Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 2, July-December 2022 DOI: 10.22373/legitimasi.v11i2.14750
║Published: December 30, 2022

## Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan
Zainab Ompu Jainah Universitas Bandar Lampung Yoga Dwi Anggara Universitas Bandar Lampung zojainah@ubl.ac.id
Abstract: One  of  the  development  activities  for  inmates  is  the  provision  of  medical rehabilitation  and  social  rehabilitation  for  drug  offenders.  Implementation  of  medical and  social  rehabilitation  for  drug  offenders  at  Class  II  B  Gunung  Sugih  Prison  in accordance with Director General of Prisons Order No. PAS-36.OT.02.02 of 2020 about Correctional  Service  Standards  is  the  focus  of  this  research.  This  study  examines  the adoption  of  medical  and  social  rehabilitation  programs  for  drug  offenders.  What obstacles impede the implementation of medical and social rehabilitation programs for drug offenders? This study employs a normative and empirical legal methodology. The findings  indicate:  The  execution  of  medical  and  social  rehabilitation  for  drug  convicts begins  with  an  assessment  of  the  client's  concerns  so  that  medical  and  social rehabilitation can be applied promptly. Acceptance occurs after determining the nature of the client's problem, as well as his or her physical, psychological, social psychological, and  level  of  expertise,  while  simultaneously  assigning  the  client  to  several  sorts  of programs.  The  purpose  of  social  and  skill  mentoring  is  to  improve  client  interaction patterns, preserve emotional stability, build a sense of responsibility and discipline, and foster  the  desire  to  become  a  better  individual.  Insufficient  medical  equipment  and infrastructure of buildings and special rooms prevent medical and social rehabilitation from taking place. There are drug users in prison who suffer from serious diseases and a lack of family support.
Keywords: Implementation, Rehabilitation, Medical, Social, Prisoners
Abstrak: Kegiatan  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  salah  satunya  dilakukan melalui  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  terhadap  narapidana  yang  dipidana karena  melakukan  tindak  pidana  narkotika.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah mengenai  implementasi  rehabilitasi  medis  dan  sosial  terhadap  narapidana  narkotika  di Lapas Kelas II B Gunung Sugih berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor:  PAS-36.OT.02.02  Tahun  2020  tentang  Standar  Pelayanan  Pemasyarakatan. Pertanyaan  penelitian  ini  adalah:  Bagaimanakah  implementasi  rehabilitasi  medis  dan sosial  terhadap  narapidana  narkotika  dan  apakah  faktor-faktor  penghambat implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkotika? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: Implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkotika  dilaksanakan dengan  tahapan  pendekatan  awal  untuk  dapat  mengetahui  secara  capat  permasalahan yang  dihadapi  oleh  klien  untuk  diterapkan  rehabilitas  medis  dan  sosial.  Penerimaan, dilakukan  setelah  mengetahui  kondisi  masalah  yang  dihadapi  oleh  klien,  maka  kondisi lainnya  seperti  fisik,  kejiwaan,  sosial  psikologi,  tingkat  ilmu  pengetahuan  sekaligu menempatkan  klien  pada  jenis-jenis  program.  Bimbingan  sosial  dan  keterampilan, dilakukan untuk meningkatkan pola interaksi klien, menjaga kestabilan emosi,  membina rasa tanggung jawab, kedisiplinan dan kemauan untuk merubah diri menjadi sosok yang lebih baik, Faktor-faktor penghambat implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana  narkotika  di  Lapas  Kelas  II  B  Gunung  Sugih  terdiri  dari  keterbatasan peralatan  medis  dan  infrastruktur  bangunan/ruangan  rehabilitasi  medis  dan  sosial. Adanya pecandu narkotika yang menderita penyakit parah dan kurangnya dukungan dari keluarga narapidana.
Kata Kunci: Implementasi, Rehabilitasi, Medis, Sosial, Narapidana

## A. Pendahuluan
Lembaga  Pemasyarakatan  berdasarkan  Pasal  1  Angka  (3)  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  adalah  tempat  untuk  melaksanakan pembinaan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan. 1 Lembaga  Pemasyarakatan sebagai  instansi  penyelenggaraan  pemasyarakatan  melaksanakan  berbagai  pembinaan terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  melalui  pendidikan,  rehabilitasi  dan reintegrasi. 2 Kegiatan  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  salah  satunya dilakukan  melalui  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  terhadap  narapidana  yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika.
