Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa
REVITALISASI NILAI-NILAI BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN

## KEARIFAN LOKAL BERBASIS LEARNING SOCIETY PASCAKONFLIK SOSIAL DI TERNATE
Umar M. Sadjim 1) , Noeng Muhadjir 2) , FX.Sudarsono 3)
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Universitas Negeri Yogyakarta 2)3) gupojosa@yahoo.co.id; Sudarsono@yahoo.co.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam nilai-nilai  kearifan  lokal  melalui  pendidikan  masyarakat  (learning  society)  pascakonflik  sosial  di Ternate,  serta  kedua,  upaya  merevitalisasi  nilai-nilai  tersebut  untuk  ditingkatkan  dari  kearifan  lokal menjadi  kearifan  global.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan postpositivisme  phenomenology  Interpretif.Tempat  penelitian  difokuskan  pada  empat  kecamatan  yang berada  di  kota  Ternate.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  (1)  pengembangan  nilai-nilai  kearifan lokal  yang  direvitalisasi,  melalui:  (a)  konsensus  bersama;(b)  reinternalisasi  dengan  jalur  informal, learning  society,  dan  formal.(c)  nilai  kearifan  lokal  terdiri  dari  nilai  filosofi,  pendidikan,  sosial kemasyarakatan, ritual keagamaan, dan nilai kebangsaan. (2) Ternate ikon pluralisme sebagai bentuk kesadaran  masyarakat  untuk  harmoni  sosial,  yaitu:  (a)  ketika  konflik  dan  berakhirnya  konflik kepercayaan  masyarakat  menurun,  (b)  ada  subkultur  etnis  Tionghoa  yang  merupakan  enclave  dalam masyarakat  Ternate,  tetapi  harmoni  karena  ada  peran  mutualisme,  (c)  upaya  masyarakat  yang difasilitasi  pemerintah  dengan  menghimpun  berbagai  etnis  dalam  paguyuban  dan  Forum  Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai salah satu upaya untuk mempermudah koordinasi, dan bagi tokoh panutan berada  dalam  Forum  Kerukunan  antarUmat  Beragama  (FKUB).  (3)  pentingnya  Revitalisasi  nilai pascakonflik  sosial,  dapat  dilihat  dari  beberapa  faktor,  yaitu:  (a)  tingkat  kepercayaan  antarumat beragama  rendah,  (b)  tingginya  primordial  dan  fanatisme  etnis.  (c).  tahapan  revitalisasi  meliputi, transformasi budaya, komunikasi, adaptasi, dan organisasi.
Kata kunci : revitalisasi, kearifan lokal, konflik sosial

## POST SOCIAL CONFLICT REVITALIZATION OF UNITY IN DIVERSITY VALUES AND LEARNING SOCIETY BASED LOCAL WISDOM IN TERNATE
Umar M. Sadjim 1 , Noeng Muhadjir 2 , FX.Sudarsono 3
Muhammadiyah University of North Moluccas 1 ,Yogyakarta state University 2,3
gupojosa@yahoo.co.id; Sudarsono@yahoo.co.id

## Abstract
The aim of this study was: Firts, identify and analyze in depth the values of local wisdom through public education (learning society) after the social conflict in Ternate, and Second, efforts to revitalize these values to be upgraded from local knowledge into global wisdom. The method used is qualitative with phenomenology postpositivisme approach Interpretif.Tempat research focused on four districts in the city of Ternate. The Results of this research are: (1) development of the value of unity in diversity and local wisdom are revitalized, through: (a) consensus; (b) reinternalization with informal channels, learning  society,  and  formal  channels,  and  (c)  the  value  of  local  wisdom  consists  of  philosophy, educational, social, religious rituals, and nationality. (2) Ternate icon of pluralism as a form of public awareness  for  social  harmony,  namely:  (a)  when  the  conflict  and  the  end  of  the  conflict  decreased public  confidence,  (b)  there  is  a  subculture  of  Chinese  ethnic  enclaves  within  Ternate  society,  but  in harmony because there is the role of mutualism,  (c) a community effort facilitated  by the government collects in the community and the various ethnic intermingling of the National Forum (FPK) as part of efforts to facilitate coordination, and for being a role model in internal Harmony Forum (FKUB). (3) The importance of post-conflict revitalization of social values can be seen from several factors, namely: (a) the level of trust between religious communities are low, (b) high primordial and ethnic fanaticism, and  (c)  the  stage  of  revitalization  includes  cultural  transformation,  communication,  adaptation,  and organization.
Keywords : revitalization , local wisdom, learning society, social conflicts .

## PENDAHULUAN
Secara historis konflik yang terjadi di Indonesia  sudah  dimulai  sejak  berdirinya  ke- rajaan-kerajaan Hindu Budha hingga kerajaan Islam,  yang  melakukan  ekspansi  perluasan wilayah.  Kemudian  mengalami  perkembang- annya yang pesat pada masa kolonialisme atau penjajahan.  Munculnya  konflik  sosial  disertai dengan  kekerasan  yang  lebih  pesat  di  In- donesia  khususnya  di  daerah-daerah  pada masa  akhir  orde  baru,  akibat  dari  mulai  me- lemahnya  kontrol  negara  terhadap  masyara- kat.  Makna  kontrol  dalam  hal  ini  dapat  me- liputi berbagai bidang seperti bidang ekonomi yaitu  kesejahteraan  dan  pemerataan,  serta sosial  budaya,  dan  kemerdekaan  dalam  ber- demokrasi.
Salah  satu  analisis  bahwa  pem- bangunan di akhir era orde baru banyak yang tidak  tepat  sasaran  dan  menyimpan  banyak permasalahan  di  masing-masing  daerah.  Be- berapa  daerah  di  Indonesia  yang  sebelumnya memiliki  stabilitas  sosial  budaya,  dengan kehidupan  yang  harmoni  mulai  mengalami ketegangan dan kerisauan yang  menyebabkan terjadilah  konflik  sosial.  Seperti  halnya  kon- flik  sosial  di  daerah  Poso  Sulawesi  Tengah, Maluku  di  Ambon,  serta  Maluku  Utara  di Kao,  Tobelo,  Malifut  yang  menyebabkan kurang  lebih  5.000  orang  meninggal  dunia, dan sekitar 500.000 orang menjadi pengungsi meninggalkan  rumah  mereka  (Rozi,  2006,  p. 2).  Seiring  dengan  semangat  reformasi  yang berbarengan  dengan  proses  otonomisasi  dan desentralisasi  kekuasaan  terjadi  peningkatan gejala  “provinsialisme”  yang  identik  dengan etnisitas.  Oleh  karenanya  muncul  semangat egosentrisme,  etnosentrisme  yang  di  kemu- dian  hari  menimbulkan  permasalahan  rumit. (Sudrajat, 2014, p.85).
