Vol. 13 No. 3 Mei-Juni 2024
Optimalisasi Layanan Perizinan Bidang Telekomunikasi Pelayaran Melalui Aplikasi E-Licensing Yang Terintegrasi Dengan Online Single Submission
Taslimin 1 , Rindika Febriany 2 , Wahyu Indar Joko Suroso 3 , Abdulrahman 4 Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Indonesia 1*234
Email: taslimnav@gmail.com 1*

## ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan teknologi, maka Kementerian Perhubungan melalui Direktorat  Kenavigasian  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  telah mengembangkan sebuah sistem perizinan dan non perizinan yang berbasis digital sejak  tahun  2016,  yaitu  melalui  aplikasi e-licensing untuk  layanan  di  bidang telekomunikasi pelayaran. E-licensing saat ini juga telah terintegrasi dengan sistem Online  Single  Submission (OSS)  yang  dikembangkan  oleh  Kementerian Investasi/BKPM.  Terdapat  4  (empat)  layanan  dalam  aplikasi e-licensing yang terintegrasi  dengan  OSS,  yaitu  Sertifikat  Standar  Penetapan  Frekuensi  Marine Untuk  Komunikasi  Stasiun  Radio  Kapal,  Sertifikat  Standar  Penetapan  Frekuensi Marine  Untuk  Komunikasi  Stasiun  Radio  Pantai,  dan  Sertifikat  Standar Penyelenggaraan Vessel  Traffic Services (VTS), dan Sertifikat Standar Registrasi Izin  Komunikasi  Data  LRIT,  sedangkan  2  (dua)  layanan  yang  tidak  terintegrasi dengan  OSS adalah Sertifikat Standar Registrasi Nomor Maritime Mobile Service Identities  (MMSI),  Sertifikat  Standar  Pemberian  Kuasa  Perhitungan  Jasa Telekomunikasi  Dalam  Dinas  Bergerak  Pelayaran Accounting  Authority Identification Code (AAIC). Penerapan layanan e-licensing terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu  kategori  1  untuk  Perorangan,  kategori  2  untuk Kementerian/Lembaga,  dan  kategori  3  untuk  Korporasi/Perusahaan.  Dengan diterapkannya  layanan  perizinan  dan  non  perizinan  bidang  telekomunikasi pelayaran secara online , dapat lebih mempermudah bagi pengguna jasa atau pelaku usaha dalam mengajukan permohonan karena dapat dilakukan di mana saja tanpa perlu tatap muka. Hal  ini tentunya dapat menekan  biaya  yang harus dikeluarkan karena  seluruh  layanan  melalui  aplikasi e-licensing tanpa  dipungut  biaya  atau gratis.
Kata Kunci: perizinan, e-licensing , OSS, digital, telekomunikasi pelayaran

## ABSTRACT
Along with the development of technology, the Ministry of Transportation through the Directorate of Navigation of the Directorate General of Sea Transportation has developed a digital-based licensing and non-licensing system since 2016, namely through an e-licensing application for services in the maritime telecommunications sector. E-licensing has now also been integrated with the Online Single Submission (OSS) system developed by the Ministry of Investment/BKPM. There are 4 (four) services  in  the  e-licensing  application  that  are  integrated  with  OSS,  namely  the Marine  Frequency  Determination  Standard  Certificate  for  Ship  Radio  Station Communications,  the  Marine  Frequency  Determination  Standard  Certificate  for Coastal  Radio  Station  Communications,  and  the  Vessel  Traffic  Services  (VTS) Operation  Standard  Certificate.  and  the  LRIT  Data  Communication  Permit
Registration Standard Certificate, while the 2 (two) services that are not integrated with OSS are the Maritime Mobile Service Identities (MMSI) Number Registration Standard  Certificate,  the  Standard  Certificate  for  Granting  Calculation Authorization  for  Telecommunication  Services  in  the  Shipping  Mobile  Service Accounting Authority Identification  Code  (AAIC).  The  application  of  e-licensing services  is  divided  into  3  (three)  categories,  namely  category  1  for  Individuals, category 2 for Ministries/Institutions, and category 3 for Corporations/Companies. By  implementing  licensing  services  and  non-licensing  services  in  the telecommunications sector, it will be easier for service users or business actors to submit applications because it can be done anywhere without needing to meet face to  face.  This  can  of  course  reduce  the  costs  that  must  be  incurred  because  all services through the e-licensing application are free of charge.

