## Partisipasi Usaha Kecil dalam Pengadaan: Studi Empiris Tender Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Provinsi Papua Barat
Rachma Aprilia 1 , Bagas Johantri 2* , Sopian 3 Politeknik Keuangan Negara STAN 1,2,3 rachmaaprilia@pknstan.ac.id 1 , bagasjohantri@pknstan.ac.id 2 , sopian@pknstan.ac.id 3
*corresponding author
Keywords: Construction, Government Procurement, Participation, Tender,
Small Businesses.

## ABSTRACT
This study aims to analyze the difference in participation of small businesses in government procurement of goods and  services  before  and  after  the  implementation  of  a Presidential Regulation Number 12 Year 2021. Based on the  theory  of  set  aside  policy,  it  is  anticipated  that  the participation of small businesses will increase by reducing competition  with  non-small  businesses.  The  research employs a quantitative method using data on construction job  tenders  in  West  Papua  and  applies  nonparametric difference tests analysis. The results indicate that there is no  significant  difference  in  the  average  participation  of construction job tenders in West Papua before and after the  implementation  of  the  Presidential  Regulation Number  12  Year  2021.  The  implication  suggests  the necessity  for  additional  government  policies  to  enhance the participation of small businesses to achieve the goals of  government  procurement  of  goods  and  services  more expeditiously. Kata Kunci: Konstruksi, Pengadaan, Partisipasi,
Tender, Usaha Kecil.

## ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dalam partisipasi  usaha  kecil  dalam  pengadaan  barang  jasa pemerintah  sebelum  dan  setelah  penerapan  Peraturan Presiden  Nomor  12  Tahun  2021.  Berdasarkan  teori kebijakan set  aside ,  partisipasi  usaha  kecil  diharapkan akan  meningkat  ketika  pemerintah  mengurangi kompetisi usaha kecil dengan usaha nonkecil. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan
menggunakan  data  tender  pekerjaan  konstruksi  di Papua  Barat  serta  menerapkan  analisis  uji  beda nonparametrik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tidak  ada  perbedaan  signifikan  dalam  rata-rata partisipasi tender pekerjaan konstruksi di Papua Barat sebelum  dan  sesudah  penerapan  Perpres  12  Tahun 2021.  Implikasi  penelitian  ini  bagi  pemerintah, diperlukan  kebijakan  tambahan  untuk  meningkatkan
partisipasi usaha kecil guna mencapai tujuan pengadaan barang jasa pemerintah dengan lebih efektif.
JEL CLASSIFICATION: H57
How  to  cite :  Aprilia,  R.,  et.al.  (2024).  Partisipasi  Usaha  Kecil  dalam  Pengadaan:  Studi  Empiris Tender  Pekerjaan  Konstruksi  Pemerintah  Provinsi  Papua  Barat.  Jurnal  Manajemen  Keuangan Publik, 8(1). p.31-41.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## PENDAHULUAN
Pengadaan barang jasa pemerintah dapat menawarkan potensi ekonomi yang besar. Dari total  APBN  tahun  2022  sebesar  Rp3.106,4  triliun,  sebagian  besar  direalisasikan  dengan mekanisme  pengadaan  barang  jasa  pemerintah  (DJPB,  2022).  Pemerintah  melalui peraturan presiden telah berupaya untuk memperluas kesempatan pada pelaku usaha kecil. Perturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 bertujuan meningkatkan peran serta Usaha Kecil dan Koperasi, meningkatkan peran Pelaku Usaha Nasional dan mewujudkan pemerataan ekonomi.
Pengadaan  barang  jasa  pemerintah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres).  Perpres terkait  pengadaan  barang  jasa  terus  berkembang  menyesuaikan  kebijakan  pemerintah. Pengadaan  barang  jasa  pemerintah  pernah  diatur  dengan  Perpres  54  Tahun  2010. Peraturan  tersebut  dicabut  dengan  pemberlakuan  Perpres  54  Tahun  2015  tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian pada tahun 2018 diberlakukan Perpres 16 tahun 2018 yang  mencabut  Perpres  sebelumnya.  Terdapat  perbedaan  signifikan  antara  kedua peraturan tersebut. Perubahan meliputi perubahan struktur, istilah, definisi dan perubahan pengaturan. Perpres 54 Tahun 2010 terdiri atas 139 Pasal dalam 19 Bab, disederhanakan dalam  Perpres  16  Tahun  2018  menjadi  98  Pasal  dalam  15  Bab.  Selain  itu,  terdapat perubahan  istilah  antara  lain  ULP  menjadi  UKPBJ,  Lelang  menjadi  Tender,  Dokumen Pengadaan  menjadi  Dokumen  Pemilihan.  Selanjutnya  pada  tahun  2021,  pemerintah menetapkan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut mengakomodir perkembangan  terkait  UU  Cipta  Kerja  terutama  terkait  kemudahan  berusaha  serta perlindungan terhadap UMKM.
