## Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa “Wijaya” Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

## Ajie Dhohan, Ertien Rining Nawangsari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondence: ajiedhohan02@gmail.com, ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id
Abstrak. Pembangunan  dan  pengembangan  potensi  sektor  usaha  milik  desa  saat  ini  menjadi  daya  tarik tersendiri  di  Indonesia.  Salah  satunya  yaitu  proses  tata  kelola  yang  dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa “Wijaya”  di  Desa  Bejijong,  Kecamatan  Trowulan,  Kabupaten  Mojokerto  ini  berjalan  dengan  baik  sehingga mampu  memperoleh  predikat  sebagai  indikator  BUMDesa  Maju  dan  dikategorikan  BUMDesa  berhasil dibandingkan  dengan  BUMDesa  lainnya  yang  ada  di  Kabupaten  Mojokerto.  Dibuktikan  dengan  seluruh kegiatan dari proses awal hingga manajemen dilakukan oleh BUMDesa Wijaya, sehingga banyak mendapatkan prestasi di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional berkat potensi dan pengelolaan sektor usaha milik desa yang baik serta mampu meningkatkan PADes secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan  menganalisis  tata  kelola  Badan  Usaha  Milik  Desa  “Wijaya”  di  Desa  Bejijong,  Kecamatan  Trowulan, Kabupaten  Mojokerto.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Data  diperoleh  melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan bahwa proses tata kelola yang dilakukan oleh BUMDesa “Wijaya” dalam pengembangan sektor usaha milik desa berjalan dengan baik  dan  optimal  dalam  mencapai  tujuannya,  karena  selama  proses  tata  kelola  yaitu  (1)  adanya  kerja  sama bersama  berbagai  pihak  pemangku kepentingan  atau stakeholders diantaranya  BPCB  Jatim,  Yayasan  Lumbini Buddha  Parini  Bana  dan  Mister  Aladin;  (2)  adanya  keikutsertaan  dari  berbagai  pihak  diantaranya  Pemdes Bejijong,  Ladewi  Gajah  Mada  dan  masyarakat  Desa  Bejijong;  (3)  adanya  pemberian  pelayanan  yang  setara kepada  masyarakat  Desa  Bejijong  tanpa  memandang  golongan,  suku  dan  agama;  (4)  adanya  sikap  transparan kepada  masyarakat  Desa  Bejijong  terhadap  kegiatan  maupun  informasi  yang  dilakukan;  (5)  adanya pertanggungjawaban  atas  kinerjanya  kepada  Pemdes  Bejijong  guna  mengatasi  adanya konflik  berkepentingan; (6) adanya keterlibatan pihak Pemdes Bejijong, Ladewi Gajah Mada dan masyarakat Desa Bejijong.
Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa; Pengembangan Desa; Tata Kelola
Abstract. The development of the potential of the village-owned business sector is currently a special attraction in Indonesia. One of them is the governance process carried out by the Village-Owned Enterprise "Wijaya" in Bejijong Village, Trowulan District, Mojokerto Regency. Evidenced by the fact that all activities from the initial process to management are carried out by BUMDesa Wijaya, so that many achievements have been made at the district,  provincial  and  national  levels  thanks  to  the  potential  and  good  management  of  the  village-owned business  sector  and  being  able  to  significantly  increase  PADes.  This  study  aims  to  describe  and  analyze  the governance  of  the  “Wijaya”  Village  Owned  Enterprise  in  Bejijong  Village,  Trowulan  District,  Mojokerto Regency.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative.  Data  obtained  through  observation,  interviews and  documentation.  From  the  research  results  obtained,  it  shows  that  the  governance  process  carried  out  by BUMDesa "Wijaya" in developing the village-owned business sector is going well and is optimal in achieving its goals, because during the governance process, namely (1) there is cooperation with various stakeholders or stakeholders including BPCB East Java, The Lumbini Buddha Parini Bana Foundation and Mister Aladin; (2) the  participation  of  various  parties  including  the  Bejijong  Village  Government,  Ladewi  Gajah  Mada  and  the Bejijong Village community; (3) the provision of equal services to the people of Bejijong Village regardless of class,  ethnicity  and  religion;  (4)  there  is  a  transparent  attitude  towards  the  Bejijong  Village  community regarding the activities and information carried out; (5) there is accountability for their performance to Pemdes Bejijong in order to overcome conflicts of interest; (6) the involvement of the Pemdes Bejijong, Ladewi Gajah Mada and the Bejijong Village community.
Keywords : Governance; Village Development; Village Owned Enterprises

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  di  Indonesia sebagai  rangkaian  upaya  pembangunan  yang berkelanjutan  dilakukan  dengan  maksud  untuk
mewujudkan tujuan nasional. Dalam pembangunan  nasional,  desa  memiliki  peran yang sangat penting karena penduduk Indonesia sebagian  besar  tinggal  di  wilayah  pedesaan.
