INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7576-7586 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Akuntabilitas Wakaf Berdasarkan PSAK 112 pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar
Fauzia Rasna 1 ✉ , Nurul Fauzi 2 , Rizal Fahlefi 3
Yayasan Sedekah Seribu Sehari (S3) Tanah Datar
Email : fauziarasna1978@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Studi ini mengkaji mengenai pencatatan dan pelaporan wakaf di Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar masih belum begitu sesuai dengan PSAK 112.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research dengan pendekatan kualitatif. Hasil  penelitian ini menunjukkan akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  dari  pengelolaan  wakaf  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul Ummah Batusangkar masih belum ideal dengan PSAK 112, Sebab pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar  belum  ada  dibentuk  badan  yang  khusus  untuk  mengelola  wakaf,  pengelolaan  wakaf hanya dilakukan oleh nazir dibawah pengawasan yayasan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan  transaksi  wakaf  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah  Batusangkar  masih  belum sesuai dengan PSAK 112, sebab dalam PSAK 112 terdapat lima komponen laporan keuangan nadzir yang  harus  dipenuhi  yaitu  laporan  posisi  keuangan/neraca,  laporan  rincian  aset  wakaf,  laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun, pada laporan keuangan nadzir pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar hanya memiliki empat komponen yaitu laporan posisi  keuangan/neraca,  laporan  rincian  aset  wakaf,  laporan  aktivitas  dan  catatan  atas  laporan keuangan. Pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar tidak terdapat komponen laporan arus kas. Adapun keempat komponen yang disajikan juga belum sesuai dengan PSAK 112 kecuali pada komponen Laporan Aktivitas.
Kata  Kunci:  Akuntabilitas, Wakaf, PSAK 112  .

## Abstract
This study examines the recording and reporting of waqf at the Wihdatul Ummah Batusangkar Waqf Foundation which is still not in accordance with PSAK 112. The type of research used in this research is field research with a qualitative approach. The results of this research show that the accountability or accountability of waqf management at the Wihdatul Ummah Batusangkar Waqf Foundation is still not ideal with PSAK 112, because at the Wihdatul Ummah Batusangkar Foundation there has not been a special body established to manage waqf, waqf management is only carried out by Nazirs under the supervision of the foundation. The recognition, measurement, presentation and disclosure of waqf transactions at the Wihdatul Ummah Batusangkar Wakaf Foundation is still not in accordance with PSAK 112, because in PSAK 112 there are five components of the Nadzir financial report that must be fulfilled, namely the financial position report/balance sheet, detailed report on waqf assets, activity report, cash flow reports and notes to financial reports. However, the nadzir financial report at the Wihdatul  Ummah  Batusangkar  Waqf  Foundation  only  has  four  components,  namely  the  financial position  report/balance  sheet,  waqf  asset  details  report,  activity  report  and  notes  to  the  financial report. At the Wihdatul Ummah Batusangkar Waqf Foundation there is no cash flow report component. The four components presented are also not in accordance with PSAK 112 except for the Activity Report component.
Keyword: Accountability, Waqf, PSAK 112

## PENDAHULUAN
Indonesia yakni negara yang penduduknya secara universal beragama Islam. Maka dari itu,  kemampuan  wakaf  di  Indonesia  sangat  besar.  Dalam  mendukung  dakwah  serta pembelajaran Islam, misalnya untuk ibadah mahdhoh serta ibadah ammah yang berkaitan dengan kepentingan universal, seperti membangun fasilitas pembelajaran, fasilitas sarana publik, dan untuk kesejahteraan serta pemberdayaan ekonomi umat, maka dari itu wakaf sangat diperlukan.
