra Note 8
27 Grendi Hendrastomo dkk. Dilema Sosial Ojek Online (GOJEK), Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Sosiologi, Laporan Penelitian, Yogyakarta, 2016
28 Ruslan Haerani, Perjanjian Kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan Driver Transportasi Berbasis Teknologi di Pulau Lombok, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, 2 Juli 2021, hlm. 161
platform memperlihatkan  bahwa  perusahaan  penyelenggara platform memiliki peran  manajerial  layaknya  seorang  pemberi  kerja. 29 Tanpa  adanya  keikutsertaan para Pengemudi Ojol dalam penyusunan sistem algoritma tersebut, memungkinkan terjadinya  resiko  penyalahgunaan  atau  setidak-tidaknya  penentuan  biaya,  jarak, target dan hal-hal lainnya, yang secara sepihak dapat merugikan para Pengemudi Ojol tersebut.
Dari  praktik-praktik  yang  telah  disebutkan  di  atas,  dapat  terlihat  bahwa penyelenggara platform dalam  hal  ini  memiliki  kewenangan  layaknya  seperti seorang ‘majikan’ atau ‘pemberi kerja’ dikarenakan rendahnya independensi atau otonomi  yang  dimiliki  oleh  Pengemudi  Ojol  serta  tingginya direct  control yang dimiliki penyelenggara platform (yang akan lebih lanjut dibahas lebih lanjut pada bagian legislasi di Spanyol dan Uni Eropa). 30 Seluruh hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan,  berikut  perubahannya  yang  tercantum  dalam  Perjanjian  Kemitraan, ditentukan  secara  sepihak  oleh  penyelenggara platform tanpa  mengikutsertakan Pengemudi Ojol. Penerapan kemitraan tersebut lebih mengarah kepada hubungan yang bersifat subordinatif layaknya sebuah perjanjian kerja yang berbeda dengan teori  Perjanjian  Kemitraan  itu  sendiri,  dimana  secara  teoritis  dan  yuridis, seharusnya  sebuah  Perjanjian  Kemitraan  memiliki  hubungan  yang  bersifat koordinatif dan berdampingan. 31

## Unsur-unsur Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia
Lantas apa yang membuat para Pengemudi Ojol tersebut tidak dapat tercakup ke dalam subjek hukum ketenagakerjaan di Indonesia, walaupun dalam praktiknya sudah  terdapat  berbagai  jenis  penyalahgunaan  status  kemitraan  oleh  para penyelenggara platform ?  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagakerjaan), yang terakhir  kali  diubah  melalui  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2023  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang,  secara  umum  hanya
29 Anggalih Bayu Muh. Kamim. Supra Note 11, hlm. 66
30 Rossana Ducato, Preliminary Notes: ECJ, Case C-434/15, Asociacio n Profesional EliteTaxi, 2018, hlm. 4
31 Kadek  Intan  Apsari  Puspa,  Hubungan  Hukum  antara  Perusahaan  Ojek  Online  dengan  Pengemudinya  dalam Perusahaan Go-Jek Indonesia, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No. 1, 2021, hlm. 34-44
terdapat 2 (dua) jenis pekerja yaitu Pekerja Tetap dan Pekerja Tidak Tetap. Begitu pun  apabila  merujuk  pada  ketentuan  mengenai  definisi  pekerja  yang  tercakup dalam  Pasal  1  angka  3  UU  Ketenagakerjaan,  dimana  ketentuan ini pada  dasarnya hanya memberikan definisi pekerja secara umum yaitu, setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Oleh  karenanya,  untuk  mengetahui  lebih  mendalam  siapa  saja  pihak-pihak yang dapat memperoleh ‘ employment status’ , diperlukan rujukan lebih mendalam pada definisi mengenai ‘Hubungan Kerja’ itu sendiri yang diatur dalam Pasal 1 angka 15  UU  Ketenagakerjaan. 32 Berdasarkan  Pasal  1  angka  15  UU  Ketenagakerjaan ditegaskan  bahwa,  “ Hubungan  Kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah ”. Pengertian Hubungan Kerja tersebut didasarkan pada ketentuan yang tercantum  di  dalam  Pasal  1601A  KUHPerdata,  khususnya  mengenai  ‘Perjanjian Perburuhan’. Dari pembedahan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 15 UU  Ketenagakerjaan  dan  Pasal  1601A  KUHPerdata,  dapat  disimpulkan  bahwa Hubungan  Kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja,  yang memenuhi  unsur-unsur  esensial  seperti  unsur  pekerjaan,  unsur  upah  dan  unsur perintah.  Tanpa  adanya  salah  satu  dari  ketiga  unsur  tersebut  maka  tidak  ada Hubungan Kerja. 33
Pemenuhan  unsur-unsur  tersebut  menjadi  sangat  penting  mengingat  hal tersebut  yang  membedakan  dengan  perikatan  yang  timbul  dari  ‘Perjanjian  untuk Melakukan Jasa-Jasa Tertentu’ di dalam Pasal 1601 KUHPerdata. Kedudukan para pihak  yang  sederajat,  eksistensi  upah  yang  tidak  esensial  serta  absennya pelaksanaan pekerjaan dengan instruksi, merupakan ciri-ciri utama dari perikatan yang timbul dari Perjanjian untuk Melakukan Jasa-Jasa Tertentu. 34
Sayangnya,  bagian  Penjelasan  UU  Ketenagakerjaan  tidak  menjelaskan  lebih jauh dan detil mengenai makna dari unsur-unsur Hubungan Kerja tersebut. Tidak adanya  penjelasan  lebih  jauh  mengenai  unsur-unsur  Hubungan  Kerja  tersebut
32 Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Perpustakaan Universitas Semarang, 2008
33 Sonhaji,  Aspek  Hukum  Layanan  Ojek  Online  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 1, 4 November 2018, hlm. 380
34 Ida Susanti, Hubungan Kerja, Diktat Hukum Ketenagakerjaan, Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 1-2
membuat  setiap  pihak  memiliki  penafsirannya  masing-masing. 35 Dari  berbagai penjelasan  yang  telah dipaparkan  oleh ahli  hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia, makna  dari  penjabaran  unsur  perintah,  pekerjaan  dan  upah  adalah  sebagai berikut: 36
Tabel 2: Interpretasi  Unsur-unsur  Hubungan  Kerja  berdasarkan  Doktrin

## Ahli Hukum di Indonesia
Unsur Makna Perintah Tidak  seperti  hubungan  hukum  keperdataan,  unsur  ini  menunjukkan  adanya kedudukan yang tidak setara antara pekerja dengan pemberi kerja. Adanya unsur perintah  menimbulkan  adanya  hubungan  atasan,  yaitu  pemberi  kerja,  yang berwenang  untuk  memberikan  perintah  kepada  pekerja  atau  dengan  kata  lain sebuah strata ‘subordinasi’. Pekerjaan Unsur pekerjaan yang dimaksud dalam hubungan kerja ini adalah objek perjanjian antara  yang  disepakati  antara  pekerja  dengan  pemberi  kerja,  yaitu  berupa  tugas serta  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pekerja  sebagaimana  yang diperintahkan oleh pemberi kerja. Upah Upah  memiliki  makna  sebagai  suatu  kompensasi  pemenuhan  kewajiban  dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja. Upah merupakan hak yang diterima oleh pekerja, yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi  kerja  kepada  pekerja  buruh,  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut suatu perjanjian kerja.