Konflik sebagai satu fenomena sosial hampir  selalu  melekat  pada  setiap  kelompok masyarakat.  Sebagai  sumber  pemicu  konflik yaitu  dari  berbagai  permasalahan-permasa- lahan  dalam  masyarakat  berupa  ketimpangan sosial,  pertentangan  atau  persaingan  antar- kelompok yang terjadi di masyarakat. Masya- rakat Ternate sebagai suatu komunitas masya- rakat  yang  memiliki  kemajemukan  budaya, dan  beragam  suku  serta  agama  dan  bagian dari  wilayah  Indonesia  yang  pernah  meng- alami  konflik  sosial.  Konflik  yang  bernuansa agama  atau  atas  nama  agama,  muncul  karena
fenomena  kehidupan  keberagamaan  pada hampir setiap daerah sangat merisaukan.
Munculnya pertentangan yang seakan mengekspresikan  atas  suatu  pemahamanan keberagamaan tersebut, dengan kekerasan atas nama  agama  kepada  agama  lain.  Bahkan  ke- pada aliran agama tertentu yang akan mengan- cam tatanan sosial masyarakat dan sendi-sendi kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Padahal sebagai  warga  negara  dengan  latar  belakang kemajemukan  etnik,  agama  dan  adat  istiadat serta  sosial  budaya,  sama-sama  adalah  anak negeri  yang  berada  dalam  mozaik  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Disisi  lain  konflik  sosial  terjadi  ka- rena  adanya  pemicu  lain  seperti    kepentingan ekonomi. Adanya perebutan lahan atau tempat usaha  dari  warga  masyarakat  pendatang  de- ngan penduduk asli, atau adanya kecemburuan atas  keberhasilan  warga  pendatang,  yang sangat  survive  dalam  mengembangkan  usaha serta  berkomitmen  tinggi,  sementara  pendu- duk  asli  tidak  terlalu  sukses  dalam  usahanya. Inilah  yang  menyebabkan  timbulnya  kecem- buruan  terhadap  warga  pendatang.  Seperti konflik  sosial  yang  terjadi  di  Ambon,  dan konflik  yang  terjadi  di  Poso  (Suaedy  & Rumadi,  2007,  p.22).  Pada  tataran  kondisi konflik tersebut unsur kepentingan atau vested interest menjadi faktor utama.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa penyebab  konflik  sosial  yang  terjadi  di  Poso oleh  Suaedy  &  Rumadi  (2007,  p.23)  karena faktor  kepentingan (vested  interested) pere- butan  posisi-posisi  sterategis  bidang  kepega- waian,  yang  sebelumnya  dikuasai  oleh  warga Nasrani.  Kemudian  posisi  itu  lama  kelamaan diduduki  oleh  Islam  karena  hasil  pilkada, sehingga menyebabkan terjadinya persaingan. Dalam hal ini sumber pemicu terjadinya kon- flik  sosial  adalah,  politik  yang  mempere- butkan  kekuasaan  yang  dibungkus  dengan agama. Karena agama sebagai satu ranah yang sangat  sensitif    dijadikan  sebagai  sumber konflik.
Padahal  semestinya  agamalah  yang dapat  dijadikan  sebagai  kekuatan  atau  power dalam  penyelesaian  berbagai  persoalan  sosial kemasyarakatan  termasuk  konflik  sosial.  Ka- rena tidak ada satu agamapun yang  mengajak umatnya  untuk  saling  membunuh  atas  nama agamanya. Terutama yang hidup dalam kema- jemukan di wilayah hukum negara  Indonesia. Hal  ini  sangat  terkait  dengan  tingkat  kebe-
ragamaan  masing-masing  individu  pemeluk agama.  Artinya  jika  tingkat  keberagamaan individu  tinggi  dan  luas  serta  implementasi- nya  benar,  maka  pasti  akan  memberikan pencerahan dalam berpikir. Begitu pula dalam sikap dan perilaku, selalu saling menghormati baik  terhadap  sesama  maupun  dengan  orang lain.
Sebagaimana  Tomagola  (2006,  p.85) menyatakan konflik sosial tersebut tidak dapat dipisahkan  dari  pengalaman  panjang  sejarah masa  lalu  yang  terbelah  menurut  garis  agama antara  hubungan  Kristen  dan  Islam.  Dikem- bangkan oleh kolonial Belanda sebagai penja- jah  dengan  menyisakan  persepsi  negatif  ter- hadap  kedua  belah  pihak, baik  Islam  maupun bagi pemeluk Kristen dan membuat segregasi pemukiman. Menyebabkan kehidupan masya- rakat  dengan  masing-masing  kelompoknya menjadikan  perbedaan  tersebut  yang  dapat dilihat  dari  sikap  eksklusiv  yang  ditunjukkan oleh keduanya.
Perubahan sosial akibat konflik sosial menyebabkan  nilai-nilai  luhur  kearifan  lokal menjadi retak dan mulai tergerus. Seperti nilai persatuan  dan  kesatuan,  toleransi,  saling menghormati,  keikhlasan  menerima,  saling percaya,  dan  semangat  kebersamaan  yang selama  ini  telah  diletakkan  dasar-dasarnya oleh  para  leluhur  sebagai  pedoman  dalam hidup  dan  kehidupan  dan  menjadi  bingkai persatuan dan kesatuan. Kemudian menimbul- kan  sikap  dan  perilaku  saling  curiga,  merasa lebih  benar,  meningkatnya  emosional,  serta menurunnya  rasa  kepercayaan  antarsesama warga masyarakat dan antarumat beragama di Ternate.
Secara  empirik  dampak  pascakonflik sosial  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  umum- nya tidak terlalu jauh berbeda dengan negara- negara  lain,  yang  pernah  mengalaminya.  Di Amerika seperti dikemukakan oleh Mosselson (2011,  p.2)  bahwa  struktur  masyarakat  ter- ganggu oleh ada kekerasan atau akibat perang yang  mengubah  tatanan  sosial  pada  masya- rakat  menjadi  pengungsi  pindah  ke  daerah lain.  Seakan  hilangnya  perasaan  keselamatan dan keamanan yang diperparah oleh hilangnya kegiatan  rutin  setiap  hari.  Berkurangnya  ori- entasi  masa  depan  pendidikan  bagi  masyara- kat. Pada hal masyarakat diharapkan memiliki peran  penting  dalam  melakukan  sosialisasi tentang pentingnya rasa aman dan hidup yang harmoni.  Idealnya  masyarakat  memainkan
peran  kunci  dalam  menciptakan  arti  penting- nya identitas budaya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Jer- man  oleh  Paulson  (2011,  p.1),  bahwa  situasi pascakonflik  khususnya  pada  pascaperang dunia  ke-II.  Ketika  itu  di  negara  bagian  telah menawarkan  contoh  positif  pendidikan  kon- flik  dan  kekerasan  yang  dapat  berkontribusi terhadap  rekonsiliasi.  Sementara  itu  Jerman masih  belum  mengikuti  dan  hanya  berpihak kepada  kejahatan  Nazi  secara  terbuka  dan akhirnya  dalam  sejarah  terbukti  masyarakat menyesali  sikap  dan  perilakunya,  dari  rekon- siliasi yang ditawarkan negara bagian.
