## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Analisis  Hukum  terhadap  Kelalaian  dalam  Pemasangan Arus  Listrik  yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang Lain di Indonesia
John Tomi Siska 1 , Tantimin 2
1 2 Fakultas Hukum, Universitas International Batam, Indonesia Email : 1751066.john@uib.edu
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021
Terbit: 1 Agustus 2021 Keywords: Crime, Negligence, Criminal Liability The  crime  of  negligence  is  a  case  that  raises  many pros and cons. This is because the crime of negligence is a crime that occurs because of an act that is not desired  by  the  perpetrator  but  is  caused  by  the carelessness  of  the  perpetrator  so  that  the carelessness  harms  other  people.  However,  the negligence  still  causes  a  result.  One  example  of negligence  is  negligence  in  flowing  electric  current into  the  fence  of  the  house  which  causes  death  to other people. Regulation regarding the consequences of  "negligence"  which  causes  the  death  of  another person in the Criminal Code. Namely Article 359 of the Criminal Code which reads "Whoever because of his fault  causes  the  death  of  a  person,  is  sentenced  to imprisonment  for  a  maximum  of  five  years  or imprisonment  for  a  maximum  of  one  year".  The objectives  of  this  study  are  to,  firstly:  to  find  out whether  the  installation  of  an  electric  current  that results in the loss of another person's life is a criminal act of negligence; and secondly to find out how the criminal liability for perpetrators of criminal acts of negligence in Indonesia. This research was conducted by  using  a  normative  juridical  method,  namely  by studying literature. From the results of this study, it can  be  concluded  that  first:  the  installation  of  an
electric current that causes the loss of other people's lives is included in the criminal act of negligence; and second: the requirement for criminal liability for the perpetrator of the crime of negligence is the ability to be responsible for the perpetrator.
Abstrak Kata kunci:
Tindak Pidana, Kelalaian,
Pertanggung Jawaban Pidana Corresponding Author: Jhon Tomi Siska Tindak  pidana  kelalaian  merupakan  kasus  yang banyak  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Hal  ini dikarenakan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana  yang  terjadi  karena  suatu  perbuatan  yang tidak  dikehendaki  oleh  pelakunya  melainkan dikarenakan  oleh  kecerobohon  dari  pelaku sehingga  kecerobohan  tersebut  merugikan  orang lain.  Namun,  dari  kelalaian  tersebut  tetap  saja menimbulkan  sebuah  akibat.  Salah  satu  contoh kelalaian  adalah  kelalaian  dalam  mengaliri  pagar rumah  dengan  arus  listrik  yang  menyebabkan kematian  pada  orang  lain.  Pengaturan  mengenai akibat  “kelalaian”yang  menyebabkan  matinya orang  lain  di  dalam  KUHP.  Yakni  pasal  359  KUHP yang  berbunyi “Barang  siapa  karena  salahnya menyebabkan  matinya  orang,  dihukum  penjara selama lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya  satu  tahun”.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk,  pertama:  untuk  mengetahui  apakah pemasangan  arus  listrik  yang  mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain termasuk suatu tindak pidana  kelalaian;  dan  kedua  untuk  mengetahui bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  bagi pelaku  tindak  pidana  kelalaian  di  indonesia. Penelitian ini peneliti lakukan dengan menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yakni dengan studi kepustakaan . Dari hasil penelitian ini dapat  disimpulkan  bahwa  pertama:  pemasangan arus  listrik  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa orang  lain  termasuk  ke  dalam  tindak  pidana kelalaian;  dan  kedua:  syarat  untuk  adanya pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  tindak pidana kelalaian adalah harus adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.
