Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG TERLANTAR DI RUMAH SINGGAH
Della Syahbana
Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin della.asyari24@gmail.com

## Abstract
That  the  legal  protection  for  the  handling  of  people  with  neglected  mental  disorders  is  not  yet maximized  to  get  a  sense  of  security  to  be  returned  to  the  family  and  community  environment  after receiving health rehabilitation treatment at the Shelter and being declared cured or healthy to carry out  their  social  functions,  which  they  should  get  in  order  to  achieve  optimal  mental  health.  The research  carried  out  in  this  thesis  research  is  normative  legal  research,  where  research  examines from  the  point  of view of legal science  in  depth  the  established  norms  which  are  then  supported  by additional data in the field. Legal protection for people with mental disorders who are abandoned in halfway houses is essentially everyone has the right to get legal protection. This is stated in Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that everyone has the right to recognition, guarantee, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law.  Actions  in  handling  people  with  neglected  mental  disorders  that  are  carried  out  in  handling people  with  abandoned  souls  carried  out  by  the  Social  Service  are  sent  to  the  social  rehabilitation center.  For  Satpol  PP,  the  action  is  to  bring  order  to  the  streets  and  say  that  people  with  mental disorders  are  displaced  by  the  Social  Service  program.  This  means  that  there  is  no  unified  action between institutions in handling people with neglected mental disorders.
Keywords: Legal Protection, Mental Disorders, Shelter House
 Alamat korespondensi:
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia della.asyari24@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental,  spiritual  dan  sosial  sehingga  individu  tersebut  menyadari  kemampuan  sendiri,  dapat mengatasi  tekanan,  dapat  bekerja  secara  produktif  dan  mampu  memberikan  kontribusi  untuk komunitasnya.      Sindrom  atau  pola  perilaku,  atau  psikologik  seseorang  yang  secara  klinik  cukup bermakna,  dan  secara  khas  berkaitan  suatu  gejala  penderitaan  ( distress )  atau  hendaya ( impairment/disability ) didalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. 1
Disfungsi  itu  adalah  disfungsi  dari  segi  perilaku,  psikologik,  atau  biologik  dan  gangguan  itu tidak  semata  mata  terletak  didalam  hubungan  antara  orang  itu  dengan  masyarakat.  Gangguan  jiwa yaitu  suatu  perubahan  yang  menyebabkan  adanya  gangguan  pada  fungsi  jiwa,  yang  menimbulkan penderitaan pada individu atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial.
Gangguan jiwa dibagi menjadi gangguan jiwa berat dan gangguan mental emosional. Gangguan jiwa berat ditandai oleh terganggunya nilai realitas atau tilikan ( insight ) yang buruk. Gangguan mental emosional  adalah  istilah  yang  sama  dengan  distress  psikologik.  Kondisi  ini  adalah  keadaan  yang meindikasikan  seseorang  sedang  mengalami  gangguan  psikologis  yang  dapat  berlanjut  menjadi gangguan yang lebih serius apabila tidak berhasil ditangani. Stigma psikiatri masyarakat beranggapan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh pengaruh jahat, roh halus, lemah iman sehingga menyebabkan pasien  dibawa  berobat  kedukun  atau  paranormal.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  kurangnnya  tingkat pengetahuan masyarakat mengenai gangguan jiwa. Masyarakat cendrung baru mendatangi Pelayanan Kesehatan atau Kesehatan Jiwa apabila gangguan jiwa yang dihadapi oleh penderita sudah berat atau bahkan mengganggu orang lain.
Istilah seseorang sedang mengalami gangguan psikologis dapat diartikan dengan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ganggua jiwa sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Akar permasalahan pada gangguan jiwa berasal dari pemahaman masyarakat yang kurang mengenai  gangguan  jiwa,  stigma  mengenai  gangguan  jiwa  yang  berkembang  dimasyarakat,  tidak meratanya pelayanan kesehatan mental serta adanya faktor kemiskinan dari masyarakat.
Kurangnya  informasi  dan  pemahaman  mengenai  penyakit  jiwa,  membuat  banyak  orang memperlakukan ODGJ dengan kurang baik. Stigma negatif yang melekat pada ODGJ tersebut dimata masyarakat  menjadi  penyebab  banyak  keluarga  yang  tidak  memberikan  dorongan  mental  terhadap ODGJ  tersebut.  Mereka  sering  menerima  deskriminasi  dari  masyarakat  karena  berprilaku menyimpang dan sulitnya berinteraksi dengan orang lain. Banyak pihak keluarga yang  merasa malu terhadap masyarakat apabila ada salah satu anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa, sehingga keluarga  tersebut  ada  yang  mengucilkan  dengan  dikurung,  tidak  memberikan  pengobatan  dan  tidak jarang  ada  juga  keluarga  yang  membiarkan  keberadaan  ODGJ  tersebut  menjadi  berkeliaran  bahkan terlantar  dijalan.  Banyaknya  ODGJ  yang  berkeliaran  dijalan  sehingga  membuat  wajah  kota  menjadi tampak  kurang  indah  yang  menjadikan  salah  satu  permasalahan  bagaimana  bentuk  Perlindungan Hukum terhadap orang dalam gangguan jiwa terlantar tersebut.
Upaya perlindungan hukum Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang mengatur  upaya  kesehatan  jiwa  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  jiwa  yang  optimal  bagi individu,  keluarga  dan  masyarakat  dengan  upaya  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif  yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan hukum bagi orang dalam gangguan jiwa terlantar.
Undang  undang  tentang  Kesehatan  Jiwa  dimaksudkan  untuk  menjamin  setiap  orang  dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan,  dan  gangguan  lain  yang  dapat  mengganggu  kesehatan jiwa.  Perlindungan  Hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar tersebut perlu adanya perawatan dan penanganan khusus, bukan sekedar  pemberian  obat  untuk  penyembuhan  belaka,  melainkan  perlu  adanya  perlindungan  hukum yang jelas terhadap mereka agar mendapatkan kesehatan jiwa yang optimal.
