Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

## Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan Hybrid Arbitration dan Arbitration : Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum

## INFO PENULIS
Purwanto
Universitas Panca Bhakti purwanto@upb.ac.id Rizki Amalia Fitriani Universitas Panca Bhakti rizki.amalia@upb.ac.id
Yenny Aman Serah Universitas Panca Bhakti Yenny.upb@gmail.com
Agustinus Astono Universitas Panca Bhakti
agustinusastono@upb.ac.id
Weni Sentia Marsalena Universitas Panca Bhakti wsn@upb.ac.id

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 2, No. 2, Agustus 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Purwanto, Fitriani, R. A., Serah, Y. A., Astono, A., & Marsalena, W. S. (2022). Analisis  Yuridis  Penyelesaian Perkara  Perdata berdasarkan  Hybrid Arbitration dan Arbitration: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (2), 89-101

## Abstrak
Hybrid  Arbitration adalah  penyelenggaraan  proses  arbitrase  yang  juga  menggunakan satu atau lebih bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya, baik pada awal proses maupun selama proses penyelesaian sengketa perdata berlangsung. kelebihan dari  penggunaan  metode hybrid  arbitration ialah  memberikan  putusan  yang  final, Lebih  murah  dan  lebih  efektif  dari  arbitrase  atau  pengadilan,  dan Keluwesan  proses dapat membantu menyelesaikan  sengketa.  Kelemahan hybrid arbitration ,  antara lain: Para pihak mungkin tidak ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai, rentan dan  dapat  ditantang  serta Para  pihak  khawatir  bila  Arbitrator  mungkin  tampak,  dan mungkin  benar-benar  menjadi  berat  sebelah.  Penyelesaian  sengketa  perdata menggunakan  metode hybrid  arbitration sebenarnya  tidak  berbeda  jauh  dengan metode  penyelesaian  sengketa  perdata  melalui arbitration karena  metode hybrid arbitration merupakan penggabungan dari arbitrase dan mediasi. Perbedaannya hanya terletak  pada  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  digunakan  terlebih  dahulu, apakah  mediasi  atau  arbitrase.  Penggunaan  metode hybrid sebagai  suatu  metode penyelesaian sengketa di Indonesia memang masih tergolong baru.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Perdata, Hybrid Arbitration, Arbitration

## A. Pendahuluan
Manusia  adalah  makhluk  sosial  ( zoon  politicon ),  yakni  makhluk  yang  tidak  dapat melepaskan  diri  dari  berinteraksi  atau  berhubungan  satu  sama  lain  dalam  rangka  memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Dalam melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti terjadi persamaan dan perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan ini dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik.
Penyelesaian  konflik  atau  sengketa  di  masyarakat  mengacu  pada  prinsip  kebebasan yang menguntungkan kedua belah pihak, para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan  perantara.  Para  pihak  tidak  terpaku  pada  upaya  pembuktian  benar  atau  salah  dalam sengketa yang mereka hadapi, tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan mengakomodasikan kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang.
Pada  dasarnya  penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  2  (dua)  proses.  Proses penyelesaian  sengketa  melalui  proses  litigasi  di  dalam  pengadilan,  kemudian  berkembang proses penyelesaian sengketa non litigasi melalui kerjasama ( kooperatif) di luar pengadilan. Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  (litigasi)  selama  ini  memiliki  kekurangan- kekurangan  yang  membuat  model  penyelesaian  ini  tidak  lagi  sesuai  dengan  tuntutan perkembangannya,  karena  dianggap  terlalu  formalistis,  berbelit-belit,  dan  penyelesaiannya membutuhkan  waktu  yang  lama.  Sebaliknya  melalui  proses  di  luar  pengadilan  (non  litigasi) menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win win solution ”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak,  dihindari  keterlambatan  yang  diakibatkan  karena  prosedural  dan  administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.
Paradigma  pengembangan  penyelesaian sengketa non  litigasi  bukan  untuk  menggantikan penyelesaian  di  pengadilan,  namun  agar  penggunaan  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan juga bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa  secara efektif dan  efesien  karena  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  memberi  ruang  untuk diselesaikan  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  perdata  di  samping  dapat  diajukan  ke peradilan  umum  juga  terbuka  kemungkinan  diajukan  melalui  arbitrase  dan  alternatif penyelesaian  sengketa  (Djaja,  2010).  Penyelesaian  sengketa  non  litigasi  yaitu  penyelesaian sengketa secara musyawarah yang dibantu oleh pihak ketiga dengan keputusan konsensus atau kesepakatan bersama.
Di  Indonesia,  arbitrase  sebagai  salah  satu  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  sudah  cukup  lama  dikenal.  Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Pada  umumnya  lembaga  arbitrase  mempunyai kelebihan  dibandingkan  dengan  lembaga  peradilan.  Kelebihan  arbitrase  antara  lain  sebagai berikut:  dijamin  kerahasiaan  sengketa  para  pihak,  dapat  dihindari  kelambatan  akibat  hal

