## Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi

## Vincentius Patria Setyawan
Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email: vincentpatria@gmail.com

## Abstract
This research aims to determine the arrangements regarding corporate criminal liability for political parties in the event of criminal acts of corruption, and the formulation of these criminal liabilities and the form of sanctions to be imposed on political parties as corporations. This research is a normative legal research. The analyze in this rearch is deductive analyze which using library reseach. The result of this study is a concept of regulating criminal acts against political parties as a corporation.
Keywords: political parties, criminal liability, corporation

## Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bagi partai politik dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi, dan formulasi pertanggungjawaban pidana tersebut serta bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada partai politik selaku korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis deduktif dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah konsep pengaturan pemidanaan terhadap partai politik yang termasuk dalam kategori korporasi.
Kata Kunci: partai politik, pertanggungjawaban pidana, korporasi

## A. PENDAHULUAN
Partisipasi warga negara bagi kehidupan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan demi pembangunan bangsa ini. Setiap warga negara seyogianya turut berpartisipasi aktif memberikan aspirasinya kepada pemerintah dan pemegang kebijakan demi kemaslahatan bersama bagi seluruh warga negara. Namun, aspirasi tersebut apabila
disampaikan secara orang perorangan sering kali tidak didengarkan. Oleh karena itu, diperlukan wadah untuk menampung aspirasi warga negara tersebut, dalam hal inilah partai politik berperan untuk menampung aspirasi- aspirasi dan mengolahnya menjadi kebijakan partai.
Menurut Miriam Budiarjo, partai politik merupakan wadah bagi warga
Negara untuk terlibat secara aktif atau ikut ambil bagian dalam proses pengelolaan negara. 1 Begitu pula dengan permasalahan-permasalahan yang dialami di dalam realitas kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tugas bagi Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) untuk menindaklanjutinya. DPR akan menginventarisir permasalahan- permasalahan tersebut yang nantinya akan dijadikan program kerja. Program Kerja DPR disosialisasikan kepada rakyat untuk kemudian DPR menyusun kebijakan untuk penyelesaian permasalahan tersebut.
Kebebasan dalam hal menampung dan menginventarisir aspirasi masyarakat demi kemaslahatan seluruh warga negara terkadang sulit untuk diawasi. Kebijakan yang dibuat sering kali tidak menyentuh masyarakat secara luas demi kemaslahatan bersama, namun hanya menguntungkan kelompok- kelompok/golongan-golongan tertentu temasuk partai-partai tertentu. Kebijakan umum yang dibuat malahan sering kali  melanggar hak-hak politik dan sosial dari masyarakat sendiri, sehingga menghambat pencapaian tujuan bersama yaitu kesejahteraan secara menyeluruh, bahkan sampai kepada timbulnya kerugian negara.
Berdasarkan data dari Transparancy International Indonesia didapatkan sebuah data bahwa anggota DPR yang diusung oleh partai politik merupakan lembaga yang terkorup di Indonesia. 2
1 Miriam Budiarjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.395
2 BBC Indonesia, ”DPR Paling Korup Menurut Persepsi Masyarakat Indonesia”, https://www.
Sedangkan Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kader atau pengurus partai politik berjumlah 35% dari 500 tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. 3
Tindak Pidana kor upsi oleh perwakilan parpol dilakukan dengan berbagai bentuk yang merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang,  maupun suap-menyuap serta pemerasan. Modus umum yang dipergunakan oleh parpol adalah permainan anggaran pembangunan, beberapa contoh diantaranya adalah Pemerasan BUMN, Kasus e-KTP, SKK Migas, dan lain sebagainya. 4
Per t ang gungj awab an pid ana perwakilan partai politik dari kesekian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik yang terjadi selama ini masih terbatas pada pertanggungjawaban pidana perorangan (pribadi). Proses persidangan terhadap perkara-perkara tersebut sering mengungkapkan adanya aliran dana yang juga dinikmati oleh partai politik. Berdasarkan data dari PUKAT UGM 5 menyatakan bahwa bahwa seluruh partai politik yang memiliki perwakilan sebagai anggota dewan maupun menjabat pada kementerian di
bbc.com/indonesia/indonesia-39189729, diakses pada 06 Maret 2019.