## Keywords: licensing, e-licensing, OSS, digital, maritime telecommunications

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi terus melaju seiring dengan perkembangan zaman, salah satunya ditandai  dengan proses analog atau manual  yang bertransformasi ke teknologi digital atau dinamakan dengan digitalisasi (Hadio Wijoyo et al., 2020). Proses pemberian atau pemakaian sistem digital merupakan pengertian digitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sedangkan menurut beberapa ahli, digitilasisasi memiliki arti yang berbeda tergantung dari sudut pandangnya. Herlina (2023) mengemukakan bahwa digitalisasi  adalah  meningkatnya  ketersediaan  data  digital  yang  dimungkinkan  oleh kemajuan dalam menciptakan, mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital, sedangkan Zulvikri (2024) mengemukakan bahwa digitalisasi adalah mengubah interaksi, komunikasi, fungsi, dan model bisnis menjadi lebih digital. Tujuan dari digitalisasi antara lain  dapat  mengoptimalkan  proses  internal  sehingga  mampu  mengurangi  pengeluaran biaya (Setyanoor, 2023).
Proses  digitalisasi  telah  merambah  ke  seluruh  bidang  pekerjaan,  tak  terkecuali dalam tata kelola pemerintahan atau digital government (Armansyah et al., 2021). Saat ini pemerintah telah menerapkan digital government sebagai proses transformasi ke era digatalisasi mengikuti perkembangan teknologi. Dimana digital government dapat juga diartikan  sebagai  kemajuan  dalam  administrasi  publik  yang  secara  tidak  langsung, pelaksanaannya memberikan bukti transparansi yang signifikan melalui pendekatan yang berpusat  pada  pengguna  dan  prosedur  yang  didukung  oleh  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi (TIK). Digital government juga merupakan bagian dari sebuah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah (Afriyani et al., 2022).
Inovasi dipandang sebagai suatu hal yang penting dan menjadi kebutuhan karena dapat mengatasi berbagai masalah patologi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik,  memaksimalkan  potensi  aparatur,  serta  mengembalikan  kepercayaan  publik. Adanya perkembangan teknologi yang masif telah sedikit banyak mempengaruhi inovasi (Putra et al., 2021). Salah satunya ditandai dengan adanya perubahan terhadap pelayanan publik, yaitu dari layanan yang bersifat konvensional menjadi layanan secara online yang memungkinkan terjadi kapan saja dan di mana saja. Dengan sistem layanan yang telah berubah ke arah digitalisasi membuat masyarakat lebih mudah untuk mengakses secara terbuka. Tentunya dalam melakukan perubahan ini diperlukan sebuah pendekatan yang dikelola  secara  baik  dan  terorganisir  dengan  perencanaan  yang  tepat  dan  melibatkan seluruh  pemangku  kepentingan  yang  terkait  dengan  layanan  tersebut  (Laksmi  &
Suwandono,  2019). Tujuan  dari  transformasi  layanan  ini  tentunya  untuk  memudahkan masyarakat  dalam  menerima  pelayanan  yang  cepat,aman,  nyaman,  efektif  dan  efisien (Sepriano et al., 2023). Berbagai instansi pemerintah maupun swasta telah banyak yang melakukan  pelayanan  publik  secara  digital,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi reformasi dan inovasi dalam pelayanan public (Prabawati et al., 2021).
Pelayanan  perizinan  berusaha  merupakan  salah  satu  wujud  pelayanan  publik secara  administratif,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  5  Undang-undang  Nomor  25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  (Anggraeni,  2014).  Selama  ini  kita  sering mendengar adanya keluhan dari masyarakat terkait kurang memuaskannya layanan yang diberikan  oleh  pelayan  publik  dalam  hal  ini  pihak  pemerintah  terutama  dalam  hal perizinan  (Melati,  2019).  Layanan  yang  lambat,  rumit,  berbelit-belit  dan  belum  ada standar  baku  yang  menjadi  pedoman  dalam  melayani  menjadi  dasar  pelayanan  yang buruk  (Ilyasi,  2022).  Untuk  itu  pemerintah  sudah  saatnya  berbenah  dengan  membuat terobosan  baru  melalui  layanan  berbasis  digital  yang  mampu  mengatasi  keluhan masyarakat. Mengingat dalam hal pengurusan perizinan  berusaha  merupakan  landasan utama dalam memulai suatu kegiatan berusaha baik bagi perorangan maupun kelompok (Saggaf et al., 2018).