Penelitian  lainnya  tentang  dampak pascakonflik  sosial  yaitu  bidang  pendidikan dan demokrasi oleh Davies (2011, p.2) dalam “Conflict, Education and Democracy: Learn- ing the Power of Dissent” (konflik, pendidik- an  dan  demokrasi:  belajar  dari  kekuatan  per- bedaan  pendapat).  Bahwa  konflik  sosial, pendidikan,  dan  demokrasi  merupakan  suatu segitiga.  Pendidikan  memiliki  peran  yang sangat  penting  untuk  memberikan  peluang demokrasi,  hal  mana  kunci  dari  demokrasi adalah  kebebasan  berbicara,  dan  berekspresi, semuanya  membutuhkan  peran  pendidikan. Maka  pendidikan  pascakonflik  khususnya tentang  demokrasi  menjadi  penting  bagi sebuah proses pembelajaran bagi masyarakat.
Menurut Muhadjir (2006, p.96) Indo- nesia  sebagai  negara  besar,  di  bangun  dalam tradisi  kebhinekaan,  tradisi  simbiotik  mutual yang mengakui kemajemukan etnik, dan tidak ada  tradisi  yang  hendak  saling  menegasi  atau mendominasi  etnik  lain  serta  bukan  tradisi saling konflik. Politik pemerintahannya diper- satukan  dalam  “tunggal  ika”  yang  berangkat dari  keadilan  di  daerah,  dan  dipersatukan  se- cara simbiotik dalam keadilan-keadilan nasio- nal.  Namun  sesungguhnya  untuk  mencegah terjadinya  berbagai  konflik  tersebut,  maka Trijono  (2009,  p.52),  menyatakan  perlu  dito- pang  dengan  adanya  konsensus  nilai  secara luas (broad based concencus) yang melibatkan berbagai  pihak  sehingga  mempunyai  legiti- masi yang kuat terhadap upaya-upaya kesepa- katan damai. Memang sangat dirasakan bahwa ada  yang  tergerus  atau  melemah  dari  bangsa ini  berupa  konsensus  bersama  dari  nilai-nilai ke-bhinneka-an  dan  ke-tunggal-ikaan,  serta nilai-nilai  luhur  kearifan  lokal  yang  memiliki spirit  dan resources kemajemukan  tetapi dalam kesatuan yang tidak mendua.
Revitalisasi  menurut  Wallace  (1958, p.265) dimaknai sebagai: “... As a deliberate, organized,  conscious  effort  by  members  of  a society  to  construct  a  more  satisfying  cul- ture”. Revitalisasi  sebagai  usaha  sistematis dan  terorganisir,  yang  dilaksanakan  oleh  se- luruh  lapisan  masyarakat  untuk  menyusun kembali  suatu  bentuk  budaya  yang  baru  dan lebih baik.
Ternate  sebagai  bagian  dari  wilayah Indonesia,  masyarakatnya  masih  sangat  kuat memegang  nilai-nilai  luhur  sosial  budaya dalam  kehidupan.  Terbukti  secara  empirik dengan  falsafah  nilai-nilai  budayanya  seperti dalam  pepatah; ‟adat  se  atorang  ge  matoto agama‟ (adat  dan  tata  perilaku  kehidupan  itu hakikatnya/bersendikan  pada  agama).  Mewu- jud  pada  tata  aturan  dan  perilaku  hidup  dan kehidupan  sebagai  suatu  kumpulan  dari  ide, gagasan,  norma,  dan  falsafah  atau  bahkan nilai-nilai  yang  telah  berurat  akar  dapat  di- temui  dalam  kehidupan  interaksi  sosial  ma- syarakat.
Upaya  revitalisasi  nilai-nilai  luhur kearifan  lokal  dikembangkan  dengan  melihat beberapa  kondisi  empirik,yaitu: pertama ; bahwa  revitalisasi  dilakukan  karena  roh  atau spirit  nilai-nilai  persatuan  dan  kesatuan  seba- gaimana  juga  terlihat  sejak  dulu  secara  histo- ris  semangat  tersebut  pada „Marimoi  Ngone Futuru,  Masidika  Ngone  Foruru‟ telah  ter- gerus  dan  mulai  bergeser  sehingga  perlu divitalkan  kembali    agar tetap  menjadi  modal sosial  untuk  interaksi  insaniah  kehidupan yang  harmoni  masyarakat  Ternate; Kedua , spirit  nilai-nilai  tersebut  dapat  dijadikan sebagai  sarana  pewarisan  dan  pengembangan dalam  arti  lebih  memperkuat  nilai-nilai  per- satuan dan kesatuan khususnya di lingkungan sosial  masyarakat; ketiga ,  sebagai  perekat budaya  dengan resources  kemajemukan  etnis, agama  yang  dimiliki  perlu  dipertahankan  dan dikembangkan; keempat ,  hilanganya  spirit nilai-nilai  dalam resources kemajemukan masyarakat  dan  semakin  berkembangnya  tra- disi kekerasan, serta upaya pemulihan masya- rakat  dari  trauma  dan stereotype ; kelima , secara  sosiologis-historis  masyarakat  Ternate memiliki  tingkat resources kemajemukan yang  cukup  tinggi  termasuk  sistem  pertalian dalam  keluarga,  sehingga  berpeluang  menim- bulkan  sikap  primordial  yang  eksklusif; ke- enam ,  dengan    revitalisasi  diharapkan  dapat menumbuh-kembangkan  suatu  sikap  kesadar-
an  berbudaya (cultural  awarness) bagi  har- moni kehidupan masyarakat.
Berdasarkan  pada  kondisi  empirik tersebut  maka  proses  dari  revitalisasi  nilai- nilai  tersebut,  melalui  enam  tahapan  yaitu; tahapan  penyusunan  atau  perumusan  sistem nilai,  mengkomunikasikan  nilai,  penataan nilai,  penyesuain  nilai,  transformasi  nilai, serta  rutinisasi  dalam  hal  ini  nilai  telah menjadi suatu habitus pada diri setiap individu (Wallace,1958, pp. 270-275).