## Abstract
Hybrid Arbitration is the implementation of an arbitration process that also uses one or more other forms of Alternative Dispute Resolution (APS), both at the beginning of the process  and  during  the  civil  dispute  settlement  process.  The  advantages  of  using  the hybrid  arbitration  method  are  that  it  provides  a  final  decision,  is  cheaper  and  more effective  than  arbitration  or  courts,  and  the  flexibility  of  the  process  can  help  resolve disputes. Disadvantages of hybrid arbitration, among others: The parties may not want to resolve their dispute amicably, are vulnerable and can be challenged. The parties are concerned that the Arbitrator may appear biased. The settlement of civil disputes using the hybrid arbitration method is not much different from the method of resolving civil disputes through arbitration because the hybrid arbitration method is a combination of arbitration  and  mediation.  The  difference  lies  in  the  dispute  resolution  mechanism, whether  mediation  or  arbitration,  first.  The  use  of  the  hybrid  method  of  dispute resolution in Indonesia is still relatively new.
Keywords :  Dispute Resolution, Civil, Hybrid Arbitration, Arbitration
prosedural dan administratif, para pihak dapat memilih arbiter, para pihak dapat menentukan pilihan hukum, dan putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak.
Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Menurut undang-undang  yang  termasuk  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  adalah  metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  adalah  para  pihak  yang  bersengketa terlebih dahulu membuat perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase, kemudian  para  pihak  melakukan  pendaftaran  dan  penyampaian  Permohonan  Arbitrase, selanjutnya para pihak menentukan arbiter, tahap ini disebut juga dengan tahap persiapan atau tahap  permulaan.  Setelah  melalui  tahap  persiapan,  maka  dilanjutkan  dengan  tahap pemeriksaan.  Tahap  pemeriksaan  ini  meliputi:  tanggapan  termohon,  tuntutan  balik,  dan jawaban tuntutan balik. Terakhir adalah tahap pelaksanaan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa perdata selain melalui lembaga arbitrase telah berkembang suatu metode alternatif penyelesaian sengketa baru yang menggabungkan 2 (dua)  metode  penyelesaian  sengketa  menjadi  satu  proses  penyelesaian  sengketa,  metode  ini dinamakan metode Hybrid Arbitration (Hybrid ADR) . Hybrid Arbitration adalah penyelenggaraan proses arbitrase yang juga menggunakan satu atau  lebih  bentuk  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (APS)  lainnya,  baik  pada  awal  proses maupun selama proses penyelesaian sengketa perdata berlangsung.
Salah  satu  contoh  bentuk hybrid  arbitration yaitu  gabungan  Mediasi-Arbitrase  atau Arbitrase-Mediasi. Mediasi-Arbitrase (Med-Arb) menggabungkan mediasi dan arbitrase menjadi satu,  melalui  dua  langkah  gabungan.  “ Med/Arb  Combines  the  best  features  of  mediation  and arbitration into a single, two-step hybrid process” ( Steven Menack, 1995 ). Mekanisme penyelesaian sengketa melalui hybrid arbitration adalah terlebih dahulu dicoba melalui cara mediasi. Jika cara ini berhasil, proses selesai dan hasil kompromi menjadi putusan arbitrase. Akan tetapi, bila mediasi gagal, proses dilanjutkan melalui cara penyelesaian arbitrase dan putusannya  bersifat  langsung,  final  dan  mengikat  (Margono,  2004).  Sementara Arbitrase- Mediasi  (Arb-Med)  adalah  kebalikan  dari  proses  Mediasi-Arbitrase  (Med-Arb),  di  mana penyelesaian sengketa lebih dulu melalui arbitrase, jika cara ini belum mendapatkan putusan, maka akan dicoba melalui cara mediasi.
Beberapa  kasus  perdata  yang  telah  diselesaikan  melalui  metode hybrid  arbitration dirasakan  sangat  efektif,  dikarenakan  tidak  adanya  pembatalan  putusan  dan  mudahnya pelaksanaan hasil dari proses hybrid arbitration ini. Salah satu contoh kasus yang diselesaikan melalui metode hybrid arbitration adalah sengketa batas wilayah antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.

