Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian  Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
M. Ali Zakiyudin 1 , Suyanto 2
1. Universitas Pancasila, Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA, Jl. Letda Natsir No.7 Nagrak, Gn. Putri Cibubur - Bogor

## I N F O   A R T I K E L
JEL Classification H53
Keywords : budget goal clarity, accounting control, reporting system, performance accountability of government agencies.

## A  B  S  T  R  A  C  T
The  objective  of  this  research  is  to  verify  and  explain  the  affect of  budget  goal  clarity,  accounting  control,  and  reporting  system  toward performance  accountability  of  government  agencies.  Population  in  this study are structural officials and staff at Inspectorate General of Ministry of Religion Affair. The sampel used in study are 131 respondents used stratified random sampling. Data analysis was conducted by using multiple regression analysis. The results showed that budget goal clarity, accounting control and reporting system showed affect the performance accountability.

## A  B  S  T  R  A  K
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  membuktikan  pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dalam penelitian ini  adalah  pejabat  struktural  dan  staf  di  Inspektorat  Jenderal  Departemen Agama. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 131 responden yang dikumpulkan secara  stratified random. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

## Pendahuluan
1.
Akuntabilitas  telah  menjadi  prinsip universal  dalam  penyelenggaraan  negara.  Di Indonesia,  akuntabilitas  secara  eksplisit  diatur dalam  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang  menyatakan bahwa  dalam  rangka  lebih  meningkatkan pelaksanaan  pemerintahan  yang  lebih  berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  untuk  mengetahui
kemampuannya  dalam  pencapaian  visi,  misi dan  tujuan  organisasi.  Akuntabilitas    kinerja adalah    perwujudan    kewajiban  suatu  instansi pemerintah  untuk  memper-tanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan  program dan  kegiatan  yang  telah  diamanatkan  para pemangku  kepentingan  dalam  rangka  mencapai misi  organisasi  secara  terukur  dengan  sasaran/ target  kinerja  yang  telah  ditetapkan  melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara  periodik  (Pusdiklatwas  BPKP,  2011:  2). Seluruh  instansi  Pemerintah  wajib  memahami
*Email Korespondensi: 1 m.alizakiyudin@yahoo.com, 2 suyanto@cbn.net.id
lingkup  akuntabilitasnya  sesuai  tugas  pokok dan  fungsinya  masing-masing  yang  meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi. Sebagai asas umum, akuntabilitas penyelenggaraan negara menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara  harus  dapat  dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan  tertinggi  negara.  Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan  perusahaan  terlaksana  secara efektif  (Kaihatu,  2006:  3).  Dalam  menghadapi akuntabilitas,  pemerintah  perlu  memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi,  efektivitas  pelaksanaan  anggaran dan  sistem  pelaporan  (Herawaty,  2011:  31). Anggaran  publik  berisi  rencana  kegiatan  yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan  dan  belanja  dalam  satuan  moneter (Ulum  MD,  2004:  109),  sehingga  anggaran tersebut  mencerminkan  pilihan  kebijakan  untuk suatu periode yang akan datang. Dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi  kerja  yang  akan  dicapai.  Prestasi  kerja tersebut  tertuang  dalam  Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Anggaran  dibutuhkan  oleh  sebuah organisasi  untuk  menerjemahkan  keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan  pengendalian  terhadap  pencapaian tujuan organisasi (Ramandei, 2009: 2), sedangkan kejelasan  sasaran  anggaran  merupakan  sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik  dengan  tujuan  agar  anggaran  tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung- jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suhartono dan Solihin, 2011: 9). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan  dapat  menggagalkan  perencanaan  yang telah disusun (Bastian, 2001: 275), oleh karena itu  kejelasan  sasaran  anggaran  menjadi  suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan  karena  dampaknya  terhadap
akuntabilitas  pemerintah,  sehubungan  dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu jenis pengendalian manajemen  adalah  pengendalian  keuangan (financial control) dengan memanfaatkan sistem akuntansi,  pengendalian  tersebut  dapat  disebut dengan  pengendalian  akuntansi.  Pengendalian akuntansi adalah pengujian terhadap pengendalian yang  berhubungan  dengan  tugas  atau  transaksi akuntansi  (Budiasih,  2002:  119).  Pengendalian akuntansi dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap sistem perencanaan, sistem pencatatan transaksi  dan prosedur  monitoring yang didasarkan pada sistem informasi.
Penggunaan    sistem  pengendalian akuntansi    memungkinkan    para    manajer dapat    membuat    keputusan-keputusan  yang lebih  baik,  mengontrol  operasi-operasi  dengan lebih  efektif,  mampu  mengestimasi  biaya  dan profitabilitas  keberhasilan  tertentu  dan  memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja  (Nuraini dan Indudewi, 2012: 2). Laporan yang baik yakni laporan yang disusun secara jujur, obyektif, dan transparan  (LAN  dan  BPKP,  2000:  15).  Sistem pelaporan  biasa  dikenal  dengan  akuntansi pertanggungjawaban.  Akuntansi  pertanggung- jawaban merupakan sistem yang mengukur setiap pusat pertanggungjawaban dan membandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil yang diharapkan atau  dianggarkan  (Hansen  dan  Mowen,  2005: 116).  Sistem  pelaporan  yang  baik  diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer  dalam  mengimplementasikan  anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk  memberikan  informasi  keuangan  dan informasi  lainnya  yang  akan  digunakan  untuk pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial,  dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa  peneliti  telah  menguji  faktor-faktor diatas  yang  dianggap  dapat  mempengaruhi akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Kenis (1979) melakukan pembuktian bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target  anggaran.  Hasil  tersebut  sejalan
