Marsidah,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Dan  Kewajiban  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, halaman 193-202

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN BADAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
Marsidah Fakultas Hukum Universitas Palembang Email : marsidahelan@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  rights  and  obligations  of  the  Social Security Organizing Agency. The type of research used is the type of normative legal research and the  data  source  used is  a  secondary  data  source.  The  rights  and  obligations  of  the Social  Security Organizing Body are regulated in the provisions of articles 12 and 13 of Law Number 24 of 2011. The right of the Social Security Organizing Body is to obtain operational funds for the operation of programs  sourced  from  social  security  funds  and  /  or  other  sources  in  accordance  with  statutory provisions -invitation. Whereas the obligation of the Social Security Organizing Body is to provide a  single  identity  number  to  the  participant,  that  is,  a  number  given  specifically  by  the  Social Security  Organizing  Board  to  each  participant  to  ensure  orderly  administration  of  the  rights  and obligations  of  each  participant.  Information  on  the  performance  and  financial  condition  of  the Social  Security  Organizing  Agency  includes  information  on  the  amount  of  assets  and  liabilities, receipts  and  disbursements  for  each  Social  Security  Fund  and  /  or  the  total  assets  and  liabilities, receipts  and  disbursements  of  the  Social  Security  Organizing  Body,  providing  benefits  to  all participants in accordance with the  Law  -  Law on the National Social Security System, providing information  to  participants  about  the  rights  and  obligations  to  follow  applicable  regulations, providing  information  to  participants  about  the  procedure  for  obtaining  rights  and  fulfilling  their obligations, providing information to participants about balances.

## Keywords: Social Security Organizing Agency

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  hak  dan  kewajiban  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Hak dan kewajiban dari Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  diatur  dalam  ketentuan  pasal  12  dan  13  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011. Hak  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  adalah  memperoleh  dana  operasional  untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Sedangkan  kewajiban  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  adalah  memberikan  nomor  identitas  tunggal  kepada  peserta,  yakni  nomor  yang  diberikan secara  khusus  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  kepada  setiap  peserta  untuk  menjamin tertib  administrasi  atas  hak  dan  kewajiban  setiap  peserta.  Informasi  mengenai  kinerja  dan  kondisi keuangan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  mencakup  informasi  mengenai  jumlah  aset  dan liabilitas, penerimaan dan pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan Sosial dan/atau jumlah aset dan liabilitas, penerimaan dan pengeluaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, memberikan manfaat kepada  seluruh  peserta  sesuai  dengan  Undang-Undang  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional, memberikan  informasi  kepada  peserta  mengenai  hak  dan  kewajiban  untuk  mengikuti  ketentuan yang  berlaku,  memberikan  informasi  kepada  peserta  mengenai  prosedur  memperoleh  hak  dan memenuhi kewajibannya, memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo.
Kata Kunci: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Marsidah,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Dan  Kewajiban  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, halaman 193-202

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dunia  industri  tidak  lepas  dari peran tenaga kerja dalam hal kelangsungan  produksi  dalam  suatu industri. Tenaga kerja juga merupakan penggerak  roda  dalam  dunia  industri.
Semakin  banyaknya  industri  yang muncul  dan  berkembang  meruakan titik  awal  penggunaan  tenaga  kerja manusia  sebagai  penggerak  roda perekonomian industri. Masalah- masalah  timbul,  mulai  dari  upah  yang tidak  layak,  jam  kerja,  yang  tidak manusiawi hingga tenaga kerja anak. Negara  Indonesia  sedang  giat
menarik investor dalam sektor industri untuk menggerakan perekonomian dan diharapkan  dapat  mengurangi  jumlah pengangguran.
Produktivitas  tenaga  kerja  yang tinggi, iklim investasi yang aman serta upah  buruh  yang  murah  seringkali menjadi promosi untuk menarik investor  asing  masuk,  akan  tetapi dengan terjadinya ketimpangan- ketimpangan seperti : upah  yang tidak layak serta kesehatan dan keselamatan kerja  yang  buruk,  jaminan  sosial  bagi tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya  merupakan  kewajiban yang tida dapat ditawar bagi
pengusaha sebagai pihak yang mempekerjakan  tenaga  kerja  serta pemerintah dalam kapasitasnya
sebagai  pengawas  dan  regulator.