@Copyright 2021.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
968

## A. LATAR BELAKANG
Seiring berkembangnya zaman ke era yang serba modern seperti saat ini, listrik  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia modern. Pada saat ini sebagian besar aktifitas manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan  alat/perangkat  elektronik  seperti  laptop, handphone ,  dan perangkat  eletronik  lainya  guna  untuk  mempermudah  dalam  menjalankan segala macam aktifitas. Seperti misalnya dalam hal pekerjaan, sekolah, dan lain- lainya.  Dimana  semua  hal  tersebut  tidak  dapat  terlepas  dari  listrik  sebagai sumber energi agar perangkat eletroktronik tersebut dapat difungsikan. Namun, di  Indonesia  sendiri  belum  seluruh  masyarakatnya  dapat  merasakan  manfaat dari    listrik  sebagai  salah  satu  sumber  energi.  Hal  ini  dikarenakan pendistribusian listrik di Indonesia belum merata, masih banyak daerah-daerah pinggiran  yang  belum  teraliri  oleh  listrik.Tidak  meratanya  pendistribusian listrik di Indonesia ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang berada di daerah-daerah pinggiran. 1 Tahun 2020 setidaknya ada 433 desa di daerah tertinggal,  terdepan,  dan  terluar  (3T)  yang  masih  belum  teraliri  listrik,  Desa tersebut tersebar di empat provinsi yaitu Papua sebanyak 325 desa, Papua Barat sebanyak 102 desa, Nusa Tenggara Timur (NTT) ada lima desa, dan Maluku satu desa.
Pendistribusian listrik yang tidak merata ini sangat berdampak kepada ketimpangan  kualitas  hidup    antara  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  yang telah teraliri listrik dan  masyarakat yang tinggal dai daerah yang belum teraliri listrik. 2 Permasalahan dalam pendistribusian listrik yang belum merata harus segera  dituntaskan.  Hal  ini  dikarenakan  listri 3 dapat mengangkat  harkat penduduk daerah tersebut. Selain dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, listrik juga sangat diperlukan untuk perkembangan berbagai usaha yang  menopang  kehidupan.    Perkembangan  kebudayaan  penduduk  desa  juga diyakini  akan  meningkat  lantaran  berkat  listrik  banyak  aktivitas  yang  bisa dilakukan dengan lebih lama bahkan hingga malam hari.
Namun, pemanfaatan listrik sebagai sumber daya energi harus disertai dengan pemahaman meneganai bagaimana cara pemanfaatan listrik yang baik dan  benar.  Pemanfaatan    listrik  tidak  boleh  asal-asalan  karena  pemanfaatan
1 Suci Sedya Utami, “Sebanyak 433 Desa Di Daerah 3T Belum Teraliri Listrik” https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/yNLGXGWK-sebanyak-433-desa-di-daerah-3t-belum-teraliri- listrik, diunduh 19 oktober 2020
2 Handani, H. F., Gani, R. A., & Masburiyah, M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No: 51/Pid. B/2018/Pengadilan Negeri.
TJT) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
3 Feriawan Hidayat , “Elektrifikasi Bertujuan Mengangkat Harkat Masyarakat’’https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/ekonomi/545824/elektrifikasi-bertujuan- mengangkat-harkat-masyarakat, diunduh pada 19 oktober 2020
listrik  yang  asal-asalan  dapat  menyebabkan  terjadinya  kerugian.  Namun, pemahaman mengenai pemanfaatan listrik yang baik dan benar saat ini masih kurang.  Sebagian  masyarakat  masih  banyak  yang  tidak  memanfaatkan  listrik sebagaimana  mestinya.  Seperti  misalnya  di  daerah  pedesaan,    listrik  masih seringkali  digunakan  untuk    mengaliri  pagar  sawah,  hal  ini  tentu  tidak dibenarkan  dan    sangat  berbahaya  bahkan  dapat  mengakibatkan  kematian. Seperti  misalnya  salah  satu  kasus  yang  terjadi  di  satu  desa  di  kabupaten Bojonogoro. Dimana, 4 nasib tragis dialami oleh satu keluarga. Satu keluarga yang terdiri  dari  ayah,  ibu,  dan  dua  anaknya  meninggal  dunia  bersamaan karena tersengat arus listrik jebakan tikus di sawah.
Pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa tindakanya dengan mengaliri pagar  sawah  miliknya  dengan  arus  listrik  bertegangan  tinggi  dapat mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka bahkan sampai dengan kematin. Tindakan  tersebut  tidak  disengajai  oleh  pelaku,    dan  pelaku  sendiri  tidak menyadari  bahwa  kecerobohanya  dengan  mengaliri  pagar  sawah  miliknya dengan arus listrik dapat menyebabkan kematian pada orang lain, serta tidak didasari oleh niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang laxndndserta tidak mengira akibat yang akan timbul dari pemasangan arus listrik tersebut. Namun,  tindakan tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum, karena Negara kesatuan  republik  Indonesia  adalah  negara  hukum  sebagaimana  yang  telah ditentukan dalam pasal “1 ayat 3 undang undang dasar negara kesatuan republik indonesia  tahun  1945  perubahan  ke-4menyatakan  bahwa  negara  indonesia adalah negara hukum 5 ’’. Ketentuan pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar negara kesatuan  Republik  Indonesia  tahun  1945  atas    perubahan  ke-4  ini  sekaligus menjadi  landasan  konstitusional  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum. Sehingga,  segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.
Tindak pidana sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tindak pidana ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana 6 . Mengacu pada kitab undang-undang hukum  pidana,  Suatu  tindak  pidana  tidak  hanya  dapat  terjadi  karena  adanya suatu  kesengajaan  dari  pelaku,  tetapi  juga  dapat  terjadi  tanpa  adanya kesengajaan  dari  pelaku.    Kasus  yang  terjadi  di  desa  Tambahrejo,  kabupaten Bojonegoro yang menyebabkan Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua  anaknya  meninggal  dunia  merupakan  contoh  dari  kasus  tindak  pidana kelalaian,  dimana  kasus  tersebut  terjadi  karena  adanya  cerobohan/kelalaian dari  pelaku  sehingga  karena  kecerobohan/kelalaianya  tersebut  menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. 7
Ketentuan mengenai tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain mati diatur di dalam pasal 359  Kitab Undang-undang Hukum pidana yang
4 Ahmad Adirin, ‘’ Satu Keluarga di Bojonegoro Tewas Tersengat Listrik Jebakan Tikus’’ https://www.liputan6.com/regional/read/4380137/satu-keluarga-di-bojonegoro-tewas-tersengat-listrik- jebakan-tikus diunduh pada 19 oktober 2020
5 Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
6 Wirjono Prodjodikoro,1981 Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta Bandung : Eresco
7 Amiruddin, M. (2018). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum , 5 (1), 187-194.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
970
berbunyi:  “Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan orang  lain  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. 8 Ketentuan Pasal 359 KUHP tentang kesalahan  yang  mengakibatkan  orang  lain  mati  ini  menegaskan  bahwa  setiap orang yang melakukan suatu perbuatan baik perbuatan itu disengajai maupun tidak  disengajai,  selama  tindakan  tersebut  memenuhi  unsur-unsur  dari  suatu tindak pidana maka atas perbuatan tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum berupa  penjatuhan  sanksi  pidana  kepada  pelaku.  Sanksi  pidana  sendiri merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana 9 . Sanksi pidana terdiri pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:  pidana  mati  dan  pidana  tambahan. 10 Pidana  mati  ini  mencakup    Pidana Penjara; Kurungan; Denda; dan  Pidana Tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 247). Sedangkan pidana tambahan terdiri  dari  Pencabutan  hak-hak  Tertentu;  Perampasan  Barang-Barang Tertentu; dan Pengumuman Keputusan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana,  Menurut  S.  R.  Sianturi,  secara ringkas  unsur-unsur  tindak  pidana,  yaitu :  adanya  subjek  ;  adanya  unsur kesalahan  ;  perbuatan  bersifat  hukum;  suatu  tindakan  yang  dilarang  atau diharuskan  oleh  undang-undang/perundangan;  dan  terhadap  yang melanggarnya  diancam  pidana;  dan  dalam  suatu  waktu,  tempat  dan  keadaan tertentu 11 . Namun  dalam  tindak  pidana  kelalaian,  untuk  menentukan  apakah tindakan  tersebut  telah  memenuhi  unsur-unsur  dari  tindak  pidana  tidaklah mudah, hal ini karena tindak pidana kelalaian merupakan suatu tindak pidana dimana  tindakan  tersebut  tidak  disengajai/tidak  disertai  oleh  niat  oleh pelakunya yang dimana di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) biasa  disebut  dengan  kealpaan.  Dalam  kitab  undang-undang  hukum  pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan defenisi pada kealpaan seperti halnya pada kesengajaan,  Sehingga  untuk  mengetahui  defenisi  dari  kealpaan  harus dirumuskan  terlebih  dahulu.  Hal  inilah  yang  membuat  sangat  sulit  untuk mengklasifikasikan suatu tindak pidana kelalaian. Pada praktiknya, penentuan unsur-unsur  tindak  pidana  kelalain  ini  masih  sangat  sulit  dan  sangat membinggungkan bagi masyarakat awam. 12
Sulitnya mengklasifikasikan suatu tindak pidana kelalaian terlihat Pada kasus  yang  terjadi  di  kabupaten  Bojonegoro,  dimana  pada  kasus  ini  banyak masyarakat  setempat  yang  beranggapan  bahwa  kasus  ini  merupakan  suatu