3 Berita Satu, “KPK Usul Parpol dibiayai Negara”, http://www.beritasatu.com/nasional/400407- kpk-dibiayai-negara-parpol-tak-terseret-kader- yang-korup.html, diakses pada 06 Maret 2019.
4 Hukumonline, “Pukat: Seluruh Parpol Terlibat Kasus  Korupsi”,  http://www.berita/baca/ lt5329627e98607/pukat/seluruh-parpol-terlibat- kasus-korupsi, diakses pada 06 Maret 2019.
5 ibid
Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat dalam tindak pidana korupsi, (tidak ada satu partai pun yang bersih dari praktik korupsi). Ditemukan Partai Demokrat berada di peringkat pertama, dengan presentase 28, 40%, disusul Partai Hanura (23.50%), PDIP (18.08%), PKS (17.24%), Partai Golkar (16,03%), PKB (14,28 persen), PPP (13,16%), dan Partai Gerindra (3,85%).
Pe n e g a k   h u k u m   d a l a m   h a l mengidentifikasi aliran dana yang dimiliki oleh partai politik bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK menelusuri asal-usul dana yang ada di dalam partai politik termasuk pula suspicious money yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi atau berasal dari tindak pidana korupsi.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang layak dikaji adalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana partai politik yang selama ini belum menyentuh partai politik sebagai badan hukum. Selama ini pertanggungjawaban pidana partai politik baru dibebankan kepada perwakilan parta politik secara perorangan. Padahal di sisi lain terdapat aliran dana haram dalam partai politik yang dinikmati tidak hanya oleh perwakilan partai politik yang dijatuhi pemidanaan.
B e r d a s a r k a n   p e r m a s a l a h a n tersebut, artikel ini akan membahas terkait pertanggungjawaban korporasi sebagai badan hukum, dan bentuk pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.,

## B. PEMBAHASAN
Sebelum membahas terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap politik selaku badan hukum, terlebih dahulu perlu kita pahami yang dimaksudkan dengan korporasi.
A.Z. Abidin 6 menyebutkan bahwa korporasi adalah realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian sebagaimana disebutkan oleh A.Z. Abidin, dapat kita pahami bahwa partai politik memenuhi rumusan korporasi yang terdiri dari sekumpulan manusia (dalam hal ini adalah perwakilan partai politik) yang diberikan hak sebagai unit hukum (dalam hal ini adalah sebagai penyalur aspirsi masyarakat yang diberikan pribadi hukum (partai politik memiliki AD ART serta visi misi masing- masing selaku subjek hukum) dan tujuan tertentu (tercermin dalam visi misi partai politik).
Utrecht 7 menyebutkan bahwa korporasi merupakan suatu gabungan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban tersendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Berdasarkan pengertian korporasi menurut Utrecht, dapat kita simpulkan pula bahwa partai politik
6 A.Z. Abidin, 1983, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.54
7 Chidir Ali, Badan Hukum , Alumni, Bandung, hlm.64.
memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai badan hukum. Partai politik terdiri dari gabungan orang-orang (dalam hal ini adalah perwakilan partai politik dan pengurus partai politik), bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi (partai politik merupakan manifestasi dari anggota partai politik). Serta yang tidak kalah pentingnya, menurut pengertian ini pertanggungjawaban terhadap partai politik sebagai korporasi semestinya tidak hanya terdapat pada pertanggungjawaban pidana masing- masing anggotanya, melainkan juga termasuk pertanggungjawaban partai politik yang berdiri sendiri sebagai badan hukum bentukan dari anggota- anggotanya yang merupakan manifestasi dari anggota partai politik.