dengan penelitian Locke dan Latham (2002) yang mengemukakan  bahwa  sasaran  anggaran  yang jelas dan spesifik memiliki pengaruh yang positif terhadap  komitmen  dan  pencapaian  sasaran anggaran  serta  kepuasan  karyawan.  Anjarwati (2012) mengemukakan bahwa kejelasan sasaran anggaran,  pengendalian  akuntansi,  dan  sistem pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dan secara parsial hanya pengendalian akuntansi yang tidak berpengaruh terhadap AKIP.
Hasil penelitian Darma (2004) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian akuntansi berpengaruh positif  signifikan  terhadap  peningkatan  kinerja manajerial,  begitu  juga  dengan  hasil  penelitian Herawaty  (2011)  yang  menunjukkan  bahwa kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan juga berpengaruh secara  simultan  terhadap  AKIP,  namun  secara parsial hanya sistem pelaporan yang berpengaruh terhadap AKIP. Lebih lanjut, Abdullah (2005) dan Nuraini  dan  Indudewi  (2012)  mengungkapkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi,  dan  sistem  pelaporan  seluruhnya berpengaruh  terhadap  AKIP.  Singkatnya  waktu pembahasan  anggaran  instansi  Pemerintah menyulitkan pembuat kebijakan untuk menjalankan  fungsi  anggaran  secara  maksimal, sehingga rentan terjadi kesalahan, ketidaktepatan sasaran, dan hanya mengacu pada program tahun sebelumnya  yang  tidak  konstektual  dengan kebutuhan  mendatang.  Pengukuran  capaian kinerja  dalam  (Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah)  LAKIP  dilakukan  dengan metode Performance  Gap ,  yang  dilaksanakan dengan  membandingkan  antara  rencana  kerja dengan capaian masing-masing kegiatan meliputi input,  output,  outcome,  benefit ,  dan impact yang  dilakukan  melalui  suatu  proses  sistematis dan  berkesinambungan  untuk  menilai  tingkat keberhasilan  maupun  kegagalan  suatu  program dan kegiatan, namun pengukuran indikator benefit dan impact relatif sulit dilaksanakan.
2.  Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis
Corporate  Governance adalah  suatu proses  dan  struktur  yang  digunakan  oleh  organ perusahaan  (Pemegang  Saham/Pemilik  Modal, Komisaris/dewan  Pengawas  dan  Direksi) untuk  meningkatkan  keberhasilan  usaha  dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap  memperhatikan  kepentingan  stakeholder lainnya,  berlandaskan  peraturan  perundang- undangan  dan  nilai-nilai  etika  (Sutedi,  2011:1). Berdasarkan  pengertian di  atas, Good Corporate Governance secara    singkat  dapat    diartikan sebagai  seperangkat  sistem  yang  mengatur  dan mengendalikan  perusahaan  untuk  menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan  karena Good Corporate  Governance dapat  mendorong terbentuknya  pola  kerja  manajemen  yang bersih,  transparan  dan  profesional.  Penerapan Good  Corporate  Governance di  pemerintahan akan  menigkatkan  kepercayaan  publik. Good governance tidak hanya terkait dengan efisiensi, tapi juga berkaitan dengan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan  kepentingan  publik  kepada stakeholder ‐ nya.  Akuntabilitas  publik  adalah kewajiban  pihak  pemegang  amanah (agent) untuk memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut (Mardiasmo,  2002:  21).  Semua  unit  organisasi, apakah  dipilih  atau  ditunjuk,  dikatakan akuntabel  ketika  mereka  mampu  menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua tindakan/ kegiatan  yang  mereka  lakukan,  dan  menerima sanksi  untuk  tindakan  yang  tidak  layak  (tidak dapat  dipertanggungjawabkan)  (Pusdiklatwas BPKP, 2011: 11), sehingga akuntabilitas kinerja dapat  diukur  meliputi  beberapa  tahap,  yaitu: perencanaan  strategik,  pengukuran  kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan/LAKIP. Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002: 21) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus  dipenuhi  oleh  organisasi  sektor  publik, yaitu: Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas
Y
: Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah X 1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X 2 : Pengendalian Akuntansi X 3 : Sistem Pelaporan a : Intercept (Konstanta) b1, b2, b3 : Koefisien regresi. ε
: Error
Hukum,  Akuntabilitas  Proses,  Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan.
Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang  dipresentasikan  dalam  bentuk  rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter  (Ulum  MD,  2004:  109),  sehingga anggaran  dapat  mengestimasikan  aktivitas instansi  di  masa  yang  akan  datang.  Kejelasan sasaran  anggaran  mengacu  pada  sejauh  mana tujuan  anggaran  dinyatakan  secara  spesifik dan  jelas,  dan  bisa  dimengerti  oleh  pihak  yang bertanggungjawab  terhadap  pencapaiannya (Kenis, 1979: 709). Sasaran anggaran yang jelas tersebut  seharusnya  dapat  diukur  dan  dicapai di  masa  datang,  sehingga  dapat  mendorong pimpinan lebih efektif dan efisien.
Pengendalian  keuangan  biasa  dikenal dengan  pengendalian  akuntansi.  Sistem pengendalian akuntansi internal adalah seperangkat  kebijakan  dan  prosedur  yang membatasi dan menjadi pedoman bagi aktivitas- aktivitas dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan  mencegah  atau  mendeteksi  kesalahan dan tindakan curang (Blocher dkk., 2007: 126). Pengendalian  akuntansi  dapat  memastikan pencatatan  sesuai  standar  yang  berlaku  pada setiap transaksi keuangan secara akurat dan dapat meminimalisasi  adanya  kesalahan  pencatatan. Prosedur  pengendalian  akuntansi  memiliki tujuan berikut ini (Bastian, 2007: 112): informasi keuangan  harus  dapat  dipercaya  sehingga pengelola  mendapatkan  informasi  yang  akurat untuk  perencanaan  program  dan  pengambilan keputusan  lainnya,  aktiva  dan  catatan-catatan organisasi  tidak  dicuri,  disalahgunakan,  atau dirusak  dengan  sengaja,  kebijakan-kebijakan yayasan  diikuti,  dan  peraturan-peraturan pemerintah terpenuhi.
Laporan yang digunakan untuk mendukung  pembuatan  keputusan  ekonomi, sosial,  politik  meliputi  informasi  yang dapat  digunakan  (Mardiasmo,  2002),  untuk: membandingkan kinerja keuangan akhir dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan
lain, dan membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi  dan  efektivitas. Sistem  pelaporan merupakan sistem akuntansi yang dipola sesuai dengan  tanggung  jawab  dari  setiap  bagian/sub bagian dalam organisasi, maka sistem ini didesain untuk  menyediakan  informasi  keuangan  secara terpisah, tabel 1.

