## ANALISIS ATAS PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN TERUTANG YANG DILAKUKAN “OPQ”
Sobo Sitorus, Haekal Pratama Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia sobo@stpi-pajak.ac.id , haekalpratamaa24@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine whether the calculation of taxable income as a basis for determining  the  amount  of  income  tax  payable  of  a  company  is  in  accordance  with  the provisions  of  the  tax  laws.  What  problems  or  titles  faced  by  companies  as  taxpayers  in calculating taxable income. What efforts the company made in overcoming these obstacles. By  using  descriptive  analytical  research  methods  and  interviews  with  relevant  sources  and literature  studies,  the  results  show  that  the  calculation  of  taxable  income  made  by  the company is not fully in accordance with the provisions of tax regulations. Constraints faced are errors in interpreting the costs that can be charged as a deduction from gross income in order to obtain the amount of taxable income.
Keywords : Taxable income, Fiscal Financial Report.

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  Nasional  adalah  kegiatan  yang  berlangsung  terus  menerus  dan berkesinambungan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  baik  materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah  pembiayaan  pembangunan.  Salah  satu  usaha  mewujudkan  kemandirian  suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  rata-  rata  penerimaan  pajak  85,4%  dari  Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran  dan  pajak  berfungsi  juga  sebagai  alat  mengatur  kebijakan  pemerintah  dalam bidang sosial dan ekonomi.
Untuk  membiayai  pembangunan,  Indonesia  mengandalkan  pendapatan  dari  berbagai sumber  pendapatan  negara.  Pajak  memang  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  yang punya sumbangsih besar. Beberapa sumber pendapatan negara juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan  bahwa  pendapatan  negara  adalah  semua  penerimaan  yang  berasal  dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada beberapa macam, salah satunya  adalah  pajak  penghasilan  badan  (PPh  badan),  yaitu  pajak  penghasilan  yang dikenakan  kepada  sebuah  badan  usaha  atas  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## II. KAJIAN TEORI
Secara  umum  sistem  pemungutan  pajak  dibagi  menjadi  dua,  yaitu:  (1) Official Assesment  System, merupakan  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif dan kemudian membayar pajak yang terutang  sesuai  dengan  besarnya  ketetapan  pajak  yang  ditetapkan  oleh  fiskus;  (2) Self Assesment  System, merupakan  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan wewenang,  kepercayaan,  dan  tanggung  jawab  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung, memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar oleh  Wajib  Pajak.  Dalam  sistem  ini  Wajib  Pajak  bersifat  aktif  untuk  menghitung, memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan arahan, penyuluhan, pembinaan, pelayanan, dan  pengawasan  kepada  Wajib  Pajak  agar  dapat  memenuhi  kewajiban  sebagaimana mestinya.
1. Penghasilan  Kena  Pajak, Dalam  penjelasan  Pasal  16  UU  PPh  diterangkan  bahwa Penghasilan  Kena  Pajak  merupakan  dasar  penghitungan  untuk  menentukan besarnya Pajak. Penghasilan yang terutang. Secara umum, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib  Pajak dalam  negeri dan  bentuk  usaha  tetap ditentukan  berdasarkan penghasilan  bruto  dikurangi  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara penghasilan. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan sesuai dengan Pasal 4  ayat  (1)  UU  PPh,  tidak  termasuk  penghasilan  yang  dikenakan  PPh  bersifat  final sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  dan  penghasilan  yang  dikecualikan  dari objek pajak. Biaya atau pengeluaran dalam perpajakan dibedakan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh. Apabila penghasilan bruto  setelah  pengurangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didapat  kerugian, kerugian  tersebut  dikompensasikan  dengan  penghasilan  mulai tahun  pajak  berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
2. Pajak  Penghasilan  Badan, pada  Pasal  1  dalam  Undang-undang  Pajak  Penghasilan (UU PPh), Pajak Penghasilan merupakan Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sehingga, Pajak  Penghasilan  Badan  (PPh  Badan)  merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  oleh  suatu  badan  usaha  seperti  yang dimaksud dalam UU KUP.
