## PERANAN PAJAK DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN LABUHANBATU

## Nurintan Asyiah Siregar
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu

## ABSTRAK
Pajak merupakan kontribusi orang ke kas negara terhadap hukum (bisa dipaksakan) dengan tidak  bisa  menyeimbangkan  pendapatan.  Yang  memiliki  tujuan  dan  digunakan  untuk pemukiman  umum.  Seperti  kita  ketahui  bahwa  pajak  memiliki  bagian  dari  peningkatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang dapat meningkatkan pendapatan  masyarakat  percapita  untuk  program  jangka  panjang.  Dalam  hal  ini,  penulis menganalisis  bagian  pajak  daerah  pembangunan  ekonomi  di  Labuhanbatu.  Alasan  memilih pajak  daerah  sebagai  variabel  bebas  karena  pajak  daerah  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  asli  daerah  yang  memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan  ekonomi  di Labuhanbatu.  Perkiraan  dari  model  regresi  pembangunan  ekonomi  (PDRB)  dengan  pajak daerah  sebagai  variabel  independen  dengan  menggunakan  eviews  4.1  program,  kita mengetahui bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Labuhanbatu.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan tugas bangsa yang tidak berkesudahan dalam mengisi kemerdekaan demi tercapainya tujuan nasional sesuia dengan cita-cita proklamasi yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Pembangunan  ekonomi  didefinisikan  sebagi  suatu  proses  yang  menyebabkan pendapatan  perkapita  suatu  masyarakat  meningkat  dalam  jangka  panjang.  Pembangunan dilaksanakan  meratakan  bukanlah  hanya  untuk  satu  golongan  atau  sebagian  daerah  tetapi haruslah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Mengingat  sasaran  pembangunan  bukan  hanya  semata-mata  untuk  kepentingan pemerintah,  malinkan  untuk  kepentingan  seluruh  bangsa  dikaitkan  dengan  kehidupan bernegara yang demokratis, jadi demokratisasi tidak terbatas hanya pada demokratis manfaat tetapi juga mencakup pada demokratisasi tanggung jawab, hal ini berarti bahwa pembangunan yang telah dicanangkan melalui operasional GBHN, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara. Adanya hak untuk menikmati hasil- hasil  pembangunan  akan  lebih  nikmat  merasakannya  apabila  kita  melaksanakan  kewajiban terlebih dahulu.
Kehidupan  masyarakat  dan  perekonomian  Indanesia  yang  sebagian  besar  bercorak agraris,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  besarnya  sumbangan  sektor  pertanian  terhadap  pendapatan nasional dan sebagian besar penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di pedesaan. Dalam hal  ini  bumi  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  mempunyai  peranan  penting dalam pembangunan masyarakat kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang memperoleh  manfaat  dari  bumi  dan  kekayaan  alam  terkandung  didalamnya,  wajar  kiranya menyerahkan sebagian dari kenikmatan atau hasil yang diperolehnya kepada negara melalui pembanyaran pejak.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  pajak  sebagai  sumber  penerimaan  dalam  negeri mempunyai potensi untuk dijadikan sumber pendapatn nasional. Ini dapat dilihat dari jumlah penduduk  yang  besar  dan  wilayah  negara  kita  yang  luas  sehingga  akan  memungkinkan penerimaan dari pajak akan besar.
Sebelum  adanya  otonomi  daerah  sumber  pendapatan  daerah  masih  mengaju  pada Undang-Undang No.5 Tahun 1974, dimana jenis-jenis pendapatan daerah diatur berdasarkan Undang-Undang  No.  11  dan  12  Tahun  1956,  dan  berbagai  peraturan  lainnya.  Berdasarkan Undang-Undang  No.11  dan  12  Tahun  1956  ini  memang  ada  beberapa  pajak  pusat  yang diserahkan  kepada  daerah,  namun  dari  sekian  banyak  pajak  daerah tersebut  hanya  beberapa saja yang akhirnya menjadi sumber penting bagi pendapatan asli daerah yang menyebabkan rendahnya sumbangan pajak terhadap pendapatan asli daerah.
Dengan  adanya  otonomi  daerah  yang  dilaksanakan  mulai  tanggal  1  Januari  2001 melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, maka setiap daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan juga menyebabkan kebijakkan yang menyangkut keuangan daerah dan APBD mengalami perubahan. Berdasarkan Undang- Undang  No.33  Tahun  2004  yang  merupakan  penyempurnaan  dari  Undang-Undang  No.18 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali. Ditegaskan pula bahwa hasil pajak daerah itu diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Undang-Undang No.33  Tahun  2004  ini  merupakan  landasan  hukum  bagi  pemerintah  daerah  dalam mengeluarkan peraturan daerah (perda) untuk memungut pajak di daerah masing-masing, hal ini juga didukung oleh PP No.65 Tahun 2001. Diharapkan dengan keluarnya Undang-Undang No.33  Tahun  2004  dan  PP  No.65  Tahun  2001  ini  adanya  kemandirian  bagi  setiap  daerah terutama  daerah  tingkat  II  dalam  membiayai  pembangunannya  yaitu  dengan  cara  menggali sumber dana yang bersumber dari daerah itu sendiri.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai  pajak  daerah.  Adapun  judul  yang  diketengahkan  adalah  “Peranan  Pajak  Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu”.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  penulis  mengidentifikasikan  masalah  yang berhubungan  dengan  pembangunan  Ekonomi,  dengan  merumuskan  masalah  yang  dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan anatara lain :
Bagaimana peranan pajak daerah terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu.

