INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 6068-6078 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Modernisasi Peran Nasikh dan Mansukh dalam Pemikiran Abdullah an- Na’im
Ali Arifin 1 ✉ , Syufa’at 2
Pascasarjana UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia Email: aliarifin@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Abdullah an-Naim menyebut bahwa kompleksitas persoalan di era modern bisa terjawab dengan melakukan evolusi syariah. Di antara yang terpenting di dalam melakukan evolusi syariah adalah modernisasi peran nasakh.  Sebab,  nasakh  di  dalam  hukum  Islam  memiliki  peran  yang  vital.  Selain  juga  nasakh  memiliki kompleksitas yang tinggi dalam persoalan-persoalan fikih dan teologis. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan mengambil jenis penelitian pustaka (library research). Sedangkan model penelitian yang digunakan  yakni  analisis  kritis  dengan  menggunakan  pendekatan  nasakh  dan  sosial  budaya.  Hasilnya: Pertama, secara metodologis pemikiran An- Na’im sangat dipengaruhi oleh gurunya Mahmoud Mohammed Toha. Kedua, Pemikiran hukum Abdullah Ahmed An- Na’im bisa dilihat secara epistimologi yang didasarkan pada  reformasi  metodologi  nasakh  dengan  menghidupkan  kembali  semangat  ayat-ayat  Makkiyah. Menurutnya,  Nasakh  pada  hakikatnya  adalah  penundaan  pesan  fundamental  dan  universal  ayat-ayat Makkiyah yang dikenal dengan nasakh terbalik.
Kata Kunci: Abdullah an- Na’im, Evolusi Syariah, Nasakh, Modernisasi, dan Hukum Islam.

## Abstract
Abdullah an-Naim said that the complexity of problems in the modern era could be answered by evolving sharia. One of the most important things in carrying out the evolution of sharia is modernizing the role of nasakh. Because, nasakh in Islamic law has a vital role. Apart from that, the text also has high complexity in matters of jurisprudence and theology. The author uses qualitative research by taking the type of library research. Meanwhile, the research model used is critical analysis using nasakh and socio-cultural approaches. The results: First, An-Na'im's thinking was greatly influenced by his teacher Mahmoud Mohammed Toha. Second,  Abdullah  Ahmed  An-Na'im's  legal  thinking  is  epistemologically  based  on  reforming  nasakh methodology by reviving the spirit of Makkiyah verses. According to him, Nasakh is essentially a delay in the fundamental and universal message of the Makkiyah verses, known as reverse nasakh.
Keyword: Abdullah an-Na'im, Evolution of Sharia, Nasakh, Modernization, and Islamic Law

## PENDAHULUAN
Pesatnya  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kontemporer  telah mengantarkan pada era transformatif dalam evolusi kebudayaan dan peradaban manusia, yang sering disebut sebagai era modern (Jalil, 2017). Dalam era ini, muncul hubungan yang mendalam, menumbuhkan kedekatan, keterkaitan, komunikasi antar  bangsa dan budaya manusia yang beragam. Dunia yang demikian seperti sebuah sistem yang terintegrasi, di mana rasa saling ketergantungan antar bangsa dan negara menjadi sangat diperlukan. Tidak ada bangsa yang bisa berkembang secara mandiri dan benar-benar terlepas dari tatanan kolektif  bangsa  atau  negara  lain.  Negara-negara  maju  bergantung  pada  negara-negara berkembang,  seperti  halnya  negara-negara  berkembang  bergantung  pada  dukungan negara-negara maju (Muhaimin et al., 1994).
Di tengah ketidakpastian, umat manusia harus menetapkan aturan, nilai, dan norma universal yang dapat diakui dan dianut secara universal oleh semua negara (Suyatno, 2012). Hal ini penting untuk membina kehidupan yang harmonis dan kooperatif, yang mengarah pada  kemakmuran  dan  kesejahteraan  semua  individu  di  seluruh  dunia.  Seruan  untuk melakukan  reformasi  hukum  Syariah  dan  pendekatan  rasionalnya  berasal  dari  adanya anggapan  bahwa  penafsiran  Syariah  yang  ada  saat  ini  sudah  tidak  memadai  dengan perkembangan  zaman.  Dan  mungkin  beberapa  hal  di  antaranya  terkesan  bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Lopa, 1996).
