licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Eksistensi Tanah Ulayat Suku Bunggu di Provinsi Sulawesi Barat erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Herianto M 1 , Kahar Lahae 2 , Muhammad Ilham Arisaputra 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia antoreni68@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO This research aims to analyze the regulation of the use of the customary land of  the  Bunggu  Tribe  Customary  Law  Community  in  Pakawa  Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province and to analyze the role of the Regional  Government  of  Pasangkayu  Regency  in  terms  of  recognizing  and protecting  the  customary  land  of  the  Bunggu  Tribe  Customary  Law Community. This research is an empirical type of research, the location of this research  was  carried  out  in  Pakawa  Village,  Pasangkayu  Regency,  West Sulawesi Province. The results of the research show that the regulation of the use of the customary land of the Bunggu Tribe Customary Law Community in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province, is still being regulated using customary mechanisms, meaning that every person who owns or will manage land must have the knowledge of the traditional stakeholders. And the role of the Regional Government of Pasangkayu Regency in terms of recognizing  and  protecting  the  customary  land  of  the  Bunggu  Tribe Traditional  Law  Community  in  Pakawa  Village,  Pasangkayu  Regency,  West Sulawesi Province, is only limited to recognizing the existence of the Bunggu Tribe  culturally  and  customarily,  not  yet  providing  legal  or  regulatory recognition through Regional Regulations ( Regional Regulation).
Manuscript History:
Received: 2023-09-11
Accepted: 2024-07-17
Corresponding Author: Herianto M, antoreni68@gmail.com
Keywords : Existence; Ulayat Land; Bunggu Tribe
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper M, H., Lahae, K., & Arisaputra, M. I. (2024). Eksistensi Tanah Ulayat Suku Bunggu di Provinsi Sulawesi Barat.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7 (2).
doi:https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5012

## PENDAHULUAN
Tanah  adalah  tempat  bermukim  dari  sebagian  umat  manusia  di  samping  sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan  sehingga  pada  akhirnya  tanah  pulalah  yang  menjadi  tempat  peristirahatan terakhir  bagi  manusia. 1 Manusia  adalah  mahluk  yang  cenderung  hidup  bersama.  Hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan  tercipta  hanya  apabila  manusia  itu  melakukan  hubungan.  Jadi,  apabila  manusia  itu
1 Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 55
saling  melakukan  hubungan  satu  sama  lain,  akan  tercipta  suatu  pergaulan  hidup  yang dinamakan “masyarakat”. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari  pola-pola  interaksi  sosial  atau  hubungan  interpersonal  maupun  hubungan  antar kelompok. 2 Di  Indonesia  sendiri  tanah  menjadi  hal  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat adat. Menurut hukum adat, manusia dengan tanahnya mempunyai hubungan komis-magis- religius,  selain  hubungan  hukum.  Hubungan  ini  bukan  hanya  persoalan  antara  individu dengan tanah, juga antara sekelompok anggota masyarakat suatu masyarakat hukum adat ( rechtshemeentschap ). 3
Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat  merupakan  serangkaian  wewenang  dan  kewajiban  suatu  masyarakat  hukum  adat, yang  berhubungan  dengan  tanah  yang  terletak  dalam  lingkungan  wilayahnya.  Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai  pelaksanaannya.  Dengan  demikian,  tanah  ulayat  tidak  dapat  dialihkan  menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan yang sebenarnya masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya dukungan masyarakat hukum adat bersangkutan atau pimpinan adat tertinggi di suatu wilayah daerah pusat pemerintahan adat. 4 Terdapat dua  (2)  hal  yang  menyebabkan  sehingga  tanah  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting dalam hukum adat, yaitu :
1. Karena  sifatnya,  tanah  merupakan  satu-satunya  benda  kekayaan  yang  bersifat  tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata.
2. Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut. 5
Hukum  adat  bagi  masyarakat  merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis  dan  hidup  dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar dalam masyakarat. 6 Walaupun tidak tertulis namun  hukum  adat  mempunyai  akibat  hukum  terhadap  siapa  saja  yang  melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat.  Sehingga  eksistensi  hukum  adat  lebih  sebagai  pedoman  untuk  menegakkan  dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat adat. UUPA yang telah memberikan kedudukan yang kuat mengenai hak ulayat, yang  tercantum  pada  Pasal  3  dan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  kemudian  ada  pula  peraturan  menteri  yang mengatur tentang tanah ulayat masyarakat hukum adat yaitu Pasal 1 ayat  (1), (2), da (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2019. Dari beberapa uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang pada hakikatnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut demi kelangsungan hidup dan kehidupan  yang  secara  khas  timbul  dari  hubungan  secara  lahiriah  dan  batiniah,  turun- temurun, dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya.
2 I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 103.
3 Sambiring Rosnidar, Hukum Pertanahan Adat. Depok, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 5
4 https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulayat Diakses pada tanggal 4 September 2023
5 A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat : Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 120.
Suku Bunggu, salah satu suku terasing di Kabupaten  Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Suku Bunggu, dulu hidup di dalam hutan dan bergantung pada hutan. Kini komunitas Adat Bunggu menyebar di 10 Dusun di Desa Pakawa. Desa inilah, Suku Bunggu membangun rumah sederhana yang beratap rumbia, berdinding serta berlantai papan. 7 Mereka tidak lagi membangun  rumah  dipohon,  pola  hidup  mereka  berubah,  dari  perkakas  hingga  alat transportasi. Sebagian dari mereka mulai bekerja sebagai petani. Fenomena saat ini adalah PT  Astra  Pasangkayu  yang  berlokasi  di  Desa  Martasari,  Kabupaten  Pasangkayu  yang mengelola  perkebunan  sawit  seluas  500  hektare,  dianggap  telah  merampas  tanah  ulayat milik  suku  Bunggu.  Perusahaan  yang  mengelola  lahan  perkebunan  sawit  dianggap merampas tanah ulayat Suku Bunggu setelah mendapat HGU dari pemerintah pusat melalui legitimasi  pemerintah  di  daerah  pada  tahun  1991.  Akibatnya,  Suku  Bunggu  yang  dikenal suka  hidup  di  atas  pohon  dan  mengenakan  pakaian  dari  kulit  kayu  serta  tidak  lancar berbahasa Indonesia tersebut, tergusur ke pegunungan batu yang terjal dan bertebing yang tidak subur untuk mendukung kehidupan mereka yang mengandalkan alam, dimana untuk kondisi saat ini mereka sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. 8 Namun demikian, warga Desa Pakawa  tetap  mengklaim  bahwa  tanah  tersebut  merupakan  wilayah  mereka,  karena menurut mereka itu merupakan tanah adat mereka dari dulu dan sudah turun temurun dari nenek  moyang  mereka  hingga  saat  ini.  Enam  Dusun  sedikitnya  tersedot  oleh  HGU,  yakni Dusun Moi, Tanga-tanga, Bamba Apu, Kumu, Lala dan Dusun Putimata. Tiga lainnya dalam Hutan Lindung (HL).