## B. Metodologi
Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  dengan  obyeknya  berupa  asas-asas hukum,  sejarah  hukum,  perbandingan  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  vertikal dan horizontal.
Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## C. Hasil dan Pembahasan
Lahirnya  lembaga  arbitrase  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  perdata  yang mengakomodir  kelemahan-kelemahan  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi,  pada  mulanya diharapkan  dapat  memenuhi  keinginan  dari  lembaga  arbitrase  yaitu  penyelesaian  sengketa berjalan cepat, tidak formalistik dan lebih ringan dari litigasi (Harahap, 2004). Namun dalam perkembangannya,  berperkara  melalui  arbitrase  ternyata  tidak  selalu  murah,  cepat  dan memberikan win  win  solution bagi  para  pihak.  Dalam  beberapa  kasus  yang  pernah  terjadi membuktikan  bahwa  berperkara  melalui  lembaga  arbitrase  justru  rumit  dan  berbelit-belit sehingga menghabiskan waktu yang panjang juga biaya yang relatif lebih mahal (Purba, 2013).
Arbitrase  merupakan  sistem  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  memiliki  sifat  paling formal.  Dalam  proses  arbitrase,  para  pihak  yang  bersengketa  menyerahkan  penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang netral dan berwenang untuk memberikan putusan yang mengikat  para  pihak  (Margono,  2004).  Smith  berpendapat  bahwa  ” in  arbitration  the  parties select a neutral person or persons (arbiters) who mader a binding decision” (dalam arbitrase para pihak  memilih  orang  netral  atau  seorang  (arbiter)  yang  membuat  keputusan  yang  mengikat) (Smith & Partner, 1987).
Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase,  menurut  Hans  Van  Houtte  adalah:  “ dispute  in international trade are not always resolved by court, contracting parties often agree that possible disputes  concerning  the  contract  will  be  settled  through  arbitration ”  (sengketa  dalam perdagangan internasional yang tidak selalu diselesaikan melalui pengadilan, para pihak dalam perjanjian  sering  menyepakati  bahwa  perselisihan  yang  mungkin  terjadi  berkaitan  dengan kontrak akan diselesaikan melalui arbitrase) (Van Houtte, 1995).
Arbitrase  bermanfaat  sehingga  dipilih  oleh  para  pihak.  Peter  D’Ambrumenil  menyatakan bahwa  arbitrase  bermanfaat  karena  para  pihak  dapat  menunjuk  arbiternya  sendiri  yang ditentukan,  yang  akan  mempertimbangkan  bukti-bukti  dan  memutuskan  hasilnya,  hal  ini berarti dimungkinkan untuk menunjuk seseorang yang memiliki pengetahuan tentang sengketa sehingga  menghilangkan  biaya  para pihak  untuk  mengajukan  bukti saksi  ahli  (D’Ambrumenil, 1997).
Dengan  demikian  hukum  arbitrase  perlu  dikembangkan  guna  mewujudkan  sistem  yang lebih menguntungkan penggunanya dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana diungkapkan bahwa:
Arbitration is generally known as the peaceful settlement of disputes, are closed, there is no publication of the verdict if there is no agreement of the parties, and the trial was not open to the public . Arbitration does not have a lot of formalities such as civil procedure in court, but the  arbitration  is  only  good  for  a  bona  fide  businessmen  …  through  arbitration  also  can reduce the burden of the buildup of the court and more favorable than the court because it can resolve disputes quickly and prevent damage.
(Terjemahan:  Arbitrase  umumnya  dikenal  sebagai  penyelesaian  sengketa  secara  damai, tertutup,  tidak  ada  publikasi  putusan  jika  tidak  ada  kesepakatan  para  pihak,  dan  sidang tidak terbuka untuk umum. Arbitrase tidak memiliki banyak formalitas seperti prosedur di pengadilan, tetapi arbitrase hanya baik untuk pengusaha bonafide ... melalui arbitrase juga dapat  mengurangi  beban  penumpukan  perkara  di  pengadilan  dan  lebih  menguntungkan daripada  pengadilan  karena  dapat  mengatasi  perselisihan  dengan  cepat  dan  mencegah kerusakan) (Amriani & Partner, 2015).
Terdapat  2  (dua)  perbedaan  pendapat  mengenai  keberadaan  arbitrase.  Ada  yang berpendapat  bahwa  arbitrase  adalah  termasuk  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa arbitrase adalah termasuk penyelesaian sengketa non-litigasi.
Dalam hal ini, penulis sependapat dengan pandangan yang pertama bahwa arbitrase adalah termasuk dalam litigasi. Hal ini dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Arbitrase menggunakan pendekatan
penyelesaian sengketa
bersifat adversarial /pertentangan dan hasil yang dicapai adalah win-lose solution , hal ini dibuktikan dengan adanya rasa tidak puas oleh salah satu pihak yang dikalahkan dan mengakibatkan pihak  tersebut  dapat  mengajukan  pembatalan  putusan  arbitrase  yang  pada  dasarnya bersifat  final  dan  mengikat.  Perbedaannya  dengan  putusan  pengadilan  adalah  para  pihak memiliki  hak  untuk  mengajukan  upaya  hukum  seperti  banding,  kasasi,  dan  peninjauan kembali sesuai waktu yang ditentukan.
2. Arbitrase  memiliki  ciri-ciri  pengadilan.  Menurut  Setiawan,  peradilan  memiliki  4  (empat) ciri, yaitu:
a) Harus ada penyelesaian konflik,
b) Setiap konflik harus diputuskan atas dasar hukum,
c) Harus diputuskan oleh pihak ketiga (hakim), dan
d) Pihak-pihak yang terlibat konflik harus terikat dengan keputusan (Setiawan, 1992).
3. Arbitrase  bukan  termasuk  ADR (Alternative  Dispute  Resolution) atau  APS  (Alternatif Penyelesaian  Sengketa),  karena  ADR (Alternative  Dispute  Resolution) atau  APS  (Alternatif Penyelesaian  Sengketa)  pada  umumnya  merupakan  serangkaian  prosedur  yang  berfungsi sebagai  alternatif  untuk  prosedur adjudicatory litigasi  dan  arbitrase  untuk  penyelesaian
sengketa, tetapi tidak harus melibatkan campur tangan dan bantuan dari pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut.
Hukum  positif  Indonesia  secara  jelas  memisahkan  antara  arbitrase  dengan  alternatif penyelesaian  sengketa,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Penyelesaian sengketa arbitrase berbeda dengan penyelesaian hukum melalui pengadilan ( judicial settlement ) meskipun kedua proses tersebut merupakan jalur yudisial melalui tribunal. Arbitrase  merupakan  bentuk  khusus  dari  pengadilan,  bedanya  adalah  penyelesaian  hukum melalui pengadilan ( judicial settlement ) menggunakan satu pengadilan permanen atau standing court ,  sedangkan  arbitrase  merupakan  forum  tribunal  yang  dibentuk  khusus  untuk  kegiatan tersebut. Namun dalam fungsi intinya, seorang arbiter bertindak sebagai “hakim” dalam majelis, seperti  juga  hakim  permanen  walaupun  hanya  untuk  sengketa  yang  ditangani  (H.  S. Kartadjoemena, 2002).
Adanya  wadah  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase,  karena  timbulnya  sengketa  yang terjadi antara para pihak dan memilih arbitrase sebagai wadah penyelesaian sengketanya.
Proses arbitrase di Indonesia dapat dilihat dalam bagan berikut ini:
Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa perdata selain melalui lembaga arbitrase telah berkembang suatu metode alternatif penyelesaian sengketa baru yang menggabungkan 2 (dua)  metode  penyelesaian  sengketa  menjadi  satu  proses  penyelesaian  sengketa,  metode  ini dinamakan metode Hybrid Arbitration (Hybrid ADR) . Hybrid Arbitration adalah penyelenggaraan proses arbitrase yang juga menggunakan satu atau  lebih  bentuk  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (APS)  lainnya,  baik  pada  awal  proses maupun selama proses penyelesaian sengketa perdata berlangsung.
Salah  satu  contoh  bentuk hybrid  arbitration yaitu  gabungan  Mediasi-Arbitrase  atau Arbitrase-Mediasi. Mediasi-Arbitrase (Med-Arb) menggabungkan mediasi dan arbitrase menjadi satu,  melalui  dua  langkah  gabungan.  “ Med/Arb  Combines  the  best  features  of  mediation  and arbitration into a single, two-step hybrid process ” (Menack, 1995). Penggunaan  metode hybrid sebagai  suatu  metode  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia masih  tergolong  baru,  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  baru  menggunakan  aturan dan  prosedurnya  pada  tahun  2006  walaupun  sudah  mengembangkannya  pada  tahun  2003. Metode hybrid yang  digunakan  BANI  yaitu  Arb-Med-Arb  (Menack,  1995).  Beberapa  bentuk hybrid  process yaitu  gabungan  Mediasi-Arbitrase,  Arbitrase-Mediasi,  dan  Arbitrase-Mediasi- Arbitrase.