## Interpretasi  Unsur-unsur  Hubungan  Ketenagakerjaan  Pengemudi  Ojol berdasarkan Putusan Pengadilan di Indonesia
Dalam praktiknya, unsur-unsur hubungan kerja yang telah disebutkan di atas dipergunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  oleh  Pengadilan  di  Indonesia,  dalam memutus suatu sengketa yang berkaitan dengan eksistensi hubungan kerja. Salah satunya  adalah  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  841K/Pdt.Sus/2009,  yang membedah  unsur-unsur  hubungan  kerja  terhadap  jenis  pekerjaan  yang  memiliki karakteristik berbeda dengan pekerjaan konvensional pada umumnya. Berdasarkan putusan tersebut diketahui beberapa supir taksi dari salah satu perusahaan taksi di Indonesia ‘ bluebird ’ mengajukan gugatan berkaitan dengan pesangon setelah para supir  taksi  tersebut  diberhentikan  oleh  PT.  Blue  Bird  Group.  Berbeda  dengan Perusahaan transportasi lainnya, para supir taksi di PT. Blue Bird Group memiliki
35 Id., hlm. 380-381
36 Interpretasi  unsur-unsur  dari  suatu  Hubungan  Kerja  yang  berlaku  di  Indonesia  diperoleh  dari  berbagai  literatur, seperti: (i) Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Literasi Nusantara, Batu, 2020; (ii) Endah Pujiastuti, Pengantar Supra Note 32; (iii) Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cayton Publishing, Jakarta,  2003;  (iv)  Sendjun W.  Manalang,  Pokok-pokok  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 1990; (v) Reni Suryani, Analisis Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja, Jurnal Ilmu Hukum Rechtsregel Vol. 1, Agustus 2018
sistem afiliasi yang membuat status pekerja dari para supir taksi tersebut berbeda dengan karakteristik pekerja lainnya. Oleh karenanya, dalam hal ini setiap unsur- unsur  dari  hubungan  kerja  tersebut  diperiksa  oleh  pihak  Pengadilan  untuk mengetahui  apakah  para  supir  taksi  tersebut  berhak memperoleh pesangon  atau tidak.  Setelah  memerika  satu  persatu  unsur  yang  dimaksud,  Mahkamah  Agung berpendapat bahwa salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi sehingga tidak terdapat  hubungan  kerja  di  antara  supir  taksi  dengan  perusahaan  yang  menjadi tergugat. 37
Pertama,  elemen  yang  tidak  terpenuhi  adalah  unsur  ‘upah’,  mengingat pembayaran  yang  diterima  oleh para  supir  taksi  tersebut  adalah persentase  atau komisi dari pembayaran argo oleh penumpang, sehingga bukan merupakan upah yang bersifat tetap. Kedua, selain unsur upah, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa unsur ‘perintah’ tidak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan para supir taksi tersebut  diberikan  kebebasan  untuk  mencari  penumpang  dan  tidak  bergantung pada perintah maupun instruksi dari perusahaan taksi. 38
Lantas  berkaitan  dengan  hubungan  kerja platform  work ,  seperti  Pengemudi Ojol, sampai dengan saat ini belum ada putusan pengadilan yang secara langsung berkaitan dengan status dari Pengemudi Ojol di Indonesia. Oleh karena itu, dengan merujuk  pada  interpretasi  unsur-unsur  hubungan  kerja  yang  telah  dijabarkan  di atas, para ahli masih menganggap bahwa pemenuhan unsur hubungan kerja antara penyedia  jasa  yakni  Pengemudi  Ojol,  dengan  penyelenggara platform seringkali ditafsirkan belum terpenuhi, dengan interpretasi sebagai berikut: 39
Tabel 3: Interpretasi  Unsur-unsur  Hubungan  Kerja  berdasarkan  Putusan

## Pengadilan di Indonesia
Unsur Makna Perintah Unsur perintah ini seringkali ditampik karena para Pengemudi Ojol tersebut dianggap memiliki suatu kebebasan. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh para Pengemudi Ojol ini membuat mereka ini tidak harus mengambil seluruh order yang masuk ke dalam akun mereka. Order yang  diberikan  bukan  merupakan  suatu  perintah  karena  para Pengemudi Ojol tersebut tidak dikekang oleh kewajiban yang mengikat sehingga hanya didasarkan pada inisiatif pekerja itu sendiri. Subordinasi seringkali dianggap tidak ada, karena penyelenggara platform hanya bertugas sebagai perantara dan bukan sebagai atasan yang memberikan perintah.
37 Putusan Mahkamah Agung Nomor 841K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 12 April 2010
38 Id.
39 Oka Halilintarsyah, Supra Note 7, hlm. 68
Pekerjaan Berkaitan dengan unsur pekerjaan, sejak awal para Pengemudi Ojol tersebut berafiliasi dengan  penyelenggara platform ,  pekerjaan  yang  dilaksanakan  oleh  Pengemudi  Ojol untuk  keperluan  transportasi  logistik  tersebut  dianggap  bukan  berasal  dari penyelenggara platform melainkan berasal dari konsumen selaku pengguna platform . Seluruh order yang  muncul  dalam  akun  Pengemudi  Ojol  tersebut,  secara  langsung berasal  permintaan  para  pengguna platform . Platform tersebut  dianggap  hanya membantu mengkoordinasikan antara order request dengan ketersediaan layanan. Upah Upah  yang  diterima  oleh  Pengemudi  Ojol  tersebut  bukan  merupakan  upah  yang bersifat  tetap.  Para  Pengemudi  Ojol  tersebut  dianggap  akan  menerima  pembayaran dari  penumpang,  baik  secara  tunai  maupun  dengan  menggunakan  uang  elektronik dalam platform . Dari pembayaran tersebut, penyelenggara platform akan memperoleh sebagian  dari  pembayaran  tersebut.  Unsur  upah  dinilai  tidak  ada,  layaknya  seperti supir taksi yang menerima persentase dari pembayaran argo oleh penumpang. Oleh karena  itu,  pembayaran  penumpang  yang  dibagi  sesuai  pembagian  yang  disepakati untuk Pengemudi Ojol dan penyelenggara platform tidak dapat digolongkan sebagai upah.