## METODE
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. 9 Penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati  Kabupaten  Pasangkayu,  Kantor  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sulawesi  Barat,  Kantor Desa Pakawa dan Ketua Adat Suku Bunggu. Lokasi-lokasi ini dipilih karena relevan dengan judul  dan  permasalahan  yang  diangkat.  Dengan  melakukan  penelitian  di  lokasi  tersebut, akan memudahkan penulis untuk mengakses data demi keakuratan penyusunan tulisan ini. Jenis dan sumber data ada dua, pertama Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung berupa hasil wawancara. Data Sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang menunjang pembahasan pada penelitian ini.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  yaitu,  pertama penelitian lapangan dengan metode wawancara. Adapun narasumbernya sebagai berikut: Kepala  Desa  Pakawa,  Ketua  Adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Suku  Bunggu,  Kepala  Bagian Perencanaan  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sulawesi  Barat  dan  Kepala  Bagian  Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu. Kedua penellitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan  atau library ,  penulis  melakukan  pengkajian  dan  mengolah  data-data  yang tersebut  dalam  peraturan  perundangan-undangan,  jurnal  dan  kajian-kajian  ilmiah  serta buku-buku  yang  berkaitan  dengan  latar  belakang  permasalahan,  termasuk  dapat mengumpulkan  data  melalui  media  elektronik  dan  media-media  informasi  lainnya. Keseluruhan  data  yang  dikumpulkan  dari  penelitian  ini,  selanjutnya  dilakukan  analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data terakhir dengan memberikan kesimpulan  dan  saran  mengenai  apa  yang  seharusnya  dilakukan  terhadap  permasalahan hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
7 https://sulbarkita.com/bunggu_suku_berumah_pohon_di_mamuju_utara . Diakses pada tanggal 1 Juni 2023
8 https://nasional.kompas.com/read. Diakses pada Tanggal 12 Mei 2023
9 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel) , Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.

## Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.
Kabupaten Pasangkayu (sebelumnya bernama Kabupaten Mamuju Utara). Kabupaten Pasangkayu  dengan  ibu  kota  Pasangkayu,  termasuk  kabupaten  termuda  dan  terletak  di bagian  Utara  Sulawesi  Barat.  Kabupaten  ini  merupakan  hasil  pemekaran  dari  Kabupaten Mamuju.  Kota  ini  merupakan  gabungan  dari  kecamatan  Pasangkayu  bersama  kecamatan Sarudu, Baras, dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju  sebelum  dimekarkan  pada  tahun  2001. 10 Suku  Bunggu  mendiami  Desa  Pakawa karena beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor kebutuhan pokok, dan faktor daya tarik daerah tujuan. 11 Saat ini, Suku Bunggu sementara memperjuangkan tanah ulayatnya yang telah menjadi lahan perkebunan sawit oleh perusahaan PT Astra Pasangkayu dengan dasar kepemilikan  Hak  Guna  Usaha  (HGU).  Perusahaan  PT  Astra  Pasangkayu    yang  mengelola lahan perkebunan sawit dianggap merampas tanah ulayat Suku Bunggu setelah mendapat HGU  dari  pemerintah  pusat  melalui  legitimasi  pemerintah  di  daerah  pada  tahun  1991. 12 Berdasarkan Posisi Geografisnya Desa Pakawa memiliki batas-batas sebagai berikut:
1. Utara – Desa Polewali dan Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi. Sulawesi Barat;
2. Selatan – Desa  Martasari,  Kecamatan  Pedongga,  Kabupaten  Pasangkayu,  Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Barat – Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
4. Timur – Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
Desa Pakawa awalnya berpenduduk sangat sedikit. Pada tahun 1991 berjumlah 85 orang atau 30 Kepala Keluarga. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk di Desa Pakawapun semakin  bertambah,  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  melalui  tabel  jumlah  penduduk  sebagai berikut:
JENIS JUMLAH Luas Desa 143, 84 Km2 Jumlah Penduduk 1.949 Jiwa Laki-Laki 989 Perempuan 960 Jumlah KK 633 Usia 0 – 5 tahun 195 Usia 6 – 17 tahun 546 Usia 18 Tahun ke atas 1208 Tabel 1 : Jumlah Penduduk Desa Pakawa (Sumber : Kantor Desa Pakawa)
10 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasangkayu . Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023
11 Nuraedah, Kebudayaan dan Perubahan Sosial Etnis Tori Bunggu , CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019,  hal 2
12 https://nasional.kompas.com/read/2011/01/22/0807221/~Oase~Cakrawala . Diakses pada tanggal 15 Agustus 2023
Aso M 13 selaku Kepala Desa Pakawa menyatakan tentang sejarah terbentuknya Desa Pakawa  bahwa  sejarah  awalnya  daerah  Desa  Pakawa  ini  terbentuk  yang  awalnya  ada komunitas Suku Bunggu dalam jumlah yang sedikit yang menetap, bermukim dan mengolah lahan (berladang) disekitar Salu’raya (nama sungai yang mem bentang di wilayah Pakawa) nama  daerah  atau  tempat  komunitas  suku  Bunggu  dulunya  disebut  Moi  (yang  saat  ini merupakan Dusun Moi Hijrah). Jadi ciri-ciri Suku Bunggu ini, memang mereka hidup tidak pernah jauh dari sumber air (sungai) untuk menopang kehidupan mereka dalam berkebun dan memenuhi kebutuhan lain. Sedangkan Desa Pakawa saat ini dulunya bernama (Bamba Apu saat ini bernama Dusun Bamba Apu) disini pada tahap awal, ada komunitas bernama To’  Mahili  dan  To’  Mi  Gampa  (mereka  bersaudara)  adalah  penduduk  ya ng  juga  merintis wilayah  Pakawa  mereka  merupakan  Suku  Kaili  Topo  Tado.  yang  berasal  dari  wilayah Sulawesi Tengah dari wilayah Ambulawa atas.
Sedangkan,  Panggo 14 selaku  Ketua  Adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Suku  Bunggu menyatakan  tentang  asal  muasal  Suku  Bunggu  hingga  menetap  di  wilayah  Kabupaten Pasangkayu  bahwa,  asal  Suku  Bunggu  datang  dari  wilayah  Sulawesi  Tengah  dari pegunungan  penambani  dan  ada  juga  dari  wilayah  ambulawa  atas.  Suku  Bunggu  hidup berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain (bernomaden) karena saat itu hutan di daerah pasangkayu masih lebat, tidak seperti sekarang yang sudah berkurang. Saat itu leluhur  Suku  Bunggu  (orang-orang  tua  Suku  Bunggu)  berpindah  dari  wilayah  Sulawesi Tengah  menuju  ke  wilayah  Pasangkayu  untuk  mencari  daerah  baru  dan  menyebar  di beberapa desa di wilayah Pasangkayu hingga saat ini di daerah Salu’raya, itulah yang berada di depan pintu gerbang masuk Desa Pakawa. Awalnya Suku Bunggu hidup dan berkelompok disana  pernah  juga  ada  masyakat  Suku  Bunggu  yang  tinggal  di  wilayah  pesisir  di  sekitar wilayah Kecamatan Bambalomutu. Tetapi karena pada saat itu masih zaman penjajahan (era penjajahan Belanda), Suku Bunggu takut melihat senjata yang dibawah oleh tentara Belanda sehingga larilah Suku Bunggu kembali ke daerah Moi (wilayah Pakawa saat ini) disepanjang Salu’raya membentuk koloni dan menetap disitu.
