## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 DALAM AKUISISI BANK BUMN TERHADAP BANK SWASTA (Telaah Studi Bank Rakyat Indonesia Terhadap Bank Agroniaga)
Doras Nugraha Saputra dorasnugrahasaputra@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS
Djuwityastuti djuwityastuti@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum UNS

## Abstract
The article of  this research is know how to main base into consideration Bank Rakyat Indonesia in doing Agroniaga, Bank acquisitions and ownership as well as knowing the order management after the acquisition of pengambilalhian shares or conducted by the people’s Bank of Indonesia against the Bank Agroniaga of Law Number 10 Of 1998 changes to the Law Number Number 7 Of 1992. This research is socio legal. The research is descriptive. Types of data used include primary data and secondary data, which includes primary legal materials and legal secondary materials. Data collection techniques used with interviews and studies library. Data analysis techniques used in this research was the qualitative analysis. The results of research and discussion of the basic considerations that Rakyat Indonesia Bank in the acquisition of the Agroniaga Bank business expansion, addition of assets as there are similarities in core business, namely in the field of agribusiness, the demand for Indonesia of Bank to Rakyat Indonesia Bank to acquire Agroniaga Bank who are going through a slump. Agroniaga Bank ownership after being acquired belong to the people’s Indonesia of Bank. Management of the Agroniaga Bank chosen unilaterally by the people’s Indonesia of Bank.
Keywords : Rakyat Indonesia Bank and Agroniaga Bank, acquisition, basic considerations, ownership and governance.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar utama yang menjadi pertimbangan Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan akuisisi Bank Agroniaga, dan mengetahui kepemilikan serta susunan kepengurusan sesudah akuisisi atau pengambilalhian saham yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Agroniaga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa dasar  pertimbangan Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan akuisisi Bank Agroniaga yaitu ekspansi bisnis, penambahan aset karena terdapat kemiripan pada core bussines yaitu dibidang agribisnis, permintaan Bank Indonesia kepada Bank Rakyat Indonesia untuk mengakuisisi Bank Agroniaga yang sedang mengalami keterpurukan. Kepemilikan Bank Agroniaga setelah diakuisisi menjadi milik Bank Rakyat Indonesia. Kepengurusan Bank Agroniaga dipilih secara sepihak oleh Bank Rakyat Indonesia.
Kata kunci : Bank Rakyat Indonesia dan Bank Agroniaga, akuisisi, dasar pertimbangan, kepemilikan dan kepengurusan.

## A. Pendahuluan
Bank sebagai perusahaan yang memberikan layanan jasa dituntut untuk mampu menarik dan memberikan nasabah dengan cara memberikan kualitas layanan jasa yang begitu baik agar tercapai kepuasan pelanggan. Kualitas mejadi kunci yang sangat penting agar dapat memenangkan persaingan di dalam dunia perbankan. Di Indonesia banyak Bank yang mengalami kebangkrutan salah satunya dikarenakan oleh faktor kualitas yang kurang baik. Bank yang sedang mengalami keterpurukan memilih keputusan dengan cara melakukan merger, konsolidasi dan diakuisisi oleh bank yang lebih berpengalaman sehingga tidak terjadi kebangkrutan. Dalam kegiatan usaha antara merger, akuisisi dan konsolidasi pilihan yang dominan sering digunakan perbankan adalah akuisisi. Indonesia sebagai pasar yang sedang berkembang dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi menjadi daya tarik dalam dunia perbankan melakukan akuisisi (M. Udin Silalahi, 2008: 31). Akuisisi merupakan perbuatan hukum dalam proses pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham atau aset dari perusahaan terhadap perusahaan lain yang mengakibatkan berahilnya pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi. Motif ekonomi salah satunya penyebab terjadinya proses akuisisi. (Misranto, 2007: 111).