## Status Quo Perlindungan Pengemudi Ojol
Status  hubungan  hukum  antara  Pengemudi  Ojol  dengan  perusahaan penyelenggara platform pada dasarnya telah ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  41/PUU-XVI/2018,  yang  menyatakan  bahwa  kendaraan  motor roda dua tidak dapat dikategorikan sebagai angkutan umum yang beroperasi untuk publik  dikarenakan  tidak  memenuhi  standar  keselamatan  dan  keamanan  untuk penumpang. 40 Dengan  tidak  dikategorikannya  sebagai  kendaraan  umum,  maka penyelenggara platform tersebut  juga  tidak  dapat  dianggap  sebagai  perusahaan penyedia  transportasi yang  memiliki  kedudukan  sebagai  pemberi  kerja  bagi para Pengemudi Ojol yang notabene mengemudikan transportasi motor tersebut. 41
Konsekuensi  logisnya,  status  para  Pengemudi  Ojol  tersebut  pada  akhirnya semakin  diperkuat  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  dengan kedudukannya  yang  hanya  sebatas  ‘mitra’  saja.  Mengingat  Pemerintah  Indonesia, dalam hal  ini  eksekutif,  sudah  tidak dapat  lagi  membuat  peraturan  turunan  yang berkaitan  dengan  hubungan  kerja  terhadap  Pengemudi  Ojol,  maka  pemerintah melalui  kementerian  perhubungan  mengambil  langkah  untuk  menerbitkan Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Perlindungan Keselamatan  Pengguna  Sepeda  Motor  yang  Digunakan  untuk  Kepentingan Masyarakat  (selanjutnya  disebut  sebagai  Permenhub  12/2019).  Sejalan  dengan
40 Putusan Mahkamah Konstitusi No.41/PUU-XVI/2018 tertanggal 28 Juni 2018, hlm. 35
41 Eno Marita Putri Lestari dan Pramukhtiko Suryokencono, Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.41/PUU-XVI/2018, Universitas Muhamadiyah Jember, Fakultas Hukum, 2019
kegiatan  usaha  penyelenggara platform yang  tidak  berkutat  pada  sektor transportasi, melainkan hanya pada sektor teknologi informasi, Pasal 15 Permenhub 12/2019 menegaskan bahwa hubungan antara penyelenggara platform dengan para Pengemudi Ojol tersebut hanya sebatas hubungan kemitraan. Namun, sisi positifnya, walaupun  tidak  secara  khusus  mengatur  hak-hak  seorang  pekerja  terhadap  para Pengemudi  Ojol  di platform tersebut,  pada  dasarnya  Permenhub  12/2019  ini memiliki tujuan untuk melindungi para Pengemudi Ojol tersebut dari kesewenang- wenangan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara platform .  Permenhub  12/2019 menyatakan bahwa penentuan tarif terhadap transportasi tersebut pada dasarnya tidak dapat diatur secara sepihak oleh penyelenggara platform tersebut.
Pasal 11 Permenhub 12/2019 mengatur bahwa formula yang  dipergunakan untuk  menghitung  tarif  transportasi  tersebut  harus  didasarkan  pada  variabel- variabel seperti penyusutan kendaraan; bunga modal; pengemudi; asuransi; pajak kendaraan  bermotor;  bahan  bakar  minyak;  ban;  pemeliharaan  dan  perbaikan; penyusutan telepon seluler; pulsa atau kuota internet; dan profit mitra. Lebih lanjut, dalam melakukan kalkulasi seluruh komponen-komponen yang telah disebutkan di atas,  Pasal  12  Permenhub  12/2019  mengatur  bahwa  penyelenggara platform tersebut wajib terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan seluruh stakeholders terkait, termasuk diantaranya para Pengemudi Ojol tersebut. Apabila hasil kalkulasi akhir terhadap tarif tersebut telah ditetapkan oleh penyelenggara platform , maka penyelenggara platform tersebut  wajib  melakukan  sosialisasi  dan  melakukan pengumuman mengenai tarif tersebut kepada para Pengemudi Ojol.
