http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia

## Fikrotul Jadidah
Magister Ilmu Hukum

## Universitas Indonesia
Fikrotul.jadidah17@gmail.com
Abstrak. Perubahan  konstitusi  merupakan  salah  satu  cara  terpenting  yang  dilakukan  oleh beberapa  rezim  transisi  untuk  mendirikan  pemerintahan  yang  demokratis.  Indonesia  menghadai momen  kritis  dalam  mengelola  transisi  politik  setelah  rezim  otoriter  Orde  baru  selama  32  (tiga puluh dua) tahun menuju reformasi  yang demokratis. Dalam penelitian jurnal ini perumusan  yang dibahas adalah : bagaimana kedudukan konstitusi yang lama terhadap konstruksi hukum rezim yang baru pada masa transisi politik reformasi di Indonesia dan dampak dari perubahan konstitusi dalam transisi  orde  baru  menuju  reformasi  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui, menganalisis  dan  memahami  posisi  ideal  kedudukan  konstitusi  yang  lama  terhadap  konstruksi hukum rezim yang baru dalam transisi politik menuju demokrasi dan dampak perubahan konstitusi pada  transisi  orde  baru  menuju  reformasi  di  Indonesia  pada  masa  kini.  Hasil  penelitian memperlihatkan  bahwa  pada  masa  transisi  orde  baru  menuju  reformasi,  tidak  terjadi  perubahan terhadap  pembukaan    Undang-Undang    Dasar    Negara  Republik    Indonesia    Tahun    1945    yang isinya    memuat    Pancasila.  Pancasila    merupakan    dasar    falsafah    bangsa    Indonesia,    norma fundamental    ( grundnorm )    bagi    Indonesia.  Jadi  pada  masa  transisi  otoriter  menuju  demokrasi  di Indonesia, tidak diperlukan  konstitusi  yang  benar-benar  baru  mengingat  norma tertinggi  yang masih  berlaku  sehingga  yang  diperlukan  hanya merevitalisasikan  konstitusi  yang  lama  untuk keluar    dari    jerat    pola  represif  menuju  pola  baru,  yakni  responsif.  Arah    politik    hukum    di Indonesia  pasca  reformasi  adalah  keinginan untuk  membentuk  sistem  hukum  yang  responsif, hal  ini  secara tersirat  dapat  dilihat  dalam  beberapa  perubahan  pada  konstitusi.
Kata Kunci : Konstitusi, Reformasi, Indonesia
Abstract. Constitutional reform are one of the most important ways undertaken by several transitional  regimes  to  establish  democratic  governance.  Indonesia  faces  a  critical  moment  in managing the political transition after the authoritarian regime of the New Order for 32 (thirty two) years  towards  democratic  reform.  In  this  research  journal,  the  formulation  discussed  is:  how  the position of the old constitution towards the legal construction of the new regime during the political transition  to  reform  in  Indonesia  and  the  impact  of  constitutional  changes  in  the  transition  of  the new  order  towards  reform  in  Indonesia.  This  study  aims  to  find  out,  analyze  and  understand  the ideal position of the old constitutional position on the construction of the new regime's law in the political  transition  to  democracy  and  the  impact  of  constitutional  change  on  the  transition  of  the new order to reform in Indonesia at the present time. The results showed that during the transition of  the  new  order  to  reform,  there  was  no  change  in  the  opening  of  the  1945  Constitution  of  the Republic  of  Indonesia  which  contained  Pancasila.  Pancasila  is  the  basic  philosophy  of  the Indonesian  nation,  the  fundamental  norm  (grundnorm)  for  Indonesia.  So  during  the  authoritarian transition to democracy in Indonesia, there is no need for a completely new constitution given the highest norms that still apply so that what is needed is only revitalizing the old constitution to get out of the trap of repressive patterns towards new patterns, namely responsiveness. The direction of political  politics  in  Indonesia  after  the  reformation  is  the  desire  to  establish  a  responsive  legal system, this can be implicitly seen in several changes to the constitution.
Keywords: Constitution, Reform, Indonesia
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Semenjak tahun 1970-an, telah terdapat  gelombang  pasang  yang  nyata  dari demokrasi-demokrasi  baru  yang  muncul  dari negara-negara  yang  masa  lalunya  bersifat otoriter atau totaliter. Gelombang ini melibatkan  banyak  negara  mulai  dari  Eropa, Afrika,  Amerika  hingga  ke  Asia  Tenggara. Transisi  politik  dari  era  orde  baru  menuju reformasi  yang  dialami  oleh  Indonesia merupakan  salah  satu  bentuk  transisi  politik menuju  demokrasi  yang  terjadi  di  dunia  saat itu  meskipun  penyematan  status  otoriter terhadap  mantan  Presiden  Soeharto  masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Gejolak  krisis  moneter  dunia  pada tahun  1997  kemudian  mencapai  puncaknya bagi  Indonesia  ketika  Presiden  Soeharto dipaksa  turun  lewat  sebuah  gerakan  besar yang dipimpin oleh mahasiswa. Abdul  Halim dalam  artikelnya  menjelaskan  bahwa  Suharto menjabat Presiden dalam usia cukup muda 46 tahun  dengan  pangkat  Jenderal  bintang  tiga dan  berkuasa  tiada  tanding  tiada  banding selama  32  tahun.  Semua  lawan  politiknya dibuat  tidak  berkutik  dengan  kekuasaan otoriternya dan kelihaiannya dalam berpolitik. Lebih lanjut Samuel P. Huttington menjelaskan  bahwa  proses  transisi  menuju demokrasi ini sangat bervariasi, dimana salah satunya adalah bergejolaknya gerakan reformis  yang  kemudian  mengambil  inisiatif untuk  mendorong  terjadinya  transisi.  Terkait dengan pro dan kontra mengenai penyematan status  otoriter  bagi  Soeharto,  pendapat  dari Abdul  Halim  dan  Samual  P.  Huttington memberikan  satu  dukungan  logis  dimana gerakan  mahasiswa  sebagai  reformis  dalam upaya  mendorong  transisi  telah  memperkuat argumen  bahwa  rezim  Soeharto  adalah  rezim yang otoriter sehingga ada keinginan bersama dari  rakyat  yang  diinisiasi  oleh  para mahasiswa  untuk  melakukan  perubahan. Dengan  ini  jelas  sudah  bahwa  di  Indonesia sendiri  telah  terjadi  proses  transisi  peralihan sistem dari otoriter menuju demokrasi, sebuah proses  yang  akan  melibatkan  perubahan
konstitusi  yang  akan  menjadi  fokus  dari makalah ini.
