## Volume 7 No. 2, Januari 2024
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## KONSTITUSIONALISME DAN GOOD GOVERNANCE DALAM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

## Fery Chofa
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: fchofa@yahoo.com

## Abstract
The judicial selection’s process and the appointment power of justices in Indonesia’s Supreme Court have been making the tensions and debates between the state’s organs although the constitution itself has made a  clear  provision  on  that  point.  At  the  other  side,  the  judicial  selection  also  has  the  problems  with  the integrity and the violations of ethics of the justices which is potentially has interference with the principles of  independency  and  impartiality  of  the  court  as  the  last  resort  for  justiciabellens  in  seeking  justice. However,  the  judicial  selection  model  is  the determining  key  factor  which  allows  the  principles  judicial transparency,  independency,  and  impartiality  works  properly  that  reflects  from  the  professionality  and integrity  of  Supreme  Court’s  justices.  This  research  offers  the  ideas  of    constitutionalism  and  good governance in judicial  selection of justices in Indonesia’s Supreme Court by implementing the relevant principles of good governance such as the rule of law, participation, transparency and accountability by accomodating  these  two  concepts  as  binding  norms  in  legislation  products  such  as  Law  on  Supreme Court, Law on Judicial Commission, or Law on Judicial Magistrate.
Keywords: judicial selection, constitutionalism, good governance, laws.

## Abstrak
Kewenangan  pengangkatan  dan  proses  rekrutmen  hakim  agung  di  Indonesia  seringkali  menimbulkan kontroversi dan polemik karena adanya tarik ulur dan benturan kepentingan antar lembaga negara dalam proses  tersebut,  meskipun  Undang-Undang  Dasar  1945  sendiri  telah  memberikan  batasan  wewenang yang jelas bagi setiap lembaga negara itu sendiri. Belum lagi persoalan pelanggaran etika dan integritas hakim  yang  berpotensi  merusak  prinsip  independensi  dan  imparsialitas  lembaga  peradilan  sebagai benteng  terakhir  dalam  penegakkan  hukum  dan  keadilan.  Disadari  atau  tidak,  sistem  dan  model rekrutmen calon hakim agung merupakan pintu pertama sekaligus faktor kunci yang determinan dalam mewujudkan  peradilan  yang  bersih,  independen  dan  imparsial  yang  tercermin  dari  kualitas profesionalitas dan integritas personil hakim  di Mahkamah Agung. Makalah ini mencoba menawarkan pemikiran    konstitusionalisme  pengangkatan  hakim  agung  dan  perbaikan  sistem  seleksi  calon  hakim agung  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Yudisial  melalui  penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  yang relevan seperti supremasi hukum, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dengan jalan mengakomodir kedua  konsep  tersebut  secara  yuridis  normatif  dalam  undang-undang  bidang  peradilan  seperti  UU Mahkamah Agung, UU Komisi Yudisial atau dalam UU Jabatan Hakim.
Kata kunci: seleksi calon hakim agung, konstitusionalisme, good governance, undang-undang.

## A. PENDAHULUAN
Konstitusionalisme, dalam suatu simpulan yang ringkas, dapat dipahami sebagai  suatu  doktrin  atau  paham  bahwa  kekuasaan  publik  dan penyelenggaraan  negara  berasal  dari  dan  dibatasi  oleh  konstitusi 1 .  Dalam praktek  penyelenggaraan  kekuasaan  negara,  hampir  di  semua  negara konstitusional modern, konstitusionalisme merupakan suatu keniscayaan. Semua organ konstitusional kekuasaan negara diberi dan dibatasi kewenangannya oleh konstitusi baik dalam bentuk hubungan antar kelembagaan itu sendiri, maupun hubungannya  dengan  warganegara.Doktrin  ini  juga  dianut  oleh  Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Konstitusionalisme merupakan inovasi baru dalam sejarah institusi politik yang  kemunculan  awalnya,  pada  akhir  abad  ke  delapanbelas,  tidak  dapat dilepaskan dari kemerdekaan Amerika Serikat dan revolusi Perancis. Pemberian dan  pembatasan  kekuasaan  dari  lembaga-lembaga  negara  secara  konstitusional tersebut  dalam  perkembangannya  berevolusi  dalam  beragam  bentuk  dan mekanisme  sesuai  dengan  dinamika  politik  dan  ketatanegaraan  suatu  negara yang  tergambar  dalam  konstitusi  bangsa  itu  sendiri.  Pengakuan  universal terhadap  konstitusionalisme  sebagai  model  bagi  organisasi  dan  legitimasi  dari kekuasaan politik, dari faktanya dapat terlihat dari fakta tingkat kepatuhan para penguasa negara dalam menjalankan kekuasaannya sesuai dengan kerangka dan batasan konstitusi. 2
1 Aalt Willem Heringa and Philipp Kiiver, Constitutions Compared:An Introduction to Comparative Constitutional Law (Intersentia Antwerpen-Oxford;2007) hlm.121. untuk pembahasan yang mendetail baca misalnya C.F.Strong, Konstitusi Konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk, Terjemahan dari Modern Political Constitutions, An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Forms, Alih bahasa:Derta Sri Widowatie, Nusa Media Bandung, 2010. Hlm.21-76 dan Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press;Jakarta;2005. Hlm 1-28.
