Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb E-ISSN Vol
Hlm DOI : : : :
2580 - 3816 3 No. 1 Bulan Juli Tahun 2021 25 - 34 10.31000/almaal.v3i1.4637
Penerapan Akad Ar-Rahn Pada Produk Mulia di PT. Pegadaian Unit Syariah Sigli
Melati Sari Maisara 1*
1 Hukum Ekonomi Syariah, STIS PTI AL-HILAL Sigli, Aceh,  Indonesia *melatisari5998@gmail.com

## A BSTRACT
This study aims to look at the implementation of the ar-rahn contract on Mulia products at the Sigli Sharia Pawnshop unit so far in the practice of the Sigli Sharia Pawnshop and see the level of conformity with the concept of Islamic law. The research method used is descriptive method, literature  review  and  conducting  field  research.  The  techniques  used  in  data  collection  are observation, documentation and interview techniques. The results showed that the provisions and mechanisms of the Mulia product at the Sigli Syariah Unit Pegadaian used the ar-rahn contract as  the  main  contract  of  the  Mulia  product  by  paying  a  15%  down  payment,  the  object  of  this contract was precious metal gold, funds and costs that must be borne by customers such as , the cost of maintaining and maintaining goods, administrative costs and late fees of a minimum of 2% and a maximum of 4% which will burden the customer and can potentially refer to gharar. Cost management at the Sigli Syariah Pawnshop unit stipulates the existence of administrative costs based on the amount of real costs incurred, such as; equipment costs and labor costs as well as rahin guaranteed by the insurance company. According to Islamic law, the application of the ar-rahn contract on Mulia products is considered valid because of the clarity between the two parties and mutual pleasure. However, in practice, the customer is still at a disadvantage because of  the  storage  costs  of  collateralized  goods, as  well  as  administrative  costs  which  in  turn  can potentially lead to gharar.
Keywords: Application; Ar-Rahn; Islamic law; Mulia products.

## A BSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan akad ar-rahn pada produk Mulia di Pegadaian Unit  Syariah  Sigli  selama  ini  di  praktikkan  Pegadaian  Unit  Syariah  Siglidan  melihat  tingkat kesesuaiannya dengan konsep hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dan mekanisme produk Mulia di Pegadaian Unit Syariah Sigli menggunakan akad ar-rahn sebagai akad pokok produk Mulia dengan membayar uang muka 15%, objek dari akad ini adalah emas logam  Mulia  dana  dan  biaya-biaya  yang  harus  ditanggung  oleh  nasabah  seperti,  biaya pemeliharaan dan perawatan barang, biaya administrasi serta denda keterlambatan minimal 2% dan maksimal 4% yang mana akan memberatkan pihak nasabah dan dapat berpotensi merujuk kepada gharar. Pengelolaan biaya pada Pegadaian Unit Syariah Sigli menetapkan adanya biaya administrasi  yang  berdasarkan  besarnya  biaya  Rill  yang  dikeluarkan,  seperti;  biaya perlengkapan  dan  biaya  tenaga  kerja  serta  rahin  dijaminankan  pada  perusahaan  asuransi. Menurut  hukum  Islam  penerapan  akad  ar-rahn  pada  produk  Mulia  ini  dipandang  sah  karena adanya  kejalasan  antara  kedua  belah  pihak  serta  saling  ridha.  Akan  tetapi  dalam  praktinya nasabah tetap dirugikan karena adanya biaya penyimpanan atas barang jaminan, serta biaya administrasi yang gilirannya bisa berpotensi menimbulkan gharra.
Kata kunci: Penerapan; Ar-Rahn; Hukum Islam dan Produk Mulia.

## P ENDAHULUAN
Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan  yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dan sedang digemari oleh masyarakat adalah Pembiayaan Mulia (Logam Emas Batangan)  merupakan  pembiayaan  dengan  menggunakan  akad ar - rahn sebaga  akad pokok yang terdapat di pegadaian syariah yang memfasilitasi kepemilikan emas melalui penjualan  Logam  Mulia,  baik  oleh  pegadaian  syariah  kepada  masyarakat    secara  tunai dan  atau  dengan  pola  angsurproses  yang  cepat  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang fleksibel.  Pembiayaan  Mulia  ini  menggunakan  akad ar-rahn sebagai  akad  pokok. (Nurlaili Maghfirah, 2018).
