## Tanggung  Jawab  Bank  Kepada  Nasabah  Pasca  Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Bank
Erna Susanti¹, Sulung Nugroho²
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: ernasusanti@fh.unmul.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: sulungnugroho@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
Customers are a crucial factor in the world of Banking. However, it is not uncommon for customers who have fully entrusted their confidence to the bank to become victims of the negligence of individuals within the  bank.  This  research  is  conducted  with  the  objective  of  ascertaining  the  nature  of  the  bank's responsibility  following  the  judgment  of  Court  Decision  Number  21/Pid.Sus-TPK/2019/PN  Smr,  in  cases where customers incur losses due to criminal activities committed by bank employees. The protection of banks for Bank Customers is regulated under Law No. 10/1998 regarding Amendments to Law No. 7/1992 regarding Banking. Normatively, the bank is accountable in cases where losses occur as a result of criminal acts by internal individuals, not only the perpetrators but the bank is also jointly responsible in accordance with  the  explanation  found  in  the  Indonesian  Civil  Code  (KUHPer),  specifically  Article  1367.  Regarding customer protection, banks do not solely rely on civil law enforcement, as expected through sanctions and compensation  claim  mechanisms.  Criminal  law  provisions  also  include  regulations  that  can  safeguard consumers, such as licensing and supervision mechanisms. Indirect protection afforded to customers in the event of criminal acts in the field of banking is established through a series of statutory regulations, such as Law No. 8/1999 regarding Consumer Protection, as well as regulations that can ensnare wrongdoers, such  as  Law  No.  10/1998  regarding  Banking,  Law  No.  11/2008  regarding  Electronic  Information  and Transactions,  and  Law  No.  20/2001  regarding  the  Eradication  of  Corruption.  Meanwhile,  the  direct protection provided by banks to their customers involves meticulous planning based on the principle of prudence, as stipulated in Article 29 of Law No. 10/1998 regarding Banking.

## Keywords: Verdict, Accountability, Bank, Customer

## ABSTRAK
Nasabah  merupakan  faktor  penting  dalam  dunia  Perbankan.  Namun  tak  jarang,  nasabah  yang  sudah memberikan kepercayaannya secara penuh, malah menjadi korban oleh kelalaian bank atas perbuatan oknum yang ada didalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab  bank  pasca  putusan  pengadilan  Nomor  21/Pid.Sus-TPK/2019/PN  Smr,  dalam  hal  terjadinya kerugian nasabah akibat dari tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank. Perlindungan bank  terhadap  Nasabah  Bank  dalam  diatur  dalam  UU  No.10/1998  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor UU No.7/1992 tentang Perbankan. Secara normatif, bank bertanggungjawab dalam hal terjadinya  kerugian  akibat  dari  tindak  pidana  perbankan  oleh  oknum  internal  bukan  hanya  pelakunya melainkan bank juga turut bertanggungjawab sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada KUHPer yaitu pasal  1367.  Menyangkut  perlindungan  nasabah,  bank  sebenarnya  tidak  bergantung  pada  penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti kerugian. Ketentuan  hukum  pidana  juga  memuat  ketentuan  aturan  yang  dapat  melindungi  konsumen  seperti mekanisme  perizinan  dan  pengawasan.  Perlindungan  tidak  langsung  yang  diberikan  kepada  nasabah dalam  hal  terjadi  tindak  pidana  dibidang  perbankan  adalah  sejumlah  peraturan  perundang-undangan seperti UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun peraturan yang dapat menjerat pelaku
seperti UU No.10/1998 tentang Perbankan, UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun  UU  No.20/2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Sementara  perlindungan langsung  yang  diberikan  bank  kepada  nasabahnya  berupa  bank  harus  melakukan  perencanaan  yang cermat  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  29  UU  No.10/1998 tentang Perbankan.
Kata Kunci: Putusan; Tanggungjawab; Bank; Nasabah

## PENDAHULUAN
Bank  merupakan  lembaga  intermediasi,  artinya  kegiatan  utamanya  adalah menghimpun dana dan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Dana yang ditarik dari masyarakat  tersebut  disalurkan  kembali  kepada  masyarakat. 1 Fungsi  lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak- pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Interaksi antara  bank  dengan  konsumen  pengguna  jasa  perbankan  yang  selanjutnya  disebut nasabah dapat pula mengambil bentuk produk lain bank pada saat nasabah melakukan transaksi lain tersebut seperti misalnya jasa transfer dana, maupun deposit.
Pada  prinsipnya  hubungan  antara  bank  dan  nasabah  penyimpan  dananya  dilandasi hubungan  kepercayaan,  yang  lazimnya  disebut  fiduciary  relation.  Bank  terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang telah maupun akan menyimpan dananya, terjaga dengan baik dalam tingkat tinggi, mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem- sistem  tersebut.  Sedangkan  kepercayaan masyarakat  kepada  bank  merupakan  unsur pokok  dari  eksistensi  suatu  bank,  maka  terjaganya  kepercayaan  masyarakat  kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. 2
Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga  harus  menjaga  kesehatan  bank  agar  tetap  terjaga  terus  demi  kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Sebagai lembaga keuangan,  bank  yang  merupakan  tempat  masyarakat  menyimpan  dananya  dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali  pada waktunya dan disertai bunga dimana yang dimaksud adalah bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan  masyarakat  tersebut.  Semakin  tinggi  kepercayaan  masyarakat  kepada bank,  semakin  tinggi pula  kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank dan menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank. Bank- bank dalam memberikan produk- produk  yang  ditawarkan,  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  menarik  simpati masyarakat.  Sedangkan  bagi  para  nasabah  harus  memahami  benar  bank  yang
1 Ronny  Prasetya, Pembobolan  ATM:  Tinjauan  Hukum  Perlindungan  Nasabah  Korban  Kejahatan Perbankan (Prestasi Pustaka Publisher, 2010).
2 Mauritz Pray Takasenseran, ‘Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998’, Lex et Societatis , 4.7 (2016).
bagaimana yang dapat dipercaya, nasabah jangan hanya tergiur oleh bunga yang tinggi maupun  bonus  atau  hadiah  dan  lainnya,  jika  ternyata  bank  yang  dipercaya  tersebut memiliki kondisi yang kurang baik.
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap suatu  bank.  Faktor-faktor  tersebut  yaitu  integritas  pengurus,  pengetahuan  dan kemampuan  pengurus  baik  berupa  pengetahuan  kemampuan  manajerial  maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan, kesehatan bank yang bersangkutan, dan kepatuhan bank terhadap kewajiban bank. 3
Nasabah merupakan konsumen bank dalam haknya mendapatkan informasi  tentang dananya dari pelayanan jasa perbankan. Pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan  sekali,  eksistensi  perbankan  bersandar  kepada  kepercayaan  dari  pihak masyarakat  atau nasabah. Sesungguhnya  hubungan antara  bank dan nasabah bukan sekedar  hubungan kontraktual biasa antara bank dan nasabah yang diliputi oleh asas- asas umum`dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan.  Salah  satu  kegiatan  khusus  yang  dijalankan  bank  umum  adalah memberikan  kredit. Pemberian kredit oleh bank merupakan salah satu bentuk fungsi bank,  yaitu  sebagai  penyalur  dana  dari  masyarakat.  Bank  dalam  memberikan  kredit kepada  nasabah  didasarkan  atas  kepercayaan,  oleh  karena  itu  untuk  menjaga keamanannya sudah seharusnya bank di dalam menyalurkan kredit benar- benar yakin bahwa nasabahnya akan mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya dengan waktu yang telah dijanjikan. 4
Sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan yang  menyebutkan  bahwa  perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun rangkaian  dari  prinsip  kehati-  hatian  adalah  Prinsip  Mengenal  Nasabah  dan  Sistem Informasi Debitur. Salah satu faktor penyebab gagalnya aplikasi pinjaman permodalan di bank atau lembaga keuangan lain adalah status nasabah di dalam Sistem Informasi Debitur  (SID)  milik  Bank  Indonesia  (BI).  Bank  Indonesia  memiliki  daftar  hitam  yang dibuat untuk memuat nama nasabah debitur, baik individu maupun perusahaan yang terkena  sanksi  karena  telah  melakukan  tindakan  tertentu  yang  merugikan  bank  dan masyarakat.  Sebagai  contoh  tidak  kembalinya  dana  kredit  atau  dapat  dikatakan sebagai  kredit  macet,  maka  nasabah  debitur  secara  otomatis  akan  tercatat  dalam daftar Sistem Informasi Debitur (SID) yaitu sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang dibuat oleh  bank  atau  lembaga keuangan    yang    menjadi    anggota  Sistem  Informasi  Debitur  (SID)  berdasarkan Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  9/14/2007 tentang  Sistem  Informasi  Debitur. Hal  ini  dapat  menimbulkan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  perjanjian
3 Rani Sri Agustina, Rahasia Bank (Keni Media, 2016).
4 Selamat Widodo, ‘Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap Tindakan Fraud Karyawan Yang Merugikan Nasabah’, Kosmik Hukum , 14.2 (2014).
kredit. Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) sendiri diatur dalam buku III KUHPerdata mulai dari pasal 1365 sampai dengan pasal 1380.
Onrechtmatigedaad  mengatur  syarat-syarat  untuk  menuntut  ganti  kerugian  karena perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah memberikan perumusan, melainkan  hanya  mengatur  seseorang  yang  mengalami  kerugian  karena  perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses. 5
Dalam kasus Korupsi Pegawai Bank pada Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr., yang  menyatakan  dimana Pelaku  yang  bernama  Agus Suprianto  dinyatakan  bersalah dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dengan  sengaja  membuat  atau  menyebabkan  adanya  pencatatan  palsu  dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank secara bersama-sama dan Pencucian Uang. Total kerugian yang diakibatkan perbuatan pelaku sebesar Rp. 19,905,788,352 (sembilanbelas  milyar  sembilanratus  limajuta  tujuhratus  delapanpuluh  delapanribu, tigaratus  limapuluh  dua)  dengan  menyalahgunakan  wewenang  jabatan  sebagai Asistent Manager Pemrakarsa Kredit (AMPK) Bank Rakyat Indonesia cabang Samarinda. Tindakan  tersebut  tak  hanya  merugikan  Negara,  namun  juga  Nasabah.  Dikutip  dari Niaga Asia, edisi 19 September 2019, kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku antara tahun  2016  hingga  2018  hingga  akhirnya  terungkap  di  tahun  2019.  Hal  ini  mulanya terungkap, karena nasabah yang menjadi korban merasa belum menerima pencairan dana yang diinginkan, namun rekening yang mereka gunakan sebagai syarat perjanjian kredit,  tervalidasi  melakukan  kredit  sehingga  dana  nasabah  yang  ada  dalam rekeningnya  terdebet  secara  otomatis  setiap  bulannya.  Apa  yang  dilakukan  oleh terdakwa,  nyatanya  juga  menyeret  4  bawahannya  Osvia  Rozallisky,  Dian  Afiaty Sholihah, Aditya Hutama dan Yoga Perwira sebagai eks Account Officer BRI , yang juga ikut duduk dikursi pesakitan Pengadilan Negeri Samarinda. Total Nasabah yang dirugikan berjumlah  35  nasabah,  dengan  rincian  30  nasabah  orang  perorangan,  dan  5  nasabah badan usaha  yang  salah satunya  adalah  badan  usaha berbadan hukum.  Kerugian  yang diderita para nasabah, tak hanya kerugian secara materil, namun juga kerugian imateril. Nasabah  yang  menjadi  korban,  selain  tidak  memperoleh  pencairan  dana  Kreditnya, nasabah juga dihadapkan dengan skor BI checking yang buruk serta jaminannya yang hingga  kini  tetap  dalam  penguasaan  bank.  Sedangkan  pelaku  Agus  Suprianto dijatuhkan  pidana  penjara  selama 10  (sepuluh)  Tahun dan  denda  sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  konsep pertanggungjawaban  hukum  Bank  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan untuk  menganalisis  pertanggungjawaban  hukum  bank  atas  kelalaiannya  terhadap debitur yang terkena BI checking.
5 Anggita Maynanda Pratiwi and Rinitami Njatrijani Budiharto, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Yang Terlapor Dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia’, Diponegoro Law Journal , 5.2 (2016), pp. 1 – 12.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan sumber bahan hukum terdiri dari peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  Perbankan,  dan  putusan pengadilan,  berbagai  media  elektronik  yang  membahas  perbankan  dan  teori  yang relevan dengan rumusan masalah yang dikaji. Bahan hukum kemudian dianalisa secara kualitatif  untuk  menghubungkan  bekerjanya  hukum  dalam  hal  tanggungjawab  bank terhadap nasabah yang menjadi korban oknum pegawai bank.

## PEMBAHASAN
Konsep  Pertanggungjawaban  Hukum  Bank  Yang  Melakukan  Perbuatan Melawan Hukum
Indonesia  menganut  sistem Civil  Law dan  sistem  hukum  Eropa  Kontinental, 6 yaitu sistem  yang  berpatokan  pada  undang-undang,  yang  dalam  beberapa  bidang  hukum sering kali berupa seperangkat peraturan yang dikodifikasikan dan dikumpulkan    dalam satu  kitab        perundang-undangan.  Dalam  konteks  pertanggungjawaban  perdata,  ini berarti  bahwa  secara  umum  pertanggungjawaban  berdasarkan  Perbuatan  Melawan Hukum selalu mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata.
Dalam hal ini, untuk dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebuah perbuatan haruslah  terbukti  melawan  hukum,  dan  harus  pula  terbukti  adanya  kerugian  yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut: 7
1 .  Tanggung jawab dan Individu
Pada  hakikatnya  hanya  masing-masing  individu  yang  dapat  bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab  pribadi  atau  tanggungjawab  sendiri  sebenarnya “m ubazi r” .  Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang  berhak  diikutinya  tidak  mampu  menghargai  martabat  individu  tersebut  dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.
2.  Tanggung jawab dan kebebasan
Kebebasan  dan  tanggungjawab  tidak  dapat  dipisahkan.  Orang  yang  dapat bertanggung  jawab  terhadap  tindakannya  dan  mempertanggungjawabkan perbuatannya  hanyalah  orang  yang  mengambil  keputusan  dan  bertindak  tanpa tekanan  dari  pihak  manapun  atau  secara  bebas.  Liberalisme  menghendaki  satu bentuk  kehidupan  bersama  yang  memungkinkan  manusianya  untuk  membuat
6 R Sardjono and Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata (Ind-Hill, 2003).
7 Try Widiyono, ‘Direksi Perseroan Terbatas’, Keberadaan, Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor , 2008.
keputusan sendiri tentang hidup  mereka. Karena  itu bagi  suatu masyarakat  liberal hal  yang  mendasar  adalah  bahwa  setiap  individu  harus  mengambilalih tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti  tanggungjawab;  Itulah  sebabnya  mengapa  kebanyakan  manusia  takut terhadapnya.
3.  Tanggungjawab sosial
Dalam  diskusi  politik  sering  disebut-sebut  istilah  tanggungjawab  sosial.  Istilah  ini dianggap  sebagai  bentuk  khusus,  lebih  tinggi  dari  tanggungjawab  secara  umum. Namun  berbeda  dari  penggunaan  bahasa  yang  ada,  tanggungjawab  sosial  dan solidaritas  muncul  dari  tanggungjawab  pribadi  dan  sekaligus  menuntut  kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.
Untuk    mengimbangi    tanggungjawab    sosial    tersebut    pemerintah    membuat sejumlah sistem, mulai dari Lembaga Federal untuk Pekerjaan sampai asuransi dana pensiun  yang  dibiayai  dengan  uang  pajak  atau  sumbangan-sumbangan  paksaan. Institusi yang terkait ditentukan dengan keanggotaan paksaan. Karena itu institusi- institusi tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi yang bersifat sukarela. Orang  yang  terlibat  dalam  organisasi-organisasi  seperti  ini  adalah  mereka  yang melaksanakan  tanggungjawab pribadi  untuk  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Semboyan umum semua birokrat adalah  perlindungan sebagai ganti tanggungjawab. 8
4.  Tanggung jawab terhadap orang lain
Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau  hukum  untuk  bertanggungjawab  terhadap  orang  lain.  Secara  tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawabnya. Si orang  tua  bertanggungjawab  kepada  anaknya,  anggota  keluarga  saling tanggungjawab.  Tanggungjawab  terhadap  orang  lain  seperti  ini  tentu  saja  dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa  banyak hal  dan yang  penting adalah  prinsip  sukarela-pada  kedua  belah  pihak.  Pertanggungjawaban  manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian.
5.  Tanggungjawab dan Risiko
Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat  orang  kehilangan  pekerjaan  dan  bahkan  harta  bendanya.  Ada  berbagai cara untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. Untuk itu tidak  diperlukan  organisasi  pemerintah,  melainkan  hanya  tindakan  setiap  individu yang penuh tanggung jawab dan bijaksana.
Di  samping  berdasarkan  Perbuatan  Melawan  Hukum,  sistem  hukum  Indonesia  juga mengenal adanya pertanggungjawaban mutlak (strictliability) . Sistem
8 Andi Nova Bukit, ‘Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)’, Jurnal Ius Constituendum , 4.2 (2019), pp. 181 – 94.
pertanggungjawaban  ini  ditujukan  khusus  untuk  kerugian  akibat  dari  perbuatan- perbuatan tertentu yang dianggap berbahaya atau berisiko tinggi.
Selain  orang-orang  (manusia),  di  dalam  hukum  juga  ditentukan  bahwa perkumpulan- perkumpulan dan badan-badan dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan- perbuatan  hukum  seperti  seorang  manusia. 9 Badan-badan  dan  perkumpulan  itu mempunyai  kekayaan  sendiri,  ikut  serta  dalam  lalu  lintas  hukum  dengan  perantara pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka Hakim. 10 Menurut Prof. Wirjono  Prodjodikoro,  badan  hukum  adalah  suatu  badan  yang  di  samping  manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan juga mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang atau badan lain.
Teori badan hukum bank yang menjadi pedoman penulisan ini adalah Teori Organ yaitu teori  yang  mengakui  adanya orang di  samping para anggotanya,  tapi  bukanlah  orang yang  dibayangkan,  melainkan  merupakan  orang  sungguh-sungguh,  yang  mempunyai kecakapan untuk bertindak dan juga kehendaknya sendiri. Kehendak tersebut dibentuk dalam  pikiran  para  organ,  akan  tetapi  karena  para  anggota  tersebut  pada  waktu membentuk  dan  mengutarakan  kehendaknya  bertindak  selaku  organ.,  yakni  sebagai bagian  daripada  organisme  yang  berwujud  orang,  maka  kehendak  tersebut  juga merupakan kehendak dari badan hukum. 11
Mengenai  bentuk  usaha  bank,  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2008  tentang Perbankan  mewajibkan  bentuk  usaha  yang  berbadan  hukum.  Badan  hukum  dalam bahasa  Belanda Rechtspersoon ialah  suatu  badan  yang  dapat  mempunyai  harta kekayaan, hak serta kewajiban  seperti  orang-orang  pribadi ”. 12 Sebagai  badan  hukum memiliki  syarat-syarat  sebagai  berikut:  1)  adanya  harta  kekayaan  (hak-hak)  dengan tujuan  tertentu  yang  terpisah  dengan  kekayaan  pribadi  para  sekutu  atau  Pendiri badan  itu,  tegasnya ada  pemisahan kekayaan perusahaan  dengan  kekayaan  pribadi para  sekutu;  dan 2)  kepentingan  yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama; adanya beberapa orang sebagai Pengurus. 13
Dengan  demikian  letak  perbedaan  antara  persekutuan  perseorangan  dengan  badan hukum ada pada modal dan letak tanggung jawabnya. Pada usaha perseorangan modal usahanya  menjadi  satu  dengan  modal  Pendirinya,  sehingga  tanggung  jawabnya termasuk  harta  kekayaan  pribadi  Pendiri.  Pada  perusahaan  berbadan  hukum,  modal usahanya  terpisah  dari  kekayaan  para  Pendiri  (pemegang  saham),  oleh  karenanya tanggungjawab  para Pendiri (pemegang saham) sebatas jumlah maksimal modal yang disetorkan.  Kekayaan  badan  hukum  tersebut  diurus  oleh  para  Pengurusnya  sebagai salah satu organ dari badan hukum yang bersangkutan. Berdasarkan  uraian ini, maka
9 Pieter E Latumeten, ‘Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep Volmacht Dan Lastgeving Berdasarkan Cita Hukum Pancasila’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 47.1 (2017), pp. 1 – 37.
10 Ibid.
11 Rini  Dameria,  Achmad  Busro,  and  Dewi  Hendrawati,  ‘Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)’, Diponegoro Law Journal , 6.1 (2017), pp. 1 – 20.
12 Achmad Busro, ‘Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata’, Yogyakarta: Pohon Cahaya , 2011.
13 Ibid.
dapat diketahui Bank sebagai lembaga pembiayaan dapat dikenai pertanggungjawaban hukum.
Pertanggungjawaban Hukum Bank atas Kelalaiannya terhadap Debitur  yang terkena BI Checking.
Pengaturan  mengenai  perbankan  ada  didalam  Undang-Undang  No.10  tahun  2008 tentangPerbankan.  Menurut  Pasal  1  ayat  2, “ bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun dana darimasyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkan  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  orang  banyak. “ Mengenai  bentuk  usaha  bank,  Undang- Undang  No.10  tahun  2008  tentang  Perbankan  mewajibkan  bentuk  usaha  yang berbadan  hukum.  Badan  hukum  dalam  bahasa  Belanda Rechtspersoon ialah  suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi ”. 14 Sebagai  badan  hukum  memiliki  syarat-syarat sebagai berikut:
1. adanya  harta  kekayaan  (hak-hak)  dengan  tujuan  tertentu  yang  terpisah  dengan kekayaan  pribadi  para  sekutu  atau  Pendiri  badan  itu,  tegasnya  ada  pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
2. kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
3. adanya beberapa orang sebagai Pengurus. 15
Dengan  demikian  letak  perbedaan  antara  persekutuan  perseorangan  dengan  badan hukum ada pada modal dan letak tanggung jawabnya. Pada usaha perseorangan modal usahanya  menjadi  satu  dengan  modal  Pendirinya,  sehingga  tanggung  jawabnya termasuk  harta  kekayaan  pribadi  Pendiri.  Pada  perusahaan  berbadan  hukum,  modal usahanya  terpisah  dari  kekayaan  para  Pendiri  (pemegang  saham),  oleh  karenanya tanggungjawab  para Pendiri (pemegang saham) sebatas jumlah maksimal modal yang disetorkan.  Kekayaan  badan  hukum  tersebut  diurus  oleh  para  Pengurusnya  sebagai salah satu organ dari badan hukum yang bersangkutan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  diketahui  Bank  sebagai  lembaga  pembiayaan dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Selanjutnya akan dibahas pertanggungjawaban hukum Bank  atas kelalaiannya  terhadap debitur yang  terkena  BI checking .
Bank  atas  kelalaiannyaterhadap  debitur  yang  terkena  BI checking ,  menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Di Indonesia, pertanggungjawaban perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan adalah pertanggungjawaban berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu bahwa “T iap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,
14 Moh. Zainol Arief and Sutrisni , ‘Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual -Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Buku III Kuhperdata’, Jendela Hukum , 1.2 (2014), p. 135649.
15 Busro, Op. Cit.
mewajibkan  orang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut. ” 16
Pertanggungjawaban perdata untuk pada umumnya didasarkan pada pertanggungjawaban      berdasarkan      Perbuatan      Melawan      Hukum,  yang menimbulkan kerugian kepada orang lain …” . 17 Hal senada juga diutarakan oleh N.H.T. Siahaan yang menyatakan    bahwa    dikaitkan    dengan    Pasal    1365    KUH    Perdata sebagai      bentuk  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  melawan  hukum ( onrechtsmatigedaad ) ” .  Lebih  jauh  lagi,  N.H.T.  Siahaan  juga  menyatakan  bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebenarnya mengacu pada konsepsi pertanggungjawaban yang  konvensional,  yaitu  pertanggungjawaban  yang “ didasarkan  pada  adanya kesalahan ( liability based on  fault, schuld aansprakelijkheid ). Tanpa adanya kesalahan, maka tidak akan timbul dasar untuk menuntut kerugian. ” 18
Secara umum, untuk dapat mengatakan bahwa seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, penggugat harus dapat menunjukkan telah terpenuhinya/terbuktinya syarat-syarat berikut: 19

## 1. Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan Melawan Hukum terjadi tidak hanya ketika terjadi pelanggaran hukum tertulis  yaitu  undang-undang,  tetapi  juga  melanggar  hukum  tidak  tertulis  berupa kepatutan, ketelitian atau kehati- hatian. Dalam hal ini, melawan hukum dianggap sebagai  perbuatan  yang bertentangan  dengan  hak  orang  lain,  atau  bertentangan dengan  kewajiban  hukumnya  sendiri,  atau  bertentangan  dengan  kesusilaan,  dan juga  bertentangan  dengan  kehati-hatian  atau  keharusan  dalam  pergaulan masyarakat yang baik.
2. Adanya Kesalahan Unsur kesalahan mencakup kealpaan yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam  arti  sempit.  Kesalahan  dalam  arti  luas  diwujudkan  dalam  bentuk  tidak melakukan  sesuatu,  atau  telah  melakukan  sesuatu,  secara  lain  daripada  yang seharusnya  dilakukan  oleh  orang-orang  umumnya  dalam  keadaan  yang  sama. Dalam arti sempit, kesalahan berarti kesengajaan yaitu apabila pelaku tahu betul bahwa  perbuatannya  akan mengakibatkan  kerugian pada  pihak lain.  Selain  itu, unsur kesalahan juga terdiri dari dua pengertian, pertama pengertian yang obyektif yaitu suatu ukuran tingkah laku yang ditentukan menurut ukuran yang umum untuk mencegah  terjadinya  kerugian.  Kedua,  pengertian  subyektif,  yaitu  berkenaan dengan pelaku  itu sendiri,  apakah mempunyai suatu kecakapan  untuk mengatasi
16 Raden Subekti and Raden Tjitrosudibio, ‘Kitab Undang - Undang Hukum Perdata’, 1999.
17 Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati, ‘Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. G)’, Diponegoro Law Journal , 6.2 (2017), pp. 1 – 18.
18 Nommy Horas Thombang Siahaan, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan (Erlangga, 2004).
19 Rosa  Agustina, Perbuatan  Melawan  Hukum (Universitas  Indonesia,  Fakultas  Hukum,  Pascasarjana, 2003).
kerugian  yang  mungkin  timbul,  hal  ini  akan  yang  akan  menentukan  apakah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
3. Adanya Kerugian Pada dasarnya, kerugian terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan dapat diminta sejumlah nilai untuk ganti rugi tersebut. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah pembayaran tapi  menimbulkan  rasa  tidak  tenang,  rasa  malu,  seperti  penghinaan  dan pencemaran nama baik. Dimungkinkannya ganti kerugian untuk kerugian immateriil bertujuan  sebagai  upaya  mengembalikan  keadaan  seperti  semula,  yaitu keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi.
4. Ada Hubungan Sebab Akibat (kausalitas) Diperlukan  hubungan  sebab  akibat  untuk  mengetahui  bagaimanakah  hubungan suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal  ini ada di Indonesia dikenal adanya dua bentuk teori kausalitas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
Hal  ini  berbeda  dengan  teori  Pertanggungjawaban  Mutlak  ( Strict  liability ).  Lahirnya pertanggungjawaban  mutlak  atau Strict  Liability berawal  dari  kasus Rylands  vs. Fletcher 20 memenuhi unsur kesalahan ( fault ). Di Indonesia, Strict Liability pertama kali diadopsi dalam Undang- Undang lingkungan hidup melalui Undang-Undang No. 4 tahun 1982. Pasal 21 dari undang-undang ini menyatakan bahwa “ dalam beberapa kegiatan yang  menyangkut  jenis  sumber  daya  tertentu  tanggung  jawab  timbul  secara  mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan  hidup  yang  pengaturannya  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan yang bersangkutan. ”
Tanggung  jawab  tanpa  kesalahan  atau  yang  sering  disebut  tanggung  jawab  mutlak adalah  suatu  tanggung  jawab  hukum  yang  dibebankan  kepada  pelaku  perbuatan melawan  hukum  tanpa  melihat  apakah  yang  bersangkutan  dalam  melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat  dimintakan  tanggung  jawab  secara  hukum,  meskipun  dalam  melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur  kelalaian,  kuranghati- hatian,  atau  ketidakpatutan. Pertanggungjawaban  dalam perbuatan  melawan  hukum  salah  satunya  dirumuskan  dalam  Pasal  1367  ayat  (1) KUHPerdata yang  menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang  yang  menjadi  tanggungannya  atau  barang-barang  yang  berada  dalam pengawasannya. 21
Pertanggungjawaban  ini  dikenal  sebagai  tanggung  gugat  atau  yang  dalam  istilah Belanda disebut sebagai aanprakelijkheid yaitu teori yang menentukan siapakah yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya suatu perbuatan melawan  hukum.  Terhadap  tanggung  gugat  atas  perbuatan  melawan  hukum  yang
20 Siahaan, Op. Cit.
21 Ibid, hlm. 173.
dilakukan oleh orang lain ini dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung jawab pengganti atau vicarious liability. 22
Bank merupakan tempat Pegawai Bank yang bertanggungjawab dalam sistem informasi debitur  bekerja  dimana  berdasarkan  Pasal  1367  ayat  (1)  KUHPerdata  menentukan bahwa  seseorang  tidak  hanya  bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang  disebabkan karena  perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga  terhadap  perbuatan  orang  yang  menjadi tanggungannya  atau  barang-barang  yang  berada  dalam  pengawasannya.  atau  yang biasa disebut tanggung jawab pengganti atau vicarious liability . 23
Vicarious liability merupakan  salah bentuk pertanggungjawaban hukum mutlak ( strict liability ),  adalah  suatu  tanggung   jawab  hukum  yang  dibebankan  kepada  pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat  dimintakan  tanggung  jawab  secara  hukum,  meskipun  dalam  melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang kehati-hatian, atau ketidakpatutan. 24
Pertanggungjawaban  dalam  perbuatan  melawan  hukum  salah  satunya  dirumuskan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena  perbuatannya  sendiri, tetapi  juga  terhadap  perbuatan  orang  yang  menjadi  tanggungannya  atau  barang- barang yang berada dalam pengawasannya. 25
Salah  satu  bentuk  dari vicarious  liability ini  adalah  teori  tanggung  jawab  atasan ( Respondeat  Superiora  superior  risk  bearing  theory )  dimana  dalam  Pasal  1367 KUHPerdata juga  disebutkan beberapa  pihak  yang  harus  menerima  tanggung  gugat dari  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, salah satunya adalah tanggung jawab majikan atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya, 26 dengan bunyi Pasal sebagai berikut:
“ Seorang  tidak  saja  bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  perbuatan orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya  atau  disebabkan  oleh  barang-barang yang berada dibawah pengawasannya...", dan “… Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat  orang-orang  lain  untuk  mewakili  urusan-urusan  mereka,  adalah bertanggung  jawab  tentang  kerugian yang diterbitkan  oleh pelayan-pelayan  atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya …” 27
22 Ibid, hlm. 173.
23 H M N Purwosutjipto, ‘Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia’, 2002.
24 Taryana Soenandar and others, ‘Kompilasi Hukum Perikatan’, 2016.
25 Ibid, hlm. 171.
26 Ibid, hlm. 17.
27 Subekti and Tjitrosudibio, Op. Cit., hlm. 346.
Dalam  Pasal  1367 ayat  (3),  menurut  Moegni Djojodirdjo,  terdapat  beberapa  hal  yang mengakibatkan adanya tanggung jawab majikan ini, yaitu adanya perjanjian kerja dan tidak  adanya  ikatan  kerja  namun  adanya  penyerahan  pekerjaan  dari  orang  yang memimpin sendiri pekerjaannya. 28 Adanya hubungan majikan dengan bawahan dalam badan  hukum dengan  organnya  ini  juga  tidak  terlepas  dari  adanya  ikatan  kerja  yang terdapat pada Pasal 1601 a yang menentukan: “ Persetujuan perburuhan adalah dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang  lain,  si  majikan,  untuk  sesuatu  waktu  tertentu  melakukan  pekerjaan  dengan menerima upah. ” Sehingga adanya  hubungan  pekerjaan  berdasarkan perjanjian  kerja menyebabkan seorang menjadi majikan dan seorang menjadi bawahan.
Adanya  pertanggungjawaban  berdasarkan  pasal  1367  KUHPerdata  adalah  hanya kerugian  yang  timbul  saat  bawahan  menjalankan  pekerjaannya  yang  sesuai  dengan tujuan bawahan tersebut dipekerjakan. Selain itu, dapat juga dikenakan tanggung jawab apabila perbuatan bawahan tersebut  walaupun  tidak  sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan  tetapi  setidaknya  masih  terdapat  hubungan  dengan  pekerjaan  yang dilakukannya. Hal ini terlihat pada putusan Hoge Raad tanggal 4 November 1938, yaitu: “ Pertanggungjawaban  berdasarkan  Pasal  1367  KUHPerdata  dimaksudkan  untuk mencakup pula kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak  termasuk tugas yang diberikan pada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan  tersebut, sehingga perbuatan tersebut  dianggap dilakukan dalam  pekerjaan untuk  mana  bawahan  tersebut  dianggap  dilakukan  dalam  pekerjaan,  untuk  mana bawahan tersebut digunakan. ” 29
Terdapat beberapa syarat untuk melihat tanggung jawab majikan terhadap perbuatan melawan hukum  yang dilakukan  bawahan yaitu adanya hubungan  subordinasi antara Bank,  adanya  kesalahan  yang  dibuat  oleh  bawahannya  tersebut,  adanya  hubungan antara  kesalahan  dengan  pekerjaan  bawahan  untuk  mana  ia  dipekerjakan,  adanya wewenang  atasan  dalam    kesalahan  tersebut,    adanya    kemungkinan      untuk perbuatan   melawan hukum itu terjadi meningkat dengan adanya tugas dari majikan, dan kurang hati-hatinya majikan dalam mengangkat bawahannya. 30 Jadi, terkait dengan bentuk  tanggung  jawab  Perusahaan  terhadap  tindakan  karyawannya  adalah,  setelah melihat dari sisi hubungan hukumnya.  Bentuk  tanggung  jawab  dari  perusahaan itu bermuara  ke  segi  perdata  yang  memberikan  ganti  rugi  baik  secara  penuh  ataupun tidak.  Perusahaan  dapat  bertanggung  jawab  jika  dapat  dibuktikan  oleh  pihak  yang dirugikan  dengan  menghubungkan  teori fault  on  liability dimana  beban  pembuktian terletak  pada  pihak  ketiga  yang  mengajukan  gugatan  agar  holding  company bertanggung jawab secara pribadi dengan dasar piercing the corporate veil yang harus dapat membuktikan kesalahannya. Dapat disimpulkan bahwasanya segala yang terkait dengan pertanggungjawaban perdata dalam perusahaan yang menugaskan pegawainya dalam  meng- handle permasalahan  sistem  informasi  debitur  dapat  menimbulkan
28 Moegni Djojodihardjo, ‘Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan I’, Pradnya Paramitha, Jakarta , 1979.
29 Ibid, hlm. 129-132.
30 Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis Suharnoko, and Jaap Hijma, ‘Hukum Perikatan (Law of Obligations)’, Denpasar: Pustaka Larasan , 2012, pp. 4 – 6.
kerugian menurut UU Perseroan Terbatas yang bermuara kepada tanggung jawab ganti rugi setelah diterapkannya piercing the corporate veil terhadap Bank. 31
Ganti  rugi  yang  dibebankan  kepada  Bank  selaku  Perusahaan  setelah  diterapkannya piercing the corporate veil terhadap tindakan hukum pegawainya, ditentukan dari segi prinsip tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan. Ganti rugi yang merupakan ganti rugi  Bank  terhadap  tindakan  hukum  pegawainya,  apabila  telah  terpenuhi  oleh  satu prinsip  tanggung  jawab  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwasanya  ganti  ruginya merupakan ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 1246 KUHPerdata yakni biaya, rugi dan bunga  yang  oleh  si  berpiutang  boleh  dituntut  akan  penggantiannya,  terdirilah  pada umumnya  atas  rugi  yang  telah  dideritanya  dan  untung  yang  sedianya  harus  dapat dinikmatinya. 32
Khusus  ganti  rugi  karena  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Bank sebagai atasan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh di atas agar Bank memberikan ganti rugi terhadap tindakan anak hukum perusahaannya. Jika telah melihat dari segi persyaratan-persyaratan tersebut maka dapatlah dilakukan pembayaran  ganti  rugi  setelah  memenuhi  syarat-syarat  sedemikian  rupa. 33 Hal  ini sesuai dengan kewajiban bagi Bank yang telah dicederai oleh Pegawainya, yakni untuk menciptakan kenyamanan bagi para debiturnya dan menciptakan hubungan yang sehat antara  produsen  dan  konsumennya,  sekaligus  menciptakan  iklim  berusaha  yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya. Maka undang- undang perlindungan konsumen memberikan sejumlah hak dan membebankan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha perbankan.
Argumen  tersebut  diperkuat  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor:01/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Keuangan  yang dimaksud dengan pelaku  usaha jasa keuangan salah satunya yaitu bank, baik itu bank umum  maupun  bank  perkreditan  rakyat,  baik  yang  melaksanakan  kegiatan  usahanya secara  konvensional  maupun  secara  syariah,  dan  konsumen  merupakan  pihak-pihak yang  menempatkan  dananya  dan/atau  memanfaatkan  pelayanan  yang  tersedia  di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang  polis  pada  perasuransian,  dan  peserta  dana  pensiun  pada  dana  pensiun berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan.  Tidak jarang, dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha termasuk pelaku usaha jasa keuangan melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  sehingga  menyebabkan  kerugian  pada konsumennya. Dalam hal ini jelas pelaku usaha jasa keuangan harus bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian tersebut. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:01/POJK.07/2013  mengatur  jelas  bahwa, “ Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  wajib bertanggung  jawab  atas  kerugian  Konsumen  yang  timbul  akibat  kesalahan  dan/atau kelalaian,  pengurus,  pegawai Pelaku Usaha  Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan ” .
31 Ibid, hlm. 48.
32 Antonio Syafi’i Muhammad, ‘Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik’, Gema Inasani: Jalarta , 2001.
33 Munir Fuady, ‘Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)’, 2005.
Adapun kewenangan OJK untuk melakukan perlindungan hukum bagi konsumen ialah sebagai berikut:
1. Memerintahkan  atau  melakukan  tindakan  tertentu  kepada  pelaku  usaha  sektor jasa  keuangan  untuk  menyelesaikan  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan  oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan dimaksud;
2. Mengajukan gugatan:
a. Untuk  memperoleh  kembali  harta  kekayaan  milik  pihak  yang  dirugikan  dari pihak  yang  menyebabkan  kerugian,  baik  yang  berada  di  bawah  penguasaan pihak  yang  menyebabkan  kerugian  dimaksud  maupun  dibawah  penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau;
b. Untuk  memperoleh  ganti  kerugian  dari  pihak  yang  menyebabkan  kerugian pada  konsumen  dan/atau  lembaga  jasa  keuangan  sebagai  akibat  dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
POJK Nomor 1/POJK.07/2013 juga menegaskan bahwa bank harus memiliki mekanisme pengaduan  yang  efektif  dan  transparan  untuk  menangani  keluhan  nasabah  terkait penyalahgunaan  identitas  dalam  kredit  fiktif.  Bank  juga  harus  memastikan  bahwa customer service mereka menjaga kepentingan nasabah dan memantau secara berkala terhadap  situasi  yang  mungkin  terjadi.  Dalam  menghadapi  kasus  kredit  fiktif  yang melibatkan pegawai bank, bank harus memahami dan menerapkan hukum yang berlaku serta mengatasi penyalahgunaan  identitas nasabah dalam  kredit  fiktif  yang  dilakukan oleh  pegawai  bank.  Bank  harus  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pegawai bank  atas  kebijakan  pemberian  kredit  yang  merugikan  bank  dan  memastikan  bahwa mekanisme pengawasan bank sentral bekerja dengan tepat dan efektif untuk mencegah terjadinya kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank.
Selain itu dalam Pasal 7 huruf f dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa pelaku usaha yang dalam konteks ini adalah  bank berkewajiban  memberikan  kompensasi,  ganti rugi  dan/atau  penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang  diperdagangkan.  Sebab,  konsumen berhak  atas  informasi  yang benar,  jelas,  dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya, bank sebagai pelaku usaha  dituntut  bertanggung  jawab  kepada  nasabah  sebagai  konsumen  untuk memberikan  kompensasi  dan  ganti  rugi  yang  ditimbulkan  akibat  kredit  fiktif  yang melibatkan pegawai bank.
Sehingga  jelaslah,  bahwa  seharusnya  pasca  terbitnya  putusan  Nomor  21/Pid.Sus- TPK/2019/PN  Smr,  seharusnya  pihak  bank  berdasarkan  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013 seharusnya melakukan upaya untuk membuka layanan pengaduan dari setiap nasabah yang dirugikan, berdasarkan putusan pengadilan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr untuk dilakukan upaya ganti kerugian, pemulihan BI checking nasabah yang dirugikan, serta pengembalian jaminan.

## SIMPULAN
Dengan adanya kelalaian Bank yang mengakibatkan debitur terkena BI checking , dapat merugikan debitur dan kreditur. Bila melihat adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan  kerugian  apabila dengan  menerapkan adequate theorie maka Bank dikatakan melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  secara  layak  dapat  diperkirakan  akan timbul Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan jelas, keharusan adanya hubungan kausal yang  timbul  karena  perbuatan  melawan  hukum  dan  dari  sekian  banyak  faktor  yang sama-sama menimbulkan akibat, maka hanya dianggap relevan faktor yang memiliki ciri untuk  menimbulkan  akibat  tersebut.  Dengan  adanya  kelalaian  dari  bank  maka menimbulkan  kerugian, baik  kerugian  materiil dan  immateriil.  Hal  tersebut dikuatkan dengan  apa  yang  disampaikan  menurut  R.  Setiawan  bahwa  perbuatan  kelalaian  oleh Bank  adalah  bertentangan  dengan  kepatutan,  karena  Perbuatan  tersebut  sangat merugikan  debitur  tanpa  kepentingan  yang  layak,  yaitu  terkena blacklist dari  BI checking .
Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata menggunakan teori tanggung jawab pengganti atau vicarious  liability. Bank  yang  merupakan  tempat  pegawainya  bekerja  dibebankan tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability ).  Dimana  berdasarkan  Pasal  1367  ayat  (1) KUHPerdata  menentukan  bahwa  seseorang  tidak  hanya  bertanggung  jawab  untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang  yang  menjadi  tanggungannya  atau  barang-barang  yang  berada  dalam pengawasannya.  atau  yang  biasa  disebut.  Sehingga  terdapat  tanggung  jawab  Bank sebagai atasan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya, karena telah  memenuhi  unsur  untuk  majikan  dikatakan  ikut  bertanggungjawab  yaitu adanya hubungan subordinasi antara majikan dan bawahan, adanya kesalahan, adanya hubungan antara kesalahan  dengan  pekerjaan  sebagaimana  ia  dipekerjakan,  adanya kewenangan    atasan  dalam  perbuatan  tersebut,  dan  adanya  kemungkinan  untuk perbuatan  melawan  hukum  itu  terjadi  meningkat  dengan  tugas  yang  diberikan  oleh majikan.  Hal  ini  diperkuat  dengan Pasal  29  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor: 01/POJK.07/2013,  yang        menyatakan        Pertanggungjawaban        Hukum        dibebankan terhadap Bank. Selain itu dalam Pasal 7 huruf f dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  juga  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  yang dalam  konteks  ini  adalah  bank  berkewajiban  memberikan  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

## Referensi
Agustina, Rani Sri, Rahasia Bank (Keni Media, 2016)
Agustina,  Rosa,  Perbuatan  Melawan  Hukum  (Universitas  Indonesia,  Fakultas  Hukum,
Pascasarjana, 2003)
Agustina, Rosa, Hans Nieuwenhuis Suharnoko, and Jaap Hijma, ‘Hukum Perikatan (Law of Obligations)’, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, pp. 4– 6
Arief, Moh. Zainol, and Sutrisni, ‘ Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Buku III Kuhperdata’, Jendela Hukum, 1.2 (2014), p. 135649
Bukit,  Andi  Nova,  ‘Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap  Hak  Nasabah  Yang  Dirugikan Dalam  Pembobolan  Rekening  Nasabah  (Studi  Di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  TBK, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)’, Jurnal Ius Constituendum, 4.2 (2019), pp. 181 – 94

## Busro, Achmad, ‘Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata’, Yogyakarta: Pohon
Cahaya, 2011
Dameria,  Rini,  Achmad  Busro,  and  Dewi  Hendrawati,  ‘Perbuatan  Melawan  Hukum Dalam  Tindakan  Medis  Dan  Penyelesaiannya  di  Mahkamah  Agung  (Studi  Kasus Perkara  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  352/PK/PDT/2010)’,  Diponegoro  Law Journal, 6.1 (2017), pp. 1 – 20
Djojodihardjo,  Moegni,  ‘Perbuatan  Melawan  Hukum,  Cetakan  I’,  Pradnya  Paramitha, Jakarta, 1979
Fuady, Munir, ‘Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)’, 2005
Latumeten, Pieter E, ‘Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep Volmacht Dan Lastgeving Berdasarkan Cita Hukum Pancasila’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 47.1 (2017), pp. 1 – 37
Muhammad, Antonio Syafi’i, ‘Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik’, Gema Inasani: Jalarta, 2001
Prasetya,  Ronny,  Pembobolan  ATM:  Tinjauan  Hukum  Perlindungan  Nasabah  Korban Kejahatan Perbankan (Prestasi Pustaka Publisher, 2010)
Pratiwi,  Anggita  Maynanda,  and  Rinitami  Njatrijani  Budiharto,  ‘Perlindungan  Hukum Terhadap  Nasabah  Debitur  Yang  Terlapor  Dalam  Sistem  Informasi  Debitur  (SID) Bank Indonesia’, Diponegoro Law Journal, 5.2 (2016), pp. 1 – 12

## Purwosutjipto, H M N, ‘Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia’, 2002
Sardjono, R, and Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata (Ind-Hill, 2003)
Siahaan,  Nommy  Horas  Thombang,  Hukum  Lingkungan  Dan  Ekologi  Pembangunan (Erlangga, 2004)
Soenandar,  Taryana,  Fathurrahman  Jamil,  Mariam  Darus  Badrulzaman,  Sutan  Remy
Sjahdeni, and Heru Soeprapto, ‘Kompilasi Hukum Perikatan’, 2016
———, ‘Kompilasi Hukum Perikatan’, 2016
Subekti , Raden, and Raden Tjitrosudibio, ‘Kitab Undang - Undang Hukum Perdata’, 1999 Takasenseran,  Mauritz  Pray,  ‘Perjanjian  Antara  Bank  Dan  Nasabah  Menurut  Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998’, Lex et Societatis, 4.7 (2016)
Widiyono,  Try,  ‘Direksi  Perseroan  Terbatas’,  Keberadaan,  Tugas,  Wewenang,  Dan Tanggung Jawab, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
Widodo, Selamat, ‘Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap Tindakan Fraud Karyawan Yang Merugikan Nasabah’, Kosmik Hukum, 14.2 (2014)
Winastri,  Rivo Krisna,  Ery  Agus  Priyono,  and  Dewi  Hendrawati,  ‘Tinjauan  Normatif Terhadap  Ganti  Rugi  Dalam  Perkara  Perbuatan  Melawan  Hukum  Yang Menimbulkan  Kerugian  Immateriil  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. G)’, Diponegoro Law Jour nal, 6.2 (2017), pp. 1 – 18