Guna  mencegah  adanya  kesewenang-wenangan  yang  dilakukan  oleh penyelenggara platform untuk  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pemberhentian ataupun  pemutusan  hubungan  hukum  antara  Pengemudi  Ojol  dengan penyelenggara platform ,  Pasal  14  Permenhub  12/2019  menyediakan  aturan mengenai  mekanisme  yang  mewajibkan  penyelenggara platform untuk  membuat standar  operasional  dan  prosedur  berisikan  jenis  sanksi,  tingkatan  pemberian sanksi,  tahapan  pemberian  sanksi,  dan  pencabutan  sanksi.  Lebih  lanjut  Pasal  16 Permenhub  12/2019  juga  mengatur  bahwa  para  Pengemudi  Ojol  tersebut  harus diberikan  kesempatan  untuk  menindaklanjuti  permasalahan  yang  diakibatkan pelanggaran terhadap  kesewenang-wenangan yang  dilakukan oleh  penyelenggara
platform tersebut yaitu, layanan pengaduan dan penyelesaian masalah Pengemudi Ojol;  pendaftaran  yang  dilakukan  secara  tatap  muka;  kriteria  pengenaan penghentian operasional sementara ( suspend ) dan putus mitra; pemberitahuan atau peringatan  sebelum  penghentian  operasional  sementara  dan  putus  mitra; klarifikasi; hak sanggah; pengaktifan kembali; kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan; dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas dimaksudkan untuk menyediakan access to justice kepada para Pengemudi Ojol tersebut. Bahkan untuk  mendukung  tindaklanjut  hal  tersebut,  Pasal  18  Permenhub  12/2019  juga mewajibkan  agar  penyelenggara platform tersebut  dapat  menyediakan  pusat layanan  pengaduan.  Dengan  demikian  para  Pengemudi  Ojol  tersebut  dapat mengajukan  pengaduan  ataupun complaint apabila  sanksi  yang  diberikan  oleh perusahaan aplikasi tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

## Progresivitas  Putusan  Pengadilan  di  Spanyol  berkaitan  dengan  Interpretasi Unsur-Unsur Hubungan Kerja
Serupa  dengan  di  Indonesia,  para  pengemudi  yang  terafiliasi  dengan perusahaan penyelenggara platform di Spanyol ternyata sama-sama hanya dianggap sebagai Trabajador  Autónomo  Económicamente  Dependiente ( Economically Dependent Self-Employed ), yang tidak sepenuhnya memiliki status pekerja dan tidak memperoleh hak yang sama seperti pekerja pada umumnya. 42
Salah  satu  putusan  yang  menjadi landmark untuk  perkembangan platform workers di Spanyol, adalah putusan Supreme Court , dalam Case Ruling No. 805/2020 tertanggal 25 September 2020. 43 Secara singkat, putusan tersebut pada pokoknya mengikusertakan salah satu penyelenggara platform di Spanyol yakni Glovo , dengan mitra  pengemudi  terafiliasinya.  Gugatan  tersebut  diajukan  secara  individual  oleh salah satu pengemudi yang telah bekerja sejak 3 Maret 2016. Permasalahan bermula sejak mitra pengemudi yang dimaksud sakit dan tidak dapat bekerja kembali pada
42 Daniel Pe rez Del Prado, the Legal Framework of Platform Work in Spain: the New Spanish “Riders’ Law”, Comparative Labor Law & Policy, Illinois College of Law, Dispatch No.36, Spain, July 2021, hlm. 1
43 Spanish  Supreme  Court,  Ruling  Resolution  805/2020,  Glovo  vs  Juan  Molins  Garcia-Atance,  Proceeding  number: 4746/2019, Madrid: 25 September 2020, Factual Background
platform tersebut. Akibatnya, mitra pengemudi tersebut menganggap bahwa Glovo telah  melakukan  pemecatan  dan  menuntut  haknya  sebagai  seorang  pekerja berdasarkan Spanish Law 20/2007 on Statute of The Autonomous Work . 44
Setelah melalui berbagai jenis pemeriksaan terhadap fakta-fakta hukum yang ada  dalam  perkara  tersebut, Supreme  Court memutuskan  untuk  membatalkan putusan  di  tingkat  sebelumnya.  Berbeda  dengan Social  Court  of  Madrid dan High Court of Justice , Supreme Court menyatakan bahwa para penyedia jasa yang terafiliasi dengan Glovo harus dikategorikan sebagai pekerja yang memiliki hubungan kerja. 45
Dibandingkan  dengan  penafsiran  unsur-unsur  hubungan  kerja  di  Indonesia, Supreme Court Spanyol memiliki pandangan yang lebih luas mengenai interpretasi pada unsur-unsur hubungan kerja tersebut, yaitu sebagai berikut:
• Supreme  Court mempertimbangkan  keberadaan  inovasi  teknologi algorithmic management yang membuat unsur subordinasi tidak harus sepenuhnya bersifat mutlak. Keberadaan subordinasi yang tidak benar- benar mutlak tersebut, salah satunya terlihat dari sistem penilaian pada platform itu  sendiri.  Walaupun  penilaian  dari  masing-masing  mitra pengemudi  tersebut  dilakukan  oleh  para  konsumen,  namun  kriteria penilaian  berikut  sanksinya  ditetapkan  sepihak  oleh  penyelenggara platform . 46 Seperti contoh, apabila mitra pengemudi tersebut tidak dapat memenuhi  permintaan  konsumen  pada  saat  periode  waktu  tersebut,
maka rating dan score mereka akan secara otomatis menurun. Akibatnya, jumlah uang yang dapat diperoleh mitra pengemudi tersebut juga akan ikut menurun sesuai dengan penurunan rating dan score mereka. 47
• Supreme  Court benar-benar  melihat  kekayaan  intelektual  ( intellectual property )  yang  dimiliki  oleh  penyelenggara platform sebagai  hal  yang sangat  esensial.  Dengan  adanya  fakta  yang  mewajibkan  para  mitra pengemudi tersebut menggunakan atribut dari brand Glovo , maka para mitra pengemudi tersebut pada dasarnya telah menggunakan salah satu
44 Adrian Toli Signes, Notes on the Spanish Supreme Court Ruling that Considers Riders to be Employees, Comparative Labor Law & Policy, Illinois College of Law, Dispatch No.30, Spain, December 2020, hlm. 1-2
45 Id., hlm. 1-2
46 Spanish Supreme Court, Supra Note 43, SEVENTH Paragraph and TENTH Paragraph
47 Id., FIFTEENTH Paragraph
essential  core dari  kegiatan  usaha Glovo dengan  tujuan  untuk meningkatkan brand awareness produk jasa Glovo di Masyarakat. Oleh karenanya  melalui brand Glovo tersebut,  para  penyedia  jasa  tersebut pada dasarnya bekerja atas nama penyelenggara platform tersebut. 48
• Supreme  Court selanjutnya  turut  mempertimbangkan  mekanisme penentuan bagi hasil yang diperoleh mitra pengemudi dalam kaitannya dengan elemen upah. Penentuan jumlah nominal komisi yang eksklusif dan  sepihak  oleh  penyelenggara platform ,  membuktikan  bahwa commercial  matters dalam  pelaksanaan  pekerjaan  tersebut  ditentukan oleh  menajemen  penyelenggara platform layaknya  pemberi  kerja  dari para mitra pengemudi selaku penyedia jasa tersebut. 49
