## TIM PENGELOLA JURNAL
DUSTURIYAH

## Redaktur
Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH Arifin Abdullah, S. HI., MH
Bendahara Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag
Anggota/Editor Edi Yuhermansyah Israr Hirdayadi, Lc Syuhada, S. Ag., M. A

## Tata Letak/ Grafis

## Muhadi Khalidi
Pembaca Ahli:
Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa’ Abubakar, M. A., Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A., Prof. Drs. H. Yusni Saby., M. A., Ph. D., Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H ., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A., Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Dr. Hj.
Nurjannah Ismail, M. Ag.,   Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

## Mitra Bestari
Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed.,Prof. Dr. Husni Jalil, M. A.

## Alamat Redaksi
Fak u lt a s S yar ia h  da n  Huku m   UIN  Ar -Ra nir y  B a nda  Ace h Pro vinsi  Ac e h 23111 No . Te lp: 0651 -  755 2966 Fa x: 0651-  7552966 E ma il:  du st ur iya h@g ma il. co m
Jurnal Dusturiyah menerima naskah dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris d an Bahasa Arab d engan ketentuan sebagai berikut : kajian  tentang    hukumd an perundang-undangan : hukum,  fiqh,   ekonomi  Islam,  politik    dan  pranata sosial lainnya; Naskah y ang d ikirim diketik dengan tulisan times new roman ukuran 12 s pasi 1,5 d engan j umlah  15-20 halaman; Naskah d iserahkan d alam bentuk Hardcopy (Print Out) d an s oftcopy d alam C Da tau fl ashdisk a tau bisa juga dikirim melalui e-mail; Naskan menggunakan footnote dengan referensi ( min 15 buku/Jurnal/karya ilmiah lainnya ) ; Abstrak d ibuat dalam Bahasa Inggris lebih k urang 150-200 k ata d an d isertai k ata Kunci (k ey w ord) m aksimal 5 k ata dalam Bahasa Inggris; Naskah y ang b elum layak untuk dimuat dapat diambil kembali oleh penulis pada tim redaksi; Naskah harus sudah diterima redaksi dua bulan sebelum diterbitkan; Jurnal Dusturiyah d iterbitkan d alam setahun d ua e disi b ulan Juni dan Desember .

## Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

## Vol VII. NO.1.Januari-Juni 2017
ISSN 2088-9712 E-ISSN 977-2580536

## DAFTAR ISI.

## HUKUM ADAT LAOT (LAUT) SEBAGAI KEARIFAN MASYARAKAT NELAYAN ACEH DALAM UPAYA MELESTARIKAN POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP
Yulindawati

## HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL

## Risfalman
MAZHAB FIQH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)

## Muhammad Yusran Hadi
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

## Ayumiati
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

## Eli Dani Isma
PENGARUH ARUS KAS BEBAS, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2014

## SERI MURNI

## ANALISIS ASPEK RELIGIUSITAS TERHADAP ETIKA BISNIS PEDAGANG PASAR MUSLIM PUSAT PASAR KOTA MEDAN

## Akrim Ashal Lubis
STATUS ANAK NIKAH SIRI ( PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIP )
MUSFIRA
"
يملاسلإا هقفلا يف تابوقعلا ةيرظن "
Nurbaiti Sofyan

## HUKUM ADAT LAOT (LAUT) SEBAGAI KEARIFAN MASYARAKAT NELAYAN ACEH DALAM UPAYA MELESTARIKAN POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP
Yulindawati

## Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## ABSTRACT
This paper presents information on the efforts inherent in the customs of the people of Aceh to  maintain  the  sustainability  of  fisheries  resources  is  sustainable.  Considering  almost  the bulk  of  the  Aceh  region  surrounded  by  Sea  and  nearly  the  majority  also  mayasrakatnya berpropesi as fishermen make ketergantunagan to fisheries resources, especially fisheries is very high.
Despite  the  high  dependence  meliki,  Aceh  remains  meliki  rules  contained  in  the  customs begaimana  sustainable  fishery  resource  management  and  the  rule  known  as  adat  laot Hukom. Indigenous Hukom LAOT a local wisdom in the form of systems and rules that shape and mensinerjiskan common understanding among the Acehnese fishermen to exploit fishery resources  in  an  ethical,  responsible  and  sustainable.  Moreover  this  wisdom  capable  of directing  every  character  fishermen  to  act  wisely  in  resolving  problems  between  fishermen and  has  strict  sanctions  for  the  offenders.  Wisdom,  therefore,  needs  to  be  maintained  / dilestarika  from  being  displaced  by  the  changing  times  and  should  be  supported  by  all stakeholders for the task of protecting nature is not only charged on one community.
Keywords: laot Customary Law, Wisdom Society and Resource Potential

## ABSTRAK
Tulisan  ini  menyajikan  informasi  mengenai  upaya-upaya  yang  melekat  dalam  adat  istiadat masyarakat  Aceh  untuk  menjaga  keberlangsungan  sumberdaya  perikanan  tangkap  yang berkelanjutan.  Mengingat  hampir  sebagaian  besar  wilayah  Aceh  di  kelilingi  oleh  Laut  dan hampir  sebagain  besar  pula  mayasrakatnya  berpropesi  sebagai  nelayan  membuat ketergantunagan terhadap sumberdaya perikanan terutama perikanan tangkap sangat tinggi.
Meski  meliki  ketergantungan  tinggi,  Aceh  tetap  meliki  aturan  yang  tertuang  dalam adat  istiadatnya  begaimana  mengelola  sumberdaya  perikanan  yang  berkelanjutan  dan aturan  tersebut  di  kenal  dengan  Hukôm  Adat  Laôt.  Hukôm  Adat  Laôt  merupakan  suatu kearifan  lokal  berupa  sistem  dan  peraturan  yang  mampu  membentuk  dan  mensinerjiskan pemahaman  bersama  di  kalangan  para  nelayan  Aceh  untuk  memanfaatkan  sumberdaya perikanan  secara  beretika,bertanggung  jawab  dan  berkelanjutan.  Lebih  dari  itu  kearifan tersebut  mampu  mengarahkan  setiap  karakter  nelayan  untuk  bertindak  bijak  dalam menyelesaikan  permasalahan  diantara  nelayan  serta  memiliki  sanksi  yang  tegas  bagi  para pelanggarnya. Oleh karena itu kearifan tersebut perlu dijaga/dilestarika agar tidak tergusur oleh perubahan zaman serta harus didukung oleh seluruh stakeholders karena tugas menjaga alam ini bukan hanya dibebankan pada satu komunitas saja.

