## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA KEGIATAN AJUDIKASI DI DESA SUMOGAWE KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG
Agung Dini Riyadi, M. Nazir Salim, Mujiati Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract : Semarang Regency Land Office implemented community empowerment after asset legalization activities in 2009 in Sumogawe Village, namely by providing access to reforms aimed at increasing the potential of community businesses in Sumogawe Village to improve welfare. The purpose of this research is to find out the form of participation of the Semarang Regency Land Office, and the level of welfare after community empowerment in Sumogawe Village. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, that is by describing as clearly as possible the implementation of community empowerment as an effort to improve the welfare of post- adjudication activities. Data is collected through observation, study of document, and interviews with people of the community. The results of this research are 1) the form of community empowerment in Sumogawe Village after the adjudication activity by providing access to capital to develop the dairy cattle dairy business, 2) the role of Semarang Regency Land Office, by mass land treaties, assisting access to business capital from banks, counseling and mentoring of dairy cattle businesses, and marketing of dairy cow products, 3) The enhancement welfare of Sumogawe Village community is marked by the increase of people's income from the business sector of dairy cow milk.
Keyword : community welfare, community empowerment, agrarian reform, access reform.
Intisari: Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang melaksanakan pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan legalisasi aset tahun 2009 di Desa Sumogawe yaitu dengan memberikan akses reform yang bertujuan untuk meningkatkan potensi usaha masyarakat yang ada di Desa Sumogawe sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran serta Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, serta tingkat kesejahteraan masyarakat pasca kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggambarkan sejelas- jelasnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca kegiatan ajudikasi. Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian yaitu 1) bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sumogawe pasca kegiatan ajudikasi yaitu dengan memberikan akses modal untuk mengembangkan usaha ternak susu sapi perah, 2) peran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yaitu dengan pensertipikatan tanah massal, membantu akses modal usaha dari perbankan, penyuluhan dan pendampingan usaha ternak susu sapi perah, dan pemasaran produk olahan susu sapi perah, 3) meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor usaha susu sapi perah.
Kata Kunci : kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, reforma agraria, akses reform.

## A. Pendahuluan
Seiring pertambahan jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat juga kebutuhan akan tanah namun luas tanah itu sendiri relatif tetap. Kebutuhan akan tanah dapat dilihat dari berbagai perspektif di antaranya adalah perspektif sosial, ekonomi, politik, dan budaya sehingga permasalahan tanah di suatu wilayah memiliki dampak
Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan … 21
cukup signifikan. Melihat banyaknya kebutuhan akan tanah maka hubungan hukum antara manusia dengan tanah perlu diupayakan pengaturannya demi menjaga keharmonisan dan ketertiban di masyarakat. Kepastian hukum sebagai suatu jaminan akan pemilikan tanah perlu diberikan oleh pemerintah guna terselenggaranya tertib hukum bagi kehidupan dan penghidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
Pemerintah saat ini melalui Kementerian ATR/BPN tengah gencar melaksanakan program Reforma Agraria yang tertuang dalam Sembilan (9) Agenda Nawa Cita yaitu: “…….. (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019…….” (Wedhaswary 2014).
Selanjutnya dijelaskan dalam arah kebijakan dan strategi pertanahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Buku II RPJM 2015-2019, 8-43) yaitu:
1. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah (membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif);
2. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Reforma Agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat);
3. Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
4. Meningkatnya pelayanan pertanahan.
Reforma Agraria di Indonesia sendiri pada dasarnya sudah dimulai setelah lahirnya
UUPA, pemerintah saat itu telah memfokuskan kegiataannya pada penataan dan redistribusi tanah pertanian yang dikenal dengan nama landreform . Menurut Limbong dalam Arisaputra (2016, 85) program landreform memberikan peluang terjadinya proses pembentukan modal di pedesaan yang menjadi dasar bagi proses industrialisasi yang kokoh. Pelaksanaan landreform dirasa tidak begitu lengkap jika tidak diikuti dengan kegiatan access reform yang berupa pembinaan dan fasilitasi pasca redistribusi yang bertujuan membuka akses ke sumber-sumber ekonomi/keuangan, managemen, teknologi, sarana dan prasarana pertanian, pasar dan politik.
Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain dari kegiatan Legalisasi Aset, Kementerian ATR/BPN juga perlu melaksanakan kegiatan lain yang bisa memberikan dorongan kepada masyarakat berpenghasilan kecil sebagai subjek penerima program legalisasi aset untuk mengunakan dan memanfaatkan asetnya. Salah satunya dengan
22 Agung Dini Riyadi, M. Nazir Salim, Mujiati
pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk dorongan untuk kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dorongan ini diberikan sebagai bentuk dari pelaksanakan access reform yaitu penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan.
Pada tahun 2011 Kabupaten Semarang menjadi lokasi uji coba Program Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Luas lokasi 70 Ha dengan jumlah peserta 458 Kartu Keluarga (Pamdamdari 2017, 86). Pelaksanakan uji coba Program Reforma Agraria di Kabupaten Semarang salah satunya dilaksanakan di Desa Sumogawe. Bentuk uji coba tersebut salah satunya yaitu dengan membentuk klaster sapi perah sekecamatan Getasan yang berlokasi di Desa Sumogawe. Pelaksanakan Reforma Agraria ini dilakukan melalui pemberdayaan bagi masyarakat yang menerima sertipikat yaitu dengan memberikan access reform berupa pembinaan, bimbingan dan bantuan dalam rangka pengembangan klaster pengusahaan sapi perah.
Pranarka dan Moeljanto dalam Sutaryono (2008, 24), menjelaskan pemberdayaan ( empowerment ) adalah kata benda, sedangkan action -nya adalah kata kerja yaitu memberdayakan atau empowering . Substansi dari konsep empowerment adalah emansipasi dan liberalisasi serta penguasaan terhadap segala kekuasaan dan penguasaan. Dalam melaksanakan suatu program pembangunan, pendekatan yang tepat digunakan terhadap masyarakat yaitu dengan pendekatan partisipasif. Pendekatan partisipasif maksudnya ialah masyarakat dijadikan sebagai subyek yang ikut dalam menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat diberi kewenangan dan otoritas untuk merencanakan dan menentukan pilihan-pilihan secara aktif dalam proses yang dijalankan termasuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil (Sutaryono 2008, 25). Menurut Pranarka dan Moeljanto dalam Sutaryono (2008, 26), proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yakni: (1) proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Proses ini ditujukan untuk membangun kemandirian baik individu maupun kolektif yang biasanya dilakukan melalui organisasi; (2) Proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu atau kolektif agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.