Di dalam UUD 1945 Pasal 28 H (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Pada  dasarnya  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang
1 Rusdi  Maslim,  2019. Diagnosis  Gangguan  Jiwa,  Rujukan  Ringkas  dari  PPDGJ-III  DSM-5  ICD-11,  Cet-3 , Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Uniska Atma Jaya, Jakarta, Hal 7
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bermutu,  berkualitas  dan  aman  adalah  hak  asasi  bagi  setiap  individu. 2 Dan  Undang-Undang  No.  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 149 ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Penderita  gangguan  jiwa  yang  terlantar,  menggelandang,  mengancam  keselamatan  dirinya dan/atau  orang  lain  dan/atau  menggangu  ketertiban  dan/atau  keamanan  umum  wajib  mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan Kesehatan”.
Hal  ini  salah  satu  tugas  Pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  orang dengan  gangguan  jiwa  terlantar  yang  belum  diwujudkan  secara  optimal,  hak  hak  mereka  tersebut sering  terabaikan  secara  sosial  maupun  secara  hukum.  Dilihat  secara  sosial,  pendekatan  secara promotif terhadap masyarakat kurang sehingga masyarakat banyak yang tutup mata atau tidak perduli terhadap  ODGJ  yang  terlantar  sehingga  menyebabkan  terbatasnya  akses  layanan  kesehatan  terhadap ODGJ  tersebut.    Secara  Hukum  adanya  peraturan  peraturan  yang  masih  belum  komprehensif  untuk mengatur secara spesifik khusus orang dalam gangguan jiwa terlantar tersebut sehingga menghambat pemenuhan  hak  hak  terhadap  Orang  Dengan  Masalah  Kejiwaan  (ODMK)  dan  Orang  Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Sebagai  contoh  kasus  perlindungan  hukum  terhadap  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  di Rumah Singgah Kota Banjarmasin, yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Lingkar Basirih selatan, Sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarmasin No. 82 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarmasin Pasal 20 ayat (3) yang menjelaskan tugas dan fungsi Dinas Sosisal  melalui  Seksi  Rehabilitasi  Sosial  Tuna  Sosial  dan  Korban  Tindak  Kekerasan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  19  huruf  c  mempunyai  tugas  pokok:  Melaksanakan  Assesmen,  pemberian motifasi,  bimbingan  mental,  spiritual,  bimbingan  fisik  dan  sosial  serta  konseling,  pelatihan vokasional,  dan  wira  usahaan,  bantuan  sosisal  dan  asistensi  sosial  bagi  Tuna  Sosial  yakni, gelandangan,  pengemis,  bekas  warga  binaan  lembaga  permasyarakatan,  eks  tuna  susila,  dan rehabilitasi  sosial  bagi  korban  tindak  kekerasan  dan  perdagangan  serta  pelayanan  sosial  bagi  orang dengan gangguan jiwa terlantar.
Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  tersebut digambarkan  pada  rumah  singgah  yang  bekerjasama  dengan  Rumah  Sakit  dan  Puskesmas  dengan dokter  kesehatan  jiwa  untuk  terapi  pengobatan  yang  selalu  melakukan  kunjungan  rutin  untuk pengecekan  kesehatan  atau  supplay  obat  obatan  2  minggu  sekali.  Rumah  Singgah  adalah  tempat menampung  atau  penampungan  sementara  bagi  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosisal  yang terdapat  sekitar  62  orang  yang  didominasi  oleh  klien  Psikotik  atau  orang  dengan  gangguan  jiwa terlantar, kebanyakan ODGJ atau biasa disebut dengan klien adalah bawaan atau tangkapan razia dari Petugas  Satpol  pp,  Kepolisian,  dan  bawaan  titipan  dari  warga  masyarakat  untuk  mendapatkan perawatan dan pembinaan rehabilitasi di Rumah Singah. Jumlah ODGJ pada saat ini yang ada di Kota Banjarmasin tahun 2021 dari sumber data dari 26 Puskesmas Kota Banjarmasin sebanyak 998 orang dengan katagori ringan hingga berat.
Adapun  upaya  pelindungan  hukum  terhadap  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  tersebut berupa rehabilitasi kesehatan untuk klien Psikotik atau ODGJ, Rumah Singgah berkoordinasi dengan Rumah  Sakit,  dan  Puskesmas  untuk  dilanjutkan  dengan  memberikan  rujukan  ke  Rumah  Sakit  Jiwa untuk  terapi  pengobatan  yang  lebih  intensif  sesuai  dengan  ketentuan  umum  Pasal  1  Ayat  (3)  UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bahwa Pelayanan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang  meliputi  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif  dan  apabila  ODGJ  tersebut  kondisinya telah  kembali  sehat  akan  dikembalikan  lagi  ke  Rumah  Singgah  untuk  perawatan  rehabilitasi selanjutnya, dan setelah mendapatkan perawatan rehabilitasi klien tersebut telah pulih sehat dan dapat melaksanakan fungsinya, maka akan dilakukan upaya pemulangan terhadap keluarga mereka.
Berdasarkan  UU  No  11  Tahun  2009  Tentang  Kesejahteraan  Sosial  Pasal  1  ayat  (1)  yaitu: “Kesejahteraan  Sosial  adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual,  dan  sosial  warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.
