335
PESAN DAKWAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH (Kasus  Pembangunan  Rumah  Ibadah  Antara Islam dan Kristen Desa Payaman)

## Nur Ahmad
STAIN KUDUS Email: ahmadnur73@gmail.com

## ABSTRAK
Dakwah  merupakan  proses  yang  berkesinambungan  yang ditangani  oleh  para  pengemban  dakwah  untuk  mengubah sasaran  dakwah  agar  bersedia  masuk  ke  jalan  Allah,  dan mentransformasikan sikap batin dan prilaku warga masyarakat menuju  suatu  tatanan  kesalehan  individu  serta  kesalehan sosial  dan  secara  bertahap  menuju  tatanan  kehidupan  yang Islami.  Keberhasilan  kegiatan  dakwah  dapat  dilihat  dari keberhasilan  menginterpretasikan  kesadaran  untuk  ber- amar  ma’ruf  dan  nahi  munkar  serta  berakhlaq  al-karimah yang  terdapat  dalam  pesan-pesan  dakwahnya.  Baik  yang disampaikan secara lisan maupun saling nasehat menasehati satu dengan lainnya. Agama Islam dan Kristen adalah dua di antara agama besar di dunia. Kedua agama tersebut menjadi landasan bagi peradaban-peradaban dunia yang pernah ada. Akan  tetapi  sejarah  peradaban  mencatat  berbagai  kejadian suram (konflik) yang mewarnai hubungan para pemeluk agama ini. Konflik-konflik itu hingga hari ini masih berlangsung dan seperti tidak ada kunjung hentinya, mulai dari berbagi faktor
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
kepentingan ekonomi, politik, agama, maupun sosial sampai pada  suatu  pembangunan  rumah  ibadah.  semua  itu  memicu ketegangan  atau  konflik  dipicu  semangat  keagamaan  yang eksklusif  dan  minimnya  pemahaman  agama  serta  kurang berkembangnya  tradisi  dialog  antar  umat  beragama.  Maka dari itu sumbangan pesan dakwah disini diharapkan mampu menyelesaikan  persoalan  konflik  termasuk  pembangunan rumah ibadah misalnya, ini merupakan persoalan yang serius dan cukup sensitif. Oleh karenanya masalah ini harus disikapi dengan bijaksana atau dengan pendekatan dakwah.
Kata Kunci : Pesan Dakwah, Konflik Rumah Ibadah, Desa
Payaman

## Pendahuluan
Dakwah Islam tidak hanya mengajak dan menyeru umat manusia agar memeluk Islam, akan tetapi lebih dari itu dakwah juga  berarti  upaya  membina  muslim  agar  mampu  menjadi masyarakat yang lebih berkualitas (khairu ummah) yang selalu dibina  dalam  nilai-nilai  keislaman.  Islam  merupakan  konsepsi yang sempurna karena meliputi segala aspek kehidupan manusia baik  bersifat  duniawi  maupun  ukhrawi.  Secara  teologis  Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiah. Sedang dalam aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultur dan realitas sosial dalam kehidupan. 1 Selanjutnya dakwah merupakan proses yang berkesinambungan  yang  ditangani  oleh  para  pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan mentransformasikan sikap batin dan prilaku warga  masyarakat  menuju  suatu  tatanan  kesalehan  individu serta  kesalehan  sosial  dan  secara  bertahap  menuju  tatanan
1 Elizabeth  K.  Notthingham,  Agama  dan  Masyarakat  Suatu  Pende katan Sosiologi agama, Jakarta, PT. Raja Grafido Persada, 2002, hal : 31.
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
kehidupan  yang  Islami.  Suatu  proses  yang  berkesinambungan adalah  suatu  proses  yang  bukan  kebetulan,  melainkan  benar- benar  direncanakan,  dilaksanakan,  dan  dievaluasi  secara  terus menerus  oleh  para  pengemban  dakwah  sesuai  dengan  tujuan- tujuan  yang  telah  dirumuskan.  Oleh  karena  itu,  sudah  bukan waktunya lagi bahwa dakwah dilakukan asal jalan, tanpa sebuah perencanaan yang matang, baik  menyangkut materinya, tenaga pelaksananya, ataupun metode yang digunakan 2 .
Dakwah  juga  memiliki  banyak  kontribusi  yang  cukup besar  dalam  menyebarluaskan  ajaran  Islam,  sehingga  Islam menjadi agama yang dianut dan diyakini oleh berbagai masyarakat seluruh penjuru dunia. Kenyataan ini merupakan bukti dari hasil sebuah proses dakwah yang terus menerus dilakukan oleh para juru dakwah yang berlangsung dalam jangka waktu cukup lama sejak zaman dahulu hingga sekarang.
Menghadapi kemajuan hidup masyarakat yang semakin dimanis, maka juru dakwah juga diharapkan mampu melakukan pesan dakwah sesuai dengan tingkat intelektualitas masyarakat atau kondisi masyarakat yang dihadapi, hal ini menuntut para juru  dakwah  untuk  memiliki  daya  kritis  dan  kreativitas  yang cukup serta mampu menginterpretasikan kesadaran untuk ber- amar ma’ruf dan nahi munkar serta berakhlaq al- karimah untuk kegiatan  dakwah.  Jika  hal  itu  tidak  dipenuhi,  maka  kegiatan dakwah tidak akan berhasil dengan baik 3 .
Islam  adalah  agama    dakwah,    oleh  karena  itu  Islam harus disebarkan kepada seluruh umat manusia. Seorang muslim tidak  hanya  berkewajiban  melaksanakan  ajaran  Islam  dalam
2 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, Jakarta, PT. Amzah, 2009, hal 95-98.
3 Pimay, Awaludin, 2005, Paradigma Dakwah Humanis Strategi dan Metode Dakwah, Semarang, RaSAIL, 2005 : 4.
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
hidup  keseharian,  melainkan  juga  harus  menyampaikan  atau mendakwahkan  kebenaran  ajaran  Islam  terhadap  orang  lain. Kewajiban  berdakwah  terletak  pada  setiap  persoalan  seorang muslim berdasarkan kemampuan maupun profesi masing-masing beserta cara maupun media yang dimiliki.
Gagasan  ini  dapat  diartikan  bahwa  islam  merupakan agama pembawa misi dakwah yang patut menjadi tempat dan mekanisme  transformasi  yang  disepakati,  dengan  sendirinya akan melahirkan entitas negara dan entitas warga, maka negara harus menjamin kebebasan keyakinan dan keberagaman masing- masing kelompok, bukan memberi hak luas kepada satu kelompok dan  mendiskriminasikan  kelompok  lain  dan  tentunya  aturan hukum  tersebut  bukan  untuk  mengawasi  dan  mengintimidasi warga negara atau mendiskriminasikan kelompok agama lain.
