FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 May 2023, Vol. 8 No.1

## P o l i t i k   D e s a   :   K e g i a t a n   C o b l o s   K e p a l a   D e s a   a t a u   ‘ L u r a h a n ’   d i   D e s a K r i k i l a n

## Almira Aulia Azzahra
Almira Aulia Azzahra, almira.21072@mhs.unesa.ac.id, 085232704488, Universitas Negeri Surabaya

## Abstract
Villages  are  often  seen  as  weak  and  neglected  because  their  potential  does  not  really  appear  on  the surface, but who would have thought that the village level also holds political games like state politics. The difference between state and village government lies in the structure and duties and authority of the position holders. The president leads the Indonesian state, while the village head becomes the leader of  the  village.  This  research  is  classified  as  a  qualitative  research,  which  relies  on  a  detailed  or descriptive  description  of  the  data  so  that  it  does  not  give  rise  to  information  that  causes misunderstanding or misunderstanding. In qualitative research, there are several choices of types of data collection,  such  as  interviews,  observations,  case  studies,  literature  studies,  and  so  on.  One  of  the popular and difficult techniques is the interview. The purpose of this study is to find out the politics of a  village  by  looking  at  its  government  structure,  especially  the  village  head  through  the  holding  of elections in Krikilan village. Krikilan village has a simple example in the implementation of politics. Like state elections, Krikilan Village in fact held an election event to determine who the next village head or lurah would be. The tradition of Krikilan villagers refers to it as 'lurah-lurahan'. The village seems to be descended from the state or the center and is an organization with a clear structure and has a common goal.
Keywords : Headman; Village Politics; Election

## Abstrak
Desa  kerap  dipandang  lemah  serta  diabaikan  karena  potensinya  yang  tidak  terlalu  muncul  pada permukaan,  namun  siapa  sangka  tingkat  desa  juga  menggenggam  permainan  politik  seperti  politik negara. Pembeda antara pemerintahan negara dan desa terletak pada struktur serta tugas dan wewenang dari  pemegang  kedudukan.  Presiden  memimpin  negara  Indonesia,  sedangkan  kepala  desa  menjadi pemimpin  daripada  desa.  Penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian  kualitatif,  yang  mana mengandalkan  penjabaran  data  secara  rinci  atau  deskriptif  sehingga  tidak  menimbulkan  informasi yang  menimbulkan  salah  paham  atau  salah  pengartian.  Di  dalam  penelitian  kualitatif,  terkemas beberapa  pilihan  jenis  pengumpulan  data,  seperti  wawancara,  observasi,  studi  kasus,  studi  literatur, dan lain sebagainya. Salah satu teknik populer dan sulit adalah wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu politik dari sebuah desa dengan melihat struktur pemerintahannya, terutama pada kepala desa melalui  penyelenggaraan pemilu di desa Krikilan. Desa Krikilan memiliki contoh sederhana  dalam  pelaksanaan  politik.  Layaknya  pemilu  negara,  Desa  Krikilan  pada  nyatanya menggelar acara pemilu guna menentukan siapa kepala desa atau lurah selanjutnya. Tradisi warga desa Krikilan menyebut sebagai ‘lurah-lurahan’.Desa seakan turunan dari negara atau pusat dan merupakan organisasi dengan struktur yang jelas serta memiliki tujuan bersama.
Kata kunci : Kepala Desa; Politik Desa; Pemilu
DOI :  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
Politik Desa : Kegiatan Coblos Kepala Desa Atau ‘Lurahan’ Di Desa Krikilan