Penafsiran yang banyak diakui mengenai  pengertian  dasar  dari  demokrasi adalah bahwa demokrasi merupakan pemerintahan berdasarkan keinginan mayoritas  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  adanya  keinginan  bersama  dari masyarakat sebagai salah satu sumber hukum. Reifikasi  yang  maksimal  dari  organisasi kehidupan  bersama  itu  terwujud  dalam politik.  Konstruksi  ini  menunjukkan  bahwa ada  intervensi  politik  dalam  pembentukan hukum di negara demokrasi. Kondisi hubungan  antara  politik  dan  hukum  ini  pada tatanan  ilmu  hukum  saat  ini  disebut  sebagai “Politik Hukum”.
Menurut  Moh.  Mahfud  MD,  politik hukum  merupakan  pilihan  tentang  hukum- hukum  yang  akan  diberlakukan  sekaligus pilihan  tentang  hukum-hukum  yang  akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya  dimaksudkan  untuk  mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan  UUD  1945.  Transisi  kekuasaan tentu  erat  kaitannya  dengan  kepentingan politik  dari  rezim  yang  baru,  kaitannya dengan pendapat Moh. Mahfud MD mengenai pilihan-pilihan hukum yang akan diberlakukan  sekaligus  hukum  yang  akan dicabut  adalah  bahwa  transisi  politik  akan sangat  mungkin  pada  perubahan  konstitusi yang  merupakan  dasar  hukum  fundamental bagi proses berjalannya pemerintahan di suatu negara.
Sebagai negara berbasis Eropa
Kontinental, tentunya sistem hukum Indonesia  sangat  erat  kaitannya  dengan positivisme  yang  artinya  bahwa  proses perubahan  konstitusi  harusnya  mengikuti suatu  teknis  tertentu  yang  dianut  oleh  negara tersebut.  Hans  Kelsen  menyatakan  bahwa proses pembuatan hukum bukan hanya proses yang  berjalan  di  lembaga  legislatif,  namun juga memiliki prosedur dalam ranah yudikatif dan  administratif  penguasa.  Pernyataan  Hans Kelsen  ini  memberikan  sebuah  dimensi  baru, dimana  dapat  dilihat  bahwa  campur  tangan penguasa sangat kental dalam proses
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
pembentukan produk hukum. Artinya, pergantian  penguasa  akan  berdampak  juga pada  pergantian  konstitusi,  karena  adanya perubahan  pemikiran  dari  pemimpin  yang lama  ke  yang  baru,  kepemimpinan  erat kaitannya  dengan  politik  hukum,  singkatnya, dapat disimpulkan bahwa politik hukum akan memiliki peran yang sangat besar pada proses peralihan konstitusi akibat dari transisi politik suatu negara.
Salah  satu  perdebatan  yang  muncul dalam  transisi  politik  menuju  demokrasi adalah  mengenai  kedudukan  hukum  yang ditinggalkan  oleh  rezim  yang  lampau, khususnya  dalam  menangani  penjahat  perang kolaborator  Nazi.  Perdebatan  ini  mengerucut pada  dua  pendapat  dari  H.L.A  Hart  dan Fuller.  Menurut  Hart,  hukum  tertulis  yang berlaku sebelumnya walaupun tidak bermoral, tetap  harus  dinyatakan  berlaku  dan  harus diikuti oleh pengadilan-pengadilan sesudahnya  hingga  ia  dinyatakan  tidak berlaku atau diganti dengan yang baru.
Bertentangan  dengan  Hart  adalah Fuller yang berpendapat bahwa aturan hukum mengandung  arti  bahwa  ia  juga  memutuskan hubungan  dengan  rezim  hukum  Nazi. Karenanya,  para  mantan  kolaborator  Nazi harus  diadili  dengan  dasar  hukum  yang  baru. Jadi, Fuller berpendapat bahwa jatuhnya suatu rezim  ikut  menjatuhkan  sistem  hukum  yang dianut  beserta  produk-produknya  sehingga diperlukan  produksi  hukum  mulai  dari  awal lagi. Meskipun perdebatan ini mengenai Nazi, penulis  lalu  mengeksplorasi  perdebatan  ini kepada  proses  transisi  yang  terjadi  di Indonesia untuk melihat bagaimana kedudukan  hukum  yang  merupakan  hasil pemerintahan  rezim  Soeharto  terhadap  rezim baru di era reformasi. Nantinya kedua teori ini akan  dibandingkan  dengan  menggunakan teori  hukum  dari  Hans  Kelsen.  Meskipun Kelsen  akan  lebih  condong  mendukung pendapat  H.L.A  Hart,  namun  hal  ini  harus dilakukan  mengingat  posisi  Indonesia  yang menggunakan  hukum  peninggalan  Belanda, negara  dengan  corak  Eropa  Kontinental  yang erat  hubungannya  dengan  paham  positivism yang  kuat,  sehingga  sangat  sesuai  apabila teori  Kelsen  digunakan  sebagai  acuan  untuk melihat posisi ideal dari perdebatan ini.
Dalam  sejarahnya,  Indonesia  pernah mengalami beberapa kali penggantian konstitusi, diantaranya:
1. Perubahan  naskah  “Hukum  Dasar”  hasil karya Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mendjadi Undang-undang Dasar Proklamasi  )1945)  kemudian  diganti menjadi;
2. Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (1949) kemudian diganti menjadi;
3. Undang-undang  Dasar  Sementara  1950 sampai dengan kembali lagi kepada;
4. Undang-undang  Dasar  1945  melalui
Dekret Presidan 5 Juli 1959. Selain
penggantian, konstitusi Indonesia  juga  pernah  mengalami  empat  kali perubahan  konstitusi  selama  2  tahun  (1999- 2002)  yakni  perubahan  I-IV  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada titik inilah kemudian penulis akan melakukan analisis terhadap bagaimana proses perubahan konstitusi    pada  era  transisi  politik  di Indonesia, karena amandemen terhadap konstitusi  dilakukan  oleh  rezim  yang  baru untuk membentuk dimensi politik dan hukum yang  baru  pasca  jatuhnya  rezim  otoriter Presiden Soeharto.
Pada  masa  transisi  otoriter  menuju demokrasi,  terdapat  beberapa  hal  yang menjadi perhatian utama sebagai hal-hal yang harus  diperbaiki.  Rezim  otoritarian  memiliki satu kesamaan, yakni hubungan sipil – militer mereka  tidak  begitu  diperhatikan.  Dalam rezim  militer  otoritarian  tidak  ada  control sipil,  dan  pemimpin  serta  organisasi  militer sering  melakukan  fungsi  yang  luas  dan bervariasi  yang  jauh  dari  misi  militer  yang normal,  dimana  pejabat  militer  memiliki unsur politis dan loyalitasnya lebih diutamakan  kepada  partai  daripada  negara. Hal  ini  menggambarkan  hal  pertama  yang perlu  diperbaiki  adalah  mengenai  reposisi hubungan  militer  dan  sipil  dan  kaitannya dengan partai politik.