Regulasi  terkini  yang  mengatur  terkait  perizinan  adalah  Peraturan  Pemerintah Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko, dimana dalam PP tersebut menyebutkan bahwa Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara  Elektronik  ( Online  Single  Submission )  yang  selanjutnya  disebut  Sistem  OSS merupakan sustu sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Winata et al., 2023). Dalam sistem OSS juga terdapat perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial atau disebut Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU). Beberapa jenis dari PB UMKU, antara lain dalam bentuk Izin, Sertifikasi, Konsultasi, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi,  Sertifikat,  Persetujuan,  Penetapan,  Pengesahan,  dan  Surat  Keterangan. Untuk  izin  yang  sifatnya  transaksional  tidak  termasuk  ke  dalam  PB  UMKU  (berlaku hanya  untuk  sekali  kegiatan),  seperti  Persetujuan  Impor/Ekspor,  Izin  terbang  untuk pesawat, izin berlayar untuk kapal, dan lain-lain.
Direktorat  Kenavigasian  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  Kementerian Perhubungan  telah  mengembangkan  sistem  digitalisasi  layanan  perizinan  dan  non- perizinan melalui aplikasi e-licensing , khususnya dalam bidang telekomunikasi pelayaran yang  dapat  diakses  secara online dan telah  terintegrasi  dengan  OSS.  Untuk  mengukur kualitas  layanan  aplikasi e-licensing yang  terintegrasi  dengan  OSS,  penelitian  ini dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan petugas yang menangani aplikasi  tersebut.  Judul  penelitian  adalah  “Optimalisasi  Layanan  Perizinan  Bidang Telekomunikasi Pelayaran Melalui Aplikasi e-licensing yang Terintegrasi Dengan Online Single  Submission ”.  Rumusan  masalah  meliputi  jenis  layanan  yang  terdapat  dalam aplikasi e-licensing , sistem kerja  layanan perizinan dan  non-perizinan  melalui aplikasi tersebut,  tingkat  optimalisasi  aplikasi e-licensing yang  terintegrasi  dengan  OSS,  dan manfaat  yang  diperoleh  oleh  Direktorat  Kenavigasian  dan  pengguna  jasa  dalam memanfaatkan  sistem e-licensing .  Tujuan  penelitian  mencakup  pemahaman  terhadap layanan yang disediakan oleh sistem e-licensing , sistem kerja aplikasi tersebut, tingkat optimalisasi, dan manfaat bagi pelayan publik dan pengguna jasa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  yaitu  melalui obeservasi dan wawancara langsung kepada petugas layanan perizinan dan non perizinan Direktorat  Kenavigasian  untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari aplikasi e-licensing .

## Hasil dan Pembahasan
1. Layanan Pada Aplikasi e-licensing
Layanan  perizinan  dan  non  perizinan  bidang  telekomunikasi  pelayaran Direktorat  Kenavigasian  telah  dilaksanakan  secara online sejak  tahun  2016  melalui aplikasi e-licensing .  Dalam  penerapannya  terus  dilakukan  pengembangan  guna menyempurnakan  layanan  kepada  pengguna  jasa  atau  pelaku  usaha.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  12 Tahun  2021  tentang  Standar  Kegiatan Usaha  dan  Produk  Pada  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Sektor Transportasi, terdapat layanan perizinan di lingkungan Direktorat Kenavigasian bidang telekomunikasi pelayaran, yaitu:
a. Sertifikat Standar Pemberian  Kuasa Perhitungan  Jasa Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran Accounting Authority Identification Code (AAIC), yaitu memiliki fungsi untuk memastikan bahwa alokasi 25 Accounting Authority yang ditetapkan oleh International  Telecommunication  Union (ITU)  telah  sesuai  dengan  ketentuan internasional  yang  berlaku  serta  untuk  menyelesaikan  segala  bentuk  tagihan  jasa telekomunikasi  kapal  yang  berlayar  di  Indonesia  maupun  internasional  baik menggunakan jaringan teresterial maupun satelit seperti Inmarsat dan iridium ;
b. Sertifikat Standar Penyelenggaraan Vessel Traffic Services (VTS) Untuk Badan Usaha, yaitu memiliki fungsi untuk memastikan bahwa VTS yang akan didirikan oleh Badan Usaha  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diterbitkan  oleh International  Maritime Organization (IMO) melalui resolusinya dan International Association of Marine Aids to  Navigation  and  Lighthouse  Authorities (IALA)  melalui Guidelines  dan Recommendation meliputi studi kelaikan didirikannya VTS, jenis perangkat, sumber daya manusia serta Standar Operasional Prosedur (SOP);
Adapun yang merupakan layanan non perizinan adalah:
a. Sertifikat  Standar  Penetapan  Frekuensi  Marine  Untuk  Komunikasi  Stasiun  Radio Kapal,  yaitu  memiliki  fungsi  untuk  memastikan  bahwa  perangkat  telekomunikasi pelayaran di  atas kapal telah sesuai dengan ketentuan  yang berlaku dan dituangkan dalam buku pemeriksaan radio kapal oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Pelayaran di Syahbandar.
