## ANALISIS PENCEMARAN AIR PASCA PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PERUSAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DI SUNGAI SILANDAK KECAMATAN NGALIYAN SEMARANG
Nur Istiqomah 1 , Zulfa Nurul Hidayah 2 , Ahmad Fauzan Hidayatullah 3 1,2 Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Walisongo
3 Teknik Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo
Jl. Prof. Dr. Hamka Tambakaji Ngaliyan, Semarang kode pos 50185
E-mail: afhidayatullah@walisongo.ac.id Article Info ABSTRACT Article history: Received June 17, 2022 Revised July 31, 2022 Accepted July 31, 2022 Analysis of Water Pollution Post-Implementation of Sanctions on Acts of Destruction of Water Resources Conservation in the Silandak River.
Changes in river quality can reduce the optimal use of rivers for residents. The rapid development of industry in Indonesia which is not balanced with a sense of responsibility towards the environment can trigger water pollution. Liquid  waste  containing  toxic  materials  that  is  flowed  into  rivers  without being neutralized first can damage marine ecosystems and even kill aquatic biota. The study was conducted to find out the comparison between before and after sanctions were applied to water pollution in the Silandak River. The research procedure uses field observations of water conditions from color, turbidity,  aroma,  amount  of water  and  current  by  taking  pictures  using  a smartphone  camera  and  recording  observations  using  ATK.  In  addition, interviews were conducted with local residents. The results showed that there was  a  comparison  between  before  and  after  handling  the  water  color indicator was light brown, the level of turbidity was low, there was no foul smell, and the river flow was heavier than before. The existence of handling or efforts to overcome environmental problems so that the community is not disturbed again due to waste disposal without being processed first.
Keywords:
Silandak River,
After the Application of Sanctions, Differences in Water Conditions
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## PENDAHULUAN
Sebagai salah satu sumber air, sungai memiliki manfaat yang krusial untuk masyarakat sekitarnya.  Pemanfaatan  sungai  di  Indonesia  tidak  hanya  untuk  konsumsi  tapi  juga kebutuhan  rumah  tangga  seperti  mencuci,  memasak  bahkan  transportasi.  Berubahnya kualitas sungai dapat mengurangi keoptimalam pemanfaatan sungai bagi warga.  Pesatnya perkembangan industri di Indonesia yang tidak diiringi dengan rasa tanggung jawab pada lingkungan  dapat memicu  pencemaran  air.  Limbah  cair  yang  mengandung  bahan  beracun yang dialirkan ke parit atau sungai tanpa dilakukan netralisir terlebih dahulu dapat merusak ekosistem laut bahkan membunuh biota laut. Limbah cair yang mengandung bahan beracun yang dialirkan ke parit atau sungai tanpa dilakukan netralisir terlebih dahulu dapat merusak ekosistem laut bahkan membunuh biota laut 1 . Sungai yang tercemar zat seperti logam berat akan berdampak bagi organisme yang hidup di sungai. Logam berat daapat memengaruhi kehidupan organisme air secara langsung dan terhadap manusia secara tidak langsung.
Kota  Semarang  merupakan  ibukota  Provinsi  Jawa  Tengah.  Pesatnya  perkembangan kawasan industri di Semarang salah satunya ialah Kawasan industri Candi. Kawasan tersebut memilik efek yang buruk akibat limbah dari kegaitan industri bagi penduduk sekitar. Sungai Silandak  Sungai  Silandak  terletak  di  kelurahan  Ngaliyan  tepatnya  RT  7  RW  2  yang  dekat dengan Kawasan Industri Candi.
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  dimana  ada  banyak  Peraturan  Perundang- undangan  yang  mengatur  kelestarian  lingkungan.  Untuk  mengatur  perizinan  pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 1 butir 35 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan dan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau  UKL-UPL  dalam  rangka  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai persyarat untuk memperoleh izin usaha d an/atau kegiatan”.
Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran pemerintah setempat  telah  merespon  perubahan  lingkungan  perairan  di  Sungai  Silandak  dengan melakukan  investigasi  kepada  pabrik  terduga  melakukan  pelanggaran  terhadap  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  dan  Lingkungan  Hidup.  solusi  untuk mengatasi  limbah  salah  satunya  dengan  mengolah  limbah  itu  menjadi  hal  yang  ramah lingkungan. Disadur dari UU No, 32 Tahun 2009 pasal 59 terkait pengolahan limbah yang berbahaya dan beracun diatur sebagai berikut : 2
a. Masyarakat  yang  melakukan  kegiatan  kemudian  menghasilkan  limba  B3  diwajibkan melakukan pengolahan limbah tersebut
b. Pengelolaan limbah B3 menjadi acuan hal-hal yang disampaikan pada pasal 58 ayat 1 yang sudah tidak berlaku
c. Pengelolaan limbah yang tidak mampu dilakukan harus dilimpahkan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam hal tersebut
d. Menteri, gubrenur atau bupati/walikota menjadi pihak perizinan pengelolaan limbah B3
e. Badan  yang  berwenang  seperti  Menteri,  gubrenur,  bupati/walikota  wajib  memberikan peraturan dan tata cara dalam mengelola limbah B3 termasuk perizinan mengelola limbah
f. Perizinan untuk mengelola wajib disampaikan secara terbuka
g. Peraturan  lebih  lengkap  perihal  pengelolaan  limbah  B3  diatur  sesuai  ketentuan pemerintah
Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kondisi sungai Silandak sebelum dan setelah  diterapkannya  sanksi  tegas  kepada  pelaku  pencemaran  lingkungan  perairan  di Kawasan  Industri  Candi  Semarang  khususnya  yang  mencemari  sungai  Silandak.  Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat bersama agar penerapan sanksi tegas dilaksanakan berkelanjutan demi menjaga kelestarian perairan sungai Silandak.

## BAHAN DAN CARA PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis  dengan pendekatan  normatif  empiris.  Dimana  penelitian  deskriptif  analistis  yaitu  metode  dalam meneliti  status  suatu  kondisi,  objek,  manusia,  ataupun  peristiwa  pada  masa  sekarang. 3 Pendekatan normatif empiris yaitu analisis masalah dilakukan dengan menggabungkan data hukum dan penelitian kepustakaan serta penerapannya pada masalah hukum, disertai studi lapangan  dengan  wawancara  untuk  menentukan  tanggung  jawab  perusahaan  atas pencemaran  air  sungai.  Hasil  penelitian  digunakan  untuk  mengetahui  gambaran perbandingan antara sebelum dan sesudah diterapkan sanksi terhadap tindak pencemaran air di Sungai Silandak. Prosedur penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi air dari warna, kekeruhan, aroma, jumlah air serta arus dengan mengambil gambar menggunakan kamera smartphone dan mencatat hasil pengamatan menggunakan ATK. Selain itu dilakukan wawancara kepada salah satu warga terkait kondisi terkini Sungai Silandak. Adapun untuk mengetahui  perbandingan  kondisi  air  dengan  mencantumkan  gambar  ataupun  data  dari penelitian terdahulu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pencemaran  perairan  akibat  limbah  pabrik  di  Kawasan  Industri  Candi  sebelumnya mengakibatkan  perubahan  warna  sungai  Silandak.  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kota Semarang telah tegas memberi ancaman kepada salah satu pabrik yang diduga mencemari sungai  Silandak.  Pada  14  Februari  2022,  Ketua  DLH  Kota  Semarang  Bapak  Suranggono bersama Satpol PP, Petugas kecamatan dan Kelurahan setempat serta Polsek telah melakukan
Nur Istiqomah, Zulfa Nurul Hidayah, Ahmad Fauzan Hidayatullah. Analisis Pencemaran Air Pasca Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Perusakan Konservasi Sumber Daya Air Di Sungai Silandak Kecamatan Ngaliyan SemaranG
investigasi  dan  melakukan  ancaman  penyegelan  kepada  pabrik  yang  tidak  memiliki  izin lingkungan serta tidak memiliki instalasi pengelolahan limbah (IPAL) yang sesuai standar.