Dengan ini tujuan dari otonomi desa diharapkan dapat  dimanfaatkan  untuk  mengarahkan  desa dan masyarakatnya menjadi lebih mandiri dalam mengelola  urusan  rumah  tangganya  sendiri, termasuk dalam hal memanfaatkan dan mengelola  potensi  desa  yang  sebesar-besarnya untuk  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan  dan meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (Mutiara, 2022).
Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  tentang BUMDesa,  dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan bahwa  pemerintah  daerah  yang  berhasil  dalam menggali dan meningkatkan potensi desa adalah Kabupaten  Mojokerto.  Berdasarkan  sumber tersebut,  hingga  Juni  2022  sudah  ada  115  desa yang  siap  bersaing  memajukan  potensi  desa  di Bumi Majapahit. Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten  Mojokerto  Nomor  011/KPTS/2015 tanggal  3  Januari  2015,  dalam  keputusan tersebut  dijelaskan  bahwa  salah  satu  desa  yang mempunyai potensi unggul adalah Desa Bejijong.  Melalui  pengelolaan  potensi  desa tersebut, maka dibentuklah sebuah Badan Usaha Milik  Desa  (BUMDesa)  “Wijaya”  sebagai lembaga  usaha  yang  dikelola  masyarakat bersama  pemerintah  desa.  Dengan  adanya BUMDesa  ini,  diharapkan  mampu  membantu program pembangunan desa.
Menurut  Ayu  dkk  (2020)  menyatakan bahwa perkembangan BUMDesa dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu BUMDesa Pemula, BUMDesa Berkembang dan BUMDesa Maju. Melalui indikator tersebut dapat diketahui perbedaan capaian indikator perkembangan pada masing-masing  BUMDesa.  Seiring  dengan eksistensinya,  BUMDesa  Wijaya  mendapatkan berbagai  pencapaian  prestasi  pada  Tahun  2020- 2022.  Dilansir  dari  akun website resmi  Desa Bejijong bejijong.desa.id (2023),  yakni  prestasi yang didapatkan BUMDesa Wijaya pada Tahun 2020  dalam  lomba  tingkat  Provinsi,  BUMDesa Wijaya  terpilih  sebagai  yang  terbaik  harapan  3 BUMDesa terbaik di Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun  2021,  BUMDesa  Wijaya  menjadi  yang terbaik  juara  3  se-Indonesia  pada  Anugerah Desa  Wisata  Indonesia  (ADWI)  dalam  kategori CHSE ( Cleanliness, Health, Safety, and Environmental  Sustainability ) . Pada  Tahun 2022,  BUMDesa  Wijaya  mendapatkan  4 penghargaan  sekaligus  yaitu  sebagai  Desa Wisata  Terbaik,  tokoh  pariwisata  inspiratif, Mahavihara  Majapahit  sebagai  penerima  wisata budaya  dan  religi  terbaik  serta  Ahmad  Seroja sebagai  penerima  penghargaan  karya  terbaik.
Dengan perolehan berbagai prestasi ini, akhirnya BUMDesa  Wijaya  masuk  kedalam grade indikator BUMDesa Maju.
Penelitian,  BUMDesa  Wijaya  dalam mengelola  desa  wisata  Kampung  Majapahit diantaranya  Rumah  Majapahit,  Maha  Vihara Majapahit (Patung Budha Tidur), Pusat Informasi  Kampung  Majapahit,  Situs  Makam Siti Inggil dan Candi Brahu. Dimana pada objek wisata  tersebut  pengelolaannya  dibantu  oleh Lembaga  Desa  Wisata atau  bisa  disebut  dengan Ladewi Gajah Mada yang kedudukannya berada dibawah  naungan  BUMDesa  Wijaya.  Untuk fungsi  Ladewi  itu  sendiri  lebih  fokus  terhadap pengelolaan  dan  pengembangan  unit  usaha sektor  pariwisata.  Berdasarkan  dalam  Peraturan Desa Bejijong Nomor 10 Tahun 2015 pada pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan bahwa kepemimpinan fasilitatif dalam  pengelolaan  usaha  di  Desa  Bejijong  ini lebih  dominan  dilakukan  oleh  BUMDesa Wijaya.
Berdasarkan kutipan artikel bejijong.desa.id (2023)  tersebut  juga  dijelaskan bahwa  peran  Pemerintah  Desa  Bejijong  disini hanya sebagai penanggung jawab atas BUMDesa  Wijaya.  Sedangkan  peran  dari BUMDesa  Wijaya  sendiri  dalam  pengelolaan usaha  desa  yaitu  mengelola  unit  usaha  desa, membuat  inovasi-inovasi  dan  membuat  konsep yang  memanfaatkan  potensi  yang  ada  di  desa, sehingga  kemudian  nantinya  mempunyai  nilai jual  dan  dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli Desa  (PADes).  Berdasarkan  kutipan  artikel bejijong.desa.id (2023) tersebut dapat disimpulkan  bahwa  kepemimpinan  fasilitatif didalam  pengelolaan  usaha  di  Desa  Bejijong masih  lebih  dominan  dilakukan  oleh  BUMDesa Wijaya,  walaupun  ada  juga  peran  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Bejijong  dan Ladewi Gajah Mada.
Beberapa  hal  tersebut  tentunya  sangat menarik  bahkan  layak  untuk  diteliti,  sebab  dari beberapa rekapan permasalahan positif yang ada konteksnya  cenderung  sangat  pro  akan  adanya Tata  Kelola  BUMDesa  yang  baik.  Pemilihan lokasi  ini  digunakan  karena  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto  Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyatakan  bahwa  BUMDesa  Wijaya  masuk kedalam  indikator  BUMDesa  Maju  serta dikategorikan  BUMDesa  berhasil  dibandingkan dengan  BUMDesa  lainnya  yang  ada  di Kabupaten  Mojokerto.  Hal  tersebut  didukung dengan pernyataan yang tertuang dalam kutipan
akun website resmi Desa
Bejijong bejijong.desa.id (2023) yang menyatakan bahwa seluruh  kegiatan  dari  proses  awal  hingga manajemen  dilakukan  oleh  BUMDesa  Wijaya, sehingga BUMDesa Wijaya banyak mendapatkan  prestasi  di  tingkat  kabupaten, provinsi  hingga  nasional  berkat  potensi  dan pengelolaan  usaha  desa  yang  baik  serta  mampu meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes) Bejijong.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis  lebih  lanjut  terkait  “Tata  Kelola Badan  Usaha  Milik  Desa  “Wijaya”  Desa Bejijong,  Kecamatan  Trowulan,  Kabupaten Mojokerto” dengan fokus penelitian menggunakan  teori  Prinsip-Prinsip  Tata  Kelola BUMDesa  menurut  (Purnomo,  2016)  didalam bukunya  yang  berjudul “Pedoman  Tata  Kelola BUMDesa”. Penelitian  ini  lebih  menggunakan teori  tersebut  dibandingkan  dengan  penemuan teori  yang  lain,  dikarenakan  teori  tersebut memiliki  tingkat  relevansi  paling  tinggi  dan sesuai  dengan  fenomena  permasalahan  dan tujuan penelitian serta dapat menjawab rumusan masalah  yang  sedang  diteliti.  Pemilihan  teori tersebut  digunakan  untuk  mengetahui  capaian Tata Kelola BUMDesa yang baik dan ideal yang dilakukan  oleh  BUMDesa  Wijaya,  sehingga realisasi  wujud  tata  kelola  tersebut  dapat diketahui indikator apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atas kinerjanya.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Lokus  penelitian  terletak di  Badan  Usaha  Milik  Desa  “Wijaya”  Desa Bejijong,  Kecamatan  Trowulan,  Kabupaten Mojokerto. Fokus penelitian menggunakan teori Prinsip-Prinsip  Tata  Kelola  BUMDesa  menurut (Purnomo,  2016)  didalam  bukunya  yang berjudul  “Pedoman  Tata  Kelola  BUMDesa”. Jenis  dan  sumber  data  terdiri  dari  data  primer dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik  penentuan  informan  secara  purposive sampling  dan  snowball  sampling.  Teknik analisis  data  memakai  model  analisis  interaktif. Keabsahan  data  dengan  metode  triangulasi campuran  sehingga  data  yang  diperoleh  akurat dan  valid  dengan  cara  membandingkannya  dari berbagai sumber, teknik dan waktu.

## HASIL
Kooperatif
Kooperatif  dimaknai  bahwa  semua pihak  yang  terlibat  didalam  pengelolaan BUMDesa  perlu  adanya  kerja  sama  yang  baik untuk  mengembangkan  demi  kelangsungan usaha  BUMDesa  (Purnomo,  2016).  Dalam  hal ini, tata kelola Badan Usaha Milik Desa Wijaya Desa  Bejijong  berdasarkan  prinsip  kooperatif belum  sesuai  dan  belum  dilaksanakan  dengan maksimal.  Upaya  kooperatif  tersebut  dilakukan oleh  BUMDesa  Wijaya  dengan  menjalani  kerja sama  bersama  pihak  BPCB  Jatim.  Kerja  sama tersebut  belum  dilakukan  semaksimal  mungkin dalam  rangka  mengelola  serta  mengembangkan sektor  usaha  milik  desa  dengan  tujuan  untuk mensejahterakan masyarakat desa serta meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes) Bejijong.
Adapun  bentuk  kerja  sama  yang dilakukan  BUMDesa  Wijaya  dengan  pihak BPCB  Jatim  yaitu  melakukan  percepatan peningkatan  pengunjung  di  Desa  Bejijong melalui regulasi paket unit usaha. Terkait bentuk kerja  sama  tersebut,  saat  ini  pihak  BUMDesa Wijaya  telah  menggerakkan  masyarakat  guna mendukung  program  paket  unit  usaha  tersebut dan  memberdayakan  ekonomi  kreatif  di  Desa Bejijong. BUMDesa Wijaya bersama BPCB dan masyarakat  telah  mengembangkan  unit  usaha UMKM,  layanan  homestay,  simpan  pinjam  dan wisata.  Empat  unit  usaha  tersebut  dikemas dalam  paket  unit  usaha  khusus,  diantaranya dengan  tinggal  di  homestay  Rumah  Majapahit yang  memfasilitasi  kamar,  hiburan  gamelan, pengrajin  emas  dan  pengrajin  kuningan,  di Rumah  Majapahit  tersebut  juga  terdapat  paket wisata untuk menikmati tempat-tempat wisata di Desa  Bejijong.  Adanya  pengunjung  yang berkunjung  mampu  menciptakan  kemandirian BUMDesa Wijaya dengan menjual paket wisata yang  melibatkan  masyarakat  Desa  Bejijong, semua itu dikemas dalam paket wisata yang bisa dilihat  di  akun  Instagram  @Bejijongku,  seluruh paket  wisata  tersebut  pengelolaannya  jadi  satu pintu  melalui  BUMDesa  Wijaya.  Sebagaimana dalam hal tersebut, namun sayangnya pengelolaan  program  paket  unit  usaha  tersebut masih belum terkoordinir dengan baik dikarenakan  kurangnya  sumber  daya  manusia dalam  mengelola  program  paket  unit  usaha tersebut,  sehingga  banyak  pengurus  BUMDesa Wijaya  yang merangkap  tugas  untuk  membantu dalam  bidang  pengelolaan  program  paket  unit usaha.

## Partisipatif
Partisipatif  dimaknai  bahwa  semua pihak  yang  terlibat  didalam  pengelolaan BUMDesa bersedia secara sukarela memberikan dukungan  dan  kontribusi  dalam  mengambil keputusan  yang  dapat  mendorong  kemajuan usaha  BUMDesa  (Purnomo,  2016).  Dalam  hal ini, tata kelola Badan Usaha Milik Desa Wijaya Desa  Bejijong  berdasarkan  prinsip  partisipatif sudah  berjalan  dengan  baik  dan  optimal.  Upaya partisipatif  tersebut  dilakukan  oleh  BUMDesa Wijaya  dengan  adanya  keikutsertaan  pihak Pemerintah  Desa  Bejijong,  Lembaga  Desa Wisata  (Ladewi)  Gajah  Mada  dan  masyarakat Desa  Bejijong.  Keikutsertaan  tersebut  sudah dilakukan  semaksimal  mungkin  dalam  rangka mengelola  serta  mengembangkan  sektor  usaha milik desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Bejijong.
Bentuk  keikutsertaan  yang  dilakukan Pemerintah  Desa  Bejijong  yaitu  pelaksanaan legalitas administrasi BUMDesa Wijaya, pembentukan  program  Desa  Membangun  dan peningkatan  kapasitas  pengelolaan  sektor  usaha milik desa. Sebagaimana terkait bentuk keikutsertaan  Pemerintah  Desa  dalam  hal pelaksanaan  legalitas  administrasi  BUMDesa Wijaya tersebut, BUMDesa Wijaya mengharapkan agar semua legalitas administrasi BUMDesa  Wijaya  ini  dapat  segera  diselesaikan agar semua yang berhubungan dengan administrasi  ini  bisa  tertata  dengan  rapi,  karena administrasi sendiri merupakan hal utama dalam suatu  organisasi.  BUMDesa  Wijaya  juga berterima  kasih  kepada  pihak  yang  telah membantu dalam pelaksanaan legalitas administrasi  BUMDesa  Wijaya  ini  khususnya kepada  pihak  Pemerintah  Desa  Bejijong  yang telah memberikan BUMDesa Wijaya kelegalitasan  dalam  hal  administrasi  agar nantinya  di  masa  yang  akan  datang  BUMDesa Wijaya bisa mengembangkan unit usaha dengan terstruktur  dan  berjalan  baik.  Target  mengenai legalitas  administrasi  yang  dituju  yakni  semua legalitas  unit  usaha,  perlengkapan  administrasi, SK dan juga AD/ART.
Sebagaimana  hal  tersebut,  terdapat  pula bentuk  keikutsertaan  yang  dilakukan  Ladewi Gajah  Mada  yaitu  pembentukan  program Bejijong  Cerdas,  penguatan  potensi  desa  wisata Kampung  Majapahit  dan  pembukaan  rekening sebagai modal pengelolaan desa wisata
Kampung
Majapahit. Terkait bentuk
keikutsertaan  yang  dilakukan  Ladewi  Gajah
Mada dalam hal pembentukan program Bejijong Cerdas  tersebut  yaitu  BUMDesa  Wijaya melaksanakan  kegiatan  untuk  tindak  lanjut program Bejijong Cerdas bersama Ladewi Gajah Mada,  dimana  program  ini  sebagai  penunjang untuk  peningkatan  sumber  daya  manusia  pada unit  usaha  wisata.  Adanya  program  ini  guna meningkatkan  sumber  daya  manusia  pada  unit usaha  wisata,  harapan  BUMDesa  Wijaya kegiatan  ini  dapat  berkelanjutan  dan  konsisten guna mengembangkan program Bejijong Cerdas yang  sesuai  harapan.  Kegiatan  ini  harus ditingkatkan  untuk  menunjang  sumber  daya manusia di Desa Bejijong pada sektor unit usaha wisata.
Sebagaimana  hal  tersebut,  terdapat  pula bentuk keikutsertaan yang dilakukan masyarakat Desa Bejijong yaitu BUMDesa Wijaya melibatkan  masyarakat  Desa  Bejijong  untuk bekerja sebagai karyawan yang bertugas di tiap- tiap  unit  usaha  milik  Desa  Bejijong,  sebagai pedagang  UMKM  dan  sebagai  pelaku  usaha layanan  fasilitas  seperti  menyediakan  fasilitas homestay.  Terkait  bentuk  keikutsertaan  yang dilakukan  masyarakat  Desa  Bejijong,  dalam  hal ini  BUMDesa  Wijaya  melibatkan  masyarakat Desa  Bejijong  untuk  bekerja  sebagai  karyawan yang  bertugas  di  tiap  unit  usaha  milik  Desa Bejijong. Harapan BUMDesa Wijaya keikutsertaan  ini  dapat  berkelanjutan  guna menunjang  visi  misi  BUMDesa  Wijaya  agar dapat  mengembangkan  kelembagaan  yang merangkul  masyarakat  desa  dan  meningkatkan ekonomi desa.

## Emansipatif
Emansipatif  dimaknai  bahwa  semua pihak  yang  terlibat  didalam  pengelolaan BUMDesa  harus  mendapatkan  perlakuan  yang sama  tanpa  memandang  golongan,  suku  dan agama  (Purnomo,  2016).  Dalam  hal  ini,  tata kelola  Badan  Usaha  Milik  Desa  Wijaya  Desa Bejijong  berdasarkan  prinsip  emansipatif  belum sesuai dan belum dilaksanakan dengan maksimal.  Upaya  emansipatif  yang  dilakukan oleh  BUMDesa  Wijaya  yaitu  ketika  melakukan pembagian  tupoksi  dan  mekanisme  kerja bersama Ladewi Gajah Mada selama melaksanakan  pengelolaan  sektor  usaha  milik desa.  Adapun  bentuk  pembagian  tupoksi  dan mekanisme  kerja  bersama  Ladewi  Gajah  Mada tersebut  yaitu  melakukan  koordinasi  pembagian tupoksi  sosialisasi  edukasi  Kampung  Majapahit sebagai desa wisata.
Terkait  bentuk  pembagian  tupoksi  dan mekanisme  kerja  tersebut,  dalam  hal  ini  peran dari  BUMDesa  Wijaya  yaitu  melakukan sosialisasi untuk memberikan edukasi pembinaan  dan  pelatihan  kepada  para  pelaku usaha  masyarakat  di  Desa  Bejijong  dengan tujuan  terciptanya  dan  terbentuknya  kesadaran bersama  untuk  mengembangkan  Kampung Majapahit sebagai desa wisata. Sedangkan peran dari  pihak  Ladewi  Gajah  Mada  dalam  hal  ini yaitu  melakukan  pelatihan  kepada  para  remaja karang  taruna  di  Desa  Bejijong  yang  dapat dilatih  untuk  menjadi  pemandu  wisata,  karena itu  merupakan  sebagai  bentuk  penyadaran kepada  masyarakat  bahwa  di  Desa  Bejijong tersebut  memiliki  nilai  jual.  Banyak  yang  bisa digunakan  sebagai  nilai  jual,  mulai  dari  tingkah laku sampai budaya sopan santunnya.
Sebagaimana dalam hal tersebut, namun sayangnya  pembinaan  dan  pelatihan  yang dilakukan  oleh  BUMDesa  bersama  Ladewi  ini belum  dilakukan  secara  terjadwal  dikarenakan kurang aktifnya dan tidak adanya kesadaran dari pengurus  BUMDesa  maupun  Ladewi  dalam memberikan  kontribusi  didalam  pembinaan  dan pelatihan  tersebut  secara  terprogram  dan berkelanjutan.  Seperti  contoh,  ketika  akan  ada kunjungan  dari  Bapak  Sandiaga  Uno  mereka baru melaksanakan pelatihan kurang lebih 4 kali pertemuan,  sehingga  mengakibatkan  kurangnya kesiapan  dan  wawasan  dari  para  pelaku  usaha sendiri.

## Transparan
Transparan  dimaknai  bahwa  seluruh aktivitas  BUMDesa  yang  dapat  berpengaruh terhadap  kepentingan  masyarakat  harus  dapat diketahui  oleh  seluruh  elemen  masyarakat dengan  mudah  dan  terbuka  (Purnomo,  2016). Dalam  hal  ini,  tata  kelola  Badan  Usaha  Milik Desa Wijaya Desa Bejijong berdasarkan prinsip transparan  sudah  berjalan  dengan  baik  dan optimal.  Upaya  transparan  yang  dilakukan  oleh BUMDesa  Wijaya  yaitu  bersikap  transparan kepada Pemerintah Desa Bejijong guna bertanggung  jawab  atas  kinerjanya  selama melaksanakan  pengelolaan  sektor  usaha  milik desa,  bersikap  transparan  kepada  Ladewi  Gajah Mada  terhadap  penggunaan  dan  pembagian keuntungan  yang  didapat  dari  pengelolaan  desa wisata  Kampung  Majapahit  dan  bersikap transparan  kepada  masyarakat  Desa  Bejijong terhadap  kegiatan  maupun  informasi  yang dilakukan  selama  melaksanakan  pengelolaan sektor usaha milik desa.
Adapun bentuk sikap transparan BUMDesa  Wijaya  kepada  Pemerintah  Desa Bejijong guna bertanggung jawab atas kinerjanya yaitu melakukan (komunikasi, koordinasi  dan  dasar  hukum),  melaporkan berbagai  perolehan  prestasi  pada  tahun  2020- 2022  dan  melaporkan  perolehan  predikat indikator  BUMDesa  Maju  pada  tahun  2022. Terkait  bentuk  sikap  transparan  tersebut  dalam hal  melakukan  (komunikasi,  koordinasi  dan dasar  hukum),  komunikasi  sendiri  diterapkan BUMDesa  Wijaya  dengan  pihak  internal Pemdes  baik  melalui formal  dan  informal.  Baik komunikasi  melalui  formal  maupun  informal, dalam hal tersebut penyampaian yang diterapkan bersama  Pemdes  tetap  berlangsung  efektif. Selain  itu  dalam  proses  koordinasi,  pihak BUMDesa Wijaya juga meningkatkan kepercayaan kepada pihak Pemdes dengan selalu menerapkan  transparansi  pada  tiap  kegiatan. Pola  transparansi  dibuktikan  melalui  adanya dasar  hukum  dalam  MOU  yang  menjelaskan mengenai kerja sama BUMDesa Wijaya dengan Pemdes.
Terdapat  pula  bentuk  sikap  transparan BUMDesa  Wijaya  kepada  Ladewi  Gajah  Mada terhadap penggunaan dan pembagian keuntungan  yang  didapat  dari  pengelolaan  desa wisata  Kampung  Majapahit  yaitu  melakukan rapat  koordinasi  pembagian  keuntungan  paket wisata,  melakukan  rapat  koordinasi  penyusunan Rancangan  Anggaran  Dana  (RAD)  kegiatan Tahun  2023  dan  melakukan  rapat  koordinasi penyusunan  laporan  hasil  realisasi  pendapatan desa  wisata  Kampung  Majapahit  Tahun  2022. Terkait  bentuk  sikap  transparan  tersebut  dalam hal  melakukan  rapat  koordinasi  pembagian keuntungan  paket  wisata,  pihak  Ladewi  Gajah Mada  sudah  mengetahuinya.  Dalam  hal  ini, karena  peran  BUMDesa  Wijaya  sebagai pengelola  paket  wisata,  terdapat  juga  sebuah paket  wisata  yang  BUMDesa  Wijaya  kelola bersama  Ladewi.  Terkait  penggunaan  dan pembagian keuntungannya ini BUMDesa Wijaya  bersama  Ladewi  melakukan  rapat koordinasi  didalamnya.  Seperti  pada  saat BUMDesa  Wijaya  mendapatkan  rombongan wisatawan,  dari  sini  pihak  BUMDesa  Wijaya akan  memberikan  tugas  kepada  Ladewi  untuk mengurus  konsumsinya.  Upaya  lain  juga dilakukan ketika BUMDesa Wijaya mendapatkan  rombongan  wisatawan,  dari  sini pihak BUMDesa Wijaya akan memberikan tugas kepada  Ladewi  untuk  mempromosikan  desa wisata  Kampung  Majapahit.  Sehingga,  secara
tidak langsung Ladewi juga mendapat keuntungan  dari  pengelolaan  paket  wisata tersebut.
Terdapat  pula  bentuk  sikap  transparan BUMDesa  Wijaya  kepada  masyarakat  Desa Bejijong  terhadap  kegiatan  maupun  informasi yang dilakukan selama melaksanakan pengelolaan  sektor  usaha  milik  desa  yaitu mengupload e-poster laporan realisasi APBDesa dan  pembuatan  inovasi  absensi  digital.  Terkait bentuk  sikap  transparan  tersebut  dalam  hal mengupload e-poster laporan realisasi APBDesa, masyarakat  Desa  Bejijong  dapat  mengetahui maupun  mengakses  segala  kegiatan  ataupun informasi yang dilakukan oleh pihak BUMDesa Wijaya selama melaksanakan kegiatan pengelolaan  sektor  usaha  milik  desa.  Upaya transparan  yang  BUMDesa  Wijaya  lakukan yaitu dengan mengupload e-poster yang berisikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  di  akun  website resmi Desa Bejijong bejijong.desa.id yang dapat diakses  oleh  masyarakat  desa  sendiri  maupun oleh publik.

## Akuntabel
Akuntabel  dimaknai  seluruh  kegiatan yang  dilakukan  oleh  BUMDesa  harus  dapat dipertanggungjawabkan  secara  teknis  maupun administrasi  (Purnomo,  2016).  Dalam  hal  ini, tata  kelola  Badan  Usaha  Milik  Desa  Wijaya Desa  Bejijong  berdasarkan  prinsip  akuntabel belum  sesuai  dan  belum  dilaksanakan  dengan maksimal. Upaya akuntabel yang dilakukan oleh BUMDesa Wijaya yaitu ketika menerapkan SOP yang  berlaku  guna  mempertanggungjawabkan kinerjanya  kepada  Pemerintah  Desa  Bejijong selama  melaksanakan  pengelolaan  sektor  usaha milik  desa.  Adapun  bentuk  penerapan  SOP tersebut  yaitu  menyelenggarakan  rapat  evaluasi kegiatan  dan  rapat  evaluasi  rencana  kerja. Sebagaimana  terkait  bentuk  penerapan  SOP tersebut,  BUMDesa  Wijaya  tiap  satu  minggu sekali  melakukan  rapat  evaluasi  kegiatan  dan tiap enam bulan sekali melakukan rapat evaluasi rencana  kerja  bersama  Pemdes.  Tujuan  dari kegiatan  tersebut  yakni  memberikan  evaluasi  di tiap  kegiatan  rutinan  dan  tiap  raker  BUMDesa Wijaya  yang  sebelumnya  agar  nantinya  dapat menjadi lebih baik dikedepannya.
Beberapa  poin  yang  dievaluasi  yakni kepengurusan  BUMDesa  Wijaya  diharapkan lebih aktif dan kompak serta unit usaha dibawah naungan  BUMDesa  Wijaya  juga  diharapkan dapat  terlaksana  sesuai  dengan  bidang  yang
sudah  dibentuk,  agar  nantinya  bisa  berkembang perekonomian  sektor  usaha  milik  desa  serta dapat  menambah  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakat  Desa  Bejijong.  Namun  sayangnya, dalam rapat evaluasi tersebut beberapa pengurus BUMDesa  maupun  Ladewi  sering  terkendala dengan  waktu  dikarenakan  masing-masing pengurus  BUMDesa  maupun  Ladewi  juga mempunyai  pekerjaan  tetap  yang  tidak  dapat ditinggal,  sehingga  dengan  kondisi  tersebut banyak  pengurus  yang  tidak  dapat  hadir  di  tiap pelaksanaan rapat evaluasi tersebut.

## Sustainabel
Sustainabel dimaknai  bahwa  seluruh kegiatan  yang  dilakukan  oleh  BUMDesa  harus dapat  dikembangkan  dan  dilestarikan  oleh masyarakat maupun pihak terkait melalui wadah BUMDesa,  sehingga  kualitas  BUMDesa  dapat meningkat  secara  berkelanjutan  (Purnomo, 2016).  Dalam  hal  ini,  tata  kelola  Badan  Usaha Milik  Desa  Wijaya  Desa  Bejijong  berdasarkan prinsip  sustainabel  sudah  berjalan  dengan  baik dan optimal. Upaya sustainabel tersebut dilakukan  dengan  adanya  keterlibatan  pihak Pemerintah  Desa  Bejijong,  Lembaga  Desa Wisata  (Ladewi)  Gajah  Mada  dan  masyarakat Desa  Bejijong.  Keterlibatan  tersebut  sudah dilakukan  semaksimal  mungkin  dalam  rangka mendukung  keberlanjutan  tata  kelola  serta mengembangkan sektor usaha milik desa dengan tujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  desa serta  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa (PADes) Bejijong.
Adapun bentuk keterlibatan yang dilakukan  Pemerintah  Desa  Bejijong  dalam rangka  mendukung  keberlanjutan  tata  kelola serta  mengembangkan  sektor  usaha  milik  desa yaitu pelaksanaan legalitas administrasi BUMDesa  Wijaya,  pembentukan  program  Desa Membangun dan peningkatan kapasitas pengelolaan  sektor  usaha  milik  desa.  Terkait bentuk keterlibatan tersebut dalam hal pelaksanaan  legalitas  administrasi  BUMDesa Wijaya,  BUMDesa  Wijaya  mengharapkan  agar semua  legalitas  administrasi  BUMDesa  Wijaya ini  dapat  segera  diselesaikan  agar  semua  yang berhubungan dengan administrasi ini bisa tertata dengan rapi, karena administrasi sendiri merupakan  hal  utama  dalam  suatu  organisasi. BUMDesa  Wijaya  juga  berterima  kasih  kepada pihak  yang  telah  membantu  dalam  pelaksanaan legalitas  administrasi  BUMDesa  Wijaya  ini khususnya  kepada  pihak  Pemerintah  Desa Bejijong  yang  telah  memberikan  BUMDesa
Wijaya kelegalitasan dalam hal administrasi agar nantinya  di  masa  yang  akan  datang  BUMDesa Wijaya bisa mengembangkan unit usaha dengan terstruktur  dan  berjalan  baik.  Target  mengenai legalitas  administrasi  yang  dituju  yakni  semua legalitas  unit  usaha,  perlengkapan  administrasi, SK dan juga AD/ART.
Terdapat  pula  bentuk  keterlibatan  yang dilakukan  Ladewi  Gajah  Mada  dalam  rangka mendukung  keberlanjutan  tata  kelola  serta mengembangkan  sektor  usaha  milik  desa  yaitu pembentukan program Bejijong Cerdas, penguatan  potensi  desa  wisata  Kampung Majapahit  dan  pembukaan  rekening  sebagai modal  pengelolaan  desa  wisata  Kampung Majapahit.  Terkait  bentuk  keterlibatan  tersebut dalam  hal  pembentukan  program  Bejijong Cerdas  tersebut  yaitu  BUMDesa  Wijaya melaksanakan  kegiatan  untuk  tindak  lanjut program Bejijong Cerdas bersama Ladewi Gajah Mada,  dimana  program  ini  sebagai  penunjang untuk peningkatan SDM pada unit usaha wisata. Adanya  program  ini  guna  meningkatkan  SDM pada  unit  usaha  wisata,  harapan  BUMDesa Wijaya  kegiatan  ini  dapat  berkelanjutan  dan konsisten guna mengembangkan program Bejijong  Cerdas  yang  sesuai  harapan.  Kegiatan ini harus ditingkatkan untuk menunjang SDM di Desa Bejijong pada unit usaha wisata.
Terdapat  pula  bentuk  keterlibatan  yang dilakukan  masyarakat  Desa  Bejijong  dalam rangka  mendukung  keberlanjutan  tata  kelola serta  mengembangkan  sektor  usaha  milik  desa yaitu  BUMDesa  Wijaya  melibatkan  masyarakat Desa  Bejijong  untuk  bekerja  sebagai  karyawan yang  bertugas  di  tiap  unit  usaha  milik  Desa Bejijong, sebagai pedagang UMKM dan sebagai pelaku usaha layanan fasilitas seperti menyediakan  fasilitas  homestay.  Terkait  bentuk keterlibatan  yang  dilakukan  masyarakat  Desa Bejijong,  dalam  hal  ini  BUMDesa  Wijaya melibatkan  masyarakat  Desa  Bejijong  untuk bekerja  sebagai  karyawan  yang  bertugas  di  tiap unit  usaha  milik  Desa  Bejijong.  Keterlibatan masyarakat  Desa  Bejijong  ini  berguna  untuk meningkatkan  ekonomi  dan  membuka  lapangan pekerjaan bagi mereka.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan bahwa  1)  Prinsip  kooperatif  pengelolaan  paket usaha  belum  terkoordinir,  sehingga  banyak pengurus yang merangkap tugas untuk membantu  dalam  bidang  tersebut;  2)  Prinsip partisipatif  adanya  keikutsertaan  Pemdes  dalam
pelaksanaan legalitas administrasi untuk mengembangkan  unit  usaha  dengan  terstruktur dan  berjalan  baik;  3)  Prinsip  emansipatif pembagian tupoksi sosialisasi edukasi Kampung Majapahit  belum  ada  pembinaan  dan  pelatihan secara  terjadwal  kepada  para  pelaku  usaha;  4) Prinsip  transparan  berjalan  baik  dengan  adanya sikap transparan dalam hal melakukan komunikasi,  koordinasi  dan  dasar  hukum;  5) Prinsip  akuntabel  dalam  menyelenggarakan rapat evaluasi terdapat beberapa pengurus sering terkendala  waktu,  sehingga  tidak  dapat  hadir pada  tiap  rapat;  6)  Prinsip  sustainabel  sudah sesuai  dengan  adanya  keterlibatan  masyarakat untuk  bekerja  sebagai  karyawan  unit  usaha, pedagang  UMKM  dan  pelaku  usaha  layanan homestay. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa “Wijaya”  Desa  Bejijong,  Kecamatan  Trowulan, Kabupaten Mojokerto berdasarkan fokus penelitian  menggunakan  teori  Prinsip-Prinsip Tata  Kelola  BUMDesa  cukup  berhasil.  Sebab ada  tiga  indikator  yang  telah  sesuai  dan terimplementasi  dengan  baik  dan  tiga  indikator belum maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu,  M.,  Azriya,  N.,  &  Windari,  K.  T.  2020.
Tata Kelola dan Administrasi
BUMDesa.  In Jurnal  Abdi  Masyarakat
Saburai (JAMS) , (1).
Mutiara, F. 2022. Optimalisasi Peran dan Fungsi
Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dalam Pengembangan Pariwisata Peninggalan Kerajaan Majapahit. Pemberdayaan  Masyarakat ,  5(1),  44– 48.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11
Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto  No  18
Tahun  2014  Tentang  Pembentukan  dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto  Nomor
9  Tahun  2019  Tentang  Badan  Usaha Milik Desa.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto  Nomor 16  Tahun  2015  Tentang  Sumber
Pendapatan dan Kekayaan Desa. Purnomo. 2016. Pedoman Tata Kelola BUMDesa .