8 Pasal 359 KUHP
9 Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, hlm 194
10 Lubis, M. R. (2018). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat , 17 (2), 97-111.
11 S. R. Sianturi,2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Jakarta: Storia Grafika
12 Fitriani, N. (2016). Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pidie Jaya). ETD Unsyiah .
kasus kecelakaan saja, tidak ada niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang  lain.  Namun,  pemikiran  dari  masyarakat  ini  bertolak  belakang  dengan hakim  pemutus  perkara,  pada  kasus  ini  hakim  memutuskan  pelaku  bersalah karena  telah  melakukan  tindak  pidana  kelalaian.  Putusan  hakim  ini  mengacu pada  pasal  359  KUHP  yang  berbunyi  “Barang  siapa  karena  kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” .
Sehingga  dapat  dikatakan  suatu  tindakan  yang  disebabkan  oleh kecerobohan dapat  digolongkan sebagai suatu tindak pidana apabila tindakan tersebut terdapat unsur tindak pidana. sehingga ,walaupun tidak ada niat dari pemilik sawah untuk menghilangkan nyawa orang lain tetapi bila dihubungkan dengan  kealpaan  ( culpa ),  maka  perbuatan  pelaku  digolongkan  pada  kealpaan tanpa  kesadaran.  Putusan  hakim  pada  perkara  nomor  320/Pid.B/2020/PN Bjn menyebabkan adanya pro dan kontra yang timbul dikalangan masyarakat mengenai  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  suatu  tindakan  kecerobohan/ kelalaian.

## B. METODE PENELITIAN
Melakukan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada penelitian  kepustakaan  dengan  menggunakan  data-data  yang  berasal  dari  hasil pengeksplorasian  buku,  literatur-literatur  serta  peraturan  perundang-undangan yang  memiliki  korelasi  dengan  penelitian  ini. 13 Jenis  data  yang  digunakan  yakni berupa  data  sekunder  yang  bersumber  dari  penelitian  kepustakaan.  Teknik pengumpulan data yang peneliti pakai dalam penelitian ini yakni metode tinjauan pustaka (library research) 14 , yakni dengan menyatukan data-data yang sebelumnya telah  diperoleh dari dokumen resmi, buku ilmiah serta peraturan-peraturan yang memiliki kaitan dengan penelitian  ini. hasil data yang telah dikumpulkan kemudian dijabarkan guna menjawab permasalahan yang ada.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tindakan Pemasangan Arus Listrik yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain
Berdasarkan  unsur  subjektif  yang  terdapat  dalam  kitab  undang-undang hukum pidana (KUHP) menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam unsur subjektif merupakan  berupa  kesalahan  dan  kemampuan  bertanggung  jawab  dari  petindak dan atau strafbaar feit adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukum oleh  undang-undang,  mempunyai  sifat  melawan  hukum,  yang  dilakukan  oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan, jika dilihat
13 Tantimin, T. (2019). Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar di Jembatan Barelang Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Journal of Judicial Review , 21 (2), 98-109.