2 Dieter Grimm, The Achievement of Constitutionalism and its Prospect in a Changed World, tanpa tahun, hlm.1-2. Dapat diunduh melalui http:.//weblaw.haifa.ac.il/
Konstitusionalisme  tidak  dapat  dipisahkan  dari  dua  elemen,  demokrasi dan  supremasi  hukum  (the  rule  of  law). 3 Elemen  demokrasi  menegaskan pembatasan  kekuasaan  lembaga-lembaga  negara  oleh  rakyat  selaku  pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah entitas politik yang disebut negara. Legitimasi kekuasaan lembaga negara bersumber dari rakyat dan dijalankan untuk rakyat. Setiap prinsip dari legitimasi selain dari demokrasi akan melemahkan fungsi dari konstitusi.  Sebuah  dokumen  tidak  dapat  disebut  konstitusi  jika  politik  tidak terikat  kepada  hukum.  Hukum  memberi  batasan-batasan  bagaimana  negara mendapatkan  dan  melaksanakan  kewenangannya,  bagaimana  hubungan  antar cabang  kekuasaan  negara  dijalankan  serta  bagaimana  negara  harus  menjalin hubungannya dengan warganegara dalam bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak fundamental warganegara.
Dalam hubungan antar lembaga negara dikenal adanya suatu mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) diantara cabang kekuasaan negara tersebut dalam menjalankan kewenangannya. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah adanya akumulasi dan penyalahgunaan kewenangan (abuse  of  power)  oleh  suatu  lembaga  negara  dalam  menjalankan  fungsinya  baik secara personal maupun institusional.
Meskipun  sering  disalahi  pahami  sebagai  penggagas  teori  pemisahan kekuasaan  (the  separation  of  powers)  secara  murni,  sebenarnya  Montesquieu sendiri  meyakini  urgensi  mekanisme  pengawasan  dari  suatu  lembaga  terhadap lembaga  lainnya  dalam  menjalankan  kekuasaannya. 4 Lebih  jelas,  Monstesquieu mengatakan bahwa:
“Constant experience shows us that every man invested with power is apt to abuse it...[  it  is]  necessary  from  the  very  nature  of  things  that  power  should  be  a  check  to power...that  the  powers  of  government  should  be  divided  among  different  persons  and bodies, which would act as a check on each other”. 5
3 Ibid, hlm.9.
4 Liat Jenny S. Martinez, Horizontal Structuring, dalam Michel Rosenfeld and Andras Sajo, The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, 2012, hlm 549.
5 Ibid.
Tidak  dapat  dipungkiri,  teori  pemisahan  kekuasaan  fungsional  (the functional  separation  of  powers)  oleh  Monstesquieu  menjadi  prototipe  diberbagai negara  demokratis  konstitusional  modern,  termasuk  memberi  pengaruh  bagi arsitektur  kenegaraan  Amerika  Serikat  dan  Perancis.  Bahkan  gagasan  perlunya mekanisme  checks  and  balances  antar  cabang  kekuasaan  negara  tersebut,  telah dijelaskan  dan  dijustifikasi  kembali  oleh  James  Madison  dalam  Federalist  Papers no.51. 6
Dalam  konteks  dan  studi  perbandingan  hukum  tata  negara  (comparative constitutional law) ditemukan beragam bentuk, prinsip dan batasan konstitusional bagaimana  kekuasaan  negara  itu  diselenggarakan,  namun  terkait  dengan pelaksanaan  kekuasaan  yudisial  ada  suatu  prinsip  yang  menjadi  konsensus bahwa  peradilan  harus  independen  dan  imparsial.  Kekuasaan  yudisial  harus merdeka dan bebas dari intervensi siapapun dalam menjalankan kewenangannya guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan,  dan  juga  tidak  memihak  (imparsial) kepada siapapun kecuali kepada hukum dan keadilan itu sendiri.
Disisi  lain,  penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  tidak bisa  dilepaskan  dari  berbagai  bentuk  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan (decisions  making  policy)  oleh  berbagai  institusi  dan  kelembagaan  negara  selaku aktor  yang  diberi  kewenangan.  Dalam  proses  pengambilan  kebijakan  tersebut, negara  melalui  institusinya  saling  berinteraksi  dengan  unsur  lainnya  seperti, sektor pasar/swasta dan masyarakat sipil. Penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi  identik  dengan  terminologi  government  yang  hanya  meliputi  bentuk institusional-formal  negara  dan  birokrasi,  akan  tetapi  telah  merambah  kepada proses dinamis manajemen pemerintahan, hubungan antara pemerintah dengan sektor  publik,  masyarakat  sipil  dan  inisiatif  swasta  yang  lazim  dikenal  dengan istilah governance.