Perlu diketahui bahwa Produk Mulia di sini menggunakan akad ar-rahn (Syamsul Anwar, 2007) dengan prosedural menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam  ( rahin )  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya.  Barang  jaminan tersebut  bernilai  ekonomi,  sehingga  pihak  yang  menahan  ( murtahin )  memperoleh jaminan  untuk  mengambi  kembali  seluruh  atau  sebagian  utangnya  dari  barang  gadai dimaksud, jika pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.
Sifat ar-ahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa  yang  diberikan  penggadai  ( rahin )  kepada  penerima  gadai  ( murtahin )  tidak  ditukar dengan  sesuatu.  Pinjaman  yang  diberikan murtahin kepada rahin adalah  utang,  bukan penukar atas barang yang digadaikan. (Rachmat Syaf’i, 2001)
Ar - rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman  yang  diterima.  Barang  yang  ditahan  tesebut  harus  memiliki  nilai  ekonomi. Dengan  demikian,  pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan  untuk  dapat  menambil kembali  seluruh  atau sebagai  piutangnya seperti  yang kita ketahui  bahwa biasanya ar- r ahn  digunakan  sebagai  jaminan  untuk  mendapatkan  suatu  pembiayaan  yang  sangat mendesak dan sering juga dijadikan jaminan untuk pembelian yang ditangguhkan dengan pembayaran yang tidak tunai atau secara kredit. Dengan kata lain, ar- rahn adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.
Berdasarkan pra penelitian diketahui bahwa ar-rahn digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan suatu pembiayaan yang sangat mendesak dan sering juga dijadikan jaminan untuk pembelian yang ditangguhkan dengan pembayaran yang tidak tunai atau secara kredit. Pegadaian Unit Syariah Sigli sebagai data penelitian ini menerapkan adanya pembayaran  DP  (bayar  dimuka)  terhadap  pembiayaan  produk  mulia  ini  sebelum melakukan angsuran pertama sebesar 15%, biaya administrasi 50.000, serta biaya mu’nah (biaya pemelihaan) sebesar 1% dari harga jual beli produk Mulia tersebut, sebelumnya akad yang digunakan dalam Produk Mulia ini adalah akad murabahah sebagai akad pokok yang digunakan tetapi  seiring perkembangan pada tanggal  Kamis, 19 Oktober 2019 di update  menggunakan  akad ar-rahn ,  dan  yang  diketahui  sekarang  dijelaskan  menurut teori mengenai ar-rahn akad ini biasanya digunakan sebagai  akad pelengkap atau akad penunjang dari akad pokok agar bisa melakukan pembelian barang  yang ditangguhkan dengan  pembayaran  yang  tidak  tunai  atau  kredit.  Tetapi  di  lapangan  akad ar-rahn digunakan  menjadi  akad  pokok  dengan  melakukan  pemesanan  produk  Mulia  kepada pemasok  sesuai  dengan  permintaan  nasabah,  Kemudian  menjual  produk  Mulia  kepada
nasabah secara angsuran dengan harga pokok ditambah keuntungan. Peralihan akad ini dimaksudkan  untuk  mendapatkan  lebih  banyak  keuntungan  karena  dalam  akad murabahah jelas  biaya-biaya  yang  akan  dikeluarkan,  sedangkan ar-rahn mengambil keuntungannya  dari  adanya  biaya  pemeliharaan,  penitipan,  penjagaan    serta  biaya penaksiran.(Very Satria,2019)
Alasan  meneliti  agar  benar-benar  paham  akad ar-rahn yang  digunakan  dalam proses pembelian mulia secara angsuran dan memberikan pemahaman akan biaya yang ditanggung  nasabah  dalam  akad ar-rahn .  Seperti  diketahui  sebelumnya    akad  yang digunakan  dalam  Produk  Mulia  ini  adalah  akad murabahah sebagai  akad  pokok  yang digunakan tetapi seiring perkembangan baru tanggal Kamis, 19 Oktober 2019 di update menggunakan akad ar-rahn pada PT. PT. Pegadaian Unit Syariah Sigli.