14 Tantimin, T. (2021). Relevansi Hubungan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Indonesia dengan Prinsip Sustainable Development Goals. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (2), 619-627.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
972
dari unsur berdasarkan kuhp, maka tindakan seseorang dalam hal memasang arus listrik sebagai bentuk pertahanan tetapi secara tidak sengaja menghilangkan nyawa orang  lain  tidak  termasuk  dalam  kategori  tindak  pindana,  dikarenakan  unsur subjektif dari sebuah tindak pidana belum sepenuhnya terpenuhi. Apabila di teliti lebih lanjut, “mempunyai sifat yang melawan hukum”, hal ini tidak dipenuhi oleh pelaku,  dikarenakan  dalam  hal  pemasangan  pagar  yang  diaruskan  listrik  tidak diberikan definisi oleh undang-undang sebagai salah satu tindakan yang melawan hukum, dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku hanya sebatasuntuk melindungi sawahnya dari serangan hama. Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan oleh  pelaku  tidak  dapat  dianggap  sebagai  tindak  pidana,  dikarenakan  perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa pemasangan pagar yang diaruskan listrik tidak melawan ketentuan dalam pertauran perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu,  bagi  barangsiapa  larangan  tersebut.”  Dalam  kasus  yang  penulis  angkat, terlihat  jelas  bahwa  seseorang  yang  memasang  arus  listrik  dalam  bentuk perlindungan,  bukan  tindak  pidana,  dan  pelaku  bahkan  tidak  berniat  untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang yang dalam hal ini merupakan seorang pencuri. Berdasarkan perumusan dari bab II KUHP perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III yang memuat tentang pelanggran  ,  maka  dari  rumusan-rumusan  tersebut  dapat  diketahui  adanya  11 (sebelas)  unsur  tindak  pidana,  yaitu:  a)  Unsur  tingkah  laku;  b)  Unsur  melawan hukum;  c)  Unsur  kesalahan;  d)  Unsur  akibat  konstitutif;  e)  Unsur  keadaan  yang menyertai;  f)  Unsur  syarat  tambahan  untuk  dapatnya  dituntut  pidana;  g)  Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; h) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; i) Unsur objek hukum tindak pidana; j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

## 2. Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Kelalaian  Di Indonesia

## 2.1 Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Indonesia hanya ada satu istilah, yakni pertanggungjawaban. Sedangkan dalam bahasa Belanda terdapat 3 kata yang mememili  persamaan  makna.  Pertanggungjawaban  pidana    dirumuskan  sebagai setiap  orang  melakukan  suatu  tindak  pidana  atau  suatu  tindakan  yang  melawan hukum  maka  orang  tersebut  patut  mempertanggungjawabkan  perbuatanya berdasarkan  kesalahanya 15 .
Menurut  Roeslan  Saleh  pertanggungjawaban  pidana  diartikan  sebagai diteruskannya  celaan  yang  objektif  yang  ada  pada  perbuatan  pidana  dan  secara
15 Andi Hamzah.,2001,Asas-Asas Hukum Pidana,Jakarta:Rineka Cipta,Hlm.12
subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu 16 . Celaan yang objektif maksudnya perbuatan yang dilakukan adalah tindakan yang melawan hukum, baik bertentangan dengan hukum formil maupun materil. Sedangkan celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum.
Syarat  untuk  adanya  pertanggungjawaban  pidana  adalah  adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Namun, di dalam kitab undang-undang hukum  pidana  tidak  dirumuskan  secara  jelas  mengenai  pertanggungjawaban pidana, yang ada hanyalah yang berkaitan dengan itu. Yakni pada pasal Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya,  sebab  kurang  sempurna akalnya  atau  sakit  berubah  akal.”,  ayat  (2)  “Jika  nyata  perbuatan  itu  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya  sebab  kurang  sempurna  akalnya  atau  sakit berubah  akal,  maka  dapatlah  hakim  memerintahkan  memasukkan  dia  ke  rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.” 17
Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana  yang  dilakukanya,  yaitu:  Dari  dalam  manusia  yang  terdiri  dari  (1)  Jiwa  si pelaku  cacat;  (2)  Tekanan  jiwa  yang  tidak  dapat  ditahan;  (3)  Gangguan  penyakit jiwa 18 .

