Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(02), 2018, 76-90
Analisis Kritis Pembiayaan Murābaḥah Dan Mekanisme Pricing Di Keuangan Islam Modern Indonesia

## Ahmad Maulidizen
Program Doktor Ekonomi Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malayasia *Email korenpondensi: ahmadzen682@gmail.com
Recieved 16-04-2018 | Revised 07-06-2018 | Accepted 23-06-2018

## Abstract
Islamic banking in Indonesia has experienced significant growth, including assets, financing provided and the number of customers. In 2012-2017 Sharia bank financing 70-80% is given to the community by  using  the  contract  of  murābaḥah,  in  the  form  of  consumptive  and  productive.  The  activities  of sharia  banks  should  be  guided  by  the  National  Sharia  Council  Fatwa  in  performing  its  functions optimally and implementing the Shari'a comprehensively. While murābaḥah financing is still reaping a variety  of  criticism  from  Islamic  finance  experts  because  there  are  provisions  that  are  not  in accordance with fiqh muamalat and also need to find solutions how to calculate the price and mark up allowed so that  customers  do not  burden at  a cost  much more  expensive  than  the interest  applied in conventional banks. This is so that Sharia banks can compete with other banks. Therefore, this article will explain concept concept of murābaḥah conceptually and application in Bank Islam in Indonesia. The  purpose  of  writing  this  article  so  that  the  implementation  of  the  contract  murābaḥah  in  Bank Syariah in Indonesia can be in accordance with the principles of sharia that put forward the principle of justice and no party is harmed.
Keywords: Murābaḥah Financing, Modern Islamic Financing, Indonesia.

