## EKSISTENSI HAK ASASI MANUSIA DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN ATAS PELANGGARANNYA DALAM NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA 1)
Enju Juanda 2)
enjujuanda_70@yahoo.co.id
(Diterima 12-02-2020, Disetujui 18-02-2020)

## ABSTRAK
Dalam  aktivitas  berbangsa  dan  bernegara  pelaksanaannya  harus  berdasarkan hukum dan secara yuridis normatif, Negara Indonesia telah berdasarkan atas hukum sebagaimana  ditegaskan dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pada  kepustakaan  Ilmu  Pengetahuan  Hukum  para  ahli  mengemukakan suatu  negara  hukum  harus  memenuhi  unsur-unsur  atau  ciri-cirinya  yaitu  sebagai berikut  : 1) Adanya  perlindungan terhadap  hak-hak  asasi  manusia;  2) Adanya pemisahan  dan  pembagian  kekuasaan  negara  untuk menjamin  hak-hak  asasi manusia;  3) Adanya  pemerintahan  berdasarkan  peraturan;  3) Adanya  peradilan administrasi. Berdasarkan unsur-unsur atau ciri-ciri dari negara hukum sebagaimana diuraikan  di  atas,  maka  sangat  jelas  dan  tegas  dalam  suatu  negara  hukum  harus adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Kata  Kunci:  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), Penyelesaian  Atas  Pelanggaran  HAM, Negara Hukum Republik Indonesia.

## ABSTRACT
In implementing national and state activities, the implementation must be based on law  and  legally  normative,  the  State  of  Indonesia  has  been  based  on  the  law  as affirmed  in  Article  1  paragraph  (3)  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia  which determines  the  State  of  Indonesia  is a  State  of Law.  In  the Legal Studies  literature  the  experts  suggest  that  a  rule  of  law  must  fulfill  its  elements  or characteristics,  as  follows:  1)  The  existence  of  protection  of  human  rights;  2)  The separation  and  distribution  of  state  power  to  guarantee  human  rights;  3)  The existence  of  government  based  on  regulations;  3)  The  existence  of  administrative justice.  Based  on  the  elements  or  characteristics  of  the  rule  of  law  as  described above,  it  is  very  clear  and  firm in  a  rule of law that  there  must  be  recognition  and protection of human rights.
1) Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM B.12 (Bulan ke dua  belas),  Tempat  Aula  Adipati  Anggananya  Bappeda  Kabupaten  Ciamis,  Hari  Kamis,  12 Desember 2019.
2) Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Galuh  dan Mahasiswa  Program  Doktor  (S-3)  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
Keywords: Human Rights (HAM), Settlement of Human Rights Violations, State of Law of the Republic of Indonesia.

