## Politea : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN     : 2621-0312 e-ISSN   : 2657-1560 Vol. 3  No.  1 Tahun 2020 Doi : 10.21043./politea.v3i1.7086
http : //journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea

## Implikasi Perjanjian Damai Terhadap Aksi Intifadah Hamas

## Gustri Eni Putri
Universitas Islam Indonesia
Gustrieni.Putri@uii.ac.id

## Abstract
This study aims to explain how the implications of the peace agreement as Israel's strategy in reducing the Hamas intifadah action. The discussion in this study is limited to the peace agreement between Israel and the PLO known as the 1993 Declaration of Principles and the intifadah movement in 1987. This research is a qualitative study with a  literature  study  through  books,  journals,  and  articles.  This  study  is  based  on  thinking  which  explains  that  as  a rational  actor,  the  state  in  taking  foreign  policy  always  calculates  the  cost  and  benefit.  In  its  foreign  policy,  the ruling government uses the "optimization of results" criteria. Or in other words, Israel's foreign policy focuses on emphasizing the country's national interests. This rationale influenced Israel's foreign policy, which was to accept a peace agreement with the PLO to reduce the intifadah movement carried out by Hamas. And this policy provides optimal results for the state of Israel.
Keywords: Israel, Implication, Peace Agreement, Rational Actor, Intifadah movement

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  implikasi  dari  perjanjian  damai  sebagai  strategi  Israel dalam mengurangi aksi intifadah Hamas. Diskusi dalam penelitian ini terbatas pada perjanjian perdamaian antara Israel dan PLO yang dikenal sebagai Deklarasi Prinsip 1993 dan gerakan intifadah pada tahun 1987. Penelitian ini adalah  penelitian  kualitatif  dengan  studi  literatur  melalui  buku,  jurnal,  dan  artikel.  Studi  ini  didasarkan  pada pemikiran yang menjelaskan bahwa sebagai aktor rasional, negara dalam mengambil kebijakan luar negeri selalu menghitung biaya dan manfaat. Dalam kebijakan luar negerinya, pemerintah yang berkuasa menggunakan kriteria "optimalisasi  hasil".  Atau  dengan  kata  lain,  kebijakan  luar  negeri  Israel  berfokus  pada  penekanan  kepentingan nasional  negara  itu.  Dasar  pemikiran  ini  mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri  Israel,  yaitu  menerima  perjanjian damai  dengan  PLO  untuk  mengurangi  gerakan  intifadah  yang  dilakukan  oleh  Hamas.  Dan  kebijakan  ini memberikan hasil optimal bagi negara Israel.
Kata kunci : Israel, Implikasi, Perjanjian Damai, Aktor Rasional, Gerakan Intifadah

## Pendahuluan
Sengketa Israel dengan Palestina merupakan konflik yang sudah lama terjadi. Konflik yang menimpa  al-Quds,  Palestina,  yang  saat  ini  dikuasai  oleh  Israel.  Ada  banyak  pendapat  mengenai konflik  ini.  Sebagian  kaum  muslimin  ada  yang  menganggap  bahwa  konflik  tersebut  adalah  antara
Palestina-Israel.  Sedangkan  yang  lain  mengatakan  bahwa  konflik  tersebut  adalah  konflik  Arab- Yahudi. Bahkan ada yang mengatakan sebagai konflik bangsa yang terusir dengan kaum pendatang.
Gambaran yang sebenarnya mengenai konflik Palestina ini, bisa dikaji dari sebab terjadinya konflik.  Dari  kacamata  Palestina,  sejarah  Negara  ini  diawali  dengan  peristiwa  isra‟,  yakni perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Jerusallem (Palestina) menandai awal hubungan historis Islam dengan Palestina.  Kemudian pada kira-kira abad ke-7, Palestina berhasil dikuasai oleh Umar bin Khatab, khalifah kedua setelah Abu Bakar.
Pada  tahun  636  M,  orang-orang  Nasranilah  yang  secara  sukarela  menyerahkan  kunci gerbang kota Yerusalem kepada khalifah Umar Bin Khatab. Pihak Nasrani yang diwakili tokohnya, Pendeta Sofarniyus,  yang bersama-sama  Khalifah Umar  Bin  Khatab menyepakati suatu perjanjian yang  dikenal  dengan  Piagam  „Illia  atau  Perjanjian  Umariyah.  Sejak  saat  itu  wilayah  Syam  yang mencakup kawasan Palestina menjadi wilayah Islam, milik kaum muslimin (Yahya, 2005).
Lain  lagi  dengan  Israel  yang  memandang  akar  masalahnya  lebih  jauh  ke  belakang  dalam sejarahnya.  Yaitu  pengusiran  bangsa  Yahudi  dari  tanah  air  mereka  di  tanah  suci  dengan  ditandai penghancuran Haykal Sulaiman tahun 70 M, yang oleh para pengamat sering dianggap sebagai awal dari  eksodus  besar-besaran  kaum  Yahudi  keluar  dari  Palestina.  Akibat  pengusiran  ini  mereka terpaksa berimigrasi ke tempat-tempat  yang jauh dimana mereka hidup atas belas kasihan bangsa- bangsa  yang  sering  memusuhi  mereka.  Sepanjang  sejarah  diaspora  (istilah  Yunani  yang  berarti pemencaran  atau  penyebaran)  yang  panjang  ini,  impian  untuk  kembali  ke  tanah  air  mereka  dan bersatu tidak pernah mereka lupakan di pengasingan.
Pada  saat  mengungsi,  orang  Yahudi  banyak  mendapat  penolakan  dari  negara-negara  lain. Karena  penolakan  itu  orang-orang  Yahudi  berkolaborasi  dengan  para  penjajah  Barat  untuk mewujudkan  impian  mereka,  yaitu  mendirikan  negara  Yahudi  di  bumi  Palestina.  Impian  ini  baru terlaksana,  setelah  runtuhnya  kekhalifahan  Islam  yang  terakhir.  Tanpa  halangan  yang  berarti, pembentukan Negara Israel diproklamirkan pada 14 Mei 1948 oleh David Ben Gourion. Berdirinya Negara  Israel  ini  tidak  terlepas  dari  cita-cita  awal  Theodore  Herzl  pada  tahun  1896.  Kongres pertama gerakan Zionis  diselenggarakan di Basle-Swiss tahun 1897 merekomendasikan berdirinya sebuah  negara  khusus  bagi  kaum  Yahudi  yang  cerai  berai  di  seluruh  dunia.  Pada  kongres  kedua tahun  1906,  gerakan  zionis  pimpinan  Herzl  merekomendasikan  dengan  tegas  untuk  mendirikan sebuah negara bagi Yahudi di tanah Palestina (Rahman, 2002a).
Berdirinya negara Israel ini berdasarkan legitimasi resolusi PBB no. 181. Dengan keluarnya resolusi tersebut, pemerintah AS ikut menyatakan pengakuannya terhadap negara Israel, kemudian disusul pengakuan dari Uni Soviet. Berikutnya negara baru Israel tersebut berhasil masuk menjadi anggota  penuh  PBB.  Pertempuran  yang  bertujuan  untuk  merebut  atau  mempertahankan  wilayah selalu muncul seiring dengan lahirnya negara Israel, yang tidak hanya melibatkan bangsa Palestina- Israel, akan tetapi negara-negara Arab dan beberapa negara Eropa termasuk Amerika Serikat.
Akibat dari konflik tersebut, masyarakat Palestina menjadi terpecah. Sebagian dari mereka mengungsi  ke  negara-negara  Arab  tetangga  dan  sebagian  lainnya  tetap  bertahan  di  Palestina (Israel).  Sementara  itu,  warga  Palestina  yang  ada  di  pengasingan,  telah  mendirikan  sejumlah organisasi  perlawanan  dengan  berbagai  nama.  Tidak  kurang  dari  15  nama  organisasi  perlawanan Palestina  muncul,  dan  semuanya  bercita-cita  ingin  mendirikan  “Negara  Palestina”.  Dari  sekian banyak  organisasi,  hanya  satu  yang  dianggap  sebagai  wakil  sah  rakyat  Palestina,  yaitu Palestine
Liberation  Organization (PLO).  PLO  ini  didirikan  oleh  para  pemimpin  Arab  pada  tahun  1964, dengan  maksud  untuk  menyaingi  dan  mengendalikan  beberapa  organisasi  perlawanan  yang  sudah ada.