Akuisisi di negara Amerika Serikat dan Eropa menjadi kegiatan utama di dalam perusahaan maupun perbankan besar. Dalam memperluas kegiatan binis perusahaan di Eropa dan Amerika Serikat akuisisi menjadi pilihan yang tepat. Dunia bisnis semakin lama semakin sulit, perusahaan harus mengambil langkah cepat (William M. Hannay, 2000:291).  Akuisisi dapat memberikan solusi yang cepat untuk memperluas usaha bisnis, artinya akuisisi dapat memberikan solusi yang cepat untuk memperluas usaha bisnis (W. Adam Hunt. 2007: 154). Indonesia mulai mengikuti negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa dalam melakukan akuisisi dibidang perbankan yaitu Bank Mandiri berhasil melakukan akuisisi terhadap Bank Sinar Harapan Bali dengan 80% (delapan puluh) persen saham (Felix Oentoeng Soebagio, 2006: 1-2). Selain akuisisi bidang perbankan, akuisisi juga dilakukan di bidang perusahaan yaitu PT.Indocement melakukan akuisisi PT. Tridaya Manunggal Perkasa pada tahun 1991 dengan nilai akuisisi sebesr Rp 542.900.000.000 (lima ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah) (Munir Fuady, 2001:1-2). Dari proses akuisisi tercipta kerjasama antara kedua bank atau kedua perusahaan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan (Paundra Galih Rakhasiwi, 2013: 290).
Pelaksanaan akuisisi dalam perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank di dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, Pasal 29 sampai dengan Pasal 36. Akuisisi juga diatur menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam Pasal  1 ayat (11) yaitu pengambilalihan perusahaan yang termasuk ke dalam perbuatan hukum oleh perusahaan sudah memiliki badan hukum yang akan mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan yang diambilalih.
Bank Rakyat Indoensia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan akuisisi terhadap Bank Swasta adalah Bank Agronaiga. Bank Rakyat Indonesia melakukan akuisisi atau pengambialihan saham berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 di dalam Pasal 27. Di dalam proses pelaksanaan akuisisi Bank Agroniaga oleh Bank Rakyat Indonesia berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka dalam artikel ini hendak dibahas apakah dasar pertimbangan Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan akuisisi atau proses pengambilalihan saham terhadap Bank Agroniaga jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan bagaimana bentuk kepemilikan serta susunan kepengurusan sesudah akuisisi atau proses pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Agroniaga jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

## B.  Metode Penelitian
Penelitian termasuk kategori penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di kantor pusat Bank Rakyat Indonesia di Jakarta. Data primer diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yakni Kepala Bagian Humas 1 dan Bagian Humas 2 Divisi SKP Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia. Alat yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah melalui pedoman wawancara. Sementara sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang relevan objek penelitian. Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara
kualitatif dengan menafsirkan berdasarkan teori yang ada dan peraturan atau norma yang berlaku untuk kemudian ditarik simpulan permasalahan yang diteliti.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Proses Akuisisi Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Terhadap Bank Agroniaga
Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia yang bergerak di dalam kegiatan perbankan. Bank Rakyat Indonesia berdiri pada tangal 16 Desember 1895. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden
Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandesche Hoofden atau Bank Bantuan dan
Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto. Suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi) (http://www.bri.co.id/ diakses pada  15 Februari 2017, Pukul 13.45). Bank Rakyat Indonesia berbentuk badan hukum perseroan terbatas pada tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang- Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).
Bank Rakyat Indonesia berstatus sebagai perseroan terbatas juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal
1 ayat (1).