## Kata kunci: Hukum Adat Laot, Kearifan Masyarakat dan Potensi Sumber Daya

## A. PENDAHULUAN
Kebutuhan  protein  dunia  yang  terus  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  jumlah penduduk, membuat ketergantungan manusia dalam mencari dan mengeksploitasi kebutuhan protein  tersebut  terus  meningkat.  Salah  satu  sumber  daya  alam  yang  mampu  menyediakan kebutuhan  stock  protein  adalah  sumberdaya  perikanan.  Saat  ini,  FAO  (dalam  Novriadi, 2015) 1 memperkirakan  bahwa kebutuhan global terhadap  ikan dan produk hasil  pengolahan ikan  pada  tahun  2015  meningkat  hingga  183  juta  ton.  Hal  ini  berarti  terdapat  peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan jumlah permintaan di tahun 1999/2000 yang mencapai  133  Juta  ton.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  masyarakat global  terhadap  produk  perikanan  sangat  tinggi  sehingga  seiring  dengan  bertambahnya jumlah  penduduk,  tiap  tahunnya  permintaan  terhadap  produk  perikanan  meningkat  sebesar 3.1%.  Namun  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  apakah  kecepatan  kenaikan  permintaan  ikan ( demand )  ini  dapat  diimbangi  dengan  peningkatan  jumlah  produksi  ( supply )?  Pertanyaan yang  cukup  sulit  bila  merujuk  pada  data  FAO  yang  memperkirakan  jumlah  produksi  ikan dunia  di  tahun  2015  hanya  mencapai  172  juta  ton.  Namun,  kondisi  ini  tentu  menjadi tantangan  dan  peluang  yang  cukup  besar  bagi  semua  pihak  yang  ingin  meningkatkan perekonomian dari sektor perikanan.
Ada  dua  jenis  hasil  perikanan,  yaitu  perikanan  tangkap  dan  perikanan  budidaya. Namum  perikanan  tangkap  lebih  canderung  menjadi  primadona  terutama  di  wilayah  yang memiliki  kapasitas  sumberdaya  laut  yang  luas,  Aceh  salah  satunya.  Aceh  yang  merupakan wilayah  yang diapit oleh Samudra Hindia (bagian barat), Selat Malaka (sebelah timur), dan Laut  Andaman  (sebelah  utara),  memiliki  perairan  laut  mencapai  295  ribu  km 2 ,  belum  lagi ditambah  dengan  Danau  Laut  Tawar  (70  km 2 )  tentu  memiliki  segudang  potensi  terutama untuk perikanan tangkap.  Adapun potensi  lestari  menurut Raihannah (2014) 2 dalam  laporan Serambi Indonesia diperkirakan mencapai 272,7 ribu ton/tahun, jumlah kapal penangkap ikan
1 Novriadi,
Romi (2015). 2015Tantangan
Untuk Perikanan Budidaya. https://www.researchgate.net/publication/271208010_2015_Tantangan_Untuk_Pe rikanan_Budidaya
2 Raihanah.  (2014). Potensi  Kelautan  dan  Perikanan  Aceh.  Aceh:  Serambi Indonesia, http://aceh.tribunnews.com/2014/11/04/potensi-kelautan-dan-perikanan-aceh
16.701  unit  dan  jumlah  nelayan  64.466  orang.  Luas  tambak  diperkirakan  mencapai  53.000 Ha. Selain itu Aceh yang sekarang pasca tsunami dulu telah berubah dan memiliki lebih 180 titik  pelabuhan  di  seluruh  Aceh.  Dari  jumlah  ini,  tiga  di  antaranya  berfungsi  sebagai pelabuhan  induk  perikanan  tangkap,  yaitu  Pelabuhan  perikanan  Idi  di  wilayah  Timur, Pelabuhan Labuhan Haji di wilayah Barat-Selatan, dan Pelabuhan perikanan Lampulo Banda Aceh  untuk  wilayah  Utara  Aceh.  Selain  itu  pelabuhan  perikanan  Lampulo  yang  mulai dibangun  pada  2006,  sudah  dipersiapkan  menjadi  pelabuhan  utama  bertaraf  Internasional. Pelabuhan  ini  memiliki  kolam  labuh  80  Ha,  di  mana  10  Ha  di  antaranya  sedang  dalam penyelesaian dan baru dapat menampung lebih kurang 200 kapal penangkap ikan berukuran di  bawah  40  Gt.  Sedangkan  kapal  yang  nantinya  melakukan  aktivitas  dan  merapat  di pelabuhan  perikanan  Lampulo  diperkirakan  mencapai  400  unit  lebih.  Kolam  labuh  yang belum  terbangun  diharapkan  segera  dibangun  agar  pelabuhan  ini  kelak  bisa  menjadi pelabuhan  ekspor.  Di  samping  kolam  labuh,  pemerintah  Aceh  juga  sedang  melengkapi pembangunan  fasilitas  darat  lainnya  seperti  pabrik  es,  cold  storage  dan  berlanjut  kepada pabrik  pengalengan  ikan.  Selama  ini,  bahan  baku  industri  perikanan  lebih  dari  80%  yang didapat  dari  perairan  Aceh  dibawa  keluar,  sehingga  nilai  tambahnya  belumdapat  dinikmati oleh  para  nelayan  dalam  upaya  meningkatkan  pendapatan  dan  taraf  hidupnya  (Raihannah, 2014) 3 .
Besarnya pangsa pasar dan tersedianya sarana pendukung jangan sampai sumberdaya perikanan  dieksploitasi  secara  brutal.  Segala  sesuatu  yang  berlebihan  sudah  tentu  akan memberikan  dampak  buruk  pada  lingkungan.  Begitu  juga  dengan overfishing dimana  telah diteliti oleh  FAO (kutipan dalam Plengdut, 2016) 4 .  Bahwa kondisi  suberdaya  laut terutama ikan di dunia saat ini pada titik memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh over exploitasi atau pemanfaatan berlebihan saat menangkap ikan. Harus ada sistem yang mengelola sumberdaya tersebut  secara sustainable .  Sistem  tersebut  harus  mengakar  di  dalam  masyarakat  dan menjadi panduan di dalam aktivitas  budaya suatu lingkungan,  yang salahsatunya sering kita sebut  dengan  kearifan  local.  Aceh  memiliki  kearifan  local  tersendiri  terutama  di  dalam mengelola sumberdaya perikanan yang sering disebut oleh warga local sebagai Hukôm Adat Laôt. Bagaimana hokum adat laot yang menjadi  kearifan masyarakat nelayan aceh memberi
3 IBID
4 Plengdut. (2016). Overfishing: Pengertian, Jenis, dan Macam dari Overfishing. https://www.plengdut.com/overfishing-pengertian-jenis-dan-macam-dari- overfishing/6571
kontribusi terhadap pelestarian  potensi sumber daya perikanan tangkap, inilah yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini.
Adapun  tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  Hukum  Adat  Laot (Laut)  Sebagai  Kearifan  Masyarakat  Nelayan  Aceh  Dalam  Upaya  Melestarikan  Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap.
Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai “ Hukum Adat Laot (Laut) Sebagai  Kearifan  Masyarakat Nelayan Aceh Dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap”