Permasalahan gangguan jiwa menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014, merupakan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  gangguan  dalam  pikiran,  perilaku,  dan  perasaan
2 Machli Riyadi, 2008, Teori IKNEMOOK Dalam Mediasi Malpraktik Medik , Jakarta, Prenadamedia Group, hal 1.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang  termanifestasi  dalam  bentuk  sekumpulan  gejala  dan/  atau  perubahan  perilaku.  Permasalahan gangguan  jiwa  dapat  dialami  oleh  siapa  saja,  dan  dapat  menimbulkan  beban  tidak  saja  bagi penyandangnya tetapi juga bagi keluarganya, apabila tidak mendapatkan penanganan secara tepat. 3 Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa, menyatakan:
(1)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang,  mengancam  keselamatan  dirinya  dan/atau  orang  lain,  dan  atau  mengganggu ketertiban dan/atau ketentuan umum.
(2)  ODGJ  terlantar,  menggelandang,  mengancam  keselamatan  dirinya  dan  orang  lain,  dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana yang di maksud ayat (1) meliputi ODGJ:
a. Tidak mampu;
b. Tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
c. Tidak diketahui keluarganya.
Ketentuan  Pasal  81  ayat  (1)  UU  No  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa  di  atas mengandung  ketidakjelasan  pengaturan  (kekaburan  norma)  pada  prasa  “…wajib  melakukan  upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar...” apa dan bagaimana wujud upaya rehabilitasi sekaligus sebagai bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  ODGJ  terlantar,  bagaimana  dengan  pembagian  kewenangan instasi  terkait  dalam  hal  ini  jika  dihubungkan  dengan  keberadaan  rumah  singgah,  dalam  Penjelasan Pasal 81 tersebut dinyatakan cukup jelas..

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dimana  penelitian  yang  mengkaji  dari  sudut pandang  ilmu  hukum  secara  mendalam  terhadap  norma  yang  dibentuk  yang  kemudian  didukung dengan  penambahan  data  dilapangan.  Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis  melakukan  kajian terhadap  peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku  saat  ini  untuk  kemudian  menemukan  konsep konsep  hukum  serta  aturan  aturan  hukum  positif  yang  relevan  sehingga  dapat  digunakan  untuk menemukan jawaban atas permasalahan atau isu hukum tertentu.
Penelitian  ini  bersifat  preskriptif,  sifat  preskriptif  ini  mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum  dan  norma-norma  hukum 4 .  Hasil  yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Sifat  preskriptif  atas  permasalah  dari  peraturan  perundang–undangan,  konsep-konsep  serta  prinsip- prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian Doktrinal (doctrinal research) yaitu penelitian yang  menyediakan  ekspos  sistematis  terhadap  peraturan  yang  mengatur  katagori  hukum  tertentu, menganalisis  hubungan  antar  peraturan,  menjelaskan  area  yang  mengalami  hambatan  dan  bahkan memeperkirakan  perkembangan  mendatang.  Penelitian  ini  mengemukakan  dan  berusaha  untuk menganalisis  terhadap  Pasal  81  ayat  (1)  UU  No  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa  yang mengandung ketidakjelasan pengaturan/ kekaburan norma hukum mengenai wujud upaya rehabilitasi bagi  ODGJ  terlantar  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  sekaligus  membahas  kewenangan  instansi terkait sehubungan adanya rumah singgah bagi ODGJ terlantar.
Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa isu hukum dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan  Perundang-undangan  (statute  Approach),  Pendekatan  ini  untuk  menjelaskan  persoalan menyangkut  konsistensi  dasar  filosofi,  dasar  antologis,  rasio  legis/logika  hukum  adalah  suatu  yang tetap  (asas  hukum)  antara  konstitusi  -  undang  undang,  sesama  undang  undang,  Undang  undang  - peraturan pemerintah. 5
Bahan hukum yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya serta relevansinya satu sama lainnya,  kemudian  disistematisasi  sesuai  dengan  permasalahan  dalam  penelitian.  Analisis  secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri peraturan perundang–undangan serta bahan
3 Yazfinedi, “Konsep Permasalahan dan Solusi Penyandang Disabilitas mental di Indonesia”, Quantum , Vol XIV No 26 , 2018:102
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ( Jakarta : Kencana, 2008).
5 Hadin  Muhjad dan  Nunuk  Nuswardani,  2012, Penelitian  hukum  Indonesia  Kontemporer ,  Yogyakarta:  Genta Publishing, hal 46.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pustaka  melalui  langkah  secara  sistematis  guna  memberikan  makna  terhadap  hukum  tersebut, kemudian  disajikan  dalam  bentuk  pemaparan,  sehingga  akhirnya  dapat  memberikan  jawaban  atas permasalahan–permasalahan dalam penelitian ini

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Terkait Perlindungan Hukum Orang Dalam Gangguan Jiwa Terlantar
Hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang  dimiliki  manusia  menurut  kodratnya,  yang  tak  dapat dipisahkan  dari  pada  hakikatnya  dan karena itu  bersifat  suci.  Dalam hukum  formil  HAM termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:
“Hak  asasi  manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugrah-Nya  yang  wajib  dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  Pemerintah  dan  setiap  orang  demi  kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Dalam  konsep  Islam  HAM  merupakan  istilah  yang  beriringan  dengan  kewajiban.  Hak  dalam  islam hadir  dengan  sendirinya,  apabila  manusia  selalu  menjaga  dan  melaksanakan  kewajibannya. 6 Maka dalam hal ini pemerintah dan negara bertanggung jawab menjaga dan melindungi hak asasi manusia setiap  warga  negaranya.  Salah  satu  upaya  tersebut  adalah  dengan  membuat  aturan  baku  tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
Tentang  perlindungan  Hukum  atas  hak  kesehatan  terhadap  penderita  gangguan  jiwa  terlantar pemerintah  juga  telah  mengesahkan  aturan  khusus  yaitu  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2014 tentang  Kesehatan  Jiwa.  Untuk  mempertegas  peran  pemerintah  dalam  memenuhi  hak  asasi  manusia penderita  gangguan  jiwa  termaktub  dalam  Pasal  81  Undang-undang  Nomor  18  tahun  2014  tentang Kesehatan jiwa, berbunyi:
(1)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitas terhadap ODGJ terlantar, menggelandang,  mengancam  keselamatan  dirinya  dan/atau  orang  lain,  dan  atau  mengganggu ketertiban dan/atau ketentuan umum.