## 1. Mediasi-Arbitrase (Med-arb)
Mediasi-Arbitrase  (med-arb)  menggabungkan  2  (dua)  metode  yaitu  mediasi  dan arbitrase  dalam  sebuah  hybrid  proses.  Pada  med-arb,  para  pihak  yang  bersengketa  baik
berdasarkan kesepakatan mereka sendiri ataupun saran dari pengacaranya terlebih dahulu memilih  mediasi  untuk  menyelesaikan  sengketa  mereka.  Jadi  ketika  mereka  memiliki sengketa  mereka  memilih  jalur  mediasi  terlebih  dahulu.  Namun  jika  sebagian  atau keseluruhan proses tidak berhasil, atau dalam jangka waktu tertentu dalam proses mediasi ditemukan jalan buntu, maka mediator akan menyarankan para pihak untuk menggunakan arbitrase.
Jika pihak setuju kemudian mediator akan membuat memorandum of agreement (nota persetujuan) yang menyatakan mereka menyerahkan sengketa mereka untuk diselesaikan melalui  arbitrase.  Dengan  catatan  dalam  nota  ini  tertuang  juga  hasil  yang  telah  dicapai dalam proses mediasi dan akan dipatuhi oleh para pihak.
Jadi  metode  ini  menjanjikan  kepada  para  pihak  sebuah  hasil  yang  final  dan  mengikat terhadap  masalah  yang  tidak  bisa  diselesaikan  melalui  mediasi,  sehingga  pada  akhirnya semua masalah dapat diselesaikan. Metode ini dapat menghindarkan para pihak dari proses pengadilan  di  kemudian  hari.  Melalui  proses  ini,  para  pihak  juga  mengembangkan partisipasi mereka dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, tanpa perlu khawatir, jika tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa akan macet di tengah jalan.
Seperti  yang  dikutip  dalam  tulisan  Krisnawenda  berikut  ini  tentang  keuntungan beracara  di  hybrid  arbitrase  ( Menack ,  1995):    ” The  hybrid  approach  thereby  encourages maximum  authonomy,  participation  and  creative  problem  solving  by  the  disputant  through mediation, while ensuring that, in any event, a final, binding resolution of all issue is near at hand .”  Metode  ini  juga  digunakan  di  Amerika  Serikat  untuk  menyelesaikan  kasus  yang berkaitan dengan perburuhan.
Proses mediasi-arbitrase (med-arb) dapat dilihat pada bagan berikut ini:

## BAGAN 2

## 2. Arbitrase-Mediasi (Arb-Med)
Metode  arbitrase-mediasi  (arb-med)  ini  kebalikan  dengan  metode  med-arb.  Pada metode  ini,  para  pihak  memilih  jalur  arbitrase  untuk  menyelesaikan  sengketa  mereka. Namun putusan yang akan dibuat oleh arbiter tidak diberitahukan kepada para pihak tapi disimpan  terlebih  dahulu.  Kemudian  para  pihak  kemudian  melakukan  mediasi  dan  jika mediasinya  sukses,  maka  akan  dibuat  nota  kesepakatan  dari  para  pihak.  Putusan  yang dibuat tadi tidak akan mengikat para pihak karena proses arbitrasenya dihentikan. Apabila
Arbitration Process Arbitration Process MEDIASI BERHASIL GAGAL BERHASIL SEBAGIAN Nota Kesepakatan Arbitral Award Arbitral Award Nota Kesepakatan
mediasi  tidak  berhasil,  maka  putusan  yang  telah  dibuat  tadi  yang  akan  digunakan  dan mengikat para pihak layaknya putusan arbitrase biasa.
Terdapat 2 (dua) bentuk Arbitrase-Mediasi (arb-med), yakni:
a. Arbitrator bertindak sebagai mediator pada proses mediasi Bentuk  yang  pertama  adalah  bentuk  Arb-Med  yang  biasa.  Arbitrase  mengambil kesimpulan terhadap sengketa  akan  tetapi  putusan  arbitrase  disimpan,  para  pihak  lalu melakukan  mediasi  sebelum  pihak  netral  yang  sama,  setara  tidak  yakin  terhadap  hasil mediasi.  Pada  bentuk  med-arb  ini,  Arbitrator  juga  bertindak  sebagai  mediator  pada proses mediasi.
b. Arbitrator dan Mediator adalah pihak yang berbeda Bentuk  yang  kedua  ini  sama  dengan  bentuk  arbitrase-mediasi  yang  pertama  kecuali mediator  adalah  orang  yang  berbeda  dari  arbitrator,  bentuk  ini  membutuhkan  suatu proses penentuan tambahan bila mediator hadir sepanjang proses arbitrase.
Proses arbitrase-mediasi (arb-med) dapat dilihat pada bagan berikut ini:

## BAGAN 3
3. Arbitrase-Mediasi-Arbitrase (Arb-med-arb)
Metode  yang  ketiga  ini  adalah  arbitrase-mediasi-arbitrase  (arb-med-arb).  Suatu  metode yang  dipergunakan  oleh  BANI  sejak  tahun  2003,  walaupun  aturannya  (rules  and  procedure) baru dibuat pada tahun 2006. Proses penyelesaian sengketa melalui metode ini dimulai dengan arbitrase. Pada tahap awal proses arbitrase, arbiter akan menawarkan kepada para pihak untuk melakukan  mediasi.  Jika  para  pihak  setuju  maka  proses  arbitrase  akan  dihentian  sementara. Kemudian  para  pihak  akan  menentukan  apakah  yang  menjadi  mediator  adalah  arbiter  atau menunjuk orang yang berbeda bahkan dapat melakukan negosiasi tanpa bantuan pihak ketiga.
Jika  mediasi  kemudian  sukses,  maka  hasil  dari  mediasi  tersebut  akan  dibuat  sebagai putusan  arbitrase  (arbitral  award)  yang  final  dan  binding.  Semua  dokumen  atau  data  yang digunakan  dalam  mediasi  tidak  akan  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  putusan arbitrase  kecuali  disetujui  oleh  para  pihak.  Namun  jika  mediasi  gagal  baik  sebagian  atau keseluruhan atau dalam jangka wakktu yang telah ditentukan untuk proses mediasi belum  ada persetujuan  apapun,  maka  para  pihak  akan  kembali  menyerahkan  sebagian  atau  seluruh sengketanya  untuk  diselesaikan  melalui  arbitrase.  Tentunya  putusan  yang  dibuat  adalah  final and binding.
Proses arbitrase-mediasi-arbitrase (arb-med-arb) dapat dilihat pada bagan berikut ini:

## ARBITRASE
Proses Mediasi dilakukan Mediasi
Berhasil Putusan Arbitrase dianggap tidak ada
Nota Kesepakatan Putusan Arbitrase Mediasi Gagal Arbitrase Process Arbitral Award disembunyikan

## BAGAN 4
Pada proses arbitrase hybrid yang telah dijelaskan di atas, dimana terdapat 3 bentuk proses hybrid  arbitration , yaitu:  Med-Arb,  Arb-Med,  dan  Arb-Med-Arb.  Apabila  dilihat  secara  jelas bahwa dari ketiga proses hybrid arbitration tersebut, maka proses yang terbaik adalah proses Arb-Med-Arb.
Hal ini dikarenakan bahwa pada proses Med-Arb, arbitrase hanya dapat dilakukan apabila para pihak yang bersengketa itu setuju untuk melanjutkannya kepada proses arbitrase, sebelum adanya proses arbitrase, para pihak yang bersengketa harus mempunyai kesepakatan di antara mereka  untuk  melanjutkan  penyelesaian  sengketa  mereka  dengan  cara  arbitrase,  namun apabila  salah  satu  pihak  tidak  setuju  untuk  melanjutkan  perkara  mereka  ke  arbitrase,  maka hasil  dari  kesepakatan  mediasi  tersebut  hanya  berupa  nota  kesepakatan  (perjanjian  mediasi) sehingga apabila salah satu pihak tidak mau mengikuti perjanjian mediasi tersebut, maka pihak lain harus menuntutnya ke pengadilan dan hal ini akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar.
Pada  prose  Arb-Med,  di  mana  para  pihak  yang  sedang  bersengketa  akan  dibawa  kepada proses  arbitrase  terlebih  dahulu.  Pada  tahap  arbitrase  tersebut,  para  pihak  mengikuti  semua prosedur yang ada pada arbitrase, mulai dari pemeriksaan alat bukti, saksi, saksi ahli, dan lain- lain,  sampai  dengan  tahapan  akhir  yaitu  pembacaan  putusan.  Namun  sebelum  dibacakan putusan  arbitrase,  maka para  pihak  akan dibawa  ke  proses mediasi  dimana  para pihak  dapat menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  di  antara  mereka  dengan  kesepakatan  bersama sehingga  akan  dibuat  nota  kesepakatan  (perjanjian  mediasi).  Apabila  pada  saat  mediasi tersebut,  ternyata  para  pihak  dapat  menyelesaikan  seluruh  sengketa  yang  ada  di  antara  para pihak  tersebut,  maka  akan  dibuat  suatu  nota  kesepakatan  (perjanjian  mediasi),  sehingga putusan  arbitrase  yang  dibuat  dalam  proses  arbitrase  dimana  sebelumnya  telah  dilalui  oleh para  pihak  tidak  akan  digunakan  (tidak  akan  disampaikan  atau  disimpan),  sehingga  dapat dikatakan  tidak  berguna  sama  sekali,  dan  di  sisi  lain  para  pihak  harus  membayar  proses arbitrase  yang  telah  dijalaninya  sehingga  biaya  akan  lebih  besar  karena  harus  membayar arbitrase tersebut.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  apabila  para  pihak  bersepakat  dalam menyelesaikan sengketa mereka pada saat mediasi, maka hasil dari kesepakatan mereka hanya
Proses Arbitrase dilakukan sampai pertemuan pertama para pihak
Proses Arbitrase Ditangguhkan