B a n k   R a k y a t   I n d o n e s i a   d a l a m menjalankan tugas kegiatan usaha selalu mengutamakan masyarakat dalam melayani kebutuhan dengan memberikan bantuan untuk perkembangan koperasi, memberikan bantuan dalam membangun desa, dan membantu bagi rakyat banyak. Seiring perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini di tahun 2015 Bank Rakyat Indonesia memiliki 10.200 kantor unit kerja untuk melayani selurh masyarakat di Indonesia (http://www.republika.co.id/berita/ ekonomi/korporasi/14/12/31/nhex6h-2015-bri- buka-500-kantor-unit-kerja diakses pada 15 Februari 2017, Pukul 14.48)
Bank Agroniaga adalah bank swasta milik yang sahamnya dimiliki oleh Dana Pensiun Perkebunan. Bank Agroniaga berdiri pada tanggal 27 September 1989. Bank Agroniaga sebagai bank yang berfokus di sektor pertanian mempunyai peranan
penting dan strategis dalam perkembangan di bidang agribisnis Indonesia. Bank Agroniaga mempunyai bentuk pertofolio kredit sebesar 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) persen yang menjadi fokus dalam produk pembiayaan agribisnis, baik on farm maupun off farm . Setelah memulai kegiatan usahanya Bank AGRO menjadi perusahaan publik tertanggal 30 Juni 2003. Bank Agroniaga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 di dalam Pasal 5ayat (1). Nama Bank Agroniaga berubah menjadi  PT Bank Agroniaga Tbk berdasarkan persetujuan Bapepam-LK No. S-1565/PM/2003. Bank Agroniaga merupakan bank swasta yang didirikan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Saham Bank Agroniaga dimiliki oleh Dana Pensiun Perkebunan sebanyak 100 (seratus) persen. Saham Bank Agroniaga sudah terdaftar pada Bursa Efek Jakarta pada 2007 dengan nama AGRO (http://www. briagro.co.id/id/aboutus/history, diakses pada 15 Februari 2017 pukul 15.27). Bank Agroniaga mempunyai kantor pusat yang berdomisili di Jakarta dan mempunyai 7 kantor cabang seperti di Surabaya, Medan, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Balikpapan dan Bandar Lampung serta memiliki 7 kantor cabang pembantu dan 1 kantor kas. Kantor cabang pembantu Bank Agroniaga berjumlah 4 (empat) kantor di daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Medan, serta kantor kas Bank Agroniaga bertempat di Dalu-Dalu Propinsi Riau (http://akses.ksei.co.id/docs/ quarter/2010/09/TW2/AGRO/AGRO_LKTT_ Juni_210_lamp.pdf, diakses pada 15 Februari 2017, Pukul 15.36).
Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank milik Pemerintah yang bergerak disektor keuangan dalam hal perbankan ingin melakukan akuisisi atau proses pengambialihan saham terhadap Bank Agroniaga. Dalam pelaksanaan akusisi yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembelian saham Bank Agroniaga adalah kas internal. Berdasarkan data yang diperoleh dari SKP kantor pusat Bank Rakyat Indonesia pada 13 Februari 2017. Pada tanggal 19 Agustus Bank Rakyat Indonesia melakukan penandatangan perjanjian pengikatan jual beli saham dengan Dana Pensiun perkebunan sebagai pemilik sama terbesar dari Bank Agroniaga. Penandatangan ini merupakan awal dari pelaksanaan akuisisi. Selanjutnya setelah penandatangan akuisisi
Direksi Bank Rakyat Indonesia dan Direksi
Bank Agroniaga harus membuat rancangan akuisisi yang di dalamnya memuat dasar pertimbangan akuisisi yang akan diumumkan pada tanggal pada tanggal 24 Oktober 2010 melalui surat kabar.  Setelah diumumkan
Bank Rakyat memberikan batas waktu 7 (tujuh) hari bagi kreditur yang merasa keberatan dengan pelaksanaan akuisisi. Pada tanggal 31Oktober 2010 kreditur menyetujui pelaksanaana akuisisi Bank Agronaiga oleh Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya diberitahukan di dalam surat kabar tentang pembertitahuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Agroniaga memberika waktu kepada para pemegang saham yang merasa keberatan mengenai akuisisi Bank Agronaiga oleh Bank Rakyat Indonesia dapat diberikan waktu sampai 6 November 2010. Pada tanggal 6 November 2011 pemegang saham Bank Agroniaga dan Bank Rakyat Indonesia menyetujui pelaksanaan akuisisi. Selanjutnya pada tanggal 7 November 2011 dilakukan pemanggilan pemegang saham untuk mengikut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa yang diadakan pada tanggal 24 November 2011. Pada tanggal 24
Novembe 2011 diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saaham (RUPS) luar biasa. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa terdapat berbagai agenda pelaksanaan akuisisi sebagai beriukut :
a.  Persetujuan Rancangan Pengambilalihan yang disusunoleh Bank Agroniaga dengan Bank Rakyat Indonesia;
b.  Persetujuan atas akuisisi saham- saham Bank Agroniaga yang dimiliki oleh Dana Pensiun Perkebunan, serta saham-saham pemilik pemegang Bank Rakyat Indonesia dengan ketentuan- ketentuan yang berpedoman pada penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli saham antar Bank Rakyat Indonesia dengan Dana Pensiun Perkebunan sebagai pemilik saham terbesar dari Bank Agroniaga;
c.  Persetujuan atas draft akta akuisisi,
sehubungan dengan akuisisi saham Bank Agroniaga oleh Bank Rakyat Indonesia yaitu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank Pasal 5.
