## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENGARUH INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SEKTOR KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI

## Winda Fitri
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail: winda@uib.ac.id

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022
Keywords: Integrity, Banking, Islamic, Economics, Indonesia Indonesia's economic growth contracted 0.7% due to the  impact  of  the  Covid-19  pandemic,  this  research examine  the  potential  and  contribution  of  Islamic banking  in    improving  Indonesia's  economic conditions  during  the  current  pandemic  crisis. Banking  sector  is  one  of  the  sectors  that  greatly influences the rate of economic growth of a country and  Islamic  banking  has  great  potential  to  develop more  rapidly  in  Indonesia.  This  research  uses qualitative  methods  and  Normative  Law  research approaches  using  research  objects  in  the  form  of secondary  data  objects.  The  results  showed  that Islamic  banking  has  a  very  important  role  in encouraging  the  economic  growth  sector  in Indonesia. Historically, the Islamic economic system is a "strong" system in facing economic shocks and the difficulties of the times compared to the conventional, capitalist, or socialist systems. This is because Islamic banks  have a  role  to promote  the  practice  of  profit sharing  and  avoid  the  practice  of  usury  (interest). Islamic banking is a sound financial institution and remains stable even when currency rates collapse. On the  other  hand,  the  passing  of  Law  no.  21  of  2008 concerning Islamic Banking has made investors more confident to invest in Islamic banking to increase the flow of investment in Indonesia. Also, the efforts that will be made by Sharia Banks in improving the quality of  the  Indonesian  economy  are  by  allocating  funds from  TPF  to  the  economic  sector  and  providing capital support to the MSME sector
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## Abstrak
Kata kunci: Integritas, Perbankan, Syariah, Ekonomi, Indonesia
Corresponding Author:
Winda Fitri Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  terkontraksi 0,7%  karena  dipengaruhi  oleh  pandemi  Covid-19, penelitian  ini  mengkaji  potensi  dan  kontribusi perbankan  syariah  dalam  meningkatkan  kondisi perekonomian  Indonesia  pada  masa  pandemi. Sektor  perbankan  merupakan  salah  satu  sektor yang  sangat  mempengaruhi  laju  pertumbuhan ekonomi  suatu  negara  dan  perbankan  syariah berpotensi besar untuk berkembang lebih pesat di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dan  pendekatan  penelitian  Hukum Normatif  dengan  menggunakan  objek  penelitian berupa  objek  data  sekunder.    Hasil  penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam mendorong  sektor  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.  Secara  historis,  sistem  ekonomi  Islam merupakan sistem yang “kuat” dalam menghadapi goncangan  ekonomi  maupun  kesulitan  zaman dibandingkan  sistem  konvensional,  kapitalis,  atau sosialis. Hal ini dikarenakan Bank Syariah memiliki peran  untuk  memasyarakatkan  praktik  bagi  hasil dan  menghindari  praktik  riba  (bunga).  Perbankan syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang  sehat dan tetap stabil bahkan ketika runtuhnya kurs mata uang. Di sisi lain, dengan disahkannya UUPS maka membuat  para  investor  lebih  percaya  diri  untuk menanamkan  modalnya  di  perbankan  syariah sehingga  menambah  arus  investasi  di  Indonesia. Selain  itu,  upaya  yang  akan  dilakukan  oleh  Bank Syariah  dalam  meningkatkan  mutu  perekonomian Indonesia adalah dengan mengalokasikan dana dari DPK  pada  sektor  perekonomian  dan  memberikan dukungan permodalan terhadap sektor UMKM.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Sektor  keuangan  adalah salah  satu dari  sektor  yang  sangat    mempengaruhi pada laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan  ekonomi merupakan bagian  yang terpenting  dalam kebijakan ekonomi di negara maupun dalam sistem
ekonomi  Indonesia  sendiri. 1 Salah  satu  sektor  keuangan  yang  banyak  dilirik  dan memiliki kontribusi dalam perekonomian adalah sektor perbankan. 2 Aktivitas yang paling  utama  lembaga  perbankan  lakukan  adalah  menghimpun  dana  dan menyalurkan  dananya  dalam  bentuk  perkreditan  atau  pembiayaan  kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 3
Indonesia saat ini mengalami lemahnya sistem ekonomi disebabkan pandemi Covid-19.  Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Keuangan  Indonesia  bahwa pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  tahun  2021  terkontraksi  0,7%  karena dipengaruhi oleh kenaikan Covid-19 setelah periode Nataru, pertumbuhan Q3-2021 kembali  mengalami  perlambatan  ke  3,5%  karena  adanya  lonjakan  kasus  varian Delta.  Realisasi  pendapatan  negara  mencapai  Rp2.003,1  triliun  dari  APBN  2021 yang ditetapkan dari awal yaitu Rp1.743,6 triliun, artinya ini melampaui target yang ditetapkan  dalam  APBN  tahun  2021  (melebihi  114,9%  dari  target  atau  tumbuh 21,6% dibandingkan realisasi tahun 2020). Pemerintah harus bisa menutupi defisit APBN  2021  yang  ditargetkan  5,7%.  Pemerintah  harus  berusaha  keras  menutupi defisit yang ada melalui berbagai pembiayaan dan Investasi. Pemerintah mencatat pembiayaan utang ini melalui penerbitan SBN neto yang mencapai Rp 348,0 triliun dan  pinjaman  (neto)  yang  tercatat  Rp  17,9  triliun. 4 Apabila  defisit  negara  makin tinggi terus menurus seperti ini maka akan makin memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
Indonesia  yang  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  senantiasa melaksanakan berbagai macam aktifitas ekonomi dalam mendukung pertumbuhan pembangunan  nasional  secara  berkelanjutan.  Salah  satunya  unsur  dalam pembangunan yang mempunyai peran strategis yaitu perbankan. Integritas kinerja ekonomi  yang  melemah  ini  berdampak  pada  kondisi  perbankan  yang  ada  di Indonesia  saat  ini.  Berdasarkan  fungsinya,  perbankan  diharapkan  menjadi pembangkit ekonomi berkelanjutan. 5
Semenjak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998,  Perbankan  syariah  secara  resmi  telah  diperkenalkan  kepada  masyarakat sebagai  sektor  keuangan  syariah  dan  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang
1 Tina  Arfah1,  Fitri  Ana  Siregar,  2021,  “Kontribusi  Ekonomi  Islam  Dalam  Pertumbuhan    Ekonomi Nasional”, Jurnal Ekonomi  Syariah, 2 (1), hlm.30-38.