Beberapa masalah dalam dunia ketenagakerjaan erat kaitannya dengan jaminan  bagi  tenaga  kerja  saat melakukan tugasnya sebagai pekerja.
Untuk  itu  Pemerintah  Indonesia telah  menerbitkan  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sistem  jaminan  sosial  merupakan program negara yang bertujuan
memberikan  kepastian  perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk  meneliti  secara  lebih  lanjut  dan menerangkan  dalam  bentuk  tulisan yang  berjudul  : “ TINJAUAN  YURIDIS TENTANG  PELAKSANAAN  HAK  DAN
KEWAJIBAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL  MENURUT  UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2011 ” .

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  dalam  latar belakang  di  atas,  maka  permasalahan dalam penelitian ini adalah :
Bagaimanakah  hak  dan  kewajiban Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial menurut  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2011 ?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  sejauhmana  hak dan kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut  Undang-Undang  Nomor
24 Tahun 2011. 2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai sumbangan  pemikiran  di  bidang ilmu pengetahuan hukum
khususnya  tentang  jaminan  sosial dan hukum asuransi.

## D. Metode Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto yang  dimaksud  dengan  penelitian hukum  adalah  kegiatan  ilmiah  yang didasarkan  pada  metode  sistematika
Marsidah,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Dan  Kewajiban  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, halaman 193-202
dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan untuk  mempelajari  satu  atau  segala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. 1
Penelitian  merupakan  salah  satu cara  yang  tepat  untuk  menuntaskan masalah  penelitian  ini  merupakan penelitian hukum normatif dan sumber data pada penelitian ini adalah sumber data  sekunder  yang  diperoleh  dari sumber-sumber yang telah ada.
Data sekunder berupa
dokumentasi  serta  sumber  tertulis yang  bersumber  dari  buku-buku  atau literature yang berkaitan dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini. Bahan  hukum  yang  diperoleh  di analisis dengan objektif serta menghubungkan dengan pendapat pakar  hukum,  dan  penulis-penulis, kemudian  hasilnya  ditafsirkan  untuk dirumuskan  menjadi  penemuan  dan kesimpulan penelitian.

## II. PEMBAHASAN
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi  harapan  bagi  masyarakat  yang tidak  mampu  untuk  menjadi  pelayanan kesehatan  apabila  harus  dirawat  di  rumah sakit.  Hal  ini  karena  biaya  kesehatan sangat tinggi.
Definisi Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  menurut  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2011  adalah  badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Selanjutnya yang dimaksud jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh  rakyat  agar  dapat  memenuhi kebutuhan hidup yang layak. 2
1 Ronny Hanintijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 9
2 Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2011 Tentang BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan  sistem  jaminan  sosial nasional berdasarkan dengan asas kemanusiaan,  manfaat  dan  keadilan  bagi seluruh rakyat Indonesia. 3 Asas kemanusiaan  adalah  asas  yang  terkait dengan  penghargaan  terhadap  martabat manusia.  Selanjutnya  asas  manfaat  adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan  pengelolaan  yang  efisien dan  efektif.  kemudian  yang  dimaksud dengan  asas  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia  adalah  asas  yang  bersifat idiil.  Tujuan  dari  dibentuknya  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  adalah untuk mewujudkan terselenggaranya
pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan  kebutuhan  dasar  hidup  adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan  sistem  jaminan  sosial nasional berdasarkan prinsip : 4
a. Kegotongroyongan
Yang dimaksud dengan prinsip  kegotongroyongan  adalah prinsip  kebersamaan  antar  peserta dalam  menanggung  beban  biaya Jaminan  Sosial,  yang  diwujudkan dengan  kewajiban  setiap  peserta membayar  iuran  sesuai  dengan tingkat gaji, upah atau
penghasilannya. b. Nirlaba
Yang dimaksud dengan nirlaba adalah prinsip pengelolaan
3 Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang BPJS
4 Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang BPJS
Marsidah,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Dan  Kewajiban  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, halaman 193-202
usaha yang mengutamakan
penggunaan  hasil  pengembangan dana  untuk  memberikan  manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh
peserta.