Abdullah Ahmed An-Na'im, di antara salah seorang intelektual muslim yang dianggap telah banyak melakukan pembelaan hak asasi manusia melalui proyeksi yang mendalam tentang peran reformasi syariah. Kontribusi ilmiah An-Na'im, yang berasal dari penelitiannya mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  revitalisasi  internal  yurisprudensi  Islam,  telah mendapat  banyak  pujian.  Di  antara  karya-karya  an- Na’im,  “ Toward  Islamic  Reformation ” ditulis sebagai sebuah karya besar yang memunculkan reaksi dan tanggapan beragam dari semua kalangan (Taufiq, 2018).
Pemikiran  An-Naim  tentang  hubungan  antara  syariah  dan  negara  pada  dasarnya sangat  menarik  untuk  diperhatikan.  Ia  membayangkan  masa  depan  syariah  yang  cukup solutif  dalam  ranah  kehidupan  publik  dalam  masyarakat  Islam  (Usman  &  Hasbi,  2022). Meskipun demikian, ia dengan tegas menolak pemaksaan negara untuk menerapkan syariah kepada rakyatnya. Dalam pandangannya, sebagai sebuah doktrin suci, syariah harus dianut secara sukarela oleh setiap umat Islam. Karena penerapan negara secara paksa akan berisiko melemahkan  potensi  dan  kesuciannya.  Oleh  karena  itu,  pemisahan  kelembagaan  antara negara  dan  Islam  sangatlah  penting,  sehingga  syariah  dapat  mengambil  peran  yang konstruktif dan mencerahkan dalam kehidupan umat Islam itu sendiri.
Dalam bidang hak asasi manusia, ia berpendapat bahwa prinsip-prinsip tertentu dalam hukum  syariah  bertentangan  secara  langsung  dan  tidak  dapat  diselaraskan  dengan beberapa prinsip dalam hak asasi manusia modern (An-Naim, 1996). Akibatnya, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip Syariah ini akan melanggar norma-norma hak asasi manusia pada sebagian konteks. Sebagai jalan keluar, menurut an- Na’im hukum Islam kontemporer harus berakar pada ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan di Mekkah, sebelum hijrahnya Nabi dan  para pengikutnya ke Madinah (Djamil, 1997). Lebih jauh lagi, bagi an-Na'im, Syariat (sebuah  formulasi  hukum  Islam  historis)  tidak  mencakup  keseluruhan  Islam  itu  sendiri, namun  lebih  merupakan  interpretasi  terhadap  teks-teks  fundamentalnya  dalam  konteks sejarah tertentu (An-Naim, 1996).
Dalam  karyanya,  An-Na'im  menggali  interpretasi  modern  terhadap  syariah  dalam sistem  hukum  dengan  mengevaluasi  kembali  (dekonstruksi)  konsep-konsep  kunci  yang telah berkembang di kalangan ulama (An- Na’im, 1990) . Salah satu gagasan sentral dalam konsep  ulang  syariah  An-Na'im  adalah  konsep  Nasikh-Mansukh.  Meskipun  ada  konsep- konsep  lain  yang  dieksplorasi  An-Na'im  dalam  upayanya  untuk  mereformasi  peran  dan penerapan syariah dalam konteks modern, kajiannya terhadap 'Nasakh Terbalik' menarik untuk diperhatikan. Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian den gan judul “Modernisasi Peran Nasikh dan Mansukh dalam Pemikiran Abdullah an- Na’im” untuk menggali lebih jauh gagasan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  jenis  penelitian  yang  dipilih,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif.  Dengan  menggunakna  metode  pustaka  (library  research)  di  mana  dalam penelitian  ini  penulis  melakukan  penelitian  perpustakaan  yang  ekstensif.  Adapun berdasarkan analisisnya penulis menggunakan model analisis kritis, artinya dalam penelitian ini  penulis  harus  bersikap  kritis  dengan  mengembangkan  pandangan  kritis  terhadap pemikiran tokoh yang menjadi subjek penelitian.