2 Disemadi, Hari Sutra. 2020.  "Reformasi Kebijakan Bisnis Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia." Justitia Jurnal Hukum 4(1).
3 Miftah  Idris,  2015,  “Perjanjian  Kredit  Perbankan  Konvensional  dan  Akad  Pembiayaan  Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif dalam Hukum di Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum , 1 (1), hlm.24- 42.
4 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “APBN 2021”,
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/, diakses pada 8 Januari 2022.
5 Amimah  Oktarina  dan  Asnaini,  2020,  “Potensi  Kontribusi  Institusi  Pendidikan  Islam  Terhadap Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia”, Al-Intaj:Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , 6 (1), hlm. 51-58.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut UU- PS),  maka  perkembangan  industri    perbankan    syariah  nasional  semakin mempunyai  landasan  hukum  yang  memadai  serta  akan  mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat.
Perbankan  sebagai  sektor  keuangan  yang  pertama  kali  dipublikasikan  pada tahun 1980-an dan sejak itu terus bertumbuh pesat khususnya di negara dengan mayoritas  populasinya  adalah  muslim.  Mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama Islam,  berjumlah  ±  207  juta  jiwa  atau  87,2%  dari  total  penduduk  Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara muslim juga telah mengembangkan kegiatan perbankan  syariah.  Kegiatan  ini  mulai  berkembang  pada  tahun  1991  dengan didirikannya  Bank  Muamalat  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Sejak pendiriannya,  perbankan  syariah  di  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  yang lumayan konsisten. Pada  tahun  1997 adanya krisis  ekonomi  di  Indonesia  yang berdampak  sangat  besar  terhadap  goncangan  lembaga  perbankan  yang  berakhir likuidasi  pada  sejumlah  bank,  namun  Perbankan  Syariah  tidak  mengalami goncangan  justru  bertambah    semakin    pesat.    Berawal  dari  inilah    perbankan syariah    mulai    dilirik  oleh  masyarakat,  dimana  bank    muamalat    saat  itu  dapat berdiri  ditengah  krisis  ekonomi  yang  mana  perbankan  ini  termasuk  bank  yang masih kecil dari bank milik Negara (bank konvensional). Sektor perbankan dengan konsep syariah dan sistem bagi hasil yang mampu membedakan diri bank syariah dengan  bank  konvensional,  dimana return yang  dibagikan  kepada  pemilik  dana (nasabah)  lebih  tinggi  nilainya  dari  bunga  yang  ada  pada  bank  konvensional. 6 Sehingga  bank  syariah  merupakan  lembaga  intermediasi  dan  penyedia  jasa keuangan  yang  aktivitasnya  berdasarkan  konsep  Islam  yaitu  bebas  dari  bunga ( riba ), bebas dari praktik spekulatif ( maysir ), dan bebas dari hal yang meragukan ( gharar ). 7
Pernyataan  di  atas  diperkuat  oleh Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  bunga,  yang  intinya  mengharamkan  bunga  bank  yang didalamnya mengandung unsur-unsur riba. Dimana seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan  prinsip  konsep  Islam  sehingga  bebas  dari  kegiatan  spekulatif  non- produktif  seperti maysir,  gharar dan  bebas  dari  perkara  yang  tidak  sah  ( bathil ). Sejalan    dengan    hal    tersebut,    Perbankan    merupakan    sebuah  lembaga    yang memiliki peran  strategis  dalam pembangunan. Bank  Syariah  memiliki  misi  yang bukan sekedar ada pada  jumlah  nominal  investasi  tapi  mencakup  juga  pada  jenis
6 R.  Andespa,  2017,  “Pengaruh  Budaya  dan  Keluarga  Terhadap  Minat  Menabung  Nasabah  di  Bank Syariah”, Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam , 2(1), hlm.35-49.
7 Fahd  Noor  dan  Yulizar  Djamaludin  Sanrego,  2014,  “Preferensi  Masyarakat  Pesantren  Terhadap  Bank Syariah (StudiKasus DKI Jakarta”, TAZKIA:Islamic Finance and Business Review , 6(1), hlm. 65-79.
objek  dan  tujuan  itu  sendiri. 8 Perbankan  syariah  berpotensi  besar  untuk berkembang lebih pesat di Indonesia. Selain sesuai dengan hukum Islam, perbankan syariah sendiri cukup adil dan  menguntungkan pihak nasabah tanpa mengurangi profit yang diterima oleh banknya sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa lajunya perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia  juga  dikarenakan  mayoritas penduduknya  beragama  Islam.  Oleh  sebab  itu,  perbankan  syariah  yang  sesuai dengan hukum Islam serta hukum nasional akan memenuhi kebutuhan perbankan sekaligus  tidak  melanggar  ketentuan  Islam  yang  mengharamkan  adanya  sistem bunga ( riba ).
Berdasarkan  pada  data  Statistik  Perbankan  Syariah  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK), market share bank syariah per tahun 2021 berkisar di angka 6,59%. Dari total aset  perbankan  nasional,  sebesar  Rp  631.58  triliun  merupakan  aset  perbankan Syariah.  Secara  komposisi, market  share tersebut  masih  didominasi  oleh  12  Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 65,73 persen, diikuti dengan 20 UUS sebesar 31,81 persen  dan  163  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  sebesar  2,45  persen .9 Apabila dilihat dari skala perkembangan aset dan pembiayaan perbankan syariah tersebut meningkat tiap tahun dan tumbuh positif di tengah pandemi covid-19 ini, dimana market share pada tahun 2020 berkisar 6,13% dan pada tahun 2021 naik 0,46% yaitu di angka 6,59% .