c. Keterbukaan Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah prinsip mempermudah  akses  informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi seluruh peserta.
d. Kehati-hatian Yang dimaksud dengan
prinsip kehati-hatian adalah prinsip  pengelolaan  dana  secara cermat, teliti, aman dan tertib.
e. Akuntabilitas Yang dimaksud dengan
prinsip akuntabilitas adalah prinsip  pelaksanaan  program  dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. f. Portabilitas
Yang dimaksud dengan portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan  meskipun  peserta berpindah  pekerjaan  atau  tempat tinggal  dalam  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
g. Kepesertaan Bersifat Wajib Yang dimaksud dengan prinsip  kepesertaan  bersifat  wajib adalah prinsip yang mengharuskan  seluruh  penduduk menjadi  peserta  Jaminan  Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. h. Dana Amanat Yang dimaksud dengan
prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan  dana  titipan  dari
peserta  untuk  digunakan  sebesar- besarnya untuk kepentingan Peserta Jaminan Sosial.
i. Hasil  pengelolaan  Dana  Jaminan
Sosial  dipergunakan  selanjutnya untuk  pengembangan  program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Dalam  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2011 dibentuk Badan
Penyelenggara  Jaminan  Sosial.  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  dibagi menjadi  dua,  yaitu  :  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  Kesehatan  dan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.  Badan  Jaminan  Sosial Kesehatan menyelenggarakan program jaminan  kesehatan.  Sedangkan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan  hari  tua,  jaminan  pensiun  dan jaminan  kematian.  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  yang  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 berbentuk  badan  hukum  publik  dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk tempat  kedudukan  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  sendiri  terletak  di  Ibukota Negara  Republik  Indonesia,  akan  tetapi Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  juga dapat  mempunyai  kantor  perwakilan  di provinsi dan kantor cabang di
kabupaten/kota. 1. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Sebagai lembaga baru yang dibentuk  berdasarkan  gabungan  dari beberapa  lembaga  yang  sudah  ada terlebih  dahulu,  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  memiliki  tugas,  fungsi dan  kewajiban  yang  hampir  sama dengan lembaga terdahulu. Dapat
Marsidah,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Dan  Kewajiban  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, halaman 193-202
dikatakan  bahwa  tugas,  wewenang  dan kewajiban  tersebut  merupakan  warisan dari lembaga yang sudah ada
sebelumnya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki beberapa tugas dan wewenang. Tugas Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial  adalah :
a. Melakukan  dan/atau  menerima pendaftaran peserta.
b. Memungut dan mengumpulkan iuran  dari  peserta  dan  pemberi kerja.
c. Menerima  bantuan  iuran  dari pemerintah.
d. Mengelola  dana  jaminan  sosial untuk kepentingan peserta.
e. Mengumpulkan  dan  mengelola data  peserta  program  jaminan sosial.
f. Membayarkan
manfaat dan/atau  membiayai  pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan  program  jaminan sosial. g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.
Dalam  melakukan  pendaftaran peserta,  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial tidak berperan secara aktif untuk mencari anggota. Kepersertaan terhadap Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan khususnya merupakan inisiatif  sendiri  dari  masyarakat  yang belum  terdaftar  sebagai  anggota  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selanjutnya  dalam  hal  memungut  dan mengumpulkan iuran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bekerjasama  dengan  beberapa  bank nasional  untuk  menampung  uang  yang disetorkan  oleh  para  anggoa.  Iuran tersebut  diberikan  setiap  bulan  sekali untuk  Badan  Penyelenggara  Jaminan
Sosial Kesehatan yang besarnya ditentukan  berdasarkan  kelas  yang dipilih  anggota.  Selanjutnya  apabila terjadi klaim dari anggota yang mengalami musibah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melakukan  tindak  lanjut  terhadap  kasus tersebut. Dalam melaksanakan fungsi,
tugas dan kewajibannya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki kewenangan atribusi (kewenangan yang berasal dari
undang-undang).