## 3.   Metode
Metode  pengambilan  data  dilaksanakan dengan  metode  survai  menggunakan  instrumen kuesioner yang ditujukan kepada pejabat struktural dan staf. Skor yang digunakan dalam penelitian ini  menggunakan  skala  likert  dengan  gradasi dari  nilai  yang  negatif/terkecil  sampai  dengan nilai yang positif/terbesar yaitu 1 sampai dengan 5.  Sampel  yang  diambil  sebanyak  131  pejabat struktural dan staf dari populasi seabanyak 208 pegawai  yang  dibagi  secara  proporsional  pada masing-masing unit kerja/wilayah menggunakan Stratified Sampling. Alat analisis dalam pengujian hipotesis  menggunakan  instrumen  regresi  linier berganda.  Model  regresi  linier  berganda  dapat disebut  sebagai  model  yang  baik  jika  model tersebut  memenuhi  asumsi  normalitas  data  dan terbebas  dari  asumsi-asumsi  klasik  statistik, baik  itu  multikolineritas,  autokorelasi,  dan heteroskesdastisitas (Nugroho, 2005: 57). Maka tahapan dalam pengujian data terdiri meliputi: uji validitas,  uji  reliabilitas,  uji  normalitas,  dan  uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas dan  uji  heteroskedastisitas.  Persamaan  regresi linier  berganda (Multiple  Regression) yang digunakan adalah sebagai berikut :
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + ε
dalam hal ini:

## 4.   Hasil Dan Pembahasan
Semua  item  pertanyaan  dalam  variabel penelitian  adalah  valid  karena  nilai Corrected Item-Total  Correlation lebih  besar  dari  0,171 (tabel r  product-moment )  dan  reliabel  karena semua butir kuesioner variabel menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha di atas 0.60. Setelah dilakukan uji normalitas data dan asumsi klasik, diketahui bahwa data terdistribusi dengan normal, tidak
terjadi  multikolinieritas,  dan  tidak  terjadi heteroskedastisitas. Analisis  model  penelitian dilakukan  berdasarkan  hasil  dari  seluruh pengujian statistik baik pengujian parsial maupun pengujian  simultan.  Dari  hasil  pengujian  pada tabel 2 dan tabel 3 akan dihasilkan kesimpulan penelitian.
Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap
Pengendalian Akuntansi Prosedur Pengendalian Akuntansi Keandalan Informasi Keuangan, Aktiva dan Catatan Organisasi Tidak Disalahgunakan, Kebijakan dan Peraturan Terpenuhi Ordinal Bastian (2007) Sistem Pelaporan Informasi Membandingkan Kinerja Keuangan, Menilai Kondisi Keuangan dan Hasil-hasil operasi, Menentukan Tingkat Kepatuhan, Evaluasi tingkat efisiensi dan efektifitas Ordinal Mardiasmo (2002), Anjarwati (2012) Tabel 1

