## ANALYSIS OF THE GROWTH RATIO, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE BUDGET OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE (POLRI)
IN 2017 - 2022
ANALISIS RASIO PERTUMBUHAN , EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) TAHUN 2017 – 2022
Abrar Prasodjo 1 , Samsudin 2 , Kumba Digdowiseiso 3 Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta 1,2,3
kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 1

## ABSTRACT
Public  organizations  such  as  POLRI,  as  part  of  the  government  in  Indonesia,  which  have  a tendency to gain higher legitimacy usually have similarities with other organizations. POLRI is one  of  the  institutions  that  has  received  a  sizable  APBN  allocation,  which  has  led  to  several opinions questioning how well its financial reports are performing. The amount of the budget received by POLRI needs to be analyzed through financial reports which are part of the Indonesia Government  Financial  Statements  (LKPP)  which  have  been  audited  by  the  BPK.  There  are several  ways  to  calculate  Financial  Performance,  including  calculating  Growth  Ratios, Effectiveness  Ratios,  and  Efficiency  Ratios.  The  LKPP  data  used  comes  from  the  2017-  2022 Fiscal Year. Data analysis uses a quantitative descriptive analysis method. The results of this study show that POLRI's financial performance uses a growth ratio in the period from the 2017 – 2022 Fiscal Year, on average experiencing a growth ratio of 3%. For the effectiveness ratio, on average it is 103.93%, which means that the National Police Budget is used very effectively, with a range of effectiveness ratio values between 91.2% (2021 Fiscal Year, effective) and 113.9% (2019 Fiscal Year, very effective). Meanwhile, from the efficiency ratio, the performance status of the Polri budget during the 2017 – 2022 period was 74.78% (Efficient), with a range of values between 60% - 80%.
Keywords: Growth Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio

## ABSTRAK
Organisasi publik seperti POLRI, sebagai bagian dari pemerintahan di Indonesia, yang memiliki kecenderungan  untuk  mendapatkan  legitimasi  yang  lebih  tinggi  biasanya  memiliki  kemiripan dengan  organisasi  lainnya.  POLRI  merupakan  salah  satu  institusi  yang  mendapatkan  alokasi APBN  yang  cukup  besar,  sehingga  menimbulkan  beberapa  pendapat  yang  mempertanyakan seberapa  baik  kinerja  laporan  keuangannya.  Besarnya  anggaran  yang  diterima  POLRI  perlu dianalisis melalui laporan keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh BPK. Terdapat beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan,  diantaranya  dengan  menghitung  Rasio  Pertumbuhan,  Rasio  Efektivitas,  dan  Rasio Efisiensi. Data LKPP yang digunakan berasal dari Tahun Anggaran 2017 - 2022. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan POLRI menggunakan rasio pertumbuhan pada periode Tahun Anggaran 2017 - 2022 rata-rata mengalami rasio pertumbuhan sebesar 3%. Untuk rasio efektivitas rata-rata sebesar 103,93% yang berarti Anggaran POLRI digunakan dengan sangat efektif, dengan rentang nilai rasio efektivitas antara 91,2%.  (Tahun Anggaran 2021, efektif) hingga 113,9% (Tahun Anggaran 2019,  sangat  efektif).  Sementara  itu,  dari  rasio  efisiensi,  status  kinerja  anggaran  Polri  selama periode 2017 - 2022 adalah 74,78% (Efisien), dengan rentang nilai antara 60% - 80%.
Kata kunci: Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi .

## PENDAHULUAN
Kepolisian Negara Republik Indonesia  (disingkat  Polri)  merupakan institusi  di  Indonesia  yang  menurut Undang  Undang  No.  2  tahun  2002 tentang  Kepolisian,  mengemban  tugas memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum,  dan memberikan perlindungan,
pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat,  yang  bertanggung  jawab langsung  kepada  Presiden  Republik Indonesia.  Perioda  awal  Pemerintahan Indonesia,  Kepolisian  ini  bernama Badan  Polisi  Negara  (BPN),  Djawatan Polisi  Negara  (DPN)  dan  Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Pada  awal  Orde  baru,  Polri  tergabung dalam ABRI, sejak diberlakukannya SK Presiden  No.  132/1967  tanggal  24
Agustus  1967  tentang    Pokok-Pokok Organisasi  dan  Prosedur  Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan  ABRI  merupakan  bagian dari  organisasi  Departemen  Hankam meliputi  AD,  AL,  AU,  dan  AK  yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan  dan  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  tugas  dan  kewajibannya kepada  Menhankam/  Pangab.  Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan  Panglima  Angkatan  Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara RI, namun singkatannya  tidak  lagi  KKN  tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini
diresmikan  pada  tanggal  1  Juli  1969. Pada  HUT  ABRI  tanggal  5  Oktober 1969  sebutan  Panglima  AD,  AL,  AU, dan  AK  diganti  menjadi  Kepala  Staf Angkatan. Saat awal reformasi, di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam  penuntasan  reformasi,  muncul pada  tuntutan  agar  Polri  dipisah  dari ABRI  dengan  harapan  Polri  menjadi lembaga  yang  profesional  dan  mandiri,
jauh  dari  intervensi  pihak  lain  dalam penegakan hukum.
Sejak  5  Oktober  1998,  muncul perdebatan  di  sekitar  presiden  yang menginginkan  pemisahan  Polri  dan ABRI  dalam  tubuh  Polri  sendiri  sudah banyak  bermunculan  aspirasi-aspirasi yang  serupa.  Lalu  dengan  adanya instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.  Tanggal  1  April  1999,  Polri ditempatkan  di  bawah  Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No.  VI/2000  serta  Ketetapan  MPR nomor  VII/MPR/2000  tentang  Peran TNI  dan  peran  POLRI,  kemandirian Polri  berada  di  bawah  Presiden  secara langsung dan segera melakukan reformasi  birokrasi  menuju  Polisi  yang mandiri,  bermanfaat  dan  profesional. Pemisahan  ini  dikuatkan  melalui amendemen  Undang  Undang  Dasar 1945  yang   ke-2  yang  dimana  Polri bertanggung  jawab  dalam  bidang keamanan  dan  ketertiban,  sedangkan TNI  bertanggung  jawab  dalam  bidang pertahanan.
Pada  tanggal  8  Januari  2002 diundangkan  UU  No.  2  tahun  2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia,  isi  dari  Undang  Undang tersebut  selain  pemisahan  Polri  dari
ABRI,  Kapolri  bertanggung  jawab langsung  pada  Presiden  dibanding sebelumnya  di  bawah  Panglima  ABRI, pengangkatan  Kapolri  yang  harus disetujui  oleh  DPR,  dan  dibentuknya Komisi  Kepolisian  Nasional  untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan  memilih  Kapolri.  Polri  dilarang terlibat  dalam  politik  praktis  serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk  dalam  peradilan  umum  dari sebelumnya  melalui  peradilan  militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi  internal  dengan  dilakukan demiliterisasi Kepolisian dengan
menghilangkan corak militer dari Polri, perubahan  paradigma  angkatan  perang menjadi  institusi  penegak  hukum  dan keamanan  yang  profesional,  penerapan paradigma Hak Asasi Manusia, penarikan Fraksi ABRI (termasuk Polri) dari  DPR,  perubahan  doktrin,  pelatihan dan  tanda  kepangkatan  Polri  yang sebelumnya sama dengan TNI.
Reorganisasi  Polri  pasca  reformasi diatur dalam Perpres No. 52 tahun 2010 tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.
Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, di ruang publik dan  juga  dari  berbagai  pemikiran personil  TNI  yang  mempertanyakan alokasi  Anggaran Polri dari APBN yang dirasa  terlalu  besar  jika  dibandingkan dengan  anggaran  yang  diperoleh  TNI. Beberapa  tugas  Polri  dikerjakan  dan dibantu  oleh  TNI  termasuk  dalam mengatasi Pandemi Covid 19. Dua tahun terakhir ini, Polri merupakan salah satu K/L yang mendapatkan alokasi Anggaran terbesar setelah KemenPUPR dan Kemenhan. Besaran Anggaran yang diterima  Polri  perlu  untuk  di  analisis, melalui laporan keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP) yang  sudah  diaudit  oleh  BPK.  Analisis laporan  keuangan  dimaksudkan  untuk membantu  bagaimana  cara  memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan,  bagaimana  mengevaluasi laporan  keuangan,  dan  bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan  keputusan  (Mahmudi, 2007).  Salah  satu  teknik  yang  paling banyak  digunakan  untuk  menganalisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan.  Analisis  Rasio  Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi  ciri-ciri  keuangan berdasarkan  laporan  keuangan  yang tersedia.  Analisis  Rasio  Keuangan
terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja dilakukan dengan cara menghitung  Kinerja  Keuangan.  Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan  diantaranya  adalah  dengan mengitung  Rasio  Pertumbuhan,Rasio Efektifitas,  dan  Rasio  Efisiensi.  Topik penelitian mengenai Anggaran Kepolisian  ini  masih  sedikit  yang melakukannya. Bagaimana kinerja anggaran Polisi ini dari tahun ke tahun, seperti  apa  rasio  pertumbuhan,  rasio efektivitas  dan  efisiensi,  perlu  dan penting untuk dipelajari.
Institusi  memiliki  arti  bahwa organisasi atau individu yang mengedepankan  legitimasi  memiliki lebih banyak upaya untuk menyesuaikan dengan  ekspektasi  internal  maupun ekspektasi  eksternal.  Organisasi  publik yang  memiliki  kecenderungan  untuk memperoleh legitimasi yang lebih tinggi biasanya  memiliki  kesamaan  dengan organisasi lain. (Scott, 2011).
Pengertian  APBN  adalah  rencana pengeluaran  dan  penerimaan  negara tahun  mendatang  yang  dihubungkan dengan  rencana  dan  proyek  jangka panjang.  Secara  khusus,  pengertian APBN  adalah  mengacu  pada  pasal  23 ayat  1  UUD  1945  (perubahan). Disebutkan,  APBN  adalah  pengelolaan keuangan  negara  setiap  tahun  yang ditetapkan  dengan  undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam  UU  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah meliputi lima  hal:  APBN  adalah  rencana keuangan  tahunan  pemerintahan  negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri atas  anggaran  pendapatan,  anggaran belanja,  dan  pembiayaan.  APBN meliputi  masa  satu  tahun,  mulai  dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31  Desember.  APBN  Ditetapkan  tiap
tahun  dengan  undang-undang.  APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi,  dan  stabilisasi.  Sebelum disahkan,  APBN  bernama  Rencana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  atau  RAPBN.  RAPBN  ini selanjutnya dibahas bersama antara DPR dan  perwakilan  pemerintah.  Ada beberapa  siklus  pembahasan  APBN yang  terbilang  sangat  panjang  dan melibatkan  banyak  pihak.  Selama pembahasan  anggaran,  disusun  rencana anggaran  yang  biasanya  dibahas  di tingkat komisi DPR dengan kementerian/  lembaga  negara  terkait yang jadi pengguna anggaran. Rencana- rencana  anggaran  tersebut  kemudian akan disusun kembali oleh Kementerian Keuangan  yang  berperan  sebagai bendahara negara. Kementerian Keuangan nantinya akan menyinkronkan semua rencana pengeluaran  dengan  target  penerimaan seperti pajak dan penerimaan non-pajak seperti  PNBP  dan  hibah.Dalam  proses rangkaian APBN inilah alokasi Anggaran untuk Kepolisian disusun. Menurut  Irhan  Fahmi  (2011) kinerja  keuangan  adalah  suatu  analisis yang  dilakukan  untuk  melihat  sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan  dengan  menggunakan aturan-aturan  pelaksanaan  keuangan secara  baik  dan  benar.  Kinerja perusahaan    dapat  diterapkan  di keuangan pemerintahan, yang juga bisa merupakan  suatu  gambaran  tentang kondisi keuangan suatu institusi kelembagaan    yang  dianalisis  dengan alat  analisis  keuangan  perusahaan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya  keadaan  keuangan  suatu institusi  yang  mencerminkan  prestasi kerja  dalam  periode  tertentu.  Hal  ini sangat  penting  agar  sumber  daya digunakan  secara  optimal  dalam menghadapi perubahan lingkungan.
Menurut  Leopold  A.  Bernstein yang dikutip oleh Dwi Prastowo (2006) mengenai  definisi  analisis  laporan keuangan:  Analisis  laporan  keuangan merupakan  suatu  proses  yang  penuh pertimbangan  dalam  rangka  membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan  masa  lalu,  dengan  tujuan  utama untuk menentukan estimasi dan prediksi dan  yang  paling  mungkin  mengenai kondisi  dan  kinerja  perusahaan  pada masa mendatang.
Walsh  Ciaran  (2006)  menyatakan bahwa analisis laporan keuangan adalah segala  sesuatu  yang  menyangkut penggunaan  informasi  akuntansi  untuk membuat keputusan bisnis dan investasi. Salah satu teknik untuk melakukan Analisis Laporan Keuangan, yaitu dengan  melakukan  perhitungan  Rasio Keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang  diperoleh  dari  hasil  perbandingan dari  satu  pos  laporan  keuangan  dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang  relevan  dan  signifikan.  Rasio keuangan  ini  hanya  menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat  menilai  secara  cepat  hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya  dengan  rasio  lain sehingga  kita  dapat  memperoleh informasi dan memberikan penilaian.
Penelitian ini hanya dibatasi pada perhitungan  Rasio  Keuangan  terhadap Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat (LKPP)  Tahun  Anggaran  2017-2022, yang  dialokasikan  untuk  Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sudah dilakukan  audit  oleh  BPK.  Analisis Rasio  Keuangan  digunakan  untuk mengukur Kinerja Keuangan Polri.Analisis  Kinerja  Keuangan  adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi
pemerintah  untuk  mengukur  kinerja keuangan  ada  beberapa  ukuran  kinerja, yaitu:

## Rasio Pertumbuhan
Rasio  Pertumbuhan  merupakan rasio  yang  bertujuan  untuk  mengetahui apakah dalam suatu anggaran dalam satu atau beberapa periode yang bersangkutan, kinerja pemerintah
dimasa  yang  akan  datang  terjadi penurunan  atau  pertumbuhan  negatif, maka  hal  tersebut  merupakan  suatu peringatan  dan  indikasi  penurunan kinerja  keuangan  pada  Institusi  yang bersangkutan. (Mahmudi, 2019)

## Rasio Efektivitas
Rasio efektivitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan  pemerintah  dalam  hal  ini Polri dalam mewujudkan realisasi Netto yang didapat kemudian selanjutnya akan dibagi dengan pagu anggaran yang telah ditentukan.  Kategori  efektif  jika  hasil atau  nilai  yang  dicapai  100  atau  lebih dari  100%.  Dalam  hal  demikian  dapat ditarik  simpulan  bahwa  semakin  besar nilai  suatu  rasio  efektivitas  maka semakin  baik  kinerja  pemerintahnya. (Halim, 2012).
Tabel 1. Prosentase Kinerja Efektivitas Keuangan
Sumber: Halim (2012)

## Rasio Efisiensi
Rasio  efisiensi  merupakan  salah satu rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah dengan melihat besarnya biaya belanja yang direalisasikan  yang  selanjutnya  akan dibandingkan  dengan  Realisasi  Netto yang  didapat.  Semakin  kecil  nilai  dari rasio  efisiensi  akan  berarti  bahwa  akan semakin  baik  pula  kinerja  pemerintah. (Mardiasmo, 2013)