6 The Federalist Papers, adalah kumpulan essai terkenal dari bapak bangsa (the founding fathers) Amerika Serikat yang berisikan pemikiran dan argumentasi dari Naskah Rancangan Konstitusi Amerika Serikat. Kumpulan tersebut dapat diakses melalui http://www.constitution.org/fed/federa00.htm
Eko  Prasojo  menggambarkan  terminologi  governance  sebagai  tradisi, institusi  dan  proses  determinasi  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta berdasarkan kepada kepentingan  publik. 7 Kaufmann,  Kraay  dan  Zoido-Lobaton  mendefinisikan governance  sebagai  tradisi  dan  institusi  dimana  kekuasaan  negara diselenggarakan yang meliputi (1) proses dimana pemerintahan dipilih, diawasi dan  diganti,  (2)  kapasitas  pemerintah  untuk  merumuskan  dan  menerapkan kebijakan  dengan  efektif,  dan  (3)  penghormatan  dari  negara  dan  warganegara terhadap institusi-institusi yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi diantara mereka. 8
Governance  sebagai  konsep  yang  kualitatif    dari  hubungan  antara  negara dan  masyarakat  berkembang  menjadi  konsep  good  governance  yang  merupakan ekspresi  adjektif  yang  berkonotasi  sebagai  asumsi  nilai  yang  pasti  dalam prosesnya,  khususnya  dalam  lapangan  administrasi  publik.  World  Conference  on Governance  yang  diselenggarakan  oleh  United  Nations  Development  Program (UNDP) pada tahun 1999 merumuskan good governance sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terhadap  kegiatan  perekonomian,  sosial  politik  dan  pemanfaatan  beragam sumber  daya  seperti  sumber  daya  alam,  keuangan  dan  manusia  bagi kepentingan  publik  yang  dilaksanakan  dengan  menganut  asas:  keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. 9
Isu  dan  konsep  good  governance  mulai  dikenal  meluas  pada  akhir  tahun 1980an  seiring  dengan  gagalnya  konsep  negara  kesejahteraan  (the  welfare  state) dan    manajemen  publik  birokratis  tradisional  (traditional  bureaucratic  public management)  yang  dianggap  tidak  efektif  dan  efisien  dengan  persoalan  publik
7 Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan, Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia, Makalah dalam the 5th International Symposium of Jurnal Anthropology Indonesia, Banjarmasin, 22-25 Juli 2008. Hlm.4.
8 D.Kaaufmann, A.Kraay, P.Zoido-Lobaton, Governance Matters, World Bank Policy Working Paper 2196 (1999). Hlm.1.
9 Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik), CV.Mandar Maju, Bandung, 2007. Hlm.2.
serta  menyusul  berakhirnya  era  perang  dingin. 10 G.H.Addink  mengemukakan kaitan  implementasi  konsep  tersebut  sebagai  persyaratan  pemberian  bantuan pembangunan  oleh  organisasi/institusi  internasional  kepada  negara berkembang,  sekaligus  dalam  rangka  peningkatan  supremasi  hukum  dan demokrasi  dengan  tujuan  utama  memerangi  praktek  maladministrasi  dalam berbagai level institusi negara. 11
Para  ahli  dan  berbagai  institusi  merumuskan  konsep  good  governance dalam  beragam  bentuk  prinsip  atau  karakteristik  sebagai  kriteria  yang  harus diimplementasikan  guna  tercapainya  tata  kelola  kepemerintahan  yang  baik. 12 Lebih  jelas,  G.H.Addink  menggambarkan    bahwa  prinsip-prinsip  dari  good governance  memiliki  konotasi  normatif  yang  kuat  dan  berfungsi  instrumental, sementara  good  governance  sendiri  merupakan  konsep  dasar  dan  konsekuensi yang  timbul  dari  kepatuhan  terhadap  penerapan  prinsip-prinsip. 13 Oleh  karena itu, pengimplementasian prinsip-prinsip tersebut merupakan faktor determinan dalam  pencapaian  terlaksananya  tata  kelola  kepemerintahan  yang  baik  secara fungsional, institusional maupun personal.
United  Nations  Development  Programme  (UNDP)  merumuskan  prinsip- prinsip good governance  sebagai berikut:
1. Participation (Partisipasi).
2. Rule of Law (Kepastian Hukum)
3. Transparency (Transparansi)
4. Responsiveness (Daya Tanggap).
5. Consensus Orientation (Orientasi pada Kesepakatan).
6. Equity (Keadilan).
7. Effectiveness and Efficiency (Efektivitas dan Efisiensi).
8. Accountability (Akuntabilitas).
10 Baca misalnya, Sedarmayanti, ibid.  Carolina.G.Hernandez, Governance,Civil Society and Democracy, Papers on Conference on Good Governance in East Asia, Jakarta, 17-18 November 1999.
11 G.H.Addink, Good Governance in the EU Member States: A Comparative, Interdisciplinary Study on the Interpretation and Application of Good Governancein the EU Member States and in the Different Functions of the Government Bodies, Universiteit Utrecht, 2015. Hlm.11