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Jujun  S.  Suriasumantri,  metode  analitis-kritis  ini beroperasi  pada  premis  bahwa  semua  gagasan  manusia  memiliki  kelemahan,  baik  yang mencakup  kelebihan  maupun  kekurangan  (Suriasumantri,  2005).  Selain  itu  penulis mengadopsi pendekatan Nasakh, yaitu memahami konsep naskh yang digunakan oleh para ulama sebelumnya dan menyandingkannya dengan versi nasakh modern an-Na'im yang baru. Selain itu, pendekatan lintas sosial budaya penulis gunakan pada penelitian ini karena terbukti penting dalam memahami banyaknya penerapan syariah di seluruh dunia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Biografi Abdullah an- Na’im
Prof. Dr. Abdullahi Ahmed an-Na'im — selanjutnya disebut an-Na'im — adalah seorang intelektual  Islam  yang  dikenal  dengan  didedikasikan  yang  tinggi  untuk  mempromosikan keadilan  dan  hak  asasi  manusia.  An- Na’im  lahir  pada  tanggal  6  April  1946  di  wilayah Mawaqier, terletak 200 kilometer sebelah utara Khartoum. An- Na’im merupakan anak tertua dari  sebelas  bersaudara  yang  lahir  dari  pasangan  Ahmad  An-Naim  dan  Aisha  Al-Awad Osman.  Tahun-tahun  awal  kelahirannya  dihabiskan  an- Na’im  untuk  belajar  di  kampung halaman,  di  mana  an- Na’im  dikenal  rajin belajar  dan  bisa  menghafal  dua  juz  dalam  Al- Qur'an.
Perjalanan pendidikan An-Naim dimulai di Atbara, dimana ia mengenyam pendidikan di sekolah dasar di tempat masa ayahnya mengabdi. Dia kemudian pindah ke Omdurman dan  melanjutkan  pendidikan  menengahnya  di  sana.  Setelah  menyelesaikan  sekolah menengah,  An-Naim  melanjutkan  studinya  yang  lebih  tinggi  di  Universitas  Khartoum, dengan fokus pada bidang hukum. Untuk mencari pengalaman akademis lebih lanjut, ia berkelana  ke  Inggris  dan  berhasil  memperoleh  gelar  LLB  dan  Diploma  dari  Fakultas Kriminologi  terkemuka  di  Universitas  Cambridge  pada  tahun  1973.  Rasa  hausnya  akan pengetahuan  terus  berlanjut,  membawanya  untuk  mengejar  gelar  Ph.D  dari  Universitas Edinburgh di Skotlandia, yang diraihnya pada tahun 1976. Sekembalinya ke Sudan, An-Naim memulai karir sebagai  pengacara dan dosen hukum di Universitas Khartoum (An- Na’im, 1994).
Sedangkan  perjalanan  akademis  An-Na'im,  tercatat  ia  pernah  menduduki  jabatan sebagai Kepala Departemen Hukum Publik di Fakultas Hukum Universitas Khartoum tahun 1979. Selain itu, ia juga pernah menjadi Visiting Profesor Hukum di Universitas California (1985-1987) dan Universitas Saskatchenwan di Sasketoon (1988-1989). Selain di dua kampus ternama  di  atas,  an- Na’im  juga  tercatat  pernah  menjabat  sebagai  Visiting  Profesor  di Uppsala dari tahun 1991 hingga 1992.
Selain itu, keahlian An-Na'im membawanya untuk diangkat mengambil peran sebagai Direktur Pelaksana Hak Asasi Manusia di Afrika dari tahun 1993-1995. An-Na'im juga tercatat pernah menjabat sebagai direktur Pusat Kebijakan dan Hukum Internasional di New England School of Law, hingga menjadi Direktur Proyek Riset di Fakultas Hukum Universitas Emory, bekerja sama dengan Ford Foundation. Proyek-proyek ini mencakup dua bidang penting: Studi Perempuan Afrika dan kajian komprehensif hukum Islam baik secara teori maupun praktik dalam skala global (An- Na’im, 1994) .

## Karya-karya Akademik Abdullah An- Na’im
An- Na’im  dalam  menyampaikan  ide -ide  pemikirannya  banyak  menuangkannya  ke dalam bentuk buku, kumpulan tulisan dan artikel, dan lainlain. Dalam bentuk buku, misalnya (1) Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law (Edisi Indonesia Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam), (2) Islam and Seculer State: Negotiating The Future of Sharia (Edisi Indonesia Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Msa Depan Syariah, 2007).
Dalam  bentuk  kumpulan tulisan atau  artikel,  diantaranya (1) “Sekali Lagi, Reformasi Islam” dan “Syari’ah dan HAM: Belajar dari Sudan” dalam Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders (Edis i Indonesia Dekonstruksi Syari’ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan  Lain),  (2)  “A  Modern  Approuch  to  Human  Rights  in  islam:  Foundation  and Implication  for  Africa”  dalam  Human  Rights  and  Development  in  Africa,  (3)  “Translator’s Introduction”  dalam  Mahmoud  Muh ammad  Taha,  The  Second  Message  of  Islam,  (4) “Introduction” dalam an - Na’im (ed.), Human Rights in Cross Cultural; Perspectives: A Quest for Consensus.
