## Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia JENIUS

## Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin
Kabupaten Bogor
I Nyoman Marayasa Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang Email : marayasa569@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Bagaimana  kepemimpinan Kepala Desa Sukamulya
Teknik  analisis  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata  – kata  tertulis  maupun  lisan.  Pendekatan  dalam  metode  analisis  ini  adalah  dengan menggunakan analisis wawancara interaktif ( interaktif model of analyze)
Hasil penelitian adalah sebagai berikut, Sumber daya manusia masyarakat Desa Sukamulya  masih  tergolong  rendah,  dapat  dilihat  bahwa  mayoritas  penduduknya hanya  tamat  Sekolah  Dasar , mayoritas  masyarakat  Desa  Sukamulya  bermata pencaharian sebagai petani tradisional. , masih minim sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas sehingga kesadaran masyarakat untuk hidup sehat masih kurang layak,  kondisi  jalan  yang  rusak  akibat  banyaknya  truk  pengangkut  pasir  yang beroprasi  sehingga  minimnya  sarana  transportasi  umum,  untuk  menghubungkan masyarakat  Desa  Sukamulya  dengan  masyarakat  lain  diluar  Desa,  lahan  kosong disewakan kepada perusahaan eksploitasi pasir sehingga tingat polusi udara semakin kotor
Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa

## JENIUS

## PENDAHULUAN
Kepala  desa  atau  sebutan  lain sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang  mempunyai  wewenang,  tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya  dan  melaksanakan tugas  dari
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah.
Masa  jabatan  kepala  desa  adalah  6
(enam)  tahun,  dan  dapat  diperpanjang lagi  untuk  3  (tiga)  kali  masa  jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.Kepala  desa  tidak  bertanggung jawab  kepada  Camat,  namun  hanya dikoordinasikan  saja  oleh  Camat. Kepala  desa  bertanggung  jawab  atas penyelenggarakan Pemerintahan Desa, pelaksanakan  Pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan masyarakat Desa . Kepala  Desa  umumnya  mempunyai peran  yang  cukup  besar  dalam pemerintahan  desa,  terutama  untuk desa  yang  didasarkan  pada  ikatan daerah  bukan  desa  yang  berdasarkan atas  ikatan  Genealogis    (hubungan darah).  Kepala  Desa  sebagai  aktor utama dari kepemimpinan lokal dalam pemerintahan desa berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku adalah seorang  tokoh di desa yang  memenuhi  berbagai  persyaratan, berhasil  memenangkan  pemilihan (dipilih oleh rakyat desa) dan diangkat oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia, sehingga menjadi pemimpin pemerintahan tertinggi di desanya.
Seorang pemimpin tidak hanya dituntut  tegas  dan  sigap  dalam menghadapi setiap persoalan yang ada, melainkan  juga  harus  mengerti  akan keinginan  atau  setiap  kebutuhan
karyawannya. Pemimpin yang bijaksana  dan  baik  harus  dapat memberikan  kepuasan  kepada  para bawahannya  dan  selalu  berusaha memperhatikan  gairah  atau  semangat kerja mereka. Tentunya pihak pimpinan harus mempunyai kemampuan dalam mengatur, mengelola, mengarahkan, mempengaruhi. Memerintah dan memotivasi bawahannya untuk
memperoleh  tujuan  yang  diinginkan oleh masyarakatnya
Sukamulya  adalah  desa  di kecamatan  Rumpin,  Bogor,  Jawa Barat,  Indonesia.  berbatasan  dengan  : Desa  Mekar  Sari  di  sebelah  Barat, Desa  Taman  Sari  di  sebelah  Selatan. Berbatasan  langsung  dengan  Tangsel (Tangerang  Selatan)  atau  BSD  (Bumi Serpong  Damai)  di  sebelah  Utara. Terdapat  beberapa  pesantren  modern, diantaranya  :  Pondok  Pesantren Terpadu  Ekonomi  Islam  Multazam. Selain  itu,  di  desa  ini  terdapat  : LAPAN 1 (Lembaga Penerbangan dan Antariksa  Nasional),  Bale  Tirtawana (cluster  Argawana)  yang  dibangun oleh  PT  BSD  Tbk  dan  merupakan group Sinarmas Land, Pasar Cicangkal yaitu  pasar  Tradional  yang  bernuansa Modern.  Terdapat  pula  SDN  Suka Mulya,  SMPN  2  Rumpin,  MTs  dan SMA  An  Najah,  SMP  dan  SMA Yapira.  Kantor  Pos  Kecamatan Rumpin  terdapat  di  desa  ini,  yang lokasinya  di  depan  Kantor  Desa  Suka Mulya.
Wilayah ini sangat memprihatinkan,  dimana  jalan  yang dilalui (Jalan Cisauk-Suradita- Cicangkal-Lebak Wangi-Kadaka)
rusak parah yang diakibatkan banyaknya  truk  bermuatan  pasir  dari wilayah Rumpin. Pemda dan Pemerintah Kabupaten Bogor
Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia
JENIUS
sepertinya tidak bereaksi atas rusaknya jalan ini. Berdasarkan permasalahan diatas  maka  penulis  tertarik  untuk menganalisis  seberapa  besar  pengaruh kepemimpinan tersebut untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga penulis mengambil judul “Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Sukamulya Kecamatan
Rumpin Kabupaten Bogor”.
B. Rumusan Masalah Dari penjelasan yang dikemukakan  dalam  latar  belakang  di atas,mengenai  mengapa  penelitian  ini harus  dilaksanakan,  dapat  diambil sebuahrumusan  masalah  pokok  dari penelitian ini yaitu :
”Bagaimana  kepemimpinan  Kepala Desa Sukamulya?
C.  Tujuan Penelitian Untuk  mengetahui  Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Sukamulya D.  Manfaat Penelitian 1. Dapat  memberikan  manfaat bagi  Kepala  Desa   dalam mengelola pemerintahan desanya  menyangkut  fungsi dan perannya sebagai pemimpin  formal  desa  dalam meningkatkan mutu atau kualitas pembangunan Desa
2. Dari  penelitian  ini,  penulis mengharapkan  agar  kepala desa  berperan  aktif  dalam membangun  masyarakat  desa di desa Sukamulya
TINJAUAN PUSTAKA a) Kepemimpinan
Kepemimpinan mempunyai arti  yang  berbeda-beda  untuk  tiap-
tiap  orang.  Sebagai  akibatnya, banyak istilah mengenai kepemimpinan, misalnya kepemimpinan sebagai satu kekuatan,  hak  atau  wewenang, pengaruh  terhadap  orang  lain,  pola interaksi,  persepsi  orang  lain terhadap batasan dari pengaruh.
Kepemimpinan seorang pemimpin  adalah  unik  dapat diwariskan  secara  otomatis.  Setiap pemimpin  memiliki  karakteristik tertentu  yang  timbul  pada  situasi yang berbeda. Kepemimpinan yang sesuai  dengan  keadaan  perusahaan dan  keinginan  karyawan  akan mendorong  peningkatan  kinerja karyawan dalam pencapaian sasaran  dan  tujuan  perusahaan dalam  pelaksanaan  kegiatannya para  pemimpin  mempunyai  cara tersendiri untuk mempengaruhi dan mengarahkan karyawannya,
sehingga  diharapkan  mau  bersama- sama  berusaha  mencapai  tujuan perusahaan  melalui  pelaksanaan pekerjaan  yang  telah  ditentukan.
Definisi kepemimpinan sangat bervariasi, sebanding dengan banyak  orang  yang  mencoba mendefinsikan konsep
kepemimpinan.  Peter  Northouse dalam  Rowe  dan  Guerrero(2011:1) mengemukakan  sebagian  besar definisi kepemipinan proses dimana seorang  individu  mempengarui sekelompok individu untuk mencapai  tujuan  bersama.Wood  ( 2000:314),  pengaruh  interpersonal yang  menyebabkan  skelompok orang melakukan apa yang dikehendaki  oleh  pemimpin  atau manajer  untuk  dilakukan.  Merton dalam Hughes ( 2012:4), hubungan interpersonal  di  mana  orang  lain
Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia

## JENIUS
melakukan  perintah  karena  mereka ingin, bukan karena terpaksa. Menurut  Hasibuan  (2007:13) berpendapat  bahwa  kepemimpinan adalah seseorang yang mempergunakan  wewenang  dan kepemimpinannya untuk mengarahkan  orang  lain  serta bertanggung  jawab  atas  pekerjaan orang  tersebut  dalam  mencapai suatu tujuan.
Danang  Sunyoto  (2012:34), berpendapat  bahwa  kepemimpinan adalah  sebuah  organisasi  sifat  dan sikap  kepemimpinan  seseorang pemimpin  untuk  mempengaruhi orang  lain  sangat  menentukan  di dalam mencapai tujuan organisasi.
Handoko (2009:294), berpendapat  bahwa  kepemimpinan adalah  kemampuan  yang  dipunya seseorang  untuk  mempengaruhi orang–orang  lain  agar  bekerja mencapai tujuan dan sasaran.
Dari berbagai pengertian diatas maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan  seorang  pemimpin untuk  dapat  mempengaruhi  dan menggerakan  orang  lain  untuk bekerjasama  dalam  mencapai  suatu tujuan.

## b) Kepala Desa
Secara  eksplisit  Pasal  26  ayat (1)  mengatur  empat  tugas  utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv)
Memberdayakan  masyarakat  desa.
Dengan  tugas  yang  diberikan, Kepala  Desa  diharapkan  bisa
membawa  desa  ke  arah  yang diharapkan oleh UU ini.
Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,  melaksanakan  pembangunan desa,  pembinaan  kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
Penjelasan : Cukup jelas Ayat (2)
Dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa. c. Memegang kekuasaaan pengelolaan  keuangan  dan  aset desa.
d. Menetapkan peraturan desa.
e. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa.\
f. Membina  kehidupan  masyarakat desa
g. Membina  ketentramana  dan ketertiban masyarakat desa h. Membina  dan  meningkatkan perekonimian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai  skala  produktif  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran desa. i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
j. Mengusulkan  dan  menerima pelimpahan  sebagian  kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
l. Memanfaatkan  teknologi  tepat guna.
Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia

## JENIUS
m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. n. Mewakili  desa  di  dalam  dan  di luar  pengadilan  atau  menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. Melaksanakan  wewenang  lain yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan : Cukup jelas Ayat (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Kepala Desa berhak:
a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. Menerima  penghasilan  tetap setiap  bulan,  tunjangan,  dan penerimaan  lainnya  yang  sah, serta mendapat jaminan kesehatan. d. Mendapatkan perlindungan hukum  atas  kebijakan  yang dilaksanakan; dan e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Penjelasan
Semua  cukup  Jelas  kecuali  Huruf c.  Jaminan  kesehatan  yang  diberikan kepada  Kepala  Desa  diintegrasikan dengan  jaminan  pelayanan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Kepala Desa berkewajiban: a. Memegang  teguh  mengamalkan
Pancasila, melaksanakan Undang-undang  Dasar  negara Republik  Indonesia  tahun  1945, serta mempertahankan dan memelihara  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. Memelihara  ketentraman  dan ketertiban masyarakat desa;
d. Menaati dan menegaskkan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan,
profesional,  efektif  dan  efisien, bersih,  serta  bebas  dari  kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
h. Menyelenggarakan  administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. Mengelola  keuangan  dan  aset desa;
j. Melaksanakan urusan pemerintahan  yang  menjadi kewenangan desa; k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
l. Mengembangkan  perekonomian masyarakat desa;
m. Membina  dan  melestarikan  nilai sosial budaya masyarakat desa;
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga  kemasyarakatan  di Desa;
o. Mengembangkan potensi sumber daya  alam  dan  melestarikan lingkungan hidup; dan
Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia

## JENIUS
memberikan  informasi  kepada masyarakat Desa; dan
p. Memberikan  informasi  kepada masyarakat desa.
Penjelasan : Cukup jelas
Pembahasan di DPR Pembahasan  tentang  Kepala Desa masuk di dalam rumusan Naskah Akademik  RUU  Desa.  Disebutkan dalam  Naskah  Akademik,  desa menjadi  arena  politik  terdekat  bagi relasi  antara  masyarakat  dengan perangkat desa yang menjadi pemegang  kekuasaan.  Karena  desa menjadi  sentrum  kekuasaan  politik, maka Kepala Desa merupakan personifikasi dan representasi pemerintah  desa.  Tugas  penting pemerintah  desa  adalah  memberi pelayanan administratif (surat- menyurat) kepada warga. Di dalam DIM (Oktober 2012),
pengaturan Kepala Desa masuk dalam Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari 19  Pasal  (Pasal  22-40).  Pengaturan tentang  pemilihan  Kepala  Desa, pemberhentian  Kepala  Desa,  BPD, dan  Musyawarah  Desa  diatur  dalam Bab tersendiri. Akan tetapi dalam UU Desa,  pengaturan  Pemerintahan  Desa menjadi 42 pasal yang menggabungkan  pengaturan  tentang pemilihan Kepala Desa, pemberhentian  Kepala  Desa,  BPD, dan Musyawarah Desa dalam satu bab, yaitu Bab V Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam  proses  pembahasan RUU di DPR, rumusan tentang Kepala Desa tidak banyak mengalami perubahan.  Perubahan  hanya  berkisar pada  penggantian  istilah,  perubahan nomor  pasal,  dan  ada  sedikit  usulan penambahan pasal. Tidak ada
perdebatan  yang  cukup  signifikan dalam  pembahasan  Kepala  Desa  oleh fraksi-fraksi.  Hanya  ada  beberapa point  saja  yang  menjadi  perdebatan, yaitu:
a. Wewenang Kepala Desa mengangkat  dan  memberhentikan perangkat  desa  (pasal  26  ayat  (2) huruf  c).  Dalam  rumusan  RUU, mengangkat  dan  memberhentikan perangkat desa menjadi hak Kepala Desa,  bukan  wewenang  Kepala Desa.  Akan  tetapi,  dalam  UU  ini hak Kepala Desa hanya mengusulkan  pengangkatan  dan pemberhentian perangkat desa kepada Camat. Perdebatan masalah ini ada pada apakah pemberhentian dan  pengangkatan  perangkat  desa harus  disampaikan  kepada  Camat?.
Sebagian  besar  fraksi  setuju,  tetapi Fraksi FPP menyatakan
pengangkatan  dan  pemberhentian perangkat  desa  haruslah  menjadi hak  mutlak  dari  seorang  Kepala Desa,  agar  Kepala  Desa  dapat memilih  perangkat  desa  yang berkompeten dan mampu bekerjasama.  Meskipun  sebetulnya hal ini tidak bisa dilepaskan dengan kemungkinan  adanya  nepotisme dalam  pengangkatan  perangkat desa.  Fraksi  FPD  mengusulkan perlunya dasar hukum yang dipegang  oleh  Kepala  Desa  ketika ia memberhentikan perangkat desa.
Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan Kepala
Desa,  misalnya  hanya  karena persoalan perbedaan pendapat.
Dalam  RDPU  yang  digelar pada  tanggal  10  Oktober  2012,  H Anwar  Maksum  dari  Forum  Wali Nagari  Sumatera  Barat  (Forwana Sumbar) memberikan

## JENIUS
pandangannya  bahwa  kewenangan Kepala  Desa  dalam  mengangkat dan  memberhentikan  perangkat desa  telah  diamputasi  oleh  RUU desa.  Hal  ini  jelas  bertentangan dengan  kedudukan  desa  sebagai self  company  community  yang diakui  oleh  RUU  ini.  Oleh  karena itu,  Forwana  merekomendasikan pengangkatan  dan  pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangannya Kepala Desa, bukan kewenangan Camat berdasarkan  usulan  Kepala  Desa. Untuk  menghindari  kesewenang- wenangan Kepala Desa, maka perlu diatur  tata  cara  pengangkatan  dan pemberhentian perangkat desa melalui PP.
b.  Wewenang  Kepala  Desa  dalam menetapkan  Perdes  (pasal  26  ayat (2)  huruf  d).  Di  dalam  RUU  salah satu  kewenangan  Kepala  Desa adalah  menetapkan  Peraturan  Desa setelah  dimusyawarahkan  bersama dengan BPD. Fraksi FPD dan FPPP mengusulkan  penetapan  Perdes oleh Kepala Desa dilakukan setelah dimusyawarahkan  dan  disepakati bersama  dengan  BPD.  Alasannya bahwa BPD merupakan representasi masyarakat desa, maka kebijakan  dan  keputusan  Kepala
Desa  harus  mendapat  persetujuan BPD.  Dalam  UU  Desa,  usulan  ini tidak  masuk.  Akan  tetapi  pasal  55, menyebutkan  salah  satu  fungsi
BPD adalah membahas dan menyepakati  rancangan  Perdes bersama Kepala Desa.
Pada  rapat  kerja  Pansus tanggal 11 Desember 2013, Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  RI memberikan pandangannya di
dalam Pendapat Mini DPD terhadap  RUU  Desa  mengenai perlunya pengaturan  yang memberi kewenangan kepada lembaga kemasyarakatan untuk
menyelesaikan  pertikaian  antar warga.  Kewenangan  komunitas tersebut  berbeda  dengan  berbagai kewenangan  pembinaan  ketertiban dan  ketenteraman  oleh  Desa  atau kewenangan  penyelesaian  sengketa masyarakat oleh Kepala Desa  yang merupakan perangkat birokrasi. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan pelanggaran  hukum  ringan  yang melibatkan warga dapat diselesaikan di level komunitas. Tanggapan Kepala Desa merupakan representasi  pemerintah  desa.  Ia menjadi aktor penting dalam pembangunan  desa.  Oleh  karena  itu, tugas,  wewenang  dan  tanggungjawab Kepala Desa diatur secara detail dalam UU  Desa.  Semangat  UU  Desa menempatkan  Kepala  Desa  bukan kepanjangan tangan pemerintah,
melainkan sebagai pemimpin masyarakat.  Kepala  Desa  harus mengakar dengan masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas Kepala Desa bukan sekadar
menyelenggarakan pemerintahan  desa,  tetapi  ia  juga melakukan  pemberdayaan  kepada masyarakat desa.
Dilihat dari konstruksi gabungan pemerintahan desa,
sebagaimana disebut dalam Penjelasan Umum  UU  Desa,  Kepala  Desa menempati  posisi  sentral.  Namun posisi  sentral  ini  bukan  tanpa tantangan  jika  dihubungkan  dengan tugas,  hak  dan  kewenangan  yang
JENIUS
dimilikinya.  Misalnya,  jika  terjadi benturan kepentingan antara masyarakat  desa  dengan  pemerintah kabupaten/kota,  bagaimana  Kepala
Desa menempatkan posisi yang ideal? Apakah  ia  lebih  memihak  masyarakat desa atau sebaliknya?
Tugas  Kepala  Desa  dalam  UU Desa  diatur  dalam  pasal  26  ayat  (1) disebutkan:  “Kepala  Desa  bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa”.
UU  Desa  ingin  membedakan antara  tugas,  hak,  kewajiban,  dan tanggung  jawab  Kepala  Desa.  Karena itu,  dalam  UU  Desa  pengaturan mengenai  tugas,  wewenang,  hak,  dan kewajiban  Kepala  Desa  diatur  secara detail. Hal ini berbeda dengan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang  menggabungkan  tugas  dan kewajiban  Kepala  Desa  diatur  dalam satu  pasal  (pasal  101).  Di  UU  No. 22/1999,  terdapat  6  tugas  dan kewajiban  Kepala  Desa,  yaitu:  1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan  desa;  2)  membina kehidupan  masyarakat  desa;  3) membina  perekonomian  desa;  4) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 5)
mendamaikan perselisihan masyarakat di  desa;  dan  6)  mewakili  desanya  di dalam  dan  di  luar  pengadilan  dan dapat  menunjuk  kuasa  hukumnya. Beberapa tugas Kepala Desa yang ada dalam  UU  No.  22/1999  menjadi kewenangan  Kepala  Desa  dalam  UU Desa.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  yang  menggantikan  UU  No.
22/1999  tidak  mengatur  secara  detail mengenai  pengaturan  tentang  Kepala Desa  Pasal  208  menyebutkan:  “Tugas dan  kewajiban  Kepala  Desa  dalam memimpin penyelenggaraan
pemerintah  desa  diatur  lebih  lanjut dengan  Perda  berdasarkan  Peraturan Pemerintah”.  Tetapi,  pengaturan  lebih jauh  tentang  tugas  dan  kewajiban Kepala  Desa  dapat  dilihat  dalam  PP No. 72/2005 tentang Desa.
Wewenang  Kepala  Desa  yang ada dalam UU Desa (pasal 26 ayat 2) dapat  dibagi  dalam  empat  fungsi,
yaitu:
Fungsi  pemerintahan,  meliputi:  (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan  Desa;  (ii)  mengangkat dan  memberhentikan  perangkat  desa; (iii) memegang kekuasaaan pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (v) mengkordinasikan pembangunan  desa  secara  partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya  menjadi  cara  Kepala  Desa dalam  penyelenggaraan  pembangunan desa  yang  harus  dilakukan  secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna. Fungsi  regulasi,  meliputi  (i) menetapkan  APB  Desa;  dan  (ii) menetapkan Perdes. Dalam
melaksanakan  kedua  wewenang  ini, Kepala  Desa  tidak  bisa  menetapkan sendiri  APB  Desa  dan  Perdes. Pembahasan  dan  penetapan  Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 UU Desa).
Fungsi  ekonomi,  meliputi:  (i) mengembangkan  sumber  pendapatan Desa;  dan  (ii)  mengusulkan  dan menerima pelimpahan sebagian
kekayaan  negara  guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

## JENIUS
Fungsi  sosial,  meliputi:  (i) membina kehidupan masyarakat Desa; (ii)  mengembangkan  kehidupan  sosial budaya  masyarakat  Desa;  dan  (iii) membina  ketenteraman  dan  ketertiban masyarakat Desa.
Belasan  kewenangan  Kepala Desa  dalam  pasal  26  ayat  (2)  telah mendukung  visi  UU  Desa  yang  ingin menciptakan  desa  yang  kuat,  maju, mandiri, dan demokratis untuk mencapai  masyarakat  yang  adil, makmur,  dan  sejahtera.  Akan  tetapi, ini  sangat  tergantung  dari  kinerja Kepala  Desa  itu  sendiri.  Sejauhmana ia  dapat  menggerakkan,  memotivasi, berkomunikasi,  merencanakan,  dan melaksanakan pembangunan yang ada di  lingkungannya.  Oleh  karena  itu, kapasitas  menjadi  penting  dimiliki oleh seorang Kepala Desa. Sayangnya, kapasitas  Kepala  Desa  maupun perangkat desa tidak menjadi perhatian  UU  ini.  Pasal  26  ayat  (3) tentang  hak  Kepala  Desa  disebutkan: “dalam melaksanakan
tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Kepala  Desa  berhak:  a.  mengusulkan struktur  organisasi  dan  tata  kerja Pemerintah  Desa;  b.  Mengajukan rancangan  dan  menetapkan  Peraturan Desa;  c.  Menerima  penghasilan  tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan  lainnya  yang  sah,  serta mendapat  jaminan  kesehatan;  d. Memberikan  mandat  pelaksanaan tugas  dan  kewajiban  lainnya  kepada perangkat desa.
Dalam  klausul  di  atas  tidak disebutkan bahwa peningkatan kapasitas  menjadi  bagian  dari  hak Kepala  Desa.  Padahal  dalam  rumusan Naskah Akademik RUU Desa, kapasitas  perangkat  desa  menjadi
salah
permasalahan dari penyelenggaraan  pemerintahan  Desa.
Selama ini Kepala Desa dan perangkat Desa  tidak  mendapatkan  pendidikan dan  latihan  yang  sistematis  dan berkelanjutan  seperti  halnya  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  dan  pejabat  yang lain.  Tidak  diaturnya  peningkatan kapasitas  Kepala  Desa  dan  perangkat Desa,  dapat  menjadi  hambatan  untuk kinerja  pemerintahan  desa,  karena rendahnya  kapasitas  Kepala  Desa  dan perangkat Desa.
Mengenai  kapasitas  ini,  Pasal 112  UU  Desa  memberikan  tugas kepada Pemerintah, pemerintah Daerah  Provinsi,  Kabupaten/Kota memberdayakan  masyarakat  desa antara  lain  dengan  meningkatkan kualitas  pemerintahan  dan  masyarakat desa  melalui  pendidikan,  pelatihan, dan penyuluhan.
Sutoro  Eko  (2013)  membagi lima  bentuk  kapasitas  Desa  (termasuk di  dalamnya  Kepala  Desa)  yang  perlu dikembangkan dalam rangka membangun  otonomi  desa.  Pertama, kapasitas  regulasi  (mengatur),  yaitu kemampuan pemerintah desa mengatur  kehidupan  desa  beserta isinya  (wilayah,  kekayaan,  dan penduduk) dengan Perdes berdasarkan kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat setempat.  Kedua,  kapasitas  ekstraksi, yaitu  kemampuan  mengumpulkan, mengerahkan,  dan  mengoptimalkan aset-aset  desa  untuk  menopang kebutuhan  (kepentingan)  pemerintah dan  warga  masyarakat  desa.  Ketiga, kapasitas distributif, yaitu kemampuan pemerintah desa membagi sumberdaya desa  secara  seimbang  dan  merata sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan masyarakat  desa.  Keempat,  kapasitas

## JENIUS
responsif,  yaitu  kemampuan  untuk peka  atau  memiliki  daya  tanggap terhadap  aspirasi  atau  kebutuhan warga  masyarakat  untuk  dijadikan sebagai  basis  dalam  perencanaan kebijakan  pembangunan.  Kelima, kapasitas  jaringan  dan  kerjasama, yaitu  kemampuan  mengembangkan jaringan  kerjasama  dengan  pihak- pihak  luar  dalam  rangka  mendukung kapasitas ekstraksi.

## METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian Metode penelitian dengan menggunakan  Metode  Penelitian Kualitatif. Dengan metode kualitatif penulis mempunyai kesempatan  yang  lebih  luas  dalam berinteraksi dengan objek penelitian, sehingga dapat memperkaya  dan  memperdalam kajian  dalam  penelitian  yang penulis lakukan. B. Lokasi Penelitian Penelitian  dilakukan  di  Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. C. Sasaran Penelitian
Sasaran  penelitian  yang  dituju adalah Kepala Desa Sukamulya

## D. Fokus Penelitian
Penulis melakukan fokus penelitian terhadap  Peranan  Kepemimpinan Kepala Desa Sukamulya
E. Pendekatan Dalam Penelitian Pendekatan  yang  digunakan  dalam melakukan  penelitian  ini  adalah studi  kasus.  Studi  kasus  diartikan sebagai  metode atau  strategi  dalam penelitian,  bisa  juga  berarti  hasil dari suatu penelitian kasus tertentu.
Studi kasus adalah
suatu pendekatan  untuk  mempelajari,
menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya  secara  natural  tanpa adanya intervensi dari pihak luar. F. Teknik Penetapan Sample Penulis menggunakan teknik “purposive sampling” dalam pengambilan  sample.  Purposive sampling  termasuk  sample  jenis non  probability  sampling,  yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap objek penelitian untuk  dijadikan  informan.  Dalam penelitian  ini  penulis  menentukan sample melalui pertimbangan tersendiri  yang  dipandang  dapat memberikan  data  hingga  mencapai titik  jenuh  (saturasi)  agar  pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

## G. Teknik Pengumpulan Data

## 1. Data primer
Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari responden dengan menggunakan teknik  wawancara  mendalam dan intensif dengan para informan.

## 2. Data sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  buku-buku,  dokumen, leteratur,  media  masa  dan  sumber- sumber media cetak lainnya.
Pengumpulan data selain menggunakan sample, peneliti juga menggunakan  teknik  Wawancara Mendalam  (in  depth  interview), Menurut  Miles  dan  Huberman adalah  wawancara  informal  yang dilakukan  pada  saat  konteks  yang dianggap  tepat  guna  mendapatkan data  yang  mempunyai  kedalaman dan  dapat  dilakukan  berkali-kali secara  frekuentif  sesuai  dengan keperluan  penelitian  Teknik  ini

## JENIUS
dimaksudkan  agar  peneliti  mampu mengeksplorasi  data  dari  informan dan pewawancara akan mempengaruhi  pada  jawaban  yang diberikan informan. Cara pengambilan  data  dengan  tanya jawab  dengan  informan  yang dilakukan dengan wawancara mendalam.
3. Teknik Analisa Data Teknik  analisis  yang  di  gunakan dalam  penelitian  ini  adalah teknik analisis
kualitatif  yaitu  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata  –  kata  tertulis  maupun lisan.  Pendekatan  dalam  metode analisis ini adalah dengan menggunakan  analisis  wawancara interaktif  (  interaktif  model  of analyze) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Desa Sukamulya adalah salah satu desa di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.   Luas  wilayah  desa  ini  1.070 Ha  dengan  Lurah  bernama  Bapak Suganda  HM.   Batasan  wilayah  desa ini yaitu            :
 Sebelah utara : Desa Suradita
 Sebelah selatan : Desa Tamansari
 Sebelah  timur  : Desa  Gunung Sindur
 Sebelah barat : Desa Mekarsari
Dari  survey  yang  telah  dilakukan, diperoleh data sebagai berikut :
A. Sumber Daya Manusia Tabel 4.1
Sumber Daya Manusia Jumlah laki-laki  6659 orang Jumlah perempuan 6210 orang Jumlah total 12869 orang Jumlah  kepala keluarga 3012 KK

## Sumber : Data Desa Sukamulya
Dari  data  diatas  dapat  dilihat  jumlah warga  laki-laki  lebih  banyak  daripada perempuan, selain perlunya ditingkatkan  keterampilan  laki-laki dalam mengelola desa maka dibutuhkan  pemberdayaan  perempuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menambah  penghasilan  dari  sektor usaha kecil atau usaha rumah tangga. Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 206 251 Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group 241 201 Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah - - Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 1575 1432 Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah - - Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat 216 322
Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia JENIUS
Tamat SD/sederajat 1273 1305 Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SMP 172 175 Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SMA 136 113 Tamat SMP/sederajat 997 781 Tamat SMA/sederajat 1123 792 Tamat D-1/sederajat - - Tamat D-2/sederajat 22 24 Tamat D-3/sederajat 5 26 Tamat S-1/sederajat 289 262 Tamat S-2/sederajat 35 5 Tamat S-3/sederajat 1 - Tamat SLB A - - Tamat SLB B - - Tamat SLB C - - Jumlah 6659 6210 Sumber : Data Desa Sukamulya Masyarakat  Desa  Sukamulya dalam  lingkup  pendidikan  masih tergolong  rendah,  hal  ini  dapat  dilihat dari  tabel  diatas,  masyarakan  dengan pendidikan  jenjang  perguruan  tinggi
masih  tergolong  rendah,  hal  ini  perlu ditingkatkan dengan peran serta kepala desa  selaku  pimpinan,  untuk  dapat memfasilitasi  para  warganya  untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Tabel 4.3 Mata Pencaharian Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Petani 432 295 Buruh tani 164 100 Buruh migran  perempuan - - Buruh migran laki-laki - - PNS 429 75 Pengrajin industry rumah tangga 54 40 Pedagang keliling 168 215 Peternak 54 - Nelayan - - Montir 126 - Dokter swasta - 1 Bidan swasta - 3 Perawat swasta - 2 Pembantu rumah tangga - 151 TNI 4 - POLRI 1 - Pensiunan PNS/TNI/POLRI 17 4
JENIUS
Pengusaha kecil dan menengah 6 1 Pengacara - - Notaris - - Dukun kampong - 5 Jasa pengobatan alternative 4 2 Dosen swasta 1 - Pengusaha besar - - Arsitektur - - Seniman - - Sumber : Data Desa Sukamulya Dari  tabel  diatas  jumlah  petani dan  buruh  tani  mendominasi  mata pencaharian masyarakat Desa Sukamulya,  hal  ini  perlu  adanya dorongan  dariKepala  Desa  selaku pimpinan,  untuk  mengembangkan sektor  pertanian  melalui  kelompok usaha tani agar hasil pertanian tersebut dapat  lebih  baik  lagi,  disamping  itu untuk  sektor  selain  pertanian  perlu adanya peningkatan melalui pemanfaatan  lahan,  pendidikan  yang mumpuni, pelatihan dan usaha lainnya untuk  mencapai  kesejahteraan  desa untuk lebih baik dan merata. Tabel 4.4 Agama Agama Laki- laki Perempuan Islam 5645 5476 Kristen 449 287 Katolik 29 27 Hindu 6 8 Budha 231 164 Khonghucu 299 248 Kepercayaan kepada Tuhan YME - - ALiran kepercayaan lain - - Jumlah 6659 6210 Sumber : Data Desa Sukamulya Dari tabel diatas, mayoritas masyarakat  desa  Sukamulya  memeluk agama  Islam,  oleh  karenanya  kepala desa  sebagai  pimpinan  harus  bisa menciptakan  suasana  yang  kondusif, toleransi  antar  umat  beragama  agar tercipta keharmonisan.
Tabel 4.5 Etnis Etnis Laki- laki Perempuan Aceh 1 2 Batak 15 14 Nias - - Mentawai - - Melayu - - Minang 26 21 Kubu - - Anak Dalam - - Badui - - Betawi 315 256 Sunda 5696 5436 Jawa 589 467 Madura 15 12 Bali 2 2 Banjar - - Dayak - - Bugis - - Makasar - - Mandar - - Sumber : Data Desa Sukamulya

## JENIUS
Dari  tabel  diatas,  suku  Sunda mendominasi  etnis  masyarakat  desa Sukamulya,  sebagai  pimpinan,  kepala desa  harus  bisa  mempersatukan  etnis- etnis  yang  ada  diwilayahnya  agar tercipta  toleransi  antar  sesama  tanpa membedakan ke-suku-annya
B. Sarana dan Prasarana Tabel 4.6 Prasarana Kesehatan Rumah Sakit umum - Puskesmas - Puskesmas pembantu - Balai pengobatan 2 Apotik - Posyandu 10 Toko obat 2 Balai penobatan swasta 2 Gudang penyimpanan obat - Jumlah praktek dokter - Rumah bersalin 1 Balai kesehatan ibu dan anak 1 Rumah sakit mata - Sumber : Data Desa Sukamulya Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat bahwa sarana kesehatan masih tergolong minim dengan rasio penduduk,  dalam  hal  ini,  kepala  desa selaku pimpinan harus dapat menyediakan  sarana  kesehatan  sesuai dengan  rasio  penduduk  dengan mengajukan pendirian sarana kesehatan kepada dinas terkait Tabel 4.7 Pendidikan Nama Juml ah Kepemilikan Pemerin tah Swas ta TK 3 - 3
SD/sederaj at 7 6 1 SMP/seder ajat 1 1 - SMA/sede rajat 1 - 1 Ibtidayah 2 - 2 Tsanawiya h 1 - 1 Ponpes 3 - 3 Sumber : Data Desa Sukamulya
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat bahwa  sarana  pendidikan  milik pemerintah  masih  tergolong  rendah, dibandingkan  dengan  milik  swasta, untuk  sekolah  menengah,  sebaiknya kepala desa selaku pimpinan, menambah  sekolah  milik  pemerintah dengan  mengajukan  pendirian  sarana pendidikan kepada dinas terkait.
C. Potensi Alam Tabel 4.8 Sumber air bersih Jenis Jumlah Pemakaian (KK) Mata Air 2 56 Sumur Gali 1346 2801 Sumur pompa 105 105 Sungai 1 105 Depot isi ulang 4 205

## Sumber : Data Desa Sukamulya
Dari tabel diatas, sumber air bersih di  dominasi  oleh  sumur  gali.  Sumber air tanah tergolong masih cukup baik.

## JENIUS
Tabel 4.9 Potensi Ternak Jenis ternak Jumlah populasi Sapi 38 Kerbau 121 Ayam kampung 1063 Ayam boiler 35000 Bebek 15000 Kambing 464 Domba 435 Angsa 44 Sumber : Data Desa Sukamulya Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat bahwa  usaha  peternakan  ayam  broiler tergolong  tinggi  dan  cukup  berhasil, kepala  desa  selaku  pimpinan  dapat mendorong para peternak ayam broiler ini  supaya  bisa  lebih  meningkatkan hasilnya  dengan  cara  memberikan bantuan modal dan sejenisnya. Tabel 4.10 Komoditas pangan Jenis pangan Luas Hasil panen Jagung 2 Ha 4 ton/Ha Kacang tanah 2 Ha 3 ton/Ha Kacang panjang 15 Ha 3 ton/Ha Padi sawah 35 Ha 175 ton/Ha Padi lading 2 Ha 6 ton/Ha Ubi kayu 10 Ha 500 ton/Ha Mentimun 4 Ha 10 ton/Ha Terong 1 Ha 25 ton/Ha Sumber : Data Desa Sukamulya Dari tabel diatas, komoditas pangan wilayah  Desa  Sukamulya  masih tergolong baik

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan beberapa  narasumber  diantara  nya Kepala Desa, Wakil Kepala Desa, Staf Desa dan beberapa masyarakat sekitar, maka  dapat  diperoleh  data  sebagai berikut
1. Sumber  daya  manusia  masyarakat Desa  Sukamulya  masih  tergolong rendah, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduknya hanya tamat Sekolah Dasar 2. Mayoritas masyarakat Desa Sukamulya  bermata  pencaharian sebagai petani tradisional.
3. Masih  minim  sarana  kesehatan seperti  rumah  sakit  dan  puskesmas sehingga  kesadaran  masyarakat untuk  hidup  sehat  masih  kurang layak.
4. Kondisi  jalan  yang  rusak  akibat banyaknya  truk  pengangkut  pasir yang  beroprasi  sehingga  minimnya sarana  transportasi  umum,  untuk menghubungkan  masyarakat  Desa Sukamulya dengan masyarakat lain diluar Desa.
5. Lahan  kosong  disewakan  kepada perusahaan eksploitasi pasir sehingga  tingat  polusi  udara semakin kotor.