## KAJIAN LITERATUR Akad Ar-Rahn
Akad ar-Rahn, terdiri dari dua kata yaitu akad dan ar-rahn, kata akad itu sendiri memiliki arti secara harfiah akad ar-rahn terdiri dari dua kata yaitu “akad” dan “ar-rahn”. Kata  akad  dari  segi  bahasa  berarti  ikatan  (ar-rabthu),  mengikat,  menyambung,  atau menghubungkan (Syamsul Anwar, 2007) Menurut bahasa akad berasal dari padanan kata Al-‘ahdu (Hendi Suhendi, 2014) yang bermakna janji,  sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur’an, Surah Ali Imran ayat 76.
نارمع لآ( ينقتلما بيح الله نإف ىقتاو هدهعب فىوأ نم ىلب
: ۷۶ )
(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Ali-Imran: 76).
Menurut  Zuhaly akad secara konseptual atau dalam isitlah syari’ah yang dikutip di buku Ismail Nawawi disebutkan, bahwa akad adalah hubungan atau keterikatan antara ijab  dan  qabul  yang  dibenarkan  oleh  syari’ah  dan  memiliki  implikasi  hukum  tertentu. Dalam pengertian lain akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang  dibenarkan  oleh  syariah  dan  menimbulkan  ilmpikasi  hukum  tertentu.  (Ismail Nawawi, 2012). Adapun ar-rahn secara etimologi, berarti tetap, kekal, dan jaminan atau juga  disebut  dengan  “al-tsubut  dan  al-habs  berarti  penetapan  dan  penahanan”(  Hendi Suhendi, 2014).
Makna  gadai (ar-rahn) dalam  bahasa  hukum  positif  disebut  sebagai  barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Akad ar-rahn dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam Islam ar-rahn merupakan sarana saling  tolong-menolong  bagi  umat  Islam,  tanpa  adanya  imbalan  jasa  (Haroen  Nasrun, 2007).  Sedangkan  menurut  istilah  syara’,  yang  dimaksud  dengan  ar-rahn  adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.( Abdul Ghofur Anshori, 2005). Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan  untuk  dapat  mengambil  kembali  seluruh  atau    sebagian  piutangnya.  Secara sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa  ar-rahn  adalah  semacam  jaminan  utang  atau  gadai. (Sabbiq Sayyid, 2001). Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolehkan
dalam Islam berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Rasul. Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman:
هبر الله قتيلو هتنامأ نتمؤا يذلا دؤيلف اضعب مكضعب نمأ نإف ةضوبقم ناهرف ابتاك اودتج لمو رفس ىلع متنك نإو
ا اومتكت لاو .ميلع نولمعت ابم اللهو هبلق ثمآ هنإف اهمتكي نمو ةداهشل ) : ةرقبلا ۲۸۳ (
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah  dia  bertaqwa  kepada  Allah  Rabbnya  dan  janganlah  kamu  (para  saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia  adalah  orang  yang  berdosa  hatinya  dan  Allah  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 283).( Departemen Agama RI, 2010)
Para  ulama  fiqh  sepakat  menyatakan  bahwa  ar-rahn  boleh  dilakukan  dalam perjalanan  dan  dalam  keadaan  hadir  di  tempat,  asal  barang  jaminan  itu  bisa  langsung dipegang/dikuasai  (al-qabdh)  secara  hukum  oleh  pemberi  piutang.  Maksudnya,  tidak semua  barang  jaminan  dapat  dipegang  atau  dikuasai  oleh  pemberi  piutang  secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam  status  al-marhun  (menjadi  agunan  utang).  Misalnya,  apabila  barang  jaminan  itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (al-qabdh) adalah surat jaminan tanah itu.( Haroen Nasrun,2007)  Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 25/DSN-  MUI/III/2002,  tanggal  26  Juni  2002  dinyatakan  bahwa,  pinjaman  dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk ar-rahn dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa ar-rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. (Muhammad Sholekul Hadi, 2003)