Pengaruh Eksternal Terhadap Pemikiran Abdullah An- Na’im
Dampak penting pada kehidupan An-Na'im berasal dari keterlibatan aktifnya dalam Persaudaraan Republik ( The Republican Brotherhood) di Sudan. Didirikan oleh Mahmoud Mohamed Taha — biasanya dikenal sebagai Mahmud — pada bulan Oktober 1945 M, di mana pada mulanya muncul sebagai Partai Republik (The Republican Party). Ideologi Islam yang berakar  pada  modernisme,  menjadikan  Partai  Republik  berdiri  sebagai  kekuatan revolusioner di tengah perjuangan nasionalis Sudan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pendekatan  visioner  Mahmud  menawarkan  sebuah  alternatif  terhadap  partai-partai nasionalis  yang  ada,  yang  ia  yakini  berada  di  bawah  pengaruh  tokoh-tokoh  Muslim konservatif (An- Na’im, 1994) .
Mahmud memulai perjalanan dengan meletakkan dasar-dasar pemahamannya untuk mengungkap penafsiran ulang terhadap esensi Islam. Ide-ide inovatifnya terangkum dalam karyanya  yang  berjudul  "Pesan  Kedua  Islam"  ( Al-Risaleh  al-Tsamiyah  minal  Islam).  karya Mahmud  ini  pertama  kali  diterbitkan  pada  tahun  1967  dan  kemudian  diterjemahkan  ke dalam bahasa Inggris oleh an-Na'im pada tahun 1987. Pemikiran Mahmud dijelaskan oleh an-Na'im  sebagai  sebuah  "Tafsir  modern  dan  evolusioner  terhadap  Al-Qur ’ an",  di  mana karya Mahmud ini berupaya merevolusi wacana seputar pemikiran Islam.
Adapun An-Na'im ketika menjadi seorang mahasiswa hukum di Universitas Kharthum, mulai mengenal Persaudaraan Republik di bawah bimbingan Mahmud. An- Na’im setelah itu
banyak menghadiri ceramah dan terlibat dalam diskusi di rumah Mahmud, hingga akhirnya an-Na'im terinspirasi untuk secara resmi bergabung dengan organisasi tersebut pada tahun 1968.  Saat  ia  mengejar  karir  mengajarnya,  an-Na'im  tampil  sebagai  pembela  pemikiran Mahmud  dengan  berbagi  ide-idenya  melalui  artikel  surat  kabar  dan  ceramah  di  depan umum.
Menyusul naiknya Ja'far Numeiri menjadi Presiden  pada tahun 1969 melalui kudeta militer,  Partai  Republik  mengalami  perubahan  signifikan  dari  entitas  politik  tradisional menjadi  organisasi  Persaudaraan  Republik  yang  lebih  berpengaruh.  Keputusan  Numeiri untuk membubarkan semua partai politik di Sudan semakin memantapkan transformasi ini. Pembubaran ini sebagai dampak dari banyak partai yang secara aktif mempromosikan dan menyebarkan pemikiran Mahmud, seorang tokoh terkemuka di Partai Republik. Meskipun menghadapi  pembatasan  dari pemerintah pada  tahun 1973, Mahmud terus berbagi  dan menyebarkan pemikirannya melalui ceramah umum hingga artikel surat kabar pada tahun- tahun awal kepemimpinan Numeiri.
Menyusul pelarangan tersebut, Mahmud dan delapan tokoh Persaudaraan Republik ditangkap  pada  tahun  1977  M  dan  ditahan  selama  sebulan  tanpa  alasan  yang  jelas. Penahanan  terhadap  anggota  Persaudaraan  Republik  terus  berlanjut,  dan  an-Na'im menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari kampanye untuk menegakkan hukum syariah di Sudan secara paksa. Menanggapi kritik global, atau sebagai alasan agar mereka semua dapat disanksi atas penerapan undang-undang Islam yang baru, akhirnya seluruh anggota Persaudaraan Republik dibebaskan setelah hampir 19 bulan ditahan.