Dalam  konflik  Israel-Arab  di  Palestina  ini,  usaha  menuju  perdamaian,  bukanlah  hal  yang tidak pernah dicoba. Upaya penyelesaian konflik telah banyak dilakukan oleh pihak Arab dan Israel dengan  dibantu  oleh  beberapa  pihak  ketiga  yang  berperan  sebagai  mediator  seperti  Inggris,  PBB, maupun Amerika Serikat. Bahkan PBB telah melakukan berbagai upaya untuk mendamaikan kedua pihak  yang  berseteru  ini.  Berbagai  peringatan  dan  kecaman  telah  disampaikan  kepada  keduanya untuk segera menghentikan persengketaan, berpuluh-puluh resolusi telah dikeluarkan, tetapi belum juga  ada  indikasi  ke  arah  perdamaian  dan  penghentian  konflik.  Sampai  akhirnya  Amerika  Serikat secara  pribadi  dan  sukarela  menawarkan  bantuan  untuk  dapat  berperan  sebagai  mediator  dalam proses perdamaian ini.
Usaha  menuju  proses  perdamaian  sebenarnya  sudah  terlihat  tanda-tandanya  sejak ditandatanganinya  perjanjian  perdamaian  antara  Israel  dengan  Mesir  di  Camp  David,  Amerika Serikat, pada tahun 1978. Setelah 13 hari berpolemik, ancaman walk out , dan aksi heroik Presiden Carter,  akhirnya  ketiga  pemimpin  itu  berhasil  keluar  dengan  dua  kerangka  perdamaian  ( two framework  of  peace ).  Sebuah  perjanjian  damai  antara  Mesir  dengan  Israel  dan  sebuah  perjanjian damai  untuk  penyelesaian  masalah  Palestina.  Setelah  beberapa  minggu  pasca  perundingan  itu, bayangan pesimisme dan kegagalan akan perundingan sekali lagi menghantui. Perseteruan kembali terjadi.  Meskipun  Sadat  dan  Carter  meninggalkan  Camp  David  dengan  anggapan  telah  berhasil meyakinkan  Begin  untuk  segera  meninggalkan  Tepi  Barat  dan  Gaza  dalam  tempo  lima  tahun. Tetapi Begin, tetap berkeyakinan bahwa ia hanya menyetujui penundaan pendudukan selama tidak lebih dari tiga bulan.
PLO  selalu  menawarkan  perundingan  dengan  Israel,  tetapi  tawaran-tawaran  ini  ditolak Israel  karena  PLO  masih  dianggap  sebagai  gerakan  teroris.  Sikap  Israel  terhadap  penyelesaian konflik  Arab-Israel  mulai  melunak  terutama  setelah  Perang  Teluk  II.  Pasca  perang  ini  Amerika Serikat  menekan  Israel  agar  bersedia  berunding  dengan  Palestina  khususnya  dan  Arab  pada umumnya.  Tekanan Amerika Serikat membuahkan hasil dengan diadakannya konferensi di Madrid tahun 1991 yang mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dalam konflik Arab-Israel. Konferensi Madrid  merupakan cikal bakal  lahirnya Deklarasi  Prinsip  yang ditandatangani  pada 13 September 1993  oleh  PLO  dan  Israel.  Dari  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menjelaskan  bagaimana  implikasi  perjanjian  damai  sebagai  strategi  pemerintah  Israel  untuk meredam  aksi  intifadah  Hamas.  Selain  itu,  akan  dilihat  juga  apa  keuntungan  dan  kerugian  yang didapat  Israel  dengan  menerima  perjanjian  damai  dengan  PLO.  Selanjutnya,  agar  penelitian  ini lebih  fokus  dan  terarah,  maka  dalam  pembahasannya,  penulis  membatasi  perjanjian  damai  antara Israel  dan  PLO  yang  dikenal  dengan  deklarasi  Prinsip  tanggal  13  September  1993,  dan  adanya peristiwa intifadah pada tahun 1987, hingga peristiwa intifadah Al Aqsho 2000. Sedangkan metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data sekunder melalui studi pustaka dari buku-buku,  artikel dan jurnal  yang  relevan dengan tema  yang diteliti.

## Perjanjian Damai Sebagai Strategi Israel dalam Meredam Aksi Intifadah Hamas
Berkaitan  dengan  tujuan  penelitian  di  atas,  maka  penulis  akan  menggunakan  model  aktor rasional yang digagas oleh Graham T. Allison dalam mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik  luar  negeri.  Dalam  model  ini,  politik  luar  negeri  dipandang  sebagai  akibat  dari  tindakan- tindakan  aktor  rasional,  terutama  suatu  pemerintahan  yang  utuh  kemauannya  (monolit),  yang dilakukan  dengan  sengaja  untuk  mencapai  suatu  tujuan,  pembuatan  keputusan  politik  luar  negeri digambarkan  sebagai  proses  intelektual  dan  perilaku  pemerintah  dianalogikan  dengan  perilaku individu  yang  bernalar  dan  terkoordinasi  dengan  melalui  serangkaian  tahap-tahap  intelektual, penalaran tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh, individu-individu ini berusaha menetapkan pilihan-pilihan atas alternatif-alternatif yang ada dengan menggunakan kriteria “optimalisasi hasil” atas  alternatif  yang  dijadikan  pilihan  tersebut.    Atau  dengan  kata  lain  pembuatan  keputusan  atas berbagai alternatif yang ada itu diambil berdasarkan pada tujuan akhir atau hasil yang lebih optimal diantara pilihan alternatif yang ada tersebut (Allison, 1971). Para pembuat keputusan dalam model ini  digambarkan  bahwa  dalam  menerapkan  kebijakannya  harus  selalu  siap  untuk  melakukan perubahan atau penyesuaian. Mereka bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan  penelusuran  tuntas  terhadap  semua  alternatif  kebijaksanaan  yang  mungkin  dilakukan dan  semua  yang  bisa  dipakai  untuk  mencapai  tujuan  yang  mereka  tetapkan.  Analisis  politik  luar negeri  dalam  kaitannya  dengan  pembuatan  keputusan  luar  negeri  haruslah  memusatkan  perhatian pada  penekanan  kepentingan  nasional  dan  tujuan  dari  suatu  bangsa,  alternatif-alternatif  haluan kebijaksanaan  yang  diambil  oleh  pemerintahannya  dan  perhitungan  untung  dan  rugi  atas  masing- masing alternatif tersebut (Allison, 1971).
Model  ini  sangat  terkenal  terutama  karena  asumsi  rasionalnya.  Para  pembuat  keputusan dianggap rasional dan umumnya cenderung berpikir bahwa keputusan terutama menyangkut politik luar  negeri  itu  dibuat  secara  rasional.  Oleh  sebab  itu,  model  ini  paling  sering  diterapkan  untuk mendeskripsikan  dan  menjelaskan  politik  luar  negeri.  Kebijakan  luar  negeri  merupakan  pilihan yang layak, mengingat  tujuan-tujuan strategis  dari suatu bangsa  yang pasti menguntungkan tujuan atau kepentingan nasionalnya.
Adapun  unit  analisis  model  pembuatan  keputusan  ini  adalah  pilihan-pilihan  yang  diambil pemerintah.  Dengan  demikian,  analisis  politik  luar  negeri  harus  memusatkan  perhatian  pada penelahaan kepentingan  nasional  dan tujuan  dari  suatu bangsa,  alternatif-alternatif kebijakan  yang bisa diambil oleh pemerintahnya, serta perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu.
Pemerintah  melalui  lembaga-lembaganya  yang  pada  akhirnya  paling  bertanggung  jawab dalam  mendefinisikan  dan  menerapkan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang  diarahkan  untuk mencapai  kepentingan  nasional.  Sejalan  dengan  teori  diatas,  kebijakan  yang  diambil  Pemerintah Israel untuk menerima tawaran perdamaian dari PLO dianggap sebagai pilihan yang paling rasional atas  alternatif-alternatif  yang  ada.  Begitu  juga  halnya  dengan  pembuatan  keputusan  politik  luar negeri  yang  dilakukan  oleh  Israel  terhadap  Palestina.  Israel  yang  semula  menolak  tawaran  damai dari PLO sebagai wakil pemerintah otonomi Palestina dengan alasan karena PLO dianggap sebagai gerakan teroris. Tetapi seperti penjelasan model aktor rasional di atas, bahwa keputusan pemerintah dapat berubah berdasarkan kepentingan nasionalnya.
Dengan semakin meningkatnya intifadah, melalui serangan bersenjata oleh Brigade Izzudin al  Qossam  (sayap  militer  Hamas)  dan  jihad  Islam  serta  perlawanan  sipil  rakyat  Palestina, mengharuskan  Israel  mengeluarkan  biaya  yang  besar  untuk  mengotrol  wilayah  pendudukan. Namun, usaha ini belum menunjukkan tanda-tanda bahwa gerakan intifadah akan berakhir. Sebagai Aktor  rasional,  Israel  harus  berpikir  mengenai  pilihan  lain  yang  lebih  menguntungkan.  Untuk mendapatkan  hasil  yang  optimal,  maka  kebijakan  yang  ditempuh  oleh  Israel  adalah  menerima perjanjian damai dengan PLO sebagai usaha untuk meredam aksi itifadah Hamas.