## Definisi Operasional Variabel
Variabel Dimensi Indikator Skala Pustaka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan Ordinal Herawaty (2011), Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002) Kejelasan Sasaran Anggaran Sasaran Anggaran Spesifik, Terukur, Menantang Tapi Realistis, Berorientasi Pada Hasil Akhir, Memiliki Batas Waktu Ordinal Kennis (1979), Nuraini dan Indudewi (2012)
Y = 4,299 +0,158X 1 + 0,486X 2 + 0,452X 3 + ε
AKIP = 4,299 +0,158KSA + 0,486PA + 0,452SP + ε
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Terbukti  berdasarkan  hasil  perhitungan skor  thitung  >  ttabel  yaitu  2,094  >  1,656  dan nilai  signifikasi  0,038  <  alpha  0,05.  Hasil  ini mendukung  penelitian  Kennis  (1979),  Darma (2004),  Anjarwati  (2012),  dan  Nuraini  dan Indudewi  (2012).  Pengendalian  akuntansi berpengaruh  signifikan  secara  parsial  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Terbukti berdasarkan  hasil  perhitungan  skor  thitung  > ttabel  yaitu  5,402  >  1,656  dan  nilai  signifikasi 0,000  <  alpha  0,05.  Hasil  ini  mendukung penelitian  Darma  (2004)  dan  Nuraini  dan Indudewi (2012). Sistem pelaporan berpengaruh signifikan  secara  parsial  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Terbukti berdasarkan hasil perhitungan skor thitung > ttabel yaitu 4,704 > 1,656 dan nilai signifikasi 0,000 < alpha 0,05. Hasil ini mendukung penelitian Anjarwati (2012), Herawaty  (2011),  dan  Nuraini  dan  Indudewi (2012).
Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh
positif  signifikan  secara  simultan  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Terbukti berdasarkan hasil perhitungan skor Fhitung > nilai Ftabel  yaitu 34,716 > 2,68, dan nilai Sig lebih kecil  daripada  alpha  (0,05)  yaitu  0,000  <  0,05. Hasil ini mendukung penelitian Herawaty (2011) dan  Anjarwati  (2012).  Kemampuan  variabel kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian akuntansi,  dan  sistem  pelaporan  dalam menjelaskan  atau  memberikan  sebagian  besar informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar  43.8%,  sedangkan  sisanya  yaitu  56.2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
Persamaan regresi pada hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
atau
Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah  jika  variabel-variabel  kejelasan  sasaran anggaran  (X 1 ),  pengendalian  akuntansi  (X 2 ),

## Tabel 2 Uji Signifikan Parsial (T-Test)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) X1_KSA X2_PA X3_SP 4.299 .158 .486 .425 1.749 .075 .090 .096 .152 .393 .335 2.458 2.094 5.402 4.704 .015 .038 .000 .000 .826 .818 .851 1.211 1.223 1.175
a. Dependent Variable: Y_AKIP

## Tabel 3

## Uji Signifikan Simultan (T-Test)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 258,508 3 86,169 34,716 ,000 b Residual 315,232 127 2,482 Total 573,740 130 a. Dependent Variable: Y_AKIP b. Predictors: (Constant), X3_SP, X1_KSA, X2_PA
dan  sistem  pelaporan  (X 3 )  dianggap  konstan atau  sama  dengan  nol  maka  nilai  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  (Y)  sebesar  4,299. Jika  terjadi  penambahan  nilai  X 1 sebesar  satu satuan  maka  nilai  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah sebesar 0,158 dengan asumsi X 2 dan X 3 adalah  konstan  atau  sama  dengan  nol,  jika terjadi penambahan nilai pengendalian akuntansi (X 2 ) sebesar satu satuan maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,486 dengan asumsi  X 1 dan  X 3 adalah  konstan  atau  sama dengan nol, jika terjadi penambahan nilai sistem pelaporan  (X 3 )  sebesar  satu  satuan  maka  nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,452 dengan asumsi X 1 dan X 2 adalah konstan atau sama dengan nol.