P e m b a h a s a n   t e r k a i t p e r t a n g g u n g j a w a b a n   p a r t a i p o l it i k   t e r m a s u k   d i   d a l a m ny a pertanggungjawaban pidana selaku badan hukum/korporasi dalam tindak pidana korupsi tak hanya menjadi fokus tingkat nasional saja akan tetapi telah menjadi fokus dunia internasional. Partai Politik dalam hal ini dihimbau untuk memberikan pendanaan atau sumbangan terhadap partai politik untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di dalam ranah politik yang telah menjadi perhatian global.
International Anti Corruption Conference (selanjutnya disebut IACC) ke-8 di Peru mengangkat tema “Integritas Global- Mengembangkan Strategi Anti- Korupsi dalam Dunia yang Mengalami Perubahan” telah menghasilkan langkah-
langkah di dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, yang diantaranya menyebutkan: 8
“Kare na   k o r u p s i   s eb ag ai penghalang utama dalam proses pemilu dan proses-proses politik, maka harus segera diambil tindakan untuk menerapkan cara-cara efektif yang mengatur sumbangan untuk politisi dan partai politik dan segera mencatatnya secara publik dan menetapkan batas- batas pengeluaran kampanye dan mengauditnya secara ketat serta melanjutkan program pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting.”
Himbauan untuk melakukan hal serupa juga termuat di dalam Pasal 26 Konvensi Anti-Korupsi PBB yang menyatakan: “Negara-negara peserta mengambil langkah yang diperlukan untuk menentukan tanggungjawab badan-badan hukum yang ikut serta melakukan tindak pidana yang dilarang dalam konvensi ini. Tanggung jawab terhadap badan-badan hukum tersebut dapat bersifat pidana,perdata, atau administratif. Bahkan setiap negara peserta harus memastikan bahwa badan-badan hukum yang bertanggung jawab tersebut tunduk pada sanksi- sanksi pidana dan nonpidana yang efektif, proporsional dan yang bersifat mencegah termasuk sanksi moneter.”
P e m e r i n t a h   I n d o n e s i a menindaklanjuti himbauan sebagaimana dirumuskan oleh IACC serta Konvensi Anti-Korupsi PBB tersebut sebagaimana
8 IACC, Konferensi IACC ke-8, https://iaccseries.org/ about,  diakses 06 Maret 2019.
diatur di dalam rumusan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUPTPK), Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUPTPK, serta Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Parpol.
Pengaturan lebih lanjut yang menyangkut unsur teknis pelaksanaan yang meliputi mekanisme pertanggungjawaban korporasi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13  Tahun 2016  tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pengaturan tersebut terdapat di dalam Pasal 4 yang menyatakan:
Ayat (1) “Korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi   dalam   undang-undang yang mengatur tentang korporasi”.
Ayat (2)
“Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: a.  Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana korupsi tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
b.  Korporasi membi arkan terjadinya tindak pidana atau;
c.  Korporasi tidak melakukan l a n g k a h - l a n g k a h   y a n g diperlukan untuk melakukan
pencegahan, me nc e g a h dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Pasal 20 UUPTPK mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana korporasi sebagai berikut:
Ayat (1) “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”
Ayat (2) “Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hu bu ng an  k e r j a  m aupu n berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.”
Ayat (3) “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.”
Ayat (4) “Pengurus yang me w a k i l i korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.”
Ayat (5) “Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke pengadilan.”
Ayat (6) “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.”
Ayat (7) ”Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu pertiga).
Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
Pasal 6 ayat (1) Dalam  hal  tindak pidana Pencuciaan Uang dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi.” ayat (2) “Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencuciaan uang”: a.  Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi”;
b.  Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi”;
c.  Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

## d.  Dilakukan dengan maksud
memberikan manfaat bagi korporasi.