Market share yang dimaksud diatas adalah pangsa pasar bank syariah terkait aset.  Namun dengan aset penduduk Indonesia yang mayoritas Islam sebesar 87,2%, akan  timbul  pertanyaan  kenapa  hanya  dapat  dikuasai  oleh  perbankan  syariah sebesar  6,59%  saja,  dan  kemana  sisanya  potensi  aset  80,61%  lagi,  jawabannya belum bisa ditelusuri oleh bank syariah secara maksimal. Sebagai informasi bahwa negara  tetangga  Indonesia  yaitu  Malaysia  sudah  menguasai  pangsa  pasar  atau market share bank syariah di atas 25%. Menurut peneliti bahwa bonus demografi yang  menjadi  pemberian  dari  Allah  SWT  terkadang  tidak  serta  merta  menjadi keberkahan dan kesejahteraan untuk Indonesia. Ekonomi syariah yang diharapkan menjadi  jawaban  dari  melemahnya  sistem  ekonomi  sebelumnya  ternyata  belum dapat berbuat banyak bagi bangsa. Hingga saat ini sistem ekonomi terdahulu masih merajai  di  Indonesia  yaitu  sistem  ekonomi  kapitalisme,  sistem  ekonomi  kapitalis memberikan kebebasan individu untuk berusaha mendapatkan kekayaan sendiri 10 . Dimana  sistem  ini  sama  dengan  sistem  perbankan  konvensional,  dimana  dalam jangka  panjang  sistem  perbankan  konvensional  berpotensi  menyebabkan penumpukan  kekayaan  pada  segelintir  orang  yang  mempunyai  kapital  besar.
8 Siregar,  Erwin  Saputra,  and  Fitri  Ana Siregar.  "Menakar  Potensi  Bank  Syariah  Di Indonesia Pada Masa Covid-19."Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman. 8.2 (2020): 177-188
9 Stastistik  Perbankan  Syariah,  Oktober  2021,  https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan- statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober- 2021/SPS%20Oktober%202021.pdf, diundah pada 20 Desember 2021.
10 Edy  Suandi  Hamid,  2014, Perekonomian  Indonesia.  In:  Sistem  dan  Reformasi  Ekonomi  Indonesia , Jakarta: Universitas Terbuka, pp. 1-30. ISBN: 9796899124.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Perkembangan  bank  syariah  ke  depannya  harus  berdasarkan market  driven dan tidak  dapat  hanya  mendasarkan  pada  emosi  keagamaan  semata. 11 Mengingat permasalahan  umum  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  yaitu  masih  rendahnya pemahaman atau literasi terhadap perbankan syariah, maka proses mengedukasi masyarakat menjadi suatu hal yang urgensi dilaksanakan. 12
Berdasarkan sejarah perjalanan perbankan syariah di Indonesia sudah cukup lama  yaitu  berusia  30  tahun  ditandai  dengan  mulai  berdirinya  Bank  Muamalat Indonesia pada tahun 1991, tetapi hingga saat ini kebijakan atau pengaturan dari perbankan syariah sendiri masih cukup membingungkan bagi masyarakat awam. Jarak  yang  begitu  jauh  ini  memerlukan  kebijakan  khusus  dari  pemerintah  agar integritas  bank  syariah  dapat  bergelora  di  Indonesia  dengan  potensi  yang  paling besar didunia. Kebijakan khusus dari pemerintah memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara. 13
Perkembangan  perbankan  syariah  yang  menggembirakan  selama  puluhan tahun, tentu tidak serta merta membuat masyarakat terlena sehingga mengabaikan berbagai  tantangan  yang  ada  didunia  perbankan  termaksud  perbankan  syariah, dimana  ekosistem  perbankan  terjadi  sangat  cepat.  Hal  ini  dikarenakan  adanya perkembangan  teknologi  yang  diikuti  dengan  perubahan  ekspektasi  masyarakat yang menginginkan produk dan layanan perbankan agar lebih mudah, cepat, dapat diakses kapan saja, aman, dan dapat memenuhi seluruh layanan yang diperlukan. Dengan  adanya  perubahan  ini,  perbankan  syariah  akan  menghadapi  berbagai macam  tantangan  seperti  skala  usaha,  daya  saing,  kapasitas  modal, risiko  digital, cyber security , dan system failure risk , sehingga integritas perbankan syariah akan dipertanyakan kedepannya.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, adapun permasalahan didalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  integritas  perbankan  syariah  sebagai  sektor  keuangan  di Indonesia?
2. Bagaimana  strategi  yang  dapat  dilakukan  oleh  Perbankan  Syariah  dalam meningkatkan perekonomian Indonesia?
11 Anny Ratnawati dan Mansur Chadi Mursid, 2011, “Potensi dan Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia: Kajian Produk Syariah dari Segi Fiqih Muamalat”, Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan , 9(2), hlm. 251-271.
12 Ningsih, Ayup Suran, and Hari Sutra Disemadi. 2019. "Breach of contract: an Indonesian experience in akad credit of sharia banking." Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 19.1, hlm. 89- 102.
13 Ayief Fathurrahman, 2012, “Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan”, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan , 13 (1), hlm.72-82.
3. Bagaimana  kondisi  perekonomian  Indonesia  selama  mempraktikkan kegiatan dari sektor perbankan syariah selama pandemi?

## METODE PENELITIAN
Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian Hukum Normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data seperti  ketentuan  teori,  konsep  hukum  dan  juga  perbandingan  penelitian. Kemudian,  dari  beberapa  teori  dan  perbandingan  tersebut  akan  menghasilkan gambaran  mengenai  permasalahan  yang  sedang  dibahas.    Bahan  dan  objek penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  objek  penelitian  berupa  data sekunder. Objek penelitian ini dilakukan dengan cara memusatkan objek sekunder sehingga  akan  memudahkan  penulis  untuk  memperoleh  referensi  dan  informasi dari berbagai studi pustaka dan sumber bacaan seperti jurnal dan buku. Kemudian, untuk memperkuat objek penelitian tersebut peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yaitu dengan memperoleh data yang berasal dari penelitian dan pendapat para ahli yang dapat menjadi gambaran dalam penyelesaian rumusan masalah.