## Rukun dan Syarat Ar-Rahn
Berkenaan dengan rukun ar-rahn mayoritas ulama bersepakat bahwa rukun ar-rahn terdiri  dari  (1)  Orang  yang  menggadaikan  (rahin),  (2)  Orang  yang  meminta  gadai (murtahin), (3) Barang yang digadaikan (marhun/rahn), (4) Utang (marhun bih), dan (5) Ucapan shighat (ijab dan qabul). Namun, ulama juga berbeda pendapat terhadap syarat akad ar-rahn yaitu sebagai berikut: (Ismail Nawawi, 2012)
Pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian  rahn,  yakni  rahin  dan  murtahin,  harus mempunyai  kemampuan,  yaitu  berakal  sehat.  Kemampuan  juga  berarti  kelayakan seseorang  untuk  melakukan  transaksi  kepemilikan.  Setiap  orang  yang  sah  untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan ar-rahn, karena gadai seperti ini yang melakukan pengelolaan harta. (Ismail Nawawi, 2012)
Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang.  Ar-rahn  mempunyai  sisi  pelepasan  barang  dan  pemberian  utang  seperti halnya akad jual beli, sehinga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.
Harus  merupakan  hak  yang  wajib  diberikan  dan  diserahkan  kepada  pemiliknya dan  memungkinkan  pemanfaatannya.  Bila  sesuatu  yang  menjadi  utang  itu  tidak  bias dimanfaatkan  maka  tidak  sah.  Harus  dikuantifikasikan  atau  dihitung  jumlahnya.  Bila
tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, ar-rahn tidak sah. (Ismail Nawawi, 2012)
Menurut  ulama  Syafi-iyah,  gadai  bisa  sah  dengan  dipenuhinya  tiga  syarat. Pertama,  harus  berupa  barang,  karena  utang  tidak  bisa  digadaikan.  Kedua,  penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat  bahwa  syarat  pada  gadai  adalah  syarat  yang  berlaku  pada  barang  yang  bisa diperjual belikan.
Syarat-syarat  Barang  ar-rahn  di  antaranya:  harus  bisa  diperjualbelikan,  harus berupa harta yang bernilai, Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syari’ah, tidak berupa barang  haram,  harus  diketahui  keadaan  fisiknya  dan  harus  dimiliki  oleh  ar-rahn, setidaknya harus atas izin pemiliknya.

## Implementasi dan Mekanisme Ar-Rahn
Penggunaan akad di dalam transaksi ar-rahn yang sering terjadi dan diakui secara syari’ah dapat dibagi menjadi dua yaitu : (Syelfi Bahtiana Putri, 2019)
 Akad  Tabarru’  adalah  akad  yang  digunakan  dengan  tujuan  untuk  saling tolong menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali Allah SWT. Dengan demikian, masing-masing pihak terlihat tidak dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini.
 Akad  Tijarah  adalah  akad  yang  digunakan  dalam  transaksi  dengan  tujuan mencari  keuntungan,  besarnya  keuntungan  yang  diperoleh  ditentukan  oleh kesepakatan  masing-masingpihak  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini.
Sedangkan implementasi akad ar-rahn dalam Pegadaian ada dua hal yaitu; (Syelfi Bahtiana Putri, 2019)
 Sebagai produk pelengkap, artinya ar-rahn digunakan sebagai akad tambahan (jaminan/collateral)  terhadap  produk  lain  seperti  dalam  pembiayaan  bai’al murabahah.  Pegadaian  dapat  menahan  barang  nasabah  sebagi  konsekuensi ekad tersebut.