Fenomena pertumbuhan serta pengelolaan wakaf di Indonesia disaat ini masih banyak hambatan, mulai dari hukum wakaf, lembaga nadzir, pengelolaan dan lain sebagainya. Isu- isu yang berarti dalam pengelolaan wakaf pastinya memerlukan atensi serta penindakan yang  sungguh-sungguh.  Sepanjang  penindakan  permasalahan  wakaf  belum  tertangani dengan baik, lembaga wakaf belum sanggup membagikan manfaat kepada mauqu ‘alaih selaku  sasaran  utamanya.  Perihal  ini  akan  menyulitkan  nadzir  sebagai  pengelola  wakaf. (Machmud, 2018)
Wakaf adalah amanah yang sesuai dengan keinginan wakif, menerima manfaat dari harta yang dimilikinya meskipun dalam bentuk sewa atau hasilnya berupa dirham dengan sighat tertentu untuk waktu tertentu (Hasanah, 2020). Sangat dianjurkan bagi setiap muslim yg memiliki harta yang bisa digunakan buat kemaslahatan umum, atau kepentingan umum,
untuk  diwakafkan  menggunakan  syarat-syarat  yang  sudah  ditetapkan  oleh  syariat  Islam. (Hidayatullah, 2016:75)
Wakaf  merupakan  suatu  wujud  perbuatan  seseorang  yang  menyayangi  sesama manusia serta nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, harta serta tenaga untuk menolong sesama dalam Islam, yang dilakukan dengan membagikan harta di jalur Allah SWT, namun menahan pokok serta membagikan hasil. Inilah yang membedakan wakaf dengan infaq, sedekah serta hibah. Supaya wakaf bisa berguna untuk kemaslahatan umat, dibutuhkan  terdapatnya  pengelola  wakaf  (nadzir)  yang  amanah  serta  sanggup melaksanakan  tugasnya  dengan  baik.  Minimnya  wakaf  selaku  instrumen  pemberdayaan umat diakibatkan oleh beberapa aspek misalnya aspek kelembagaan, aspek pemahaman hukum serta aspek pengelolaan. (Maulida, 2017)
Dalam proses pengelolaan wakaf, akuntabilitas sangat penting. Akuntabilitas adalah indikator utama bagaimana penegakan wakaf secara profesional beroperasi. Akuntabilitas dalam  lembaga  wakaf  akan  berdampak  pada  legitimasi  sosial  lembaga  tersebut  dan membantunya  memenangkan  kepercayaan  publik.  Dukungan  masyarakat  terhadap pengelolaan  wakaf  akan  semakin  meningkat  jika  dipandang  sah  oleh  masyarakat. Akuntabilitas  dalam  operasional  ditunjukkan  melalui  pelaporan,  partisipasi,  dan  daya tanggap. Akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Karena hal  ini  dapat  berdampak  pada  legitimasi  lembaga  yang  bertanggung  jawab  mengelola wakaf, akuntabilitas menjadi semakin penting. Oleh karena itu, akuntabilitas mencakup isu legitimasi publik dan laporan keuangan serta program yang disusun. (Maulida, 2017)
Akuntabilitas dalam lembaga wakaf hendak berimplikasi pada legitimasi sosial yang lebih kokoh, dimana lembaga tersebut hendak menemukan keyakinan publik. Perundang- undangan sesungguhnya sudah menekankan perlunya menegakkan akuntabilitas lembaga wakaf. Misalnya UU Nomor. 41 Tahun 2004 pasal 11 mengharuskan nadzir memberi tahu penerapan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). (Budiman, 2011)
Di  Indonesia  masih  banyak  ditemukan  permohonan  wakaf  yang  murni  dilandasi keyakinan agama dan tanpa diterbitkannya akta ikrar wakaf. Setelah itu, disiplin bukanlah masalahnya; kurangnya pendaftaran dan pengelolaan barang wakaf dengan informasi yang ditemukan mencegah barang wakaf memasuki siklus jual beli. Sengketa wakaf sering terjadi karena kondisi seperti itu bertentangan dengan maksud sebenarnya dari wakaf. Kenyataan di  lapangan  sering  terdengar,  dan setelah seorang wakif meninggal  dunia,  ahli warisnya dapat meminta kembali tanah wakaf tersebut. (Ayuandika, 2022)
Dalam  perspektif  akuntabilitas,  pada  dasarnya  seluruh  aktivitas  wajib  dicatat  serta dipantau dengan baik, sehingga menciptakan hasil yang baik. Begitu juga dalam aktivitas
wakaf. Perihal ini sangat dibutuhkan untuk penuhi sisi akuntabilitas mengingat wakaf ini ialah pengelolaan harta umat Islam. Akuntabilitas bisa berbentuk kewajiban membuat laporan serta bertanggung jawab atas berhasil ataupun tidaknya penerapan misi organisasi dalam menggapai tujuan dengan memakai media akuntabilitas secara berkala. (Zuhirsyan, 2020)
Oleh sebab itu, para nadzir wakaf harus membagikan laporan pertanggungjawaban atas  bermacam  aktivitas  pengelolaan  wakaf  yang  dikerjakannya  kepada  Badan  Wakaf Indonesia (BWI). Tetapi pada realitanya masih banyak lembaga wakaf yang tidak memberi tahu pengelolaan wakaf yang dikerjakannya, sehingga  pada akhirnya bisa menyebabkan kelemahan  dalam  pengelolaan  wakaf.  Transparansi  di  masa  kini  juga  sangat  diperlukan, terutama dalam perihal pengelolaan harta masyarakat.