Dasar  hukum  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  terhadap  narapidana narkotika  adalah  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.  Keputusan  tersebut  merupakan  penjabaran  atas  Peraturan  Menteri
1 I.  Nainggolan,  “Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Menjalankan  Rehabilitasi  Terhadap  Narapidana Narkotika”, EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial 5, no. 2 (2019).
2 H.  Harianto,  dkk,  ”Efektifitas  Pembinaan  Narapidana  Narkotika  dan  Obat-Obatan  Terlarang  dalam Mencegah Peredaran Narkoba di  Lembaga  Pemasyarakatan Klas Ii  B Muaro Bungo” Legalitas: Jurnal  Hukum 10, no.1 (2019).
Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika  bagi  Tahanan  dan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dan  Keputusan  Direktur Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  PAS-985.PK.01.06.04  Tahun  2018  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Layanan  Rehabilitasi  Narkotika  bagi  Tahanan  dan  Warga  Binaan Pemasayarakatan (WBP) di UPT Pemasyarakatan.
Model reintegrasi menganut paham bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus dapat  memberikan  bantuan  pada  masa  transisi  ketika  pelanggar  hukum  kembali  ke dalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang patuh hukum dan produktif. 3 Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan.  Penegakan  hukum  adalah  proses  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. 4 Keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran pembuatan  undang-undang  yang  dirumuskan  dalam  peraturan  hukum  itu. 5 Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga  mempunyai  tujuan  lain  yang  bermanfaat 6 .  Pidana  dijatuhkan  bukan karena  orang telah  berbuat  jahat,  melainkan  pidana  dijatuhkan  agar  orang  tidak  melakukan kejahatan. 7 Penegakan  hukum  dapat  dilakukan  secara  maksimal  menggunakan  sarana hukum  pidana  atau  upaya  penal  yang  diselenggarakan  oleh  aparat  penegak  hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan. 8

## B. Rehabilitasi  Medis  dan  Sosial  terhadap  Narapidana  Narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih
Rehabilitasi medis dan sosial dilaksanakan dalam rangka pembinaan narapidana, yaitu  suatu  perlakuan  terhadap  narapidana  yang  dikehendaki  oleh  sistem pemasyarakatan  dalam  usaha  mencapai  tujuan,  yaitu  agar  sekembalinya  narapidana dapat  berperilaku  sebagai  anggota  masyarakat  yang  baik  dan  berguna  bagi  dirinya, masyarakat  serta  negara. 9 Pembinaan  dalam  hal  ini  merupakan  rangkaian  adalah kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,
3 Dindin  Sudirman, Reposisi  dan  Revitalisasi  Pemasyarakatan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, 2007), 136.
4 Zainab Ompu Jainah, “Penegakan Hukum dalam Masyarakat,” Jurnal Rural and Development (Jurnal R&D) 3,  no  2  (2012).  https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/  article/view/1882;  Murdan  and  Safira Mustaqilla, “Diskresi dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat,” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 11, no. 1 (2022).
5 Sri Wulandari, “Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan”, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah , UNTAG, Semarang (2017).
6 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia (Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro,  2009), 23-24.; Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza,  “Pidana  Mati  Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi:  Kajian  Teori  Zawajir  dan  Jawabir,” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 6, no. 1 (2017).
7 Teguh  Suratman,  “Pembinaan  Narapidana  Narkotika  dan  Obat  Obatan  Berbahaya  (Narkoba)  dalam Perspektif Kehidupan Religiusitas”, Jurnal Cakrawala Hukum , Vol. 7, no.1 (2016).
8 Zainab  Ompu  Jainah,  “Membangun  Budaya  Hukum  Masyarakat  Penegak  Hukum  Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Keadilan Progresif 2, no. 2 (2011). http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/82.