Menyadari  bahwa  pembebasan  tersebut  didasarkan  pada  alasan  kedua  yang disebutkan  di  atas,  Mahmud  segera  memulai  kampanye  menentang  kebijakan  Islamisasi Presiden Numeiri. Mahmud bersama dengan anggota Persaudaraan Republik, menyebarkan pamflet  yang  menganjurkan  pencabutan  undang-undang  yang  baru  diberlakukan  dan menuntut  perlindungan  demokratis  bagi  kebebasan  sipil  semua  warga  negara  Sudan. Namun,  upaya  Mahmud  tiba-tiba  terhenti  ketika  ia  kembali  ditangkap  pada  tanggal  5 Januari 1985 M, dengan tuduhan berusaha mengubah konstitusi dan menyebarkan paham yang  inkonstitusional  terhadap  pemerintah.  Mahmud  selanjutnya  juga  dituduh  telah mengganggu  stabilitas  ketertiban  umum  dan  berafiliasi  dengan  organisasi  terlarang. Akhirnya,  pengadilan  mengeluarkan  putusan  persidangan  terhadap  Mahmud  setelah ditahan  selama  beberapa  hari,  yang  pada  akhirnya  berujung  pada  penerapan  hukuman mati. Demonstrasi massal dan pemogokan umum terjadi sebagai tanggapan dari eksekusi Mahmud yang mengakibatkan pemerintahan Numeiri jatuh melalui kudeta tanggal 6 April 1985 M.
Menyusul  pembunuhan  Mahmud  dan  jatuhnya  Numeiri,  kelompok  ini  mengalami transformasi menjadi komunitas sosial yang berdedikasi untuk mereformasi Islam, dengan tetap berpegang pada pokok ajaran Mahmud. Para pemimpin kelompok ini menekankan fokus mereka pada reformasi keagamaan dibandingkan perubahan politik secara langsung. An-Na'im  sendiri  menyoroti  bahwa  pesan  kelompok  tersebut  adalah  tentang  sebuah pendekatan,  bukan  seruan  untuk  melakukan  aktivisme  politik.  Ideologi  ini  kemudian membentuk keyakinan, dorongan, dan upaya an-Na'im dalam memodernisasi hukum Islam.
Redefinisi Makiyyah dan Madaniyah dalam Pengembangan Nasikh-Mansukh Berkaitan dengan konsep Makiyyah dan Madaniyyah, Abdullah An-Na'im berpendapat bahwa landasan hukum Islam kontemporer harus bertumpu pada ayat-ayat suci Al-Qur'an, tepatnya pada  periode Mekkah,  sebelum Nabi dan  para  pengikutnya hijrah ke Madinah pada  tahun  622  Masehi  (An-Naim,  1996).  An-Na'im,  lebih  lanjut,  menyarankan  untuk mendahulukan  penerapan  ayat-ayat  Madaniyyah  jika  ayat-ayat  tersebut  tampaknya bertentangan dengan ayat-ayat Mekkah. Dengan demikian, An-Na'im menyajikan perspektif yang berbeda mengenai signifikansi dan interaksi antara konsep Makkiyah dan Madaniyyah dalam kerangka yurisprudensi Islam.
Selaras  dengan  ajaran  gurunya  Mahmud  Thaha,  An-Na'im  menganut  konsep reinterpreyasi Al-Qur'an dan Hadits secara kritis. Pendekatan ini mengarah pada identifikasi dua tahap penuruan ayat al- Qur’an dalam historitas Islam; periode Makkah (Makiyyah) dan periode Madinah (Madaniyyah). Mahmud mengemukakan bahwa ayat-ayat Makiyyah, lebih dominan  menekankan  nilai  yang  melekat  pada  semua  individu  tanpa  memandang  jenis kelamin  atau  agama.  Nilai  inilah  yang  dianggap  sebagai  aspek  Islam  yang  abadi  dan mendasar.  Pesan  ini  menawarkan  adanya  kesetaraan  antar  gender  dan  memberikan kebebasan memilih agama tanpa takut akan adanya paksaan (An- Na’im, 1994) .
Dalam pandangannya, pesan-pesan pada ayat Makiyyah pada awalnya menghadapi pertentangan  yang  besar  karena  kurangnya  kesiapan  masyarakat  Makkah  saat  itu  untuk menganutnya (Taha, 1987). Akibatnya, pendekatan yang lebih pragmatis diadopsi selama periode  Madinah.  Di  mana  pesan-pesan  pada  ayat  Makiyyah  yang  tidak  sesuai  dengan konteks sejarah abad ke-7 dikesampingkan, kemudian diganti dengan prinsip-prinsip praktis yang diungkapkan dan diterapkan pada ayat-ayat Madaniyyah. Penerapan nilai-nilai pada ayat Makiyyah ini hanya ditunda sampai muncul keadaan yang sesuai, yakni dalam konteks kehidupan modern dan kontemporer. Sebab, perintah memahami syariah pada hakikatnya sejalan dengan tujuan ajaran al- Qur’an, yakni dalam rangka membangun kemaslahatan di dunia dan akhirat (Abdullah, 2015).