Selanjutnya menyangkut wilayah adat, Panggo sebagai Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu menyatakan bahwa jelas Suku Bunggu memiliki wilayah. Seluruh wilayah Desa  Pakawa  adalah  wilayah  adat  Suku  Bunggu  bahkan  bisa  lebih  luas  jika  dilihat  dari sejarah  penyebarannya  hampir  sebagian  besar  wilayah  Kabupaten  Pasangkayu  adalah wilayah adat Suku Bunggu (Suku Kaili Inde). Dan dalam skala kecil secara khusus mengikuti batas wilayah administrasi Desa Pakawa. Dahulu semua masyarakat Suku Bunggu di wilayah Moi (nama awal perkampungan Suku Bunggu) saat ini telah berganti nama menjadi Desa Pakawa.  Dahulu  perkampungan  yang  di  diami  Suku  Bunggu  saat  ini  dinamakan  dengan Dusun Moi Hijrah dan setelah mengganti nama desa sekarang ini dinamakan Dusun Bamba Apu.  Masyarakat  Suku  Bunggu  menetap  membentuk  perkampungan  disekitar  Salu’  Raya (nama sungai yang membentang di dalam wilayah Desa Pakawa), karakteristik Suku Bunggu ketika  bermukim  itu  tidak  berada  jauh  dari  sumber  air  (sungai)  sebagai  sumber penghidupan.
Pengakuan  hak  ulayat  secara  fundamental  berasal  dari  pasal  18  ayat  2  UUD  1945 amandemen  ke  -2,  pasal  3  UUPA  dan  penjelasan  umum  angka  II  nomor  3  UUPA,  dan didefinisikan  dalam  pasal  1  angka  1  dan  2  Permen  Agraria/Kepala  BPN  no  5  tahun 1999.Keppres  No.  34  taarkhun  2003,  Keppres  No.  36  tahun  2005  menyangkut  upaya kepastian hukumnya.UUPA tidak secara khusus membentuk dan mengatur dalam peraturan perundang  undangan  mengenai  hak  ulayat  dan  membiarkan  pengaturannya  tetap
13 Wawancara dengan Aso M selaku Kepala Desa Pakawa pada tanggal 25 Agustus 2023
14 Wawancara dengan Panggo selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu pada tanggal 25 Agustus 2013
berlansungsung secara hukum adat setempat. 15 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan peraturan yang pertama kali memberikan kewenangan  pemerintah  daerah  memberikan  pengakuan  dan  perlindungan  Masyarat Hukum Adat. Selanjutnya kemudian diikuti oleh berbagai peraturan perundang-undangan berikutnya yang menghendaki bahwa pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah maupun keputusan Kepala Daerah, seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perlindungan terhadap hak-hak Masyarat Hukum Adat dalam tataran konsep telah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan pasal 18 B ayat (2) dan 28I (3) UUD 1945 serta Undang-Undang sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok  Agraria;  UU  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan,  Mineral  dan Batubara;  dan  UU  terkait  lainnya)  telah  berupaya  memberikan  pengakuan  dan penghormatan terhadap Kesatuan Masyarat Hukum Adat.
Hak ulayat melahirkan kewajiban dan wewenang bagi pemegang atau pelaksana hak ulayat tersebut, lahirnnya hak tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara  turun  temurun  antara  masyarakat  hukum  adat  tersebut  dengan  wilayah  yang bersangkutan, disamping itu ikatan bukan hanya saja secara fisik tetap bersifat phiskis yaitu reliomagis dan hubungan itu pada dasarnya berlansung abadi sepanjang adanya masyarakat adat. Isi dari wewenang hak ulayat adalah :
1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah serta pemeliharaan;
2. Mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah;
3. Mengatur  dan  menetapkan  hubungan  hukum  antara  orang  orang  dengan  perbuatan hukum.
Semua  yang  berkenaan  dengan  tanah,  seperti  jual  beli,  warisan  dan  lain  lainnya  diatur pemegang hak ulayat dan pelaksana hak ulayat. Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang terdiri dari warga dan orang orang yang bersangkutan, yaitu  kepala  adat  sendiri  atau  bersama  sama  dengan  tertua  adat  lainnya,  penguasa  adat dalam  hubungandengan  tanah  ulayat  merupakan  pelaksanaan  kewenangan  termasuk hukum public sebagai petugas masyarakat hukum adat.
Sehubungan dengan hal di atas, wawancara penulis kepada Panggo 16 selaku Ketua Adat Masyarakat  Hukum  Adat  Suku  Bunggu  menyatakan  bahwa  semua  tanah  di  wilayah  Suku Bunggu diatur dengan mekanisme adat.  Setiap orang yang memiliki atau akan mengelola tanah  harus  dengan  sepengetahuan  pemangku  adat.  Adapun  etnis  lain  yang  memiliki wilayah di wilayah adat suku bunggu seperti suku mandar, bugis, jawa dan lainnya karena orang-orang suku bunggu ditahap awal bermukim memberikan wilayah kepada etnis suku lain yang mereka peroleh dari pembukaan lahan sendiri yang telah diberikan pemangku adat sebelumnya. Dalam proses pemberian tanah tersebut pemilik tanah terlebih dahulu harus menyampaikan niatnya tersebut kepada To Tua (pemangku adat) apabila disetujui maka hal tersebut  dapat  dilakukan.  Saat  ini  lahan  yang  statusnya  dimiliki  oleh  adat  yang
15 Syuryani, Eksistensi Hal Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi , Menara Ilmu Vol. X Jilid 2 No.73, 206, hal. 115
16 Wawancara dengan Panggo selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat  Suku Bunggu pada tanggal 25 Agustus 2013
kepemilikannya  di  miliki  secara  bersama-sama  adalah  lokasi  tanah  Bantaya  (rumah  adat suku  bunggu)  yang  fungsi  dan  peruntukannya  memang  untuk  keperluan  sosial  dan  adat. Sedangkan  mengenai  status  tanah  yang  diatasnya  terdapat  Bantaya  (rumah  adat  suku bunggu), Panggo 17 selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu menyatakan bahwa status tanah tersebut adalah kewenangan adat yang peruntukannya digunakan untuk keperluan adat dan kepentingan sosial misalnya untuk tanah yang kosong yang berada di depan bantaya digunakan untuk fasilitas olahraga.