## Intifadah Sebagai Reaksi Dari Bangsa Palestina Terhadap Konflik Israel Palestina yang  Tidak Kunjung Selesai
Berbagai  cara  telah  di  tempuh  oleh  bangsa  Palestina  dan  juga  bangsa  Arab  untuk menyelesaikan  konflik  Israel  dan  Palestina.  Bahkan  perdamaian  yang  melibatkan  pihak  di  luar Palestina  sebagai  perantara  pun  pernah  dicoba.  Dan  hal  ini  tidak  juga  membuahkan  hasil.  Karena cara  damai  tidak  memberikan  hasil  yang  signifikan,  maka  ditempuhlah  cara  baru  oleh  bangsa Palestina  untuk  mewujudkan  negara  Palestina  yang  merdeka.  Perlawanan  model  baru  ini  mereka sebut  sebagai  intifadah.  Perjuangan  model  baru  ini  dilakukan  oleh  kelompok  Islam  garis  keras Palestina,  Hamas.  Intifadah  ini  cukup  efektif  untuk  memberikan  tekanan  kepada  Israel,  sehingga pada akhirnya perjuangan ini dapat mengubah kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina.
Buntunya hampir semua langkah baik militer maupun politik yang ditempuh negara-negara Arab  dan  PLO  dalam  mewujudkan  negara  Palestina  merdeka  melatarbelakangi  munculnya perjuangan  model  baru  bangsa  Palestina,  yaitu  intifadah.  Gerakan  intifadah  yang  dalam  bahasa Arabnya berarti “melepaskan diri" ini, meletus pada 9 Desember 1987. Aksi ini awalnya terjadi di lingkungan  ramai  Jalur  Gaza  dan  segera  menyebar  ke  Tepi  Barat.  Intifadah  melibatkan  1,7  juta orang  Palestina  yang  hidup  di  bawah  pendudukan  sejak  tahun  1967.  Penyebab  langsung pemberontakan  yang  terjadi  pada  tanggal  8  Desember  1987,  yakni  ketika  sebuah  truk  angkatan bersenjata  Israel  menabrak  sekelompok  orang  Palestina  di  dekat  kamp  pengungsi  Jabalya  di  Jalur Gaza.  Insiden  yang dilakukan oleh  Israel  ini membunuh  empat orang Palestina dan melukai tujuh orang lainnya. Tindakan Israel ini dipicu oleh kematian seorang pedagang Yahudi yang ditikam di Gaza  pada  tanggal  6  Desember  1987  (Quthb,  1997).  Para  pengamat  juga  memperkirakan  bahwa gerakan  intifadah  ini  juga  didorong  oleh  tindakan  berani  dari  seorang  gerilyawan  Palestina,  yang dengan  satu  tangan  berhasil  membunuh  enam  serdadu  Israel  dalam  suatu  serangan  lewat  pesawat layang gantung.
Aksi  perlawanan  seperti  ini  kemudian  menjadi  sebuah  alternatif  perjuangan  bangsa Palestina  sebagai  bentuk  pertentangan  terhadap  penguasa  Israel.  Melalui  perlawanan  seperti  ini, rakyat  seolah-olah  dapat  melampiaskan  kebencian  mereka  yang  selama  ini  dijajah  oleh  Israel. Perlawanan semesta bangsa Palestina inilah  yang kemudian dikenal dengan sebutan intifadah bagi rakyat Palestina.
Berbicara mengenai gerakan intifadah yang lahir di wilayah pendudukan tidak akan pernah terlepas dari badan yang melahirkannya, yaitu Harakat al-Muqawamah al-Islamiyah (Hamas) atau Gerakan  Perlawanan  Islam.  Kelahiran  intifadah  ditandai  dengan  pertumpahan  darah  di  Al
Maqturah.  Sepekan  kemudian,  tepatnya  hari  Selasa  tanggal  15  Desember  1987,  Syaikh  Ahmad Yasin sebagai pemimpin Hamas, memproklamasikan secara resmi dimulainya intifadah.
Kelahiran  intifadah  tidak  hanya  disambut  di  Palestina,  tapi  juga  di  Jabalia,  Rafah,  Darj  di Gaza,  Yerusalem,  al  Kahlil  sampai  Tepi  Barat  Sungai  Yordan.  Sebagian  besar  kaum  muslimin Palestina ingin berpartisipasi dan menyatakan solidaritasnya kepada intifadah, terutama sekali para pemudanya. Mereka sangat bersemangat untuk menyambut seruan intifadah (Quthb, 1997).
Dengan  gerakan  intifadah  ini,  Hamas  menjadi  suatu  organisasi  perlawanan  yang  efektif  di wilayah pendudukan. Perjuangan yang dilakukan Hamas ini mengakar ke seluruh rakyat Palestina. Masjid-masjid  baru  dibangun  dengan  swadaya,  khatib-khatib  muda  dan  imam-imam  masjid  yang telah dibina dengan baik disebarkan, lembaga-lembaga pendidikan dari mulai TK sampai perguruan Tinggi  didirikan  dan  lembaga-lembaga  sosial  serta  bantuan  umum  diangkat  ke  permukaan  untuk membantu kalangan yang lemah dan dhuafa. Gerakan Hamas ini banyak dipengaruhi oleh Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Ahmad Yasin, yang merupakan pimpinan pertama Hamas ini, juga merupakan anggota dari Ikhwanul Muslimin (Mahmud, 1997).
Dalam  memahami  asal-usul  dan  sifat  gerakan  modern  Islam,  termasuk  Hamas,  tidak  akan terlepas dari peran organisasi yang dominan dalam kancah politik dunia Islam abad ke-20. Pendiri dan  ideolognya  adalah  Hasan  Al  Banna  dan  Sayyid  Quthb.  Organisasi  ini  telah  memperlihatkan pengaruh  mereka  yang  cukup  besar  dalam  perkembangan  organisasi  modern  Islam  di  segenap penjuru  Islam.  Dalam  makna  pemikiran  sesungguhnya,  mereka  memodernkan  Islam  dengan mengemukakan  interpretasi  atau  reformasi  modern  atas  Islam  untuk  menghidupkan  kembali masyarakat  Islam,  baik  dari  segi  agama  ataupun  kondisi  sosio-politisnya.  Al-Banna  dan  Quthb melakukan  sebuah  sintesis  baru  yang  dimulai  dari  sumber-sumber  Islam  dan  mencari  akar-akar persamaannya dengan Islam atau sumber-sumber ajaran Islam (Mahmud, 1997).
Reinterpretasi  Al-Banna  atas  sejarah  dan  tradisi  Islam  menghasilkan  suatu  cara  pandang ideologis  yang  menginspirasi  dan  menjadi  rujukan  berbagai  gerakan  reformasi  sosio  moral  yang berorientasikan Islam. Islam worldview ini tidak hanya menjadi dasar bagi organisasi yang mereka pimpin, tetapi juga menjadi landasan berfikir bagi gerakan-gerakan Islam lainnya yang menyebar di seluruh dunia pada dekade sesudahnya.
Diantara  prinsip-prinsip  pandangan-dunia,  ideologis  Al-Banna  adalah  sebagai  berikut (Mahmud, 1997): 1) Islam adalah ideologi yang lengkap bagi individu dan kehidupan bersama bagi negara  dan  masyarakat.  2)  Al-Qur‟an,  yang  merupakan  wahyu  Allah,  dan  teladan  (sunnah)  Rasul Allah adalah dasar bagi kehidupan kaum muslimin. 3) Hukum Islam (syari‟ah) didasarkan pada Al- Qur‟an  dan  teladan  Rasul  Allah  yang    menjadi  cetak  biru  bagi  kehidupan  kaum  muslimin.  4) Keteguhan dalam berpegang pada tujuan muslim dalam menegakkan kerajaan Allah. 5) Kelemahan dan perbudakan yang dialami masyarakat muslim bersumber kepada ketiadaan iman kaum muslim. Mereka  telah  terjauhkan  dari  jalan  yang  telah  ditetapkan  Allah  dan  mengikuti  jalan  sekuler, ideologi-ideologi materialistik, dan nilai-nilai yang datang dari Barat dan Timur, yakni kapitalisme dan  Marxisme.  6)  Untuk  menumbuhkan  kembali  harga  diri,  kekuatan,  kekuasaan  kaum  muslim (dengan  menunjuk  ke  masa  lalu  yang  gemilang  yang  pernah  dicapai  oleh  kerajaan-kerajaan  Islam dan  puncak  kebudayaan  mereka),  maka  umat  Islam  harus  kembali  pada  Islam,  mentaati  kembali hukum-hukum  Allah  dan  bimbingan  dalam  hidup  bernegara  dan  bermasyarakat.  7)  Ilmu  dan teknologi  harus  diperkuat  dan  digunakan  dalam  kerangka  Islam  dan  konteks  terencana  untuk menghindari proses westernisasi dan sekularisasi dalam diri masyarakat Muslim.
