## ANALISIS PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JABATAN

## Analysis of the Role of the Police in Investigating the Crime of Embezzlement
Irwan Sunarya 1* , Ruslan Renggong 2 , Mustawa Nur 2
1 Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: irwansunarya@gmail.com
Diterima: 10 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran kepolisian sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Penggelapan Jabatan  di  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  dan  Faktor  penghambat  pelaksanaan  peran  Kepolisian  sebagai  penyidik tindak  pidana  penggelapan  jabatan  di  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan.  Metode  penelitianayang  di  gunakan  adalah penelitian  Hukum  Yuridis  Empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  kepolisian  sebagai  penyidik  dalam  tindak pidana  penggelapan  jabatan  di  Kepolisian  Daerah  Sulsel  belum  berjalan  secara  optimal,  diakibatkan  julam  kasus  dalam proses penanganan di tahap penyelidikan berbeda dengan jumlah kasus di tahap penyidikan. Dan Faktor yang menghambat pelaksanaan  alam  penyidikan  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  tindak  pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan  bersumber daridua  factor,  yaitu:  Faktor  Intern  dan  Faktor  Ekstern.Faktor  intern  dipengaruhi  Sumber  Daya  Manusia,  dan  Sarana  dan Prasana. Faktor ekstern, adalah factor yang menghambat pelaksanaan penyidikan yang bersumber dari pelapor dan terlapor. Faktor tersebut dipengaruhi, kesadaran hukum Masyarakat dan budaya.
Kata Kunci : Kepolisian, Tindak Pidana, Penggelapan, Jabatan

## ABSTRACT
This study aims to determine the implementation of the role of the police as investigators in the crime of embezzlement in the South Sulawesi Regional Police and the inhibiting factors in carrying out the role of the police as investigators for the crime of embezzlement in the South Sulawesi Regional Police. The research method used is Empirical Juridical Law research. The results  of  the  study  show  that  the  role  of  the  police  as  investigators  in  the  crime  of  embezzlement  at  the  South  Sulawesi Regional Police has not run optimally, due to the fact that the number of cases in the process of handling at the investigation stage is different from the number of cases at the investigation stage. And the factors that impede the implementation of the nature of the investigation by the South Sulawesi Regional Police on the crime of embezzlement in office originate from two factors, namely: Internal factors and external factors. Internal factors are influenced by human resources, and facilities and infrastructure.  External  factors,  are  factors  that  hinder  the  implementation  of  investigations  originating  from  the  reporter and the reported. These factors influenced the legal awareness of society and culture.
Keywords: Police, Crime, Embezzlement, Position
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarka  natas hukum  ( rechtsstaat ),  bukan  berdasarkan  atas  kekuasaan belaka  ( machtsstaat ).  Penegasan  tersebut  secara  jelas tercantum  dalam  penjelasan  umum  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar 1945, bahwa: „‟Negara Indonesia adalah negara hukum‟‟,  yang  menunjukkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara yang  mengedepankan  hukum  sebagai  panglima  dalam menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan  bagi warga  negaranya  (Husen,  1990). Konsekuensi  dari  itu  semua  adalah  bahwa  hukum  mengikat
setiap tindakan warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Pengaturan  secara  konstitusional  di  atas  menjadi instrumen dalam menata kehidupan melalui penegakan hukum sebagai  basis  tindakan  dalam  menerapkan  upaya  paksa  guna merubah  prilaku  manusia  untuk  menjaga  ketertiban  dan hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Harahap, 2000; marpaung, 2009; Muljatno, 2001). Jimly Asshiddiqie menegaskan, penegakan hukum merupakan proses  menegakan  fungsi  norma-norma  yang  ditinjau  dari sudut subjek dan objek, dalam cakupan subjek  yang luas  dan penegakan  hukum  dalam  subjek  yang  terbatas  atau  sempit.

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan..  (Irwan Sunarya, Ruslan Renggong, Mustawa Nur)
Dimaksud  dalam  arti  luas,  proses  penegakan  hukum  itu melibatkan  semua  subjek  hukum  dalam  setiap  hubungan hukum.  Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan  normatif  atau melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  tindakan yang  didasari  pada  norma  aturan  hukum,  berarti  dia menjalankan  atau  menegakkan  aturan  hukum.  Sedangkan dalam  arti  sempit,  penegakan  hukum  itu  hanya  diartikan sebagai  upaya  aparatur  penegak  hukum  menjamin  dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya (Chazawi, 2006).
Demikian  pula  kepastian  aturan  hukum  dalam  tindak pidana  Penggelapan  yang  merupakan  suatu  tindakan  tidak jujur  dengan  menyembunyikan  barang/harta  orang  lain  oleh satu  orang  atau  lebih  tanpa  sepengetahuan  pemilik  barang dengan tujuan untuk  menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.    Peraturan  tindak  pidana  penggelapan  Penggelapan jabatan pada pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut diatur, sebagai berikut:
Pasal 374 KUHP Penggelapan  dalam  jabatan  adalah  penggelapan  yang dilakukanoleh  orang  yang  penguasaanya  terhadap  barang disebabkan karena adahubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untukitu
Pada  pasal  374  memang  tidak  disebutkan  secara  luas pengertian  dari  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan namun,  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  itu  sendiri terdiri  dari  unsur-unsur  subjektif  ( Mens  Rea )  berupa kesengajaan,  berasalah  dan  melawan  hukum  dan  unsur-unsur objektif ( actus Reus ) pada pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki,  objek  kejahatan  sebuah  benda,  sebagian  atau seluruhnya  milik  orang  lain  dan  dimana  benda  berada  dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Ilyas, 2012). Selain itu ada  beberapa  unsur  khusus  yang  digunakan  terhadap  tindak pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yaitu  karena  adanya hubungan kerja, jabatan, dan mendapat upah khusus (Hamzah, 200; Veeger dkk, 1992).