Keberadaan hak ulayat dinyatakan dalam peta pendaftaran, tetapi tidak diterbitkan sertifikat  sebab  bukan  objek  pendaftaran  tanah.  Pengakuan  eksistensi  hukum  adat  dan penghormatan terhadapnya dalam bentuk pengadopsian atau penerimaan nilai nilai hukum tanah  adat  kedalam  hukum  agrarian  nasional  ditunjukan  dalam  pasal  3  UUPA,  memuat materi  politik  hukum  pertanahan,  bahwasannya  hak  ulayat  sebagai  repsentasi  hak  atas tanah dalam kerangka hukum tanah adat dapat ditegakkan apabila:
1. Hak ulayat atau serupa masih ada dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adat;
2. Selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga penegakkan sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan Negara;
3. Tidak  bertentangan  dengan  undang  undang  dan  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Artinya kedudukan hukum tanah adat berada dibawah UUPA dan hukum pertanahan nasional.
Menurut Sudikno Mertokusumo dan Urip Santoso bahwa, Hak Ulayat merupakan hak dari masyarakat  dalam  hukum  adat  yang  berisi  wewenang  dan  kewajiban  untuk  menguasai, menggunakan  dan  memelihara  kekayaan  alam  yang  ada  dalam  l  ingkungan  wilayah  Hak Ulayat tersebut. 18 Konsep Hak Ulayat sebagai suatu hak adalah kepunyaan bersama (hak milik komunal), mempunyai kewenangan/kekuasaan untuk menggunakan atau mengambil manfaat  serta  mengatur  dalam  arti  mengatur  pengurusan,  penguasaan,  penggunaan, peruntukkan,  pemeliharaan  dan  sebagainya.  harus  dapat  diterapkan  serta  tidak  boleh membuat kelompok tertentu menjadi susah atau tidak beruntung. 19
Tanah ulayat yang dimiliki oleh Suku Bunggu secara turun temurun tersebut, saat ini Suku Bunggu telah kehilangan tanah ulayatnya yang telah menjadi lahan perkebunan sawit oleh perusahaan PT Astra Pasangkayu dengan dasar kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah.  Perusahaan PT Astra Pasangkayu yang mengelola lahan perkebunan sawit tersebut dianggap telah merampas tanah ulayat Suku Bunggu setelah mendapat HGU dari pemerintah pusat melalui legitimasi pemerintah di daerah pada tahun 1991. Wawancara penulis  dengan  Aso  M 20 selaku  Kepala  Desa  Pakawa  menyatakan  mengenai  perampasan tanah ulayat Suku Bunggu oleh PT Astra Pasangkayu bahwa tahun 1991 tiba-tiba saja PT Astra Pasangkayu mengklaim bahwa lahan yang ditempati oleh Suku Bunggu  di daerah Moi adalah  lahan  yang  dikelolah  perusahaan  dengan  dasar  HGU  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah  Pusat melalui  kementerian  terkait.  Suku  Bunggu  yang  saat  itu  berada  di  Moi disekitar  aliran  Salu’raya  diusir  oleh  aparat  gabungan  antara  TNI  dan  Polri  (Brimob) sehingga  komunitas  Suku  Bunggu  tergusur  ke  arah  pegunungan  batu,  pihak  perusahaan menebang  tanaman  sagu  mereka  yang  mereka  tanam,  bahkan  menggusur  pemakaman
17 ibid.
18 Sudikno Mertokusumo dan Urip Santoso, Hukum Agraria Hak-hak Atas Tanah , Prenada Media, Jakarta, 2006, hal 31
19 Jawahir Tontowi, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan HakHak Tradisionalnya , Jurnal Pandecta Vol. 10 , 2011, hal. 10.
20 Wawancara dengan Panggo selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu pada tanggal 25 Agustus 2023
leluhur mereka, serta menghancurkan rumah-rumah mereka, dengan dalih lahan ini milik perusahaan melalui dasar HGU.
Sedangkan wawancara penulis dengan Panggo 21 selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu menyatakan pada tahun 1991 saat itu komunitas Suku Bunggu tiba-tiba diusir oleh aparat TNI dan Polri, karena Suku Bunggu dianggap menempati lahan yang ada pemiliknya, kami dianggap orang-orang yang menyerobot lahan PT Astra Pasangkayu. Suku Bunggu  merasa  aneh  dan  tidak  benar  kalau  dianggap  telah  menyerobot  lahan  padahal wilayah  ini  jauh  sebelum  PT  Astra  Pasangkayu  datang  Suku  Bunggu  sudah  lebih  dulu menempati bahkan jauh sebelum Republik Indonesia menjadi sebuah negara. Suku Bunggu sempat melakukan perlawanan tapi apa daya dan kekuatan Suku Bunggu untuk melawan aparat  TNI  dan  Polri  dengan  senjata  lengkap.  Akhirnya  Suku  Bunggu  mengalah  dan meninggalkan wilayah tersebut tergusur ke wilayah pegunungan batu yang jauh dari sungai, ditempat  itu  tanahnya  kurang  subur  untuk  Suku  Bunggu  membuka  lahan  dan  berkebun. Akhirnya  ketika  situasi  kondusif  Suku  Bunggu  memberanikan  diri  untuk  kembali,  tetapi bukan di tempat awal dulu. Suku  Bunggu kembali membentuk perkampungan di wilayah Moi, di Dusun Bamba Apu yang menjadi pusat dari pemerintahan Desa Pakawa saat ini.
Secara  budaya  dan  adat  yang  dimiliki  turun  temurun  sampai  saat  ini  Suku  Bunggu masih memelihara dan menerapkannya di dalam kehidupan sosial masyarakat Suku Bunggu. Upacara  adat  terkadang  dilakukan  bulan  Mei  atau  Juni  setiap  tahun,  maksud  tujuannya menjadi  ajang  berkumpulnya  suku-suku  bunggu  yang  menyebar  di  wilayah  Kabupaten Pasangkayu maupun di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Adapun acara-acara (upacara adat) yang masih dilakukan oleh Suku Bunggu sebagai berikut: 22
1 Acara Adat Povati (acara yang dilakukan setiap Hari Jadi, Ulang tahun atau Potong Gigi) dilakukan acara ada ini sebagai ucap syukur kepada Pencipta;
2 Acara Adat Pesta Panen, berikut tahapan-tahapannya:
 Membuka wilayah baru untuk kebun/ladang mengadakan acara Pompakonipue Kayu maknanya  memberikan  sesajen/persembahan  kepada  penghuni  gaib  agar  tidak  di ganggu nantinya. Hal-hal yang dilakukan dalam membuka wilayah:
- Meto’bo/Mantalu artinya Menumbangkan Pohon atau membabat ;
- Pegasa artinya membersihkan pekarangan;
- Mo’tuja artinya Menanam Padi ;
 Setelah masa 3 bulan setelah menanam dibuat lagi acara adat Onjulobu (Acara Makan- Makan);
 Manggoni  Soupantalu  (acara  adat  setelah  Panen)  bertujuan  sebagai  ucap  syukur kepada sang pencipta karena telah panen.
