## JURNAL R A T R I

## (RISET AKUNTANSI TRIDINANTI)

## FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG
Ratri Vol.1 No.2 Hal : 1 - 144 Palembang, Januari 2020 ISSN : 2715-0208

## Jurnal RATRI
(Riset Akuntansi Tridinanti) _____________________________________________________________________________________________
Program Studi Akuntansi

## Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

## Dewan Redaksi
Pelindung : Dr. Ir. Hj. Manisah, MP (Rektor) Pembina : Dr. Msy. Mikial, S.E.,M.Si.,Ak.,CA (Dekan Fakultas Ekonomi) Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, S.E., M.M. Pimpinan Umum : Sahila, S.E., M.M. Penyunting Ahli : Dr. Yusnaini, S.E., M. Si., Ak. (Universitas Sriwijaya) Dr. Anton Arisman, S.E., M.Si. (STIE Multi Data Palembang) Dr. Helmi Yazid,S.E., M.Si. (Univ.  Sultan Ageng  Tirtayasa) Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, S.E., M.M. (UTP) Penyunting Pelaksana : Meti Zuliyana, S.E, M.Si., Ak., CA Rizal Effendi, S.E., M.Si. Yancik Syafitri, S.E., M.Si. Dwi Septa Ariyani, S.E., M.Si., Ak., CA. Sekretariat : Padriansyah, S.E., M.Si. Keuangan : Dimas Pratama Putra, S.E., Ak., M.Si. Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang Alamat Redaksi : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang Jl. Kapt. Marzuki No.2446 Kamboja Palembang 30129 Telp. 0711-354654   E-mail : redaksiratri@gmail.com
Jurnal “ RATRI ” adalah  jurnal  ilmiah  untuk  mempublikasikan  hasil  penelitian  dan kajian  analisis  kritis  dalam  bidang  Akuntansi.  Jurnal  ini  terbit 2 (dua)  kali  dalam setahun  (Januari, Juli)  dan  bertujuan  untuk  menyebarkan  hasil-hasil  penelitian  dan kajian analisis kritis dalam bidang Akuntansi kepada masyarakat ilmiah.

## Jurnal
RATRI
(Riset Akuntansi Tridinanti)
Program Studi Akuntansi

## Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
Pengaruh  Audit  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Peningkatan  Kinerja Karyawan Pada PT PLN (Persero) Rayon  Blambangan Umpu Provinsi Lampung Sugiharto, S.E., M.Si., Ak., CA
1-14

## Analisis Siklus Pengeluaran pada CV. Purwa Daya Sejahtera Palembang
Rizal Effendi, S.E., M.Si. Lili Syafitri, SE, MSi. Ak. CA
15-23
Pengaruh Cash  Ratio Dan Debt  Ratio Terhadap Return  On  Assets Pada  Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019
Kusminaini Armin, S.E., MM.
24-41
Analisis Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Persediaan Barang Pada Cv.

## Borneo Bangun Nusa Palembang
Titi Suelmi, SE, MM, Ak. CA . Shelly F. Tobing , S.E., M.Si. Ak
42-50
Analisis Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Barang Dagang Pada Pt. Electronic City Indonesia, Tbk Cabang Palembang
Sahila, S.E., MM
51-62
Pengaruh  Penerimaan  Piutang  Terhadap Service  Charge Karyawan  The  Alts  Hotel Palembang
Rusmida Hutabarat, SE., M. Si, Ernawati, SE, MM, Ak. CA
63-79
Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada Pt. Sumatra Unggul Palembang
Reni Hardianti , Koefrowi , SE, Ak. MM
Pengaruh  Biaya  Lingkungan  Dan  Kinerja  Lingkungan  Terhadap  Profitabilitas Perusahaan Pemenang Kategori Isra Tahun 2018
Amanda Oktariyani, S.E., M.Si., Ak.
89-96
Model Pengaruh Anggaran Biaya Era Covid-19 Terhadap Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban
Lesi Hertati , Rilla Gantino, Lilis Puspitawati, Meifida Ilyas
97-120
Pengaruh Hasil Altman Z-Score, Springate, Dan Zmijewski Sebagai Alat Prediksi Kebangkrutan Financial Distress ) Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan Property & Real Estate dan Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)
Dr. Rilla Gantino, SE., CA. MM, Goei Ivan Jonathan
120-144
*), Alumni Universitas Tridinanti **), Dosen Universitas Tridinanti

## ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. SUMATRA UNGGUL PALEMBANG
Reni Hardianti *)
Koefrowi **)
koefrowi@gmail.com

## ABSTRACK
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  income  tax  on  heavy equipment  rental services at  PT. Sumatra Excellent. The data  used in  writing  in this  study  is  secondary  data  in  the  form  of  a  list  of  financial  statements  whose data  sources  come  from  PT.  Sumatra  Excellent  Palembang.  The  sample  used  is the  2019  rental  service  income  report.  While  the  analysis  techniques  are quantitative  analysis  techniques  and  qualitative  analysis  techniques.  The  results obtained show that PPh Article 23 on heavy equipment rental services related to the  calculation,  deposit  and  reporting  of  the  imposition  of  PPh  article  23  PT. Sumatra  Unggul  which  occurred  in  March,  April,  June,  August,  October  and November  have  been  in  accordance  with  applicable  regulations.  However,  the calculation of Income Tax Article 23 in January, February, May, July, September and December is not in accordance with Law Number 36 of 2008.
Keywords : Income Tax Article 23, Calculation, Deposit, Reporting

## A. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Pajak
merupakan sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi  ketergantungan  Negara kita  terhadap  hutang  luar  negri. Sektor  pajak  dianggap  pilihan  yang paling  tepat  karena  jumlah  yang relatif  stabil  dan  masyarakat  dapat berpartisipasi aktif dalam pembiayaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkannya tujuan tersebut yang harus diperhatikan
adalah ketersediaan  dana  yang  diperlukan untuk meningkatkan  pembiayaan pembangunan. Disamping untuk penerimaan  Negara,  Pajak  juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta tangung jawab Negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan
perwujudan  pengabdian  dan  peran serta warga Negara dalam membiayai pembangunan nasional.
Dalam  Pasal  23  UU  No.  36 Tahun 2008
tentang pajak penghasilan  dikatakan  bahwa  setiap
*), Alumni Universitas Tridinanti **), Dosen Universitas Tridinanti
Volume 1 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2020
penghasilan dengan  nama dan dalam bentuk  apa  pun  yang  dibayarkan, disediakan  untuk  dibayarkan,  atau telah  jatuh  tempo  pembayarannya oleh  badan  pemerintah,  subjek  pajak badan  dalam  negri,  penyelenggaraan kegiatan,  bentuk  usaha  tetap,  atau perwakilan  perusahaan  luar  negri lainnya  kepada  wajib  pajak  yang diwajibkan membayar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan  lain  sehubungan  dengan penggunaan  harta  yang  telah  dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
Pada 09 Maret 2010, Direktur Jenderal  (Dirjen)  Pajak  menerbitkan penegasan  terkait  pemotongan  pajak penghasilan  (PPh).  Penegasan  ini tertuang  dalam  surat  edaran  Dirjen Pajak  Nomor  SE-35/PJ/2010  tentang penegasan  Perpajakan  atas  imbalan sehubungan dengan kesepakatan untuk  memberikan  hak  meggunakan harta selama jangka waktu tertentu ”,
baik dengan perjanjian tertulis maupun lisan, sehingga harta tersebut hanya digunakan oleh penerima  hak  (penyewa)  selama jangka waktu yang disepakati.
Salah  satu  jenis  pajak  yang termasuk  dalam  sumber  penerimaan
Negara yaitu pajak penghasilan (pph) pasal  23.  Pajak  penghasilan  (pph) pasal  23  yaitu  penghasilan  yang dikenakan  pajak  atas  penghasilan yang  berasal dari  modal, penyerahan jasa,  atas  penyelenggaraan  kegiatan selain  yang  telah  di  potong  pajak sebagaimana  dimaksud  dalam  pph pasal 23.
PT. Sumatra Unggul merupakan Perusahaan yang
bergerak dibidang penyedia  dan atau mengadakan  alat-alat  berat  yang layak  jalan.  Banyak  dari  pihak  lain yang  melakukan  kerja  sama  dengan PT. Sumatra
Unggul untuk kepentingan perusahaan mereka, terutama  untuk  mendapatkan  sewa dari  PT.  Sumatra  Unggul.  salah satunya yaitu penyewaan alat berat.
Dalam  sistem  pembayaran, pajak  penghasilan  pasal  23  dihitung dari  pendapatan  bruto oleh  customer sebesar  2%.  Namun  customer  dapat memilih,  pajak  dapat  dibayar  sendiri atau  dibayar  langsung  kepada  PT. Sumatra Unggul  Jika customer  ingin membayar  sendiri  PPh  Pasal  23, bukti  pembayaran  PPh  Pasal  23 harus  dikembalikan  kepada  PT. Sumatra Unggul.
*), Alumni Universitas Tridinanti **), Dosen Universitas Tridinanti Volume 1 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2020
Dalam menjalankan usahanya,  PT.  Sumatra  Unggul sebagai  wajib  pajak  harus  membuat suatu pembukuan untuk mempermudah menghitung pajaknya.  Pencatatan  dan  penerapan akuntansi  atas  transanksi-transanksi yang  terjadi  diperusahaan  harus diperhatikan, karena hasil pembukuan tersebut berperan penting  sebagai  data-data  dalam menghitung  besarnya  jumlah  pajak penghasilan. Apabila terjadi perbedaan  dalam  pengakuan  pajak penghasilan pasal 23 dapat mempengaruhi  besarnya  laba  yang diperoleh perusahaan
dan mempengaruhi  besarnya  pajak  yang harus dibayar perusahaan.
Berdasarkan  latar  belakang yang  diuraikan  diatas,  permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai  berikut  :  Bagaimana  Pajak Penghasilan  23  atas  jasa  sewa  alat berat pada PT. Sumatera Unggul ?

