https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
Sketsa Bisnis Volume (6) No (2) (2019) pp (77-86)

## SKETSA BISNIS
Naskah Diterima : 20 Oktober 2019 Diterima Publikasi : 10 Desember 2019
Journal Homepage https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS
Citizen’s Participation Level Analysis Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari
Aminullah 1 , Aslikha 2
1 Administrasi Publik, FISIP Universitas Yudharta Pasuruan
2 Ekonomi Syariah, FAI Universitas Yudharta Pasuruan

## Abstract
In  the  implementation  of  Village  Fund  Management,  the  Village  Government  cannot  be separated from the role of Participation and the Village community as one of the stakeholders. Community  participation  is  needed  in  the  management  of  village  funds  as  a  form  of transparency  and  accountability  aspects  that  are  a  reference  of  the  village  funds  themselves. The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  degree  of  community  participation  in  the management  of  Sukodermo  Village  Fund,  Purwosari  Subdistrict,  Pasuruan  Regency,  and  the impacts arising from community participation in the management of Village funds. The research method in this study is a qualitative method. The results showed that community participation in the  implementation  of  Sukodermo  Village  Fund  Purwosari  Subdistrict  Pasuruan  Regency  was divided into 3 main focuses, namely: first, the level of community participation in the process of village  fund  management  planning,  second,  the  level  of  community  participation  in  the implementation  of  village  fund  management,  third,  the  level  of  community  participation  in Evaluation of fund management.
Keywords: Society Participation, Implementation, Public Policy, Village Fund

## Abstrak
Dalam  implementasi  Pengelolaan  dana  Desa,  Pemerintahan  Desa  tidak  bisa  lepas  dari peran  Partisipasi  serta  masyarakat  Desa  sebagai  salah  satu stakeholders .  Partisipasi masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  pengelolaan  dana  Desa  sebagai  bentuk  aspek transparansi dan akuntabilitas yang menjadi acuan dari dana Desa itu sendiri. Tujuan penelitian ini  adalah  menganalisis  derajat  partispasi  masyarakat  dalam  Pengelolaan  dana  Desa Sukodermo  Kecamatan  Purwosari  Kabupaten  Pasuruan,  serta  dampak  yang  muncul  akibat partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  Desa  tersebut.  Metode  Penelitian  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi masyarakat  dalam  Implementasi  dana  Desa  Sukodermo  Kecamatan  Purwosari  Kabupaten Pasuruan  terbagi  dalam  3  fokus  utama  yakni:  pertama,  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  dalam Proses  Perencanaan  Pengelolaan  dana  Desa,  Kedua,  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pelaksanaan  Pengelolaan  dana  Desa,  Ketiga,  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Evaluasi Pengelolaan dana.
Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Implementasi, kebijakan Publik, Dana Desa
*) Aminullah: aminullahmajid@gmail.com
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index E-ISSN: 2460- 0989

## 1.  Pendahuluan
Pembangunan  Desa  merupakan  salah satu  tantangan  penting  untuk  meningkatkan potensi dan kualitas Desa dari level tertinggal, berkembang  menuju  Desa  mandiri  ,  hal  ini dikarenakan jumlah prosentase desa tertinggal dan berkembang di Indonesia masih mendominasi, sehingga pengelolaan pembangunan  desa  yang  baik  pada  akhirnya turut memperbaiki kesejahteraan dan perekonomian Negara.
Sumber: 1 Berita Resmi Statistik, BPS, 2018
2 Status IPD, 2014 –2018
Gambar 1. Jumlah Desa Menurut Status IPD, 2014 –2018
Permasalahan  kompleks  yang  ada  pada pembangunan  Desa    mengandung  makna bahwasannya didalam pembangunan desa itu terdapat  keterlibatan  banyak stakeholders . Pemerintah menempatkan pembangunan desa  menjadi  salah  satu  prioritas  kinerjanya untuk  mewujudkan  pembangunan  nasional. Oleh  sebab  itu  pembangunan  desa  bukan menjadi  tanggung  jawab  satu  pihak,  akan tetapi keterlibatan stakeholders desa diharapkan bisa bekerjasama dan berkoordinasi demi terwujudnya
pembangunan  desa  sesuai  dengan  tujuan pembangunan nasional.