12 Lihat Sedarmayanti, Op.Cit. Hlm.13-26.
13 G.H.Addink, Op Cit. Hlm.44.
9. Strategic Vision (Visi Strategik). 14

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menitikberatkan  pada  gagasan  dan  pemikiran  konseptual  bagaimana penerapan  prinsip  atau  paham  konstitusionalisme  dan  good  governance  idealnya  dapat diterapkan dalam seleksi hakim agung di  Indonesia yang berjangkar pada pendekatan undang-undang (statute approach) dan studi perbandingan (comparative approach) dalam konteks hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## D. Model Seleksi dan Rekrutmen Hakim Agung di Indonesia
Rekrutmen  dan  seleksi  hakim  merupakan  faktor  utama  yang  akan menentukan independensi dan imparsialitas dari peradilan. Secara umum proses rekrutmen  hakim  agung  diberbagai  negara,  baik  dalam  bentuk  pemilihan (election),  seleksi  (selection)  maupun  pengangkatan  (appointment),  tidak  bisa dilepaskan dari proses  seleksi politik (politicized judicial selection). Richard Albert mengidentifikasikannya  kedalam  empat  model  utama:  (1)  Kewenangan pengangkatan  sepihak  oleh  eksekutif  (executive  unilateral  appointment);  (2) Kewenangan pengangkatan berbagi dan terpadu (shared and unified appointment); (3)  Kewenangan  pengangkatan  berbagi  yang  terpisah  (shared  but  divided appointment);  (4)  Kewenangan  pengangkatan  institusional  campuran  (mixed institutional appointment). 15
Lebih  jauh,  Albert  mengilustrasikan  untuk  model  pertama  adalah  model pengangkatan  hakim  agung  di  Kanada,  dimana  perdana  menteri  diberi kewenangan  untuk  mengangkat  hakim  agung  tanpa  adanya  keterlibatan lembaga lainnya. Model yang kedua diilustrasikan dengan pengangkatan hakim agung  di  Amerika  Serikat,  dimana  Presiden  berhak  untuk  mengajukan  calon
14 United Nations Development Programme (UNDP), Governance for Sustainable Development, UNDP Policy Document, 1997. Hlm.2
15 Richard Albert, Four Models of Politicized Judicial Selection, Int’l J. Const. L. Blog, April 21, 2013, available at: http://www.iconnectblog.com/2013/04/four-models-of-politicized-judicial-selection . Hlm .1
hakim  agung  dan  selanjutnya  Senat  akan  memberikan  persetujuan  terhadap calon  tersebut. 16 Kewenangan  tersebut  dibagi  dan  terpadu  dalam  suatu rangkaian  antara  Presiden  dan  Senat.  Model  ketiga  diwakili  oleh  Jerman  dan Perancis  sebagai  contoh,  akan  tetapi  berkaitan  dengan  pengangkatan  hakim mahkamah  konstitusi  (Constitutional  Court’s  Judges).  Dalam  model  ini kewenangan seleksi dan pengangkatan calon hakim dibagi dan dilakukan secara terpisah  oleh  institusi  yang  berbeda  (shared  but  divided  appointment).  Separuh hakim konstitusi di Jerman (Bundesverfassunggerichtshof) diangkat oleh Bundestag (Majelis  Rendah),  separohnya  lagi  diangkat  pula  secara  ekslusif  oleh  Bundesrat (Senat)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  (1)  undang-undang  dasar (GrundGessetz) Republik Federasi Jerman. Dalam model keempat, pengangkatan institusional  campuran,  kewenangan  untuk  memilih  dan  mengangkat  calon hakim  dimiliki  oleh  suatu  komisi  independen  yang  merepresentasikan  publik yang  berbeda  dan  oleh  lembaga  politik  seperti  legislatif  atau  eksekutif  dengan kewenangan berbeda. 17
Di  Indonesia  sendiri,  pengangkatan  hakim  agung  secara  konstitusional diatur dalam  Pasal 24A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa: “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim  agung  oleh  Presiden”.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  apabila  dikaitkan dengan  model  rekrutmen  diatas,  jelas  kewenangan  dalam  proses  seleksi  dan pengangkatan  hakim  agung  di  Indonesia    termasuk    dalam  model  mixed institutional appointment, yakni adanya 3(tiga) pihak yang berperan dalam proses pengangkatan  tersebut    mulai  dari  Komisi  Yudisial  (KY),  lembaga  negara independen,  selaku  pengusul,  lalu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sebagai pemberi  persetujuan  serta  Presiden  yang  melakukan  penetapan  yang  notabene keduanya adalah lembaga politik.
16 U.S. Constitution, art.II. par.2
17 Richard Albert, Op.cit. Hlm.2-3.

## E. Konstitusionalisme dalam Seleksi Calon Hakim Agung
Terkait  dengan  studi  ini,  penulis  mencoba  untuk  menawarkan  gagasan implementasi dari paham konstitusionalisme dan prinsip-prinsip good governance dalam  rekrutmen  hakim  agung  di  Indonesia  melalui  penjabaran  dan pengaturannya secara normatif dalam produk legislasi yang dinamakan Undang- Undang  (UU)  sebagai  salah  satu  pilihan  yang  dianggap  paling  ideal  untuk menjamin  terjaganya  independensi  dan  imparsialitas  peradilan  itu  sendiri melalui personalitas hakimnya yang bermartabat luhur, mulia dan tidak tercela.
Konstitusionalisme dalam rekrutmen hakim agung dapat dimaknai dalam dua  hal.  Pertama,  pengangkatan  hakim  agung  harus  memenuhi  persyaratan kualifikasi,  kompetensi  dan  kinerja  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal 24A  ayat  (2)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  “hakim  agung  harus  memiliki integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,adil,  profesional,  dan  berpengalaman  di bidang hukum”. Oleh karena itu, indikator-indikator minimal dari integritas, sikap dan perilaku yang tidak tercela, adil, profesional serta kualifikasi dan kompetensi di  bidang  hukum  tersebut  harus  dielaborasi  dengan  tegas  dan  jelas  dalam produk UU yang mengatur pengangkatan hakim agung serta di dalam peraturan pelaksanaannya.