## 1. LATAR BELAKANG
Negara Indonesia dikenal dengan bentuk politik demokrasinya, mengutamakan rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan.  Sesuai  dengan  pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Dasar  1945, “Kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar.”. Namun  kenyataannya,  rakyat  Indonesia  tidak  merasakan  adanya  keadilan  dan  menyandang posisi sebagai pemegang kedaulatan. Sebaliknya, rakyat Indonesia memiliki perasaan buruk akan  diperlakukan  secara  tidak  adil  dan  semena-mena.  Kekuasaan  yang  pada  hakekatnya dikendalikan oleh rakyat, menjadi senjata penyerang dan pengancam rakyat.
Baru-baru ini dikabarkan sebuah RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah disahkan pada 6 Desember 2022 lalu oleh DPR dan siap diberlakukan selama tiga tahun,  hingga  tahun  2025  mendatang.  RKUHP  baru  menuai  kontroversi  dikarenakan mengandung peraturan yang tidak logis dan telah terlambat dalam mengatasi suatu masalah sosial. Rakyat Indonesia mulai menyuarakan suara tanda menolak peraturan baru yang seakan- akan  para  politisi  menentang  kebiasaan  rakyat.  Sangat  menyedihkan  karena  RKUHP  dibuat hanya  untuk  kepentingan  dan  menguntungkan  pihak  politisi.  Salah  satu  contoh,  di  dalam RKUHP baru tertera peraturan bahwa para koruptor mendapat keringanan efek jera baik dari segi denda yang dikurangi, maupun pengurangan waktu untuk mendekam di balik jeruji besi. Hal ini tercermin sebagai bentuk ketidakadilan bagi rakyat, namun bentuk pencapaian bagi para koruptor.
Bentuk tindakan ironis yang dilakukan oleh petinggi negara terhadap rakyat Indonesia sangat  tampak  dan  kerap  terjadi,  terutama  pihak  DPR  yang  menyandang  posisi  Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas DPR adalah untuk menampung aspirasi dan pendapat rakyat, rakyat sepantasnya ikut andil dan campur tangan dalam keberlangsungan negara Indonesia. Adanya legitimasi rakyat menjadikan rakyat sebagai penentu suatu kebijakan atau kewenangan yang hendak  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Legitimasi  rakyat  merupakan  sejauh  mana  bentuk penerimaan  rakyat  terhadap  kebijakan,  kewenangan,  atau  program  yang  diturunkan pemerintah. Namun, pertimbangan legitimasi rakyat tampaknya tidak dihiraukan.
Petinggi  negara  tidak  sepenuhnya  murni  dapat  disalahkan,  mengingat  rakyat  telah diberikan  kesempatan  untuk  andil  dalam  pemilihan  umum  guna  menunjuk  pemimpin  dan lembaga terkait yang selanjutnya. Pemilihan umum atau tidak asing dikenal sebagai Pemilu merupakan kegiatan sepenuhnya yang mengandalkan suara dari peserta pemilu, dengan kata lain  rakyat  Indonesia.  Pemilu  diselenggarakan  pada  beberapa  titik  di  setiap  kota  maupun kecamatan.  Berasaskan  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil,  penyelenggaraan pemilihan  umum  dibagi  menjadi  beberapa  kotak  dilengkapi  dengan  sekat  pembatas  demi
menjaga nilai rahasia. Dilaksanakan setiap empat tahun sekali, sebagian rakyat menantikan hal ini namun sebagian lebih memilih untuk masuk pada golongan putih atau golput.
Pemilu tidak hanya diselenggarakan pada tingkat negara, namun pemilu menjadi sarana bagi  masyarakat  untuk  menentukan  pemimpin  masa  depan.  Keputusan  untuk  masuk  dalam golongan  putih  merupakan  keputusan  yang  merugikan.  Golongan  putih  atau  biasa  disingkat golput adalah kelompok masyarakat yang enggan menyumbang suara demi keberlangsungan pemilu. Dengan kata lain, para golput memperlambat susunan prosesi yang telah dibuat oleh KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum).  Masyarakat  yang  menolak  memberikan  suara  termasuk dalam  orang-orang  yang  kelak  menyesal  dengan  adanya  kebijakan  atau  kewenangan  yang dibuat  pemerintah  karena  kesalahan  kebijakan  tidak  hanya  ulah  dari  lembaga  pemerintah, melainkan juga ulah masyarakat pada awal waktu.
Pemerintahan  desa  tersimpan  dalam  tingkatan  desa.  Setara  dengan  pemerintahan negara, pemerintahan desa bertanggungjawab dalam memajukan dan menyejahterakan desa. Desa kerap dipandang lemah serta diabaikan karena potensinya yang tidak terlalu muncul pada permukaan,  namun  siapa  sangka  tingkat  desa  juga  menggenggam  permainan  politik  seperti politik negara. Pembeda antara pemerintahan negara dan desa terletak pada struktur serta tugas dan wewenang dari pemegang kedudukan. Presiden memimpin negara Indonesia, sedangkan kepala desa menjadi pemimpin daripada desa. Struktur pemerintahan desa memiliki struktur yang sederhana, namun rumit di dalamnya.

## 2. METODE
Penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian  kualitatif,  yang  mana  mengandalkan penjabaran  data  secara  rinci  atau  deskriptif  sehingga  tidak  menimbulkan  informasi  yang menimbulkan  salah  paham  atau  salah  pengartian.  Di  dalam  penelitian  kualitatif,  terkemas beberapa  pilihan  jenis  pengumpulan  data,  seperti  wawancara,  observasi,  studi  kasus,  studi literatur, dan lain sebagainya. Salah satu teknik populer dan sulit adalah wawancara.
Teknik wawancara terdengar sederhana dan mudah untuk dilakukan, pernyataan tadi sangatlah benar. Saat tiba waktu untuk melontarkan pertanyaan pada informan memang mudah. Kemudian dari segi apa letak kesulitan teknik wawancara?, menentukan informan yang sesuai dan  bersedia  untuk  membagikan  informasi  menjadi  letak  kesulitan  dari  teknik  wawancara. Tidak setiap orang rela dan berkenan membagikan informasi, terlebih lagi pertanyaan bersifat privasi atau menyinggung. Persiapan pertama dalam wawancara adalah menentukan informan.
Wawancara sendiri menjadi teknik pengumpulan data pada penelitian terkait. Informan merupakan salah satu warga Desa Krikilan yang kerap berpartisipasi dalam pemilu kepala desa
Politik Desa : Kegiatan Coblos Kepala Desa Atau ‘Lurahan’ Di Desa Krikilan
atau populer disebut sebagai ‘lurahan’. Peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan mengenai apa saja seluk beluk ketika tiba waktu pemilu coblos kepala desa.

## 3. HASIL
Pada  awal  wawancara,  peneliti  memberikan  pertanyaan  kepada  informan  mengenai contoh politik pada Desa Krikilan. Kemudian informan memberikan jawaban :
“Contoh kecil atau sederhana yang saya tahu dari politik di sekitar sini ada pemilihan kepala desa atau lurah, kalau nyebutnya disini lurah-lurahan .”
Peneliti  kembali  bertanya  kepada  informan  tentang  bagaimana  kontribusi  informan dalam menunggu kehadiran pemilu kepala desa atau lurah. Informan kembali menjabarkan : “Jelas  ya  memberikan  suara.  Hak  kita  kan  juga  memilih  siapa  kepala  desa  atau  lurah selanjutnya. Jadi ya itu kontribusi kecil yang bisa saya berikan, dengan ikut menentukan siapa pemimpin selanjutnya .”
Pertanyaan selanjutnya yang diberikan peneliti kepada informan menjadi bagian yang cukup  penting  dari  wawancara.  Peneliti  bertanya  apakah  calon  kepala  desa  atau  lurah mempersiapkan taktik serta kampanye.
“Iya jelas itu, ada kampanye gitu. H minus berapa gitu sebelum acara ada kampanye. Mereka biasanya terjun ke desa-desa, ke rumah warga untuk menyampaikan visi misinya atau sering disebut  dengan  ‘blusukan’  gitu,  tegur  sapa  dengan  warga-warga  sekitar.  Saling  sapa  dan sebagainya.”
Terakhir, pertanyaan diberikan kepada informan mengenai bagaimana prosedur pemilu kepala desa atau lurah di Desa Krikilan. Informan menjelaskan :
“Prosedurnya  sih  biasanya  sebelum  acara  itu  dibagikan  brosur  untuk  jadwal  gitu.  Jadi ditentukan gitu tempatnya dimana dan juga waktunya kapan. Nanti di tempatnya juga dibagi- bagi  kotak  gitu  buat  memilih.  Terus  biasanya  tradisinya  disini  kalau  ada  pemilihan  kepala desa  atau  lurah-lurahan  itu  biasanya  ada  bazar  disini.  Jadi  orang-orang  itu  kayak  juga berjualan  sebagai  membantu  UMKM  untuk  meramaikan  acara  ini.  Ikut  menyukseskan, menanti-nanti siapa pemimpin selanjutnya di Desa Krikilan.”

## 4. PEMBAHASAN

## 4.1. Struktur Pemerintahan Desa
Sebelum menuju pada penafsiran hasil wawancara, pengenalan struktur pemerintahan desa menjadi gambaran akan bagaimana politik desa berjalan dalam membimbing desa kepada arah kemajuan dan kesejahteraan. Struktur pemerintahan desa terletak pada setiap pedesaan, didefinisikan  sebagai  lembaga  perpanjangan  dari  pemerintah  pusat  dan  berperan  dalam
mengatur masyarakat demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Pemerintahan sederhana desa  dibagi  menjadi  beberapa  lembaga,  kepala  desa,  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa), sekretaris desa, LKMD atau LPMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa),  kepala urusan, dan kepala dusun. Tugas telah terbagj sesuai dengan kedudukan masing-masing.