3. Subjek  Pajak  Penghasilan  Badan, Wajib  Pajak  Badan  dalam  negeri,  yaitu  badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia. Namun badan  tersebut  menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan  melalui  BUT  di Indonesia,  dan/atau  badan  yang  tidak  didirikan  dan  tidak  berkedudukan  di  Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.
4. Objek  Pajak  Penghasilan  Badan, yang  menjadi  objek  PPh  Badan  adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang telah diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
5. Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan, Wajib mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dan apabila Wajib Pajak Badan melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) atau ekspor BKP yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka Wajib Pajak Badan tersebut wajib dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Wajib untuk menyelenggarakan pembukuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas  dan  Wajib  Pajak  Badan  di  Indonesia,  wajib  menyelenggarakan  pembukuan. Pembukuan menurut UU nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,  adalah  proses  pencatatan  yang  dilakukan  secara  teratur  untuk mendapatkan  data  dan  informasi  keuangan.  Informasi  keuangan  tersebut  meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang PPN,  yang  dikenakan  PPN  dengan  tarif  0%  dan  yang  dikenakan  PPnBM,  serta  yang ditutup dengan menyusun laporan.
6. Tarif Pajak Penghasilan, Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif Pajak Penghasilan merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan atau dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak yang terutang.
Tarif  Pajak  Penghasilan  berdasarkan  Pasal  17  UU  PPh  digunakan  untuk  menghitung besarnya jumlah PPh terutang pada akhir tahun pajak atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi  dan  Wajib  Pajak  badan  baik  yang  diterima  atau  diperoleh  baik  dari  Indonesia maupun  dari  luar  Indonesia  setelah  dikurangi  kompensasi  kerugian  disebut  juga Penghasilan Kena Pajak. Setelah mengetahui Penghasilan Kena Pajak maka dapat dihitung langsung  berapa  jumlah  PPh terutang Wajib  Pajak  orang  pribadi  dan  Wajib Pajak  badan pada akhir tahun pajak dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh. Tarif pajak atas Pajak Penghasilan yang dikenakan atas Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) UU PPh adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).  Akan  tetapi  tarif  pajak  tersebut  diubah  menjadi  25%  (dua  puluh  lima  persen) berlaku mulai Tahun Pajak 2010. Berdasarkan Pasal 31E UU PPh Wajib Pajak badan dalam negeri  dengan  peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp.  50.000.000.000  (lima  puluh  miliyar rupiah) mendapat fasillitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas  Penghasilan  Kena  Pajak  dari  bagian  peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp. 4.800.000.000 (empat miliyar delapan ratus juta rupiah).

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  PT.  OPQ  selanjutnya  disebut  sebagai  Perusahaan,  yang beralamat di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Indonesia. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  (PKL)  dilakukan  selama  kurang  lebih  2  (dua)  bulan,  dimulai  sejak  tanggal  09 November  2018  sampai  dengan  08  Januari  2019.  PT.  OPQ  (selanjutnya  disebut “Perusahaan”) didirikan berdasarkan  pada  akta Notaris Hizmelina,  SH., No.  2 tanggal  07 Febuari  2000  di  Jakarta,  dan  telah  mendapatkan  persetujuan  Menteri  Kehakiman  dan Perundang-  Undangan  Republik  Indonesia  tanggal  15  Maret  2000  No.  C- 11261.HT.01.01.  TH.2000  serta  telah  diumumkan  dalam  Tambahan  Berita-Negara Republik  Indonesia  tanggal  02  Juni  2000  No.  4.  Pada  saat  awal  berdirinya  Perusahaan, struktur modal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan  akta,  akta  No.  2 tanggal 03  September  2004  diperbaharui dari akta  No.  197  tanggal  15  Agustus  2008  oleh  Notaris  Yuliantara,  SH.,  tentang  perubahan anggaran  dasar  PT.  OPQ.  Selanjutnya  akta  No.  31  tanggal  28  Januari  2011  yang  telah didaftarkan ke dalam Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan. Perubahan  terakhir  akta  dituangkan  di  dalam  akta  No.  40  tanggal  20  Maret  2012  oleh Notaris  Agus  Madjid,  SH.,  perubahan  terakhir  akta  ini  bertujuan  untuk  melakukan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai data dan fakta yang diperoleh dari perusahaan, laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2017 disusun sendiri oleh perusahaan dan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Perusahaan sebagai salah satu Wajib Pajak badan berkewajiban untuk menghitung Penghasilan  Kena  Pajak  sebagai  dasar  penentuan  besarnya  Pajak  Penghasilan  terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai dasar hukum yang berlaku tahun 2017.
Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  mengatur  bahwa  sarana untuk  melaksanakan  kewajiban  Wajib  Pajak  adalah  Surat  Pemberitahuan.  Surat Pemberitahuan  (SPT)  adalah  surat  yang  oleh  Wajib  Pajak  digunakan  untuk  melaporkan penghitungan  dan/atau  pembayaran  pajak,  objek  pajak  dan/atau  bukan  objek  pajak, dan/atau harta  dan  kewajiban sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan. Dalam rangka penghitungan laba rugi serta pencatatan harta dan kewajiban Pasal 28 ayat (1) UU KUP menentukan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan  usaha  dan  pekerjaan  bebas  dan  Wajib  Pajak  badan  di  Indonesia  wajib menyelenggarakan pembukuan.
Menurut  Pasal  28  ayat  (7)  UU  KUP  mengatur  bahwa,  pembukuan  sekurang- kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta  penjualan  dan  pembelian  sehingga  dapat  dihitung  besarnya  pajak  yang  terutang. Dengan kata lain pembukuan sekurang-kurangnya mengenai laporan keuangan.
Laporan  keuangan  merupakan  produk  akhir  dari  pembukuan  yang  diselenggarakan  oleh perusahaan berupa laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba  rugi.  Laporan  keuangan  dibuat  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  aktivitas operasional perusahaan dalam satu periode akuntansi sehingga memudahkan bagi pihak- pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Laba  atau  rugi  yang  disajikan  oleh  perusahaan  dalam  laporan  laba  rugi  belum  dapat dipergunakan  sepenuhnya  untuk  menentukan  besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak,  tetapi harus terlebih dahulu dilakukan penyesuaian- penyesuaian atau rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Data  penelitian  berdasarkan  Laporan  Keuangan  tahun  2017  dan  SPT  PPh  Badan tahun 2017. Sedangkan fakta yang ada yaitu: (1) Perusahaan kekurangan staf/karyawan yang  ahli  dalam  bidang  pajak.  Perusahaan  hanya  memiliki  dua  orang  karyawan  untuk menangani  masalah  pajak  di  perusahaan  tersebut,  banyak  keluhan  yang  saya  dapatkan karena  dengan  perusahaan  sebesar  ini  dan  kegiatan  atau  transaksi  yang  begitu  banyak setiap  harinya  tidak  terlalu  efesien  untuk  dikelola  atau  ditangani  dengan  hanya  dua staf/karyawan.  Staf/karyawan  di  PT.  OPQ  salah  satunya  dengan  pendidikan  terakhir  S1 Akuntansi  dan  satu  orang  lagi  dengan  pendidikan  terakhir  S1  Ekonomi;  (2)  Perusahaan belum  sepenuhnya  memahami  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  perpajakan termasuk kurang tanggap terhadap peraturan – peraturan yang selalu berubah di bidang perpajakan Indonesia. Perusahaan kurang memahami bahwa ketentuan fiskal berbeda dari ketentuan akuntansi sehingga dalam penghitungan laba/rugi fiskal, kadangkala Wajib Pajak menerapkan  ketentuan  akuntansi  yang  belum  tentu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang – undangan perpajakan; (3) Perusahaan kesulitan menentukan besarnya biaya- biaya  yang  dapat  dibebankan  sebagai  pengurang  penghasilan  bruto  guna  memperoleh besarnya Penghasilan Kena Pajak karena perusahaan menggabungkan biaya – biaya untuk memperoleh  penghasilan  jasa  persewaan  atas  tanah  dan  bangunan  yang  di  sewakan perusahaan  tersebut  kepada  pihak  lain  yang  merupakan  penghasilan  yang  pengenaan pajaknya  bersifat  final  dengan  penghasilan  jasa  pengelolaan  gedung  yang  pengenaan pajaknya berdasarkan tarif normal yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (2a) yaitu sebesar 25%.