Menurut Soetomo (2011, 88) unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan
Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan … 23
kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau empowerment.
Berdasarkan uraian di atas, pemberdayaan masyarakat bisa diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas serta membangun jiwa kemandirian masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki beserta pemberian peluang, pengetahuan dan keahlian untuk mewujudkan keharmonisan, optimalisasi pemanfaatan, kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan access reform yang mengupayakan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dalam memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh access reform diantaranya yaitu kemudahan masyarakat untuk mengakses permodalan dengan cara menjaminkan aset (tanah) guna pengembangan usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. Selain itu bentuk dorongan lain yaitu dengan memberikan pelatihan dan pembinaan sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat terhadap aset yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan cita-cita dari Reforma Agraria yaitu, tercapainya Penataan Aset atau Legalisasi Aset dan Penataan Akses atau Access Reform .
Salah satu cita-cita Reforma Agraria adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reforma Agraria diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan akses seluas mungkin kepada penerima program. Menurut Bank Dunia, ukuran garis kemiskinan internasional yaitu US$ 1,25 per kapita per hari. Penentuan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari didasarkan pada garis kemiskinan 75 negara termasuk Indonesia yang dikumpulkan oleh Bank Dunia sepanjang tahun 1990-2005. Sebagian besar garis kemiskinan tersebut ditentukan dengan menggunakan metode penghitungan yang sama, yakni metode biaya pemenuhan kebutuhan dasar (Ruslan 2015).
Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe dapat diketahui dari perubahan pendapatan dari sebelum dan sesudah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tingkat pendapatan dapat diketahui menggunakan teori pendapatan. Teori pendapatan digunakan untuk menganalisis faktor yang menjadi salah satu indikator penelitian ini. Terdapat berbagai versi mengenai teori-teori pendapatan tetapi semuanya memiliki konsep yang hampir sama. Konsep yang dikemukakan oleh Mosher (1991) dalam Ula (2014, 27) menyatakan bahwa pendapatan dapat dihitung dengan cara mengurangkan total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan dalam suatu kegiatan usaha. Setelah didapatkan nilai dari hasil pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai tukar mata uang rupiah (Rp) terhadap dollar AS (US$) pada waktu yang sama

## 24 Agung Dini Riyadi, M. Nazir Salim, Mujiati
sebagai tolak ukur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendapatan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang mengetahui dan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe. Narasumber merupakan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Semarang, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (Dispertankan) Kabupaten Semarang, Kepala Desa Sumogawe, dan Kelompok Tani Ternak Margo Mukti dan Gondang Makmur. Selain itu penulis juga mengumpulkan data sekunder dari kajian pustaka berbagai buku, literatur, peraturan perundangan-undangan, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisis selanjutnya dikembangkan menjadi dugaan sementara lalu dilakukan pencarian data kembali secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah dugaan tersebut diterima atau tidak.

## B. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumogawe
Desa Sumogawe adalah desa yang terletak di kaki Gunung Merbabu di Ketinggian 800-1.100 mdpl dan mempunyai iklim yang sejuk sehingga memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan usaha pertanian. Banyak warga Desa Sumogawe yang berprofesi sebagai petani. Jumlah penduduk usia kerja yaitu 8.430 jiwa pada tahun 2018, 22%-nya berprofesi sebagai petani. Petani di Desa Sumogawe terbagi menjadi petani kebun dan petani ternak. Petani kebun biasanya menanam tembakau, sayuran dan tanaman keras. Petani ternak di Desa Sumogawe mengusahakan ternak susu sapi perah.
Menurut Bapak Utomo, yang merupakan Kepala Desa Sumogawe pada tahun 2018, menjelaskan bahwa ternak susu sapi perah di Desa Sumogawe sudah ada sejak Indonesia belum merdeka, diawali dari orang Belanda yang membawa sapi perah dan dibudidayakan di sekitar Desa Sumogawe. Ternak susu sapi perah mulai berkembang sekitar tahun 1980 dimana pemerintah pusat pada saat itu memberikan bantuan sejumlah 200 ekor sapi perah untuk dibagikan sekecamatan Getasan. Bantuan ini dimaksudkan agar petani mempunyai modal berupa sapi perah indukan untuk usaha ternak susu sapi perah. Sebelum program bantuan pemerintah pusat, terlebih dahulu pemerintah daerah Kabupaten Semarang mengeluarkan program bantuan berupa sapi gaduhan tahun 1978. Sapi gaduhan yaitu bantuan kepada peternak susu sapi perah berupa indukan sapi perah untuk dipelihara dan dikembangbiakan yang nantinya peternak harus menyetorkan dua anak pertama dari hasil pengembangbiakan sapi tersebut. Pada tahun 1986 didirikan
Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan … 25
Koperasi Unit Desa Getasan yang berlokasi di Desa Sumogawe untuk menampung hasil ternak susu sapi perah masyarakat. Berdirinya KUD Getasan ini semakin meningkatan usaha ternak susu sapi perah, karena masyarakat bisa dengan mudah memasarkan hasil perahan susunya (wawancara, 20 April 2018).
Usaha ternak susu sapi perah yang mulai berkembang membuat masyarakat petani Desa Sumogawe mulai tertarik untuk menjadi peternak susu sapi perah. Masyarakat yang awalnya menjadi petani tembakau dan sayuran mulai ikut menjadi peternak susu sapi perah. Namun, semangat masyarakat petani untuk mulai menjadi peternak susu sapi perah ini terkendala pada modal awal yang cukup besar untuk memiliki indukan sapi perah. Sehingga KUD Getasan mengeluarkan bantuan kredit sapi perah kepada anggotanya sebagai modal untuk mengembangkan usaha susu sapi perah yang ada pada tahun 2000. Usaha ternak susu sapi perah ini semakin berkembang hingga pada tahun 2018, populasi sapi perah di Kecamatan Getasan berjumlah 16.402 ekor. Persebaran populasi sapi perah terbanyak berada di Desa Sumogawe dengan jumlah 3.057 ekor.