## I. Pendahuluan
Bahwasannya  cita-cita  bangsa  Indonesia  yang  merupakan  tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam  Pembukaan  Undang-undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yaitu sebagai berikut :
- Untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.
Agar cita-cita dan tujuan Bangsa dan Negara Indonesia tersebut dapat berjalan  dengan  baik, maka  dalam  aktivitas  berbangsa  dan  bernegara pelaksanaannya harus berdasarkan hukum dan secara yuridis normatif, Negara Indonesia telah berdasarkan atas hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
Pada kepustakaan Ilmu Pengetahuan Hukum para ahli mengemukakan suatu  negara  hukum  harus  memenuhi  unsur-unsur  atau  ciri-cirinya  yaitu sebagai berikut :
1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak- hak asasi manusia.
3. Adanya pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya peradilan administrasi.
Berdasarkan unsur-unsur atau ciri-ciri dari negara hukum sebagaimana diuraikan  di atas,  maka  sangat  jelas  dan  tegas  dalam  suatu  negara  hukum harus adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## II. Hak Asasi Manusia Menurut Doktrin dan Hukum Positif Indonesia
Istilah  hak  asasi  manusia  merupakan  alih  bahasa  dari  “ human  right ”
(Inggris), “ droit de I homme ” (Perancis) dan “ menselijkerechten ” (Belanda). Di samping  itu,  dikenal  pula  istilah  lain  seperti  “grondrechten”.  Dalam  beberapa
kepustakaan  dijumpai  pula  istilah  “hak  dan  kewajiban  dasar  manusia”  atau “hak-hak  dasar manusia”.  Bahkan,  ada  juga  yang  membedakan  “hak  asasi manusia sebelum bernegara (status naturalis)” dan “hak asasi manusia setelah bernegara  (status  civilis)”.  Apapun  nama  yang  diberikan,  pada  dasarnya substansinya  tetap.  HAM  adalah  sejumlah  hak  yang  seakan-akan  berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiannya, yang tidak dapat  dicabut  oleh  siapapun  juga,  karena  bila  dicabut  hilang  juga kemanusiannya. Dengan  perkataan  lain,  HAM  ialah  hak  yang  memungkinkan manusia  untuk  tanpa  diganggu-ganggu  menjalani  kehidupan  bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  dan  juga  bisa  berupa  hak  sipil  dan politik (Mien Rukmini, 2007 : 39).
Adapula  yang  mengartikan  hak  asasi  manusia  adalah  merupakan  hak yang dimiliki manusia bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku atau yang diberikan  kepadanya  oleh  masyarakat,  melainkan  berdasarkan  martabatnya sebagai  manusia  dimana  hak  itu  tidak  bisa  dihilangkan  atau  dinyatakan  tidak berlaku oleh manusia (Amran Suadi, 2019 : 165) atau dengan pengertian lain Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  hak  yang  melekat  di  dalam  diri  pribadi individu,  dan  hak  ini  merupakan  yang  paling  mendasar  bagi  setiap  individu untuk  berdiri  dan  hidup  secara  merdeka  dalam  komunitas  masyarakat. Bangunan-bangunan  dasar  HAM  yang  melekat  di  dalam  episentrum  otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat  dengan  banalitas  pragmatisme  kepentingan  kekuasaan,  ambisi  dan hasrat. Dengan dan atas nama apapun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya (Syaiful Bakhri, 2018 : 33).
Hak Asasi Manusia mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai  aspek  kehidupan  ruang  lingkup  dan  aspek  kehidupan,  hal  ini diungkapkan sebagai  berikut :
a. Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
b. Setiap  orang  berhak  atas pengakuan  di  depan  hukum  sebagai  manusia pribadi dimana saja ia berada;
c. Setiap  orang  berhak  atas  rasa  aman  dan  tenteram  serta  perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
d. Setiap  orang  tidak  boleh  diganggu  yang  merupakan hak  yang  berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya;
e. Setiap  orang  berhak  atas  kemerdekaan  dan  rahasia  dalam  hubungan komunikasi  melalui  sarana  elektronik  tidak  boleh  diganggu,  kecuali  atas perintah  hakim  atau  kekuasaan  lain  yang  sah  sesuai  dengan  undang- undang;
f. Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman,  atau perlakuan  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  penghilangan  paksa,  dan penghilangan nyawa;
g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;
h. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai,  aman  dan  tenteram,  yang  menghormati,  melindungi  dan melaksanakan  sepenuhnya  hak  asasi  manusia  dan  kewajiban  dasar manusia  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  (Amran  Suadi,  Ibid  : 165-166).
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menentukan  uraian  hak-hak  asasi  manusia  sebagaimana  diuraikan  pada  Bab XA yang menentukan sebagai berikut :
Pasal 28A :
Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya.
Pasal 28B
(1) Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  dari ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap  orang  berhak  untuk  memajukan  dirinya  dalam  memperjuangkan haknya  secara  keloktif  untuk  membangun  masyarakat,  bangsa  dan negaranya.
Pasal 28D
(1) Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28E
(1) Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya, memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di  wilayah  negara  dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F
Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang merendahkan  derajat  martabat  manusia  dan  berhak  memperoleh  suaka politik dari negara lain.

## Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap  orang  berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 281
(1) Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan hati  nurani,  hak  beragama,  hak untuk  tidak diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk  menegakan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan prinsip  negara  hukum  yang  demokratis,  maka  pelaksanaan  hak  asasi manusia  dijamin,  diatur,  dan  dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2) Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan undang-undang  dengan
maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal-pasal  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  hak asasi manusia meliputi beberapa aspek yaitu sebagai berikut :
1. Hak asasi manusia yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan.
2. Hak asasi manusia berhubungan dengan keluarga.
3. Hak asasi manusia berhubungan dengan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Hak asasi manusia berhubungan dengan pekerjaan.
5. Hak  asasi  manusia  berhubungan  dengan  kebebasan  beragama  dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat dan berserikat.
6. Hak asasi manusia yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi.
7. Hak asasi manusia berhubungan dengan rasa aman dan perlindungan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.
8. Hak asasi manusia berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
9. Hak asasi manusia berhubungan dengan persamaan dan keadilan.
10.Hak asasi manusia berkewajiban menghargai hak orang lain dan pihak lain. Hak  asasi  manusia  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Undang-undang organik,  yang  salah  satu  undang-undang  organik  Hak  Asasi  Manusia  adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  butir  1  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  memberikan pengertian Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat kebendaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Selain  memiliki  hak  asasi,  kita  juga  mempunyai  kewajiban  asasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang menentukan :
Kewajiban  dasar  manusia  adalah  seperangkat  kewajiban  yang  apabila tidak  dilaksanakan,  tidak  memungkinkan  terlaksana  dan  tegaknya  Hak Asasi Manusia.