## Abstrak
Perbankan  syariah  di  Indonesia  telah  mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan,  termasuk  aset, pembiayaan yang diberikan dan jumlah pelanggan. Pada tahun 2012-2017 Pembiayaan bank Syariah 70-80%  diberikan  kepada  masyarakat  dengan  menggunakan  kontrak  murābaḥah,  dalam  bentuk konsumtif  dan  produktif.  Kegiatan  bank  syariah  harus  berpedoman  kepada  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  dalam  menjalankan  fungsi  secara  optimal  dan  menjalankan  syariat  secara  komprehensif. Sedangkan  pembiayaan  murabahah  ini  masih  menuai  berbagai  kritik  dari  pakar  keuangan  Islam dikarenakan terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan fiqh muamalat dan juga perlu dicari solusi cara  menghitung  harga  dan  mark  up  yang  diperbolehkan  sehingga  nasabah  tidak  bebankan  dengan biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan bunga yang diterapkan di bank konvensional. Hal ini  agar  bank  Syariah  dapat  bersaing  dengan  bank  lainnya.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  akan menjelaskan  tentang  konsep  murābaḥah  secara  konseptual  dan  aplikasi  di  Bank  Islam  di  Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini agar pelaksanaan kontrak Murābaḥah di Bank Syariah di Indonesia dapat sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan asas keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Kata kunci: Pembiayaan Murābaḥah Keuangan Islam Modern, Indonesia
Saran  sitasi: Maulidizen, A. (2018). Analisis Kritis Pembiayaan Murābaḥah di Keuangan Islam Modern Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (2), 76-90. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i2.189
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i2.189
1. Pendahuluan
Syariah  Islam  merupakan  jalan  hidup  umat manusia  dan  diciptakan  untuk  mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di  dunia dan akhi- rat (falāḥ) melalui  penegakan  berbagai  seruan yang  terkandung  dalam  al-Quran  dan  al-Ḥadīth. Aturan  tersebut  mengatur  kehidupan  manusia dalam  berbagai  aspek,  yaitu  bidang  ‘ubūdiyah dan  mu‘āmalah  (Nasution,  1986,  Maulidizen, 2018).  Selain  prinsip-prinsip  ekonomi  Syariah sebagaimana  disebutkan  di  atas,  dalam  Hukum Islam  mempunyai  juga  moral  ekonomi,  yang dikenal  dengan  “Golden  Five”,  yaitu  keadilan , kebebasan , persamaan , partisipasi , dan  pertang- gungjawaban . Golden  Five ini  dijadikan  sebagai prinsip-prinsip  umum  yang  mendasari  prinsip ekonomi  Syariah  (Tabari,  2010).  Seperti  halnya Bank Konvesnional, Bank Syariah berfungsi juga sebagai institusi perantara , yaitu berfungsi meng- himpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan kembali  dana  tersebut  kepada  masyarakat  yang memerlukan dalam bentuk pembiayaan (Muham- mad,  2005) . Falsafah  pembiayaan  Bank  Syariah pelaksanaannya  harus  memenuhi  aspek  syariah dan  aspek  ekonomi  (Saed,  2008;  Maulidizen, 2017).
Pembiayaan  yang paling dominan dilakukan oleh  Bank  Syariah  saat  ini  adalah murābaḥah . Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari  beberapa  hasil penelitian, ternyata Bank Syariah pada umumnya banyak  menerapkan  pembiayaan murabahah sebagai  pembiayaan  yang  utama  yaitu  85%. Sejak  awal  tahun  1984,  di  Pakistan  pembiayaan murābaḥah mencapai sekitar 87%. Sementara di Dubai  Islamic  Bank,  pembiayaan murabahah mencapai  sekitar  82%.  Bahkan  di  Islamic Development  Bank  (IDB),  selama  lebih  dari sepuluh tahun periode pembiayaan 73% dari total pembiayaanya  adalah  pembiayaan murabahah. Padahal,  sebenarnyaBank  Syariah  memiliki produk  unggulan  yang  berbasis profit  and  loss sharing (PLS),  yaitu mudarabah dan musha- rakah.
Meskipun  demikian,  mekanisme  pembia- yaan murabahah ini,  ternyata  tidak  lepas  dari kritikan  para  Ilmuwan  Muslim.  Mereka  berpen-
dapat  bahwa  Bank  Syariah  dalam  melaksanakan kegiatan usahanya, ternyata buka menghilangkan bunga  dan  membagi  risiko,  tetapi  tetap mempertahankan  praktek  pembebanan  bunga dengan  label  ‘Islam’.  Di  kalangan  ulama  fikih pun,  keabsahan  pembiayaan murabahah masih terdapat  perdebatan.  Ada  sebagian  ulama  yang membolehkan  karena murabahah merupakan jual  beli,  tetapi  sebagian  ulama  yang  melarang karena  beranggapan  bahwa murabahah itu bukanlah  jual  beli  melainkan hilah untuk mendapatkan  riba.  Ada  sebagian  ulama  yang menganggap  sebagai ba‘i  al-inah yang  haram hukumnya,  dan  ada  pula  yang  menganggapnya sebagai ba‘atani fi ba‘iah (Qaraḍāwī, 1987).
Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka maksud  dan  tujuan  dari  penulisan  artikel  ini adalah  untuk  menjelaskan  konsep murābaḥah dalam  perspektif  fiqh, murabahah dalam  lem- baga  keuangan  Islam  modern,  kritik  terhadap pelaksanaan murabahah serta  menawarkan konsep pricing dalam produk murabahah di lem- baga  keuangan  Islam  Modern  sebagai  solusi alternatif  dalam  memperbaiki  kesalahan  yang ada. Artikel ini termasuk ke dalam kajian perpus- takaan (library  research), untuk  memperoleh serta  mengumpul  bahan-bahan  rujukan  dalam bentuk dokumentasi yang berkaitan dengan judul yang  diangkat  dalam  penulisan,  kemudian disajikan  dengan  metode  desktiptif  kualitatif. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui bagaimana  aplikasi  pembiayaan murābaḥah dan mekanisme  perhitungan  harga  jual  yang  dapat dilakukan  sehingga  dapat  bersaing  dengan  bank lainnya.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library  research) dengan  pende- katan  deskriptif.  Yaitu  dengan  mendeskripsikan atau  menjelaskan  analisis  kritik  pembiayaan murabahah di  lembaga  keuangan  Islam  modern dan  menawarkan  suatu  konsep  dalam  menen- tukan  harga  atau  margin  sebagai  keuntungan. Metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini menggunakan  dokumentasi,  dan  berbagai  artikel
dan  buku.  Kemudian  dianalisis  menggunakan content  analysis (analisis  isi),  yaitu  dengan menganalisa data-data kepustakaan yang bersifat deskriptif  atau  analisis  ilmiah  tentang  pesan suatu  premis.  Metode  analisis  data  secara deduktif, induktif dan komparatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pengertian Murabahah
Perkataan murābaḥah berasal dari kata kerja bahasa  Arab rābaḥa,  yurābiḥu,  murābaḥatan. Kata  kerja  asalnya  adalah  dari fiʻil thulāthi iaitu rabaḥa. Dalam kamus Lisān  al-‘Arabī, perkataan  al-ribḥu,  al-rabaḥu dan al-rabbaḥu membawa maksud yang sama yaitu pertambahan atau pertumbuhan dalam perniagaan (Ibn Manẓūr, 1954;  Fīyrūzābādī,  1983).  Sedangkan  Ibn  al- ‘Arabī  menyatakan  perkataan al-ribḥu dan al- rabaḥu bermakna keuntungan dalam perniagaan. Kombinasi  takrifan  tersebut  membawa  kepada pengertian al-ribḥ sebagai  keuntungan  dari perputaran  modal  yang  dihasilkan  melalui pekerjaan,  perdagangan  dan  berbagai  transaksi yang  dilakukan  secara  individu  maupun  kolektif (Maulidizen,  2017).  Sedangkan murābaḥah ada- lah kata yang berasal dari kata kerja rābaḥa yang bermaksud  saling  memberi  keuntungan  antara pembeli  dan  penjual.  Walau  bagaimanapun,  jika dilihat  dari  aspek  komersial,  hanya  memberi keuntungan  pihak  penjual  dan  pembeli  saja, tetapi  dari  aspek  yang  lain,  tetap  memberi keuntungan  kepada  pembeli  yaitu  dalam  bentuk tercapai  hajatnya  untuk  memperoleh  dan  memi- liki sesuatu barang (Kamri dan Mansor, 2002).
Murābaḥah diharuskan  menjadi  salah  satu intrumen pembiayaan berdasarkan al-Qur’ān dan al-Ḥadīth  maupun  ijmak  (al-Kāsānī,  t.t).  Akan tetapi,  tidak  didapati  ayat  al-Qur’ān  dan  al- Ḥadīth  Nabi  Muḥammad  SAW  yang  secara langsung  berkenaan  dengan murābaḥah, hanya didapati pedoman secara umum tentang jual beli, keuntungan,  kerugian  dan  perniagaan  (Borhan, 1998;  Saed,  1996).  Para  ‘ulama  mendefinisikan murābaḥah dengan  berbagai  bentuk  definisi tetapi dengan maksud yang relatif sama. Menurut Ibn  al-Ḥumām, murābaḥah adalah  suatu  akad
penyerahan barang perniagaan yang dimiliki oleh seseorang,  berdasarkan  biaya  harga  asal  pada akad yang pertama, serta menambah keuntungan, dengan memberitahukannya kepada pembeli (Ibn Ḥumām,  1970).  Keuntungan  yang  setujui  boleh ditentukan  dalam  bentuk  jumlah  uang  tertentu atau  dalam  bentuk  persentase  tertentu  daripada nisbah  harga  pembeliannya,  misalnya  10%  atau 20% (al-Sharbīnī, 1958; Musjtari, 2000; Muham- mad, 2000).
Ibn  Qudāmah  memberikan  definisi  sebagai suatu  bentuk  perniagaan  yang  menjual  suatu barang  dengan  harga  modal  serta  menambah keuntungan yang diketahui (Ibn Qudāmah, 1972; al-Dasūqī, t.t). Al-Imām  Māik turut menjelaskan bahwa murābaḥah yaitu apabila ia menjual sesu- atu  dengan  mengambil  keuntungan  satu  dirham bagi  setiap  dirham  modal  yang  dikeluarkannya atau  setengah  dirham  bagi  setiap  dirham  yang dikeluarkannya,  atau  sebelas  dirham  bagi  setiap sepuluh dirham modal yang dikeluarkannya, dari segi  untungnya  sedikit  dari  modal  atau untungnya  lebih  banyak  daripada  modal, bergantung  kepada  persetujuan  kedua  belah pihak  (al-Tanūkhi,  t.t).  Al-Imām  Mālik  menda- sarkan  keabsahan murābaḥah dengan ‘amalu ahli al-Madīnah “Ada konsensus pendapat di sini (Madinah) mengenai hukum orang yang membeli  baju  di  sebuah  kota,  dan  mengembali- kannya  ke  kota  lain  untuk  menjualnya  berda- sarkan  suatu  kesepakatan  terhadap  keuntungan” (Maulidizen,  2018).  Al-Imām  al-Shāfiʻī  mene- rima keabsahan murābaḥah. Beliau menyatakan: “Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, “Kamu beli untukku, aku akan memberimu keuntungan begini, begini”, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah” (Al-Shāfiʻī, 1968). Al-Imām al-Nawawī, salah  satu  tokoh  dalam  mazhab  Shāfiʻī menyatakan murābaḥah sah  menurut  hukum tanpa  ada  bantahan  (al-Nawawī,  t.t).  Ibn  Rushd mendefinisikan murābaḥah sebagai  jual  beli barang  pada  harga  modal  dengan  tambahan keuntungan  yang  disepakati  (Ibn  Rushd,  1988). Ulama’  Ḥanafī  membenarkannya  berdasarkan kondisi  penting  bagi  keabsahan  penjualan  di
dalamnya,  dan  juga  kerana  manusia  memerlu- kannya  (Saed,  2008).  Dengan  demikian murā- baḥah merupakan  penjualan  barang  pada  harga tertentu  yang  meliputi  harga  beli  dan  margin keuntungan  dan  seharusnya  harga  tersebut disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  yang  berkon- trak  (Usmani,  2002).  Dengan  menggunakan kaedah murābaḥah, pemilik barang (pihak bank) membuat  perjanjian  jual  beli  dengan  nasabah. Dalam hal ini nasabah sebagai rekan perkongsian memohon  dari  pihak  bank  untuk  membeli  suatu aset  untuknya.  Pihak  bank  akan  membeli  aset yang  dikehendaki  dan  akan  menjual  kepada nasabah  dengan  suatu  tingkat  harga  yang  meli- puti  biaya  awal  beserta  tambahan  untung  sesuai persetujuan  kedua  belah  pihak  (Sholihuddin, 2011;  Sutedi,  2009).  Nasabah  juga  akan membayar secara ansuran mengikut tempo waktu tertentu  yang  disetujui  bersama  tanpa  adanya bunga yang dikenakan ke atas hutang tersebut.
Oleh  karena  demikian,  dapat  difahami bahwa  mekanisme murābaḥah yang  berlaku sekarang  adalah  merupakan  skema  perniagaan barang  antara  kedua  belah  pihak  berdasarkan persetujuan  pada  harga  yang  merangkumi  harga barang  dan  keuntungan.  Nasabah  meminta pembiayaan,  kepada  bank,  institusi  keuangan atau  koperasi  untuk  membeli  aset  yang dikehendaki  dan  memesan  barang  tersebut dengan  harga  asal  dicampur  dengan  keuntungan yang  diberitahukan  kepada  nasabah  (al-Ashqar, et  al.,  1998;  Haron,  1996).  Pada  asasnya murābaḥah mempunyai unsur pinjaman kemudian  digantikan  kepada  konsep  jual  beli barang,  di  mana  pembiaya  akan  memberitahu biaya  pemesanan  barang  dan  keuntungan  yang diambil  dari  nasabah.  Maka  atas  dasar  harga yang  ditambah  dengan  keuntungan  tersebut menjadi  harga  jual  yang  ditawarkan  kepada nasabah  sebagai  pembeli  yang  akan  membayar secara  tangguh,  beransur-ansur  atau  sekaligus mengikuti  persetujuan  kedua  belah  pihak (Hamoud,  1985).  Jadi  dapat  kita  simpulkan bahawa, murābaḥah adalah akad jual beli barang dengan  menyatakan  harga  perolehan  dan keuntungan (margin) yang  disepakati  antara
penjual  dan  pembeli  (Karim,  2004).  Sedangkan yang dimaksud harga dalam jual beli murābaḥah adalah  harga  beli  dan  biaya  yang  diperlukan ditambah  keuntungan  sesuai  dengan  hasil kesepakatan (Burhanuddin, 2010).
3.2 Rukun dan Syarat Kontrak Murābaḥah Melihat murābaḥah merupakan  salah  satu dari jenis kontrak jual beli yang dihalalkan, maka syarat  dan  rukun  kontrak murābaḥah harus memenuhi  syarat-syarat  dan  rukun  jual  beli secara  umumnya,  yaitu  1)  Dua  orang  yang berakad  (penjual  dan  pembeli)  / al-‘āqidāni, 2) Sighah akad (ijab dan kabul) / ṣīghah, 3) Barang dan  harga  / maʻqūd  ʻalayh dan al-thaman. Di samping  itu  terdapat  beberapa  syarat-syarat khusus  baginya,  yaitu  1)  Penjual  hendaklah menyatakan biaya atau modal sebenarnya barang yang  hendak  dijual  kepada  pembeli,  2)  Penjual dan  pembeli  menyepakati  besarnya  keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan kepada modal, yang  mana  jumlah  kedua-duanya  merupakan harga  jual  bagi  akad murābaḥah tersebut,  3) Sekiranya  terjadi  kesalahan  dalam  menentukan besaran  sesungguhnya  biaya  atau  modal  barang itu,  pihak  pembeli  boleh  membatalkan  kontrak tersebut,  4)  Barang  dan  harga  bukanlah  dari barang ribawi yang sedang terjadi pertukaran jual belinya kecuali mematuhi syarat-syarat pertukaran  barang ribāwī ,  5)  Sekiranya  barang yang  hendak  dijual  secara murābaḥah itu  sudah dibeli  dari  produsen,  jual  beli  pertama  ini  harus sah  menurut  syarak  (Usmani,  2002;  Ibn Qudāmah, 1972; al-Kāsānī, t.t; Waḥbah, 1989).
Dengan  adanya  lima  persyaratan  tersebut  di atas  akan  memberikan  jaminan  sahnya  kontrak dan  terhindar  dari  amalan ribā (Hasanīn,  1992). Para  Fuqaha  menggolongkan murābaḥah dalam kategori  jenis  kontrak buyūʻ al-amānah lantaran disyaratkan  supaya  penjual  ketika  melakukan kontrak  ini  terlebih  dahulu  menyatakan  harga perolehan  barang  yang  dibelinya  itu  sebelum menentukan harga jual (Shubair, 1998; al-Zarqā, 1968).  Jika  didapati  bahwa  informasi  mengenai harga  perolehan  tidak  betul,  maka  pembeli berhak membuat pilihan (khiyār) untuk membatalkan atau meneruskannya (Ibn
Qudāmah,  1972). Khiyār itu  memiliki  barang dengan  harga  yang  benar  dan  sesuai  atau memulangkannya.  Akan  tetapi  sekiranya  barang tersebut sudah tidak lagi ditangan pembeli, maka dia tidak punya pilihan lain kecuali mengesahkan pembelian  tersebut  (Ibn  Ḥumām,  1970).  Walau bagaimanapun  penjual  diharuskan  mengurang- kan harga atau perbedaan harga tanpa menghitung  barang  masih  ada  ataupun  sudah tiada  (al-Sharbīnī,  1958).  Walaupun  semua mazhab menyetujui mengenai prinsip murābaḥah sebagai  satu  alat  yang  sah  dan dibernarkan  dalam  urusan  perniagaan,  namun mereka  berselisih  pendapat  tentang  perincian pelaksanaanya,  terutama  dari  aspek  penentuan harga dan kadar keuntungan. Terdapat segolongan  ulama  dan  ahli  ekonomi  Islam  yang mempersoalkan,  membantah  atau  menghindari prinsip murābaḥah digunakan.  Siddiqi  ( 1983), umpamanya, mempersoalkan penggunaan instrumen murābaḥah oleh  institusi  keuangan Islam  sebagai  alat  kredit  kepada  nasabah  yang membuat  pembelian  pembayaran  tertangguh yang  berarti  memberi  kesempatan  kepada pembiaya mendapatkan keuntungan yang ditentukan diawal tanpa memperhatikan berbagai risiko (Maulidizen, 2018)
Dari aspek penentuan harga, ulama’ mazhab Ḥanāfī  membenarkan  penjual  menghitung berbagai  biaya  yang  telah  dikeluarkan  berkaitan dengan  barang  itu  yang  menjadi  amalan  biasa perniagaan, dicampurkan dengan harga perolehan  sebagai  harga  jual  (al-Jazīrī,  1985). Mazhab  Ḥanbālī  membenarkan  semua  biaya perbelanjaan  yang  berkaitan  dengan  barang  itu dimasukan  dalam  penentuan  harga  jual  dengan syarat  setiap  unsur  perbelanjaan  diberitahukan kepada  pembeli  (al-Jazīrī,  1985).  Pendapat mazhab  Shāfiʻī  serupa  dengan  mazhab  Ḥanbalī hanya  saja  mereka  lebih  menekankan  bahwa bayaran  yang  diperoleh  oleh  penjual  atau bayaran  yang  dibelanjakan  kepada  pihak  ketiga segala  pekerjaan  yang  dibuat  tidak  secara sukarela, tidak boleh dimasukan dalam penentuan  harga  jual  kecuali  jika  pembeli membenarkannya  (Borhan,  1998).  Sedangkan
mazhab  Mālikī  membagikan  biaya  perbelanjaan tambahan  itu  kepada  tiga  kategori:  (1)  Semua perbelanjaan  yang  boleh  dicampurkan  kepada harga  modal  yaitu  perbelanjaan  yang  secara langsung berpengaruh kepada barang. Ia menjadi asas kepada pengiraan keuntungan. (2) Perbelan- jaan  yang  boleh  dicampurkan  dengan  harga modal  tetapi  tidak  boleh  menjadi  asas  pengiraan keuntungan  yaitu  perbelanjaan  yang  tidak memberikan pengaruh langsung terhadap barang itu,  tetapi  terpaksa  dikeluarkan  karena  penjual tidak  melakukannya  sendiri.  (3)  Perbelanjaan tidak  menjadi  penentuan  harga  jual  dan  asas pengiraan  keuntungan  yaitu  perbelanjaan  yang tidak memberikan pengaruh pada barang  itu dan ia boleh dilakukan oleh penjual (al-Jazīrī, 1985).
Dalam  konteks  sistem  keuangan  Islam, penggunaan istilah murābaḥah diperluaskan lagi, yaitu  kontrak bayʻ al- murābaḥah li al-‘Āmir bi al-Syirā’ . Diartikan sebagai salah satu perjanjian jual  beli  antara  penjual  (biasanya  institusi keuangan)  dengan  nasabah  di  mana  penjual membeli  barang  yang  diperlukan  oleh  nasabah yang  mempunyai  keinginan  pembiayaan  bagi maksud  pembelian  tersebut.  Kemudian  Bank akan menjual  barang itu kepada nasabah dengan harga  yang  disepakati,  yang  memberikan  suatu margin  keuntungan  kepada  institusi  keuangan, dengan  pembayaran  akan  dibuat  oleh  nasabah dalam  suatu  tempo  yang  disepakati  secara  seka- ligus atau beransur (Qalʻahjī, 1997; Ghani, 1999).
Ide  mengenai  jenis  kontrak  ini  telah  diperkenal- kan  oleh  al-Imām  al-Shāfiʻī  lebih  awal  lagi,  dan ia  baru  dikenalkan  oleh  Sami  Hamoud.  Adapun ciri utama Bayʻ al- murābaḥah li al-‘Āmir bi al- Syirā’ dan  syarat-syaratnya  adalah  sebagai berikut:  (i)  Janji  yang  mengikut  pembeli  atau nasabah  kepada  pembiayaan  atau  Bank  untuk membeli barang yang dipesan. Nasabah tidak sah dibebankan dengan tanggung jawab apapun juga kecuali  menyempurnakan  janjinya  setelah  ia memiliki  barang  pesanan  tersebut,  (ii)  Barang pesanan  itu  harus  bagi  orang  Islam  memilikinya dan  ia  wujud  atau  akan  wujud  dalam  pasar,  (iii) Kontrak  jual  beli  antara  Bank  dengan  penjual pertama  yaitu  pemilik  barang,  (iv)  kontrak  jual
beli  secara murābaḥah antara  Bank  dengan nasabah  dibuat  setelah  barang  itu  benar-benar menjadi  milik  Bank.  Ini  karena  ia  menjadi  asas untuk membolehkan Bank mengambil keuntungan. Sekiranya pembayaran dibuat secara angsuran,  bank  akan  menaikkan  harga  barang karena pembayarannya adalah secara bertangguh (al-Miṣrī,  1977).  Bank  tidak  dibenarkan  sama sekali menaikkan harga jual atau jumlah bayaran angsuran  setelah  disetujui  pada  awal  kontrak. Jual  beli  ini  dinamakan  dengan Bayʻ  bi  al- Thaman  Ājil atau Bayʻ  bi  al-Taqsīt (Qalʻahjī, 1997) . Perlu  dibedakan  jangka  waktu  dengan pelaksanaan perniagaan dengan akad murābaḥah karena  ia  melibatkan  risiko  atau  jaminan  yang perlu ditanggung oleh Bank sebelum penyerahan barangan kepada nasabah (Hasanīn, 1992).