Ditinjau dari faktor ekonomis ternak susu sapi perah ini mempunyai peluang yang sangat prospektif. Semakin berkembangnya kota-kota besar dengan masyarakat yang taraf hidupnya semakin baik disertai majunya ilmu pengetahuan dan pendidikan maka kebutuhan akan asupan gizi yang seimbang menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kebutuhan gizi dapat diperoleh dari susu sapi yang banyak mengandung protein, kalsium dan vitamin tapi rendah lemak. Bagi masyarakat petani ternak susu sapi perah akan memberikan pendapatan yang cukup tinggi jika diusahakan secara tepat dan profesional.
Bapak Siyamto Sekretaris Kelompok Tani Gondang Makmur menerangkan bahwa perkembangan usaha ternak sapi perah di Desa Sumogawe mulai berkembang dengan pesat tahun 2009. Tahun 2008 dan tahun 2009 dilaksanakan kegiatan pensertipikatan tanah massal melalui Program Ajudikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sehingga masyarakat mempunyai sertipikat tanah untuk dijadikan tambahan modal usaha. Perkembangan usaha ternak susu sapi perah ini juga dipengaruhi oleh harga susu sapi perah yang mulai naik. Harga susu sebelum tahun 2009 hanya Rp 1.300/liter menjadi Rp 2.500/liter. Kenaikan harga susu ini dipengaruhi oleh Koperasi Andini yang ada di Desa Jetak telah berhasil membuka jalur pemasaran ke PT Indomilk. Hal ini membuat masyarakat Desa Sumogawe semakin termotivasi untuk ikut beternak sapi perah. Modal usaha ternak sapi perah ini masyarakat mendapat bantuan dari kredit KKPE dari Bank BRI dengan agunan sertipikat tanah (wawancara, 10 April 2018).
Potensi wilayah yang dimiliki Desa Sumogawe sangat cocok untuk budidaya sapi perah. Potensi tersebut antara lain ialah iklim yang sejuk dikarenakan ternak sapi perah

## 26 Agung Dini Riyadi, M. Nazir Salim, Mujiati
membutuhkan hawa yang dingin. Selain itu, luas tanah pertanian Desa Sumogawe yang mencapai 538 Ha atau 67,25% wilayahnya sangat cocok untuk usaha ternak susu sapi perah karena sangat mendukung untuk ditanami rumput sebagai pakan ternak sapi perah. Tercukupinya pakan tersebut akan menghasilkan susu yang banyak dengan kualitas yang tinggi. Peluang ekonomi yang prospektif akan memberikan pendapatan yang cukup tinggi. Potensi dan peluang ini yang ingin dikembangkan pemerintah untuk memberdayakan petani yang ada di Desa Sumogawe agar lebih giat dalam budidaya ternak susu sapi perah.
Pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe ini tentunya tidak hanya melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang saja, akan tetapi multi pihak yang berkerjasama dalam meningkatkan usaha ternak susu sapi perah ini. Tahun 2011, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ikut melaksanakan program Reforma Agraria yang didasari dari MOU kerjasama Pengembangan Klaster Sapi Perah di Kabupaten Semarang dimana salah satu lokasi adalah Desa Sumogawe. MOU perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh stakeholders terkait tingkat provinsi yaitu Bank Indonesia Semarang, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Semarang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk berkomitmen melaksanakan Program Pengembangan Klaster Sapi Perah di Kabupaten Semarang.
MOU kerjasama Pengembangan Klaster Sapi Perah di Kabupaten Semarang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 13/62/DKBU/BPBU/Sm, 530/004572/2011, 533/7386/2011, 027/3685/XXII/2011, 7241/17-33.500/XII/2011, 415.4/12/KJS/2011, B.3900-KC- VIII/LYI/12/11, 9119/KRD-01.03/2011 yang ditandatangani tanggal 21 Desember 2011. Program Pengembangan Klaster Sapi Perah ini dilaksanakan dalam rangka turut serta dalam gerakan “ Bali Ndeso Mbangun Deso ” yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah.
Program Pengembangan Klaster Sapi Perah ini sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2010–2015. Visi pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Semarang yaitu terwujudnya kabupaten yang Mandiri, Tertib, dan Sejahtera (MATRA). Sedangkan misinya antara lain yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (intanpari) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan.
Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan … 27
Komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sebagai pelaksana tugas di daerah terhadap Program Pengembangan Klaster Sapi Perah di Kabupaten Semarang yaitu berkomitmen dalam rangka:
1. Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah melalui access reform berupa sertipikasi hak atas tanah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya peternak sapi perah di Kabupaten Semarang;
2. Mewujudkan peningkatan status hukum atas tanah milik para pelaku UMKM dalam bentuk tanah dari predikat modal mati ( dead capital ) menjadi modal aktif ( active capital );
3. Tersedianya Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai alat penjamin ( collateral ) bagi para pelaku UMKM khususnya peternak sapi perah di Kabupaten Semarang dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya/dana untuk membangun dan/atau meningkatkan modal usahanya; serta
4. Mengangkat predikat dan kemandirian para pelaku UMKM dalam peringkat kelayakan mendapatkan kredit dari perbankan melalui bantuan sertifikasi hak atas tanah.
Berdasarkan komitmen di atas untuk legalisasi aset pelaku UMKM di Desa Sumogawe telah dilakukan melalui kegiatan Ajudikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tahun 2008 dan tahun 2009. Pada kegiatan Ajudikasi ini dihasilkan sertipikat tanah sebanyak 2.692 bidang yang telah dibagikan kepada masyarakat Desa Sumogawe. Sertipikat tanah ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk peningkatan modal usaha melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dari perbankan.
Kepala Seksi Pengembangan UMKM Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Bapak Nurhadi menjelaskan bahwa dalam pembentukan klaster sapi perah di Desa Sumogawe terdapat kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan DKUPP. Kerjasama tersebut dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing- masing satuan kerja yaitu antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang melaksanakan pensertipikatan tanah masyarakat Desa Sumogawe sedangkan Dinas DKUPP beperan memberikan penyuluhan terkait komoditas produk olahan susu sapi perah dan memberikan bantuan alat untuk produksi olahan susu. Komoditas olahan susu sapi perah ini antara lain yaitu susu fakturisasi, stik susu, yoghurt, permen susu dan sabun susu. Olahan susu yang paling menonjol saat ini yaitu sabun susu milik Bapak Supri dengan merk dagang Thalita (wawancara, 24 April 2018).