## 5.  Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  pengujian  data  yang telah  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis regresi berganda, dapat disusun suatu kesimpulan mengenai hasil uji hipotesis sebagai berikut:
Kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh 1. positif  signifikan  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sasaran anggaran yang semakin jelas akan meningkatkan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah, 2. dalam  hal  sasaran  anggaran  yang  spesifik, berorientasi pada hasil akhir, memiliki batas waktu
Pengendalian akuntansi berpengaruh 3. signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah. Semakin baik prosedur pengendalian  akuntansi  akan  meningkatkan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. jika  suatu  instansi  pemerintah  memiliki sistem  akuntansi  yang  handal  diharapkan dengan  praktik  yang  sehat,  maka  informasi akuntansi  yang  dihasilkan  dapat  membantu untuk  meningkatkan  kinerja  instansi  yang bersangkutan
Sistem  pelaporan  berpengaruh  signifikan 4. terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah. Sistem pelaporan yang baik akan meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  kinerja
instansi pemerintah. Kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian 5. akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan  secara  simultan  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Peningkatan  variabel-variabel  independen secara  simultan  dapat  meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Kemampuan  variabel  kejelasan  sasaran 6. anggaran,  pengendalian  akuntansi,  dan sistem  pelaporan  dalam  menjelaskan  atau memberikan  sebagian  besar  informasi  yang dibutuhkan  untuk  memprediksi  variabel akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah sebesar  43,8%,  sedangkan  sisanya  yaitu 56,2%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar model penelitian.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Hilmi.  2005. Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah . Kompak No. 13, Januari-April 2005 Hal: 37- 67.
Anjarwati,  Mei.  2012. Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah. Accounting Analysis Journal. Semarang.
Bastian,  Indra,  2001. Sistem  Akuntansi  Sektor Publik. Buku 1 . Salemba Empat. Jakarta.
___________,  2007. Akuntansi  Yayasan  dan Lembaga Publik . Penerbit Erlangga. Jakarta.
Blocher, Edward J. Chen, Kung H. Cokins, Gary.
Lin,  Thomas  W.  2007. Manajemen  Biaya (Buku 1) . Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta. Budiasih.  2002. Dampak  Pengembangan Teknologi  Informasi  Terhadap  Sistem Informasi  Akuntansi .  Jurnal  Ekonomi  & Bisnis No. 3. Jilid ., Jakarta.
Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen, 2005.
Akuntansi Manajemen , Edisi Tujuh, Buku 2,
PT Salemba Empat, Jakarta.
Herawaty,  Netty.  2011. Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi,

## dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas
Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah  Kota Jambi. Jurnal  Penelitian  Universitas  Jambi Seri Humaniora. Jambi. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. 2010.
Rencana  Strategis  Inspektorat  Jenderal Kementerian  Agama  Tahun  2010-2014 . Jakarta. Kaihatu,  Thomas  S.  2006. Good  Corporate dan  Penerapannya  di  Indonesia .  Jurnal
Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8, No.
1, Jakarta.
Kenis, Izzettin. 1979. Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. The Accounting Review. Vol.
LIV. No. 4. October. pp. 707-721. LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1. Jakarta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . CV. Andi Offset. Yogyakarta. Nugroho, Bhuono A. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode  Statistik  Penelitian  Dengan  SPSS . CV. Andi. Nuraini.  Indudewi,  D.,  I.  2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Kabupaten Brebes . Jurnal Solusi Vo. 11 No.
4 Oktober 2012, h. 63-77. Semarang.
Pusdiklatwas  BPKP.  2011. Modul Akuntabilitas Instansi  Pemerintah .  Edisi  Keenam  (Revisi
Kelima). Bogor. Ramandei, Pilipus. 2009. Pengaruh Karakteristik Sasaran  Anggaran  Sistem  Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah  (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Kota  Jayapura) .  Tesis
(tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro. Semarang.
Suhartono, Ehrmann dan Mochammad Solichin,
2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap  Senjangan  Anggaran  Instansi Pemerintah  Daerah  Dengan  Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi . Simposium
Nasional Akuntansi 9. Padang. Ulum MD, Ihyaul. 2004. Akuntansi Sektor Publik (Suatu  Pengantar). Penerbit  Universitas
Muhammadiyah Malang. Malang.