UU Parpol telah mengatur larangan- larangan yang tidak boleh dilakukan oleh partai politik sebagai berikut:
Pasal 40 ayat (2) a.  melakukan kegiatan yang b e r t e n t a n g a n   d e n g a n Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  dan peraturan perundang-undangan; atau b.  melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c.  Pelanggaran atas perbuatan ini maka partai politik akan dikenakan sanksi pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi.
ayat (3) a.  menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
b.  m e n e r i m a   s u mb an g an dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
c.  pelanggaran atas perbuatan ini akan dipertanggungjawabkan kepada pengurus partai politik dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya ayat (4) a.  m e n e r i m a   d a r i   a t a u memberikan kepada pihak
asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; b.  menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
c.  m e n e r i m a   s u mb an g an dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
Kendati telah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban pi d a n a   k or p or a s i ,   a k a n   t e t api implementasi pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap partai politik belum dapat dilaksanakan. Penegak hukum pada umumnya berpendapat bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perwakilan partai poitik adalah dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh masing-masing individu tersebut. Fenomena yang demikian ini akan menghambat pencapaian tujuan hukum, terutama dalam hal pencapaian keadilan yang menyeluruh bagi seluruh warga negara.
Mencermati ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung terkait hal tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, semestinya partai politik sebagai sebuah organisasi yang juga termasuk dalam kategori korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti terlibat dalam tindak pidana
korupsi. Pertanggungjawaban terhadap partai politik idealnya tidak hanya berupa pertanggungjawaban pribadi melainkan terhadap korporasi dapat dijatuhi pidana dengan diwakilkan oleh pengurusnya.
D e m i k i a n   h a l n y a   d e n g a n Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, serta UU Parpol telah memberikan regulasi terhadap pemidanaan yang dilakukan korporasi. Kendala yang terjadi di dalam pemidanaan terhadap korporasi di dalam praktik adalah pembuktian terhadap kesalahan korporasi. Sebenarnya dalam pemidanaan terhadap korporasi, unsur kesalahan tidak lagi harus dibuktikan oleh karena idealnya menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan yaitu kerugian negara yang bisa secara langsung terjadi maupun secara tidak langsung. Kelemahan di dalam praktik peradilan adalah aparat penegak hukum tidak memiliki keberanian untuk memidanakan korporasi dengan alasan bahwa pembuktian terhadap kesalahan korporasi tidak berdasarkan konstruksi pembuktian yang kuat.
Berbeda dengan Artidjo Alkostar yang memiliki pandangan yang lain sehubungam dengan hal tersebut. Artidjo berpandangan bahwa penegak hu ku m   s e me st i ny a   me mpu ny ai keberanian untuk memidanakan koporasi dalam hal terjadinya tindak
pidana korupsi. Hal yang demikian sebagaimana diterapkan oleh Kejaksaan terhadap korporasi di Kalimantan. 9
Demikian halnya disampaikan oleh Tama S. Langkun (pendiri Indonesia Corruption Watch ) dalam Harian Merdeka berpendapat bahwa partai politik yang ikut menikmati hasil dari tindak pidana korupsi sudah selayaknya ikut dimintai pertanggungjawaban. Sehubungan dengah hal tersebut KPK juga harus segera memeriksa partai politik tersebut. 10
Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi seiring dan sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan telah melahirkan 3 (tiga) model pertanggungjawaban sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Mardjono Reksodiputro.
P e r t a m a ,   k o r p o r a s i   y a n g melakukan tindak pidana dan yang dipertanggungjawabkan adalah orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHP yang menitikberatkan kepada tugas mengurus korporasi adalah berada pada pengurusnya. Model ini dalam impelentasinya menimbulkan masalah manakala ketentuan pidana yang bersangkutan membebankan kewajiban
9 Merdeka, “KPK Sebut Kader Partai Tertangkap Korupsi Tanggungjawab Pribadi”, https://www. merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-kader-partai- tertangkap-korupsi-tanggung-jawab-pribadi.html, diakses pada 06 Maret 2019.
10 Merdeka,  “Peristiwa  ini  Alasan  KPK  Belum Tetapkan Korporasi Jadi Subjek Pidana Korupsi”, https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan- kpk-belum-tetapkan-korporasi-jadisubjek- pidana-korups.html?utm_source=Detail%2 0 Page&utm_medium=Berita%20, diakses pada 06 Maret 2019
kepada seorang pemilik perusahaan atau pengusaha, sedangkan pemiliknya adalah korporasi.