4. Acara adat penyembuhan untuk orang sakit
Najua Pinevali
Najua Potaro
21 Wawancara dengan Panggo selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu pada tanggal 25 Agustus 2013
22 Ibid.
Diyakini sakitnya karena gangguan gaib makanya acara adat ini intinya perlawanan terhadap iblis yang menyebabkan sakit
Masyarakat  adat  Suku  Bunggu  di  dalam  sistem  pemerintahan  adat  mengenal  dan mengakui adanya “To Tua” (Ketua adat). Ini berlaku dari jenjang Dusun, Desa dan ada yang tertinggi  bertindak  sebagai  Ketua  Adat.  Apabila  terdapat  masalah  di  Dusun  dan  To  Tua mereka di Dusun tidak dapat menyelesaikan, maka persoalan tersebut dibawah kepada To Tua Desa, adan apabila masalah pada To Tua Desa tidak dapat diselesaikan maka akan di ambil  alih  atau  dibawah  kepada  To  Tua  Sepuh  (Ketua  Adat)  untuk  diselesaikan.  Apapun keputusan To Tua Sepuh (Ketua Adat) tersebut, itulah yang akan dihormati dan dijalankan oleh  setiap  masyarakat  Suku  Bunggu  karena  To  Tua  (Ketua  adat)  dianggap  memiliki kebijaksanaan. Dan apabila menyangkut masalah hukum/pelanggaran hukum, dan masalah telah dibawa kepada To Tua Sepuh (Ketua Adat) dan ternyata tidak dapat diselesaikan maka persoalan tersebut baru diserahkan kepada hukum pemerintah dalam hal ini ditangani oleh pihak Kepolisian.

## Struktur Lembaga Adat Suku Bunggu
Dalam masyarakat adat Suku Bunggu masih memiliki sistem hukum adat yang masih dianut dan berlaku. Saat ini hukum adat suku bunggu masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Suku Bunggu terutama menyangkut pelanggaran atau larangan yang dilanggar oleh masyarakat Suku Bunggu. Beberapa hukum adat (sanksi adat) yang masih berlaku di masyarakat Suku Bunggu atas larangan atau pelanggaran sebagai berikut : 23
1. Berzina yang dilakukan apakah itu antara warga suku atau melibatkan suku lainnya dapat diganjar dengan 4 ekor Babi, 2 buah pedang, 4 piring tembaga jika ditaksir senilai 40 jt rupiah;
2. Menyerobot lahan orang lain disanksi dengan teguran langsung oleh To Tua (pemangku adat) contoh kasus pernah ada lahan orang Suku Bunggu telah dijual kepada orang diluar dari sukunya yaitu Suku Bugis seluas 4 Ha. Kepemilikan lahan yang dimiliki oleh warga suku  bunggu  ini  totalnya  12  Ha.  Diserobotlah  oleh  orang  yang  telah  membeli  lahan sebelumnya  tadi nya membeli 4 Ha diserobot 4 Ha menjadi 8 Ha. Pemilik Lahan protes dan  membawa  masalah  tersebut  kepada  To  Tua  (Ketua  Adat)  untuk  diselesaikan dipanggilah Penyerobot Tadi (Suku Bugis) menanyakan alasan penyerobotan. Langkah
To Tua Dusun (Ketua Adat Dusun)
To Tua Desa
(Ketua Adat Desa)
To Tua Sepuh
(Ketua Adat Suku Bunggu )
yang ditempuh adalah karena lahan yang diserobot telah ditanami sawit maka hasil sawit tersebut harus dibagi dua antara pemilik lahan dan penyerobot. Selanjutnaya status lahan tersebut  dimusyawarakan  antara  pemilik  dan  penyerobot  apakah  akan  tetap  memiliki lahan  itu  atau  akan  dijual  kepada  penyerobot.  Dalam  kasus  ini  pemilik  sebelumnya memilih untuk menjual lokasi tersebut, jadi penyerobot membayar ganti rugi atas tanah yang diserobotnya dihitung dengan keuntungan dari panen sawit yang diperoleh selama ini di bagi dua hasilnya.
3. Dalam  kasus  lahan  yang  masih  kosong  biasanya  kepada  penyerobot  lokasi  diminta langsung  oleh  To  Tua  untuk  lahan  tersebut  dikembalikan/dilepaskan  kembali  kepada pemilik sebelumnya;
4. Perbuatan  asusila,  maka  sanksi  yang  diberikan  masih  berpatokan  dengan  denda  adat yang nilainya dapat ditaksir dengan sejumlah uang jika benda-benda yang merupakan syarat sanksi tidak dapat dipenuhi. Denda adat dapat berupa sejumlah ekor babi, piring tembaga, sejumlah pedang;
5. Termasuk  jika  terjadi  perkelahian  di  dalam  wilayah  adat  Suku  Bunggu  dapat  juga  di sanksi dengan sanksi adat;
6. Membunuh  sanksinya  paling  berat  yaitu  sang  pelaku  dan  korban  akan  dikubur  secara bersama-sama untuk mengakhiri dendam antara keluarga pelaku dan keluarga korban dan akan disaksikan oleh seluruh masyarakat adat sehingga tidak menyimpan dendam di kedua belah pihak.
Selain masih terpeliharanya kegiatan upacara-upacara adat dan masih berlakukanya aturan adat atau sanksi adat atas pelanggaran atau perbuatan tidak baik/benar di masyarakat adat Suku Bunggu. Beberapa benda-benda atau hasil karya Suku Bunggu saat ini masih ada dan masih di buat oleh masyarakat adat Suku Bunggu berupa, Tombak, Parang, Sumpit, Baki (alat yang digunakan untuk membawa seserahan seperti daun siri, buah pinang, kapur dan benda adat dalam ukuran kecil).