## B. PENGERTIAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI SUMBERDAYA
Menurut  Ardhana(2005),  kearifan  local  dapat  diartikan  sebagai  perilaku  bijak  yang selalu menggunakan akal budi, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam suatu wilayah geografis tertentu. Dalam kearifan  lokal ada karyawan atau tindakan  manusia yang sifatnya bersejarah, yang masih di warisi oleh masyarakat setempat.
Menurut  Sudaryodan  Laxman  (2003),  menjelaskan  kearifan  lokal  merupakan pengetahuan  lokal  yang  sudah  demikian  menyatu  dengan  system  kepercayaan,  norma  dan budaya  dan  diekspresikan  di  dalam  tradisi  dan  mitos  yang  dianut  dalam  waktu  yang  cukup lama.
Kearifan  lokal  diartikan  oleh  masyarakat  pada  umumnya  sebagai  pengetahuan setempat (local knowledge) , kecerdasan setempat, (local genius) , dan kebijakan setempat atau local  wisdom (Taruna dkk, 2011). Menurut Swansea (dalam  Mariane, 2014) 5 kearifan  lokal dan keunggulan  lokal  merupakan kebijaksanaan  manusia  yang  bersandar pada  filosofi  nilai- nilai,  cara-cara,  dan  perilaku  yang  melembaga  secara  tradisional.Kearifan  lokal  adalah  nilai yang  dianggap  baik  dan  benar,  sehingga  dapat  bertahan  dalam  waktu  yang  lama,  bahkan melembaga.
Menurut  Sonny  Keraf  (2010:369) 6 ,  bahwa  kearifan  lokal  adalah  sebagai  berikut:
Kearifan  tradisional  adalah  milik  komunitas.  Demikian  pula  dikenal  sebagai  pengetahuan tentang  manusia,  alam  dan  relasi  dalam  alam  juga  milik  kominitas.  Tidak  ada  pengetahuan atau kearifan tradisional yang bersifat individual.
5 Mariane, I. 2014. Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Adat . Jakarta : Rajawali Pres.
6 Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010)
Kearifan  tradisional  adalah  milik  holistik,  karena  menyangkut  pengetahuan  dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta. Alam adalah jaringan kehiduan yang lebih luas dari sekedar jumlah keseluruhan bagian yang terpisah satu sama  lain.    Alam  adalah  rangkaian  relasi  yang  terkait  satu  sama  lain,  sehingga  pemahaman dan pengetahuan tentang alam harus merupakan suatu pengetahuan menyeluruh.
Berbeda dengan ilmu pengetahuan barat yang mengklaim dirinya sebagai universal, kearifan tradisional bersifat lokal, karena terkait dengan tempat yang partikular dan konkret. Kearifan dan pengetahuan tradisional selalu  menyangkut pribadi  manusia  yang partikular (komunitas masyarakat  adat  itu  sendiri)  dan  relasinya  dengan  alam.  Tetapi  karena  manusia  dan  alam bersifat universal, kearifan dan pengetahuan tradisional dengan tidak di rekayasa pun menjadi universal  pada  dirinya  sendiri.  Kendati    tidak  memiliki  rumusan  universal  sebagaimana dikenal  dalam  ilmu  pengetahuan  modern,  kearifan  tradisional  ternyata  ditemukan  disemua masyarakat  adat  atau  suku  asli  diseluruh  dunia,  dengan  substansi  yang  sama,  baik  dalam dimensi teknis maupun dalam dimensi moralnya.
Berdasarkan  uraian  mengenai  definisi  kearifan  lokal  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa kearifan  lokal  adalah  suatu  gagasan  konsptual  yang  hidup  dalam  masyarakat  berupa  sikap, nilai-nilai,  etika,  cara-cara,  perilaku,  kepercayaan,  keyakinan,  adat  istiadat,  hukum  adat, pandangan,  kemampuan,  dan  pengetahuan  dari  komunitas  atau  masyarakat  lokal  untuk mengelola lingkungan hidup, tradisi, dan budaya setempat.
Sedangkan  menurut  Ardhana  (dalam  Apriyanto,  2008:  4)  mengatakan  bahwa  yang menurut  perspektif  cultural,  kearifan  lokal  adalah  berbagai  nilai  yang  diciptakan, dikembangkan  dan  dipertahankan  oleh  masyarakat  yang  menjadi  pedoman  hidup  mereka. Termasuk berbagai mekanisme dan cara untuk bersikap, bertingkah laku dan bertindak yang di tuangkan sebagai suatu tatanan sosial, terdapat lima dimensi cultural tentang kearifan lokal yaitu:
Pengetahuan, yaitu informasi dan data tentang karakter keunikan lokal serta pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengahadapi
masalah  serta  solusinya.  Pengetahuan  lokal  penting  untuk  diketahui  derajat  keunikan pengetahuan yang dikuasai oleh masyarakat setempat untuk menghasilkan inisiasi lokal.
Budaya  lokal,  yaitu  berkaitan  dengan  unsur-unsur  kebudayaan  yang  telah  terpola  sebagai tradisi lokal, yang meliputi sistem nilai, bahasa, tradisi, teknologi