Dalam  penjelasan  Pasal  16  UU  PPh  diterangkan  bahwa  Penghasilan  Kena  Pajak merupakan dasar penghitungan  untuk  menentukan besarnya  Pajak  Penghasilan yang terutang.
Secara umum, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha  tetap  ditentukan  berdasarkan  penghasilan  bruto  dikurangi  biaya  untuk mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan.  Penghasilan  bruto  yang  dimaksud adalah  penghasilan  sesuai dengan  Pasal 4 ayat  (1) UU  PPh,  tidak termasuk  penghasilan yang  dikenakan  PPh  bersifat  final  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Biaya atau pengeluaran dalam perpajakan dibedakan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat  kerugian,  kerugian  tersebut  dikompensasikan  dengan  penghasilan  mulai  tahun
pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
Dalam  penghitungan  laba/rugi  komersial  dan  laba/rugi  fiskal  di  atas,  penulis  akan melakukan penyesuaian atas koreksi fiskal yang akan dilakukan penulis adalah melakukan analisis sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan di lapangan pada saat melakukan riset serta wawancara terhadap pihak perusahaan tentang data yang diperoleh serta akan disesuaikan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  perpajakan  sebagai berikut:
Dari  hasil  persewaan  atas  tanah  dan  bangunan  ini  perusahaan  mendapatkan penghasilan sebesar Rp.468.000.000 per tahun. Penghasilan dari persewaan ini terdiri atas penghasilan  sewa  ruangan  dan  sewa  lahan  parkir  yang  dimiliki  oleh  perusahaan. Berdasarkan  analisis  penulis  penghasilan  persewaan  atas  tanah  dan  bangunan  tersebut termasuk ke dalam kelompok penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final sesuai dengan  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  d  UU  PPh.  Penghasilan  yang  pengenaan  PPhnya  bersifat final,  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  tidak  digabungkan lagi dengan penghasilan lainnya yang akan dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh. Berdasarkan  Pasal  10  ayat  (6)  UU  PPh  dijelaskan bahwa“Persediaan dan  pemakaian persediaan  untuk  perhitungan  harga  pokok  dinilai  berdasarkan  harga  perolehan  yang dilakukan  secara  rata-rata  atau  dengan  cara  mendahulukan  persediaan  yang  diperoleh pertama,  dan  berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)  UU  PPh  dijelaskan  bahwa “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan  penghasilan  bruto  dikurangi  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan memelihara  penghasilan,  termasuk  biaya  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung berkaitan dengan kegiatan usaha”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  penulis  terhadap  pihak  perusahaan, perusahaan mengoreksi fiskal positif semua beban penjualan sebesar Rp. 2.325.724.995. Beban  penjualan  tersebut  dipakai  perusahaan  untuk  kepentingan  usaha  yang  berkaitan dengan pembelian bahan, dan berkenaan dengan pekerjaan jasa termasuk upah, gaji, dan lain- lain.  Sesuai  dengan  Pasal  6  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  “besarnya  Penghasilan  Kena Pajak  bagi  Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan  bentuk  usaha  tetap,  ditentukan  berdasarkan penghasilan  bruto  dikurangi  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang  dilakukan  penulis  terhadap  pihak perusahaan, koreksi fiskal positif yang dilakukan perusahaan kurang tepat, karena ternyata setelah  diteliti  jumlah  sebesar  Rp.41.042.824,  merupakan  biaya  atas  perawatan  dan pemeliharaan  kendaraan  sedan  yang  dipakai  oleh  direksi.  