Dalam penafsiran Mahmoud, perbedaan antara teks ayat pada periode Mekkah dan Madinah bukan saja terletak pada konteks temporal atau geografis turunnya wahyu, namun pada  objek  khalayak  yang  dituju.  Penggunaan  kata  “ Wahai  orang-orang  yang  beriman ” yang merupakan karakter dalam ayat-ayat Madinah ditujukan kepada masyarakat tertentu. Sedangkan redaksi ayat “Wahai manusia” yang terdapat dalam ayat -ayat Mekkah ditujukan untuk khalayak yang lebih luas (An- Na’im, 1990) .
Dalam karya-karya ulama sebelumnya, ayat Makkiyyah diartikan sebagai bagian Al- Qur'an yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah (Hadiyanto, 2011). Sebaliknya, an-Na'im,  mengikuti  pemikiran  gurunya,  mengemukakan  pandangan  berbeda  mengenai pengertian ayat Maddaniyyah al-Qur'an yang umumnya diartikan sebagai kelompok ayat- ayat  yang  diturunkan  setelah  hijrah (‘Afifah  &  Sakdiah,  2022) .  Menurut  an-Na'im,  ayat Makkiyyah memiliki arti penting dalam Al-Qur'an karena mencakup nilai-nilai Islam yang fundamental dan universal seperti; keadilan, kesetaraan gender, toleransi, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia. Di sisi lain, ayat Madaniyyah dapat diartikan sebagai bagian dari Al- Quran  yang  menggali  ajaran-ajaran  yang  rinci,  di  mana  sebagian  dari  ajarannya menunjukkan adanya kurangnya toleransi, keadilan, bias gender, dan rasa hormat terhadap keberagaman agama (Salikin, 1997).
Berbeda  dengan  para  ulama  sebelumnya  yang  hanya  mengkategorikan  ayat-ayat Makkiyyah atau Madaniyyah berdasarkan waktu dan geografis turunnya ayat tersebut. An- Na'im  dan  gurunya  menawarkan  pendekatan  terhadap  klasifikasi  ini  dengan  fokus  yang lebih dalam pada makna pesannya, apakah ayat tersebut memiliki relevansi universal atau tidak.  Menurut  an-Na'im,  ajaran  pada  pesan  Mekah  menyampaikan  pesan  penting  dan abadi  yang  menekankan  nilai  hakiki  dan  martabat  setiap  individu,  terlepas  dari  latar belakang atau keyakinan mereka (An- Na’im, 1990) .
Dalam  proses  merumuskan  gagasan  ini,  an-Na'im  dan  gurunya  berargumen  pada sekian dalil-dalil yang menjadi prinsip fundamental. Di antara dalil yang dijadikan sebagai dasar argumentasi antara lain, bahwa; Pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah Swt yang terakhir, selain juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Dengan demikian, Al-Quran idealnya mencakup seluruh ajaran yang dikehendaki Allah, baik yang harus segera dilaksanakan  maupun  yang  akan  diterapkan  di  kemudian  hari.  Kedua,  pesan  yang dikehendaki  oleh  Allah  Saw — sebagai  konsekuensi  dari  dalil  pertama — berkisar  pada kesetaraan  martabat  dan  kebebasan  manusia.  Sehingga  mengharuskan  umat  manusia belajar melalui pengalaman mereka sendiri mengenai keterbatasan risalah sebelumnya yang disampaikan  di  Mekah,  yang  kemudian  digantikan  oleh  risalah  Madinah  yang  lebih pragmatis (An-Naim, 1996).
Meski  demikian,  dalam  analisisnya,  Istiaq  Ahmed — sebagaimana  disebutkan  oleh Thohari — membantah  dalil-dalil  yang  dikemukakan  an-Na'im  dan  Mahmud  mengenai dukungan konsisten terhadap universalisme, kebebasan beragama, dan kesetaraan dalam ayat-ayat  yang  diturunkan  di  Mekkah.  Ia  berargumentasi  bahwa  tidak  ada  bukti  yang menunjukkan bahwa semua ayat-ayat Mekkah sejalan dengan idealisme tersebut. Meskipun penekanan pada nilai-nilai universal dan toleransi selama periode ini, namun di saat yang sama Islam tidak dapat menerima keyakinan dan praktik yang melibatkan penyembahan banyak dewa dan berhala (Thohari, 2009).

