Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |

## HUKUM DAN PERADILAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM PERIODE AWAL
Hadi Daeng Mapuna *

## Abstrak
Hukum dan peradilan merupakan dua aspek yang sangat  dibutuhkan  dalam  membina  kehidupan bermasyarakat.  Hukum  sebagai  kaidah  atau  aturan  yang harus  dipatuhi  sedang  peradilan  adalah  sarana penyelesaian sengketa  atau pelanggaran hukum. Dengan demikian  keduanya ibarat  dua  sisi  mata  uang  yang  tak dapat  dipisahkan  satu  sama  lain. Rasulullah  saw.,  sejak awal  dibangkit  sebagai  Rasul,  disamping  menjalankan misi  risalah  islamiyah,  menanamkan  aqidah  dan  iman, juga  menjalankan  hukum  dan  peradilan.  Hukum  pada masa  Islam  awal,  baik  hukum  wadh’i  maupun  hukum samawi bersumber pada Rasulullah saw. Allah swt., tidak memberikan  kekuasaan  kepada  selain  Nabi-Nya  untuk menetapkan syari’at. Hal ini dapat dimaklumi mengingat posisi  Rasulullah  sebagai  pembawa  risalah  dan  utusan Allah. Bagi  masyarakat  muslim  pada  periode  ini tampaknya  tidak  kesulitan  dalam  mengetahui  hukum. Bila  mereka  menghadapi  suatu  permasalahan,  mereka dapat  langsung  mengajukannya  kepada  Rasulullah  dan Rasulullah pun memberi jawabannya. Dengan demikian, semua  tabir  yang  dihadapi  oleh  kaum  muslimin  dapat terkuak dengan mudah karena pemegang otoritas hukum ada di tengah-tengah mereka.
Kata kunci: Hukum Islam, Rasulullah saw.
A. Pendahuluan anusia  adalah zoon  politicon ,  demikian  Aristoteles menyebutnya. 1 Menurut  Soerjono  Soekanto,  manusia adalah  makhluk gregariousness (berkeinginan  untuk  selalu hidup dengan  orang lain) dan karena itu manusia juga disebut social animal
*Dosen  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Alauddin  Makassar  dalam  bidang  Hukum Acara Peradilan Agama.
1 Yang dimaksud dengan zoon politicon adalah makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan,  atau  setidaknya  lebih  suka  mencari  teman  untuk  hidup  bersama  daripada  hidup sendiri.  Lihat,  Hasan  Shadilly, Sosiologi  Untuk  Masyarakat  Indonesia (Cet.  XI;  Jakarta;  Bina  Aksara, 1989), h. 56.

## M
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
(“hewan”  sosial;  “hewan”  yang  mempunyai  naluri  untuk  senantiasa  hidup bersama). 2 Predikat-predikat  yang  dilekatkan  pada  diri  manusia  oleh  para sosiolog  di  atas  sesungguhnya  hendak  menggambarkan  bahwa  manusia adalah  makhluk  sosial.  Manusia  adalah  makhluk  yang  senantiasa membutuhkan  bantuan  orang  lain.  Tanpa  bantuan  orang  lain,  niscaya manusia tidak akan mampu menjalani kehidupannya secara sempurna. Kebutuhan  manusia  untuk  senantiasa  bergaul  dengan  manusia lainnya,  selain  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  tidak  mampu dipenuhinya sendiri, misalnya makanan, minuman dan pakaian, juga dalam rangka  mengembangkan  potensi-potensi  dasar  yang  dibawa  sejak  lahir. Potensi-potensi  dasar  itu  antara  lain  bakat,  daya  kreasi  dan  daya  inovasi, akan berkembang melalui interaksi dengan orang lain. 3 W.A. Gerungan -- seorang  psikolog-- bahkan  menyebutkan  bahwa  manusia  membutuhkan pergaulan  dengan  manusia  lain  adalah  dalam  rangka  mengembangkan  diri menuju pada tingkat “kesempurnaan” sebagai manusia. 4 Dr.  Sobhi  Mahmassani,  mengutip al-Majallah al-’Adaliyah, menyebutkan  bahwa  manusia,  sesuai  dengan  sifat  aslinya  sebagai  makhluk madani  tidak  mungkin  hidup  menyendiri  seperti  hewan-hewan.  Ia memerlukan hubungan madani pada masanya. Lebih jauh dijelaskan bahwa sifat  iniberlaku  umum  baik  manusia  yang sudah  maju  maupun  manusia primitif. 5 Eksistensi  manusia  sebagai  makhluk  sosial  diungkapkan  pula  dalam Al-Qur’an.  Dalam  Surat  al-Hujurat  ayat  13,  Allah  menjelaskan  bahwa manusia  diciptakan  bersuku-suku  dan  berbangsa-bangsa  adalah  dalam rangka hidup bersama dan saling bergaul antara satu dengan lainnya. Kandungan  ayat  tersebut  sangat  dalam  dan  luas.  Saling  mengenal dalam  hal  ini  bukan  sekedar  mengetahui  macam-macam  bangsa  dengan kebudayaan  yang  berbeda,  tetapi  lebih  dari  itu  Allah  swt.,  ingin menunjukkan betapa kecilnya arti setiap individu atau golongan tanpa saling bergaul, belajar dan mengajar. Dalam lingkup yang  lebih mikro, Allah swt., menandaskan  bahwa  kaum  muslimin  adalah  bersaudara.  Konsekwensi persaudaraan  itu  adalah  apabila  terjadi  sengketa  di  antara  sesama  kaum muslimin hendaklah dilerai atau didamaikan.