Pada  dasarnya  biaya  tersebut dapat dibebankan hal tersebut dapat dilihat pada KEP-220/PJ/2002, dijelaskan bahwa atas biaya perolehan pembelian atau perbaikan besar/rutin kendaraan sedan atau yang sejenis yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan  untuk  pegawai tertentu karena  jabatan  atau pekerjaannya,  dapat  dibebankan  sebagai  biaya  perusahaan  sebesar  50%  (lima  puluh persen)  dari  jumlah  biaya  perolehan  atau  pembelian  atau  perbaikan  besar/rutin  melalui penyusutan  aktiva  tetap  kelompok  II  sebagaimana  dimaksud  dalam  Keputusan  Menteri Keuangan Nomor. 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  penulis  terhadap  pihak  perusahaan, perusahaan  mengoreksi  fiskal  positif  semua  biaya  sumbangan  sebesar  Rp.65.000.000. sesuai  dengan  Pasal  9  ayat (1)  huruf  g  UU  PPh,  dijelaskan  bahwa  “untuk  menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan oleh harta yang telah dihibahkan, bantuan atau sumbangan, harta warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf i, dan huruf m  serta  zakat  yang  dibentuk  dan  disahkan  oleh  pemerintah  atau  yang  diterima  oleh
lembaga  keagamaan  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah,  yang  ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah”. Oleh karena itu menurut penulis perusahaan  telah  benar  dan  tepat  mengoreksi  semua  beban  sumbangan  tersebut  ke koreksi  fiskal  positif  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  penulis  terhadap  pihak  perusahaan, perusahaan  mengoreksi  fiskal  positif  semua  biaya  direksi  sebesar  Rp.75.000.000.  Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf g UU PPh, disebutkan bahwa “penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan  ,  kecuali  penyediaan  makanan  dan  minuman  bagi  seluruh  pegawai  serta penggantian  atau  imbalan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  di  daerah  tertentu  dan yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pekerjaan  yang  diatur  dengan  atau  berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan”  dan  “untuk  menentukan  besarnya Penghasilan  Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan oleh harta yang  telah  dihibahkan,  bantuan  atau  sumbangan,  harta  warisan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf i, dan huruf m serta zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah atau yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau  disahkan  oleh  pemerintah,  yang  ketentuannya  diatur  dengan  atau  berdasarkan peraturan pemerintah”
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap pihak perusahaan, perusahaan melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp.114.935.861. Beban ini merupakan biaya yang digunakan untuk representasi, jamuan, dan sejenisnya seperti jamuan makan untuk relasi bisnis yang dicatatkan dalam laporan komersial, belum tentu dapat dibebankan seluruhnya menjadi biaya fiskal sesuai ketentuan pajak yang berlaku sehingga Wajib Pajak melakukan sendiri koreksi di dalam SPT Tahunan PPh yang disampaikan ke kantor pajak. Wajib Pajak harus  dapat  membuktikan,  bahwa  biaya-biaya  tersebut  telah  benar-  benar  dikeluarkan (formal)  dan  benar ada hubungannya  dengan  kegiatan  perusahaan  untuk  mendapatkan, menagih  dan  memelihara  penghasilan  perusahaan  (materiil).  Biaya  entertainment  yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan produk, telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-  undang  Nomor  17  Tahun  2000  dijelaskan  bahwa “biaya untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan,  termasuk  biaya pembelian  bahan,  biaya  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  termasuk  upah,  gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa,  royalti,  biaya  perjalanan,  biaya  pengolahan  limbah,  premi  asuransi,  biaya administrasi,  dan  pajak  kecuali  Pajak  Penghasilan  diatur  dengan  atau  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” dan lain-lain.