Kemudian perumusan kebijakan- kebijakan  baru  dalam  upaya  mencapai keadilan  dan  perbaikan  birokrasi  juga diperlukan  mengingat  rezim  otoriter  pastinya meninggalkan sistem birokrasi yang berantakan  dan  hanya  berorientasi  pada keuntungan  penguasa.  Birokrasi  publik  di
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Indonesia masih lebih banyak menjadi bagian dari masalah daripada solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya untuk  mencapai  sebuah  sistem  yang  berpihak pada  masyarakat,  harus  dirumuskan  suatu sistem  yang  mampu  menggantikan  sistem yang  lama  dan  memberi  dampak  langsung kepada  masyarakat.  Selain  itu,  aturan  dan prinsip mengenai rekonsiliasi tupoksi lembaga-lembaga  negara  juga  diperlukan untuk  mendukung  reformasi  birokrasi  tadi. Masalah  lain  yang  menjadi  fokus  dari  rezim baru  dalam  menata  hukum  yang  baru  pada masa  transisi  tentunya  adalah  berkaitan dengan  Hak  Asasi  Manusia,  sebuah  hal  yang menjadi  isu  bersama  yang  dialami  oleh negara-negara demokrasi baru di dunia.
Banyaknya  proses  perubahan  yang diperlukan  ini  tentunya  harus  dilandasi  oleh kesepakatan  mengenai  sebuah  prinsip  awal dalam  menata  pemerintahan  yang  baru. Kembali  pada  perdebatan  Hart  dan  Fuller, peneliti  ingin  melihat  bagaimana  rezim  baru Indonesia  pada  masa  transisi  memposisikan hukum  yang  lama  dan  hukum  yang  baru, apakah  kemudian  sesuai  dengan  pendapat Hart, Fuller, ataukah sesuai dengan bagaimana  idealnya  pembentukan  sebuah hukum  di  era  transisi  politik  menuju demokrasi.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, penulis  tertarik  untuk  mengangkat  makalah dengan  judul  “ Perubahan  Konstitusi  dalam Transisi  Orde  Baru  menuju  Reformasi  di Indonesia ”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan ruang lingkup
permasalahan  diatas,    penulis  merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:
1. Bagaimana    kedudukan    konstitusi    yang lama    terhadap    konstruksi  hukum    rezim yang    baru    pada    masa    transisi    politik reformasi  di Indonesia ?
2. Bagaimana    dampak    dari    perubahan konstitusi    dalam    transisi    orde  baru menuju reformasi di Indonesia?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami:
a. Posisi    ideal    kedudukan    konstitusi yang    lama    terhadap  konstruksi hukum    rezim    yang    baru    dalam transisi  politik menuju demokrasi.
b. Dampak  Perubahan   Konstitusi  pada Transisi    Orde    Baru  Menuju Reformasi  di  Indonesia  Pada  Masa Kini
2. Manfaat Penelitian
Penelitian    ini    mempunyai    manfaat teoretis    dan    praktis.    Secara  teoretis penelitian    ini    diharapkan    memberikan kontribusi    dalam  pengembangan    ilmu pengetahuan    hukum,    terutama    bidang Hukum  Tata  Negara  dan  Ilmu  Pengetahuan Perundang-undangan, sedangkan secara praktis,  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi bahan    rekomendasi  kepada    pemegang kekuasaan membentuk peraturan perundangundangan,  sehingga  dalam  setiap pembentukan  peraturan  perundang-undangan, senantiasa    mempertimbangkan    kebutuhan waktu  dan kondisi  politik  yang  labil  pasca terjadinya    transisi    secara    luar    biasa  untuk mempersiapkan  peraturan  pelaksanaan  yang diperlukan  sebagai  pelaksanaan  Undang- Undang tertentu.

## KAJIAN PUSTAKA
Landasan Teori Perubahan    Konstitusi    Pada    Masa Transisi Politik Reformasi dalam Perspektif Stuffenbau Theorie Hukum di Indonesia merupakan campuran  dari  sistem  hukum  Eropa,  hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang  dianut,  baik  perdata  maupun  pidana, berbasis  pada  hukum  Eropa  Kontinental, khususnya  dari  Belanda  karena  aspek  sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan  dengan  sebutan  Hindia  Belanda (Nederlandsch-Indie). Sebagai negara berbasis  Eropa  Kontinental,  tentunya  aliran positivism  sangat  melekat  sebagai  salah  satu inspirasi  pada  operasi-operasi  hukum  yang dilakukan  oleh  sistem  ini,  selain  itu  Eropa Kontinental  terkenal  dengan  kepatuhannya pada  hierarkhi  dan  hukum  tertulis  sebagai dasar  hukum  paling  kuat,  salah  satu  tokoh yang  menginspirasi  aturan  teknis  hierarkhi perundangan  di  dunia  adalah  Hans  Kelsen, jadi  dapat  dikatakan  Indonesia  juga  memiliki
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
sebuah  sistem  yang  terpengaruh  oleh  teori hierarkhi hukum Hans Kelsen.
Negara yang sistem hukumnya demokratis  akan  menciptakan  kehidupan demokratis  dalam  segala  bidang  kehidupan. Demokratisasi hukum ditentukan oleh strategi pembangunan  hukum  yang  dianut  oleh  suatu negara.  Dari  perspektif  sejarah  dikenal  dua macam  strategi  pembangunan  hukum  yang menonjol  dan  berpengaruh.  Kedua  strategi pembangunan hukum yang dimaksud adalah:
1. Strategi pembangunan hukum “ortodoks”,  melahirkan  tipe  hukum “represif”.  Tipe  hukum  ini  pada dasarnya  melihat  hukum  sebagai  alat kekuasaan agar dapat mempertahankan  status  quo,  berusaha meminimalisasi arus tuntutan perubahan, termasuk upaya membentengi  arus  tuntutan  perubahan dari  public  yang  cenderung  dianggap dapat mengganggu lestarinya kekuasaan.; 2. Strategi pembangunan hukum responsif, penekanannya adalah hukum  sebagai  legitimasi  keinginan atau  nilai-niali  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat.  Ciri- ciri  pembangunan  hukum  responsive adalah  masyarakat  berperan,  negara tidak dominan.