 Sebagai  Produk  tersendiri,  artinya  akad  ar-rahn  telah  digunakan  sebagai alternatif  dari  pegadaian  konvensional.  Bedanya  dengan  pegadaian  biasa, dalam ar-rahn nasabah tidak digunakan bunga,  yang dipungut  dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaa, serta penaksiran.
Dalam mekanisme perjanjian akad ar-rahn, akad perjanjian yang dapat dilakukan antara lain: (Syelfi Bahtiana Putri, 2019):
 Akad  al-qardhul  hasan.  Akad  ini  dilakukan  pada  kasus  nasabah  yang menggadaikan  barangnya  untuk  keperluan  kinsumtif.  Dengan  demikian, nasabah  (rahin)  akan  memberikan  biaya  upah  atau  fee  kepada  pegadaian (murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhun).
 Akad al-mudharabah. Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya  untuk  menambah  modal  usaha.  Dengan  demikian,  rahin  akan
memerikan  bagi  hasil  (berdasarkan  keuntungan)  kepada  murtahin  sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.
 Akad  ba’i  al  muqayyadah.  Akad  ini  dilakukan  untuk  nasabah  yang menggadaikan  barang  jaminannya  untuk  menambah  modal  usaha  berupa pembelian  barang  modal.  Dengan  demikian  murtahin  akan  membelikan barang yang dimaksud rahin.

## M ETODE P ENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  peneltian  survei  guna  untuk  membantu  tugas akhir peneliti yang dijadikan sebagai bahan untuk mnenelusuri penerapan akad ar-rahn yang digunakan sebagai akad pokok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif  analisis  dengan  jenis  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  suatu pendekatan  atau  penelusuran  untuk  mengekspolarasi  dan  memahami  gejala  sentral dengan  mengajukan  pertanyaan  umum  dan  meluas  (J.R.  Raco,  2010).  Adapun  corak penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif, analisis  bertujuan  untuk  menjelaskan  semua  yang  berkaitan  dengan  judul  ini, mendeskripsikan apa adanya, mencatat, menganalisis, dan menginterprestasikan secara lengkap  kondisi-kondisi  yang  terjadi.  Penelitian  ini  juga  dipadukan  dengan  penelitian kepustakaan,  guna  membantu  melengkapi  data-data  yang  dibutuhkan  mengenai penjelasan  akad ar-rahn .  Data  wawancara  yang  didapatkan  pra  penelitian  dan  saat penelitian selanjutnya diolah untuk mampu memcahkan permasalahan yang didapatkan pada saat penelitian.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN
Ketentuan dan Mekanisme Transaksi ar-Rahn di Pegadaian Syariah Unit Sigli
Pembiayaan Mulia dengan akad ar-rahn sudah dijelaskan di atas salah satu produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Syariah Sigli ini memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhnnya terutama dari segi Investasi untuk kebutuhan masa depan yang sangat  mudah  serta  fleksibel. Produk  Mulia adalah  layanan  penjualan  emas  batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang  fleksibel.  Mulia  dapat  menjadi  alternatif  pilihan  investasi  yang  aman  untuk mewujudkan  kebutuhan  masa  depan,  sepertimenunaikan  ibadah  haji,  mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Persyaratan serta mekanisme  dalam  pengajuan  pembiayaan Mulia dapat  langsung  datang  ke  Pegadaian Unit  Syariah  Sigli  manapun  dengan  membawa  persyaratan  yang  ditentukan  pada Pegadaian setepat.