Kedua, bahwa kewenangan pengangkatan hakim agung harus dijalankan sesuai dengan batas-batas yang diberikan oleh UUD 1945 kepada institusi negara yang diberikan kekuasaan untuk hal tersebut. Pembatasan tersebut dapat diatur dalam  UU  organik  lembaga  negara  itu  sendiri,  seperti  UU  tentang  MPR,  DPR, DPD  dan  DPRD  (UU  MD3),  UU  tentang  Komisi  Yudisial  (UU  KY)  dan  UU tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan ditegaskan kembali secara lebih detail misalnya  dalam  UU  tentang  Jabatan  Hakim.  Pasal  24A  Ayat  (3)  UUD  1945 mengatur bahwa “Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Ketentuan ini merupakan batasan konstitusional yang semestinya  dijadikan  landasan  dan  pedoman  pengaturan  lebih  lanjut  dalam berbagai undang-undang tersebut diatas, dimana KY diberi kewenangan  untuk
mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung,  DPR  memberikan  persetujuan  atau penolakan dan kemudian untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Kewenangan  KY  dalam  mengusulkan  calon  hakim  agung  tersebut kemudian  dielaborasi  secara  yuridis  normatif  menjadi  kewenangan    yang termasuk  didalamnya  untuk  melakukan  pendaftaran  dan  seleksi  calon  hakim agung. 18 Dengan demikian mekanisme pengangkatan hakim agung di Indonesia dilakukan melalui sistem seleksi oleh suatu komisi independen (commission-based system)  yang  dalam  hal  ini  menjadi  kewenangan  KY.  Sistem  seleksi  oleh  suatu komisi  independen  tersebut  (the  commission  system  of  judicial  selection)  diyakini memberikan  peluang  yang  lebih  baik  untuk  menciptakan  konsistensi  dalam menghasilkan  hakim  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  sistem  pemilihan (judicial  election)  ataupun  sistem  pengangkatan  dan  pengesahan  (judicial appointment and confirmation). 19
Kewenangan  DPR  dalam  memberikan  persetujuan  atau  penolakan terhadap  pengusulan  calon  hakim  agung  oleh  KY,  disamping  menggambarkan berjalannya  mekanisme  checks  and  balances,    dapat  dipandang  sebagai  bentuk akuntabilitas publik dari KY kepada masyarakat melalui DPR selaku representasi dari rakyat. Hal ini sejalan dengan filosofis dan spirit kedaulatan negara berada di  tangan  rakyat  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UUD 1945.
DPR  sendiri,  sebelumnya  pernah  menyimpangi  dan  melampaui wewenang  (ultra  vires)  konstitusionalnya  sendiri  selaku  lembaga  negara  yang hanya  diberi  wewenang  memberikan  persetujuan  terhadap  calon  hakim  agung yang diusulkan oleh KY dengan meneguhkan kewenangannya untuk turut serta memilih calon hakim agung yang diusulkan oleh KY.
Hal  ini  dapat  dilihat  didalam  pengaturan  UU  No.3  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung dan UU No.18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
18 Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
19 Lihat Jeffrey D. Jackson, The Selection of Judges in Kansas: A Comparison of Systems, 69 Journal Kansas.B.ASS’N No.32, 2000, Hlm 39-41.
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 8 Ayat (3) UU MA menyebutkan  bahwa:  “Calon  hakim  agung  yang  diusulkan  oleh  Komisi  Yudisial sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  1(satu) orang dari 3(tiga) nama calon untuk setiap lowongan”. Begitu pula dengan Pasal 18 Ayat (4) UU KY yang mengatur bahwa: “ Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3(tiga) nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1(satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”.
Pelampauan wewenang konstitusional DPR dalam rekrutmen calon hakim agung  tersebut  telah  dikoreksi  dan  diluruskan  kembali  oleh  Mahkamah Konstitusi  dalam  persidangan  perkara  pengujian  undang-undang  terhadap kedua  UU tersebut  melalui  Putusan  Nomor  27/PUU-XI/2013 tanggal  9  Januari 2014.  Dalam  Putusan  tersebut  MK  berpendapat  bahwa  dalam  rangka  menjaga jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik  atau  cabang  kekuasaan  negara  lainnya,  maka  kewenangan  DPR  dalam proses pemilihan hakim agung adalah hanya sebatas memberi persetujuan atau tidak  memberi  persetujuan  atas  calon  hakim  agung  yang  diusulkan  oleh  KY. 20 Disisi lain, Jimly Asshiddiqie turut berpendapat bahwa kewenangan DPR untuk menyetujui  dan  menolak  yang  disebut  sebagai  hak  konfirmasi  (the  right  to confirm)  calon  hakim  agung  yang  diusulkan  oleh  KY  sebagai  salah  satu  bentuk pelaksanaan  fungsi  DPR  terhadap  pengangkatan  dan  pemberhentian  pejabat publik yang dipandang tidak boleh dibiarkan ditentukan sendiri secara sepihak oleh Presiden. 21 Dalam konteks kewenangan DPR, pemberian persetujuan atau penolakan  DPR  tersebut  dapat  dilihat  juga  sebagai  salah  satu  bentuk akuntabilitas  publik  (  public  accountability)  dari  KY  kepada  DPR  selaku representasi dari masyarakat.
20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. Hlm.46-51
21 Jimly Ashiddiqie, Pokok Pikiran tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia, tanpa tahun. Dapat diunduh melalui http://www.jimly.com
Berpijak  dari  Putusan  MK  tersebut,  ke  depan  pengaturan  proses  dan mekanisme  rekrutmen  calon  hakim  agung  dalam  undang-undang  harus memperhatikan  batasan  yang  telah  ditentukan  oleh  UUD  1945  dalam  rangka mewujudkan  konstitusionalisme  dalam  rekrutmen  itu.  Tidak  boleh  lagi  lahir ketentuan  yang  menyimpangi  atau  melampaui  kewenangan  konstitusional masing-masing  lembaga  negara  yang  diberi  hak  dalam  proses  pemilihan  dan pengangkatan  hakim  agung  tersebut  baik  dalam  undang-undang  organik lembaga  itu  sendiri  maupun  dalam  undang-undang  tentang  jabatan  hakim,  per se.
