## EKSISTENSI PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA PERKARA PERDATA PRODEO
Gracesy Prisela Christy Email: gpchristy@ukipaulus.ac.id
Priya Tandirerung Pasapan Email: rantebua@gmail.com Universitas Kristen Indonesia Paulus

## Abstrak
Asas  berperkara  (perdata)  di  pengadilan  adalah  berbiaya.  Namun, penyelesaiannya dilaksanakan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Biaya yang  dibebankan  oleh  pengadilan  adalah  biaya  kepaniteraan  dan  biaya  materai, biaya  saksi,  ahli,  juru  bahasa    juru  sumpah,  biaya  pemeriksaan  setempat,  biaya pemangilan  dan  perbuatan  hakim  lainnya.  Pada  perkara  prodeo  berdasarkan pelaksanaan  putusan  perkara  perdata  No.  182/Pdt.g/2013/Pn.Mks  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) ditemukan hingga saat ini  masih  mengalami  kendala  dalam  pelaksanaan  eksekusinya  ;  sehingga  tujuan dari  pelaksanaan  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  yakni  dijalankannya eksekusi  dengan  berdasarkan  asas  peradilan  yang  berlaku  di  Indonesia sebagaimana  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak efektif.
Kata Kunci: Perkara perdata, prodeo, eksekusi

## Abstract
The principle of litigation (civil) in court is costly. However, the solution is carried out quickly, simply and at a low cost. The fees charged by the court are court fees and stamp duty, witnesses, experts, oath interpreters, local examination fees,  calling  fees  and  other  judges'  deeds.  In  Prodeo  cases  based  on  the implementation of Civil Decision No. 182 / Pdt.g / 2013 / Pn.Mks who already has permanent legal force (inkracht van gewijsde) was found to date still experiencing obstacles  in  the  execution  of  its  execution;  so  that  the  goal  of  implementing  a decision  that  has  legal  force  is  that  the  execution  is  carried  out  based  on  the principles  of  justice  in  force  in  Indonesia  as  regulated  by  the  Basic  Law  on Judicial  Power.  The  principle  of  fast,  simple  and  low  cost  does  not  work  as  it should and is not effective.
Keywords: Civil cases, prodeo, execution

## PENDAHULUAN
sas  dalam  berperkara  (perdata)  di  pengadilan  adalah  berbiaya,  namun penyelesaiannya  dilaksanakan  secara  cepat,  sederhana  dan  berbiaya ringan.  Biaya-biaya  yang  dibebankan  oleh  pengadilan  berupa  biaya kepaniteraan,  biaya  materai,  biaya  saksi  ahli,  juru  bahasa  dan  juru  sumpah,  dan perbuatan hakim lainnya, serta biaya pemanggilan.
Pengecualian  terhadap  asas  berperkara  bagi  mereka  yang  tidak  mampu untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  hal  ini  dapat  mengajukan  secara  cuma- cuma (prodeo) agar diizinkan dibebaskan dari biaya perkara dengan mengajukan surat  keterangan  tidak  mampu  dari  kepala  desa  dengan  diketahui  oleh  camat. eksekusi  itu  sendirii  adalah  hal  menjalankan  putusan  Pengadilan  yang  sudah berkekuatan  hukum  tetap  yang  wajib  dilaksanakan  sesuai    hasil  keputusan  yang telah diputuskan oleh hakim. Ketentuan Pasal 237 HIR atau 273 RBg menentukan bahwa  Penggugat  atau  Tergugat  yang  tidak  mampu  membayar  biaya  perkara dapat  diizinkan  untuk  berperkara  tanpa  biaya.  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  (PERMA)  juga  mengatur  mengenai  perkara  prodeo  yaitu PERMA  No.  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, yang menyatakan sebagi berikut :
“proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.”
Proses  penyelesaian  suatu  perkara  perdata  dimulai  dari  tingkat  pertama pada  saat  diajukannya  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  kemudian  banding  pada Pengadilan Tinggi dan kasasi serta peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, terakhir  dengan  diajukannya  permohonan  eksekusi  oleh  pihak  yang  menang dalam perkara itu.
Dalam  hal  menjalankan  putusan  Pengadilan  yang  sudah  berkekuatan hukum  tetap  ;  putusan  Pengadilan  yang  dieksekusi  adalah  putusan  yang  bersifat memaksa  ( condemnatoir )  yaitu  putusan  yang  bersifat  memerintah  kepada  suatu pihak  untuk  melaksanakan  putusan  tersebut.  Menurut Sudikno  Mertokusumo (1988 : 201)
“eksekusi  pada  hakekatnya  tidak  lain  ialah  realisasi  daripada  kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan  tersebut.  Pihak  yang  menang  dapat  memohon  eksekusi  pada pengadilan  yang  memutus  perkara  tersebut  untuk  melaksanakan  putusan tersebut secara paksa ( execution force ).”