Kedua, yang melakukan tindak pidana adalah orang dan/atau korporasi, dan hanyalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Model ini ditemukan dalam beberapa undang- undang, diantaranya adalah Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Ketiga, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Model ini ditemukan di dalam beberapa ketentuan diantaranya adalah Undang- Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1951 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU PTPK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Parpol.
Menurut model ketiga, partai politik termasuk ke dalam badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pasal 3 UU Parpol menyatakan bahwa partai politik adalah badan hukum setelah mendaftarkan diri kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan setelah memenuhi persyaratan pendirian partai politik.
S e d a n g k a n   A. L. J. Van  dalam Nyoman Sarikat Putra Jaya terdapat 3 (tiga) pendekatan yang melatarbelakangi keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana, diantaranya: 11
11 Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2017, Pembaharuan Hukum Pidana , Pustaka Rizki Putra, hlm.25
a.  Pendekatan Psikologis hukum pidana yang memandang manusia sebagai makhluk rasional dan memiliki susila. Pendekatan ini dikemukakan oleh J. Remmelink. b.  Pendekatan Sosiologis yang menjadi pusat perhatian adalah tindakan, bukanlah manusia. Pendekatan ini memisahkan antara hukum pidana dan m a nu s i a .   Pe n d e k at a n   i n i dikemukakan oleh J. Ter Heide.
c.  Pendekatan dari A.C.T Hart yang memaknai korporasi sebagai subjek hukum dalam pengertian yang contrafaktisch .
Berdasarkan 3 (tiga) pendekatan di atas, eksistensi partai politik sebagai badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan pendekatan yuridis, sosiologis yang melihat dari aspek tindakan. Mengandung pengertian bahwa sebenarnya ketiganya memiliki makna yang tidak terpisahkan. Secara yuridis dalam UU Parpol, menegaskan bahwa partai politik adalah termasuk ke dalam subjek hukum korporasi. Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam UU Parpol, suatu perkumpulan orang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sah sebagai partai politik, penetapan sahnya organisasi inilah yang secara otomatis menjadikan suatu partai politik sebagai subjek hukum korporasi.
Menurut Muladi dalam Nyoman Sarikat Putra Jaya 12 , penempatan partai politik sebagai badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya adalah upaya untuk memperbarui, mengubah dan melengkapi undang-undang di luar kodifikasi (KUHP). Sebagai contoh adalah Pasal 20 UU PTPK, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi, Pasal 40 UU Parpol, Pasal 6 UU TPPU.
S e l a i n   m e m p e r t i m b a n g k a n pendekatan yuridis, tetapi juga perlu melihat pendekatan sosiologis yaitu melihat akibat dari tindak pidana korupsi yang sangat buruk bagi kesejahteraan rakyat serta menghambat pembangunan. Pendekatan ini sangat bermanfaat dan diperlukan dalam rangka mengembalikan nilai-nilai dasar keadilan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat luas. 13
Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik adalah salah satu wujud dari pelaksanaan tertib hukum di dalam masyarakat, menata kehidupan sosial kemasyarakatan, dan mewujudkan tatanan demi terwujudnya keteraturan dalam penyelenggaraan kepentingan umum. Hal yang demikian ini disebut sebagai hukum sebagai sarana rekayasa sosial atau yang dikenal dengan law as a tool of social engineering . 14
12 Ibid ,.hlm 14. 13 Cotterell L, Theory and Values in Social-Legal Studies, Journal of Law and Society , Volume 44,Issues 1,2017, hlm 25.