## 3.3 Landasan Hukum Murābaḥah
Mayoritas  mazhab  fiqh  menyatakan  bahwa murābaḥah disyariatkan  (diharuskan)  karena  ia termasuk  pensyariatan  jual  beli  secara  umum. Adapun  dalil  pensyariatan murābaḥah adalah sebagai berikut:
Al-Qur’an
Kontrak murābaḥah, sebagaimana  dijelas- kan  di  atas,  termasuk  kontrak  jual  beli.  Allah SWT  menegaskan  bahwa  jual  beli  dihalalkan, dan ribā diharamkan  ((al-Baqarah  [2]:275).  Ibn al-Ḥumam,  seorang  Faqih  mazhab  Ḥanafī menyatakan  bahwa  dengan  adanya  kehalalan kontrak  jual  beli  yang  secara  tegas  disebutkan dalam ayat tersebut, sebenarnya tidak diperlukan adanya  dalil  lain  yang  menunjukkan  keharusan murābaḥah. Karena  sebenarnya  dalil  disyariat- kannya  jual  beli  secara  mutlak ‘am, itu  juga merupakan  dalil  keharusan murābaḥah (Ibn Ḥumām, 1970).
Al-Qur’an  memberikan  pedoman  bahwa sebuah  transaksi  hanya  sah  apabila  masing- masing  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi memenuhi  kewajiban  yang  berkaitan  dengan konsekuensi  sebuah  transaksi.  Misalnya  dalam transaksi  yang  berbentuk  akad  jual  beli,  seorang pembeli  harus  membayar  sejumlah  harga  yang disepakati,  sementara  penjual  mesti  menyerah- kan  barang  yang  dijualnya  kepada  pembeli  (al-
Maidah  [5]:2).  Dan  Seseorang  yang  berjanji, harus memenuhi janjinya (al-Isra [17]:34).
Apa  yang  dijelaskan  dalam  ayat  tersebut, bahwa  penyempurnaan  suatu  perjanjian  merupa- kan  kewajiban  penting  di  sisi  Islam.  Al-Qur’ān juga  menyebutkan  bahwa  semua  transaksi  harus dilakukan  dalam  rangka  kerjasama  saling menguntungkan  (al-Maidah  [5]:  2).  Dalam  ayat lain,  Allah  SWT  memerintahkan  untuk  menjaga kepercayaan  dalam  semua  transaksi,  terutama dalam hal  yang berkaitan dengan timbangan (al- Isra  [17]:35).  Setiap  transaksi  harus  dilakukan dengan  cara  yang  benar,  saling  sukarela  dan menghindari cara-cara yang batil (al-Nisa [4]:29). Selain  itu  dalam transaksi  barang  yang  diperjual belikan  harus  diakui  kehalalanya  oleh  prinsip Syariah  (al-Maidah  [5]:4).  Allah  SWT  membe- rikan  peringatan  keras  terhadap  para  pelaku transaksi yang melakukan tipuan dan kecurangan (al-Mutaffifin [83]:1-3).