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. VII; Jakarta: Rajawali Perss, 1986), h. 102.
3 Dr. W.A. Gerungan, Dipl. Psych., Psychologi Sosial (Cet. VIII; Jakarta: PT. Eresco, 1983), h. 29.
4 Ibid.
5 Lihat,  Sobhi  R.  Mahmassani, Falasafat  al-Tasyri’  fi  al-Islam. Diterjemahkan  oleh  Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam (Cet. II; Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981), h. 20.
Keharusan  bagi  manusia  untuk  bergaul  dengan  manusia  lain  bukan tanpa  masalah.  Dalam  pergaulan  antara  sesama  manusia  sering  timbul konflik  yang  menyebabkan  ketidakharmonisan    interaksi  tersebut.  Bahkan, konflik  tersebut  dapat  menyebabkan  kegoncangan  dan  keprihatinan masyarakat terus-menerus.
Dari alur pemikiran di atas maka dalam suatu komunitas masyarakat dibutuhkan  adanya  hukum  atau  peraturan  yang  dapat  dijadikan  panduan oleh masyarakat dalam  bergaul. Namun demikian, tersedianya  hukum  atau peraturan belum menjamin harmonisnya hubungan atau pergaulan manusia. Kenyataan  menunjukkan    bahwa  dalam  masyarakat  modern  sekalipun, konflik-konflik selalu saja terjadi. Karena itu, selain hukum atau peraturan, dibutuhkan  pula  apa  yang  disebut  sebagai peradilan, yakni  lembaga penegakan hukum atau peraturan-peraturan.
Dua  unsur  pokok  yang  dibutuhkan  untuk  mengatur  kehidupan manusia --hukum  dan  peradilan-- telah  dikenal  sejak  masa  silam. Muhammad Salam Madkur menulis bahwa pemerintahan di dunia ini dalam segala bentuknya tidak dapat ditegakkan tanpa hukum dan peradilan. Hal ini dikarenakan  masyarakat  tidak  dapat  menghindari  persengketaan.  Oleh karena itu pula maka peradilan dipandang suci oleh semua bangsa. 6 Islam sebagai agama keselamatan menghendaki umatnya hidup rukun dan harmonis, baik dengan sesamanya maupun dengan non muslim. Itulah sebabnya, hukum dan peradilan merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Rasulullah saw., sejak awal dibangkit sebagai Rasul, disamping menjalankan misi  risalah  Islamiyah,  menanamkan  aqidah  dan  iman,  juga  menjalankan hukum dan peradilan.
Untuk  mengetahui  lebih  jauh  tentang  hukum  dan  peradilan  dalam masyarakat  muslim  pada  periode  Islam  awal,  berikut  ini  penulis  akan kemukakan --secara  singkat  dan  sederhana-- kondisi  obyektif  kedua  hal tersebut.  Masalah  pokok    uraian  ini  adalah bagaimana  kondisi  obyektif hukum  dan  peradilan  pada  periode  Islam  awal  dan  siapakah  yang memegang otoritas hukum dan peradilan pada masa itu?
B. Hukum, Peradilan dan Periode Islam Awal Secara etimologi, hukum bermakna “mencegah”, 7 dan secara leksikal bermakna  menyelesaikan  atau  memutuskan  suatu  urusan  dan  mencegah seseorang dari apa yang diingininya. 8 Sementara dalam Kamus Besar bahasa
6 Lihat, Muhammad Salam Madkur, al-Qadhau fi al-Islam . Diterjemahkan oleh Imran A.M., dengan judul Peradilan dalam Islam (Cet. IV; Surabaya: PT. Bina Ilmu , 1988), h. 31.