## Tabel 2. Kriteria Pengukuran Efisiensi

## Sumber : Halim (2012)
Studi  Terdahulu  Mengenai  Kinerja Keuangan Polri
Studi  yang  membahas  Kinerja Keuangan  Polri  antara  lain  :    A.  R. Ardani, tahun 2018, mengenai  Analisis Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan dan Efektivitas Pengendalian  Internal  terhadap  Kinerja Keuangan Polri (Studi Kasus Pada Biro
Keuangan  Polri);  M.  Huda,  dan  I. Nurcholis,  tahun  2019,  mengenai Analisis Kinerja Keuangan Polri dengan Pendekatan Pengukuran Kinerja Publik; D.A.  Putra,  dan  A.E.  Yustika,  tahun 2018  tentang    Analisis  Pengaruh Pengendalian  Internal  dan  Komitmen Organisasi  terhadap  Kinerja  Keuangan (Studi  Kasus  pada  Kepolisian  Resor Kota Administrasi Jakarta Barat).
Rasio PERTUMBUHAN = ANGGARAN tahun t - ANGGARAN tahun ( t - 1 )
ANGGARAN tahun ( t - 1 ) REALISASI Netto Pagu ANGGARAN X 100 % Rasio EFEKTIVITAS =
Prosentase Kinerja
Keuangan KRITERIA 100% ke atas Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif
REALISASI Belanja Realisasi NETTO X 100 % Rasio EFISIENSI =
Kriteria
Efisiensi (%) Prosentase EFISIENSI > 100% Tidak Efisien 90% - 100% Kurang Efisien 80% - 90% Cukup Efisien 60% - 80% Efisien < 60% Sangat Efisien

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian Jenis  dari  data  yang  diperoleh dalam  penelitian  adalah  jenis  data kuantitatif  Anggaran  Polri,  yaitu  data- data yang dikumpulkan peneliti bersumber  dari  LKPP  Tahun  Anggaran
2017  sampai  dengan  Tahun  Anggaran 2022.  Data  tersebut  lalu  diolah  dan dianalisis  menggunakan  teknik  teknik perhitungan matematik.

## Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, analisis data yang  digunakan  penulis  adalah  analisis deskriptif,  yaitu  metode  yang  bertujuan untuk  mendeskripsikan  fakta  secara akurat  dan  jelas  melalui  pertimbangan Rasio  Kinerja  Keuangan  Polri  dengan menggunakan  sumber  data  dari  LKPP Tahun Anggaran 2017 - 2022.

## Rasio Pertumbuhan
Rasio  Pertumbuhan  merupakan rasio  yang  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  anggaran  dalam  satu  atau beberapa  periode,  kinerja  Anggaran Polri mengalami peningkatan pertumbuhan secara positif atau
sebaliknya.  Jika  terjadi  penurunan  atau pertumbuhan negatif, maka hal tersebut merupakan  indikasi  penurunan  kinerja keuangan  Institusi  yang  bersangkutan. (Mahmudi, 2019).

## Rasio Efektivitas
Rasio efektivitas merupakan rasio yang  menunjukkan  kemampuan  yang digunakan  untuk  melihat  kemampuan pemerintah  dalam  hal  ini  Polri  dalam mewujudkan  realisasi  Anggaran  Netto yang didapat kemudian selanjutnya akan dibagi dengan pagu anggaran yang telah ditentukan.    Disebut  efektif  jika  hasil atau nilai yang dicapai 100% atau lebih dari  100%.  Dengan  demikian  dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar
rasio  efektivitas  maka  semakin  baik kinerja pemerintah. (Halim, 2012)