Teknik  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan data sekunder untuk memperoleh berbagai data yang dinilai relevan dengan  topik  yang  akan  dibahas.  Dengan  membaca  dan  menganalisis  beberapa referensi  akan  menghasilkan  perbandingan  antara  referensi  yang  satu  dengan referensi  lainnya.  Kemudian,  dari  hasil  analisis  dan  perbandingan  tersebut  akan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode  analisa  data  dalam  penyusunan  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif.  Metode  ini  dilakukan  dengan  cara  menganalisis  suatu  data  agar  bisa dibandingkan dengan data yang lain sehingga penulis akan menemukan perbedaan dari data tersebut.

## PEMBAHASAN
1. Integritas perbankan syariah sebagai sektor keuangan di Indonesia Secara historis dibuktikan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang  “kuat”  dalam  menghadapi  gonc angan  ekonomi  maupun  kesulitan  zaman dibandingkan  sistem  konvensional,  kapitalis,  atau  sosialis.  Ungkapan  ini  dapat dibuktikan  ketika  terjadi  krisis  moneter  tahun  1997-1998  yang  menyebabkan kerugian sebesar-besarnya pada usaha finansial di Indonesia. Tetapi, pada saat itu perbankan  syariah  menunjukkan  keteguhannya  dengan  hanya  menghadapi kerugian  operasional  usaha.  Sedangkan,  perbankan  konvensional  menghadapi masa sulit karena peningkatan suku bunga simpanan ( negative spread ). 14
Kemudian  beberapa  tahun  terakhir,  keberadaan  lembaga  perbankan syariah menjadi sebuah pilihan karena diyakini dapat memajukan sektor riil ( real
14 Huda, N., & Mohamad H, 2010, Lembaga Keuangan Islam , Jakarta: Kencana, hlm 35-38.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
sector ). Alasannya karena Bank Syariah memiliki peran untuk menyebarluaskan praktik  bagi  hasil  untuk  menghindari  praktik  riba.  Bank  Syariah  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  lembaga  keuangan  yang  memiliki  fungsi  untuk melancarkan  berbagai  proses  ekonomi  riil  melalui  aktivitas  usahanya  yaitu penerapan mudharabah yang berpegangan pada prinsip-prinsip syariah. 15
Bahkan, perbankan syariah cenderung sehat secara kinerja dan tetap stabil ketika jatuhnya kurs mata uang. Oleh karena itu, Bank Syariah memiliki prospek ekonomi yang terbilang cukup baik dan stabil. Perkiraan baik terhadap peluang ekonomi  ini  perlu  didukung  oleh  berbagai  jenis  peraturan  hukum.  Demi mempertegas  eksistensi  Bank  Syariah  di  Indonesia  sekaligus  mengikuti perkembangan  zaman,  pemerintah  telah  melakukan  1  (satu)  kali  perubahan mengenai UU Perbankan dan mengesahkan undang-undang baru yaitu UUPS.
Undang-undang  Perbankan  Syariah  (UUPS)  pada  akhirnya  telah  disahkan oleh  DPR-RI  pada  tanggal  16  Juli  2008.  Investor  lebih  percaya  diri  dalam memajukan  perbankan  syariah.    Industri  perbankan  syariah  terus  tumbuh,  di mana  laju  ekspansi  volume  usaha  tahun  2007  mencapai  36,7%,  lebih  tinggi dibandingkan  pertumbuhan  pada  tahun  2006  (28,0%)  dan  pembiayaan  juga memperlihatkan  perkembangan  yang  meningkat  dari  34,2%  pada  tahun  2006 menjadi 36,7% (2007). Di samping itu profitabilitas perbankan syariah mengalami peningkatan,  tercermin  dari Return  on  Asset (ROA)  yang  meningkat  dari  1,8% (2006) menjadi 2,1% (2007). Maka dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, perbankan  syariah  cukup  berperan  aktif  dalam  memajukan  perekonomian Indonesia  serta  mempercepat  perkembangan  perbankan  syariah.  Tidak  hanya mencakup  masalah  produk  dan  jasa  yang  telah  ditransaksikan  melainkan tingginya nilai dari transaksi tersebut. 16
Terdapat  dua  jalur  untuk  implementasi  UUPS  yaitu  dengan  implementasi kebijakan dan implementasi penegakan. Implementasi kebijakan UUPS, dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. BI mempunyai wewenang untuk memberikan arahan, serta mengawasi perbankan syariah. Namun, dari kebijakan yang terkandung dalam prinsip syariah, BI tidak berwenang dalam hal membuat kebijakan  tersebut.  Sebelum  adanya  UUPS  dibentuk,  lembaga  yang  mempunyai wewenang dalam mengeluarkan fatwa  untuk perbankan syariah adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui perantara Dewan Syariah Nasional (MUI-DSN). 17 Implementasi Penegakan UUPS, implementasi ini dilakukan untuk berupaya dalam
15 Evita Isretno, 2011, Pembiayaaan mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah . Jakarta: Cintya Press, hlm. 12.
16 Ali  Maskur,  2009,  “Tantangan  Implementasi Undang-Undang  Perbankan  Syariah”, Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi . 16 (1), hlm.43
17 Andrew  Shandy  Utama,  2020,  “Kebijakan  Pengawasan  Terhadap  Perbankan  Syariah  Dalam  Sistem Hukum di Indonesia”, Jurnal Cahaya Keadilan, 8 (1), hlm. 34-47.
penegakan administratif yang pada umumnya yang akan diselenggarakan oleh BI. Namun  menurut  UUPS,  proses  penyelesaian  sengketa  diutamakan  ke  lingkup Peradilan Agama.
Pada  umumnya,  peresmian  UUPS  merupakan  bagian  dari  regulator  untuk mempercepat  perkembangan  pertumbuhan  ekonomi  perbankan  syariah  di Indonesia. Dibutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah sehingga berdampak baik pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.
