## JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Vol 5. No 2. Agustus 2022

## Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Samosir)
Anggiat Situngkir 1* , Benny Irawaty Simarmata 2
1,2 Politeknik Negeri Medan, Medan. Indonesia anggiatsitungkir@polmed.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  village  apparatus  competence,  transparency,  and  organizational commitment  on  village  fund  management  accountability.  The  population  of  this  research  is  all  villages  in Samosir Regency, totaling 128 villages. The research sample was 40 villages with 120 people consisting of the Village  Head,  Village  Secretary,  and  Head  of  Finance  as  respondents.  This  study  uses  a  non-probability sampling  method,  namely  purposive  sampling,  with  the  type  of  quantitative  research.  The  data  used  are primary  data  obtained  through  direct  questionnaires  to  respondents.  The  independent  variables  used  are village apparatus competence (KAD), transparency (T), and organizational commitment (KO). The dependent variable used is accountability (A). This study uses multiple linear regression analysis using SPSS 25 test tool. Based on the partial test results in this study, it shows that village apparatus competence, transparency, and organizational  commitment  have  a  significant  effect  on  village  fund  management  accountability.  This  is evidenced by the significant value of the competence of the village apparatus partially (t test) of  0.002,  the significant value of transparency is 0.000, and the significant value of organizational commitment is 0.000. Then simultaneously, this study shows that village apparatus competence, transparency, and organizational commitment have a significant effect with a simultaneous significance value (F test) of 0.000.

## Keywords: Accountability, Competence, Transparency, Commitment

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kompetensi  aparatur  desa, transparansi,  dan  komitmen organisasi  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  desa  di Kabupaten Samosir  yang berjumlah 128 desa. Sampel penelitian sebanyak 40 desa dengan  120 orang  yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan sebagai responden. Penelitian ini menggunakan metode non-probability  sampling yaitu purposive  sampling, dengan  jenis  penelitian  kuantitatif . Data  yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner langsung kepada responden. Variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi aparatur desa (KAD), transparansi (T), dan komitmen organisasi  (KO).  Variabel  dependen  yang  digunakan  adalah  akuntabilitas  (A).  Penelitian  ini  menggunakan teknik  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  menggunakan  alat  uji  SPSS  25.  Berdasarkan  hasil  uji  secara parsial  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kompetensi  aparatur  desa,  transparansi,  dan  komitmen organisasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini  dibuktikan  dengan nilai signifikan kompetensi aparatur desa secara parsial (uji t) sebesar 0.002, nilai signifikan transparansi 0.000, dan nilai signifikan komitmen organisasi sebesar 0.000. Kemudian secara simultan, penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, transparansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi secara simultan (uji F) sebesar 0.000.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Kompetensi, Transparansi, Komitmen.

## PENDAHULUAN
Desa  mempunyai  peran  strategis  untuk  membantu  pemerintah  daerah  dalam  proses penyelenggaraan  pemerintahan  termasuk  pembangunan.  Dalam  rangka  terwujudnya desentralisasi  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah,  dimana  wewenang  dalam mengelola  keuangan  telah  dilimpahkan  ke  desa  supaya  mengalokasikan  dana  yang  sudah diturunkan  untuk  meningkatkan  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini bertujuan untuk melindungi dan menciptakan pemerintah desa yang berkompeten, terbuka dan  bertanggungjawab  dalam  menciptakan  kesejahteraan  masyarakatnya  dan  memberi kemajuan ekonomi masyarakat. Besarnya peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan  tanggung  jawab  yang  besar  pula.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  desa  harus  bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana segala akhir aktivitas
penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sebaiknya  dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap masyarakat desa.
Kabupaten  Samosir  merupakan  salah  satu  dari  33  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Utara  yang  terbentuk  atas  diberlakukannya  kebijakan  otonomi  daerah.  Pada  tahun  2020 Pemerintah  Kabupaten  Samosir  memperoleh  Penghargaan  Pembangunan  Daerah  (PPD) terbaik pertama di Provinsi Sumatera Utara, dan menjadi utusan ke tingkat nasional untuk bersaing  dengan  kabupaten-kabupaten  lainnya.  Berdasarkan  Indeks  Desa  Membangun (IDM) pada Provinsi Sumatera Utara, ternyata masih banyak desa dengan status tertinggal dan bahkan sangat tertinggal. Salah satunya Kabupaten Samosir dengan jumlah 128 desa, dan rata-rata status dari desa tersebut adalah tertinggal. Sementara Dana Desa di Kabupaten Samosir  Tahun  Anggaran  2019  mencapai Rp109  Miliar. Jumlah  ini mengalami  kenaikan signifikan  dibanding  tahun  anggaran  sebelumnya  yang  hanya  Rp90,9  Miliar (https://medanbisnisdaily.com,  2018).  Pembangunan  infrastruktur  yang  kurang  merata dirasakan oleh beberapa desa, terlebih desa-desa yang berada di dataran tinggi Kabupaten Samosir.  Padahal  jumlah  penduduk  desa  yang  berada  di  dataran  tinggi  bukanlah  sedikit. Pemanfaatan dana desa di Kabupaten Samosir belum maksimal, hal ini diperkuat dengan masih adanya dugaan kasus korupsi yang ditemukan serta pembangunan infrastruktur yang kurang merata, (Pinterest.com, 2019).
Berdasarkan hasil pengamatan ICW (Indonesia Corruption Watch) saat ini pemerintah desa baik  dalam  menjalankan  pemerintahannya  maupun  dalam  mengelola  keuangannya  masih banyak ditemui belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang saat ini telah dimuat dalam Pedoman PKD (Pengelolaan Keuangan Desa) Tahun 2021. Data ICW menunjukkan  bahwa  ada  sebanyak  288  kasus  korupsi  anggaran  desa  yang  terjadi  mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 (CNN Indonesia, 17 November 2019). Adanya korupsi dana desa  diatas  menunjukkan  kurangnya  akuntabilitas/pertanggungjawaban  pengelolaan  dana desa  oleh perangkat  desa.  Korupsi  dana  desa  dapat  menyebabkan  rendahnya  tingkat akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  yang  didasari  oleh  beberapa alasan.  Beberapa  alasan tersebut  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Dewi  (2019),  Aziiz  (2019),  Lutfhi  (2018),  yaitu kompetensi sumber daya manusia, transparansi, partisipasi masyarakat desa, pengawasan, komitmen organisasi, dan evaluasi kinerja.
Faktor  utama  yang  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  adalah kompetensi  sumber  daya  manusia  atau  pengelola  dana  desa  itu  sendiri.  Salah  satu  yang menyebabkan  tingginya  penyelewengan  dana  desa  adalah  kurangnya  kompetensi  dari pengelola dana itu sendiri yaitu pemerintah desa. Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi  akuntabilitas.  Untuk  meningkatkan  akuntabilitas  diperlukan  adanya kompetensi (Mada, 2017). Menurut Linda (2013) Kompetensi yang dimiliki tidak sempurna tanpa integritas. Sehingga integritas dibutuhkan dalam kompetensi pengelola dana desa.
Faktor  selanjutnya  adalah  dibutuhkan  transparansi  atau  keterbukaan  didalam  pengelolaan dana desa. Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan  keuangan  desa  dalam  setiap  tahapannya,  baik  dalam  perencanaan  dan penganggaran,  pelaksanaan  anggaran,  pertanggungjawaban,  maupun  hasil  pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia desa (Mada, 2017).
Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah komitmen organisasi pemerintah desa. Agar kinerja semakin optimal diperlukan adanya pemerintah desa yang memiliki komitmen yang kuat. Komitmen organisasi merupakan sikap sejauh mana seorang individu mengenal
dan  terikat  kepada  organisasinya  (Griffin,  2019).  Karyawan  yang  lebih  berkomitmen memiliki  kebiasaan  dapat  diandalkan,  berencana  lebih  lama  untuk  bekerja,  dan mengupayakan lebih banyak tenaga untuk pekerjaannya. Ketika pemerintah desa memiliki komitmen yang kuat untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam mengelola dana desa maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel (Dewi, 2019).

## KAJIAN PUSTAKA Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori  keagenan  memandang  jika  agen  memiliki  keunggulan  informasi  dibandingkan prinsipal  dan  kepentingan  agen  dengan  prinsipal  berbeda,  artinya  adalah  akan  terjadi principal-agent  problem dimana  agen  akan  melakukan  tindakan  yang  menguntungkan dirinya  sendiri.  Hubungan  teori  keagenan  terdapat  dalam  pengelolaan  dana  desa  melalui hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan aparatur pemerintah desa sebagai agen. Salah  satu  prinsip  dalam  pengelolaan  keuangan  dana  desa  adalah  akuntabilitas. Akuntabilitas dalam hal ini menunjukkan kewajiban dari agent atau pihak penerima amanah untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  melaporkan,  menyajikan  dan  mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah ( principal ).

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Kata  akuntabilitas  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu Accountability yang  artinya  keadaan yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban.  Rahmah  (2015:62)  menyatakan  bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  tidak  hanya kepada  BPD  dan  atasan  kepala  desa,  tetapi  juga  kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Akuntabilitas yaitu  pemerintah desa mengelola keuangan  sesuai  aturan  dan  prosedur  yang  sudah  ada.  Pengelolaan  keuangan  desa  yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  hingga  pelaporan  keuangan  desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dalam konsep akuntansi sektor publik.
Pengelolaan dana desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat  desa.  Pengelolaan  keuangan  dana  merupakan  suatu  siklus  yang  terdiri  dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi (Kurnianingrum,  2021).  Untuk  mewujudkan  tata  kelola  yang  baik  dalam  sistem penyelenggaraan desa, pengelolaan dana/keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

## Kompetensi Aparatur Desa
Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dapat disimpulkan kompetensi mencakup  kemampuan  untuk  melaksanakan  atau  melakukan  suatu  pekerjaan  atau  tugas dengan baik yang dilandasi oleh keterampilan, sikap dan pengetahuan.
Kompetensi individu berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Individu yang memiliki kompetensi  tinggi  memiliki  kinerja  yang  tinggi  sedangkan  individu  yang  memiliki kompetensi rendah akan menghasilkan kinerja yang rendah. Simbolon (2020) menyatakan dalam  setiap  individu  seseorang  terdapat karasteristik  kompetensi  dasar  yaitu  :  (1)  watak ( traits ) yaitu sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara
tertentu. Misalnya percaya diri ( self confidence) , kontrol diri ( self control ), ketabahan atau daya  tahan  ( hardiness );  (2)  motif  ( motive ),  yaitu  sesuatu  yang  diinginkan  seseorang  atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan; (3) bawaan ( self concept) adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai tersebut dapat diukur melalui tes untuk mengetahui nilai ( value ) yang dimiliki, apa yang menarik seseorang untuk melakukan sesuatu. (4) pengetahuan ( knowledge ) yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada  bidang  tertentu  atau  pada  area  tertentu.  (5)  keterampilan  atau  keahlian  ( skill ),  yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. H1: Terdapat  pengaruh  kompetensi  aparatur  desa  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan dana desa

## Transparansi
Salah  satu  unsur  utama  dalam  pengelolaan  keuangan  yang  baik  adalah  dengan  adanya transparansi.  Menurut  Rahmah,  transparansi  adalah  salah  satu  prinsip  keterbukaan  yang memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  akses  informasi  seluas- luasnya tentang keuangan desa. Dengan  demikian asas transparansi menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Mahmudi (2015) menyatakan Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.  Jumari  (2020)  menyatakan  Transparansi  adalah  bentuk  keterbukaan  dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang  berhubungan  dengan  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik.  Transparansi merupakan  salah  satu  aspek  mendasar  bagi  terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintahan yang baik.
Dari pengertian di atas kita bisa memahami bahwa transparansi itu merupakan sesuatu hal yang  nyata,  jelas,  dan  terbuka  dan  merupakan  sesuatu  hal  yang  tidak  tersembunyi. Transparansi  penting  bagi  pelaksanaan  fungsi-fungsi  pemerintah  dalam  menjalankan mandat  dari  rakyat.  Mengingat  pemerintah  saat  ini  memiliki  kewenangan  mengambil berbagai  keputusan  penting  yang  berdampak  bagi  orang  banyak,  pemerintah  harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai yang dikerjakannya kepada publik.
H2: Terdapat pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Samosir

## Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi adalah perasaan identifikasi, pelibatan, dan loyalitas dinyatakan oleh pekerja terhadap perusahaan (Wibowo, 2017). Menurut Griffin komitmen organisasi adalah sikap  yang  mencerminkan  sejauh  mana  seseorang  individu  mengenal  dan  terikat  pada organisasinya.  Seseorang  yang  memiliki  komitmen  tinggi  pada  perusahaan  kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati dalam organisasi.
Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  dalam  komitmen  organisasi  adalah kesungguhan  dan  keinginan  yang  kuat  dari  dalam  diri  karyawan  untuk  mencapai  tujuan organisasi,  dimana  adanya  ikatan  emosional  terhadap  organisasi,  keinginan  untuk  tetap bertahan dalam suatu organisasi tertentu dan penerimaan nilai-nilai serta tujuan organisasi. Hal terpenting dalam komitmen organisasi ini adalah keloyalan dan kesungguhan  dengan melibatkan  diri  secara  penuh  dalam  kelangsungan  organisasi.  Orang  yang  merasa  puas dengan pekerjaan yang diembannya maka akan sedikit lebih tinggi komitmen nya terhadap organisasi. Di dalam pemerintahan desa, tujuan yang paling utama organisasi pemerintahan desa  adalah  bagaimana  mengelola  serta  mengalokasikan  dana  desa  dengan  baik  sesuai
dengan anggaran dan rencana anggaran yang telah disepakati. Hal yang dibutuhkan dalam tujuan  ini  adalah  adanya  komitmen  yang  kuat  dari  seluruh  perangkat  desa  itu  sendiri. Perangkat desa harus memiliki tekad dan kesungguhan yang kuat untuk selalu berkomitmen mencapai  tujuan  organisasi,  melibatkan  diri  secara  penuh  terhadap  tanggungjawab  untuk akuntabilitas yang baik.
H3: Terdapat  pengaruh  komitmen  organisasi  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa pada desa di Kabupaten Samosir

## METODE
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Samosir yaitu 128 desa. Dan untuk memudahkan penelitian dan keterbatasan waktu serta materi, maka peneliti mengambil  sampel  sebanyak  40  desa  dengan  jumlah  responden  120  orang.  Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling yaitu  teknik  pengambilan  sampel  yang  tidak  memberikan  peluang  yang  sama  bagi  setiap unsur  (anggota)  populasi  untuk  dipilih  menjadi  anggota  sampel  (Sugiyono).  Jenis non probability sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  cara purposive sampling. Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan yang memiliki masa kerja  minimal  1  tahun,  berdasarkan  jumlah  penduduk  yang  paling  banyak  di  Kabupaten Samosir. Dan desa yang berada di dataran tinggi Kabupaten Samosir. Jenis pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu data berupa foto perangkat desa dalam pengisian kuesioner. Data sekunder di dalam penelitian ini adalah data tentang gambaran umum Kabupaten Samosir yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pemberdayaan Desa Kabupaten Samosir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Besarnya koefisien regresi X₁ (Kompetensi Aparatur Desa), yang berarti setiap peningkatan X₁ sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,294 atau 29,4% dengan asumsi variabel bebas lainnya (X₂, X₃) konstan. Jika variabel kompetensi aparatur desa meningkat maka akuntabilitas akan meningkat (jika variabel kompetensi aparatur desa memiliki arah hubungan  positif  dengan  akuntabilitas).  b₂  =  0,336  adalah  besarnya  koefisien  regresi  X₂ (Transparansi), yang berarti setiap kenaikan X₂ sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,336 atau 33,6% dengan asumsi variabel bebas lainnya (X₁, X₃) konstan.

## Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) .621 .377 1.646 .102 TRANS_X1 .294 .042 .438 7.070 .000 .861 1.162 TRANS_X2 .336 .058 .375 5.831 .000 .799 1.252 TRANS_X3 .214 .053 .248 4.034 .000 .871 1.148
Sumber: Hasil Pengujian Data SPSS (Lampiran)
Dari  Tabel  1  dapat  dirumuskan  suatu  persamaan  yang  menggambarkan  hubungan  antara kompetensi  aparatur  desa,  transparansi,  komitmen  organisasi  dengan  akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai berikut:
Y = a + b1 . X1 + b2 . X2 + b3 . X3 Y = 0,621 + 0,294 X1 + 0,336 X2 + 0,214 X3
Keterangan: X₁ = Kompetensi Aparatur Desa X₂ = Transparansi X₃ = Komitmen Organisasi a = 0,621 adalah bilangan konstanta b₁ = 0,294 adalah besarnya koefisien regresi
Jika  variabel  transparansi  meningkat  maka  akuntabilitas  akan  meningkat (jika  variabel transparansi  memiliki  arah  hubungan  positif  dengan  akuntabilitas).  b₃  =  0,214  adalah besarnya  koefisien  regresi  X₃  (Komitmen  Organsiasi),  yang  berarti  setiap  kenaikan  X₃ sebesar  1  satuan,  maka  akan  meningkatkan  Y  sebesar  0,214  atau  21,4%  dengan  asumsi variabel bebas lainnya (X₁, X₂) konstan. Jika variabel komitmen organisasi meningkat maka akuntabilitas akan meningkat (jika variabel komitmen organisasi memiliki arah hubungan positif dengan akuntabilitas).

## Tabel 2 Hasil Uji t
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) .621 .377 1.646 .102 TRANS_X1 .294 .042 .438 7.070 .000 .861 1.162 TRANS_X2 .336 .058 .375 5.831 .000 .799 1.252 TRANS_X3 .214 .053 .248 4.034 .000 .871 1.148
Sumber: Hasil Pengujian Data SPSS (Lampiran)
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  hipotesis  pertama  diketahui  untuk  variabel  kompetensi aparatur desa (X₁) t hitung = 7,070 > t tabel = 1,658 dan sig 0,000 < 0,05 artinya variabel kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Hipotesis yang kedua untuk variabel transparansi (X₂) t hitung = 5,831 > t tabel = 1,658 dan sig  0,000  <  0,05  artinya  variabel  transparansi  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Hipotesis yang ketiga untuk variabel komitmen organisasi (X₃) t hitung = 4,034 > t tabel = 1,658 dan sig 0,000 < 0,05 artinya variabel komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Pada  variabel  ini  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kompetensi  Aparatur  Desa berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  Hal  tersebut diketahui dengan nilai t hitung = 7,070 > t tabel = 1,658 dan sig 0,000 < 0,05. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada (2017) yang menyatakan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa,  hal  ini  juga  sejalan  dengan  Riadul  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  sumber  daya manusia  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Dewi (2019),  Aulia  (2018),  Medianti  (2018),  Umaira  (2019)  menyatakan  terdapat  pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi  aparatur  tidak  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti kompetensi aparatur desa yang baik dalam suatu desa dapat meningkatkan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa tersebut.

## JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Vol 5. No 2. Agustus 2022

## Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Pada variabel ini hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut diketahui dengan nilai t hitung = 5,831 > t tabel = 1,658 dan sig 0,000 < 0,05. Transparansi pada desa di Kabupaten Samosir sudah tergolong baik, ditandai dengan hasil kuesioner yang menjelaskan segala informasi yang berkaitan dengan program-program desa dan alokasi dana desa dapat diketahui oleh masyarakat walaupun bukan dari website terkhusus tetapi melalui media publikasi lainnya seperti  baliho,  email,  adanya  siskeudes,  arsip  di  kantor  desa,  dan  keterbukaan  dalam pengambilan  keputusan  dan  penyusunan  rencana  anggaran  dimana  masyarakat  juga diikutsertakan dalam rapat musrenbang dan sosialisasi berkaitan dengan rencana anggaran dan  pembelanjaan  desa.  Begitu  juga  dalam  setiap  kegiatan  pembangunan  telah  dibuat laporan perkembangan proyek untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana dan sumber daya.

## Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Pada variabel ini hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  Hal  tersebut  diketahui  dengan nilai t hitung = 4,034 > t tabel = 1,658 dan sig 0,000 < 0,05. Penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mada  (2017),  Masruhin  (2019),  Medianti  (2018),  Aulia (2018) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  yang  berarti  bahwa  semakin  tinggi komitmen  suatu  organisasi,  maka  pengelolaan  dana  desa  semakin  akuntabel.  Perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas pada sebuah organisasi melalui komitmen yang bagus untuk  bekerja  keras  daripada  lebih  memperhatikan  konstituen. Hal  ini  berarti  komitmen yang baik dalam suatu organisasi desa akan mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

## SIMPULAN
Kompetensi  Aparatur  Desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa  di  Kabupaten  Samosir.  Transparansi  berpengaruh  signifikan  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Samosir.  Komitmen  Organisasi berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten Samosir.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia,  P.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelolaan  Dana  Desa,  Komitmen Organisasi  Pemerintah  Desa,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan  Partisipasi Masyarakat  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  50  Kota. Psychology  Applied  to  Work:  An  Introduction  to  Industrial  and  Organizational Psychology, Tenth Edition Paul , 53 (9), 1689–1699.
Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Aktual , 6 (2), 334–344. https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334
Badan Pusat statistik Samosir. (2020). https://samosirkab.bps.go.id
CNN Indonesia. ICW
Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut- korupsi-dana-desa-kian-meningkat (17 November 2019)
Detik  News.  ICW:  ada  252  Kasus  Korupsi  Anggaran  Desa,  Desa  Fiktif  Harus  Diusut!. https://m.detik.com/news/berita/d-4786779/icw-ada-252-kasus-korupsi-anggaran- desa-desa-fiktif-harus-diusut (16 November 2019)
Dewi,  C.  K.,  Ikbal,  M.  A.,  &  Moh,  F.  (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan Komitmen  Organisasi  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Momunu Kabupaten Buol. Pembangunan Daerah , 1 (2), 57–64.
Griffin. (2019). Komitmen Organisasi. id.m.wikipedia.org
Jumari,  E.  R.,  &  Wahyudi,  A.  (2020).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. Jurnal Manajemen dan Bisnis . http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jmb/article/download/801/550
KOMPAS. Sepanjang  2015-  2018,  ICW  Catat  Ada  252  Kasus  Korupsi  di  Desa. https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/163922565/sepanjang-2015-2018 icw-catat-ada-252-kasus-korupsi-di-desa (16 November 2019)
Kurnianingrum, F. (2021). Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021 . 1–19.
Linda  Aryani,  Anggia  Kargenti  Evanurul  Marettih,  Hijriyati  Cucuani,  Rita  Susanti,  & Yuliana  Intan  Lestari.  (2013).  Kompetensi  Tidak  Sempurna  Tanpa  Integritas  pada Pemimpin. Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau , 9 (Juni), 31–39.
Lutfhi. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa  dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Program  Pembangunan  Desa. ISSN,  1412- 7083.
Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa,  Komitmen  Organisasi  Pemerintah Desa,  dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill,” 8 (2), 106–115. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199 Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta : UPP STIM YKPN
Masruhin, Anam & M. Elfan Kaukab. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi,  Partisipasi  Masyarakat,  dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  terhadap Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Empiris  pada  Perangkat  Desa  di  Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). Journal of Economic, Business and Engineering Vol. 1, No. 1
Medanbisnis. 2018. Dana Desa di Kabupaten Samosir Meningkat . https://medanbisnisdaily.com
Medianti,  Larastika.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Komitmen  Organisasi,  dan Partisipasi Masyarakat  terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris  pada Desa- Desa di Kabupaten Bintan). JOM FEB. Volume 1 Edisi 1
Nurkhasanah.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Partisipasi  Masyarakat, dan Pemanfaatan  Tekhnologi  Informasi  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). UIN Walisongo Semarang , 1–162.
Permendagri Nomor 20. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa. https://peraturan.bpk.go.id Pinterest.  2019. Dugaan  Korupsi  Anggaran  Dana  Desa  di  Kabupaten  Samosir. https://id.pinterest.com
Rahmah & Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa. Surabaya : Pustaka
Simbolon,  Roida.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Transparansi,  dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. http://digilib.unimed.ac.id
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV
Umaira,  S.,  &  Adnan,  A.  (2019).  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat,  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia,  Dan  Pengawasan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa (Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 4 (3), 471–481. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580
Undang-Undang Nomor 13. (2003). Ketenagakerjaan. https://kemenperin.go.id Wibowo. (2017). Manajemen Kinerja. Depok: Rajawali Pers