(2)  ODGJ  terlantar,  menggelandang,  mengancam  keselamatan  dirinya  dan  orang  lain,  dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana yang di maksud ayat (1) meliputi ODGJ:
a. Tidak mampu;
b. Tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
c. Tidak diketahui keluarganya.
Selain  itu  upaya  bentuk  Perlindungan  Hukum  pemerintah  juga  bertanggung  jawab  atas  ketersediaan sarana prasarana dalam pemenuhan hak hidup yang layak bagi penderita gangguan jiwa. Hal tersebut termaktub  dalam  Pasal  77  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa,  yaitu berbunyi:
“Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  bertugas  dan  bertanggung  jawab  menyediakan  sarana  dan prasarana dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa”
Dari seluruh aturan yang telah mengatur hak hidup bagi penderita gangguan jiwa, bahwa Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  sarana  prasarana  kesehatan  dan pengobatan  serta  rehabilitasi  bagi  penderita  gangguan  jiwa  yang  terlantar  agar  dapat  menjalankan kehidupan  dengan  layak  dan  dapat  bertanggung  jawab  atas  tugas  sosial  dan  ekonominya  sesuai dengan martabat manusia.
Selanjutnya, penelantaran terhadap ODGJ yang diatur pelarangannya didalam  undang-undang No.18 tahun  2014  tentang  kesehatan  jiwa  lebih  lanjut  lagi  juga  diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  42  yang  menyatakan  bahwa,  “Setiap  warga  negara yang  berusia  lanjut,  cacat  fisik  dan  atau  cacat  mental  berhak  memperoleh  perawatan,  pendidikan, pelatihan,  dan  bantuan  khusus  atas  biaya  negara,  untuk  menjamin  kehidupan  yang  layak  sesuai dengan  martabat  kemanusiaannya,  meningkatkan  rasa  percaya  diri,  dan  kemampuan  berpartisipasi dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.”  Di  dalam  undang-undang  ini  jelaslah
6 Dede Kania, Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global , 2018, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, hal.2-3.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bahwa  ODGJ  berhak  untuk  mendapat  perawatan  dan  bantuan  khusus  seperti  pada  Pasal  147,  Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 147:
(1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
(2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
(3)  Untuk  merawat  penderita  gangguan  kesehatan  jiwa,  digunakan  fasilitas  pelayanan  kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 148:
(1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.”
Pasal 149
“Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang  lain,  dan/atau  mengganggu  ketertiban  dan/atau  keamanan  umum  wajib  mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan Kesehatan”.
Selanjutnya  didalam  undang-undang  nomor  18  tahun  2014  tentang  kesehatan  jiwa  Pasal  68  huruf  b dan  huruf  c  menyatakan  bahwa  ODGJ  berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  jiwa  di  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  mudah  dijangkau  serta  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  jiwa  sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa. Dan juga Pasal 70 huruf a dan huruf b menyatakan bahwa ODGJ  berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  jiwa  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  mudah dijangkau  serta  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  jiwa  sesuai  dengan  standar  pelayanan  kesehatan jiwa.
Peran  pemerintah  sebagai  Pengaturan  Lazim  dikenal  Sebagai  fungsi  Regulasi  harus  menciptkan kondisi masyarakat yang kondusif dan menciptakan tatanan sosial yang baik 7

## Fungsi Rumah Singgah Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa Terlantar
Menurut Viora, sistem pelayanan kesehatan jiwa adalah caracara yang digunakan untuk memberikan intervensi  yang  efektif  pada  berbagai  masalah  kesehatan. 8 Rumah  singgah  adalah  tempat  tinggal sementara  bagi  pasien  gangguan  jiwa  terlantar  yang  memerlukan  pelayanan  komprehensif  dan fasilitas  sosial  untuk  kelangsungan  hidup.  Rumah  singgah  bagi  pasien  gangguan  jiwa  terlantar dimaksudkan  sebagai  tempat  tinggal  sementara  bagi  penerima  pelayanan  untuk  mendapatkan pelayanan lebih lanjut sehingga mereka dapat kembali ke keluarga dan kehidupan masyarakat untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal Di rumah singgah pasien gangguan jiwa terlantar tetap mendapatkan  terapi  psikofarmaka  dan  mendapatkan  terapi  lain  yang  menyeluruh  agar  tetap  tercipta fungsi  normal  mereka  sebagai  manusia  (bio-psiko-sosio-spiritual)  seperti  terapi  spiritual  dan  terapi aktivitas  kelompok  serta  umumnya  rumah  singgah  berada  di  lingkungan  masyarakat  yang memungkinkan  terjadinya  interaksi  antara  masyarakat  dengan  orang  gangguan  jiwa.  Sayangnya, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah singgah masih jarang di Indonesia.
Stigma masyarakat yang menganggap pasien gangguan jiwa adalah orang gila sangat mempengaruhi keadaan psikologisnya sehingga mereka mengisolasi diri. Tidak hanya itu, pasien gangguan jiwa juga mengalami  self  stigma  atau  internalisasi  terhadap  public  stigma  yang  menyebabkan  rendah  diri, merasa tidak berdaya dan penurunan kualitas hidup. 9

## Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa Terlantar
Apabila  Perlindungan  hukum  sangat  perlu  didalam  suatu  negara  yang  dimana  untuk mensejahterakan masyarakat, dengan adanya perlindugan hukum maka hukum akan berjalan dengan sebagaimana  fungsinya.  Menurut  ahli  Setiono  menjelaskan  tentang  perlindungan  hukum  yaitu
7 Selamat Riadi, 2022. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak orang dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara”, Jurnal Niara Vol 14 No 3 :186.