Keterampilan  lokal,  yaitu  keahlian  dan  kemampuan  masyarakat  setempat  untuk menerapkan dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki
Sumber  lokal,  yaitu  sumber  yang dimiliki  masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan fungsi-fungsi utamanya
Proses  sosial  lokal,  berkaitan  dengan  bagaimana  suatu  masyarakat  dalam  menjalankan fungsi-fungsinya,  sistem  tindakan  sosial  yang  dilakukan,  tata  hubungan  sosial  serta  control sosial yang ada.
Menurut  Kutanegara, et  al .  (2014) 7 ,  menyatakan  kearifan  lokal  memiliki  nilai  lebih materil  atau  spiritual,  dan  memeliki  penjelasan  rasional  atas  keseluruhan  praktiknya.  Pada berbagai praktik kearifan lokal gotong royong, masyarakat pelaku mendapatkan manfaat nilai lebih  materil  dan  spiritual.  Gotong  royong  memiliki  beragam  bahasa  daerah  dengan  makna sama yaitu bekerjasama untuk suatu tujuan bersama secara sukarela.
Panglima  Laôt merupakan  suatu  struktur  adat  di  kalangan  masyarakat  nelayan  di propinsi  Aceh,  yang  bertugas  memimpin  persekutuan  adat  pengelola  Hukôm  Adat  Laôt. Hukôm Adat Laôt dikembangkan berbasis syariah Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan  di  laut  ( meupayang ),  menetapkan  waktu  penangkapan  ikan  di  laut,  melaksanakan ketentuan-ketentuan  adat  dan  mengelola  upacara-upacara  adat  kenelayanan,  menyelesaikan perselisihan  antar  nelayan  serta  menjadi  penghubung  antara  nelayan  dengan  penguasa (dulu uleebalang , sekarang pemerintah daerah).
Panglima  Laot  mulai  dikenal  sejak  masa  Kesulatanan  Aceh  dahulu.  Di  masa  lalu, Panglima  Laôt  merupakan  perpanjangan  kedaulatan  Sultan  atas  wilayah  maritim  di  Aceh. Dalam mengambil keputusan, Panglima Laôt berkoordinasi dengan uleebalang , yang menjadi penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan Panglima Laôt bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Struktur ini  mulanya  dijabat  secara  turun  temurun  dan  sekarang  dipilih  secara  musyawarah  dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman.
Kearifan  lokal,  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  kearifan  (wisdom)  atau  kebijaksanaan  dan lokal  (local)  atau  setempat.  Jadi  kearifan  lokal  adalah  gagasan  setempat  yang  bersifat bijaksana,  penuh  kearifan,  bernilai  baik,  yang  tertanam  dan  diikuti  oleh  anggota masyarakatnya.  Definisi  kearifan  lokal  secara  bebas  dapat  diartikan  nilai-nilai  budaya  yang baik  yang  ada  di  dalam  suatu  masyarakat.  Menurut  Gobyah  dalam  Kusumawardana  (2014) nilai  terpentingnya  adalah  kebenaran  yang  telah  mentradisi  atau  ajeg  dalam  suatu  daerah.
7 Kutanegara,  P.,  Nugroho,  Y.,  &  Darmono.  2014.  Kearifan  Lokal  dalam  Pengelolaan Lingkungan.  Dalam  Kutanegara  (Ed.), Membangun  Masyarakat  Indonesia  Peduli Lingkungan. Gadjah Mada University Press
Secara  konseptual,  kearifan  lokal  dan  keunggulan  lokal  merupakan  kebijaksanaan  manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional.
Tidak  dapat  dipungkiri,  saat  ini  dunia  mengalami  permasalahan  yang  belum  pernah dialami  sebelumnya.  Setelah  terjadi  dua  kali  perang  dunia  yang  meluluhlantahkan  segi-segi kemanusiaan,  maka  sistem  pengetahuan  modern  yang  menjadikan  manusia  dengan kemampuan rasionya sebagai tuan atas dirinya dan dunia pun mulai dikritik. Kritik-kritik itu datang  karena  ketidakmampuan  rasio  modern  mengeliminasi  kehancuran-kehancuran  yang ditimbulkan  akibat  kepentingan  di  balik  setiap  penemuan-penemuan  di  bidang  ilmu  dan teknologi. Saat ini dunia kembali berhadapan dengan situasi lain, yaitu perubahan iklim yang tidak  lagi  menentu.  Sekali  lagi  rasio  modern  yang  menjadikan  pembangunan  sebagai  salah satu proses penting mendapat tantangannya. Dengan alasan pembangunan, lingkungan tempat hidup manusia diobrak-abrik, kota-kota baru dibangun, tambang-tambang baru dibuka, hanya untuk  memenuhi  nafsu  konsumsi  manusia.  Pada  tahap  itulah,  ketika  manusia  dengan  rasio modernnya  telah  bingung  berhadapan  dengan  alam  karena  sudah  tidak  mampu  lagi menguasainya,  kearifan  lokal  memperoleh  tempatnya  kembali.  Keharmonisan  dengan lingkunganlah yang dapat menjamin masa depan manusia. Hal itu tentu saja telah dibuktikan lewat proses panjang kehidupan leluhur dalam komunitas-komunitas lokal dalam  mensiasati alam lewat budaya yang arif dan bijaksana.