Bapak Agung Maashaba pejabat fungsional Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (Dispertankan) Kabupaten Semarang menyebutkan adanya kerjasama antara Kantor Pertanahan dan Dinas Peternakan serta

## 28 Agung Dini Riyadi, M. Nazir Salim, Mujiati
instansi terkait lainnya dalam pembentukan klaster sapi perah di Desa Sumogawe. Kerjasama tersebut membuat masyarakat peternak susu sapi perah mendapat sertipikat tanah gratis yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan dan akses modal usaha dari perbankan. Dispertankan dalam kegiatan pembentukan klaster sapi perah berperan dalam memberikan bantuan distribusi hasil ternak susu sapi perah berupa truk tanki agar susu yang didistribusikan aman, bersih, cepat, dan dingin. Selain itu ada juga cooling box untuk tempat susu hasil pemerahan agar tetap segar dan dingin, pemberian bantuan kredit modal untuk budidaya ternak sapi perah dan penugasan PPL setempat untuk penyuluhan dan pengawasan ternak serta bantuan pakan berupa pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dengan cara memberikan bibit rumput gajah dan rumput odot dan bantuan pengawasan dan pengecekan konsentrat. Terdapat pula bantuan kesehatan hewan ternak dengan menyediakan dokter hewan dan Pusat Kesehatan Hewan (wawancara, 23 April 2018).
Pembentukan klaster pada hakekatnya adalah upaya untuk mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung, industri terkait, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, infrastruktur informasi, infrastruktur teknologi, sumber daya alam, serta lembaga-lembaga terkait. Pembentukan klaster sangat efektif bagi perekonomian karena: (1) pendekatan klaster yang integratif akan menciptakan koherensi dari berbagai kegiatan-kegiatan atau proyek yang terpisah; (2) pendekatan klaster yang menyeluruh, kolaborasi dan cooperation akan menciptakan sinergi dalam klaster; dan (3) klaster akan mendorong inovasi yang ada pada akhirnya meningkatkan produktifitas (Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V 2012, 15).
Kelompok peternak sapi perah di Kabupaten Semarang yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Ternak “Banyu Aji” yang berlokasi di Desa Sumogawe, telah mendapat fasilitas KKPE dari PT BRI Cabang Ungaran, pada tahun 2012 kredit yang dikeluarkan mencapai Rp 18,5 milyar (Blueprint Klaster Sapi Perah Kabupaten Semarang 2012, 23). Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembentukan klaster sapi perah ini antara lain sebagai berikut:
1. Semakin meningkatnya modal sosial dari para peternak untuk bekerjasama dan membentuk organisasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ternak Banyu Aji yang saat ini akan ditingkatkan menjadi badan usaha berbentuk Koperasi.
2. Organisasi tersebut akan bertindak sebagai Manajemen Klaster yang mengelola beberapa usaha terkait dengan komoditas susu sapi, antara lain: cooling unit kapasitas 5.000 liter dengan sumber dana berasal dari kelompok peternak dan KKPE Alsintan dari BRI sebesar Rp 500 juta, Industri Pakan Ternak sedang dirintis dengan Fakultas Peternakan Undip, penyediaan sistem dan teknologi informasi
Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan … 29 mendapatkan kontribusi bantuan dari PT Hafara Indonesia berupa komputer netbook , pemasaran bersama produk susu sapi secara transparan, penyediaan sarana transportasi susu.
3. Dalam meningkatkan produktivitas kualitas susu sapi, beberapa peternak telah melakukan tata kelola usaha ternak sapi perah, antara lain: melengkapi fasilitas kandang dengan karpet untuk tempat berpijak sapi, pencatatan ( recording ) sapi menyangkut nama, waktu inseminasi, asal sperma pejantan dan sebagainya, pemilihan bibit yang baik, pemberian kosentrat dan pakan hijau yang memadai, penanganan sapi sakit, penanganan susu sapi pasca pemerahan. Dari tata kelola tersebut produksi susu sapi rata-rata mencapai 10-15 liter per ekor per hari dengan kualitas mampu menyamai standar SNI.
4. Dari tata kelola yang semakin membaik, produksi susu dari kelompok ini bisa mendapatkan kuota pembelian susu dari Industri Pengolahan Susu (IPS) Indolakto, Sari Husada, Baros, Cita Nasional dan lain-lain. Volume produksi susu yang disalurkan oleh Gapoktan telah mencapai 3.500 liter.
5. Produk diversifikasi berbahan susu murni berupa makan kecil, bahan kosmetik (sabun), telah diproduksi oleh keluarga Peternak.
Bapak Sunar (Ketua Kelompok Tani Ternak Margo Mukti dan Pengurus Gabungan Kelompok Tani Banyu Aji) menerangkan bahwa di Desa Sumogawe menjadi lokasi pembuatan klaster sapi perah. Program pembentukan klaster sapi perah ini berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan berlanjut pendampingan sampai tahun 2015. Setelah terbentuknya klaster sapi perah rantai pemasaran susu sapi perah menjadi pendek sehingga pendapatan dari penjualan susu sapi perah meningkat. Tahun 2009 penjualan susu sapi perah dari peternak masih melalui loper atau pengepul susu kemudian disetorkan ke koperasi namun dengan adanya klaster sapi perah ini peternak dapat langsung menjual susu ke koperasi.
Besarnya pinjaman tiap kelompok berbeda-beda dipengaruhi oleh jumlah anggotanya dan kebutuhan tiap kelompok tani ternak tersebut. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang mencatat dari tahun 2009 sampai tahun 2011 ada 156 sertipikat tanah yang diagunkan untuk mengakses kredit modal usaha dengan total kredit yang diterima mencapai Rp 3,9 milyar.

## C. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumogawe
Tahun 2008 dan tahun 2009 Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang melaksanakan legalisasi aset melalui kegiatan Ajudikasi atau Land Management and Policy Devolepment
30 Agung Dini Riyadi, M. Nazir Salim, Mujiati
Project (LMPDP) salah satunya di Desa Sumogawe. LMPDP adalah program percepatan pendaftaran tanah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional dimulai tahun 2004-2009 dengan bantuan dana dari Bank Dunia yang penganggarannya disediakan oleh Pemerintah melalui APBN. LMPDP ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 butir 10 yaitu dengan mendaftar tanah untuk pertama kali secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pelaksanaan LMPDP memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan jaminan kepastian hak atas tanah dan meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memperbaiki kualitas pelayanan pemberian hak atas tanah dan pendaftarannya.