Selanjutnya  setiap  konflik  senantiasa  terjadi  benturan kepentingan. Dalam konteks ini, ada yang menggunakan konflik untuk mempertahankan status quo, diskriminasi, dan hegemoni, ada juga yang menggunakan konflik untuk memacu perubahan sosial  bahkan  sampai  untuk  memukul  kelompok  lain.  Disini konflik  memiliki  relasi-relasi  sosial  dengan  kelompok  yang terlibat dengan segala kepentingannya mulai dari kepentingan ekonomi,  politik,  negara  dan  kelompok  sosial  lain  termasuk dalam hal ini adalah konflik pendirian atau pembangunan yang terjadi di desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
Melalui  tulisan  ini  kami  akan  menyoroti  persoalan pendirian rumah ibadah yang seringkali berujung pada konflik bernuansa agama. Persoalan tersebut akan dilihat dari dimensi dakwah  dengan  melakukan  telaah  terhadap  regulasi  pendirian rumah ibadah, serta perspektif pesan dakwah tentang pendirian rumah  ibadah  sebagai  bagian  dari  hak  umat  beragama  di Indonesia.
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)

## Fenomena Pluralitas Agama Di Negara Kita
Bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk  yang terdiri  dari  beragam  agama,  suku  dan  bangsa.  Fakta  adanya pluralitas  tersebut  sejatinya  menjadi  sebuah  keniscayaan. Adanya keragaman isi alam serta respon dan refleksi manusia atas  lingkungannya  telah  melahirkan  keragaman  budaya, peradaban, bahkan agama. Kesadaran untuk mengakui realitas plural  menjadi  sebuah  kebutuhan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar masing-masing  manusia  dapat  hidup  bebas  untuk  menjadi dirinya  sendiri,  sesuai  dengan  pencarian  dan  pilihannya,  serta dapat menghargai dan menghormati keberagamaan orang lain
Agama  merupakan salah satu fenomena pluralitas  yang harus  disadari  setiap  orang.  Sejarah  kehidupan  manusia  yang panjang  telah  melahirkan  kreatifitas  budaya  dalam  berbagai hal  termasuk  kreatifitas  spititual.  Dari  kreatifitas  spiritualnya tersebut  menunjukan  bahwa  manusia  adalah  mahluk  spiritual (homo  religious). Demikian  juga  bahwa  fenomena  pluralitas agama juga mempunyai kecenderungan kuat terhadap penjagaan identitas agama masing-masing, yang apabila dilakukan dengan tanpa terkendali akan berpotensi menimbulkan konflik.
Untuk  mewujudkan  kerukunan  hidup  antar  umat beragama  yang  sejati,  harus  tercipta  suatu  konsep  hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda  agama  agar  terhindar  dari  konflik.   Kerukunan  hidup antar  umat  beragama  harus  dapat  dikelola  dan  dijaga  dengan baik  sehingga  keragaman  agama  menjadi  nilai  yang  hidup  di tengah masyarakat dan masyarakat minoritas dapat menikmati hidup  dengan  tenang,  baik  dari  segi  kenyamanan  beribadat, ekonomi, sosial, dan budaya, bersama umat mayoritas (Islam) tanpa adanya pertentangan, perselisihan atau konflik.
Terjadinya konflik yang bernuansa suku agama dan ras di
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
sejumlah daerah di Indonesia nampaknya masih sering terjadi. Hal  ini  didukung  oleh  kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap  hak   asasi  manusia.  Perbedaan  yang  ada  sering memiliki potensi untuk menimbulkan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Sulitnya menerima perbedaan ini mendorong terjadinya aksi kekerasan dan penganiayaan terhadap orang lain yang berbeda agama. Sejatinya, perbedaan itu mutlak ada dan merupakan hak asasi manusia sebab perbedaan itu berasal dari Sang Pencipta yang diabdi para pemeluk agama 4 .
Agama Islam dan agama Kristen merupakan dua di antara agama  terbesar  di  dunia.  Keduanya  akan  menjadi  cerminan bagi  peradaban  agama  di  dunia  yang  pernah  ada  hingga  saat ini. Kedua agama tersebut mempunya akar sejarah dari nenek moyang yang sama yaitu Nabi Ibrahim. Secara teologis, agama- agama Ibrahim mempunyai ciri khas dengan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa ( monoteisme ), meskipun kedua agama tersebut memiliki konsep monoteisme yang berbeda-beda. Oleh karena itu, monoteisme ini dapat dianggap sebagai titik agama- agama Ibrahim.
Islam  merupakan  kelanjutan  dari  agama  Kristen  dan Yahudi,  Islam  tidak  mengeklaim  sebagai  agama  baru.  Islam menegaskan apa yang telah dibawa agama Kristen dan Yahudi. Islam  mengakui  kebenaran  dan  keabsahan  agama-agama tersebut untuk membawa umatnya menuju keselamatan. Dengan mengakui  ini,  Islam  mendesak  penganutnya  untuk  menjadi dari  pengakuan  itu,  artinya  adalah  menjadi  kewajiban  kaum muslimin  untuk  menyatakan  keimanan  mereka  pada  agama- agama tersebut.
Berkenaan  dengan  kaum  Kristen  dan  Yahudi  istilah
4 Noor Ma’rufin, Sosiologi  Agama STAIN Kudus, 2006, hal 244.
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
dalam  “ Ahli  Kitab ”  banyak  dibicarakan  oleh  para  mufasir, mereka  mempersoalkan  siapa  yang  tercakup  dalam  istilah tersebut. Apakah istilah yang tercakup dalam ahli kitab hanya mencakup orang-orang Kristen dan Yahudi sebelum kedatangan Islam,  dan  bagaimana  keabsahan  agama  Kristen  dan  Yahudi setelah  kedatangan  Islam?  Dan  bagaimana  dengan  komunitas agama yang mengeklaim mempunyai kitab suci, seperti orang- orang Hindu, Budha, Konghucu, Zoroaster, Sinto dan lain-lain, apakah  mereka  juga  bisa  disebut ahli  kitab ?  Apakah  agama tersebut  juga  dapat  membawa  umatnya  menuju  keselamatan? Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan lain.
Namun,  sekali  lagi  apa  yang  tertulis  dalam  kitab  suci, tidak  selalu  terjadi  dalam  kenyataan.  Apa  yang  terjadi  pada masa-masa  awal  tidak  selalu  diikuti  oleh  generasinya.  Kaum muslimin  sendiri  tidak  selalu  melaksanakan  perintah-perintah al-qur’an uantuk berbuat baik terhadap ahli kitab dan berdebat secara  adil  dengan  mereka.  Apa  yang  menjadi  sejarah  masa silam adalah bahwa hubungan kaum Muslimin dengan Kristen memburuk setiap waktu, setiap saat, dan dimanapun. Sementara kehidupan pada masa Nabi Muhammad, kehidupan yang damai dengan orang-orang Kristen begitu mencolok, namun generasi berikutnya  justru  menghapus  dan  menggantinya  dengan ketegangan, kegelisahan serta konflik berkelanjutan.