## Al-Hadith
Terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar hukum  keabsahan murābaḥah, walaupun  tidak menujukkan  secara  langsung  jenis  kontrak murābaḥah, yaitu  (i)  Hadis  yang  berkaitan dengan  keabsahan  dalam  melakukan  kontrak. Hadis  tersebut  riwayat  al-Bukhārī,  Abū  Dāwud dan  al-Tirmidhī  bahawa  Nabi  Muhammad  SAW bersabda yang artinya: “Orang-orang Islam boleh melakukan  kontrak  dengan  membuat  apa-apa syarat melainkan syarat yang menghalalkan yang haram  dan  mengharamkan  yang  halal”  (al- Tirmidhī,  1967;  Ibn  Taymiyyah,  t.t)  (ii)  Hadis tentang jual beli secara tangguh. Dari Suhayb al- Rūmī  r.a  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda: “Tiga hal  yang di  dalamnya terdapat  keberkatan (yaitu):  jual  beli  secara  tangguh, muqāraḍah (muḍārabah), dan  mencampur  gandum  dengan tepung  untuk  keperluan  rumah,  bukan  untuk dijual”  (Ibn  Mājah,  1395).  (iii)  Hadis  tentang etika  berhutang.  Dari  Ibn  Abbas  r.a  bahwa Rasulullah  SAW  bersabda:  “Barangsiapa  yang berhutang pada sesuatu,  maka hendaklah mengi- kuti  batasan  yang  tertentu  dan  timbangan  yang tertentu kepada tempo waktu  yang tertentu” (al- Bukhār,  t.t).  (iv)  Dari  Abi  Sa’id  r.a,  Rasulullah
SAW  bersabda:  “Sesungguhnya  jual  beli  itu mesti  dilakukan  secara  suka  sama  suka”  (al- Albānī, 1986).

## Kaedah Fiqh
Islam  adalah  agama  yang  senantiasa  sesuai untuk segala zaman dan tempat. Sifat dasar Islam ini  didukung  oleh  instrumen-instrumen  hukum yang  menjadikanya  fleksibel  dengan  segala perubahan  zaman.  Diantaranya  adalah  dalam bidang muʻāmalah .  Para  ulama’  setelah  mema- hami  falsafah  yang  mendasari  hukum  Islam, merumuskan  suatu  kaedah  dasar  dalam  bidang mu‘āmalah,  yang artinya  “Hukum asal muʻāma- lat  adalah  bahwa  segala  sesuatunya  dibolehkan kecuali  ada  dalil  yang  melarang  (dalam  Al- Qur’ān  dan  Al-Ḥadīth)”  (Al-Suyāṭī,  1399  H).
Kaedah  ini  berdasarkan  firman  Allah  SWT berfirman: “Allah sungguh telah memperinci apa saja  yang diharamkan untuk  kamu  sekalian” (al- An’am [6]:119).
Ini  maknanya  bahwa  segala  sesuatu  yang haram  telah  diperincikan  secara  detail  dalam Syariah,  sedangkan  yang  mubah  (diharuskan) tidaklah  diperinci  secara  detail  dan  tidak  juga dibatasi  secara  detail.  Oleh  karena  itu  mungkin pada masa mutakhir ini untuk melakukan adopsi terhadap  transaksi-transaksi  modern  yang  tidak bertentangan  dengan  Syariah  (al-Nadwī,  1999). Para  pihak  yang  bertransaksi  mesti  senantiasa menjaga  agar  transaksi  yang  dilakukan  tidak menimbulkan  mudarat  bagi  dirinya  maupun orang lain. Sebagaimana kaedah: “Tidak memu- daratkan  dan  tidak  dimudaratkan”  (al-Zarqā , 2001).

## Fatwa-fatwa Ulama
Terdapat  banyak  fatwa  ulama  yang  menun- jukkan  keharusan murābaḥah, seperti  fatwa penasehat Bayt  al-Tamwīl  al-Kuwaytī (Syaikh Badr al-Mutawallī ‘Abd al-Basīṭ), ketika ditanya tentang  keharusan  bank  untuk  membeli  barang secara  tunai,  kemudian  ia  menjualnya  kepada nasabah  yang  memintanya  dengan  harga  yang lebih  tinggi  setelah  memperhitungkan  biaya operasional.  Menurut  beliau  permintaan  nasabah untuk  membeli  kepada  bank  merupakan  suatu janji.  Walau  beliau  mengakui  perbedaan  penda-
pat para pakar hukum mengenai status wajib atau tidaknya  memenuhi  janji  tersebut,  tetapi  beliau berpendapat janji tersebut wajib dipenuhi karena selain  mendapat  dukungan  banyak  hadis  juga menjadikan  kemudahan  bagi  umat  manusia. Seminar Keuangan Islam yang pertama di Dubai pada Mei 1979 juga menyatakan bahwa transaksi murābaḥah mengandungi  janji  dari  pihak institusi  keuangan  maupun  nasabah  yang  wajib dipenuhi  oleh  kedua-dua  pihak  (al-Qaraḍāwī, 1987).  Syaikh  Bin  Baz  menyatakan  bahwa transaksi murābaḥah adalah  diharuskan  jika barang yang dijual itu telah benar-benar menjadi milik  Bank  dan  perpindahan  hak  milik berlangsung  secara  sah,  karena  dalil-dalil  syarʻi yang ‘am mengharuskannya.
3.4 Manfaat dan Resiko Pembiayaan

## Murābaḥah
Transaksi murābaḥah sesuai  dengan  sifat perniagaan (tijārah) memiliki  beberapa  manfaat, demikian  juga  risiko  yang  harus  dihindarkan. Pembiayaan murābaḥah memberi  banyak  man- faat  kepada  Bank  Syariah,  salah  satunya  adalah adanya  keuntungan  yang  muncul  dari  perbedaan harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.  Risiko  pembiayaan  dapat  dikurangkan untuk  menghindari  kerugian  yang  lebih  besar dengan  melakukan  berbagai  kepatuhan  terhadap perundangan  yang  berlaku.  Risiko  yang  harus dihindari antara lain (Antonio, 2001):
a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
b. Turun naik harga secara fruktuatif, ini terjadi apabila  harga  suatu  barang  di  pasar  naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank  tidak  boleh  merubah  harga  jual  beli tersebut.
c. Penolakan  nasabah,  barang  yang  dikirim bisa  ditolak  oleh  nasabah  karena  berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjala- nan  sehingga  nasabah  tidak  menerima, karena  itu  perlu  dilindungi  oleh  asuransi. Kemungkinan  lain  nasabah  merasa  spesifi- kasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan.
3.5 Murābaḥah Dalam  Lembaga  Keuangan