Mengungkap  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan diperlukan peran penyidik Kepolisian dalam proses penyelidikan  dan  penyidikan,  sesuai  ketentuan  Pasal  1  Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Ketentuan  yang dimaksud, adalah sebagai berikut:
Penyidik  adalah  pejabat  polisi  Negara  Republik Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan  penyidikan  (Dias,  2021;  Mulyadi  2007).  Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang  dengan  bukti  tersebut  membuat  terang  tentang  tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  maka  masalah hukum  menyangkut  peran  aparat  penegak  hukum,  khususnya Kepolisian  yang  sangat  penting  keberadaannya  di  tengah Masyarakat  (Nugroho,  2012;  Lamintang,  2013).  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  merupakan  alat  negara  yang berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam  rangka  terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.  Hal  ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Mustawa  menegaskan  bawa,  hukum  diasumsikan sebagai  perangkat  asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur hubungan  antar  manusia  dalam  masyarakat.  Ukuran  rasional yang  objektif  dari  kemanfaatan  adalah  apabila  hukum  yang dibuat  dapat  tercipta  suatu  masyarakat  yang  aman,  tertib  dan
damai.  Meskipun  penegakan  hukum  sudah  diberikan  peran kepada  Kepolisian,  namun  pada  kenyataannya  tindak  pidana penggelapan  jabatan  masih  saja  tetap  terjadi  di  Indonesia (Mustawa, 2021; Muchlis 2010; Soekanto,2008).
Berdasarkan  data  dari  Kepolisian,  bidang  Direktorat Reserse  Kriminal  Umum  (Ditreskrimum)  Polda  Sulawesi Selatan  bahwa  pada  tahun  2014  sampai  2021  terdapat  kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan berjumah 109 kasus akan tetapi hanya 35 kasus yang sampai ke tahap P21, sisanya terdapat  74  kasus  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan tidak  memenuhi  unsur  atau  bukti  sehingga  berkas  perkara dikembalikan ke penyidik Kepolisian..
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan peran  Kepolisian  sebagai  penyidik  dalam  Tindak  Pidana Penggelapan  Jabatan  di  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan dan Faktor penghambat pelaksanaan peran Kepolisian sebagai penyidik  tindak  pidana  penggelapan  jabatan  di  Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

## 2. METODE
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian yuridis empiris yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan  Peraturan  Perundang-undangan.  Selain  itu  juga,  dalam penelitian  ini  penulis  melakukan  wawancara  langsung  ke Penyidik  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  untuk melengkapi data penulisan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Gambaran  Singkat  Penanganan  Tindak  Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Kasus  tindak  pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan, Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  telah  mempunyai  tim penanganan  yaitu  Reserse  Kriminal  Umum  (selanjutnya disebut  Reskrimum).  Direktorat  Reskrimum  adalah  unsur pelaksana  dalam  melaksanakan  tugas  pokoknya  berada  di bawah KAPOLDA, yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi,  pengawasan  operasional,  dan  administrasi penyidikan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (selanjutnya disebut PPNS) yang pelaksanaannya sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada  kasus  tindak  pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan, Direktorat Reskrimum Polda Sul-Sel mempunyai Unit khusus bernama  Sub-Direktorat  (subdit)  PIDUM  (Pidana  Umum). Dalam  menangani  kasus  tindak  pidana  Penggelapan  Dalam Jabatan,  Subdit  PIDUM  mempunyai  Personel  yang  telah terlatih dan berpengalaman.
Untuh  mengetahui  dan  menggambarkan  alur  jabatan yang  melekat  pada  penangananan  kasus,  berikut  diuraikan secara jelas melalui tabel di bawah ini:
Tabel 1 Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2019-Tahun 2021
No. Tahun Jumlah Kasus Limpah ke Satwil Selesai Proses 1. 2019 15 1 10 5 2. 2020 12 - 6 6 3. 2021 10 - 5 5 Jumlah 37 1 21 16 Sumber: Ditreskrimum Polda Sul-sel, Tahun 2022

## Tabel 2
Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2019-Tahun 2021
No. Tahun Jumlah Kasus Penyelidikan Penyidikan 1. 2019 15 12 3 2. 2020 12 8 4 3. 2021 10 7 3 Jumlah 37 27 10 Sumber: Ditreskrimum Polda Sul-sel, Tahun 2022 Tabel 3
Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2019-Tahun 2021
No. Tahun Jumlah Kasus Penyidikan Tersangka Alat Bukti 1. 2019 3 3 2 2. 2020 4 4 2 3. 2021 3 3 2 Jumlah 10 10 6

## Sumber: Ditreskrimum Polda Sul-sel, Tahun 2022
Berdasarkan tabel data di atas, jumlah penanganan kasus Penggelapan  Dalam  Jabatan  dari  Tiga  (3)  tahun  terakhir terbilang  tinggi.  32  kasus  yang  tercatat  membuat  Diskrimum Polda  Sul-sel  bertindak  dengan  tegas  khususnya  Subdit Pidum. Angka dengan kasus tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebanyak 15 kasus dengan 10 kasus yang selesai dan sisa 5  kasus  yang  masih  dalam  proses.  Angka  ini  kemudian menjadi landasan untuk memperketat penegakan Hukum bagi Kepolisian Polda Sul-sel.
Menurut  Agus  Khaerul  selaku  kasubdit  3  pidum Ditreskrimum  Polda  Sul-Sel,  kasus  Penggelapan  dalam jabatan  yang  terjadi  dalam  3  tahun  terakhir  yang  berada  di wilayah Sulawesi Selatan paling sering dilakukan oleh Pejabat birokrat,  meskipun  Pejabat  swasta  maupun  lembaga masyarakat  juga  sering  di  temui.  Namun,  pada  kasus  pejabat birokrat  biasanya  terjadi  karena  unsur  perintah  atasan.  Lalu dikalangan  Swasta,  penggelapan  dalam  Jabatan  umumnya karena unsur kekeluargaan.