Ketentuan dari Produk Mulia yang harus dipahami oleh masyarakat diantaranya sebagai berikut;
Logam Mulia Umum Logam  MULIA  cap ANTAM,  UBS  atau Pegadaian Kolektif Setiap  anggota  bebas memilih logam mulia cap Antam, UBS atau Pegadaian Arisan Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian
Jangka Waktu 3/6/12/18/24/36 bulan Setiap  anggota  bebas memilih  3/6/12/18/24/36 bulan, min. 6 orang Sesuai  dengan  jumlah anggota minimal 6, maks. 36 orang orang Uang Muka Minimal 15% 10% 10% dan 15% Pengambilan LM Setelah lunas Setelah  lunas  masing- masing anggota Satu  keping  per  bulan, untuk  UM  10%  dimulai setelah  angsuran  ke-2, untuk  UM  15%  dimulai setelah angsuran ke-1 Akad Pembiayaan Satu akad Satu akad masing- masing anggota Satu akad Biaya Administrasi Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- per anggota  Rp. 50.000,
Pada  produk  pembiayaan  Mulia  dalam  jual  beli  secara  angsuran  di  Pegadaian Syariah Unit Sigli menggunakan akad ar - rahn mulai diterapkan pada kamis, 19 Oktober 2020 dalam akad ar - rahn pada produk pembiayaan Mulia ini bahwa Pegadaian Syariah Unit  Sigli  yang  merupakan  pihak  pertama  memberikan  fasilitas  pembiayaan ar-rahn sebagai akad pokok kepada pihak nasabah sebagai pihak kedua dengan syarat-syarat dan ketentuan  yang  berlaku.  Akad ar-rahn pada  pembiayaan  Mulia  pihak  nasabah (rahin) sepakat  untuk  menyerahkan  barang  miliknya  sebagai  jaminan  hutang . Akad ar-rahn sebagaimana di definisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang berharga menurut tinjauan syariat sebagai jaminan hutang, sekiranya pembayaran hutang atau sebagian bisa diambil  dari  benda  yang  digadaikan  tersebut.  Jaminan  pelunasan  hutang.  Aplikasi pembiayaan  Mulia  minimal  melibatkan  tiga  pihak  yaitu  Pegadaian  Syariah  selaku pembeli atau pembeli yang membiayai barang nasabah. (Nurmasyitah, 2020)

## Pengelolaan Biaya Administrasi dan Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan
Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan marhun yang dijadikan jaminan di Unit  Layanan  Gadai  Syariah.  Disamping  itu  proses  transaksi  pinjam-meminjam  pada sistem  gadai  syariah  membutuhkan  perlengkapan  kerja  seperti  alat  tulis  kantor, perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta rahin dijaminankan  pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu rahin dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan nilai taksiran dan jumlah pinjaman nasabah yang oleh PT. Pegadaian telah ditentukan dengan kebijakan penentuan golongan marhun . Berikut adalah golongan marhun bih berdasarkan tingkat  pinjaman/plafon  dan  besarnya  biaya  adminsistrasinya  didasarkan  pada:  (Very Satria, 2020)
 Biaya  Riil  yang  dikeluarkan,  seperti  perlengkapan  dan  biaya  tenaga  kerja serta rahin dijaminkan pada perusahaanasuransi.
 Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri.
 Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.
Tarif biaya administrasi murah dan tidak memberatkan atas transaksi marhun bih ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-untuk setiapkelipatan marhun bih Rp. 5.000,-untuk semua golongan marhun  bih .  Terhadap  hasil  hitungan  biaya  administrasi  ini  dilakukan pembulatan ke Rp. 100 terdekat Rp. 1 s/d Rp. 50,- dianggap sama dengan 0 (nol) diatas Rp. 50,- s/d Rp. 100 dibulatkan ke Rp. 100. Biaya administrasi dikenakan hanya sekali
pada  saat  akad.  (Very  Satria,  2020)  Dalam  praktiknya  Pegadaian  Syariah  membelikan barang  yang  diperlukan  nasabah  atas  nama  Pegadaian.  Pada  saat  yang  bersamaan Pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan sejumlah biaya-biaya untuk dibayar oleh nasabah pada jangaka waktu tertentu, kemudian barang yang dibeli yaitu berupa emas dijadikan jaminan (marhun) untuk pelaksanaan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Unit Syariah Sigli.