b. Sertifikat  Standar  Penetapan  Frekuensi  Marine  Untuk  Komunikasi  Stasiun  Radio Pantai,  yaitu  memiliki  fungsi  untuk  memastikan  bahwa  SROP  yang  akan  didirikan baik syarat pendirian, perangkat telekomunikasi pelayaran, sumber daya manusia dan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam ikhtisar SROP oleh Petugas Pemeriksa Telekomunikasi Pelayaran yang ditunjuk melalui Surat Tugas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
c. Sertifikat Standar Registrasi Nomor Maritime Mobile Service Identities (MMSI), yaitu memiliki  fungsi  untuk  memastikan  bahwa  perangkat telekomunikasi  pelayaran  dan kelengkapan  lainnya  memiliki  kode  unik  9  (sembilan)  digit  sebagaimana  standar penomeran yang ditetapkan oleh ITU R.M 585 antara lain Ship Station, Coast radio
station,  Harbour  radio  station,  Pilot  stations, AIS  repeater  stations,  Aircraft  (SAR Operation), Aids to Navigation, Craft associated with a parent ship, Handheld VHF transceivers with DSC and GNSS, AIS-SART, Man overboard dan EPIRB-AIS;
d. Sertifikat Standar Registrasi Izin Komunikasi Data LRIT, yaitu memiliki fungsi untuk memastikan  bahwa  kapal-kapal  yang  wajib  memasang  perangkat  LRIT  dan  akan berlayar ke  luar negeri telah  memenuhi ketentuan berupa pemenuhan Conformance Test (CT)  yang  dilaksanakan  oleh Recognized  Application  Service  Provider atau Authorized  testing  Application  Service  Provider yang  telah  ditunjuk  oleh  Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  4  tahun  2023 tentang  Penyelenggaraan  Telekomunikasi-Pelayaran  dan  Pelayanan  Tata  Kelola  Lalu Lintas  Kapal  di  Perairan  Indonesia,  layanan  perizinan  dan  non  perizinan  di  bidang telekomunikasi  pelayaran  terdiri  dari  layanan  baru  dan  perpanjangan.  Untuk  2  (dua) layanan perizinan diberikan masa berlaku selama 2 (dua) tahun sehingga pemohon wajib melakukan perpanjangan pada saat masa berlakunya habis, sedangkan untuk layanan non perizinan,  Sertifikat  Standar  Penetapan  Frekuensi  Marine  Untuk  Komunikasi  Stasiun Radio  Kapal  dan  Sertifikat  Standar  Penetapan  Frekuensi  Marine  Untuk  Komunikasi Stasiun  Radio  Pantai,  berlaku  3  (tiga)  bulan  karena  hanya  bersifat  rekomendasi  untuk mendapatkan  Izin  Stasiun  Radio  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika. Adapun untuk Sertifikat Standar Registrasi Izin Komunikasi Data LRIT dan Sertifikat  Standar  Registrasi  Nomor Maritime  Mobile  Service  Identities (MMSI) tidak diberikan batas waktu, hanya saja jika ada perubahan wajib untuk menyampaikan kembali kepada  Direktorat  Kenavigasian.  Berikut  daftar  layanan  aplikasi e-licensing periode tahun 2023.

## Tabel 1. Layanan Aplikasi E-Licensing Periode tahun 2023
No. Jenis Periziznan/ Non Perizinan Jumlah Layanan
Baru Perpanjangan
Jumlah Total 1. Sertifikat Standar Pemberian Kusa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran Accounting Authority Identification Code (AAIC) 1 6 7 2.