Dalam Perpres 12 Tahun 2021 pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap UMKM. Terdapat paket tertentu yang hanya dapat diikuti oleh penyedia dengan kualifikasi kecil. Untuk  pekerjaan  konstruksi,  pemerintah  menetapkan  batasan  bahwa  untuk  pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai Rp15.000.000.000 digunakan segmentasi untuk kualifikasi usaha  kecil,  kecuali  pekerjaan  tersebut  memiliki  kualifikasi  teknis  yang  tidak  dapat dipenuhi  oleh  penyedia  usaha  kecil  (Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah,  2021).  Selain  itu,  batas  maksimal  pekerjaan  untuk  Usaha  Kecil  dinaikkan menjadi Rp15 miliar dari sebelumnya hanya Rp2,5 milyar. Pemerintah juga menetapkan alokasi 40% dari anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah untuk produk dari Usaha Kecil dan Koperasi (Presiden Republik Indonesia, 2021).
Pengadaan pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada pencapaian efisiensi dan value for  money ,  namun  telah  melangkah  lebih  jauh  kepada  tujuan  sosial,  yakni  pemerataan ekonomi dan memberdayakan kelompok Usaha Kecil (Presiden Republik Indonesia, 2021). Dengan  mendorong  partisipasi  Usaha  Kecil  dalam  PBJP,  pemerintah  mungkin  akan menanggung  tambahan  biaya  dikarenakan  penyedia  Usaha  Kecil  mungkin  akan memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan Usaha Besar yang telah mencapai skala ekonomis sehingga dapat memberikan harga yang rendah. Namun demikian, manfaat dari keterlibatan Usaha Kecil tersebut  diharapkan melebihi  biaya  tambahan  yang  ditanggung oleh pemerintah (Athey dkk., 2013).
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 8, No. 1, (p.31-41) e-ISSN: 2581-1207
Dalam  teori workable  competition ,  perlu  adanya  campur  tangan  pemerintah  untuk menciptakan kondisi pasar yang sesuai guna mencapai tujuan (Baskoy, 2005). Sebagaimana sebuah pasar,  terdapat barrier  to  entry yaitu pembatasan  yang  menghalangi  perusahaan untuk  masuk  dalam  suatu  pasar  (Varian  &  Varian,  1992).  Lebih  jauh  Prucek  (2015) mengemukakan bahwa pemerintah dapat menciptakan hambatan tersebut melalui regulasi. Dalam  kaitannya  dengan  upaya  mendorong  peningkatan  peran  usaha  kecil  dalam pengadaan  barang  jasa,  pemerintah  dapat  menciptakan  aturan  yang  menghambat masuknya usaha nonkecil sehingga usaha kecil dapat berperan lebih banyak. Terdapat dua metode  utama  yang  biasa  diadopsi  oleh  pemerintah  dalam  mengimplementasikan kebijakan khusus Usaha Kecil yakni set aside auction dimana pembeli membatasi partisipasi dalam lelang hanya untuk perusahaan tertentu (Cravero, 2017) dan bid subsidies in auction dimana  pembeli  memberikan  subsidi  pada  perusahaan  tertentu  untuk  membuat  lelang semakin  kompetitif  (Tkachenko  dkk.,  2019).  Perpres  12  tahun  2021  dapat  dipandang sebagai kebijakan penyisihan ( set-aside ) yaitu menyisihkan alokasi belanja khusus untuk Usaha Kecil dalam rangka menciptakan kesempatan yang sama ( leveling the playing field ) bagi  Usaha  Kecil  yang  selama  ini  sulit  jika  bersaing  dengan  usaha  besar  (Hawkins  dkk., 2018; Hoekman & Taş, 2020).