Saat  ini,  telah  terjadi  fenomena  yang  mengganggu  kegiatan  perbankan  di berbagai  negara  termasuk  Indonesia.  Fenomena  yang  dimaksud  adalah  masa resesi tahun 2021 atau pandemi Covid-19 yang diperkirakan akan melemahkan segala  kegiatan  di  sektor  perbankan.  Perkiraan  ini  didukung  dengan  hasil penelitian dari Fitch Rating yang melakukan revisi peringkat operasional berbagai bank  di  Indonesia  dari  “BBB - ”  menjadi  tingkat  “BB+”.  Revisi  ini  mewujudkan ketidakpastian masa krisis dan durasi masa resesi yang akan berdampak terhadap kegiatan  operasional  bank  di  Indonesia.  Kemudian,  setelah  melakukan  riset berdasarkan  pendapat  J.P.  Morgan,  beliau  menyatakan  ada  tiga  resiko  yang mengikuti industri perbankan selama resesi baik itu Bank Syariah maupun Bank Konvensional. Resiko tersebut antara lain: 18
a. Penyaluran kredit (pembiayaan)
Tidak ada perbedaan kondisi yang besar antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, sehingga akan mengalami kondisi yang sama. Situasi ini akan berdampak  pada  perlambatan  penyaluran  kredit  ( financing ).  Perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan rendahnya tingkat permintaan domestik, korporasi,  dan  sektor  rumah  tangga,  serta  sikap  kehati-hatian  industri perbankan dalam menghadapi resesi.
b. Penurunan kualitas aset Selama masa resesi di tahun 2021, POJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan Republik Indonesia No. 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Peraturan tersebut akan membantu Bank Syariah dalam pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif dan memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan Bank Konvensional.
c. Pengetatan margin bunga bersih Telah diketahui sebelumnya bahwa Bank Syariah menjalankan sistem bagi hasil. Dengan adanya penerapan sistem ini selama masa resesi, neraca bank syariah  akan  lebih  fleksibel.  Hal  ini  dikarenakan  jumlah  biaya  yang dialokasikan  untuk  pembayaran  mudharabah  juga  akan  berkurang  seiring dengan penurunan pemasukan Bank Syariah. Hal ini tentunya berbeda jauh dengan  Bank  Konvensional.  Ketika  pemasukan  bunga  kredit  Bank Konvensional turun maka biaya bunga deposan tidak akan berkurang. Oleh
18 Hardiansyah Padli dan Kumaidi , 2021, “Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Masa Pandemi Covid 19”, ILTIZAM: Journal of Shariah Economics Research , 5 (2), hlm. 146-156.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
karena  itu,  risiko  tersebut  menjadi  masalah  yang  serius  bagi  Bank Konvensional.
Gejolak  ekonomi  yang  belum  sehat  selama  masa  resesi  tidak memberikan akibat  yang  begitu  krusial  bagi  perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia. Faktanya,  industri  perbankan  syariah  semakin  bersaing  di  dunia  mata  uang dengan  tetap  menjaga  level  stabilnya  dari  persaingan  tidak  sehat.  Kemudian, ditemukan  fakta  lain  dalam Islamic  Finance  Country  Index -IFCI  2019  tercatat bahwa Indonesia menduduki peringkat 1 (satu) industri keuangan syariah di dunia yang  kemudian  disusul  oleh  Malaysia,  Iran,  Saudi  Arabia,  Sudan,  Brunei Darussalam,  United  Arab  Emirates,  dan  Bangladesh. 19 Data  ini  menunjukkan bahwa  sebenarnya  Indonesia  mempunyai  potensi  dan  kesempatan  yang  bagus untuk  mengembangkan  usaha  perbankan  syariah,  mengingat  Indonesia merupakan  negara  dengan  populasi  muslim  yang  cukup  banyak.  Selain  itu, perbankan  syariah  menjadi  jawaban  atas  tuntutan  masyarakat  Indonesia, masyarakat  Indonesia  ingin  memiliki  bank  yang  bebas  bunga  dan  sekaligus melaksanakan seluruh ajaran agama Islam ( kaffah ).
Perbankan syariah juga mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sehingga mulai mendapatkan posisi di hati masyarakat Indonesia. Kemudian, berdasarkan data dari OJK mengenai statistik perbankan syariah bulan Desember 2020 tertera bahwa  ada  14  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dengan  2.034  kantor,  20  Unit  Usaha Syariah  (UUS)  dengan  392  kantor,  dan  163  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah dengan 627 kantor yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. 20
Meskipun demikian, jaringan bank dan kantor syariah masih sedikit tersebar di  beberapa  daerah  terutama  daerah  Indonesia  Timur.  Namun,  jika  dilihat berdasarkan  perkembangannya  10  tahun  terakhir,  perbankan  syariah berkembang cukup pesat dan cenderung stabil Bank syariah dengan kegiatan bagi hasilnya akan memiliki kelebihan dibandingkan Bank Konvensional sehingga bisa menjadi  solusi  ekonomi  di  Indonesia.  Ketika  sistem  perbankan  nasional diperkirakan  akan  jatuh  ke  dalam  depresi  akibat  resesi,  konsep  bagi  hasil  dari Bank  Syariah  bisa  satu  tingkat  lebih  gigih  dalam  menghadapi  resesi.  Selain  itu, ekspansi Bank Digital Islam yang terukur merupakan pilihan yang menantang dan harus dicoba. Jika Perbankan Syariah mampu meningkatkan potensi karyawannya untuk pemasaran 4.0 dan didukung oleh produk digital perbankan syariah yang andal, maka pangsa pasarnya akan naik secara signifikan. 21 Kemudian, karakter sistem  perbankan  syariah  yang  berdasarkan  pada  prinsip  mudharabah
19 Hidayah Fazrin Milenia dan Ade Wirman Syafei, 2021, “Analisis Pengaruh Islamic Governance terhadap Pengungkapan ISR pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Al-Azhar Indonesia, 2 (1), hlm. 110-120.
20 S Sumadi, 2020, “Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 3 (2), hlm. 145-162.
21 Hani  Werdi  Apriyanti,  2018,  “Model  Inovasi  Produk  Perbankan  Syariah  di  Indonesia”, Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 9 (1), hlm. 83-104.
diharapkan  dapat  memberikan  pilihan  sistem  perbankan  yang  saling menguntungkan  antara  nasabah  dan  bank.  Sistem  ini  mengedepankan  aspek keadilan  transaksi,  etika  investasi,  produksi,  solidaritas,  persaudaraan,  dan menghindari  spekulasi  dalam  transaksi  keuangan. 22 Diharapkan  juga  dengan menyediakan  berbagai  produk  dan  layanan  perbankan,  Bank  Syariah  dapat menjadi  salah  satu  alternatif  sistem  perbankan  terpercaya  yang  diminati  oleh seluruh masyarakat Indonesia.