Menilik  dari  batasan  konstitusional  yang  diberikan  oleh  UUD  1945, keberhasilan  rekrutmen  hakim  agung  di  Indonesia  terlihat  akan  sangat ditentukan  oleh  bagaimana  Komisi  Yudisial  menjalankan  kewenangan  dan fungsinya selaku institusi pengusul sekaligus melaksanakan proses seleksi hakim agung.  KY  memiliki  fungsi  yang  vital  dan  strategis  dalam  menentukan  sistem dan pola rekrutmen hakim agung yang ideal. Rekrutmen menjadi pintu pertama untuk  mengetahui  kualitas  dan  integritas  hakim  yang  merupakan  pilar  utama sekaligus  benteng  terakhir  (the  last  resort)  bagi  para  pencari  keadilan (justiciabellen). 22
Peran strategis yang dimiliki KY dalam proses pemilihan hakim agung ini akan  bergantung  pula  dari  pengaturan  yang  ada  dalam  rangkaian  undang- undang di bidang kekuasaan yudisial, mulai dari UU MA, UU KY maupun UU Jabatan  Hakim.  Sinkronisasi  dan  harmonisasi  3  (tiga)  produk  legislasi  tesebut merupakan  sebuah  keniscayaan  guna  menjamin  pelaksanaan  wewenang konstitusional    masing-masing  lembaga  negara  yang  terlibat  dalam  proses pemilihan  dan  pengangkatan  hakim  agung.  Upaya  tersebut  sekaligus  dalam rangka  menata  kembali  model  dan  mekanisme  rekrutmen  hakim  agung  yang
22 Taufiqqurohman Syahuri, Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih, Makalah disampaikan pada seminar dengan tema Pembaharuan Sistem Rekrutmen Hakim sebagai Pondasi Mewujudkan Peradilan Bersih”, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 10 Oktober 2013. Hlm.8
ideal guna mewujudkan peradilan yang bersih, independen dan imparsial dalam menegakkan hukum dan keadilan.

## F. Good Governance dalam Seleksi Calon Hakim Agung
Pengalaman  di  banyak  negara  membuktikan  bahwa  persoalan independensi peradilan telah muncul ketika proses rekrutmen dan pengangkatan hakim  agung  dimulai  dan  tidak  jarang  proses  tersebut  dipolitisasi    atau didominasi  oleh  mereka  yang  terlibat  didalamnya,  apakah  itu  eksekutif,  partai atau  kelompok  mayoritas  di  legislatif  dan  bahkan  oleh  pimpinan  kekuasaan yudisial sendiri. 23 Di Amerika Serikat, misalnya, sistem rekrutmen di beberapa negara  bagiannya  telah  diganti  dengan  sistem  seleksi  (judicial  selection)  dan dianggap  lebih  baik  dibandingkan  model  pengangkatan  (judicial  appointments) maupun model pemilihan (judicial elections) dengan melaksanakan model seleksi meritokrasi  (the  merit  selection)  yang  berbasiskan  kualifikasi,  kompetensi  dan kinerja  melalui  sebuah  komisi  independen  yang  khusus  dibentuk  untuk  itu. 24 Dengan  demikian,  model  dan  desain  rekrutmen  hakim  agung  yang  ideal  dan turut  menjamin  independensi  peradilan  akan  menjadi  sangat  penting  dan  vital dalam menentukan kualitas hakim dan peradilan.
Dalam  studi  ini,  disarankan  pelaksanaan  seleksi  hakim  agung  berbasis meritokrasi  (the  merit-based  selection)  sebagaimana  yang  dilaksanakan  oleh  KY dengan  penyempurnaan  melalui  upaya  pencantuman  beberapa  prinsip  good governance yang relevan secara normatif dalam ketentuan undang-undang bidang peradilan sepanjang berkaitan dengan pengaturan seleksi atau rekrutmen hakim agung. Beberapa prinsip tersebut  yang dianggap penting dan memiliki korelasi dengan pencapaian prinsip independensi peradilan antara lain supremasi hukum
23 Office of Democracy and Governance, U.S.Agency for International Development, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, Revised Edition, 2002. Hlm.13
24 Baca misalnya,Ibid, Hlm.13-16.  Brian T.Fitzpatrick, The Politics of Merit Selection, Vanderbilt University Law School, Public Law and Legal Theory, Missouri Law Review Vol.74. Hlm.675-709.  Lawyers’ Committee for Civil Right Under Law, Answering the Call for a More Diverse Judiciary: A View of State Judicial Selection Models and Their Impact on Diversity, A Report of the Judicial Independence and Access to the Courts Project, June 2005. Hlm.2-29
(the  rule  of  law),  partisipasi  (participation),  transparansi  (transparency)  dan akuntabilitas (accountability).
Mahkamah  Agung  sendiri  bahkan  pernah  mengungkapkan  beberapa kelemahan dalam proses seleksi calon hakim agung yang berkaitan dengan erat dengan  prinsip  good  governance  tersebut  diatas,  seperti  masih  tertutupnya beberapa  proses  dan  informasi  yang  seharusnya  terbuka  untuk  publik  dan partisipasi  publik  yang  kurang  maksimal  yang    kemudian  dirasa  perlu  untuk merekomendasikan  peningkatan  transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi publik. 25
Prinsip  supremasi  hukum  menghendaki  pelaksanaan  seleksi  diatur  dan diselenggarakan  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang  sekurang- kurangnya memberikan kepastian hukum (legal certainty), tidak diskriminatif dan memuat  perlindungan  hak  azasi  warganegara  dalam  proses  seleksi.  Bahkan dibeberapa negara Eropa kontinental seperti Jerman, Perancis, Italia, Spanyol dan Belgia,  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum,  para  kandidat  hakim agung  yang  tidak  terpilih  diberikan  upaya  hukum  untuk  mengajukan  gugatan, yang pada umumnya diajukan kepada peradilan tata usaha negara. 26
Penyelenggaraan seleksi calon hakim agung semestinya juga memberikan akses  kepada  publik  untuk  berpartisipasi  baik  dalam  bentuk  pengusulan maupun penilaian calon yang dianggap layak melalui penyediaan media, sarana dan  jangka  waktu  yang  wajar  dan  memadai  untuk  memberikan  penilaian. Legitimasi dan tingkat penerimaan publik terhadap calon yang dianggap  layak merupakan  konsekuensi  dari  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  seleksi sekaligus  menggambarkan  adanya  unsur  demokrasi  dalam  pola  dan  level tertentu.