Jika  dicermati,  pada  proses  transisi politik  antara  rezim  orde  baru  menuju reformasi,  ada  upaya  perubahan  strategi pembangunan  antar  kedua  rezim.  Pada  rezim orde  baru  dibawah  pimpinan  Presiden Soeharto  selama  32  Tahun,  pemerintah  orde baru memilih menggunakan strategi pembangunan  hukum  represif  dimana  peran masyarakat  begitu  diminimalisir  dengan tujuan untuk terus melanggengkan kekuasaan. Sementara  itu,  era  reformasi  mencoba merubah strategi pembangunan menuju hukum responsif dimana perubahan konstitusi diarahkan untuk lebih menimbulkan partisipasi  masyarakat  dan  swasta,  bersama pemerintah  untuk  kemudian  membentuk segitiga  integrasi  sebagai  stakeholder  untuk mewujudkan ideal demokrasi yang sebenarnya.  Maka  dari  itu,  perubahan konstitusi menjadi suatu hal yang  vital dalam
masa transisi politik sehingga teknis perubahannya  menjadi  hal  yang  layak diangkat mengingat transisi yang terjadi pada era  reformasi  merupakan  salah  satu  bentuk transisi luar biasa.
Konstitusi  adalah  hukum  dasar  yang dijadikan  pegangan  dalam  penyelenggaraan suatu  negara.  Konstitusi  dapat  berupa  hukum dasar  tertulis  yang  lazim  disebut  Undang- undang  Dasar,  dan  dapat  pula  tidak  tertulis. Hans  Kelsen  membagi  jenjang  norma  hukum ke  dalam  dua  jenjang,  yakni  jenjang  norma yang  tertinggi  ( grundnorm )  dan  jenjang norma  yang  ada  di  bawahnya  sampai  jenjang yang paling bawah. Lebih lanjut, Taufiqurrohman  Syahuri,  mengutip  pendapat Hans Kelsen, menyatakan: “Teori  hierarki  hukum  ( stuffenbautheory ) menunjukkan  norma  hukum  itu  berjenjang dalam  suatu  tatanan  susunan  hierarki.  Suatu norma  yang  lebih  rendah  berlaku  dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi, dan  norma  yang  lebih  tinggi  itu,  berlaku  dan bersumber  kepada  norma  yang  lebih  tinggi lagi.  Demikian  seterusnya  sampai  pada  suatu norma  yang  tidak  dapat  ditelusuri,  yang bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu yang dikenal dengan  istilah  grundnorm  (norma  dasar). Norma  dasar  sebagai  norma  tertinggi  itu dibentuk  langsung  oleh  masyarakat  dan menjadi sumber bagi norma-norma yang lebih rendah,  oleh  karena  itu  norma  dasar  itu disebut  presuposed  atau  ditetapkan  terlebih dahulu.”
Mengenai  norma  dasar  ( grundnorm, basic  norm,  atau  fundamental  norm ),  Kelsen menyatakan  bahwa  sebagai  norma  tertinggi maka grundnorm tidak memperoleh validitasnya  dari  norma  yang  lebih  tinggi karena  dialah  yang  tertinggi. Grundnorm memperoleh  validitasnya  karena  memang dipostulasikan valid. Dengan demikian, setiap norma  dapat  dinyatakan  valid  jika  bersumber dari  grundnorm  yang  dipostulasikan  valid. Menyempurnakan  teori  Hans  Kelsen,  Hans Nawiasky kemudian mengemukan tata susunan norma hukum negara, yakni: 1. Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara);
2. Staatsgrundgezets  (Aturan  Dasar/Pokok Negara);
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
3. Formell Gesetz (UU Formal);
4. Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom).
Berdasarkan  teori  hierarki  hukum Kelsen  dan  Nawiasky,  dikaitkan  dengan hierarki  peraturan  perundangan  di  Indonesia, maka  norma  dasar  sebagai  norma  tertinggi yang  dibentuk  langsung  oleh  masyarakat  dan menjadi sumber bagi norma-norma yang lebih rendah  di  Indonesia  adalah  Pancasila. Sementara  itu,  dibawah  Pancasila,  hierarki perundang-undangan  Indonesia  dapat  dilihat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang- undangan dimana hierarkhinya adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Bertitik  tolak  dari  teori  hierarkhi Kelsen,  diketahui  bahwa  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 nyatanya  bukan  merupakan  norma  tertinggi, masih berada satu level dibawah norma dasar, yakni  Pancasila.  Pancasila  sebagai  norma dasar,  norma  tertinggi,  dan  sumber  segala hukum  dapat  dilihat  dalam  Pasal  2  Undang- undang  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, pertentangan kemudian muncul lewat pernyataan  Kelsen  yang  menyatakan  bahwa berdasarkan  hierarkhinya,  sumber  hukum tertinggi  yang  mendasari  lahirnya  suatu peraturan  perundang-undangan  dalam  suatu negara menurut Kelsen adalah norma dasar ini bersifat presupposed ,  atau  ditetapkan  oleh masyarakat terlebih dahulu.
Artinya, norma dasar yang membentuk konstitusi  dianggap  sebagai  sesuatu  yang tidak  tertulis  yang  telah  berkembang  sebagai nilai-nilai bermasyarakat, sementara itu Pancasila  nyatanya  dianggap  sebagai  sesuatu yang  tertulis  sehingga  tidak  tepat  untuk dialamatkan  sebagai grundnorm bagi  bangsa
Indonesia .  Namun  kontroversi  ini  kemudian berujung  pada  pendapat  para ahli  hukum  tata negara  yang  menyatakan  bahwa  Pancasila merupakan  kristalisasi  dari  norma-norma yang  berlaku  pada  masyarakat.  Penguatan posisi  Pancasila  sebagai  norma  fundamental negara  akan  dibahas  pada  bagian  berikutnya pada  bab  ini.  Pada  dasarnya,  penulis menyetujui  bahwa  Pancasila  merupakan norma  fundamental  negara  dan  pada  bagian ini  hanya  akan  fokus  pada  teori  hierarki Kelsen  sebagai  sumber  inspirasi  hukum positif.
Melalui  inspirasi  yang  hadir  lewat teori hierarki Kelsen, maka berdasarkan Pasal 7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,  dari  kata  “hierarki”, mengandung arti bahwa adanya penjenjangan setiap  jenis  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi”. Kelsen juga menyatakan bahwa apabila  telah  rusak  salah  satu  norma  yang lebih  tinggi,  maka  akan  ikut  runtuh  pula norma-norma yang ada dibawahnya.