## Konsep Reformasi Peran Nasakh dalam Hukum Islam Modern
Dalam pemikirannya, an-Na'im secara tegas mendefinisikan nasakh sebagai sebuah konsep “penundaan” pelaksanaan ayat -ayat Mekkah, yang mewakili prinsip-prinsip universal sebagai inti dan tujuan dari penerapan ayat-ayat Madinah, yang mewujudkan hal-hal yang spesifik, transisi, dan historis. Tepatnya, sampai keadaan memungkinkan penerapan ayat- ayat Makiyyah. Perspektif an- Na’im ini pada gilirannya t elah membentuk pemikiran hukum Islam  kontemporer  dalam  kerangka  negara  modern.  Melalui  penjiwaan  atas  semangat hukum Islam yang universal dan menyeluruh, sebagai ganti dari sifat pemikiran hukum klasik yang sempit dan berulang-ulang (Mas’ud, 1996) .
Mengambil konsep  bahwa naskh melibatkan  penundaan pesan inti ayat Makkiyyah dan pembagian ayat al- Qur’an ke dalam periode Makkiyyah dan Madaniyyah, an -Na'im, terinspirasi  oleh  gurunya  Mahmud,  berupaya  membalikkan  proses  naskh  yang  disebut sebagai  ‘Nasakh  Terbalik’ (Akbar  &  Abbas,  2020).  Pembalikan  ini  berarti  meninggalkan ketentuan hukum terperinci yang terdapat dalam ayat-ayat Madaniyyah dan sunah-sunah terkait,  di  mana  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  konstitusionalisme,  hukum  pidana modern,  hukum  internasional,  dan  hak  asasi  manusia.  Dengan  konsep  penundaan  dan pembatalan ini, an-Na'im, sebagaimana gurunya Mahmud, bertujuan untuk menyelaraskan hukum Islam dengan problematika masyarakat modern (Taha, 1987). Pendekatan ini, yang disebut  an- Na’im  sebagai  “reformasi  hukum  Islam,”  berupaya  untuk  membangun interpretasi syariah Islam yang humanistik (Mas’ud, 1996) .
Dalam konteks ini, pembalikan Nasakh terjadi ketika ayat yang bersifat furu’ (sekunder) yang berasal dari periode Madinah digunakan untuk meniadakan ayat atau prinsip utama dari periode Mekkah. Jika, selama berabad-abad, ayat atau keputusan sekunder ini telah memenuhi tujuan yang dimaksudkan dan menjadi tidak penting dalam konteks era modern dan seterusnya, maka seiring berjalannya waktu memungkinkan penghapusannya. Demikian pula prinsip ini berlaku pada ayat-ayat primer (ushul; Makiyyah), yang memperoleh kembali
statusnya sebagai teks-teks yang berlaku di zaman sekarang dan menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan modern .
Ahmad  Hasan  menambahkan,  bahwa  ayat-ayat  Makkiyah,  yang  awalnya menganjurkan  umat  Islam  untuk  bersabar,  digantikan  oleh  ayat-ayat  Madinah,  yang menyetujui penggunaan kekerasan. Namun, Hasan selanjutnya berpendapat bahwa ayat- ayat Makkiyah tersebut pada dasarnya tidak sepenuhnya dihapuskan, sehingga memerlukan penafsirannya berdasarkan aspek sejarah dan keadaan masyarakat (Hassan, 2001). Berkaitan hal  ini,  An-Na'im  memiliki  keyakinan  yang  tak  kuat  terhadap  usulan  metodologi  nasakh kontemporernya,  dan  menganggapnya  tepat  dan  penting  dalam  merumuskan  kerangka hukum Islam yang selaras dengan tuntutan zaman modern.

## SIMPULAN
Pemikiran  hukum  Abdullah  Ahmed  An- Na’im  secara  epistimologi  m etodologi filosofis  terkait  erat  dengan  pemikiran  pembaharuan  yang  dikemukakan  oleh  gurunya, Mahmoud Muhammad Thaha. Oleh karena itu, setiap diskusi mengenai metodologi hukum an-Na'im,  khususnya  mengenai  gagasan  fundamental  reformasi  syariah,  tidak  bisa dilepaskan dari metodologi legislasi transformatif yang dikemukakan oleh Mahmud Thaha. Sehingga pada dasarnya, kerangka intelektual an-Na'im sangat bergantung pada kerangka hukum yang dikemukakan sebelumnya oleh Mahmud Thaha.