d.  Persetujuan atas perubahan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Bank
Agroniaga, dimana memuat persetujuan atas pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Agroniaga saat ini, dimana pengunduran diri akan berlaku efektif pada tanggal terjadinya penutupan transaksi berdasarkan penandatanganan akta perjanjian pengikatan jual beli saham dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dipilih oleh Bank Rakyat Indonesia, dan pengangkatan tersebut akan berlaku secara efektif setelah adanya persetujuan fit  and  proper  test dari Bank Indonesia atas para kandidat yang diusulkan Bank Rakyat Indonesia serta pada saat terjadinya penutupan transaksi berdasarkan penandatangana akta perjanjian pengikatan jual beli saham.
Sesudah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hasilnya disusun dan diberikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 26 November 2011. Setelah diperiksa semua oleh Bank Indonesia pada tanggal 16 Feberuari 2011 Bank Indonesia mengumumkan bahwa Bank Rakyat Indonesia diperbolehkan untuk mengakuisisi Bank Agroniaga. Pada tanggal 3 April 2011 penandatangan akuisisi Bank Rakyat Indonesia dan Bank Agroniaga dapat dilakukan dengan total Rp. 330.300.000.000 (tiga ratus tiga puluh muliar tiga ratus juta rupiah) dengan membeli 3.030.239.023 (tiga miliar tiga puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan dua puluh tuga rupiah) lembar saham.
2.  Dasar Utama Yang Menjadi Pertimbangan Bank Rakyat Indonesia Dalam Melakukan Akuisisi Atau Proses Pengambilalihan Saham Terhadap Bank Agroniaga Jika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992
Berdasarkan hasil penelitian di kantor pusat Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 2 Februari 2017 Pukul 13.00 WIB, menurut Bapak Fajar S. Pranomo selaku Kepala Bagian Humas 2 Divisi SKP Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia. Penulis mendapat penjelasan serta menganalisa mengenai dasar utama yang menjadi pertimbangan oleh Bank Rakyat Indonesia melakukan akuisisi Bank Agroniaga yaitu:
a.  Ekspansi bisnis Bank Rakyat Indonesia Menurut Bank Rakyat Indonesia ekspansi bisnis untuk memperluas
atau memperbesar usaha yang akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Ekspansi bisnis yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar dengan mengakuisisi Bank Agroniaga. Berikut dana yang dipersiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2010 yaitu Rp.
278.286.057.745 (dua ratus delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) meningkat 5 (lima) persen pada tahun 2011 hanya adalah Rp. 337.616.163.973 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sedangakan total akuisisi mencapai Rp.
330.300.000.000 (tiga ratus tiga puluh miliar tiga ratus juta rupiah). Sehingga bila dianalisa di dalam dasar pertimbangan untuk melakukan akuisisi Bank Agronaiga terdapat indikasi bahwa Bank Rakyat Indonesia memaksakan melakukan ekspansi bisnis dikarenakan terkendala oleh keterbatasan dana yang dipersiapkan begitu minim. Selain memiliki dana yang minim untuk melakukan akuisisi guna ekspansi bisnis atau memperluas usaha diperlukan juga dana untuk kegiatan operasional bank tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 di dalam Pasal 29 ayat (2) bahwasanya Bank Rakyat Indonesia tidak memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal dalam melakukan akuisisi Bank Agroniaga yang mempunyai keinginan untuk memperluas ekspansi Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia hanya memikirkan keuntungan yang di dapat dengan cara memaksakan modal untuk melakukan ekspansi bisnis atau memperluas kegiatan usaha dengan cara melakukan akuisisi Bank Agroniaga.