## Sertifikat Standar
Penyelenggaran Vessel Traffic Service (VTS) Untuk Bada Usaha - 2 2 3. Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine untuk Komunikasi Radio Kapal 5.048 1.363 6.411
4 Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai 59 84 143 5. Sertifikat Standar Registrasi Nomor Maritime Mobie Service Identities (MMSI) 1.634 - 1.634 6. Sertifikat Registrasi Izin Komunikasi Data LRIT 10 - 10 JUMLAH TOTAL 6.752 1.455 8.207
Sumber: Direktorat Kenavigasian (Aplikasi e-licensing)
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Kenavigasian melalui aplikasi e-licensing sebanyak 8.207, artinya jika dirata- ratakan maka terdapat 684 sertifikat dalam sebulan dan 31 sertifikat dalam sehari (22 hari kerja).  Bisa  dibayangkan  jika  layanan  masih  menggunakan  cara  konvensional  maka dalam  sehari  akan  ada  31  pemohon  yang  datang  langsung  ke  kantor  Direktorat Kenavigasian  untuk  mengajukan  permohonan  dengan  membawa  dokumen  fisik  guna dilakukan verifikasi oleh petugas.

## 2. Sistem Kerja e-licensing
Terhitung sejak tahun 2024, aplikasi e-licensing telah terintegrasi dengan OSS. Adapun Tahapan pengajuan layanan melalui aplikasi e-licensing yang terintegrasi dengan OSS terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
a. Kategori 1, Perorangan
Layanan  yang  dapat  diajukan  oleh  perorangan  adalah  Sertifikat  Standar Penetapan  Frekuensi  Marine  Untuk  Komunikasi  Stasiun  Radio  Kapal  dan  Sertifikat Standar Registrasi Nomor Maritime Mobile Service Identities (MMSI);
b. Kategori 2, Kementerian/Lembaga
Layanan  yang  dapat  diajukan  oleh  Kementerian/Lembaga  adalah  Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal, Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai, Sertifikat Standar  Registrasi  Nomor Maritime  Mobile  Service  Identities (MMSI),  dan  Sertifikat Standar Penyelenggaraan Vessel Traffic Services (VTS);
c. Kategori 3, Korporasi/Perusahaan
Layanan  yang  dapat  diajukan  oleh  Korporasi/Perusahaan  adalah  Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal, Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai, Sertifikat Standar  Registrasi  Nomor  Maritime  Mobile  Service  Identities  (MMSI),  dan  Sertifikat Standar Penyelenggaraan Vessel Traffic Services (VTS), Sertifikat Standar Registrasi Izin Komunikasi  Data  LRIT,  dan  Sertifikat  Standar  Pemberian  Kuasa  Perhitungan  Jasa Telekomunikasi  Dalam  Dinas  Bergerak  Pelayaran Accounting  Authority  Identification Code (AAIC).
E-Licensing Yang Terintegrasi Dengan Online Single Submission
Ketiga kategori tersebut mengajukan permohonan dengan menuju pada laman oss.go.id,  kemudian  masukkan  akun  yang  telah  didaftarkan  sebelumnya,  lalu  klik  PB- UMKU  dan  pilih  permohonan  baru  serta  masukkan  kata  kunci  yang  ingin  diajukan permohonannya, setelah itu akan muncul daftar persyaratan yang diminta sesuai dengan layanan  yang  diajukan,  kemudian  pada  status  permohonan,  pilih  lanjut  ke  sistem  K/L maka akan terbuka laman baru di aplikasi e-licensing Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  Kementerian  Perhubungan,  pilih  Telekomunikasi  Pelayaran  dan  masukkan  akun serta  isi  kode chapta .  Setelah  itu  masuk  ke  proses  pengajuan,  pilih  pengajuan  sesuai permohonan dan lengkapi persyaratan serta isi semua kolom yang tersedia dengan upload dokumen yang diminta. Dari 6 (enam) layanan di aplikasi e-licensing , terdapat 2 (dua) layanan yang tidak dapat terintegrasi dengan OSS.