Meskipun angka kasus tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan  pada  tahun  2019  terbilang  tinggi,  namun  di  tahun berikutnya Polda Sul-sel mampu menekan penegakan Hukum. Terlihat di Tahun 2020 kasus menurun dari 15 kasus menjadi 12  kasus  lalu  menurun  dengan  drastis  di  tahun  berikutnya menjadi  hanya  5  kasus.  Tentunya  ini  menjadi  perhatian  yang lebih untuk Polda Sul-sel dalam menegakkan Keadilan. kasus Penggelapan  dalam  Jabatan  yang  terjadi  di  Sulawesi  Selatan dalam  beberapa  Tahun  terakhir  juga  merupakan  prioritas dalam penegakan Hukum. Kasus seperti ini tentu saja mampu menimbulkan  keresahan  di  masyarakat,  meskipun  kasus  ini bukan  rana  korupsi,  tapi  tetap  saja,  dari  unsur  pusat  sampai wilayah  bertindak  tegas  tanpa  pandang  bulu  tetapi  pandang hukum demi Polri yang presisi.

## 3.2. Peranan  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  Dalam Menangani kasus Penggelapan Jabatan
Dalam  proses  penegakan  hukum  aparat  Kepolisian berperan  sangat  penting,  pengaturan  tentang  tugas  dan wewenang Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Kepolisian  No.  2  Tahun  2002  yang  telah  sesuai  dengan perkembangan  zaman  dan  perkembangan  masyarakat  di Indonesia.  Dalam  penegakan  hukum,  penegakan  ketertiban, keamanan dan ketentraman. Polisi tidak dirasakan sebagai alat
pemukul  akan  tetapi  dirasakan  sebagai  pengayom  dalam kehidupan masyarakat.
Terkait  mengenai  proses  penyidikan  yang  dilakukan kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  pada  penanganan  tindak pidana  Penggelapan  Dalam  jabatan  pada  dasarnya  dilakukan dengan  berpedoman  pada  KUHP.  Dalam  KUHP  ditentukan bahwa  Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang- undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  itu membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya.
Menurut Buku Pedoman KUHP, penyelidikan diintrodusir  dalam  KUHP  dengan  motivasi  perlindungan  hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhdap penggunaan upaya  paksa,  dimana  upaya  paksa  baru  digunakan  sebagai tindakan  yang  terpaksa  dilakukan,  penyelidikan  mendahului tindakan-tindakan  lain  yaitu  untuk  menentukan  apakah  suatu peristiwa  yang  diduga  tindak  pidana  dapat  dilakukan penyidikan  atau  tidak.  Dengan  demikian,  penggunaan  upaya kepentingan  umum  yang  lebih  luas.  Pasal  1  butir  5  KUHP memberikan  definisi  dari  penyelidikan  yaitu  serangkaian tindakan  penyelidikan  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang diatur  dalam  KUHP.  Dari  definisi  tersebut  diatas  jelaslah bahwa fungsi penyelidikan merupakan suatu kesatuan dengan fungsi  penyidikan,  penyelidikan  hanya  merupakan  salah  satu cara,  salah  satu  tahap  dari  penyidikan,  yaitu  tahap  yang selayaknya  dilakukan  lebih  dahulu  sebelum  melangkah kepada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penagkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan seksi dan sebagainya.
Hasil  wawancara penulis dengan Ismail selaku Penyidik Diskrimum
Kepolisian daerah Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa: “Pertimbangan untuk mulai melakukan suatu penyelidikan  pada  dasarnya  ditentukan  oleh  penilaian terhadap  suatu  infomasi  atau  data  baru  yang  diperoleh  oleh Seksi  Penyelidikan.  Informasi  atau  data  baru  tersebut  dapat diperoleh  melalui  sumber-sumber  tertentu  yang  dapat dipercayai, adanya laporan langsung ke Kepolisian dari orang yang  mengetahui  terjadinya  suatu  tindak  pidana  atau  berasal dari hasil Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik/Penyelidik. Sumber-sumber  informasi  yang  dapat  dipergunakan  sangat banyak sekali, mungkin sumber tersebut berupa orang, tilisan dalam  media,  instansi/perusahaan  dan  sebagainya.  Laporan langsung  diterima  dari  orang  yang  mengetahui  terjadinya suatu  tindak  pidana  khusus  dapat  berupa  laporan  tertulis  dan dapat  juga  berupa  laporan  lisan  yang  oleh  jaksa  yang menerima  laporan  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  Berita Acara  Penerimaan  Laporan.  Dalam  pemerikasaan  seorang tersangka  atau  seorang  saksi  mungkin  ditemukan  suatu keterangan  tentang  adanya  suatu  tindak  pidana  khusus  yang lain  diluar  dari  tindak  pidana  yang  sedang  disidik/diperiksa. Keterangan  seperti  itu  dapat  menjadi  sumber  untuk pertimbangan perlu tidaknya dilakukan suatu penyelidikan.
Langkah  selanjutnya  dalam  tahap  penyidikan  tindak pidana Penggelapan Dalam jabatan adalah pemanggilan saksi. Penuntut  umum  mempunyai  wewenang  menyampaikan pemberitahuan  kepada  terdakwa  tentang  ketentuan  hari  dan
Analisis Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan..  (Irwan Sunarya, Ruslan Renggong, Mustawa Nur)
waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada  terdakwa  maupun  kepada  saksi,  untuk  datang  pada sidang yang telah ditentukan.