• Supreme Court juga turut menelaah kegiatan usaha yang dilaksanakan Glovo .  Berbeda  juga  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 41/PUU-XVI/2018,  walaupun  secara  terang-terangan  penyelenggara platform seperti Glovo menyatakan  dirinya  hanya  sebagai  sebagai perusahaan  teknologi  yang  bertugas  sebagai intermediary , Supreme Court memutus  bahwa Glovo telah  salah  mengklasifikasikan  kegiatan usahanya  sendiri.  Merujuk  pada  salah  satu  putusan Court  of  Justice  of European  Union dalam Case  C-434/15 ,  diperoleh  fakta  bahwa  aktivitas yang  dilakukan  para  penyelenggara platform tersebut  tidak  dapat sepenuhnya  diklasifikasikan  sebagai information  society  service . Eksitensi role dari penyelenggara platform sebagai ‘pemberi kerja’ untuk keperluan tarnsportasi logistik pada nyatanya ada dalam setiap bagian pelaksanaan pekerjaan mitra pengemudi tersebut. Hingga pada akhirnya diperoleh  kesimpulan  bahwa  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara platform tersebut  bukan information  society  service melainkan transportation delivery service . 50
48 Id., NINETEENTH Paragraph
49 Id., TWENTIETH Paragraph
50 Spanish Supreme Court, Supra Note 43 SEVENTH Paragraph
Penentuan  Klasifikasi  Pekerja Platform berdasarkan  Kebijakan  Legislatif  di Spanyol yang diadopsi oleh Uni Eropa
Setelah Supreme Court di Spanyol menetapkan putusan yang sangat progresif tersebut,  lembaga  legislatif  Spanyol  kembali  mengukuhkan  posisi  para  mitra pengemudi  tersebut  sebagai  pekerja  yang  memiliki employment  status ,  dengan menerbitkan Spanish  Royal  Decree  Law  9/2021  on  Riders  Law 51 ,  yang  memiliki karakteristik serupa dengan Proposed Directive on Working Conditions in Platform Work yang  tengah  diusulkan  oleh  Uni  Eropa.  Berdasarkan  peraturan-peraturan tersebut,  diatur  mengenai legal  presumptions ,  yang  berfungsi  sebagai  tolok  ukur yang lebih pasti dalam menentukan apakah penyelenggara platform tersebut benar- benar memiliki peran sebagai pemberi kerja bukan hanya sebagai perantara. 52
Dengan  mengadopsi  beberapa  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  produk legislatif Spanyol, Uni Eropa mengajukan proposal Directive untuk melindungi hak- hak pekerja platform dari praktik sewenang-wenang misklasifikasi penyelenggara platform , dengan 2 (dua) bagian utama ( policy area ), yang relevan dengan isu hukum di Indonesia yaitu sebagai berikut: 53
• First Policy  Area:  Presumptions  due  to  Employment  Status

## Misclassification
Berkaitan  dengan  mitigasi  resiko  yang  telah  disiapkan  oleh  Uni  Eropa pada first  policy  area , European  Commission sebagai  salah  satu  organ  Uni  Eropa  telah menyusun kerangka Directive yang dapat menunjang dan mendukung member states di  Uni  Eropa  dalam  melakukan  klasifikasi  terhadap  kedudukan  pekerja platform yang seharusnya memperoleh status pekerja. Ketentuan-ketentuan dari first policy area ini diatur pada Chapter II, mulai dari Article 3 sampai dengan Article 5 proposal Directive.
Berangkat  dari  beragamnya  interpretasi  unsur-unsur  hubungan  kerja  pada masing-masing member states di Uni Eropa, European Commission mencoba untuk mengidentifikasi key  characteristics dari  kegiatan  usaha platform  work ini,  yang
51 Daniel Pe rez Del Prado, Supra Note 42, hlm. 1
52 European Commission, Supra Note 13, hlm. 1
53 Id., hlm. 3
bersifat umum dan diakui di seluruh member states Uni Eropa, melalui ketentuan pemenuhan legal presumptions , yaitu sebagai berikut:
“ a. the remuneration (or its upper limit) is determined by the platform;
b. binding  rules  are  in  place  with  regards  to  appearance,  conduct towards clients or performance of the work;
c. electronic means are in place to supervise and assess performance;
d. restrictions are in place on working time, freedom to turn the Apps off or to use a substitute; and
e. effectively restricting the possibility to build a client base or to perform work for any third party. ”
Dengan disediakannya legal presumptions sebagaimana yang telah disebutkan di  atas,  perbedaan  makna  unsur  hubungan  kerja  yang  ada  pada  masing-masing member states tidak lagi menjadi masalah, mempertimbangkan legal presumptions tersebut  bukan  merupakan  suatu  kesatuan  definisi  yang  utuh  melainkan  hanya sebatas elemen-elemen inti dari karakteristik platform work . Pemahamannya cukup sederhana, apabila 2 (dua) dari 5 (lima) legal presumptions di atas terpenuhi dalam praktik penyelenggaraan platform oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha tersebut akan  dianggap  sebagai  pihak  yang  memiliki  kedudukan  sebagai  ‘pemberi  kerja’. Dengan diklasifikasikannya penyelenggara platform tersebut sebagai pemberi kerja, maka seluruh pekerja platform yang terafiliasi di bawahnya akan dianggap sebagai bagian dari pekerja perusahaan penyelenggara platform tersebut.
• Second Policy Area: Algorithmic Management
Seperti yang telah dinyatakan oleh Supreme Court pada kasus misklasifikasi hubungan  kerja  mitra  pengemudi  Glovo,  eksistensi  dari algorithmic  management menjadi  suatu  elemen  penting  yang  benar-benar  diakui  keberadaannya. 54 Pengakuan  dan  perlindungan  pekerja  terhadap  sistem  kerja algorithmic management ini  menjadi  sangat  esensial  mengingat  hal  tersebut  dapat mengorganisir seluruh aspek ketenagakerjaan mulai dari perekrutan, penyusunan tugas  dan  tanggungjawab,  penilaian,  pemberian  remunerasi  komisi  dan  sanksi bahkan  sampai  pemberhentian  para  penyedia  jasa  layaknya  seorang  pemberi kerja. 55
54 Spanish Supreme Court, Supra Note 43, SEVENTH Paragraph and TENTH Paragraph
55 European Commission, Supra Note 13, hlm. 4
Sejalan  dengan  hasil  pertimbangan  yang  dikemukakan  oleh Supreme  Court Spanyol, European Commission yang berada di bawah Uni Eropa juga mengadopsi ketentuan-ketentuan  yang  pada  pokoknya  memberikan  perlindungan  kepada platform  workers dari  peran algorithmic  management yang  dikelola  oleh penyelenggara platform .  Ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan algorithmic management tersebut diatur pada Article 6 sampai dengan Article 10 pada Chapter III proposal Directive . 56
Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat transparansi atas sistem pengawasan  dan  pengambilan  keputusan  yang  menggunakan algorithmic management tersebut sangatlah minim. Konsekuensinya, platform workers menjadi sangat  kesulitan  untuk  memahami  cara  kerja algorithmic  management ,  terutama pada  saat  mereka  memerlukan  akses  informasi  apabila  terdapat  keputusan algorithmic management yang dianggap semena-mena 57 , seperti yang terjadi pada kasus  pemberhentian  mitra  pengemudi Glovo dalam Case  Ruling No.805/2020 tertanggal 25 September 2020. 58
Untuk  memitigasi  resiko  penyalahgunaan  terhadap  penggunaan algorithmic management yang  mungkin  dilakukan  oleh  penyelenggara platform ,  proposal Directive menyediakan ketentuan yang mewajibkan penyelenggara platform untuk menyediakan  divisi  yang  dijalankan  secara  langsung  oleh  manusia  untuk memberikan  fungsi  pengawasan  ( human  oversight )  terhadap algorithmic management .  Untuk  semakin  meningkatkan working  conditions bagi platform workers ,  proposal Directive juga  mencantumkan  ketentuan  yang  mewajibkan penyelenggara platform untuk  menyediakan  sesi  pemberian  informasi  dan konsultasi  pada  saat  penyusunan  atau  pembaharuan  sistem algorithmic management .  Dengan  demikian,  diharapkan platform  workers dapat  memahami secara  menyeluruh  penerapan  sistem algorithmic  management sekaligus memperoleh  akses  apabila  terdapat  permasalahan  yang  berpotensi  menjadi sengketa melalui fungsi human oversight yang disebutkan di atas. 59
56 Id., hlm. 16-17
57 Marketa Pape, Improving the Working Conditions of Platform Workers, European Parliament Parliamentary Research Service (EPRS), October 2022, hlm. 8
58 Spanish Supreme Court, Supra Note 43, Factual Background
59 European Commission, Supra Note 13, hlm. 16-17

## Penutup
Kemajuan teknologi pada dasarnya ibarat mata uang dua sisi yang tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak  dapat  dimitigasi.  Salah  satunya  adalah  aspek platform  industry yang menimbulkan  permasalahan  pada  aspek  hukum  ketenagakerjaan.  Perkembangan hukum  dalam  hukum  ketenagakerjaan  yang  cukup  lambat  dalam  mengejar perkembangan teknologi, menyebabkan salah satu stakeholders di dalamnya banyak menanggung  risiko  kerugian.  Pengemudi  Ojol  yang  seharusnya  dianggap  sebagai bagian dari pekerja di bawah penyelenggara platform seringkali terpaksa dianggap hanya sebagai “mitra” yang tidak mempunyai status hubungan kerja.
Dengan tidak diakuinya hubungan kerja tersebut, maka konsekuensi logisnya, pihak Pengemudi Ojol tidak dapat menerima hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan, baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemerintah  maupun  pemberi  kerja.  Penyelenggara platform berusaha memanfaatkan  celah  hukum  untuk  menghindari  kewajiban  pemberi  kerja  hanya dengan  mengatasnamakan  pekerjaan  yang  fleksibel  dan  memberikan  kebebasan kepada Pengemudi Ojol.
Berbeda  dengan  perkembangan  hukum  di  Spanyol  dan  Uni  Eropa, perkembangan  hukum  di  Indonesia  dirasakan  terlalu  stagnan.  Nampaknya pengambilan keputusan di Indonesia belum menggali secara mendalam makna dari unsur-unsur  Hubungan  Kerja.  Fakta  hukum  mengenai  praktik  penyalahgunaan status di Indonesia menunjukkan bahwa seluruh unsur Hubungan Kerja baik unsur subordinasi,  unsur  upah,  maupun  unsur  pekerjaan  pada  dasarnya  seharusnya terpenuhi. Hanya saja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, interpretasi unsur- unsur  hubungan  kerja  Indonesia  masih  sangat  sempit.  Tidak terpenuhinya  unsur upah  hanya  dilihat  dari  sistem  pembayarannya  yang  menggunakan  persentase komisi.  Begitu  pula  dengan  tidak  terpenuhinya  unsur  subordinasi,  karena  hanya didasarkan  pada  'fleksibilitas'  yang  dimiliki  oleh  pemberi  layanan  tersebut. Penafsiran  terhadap  unsur-unsur  tersebut  cenderung  masih  bersifat  subordinasi mutlak. Berkaitan dengan unsur pekerjaan, order yang diberikan kepada Pengemudi
Ojol  juga  dianggap  bukan  datang  dari  penyelenggara platform melainkan  dari penumpang.
Indonesia  perlu  melakukan  pembenahan  terlebih  dahulu  terhadap interpretasi  terhadap  unsur-unsur  hubungan  kerja  sebagaimana  dimaksud.  UU Ketenagakerjaan  yang  menjadi  payung  hukum  terhadap  perlindungan  hak-hak pekerja  di  Indonesia, perlu terlebih  dahulu diamandemen  dan  dilengkapi  dengan ketentuan-ketentuan yang menjelaskan definisi serta batasan ruang lingkup unsur- unsur Hubungan Kerja dengan mengadopsi interpretasi dari Supreme Court Spanyol, sebagai berikut:
Tabel 4: Ruang  Lingkup  Interpretasi  Unsur-unsur  Hubungan  Kerja  di Indonesia yang dapat diadopsi berdasarkan Praktik di Spanyol
Unsur Perluasan Makna Perintah Pemaknaan  unsur  perintah  di  Indonesia  tidak  lagi  dapat  hanya  menggunakan pendekatan  subordinasi  yang  bersifat  mutlak.  Kemajuan  teknologi  harus  membuat Indonesia melek bahwa sistem algorithmic management ( artificial intelligence ) dapat berperan mengambil alih  peran seorang majikan yang memberikan perintah kepada Pengemudi Ojol.
Pekerjaan Pemaknaan  unsur  pekerjaan  tidak  hanya  dapat  bergantung  pada  jenis  ataupun substansi  yang  tercantum  di  dalam  perjanjian  di  antara  penyedia  jasa  dengan penyelenggara platform . Pelaksanaan jasa yang dilakukan oleh platform workers , dalam hal ini seperti Pengemudi Ojol, pada dasarnya merupakan tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh pihak penyelenggara platform .
Upah Pemaknaan  unsur  upah  tersebut  harus  dilihat  secara  lebih  luas  dengan memperhatikan, pihak yang menentukan metode pemberian remunerasi, variabel yang tercakup di dalam remunerasi, penentuan nilai nominal remunerasi, sumber perolehan remunerasi dan lain sebagainya. Dengan demikian, sistem pemberian  berupa komisi yang seringkali diterapkan kepada Pengemudi Ojol tidak menjadi halangan untuk tetap mengklasifikasikannya sebagai upah, sehingga unsur upah tetap terpenuhi.