Alwi  Shihab  mengatakan  bahwa  ada  banyak  faktor yang  menyebabkan  ketegangan,  perselisihan  dan  permusuhan kaum  Muslimin  dan  kaum  Kristen.  Ada  banyak  kepentingan terlibat  didalamnya,  mulai  dari  kepentingan  ekonomi,  politik, social, budaya hingga keamanan. Namun ada satu faktor yang senantiasa  mewarnai  setiap  konflik  Muslim-Kristen  yakni perbedaan  teologi,  dimana  Islam  hanya  menganut  system kepercayaan  yang  dikenal  Islam  dengan  istilah  tauhid  (satu
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
Tuhan).  Sementara  Kristen  menganut  sistem  trinitas,  sebuah konsep  yang  dianggap  mengakui  adanya  tiga  pribadi  Tuhan, sedang  Islam  menolaknya.  Dengan  memperhatikan  pluralitas masyarakat  pada  masa  sekarang,  paradigma  lama  yang  sudah dibangun  hidup  rukun  bergandengan  tangan  akhirnya  berbalik saling memusuhi dan berlanjut sampai saat ini dan sepertinya sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi.  Eronisnya  tidak  hanya masalah  kepentingan  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya  hingga keamanan.  Namun  ada  satu  faktor  yang  senantiasa  mewarnai setiap konflik termasuk sampai pada ketegangan pembangunan tempat ibadah.
Beberapa  peristiwa  yang  memicu  terjadinya  konflik muncul  berkaitan  dengan  pembangunan  sarana  ibadah  yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam mengungkapkan haknya dalam beragama. Munculnya bangunan-bangunan yang berkelamin  agama (terutama  agama  minoritas) memunculkan logika  ancaman  yang  begitu  besar.  Setiap  kali  pembangunan rumah ibadah, sekolah agama, rumah sakit/klinik, panti asuhan, dan panti jompo milik agama minoritas, maka yang terlintas di benaknya adalah adanya bahaya. Kalau yang mayoritas adalah Muslim,  maka  Muslim  akan  terancam  dengan  munculnya bangunan agama. Kalau Kristen yang mayoritas, maka mereka akan terancam dengan bangunan ibadah agama lain, demikian juga ketika di daerah Bali kalau muncul masjid, maka umat Hindu sebagai  mayoritas  akan  merasa  terancam  dengan  berdirinya masjid tersebut.
Hal  ini  juga  dapat  kita  lihat  dari  kejadian-kejadian  di beberapa  daerah,  yakni  betapa  sulitnya  mendirikan  rumah ibadah  sebagai  warga  minoritas. Adanya  kecurigaan  terhadap misi  agama  tertentu  dalam  mendirikan  tempat  ibadah  tidak dapat dinafikan. Tidak dapat dipungkri, ketegangan soal tempat
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
ibadah ujungnya adalah soal kristenisasi meskipun hal ini tidak selalu muncul kepermukaan. Isu ini sebenarnya sudah mempunyai sejarah yang panjang dalam kehidupan di Indonesia.
Berdasarkan deskripsi diatas yang sudah kami uraikan, maka kami merasa perlu dan tertarik untuk mengkaji serta lebih dalam lagi tentang konflik pembangunan rumah ibadah dalam komunitas  muslim,  melalui  studi  kasus  hubungan  Islam  dan Kristen di Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Namun untuk mengkaji hal tersebut, maka perlu juga dikaji pula faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya-upaya pencegahan konflik tersebut.

## Pokok  Permasalahan    Konflik  Rumah  Ibadah  Berdasarkan Hukum
Menurut  Imam  Baehaqi,  (2002:51) 5 ,  untuk  mengelola kehidupan  umat  beragama,  Negara  mengeluarkan  kebijakan melalui surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan  Menteri  Agama  no.  1  tahun  1969  tentang Pelaksanaan Tugas  Aparatur  Pemerintah  dalam  Menjamin  Ketertiban  dan Kelancaran  Pelaksanaan  Pengembangan  dan  Ibadat  Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya , serta surat keputusan (SK) Menteri agama  no.  70  tahun  1978  tentang  pedoman  penyiaran  agama oleh  Menteri  agama 6 .  Sebagaimana  isi  surat  keputusan  ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah dan departemen setempat,  untuk  membimbing,  mengarahkan  dan  mngawasi serta menyelesaikan pertentangan yang mungkin timbul secara adil dan tidak memihak. Kebijakan yang mencerminkan campur
5 Baehaqi Imam, 2002, Agama dan Relasi Sosial , Yogyakarta, LKiS, 2005, hal 51.
6 http://www.kemenkumham.go.id/berita-pusat/9-biro-humas-dan- kln/318-upaya-pencegahan-konflik-pendirian-rumah-ibadah ,  diunduh  3  juni 2013.
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
tangan Negara terhadap kehidupan umat beragama. Kebijakan ini selanjutnya akan diuji secara materiil dalam praksis kehidupan umat beragama di daerah-daerah seluruh Indonesia.
Dalam  upaya  mengatur  prosedur  pendirian  rumah ibadah,  pada  masa  lalu  pemerintah   telah  menerbitkan kebijakan  yang  tertuang  dalam  Surat  Keputusan  Bersama (SKB) No. 1 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah  dalam  Menjamin  Ketertiban  dan  Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk- Pemeluknya 7 . Keberadaan SKB tersebut ternyata masih dirasa cukup memojokan bagi kaum minoritas, terlebih umat Kristen- Katolik yang memiliki banyak sekte, aturan ini dianggap sangat membatasi. Bagi umat Islam yang kebetulan secara komposisi minoritas  disebuah  wilayah  juga  terkena  dampak  yang menyulitkan dari SKB ini. Dengan alasan bahwa umat Kristen dianggap yang paling dirugikan dengan diberlakukannya SKB ini,  maka  melalui  Persekutuan  Gereja  Indonesia,  dilontarkan usulan akan perlunya pemerintah mencabut SKB tersebut.
Menurut  Kustini  (2009:2),dalam  praktik  dilapangan, pemberlakuan  SKB  tersebut  menemui  berbagai  kendala.  Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain bahwa dalam SKB tersebut masih terdapat kalimat multitafsir sehingga tidak ada kejelasan mengenai siapa yang disebut sebagai pemerintah daerah, siapa yang disebut sebagai pejabat pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk itu, dan siapa yang disebut sebagai organisasi keagamaan dan ulama atau rohaniawan setempat 8 .
Pro  dan  kontra  di  masyarakat  terkait  keberadaan  SKB
7 http://www.kemenkumham.go.id/berita-pusat/9-biro-humas-dan- kln/318-upaya-pencegahan-konflik-pendirian-rumah-ibadah ,  diunduh  3  juni 2013
8 K ustini, Efektifitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 , Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 2009 hal 2
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
Nomor  1  Tahun  1969  juga  terlihat  diberbagai  media  massa. Sebagian  pemuka  agama  mengusulkan  SKB  tersebut  dicabut, sementara  sebagian  pemuka  agama  lainnya  mengusulkan untuk  tetap  dipertahankan.  Untuk  merespon  permasalahan ini,  pemerintah  (Departemen  Agama  dan  Departemen  Dalam Negeri)  mengundang  para  wakil  dari  masing-masing  majelis agama antara lain Konferensi Gereja-gereja Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) untuk  merevisi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 tahun  1969 tentang  Pelaksanaan  Tugas  Aparatur  Pemerintah dalam  menjamin  Ketertiban  dan  Kelancaran  Pelaksanaan pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya .
Melalui  proses  pembahasan  dan  dialog  yang  relatif intensif,  serius  dan  berulang-ulang  selama  lebih  kurang  enam bulan  dalam  11  kali  pertemuan,  akhirnya  berhasil  mencapai kesepakatan yang kemudian pada tanggal 21 Maret 2006 telah dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8  tahun 2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/ Wakil  Kepala  Daerah  dalam  memelihara  Kerukunan  Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadat.
Keberadaan regulasi yang baru tersebut diharapkan mampu menjembatani dan mencegah potensi konflik yang ditimbulkan oleh persoalan pendirian rumah ibadah. Pada umumnya potensi konflik  tersebut  biasanya  muncul  karena  beberapa  persoalan, diantaranya belum adanya penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian rumah ibadah, proses perizinan rumah ibadat
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
yang sering berlarut-larut, penyalahgunaan rumah tinggal atau bangunan lain yang difungsikan sebagai rumah ibadat, pendirian atau  keberadaan  rumah  ibadat  yang  sesuai  dengan  prosedur yang  berlaku  dan  tidak  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat setempat,  pengaturan  masing-masing  pemerintah  daerah  yang masih  seragam  atau  bahkan  masih  banyak  pemerintah  daerah yang belum memiliki regulasi untuk mengatur pendiriaan rumah ibadat, serta kurangnya komunikasi antar pemuka agama disuatu wilayah.
Ada beberapa ketentuan yang memang berbeda dengan ketentuan yang ada apada regulasi sebelumnya. Pada Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ini. beberapa ketentuan tersebut  diatur  secara  rinci  dalam  Bab  IV  pasal  13-17  Dalam Pasal  13  disebutkan  mengenai  ketentuan  dukungan  sosiologis dalam mendirikan rumah ibadah, disebutkan bahwa :
Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan 1.
sungguh-sungguh  berdasarkan  komposisi  jumlah  penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa
Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 2. dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan bangunan gedung.perundang-undangan. Dalam  hal  keperluan  nyata  bagi  pelayanan  umat  beragama 3.
di  wilayah  kelurahan/desa  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) tidak  terpenuhi,  pertimbangan  komposisi  jumlah  penduduk digunakan  batas  wilayah  kecamatan  atau  kabupaten/  kota atau provinsi 9 .
Dalam  pasal  14  juga  disebutkan  mengenai  syarat
9 Ibid , Kustini
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
administrasi  dan  dukungan  komposisi  jemaat  dan  warga setempat dalam pendirian rumah ibadah :
Pendirian  rumah  ibadat  harus  memenuhi  persyaratan 1. administratif dan persyaratan teknis Selain  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada 2.
ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
Daftar  nama  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  pengguna 1) rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang  disahkan  oleh  pejabat  setempat  sesuai  dengan tingkat  batas  wilayah  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 13 ayat (3),
Dukungan  masyarakat  setempat  paling  sedikit  60 2) (enam  puluh)  orang  yang  disahkan  oleh  lurah/kepala desa;
Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama 3) kabupaten/kota; dan
Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. 4)
Dalam  hal  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada 5) ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b  belum  terpenuhi,  pemerintah  daerah  berkewajiban memfasilitasi tersedianyalokasi pembangunan rumah ibadah
Berkaitan  dengan  konfigurasi  ketatanegaraan,  menurut Kustini, kebebasan beragama mempunyai posisi yang penting. Sejumlah  besar  kegiatan  manusia  dilindungi  oleh  pasal-pasal mengenai  kebebasan  beragama,  kebebasan  bereskpresi,  dan kebebasan  politik  sampai  pada  pembangunan  rumah  ibadah. Norma-norma  itu  berkisar  dari  doa  yang  diucapkan  dalam kesendirian  hingga  partisipasi  aktif  dalam  kehidupan  politik suatu negara.
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
Kebebasan  beragama  muncul  sebagai  HAM  yang paling  mendasar  dalam  instrumen-instrumen  politik  nasional dan  internasional,  jauh  sebelum  berkembangnya  pemikiran mengenai  perlindungan  sistematis  untuk  hak-hak  sipil  dan politik.  Namun  demikian,  kebebasan  beragama  menemukan jantung  “persoalan”  yang  utama  ketika  berhadapan  dengan entitas  negara.  Di  sini  muncul  perdebatan  mengenai  gugus negara  apa  yang  harus  dibentuk   supaya  kebebasan  beragama tidak  teraniaya.  Sejauh  mana  legitimasi  moral  dan  hukum bahwa  negara  boleh “mengelola” tindakan-tindakan  yang bertolak tarik dengan kebebasan beragama. Bagaimanapun juga kerangka yang bernurani untuk membaca kebebasan beragama berhadapan  dengan  kekuasaan  dan  kepentingan  umum  dalam tarikan nafas HAM.
Pijakan konkretisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara  itu  ternyata  melahirkan  debat  tiada  berkesudahan mengenai kebebasan beragama dan gugus negara. Dalam studi ilmu negara lazim diterima bahwa suatu negara dibentuk untuk pertama-tama melindungi HAM warganegara dan memberikan kesejahteraan secara optimal
Bagaimana  menempatkan  agama  dalam  kehidupan bernegara.  Para  pengamat  sosial  merumuskan  beberapa  teori untuk membaca hubungan agama dengan negara, yang antara lain dirumuskan dalam bentuk 3 (tiga) paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Dalam  gugus  negara  dengan  paradigma  integralistik,  agama dan  negara  menyatu,  jadi  wilayah  agama  mencakup  wilayah politik atau negara. Oleh karena itu, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Paradigma ini yang kemudian melahirkan paham negara-agama, di mana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip kegamaan.
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
Agama  merupakan  ruh,  spirit  yang  harus  masuk  ke negara.  Sementara  negara  adalah  badan,  raga  yang  mesti membutuhkan ruh agama. Dalam konsep ini, keberadaan negara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hasil kontrak sosial dari masyarakat manusia yang bersifat sekular, akan tetapi lebih dari itu, negara dipandang sebagai jasad atau badan yang niscaya dari  idealisme  ketuhanan,  sementara  agama  adalah  substansi untuk menegakkan keadilan semesta.
Dari  berbagai  uraian  teori  diatas  dapat  kita  tarik kesimpulan  bahwa  keberadaan  regulasi  yang  baru  tersebut diharapkan mampu menjembatani dan mencegah potensi konflik yang ditimbulkan oleh persoalan pendirian rumah ibadah. Pada umumnya  potensi  konflik  tersebut  biasanya  muncul  karena beberapa  persoalan,  diantaranya  belum  adanya  penjelasan mengenai  persyaratan  dan  tata  cara  pendirian  rumah  ibadah, Pada Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ini. Ada beberapa ketentuan tersebut diatur secara rinci dalam Bab IV pasal 13-17 dalam Pasal 13 disebutkan mengenai ketentuan dukungan  sosiologis  dalam  mendirikan  rumah  ibadah.  Ketika pendekatan dan mengikuti persyaratan dan tata cara pendirian rumah ibadah dipenuhi niscaya kesenjangan dan potensi konflik pembangunan rumah ibadah akan bisa kita atasi bersama tanpa ada yang dirugikan kedua belah pihak.