14 Bernard L Tanya, 2006, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , CV Kita, Surabaya, hlm.134.
Keberhasilan terhadap penegakan hukum bagi partai politik secara garis besar dapat disimpulkan adalah bergantung kepada faktor peraturan dan subjek yang menjalankan. Peraturan yang dimaksud adalah konstruksi aturan yang memberikan payung hukum terhadap pelaksanaan atau penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh partai politik. Sedangkan yang dimaksud dengan subjek adalah aparat penegak hukum harus berpandangan bahwa partai politik selaku badan hukum memiliki pertanggungjawaban tersendiri yang terpisah dari pertanggungjawaban pribadi perwakilan partai politik. Apabila seluruh aparat penegak hukum telah memiliki pemahaman yang sama, maka implementasi penegakan sanksi pidana bagi partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi dapat terlaksana dengan baik.
Berdasarkan pendekatan dari bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia yang memiliki corak sosiologis, dimaknai bahwa tindakan dari partai politik yang menimbulkan suatu akibat buruk bagi rakyat perlu untuk dijatuhkan tindak pidana bagi partai politik tersebut. Khususnya dalam hal partai politik melakukan  tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara serta perekonomian negara, menghambat pembangunan, dan kemajuan bangsa, serta merampas hak-hak ekonomi dan sosial dari rakyat.
Perwujudan dari pertanggungjawaban pidana partai politik adalah pidana denda, serta pidana tambahan yang
ragamnya dapat berupa: pengumuman putusan hakim, pembekuan kegiatan, pembubaran, pencabutan izin usaha, perampasan aset, dan pengambilalihan korporasi oleh negara. Namun apabila korporasi yang dalam halam hal ini adalah partai politik tidak mampu untuk membayar denda, maka dapat digantikan dengan perampasan aset terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh korporasi. Apabila jumlah aset yang dimiliki oleh korporasi tidak cukup untuk menutup denda yang dijatuhkan dalam putusan, maka dapat digantikan oleh kurungan pengganti denda yang harus dijalani oleh personil pengendali korporasi.
Pidana pokok yang dikenakan terhadap korporasi adalah berupa denda, dan subsidair-nya adalah kurungan yang lamanya adalah selama 1 (satu) hari sampai dengan paling lama 6 (enam) bulan. Semula sanksi pidana ini hanya berlaku bagi manusia sebagai subjek hukum pidana, dan tidak dapat dijatuhkan kepada partai politik selaku subjek hukum korporasi. Namun dalam perkembangannya sanksi pidana berupa pidana penjara dapat pula dijatuhkan terhadap korporasi dengan mewakilkan pengurus korporasi. Fenomena yang terjadi dalam praktik, pidana tambahan juga sangat bergantung pada kebijakan yang dimiliki oleh hakim, pertimbangan pidana tambahan bergantung dari pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusannya. Penjatuhan pidana tambahan dilakukan manakala telah terdapat hal-hal yang memberatkan atau telah timbul akibat yang nyata dan sangat berdampak luas
sehingga diperlukan untuk menambah sanksi tidak terbatas pada pidana pokok.
Seiring dengan perkembangan hukum  di zaman modern ini, salah satu wujud pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi adalah pertanggungjawaban pengganti ( vicarious liability ). Doktrin ini muncul dan berkembang di negara-negara yang memiliki sistem hukum anglo-saxon . Awalnya doktrin ini berasal dari doktrin superior respondant . 15
B entuk p er tanggungjawaban pengganti ini menekankan kepada relasi antara majikan dan karyawan/atau pemberi kuasa dengan penerima kuasa dengan asas qui facit peralium facit per se yang memiliki arti apabila seseorang berbuat melalui orang lain dianggap sebagai perbuatan yang dilakukannya sendiri.
Dalam perkataan lain, vicarious li ab i lit y ( p e r t a n g g u n g j aw a b a n pidana pengganti) memiliki arti pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Kesalahan sebagai unsur dari pertanggungjawaban pidana bisa jadi tidak terletak kepada orang yang dimintai pertanggungjawaban, atau kesalahan terletak kepada orang lain. Sehingga dapat dikatakan bentuk pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.
Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti tentu saja bertentangan
15 Alexander Marsavelski, “Responibility of Political Parties  for  Criminal  O ff ences:  Preliminary Observations”, Challenges and Controversies , https://papers.ssrn.com/sol3/papers. Cfm, diakses pada 16 Maret 2019.
dengan mens rea dan actus reus dalam hukum pidana. Menurut hukum pidana sebagaimana di dalam KUHP, yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah manusia yang memiliki kehendak, akal pikiran, dan jasmaniah. Namun, dalam hal ini perlu diingat bahwa korporasi adalah sebagai manifestasi dari kehendak, akal, dan pikiran sekelompok manusia. Korporasi adalah personifikasi dari manusia, maka tidak mungkin korporasi memiliki kehendak sendiri tanpa digerakkan oleh manusia yang ada di dalamnya.
B e b e r a p a   n e g a r a   y a n g t e l a h   m e n g i m p l e m e n t a s i k a n pertanggungjawaban pidana korupsi oleh korporasi, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik adalah sebagai berikut: 16 a.  Pengurus Partai Politik Neo- Na z i   d i   Yu n a n i   d i m i nt a i p e r t ang g u ng j aw ab an   at as keterlibatannya dalam tindak pidana kekerasan yang diakukan terhadap imigran.
b.  Partai Politik Uni Demokrat Kroasia sebagai partai terbsesar di Kroasia dijatuhi pidana denda sebesar 5 juta kuna dan uang pengganti sebesar 24,2 juta kuna atas tindak pidana korupsi politik yang dilakukannya. Partai HDZ telah melakukan korupsi politik dalam bentuk menerima sumbangan yang bersifat melawan hukum.
16 Ibid , hlm 4.
c.  Pembubaran parpol di Turki yang telah melanggar konstitusi, pelanggaran tersebut terdiri dari beberapa kejahatan yang terdiri dari penggelapan pajak, korupsi, penggelapan, terorisme, dan kejahatan-kejahatan lainnya.
Selain dari pertanggungjawaban p i d a n a   p e n g g a n t i ,   t e r d a p a t pertanggungjawaban pidana lainnya yang mungkin dapat dikenakan kepada partai politik sebagai korporasi yaitu pertanggungjawaban pidana doktrin strict liability . Pertanggungjawaban pidana ini adalah pertanggungjawaban pidana mutlak, atau pertanggungjawaban pidana tidak langsung, yaitu pertanggungjawaban majikan atas tindakan pekerja. Doktrin pertanggungjawaban pidana ini tidak memerlukan mens rea, mens rea tetap ada namun tidak perlu dibuktikan lagi . 17
Pertanggungjawaban mutlak dapat dijatuhkan tanpa mendasarkan pada kesalahan ataupun kesengajaan. Bentuk pertanggungjawaban pidana ini bersifat ketat dan diterapkan untuk hal-hal yang bersifat pertanggungjawaban yang sifatnya wajib. Misalkan pertanggungjawaban perusahaan atas hasil produksi (produk) yang cacat. Perusahaan memiliki pertanggungjawaban mutlak untuk mengganti atau mengembalikan uang dari konsumen atas produk yang cacat tersebut, sejauh konsumen dapat membuktikan kecacatan tersebut.
17 Hanafi Amranidan  Mahrus  Ali,  2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.133-134.
Konsep pertanggungjawaban korporasi yang akan diterapkan dalam hukum pidana Indonesia di masa mendatang sebagaimana diatur di dalam RUU-HP adalah berbentuk pertanggungjawaban pidana secara mutlak ( strict liability ). Pasal 39 ayat (1)  yang menyatakan, “Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena  telah terpenuhinya  unsur-unsur  tindak  pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.” Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan, “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”.
Prospek penerapan sanksi pidana untuk menghukum partai politik yang melakukan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi akan menjadi kuat apabila di masa mendatang RUU-HP telah disahkan menjadi KUHP baru. KUHP baru diharapkan dapat melegitimasi pemberlakuan penjatuhan sanksi bagi partai politik selaku korporasi. Memang selama ini dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, namun selaku induk dari hukum pidana semestinya KUHP mengatur secara tegas tentang bentuk dari pertanggungjawaban pidana korporasi.

## C. PENUTUP
Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai salah satu bentuk dari badan hukum (korporasi) telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan demikian halnya untuk tindak pidana korporasi. Namun pertanggungjawaban pidana partai politik selaku badan hukum belum dapat diimplementasikan dengan efektif karena aparat penegak hukum belum memiliki kesamaan pemahaman terkait hal tersebut.
Model dari pertanggungjawaban t e r h a d ap   p a r t a i   p o l i t i k   d ap at menggunakan pertanggungjawaban m u t l a k   ( s t r i c t   l i a b i l i t y )  d a n pertanggungjawaban pengganti ( vicarious liability ). Apabila menyesuaikan dengan KUHP baru nantinya, menggunakan pertanggungjawaban pidana mutlak ( strict liability ). Sedangkan bentuk dari pidana yang dapat dijatuhkan kepada partai politik terhadap tindak pidana yang dilakukannya adalah adalah berupa sanksi denda dan uang pengganti. Sanksi denda dapat dimintakan kepada partai politik dan apabila denda tidak diganti dengan kurungan badan bagi pengelola parpol. Pidana uang pengganti dapat diambilkan dari aset korporasi, apabila aset korporasi tidak mencukupi maka juga akan digantikan dengan pidana kurungan terhadap pengurus partai politik.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abidin, A.Z, 1983, Bunga Rampai Hukum Pidana , Pradnya Paramitha, Jakarta. Ali, Chidir 2003, Badan Hukum , Alumni,
Bandung.
A l i ,   M a h r u s ,   2 0 1 5 , S i s t e m Per tang gung jawaban Pidana
Perkembangan dan Penerapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Budiarjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. L Tanya, Bernard, 2006, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , CV Kita, Surabaya. Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Putra Jaya, Nyoman Sarikat, 2017, Pembaharuan Hukum Pidana , Pustaka Rizki Putra, Semarang.
Artikel: Cotterell, L, 2017, Theory and Valuesi in Social-Lega lStudies, Journal of Law and Society , Volume 44, Issues 1, 2017.

## Internet:
BBC Indonesia,”DPR Paling Korup Menurut Persepsi Masyarakat Indonesia”,http://www.bbc.com/ Indonesia/Indonesia/39189729/ DPR PalingKorup Menurut Persepsi Masyarakat Indonesia , diakses pada 06 Maret 2019. Berita Satu, “KPK dibiayai Negara Parpol Tak Terseret Kader yang Korup”, http : / / w w w. b e r it as atu. c om / nasional/400407-kpk-dibiayai- negara-parpol-tak-terseret-kader- yang-korup.html, diakses pada 06 Maret 2019.
Hukumonline, “Pukat: Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi”, http:// www.berita/baca/lt5329627e98607/
pukat/seluruh-parpol-terlibat-kasus- korupsi, diakses pada 06 Maret 2019. IACC, Konferensi IACC ke-8, https:// iaccseries.org/about, diakses 06 Maret 2019.
Marsavelski, Alexander, “ Responibility of  Political  Parties  for Criminal Offences:   Preliminary   Observations, Challenges and       Controversies”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm? , diakses pada  pada 16 Maret 2019.
Merdeka, “KPK  sebut  kader  partai tertangkap  korupsi  tanggung  jawab pribadi”, https://www.merdeka.com/ peristiwa/kpk-sebut-kader-partai- tertangkap-korupsi-tanggung-jawab- pribadi.html, diakses pada 06 Maret 2019.
Merdeka, “Peristiwa ini Alasan KPK Belum Tetapkan Korporasi Jadi Subjek Pidana”, https://www. merdeka.com/peristiwa/ini-alasan- kpk-belum-tetapkan-korporasi- j a d i s u b j e k - p i d a n a   k o r u p s . html?utm_source=Detail%20 Page&utm_medium=Berita%2, diakses pada 06 Maret 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4150).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan L emb aran Negara R epubli k Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tambahan L emb aran Negara R epubli k Indonesia Tahun 2009 Nomor 5164).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Tambahan L emb aran Negara R epubli k Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).