Arah  serta  sasaran  dari  pembangunan desa  meliputi  berbagai  aspek  kehidupan  dan penghidupan,  dalam  arti  pelibatan komponen- komponen dari pihak masyarakat dan pemerintah serta komponen lain yang berhubungan  dengan  desa  menjadi  satu kesatuan  organ  yang  secara  terus  menerus bekerjasama  demi  tercapainya  kesejahteraan masyarakat  desa  dan  mengurangi  angka kesenjangan  antara  masyarakat  pedesaan dan  perkotaan.  Maka  menjadi  sangat  logis apabila  pembangunan  desa  menjadi  prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.
Keberadaan  Desa  secara  yuridis  formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa.  Berdasarkan  undang- undang  ini  dijelaskan  pada  ketentuan  umum bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Partisipasi  masyarakat  merupakan  salah satu  kunci  keberhasilan  pembangunan  Desa, dengan pelibatan partisipasi masyarakat diharapkan  akan  terjadi  komunikasi  yang
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
harmonis  antara  Pemerintahan  Desa  dengan masyarakat.  Dana  Desa  yang  merupakan sumber  pendapatan  Desa  yang  berasal  dari APBN  yang  merupakan  salah  satu  Program Pemerintahan Pusat guna mempercepat pembangunan secara Nasional.
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
Dana Desa sangat dibutuhkan guna mempertajam  program  pembangunan  Desa, sehingga  pembangunan  yang  dilaksanakan oleh  Pemerintahan  Desa  bisa  tepat  sasaran. Dalam kaitannya dengan Program Dana Desa, dibutuhkan  analisis  Partisipasi  Masyarakat agar Masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam hal  pembuatan  kebijakan  kan  tetapi  juga dalam pelaksanaan program serta pengawasannya.
Desa  Sukodermo  merupakan  salah  satu dari  sekian  Desa  yang  berada  dalam  wilayah Kecamatan  Purwosari  Kabupaten  Pasuruan. Partisipasi  masyarakat  dalam  pengeloaan Dana  Desa  sangat  bervariasi  dalam  hal intensitas dan bentuk partisipasinya, dibutuhkan analisis derajat partisipasi masyarakat  guna  mengetahui  sejauhmana keterlibatan  masyarakat  dan  dampak  yang terjadi dari keterlibatan masyarakat tersebut.

## 2.  Kerangka Teori

## 2.1  Konsep Partisipasi
Untuk menilai derajat partisipasi masyarakat,  penelitian  ini  juga  menggunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat ( Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation )  menurut  teori  Sherry  (Arnstein,
1971). Dalam konsepnya, Arnstein menjelaskan  “partisipasi  masyarakat  yang didasarkan  kepada  kekuatan  masyarakat untuk  menentukan  suatu  produk  akhir,  tiap tangga  dibedakan  berdasarkan  corresponding to  the extent of citizen’s power in determining the  plan  and/or  program”.  Secara  umum dalam  model  ini  ada  tiga  derajat  partisipasi masyarakat, yakni:
a.  Tidak Partisipatif ( Non Participation ) b.  Derajat Semu ( Degrees of Tokenism ) c. Kekuatan  Masyarakat (Degrees  of

## Citizen Powers)
Penelitian ini akan mengungkap level atau derajat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, maka dalm penelitian ini akan berlandaskan pada tangga partisipasi Arnstein, sehingga derajat partisipasi masyarakat akan lebih jelas diketahui levelnya.
Dalam  tangga  partisipasi,  para  praktisi umumnya menerima konsep bahwa manipulasi pada dasarnya bukanlah partisipasi. Penentraman, informasi, dan konsultasi  pada  dasarnya  adalah  bentuk  lain dari  tokenisme  yaitu  kebijakan  sekedarnya berupa  upaya  superfisial  (dangkal,  pada permukaan)  atau  tindakan  simbolis  dalam pencapaian suatu tujuan. Sedangkan kemitraan,  pendelegasian  kekuasaaan,  dan pengawasan  oleh  warga  diterima  sebagai wujud dari kekuasaan dan partisipasi warga.