Untuk  layanan  yang  tidak  terintegrasi  dengan  OSS,  yaitu  Sertifikat  Standar Registrasi  Nomor  Maritime  Mobile  Service  Identities  (MMSI)  dan  Sertifikat  Standar Pemberian  Kuasa  Perhitungan  Jasa  Telekomunikasi  Dalam  Dinas  Bergerak  Pelayaran Accounting Authority Identification Code (AAIC), maka diajukan permohonan melalui laman https:// e-licensing .dephub.go.id/elicensing, kemudian pilih e-licensing telekomunikasi pelayaran. Apabila pemohon baru maka pilih registrasi, dan isi formulir registrasi, namun jika pengguna versi sebelumnya maka pilih lupa kata sandi sehingga diarahkan  untuk  membuat  kata  sandi  yang  baru  dengan email yang  telah  terdaftar, kemudian  ikuti seluruh tahapan  hingga selesai. Pastikan telah  mengisi sesuai petunjuk yang  ada  dan  lengkapi  seluruh  persyaratan  yang  diminta,  apabila  setelah  diverifikasi dinyatakan benar semua maka akan langsung diproses untuk penerbitan sertifikat standar yang ditandatangani oleh Direktur Kenavigasian, namun jika masih ada yang salah maka akan  ditolak  dan  harus  segera  diperbaiki  untuk  pengajuan  kembali.  Dalam  Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh Direktorat Kenavigasian, layanan perizinan  dan  non  perizinan  membutuhkan  waktu  paling  lama  1  (satu)  jam  untuk menerbitkan sertifikat standar yang diajukan oleh pemohon.
Gambar 1 & 2 Tampilan Masuk OSS dan e-licensing Telekomunikasi Pelayaran Melalui Laman oss.go.id
3. Optimalisasi aplikasi e-licensing yang terintegrasi dengan OSS Setelah ditetapkannya PP 5 Tahun 2021 dan PM 12 Tahun 2021, setiap aplikasi pada  Kementerian/Lembaga  diharuskan  untuk  terintegrasi  dengan  sistem  OSS  yang dikembangkan oleh Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka satu atap perizinan agar mudah  untuk  pengawasannya.  Untuk  itu  Direktorat  Kenavigasian  terus  melakukan pengembangan  aplikasi e-licensing agar  dapat  terintegrasi  penuh  dengan  sistem  OSS. Pada  awal  tahun  2024  telah  dilakukan  integrasi  kedua  sistem  sehingga  Direktorat Kenavigasian  telah  membuat  laman web aplikasi e-licensing yang  baru  dan  telah disampaikan  kepada  seluruh  pengguna  jasa  untuk  dapat  menyesuaikan.  Seiring berjalannya  waktu,  mulai  terdapat  kendala  yang  menyulitkan  para  pemohon  dalam mengajukan permohonan sehingga sering adanya komplain dari pengguna  jasa kepada petugas e-licensing Direktorat  Kenavigasian.  Diketahui  juga  bahwa  pada  tahun  2024 hingga  bulan April  telah  terbit  sertifikat  standar melalui  aplikasi e-licensing sebanyak 739,  dimana  262  sertifikat  merupakan  terbitan  OSS  yang  ditandatangani  oleh  Menteri Investasi/BKPM  dan  477  ditandatangani  oleh  Direktur  Kenavigasian.  Hal  ini menunjukkan bahwa sistem integrasi e-licensing dan OSS masih belum optimal sehingga perlu dilakukan upaya tindaklanjut agar layanan perizinan dan non perizinan aplikasi e- licensing secara penuh dapat diterbitkan melalui OSS.