## 4.1.1. Kepala Desa
Tugas Kepala Desa :
a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
c) Menetapkan peraturan desa
d) Menetapkan APB desa
e) Mengembangkan sunber pendapatan desa
4.1.2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Tugas BPD :
a) Menggali dan menampung aspirasi masyarakat
b) Mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat
c) Menyelenggarakan musyawarah desa
d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
e) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
f) Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
4.1.3. LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)
Tugas LKMD :
a) Merencanakan pembagunan yang partisipatif
b) Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan
c) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
4.1.4. Sekretaris Desa
Tugas Sekretaris Desa :
a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa
b) Menyusun  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APB  desa,  perubahan APB  desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB desa
c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dalam APB desa
d) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa 4.1.5. Kepala Urusan
Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) :

## Politik Desa : Kegiatan Coblos Kepala Desa Atau ‘Lurahan’ Di Desa Krikilan
Membantu  kepala  desa  melaksanakan  pengelolaan  administrasi  kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) :
Membantu  kepala  desa  mempersiapkan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, dan pengelolaan pelayanan masyarakat
Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) :
Membantu kepala desa  untuk mempersiapkan bahan  perumusan kebijakan teknis penyusunan  program  keagamaan  serta  melaksanakan  program  pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
Tugas Kepala Urusan Keuangan atau Perekonomian (KAUR KEU)
Membantu  sekretaris  desa  melaksanakan  pengelolaan  sumber  pendapatan  desa dan pengelolaan administrasi keuangan desa
Tugas Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban
Bertugas  memimpin,  melaksanakan,  dan  mengoordinasikan  penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum

## 4.1.6. Kepala Dusun
Tugas Kepala Dusun :
a) Pelaksanaan  pembinaan  kemasyarakatan  dalam  meningkatkan  kemampuan  dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing
b) Melakukan  upaya  pemberdayaan  masyarakat  dalam  menunjang  kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

## 4.2. Analisis Hasil Wawancara
Informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara menunjukkan bukti yang cukup kuat mengenai  prosesi  dan  tradisi  pemilu  pada  Desa  Krikilan.  Dari  beberapa  tanya  jawab,  maka dapat disimpulkan :
1. Desa  Krikilan  memiliki  contoh  sederhana  dalam  pelaksanaan  politik.  Layaknya pemilu  negara,  Desa  Krikilan  pada  nyatanya  menggelar  acara  pemilu  guna menentukan  siapa  kepala  desa  atau  lurah  selanjutnya.  Tradisi  warga  desa  Krikilan menyebut sebagai ‘lurah-lurahan’.
2. Contoh kecil yang diberikan salah satu warga Desa Krikilan adalah menunjukkan rasa gembira atau tidak sabar menantikan acara pemilu dan menentukan siapa kepala desa periode  berikutnya.  Sudah  sepantasnya  hak  yang  dimiliki  oleh  warga  demokrasi
dimanfaatkan  ketika  terjadi  penyelenggaraan  pemilu,  kegiatan  yang  membutuhkan suara  rakyat.  Dengan  memanfaatkan  hak  sebaik-baiknya,  prosesi  pemilu  juga  akan berjalan lurus.
3. Salah satu strategi setiap calon pemimpin kepada masyarakatnya adalah mengadakan kampanye  dengan  berbagai  tawaran  atau  variasi.  Pada  desa  Krikilan  beberapa  hari sebelum acara berlangsung, para calon memimpin menghampiri rumah-rumah warga guna menyampaikan visi dan misi yang akan dilakukan bila saja terpilih. Selain itu, tradisi  ‘blusukan’  yang  memiliki  arti  masuk  sampai  ke  dalam-dalam  rumah  warga untuk menyapa dan memperkenalkan diri sebagai calon kepala desa.
4. Prosedur  pemilu  presiden  dengan  pemilu  kepala  desa  di  desa  Krikilan  tampaknya memiliki  faktor  yang  serupa.  Sebelum  acara  berlangsung,  brosur  berisi  lokasi pemilihan dan jadwal pelaksanaan disebar kepada warga agar tidak terjadi kesalahan saat hendak mencoblos.  Pada lokasi pemilu, disediakan kotak dengan sekat sebagai tempat untuk mencoblos pilihan calon. Tradisi unik lainnya yang ada di desa Krikilan adalah  penggelaran  bazar,  dimana  para  warga  dengan  UMKM  membantu memeriahkan acara pemilu kepala desa. Disamping berdagang, warga juga ikut serta menantikan siapa yang akan menjadi kepala desa pada periode selanjutnya.

