## A.  Pendahuluan
Putusnya perkawinan dalam Islam itu salah satunya adalah karena perceraian. Perceraian  dapat  terjadi  karena  talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Jika perceraian terjadi karena talak maka sudah dapat dipastikan yang mengajukan perceraian tersebut adalah pihak laki- laki atau pihak suami. Sedangkan jika perceraian yang terjadi berdasarkan
gugatan perceraian maka yang mengajukan adalah pihak perempuan atau pihak istri. Penyebab  perbedaan  istilah  tersebut terjadi karena seorang suami jika hendak memutuskan  ikatan  perkawinannya dengan perceraian, masih dibebani dengan pengucapan (ikrar) talak di depan sidang Pengadilan Agama. Sementara jika seorang istri hendak bercerai dengan suaminya tidak dibebani dengan pengucapan talak.

## LEGAL STANDING KUASA ISTIMEWA UNTUK MEWAKILI MENGUCAPKAN IKRAR TALAK DALAM PERKARA CERAI TALAK

## Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri m.fajar.sw@gmail.com
Abstract
Talak is a marriage breaker pledge that is charged to a husband who wants to divorce his wife. Talak must be pronounced in a religious court. after permission by the Religious Court, a husband can declare his talak. However, what if a husband cannot pronounce his talak, then the best way is to represent it. The concept represents saying talak, both of which are equally permissible in Islamic law and in positive law. this paper will discuss how Legal Standing or the authority to act as a power of attorney to represent declaring talak. The purpose of this study is to explore and find concepts of special power that are not contrary to the Indonesian legal system. This research is normative research, because it examines the norms related to the granting and receiving the power of representation as part of a legal system. Then in this study using the Statute Approach and the Concept Approach to solve core problems.

## Keywords: Legal Standing, Divorce, Talak, Letter of Power, Representation
Abstrak
Talak  merupakan  sebuah  ikrar  pemutus  ikatan  perkawinan  yang  dibebankan  kepada seorang suami yang hendak menceraikan istrinya. Pengucapan talak harus diakukan di dalam sidang Pengadilan Agama. Jika sudah diberikan izin oleh Pengadilan Agama, maka seorang suami bisa menjatuhkan talaknya. Namun, bagaimana jika seorang suami ternyata tidak bisa mengucapkan  talaknya  maka  jalan  yang  terbaik  adalah  mewakilkannya.  Konsep  mewakili mengucapkan talak yang keduanya sama-sama diperbolehkan dalam hukum islam maupun dalam hukum positif. Yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana Legal Standing atau kewenangan bertindak seorang kuasa untuk mewakili mengucapkan talak dalam perkara cerai talak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan menemukan konsep kuasa istimewa yang tidak bertentangan dengan sistem hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, karena menelaah norma yang terkait dengan pemberian dan penerimaan kuasa sebagai bagian dari sebuah sistem hukum.  Kemudian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan  dan  Pendekatan  Konsep  sebagai  pisau  analisis  untuk  memecahkan permasalahan inti.
Kata Kunci: Legal Standing, Perceraian, Talak, Kuasa, Surat Kuasa.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f
P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
=
= Ð = y
Bunyi madd: ā ( E ) ī ( ÐG )
ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )
Perbedaan  tersebut  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama.  Untuk  cerai talak terletak pada Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi:
“Hakim  membuat  penetapan  yang  isinya menyatakan  bahwa  perkawinan  putus  sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.”
Sementara untuk cerai gugat diatur dalam pasal 81 ayat (2) yang berbunyi:
“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala  akibat  hukumnya  terhitung  sejak putusan  pengadilan  mempunyai  kekuatan hukum tetap. “
Memiliki rumah tangga yang bahagia dan sejahtera adalah impian setiap keluarga.  Namun,  tidak  jarang  dalam berumah tangga tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Kendala yang muncul dalam berumah tangga itu terkadang memicu pertentangan diantara suami dan istri. Pertentangan tersebut bisa jadi akan lebih menguatkan ikatan diantara keduanya atau justru malah memutus ikatan diantara keduanya.
Jika tujuan perkawinan tersebut tidak dapat  terwujud  dan  ikatan  keduanya harus terputus karena perceraian maka putusnya perkawinan tersebut tidak bisa serta-merta berakhir begitu saja. tidak serta-merta suami mengucapkan ikrar talak  di  depan  istrinya,  maka  ikatan perkawinan  tersebut  langsung  putus begitu saja. secara hukum agama akan ada konsekuensinya,  namun  secara  hukum positif  hal  tersebut  belum  menimbulkan akibat hukum berupa putusnya ikatan perkawinan.
Hal tersebut bisa terjadi karena konsekuensi dari pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:
“Pasal  2  Ayat  (1):  Perkawinan  adalah  sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu;
Pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Dari  klausul  pasal  tersebut,  terlihat bahwa perkawinan tidak hanya dilakukan berdasarkan hukum agama saja melainkan juga tunduk pada ketentuan hukum positif. Begitu  pula  dengan  perceraian,  terdapat prosedur hukum yang harus dipenuhi sebelum ikatan diantara keduanya benar benar terputus.
Perceraian  hanya  bisa  dilakukan di  depan  sidang  Pengadilan,  setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan diantara keduanya. Hal ini sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  39  ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur  mengenai  persoalan  yang  sama, yakni pada pasal 115.
Hakim perlu mengetahui alasan- alasan yang diajukan oleh pemohon untuk menceraikan istrinya. Jika hakim menilai  bahwa  alasan  yang  diajukan cukup, maka hakim akan memberikan izin untuk menjatuhkan talak kepada seorang istri. Talak dalam aturannya tidak boleh dilakukan di luar Pengadilan, talak harus diucapkan  di  depan  sidang  Pengadilan Agama. Seiring dengan berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat, kebanyakan  masyarakat  awam  enggan untuk beracara sendiri di pengadilan. Berbagai alasan bermunculan, yang pada akhirnya bermuara pada penggunaan jasa  hukum  advokat  untuk  mewakilinya.
Bentuk  perwakilan  seperti  ini  dalam hukum dikenal sebagai bentuk Kuasa. Bentuk  kuasa  yang  diberikan  kepada penerima kuasa pada umumnya di tuangkan dalam sebuah surat yang dikenal sebagai surat kuasa.
Berprofesi  sebagai  Advokat  memang tidak  bisa  dilepaskan  dari  surat  kuasa, surat tersebut digunakan sebagai sarana untuk  mewakili  kepentingan  kliennya secara sah baik itu di dalam ataupun di luar  Pengadilan.  Surat  tersebut  penting fungsinya karena berkaitan dengan segala tindakan advokat untuk dan atas nama kliennya.
Advokat  merupakan  sebuah  profesi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan oleh  Advokat  berupa  konsultasi  hukum, bantuan  hukum,  menjalankan  kuasa, mewakili,  mendampingi,  membela  dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan  klien.  Dalam  tulisan  ini, penulis lebih berfokus pada Legal Standing seorang  kuasa  untuk  mewakili  seorang suami atau pemohon cerai talak untuk mengucapkan talak.
Tulisan ini akan membahas bagaimana  kedudukan  atau  kewenangan bertindak seorang subjek hukum atau dalam hal ini adalah seorang kuasa untuk menjalankan kuasa. Kapan ia layak disebut sebagai seorang kuasa untuk mewakili  mengucapkan  talak,  padahal yang memiliki beban menjatuhkan talak seorang istri adalah suami yang bersangkutan. terkait dengan mewakilkan pengucapan  talak,  sebenarnya  tidak  ada aturan yang melarang atau lebih tepatnya belum ada aturan yang mengatur. Jadi selama seorang kuasa tidak melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau seorang kuasa bisa menjadi wakil untuk menggantikan seorang suami mengucapkan  talak.  Lalu  akan  seperti apa  bentuk  kewenangan  yang  harus dipenuhi  sebagai  kuasa  untuk  mewakili
mengucapkan, talak. Berdasarkan pemaparan latar belakang maka masalah inti dari penelitian ini adalah bagaimana legal  standing  kuasa  Istimewa  dalam mewakili  pemohon  untuk  mengucapkan ikrar talak dalam perkara cerai talak?. Sebagai konsekuensi dari bentuk Negara Hukum, 1 perlembagaan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Mulai  dari  syarat perkawinan  sampai  dengan  putusnya perkawinan. hal ini bertujuan untuk tetap menjaga  hak  dan  kewajiban  diantara kedua  belah  pihak,  maka  dengan  alasan inilah negara berhak turut campur dalam lembaga perkawinan.
Sejak bangsa Indonesia belum terjajah oleh  Belanda,  bangsa  ini  telah  memiliki banyak  sekali  corak  hukum.  Mulai  dari hukum  adat,  Hukum  Agama,  penghayat aliran kepercayaan bahkan hukum yang dibawa dibawa sendiri oleh Belanda yang dikenal sebagai hukum barat. Sehingga dari  hukum  perkawinan  saja  ada  banyak sekali ragamnya.
Banyaknya ragam hukum perkawinan di  Indonesia,  secara  yuridis  formal bermula pada saat pemberlakuan Indische Staatsregeling atau I.S pada pasal 163 yang mengatur penggolongan penduduk Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan yaitu  Golongan  Eropa,  Golongan  Timur Asing dan Golongan Bumiputera. 2 Khusus dalam  hal  perkawinan,  Golongan  Eropa dan Golongan Timur Asing (Tionghoa dan Bukan Tionghoa) tunduk pada ketentuan Burgerlijk  wetboek (BW) . Sementara bagi golongan  Bumiputera  berlaku  hukum adat. Dari segi historis, bangsa Indonesia sendiri telah memiliki beragam hukum perkawinannya tersendiri yang terbentuk
1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda ,  (Surabaya:  Airlangga  University Press, 1996). H. 23.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f
P = t p = s ¶ = q
T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h = =
Ð = y
Bunyi madd: ā ( E )
ī ( ÐG ) ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )

## dari hukum adat sesuai dengan daerahnya masing-masing.
Pada  tahun  1937  muncul  sebuah peraturan yang secara spesifik mengatur perkawinan  bagi  Bumiputera  yang beragama kristen dengan nama Huwelijk Ordonnantie  Christen Inlanders Java, Minahasa en Ambonia (S.  1933  No.74) . Aturan tersebut ternyata bukan turunan dari hukum adat, melainkan turunan dari Burgerlijk Wetboek . Bagi  Bumiputera  yang  beragama Islam, tidak ada aturan yang dibuat oleh pemerintah  Hindia  Belanda.  Peraturan yang ada hanyalah peraturan mengenai Peraturan Pencatatan Nikah,  Talak dan  Rujuk  yang  diatur  dalam Huwelijk Ordonnantie (S.1929  No.  348 juncto S. 1931  No.  647), Vorstenlandsche  Huwelijk Ordonnantia (S.1933  No.  98)  dan Huwelijk Ordonnantie  Buitenngewesten (s.  1932  No.
482). Kemudian berbagai aturan tersebut oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia dirubah menjadi Undang -Undang  Nomor 22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan Nikah,  Talak  dan  Rujuk juncto Undang- Undang  Nomor  32 Tahun 1954 tentang Pencatatan  Nikah, Talak dan  Rujuk  Di Seluruh  Daerah  Luar  Jawa  Dan  Madura. Aturan tersebut hanya berisi mengenai pelaksanaan  administratif  pencatatan nikah,  talak  dan  rujuk.  Pada  pokoknya dalam  melangsungkan  akad  nikah,  tidak diperlukan turut serta kehadiran penguasa atau  wakil  pemerintah.  Jika  nikah,  talak dan  rujuk  yang  dilakukan  oleh  warga negara Indonesia yang beragama Islam cukup  diberitahukan  kepada  Pegawai pencatat  Nikah,  Talak  dan  Rujuk  yang ditunjuk oleh Menteri Agama. 3 Bagi mereka yang menjatuhkan talak tidak memberitahukan kepada kantor
3 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda ,  (Surabaya:  Airlangga  University Press, 1996). H. 23.
Pencatatan  nikah,  talak  dan  rujuk  dapat dikenai  pidana  denda,  namun  pidana denda itu tidak membuat talak yang telah dijatuhkannya itu menjadi batal. Hal ini disebabkan karena jatuhnya talak kepada seorang istri tidak berdasarkan pada undang-undang  pencatatan  Nikah,  Talak dan  Rujuk  melainkan  pada  terpenuhinya Syariat-syariat Islam.
Perkawinan dalam masyarakat hukum  adat  memiliki  fungsi  untuk melanjutkan keturunan-keturunan secara tertib,  mempertahankan  klan,  serta mempertahankan persekutuan setempat dan  persekutuan  wilayah.  Secara  umum, setiap orang menginginkan untuk sekali  saja  melakukan  perkawinan  dan dipertahankan selama-lamanya. Namun adakalanya suatu keadaan di dalam masyarakat itu mengharuskan pemutusan hubungan  perkawinan  tersebut.  Di dalamnya tentu terdapat permasalahan pribadi yang oleh masyarakat dianggap sebagai alasan perceraian. Dalam masyarakat yang menganut kekerabatan Patrilineal, putusnya perkawinan  berarti  kembalinya  istri kepada  kerabatnya.  Alasan  kemandulan, kecacatan dapat menghalangi berlakunya fungsi perkawinan tadi. Alasan seperti itu oleh masyarakat diterima sebagai alasan perceraian,  yang  kemudian  akan  diurus oleh  para  Pengetua  Kerabat  dan  Kepala Persekutuan Hukum.
Alasan yang lain yang juga diterima sebagai alasan yang umum adalah overspel yang dilakukan oleh istri. Dalam Masyarakat Dayak denda akan dikenakan pada  tindakan  asusila  tersebut,  maka pengenaan denda tersebut meniadakan perbuatan overspel atau perbuatan gendak. Sehingga overspel tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk perceraian. Dinamika di dalam kehidupan masyarakat,  memunculkan  gejala  gejala baru dalam perceraian. Yakni munculnya
alasan perceraian yang timbul dari hasil musyawarah  mufakat  antara  suami dan istri. Adanya gejala yang demikian perlembagaan hukum adat tidak dapat memberikan pengakuan sosial kepada periaku yang demikian. Dalam Huwelijk Ordonnantie  Christen  Inlanders  Java, Minahasa en Ambonia (S. 1933 No.74) yang menjadi sebab perkawinan bubar adalah: karena kematian; ketidakhadiran suami atau istri selama dua tahun tanpa adanya berita hidup dan matinya, kemudian juga diikuti  perkawinan  baru  bagi  salah  satu suami atau istri setelah mendapat izin dari pengadilan; dan karena keputusan hakim tentang perceraian perkawinan. Pembubaran  perkawinan  karena permusyawaratan atau kesepakatan antara suami dan istri oleh Huwelijk  Ordonnantie Christen Inlanders Java, Minahasa en Ambonia (S.  1933  No. 74 ) juga tidak diakui karena dalam pasal 52 memuat dasar-dasar yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut:
1.  Perzinahan;
2.  Pergi dengan niat buruk;
3. Penghukuman karena kejahatan untuk hukuman kebebasan selama dua tahun atau lebih lama lagi, yang diputuskan setelah perkawinan;
4.  pencederaan berat atau penganiayaan yang  sedemikian  yang  dilakukan oleh salah satu pihak dari suami istri  terhadap  yang  lain,  sehingga membahayakan  hidupnya,  atau menyebabkan  dia  mendapat  luka- luka yang berbahaya ;
5.  cacat-cacat  badan,  atau  penyakit yang  timbul  setelah  pelaksanaan, yang  menyebabkan  suami  atau istri menjadi tidak cocok untuk perkawinan;
6.  perpecahan  yang  tak  mungkin disembuhkan antara suami istri.
Dari  dasar  tersebut  terlihat  bahwa memang  alasan  permusyawaratan  dan
kesepakatan diantara suami istri tidak diakui oleh lembaga hukum manapun. Karena perbuatan seperti itu sesungguhnya meletakkan lembaga  perkawinan  sebagai sebuah permainan belaka dan bukan dipandang sebagai sebuah ikatan suci diantara suami dan istri. Pada hakikatnya perceraian  karena  mufakat  antara  suami dan istri itu berbeda dengan perceraian karena kekerasan hati masing-masing suami atau istri.
Gejala yang muncul dalam masyarakat akan lebih kompleks lagi seiring dengan perkembangan zaman. Permasalahan terkait dengan perceraian tidak akan mendapatkan kepastian hukumnya. Alasan perceraian akan tergantung pada pengaruh budaya dan kontrol dari masyarakat dan permasalahan tersebut pada ujungnya menempatkan perempuan sebagai pihak yang paling banyak dirugikan.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  tampil  sebagai bentuk  penyatuan  (unifikasi)  hukum perkawinan  secara  umum,  secara  teknis akan diatur dalam peraturan tersendiri sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.  Cerai  untuk  suami    dan istri hanya dapat diputuskan melalui putusan sidang Pengadilan Agama. Untuk pengucapan talaknya hanya dikenal dalam ranah hukum Islam saja, diluar itu seperti agama kristen, katolik, Hindu dan Budha tidak mengenal istilah Ikrar Talak. Pengaturan  masalah  perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  aturan pelaksananya  terdapat  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. Berdasarkan  Pasal  38  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah  satu  alasan  putusnya  perkawinan

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f
P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x =
ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª =
‘ Ç = h
= = Ð = y
Bunyi madd: ā ( E )
ī ( ÐG )
ū ( ËE )
Bunyi dipotong:
ay ( ÐC )
aw ( ËC )
adalah  karena  perceraian.  Perceraian dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui “Cerai  Talak”  dan  “Cerai  Gugat”. Dalam  pembahasan  kali  ini,  penulis akan menelaah lebih jauh tentang apa sebenarnya “Cerai Talak”.
Putusnya  ikatan  perkawinan  sering disebut  perceraian,  dan  dalam  agama islam disebut “Talak” yang artinya melepaskan ikatan. 4 Secara  harfiah talak itu  berarti  lepas  dan  bebas,  berasal  dari kata “Ithlaq” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’ diartikan sebagai melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. 5 Menurut ensiklopedi Islam 6 , Talak adalah pemutusan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan  menggunakan  lafad  “talak”  atau yang sejenis.
Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan  oleh  suami,  yang  ditetapkan hakim,  maupun  perceraian  yang  jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seseorang dari suami atau istri. 7 Hubungan kata talak dengan arti kata  tersebut  di  atas,  bahwa  hubungan suami istri sudah lepas dan masing-masing pihak sudah bebas melakukan apapun tanpa minta izin terlebih dahulu kepada pasangannya. Sehingga menjadikan seorang istri itu tidak halal lagi bagi suaminya, begitu pula berlaku sebaliknya. Untuk  melaksanakan  proses perceraian  tersebut  berdasarkan  Pasal 39  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1
4 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2003). H. 108.
5 Abdurrahman  Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana 2003). H. 191.
6 Departemen  Agama  RI, Ensiklopedia Islam di Indonesia ,  (Jakarta:  Proyek  Peningkatan  Prasarana  dan Sarana  Perguruan  Tinggi  Agama/  IAIN,  1992/1993).  H.
1182.
7 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang  Perkawinan, (Jakarta:  Quantum  Media  Press,
2005). H. 103.
Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  bahwa perceraian hanya dapat diakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.  Mengingat  sistem  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan    adalah  “Unifikasi” dimana  aturan  Undang-Undang  tersebut berlaku bagi suami- istri baik yang Muslim dan Non Muslim.
Unifikasi  aturan  hukum  juga mencakup alasan perceraian. Karena jika dilihat kembali perbedaan “ukuran” alasan di setiap masyarakat hukum adat itu berbeda-beda. Tentu hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi yang bersangkutan.  Pasal  39  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan menyatakan bahwa:
Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali
Lebih lanjut kemudian oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  pada Pasal 19 diatur mengenai alasan terjadinya perceraian:
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
1.  Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2.  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuannya;
3.  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman yang  lebih  berat  setelah  perkawinan berlangsung;
4.  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak yang lain;

## 5.  Salah satu pihak mendapat cacat badan
atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai suami/istri;
6.  Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

## Alasan perceraian berupa hasil
musyawarah  dan  mufakat  suami  istri untuk bercerai tidaklah diakui oleh hukum positif Indonesia.
Hal ini diperjelas dan diperkuat kembali bagi suami istri yang beragama islam,  mengenai  perceraian  akan  tunduk pada  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam)  yang berlaku  berdasarkan  Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun  1991.  Dimana  sifat KHI hanya sebagai pendukung untuk menegakkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  khusus untuk  Warga  Negara  Indonesia  yang beragama  Islam.  Meskipun  berbeda bentuk, diantara KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap  memberikan  jawaban  yang  sama bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini bertujuan agar perceraian diakui secara hukum negara (hukum positif) dan hukum agama, dengan penambahan pada KHI diperjelas bahwa  untuk  orang  islam  disyaratkan melalui Pengadilan Agama.
Sedikit pembahasan mengenai KHI,  yang  mana  mengandung  aturan hukum islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kesadaran hukum umat islam Indonesia. KHI sebenarnya sebagai manifestasi dari berbagai aliran fikih yang ada,  dan  dilengkapi  dengan  fatwa-fatwa Ulama  Indonesia.  Itulah  sebabnya  KHI bersifat  sebagai  pendukung  serta  acuan dalam memecahkan masalah perkawinan di Indonesia. Meskipun eksistensi KHI tidak termasuk  dalam  Tata  Urutan  Peraturan Perundangan,  tetapi  tetap  dijadikan
acuan, mengingat sifat KHI masih sebagai Instruksi Presiden. 8
Proses  cerai  karena  talak  dapat  kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi :
“putusnya  perkawinan  yang  disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”
Kemudian Pasal 115:
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
Alasan perceraian dipertegas kembali dalam Pasal 116 KHI yang secara spesifik disebutkan sebagai berikut:
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
1.  Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2.  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuannya;
3.  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman yang  lebih  berat  setelah  perkawinan berlangsung;
4.  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak yang lain;
5.  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai suami atau istri;
6.  Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7.  Suami melanggar taklik – talak;
8 Muhammad  Helmi,  “Kedudukan  Instruksi Presiden  No  1  Tahun  1991  Tentang  KHI  Menurut Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia,” Jurnal Universitas Dipenogoro Mazahib , 15, no. 1. H. 139-150.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
= = Ð = y
Bunyi madd: ā ( E )
ī ( ÐG ) ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )
8.  Peralihan  agama  atau  murtad  yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”
Kemudian  pada  Pasal  117  KHI diberikan definisi talak:
“Talak Adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan  Agama  yang  menjadi  salah  satu sebab  putusnya  perkawinan,  dengan  cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131 KHI.”
Mengenai tata cara perceraian diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi :
“seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada  istrinya  mengajukan  permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”
Jadi, talak yang diakui secara hukum positif  adalah  yang  dilakukan  atau diucapkan  oleh  suami  di  Pengadilan Agama. Sedangkan, mengenai cerai karena talak yang diucapkan oleh suami di luar Pengadilan  Agama  tidaklah  sah,”  cerai yang seperti itu hanya sah menurut hukum agama  saja,  tetapi  tidak  sah  menurut hukum  positif  karena  tidak  dilakukan  di Pengadilan  Agama.  Akibat  hukum  yang muncul dari talak yang dilakukan di luar pengadilan  adalah  ikatan  perkawinan antara suami istri tersebut belum terputus secara hukum.  Pasal 130 KHI
“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan  tersebut  dapat  diminta  upaya hukum banding dan kasasi.”
Pengadilan  Agama  berwenang  untuk mengabulkan atau menolak izin untuk menjatuhkan talak. Dikabulkan karena alasan-alasan dan bukti yang diajukan oleh hakim  dinilai  cukup.  Begitu  sebaliknya jika alasan dan bukti yang diajukan dalam sidang  dinilai  masih  kurang,  maka  oleh hakim  akan  ditolak.  Pasal  131  ayat  (4) menyatakan bahwa:
“Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan  Pengadilan  Agama  tentang  izin ikrar  talak  baginya  mempunyai  kekuatan hukum  yang  tetap  maka  hak  suami  untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh.”
Akibat hukum jika talak tidak segera diikrarkan dalam tempo 6 bulan sejak mengakibatkan  putusan  Pengadilan Agama tersebut menjadi Gugur dan ikatan perkawinannya kembali utuh.
Adapun dasar hukum talak tentang kebolehan talak berdasarkan : Al-Qur’an surah At-Thalaq : 1; Hadist; Ijma. 9 Terkait rukun atau syarat talak, Terjadinya talak ada  beberapa  unsur  yang  berperan, masing-masing unsur harus memenuhi persyaratan berikut ini :
1.  Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya  haruslah  yang  telah  dewasa atau baligh dan sehat akalnya serta ucapan talak yang dikemukakan adalah atas dasar kesadaran dan kesengajaan. 10
2.  Perempuan  yang  ditalak  adalah  istri atau orang yang secara hukum masih terikat perkawinan dengan suaminya.
3.  Ucapan  talak  yang  dilakukan  oleh suami  menggunakan  kalimat  talak, atau dengan kalimat lain yang semakna dengan itu atau terjemahannya yang sama-sama diketahui sebagai ucapan pemutus  ikatan  perkawinan  seperti cerai. 11
Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat beberapa keadaan yaitu : 1.  Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi 3 macam:
9 Syeikh Hasan Ayyub, Fiqhul Usrotil Muslimah, alih bahasa  oleh  Abdul  Ghofar  EM, Fikih  Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001). H. 250
10 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Al Fiqh Ala Madzzahib  Al  Khomsah, alih  bahasa  oleh  Masykur  AB, Afif  Muhammad,  Idrus  Al  Kaff,  (Jakarta  :  PT.  Lentera Basritama). H.441.
11 Syeikh Hasan Ayyub, Fiqhul Usrotil Muslimah, hlm. 128.

## a.  Talak yang dijatuhkan oleh suami
yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid dan sudah pernah digauli disebut Talak Sunni atau pelaksanaannya menurut aturan sunnah. Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap hitungan masa iddah dengan arti segera  setelah  jatuhnya  talak, si istri langsung masuk dalam penghitungan iddah. 12 Dalam KHI diatur dalam pasal 121 yang menyatakan:
“Talak  sunny  adalah  talak  yang  dibolehkan yaitu  talak  yang  dijatuhkan  terhadap  istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.”
b.  Talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu istri sedang haid atau dalam keadaan masa suci, namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya. Disebut talak  bid’i, artinya talak yang pelaksanaannya menyimpang dari sunnah  nabi.  Hukumnya  haram, alasannya ialah dengan cara ini perhitungan iddah istri menjadi memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung iddahnya. 13 Dalam KHI diatur dalam pasal 122 yang menyatakan:
Talak bid`i adalah talak yang dilarang, yaitu talak  yang  dijatuhkan  pada  waktu  istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci  tapi  sudah  dicampuri  pada  waktu  suci tersebut.
c.  Talak yang dijatuhkan ketika istri belum pernah digauli dan istri dalam keadaan sedang hamil.
12 Mahmud Syaltut, Fiqh Tujuh Madzhab, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000). H. 148.
13 Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat. hlm. 194.
Talak ini disebut talak la sunni wala bid’iy. 14
2.  Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali pada mantan istrinya, talak ada 2 macam :
a.  Talak  Raj’iy yaitu talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah  baru,  selama  istrinya  itu masih dalam masa iddah. Talak ini adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri. b.  Talak Bain, yaitu talak yang diputus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak ini terbagi 2 macam :
1)  Bain  Sughraa, ialah talak satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri atau melalui putusan pengadilan dalam  bentuk  fasakh.  Dalam bentuk ini si suami yang akan kembali kepada istrinya dapat langsung melalui pernikahan baru.  Menurut  Pasal  119  KHI disebutkan bahwa:
“Ayat (1): “talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.”
“Ayat (2): Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
a. talak yang terjadi qabla al dukhul; b. talak dengan tebusan atahu khuluk; c.  talak  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan
Agama.”
2)  Bain  Kubraa, ialah talak tiga baik sekali ucapan atau berturut-turut. Tala ini menyebabkan si suami tidak
14 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Al Fiqh Ala Madzzahib Al Khomsah . hlm. 452.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab
Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q
T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h = = Ð = y
Bunyi madd: ā ( E )
ī ( ÐG ) ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )

## boleh kembali lagi kepada
istrinya,  meskipun  dengan nikah baru kecuali bila istrinya itu telah nikah dengan laki- laki lain, sudah berhubungan, kemudian bercerai dan habis masa iddahnya. Terkait dengan  Talak  Ba’in  Kubraa terdapat dalam pasal 120 KHI yang berbunyi:
“Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk  ketiga  kalinya.  Talak  jenis  ini  tidak dapat dirujukdan tidak dapat dinikahkan kembali,  kecuali  apabila  pernikahan  itu dilakukan setelah bekas isteri,menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.”

## B.  Metode Penelitian
Ilmu  Pengetahuan  pada  dasarnya timbul karena rasa ingin tahu dari setiap  manusia.  Rasa  keingintahuan tersebut timbul karena banyak aspek kehidupan yang masih gelap dalam hidup manusia,  dan  manusia  ingin  mengetahui segi kebenaran  daripada kegelapan tersebut. Dalam usahanya untuk mencari kebenaran  tersebut,  seorang  manusia akan menempuh berbagai cara baik itu yang ilmiah dan tidak ilmiah. 15 Sebagai seorang peneliti tentu cara yang ditempuh adalah cara pencarian kebenaran dengan serangkaian proses yang  ilmiah.  Penelitian  ilmiah  harus disertai dengan sebuah keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan kecenderungan yang mungkin  timbul.  Penelitian  ini  termasuk dalam  ranah  penelitian  hukum,  yang bertujuan untuk memecahkan masalah secara  metodologis,  sistematis  dan konsisten.
15 Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2010). H. 1.
Metodologis  artinya  sesuai  dengan metode,  tentu  yang  digunakan  adalah metode penelitian hukum. Sistematis artinya penelitian dilakukan menurut sistem hukum yang mana menurut Sudikno  Mertokusumo  menyatakan bahwa Kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian  atau  unsur-unsur  yang  saling berkaitan. Kesatuan ini diterapkan terhadap kompleks  unsur-unsur  yuridis . Disusul dengan  pendapatnya  Paul  Scholten  yang menyatakan bahwa “ Hukum itu merupakan suatu  sistem,  yaitu  semua  peraturan  akan saling  berhubungan  yang  satu  ditetapkan oleh  yang  lain,  bahwa  peraturan  tersebut dapat disusun secara mantik dan kukuh yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan hukumnya.  Sehingga  sampailah  pada  asas- asasnya ”. Konsisten berarti tidak adanya hal hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. 16 Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini menggunakan pisau analisis berupa  pendekatan  Perundang- undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual untuk memecahkan permasalahan utama . Alasan penggunaan kedua pisau analisis tersebut adalah: yang pertama menggunakan pendekatan undang-undang adalah karena sebagai negara hukum sudah selayaknya berpedoman pada aturan hukum yang ada. Kemudian ternyata belum ada pengaturan yang mengatur tindakan seorang kuasa ini secara spesifik, aturanya hanya mengatur secara umum. Hal ini tentu kurang menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut penulis menggunakan satu pisau analisis lagi yakni dengan menggunakan pendekatan konsep ( conceptual approach ) Alasan menggunakan pendekatan konseptual adalah karena belum ada
16 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum, hlm. 42.

## aturan hukum yang mengatur bagaimana
kewenangan  bertindak  seorang  kuasa untuk  mewakili  pemohon  perceraian mengucapkan talak terhadap seorang istri. Sehingga dari sini akan dimunculkan konsep kuasa dalam hukum barat yang kemudian akan dikombinasikan dengan konsep wakalah dalam hukum islam. Sehingga  diharapkan  bisa  menjawab permasalahan utama Sumber hukum yang digunakan adalah  sumber  hukum  Primer,  Sekunder dan tersier. Sumber hukum primer yang digunakan  tentu  adalah  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama, Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  / Burgerlijk Wetboek , kompilasi Hukum Islam, Herzien Inlandsch  Reglement  (HIR)  dan Reglemen Indonesia  Yang  Diperbaharui ; kemudian sumber hukum sekunder adalah buku- buku hukum dan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang terkemuka; dan terakhir,  sumber  hukum  tersier  penulis menggunakan  ensiklopedia,  kamus  baik itu kamus hukum, kamus bahasa arab dan kamus bahasa inggris.
Lokasi  penelitian,  karena  penelitian ini juga termasuk dalam librarian Research atau penelitian kepustakaan maka lokasi yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian adalah perpustakaan. Beberapa perpustakaan yang telah menjadi tempat penelitian  penulis  adalah  Perpustakaan Proklamator Bung
Karno Blitar, Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan
Universitas  Brawijaya  malang  dan Perpustakaan IAIN Kediri.

## C.  PEMBAHASAN
1.  Konsep Kuasa dalam Hukum Islam Islam  mengenal  konsep  perwakilan atau pemberian kuasa dengan istilah al  wakalah atau al  wikalah. Beberapa istilah  lainnya  seperti  penyerahan,
pendelegasian,  dan  pemberian  mandat. Secara etimologis wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan. Kekuasaan yang diserahkan dengan menunjuk orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. 17 Menurut para ulama istilah al wakalah dan al  wikalah adalah sebagai berikut: menurut  Hanafiyah  bahwa  seorang menempati diri orang lain dalam tasharuf (Pengelolaan); Menurut Malikiyyah bahwa  seseorang  yang  menggantikan (menempati)  tempat  yang  lain  dalam hak  (kewajiban),  dia  yang  melaksanakan pada posisi itu. 18 Menurut  mazhab Syafiiyah  bahwa  suatu  ibarat  seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya. Jika ditarik garis diantara ketiga ulama tersebut,  pengertian al  wakalah atau al wikalah ialah  mewakilkan  suatu  urusan kepada  orang  lain  (penerima)  untuk dikerjakan  ketika  yang  mewakili  masih hidup. Landasan  hukum Wakalah 19 terdapat pada QS. Al-Kahfi (18):19; QS. An-Nisa (4). 35; QS. Yusuf (12).55; QS. Al. Baqarah (2); 283; QS. Al-Ma’idah (5).2. kemudian dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa’,  beliau  meriwayatkan bahwa Rosulullah  SAW  mewakilkan kepada  Abu  Rafi’  dan  seorang  Anshor  untuk mengawinkan (kabul perkawinan nabi dengan) Maimunah ra. Landasan  yang  bersumber dari Ijma’ bahwa para ulama telah sepakat tentang  akad  wakalah.  Bahkan  mereka memandangnya  sebagai  sunah,  karena termasuk dalam jenis ta’awwun (Tolong menolong dalam kebaikan). 20 Wakalah jika dilihat dari ruang lingkupnya dibedakan menjadi dua
17 Hasbie  Ash-Shiddiqie, Pengantar  Fiqh  Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). H. 91.
18 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007). H. 231.
19 Mardani, Hukum  Perikatan  Syariah  di  Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). H. 182 – 184.
20 Mardani, Hukum  Perikatan  Syariah  di  Indonesia. hlm.184-185.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f
P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
= = Ð = y
Bunyi madd: ā ( E ) ī ( ÐG )
ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw
( ËC )
yakni  wakalah muthlaqah dan wakalah muqayyadah . Wakalah Muthlaqah adalah perwakilan yang tdak terikat oleh syarat tertentu. Sedangkan wakalah  Muqayyadah merupakan  perwakilan  yang  terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama. 21
Dalam menjalankan wakalah, terdapat rukun atau syarat yang harus dipenuhi terlebih  dahulu.  Pertama  terkait  dengan subyek  wakalah  yakni  orang  yang mewakilkan  dan  orang  yang  mewakili; kedua,  Muwakal  fiih (sesuatu  yang diwakilkan) atau obyek akadnya. Pertama adalah orang yang mewakilkan,  terhadap  suatu  urusan atau  obyek  yang  akan  diwakilkan,  orang tersebut adalah pemilik urusan atau benda yang akan diwakilkan. Sehingga ia bebas bertindak atas urusan atau benda yang dikuasainya tersebut. Jika ternyata orang yang  mewakilkan  bukan  pemilik  urusan atau  benda  maka  wakalah  tersebut  tidak sah. Kemudian pihak yang mewakili atau cukup  disebut  sebagai  wakil,  ia  haruslah orang  yang  berakal  sehat,  tentu  orang yang  berwenang  untuk  melakukan  suatu urusan yang diberikan kepadanya.
Kedua,  adalah Muwakal  fiih  ( sesuatu yang diwakilkan) atau obyek akad. Sudah barang tentu tidak semua urusan bisa diwakilkan, beberapa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan adalah sebagai berikut: 22 Pertama, perwakilan sah dalam urusan keperdataan seperti akad jual  beli,  sewa  menyewa,  pernikahan, perceraian, pembayaran hutang dan lain- lain, kedua, perwakilan  juga  boleh  dalam masalah hak Allah SWT yang mungkin bisa diwakilkan  seperti  pembuktian  hukum dan  pelaksanaannya,  pembayaran  zakat, shadaqah,  nazar,  kifarat,  berhaji. Ketiga, hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk
21 Mardani, Hukum  Perikatan  Syariah  di  Indonesia. hlm. 185.
22 Helmi  karim, Fiqh Muamalah ,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 1997). H. 21.
diwakilkan  adalah  khususnya  dalam  hal beribadah yang bersifat badaniyah, seperti sholat, puasa, bersuci dll.

## 2.  Konsep Kuasa dalam Hukum Positif Indonesia
Surat kuasa merupakan sebuah bukti surat  dari  suatu  peristiwa  hukum  yang dinamakan pemberian kuasa. Pembatasan pengertian  Pemberian  kuasa  dapat merujuk pada pasal 1792 Burgerlijk wetboek atau  dikenal  sebagai  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata) yang berbunyi: Pemberian kuasa, merupakan suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan  kekuasaan  kepada  orang  lain, yang  menerimanya,  untuk  atas  namanya menyelenggarakan suatu urusan . 23 Dari ketentuan tersebut terdapat 2 hal  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  para pihak dan  urusan yang akan dikuasakan. Pertama , Para pihak, terdiri dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Kedua , urusan yang akan dikuasakan haruslah disebutkan secara tegas untuk tujuan apa pemberian kuasa tersebut diberikan. penyebutan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kerugian yang timbul akibat tindakan penerima kuasa jika bertindak melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya. Pemberian  kuasa  ini  menerbitkan kewajiban  bagi  penerima  kuasa  sebagai seorang wakil penuh ( full power ). Kewajiban tersebut  berupa  pemberian  kewenangan terhadap penerima kuasa untuk bertindak dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa langsung mengikat kepada  pemberi  kuasa,  dengan  catatan tindakannya tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa.  Kaitannya  dengan  pihak  ketiga, penerima kuasa berkedudukan sebagai
23 R,  Subekti  &  R.  Tjitrosudibio, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ,  (Jakarta:  PT.  Pradnya  Paramit, 2008). H. 457.
pihak  formil  dan  pemberi  kuasa  sebagai pihak materiil atau principal . 24 Dalam  ketentuan  1795  KUH  Perdata disebutkan  bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan  secara  khusus,  yaitu  mengenai hanya  satu  kepentingan  tertentu  atau  lebih, atau  secara  umum,  yaitu  meliputi  segala kepentingan pemberi kuasa. Terdapat dua bentuk kuasa yang disebutkan oleh Pasal 1795 KUH Perdata yakni: kuasa khusus dan kuasa  umum.  Meskipun  namanya  adalah kuasa umum namun pengertiannya terbatas pada tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa.
Istilah  “Pengurusan”  meliputi  segala tindakan atau perbuatan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Dengan kata lain kuasa umum merupakan sebuah pemberian kuasa untuk melakukan pengurusan,  oleh beherder atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Kuasa umum tidak dapat digunakan untuk beracara di pengadilan berdasarkan pasal 123 Herzien  Inlandsch  Reglement (H.I.R).
Pasal  123  HIR  menyebutkan  bahwa “bilamana dikehendaki kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya  untuk  melakukan  itu  dengan surat kuasa  teristimewa,  kecuali  kalau  yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan  yang  ditandatanganinya  dan dimasukkan  menurut  ayat  pertama  pasal 118 HIR atau jika gugatan dilakukan dengan lisan  menurut  pasal  120  HIR,  maka  dalam hal  terakhir  ini,  yang  demikian  itu  harus disebutkan  dalam  catatan  yang  dibuat  surat gugat ini .”  dari  ketentuan  ini,  pemberian kuasa  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara, yakni secara lisan dan secara tertulis. Terdapat perbedaan penggunaan pemaknaan  istilah  “Istimewa”  terkait
24 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). H. 2.
pasal 123 HIR dengan Pasal 157 HIR yang berbunyi:
“Sumpah  itu,  baik  yang  diperintahkan  oleh hakim,  maupun  yang  diminta  atau  ditolak oleh  satu  pihak  lain,  dengan  sendiri  harus diangkatnya  kecuali  kalau  ketua  pengadilan negeri  memberi  izin  kepada  satu  pihak, karena  sebab  yang  penting,  akan  menyuruh bersumpah  seorang  wakil  istimewa  yang dikuasakan  untuk  mengangkat  sumpah  itu, kuasa yang mana hanya dapat diberi dengan surat  yang  syah,  di  mana  dengan  saksama dan  cukup  disebutkan  sumpah  yang  akan diangkat itu.”
Apakah terdapat pembedaan diantara keduanya.  Jika  diteliti  lebih  jauh  lagi, memang terhadap bentuk surat kuasa Khusus terbagi dalam dua bentuk surat. Surat  kuasa  dibawah  tangan  dan  surat kuasa yang berbentuk akta autentik.
Disebutkan bahwa pemberian kuasa ini merupakan suatu perjanjian, maka berlaku pula  ketentuan  pasal  1320  KUH  perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. 25
“Untuk  sahnya  suatu  perjanjian  diperlukan empat syarat:
1)  Sepakat mereka yang menikatkan dirinya, 2)  kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan,
3)  suatu hal tertentu, 4)  suatu sebab yang halal”
Salah satunya adalah diantara pemberi kuasa dan penerima kuasa harus ada kesepakatan sehingga diantara keduanya muncul hubungan hukum. Hubungan tersebut sudah seharusnya dinyatakan secara tegas dan jelas dari kedua belah pihak.  Pemberian  kuasa  menjadi  tidak sah jika kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.
3.  Analisis Konsep  wakalah  dalam  hukum  islam dan kuasa dalam hukum barat secara
25 R.  Subekti  &  R.  Tjitrosudibio. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata . H. 339.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x =
ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
=
= Ð = y
Bunyi madd: ā ( E )
ī ( ÐG )
ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )
umum memiliki banyak persamaan. Keduanya merupakan suatu bentuk akad atau perjanjian. Didalamnya terdapat ketentuan mengenai syarat siapa saja yang bisa bisa menjadi pemberi dan penerima kuasa serta hal yang seperti apa yang bisa diperjanjikan.
Memberikan  kuasa  untuk  mewakili mengucapkan talak dalam islam itu diperbolehkan. Alasan yang menyebabkan diperbolehkan  adalah  bahwa pertama , talak itu adalah milik suami yang berhak menjatuhkan pada istrinya yang sah. Kedua, talak bukanlah sebuah ibadah yang harus dilakukan sendiri sehingga memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain.
Pemberi  kuasa  harus  secara  nyata mengungkapkan kehendaknya untuk mewakilkan  pengucapan  talak  kepada penerima kuasa. Kehendaknya tersebut harus disampaikan dengan jelas dan tegas untuk dan atas namanya bahwa ia hendak memutus  ikatan  perkawinan  dengan istrinya.  Pelimpahan  kuasa  tersebut tidak cukup jika hanya diucapkan secara lisan, melainkan harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Pasal 1796 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata:
“pemberian  kuasa  yang  dirumuskan  dalam kata-kata  umum,  hanya  meliputi  perbuatan perbuatan pengurusan. Untuk memindah tangankan benda-benda atau meletakkan hipotik diatasnya, atau lagi untuk membuat suatu  perdamaian,  atau  pun  sesuatu perbuatan lain yang hanya  dapat dilakukan oleh  seorang  pemilik,  diperlukan  suatu pemberian  kuasa  dengan  kata-kata  yang tegas.”
Ketentuan tersebut memberikan gambaran  bahwa  terdapat  bentuk  kuasa lain,    selain  kuasa  umum  dan  kuasa khusus. Kuasa ini sangat terbatas pada suatu tindakan tertentu, yang mana pada prinsipnya,  perbuatan  hukum  yang  akan dilakukan hanya dapat dilakukan oleh
pemberi  kuasa  itu  sendiri.  Pasal  1796 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata secara  limitatif  menyebutkan  ada  empat perbuatan  hukum  yang  diatur,  tiga yang  pertama  menyebut  secara  spesifik dan 1 perbuatan hukum yang terakhir disebutkan secara umum. Dalam konteks masalah  yang  diangkat  dalam  jurnal  ini, tentu  Pengucapan  talak  termasuk  dalam klausul “... perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan  oleh  seorang  pemilik,  diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.” Menurut  ketentuan  pasal  1796  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang dapat mengucapkan talak hanyalah orang yang berperkara secara pribadi. Tidak dapat  diwakilkan  kepada  kuasa.  Akan tetapi dalam keadaan tertentu maka pengucapan  talak  dapat  diwakilkan. Keadaan seperti ini tentu bisa terjadi karena  bermacam-macam  sebab.  Namun, yang pasti hakim dapat memberikan izin kepada kuasa untuk mengucapkan kalimat talak yang telah dikuasakan kepadanya.
M.  Yahya  Harahap  berpendapat bahwa untuk menghilangkan kesan bahwa pengucapan talak tidak boleh diwakilkan maka harus membuat kuasa yang ia sebut sebagai kuasa Istimewa. Dimana prinsipal harus menyebutkan dengan jelas, kalimat talak yang akan diucapkan oleh kuasa. 26 Secara sederhana seorang kuasa harus memiliki  kuasa  istimewa  terlebih  dahulu dari pemberi kuasa. Sehingga kuasa istimewa  ini  harus  bersifat  limitatif  dan autentik.
Kuasa istimewa hanya dapat diberikan jika dalam bentuk surat kuasa yang sah. R.  Susilo  menafsirkannya  sebagai  bentuk akta autentik. Autentik dalam artian suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka pejabat  umum,  oleh  siapa  didalam  akta itu dinyatakan pernyataan pihak yang
26 M.  Yahya  Harahap. Hukum Acara Perdata ,  hlm. 7-8.
menyuruh membuat akta itu. 27 Pengertian ini sejalan dengan Pasal 1868 memberikan pengertian mengenai akta autentik adalah sebagai berikut: 28
“Suatu  akta  yang  di  dalam  bentuk  yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum yang  berkuasa  untuk  itu  ditempat  dimana akta dibuatnya.”
Pengertian  kalimat  “suatu  akta  yang didalam bentuk yang ditetukan oleh undang-undang berarti akan terbuka kemungkinan bahwa bentuk akta autentik akan memiliki standar yang berbeda beda tergantung aturan mana yang digunakan.
Secara  umum  bahwa  surat  kuasa istimewa  ini  dibuat  dalam  bentuk  akta autentik, pasti mengacu pada akta notariil atau akta notaris. Yakni menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan notaris 29 : “akta  autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di hadapan  Notaris  menurut  tata  cara  yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.”
sehingga standar akta autentik tersebut akan berdasarkan pada standar Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Terkait bagaimana pembuatan surat kuasa istimewa, tentu ada peran Notaris dalam pembuatan aktanya. Kuasa Istimewa yang bersifat  autentik  apakah  dibuat  dibawah tangan kemudian dimintakan pengesahan kepada notaris ataukah dibuatkan oleh Notaris. Apakah kedudukan kuasa istimewa  yang  awalnya  dibuat  dibawah tangan akan berubah menjadi akta otentik. Dalam dunia kenotariatan dikenal adanya istilah waarmeking dan  Legalisasi. Jika  akta  dibawah  tangan  tersebut  telah
27 R.  Soesilo, RIB  /  HIR  dengan  penjelasan, (Bogor: Politeia, 1995). H. 115-116.
28 R.  Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 475.
29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
ditanda tangani sebelum menghadap kepada notaris maka disebut sebagai Waarmeking namun,  Jika  akta  dibawah tangan tersebut ditandatangani dihadapan Notaris  maka  disebut  sebagai  Legalisasi. Tentu akibat hukum dari kedua tindakan tersebut berbeda.
Waarmeking, sebuah tindakan untuk menerangkan  bahwa  Notaris  telah melihat  akta  dibawah  tangan  itu  pada hari tersebut. Sehingga tanggal yang dicantumkan oleh Notaris adalah tanggal ketika  akta  dibawah  tangan  itu  dilihat oleh notaris. 30 Legalisasi merupakan sebuah tindakan untuk mengesahkan akta dibawah  tangan  yang  belum  ditanda tangani dan pelaksanaan tanda tangan para pihak dilakukan dihadapan Notaris. Tentunya  sebelum  ditandatangani,  akta dibawah tangan tersebut akan dijelaskan isi  perjanjiannya  oleh  Notaris.  Mengenai tata caranya telah diatur dalam Pasal 1874 a Burgerlijk Wetboek Kewenangan Notaris untuk melegalisasi akta tunduk pada ketentuan Pasal 15 ayat (2)  huruf a Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:
“Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”
Dalam penjelasannya dituliskan sebagai berikut:
“Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta  di  bawah  tangan  yang  dibuat  sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan  pendaftaran  dalam  buku  khusus  yang disediakan oleh Notaris.”
30 Kiagus  Yusrizal, Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian  Akta  di  Bawah  Tangan  Dihubungkan  dengan Kewenangan  Notaris  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  UU  NOmor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ,  Tesis,  Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, H. 112.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª =
‘ Ç = h
=
= Ð = y
Bunyi madd: ā ( E ) ī ( ÐG )
ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC ) aw ( ËC )
Akta yang dilegalisasi tersebut telah memiliki kepastian tanda tangan dan kepastian tanggal akta. Kepastian tanda tangan karena para pihaknya langsung menghadap notaris sendiri sesuai dengan dokumen identitasnya dan bukan orang lain yang menghadap. Kepastian tanggal berarti memang pada saat menghadap tersebutlah hari dan tanggal dicantumkan. Bukan  mencantumkan  tanggal  atas permintaan para pihak. Kepastian tanggal ini sangat penting untuk menentukan kapan akta tersebut dibuat. Jika dikaitkan dengan  surat  kuasa  istimewa  untuk mengucapkan  talak,  maka  pembuatan surat  kuasa  istimewa  tersebut  haruslah bertanggal  setelah  putusan  Pengadilan Agama yang mengizinkan ikrar talak di ucapkan.
Kedudukan akta yang telah di waarmeking atau dilegalisasi tidak akan merubahnya menjadi akta otentik. Namun, setidaknya  jika  Surat  Kuasa  Istimewa tersebut dilakukan tindakan legalisasi maka akan terdapat kepastian tanggal dan kepastian para pihak. Sehingga penerima kuasa  bisa  mewakili  mengucapkan  talak seorang  suami  yang  diwakilinya  kepada istrinya.
Jika  kuasa  istimewa  tersebut  hanya di Waarmeking saja menurut penulis belum  dapat  digunakan  untuk  mewakili mengucapkan talak. Karena tidak ada kepastian  kapan  surat  kuasa  Istimewa tersebut dibuat. Bisa jadi dibuat sebelum putusan  Pengadilan  dijatuhkan  dan/ atau apakah yang membuat surat kuasa istimewa  tersebut  adalah  benar-benar orang  yang  bersangkutan.  Meskipun Notaris  tidak  bertanggung  jawab  atas isinya. Namun sebagai seorang sarjana hukum prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga.
Pengucapan  talak  yang  diwakilkan pada dasarnya merupakan Hak seorang suami,  namun  bagaimana  jika  hendak
mengucapkan talak si suami berhalangan. Hukum sudah seharusnya memberikan kemudahan akses untuk itu. Jangan sampai putusnya  perkawinan  yang  diniatkan untuk kebaikan suami dan istri menjadi dipersulit karena pembuatan surat kuasa Istimewa yang rumit. Mengacu  pada  pasal  15  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:
“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian, dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang.”
Jika berbicara mengenai bentuk surat kuasa istimewa dalam bentuknya sebagai akta  autentik,  dalam  pembuatannya pasti melibatkan pejabat umum yang berwenang. Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah siapakah yang dimaksud sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang itu. Sudah pasti salah satunya Notaris yang  merupakan  Pejabat  Umum,  karena menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:
“Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”
Namun apakah Notaris sebagai satu- satunya yang dimaksud sebagai pejabat
umum ?. jika yang dimaksud kuasa istimewa dalam bentuk akta notariil maka jawabannya sudah pasti iya. Namun kalau yang diminta adalah akta autentik seperti dalam  pasal  1868  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  maka  masih  ada  pejabat umum lain yang berwenang.
Jika dilihat dari asas yang dianut dalam lembaga perceraian memang terdapat asas mempersulit terjadinya perceraian.  Namun,  dalam  hal  ini  untuk membuat  surat  kuasa  istimewa  mewakili mengucapkan  cerai  talak,  keberlakuan asas ini sudah tertutup. Tertutup disini maksudnya  adalah  bahwa  hakim  telah memberikan izin atas permohonan cerai talak yang diajukan seorang suami atau pemohon. Asas mempersulit terjadinya perceraian hanya diperkenankan digunakan dalam sidang pemeriksaan saja atau sebelum putusan untuk mengucapkan talak dijatuhkan.
Seharusnya asas yang berlaku setelah putusnya perkawinan adalah asas peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan. Karena untuk mengucapkan talak ini  juga  berbatas  waktu  yakni  6  (enam) bulan,  jika  lewat  dari  itu  perkara  akan gugur  dan  perkawinan  akan  tetap  utuh. Namun  bagaimana  jika  dalam  waktu  6 (enam  bulan) 31 berhalangan belum bisa menjatuhkan  talak,  pilihannya  adalah dengan  mewakilkan.  Namun  disini Prinsipal akan dikenakan biaya tambahan untuk membayar jasa hukum notaris. Tambahan waktu dan prosedur yang lain juga perlu diperhatikan.
Penulis  berpendapat  jika  Panitera Pengadilan  Agama  juga  dapat  disebut sebagai  Pejabat  Umum  dalam  ranah Pengadilan  Agama.  Hal  ini  disebabkan karena  Panitera  bertanggung  jawab  atas pengurusan  berkas  perkara,  putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara,
31 Abdurrahman, Kompilasi hukum islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015). H. 144.
uang  titipan  pihak  ketiga,  surat-surat berharga,  barang  bukti  dan  surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan. Pemberi  kuasa  dan  penerima  kuasa bisa  menghadap  kepada  Panitera Pengadilan  Agama  untuk  menyatakan kehendaknya  untuk  mewakilkan  ikrar pada tanggal yang telah ditetapkan kepada penerima  kuasanya.  Panitera  tersebut bisa menyaksikan penandatanganan Surat Kuasa  Istimewa  yang  telah  dipersiapkan sebelumnya.  Panitera  bisa  melakukan koreksi jika terdapat kalimat yang terdapat dalam surat kuasa Istimewa jika dirasa kurang tepat. jika menurut 1868 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata maka Klausul akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum sudah terpenuhi.

## D.  Kesimpulan
Jadi  legal  standing  kuasa  istimewa untuk mewakili mengucapkan ikrar talak dalam perkara cerai talak yang pertama dapat dilihat dari Pertama, siapakah yang memberikan  kuasa  tersebut,  apakah ia  berwenang  dalam  memberikan sebuah kuasa untuk men-talak seorang istri. Kedua, mengenai bentuk kuasa Istimewanya, siapakah pejabat umum yang mengesahkan surat kuasa tersebut; dan yang ketiga, bagaimana dengan penerima kuasanya apakah ia cakap dan berwenang untuk mewakili mengucapkan talak untuk dan atas nama pemberi kuasanya tersebut. Ketiga hal itulah yang dirasa penulis paling bisa menggambarkan seperti apa Legal Standing kuasa istimewa  untuk  mewakili mengucapkan ikrar talak.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh
L = b k = z
² = f
P = t p = s ¶ = q
T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
= = Ð = y
Bunyi madd: ā ( E ) ī ( ÐG )
ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC ) aw ( ËC )

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di  Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
Ascarya. Akad  Dan  Produk  Bank  Syariah. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
Ash-Shiddiqie,  Hasbie. Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
Ayyub,  Syeikh  Hasan. Fiqhul Usrotil Muslimah, Alih  Bahasa  Oleh  Abdul Ghofar  Em, Fikih Keluarga. Jakarta:
Pustaka Al Kautsar, 2001.
Ghazaly,  Abdurrahman. Fiqh Munakahat.
Jakarta: Kencana: 2003.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
Helmi, Muhammad. ‘Kedudukan Instruksi Presiden  No  1  Tahun  1991  Tentang Khi  Menurut  Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia” ,  Jurnal Mazahib 15, no. 1 (Juni 2016).
Karim, Helmi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Pt.
Raja Grafindo Persada, 1997.
Mardani. Hukum  Perikatan  Syariah  Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Mughniyah, Muhammad Jawad. Al Fiqh Ala Madzzahib Al Khomsah, Alih Bahasa Oleh Masykur Ab, Afif Muhammad, Idrus Al Kaff.  Jakarta  :  Pt.  Lentera  Basritama, 2001.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2010.
Soemiyati. Hukum  Perkawinan  Islam  Dan Undang-Undang  Perkawinan, Jakarta: Quantum Media Press, 2000.
Soesilo. Rib / Hir Dengan Penjelasan, (Bogor: Politeia, 1995).
Subekti  &  Tjitrosudibio,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Jakarta:  Pt. Pradnya Paramita, 2008.
Suhendi,  Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007.
Syaltut,  Mahmud. Fiqh  Tujuh  Madzhab. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2003.
Undang-Undang  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan  Agama  Tentang  Peradilan Agama Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan  Agama Junto Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik

## Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris Juncto Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Yusrizal,  Kiagus.  “Tinjauan  Hukum Terhadap  Pembuktian  Akta  di Bawah  Tangan  Dihubungkan  dengan Kewenangan  Notaris  dalam  Pasal 15  ayat  (2)  UU  NOmor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris,” Tesis , Universitas  Diponegoro,  Semarang,
2008. Tidak Dipublikasikan.
-