## ARBITRASE
Penawaran Mediasi Pada Pertemuan Pertama
Setuju (Proses Mediasi Dilaksanakan)
Mediasi Berhasil Mediasi Gagal Hasil Mediasi dituangkan menjadi Putusan Arbitrase yang final dan mengikat ( binding ) Proses Arbitrase dilanjutkan sampai dikeluarkan Putusan
berupa  suatu  perjanjian  di  antaranya,  buka  merupakan  putusan  yang  bersifat  final  dan mengikat.
Kedua  proses  di  atas  yaitu  Med-Arb  dan  Arb-Med  ternyata  tidak  memberikan  jaminan suatu  hasil  yang  bersifat  final  dan  mengikat  seperti  halnya  sebuah  putusan  arbitrase,  hal  ini dikarenakan kesepakatan yang dibuat dalam mediasi pada Med-Arb dan Arb-Med hanya berupa suatu nota kesepakatan (perjanjian), di mana pada saat salah satu pihak tidak mau mengikuti aturan  di  dalam  perjanjian  tersebut,  maka  pihak  lain  akan  membawa  masalah  ini  kepada arbitrase atau pengadilan lagi. Jelas sekali di sini akan ada pemborosan waktu dan biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak yang merasa dirugikan.
Namun, apabila para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka melalui proses Arb- Med-Arb,  maka  terdapat  suatu  keuntungan  yang  akan  diperoleh  para  pihak  yaitu  hasil  dari kesepakatan  berupa  nota  kesepakatan  (perjanjian  mediasi)  yang  dibuat  para  pihak,  akan dibawa  ke  proses  arbitrase  dan  akan  dijadikan  putusan  arbitrase  yang  final  dan  mengikat ( binding ), sehingga pelaksanaannya akan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak (Fuady, 2003).
Oleh  karena  itu,  dari  ketiga  proses Hybrid  Arbitration yang  ada,  yang  merupakan  proses terbaik untuk diterapkan di Indonesia yaitu proses Arb-Med-Arb, di mana pada proses tersebut menjanjikan  suatu  putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat  serta  semua  permasalahan  yang dibawa kepada proses Arb-Med-Arb tersebut akan diselesaikan melalui proses ini.
Dalam  praktiknya,  penggunaan hybrid  arbitration sebagai  metode  penyelesaian  sengketa perdata  banyak  memberikan  keuntungan  atau  kelebihan  apabila  dibandingkan  dengan menggunakan lembaga arbitrase.
Penggunaan  metode hybrid sebagai  suatu  metode  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia memang masih tergolong baru, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) baru menggunakan aturan  dan  prosedurnya  pada  tahun  2006  walaupun  sudah  mengembangkannya  pada  tahun 2003.  Metode hybrid yang  digunakan  BANI  yaitu  Arb-Med-Arb.  Beberapa  bentuk hybrid arbitration yaitu  gabungan  dari  Mediasi-Arbitrase,  Arbitrase-Mediasi,  dan  Arbitrase-Mediasi- Arbitrase.
Selain  kelebihan  dan  kelemahan  dari  penyelesaian  sengketa  perdata  melalui  lembaga arbitrase  yang  telah  diungkapkan  di  atas,  penyelesaian  sengketa  perdata  melalui hybrid arbitration juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari penggunaan metode hybrid arbitration adalah sebagai berikut:
a. Kelebihan hybrid arbitration dengan metode mediasi-arbitrase
1) Memberikan putusan yang final Metode ini menjanjikan kepada para pihak sebuah hasil yang final dan mengikat terhadap  masalah  yang  tidak  bisa  diselesaikan  melalui  mediasi.  Sifat  utama  dari mediasi-arbitrase  adalah  pada  kepastian  dari  putusannya  yang  final,  yang merupakan sifat dasar dari arbitrase. Dalam mediasi, Arbiter memiliki kewenangan penuh untuk membuat perjanjian yang final dan mengikat, dan kewenangan ini tidak dimiliki oleh mediator.
2) Lebih murah dan lebih efektif dari arbitrase atau pengadilan Metode  Mediasi-Arbitrase  dapat  menghemat  waktu  dan  uang  karena  mediasi dan  arbitrase  digabungkan  dalam  satu  tahapan  yang  berurutan  dan  terpisah. Pertama, bila pada tahapan mediasi tidak berhasil mendapatkan kesepakatan, maka para pihak  dan pengacara  mereka  tidak  perlu  mencari  pihak  lain  yang tentu  tidak familiar dengan sengketa tersebut dan mereka juga dapat mempersiapkan diri untuk proses  arbitrase.  Kedua,  masalah  dalam  sengketa  sering  dibatasi  selama  tahapan mediasi dan  kemajuan  dari  prosesnya  dapat  langsung  di  bawa  ke proses  arbitrasi. Putusan  arbitrase  hanya  menyelesaikan  sengketa  yang  tidak  diselesaikan  melalui mediasi,  jadi  apabila  terdapat  sebagian  sengketa  yang  telah  disepakati  oleh  para pihak dengan nota kesepakatan, maka tidak akan diselesaikan lagi melalui arbitrase.
3) Keluwesan proses dapat membantu menyelesaikan sengketa Keluwesan yang melekat pada med-arb memungkinkan prosesnya dapat dibuat cocok untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi
Mediasi-arbitrase memberikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki mediasi dan arbitrase. Mediasi-arbitrase  memberikan  jaminan  kepada  pihak  yang  bersengketa  suatu  hasil akhir yang final dan mengikat ( binding ) terhadap masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi.
b. Kelebihan hybrid arbitration dengan metode arbitrase-mediasi
1) Arbitrase-Mediasi  selama  pelaksanaan  arbitrase  komersial  memberikan  stabilitas dan fleksibilitas, membantu memberikan keputusan yang cepat dan masuk akal. Arb-Med  dilaksanakan  dengan  prosedur  yang  tidak  sama  dengan  arbitrase sederhana.  Mediasi  terjadi  dengan  persetujuan  dari  para  pihak,  dan  di  bawah pengawasan  pengadilan  arbitrase.  Mediasi  ini  menawarkan  kreatifitas  dalam prosedur  dan  dalam  usaha  mendapatkan  kesepakatan.  Fleksibilitas  dari  sistem  ini juga sebagai cerminan dalam fakta bahwa mediasi dapat membawa ke tahapan yang lebih  jauh  setelah  sesi  mendengarkan  pendapat  para  pihak  (hearing)  dimulai.  Bila mediasi  tidak  berhasil,  maka  pengadilan  akan  melanjutkan  sesi  hearing,  dan membuat putusan arbitrase, memastikan enforceability (Gu Xuan, 2007).
2) Para  pihak  pada  tahap  awal  yaitu  arbitrase,  arbitrator  tidak  hanya  mempunyai kesempatan untuk mengetahui maksud dan cara pihak lain untuk mempertahankan posisi  (pendapat)  mereka,  tetapi  juga  dapat  melihat  tindakan  arbiter  dalam menyelesaikan perkara mereka, setelah sebelumnya telah mengikuti prosedur yang ada  pada  tahap  arbitrase  yaitu  pertemuan  pendapat,  pemeriksaan  saksi  dan  saksi ahli  yang  terkait dalam sengketa  tersebut,  maka  salah  satu  pihak  bisa  saja merasa bahwa mereka dapat menyelesaikan dengan cara lain atau untuk mendapatkan lebih dari  apa  yang  ada  pada  putusan  arbitrase  mengenai  sengketa  tersebut  terhadap lawannya melalui proses mediasi (nota kesepakatan atau perjanjian mediasi).
3) Mediasi lebih baik dalam melanjutkan hubungan para pihak yang bersengketa Tidak hanya selalu lebih cepat, dan tidak begitu formal, tetapi juga melibatkan suatu kesepakatan  yang  sangat  bagus  dari  komunikasi  yang  berkualitas  dan  pengertian. Hal  ini  menguntungkan  bagi  pembentukan  dan  pemeliharaan  hubungan  bisnis jangka panjang. Bahkan, apabila para pihak tidak menemukan kesepakatan, mereka masih harus mengambil bagian dalam proses mediasi, yang lebih dari mungkin telah meningkatkan komunikasi dan pemahaman mereka terhadap sengketa.
Di  samping  memiliki  kelebihan, hybrid  arbitration juga  memiliki  beberapa  kelemahan, antara lain sebagai berikut:
a. Kelemahan hybrid arbitration dengan metode mediasi-arbitrase 1) Para pihak mungkin tidak ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai Masalah  yang  mungkin  dihadapi  metode  mediasi-arbitrase  adalah  bahwa  apakah para  pihak  yang  bersengketa  hanya  sementara  atau  memang  tidak  ingin menyelesaikan  sengketa  mereka  secara  damai.  Dalam  situasi  seperti  itu,  metode mediasi-arbitrase mungkin tidak dapat membantu para pihak yang bersengketa itu untuk  mendapatkan  suatu  kesimpulan  selama  para  pihak  mungkin  bersikap bertahan  juga  dan  mungkin  tidak  ingin  bertindak  lebih  jauh  untuk  mendapatkan kesepakatan apapun.
2) Putusan proses mediasi dan arbitrase, mempunyai aturan-aturan dan asas-asasnya masing-masing yang harus diikuti untuk mengesahkan keduanya; dengan kata lain, keduanya  mungkin  rentan  dan  dapat  ditantang.  Namun,  dengan  menggabungkan kedua proses ini (mediasi dan arbitrase) dan menerapkan aturannya, mungkin akan terjadi kontradiksi antara keduanya yang karenanya dapat berpengaruh pada proses mediasi-arbitrase.
3) Para  pihak  khawatir  bila  Arbitrator  mungkin  tampak,  dan  mungkin  benar-benar menjadi berat sebelah jika dia telah menerima gambaran mengenai sengketa secara pribadi dari para pihak ketika bertindak sebagai mediator.
b. Kelemahan hybrid arbitration dengan metode arbitrase-mediasi
1) Peran Arbitrator yang bertentangan dengan mediator Peran  utama  dari  seorang  arbitrator  adalah  sebagai  hakim  yang  memberikan penilaian terhadap situasi dan membuat sebuah keputusan, sedangkan peran utama dari  seorang  mediator  adalah  untuk  memfasilitasi  komunikasi  para  pihak  dan membantu  mereka  untuk  menghasilkan  suatu  kesepakatan.  Kedua  fungsi  tersebut pada  dasarnya  sangat  berbeda.  dan  tidak  selalu  bersifat  pujian,  dan  untuk menggabungkannya sangatlah penting bahwa seorang arbitrator harus mempunyai pemahaman yang jelas terhadap kedua peran yang berbeda itu.
Sebagai  seorang  mediator,  Arbitrator  mengetahui  rahasia  berkomunisasi  yang sering  tidak  diungkapkan  selama  proses  arbitrase.  Para  pihak  khawatir  bahwa
keputusan arbitrator dan ketidakberpihakannya mungkin akan terpengaruh dengan berinteraksi  sebagai  mediator.  Sementara  arbitrator  mungkin  menjanjikan  sifat tidak  memihak,  akan  sulit  untuk  mengetahui  bila  putusan  arbitrase  tersebut  telah berdasarkan pada informasi yang diperoleh selama mediasi.
2) Arbitrator mungkin terpengaruh pada saat mediasi Demikian juga, apabila para pihak khawatir bahwa arbitrator mungkin terpengaruh dengan informasi yang disajikan dalam mediasi, mereka akan tidak mungkin untuk mengungkapkan  sebanyak  yang  mereka  mau  juga,  hal  ini  akan  secara  negatif mempengaruhi proses komunikasi selama proses mediasi.
3) Proses arbitrase menjadi tidak berguna bila mediasi berhasil dan biaya lebih mahal Apabila  dalam  proses  mediasi  para  pihak  dapat  menyelesaikan  seluruh  sengketa yang  ada  diantara  mereka  dengan  suatu  nota  kesepakatan  (perjanjian  mediasi), maka proses arbitrase yang telah dilakukan sebelumnya akan tidak berguna, selain itu  para  pihak  juga  tetap  harus  mengeluarkan  biaya  untuk  pelaksanaan  proses arbitrase  tersebut.  Sehingga  dari  segi  biaya,  maka  akan  terasa  lebih  mahal  karena proses arbitrase tidak digunakan bila mediasi sukses menyelesaikan masalah.
4) Proses mediasi yang tidak berjalan dengan baik Para  pihak dalam melakukan  mediasi  dapat  saja  merasa  tertekan dan  letih  karena sebelumnya  mereka  telah  mengikuti  tahapan-tahapan  yang  ada  pada  arbitrase, sehingga  pada  tahap  mediasi  tersebut  para  pihak  cenderung  untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga proses mediasi tidak akan berjalan dengan baik.
Proses hybrid  arbitration ini  umumnya  digunakan  untuk  situasi-situasi  khusus,  di  mana para  pihak  yakin  bahwa  penyelesaian  sengketa  memerlukan  penengah  yang  mampu  untuk memainkan dua peran (BANI, 2008).
Salah  satu  contoh  kasus  yang  diselesaikan  melalui  metode hybrid  arbitration adalah sengketa batas wilayah antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Sengketa batas wilayah yang terjadi  antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten  Ogan  Ilir  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  tidak  kunjung  selesai,  masing-masing kabupaten bersikukuh dengan batas wilayahnya, akhirnya diselesaikan  dengan metode hybrid arbitration (mediasi-arbitrase-mediasi)  dan  Pemerintah  Kabupaten  Muara  Enim  dengan Pemerintah  Kabupaten  Ogan  Ilir    bisa  menerima  hasil  keputusan  dari hybrid  arbitration tersebut.  Dengan  demikian,  metode hybrid  arbitration bisa  memberikan win  win  solution bagi para pihak yang bersengketa.
Pengakuan dan pelaksanaan hybrid arbitration ini pada dasarnya sama dengan pelaksanaan putusan  arbitrase  ( arbitration )  biasa,  baik  itu  terhadap  putusan  arbitrase  nasional  maupun internasional.  Hal  ini  dikarenakan  untuk  menutupi  kekurangan  dari  proses  arbitrase ( arbitration ). Hasil akhir dari proses hybrid arbitration ini adalah Putusan Akhir yang disebut “ award ”  sehingga  pelaksanakan  putusan  dari  proses  ini  sama  dengan  pelaksanaan  putusan arbitrase biasa.