## Islam Modern
Bank-bank  Syariah  telah  berkembang  dan mengadopsi  berbagai  kontrak  penjualan  Islam untuk  membantu  pendanaan  konsumennya. Kontrak-kontrak  tersebut  secara  mendalam  telah dinyatakan  dalam  Syariah  dan  dikembangkan melalui  sejarah  yang  panjang  oleh  para  pemikir ekonomi  Islam.  Salah  satunya  adalah  jual  beli murābaḥah, seperti  dipraktekkan  oleh  Bank Syariah.  Namun  dalam  dunia  modern,  istilah tersebut  sudah  merupakan  perluasan  dari pengertiannya  yang  klasik.  Penerapannya  pada institusi  keuangan  Islam  modern  adalah  nasabah mengajukan  pembiayaan  dengan  system murā- baḥah kepada  bank  Syariah  untuk  membelikan barang-barang  (produktif  dan  konsumtif)  yang diketahui  sifat-sifatnya,  di  mana  nasabah  dan bank  mengetahui  barang  tersebut  secara  nyata dan  oleh  bank  siap  untuk  mengadakan  barang yang  dibutuhkan  nasabah.  Kemudian  dibuat suatu  akad  atau  perjanjian  antara  nasabah  dan bank  mengenai  kesanggupan  pihak  bank  untuk membeli  barang  yang  dikehendaki  dan  kesang- gupan  nasabah  untuk  membeli  barang  tersebut. Akad ini bukanlah akad jual beli, melainkan akad untuk  mengadakan  jual  beli  (Mujahidin,  2016; Anwar, 1995).
Murābaḥah ,  sebagaimana  yang  digunakan dalam perbankan Syariah,  prinsipnya  didasarkan pada  dua  elemen  pokok,  yaitu  harga  beli  serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark-up (laba).  Bank  Syariah  mengadopsi murābaḥah untuk  memberikan  pembiayaan  jangka  pendek kepada  para  nasabah  untuk  pembelian  barang meskipun  nasabah  tidak  memiliki  uang  untuk membayar.  Ciri  dasar  kontrak murābaḥah sebagai  jual  beli  dengan  pembayaran  tertangguh adalah  sebagai  berikut:  (i)  si  pembeli  harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan  harga  asli  barang,  dan  batas  laba (mark-up) harus  ditetapkan  dalam  bentuk  persentase  dari total  harga  plus  biaya-biayanya;  (ii)  apa  yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan  uang;  (iii)  apa  yang  diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh setiap penjual dan si
penjual  harus  mampu  menyerahkan  barang  itu kepada  si  pembeli;  (iv)  pembayarannya  ditang- guhkan. Murābaḥah seperti yang dipahami disini, digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang  yang  dapat  diidentifikasi  untuk  dijual (Saed, 2008).
Teknis  perbankan  Syariah  dalam  penerapan transaksi murābaḥah, yaitu;  1)  Bank  bertindak sebagai  penjual  sementara  nasabah  sebagai pembeli.  Harga  jual  adalah  harga  beli  bank  dari produsen  (pabrik)  ditambah  keuntungan (mark- up). Kedua  pihak  harus  menyepakati  harga  jual dan  jangka  waktu  pembayaran;  2)  Harga  jual dicantumkan  dalam  akad  jual-beli  dan  jika  telah disepakati  tidak  dapat  berubah  selama  berlaku akad.  Dalam  perbankan, murābaḥah lazimnya dilakukan  dengan  cara  pembayaran  dicicil;  3) Dalam  transaksi  ini,  bila  sudah  ada  barang diserahkan  segera  kepada  nasabah,  sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh (Sudarsono, 2004)
3.6 Kritik  Pelaksanaan Murābaḥah Dalam Lembaga Keuangan Islam Modern Murābaḥah yang diadopsi oleh bank Syariah adalah  sebagai  model  pembiayaan  yang  utama dengan  portofolio  pembiayaannya  mencapai  70- 80% jika dibandingkan dengan produk lain yang ditawarkan  oleh  bank  Syariah.  Namun  dalam praktiknya tak pernah luput dari berbagai macam problem, di antaranya yaitu;

## 3.7 Jaminan
Dalam  konteks  pemberian  pinjaman  pada bank  konvensional,  jaminan  memainkan  peran penting untuk memastikan pengembalian pinjaman ketika jatuh tempo.  Lain halnya dalam konteks  hukum  Islam (fiqh) bahwa  pada  dasar- nya  jaminan  bukanlah  satu  rukun  atau  syarat yang  mutlak  dipenuhi  dalam murābaḥah dan jaminan  itu  bisa  saja  menjadi  penghambatan dalam  aliran  dana  untuk  para  pengusaha  kecil. Pada  intinya  jaminan  itu  hanya  dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah tidak bermain-main dengan pesanannya. Oleh karena itu, bank dapat meminta  suatu  jaminan  untuk  dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya barang-barang yang dipesan  dapat  menjadi  salah  satu  jaminan  yang
bisa  diterima  untuk  pembayaran  utang  (Sudar- sono, 2004)
Sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalam kerangka  dasar  penyusunan  dan  penyajian Laporan  Keuangan  Bank  Syariah  bahwa  bank dapat  meminta  nasabah  menyediakan  agunan atas  piutang murābaḥah, antara  lain  dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Selain itu,  bank  dapat  meminta  kepada  nasabah urbun sebagai  uang  muka  pembelian  pada  saat  akad apabila  kedua  belah  pihak  bersepakat. Urbun menjadi  bagian  pelunasan  piutang murābaḥah apabila murābaḥah jadi  dilaksanakan.  Tetapi apabila murābaḥah batal, urbun dikembaikan kepada  nasabah  setelah  dikurangi  kerugian dengan  kesepakatan.  Jika  uang  muka  itu  lebih kecil  dari  kerugian  bank,  maka  bank  dapat menerima  tambahan  dari  nasabah  (Indriantoro, dkk.,  2002).  Meminta  jaminan  atas  utang  pada dasarnya  bukanlah  sesuatu  yang  tercela.  Al- Quran memerintahkan umat Islam untuk menulis tanggguhan utang mereka dan jika perlu meminta jaminan  atas  utang  itu.  Dalam  sejumlah kesempatan,  Nabi  memberikan  jaminannya kepada  para  krediturnya  atas  utang  beliau. Jaminan  adalah  salah  satu  cara  untuk  memas- tikan  bahwa  hak-hak  kreditur  tidak  akan  dihi- langkan  dan  untuk  menghindarkan  diri  dari memakan  harta  orang  dengan  cara  yang  batil (Saed, 2008).

## 3.8 Tanggungan Risiko
Diantara  kemungkinan  risiko  yang  terjadi dalam  kontrak murābaḥah yang  sering  menim- bulkan  problema  dan  harus  diantisipasi,  antara lain;  1)  Kelalaian,  nasabah  sengaja  tidak  mem- bayar ansuran; 2) Fruktuasi harga kompetitif, ini terjadi  bila  harga  suatu  barang  di  pasar  naik setelah  bank  membelikannya  untuk  nasabah. Bank  tidak  bisa  mengubah  harga  jual-beli tersebut;  3)  penolakan  nasabah,  barang  yang dikirim  bisa  saja  ditolak  oleh  nasabah  karena sebab.  Bisa  jadi  karena  rusak  dalam  perjalanan sehingga  nasabah  tidak  mau  menerimanya. Karena  itu,  sebaiknya  dilindungi  asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesi- fikasi  barang  tersebut  berbeda  dengan  yang
dipesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualannya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian bank mempunyai  risiko  untuk  menjualnya  kepada pihak lain; 4) Dijual, karena murābaḥah bersifat jual-beli  dengan  utang,  maka  ketika  kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah  bebas  melakukan  apapun  terhadap  aset miliknya  tersebut,  termasuk  untuk  menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko kelalaian akan besar (Maulidizen, 2018).

## 3.9 Penundaan Pembayaran Utang
Jika  penundaan  pembayaran  utang  disebab- kan  faktor-faktor  di  luar  kemampuan  nasabah untuk mengontrolnya, bank Syariah secara moral berkewajiban  menjadwal  ulang  utang  tersebut. Di  lain  pihak,  jika  nasabah  secara  ekonomi memiliki  kemampuan  untuk  membayar  tepat waktu,  tetapi  ia tidak melakukannya, maka bank Syariah  dan  dewan  pengawasnya  telah  menga- dopsi  konsep  “denda”  untuk  dijatuhkan  kepada nasabah.  Jumlah  denda  akan  tergantung  kepada suku  laba  yang  wajar  pada  bank  yang  diinves- tasikan,  yang  merupakan  biaya  untuk  menutupi peluang  yang  hilang (opportunity  cost) dari modal.  Dalam  sebagian  kasus,  jika  pelunasan dari  uang  muka  tidak  mungkin,  bank  akan menyita  jaminan  untuk  menutupi  uang  muka (Saed, 2008).
Pembiayaan  berbasis murabahah harus dilunasi  pada  jangka  waktu  tertentu  tidak  jauh berbeda  dengan  pembiayaan  berbasis  bunga. Namun ada perbedaan yang paling mendasar dari kedua  pembiayaan  tersebut  dalam  hal  debitur gagal  melunasi  hutang  pada  waktu  yang  telah ditentukan.  Pinjaman  dengan  bunga,  pada umumnya  menimbulkan  sanksi  bunga  tambahan jika  pinjaman  tidak  dilunasi  pada  saat  jatuh tempo.  Sedangkan,  dalam  perbankan  Syariah, nasabah  harus  diberi  waktu  teloransi  untuk melunasi  jika  ia  tidak  mampu.  Penundaan semacam  ini  harus  diberikan,  tanpa  menambah- kan  biaya  tambahan  kepada  nasabah  atas  waktu yang  diberikan  untuk  pembayaran.  Namun  bagi nasabah yang mampu melunasinya tetapi mereka
lalai  untuk  melunasi  hutang  tepat  waktu,  maka Bank Syariah menerapkan konsep “denda”.
Semua  hal  di  atas  menunjukkan  bahwa sampai dalam penyelesaian hutang, Bank Syariah telah  menggunakan  cara-cara  untuk  menjamin agar  hutang  dilunasi  tepat  waktu,  dan  jika  tidak ‘kerugian’  yang diperoleh bank ditanggung oleh nasabah. Berdasarkan uraian di atas, maka peran Bank  Syariah  dalam murabahah sebagaimana dikemukakan  oleh  Maulidizen,  sebagai  ‘pembi- aya’ (a  financier) bukan  ‘penjual’  barang (a seller). Bank  tidak  memegang  barang,  dan  tidak pula  mengambil  risiko  atasnya.  Kerja  bank hampir  semuanya  terkait  dengan  penanganan dokumen-dokumen terkait dan kontrak penjualan adalah  sekedar  formalitas.  Di  samping  itu, penentuan mark-up dalam  kontrak murabahah yang secara bebas ditentukan oleh Bank Syariah, akan  dapat  memicu  munculnya  persepsi  bahwa mark-up itu  identik  dengan  bunga.  Untuk  itu, perlu kajian secara dalam tentang konsep pricing dalam murabahah.