8 Eka Viora, “Pembangunan Sistem Kesehatan Jiwa di Indonesia” Ham Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Vol 5 ,2009 : 89
9 Aiyub. (2018). Stigmatisasi pada penderita gangguan jiwa: Berjuang melawan stigma dalam upaya mencapai tujuan hidup untuk kualitas hidup yang lebih baik . Idea Nursing Journal, IX (1), 1–8.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 10
Hak Asasi Manusia (HAM) menurut John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak  yang  diberikan  langsung  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Pencipta  sebagai  hak  yang  kodrati.  Oleh karenanya,  tidak  ada  kekuasaan  apapun  di  dunia  yang  dapat  mencabutnya.  Hak  ini  sifatnya  sangat mendasar  (fundamental)  bagi  hidup  dan  kehidupan  manusia  dan  merupakan  hak  kodrati  yang  tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. 11
Pasal  42  UU  HAM  orang  yang  mengalami  gangguan  mental  mendapatkan  perlindungan hukum, dimana pasal tersebut menyebutkan “Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau  cacat  mental  berhak  memperoleh  perawatan,  pendidikan,  pelatihan,  dan  bantuan  khusus  atas biaya  negara,  untuk  menjamin  kehidupan  yang  layak,  sesuai  dengan  martabat,  kemanusiaannya, meningkatkan  rasa  percaya  diri,  dan  kemampuan  berpartisipasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Pasal  3  UU  Gangguan  Jiwa  menjelaskan tentang upaya  dalam  kesehatan  gangguan  jiwa  yang bertujuan sebagai berikut;
a. menjamin  setiap  orang  mencapai  kualitas  hidup  yang  baik,  menikmati  kehidupan  kejiwaan  yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang mengganggu gangguan jiwa.
b. menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan.
c. memberikan  perlindungan  dan  menjamin  pelayanan  kesehatan  jiwa  bagi  ODMK  dan  ODGJ berdasarkan HAM.
d. memberikan pelayanan kesehatan secara integrasif dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventiv, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ.
e. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa.
f. meningkatkan  mutu  upaya  kesehatan  jiwa  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
g. memberikan  kesempatan  ODMK  dan  ODGJ  untuk  dapat  memperoleh  haknya  sebagai  warga negara Indonesia.
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  penderita  ganggaun  jiwa  yakni  terbentuknya  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Jiwa  (UU  KJ),  yakni  sebagai  berikut  beberapa pasal  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  penderita  gangguan  jiwa,  Pasal  4  UU Kesehatan Jiwa terdapat beberapa Upaya Kesehatan Jiwa dilakukan melalui kegiatan;
a. promotif; b. preventif;
c. kuratif;
d. rehabilitatif.
Berdasarkan  dalam  pasal  4  UU  Kesehatan  Jiwa  berikut  adalah  penjelasan  dari  beberapa kegiatan  upaya  kesehatan  jiwa  terhadap  penderita  gangguan  jiwa  Pasal  6  UU  Kesehatan  Jiwa menyebutkan  upaya  promotif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  a  UU  Kesehatan Jiwa  merupakan  suatu  kegiatan  dan/atau  rangkaian  kegiatan  penyelenggaraan  pelayanan  Kesehatan Jiwa yang bersifat promosi Kesehatan Jiwa.
Secara  garis  besar  menurut  Trimaya  yang  menjadi  hak-hak  ODGJ  ialah  hak  mendapatkan pelayanan  kesehatan  jiwa  difasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  mudah  dijangkau  dan  sesuai  dengan standard  pelayanan,  mendapat  jaminan  atas  ketersediaan  obat  sesuai  dengan  kebutuhannya, mendapatkan  perlindungan  dari setiap  bentuk  penelantaran,  kekerasan, eksploitasi serta  diskriminasi bahkan  pemberian  jaminan  bagi  ODGJ  untuk  mengelola  sendiri  harta  miliknya  dan/atau  yang diserahkan kepadanya 12
10 Mahadi, 2003, Falsafah Hukum Suatu Pengantar , Alumni, Bandung, cetakan ke 3, hlm.120.
11 Masyhur  Effendi.  1994, Dimensi  dan  Dinamika  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum  Nasional  dan Internasional , Ghalia, Indonesia Jakarta, hlm. 3.
12 Arrista Trimaya, “Mengimplementasikan Upaya Kesehatan Jiwa yang Terintegrasi, Komprehensif dan Berkesinambungan Melalui Undang- Undang Kesehatan Jiwa” dalam Jurnal RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional (2014), hlm4.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Bentuk    perlindungan    hukum  terhadap  penderita  gangguan  jiwa  dalam  pelayanan  kesehatan pada  struktur  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  meliputi:  Jaminan  pengaturan  pelayanan kesehatan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  mudah  dijangkau  dan  sesuai  standar  pelayanan kesehatan  jiwa,  mencapai  kualitas  hidup  yang  sebaik-baiknya  dan  menikmati  kehidupan    kejiwaan yang    sehat,    bebas    dari  ketakutan,  membebaskan  ODGJ  dari  pemasungan,  rehabilitasi  dan pemberdayaan  ODGJ,  pemeriksaan  kesehatan  jiwa  bagi  terdakwa  dan  korban  serta  tergugat  dan penggugat dengan indikasi gangguan jiwa untuk kepentingan hukum, ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya, mendapatkan persetujuan atas tindakan medis, informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya, mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan,  eksploitasi,  serta  diskriminasi,  mendapatkan  kebutuhan  sosial  sesuai  dengan  tingkat gangguan jiwa, mengelola sendiri harta benda miliknya,  mendapatkan  hak-hak  sebagai  pasien  di rumah    sakit,    hak    yang    sama  sebagai  warga  negara  dan  persamaan  perlakuan  dalam  setiap  aspek kehidupan.