## D. Kesimpulan
Penyelesaian sengketa perdata menggunakan metode hybrid arbitration sebenarnya tidak berbeda jauh dengan metode penyelesaian sengketa perdata melalui arbitration karena metode hybrid arbitration merupakan penggabungan dari arbitrase dan mediasi. Perbedaannya hanya terletak  pada  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  digunakan  terlebih  dahulu,  apakah mediasi atau arbitrase. Penggunaan metode hybrid sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di Indonesia memang masih tergolong baru.
Dalam  penyelesaian  sengketa  perdata,  terdapat  kelemahan  dan  kelebihan  dari hybrid arbitration dan arbitration .  Adapun  kelemahan  dan  kelebihan  dari hybrid  arbitration adalah sebagai berikut:
1. Kelemahan hybrid arbitration dengan metode mediasi-arbitrase adalah para pihak mungkin tidak  ingin  menyelesaikan  sengketa  mereka  secara  damai;  Putusan  proses  mediasi  dan arbitrase,  mempunyai  aturan-aturan  dan  asas-asasnya  masing-masing  yang  harus  diikuti untuk  mengesahkan  keduanya;  dan  Para pihak  khawatir  bila  Arbitrator  tidak  berlaku  adil (berat sebelah).
2. Kelemahan hybrid  arbitration dengan  metode  arbitrase-mediasi  adalah  peran  Arbitrator yang  bertentangan  dengan  Mediator;  Arbitrator  mungkin  terpengaruh  pada  saat  mediasi; proses  arbitrase  menjadi  tidak  berguna  bila  mediasi  berhasil  dan  biaya  lebih  mahal;  dan proses mediasi yang tidak berjalan dengan baik.
Kemudian yang menjadi kelebihan dari hybrid arbitration adalah sebagai berikut:
1. Kelebihan hybrid arbitration dengan metode mediasi-arbitrase adalah memberikan putusan yang  final,  lebih  murah  dan  lebih  efektif  dari  arbitrase  atau  pengadilan,  serta  keluwesan proses dapat membantu menyelesaikan sengketa.
2. Kelebihan hybrid arbitration dengan metode arbitrase-mediasi adalah selama pelaksanaan arbitrase  komersial  memberikan  stabilitas  dan  fleksibilitas,  membantu  memberikan keputusan  yang  cepat  dan  masuk  akal,  memberikan  alternatif  penyelesaian  sengketa melalui  mediasi  apabila  mekanisme  arbitrase  dianggap tidak  memuaskan  oleh  para pihak yang  bersengketa,  dan  mediasi  lebih  baik  dalam  melanjutkan  hubungan  para  pihak  yang bersengketa.
Sedangkan kelemahan dan kelebihan dari arbitrase ( arbitration ) adalah sebagai berikut:
1. Kelemahan arbitration antara  lain  adalah:  Arbitrase  belum  dikenal  secara  luas,  baik  oleh masyarakat  awam  maupun  masyarakat  bisnis,  bahkan  oleh  masyarakat  akademis  sendiri, masyarakat  belum  menaruh  kepercayaan  kepada  lembaga  arbitrase,  lembaga  Arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya, kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, dan kurangnya para pihak memegang etika bisnis seperti kejujuran dan kewajaran/kepatutan.
2. Kelebihan arbitration adalah para pihak mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan hukum, proses serta tempat penyelenggaraan arbitrase, arbitrase dilakukan secara tertutup atau bersifat rahasia, pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri arbiter atau orang yang ahli untuk menyelesaikan sengketa mereka, dan arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa yang tidak memakan banyak waktu dan biaya murah dibandingkan dengan proses melalui litigasi
Contoh  kasus  yang  diselesaikan  melalui  metode hybrid  arbitration adalah  sengketa  batas wilayah  antara  Kabupaten  Muara  Enim  dengan  Kabupaten  Ogan  Ilir  di  Provinsi  Sumatera Selatan. Sengketa batas wilayah yang terjadi antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan  Ilir  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  tidak  kunjung  selesai,  masing-masing  kabupaten bersikukuh dengan batas wilayahnya, akhirnya diselesaikan dengan metode hybrid arbitration (mediasi-arbitrase-mediasi)  dan  Pemerintah  Kabupaten  Muara  Enim  dengan  Pemerintah Kabupaten  Ogan  Ilir    bisa  menerima  hasil  keputusan dari hybrid  arbitration tersebut.  Dengan demikian,  metode hybrid  arbitration bisa  memberikan win  win  solution bagi  para  pihak  yang bersengketa.

