Volume 6 Nomor 1, September 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## MENCIPTAKAN SISTEM PERADILAN EFISIEN DENGAN SISTEM E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SE-TANGERANG RAYA 
Susanto 1 , Muhamad Iqbal 2 , Wawan Supriyatna 3
1 Magister Hukum, Universitas Pamulang,
Pondok Pakulonan RT.005 RW.004, Pakualam, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan * e-mail: susanto@unpam.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Jl. Dr. Setia Budi Asem No.82, RT.002, RW.005, Kecamatan Pamulang Barat e-mail: muhamad.miqbal.iqbal1@gmail.com 3 Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Pamulang Village Blok D-21, Pondok Petir, Bojongsari, Depok – Jawa Barat e-mail: wawan.supriyatna@gmail.com

## Abstract
Based  on  the  Decree  of  the  Secretary  of  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of  Indonesia Number:  305/SEK/SK/VII/2018,  the  Supreme  Court  has  chosen  17  District  Courts,  6  State Administrative Courts and 9 Religious Courts as the Pilot Project Court for the e-court Application. On this basis, the sample of the court taken by the author is the District Court and Religious Court which is located in Tangerang Raya. The author will focus on the effectiveness and efficiency with regard  to  the  role  of  the  e-court  system  in  the  administrative  system  of  the  district  and  religious courts in Tangerang Raya. The large amount of time and files involved are considered far from the principles of fast, simple and low cost trial. It is hoped that time and cost efficiency problems can be resolved with E-court. To prove the test of the effective role of e-court in realizing fast, simple and low cost judiciary from the segmentation of district and religious courts in Tangerang Raya, the E- court  system  in  state  and  religious  courts  in  the  Greater  Tangerang  area  in  segmentation  creates efficiency in the case administration service process.
Keywords: Efficient Court; E-court; Case Administration Services.

## Abstrak
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Sekretaris  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  : 305/SEK/SK/VII/2018, Mahkamah  Agung telah  memilih  17  Pengadilan  Negeri, 6  Pengadilan  Tata Usaha Negara dan 9 Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Pilot Project Aplikasi e-court. Dengan dasar  tersebut  sample  pengadilan  yang  diambil  oleh  penulis  adalah  Pengadilan  Negeri  dan Pengadian  Agama  yang  berkedudukan  di  Tangerang Raya.  Penulis  akan  menitik  beratkan  kepada efektifitas  dan  efisiensi  berkaitan  dengan  peranan  sistem  e-court  pada  sistem  administrasi pengadilan  negeri  dan  agama  di  Tangerang  Raya.  Banyaknya  waktu  dan  berkas  yang  dilibatkan sehingga  dianggap  justru  jauh  dari  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan. Problematika  Efisensi  waktu  dan  biaya  di  harapkan  dapat  diatasi  dengan  E-court.  Untuk membuktikan  uji  peran  efektif  e-court  dalam  mewujudkan  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan  dari  segmentasi  pengadilan  negeri  dan  agama  diwiayah  tangerang  raya,  Sistem  E-court pada  pegadilan  negeri  dan  agama  di  wilayah  tangerang  raya  dalam  segmentasi  menciptakan efisiensi pada proses pelayanan administrasi perkara.
Kata Kunci: Pengadilan Efisien; E-court; Pelayanan Administrasi Perkara.
 Naskah diterima: 20 Agustus 2020, direvisi: 11 September 2020, disetujui untuk terbit: 28 September 2020   Doi: 10.3376/jch.v6i1.287

## PENDAHULUAN
Praktik  penyelenggaraan  peradilan yang efisien dengan asas sederhana, cepat dan  baiaya  ringan  merupakan  sebuah praktik  dengan  landasan  asas  yang bersifat  universal.  Tuntutan  implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan semata-mata guna mewujudkan sistem
administrasi pengadilan  yang  efisien  terutama  dalam segmentasi  keadilan  dalam  pelayanan birokrasi.
Sebagai bentuk mewujudkan efisiensi pelayanan  administrasi  pengadilan  sistem e-court yang  di  rancang  dengan  berbagai fitur seperti pendaftaran perkara online ( e- Filing ),  pembayaran  Panjar  Biaya  Online ( e-Payment ),  Pemanggilan  Elektronik  ( e- Summons ) dan Dokumentasi atas dokumen  persidangan  diharapkan  dapat mempertegas  wujud  dari  realisasi  sebuah harapan  dari  keberadaan  sistem  tersebut, yang  hendak  membantu  masyarakat  dari jalur panjang dan berliku sebuah birokrasi dalam  pelayanan  para  pencari  keadilan (M.Iqbal,  Susanto,  M.  Sutoro,  2019). Dalam segmentasi Kekuasaan Kehakiman telah menorehkan ketentuan jika
pengadilan  dalam  hal  ini  hendaklah membantu  para  pencari  keadilan  dalam mengatasi segala hambatan dalam panjangnya  perjalanan  birokrasi  yang terkesan  memakan  banyak  waktu,  biaya dan tenaga menjadi lebih efisien.