Untuk  mengamati  dan  menganalisis, serta  berusaha  mengembangkan  pemaknaan nilai-nilai  luhur  kearifan  lokal  pascakonflik sosial  dari  subjek  penelitian,  maka  penelitian ini lebih difokuskan pada peran tokoh panutan melalui learning  society dalam  lingkungan masyarakat  di  Ternate.  Hasil  observasi  awal menunjukkan  bahwa  sebelum  terjadinya  kon- flik  sosial,  interaksi  sosial  atau  interaksi  in- saniah  masyarakat  majemuk  berjalan  secara normal dan selalu mengedepankan asas keber- samaan  tanpa  memilah  berbagai  kemajemuk- an  baik  etnis,  maupun  agama  apapun  dengan selalu  mengedepankan  nilai-nilai  kebersama- an,  kegotong  royongan,  toleransi  antarumat beragama warga masyarakat yang harmoni.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif, dengan  pendekatan yang digunakan adalah postpositivisme  phenomenology  inter- pretif. Waktu  pelaksanaan  penelitian  dari bulan  september  2014-Agustus  2015.  Dilak- sanakan  pada  empat  kecamatan  dalam  wila- yah  kota  Ternate,  yaitu  Ternate  selatan, Ternate  tengah,  Ternate  utara,  dan  Pulau Ternate.  Alasan  penetapan  lokasi  penelitian ini adalah: (1) terjadi penyebaran penduduk di kota Ternate yang tersegregasi lebih dominan berdasarkan  suku  dan  agama  di  Ternate selatan,  sedangkan  Ternate  utara  segregasi berdasarkan  agama  dengan  masing-masing klaster  masyarakat;  (2)  bahwa,  kecamatan  ini Ternate  selatan  dan  Ternate  utara,  dan  pulau merupakan  kecamatan  induk  yang  sudah  ada sebelumnya. Dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sedangkan kecamatan Ternate tengah merupakan kecamatan  dibentuk dari beberapa kelurahan  Ternate  selatan  dan  Ternate  utara sebagai  daerah  yang  dimekarkan  pascakon- flik sosial di Ternate yang secara administratif pemerintahannya telah berjalan secara efektif;
(3) Kecamatan Ternate selatan dan kecamatan Ternate utara merupakan dua kecamatan yang secara  empirik  bersentuhan  langsung  sebagai daerah yang berkonflik di Ternate.
Pengambilan subjek penelitian berda- sarkan pilihan secara purposive dengan mem- bagi  tokoh  panutan  dalam  kluster-kluster. Yaitu  kluster  guru,  pekerja  media,  tokoh  ma- syarakat, tokoh agama, dan kluster tokoh adat yang berada pada masing-masing wilayah.
Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan  lokasi;  penen- tuan  lokasi  penelitian,  yang  didasarkan  pada karakteristik  masing-masing  kecamatan  yaitu kecamatan  Ternate  selatan  dan  Ternate  utara, kecamatan  Ternate  tengah  dan  kecamatan pulau Ternate. Kedua .Mendapatkan akses dan menjalin  hubungan;  melakukan  akses  atau hubungan  pendekatan  dengan  subjek  peneli- tian.Tokoh  panutan  di  wilayah  kecamatan dengan menunjukkan kluster masyarakat yang dipilih  oleh  peneliti; Ketiga .Pemilihan  dan pengambilan  subjek  penelitian;  melakukan pendekatan lanjutan dengan subjek penelitian. yaitu  pada  masing-masing  kluster  pekerja media; kluster guru; kluster tokoh masyarakat, kluster  tokoh  adat,  dan  kluster  tokoh  agama dengan  teknik  yang  telah  ditetapkan. Keem- pat. Pengumpulan data; Pada tahapan ini data- data  penelitian  mulai  dikumpulkan  oleh  pe- neliti,  untuk  diklarifikasi  dan  di  pilah  sesuai dengan  tema  yang  telah  ditetapkan  peneliti, serta  tujuan  penelitian. Kelima, Pencatatan  in- formasi;  kegiatan  perekaman  informasi  kepa- da subjek penelitian, yang dilakukan bersama- an dengan langkah sebelumnya. Ke-enam, pe- nyelesaian  masalah  dilapangan  berupa  kasus- kasus negatif yang ditemukan di lapangan. Di- lakukan  peran  kolaborasi  berupa  diskusi  de- ngan  teman  sejawat, member  check, richeck , dan cross-check dalam  triangulasi  data  yaitu metode  dan  waktu  serta  teori. Ketujuh, Pe- nyimpanan  data;  sebagai  kegiatan  akhir  dari siklus  ini  adalah  berupa  penyimpanan  data- data  penelitian  yang  diperoleh  dari  lokasi penelitian.  Karena  data  sewaktu-waktu  akan diperlukan dalam pengolahannya. Baik berupa data  yang  dikumpulkan  melalui  observasi, wawancara,  maupun  dokumentasi  dari  ma- sing-masing kluster. (Creswell, 2007, p. 118).
Teknik  pengumpulan  data  yang  di- lakukan  adalah  dengan  cara  wawancara,  ob- servasi  partisipatif  yang  dilakukan  untuk menguji  sejauhmana  kevalidan  hasil  wawan-
cara  yang  telah  di  sampaikan  oleh  subjek penelitian.  kemudian  dengan  data  dokumen- tasi.  Untuk  analisis  data  menggunakan  teknik induktif  phenomenologi  oleh  Moustakas (1994,  p.21)  dengan  mengikuti  tahapan  se- bagai  berikut:  (a).  pencatatan  dan  pengelom- pokkan  awal;  (b).  pengurangan  dan  peng- hapusan  atas  data  agar  sesuai  dengan  tema; (c).pengelompokkan  unsur-unsur  tema  yang berbeda;  (d).identifikasi  akhir  dari  unsur  dan tema  yang  berbeda;  (e).  deskripsi  tekstural, tentang  apa  yang  dialami  individu;  (f).  Des- kripsi  struktural,  tentang  bagaimana  individu mengalaminya,  dan  (g).  deskripsi  gabungan tektural  dan  struktural  untuk  menangkap esensinya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Kehidupan Pascakonflik sosial
Suasana  kehidupan  sangat  jauh  ber- beda ketika pascakonflik sosial atau berakhir- nya konflik sosial di Ternate. Pada tahap awal- nya  memang  sangat  dirasakan  ada  hubungan atau  relasi  sosial  yang  retak.  Seolah-olah  ada hal  yang  sangat  krusial  atau  rumit  untuk dibangun.  Yaitu  membangun  kepercayaan antarsesama umat beragama di kota Ternate.
Tidak  hanya  pada  masing-masing umat  beragama,  para  tokoh  agamapun  masih terdapat saling curiga diantara mereka. Sebab itulah  maka  kemudian  kegiatan-kegiatan  di pascakonflik  sosial  tersebut  sangat  intensif dan  proaktif  untuk  dilakukan.  Secara  terus menerus  oleh  berbagai  pihak  dan  kalangan, selain membangun kepercayaan juga berusaha untuk membangun persepsi warga masyarakat tentang  rasa  aman  untuk  hidup  di  kota Ternate.
Sebagaimana  pula  dijelaskan  secara gamblang  oleh  ARM  (tokoh  agama  Islam- ketua Forum Kerukunan antarUmat Beragama (FKUB)  kotaTernate  dan  akademisi).  Forum ini  di  rasakan  sangat  berperan  dalam  kebe- radaannya  dalam  membantu  usaha-usaha  pe- mulihan.  Serta  menjalin  kembali  komunikasi insaniah dan relasi sosial antarumat beragama di Ternate.
Secara  internal  para  tokoh  agama mendeteksi  berbagai  persoalan  yang  muncul. Pertama  adalah  tingkat  kepercayaan,  antar- umat  beragama  menjadi  sesuatu  yang  sangat lemah atau tipis. Sehingga para tokoh itu dulu harus  meyakinkan  sesama  tokoh  menumbuh-

## 84 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
kan  rasa  kepercayaan.  Umat  yang  beragama harus bersatu untuk melawan umat yang tidak beragama.  Jadi  umat  beragama  itu  harus  ber- satu.  Karena  ada  prinsip-prinsip  keagamaan itu  menuju  Tuhan.  Persoalan  Tuhan  itu  di- persepsi  dalam  prinsip  hidup  yang  berbeda, tetapi  yang  dituju  adalah  Tuhan  juga.  Ke- mudian  ada  yang  salah  persepsi  lalu  tidak sampai  maka  itu  persoalan  kemanusiaan. Tuhan  itu  tidak  bisa  dipersepsi,  tetapi  kita meyakini  bahwa  Tuhan  itu  Maha  kuasa,  dan Maha  menguasai.  Kedua,  ada  prinsip  keadil- an,  kita  mengajak  pemerintah  untuk  mem- berikan  kesempatan  yang  sama  pada  semua kelompok  sesuai  dengan  kapabilitas,  prestasi dan  tidak  boleh  hanya  mengambil  kelompok tertentu  saja.  Jadi  ada  prinsip  keadilan,  sosial budaya;  Ketiga, perlu membangun rasa aman. Artinya  tidak  merasa  adanya  keterancaman, sehingga  persepsi  ini  harus  dibangun,  bahwa anda  hidup  di  sini  (Ternate)  itu  sudah  aman. Dan  ini  Walikota  berbicara  melalui  Media bahwa  anda  hidup  di  Ternate  itu  sekarang sudah aman. (W/18/10/14/ARM).
Berdasarkan analisis koherensi, maka HIM  (tokoh  agama  Islam-Mantan  ketua  MUI kota  Ternate),  memberikan  pemaknaan  baru tentang  pengakuan  akan  keberadaan  suatu agama  dan  kelompok  atau  umatnya.  Bahwa dalam  Islam,  ada  kalimat:  ’Lakum  diinukum walyadiin’artinya:  bagimu  agamamu  bagiku agamaku,  hal  ini  substansinya  adalah  meng- akui  eksistensi  agama  lain.  Kalau  mengakui adanya agama yang lain, hal ini berarti bahwa ada pula pemeluknya. Coba lihat saja di bumi inipun  bukan  hanya  ada  salah  satu umat  saja, tetapi  masih  ada  agama-agama  yang  lain  dan itu  tetap  diberikan  ruang  untuk  berkembang. Sehingga  dengan  adanya  umat  dan  agama yang  lain  itu,  dengan  demikian  diperlukan adanya  relasi  sosial,  dan  jika  ada  relasi  maka diperlukan  adanya  komunikasi  antarwarga masyarakat  dan  pemeluk  setiap  agama. (W/07/01/15/HIM).
Dengan  demikian  pandangan  atau persepsi  tentang  konflik  sosial  yang  telah dikemukakan  oleh  informan,  bahwa  konflik sosial  yang  terjadi  tidak  terlepas  dari  pada pengaruh  faktor  kepentingan  yang  sangat besar,  serta  imbas  dari  konflik  sosial  yang terjadi  sebelumnya  di  Ambon.  Hal  itu  karena secara  geografis  Ternate  dan  Maluku  utara pada  umumnya  sebagai  bagian  yang  tak terpisahkan. Selain itu kondisi secara nasional
memberikan  ruang  untuk  pengelolaan  daerah dengan  adanya  otonomi.  Semakin  memper- kuat faktor kepentingan secara individu untuk kemudian  berusaha  mencari  posisi  dan  sim- patisan kepada warga masyarakat.
Kondisi  tersebut  jika  dilihat  dari  ke- rangka teori konflik yang  dikembangkan oleh Dahrendorf  (1958,  p.171) yang    mengkatego- rikan  bahwa  konflik  itu  terdiri  atas  tiga  kate- gori  yaitu  konflik  Individu,  konflik  konsti- tusional  antarkomunitas  dan  konflik  sistemik. Untuk  menjelaskan  tentang  konflik  sosial yang pernah terjadi baik secara nasional mau- pun  secara  lokal  termasuk  di  Ternate,  maka ada  benang  merahnya  atau  hubungan  yang sangat kuat yang mengindikasikannya. Bahwa konflik-konflik sosial yang pernah terjadi jauh sebelumnya,  di  masa  silam  hingga  saat  ini lebih  khusus  konflik  di  Indonesia,  berawal dari konflik-konflik individu dengan sejumlah kepentingan,  dan  bukan  karena  konflik  aga- ma.Tetapi  yang  terjadi  adalah  agama  sering dijadikan  sebagai  pemicu  konflik  sosial  ter- masuk konflik yang terjadi di Ternate.
Namun  demikian,  akhir-akhir  ini yang sangat dikhawatirkan oleh seluruh kom- ponen  warga  masyarakat  adalah  konflik  In- ternal.  Konflik  yang  terjadi  pada  setiap  aga- ma,  seperti  halnya  konflik-konflik  internal yang  juga  sering  terjadi  di  Ternate  yaitu tawuran  antarkampung  (tarkam).  Konflik  ini dipicu  oleh  adanya  persoalan  sepele  antara dua individu yang akhirnya melibatkan komu- nitas antarwarga masyarakat sesama yang ber- agama Islam. Hal ini ditunjukkan pula dengan tingkat primordial atau rasa homogenitas yang sangat  tinggi  serta  fanatisme  kampung  yang berlebihan  sehingga  menyebabkan  konflik  itu merembes  kepada  konflik  sosial  dengan melibatkan  warga  masyarakat  antarkampung atau kelurahan.
Kondisi  ini  sangat  berbeda  dengan konflik  internal  yang  pernah  terjadi  antara warga  masyarakat  sesama  agama  Kristen Protestan tetapi berbeda sekte. Agama Kristen Protestan  sekte  Gereja  Protestan  Maluku  dan Sekte  Gereja  Injili  Halmahera.  Konflik  ini dipicu  oleh  adanya  perebutan  wilayah  kege- rejaan  dari  keduanya  di  wilayah  kota  Ternate yaitu  di  kecamatan  Kepulauan  Batang  Dua. Memang  jika  dicermati  secara  historis- administratif, wilayah Maluku Utara termasuk Ternate pernah berada dalam wilayah provinsi Maluku yang berkedudukan di Ambon.
Untuk konflik internal agama dengan mengangkat dua contoh empiris tersebut, baik dalam  tubuh  agama  Islam  maupun  agama Kristen Protestan, sangat membutuhkan peran serta  tokoh  agama  masing-masing,  maupun tokoh  adat  dan  pemimpin  informal  lainnya dalam  melakukan  pencerahan,  kepada  warga masyarakat.  Peran  mediasi  pemerintah  mulai dari  pemerintah  desa,  kemudian  kecamatan sampai  pemerintah  daerah.  Sehingga  sedapat mungkin dapat diatasi benih-benih sumber api konflik internal yang akan memperlemah har- moni  sosial  warga  masyarakat  Ternate  dalam kemajemukan.
Harmonisasi diperlukan karena mem- berikan  peluang  atau  kesempatan  yang  se- besar-besarnya  kepada  seluruh  warga  masya- rakat  untuk  menjalani  kehidupan  yang  lebih baik  di  masa  depan.  Dalam  hal  ini,  berbagai latar  belakang  yang  dimiliki,  baik  agama, suku  atau  etnis,  maupun  adat  istiadat  dan sejumlah  perbedaan  lainnya.  Hal  lain  tidak dilupakan  atau  diabaikan  pula  kondisi  ber- dasarkan  sosio  kultural  setiap  wilayah  dan etnis  yang  telah  memilih  Ternate  sebagai tempat domisili.
Karakteristik  konflik  sosial  yang bermula  dari  konflik  individu  sebagaimana yang  dikembangkan  oleh  Dahrendorf  di  atas. Jika  dikaitkan  dengan  data  hasil  penelitian sebagaimana  yang  diuraikan  dalam  bagian sebelumnya yaitu pada deskripsi sosio budaya dalam kemajemukan mata pencaharian berda- sarkan  suku  atau  etnis.  Hal  yang  terpenting, adanya  kemajemukan  masyarakat,  sebagai- mana  dalam  konsep  Bhinneka  Tunggal  Ika, bahwa preferensi dari pluralisme budaya yaitu budaya mayoritas atau budaya induk dan oleh budaya  minoritas  selalu  mengikutinya.  Na- mun  yang  terjadi  di  Ternate,  yaitu  dengan adanya  etnis  Tionghoa  yang  secara  subkultur budaya  masyarakat  sejak  awal,  diakui  keber- adaannya  secara enclave dan  terjadi  harmoni sosial.  Karena  warga  masyarakat  Tionghoa sejak awala telah memiliki peran yang sangat penting  sebagai  pengembang  dan  pemegang otoritas  ekonomi  perdagangan  serta  bidang sosial.

## Identifikasi Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Nilai Bhinneka Tunggal Ika di Ternate
Tahapan Penjaringan (koleksi) atas Nilai-Nilai Kearifan Lokal
Kearifan  lokal  yang  dimaknai  oleh masyarakat  sebagai  suatu  pengetahuan,  nilai- nilai  yang  terseleksi  dalam  suatu  kelompok masyarakat  dan  yang  masih  dipegang  teguh. Dalam  konteks  masyarakat  Ternate  nilai-nilai tersebut  dapat  di  implementasikan  untuk membentuk  tatanan  kehidupan  masyarakat yang  heterogenitas  dan  harmoni  dengan memiliki  jiwa  yang  kuat,  rasa  hormat  meng- hormati  sesama  dan  saling  percaya  untuk kemajuan  bersama.  Kemudian  berdasarkan hasil  observasi  pula  bahwa  kearifan  lokal masyarakat Ternate sangat banyak.
Tahapan Penyaringan (seleksi) Nilai-Nilai Kearifan Lokal.
Tahapan  penyaringan  atau  seleksi atas  masing-masing  nilai  kearifan  lokal  ter- sebut,  dimaksudkan  untuk  melihat  atau  men- deskripsikan  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang masih  perlu  untuk  dipertahankan  dan  yang sudah  tergerus  oleh  perkembangan  zaman. Berdasarkan  koleksi  nilai-nilai  kearifan  lokal tersebut,  maka  selanjutnya  akan  diuraikan nilai  kearifan  lokal  apa  saja  yang  terseleksi atau  mulai  melemah  pascakonflik  sosial  di Ternate.
Nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  telah melemah tersebut dalam pengejawantahannya, sangat  diperlukan  adanya  komitmen  dan konsensus  secara  bersama-sama  dari  semua pihak.  Terutama  lembaga  kesultanan  dan  pe- rangkatnya,  serta  para  cendekiawan,  dan  ula- ma atau tokoh-tokoh agama. Untuk kemudian melakukan  pembahasan  termasuk  dari  pihak pemerintah  daerah  yang  memfasilitasinya. Menyeleksi nilai-nilai dan bentuk adat istiadat yang  dimiliki oleh leluhur selama ini dengan menggunakan  formula  yang  sesuai,  termasuk formula  agama.  Terutama  yang  berhubungan dengan  nilai-nilai  universal  seperti  hormat menghormati,  keadilan,  dan  kejujuran,  serta sikap  menghargai  perbedaan.  Dengan  demi- kian  nilai-nilai  budaya  apapun  yang  dikem- bangkan asal masih ditolerir oleh aturan-atur- an  agama,  hal  itu  akan  diikuti  dan  diaplikasi- kan  pula  oleh  seluruh  warga  masyarakat  Ter- nate tanpa kecuali.
Sebagaimana  pendapat  Kuntowijoyo (1991, pp.385-389) bahwa, dalam konteks bu- daya termasuk nilai-nilai budayanya Indonesia pernah  mengalami  dua  bentuk  budaya.  Dua budaya itu yakni budaya keraton yang diiden-

## 86 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
tikkan  dengan  penuh  mitos  dan  mistik  kemu- dian  ada  pengaruh  kebudayaan  Islam  setelah masuknya  Islam.  Selanjutnya  kedua  adalah budaya  populer  yang  mewakili  budaya  warga masyarakat atau budaya rakyat di luar keraton yang bersikap sangat terbuka, untuk menerima kebudayaan  Islam.  Jika  mengacu  kepada  ke- dua  bentuk  budaya  tersebut  walaupun  dalam pembahasannya  lebih  mengarah  kepada  ka- suistik di jawa. Namun ada benang merahnya dengan  kondisi  empirik  secara  historis,  eks- presi  budaya  di  Ternate  yang  memiliki  unsur kemiripan atas kedua bentuk budaya itu.

## Tabel 1. Penjaringan Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Ternate
Nilai-nilai kearifan lokal di Ternate Nilai Vertikal Nilai Horisontal Yang terseleksi Kololi kie (keliling pulau Ternate) Bobaso se rasai (taat, cinta dan kasih sayang) Bobaso se rasai (cinta dan kasih sayang) Juo se ngofa ngare (Tuhan dan hamba) Makugawene (kasih sayang) Makugawene ( kasih sayang) Joko kaha (injak tanah) Liliyan (kerja sama kaum ibu). Jou sengofa ngare (Tuhan dan hamba) Gogoro,butu (undangan) Jojobo (menabung) Jojobo,Gogoro (undangan,mena bung). Boso Ici (doa tolak bala) Oro gia, babari (gotong-royong) Oro gia, babari (gotong-royong) Dolo bololo, dalil tifa se dalil moro (pesan agama dan sosial, budaya) Nita Malili (menjemput fajar, berpagi-pagi dalam kerja) Dolo bololo, Nita malili (pesan agama, berpagi- pagi kerja)
Tagi-tagi, tego se hotu mai sabea (selalu ingat Tuhan).
Bari fola (kerja sama membangun rumah). Bari fola, dodara ngofa (bangun rumah, sayang anak)
Fere buku (naik gunung gamalama). Dodara Ngofa (sayang anak). Jou kasa ngom kage, Legugam (loyalitas, festival budaya).

## Jou Kasa Ngom
Kangee
(kepatuhan/loyalitas) Legu Gam (festival budaya)
Secara  umum  budaya  di  Ternate, dapat  digolongkan  kepada  kedua  kebudayaan ini yaitu kebudayaan keraton dan kebudayaan populer dari rakyat di luar keraton kesultanan. Keduanya dapat digolongkan sebagai kebuda- yaan  tradisional.  Kebudayaan  internal  yang dimaksudkan yaitu yang berhubungan dengan
cara  pandang  maupun  perilaku  keseharian yang  berlaku  di  kesultanan.  Bentuk  kebu- dayaan  ini  dikembangkan  oleh  para  pegawai istana kesultanan, termasuk para pujangga dan arsiteknya.
Sedangkan  posisi  keberadaan  raja atau  sultan  memiliki  kepentingan  untuk  men- ciptakan  berupa  simbol-simbol,  atau  tanda budaya tertentu dalam rangka untuk memper- kuat posisi dan kedudukannya. Simbol-simbol itu seperti mitos, sastera kerajaan dan hikayat- hikayat, cerita-cerita ajaib, dan kesaktian raja. Hal  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  du- kungan  rakyat  dan  memiliki  loyalitas  atas kepemimpinan  raja  atau  sultan.  Misalnya  di Ternate mengenal adanya kualitas supra-insa- niah  raja  atau  sultan.  Yaitu  sultan  dianggap memiliki kemampuan untuk memosisikan diri sebagai  manusia  dan  pada  kondisi  tertentu sebagai  kolano  ketika  berada  ditempat  ter- tentu. Ketika pada posisi supra-insaniah maka pembicaraannya  disamakan  dengan  Tuhan. Untuk memutuskan suatu bentuk perkara atau kasuistik di lingkungan keraton kesultanan.
Selain  mitos  sebagaimana  yang  telah diuraikan, juga dikenal adanya penciptaan atas sastera mistis. Jika mitos tersebut diperuntuk- kan  dalam  rangka  mengukuhkan  kekuasaan raja termasuk loyalitas pegawai istana kepada raja,  maka  lain  halnya  dengan  mistis  sebagai salah  satu  upaya  untuk  memberikan  penge- tahuan-pengetahuan  dasar  tentang  kosmologi. Misalnya  dalam  khasanah  mistis  di  Ternate dikenal adanya konsep tentang “toma ua hang moju, koa i dadi sosira” (disuatu tempat yang belum ada apa yang lebih dulu ada), merupa- kan  suatu  konsep  yang  mengajarkan  tentang realitas  kosmos  dan  kedudukan  manusia  di dalamnya.  Contoh  sastera  mistik  seperti  ini mengindikasikan  dan  secara  implisit  membe- rikan  pesan  agar  pegawai  istana  dan  manusia pada  umumnya  berusaha  untuk  mampu memahami  diri  dan  dunianya  dalam  konteks kosmologi keraton.
Sebagai upaya memperkuat keduduk- an  dan  kekuasaan  raja  atau  sultan.  Kemudian menciptakan  silsilah  genealogis  sebagai  ke- turunan  dari  dewa  atau  kayangan.  Tetapi  da- pat  pula  memosisikan  diri  berasal  dari  ketu- runan  Nabi  atau  para  sahabat  Nabi.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada konteks ini ternyata tidak terlepas dari pada pengaruh- pengaruh  dari  filsafat  sosial  Hindu  bahkan pra-Hindu.  Kemudian  setelah  datangnya
kebudayaan  Islam  seperti  mistesisme  Islam berpengauh  pula  dalam  pemahaman-pema- haman  internal  keraton.  Artinya  dengan  ke- budayaan  Islam  untuk  selanjutnya  digunakan untuk  melegitimasi  atau  memperkuat  pema- haman  dan  pandangan  dilingkungan  internal keraton.
Satu  sikap  yang  patut  di  berikan perhatian dan diapresiasi secara penuh bahwa setelah  datangnya  Islam  secara  institusi  dan kebudayaan-kebudayaannya.  Ternyata  dari pihak pengembang kebudayaan internal keraton  yang  digolongkan  sebagai  kebudaya- an  tradisional  lebih  memilih  untuk  menerima dan  menyesuaikannya  dengan  adat  istiadat serta  budaya  keraton.  Sikap  ini  sekaligus memberikan  suatu  karakteristik  dari  kebuda- yaan  internal  keraton  yang  lebih  fleksibel, dalam  menerima  suatu  bentuk  budaya  serta nilai-nilai  yang  mendukung  budayanya.  Ter- masuk  dalam  hal  melegitimasi  atas  nilai-nilai budaya  tradisonal  yang  kemudian  dikenal  de- ngan  nilai-nilai  luhur  kearifan  lokal.  Sebagai suatu  kumpulan  nilai-nilai  yang  masih  diya- kini oleh masyarakat, dapat dijadikan sebagai power  atau  pendorong  dan  pendukung  se- mangat  hidup  dan  kehidupan  warga  masya- rakat untuk mencapai kesuksesan masa depan.
Bentuk kebudayaan yang kedua yaitu kebudayaan eksternal merupakan budaya war- ga masyarakat atau budaya rakyat yang berada di  luar  keraton  kesultanan.  Tidak  terlalu  jauh berbeda  dengan  budaya  internal  keraton  ke- sultanan,  pada  budaya  rakyat  ini  dikenal  pula adanya  cerita-cerita  mitologi  dan  semacam- nya.  Misalnya  pada  masa  adanya  bajak  laut atau  perompak  di  daerah  Maluku  Utara  dan sekitarnya.  Mengenal  adanya  para  perompak yang bisa menghilang. Atau ada guru mengaji atau  khalifah  yang  bisa  shalat  di  tempat  lain tanpa  menggunakan  perantara,  kemudian balik lagi ke tempat semula.