Bagi  ikhwan,  hanya  ada  dua  pilihan:  kegelapan  atau  cahaya,  setan  atau  Tuhan,  kekafiran atau  Islam.  Inti  ajaran  Ikhwan  adalah  keyakinan  bahwa  Islam  adalah  suatu  hidayah  Illahi  yang menjadi alternatif ketiga sesudah kapitalisme Barat dan Marxisme Soviet. Dan dari sinilah Hamas lahir sebagai hasil dari akumulasi berbagai faktor yang dialami oleh rakyat Palestina, sejak tragedi pertama  tahun  1948  secara  umum  dan  kekalahan  perang  tahun  1967  secara  khusus.  Dari  bebagai faktor  tersebut  muncul  dua  faktor  utama  yaitu:  (1)  perkembangan  politik  masalah  Palestina  dan akibat-akibatnya hingga  akhir tahun 1987 (2) dan kebangkitan  Islam di  Palestina serta hasil-  hasil yang dicapai hingga pertengahan dekade 80-an (Mahmud, 1997).
Semakin jelas bagi rakyat Palestina bahwa masalah mereka adalah masalah hidup dan mati, masalah  pertarungan  peradaban  antara  Arab  dan  Umat  Islam  di  satu  pihak  dan  Zionisme  di  pihak lain.  Isu tersebut  bekembang menjadi masalah  pengungsi  setelah tragedi  tahun 1948 atau masalah penuntasan hasil-hasil agresi dan lepasnya dua pertiga Palestina setelah kekalahan 1967. Hal inilah yang mendorong rakyat  Palestina untuk memperjuangkan nasibnya dengan tangan mereka sendiri. Maka muncullah PLO dan berbagai kelompok perlawanan rakyat.
Akan tetapi program pemberontakan rakyat Palestina yang terakomodasi dan terkristalisasi dalam tubuh  PLO pada  dekade 80-an mengalami  deretan kemunduran internal  dan eksternal  yang melemahkan program tersebut, mengaburkan visi dan orientasinya. Dan terlihat pada dekade 70-an banyak  indikasi  yang  menunjukkan  kemungkinan  PLO  untuk  menerima  solusi-solusi  tengah  yang bertentangan  dengan  isi  Dokumen  Nasional  Palestina.  Kecendrungan  tersebut  berubah  menjadi tuntutan Palestina yang secara jelas semakin menguat setelah perjanjian Camp David. Selanjutnya disusul dengan agresi  Israel terhadap Lebanon Selatan, kemudian blokade Beirut tahun 1982 yang merupakan penghinaan terbesar bagi umat Islam sejak perang 1967.
Dalam  situasi  seperti  ini  di  mana  tuntutan  normalisasi  mendapat  dukungan  dari  para pimpinan  PLO,  strategi  perlawanan  bersenjata  mengalami  kemunduran.  Sebagai  mana  perhatian dunia Arab dan Internasional juga menurun. Bahkan sebagian besar negara Arab ketika itu gencar menanamkan  paham  regionalisasi  dengan  semangat  fanatisme  golongan  -  sengaja  ataupun  tidak. Khususnya  setelah  Liga  Arab  menetapkan  dalam  KTT  Rabath  tahun  1973  bahwa  PLO  adalah perwakilan  resmi  dan  satu-satunya  bagi  rakyat  Palestina.  Setelah  meletusnya  perang  Irak  -  Iran masalah  Palestina  menjadi  masalah  marginal,  baik  di  tingkat  regional  maupun  internasional. Berbarengan dengan hal itu posisi Israel semakin solid dengan dorongan dan bantuan dari Amerika Serikat, yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama Strategis dengan Israel, tahun 1981. Tahun di mana diproklamirkannya penggabungan Dataran  Tinggi  Golan dengan  Israel,  dan dihancurkannya reaktor nuklir Irak (Mahmud, 1997).
Di satu sisi Negara-negara Arab menggantungkan harapannya pada birokrasi Amerika yang silih  berganti,  ekstrimisme  Zionis  mencapai  tujuannya  melalui  hegemoni  partai-partai  kanan terhadap kebijakan politik  Israel  dan politik kekerasan  yang dipakai  Israel  sejak beberapa dekade. Oleh  karena  itu,  dilaksanakanlah  operasi  Hamam  as-Syath  di  mana  kantor  PLO  di  Tunis dibombardir  oleh  Israel  pada  bulan  Oktober  1985.  Semua  yang  dilakukan  oleh  Israel  tersebut mendapat dorongan dan dukungan penuh dari pemerintah Amerika.
Di  tingkat  internasional,  Amerika  Serikat  telah  melangkah  jauh  meninggalkan  Uni  Soviet dalam  menancapkan  keinginan  dan  pengaruhnya,  tidak  hanya  terhadap  Timur  Tengah  bahkan terhadap  seluruh  dunia.  Di  mana  problem-problem  dalam  negeri  Soviet  yang  semakin  parah  hari demi hari, memaksa untuk lebih memperhatikan kondisi internal. Konsentrasi yang tinggi terhadap
masalah-masalah  tersebut  menimbulkan  kemunduran  prioritas  Uni  Soviet  dan  mundurnya  Soviet secara  gradual  dari  konflik-konflik  regional.  Sehingga  akhirnya  mereka  tinggalkan  medan  untuk Amerika. Peranan Uni Soviet terhenti secara tidak diduga oleh pemerintah negara-negara Arab dan mayoritas  gerakan-gerakan  perlawanan  Palestina,  dan  banyak  menimbulkan  kerugian  terhadap posisi politis mereka dalam perjuangan.
Bumi  Palestina  menyaksikan  perkembangan  yang  jelas  dan  nyata  dalam  tumbuh  dan tersebarnya Kebangkitan Islam, seperti di wilayah Arab lainnya. Hal yang membuat Gerakan Islam tumbuh  dan  berkembang  baik  dalam  pemikiran  maupun  organisasi,  di  Palestina  dan  di  berbagai perkumpulan  masyarakat  Palestina  di  tempat  lain.  Arus  keislaman  di  Palestina  menyadari  bahwa mereka  menghadapi  sebuah  tantangan  besar  yang  akarnya  kembali  pada  dua  hal:  Pertama, merosotnya  masalah  Palestina  dalam  daftar  prioritas  negara-negara  Arab.  Kedua,  mundurnya proyek  revolusi  Palestina  dalam  menghadapi  proyek  Zionisme  dan  seluruh  ”komoditinya",  yang kemudian  menjadi  terkotak  pada  masalah  koeksistensi  dan  membatasi  pembicaraan  hanya  pada syarat-syarat  koeksistensi  tersebut.  Di  tengah  dua  kemunduran  tersebut,  dan  bertumpuknya  akibat buruk  dari  kebijakan-kebijakan  Penjajah  Zionis  yang  merugikan  rakyat  Palestina,    dan  ditambah dengan  matangnya  ide  perlawanan  dari  rakyat  Palestina  maka  muncullah  proyek  Jihad  Palestina yang Islami. Cikal bakalnya muncul dalam bentuk Usroh al-Jihad (keluarga Jihad) tahun 1981, dan Kelompok Syaikh Ahmad Yasin tahun 1983, serta gerakan lainnya (Mahmud, 1997).
Di  akhir  tahun  1987,  kondisi  sudah  cukup  matang  untuk  munculnya  sebuah  proyek  baru menghadapi Israel dan perpanjangannya. Program yang berdiri di atas dasar-dasar yang baru sesuai dengan  perkembangan  di  dalam  dan  luar  Palestina.  Maka  muncullah  Gerakan  Perlawanan  Islam ( Harakah  al-Muqowamah  al-IslamiyyahI) atau  yang  disingkat  dengan Hamas.  Hamas  datang sebagai  reaksi  natural  terhadap  berbagai  kondisi  yang  dialami  oleh  rakyat  Palestina  serta  masalah ketidakadilannya  sejak  imperialis  Israel  menjajah  Palestina  secara  total  pada  tahun  1967  (Shaleh, 2002).
Peristiwa  penabrakan  yang  dilakukan  oleh  sopir  truk  Yahudi,  yang  terjadi  pada  tanggal  6 Desember  1987  terhadap  mobil  kecil  yang  ditumpangi  pekerja  Palestina  serta  menyebabkan meninggalnya  empat  rakyat  Palestina  dari  Kamp  Pengungsi  Jabalia,  adalah  awal  pengumuman tahapan  baru  bagi  jihad  rakyat  Palestina.  Reaksi  yang  muncul  adalah  adanya  mobilisasi  umum. Maka  keluarlah  pernyataan  yang  pertama  dari  Hamas  pada  tanggal  15  Desember  1987,  sebagai pemberitahuan akan dimulainya tahapan baru jihad rakyat Palestina melawan penjajahan Zionisme Israel. Inilah fase di mana arus keislaman menjadi ujung tombak dalam perlawanan.