Perlindungan  hukum  hakikatnya  setiap  orang  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Hal ini  disebutkan  dalam  Pasal  28  D  ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum.  Hak  atas  perlindungan hukum  bagi  penderita  gangguan  jiwa  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena  dengan  adanya jaminan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa akan membuat penderita gangguan jiwa mendapatkan haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai secara kemanusiaan dan tanpa adanya diskriminasi.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  54  Tahun  2017 tentang Penanggulangan Pemasungan  Pada  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  77  Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa,  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang  Rumah  Sakit,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  maka  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  penderita  gangguan  jiwa  dalam  pelayanan  kesehatan  pada  struktur peraturan perundang- undangan Indonesia adalah:
1. Jaminan pengaturan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.
2. Jaminan  pengaturan  ODGJ  mencapai  kualitas  hidup  yang  sebaik-baiknya  dan  menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan.
3. Jaminan pengaturan untuk membebaskan ODGJ dari pemasungan.
4. Jaminan pengaturan rehabilitasi dan pemberdayaan ODGJ.
5. Jaminan  pengaturan  pemeriksaan  kesehatan  jiwa  bagi  terdakwa  dan  korban  serta  tergugat  dan penggugat dengan indikasi gangguan jiwa untuk kepentingan hukum.
6. Jaminan pengaturan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya.
7. Jaminan pengaturan persetujuan atas tindakan medis.
a. Jaminan pengaturan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan   jiwanya.
8. Jaminan  pengaturan  perlindungan  dari  setiap  bentuk  penelantaran,  kekerasan,  eksploitasi,  serta diskriminasi.
9. Jaminan pengaturan mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa.
10. Jaminan pengaturan mengelola sendiri harta benda miliknya.
11. Jaminan pengaturan mendapatkan hak sebagai pasien di rumah sakit.
12. Jaminan pengaturan hak yang sama sebagai warga negara.
13. Jaminan pengaturan persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan.

## Wewenang  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pemenuhan  Hak  Perlindungan  Hukum  Orang  Dalam Gangguan Jiwa Terlantar di Rumah Singgah
Dalam upaya mewujudkan kualitas hidup manusia yang utuh sebagaimana yang diamanatkan oleh  konstitusi,  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  kebijakan  di  bidang  kesehatan  yaitu  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pada pasal 3 disebutkan bahwa ini bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, sehat, bebas dari tekanan dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
gangguan orang lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya.
Selain  itu,  kebijakan  ini  juga  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  dan  menjamin pelayanan  kesehatan  jiwa  bagi  orang  dengan  masalah  kejiwaan/orang  dengan  gangguan  jiwa berdasarkan hak asasi manusia. Pernyataan ini secara umum juga sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang selanjutnya dituangkan dalam 9 agenda prioritas yang dikenal  dengan  NAWA  CITA  point  5  berbunyi  “meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia”. Kementerian  Kesehatan  mempunyai  peran  dan  berkontribusi  demi  tercapainya  hal  tersebut.  Hal  ini tertuang  dalam  dokumen  Recana  Strategis  (Renstra)  Kementerian  Kesehatan  2015-2019  dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015.
Selanjutnya,  pada  pasal  5  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa disebutkan  bahwa  upaya  kesehatan  jiwa  dilaksanakan  secara  terintegrasi,  komprehensif,  dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia. Upaya kesehatan jiwa tidak hanya ditentukan oleh  pemerintah  saja  namun  keluarga  juga  memiliki  peran  yang  penting  didalamnya.  Keluarga merupakan  tempat  utama  bagi  seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidupnya.  Keluarga memiliki peranan penting dalam mengenali dan menemukan masalah keluarga yang berkaitan dengan gangguan kesehatan jiwa.
Sudah menjadi  konsensus dalam  konstitusi  Indonesia  bahwa  hak  atas  Kesehatan  merupakan hak  mendasar  bagi  manusia.  falsafah  dasar  dari  jaminan  Hak  Kesehatan  sebagai  HAM  merupakan raison  d‟etre  Kemartabatan  manusia.  problem  kesehatan  tidak  lah  berdiri  sendiri.  Ranah  kesehatan berkaitan  erat  dengan  faktor-faktor  lain  kehidupan  manusia.  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum, Bab x pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintah  wajib  menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi HAM Sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan HAM di jamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Penderita gangguan jiwa termasuk kedalam kategori cacat mental, sesuai dengan pernyataan pasal tersebut maka penderita gangguan jiwa dijamin haknya untuk mendapat perawatan dan bantuan khusus  atas  biaya  Negara  untuk  menjamin  kehidupan  yang  layak  sesuai  dengan  martabat kemanusiaanya.  Hal  tersebut  didukung  pula  oleh  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 147 dan 149 menyatakan bahwa: Pasal 147:
(1)  Upaya  penyembuhan  penderita  gangguan  kesehatan  jiwa  merupakan  tanggung  jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
(2)  Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
(3)  Untuk  merawat  penderita  gangguan  kesehatan  jiwa,  digunakan  fasilitas  pelayanan  kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 149 ayat (2) yang menyatakan bahwa:
“Pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  wajib  melakukan  pengobatan  dan  perawatan difasilitas  pelayanan  kesehatan  bagi  penderita  gangguan  jiwa  yang  terlantar,  menggelandang, mengancam  keselamatan  dirinya  dan/atau  orang  lain,  dan/atau  mengganggu  ketertiban  dan/atau keamanan umum”.