7 Abu  al-Husain  Ahmad  bin  Faris  bin  Zakariyah, Mu’jam  Maqayis  al-Lughat  II (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1970/1390), h. 91.
8 Ibrahim Musthafa, et.al., Al-Mu’jam al-Wasith (Teheran: Al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.) ,
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
Indonesia, hukum berarti peraturan, ketaatan atau putusan. 9 Daryanto, S.S., menerjemahkan  kata  hukum  sebagai  peraturan  yang  dibuat  dan disepakatibaik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  atau  undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu. 10
Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas --baik dari segi bahasa  maupun  istilah-- dapat  dipahami  bahwa  hukum  merupakan seperangkat  peraturan  atau  norma-norma  yang  dengan  sadar  dibuat  untuk menjadi  panduan  atau  pedoman  dalam  pergaulan  hidup  masyarakat.  Atau secara ringkas dan sederhana, hukum yang dimaksud di sini adalah peraturan atau norma.
Peradilan adalah terjemahan dari Bahasa Arab al-Qadha’ ( ءﺎﻀﻘﻟا ). al- Qadha’ sendiri memiliki beberapa arti, yaitu memutuskan atau menghukum antara  dua  orang  yang  berkelahi. 11 al-Qadha’ juga  berarti  mencegah  atau menghalang-halangi. 12 Menurut definisi, Salam Madkur lebih jauh mengemukakan beberapa definisi. Ada definisi yang berbunyi  “menyampaikan hukum syar’i dengan jalan  penetapan.  Ada  pula  yang  menyatakan  bahwa al-Qadha’ adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya untuk menyampaikan perintah-perintah  dan  hukum-hukum-Nya  kepada  mereka  dengan perantaraan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Atau secara ringkas, menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan (menggunakan) hukum Allah. 13
Dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  pada prinsipnya  peradilan  ( al-Qadha’ )  adalah  upaya  untuk  menyelesaikan  suatu sengketa.  Dengan  demikian  ia  mengandung  makna  proses,  yakni  proses penyelesaian  suatu  sengketa  dengan  berpedoman  pada  aturan-aturan tertentu, yang dalam konteks ini adalah peraturan atau hukum Allah swt. Dalam kaitan dengan pokok permasalahan makalah ini, maka secara operasional yang dimaksud dengan peradilan pada masa Islam awal adalah proses  penyelesaian  perkara  atau  sengketa  yang  dilakukan  oleh  Nabi Muhammad saw.
Priode Islam awal yang dimaksud dalam makalah ini adalah periode di  mana  Rasulullah  saw.,  masih  hidup.  Hal  ini  perlu  penulis  tegaskan mengingat  batasan  mengenai  periode  Islam  awal  dalam  berbagai  literatur
189.
9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 314-315.
10 Daryanto, S.S., Kamus   Bahasa   Indonesia   Lengkap (Surabaya: Apollo, 1997), h. 271.
11 H.  Mahmud  Yunus, Kamus  Arab  Indonesia (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjema/Pentafsiran Al-Qur’an, t.th..) , h. 347.
12 Muhammad Salama Madkur, op. Cit., h. 20.
13 Ibid.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
sangat  bervariasi.  Penentuan  masa  periode  Islam  awal  sangat  ditentukan oleh sudut pandang yang digunakan.  Oleh karena periode Islam awal dalam makalah  ini  didekati  dari  sudut  kajian  hukum  Islam,  maka  periode  Islam awal yang dimaksud adalah periode Nabi. 14
Sampai  pada  bagian  ini  penulis  menegaskan  bahwa  secara operasional  yang  dimaksud  oleh  judul  pembahasan  ini  adalah,  pertama, hukum  atau  peraturan  yang  digunakan  dalam  mengatur  kehidupan masyarakat  muslim  periode  Islam  awal,  meliputi  bentuk  dan  pemegang otoritas  pembentukannya.  Kedua,  peradilan  yakni  proses  penyelesaian sengketa  di  antara  dua  pihak  atau  lebih.  Hal  ini  meliputi  prosedur penanganan perkara, hakim serta hal-hal lain yang terkait.