## 2.2 Tindak Pidana Kelalaian
Kelalaian( culpa ) menurut doktrin, dalam hukum pidana terdapat dua bentuk kesalahan  yakni,  kesengajaan (opzet) dan  kelalaian (culpa). Kesengajaan  adalah suatu  perbuatan  yang  dikehendaki  sedangkan  kelalaian  adalah  suatu  perbuatan yang  tidak  dikehendaki  oleh  pelakunya  melainkan  dikarenakan  oleh  sifat  kurang hati-hati  atau  kecerobohon  dari  pelaku.  Di  dalam  kitab  undang  undang  hukum pidana  tidak  terdapat  penjelasan  mengenai  arti  dari  kelalaian  tetapi kelalaian(culpa).  Namun,  Kelalaian  seringkali  dianggap  sebagai  bentuk  kesalahan yang lebih ringan jika dibandingkan dengan kesengajaan. hal ini karena dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kelalaian memiliki ancaman hukuman yang lebih  ringan  bila  dibandingkan  dengan  kesengajaan.  Kendati  tidak  terdapat penjelasan  mengenai  pengertian  kelalain  di  dalam  kitab  undang-undang  hukum pidana,  namun  dapat  dijumpai  pengaturan  mengenai  “kelalaian”  di  dalam  kitab undang-undang hukum pidana, dimana kelalaian dalam pidana dibagi menjadi:
1) kelalaian akibat
kelalaian  akibat  adalah  perbuatan  pidana  yang  disebabkan  oleh  kelalaian atau  kecerobohan  dari  pelaku.  Dimana,  perbuatan  tersebut  telah  menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh hukum, misalnya akibat yang menyebabkan luka- luka ataupun matinya seseorang. Terdapat beberapa pasal di dalam kitab undang- undang hukum pidana yang mengatur mengenai kelalaian akibat, antara lain: Pasal 359 “Barang siapa karena salahnya menyebabkanmatinya orang, dihukum penjara
16 Roeslan saleh,1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm-33
17 Pasal 44 kuhp
18 Ibid, hlm.72.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
974
selama lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya satu tahun.”  Pasal 360 (1)  “Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain mendapatkan  luka-luka  berat,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun  atau  pidana  kurungan  paling  lama  satu  tahun.”  (2)  “Barang  siapa  karena kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  luka-luka  sedemikian  rupa sehingga  timbul  penyakit  atau  halangan  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau pencarian  selama  waktu  tertentu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling  tinggi  empat  ribu  lima  ratus  rupiah.”    Pasal  361  “Bila  kejahatan  yang diterangkan  dalam  bab  ini  dilakukan  dalam  menjalankan  suatu  jabatan  atau pekerjaan,  maka  pidana  ditambah  dengan  sepertiga  dan  dapat  dicabut  hak  yang bersalah  untuk  menjalankan  pekerjaan  dalam  mana  dilakukan  kejahatan  itu  dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.”
2) kelalaian perbuatan kelalaian  perbuatan  adalah  suatu  perbuatan  dimana  perbuatan  tersebut merupakan peristiwa pidana. sehingga, tidak perlu lagi melihat akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam KUHP, yakni pasal  205    (1)  “Barangsiapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan barang  yang  berbahaya  bagi  nyawa  atau  kesehatan  rang,  dijual,  diserahkan  atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya leh rang yang membeli atau yang memperleh,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” (2) “Bila perbuatan itu mengakibatkan rang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” (3) “Barang itu dapat disita.”
Sedangkan kelalaian secara umum dibedakan atas 2, yakni kealpaan dengan kesadaran ( bewuste schuld ), dimana maksud dari kealpaan dengan kesadaran yakni pelaku  telah  menduga  atau  membayangkan  akan  timbulnya  suatu  akibat  dari perbuatanya.  Namun,  walaupun  ia  berusaha  untuk  mencegah  munculnya  akibat tersebut tetapi tetap saja akibat tersebut akan timbul juga. Dan yang kedua Kealpaan tanpa kesadaran ( onbewuste schuld ). Maksud dari kalpaan tanpa kesadaran yakni pelaku  tidak  menduga  atau  membeyangkan  akan  timbulnya  suatu  akibat  yang dilarang  dan  diancam  hukuman  oleh  undang-undang,  sedang  ia  seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 19 .