## 2. Strategi  Perbankan  Syariah  dalam  Meningkatkan  Perekonomian Indonesia
Perbankan  syariah  mendapatkan  suatu  peran  yang  penting  dalam menghidupkan  sektor  perkembangan  perekonomian  di  Indonesia.  Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 1 UUPS menegaskan bahwa perbankan syariah yang merupakan segala  sesuatu yang  menyangkut  tentang  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah, mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Strategi  yang  akan  diselenggarakan  oleh perbankan  syariah  dalam  meningkatkan  mutu  perekonomian  Indonesia,  salah satunya dengan:
a. Dana Pihak Ketiga (DPK)
Agar perekonomian mengalami peningkatan setiap tahun, maka persediaan modal  harus  ditingkatkan  dengan  cara  meningkatkan  investasi.  Semakin banyak  alokasi  dari  DPK  perbankan  yang  akan  segera  dialokasikan  pada sektor  perekonomian  maka  akan  menyebabkan  penurunan  tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam perekonomian. Beberapa pihak yang telah  melakukan  penelitian  telah  menunjukan  bahwa  sektor  perbankan berperan  penting  terhadap  kesejahteraan  suatu  negara.  Pihak  yang mempunyai modal utama akan menginvestasikan dana yang dimilikinya ke lembaga  keuangan.  Dunia  perbankan  dan  perbankan  syariah  telah memperoleh  peningkatan  peminat  khususnya  setelah  terjadinya  krisis keuangan global pada tahun 2007/2008. Maka dari itu Bank Syariah hadir dengan menawarkan akad Mudharabah sebagai jenis tabungan yang dengan tujuan utamanya ingin melakukan investasi.
b. Mengarahkan Pembiayaan ke Sektor Produktif Sektor  produktif  ini  berupa  proyek  yang  akan  dimasukan  kedalam  skala prioritas  dalam Masterplan Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), seperti sektor Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM)  yang  sangat  membutuhkan  peranan  serta  dukungan  dari perbankan  syariah  untuk  dapat  mengembangkan  usahanya.  Salah  satu alasan  UMKM  tidak  menjadikan  bank  konvensional  sebagai  mitra  bisnis dikarenakan  dana  transaksi  dan  bunga  akan  diterima  lebih  tinggi  dari pendapatan  mereka.  Selain  dari  sektor  produktif,  hal-hal  yang  akan
22 Nun  Harrieti,  2017,  “Pelaksanaan  Akad  Mudharabah  Muqayyadah off  Balance  Shee t  pada  Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia”, Jurnal Hukum POSITUM , 1 (2), hlm. 244-264.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
diberikan  oleh  perbankan  syariah  dalam  memberikan  dukungan  terhadap perekonomian di Indonesia dengan penguatan kewirausahaan dan finansial inclusion terhadap kalangan masyarakat yang sama sekali belum tersentuh sektor keuangan.
c. Mendorong Inovasi Produk Perbankan Syariah Kualitas pelayanan yang akan diberikan perbankan syariah kepada nasabah harus  melebihi  pelayanan  yang  diberikan  oleh  bank  konvensional. Pengembangan  produk  perbankan  syariah  salah  satunya  dengan memanfaatkan information  technology (IT)  untuk  memberikan  dukungan fasilitas  dalam  mengakses  transaksi  pembelian  dan  pembayaran  misalnya dengan menggunakan internet banking , mobile banking , atau sms banking .
d. Melakukan Koordinasi Dengan Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Eksitensi  OJK  direalisasikan  per  Januari  2013  dengan  berlandaskan  pada Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Di dalam Undang-Undang tersebut, OJK diterapkan sebagai pengawas lembaga keuangan  dan  non  keuangan  di  Indonesia,  salah  satu  didalamnya  adalah perbankan  syariah.  Dengan  adanya  kerjasama  dari  pihak  OJK  dengan perbankan  syariah,  maka  sudah  memberikan  bantuan  kepada  pemerintah dalam  membuka  lapangan  pekerjaan  yang  cukup  luas  kepada  masyarakat yang tidak mempunyai relasi yang luas.
3. Kondisi  perekonomian  Indonesia  selama  mempraktikkan  kegiatan  dari sektor perbankan syariah selama pandemi Covid-19
Dampak  pandemi  COVID-19  terhadap  sektor  UMKM  sangat  berpengaruh besar,  dimana  50%  UMKM  diindikasikan  mengalami  “gulung  tikar”  semenjak maraknya  pandemi  dari  tahun  2020.  Dampak  pandemi  ini  tentu  sangat berpengaruh terhadap kondisi perkenomian Indonesia dimana kontribusi UMKM terhadap  perekonomian  Indonesia  sangat  besar  pada  berbagai  bidang  antara lain: 23
a. Jumlah Unit Usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 Juta unit usaha, dengan jumlah unit  usaha UMKM sebesar 64,1 Juta (99,9%)
b. Kontribusi pada jumlah Tenaga Kerja, Jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2018 total  120,6 Juta orang, dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 Juta (97%)
c. Kontribusi pada PDB, Jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018  total  14.038.598  Milyar,  dengan  kontribusi  UMKM  terhadap  PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%)
d. Kontribusi terhadap Ekspor Non Migas Jumlah ekspor non migas Indonesia per 2018 total 2.044.490 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas sebesar 293.840 Milyar (14,37%)
23 Abdurrahman Firdaus Thaha, 2020, “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia”, Jurnal Brand Universitas Muslim Maros , 2 (1), hlm.123-130.
e. Kontribusi terhadap Investasi, Jumlah investasi di Indonesia per 2018 total 4.244.685  Milyar,  dengan  kontribusi  UMKM  terhadap  investasi  sebesar 2.564.549 Milyar (60,42%).