## C. Hukum: Bentuk dan Otoritas Pembentukannya
Seperti  telah  dimaklumi,  eksistensi  manusia  sebagai  makhluk  sosial telah  mengharuskannya  untuk  bergaul  dengan  manusia  lainnya.  Manusia adalah makhluk yang  menurut sifat pembawaannya bermasyarakat. Hidup bermasyarakat menjadi keharusan kemanusiaan. 15
Kehidupan  bermasyarakat  adalah  kehidupan  yang  melibatkan berbagai  karakter  dan  sifat  individu.  Ada  individu  yang  memiliki  karakter keras dan egois, ada pula yang lembut dan ramah tamah. Ada yang kikir dan ada pula yang pemurah. Semua karakter yang berbeda itu berbaur menjadi satu  dalam  sebuah  komunitas  sosial,  dan  dari  sinilah  sering  timbul perselisihan-perselisihan.
Untuk  mencegah  timbulnya  persengketaan  dalam  masyarakat diperlukan peraturan-peraturan  yang mengatur hubungan di antara anggota masyarakat. Di samping itu, peraturan-perturan atau hukum dibutuhkan agar kehidupan masyarakat tidak kacau balau ibarat kehidupan binatang.
Hukum  atau  peraturan  pada  dasarnya  dapat  dibagi  ke  dalam  dua kategori, yakni hukum wadh’i (positif)  dan hukum samawi (hukum langit). Hukum wadh’i adalah  hukum  yang  dipilih  oleh  pemilik  kekuasaan  pada masyarakat (pemerintah) tentang aturan-aturan yang mereka setujui sebagai tempat  rujukan  bagi  mereka,  dan  mereka  melaksanakan  sesuai  dengan  apa yang dikehendaki hukum tersebut. Sedang hukum samawi adalah kumpulan
14 Syekh  Muhammad  Ali  As-Sayis, Tarikh  al-Fiqh  al-Islami. Diterjemahkan  oleh  Dedi Junaedi  dengan  judul Sejarah  Pembentukan  dan  Perkembangan  Hukum  Islam (Jakarta:  Akademika Pressindo,  1996),  h.  11.  Lihat  juga,  Hudhari  Bik, Tarikh  al-Tasyri’  al-Islami .  Diterjemahkan  oleh Mohammad Zuhri dengan judul Sejarah Pemibinaan Hukum Islam (Semarang: Darul Ikhya, 1980), h..
4.
15 Sobhi  Mahmassani, loc.  Cit. Ali  As-Sayis, op.  Cit., h.  5.  Lebih  jauh  ia  mengemukakan bahwa  fitrah  telah  menetapkan  bahwa  individu  tidak  berkembang  dengan  sendirinya  tanpa pertolongan orang lain.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
perintah,  larangan,  petunjuk,  kaidah-kaidah  yang  disyari’atkan  Allah  untuk umat.  Kaidah-kaidah  tersebut  diturunkan  melalui  Rasul  yang diutus  dari kalangan  manusia,  yang  mengajak  umat  untuk  mengamalkannya  serta menyampaikan apa yang dijanjikan  Allah  (pahala) bagi siapa yang  taat dan siksa bagi siapa yang berbuat maksiat. 16 Dalam konteks masyarakat muslim periode awal, kedua hukum tersebut telah ada, meskipun untuk yang disebut pertama secara kuantitas belum banyak. 17
Hukum pada masa Islam awal, baik hukum wadh’i maupun hukum samawi  bersumber  pada  Rasulullah  saw.  Allah  swt.,  tidak  memberikan kekuasaan  kepada  selain  Nabi-Nya  untuk  menetapkan  syari’at. 18 Hal  ini dapat dimaklumi mengingat posisi Rasulullah sebagai pembawa risalah dan utusan Allah.
Bagi masyarakat muslim pada periode ini tampaknya tidak kesulitan dalam  mengetahui  hukum.  Bila  mereka  menghadapi  suatu  permasalahan, mereka  dapat  langsung  mengajukannya  kepada  Rasulullah  dan  Rasulullah pun  memberi  jawabannya. 19 Dengan  demikian,  semua  tabir  yang  dihadapi oleh kaum muslimin dapat terkuak dengan mudah karena pemegang otoritas hukum ada di tengah-tengah mereka.
Keadaan  hukum  pada  masa ini  adalah  murni  dan  bebas  dari interpretasi-interpretasi  yang  boleh  jadi  keliru.  Hukum  yang  ditetapkan Rasulullah  adalah  hukum  yang  terlepas  dari  pengaruh  hawa  nafsu  dan kecongkakan  pembuatnya.  Itulah  sebabnya  kaum  muslimin  pada  masa  itu melaksanakan  hukum  atau  peraturan  tersebut  secara  sukarela, hatta dalam pelaksanaan hukuman sekalipun.