## Tekanan Intifadah Terhadap Israel
Kemunculan  Hamas  menimbulkan  kegelisahan  bagi  Israel.  Terutama  ketakutan  terhadap aksi  intifadah  yang  dilakukan  oleh  Hamas.  Aparat  Intelijen  Zionis  Israel  mengerahkan  segala kekuatannya  untuk  mengawasi  Hamas  dan  pimpinannya.  Gerakan  intifadah  telah  menimbulkan dampak  ekonomi  terhadap  Israel,  menurut  Howard  Rosen,  tiga  sektor  ekonomi  yang  terpengaruh maraknya intifadah, yaitu: pertanian, konstruksi, dan pariwisata (Rosen, 1991).
Sejak berlangsungnya Intifadah, para petani Israel harus mengamankan lahan dan peralatan pertanian  mereka  dari  tindakan  yang  merusak  dan  kebakaran.  Di  samping  itu  mereka  juga  harus mengupah buruh untuk mengangkut hasil pertaniannya. Selain itu, karena sebagian besar buruh di pertanian  Israel  adalah orang-orang Palestina, maka aksi  pemogokan  yang dilancarkan para buruh
Palestina  menimbulkan  kelangkaan  tenaga  kerja.  Para  petani  Israel  sulit  mendapatkan  buruh alternatif selain orang-orang Palestina. Akibatnya hasil pertanian mereka hancur oleh cuaca, karena tidak  secepatnya  diangkut  ke  tempat-tempat  penyimpanan.  Selain  itu  memanasnya  suhu  politik mengakibatkan turunnya ekspor hasil pertanian Israel (Rosen, 1991).
Bidang  konstruksi  juga  mengalami  penurunan  cukup  tajam.  Hal  ini  disebabkan  karena penopang  utamanya  adalah  tenaga  kerja  Palestina.  Sebelum  intifadah  meletus  ada  sekitar  40.000- 50.000 orang Palestina bekerja pada Israel, 70 % dari Gaza dan mereka bekerja di sektor konstruksi. Beberapa  bulan  selama  berlangsung  intifadah  50  %  pekerja  melancarkan  mogok.  Di  samping  itu, Israel  sulit  mendapatkan  tenaga  kerja  pengganti  yang  sama  murahnya  dengan  tenaga  kerja Palestina. Dampaknya adalah proyek-proyek Israel menjadi terbengkalai (Rosen, 1991).
Terakhir  bidang  pariwisata,  sektor  ini  merupakan  anadalan  Israel.  Di  Israel,  termasuk wilayah pendudukan, terdapat tempat-tempat suci bagi tiga agama besar yakni, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Tempat-tempat suci tersebut sangat potensial untuk menarik wisatawan asing. Nilai strategi dari sektor ini adalah pendapatannya dapat digunakan untuk membayar hutang luar negeri. Namun adanya  instabilitas  politik  oleh  intifadah  menyebabkan  jumlah  wisatawan  mengalami  penurunan. Sebagai gambaran, bahwa pada bulan-bulan awal intifadah jumlah wisatawan dari Amerika Serikat dan Jerman mengalami penurunan 15 %, dari Perancis 25%, dari Inggris 6% dan dari negara-negara lain di luar keempat negara tersebut, turun sebanyak 16% (Rosen, 1991).
Selain  tiga  sektor  ekonomi  di  atas,  dampak  intifadah  yang  lain  adalah  mengakibatkan bertambahnya  anggaran  militer  pemerintah  Israel.  Baru  satu  tahun  intifadah,  Israel  harus mengeluarkan dana sebesar US $ 225 juta untuk belanja militer (1988). Satu tahun berikutnya harus ditambah  US  $  125  juta.  Pertambahan  ini  termasuk  biaya  kompensasi  dan  peningkatan  gaji  para serdadu yang ditempatkan di Jalur Gaza dan Tepi Barat (Rosen, 1991).
Di bidang politik, kebangkitan rakyat Palestina menentang penguasa pendudukan membuka kedok  kepalsuan  demokrasi  Isarel.  Dunia  dapat  menyaksikan  kekejaman-kekejaman  Israel  dalam upaya  menghentikan  intifadah  melalui  media  masa.  Klaim  bahwa  Israel  adalah  negara  paling demokratis  di  wilayah  Timur  Tengah,  ternyata  hanya  berlaku  untuk  orang-orang  Israel  saja. Sementara  orang-orang  arab  mengalami  diskriminasi.  Agar  keburukan-keburukan  Israel  tidak diketahui  masyarakat  internasional,  pemerintah  Israel  pernah  melarang  para  wartawan  memasuki wilayah pendudukan untuk meliput intifadah.
Intifadah yang pada awalnya terjadi di Kamp Jabaliya Jalur Gaza, dapat menyebar ke semua wilayah  pendudukan.  Gerakan  ini  mampu  menyatukan  warga  Palestina  dari  berbagai  bagai  latar belakang  pemikiran  dan  keluarga.  Lebih  dari  itu,  mati  syahid  telah  menjadi  angan-angan  setiap individu,  baik  besar  maupun  kecil,  tua,  muda,  laki-laki  dan  wanita.  Solidaritas  tidak  hanya  di wilayah pendudukan tetapi juga di wilayah Israel.
Menurut  sumber  pemerintahan  Israel  sebelum  tahun  1987  (sebelum  intifadah  meletus) terjadi  60  kali  teror  dan  sabotase  didalam  wilayah  Israel.  Dua  tahun  setelah  intifadah,  terjadi  208 kali insiden di dalam wilayah Israel. Insiden ini terdiri dari 170 kali serangan bom molotov, 20 kali aksi pengeboman, 18 kali aksi penusukan dan serangan bersenjata. Serangan-serangan tersebut, 70- 80% dilakukan minoritas Arab yang tinggal di wilayah Israel (Rekhess, 1991).
Di  antara  dampak  politik  yang  sangat  mengkhawatirkan  Israel  adalah  semakin  populernya gerakan  perlawanan  Islam  (Hamas)  di  wilayah  pendudukan.  Sikap  tegas  Israel  justru  semakin
meningkatkan militansi gerakan ini. Berbagai  media dan sarana  yang dimiliki,  serta basis gerakan yang ada di wilayah pendudukan memungkinkan Hamas mendapat dukungan dari rakyat Palestina. Populernya  kelompok  garis  keras  yang  tidak  mengenal  kata  “damai”  akan  semakin  menyulitkan Israel.
Intifadah  yang  dilakukan  Hamas  berhasil  membuat  ciut  nyali  tentara  Israel.  Aksi  yang hanya  berbekalkan  ketapel  dan  batu  oleh  ribuan  pemuda  dan  remaja  tanggung,  ternyata  mampu membuat  gentar  tentara  Israel  yang  dilengkapi  dengan  senjata  berat.  Tentara  Israel  kewalahan menghadapi perlawanan sipil semacam. Israel memiliki banyak pengalaman menghadapi musuh di medan-medan pertempuran, namun menghadapi anak-anak muda atau bahkan anak di bawah umur yang  hanya  bersenjatakan  batu,  ketapel  dan  bom-bom  molotov  di  seluruh  wilayah  pendudukan, Negara Zionis ini kewalahan.
Pemerintah Israel mencoba menghentikan intifadah dengan cara-cara militer yang memakan korban  cukup  besar  di  pihak  Palestina.  Akan  tetapi  ternyata  cara  ini  tidak  cukup  efektif  untuk menghentikan  aksi  intifadah  Hamas.  Bahkan  akibat  tindakannya  ini,  Israel  mendapatkan  kecaman baik dari dalam maupun luar negeri.
Pemerintah  Israel  berusaha  mencari  jalan  lain  untuk  meredam  aksi  intifadah  hamas  ini. Kebijakan  Israel tersebut dengan cara menerima tawaran damai terhadap bangsa Palestina melalui PLO,  yang  selama  ini  selalu  ditolaknya.  Sikap  Israel  makin  melunak  setelah  ditekan  oleh  negara sahabatnya, Amerika  yang menginginkan agar  Israel  berunding dengan pihak Palestina khususnya dan bangsa Arab pada umumnya. Tekanan Amerika Serikat membuahkan hasil dengan diadakannya konferensi  Di  Madrid  tahun  1991  yang  mempertemukan  pihak-pihak  yang  bertikai  dalam  konflik Arab-Israel.  Konferensi  Madrid  merupakan  cikal  bakal  lahirnya  Deklarasi  prinsip  yang ditandatangani pada 13 September 1993 oleh PLO dan Israel.