Munculnya pandemi Covid-19 tentu perekonomian dan bisnis di Indonesia menghadapi  tantangan  untuk  mengentaskan  permasalahan  tersebut.  Hal  ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Yenti Sumarni  yang menunjukkan bahwa  dampak  Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  pada  perekonomian  global termasuk  perekonomian  di  Indonesia  Pelaku  bisnis  syariah  menyusun  strategi usaha yang lebih menguntungkan. 24
Pelaku  bisnis  syariah  berusaha  memanfaatkan  dan  mendukung  program stimulus  dari  pemerintah.  Termaksud  dalam  hal  ini  perbankan  syariah  dan lembaga  keuangan  lainnya  harus  mulai  merevisi  kembali  target  pertumbuhan, penerapan  teknologi  digital  transaksi  dalam  satu  solusi.  Perbankan  syariah sebagai  sektor  keuangan  nasional  dapat  berperan  memulihakan  guncangan ekonomi  nasional  dengan  mengedepankan  pencapaian  tujuan-tujuan  prinsip syariah.  Tentu  jika  berdampak  pada  sector  perekonomian  maka  perlu  suatu konsep kebijakan strategis dalam menangani ekonomi dari Covid-19 khususnya bagi  masyarakat  rentan  di  Indonesia.  Salah  satunya  adalah  kebijakan  moneter yang diambil oleh sektor keuangan terkait dengan kaidah Islam meskipun belum sepenuhnya  adalah  dengan  kebijakan  yang  memperkuat  operasi  moneter  serta pendalaman  pasar  keuangan  syariah  melalui  instrumen  Fasilitas  Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah  (PaSBI),  dan  Sertifikat  Pengelolaan  Dana  Berdasarkan  Prinsip  Syariah Antar Bank (SiPA).
Transaksi sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai menunjukkan peningkatan  sejalan  perbaikan  ekonomi,  disertai  dengan  percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Sinergitas ekspansi moneter perbankan dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dapat kita lihat akan terus diperkuat. Apabila dilihat pada masa Pandemi ini nilai rupiah semakin  melemah  karena  permintaan  akan  mata  uang  dalam  negeri  semakin menurun, pada dasarnya apabila banyak permintaan akan uang, maka nilai mata uang tersebut akan naik.
Dalam  konsep  perbankan  syariah,  uang  digunakan  dalam  transaksi  untuk kegiatan yang bersifat rill. Namun, kenyataannya terkadang uang digunakan pada kegiatan bersifat spekulasi dengan tujuan untuk dapat keuntungan, maka tidaklah jarang banyaknya masyarakat memakai jenis uang yang lain selain rupiah, seperti dollar America . Sedangkan dalam hukum Islam sudah jelas memakai uang dalam hal  kegiatan  transaksi  spekulasi  dengan  harapan  dapat  keuntungan  dilarang. Hendaknya  sebagai  warga  negera  melaksanakan  transaksi  dengan  mata  uang
24 Yenti  Sumarni,  2020,  “Pandemi  Covid-19:  Tantangan  Ekonomi  dan  Bisnis”, Jurnal  Al-Intaj ,  7  (2), hlm.46-58.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
rupiah,  menunda  belanja  barang impor  sehingga  dapat  menstabilkan nilai  mata uang  rupiah.  Uang  dalam  perekonomian  makro  di  atur  dalam  moneter. Management moneter yang mana dalam pengelolaannya berbasiskan pada nilai- nilai Islam, diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi  suatu  negara.  Pijakan  pokok  dalam  manajemen  moneter  Islam  adalah tidak  berlakunya  bunga  dan  keadilan  distribusi  kekayaan.  Dengan  tidak berlakunya  bunga  pada  sistem  perbankan  syariah  yang  mana  merupakan perbedaan  yang  besar  dengan  perbankan  konvensional,  secara  tidak  langsung, perekonomian akan terhindar dari dampak buruk sistem bunga. Dimana spekulasi yang merupakan “ Ghost ” pada sistem konvensiona l, menjadi aspek terbesar yang memberikan kontribusi pada krisis moneter selama ini.
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  integritas  perbankan  syariah  dibuktikan dari sejarah, dimana pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter hebat yang menyebabkan dunia perbankan mengalami pembubaran serta kegagalan dari sistem  bunga  yang  meningkat,  salah  satu  contohnya  adalah  bank  konvensional. Namun  kejadian  krisis  moneter  tidak  mempengaruhi  dunia  perbankan  syariah. Diperlihatkan pada keberhasilan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama  di  Indonesia  yang  menunjukkan  kinerja  yang  sangat  bagus  serta  tidak menerima  sepersen  pun  bantuan  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah.  Sistem keuangan perbankan syariah di Indonesia memperoleh peningkatan serta masuk kedalam urutan ke 5 besar di dunia. Keuangan syariah di Indonesia dipimpin oleh Bank Muamalat Indonesia pada awal 1992, menjadi jalan awalnya pertumbuhan Bank  Umum  Syariah,  Unit  Usaha  Syariah,  Koperasi  Syariah,  Asuransi  Syariah, Wakaf, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan sebagainya.
Perkembangan sektor perbankan syariah mengalami kestabilan, pada masa pandemi Covid-19 seperti ini perbankan syariah relatif lebih unggul dibandingkan dengan  perbankan  konvensional  dalam  menghadapi  guncangan  dalam  hal eksternal dan internal. Pemberian modal usaha yang diberikan perbankan syariah kepada masyarakat dapat mengurangi krisis perekonomian di Indonesia. Sistem bagi hasil inilah yang menjadikan perbankan syariah dapat bertahan menghadapi krisis nasional.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  peneliti  dapat menarik kesimpulan bahwa kegiatan ekonomi keuangan melalui sektor perbankan syariah di Indonesia dengan adanya legalitas nasional UUPS membuat investor atau pelaku bisnis lebih confident dalam menerapkan perbankan syariah, dengan adanya payung  hukum    UUPS  ini  tidak  hanya  berdampak  positif  bagi  perkembangan perbankan  syariah  saja,  tetapi  juga  turut  berperan  besar  dalam  pertumbuhan stabilitas  ekonomi  di  Indonesia.  Integritas  perbankan  syariah  saat  ini  dibuktikan
dengan  strategi-strategi  perbankan  syariah  yang  membedakan  dengan  sistem konvensional dalam meningkatkan mutu perekonomian Indonesia yaitu pertama, dengan  cara  menjalankan  sistem  mudharabah  sehingga  perbankan  syariah  dapat mengalokasikan  dana  dari  DPK  pada  sektor  perekonomian  sehingga  berdampak pada  pengurangan  angka  pengangguran  dan  kemiskinan, kedua dengan mengarahkan  pembiayaan  ke  sektor  produktif  yaitu  dukungan  permodalan  yang dilakukan  oleh  perbankan  syariah  terhadap  sektor  UMKM  telah  menjadi  MP3EI. Ketiga, mendorong  Inovasi  Produk  Perbankan  syariah  dengan  meningkatkan kualitas  pelayanan  Bank  Syariah  dengan  memanfaatkan  IT  dalam  transaksi pembelian dan pembayaran dan keempat, melakukan koordinasi kerjasama dengan pihak OJK untuk memberikan permodalan sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi  masyarakat.  Kondisi  perekonomian  Indonesia  setelah  mempraktikkan kegiatan  perbankan  syariah  menunjukkan  hasil  yang  positif,  pada  masa  pandemi perbankan syariah relatif lebih stabil dengan penerapan sistem bagi hasil. Selain itu, perbankan  syariah  turut  berperan  dalam pemulihan  ekonomi  melalui  pemberian bantuan permodalan kepada masyarakat pelaku UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Andespa,  R.  2017, “ Pengaruh  Budaya  dan  Keluarga  Terhadap  Minat  Menabung Nasabah di Bank Syariah ”, Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam , 2(1), hlm.35- 49.