Para  praktisi  juga  umumnya  menerima bahwa  tangga  yang  lebih  tinggi  merupakan wujud  dari  kualitas  partisipasi  yang  lebih tinggi.  Tetapi  para  praktisi  juga  dapat menerima bentuk partisipasi yang lebih rendah dalam  situasi  sosial  politik  sejauh  bentuk tersebut  merupakan  salah  satu  strategi  untuk mendorong partisipasi yang lebih luas.

## 2.2  Konsep Desa
Secara  etimolog i kata “desa”  berasal  dari Bahasa  Sansekerta,  deca  yang  berarti  tanah air,  tanah  asal  atau  tanah  kelahiran.  Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan  sebagai  “ a  groups  of  hauses  or shops in a country area, smaller than a town” . Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengurus rumah  tangganya  sendiri  berdasarkan  hak asal-usul  dan  adat  istiadat  yang  diakui  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Sedangkan  menurut  (Widjaja,  2003)  desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  susunan  asli  berdasarkan  hak asal-usul  yang  bersifat  istimewa.  Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index E-ISSN: 2460- 0989
masyarakat.  kata  “desa”  juga  berasal  dari b ahasa  india,  yakni  “swadesi”  yang  berarti tempat  asal,  tempat  tinggal,  negeri  asal,  atau tanah  leluhur  yang  menunjuk  pada  satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas-batas yang jelas (Yulianti,2003:24).
2.3  Konsep Pemerintahan Desa
Pemerintahan  Desa  merupakan  suatu kegiatan  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah  desa  yaitu  kepala  desa  dan perangkat  desa.  Pemerintahan  Desa  menurut (Widjaja, 2003:3)  dalam  bukunya  “Otonomi Desa”  pemerintahan  desa  diartikan  sebagai: Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan  pemerintah,  sehingga  desa memiliki  kewenanagan  untuk  mengatur  dan mengurus.
2.4  Dana Desa
Desa memiliki otonomi untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya, yang tujuannya  untuk  mempercepat  pertumbuhan dan  pembangunan.  Untuk  melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki  sumber-sumber  penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Menurut Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  43  Tahun  2015 dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan  desa  terdiri  atas:  Pendapatan  Asli Desa  (Hasil  Kekayaan  Desa,  Hasil  Swadaya Masyarakat,  Pungutan,  Gotong Royong) Pembagian  Pajak  dan  Retribusi  Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten    atau  Alokasi  Dana  Desa;  Hibah keuangan  dari  pemerintah  provinsi  dan kabupaten;  Hibah  dan  sumbangan  dari  pihak ketiga  yang  mengikat.  Beberapa  hal  yang menyebabkan  desa  membutuhkan  sumber pendapatan  yaitu:  1)  Desa  memiliki  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil  dan  sumber  pendapatannya  sangat bergantung  pada  bantuan  yang  sangat  kecil pula;  2)  Kesenjahteraan  masyarakat  desa yang  rendah  sehingga  sulit  bagi  desa
mempunyai  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes) yang  tinggi;  3)  Masalah  itu  diikuti  dengan rendahnya  dana  operasional  desa  untuk menjalankan  pelayanan  publik;  4)  Banyak program  pembangunan  masuk  ke  desa  akan tetapi  hanya  dikelola  oleh  Dinas.  Program semacam  itu  mendulang  kritikan  karena program  tersebut  tidak  memberikan  akses pembelajaran  bagi  Desa,  dan  program  itu bersifat  top  down  sehingga  tidak  sejalan dengan  kebutuhan  Desa  dan  masyarakatnya (Putra et al . 2013).
Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah  memberi  dukungan  keuangan kepada  desa  salah  satunya  adalah  berasal dari  dana  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah minimal  10  persen  diperuntukkan  bagi  desa yang  disebut  dana  Desa.  Maksud  pemberian dana  Desa  sebenarnya  adalah  sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah  desa  yang  ditunjang  dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

## 3.  Metode
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian Kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Manfaat menggunakan pendkatan studi kasus ini akan mempermudah peneliti dalam pengambilan  fokus penelitian dan bisa mengungkap secara mendalam berdasar pada fokus  yang  dituju.  Metode  kualitatif  dalam  hal ini memiliki tujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan  ( to  describe  and  explore) serta untuk menggambarkan dan menjelaskan ( To describe and explain ) (Albi & Johan, 2018) Lokasi  Penelitian  dalam  Penelitian  ini  yakni Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, berikut beberapa pertimbangan  pemilihan  lokasi  penelitian: Terdapat format kebijakan Dana Desa di Desa Sukodermo, Diduga tingkat partispasi masyarakat
sangat lemah. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index E-ISSN: 2460- 0989
1.  Studi Literatur
Studi  literatur  pada  UU. No  6  tahun  2014 tentang  Desa,  Permendes,  Permendagri, Peraturan Menteri Keuangan 2.  Observasi lapangan
Observasi  dilakukan  di  Desa  Sukodermo Kecamatan Purwosari. Observasi dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi keadaan lapangan awal agar mempertajam pertanyaan dalam wawancara sehingga hasil yang diperoleh dari wawancara akan lebih akurat
3.  Wawancara mendalam
Wawancara akan dilakukan dengan
memanfaatkan informasi dari key informan terutama  kepada  Kepala  Desa Sukodermo, Kepala BPD Desa
Sukodermo  dan  Perangkat  Desa  yang sehari-harinya melakukan koordinasi terkait  pengelolaan  Dana  Desa,  dengan metode focus  group  discussion yang dilakukan  2  sesi  (Rakhmawati,  Nizar, Rahardjo,  2019)  Berbagai  pertanyaan dilakukan  antara  lain  terkait  kerjasama dan  intensitas  pertemuan,  komunikasi, dan  interaksi  dengan  pejabat  setingkat  di Desa Sukodermo.

## 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Setiap  praktik  partisipasi  dalam  berbagai kegiatan  memiliki  prosentase  yang  berbeda. Prosentase ini dimaksudkan jika dibandingkan satu  dengan  yang  lainnya  akan  membentuk suatu  garis  kontinum  mulai  dari  titik  non partisipasi masyarakat sampai kendali masyarakat  sepenuhnya.  Untuk  memperjelas mana  proses  yang  disebut  partisipasi  dan bukan  partisipasi  dalam  penelitian  ini  akan mempergunakan  konsep  delapan  tangga partisipasi  masyarakat  menurut  Sherry  R Arnstein  dalam  (Wicaksono,  2013)  membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program  pembangunan  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  dalam  delapan  tingkat partisipasi  masyarakat  yang  sangat  terkenal dimana berdasarkan kekuasaan yang
diberikan  kepada  Masyarakat.  Diantaranya yakni:
1. Citizen control ; masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses
pengambilan keputusan.
2. Delegated  power ;  pada  tingkatan  ini masyarakat  diberi  limpahan  kewenangan untuk  membuat  keputusan  pada  rencana tertentu.
3. Partnership ; masyarakat berhak berunding  dengan  pengambil  keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara
masyarakat dengan pemerintah.
4. Placation ; pemegang kekuasaan (pemerintah)  perlu  menunjuk  sejumlah orang  dari  bagian  masyarakat  yang dipengaruhi  untuk  menjadi  anggota  suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses  tertentu  pada  proses  pengambilan keputusan.
5. Consultation ;  masyarakat  tidak  hanya diberi  tahu  tetapi  juga  diundang  untuk berbagi  pendapat,  meskipun  tidak  ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan  akan menjadi  pertimbangan dalam pengambil keputusan.
6. Informing ;  pemegang  kekuasaan  hanya memberikan informasi kepada masyarakat  terkait  proposal  kegiatan, masyarakat  tidak  diberdayakan  untuk mempengaruhi hasil.
7. Therapy ; pemegang kekuasaan memberikan  alasan  proposal  dengan berpura-pura melibatkan masyarakat.
8. Manipulation ; merupakan tingkat pasrtisipasi  yang  paling  rendah,  dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja Dalam  Penelitian  ini  akan  dijelaskan bahwasannya  Partisipasi  Masyarakat  dalam pengelolaan  dana  desa  yang  dianalisis menggunakan  8  tangga  partisipasi  Arnstein diatas dibagai menjadi 3 fokus utama, yakni:
Pertama, Fokus pada Partisipasi Masyarakat pada proses Perencanaan Pengelolaan  Dana  Desa  di  desa  Sukodermo
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index E-ISSN: 2460- 0989
Kecamatan  Purwosari, Kedua, Fokus  Pada
Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Sukodermo Kecamatan  Purwosari,  dan Ketiga , Fokus pada  Partisipasi  masyarakat  dalam  tahap evaluasi Pengelolaan Dana Desa.