Transparansi  menurut  UNDP  bahwa  keputusan  atau  kebijakan  yang dibuat dan dilaksanakan harus terbuka dan dapat diakses bagi pihak-pihak yang
25 Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003. Hlm 66-67
26 Gunter Hirsch, Appointing of Supreme Court Judges: Examination of Situation in Individual Countries, condition as of 30 May 2006. Makalah diunduh di: http://www.network-presidents.eu
akan terkena dampak dari kebijakan tersebut, disamping adanya informasi yang memadai  dalam  bentuk  dan  media  yang  mudah  dipahami. 27 Oleh  karena  itu, proses  seleksi  calon  hakim  agung  harus  dilaksanakan  secara  terbuka    dalam berbagai tingkat dan tahapan mulai dari pengumuman seleksi, pengusulan calon, seleksi  administrasi,  seleksi  kompetensi  hingga  publikasi  hasil  seleksi  melalui akses informasi dalam bentuk dan media yang mudah diketahui oleh publik dan para pemangku kepentingan (stakeholders).
Dalam  sistem  seleksi  oleh  suatu  komisi  khusus  independen  (commission- based  selection)  dimana  sistemnya  yang  agak  rumit  dan  berbeda  dari  sistem pemilihan  yang  mirip  dengan  pemilihan  pejabat  politik,  transparansi  sangat dibutuhkan dan penting dalam meningkatkan kepercayaan  dan persepsi publik baik terhadap komisi penyelenggara maupun kualitas hakim yang diseleksi. 28
Akuntabilitas  merupakan  sebuah  persyaratan  kunci  dari  good  governance. Secara umum sebuah sebuah institusi atau organisasi bertanggung jawab kepada pihak yang terkena dampak dari keputusan atau tindakannya dan juga kepada entitas  yang  memberikannya  kewenangan.  Akuntabilitas  tidak  bisa  dijalankan tanpa  adanya  transparansi  dan  supremasi  hukum. 29 Sistem  seleksi  calon  hakim agung  harus  dapat  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  setiap  institusi  dan lembaga  negara  yang  diberi  kewenangan  dalam  proses  tersebut  baik    secara politik, administratif, profesional, sosial dan hukum.
Yuridis  normatif,  pencantuman  prinsip-prinsip  good  governance, sebagaimana  dimaksud  di  atas,  sebagai  azas  dalam  proses  rekrutmen  hakim agung  masih  belum  terakomodir dan  terintegrasi  secara  utuh di  dalam  produk legislasi bidang peradilan baik UU MA maupun UU KY sendiri. Pasal 18 Ayat (2) UU  KY  No.18/2011  hanya  menyebutkan  bahwa:  “Seleksi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  secara  terbuka  dengan  mengikutsertakan  partisipasi
27 United Nations Development Programme,dalam United Nations Economic and Social Commision for Asia and The Pacific, What is Good Governance.Hlm.2. Dapat diunduh dalam http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp
28 Jeffrey D.Jackson, Beyond Quality: First Principles in Judicial Selection and Their Application to A Commission- Based Selection System, Fordham Urban Law Journal, Volume 34, Issue 1, Article 3,2006. Hlm 156-159
29 United Nations Development Programme, Op.Cit. Hlm.3
masyarakat.” 30 Pencantuman  tersebut  baru  ditegaskan  dan  dielaborasi  secara teknis  dalam  Peraturan  Komisi  Yudisial  (PKY)  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Seleksi  Calon  Hakim  Agung,  yang  notabene  merupakan  peraturan  yang  bersifat petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). 31
Idealnya,  pengaturan  prinsip  supremasi  hukum,  partisipasi,  transparansi dan  akuntabilitas  sebagai  azas  dalam  seleksi  calon  hakim  agung  ditegaskan didalam  undang-undang  bidang  peradilan  sekaligus  dengan  memuat  indikator minimal  dari  penerapan  prinsip-prinsip  tersebut.  Hal  ini  bisa  saja  diatur  baik dalam UU MA, UU KY maupun UU Jabatan Hakim sendiri dan baru dijabarkan lebih  lanjut  dengan  detail  teknis  melalui  Peraturan  KY  selaku  peraturan pelaksanaannya.
Implementasi  dari prinsip-prinsip normatif dari  good governance tersebut diatas  diyakini  memiliki  korelasi  dan  berpengaruh  besar  kepada  peningkatan integritas  hakim  dan  peradilan  baik  secara  personal  maupun  institusional. 32 Lebih  jelas  lagi,    Dadan  Anwar  dalam  risetnya  mengemukakan  implementasi tersebut  berpengaruh  terhadap  minimalisasi  pelanggaran  integritas  dalam bentuk  seperti  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN),  penyalahgunaan kekuasaan,  penggelapan  dan  manipulasi  data  dan  informasi  ,  gratifikasi  dan penyuapan, sikap diskriminatif dan keberpihakan dalam konflik kepentingan. 33

## C. PENUTUP
Komisi  Yudisial  sebagai  lembaga  konstitusional  negara  yang  mandiri  yang memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung merupakan pintu awal dan faktor kunci keberhasilan mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, independen  dan  imparsial  melalui  peran  dan  tanggung  jawabnya  dalam pelaksanaan  rekrutmen  calon  hakim  agung.  Perlu  ada  upaya  untuk  terus
30 Cetak tebal dan garis bawah koersif dari Penulis sebagai rujukan dari prinsip transparansi dan partisipasi dalam konsep good governance.