Penelitian tentang model set aside sudah pernah dilakukan sebelumnya. Athey dkk. (2013) menyimpulkan bahwa pembatasan penjualan kayu ( timber ) pada Usaha Kecil menurunkan tingkat  efisiensi  dan  membebani pemerintah. Namun  di  sisi  lain,  pembatasan partisipasi meningkatkan  insentif  usaha  kecil  untuk  bergabung  dan  menciptakan  pasar  yang  lebih kompetitif.  Athey  dkk.  (2003),  Nakabayashi  (2013)  menyatakan  bahwa  penghentian kebijakan set aside akan berdampak pada penurunan partisipasi UMKM, penurunan tingkat kompetisi, dan menaikkan biaya pemerintah dibanding dengan biaya yang ditanggung atas kebijakan set aside .
Di  Indonesia,  penelitian  Aprilia  dkk.  (2022)  memperlihatkan  bahwa  tingkat  partisipasi penyedia usaha kecil meningkat pasca penerapan Perpres 12 tahun 2021 yang memperluas kesempatan  bagi  usaha  kecil.  Namun  demikian  penelitian  Aprilia  dkk.  (2022) menggunakan data tender Kementerian dengan lokasi pekerjaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian tersebut menyarankan penggunaan data pemerintah daerah mengingat  objek  pekerjaan  di  pemerintah  daerah  lebih  banyak  berlokasi  di  wilayah geografis yang sama.
Papua Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah UMKM yang kecil. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 6.237 unit perusahaan skala mikro dan kecil di Papua Barat. Jumlah ini adalah terendah kedua setelah Kalimantan Utara. PBJ di Papua Barat juga masih membutuhkan banyak penguatan di  sisi  ekosistem  pengadaan  (Sopian  dkk.,  2023).  Kondisi  ini  tentu  berbeda  dengan penelitian sebelumnya (Aprilia, dkk, 2022) yang menggunakan data tingkat kementerian. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  melengkapi  penelitian  terdahulu  yaitu  dengan menggunakan data tender pemerintah daerah Provinsi Papua Barat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  tingkat  keikutsertaan  Usaha  Kecil dalam  lelang  konstruksi  sebelum  dan  sesudah  ditetapkannya  kebijakan  penyisihan, khususnya  di  Pemerintah  Provinsi  Papua  Barat.    Papua  Barat  merupakan  wilayah  yang memperoleh  perhatian  khusus  dari  pemerintah  pusat.  Keberpihakan  pemerintah  pusat meliputi  Perpres  Nomor  17  Tahun  2019  yang  mengatur  PBJP  khusus  Papua  dan  Papua
Volume 8, No.1, (p.31-41) e-ISSN: 2581-1207
Barat serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diatur dalam UU nomor 2 Tahun 2021. Salah satu  prioritas  penggunaan  dana  Otsus  adalah  pembangunan  infrastruktur  dan  potensi belanja  konstruksi  mencapai  52,8%  dari  total  belanja  negara  melalui  penyedia  (Rahmi, 2021).
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yakni melakukan uji beda terhadap rata- rata peserta lelang sebelum dan sesudah diberlakukannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Metode  tersebut  digunakan  juga  oleh  penelitian  sebelumnya.  Penelitian  ini  diharapkan dapat  membantu  pemerintah  dalam  merumuskan  kebijakan  mengingat  perilaku  pelaku usaha kecil di tender yang lokasi pekerjaannya hanya tersebar di suatu wilayah dapat saja berbeda  dengan  tender  yang  lokasi  pekerjaanya  dapat  tersebar  di  seluruh  wilayah Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  deskriptif.  Penelitian  kuantitatif menggunakan uji statistik atas variabel permasalahan yang diteliti untuk kemudian ditarik kesimpuan prediktif atas teori (Creswell, 2002). Di dalam pembahasan juga dideskripsikan variabel  terkait  permasalah  untuk  memperoleh  gambaran  yang  lebih  jelas  terhadap fenomena  yang  terjadi  (Masinambow  &  Gosal,  2021).  Penelitian  ini  menguji  perbedaan partisipasi antara sebelum penerapan Perpres 12 tahun 2021 dan setelah penerapannya. Sampel data diambil dengan purposive sampling . Penelitian ini menggunakan data tender dari  pekerjaan  konstruksi  yang  ditayangkan  dalam  situs  situs  resmi  LPSE  pemerintah provinsi  Papua  Barat  ( https://tender.papuabaratprov.go.id/eproc4/lelang ).  Data  tender dibatasi untuk periode tahun anggaran (TA) 2018 sampai TA 2023.  Tender gagal, tender batal  dikeluarkan  dari  data.  Data  kemudian  dikelompokkan  berdasarkan  hasil  tender. Selanjutnya  data  tender  untuk  pekerjaan  konstruksi  yang  diperuntukkan  bagi  penyedia dengan kualifikasi non kecil juga dikeluarkan. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 483 paket pekerjaan konstruksi khusus untuk penyedia dengan kualifikasi kecil yang menjadi data penelitian. Penarikan data penelitian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Data penelitian adalah sebagai berikut:
Uraian Paket Pekerjaan Tender tayang periode TA 2018-2023 995 Tender gagal/batal 108 Tender Selesai 887 Tender untuk usaha non kecil 404 Tender untuk Usaha Kecil 483
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  uji  beda.  Analisis  uji  beda  dapat  digunakan  untuk menyimpulkan  apakah terdapat  perbedaan signifikan  antara  dua  kelompok  data  (Triola, 2016). Metode yang sama pernah digunakan pada penelitian Aprilia dkk. (2022). Berdasarkan  teori workable  competitions ,  dibutuhkan  peran  pemerintah  untuk menciptakan  kondisi  pasar  yang  mendukung  tujuan  pemerintah  (Baskoy,  2005).  Tujuan pemerintah  dalam  Perpres  12  tahun  2021,  salah  satunya  adalah  untuk  meningkatkan
pemerataan ekonomi, dan mendorong pelibatan usaha kecil dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan demikian hipotesa penelitian adalah:
H 0 : tidak terdapat perbedaan partisipasi usaha kecil yang signifikan dalam tender pekerjaan konstruksi pada periode sebelum dan setelah penerapan Perpres 12 tahun 2021.
H a : tidak terdapat perbedaan partisipasi usaha kecil yang signifikan dalam tender pekerjaan konstruksi pada periode sebelum dan setelah penerapan Perpres 12 tahun 2021.
Pada  penelitian  ini,  analisis  perbedaan  partisipasi  diawali  dengan  analisis  statistik deskriptif, uji normalitas, uji homogenitas, dan analisis uji beda. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 95%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari data yang diperoleh, sebaran paket pekerjaan konstruksi berdasarkan tahun anggaran adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Data penelitian berdasarkan Tahun Anggaran
Tahun Anggaran Paket Jumlah Penawaran Masuk Rata-rata penawaran masuk TA 2018 76 2.166 28,50 TA 2019 101 2.223 22,01 TA 2020 29 1.066 36,76 TA 2021 111 3.455 31,13 TA 2022 104 2.299 22,11 TA 2023 62 1.252 20,19 Total 483 12.461
Jumlah paket pekerjaan  konstruksi untuk usaha kecil mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah terbanyak adalah pada tahun 2021 dengan 111 paket pekerjaan dan paling sedikit pada tahun 2020 sebanyak 29 paket pekerjaan. Sedikitnya jumlah paket pada tahun 2020 dipengaruhi oleh adanya pandemi covid yang mengakibatkan refocusing anggaran dan pembatasan aktivitas sosial. Partisipasi usaha kecil dapat dilihat dari banyak  penawaran masuk  mengikuti  tender.  Rata-rata  penawaran  masuk  paling  banyak  pada  tahun  2021 dimana  tiap  paket  pada  tahun  itu menarik  penawaran  lebih  dari  31  penyedia.  Rata-rata tersebut terus menurun sampai tahun 2023 dimana pada tahun tersebut hanya terdapat rata-rata 20,19 penawaran untuk tiap paket pekerjaan.
Tabel 3. Paket Pekerjaan berdasarkan periode pemberlakuan Perpres 12 tahun 2021
Periode Jumlah Paket Jumlah Penawaran masuk Rata-rata penawaran per paket Sebelum 206 5.455 26,48 Sesudah 277 7.006 25,29 Total 483 12.461
Volume 8, No.1, (p.31-41) e-ISSN: 2581-1207
Jika dilihat dari periode sebelum dan sesudah pemberlakukan Perpres 12 tahun 2021, data partisipasi penawaran adalah sebagaimana Tabel 3. Perpres 12 tahun 2021 berlaku sejak 2 Februari 2021. Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh paket pekerjaan tahun 2021 di Papua Barat diumumkan setelah pemberlakuan Perpres tersebut. Dengan demikian periode sebelum Perpres 12 tahun 2021 adalah periode TA 2018, TA 2019, dan TA 2020, sedangkan periode setelah Perpres 12 tahun 2021 adalah TA 2021, TA 2022, dan TA 2023.