Berdasarkan hasil observasi dan interview dengan  beberapa  Informan  diantaranya:, Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara Desa,  Bagian  Keuangan  Desa,  Ketua  BPD, Tokoh  Masyarakat  didapatkan  data  sebagai berikut:
4.1  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  dalam Proses  Perencanaan  Pengelolaan  Dana Desa  di  Desa  Sukodermo  Kecamatan Purwosari Suatu kebijakan tidak akan bisa diimplementasikan  kecuali  adanya  jaringan aktor  yang  terlibat.  Semakin  banyak  jaringan aktor  yang  terlibat  maka  semakin  besar  pula peluang keberhasilan suatu kebijakan tersebut.  Semakin  banyak  masyarakat  yang ikut  berpartisipasi  maka  semakin  program- program pembangunan akan semakin maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.  Lantas  siapakah  jaringan  aktor yang  terlibat  dalam  proses  perencanaan pengelolaan dana desa? selain pihak pemerintah  desa,  masyarakat  pun  juga menjadi  aktor  yang  penting  untuk  ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan dana desa ini.
Pada  tahap  perencanaan,  pemerintah desa  mengadakan  kegiatan  musrembang desa, yang mana dalam kegiatan ini seharusnya  di  hadiri  oleh  beberapa  aktor seperti  RT/RW,  Tokoh  Masyarakat,  Pemuda dari  karang  taruna,  PKK,  juga  Masyarakat Desa  setempat  tapi  karena  masyarakat banyak  yang  disibukkan  dengan  pekerjaan masing-masing  maka  hanya  sedikit  yang  bisa mengikuti  musrembang  desa  ini.  Sebelum kegiatan musrembang, pihak Pemerintah Desa sudah  menyebarkan undangan kepada  setiap elemen-elemen perwakilan masyarakat seperti yang sudah disebut diatas.
Perencanaan  dengan  model  partisipatif dilakukan  melalui  kegiatan  musrembang  desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat  mulai  dari  RT/RW,  lembaga masyarakat, tokoh masyarakat juga masyarakat desa. Kegiatan musrembang desa ini bertujuan untuk mengikut sertakan masyarakat  dalam  merencanakan  program- program  pembangunan  guna  kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pada kegiatan musrembangdes,  pihak  Pemerintah  Desa memberikan undangan kepada seluruh elemen  masyarakat  yang  sudah  disebutkan diatas.
Pada  kegiatan  musrembang  desa  ini, telah  disusun  beberapa  tim  yang  diambil  dari tiap dusun guna menampung aspirasi-aspirasi dari  masyarakat  yang  kemudian  diusulkan kepada  Pemerintah  Desa  sehingga  menjadi Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan yang  dihasilkan  adalah  gambaran  harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Selain itu, dampak dari partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa ini  ialah  lebih  transparansinya  Pemerintah Desa  terhadap  masyarakat  dalam  setiap program  kerja  atau  bahkan  dalam  setiap kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat.  Dengan  adanya  transparansi antara  pihak  Pemerintah  Desa  dengan Masyarakat, akan meminimalisir tingkat kecurigaan masyarakat terhadap setiap program  pembangunan  yang  berhubungan dengan Dana Desa.
Kontribusi yang didapat Masyarakat dalam  ikut  berpartisipasi  pada  setiap  program pembangunan  ialah  dapat  menikmati  sarana dan prasarana  yang  ada  di Desa  Sukodermo. Selain  itu,  masyarakat  juga  mendapat  honor yang  diambilkan  dari  anggaran  padat  karya. Padat  karya  ialah  program  pemerintah  yang bertujuan  untuk  membantu  masyarakat  yang masih pengangguran, janda dll.
Adapun  hasil  pengamatan  dan  informasi yang  diperoleh  peneliti,  menunjukkan  bahwa tingkat  partisipasi  masyarakat  pada  kegiatan musrembangdes  dalam  proses  perencanaan
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index E-ISSN: 2460- 0989
di  Desa  Sukodermo  Kecamatan  Purwosari  ini masih  tergolong  rendah,  karena  sebagian masyarakat  tidak  ikut  serta  dalam  proses perencanaan  pengelolaan  dana  desa  yaitu berupa kegiatan musrembang desa.