Meskipun  demikian,  pertanyaan  yang  kemudian  muncul    adalah apakah dapat dikatakan bahwa peraturan yang dibuat oleh Rasulullah saw., dapat dikategorikan sebagai hukum wadh’i? Bukankah ia tidak pernah luput dari  pengawasan  dan  bimbingan  Allah  swt.,  dan  karena  itu  apa  yang dibuatnya sebenarnya adalah wahyu Allah atau hukum samawi? Untuk  ini  terdapat  dua  pendapat  yang  tampaknya  saling bertentangan. Pertama; Rasulullah  dalam  menetapkan  hukum  yang  tidak dijelaskan  Al-Qur’an,  sesungguhnya  tidak  melakukan  ijtihad.  Rasulullah selalu dalam bimbingan Allah swt. Karena itu, apapun yang disabdakannya sesungguhnya  itu  adalah  “suara  Tuhan”  yang  menjelma  dalam  ucapannya.
16 Ali As- Sayis, ibid., h. 8 17 Contoh  untuk  ini  adalah  Piagam  Madinah  yang  dibuat  oleh  Nabi  Muhammad  saw., untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang dipimpinnya.
18 Ali As-Sayis, op. Cit., h. 2.
19 Apabila Nabi menerima pertanyaan dari umat, beliau menjawabnya secara langsung bila masalah tersebut telah ada nash- nya. Tetapi bila belum, Rasulullah menunggu turunnya wahyu dari Allah swt. Dan bila wahyu tidak turun, beliau berijtihad.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
Hal ini dipahami dari firman Allah swt., dalam  Al-Qur’an surat al-Najm (53) ayat 3-4: Di  samping  bimbingan  dan  pengawasan  Allah  tersebut,  Rasulullah dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul juga diberi potensi khusus, yakni al-hikmah 20 . Potensi-potensi  inilah  yang  memungkinkan  Rasulullah  dapat menjawab  kasus-kasus  yang  dihadapkan  kepadanya  meskipun  tidak  ada ketentuan  hukumnya  dalam  Al-Qur’an.  Namun  untuk  ini,  sulit  dikatakan bahwa Rasulullah telah berijtihad.
Kedua; pandangan  yang  menyatakan  bahwa  Rasulullah sesungguhnya  telah  berijtihad.  Para  ulama ushul  fiqh menyimpulkan  bahwa ada  isyarat  yang  menyatakan  bahwa  Rasulullah  berijtihad. 21 Hal  ini  dapat dipahami dari sabda Rasulullah saw., sebagai berikut:
Artinya:  Sesungguhnya  saya  adalah  manusia  (biasa),  apabila  saya  perintahkan kepadamu  sesuatu  yang  menyangkut  agamamu,  maka  ambillah  ia.  Dan apabila  aku  perintahkan  kapadamu  sesuatu  yang  berasal  dari pendapatku,  maka  sesungguhnya  aku  adalah  manusia  (biasa) (HR. Muslim dari Rafi’ ibn Khudaij). 22
Pengakuan  Rasulullah  di  atas  bermaksud  menyatakan  bahwa  fatwa yang  keluar  dari  dirinya an  sich ,  boleh  jadi  benar  boleh  jadi  juga  salah.  Ini berarti  bahwa  benar  Rasulullah  berijtihad  dan  bebas  dari  intervensi  Allah swt. Argumen  yang  cukup  representatif  dikemukakan  di  sini  adalah pengakuan  Rasulullah  terhadap  penggunaan  ijtihad  oleh  Mu’az  ibn  Jabal dalam memecahkan persoalan yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Peristiwa itu terjadi sesaat setelah Mu’az diangkat menjadi Qadi di  Yaman.  Ketika  itu  Rasulullah  menanyakan  bagaimana  cara  dalam menetapkan hukum suatu masalah.
Bukti lain bahwa Rasulullah berijtihad adalah kasus tawanan Perang Badar. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah meminta pendapat para sahabat  sehubungan  dengan  tawanan  perang  tersebut.  Abu  Bakar mengusulkan  agar  mereka  dilepaskan  setelah  dikenakan  bayaran  (tebusan). Umar  bin  Khaththab  tidak  sependapat.  Nabi  ketika  itu  menerima  usulan Abu Bakar dengan harapan para tawanan tersebut dapat bertaubat. 23 Tidak
20 QS. 4: 113; QS. 2: 151, 251.
21 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 7.