Jumlah  paket  pada  periode  sebelum  pemberlakuan  Perpres  12  tahun  2021  lebih  sedikit dibandingkan dengan jumlah paket setelah pemberlakuan meskipun periode sebelum dan sesudah  sama-sama  mencakup  tiga  tahun  anggaran.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  makin banyak paket pekerjaan yang disediakan khusus untuk usaha kecil. Namun demikian rata- rata jumlah penawaran per paket justru turun dari 26,48 pada periode sebelum menjadi 25,29 pada periode setelah. Hal ini dapat terjadi karena penyedia semakin memiliki banyak pilihan atau pertumbuhan penyedia baru yang mengikuti tender tidak banyak. Penelitian berikutnya dapat menganalisa kondisi ini.
Untuk melihat lebih dalam karakteristik data pada periode sebelum dan sesudah, analisis desktiptif dari kedua kelompok data dapat dilihat dalam Tabel 4.
Tabel 4. Ringkasan Statistik Deskriptif
Uraian Sebelum Sesudah N 206 277 Mean 26,48 25,29 Median 23,00 22,00 Variance 264,18 232,13 Std Dev 16,25 15,24 Minimum 3,00 3,00 Maximum 85 113
Standar deviasi dari dua kelompok data menunjukkan angka yang relatif tidak jauh berbeda. Standar deviasi periode sebelum adalah 16,254 dan sesudah adalah 15,236. Standar deviasi menunjukkan  seberapa  jauh atau seberapa  dekat  nilai  data dengan  rata-rata.  Mengingat nilai  standar  deviasi  yang  tidak  terlalu  berbeda,  variasi  data  dari  kedua  kelompok  juga relatif tidak jauh berbeda.
Perbedaan dalam statistik deskriptif terlihat pada maksimal partisipan dalam tender. Pada periode  sebelum  tender,  satu  tender  maksimal  diikuti  oleh  85  peserta.  Sedangkan  pada periode setelah maksimal peserta dalam satu tender adalah sebanyak 113 peserta. Dilihat dari jumlah minimal peserta tender, pada kedua periode tersebut minimal peserta tender adalah sama yaitu satu paket hanya diikuti 3 partisipan.
Tabel 5. Uji Normalitas
Periode Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig. Statistic df Sig. Partisipan Sebelum .110 206 .000 .896 206 .000 Sesudah .120 277 .000 .882 277 .000
a. Lilliefors Significance Correction
Sebelum melakukan analisis dengan  uji beda, penelitian ini menganalisis normalitas dan heterogenitas  data.  Dari  data  penelitian,  pengujian  normalitas  menghasilkan  hasil sebagaimana Tabel 5.
Nilai  signifikan  dari  hasil  pengujian  pada  kedua  kelompok  data  menunjukkan  nilai  0,00 dimana  nilai  tersebut  lebih  kecil  dari  0,05  sebagai  level  kepercayaan.  Hasil  ini  dapat diartikan  bahwa  data  penelitian  tidak  terdistribusi  normal,  baik  untuk  data  sebelum penerapan Perpres maupun data setelah penerapan Perpres.
Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 6. Nilai signifikan menunjukkan angka 0,354 yang  mana  lebih  besar  dari  0,05.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  data  penelitian  adalah homogen.
Tabel 6. Uji Homogenitas Levene Statistic df1 df2 Sig. Partisipan Based on Mean .722 1 481 .396 Based on Median .677 1 481 .411 Based on Median and with adjusted df .677 1 479.738 .411 Based on trimmed mean .630 1 481 .428
Uji  parametrik  hanya  dapat  dilakukan  ketika  data  terdistribusi  normal  dan  homogen (Triola, 2016). Meskipun data homogen, namun data penelitian tidak terdistribusi nomal. Dengan  demikian  penelitian  ini  menggunakan  pengujian  non-parametrik  untuk  dua kelompok data yang tidak berpasangan.
Uji non parametrik dilakukan dengan pengujian nilai Mann-Whitney. Pengujian dengan nilai Mann-Whitney dilakukan mengingat dua kelompok sampel data adalah tidak berpasangan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari kedua kelompok data (Triola, 2016). Hasil pengujian adalah sebagai Tabel 7.