Kasus  di  masa  kini  adalah  lemahnya  tingkatan  akuntabilitas  pengelola  wakaf  di Indonesia. Lemahnya keyakinan donatur, permasalahan syariah, permasalahan SDM serta lemahnya sistem tata kelola jadi permasalahan utama dalam pengelolaan wakaf (Rusydiana, 2017).  Setelah  itu  permasalahan  lain  yang  menimpa  wakaf  ialah  harta  wakaf  kurang dikembangkan secara produktif oleh para nadzir, serta nadzir dalam mengelola harta wakaf kurang fokus, sebab disambil dengan bekerja yang lain, dan wakaf banyak dikelola secara tradisional oleh perorangan (Kasdi, 2014). Bersumber pada masalah tersebut, maka perlu untuk menghasilkan lembaga pengelola wakaf sempurna yang memuat tata kelola  yang baik  kususnya  pada  akuntabilitas  untuk  menghasilkan  profesionalisme  dalam  lembaga pengelola wakaf.
Angin segar bagi wakaf di tanah air adalah adanya PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang secara khusus mengatur tentang wakaf yang ditetapkan pada tahun 2021. Institusi yang secara  langsung  berperan  dalam  pengelolaan  wakaf  adalah  yang  terpenting.  Karena sebelumnya belum ada SAK yang mengatur transaksi wakaf, maka selalu mengacu pada PSAK 109 tentang zakat, infak, dan sahadaqah, PSAK 45 tentang organisasi nirlaba, dan PSAK 101  tentang  penyajian  laporan  keuangan  entitas  syariah.  Akuntansi  organisasi  wakif  dan nadzir diatur oleh PSAK 112. Organisasi yang terlibat dalam wakaf sangat terbantu oleh PSAK 112  dalam  upaya  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  kelembagaan.  Teori kepentingan umum mendasari lahirnya PSAK yang  sangat menekankan pada kebutuhan masyarakat.
Pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar, PSAK 112 merupakan wajah baru dalam pengelolaan wakaf. Berdasarkan hasil wawancara, akuntabilitas pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar masih berpedoman kepada PSAK 109 yaitu tentang akuntansi zakat, meskipun sudah ditetapkan akuntansi wakaf (PSAK 112) pada 2021, namun nadzir masih memerlukan pelatihan dan pemahaman yang memadai untuk
menerapkan  PSAK  112  dan  menjamin  akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  dalam pengelolaan dan pelaporan wakaf. (Wawancara Prapenelitian, Febi Rahmat, 14 November 2022)
Berdasarkan penelitian terdahulu tentang akuntabilitas wakaf menurut Budiman (2011) bahwa  pengelolaan  wakaf  tidak  efektif  disebabkan  oleh  SDM  (nadzir)  dan  lemahnya akuntabilitas dari institusi wakaf. Huda (2014) bahwasanya masalah wakaf terletak pada wakif yang menyerahkan harta wakaf langsung kepada personal, bukan melalui lembaga wakaf. Baharuddin  (2018)  mengungkapkan  bahwa  dalam  pengelolaan  wakaf,  nadzir  masih tradisional-konsumtif  karena  minimnya  pemahaman  mengenai  wakaf  dan  rendahnya kualitas  SDM  terkait  wakaf.  Baihaqi  (2021)  mengungkapkan  bahwa  tidak  semua  nadzir mampu  menerapkan  PSAK  112  sebagai  standar  dalam  menyusun  laporan  keuangan pengelolaan wakaf.