Hingga saat ini eksistensi atau keberadaan hak ulayat masyarakat adat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu dalam kaitannya dengan pengakuan masyarakat Suku Bunggu sebagai adat masih eksis atau masih ada dikarenakan masyarakat Suku Bunggu di Desa Pakawa masih memegang teguh dan menjalankan budaya dan adat dari leluhurnya. Baik  itu  upacara-upacara  adat  maupun  larangan-larangan  yang  berlaku  di  tengah-tengah masyarakat  beserta  sanksi-sanksinya.  Di  dalam  masyarakat  juga  masih  berlaku  adanya lembaga  pemerintahan  adat,  yang  tertinggi  di  gelari  To  Tua  (Ketua  Adat).  Menyangkut eksistensi hak ulayat masyarakat adat Suku Bunggu di Desa Pakawa dalam kaitannya dengan pengakuan masyarakat Suku Bunggu sebagai adat, menurut hasil wawancara penulis dengan Mulyadi 24 selaku  Kepala  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Pasangkayu menyatakan pada dasarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu mengakui eksistensi suku  bunggu  sebagai  Suku  Adat  yang  sudah  sejak  lama  telah  menetap  di  wilayah  Desa Pakawa.  Masyarakat  adat  Suku  Bunggu  adalah  asalnya  Suku  Kaili  Inde  yang  datang  dari lembah  penembani  wilayah  Sulawesi  Tengah,  bahkan  dapat  dikatakan  merekalah masyarakat awal yang telah mendiami Kabupaten Pasangkayu.
Peranan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pasangkayu  Dalam  Hal  Pengakuan  Dan Perlindungan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu Di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat
24 Wawancara dengan Muhammad Asgaf selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 28 Agustus 2023
Setiap masyarakat selama hidup pasti mengalami perubahan – perubahan, yang dapat berupa  perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok, ada pula perubahan  yang  pengaruhnya  terbatas  maupun  yang  luas,  serta  ada  pula  perubahan- perubahan yang lambat sekali, tetapi ada pula yang berjalan cepat. 25 Masyarakat adat dapat diartikan  sebagai  kesatuan  hidup  manusia  yang  berinteraksi  menurut  suatu  sistem  adat istiadat  tertentu  yang  terikat  oleh  suatu  rasa  identitas  bersama. 26 Hak  masyarakat  adat haruslah dijunjung tinggi sebagai perwujudan amanat UUD NRI 1945 yang melindungi hak masyarakat  adat  dalam  muatannya.  Pengakuan  dan  penghormatan  konstitusi  pada  hak masyarakat adat dapat dinilai bahwa konstitusi mengakui suatu sistem hidup yang mana pada  Indonesia  sangat  dipenuhi  dengan  keanekaragaman  kultur  yang  berbeda-beda. 27 Namun  bukan  berarti  masyarakat  adat  bukanlah  merupakan  bagian  dari  masyarakat Indonesia  secara  keseluruhan.  Konsekuensi  masyarakat  adat  sebagai  bagian  dari masyarakat Indonesia menjadikan bahwa masyarakat adat juga memiliki kepentingan yang harus  dihormati  oleh  pemerintah,  terutama  berkaitan  dengan  pemanfaatan  sumber  daya alam.
Perlindungan terhadap hak-hak Masyarat Hukum Adat (MHA) dalam tataran konsep telah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan pasal 18 B ayat (2) dan 28I (3) UUD 1945 serta Undang-Undang  sektoral  (UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria;  UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; dan UU terkait lainnya) telah  berupaya  memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  Kesatuan  Masyarat Hukum  Adat  (MHA).  Secara das  sollen Pemerintah  pusat  telah  menjamin  secara  yuridis dalam  menyelenggarakan  sistem  pemerintahan  mensejahterakan,  yaitu  dengan memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional Masyarat Hukum Adat (MHA).
Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  tidak  memberikan  penjelasan  tentang  hak ulayat itu, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud hak ulayat adalah beschikkingsrecht dalam kepustakaan hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah yuridis adalah hak yang melekat sebagai  kompetensi  khas  pada  masyarakat  hukum  adat,  berupa  wewenang/  kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. 28 Pasal 3  UUPA  menyebut  tentang  masyarakat  hukum  adat,  tanpa  memberikan  penjelasan  lebih lanjut  mengenai  pengertiannya.  Bahkan  dalam  berbagai  kesempatan  dalam  memori penjelasan sering digunakan istilah masyarakat hukum. Namun, sesuai dengan fungsi suatu peraturan penjelasan, maka apabila dalam Memori Penjelasan disebut masyarakat hukum, yang dimaksud adalah masyarakat hukum ada yang disebut secara eksplisit dalam Pasal 3 tersebut. 29 Namun dalam realitanya konsep hak menguasai tanah oleh negara berkontribusi terhadap  sejumlah  pengingkaran  terhadap  hak-hak  masyarakat  hukum  adat atas  sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya. Hal ini terjadi dapat dicermati akibat penggunaan hak  menguasai  tanah  secara  berlebihan  oleh  negara.  Konsep  hak  menguasai  oleh  negara harusnya  memperhatikan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  yang  telah  ada  secara  turun- temurun sebelum negara ini lahir. Idealnya hubungan hak menguasai tanah oleh negara dan hak-hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  terjalin  secara  harmonis  dan  seimban.  Selain ketentuan  konstitusi,  ketentuan  mengenai  penegasan  pengakuan  maupun  perlindungan terhadap  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat,  juga  terdapat  dalam  berbagai  peraturan  di tingkat  legislasi,  yaitu  dimulai  dari  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak
25 Nuraedah, op.cit., hal. 1
26 Teddy Anggoro, Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 36 Nomor 4, 2008, Jakarta, hal. 489.
27 R. Otje Salman, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung, 2002, hal. 34
28 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 4
Asasi  Manusia,  yaitu  undang-undang  pertama  yang  dilahirkan  oleh  pemerintah  untuk mengatur Hak Asasi Manusia (HAM) dalam cakupan yang lebih luas.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Muhammad  Asgaf 30 selaku  Kepala  Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat menyatakan bahwa, terkait dengan kawasan hutan lindung yang berada di wilayah Desa Pakawa ada 3 (tiga) dusun yang masuk dalam  kawasan  hutan  lindung  yakni  Dusun  Watuike,  Dusun  Waesuba  dan  Dusun  Siwata, yang  mana  sebenarnya  hutan  lindung  tersebut  dapat  dikelolah  oleh  masyarakat  dengan konsep perhutanan sosial. Mengelolah kawasan hutan dengan konsep perhutanan sosial ada 5 (lima) skema yang bisa di tempuh sebagai berikut:
1. Hutan Adat membutuhkan Perda sebagai syarat pengajuannya;
2. Hutan Kemasyarakatan dikelolah oleh masyarakat setempat dalam bentuk kelompok tani, kelompok  masyarakat,  kelompok  gapoktanhut  atau  koperasi  mengajukan  izin  kepada Kementrian LHK dan di SK dengan SK Menteri jika memenuhi syarat. (contoh kecil HGU Mini) masa pengelolaan selama 25 Tahun dan dapat diperpanjang;
3. Hutan  Desa  yang  pengelolaannya  dilakukan  oleh  perangkat  desa  kelebihannya  karena dapat  menggunakan  dana  desa  sebagai  penopang  dalam  kegiatannya.  Kelemahannya ketika aparat desa berganti aparatur desa yang baru dapat mengganti kelembagaan yang telah terbentuk;