Apabila  nasabah  tidak  melakukan  kewajiban  membayar  angsuran  pada  tanggal yang  telah  ditetapkan,  jika  keterlambatan  pembayaran  angsuran  sampai  dengan  7  hari maka di kenakan denda sebesar 2% dan denda besaran maksimalnya 4 % dibagi 30 hari dala sebulan. Jika nasabah belum juga membayar angsuran selama (dua) 2 bulan maka emas  yang  dijadikan  jaminan  hutang  tetap  berada  dibawah  kekuasaan  Pegadaian  Unit Syariah Sigli untuk disimpan dan dijual jika sewaktu-waktu ada nasabah lain yang ingin memesan dan atau dilelang. Dana hasil dari denda nasabah sepenuhnya akan digunakan untuk dana sosial. (Very Satria, 2020)
Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Ar-Rahn di Pegadaian Syariah Unit Sigli
Pegadaian  Unit  Syariah  Sigli  merupakan  lembaga  keuangan  non-bank  yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat berlandaskan  hukum  gadai  syariah.  Namun  kini  banyak  produk  pembiayaan  yang ditawarkan  Pegadaian  Unit  Syariah  Sigli.  Salah  satunya  yaitu  pembiayaan  mulia  yang merupakan fasilitas jual beli emas secara angsuran proses yang mudah dan jangka waktu yang  fleksibel.  Dalam  jual  beli  emas  secara  angsuran  ini  mensyaratkan  penyerahan barang  jaminan (mahrun) oleh  nasabah  ke  Pegadaian  Syariah.(Nurmasyitah,  2020). Sehingga dalam transaksi Pembiayaan mulia Pegadaian Unit Syariah Sigli menerapkan akad perjanjian yaitu akad ar- rahn . Akad ar- rahn di sini digunakan sebagai akad pokok dalam proses Mulia yaitu menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya,  pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan  untuk  mengambil  kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian Unit Syariah Sigli menahan barang  yang  menjadi  objek  transaksi  yaitu  emas  logam  mulia.  Akad ar-  rahn ini merupakan  akad tabarru’ yaitu  akad  yang  dipergunakan  utuk  tujuan  saling  menolong tanpa mengharap imbalan kecuali dari Allah SWT.
Hasil Wawancara dengan Tokoh agama di Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Akad yang digunakan dalam pembiayaan mulia yaitu akad ar-rahn telah sesuai dengan syarat  dan  rukun  menurut  hukum  Islam  baik  yang  menyangkut  para  pihak,  objek perjanjian, maupun sighat ( Ijab dan Qabul ) dengan syarat kedua belah pihak memahami dan mengerti mengenai akad ar-rahn yang digunakan dalam produk Mulia ini serta telah sepakat  kedua  belah  pihak  dengan  iuran  dan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pihak Pegadaian Unit Syariah Sigli.( Ustazah Cut Fatimah, 2020)
Persyaratan dan prosedur pembiayaan mulia yang telah ditentukan oleh Pegadaian Unit  Syariah  Sigli  dengan  kaidah-kaidah  hukum  Islam  yaitu  persyaratan  sederhana, prosedurnya mudah, akad secara tertulis, pembiayaan atau hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan margin dan isi perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung gharar . Hal ini didasarkan dengan adanya kejelasan akad ar-rahn yang dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.  Akad ar-rahn merupakan  akad  pokoknya.  Pembiayaan  mulia  diperbolehkan karena tidak mengandung riba maupun gharar serta barang jaminan sudah menjadi milik nasabah ketika terjadinya akad ar-rahn. . (Ustazah Cut Fatimah, 2020)
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  akad  dalam  pembiayaan mulia  yaitu  dan  akad ar-rahn merupakan  prosedur  yang  telah  ditentukansesuai  batas kewajaran,  dimana  merupakan  wujud  kehati-hati  pihak  Pegadaian  Unit  Syariah  Sigli dalam  menghadapi  resiko  tidak  terbayar  oleh  nasabah,  sebagaimana  dalam  penetapan uang  muka,  penetapan  keuntungan  ( margin), penetapan  jaminan (marhun), penetapan denda  dan  ketentuan  lainnya,  maka  hal  itu  diperbolehkan  karena  telah  disepakati  oleh kedua belah pihak pada Ijab dan Qabul . ( Ustazah Cut Fatimah, 2020)