Namun pada kenyataannya tidak mudah bagi orang-orang  yang berperkara secara  prodeo  mendapatkan  manfaat  dari  asas contatie  justitie karena  dalam pelaksanaan eksekusi seringkali mendapatkan hambatan-hambatan seperti yang di
A
atur  dalam  hukum  acara  perdata  sendiri  seperti  adanya  perlawanan  terhadap eksekusi  ( derden  verset) dari  pihak  ketiga  yang  merasa  dirugikan  terhadap eksekusi  yang  akan  dilaksanakan  sehingga  menghalangi  pelaksanaannya;  juga sifat prodeo suatu perkara yang hanya berlaku satu kali ditiap tingkatan peradilan saja,  tidak  berlaku  berlaku  manakala  ada  pengajuan  hukum  banding,  kasasi  atau peninjauan  kembali  .  Kendala  utama  yang  dapat  menghambat  dijalankannya eksekusi  adalah  kendala  dari  biaya  eksekusi  itu  sendiri  yang  menelan  banyak biaya,  seperti  biaya  peneguran  ( aanmaning) ,  biaya  pengamanan,  biaya  buruh untuk  membantu  mengosongkan  objek  yang  akan  dilaksanakan  eksekusi,  biaya akomodasi dan transportasi, serta biaya-biaya yang tak terduga lainnya.
Suatu  putusan  pengadilan  tidak  ada  artinya  apabila  tidak  dilaksanakan  ; putusan  Hakim  mempunyai  kekuatan  hukum eksekutorial yaitu  kekuatan  untuk pelaksanaan  apa  yang  menjadi  ketetapan  dalam  putusan  itu  secara  paksa  dengan bantuan  alat-alat  negara.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas  peneliti  terdorong untuk  melakukan  penelitian  hukum  yang  berjudul  : Pelaksanaan  Eksekusi Perkara Prodeo Perdata di Pengadilan Negeri Makassar.

## PEMBAHASAN
Sehubungan  dengan  penelitian  peneliti  mengenai  perkara  perdata  No 182/Pdt.G/2013/PN.Mks  adapun  pertimbangan  hukum  pada  putusan  yang  telah dibacakan  di  depan  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  pada  tanggal  12 November 2013 sehingga  menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Halija Dg. Kenna dikabulkan, adalah sebagai berikut :
a. Menimbang, bahwa materi pokok gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah  untuk  menyerahkan  dan  mengosongkan  tanah  dan  bangunan yang terletak di jalan Baji dakka III No. 37 B yang merupakan boedel warisan  almarhum  Pasima  Dg.  Narang  dan  Fatimah  Dg.  Lebang kepada para Penggugat dengan baik dan sempurna;
b. Menimbang,  bahwa  guna  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat  telah  mengajukan  dan  menyerahkan  surat-surat  bukti  yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Dg. Mari, 2. Tama Dg. Turru;
c. Menimbang.  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  datang  menghadap pada  hari  pesidangan  yang  telah  ditentukan,  baik  orangnya  sendiri maupun  kuasanya,  meskipun  telah  dipanggil  dengan  patut, sebagaimana  risalah-risalah  panggilan  tertanggal  3  Juli  2013, tertanggal 11 Juli 2013, tertanggal 29 Juli 2013, dan 20 Agustus 2013,
sedangkan  tidak  ternyata,  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;
d. Menimbang bahwa dari fakta bukti P-1, yang merupakan fotcopy surat keterangan  kewarisan  dan  pemegang  hak  sewa  tertanggal  15  April 2011  yang  disaksikan  dan  dibenarkan  oleh  Kepala  Desa  Aeng  Towa dan  dikuatkan  oleh  Camat  Galesong  Utara,  juga  ketrangan  Saksi  Dg. Mari  saling  bersesuaian  dan  dihubungkan  pula  dengan  bukti  P-2a,b,c sebagai pemegang hak sewa;
e. Menimbang,  bahwa  dahulu  yang  menguasai  objek  sengketa  adalah Pasima  Dg.  Narang  dengan  Patimah  Dg.  Lebang  seteah  Pasima  dan Patimah meninggal  dunia objek sengketa dikuasai  oleh ahli warismya yaitu Halijah, sedang \Dg. Timu orang tua Tergugat masuk menguasai tanah  objek  sengketa  hanya  minta  tinggal  di  tanah  objek  sengketa (numpang tinggal) atas izin Pasimah Dg. Narang.
Berdasarkan dari pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim memutus sebagai berikut :
1. Menyatakan  Tergugat  sudah  berulang  kali  dipanggil  dengan  patut tetapi tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan  para  Penggugat  adalah  ahli  waris  alm.  Pasimah  Dg. Narang dengan Fatimah Dg. Lebang;
4. Menyatakan  tanah  objek  sengketa  adalah  harta  peninggalan  alm.
Pasimah  Dg.  Narang  dan  Fatimah  Dg.  Lebang  dengan  status  hak sewa dari pemerintah daerah;
5. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; 6. Menghukum  Tergugat  untuk  segera  menyerahkan  tanah  berikut bangunan  objek  sengketa  kepada  para  ahli  waris  tanpa  syarat  dan keadaan sempurna; 7. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).
Berdasarkan  Pertimbangan  Hukum  serta  amar  putusan  pada  perkara  perdata No.  182/Pdt.G/2013/PN.Mks  tersebut  Peneliti  berpendapat  bahwa  putusan tersebut  telah  dapat  dilakukan  eksekusi  dengan  alasan  bahwa  putusan  tersebut telah  berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van  gewijde).  Alasan-alasan  yang digunakan  untuk  pelaksanaan  eksekusi  juga  jelas  dalam  pertimbangan  hukum majelis  hakim  dalam  perkara  tersebut,  yaitu  Tergugat  masuk  menguasai  objek
sengketa  sejak  tahun  1983  dan  memanggil  orang-orang  lain  untuk  tinggal  dan menyewa  di  atas  bangunan  dan  tanah  milik  Penggugat  tanpa  memberikan  uang sewa  kepada  Penggugat  adalah  merupakan  perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatige  daad)  sesuai  Pasal1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), yang mengatur sebagai berikut :
“Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Berdasarkan  atas  ketentuan  Undang-undang  diatas  maka  tentunya Tergugat  (Termohon  Eksekusi)  wajib  melaksanakannya,  apabila  tidak melaksanakan isi putusan maka berakibat dilaksanakannya eksekusi pengosongan; dalam praktek peradian hukum di Indonesia perbuatan melawan hukum itu dapat dikenai  eksekusi  pengosongan.  Bahwa  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang  kalah,  yakni  Tergugat  wajib  mematuhi  dan  melaksanakan  amar  putusan terhadap  putusan  tersebut  di  atas  ;  akan  tetapi  dalam  kenyataannya,  para Termohon Eksekusi sebagai Tergugat  yang dikalahkan dalam persidangan belum melaksanakan putusan Pengadilan sehingga wajar apabila Penggugat mengajukan pemohonan  eksekusi  sebagai  pihak  yang  telah  dimenangkan  pada  Pengadilan Negeri  Makassar,  maka  diharapkan  Pengadilan  Negeri  Makassar  mengabulkan dan  segera  melaksanakan  permohonan  eksekusi  yang  diajukan  oleh  Pemohon eksekusi, karena apabila Perkara prodeo hanya bertumpu pada proses persidangan tetapi tidak untuk pelaksanaan eksekusi karena tidak adanya biaya dari Pemohon Eksekusi maka Pengadilan Negeri khususnya bagian keperdataan telah melakukan contempt of court terhadap putusan Majelis hakim yang telah berkekuatan Hukum Tetap.
Dengan  merujuk  kepada  Pasal  121  ayat  (4)  HIR  atau  Pasal  145  ayat  (4) RBg,  biaya  eksekusi  dibayar  terlebih  dahulu  oleh  Pemohon  eksekusi, sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap,bahwa:
“  Dari  mana  ditarik  kesimpulan  yang  menentukan  biaya  eksekusi  harus dibayar  Pemohon  eksekusi  dulu  sebagai  panjar  dan  barudapat  ditagih penggantiannya  nanti  dari  pihak  Tergugat(Tereksekusi)  setelah  eksekusi selesai.  Kewajiban  mendahulukan  pembayaran  biaya  eksekusi  kepada Pemohon eksekusi didasarkan kepada pengertian, biaya eksekusi termasuk satu  rangkaian  yangtak  terpisahkan  dengan  biaya  perkara.  Kalau  biaya eksekusi  samadengan  biaya  perkara,  terhadap  pembayaran  biaya eksekusiberlaku  sepenuhnya  (secara  analogi)  ketentuan  Pasal  121  ayat
1HIR atau Pasal 145 ayat 4 RBg. Pada pasal tersebut ditegaskan,pendaftaran  gugatan  dalam  buku  register  oleh  Panitera  baru diperkenankan  apabila  Penggugat  sudah  membayar  panjar  biaya perkara ”    Selama  penggugat  belum  membayar  panjar  perkara  yang direncanakan  panitera  :Gugatan  tidak  boleh  dicatat  dalam  buku  register menerimaan  gugat  (perkara)  danSekaligus  gugatan  (perkara)  tidak  boleh disidangkan.
Dari ketentuan Pasal 121 ayat 4 HIR atau Pasal 145 ayat 4 RBg,biaya perkara harus lebih dahulu dibayar pihak Penggugat. Selama Penggugat belum membayar biaya  perkara,  gugatan  yang  diajukantidak  boleh  didaftarkan,  dan  sekaligus dilarang untuk disidangkan.
Analogi dengan ketentuan tersebut jika ketentuan ini dikaitkan dengan eksekusi :
a. Pembayaran biaya eksekusi harus lebih dahulu dibayar Pemohon eksekusi (penggugat); dan
b. Selama  Pemohon  eksekusi  (penggugat)  belum  membayar  lebih  dahulu biaya eksekusi, eksekusi tidak dapat dijalankan.”
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  telah  cukup  jelas  bahwa  untuk melaksanakan  putusan  Pengadilan  atau  eksekusi  memerlukan  biaya  yang dibebankan dan harus dibayar oleh Pemohon, baik dibayar secara panjar maupun secara  tunai.  Apabila  terdapat  kelebihan  dalam  pembayaran  biaya  Permohonan eksekusi, maka akan dikembalikan setelah eksekusi selesai.
PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu  di  Pengadilan  memberikan  jaminan  kepada masyarakat  menengah  ke  bawah  untuk  dapat  menuntut  hak-haknya  melalui Pengadilan  tanpa  dibebani  biaya  perkara,  termasuk  mengenai  eksekusi. Berdasarkan pengamatan Peneliti di lapangan ternyata permohonan eksekusi yang diajukan  oleh  para  Pemohon  eksekusi  belum  dilaksanakan  sebagaimana diharapkan. Padahal eksekusi merupakan upaya dari Penggugat memohon kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  memaksa  Tergugat  memenuhi  isi  amar  putusan, tanpa  eksekusi  berarti  putusan  menang  di  atas  kertas,  kecuali  dijalankan  secara sukarela  oleh  Tergugat.  Dalam  hal  ini  Pemohon  hanya  menunggu  realisasi  dari Pengadilan  Negeri  Makassar,  tidak  ada  yang  dapat  diupayakan  oleh  Pemohon., menghubungi  pihak  Termohon  hal  yang  tidak  mungkin  dipenuhi,  karena Termohon  tidak  memenuhi  isi  sesuai  amar  putusan.  Fakta-fakta  yang  terungkap dari  hasil  wawancara  Peneliti  dengan  Panitera  Muda  bagian  Hukum  (dahulu Panitera  Muda  bagian  Perdata)    pada  Pengadilan  Negeri  Makassar  memang
terdapat  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  eksekusi  putusan  Perkara  Prodeo pada Pengadilan Negeri Makassar; adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi  putusan  perkara  prodeo  pada  Pengadilan  Negeri  Makassar  dikarenakan anggaran  dari  pemerintah  belum  turun  untuk  membiayai  eksekusi  sedangkan proses  eksekusi  melalui  beberapa  tahap,  yakni  diawali  dengan  pengajuan permohonan  eksekusi,  penetapan  sita  eksekusi,  peringatan  atau  somasi  kepada Termohon, pelelangan kesemuanya memerlukan biaya.
Dengan  melihat  realita  tersebut,  maka  Pemohon  eksekusi  dalam  perkara perdata ini sangat dirugikan mengingat eksekusi putusan  tidak dapat dilaksanakan karena  harus  menunggu  turunnya  anggaran  dari  pemerintah.  Hal  ini  diperparah lagi  dengan  adanya  ketidakjelasan  batas  waktu  pelaksanaan  eksekusi,  bahkan dalam kenyataannya di lapangan terdapat Permohonan eksekusi yang sudah lebih dari  7  (tujuh)  Tahun  yang  dimohonkan  oleh  Penggugat  belum  dilaksanakankan oleh  Pengadilan  Negeri  Makassar.  Narasumber  juga  menambahkan  bahwa,  jika seandainya  anggaran  dari  Mahkamah  Agung  telah  turun  di  Pengadilan  Negeri Makassar,  belum  tentu  anggaran  tersebut  bisa  menutupi  seluruh  biaya-biaya pelaksanaan  eksekusi  ,  karena  untuk  melaksanakan  eksekusi  tersebut  harus diingat  bahwa  ada  biaya  yang  tak  terduga  seperti  biaya  konsumsi,  pengamanan, dan  biaya  para  pekerja  dan  buruh  di  lokasi  obyek  yang  akan  dieksekusi,  yang mana itu di luar dari anggaran yang dianggar oleh Pengadilan Negeri Makassar.