4. Hutan tanaman rakyat;
5. Kemitraan Kehutanan.
Selanjutnya menururt Muhammad Asgaf 31 selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan  Provinsi  Sulawesi  Barat  menyatakan  bahwa  yang  diketahuinya  terkait  Suku Bunggu  tersebut  secara  adat  memang  Suku  Bunggu  diakui  eksis/ada,  tetapi  dari  segi pengakuan  hukum  Suku  Bunggu  belum  diakui  keberadaannya  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Pasangkayu.  Sehingga  konsep  yang  bagus  diterapkan  dengan  kondisi  Suku Bunggu hari ini yang pada kenyataannya sulit untuk mendapatkan pengakuan dari Pemda ada 2 (dua) opsi dapat ditempuh yaitu dengan skema Hutan Kemasyarakatan atau Hutan desa, sedangkan masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya memiliki hak untuk:
a. melakukan  pemungutan  hasil  hutan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup  sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undangundang; dan
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  Masyarat  Hukum  Adat  (MHA)  di Kabupaten  Pasangkayu  merupakan  kebutuhan  yang  mendesak  sehingga  mereka  dapat menikmati  hak-hak  mereka  yang  melekat  dan  bersumber  pada  sistem  politik,  ekonomi, struktur  sosial  dan  budaya  mereka,  tradisi-tradisi  keagamaan,  sejarah-sejarah  dan pandangan hidup, khususnya hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya alam. Dan kondisi saat ini, hak-hak masyarakat adat Suku Bunggu atas tanah telah diambil oleh PT. Astra Pasangkayu yang telah menjadikan tanah-tanah tersebut menjadi sebuah perkebunan
30 Wawancara dengan Muhammad Asgaf selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 27 Agustus 2023
kelapa  sawit. Sehubungan  hal  tersebut,  hasil wawancara penulis  dengan  Panggo 32 selaku Ketua  Adat  Masyarat  Hukum  Adat  Suku  Bunggu  menyatakan  bahwa  sampai  saat  ini masyarakat adat Suku Bunggu masih tidak terima dengan tindakan PT. Astra Pasangkayu yang telah mengambil tanah mereka karena hal-hal antara lain:
1. PT. Astra Pasangkayu mengklaim wilayah yang tempati Suku Bunggu sejak dahulu lalu tiba-tiba menjadi milik PT. Astra Pasangkayu dengan dasar kepemilikan secara Hak Guna Usaha  (HGU)  tanpa  ada  proses  melibatkan  Suku  Bunggu  sebagai  penduduk  awal  di wilayah itu, seharusnya Suku Bunggu  turut dilibatkan dalam proses Penetapan HGU.
2. Pemerintah Daerah Pasangkayu saat itu yang masih berbentuk Kecamatan Pasangkayu tidak  pernah  bersosialisasi  kepada  masyarakat  adat  Suku  Bunggu  bahwa  akan  ada rencana pemerintah, apakah itu Pemerintah Kabupaten Mamuju saat itu atau Pemerintah Pusat untuk membuka lahan perkebunan sawit
3. Hal yang paling menyakitkan bagi masyarakat adat Suku Bunggu adanya sikap PT. Astra Pasangkayu yang semena-mena dan otoriter menggunakan kekuatan pasukan TNI dan Polri  dalam  menggusur  masyarakat  adat  Suku  Bunggu  yang  sangat  tidak berperikemanusiaan.
4. Mengusur  pemukiman  masyarakat  adat  Suku  Bunggu  serta  menghancurkan  tanaman- tanaman  serta  kebun,  yang  sebelumnya  telah  ditanam  yang  akan  gunakan  untuk menopang kehidupan masyarakat adat Suku Bunggu.
5. Merusak  makam  leluhur  masyarakat  adat  Suku  Bunggu  yang  sangat  dihormati  oleh masyarakat adat Suku Bunggu, bahkan PT.  Astra Pasangkayu menancap batang kelapa sawit di areal pemakaman itu dan mengubahnya menjadi pemukiman-pemukiman. Hal inilah  yang  sangat  memicu  kemarahan  masyarakat  adat  Suku  Bunggu,  PT.  Astra Pasangkayu tidak menghargai adat-istiadat masyarakat adat Suku Bunggu.
Dengan  kenyataan  tersebut  di  atas,    tidaklah  mengherankan  jika  masyarakat  adat  Suku Bunggu di Kabupaten Pasangkayu tidak dapat berbuat banyak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  mereka.  Ini  disebabkan  karena  pemerintah  telah  memberikan  ijin pengusahaan sebagian besar sumber daya alam (hutan, tanah, tambang, dan sebagainya) kepada  pihak  swasta.  Padahal  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  nasional, hak-hak masyarakat adat telah diakui, bahkan pada tingkatan konstitusi.
Dengan begitu banyaknya hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diatur dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  maka  harusnya  hak-hak Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  yang  sudah  ada  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten Pasangkayu. Adapun beberapa hak-hak  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  yang    terdapat  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan yang ada ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keberadaan hak-hak, baik hak  masyarakat  adat  maupun  hak  negara  yang  sudah  ada  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan yang ada. Hak ini muncul untuk merespon konteks lokal Kabupaten Pasangkayu  serta  mengantisipasi  perkembangan  di  masa  depan,  dan  juga  untuk menterjemahkan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  yang  seharusnya  dirujuk  dalam berbagai peraturan perundangundangan. Hasil wawancara penulis dengan Mulyadi 33 selaku Kepala  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Pasangkayu  menyatakan  mengenai status  tanah  yang  dimiliki  atau  yang  diklaim  oleh  Suku  Bunggu  baik  secara  perorangan
32 Wawancara dengan Panggo selaku Ketua Adat Masyarat Hukum Adat Suku Bunggu pada tanggal 25 Agustus 2013
33 Wawancara dengan Muhammad Asgaf selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 28 Agustus 2023
maupun  secara  Adat  adalah  merupakan  kepemilikan  tanah  mereka  diatasnamakan kepemilikan adat. Dan dari sejarahnya wilayah Desa Pakawa memang tempat masyarakat adat  Suku  Bunggu  sejak  dulu  hanya  dengan  hadirnya  PT.  Astra  Pasangkayu  di  wilayah Pakawa membuat etnis ini tergusur ke pegunungan yang awalnya suku ini menetap di Dusun Moi  Hijrah.  Jadi  bukan  pemberian  dari  Pemerintah  Daerah  terhadap  wilayah  itu,  mereka hanya ditata di wilayah itu agar tidak hidup berpindah-pindah lagi atau bernomaden, dengan harapan  taraf  hidup  mereka  berubah.  Hanya  itu  bukan  berarti  merupakan  alas  hak  atas kepemilikan tanah, tidak ada aturan akan hal itu. Hal itu dilakukan Pemerintah Daerah hanya semata-mata ingin menata masyarakat adat Suku Bunggu agar lebih manusiawi dan dapat dikontrol keberadaannya.