## 3. Unsur-Unsur  Tindak  Pidana  Yang  Telah  Dilakukan  Pemilik  Sawah Sehingga Dikenakan Sanksi Pidana
Di  dalam  kitab  undang  undang  hukum  pidana  tidak  terdapat  penjelasan mengenai  arti  dari  kelalaian  tetapi  kelalaian( culpa )  dianggap  lebih  ringan  jika dibandingkan  dengan  kesengajaan.  hal  ini  karena  kelalaian( culpa )  tidak  didasari oleh  kesengajaan  melainkan  kurangnya  kehati-hatian.  Van  hamel  membagi  culpa atas  dua  jenis  kurang  melihat  ke  depan  yang  perlu  dan  kurang  hati  hati  yang
19 Satochid Kartanegara,2005, Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal.25
perlu 20 .Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama  sekali  tidak  membayangkan  akibat  yang  akan  terjadi.  yang  kedua  misalnya seseorang menarik pelatuk pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada). Perumusan  van  hamel  mengenai culpa ini  mendapat  kritikan  tajam  dari  vos,  vos mengkritik  pembagian  culpa  menurut  van  hamil,  dimana  menurut  vos  tidak  ada batas yang tegas antara kedua bagian tersebut. Ketidak hati hatian itu sering timbul karena  kurang  melihat  ke  depan.  Oleh  karena  itu  vos  membuat  pembagian  juga, dimana vos membedakan dua unsur elemen culpa , yaitu: pertama Terdakwa dapat melihat apa yang akan terjadi ke depan dan kedua Harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan. Pada umumnya, culpa dibedakan atas  Kealpaan  dengan  kesadaran  (bewuste  schuld)  dalam  hal  ini,  si  pelaku  telah membayangkan  atau  menduga  akan  timbulnya  suatu  akibat  Tetapi  walaupun  ia berusaha  untuk  mencegah,  toh  timbul  juga  akibatnya  dan  kedua  Kealpaan  tanpa kesadaran  ( onbewuste  schuld )  dalam  hal  ini,  si  pelaku  tidak  membayangkan  atau menduga timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Selain dari bentuk  kealpaan  tersebut.  Ada  juga  pakar  yang  membedakan  kealpaan  sebagai 21 :Kealpaan  yang  dilakukan  secara  mencolok,  yang  disebut  ( culpa  Lata )  dan Kealpaan yang dilakukan secara ringan, yang disebut ( culpa Levis ). Dalam  hal  ini,  pelaku  pemasangan  pagar  beraruskan  listrik  termasuk kedalam unsur ketiga dalam culpa atau kelalaian, yaitu kealpaan tanpa kesadaran ( onbewuste schuld ) yang dimana pelaku tidak membayangkan atau menduga atas timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat yaitu hilangnya nyawa seseorang  ketika  seseorang  berusahan  untuk  memegang  pagar  yang  ia  aruskan listrik tersebut, atau seharusnya ia memasang listrik dengan arus yang kecil, agar tidak terjadinya kehilangan nyawa seseorang.