## Hipotesis
Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban sementara terhadap penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas maka sebagai jawaban sementara, penulis mengemukakan hipotesisnya adalah Pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu, Ceteris Paribus.

## Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana peranan pajak daerah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk  mengetahui  prospek  perkembangan  pembangunan  ekonomi  Kabupaten Labuhanbatu.
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para perencana dan penentu keputusan pembangunan daerah, khususnya bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.
2. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  khasanah  penelitian  di  bidang Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Regional, dan Ekonomi Kependudukan.

## Landasan Teori

## 1 Pembangunan Daerah
Pembangunan  daerah  sebagai  bagian  yang  integral  dari  pembangunan  nasional  pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu  kemampuan  yang  handal  dan  profesional  dalam  menjalankan  pemerintahan  serta memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat.  Pembangunan  daerah  juga  berarti meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelolah sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan  daerah  dapat  dilakukan  dengan  dua  pendekatan,  yaitu  pertama, pendekatan  sentralistik  dan  kedua,  pendekatan  desentralistik.  Pendekatan  sentralistik mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh para birokrat di pusat. Sedangkan pendekatan desentralistik mengandung  arti  bahwa  pembangunan  daerah  sebagian  besar  merupakan  wewenang  daerah dan dilaksanakan sendiri oleh daerah (Pemda) secara otonom. Pembangunan daerah melalui desentralisasi  atau  otonomi  daerah  memberikan  peluang  dan  kesmpatan  bagi  terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik ( good govermance) di daerah. Artinya, pelaksanaan tugas pemerintah  daerah  harus  dilaksanakan  atas  prinsip  efektif,  efisien,  partisipatif,  terbuka ( Tranparency) , dan akuntabel ( Accountability) .