(Shotang, 2018)
Sistem e-court yang  di  harapkan mewujudkan pelayanan yang lebih efisien dengan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai
mana  yang  tertuang  diatas,  tentulah  akan diketahui  efektifitasnya  jika  langsung diterapkan dalam sistem birokrasi pelayanan  administrasi  pengadilan,  dalam hal  ini  penulis  mengambil  sample  pada pengadilan  dengan  lalulintas  pelayanan perkara  yang  tergolong  padat,  Perlu diketahui  bahwa  untuk  implementasi sistem e-court telah  didesain  untuk meringkas proses administrasi pengadilan, semisal  jika  konteks  efisiensi  yang menjadi  identifikasi  sistem  baru  ini  maka perwujudan  dalam  efisiensi  tersebut adalah  dengan  sistem  berbasis  online tersebut dapat meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran dokumen.
Berdasarkan Surat Keputusan
Sekretaris  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor: 305/SEK/SK/VII/2018, Mahkamah  Agung  telah  memilih  17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri, 6 (enam) Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  9 (sembilan)  Pengadilan  Agama  sebagai Pengadilan  Pilot  Project  Aplikasi e-court . Dengan  dasar  tersebut  sample  pengadilan yang diambil oleh penulis adalah Pengadilan  Negeri  dan  Pengadian  Agama yang  berkedudukan  di  Tangerang  Raya.
Setelah  dilaksanakannya  sosialisasi  yang gencar  diwilayah  tersebut  kini  sistem e- court yang merupakan inovasi Mahkamah Agung  RI  sebagai  wujud  moderenisasi administrasi pengadilan di Indonesia, akan dihadapkan  pada  tantangan  impelentasi pada pelayanan birokrasi dengan tantangan kesiapan Sumber Daya Manusia yakni di internal Pengadilan
adan  Kesiapan  Sumber  Daya  Eksternal Advokat dan Masyarakat.
Rumusan  masalah  yang  hendak penulis suguhkan pada penulisan jurnal ilmiah ini adalah: Bagaimana
menciptakan  system  peradilan  efisien dengan  system e-court pada  pengadilan negeri dan pengadilan agama se- Tangerang Raya?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  diguakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das  sollen),  karena  dalam  membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan  hukum  (baik  hukum  yang tertulis,  maupun  hukum  yang  tidak tertulis,  atau  baik  bahan  hukum  primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan  empiris  (hukum  sebagai kenyataan  sosial,  kultural  atau  das  sein), karena  dalam  penelitian  ini  digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dalam  hal  ini  penulis  akan  menitik beratkan  kepada  konteks  efektifitas  dan efisiensi berkaitan dengan peranan sistem e-court pada sistem administrasi pengadilan negeri dan agama di
Tangerang Raya. Data akan dianalisis secara kaulitatif-normatif,
meneliti dengan cara menafsirkan dengan menyimpulkan  data  yang  terdapat  dalam dokumen  perundang-undangan.  Dalam metode  kualitatif,  dibangun  berdasarkan data  sekunder  yang  berupa  teori,  makna dan  substansinya  dari  berbagai  literatur dan  peraturan  perundang-undangan  yang peraturan perundang- undangan, dan data
primer  yang  diperoleh,  pengamatan  dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan normatifnya undang-undang, teori dan  pendapat  pakar  yang  berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang pengertian kebijakan manajemen administrasi  pengadilan  yang  berkaitan dengan pengelolaan perkara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Peran Efektif E-court Pada

## Pengadilan Negeri dan Agama di Tangerang Raya
Dalam sistem administrasi pengadilan yang  diterapkan  pada  pengadilan  baik negeri  dan  agama  di  Tangerang  Raya dengan  kuantitas  pendaftaran  perkara perdata  tinggi  tentulah  konteks  efisiensi menjadi  tema  yang  sangat  penting  untuk dibahas (Wardah, Sri dan Sutiyoso, 2007), mengingat  dengan  radius  wilayah  yang sedimikian  maka  problematika  berkaitan dengan  padatnya  jumlah  pendaftaran gugatan  yang  harus  di  manajemen  oleh staf  administrasi  perdata  pastilah  akan terjadi (Nurhardianto, 2015). Pada penerapan  sistem E-court secara  otomatis memindahkan  pelayanan  yang  semula bersifat  manual  menjadi  online,  baik  dari segmentasi  pendaftaran,  pembayaran  dan pengiriman  kelengkapan  dokumen  baik replik,  duplik,  kesimpulan  dan  jawaban serta  pemanggilan  semua  telah  berubah menjadi  online,  sehigga  problematika berkaitan  dengan  jarak  yang  jauh  dengan pengadilan  dan  padatnya  jumlah  gugatan perdata  dengan  dokumen  menumpuk secara  perlahan  akan  teratasi  dengan sistem ini (Arto, Mukti, 2004).