## Rasio Efisiensi
Rasio  efisiensi  merupakan  rasio yang menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan  Polri  diluar  biaya  investasi atau belanja Modal dalam hal perolehan Anggaran  dengan  realisasi  Anggaran yang diterima oleh Polri. Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik kinerja Polri. (Mardiasmo, 2013)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Rasio Pertumbuhan
Dari  hasil  olah  data  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari tahun  Anggaran  2017  –  2022,  yang merupakan  Anggaran  untuk  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (POLRI), dapat  dihitung  Rasio  Pertumbuhan Anggaran seperti pada tabel 3.
Tabel 3. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Anggaran POLRI
Tampak  di  tabel  3,  terjadi pertumbuhan  Anggaran  yang  negatif  di Tahun  Anggaran  2018  dan  Tahun Anggaran 2019 yaitu -3,25 % dan -9,31 %, lalu menjadi positif kembali  di tahun Anggaran  2020  dan  Tahun  Anggaran 2021.  Tahun  Anggaran  2022  terjadi pertumbuhan  negatif,  yaitu  -0,98  %. Secara  rata-  rata  dari  Tahun  Anggaran 2017  sampai  dengan  Tahun  Anggaran 2022, pertumbuhannya adalah 3 %.
Tahun Anggaran ANGGARAN (t) ANGGARAN (t-1) Pertumbuhan ANGGARAN (%) 2017 98,218,761,061,000 83,590,382,189,000 17.50 2018 95,031,469,792,000 98,218,761,061,000 -3.25 2019 86,187,801,241,000 95,031,469,792,000 -9.31 2020 92,619,921,082,000 86,187,801,241,000 7.46 2021 112,125,151,565,000 92,619,921,082,000 21.06 2022 111,024,024,394,000 112,125,151,565,000 -0.98 3.00
Sumber : Data Olahan LKPP 2016 - 2022
Rata- rata
Gambar 1. Rasio Pertumbuhan Anggaran Polri 2017 - 2022

## Rasio Efektivitas
Berdasarkan  pengolahan  data Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat (LKPP)  dari  tahun  Anggaran  2017  –
2022, yang merupakan Anggaran untuk Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (POLRI), dapat dihitung rasio Efektivitas  Anggaran  seperti  pada  tabel
4.
Tabel 4. Perhitungan Rasio
Efektivitas Anggaran POLRI
Selama  kurun  waktu  Tahun Anggaran 2017 – 2022, Rata- rata rasio efektivitas  anggaran  Polri  adalah 103,93%, yang menurut kriteria di tabel 1,  berarti  penggunaan  Anggaran  Polri berkisar  diantara  efektif  dan  sangat efektif,  dengan  kisaran  rasio  efektivitas diantara 91,2% ( Tahun Anggaran 2021) dan 113,9% (Tahun Anggaran 2019).

## Gambar 2. Rasio Efektivitas
Anggaran Polri

## Rasio Efisiensi
Dari  hasil  olah  data  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari tahun  Anggaran  2017  –  2022,  yang merupakan  Anggaran  untuk  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (POLRI), dapat dihitung Rasio Efisiensi Anggaran seperti pada tabel 5.
Tabel 5. Perhitungan Rasio Efisiensi

## Anggaran POLRI
Dari  hasil  olah  data  di  tabel  5  dapat dilihat,  bahwa  kinerja  keuangan  Polri berdasarkan kriteria di tabel 2 berada di kondisi kinerja Anggaran yang efisien ( diantara  60  %  -  80%),  dengan  rerata selama kurun waktu 2017 – 2022 adalah 74,78% (Efisien)
Gambar 3. Rasio Efisiensi Anggaran Polri Tahun Anggaran Realisasi NETTO PAGU Anggaran Rasio Efektivitas (%) 2017 93,997,534,006,289 98,218,761,061,000 95.702 2018 98,124,005,476,323 95,031,469,792,000 103.254 2019 98,191,072,462,088 86,187,801,241,000 113.927 2020 100,373,548,208,183 92,619,921,082,000 108.371 2021 102,259,185,039,871 112,125,151,565,000 91.201 2022 114,240,088,584,559 111,024,024,394,000
102.897 103.93 Sumber : Data Olahan LKPP 2017 - 2022 Rata- rata
Tahun Anggaran Realisasi Belanja Realisasi NETTO Rasio Efisiensi (%) 2017 59,696,454,284,162 93,997,534,006,289 63.509 2018 70,164,160,901,671 98,124,005,476,323 71.506 2019 77,418,298,510,528 98,191,072,462,088 78.845 2020 76,783,572,857,636 100,373,548,208,183 76.498 2021 75,741,053,629,146 102,259,185,039,871 74.068 2022 83,361,042,782,463 114,240,088,584,559 72.970
74.78
Sumber : Data Olahan LKPP 2017 - 2022 Rata- rata