Dari  pernyataan  Pasal  149  ayat  (2)  tersebut  dapat  kita  ketahui  bahwa  pengobatan  dan perawatan  wajib  diberikan  kepada  penderita  gangguan  jiwa  yang  terlantar,  menggelandang, mengancam  keselamatan  dirinya  dan/atau  orang  lain,  dan/atau  mengganggu  ketertiban  dan/atau keamanan  umum.  Dalam  pasal  tersebut  diperjelas  pula  bahwa  yang  melakukan  pengobatan  dan perawatan salah satunya adalah pemerintah daerah.
Landasan hukum terkait pemenuhan hak penderita gangguan jiwa juga terdapat pada Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Jiwa  yang  memperkuat pernyataan yang ada pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 149 ayat (2).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 81 menyatakan bahwa:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
“Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  melakukan  upaya  rehabilitasi  terhadap  ODGJ  terlantar, menggelandang,  mengancam  keselamatan  dirinya  dan/atau  orang  lain,  dan/atau  mengganggu ketertiban  dan/atau  keamanan  umum.  ODGJ  terlantar,  menggelandang,  mengancam  keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  ODGJ:  Tidak  mampu;  Tidak  mempunyai  keluarga,  wali  atau pengampu; dan/atau tidak diketahui keluarganya Bunyi dari pasal tersebut mendukung Pasal 149 ayat (2) dalam UndangundangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tetang Kesehatan.
Dengan  adanya  pasal-pasal  yang  telah  disebutkan  dengan  jelas  sebelumnya  maka dapatdisimpulkan  bahwa  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  atas  pemenuhan  hak  penderita gangguan  jiwa,  hak  yang  dimaksud  tersebut  adalah  hak  untuk  mendapatkan  pengobatan  dan perawatan  serta  rehabilitasi  guna  memperoleh  kesembuhan  seutuhnya  agar  mereka  dapat  menjadi manusia  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Rehabilitasi  yang  dilakukan  untuk  kesembuhan penderita ganguan jiwa adalah rehabilitasi sosial. 13
Regulasi  yang  Tidak  ada  menyebabkan  tidak  ada  turunan  kebijakan  berupa  SOP  dalam melakukan pelayanan kepada orang dengan gangguan jiwa, kalaupun ada pelayanan selama ini ODGJ hanya pada aspek (a) Mendapatkan perhatian Pemerintah pada ODGJ, (b) Mendapatkan jaminan serta ketersediaan  obat  sesuai  dengan  kebutuhannya,  (c)  mendapatkan  kebutuhan  sosial  sesuai  dengan tingkat  gangguan  jiwa,  (d)  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  jiwa  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan yang mudah di jangkau.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  kesehatan  jiwa  yang  menjamin  pelayanan kesehatan  terhadap  ODGJ  dan  peraturan  menteri  kesehatan  Nomor  54  Tahun  2017  tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Upaya Kesehatan Jiwa dilakukan melalui  kegiatan  Promotif,  Preventif,  Kuratif  dan  Rehabilitatif  dan  penanggulangan  pemasungan dilakukan melalui pencegahan pamasungan, penanganan pemasungan dan rehabilitasi.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Penanggulangan  Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa pada pasal 11 ayat a bahwa:
Dalam  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Pemasungan  pada  ODGJ  Pemerintah  Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. Menetapkan  kebijakan  pelaksanaan  Penanggulangan  Pemasungan  ODGJ  dengan  mengacu  pada Peraturan Menteri ini.
b. Melakukan koordinasi dan jejaring kerja dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait serta melakukan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi yang relevan;
c. Melakukan bimbingan teknis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam mengimplementasikan kebijakan dan percepatan pencapaian tujuan Penanggulangan Pemasungan ODGJ;
d. Melakukan pemetaan terhadap masalah Pemasungan pada lingkup kabupaten/kota;
e. Meningkatkan  kemampuan  sumber  daya  manusia  bidang  Kesehatan  Jiwa  di  tingkat kabupaten/kota;
f. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana termasuk obat dan alat kesehatan yang diperlukan di tingkat kabupaten/kota;
g. Menjamin  ketersediaan  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  tingkat  primer  dan  rujukan  dalam melakukan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sesuai dengan kemampuan;
h. Menyediakan dukungan pembiayaan;
i. Mengimplementasikan sistem data dan informasi; dan
j. Melakukan pemantauan dan evaluasi.
Mengingat banyaknya lembaga yang terlibat dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar  maka  haruslah  ada  kesatuan  tindakan  yang  disepakati  bersama  agar  hasil  yang  diinginkan dapat tercapai. Kesatuan tindakan dalam koordinasi ini artinya dalam penanganannya lembaga terkait harus  sepakat  bahwa  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  akan  ditangani  dengan  tindakan  yang sama.
Tindakan  dalam  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  yang  dilakukan  dalam penanganan  orang  dengan  jiwa  terlantar  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  adalah  dikirim  ke  tempat
13 Nadia Odelan Simanjuntak, “Hak Pelayanan dan Rehabilitasi orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar menurut UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Studi Kasus UPT Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Berastagi)”. Jurnal Pusham Unimed Vol 7 No 1, 2017 : 54-76
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
rehabilitasi  Sosial.  Untuk  Satpol  PP  tindakannya  adalah  menertibkan  dijalan  dan  mengatakan  orang dengan gangguan jiwa terlantar sendiri merupakan program Dinas Sosial.