Masyarakat  yang  berasal  dari  wilayah Tangerang  namun  jamuh  dari  pengadilan dapat memperoleh keuntungan dari segmentasi  waktu  dan  biaya  transportasi dengan  skema  pendaftaran  online  dan pembayaran panjar perkara secara online.
Problematika
manajemen administrasi  manual  memang  identik dengan  tatap  muka  antara  pencari keadilan  dengan  staff  administrasi  pada pelayanan satu pintu pengadilan, sehingga bagi  masyarakat  yang  memiliki  domisili jauh dari pengadilan haruslah berjuang ke pengadilan  dengan  membawa  banyak berkas  ditambah  dengan  potensi  antrean yang  menumpuk  di  pengadilan  sehingga tidak  heran  jika  satu  tahap  semisal pendaftaran gugatan saja mampu
memakan  hampir  setengah  hari  hanya untuk  mengantre  dan  melakukan  foto copy  beberapa  berkas  yang  kuarang, banyaknya  waktu  dan  berkas  yang dilibatkan sehingga dianggap justru jasuh
dari konteks asas peradilan yang semestinya  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan.  Problematika  Efisensi  waktu  dan biaya  yang  di  harapkan  dapat  diatasi dengan E-court tentulah  harus  dapat difasilitasi  oleh  sistem  tersebut  dengan (M.Iqbal, Susanto dan M. Sutoro, 2019):
a. Sistem  haruslah  mampu  mendukung peningkatan  kinerja  staf  pengadilan dan panitera serta hakim.
b. Sistem haruslah memberikan dukungan  kepada  sistem  manajemen administrasi pengadilan.
c. Sistem haruslah memberikan dukungan dalam mempermudah interaksi  dalam  rangka  pelayanan antara  pengadian  dengan  para  pihak pencari keadilan.
Dalam  praktik  pran  efektif  sistem e- court di  dalam  pelayanan  birokrasi pengadilan  baik  pada  pengadilan  negari dan  agama  se  tangerang  raya,  dapat ditemukan beberapa realita yakni:
Gambar 1 : Indeks Kesiapan Sistem
a. Pada  pengadilan  negeri  dan  agama  di tangerang  raya  sistem  Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court , meskipun baru pada tahap tingkat
Pendaftaran  perkara  namun  telah terlihat  beberapa  tingkat  kepuasan bagi  para  pencari  keadilan  berkaitan dengan efisiensi pembayaran perkara
sebagai  bentuk  pelayanan  cepat, sederhana  dan  biaya  ringan,  dengan rincian sebagaimana berkut :
1) Sistem diarasa dapat menghemat waktu serta biaya.
2) Pembayaran Perkara dalam sistem dapat  dilakukan  dalam  saluran multi channel.
3) Dokumen  tidak  tercecer  karena didalam  sistem  secara  otomatis terarsip.
b. Dari  segmentasi  pembayaran  panjar biaya  online  pada  pengadilan  negeri dan  agama  setangerang  raya  pada tahap pendaftaran atau dikenal dengan istilah  E-  SKUM  dari  grafit  tersebut diatas  dapat  dilihat  dalam  indeks kesiapan sistem E-court secara otomatis  melakukan  generate  dengan perhitungan  berdasarkan  komonen biaya  yang  telah  di  perhitungkan  dan ditetapkan  serta  dikonfigurasi  oleh pengadilan,  sekaligus  dengan  radius wilyahan yang mana telah ditetapkan oleh ketua pengadilan berkaitan dengan  biaya  yang  ditetapkan  dengan skema sebagaimana berikut :
1) Dokumen Persidangan pada
sistem E-court juga telah termasuk pegiriman dokumen secara elektronik  persidangan  semisal replik,  duplik,  kesimpulan  dan dapat diakses baik oleh pengadilan dan pihak pencari keadilan.
2) berkaitan   dengan   pemanggilan elektronik/ e-summons yang dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018  dimana  pemanggilan  yang mana pendaftaranya dilakukan
dengan penggunaan e-court , maka pemanggilanya  kepada  pengguna terdaftar  dilakukan  juga  secara elektronik yang dkirmkan ke
alamat domisili ekektronik pengguna terdaftar, namun berkaitan dengan hal tersebut akan diawali oleh pemanggilan pertama secara  manual  dan  pada  saat tergugat hadir di persidangan yang pertama maka di waktu yang sama tergugat akan dimintai persetujuanya  untuk  setuju  atau tidak  dipanggil  secara  eektronik, bilamana  setuju  maka  kemudian akan  dipanggil  secara  elektronik sesuai  dengan  domisili  elektronik yang telah diberikan namun apabila tergugat tidak setuju untuk dipanggil  secara  elektronik  maka yang  kemdian  akan  dipanggil secara maual.