## PENUTUP Kesimpulan
Hasil analisis data yang diperoleh dari  LKPP  Tahun  Anggaran  2017 sampai  dengan  Tahun  Anggaran  2022, terkait  kinerja  keuangan  Polri  ,  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pertumbuhan  Anggaran  Polri  yang negatif di Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yaitu -3,25 % dan  -9,31  %,  lalu  menjadi  positif kembali  di tahun Anggaran 2020 dan Tahun  Anggaran  2021.  Tahun Anggaran  2022  terjadi  pertumbuhan negatif,  yaitu  -0,98  %.  Secara  rata- rata  dari  Tahun  Anggaran  2017 sampai  dengan  Tahun  Anggaran 2022, pertumbuhannya adalah 3 %.
2. Rata-  rata  rasio  efektivitas  anggaran Polri  selama  kurun  waktu  2017  – 2022,  adalah  103,93%  yang  berarti Anggaran  Polri  digunakan  adalah sangat  efektif,  dengan  rentang  nilai rasio efektivitas antara 91,2% ( Tahun Anggaran 2021, efektif)  dan 113,9% (Tahun  Anggaran  2019,  sangat efektif)
3. Status kinerja Anggaran Polri selama kurun  waktu  2017  –  2022  adalah 74,78%  (Efisien),  dengan  rentang diantara 60 % - 80%.

## DAFTAR  PUSTAKA
Ardani, A. R . (2018). Analisis Pengaruh Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  dan  Efektivitas Pengendalian  Internal  terhadap Kinerja  Keuangan  Polri  (Studi Kasus Pada Biro Keuangan Polri). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan
Humanika, 6(1), 83-95. Digdowiseiso,  K.  (2015). Sistem Keuangan Publik (M. S. P. D. H.
E.  Sugiyanto  (ed.)). Lembaga Penerbitan  Universitas  Nasional (LPU-UNAS). Digdowiseiso, K., Nicolaus Petrus, Fitri Andriani (2022). Analisis
Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal,dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan  Utara  Periode  2017- 2022, JIGE 4 (1) 127-137. Fauzi,  M.  F.,  &  As'ad,  M .  (2017). Evaluasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  pada  Polres  Bone. Jurnal Bina Praja, 9(1), 45-56. Halim,  Abdul  dan  Maria  Evi.  (2020). Problematika Hukum Dalam Pengelolaan  Keuangan  Negara  & Daerah. Penerbit  Sekolah  Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Keluarga  Pahlawan  Negara  : Yogyakarta. Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
Hartawan, R., & Darmawan, A . (2020).
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi  Kasus  pada  Polda DIY). Jurnal Manajemen Pemerintahan, 7(1), 71-86. Huda,  M.,  &  Nurcholis,  I .  (2019). Analisis  Kinerja  Keuangan  Polri dengan  Pendekatan  Pengukuran Kinerja  Publik. Jurnal  Dinamika Ekonomi  Pembangunan,  1(1),  9- 19. Mahmudi.  (2019). Manajemen  Kinerja Sektor  Publik.  Edisi  Ketiga .
Penerbit Sekolah Nurdiana,  L.,  &  Dwijayanti,  A.  S. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kepolisian Resor  Kota  Besar  Semarang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi
Akuntansi, 3(1), 1-15.
Putra,  D.  A.,  &  Yustika,  A.  E.  (2018). Analisis  Pengaruh  Pengendalian
Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Kepolisian Resor Kota Administrasi Jakarta Barat). Jurnal Akuntansi, 11(1), 47-58.
Salamah,  U.,  &  Wibowo,  A.  (2019).
Analisis  Pengaruh  Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja  Keuangan  Polri  di  Polda Sulawesi Selatan . Jurnal
Akuntansi  dan  Keuangan,  24(1), 22-34.