Biaya  pengamanan  sendiri  Pengadilan  Negeri  Makassar  bisa  membantu dengan  menyurati  pihak  kepolisian  yang  isinya  menyatakan  bahwa  Pemohon Eksekusi tersebut adalah subyek hukum menengah ke bawah  yang mana perkara tersebut tergolong perkara prodeo, dan biasanya pihak kepolisian mengerti dengan kondisi  dari  Pemohon  eksekusi;  tetapi  biaya  untuk  para  pekerja  atau  buruh  yang akan diperbantukan untuk mengosongkan seluruh isi dari bangunan di atas objek yang akan dieksekusi serta membangun sebuah pagar yang menjadi tanda bahwa tanah  beserta  bangunan  obyek  eksekusi  telah  tereksekusi  tetap  harus ditanggulangi  sendiri  oleh  Pemohon,  sehingga  pelaksanaan  eksekusi  tidak maksimal  pelaksanaannya  dan  bahkan  terhambat  karena  untuk  apa  ada  eksekusi jika  barang-barang  dari  Termohon  eksekusi  masih  berada  di  dalam  bangunan  di atas objek eksekusi sehingga tentu saja Pemohon eksekusi belum bisa menguasai secara penuh apa yang menjadi haknya.

## PENUTUP
Berdasarkan penjelasan tersebut di dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melaksanakan putusan Pengadilan atau eksekusi  walapau telah ditentukan aturan yang  mengatur  namun  dilapangan  untuk  pelaksanaan  Eksekusi  tetap  saja memerlukan  biaya  yang  dibebankan  dan  harus  dibayar  oleh  Pemohon,  baik dibayar  secara  panjar  maupun  secara  tunai.  Apabila  terdapat  kelebihan  dalam pembayaran  biaya  Permohonan  eksekusi,  maka  akan  dikembalikan  setelah eksekusi  selesai,  khusus  pada  Putusan  perkara  perdata  pada  Pengadilan  Negeri Makassar  yang  diteliti  masalah  yang  timbul  dikarenakan  oleh  persoalan  pada biaya eksekusi putusan tersebut, baik dari segi biaya eksekusi, pembebanan panjar biaya  eksekusi,  cara  penagihan  kembali  biaya  eksekusi,  maupun  eksekusi  secara prodeo.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan,  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan.  2005. Kencana. Jakarta
Harahap,  M.  Yahya,  Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata, 2009, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Harahap M. Yahya,  Hukum Acara Perdata, 2010. Sinar Grafita. Jakarta.
Kansil,  dan  Cristine  S.T.  Kansil.  Pengantar  Hukum  Indonesia.  2003.  Balai Pustaka  Jakarta.
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Perdalian. 2005 : Prenada Media. Jakarta.
Mertokusumo,  Sudikno.  2006.  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia.  Liberty.  Edisi VII. Yogyakarta
Moh.  Taufik  Makaro  ,  Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata,  2004.  PT.  Rineka Cipta. Jakarta.
Muhammad Abdul Kadir, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia , PT Citra adya Bakti, Bandung
R.  Soepomo,  2005.  Hukum  Acara  Pengadilan  Negeri.  Pradnya  Paramita  cet.  17. Jakarta
R. Subekti , Hukum Acara Perdata,  1989, Binacipta, Cetakan ke-3, Bandung.
Saleh, Wantjik. 1981. Hukum Acara Perdata HIR/RGB. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  2009.  Liberty,  Edisi VIII Yogyakarta
Sugeng,  Bambang  dan  Sujayadi,  Pengantar  Hukum  Acara  Perdata  &  Contoh Dokumen Litigasi, 2012 ,Kencana: Jakarta,
Susilawati,  Eka.  2006.  Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia.  Pamekasan  :  Stain Pamekasan Press
Projodikoro,  Wirjono.  1992.  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia.  Bandung: “Sumur Bandung”.