Selain itu, masyarakat juga masih enggan untuk  mengetahui  lebih  dalam  tentang  apa saja  Program  Perencanaan  Dana  Desa. sebagian  masyarakat  hanya  ingin  mengetahui apa saja yang sudah dibangun oleh Pemerintah  Desa  dengan  anggaran  Dana Desa. Karena masih minimnya tingkat pendidikan, juga dapat mempengaruhi seberapa  besar  pemahaman  masyarakat tentang  Kebijakan  Pemerintah  khususnya pada Program Pengelolaan Dana Desa.
C 4.2  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pelaksanaan  Pengelolaan  Dana  Desa  di Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Pada  tahap  pelaksanaan,  jaringan  aktor yang  terlibat  pun  masih  sama  yaitu  pihak pemerintah desa denga masyarakat setempat. Seperti  ketika pembangunan pavingisasi dilakukan,  hanya  beberapa  masyarakat  saja yang  ikut  andil.  Padahal  pemerintah  desa sudah  mengumumkan  akan  diadakan  kerja bakti  disepanjang  jalan  yang  akan  di  paving tapi  partisipasi  masyarakat  masih  tergolong rendah.
Masyarakat  hanya  ingin  tahu  pemerintah desa  mempergunakan  dana  desa  untuk membangun apa saja tanpa ingin mengetahui proses baik itu dari perencanaan, pelaksanaan bahkan  sampai  evaluasi  pengelolaan  dana desa.  Mereka  beranggapan  sudah  ada  dana untuk  tukang  dan  kulinya  jadi  buat  apa  ikut berpartisipasi.  Itu  adalah  bentuk  dari  masih dangkalnya pemikiran masyarakat disebabkan kurangnya pendidikan yang mereka tempuh.
Partisipasi  masyarakat  pada  tahapan  ini menunjukkan  bahwa  tahap  Pelaksanaan Pengelolaan  Dana  Desa  masih  tergolong rendah,  dimana  sebagian  masyarakat  masih enggan  untuk  berpartisipasi  pada  proses pelaksanaan pembangunan. Rendahnya tingkat  partisipasi  masyarakat  salah  satunya disebabkan karena masih kurangnya
pemahaman  masyarakat  mengenai  tanggung jawab  mereka  atau  bahkan  tugas-tugas mereka  pada  setiap  proses  pembangunan. Yang semestinya peran partisipasi masyarakat pada  tahapan  ini  memantau  secara  langsung pelaksanaan dari tahapan perencanaan sebelumnya,  jadi  masyarakat  bisa  secara langsung  melakukan  monitoring  kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan yang sudah ditetapkan.
Hasil  penelitian  dilapangan,  menunjukkan bahwa  masih  kurangnya  komunikasi  antara pihak Pemerintahan Desa dengan masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan pemahaman mengenai tanggung jawab mereka  sebagai  tim  monitoring  dari  setiap pelaksanaan program pembangunan yang ada di  desa  itu  sendiri.  Komunikasi  memainkan peran  sangat  penting  dalam  tahapan  proses implementasi  program-  program  yang  sudah ditetapkan pada tahapan perencanaan, partisipasi  masyarakat  pada  tahapan  ini sekaligus  menjadi  kunci  kendali  implementasi program,  baik  program  pembangunan  fisik atau proram pemberdayaan masyarakat.
Melihat  dari  setiap  permasalahan  diatas, walaupun  tiap  program  pembangunan  dapat terselesaikan  dengan  cukup  baik  namun partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa ini masih tergolong  rendah.  Jika  dalam  tahapan  ini partisipasi masyarakat sangat berperan, maka pada tahapan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa ini akan semakin baik.
4.3  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  dalam Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Pada  tahap  selanjutnya,  yaitu  tahap evaluasi  dalam  proses  pengelolaan  dana desa.  Pada  tahap  ini  pemerintah  desa mengadakan rapat untuk mengevaluasi program pembangunan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Pemerintah
Desa juga mengundang masyarakat desa. tapi tidak banyak masyarakat yang menghadiri rapat evaluasi.