## Resolusi Konflik Sebagai Implikasi Dari Aksi Intifadah Hamas
Graham  T.  Allison  menjelaskan  bahwa  negara  merupakan  aktor  rasional  yang  akan memutuskan  berbagai  pilihan  kebijakan  yang  dianggap  paling  menguntungkan  dalam  rangka memperoleh  kepentingan  nasionalnya  (Allison,  1971).  Negara  akan  mengambil  kebijakan  dalam rangka  mengoptimalkan  hasil  berdasarkan  perhitungan  untung  dan  rugi.  Dalam  kebijakannya tersebut, negara akan menjauhi tindakan yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya.
Dalam  konteks  ini,  Israel  sebagai  aktor  rasional  melihat  bahwa  perlawanan  terhadap intifadah-hamas  dengan  kekuatan  militer  menimbulkan  kerugian.  Pemerintah  Israel  perlu  memilih alternatif lain untuk menghadapi gerakan intifadah Hamas sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari konsekuensi yang merugikan Israel. Kebijakan tersebut yaitu menerima tawaran damai dengan pemerintah Palestina (PLO). Israel yang selama ini tidak pernah mengakui eksistensi PLO sebagai wakil  sah  bangsa  Palestina  dalam  setiap  perundingan,  karena  masih  dianggap  sebagai  gerakan teroris, mau duduk berunding dengan PLO.
Sikap  Israel  terhadap  penyelesaian  konflik  Arab-Israel  mulai  melunak  dengan  melihat kerugian  yang  dirasakan  oleh  gerakan  intifadah  Hamas.  Disamping  itu,  adanya  tekanan  Amerika Serikat  terhadap  Israel  untuk  berunding  dengan  Palestina.  Usaha  ini  membuahkan  hasil,  dengan terselenggaraya  konferensi  Madrid  tahun  1991  yang  mempertemukan  pihak-pihak  yang  bertikai
dalam  konflik  Arab  Israel.  Konferensi  Madrid  merupakan  cikal  bakal  lahirnya  Deklarasi  Prinsip yang ditandatangani pada 13 September 1993 oleh PLO dan Israel.
Konferensi  Madrid  merupakan  perundingan  yang  diprakarsai  oleh  Presiden  Amerika Serikat,  George  Bush,  dan  Presiden  Uni  Soviet,  Mikhail  Gorbachev,  meskipun  dalam pelaksanaannya  yang  lebih  berperan  adalah  Menteri  Luar  Negeri  Amerika  Serikat,  James  Baker, dengan Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Boris Pankin. Tujuan dari diselenggarakannya Konferensi Madrid  ini  adalah  selain  untuk  menyelesaikan  masalah  Palestina-Israel,  juga  lebih  dimaksudkan untuk  menyelesaikan  konflik  Israel  dengan  negara-negara  tetangganya.  Oleh  karena  itu,  maka dalam perundingan ini pesertanya tidak hanya dari pihak Israel dan Palestina, melainkan melibatkan juga negara-negara Arab tetangga Israel, seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Libanon.
Konferensi  yang  diselenggarakan  pada  tanggal  30  Oktober  1991  ini  memilih  Madrid, ibukota Spanyol, sebagai tempat perundingan karena tempat ini dianggap netral. Perundingan yang berlangsung  sampai  sebelas  putaran  itu  ternyata  tidak  menghasilkan  penyelesaian  yang  berarti karena  adanya  beberapa  kelemahan  (Setiawati,  1996).  Pertama,  Israel  tidak  menghendaki  pihak Palestina  diwakili  oleh  PLO  padahal  sejak  tahun  1973  PLO  telah  diakui  oleh  negara-negara  Arab sebagai satu-satunya wakil sah bangsa Palestina, dan di tahun 1974 PBB juga telah mengakui PLO sebagai anggota istimewa. Alasan Israel tidak bersedia berunding dengan PLO karena organisasi ini dianggap sering melakukan tindakan terorisme terhadap Israel, dan bertujuan untuk menghancurkan negara Israel yang berarti melenyapkan eksistensi Israel.
Kedua, Israel sejak awal memang tidak bersedia melakukan kompromi dengan pihak Arab mengenai wilayah Arab yang didudukinya sejak Perang 1967, padahal sebenarnya inti dari konflik Arab-Israel adalah masalah territorial. Sementara Israel lewat Perdana Menterinya, Yitzak Shamir, menegaskan  bahwa  perundingan  Madrid  tidak  akan  membahas  masalah  territorial,  tetapi  masalah eksistensi  Israel.  Ketiga,  pihak  AS  yang  menempatkan  diri  sebagai  penengah  terlalu  berpihak kepada  Israel.  Sebagai  contoh,  AS  tidak  mendesak  Israel  untuk  mentaati  Resolusi  Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338 yang mengharuskan Israel mundur dari wilayah yang didudukinya sebagai  syarat  sebelum  menuju  perundingan.  Justru  sebaliknya,  AS  malah  menawarkan  bantuan sebesar  10  milyar  USD  guna  pembangunan  pemukiman  Yahudi  asal  Uni  Soviet  di  wilyah pendudukan  Tepi  Barat.  Lebih  dari  itu,  AS  bersama-sama  dengan  Israel  dalam  waktu  bersamaan juga  tengah  mengupayakan  dihapuskannya  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  No.  3379  yang menyamakan Zionisme dengan diskriminasi rasial (Setiawati, 1996).
Namun  nampaknya  perundingan  kali  ini  amat  diwarnai  oleh  adanya  kepentingan  AS. Minimal  AS  berkepentingan  untuk  mengembalikan  kepercayaan  negara-negar  Arab  pasca-Perang Teluk  II  yang berakhir pada awal tahun 1991. Dimana dalam perang tersebut banyak negara Arab yang  mulai  mewaspadai  politik  luar  negeri  AS  di  Timur  Tengah  yang  cenderung  menghancurkan negara-negara yang menurutnya akan membahayakan eksistensi Israel. Perang Teluk II (invasi Irak ke  Kuwait  pada  tahun  1990)  rupanya  hanya  dijadikan  dalih  untuk  menyerang  Irak  dan menghancurkan  negeri  yang  mempunyai  potensi  untuk  mengembangkan  persenjataan  nuklir  guna menghancurkan  Israel.  Kecurigaan  ini  ingin  dihapus  AS  dengan  cara  mengupayakan  perdamaian bagi konflik Arab-Israel, yang sekaligus diharapkan dapat menarik simpati negara-negara Arab.
Kepentingan  lain  AS,  yaitu  mendesak  Uni  Soviet  untuk  membuka  kembali  hubungan diplomatiknya dengan Israel  yang telah terputus sejak tahun 1967, karena Uni Soviet menganggap Israel sebagai agresor. Sehingga pada akhirnya, perundingan ini hanya memenuhi kepentingan AS
saja, sedangkan upaya untuk  merundingkan perdamaian antara  Israel  dengan Arab Palestina dapat dikatakan  gagal.  Selain  beberapa  faktor  itu,  kegagalan  perundingan  ini  juga  diakibatkan  oleh tindakan  Israel  pada  Desember  1992  yang  mengusir  sekitar  400  warga  Palestina  asal  Jalur  Gaza, yang  diduga  anggota  Hamas  (Haraqat  al-Muqawwamah  al-Islamiyah),  ke  daerah  tak  bertuan  di Libanon Selatan (Setiawati, 1996).
Pasca kegagalan Perundingan Madrid itu, jalan menuju perdamaian terus diupayakan. Yang diwujudkan  dengan  perundingan  perdamaian  periode  kedua  di  tahun  1990-an.  Perundingan  antara PLO dengan Israel yang ditandatangani di Washington pada tanggal 13 September 1993.
Perundingan  ini  dinamakan  Kesepakatan  Oslo  I,  karena  perundingan  awal  dilaksanakan  di Oslo,  ibukota  Norwegia,  dengan  perantara  Menteri  Luar  negeri  Norwegia,  Johan  Jorgen  Holst. Norwegia  berperan  dalam  menciptakan  perdamaian  ini  karena  isteri  Holst,  Marianne  Heiberg, adalah  seorang  peneliti  Timur  Tengah  dan  adanya  proyek  riset  Norwegia  tentang  standar  hidup orang-orang  Palestina  di  wilayah  pendudukan.  Oleh  karena  itu,  meskipun  kesepakatan  ini ditandatangani  di  Washington,  tetapi  guna  mengenang  jasa  Norwegia,  maka  perundingan  ini  pun diberi nama Kesepakatan Oslo. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Avi Shlaim, seorang ahli Hubungan Internasional dari Oxford, Inggris, bahwa :
”Although  the  Declaration  of  Principles  was  signed  in  Washington,  with  President  Bill  Clinton acting as master of ceremonies, it had been negotiates in Oslo and initiales there in late August. The Oslo Accord  is  therefore  more  fitting  name  for  the  historic  document  than  the  Washington  Accord  “ (Shlaim, 1994) .
Hasil  utama  dari  perundingan  ini  adalah:  pertama,  adanya  saling  pengakuan  antara  PLO dengan  Israel.  Dan  kedua,  adanya  Deklarasi  Prinsip-Prinsip  ( Declaration  of  Principles )  mengenai pemerintahan interim bagi bangsa Palestina di Gaza dan Jericho di Tepi Barat.