22 Ibid.
23 Badran  Abu  al-’Ainain  Badran, Ushul  al-Fiqh  al-Islamiy (Mesir:  Mu’assasah  Syabab  al- Jami’ah al-Iskandariyah, t.th.), h. 5.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
lama kemudian turun wahyu yang mengoreksi kekeliruan Rasulullah. 24 Dari  dua  pandangan  yang  berbeda  di  atas,  tampaknya  dapat dikompromikan dengan menyatakan bahwa Rasulullah saw., memang telah berijtihad tetapi ijtihadnya selalu dikontrol oleh Allah swt. Ijtihad Rasulullah bukan seperti ijtihad yang dipahami menurut ushul fiqh dan ijtihad tersebut bukan  dalam  rangka  menemukan  hukum  ( ijtihad  istinbath) tetapi  dalam rangka penerapan hukum (ijtihad tathbiqi). Dari  uraian  di  atas,  dapat  kiranya  disimpulkan  bahwa  pemegang otoritas  pembuat  hukum  adalah  Rasulullah saw.  Rasulullah  menjadi  tokoh sentral  dalam  pembentukan  dan  penerapan  hukum.  Hukum  pada  masa tersebut, meskipun tidak terkodifikasi secara sistematis dalam sebuah kitab hukum, terwujud dalam kehidupan umat.

## D. Peradilan: Prosedur dan Hakim
Peradilan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan  persengketaan  di  antara  sesama  manusia.  Karena  itu peradilan  sekaligus  menjadi  sarana  penegakan  hukum.  Dengan  demikian hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh. 25
Perintah  menyelesaikan  sengketa  dan  menegakkan  hukumdan keadilanmendapat  penekanan  kuat  dalam  Al-Qur’an.  Hal  ini  misalnya ditemukan  dalam  Surat  (38)  Shaad:  26;  (4)  an-Nisa’:  58,  65,  105  dan  135. Dalam  ayat-ayat  tersebut  Allah  swt.,  sekaligus  memerintahkan  berlaku  adil dalam menyelesaikan sengketa serta menggunakan hukum yang diturunkan kepada Rasul-Nya.
Peradilan  pada  periode  Islam  awal  dilaksanakan  langsung  oleh Rasulullah.  Rasulullah  berfungsi  sebagai  hakim --di  samping  fungsi-fungsi lainnya-- baik sebagai hakim tingkat pertama dan terakhir  maupun sebagai hakim  tinggi.  Untuk  yang  disebut  terakhir  terjadi  bila  ada  perkara  yang diputus oleh sahabat kemudian ditolak oleh pihak yang berperkara. 26
Dalam  menangani  perkara,  Rasulullah  selalu  berusaha  mendengar keterangan  kedua  belah  pihak.  Rasulullah  tidak  akan  menetapkan putusannya  sebelum  mendengar  kedua  belah  pihak.  Hal  ini  dilakukannya agar perkara tersebut menjadi jelas baginya dan ia dapat memutusnya secara adil.  Dalam  kaitan  ini,  beliau  berpesan  kepada  Ali,  khususnya  dan  kepada
24 QS. Al-Anfal (8): 67-68.
25 Cik Hasan Bisri, MS., Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 11.
26 Dalam  suatu  riwayat  disebutkan  bahwa  pernah  suatu  kasus  diajukan  kepada  Ali.  Ali kemudian  memutus  perkara  tersebut  namun  ditolak  oleh  pihak  yang  berperkara.  Ali  kemudian mengizinkan  mereka  untuk  menemui  Rasulullah.  Rasulullah  yang  menerima  pengaduan  itu mengukuhkan putusan Ali.   Lebih jauh,   lihat Muhammad Salam Madkur, op. Cit., h. 38.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
para hakim umumnya  agar tidak tergesa-gesa memutuskan perkara sebelum mendengar pembicaraan kedua belah pihak.