## 3.10 Bangkrut
Jika  nasabah  yang  berutang  dianggap  gagal menyelesaikan  utangnya,  bank  harus  menunda tagihan  utang  sampai  nasabah  menjadi  sanggup kembali membayarnya (Antonio, 2011).

## 3.11 Keuntungan Terlalu Tinggi
Berdasarkan  kondisi  dan  alasan  praktik murābaḥah di bank Syariah, maka ada semacam kecaman  atau  penilaian  masyarakat  terhadap praktik  bank  Syariah  tidak  jauh  berbeda  dengan bank  konvensional  (bank  bunga).  Dari  hasil penelitian  yang  dilakukan  bank  Indonesia menunjukkan  bahwa  15%  responden  menilai bank  Syariah  tidak  ada  bedanya  dengan  bank konvensional, hanya berbeda bungkusnya. Kalangan  awam  juga  menilai  bahwa  bank Syariah  dalam  mengambil  keuntungan  lebih besar  dari  bank  konvensional,  karena  selama  ini kalangan  awam  menilai  bahwa  lembaga  keu- angan Syariah selalu identik dengan harga murah, sehingga jika terjadi penjualan barang oleh bank Syariah  dengan  harga  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  harga  jual  bank  konven- sional,  maka  bank  Syariah  dinilai  lebih  tidak
Islami.  Hal  seperti  demikian  sangat  mungkin terjadi,  oleh  karena  itu,  perlu  kiranya  dicarikan kemasan  produk murābaḥah yang  memberikan keuntungan secara adil antara pihak bank dengan nasabah.
Dalam praktiknya, tinggi margin keuntungan yang  diambil  oleh  pihak  bank  adalah  untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar atau inflasi,  sehingga  kalau  terjadi  kenaikan  suku bunga  yang  besar,  maka  bank  Syariah  tidak mengalami kerugian secara riil, namun jika suku bunga  di  pasar  tetap  stabil  atau  bahkan  turun, margin murābaḥah akan  lebih  besar  dibanding dengan  tingkat  bunga  pada  bank  konvensional (Muhammad,  2005).  Permintaan  untuk  pembe- lian  oleh  nasabah  dilengkapi  dengan  suatu  janji untuk membeli yang disertai dengan pembayaran uang  muka  untuk  menjamin  bahwa  nasabah memang  serius  dalam  permintaan  pembeliannya dan  bahwa  ia  akan  menyelesaikan  pembaya- rannya ketika bank menunjukkan kesiapan untuk menyelesaikan  kontrak  jual  beli murābaḥah begitu  bank  mengabarkan  bahwa  barang  telah siap  diserahkan  atau  dokumen-dokumen  berke- naan  dengan  barang  telah  tiba.  Kontrak  penjua- lan akan segera diselesaikan setelah bank diberi- tahu oleh suplier bahwa barang telah siap dikirim. Bank tidak perlu menunggu tibanya barang untuk diperiksa  sebelum  diserahkan  kepada  pembeli. Jika ada cacat dalam penanganan, maka cacatnya ditangani  oleh  perusahaan  asuransi,  yang  biaya asuransinya  telah  dimasukkan  ke  dalam  total harga  barang  dan  oleh  karenanya  ditanggung oleh  pembeli.  Kurir  pengantar  barang  dianggap sebagai  wakil  bank  dalam  kaitannya  dengan barang,  maka  pembeli  dapat  menyelesaikan semua masalah pengiriman dengan kurir tersebut, tanpa berurusan dengan bank (Saed, 2008).
3.12 Konsep Pricing Dalam Pembiayaan
Murabahah: Sebuah Alternatif
Sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas bahwa  kritik  terhadap  pembiayaan murabahah yang banyak diberikan oleh para  Ilmuwan  Islam adalah tidak ada perbedaan yang mendasar antara mark-up dalam  kontrak murabahah di  Bank Syariah  dengan  bunga  dalam  pinjaman  kredit  di
bank  konvensional.  Oleh  karena  itu,  Bank Syariah perlu menetapkan metode yang tepat dan efisien  agar  pembiayaan murabahah dapat memberikan keuntungan secara adil antara pihak Bank Syariah dengan nasabah.
Pembiayaan murabahah merupakan  salah satu  bentuk natural  Certainty Contract , karena dalam murabahah ditentukan  berapa required rate  of  profit.  Natural  Certanty  Contract merupakan  kontrak  dalam  bisnis  yang  membe- rikan  kepastian  pembiayaan,  baik  dari  segi jumlah (amount) maupun  waktu (timing).  Cash flow dapat  diprediksi  dengan  relatif  pasti  karena sudah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  yang bertransaksi  di  awal  akaad.  Kontrak  ini  mena- warkan return yang  tetap  dan  pasti.  Objek pertukarannya,  biasanya  berupa  barang,  harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlah (Quantity), mutu (quality), harga (price) dan waktu  penyerahnnya (time  of  delivery). Produk perbankan Syariah yang termasuk dalam kategori ini  adalah  pembiayaan murabahah dan ijarah (Karim,  2004).  Penentuan  harga  pada  sebuah kontrak  yang  menghasilkan  keuntungan  pasti (natural  certanty  contract), pada  kebanyakan perusahaan  atau  bank,  biasanya  menggunakan salah satu dari metode (Muhammad, 2005).
3.1. Mark-up Pricing Metode mark-up  pricing adalah  penentuan tingkat  harga  dengan  menambah  biaya  produksi (product’s  cost) komoditas  yang  bersangkutan. Pada  metode  ini,  sebuah  perusahaan  atau  bank akan  menjual  produknya  pada  tingkat  harga biaya  produksi  ditambah mark-up atau  margin yang diinginkan
3.2. Target Return Pricing Target Return pricing merupakan penentuan harga  jual  produk  yang  bertujuan  mendapatkan return  atas  besarnya  modal  yang  diinvestasikan, dalam  bahasa  keuangan  dikenal  dengan  istilah return  on  Investmen  (ROI). Dalam  hal  ini, perusahaan  atau  bank  akan  menentukan  berapa return  yang  diharapkan  atas  modal  yang diinvestasikan.
3.3. Perceived Value Pricing
Berbeda  dengan  metode target  return pricing yang hanya menggunakan biaya produksi sebagai  kunci  penentuan  harga,  pada preceived value  pricing juga  menggunakan non-price variable sebagai  dasar  penentuan  harga  jual. Dalam  metode perceived  value  pricing, penen- tuan  harga  dengan  tidak  menggunakan  variable harga  sebagai  dasar  harga  jual.  Harga  jual didasarkan  pada  harga  produk  pesaing  dimana perusahaan  atau  bank  melakukan  penambahan atau  perbaikan  unit  untuk  meningkatkan  tingkat kepuasan customer. Dengan  demikian,  perusa- haan  atau  bank  dapat  menentukan  harga  dengan mempertimbangkan  tingkat  kepuasan customer terhadap suatu komoditi yag dikonsumsi.
3.4. Value Pricing Adalah suatu kebijakan harga yang kompetitif  atas  barang  yang  berkualitas  tinggi. Sebagaimana  disebutkan  dalam  pepatah  jawa “Ono  rego  ono  ruppo”. Hal  ini  sudah  menjadi pemahaman  umum  bahwa  barang  yang  baik, harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah  perusahaan  yang  mampu  menghasilkan barang  yang  berkualitas  dengan  biaya  yang efisien  sehingga  perusahaan  tersebut  dapat dengan  leluasa  menentukan  tingkat  harga  di bawah harga competitor.
Penentuan harga dalam pembiayaan murabahah di  lembaga  keuangan  Islam  modern dapat  menggunakan  salah  satu  di  antara  empat model  di  atas.  Namun,  penentuan  harga  jual produk-produk  Bank  Syariah  harus  tetap  mem- perhatikan  ketentuan-ketentuan  yang  dibenarkan oleh  Syariah.  Oleh  karena  itu,  Bank  Syariah perlu menetapkan metode  yang tepat  dan efisien agar  pembiayaan murabahah dapat  memberikan keuntungan yang adil antara pihak Bank Syariah dengan nasabah.
Jika  Bank  Syariah  hendak  menerapkan metode mark-up pricing, maka metode ini hanya tepat  jika  digunakan  untuk  pembiayaan  yang sumber  dananya  dari Restricted  Investment Account  (RIA) atau Mudarabah  Muqayyadah. Oleh  karena  itu , metode mark-up  pricing tidak tepat  untuk  digunakan  dalam  pembiayaan
murabahah. Oleh karena itu Bank Syariah dapat menerapkan  matode target  return  pricing untuk pembiayaan murabahah. Karena  pembiayaan murabahah dilakukan  dengan  akad natural certainty contract, maka metode yang digunakan adalah required  profit  rate  (rpr). Dalam  hal  ini tinggi  rendahnya rpr dipengaruhi  oleh  tingkat keuntungan  setiap  satu  transaksi  dan  besarnya jumlah  transaksi  dalam  suatu  periode.  Namun perlu  dicatat,  bahwa  dua  variabel  tersebut,  yaitu tingkat keuntungan dan besarnya jumlah transaksi,  hanyalah variable  independet saja, sedangkan  yang menentukan tingkat  keuntungan yang  sesungguhnya  seringkali  dipengaruhi  oleh faktor  lain,  seperti  tingkat  harga  pasar  (biasanya bank  juga  menjadikan  suku  bunga  sebagai benchmark (rujukan)  dalam  penentuan  tingkat keuntungan  yang  diinginkan).  Penentuan  nilai rpr dapat  dihitung dengan  menggunakan pendekatan sebagai berikut:
rpr = n.v
Keterangan:
n =  tingkat  keuntungan  dalam  transaksi tunai
v = jumlah transaksi dalam satu periode
Para  praktisi  perbankan  Syariah  perlu berhati-hati dalam penerapan metode rpr di Bank Syariah.  Karena  lazimnya,  Bank  Syariah  juga menggunakan  tingkat  suku  bunga  pasar  sebagai benchmark. Bank  Syariah  harus  tidak  hanya menjadikan  tingkat  suku  bunga  sebagai  rujukan dalam  penentuan  harga  jual  (pokok  +  margin). Cara  penetapan  margin  yang  hanya  mengacu pada  tingkat  suku  bunga  sebagai benchmark merupakan langkah sesat sekaligus  menyesatkan dan lebih berat lagi dapat merusak reputasi Bank Syariah.
Dalam  prakteknya,  barangkali  tingginya profit  margin yang  diambil  oleh  Bank  Syariah adalah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di  pasar (inflasi). Sehingga  kalau  terjadi kenaikan  suku  bunga  yang  besar,  maka  Bank Syariah  tidak  mengalami  kerugian  secara  riil. Namun  demikian,  apabila  suku  bunga  di  pasar tetap  stabil  atau  bahkan  turun,  maka  margin murabahah akan lebih besar dibandingkan denga
tingkat  bunga  pada  bank  konvensional.  Dengan penetapan profit margin murabahah yang tinggi, secara tidak langsung bahkan akan menyebabkan inflasi lebih besar daripada yang disebabkan oleh bunga. Oleh karena itu, perlu dicari format  yang tepat  agar  nilai  penjualan  dengan murabahah tidak  mengacu  pada  sikap  mengantisipasi kenaikan  suku  bunga  selama  masa  pembayaran ansuran.  Karena,  mengkaitkan profit  margin murabahah dengan  bunga  bank  konvensional, tetaplah  bukan  cara  yang  baik  (Muhammad, 2005)
Penetapan  harga  jual murabahah, sebaiknya dapat  dilakukan  denga  cara  Rasulullah  SAW ketika berdagang. Cara ini dapat dipakai sebagai salah  satu  metode  Bank  Syariah  dalam menentukan harga jual produk murabahah. Cara Rasulullah  SAW  dalam  menentukan  harga penjualan  adalah  menjelaskan  harga  belinya, berapa  wajar  yang  diinginkan.  Ara  penetapan harga  jual  tersebut  berdasarkan cost  plus  mark- up (Wiyono,  2005).  Secara  matematis,  menurut Muhammad,  harga  jual murabahah dengan metode cost plus mark-up dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
Harga Jual =  Harga Beli  + 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 +  Keuntungan
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 =
Estimasi Biaya Operasi Target Volume Pembiayaan
Margin = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 +  Keuntunganx 100% Harga Beli
Cost  recovery adalah  bagian  dari  estimasi biaya  operasi  Bank  Syariah  yang  dibebankan kepada  harga  beli/  total  pembiayaan. Cost recovery tersebut  bisa  didekati  dengan  membagi estimasi  biaya  operasi  dengan  target  volume pembiayaan murabahah, kemudian  ditambahkan dengan  harga  beli  dari  suplier  dan  keuntungan yang diinginkan sehingga didapatkan harga jual. Sedangkan  margin murabahah didapat  dari cost recovery ditambah  keuntungan  dibagi  dengan harga beli.
Persentase  margin  di  atas  dapat  diban- dingkan  dengan  suku  bunga.  Jadi,  suku  bungan hanya  dijadikan  sebagai benchmark. Agar pembiayaan murabahah lebih kompetitif, margin murabahah tersebut harus lebih kecil dari bunga pinjaman.  Jika  masih  lebih  besar,  maka  yang harus  dimainkan  adalah  dengan  memperkecil cost  recovery dan  keuntungan  yang  diharapkan (Muhammad,  2005).  Dengan  metode  ini, diharapkan  keuntungan  Bank  Syariah  akan meningkatkan  meskipun  dengan profit  margin yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bunga pinjaman bank konvensional. Hal lain yang perlu dicatat  bahwa  hasil  perhitungan  margin  yang dicantumkan  dalam  pembiayaan murabahah dinyatakan dalam rangka nominal, bukan bentuk persentasenya.