## B. METODE PENELITIAN
1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Dalam  penelitian  ini  data yang digunakan ada dua cara yaitu :
a) Data Primer , Pengumpulan data menurut metode ini dapat
dilakukan  dengan  cara  :  a) Interview  Yaitu  dengan  cara mengadalkan Tanya jawab secara  langsung  dengan  pihak- pihak  tertentu  dalam  perusahaan yang dianggap
dapat memberikan informasi yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini b)  Observasi  Yaitu  dengan melakukan  penggunaan  secara langsung kepada objek penelitiam dengan mencatat semua  data  dan  informasi  yang ada  hubungan  dengan  penelitian ini.
b) Data  sekunder  berupa  daftar laporan  keuangan  yang  sumber data nya berasal dari PT. Sumatra Unggul Palembang.
Teknik  Pengumpulan  data yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah metode  wawancara  langsung  dengan pimpinan  maupun  karyawan  PT. Sumatra Unggul dan metode dokumentasi  dengan  pengumpulan data  yang  diperoleh  dengan  mencari bahan  bacaan,  dokumen-dokumen, dan  buku-buku  yang  ada  kaitannya dengan penyusunan penelitian ini.
2. Variabel dan Definisi Operasional
*), Alumni Universitas Tridinanti **), Dosen Universitas Tridinanti
Volume 1 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2020
Dalam  penelitian  ini,  penulis
mengindetifikasikan variable- variabel  yang  digunakan  dalam
membahas  masalah  tersebut  yaitu seperti dalam tabel berikut : Table 1. Definisi Operasional Variabel No Variabel Definisi Indikator 1 Pajak Penghasilan Pasal  23  Atas  Jasa Sewa Alat Berat Pajak  Penghasilan  Pasal  23 adalah Penghasilan yang dipotong atas Penghasilan yang diterima  atau  diperoleh  wajib pajak  dalam  negri  dan  Bentuk Usaha  Tetap  yang  berasal  dari modal,  penyerahan  jasa,  atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21,  yang  dibayarkan  atau terutang oleh Badan Pemerintah  atau  Subjek  Pajak Dalam  Negri,  Penyelenggara kegiatan,  Bentuk  Usaha  Tetap atau  perwakilan  perusahaan luar negri lainnya - Perhitungan - Penyetoran - Pelaporan
Sumber : data diolah penulis
3. Teknik Analis Data
Pada  penelitian  ini  penulis menerapkan  teknis  analis  kuantitatif dan  teknik  analisis  kualitatif.  Data- data  yang  telah  penulis  kumpulkan dari  penelitian  langsung  maupun literature  akan  dijabarkan  melalui analisa  guna  memperoleh  jawaban atas  rumusan  yang  ada.  Analis  yang
digunakan dalam menjabarkan
penelitian ini adalah :
a) Analisis  Kuantitatif,  yaitu analisis atas penelitian dengan cara perhitungan
angka-angka, Analisis ini dilakukan  untuk  memperoleh gambaran yang nyata mengenai  Pajak  Penghasilan Pasal  23  di  PT.  Sumatra Unggul dengan cara memperoleh data – data mengenai Draf  Perjanjian kontrak sewa alat berat kemudian mengujinya dengan perhitungan Pajak Penghasilan  Pasal  23  yang berlaku.
b) Analisis Kualitatif, yaitu
analisis dengan cara mempelajari  dari  menguji
*), Alumni Universitas Tridinanti **), Dosen Universitas Tridinanti Volume 1 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2020
apakah dalam pajak penghasilan  pasal  23  pada PT.  Sumatra  Unggul  telah sesuai dengan Undang-
Undang Perpajakan yang
berlaku.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Analisis  Pajak  Penghasilan Pasal  23  menurut  PT.  Sumatra Unggul
Penerapan PPh Pasal 23 pada PT.  Sumatera  Unggul  dilakukan apabila penggunaaan
jasa menggunakan  jasa  diperusahaan  ini. Saat  customer  menggunakan  jasa sewa  alat  berat  di  PT.  Sumatera Unggul  ,  customer  wajib  dipotong PPh Pasal 23 2% bagi yang memiliki NPWP, 4% bagi customer yang tidak memiliki  NPWP.  PT.  Sumatera Unggul memberikan wewenang khusus kepda customer yang menggunakan  jasa  untuk  membayar
PPh  Pasal  23,  bisa  dibayarkan  oleh PT.
Sumatera
Unggul atau
membayar  PPh  Paal  23  itu  sendiri.
Jika  pemotong  tidak  memotong  PPh Pasal  23  tidak  berdampak  apa-apa terhadap pihak yang dipotong,
namun untuk pihak pemotong apabila ketahuan maka akan
dikenakan  denda  2%  perbulan  dari saat terutang sampai PPh dibayarkan.