Dengan  adanya  tindakan  tegas  tersebut,  peneliti  melakukan  observasi  langsung  ke lapangan  dan  melakukan  perbandingan  kondisi  sebelum  dilakukan  penanganan  kepada pabrik terduga ilegal dengan kondisi sekarang. Berikut ini disertakan gambar kondisi sungai Silandak sebelum dilakukan penanganan pabrik ilegal dan kondisi sungai Silandak saat ini.
Gambar 1. Kondisi sungai Silandak sebelum penanganan
Gambar 2. Kondisi sungai Silandak setelah penanganan
Berdasarkan hasil observasi lapangan mengenai kondisi fisik sungai Silandak sebelum penanganan  dan  setelah  penanganan  diketahui  bahwa  terdapat  perbedan  signifikan. Perbedaan tersebut disajikan dalam bentuk table 1:
Tabel 1. Kondisi Fisik Sungai Silandak Sebelum dan Setelah Penanganan
Faktor Sebelum Sesudah Warna Hijau Coklat muda Kekeruhan Keruh Sedikit keruh Aroma Menyengat Tidak ada aroma Jumlah air Tidak banyak Tidak banyak Arus Pelan Deras
Hasil observasi kondisi fisik Sungai Silandak sebelum dan setelah penanganan  terdapat perbedaan  yang  signifikan.  Dari  parameter  warna  ditunjukkan  perbedaan  berdasarkan gambar  1  dan  2,  dimana  sebelum  penanganan  kondisi  warna  air  hijau  dan  setelah penanganan  coklat  muda.  Begitupun  dengan  tingkat  kekeruhan  yang  terjadi  sangat mempengaruhi kualitas air di Sungai Silandak, dimana sebelum penanganan terlihat sangat keruh  dan  tidak  menunjukkan  adanya  kehidupan  ekosistem  air  berbeda  dengan  setelah penanganan terlihat tingkat kekeruhan berkurang. Adanya dua indikator yang telah diketahui pada  kondisi  air  sangat  berdampak  terhadap  lingkungan  hidup.  Indikasi  warna  dan kekeruhan  diperkirakan  berasal  dari  polutan  anorganik  dalam  limbah,  sehingga menimbulkan  dampak  adanya  bui  dan  berwarna  pada  air  sungai.  Kondisi  aroma  pasca penanganan tidak terlalu menyengat dibandingkan dengan sebelum penanganan. Debit aliran sungai  yang  juga  lebih  deras  menjadi  indicator  berikutnya  dalam  pengamatan  kondisi  air pencemaran  air.  Sebagaimana  hasil  penelitian  Purba et  al (2020)  mengenai  beban pencemaran Sungai Silandak dalam gambar 3 4 .
Sumber: Purba et al , 2020
Gambar 3. Hasil Perhitungan Beban Pencemaran Sungai Silandak
Berdasarkan  tabel  perhitungan  beban  pencemaran  air  di  Sungai  Silandak  dapat diketahui  tingkat  ketinggian  polutan  yang  terkandung  dalam  air  di  Sugai  Silandak  selama terjadinya pencemaran akibat limbah industry, dapat dilihat dalam grafik 1.
Grafik 1. Tingkat ketinggian beban pencemaran Sungai Silandak
Sebagian besar industri membuang limbahnya ke air. Jenis pencemar yang dihasilkan dapat berupa bahan organik (berbau tidak sedap), atau anorganik (berbusa dan berwarna).
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

## Hasil Perhitungan Beban Pencemaran Sungai Silandak
Beban Pencemaran (Kg/hari) TSS Beban Pencemaran (Kg/hari) NO3 Beban Pencemaran (Kg/hari) PO4 Beban Pencemaran (Kg/hari) Pb
Beban Pencemaran (Kg/hari) Cd
Nur Istiqomah, Zulfa Nurul Hidayah, Ahmad Fauzan Hidayatullah. Analisis Pencemaran Air Pasca Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Perusakan Konservasi Sumber Daya Air Di Sungai Silandak Kecamatan Ngaliyan SemaranG
Pemerintah telah merumuskan peraturan pengendalian pencemaran air dikarenakan limbah industri. Karena air limbah industri yang dihasilkan mengandung bahan polutan organik dan anorganik, sehingga air limbah secara langsung tidak dapat dibuang ke parit atau sungai, dan harus  diolah  terlebih  dahulu  sebelum  dibuang  ke  parit  atau  sungai  untuk  menghindari pencemaran.  Air  limbah  dan  limbah  dari  kegiatan  industri  yang  membuang  air  dapat mengubah tingkat keasaman air dan akan mengganggu kehidupan akuatik. PH air biasa yang sesuai dan memenuhi kebutuhan hidup adalah antara 6,5 dan 7,5 5 .
Dalam kasus badan air yang tercemar, ekosistem air dapat “diperbaiki”. Kemampuan ini  memiliki  keterbatasan.  Oleh  karenanya,  diperlukan  upaya  tindak  pencegahan  dan penanggulangan  tindak  pencemaran  air.  Mengatasi  tindak  pencemaran  dapat  dilakukan dengan mencegah maupun tidak membuang limbah hasil industri ke parit atau sungai melalui peraturan  secara  konsisten  dan  pemantauan  secara  berkala  dalam  pelaksanaannya  dan pelanggaran dijatuhi hukum. Selain itu, sebaiknya disediakan tempat pembuangan limbah industri, sehingga dapat melatih kepedulian masyarakat dalam memperhatkan kebersihan lingkungan dan pemanfaatan sungai secara sesungguhnya.
Limbah industri sebaiknya diolah terlebih dulu menggunakan teknologi pengolahan air limbah,  setelah  mencapai  baku  mutu,  maka  air  limbah  baru  dapat  dibuang  ke  parit  atau sungai. Ini akan menciptakan sungai yang terlihat bersih dan berfungsi ekologi. Masyarakat perlu melakukan tindakan pembuatan kolam pengolahan limbah sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi pencemaran. Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup menetapkan standar kualitas air tambahan. Para Menteri dan kepala lembaga lainnya sektor non-pemerintah, untuk menjaga kualitas air, Gubernur dengan berkonsultasi dengan Menteri dapat menetapkan baku mutu limbah yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Menteri. Kewenangan  dalam  melindungi  sumber  daya  alam  berupa  air  dari  pencemaran terdapat  dalam  pasal  1  UU  No.  32  tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup atau UUPLH. Sumber daya air sebagai bagian dari sumber daya alam yang harus  dilindungi  untuk  menunjang  kehidupan  dan  perkembangan  manusia.  Penggunaan prinsip  pembangunan  berwawasan  lingkungan  sebagai  kata  kunci  pembangunan, dikarenakan adanya hubungan antara prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dengan pembangunan  berkelanjutan  seperti  sisi mata  uang  yang saling  terkait 6 .  Dalam mengelola sumber  daya  air  dibutuhkan  etika  baru  yang  tidak  berpusat  pada  manusia  namun  secara keseluruhan hidup dan upaya dalam mengatasi masalah lingkungan 7 .
Pencemaran lingkungan yang dilakukan masyarakat sering terjadi secara akumulasi, berdampak dalam membuktikan sumber kontaminasi, terutama kontaminasi kimia. Pasal 37 Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  1990  tentang  Pengendalian  Pencemaran  Air memberikan  kesempatan  Bupati  atau  Walikota  dan  Gubernur  agar  mengenakan  sanksi administratif,  berupa  penutupan  secara  keseluruhan  saluran  pembuangan  limbah, menghentikan sementara kegiatan, dan mencabut izin pembuangan limbah 8 . Selain itu juga dapat dikenakan UU No. 1. Pasal 94(1) Pasal 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun serta denda paling banyak 1,5 miliar rupiah 9 . Melindungi  dan  mengelola  lingkungan  hidup  sesuai  dengan  hukum  lingkungan  berarti menyeimbangkan  kepentingan ekonomi,  melindungi  fungsi  lingkungan  maupun  kondisi sosial.  Konservasi  serta  pengelolaan  dapat  dilakukan  secara  terpadu  yang  meliputi  ranah lingkungan  hidup  sebagai  upaya  kelestarian  dari  fungsi  lingkungan.  Akhir  dari  upaya keseimbangan  dan  keberlanjutan  akan  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Agar  tercipta lingkungan  yang  bersih,  diperlukan  partisipasi  semua  lapisan  masyarakat  untuk  tetap konsisten dalam menjalankan semua peraturan yang telah ada terlebih peraturan tertulis, sebab  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Melalui  komitmen  dengan  semua  peraturan  yang diberlakukan dalam negara ini, harus lebih memperhatikan tidak hanya kebersihan Sungai Silandak,  tetapi  juga  kebersihan  masing-masing  daerah.  Kerjasama  masyarakat  juga diperlukan lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan setiap saat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Perbedaan  secara  signifikan  sebelum  dan  sesudah  penanganan  terhadap  tindak pencemaran  air  Sungai  Silandak  pada  indikator  warna  dan  kekeruhan  yang  lebih  jernih, dengan tingkat kekeruhan yang berkurang serta tidak menimbulkan aroma busuk. Sehingga diperkirakan sudah tidak tercemar dan aktivitas masyarakat sekitar sudah tidak terganggu akibat aroma yang ditimbulkan dari buangan limbah industri ke parit atau sungai.

## KEPUSTAKAAN
1. Akib,  M.  2011. Penegakan  Hukum  Lingkungan  Dalam  Perspektif  Holistik-Ekologis . Lampung: Universitas Lampung.
2. Budiastuti,  Raharjo  dkk.  2016.  Analisis  Pencemaran  Logam  Berat  Timbal  di  Badan Sungai Babon Kecamatan Genuk Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat 4(5).
3. Firmansyah.,  Jadda,  A.A.T.,  Anggara,  U.  (2021).  Analisis  Yuridis  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Air. Madani Legal Review , 5(1), 28-39.
4. Hamuna, B., Tanjung, R.H.R., Suwito., Maury, H.K., Alianto. (2018). Kajian Kualitas Air Laut dan Indeks Pencemaran Berdasarkan Parameter Fisika-Kimia di Perairan Distrik Depapre, Jayapura. Jurnal Ilmu Lingkungan , 16(1): 35-43.
5. Nawawi, H. (2005). Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hal. 33.
6. Pratama,  A.  (2020).  Penegakan  Hukum  terhadap  Pencemaran  Lingkungan  Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat. Journal of Multidisciplinary Studies, 11(1), 24- 31.
7. Purba, R.D., Haeruddin., Rudiyanti, S. (2020). Analisis Beban Pencemaran Sungai Banjir Kanal Barat dan Sungai Silandak, Semarang. Journal of Maquares , 9(1), 67-71.
8. Setyowati,  D.L., Sugiyanto,  R.  (2013).  Dampak  Pembangunan  Kawasan Industri  Candi pada Perilaku Banjir Kali Silandak Kota Semarang. Forum Ilmu Sosial , 40(2), 141-153.
9. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Utama, I M A., & Suharta, I N. 2018. The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control. Journal Hasanuddin. 1(4), 2442-9899.