b.  Penambahan aset bagi Bank Rakyat Indonesia
Menurut Bank Rakyat Indonesia
dengan dilakukan penambahan aset akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Aset yang sudah dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia sampai pada tahun 2010 yaitu
1)  PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa
Sejahtera yang memiliki total aset
sebesar 6.174.156 yang bergerak dibidnag asurnasi; 2)  PT. Bank Rakyat Indonesia Multi Finance yang memiliki total aset sebesar 2.399.828 yang bergerak dibidang Multi Finance;
3)  PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah yang memiliki nilai aset sebesar 27.6687.188 yang bergerak dibidang perbankan;
4)  Bank Rakyat Indonesia Co. Limited (Ltd) Hongkong yang memiliki nilai aset sebesar 5.952 yang bergerak dibidang Remittance.
Bank Rakyat Indonesia yang ingin menambahkan kembali aset perusahaan yaitu dengan cara mengakuisisi Bank Agroniaga tidak tepat meskipun memiliki kesamaan produk pada bidang core business dibidang agribisnis. Alasannya dikarenakan Bank Agroniaga yang akan diakuisisi tidak membawa keuntungan dari penambahan aset. Namun pada kenyataannya Bank Rakyat Indonesia tetap berani untuk melakukan penambahan aset dengan cara mengakuisisi Bank Agroniaga. Bank Rakyat Indonesia tidak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 di dalam Pasal 29 ayat (2) bahwasanya Bank Rakyat Indonesia hanya memikirkan keuntungan dari penambahan aset yang akan dilakukan dengan cara mengakuisisi Bank Agroniaga dan tidak menganalisa mengenai kualitas aset serta rentabilitasi atau hasil dari perolehan suatu investasi bersifat aset;
c.  Ada kesamaan core business pada Bank Rakyat Indonesia dengan Bank Agroniaga yaitu agribisnis
Bank Rakyat Indonesia mempunyai kesamaan core business dengan Bank Agroniaga pada produknya di bidang agribisnis. Produk agribisnis adalah jenis produk pertanian.
d.  Permintaan Bank Indonesia Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 di dalam Pasal 28 ayat (2). Bahwasanya ketentuan mengenai akuisisi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 di dalam Pasal 3 berisi “Permintaan Bank Indonesia”. Bank
Indonesia meminta kepada Bank Rakyat
Indonesia untuk mengakuisisi Bank Agronaiga karena terdapat kesamaan produk yang dimiliki oleh  Bank Rakyat Indonesia dan Bank Agroniaga yaitu core business dibidang agribisnis. Kebijakan Bank Indonesia menurut Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 di daam Pasal 37 ayat (1) sebagaimana Bank Agroniaga yang sedang mengalami kesulitan dapat membahayakan kelangsungan usaha maka Bank Indonesia mengambil tindakan kepada Bank Agroniaga untuk diakuisisi oleh Bank Rakyat Indonesia.