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  dapat dilihat  dalam  Pasal  11  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2011.  Dalam  pasal tersebut,  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial memiliki wewenang untuk :
a. Menagih  pembayaran  iuran.
Maksud  dari  menagih  iuran  di sini adalah meminta
pembayaran  dala  hal  terajdi penunggakan,  kemacetan,  atau kekurangan pembayaran iuran.
b. Menempatkan  dana  jaminan sosial  untuk  investasi  jangka pendek  dan  jangka  panjang dengan mempertimbangkan aspek  likuiditas,  solvabilitas, kehati-hatian,  keamanan  dana dan hasil yang memadai.
c. Melakukan  pengawasan  dan pemeriksaan  atas  kepatuhan peserta  dan  pemberi  kerja dalam memenuhi kewajibannya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  jaminan sosial nasional.
d. Membuat  kesepakatan  dengan fasilitas  kesehatan  mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan  yang  mengacu  pada standar  tarif  yang  ditetapkan
Marsidah,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Dan  Kewajiban  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, halaman 193-202
pemerintah.  Pemerintah  akan menetapkan standar tarif setelah  mendapatkan  masukan dari  BPJS  bersama  dengan asosiasi  fasilitas  kesehatan, baik  tingkat  nasional  maupun tingkat daerah. Besaran tarif di suatu  wilayah  tertentu  dapat berbeda  dengan  tarif  wilayah lainnya  sesuai  dengan  tingkat kemahalan harga setempat, sehingga diperoleh
pembayaran  fasilitas  kesehatan yang efektif dan efisien.
e. Membuat  atau  menghentikan kontrak  kerja  dengan  fasilitas kesehatan.
f. Mengenakan sanksi administratif  kepada  peserta atau  pemberi  kerja  yang  tidak memenuhi kewajibannya.
g. Melaporkan pemberi kerja
kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar  iuran  atau  dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud  dengan  kewajiban lain  antara  lain  kewajiban mendaftarkan diri dan
pekerjanya  sebagai  peserta,
melaporkan  dana  kepesertaan termasuk  perubahan    gaji  atau upah,  jumlah  pekerja  dan keluarganya,  alamat  pekerja, serta status pekerja.
h. Melakukan  kerja  sama  dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan jaminan
sosial.  Kerja  sama  dengan pihak lain terkait dengan pemungutan  dan  pengumpulan iuran  dari  peserta  dan  pemberi
kerja serta penerimaan bantuan iuran dilakukan dengan instansi pemerintah  dan  pemerintah daerah,    badan  usaha  milik negara  dan  badan  usaha  milik daerah.
Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  sebagai  badan  hukum  publik memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.  Hak  dan  kewajiban  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2011.  Pasal  12  menyebutkan  bahwa Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial berhak untuk :
a. Memperoleh  dana  operasional untuk
penyelenggaraan program  yang  bersumber  dari dana  jaminan  sosial  dan/atau sumber  lainnya  sesuai  dengan ketentuan  perundnag-undanga. Dana operasional adalah bagian  dari  akumulasi  iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannya  yang  dapat digunakan Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
b. Memperoleh  hasil  monitoring dan  evaluasi  penyelenggaraan program  Jaminan  Sosial  dari DSJN setiap 6 bulan.
Selanjutnya dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki kewajiban untuk :
a. Memberikan  nomor  identitas tunggal  kepada  peserta.  Yang dimaksud dengan nomor identitas  tunggal  adalah  nomor yang  diberikan  secara  khusus oleh Badan Penyelenggara
Marsidah,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Dan  Kewajiban  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, halaman 193-202
Jaminan  Sosial  kepada  setiap peserta  untuk  menjamin  tertib administrasi  atas  hak  dan kewajiban setiap peserta.