Penggunaan  sistem e-court pada pengadilan  negeri  dan  agama  di  wilayah tangerang  raya  dari  beberapa  konteks yang  telah  disebutkan  memang  bertujuan untu  menciptakan  sistem  administrasi pengadilan yang lebih efisien penggunaan sistem  teknologi  standar  yang  lumrah digunakan  oleh  lembaga  pengadilan  di seluruh  dunia  adalah  aplikasi  pengolahan kata  dan  data  base.  Hakim  seringkali menggunakan  aplikasi  pengolah  kata untuk  menghasilkan  dokument  berkas perkara, yang termasuk didalamnya adalah kalender persidangan dan spreadsheet sederhana (Reiling dan Dory,
2009) dan untuk registrasi dan pengolahan perkara yang di gunakan
untuk  pencatatan  berkas  secara  manual seringkali digunakan aplikasi data base.
Penggunaan  sistem e-court pada pengadilan  di  Indonesia  terutama  di pengadilan  negeri  dan  agama  pada wilayah tangerang raya tidak terlepas dari dampak  Pesatnya  Perkembangan  sistem manajemen  administrasi  pengadilan  yang di mulai dari interactive voice recognition (IVR)  tahun  1996,  Sistem  Informasi Administrasi  Perkara  (SIAP)  tahun  2001, redesign  Sistem  Informasi  Administrasi Perkara  (SIAP)  tahu  2004,  base  line  data aplikasi  SIAP  Excel  tahun  2007,  (A Syyudi,  2010)  di  tahun  2011  komunikasi data pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung kebijakan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran
Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan  Peninjauan  Kembali.  SEMA  14 Tahun  2014  mewajibkan  pengadilan untuk  menyertakan  dokumen  elektronik bagi setiap permohonan kasasidan peninjauan  kembali.  Media  pengiriman dokumen  elektronik tersebut adalah
compact  disk ,  surat  elektronik  atau aplikasi Direktori Putusan. Pada tahun 2014, aplikasi Direktori Putusan disempurnakan lagi sehingga memungkinkan  pengadilan  mengunggah dokumen  elektronik  dengan  jumlah  dan variasi  yang  lebih  banyak.  Hal  ini  untuk mendukung SEMA Nomor 1 Tahun 2014, yang  di  kenal  dengan  sistem  pembacaan berkas serentak. Maka konsekuensi dari
hal  tersebut  adalah  penggandaan  berkas bundel  B  sesuai  jumlah  hakim  anggota. Apabila  proses  penggandaan  dilakukan secara hard  copy maka  akan  menjadi  isu serius. Pada tahun 2014, aplikasi Direktori  Putusan  disempurnakan  lagi sehingga memungkinkan pengadilan mengunggah  dokumen  elektronik  dengan jumlah dan variasi yang lebih banyak. Hal ini  untuk  mendukung  SEMA  Nomor  1 Tahun 2014.
Dengan  diterbitkannya  PERMA  RI No.  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik oleh  Mahkamah  Agung,  yang  di  dalam peraturan ini tertera pada pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara  Elektronik  yaitu  sebagai  landasan hukum penyelenggaran administrasi perkara  di  pengadilan  secara  elektronik untuk  mendukung  terwujudnya  peran efektif  sistem e-court pada  pengadilan negeri  dan  agama  di  wlayah  tangerang raya yang tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntanbel, efektif,  efisien,  dan  modern.  Sebagai mana  wujud  penerapan  efektif  sistem e- court tersebut E-court dimana  istrument pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran  perkara  baik,  pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online.
Aplikasi e-court perkara  diharapkan mampu  meningkatkan  pelayanan  dalam fungsinya  menerima  pendaftaran  perkara secara online dimana masyarakat akan
menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.
Penerapan  administrasi  perkara  di pengadilan  sdengan  menggunakan  sistem e-court telah memberikan dampak langsung  bagi  praktik  para  pencari keadilan  di  Indonesia.  Kemudahan  yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem  pelayanan e-court menjadi  sebuah kebutuhan  dalam  proses  menyelesaikan perkara  di  pengadilan  dengan  mobilitas tinggi  para  pihak  dan  para-para  pencari keadilan.  para  pencari  keadilan  yang terdiri  dari  advokat  atau  masyarakat diharuskan  untuk  memiliki  akun  resmi dengan  mendaftar  dalam  sistem e-court sehingga  keberadaannya  diakui  secara formil.  Namun,  para  advokat  yang  tidak memiliki  akun e-court akan  menjadi terhalang  ketika  membela  klien  di sejumlah  pengadilan,  hal  ini  sesuai dengan  pasal  6  ayat  2  PERMA  Nomor  3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara
(Butarbutar,  2014)  di  Pengadilan  Secara Elektronik yang berbunyi bahwa Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi.