Isi  perundingan  ini  merupakan  upaya  penyelesaian  konflik  dengan  cara  pembentukan  dua negara di satu wilayah atau di dalam istilah perundingan dikenal sebagai a two way state solution ( A Two  Way  State  Settlement ).  Penyelesaian  dengan  cara  ini  dianggap  sebagai  penyelesaian  yang paling masuk akal untuk menyelesaikan sengketa dua negara atau dua bangsa yang memperebutkan wilayah  yang  sama  atau  dalam  istilah  politik  digolongkan  sebagai  sengketa  teritorial  ( territorial disputes ) (Setiawati, 1996).
Dan  secara  garis  besar,  perjanjian  tersebut  terdiri  dari  empat  dokumen,  tiga  diantaranya berbentuk surat,  yaitu surat Yasser Arafat kepada Perdana Menteri Yitzak Rabin, surat kedua dari Arafat  kepada  Menteri  Luar  Negeri  Norwegia  Johan  Jorgen  Holst,  dan  surat  ketiga  dari  Rabin kepada  Arafat.  Ketiga  surat  ini  pada  intinya  berisi  kesepakatan  untuk  saling  mengakuia  eksistensi antara  PLO  dan  negara  Israel.  Sedangkan  dokumen  keempat  ialah  Deklarasi  Prinsip  Prinsip  yag berisi  tentang  pembentukan  pemerintahan  interim  Palestina  dengan  pemberian  otonomi  terbatas kepada Dewan Nasional Palestina yang ditandatangani di Washington pada 13 September 1993.

## Keuntungan Menerima Tawaran Damai Bagi Israel
Keputusan  untuk  menerima  perjanjian  damai  ini  ternyata  telah  diperhitungkan  oleh  Israel. Israel  sebagai  aktor  rasional  sudah  memperhitungkan  untung  dan  ruginya.  (Allison,  1971)  Karena cara sebelumnya yang dipakai Israel untuk menghadapi perlawanan sipil (intifadah) kurang efektif.
Yaitu  dengan  menggunakan  cara-cara  militer.  Ketidakefektifan  cara  yang  dilakukan  sebelumnya oleh  Israel  untuk  meredam  intifadah  menjadikan  Israel  berfikir  mengenai  alternatif  lain  untuk meredam  intifadah  dalam  rangka  mengoptimalkan  hasil.  Kebijakan  yang  lebih  menguntungkan adalah  dengan  cara  menerima  tawaran  damai  yang  diberikan  kepadanya.  Kesediaan  Israel berunding  dengan  PLO  dan  mau  menandatangani    Deklarasi  Prinsip  memberikan  beberapa keuntungan baginya.
Secara  internal,  dengan  menerima  tawaran  damai  tersebut,  Israel  mendapat  beberapa keuntungan.  Pertama,  mempunyai  jeda  waktu  untuk  menyusun  kembali  kekuatannya  yang  sudah sangat berkurang dikarenakan perang. Aksi intifadah yang dilancarkan oleh bangsa Palestina telah banyak  menguras  tenaga  Israel.  Gencatan  senjata  berarti  istirahat  untuk  saling  menyerang.  Masa perundingan  damai  ini  bisa  digunakan  Israel  untuk  mensolidkan  kembali  pasukan  militernya. Dampak intifadah terhadap militer Israel, antara lain dengan banyaknya perwira tinggi militer Israel yang  menolak  untuk  menjalankan  tugas.  Karena  merasa  tidak  aman  dan  nyawa  mereka  sangat terancam,  sekitar  62  perwira  tinggi  dalam  militer  Israel  menolak  untuk  menjalankan  tugas  atau desersi terutama yang ada di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dan tingkat desersi dari militer Israel terus meningkat sampai 40% dari mereka yang masih aktif bertugas. Dengan adanya perundingan damai ini,  maka  Israel  mempunyai  cukup  waktu  untuk  kembali  menguatkan  dan  mensolidkan  kembali pasukannya yang ketakutan akibat aksi intifadah.
Kedua, keuntungan di  bidang  ekonomi, prospek pencabutan  embargo ekonomi dunia Arab (terutama negara-negara kaya minyak di Teluk Persia) terhadap Israel akan sangat menguntungkan. Selain  itu  dengan  diserahkannya  penanganan  aksi  perlawanan  Palestina  di  daerah  pendudukan kepada  otoritas  Palestina  sendiri,  maka  Israel  bisa  berharap  mampu  memusatkan  perhatiannya kepada  pembangunan  ekonomi.  Peningkatan  pendapatan  per  kapita  per  tahun  terus  meningkat, yakni US$ 18,300 pada tahun 2000 yang dianggap pendapatan tertinggi di dunia. Pertambahan nilai ekspor Israel dari US$ 11,6 miliar pada tahun 1990 menjadi US$ 23,6 miliar pada tahun 2000. dan pendapatan  tahun  2000  ialah  sebanyak  US$  42,4  miliar.  Pendapatan  ini  lebih  tinggi  yaitu  kurang lebih  US$  8  miliar  dari  keseluruhan  pendapatan  kolektf  negara-negara  Arab  yaitu  Mesir,  Suriah, dan  Libanon  (Shaleh,  2002).  Disamping  itu,  penandatanganan  perjanjian  damai  oleh  Zionis  itu, telah    menarik  lebih  banyak  investor  dari  luar  seperti  Jepang,  Masyarakat  Eropa,  dan  Amerika Serikat.
Ketiga,  beban  keamanan  internal  Israel  akan  jauh  berkurang,  sehingga  Israel  dapat menghemat  anggaran  belanja  militernya.  Apalagi  bila  Israel  bisa  menuntut  PLO  agar  berbagi tanggung  jawab,  khususnya  bagi  ketertiban  di  daerah  pendudukan.  Sementara  pada  waktu  yang sama Israel akan tetap memegang wewenang keamanan dalam menghadapi ancaman dari luar, serta terus mengontrol garis perbatasan dan akses wilayah otonomi terbatas Palestina dengan dunia luar. Karena, kebutuhan perawatan  senjata angkatan darat, laut dan militer untuk menghadapi intifadah menelan  biaya  yang  sangat  besar.  Belum  lagi  ditambah  biaya  harian  serdadunya  yang  banyak mengeluarkan dana dari mulai masalah makanan, pakaian, kondisi barak, kesehatan, perlengkapan perang, tank-tank lapis baja dan lain-lain. Disamping itu, Dengan meningkatnya intifadah, melalui serangan  bersenjata  oleh  Brigade  Izzudin  al  Qossam  (sayap  militer  Hamas)  dan  jihad  Islam  serta perlawanan  sipil  rakyat  Palestina  mengharuskan  Israel  mengeluarkan  biaya  sebesar  294  juta  dolar setahun  untuk  mengontrol  wilayah  pendudukan.  (Setiawati,  1996)  Dengan  biaya  sebesar  itu  tidak ada  tanda-tanda  gerakan  intifadah  akan  berakhir.  Perjanjian  PLO-Isarel  menyepakati  diakhirinya
aksi  kekerasan  PLO  dan  komitmen  PLO  untuk  menekan  gerakan  intifadah.  Secara  politik  Israel terkurangi  bebannya  dalam  menghadapi  gerakan  Islam  militan,  secara  ekonomi  dana  sebesar  294 juta dolar tersebut dapat dialokasikan ke sektor lain.
Tidak  hanya  secara  internal  keuntungan  diperoleh  Israel,  namun  juga  secara  eksternal. Keuntungan  menerima  perjanjian  damai  secara  ekternal  juga  didapat  oleh  Israel.  Pertama,  sikap Israel yang sudah menunjukkan sikap “mau berunding” itu oleh masyarakat internasional dipandang sebagai suatu perubahan yang besar dibandingkan dengan sikapnya terdahulu yang sama sekali anti terhadap  kata  perundingan  dalam  penyelesaian  masalah  Palestina.  Kesediaan  Israel  berunding dengan PLO, akan menaikkan pamornya di dunia internasional. Ternyata, negara Israel yang selama ini  dikenal  sebagai  negara  yang  suka  berperang  mau  juga  diajak  berunding.  Sebaliknya,  Hamas yang  menolak  perjanjian  perdamaian  dikecam  sebagai  ekstrimis  dan  teroris.  Media  cetak  dan elektronik  Israel  pun  selalu  menambah  istilah  „teroris‟  di  depan  kata  Hamas  setiap  menulis  faksi militan Palestina tersebut. Bahkan, sebagian surat kabar Israel menyebut Hamas dengan „Nazi baru‟ yang hendak membantai warga Yahudi (Rahman, 2002b). Kedua, perdamaian dengan Palestina ini akan  mempercepat  proses  perdamaian  Israel  dengan  negara-negara  tetangga  Arabnya,  dan meningkatkan  prospek  pembukaan  hubungan  diplomatik  dengan  negara-negara  lainnya. Penandatanganan perjanjian Oslo oleh Palestina dan Israel diikuti oleh beberapa negara Arab yang menjalin hubungan perdagangan melalui perwakilan kedua pihak dan menjaga segala kepentingan mereka  (Qatar,  Oman,  dan  Tunisia).  Lebih  dari  50  negara  di  dunia  telah  menjalin  hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel. Alasannyanya ialah jika Israel sudah dianggap “berdamai” dengan Palestina, maka dianggap selesailah masalah inti Timur Tengah. Jadi Israel bisa mengklaim, bahwa kini tidak ada lagi alasan bagi negara-negara lain untuk menolak berhubungan secara resmi dengan Israel. Ini merupakan kemenangan diplomatis yang sangat besar bagi Israel.
Pada  tahun  1990,  saat  PLO  mulai  mengadakan  pertemuan-pertemuan  dengan  pihak  Israel melalui Konferensi Madrid 1991. Dilanjutkan dengan Kesepakatan Oslo, tahun 1993. Sejak saat itu, jalan  perundingan  dan  diplomasi  menjadi  popular  di  negara-negara  arab.  Negara-negara  Arab  dan negara-negara Islam lainnya mulai membuka hubungan resmi dengan Israel. Setelah Mesir (1979). Menyusul  Yordania  (1994)  dan  Mauritania  (1999)  membuka  hubungan  diplomatik  dengan  Israel. Sedangkan negara-negara Arab lainnya, seperti Qatar, Oman, Maroko dan Tunisia membuka kantor dagang Israel di negaranya masing-masing (Husaini, 2002).
Ketiga,  perdamaian  sementara  dengan  PLO  akan  mengucilkan  negara-negara  Arab  radikal musuh  Israel,  seperti  Libya  atau  Irak,  yang  selama  ini  ikut  menggunakan  isu  Palestina  untuk memojokkan  Israel.  Prospek membaiknya hubungan  Isrel  dengan beberapa negara Arab pro  Barat juga  akan  mengucilkan  Iran.  Sebuah  kekuatan  regional  yang  dikhawatirkan  Israel  yang  akan  jadi musuhnya di masa depan (Husaini, 2002).

## Simpulan
Berdasarkan  penjelasan  yang  sudah  dijelaskan,  yaitu  mengenai  bagaimana  implikasi perjanjian  damai  sebagai  strategi  Israel  dalam  meredam  aksi  intifadah  Hamas,  maka  bisa  ditarik kesimpulanbahwa    menghentikan  intifadah,  Israel  telah  mencoba  menggunakan  cara-cara  militer yang  memakan  korban  cukup  besar  di  pihak  Palestina.  Tapi  ternyata  cara  ini  tidak  cukup  efektif
untuk  menghentikan  aksi  intifadah  Hamas.  Bahkan  akibat  tindakannya  ini,  Israel  mendapatkan kecaman baik dari dalam maupun luar negeri.
Sebagai  aktor  rasional,  yang  dalam  mengambil  setiap  keputusan  berpatokan  pada  untung dan rugi, maka pemerintah Israel berusaha mencari jalan lain untuk meredam aksi intifadah hamas ini.  Yaitu,  dengan  menerima  tawaran  damai  terhadap  bangsa  Palestina  melalui  PLO,  yang  selama ini  selalu  ditolaknya,  dalam  konferensi  Di  Madrid  tahun  1991  yang  mempertemukan  pihak-pihak yang  bertikai  dalam  konflik  Arab-Israel.  Konferensi  Madrid  merupakan  cikal  bakal  lahirnya Deklarasi prinsip yang ditandatangani pada 13 September 1993 oleh PLO dan Israel.
Kesediaan  Israel  berunding  dengan  PLO  dan  mau  menandatangani    Deklarasi  Prinsip memberikan  beberapa  keuntungan  baginya.  Yaitu  secara  internal  dan  secara  eksternal.  Secara internal,  Deklarasi  Prinsip  memberikan  beberapa  keuntungan  bagi  Israel.  Pertama,  dengan menerima  tawaran  damai  tersebut,  Israel  mempunyai  jeda  waktu  untuk  menyusun  kembali kekuatannya  yang  sudah  sangat  berkurang  dikarenakan  perang.  Aksi  intifadah  yang  dilancarkan oleh bangsa Palestina telah banyak menguras tenaga Israel. Gencatan senjata berarti istirahat untuk saling menyerang.
Kedua, keuntungan di bidang ekonomi, prospek pencabutan embargo ekonomi dunia Arab ( terutama negara-negara kaya minyak di Teluk Persia ) terhadap Israel akan sangat menguntungkan. Ketiga,  beban  keamanan  internal  Israel  akan  jauh  berkurang,  sehingga  Israel  dapat  menghemat anggaran belanja militernya. Karena, kebutuhan perawatan  senjata angkatan darat, laut dan militer untuk  menghadapi  intifadah menelan biaya  yang sangat  besar. Perjanjian PLO-Isarel  menyepakati diakhirinya  aksi  kekerasan  PLO  dan  komitmen  PLO  untuk  menekan  gerakan  intifadah.  Secara politik  Israel  terkurangi  bebannya  dalam  menghadapi  gerakan  Islam  militan,  secara  ekonomi anggaran untuk militer dapat dialokasikan ke sektor lain.
Sedangkan  secara  eksternal,  sikap  Israel  mau  menerima  tawaran  damai  terhadap  Palestina juga mempunyai keuntungan-keuntungan. Pertama, kesediaan Israel untuk berunding dengan PLO, akan menaikkan pamornya di  dunia internasional. Ternyata, negara  Israel  yang selama ini dikenal sebagai negara yang suka berperang mau juga diajak berunding.
Kedua,  perdamaian  dengan  Palestina  ini  akan  mempercepat  proses  perdamaian  Israel dengan  negara-negara  tetangga  Arabnya,  dan  meningkatkan  prospek  pembukaan  hubungan diplomatik  dengan  negara-negara  lainnya.  Ketiga,  perdamaian  sementara  dengan  PLO  akan mengucilkan negara-negara Arab radikal musuh Israel, seperti Libya atau Irak, yang selama ini ikut menggunakan isu Palestina untuk memojokkan Israel. Prospek membaiknya hubungan Isrel dengan beberapa negara Arab pro Barat juga akan mengucilkan Iran, kekuatan regional yang dikhawatirkan Israel yang akan jadi musuhnya di masa depan.
Agaknya  pilihan  untuk  menerima  tawaran  damai  menjadi  rasionalisasi  Israel  untuk meredam  gerakan  intifadah-Hamas.  Seperti  kata  Garaham  T.  Allison  dalam  teori  aktor  rasional, bahwa  para  pembuat  keputusan  (desicion  maker)  diasumsikan  selalu  bertindak  rasional,  dimana suatu  keputusan  dibuat  secara  rasional.  Dalam  hal  ini,  para  pembuat  keputusan  akan  selalu mengkalkulasi  untung  dan  rugi  atas  masing-masing  alternatif  yang  ada  dalam  membuat  suatu keputusan. Dalam hal ini pilihan untuk menerima tawaran damai merupakan keputusan yang paling rasional bagi Israel pada saat itu.

## Daftar Pustaka
Allison, G. T. (1971). Essence of Decision: Explaining the Cuban Misile Crisis . Boston: Little, Brown and Company. Husaini, A. (2002). Mau Menang Sendiri: Israel Sang Teroris yang Pragmatis . Jakarta: Pustaka Progresif.
Mahmud, A. A. (1997). Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu . Jakarta: Gema Insani Press. Quthb, S. (1997). Manhaj Hubunga Sosial Muslim-Non Muslim . Jakarta: Gema Insani Press. Rahman, M. A. (2002a). Dilema Israel : Antara Krisis Politik dan Perdamaian . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Rahman, M. A. (2002b). Jejak-jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadah Al Aqsa . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Rekhess, E. (1991). The Arab in Israel and Intifada. In R. O. red, The Intifada: Its Impact on Israel, The Arab World and The Super Power . Miami: Florida International University Press. Rosen, H. (1991). Economic Consequences of the Intifadah in Israel and the Administered Territories. In R. O. red, The Intifadah : Its Impact on Israel, The Arab World and The Super Power . Miami: Florida International University Press.
Setiawati, S. M. (1996). Hambatan Pelaksanaan Deklarasi Prinsip-prinsip Sebagai Resolusi Konflik Israel-Palestina . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Shaleh, M. M. (2002). Palestina : Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi . Jakarta: Gema Insani Press.
Shlaim, A. (1994). The Oslo Accord. Journal of Palestine Studies , 24 . Yahya, H. (2005). Palestine : Zionisme dan Terorisme Israel . Bandung: Dzikra.