9 Ibrahim,  “Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Menjalankan  Rehabilitasi  terhadap  Narapidana Narkotika”, Jurnal EduTech 5, no. 2 (2019).
intelektual,  sikap  dan  perilaku,  profesional,  kesehatan  jasmani  dan  rohani  Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. 10
Program  rehabilitasi  terdiri  dari  serangkaian  upaya  yang  terkoordinasi  dan terpadu,  terdiri  atas  upaya-upaya  medis  dan  soaial  untuk  meningkatkan  kemampuan penyesuaian  diri,  kemandirian  dan  menolong  diri  sendiri  serta  mencapai  kemampuan fungsional  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  baik  fisik,  mental,  sosial  dan  ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergantungan narkotika.  Pelaksanaan  terapi  terhadap  penyalahguna  narkotika  disesuaikan  dengan permasalahan  kelompok  tingkat  kecanduannya,  yaitu  kelompok  primer,  sekunder  dan tersier.
Pelaksanaan  rehabilitasi  medis  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  rangka meminimalisasi  dampak  negatif  narkotika  dalam  jangka  panjang  dan  menurunkan kematian  akibat  penyakit  penyerta  sebagai  dampak  buruk  penyalahgunaan  narkotika serta mengurangi penularan penyakit yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. 11 Untuk  mencapai  tujuan  rehabilitasi  sebagai  tahap  pemulihan  bagi  penyalahguna narkotika  dilaksanakan  dengan  pembinaan.  Hal  ini  sejalan  dengan  pemikiran  baru tentang  fungsi  pemidanaan  yang  tidak  lagi  bersifat  penjeraan  tetapi  telah  berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari  kesalahannya,  tidak  mengulangi  tindak  pidana  lagi  dan  dapat  kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga  dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa. 12
Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkotika, dengan  melakukan  pengobatan  secara  medis  dan  sosial,  agar  narapidana  yang  sudah diberikan rehabiltasi tidak menjadi penyalahguna lagi. Rehabilitasi medis pada dasarnya merupakan  suatu  proses  kegiatan  pengobatan  secara  terpadu  untuk  membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. 13
Implementasi  rehabilitasi  medis  terhadap  narapidana  narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Gunung  Sugih  Berdasarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  Nomor:  PAS-36.OT.02.02  Tahun  2020  tentang  Standar  Pelayanan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Surat rekomendasi tindak lanjut terapi Methadone dari Tim Methadone di Lapas
b. Inform Consent kesediaan untuk menjalani terapi Methadone
10 Muhammad Fachreza Parape, dkk., “Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa”, Jurnal Petitum 9, no. 2 (2021).
11 Febriana  Putri, “Implikasi  Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan”, Recidive 2, no 2, (2013).
12 Fepry Andriyani, M. Nur Rasyid, Mohd. Din, “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak dalam Kasus Narkoba di Aceh (Studi Kasus Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga”, Syiah Kuala Law Journal 1, no. 2, (2017).
13 Suhaimi, “Narapidana Narkoba dengan Narapidana Lain di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh”, Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 3 (2015).

## c. Surat penetapan dari Kepala Lapas
d. Peserta  rehabilitasi  narkotika  telah  menjalani  skrining  dan  asesmen  dengan  hasil yang sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
e. Rehabilitasi  narkotika  bagi  Tahanan  dan  WBP  ditujukan  untuk  pecandu  narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika
f. Untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi medis, klinik tersebut harus memiliki ijin  operasional,  memiliki  dokter  dan  perawat  yang  telah  mendapat  pelatihan  di bidang  gangguan  narkotika.  Jika  tidak  tersedia  dokter  dan  perawat  terlatih,  maka dapat  bekerja  sama  dengan  Lapas  atau  Rutan  terdekat  yang  memiliki  dokter  dan perawat  terlatih,  Puskesmas,  Rumah  Sakit  Jiwa  atau  Rumah  Sakit  Pemerintah  atau Rumah Swasta setempat