## 4. Kesimpulan
Dari  seluruh  pembahasan  di  atas,  dapat disimpulkan  dari  artikel  ini,  yaitu;  murābaḥah wajib  menjadi  salah  satu  Al-Qur'an,  al-Hadits dan  Ijma  'Ulama',  meskipun  tidak  ada  ayat  Al- Qur'an  atau  tradisi  Nabi  yang  langsung  menje- laskan  murābaḥah,  tetapi  ada  pedoman  umum tentang  perdagangan,  keuntungan,  kerugian  dan perdagangan.  Singkatnya,  murābaḥah  didefinisi- kan  sebagai  penjualan  barang  dan  harga disepakati  oleh  kedua  pihak  yang  mengadakan kontrak.  Murābaḥah  adalah  salah  satu  kontrak jual  beli  yang  disahkan.  Oleh  karena  itu,  syarat dan  prinsip  murabahah  adalah:  penjual  dan pembeli,  kontrak  ṣīgah,  barang  (ma'qud  'alayh) dan  harga  (al-thaman),  ditambah  beberapa kondisi khusus. Dan tawaran konsep harga dalam pembiayaan murabahah diharapkan dapat mencerminkan nilai Syariah dalam lembaga keu- angan  Islam  modern.  Karena  kehadiran  perban- kan  syariah  di  tengah-tengah  masyarakat diharapkan  dapat  menyelesaikan  semua  masalah ekonomi  rakyat.  Perlu  ada  peningkatan  dalam pelaksanaan  murabah,  sehingga  dapat  memper- baiki  segala  kekurangan  yang  ada  dan  menarik orang  untuk  menggunakan  jasa  keuangan. Tawaran  konsep pricing dalam  pembiayaan murabahah diharapkan  dapat  mencerminkan
nilai  Syariah  dalam  lembaga  keuangan  Islam modern.  Oleh  karena  hadirnya  Bank  Syariah  di tengah-tengah  masyarakat  diharapkan  mampu memecahkan  segala  problem  ekonomi  umat. Perlu  ada  perbaikan  dalam  pelaksanaan mura- bahah, sehingga  dapat  memperbaiki  segala kekurangan  yang  ada  dan  menarik  minat masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan

## 5. Ucapan Terimakasih
Terima  kasih  diucapkan  kepada  seluruh pihak  yang  telah  membantu  dalam  penulisan artikel ini. Khususnya dalam pengumpulan buku- buku,  artikel  dan  dokumentasi  yang  berkaitan dengan pembiayaan murābaḥah.