## 3.  Bentuk Kepemilikan Serta Susunan
Kepengurusan Sesudah Akuisisi Atau Proses Pengambilalihan Saham Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Terhadap Bank Agroniaga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Berdasarkan hasil penelitian di kantor pusat Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 2 Februari 2017 Pukul 13.00 WIB, menurut Bapak Fajar S. Pranomo selaku Kepala Bagian Humas 2 Divisi SKP Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia. Penulis mendapat penjelasan serta menganalisa mengenai kepemilikan dan kepengurusan setelah proses akuisis Bank Agroniga oleh Bank
Rakyat Indonesia sebagai berikut :
a.  Mengenai kepemilikan, Bank Rakyat
Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas Bank Agroniaga secara otomatis menjadi pemegang saham pengendali di Bank Agroniaga baik dari sisi kepengurusan, kebijakan, dan operasional usaha. kepemilikan jika dianalisa menurut Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 di dalam Pasal 28 ayat (2) Bahwasanya ketentuan mengenai akuisisi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 di dalam Pasal 9  (2) berisi “Pengambilalihan saham Bank baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek, yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perorangan atau badan hukum menjadi lebih dari 25 (dua puluh lima)
persen)”. Saham Bank Rakyat Indonesia setelah mengakuisisi Bank Agroniaga pada tangggal 3 Maret 2011 menjadi 87,23 (delapan puluh tujuh koma dua puluh tiga) dan sudah melebihi 25 (dua puluh lima) persen dari kepemilikan saham Bank Agroniaga yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Bank Agroniaga sebagai pihak yang diakuisisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 di dalam Pasal 9 ayat (3) berisi “ Pengambilalihan saham Bank yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak yang mengambil alih menjadi 25% (dua puluh lima) persen”. Bank Agroniaga setelah diakuisisi Bank Rakyat Indonesia hanya memiliki saham sebesar 6,84 (enam koma delapan puluh empat) persen dan saham tersebut sudah kurang dari 25 (dua puluh lima) persen dari ketentuan Peraturan Pemerintah.;
b.  Mengenai kepengurusan, berdasarkan anggaran dasar Bank Rakyat Indonesia menetukan pejabat yang ditempatkan untuk posisi-posisi tertentu di Bank Agroniaga. Pejabat-pejabat tersebut dapat berasal dari kalangan dalam Bank Agroniaga atau dari luar Bank Agroniaga. Sebagai anak perusahaan Bank Rakyat Indonesia, arah ekspansi Bank Agroniaga ke depan ditentukan oleh kebijakan manajemen Bank Rakyat Indonesia. Di dalam susunan kepengurusan Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro), Bank Rakyat Indonesia menunjuk secara sepihak kepada pejabat-pejabat yang akan menjalankan kegiatan di Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro). Bank Rakyat Indonesia menempatkan pejabat-pejabat kepercayaannya di dalam susunan kepengurusan Bank Agroniaga. Berikut tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pejabat-pejabat di Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro) :
1)  Direktur utama sebagai kepala atau pimpinan tertinggi di dalam Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro) yang menjalankan kegiatan perusahaan Bank Rakyat Indonesia Agronaiga (BRI Agro);
2)  Direktur bisnis sebagai pimpinan yang melaksanakan kegiatan di bidang bisnis untuk kemajuan Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro);
3)  Direkrut Pengendalian Risiko Kredit dan Pendanaan sebagai pimpinan yang melaksanakan kegiatan di dalam mengendalikan risiko di dalam Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro); 4)  Direktur Operasional dan Keuang-an sebagai pimpinan yang melaksana- kan tanggung jawab pada aktivitas operasional atau kegiatan Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro); 5)  Direktur Kepatuhan sebagai pimpinan yang melaksanakan kegiatan substansial mempunyai peranan aktif dalam mengawasi dan mengamati serta meninjau kepatuhan (compliance) terhadap berbagai ketentuan dan peraturan yang akan ditetapkan di Bank Rakyat Indoneisa Agroniaga (BRI Agro).

## D. Simpulan
1.  Dasar utama yang menjadi pertimbangan Bank Rakyat Indonesia melakukan akuisisi Bank Agroniaga adalah ekspansi bisnis Bank Rakyat Indonesia untuk memperluas cakupan bisnisnya, penambahan aset yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia karena terdapat kemiripan pada core bussines dengan salah satu produk dengan Bank Agroniaga yaitu agribisnis dan permintaan Bank Indonesia kepada Bank Rakyat Indonesia untuk mengakuisisi Bank Agroniaga. Namun pada kenyatannya Bank Rakyat Indonesia tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 di dalam Pasal 29 ayat (2). Bank Rakyat Indonesia wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai kecukupan modal, kualitas aset dan rentablitas namun tidak dilaksanakan karena ingin mendapatkan keuntungan semata yang akan melakukan ekspansi bisnis dan penambahan aset. Permintaan Bank Indonesia kepada Bank Rakyat Indonesia untuk mengakuisisi Bank Agroniaga dikarenakan Bank Agroniaga sedang mengalami keterpurukan di dalam internal perusahaan yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko kepatuhan.