## 2. Pengertian Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan  pada  dasarnya  untuk  menngkatkan  harkat,  martabat,  kualitas, kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam kerangka ini pembangunan harus dipandang sebagai  suatu  rangkaian  proses  yang  berjalan  secara  berkesinambungan  untuk  mewujudkan pencapaian tujuan. Proses meningkatnya pendapatan masyarakat secara riil adalah merupakan tujuan  dari  seluruh  kebijakan  pembangunan  ekonomi.  Pembangunan  ekonomi  adalah merupakan  komponen  yang  esensial  dari  usaha  pembangunan  yang  dijalankan  oleh  suatu masyarakat.  Pembangunan  ekonomi  hanya  meliputi  usaha  dari  suatu  masyarakat  untuk mengembangkan  kegiatan  ekonomi  hanya  meliputi  usaha  dari  suatu  masyarakat  untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan menikkan tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan pembangunan  dalam  pengertian  yang  paling  mendasar  harus  mencakup  masalah materi  dan financial dalam kehidupan masyarakat.
Pembanguan  ekonomi  telah  digariskan  kembali  dengan  dasar  mengurangi  dan menghapuskan  kemiskinan,  ketimpangan  dan  pengangguran  dalam  konteks  pertumbuhan ekonomi  atau  ekonomi  yang  sedang  berkembang,(Todaro,  1983:123).  Jadi  dengan  adanya pembatasan  antara  pembangunan  dengan  pembangunan  ekonomi,  maka  pembangunan ekonomi  didefinisikan  sebagai  :”suatu  proses  yang  menyebabkan  pendapatan  perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. (Sukirno, 1985:13). 3. Keuangan Daerah.
Untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  kemampuan  daerah  dalam  berpartisipasi dalam program-program pembangunan maka perlu dilihat dari aspek keuangannya. Berbicara mengenai aspek keuangan daerah, tentunya tidak terlepas dari administrasi keuangan daerah
itu  sendiri  menyangkut  masalah  proses  alokasi  sumber-sumber  pendapatannya  serta kemampuan keuangan yang mendasarinya.
Kebijaksanaan pemberian sumber-sumber pembiayaan kepada daerah ini tidak terlepas kaitannya  dengan  otonomi  daerah.  Otonomi  daerah  tidak  hanya  terhenti  pada  aspek  politik semata, tetapi otonomi daerah mempunyai banyak segi, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dalam proses pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dukungan sumber daya ( resources) yang  memadai  dan  cukup  agar  otonomi  berhasil,  oleh  karena  itu,  kebijakan otonomi  daerah  dibarengi  dengan  kebijakan  fiskal,  sebagai  langkah  untuk  mendukung  dan meningkatkan  kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi. Dengan  demikian  otonomi  selalu  berhubungan  erat  dengan  persoalan  desentralisasi  fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal berimplikasi langsung terhadap keuangan daerah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sehubungan  dengan  pentingnya  posisi  keuangan  daerah  ini,  Pamuji  (1980  :61) menegaskan bahwa :”Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien  tanpa uang yang cukup untuk memberikan pelayanan, pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasarnya”.
Pendapat  ini  sejalan  dengan  PP  Nomor  105  tahun  2000  yang  menyatakan  keuangan daerah  adalah  “semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelengaraan  pemerintah dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

## 4. Pendapatan Asli Daerah
Undang-undang otonomi daerah menegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan asas desentralisasi  dibentuk  dan  disusun  oleh  Provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  daerah Kota  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri berdasarkan mgasyarakat (Pasal 4 ayat 1 UU No. 22 tahun 1999), sedangkan ekonomi, politik daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas derah, dan pertimbagan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah (Pasal 5 ayat 1 UU No. 22 tahun 1999).

## 5. Pajak
Menurut  Andriani  pajak  adalah  “  iuran  pada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi  kembali,  yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum berhubungan  dengan  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  “.(Nurmantu; 2003:12).
Sedangkan menurut Soemitro (1990:12)  menyatakan pajak adalah “iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi),  yang  langsung  dapat  ditujukan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum”.

## 6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Salah  satu  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  perekonomian  wilayah  adalah dengan  menggunakan  besaran  nilai  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Perubahan besaran  PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  pada  tahun  penghitungan  masih  memuat  akibat terjadinya inflasi/deflasi sehingga tidak memperlihatkan pertumbuhan atau perubahan PDRB secara riel. Sebaliknya, PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pasar pada tahun dasar tertentu (1983, 1993) sehungga perubahan besaran PDRB sudah terlepas dari pengaruh inflasi/deflasi.

## Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Sesuai  dengan  judul,  penelitian  ini  memusatkan  pada  pengkajian  mengenai  peranan pajak daerah terhadap pembangunan ekonomi di Labuhanbatu.

## 2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka- angka.  Sedangkan  sumber  datanya  berupa  data  sekunder  yang  berbentuk time  series yang diperoleh dari berbagai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu.

## 3. Model Analisis Data
Analisis yang digunakan untuk hipotesis diatas adalah alat analisis dengen regresi linier sederhana.
Model Persamaan adalah :
Y = a + b X + e
Dimana :
Y = Produk Domestik Regional Bruto (juta Rupiah)
X = Pajak Daerah (juta Rupiah) a        = konstanta b       = koefisien regresi e        = Standard Error
sehingga bentuk hipotesisnya adalah:
𝛿𝑦 𝛿𝑥 > 0, artinya jika terjadi kenaikan pada x (pajak daerah), maka Y (Produk Domestik Regional Bruto) mengalami kenaikan, ceteris paribus

## 4. Alat Analisis
1. Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  melibatkan  seberapa  besar  variabel-variabel indpenden  secara  bersama-sama  mampu  memberikan  penjelasan  mengenai  variabel dependen.