Namun  apabila  pemotong sudah  melakukan  pemotong  PPh Pasal 23 dan tidak memberikan bukti potong  kepada  pihak  yang  dipotong, maka  pihak  yang  dipotong  harus wajib  meminta  butki  potong  agar bisa  dijadikan  sebagai  pengurang PPh  tahunan  pajak,  jika  tidak  ada bukti  potong,  maka  tidak  bisa dijadikan  sebagai  kredit  pajak  akhir tahun  untuk  pengungkapan  pajak terurang  tahunan.  Sesuai  dengan peraturan  UU  No.  36  Tahun  2008 maka  PT.  Sumatera  Unggul  sebagai wajib  pajak  memotong  sebesar  2% untuk  perusahaan  yang  memiliki NPWP  dan  tidak  memiliki  NPWP sebesar 4%.
Berikut table perhitungan pajak  penghasilan  pasal  23  atas  jasa sewa  alat  berat  pada  PT.  Sumatra Unggul Palembang.:
Tabel  2.  Perhitungan  PPh  pasal  23 tahun 2019 PT. Sumatera Unggul
*), Alumni Universitas Tridinanti **), Dosen Universitas Tridinanti Volume 1 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2020
Periode PPh Pasal 23 yang diterima PPh Pasal yang seharusnya diterima Januari Rp. 12,470,920 Rp.13,316,920 Februari Rp. 13,699,907 Rp.14,244,907 Maret Rp. 7,929,014 Rp. 7,929,014 April Rp. 8,494,417 Rp. 8,494,417 Mei Rp. 6,350,000 Rp. 6,822,407 Juni Rp. 9,469,015 Rp. 9,469,015 Juli Rp. 9,744,000 Rp.10,408,225 Agustus Rp. 13,449,577 Rp.13,449,577 September  Rp. 8,770,000 Rp. 9,465,763 Oktober Rp. 6,313,434 Rp. 6,313,434 November  Rp. 9,824,891 Rp. 9,824,891 Desember  Rp. 7,774,888 Rp. 7,977,994 Rp. 114.290.063 Rp. 117.716.564 Sumber : data diolah penulis (2020) Berdasarkan  tabel  4.2  maka
periode  2019  PT.  Sumatra  Unggul Palembang  mengalami  perbedaan
antara pendapatan jasa dengan jumlah  PPh  Pasal  23  penyebab terjadinya perbedaan tersebut
dikarenakan  bukti  potong  PPh  Pasal 23  dari  pemotong  pajak  tidak diberikan  kepada  wajib  pajak  (PT. Sumatra Unggul), dan sistem administrasi  yang  mengumpulkan bukti  potong  PPh  Pasal  23  belum berjalan  dengan  efektif,  sehingga mengalami  selisih  perhitungan  PPh yang diterima dan Pph yang seharusnya diterima. Perbedaan
jumlah  Pajak  Penghasilan  Pasal  23
ini  berdampak  pada  kredit  Pajak tahunan  pada  PPh  badan,  saat terjadinya  kekurangan  kredit  pajak tersebut, maka perusahaan mengangung  sendiri  biaya  yang kurang bayar.
Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan PPh pasal 23 terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporan  pengenaan  PPh  pasal  23 PT.  Sumatra  Unggul  yang  terjadi pada  bulan  Maret,  April,  Juni, Agustus,  Oktober  dan  November telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlakum.  Namun,  perhitungan  PPh pasal 23 pada bulan Januari, Februari,  Mei,  Juli,  September,  dan Desember  tidak  sesuai  dengan  UU Nomor  36  tahun  2008.  Hal  dapat
*), Alumni Universitas Tridinanti **), Dosen Universitas Tridinanti
disebabkan  oleh  beberapa  factor menurut hasil observasi yang dilkaukan  oleh  peneliti  yaitu  sebagai berikut :
1. Bagian Keuangan PT. Sumatra  Unggul  seharusnya terus  melakukan  koordinasi pada  setiap  pekerjaan.  Jika memang sudah sesuai dengan persentase  pekerjaan  maka lakukan penagihan atau
menginformasikan pada pihak pemberi kerja.
2. untuk menyerahkan bukti potong kepada perusahaan
3. Seharusnya  didalam  kontrak
kerja  dituliskan  ketetapan pajak penghasilan yang dipotong adalah PPh Pasal 23
dan bukti potong harus
diserahkan setelah pembayaran dilaksanakan perusahaan harus
menjalankan  kontrak  kerja
tersebut  agar  tidak  terjadi kesalahan.
4. Seharusnya tidak terjadi
keterlambatan pemberian bukti  potong  dari  pemotong pajak,  dan  pihak  administrasi yang mengumpulkan  PPh
Pasal  23  harus  mengawasi
bukti  potong  yang  berasal dari customer.
5. Bagian Keuangan
PT.
Sumatra  Unggul  seharusnya terus  melakukan  koordinasi pada  setiap  pekerjaan.  Jika memang sudah sesuai dengan persentase  pekerjaan  maka lakukan penagihan atau menginformasikan pada
pihak  pemberi  kerja,  untuk menyerahkan  bukti  potong kepada perusahaan
6. Seharusnya  didalam  kontrak kerja  dituliskan  ketetapan pajak penghasilan yang dipotong adalah PPh Pasal 23 dan bukti potong harus diserahkan setelah pembayaran dilaksanakan perusahaan harus
menjalankan  kontrak  kerja tersebut  agar  tidak  terjadi kesalahan.
7. Seharusnya tidak terjadi keterlambatan pemberian bukti  potong  dari  pemotong pajak,  dan  pihak  administrasi yang mengumpulkan  PPh Pasal  23  harus  mengawasi bukti  potong  yang  berasal dari customer.
*), Alumni Universitas Tridinanti **), Dosen Universitas Tridinanti
Volume 1 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2020