Khusus  penanganan  tindak  pidana  Penggelapan  Dalam Jabatan, penyidik memperhatikan prosedur pemanggilan yang juga  diatur  dalam  berbagai  Undang-Undang.  Sebagaimana diketahui  bahwa  tindak  pidana  Penggelapan  Dalam  jabatan pasti  setidaknya  melibatkan  pejabat  daerah.  Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Khaerul, sebagai berikut:
“Dalam  melakukan  pemanggilan  saksi  sebagai  bagian tahapan  penyidikan  tindak  pidana  Penggelapan  Dalam Jabatan,  perlu  diperhatikan  prosedur  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Undang-undang  Pemreintahan  Daerah, Nomor  23  Tahun  2014,  yakni  Pasal  384,  yang  pada  intinya mengatur  bahwa  Penyidik  memberitahukan  kepada  kepala daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara  di  instansi  Daerah  yang  disangka  melakukan pelanggaran  hukum  dalam  pelaksanaan  tugas.  Ketentuan pemberitahuan  penyidikan  tidak  berlaku  apabila  yang bersangkutan  tertangkap  tangan  melakukan  sesuatu  tindak pidana,  disangka  telah  melakukan  tindak  pidana  kejahatan yang  diancam  dengan  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau lebih;  dan/atau  disangka  telah  melakukan  tindak  pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Penyidikan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diberitahukan  kepada kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam”.
Penyidik/Pembantu  Penyidik  harus  membuat  konsep pertanyaan  yang  mencakup  unsur-unsur  subyektif  dan obyektif pasal yang dituduhkan. Dalam pemeriksaan Penyidik /  Penyidik  Pembantu  wajib  mengumpulkan  dan  mencari  alat bukti  sesuai  dengan  psl  186  KUHAP.  Penyidik  /  Penyidik Pembantu  harus  memahami  Pasal  114,  115,  116,  117,  118, 119  dan  120  KUHAP  tentang  tata  cara  /  proses  pemeriksaan Saksi  /  Ahli  /  Tersangka.  Pada  tahap  inilah  dapat  diperoleh alat-alat bukti yang paling pokok sebagaimana ditentukan oleh pasal  184  ayat  (2)  KUHAP.  Bahkan  sebenarnya,  pada  tahap inilah dapat diungkapkan:
Tindak pidana apa sebenarnya yang telah terjadi. Bagaimana modus operandinya.
Siapa-siapa  yang  tersangkut  (baik  sebagai  tersangka maupun  saksi)  dan  apa  peranan  masing-masing  dalam  tindak pidana tersebut.
Apa  arti  atau  peranan  barang  bukti  yang  telah  disita dalam  tindak  pidana  tersebut  (barang  bukti  antara  lain  baru mempunyai  kekuatan  sebagai  alat  bukti  petunjuk  melalui keterangan saksi dan keterangan tersangka).
Semua  keterangan  tersebut  akan  menjadi  jelas  melalui keterangan orang-orang yang diperiksa, apakah sebagai saksi, sebagai  ahli  ataupun  sebagai  tersangka.  Para  saksi  dan  ahli wajib menerangkan kejadian yang sebenarnya, oleh karena itu dari  mereka  bisa  diharapkan  keterangan  yang  jelas  dan  benar tentang tindak pidana tersebut. Keterangan para saksi, ahli dan tersangka  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  Berita  Acara Pemeriksaan.
Agus  Kaherul,  selaku  Kasubdit  Polda  Sulawesi  Selatan mengemukakan bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana Penggelapan  Dalam  Jabatan,  penyidik  selalu  melakukan penyitaan  terhadap  barang  bukti  yang  dibutuhkan.  Dalam melakukan penyitaan penyidik terlebih dahulu mendapat Surat izin  dari  Ketua  Pengadilan  negeri,  kecuali  dalam  keadaan perlu  dan  sangat  mendesak,  harus  segera  bertindak  dan berkewajiban  segera  melaporkan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri  guna  memperoleh  persetujuan.  Selanjutnya  penyidik membuat  Berita  Acara  Penyitaan,  dibacakan,  diberi  tanggal,
ditandatangani Penyidik, orang yang bersangkutan / keluarga / kepala  desa  lingkungan  dan  2  (dua)  orang  saksi  dan  turunan berita  acara  disampaikan  kepada  atasan  Penyidik,  keluarga yang barangnya disita dan kepala desa.
Dalam  keadaan  tertentu  guna  kepentingan  proses penanganan perkara, penyidik dapat melakukan penggeledahan.  Penggeledahan  yang  dilakukan  penyidik terlebih  dahulu  menunjukkan  tanda  pengenal  kepada Tersangka  atau  Keluarga  dan  harus  disaksikan  oleh  2  (dua) orang  Saksi  dalam  hal  tersangka  penghuni  setuju,  atau  oleh Kepala  Desa,  Ketua  Lingkungan  dengan  2  (dua)  orang  saksi dalam  hal  tersangka/penghuni  menolak  atau  tidak  hadir. Setelah  itu,  penyidik  yang  melakukan  penggeledahan membuat  Berita  Acara  tentang  jalannya  hasil  penggeledahan dan turunanya disampaikan kepada pemilik/penghuni.
Pada  tahap  penyidikan  juga  dilakukan  Penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup.  Pada  tahap  ini penyidik  harus  memperlihatkan  identitas,  menunjukkan  Surat Perintah Tugas, tidak arogan. Dalam proses penagkapan tidak boleh  ada  unsur  kekerasan.  Disaksikan  oleh  Kepala Lingkungan  RT/RW,  tidak  menggunakan  media  cetak  dan elektronika  dalam  proses  penangkapan.  Langkah  selanjutnya adalah  memberikan  kepada  Tersangka  Surat  Perintah Penangkapan  yang  mencantumkan  identitas  tersangka  dan menyebutkan  alasan  penagkapan  serta  uraian  singkat  perkara kejahatan  yang  dipersangkakan  serta  tempat  Ia  diperiksa, tembusannya diberikan kepada Keluarga.
Dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana  Penggelapan Dalam  jabatan,  penyidik  dengan  pertimbangannya  dapat melakukan penahanan kepada tersangka. Berkaitan dengan hal ini,  Ismail  selaku  penyidik  Ditreskrimum  Polda  Sul-sel mengemukakan bahwa:
Dalam  hal  penyidik  melakukan  penahanan,  penyidik harus  menjelaskan  kepada  Tersangka  bahwa  Tindak  Pidana yang  telah  dilakukan  olehnya  telah  cukup  bukti  dan memperhatikan  pasal  21  ayat  4  KUHP.  Menunjukan  Surat Perintah Penahanan kepada Tersangka, Membuat Berita Acara Penahanan,  Penyidik/Penyidik  Pembantu  tidak  dibenarkan menakut-nakuti  tersangka  yang akan ditahan. Mengirim surat kepada  keluarga  tersangka  dan  dibuatkan  tanda  terima  dalam wakti 1 X 24 Jam. Sebelum memasukkan keruang sel tahanan agar  dicek  kesehatan,  difoto  dan  diambil  sidik  jari  tersangka. Apabila  Tersangka  tidak  mau  menandatangani  surat  perintah penahanan  penyidik/penyidik  pembantu  membuat  Berita Acara  penolakan  ditandatangani  oleh  Saksi,  Dilengkapi dengan  Surat  Perintah  Penahanan,  Dicatat  jam,  hari,  tanggal, bulan,  dan  tahun  penyerahan  surat  pemberitahuan  penahanan kepada  keluarga  tersangka.  Perlu  diingat  jangka  waktu penahanan  terbatas  (pasal  29  KUHAP),  pemeriksaan tersangka  harus  mulai  dilakukan  dalam  satu  hari  setelah perintah penahanan itu dijalankan (psl 122 KUHAP).
Penyidik  wajib  memberitahukan  hasil  perkembangan penyidikan  kepada  Pelapor  (SP2HP)  setelah  20  hari penanganan  perkara.  Penyidik  harus  berani  mengambil  sikap menentukan  perkara  tersebut.  Apabila  cukup  bukti  segera limpahkan,  sedangkan  tidak  cukup  bukti,  demi  hukum  bukan tindakan  pidana  segera  hentikan.  SP3  diberikan  tembusanya kepada  Pelapor  dan  Tersangka.  Penyidik  Melakukan  Gelar Perkara sebelum menerbitkan SP3. Apabila Perlu Pelapor/penasehat hukumnya mengikuti gelar  perkara dimaksud.
Berdasarkan pembahasan diatas, menurut penulis bahwa penanganan  tindak  pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan  yang dilakukan  polda  sulawesi  selatan  dalam  mencari  dan
mengumpulkan  barang  bukti  sampai  menemukan  tersangka pada  dasarnya  berpedoman  KUHPidana  serta  dalam penyelidikan berpedoman dengan KUHAP sehingga memudahkan  dalam  mencari  informasi  dan  temuan  lainnya untuk  mengetahui  kebenaran  atau  bahkan  kesalahan  sebuah fakta.

## 3.3. Faktor Penghambat pada Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Berdasarkan  data  yang  digambarkan  melalui  table  3, menunjukkan  bahwa  dari  5  kasus  yang  ditangani  di  tahap penyelidikan,  ada  3  kasus  masuk  tahap  penyidikan  tetapi dalam  tahap  tersebut  belum  memasuki  tahap  berkas  yangh dinyatakap  untuk  dilimpkan  ke  kejkasaan  diakibatkan minimnya  alat  butki.  Akibatnya,  kasus  tersebut  masih  dalam proses.  Proses  tersebut  menjadi  hambatan,  baik  bersifat internal maupun bersifat eksternal.
Faktor  penghambat  yang  bersifat  internal,  adalah  factor yang  mempengaruhi  sehingga  proses  penyidikan  menjadi terhambat  yang  bersumber  pada  wilayah  Kepolisian  daerah sulsel,  yaitu  penyidik.  Hambatan  tersebut  karena  tidak ditemukannyha  alat  bukti  lain  sebagaimana  yang  menjadi dasar pembuktian lenbibh dari satu alat bukti.
Serangkaian tindakan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sulawesi  Selatan  dalam  mengungkap  kasus  tindak  pidana Penggelapan  Dalam  Jabatan  dalam  praktiknya  masih menemukan  kendala-kendala.  Berdasarkan  hasil  wawancara penulis  dengan  Agus  Khaerul,  selaku  Kasubdit  Polda Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa:
“Tim  penyidikan  ditunjuk  atas  dasar  Surat  Perintah Penyidikan  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Kepolisian  Daerah atau  pejabat  teknis  setingkat  dibawahnya  atas  nama  dan sepengetahuan Kepala Kepolisian Daerah dengan mengutamakan Jaksa yang tergabung dalam tim penyelidikan. Tim penyidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Seksi Tindak  Pidana  Umum  selaku  koordinator  tim  merangkap anggota tim dan tiga orang Jaksa selaku anggota tim. Setelah dimulainya penyidikan, penyidik harus memberitahukan telah dimulainya  penyidikan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum Kejaksaan Negeri. Demikian juga hal tersebut harus dilakukan penyidik  dari  Kejaksaan,  dalam  hal  ini  penyidik  tetap  harus menyampaikan  SPDP  tersebut  ke  Jaksa  Penuntut  Umum Kejaksaan  Negeri  melalui  nota  dinas.  Setelah  penerimaan SPDP,  maka  Kepala  Kejaksaan  Negeri  menerbitkan  Surat Perintah  Penunjukan  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  mengikuti perkembangan  penyidikan  perkara  pidana  atau  biasa  disebut P-16  kemudian  diikuti  dengan  surat  perintah  penunjukan petugas  pelaksana  administrasi  penanganan  perkara  tindak pidana”.