## C. PEMBAHASAN
Hukum  Adat  Laot  di  Aceh  merupakan  hukum  adat  yang  berlaku  dalam  masyarakat nelayan  di  wilayah  adat  masing-masing.  Nelayan  atau  pengusaha  perikanan  laut  di  daerah melakukan  usaha  penangkapan  ikan  pada  wilayah  hukum  adat  tersebut  harus  tunduk  pada hukum adat yang berlaku di daerah itu (Hak Ulayat Laut) (Abdullah, Tripa, Mutaqin, 2015) 8 . Hukôm Adat Laôt dikembangkan berbasis syariah Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan  di  laut  (meupayang),  menetapkan  waktu  penangkapan  ikan  di  laut,  melaksanakan ketentuan-ketentuan  adat  dan  mengelola  upacara-upacara  adat  kenelayanan,  menyelesaikan
8 Abdullah,  A.,  Tripa  S.,  Muttaqin  (2015 ).  Selama  Kearifan  Adalah  Kekayaan  (Hukom Adat  dan  Lembaga  Adat  Laot) . http://dkp.acehselatankab.go.id/info-hukom-adat-dan- lembaga-adat-laot-263.html
perselisihan antar nelayan  serta menjadi penghubung antara nelayan dengan penguasa (dulu uleebalang, sekarang pemerintah daerah).
Mengenai  kelembagaanya,  ada  sebutan  Panglima  Laôt  (atau  Panglima  Laot)  yang merupakan  suatu  struktur  adat  di  kalangan  masyarakat  nelayan  di  provinsi  Aceh,  yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukôm Adat Laôt. Hukôm Adat Laôt mulai dikenal  pada  masa  pemerintahan  Sultan  Iskandar  Muda  (1607-1637)  dari  Kesultanan  Aceh Darussalam  (Abdullah,  Adli.  dan  Kurien,  John.  dalam  Wikipedia  2016)..  Pada  masa  lalu, Panglima  Laôt  merupakan  perpanjangan  kedaulatan  Sultan  atas  wilayah  maritim  di  Aceh. Dalam mengambil keputusan, Panglima Laôt berkoordinasi dengan uleebalang, yang menjadi penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan Panglima Laôt bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Struktur ini mulanya dijabat secara turun temurun, meski ada juga yang dipilih dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman.
Menurut  M.  Adli  Abdullah  dkk  (dalam  Wikipedia  2016)  panglima  laot  pada  masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda memiliki 2 tugas yaitu memobilisasi peperangan dalam rangka melawan penjajahan dan memungut cukai (pajak) dari kapal-kapal yang singgah pada tiap-tiap  pelabuhan  di  Aceh.  Dalam  perjalanan  selama  400  tahun  itu,  panglima  laot  yang merupakan warisan endatu masih selalu hidup dalam pergaulan masyarakat nelayan di Aceh, tetapi seiring dengan perubahan peta perpolitikan pada masa penjajahan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan  dan  pasca  MoU  Helsinki  telah  terjadi  pergeseran  peran,  fungsi  dan  tugas, wewenang panglima laot. Karena faktor itu, maka setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tugas  dan  wewenang  panglima  laot  mulai  bergeser  menjadi,  pertama  sebagai  pengatur  tata cara  penangkapan  ikan  di  laut  atau  dalam  istilah  hukum  adat  laut  di  sebut  meupayang  dan menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  antar  nelayan  di  laut.  Kenyataan  demikian,  membuat panglima  laot masih tetap mempertahankan statusnya  sebagai penegak  hukum  adat laot  dan masih sangat dihargai oleh masyarakat nelayan di Aceh.
John  Kurien  (dalam  Wikipedia  2016)  seorang  profesor  antropologi  dan  fisheries advisor  di  FAO  Banda  Aceh  dalam  survei  terhadap  panglima  laot  pada  tahun  2007 mengindikasikan  bahwa  penghormatan  terhadap  panglima  laot  dari  nelayan  masih  sangat tinggi.  Setidaknya  dalam  periode  10  tahun  terakhir  belum  ada  sengketa  hukum  adat  antar nelayan yang terjadi dilaut yang dilaporkan kepada panglima laot maupun pihak berwajib. Ini menunjukkan  betapa hukum adat  laot  masih  sangat dihargai dan dihormati oleh  masyarakat nelayan di Aceh.
Pasca  kemerdekaan  Republik  Indonesia  17  Agustus  1945  di  mana  kerajaan  sudah dileburkan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas panglima laot mulai bergeser menjadi  mengatur tata  cara  penangkapan  ikan  di  laut,  bagi  hasil  dan  tata  cara  penyelesaian sengketa  jika  terjadi  pelanggaran  dilaut.  Tetapi  dari  masa  itu  sampai  dengan  tahun  1982, panglima  laot  masih  berdiri  secara  sendiri-sendiri  sesuai  dengan  wilayah  masing-masing, baik  di  desa,  mukim  ataupun  kecamatan  atau  dikenal  dengan  Panglima  Laot Lhok/kuala/dermaga tempat boat di tambat. Saat itu panglima laot belum begitu dikenal oleh orang banyak.