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Setelah  melakukan  analisis atas  kewajiban  pajak  penghasilan pasal  23  pada  PT.  Sumatera  Unggul dapat disimpulkan bahwa : PPh Pasal 23  atas  jasa  sewa  alat  berat  terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporan  pengenaan  PPh  pasal  23 PT.  Sumatra  Unggul  yang  terjadi pada  bulan  Maret,  April,  Juni, Agustus,  Oktober  dan  November telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Namun,  perhitungan  PPh pasal 23 pada bulan Januari,
Februari,  Mei,  Juli,  September,  dan Desember  tidak  sesuai  dengan  UU Nomor 36 tahun 2008.

## E. DAFTAR RUJUKAN
Ernawati,  Dwi  2018,  Perpajakan Terapan  Lanjutan,  Malang:
Polinema Press Mardiasmo, 2018, Perpajakan. Yogyakarta:  Penerbit  CV. Andi Offset Marzuki, Siti, 2014. Metode
Penelitian,
BEFE, Yogyakarta Manangin,  Muhammad  RU,  dkk  :
2016.  Analisis  Perhitungan
Pembayaran  dan  Pelaporan PPh  Pasal  23  dan  PPh  Pasal 25  pada  PT,.  BPR  Citra Dumoga  Kotamobagu;  Jurnal Berkala  Ilmiah  Volume  16 No.4
Perpajakan,  2014,  Jakarta  Selatan,
Perpajakan : Teori dan Kasus, Edisi Revisi Kedelapan, Salemba Empat Sugiyono,  2017,  Bandung,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, aflabeta Sumarsan, Thomas, 2010. Perpajakan Indonesia, Indeks; Jakarta Soeratno, 2013. Metodelogi Penelitian  untuk  Ekonomi dan Bisnis, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta Suharsimi,  Arikunto,  2010,  Jakarta,
Prosedur  Suatu  Penelitian  : Pendekatan Praktek Edisi
Revisi Kelima ; Yogyakarta Sutirmo, Dewi, dkk ; 2015. Evaluasi Mekanisme
Pemotongan,
Penyetoran  dan  Pelaporan Pajak  Penghasilan  Pasal  23 pada  PT.  Hutama  Karya (Persero)  ;  Jurnal  Berkala Ilmiah  Efisiensi  Volume  15 No.03
*), Alumni Universitas Tridinanti **), Dosen Universitas Tridinanti
Volume 1 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2020
Undang-Undang  Republik  Indonesia No.17  Tahun  2000  Tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang  Republik  Indonesia No.17  Tahun  2008  Tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang  Republik  Indonesia No.36  Tahun  2008  Tentang Pajak Penghasilan

## PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

## FAKULTAS EKONOMI UTP
1. Artikel  dapat  diangkat  dari  hasil  penelitian  atau  kajian  analitis kritis di  bidang ilmu  Ekonomi  yang  berhubungan  dengan  bidang  Perbankan,  Manajemen  dan Akuntansi yang dianggap perlu didesimanisasikan.
2. Artikel  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  Inggris ,  minimal  10  halaman  dan maksimal  15 halaman termasuk daftar pustaka dan lampiran;  ukuran kerta A4, spasi 1,5;  margin  kiri  4  cm,  margin  kanan,  atas  dan  bawah  masing-masing  3  cm, menggunakan Times New Roman font 12

## 3. Artikel diketik dengan komputer program MS. Word
Penulis dimohon mengirimkan satu print out dan satu CD yang berisi artikel.
Cantumkan alamat, email dan nomor telepon/HP penulis untuk keperluan konfirmasi tentang tulisan yang dikirimkan ke redaksi.
4. Artikel dilengkapi : Abstrak maksimum 150 kata, dan kata-kata kunci
Biodata  singkat  penulis  dan  identitas  penelitian  dicantumkan  sebagai  catatan  kaki pada halaman pertama artikel.
5. Penulisan Daftar Rujukan mengikuti urutan:
a) Last name, first name, middle name
b) Tahun penerbitan
c) Judul buku (huruf miring),
d) Kota penerbitan dan
e) Nama penerbit  (bila buku) atau judul artikel, judul  jurnal,  beserta volume, nomor edisi dan halaman (bila artikel).
Contoh :
Brigham  &  Houston,  2006, Dasar-dasar  Manajemen  Keuangan, Jakarta,  Salemba Empat.
Mikial,  Msy,  2010, Evaluasi  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Zakat,  Infaq  dan Shadaqah  pada  Lembaga  Amil  Zakat  Daerah  (Lazda)  Sumsel  Dompet  Sosail  Insani Mulia (DSIM) Palembang , Palembang, Majalah UTP, No. 64,2010, 92-101.
6. Artikel hasil penelitian memuat :
Judul (maks 14 kata)
Nama penulis (tanpa gelar) Alamat email yang dapat dihubungi Abstrak (Bhs Inggris, satu paragraf) Kata-kata kunci A.  Pendahuluan (memuat latar belakang masalah, dan sedikit  tinjauan pustak, serta masalah dan tujuan penelitian)
B. Metode penelitian C. Hasil dan pembahasan D. Simpulan dan Saran
E. Daftar rujukan (berisi pustaka yang betul-betul  dirujuk dalam naskah) Lampiran (bila perlu)
7. Artikel  Kajian  Analisis  Kritis di  bidang  Ilmu  Ekonomi  yang  dianggap  perlu didesimanisasikan  memuat :  Judul,  Nama  penulis dan alamat  email yang  dapat dihubungi