Dikaitkan  dengan  proses  reformasi, penggantian rezim tentunya membawa semangat baru terhadap strategi pembentukan hukum,  namun  Pancasila  sebagai grundnorm tetap  dipakai  sebagai  norma  tertinggi  dalam pembentukan  hukum  positif  di  Indonesia, singkatnya,  kerusakan  yang  terjadi  dalam piramida  pada  era  Orde  Baru  adalah  pada tingkatan  konstitusi  yakni  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Merujuk  pada  piramida  Kelsen,  maka tidak  ada  keharusan  untuk  melakukan penggantian sistem hukum secara keseluruhan mengingat grundnorm yang  digunakan  masih tetap  sama,  namun  adanya  pembaruan- pembaruan,  upaya  penegakan  hukum  otonom menuju  hukum  responsif  untuk  mencegah kembali  terjadinya  otoritarianisme  lewat sistem yang represif mengharuskan perubahan pada  beberapa  titik  tertentu  dalam  konstitusi, namun  tidak  semuanya,  karena  Pancasila masih menjadi sumber.
Artinya,  pada  kondisi  yang  terjadi  di Indonesia, hukum dari rezim  yang lama tetap mendapatkan porsi dan pengakuan oleh rezim
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
yang  baru,  sepanjang  gagasan-gagasan  dan ide  yang  tersirat  masih  memiliki  semangat yang  sama  dengan  rezim  yang  baru, perubahan  hanya  diperlukan  pada  aturan- aturan  yang  tidak  memiliki  semangat  yang sama dengan rezim yang baru, misalnya pada perubahan regulasi dan pola sistem kelembagaan,  pemilihan  umum,  dan  peran serta masyarakat. Kesimpulannya, teori hierarki  Kelsen  sebagai  sumber  inspirasi hukum  Indonesia  menginginkan  adanya pengakuan terhadap konstitusi yang ditinggalkan  oleh  rezim  yang  lama  selama norma-normanya  tetap  disetujui  dan  dapat diterapkan oleh rezim yang baru.
Bertitik tolak dari perdebatan Hart dan Fuller,  Indonesia  lebih  condong  mengikuti pendapat  Hart  yang  menyatakan  bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap hukum  yang  lama  harus  tetap  dilakukan mengingat  perubahan  memerlukan  prosedur, jatuhnya sebuah rezim bukan berarti jatuhnya sebuah sistem hukum secara otomatis sebagai sesuatu yang melekat kepada rezim sebelumnya.  Sistem  hukum  baru  dapat dinyatakan  jatuh  secara  keseluruhan  apabila norma  fundamentalnya  telah  rusak,  apabila kerusakan  pada  sistem  norma  bukan  berasal dari sumber tertingginya, maka yang diperlukan  hanyalah  perubahan-perubahan untuk  merevolusi  sistem  agar  menjadi  lebih baik  mengingat  sumber  tertingginya  yang masih  berlaku  sebagai  sumber  dari  segala hukum  positif  bagi  norma  yang  ada  di bawahnya.
Pancasila    Sebagai    Hukum    Fundamental Negara  Bagi Indonesia
Menurut teori Kelsen-Nawiansky, grundnorm atau staatsfundamentalnorm adalah  sesuatu  yang  abstrak,  diasumsikan ( presupposed ), tidak tertulis, ia tidak ditetapkan, tetapi diasumsukan, tidak termasuk tatanan hukum positif, berada diluar namun  menjadi  dasar  keberlakuan  tertinggi bagi  tatanan  hukum  positif,  sifatnya meta- juristic . Teori tentang staatsfundamentalnorm menjadi hangat  saat  dilakukan  amendemen  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  pada  tahun  1999-2002. Sebagian pihak ingin melakukan amendemen
Pembukaan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dengan berpendapat  bahwa  Pembukaan  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 bukanlah staatsfundamentalnorm (berdasarka n teori Kelsen-Nawiansky) sedangkan sebagian lagi mengikuti pendapat Notonagoro bahwa  Pembukaan  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 adalah staatsfundamentalnorm yang dituliskan  sehingga  tidak  boleh  diubah, kecuali dengan membubarkan negara.
Perdebatan  mengenai  posisi  Pancasila yang tertuang secara eksplisit dalam Pembukaan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan sesuatu yang vital mengingat posisi grundnorm merupakan  posisi  yang  sangat penting  dalam  mengatur  hukum  positif  yang ada  agar  sesuai  dengan  semangat  bangsa. Apabila  dicermati,  perdebatan  yang  ada membahas seputaran prinsip hukum fundamental  negara  yang  dikatakan  oleh Kelsen-Nawiasky tidak bersumber dari norma lain  dan  merupakan  sesuatu  yang meta- juristic ,  artinya  tidak  tertulis  namun  berlaku di masyarakat.
Pihak  yang  kontra  terhadap  Pancasila sebagai grundnorm menyatakan bahwa sebelum  adanya  Pancasila,  Piagam  Jakarta ( Jakarta Charter ) lebih dahulu ada.
Kemudian  terjadi  perubahan  isi  pada  poin pertama dengan
menghapus tujuh kata; “Wajib  menjalankan  syari’at-syariat Islam  bagi  pemeluknya.” Kemudian  namanya berganti  menjadi  Pancasila.  Pendapat  dan mungkin  saya  (Ibnu  Arsib)  yang  pertama adalah,  bahwa  Pancasila  bersumber  dari Piagam  Jakarta.  Namun,  penulis  memiliki pandangan  berbeda  dimana  Pancasila  bukan bersumber dari Piagam Jakarta secara norma. Piagam Jakarta hanyalah sebuah agenda yang di dalamnya terdapat keinginan para pemimpin  untuk  merumuskan  norma  yang berkembang pada masyarakat untuk kemudian  di  kristalisasikan  menjadi  sebuah bentuk  konkrit  agar  dapat  dipertahankan secara turun-temurun sebagai falsafah bersama bagi bangsa Indonesia.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Falsafah  Pancasila  berkembang  dalam budaya  dan  peradaban  Indonesia  terutama sebagai  jiwa  dan  asas  kerokhanian  bangsa dalam perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme-imperialisme,  falsafah  Pancasila baik sebagai pandangan hidup (filsafat hidup, Weltanschauung)  bangsa,  sekaligus  sebagai jiwa  bangsa  (Volksgeist,  jatidiri  nasional) memberikan  identitas  dan  integritas  serta martabat  (kepribadian)  bangsa  dalam  budaya dan  peradaban  dunia  modern  sekaligus sumber motivasi dan spirit bangsa Indonesia.
Penempatan Pancasila sebagai sebagai staatsfundamental-norm pertama kali disampaikan  oleh  Notonagoro.  Pancasila dilihat  sebagai  cita  hukum  (rechtsidee) merupakan  bintang  pemandu.  Posisi  ini mengharuskan  pembentukan  hukum  positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila,  serta  dapat  digunakan  untuk menguji  hukum  positif. Teori  Notonagoro agak  berbeda  dengan  teori  Kelsen-Nawiasky. Notonagoro  menyatakan  bahwa  Grundnorm bisa  juga  tertulis.  Pancasila  mengandung norma  yang  digali  dari  bumi  Nusantara, semula tidak tertulis tetapi kemudian ditulis.