## E. Referensi
Adolf, H. (2004). Arbitrase Komersial Internasional . Jakarta: Citra niaga Rajawali Persada. D'Ambrumenil, P. (1997). Mediation & Arbitration for Lawyers . London: Routledge-Cavendish. Djaja, E. (2010). Penyelesaian sengketa hukum teknologi informasi dan transaksi elektrik: kajian yuridis  penyelesaian  secara  non  litigasi  melalui  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian sengketa . Yogjakarta: Pustaka Timur.
Fuady,  M.  (2003).  Arbitrase  Nasional,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Bandung:  Citra  Aditya Bakti .
Kartadjoemena, H. S. (2002). Substansi  Perjanjian  GATT  / WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa,  system,  Kelembagaan,  Prosedur,      Implementasi,      dan  Kepentingan  Negara Berkembang . Jakarta: Universitas Indonesia press.
Margono,  S.  (2004). ADR  dan  ARBITRASE  (Proses  Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum) , Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Jakarta: Prenada Media.
Romsan,  A.  (2008).  Teknik  Penyelesaian  Sengketa  Diluar  Pengadilan:  Negosiasi,  Mediasi  dan Arbitrase. Palembang: Universitas Sriwijaya
Usman, R. (2003). Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan . Bandung : Citra Aditya Bakti. Van  Houtte,  H.  (1995).  The  UNIDROIT  Principles  of  International  Commercial Contracts. Arbitration international , 11 (4), 373-390.
Widjaja, G., & Yani, A. (2006). Hukum Arbitrase . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
---------------. (2008). Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai . Jakarta: Prenada Media Group. Winarta,  F.  H.  (2022). Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Internasional: Edisi Kedua . Jakarta : Sinar Grafika.