2. Memperbaiki kapasitas Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi manajemen pertanahan secara efisien dan transparan.
3. Percepatan pemberian sertipikat hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematik serta pengembangan Sistem Informasi Pertanahan (SIP).
4. Meningkatkan kapasitas Pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi kewenangan manajemen pertanahan secara efisien dan efektif di 5 (lima) kabupaten/kota yang dipilih sebagai model pelaksanaannya serta melaksanakan training untuk para aparat Pemerintah Daerah.
Kegiatan Ajudikasi yang dilakukan di Desa Sumogawe pada tahun 2008-2009 menghasilkan tanah terdaftar sebanyak 2.692 bidang. Kegiatan Ajudikasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Sumogawe. Manfaat yang diperoleh antara lain memberikan kepastian hukum hak atas tanah sehingga masyarakat merasa aman dengan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertipikat tanah. Selain sebagai alat bukti kepastian hukum hak atas tanah sertipikat tanah juga meningkatkan predikat tanah, yang sebelumnya memiliki predikat modal mati ( dead capital ) menjadi modal aktif ( active capital ). Hal ini sesuai dengan teori Hernando De Soto (2000) yang mengatakan bahwa manfaat yang sebenarnya dari properti (tanah) tidak hanya berupa manfaat fisik secara langsung, namun yang terpenting adalah manfaat yang bisa didapatkan dari “nilai potensial” yang terkandung dalam properti itu sendiri.
Dengan pendaftaran tanah, tanah-tanah yang tadinya hanya dimanfaatkan secara terbatas fisiknya, dapat dimanfaatkan juga secara non-fisik, yaitu dengan adanya bukti kepemilikan memudahkan aset tanah yang dimiliki untuk masuk ke dalam sistem ekonomi secara lebih luas. Hal ini termasuk dalam “ legal representativeness ” dari aset untuk digunakan dalam sistem ekonomi, seperti untuk agunan mendapatkan modal usaha produksi sehingga usaha yang dimiliki masyarakat dapat lebih intensif dan lebih luas.
Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan … 31
Setelah pelaksanaan Ajudikasi, kantor pertanahan melakukan penyuluhan tentang manfaat sertipikat untuk akses modal usaha. Tersedianya sertipikat hak atas tanah dapat dijadikan sebagai alat penjamin bagi para pelaku usaha ternak susu sapi perah di Desa Sumoagwe dalam rangka peningkatan sumber daya/dana dari kredit pinjaman modal pada bank. Dengan penambahan modal ini diharapkan bisa untuk membangun dan meningkatkan usahanya sehingga usaha ternak susu sapi perah bisa lebih maju dan berkembang.
Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Sumogawe, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang meningkatkan peran dalam rangka sebagai berikut (Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 2016, 5):
1. Implementasi Refroma Agraria ( Asset Reform dan Access Reform ) terutama dalam hal fasilitasi dan koordinasi lintas sektor;
2. Memperkuat struktur ekonomi daerah dan nasional bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan sapta tertib pertanahan, khususnya tertib administrasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang bekerjasama dengan instansi terkait,
utamanya dengan Pemerintah Desa Sumogawe untuk melaksanakan access reform kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mengembangkan usahanya. Dengan melakukan pengembangan usaha dan potensi yang dimiliki dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat berdasarkan (Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 2016, 6):
1. Potensi ekonomi daerah yang berpotensi untuk dikembangkan namun menghadapi permasalahan teknis di lapangan (teknologi, sumber dana, dll);
2. Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang implementasinya diatur dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui kegiatan Sertipikat Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2008 ini diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan Bapak Siyamto (sekretaris Kelompok Tani Gondang Makmur) menuturkan bahwa:
32 Agung Dini Riyadi, M. Nazir Salim, Mujiati
“Pasca kegiatan Ajudikasi tahun 2009, pada tahun 2010 peternak-peternak sapi perah ditawari kredit KKPE yaitu kredit ketahanan pangan dan energi dari bank untuk pembelian indukan sapi perah dengan cara berkelompok dengan jaminan sertipikat tanah. Pada Tahun 2009 harga susu naik karena Koperasi Andini yang berlokasi di Desa Jetak bisa menembus industri pengolahan susu PT Indomilk yang semula harga susu murni Rp 1.300,-/liter berangsur-angsur naik menjadi Rp 2.500,- sampai Rp 2.800,-/liter. Hal ini menambah semangat peternak susu sapi perah peserta Ajudikasi untuk mengembangkan usahanya dengan mengakses kredit modal dari perbankan dengan jaminan sertipikat tanah yang dimiliki. Banyak masyarakat yang membentuk kelompok tani untuk mengakses kredit guna membeli indukan sapi perah. Populasi sapi perah pun meningkat drastis dari yang hanya mempunyai 1 ekor sapi perah menjadi mempunyai 3-4 ekor. Harapan masyarakat dengan mempunyai banyak sapi perah maka produksi susu sapi perah akan meningkat, akan tetapi tidak semua peternak sapi perah bertambah produksinya. Hal ini terkendala oleh ketersediaan pakan rumput karena mereka tidak mempunyai cukup lahan sendiri untuk menanam rumput, sehingga harus membeli pakan rumput ditambah juga sentrat sebagai makanan tambahan yang mengakibatkan biaya perawatan dan pemeliharaan bertambah banyak sehingga sebagian warga terpaksa menjual kembali sapi perahnya untuk menutupi biaya dan membayar kredit dari bank” ( wawancara, 10 April 2018).
Dari penuturan Bapak Siyamto di atas diketahui beberapa manfaat dari sertipikat tanah yang meningkatkan potensi tanah secara ekonomis karena sudah terdaftar sesuai hukum tanah nasional. Pasca sertipikasi banyak kredit yang ditawarkan dari bank setempat untuk menambah modal usaha ternak susu sapi perah dengan jaminan sertipikat tanah. Akses kredit bank ini disediakan untuk kelompok dengan cara tanggung renteng oleh para petani ternak. Sehingga masyarakat harus membentuk kelompok tani ternak untuk mendapat kredit tersebut. Harapannya dengan dibentuk kelompok-kelompok tani, masyarakat yang tidak mempunyai sertipikat bisa ikut meminjam kredit modal usaha dengan sistem tanggung renteng tersebut. Manfaat lain dari sertipikat tanah yaitu dengan dibentuknya kelompok tani masyarakat yang tidak mempunyai bisa ikut mengakses kredit modal usaha dari bank.