Pancasila  sebagai  dasar-dasar  filosofis terdapat  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga
konstitusionalisme. Tidak diubahnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dalam  amandemen,  maka  tidak  berubah  pula kedudukan  Pancasila  sebagai  dasar-dasar filosofis bangunan Negara
Republik
Indonesia.
Jadi,  mempersoalkan  bahwa Pancasila
memiliki  sumber  lain  yakni  dari  Piagam Jakarta merupakan sebuah kesalahan, mengingat  sumber  yang  dimaksud  oleh  teori Kelsen  dan  Nawiasky  melihat  dari  perspektif sumber  normanya.  Faktanya  Piagam  Jakarta berisi  norma  yang  sama  dengan  Pancasila, dimana  Pancasila  merupakan  kristalisasi  dari nilai-nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang  di masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan adanya  kesinambungan  dari  teori  Kelsen, Nawiasky,  Notonegoro,  dimana  Notonegoro menambahkan sebuah dimensi baru pada teori Kelsen-Nawiasky  bahwa  nyatanya  Indonesia
telah menunjukkan bahwa norma fundamental negara  juga  dapat  dibakukan  dalam  sebuah bentuk  konkrit  yang  tertulis  asalkan  norma tersebut masih berlaku secara menyeluruh dan diakui  oleh  bangsa  sebagai  norma  tertinggi yang paling fundamental. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila merupakan  norma  fundamental,  norma  dasar yang dimiliki oleh Indonesia pada saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan  Perubahan  dalam  Konstitusi Pada  Era  Reformasi  dalam  Perspektif Teori Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick
Perubahan konstitusi  pada  proses transisi  politik  di  Indonesia  yang  merupakan salah  satu  agenda  dari  era  reformasi  ditandai dengan  amandemen  pertama  hingga  keempat terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam menghadapi era transisi politik, sebuah negara demokrasi akan dihadapkan pada problematika  besar  terkait  dengan  arah strategi pembangunan hukum. Strategi pembangunan  hukum  dapat  dibangun  ketika problematika terkait hubungan produk hukum dari  rezim  yang  lama  dan  baru  dapat diselesaikan  secara  teknis.  Hal  ini  telah dibahas dan dipecahkan pada bab sebelumnya bahwa  Indonesia  hanya  perlu  membuat, mengganti  atau  memperbaiki  aturan-aturan yang  diperlukan  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan melalui demokrasi.
Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznick membagi  pola  evolusi  hukum  menjadi  tiga tahapan, yakni:
1. Hukum Represif;
2. Hukum Otonom;
3. Hukum Responsif.
Hukum  represif  memberikan  sedikit perhatian  terhadap  kepentingan-kepentingan orang yang diperintah, mengabaikan kepentingan tersebut dan menolak legitimasinya.  Artinya  pada  masa  penerapan hukum  ini,  terjadi  upaya-upaya  untuk melindungi kelanggengan kekuasaan sehingga terjadi  diskriminasi  terhadap  hak-hak  rakyat. Model  kekuasaan  seperti  ini  memiliki kelemahan  dalam  pemberian  komando  untuk menghadapi  krisis  mengingat  domain  aturan yang ada hanya bertujuan untuk
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
melanggengkan kekuasaan semata.
Puncaknya adalah jatuhnya rezim represif dan hukum berevolusi menuju hukum otonom.
Kompetensi utama dari hukum otonom  adalah  untuk  membatasi  kekuasaan penguasa  dan  melimitasi  kewajiban  rakyat. Dalam hukum otonom, sistem hukum menjadi sebuah sumber yang bertujuan untuk melindungi  negara  dari  sifat  represif.  Namun penerapan  hukum  ini  nyatanya  hanya  bisa dilakukan  untuk  jangka  pendek  saja,  ada kebutuhan  akan  sebuah  sistem  yang  lebih terbuka  terhadap  pengaruh  sosial  masyarakat mengingat  hukum  otonom  yang  formal  dan berorientasi prosedural pada akhirnya menimbulkan  permasalahan  karena  kurang efektif untuk berhadapan dengan permasalahan  sosial,  maka  dari  itu  lahirlah sebuah  tahapan  yang  menurut  Nonet  dan Selznick  merupakan  tahapan  terakhir  yang menjadi tujuan dari seluruh negara demokrasi, yakni hukum responsif.
Hukum responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk memperbaiki  diri.  Melihat  hukum  sebagai institusi  sosial,  berarti  melihat  hukum  itu dalam  kerangka  yang  luas,  yaitu  yang melibatkan  berbagai  proses  dan  kekuatan dalam  masyarakat.  Seperti  diungkapkan  oleh Edwin  M.  Schur,  sekalipun  hukum  itu nampak  sebagai  perangkat  norma-norma hukum,  tetapi  hukum  merupakan  hasil  dari suatu  proses  sosial,  sebab  hukum  dibuat  dan dirubah  oleh  usaha  manusia  dan  hukum  itu senantiasa  berada  di  dalam  keadaan  yang berubah  pula.  Singkatnya,  dalam  hukum responsif, partisipasi masyarakat mendapatkan  porsi  baru  dalam  rangka mencapai  tujuan  bersama  negara,  mencapai kesejahteraan.
Dikaitkan  dengan  kondisi  yang  ada  di Indonesia  pada  masa  transisi  era  orde  baru menuju  reformasi,  terdapat  evolusi  hukum yang  terjadi  di  Indonesia  yang  sangat  sesuai dengan  perspektif  teori  dari  Phillippe  Nonet dan Philip Selznick. Era orde baru
menampakkan  sisi  represif,  ketika  kebijakan- kebijakan yang diambil pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat dan mengutamakan perlindungan pada kekuasaan.
Setelah  itu,  gerakan  reformasi  mencirikan adanya  upaya  perubahan  pada  konstitusi untuk  mencegah  terjadinya  pemerintahan yang  represif  di  masa  depan.  Selain  itu, konstitusi  juga  diatur  sedemikian  rupa  agar nantinya  Indonesia  mampu  menerapkan hukum  responsif,  dimana  amendemen  yang dilakukan juga memungkinkan adanya partisipasi masyarakat melalui penegasan hak- hak  konstitusional  rakyat  yang  menunjukkan adanya  keseriusan  dalam  membentengi  diri dari  represifitas  dalam  pembangunan  hukum di era reformasi.
Amendemen  Undang-Undang  Dasar 1945  sebagai  amanat  reformai  pada  akhirnya dapat  dituntaskan  dalam  Perubahan  keempat dengan  nama  resmi  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Perubahan  empat  kali  itu  dapat  diperinci sebagai berikut:
1. Perubahan  Pertama  UUD  1945  yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999,  berhasil  diamandemen  sebanyak  9 pasal.