## III. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Bahwasannya  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas  setiap  manusia selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban, sehingga dalam kehidupan sehari-hari  masyarakat  dapat  terjadi  kewajiban  asasi  tidak  dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dapat melanggar hak asasi orang lain yang dalam hal demikian dapat terjadi sengketa atau perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  sengketa  adalah  pertentangan, perselisihan  atau  percekcokan  yang  terjadi  antara  pihak  yang  satu  dengan pihak yang lain dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan  dengan  sesuatu  yang  bernilai,  baik  itu  berupa uang  maupun  benda (Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian Tesis dan Disertasi; 2016 : 137).
Terhadap  perselisihan  atau  persengketaan  tersebut  harus  diselesaikan sehingga  hubungan  antara  mereka  yang  bersengketa  dapat  dikembalikan kepada  keadaan  seperti  semula,  yang  penyelesaian  sengketa  tersebut berdasarkan  beberapa  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  dapat dilakukan dengan cara melalui pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan melalui lembaga adat. Cara penyelesaian sengketa yang diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata,  yaitu  melalui pengadilan,  sementara  itu,  cara  penyelesaian  sengketa  yang  diatur  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,  yaitu alternative  dispute  resolution (ADR).  Ada  lima  cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yang meliputi :
1. konsultasi;
2. negosiasi;
3. mediasi;
4. konsiliasi; atau
5. penilaian ahli.
Konsultasi adalah perundingan dilakukan antara pihak tanpa melibatkan pihak  ketiga  dalam  penyelesaian  sengketa  mereka.  Negosiasi  merupakan sarana  bagi  para  pihak  untuk  mengadakan  komunikasi  dua  arah  dirancang untuk  mencapai  kesepakatan  sebagia  akibat  adanya  perbedaan  pandangan terhadap  sesuatu  hal  dan  dilatarbelakangi  oleh  kesamaan/ketidaksamaan kepentingan  diantara  mereka.  Mediasi  adalah  pengikutsertaan  pihak  ketiga dalam proses penyelesaian sengketa, dimana pihak ketiga ini bertidak sebagai penasihat.  Konsiliasi  adalah  suatu  usaha  untuk  mempertemukan  keinginan pihak  yang  berselisih  untuk  mencapai  persetujuan  dan  menyelesaikan perselisihan tersebut. Penilaian ahli adalah suatu cara penyelesaian sengketa dimana  para  pihak  menunjuk  seorang  ahli  yang  netral  untuk  membuat penemuan  fakta-fakta  yang  mengikat  ataupun  tidak,  atau  bahkan  membuat pengarahan materi tersebut secara mengikat.
Sementara  itu,  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang Penanganan  Konflik  Sosial,  maka  cara  penyelesaian  perselisihan  dalam masyarakat  dilakukan  secara  damai.  Penyelesaian  sengketa  secara  damai merupakan  cara  untuk  mengakhiri  sengketa  atau  konflik  yang  terjadi  dalam masyarakat menggunakan cara musyawarah sehingga kedua belah pihak tidak ada  yang  merasa  dirugikan,  mereka  sama-sama  saling  menerima  satu  sama lain. Sementara itu, lembaga yang berwenang menyelesaikan konflik, meliputi :
1. pemerintah;
2. pemerintah daerah;
3. pranata adat, dan/atau
4. pranata sosial, serta
5. satuan tugas penyelesaian konflik sosial.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yang meliputi :
1. pengadilan;
2. ADR; dan
3. Damai.
Disamping ketiga cara di atas, dikenal juga cara penyelesaian sengketa melalui  lembaga  adat  dan  nilai-nilai  yang  berkembang  dalam  masyarakat. Lembaga adat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di Indonesia bersifat lokal  karena masing-masing  etnis  atau  daerah mempunyai  lembaga  adat  dan nilai-nilai  yang  berbeda  antara  satu  sama  lain.  Seperti,  misalnya  dalam masyarakat  etnis  Samawa  dikenal  Lembaga  Adat  Tana  Samawa  (LATS)  dan lembaga  kedamangan  di  Palangkaraya.  Damang  adalah  pimpinan  adat kedamangan yang berfungsi sebagai kepala adat. Eksistensi Damang sebagai Hakim  Perdamaian  Adat  diakui  dan  ditaati  oleh  masyarakat  suku  Dayak  di Palangkaraya (Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Ibid : 142-143).

## IV. Penutup
Uraian  yang  telah  disampaikan  di  atas,  sangat  pasti  tidak  dapat menjawab  apa  yang  diharapkan  dalam  kegiatan  ini,  akan  tetapi  meskipun demikian  mudah-mudahan  ada  manfaatnya.  Aamiin  Ya  Allah  Ya  Robbal ‘Alamin.

## Daftar Pustaka Literatur
Ali Abdullah M, Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen, Kencana, Jakarta, 2017.
Amran  Suadi,  Filsafat  Hukum  Refleksi  Filsafat  Pancasila,  Hak  Asasi  Manusia  dan Etika, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2019.
Bagir  Manan,  Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Konstitusi  Suatu  Negara,  Mandar Maju, Bandung, 1995.
Joko Sasmito Pengantar Negara Hukum dan HAM, Setara Press, Malang, 2015.
_________,  Konsep  Asas  Retroaktif  Dalam  Pidana,  Pemberlakuan  Asas  Retroaktif Pada  Tindak  Pidana  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia,  Setara Press, Malang, 2017.
Mien  Rukmini,  Perlindungan  HAM  Melalui  Asas  Praduga Tidak  Bersalah dan  Asas Persamaan  Kedudukan  Dalam  Hukum  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana,  PT Alumni, Bandung, 2007.
Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2001.
Salim  H.S.  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Tesis dan Desertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
Syaiful  Bakhri,  Dinamika  Hukum  Pembuktian  Dalam  Capaian  Keadilan,  PT  Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
Victor  Situmorang  dan  Soedibyo,  Pokok-pokok  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.