Kendala  perusahaan  kekurangan  staf/karyawan  yang  ahli  dalam  bidang  pajak. Perusahaan  hanya  memiliki  dua  orang  karyawan  untuk  menangani  masalah  pajak  di perusahaan  tersebut,  banyak  keluhan  yang  saya  dapatkan  karena  dengan  perusahaan sebesar  ini  dan  kegiatan  atau  transaksi  yang  begitu  banyak  setiap  harinya  tidak  terlalu efesien untuk dikelola atau ditangani dengan hanya dua staf/karyawan. Staf/karyawan di PT.  OPQ  salah  satunya  dengan  pendidikan  terakhir  S1  Akuntansi  dan  satu  orang  lagi dengan pendidikan terakhir S1 Ekonomi.
Perusahaan  belum  sepenuhnya  memahami  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan perpajakan termasuk kurang tanggap terhadap peraturan – peraturan yang selalu berubah di  bidang  perpajakan  Indonesia.  Perusahaan  kurang  memahami  bahwa  ketentuan  fiskal berbeda  dari  ketentuan  akuntansi  sehingga  dalam  penghitungan  laba/rugi  fiskal, kadangkala Wajib Pajak menerapkan ketentuan akuntansi yang belum tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
Perusahaan  kesulitan  menentukan  besarnya  biaya-  biaya  yang  dapat  dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto guna memperoleh besarnya Penghasilan Kena Pajak karena  perusahaan  menggabungkan  biaya – biaya  untuk  memperoleh  penghasilan  jasa persewaan atas tanah dan bangunan yang di sewakan perusahaan tersebut kepada pihak lain  yang  merupakan  penghasilan  yang  pengenaan  pajaknya  bersifat  final  dengan penghasilan jasa pengelolaan gedung yang pengenaan pajaknya berdasarkan tarif normal yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (2a) yaitu sebesar 25%.
Upaya  perusahaan  seharusnya  berupaya  mengembangkan  pengetahuan karyawannya terutama dalam bidang perpajakan dengan mengikuti pelatihan – pelatihan khusus  di  bidang  perpajakan  serta  selalu  mengikuti  perkembangan  terbaru  mengenai perubahan  ketentuan  perundang – undangan  perpajakan.  Perusahaan  juga  seharusnya menambahkan  staf/karyawan  dibidang  perpajakan  untuk  membantu  terutama  dalam menangani masalah pajak di PT. OPQ. Menurut penulis dua karyawan tidaklah cukup untuk menangani masalah pajak, oleh karena itu dengan menambahkannya staf/karyawan yang ahli dibidang pajak lebih efisien dan dapat lebih maksimal dan tidak terjadi kesalahan untuk tahun – tahun  berikutnya  dalam  Penghitungan  Penghasilan  Kena  Pajak  sebagai  Dasar Penentuan Besarnya Pajak Penghasilan Terutang.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan  oleh  penulis  terhadap data  yang  diperoleh  selama  melakukan  di  PT.  OPQ,  maka  penulis  akan  mencoba  untuk manarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan sebagai berikut:
Penghitungan  Penghasilan  Kena  Pajak  sebagai  dasar  penentuan  besarnya  Pajak Penghasilan  terutang  yang  dilakukan  oleh  PT.  OPQ  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, karena masih terdapat beberapa kesalahan  yang  dilakukan  perusahaan  khususnya  dalam  mengoreksi  biaya-biaya.  Jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut perusahaan sebesar Rp.2.058.753.000 (pembulatan) dan PPh  terutangnya  sebesar  Rp.514.688.250,  sedangkan  Penghasilan  Kena  Pajak  menurut analsis  penulis  sebesar  Rp.  2.227.508.000  (pembulatan)  dan  PPh  terutangnya  sebesar Rp.556.887.000,  sehingga  terdapat  perbedaan  Penghasilan  Kena  Pajak  sebesar Rp.168.755.000 dan PPh yang terutang sebesar Rp.42.198.750.
Dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penentuan besarnya Pajak Penghasilan  terutang,  penulis  menemukan  kendala  yang  dihadapi  oleh  PT.  OPQ  yaitu perusahaan kekurangan staf/karyawan yang ahli dalam bidang perpajakan, karena jumlah karyawan  yang  ada  di  perusahaan  saat  ini  hanya  ada  dua  orang  dengan  pendidikan terakhir S1 Akuntansi dan satu orang dengan pendidikan terakhir S1 ekonomi. Perusahaan juga  menghadapi  kendala  dalam  menentukan  besarnya  biaya – biaya  yang  dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto guna memperoleh besarnya Penghasilan Kena Pajak.
Dengan  ini  upaya  yang  harus  perusahaan  lakukan  adalah  dengan  menambahkan staf/karyawan  pajak karena  dengan  transaksi  begitu  banyak dan  perusahaan  sebesar ini tidak efisien hanya ada dua orang yang menangani masalah pajak. Serta perusahaan lebih serius  meningkatkan  lagi  pemahaman  staf/karyawan  dengan  memberikan  pelatihan- pelatihan  khusus  di  bidang  perpajakan  serta  selalu  mengikuti  perkembangan  terbaru
mengenai perubahan ketentuan perundang – undangan perpajakan tentang di Indonesia. Saran bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman staf/karyawan di bidang perpajakan  dengan  mengikuti  pelatihan – pelatihan  khusus  di  bidang  perpajakan  serta selalu  mengikuti  perkembangan  terbaru  mengenai  perubahan  ketentuan  perundang – undangan perpajakan yang ada di Indonesia.
Agar  dapat  tercipta  sumber  daya  yang  kompeten  yang  mampu  melaksanakan pekerjaan  dengan  baik  dan  sesuai  aturan  selain  itu  perusahaan  disarankan  untuk menambah jumlah staf/karyawan di bidang perpajakan untuk membantu terutama dalam menangani  masalah  pajak  di  PT.  OPQ.  Karena  dengan  menambahkannya  staf/karyawan yang ahli di bidang pajak lebih efisien dan dapat lebih maksimal dan tidak terjadi kesalahan untuk tahun – tahun berikutnya dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Penghasilan Terutang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
B,  Ilyas,  Wirawan,  dan  Burton,  Richard, Hukum  Pajak,  Teori,  Analisis,  dan Perkembangannya, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta, 2013.
Brotodiharjo,  Santoso,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak,  PT.  Eresco,  Bandung,  2008.
Mansury, R., Pajak Penghasilan Lanjutan, Ind Hill-Co, Jakarta, 1996.
Mardiasmo,  Perpajakan  Edisi  Terbaru  2018,  Andi,  Yogyakarta,  2018.  Resmi,  Siti, Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
Siahaan,  Marihot,  Pahala,  Hukum  Pajak  Elementer,  Graha  Ilmu,  Yogyakarta,  2010.
Soemitro, Rochmat, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung, 2003.

## Undang-Undang dan Peraturan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
..............................., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
...............................,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang Pajak  Penghasilan sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
..............................., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
...............................,  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor-27/PJ.22/1986  tentang Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18).
...............................,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  KEP/220/PJ/2002  tentang Perlakuan  Pajak  Penghasilan  atas  Biaya  Pemakaian  Telepon  Seluler  dan Kendaraan Perusahaan.
..............................,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  PMK-02/PMK.03/2010  tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
...............................,  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2016  tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan dan Kegiatan Orang Pribadi.