Dinas Sosial sendiri harus ada tim Khusus penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar. Namun  terkadang  adanya  tindakan  memindahkan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  antar  kota dan  daerah  yang  dilakukan  oleh  Satpol  PP  dalam  penanganannya.  Hal  tersebut  menjadikan  adanya perbedaan penanganan, Dinas Sosial mengupayakan orang dengan gangguan jiwa terlantar dikirim ke tempat  rehabilitasi,  tetapi  disisi  lain  masih  ada  tindakan  pemindahan  orang  dengan  gangguan  jiwa. Hal  ini  berarti  belum  adanya  kesatuan  tindakan  antar  lembaga  dalam  penanganan  orang  dengan gangguan jiwa terlantar.
Koordinasi  memerlukan  kesadaran  setiap  anggota  organisasi  atau  satuan  organisasi  untuk saling menyesuaikan  diri  atau tugasnya  dengan anggota  atau  satuan  organisasi lainnya  agar  anggota atau  satuan  organisasi  tersebut  tidak  berjalan  sendiri-sendiri.  Tidak  adanya  kesatuan  tindakan  yang dilakukan  antar  lembaga  terkait  membuat  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  akan tidak akan maksimal.
Bila setiap lembaga yang terlibat melakukan tindakan yang berbeda terkait penanganan orang dengan  gangguan jiwa  terlantar maka masalah  tersebut tidak akan terselesaikan.  Hal  itu  juga  berarti bahwa lembaga yang terlibat tidak memiliki koordinasi yang baik.
Dalam  Penanganan  ODGJ  sendiri  sebenarnya  tidak  bisa  hanya  di  tangani  oleh  satu  instansi saja,  harus  adanya  koordinasi  antar  lembaga  agar  dalam  penanganannya  berjalan  secara  maksimal. Dinas  Sosial  Harus  berkoordinasi  dengan  Dinas  Kesehatan  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol PP).

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pertama,  Bentuk Perlindungan  hukum  tehadap  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  di  rumah  singgah  pada hakikatnya adalah setiap  orang  berhak  mendapatkan perlindungan  hukum.  Hal  ini  disebutkan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Kedua ,  Tindakan  dalam  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  yang  dilakukan dalam penanganan orang dengan jiwa terlantar dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dikirim ke tempat rehabilitasi  Sosial.  Untuk  Satpol  PP  tindakannya  adalah  menertibkan  dijalan  dan  mengatakan  orang dengan  gangguan  jiwa  terlantar  sendiri  merupakan  program  Dinas  Sosial.  Hal  ini  berarti  belum adanya kesatuan tindakan antar lembaga dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar.
Dalam  tahap  perumusan  saran,  penulis  menyarankan  Perlu  penjelasan  lebih  rinci  mengenai perlindungan  hukum  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  terlantar  di  rumah  singgah.  Perlunya upaya  untuk  terus  memperkuat  aparat  pengak  hukum  agar  lebih  profesional  dengan  sarana  dan prasarana  serta  anggaran  yang  memadai  serta  perlu  pengaturan  lebih  jelas  mengenai  wewenang masing-masing  instansi  misalnya  Dinas  Sosial  Harus  berkoordinasi  dengan  Dinas  Kesehatan  dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

## REFERENSI
Aiyub.  2018.  Stigmatisasi  pada  penderita  gangguan  jiwa:  Berjuang  melawan  stigma  dalam  upaya mencapai tujuan hidup untuk kualitas hidup yang lebih baik. Idea Nursing Journal, IX (1), 1–8.
Amalita,  Anggun  Riska,  Nayla  Alawiya,  Nurani  Ajeng  Tri  Utami.  2020.  “Perlindungan  Hukum terhadap  Penderita  Gangguan  Jiwa  dalam  Pelayanan  Kesehatan  pada  Struktur  Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”. Soedirman Law Review, Vol 2 No 1 : 72-83
Effendi,  Masyhur.  1994.  Dimensi  dan  Dinamika  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum  Nasional  dan Internasional. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Kania, Dede. 2018. Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
Mahadi. 2003. Falsafah Hukum Suatu Pengantar. Bandung: Alumni. Marzuki, Peter Mahmud.2008. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Maslim,  Rusdi.  2019.  Diagnosis  Gangguan  Jiwa,  Rujukan  Ringkas  dari  PPDGJ-III  DSM-5  ICD-11.
Cet-3. Jakarta : Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Uniska Atma Jaya.
Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian hukum Indonesia Kontemporer, Yogyakarta:
Genta Publishing.
Riyadi, Machli, 2008, Teori IKNEMOOK Dalam Mediasi Malpraktik Medik, Jakarta, Prenadamedia Group.
Riadi,  Selamat.  2022.  “Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pemenuhan  Hak  orang  dengan  Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara”, Jurnal Niara Vol 14 No 3 :186.
Simanjuntak, Nadia Odelan. “Hak Pelayanan dan Rehabilitasi orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar  menurut  UU  No  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa  (Studi  Kasus  UPT  Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Berastagi)”. Jurnal Pusham Unimed Vol 7 No 1, 2017 : 54-76 Trimaya,  Arrista.  “Mengimplementasikan  Upaya  Kesehatan  Jiwa  yang  Terintegrasi,  Komprehensif dan Berkesinambungan Melalui Undang-Undang Kesehatan Jiwa” dalam Jurnal RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional (2014), hlm4.
Viora,  Eka.  “Pembangunan  Sistem  Kesehatan  Jiwa  di  Indonesia” Ham  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia Vol 5 ,2009 : 89
Wajoepramono, Eka Julianta. 2012. Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik, Cetakan I, Bandung : Karya Putra Darwati.
Yazfinedi, “Konsep Permasalahan dan Solusi Penyandang Disabilitas mental di Indonesia”, Quantum , Vol XIV No 26 , 2018:102

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; Peraturan  walikota  Banjarmasin  No.  83  Tahun  2016  Tentang  Tugas  Pokok,  Fungsi  dan  Tata  Kerja Dinas Sosial Kota Banjarmasin.