Nomor  identitas  tunggal  b erlaku untuk semua jenis program jaminan sosial.
b. Mengembangkan  aset  dana jaminan  sosial  dan  aset  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.
c. Memberikan  informasi  melalui media massa cetak dan elektronik  mengenai  kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya.  Informasi mengenai  kinerja  dan  kondisi keuangan Badan
Penyelenggara  Jaminan  Sosial mencakup  informasi  mengenai jumlah  aset  dan  liabilitas, penerimaan  dan  pengeluaran untuk  setiap  Dana  Jaminan Sosial dan/atau jumlah aset dan liabilitas, penerimaan dan pengeluaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. d. Memberikan  manfaat  kepada seluruh  peserta  sesuai  dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. e. Memberikan  informasi  kepada peserta  mengenai  hak  dan kewajiban  untuk  mengikuti ketentuan yang berlaku.
f. Memberikan  informasi  kepada
peserta mengenai prosedur memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya. g. Memberikan  informasi  kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan
pengembangannya 1 kali dalam 1 tahun.
h. Memberikan  informasi  kepada peserta  mengenai  besar  hak pensiun 1 kali dalam 1 tahun.
i. Membentuk  cadangan  teknis sesuai  dengan  standar  praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum.
j. Melakukan  pembukuan  sesuai dengan  standar  akuntansi  yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial.
k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan,  secara  berkala  6 bulan  sekali  kepada  Presiden dengan tembusan kepada
DJSN.
2. Kepesertaan  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  dan  Pembayaran Iuran
Hal  yang  tak  bisa  lepas  dari adanya  perusahaan  asuransi  adalah kepesertaan.  Dalam  hal  ini  peserta  lah yang  menjadi  sumber  dana  dalam operasional  perusahaan  selain  dana yang  berasal  dari  hal  lain.  Peserta  dar BPJS  sendiri  tidak  terbatas  usia  dan golongan  masyarakat  tertentu.  Semua warga  dapat  menjadi  peserta  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  bahkan wajib  bagi  yang  memenuhi  syarat tertentu. Kepesertaan Badan
Penyelenggara  Jaminan  Sosial  adalah wajib bagi setiap orang, termasuk orang asing  yang  bekerja  paling  singkat  6 bulan  di  Indonesia.  Pasal  15  Undang- Undang  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  menyebutkan  bahwa pemberi  kerja  secara  bertahap  wajib mendaftarkan  dirinya  dan  pekerjanya sebagai peserta kepada Badan
Marsidah,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Dan  Kewajiban  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, halaman 193-202
Penyelenggara  Jaminan  Sosial  sesuai dengan  program  Jaminan  Sosial  yang diikuti. Program jaminan sosial tersebut adalah  jaminan  kesehatan,  jaminan kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua, jaminan pensiun atau jaminan kematian. Pemberi  kerja  dalam  hal  ini  wajib melakukan pendaftaran dengan memberikan data dirinya dari pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selanjutnya mengenai penahapan tersebut  akan  diatur  dalam  Peraturan Presiden. Yang dimaksud dalam Peraturan  Presiden  adalah  penahapan yang didasarkan antara lain pada jumlah pekerja,  jenis  usaha  dan/atau  skala usaha.  Penahapan  yang  akan  diatur tersebut tidak boleh mengurangi manfaat  yang  sudah  menjadi  hak peserta  dan  kewajiban  pemberi  kerja untuk  mengikuti  program  Jaminan Sosial.
Selain  itu,  setiap  orang,  selan pemberi  kerja,  pekerja  dan  penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan  kepesertaan  dalam  program Jaminan  Sosial  wajib  mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai  peserta  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial,  sesuai  dengan  program Jaminan Sosial yang diikuti. Setelah itu, setiap orang tersebut wajib memberikan data  mengenai  dirinya  dan  anggota keluarganya  secara  lengkap  dan  benar kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial.  Apabila  pemberi  kerja  selain penyelenggara  negara  dan  setiap  orang yang  tidak  melaksanakan  ketentuan pendaftaran  kepesertaan  akan  dikenai sanksai administratif. Sanksi administratif  dapat  berupa  teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
Pelayanan  publik  tertentu  tersebut contohnya  adalah  pemrosesan  izin usaha,  izin  mendirikan  bangunan,  bukti kepemilikan  hak  tanah  dan  bangunan. Pengenaan  sanksi  tersebut  dilakukan oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  terhadap  sanksi  berupa  teguran tertulis  dan  denda.  Sedangkan  untuk sanksi  tidak  mendapatkan  pelayanan publik tertentu dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.