Berdasarkan  keterangan  para  pihak,  Rasulullah  kemudian memutuskan  berdasarkan  pertimbangan  dan  hukum  Allah.  Di  sini  perlu ditegaskan bahwa apa yang diputuskan Rasulullah semata-mata berdasarkan lahirnya  perkara  atau  berdasarkan  bukti-bukti  yang  dikemukakan  dalam persidangan. Itulah sebabnya Rasulullah mengingat kepada para pihak agar mengemukakan  keterangan  sejujurnya, hatta jujur  menolak  penetapan Rasulullah  yang  salah  atau  keliru.  Misalnya  Rasulullah  memberikan  hak kepada  yang  sebenarnya  tidak  berhak  hanya  karena  yang  bersangkutan “cerdas”  dalam  berargumentasi.  Padahal  Rasulullah  hanya  memutus berdasar dalil atau fakta-fakta yang nyata, sebagaimana sabdanya:
تﺮــﻣأ نأ ﻢﻜـﺣأ ﺮﻫﺎـﻈﻟاﺎﺑ ﷲاو ﱃﻮﺘـﻳ ﻰﻠﻋ ﺮﺋاﺮـﺴﻟا
Artinya:  Aku diperintahkan memutuskan hukum dengan berdasar kepada zahirnya perkara, sedang hal-hal yang bersifat hakikat (rahasia) hanya Allah yang mengetahuinya . 27 Setelah perkara diputuskan oleh Rasulullah, para pihak melaksanakan dengan  sukarela.  Dalam  hal  gugatan  hak,  pihak  yang  kalah  memenuhi tuntutan dan memenuhi hak yang menang. Tidak pernah terdengar adanya pihak  yang  bersengketa  yang  menentang  putusan  Rasulullah.  Hal  ini dimungkinkan  karena  yang  memutus  perkara  adalah  pribadi al-Amin (terpercaya),  dan  pemegang  mandat  dari  Allah  swt.,  untuk  menyelesaikan sengketa di antara manusia dengan adil.
Pada periode ini, selain Rasulullah yang bertindak sebagai hakim, juga sejumlah sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Pengangkatan hakim-hakim tersebut  untuk  mengantisipasi  semakin  banyaknya  kasus  yang  timbul    di kalangan umat Islam, terutama di daerah-daerah yang agak jauh dari pusat pemerintahan.  Hakim-hakim  yang  diangkat  oleh  Rasulullah  tersebut menyelesaikan  sengketa-sengketa  dengan  berdasar  pada  Al-Qur’an  dan Sunnah. Kalau hukum kasus tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan sunnah  maka  hakim-hakim  tersebut  berijtihad.  Hasil  ijtihad  para  hakim tersebut merupakan putusan. 28
Di antara putusan para hakim di daerah tidak tertutup kemungkinan ada  yang  ditolak  oleh  pihak  yang  bersengketa.  Bila  terjadi  hal  seperti  ini, pihak-pihak  yang  tidak  menerima  putusan  tersebut  mengajukan  kasusnya kepada  nabi.  Dalam  hal  seperti  ini  Rasulullah  bertindak sebagai  hakim
27 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1964), h. 11.
28 Muhammad  Salam  Madkur, Al-Qadha’  fi  al-Islam (Kairo:  Dar  al-Nahdhah al-Arabiyah, 1964), h. 24.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
banding. Jabatan  hakim  pada  masa  nabi  belum  dipisahkan  dari  jabatan eksekutif.  Nabi  sebagai  Kepala  Pemerintahan  di  Madinah  juga  bertindak sebagai  hakim.  Demikian  pula  sahabat-sahabat  yang  diangkat  di  daerah- daerah.  Di  samping  sebagai  pimpinan eksekutif,  mereka  juga  berperan sebagai hakim. ‘Itab bin Usaid misalnya diangkat sebagai Walikota Mekah sekaligus  sebagai qadi sesudah  kota  itu  dibebaskan.  Demikian  pula Mu’az bin Jabal di Yaman. Hakim pada masa itu telah diberi gaji. Hal ini diakui ‘Itab bin Usaid bahwa dia telah diberi gaji oleh Nabi dua dirham setiap harinya. Sementara hakim yang menyimpang dan tidak adil akan dipecat. 29
Dari  uraian  di  atas  tampak  dengan  jelas  bagaimana  proses penyelesaian sengketa, baik oleh Nabi maupun oleh sahabat yang diangkat sebagai hakim. Di samping itu, dapat dipahami pula mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim oleh Nabi.
Meskipun peradilan pada masa Nabi telah berlangsung dengan baik, namun  secara  administratif  proses  penyelesaian  sengketa  itu  belum  tertata secara  baik.  Demikian  pula  dengan  peraturan-peraturan  yang  digunakan untuk menjalankan peradilan (istilah sekarang, hukum acara ) belum tersusun secara  baku.  Meskipun  demikian,  beberapa  petunjuk  Nabi  dalam menyelesaikan sengketa dapat dikatakan sangat relevan hingga kini. Beberapa prinsip hukum acara yang dijalankan oleh Nabi dan tetap relevan hingga kini, di antaranya; pemeriksaan terbuka untuk umum, hakim berusaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  mendengar  kedua  belah  pihak secara  cermat  serta  tersedianya upaya  hukum  banding.  Demikian  pula tentang pembuktian.