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index E-ISSN: 2460- 0989
Tidak hanya Pemerintah
Desa,
Masyarakatpun  juga  dibutuhkan  dalam  tahap ini  untuk  mengevaluasi  lagi  kekurangan- kekurangan  yang  terdapat  dalam  proses perencaan  juga  pelaksanaannya.  Identifikasi jaringan aktor yang terlibat memang sangatlah penting karena untuk menunjang keberhasilan suatu  implementasi  kebijakan.  Tanpa  adanya aktor-aktor  yang  terlibat,  suatu  kebijakan tidaklah ada artinya.
Partisipasi  masyarakat  pada  tahapan  ini menunjukkan bahwa tahap Evaluasi Pengelolaan  Dana  Desa  juga  masih  sangat rendah.  Pihak  Pemerintah  Desa  mengadakan rapat  guna  mengevaluasi  program-program pembangunan. Namun masyarakat juga hanya  beberapa  saja  yang  hadir  dalam  rapat tersebut.  Sebagian  masyarakat  hanya  ingin tahu  pembangunan  apa  saja  yang  dibangun oleh  Pihak  Pemerintah  Desa  tanpa  ingin  tau prosesnya.
Sebenarnya  dengan  diadakannya  rapat evaluasi  ini  bertujuan  untuk  meminimalisir tindakan saling curiga antara pihak Pemerintah  Desa  dengan  Masyarakat.  akan tetapi  masyarakat  masih  belum  memahami perihal tersebut.
Dari  hasil  pengamatan  yang  dilakukan oleh peneliti di Desa Sukodermo ini, pemahaman  sebagian  masyarakat  mengenai tugas  mereka  mereka  sebagai  tim  evaluasi masih  sangat  rendah  juga  mereka  lebih disibukkan  dengan  pekerjaan  masing-masing sehingga jarang  sekali  yang mau  hadir  dalam kegiatan  pembanguna  desa.  Juga  kurangnya komunikasi  antara  pihak  pemerintah  dengan masyarakat setempat. Masyarakat hanya ingin tahu anggaran dana desa dipergunakan untuk pembangunan apa saja tanpa ingin mengetahui  setiap  proses  dari  pembangunan tersebut.
Selain  pemaparan  data  yang  terbagi menjadi  3  fokus  diatas,  dalam  penelitian  ini juga  mendapat  temuan  bahwasannya  dalam praktik partisipasi masyarakat dalam pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Sukodermo
ini  terdapat  dukungan  dan  hambatan,  adapun dukungan yang dimaksud sebagai berikut:
1.  Dukungan bagi pemerintah desa, dengan  adanya  aspirasi  dari  warga setempat  dan  juga  rapat  penyusunan rencana kegiatan dana desa,
pemerintah desa sangat terbantu.
2.  Dukungan  bagi  masyarakat,  dengan diadakannya kegiatan musrembang
desa,  dan  juga  disusunnya  tim-tim disetiap dusun aspirasi-aspirasi masyarakat tertampung oleh pemerintah desa. 3.  Dukungan bagi Pemerintah Desa, dengan  adanya  masyarakat  yang  ikut berpartisipasi  dalam  kegiatan  kerja bakti  jalan  yang  akan  di  paving  itu sangat membantu proses pembangunan. 4.  Banyaknya rencana program pembangunan yang diusulkan.
Permintaan  dan  kebutuhan  masyarakat disetiap  Dusun  yang  berbeda  sehingga banyak  masukan  yang  masuk  ke pemerintah desa.
5.  Banyaknya rencana program pembangunan yang
diusulkan,
Permintaan  dan  kebutuhan  masyarakat disetiap  Dusun  yang  berbeda  sehingga banyak  masukan  yang  masuk  ke pemerintah desa.
Adapun dukungan yang dimaksud sebagai berikut
1.  Kurang  terjalinnya  komunikasi  dengan baik antara pihak aparatur desa dengan masyarakat
setempat yang menyebabkan  kesalah  pahaman  dari kedua  belah  pihak.  Selain  komunikasi, pihak  pemerintah  Desa  masih  kurang sosialisasi mengenai program pengelolaan dana desa itu sendiri
2.  Kurangnya pemahaman mengenai tugas-tugas  masyarakat  sebagai  tim evaluasi  yang  bisa  mengakibatkan kecurigaan  sepihak.  Juga  kurangnya kesadaran  warga  untuk  saling  gotong
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index E-ISSN: 2460- 0989
royong  dalam  setiap  pembangunan desa guna kesejahteraan bersama.