Selain  itu,  sistem e-court juga dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.122/KMA/SK/VII/2018  Tahun  2018
tentang  Pedoman  Tata  Kelola  Pengguna Terdaftar  Sistem  Informasi  Pengadilan dan  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah Agung  RI  No.271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018
tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Pada,  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-court ) yang telah  diundangkan  per  tanggal  04  April 2018 meliputi administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan usaha negara. Sebagaimana dicontohkan bilamana ara pencari keadilan  tersebut  adalah  advokat  atau pengacara,  dalam  hal  ini  berkas-berkas yang dilibatkan Bukti dari keanggotaan di organisasi  advokat  dan  bukti  berita  acara sumpah  oleh  pengadilan  tinggi  menjadi syarat  kunci  untuk  teregistrasi  sesuai pasal 4 ayat 3 yang berbunyi :
Persyaratan  untuk  dapat  menjadi pengguna  terdaftar  bagi  advokat adalah :
a. KTP
b. Kartu Keanggotaan advokat; dan
c. Bukti berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi.
Sejak  diluncurkan  pada  tanggal  06 Juni  2018,  sistem  peradilan  secara  online ( e-court )  Mahkamah  Agung  RI  ternyata belum memberikan kepuasan bagi seluruh pihak.  Sistem  ini  merupakan  cerminan dari  semangat  peradilan  yang  sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun tujuannya tampak belum dirasakan sepenuhnya.
Pemberlakuan e-court tentu  saja memberikan  perubahan  sistem  peradilan yang  bersih  bagi  orang-orang  yang menginginkan  keadilan  dan  kepastian hukum  (Sunarjo,  2014).  Tidak  sedikit masyarakat  umum  yang  tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan suatu perkara
di  pengadilan  dan  tentu  saja  memerlukan orang yang ahli dibidangnya yaitu pengacara. Namun, tidak sedikit pengacara  yang  mengalami  kesulitan ketika  menghadapi  suatu  perkara  dalam membangun alibi untuk membela kliennya.  Dikarenakan  hukum  memiliki standarisasi  tertentu,  maka  tidak  setiap fakta  dalam  suatu  kasus  dapat  dijadikan sebagai  fakta  hukum.  Data  dan  fakta harus  dikemas,  sehingga  dapat  utuh  dan integral secara hukum (Iqbal, Susanto dan Sutoro, 2019).
Sedikit  saja  terjadi  kontradiksi  atau tak  saling  menguatkan,  seluruh  bangunan alibi  akan  runtuh.  Itu  berarti  malapetaka bagi klien dan tanggung jawab profesional (professional liability ) pengacara akan dipertanyakan. Pembelaan pengacara  atas  kliennya  lebih  merupakan law  battle daripada  untuk  mencari kebenaran,  dan  bukan  terletak  di  pundak pengacara untuk mencari substansi kebenaran  dalam  suatu  perkara,  ini kewajiban  hakim.  Oleh  karena  itu,  tidak mengherankan  apabila  sudut  pandang pengacara  atas  kebenaran  dalam  suatu perkara  yang  ditanganinya  cenderung subyektif.  Semua  serba  ditakar  dari  sisi kepentingan klien (Makmur, 2014). Sehingga masih terdapat kasus advokat yang menggunakan suap dalam
melakukan  praktik  di  pengadilan  baik dalam tataran administrasi maupun pemenangan sebuah perkara yang ditanganinya, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hartono (Hartono,
2019).Untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat yang kompleks dan berubah –
ubah dari waktu ke waktu, jelas seorang advokat harus terus mengikuti perkembangan.  Karena  itu  terlibat  dalam suatu  proses  belajar  yang  tiada  hentinya
(continuous legal education ) dan kewajiban  belajar  adalah  merupakan vonis seumur hidup bagi seorang
pengacara . Dalam menjalankan profesinya  seorang  pengacara  harus independen.  Dia  harus  bebas  dari  segala rasa  takut,  ancaman,  dan  intervensi  dari semua  pihak  dalam  membela,  memberi nasihat hukum, dan mewakili kepentingan kliennya. Dalam memberi pendapat hukum dia harus bebas dari segala bentuk tekanan  dan  kadang-kadang  harus  bebas berbicara  di  muka  umum  dan  di  dalam pengadilan  ( tribunal )  untuk  kepentingan klien dan masyarakat. Sebenarnya, ia pun harus  turut  serta  dalam  proses  reformasi hukum ( law reform ) (Rambe, 2001).