4. Manfaat e-licensing bagi Direktorat Kenavigasian dan Pengguna Jasa
Dengan  berkembangnya  teknologi  dan  layanan  secara online tentunya memudahkan pihak Direktorat Kenavigasian selaku pelayan publik dan juga pengguna jasa selaku pemohon. Beberapa manfaat yang dapat diterima oleh kedua pihak antara lain:
a. Layanan  perizinan  dan  non  perizinan  dapat  dilakukan  di  mana  saja  dan  kapan  saja selama hari dan jam kerja yang berlaku;
b. Pengguna jasa yang domisilinya jauh tidak perlu datang ke kantor pusat Kementerian Perhubungan untuk mengajukan permohonan;
c. Proses  verifikasi  dokumen  persyaratan  dapat  lebih  cepat  dan  mudah  bagi  petugas verifikasi e-licensing ;
d. Penerbitan sertifikat standar dapat selesai dalam waktu kurang dari 1 (satu) jam dan dapat dicetak sendiri oleh pemohon di mana saja;
e. Layanan  secara online dapat  menghemat  waktu,  tenaga  dan  biaya  sehingga  lebih efektif dan efisien bagi semua pihak;
f. Dapat menghindari adanya oknum yang tidak bertanggung jawab jika menggunakan jasa makelar yang memanfaatkan situasi dengan meminta sejumlah pembayaran dalam
Gambar 3 & 4 Tampilan Masuk e-licensing Melalui Laman https://e-licensing.dephub.go.id/elicensing
pengurusan, sedangkan seluruh proses layanan hingga terbit sertifikat standar adalah gratis; dan
g. Mencegah terjadinya pungutan liar yang dapat dilakukan oleh oknum petugas layanan e-licensing.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa Kementerian  Perhubungan  melalui  Direktorat  Kenavigasian  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut  telah  mengikuti  perkembangan  teknologi  dengan  menghadirkan layanan perizinan dan non perizinan secara online melalui aplikasi e-licensing dan sudah melakukan  integrasi dengan sistem OSS sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun saat ini masih terdapat kendala dengan adanya gangguan sistem yang  mengintegrasikan e-licensing dengan  OSS  sehingga  pengguna  jasa  tidak  dapat mengajukan permohonan  melalui OSS (integrasi e-licensing dan OSS belum optimal), namun  proses  layanan  masih  dapat  dilakukan  melalui  aplikasi e-licensing Direktorat Kenavigasian.
Saran  yang  dapat  diberikan  adalah  perlu  segera  perbaikan  sistem  integrasi antara e-licensing dengan  OSS  sehingga  layanan  yang  diberikan  dapat  optimal  dan memudahkan  pengguna  jasa  dalam  menjalankan  usahanya.  Untuk  itu  Lembaga  OSS Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Perhubungan harus selalu berkoordinasi dalam upaya penyempurnaan integrasi kedua sistem.

## Daftar Pustaka
Afriyani, A., Muhafidin, D., & Susanti, E. (2022). Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. Jurnal Manajemen Dan Organisasi , 13 (2), 148–165.
Anggraeni, T. D. (2014). Menciptakan sistem pelayanan publik yang baik: Strategi reformasi birokrasi dalam pemberantasan korupsi. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 3 (3), 417–433.
Armansyah, R. F., Wulandari, D. A., & Ansory, M. (2021). Peningkatan Tata Kelola Masjid dengan Si-Ikhlas. Jurnal Abdimas , 25 (1), 55–59.
Hadio Wijoyo, S. E., SH, S., MH, M. M., AK, C. A., Kurniawan, F., & Kurniawan, F. (2020). Tranformasi Digital dan Gaya Belajar . CV. Pena Persada. Herlina, D., & Andi, A. (2023). Pengembangan Digitalisasi Bumdes Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus Bumdes Makmur Abadi Sejahtera Di Desa Pasir Batang). Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 10 (3), 654–661. Ilyasi, A. (2022). Paradigma Profetik Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia. Jurnal Paradigma Madani , 9 (2), 83–100.
Laksmi, V. V., & Suwandono, Y. (2019). Manajemen Perubahan Menuju Organisasi Berkinerja Tinggi . Deepublish.
Melati, C. R. (2019). Kualitas Pelayanan Publik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh . UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Prabawati, T., Duadji, N., & Prihantika, I. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi E- Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A). Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik , 3 (1), 37–52.
Putra, B. K., Dewi, R. M., Fadilah, Y. H., & Roziqin, A. (2021). Reformasi Birokrasi
Dalam Pelayanan Publik Melalui Mobile JKN di Kota Malang. Jurnal Ilmiah Publika , 9 (1), 1–13.
Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang (Vol. 1). SAH MEDIA.
Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afiyah, S., Riwayati,
A., & Indarti, C. F. S. (2023). Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital . PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Setyanoor, E. (2023). Dinamika Digitalisasi Perbankan. Al-Ujrah| Jurnal Ekonomi Syariah , 1 (02), 21–30.
Winata, A. S., Arenawati, A., & Riswanda, R. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Kota Serang. Ijd-Demos , 5 (2).
Zulvikri, M., & Amani, A. (2024). Transformasi Digital: Menggali Potensi Teknologi Terkini Dalam Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Kantor Pada Perusahaan PT. Victory Prima Abadi. Jurnal Transformasi Bisnis Digital , 1 (3), 1–12.