Selanjutnya  menurut  Mulyadi 34 selaku  Kepala  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Pasangkayu  menyatakan  mengenai  peranan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pasangkayu  dalam  hal  pengakuan  dan  perlindungan  Hak  Ulayat  Masyarakat  Adat  Suku Bunggu bahwa pada dasarnya belum ada pengakuan secara De Jure dan hanya menganggap keberadaan masyarakat adat Suku Bunggu hanya sebatas budaya saja yang mana patut dan perlu  untuk  dilestarikan.  Sebelumnya  telah  terbit  Peraturan  Daerah  tentang  RT/RW Kabupaten Pasangkayu tahun 2014 s/d 2034 yang didalamnya menetapkan Desa Pakawa sebagai  desa  wisata  dan  ditetapkan  sebagai  kawasan  cagar  budaya,  hal  ini  dimaksudkan sebagai  langkah  untuk  mengakhiri  sengketa  atau  konflik  berkepanjangan  menyangkut wilayah  antara  masyarakat  adat  Suku  Bunggu  dengan  PT.  Astra  Pasangkayu.  Terbitnya Peraturan  Daerah  tentang  RT/RW  Kabupaten  Pasangkayu  tahun  2014  s/d  2034  dapat dianggap sebagai pengakuan eksistensi masyarakat adat Suku Bunggu, namun tidak dapat dikatakan  sebagai  pengakuan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pasangkayu  atas  klaim masyarakat adat Suku Bunggu terhadap wilayah tersebut. Sementara itu pihak Pemerintah Daerah  Kabupaten  Pasangkayu  sampai  saat  ini  belum  ada  rencana  atau  sikap  untuk mengajukan  Peraturan  Daerah  tentang  Hak  Ulayat  Suku  Bunggu,  sama  sekali  belum  ada pembahasan tentang rencana pengakuan secara hukum tersebut atau masuk dalam rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu ke depan. Dapat dikatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu hanya mengakui Suku Bunggu sebagai Suku Asli Kab. Pasangkayu. Menyangkut  Permendagri  No  52  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengakuan  dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pada Pasal 3 Permendagri No 52 Tahun 2014. Tetapi sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu belum pernah membentuk dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya terhadap masyarakat adat Suku Bunggu. 35 Menurut penulis, keberadaan PP No. 38 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun  1999  yang  mengatur  peranan  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pengakuan sudah sangat tepat, akan tetapi hal ini hanya mempersempit peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungm terhadap hak ulayat. Jadi, perlu adanya peraturan setara undang- undang  yang  mengatur  lebih  luas  peranan  pemeritah  daerah  terhadap  keberadaan  hak ulayat  masyarakat  hukurn  adat  di  daerah.  Dalam  undang-undang  tersebut,  perlu  adanya instansi  khusus  yang  meiigatur  tentang  inventarisasi  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat sehingga keberadaan mereka bisa terdata di pemerintahan daerah dan pemerintah daerah rnemberikan  pelatihan  untuk  mengembangkan  poicensi  sumber  daya  alam  di  atas  hak ulayat dengan memaksimalkan potensi-potensi masyarakat hukum adat di daerah tersebut.
Peranan  Pemerintah  daerah  dalam  pengakuan  dan  perlindungan  hak  ulayat masyarakat hukum adat menjadi sangat penting, mengingat keberadaan peraturan daerah yang dibuatnya bisa saja menghilangkan hak bawaan dan bisa saja menguatkan hak bawaan masyarakat  hukum  adat.  Kendala  dan  halangan  yang  mendasari  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Pasangkayu  belum  berpikir  untuk  memberi  pengakuan  secara  hukum  kepada hak  ulayat  masyarakat  adat  Suku  Bunggu  yang  mana  bisa  mengacu  kepada  Permendagri
34 ibid.
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat  adalah  akan  adanya  dampak  yang  dapat  timbul  dari  pengakuan  tersebut  terhadap wilayah  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  yang  telah  diterbitkan  atau  diberikan  kepada  PT.  Astra Pasangkayu.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pasangkayu  menganggap  dengan  pengakuan tersebut dapat membuat gejolak di masyarakat dan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor ekonomi akan terhambat. 36 Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa. Definisi lainnya  memaknai hak  ulayat adalah hak  yang  melekat sebagai  kompetensi  khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya  dengan  daya  laku  ke  dalam  maupun  ke  luar.  Namun  secara  normatif,  Pasal  1 Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  5  Tahun  1999  menjelaskan  bahwa  hak  ulayat  adalah kewenangan  yang  menurut  hukum  adat  dipunyai  oleh  masyarakat  hukum  adat  dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu.

## PENUTUP
Pengaturan pemanfaatan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat adalah masih dilakukan pengaturan dengan mekanisme adat, dalam artian setiap orang yang memiliki atau akan mengelola suatu tanah harus dengan sepengetahuan pemangku adat. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam hal pengakuan dan perlindungan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat adalah hanya sebatas  pengakuan  terhadap  eksistensi  Suku  Bunggu  secara  budaya  dan  adat,  belum melakukan pengakuan secara hukum atau regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Pide, A. Suriyaman Mustari. (2014). Hukum Adat : Dahulu, Kini, dan Akan Datang . Jakarta: Prenada Media Group.
Wiranata, I Gede A.B. (2005). Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Irwansyah.  (2021). Penelitian  Hukum  :  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Arisaputra, Muhammad Ilham. (2015). Reforma Agraria Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Sumardjono, Maria S.W. (2006). Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas.
Nuraedah. (2019). Kebudayaan dan Perubahan Sosial Etnis Tori Bunggu. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Salman, R. Otje. (2002). Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung: Alumni.
Rosnidar,    Sambiring.  (2007). Hukum  Pertanahan  Adat.  Depok .  Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada.
36 Wawancara dengan Muhammad Asgaf selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 28 Agustus 2023
Mertokusumo,  Sudikno.  dan  Urip  Santoso.  (2006). Hukum  Agraria  Hak-hak  Atas  Tanah . Jakarta: Prenada Media.

## Artikel Jurnal/Karya Ilmiah
Tontowi,  Jawahir.  (2020). Pengaturan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya . Jurnal Pandecta, Vol. 10.
Muchsin.  (2006). Kedudukan  Tanah  Ulayat  dalam  Sistem  Hukum  Tanah  Nasional . Varia Peradilan XXI Ikahi, Jakarta.
Syuryani.  (2016). Eksistensi  Hal  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Masa  Investasi . Menara Ilmu, X (2), 73.
Anggoro, Teddy. (2008). Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia .  Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 36 (4). Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
UUD Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  52  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengakuan  dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

## Website
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulayat https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasangkayu https://nasional.kompas.com/read/2011/01/22/0807221/~Oase~Cakrawala https://sulbarkita.com/bunggu_suku_berumah_pohon_di_mamuju_utara https://nasional.kompas.com/read