Kecanggihan teknologi mengharuskan  seorang  pengacara  dapat menguasai  IT  khususnya  di  bidang penyelesaian  perkara  di  pengadilan  yang sekarang  diberlakukan  sistem e-court . Tidak  dapat  dipungkiri,  sistem e-court belum  dikategorikan  sempurna  dalam implementasinya,  sehingga  advokat  yang sudah  terdaftar  dalam  data  keanggotaan organisasi pengacara yang setiap tahunnya dilakukan  pengucapan  sumpah  oleh  para pengacara  di  pengadilan  tinggi  dan menerima  salinan  berita  acara  sumpah dengan  diberi  nomor  penerbitan  oleh pengadilan tinggi harus melakukan pendataan  ulang  dengan  meregistrasi kembali dalam sistem e-court .
B. Penerapan  Efektif  Sistem E-court dalam Mewujudkan Peradilan yang  Cepat,  Sederhana  dan  Biaya Ringan.
Melakukan  realisasi  pengadilan  yang bersifat cepat, sederhana dan biaya ringan dengan  menggunakan  sistem E-court
amatlah memerulkan pengamatan yang sangat cermat berkaitan dengan penggunaan  sistem  yang  benar  dengan sekema sebagaimana berikut :
a.  Sistem E-court haruslah  mampu menciptakan pentuk proses pengolahan  administarsi  perkara  yang sederhana.  Penyerdaerhanaan  proses ini  berguna  untuk  membuka  akses keadilan bagi masyakrat denga pelayanan  yang  cepat  namun  efektif serta  dapat  menekan  pengeluaran biaya  yang  tidak  diperlukan  (Iqbal, Susanto  dan  Sutoro,  2019),  dengan penyederhanaan  proses  pendaftaran perkara  yang  diharapkan  dijawab dengan  sistem e-court tersebut  yang mana jika di perinci sebgai berikut :
1) Hemat waktu dan biaya dalam tingkat pendaftaran.
2) Kemudahan  pembayaran  perkara dengan menggunaan metode pembayaran multi chanel.
3) Dokumen dapat terarsip dengan baik didalam sistem.
b. Sistem e-court haruslah dapat menyempurnakan  proses  pelayanan manajemen perkara dimana hal tersebut berguna  untuk menjaga kualitas  dan  produktivitas  kinerja internal dalam pelayanan perkara yang
dapat  di  evaluasi  karena  dengan sistem e-court kinerja  pelayanan
administrasi dapat dengan mudah terpantau sehingga mampu memberikan masukan guna penyempurnaan sistem pendataan perkara  berbasis  elektronik  sebagai komplemen  dari  sistem  pendataan perkara  manual  dan;  memberlakukan mekanisme pembandingan kinerja antar  unit  kerja  untuk  mendorong produktivitas.  Baik  dalam  bentuk Dokument  Perseidangan  Aplikasi e- court juga  mendukung  dalam  hal pengiriman dokumen persidangan seperti  Replik,  Duplik,  Kesimpulan dan  atau  Jawaban  secara  elektronik yang  dapat  diakses  oleh  Pengadilan dan para pihak. Dalam Pemanggilan Elektronik (eSummons) Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-court , maka pemanggilan kepada Pengguna
Terdaftar  dilakukan  secara  elektronik yang  dikirimkan  ke  alamat  domisili elektronik  pengguna  terdaftar.  Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir  pada  persidangan  yang  pertama akan  diminta  persetujuan  apakah setuju  dipanggilan  secara  elektronik atau tidak jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik  sesuai  dengan  domisili elektronik  yang  diberikan  dan  apabila tidak  setuju  pemanggilan  dilakukan secara manual seperti biasa.
c.  Sistem e-court haruslah dapat melakukan  penyempurnaan  registrasi perkara,  Pengelolaan  data  register secara elektronik akan sangat membantu  meningkatkan  efisiensi pada  berbagai  sektor.  Untuk  itu  harus diberikan  payung  hukum  dan  solusi teknis  yang  mampu  memastikan penggunaan  register  secara  elektronik dan  mencegah  terjadinya  duplikasi dengan  pendataan  manual.  Dalam  hal ini E-court terdapat mekanisme
Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki Cour t. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-court Mahkamah Agung di https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. Selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagai.