## 6. Daftar Pustaka
Al-Albānī,  Muḥammad  Nāsi  al-Dīn.  (1986). Ṣaḥīḥ al-Jāmī al-Ṣaghīr wa Ziyādatuh. Juz 1. Cet. 2. Beirut: l-Maktab al-Islāmī.
Al-Ashqar,  Muḥammad  Sulaimān  et  al.  (1998). Buḥūth  Fiqhiyyah  fī  Qaḍāyā  Iqtiṣādiyyah Mu’āṣirah. Juz. 1. ‘Amman: Dār al-Nafā’is.
Al-Bukhārī  Muḥammad  Ibn  Ismā’īl. Ṣaḥīḥal- Bukhārī. Juz 3. Kaherah: Dār al-Ḥadīth.
Al-Dasūqī,  Syams  al-Dīn  al-Syaikh  Muḥammad (t.t.). Ḥāsyiyah  al-Dasūqī  ‘alā  al-Syarḥ  al- Kabīr. Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr.
Al-Fīyrūzābādī.  (1983). al-Qāmūs  al-Muḥīt. Juz 1. Beirūt: Dār al-Fikr.
Al-Jazīrī, ‘Abd al-Raḥmān (1985). Kitab al-Fiqh ‘alā al-Madhāhīb  al-ʻArbaʻah. Ed.  6.  Jil.  2.
Kaherah:  al-Maktabah  al-Tijāriyyah  al- Kubrā.
Al-Kāsānī, Al- Imām ‘Alā al-Dīn Abī Abu Bakr Ibn Masʻūd (t.t). Badā’iʻ al-Sanā’iʻ fī Tartīb al-Syarā’iʻ. Juz  5.  Beirut:  Maṭbaʻah  al- ʻĀṣimah.
Al-Miṣrī,  Rafiq  Yūnus.  (1977). Maṣraf  al- Tanmiyat  al-Islāmī. Beirut:  Mu’assasah  al- Risālah
Al-Nadwī , ‘Alī  Aḥmad.  (1999) Mausūʻah  al- Qawāʻid  wa  al-Ḍawābiṭ  al-Fiqhiyyah. Beirut: Dār ‘Ālam al-Ma’rifah.
Al-Nawawī,  Abū  Zakariyyā  Muḥyi  al-Dīn  bin Sharaf  (t.t). Rawḍah  al-Ṭālibīn. Al-Maktab al-Islāmī li al-Tabā’ wa al-Nasyr.
Al-Shāfiʻī,  Muḥammad  bin  Idrīs.  (1968). al- Umm. Kaherah: Dār al-Sya’b.
Al-Sharbīnī,  Muḥammad  al-Khaṭīb.  (1958). Mughnī al-Muḥtāj. Juz 2. Kaherah: Syarikah Maktabah  wa  Maṭbaʻah  al-Muṣṭafā  al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih.
Al-Suyāṭī,  Al-Imām  Jalāl  al-Dīn  ʻAbd.  al- Raḥmān. (1399 H) Al-Asybāh wa al-Nāza’īr.
Cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
al-Tanūkhi,  Ṣaḥnūn  ‘Abd  al-Salām  Ibn  Saʻīd Ḥabīb  (t.t). Al-Mudawwamah  al-Kubrā. Jil. 3. Beirut: Dār Ṣadīr.
Al-Tirmidhī, Muhammad Ibn ‘Īsā. (1967). Sunan al-Tirmidhī  (al-Jāmī  al-Ṣaḥīḥ). Juz  3. Kaherah:  Maktabah  al-Bābī  al-Ma’rifah  al- Ḥalabī.
Al-Zarqā,  al-Syaikh  Muḥammad.  (2001). Syarḥ al-Qawāʻid  al-Fiqhiyyah. Cet.  6.  Dimasyq: Dār al-Qalam.
Al-Zarqā,  Muṣṭafa  Aḥmad.  (1968). al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Ām. Jil 1. Damsyiq: t.p.
Antonio, Muhammad Syafi’i. (2011). Bank Islam dari Teori  ke Praktek. Jakarta:  Gema  Insani Press.
Anwar,  S.  (1995). Permasalahan  Produk  Bank Syariah,  Studi  tentang  Bai‘  Muajjal.
Yogyakarta:  Balai  Penelitian  P3M  IAIN Sunan Kalijaga Yoryakarta.
Borhan ,  J.  T.  (1998).  Bay  ‘al-Murabahah  in Islamic  Commercial  Law. Jurnal  Syariah API UM , 53-58.
Borhan ,  J.  T.  (2001).  Falsafah  Ekonomi  dan Instrumen Muamalah dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia. Jurnal
Usuluddin , 13 , 115-140.
Burhanuddin, S. (2010). Aspek Hukum Lembaga Kewangan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ghani,  Ab  Muʻmin  Ab.  (1999). Sistem Kewangan  Islam  dan  Pelaksanaanya  di Malaysia. Kuala Lumpur: JAKIM.
Hamoud,  S.  (1985). Islamic  Banking. London: Arabian Information Ltd.
Haron,  S.  (1996). Prinsip  dan  Operasi Perbankan  Islam. Kuala  Lumpur:  Berita Publishing Sdn Bhd.
Hasanīn,  Fayyā  ‘Abd  al-Munʻīm.  (1992). bayʻ al-Murābaḥah  fī  al-Maṣārif  al-Islāmīyyah.
Kaherah:  al-Maʻhad  al-Ālami  li  al-Fikr  al- Islāmī.
Ibn al-Ḥumām, Al-Imām Kamāl al-Dīn ‘Abd al- Rāḥid al-Sirāsi. (1970). Sharḥ Fatḥ al-Qadīr. Jil. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Ibn  Mājah,  Muḥammad  Ibn  Yāzīd.  (1395  H) . Sunan  Ibn  Mājah. Juz  2.  Beirut:  Dār  Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
Ibn  Manẓūr,  Abū  al-Faḍl  Jamāl  al-Dīn Muḥammad  Ibn  Mukarram.  (1954). Lisān al-‘Arab. Jil. 4 Kaherah: al-Dār al-Miṣriyyah li al-Ta’līf wa al-Tarjamah.
Ibn  Qudāmah,  ‘Abd  Allāh  Ibn  Aḥmad  al- Maqdisī.  (1972). Al-Mughnī  Wa  al-Sarḥ  al- Kabīr. Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī.
Ibn  Rushd,  Muḥammad  Ibn  Aḥmad  Ibn Muḥammad.  (1988). Bidāyah  al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid. Juz. 2. Beirut: Dār al-Qalam.
Ibn Taymiyyah (t.t). Naẓariyyah al-‘Aqd. Beirut: Dār al-Ma’rifah.
Indriantoro,  N.  dkk.  (2002). Kerangka  Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan  Bank  Syariah, Cet.  I.  Jakarta: Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Ikatan Akuntan Indonesia.
Kamri,  N.  A.  dan  Mansor,  F.  (2002).  Aplikasi Konsep al-  murābaḥah dalam  Penawaran Instrumen  di  Institusi  Perbankan  Islam  di Malaysia,  Prosiding  Seminar  Kewangan Islam, APIUM, Kuala Lumpur, p. 126.
Karim,  A.  (2004). Bank  Islam  (Analisis  Fiqih dan  Kewangan. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Karim,  A.  (2004). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi Islam. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
Maulidizen,  A.  (2017).  Islamic  Finance  In Theory  And  Practice:  A  Critical  Analysis.
Jurnal IslamiConomics . Vol. 8 (2): 111-140
Maulidizen,  A.  (2018).  A  Critical  Analysis  of Islam,  Economy,  and  Finance  In  The  Early 21 st Century. Jurnal Hukum Islam Vol. XVI (2): 132-151
Muhammad. (2000). Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
Muhammad.  (2005). Manajemen  Pembiayaan Bank Syariah. Yoyakarta: Unit Penerbit dan
Percetakan AMP YKPN.
Mujahidin,  A.  (2016). Hukum  Perbankan Syariah. Jakarta: Rajawali Press.
Musjtari,  Dewi  Nurul.  (2000). Penyelesaian Sengketa Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: Nuha Medika.
Nasution,  H.  (1986). Akal  dan  Wahyu  dalam Islam. Jakarta: UI Press Qalʻahjī, Muhammad Rawwās. (1997). Mabāḥith fī al-Iqtiṣād al-Islāmī. Beirut: Dār al-Nafā’is.
Qaraḍāwī,  Yūsuf.  (1987). bayʻ  al-murābaḥah  li al-‘Amir  bi  al-Syirā’  kama  Tajrīhī  al- Maṣārif al-Islāmiyyah. Maktabah Wahbah.
Saed, A. (1996) Islamic Banking and Interest: A Study  of  The  Prohibition  of  Ribā  and  Its Contemporary  Interpretation. Leiden:  E.J Brill.
Saed,  A.  (2008). Bank  Islam  dan  Bunga.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sholihuddin,  Muhammad.  (2011) Kamus  Istilah Ekonomi,  Keuangan  dan  Bisnis  Syariah.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Shubair,  Muḥammad  ‘Uthmān.  (1998). al- Muʻāmalat  al-Māliyyah  al-Muʻāṣirah  fī  al- Fiqh al-Islāmī. Beirut: Dāl al-Nafā’is.
Siddiqi , M. N. (1983). Issues in Islamic banking . Islamec Fundation.
Sudarsono,  H.  (2004). Bank  dan  Lembaga Keuangan  Syariah,  Deskripsi  dan  Ilustrasi.
Cet. I. Edisi II. Yogyakarta: Ekoisia.
Sutedi,  A.  (2009). Perbankan  Syariah  Tinjauan dan  Beberapa  Segi  Hukum. Bogor:  Ghalia Indonesia.
Tabari,  N.  M.  (2010).  Islamic  Finance  and  The Modern  World:  The  Legal  Principles Governing  Islamic  Finance  in  International Trade, Journal  Company  Law, Comp.  Law.
Vol. 31 (8), p. 249-254.
Usmani, Muhammad Taqi. (2002). An
Introduction  to  Islamic  Finance. London: Kluwer Law International.
Waḥbah,  Al-Zuhailī.  (1989). al-Fiqh  al-Islāmī wa ‘Adillatuh. Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr.