## MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan
jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 3 (2) (2019): 119- 131
DOI: 10.21787/mp.3.2.2019.119-131
Keywords: Bimtek, Regional Innovation, BPP Kemendagri
Kata Kunci : Bimtek, Inovasi Daerah, BPP Kemendagri
* Korespondensi Phone      : +62 896 1175 6331 Email       : raseka1979@gmail. com BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No 132, Jakarta Pusat, 10450 © Ray Septianis Kartika, Garsy Simorangkir
This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International License.

## Efektivitas Bimtek Fasilitator dalam Pelaksanaan Inovasi Daerah
Ray Septianis Kartika * , Garsy Simorangkir Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat, Indonesia
Dikirim: 26 Juni 2019; Direvisi: 30 Oktober  2019; Disetujui:  30 Oktober 2019
Abstract Technical guidance (Bimtek) is a way to provide understanding to regional innovation facilitators so that focus and consistency in dealing with regional innovation. The problem currently faced is the lack of understanding of the facilitator in interpreting regional innovation in accordance with PP No. 38 of 2018 on Regional Innovation. Therefore this technical guidance was held as a learning process for facilitators in the regions in order to be able to operationalize seven integrated service applications. The aim is to see the implementation of technical guidance and competence of the resource persons involved. The research method was carried out quantitatively and qualitatively using a Likert scale. This research found that the technical innovation facilitator has been run effectively with a percentage of 70%. While the competence of the Bimtek resource persons facilitating regional innovation for regional innovation policy material was considered effective (70.6%). In addition, the material for the acceleration of the regional innovation program, the challenges and developments as well as the infographic design with Microsoft Power Point were also considered quite effective. However, the material about the regional innovation network center (beautiful puja) is considered less effective. This is actually different from the creative idea material which is considered very effective (90.48%). The conclusions of the study include; The Ministry of Home Affairs Research and Development (BPP) can work closely with the Ministry of Home Affairs Human Resources Management Agency (BPSDM) in building technical assistance; Conduct further studies with a focus on improving the material in the coming year; Bimtek involves academics, regional best practice and business as resource persons. Because the pre test was conducted early in the implementation of the technical guidance. Thus it is hoped that the next technical guidance will be more professional, academic and can be useful.

## Intisari
Bimbingan teknis (Bimtek) merupakan cara untuk memberikan pemahaman kepada fasilitator inovasi daerah agar fokus dan konsistensi dalam menangani inovasi daerah. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah ketidakpahaman fasilitator dalam memaknai inovasi daerah sesuai dengan PP No 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. Oleh karenanya Bimtek ini diadakan sebagai proses pembelajaran bagi fasilitator di daerah agar dapat mengoperasionalkan tujuh aplikasi layanan yang terintegrasi. Tujuannya untuk melihat pelaksanaan Bimtek dan kompetensi narasumber yang dilibatkan. Metode penelitian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan skala likert. Penelitian ini menemukan, Bimtek fasilitator inovasi daerah sudah dijalankan dengan efektif dengan presentase 70%. Sedangkan kompetensi narasumber Bimtek fasilitator inovasi daerah untuk materi kebijakan inovasi daerah dinilai efektif (70,6%). Selain itu, materi strategi percepatan program inovasi daerah, tantangan  dan  perkembangan  serta  desain  Infografis  dengan microsoft power point juga dinilai cukup efektif. Namun, materi mengenai pusat jejaring inovasi daerah (puja indah) dinilai kurang efektif. Hal ini justru
MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan
Matra Pembaruan Vol 3 No 2 Hlm 119-131 Jakarta, November 2019 e-ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2085-5151 Diterbitkan Oleh BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
berbeda dengan materi ide kreatif yang dinilai sangat efektif (90,48 %). Adapun kesimpulan dari penelitian di antaranya; Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dapat bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri dalam membangun Bimtek; Melakukan kajian lanjutan dengan fokus pada perbaikan materi di tahun mendatang; Bimtek melibatkan akademisi, best practise daerah dan bisnis sebagai narasumber. Karena pre test dilakukan di awal pelaksanaan Bimtek. Dengan demikian diharapkan Bimtek selanjutnya lebih profesional, akademis dan dapat bermanfaat.

## I. Pendahuluan
Data indeks inovasi daerah 2019 yang terhimpun dalam datab ase Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri menunjukkan terdapat 8014 inovasi yang sudah dilakukan oleh provinsi/kabupaten/ kota di Indonesia. Jumlah tersebut tidak terlepas dari fasilitasi yang dilakukan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tetapi jika kita melihat lebih jauh data jumlah inovasi yang terhimpun hanya sekadar data primer dan sekunder, dan belum Nampak kualitas inovasi yang terdata tersebut. Masalahnya adalah ada fasilitator OPD yang belum memahami makna inovasi daerah. Padahal ASN merupakan manajer pelaksana jalannya pemerintah daerah, jadi berhasil atau tidaknya pemerintah daerah tergantung dari kinerja dan inovasi ASN (Sidik, 2017). Di sisi lain, birokrasi terkadang membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) kesulitan menyampaikan ide. Padahal dari ide kreatif akan melahirkan inovasi yang bermanfaat. Seperti yang diungkapkan oleh Mulyani et al. (2019) yang mengatakan banyak birokrat atau ASN yang tidak terhubung dengan tuntutan inovasi. Hal ini mengakibatkan kemajuan teknologi yang cepat berubah dan berkembang pesat tidak diimbangi dengan ide-ide brilian ASN. Hal itu terjadi karena birokrasi yang berbelit-belit dan tumpang tindih. Dengan demikian tuntutan saat ini diperlukan adanya ASN yang mampu memahami konteks inovasi daerah serta tidak salah kaprah dalam membedakan mana yang inovasi bisnis dan mana yang tergolong inovasi daerah.
Penelitian ini berangkat dari program BPP Kemendagri yang melakukan pembinaan terhadap ASN penggerak inovasi daerah atau disebut juga fasilitator inovasi daerah.  Fasilitator inovasi daerah dalam implementasinya akan mendampingi masyarakat dalam menerima pelayanan. Sebagaimana yang diungkapkan Ardhian (2013), fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan membantu membuat rencana guna mencapai tujuan. Secara teknis, fasilitator akan mendampingi para pelaku inovasi daerah, baik itu masyarakat, ASN, maupun LSM yang melakukan
inovasi. Fasilitator menjadi ujung tombak bagaimana inovasi daerah dapat berkembang. Irfan (2017) dalam kajiannya juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi  berkembang atau tidaknya inovasi daerah di antaranya: 1) Tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat,  Hal  ini  terjadi  karena  pengembangan inovasi  daerah  yang  akan  diterapkan dilakukan tanpa memperhatikan kajian terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. 2) Ketidakpahaman unsur pelaksana. Artinya program inovasi  yang  akan  diterapkan  di  suatu  daerah, hendaknya memperhatikan  tingkat kemampuan sumber daya  manusia  yang ada  sebagai pelaksana. Misalnya  penerapan  program  layanan  internet guna  percepatan layanan kependudukan di daerah yang luas dan berjauhan dengan kota kabupaten. Namun  aparat  pelaksana  di  desa  atau  dusun tidak  dapat mengimplementasikan program tersebut dengan baik, tentunya menjadi unsur penghambat bagi pelaksanaan inovasi tersebut. 3) Tidak profesionalismenya penggunaan sumber daya manusia pengelola. Pelaksanaan inovasi daerah kadang berhasil pada awalnya. Namun ketika berjalan setahun dua tahun sumber daya manusia pengelola mendapatkan promosi atau  mutasi  dan digantikan  dengan pegawai  baru,  yang  belum mengerti program  inovasi  tersebut.  Kejadian ini mengakibatkan terhambatnya  inovasi  karena  harus menunggu  penyesuaian  atau pembelajaran dari pegawai pengganti pengelola tersebut (Setiawan, 2017). Pelatihan maupun Bimtek merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu (BPKAD Kabupaten Banjar, 2017). Pelatihan/ Bimtek adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta. Sedangkan efektivitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Menurut  Mudhafier  (1987,  p.  164),  efektivitas diukur dari beberapa jumlah siswa yang berhasil mencapai tujuan belajar dalam waktu yang telah ditentukan. Efektivitas dapat dijadikan barometer untuk mengukur keberhasilan pendidikan yang mencerminkan sampai sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai peserta didik dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan.
Pada prinsipnya teori pelatihan maupun bimtek, merupakan kegiatan mengembangkan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu. Sehingga dengan mengikuti Bimtek diharapkan dapat mengambil
sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja. Menghadapi kenyataan bahwa semakin tingginya tingkat kompetensi yang dibutuhkan, maka tentunya pelatihan pengembangan SDM ataupun Bimtek telah menjadi sebuah kebutuhan untuk individu, instansi, ataupun lembaga pemerintahan (BPKAD Kabupaten Banjar, 2017). Bimtek menyajikan materi bimbingan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan dari lembaga pemerintahan dengan tujuan agar setelah mengikuti kegiatan Bimtek ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja.
Untuk mendukung kemajuan para fasilitator, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri (BPP) sebagai salah satu unsur yang melakukan pembinaan dan pengawasan inovasi daerah, berkewajiban untuk membentuk fasilitator inovasi daerah agar mumpuni dan berdedikasi tinggi melalui Bimbingan teknis (Bimtek). Bimtek ini bertujuan membangun kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi sebagai aktor inovasi daerah. Secara teori, menurut Sudarmanto (2009, p. 46), kompetensi adalah karakteristik yang berhubungan dengan kinerja unggul dan satu efektif di dalam pekerjaan.  Zuchri (2011, p. 95) membagi kompetensi dalam dua tingkatan yakni ada yang tampak dan ada juga yang tidak. Kompetensi yang tampak di pemukaan adalah Pengetahuan dan Keterampilan. Sedangkan kompetensi yang tidak tampak di permukaan adalah nilai-nilai, konsep diri, karakteristik personal, dan motif. Hal ini berarti fasilitator inovasi daerah selain memiliki kompetensi juga harus memiliki kematangan dalam hal motivasi, kematangan personal, dan lain sebagainya.
Terkait kompetensi, Usman dan Raharjo (2013, p. 1) menyatakan, kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, kompetensi adalah serangkaian tindakan dengan penuh rasa tanggungjawab yang harus dipunyai seseorang sebagai persyaratan untuk dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya (Yasin, 2011, p. 157). Secara garis besar kompetensi penerapan aplikasi diperlukan dalam penerapan aplikasi yang terintegrasi dapat dibagi ke dalam lima kompenen, yaitu: 1. Sumber Daya Manusia (SDM), 2. Kebijakan dan kelembagaan, 3. Penerapan sistem, 4. Data dan pengelolaannya, 5. Akses dan integrasi data. Konsep ini akan menjadi penguatan dalam melihat kompetensi baik itu kompetensi narasumber yang menjadi pembicara di Bimtek, maupun kompetensi peserta Bimtek.
Berdasarkan hal tersebut, fasilitator inovasi daerah adalah subyek yang akan membentuk serta membangun inovasi daerah, sebagaimana yang dikutip Sidiq (2017) ASN merupakan manajer
pelaksana jalannya pemerintah daerah, jadi berhasil atau tidaknya pemerintah daerah tergantung dari kinerja dan inovasi ASN . Tentunya berdasarkan pemahaman fasilitator terkait dengan makna inovasi daerah, cara membangun ide, dan lain sebagainya. Segala tuntutan pemahaman tersebut, menjadikan bimtek fasilitator dapat memberikan berkembangnya inovasi khususnya kemampuan ASN. Sebagaimana hasil kajian Sugiyantari et al. (2018, p. 106) menyatakan pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah dilatarbelakangi adanya tuntutan terhadap peningkatan kinerja, termasuk kinerja keuangan, agar membuat pemerintah daerah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah sudah saatnya memanfaatkan teknologi informasi sebagai wujud percepatan pelayanan yang berdaya guna.
Secara makro kajian bimtek sudah banyak dilakukan oleh riset sebelumnya, khusus kajian ini sangat berbeda dengan kajian lainnya, dikatakan demikian karena bimtek ini adalah yang pertama kali dilakukan dan diinisiasi oleh BPP Kemendagri sebagai leading sector yang melakukan pembinaan inovasi daerah. Apalagi inovasi daerah semakin ramai diperbincangkan semenjak PP No 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah bergulir. Pembentukan fasilitator sebagai pedamping inovasi menjadi sebuah unsur untuk mencegah inovasi daerah berada dalam jalur yang benar. Oleh karenanya, peneltian ini merumuskan beberapa pembahasan terkait efektivitas pelaksanaan Bimtek fasilitator inovasi daerah, serta efektivitas pelaksanaan narasumber Bimtek fasilitator inovasi daerah. Tujuan kajian adalah menganalisa pelaksanaan Bimtek fasilitator inovasi daerah dan menganalisa pelaksanaan narasumber Bimtek.

## II. Metode
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan implementasi Bimtek berupa pelaksanaan Bimtek yang mencakup tema pelatihan, ketepatan waktu, suasana, kelengkapan materi, pelayanan/sikap panitia, alat bantu. Penelitian juga menggambarkan kompetensi narasumber pada kegiatan Bimtek. Penelitian kuantitatif dpilih untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Bimtek. Sedangkan penelitian kualitatif untuk menganalisa ide- ide kreatif para peserta. Metode penelitian juga dilakukan dengan mix method (Creswell, 2014,
p. 5). Mixed methods research adalah suatu desain  penelitian  yang  didasari  asumsi  filosofis sebagaimana metode inkuiri.
Gambar 1. Peserta Bimtek Fasilitator Inovasi Daer
Adapun penelitian dilakukan selama 8 hari dari 11 – 16 oktober 2018. Data juga dihimpun dari beberapa responden yang sudah menandatangani MOU terkait program Puja Indah dengan BPP Kemendagri. Responden sebanyak 108 orang dari 7 provinsi, 30 kabupaten dan 8 kota. Selain itu, penelitian juga menentukan 38 responden dari BPP Kemendagri. Peserta dipilih secara pusposive sampling . Adapun teknik pengumpulan data pada kajian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada peserta Bimtek di akhir pelaksanaan belajar mengajar. Pengisian kuesioner terbuka juga dilakukan oleh peserta untuk melihat ide-ide kreatif para OPD. Pada kuesioner terbuka pertanyaan diarahkan pada pemetaan ide-ide peserta dan masukan peserta terhadap materi Bimtek pada tahun mendatang. Sedangkan kuesioner tertutup pertanyaan diarahkan pada tanggapan peserta terhadap materi dan kemampuan narasumber. Analisa data dalam kajian ini menggunakan analisa statistik kuantitatif. Dalam angket tersebut terdapat komponen-komponen yang dapat dinilai oleh peserta Bimtek terhadap pelaksanaan dan kompetensi narasumber. Untuk menentukan skor pilihan jawaban angket menggunakan skala Likert. Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014, p. 93).
Gambar 2. Skor Likert
Kemudian untuk rumus persentase hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Dari rumus tersebut, maka range untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan dan materi Bimtek dilihat di bawah ini :

## III. Hasil dan Pembahasan
Pada bagian ini penelitian akan menjelaskan pelaksanaan Bimtek fasilitator inovasi daerah serta kompetensi narasumber Bimtek fasilitator inovasi daerah yang menjadi pertanyaan penelitian.

## A. Pelaksanaan Bimtek Fasilitator Inovasi Daerah
Dalam pelaksanaan Bimtek, para peserta yang hadir adalah mereka yang telah melakukan penandatanganan perjanjian dengan BPP Kemendagri terkait Program Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) yang mewakili masing-masing daerahnya. Di antara peserta yang terlibat  yaitu peserta perwakilan dari Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,  Jambi,  Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta. Sedangkan untuk Kabupaten adalah Pidie Jaya, Aceh Selatan, Bau-Bau, Samosir, Labuhan Batu, Deli Serdang, Merangin, Kerinci, Batanghari, Blitar, Kepulauan Sula, Ketapang, Pasaman, Magetan, Wajo, Siak, Agam, Lombok Barat, Bangkalan, Pasaman Barat, Jombang, Seluma, Lampung Utara, Oku, Labuhan Batu, Aceh Timur, Belitung Timur, Maros, Jeneponto, Lampung Barat, Bombana, Banggai, Boalemo, Belu, dan Lombok Timur. Kategori peserta yang mewakili kotamadya yaitu Sabang, Padang Panjang, Solok, Mojokerto, Magelang, Surakarta, Pare-Pare, Bitung,
Payakumbuh, Pekanbaru, Banjarmasin, Ambon, Metro, Kupang, Palangkaraya, Palu, Dumai, Batam, Padang Panjang, Palopo, Bima, dan Prabumulih. Program Puja Indah sendiri merupakan program replikasi berupa penerapan aplikasi 7 layanan yang terintegrasi. Untuk itulah Bimtek ini dilakukan agar memberikan pemahaman kepada fasilitator di daerah dalam menerapkan aplikasi, sekaligus membuka mindset para fasilitator terhadap k onteks inovasi daerah. Bimtek ini dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah pemberian teori, dan tahap kedua pembekalan praktik aplikasi 7 layanan.

## Tabel 1.
Praktek Aplikasi 7 Layanan Dalam Bimtek Fasilitator Inovasi Daerah
No Praktek Aplikasi Jam 1. Aplikasi Layanan Perijinan 90 menit 2. Aplikasi Layanan Kesehatan 90 menit 3. Aplikasi Layanan Update Data Kependudukan 90 menit 4. Aplikasi Layanan Tenaga Kerja 90 menit 5. Aplikasi Layanan Komoditas 90 menit 6. Aplikasi Layanan Aspirasi 90 menit

## Sumber: Hasil Kajian, 2018
Terdapat beberapa aspek dalam Bimtek tersebut, di antaranya aspek input, proses dan output. Aspek input adalah aspek yang mengenai tema pelatihan, ketepatan waktu, suasana, kelengkapan materi dan pelayanan/sikap panitia serta alat bantu yang digunakan. Aspek proses adalah aspek mendalami kompetensi narasumber dalam menyampaikan ceramahnya, dan juga pada aspek  output  akan  mengidentifikasi  kemampuan peserta dalam mengeksplorasi ide kreatifnya dalam pengembangan inovasi di daerahnya. Selengkapnya dapat dilihat di bawah ini :
Tabel 2. Pelaksanaan Bimtek Fasilitator
Pernyataan Buruk Kurang Cukup Bagus Memu- askan 1 2 3 4 5 Tema pela- tihan - - 13 112 21
Ketepatan waktu - 20 67 52 7 Suasana - 1 47 81 17 Kelengka- pan Materi - 1 15 89 41 Sikap Panitia - - 8 60 78 Alat Bantu - 7 67 65 6 Jumlah - 29 217 459 170 ∑skor - 116 1953 4131 4250 Persentase (%) 70

## Sumber: Hasil Kajian 2018
Tema pelatihan yang tertera pada tabel di atas, menurut responden yang menyatakan cukup sejumlah 13 orang, dan yang menyatakan bagus sebanyak 112 orang. Sedangkan 21 responden menyatakan memuaskan. Responden yang menyatakan bagus berargumen tema yang diterima sesuai kebutuhan peserta. Di mana peserta yang hadir adalah mereka yang melakukan pedampingan secara langsung dalam inovasi daerah. Realitasnya mereka dihadapkan suatu kebutuhan pendalaman materi dalam mengoperasionalkan aplikasi 7 layanan tersebut. Suasana Bimtek turut menjadi perhatian responden, 1 responden menyatakan kurang, 47 responden menyatakan cukup, 81 responden menyatakan bagus, menurutnya tempat penyelenggaraan yang dinilai sangat representatif sebagai tempat pembelajaran.
Responden juga menilai sikap panitia. 8 orang responden menilai panitia diberikan dengan nilai cukup. Panitia dalam hal ini masih belum leluasa untuk memberikan respon yang tanggap. Terutama banyak waktu yang senggang yang kurang dimanfaatkan oleh panitia. Sedangkan yang menyatakan bagus sebanyak 60 orang dan yang menyatakan memuaskan sebanyak 78 orang. Pada dasarnya Bimtek dilakukan dengan pendekatan pembelajaran andragogi (bagi orang dewasa), dengan metode ceramah, tanya jawab, latihan, dan presentasi. Alat bantu memperoleh tanggapan kurang sebanyak 7 org. Responden yang berpendapat cukup sebanyak 67 orang, yang menyatakan bagus sebanyak 65 orang, dan yang menyatakan memuaskan sebanyak 6 orang dengan alat bantu yang tersedia berupa white  board,  wifi, flipchart, infokus, handout .

## B.  Kompetensi  Narasumber    Bimtek Fasilitator Inovasi Daerah
Narasumber yang berkenan hadir pada acara Bimtek adalah mereka yang ahli di dalam inovasi daerah. Kematangan narasumber dalam
memaparkan materi menjadikan Bimtek fasilitator memiliki capaian tujuan dan sasaran sesuai dengan yang diinginkan. Apalagi pemahaman terhadap aplikasi 7 layanan menuntut adanya kemauan dan kemampuan dalam mengoperasionalkan komputer khususnya dalam hal membuat login , membuat user id , cara menginstalasi dan cara menginput data. Untuk melihat perkembangan tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.

## Materi Bimtek Fasilitator
No Materi Jam Pelajaran 1. Kebijakan Inovasi Daerah 6 JP 2. Strategi Percepatan Program Inovasi Daerah 6 JP 3. Tantangan dan Perkembangan Inovasi Daerah 6 JP 4. Infografis dengan Power Point 3 JP 5. Puja Indah 3 JP 6. Aplikasi 7 Layanan 16 JP Total 40 JP Sumber: Hasil Kajian 2018 Tabel 4. Kelayakan Materi Kebijakan Inovasi Daerah Pernyataan Bu­ ruk Ku­ rang Cu­ kup Ba­ gus Memu- askan Penguasaan Masalah 2 - 6 72 66 Cara Penyajian 2 - 17 61 66 Manfaat Materi 3 - 12 77 54 Interaksi dengan Peserta 2 - 13 79 52 Penggunaan Alat Bantu 1 - 29 80 36 Jumlah 10 - 77 369 274 ∑ skor 10 - 693 5904 6850 Persentase (%) 70,6
Sumber: Hasil Kajian 2018
Penguasaan masalah narasumber dinyatakan bagus sebanyak 72 orang, yang menyatakan memuaskan sebanyak 66 orang, sedangkan yang menyatakan cukup sebanyak 6 orang dan yang menyatakan buruk sebanyak 2 orang. Cara penyajian narasumber yang menyatakan memuaskan sebanyak 66 orang, reponden yang berpendapat bagus sebanyak 61 orang dan yang menyatakan
cukup sebanyak 17 orang. Manfaat materi idealnya dapat dirasakan oleh peserta, sebagaimana yang dikemukakan oleh responden sebanyak 77 orang menyatakan materi bagus, 54 orang menyatakan memuaskan, 12 orang menyatakan cukup dan 3 orang menyatakan buruk. Dalam implementasinya, inovasi daerah yang dilakukan oleh daerah memerlukan strategi yang tepat. Bimtek fasilitator menyediakan ruang peningkatan pengetahuan untuk membuat program inovasi daerah sesuai dengan PP No 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah. Bimtek tersebut dibekali dengan materi strategi percepatan program inovasi daerah, untuk melihat kelayakan materi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## Tabel 5.
Kelayakan Materi Strategi Percepatan Program Inovasi Daerah
Pernyataan Bu­ ruk Ku­ rang Cuk­ up Ba­ gus Memu askan Penguasaan Masalah 25 - 11 65 45 Cara Penyajian 25 - 19 64 38 Manfaat Materi 25 - 16 59 45 Interaksi dengan Peserta 25 1 25 74 21 Penggunaan Alat Bantu 25 1 23 67 30 Jumlah 125 2 94 329 179 ∑ skor 125 8 846 2961 4475 Persentase (%) 40.48 Sumber: Hasil Kajian 2018
Pendapat responden yang tertera di atas menghasilkan sebuah persepsi mengenai penguasaan masalah, narasumber yang dinyatakan bagus sebanyak 65 orang, dan yang memuaskan sebanyak 45 orang, yang cukup sebanyak 11, dan yang menyatakan buruk sebanyak 25 orang. Sorotan terhadap cara penyajian narasumber sebagian menyatakan bagus sebanyak 64 orang, berpendapat memuaskan sebanyak 38 orang, yang menyatakan cukup sebanyak 19 orang dan yang menyatakan buruk sebanyak 25 orang.
Dalam sejarahnya, inovasi daerah masih belum diketahui secara publik baik kuantitas dan kualitasnya. Mencermati hal tersebut, maka materi tantangan dan perkembangan inovasi daerah, menjadi media informasi kepada peserta Bimtek sekaligus pencerahan bagaimana inovasi daerah menjadi mata rantai kehidupan percepatan pembangunan di daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## Tabel 6. Kelayakan Materi Tantangan dan Perkembangan
Pernyataan Bu­ ruk Ku­ rang Cukup Bagus Memu askan Penguasaan Masalah 4 - 17 61 64 Cara Penyajian 4 - 32 72 38 Manfaat Materi 4 - 22 74 46 Interaksi dengan Peserta 4 3 30 76 33 Penggunaan Alat Bantu 4 - 35 78 29 Jumlah 20 3 136 361 210 ∑skor 20 12 1224 3249 5250 Persentase (%) 53,69 Sumber: Hasil Kajian 2018
Narasumber secara empiris menguasai permasalahan dan dinyatakan bagus sebanyak 61 orang, yang menyatakan memuaskan sebanyak 64 orang, menyatakan cukup sebanyak 17 orang dan yang menyatakan buruk sebanyak 4 orang. Cara penyajian narasumber dinyatakan bagus sebanyak 72 orang, yang menyatakan memuaskan sebanyak 38 orang yang menyatakan cukup sebanyak 32 orang dan  4 orang menyatakan buruk. Selain memperoleh materi yang berkaitan dengan inovasi daerah, peserta Bimtek juga diasah kreativitasnya dalam menyajikan lembar kerja microsoft powerpoint presentasi secara kekinian dengan metode infografis. Untuk melihat tanggapan responden dapat dilihat di bawah ini :
Tabel 7. Kelayakan Materi Infografis Power Point
Pernyataan Buruk Ku­ rang Cuk­ up Bagus Memu askan Penguasaan Masalah 11 - 7 61 67 Cara Penyajian 11 - 8 65 62 Manfaat Materi 11 - 9 63 62 Interaksi dengan Peserta 11 - 16 80 39 Penggunaan Alat Bantu 11 - 15 77 43 Jumlah 55 55 346 273 ∑skor 55 - 495 5536 2457 Persentase (%) 46,41
Sumber: Hasil Kajian 2018
Materi  infografis  di  respon  oleh  peserta Bimtek sebanyak 61 orang berpendapat bagus. Berpendapat memuaskan sebanyak 67 orang, yang menyatakan cukup sebanyak 7 orang dan yang menyatakan buruk sebanyak 11 orang. Cara penyajian materi yang dilakukan narasumber sebanyak 65 orang mengatakan bagus, 62 orang mengatakan memuaskan, 8 orang mengatakan cukup dan 11 orang mengatakan buruk. Terobosan yang dilakukan BPP kemendagri adalah menjaring inovasi daerah yang dilakukan Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Puja Indah. Puja Indah adalah sebuah wadah mengembangkan inovasi daerah melalui aplikasi pelayanan yang terintegrasi antara Organisasi Perangkat Daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Langkah kongkritnya adalah penyediaan sistem berbasis aplikasi yang terintegrasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 8. Kelayakan Materi Puja Indah
Pernyataan Bu- ruk Ku- rang Cu- kup Ba- gus Memu askan Penguasaan Masalah 44 - 20 48 34 Cara Penyajian 44 - 19 60 23 Manfaat Materi 44 - 19 49 34 Interaksi dengan Peserta 44 2 22 61 17 Penggunaan Alat Bantu 44 5 21 61 15 Jumlah 220 7 101 279 123 ∑skor 220 28 909 4464 3075 Persentase (%) 11.97
Sumber: Hasil Kajian 2018
Penguasaan masalah yang dilakukan narasumber dipandang bagus yang diungkapkan oleh 48 orang, memuaskan sebanyak 34 orang, cukup sebanyak 20 orang dan buruk sebanyak 44 orang. Cara penyajian narasumber dikomentari responden bagus sebanyak 60 orang, memuaskan sebanyak 23 orang, cukup sebanyak 19 orang dan buruk sebanyak 44 orang. Manfaat materi Puja Indah diungkapkan bagus sebanyak 49 orang, memuaskan sebanyak 34 orang, cukup sebanyak 19 orang dan buruk sebanyak 44 orang.  Materi ide kreatif sebagai proses awal untuk membentuk dan mengasah ide kreatif para ASN yang mengikuti Bimtek. Syam et al. (2018) menyatakan kreativitas dan inovasi adalah dasar untuk memperkuat dan menerapkan
kompetensi. Bagaimana menggali ide-ide ASN sampai pada mewujudkan ide tersebut ke dalam sebuah aktivitas. Bagaimana menggali ide-ide ASN sampai pada mewujudkan ide tersebut ke dalam sebuah aktivitas. Sebagaimana yang diungkapkan responden, materi ide kreatif memperoleh respon sebagai berikut :
Tabel 8. Kelayakan Materi Ide Kreatif Pernyataan Bu­ ruk Ku­ rang Cuk­ up Ba­ gus Memu askan Penguasaan Masalah 9 - 8 56 73 Cara Penyajian 9 - 10 59 68 Manfaat Materi 9 - 10 50 77 Interaksi dengan Peserta 9 - 19 74 47 Penggunaan Alat Bantu 9 - 19 74 44 Jumlah 45 - 66 313 309 ∑skor 45 - 594 5008 7725 Persentase (%) 90.48 Sumber: Hasil Kajian 2018
Penguasaan masalah yang dipahami narasumber sebanyak 56 orang menyatakan bagus, 73 orang menyatakan memuaskan, 8 orang menyatakan cukup, dan 9 orang menyatakan buruk. Cara penyajian narsumber dinilai oleh responden memuaskan sebanyak 68 orang, bagus sebanyak 59 orang, cukup sebanyak 10 orang dan buruk sebanyak 9 orang. Pada dasarnya pelaksanaan Bimtek yang dilakukan oleh BPP Kemendagri adalah sebuah kegiatan yang baru pertama kali berjalan di tahun 2018. Secara keseluruhan penilaian responden untuk kegiatan Bimtek sebagai berikut :

## Tabel 9.
Penilaian Responden Terhadap Pelaksanaan Bimtek Aspek Penilaian Keterangan Pelaksanaan Bimtek Fasilitator Efektif Kompetensi Narasumber •  Materi Kebijakan Inovasi Daerah Efektif •  Materi Strategi Percepatan Pro- gram Inovasi Daerah Cukup efektif •  Materi Tantangan dan Perkem- bangan Cukup efektif • Materi Infografis Design With Power Point Cukup efektif
•  Materi Puja Indah Sangat tidak efektif • Materi Ide Kreatif Sangat efektif
Sumber: Hasil Kajian 2018
Dari hasil survey. Dapat disimpulkan pelaksanaan Bimtek fasilitator dinyatakan efektif dengan persentase 70% yang diakumulasikan dari tema pelatihan, ketepatan waktu, suasana, kelengkapan materi, sikap panitia dan alat bantu. Kompetensi narasumber masing-masing memiliki nilai tersendiri. Materi yang dianggap sangat efektif adalah materi ide kreatif dengan persentase sebesar 90,48 %. Di mana peserta dihadapkan pada sebuah keputusan untuk menciptakan ide kreatif yang dimilikinya.  Untuk materi strategi percepatan program inovasi daerah, tantangan dan perkembangan serta infografis  design  with power point dinilai cukup efektif. Sedangkan materi kebijakan inovasi daerah dinilai efektif dengan persentase 70,6%. Artinya dengan pelaksanaan Bimtek yang efektif akan mewujudkan Bimtek yang berjalan dengan optimal serta beberapa materi Bimtek dapat dipahami oleh peserta Bimtek. Pelaksanaan program Bimtek dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan kemampuan (Mangkin, 2018).
Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan Bimtek pada dasarnya ditentukan oleh lima komponen di antaranya sasaran pelatihan atau pengembangan, peserta dapat memetakan ide kreatifnya mulai dari pemetaan masalah, ide inovasi untuk mengatasi masalah tersebut hingga langkah- langkah yang akan dilakukan oleh peserta Bimtek. Lembaga di sektor publik agar dapat menjadi sangat kreatif adalah dengan mengambil memanfaatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerjanya untuk menciptakan dan berinovasi. Berkaitan dengan hal itu , pemetaan ide kreatif peserta dapat dilihat pada tabel 10:
Selanjutnya keberhasilan Bimtek terletak pada pelatih. Pelatih bisa semaksimal mungkin memberikan ilmu-ilmu dasar kepada peserta dengan merujuk pada teori yang ada. Misalnya teori tentang ide kreatif, teori kebijakan inovasi daerah sesuai dengan PP No 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Para pelatih harus sesuai dengan keahliannya (profesional). Pernyataan ini sangat berargumentasi mengingat dengan informasi yang akurat dan sistem pengajaran yang profesional, akan melahirkan Bimtek yang berkualitas dengan indikator tercapainya tujuan dan sasaran Bimtek. Selain pelatih faktor selanjutnya adalah bahan- bahan latihan. Bahan latihan harus disusun berdasarkan sasaran pelatihan yang telah ditetapkan. Dalam Bimtek ini, bahan latihan

## Tabel 10. Pemetaan Ide Kreatif Peserta Bimtek
No Prov/Kab/Kota Masalah Ide Inovasi Langkah Yang Dilakukan 1. Kab. Banggai Minim SDA, Pemda mengandalkan penerimaan PAD yang bersumber dari pajak/retribusi/restoran/warung makan Pengembangan Aplikasi terintegrasi antara restoran dan SKPD penganggungjawab poenerima PAD Melakukan Koordinasi de- ngan Bid. Pendapatan untuk pengembangan aplikasi 2. Kab. Bangka Tengah Belum terhimpunnya inovasi dalam data base dan ASN tidak memiliki waktu luang untuk berinovasi Memberikan penghargaan bagi ASN yang berinovasi Menjaring inovasi-inovasi yang tersebar di OPD dan membentuk TIM Inovasi Daerah di Kabupaten Bangka Tengah 3. Kab. Luwu Timur ASN memahami inovasi namun belum optimal untuk beraksi Membuat Perda/Perkada yang menegas- kan kewajiban OPD untuk menghasilkan inovasi dengan target yang terukur • Membuat telaahan staf agar dapat dilakukan rapat koordinasi
• Menindaklanjuti inven - tarisasi inovda guna pengembangan inovasi. 4. Provinsi Kepu- lauan Bangka Belitung • SDM yang masih kurang • Sulitnya memperoleh data dukung untuk inovasi
• Mekanisme birokrasi yang kuat • Belum semua OPD memahami inovasi • Membentuk tim inovasi di daerah • Menggali dan mengembangkan potensi yang ada di Kep. Bangka Belitung
• Memperkuat data dan dokumentasi untuk mendukung inovasi daerah • Komitmen Bupati dan Kepala OPD untuk berinovasi Melaporkan kepada pimpinan urgensi inovasi daerah 5. Kabupaten Pasa- man Barat Banyaknya ASN yang tidak disiplin Melakukan tindakan yang tegas sehingga ada regulasi yang mengikat • Menyusun program dan kegiatan kelitbangan terkait inovasi • Melakukan ketok tular pamong inovasi kepada OPD prioritas 6 Kabupaten Labu- han Batu • Inovasi belum terdata dan ter- dokumentasi dengan baik • Belum dipahaminya inovasi oleh OPD • Belum adanya komunikasi yang intens antar aktor inovasi
• Program dan kegiatan belum berbasis inovasi dan tidak terintegrasi
• Inovasi di daerah intensitasn- ya naik turun sesuai dengan
kepemimpinan dan perhatian
dari kepala daerah • Inventarisasi inovasi daerah bisa dengan cara konvensional seperti surat edaran, dan rapat juga dengan mengadakan lomba inovasi di tingkat kabupaten • Membuat aplikasi sederhana untuk pendokumentasian inovasi sesuai dengan PP No.38 tahun 2017 Sosialisasi dengan akademisi, dunia usaha, OPD, komunitas masyarakat. UKM dan media baik formal maupun non formal 7. Kota Pare-Pare Belum adanya dukungan anggaran dalam mewujudkan ide inovasi Inventarisasi inovasi pemerintah Kota Pare-Pare dengan menyusun database ide inovasi yang masih sebagai cita-cita maupun yang telah berjalan efektif • Inventarisasi ide/ga- gasan inovasi • Inventarisasi inovasi SKPD yang telah ber-
jalan efektif
• Menyusun data base kota Pare-Pare
• Evaluasi pelaksanaan inovasi • Mengupayakan me- nyusun Perwa Inovasi Pemkot Pare-Pare
berupa modul untuk peserta dengan pembahasan modul yang terdiri dari tiga bab. Bab I membahas mengenai kebijakan inovasi daerah, Bab II membahas mengenai pusat jejaring inovasi daerah, dan Bab III membahas mengenai operasionalisasi sistem aplikasi terintegrasi tujuh layanan yaitu layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, komoditi, DPRD, perizinan. Selanjutnya adalah metode latihan (termasuk alat bantu). Metode latihan dilakukan dengan dua metode yaitu (1) metode ceramah digunakan pada kegiatan pembelajaran dalam bentuk tatap muka. Metode ini dikombinasikan dengan metode tanya jawab. Antara narasumber dengan peserta, sehingga terjadi komunikasi termasuk keluhan yang dihadapkan peserta dalam menghimpun database maupun mendampingi OPD dalam berinovasi, (2) Diskusi yang melibatkan seluruh peserta, untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang saling menghargai saling tukar informasi serta memperkaya gagasan. Penggunaan metode pada dasarnya bergantung pada tujuan pembelajaran di setiap topik pembelajaran (Dikti 2018). Faktor terakhir adalah peserta. Peserta merupakan perwakilan dari OPD yang berada di BPP daaerah/ bappeda, dinas kesehatan, dinas kominfo, dinas pendidikan, dinas perdagangan, dan dinas ketenagakerjaan. Peserta harus memenuhi syarat dan dapat berkontribusi di dalam pengembangan inovasi daerah (Prabu, 2005).
Dalam hal materi, ide kreatif dipandang efektif, dan berkaitan erat dengan penanaman menumbuhkembangkan ide ASN dalam menjaring peluang berinovasi di daerahnya. Materi ini sangat relevan karena dihadapkan dengan permasalahan penetapan capaian visi 2025 untuk menjadi birokrasi berkelas dunia. Konsekuensinya adalah tuntutan menciptakan ASN yang profesional, integritas, memiliki nilai/spirit kepublikan, berorientasi kualitas pelayanan dan wawasan global (Suripto, 2015, pp. 1–2). Hal itu kerana hingga saat ini ASN belum profesional, indeks persepsi korupsi masih lemah, pelayanan yang belum memuaskan, tingkat kepercayaan publik rendah, dan ASN belum berorientasi kualitas dengan ditunjukan masih rendahnya tingkat inovasi di lingkungan pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah.
Aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki pemikiran yang inovatif dalam menjalankan roda pemerintahan (Indrawan, 2017). Karena dengan pemikiran yang inovatif dengan sendirinya akan lahir berbagai inovasi yang bersifat melayani, mampu menangkap persoalan yang timbul di masyarakat serta dengan cara memberikan solusi praktisnya. Hal ini menunjukkan kompetensi yang lebih tinggi dari aparatur serta semakin tinggi investasi di masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan Ekaningsih (2013), semakin tinggi
frekuensi, kualitas pendidikan dan latihan akan meningkatkan sumber daya aparatur. Kompetensi berpengaruh  signifikan  pada  peningkatan  kualitas sumber daya aparatur, hal ini menunjukkan kompetensi yang lebih tinggi dari aparatur, semakin tinggi investasi pada masyarakat.
Keberhasilan Bimtek sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman peserta dalam menjaring ide kreatif, penguasaan sistem aplikasi terintegrasi melalui pusat jejaring inovasi daerah dan kemampuan bekerja sama untuk membangun networking . Di sisi lain, banyak hal yang bisa dijadikan catatan. Bimtek yang dilakukan BPP Kemendagri sejauh ini hanyalah Bimtek dasar agar peserta khususnya fasilitator inovasi dapat menjadi pemandu dan pedamping inovasi daerah yang kompeten. Untuk itu untuk menjadikan Bimtek lebih baik ada beberapa hal yang menarik.
Pertama, materi Bimtek adalah materi yang secara langsung menyentuh dengan aktivitas fasilitator di daerah. Anwar (2005) menegaskan, materi pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Seperti halnya fungsi Litbang sebagai basis data, pada Permendagri No 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dalam Permendagri tersebut, Pasal 47 menekankan penyelenggaraan kelitbangan menggunakan basis data kelitbangan dengan sistem aplikasi kelitbangan. Maksudnya adalah BPP Daerah sebagai penggerak pelaksanaan aplikasi yang terintegrasi. Melalui inventarisasi database inovasi daerah serta memberikan penjelasan kepada OPD hal-hal apa saja yang perlu dituangkan di dalam aplikasi. Sejauh ini aplikasi dalam organisasi kebanyakan dikembangkan dalam suatu batasan departemen organisasi. Organisasi yang telah terlanjur memiliki banyak aplikasi seringkali terjebak dalam spaghetti application , di mana antar aplikasi memiliki kesamaan data dan fungsi layanan.
Khusus penerapan aplikasi pada Bimtek kali ini adalah integrasi data, yaitu model integrasi data yang dilakukan langsung pada database atau struktur data dari aplikasi dengan mengabaikan presentasi dan business logic ketika membuat integrasi. Dengan adanya integrasi ini dimungkinkan dapat melakukan suatu kerja dengan cepat, tepat dan  lebih  efektif  serta  efisien.  Pengintegrasian sistem secara menyeluruh dapat memberikan kemudahan kepada pengguna, di mana salah satu keuntungannya adalah data dapat diakses dari mana saja (Triwibowo (2015). Sistem terintegrasi adalah tugas untuk membuat agar aplikasi-aplikasi yang bekerja pada bagian platform di lokasi yang berbeda dapat bekerja sama guna menghasilkan suatu kesatuan fungsionalitas, sehingga dapat saling berbagi informasi, layanan dan proses bisnis
baik di dalam enterprise maupun antar enterprise (Kristanti, 2009).
Bimtek yang dilaksanakan diharapkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya fasilitator inovasi daerah. Peran pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) dalam meningkatkan kompetensi sangatlah diperlukan, karena instansi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi (Bilhaq, 2014). Bimtek untuk meningkatkan kecocokan antara output pendidikan dan persyaratan pasar kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dalam mencapai daya saing di sumber daya manusia. Oleh karenanya output outputnya menghasilkan peserta yang profesional, kompeten dan memiliki ide inovasi.
Namun Faktanya, Bimtek yang dilakukan dalam hal ini belum melakukan pre test dan post test . Pre test adalah kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan pre test dilakukan sebelum kegiatan pengajaran diberikan. Post test adalah evaluasi akhir saat materi yang di ajarkan pada hari itu telah diberikan. Manfaat dari diadakannya post test ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya penyampaian pelajaran. prosedur Pre test dan Post Test dalam Bimtek akan mempengaruhi kualitas dan proses Bimtek. Berarti Pre test dan Post test bagian yang tidak bisa dilepaskan dari Bimtek, sebagai upaya mencapai hasil yang maksimal (Andriastuti, 2017, p. 7). Bila ingin diilustrasikan sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran dapat dilakukan pada gambar di bawah ini :

## Gambar 3:
Kondisi Ideal Bimtek Fasilitator Hanya saja untuk mencapai titik ideal dari pelaksanaan Bimtek, BPP Kemendagri sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan tersebut baru melakukan tahap post test saja. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3. Gambar 3 tersebut menjelaskan bahwa Bimtek diawali dengan pembelajaran teori dari narasumber. Setelah melalui tahap tersebut, selesai pembelajaran dilakukan post test untuk melihat sejauhmana peserta memahami materi yang disampaikan. Post test ini sebagai dasar bagi BPP Kemendagri melakukan evaluasi Bimtek. Evaluasi dilakukan pada dua aspek yaitu aspek pelaksanaan dan aspek kompetensi narasumber. Aspek pelaksanaan melihat dari tema pelatihan, ketepatan waktu, suasana, kelengkapan materi, sikap panitia dan alat bantu. Sedangkan kompetensi narasumber dilihat dari sudut penguasaan masalah, cara penyajian, manfaat materi, interaksi dengan peserta dan penggunaan alat bantu. Bimtek fasilitator tindak lanjut dari pembinaan dan pengawasan inovasi daerah sesuai amanat PP No
Gambar 4: Tahapan kegiatan Bimtek

## 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi daerah. Sejatinya
Bimtek ini dapat berkelanjutan dan membawa nilai positif bagi para fasilitator inovasi di daerah sekaligus dapat  memberikan materi-materi yang relevan dan sesuai dengan perkembangan inovasi, tentunya diimbangi dengan praktik yang lebih kreatif dan dapat menjadi inspirasi bagi peserta Bimtek.

## IV. Kesimpulan
Kajian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan Bimtek fasilitator inovasi daerah sudah dijalankan dengan efektif dengan presentase 70 % seperti tema pelatihan yang sudah relevan, ketepatan waktu pelaksanaan, suasana, kelengkapan materi dan sikap panitia. Sedangkan kompetensi narasumber Bimtek fasilitator inovasi daerah untuk materi kebijakan inovasi daerah dinilai efektif (70,6%) seperti penguasaan masalah, manfaat materi, interaksi dengan peserta dan penggunaan alat bantu. Selanjutnya untuk mengembangkan pelaksanaan Bimtek, BPP Kemendagri dapat menjalin kerja sama dengan BPSDM Kemendagri agar Bimtek dapat lebih sistematis dan profesional. Kemudian perlu melakukan kajian mendalam terkait evaluasi Bimtek, khususnya sebagai wadah menjaring masukan dari daerah terkait materi yang disampaikan pada pertemuan Bimtek di tahun mendatang. Selain itu untuk lebih memperluas wawasan inovasi daerah harus melibatkan narasumber yang berasal dari akademisi, best practise daerah, bisnis, agar inovasi daerah lebih memiliki kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain. Sebelum Bimtek dilaksanakan, awal pembelajaran sebaiknya dilakukan pretest untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap inovasi daerah.
BPP Kemendagri perlu konsistensi dalam melaksanakan Bimtek yang bukanlagi menjadi sebuah realisasi penyerapan anggaran, tetapi menjadi rutinitas tahunan yang dilakukan di masa mendatang. Hal ini karena pendidikan dan pelatihan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  pada kompetensi yang ditandai dengan semakin tinggi frekuensi, kualitas pendidikan dan latihan akan meningkatkan sumber daya aparaturnya. Kemudian BPP Kemendagri perlu membuat skema pelatihan yang profesional khususnya dalam hal penentuan materi, penentuan narasumber dan penentuan peserta pelatihan. Terakhir BPP Kemendagri dapat berkolaborasi dengan BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ) Kemendagri dalam menyusun standar teknis pelaksanaan Bimtek Fasilitator Inovasi Daerah yang dijadikan pedoman acuan pelaksanaan Bimtek.

## Ucapan terima kasih
Kajian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril maupun arahan yang positif dari Bapak Safrizal, Bapak Isman, Ibu Ingan dan Bapak Adi Suhendra peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri yang telah menjadi Tim solid dalam menyelenggarakan Bimtek yang responsif dan berkualitas. Semoga di tahun mendatang Bimtek ini akan selalu konsistensi dan membawa kebaruan guna membangun inovasi daerah yang lebih komprehensif.

## V. Daftar Pustaka
Andriastuti, K. T. P. (2017). Pengaruh Kebijakan Bimtek Terhadap Kinerja Legislasi DPRD Ka- bupaten Bangli. Public Inspiration Jurnal Ad- ministrasi Publik , 2 (1), 1–7. Retrieved from https://ejournal.warmadewa.ac.id/index. php/public-inspiration/article/view/382
Ardhian, D. (2013). Organisasi: Fasilitator itu Seha- rusnya Memudahkan. Retrieved October 25, 2019, from https://keuanganlsm.com/fasilita- tor-itu-seharusnya-memudahkan/
Bilhaq. (2014). Peran Pelatihan dan Bimbingan Teknis dalam Meningkatkan Kompetensi. Retrieved October 25, 2019, from https:// www.pelatihan-sdm.net/peran-pelati- han-dan-bimbingan-teknis-Bimtek-da- lam-meningkatkan-kompetensi BPKAD Kabupaten Banjar. (2017). Peran Pelati- han dan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam Meningkatkan Kompetensi. Retrieved Octo- ber 25, 2019, from http://bpkad.banjarkab. go.id/index.php/2017/10/11/peran-pela- tihan-dan-bimbingan-teknis-bimtek-da- lam-meningkatkan-kompetensi/
Creswell, J. (2014). Research Design: Qualita- tive, Quantitative, and Mixed Methods Ap- proaches. 4th Edition . The New Zealand dental journal (Vol. 86). SAGE. https://doi. org/10.4135/9781849208956
Ekaningsih, A. S. (2013). Peran Pendidikan dan Pela- tihan serta Kompetensi Dalam Upaya Pening- katan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan). Jurnal Borneo Administrator , 9 (2), 189–207. https:// doi.org/10.24258/jba.v9i2.104
Indrawan, A. (2017). Menpan RB: ASN Harus Punya Pemikiran Inovatif. Retrieved October 25, 2019, from https://www.republika.co.id/berita/ nasional/umum/17/04/29/op6j9p365-men- pan-rb-asn-harus-punya-pemikiran-inovatif Kristanti, T. (2009). Integrasi Enterprise (Studi Ka- sus: Yayasan Pendidikan “X”). Jurnal Sistem In- formasi , 4 (1), 17–32. Retrieved from https:// pdfs.semanticscholar.org/75d7/53a8ed- 1c763f1fbb3d6662fb69d5c823da55.pdf
Mangkin, B. R. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksa- naan Program Bimtek dalam Peningkatan Kual- itas Usaha Mikro Kecil dan Menengah . Univer- sitas Sanata Dharma. Retrieved from https:// repository.usd.ac.id/32350/2/142214094_ full.pdf Mudhafier. (1987). Dasar-Dasar Evaluasi Pendi- dikan . Jakarta: Remaja Karya. Prabu, A. (2005). Evaluasi Kinerja SDM (Bandung). Refika Aditama. Setiawan, I. (2017). Implementasi Inovasi Daerah di Kota Balikpapan. Jurnal Ilmu Pemerintah- an , 2 (2), 83–93. Retrieved from https://www. researchgate.net/publication/323724993_IM- PLEMENTASI_INOVASI_DAERAH_DI_KOTA_ BALIKPAPAN
Sidik, H. (2017). LAN: inovasi ASN Tentukan Jalan- nya Pemerintahan Daerah. Retrieved Octo- ber 25, 2019, from https://www.antaranews. com/berita/664612/lan-inovasi-asn-tentu- kan-jalannya-pemerintahan-daerah
Sudarmanto. (2009). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyantari, D., Titisari, P., & Sumani, S. (2018). Efek- tivitas Implementasi Sistem Informasi Mana- jemen Daerah (SIMDA) Keuangan Cloud pada Pemerintah Kabupaten Jember. BISMA , 12 (1), 106–118. https://doi.org/10.19184/bisma. v12i1.7607 Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . (Sugiyono, Ed.) (2014th ed.). Bandung: Alfabeta.
Sukmadilaga, C., Pratama, A., & Mulyani, S. (2019).
Good Governance Implementation in Public
Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASE- AN Countries. In Procedia - Social and Behav- ioral Sciences (Vol. 211, pp. 513–518). Bali: Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.sb- spro.2015.11.068 Suripto. (2015). Berfikir Kreatif dan Inovasi Pejabat Aparatur Sipil Negara. Retrieved October 25, 2019, from https://www.slideshare.net/Surip- to3x/berfikir-kreatif-dan-inovasi
Syam, H., Akib, H., Patonangi, A. A., & Guntur, M.
(2018). Principal Entrepreneurship Compe- tence Based on Creativity and Innovation in the Context of Learning Organizations in Indo- nesia. Journal of Entrepreneurship Education , 21 (3), 1–13. Retrieved from https://www. abacademies.org/articles/principal-entre- preneurship-competence-based-on-creativ- ity-and-innovation-in-the-context-of-learn- ing-organizations-in-indonesia-7294.html
Usman, H., & Eko Raharjo, N. (2013). Strategi Kepemimpinan Pembelajaran Menyong- song Implementasi Kurikulum 2013. Jurnal Cakrawala Pendidikan , 5 (1), 1–13. https://doi. org/10.21831/cp.v5i1.1253 Yasin, A. F. (2011). Pengembangan Kompetensi Ped- agogik Guru Pendidikan Agama Islam di Madra- sah (Studi Kasus di Min Malang I). El-Qudwah , 1 (5), 157–181. Retrieved from https://www. neliti.com/id/publications/242218/pengem- bangan-kompetensi-pedagogik-guru-pendi- dikan-agama-islam-di-madrasah-studi Zuchri, A. (2011). Pelayanan Publik . Yogyakarta: Pustaka Press.