Jangka  waktu  penyidikan  dibatasi  selama  4  (empat) bulan,  namun dalam prakteknya berlarut-larut bahkan  sampai 1 (satu) tahun dan bahkan lebih. Dalam waktu 4 (empat) bulan itu,  penyidikan  selesai  atau  belum  selesai  akan  diadakan ekspose di Kejaksaan Tinggi. Jika belum selesai dalam waktu yang  ditentukan,  maka  setiap  30  hari  akan  terus  dimintakan laporan perkembangan penyidikan. Dalam upaya penyelesaian tindak  pidana  Penggelapan  di  daerah,  Kepolisian  seringkali menghadapi  hambatan  baik  dari  dalam  maupun  luar Kepolisian. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan
kondisi  Kepolisian  dalam  pemberantasan  tindak  pidana Penggelapan di masing-masing daerah.
Menurut  Agus  Khaerul  selaku  Kasubdit  pidum Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan, mengemukakan bahwa Secara  umum  hambatan  yang  timbul  dalam  upaya penyelesaian  tindak  pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan  di Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  meliputi  tiga  pokok hambatan, yaitu:
“Hambatan  keterbatasan  jumlah  sumber  daya  manusia pada  Penyidik  yang  melakukan  kegiatan  intelijen  dan pemeriksaan  di  tempat.  Hambatan  lainnya  juga  berkaitan dengan  keterbatasan  sumber  dana/anggaran  penanganan perkara  dalam  kegiatan  penyidikan.  Banyak  aktifitas  luar ruangan  yang  harus  dilakukan,  seperti  kegiatan  pengamatan, koordinasi  dengan  BPKP  serta  penggunaan  jasa  ahli  audit  di luar lingkungan Kepolisian. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang  kegiatan  penyidikan  ini  menjadi  faktor  utama dalam  mengungkap  kasus  tindak  pidana  Penggelapan  Dalam Jabatan”.
Ismail  selaku  penyidik  Diskrimum  Polda  Sulawesi Selatan  mengemukakan  bahwa  kendala  teknis  dalam pengungkapan  kasus  tindak  pidana  Penggelapan  Dalam Jabatan  terjadi  saat  tersangka  buron/masuk  daftar  pencarian orang  (DPO).  Hal  ini  menjadi  kendala  dikarenakan  penyidik juga  memerlukan  keterangan  dari  tersangka.  Dalam  beberapa kasus  saksi  tidak  berdomisili.  Sering  ditemui  bahwa  saksi yang  akan  dimintai  keterangan  oleh  Penyidik,  ternyata  tidak berada  ditempat  dan  berpindah  tempat  tinggal  yang  tidak diketahui  keberadaannya.  Sehingga  mengurangi  kapasitas pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  Penggelapan  Dalam Jabatan.
Proses  penyidikan  oleh  Penyidik  Polda  Sulsel  dalam mengungkap  tindak  pidana  penggelapan,  sebagaimana  yang telah  diuraikan  pada  pembahasan  diatas,  bahwa  ditemukan belum maksimalnya proses penyidikan tersebut karena adanya beberapa  faktor  yang  menghambat.  Adapun  faktor  tersebut adalah:
1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum) Secara  konseptual  maka  penegakan  hukum  dalam penanganan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabtan berlandaskan  pada  dasar  yurudis  Pasal  374  KUHP.  Sanksi pidana  tersebut  bertujuan  guna  menjamin  kepastian  hukum, ketertiban  dan  perlindungan  hukum  pada  modernisasi  dan globalisasi  saat  ini  dapat  terlaksana,  namun  sanksi  pidana tersebut  dinilai  masih  sangat  rendah.  Sanksi  pidana  yang sangat  rendah  tersebut  belum  memberikan  efek  jera  kepada para pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
Hal  ini  tentunya  sangat  berkaitan  dengan  proses  yang dilakukan  oleh  Penyidik  Polda  Sulsel  menurut  Agus  Khaerul selaku Kasubdit Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan bahwa penyidik  dalam  menganani  perkara  tidak  pidana  penggelapan dalam  jabatan  kesulitan  dalam  hal  pemenuhan  unsur  tindak pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  merupakan  syarat materil  dalam  proses  penyidikan.  Selain  itu  penyidik  juga selain  menggunakan  KUHAP,  penyidik  juga  menggunakan aturan  internal  kepolisian  yakni  Peraturan  Kapolri  dalam  hal manajemen penyidikan.
2. Faktor Penegak Hukum
Analisis Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan..  (Irwan Sunarya, Ruslan Renggong, Mustawa Nur)
Penegak  hukum  yang  diharapkan  masyarakat  adalah penegak hukum yang mempunyai kualitas dalam menyelesaikan  suatu  perkara  sesuai  dengan  kejahatan  yang dilakukan  oleh  para  pelaku  kejahatan.  Penegak  hukum  yang berkualitas  artinya  mampu  menerapkan  dan  menegakkan hukum  yang  ada  di  dalam  KUHP  serta  peraturan  perundang- undangan untuk menjerat para pelaku kejahatan sesuai dengan proses pembuktian yang telah dilakukan para penegak hukum. Penegak hukum harus memiliki sikap yang tanggap dan cepat dalam menangani pengaduan maupun laporan dari masyarakat atas  terjadinya  tindak  pidana,  tentu  saja  akan  menegakkan hukum  dengan  baik  dan  sempurna.  Begitu  juga  sebaliknya, apabila  penegak  hukum  tidak  memiliki  sikap  yang professional  dalam  hal  sikap  yang  tanggap  dan  cepat,  tentu saja  kaidah  hukum  tersebut  tidak  dapat  ditegakkan sebagaimana mestinya. Penegak hukum yang tidak professional  khususnya dalam hal sikap  yang kurang tanggap dan cepat merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum  dalam  penanganan  tindak  pidana  penggelapan sehingga  masih  terjadi  tindak  pidana  penggelapan  dan  belum dapat ditangani degan maksimal.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang belum Memadai Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung  dengan  sarana  dan  fasilitas  yang  cukup  yang digunakan  untuk  mencapai  tujuan.  Sarana  dan  fasilitas tersebut  mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan terampil,  peralatan  yang  memadai,  dana  yang  cukup  dan sebagainya.  Jika  hal-hal  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka penegakan  hukum  akan  sulit  tercapai  tujuannya  dengan sempurna.  Beberapa  hambatan  yang  mempengaruhi  kinerja para  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan antara lain:
a) Terbatasnya  jumlah  aparat  penegak  hukum  yang ada di lapangan untuk mengawasi dan mengantisipasi  adanya  tindak  pidana  penggelapan dalam jabatan.
b) Terbatasnya  biaya  operasional  yang  terkadang harus menggunakan biaya operasional pribadi.
c) Kurangnya  sarana  yang  mengakibatkan  penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan  dalam  jabatan  dilakukan  tidak  secara penuh dan total.