## Konflik Pembangunan Rumah Ibadah
Konflik berasal dari kata kerja latin Configure , yang berarti saling memukul, yang dimaksud dengan konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam,  menekan,  hingga  saling  menghancurkan.  Konflik sosial  sesungguhnya  merupakan  suatu  proses  bertemunya  dua
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
pihak  atau  lebih  yang  mempunnyai  kepentingan  yang  relative sama  terhadap  hal  yang  sifatnya  terbatas.  Dengan  demikian, terjadilah  persaingan  hingga  menimbulkan  suatu  benturan- benturan fisik baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Konflik merupakan sikap saling mempertahankan diri sekurang- kurangnya  diantara  dua  kelompok,  yang  memiliki  tujuan  dan pandangan berbeda, dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi, bukan kerjasama. Konflik dapat  berupa  perselisihan  ( disagreement ),  adanya  ketegangan ( the  presence  of  tension ),  atau  munculnya  kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap  oposisi  antara  kedua  belah  pihak,  sampai  kepada  tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing masing.
Beberapa peristiwa konflik sosial yang disebabkan oleh persoalan rumah ibadat masih terus terulang dan belum ada model penyelesaian  yang  dapat  diterima  oleh  semua  pihak.  Sederet peristiwa konflik karena persoalan rumah ibadah masih mewarnai kehidupan  umat  beragama  di  Indonesia.  Konflik  pendirian tempat  ibadah  (terutama  gereja)  ini  bisa  jadi  akan  membesar di masa mendatang. Ini karena perpindahan warga, munculnya perumahan-perumahan baru, dengan masuknya pendatang yang beragama  beda  dengan  warga  lokal.  Survei  yang  dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan adanya persepsi  yang  berbeda  antara  warga  Islam  dan  Kristen  dalam melihat pendirian tempat ibadah.
Dalam  hal  ini  perlunya  pemahaman  bahwa  persoalan pendirian rumah ibadah bukanlah berada dalam ruang kosong. Ia  harus  menjadi  bagian  dari  komunitas  sosial  (masyarakat) yang terkadang tidak identik dengan pemeluknya, tetapi lebih
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
luas  lagi  ia  berada  dalam  tatanan  ruang  sosial  dan  psikologis sekaligus  karena  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  sangat  tepat  apabila pendirian  rumah  ibadat  harus  mendapat  dukungan  sosiologis masyarkat  setempat.  Sebagaimana  diuraikan  dalam  pasal  13 ayat 1, 2 dan 3 PBM  Nomor 9 dn 8 Tahun 2006 maka syarat dukungan sosiologis pendirian rumah ibadat diantaranya:
Didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh 1. berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat  beragama  yang  bersangkutan  di  wilayah  desa/
kelurahan ;
Dilakukan  dengan  tetap  menjaga  kerukunan  umat 2. beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan;
Jika  syarat  keperluan  nyata  bagi  pelayanan  umat  di 3. wilayah  kelurahan  atau  desa  tidak  terpenuhi,  maka didasarkan  pada  pertimbangan  komposisi  jumlah penduduk pada batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau propinsi.
Syarat  dukungan  Sosiologis  sangat  dibutuhkan  apabila ditinjau  dari  segi  hukum,  oleh  karenanya  pengaturan  tersebut harus dihubungkan dengan penafsiran sistematis kepada landasan politik.   Pendirian  rumah  ibadat  secara  fisik  berkaitan  dengan kepentingan  umum  terutama  peruntukan  sebuaah  lokasi  yang dikaitkan dengan berbagai kepentingan termasuk tata ruang.
Dalam  PBM  tersebut  juga  ditegaskan  mengenai pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB), prinsip  yang  dianut  oleh  Peraturan  Bersama  ini  adalah  bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan  pemberdayaan  umat  beragama.  Dengan  demikian,  maka
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
umat beragama bukanlah objek melainkan adalah subjek di dalam upaya pemeliharaan kerukunan dan peramaian. Oleh karenanya, agar  pemberdayaan  umat  beragama  dapat  terlaksana  dengan baik, maka diperlukan adanya suatu wadah di tingkat lokal dalam hal  ini  kabupaten/kota  dan  provinsi  untuk  menghimpun  para pemuka agama baik yang memimpin maupun tidak memimpin ormas keagamaan yang menjadi panutan masyarakat. Wadah ini disebut  Forum  Komunikasi  Umat  Beragama  (FKUB)  dengan maksud  akan  menjadi  tempat  dimusyawarahkannya  berbagai masalah  keagamaan  lokal  dan  kemudian  dicarikan  jalan keluamya.
FKUB bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan  masyarakat,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.  Khusus  FKUB  tingkat  kabupaten/kota  salah satu  tugasnya  adalah  memberikan  rekomendasi  tertulis  atas permohonan pendirian rumah ibadat. FKUB bukan dibentuk oleh Pemerintah,  tetapi  dibentuk  oleh  masyarakat  dan  difasilitasi oleh Pemerintah.

## Hubungan Sosial Budaya Masyarakat Islam dan Kristen Desa Payaman
a). Masyarakat Islam Desa Payaman
Masyarakat  menurut  ilmu  Sosioligi  adalah  golongan besar  atau  kecil  yang  terdiri  dari  beberapa  manusia,  yang dengan  kata  lain  atau  karena  sendirian  bertalian  secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya.
Pengertian masyarakat yang menjadi titik poin adalah pengaruh dan pertalian batin yang terjadi dengan sendirinya
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
atau  menjadi  unsur  yang  harus  ada  dalam  masyarakat. Keberadaan  masyarakat  bukannya  dengan  menjumlahkan orang-orang  yang  masuk  saja,  diantara  mereka  harus  ada pertalian satu sama lainnya.  Sedikitnya tiap anggota sadar akan  adanya  orang  lain  itu  dalam  tiap  langkahnya.  Kalau cara memperhatikan itu telah menjadi adat, tradisi atau lebih lagi menjadi lembaga, maka perhatian itu tetap dipelihara sekalipun  tidak  ada  seseorang  didekatnya.  Umpamanya saja  karena  memperhatikan  adanya  orang  laindan  supaya berjalan  tidak  bentrokan  dengan  dia,  maka  orang  berjalan disebelah kiri jalan.
Kemudian masyarakat islam adalah kelompok manusia yang hidup dan terciptanya kebudayaan islam atas apa saja yang  diamalkan  oleh  kelompok  itu.  Kelompok  manusia yang  mengamalkan  kebudayaan  Islam  dengan  sendirinya adalah  mereka  yang  beragama  Islam.  Kenapa  demikian? Kebudayaan  Islam  ialah  pernyataan  cara  berfikir  dan  cara mereka bertaqwa. Taqwa adalah sikap yang dibentuk oleh agama, kebudayaan Islam adalah lanjutan dari agama Islam. Kebudayaan itu adalah cara hidup kelompok yang beragama. Agama  dan  kebudayaan  disatukan  oleh  syari’at  dalam ad-diin.  Agama  adalah  syari’at  dalam  hubungan  manusia dengan tuhannya dan kebudayaan adalah syari’at hubungan manusia dengan manusia 10 .
Semantara  itu  yang  kami  maksud  masyarakat  Islam Desa  Payaman  adalah  sekelompok  masyarakat  yang tergabung dalam ikatan social yang berada di wilayah Desa Payaman  dan  tentunya  memeluk  agama  Islam.  Adapun dilihat  dari  demografi  kependudukan  masyarakat  Desa
10 Khadiq, Islam  dan  Budaya  Lokal  Memahami  Realitas  Agama Masyarakat , Yogyakarta,  Teras 2009 hal 61
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
Payaman adalah mayoritas memeluk agama Islam, baik dari penduduk asli maupun pendatang sampai saat ini mayoritas kependudukan masyarakat tersebut adalah beragama Islam. Hal ini di kuatkan data atau arsip kependudukan di kantor pemerintahan Desa Peyaman menunjukkan 99 % masyarakat Desa  Payaman  beragama  Islam 11 .Hal  ini  juga  dikuatkan aktifitas kegiatan ubudiyah dan kegiatan keagamaan seperti, majlis-majlis  ta’lim,  kegiatan-kegiatan  Ibu-ibu  PKK  yang dikemas dengan mejlis ta’lim, juga beberapa kegiatan arisan remaja dan orang tua juga dikemas dalam wadah jam’iyyah keagamaan.

## b). Masyarakat Kristen Desa Payaman
Sebenarnya  yang  perlu  kami  rumuskan  dalam menggambarkan  keadaan  masyarakat  Kristen  yang  ada diwilayah Desa Payaman adalah tidak jauh berbeda dengan gambaran  secara  umum  masyarakat  Islam  yang  ada  di Desa  Payaman.  Hanya  saja  ketika  kami  berbicara  tentang masyarakat Islam di desa tersebut sebagai masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah memeluk Agama Islam. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang masyarakat Kristen yang berada  di  Desa  Payaman  justru  sebaliknya,  artinya  dalam masyarakat  tersebut  yang  memeluk  agama  Kristen  adalah hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk Desa Payaman.
Menurut  arsip  dari  kependudukan  masyarakat  Desa Payaman pada terhitung 1 Juli 2012 hanya sekitar 66 orang, itupun data diambil dari usia menurut usia dan jenis kelamin. Jumlah  tersebut  mulai  dari  usia  01  tahun  sampai  dewasa, yang terdiri dari 19 kepala keluarga (KK) dalam 16 rumah,
11 Data  diambil  dari  arsip  kependudukan  menurut  agama  dan  jenis kelamin Desa Payaman 2013
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
dengan  jumlah  keseluruhan  Juli  2012  tercatat  66  orang. Adapun kegiatan keagaman yang mereka lakukan hanya 1 bulan sekali dan 1 pekan sekali kegiatan ke gereja 12 Hal ini sangat berbeda jauh dengan aktivitas keagamaan masyarakat Islam  desa  tersebut  yang  hamper  tiap  malam  dalam  tiap sepekan  selalu  ada  aktifitas  keagamaan,  mulai  dari  majlis ta’lim  aanak-anak,  remaja,  laki-laki  perempuan,  bapak- bapak  sampai  ibu-ibu  rumah  tangga.  Belum  lagi  kegiatan kemasyarakatannya yang bersifat social juga dikemas dengan bentuk  ibadah.  Sementara  itu  dalam  aktivitas  kegiatan keagaman masyarakat Desa Payaman walaupun tidak saling mengejek,  akan  tetapi  bila  masalah  kegiatan  keagamaan ada yang mengusik masyarakat Desa Payaman akan merasa sensitive  dengan  kata  lain  fanatik.  Ini  terbukti  ketika masyarakat Kristen tersebut mau mendirikan sebuah tempat ibadah di Desa Payaman, sampai saat ini masih merupakan konflik dan sampai saat ini masih belum terwujud tempat ibadah  orang  Kristen  Payaman.  Hal  ini  sebenarnya  bukan berawal dari kefanatikan masyarakat Islam Desa Payaman akan  tetapi  langkah  dan  cara  masyarakat  Kristen  tersebut yang kurang tepat.
Kekurang  tepatan  ini  membuat  masyarakat  Islam sebagai  masyarakat  yang  mayoritas  merasa  tertipu  dan dikhianati,  diantaranya  adalah  waktu  itu  dari  masyarakat Kristen meminta KTP dan mngisi biodata lengkap dengan tanda-tangan untuk mendapat bantuan dari para dermawan yang  peduli  dengan  masyarakat  miskin.  KTP  dan  tanda- tangan  tersebut  rupanya  dimanfaatkan  oleh  orang  Kristen untuk bukti persetujuan masyarakat sekitar untuk pendirian
12 Data  wawancara  diambil  dari  pemuka  agama  Kristen  Desa Payaman kepada Bapak  Kasmin pada bulan Juli 2013.
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
rumah ibadah atau sebuah gereja. Belum sempat pendirian dan  izin  pembangunan  rumah  ibadah  keluar,  adalah  salah satu  masyarakat  yang  tahu  maksud  niat  balik  itu  semua akhirnya  semua  KTP  lengkap  dengan  tanda-tangannya diambil  dan  diminta  oleh  orang  Islam  Desa  Payaman  dan sampai  pada  hari  ini  sudah  lebih  dari  enam  tahun  silam pembangunan  rumah  ibadah  orang  Kristen  belum  sempat terealisasi.  Adapun  masyarakat  Kristen  yang  tergabung dalam masyarakat desa Payaman ketika kebaktian di Gereja adalah  masih  menggabung  di  daerah  tetangga  Desa  dan sampai saat ini.

## Analisis Konflik Pembangunan Rumah Ibadah dalam komunitas muslim Desa Payaman
Konflik  pendirian  tempat  ibadah  (terutama  gereja) ini  bisa  jadi  akan  membesar  di  masa  mendatang.  Ini  karena perpindahan  warga,  munculnya  perumahan-perumahan  baru, dengan masuknya pendatang yang beragama beda dengan warga lokal.  Melihat  beberapa  survai  kasus  yang  terjadi  dibeberapa tempat  pembangunan  rumah  ibadah  dalam  wilayah  yang mayoritas memang cukup sulit, artinya tidak semudah apa yang kita  harapkan.  Hal  ini  juga  terjadi  pada  pembangunan  rumah ibadah di Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Hal ini juga atas dasar ketetapan pemerintah dalam perundang- undangan  termasuk  dalam  ketetapan  UUD  1945.    Bila  dilihat dari perspektif hukum, tujuh tahun Era Reformasi (1998 -2006) pada  umumnya  telah  lahir  kebijakan  nasional  yang  mendasar dan  konstruktif  dalam  pembangunan  dan  jaminan  kebebasan beragama. Perubahan UUD 45 dalam 4 tahap (1999-2002) yang menyangkut hak keagamaan warga negara dan beberapa legislasi hukum  nasional  yang  berkaitan  dengan  masalah  keagamaan banyak dipengaruhi oleh prinsip HAM.