Rehabilitasi  sosial  dalam  hal  ini  dilaksanakan  dalam  bentuk  terapi  individu, sehingga  gangguan  yang  menyebabkan  perbuatan  penyalahgunaan  narkotika  dapat diatasi. 14 Pada  tahap  ini  dilakukan  dengan  cara  melibatkan  beberapa  keahlian  seperti petugas pembimbing dan pembina sertapsikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial dapat  membantu  proses  rehabilitasi  selanjutnya.  Selain  itu  juga,  dilakukan  untuk menemukan  alternatifalternatif  pemecahan  masalah  yang  sedang  dihadapi  pasien/ narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan  narapidana.  Selain  itu  dilaksanakan  terapi  kelompok  yaitu  dengan  adanya pembagian  kelompok  narapidana/tahanan  berdasarkan  usia,  lama  pidana/hukuman. Latar  belakang  masalah,  jenis  kelamin  dan  sebagainya.  Kelompok  ini  dimaksudkan sebagai  media  pengembangan  nilai  orientasi  dan  perubahan  sikap  menjadi  pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.  Tahap  pemulihan  fungsi  fisik,  mental  dan  sosial  pasien/narapidana melalui  kegiatan-kegiatan  yang  langsung  bersosialisasi  dengan  masyarakat  seperti adanya  penyuluhan,  menerima  kunjungan  kerja,  mengikuti  perlombaan  antar narapidana.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  diketahui  bahwa  implementasi  rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS- 36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan sesuai dengan teori sistem  hukum  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Lawrence  Friedman,  bahwa  sistem hukum terdiri dari subsistem sebagai berikut:
a) Struktur hukum ( legal structure )
Struktur hukum yang dimaksud adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih  sebagai  instansi  penyelenggaraan  pemasyarakatan  melaksanakan  berbagai pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan  reintegrasi.  Kegiatan  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  salah  satunya
14 Gunawan,  “Rehabilitasi  Sosial  Berbasis  Masyarakat  Bagi  Korban  Menyalahgunaan  Napza  di Yogyakarta”, Sosio Konsepsia 6, no. 1 (2016).
dilakukan  melalui  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  terhadap  narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika.
b) Substansi hukum ( legal substance ) yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Selain  itu Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor:  PAS-36.OT.02.02  Tahun  2020  tentang  Standar  Pelayanan Pemasyarakatan, yang menentukan bahwa salah satu jenis pelayanan yang diberikan kepada  warga  binaan  pemasyarakatan  adalah  pelayanan  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial kepada narapidana narkotika.
c) Budaya hukum ( legal culture )
Budaya  hukum  yang  dimaksud  adalah  adanya  nilai  yang  dianut  dalam  sistem pemidanaan  yaitu  adanya  tujuan  pemidanaan,  yang  mengandung  unsur perlindungan  masyarakat,  pandangan  rehabilitasi  dan  resosialisasi  terpidana. pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  merendahkan  martabat. Pandangan  ini  mengerucut  pada  dua  kepentingan,  yakni  perlindungan  masyarakat dan  pembinaan  bagi  pelaku.  pemidanaan  mengakui  asas-asas  atau  keadaan  yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan  kebutuhan  adanya  pembinaan  individual  dari  pelaku  tindak pidana. Dengan kata lain tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat untuk melindungi  masyarakat  dan  menuju  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian maka  tujuan  pemidanaan  tidak  bertujuan  untuk  melakukan  pembalasan  terhadap pelaku  tindak  pidana,  tetapi  untuk  memperbaiki  dan  merehabilitasi  orang  yang melakukan tindak pidana tersebut, khususnya yang menjadi pecandu narkotika. 15
C. Faktor-Faktor  Penghambat  Implementasi  Rehabilitasi  Medis  dan  Sosial terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih
1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi
Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Gunung  Sugih  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  medis  dan  sosial.
15 Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction, 2nd Edition, alih Bahasa oleh Wisnu Basuki (Jakarta:  Nusamedia,  2001); Hukum  Amerika:  Sebuah  Pengantar (Jakarta:  Tatanusa,  t.th.),  6-8.  Bandingkan dengan Dedy  Sumardi,  et.al.,  “Legal  Pluralism  within  the  Space  of  Sharia:  Interlegality  of  Criminal  Law Traditions  in  Aceh,  Indonesia,” Samarah 5,  no.  1  (2021):  425-430.; Muhammad  Yusuf,  “Qanun  Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum,” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 10, no. 2 (2021).
Sarana dan prasarana tersebut di antara peralatan medis dan alat-alat kesehatan lainnya serta  keterbatasan  infrastruktur  bangunan/ruangan  khusua  untuk  melaksanakan rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Secara  ideal,  sarana  dan  prasarana  rehabilitasi memerlukan  pelayanan  penunjang  yang  difokuskan  pada  pemeriksaan  laboratorium. Layanan  laboratorium  terdiri  dari  pemeriksaan  patologi  klinik  dan  laboratorium pemeriksaan  narkotika.  Untuk  laboratorium  patologi  klinik  yang  diperlukan  adalah pemeriksaan  darah  lengkap  dan  pemeriksaan  kimia  darah.  Untuk  pemeriksaan narkotika,  jenis  pemeriksaan  yang  dilakukan  dapat  dilihat  pada  daftar  persyaratan minimal layanan penunjang.