Setelah  dilakukan  perubahan  terhadap  ketentuan-ketentuan  sebagaimana yang disebutkan di atas, maka melalui definisi dan ruang lingkup unsur hubungan kerja yang telah diperluas dan diperjelas, UU Ketenagakerjaan dapat memberikan ruang agar platform workers , seperti Pengemudi Ojol, dapat diklasifikasikan sebagai pekerja.  Namun  perluasan  makna  dari  unsur-unsur  hubungan  kerja  belum  dapat menyelesaikan  semua  permasalahan  ini.  Perluasan  makna  tersebut  hanya dimaksudkan sebagai gerbang pertama, agar peraturan-peraturan yang hierarkinya berada  di  bawah  Undang-Undang,  dapat  mengatur  masing-masing  jenis  pekerja atypical melalui peraturan khusus tersendiri. Oleh karenanya, khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pada industri platform services , Indonesia
harus  menyusun  Peraturan  Pemerintah  yang  notabene  di  bawah  level  Undang- Undang, dengan ketentuan sebagai berikut:
• Pengadopsian First  Policy  Area dalam  Proposal Directive dengan mencantumkan kriteria-kriteria legal presumptions yang telah disebutkan di atas. Legal  presumptions di  atas  harus  dipenuhi,  disadari  dan  diakui  oleh penyelenggara platform tersebut  baik  pada  saat  penyelenggara platform mendirikan  kegiatan  usahanya,  maupun  pada  saat  penyelenggara platform tersebut melakukan diversifikasi usaha yang membuat perannya beralih dari intermediary menjadi  majikan.  Apabila  sewaktu-waktu  penyelenggara platform diketahui  tidak  mengkategorikan  dirinya  sebagai  majikan,  padahal telah memenuhi setidaknya 2 (dua) legal presumptions tersebut, maka intitusi yang berwenang di Indonesia akan memberikan sanksi kepada penyelenggara platform ,  seperti  peringatan,  pembekuan,  sampai  pencabutan  izin  usaha. Dalam  hal  ini,  pelibatan  Kementerian  Perhubungan  sangat  diperlukan mengingat  sampai  dengan  saat  ini,  hukum  positif  yang  secara  eksplisit mengatur  hubungan  hukum  antara  Pengemudi  Ojol  dengan  penyelenggara platform tersebut  hanya  terdapat  di  dalam  Permenhub  12/2019,  yang notabene  merupakan  produk  hukum  dari  Kementerian  Perhubungan  itu sendiri.  Sedangkan  di  satu  sisi,  penafsiran  terhadap  unsur-unsur  hubungan ketenagakerjaan  merupakan  ranah  dari  Kementerian  Ketenagakerjaan.  Di samping itu, pengawasan dari pemenuhan hak-hak pekerja juga merupakan kewenangan  dari  Kementerian  Ketenagakerjaan.  Oleh  karenanya,  kerjasama serta  koordinasi  dari  kedua  kementerian  tersebut  harus  sangat dipertimbangkan dalam pengawasan dan tindak lanjut pemenuhan First Policy Area dalam  Proposal Directive .  Dalam  hal  ini,  pembentukan  Peraturan Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan dapat  menjadi  salah  satu  opsi  untuk  menjaga  harmonisasi  koridor kewenangan dari masing-masing kementerian.
• Pengadopsian Second Policy Area dalam Proposal Directive , dengan mengakui keberadaan algorithmic  management yang  dapat  berfungsi  dan  berperan sebagai majikan.  Guna mendukung adanya demokrasi ketenagakerjaan yang dapat  memberikan  keadilan  bagi  peran algorithmic  management tersebut,
Peraturan Pemerintah juga perlu mengatur transparasi penerapan algorithmic management kepada pekerja. Perlindungan terhadap algorithmic management ini  akan  menjadi  lebih  protektif  apabila  turut  dikombinasikan  dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Permenhub 12/2019.
Akan  tetapi,  tetap  perlu  dicatat  bahwa  walaupun  usulan  peraturan  dan ketentuan di atas dapat memberikan perlindungan lebih kepada para Pengemudi Ojol  untuk  memperoleh  hak-hak  fundamental  pekerja,  apabila  tidak  dikaji  lebih lanjut  oleh  Pemerintah  dan  seluruh stakeholders terkait,  usulan  yang  dimaksud dapat menimbulkan permasalahan hukum lainnya yang lebih merugikan.
Model bisnis gig economy ini tidak dirancang untuk memberikan penghasilan yang setara atau stabil kepada Pengemudi Ojol seperti pekerja konvensional pada umumnya,  sehingga  memungkinkan  para  Pengemudi  Ojol  tersebut  tidak  hanya terikat  pada  1  (satu)  jenis platform. Dampaknya,  apabila  diklasifikasikan  sebagai pekerja pada 1 (satu) platform , fleksibilitas kepada Pengemudi Ojol dapat menjadi hilang  dan  membuat  Pengemudi  Ojol  tidak  dapat  bekerja  pada platform sejenis lainnya. Selain itu, banyak jumlah Pengemudi Ojol yang menjadikan pekerjaan ini bukan sebagai ‘ main work’ , melainkan hanya sebatas pekerjaan sampingan dengan jam kerja dan kewajiban lainnya yang kurang dari ketentuan UU Ketenagakerjaan. Apabila  seluruh  Pengemudi  Ojol  diklasifikasikan  sebagai  pekerja,  penyelenggara platform juga  dapat  terbebani burden  cost yang  cukup  tinggi  hingga  berpotensi membuat pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan dari model bisnis gig economy ini  menjadi  lesu  bahkan  mati.  Oleh  karenanya,  penting  untuk  tetap memantau  perkembangan  penyusunan  kebijakan  yang  ada  di  Spanyol,  Uni  Eropa dan negara lainnya, agar dapat dijadikan bahan studi untuk membentuk reformasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang dapat mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat secara adil dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Arifuddin  Muda  Harahap,  Pengantar Hukum  Ketenagakerjaan,  Literasi  Nusantara, Batu, 2020.
Endah  Pujiastuti,  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan,  Perpustakaan  Universitas Semarang, 2008.
Ida  Susanti,  Hubungan  Kerja,  Diktat  Hukum  Ketenagakerjaan,  Universitas  Katolik Parahyangan.
Lalu  Husni,  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Cayton  Publishing, Jakarta, 2003.
Sendjun W.  Manalang,  Pokok-pokok  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984.
Laporan:
European Comission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council  on  Improving  Working  Conditions  in  Platform  Work,  Explanatory Memorandum, Brussels, December 2021.
Grendi  Hendrastomo  dkk.  Dilema  Sosial  Ojek  Online  (GOJEK),  Universitas  Negeri Yogyakarta,  Fakultas  Ilmu  Sosial,  Jurusan  Pendidikan  Sosiologi,  Laporan Penelitian, Yogyakarta, 2016.