Penegakan  hukum  dalam  penanganan  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  kurang  maksimal  atau  dapat dikatakan  kurang  dapat  berjalan  disebabkan  karena  tidak adanya  sarana  atau  prasarana  yang  memadai  kemudian terbatasnya  anggaran  operasional  khusus  dari  negara  untuk penegakan hukum  dalam  penanganan  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  dan  belum  dibentuknya  Tim Khusus  Pengawas  dan  Pemantauan  penegakan  hukum  dalam penanganan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang berkoordinasi  dengan  pihak  terkait  yang  khusus  mengawasi kegiatan  para  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  dalam jabatan.
Secara  teoritis  pelaksanaan  fungsi  hukum  pidana  dalam rangka  penegakan  hukum  dalam  penanganan  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  dapat  diartikan  sebagai  sarana penanggulangan  kejahatan,  namun  fakta  di  lapangan  dalam upaya  mewujudkan  penegakan  hukum  dalam  penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan mengalami berbagai hambatan  khususnya  terkait  faktor  fasilitas  atau  sarana  dan prasarana dari pemerintah yang kurang begitu memperhatikan betapa  pentingnya  akibat  tindak  pidana  penggelapan  dalam jabatan.
Penegakan  hukum  dalam  penanganan  tindak  pidana penggelapan  masih  menuai  hambatan  disebabkan  karena terbatasanya  personil  aparat  penegak  hukum  dalam  jabatan, terbatasanya  sarana  atau  prasarana  yang  kurang  memadai kemudian  tidak  adanya  anggaran  khusus  dari  negara  untuk penegakan hukum  dalam  penanganan  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan.  Selain  itu,  perlengkapan  yang dibutuhkan yang belum lengkap dapat mengakibatkan kinerja Aparat penegak hukum belum maksimal.
4. Faktor Masyarakat
Persoalan  penegakan  hukum  dalam  penanganan  tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu persoalan yang terkadang diabaikan. Masyarakat pada umumnya kurang mengetahui  arti  pentingnya  penegakan  hukum  dalam penanganan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan mengkipun jarang dilihat akan tetapi masih banyaknya oknum masyarakat  menjadi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan  tersebut.  Masyarakat  lainnya  yang  segan  untuk melapor  kepada  pihak  yang  berwajib  membuat  penegak hukum  sulit  memberantas para pelaku tindak pidana tersebut. Kesadaran  hukum  masyarakat  yang  masih  rendah  membuat penegakan hukum  dalam  penanganan  tindak  pidana penggelapan dalam jabatan.
Penegakan  hukum  dalam  penanganan  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  masih  kurang  optimal  salah  satu faktor  penghambatnya  yakni  masyarakat  kurang  memahami dan tidak  mengerti betapa pentingnya  masalah tindak pidana, masih  banyak  masyarakat  pada  khususnya  tidak  sadar  akan hukum  yang  berlaku  sehingga  hal  tersebut  dapat  memicu terhambatnya  penegakan  hukum  dalam  penanganan  tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
Mendasari  uraian  tersebut,  menurut  penulis  bahwa diperlukan  pemahaman  sebagai  komprehensif  oleh  penegak hukum  terkait  perundang-undangan  pidana,  baik  itu  undang- undang pidana materil maupun undang-undang pidana formil, sehingga  penyidik  dapat  menjalankan  fungsinya  secara professional demi mewujudkan kepastian hukum.
Menurut  penulis  bahwa  faktor  penegak  hukum  yang kurang  profesional  dapat  mengakibatkan  terhambatnya penegakan hukum  dalam  penanganan  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan.  Penegak  hukum  yang  kurang profesional  sudah  pasti  tidak  mampu  melakukan  investigasi secara  benar  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang berlaku, sehingga penegak hukum tersebut justru menerapkan Pasal  yang  tidak  sesuai  dengan  kaidah  hukum  yang  berlaku. Penegak  hukum  yang  professional  selalu  diharapkan masyarakat  sehingga  bisa  menjamin  kepastian  hukum  dan memberikan  rasa  nyaman  kepada  masyarakat  dengan  cara menerapkan  hukum  yang  sesuai  dengan  tindak  pidananya. Secara  teoritis  fungsi  khusus  hukum  pidana  dalam  rangka memberikan  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  hal ini  merupakan  fungsi  sekunder  hukum  pidana  yaitu  untuk menjaga  agar  penguasa  dalam  menanggulangi  kejahatan  itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam  hukum  pidana.  Peneliti  menganalisis  bahwa  kurang berjalannya pelaksanaan penegakan hukum dalam penanganan tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  disebabkan  oleh terbatasnya personil penyidik dalam hal melakukan penegakan hukum,  penyelidikan,  penyidikan  dan  upaya  paksa  selain  itu aparat  penegak  hukum  masih  terbatas  dalam  menangani berbagai kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
Selanjutnya  dari  hasil  penelitian  dianalisis  bahwa terhambatnya  penegakan  hukum  dalam  penanganan  tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena memang terbatasanya  personil  aparat  penegak  hukum  yang  sungguh-
sungguh  dalam  penegakan  hukum  penanganan  tindak  pidana penggelapan dalam jabatan akibat minimnya fasilitas maupun sarana/pra-sarana. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat  terhadap  hukum  juga  menjadi  sorotan  yang  tak terhindarkan  dalam  penanganan  tindak  pidana  penggelapan dalam jabatan.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa pelaksanaan peran  kepolisian sebagai penyidik dalam tindak  pidana  penggelapan  jabatan  di  Kepolisian  Daerah Sulsel  belum  berjalan  secara  optimal,  diakibatkan  julam kasus  dalam  proses  penanganan  di  tahap  penyelidikan berbeda  dengan  jumlah  kasus  di  tahap  penyidikan.  Faktor yang  menghambat  pelaksanaan  alam  penyidikan  Kepolisian Daerah  Sulawesi  Selatan  tindak  pidana  Penggelapan  Dalam Jabatan  bersumber  daridua  factor,  yaitu:  Faktor  Intern  dan Faktor  Ekstern.Faktor  intern  dipengaruhi  Sumber  Daya Manusia,  dan  Sarana  dan  Prasana.  Faktor  ekstern,  adalah factor  yang  menghambat  pelaksanaan  penyidikan  yang bersumber  dari  pelapor  dan  terlapor.  Faktor  tersebut dipengaruhi,  kesadaran  hukum  Masyarakat  dan  budaya.