Kondisi obyektif pelaksanaan peradilan yang demikian menunjukkan bahwa  meskipun  Rasulullah  saw.,  bersama  para  sahabat    menjalankannya secara sederhana, tanpa administrasi yang berbelit serta prosedur yang rumit, namun secara kualitatif dapat disetarakan dengan peradilan modern saat ini. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa peradilan pada masa Islam awal  dengan  Rasulullah  sebagai  figur  sentralnya  merupakan  acuan  bagi peradilan modern saat ini.

## E. Kesimpulan
Dari  uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan  dapat  disimpulkan bahwa: 1. Hukum  dan  peradilan  merupakan  dua  aspek  yang  sangat  dibutuhkan dalam membina kehidupan bermasyarakat.  Hukum sebagai kaidah atau aturan yang harus dipatuhi sedang peradilan adalah sarana penyelesaian
29 Lihat, Ibn Qayyim, I’lam al-Muaqqiin, Juz IV (Libanon: Dar al-Jill, t.th.), h. 93.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
sengketa    atau  pelanggaran  hukum.  Dengan  demikian  keduanyaibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan satu sama lain.
2. Otoritas pembentukan hukum pada masa Islam awal terletak di tangan Rasulullah  saw.  Demikian  pula  peradilan.  Hanya  saja  dalam  bidang peradilan, Rasulullah juga mengangkat beberapa orang sahabatnyauntuk menjadi hakim di daerah-daerah.
3. Peradilan  pada  masa  Nabi  berlangsung    secara  sederhana  dan administrasinya  belum  ada.  Meski  demikian,  peradilan  pada  masa  ini secara kualitatif  telah menjalankan prinsip-prinsip peradilan modern.

## DAFTAR PUSTAKA
Badran,  Badran  Abu  al-’Ainain. Ushul  al-Fiqh  al-Islamiy. Mesir:  Mu’assasah Syabab al-Jami’ah al-Iskandariyah, t.th.
Bisri,  Cik  Hasan.  MS., Peradilan  Agama  di  Indonesia. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 1996.
Daryanto. Kamus   Bahasa   Indonesia   Lengkap. Surabaya: Apollo, 1997. Gerungan, Dr. W.A. Dipl. Psych., Psychologi   Sosial. Cet.  VIII; Jakarta: PT. Eresco, 1983.
Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Hudhari  Bik, Tarikh  al-Tasyri’  al-Islami .  Diterjemahkan  oleh  Mohammad Zuhri  dengan  judul Sejarah  Pemibinaan  Hukum  Islam. Semarang: Darul Ikhya, 1980.
Madkur,    Muhammad  Salam. Al-Qadha’ fi al-Islam. Kairo:  Dar  al-Nahdhah al-Arabiyah, 1964.
Madkur, Muhammad Salam. al-Qadhau fi al-Islam . Diterjemahkan oleh Imran A.M.,  dengan  judul Peradilan  dalam  Islam. Cet.  IV;  Surabaya:  PT. Bina Ilmu , 1988.
Mahmassani,  Sobhi  R. Falasafat  al-Tasyri’  fi  al-Islam. Diterjemahkan  oleh
Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam. Cet. II; Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981.
Musthafa,   Ibrahim.   et.al., Al-Mu’jam   al-Wasith. Teheran: Al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.
Ibn Qayyim. I’lam al-Muaqqiin, Juz IV. Libanon: Dar al-Jill, t.th.
As-Sayis, Syekh Muhammad Ali. Tarikh al-Fiqh al-Islami. Diterjemahkan oleh Dedi  Junaedi  dengan  judul Sejarah  Pembentukan  dan  Perkembangan
Hukum Islam. Jakarta: Akademika Pressindo, 1996.
Shadilly,  Hasan. Sosiologi  Untuk  Masyarakat  Indonesia. Cet.  XI;  Jakarta;  Bina Aksara, 1989.
Ash-Shiddieqy,  T.M. Hasbi. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1964.
Soekanto,  Soerjono. Sosiologi  Suatu  Pengantar. Cet.  VII;  Jakarta:  Rajawali Perss, 1986.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
Yunus,  H.  Mahmud. Kamus Arab Indonesia. Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjema/Pentafsiran Al-Qur’an, t.th.
Ibn Zakariyah,  Abu al-Husain Ahmad bin Faris. Mu’jam Maqayis al-Lughat II. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1970/1390.