Berdasarkan  uraian  yang  dipaparkan  di  atas,  penting  untuk  mengangkat  topik akuntabilitas  wakaf  sesuai  dengan  PSAK  112  karena  masih  terdapat  nadzir  yang  belum mampu menerapkan PSAK 112. Topik tersebut diperlukan agar dalam pengelolaan wakaf, nadzir  bisa  menunaikan  kewajibannya  secara  benar  dan  tuntas  kemudian  adanya transparansi dalam pelaporan wakaf sehingga dapat menarik kepercayaan dari stakeholder yang relevan seperti pemerintah dan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah model Miles dan Huberman dengan tiga tahapan yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesesuaian akuntabilitas pengelolaan wakaf, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan  transaksi  wakaf  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah  Batusangkar menunjukkan bahwa:
1. Kesesuaian  Akuntabilitas  Pengelolaan  Wakaf  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah Batusangkar dengan PSAK 112
Kesesuaian  akuntabilitas  pengelolaan  wakaf  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul Ummah Batusangkar dengan PSAK 112 menurut Bapak Zulandris menyatakan bahwa:
“ Pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar pada awalnya
dikelola langsung oleh pengurus yayasan, namun pada akhirnya dibentuk nazir wakaf yang kemudian untuk setiap wakaf yang ada dikelola sesuai dengan peruntukkannya. Misalnya dalam bentuk bangunan, yaitu proses pembangunannya dikelola dan diurus oleh  nazir  wakaf.  Akuntabilitas  pengelolaan  wakaf  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul Ummah  Batusangkar  belum  sesuai  dengan  PSAK  112,  sebab  pada  Yayasan  Wakaf Wihdatul  Ummah  Batusangkar  belum  ada  dibentuk  badan  yang  khusus  untuk mengelola wakaf, pengelolaan wakaf hanya dilakukan oleh nazir dibawah pengawasan dari  yayasan  dan  PSAK  112  merupakan  hal  yang  baru  diterbitkan. ”  (Wawancara,

## Zulandris, 1 Februari 2023)
Kemudian  kesesuaian  akuntabilitas  pengelolaan  wakaf  pada  Yayasan  Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar dengan PSAK 112 menurut Ibu Yulia Sari menyatakan:
“ Pengelolaan  wakaf  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah  Batusangkar dilakukan langsung  oleh nazir wakaf dan dikelola secara maksimal oleh nazir wakaf. Pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar, dalam pengelolaannya, pengurus tidak  boleh  diberi  imbalan  apapun  oleh  orang  yang  berwakaf  dengan  tujuan  untuk menjaga  kepercayaan  orang  yang  berwakaf  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah Batusangkar. ” (Wawancara, Yulia Sari, 1 Februari 2023)
Selanjutnya  kesesuaian  akuntabilitas  pengelolaan  wakaf  pada  Yayasan  Wakaf Wihdatul  Ummah  Batusangkar  dengan  PSAK  112  menurut  Bapak  Arif  Zunzul  Maizal mengungkapkan:
“ Wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar dikelola sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, artinya yang berhak mengelola wakaf adalah nazir wakaf. Pihak Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah  Batusangkar  sudah  mengajukan  ke  Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk menetapkan nazir berbadan hukum. Bentuk pengelolaan  wakaf  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah  Batusangkar  yaitu  wakaf pembangunan  termasuk  wakaf  untuk  pengadaan  tanah  dan  wakaf  tunai  setiap  hari jumat wali murid bersama siswa dianjurkan untuk memberikan wakaf tunai dan dikelola untuk modal usaha ”. (Wawancara, Arif Zunzul Maizal, 1 Februari 2023)
Hasil temuan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf  Wihdatul  Ummah  Batusangkar  dengan  PSAK  112  di  atas  telah  memperkuat temuan penelitian Baihaqi (2021) yaitu akuntabilitas masih menjadi kelemahan dalam pengelolaan  wakaf.  Tidak  semua  nadzir  mampu  menerapkan  PSAK  112  tentang akuntansi wakaf sebagai standar baru dalam menyusun laporan keuangan pengelolaan wakaf.  Maka,  diperlukan  upaya  edukasi  dan  bimbingan  teknis  kepada  para  nadzir khususnya nadzir wakaf uang yang  saat ini  potensinya sangat besar. Kemudian juga
memperkuat  temuan  penelitian  Abdullah  (2020)  yaitu  pentingnya  kedudukan  nadzir wakaf  dalam  proses  pengelolaan  wakaf,  maka  dalam  perkembangannya  undang- undang  wakaf  mengamanatkan  bahwa  nadzir  baik  lembaga  ataupun  perseorangan harus tercantum dalam akta ikrar wakaf.
Selain itu juga memperkuat temuan penelitian Kasdi (2014) yaitu eksistensi wakaf dan  pemberdayaannya  sangat  tergantung  pada  nadzir.  Nadzir  berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf., dan pengelolaan  wakaf  lebih  potensial  diterapkan  oleh  nadzir  lembaga,  baik  organisasi maupun  badan  hukum,  dibandingkan  dengan  nadzir  perseorangan  yang  berbasis manajemen  tradisional  serta  pengelolaan  wakaf  dapat  terarah  dan  terbina  secara optimal, apabila nadzirnya amanah dan profesional.
2. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Transaksi Wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar
Pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  transaksi  wakaf  pada Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah  Batusangkar  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak Arif Zunzul Maizal menyatakan:
“ Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf pada Yayasan Wakaf  Wihdatul  Ummah  Batusangkar  merupakan  tanggung  jawab  nadzir.  Nadzir melaporkan kepada yayasan, dan yayasan melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Pelaporan  wakaf  berupa  rincian  dana  dan  hasil  pemanfaatan  harta  wakaf,  misalnya terdapat  wakaf  untuk  pembangunan,  maka  dikirimkan  laporan  berupa  foto  hasil pemanfaatan wakaf. ” (Wawancara, Arif Zunzul Maizal, 1 Februari 2023)
Kemudian  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  transaksi wakaf  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah  Batusangkar  berdasarkan  wawancara dengan Diatul Fajri menyatakan:
“ Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar sudah sesuai dengan PSAK 112. Bentuk pencatatan berupa jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 112. Bentuk pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 112. Bentuk penyajian dan pengungkapan berupa isi dari laporan keuangan yang dilaporkan ke Yayasan Wakaf Wihdatul  Ummah  dan  kepada  orang  tua  murid  saat  rapat  wali  murid. ”  (Wawancara,

## Diatul Fajri, 1 Februari 2023)
Hasil  temuan  penelitian  mengenai  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan pengungkapan transaksi wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar di
atas  belum  sesuai  dengan  temuan  penelitian  Yuliana  (2021)  mengenai  tata  cara pelaporan wakaf yang tertuang dalam Peraturan Menteri  Agama Republik Indonesia Nomor  73  Tahun  2013  Pasal  28  yaitu:  (1)  Nadzir  wajib  menyampaikan  laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain  uang  kepada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  dan  BWI  secara periodik  setiap  6  (enam)  bulan  sekali,  (2)  Laporan  pengelolaan  harta  benda  wakaf sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  (satu)  meliputi  pelaksanaan  pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.
Selanjutnya  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  transaksi wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar juga belum sesuai dengan Pasal 30 dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 yaitu: Laporan pengelolaan harta wakaf paling sedikit berisi: (1) Jenis harta benda wakaf yang dikelola, (2) Bentuk pemanfaatan harta benda wakaf, (3) Hasil pengelolaan harta benda wakaf, dan (4) penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf.
Berdasarkan  PSAK  112,  dalam  pengeloaan  dan  mengatur  pengakuan, pengukuran,  penyajian  dan pengungkapan transaksi wakaf harus terpisah  pelaporan keuangannya  antara  antara  badan  wakaf  dan  lembaga/organisasi  nazir  (Baihaqi, 2021:587). Bersumber dari PSAK 112, laporan keuangan nadzir wakaf terdiri dari laporan posisi  keuangan/neraca,  laporan  rincian  aset  wakaf,  laporan  aktiva,  laporan  arus  kas dengan metode langsung dan metode tidak langsung, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. (Yuliana, 2021)
Adapun  perbandingan  dari  laporan  keuangan  nazir  berdasarkan  PSAK  112 dengan laporan keuangan nazir pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar adalah sebagai berikut:
1) Laporan Posisi Keuangan/Neraca
Laporan  Posisi  Keuangan/Neraca  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah Batusangkar  jika  dibandingkan  dengan  Laporan  Posisi  Keuangan/Neraca berdasarkan PSAK 112 yang dilihat dari pengelompokkan aset di mana penempatan akun belum sesuai dengan kelompoknya, yaitu pada bagian investasi pada Laporan Posisi  Keuangan/Neraca  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah  Batusangkar diletakkan  pada bagian aset lancar,  sementra pada pedoman PSAK 112 investasi diletakkan pada bagian aset tidak lancar. Selanjutnya pada bagian liabilitas, pada Laporan  Posisi  Keuangan/Neraca  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah Batusangkar Liabilitas dan Aset Neto disatukan padalah pada pedoman PSAK 112 dipisahkan, kemudian pada liabilitas Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar
tidak dicantumkan akun liabilitas jangka pendek. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa bentuk Laporan Posisi Keuangan/Neraca pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112.