## 2. Uji t-statistik
Uji t-statistik merupakan pengujian hipotesis parsial untuk mengetauhi apakah variabel indpenden  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen,  dengan  mengaggap  variabel lainnya konstan.
Nilai t hitung diperoleh dengan rumus t hitung = 𝑏 𝑠𝑏 dimana : b   = parameter estimasi dari X sb = Standar error X
Pengujian dilakukan melalui uji t dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada  0.05. apabila hasil perhitungan menunjukkan :
1. Ha : b1  = 0 maka Ho diterima dan Ha ditolak
Artinya variasi variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikat dan terdapat pengaruh antara dua variabel yang diuji.
t hitung < t tabel , signifikan >  maka Ho diterima dan Ha ditolak
2. Ha : b1 ≠ 0 maka Ho ditolak dan Ha diterima
Artinya  variasi  variabel  bebas    dapat  menerangkan  variabel  terikat  dan  terdapat  pengaruh antara dua variabel yang diuji.
t hitung > t tabel , signifikan <  maka Ho ditolak dan Ha diterima

## Uji Multikolinearity
Uji  multikolinearity  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  di  dalam  model  regresi  yang digunakan  terdapat  korelasi  yang  sempurna  daitara  variabel-variabel  yang  menjelaskan independen  variabel.  Suatu  model  regresi  linier  akan  menghasilkan  estimasi  yang  baik apabila model tersebut tidak mengandung multikolenearity. Multikolenearity terjadi karena adanya hubungan yang kuat antara sesama variabel independen dari suatu model estimasi.

## Uji Autokorelasi
Uji ini dipergunakan untuk melihat kesalahan akibat adanya nilai residual yang tidak bebas diantara variabel yang diobservasi. Umumnya kesalahan disebabkan data time series . Uji ini menggunakan metode durbin watson .

## Hasil Dan Pembahasan
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan PDRB Kabupaten LabuhanbatuTahun 1999-2004
(%)

## Sumber: BPS Labuhanbatu, 2004

## 2. Perkembangan penerimaan pajak daerah Kabupaten Labuhanbatu
Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 1991-2004 (Rp)
Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu.

## 3. Regresi Linier Variabel

## Hasil Regresi

## 4. Koefisien Determinasi (R 2 )
Dari tabel hasil regresi diperoleh R-square (R 2 ) sebesar 0.905038. hal ini berarti bahwa variabel pajak daerah (X) secara bersama-sama mempunyai kekuatan untuk menjelaskan variabel  PDRB  (Y)  sebesar  90.50%,  sedangkan  sisanya  sebesar  9,50%  dijelaskan  oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model estimasi.

## Kesimpulan
Variabel  pajak  daerah  (X)  secara  bersama-sama  mempunyai  kekuatan  untuk menjelaskan variabel PDRB (Y) sebesar 90.50%, sedangkan sisanya sebesar 9,50% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model estimasi

## Daftar Pustaka
Boediono, B, 2000. Perpajakan Indonesia, Diadit Media, Jakarta
Badan Pusat Statistik Labuhanbatu, Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Tahun 1991-2004 Badan Pusat Statistik Labuhanbatu, Indikator Sosial Labuhanbatu Tahun 2003
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Pendapatan Pajak Daerah Tahun 1991- 2004
Gujarati, D. 1978. Ekonometrika Dasar Terjemahan, Erlangga, Jakarta
Kristiadi, J.B.1985. Masalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prisma, Jakarta. Mardiasmo, 2002. Perpajakan. Andi Offset, Yogyakarta.
Mangkoesoebroto, G. 1993. Ekonomi Publik, Edisi Ke-3, BPFE, Yogyakarta.
Meir,g. M, dan  Baldwin, 1985. Ekonomi Pembangunan Negara-Negara Berkembang.Teori dan Kebijakan. Jakarta.
Saragih  Juli,  2003. Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  Dalam  Otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Siagian, M,1976. Pajak sebagai Sumber keuangan, IIP, Jakarta.
Soekarwo,  2003. Berbagai  Permasalahan  keuangan  Daerah, Airlangga  University  Press, Surabaya.
Sidik Machfud, 2004. Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta.
Sujamto, 1993, Perspektif Otonomi Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.
Teguh, 1999, Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, P.T. Grafindo Persada, Jakarta.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22, Tahun 1999, tentang Pemerintahan, Daerah, dalam Sepuluh Undang-undang 1999, C.V. eko Jaya, Jakarta.