## D. Beberapa  Peraturan  pada  Hukom  Adat  Laot  yang  Bersinerji  dengan  Ekosistem Berkelanjutan dan Kepentingan Nelayan
Di  wilayah  perairan  laut  Aceh  terdapat  sejumlah  aturan  penangkapan  ikan  dan  bagi  hasil ikan.  Aturan  tersebut  tetap  merupakan  hukum  adat  bagi  nelayan  yang  melakukan penangkapan ikan di daerah itu.
Di wilayah Aceh juga dikenal beberapa hari pantang melaut, yakni sebagai berikut :
 Kenduri  adat  laot  dilaksanakan  selambat-lambatnya  3  tahun  sekali  atau  tergantung kesepakatan  dan  kesanggupan  nelayan  setempat,  dinyatakan  3  hari  pantang  melaut pada acara kenduri tersebut dihitung  sejak keluar  matahari pada  hari kenduri  hingga matahari tenggelam pada hari ketiga.
 Hari jumat dilarang melaut selama satu hari, terhitung dari terbenamnya matahari hari Kamis sampai dengan terbenamnya matahari pada hari jumat.
 Hari  raya  Idul  Fitri,  dilarang  melaut  selama  4  hari,  terhitung  mulai  terbenamnya matahari pada satu hari sebelum hari raya sampai dengan terbenamnya matahari pada hari ketiga hari raya.
 Hari  raya  Idul  Adha  dilarang  melaut  selama  4  hari,  terhitung  mulai  terbenamnya matahari pada satu hari sebelum hari raya sampai dengan terbenamnya matahari pada hari ketiga hari raya.
 Hari  Kemerdekaan  17  Agustus  dilarang  melaut  selama  1  hari  terhitung  mulai tenggelamnya  matahari pada tanggal 16  Agustus  hingga terbenamnya  matahari pada 17 Agustus.
 Terakhir,  pantang  laot  ditambah  satu  hari  lagi  pada  tanggal  26  Desember  sebagai usaha untuk selalu  mengingat  musibah terbesar sepanjang abad, gempa  yang disusul gelombang Tsunami di Aceh yang terjadi pada hari Ahad 26 Desember 2004. Pantang Laot  26  Desember  ini,diputuskan  setelah  Musyawarah  Panglima  Laot  se-Aceh  pada 9-12 Desember 2005 di Banda Aceh.
 Serta beberapa  hari peringatan  lain  yang dianggap penting dalam  masyarakat seperti Maulid dan sebagainya.
Pemerintah Indonesia harus belajar dari Lembaga Adat Laut Aceh. Meski aturan adat yang  dikeluarkan  cukup  keras,  namun  nelayan  menaatinya,  karena  aturan  itu  tidak merugikan.  Contohnya,  ada  hari  pantang  melaut  di  Aceh  yang  dalam  satu  tahun  jika dikalkulasi mencapai dua bulan. Jumlah tersebut belum termasuk ketika nelayan libur karena cuaca  buruk.  “Misal,  nelayan  tidak  melaut  pada  hari  jumat  setiap  minggu.  Atau  juga  pada Lebaran  Idul  Fitri  dan  Idul  Adha.”  Dalam  waktu  tersebut,  ikan  memiliki  kesempatan berkembang  biak,  sementara  nelayan  ada  waktu  kumpul  bersama  keluarga.  Panglima  Laot juga melarang nelayan menggunakan pukat harimau, bom, atau racun. “Aturan adat ini ramah lingkungan  dan  tidak  merusak  ekosistem  laut.  Bagi  pelanggar,  akan  dikenakan  hukuman berat, termasuk penyitaan hasil tangkapan,” (Marzuki dalam Hanafiah, 2015).
Masyarakat nelayan Aceh mengenal beberapa teknik penangkapan ikan yang ramah di laut  dan  teknik  ini  diatur  dalam  Hukôm  Adat  Laôt,  seperti  seperti  Palong,  Pukat  langgar, Pukat Aceh, Perahoe, Jalo, Jeue, Jareng, Ruleue, Kawe go, Kawe tiek, Geunengom, Bubee, Sawok/Sareng, Jang, Jeureumai, dan Nyap.
Palong  adalah  alat  tangkap  sejenis  jaring  berbentuk  persegi  panjang  yang  dibentangkan secara  horisontal  dengan  kayu  atau  bambu  sebagai  kerangkanya.  Palong  dibangun  di  atas perahu  atau  didirikan  di  tengah  laut.  Di  Aceh  Selatan  disebut  Bagan.  Jenis-jenis  ikan  yang ditangkap antara lain: bileh bu (teri nasi), suree (tongkol), noh (cumi-cumi).
Pukat  ( beach  seine )  dioperasikan  di  daerah  pantai  atau  sekitar  muara.  Pukat digunakan dalam dua cara: a. laboh darat: menggiring dan menarik pukat yang direntangkan di  laut ke arah pantai. Pukat ini  hanya  bisa digunakan pada pantai tak berkarang dan  hanya boleh  dilakukan  di  lokasi-lokasi  tertentu  yang  telah  ditetapkan  oleh  Panglima  Laôt,  yang disebut lheun; dan b. laboh laôt: melabuh pukat di tengah laut atau biasa disebut meupayang. Seringkali  dilakukan pada  saat  musim ombak  besar sehingga  sulit  melabuh pukat di pantai. Seringkali pula dilakukan pada saat musim ikan pelagis. Perahoe kawe menggunakan pancing ( handline ) atau jalo/jala ( net ). Alat ini digunakan di teluk (lhôk) atau laguna (pusong).
Dalam  beberapa  hal  lain  selama  ini,  keberadaan  Panglima  Laot  sangat menguntungkan nelayan Aceh. Aturan adat yang dikeluarkan  juga  berdasarkan musyawarah dengan  nelayan di  seluruh  Aceh. Contoh, Panglima Laot membuat pantangan  melaut setiap 26  Desember.  Kesepakatan  yang  diambil  berdasarkan  musyawarah  ini  untuk  mengenang tragedi tsunami 26 Desember 2004 silam. Tugas  Panglima Laot bukan hanya  mengeluarkan aturan  adat  atau  mengawasi  nelayan  agar  mencari  nafkah  sesuai  aturan.  Tetapi  juga, membantu  nelayan  Aceh  yang  terdampar  atau  tertangkap  di  negara  lain,  termasuk  mencari cara,  agar  segera  dipulangkan.  Bila  ada  nelayan  yang  melapor  anggota  keluarganya  belum pulang, Panglima Laot akan menghubungi nelayan di negara yang berbatasan dengan Aceh. Jika  nelayan  itu  tertangkap,  Panglima  Laot  Aceh  segera  menghubungi  atau  melaporkan  ke Kedutaan  Indonesia  di  negara  tersebut.  Tujuannya,  agar  nelayan  tersebut  dapat  dibantu, apakah  pendampingan  hukum  atau  lainnya  (Umar  dalam  Hanafiah,  2015).  Panglima  Laot beserta  tokoh  masyarakat  sebagai  pemimpin  adat  juga  sering  menjadi  penengah  jika perselisihan  jika  ada  masalah  antar  nelayan  di  dalam  masyarakat  pesisir  selama  masalah tersebut bias ditoleransi.