2) Laporan Rincian Aset Wakaf
Laporan  Rincian  Aset  Wakaf  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah Batusangkar  jika dibandingkan dengan Laporan Rincian Aset Wakaf berdasarkan PSAK  112  dapat  di  lihat  bahwa  penyajian  dan  pengelompokkan  akun  pada  aset lancar  sudah  dirincikan  dan  sesuai,  namun  pada  bagian  aset  tetap,  aset  tak berwujud  dan  aset  tidak  lancar  tidak  dituliskan  nominalnya  dan  tidak  dirincikan akun-akun yang seharusnya termasuk pada bagian aset tetap, aset tak berwujud dan aset tidak lancar. Kemudian nominal dari hasil pengelolaan dan pengembangan juga  tidak  dituliskan.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat  dinyatakan  bahwa Laporan Rincian Aset Wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112.
3) Laporan Aktivitas
Laporan  Aktiva  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah  Batusangkar  jika dibandingkan dengan Laporan Aktiva berdasarkan PSAK 112 dapat di lihat bahwa penyajiannya sudah tepat antara penghasilan dan beban, dan akun-akunnya sudah terkelompokkan  sesuai  dengan  jenisnya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat dinyatakan  bahwa  Laporan  Aktiva  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah Batusangkar sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112.

## 4) Laporan Arus Kas
Pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar tidak terdapat Laporan Arus  Kas  dalam  pelaporan  keuangan  nazir,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa pelaporan  keuangan  mengenai  Laporan  Arus  Kas  pada  pada  Yayasan  Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112.
5) Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah
Batusangkar  jika  dibandingkan  dengan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan berdasarkan PSAK 112 dapat  dinyatakan bahwa Catatan  Atas Laporan Keuangan pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah  Batusangkar  belum  sesuai  dengan Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  112,  karena  dalam  penyusunan
Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah Batusangkar  belum  dituliskan  secara  lengkap  mengenai  dasar  pengukuran  dan kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan.  Kemudian  informasi  atau  data  yang membantu menjelaskan bagaimana bagian penyusun laporan keuangan Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar juga belum dituliskan secara rinci. Selanjutnya pada  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah Batusangkar  juga  belum  menguraikan  bagaimana  komitmen,  kontinjensi,  dan pengungkapan non-keuangan lainnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan:
1. Akuntabilitas pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar masih belum ideal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112, Sebab pada yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar belum ada dibentuk badan yang khusus untuk  mengelola  wakaf,  pengelolaan  wakaf  hanya  dilakukan  oleh  nadzir  dibawah pengawasan dari yayasan.
2. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar masih belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112, sebab dalam PSAK 112 terdapat lima komponen laporan keuangan nadzir yang harus dipenuhi yaitu laporan posisi keuangan/neraca, laporan rincian  aset  wakaf,  laporan  aktivitas,  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas  laporan keuangan.  Namun,  pada  laporan  keuangan  nadzir  pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul Ummah  Batusangkar  hanya  memiliki  empat  komponen  yaitu  laporan  posisi keuangan/neraca, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan.  Pada  Yayasan  Wakaf  Wihdatul  Ummah  Batusangkar  tidak  terdapat komponen laporan arus kas. Adapun keempat komponen yang disajikan juga belum sesuai dengan PSAK 112 kecuali pada komponen Laporan Aktivitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 403-408.
Ayuandika, L. N. (2022). Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif. TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 5(1), 59-77.
Baharuddin,  Z.  (2018).  Nazir  Wakaf  Profesional,  Standarisasi  dan  Problematikanya. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(2), 62-74.
Baihaqi,  J.  (2021).  Penguatan  Akuntabilitas  Wakaf  (Ilustrasi  pada  Kasus  Wakaf  Uang  dan Wakaf Saham). Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif, 4(1),
584-603.
Budiman, A. A. (2011). Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. Jurnal Walisongo, 19(1), 75- 102.
Hasanah, I. (2020). Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan PSAK 112. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 3(2), 313-325.
Hidayatullah, S. (2016). Wakaf Uang dalam Perspektif  Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Waratsah, 01(02), 71-100.
Huda, N. (2014). Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 5(3), 485-497.
Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf. Jurnal Zakat dan Wakaf, 1(2), 213-226.
Maulida, R. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Waqaf Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 2(4), 162-174.
Machmud, A. (2018). Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.
Rusydiana,  A.S.  (2017).  Analisis  Pengelolaan  Dana  Wakaf  Uang  di  Indonesia:  Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP). Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 10(2), 115-133.
Yuliana, B. N. (2021). Tata Lapor Wakaf Menggunakan PSAK 112. Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam, 7(1), 72-86.
Zuhirsyan, M. (2020). Penerapan Akuntabilitas dan Maslahat dalam Perspektif Hukum Wakaf. Jurnal Doktrina: Journal of Law, 3(1), 37-52.