3.  Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah  desa  mengenai  kebijakan
Dana Desa kepada masyarakat setempat sehingga sebagian masyarakat masih belum paham betul, apa  atau  bagaimana  kebijakan  Dana Desa tersebut.
4.  Sebagian masyarakat disibukkan
dengan pekerjaan masing-masing.
Selain  itu,  mereka  berpikir  karena sudah ada anggaran untuk tukang dan juga  kuli  jadi  mereka  tidak  perlu membantu terlalu jauh.
5.  Masih  minimnya  tingkat  kepedulian masyarakat terhadap kemajuan Desanya.  Hal  ini  bisa  diakibatkan karena  masih  rendahnya  SDM.  Yang mana mayoritas penduduk Desa
Sukodermo  masih  didominasi  lulusan
SD.
6.  Masyarakat lebih memilih sibuk dengan kepentingan  masing-masing  dari  pada kepentingan bersama.
7.  Pemerintah Desa memprioritaskan kebutuhan  yang  paling  urgen,  yang lebih diutamakan. Untuk masukan yang belum  di  acc  membuat  masyarakat yang member masukan tersebut sedikit sakit hati

## 5.  Kesimpulan Dan Saran
5.1  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  dapat disimpulkan bahwa pada semua fokus penelitian baik pada tahap proses perumusan, pelaksanaan  dan  evaluasi  Dana  Desa, partisipasi masyarakat Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari masih rendah keterlibatannya.  Jika  dikaitkan  dengan  tangga partisipasi  arnstein,  partisipasi  masyarakat Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari berada pada tangga kedelapan yakni Manipulation, yakni merupakan tingkat pasrtisipasi  yang  paling  rendah,  dimana masyarakat  hanya  dipakai  namanya  saja.
Implikasi  penelitian  ini  bisa  menjadi  bahan wacana  bagi  aktor  Pemerintahan  Desa  agar dalam  mengawal  Dana  Desa  bisa  lebih  baik, karena  jika  partisipasi  masyarakat  sangat tinggi maka asas keterbukaan dan transparansi Pemerintahan Desa akan semakin tinggi pula.
5.2  Saran
Saran dalam penelitian ini mengindikasikan pada  penelitian  selanjutnya  agar  lebih mendalam  dalam  proses  perencanaan  dan Evaluasi Dana Desa.

## 6.  Daftar Pustaka
Anggito,  Albi  &  Johan  Setiawan.  2018.
Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak
Hasil  Pendataan  Potensi  Desa  (Podes)  2018
No. 99/12/Th. XXI, BPS: 2018 I  Wayan  Adi  Suarnata,  et.al.  2017  Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi Kasus  Pada  Desa  Manikliyu  Kecamatan Kintamani  Kabupaten  Bangli)  e-Journal S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha Jurusan  Akuntansi  Program  S1  (Vol:  8 No: 2 Tahun 2017)
Kadji, Yulianto 2015 . Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. Gorontalo: UNG Press Gorontalo. Muluk, Khairul MR. 2007 . Menggugat
Partisipasi  Publik  dalam  Pemerintahan Daerah. Malang: Bayu Media Publishing.
Noerma,  AB.  2017.  partisipasi  masyarakat dalam  pengawasan  program  alokasi dana  desa  (add)  di  desa  panjunan, kecamatan sukodono, kabupaten sidoarjo.  Kebijakan  dan  Manajemen Publik, Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017
Peraturan  Pemerintah Nomor 43  Tahun
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
2014  Tentang
Peraturan
Pelaksanaan  UU  No.  6  Tahun  2014
Tentang Desa
Rakhmawati,  A.,  Nizar,  M.,  &  Rahardjo,  K. (2019,  April).  Green  Supply  Chain Ma nagement and SME’s, A Qualitative
Study  in  Indonesian  Marketplace.
In Journal  of  International  Conference Proceedings (Vol. 2, No. 1).
Sudarto.  1995. Metodologi  Penelitian  Filsafat .
Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian
Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa
Widjaja,  HAW,  2003.  Otonomi  Desa  Jakarta: Raja Grafindo Persada
William  N,  Dunn.  1999. Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press
Yulianti,2003.Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa. Jakarta: LP3ES