2. Perubahan  Kedua  UUD  1945  yang ditetapkan  pada  tanggal  18  Agustus  2000 telah diamandemen sebanyak 25 Pasal.
3. Perubahan  Ketiga  UUD  1945  yang ditetapkan  pada  tanggal  9  November tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 Pasal.
4. Perubahan  Keempat  UUD  1945  yang ditetapkan  pada  tanggal  10  Agustus  2002 ini  telah  berhasil  diamendemen  13  pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Jadi  jumlah  total  pasal  UUD  1945 hasil  perubahan  pertama  sampai  keempat  itu adalah  75  pasal,  namun  demikian  jumlah nomor  pasalnya  tetap  sama  yaitu  37  (tidak termasuk  Aturan  Peralihan  dan  Aturan Tambahan).  Hal  ini  karena  cara  penulisan nomor pasal itu dilakukan dengan menambah huruf  (A.B.C.  dan  seterusnya)  setelah  nomor angkanya.  Kondisi  semacam  inilah  yang menjadikan  sistematika  amendemen  UUD 1945 tidak teratur.
Pokok-pokok  sistem  pemerintahan negara  Indonesia  berdasarkan  UUD  1945 sebelum  diamandemen  atau  pada  masa  orde baru  tertuang  dalam  Penjelasan  UUD  1945
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut:
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat);
2. Sistem Konstitusional;
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
5. Presiden  tidak  bertanggung  jawab  kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Menteri  negara  ialah  pembantu  presiden, menteri  negara  tidak  bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem
pemerintahan,  sistem  pemerintahan  Indonesia menurut  UUD  1945  menganut  sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan  Presiden  Suharto.  Ciri  dari sistem  pemerintahan  masa  itu  adalah  adanya kekuasaan  yang  amat  besar  pada  lembaga kepresidenan.  Hamper  semua  kewenangan presiden  yang  di  atur  menurut  UUD  1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan  atau  persetujuan  DPR  sebagai wakil rakyat.
Sekarang  ini  sistem  pemerintahan  di Indonesia masih dalam masa transisi.
Sebelum
diberlakukannya sistem pemerintahan  baru  berdasarkan  UUD  1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan  Indonesia  masih  mendasarkan pada  UUD  1945  dengan  beberapa  perubahan seiring  dengan  adanya  transisi  menuju  sistem pemerintahan  yang  baru.Pokok-pokok  sistem pemerintahan  Indonesia  pada  masa  reformasi adalah sebagai berikut:
1. Bentuk  negara  kesatuan  dengan  prinsip otonomi  daerah  yang  luas.  Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk  pemerintahan  adalah  republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
3. Presiden  adalah  kepala  negara  dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh  MPR  untuk  masa  jabatan  lima
tahun.  Untuk  masa  jabatan  2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara  langsung  oleh  rakyat  dalam  satu paket.
4. Kabinet  atau  menteri  diangkat  oleh presiden  dan  bertanggung  jawab  kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral),  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD).  Para  anggota  dewan  merupakan anggota  MPR.  DPR  memiliki  kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan  yudikatif  dijalankan  oleh Makamah  Agung  dan  badan  peradilan dibawahnya.
Dengan  demikian,  ada  perubahan- perubahan  baru  dalam  sistem  pemerintahan Indonesia.  Hal  itu  diperuntukan  dalam memperbaiki  sistem  presidensial  yang  lama. Perubahan  baru  tersebut,  antara  lain  adanya pemilihan  secara  langsung,  sistem  bikameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan  yang  lebih  besar  kepada  parlemen untuk  melakukan  pengawasan  dan  fungsi anggaran.  Adanya  peran  serta  dari  lembaga- lembaga  perwakilan  rakyat  serta  pengakuan terhadap  otonomi  daerah menunjukkan  posisi Indonesia  yang  kini  tengah  dalam  masa peralihan menuju penerapan hukum responsif, suatu  hal  yang  positif  untuk  dijalankan  oleh sebuah negara berbasis demokrasi.
Arah  Politik  Hukum  Pasca  Reformasi  di Indonesia
Menurut  Moh.Mahfud  MD,  politik hukum  mencakup,  sekurang-kurangnya  tiga hal:  Pertama,  kebijakan  negara  (garis  resmi) tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan  atau tidak  diberlakukan  dalam  rangka  pencapaian tujuan  negara;  Kedua,  latar  belakang  politik, ekonomi,  sosial,  budaya  (poleksosbud)  atas lahirnya  produk  hukum;  Ketiga,  penegakan hukum  di  dalam  kenyataan  lapangan.  Pada sub-bab  sebelumnya,  telah  dijelaskan  bahwa transisi  politik  dari  era  orde  baru  menuju reformasi  membawa  Indonesia  mengubah strategi  pembangunan  hukumnya  dari  yang semula  represif  menuju  responsif.  Pada  sub- bab  ini  akan  dijelaskan  kemana  arah  politik hukum pasca reformasi di Indonesia.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Politik  hukum  nasional  setiap  negara dapat  dibentuk,  ditentukan  oleh  faktor-faktor, yaitu apa yang menjadi cita-cita suatu negara, rakyat  atau  tergantung  pada  kehendak pembentuk  hukum,  tradisi  atau  teoritisi  latar belakang  tradisi  dan  realita  sosial  setiap negara,  realita  hukum  dan  pengembangan hukum nasional dan realita dunia Internasional. Dalam sepanjang sejarah Negara  Republik  Indonesia  telah  terjadi perubahan-perubahan
politik secara bergantian  (berdasar  periode  sistem  politik) antara  konfigurasi  politik  yang  demokratis dan  konfigurasi  politik  yang  otoriter.  Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkannya  bersifat  responsive,  sebaliknya ketika  konfigurasi  politik  tampil  secara otoriter,  hukum-hukum  yang  dilahirkannya bersifat ortodoks.
Arah pembangunan hukum pasca reformasi adalah keinginan
untuk membangun hukum yang responsif. Membangun  hukum  yang  responsif  harus diawali dengan demokratisasi dalam kehidupan  politik.  Tidaklah  mungkin  kita membangun  hukum  yang  responsif  tanpa terlebih  dahulu  membangun  sistem  politik yang  demokratis,  sebab  hukum  responsif tidak  mungkin  lahir  di  dalam  sistem  politik yang  otoriter.  Melalui  amandemen  konstitusi (1999-2002) Indonesia telah membuat struktur dan pola hubungan kekuasaan negara yang dari sudut ketatanegaraan lebih menjamin  tampilnya  sistem  yang  demokratis. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  strategi  hukum pasca  reformasi  dibangun  diatas  prinsip- prinsip  demokrasi  meskipun  masih  terdapat kekurangan dalam implementasinya.