Tabel 7. Uji Statistik Mann-Whitney
Partisipan Mann-Whitney U 27343.000 Wilcoxon W 65846.000 Z -.783 Asymp. Sig. (2-tailed) .433 a. Grouping Variable: Periode
Nilai asymp sig (2-tailed) menunjukkan nilai 0,433 yang mana lebih besar dari 0,05. Dengan nilai ini artinya tidak ditemukan cukup bukti untuk menolak H 0 . Artinya dapat disimpulkan bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  signifikan  partisipan  tender  untuk  periode  sebelum penerapan Perpres dan setelah penerapan Perpres.
Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan dalam Perpres 12 tahun  2021  belum  meningkatkan  secara  signifikan  partisipasi  usaha  kecil  dalam  tender pemerintah di provinsi Papua Barat. Perubahan kebijakan yang ditujukan sebagai barrier to entry bagi  usaha  nonkecil  dan  membuka  kesempatan  yang  lebih  luas  bagi  usaha  kecil
sebagaimana disampaikan Prucek (2015) ternyata belum mampu dioptimalkan usaha kecil di provinsi Papua Barat. Meskipun pasar hanya dibuka bagi usaha kecil, ternyata partisipasi dalam tender pekerjaan konstruksi tidak berbeda secara signifikan. Perubahan kebijakan dalam  Perpres  mungkin  masih  membutuhkan  waktu  untuk  dapat  dirasakan  UMKM. Informasi set  aside bisa jadi belum diterima secara luas oleh UMKM sehingga partisipasi belum meningkat. Penelitian ini menggunakan data Papua Barat dimana jumlah UMKM di Papua Barat yang relatif kecil dibandingkan provinsi lain di Indonesia (BPS, 2024) dengan demikian tingkat partisipasi akan terbatas pada jumlah UMKM yang ada. Selain itu, kondisi ekosistem PBJ di Papua Barat yang membutuhkan perbaikan (Sopian dkk., 2023) juga dapat menjadi  penyebab  partisipasi  usaha  kecil  tidak  meningkat  secara  signifikan.  Untuk  itu, penelitian  lebih jauh diperlukan  untuk  mengetahui faktor  apa  yang dapat  meningkatkan partisipasi usaha kecil dalam tender sehingga tujuan pengadaan sebagai alat pemerataan ekonomi dapat lebih cepat tercapai.
Pilihan pemerintah untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dalam tender tentu memberikan biaya tambahan bagi pemerintah sebagaimana konsep set a side yang dimukakan Athey dkk. (2013) dan Nakabayashi (2013). Artinya pemerintah mungkin saja menanggung biaya yang lebih besar tidak dapat diikuti oleh penyedia menengah atau besar  yang  memiliki  kapasitas  produksi  sehingga  harga  yang  kontrak  dapat  ditekan. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep set a side belum membawa dampak pada pelaku usaha kecil di Papua Barat.
Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  yang  diperoleh  pada penelitian  Aprilia  dkk.  (2022).  Aprilia  dkk.  (2022)  menggunakan  data  Kementerian keuangan  dan  mendapatkan  kesimpulan  bahwa  terdapat  perbedaan  rata-rata  signifikan antara sebelum dan setelah penerapan Perpres. Sementara itu penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat berbedaan signifikan partisipasi usaha kecil dalam tender pemerintah provinsi Papua Barat setelah adanya Perpres 12 tahun 2021.
Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di Kementerian Keuangan. Pada penelitian ini, lokasi pekerjaan yang menjadi objek tender seluruhnya berada di provinsi Papua Barat. Hambatan geografis dan faktor produksi mungkin membuat paket perkerjaan di Papua Barat kurang diminati oleh penyedia di luar Papua Barat. Selain itu, terdapat kemungkinan jumlah penyedia dengan kualifikasi  usaha  kecil  di  Papua  Barat  belum  bertambah  secara  signifikan.  Kemudahan tender dalam Perpres 12 belum bisa merangsang tumbuhnya penyedia-penyedia baru atau partisipasi  usaha  kecil  untuk  mengikuti  tender  konstruksi.  Penelitian  berikutnya  dapat dilakukan untuk menganalisis penyebab tersebut.