Selain  itu,  ada  juga  Tokoh  Agama  Kecamatan  Kota  Sigli  sebagai  informan berpendapat  bahwa  akad ar-rahn yang  digunakan  dalam  pada  produk  Mulia  ini  tidak sesuai  dengan  hukum  Islam  karena  adanya  biaya-biaya  yang  dibebankan  di  dalamnya kepada para nasabah, mulai dari biaya administrasi, biaya pemeliharaan serta biaya denda jika  tertungga  pembayaran  angsuran,  yang  di  mana  biaya  tersebut  dapat  memberatkan pihak  nasabah  dan  berpotensi  ke  dalam gharar yang  diharamkan  dalam  hukum  Islam. (Teungku Tarmizi Sabi, 2020)

## K ESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  tujuan  penyelesaian  tugas  akhir strata satu ini bahwa akad dalam pembiayaan produk Mulia di Pegadaian Unit Syariah Sigli  dipandang  sah  oleh  hukum  Islam,  kegiatan  muamalah  tidak  bertentangan  dengan syara’. Pembiayaan Mulia dengan akad ar-rahn diperbolehkan karena didasarkan dengan adanya kejelasan antara kedua belah pihak, yaitu pihak Pegadaian Unit Syariah Sigli dan nasabah  pada  saat  melakukan  pembelian  produk  Mulia  yang  dilakukan  sesuai kesepakatan serta saling ridha kedua belah pihak pada saat Ijab dan Qabul . Persyaratan dan prosedur pembiayaan Mulia yang telah ditentukan oleh Pegadaian Unit Syariah Sigli dengan  kaidah-kaidah  hukum  Islam  yaitu  persyaratan  sederhana,  prosedurnya  mudah, akad secara tertulis, pembiayaan atau hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan margin dan isi perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung gharar . Akan tetapi dalam praktiknya nasabah tetap  dirugikan,  karena  harus  membayar  dua  kali  lipat  yaitu  hutang ar-rahn dan  biaya penyimpanan  atas  barang  jaminan,  serta  biaya  administarsi  yang  pada  gilirannya  bisa berpotensi menimbulkan gharar.

## REFERENSI
Antonio, Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik . ed I. Jakarta: Gema Insani Press.
Anwar,  Syamsul.  2007. Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  Tentang  Teori  Akad  dalam Fikih Muamalat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Ghofur, Abdul Anshori. 2005. Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Pendidikan,  Departemen  Agama  RI.  2010. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya. Bandung: Penerbit Diponegoro.
R,  J.    Raco.  2010. Metode  Penelitian  Kualititatif,  Jenis,  Karakter  dan  Keunggulan .Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, Indonesia

## Melati Sari Maisara
Nasrun, Haroen. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Nawawi,Ismail.  2012. Fikih  Mu’amalah  Klasik  dan  Kontemporer. Bogor:  Ghalia Indonesia
Sabbiq, Sayyid (Jilid 4). 2016. Fiqih Sunnah. Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil
Sholekul, Muhammad Hadi. 2003. Pegadaian Syariah, Cet . I. Jakarta: Selemba Diniyah Suhendi, Hendi. 2014. Fqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Syafe’i, Rachmat.  2001. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia
Bahtiana,  Syelfi  Putri.  2019. Analisis  Implementasi  Akad  Rahn  Pada  Produk  Mulia  di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung. UIN Raden Intan, mpung.
Maghfirah, Nurlaili. 2018. Mekanisme Akad Murabahah Dalam Penjualan Produk Mulia Arisan Pada Pegadaian Syariah Banda Aceh . UIN Darussalam, Banda Aceh Direktur (Wanwancara, 2020)
Staf Custumer Service ( Wawancara, 2020)
Pimpinan Dayah (Wawancara, 2020)
Teungku Imam Meunasah ( Wawancara, 2020)