Sedangkan  pemikiran  hukum  Abdullah  Ahmed  An- Na’im  secara  epistimologi didasarkan pada reformasi metodologi nasakh dengan menghidupkan kembali semangat ayat-ayat  Makkiyah.  Ia  berpendapat  bahwa  nasakh  pada  hakikatnya  merupakan penangguhan pesan-pesan universal yang dikandung dalam ayat-ayat Makkiyah. Konsep ini disebut oleh an-Naim dengan istilah nasakh terbalik. Dengan pembalikan ini, An-Na'im yakin bahwa  perpaduan  yang  harmonis  antara  hukum  Islam  dan  problematika  modern  dapat tercapai.  Konsekuensinya,  pendekatan  reformasi  ini  meningkatkan  kemampuan  untuk membangun  pemahaman  dan  penerapan  syariah  Islam  yang  lebih  humanis  dan kontemporer.
DAFTAR PUSTAKA
‘Afifah, H., & Sakdiah, H. (2022). Makna dan Karakteristik Ayat Al -Makky dan Almadany Serta Urgensi Mempelajarinya. MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis, 2(2). https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/27
Abdullah, M. A. (2015). Studi Agama: Normativitas atau Historitas. Pustaka Pelajar.
Akbar,  D.  S.,  &  Abbas,  A.  F.  (2020).  Pemikiran  Abdullah  An-Na`Im  Tentang  Teori  Evolusi
Syari`Ah  (Nasakh)  dan  Relevansinya  Dengan  Metode  Istinbath  Hukum  Islam. ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, 5(1). https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2110 An- Na’im, A. A. (1990). Toward an Islamic Reformation. Syracuse University.
An- Na’im, A. A. (1994). Dekonstruksi Syari’ah : Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam. LKiS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. An-Naim, A. A. (1996). Dekonstruksi Syari’ah (II) : Kritik Konsep, Penjelajahan Lain. LKiS.
Djamil, F. (1997). Filsafat Hukum Islam. Logos Wacana Ilmu.
Hadiyanto,  A.  (2011).  Makkiyyah-Madaniyyah:  Upaya  Rekonstruksi  Peristiwa  Pewahyuan.
Jurnal
Studi Al- Qur’an , 7(1).
https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/4729
Hassan, A. (2001). Ijtihad Sebelum Tertutup, terj. oleh Ageh Carnadi. Pustaka.
Jalil,  A.  (2017).  Resistensi  Tradisi  Terhadap  Modernitas. Jurnal  Umbara,  2(2). https://doi.org/https://doi.org/10.24198/umbara.v2i2.20451
Lopa, B. (1996). Al- Qur’an dan Hak Asasi Manusia . Dana Bhakti Prima Rasa.
Mas’ud, M. K. (1996). Filsafat Hukum Islam, terj. Ahsin Muhammad. Pustaka.
Muhaimin, Tadjab, & Mujib, A. (1994). Dimensi-dimensi Studi Islam. Karya Abadi.
Salikin, A. D. (1997). Rekonstruksi Syariat dalam Gagasan Ahmed An- Na’im . UIN Sumatera Utara.
Suriasumantri, J. S. (2005). Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer. Pustaka Sinar Harapan.
Suyatno.  (2012).  Nilai,  Norma,  Moral,  Etika  Dan  Pandangan  Hidup  Perlu  Dipahami  Oleh Setiap Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. PKn Progresif, 7(1).
Taha, M. M. (1987). The Second Message of Islam. Syracuse University Press.
Taufiq, A. (2018). Pemikiran Abdullah Ahmed An- Naim tentang Dekontruksi Syari’ah sebagai Sebuah  Solusi. International  Journal  Ihya’  ‘Ulum  Al -Din,  20(2).  https://doi.org/DOI : 10.21580/ihya.20.2.4044
Thohari,  C.  (2009).  Reformulasi  Epistimologi  Hukum  Islam  (Wacana  Kritis  Teori  Nasakh Abdullah Ahmad An-Naim). Jurnal Ulumuddin, 4(3).
Usman, Z. A., & Hasbi, B. (2022). Neo-Sekularisme dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed an- Naim: Studi tentang Relasi Islam dan Negara. Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam, 5(1). https://doi.org/10.21043/politea.v5i1.13688