Penelitian ini hanya menggunakan data dari tender pekerjaan konstruksi. Namun demikian penelitian ini tetap memberikan implikasi pada pemerintah bahwa masih dibutuhkan usaha tambahan  bagi  pemerintah  untuk  meningkatkan  partisipasi  penyedia  di  Papua  Barat. Dibutuhkan  identifikasi  yang  menyeluruh  terkait  kebijakan  apa  yang  sekiranya  menarik lebih  banyak  partisipan  dalam  tender.  Papua  Barat  merupakan  provinsi  yang  memiliki keistimewaan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kebijakan lebih spesifik ditujukan untuk pelaku usaha di Papua Barat mungkin dibutuhkan sehingga tujuan pengadaan barang jasa untuk pemerataan ekonomi dapat lebih cepat tercapai.

## KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan partisipasi yang signifikan pada periode sebelum penerapan Perpres 12 Tahun 2021 dan setelah penerapan Perpres 2021 dengan menggunakan data tender pekerjaan konstruksi untuk usaha kecil di provinsi Papua  Barat.  Penelitian  ini  terbatas  pada  pekerjaan  konstruksi  mengingat  pekerjaan  ini memiliki pagu anggaran yang relative besar. Metode tender merupakan metode pemilihan penyedia  yang  memungkinkan  adanya  kompetisi  dan  partisipasi  lebih  luas  bagi  pelaku usaha  kecil.  Penelitian  ini  memberikan  kesimpulan  yang  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya  yang  menggunakan  data  tender  untuk  usaha  kecil  di  tingkat  kementerian. Penelitian berikutnya  dapat menggunakan  data  yang  berbeda  untuk mengetahui  apakah terdapat perbedaan dampak antara tender di kementerian dengan  tender di  pemerintah daerah atau provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilia, R., Johantri, B., & others. (2022). Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi  Pemerintah  di  Kementerian  Keuangan. JURNAL  MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK , 6 (1), 50–63.
Athey,  S.,  Coey,  D.,  &  Levin,  J.  (2013).  Set-asides  and  subsidies  in  auctions. American economic journal: microeconomics , 5 (1), 1–27.
Baskoy, T. (2005). Effective Competition and EU Competition Law .
BPS.  (2024). Jumlah  Perusahaan  Industri  Skala  Mikro  dan  Kecil  Menurut  Provinsi  (Unit), 2020-2022 . https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQwIzI=/jumlah- perusahaan-menurut-provinsi.html
Cravero, C. (2017). Socially Responsible Public Procurement and Set-Asides. Arctic Review on Law and Politics , 8 , 174–192.
Creswell, J. W. (2002). Desain penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, Jakarta: KIK , 121–180.
DJPB. (2022). Realisasi APBN Per 31 Agustus 2022 .
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153- apbn/3970-realisasi-apbn-per-31-agustus-2022.html
Hawkins, T., Gravier, M., & Randall, W. S. (2018). Socio-economic sourcing: Benefits of small business  set-asides  in  public  procurement. Journal  of  Public  Procurement , 18 (3), 217–239.
Hoekman, B., & Taş, B. K. O. (2020). Procurement policy and SME participation in public purchasing. Small Business Economics , 1–20.
Lembaga Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021).  Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui  Penyedia.  Dalam Jurnal  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah .
Masinambow, B. W., & Gosal, P. H. (2021). Tantangan dan Peluang Dunia Jasa Konstruksi di Tengah Pandemik Covid-19. Media Matrasain , 17 (1), 9–14.
Nakabayashi,  J.  (2013). Small  business  set-asides in procurement auctions: An  empirical analysis. Journal of Public Economics , 100 , 28–44.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2021). Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
Prucek, P. (2015). Barriers to entry in public procurement: Evidence from the Czech Republic . Rahmi,  G.  (2021). [SIARAN  PERS]  LKPP  Keluarkan  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . https://bpbj.setda.mubakab.go.id/web/?p=321
Sopian,  Johantri,  B.,  &  Aprilia,  R.  (2023).  The  Lack  of  a  Strong  and  Accountable  Public Procurement Ecosystem in West Papua to Prevent Corruption. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara , 9 (1), 103–121.
Tkachenko, A., Valbonesi, P., Shadrina, E., & Shagbazian, G. (2019). Efficient design of set- aside auctions for small businesses: An empirical analysis . Dipartimento di Scienze Economiche" Marco Fanno".
Triola, M. F. (2016). Essentials of Statistics (5th Ed) (5th ed.). Pearson Education.
Varian, H. R., & Varian, H. R. (1992). Microeconomic analysis (Vol. 3). Norton New York.