## E. Implikasi dalam Pengembangan.
Pada saat tsunami melanda Aceh banyak anggota kelembagaan Panglima Laot sebagai penjalan  Hukum  Adat  Laot  yang  hilang.  Sekitar  13-14  ribu  nelayan  dinyatakan  hilang  atau tewas. Karena secara tradisional Panglima Laôt adalah 'individu' bukan sebuah komite yang terdiri dari beberapa orang pengurus, sehingga masyarakat nelayan yang selamat dari tsunami mengalami kesulitan memilih penggantinya secara cepat dan memenuhi segala kriteria yang telah  disepakati  secara  turun  temurun.  Selain  itu,  karena  Hukôm  Adat  Laôt  merupakan konvensi  (hukum  yang  tidak  tertulis)  dan  tidak  terdokumentasi  dengan  baik  sebelumnya, besar peluangnya untuk musnah bila sebagian besar orang yang mengerti ikut menjadi korban tsunami.  Tsunami  juga  mengakibatkan  susutnya  produksi  perikanan  di  Aceh  hingga  60 persen  seiring dengan hancurnya 65 persen  infrastruktur dan 55 persen peralatan perikanan. Keinginan  untuk  mempercepat  upaya  pemulihan  berpeluang  mendorong  industri  perikanan untuk  menggenjot kapasitas tangkapnya dan akhirnya  bisa  menimbulkan penangkapan  yang berlebihan  ( overfishing ).  Upaya-upaya  pemberian  bantuan  pun  tidak  terhindar  dari  dampak negatif  karena  berpeluang  menimbulkan  konflik  dan  persengketaan  terkait  dengan  berbagai proses  penyaluran  bantuan  yang  tidak  merata,  tidak  tepat  sasaran  maupun  tidak  jelas prosedurnya (Wikipedia, 2016).
Akan  tetapi,  tsunami  juga  memberikan  peluang  positif  bagi  pengembangan  sistem pengelolaan  perikanan  berbasis  masyarakat  di  Aceh  ke  arah  yang  lebih  modern  dalam  hal pengelolaan  dan  perencanaan.  Status  hak-hak  tangkap  ikan  dan  wilayah  kewenangan  adat dapat didokumentasikan dan diuraikan, termasuk melibatkan aspek hukum dan perlindungan. Pengenalan  struktur organisasi  pendukung  yang  melibatkan  banyak  pihak  dalam  mengelola Hukôm  Adat  Laôt  memberikan  terciptanya  kesepahaman  dan  bagi  peran  dalam  praktik sehari-hari.  Komponen-komponen  industri  perikanan  yang  belum  dilibatkan  dalam  sistem lama,  seperti  budidaya  dan  pengolahan,  akan  memberikan  peluang  peningkatan  kapasitas ekonomi  lembaga  adat  ini  sehingga  cita-cita  sebuah  rezim  pengelolaan  sumberdaya  alam berkelanjutan  yang  terpadu  dapat  dicapai  (Wikipedia  2016).  Dengan  geliat  perkembangan tatanan masyarakat Aceh yang sangat cepat untuk sekarang ini, membuat keberadaan Hukôm Adat  Laôt  ini  harus  dijunjung  tinggi,  agar  pemanfaatan  sumberdaya  perikanan  tetap berkelanjutan  demi  kesejahteraan  nelayan  dan  generasi  di  masa  yang  akan  datang.  Namun keberlanjutan  sumberdaya  tersebut  bukan  saja  menjadi  tugas  masyarakat,  tetapi  semua kalangan sehingga jangan sampai di saat masyarakat nelayan secara turun-menurun menjaga keberlangsungan  sumberdaya  perikanan  dengan  system  adatnya,  di  sisi  lain illegal  fishing terutama dari pihak asing serta para perusahaan-perusahaan besar masih terus terjadi.