Selain melakukan percepatan pendaftaran tanah dan pendampingan akses perbankan dalam klaster sapi perah, kantor pertanahan juga melakukan evalusi dan pendampingan langsung terhadap usaha ternak susu sapi perah di Desa Sumogawe ini. Wawancara dengan peternak binaan Kantor Pertanahan Semarang Bapak Siyamto juga menuturkan bahwa:
“Tahun 2014 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yaitu Roni Kusuma Yudistira didampingi oleh Kepala Seksi SPP Bapak Yan Septedyas dan Kepala Seksi Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Ibu Sri Rejeki melakukan evaluasi tentang pelaksanaan pembentukan klaster sapi perah di Desa Sumogawe. Dalam kunjungan evaluasi tersebut Kakanwil
Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan … 33
menyarankan kepada para petani ternak susu sapi perah agar selain disetorkan ke koperasi, untuk membuat olahan dari produksi susu sendiri seperti dalam bentuk minuman susu fakturisasi. Pemasaran produk olahan susu fakturisasi akan dimulai dari lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Hal ini dimaksudkan agar nilai ekonomis dari susu sapi perah lebih meningkat dan dapat langsung dirasakan hasilnya oleh para petani” (wawancara, 10 April 2018).
Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang juga ikut membantu pemasaran olahan minuman susu fakturisasi. Dwi Agus Purwanto (Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data dan Pembinaan PPAT tahun 2017) menjelaskan bahwa setiap hari Jumat, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang membeli produk susu fakturisasi dari petani ternak susu sapi perah Desa Sumogawe untuk diminum seusai olahraga. Selain itu hampir di setiap acara yang diikuti Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ikut mempromosikan produk hasil olahan susu sapi perah dari Desa Sumogawe. Hal ini akan terus dilakukan sampai petani telah mandiri dalam hal pemasaran. Tentunya dalam hal pemasaran produk susu fakturisasi ini Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Dinas Perindagkop). Ibu Miftakul Bariroh (Kepala Bidang Usaha Mikro dan Industri) menjelaskan bahwa peran serta Dinas Perindagkop dalam pemasaran produk olahan susu fakturisasi dari peternak susu sapi perah Desa Sumogawe yaitu membantu dalam perijinan ke pasar di wilayah Kabupaten Semarang.

## D. Hasil Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumogawe
Pengaruh pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan klaster ternak susu sapi perah di Desa Sumogawe terhadap tingkat kesejahteraan pasca sertifikasi massal melalui Ajudikasi (LMPDP) yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang bekerjasama dengan instansi terkait dapat diketahui salah satunya dari tingkat pendapatan yang diperoleh dari sebelum dan sesudah program kegiatan pemberdayaan masyarakat dibandingkan nilai tukar Rupiah (Rp) terhadap dolar Amerika Serikat (US$). Kedua tingkat kesejahteraan dapat diketahui dari perkembangan usaha ternak susu sapi perah sebelum dan sesudah kegiatan. Masyarakat Desa Sumogawe mayoritas bekerja sebagai peternak susu sapi perah. Pada tahun 2009 mulai terbentuk kelompok tani ternak di setiap dusun. Daftar kelompok tani ternak dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Daftar Nama Kelompok Tani Ternak (KTT) di Desa Sumogawe
NO Nama KTT Alamat Dusun Ketua 1 Sari Subur Mujo Wiyono 2 Suka Maju Kenteng Waluyo 3 Gondang Makmur Sumogawe Siyamto
34 Agung Dini Riyadi, M. Nazir Salim, Mujiati
4 Sumber Rejeki Tambangan Edi W 5 Barokah Piji Supri 6 Tani Makmur Kembang Parjono 7 Ala Maju Wates Waluyo 8 Margo Mukti Magersari Sunar
Sumber: Hasil Wawancara dengan Bapak Siyamto dan Bapak Sunar.
Dalam penelitian ini hanya Kelompok Tani Ternak (KTT) Margo Mukti yang menjadi narasumber dalam pengaruh dari pemberdayaan masyarakat pasca Ajudikasi terhadap kesejahteraann KTT Margo Mukti yang beralamat di Dusun Magersari.

## 1. Kelompok Tani Ternak Margo Mukti
Kelompok tani ternak Margo Mukti pada tahun 2011 mengakses kredit modal usaha sebesar Rp 400 juta dengan mengagunkan sertipikat tanah yang dimiliki oleh anggotanya. Anggota yang ikut mengakses kredit modal usaha berjumlah 12 orang dan besar kredit yang diterima berbeda jumlahnya. Besarnya kredit masing-masing anggota dapat dilihat dari tabel 2.
Tabel 2. Daftar Nama Anggota KTT Margo Mukti dan Besaran Kredit yang Diterima
NO Nama Kredit (Rp-) 1 Sunar 100 juta 2 Trimo 40 juta 3 Mento 15 juta 4 Parnin 15 juta 5 Pinarno 10 juta 6 Rasup 50 juta 7 Sumeri 50 juta 8 Misdi 25 juta 9 Salim Haryanto 50 juta 10 Budi Sutekno 20 juta 11 Sarijan 15 juta 12 Wasio 10 juta
Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Sunar (Ketua KTT Margo Mukti).
Kredit modal yang diperoleh peternak susu sapi perah digunakan untuk bermacam- macam keperluan yang berkaitan dengan usaha ternak susu sapi perah. Keperluan itu antara lain untuk membeli indukan sapi perah agar produksi susu bertambah. Harga sapi perah pada tahun 2011 menurut Bapak Sunar sekitar 15 juta sampai 18 juta rupiah sehingga anggota KTT Margo Mukti bisa membeli sapi perah 1-2 ekor pada waktu itu. Keperluan lain dari penggunaan kredit modal yaitu untuk membuat atau merenovasi kandang sapi agar sapi sehat dan terawat dengan baik, serta keperluan untuk membeli persediaan makanan tambahan ternak berupa kosentrat.
Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan … 35
Bapak Sunar (Ketua KTT Margo Mukti) menyebutkan bahwa jumlah pemilikan sapi tahun 2009 rata-rata yang dimiliki oleh anggota KTT Margo Mukti adalah 3-4 ekor, sedangkan pemilikan ternak sapi perah pada tahun 2018 rata-rata 4-5 ekor sapi. Meskipun ada peternak yang membeli indukan sapi perah baru akan tetapi pemilikan sapi perah setiap peternak dari tahun ke tahun relatif sama yaitu rata-rata petani ternak memiliki 3-6 ekor sapi perah. Hal ini disebabkan ada sapi perah yang dijual karena ketersediaan kandang yang tidak memadai untuk memelihara sapi perah lebih banyak. Penjualan sapi perah ini tidak menandakan kerugian bagi peternak karena hasil dari penjualannya digunakan untuk keperluan lain yang bermanfaat misalnya untuk merenovasi rumah, membeli persediaan pakan baik kosentrat maupun menyewa lahan untuk ditanami rumput. Bapak Sunar menjelaskan bahwa kelompok tani ternak membutuhkan kandang komunal atau kandang bersama yang bisa menampung sapi perah milik petani agar pemilikan dan pemeliharaan sapi perah bertambah sehingga produksi susu sapi perah juga meningkat dan pendapatan petani bertambah.

## 2. Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumogawe Tahun 2009 dan Tahun 2018
Penulis membandingkan pendapatan rata-rata masyarakat dari usaha ternak susu sapi perah dengan garis kemiskinan internasional menurut Bank Dunia yaitu US$ 1,25 untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe. Penentuan garis kemiskinan ini diukur dari biaya pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari.
Menurut Mosher (1991) dalam Ula (2014, 27) pendapatan adalah jumlah penerimaan dikurangi semua biaya yang dikeluarkan. Bedasarkan hasil wawancara kepada masyarakat peternak susu sapi perah menyebutkan kebutuhan kosentrat tiap ekor sapi per hari yaitu rata-rata 6 kg per ekor per hari dengan harga Rp 2.500,-/kg pada tahun 2009. Produksi susu rata-rata per ekor sapi perah menghasilkan 8-10 liter per hari dan harga susu per liter pada tahun 2009 yaitu Rp 2.500,-. Perhitungan pendapatan rata-rata per hari masyarakat petani ternak susu sapi perah tahun 2009 sebagai berikut: (3x8xRp 2.500,-) – (3x6xRp 2.500,-) = Rp 15.000,- per hari. Hasil perhitungan pendapatan rata-rata masyarakat Desa Sumogawe dari usaha susu sapi perah pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Perhitungan Pendapatan Rata-Rata Per Hari Masyarakat Desa Sumogawe
dari Usaha Susu Sapi Perah Tahun 2009 Jumlah ternak (ekor) Jumlah Konsentrat (Kg) Harga Kosentrat (Rp) Produksi susu (liter) Harga susu (Rp) Pendapatan (Rp) 3 6 2.500 8 2.500 15.000 Sumber: Hasil Analisis Data Peneliti, 2018

## 36 Agung Dini Riyadi, M. Nazir Salim, Mujiati
Nilai tukar Rupiah (Rp) pada tahun 2009 terhadap dolar Amerika Serikat (US$) menurut data Bank Indonesia yaitu 1 US$ = Rp 9.600,-. Jika dibandingkan dengan pendapatan peternak susu sapi perah Desa Sumogawe maka pendapatan peternak dalam US$ yaitu Rp 15.000,- / Rp 9.600,- = 1,56 US$ per hari. Menurut Bank Dunia ukuran garis kemiskinan adalah dengan pendapatan yang diperoleh yaitu 1,25 US$ per kapita per hari. Perbandingan pendapatan per hari masyarakat peternak susu sapi perah tahun 2009 dan garis kemiskinan menurut Bank Dunia dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Perbandingan Pendapatan Dengan Garis Kemiskinan Tahun 2009
Tahun Pendapatan (Rp) Pendapatan (US$) Garis Kemiskinan (US$) Keterangan 2009 15.000 1,56 1,25 lebih besar pendapatan
Sumber: Hasil Analisis Data Peneliti, 2018
Bedasarkan perhitungan dan tabel perbandingan di atas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2009 peternak susu sapi perah Desa Sumogawe sudah sejahtera karena dari pendapatan ternak susu sapi perah masyarakat Desa Sumogawe sudah dapat mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari menurut garis kemiskinan Bank Dunia.
Pada tahun 2018 kebutuhan kosentrat tiap ekor sapi per hari yaitu rata-rata 6 kg per ekor per hari dengan harga Rp 2.800,-/kg. Harga kosentrat tidak mengalami kenaikan yang sangat tinggi dibandingkan pada tahun 2009 karena pemerintah masih memberikan bantuan berupa subsidi harga. Produksi susu rata-rata per ekor sapi perah menghasilkan 8-10 liter per hari dan harga susu per liter pada tahun 2018 yaitu Rp 4.500,-. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung pendapatan rata-rata masyarakat dari ternak susu sapi perah perhari pada tahun 2018 yaitu: (4x8xRp 4.500,-) – (4x6xRp 2.800,-) = Rp 76.800,- per hari. Hasil perhitungan pendapatan rata-rata masyarakat Desa Sumogawe dari usaha susu sapi perah pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Hasil Perhitungan Pendapatan Rata-Rata Perhari Masyarakat Desa Sumogawe
dari Usaha Susu Sapi Perah Tahun 2018 Jumlah ternak (ekor) Jumlah Konsentrat (Kg) Harga Kosentrat (Rp) Produksi susu (liter) Harga susu (Rp) Pendapatan (Rp) 4 6 2.800 8 4.500 76.800
Sumber: Hasil Analisis Data Peneliti, 2018
Nilai tukar Rupiah (Rp) pada tahun 2018 terhadap dolar Amerika Serikat (US$) menurut data Bank Indonesia yaitu 1 US$ = Rp 13.763,-. Jika dibandingkan dengan pendapatan peternak susu sapi perah Desa Sumogawe maka pendapatan peternak dalam US$ yaitu Rp 76.800,- / Rp 13.763,- = 5,58 US$ per hari. Pada tahun 2015 Bank Dunia
Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan … 37
merevisi garis kemiskinan menjadi 1,9 US$ per kapita per hari (Suryowati 2018). Perbandingan pendapatan per hari masyarakat peternak susu sapi perah tahun 2018 dan garis kemiskinan menurut Bank Dunia dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Perbandingan Pendapatan dengan Garis Kemiskinan Tahun 2018
Tahun Pendapatan (Rp) Pendapatan (US$) Garis Kemiskinan (US$) Keterangan 2018 76.800 5,58 1,9 lebih besar pendapatan
Sumber: Hasil Analisis Data Peneliti, 2018
Berdasarkan perhitungan dan tabel perbandingan di atas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2018 peternak susu sapi perah Desa Sumogawe sejahtera karena dari pendapatan ternak susu sapi perah masyarakat Desa Sumogawe dapat mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari menurut garis kemiskinan Bank Dunia. Jika dibandingkan tingkat kesejahteraan antara tahun 2009 dan tahun 2018 berdasarkan selisih pendapatan dengan garis kemiskinan Bank Dunia maka akan diperoleh perbandingan seperti pada tabel 7.
