## ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA

## ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA
Arman koedoeboen a, Muhammad Hafiz Ingsaputro b a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: koedoeboenarman@gmail.com b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: iphysaputra@gmail.com
Naskah diterima: 25 Maret; revisi: 10 April; disetujui: 20 April 2023 DOI: 10.55551/jip.Vol2.Iss1.%.pp%

## Abstrak:
Tindakan-tindakan rasisme terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat,  seperti  pendidikan,  pelayanan  kesehatan,  hiburan,  dan  lain sebagainya. Adanya perilaku rasisme tersebut bisa menyebabkan perpecahan, baik antar  sesama  maupun  golongan  tertentu.  Perilaku  rasisme  muncul  karena seseorang  memandang  rendah  orang  lain  dengan  merasa  diri  superior.  Tindakan rasisme  yang  diterima  oleh  masyarakat  Papua  juga  menimpa  mahasiswa  asal Papua yang sedang mencari tempat tinggal di  Jakarta. Salah satu tempat kos tidak menerima  mahasiswa  tersebut  dengan  alasan  mahasiswa  tersebut  berasal  dari Papua,  tidak  sampai  disitu,  mahasiswa  asal Papua  juga  dibilang  bau  oleh  petugas toko.  Oleh  karena  itu  dalam  penulisan  penelitian ini  yang  menjadi  fokus  mengenai perlakuan rasis kepada Mahasiswa Papua di Surabaya oleh kelompok ORMAS dan satuan Polisi dan TNI. Dengan demikian penulis menarik untuk dapat meneliti dalam penulisan  ini.  Pada  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  metode pendekatan  yuridis  normative  yaitu  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum  dan sinkronisasi  hukum  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data  skunder  dan pendekatan Yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang  ada  dalam  masyarakat  guna  memperoleh  data  primer.  Secara  teoritis penelitian  ini  diharapkan  mampu  dijadikan  sebagai  bentuk  sumbangan  pemikiran dan  memperluas  wawasan  bagi  kajian  Ilmu  Hukum,  yakni  dalam  bidang  ini khususnya  dalam  wawasan  rasisme  melalui  media  online  yang  berlandasan  pada kajian hukum.
Kata Kunci: Perilaku; Rasisme; Papua

## LATAR BELAKANG
Rasisme  telah  menjadi  faktor  pendorong diskriminasi sosial,  segregasi  dan kekerasan  rasial,  termasuk genosida. Politisi sering  menggunakan  isu  rasial  untuk memenangkan  suara.  Istilah  rasis  telah  digunakan  dengan  konotasi  buruk sejak 1940-an,  dan  identifikasi  suatu  kelompok  atau  orang  sebagai  rasis  sering bersifat kontroversial.

## ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA
Rasisme  berkaitan  dengan  konsep  ras  di  dalam  masyarakat.  Pembentukan rasisme dapat terjadi jika perbedaan fisik dianggap sebagai suatu hal yang penting di  dalam  masyarakat.  Rasisme  juga  dapat  timbul  karena  adanya  perbedaan  dari segi psikologi, ideologi dan ekonomi.  Kondisi  yang  dapat  menimbulkan  rasisme  di dalam  masyarakat  yaitu  adanya  beberapa  kelompok  ras  dengan  kebudayaan  yang berbeda serta adanya pelembagaan ketidaksetaraan pada masing-masing ras yang saling berhubungan satu sama lain. 1
Rasisme  adalah  suatu  paham  yang  merasa  ras  diri  sendiri  merupakan  ras yang  paling  tinggi  daripada  ras  lainnya.  Rasisme  ini  biasanya  dikaitkan  dengan paham  diskriminasi  suku,  agama,  ras,  adat,  golongan  atau  ciri-ciri  fisik  pada seseorang.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  rasisme  diartikan  sebagai rasialisme. 2 Di  mana  rasialisme  adalah  prasangka  berdasarkan  keturunan  bangsa; perlakuan berat sebelah terhadap (suku) bangsa yang berbeda-beda. Jadi, rasisme merupakan  paham  diskriminasi  suku,  agama,  ras,  adat  (SARA),  golongan  ataupun ciri-ciri  fisik  umum  untuk  tujuan  tertentu  (biologis).  Rasisme secara  umum  dapat diartikan  sebagai  serangan  sikap,  kecenderungan,  pernyataan,  dan  tindakan  yang mengunggulkan  atau  memusuhi  kelompok  masyarakat  terutama  karena  identitas ras.
Rasisme  mengklaim  bahwa  isi  pikiran  seseorang  itu  diwariskan.  Sebuah keyakinan  tentang  nilai  dan  karakter  seseorang,  itu  ditetapkan  sebelum  dia  lahir. Pandangan  khas  manusia  gua  di  zaman  prasejarah  tentang  doktrin  akan  ide-ide bawaan  (genetik).  Doktrin  sesat  ini  tentu  ditolak  oleh  filsafat  dan  sains,  yang menyatakan  pandangan  itu  tak  ubahnya  pandangan  akan  hutan  yang  merupakan "kandang"  bermacam-macam  ternak  tentang  kolektivisme.  Itu  cocok  untuk mentalitas  yang  membedakan  jenis  binatang  dengan  binatang  lainnya,  tapi  tidak antara binatang dan manusia.
Rasisme menegaskan dua aspek kehidupan paling fundamental bagi manusia, akal  budi  dan  moralitas.  Lalu  menggantinya  dengan  takdir  turunan,  dan  itu  adalah genetika.  Seolah  itu  menegakkan  aturan  melekat  yang  tidak  dapat  "diusik"  oleh faktor empiris  sekalipun.  Inilah  bentuk  kolektivisme  paling  primitif,  sesat dan barbar yang  coba  dipertahankan  hingga  kini.  Rasisme  modern  berusaha  membuktikan
1 Rahman, M. T. 2011. Glosari Teori Sosial (PDF). Bandung: Ibnu Sina Press. hlm. 106.
2 KBBI, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA
klaim  keunggulan  ras  tertentu,  biasa  disebut inferioritas  ras,  dengan  historisasi  dari kelompoknya.  Digambarkan  dengan  kemampuan  otak  superior  itu  hanya  ada  pada ras-ras  tertentu,  tapi  tidak  pada  ras  lainnya.  Hitler  di  antaranya  yang  menganggap ras Aria bangsa Jerman adalah ras unggul dibanding dengan ras lainnya.
Perilaku  rasisme  muncul  karena  seseorang  memandang  rendah  orang  lain dengan  merasa  diri  superior.  Hal  serupa  juga  prasangka  dapat  luntur  bila  orang dihadapkan  dengan  kenyataan.  Namun  barangkali  mereka  tidak  mau  tahu. Kebodohan  dan  ketidaktahuan  itu  berbahaya,  namun  nyatanya  banyak  orang memilihnya.
Salah  satu  bentuk  dari  rasisme  adalah  prasangka  warna  kulit.  Prasangka  ini diarahkan  kepada  orang-orang  warna  yang  mempunyai  warna  kulit  yang  berbeda dengan  warna  kulit  lain.  Maka  diskriminasi  rasial  mempraktekan.  Rasisme memperlakukan  dengan  jelek  atau  tidak  adil  karena  mereka  berasal  dari  ras  atau kelompok etnis yang berbeda. 3
Di sini kita melihat kasus Indonesia sebagai negara dengan beragam etnis dan budaya, kaya akan keragaman ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa dan lain  sebagainya.  Meskipun  tergolong  majemuk,  tetapi  Indonesia  tetap  satu  sesuai dengan semboyannya yakni ‟Bhineka Tunggal Ika‟ yang artinya meskipun berbeda- beda  tetapi  tetap  satu  juga.  Keragaman  tersebut  didukung  oleh  wilayah  negara kesatuan  Republik  Indonesia  yang  terpisah  wilayah-wilayahnya  oleh  lautan  dan menjadikan  Indonesia  secara  teritorial  terpisah  oleh daratan  dan  pulau-pulau  besar yang membentang dari sabang sampai merauke. Tentu hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang luas, kompleks sekaligus unik dan kaya akan budayanya.
Faktanya, Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi mengenai  rasisme  melalui  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1999,  tentang pengesahan United  Nations  Declaration  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial Discrimination (Deklarasi  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  tentang  Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  Rasial)  yang  diproklamasikan  dalam  Sidang  Majelis Umum  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  pada  tanggal  20  November  1963,  melalui Resolusi  1904  (XVIII).  Deklarasi  tersebut  memuat  penolakan  terhadap  diskriminasi rasial,  penghentian  segala  bentuk  diskriminasi  rasial  yang  dilakukan  oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau
3 Abdul  Azis.  2006. Faham  Keagamaan  Liberal  di  Kota  Makassar,  dalam  Nuhrison  M  Nuh  (Ed). Paham-paham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan . Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 177-202.

## ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA
warna  kulit  tertentu  dan  langkah-langkah  yang  harus  diambil  oleh  negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial.
Harapan  adanya  Undang-Undang  mengenai  rasisme  adalah  berkurangnya kasus rasisme di Indonesia, tetapi sampai saat ini permasalahan rasisme masih saja terjadi  di  Indonesia.  Sebagai  contoh  lain  dari  tindakan  rasisme  yang  dilakukan masyarakat  Indonesia  terhadap  bangsanya  sendiri  adalah  rasisme  terhadap masyarakat Papua. Masyarakat Papua sampai saat ini masih kerap menerima sikap rasisme  dari  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  dialami  oleh  masyarakat  Papua  karena perbedaan warna kulit, dan Papua dianggap sebagai daerah yang tertinggal secara pembangunan  sehingga  masyarakat  Papua dianggap lebih  rendah  kualitas  sumber daya  manusianya  daripada  masyarakat  di  pulau lain di  Indonesia.  Faktanya  adalah Papua juga bagian dari Indonesia.
Perlakuan  rasis  bukan  hal  yang  baru  buat  orang  Papua  yang  hidup  dengan identitas berambut keriting dan berkulit hitam (ras Melanesia). Ujaran kebencian dan rasis  tersebut  sudah  sering  dilontarkan  terhadap  orang  Papua,  baik itu  di  kalangan masyarakat  biasa,  atlet,  mahasiswa,  pelajar,  guru,  dosen,  maupun  pejabat  negara yang  identitasnya  jelas  berkulit  hitam  dan  berambut  keriting  berasal  dari  Papua. Berbagai  macam  lontaran  kata  yang  menyinggung  perasaan  orang  Papua  sudah sering  disampaikan  dengan  sengaja  ataupun  tidak  sengaja.  Beberapa  contoh katakata rasis seperti, wong ireng (orang hitam), dasar monyet, hitam, kotor, keriting, bau, dan lain sebagainya.
Fokus penelitian ini agar pembahasan masalah tidak melebar, tetapi konsisten pada  Konflik  Rasisme  Papua  dengan  Kehilangan  Nyawa  Manusia  bermula  dari peristiwa  Surabaya  kepada  mahasiswa  Papua  di  jalan  Kalasan  Surabaya  pada tanggal 16  Agustus  2019  dan  dari  peristiwa  tersebut  menjadi  dampak  besar  di  dua Provinsi  Paling  Timur  Indonesia  yaitu  Papua  dan  Papua  Barat.  Peristiwa  rasis  itu juga banyak  menelan korban nyawa  manusia,  masuk rumah sakit dan banyak juga korban masuk penjara. Dengan demikian peneliti memfokuskan diri  dengan konflik rasisme Papua dengan kehilangan nyawa manusia.

## METODE
Pada  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan yuridis normative yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data  skunder  dan  pendekatan  Yuridis  empiris

## ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA
yaitu  penelitian  yang  melihat  pada  kenyataan-kenyataan  yang  ada  dalam masyarakat guna memperoleh data primer. 4
Tempat  dan  fokus penelitian:  pertama  KOMNAS  HAM  (Komisi  Nasional  Hak Asasi  Manusia),  Kedua  LBH  (Lembaga  Bantuan  Hukum),  kemudian  dibantu  dua Infomen  sebagai  bentuk  keterwakilan  laki-laki  Papua  dan  Perempuan  Papua. Dengan demikian menjadi fokus penelitian adalah KOMNAS HAM dan LBH, dibantu dengan dua infoman.

## ANALISIS DAN DISKUSI
1. Konsep berpikir mengenai konflik rasisme di Papua .
Konsep  berfikir  ini  penulis  hubungkan  dengan  posisi  pertama  komnas  HAM dalam  kaitan  dengan  penghapusan  diskriminasi  ras  dan  etnis  itu  Undang-Undang No.  40  tahun  2008  memberikan  kepada  komnas  HAM  untuk  melakukan pengawasan. Dalam kaitan dengan pengawasan itu bahwa komnas HAM melakukan pemantauan.  Pemantauan  dalam  hubungan  dengan  ada  tidaknya  adanya  dugaan pelanggaran diskriminasi ras dan etnis. Kalau kita bicara tentang Papua lalu kita lihat dalam  konteks  berfikir  devinisi  diskriminasi  ini  kita  lihat  UU  No  40  itu,  diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
Jadi  konsep  berpikirnya  kita  letakan  pada  perlakuan  kolompok  mayoritas menujukan  pada  minoritas  yang  didasarkan  pada  perbedaan  ras  dan  etnis:  lebih teknisnya  posisi  pembedaan  ciri-ciri  fisik  manusia.  Jikalau  kita  lihat  sepanjang perjalanan  negara  Republik  Indonesia  dalam  kaitan  dengan  posisi  Papua  itu memang banyak peristiwa yang kemudian menyebabkan ada kondisi dimana orang- orang  Papua  merasa  pemberlakuan  diskriminasi  ada  perlakuan  yang  berbeda didasarkan pada ras dan etnis itu. Peristiwa yang paling menonjol misalnya peristiwa Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019.
Dalam konteks itu kita lihat masih ada orang yang menggunakan keadaan yang berbeda  itu  menyudutkan  itu  sebagai  sesuatu  yang  lain  dengan  menyebut  kata monyet  dan  ini  menunjukan  bahwa  kelompok  mayoritas  tadi  itu  menyudutkan kelompok minoritas melihat atau didasarkan pada ras dan etnis itu. Selain peristiwa menonjol  itu  juga  ada  beberapa  sampai  hari ini  terus  terjadi  perdebatan  dan  masih terus terjadi Ketika kita masuk dalam ranah penegak hukum misalnya. Hal-hal yang dalam  kaitan  dengan  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum.  Dalam  kaitan
4 Ratna Yoman Kutha. 2010. Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 21

## ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA
dengan  penegakan  hukum  orang  Papua  kemudian  merasa  bahwa  ada  perlakuan yang  berbeda  dan  sulit  untuk diterima  dan itu  tentu  membuat  orang  Papua  merasa sakit hati.Jadi kaitan dengan konsep berpikir landasan utamanya adalah UU No. 40 tapi  juga  UUD  1945  pasal  28  huruf  (i)  prinsip  konstitusi  kita  ini  juga  menegaskan bahwa  setiap  orang  itu  bebas  dan  merdeka  tidak  memperlakukan  yang  berbeda berdasarkan ras  dan  etnis itu  tetapi apa  yang  menjadi  prinsip dalam  kenyataannya masih  harus  diperjuangkan  dan  komnas  HAM  menjadi  lembaga  yang  juga    diberi mandat  oleh  Undang-Undang  untuk  melakukan  pengawasan.  Di  tekankan  kembali lagi  bahwa  konsep  berfikir  tentang  diskriminasi  ras  dan  etnis  itu  adalah  perlakuan yang didominasi oleh mayoritas, kemudian menyudutkan kelompok minoritas dan itu kaitkan  dan  didasarkan  pada  ras,  etnis.  Dalam  keadaan  itu  menyebabkan  HAM terabaikan,  tidak  terpenuhi  dan  martabat  manusia  itu  menjadi  tidak  berarti  karena ada  perlakuan  yang  berbeda.  Ada  keadaan  itu  dilakukan  oleh  kelompok  yang merasa lebih kuat dan lebih dominan (superior).
Semangat Undang-Undang No. 40 itu adalah ada upaya untuk menghapus dan meniadakan  itu  bahwa  kita  semua  manusia  di  mata  Tuhan  memiliki  harkat  dan martabat  yang  sama  untuk  melakukan  kewajiban  saling  menghormati    satu  sama lain. 5 Pemekaran  Provinsi  Papua  dan  perpanjang  otonomi  khusus  jilid  II  ini  semua dilandasi oleh semangat dan pandangan rasisme ini seakan-akan orang Papua tidak ada  dan  juga  mereka  memaksakan  otsus    dan  memaksakan  pemekaran  seenak saja tanpa konsolidasi dengan Gubernur, MRP, DPRP dan masyarakat. Jadi asumsi Negara ini  bahwa  Papua  adalah  lahan  kosong  dan  perlu  dibangun  dengan  konsep dan  pola  pikir  Jakarta.  Kemudian  dalam  konteks  orang  Papua  sendiri  menjadi korban  (korban  kebijakan,psikis  dan  korban  langsung).  Korban  yang  dialami  orang Papua itu bukan hanya manusia saja tapi juga ekosistem.
Korban  secara  langsung  dialami  orang  Papua  itu  dimana  mereka  melalui operasi  langsung,  penembakan,  penangkapan,  pembunuhan  dan  menjadi  korban. melalui kebijakan: berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh Indonesia terhadap orang  Papua  ini  adalah  kebijakan  yang  di  setujui  dan  dilakukan  tanpa  meminta pendapat dan pandangan, saran dan persetujuan orang Papua. Kemudian kebijakan orang  Papua  juga  mejadi  korban  adalah  bukan  hanya  manusia  saja  melainkan
5 Rona  Avuan.  2020. PENGARUH  EFEKTIVITAS  PEMBELAJARAN  BHINEKA  TUNGGAL  IKA TERHADAP  ANGKA  RASISME  DAN  DISKRIMINASI  DI  INDONESIA .  Jurnal  Penelitian  Agama, Volume VI No (1).

## ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA
korban lingkungan  ciptaan  alam.  Jadi  kekayaan  alam  Papua  (hutan,  tanah,gunung, kali, batu, air dll) itu semua menjadi korban dan disaksikan sakit.
Maka  semua  ini  sedang  menuju  pemusnahan  etnis,  ekologi,  pemusnahan ekosida. Tiga bentuk pemusnahan ini secara sistematis dengan pandangan rasisme Indonesia dapat diterapkan kepada orang Papua. Yang menjadi alat politik rasisme Indonesia  itu  kepada  siapa  saja  dengan  menggunakan  nama  lembaga  dan  TNI, POLRI,  hakim,  jaksa,  menjadi  ujung  tombak.  TNI  dan  Polri  sudah  secara langsung melakukan sebagai alat Negara pembunuhan dan penangkapan operasi langsung.

## 2.  Upaya untuk meredam konflik rasisme di Papua
Dialog adalah salah satu alternatif, tapi dialog beriringan ialah tindakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang adil dapat dimaksudkan bahwa Ketika masih ada orang-orang  dalam  tindakan  dan  tutur  katanya  masi  melakukan  dikriminasi  itu mestinya  dihukum  karena  politik identitas  ini,  misalnya  Nelson  Mandela  melakukan pergerakan itu juga  sangat berpengaruh terhadap seluruh dan sangat mengganggu pemapaman  Negara  yang  besar  ini  maka selain  dialog  yang  beriringan  dengan dialog itu adalah penegakan hukum.
Dialog  itu  sangat  penting  Ketika  ruang  hukum  barangkali  tidak  tegak  lurus dalam  penegakannya.  Ruang  dialog  dibutuhkan  bicara  dari  hati  kehati, mendengarkan apa isi hati dari segala perbedaan. Orang-orang merasa warga kelas satu itu harus rendah hati untuk mendengarkan orang lain.
Dialog  dalam  konteks  orang  Papua  sudah  dilakukan  sejak  Presiden  Susilo Bambang  Yudoyono  (SBY)  yaitu  memberi  tugas  kepada  Jaringan  Damai  Papua (JDP) di bawa pemimpin P. Neles Tebay. Dalam kelompok JDP Pater Neles dengan teman-temannya  ini  mereka  membuka  skat-skat  dan  menyiapkan  skema  dan sistemnya untuk dialog tapi kemudian faktanya sampai hari ini dialog itu juga belum dilakukan.
Tarik  ulurnya  itu  terlalu  Panjang  ini  perlu  dipertanyakan  bahwa  ada  apa  ini? Berarti konsep tentang dialog ini juga bisa dituntaskan jadi ada rasa saling percaya dan apa sesungguhnya kebutuhan orang Papua atau kepentingan melalui dialog itu. Jadi dengan  pertanyaan  dialog bisa  meredam  konflik  rasisme  di  Papua  maka  tidak cukup hanya dengan dialog, tetapi harus disertai dengan penegakan hukum.
Peristiwa  16  Agustus  2019  di  Surabaya  juga  sampai  hari  ini  banyak  pihak masih  mempertanyakan.  Hukuman  yang  diberikan  tidak  setimpal  dan  mengganggu dalam  benak  orang  Papua  dan  menjadi  pertanyaan  kolektif  dikemudian  hari

## ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA
“memberikan ruang kalau hukuman membuat orang untuk menjadi jera”. Sekai lagi dialog dan penegakan hukum perlu dan segera. 6
Dialog  itu  diletakan  dalam  konteks  untuk  sampai  satu  titik  dimana  tidak  ada kelas satu dan kelas dua semua warga sama didepan hukum dan di hadapan Tuhan atau  lex  specialis.  Dalam  konteks  tertentu  atau  waktu  tertentu  menjadikan  orang Papua  menjadi  kelas  dua.  rasa  sakit  belum  terobati  maka  perlu    memastikan  tidak ada keadaan diskriminasi tetapi penting bahwa dialog kita bicara dari hati ke hati dan kita  cari  titik  temu  supaya  paling  kurang  pada  titik  tertentu  kita  semua  sama  baik secara hukum politik dan lain-lain.
Dialog  adalah  media  yang  membantu  orang  untuk  mampu  menyelesaikan kasus  pada  tataran  mekanisme  hukum.  Dialog  adalah  media  akan  memenuhi  asas keadilan  bagi  korban  yang  mengalami  tindakan  tersebut  kemudian  dialog  sendiri bisa  digunakan  untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  sifatnya  adalah  persoalan bukan  hukumnya.  Memang  secara  teori  hukum  mengenal  adanya  respirasi penyelesaian  di  luar  hukum  atau  disebut  Resolution  di  luar  dari  hukum  tapi  kalau kemudian  itu  bisa  dilakukan  apabila  ada  kata  sepakat  dari  kedua  pihak  antara korban  dan  juga  pelaku  yang  paling-paling  adalah  korban  atau  tersedia  untuk melakukan penyelesaian memilih penyelesaian menggunakan jalur non hukum atau di luar hukum. 7
Dialog  adalah  salah  satu  cara  untuk  meredam  konflik  di  Papua.  Dalam berbagai  forum  di  Papua  dialog  menjadi  masalah  utama  supaya  persoalan  ini difasilitasi  oleh  pihak  ketiga.  Tapi  dengan  saat  ini  pemerintah  tidak  mau melaksanakan, kenapa demikian? Karena pemerintah menganggap orang Papua itu monyet,  kera.  Pandangan  rasisme  itu  masih  kental  maka  Indonesia  tidak  mau berdialog dengan orang Papua yang makhluk hidup lain ini. Hal itu berbeda dengan Indonesia  bisa  berunding  dengan  Ace,  Timor  Leste,  bisa  dialog  masalah  Poso, Ambon,  bisa  karena  mereka  anggap  sama-sama  manusia  Indonesia,  tapi  kalau dengan orang Papua mereka anggap lain. 8

## 3.  Penerapan Undang-Undang Mengenai Konflik Rasisme
Undang-Undang No. 40 tahun 2008 kalau dalam sistem hukum ini dibuat dalam hukum dengan berbeda Undang-Undang penerapan hukum tentu kita bicara tentang
6 Kusmiarti,  U.  2020 .  Framing  Pemberitaan  Kompas.com  Dalam  Kasus  Diskriminasi  dan  Rasisme Mahasiswa  Papua  di  Surabaya  Periode  16  Agustus  -  21  Agustus  2019 .  Commercium,  Volume  3 Nomor 3 Tahun 2020.
7 McQuail, D. 2011. Teori Komunikasi Massa McQuail. Salemba Humanika. hlm 23
8 Markus Haluk, 2022, Wawancara : Dialog Sebagai Sarana Meredam Konflik Rasisme di Papua.

## ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA
penegak  hukum.  Aparat  penegak  hukum  harus  jelih  membaca  pasal-perpasal didalam  dalam  undang-undang  itu  sehingga  seluruh  amanah  yang  terkandung didalam  Undang-Undang  itu  bisa  disalurkan  bisa  terpenuhi  dengan  baik.  Secara aturan kita cukup sebenarnya.
Keadaan  kita  sekarang  bagaimana  implementasi  dari  Undang-Undang  ini. Keadaan di Surabaya dengan tindakan oknum-oknum aparat saat itu juga beberapa warga, beberapa kelompok atau ORMAS yang melakukan ujaran kebencian dengan basis rasis dengan menyebut monyet itu menjadi pelajaran yang seharusnya dengan didasarkan pada Undang-Undang tadi supaya mendapatkan hukuman yang setimpal juga.
Bagaimana perdebatan terhadap tindakan hukum tentu aparat penegak hukum diberi  kewenangan  oleh  Undang-Undang  untuk  melakukan  upaya  penegakan  itu. Jadi  secara  aturan  kita  sudah  cukup  sebetulnya  tetapi  dalam  implementasi  masih diakui banyak yang kurang, terutama ketika kita berkaca dari peristiwa Surabaya itu. Peristiwa Surabaya menunjukan bahwa ada kelompok masyarakat yang melakukan perlawan  cepat  untuk  merespon  dan  melakukan  diskriminasi  bahkan  dampak  dari hal tersebut kita lihat bahwa mulai dari Jayapura sorong, manokwari hampir seluruh tempat  ada  dampak  yang  sangat  luar  biasa  dan  itu  mesti  menjadi  catatan  aparat penegak  hukum  untuk  melihat  persoalan  ini.    Peristiwa  Surabaya  bukan  semata peristiwa  biasa  saja  tetapi  bahwa  betapa  dasarnya  diskriminasi  itu  kadang  masih terpelihara kalau secara hukum orang terbukti  melakukan pelanggaran diskriminasi itu kemudian ditimbang seluruh efek yang ada mestinya penegakan hukum itu ketika memberi hukuman harus setimpal.
Kitab  hukum  terkait  dengan  hukuman  di  dalam  Undang-Undang  biasanya sudah  dibuat  dengan  ancaman  hukuman  ancaman  sanksinya  tetapi  hakim  adalah orang  yang  menentukan  (hakim  adalah  wakilnya  Tuhan).  Jadi  berdasarkan pengetahuan  dan  berdasarkan  pertimbangannya  dia  memilih  untuk  menerapkan sanksi-sanksi  yang ada  di  dalam  Undang-Undang  dan itu  hak  prerogativ,  kita  tidak bisa  melampaui  keadaan  itu  kemudian  putusan  itu  tidak  adil.  Ada  ruang  untuk melakukan  perlawanan  secara  hukum  misalnya  kita  merasa  peristiwa  di  Surabaya itu tidak adil.
Bagi  hakim  sebagai  aparat  penegak  hokum,  menegaskan  ulang  karena peristiwa demikian bukan hanya peristiwa Surabaya saja tetapi bagaimana dampak yang kemudian sangat sistematis dan meluas itu menandakan bahwa hal ini sudah

## ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA
lama  bagaikan  api  dalam  sekam,  kalau  tidak  dituntaskan  Ketika  ada  satu  peristiwa dimana masih terjadi diskriminasi masih ada kata-kata yang mengandung kebencian dan  menyebut  orang  dengan  melihat  fisik  atau  ras  orang  dari  kulitnya  akan mengganggu  kita  secara  psikologi  dan  juga  secara  keseluruhan  maka  aparat penegak hukum harus memperhatikan itu.
Dari segi penegakan hukum cara-cara diskriminasi itu artinya bahwa memang merupakan suatu perlakuan rasis tetapi dari kacamata hukum  melihat semata-mata hanyalah  proses  diskriminasi  maka  perlakuan  juga  berbeda.  Contoh  kasus  bahwa Frans  Waisini  ditangkap  karena  kasus  rasisme,  kemudian  didampingi  selama  satu tahun  ia  telah  dituduh  bahwa  Frans  adalah  pelaku  makar,  kenyataannya  ia  hanya sebagai  koordinator  massa  saja,  kemudian  ia  menjalani  hukuman  sampai  putusan sidang  ternyata  tidak  terbukti.  Mereka  hanya  menyampaikan  pendapat  dimuka umum  sebagai  bentuk  demokrasi  dan  tentu  dijamin  oleh  Undang-Undang  No  39 Tahun  1999  tentang  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  dimuka  umum,  tetapi tetap  didiskriminalisasi,  dituduh  melakukan  makar  kemudian  diproses  hukum akhirnya juga tidak terbukti.
Berdasarkan  pengalaman  menangani  kasus  rasisme  kemarin  tanggal  16 Agustus  2019  ini  betul  merupakan  kasus  rasisme  atau  ujaran  kebencian  tetapi hukum bisa merekayasa bagi orang yang punya kepentingan politik. Kasus rasisme ini esensinya bahwa  mereka memulihkan nama baik bahwa orang Papua itu bukan monyet tetapi kami ada seorang manusia dihargai sebagaimana menghargai bangsa lain.  Tetapi  anak-anak  mahasiswa  korban  rasisme  masih  dituduh  melakukan kriminalisasi  dan  makar.  Dengan  demikian  hukum  di  Indonesia  ini  tidak  berlaku untuk orang miskin.

## KESIMPULAN
Maka  konsep  berfikir  tentang  diskriminasi  ras  dan  etnis  adalah  perlakuan  ini didominasi  oleh  mayoritas.  Menurut  UUD  1945  pasal  28  huruf  (i)  prinsip  konstitusi kita ini juga menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak hidup. Dalam konteks lain,  kita  lihat  masi  ada  orang  yang  menggunakan  keadaan  yang  berbeda  dapat menyudutkan itu sebagai sesuatu yang lain dengan menyebut kata monyet dan ini menunjukan  bahwa  kelompok  mayoritas  itu  menyudutkan  kelompok  minoritas melihat atau didasarkan pada ras dan etnis itu.

## ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA
Kemudian  konsep  berpikir  menjadi  landasan  utamanya  adalah  Undang- Undang  No.  40  juga  UUD  1945  pasal  28  huruf  (i)  prinsip  konstitusi  kita  ini  juga menegaskan  bahwa  setiap  orang  itu  bebas  dan  merdeka  tidak  diperlakukan berbeda  berdasarkan  ras  dan  etnis  tetapi  apa  yang  menjadi  prinsip  dalam kenyataannya masih harus diperjuangkan dan komnas HAM menjadi lembaga yang juga  diberi mandat oleh UU untuk melakukan pengawasan.
Semangat  Undang-Undang  No.  40  itu  adalah  upaya  untuk  menghapus  dan meniadakan  perbedaan  ras  karena  kita  semua  manusia  di  mata  Tuhan  memiliki harkat  dan  martabat  yang  sama  dan  ada  kewajiban  untuk  kita  saling  menghormati satu sama lain.
Tetapi  kenyataan  memperlihatkan  keadaan  yang  otoriter  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia.  Artinya  bahwa  semua  kebijakan  pembangunan  dilakukan  di Papua  dilandasi  dengan  pandangan  rasisme.  Kebijakan  pembangunan  dari  waktu ke waktu di Papua oleh Indonesia semata-mata tidak perduli dengan manusia yang hidup  di  tanah  Papua  ini.  Dengan  segala  kebijakan  Negara  tidak  bernah  bertanya kepada  orang  Papua  bahwa  kalian  mau  apa  dan  hendak  berpikir  apa?  Kemudian semua  ini  terjadi  operasi  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  operasi  psikis, operasi  melalui  kebijakan  ini  dilandasi  oleh  pandangan  dasar  dan  kebijakan rasisme.
Hakim  dan  jaksa  sebagai  aparat  penegak  hukum  dengan  pandangan rasismenya. Banyak  tawaran  bahwa  “kami  akan  bangun  Papua”  tapi  itu  hanya sekedar mengungkapkan karena  pengalaman terlihat bahwa banyak orang Papua yang  dibunuh  dan  dimusnahkan  dengan  pandangan  bahwa  orang  Papua  adalah hewan pelihara maka berbuat sesuka-sukanya. Perbedaan ras bahwa kita berbeda dengan mereka tidak bisa kita sangkal. Cara pandang dan pemahaman kita sebagai personal,  jikalau  orang  memahami  dirinya  baik  dengan  sesama.  Artinya  nilai manusia itu belum tuntas maka kita lihat dari tindakan dan ucapannya. Orang belum bisa  melihat    diri  sendiri  bahwa  siapa  dirinya.  Orang-orang  yang  masih  melakukan diskriminasi itu patut juga mendapatkan sanksi hukum yang tegas.

## DAFTAR PUSTAKA
Rahman, M. T. 2011. Glosari Teori Sosial (PDF). Bandung: Ibnu Sina Press. hlm. KBBI, 2016,  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA
Abdul Azis. 2006. Faham Keagamaan Liberal di Kota Makassar, dalam Nuhrison M Nuh  (Ed).  Paham-paham  Keagamaan  Liberal  pada  Masyarakat  Perkotaan . Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 177-202.
Ratna  Yoman  Kutha.  2010. Metodologi  Penelitian:  Kajian  Budaya  dan  Ilmu  Sosial Humaniora Pada Umumnya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Rona  Avuan.  2020. PENGARUH  EFEKTIVITAS  PEMBELAJARAN  BHINEKA TUNGGAL  IKA  TERHADAP  ANGKA  RASISME  DAN  DISKRIMINASI  DI INDONESIA . Jurnal Penelitian Agama, Volume VI No (1).
Kusmiarti,  U.  2020 .  Framing  Pemberitaan  Kompas.com  Dalam  Kasus  Diskriminasi dan Rasisme Mahasiswa Papua di Surabaya Periode 16 Agustus - 21 Agustus 2019 . Commercium, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020.
McQuail, D. 2011. Teori Komunikasi Massa McQuail. Salemba Humanika.
Markus  Haluk,  2022,  Wawancara  :  Dialog  Sebagai  Sarana  Meredam  Konflik Rasisme di Papua.