2.  Kepemilikan Bank Agroniaga menjadi milik Bank Rakyat Indonesia dikarenakan Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas dan menjadi pemegang saham pengendali di Bank Agroniaga baik dari sisi kepengurusan, kebijakan, dan operasional usaha. Kepemilikan Bank Agroniaga sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 di dalam Pasal 28 ayat (2) di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 di dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3). Kepengurusan Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro) dipilih secara sepihak oleh Bank Rakyat Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha. Pejabat-pejabat pelaksana yang dipilih Bank Rakyat Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha di Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro) merupakan pejabat-pejabat kepercayaan Bank Rakyat Indonesia. Pihak yang diakuisisi yaitu Bank Agroniaga tidak mendapatkan posisi untuk menjalankan kegiatan perusahaan di Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro).

## E. Saran
1.  Bank Rakyat Indonesia kedepannya bila ingin melakukan akuisisi harus lebih selektif dalam memilih bank yang akan diakuisisi dengan cara mencermati dan mempertimbangkan secara matang dasar pertimbangan tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 di dalam Pasal 29 ayat (2) agar tidak menimbulkan kerugian serta disesuaikan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.
2.  Perlu adanya perubahan di dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang akuisisi sehingga dapat jelas dan dimengerti.
3.  Kepengurusan Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro) seharusnya dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menentukan pejabat-pejabat yang akan melaksanakan kegiatan usaha.

## Daftar Pustaka
Abdul Moin. 2003. Merger, Akuisisi dan Divestasi Edisi Kedua . Yogyakarta: Ekonisa Kampus Fakultas Ekonomi UII.
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Felix Oentoeng Soebagio. 2006. Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia . Jakarta: Pusat Pengakajian Hukum.
H.B Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: UNS.
Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta:Kencana.
Jamal Wiwoho. 2011. Hukum Perbankan Indonesia. Solo: UNS Press.
P. Joko Subagyo. 2006. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
Kasmir. 2004. Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: PT. Raja Grafindon Persada.
_____. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Malayu S.P. Hasibuan. 2002. Dasar-Dasar Perbankan. Jakart: PT Bumi Aksara.
Marcel GO.M.S. 1992. Akuisisi Bisnis dan Pengelolaan . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Marhainis Abdul Hay. 1997. Hukum Perbankan Buku Pertama . Jakarta: Pradnya Paramita.
Muhammad Djumhana. 1993. Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
__________________. 2012. Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Munir Fuady. 1999. Hukum Perbankan Modern . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
___________. 2001. Hukum Tentang Akuisisi Take Over dan LBO . Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
O.P. Simorangkir. 1998. Seluk Beluk Bank Komersial. Jakarta: Perbanas.
Soerjono Soekanto. 1986. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
______________. 2007. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.
Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru. 2005 . Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
M. Udin Silalahi. 2008.“Presence policy Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha”. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 2 Februari 2008. Jakarta: UPH.
Misranto. 2007. “Kedudukan Hukum Karyawan Bank Pasca Dilakukan Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi”. Jurnal Perspektif Vol. 2 No. 2 Mei 2007. Pasuruan: UNMER.
W. Adam Hunt. 2007. “Business Implications of Divergences in Multi Jurisdictional Merger Review by International Competition Enforcement Agencies”. Northwestern Journal of International Law & Business Vol. 28 No. 147  Agustus 2007. Northwestern: Northwestern University School of Law.
William M. Hannay. 2000. “Transnational Competition Law Aspects of Mergers and Acquisitions” . Northwestern Journal of International Law & Business Vol. 20 No. 287 September 2000. Northwestern : Northwestern: University School of Law.
http://www.bri.co.id/ (diakses pada  15 Februari 2017 Pukul 13.45).
http://www.briagro.co.id/id/aboutus/history (diakses pada 15 Februari 2017 Pukul 15.27).
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/14/12/31/nhex6h-2015-bri-buka-500-kantor-unit-kerja (diakses pada 15 Februari 2017, Pukul 14.48).