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
Mengacu tentang dasar hukum lagi adalah bila minoritas ingin  membuat  tempat  ibadah,    sementara  syarat  dan  aturan izin  pembuatan  rumah  tidak  terpenuhi  sebenarnya  itu  bukan karena  factor  masyarakat  yang  mayoritas  bukan  dan  bukan fanatic  masyarakat  seperti  yang  sudah  diuraikan  diatas  akan tetapi karena dasar hukum tidak membolehkan. Hal ini menurut pemahaman  kami  adalah  karena  berbagai  faktor  diantaranya adalah memang belum mencapai standar pencapaian minimal.
Selanjutnya  Syarat  dukungan  Sosiologis  diatas diterjemahkan  dalam  bentuk  Persyaratan Administratif  antara lain mencakup persyaratan yang bersifat khusus, sebagaimana yang termuat dalam pasal 14 ayat 2 PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 yang pada intinya mencakup :
Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 1.
90  orang  yang  disahkan  oleh  pejabat  setempaat  sesuai dengan tingkat batas wilayah
Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang
2. disahkan oleh lurah/kepala desa.
Rekomendasi  tertulis  oleh  Kepala  Kantor  Departemen
3.
Agama kabupaten/kota, dan
Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota
4. 13 .
Dalam  pasal  16  PBM  juga  diatur  mengenai  syarat prosedural pengajuan permohonan izin pendirian rumah ibadah kepada  pemerintah  daerah.  Pengajuan  tersebut  dilakukan  oleh panitia  pembangunan  rumah  ibadat  dan  ditujukan  kepada bupati/walikota. Dalam jangka waktu maksimal 90 hari izin tadi sudah  harus  diputuskan.  Dalam  perspektif  hukum  adminstrasi negara,  menurut  Sjahran  Basah,  izin  merupakan  perbuatan
13 http://www.membuatblog.web.id/2010/07/kemajemukan- masyarakat-indonesia.html , diunduh 19 Mei 2013
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
hukum  administrasi  negara  yang  mengaplikasikan  peraturan dalam  hal  konkreto  berdasarkan  persyaratan  dan  prosedur sebagaimana  ditetapkan  oleh  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Perizinan sering dipandang sebagai instrumen yuridis pemerintah untuk tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi  juga  mengupayakan  kesejahteraan  umum.  Kewenangan pemerintah,  termasuk  pemerintah  daerah  dalam  permohonan pendirian  rumah  ibadat  ini  terkait  dengan  kewenangan  dalam penataan  ruang,  kehidupan  beragama,  dan  menjaga  ketertiban umum.
Melihat  dasar  hukum  tersebut  Nampak  jelaslah  bagi kita khususnya bagi masyarakat minoritas yang berada di Desa Payaman, yaitu masyarakat Kristen wajar bila sampai saat ini pembangunan rumah ibadah belum sampai terealisasikan karena memang  berdasarkan  aturan  perundang-undangan  juga  belum masuk  standar  minimal.  Belum  lagi  saat  kaum  minoritas  mau mendirikan tempat ibadah adalah meka lakukan berbagai cara dan  ingin  membohongi  masyarakat  Islam  setempat  sebagai masyarakat mayoritas Islam dengan jalan mengumpulkan KTP dan  Tanda-tangan  dengan  alasan  nanti  akan  ada  pembagian sumbangan  dari  para  dermawan  bagi  kaum  tidak  mampu (ekonomi), sesuai yang sudah di singgung di atas 14 .

## Analisis Hubungan Islam Dengan Kristen Di Desa Payaman
Sepanjang  tahun  2011,  konflik  yang   berlatar  belakang agama terjadi kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Peristiwa yang  paling  banyak  menyita  perhatian  adalah  peristiwa  GKI Yasmin  di  Bogor,  Konflik  Maluku,  dan  bentrok  antara  Sunni- Syi’ah  di  Sampang  Madura  pada  penghujung  tahun  2011.
14 Hasil wawancara dengan KH. Ahmad Shobar, selaku tokoh agama Islam di Desa Payaman  pada bulan Juni 2013.
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
Kejadian-kejadian tersebut sebetulnya merupakan letupan yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Bila dikerucutkan, kasus- kasus konflik yang bermotif keagamaan ini bermuara pada dua persoalan, yaitu hubungan antara Islam-Kristen dan hubungan antara  Islam  dengan  aliran-aliran  sesat  seperti  Ahmadiyah, Syiah, dan sebagainya.
Realitas konflik semacam ini tentu merupakan hal yang tidak  diharapkan  terjadi.  Semua  berharap  agar  semua  pihak berdampingan  secara  damai.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut tentu saja harus ada kesadaran dari semua pihak untuk bertindak lebih  arif  dalam  melihat  konflik-konflik  tersebut  dan  berlaku adil terhadap semua pihak sesuai dengan porsinya. Keinginan ini dalam banyak kasus justru malah tidak dapat terwujud karena provokasi media yang cenderung berat sebelah. Untuk menuju ke  arah  sana  tulisan  ini  ingin  melihat  realitas  konflik  terebut dan  kemudian  diambil  pelajaran  untuk  memprediksi  kasus- kasus  serupa  pada  tahun  2012.  Bangsa  Indonesia  merupakan masyarakat  majemuk   yang  terdiri  dari  beragam  agama,  suku dan bangsa. Fakta adanya pluralitas tersebut sejatinya menjadi sebuah keniscayaan.
Adanya  keragaman  isi  alam  serta  respon  dan  refleksi manusia  atas  lingkungannya  telah  melahirkan  keragaman budaya, peradaban, bahkan agama. Kesadaran untuk mengakui realitas plural menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing manusia dapat hidup bebas untuk menjadi dirinya  sendiri,  sesuai  dengan  pencarian  dan  pilihannya,  serta dapat menghargai dan menghormati kebeagamaan orang lain.
Agama  merupakan salah satu fenomena pluralitas  yang harus  disadari  setiap  orang.  Sejarah  kehidupan  manusia  yang panjang  telah  melahirkan  kreatifitas  budaya  dalam  berbagai hal  termasuk  kreatifitas  spititual.  Dari  kreatifitas  spiritualnya
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
tersebut  menunjukan  bahwa  manusia  adalah  mahluk  spiritual (homo  religious) Demikian  juga  bahwa  fenomena  pluralitas agama juga mempunyai kecenderungan kuat terhadap penjagaan identitas agama masing-masing, yang apabila dilakukan dengan tanpa terkendali akan berpotensi menimbulkan konflik.