Apriyanti,  Hani  Werdi .  2018,  “Model  Inovasi  Produk  Perbankan  Syariah  di Indonesia”, Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 9 (1), hlm. 83-104.
Arfah,  Tina  Arfah  dan  Fitri  Ana  Siregar.  2021,  “Kontribusi  Ekonomi  Islam  Dalam Pertumbuhan  Ekonomi Nasional”, Jurnal Ekonomi  Syariah, 2 (1), hlm.30-38.
Disemadi,  Hari  Sutra.  2020.    "Reformasi  Kebijakan  Bisnis  Lembaga  Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia." Justitia Jurnal Hukum 4(1).
Fathurrahman, Ayief , 2012, “ Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam:  Studi  Kasus  dalam  Mengentaskan  Kemiskinan ”, Jurnal  Ekonomi  dan Studi Pembangunan , 13 (1), hlm.72-82.
Hamid,  Edy  Suandi.  2014, Perekonomian  Indonesia.  In:  Sistem  dan  Reformasi Ekonomi Indonesia , Jakarta: Universitas Terbuka, pp. 1-30. ISBN: 9796899124.
Harrieti, Nun 2017, “Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah off Balance Shee t pada  Perbankan  Syariah  dan  Pengaturannya  di  Indonesia”, Jurnal  Hukum POSITUM , 1 (2), hlm. 244-264.
Idris,  Miftah .  2015,  “ Perjanjian  Kredit  Perbankan  Konvensional  dan  Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif dalam Hukum di Indonesia ”, Jurnal Komunikasi Hukum , 1 (1), hlm.24-42.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Isretno,  Evita.  2011, Pembiayaaan  mudharabah  dalam  Sistem  Perbankan  Syariah .
Jakarta: Cintya Press.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “APBN 2021”,
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/, diakses pada 8 Januari 2022.
Maskur, Ali. 2009, “Ta ntangan Implementasi Undang- Undang Perbankan Syariah”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi . 16 (1), hlm.43
Milenia, Hidayah Fazrin dan Ade Wirman Syafei , 2021, “ Analisis Pengaruh Islamic Governance terhadap  Pengungkapan  ISR  pada  Bank  Syariah  di  Indonesia ”, Jurnal Al-Azhar Indonesia, 2 (1), hlm. 110-120.
N, Huda & Mohamad H. 2010, Lembaga Keuangan Islam , Jakarta: Kencana.
Ningsih,  Ayup  Suran,  and  Hari  Sutra  Disemadi.  2019.  "Breach  of  contract:  an Indonesian  experience  in  akad  credit  of  sharia  banking." Ijtihad:  Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 19.1, hlm. 89-102.
Noor,  Fahd  dan  Yulizar  Djamaludin  Sanrego.  2014 ,  “ Preferensi  Masyarakat Pesantren  Terhadap  Bank  Syariah  (StudiKasus DKI  Jakarta ”, TAZKIA:Islamic Finance and Business Review , 6(1), hlm. 65-79.
Oktarina, Amimah dan Asnaini. 202 0, “ Potensi Kontribusi Institusi Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia”, Al-Intaj:Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , 6 (1), hlm. 51-58.
Padli, Hardiansyah dan Kumaidi , 2021, “ Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Masa Pandemi Covid 19 ”, ILTIZAM: Journal of Shariah Economics Research , 5 (2), hlm. 146-156.
Ratnawati,  Anny  dan  Mansur  Chadi  Mursid,  2011 ,  “ Potensi  dan  Strategi Pengembangan  Bank  Syariah  di  Indonesia:  Kajian  Produk  Syariah  dari  Segi Fiqih Muamalat ”, Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan , 9(2), hlm. 251-271.
Siregar,  Erwin  Saputra,  and  Fitri  Ana Siregar.  "Menakar  Potensi  Bank  Syariah Di  Indonesia  Pada  Masa  Covid-19."Al-Masharif:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan Keislaman. 8.2 (2020): 177-188
Stastistik Perbankan Syariah, Oktober 2021, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik- perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---
Oktober-2021/SPS%20Oktober%202021.pdf,  diundah  pada  20  Desember 2021.
Sumadi,  S .  2020,  “Menakar  Dampak  Fenomena  Pandemi  Covid -19  Terhadap Perbankan Syariah”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 3 (2), hlm. 145-162.
Sumarni, Yenti . 2020, “Pandemi Covid - 19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis”, Jurnal Al-Intaj , 7 (2), hlm.46-58.
Thaha,  Abdurrahman  Firdaus .  2020,  “Dampak  Covid -19  Terhadap  UMKM  di Indonesia”, Jurnal Brand Universitas Muslim Maros , 2 (1), hlm.123-130.
Utama,  Andrew  Shandy .  2020,  “Kebijakan  Pengawasan  Terhadap  Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Jurnal Cahaya Keadilan, 8 (1), hlm. 34-47.