## F. PENUTUP
Sebagai  catatan  bahwa  Hukôm  Adat  Laôt  merupakan  suatu  kearifan  lokal  berupa sistem  dan  peraturan  yang  mampu  membentuk  dan  mensinerjiskan  pemahaman  bersama  di kalangan  para  nelayan  Aceh  untuk  memanfaatkan  sumberdaya  perikanan  secara beretika,bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Lebih dari itu kearifan tersebut mampu mengarahkan  setiap  karakter  nelayan  untuk  bertindak  bijak  dalam  menyelesaikan permasalahan diantara nelayan serta memiliki sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.
Oleh  karena  itu  kearifan  tersebut  perlu  dijaga/dilestarikan  agar  tidak  tergusur  oleh perubahan zaman serta harus didukung oleh seluruh stakeholders karena tugas menjaga alam ini  bukan  hanya  dibebankan  pada  satu  komunitas  saja.pendekatan  pembangunan  ekonomi hanya terpusat pada pengembangan wilayah daratan (land based development), namun sejak lahirnya  gagasan  pembentukan  Departemen  Eksplorasi  Laut  dan  Perikanan  di  era kepemimpinan  Gusdur,  maka  sejak  itu  pula  terjadi  pergeseran  paradigma  pembangunan nasional  ke  arah  pengembangan  pusat-pusat  pertumbuhan  kawasan  ekonomi  berbasis kelautan  dan  perikanan  (marine  base  development).  Satu  hal  yang  perlu  dicatat  bahwa pengelolaan  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan  hendaknya  dilakukan  berdasarkan  prinsip
keberlanjutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan terhadap Sumberdaya alam  (SDA)  seharusnya  didasari  pada  tujuan  jangka  panjang,  sehingga  anugerah  SDA tersebut  tidak  dipandang  sebagai  kenikmatan  sesaat.  Ada  hal  yang  mendasar  yang sesungguhnya telah kita abaikan keberadaannya, nilai luhur tersebut adalah“Kearifan Lokal” ( local  wisdom ). Namun  sayang,  nilai-nilai  luhur  yang  telah  melekat  pada  masyarakat  ini seolah tergerus, entah karena telah terjadi pergeseran pola pikir masyarakat seiring perubahan jaman  dan  pengaruh  budaya  pola  pikir  modern  atau  karena  pemerintah  sendiri  yang  tidak tanggap bahwa kearifan lokal sebagai sesuatu  yang harus dipertahankan dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi terciptanya pola pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Perlu kita ketahui bahwa  kearifan  lokal  merupakan  suatu  bentuk  kearifan  lingkungan  yang  ada  dalam kehidupan  bermasyarakat  di  suatu  tempat  atau  daerah.  Pengembangan  perikanan  boleh mengikuti perkembangan zaman tetapi tidak boleh meninggalkan kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  A.,  Tripa  S.,  Muttaqin  (2015 ).  Selama  Kearifan  Adalah  Kekayaan  (Hukom Adat  dan  Lembaga  Adat  Laot) . http://dkp.acehselatankab.go.id/info-hukom-adat-dan- lembaga-adat-laot-263.html
Apriyanto,  Y.  dkk.  (2008). “Kearifan  Lokal  dalam  Mewujudkan  Pengelolaan Sumberdaya Air yang Berkelanjutan ”. Makalah Pada PKM IPB, Bogor.
Ensiklopedia Bebas. (2016). Panglima La'ôt. https://id.wikipedia.org/wiki/Panglima_La%27%C3%B4t
Hanafiah, Junaidi (2015). Beginilah Hukum Adat Laut di Aceh . http://www.mongabay.co.id/2015/11/04/beginilah-hukum-adat-laut-di-aceh/
Kusumawardana, Muhammad Arief. (2014).
Pengertian Kearifan Lokal. http://ariefksmwrdn.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-kearifan-lokal.html Kutanegara, P., Nugroho, Y., & Darmono. 2014. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan. Dalam Kutanegara (Ed.), Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan. Gadjah Mada University Press.
Mariane, I. 2014. Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Adat . Jakarta : Rajawali Pres.
Novriadi, Romi (2015). 2015Tantangan
Untuk Perikanan Budidaya. https://www.researchgate.net/publication/271208010_2015_Tantangan_Untuk_Pe rikanan_Budidaya
Plengdut. (2016). Overfishing: Pengertian, Jenis, dan Macam dari Overfishing. https://www.plengdut.com/overfishing-pengertian-jenis-dan-macam-dari- overfishing/6571
Raihanah.  (2014). Potensi  Kelautan  dan  Perikanan  Aceh.  Aceh:  Serambi Indonesia, http://aceh.tribunnews.com/2014/11/04/potensi-kelautan-dan-perikanan-aceh Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010) Sugiyono (2009). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta. Wikipedia.