Disarankan  kepada  Ditreskrimum  Polda  Sulsel  dalam menempatkan  penyidik  untuk  penanganan  kasus  harus dilatarbelakangi  Pendidikan  hukum,  khususnya  memahami tentang Hukum Acara Pidana, dan pembuktian sebagai sarana untuk  membuat  terangnya  peristiwa  dalam  tindak  pidana. Disarankan  Polda  Sulsel  guna  memperhatikan  sarana anggaran  yang  dapat  mengefektifkan  tugas  dan  fungsi penyidik  dalam  melakukan  Tindakan  penyikan  sehingga memudahkan menemukan alat bukti. Disaranka kepada Polda agar senantiasa secara kontinyu dan sistemasih memprogram kegiatan  penyuluhan  terutama  terkait  pentingnya  menjadi saksi  guna  membantu  kepolisana  dalam  Upaya  menciptakan kepastian hukum, ketertiban masyatakat dan keadilan

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi,  2006:  Kejahatan  Terhadap  Hanrta  Benda. Bayu Media. Jakarta.
Amir  Ilyas,  2012,  Asas-Asas  Hukum  Pidana.  Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta Andi  Hamzah.  2000.  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  Sinar Grafika, Jakarta.
Andi Hamzah.1994.  Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  2013,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,
Bandung: Citra Aditya
Clerence  J.Dias.  Research  on  Legal  Service  And  Poverty:  its Relevance  to  the  Design  of  Legal  Service  Program  in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip  dalam  jurnal  Marcus  Priyo  Gunarto,  2011, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka
Fungsionalisasi  Perda  dan  Retribusi,  Program  Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
Harun M. Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
Hibnu  Nugroho,  Integralisasi  Penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi  di  Indonesia,  Media  Aksara  Prima,  Jakarta, 2012
Karel  J.  Veeger,  et.al.  1992.  Pengantar  Sosiologi  Buku Panduan  Mahasiswa,  Jakarta:  P.T.  Gramedia  Pustaka Utama.
Lamintang  dan  Theo  Lamintang,  2013,  Kejahatan  Terhadap Harta Kekayaan, Bandung, Sinar Grafika Leden  Marpaung,  2009,  Proses  Penanganan  Perkara  Pidana Penyelidikan dan Penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika Lilik  Mulyadi.  2007.  Hukum  Acara  Pidana,  Normatif,
Teoritis,  Praktik,  dan  Permasalahannya,  P.T.  Alumni, Bandung.
M.  Yahya  Harahap.  2000  Pembahasan  Permasalahan  dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta,
M.  Yahya  Harahap.  Pembahasan  Permasalahan  Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta
Mahrizal  Afriado,  2016.  Pelaksanaan  Penyelidikan  dan Penyidikan  Perkara  Pidana  Oleh  Kepolisian  Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh.Vol.III. No.2.JOM Fakultas Hukum
Masruchin  Rubai.  2001.Asas-Asas  Hukum  Pidana,  UM  press dan FH UB, Malang.
Moeljatno,  1993,  Asas-asas  Hukum  Pidana,  Putra  Harsa,
Surabaya
Moeljatno.1984.  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Bina  Aksara, Jakarta.
Monang  Siahaan.  2017.  Falsafah  Dan  Filosofi  Hukum  Acara Pidana. Jakarta. Grasindo
Mukhils  R.2010.Pergeseran  Kedudukan  Dan  Tugas  Penyidik Polri  Dengan  Pekembangan  Delik-Delik  Diluar  KUHP. Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III
Mustawa,  “Teori  Utilitarian,”  academia.edu  (2021):  1–5, https://www.academia.edu/60493664/Teori_Utilitarian. diakses  pada  tanggal  5  November  2021,  Pukul  22.47 Wita.
Nico  Ngani,  I  Nyoman  Budi  Jaya;  Hasan  Madani,  Mengenal Hukum  Acara  Pidana,  Bagian  Umum  Dan  Penyidikan. Liberty, Yogyakarta
P.A.F.  Lamintang.  1996.  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia, PT. Citra Adityta Bakti, Bandung.
Poerwadarminta  W.J.S.  1986.  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
R.  Soesilo,1995,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta KomentarkomentarnyaLengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea,
Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum  Pada  Tesis  dan  Disertasi,  Jakarta:  Rajawali Press,
Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta
Soerjono Soekanto. 2008, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tongat. Hukum Pidana Materil, UMM Press. Malang. 2006. Wirjono  Prodjodikoro.  2009.  Asas-asas  Hukum  Pidana  di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.