Hafitz  Maulana,  Gojek-Grab  Perang  Tarif;  Pengemudi  Mati  di  Tengah-Tengah,  Tim Riset tirto.id, 29 November 2018.
Marketa  Pape,  Improving  the  Working  Conditions  of  Platform  Workers,  European Parliament Parliamentary Research Service (EPRS), October 2022.
Ralf Michaels, The Functional Method of Comparative Law, Chapter 10, Research Paper No.87, Duke Law School, Duke University, November 2015.
Trade  Union  Rights  Centre.,  Ekonomi  Informal  di  Indonesia:  Tinjauan  Kritis Kebijakan Ketenagakerjaan, TURC Jakarta, 2020.
Ursula  Huws,  A  review  on  the  future  of  work:  Online  labour  exchanges,  or “crowdsourcing”:  Implications  for  occupational  health  and  safety,  EU-OSHA Discussion Paper, 2015.
Jurnal:
Adrian Toli Signes, Notes on the Spanish Supreme Court Ruling that Considers Riders to  be  Employees,  Comparative  Labor  Law  &  Policy,  Illinois  College  of  Law, Dispatch No.30, Spain, December 2020.
Alex Kirven, Whose Gig Is It Anyway: Technological Change, Workplace Control and Supervision, and Workers’ Rights in the Gig Economy, University of Colorado Law Review, Vol. 89, 2018.
Anggalih  Bayu  Muh.  Kamim,  Gojek  dan  Kerja  Digital:  Kerentanan  dan  Ilusi Kesejahteraan  yang  Dialami  Oleh  Mitra  Pengemudi  Dalam  Kerja  Berbasis Platform Digital, Universitas Gadjah Mada, FISIPOL, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 8 No.1, 2019.
Daniel  Pérez  Del  Prado,  the  Legal  Framework  of  Platform  Work  in  Spain:  the  New Spanish “Riders’ Law”, Comparative Labor Law & Policy, Illinois College of Law, Dispatch No.36, Spain, July 2021.
Eno  Marita  Putri  Lestari  dan  Pramukhtiko  Suryokencono,  Perlindungan  Hukum Pengemudi  Ojek  Online  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.41/PUU- XVI/2018, Universitas Muhamadiyah Jember, Fakultas Hukum, 2019.
Eva Marsusanti dkk. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Driver Gojek, Jurnal Swabumi Vol.6 No.2, September 2018.
Kadek Intan Apsari Puspa, Hubungan Hukum antara Perusahaan Ojek Online dengan Pengemudinya dalam Perusahaan Go-Jek Indonesia, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No. 1, 2021.
Laureen Snider, Enabling Exploitation: Law in the Gig Economy, Critical Criminology, Vol. 26, 2018.
Luka  Bulian,  The  Gig  is  Up:  Who  does  the  Gig  Economy  actually  Benefit?, Interdisciplinary Description of Complex Systems, Vol. 19, 2021.
Oka Halilintarsyah, Ojek Online, Pekerja atau Mitra?, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 02, 2021.
Pande Putu Tara Anggita Indyaswari dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Analisis Mengenai Hubungan Supir Go-Jek Dengan PT. Gojek Indonesia, Jurnal Kertha Vol.03 No.01, Januari 2015.
Randi,  Buruh  Vs  Perusahaan  (Studi  Kasus  Konflik  Buruh/Pekerja  Driver  Go-Jek dengan PT Go-Jek Indonesia), Social Work Jurnal, Vol.7 No. 2, 2017.
Reni  Suryani,  Analisis  Pelaksanaan  Hak  Tenaga  Kerja,  Jurnal  Ilmu  Hukum Rechtsregel Vol. 1, Agustus 2018.
Ruslan  Haerani,  Perjanjian  Kemitraan  antara  PT  Gojek  Indonesia  dengan  Driver Transportasi Berbasis Teknologi di Pulau Lombok, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, 2 Juli 2021.
Rossana  Ducato,  Preliminary  Notes:  ECJ,  Case  C-434/15,  Asociación  Profesional EliteTaxi, 2018.
Shelma Widya Utami dan Dwi Harsono, Tata Kelola Kemitraan antara PT Goto Gojek Tokopedia, Tbk. dengan Mitra Pengemudi dan Mitra Usaha Gofood di Serang Banten, Journal of Public Policy and Administration Research Vol.8 No.6, 2023. Sonhaji, Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Administrative  Law  &  Governance Journal, Vol. 1, 4 November 2018.
Tanel  Kerikmäe  dan  Aleksi  Kajander,  Gig  economy  workers  in  the  European  Union: towards  changing  their  legal  classification.  Revista  CIDOB  d’Afers Internacionals, No. Issue 131, September 2022.

## Legislasi dan Putusan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, yang terakhir kali diamandemen  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Perlindungan Keselamatan  Pengguna  Sepeda  Motor  yang  Digunakan  untuk  Kepentingan Masyarakat.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 841K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 12 April 2010. Putusan Mahkamah Konstitusi No.41/PUU-XVI/2018 tertanggal 28 Juni 2018. Spanish Law 20/2007 on Statute of The Autonomous Work. Spanish Royal Decree Law 9/2021 on Riders Law.
Spanish  Supreme  Court,  Ruling  Resolution  805/2020,  Glovo  vs  Juan  Molins  Garcia- Atance, Proceeding number: 4746/2019, Madrid: 25 September 2020. Accessible from: https://www.ilawnetwork.com/wp-
content/uploads/2021/03/STS_2924_2020-en.pdf.
European Union Proposed Directive on Working Conditions in Platform Work European  Court  of  Justice.  Case  C-434/15,  Asociación  Profesional  Élite  Taxi  v  Uber
Systems Spain SL, ECLI:EU:C:2017:981. Accessible from:
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-434/15.
Situs Daring: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press- room/20240419IPR20584/parliament-adopts-platform-work-directive https://www.gojek.com/en-id/app/kilat-contract https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/ https://feb.ui.ac.id/2021/10/22/riset-ld-feb-ui-kontribusi-ekosistem-gojek- kepada-pdb-indonesia-diperkirakan-meningkat-60-di-akhir-2021/
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6337940/pengamat-usul- jumlah-driver-ojol-dibatasi-pegawai-swasta-bumn--pns-dilarang
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230416091542-37-430302/krisis-ojol- menghantam-grab-gojek-ini-curhatan-para-driver