## D. PENUTUP
Pemasangan  arus  listrik  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  orang  lain dapat  diklasifikasikan  sebagai  suatu  tindak  pidana  kelalaian,  dimana  karena kelalaian pelaku mengaliri pagar sawah miliknya dengan arus listrik bertegangan tinggi mengakibatkan matinya seseorang.  Pengklasifikasian ini Berdasarkan unsur subjektif  yang  terdapat  dalam  kitab  undang-undang  hukum  pidana  (KUHP) menjelaskan  bahwa  yang  termasuk  ke  dalam  unsur  subjektif  merupakan  berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau strafbaar feit adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang, mempunyai  sifat  melawan  hukum,  yang  dilakukan  oleh  seorang  yang  dapat dipertanggungjawabkan  dan  dapat  dipersalahkan,  jika  dikorelasikan  antara perbuatan memasang arus listrik di pagar rumah dengan unsur-unsur yang terdapat dalam  KUHP,  maka  tindakan  seseorang  dalam  hal  memasang  arus  listrik  sebagai bentuk  pertahanan  tetapi  secara  tidak  sengaja  menghilangkan  nyawa  orang  lain tidak  termasuk  dalam  kategori  tindak  pindana,  dikarenakan  unsur  subjektif  dari sebuah tindak pidana belum sepenuhnya terpenuhi, namun jika diteliti lebih lanjut
20 Andi Hamzah,2008, Asas Asas Hukum Pindana,  jakarta:RINEKA CIPTA
21 Leden Marpaung, 2009, Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana,jakarta :Sinar Grafika,hlm.27
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
976
di  dalam  KUHP  terdapat  salah  unsur  pidana  yakni  unsur  perbuatan  melawan hukum, tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain walaupun tidak didasari oleh unsur krsengajaan dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain namun perbuatan  tersebut  tetap  tergolong    sebagai  suatu  tindak  pidana    dimana  dalam hukum positif di indonesia telah terdapat pengaturan mengenai Pertanggujawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian yang diatur dalam pasal 359 KUHP  yang berbunyi  “Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang lain  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana kurungan paling lama satu tahun.”  Dan pasal 360 KUHP yang berbunyi “barangsiapa karena  kesalahannya  menyebabkan  orang  luka  sedemikian  rupa  sehingga  orang tersebut  menjadi  sakit  sementara  atau  tidak  dapat  menjalankan  jabatanya  atau pekerjaannya  sementara,  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama  lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya RP.4.500”.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Adirin. (N.d). Satu Keluarga di Bojonegoro Tewas Tersengat Listrik Jebakan Tikus . Ali, Mahrus. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta: PT Sinar Grafika Offset.
Amiruddin, M. (2018). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum , 5 (1), 187-194. Andi Hamzah. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta:Rineka Cipta
Feriawan Hidayat , “ Elektrifikasi Bertujuan Mengangkat Harkat Masyarakat ’’https://www.beritasatu.com/feri-awan-
hidayat/ekonomi/545824/elektrifikasi-bertujuan-mengangkat-harkat- masyarakat, diunduh pada 19 oktober 2020
Fitriani,  N.  (2016).  Tindak  Pidana  Kelalaian  Dalam  Memasang  Arus  Listrik  Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pidie Jaya). ETD Unsyiah .
Handani, H. F., Gani, R. A., & Masburiyah, M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan  Dalam  Pemasangan  Arus  Listrik  Yang  Menyebabkan  Kematian  Di Desa  Sido  Mukti  Kecamatan  Dendang  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur (Putusan  Perkara  No:  51/Pid.  B/2018/Pengadilan  Negeri.  TJT) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
https://www.liputan6.com/regional/read/4380137/satu-keluarga-di- bojonegoro-tewas-tersengat-listrik-jebakan-tikus diunduh  pada  19  oktober 2020
Kristian.  (2013).  Jenis-Jenis  Sanksi  Pidana  Yang  Dapat  Diterapkan  Terhadap Korporasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.2 April-Juni Leden Marpaung. (2009). Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana .jakarta: Sinar Grafika Lubis,  M.  R.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Lalu  Lintas  Yang Menyebabkan  Korban  Meninggal  Dunia  Akibat  Kelalaian. Jurnal  Hukum
Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat , 17 (2), 97- 111.
Roeslan  saleh.  (1982). Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggung  Jawaban  Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia
Roeslan  Saleh.  (2009). perbuatan  pidana  dan  pertanggung  jawaban  pidana:  dua pengertian dasar dalam hukum pidana .Jakarta:Aksara Baru
S. R. Sianturi. (2002) Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan .Jakarta: Storia Grafika Satochid Kartanegara. (2005). Hukum Pidana , Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
Tantimin, T. (2019). Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar di Jembatan Barelang Kota Batam  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  3  Tahun  2018 Tentang  Penyelenggaraan  dan  Retribusi  Parkir. Journal  of  Judicial Review , 21 (2), 98-109.
Tantimin,  T.  (2021).  Relevansi  Hubungan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup Indonesia dengan Prinsip Sustainable Development Goals. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (2), 619-627
Wirjono  Prodjodikoro.  (1981). Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia .Jakarta- Bandung: Eresco.