Pemerintah  sesuai  dengan  Pasal 18  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2011  mendaftarkan  penerima  bantuan iuran  dan  anggota  keluarganya  sebagai peserta  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial.  Penerima  bantuan iuran tersebut wajib  memberikan  dana  mengenai  diri sendiri  dan  anggota  keluarganya  secara lengkap  dan  benar  kepada  pemerintah untuk disampaikan kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
Iuran wajib dipungut oleh pemberi  kerja  yang  menjadi  beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemberi kerja  membayar  dan  menyetor  iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial. Selanjutnya, peserta  yang bukan pekerja  dan  bukan  penerima  bantuan iuran  wajib  membayar  dan  menyetor iuran  yang  menjadi  tanggung  jawabnya kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial.  Dalam  hal  ini,    untuk  penerima bantuan  iuran  dibayar  dan  disetor pemerintah kepada
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  12 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011
Marsidah,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Dan  Kewajiban  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, halaman 193-202
menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  berhak untuk : a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang  bersumber  dari  dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundnag- undanga.  Dana  operasional adalah  bagian  dari  akumulasi iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannya yang dapat digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program  Jaminan  Sosial  dari
DSJN setiap 6 bulan.
Selanjutnya  dalam  Pasal  13 menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki kewajiban untuk : a. Memberikan  nomor  identitas
tunggal  kepada  peserta.  Yang
dimaksud dengan nomor identitas tunggal adalah nomor  yang  diberikan  secara khusus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  kepada  setiap  peserta untuk menjamin tertib administrasi  atas  hak  dan kewajiban setiap peserta. Nomor identitas tunggal
berlaku  untuk  semua  jenis program jaminan sosial.
b. Mengembangkan aset dana jaminan  sosial  dan  aset  Badan
Penyelenggara  Jaminan  Sosial
untuk sebesar-besarnya
kepentingan peserta. c. Memberikan  informasi  melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya. Informasi mengenai  kinerja  dan  kondisi keuangan  Badan  Penyelenggara Jaminan
Sosial mencakup informasi  mengenai  jumlah  aset dan  liabilitas,  penerimaan  dan pengeluaran  untuk  setiap  Dana Jaminan  Sosial  dan/atau  jumlah aset  dan  liabilitas,  penerimaan dan pengeluaran
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
d. Memberikan  manfaat  kepada seluruh  peserta  sesuai  dengan Undang-Undang  tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional.
e. Memberikan  informasi  kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.
f. Memberikan  informasi  kepada peserta mengenai prosedur memperoleh  hak  dan  memenuhi kewajibannya.
g. Memberikan  informasi  kepada peserta  mengenai  saldo  jaminan hari tua dan pengembangannya 1 kali dalam 1 tahun.
h. Memberikan  informasi  kepada peserta  mengenai  besar  hak pensiun 1 kali dalam 1 tahun.
i. Membentuk  cadangan  teknis sesuai  dengan  standar  praktik aktuaria  yang  lazim  dan  berlaku umum.
j. Melakukan  pembukuan  sesuai dengan  standar  akuntansi  yang berlaku  dalam  penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Marsidah,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Dan  Kewajiban  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, halaman 193-202
k. Melaporkan  pelaksanaan  setiap program, termasuk kondisi
keuangan, secara berkala 6 bulan sekali  kepada  Presiden  dengan tembusan kepada DJSN.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku Abdulkadir  Muhammad, Pengantar  Hukum Asuransi ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1994.
Abassalim, Dasar-Dasar  Asuransi ,  Tarsito,
Bandung, 1985.
Anggar  Sigit  Pramukti  dan  Andre  Budiman Panjaitan,
Pokok-Pokok
Hukum
Asuransi , Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
2016.
Ronny Hanintijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
Sri  Rezeki  Hartono, Hukum  Asuransi  dan Perusahaan  Asuransi ,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2001.

## Perundangan-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992 Tentang Usaha Perasuransian.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011
Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan
Sosial (BPJS).
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.