## 2. Adanya pecandu narkotika yang menderita penyakit parah
Adanya  pecandu  narkotika  yang  menderita  penyakit  parah  dapat  menghambat pelaksanaan  program  rehabilitasi  medis  dan  sosial,  baik  penyakit  yang  disebabkan karena  mengkonsumsi  narkotika  maupun  penyakit  lain  seperti  penyakit  jantung, diabetes  dan  lain-lain.  Hal  ini  mengingat  bahwa  keadaan  jasmani  dan  rohani  pecandu narkotika sangat mempengaruhi proses aktivitas sehari-hari dalam mengikuti program rehabilitasi.

## 3. Kurangnya dukungan dari keluarga narapidana
Dukungan  dari  keluarga  narapidana  pada  masa  proses  rehabilitasi,  dengan memberikan perhatian dan kasih sayang keluarga sangat di butuhkan agar warga binaan merasa  termotivasi  untuk  lekas  sadar  atas  apa  yang  telah  diperbuatnya  selama  ini. Kurang  dukuggan  keluarga  dalam  ini  menjadi  salah  satu  hambatan  pengasuh  dalam upaya penyadaran. Kurangnya dukungan tersebut dapat dilihat dari sedikitnya keluarga yang  mengunjungi.  Adanya  dukungan  dari  pihak  keluarga  pasien  dalam  hal  ini  turut berperan  penting  dalam  proses  rehabilitasi  terhadap  para  narapidana,  hal  ini  sesuai dengan  sifat  adiksi  pasien  membutuhkan  layanan  baik  secara  multipel  maupun bervariasi.  penting  bagi  pasien  untuk mendapatkan  kontribusi  lain  yang  berarti  untuk mencapai  keberhasilan  dalam  program  pengobatan  yang  seharusnya  diberikan  secara lengkap/sesuai oleh penyedia layanan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  faktor-faktor  penghambat  implementasi  rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS- 36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan sesuai dengan teori kebijakan  publik  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Thomas  R.  Dye,  bahwa  kebijakan publik  meliputi  apapun  pilihan  pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu ( public policy is whatever governments choose to do or not to do) 16 Dalam hal ini kebijakan  publik  yang  ditempuh  adalah  pelayanan  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial  kepada  narapidana  narkotika  Berdasarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal
16 Ferdinand Agustino, Pengantar Kebijakan Negara (Jakarta: Bina Cipta, 2012), 23.;
Pemasyarakatan  Nomor:  PAS-36.OT.02.02  Tahun  2020  tentang  Standar  Pelayanan Pemasyarakatan.

## D. Kesimpulan
Implementasi  rehabilitasi  medis  dan  sosial  terhadap  narapidana  narkotika  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Gunung  Sugih  berdasarkan  Keputusan  Direktur Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor:  PAS-36.OT.02.02  Tahun  2020  tentang  Standar Pelayanan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan tahapan pendekatan awal untuk dapat mengetahui  secara  capat  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  klien  untuk  diterapkan rehabilitas medis dan sosial. Penerimaan, dilakukan setelah mengetahui kondisi masalah yang dihadapi oleh klien, maka kondisi lainnya seperti fisik, kejiwaan, sosial psikologi, tingkat  ilmu  pengetahuan  sekaligu  menempatkan  klien  pada  jenis-jenis  program. Bimbingan sosial dan keterampilan, dilakukan untuk meningkatkan pola interaksi klien, menjaga  kestabilan  emosi,  membina  rasa  tanggung  jawab,  kedisplinan  dan  kemauan untuk merubah diri menjadi sosok yang lebih baik resosialisasi yaitu klien dipersiapkan untuk hidup bermasyarakat dan dipersiapkan untuk meningkatkan intergritas dirinya di tengah masyarakat.