Gambar 2 : Uji Efektif E-court
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas, untuk  membuktikan  uji  peran  efektif e-
court dalam mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dari segmentasi  pengadilan  negeri  dan  agama diwiayah  tangerang  raya,  didapatlah beberapa  data  sebagai  mana  berikut berdasarka  beberapa  pertanyaan  yang  di sebar dalam kuisioner yang melibatkan 28 responden dari baik di internal pengadilan dan  eksternal  pengadilan  semisal  advokat dan  masyarakat  pada  wilayah  pengadilan tersebut yakni :
a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas pengadilan yang di tugaskan
dalam mengoperasikan sistem pelayanan E-court .
b. Penggunaan E-court bagi masyarakat dan advokat.
c. Ketersediaan sistem monitoring.
Sehingga  dari  3  (tiga)  isu  penting tersebut dapat dilihat jika tingkat ketersediaan petugas operator yang mengawasi  lalulintas  pelayanan  berbasis e-court sebanyak 69, 2 % yang memberikan peryatakan cukup dan 30, 8
% menyatakan  kurang  dalam  tingkat kepadatan  perkara  yang  diakui  96.2% cukup padat.
Sejak keberadaan e-court tahun 2018 di Pengadilan Agama Tigaraksa implementasi e-court di Pengadilan
Agama  Tigaraksa  masih  sangat  minim karena  pada  perkara  gugatan  tahun  2018 dengan jumlah perkara 6255 yang melalui
e-court hanya 1, sedangkan di tahun 2018 pada perkara permohonan dari 1234 tidak
ada  yang  menggunakan e-court .  Pada tahun  2019  sampai  dengan  tanggal  7 November  2019  dari  5838  perkara gugatan yang menggunakan e-court hanya 65  orang  dan  dari  1003  permohonan hanya 2 yang menggunakan e-court.
Data  tersebut  dapat  disajikan  dalam tebel sebagai berikut :
Tabel 1 : Data Statistik E-court di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2018-2019 No. Jenis Perkara Tahun 2018 2019 1. Jumlah Perkara Gugatan 6255 5838 Yang melalui e-court 1 65 2. Jumlah Perkara Permohonan 1234 1003 Yang melalui e-court 0 2
Sumber : Panitera PA Tigaraksa tanggal 08 November 2019.
Dari  data  statistik  tersebut  jelas terlihat  bahwa  penggunaan  aplikasi e-
court pada  pendaftaran  perkara  di Pengadilan Agama Tigaraksa tidak maksimal. Tidak maksimalnya penggunaan  aplikasi e-court ini  menurut hasil  wawancara  dengan  Yasmita,  S.Ag., S.Pd.I,  M.H.  yang  bertugas  dalam pelayanan e-court dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa di Pengadilan  Agama  Tigaraksa  baru  bulan November  2018 e-court diberlakukan sehingga  hanya  1  yang  menggunakan aplikasi e-court ,  pada  saat  itu  verifikasi akun e-court milik  advokat  yang  telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi masih sedikit.  Baru  mulai  tahun  2019  setelah sosialisasi  penggunaan e-court mulai bertambah  meskipun  masih  minim.  Bagi sebagian advokat yang seharusnya menggunakan e-court justru  memilih manual karena honorarium yang akan
diterima  menjadi  minim  jika  melalui e- court . (Yasmita, 2019)
Sejak  keberadaan e-court tahun  2018 di Pengadilan Agama Tangerang
implementasi e-court di Pengadilan Agama  Tangerang  masih  sangat  minim karena  pada  perkara  gugatan  tahun  2018 dengan jumlah perkara 6255 yang melalui e-court hanya 1, sedangkan di tahun 2018 pada perkara permohonan dari 1234 tidak ada  yang  menggunakan e-court .  Pada tahun  2019  sampai  dengan  tanggal  7 November  2019  dari  5838  perkara gugatan yang menggunakan e-court hanya 65  orang  dan  dari  1003  permohonan hanya 2 yang menggunakan e-court .
Hal  ini  dikarenakan  masih  minimnya sosialisasi  pengadilan  kepada  pencari keadilan terutama kepada advokat, sehingga  Pengadilan  Agama  berencana untuk  mengadakan  pelatihan  penggunaan e-court yang melibatkan akdemisi,
advokat dan pihak pemerintah. Diharapkan dari ketiga unsur itu akan membantu sosialisasi e-court .
(Kumalasari, 2019)
Pengadilan  Negeri  Tangerang  juga merupakan  salah  satu  pengadilan  yang selalu mengikuti perkembangan, terutama dalam peraturan yang terkait dengan acara peradilan.  Perkara  Perdata  merupakan salah  satu  perkara  yang  banyak  di  temui di  Pengadilan  Negeri  Tangerang  yang dimana  perkara  tersebut  cukup  banyak ditangani oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan juga dalam menyelesaikan perkara-perkara  tersebut  tidak  terlepas dari kinerja hakim yang dalam
menjalankan  tugasnya  menangani  suatu perkara  sehingga  perkara  tersebut  dapat terselesaikan sehingga masyarakat dapat merasakan kinerja
hakin dan
mendapatkan  keadilan  serta  kepastian hukum.  Berikut  tabel  terkait  dengan jumlah perkara perdata rekapitulasi antara tahun  2018-2020  Pengadilan  Negeri Tangerang.  Merujuk  pada  Tabel  4.2 Rekapitulasi  Perkara  Perdata  Pengadilan Negeri  Tangerang  Tahun  2018-2020 diperoleh  data  bahwa  implementasi e- court baru  terlaksana  100%  pada  tahun
2019 dan 2020.