31 Pasal 2 PKY No.2/2016 menyebutkan bahwa “Seleksi calon hakim agung dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif dan akuntabel.”
32 G.H.Addink, Op.Cit. Hlm.30-34.
33 Dadan Sidqul Anwar, The applicability of good governance norms in situation of  integrity violations, 2015, dalam Ibid. Hlm.33-34.
mempertahankan sistem seleksi calon hakim agung berdasarkan meritokrasi (the merit-based selection)  seperti yang ada saat ini dengan  beberapa upaya perbaikan seperti mengadopsi secara normatif azas konstitusionalisme dan prinsip-prinsip good  governance  seperti  supremasi  hukum  (the  rule  of  law),  transparansi (transparency),  partisipasi  (participation)  dan  akuntabilitas  (accountability)  berikut dengan  indikator-indikator  minimalnya  dalam  ketentuan  UU  KY,  UU  MA dan/atau  dalam  UU  Jabatan  Hakim  sepanjang  menyangkut  sistem  dan mekanisme  seleksi  calon  hakim  agung  dalam  rangka  menjamin  terwujudnya independensi  peradilan  melalui  personalitas  hakim  yang  profesional  dan berintegritas tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Addink,  G.H.,  Good  Governance  in  the  EU  Member  States:  A  Comparative,
Interdisciplinary Study on the Interpretation and Application of Good Governancein the  EU  Member  States  and  in  the  Different  Functions  of  the  Government  Bodies,
Universiteit Utrecht, 2015.
Albert, Richard, Four Models of Politicized Judicial Selection , Int’l J. Const. L. Blog, April 21, 2013, dapat diunduh dalam: http://www.iconnectblog.com/2013/04/four-models-of-politicized- judicial-selection .
Asshiddiqie,  Jimly,  Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia,  Konstitusi Press;Jakarta;2005.
Asshidiqie,  Jimly,  Pokok  Pikiran  tentang  Penyempurnaan  Sistem  Pengangkatan  dan Pemberhentian  Hakim  Indonesia,  tanpa  tahun.  Dapat  diunduh  melalui http://www.jimly.com
Fitzpatrick, Brian T., The Politics of Merit Selection, Vanderbilt University Law School,
Public Law and Legal Theory, Missouri Law Review Vol.74.
Heringa,  Aalt  Willem  and  Philipp  Kiiver,  Constitutions  Compared:An  Introduction  to Comparative Constitutional Law (Intersentia Antwerpen-Oxford;2007).
Hernandez, Carolina.G., Governance,Civil Society and Democracy, Papers on Conference on Good Governance in East Asia, Jakarta, 17-18 November 1999
Jackson,  Jeffrey  D.,  Beyond  Quality:  First  Principles  in  Judicial  Selection  and  Their
Application  to  A  Commission-Based  Selection  System,  Fordham  Urban  Law Journal, Volume 34, Issue 1, Article 3,2006.
Kaaufmann,  D.,  A.Kraay,  P.Zoido-Lobaton,  Governance  Matters,  World  Bank  Policy Working Paper 2196 (1999).
Lawyers’ Committee for Civil Right Under Law, Answering the Call for a More Diverse Judiciary: A View of State Judicial Selection Models and Their Impact on Diversity, A Report of the Judicial Independence and Access to the Courts Project, June 2005.
Office  of  Democracy  and  Governance,  U.S.Agency  for  International  Development,
Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality,  Revised Edition,
2002.
Prasojo,  Eko  dan  Teguh  Kurniawan,  Reformasi  Birokrasi  dan  Good  Governance:  Kasus Best  Practices  dari  Sejumlah  Daerah  di  Indonesia,  Makalah  dalam  the  5th International Symposium of Jurnal Anthropology Indonesia, Banjarmasin, 22- 25 Juli 2008.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013.
Rosenfeld,  Michel  and  Andras  Sajo  (Eds),  The  Oxford  Handbook  of  Comparative

## Constitutional Law, Oxford University Press, 2012
Sedarmayanti,  Good  Governance  (Kepemerintahan  yang  Baik)  dan  Good  Corporate
Governance  (Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik),  CV.Mandar  Maju,  Bandung, 2007.
Strong, C.F., Konstitusi Konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk,  Terjemahan  dari  Modern  Political  Constitutions,  An  Introduction  to the  Comparative  Study  of  Their  History  and  Existing  Forms,  Alih bahasa:Derta Sri Widowatie, Nusa Media Bandung, 2010.
Syahuri,  Taufiqqurohman,  Sistem  Rekrutmen  Hakim  Berdasarkan  Tiga  Undang-Undang Bidang  Peradilan  Tahun  2009  Untuk  Mewujudkan  Peradilan  Bersih,  Makalah
disampaikan  pada  seminar  dengan  tema  Pembaharuan  Sistem  Rekrutmen Hakim  sebagai  Pondasi  Mewujudkan  Peradilan  Bersih ”,  Fakultas  Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 10 Oktober 2013.
United  Nations  Development  Programme  (UNDP),  Governance  for  Sustainable Development, UNDP Policy Document, 1997.
United  Nations  Economic  and  Social  Commision  for  Asia  and  The  Pacific,  What  is
Good Governance.Dapat diunduh dalam
http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governa nce.asp