Faktor-faktor  penghambat  implementasi  rehabilitasi  medis  dan  sosial  terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih berdasarkan Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor:  PAS-36.OT.02.02  Tahun  2020 tentang  Standar  Pelayanan  Pemasyarakatan  terdiri  dari  keterbatasan  sarana  dan prasarana  berupa  peralatan  medis  dan  alat-alat  kesehatan  lainnya  serta  keterbatasan infrastruktur  bangunan/ruangan  khusua  untuk  melaksanakan  rehabilitasi  medis  dan sosial. Adanya pecandu narkotika yang menderita penyakit parah sehingga menghambat narapidana  dalam  mengikuti  berbagai  tahapan  dalam  proses  rehabilitasi.  Kurangnya dukungan  dari  keluarga  narapidana,  yaitu  keluarga  narapidana  kurang  berpartisipasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial.

## Daftar Kepustakaan
Agustino, Ferdinand. Pengantar Kebijakan Negara. Bina Cipta. Jakarta. 2012.
Andriyani,  Fepry,  M.  Nur  Rasyid,  Mohd.  Din. “ Pemenuhan  Hak  Rehabilitasi  Narapidana Anak  Dalam  Kasus  Narkoba  Di  Aceh  (Studi  Kasus  Pada  Cabang  Rumah  Tahanan Negara Lhoknga ”. Syiah Kuala, Law Journa 1, no. 2 (2017).
Arief, Barda Nawawi. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
Friedman,  Lawrence  M. American  Law  An  Introduction,  2nd  Edition. Alih  Bahasa  oleh Wisnu Basuki. Jakarta: Nusamedia, t.th).
Gunawan. “ Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Menyalahgunaan Napza di Yogyakarta ” . Sosio Konsepsia 6, no. 1 (2016).
Harianto, H.  Azed, A. B., & Abdullah, M. Z. Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika dan  Obat-Obatan  Terlarang  dalam  Mencegah  Peredaran  Narkoba  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Muaro Bungo ” . Legalitas: Jurnal Hukum 10, no. 1 (2019).
Ibrahim .  “ Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Menjalankan  Rehabilitasi  terhadap Narapidana Narkotika ” . Jurnal EduTech 5, no. 2 (2019).
Jainah, Zainab Ompu. “ Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Narkotika ” .  Jurnal  Keadilan  Progresif 2,  no.  2
(2011). http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ KP/article/view/82.
Murdan, and Safira Mustaqilla. “Diskresi Dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat.” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 11, no. 1 (2022).
Nainggolan,  I. “ Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Menjalankan  Rehabilitasi  Terhadap Narapidana Narkotika ” . EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan  dan Ilmu Sosial 5, no.  2 (2019).
---------, “ Penegakan  Hukum  dalam  Masyarakat ”. Jurnal  Rural  and  Development  (Jurnal R&D) 3  Nomor  2  (2012).    https://jurnal.uns.ac.id/  rural-and-development/ article/view/1882.
Parape, dkk. “ Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa. ” Jurnal Petitum 9, No, 2, (2021).
Putri,  Febriana. “ Implikasi  Hak-Hak  Narapidana  dalam  Upaya  Pembinaan  Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan. ” Recidive 2, no 2 (2013).
Sudirman,  Dindin. Reposisi  dan  Revitalisasi  Pemasyarakatan  dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Indonesia. Jakarta:  Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Kebijakan Depkumham, 2007.
Suhaimi. “ Narapidana  Narkoba  dengan  Narapidana  Lain  di  Lembaga  Pemasyarakatan (Studi  Kasus  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Banda  Aceh .” Jurnal  Ilmu Hukum 3, no. 3 (2015).
Sumardi, D., R. Lukito, and M.N. Ichwan. “Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia.” Samarah 5, no. 1 (2021): 426 – 49. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
Suratman,  Teguh “ Pembinaan  Narapidana  Narkotika  dan  Obat  Obatan  Berbahaya (Narkoba)  dalam  Perspektif  Kehidupan  Religiusitas .” Jurnal  Cakrawala  Hukum 7, No. 1 (2016).
Wulandari, Sri. “ Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. ” Serat Acitya – Jurnal Ilmiah, UNTAG Semarang, 2017. Murdan, and Safira Mustaqilla. “Diskresi Dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat.” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana

## Dan Politik Hukum 11, no. 1 (2022).
Sumardi, D., R. Lukito, and M.N. Ichwan. “Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia.” Samarah 5, no. 1
(2021): 426 – 49. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul F ariza. “Pidana Mati Dalam Undang -Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir.” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 6, no. 1 (2017).
Yusuf, Muhammad. “Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum.” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 10, no. 2 (2021).