## 5. SIMPULAN
Struktur pemerintahan dan politik tidak  dibatasi oleh wilayah, lokasi, atau  organisasi karena  bahkan  organisasi  sekecil  apapun  pastinya  terdiri  dari  struktur  kepemimpinan  dan lembaga yang bertugas demi mencapai tujuan yang sama. Desa seakan turunan dari negara atau pusat  dan  merupakan  organisasi  dengan  struktur  yang  jelas  serta  memiliki  tujuan  bersama. Apapun  bentuk  organisasi,  pemerintah  desa,  pemerintah  pusat,  tentu  saja  memiliki  anggota sebagai  rakyat,  pemimpin  sebagai  presiden,  dan  lembaga lainnya  sebagai  lembaga  legislatif dan  yudikatif.  Pemilihan  umum  atau  pemilu  menjadi  jembatan  penghubung  antara  rakyat dengan para pemimpin politisi. Hubungan timbal balik antara kedua pihak akan tetap terjalin dan saling mempengaruhi. Kepala desa tidak akan terpilih tanpa warga desa, warga desa akan berserakan  tanpa  adanya  pemimpin.  Pada  hakikatnya,  kedua  pihak  memiliki  satu  tujuan sehingga dapat tebentuk hubungan yang bersifat mutualisme.
Politik Desa : Kegiatan Coblos Kepala Desa Atau ‘Lurahan’ Di Desa Krikilan

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Tomoning,  Y.  (2015).  Politik  Lokal  di  Tingkat  Desa  (Studi  Kasus  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  No  72  Tahun  2005  Tentang  Desa  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  di  Desa Minton  Tahun  2013  Kecamatan  Taliabu  Utara  Kabupaten  Kabupaten  Pulau  Taliabu Propinsi  Maluku  Utara. Politico  :  Jurnal  Ilmu  Politik .  Retrieved  from https://www.neliti.com/id/publications/1060/politik-lokal-di-tingkat-desa1-studi-kasus- pelaksanaan-peraturan-pemerintah-no-7.
Syakur, A. (2012). Pemerintahan Lokal dan Perkembangan Politik Demokratik. Gema Eksos . Retrieved  from  https://www.neliti.com/id/publications/218291/pemerintahan-lokal-dan- perkembangan-politik-demokratik.
Lestari, F. (2018). Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai dalam Ratifikasi  Perjanjian  Internasional  Tertentu. Lentera  Hukum ,  5(3),  365-388.  Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/382385/legitimasi-peraturan-pemerintah- pengganti-undang-undang-dalam-ratifikasi-perjanj.
S., Firman R., Wahyuni, S., & Syafitri, R. (2022). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Calon Legislatif Perempuan di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Jurnal Terapung : Ilmu-Ilmu Sosial , 4(2), 1-9. Retrieved from https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/terapung/article/view/7745.
Ini Bunyi Pembukaan UUD 1945 yang Menunjukkan Indonesia Negara Demokrasi. Retieved December  13,  2022,  from  detikcom  website  :  https://www.detik.com/edu/detikpedia/d- 5738322/ini-bunyi-pembukaan-uud-1945-yang-menunjukkan-indonesia-negara- demokrasi.
Daftar  Pasal  Kontroversial  di  RKUHP  Terbaru.  Retrieved  December  13,  2022,  from  CNN Indonesia  website  :  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221205202331-12- 883194/daftar-pasal-kontroversial-di-rkuhp-terbaru.
Pemilihan  Kepala  Desa.  Retrieved  December  13,  2022,  from  Tenggulang  Baru  website  : https://tenggulangbaru.id/artikel/2022/9/10/pemilihan-kepala-desa-dan-pengangkatan- perangkat-desa-serta-anggota-badan-permusyawaratan-desa- bpd#:~:text=Pemilihan%20kepala%20desa%20dilaksanakan%20secara,waktu%206%20 (enam)%20tahun.
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Retrieved December 14, 2022, from Desa  Benda  website  :  https://desakubenda.com/artikel/2021/2/26/tugas-pokok-dan- fungsi-kepala-desa-dan-perangkat-desa.