Tabel 7. Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Tahun 2009 dan Tahun 2018
Tahun Pendapatan (Rp) Pendapatan (US$) Garis Kemiskinan (US$) Selisih Pendapatan dan Garis Kemiskinan (US$) 2009 15.000 1,56 1,25 0,31 2018 76.800 5,58 1,9 3,68
Sumber: Hasil Analisis Data Peneliti, 2018
Tahun 2009 = 1,56 US$ - 1,25 US$ = 0,31 US$; Tahun 2018 = 5,58 US$ - 1,9 US$ = 3,68 US$.
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan dibandingkan dengan garis kemiskinan menurut Bank Dunia pada tahun 2018 meningkat jika dibandingkan tahun 2009. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya peternak susu sapi perah meningkat pada tahun 2018 dibanding pada tahun 2009 karena hasil selisih pendapatan dengan garis kemiskinan dari Bank Dunia pada tahun 2018 lebih besar daripada tahun 2009.
Faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat peternak susu sapi perah yaitu: a) Potensi wilayah Desa Sumogawe yang mendukung untuk budidaya ternak sapi perah; b) Komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan usaha sapi perah; c) Terbukanya akses modal perbankan sebagai keberlanjutan dari kegiatan sertifikasi tanah massal Ajudikasi tahun 2009 sehingga masyarakat dapat memperoleh kredit modal usaha; d) Bertambahnya jumlah kepemilikan ternak sapi perah sehingga produksi susu

## 38 Agung Dini Riyadi, M. Nazir Salim, Mujiati
sapi perah meningkat; e) Harga susu sapi perah yang naik seiring terbuka akses pasar yang baik; f) Terbentuknya klaster sapi perah pada tahun 2011 sehingga program pendampingan dari pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik; g) Terbukanya jalur distribusi yang baru meningkatkan harga susu sapi perah.

## E. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe yaitu dengan memberikan akses permodalan untuk meningkatkan usaha susu sapi perah. Adanya sertipikat tanah masyarakat peternak sapi perah mendapatkan akses modal dari perbankan untuk mengembangkan usahanya;
b. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sumogawe pasca kegiatan Ajudikasi (LMPDP) tahun 2008 dan tahun 2009 yaitu menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dalam melakukan penyuluhan akses permodalan, budidaya ternak sapi perah, pelatihan pembuatan olahan susu dan pemasaran hasil olahan susu;
c. Pasca kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe khususnya peternak sapi perah pada tahun 2018 meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan selisih pendapatan dengan ukuran garis kemiskinan dari Bank Dunia. Dari hasil penelitian diketahui selisih pendapatan dengan ukuran garis kemiskinan pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2009.

## 2. Saran
a. Perlunya kerjasama antara masyarakat Desa Sumogawe dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat diketahui kendala yang dihadapi dan solusi yang diperlukan.
b. Hendaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang lebih giat lagi dalam melaksanakan access reform pasca legalisasi aset berupa pemberdayaan masyarakat mulai dari penyuluhan dan pendampingan pasca sertifikasi massal, sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat sertipikat tanah dan potensi dari nilai aset yang dimiliki masyarakat sebagaimana pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe.
Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan … 39
c. Perlunya kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan Pemeritah Daerah Kabupaten Semarang dalam mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Arisaputra, MI 2016, ‘Access Reform dalam kerangka Reforma Agraria untuk mewujudkan keadilan sosial’, Jurnal Perspektif , Vol. XXI, No.2.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2017, ‘Buku II RPJM 2015-2019: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019’, diposting pada 16 Agustus, didownload pada 01 Maret 2018, https://www.bappenas.go.id/ id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen- rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjmn-2015-2019/.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V 2012, Blueprint klaster sapi perah di Kabupaten Semarang , Semarang.
Ruslan, K 2015, ‘Jumlah si miskin (5): garis kemiskinan Bank Dunia’, diposting pada 16 Februari 2013, diperbarui 24 Juni 2015, dilihat pada 13 Maret 2018, https://www.kompasiana.com/kadirsaja/552a2ba3f17e61c266d623aa/jumlah-si- miskin-5-garis-kemiskinan-bank-dunia
Soetomo 2011, Pemberdayaan masyarakat: mungkinkah muncul antitesisnya? , Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Suryawati, E 2018, ’Jika ikuti standar Bank Dunia, angka kemiskinan mencapai 70 juta orang’, diposting pada 6 Maret, dilihat pada 25 Juni 2018, https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2018/jika-ikuti-standar-bank-dunia- angka-kemiskinan-mencapai-70-juta-orang
Sutaryono 2008, Pemberdayaan setengah hati: sub ordinasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan , Cetakan Pertama, Lapera Pustaka Utama bekerja sama dengan STPN, Yogyakarta.
Ula, TFAM 2014, ‘Animo masyarakat mantan peserta LMPDP dalam kegiatan Access Reform dan tingkat kesejahteraannya (studi di Desa Panjangrejo, Kec. Pundong, Kab. Bantul)’, Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
Wedhaswary, ID 2014 , ’"Nawa Cita", 9 agenda prioritas Jokowi-JK’, diposting pada 21 Mei, dilihat pada 01 Maret 2018, https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/ 0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK.