## Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Diatas Tanah Hak Milik Oleh Pemerintah Daerah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum
Farid Mustafa, Muhammad Ilham Arisaputra Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Email: Farid@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the legal implications of the issuance of right of use certificates on land owned by individuals, as well as to determine the responsibility of the National Land Agency and the Gowa Regency Government for the issuance of certificates of use rights on land owned by individuals. This study uses an empirical legal research type, which examines and analyzes how the law works in the community. Research results (1) there are no rules governing the transfer of personal rights into state ownership, but in practice if such a thing happens, the legal basis used is Article 131 of the ART/BPN Ministerial Regulation Number 3 of 1997. Where the registration of the abolition of rights itself must accompanied by a statement of release of rights to the state which is signed before the Head of Regency/City BPN. (2) The BPN is also responsible for revoking/cancelling one of the certificates deemed invalid. Meanwhile, the local government of Gowa Regency is responsible for clearing the land without any burden on it.
Keywords: Transfer of Land Rights, Use Rights, and Ownership Rights

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum dari penerbitan sertifikat hak pakai atas tanah milik perseorangan, serta untuk mengetahui tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap penerbitan sertifikat hak pakai atas tanah milik. oleh individu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  hukum  empiris,  yang  mengkaji  dan  menganalisis  bagaimana  hukum  bekerja  di  masyarakat.  Hasil Penelitian (1) Tidak ada aturan yang mengatur tentang pengalihan hak pribadi menjadi milik negara, namun dalam prakteknya  jika  hal  tersebut  terjadi  maka  dasar  hukum  yang  digunakan  adalah  Pasal  131  Peraturan  Menteri ART/BPN Nomor 3 Tahun 1997. Dimana pendaftarannya penghapusan hak itu sendiri harus disertai dengan surat pernyataan pelepasan hak kepada negara yang ditandatangani di hadapan Kepala BPN Kabupaten/Kota. (2) BPN juga bertanggung jawab untuk mencabut/membatalkan salah satu sertifikat yang dianggap tidak berlaku. Sedangkan Pemkab Gowa bertanggung jawab atas pembebasan lahan tanpa beban apapun.
Kata Kunci : Pengalihan Hak Atas Tanah, Hak Pakai, dan Hak Milik

## A. PENDAHULUAN
Tanah  dalam  kehidupan  manusia mempunyai  fungsi  ganda,  yaitu  sebagai Social Asset dan sebagai Capital Asset . Sebagai Social Asset , tanah memiliki fungsi sosial, hal ini  sesuai  dengan  asas  yang  terkandung dalam  Pasal  6  UUPA,  sedangkan  sebagai Capital  Asset tanah  memiliki  fungsi ekonomi,  dimana  tanah  menjadi  obyek modal  dalam  transaksi  ekonomi 1 .  Seiring dengan  semakin  terbatasnya  persediaan tanah dan semakin meningkatnya
1 Rubaie, Ahmad. 2007. Hukum Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum. Malang. Bayumedia. Hal. 1
kebutuhan  tanah,  hal  ini  menyebabkan harga tanah tinggi, karena saat ini tanah di satu pihak tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting dan berharga serta telah tumbuh,  di  lain  pihak  tanah  dipergunakan dan  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk kesejahteraan rakyat.
Oleh  karena  itu,  dengan  didasari permasalahan  seperti  di  atas,  Negara memfasilitasi  suatu  perangkat  hukum  dan sistem adrmnistrasi pertanahan yang teratur dan  tertata  rapi  untuk  memberikan
perlindungan  hukum  serta  jaminan kepastian  hukum  terhadap  pemillk  tanah secara  adil  sebagaimana  tertuang  dalam Hukum  Agraria  Nasional,  yakni  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  Jo Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Pendafiaran  Tanah.  Oleh karena itu pendaftaran tanah akan menjadi kewajiban  bagi  pemerintah  maupun pemegang  hak  atas  tanah  sesuai  dengan Pasal 19 UUPA. Peralihan/pemindahan hak atas tanah pada intinya dapat terjadi karena 2  (dua)  hal,  yaitu  akibat  peristiwa  hukum dan  akibat  perbuatan  hukum.  Dalam pelaksanaan  administrasi  pertanahan  dan pendaftaran  tanah  yang  tercatat  di  Kantor Pertanahan  harus  selalu  sesuai  dengan keadaan  atau  status  sebenarnya  mengenai bidang  tanah  yang  bersangkutan,  baik menyangku  data  fisik  mengenai  bidang tanah tersebut, maupun mengenai hubungan  hukum  menyangkut  bidang tanah  itu,  atau  data  yuridis  ini,  khususnya pencatatan  perubahan  data  yuridis  yang sudah tercatat sebelumnya.
Menurut  Pasal  27  Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997
Tentang Pendaftaran Tanah, peralihan dan pembebanan  hak  atas  tanah  hanya  dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT). PPAT  berlaku sejak diterbitkannya
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1961  Tentang  Pendaftaran  Tanah  yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar-Dasar  Pokok  Agraria.  Dalam peraturan  tersebut  PPAT  disebutkan sebagai  pejabat  yang  berfungsi  membuat akta  yang  bermaksud  memindahkan  hak atas  tanah,  memberikan  hak  baru  atau membebankan  hak  atas  tanah.  Fungsi PPAT lebih ditegaskan lagi dalam Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda  Yang  berkaitan  Dengan Tanah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah,  yang  menggantikan  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  yaitu sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, dan akta-akta lain  yang  diatur  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan membantu  Kepala  Kantor  Pertanahan dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah dengan  membuat  akta-akta  yang  akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.
Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Perolehan
hak atas tanah menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  terjadi  akibat  peralihan  hak  dan pemindaan  hak,  sehingga  mengakibatkan hak  atas  tanah  tersebut  beralih/pindah kepada orang lain yang mendapatkan tanah tersebut  ditandai  dengan  bukti-bukti tertentu  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan. Salah  satu yang menjadi alat bukti bahwa subuah tanah menjadi  hak  milik  seseorang  yaitu  dengan kepemilikan sertifikat hak milik sebagaimana  penegrtian  dari  sertifikat  hak milik  tersebut  sesuai  Pasal  20  ayat  (1) Undang-Undang  Pokok  Agraria,  yaitu sertifikat  hak  milik  merupakan  surat  tanda bukti  hak  atas  tanah  bagi  pemegangnya untuk  memiliki,  menggunakan,  mengambil manfaat  lahan  tanahnya  secara  turun temurun,  terkuat,  dan  terpenuh.  Atas pemilikan  hak  atas  tanah  yang  dijadikan dasar penerbitan sertifikat kepemilikan hak atas tanah di kantor pertanahan merupakan alat bukti yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian  data  yuridis  atas  kepemilikan atau  penguasaan  suatu  bidang  tanah,  baik secara  tertulis  ataupun  berdasarkan keterangan  saksi  sesuai  Pasal  23  dan  Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.  Kewenangan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  tahun  1998  yang telah  diubah  dalam  Peraturan  Pemerintah
Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah adalah  untuk  membuat  akta-akta  otentik mengenai  perbuatan  hukum  tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
Menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak  atas  tanah  dan  akta  lain  dalam  rangka pembebanan  hak  atas  tanah,  yang  bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya  masing-masing.  Dalam  pratiknya sering kali terjadi adanya peralihan hak atas tanah  tanpa  kehadiran  pemegang  hak.  Hal ini  bisa  saja  terjadi  apabila  pemegang  hak memberikan  surat  kuasa  kepada  seseorang untuk mengurus peralihan haknya ataupun bisa  terjadi  karena  kurang  telitinya  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)    dalam melakukan suatu peralihan hak. Kejadian ini sering  kali  terjadi  di  dalam  kehidupan sehari-hari.  Seperti  kasus  yang  di  tangani Pengadilan Negeri Sungguminsa
Kabupaten  Gowa  dengan  nomor  putusan 58/Pdt.G/2020/PN.SGM,  bahwa  sekitar tahun  1970  objek  sengketa  yang  kini dijadikan  Puskesmas  adalah  merupakan sebagaian tanah milik nenek/orang tua para penggugat seluas kurang lebih 0,15Ha atau
1500MP  yang  sudah  tercatat  dan  terdaftar sebagai  wajib  IPEDA  pertama  kali  pada kelasiran tahun 1942 sampai sekarang.
Sebagaimana  berdasarkan  surat ketarangan objek atau subjek pajak Nomor 6452/WPJ.08/KT.3111/  1986  dari  kepala kantor  dinas  luar  TK.1.IPEDA  Ujung Pandang  tanggal  12  Agustus  1986  atas permintaan  kepala  wilayah  Kecamatan Palangga  dengan  surat  tertanggal  10  Juli 1986  nomor  64/P/KT/III/86  JO.  Suarat tanda  pendaftran  tanah  miliki  Indonesia atas nama Yapasa binti Manai tanggal 16 Juli 1957  yang  ditanda  tangani  oleh  Sapa  dg Naga  atas  nama  kepala  Kantor  Tjabang Makassar  nomor  34  di  nomor  KOHIR 452CI.  Karena  lokasinya  yang  strategis membuat  banyaknya  permintaan  dari masyarakat untuk dijadikan pasar sementara pada tahun 1970, dengan syarat membayar retribusi  harian  pada  kakek  tergugat  yang bernama  Basari  Dg  Jannag.  Pada  tahun 1971  mengingat  lokasi  milik  nenek/orang tua penggugat yang semakin ramai, sehingga pemerintah  setempat  menjadikannya  pasar serta membangun beberapa kios/kelontong agar  semakin  rapih  dan  teratur  dalalm pengelolaannya  dengan  janji  kepada nenek/orang tua penggugat akan digunakan sementara oleh pemerintah serta
mengangkat  nenek/orang  tua  penggugat sebagai  penagih  retribusi  oleh  pemda setempat
Setelah nenek/orang tua penggugat semakin  tua  dan  sakit-sakitan  serta  tidak mampu  lagi  bekerja  sebagai  penagih  pasar maka  digantikan  penagih  pasar  lainnya tanpa  diberi  jasa  atau  imbalan  sedikitpun dari pemerintah setempat sampai meninggal dunia.  Sekitar  tahun  2005  objek  sengketa sudah  tidak  difungsikan  lagi  sebagai  pasar dan  para  penggugat  berkeinginan  untuk mengambil  kembali  tanah  tersebut,  akan tetapi  pada  tahun  2014  pemerintah setempat yaitu Kepala desa Kanjilo datang kelokasi  bersama  BPN  untuk  mengukur namum penggugat mencegah dan menanyakan  maksud  dan  tujuan  Kepala Desa  selaku  pemerintah  setempat  kelokasi mengukur dengan alasan cuma mau melihat luasnya saja dan tidak ingin memanfaatkannya lagi. Namun pada tahun 2015  pemerintah  setempat  mendirikan Puskesmas  Kanjilo  serta  memperlihatkan sertifikat  hak  pakai  Nomor  :  00005  seluas 915  meter  persegi,  tanggal  penerbitan 23/02/2015,  oleh  BPN  Kabupaten  Gowa sehinggah  para  penggugat  selaku  pemilik yang sah atas objek sengketa merasa sangat dirugikan  atas  tindakan  para  tergugat  dan beberapa  kali  para  penggugat  mengajukan keberatan  akan  tetapi  diabaikan  oleh
pemerintah setempat, sehingga
dikategorikan perbuatan melawan hukum 2 .
Berdasarkan  latarbelakang  masalah di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk malkukan penelitian dengan judul
“Penerbitan  Sertifikat  Hak  Pakai  diatas Tanah Hak Milik Oleh Pemerintah Daerah Untuk  Pembangunan  Fasilitas  Umum (Studi  Terhadap  Pembangunan  Pusat Kesehatan  Masyarakat  Desa  kanjilo Kabupaten Gowa)”.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian hukum empiris, yang mengkaji dan  menganalisis  bagaimana  bekerjanya hukum  di  lingkungan  masyarakat 3 atau dengan  kata  lain  yaitu  suatu  penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya  atau  keadaan  nyata  yang terjadi  di  masyarakat  dengan  maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta serta data yang di butuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudia menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah 4 .
Dalam penelitian ini, menggunakan data-data  yang  mempunyai  hubungan
2 Putusan  Perdata  Gugatan  Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.SGM, Hal. 4-5
3 Bambang Wuloyo, 2002, Penelitian Hukum dalm Praktik, Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 15
dengan pembahasan dan tujuan penelitian. Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Data  Primer , merupakan  data  yang diperoleh  langsung  dari  sumber pertama.  Dalam  penggunaan  data primer,  pengumpulan  data  melalui field risearch terutama  dengan  menggunakan metode  wawancara  secara  langsung. Selain  itu,  data  primer  juga  diperoleh melalui  pemilihan  sampel  secara purpossive 5 .
b. Data  Sekunder , merupakan  data  yang didapatkan dengan mengkaji dokumen- dokumen resmi seperti buku, hasil-hasil penelitian  data  dari  internet,  peraturan perundang-undangan,  maupun  sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan objek penelitian 6 .
Metode analisis data yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis  data  dari  studi  lapangan  dan kepustaan  dengan  cara  menjelaskan  serta memaparakan  hasil  atau  kenyataan  objek yang akan disusun secara logis. Selanjutnya, dari pengumpulan data dan hasil penelitian
4 Soerjono  Soekanto,  2010, Pengatar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, Hal. 43
5 Amiruddin, 2004, Pengatar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal. 30
yang  telah  dianalisis  serta  dibahas,  disusun dalam suatu laporan hasil penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implikasi hukum penerbitan sertifikat hak  pakai  atas  nama  Pemerintah Kabupaten Gowa diatas tanah hak milik perorangan untuk pembangunan Puskesmas  Kanjilo  yang  dilakukan tanpa sepengetahuan pemegang sertifikat hak milik a. Implikasi Hukum Penerbitan

## Sertifikat Hak Atas Tanah
Salah  satu  tujuan  pendaftaran  tanah sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  3
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang  bersangkutan.  Untuk  memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum,
kepada  pemegang  hak  yang  bersangkutan diberikan  sertifikat  hak  atas  tanah.
Terbitnya  suatu  sertifikat  terkait  dengan kegiatan dalam pendaftaran tanah.
Salah satu kegiatan dalam pendaftaran tanah  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal 19  ayat  2  UUPA,  adalah  pemberian  surat- surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal 19 ayat 2 UUPA  hanya  menyebut  surat  tanda  bukti hak, tetapi tidak menyebut nama surat tanda
bukti  hak.  Dalam  Peraturan  Pemerintah No. 10 Tahun 1961 disebutkan bahwa nama surat tanda bukti hak dinamakan sertifikat. Menurut  Pasal  13  ayat  3  Peraturan Pemerintah  No.  10  Tahun  1961,  adapun yang  dapat  dimaksud  dengan  sertifikat adalah  salinan  buku  tanah  dan  surat  ukur setelah  dijahit  menjadi  satu  bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak  berlaku  lagi  oleh  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997.  Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24  Tahun  1997  diberikan  pengertian tentang sertifikat, yaitu surat tanda bukti hak sebagamana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,  tanah  wakaf,  hak  milik  atas satuan  rumah  susun,  dan  hak  tanggungan yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Data  yang  dimuat  dalam  sertifikat adalah data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah  keterangan  mengenai  letak,  batas, dan luas tanah dan satuan rumah susun yang didaftar,  termasuk  keterangan  mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.  Data  yuridis  adalah  keterangan mengenai  status  hukum  bidang  tanah  dan satuan  rumah  susun  yang  didaftar, pemegang hak dan pihak lain serta beban- beban  lain  yang  membebaninya.  Sertifikat
berisi salinan buku tanah yang memuat data fisik  dan  data  yuridis,  dan  surat  ukur  yang memuat  data  fisik.  Selanjutnya  maksud diterbitkan sertifikat adalah agar pemegang hak  dengan  mudah  dapat  membuktikan bahwa  dirinya  sebagai  pemegang  haknya, memberikan jaminan kepastian hukum, dan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang  haknya.  Sertifikat  diterbitkan oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  atau Kota. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan  pemegang  hak-hak  yang bersangkutan yaitu sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah di daftar di dalam buku  tanah.  Urip  Santoso  menyatakan bahwa  pejabat  yang  bisa  menandatangani sertifikat tanah menurut Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  No.  3  Tahun
1997 adalah:
1) Dalam  pendaftaran  tanah  secara sistematik, sertifikat dapat ditandatangani  oleh  Ketua  Panitia
Ajudikasi yaitu atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota;
2) Dalam  pendaftaran  tanah  secara sporadik  yang  bersifat  individual, sertifikat  dapat  ditandatangani  oleh Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten atau Kota;
3) Dalam  pendaftaran  tanah  secara sporadik  yang  bersifat  massal,  yaitu
sertifikat  dapat  ditandatangani  oleh
Kepala Seksi
Pengukuran dan Pendaftaran  Tanah  atas  nama  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  atau Kota.
Berdasarkan  pengertian  sertifikat yang  ada  dalam  Pasal  1  angka  20 Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun 1997, terdapat bermacam-macam sertifikat,  yaitu:  1)  Sertifikat  hak  atas tanah, yaitu sertifikat Hak Milik, sertifikat Hak  Guna  Usaha,  sertifikat  Hak  Guna Bangunan, serta sertifikat Hak Pakai; 2) Sertifikat  Hak  Pengelolaan;  3)  Sertifikat Tanah  Wakaf;  4)  Sertifikat  Hak Tanggungan; 5) Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
Adapun dalam penyelesaian sengketa  atas  tanah  terkait  dengan terbitnya  sertifikat  hak  atas  tanah  dapat ditempuh  melalui  2  (dua)  cara,  yaitu: Litigasi,  penyelesaian  sengketa  tanah dengan  cara  mengajukan  gugatan  ke pengadilan.  Kalau  sengketanya  bersifat keperdataan,  maka  gugatan  diajukan kepada  Pengadilan  Negeri  (PN).  Kalau sengketanya  bersifat  tata  usaha  negara, maka  gugatan  diajukan  kepada  PTUN; Non  Litigasi,  penyelesaian  sengketa tanah  di  luar  oleh  para  pihak  yang bersengketa  melalui  jalur  negosiasi, mediasi,  rekonsiliasi,  dan  arbitrase. Pembatalan  suatu  sertifikat  hak  atas
tanah  yang  diterbitkan  oleh  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota  dapat ditempuh  melalui  2  (dua)  cara,  yaitu: Pertama,  Pembatalan  sertifikat  hak  atas tanah kepada Kepala BPNRI.
Pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan kepada  Kepala  BPNRI  karena  adanya cacat  hukum  administratif.  Pembatalan sertifikat  hak  atas  tanah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  atau Kepala  BPN  RI  No.  9  Tahun  1999 tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan Pembatalan  Pemberian Hak  atas  Tanah
Negara  dan  Hak  Pengelolaan.  Cacat hukum administratif, meliputi: Kesalahan prosedur; Kesalahan
penerapan peraturan perundang- undangan;  Kesalahan  subyek  hak; Kesalahan  obyek  hak;  Kesalahan  jenis hak;  Kesalahan  perhitungan  luas; Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau  Kesalahan  lainnya  yang  bersifat hukum administratif. Penanganan kasus, sengketa, konflik, dan perkara pertanahan  diatur  dalam  Peraturan Kepala  BPN  RI  No.  3  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan,  Pengkajian,  dan Penanganan  Kasus  Pertanahan.  Kedua, Pembatalan atas sertifikat hak atas tanah melalui  gugatan  ke  pengadilan.  Pihak yang  merasa  dirugikan  atas  diterbitkan
sertifikat  hak  atas  tanah  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  apabila sengketanya  bersifat  keperdataan,  atau gugatan  ke  PTUN  apabila  sengketanya bersifat  tata  usaha  negara.  Atas  dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak  yang  dimenang  dalam  putusan pengadilan  mengajukan  permohonan pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah kepada BPNRI.
b. Penerbitan  Sertifikat  Hak  Pakai  di Atas Tanah Hak Milik
Kasus yang menjadi objek penelitian dalam hal  ini  adalah  kasus  terkait  sengketa  tanah dengan nomor putusan 58/
Pdt.G/2020/PN.Sgm.  Kepemilikan  objek tanah  yang  dimiliki  oleh  almarhumah Yapasa Binti Manai (nenek para penggugat) semasa  hidupnya  mempunyai/memiliki tanah  darat  seluas  ±  0,15  are  (1500  M²) PERSIL  34  DII,  KOHIR  452.  CI,  yang terletak  di  di  kampung  Bontomanai (Dahulu),  Dusun  Bontomanai  (sekarang), Desa  kanjilo,  Distrik  Limbung  (Dahulu), Kecamatan Barombong (Sekarang),
Kabupaten  Gowa  yang  sekarang  ini  telah berdiri  sebuah  bangunan  Puskesmas Kanjilo.  Bahwa  permasalahan  timbul dimulai  dari  pembangunan  Puskesmas Kanjilo  diatas  tanah    almarhumah  Yapasa Binti  Manai  yang  didasari  atas  terbitnya sertfikat  hak  pakai  oleh  pemerintah
Kabupaten  Gowa,  akan  tetapi  dalam penerbitan  sertifikat  hak  pakai  tersebut tanpa adanya izin atau kesepakatan terlebih dahulu  dengan  ahli  waris  almarhumah Yapasa Binti Manai.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara  yang  dilakukan  bersama Sekertaris  Desa  Kajilo  atas  nama  Munir Aras  pada  hari    Senin  tanggal  14  Maret 2022 , yang melatar belakangi pembangunan Puskesmas  Kanjilo  dan  terbitnya  sertifkat hak pakai dengan Nomor: 00005 seluas 915 meter persegi, tanggal penerbitan 23/02/2015, oleh BPN Kabupaten Gowa. Bahwa kepemilikan tanah tersebut memang bukan  kepemilikan  almarhumah  Yapasa Binti  Manai  dengan  alasan  bahwa  tanah tersebut  memang  telah  dikelolah  sejak puluhan tahun oleh pemerintah Kabupaten Gowa, dan peta rincik tanah tidak terdaftar atas nama almarhumah Yapasa Binti Manai dalam  buku  registrasi  yang  dimiliki  oleh Kantor  Desa  Kanjilo  maka  dengan  alasan itulah  pada  tahun  2015  pemerintah Kabupaten  Gowa  yang  di  wakili  oleh Kantor Desa Kanjilo disertai dengan pihak
BPN kabupaten Gowa malakukan pengukuran  tanah  untuk  penerbitan sertfikat  hak  pakai  yang  kemudian  diatas tanah  tersebut  kini  telah  berdiri  sebuah bangunan Puskesmas Kanjilo.
Diwaktu  yang  berbeda  dalam wawancara  yang  telah  dilakukan  bersama
Ramli  pada  hari  Senin  tanggal  14  Maret 2022  salah  satu  ahli  waris  almarhumah Yapasa  Binti  Manai,  mengatakan  bahwa tanah  yang  diatasnya  sekarang  ini  berdiri bangunan  Puskesmas  Kanjilo  memang benar  adanya  bahwa  tanah  tersebut merupakan  milik  dari  almarhumah  nenek beliau  yang  bisa  dibuktikan  dengan beberapa dokumen bukti kepemilikan tanah tersebut  yang  telah  dibuktikan  dalam pengadilan.  Selanjutnya  Ramli  mengatakan memang benar bawah sejak lama memang tanah  tersebut  telah  dikelolah  oleh pemerintah Kabupaten Gowa, hal tersebut karena  semasa  hidup  nenek  beliau  telah melakukan  kesepakatan  bahwa  tanah tersebut  akan  dibangun  sebuah  pasar dengan  perjanjian  nenek  beliau  menerima uang  pajak  dari  pasar  tersebut  akan  tetapi Ramli jelas mengatakan bahwa nenek beliau tidak  pernah  menghibahkan  ataupun menjual  tanmah  tersebut  kepada  pihak pemeirntah Kabupaten Gowa.
Dari kedua wawancara yang dilakukan  oleh  peneliti  antara  pihak  ahli waris  dan  pihak  pemerintah  Kabupaten Gowa  yang  diwakili  oleh  Sekertaris  Desa Kanjilo,  kedua  bela  pihak  mengatakan bahwa kepemilikan tanah yang telah berdiri Puskesmas  tersebut  adalah  milik  mereka. Selanjutnya  kasus  ini  berlanjut  dan  telah putus  di  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa Kabupaten  Gowa  yang  dimenangkan  oleh
pihak  ahli  waris  sebagai  penggugat  yang artinya  dalam  kasus  ini  pihak  pemerintah
Kabupaten Gowa telah melakukan perbuatan  melawan  hukum  dengan melakukan  penerbitan  sertifikat  hak  pakai diatas  tanah  hak  milik  dan  menyatakan bahwa  segala  surat-surat  yang  dimiliki tergugat  (dalam  hal  ini  pemerintah Kabupaten  Gowa)  yang  ada  hubungannya dengan  objek  sengketa  tersebut  tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,  serta  menghukum  kepada tergugat berikut siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera membongkar bangunan Puskesmas Kanjilo dan menyerahkan  objek  sengketa  tersebut kepada  para  penggugat  dalam  keadaan kosong,  sempurna,  utuh  dan  tanpa  beban apapun diatasnya.
Selanjutnya  dalam  wawancara  yang dilakukan  dengan  pihak  BPN  Kabupaten Gowa yang di wakili oleh Abudzar Algiffari pada  hari  Kamis  tanggal  14  April  2022 menjelaskan memang tidak terdapat aturan yang  mengatur  tentang  peralihan  hak pribadi  menjadi  kepemilikan  negara,  akan tetapi  dalam  prakteknya  apabila  terjadi  hal yang  seperti  itu  dasar  hukum  yang  dipakai adalah pendaftaran hapusnya hak Pasal 131
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3
Tahun 1997. Dimana pendaftran penghapusan  hak  itu  sendiri  harus  disertai
surat  pernyataan  pelapasan  hak  ke  negara yang  ditanda  tangani  dihadapan  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota. Setelah  sertifikat  pribadi  itu  dinyatakan sudah tidak berlaku lagi maka barulah bisa instansi pemerintah daerah berhak mengurus permohonan sertifikat hak pakai. Jadi  untuk  perlihan  hak  atas  tanah  yang tanpa  persetujuan  si  pemilik  hak  adalah tidak  mungkin  terjadi  karena  dalam peralihan  hak  atas  tanah  mengharuskan  si pemilih hak bertanda tangan diatas akta jual beli yang tercantum dalam sertifikat, kecuali pemilik  hak  atas  tanah  tidak  bisa  hadir diharuskan  terlebih  dahulu  membuat  surat kuasa  menjual  yang  dibuat  oleh  PPAT. Apabila  terjadi  peralihan  hak  atas  tanah tanpa persetujuan ataupun sepengetahuan si pemilik hak itu biasanya disebabkan oleh si pemilik tanah tersebut kurang memperhatikan  patok  atau  batas-batas tanah yang dimilikinya.
2. Pertanggungjawaban Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gowa  atas  terbitnya  sertifikat  hak pakai diatas tanah milik perseorangan  untuk  pembangunan Puskesmas Kanjilo a. Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di  Indonesia
yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Dengan  adanya  peraturan pertanahan  di  Indonesia  tidak  menuntup kemungkinan  terjadi  berbagai  konflik  di bidang pertanahan. Salah satu permasalahan  yang  sering  timbul  adalah mengenai  penerbitan  sertfikat  yang dikaeluarkan oleh pihak BPN. Permasalahan yang timbul dalam pernerbitan  sertifikat  adalah  terjadinya penerbitan sertfikat lebih dari satu di tanah yang sama yang disebabkan oleh kelalaian atau  kurang  telitinya  pihak  pertanahan dalam  melakukan  pendaftran  tanah sehinggah  mengakibatkan  ketidak  pastian hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi pemegang sah hak atas tanah. Terbitbnya sertfikat ganda atapun penerbitan sertfikat hak  pakai  diatas  tanah  hak  milik  tanpa persetujuan  si  pemilik  hak  dampat menimbulkan antara lain:
1) Terjadinya ketidak pastian hukum
2) Terjadinya tindak pidana atas pemakaian  sertifikat  palsu  yang  dapat merugikan  pemilik  asli  ataupun  pihak lainnya 3) Ketidak  percayaan  masyarakat  terhadap sertifikat BPN merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat dan  BPN  juga  bertanggung  jawab  atas
mencabut/membatalkan  sertifikat  yang dianggap tidak sah baik penyelesaian melalui mediasi  langsung  di instansi BPN  ataupun melalui  pengadilan,  BPN  juga  wajib mematuhi  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  keputusan  hukum  yang  tetap. Kemudian  menurut Abudzar  Algiffari permasalahan  dalam  hal  penerbitan sertifikat umumnya terjadi pada tanah yang masih  kosong,  munculnya  lebih  dari  satu sertpikat  biasa  disebabkan  oleh  beberapa hal, seperti:
1) Sewaktu  dilakukan  pengukuran  atau penelitian di lapangan, pemohon dengan sengaja  atau  tidak  sengaja  menunjukan posisi  letak  tanah  dan  batas  yang  salah atau kurang tetap.
2) Adanya surat bukti atau pengakuan hak yang ternyata terbukti ketidakbenarannya.
3) Untuk  wilayah  bersangkutan  tidak tersedia peta pendaftran tanahnya.
Selanjutnya  pada  saat  ini  dalam penyelesaian  sengketa  pertanahan  dapat diselesaikan melalui 3 cara, yaitu:
1) Penyelesaian secara langsung oleh pihak dengan  musyawarah,  hal  ini  tertuang dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan  bermasyarakat  dan  diatur dalam  UUD  1945.  Musyawarah  yang dilakukan diluar pengadilan dengan atau tanpa  adanya  mediator,  mediator biasanya  yang  mempunyai  pengaruh
misalnya pejabat daerah ataupun tokoh masyarakat.
2) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah  penyelesaian  perkara  oleh seorang  atau  beberapa  arbiter  (hakim) yang diangkat berdasarkan kesepakatan ataupun  persetujuan  para  pihak  dan disepakati bahwa putusan yang diambil bersifat mengikat dan final. Syarat yang harus dilakukan untuk dapat menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian  sengketa  adalah  adanya kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis  dan  disetujui  oleh  para  pihak yang  bersengketa.  Jika  telah  tertulis suatu  klausula  arbitrase  dalam  suatu perjanjian arbitrase dan pihak lain yang menghendaki  menyelesaikan  masalah hukumnya  ke  pangadilan  maka  proses pengadilan harus ditunda sampai proses arbitrase  tersebut  diselesaikan  dalam lemabaga  arbitrase  tersebut.  Maqka dengan demikian pengadilan harus dan wajib  mengakui  serta  menghormati wewenang dan fungsi arbiter.
3) Penyelesaian sengketa melaui pengadilan,  sebagaimana  diatur  dalam perundang-undangan  pada  umumnya penyelesian  sengketa  pertanahan  yang terkait  dengan  sengketa  kepemilikan diserahkan  ke  peradilan  umum, sengketa  mengenai  keputusan  BPN melalui  peradilan  tata  usaha  negara
sedangkan  sengketa  mengenai  wakaf diserahkan ke peradilan agama.
Penyelesaian sengketa baik lembaga litigasi  maupun  lemabaga  non  litigasi sampai  saat  ini  jelas  bahwa  tata  cara tersebut  belum  bisa  menyelesaikan permasalahan sengketa tanah secara tuntas dalam  waktu  yang  cepat,  bahkan  dalam penyelesaiannya  terbilang  lambat  dan memakan waktu yang lama. Proses mediasi yang sering kali dilakukan oleh BPN belum juga  mampu  menyelesaiakan  sengkata pertanahan  pada  saat  ini,  terlebih  dalam mengatasi permasalahan mengenai penerbitan  sertifikat  dikarenakan  masih tumpang  tindihnya  beberapa  aturan ataupun  regulasi  yang  berlaku  dalam pendaftaran hak atas tanah.
Selanjutnya Abudzar Algiffari menjelaskan  bahwa  yang  menjadi  akibat hukum atas putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Sgm adalah
membatalkan  sertifkat  hak  pakai  dengan Nomor:  00005  seluas  915  meter  persegi, tanggal penerbitan 23/02/2015 yang telah diterbitkan kantor BPN Kabupaten Gowa. Hal  ini  sesuai  dengan Pasal  1 angka 14 Peraturan  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan.
Permen Agraria/BPN 9/1999 mendefinisikan pembatalan  hak  atas
tanah sebagai  pembatalan  keputusan pemberian  suatu  hak  atas  tanah  atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut  mengandung  cacat  hukum administratif  dalam  penerbitannya  atau untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan yang  telah inkracht .  Selain  karena  alasan administratif,  pembatalan  sertifikat  hak atas tanah juga dapat terjadi dalam hal ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat  itu  adalah  secara  sah  dan  nyata miliknya dan hal tersebut didukung dengan adanya putusan pengadilan yang telah inkrachht . Pembatalan dalam penerbitan  sertifikat  adalah  menajdi tanggung jawab penuh dari pihak BPN.
b. Pertanggungjawaban  Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Putusan Hakim yang sudah berkekuatan  hukum  yang  tetap (In  kracht
vqn gewijsde) dianggap benar, dan dalam hal putusan itu bersifat penghukuman/condemnatoir, maka
putusan  tersebut  harus  dilaksanakankan (eksekusi). Ciri-ciri sifat condemnatoir sebuah putusan, dapat dilihat pada amar dan/atau dictum putusan,  misalnya  penghukuman penyerahan/pengosonan  obyek  sengketa, dan  penghukuman  untuk  melaksanakan suatu prestasi/pembayaran sejumlah uang. Pada kasus sengkata tanah dengan nomor putusan 58/Pdt.G/2020/PN.Sgm.
memutuskan  bahwa  pihak  Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai tergugat dinyatakan kalah dan harus mematuhi hasil dari  putusan  pengadilan  yang  dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa:
1) Menyatakan  bahwa  objek  sengketa seluas  ±  915  meter  persegi  pecahan dari  tanah  darat  seluas  1500  meter persegi, persil 34 D II, kohir 452 C I atas  nama  Yapasa  binti  Manai  yang dahulu terletak di kampung Bontomanai Distrik Limbung, sekarang  Dusun  Bontomanai  Desa Kanjilo, kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.
2) Menyatakan bahwa penguasaan tergugat (Pemerintah Daerah
Kabupaten Gowa) atas objek sengketa tersebut diatas tanpa seizin dan setahu para penggugat selaku pemilik yang sah serta  tidak  bersedia  menyerahkan mengembalikan objek sengketa tersebut  kepada  para  penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
3) Menyatakan  bahwa  segala  surat-surat yang  dimiliki  tergugat  yang  ada hubungannya  dengan  objek  sengketa tersebut  tidak  mempunya  kekuatan hukum yang mengikat.
4) Menghukum  kepada  tergugat  berikut siapa  saja  yang  memperoleh  hak daripadanya untuk segera
membongkar  bangunan  Puskesmas Kanjilo  dan  menyerahkan  objek sengketa  tersebut kepada para penggugat  dalam  keadaan  kosong, sempurna,  utuh  dan  tanpa  beban apapun diatasnya. Beberapa-berapa poin diatas merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan Pemerintah
Kabupaten  Daerah  Gowa  sebagai  pihak yang  telah  kalah  dalam  persidangan. Selanjutnya pada saat melakukan penelitian di  Desa  Kanjilo  terdapat  keanehan  yang ditemuhkan  oleh  peneliti,  yaitu  belum dilakukannya eksekusi terhadap bangunan Puskesmas  Kanjilo  ataupun  tidak  ada terpasang  plang  dari  pengadilan  ataupun dari  pihak  ahli  waris  yang  menyatakan bahwa  tanah  tersebut  adalah  milik almarhumah  Yapasa  Binti  Manai.  Maka dari itu pada saat wawancara dengan Munir Aras  sebagai  Sekertaris  Desa  Kanjilo, beliau  menjelaskan  bawah  belum  adanya eksekusi  pada  bangunan  Puskesmas Kanjilo  disebabkan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Gowa masih melakukan upaya hukum  lanjutan  untuk  membuktikan bahwa  benar  tanah  tersebut  adalah  milik pemda  Gowa.  Lebih  lanjut  beliau menjelaskan telah melakukan upaya untuk penundaan  eksekusi  pada  bangunan Puskesmas  Kanjilo  sebelum  putusan  dari pengadilan  tinggi  terbit.  Adapun  yang
melatar belakangi pihak pemda Kabupaten Gowa  untuk  melakukan  upaya  banding, dengan  alasan  bahwa  tanah  yang dipersengketakan  yang  telah  berdiri bangunan Puskesmas Kanjilo adalah benar milik pemda berdasarkan bukti-bukti yang telah  meraka  kumpulkan  seperti  tidak adanya  cacatan  peta  rincik  yang  beratas namakan almarhumah Yapasa Binti Manai. Munir Aras selaku sekertaris Desa Kanjilo juga  mengakaskan  bahwa  dokumen- dokumen yang dimiliki oleh para ahli waris almarhumah  Yapasa  Binti  Manai  adalah palsu.
Eksekusi  dalam  perkara  perdata merupakan  proses  yang  melelahkan, menyita energi, biaya dan pikiran. Putusan perdata  belum  memiliki  makna  apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan  putusan  secara  sukarela. Kemenangan  yang  sesungguhnya  baru dapat  diraih  setelah  melalui  proses  yang panjang dengan eksekusi untuk mewujudkan kemenangan tersebut. Proses eksekusi  menjadi  lama  dan  rumit  karena pihak  yang  dikalahkan  sulit  untuk menerima  putusan  dan  tidak  mau menjalankan  kewajiban  yang  dibebankan kepadanya.  Puncak  dari  suatu  perkara perdata adalah ketika putusan hakim yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht van gewijsde ) dapat dilaksanakan. Selanjutnya dalam  wawancara  bersama  Munir  Aras
selaku  sekertaris  Desa  Kanjilo,  penulis mempertanyakan  bagaimana  nantinya pertanggungjawaban  pihak  pemerintah Kabupaten Gowa apabila pihaknya tetatp kalah pada gugatan tingkat banding? Beliau menjelaskan pemerintah Kabupaten Gowa akan tetap mengusahkan untuk melakukan pembuktian  sampai  dengan  peradilan tingkat  akhir  dan  apabila  hasilnya  tetap sama, maka pihak pemerintah Kabupaten Gowa harus patuh dan taat pada putusan pengadilan  karena  negara  kita  ini  adalah negara  hukum  dan  apbila  kita  dinyatakan kalah oleh pengadilan dengan usaha-usaha dan  pembuktian  yang  telah  kita  berikan maka  kita  akan  menjalankan  isi  dari putusan  tersebut  yaitu  membongkar
bangunan Puskemas Kanjilo dan mengosongkan tanah tersebut tanpa beban apapun diatasnya.

## c. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Lingkungan Batulapisi Dalam
Kecamatan Tinggimoncong merupakan wilayah daratan tinggi di Kabupaten Gowa yang memiliki luas wilayah mencapai 142,87 Hektare  dengan  luas  kawasan  hutan mencapai  29.583  hektare  sementara Lingkungan Batulapisi Dalam yang terletak di  Keluarahan  Malino  memiliki  luas keseluruhan  mencapai  ±665  hektar.  Luas
7 Wawancara  dengan  Kepala  Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino (Bundu Daeng Beta) 6 september 2021
lahan  di  Lingkungan  Batulapisi  Dalam  ini mencakup  pemukiman  masyarakat,  lahan pertanian,  kawasan  hutan  lindung  dan kawasan hutan Konservasi. Seiring dengan bertambahnya  populasi  masyarakat  di Lingkungan  Batulapisi  dalam,  Berdasarkan data kelurahan Malino tahun 2019, terdapat 395  kepala  keluarga  yang  menetap  di lingkungan Batulapisi dalam terdiri atas 245 kepala  keluarga  di  RW  01  dan  150  kepala keluarga di RW 02.
Pada  awalnya  Masyarakat  yang  telah menetap telah mengusai tanah yang diklaim sebagai  kawasan  hutan  secara  turun temurun hanya berada di RW 01. Orang tua terdahulu  yang  tinggal  di  lingkungan batulapisi dalam ini telah ada sebelum tahun 1945. 7 Meskipun  jumlah  masyarakat  yang telah  menetap  di  lingkungan  batulapisi dalam  tidak  sebanyak  sekarang  namun masyaralat  telah  melakukan  kegiatan pertanian. Masyarakat khususnya di RW 01, hampir  semua  masyarakat  telah  memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik yang di terbitkan  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten  Gowa. 8 Namun  kepemilikan hak atas tanah di RW 01 belum sepenhnya merata, Sebagian masyarakat di RW 01 yang belum  memiliki  alas  hak  kesulitan melakukan pendaftaran tanah karena tanah
8 Ibid.
yang di kuasainya diklaim masuk ke dalam kawasan  hutan.  Masyarakat  diresahkan dengan sulitnya melakukan pendaftaran hak atas  tanah  akibat  tidak  jelasnya  tapal  batas kawasan hutan. 9
Berlakunya  SK.434/Menhut-II/2009 pada  23  juli  2009  menunjuk  sebagian Lingkungan  Batulapisis  dalam  masuk sebagai kawasan pelestarian dan konservasi alam  sehingga  sebaian  masyarakat  yang telah  menguasai  dan  menggunakan  tanah tidak dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah.  30  orang  responden  di  lingkungan Batulapisi  Dalam  yang  diwawancarai,  24 orang responden diantaranya hingga saat ini belum memiliki alas hak atas tanah. Mereka tidak bisa melakukan pendaftaran atas tanah karena  dinyatakan  masuk  sebagai  kawasan hutan  konsevasi.  Dimana  dari  24  orang responden  yang  belum  memiliki  alas  hak atas  tanah  yang  mereka  kuasai,  8  orang responden  diantaranya  pernah  mencoba melaukan permohonan pendaftaran namun tidak dapat di layani oleh BPN Kabupaten Gowa  dengan  alasan  tanah  yang  akan didaftarkan  hak  atas  tanah  berada  dalam kawasan hutan konservasi. Dan sisanya 16 orang responden belum pernah mengajukan permohonan  pendaftaran  tanah  untuk tanah  yang  mereka  kuasai.  Hal  ini  karena
9 Pide, A.Suriyaman Mustari, 2017, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang Cet.3 , Kencana: Jakarta. Hlm.32.
keterbatasan  biaya  dan  tidak  mengetahui tata cara permohonan pendaftaran tanah.
Ketentuan  jaminan  kepastian  hukum telah  tercantum  dalam  penjelasan  umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (selanjutnya disebut UUPA) intinya menyatakan : 10
“Karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan  itu  tidak  menjamin  kepastian hukum,  maka  perlu  adanya  hukum  agraria baru  yang  nasional,  yang  akan  mengganti hukum yang berlaku sekarang ini yang tidak lagi  berlaku  dualisme,  yang  sederhana danyang  menjamin  kepastian  hukum  bagi seluruh rakyat indonesia”.
Kepastian hukum yang diterapkan pada persoalan di tengah masyarakt menjadi hal yang  penting  guna  menyelesaikan  konflik yang  muncul  akibat  kepemilikan  tanah khusunya  di  lingkungan  batulapisi  dalam. Pertiakian  yang  terjadi  baik  antara masyarakat  dan  pemerintah  maupun  antar sesama masyarakat. terbukti saat ini di RW 01  Lingkungan  Batulapisi  Dalam  marak terjadi konflik penguasaan lahan baik antara masyarakat  setempat  dengan  instansi pemerintahan,  maupun  antara  investor dengan masuarakat.
10 Irwansyah, 2017, Teori Hukum Kumpulan Bahan  Bacaan,  Fakultas  Hukum  Unhas ,  Makassar.
Hlm.65.
Implementasi  dalam  melaksanakan pendaftaran  tanah  saat  ini  dapat  dilakukan setelah dikeluarkan sebagian areal Batulapisi Dalam  dari  kawasan  hutan  konservasi berdasarkan SK.362 / MENLHK
/SETJEN /PLA.0/5/2019
tentang perubahan  peruntukan  kawasan  hutan menjadi  bukan  kawasan  hutan  seluas  ± 91.337  Ha  (sembilan  puluh  satu  ribu  tiga ratus  tiga  puluh  tujuh  hektare)  dan perubahan  fungsi  kawasan  hutan  seluas ±84.032 Ha (delapan puluh empat ribu tiga puluh dua hektare) dan penunjukan bukan kawasan  hutan  menjadi  kawasan  hutan seluas ±1.838.Ha (seribu delapan ratus tiga puluh delapan hektare) di provinsi Sulawesi Selatan.  setelah  areal  dikeluarkan  dari kawasan  hutan  ( enclave )  akan  dilaksanakan dengan  metode  pendaftaran  tanah  secara sporadik.  BPN  Kabupaten  Gowa  akan melakukan pengukuran bidang tanah secara sporadik.  Pengukuran  bidang  tanah  secara sporadik  adalah  proses  pemastian  letak batas  suatu  atau  beberapa  bidang  tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya  saling  berbatasan  atau  terpencar- pencar  dalam  suatu  desa  atau  kelurahan
11 Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  / Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun  1997  tentang
dalam  rangka  pendaftaran  tanah  secara sporadik. 11
Dalam  pendaftaran  tanah  secara Sporadik terdiri atas dua kegiatan yakni: 12
1) Kegiatan Fornt  Office meliputi  kegiatan pelayanan  informasi,  administrasi. kegiatan fornt Office yaitu  memeriksa dokumen  atau  kelengkapan  berkas, membuat  tanda  terima  berkas  atau dokumen  permohonan  serta  memuat rincian biaya-biaya. Kegiatan Back Office 2) Kegiatan back  office dibagi  menjadi beberapa bagian yaitu kegiatan administrasi,  kegiatan  lapangan  dan pengolahan data fisik dan data yuridis.
a) Kegiatan Administrasi
b) Kegiatan Lapangan
c) Pengelolahan  data  fisik  dan  data yuridus
Pendaftaran  tanah  secara  sporadik tidak  terlepas  dari  peran  aktif  yang dilakukan  oleh  pemohon  hak  atas  tanah. Sering kali dalam pendaftaran tanah secara sporadik  di  temukan  berbagai  kendala terutama  yang  dialami  oleh  masyarakat  di Lingkungan  Batulapisi  Dalam  Kelurahan Malino.  Adapun  kendala  yang  dihadapi masyarakat antara lain:
ketentuan pelaskana peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
12 Wawancara  dengan  pejabat  fungsional penata kadastral kasubsi pengukuran dan pemetaan kadastral  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Gowa, (Priyo Sudarso) 15 September 2021
1) Kurangnya  pengetahuan  masyarakat mengenai pensertifikatan tanah.
2) Biaya  untuk  melakukan  pendaftaran tanah yang mahal.
3) Tidak  jelasnya  status  tanah  berada dalam kawasan hutan atau tidak.

## d. Alas  Hak  Pendaftaran  Tanah  Di

## Lingkungan Batulapisi Dalam
Melaksanakan  pendaftaran  di
Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino  Kecamatan  Tinggimoncong tentu saja harus berdasarkan pada bukti kepemilikan baik bukti kepemilikan hak lama, keterangan kepemilikan bagi tanah yang  akan  didaftarkan  pertama  kali maupun dari hasil jual beli. Sebagaimana diketahui  sebelum  berlakunya  UUPA berlaku bersamaan dua perangkat hukum tanah adat dan yang lain bersumber pada hukum barat atau disebut hukum tanah barat.  Oleh  karena  berlakunya  hukum agraria  yang  bersifat  nasional  (UUPA) maka  terhadap  tanah-tanah  dengan  hak barat  maupun  tanah-tanah  dengan  hak adat untuk dapat masuk kedalam sistem UUPA  dengan  metode  penyelesaian lembaga  konversi.  Dalam  pelaksanaan konversi  terdapat  3  (tiga)  cara  dalam pendaftaran tanahnya, yakni: 13
13 Wawancara  dengan  pejabat  fungsional penata kadastral kasubsi pengukuran dan pemetaan
a) Dikonversi  menjadi  hak  milik apabila  bukri  kepemilikannya  ada sejak berlakunya UUPA.
b) Penegasan untuk tanah-tanah yang tunduk  kepada  hukum  adar  tetapi tidak  terdaftar  dalam  ketentuan konversi sebagai tanah yang dapat dikonversikan untuk suatu hak atas tanah  menurut  ketentuan  UUPA, tetapi  tanah  tersebut  harus  diakui sebagai tanah hak adat.
c) Pengakua  hak,  untuk  atas  tanah tanah-tanah  yang  tidak  ada  atau tidak ada lagi tanda bukti haknya.
Dalam  Kelurahan  Malino  dilakukan dengan  beberapa  dasar  peralihan  antara lain:
1) Pengakuan penguasaan hak lama
2) Waris
3) Jual beli
4) SK  Menteri  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan.
Pendaftaran  tanah  di  Lingkungan Batulapisi  Dalam  Kelurahan  Malino  di laukan  berdasarkan  empat  jenis  alas  hak mulai dari pengakuan hak lama, waris, jual beli  dan  berdasarkan  SK  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang mengeluarkan  dan  menunjuk  nama penerima SK Biru untuk pendaftaran tanah.
kadastral  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Gowa, (Priyo Sudarso) 15 September 2021
Penulis  melihat  persoalan  yang  terjadi  di masyarakat  hingga  saat  ini  yakni  kesulitan terbesar  masayarakat  dalam  melakukan pendaftaran tanah dan peralihan bagi tanah
– tanah  yang  tidak  memiliki  alas  hak  dan baik  dari  pewarisan,  jual  beli  dan pendaftaran  tanah  pertama  kali  atau pengakuan hak. Alat bukti dalam melakukan pendaftaran  tanah  salah  satunya  adalah Register  Desa  (Letter  C)  hal  ini  di  tandai dengan bukti pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan  yang  telah  dimiliki  masyarakat Lingkungan  Batulapisi  Dalam  bahkan  bagi tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan.
e. Proses  Pendaftaran  Tanah  secara Sporadik Di BPN Kabupaten Gowa.
Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Gowa dalam menjalankan tugas dan kewenangannnya dalam mendaftarakan tanah  tidak  terlepas  dari  ketentuan  yang telah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  24  Tahun  1997  tentang  tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah harus berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau,  mutahir  dan  terbuka.  Sehingga badan  pertanahan  kabupaten  gowa  sesuai
14 Rizka Fitri Ana, Muki Wicaksono, Auviar
R. Wicaksanti, Riche Deswita, Antara Ulayat Adat dan Hutan  Nagari  :  Sebuah  Kebijakan  Perhutanan  Sosial  di Minangkabau,  Jurnal  Antropologi:  isu-isu  sosial  budaya, Vol.20  No.2, Desember 2018. Hlm.54.
15 Wawancara  dengan  pejabat  fungsional penata kadastral kasubsi pengukuran dan pemetaan
dengan  fungsinya  dalam  pendaftaran tanah. 14
Bidang  tanah  masyarakat  di Lingkungan  Batulapisi  Dalam  Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong hingga saat ini belum pernah tercatat dalam buku register pendaftaran tanah. 15 Oleh karena itu di Lingkungan Batulapisi dalam Kelurahan malino pendaftaran bidang tanah dilakukan pertama  kali.  Maksudnya  tanah  dan pemegang hak atas dimaksud baru pertama kali dicatat dalam buku register pendaftaran, baik karena sebagai pemilik pertama (sejak semula  dimiliki  misalnya  dari  membuka hutan)  maupun  sebagai  pemilik  terakhir (misalnya tanah diperoleh karena pembelian, hibah dan sebagainya) . 16
Pendaftaran hak pada bidang tanah di  lingkungan  Batulapisi  dalam  kelurahan malino  kecamatan  tinggimoncong  saat  ini dapat  dilakukan.  Pemerintah  melalui Kementrian  Lingkungan  Hidup  Dan Kehutanan  Republik  Indonesia  dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/
PLA.0/5/2019 tentang perubahan peruntukan  kawasan  hutan  menjadi  bukan
kadastral  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Gowa,
(Priyo Sudarso) 15 September 2021
16 Atang  Suryana,  A.Suriyaman  M.Pide, Kahar  Lahae, 2021 , Pelepasan  Hak  Atas  Tanah Masyarakat  Adat  Suku  Hatam  :  Tantangan  dan Perkembangan Kontenporer, Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review, Vol.3 No.1. hlm.34.
kawasan  hutan  seluas  ±  91.337  Ha (sembilan  puluh  satu  ribu  tiga  ratus  tiga puluh tujuh hektare) dan perubahan fungsi kawasan hutan seluas ±84.032 Ha (delapan puluh  empat  ribu  tiga  puluh  dua  hektare) dan  penunjukan  bukan  kawasan  hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.838 Ha (seribu  delapan  ratus  tiga  puluh  delapan hektare) di provinsi Sulawesi Selatan.  telah melepaskan lingkungan batulasisi dalam dari kawasan hutan konservasi. 17
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  di linglkungan  Batulapisi  Dalam  Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong, kantor Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Gowa  melaksanakan  pendaftaran  tanah secara  sporadik  sesuai  dengan  ketentuan didalam Pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemeritah Nomor  24  tahun  1997  tentag  pendaftaran tanah:
Dalam hal suatu desa /keluarahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran  tanah  secara  sistematik sebagaimana dimaksud ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten  Gowa  dalam  mengakomodir pendaftaran  tanah  secara  sporadik  telah menyediakan blanko yang diperlukan. Selain
17 Sri  Susyanti  Nur,  2015, Pola  Penguasaan Dan Pemanfaatan Wilayah Perairan Pesisir Secara Turun- Temurun  Oleh  Suku  Bajo.  Prosiding  Seminar  Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank (Sendi_u). hlm.11
blangko yang di siapkan badan pertanahan nasional  kabupaten  gowa,  pemohon  yang hendak  mengajukan  permohonan  hak  atas tanah wajib melampirkan persyaratan.
Apabila  bukti  kepemilikan  tanah yang  dimaksud  di  atas  tidak  lengkap  atau tidak  ada,  maka  pembuktian  kepemilikan atas bidang tanah dapat di lakukan dengan bukti lain dengan pernyataan pemohon dan keterangan yang dapat dipercaya sekurang- kurangnya dua orang saksi dari lingkungan yang  tidak  mempunyai  hubungan  keluarga dengan pemohon. Hubungan keluarga yang di  maksud  baik  hubungan  keluarga  secara vertikal maupun horizontal. Saksi menyatakan  bahwa  bidang  tanah  yang dimaksud  tersebut  adalah  benar  pemilik bidang tanah tersebut. dalam hal bukti-bukti mengenai  kepemilikan  tanah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  2  Pasal  23  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah : 18
Dalam  hal  tidak  atau  tidak  lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan  kenyataan  penguasaan  fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20
(dua  puluh)  tahun  atau  lebih  secara berturut-berturut oleh pemohon
18 Jandy M. Kasakeyan, Kajian Yuridis Hak- Hak  Masyarakat  Adat  Terhadap  Pemanfaatan  Tanah- Tanah Pasini Di Minahasa, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII. No.4, April 2019. Hlm.44.
pendaftaran dan pendahuluan-pendahuluan dengan syarat : 19
1. Penguasaan  tersebut  dilakukan  dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan  sebagai  yang  berhak  atas tanah,  serta  diperkuat  oleh  kesaksian orang yang dapat dipercaya;
2. Penguasaan  tersebut  baik  sebelum maupun selama pengunguman
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum  adat  atau  desa/kelurahan  yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
Permohonan  pada  bidang  tanah selayaknya harus di sertai dengan dengan : 20
a) Surat pernyataan dari permohonan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa  pemohon  telah  menguasai secara nyata tanah yang
bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atau telah memperoleh penguasaan dari pihak atau  pihak-pihak  lain  yang  telah menguasainya.  Sehingga  waktu penguasaan pemohon dan
pendahulunya  tersebut  berjumlah
20 tahun atau lebih;
2) Bahwa  penguasaan  bidang  tanah dilakukan dengan itikat baik ;
19 Cornelia  Junita  Welerubun, Perlindungan Hukum  Hak  Atas  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Hukum

## 3)
Penguasaan  bidang  tanah  itu  tidak pernah  diganggu  gugat  dank  arena dianggap  diakui  dan  dibenarkan oleh  masyarakat  hukum  adat  atau desa / kelurahan yang bersangkutan
;
4) Bidang  tanah  tersebut  sekarang tidak dalam sengketa ;
5) Apabila pernyataan tersebut memuat  hal-hal  yang  tidak  sesuai dengan  kenyataan,  penanda  tangan bersedia dituntut di muka persidangan  secara  pidana  maupun perdata karean memberi keterangan
/ kesaksian palsu.
b) Keterangan dari kepala desa / lurah dan sekurang-kurangnya  dua  orang  saksi yang  kesaksiannya  dapat  dipercaya, karena  fungsinya  sebagai  tetua  adat setempat  dan  /  penduduk  yang  sudah lama  bertempat  tinggal  di  Desa  / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan tidak mempunyai
hubungan kekeluargaan dengan pemohon  sampai  derajat  kedua  baik dalam  kekerabatan  vertikal  maupun horizontal yang meembenarkan pernyataan  pemohon  dalam  surat pernyataan dinas.
Adat  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara.  Jurnal  Media Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.1, Mei 2019. Hlm.56.
3. Implikasi  Pendaftaran  Tanah  Pasca Pelepasan Kawasan Hutan Di
Lingkungan  Batu  Lapisi  Dalam Kelurahan  Malino  Kecamatan  Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. a. Kewenangan
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perlindungan  hukum  terhadap kawasan hutan perlu ditingkatkan disamping  itu  juga  harus  mengakomodir penyelesaian  konfik  yang  sering  terjadi. faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas penegakan  hukum  dalam  melindungi kawasan  hutan.  faktor-faktor  tersebut antara lain. 21
a) Faktor  hukumnya  sendiri,  dalam hal  ini  dibatasi  pada  Undang- undang.
b) Faktor  penegak  hukum,  yakni pihak-pihak  yang  membentuk maupun menerapkan hukum
c) Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum.
d) Faktor masyarakat, yakni
lingkungan dimana hukum
tersebut berlaku atau diterpkan
e) Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai hasil karya, ciptaan, dan rasa yang
21 Wahid,  A.M  Yunus,  Naswar  Bohari, Achmad, Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Sektor Kehutanan  (Studi  Kawasan  Hutan  Lindung  di  Kabupate Sinjai,  Sulawesi  Selatan) ,  Jurnal  Hasanuddin  Law Review, Vol.1 No.1, 2015. Hal 71
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Faktor yang mempengaruhi tersebut merupakan impikasi dalam melihat efektivitas  penegakan  hukum  dalam kawasan  hutan.  konflik  yang  sering  terjadi dalam kawasan hutan biasanya diakibatkan aktivitas perambahan hutan dan membuka lahan.  Salah  satu  faktor  yakni  akibat minimnya  tanta  batas  yang  memberikan informasi  terkait  batas  hutan  serta kurangnya  perhatian  dan  partisipasi masyarakat terkait batas kawasan hutan. 22
Menuntaskan  konflik  di  dalam kawasan  hutan,  pemerintah  dalam  hal  ini telah  berupaya  salah  satunya  dengan menerbitkan  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  88  Tahun  2017  tentang Penguasaan Tanah Dalam kawasan Hutan, menjadi  salah  satu  program  pemerintah dalam  menyelesaikan  dan  memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat.    dengan  Pola  penyelesaian dalam Pasal 8 Peraturan Presiden 88 Tahun 2017 sendiri terdiri atas : 23
1) Mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan kawasan hutan
22 Aryo Suboro, Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi  Masyarakat  Hukum  Adat . Yuriska:  Jurnal ilmiah Vol 11 no.1,  Februari 2019. Hlm.81.
23 Arto  Oktavianto,  dkk, Eksistensi  Hak Ulayat  Masyarakat  Hukum  adat  Ngata  Toro,  Jurnal Jurisprudentie, Vol 7, No 2, Desember 2020. Hlm.56.
2) Tukar-menukar kawasan hutan
3) Memberikan  akses  pengelolahan hutan melalui program perhutanan sosial, atau
4) Melakukan resettlement
PP  88  Tahun  2017  tentang penyelesaian  permasalahan  kawasan  hutan yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat  yang  sudah  eksisting.  Misalnya untuk  kegiatan  lahan  Garapan  masyarakat berupa  sawah  dan  tambak,  pemukiman fasilitas  umum  fasilitas  sosial,  pertanian lahan  kering  yang  menjadi  sumber  mata pencaharian  utama  masyarakat  setempat. 24
Dalam  prakteknya  skema  penyelesaian konflik  agraria  dalam  PP  88  tahun  2017 yakni  dengan  skema  kebijakan  atau  usulan yang  ditentukan  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah daerah atau UPTD pelaksana di daerah.  Pemerintah  pusat  dalam  hal  ini menentukan  dan  memutuskan  lokasi dengan  membuat  peta  indikatif.  Peta indikatif  sendiri  merupakan  alokasi  hutan untuk  penyediaan  sumber  tanah  objek reforma agraria. 25
Dalam  menentukan  kawasan hutan  Kementrian  Lingkungan Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indoneisa  (KLHK) dalam  hal  ini  tetap  mengakui  kebaradaan
24 Wawancara dengan Kepala Seksi ISDHL BPKH  Wilayah  VII  Makassar,  (Suleman  Patiung, S.Hut) 15 Januari 2022.
25 Trina  Rejekiningsih. Asas  Fungsi  Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan
kawasan  hutan  yang  ditetapakan  sejak zaman  belanda  atau  sebelum  Indonesia merdeka,  sehingga  malino  pada  saat  ini masih  berstatus  sebagai  kawasan  hutan. 26
Seiring berkembangnya Kelurahan Malino, penambahan  areal  bukan  kawasan  hutan terus  bertambah  sejak  tahun  1965  hingga saat  ini.  Luas  kawasan  hutan  kabupaten gowa  menurut  SK434/Menhut-II/2009 tanggal 23 juli 2009 adalah seluas 72.970 Ha, yang terdiri atas :
NO  KAWASAN HUTAN LUAS (HA)
1 Hutan Produksi Terbatas 20.330 2 Hutan Produksi 23.825 3 Hutan Lindung 24.911 4 Hutan  Konservasi  taman Wisata Alam 3.309 5 Hutan  Konservasi  Suaka Margasatwa 40 6 Hutan  konservasi  Taman Buru 480
Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012 - 2032
Penambahan areal bukan kawasan hutan  atau  pelepasan  kawasan  hutan  yang terakhir dilaksanakan khususnya di Provinsi Sulawesi  Selatan  yakni  pelapasan  kawasan hutan  dengan  terbitnya  Surat  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Repblik  Indoneisa  Nomor  SK.362  / MENLHK  /SETJEN  /PLA.0/5/2019 tentang  perubahan  peruntukan  kawasan
Dari  Teori,  Yuridis  Dan  Penerapannya  Di  Indonesia) , Yustisia  Jurnal  Hukum,  Vol.5  No.2.  Agustus  2016.. hlm.76.
26 Ibid.
hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 91.337 Ha (sembilan puluh satu ribu tiga ratus  tiga  puluh  tujuh  hektare)  dan perubahan  fungsi  kawasan  hutan  seluas ±84.032 Ha (delapan puluh empat ribu tiga puluh dua hektare) dan penunjukan bukan kawasan  hutan  menjadi  kawasan  hutan seluas ±1.838.Ha (seribu delapan ratus tiga puluh delapan hektare) di provinsi Sulawesi Selatan.
Terbitnya  SK  Nomor  362  / MENLHK  /SETJEN  /PLA.0/5/2019, juga menjadi revisi atas penetapan kawasan hutan  di  provinsi  Sulawesi  Selatan  yang sebelunya  yakni  SK.434/Menhut-II/2009.
Pada Keputusan Menteri terbaru menetapkan  kawasan  hutan  Konservasi yang  sebelumnya  768  hekatare  menjadi seluas  416  hektare.  Sementara  hutan produksi  terbatas  yang  sebelumnya  294 hektare  menjadi  277  hektare.  Sehingga pelepasan kawasan hutan khususnya hutan konservasi  dan  hutan  produksi  terbatas menjadi  areal  penggunaan  lain  (apl)  cukup besar  yakni  46%  untuk  hutan  konservasi dari  luas  awalnya  dan  6%  untuk  hutan produksi terbatas.
Pelepasan kawasan hutan khusunya  di  provinsi  Sulawesi  Selatan dilakukan  dengan  metode Review Tata
Ruang (RTRW).  Mekanisme  pelepasan
kawasan hutan melaui SK. 362 / MENLHK /SETJEN /PLA.0/5/2019.
Mekanisme  penetapan  kawasan hutan  dengan  metode Review RTRW mengacu pada ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan,  perubahan  peruntukan  dan perubahan  fungsi  kawasan  hutan  serta penggunaan kawasan hutan.
Pertimbangan
Kementrian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  indonesia  dalam  menentukan kawasan  hutan  dilakukan  dengan  teliti. Dimana  apabila  dalam  menentukan kawasan hutan terdapat bidang tanah yang telah  bersertifikat,  dimana  akan  dikaji melaui  citra  satelit  apakah  pihak  yang bersangkutan lebih dulu ada atau baru ada setelah  satu  wilayah  ditetapkan  sebagai kawsan  hutan.  apabila  dari  citra  satelit terdahulu  dari  pernyataan  pihak  yang bersangkutan  benar  adanya  dan  telah melengkapi  dokumen  sesuai  aturan,  maka akan dilepaskan dari kawasan hutan. 27

## b.  Peran  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten Gowa
Kewenangan  Badan  Pertanahan Kabupaten  Gowa  dalam  melaksanakan pendaftaran tanah khususnya di
Lingkungan  Batulapisi  Dalam  Kelurahan
Malino dapat dilakukan apabila mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan  melalui  perubahan  batas  kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan. 28
Guna mencapai kepastian hukum atas tanah milik  masyarakat,  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan  tanah  yang  dikuasai  oleh masyarakat  dari  kawasan  hutan  telah dilakukan.  Hal  ini  tertuang  dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor
SK.362 / MENLHK /SETJEN
/PLA.0/5/2019 tentang perubahan peruntukan  kawasan  hutan  menjadi  bukan kawasan  hutan  seluas  ±  91.337  Ha (sembilan  puluh  satu  ribu  tiga  ratus  tiga puluh tujuh hektare) dan perubahan fungsi kawasan hutan seluas ±84.032 Ha (delapan puluh  empat  ribu  tiga  puluh  dua  hektare) dan  penunjukan  bukan  kawasan  hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.838 Ha (seribu  delapan  ratus  tiga  puluh  delapan hektare) di provinsi Sulawesi Selatan.
Melalui
SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2 019,  menjadi  dasar    masyarakat  dalam mewujudkan  kepastian  hukum  dengan melaksanakan  permohonan  pendaftaran
28 Wawancara  dengan  pejabat  fungsional penata kadastral kasubsi pengukuran dan pemetaan kadastral  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Gowa, (Priyo Sudarso) 15 September 2021
tanah  ke  Badan  Pertanahan  Kabupaten Gowa.  Sesuai  Pasal  2  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang  Badan  Pertanahan  Nasional,  BPN mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas pemerintah  di  bidang  pertanahan  sesuai dengan  ketentuan  peratuaran  Perundang- undangan.  Memberikan  kepastian  hukum atas  kepemilikan  hak  atas  tanah  menjadi tanggung  jawab  BPN  dengan  mengacu kepada fungsi yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2015  tentang  Badan Pertanahan Nasional . 29
Badan  Pertanahan  Kabupaten Gowa  dalam  melaksanakan  pendaftaran tanah  khususnya  di  Lingkungan  Batulapisi Dalam  Kelurahan  Malino  dapat  dilakukan apabila mengeluarkan tanah dalam kawasan hutan  melalui  perubahan  batas  kawasan hutan  atau  tukar  menukar  kawasan  hutan. Dalam hal ini peran BPN Kabupaten Gowa hanya sebatas melakukan kegiatan administrasi dibidang pertanahan, kewenangan sepenuhnya terhadap penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  dalam kawasan  hutan  menjadi  tanggung  jawab Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

## c. Koordinasi  Antara  BPN  Kabupaten Gowa  dan  Kementrian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pendaftaran  hak  atas  tanah  tentu saja pada praktenya melaui koordinasi antar lembaga  baik  Pemerintah  Daerah  maupun Pemerintah Pusat. Khusus untuk pendafataran  tanah  bekas  kawasan  hutan atau  tanah  yang  dilepaskan  dari  kawasan hutan  menjadi  peran  masing-masing lembaga  negara  dalam  menjalankan tugasnya  yakni  antara  Badan  Pertanahan Nasional  dan  Kementrian  Lingkungan Hidup Republik Indoneisa. Dalam menjalankan  koordinasi  yang  baik  di perlukan pemahaman peran masing-masing yang  tergantung  pada  metode  atau mekanisme dalam pelepasan kawasan hutan hingga pendaftaran tanah. Selain itu dengan koordinasi  antar  lembaga  yang  baik  dapat menghidarkan  efisiensi  birokrasi  pada proses pendaftaran tanah. 30
Dari hasil penelitian yang didapatkan  di  lapangan  khususnya  pada pelepasan  kawasan  hutan  di  Lingkungan Batulapisi  Dalam  Kelurahan  Mlino Kecamatan  Tinggimoncong  menggunakan mekanisme berdasarkan skema Review Tata
30 A.M  Yunus  Wahid,  Naswar  Bohari, Achmad ,  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Sektor Kehutanan  (Studi  Kawasan  Hutan  Lindung  di  Kabupate Sinjai, Sulawesi Selatan), Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol.1 No.1, April 2015., Hlm.65.
31 Elizabeth  Arden  Madonna,  2019, Pelepasan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam
Ruang  (RTRW). 31 Tentu  saja  hal  ini mempengaruhi peran dan bentuk koordinasi  anatar  Badan  Pertanahan Nasional  dan  Kementrian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pendaftaran tanah  bekas  kawasan  hutan  melalui  skema Review Tata Ruang  (RTRW),  dimana tanah yang  telah  dikeluarkan  dari  kawasan  hutan atau areal penggunaan lain (apl) telah masuk ke  kewenangan  BPN  Kabupaten  Gowa untuk dilaksanakan pendaftarannya. Masyarakat  yang  telah  memperoleh  SK Menteri  yakni  SK  Tora  atau  biasa  disebut SK. Biru yang kemudian menjadi salah satu dasar  dan  syarat  untuk  diberikan  hak  atas tanah  oleh  Badan  Pertanahan  Kabupaten Gowa.
Apabila  dalam  pendaftarannya areal  yang  berbatasan  langsung  dengan kawasan hutan maka pemohon pendaftaran atas  tanah  harus  melampirkan  klarifikasi atau  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh instasnsi kehutanan yakni Balai Pemantapan Kawasan  Hutan  dalam  hal  ini  BPKH wilayah  7  makassar  atau  Dinas  Kehutanan Provinsi  Sulawesi  Selatan. 32 Rekomendasi atau  klarifikasi  menjadi  hal  yang  penting agar  memenuhi  unsur  kehati-hatian  BPN
Pengelolaan  Hutan  Di  Indoneisa.  Jurnal  Bina  Hukum Lingkungan, Vol 3, Nomor 2. Hlm.23.
32 Wawancara  dengan  Pejabat  Fungsional Penata  Kadastral  Kasubsi  Pengukuran  Dan Pemetaan  Kadastral  Badan  Pertanahan  Kabupaten Gowa, (Priyo Sudarso) 15 September 2021.
dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah. BPKH  wilayah  7  Makassar  akan memberikan  gambaran  dan  lokasi  yang termasuk  kawasan  dan  bukan  kawasan hutan yang bisa didaftarkan hak atas tanah. Prosedur dalam memberikan klarifikasi atau rekomendasi  dilakukan  dengan  cara  BPN atau  masyarakat  mengajukan  permohonan ke  BPKH  dengan  dilampiri  bukti kepemilikan  dan  daftar  koordinat  lokasi. Selanjutnya BPKH wilayah 7 Makassar akan menelaah daftar koordinat yang disampaikan  untuk  mengeluarkan  surat
klarifikasi atau rekomendasi. 33
Sementara itu sebelum dilaksanakan  pelepasan  kawasan  hutan berdasarkan
SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2
019 dan masyarakat yang tidak memperoleh
SK biru, 8 orang responden dari 30 orang responden  yang  diwawancarai  pernah melakukan permohonan pendaftaran tanah ke  BPN  Gowa  diminta  untuk  melakukan permohonan  secara  pribadi  ke  pihak kehutanan.  Namun  Kepala  Seksi  PKH BPKH Wilayah VII Makassar Ribka Linggi
L.L, S,Hut berpendapat: 34
Klarifikasi atau rekomendasi yang dimohonkan  sebaiknya  Badan  Pertanahan
33 Wawancara dengan Kepala Seksi ISDHL BPKH  Wilayah  VII  Makassar,  (Suleman  Patiung, S.Hut) 15 Januari 2022.
Kabupaten  Gowa  yang  berkordinasi langsung  dengan  cara  menyurat  ke  BPKH Wilayah  7  Makassar  dengan  melampirkan daftar permohonan hak atas tanah baik yang berbatasan langsung atau diindikasi berada dalam kasawasan hutan secara kolektif atau dalam satu wilayah dan koordinasi berjalan antar birokrasi lembaga negara.
Sertifikasi tanah merupakan agenda  dan  tanggung  jawab  Badan Pertanahan  Nasional.  Oleh  sebab  itu berbagai  hambatan  timbul  dari  proses administrasi  pendaftaran  tanah.  Ada  dua dilema  pendapat  tentang  proses  sertifikasi ini, yaitu: 35
a. Kalangan badan Pertanahan Nasional  (BPN)  menganggap Bahwa  kelambanan  ini  sebagai sebuah akibat kurangnya partisipasi dari masyarakat pemilik tanah,  sementara  masyarakat justru  menimpakan  kesalahan pada  berbelit-belitnya  birokrasi pada  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN)  yang  menurut  mereka lamban, prosesnya lama serta biaya tinggi (mahal).
b. Dilema yang utama ini jika dillihat substansinya bersifat tarik-
34 Ja  Posman  Napitu,  2007, Pengelolaan Kawasan  Konservasi , Artikel Sekolah  Pasca  Sarjana Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta., hlm.76.
35 A.Suriyaman  Mustari  Pide, Quo  Vadis Pendaftaran Tanah. (PUKAP, Makassar) 2008, Hal. 27
menarik  dan  menjadi  kendala sertifikasi tanah.
Hambatan  di  atas  juga  selaras dengan yang pernah terjadi saat masyarakat di  Lingkungan  Batulapisi  Dalam  saat berupayah  dalam  melakukan  permohonan pendaftaran  tanah.  Hasil  wawancara bersama  responden  terdapat  8  orang responden  dari  30  orang  responden  yang pernah  bermohon  pendaftaran  hak  atas tanah.  Faktor  yang  menjadi  kendala  yakni biaya yang mahal dan proses birokrasi yang rumit karena harus melaui berbagai instansi pemerintahan  mulai  dari  Kementrian Lingkungan  hidup  dan  Kehutanan  hingga pemerintah  daerah  Gubernur  dan  Bupati. Kewenangan  setiap  lembaga  atau  instansi pemerintah  memiliki  keterbatasan  dalam menjalankan kewenangan dan peran. Akibat keterbatasan ini sehingga pemohonlah yang harus  aktif  melakuakn  permohonan  bukan hanya yang dalam satu instansi pemerintahan melainkan keseluruhan instansi  pemerintahan  yang  memiliki kewenangan  terkait  kawasan  hutan  dan peruntukan wilayah atau tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.
Pendaftaran  tanah  untuk  pertama kali  khususnya  di  lingkungan  Batulapisi dalam  dilakukan  secara  bertahap,  dengan adanya  permohonan  dari  pihak  yang
36 Wawancara  dengan  pejabat  fungsional penata kadastral kasubsi pengukuran dan pemetaan
berkepentingan  dari  tanah  yang  hendak didaftarkan.  BPN  Kabupaten  Gowa  tidak dengan  begitu  saja  menjalankan  fungsinya tanpa  meperhatikan  kebijakan  yang tetapkan pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan  Hidup  Republik  indonesia. Dalam  menjalankan  fungsinya  BPN  juga harus  berperan  aktif  mengakomodir kebijakan  Pihak  yang  berwenang  atas penguasaan maupun pemanfaatan kawasan hutan. 36
Kordinasi antara Badan Pertanahan  Kabupaten  Gowa  dan  Balai Pemanatapan  Kawassan  Hutan  wilayah  7 Makassar, menunjukkan dalam pendaftaran hak tanah di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan  Malino  dilihat  dari  proses administrasi dan birokrasi yang berlangsung berbelit-belit.  BPN  Kabupaten  Gowa berkeinginan  agar  setiap  tanah  yang berbatasan  maupun  terindikasi  berada dalam  kawasan  hutan  yang  hendak didaftarkan,  masing-masing  pemohon  hak atas  tanah  harus  mengurus  sendiri  surat rekomendasi  yang  dikelurkan  oleh  pihak kehutanan. Sementara itu BPKH wilayah 7 Makassar  menganjurkan  agar  setiap permohonan hak atas tanah yang masuk ke BPN  kabupaten  Gowa  namun  berbatasan maupun  yang  terindikasi  berada  dalam kawasan  hutan  Agar  BPN  Kabupaten
kadastral  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Gowa, (Priyo Sudarso) 15 September 2021
Gowa dapat mengelompokkan tanah-tanah yang  membutuhkan  klarifikasi  atau rekomendasi dari pihak kehutanan untuk di mohonkan secara kolektif dan langsung dari BPN kabupaten Gowa ke BPKH wilayah 7 Makassar.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan hasil  diatas  maka  kseimpulan  yang  bisa  di dapat bahwa:
1. Tidak terdapat aturan yang mengatur tentang peralihan hak pribadi menjadi kepemilikan negara, akan tetapi dalam prakteknya  apabila  terjadi  hal  yang seperti itu dasar hukum yang dipakai adalah  pendaftaran  hapusnya  hak Pasal  131  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997. Dimana  pendaftaran  penghapusan hak  itu  sendiri  harus  disertai  surat pernyataan  pelapasan  hak  ke  negara yang  ditanda  tangani  dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.  Setelah  sertifikat pribadi  itu  dinyatakan  sudah  tidak berlaku  lagi  maka  barulah  bisa instansi  pemerintah  daerah  berhak mengurus permohonan sertifikat hak pakai.  Jadi  untuk  perlihan  hak  atas tanah  yang  tanpa  persetujuan  si pemilik  hak  adalah  tidak  mungkin
terjadi  karena  dalam  peralihan  hak atas  tanah  mengharuskan  si  pemilih hak  bertanda  tangan  diatas  akta  jual beli  yang tercantum  dalam  sertifikat, kecuali  pemilik  hak  atas  tanah  tidak bisa hadir diharuskan terlebih dahulu membuat  surat  kuasa  menjual  yang dibuat oleh PPAT.
2. Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) adalah pihak yang bertanggung jawab dalam  penerbitan  sertfikat.  Maka pihak  BPN  juga  bertanggung  jawab mencabut/membatalkan  salah  satu sertifikat yang dianggap tidak sah baik yang penyelesaiannya melalui mediasi langsung  yang  dilakukan  oleh  pihak BPN  ataupun  melalui  putusan gugagatan pada pengadilan.

## B. Saran
Badan Pertanahan Nasional sebaiknya  melakukan  suatu  trobosan baru  dalam  hal  proses  pendaftran  hak atas  tanah.  Untuk  mencegah  terjadinya ketidaktahuan masyarakat ataupun pemerintah daerah akan data tanah yang ada.  Mengingat  sistem  perkembangan teknologi  untuk  sekarang  ini  sangat berkembang  pesat  jadi  sudah  menajdi kewajiban pihak BPN untuk memperbaharui  sistem  pendaftaran tanah. Karena masalah seperti ini sudah sering  kali  terjadi  dalam  masyarkat  dan proses  penyelesaiannya  terhitung  lama.
Juga  kiranya  puntuk  pihak  BPN secepatnya membentuk lembaga peradilan khusus mengenai permasalahan atau kasus agraria. Karena wacana  ini  telah  muncul  sejak diberlakukaqnnya Undang-Undang
Landreform pada tahun 1964 yang pada tahun  1970  telah  dicabut.  Dengan dibentuknya  lembaga  peradilan  khusus mengenai masalah
pertanahan,
masyarakat  tidak  akan  bingung  lagi kepada  siapa  akan  mengadu  terkait masalah pertanahan, apakah ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

## Daftar Pustaka
Jurnal Dan Publikasi Ilmiah Rubaie,  Ahmad.  2007. Hukum  Pengadaan Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum.
Malang. Bayumedia. Putusan Perdata Gugatan Nomor
58/Pdt.G/2020/PN.SGM, Bambang  Wuloyo,  2002, Penelitian  Hukum dalm Praktik, Jakarta : Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto, 2010, Pengatar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, Amiruddin,  2004, Pengatar  Metode  Penelitian Hukum, Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada, Pide,  A.Suriyaman  Mustari,  2017, Hukum Adat  Dahulu,  Kini,  dan  Akan  Datang Cet.3 , Kencana: Jakarta.
Irwansyah,  2017, Teori  Hukum  Kumpulan Bahan Bacaan, Fakultas Hukum Unhas , Makassar. Hlm.65.
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2019
tentang  perubahan  kedua  atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 3  tahun  1997  tentang  ketentuan pelaskana  peraturan  pemerintah nomor  24  tahun  1997  tentang pendaftaran tanah.
Rizka Fitri Ana, Muki Wicaksono, Auviar R. Wicaksanti,  Riche  Deswita, Antara Ulayat Adat dan Hutan Nagari : Sebuah
Kebijakan Perhutanan Sosial di Minangkabau, Jurnal Antropologi: isu-isu sosial  budaya,  Vol.20    No.2,  Desember 2018.
Atang Suryana, A.Suriyaman M.Pide, Kahar Lahae, 2021 , Pelepasan Hak Atas Tanah Masyarakat  Adat  Suku  Hatam  : Tantangan dan Perkembangan
Kontenporer,  Jurnal  Al-Azhar  Islamic Law Review, Vol.3 No.1.
Sri Susyanti Nur, 2015, Pola Penguasaan Dan Pemanfaatan  Wilayah  Perairan  Pesisir Secara  Turun-Temurun  Oleh  Suku  Bajo. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank (Sendi_u). Jandy  M.  Kasakeyan, Kajian  Yuridis  Hak- Hak  Masyarakat  Adat  Terhadap Pemanfaatan  Tanah-Tanah  Pasini  Di Minahasa, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII. No.4, April 2019.
Cornelia  Junita  Welerubun, Perlindungan Hukum  Hak  Atas  Tanah  Ulayat Masyarakat  Hukum  Adat  di  Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.1, Mei 2019.
Wahid,  A.M  Yunus,  Naswar  Bohari,
Achmad, Penegakan Hukum Lingkungan  di  Sektor  Kehutanan  (Studi Kawasan  Hutan  Lindung  di  Kabupate Sinjai,  Sulawesi  Selatan) ,  Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol.1 No.1, 2015.
Aryo  Suboro, Peran  Negara  Dalam  Menjaga Eksistensi  Masyarakat  Hukum  Adat . Yuriska:  Jurnal  ilmiah  Vol  11  no.1, Februari 2019.
Arto Oktavianto, dkk, Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat  Hukum  adat  Ngata  Toro,
Jurnal  Jurisprudentie,  Vol  7,  No  2,

## Desember 2020.
Trina Rejekiningsih. Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan  Dari  Teori,  Yuridis  Dan Penerapannya  Di  Indonesia) , Yustisia Jurnal  Hukum,  Vol.5  No.2.  Agustus 2016 A.M  Yunus  Wahid,  Naswar  Bohari,
Achmad , Penegakan Hukum Lingkungan  di  Sektor  Kehutanan  (Studi Kawasan  Hutan  Lindung  di  Kabupate Sinjai, Sulawesi Selatan), Jurnal Hasanuddin  Law  Review,  Vol.1  No.1, April 2015.
Elizabeth Arden Madonna, 2019, Pelepasan Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam Pengelolaan  Hutan  Di  Indoneisa.  Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol 3, Nomor
2.
Ja Posman Napitu, 2007, Pengelolaan Kawasan Konservasi , Artikel Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta.
A.Suriyaman  Mustari  Pide, Quo  Vadis Pendaftaran Tanah.
(PUKAP,
Makassar) 2008.