Pengadilan  Negeri  Tangerang  sudah
1 kali mengadakan sosialisasi penggunaan
e-court dengan menggandengan
Perhimpunan  Advokat  Indonesia  DPC Tangerang  yang  melibatkan  advokat- advokat  se-Tangerang  Raya.  Namun demikian karena beberapa kendala pelatihan internal pegawai Pengadilan
Negeri  Tangerang  pu  sudah  dilakukan. (Agus Sopyan, 2019)

## SIMPULAN
Sistem E-court pada pegadilan negeri dan  agama  di  wilayah  tangerang  raya dalam  segmentasi  menciptakan  efisiensi pada proses pelayanan administrasi perkara  di  pengadilan  telah  mampu memerlihatkan  tingkat  kepuasan  dari segmentasi  efisiensi  waktu  dan  biaya yang  dikeluarkan  para  pencari  keadilan, berkaitan dengan kemudahan pembayaran perkara  dan  kemampuan  sistem  dalam mengumpulkan data guna membantu para pencari  keadilan  dalam  mengumpulkan berkas-berkas  perkara  yang  dianggap penting.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Universitas  Pamulang  Khususnya Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat  (LPPM)  yang  membantu penulis  akan  terlaksananya  penelitian  ini. Penelitian  ini  didanai  oleh  Universitas Pamulang berdasarkan Surat Perjanjian
Kontrak
Penelitian Nomor: 0017/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/X/2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata pada  Pengadilan  Agama,  cet V.
Pustaka Pelajar, Yogyakarta .
Butarbutar, E. N. (2010). Sistem Peradilan Satu Atap dan
Perwujudan  Negara  Hukum  RI Menurut  UU  No.  4  Tahun  2004. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum Universitas  Gadjah  Mada , 22 (1),
188–200.
Guslan,  O.  F.  (2018).  Tinjauan  Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan
Maladministrasi  Dengan  Tindak Pidana Korupsi. JCH (Jurnal
Cendekia Hukum) , 4 (1), 9–25.
Hartono, H.  (2019).  Penerapan  Sanksi
Hukum  Bagi  Para  Advokat  Pelaku Tindak  Pidana  Suap  Dalam  Sistem Hukum  Positif  Di  Indonesia. JCH (Jurnal  Cendekia  Hukum) , 5 (1),
77– 98.
Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M.
(2019). Functionalization of E-court
System  in  Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. Jurnal Dinamika Hukum , 19 (2), 370–388.
Iqbal,  M.,  Susanto,  S.,  &  Sutoro, M.
(2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-court dalam  Upaya Mendukung  Proses  Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di  Pengadilan. Jurnal  Ilmu  Hukum ,
8 (2), 302–315.
Makmur, S. (2014). Peran advokat dalam penegakan  hukum  ekonomi  di Indonesia. SALAM:  Jurnal  Sosial Dan Budaya Syar-I , 1 (1).
Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. Jurnal
Tapis:  Jurnal  Teropong Aspirasi
Politik Islam , 11 (1), 33–44.
Rambe, R.  (2001). Teknik  praktek advokat .  Gramedia  Widiasarana Indonesia (Grasindo).
Reiling,  D.  (2016). Technology for
justice: How information
technology  can  support  judicial reform .
Sihotang, H. T. (2018). Sistem Informasi
Pengagendaan Surat Berbasis Web Pada  Pengadilan  Tinggi Medan. Journal Of Informatic Pelita
Nusantara , 3 (1).
Sunarjo,  S.  (2014).  Peradilan  Sebagai Pilar    Negara    Hukum    Dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Cakrawala Hukum , 19 (1), 71–81.
Wardah,  S.,  &  Sutiyoso,  B.  (2007).
Hukum Acara Perdata dan
Perkembangannya  di Indonesia .
Gama Media.
Wawancara dengan  Yasmita  Pegawai
Pengadilan Agama Tigaraksa, November 2019.
Wawancara  dengan  Kumalasari  Panitera
Muda  Hukum  Pengadilan  Agama
Tangerang, 2019.
Wawancara dengan Agus Sopyan, Panitera  Muda  Perdata  Pengadilan Negeri Tangerang, 2019.