Untuk  mewujudkan  kerukunan  hidup  antar  umat beragama  yang  sejati,  harus  tercipta  suatu  konsep  hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda  agama  agar  terhindar  dari  konflik.   Kerukunan  hidup antar  umat  beragama  harus  dapat  dikelola  dan  dijaga  dengan baik  sehingga  keragaman  agama  menjadi  nilai  yang  hidup  di tengah masyarakat dan masyarakat minoritas dapat menikmati hidup  dengan  tenang,  baik  dari  segi  kenyamanan  beribadat, ekonomi, sosial, dan budaya, bersama umat mayoritas (Islam) tanpa adanya pertentangan, perselisihan atau konflik.
Terjadinya konflik yang bernuansa suku agama dan ras di sejumlah daerah di Indonesia nampaknya masih sering terjadi. Hal  ini  didukung  oleh  kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap  hak   asasi  manusia.  Perbedaan  yang  ada  sering memiliki potensi untuk menimbulkan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Sulitnya menerima perbedaan ini mendorong terjadinya aksi kekerasan dan penganiayaan terhadap orang lain yang berbeda agama. Sejatinya, perbedaan itu mutlak ada dan merupakan hak asasi manusia sebab perbedaan itu berasal dari Sang Pencipta yang diabdi para pemeluk agama.
Sementara  yang  terjadi  di  Desa  Payaman  justru sebaliknya, bahkan seperti main peta umpet atau main kucing- kucingan.  Tidak  transparan  dan  justru  hal  ini  akan  membuat masyarakat mayoritas semakin geram karena merasa dibohongi dan wajar bila hal ini justru masyakarat semakin curiga dibalik misi dakwahnya orang minoritas.
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)

## Penutup
Konflik  yang  disebabkan  persoalan  rumah  ibadah misalnya, ini merupakan persoalan yang serius dan cukup sensitif. Oleh  karenanya  masalah  ini  harus  disikapi  dengan  bijaksana atau  dengan  pendekatan  aturan  hukum  Negara.  Gagasan  ini dapat diartikan bahwa negara menjadi tempat dan mekanisme transformasi yang disepakati, dengan sendirinya wilayah negara melahirkan entitas negara dan entitas warga, maka negara harus menjamin kebebasan keyakinan dan keberagaman masing-masing kelompok, bukan memberi hak luas kepada satu kelompok dan mendiskriminasikan kelompok lain dan tentunya aturan hukum tersebut  bukan  untuk  mengawasi  dan  mengintimidasi  warga negara atau mendiskriminasikan kelompok agama lain.
Menurut  Alwi  Shihab  bahwa  ada  banyak  faktor  yang menyebabkan  ketegangan,  perselisihan  dan  permusuhan  kaum Muslimin dan kaum Kristen. Ada banyak kepentingan terlibat didalamnya,  mulai  dari  kepentingan  ekonomi,  politik,  social, budaya hingga keamanan. Namun ada satu faktor yang senantiasa mewarnai  setiap  konflik  Muslim-Kristen  yakni  perbedaan teologi,  dimana  Islam  hanya  menganut  system  kepercayaan yang dikenal Islam dengan istilah tauhid (satu Tuhan).
Beberapa  peristiwa  yang  memicu  terjadinya  konflik muncul  berkaitan  dengan  pembangunan  sarana  ibadah adalah  munculnya  bangunan-bangunan  yang  berkelamin agama (terutama  agama  minoritas) .  Pada  umumnya  potensi konflik  tersebut  biasanya  muncul  karena  beberapa  persoalan, diantaranya belum adanya penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian rumah ibadah, proses perizinan rumah ibadat yang sering berlarut-larut, penyalahgunaan rumah tinggal atau bangunan lain yang difungsikan sebagai rumah ibadat, pendirian atau  keberadaan  rumah  ibadat  yang  sesuai  dengan  prosedur
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
yang  berlaku  dan  tidak  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat setempat,  pengaturan  masing-masing  pemerintah  daerah  yang masih  seragam  atau  bahkan  masih  banyak  pemerintah  daerah yang belum memiliki regulasi untuk mengatur pendiriaan rumah ibadat, serta kurangnya komunikasi antar pemuka agama disuatu wilayah.
Sementara  yang  terjadi  di  Desa  Payaman  justru sebaliknya, bahkan seperti main peta umpet atau main kucing- kucingan.  Tidak  transparan  dan  justru  hal  ini  akan  membuat masyarakat mayoritas semakin geram karena merasa dibohongi dan wajar bila hal ini justru masyakarat semakin curiga dibalik misi dakwahnya orang minoritas.
363
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)

## DAFTAR PUSTAKA
Baehaqi  Imam,  2002,  Agama  dan  Relasi  Sosial,  Yogyakarta, LKiS
Jurnal  Bimbingan  Konseling  Islam,  2010, Konseling  Religi ,
Fakultas Dakwah, Stain Kudus
K. Nattingham, Elizabet, 2002, Agama dan Masyarakat, Pengantar Sosiologi Agama, Jakarta, Raja Grafindo Persada
Kustini,  Efektifitas  Sosialisasi  PBM  No.  9  dan  8  Tahun  2006, Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 2009.
Khadiq, Islam  dan  Budaya  Lokal  Memahami  Realitas  Agama Masyarakat , Yogyakarta,  Teras 2009 hal 61 Pimay, Awaludin,  2005, Paradigma Dakwah Humanis, Strategi dan Metode Dakwah, Semarang: RaSAIL.
Data  wawancara  diambil  dari  pemuka  agama  Kristen  Desa Payaman kepada Bapak  Kasmin pada bulan Juli 2013.
Data diambil dari arsip kependudukan menurut agama dan jenis kelamin Desa Payaman 2013
Data diambil dari pemuka agama Kristen Desa Payaman kepada Bapak  Kasmin pada bulan Juli 2013.
Hasil wawancara dengan KH. Ahmad Shobar, selaku tokoh agama Islam di Desa Payaman  pada bulan Juni 2013.
Sumber bacaan lain :
Abdul  Djalil  Maman  dkk,  2001, Prinsip dan Strategi Dakwah Islam , Bandung, Bumi Aksara
Amin  Masyahur,  1997, Dakwah  Islam  dan  Pesan  Moral ,
Yogyakarta: Al-Amin Press
Ayoub Mustafa, 2007, Mengurai Muslim-Kristen dalam Perspektif
Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik .... (Oleh:  Nur Ahmad)
Islam, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru
Kebijakan  dan  Strategi  Kerukunan  Umat  Beragama,  oleh Muhammad  M  Basyuni,  Badan  Litbang  dan  Diklat Departemen Agama RI, 2006
Sarapung  Elga,  2004,  Dialog  Kritik  dan  Identitas  Agama,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar
http://www.kemenkumham.go.id/berita-pusat/9-biro-humas- dan-kln/318-upaya-pencegahan-konflik-pendirian- rumah-ibadah
http://www.membuatblog.web.id/2010/07/kemajemukan- masyarakat-indonesia.html