## KESIMPULAN
1. Pada  masa  transisi  orde  baru  menuju reformasi, tidak terjadi perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 yang isinya memuat Pancasila. Pada era reformasi, masih berlakunya Pancasila sebagai  norma  tertinggi  memberikan kedudukan  yang  tetap  pada  hukum  era orde  baru,  pemerintahan  rezim  reformasi hanya perlu melakukan perubahan- perubahan  terhadap  aturan-aturan  yang
dirasa sudah tidak sesuai dengan Pancasila dan tidak masuk pada rencana pembangunan Indonesia untuk masa yang akan  datang.  Jadi  pada  masa  transisi otoriter  menuju  demokrasi  di  Indonesia, tidak  diperlukan  konstitusi  yang  benar- benar  baru  mengingat  norma  tertinggi yang  masih  berlaku  sehingga  yang diperlukan hanya merevitalisasikan konstitusi  yang  lama  untuk  keluar  dari jerat pola represif menuju pola baru, yakni responsif.
2. Arah  politik  hukum  di  Indonesia  pasca reformasi adalah keinginan untuk membentuk sistem hukum yang responsif, hal  ini  secara  tersirat  dapat  dilihat  dalam beberapa  perubahan  pada  konstitusi. Perubahan  menuju  hukum  yang  responsif bukanlah  sesuatu  yang  instan  dan  mudah, harus  ada  komitmen  dari  negara  dan rakyat secara bersama untuk mewujudkan ideal pada sistem ini. Meskipun implementasi  hukum  saat  ini  masih mengalami  banyak  kesalahan  disana-sini, namun  setidaknya  produk  hukum  yang ada  sudah  mengarah  pada  hukum  yang responsif, yang dibutuhkan saat ini adalah figur-figur pemimpin yang mampu membawa  Indonesia  kepada  penerapan hukum  responsif  yang  sesuai  dengan  apa yang diharapkan sebelumnya dalam rangka  mencapai  kesejahteraan  bagi rakyat.

## SARAN
1. Demokratisasi  pada  kehidupan  politik harusnya  dipelopori  oleh  partai  politik terlebih dahulu, saat ini partai politik yang semestinya  menjadi  institusi  yang  ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa  dalam  bidang-bidang  ilmu  politik justru  menampilkan  politik  pragmatis yang  hanya  berorientasi  pada  kekuasaan, bukan  pada  pembangunan  masyarakat politik yang berkelanjutan.
2. Saat  ini,  tujuan  hukum  pasca  reformasi belum  mencapai  puncaknya,  namun gagasan  mengenai  amendemen  kelima sudah  hadir  dari  berbagai  kalangan, terutama  politisi.  Perubahan  ini  tentunya akan  mereset  ulang  semua  sistem  yang telah  dibangun  sebelumnya.  Hal  ini
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
bukannya  hal  yang  baik,  mengingat  saat ini  yang  diperlukan  bukanlah  perubahan sistem,  melainkan  sebuah  optimalisasi dalam penerapan regulasi
dan
pemerintahan terhadap rakyat. Jadi muatan  konstitusi  harus  dipertahankan dari dinamika-dinamika politik dan perubahan konfigurasi politik yang tentunya bisa membuat perjuangan reformasi  menjadi  sia-sia,  apalagi  sampai harus  mereset  sebuah  sistem,  mulai  dari awal.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto. Mengembailkan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi . Jakarta: Gramedia, 2011. Budiono  Kusumohamidjojo. Teori  Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan .  Bandung:  Yrama  Widya, 2016. Dani Pinasang. Pembudayaan Nilai Pancasila .  Makalah  disajikan  dalam Focus Group Discussion (FGD) MPR- RI.  bekerjasama  dengan  Universitas Brawijaya(UB), 2010.
Herlambang  Perdana  Wiratraman. Hierarki Peraturan . Bahan Ajar Hukum Perundang-Undangan. Surabaya: Departemen  Hukum  Tata  Negara, 2007. Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Jimly  Asshiddiqie  dan  Ali  Syafa’at.
Pandangan  Hans  Kelsen  tentang Hukum .  Jakarta:  Konstitusi  Press,
2006.
Joseph  Raz. The  Concept  of  A  Legal  System .
New  York:  Clarandom  Press  Oxford, 1980.
Moh.Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo,
2014.
Notonagoro. Pancasila Dasar Falsafah Negara , Jakarta: Pantjuran Tudjuh. Philippe Nonet dan Philip Selznick diterjemahkan  oleh  Raisul  Muttaqien. Hukum Responsif .
Bandung:
Nusamedia, 2013.
Philippe Nonet dan Philippe Zelnick. Law and Society  in  Transition  in  Toward Responsive  Law .  New  York:  Harper Colophon Book, 1997. Satjipto  Rahardjo. Hukum  dan  Masyarakat . Bandung: Angkasa, 1980. Satya  Arinanto. Hak  Asasi  Manusia  dalam Transisi  Politik  di  Indonesia .  Jakarta: Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara, 2018.
Satya  Arinanto. Politik  Hukum  1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018. Satya  Arinanto. Politik  Hukum  2 .  Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
Taufiqurrohman  Syahuri. Tafsir  Konstitusi berbagai  Aspek  Hukum .  Jakarta:
Prenada Media Group, 2011. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. Filsafat,  Teori,  dan  Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat  yang  Berkeadilan  dan Bermartabat ,  Jakarta:  RajaGrafindo,
2016.
Yuliandri. Asas-asas Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang- Undang Berkelanjutan . Jakarta:
Rajawali Pers, 2013.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 .  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal MPR RI, 2002.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan .  UU  Nomor  12  Tahun 2011.  LN  Tahun  Nomor  82,  TLN Nomor 52
Abdul  Halim. Misteri  Kekuasaan  32  Tahun
Soeharto . http://www.voa- islam.com/read/citizens- jurnalism/2014/12/14/34500/misteri- 32-tahun-kekuasaan-mantan-presiden- soeharto . diakses pada 17 Maret 2020,
pukul 19.15. Sekretariat  Negara. Kontroversi  Amendemen UUD 1945 . http://www.setneg.go.id/index.php?Ite mid=195&id=1695&option=com_cont
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
ent&task=view , diakses pada 17 Maret 2020, pukul 20.54. Ibnu  Arsib. Apakah  Pancasila  Norma  Dasar Tertinggi Dalam Sistem Hukum Norma di Indonesia . https://yakusaaa.com/2017/11/apakah- pancasila-norma-dasar-tertinggi.html , diakses  pada  19  Maret  2020,  pukul 22.41 .