## SARAN
Berikut saran-saran yang diberikan penulis  setelah  penulis  melakukan penelitian  untuk  dapat  dijadikan pertimbangan  kepala  desa  dalam mengambil kebijakan demi tercapainya pembangunan desa sejahtera 1. Disarankan Kepala Desa mengembangkanpotensi sumber daya  manusia,  melalui  pelatihan-
Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia
JENIUS
pelatihan  yang  dilaksanakan  oleh Desa. 2. Disarankan Kepala Desa mendorong masyarakat untuk mengenyam  pendidikan  yang  lebih tinggi. 3. Disarankan Kepala Desa mendorong masyarakat untuk mengembangkan pengelolaan sawah  melalui  pembentukan  usaha tani 4. Disarankan Kepala Desa mendorong masyarakat untuk berwirausaha  untuk  menambah pendapatan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad  Subekhi  dan  Mohammad Jauhar. 2012.” Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)”, Cet. Pertama, Prestasi Pustaka Raya: Jakarta.
As'ad,  M.  2004.  Psikologi  Industri,
Seri  Umum.  “ Sumber  Daya Manusia ”. Ed. 4. Liberty: Yogyakarta. Bambang, Wahyudi. 2002. “ Manajemen Sumber Daya Manusia ”. Sulita: Bandung. Byars,  L.  Lloyd  and  Leslie  W.  Rue. 2004. “ Human Resource Management ”.  7thed.,  McGraw-
Hill: New York.
Cascio.  2003.  “ Manajemen  Sumber Daya  Manusia” .  Cet.  Ketujuh.
Erlangga: Jakarta.
Danang Sunyoto. 2012. “ Dasar-Dasar Manajemen  Pemasaran ”.  Cet. Pertama. CAPS: Yogyakarta.
G.R. Terry. 2001. “ Manajemen Dasar, Pengertian  dan  Masalah”, Ed. revisi,  cet.  1,  Penerbit  Bumi Aksara: Jakarta.
Hamalik,  Oemar.  2008.  “ Kurikulum dan  Pembelajaran” .  PT.  Bumi
Aksara: Jakarta.
H.A.R.  Tilaar.  2009.  Kekuasaan  dan Pendidikan  :  “ Kajian  Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran  Kekuasaan” .  Jakarta:
Rinika Cipta.
Hasibuan, Malayu. S. P.
2013. “ Manajemen  Sumber  Daya Manusia ” ,  PT.  Bumi  Aksara: Jakarta.
_____,  2007. “Manajemen  Sumber
Daya Manusia”, Ed. Cet.
Kesembilan,  PT  Bumi  Aksara:
Jakarta.
_____,  2000.  “ Manajemen  Sumber Daya  Manusia ”.  STIE  YKPN:
Yogyakarta.
Hughes,  dkk.  2012.  Leadership: “ Memperkaya  Pelajaran  dari Pengalaman ”.  Ed.  7.  Salemba Humanika: Jakarta.
Lalu, Husni. 2003. “ Pengantar Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia” .  Ed. Revisi, Rajawali Pers: Jakarta.
Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia

## JENIUS
Luthans,  Fred.  2006.  “ Perilaku Organisasi ”.  (Alih  Bahasa  V.A
Yuwono,  dkk),  Ed.  Bahasa Indonesia, ANDI: Yogyakarta. Mangkunegara Anwar,Prabu. 2013 “Manajemen  Sumber  Daya Manusia Perusahaan” , PT.
Remaja Rosdakarya: Bandung.
_____.  2009.  “ Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Perusahaan”, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
_____.  2000.  “ Manajemen  Sumber
Daya  Manusia  Perusahaan ”.  PT Remaja Rosdakarya: Bandung. Manulang. 2003.“ Manajemen Personalia “  Cetakan  VI,  Ghalia
Indonesia.
Mathis Robert L. dan Jackson John H.
2006. “ Human Resource Management ”. Alih Bahasa.
Salemba Empat: Jakarta.
Pidarta,  Made.  2004.  “ Manajemen Pendidikan  Indonesia ”.  Rineka Cipta: Jakarta.
Rachmawati,  Hj  Ike  Kusdyah.  2007 . “Manajemen Sumber Daya Manusia” . ANDI: Yogyakarta.
Rowe, W. Glenn and Guerrero, Laura. 2011.  “ Cases  in  Leadership ”.
Second  Ed.  SAGE  Publications, Inc: Thousand Oaks-California.
Sadili,Samsudin.  2009.  “ Manajemen Sumber  Daya  Manusia ”.  Pustaka Setia: Bandung.
Simamora,  Henry.  2014.  “ Manajemen Sumber  Daya  Manusia”. Cet. Kedua, STIE YKPN: Yogyakarta
Siswanto,  Bedjo  Sastrohadiwiryo.
2001.  “ Manajemen  Tenaga  Kerja Indonesia Pendekatan Administratif  dan  Operasional ”.
Bumi Aksara: Jakarta
_____.  2012.  “ Memahami  Penelitian Kualitatif ”. ALFABETA: Bandung.
Sugiyono.  2011.  ” Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, Cet.  Ke  Tiga  Belas,  Alfabeta: Bandung.