Beberapa  contoh  tersebut  menunjuk- an  bukti  empirik  dari  pada  budaya  eksternal atau  budaya  rakyat  dan  warga  masyarakat  di luar  keraton  kesultanan.  Namun  di  sisi  lain ekspresi-ekspresi  ritual  dalam  budaya  rakyat, termasuk seni musik juga menunjukkan peng- aruh  budaya  Islam  yang  sangat  kuat,  yang terproses  dalam  keseluruhan  sikap  dan  peri- laku warga masyarakat. Misalnya upacara so- sial  budaya  dalam “arwahang” masih  hidup hingga saat ini sampai di daerah pelosok desa, sebagai  salah  satu  bentuk  kegiatan  untuk
memperingati  Maulid  kelahiran  nabi.  Begitu pula  dalam  bidang  seni  musik  sangat  terlihat nuansa  pengaruh  kebudayaan  Islam  seperti qasidah  dengan  menggunakan  alat  pukul berupa  rebana,  begitu  pula  gambus  dengan diiringi  syair-syair  yang  mengandung  nilai- nilai  tentang  nasehat  kehidupan,  keagamaan dan tatakrama serta perilaku positif lainnya.
Kemudian  mengacu  pula  pada  kajian teori,  tentang  pendekatan  teori  pluralisme budaya  yang  dikembangkan  dari  Bhinneka Tunggal Ika oleh Muhadjir (2013, p.13), bah- wa dalam pemaknaan baru Bhinneka Tunggal Ika  tidak  hanya  dilihat  dari  konteks  agama yang  berbeda,  tetapi  mayoritas  menghargai dan  melindungi  yang  minoritas.  Jika  ada penyimpangan dalam prakteknya yang dilaku- kan oleh mayoritas, maka wajib kepada mino- ritas  untuk  memberikan  masukan  dan  penc- erahan-pencerahan.
Masyarakat  Ternate  secara  historis yang mula-mula disebut sebagai Ternate awal, merupakan masyarakat yang berbudaya secara monokultur  dan  homogen.  Keberadaan  mere- ka  di  lereng  gunung  gamalama,  dengan  mata pencaharian  pokok  bertani  dan  berkebun. Menanam cengkih dan pala serta kelapa, sese- kali  turun  ke  daerah  pantai  untuk  menangkap ikan  yang  dikonsumsi  sendiri.  Kondisi  itu sangat  mengalami  perubahan  yang  sangat positif,  ketika  mulai  berdatangannya  warga pendatang (Malayu  Cim) ke  Ternate  dan  mu- lai  berinteraksi  dari  dua  kelompok  masyara- kat.  Pada  akhirnya  terjadi  suatu  bentuk budaya  baru  yang  selanjutnya  disebut  dengan budaya multikultur. Sebagai salah satu bentuk dari  hasil  interaksi  tersebut  maka  adanya pengakuan  akan  keragaman  budaya  dan  adat istiadat, serta mengakui keunggulan nilai-nilai budayanya masing-masing.
Upaya yang bersifat metamotif sukses diperlukan  yaitu  suatu  usaha  yang  berke- lanjutan  dan  selalu  memiliki  progress  positif dan  berkembang  secara  terus  menerus  dari berbagai  kecakapan  yang  dimiliki  seperti kecakapan  intelektual,  sosial,  emosional  dan kecakapan  religius  Kuhlen,  (dalam  Muhadjir, 2014, p.64). Untuk  menjadikan nilai-nilai  bu- daya  dan  kearifan  lokal  Ternate,  lebih  memi- liki nilai tambah (Value added) bagi pengem- bangan  warga  masyarakat  Ternate  dengan pluralisme  budayanya.  Sekaligus  sebagai  ref- leksi  atau  cerminan  diri  dalam  menghargai nilai kearifan lokal.

## 88 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi

## Pengembangan Nilai-nilai Bhinneka
Tunggal Ika dan Kearifan Lokal Melalui

## Learning Society
Re-Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Kehidupan di Ternate
Berdasarkan faktor sosio budaya yang turut  mempengaruhi  internalisasi  nilai-nilai kearifan  lokal.  Maka  internalisasi  nilai  ter- sebut  melalui  cara  berikut:  (1).  melalui  jalur informal;  melalui  keluarga,  begitu  pula  ke- giatan  keagamaan  di  mesjid  atau  di  gereja; (2).  melalui  jalur  formal;  yaitu  sekolah,  dan instansi  pemerintah,  dan  (3).  Jalur  non-for- mal;.  Melalui  organisasi  kemasyarakatan, Forum kerukunan dan paguyuban. Ketiga cara atau  jalur  ini  akan  berkontribusi  dalam  re- internalisasi secara bersama dan dinamis nilai- nilai kearifan lokal di Ternate.
Peran Tokoh Panutan: Pemaknaan Learning
Society
Tokoh panutan dalam konteks budaya masyarakat  Ternate  memiliki  pengaruh  dan peran  besar  dalam  proses  pembentukan  ke- pribadian  masyarakat. Tercermin  dalam  sikap dan  perilaku  secara  individu  atau  kelompok. Pengaruh  besar  yang  dimaksudkan  adalah karena dihormati, memiliki jabatan atau status informal  termasuk  karena  keturunannya.  Se- dangkan perannya yang besar adalah kemam- puan  dan  kecerdasan  dalam  mempengaruhi seseorang  atau  sekelompok  orang,  memiliki sifat empati, integritas dan kredibilitas.
Dalam  kontek Learning  society ,  to- koh  panutan  memiliki  peran  dalam  mem- berikan pencerahan kepada warga masyarakat. Mereka  yang  dimaksudkan  yakni  tokoh agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat,  orang tua  dan  termasuk  guru.  Begitu  juga  dengan pekerja  media  yang  dapat  mempengaruhi public  opinion .  Terutama  dalam  meliput  dan merefleksi  serta  memaknai  suatu  fenomena atau  peristiwa  yang  terjadi  di  dalam  suatu kelompok  masyarakat menjadi sangat penting adanya.
Untuk  selanjutnya  diperlukan  pula kontrol  sosial  bagi  terimplementasikannya nilai-nilai  kearifan  lokal  tersebut.  Pendekatan kontrol sosial yang penting menurut Soemarjan  (2002,  p.  309)  adalah:  (1)  kontrol sosial  secara  formal  oleh  alat  negara  dalam hal  ini  pemerintah;  (2)  kontrol  sosial  secara
non  formal  dari  masyarakat  melalui  berbagai tokoh  panutan  yang  ada  dalam  suatu  kelom- pok  masyarakat,  serta  (3)  kontrol  sosial  dari dalam diri pribadi atau inner control. Masing- masing  individu  sebagai  anggota  masyarakat senantiasa  melakukan  pengendalian  diri  se- cara  internal  yaitu  mampu  untuk  menahan emosi,  egoisme,  pre-judice,  menekan  sikap dan  perilaku  yang  merugikan  kepentingan orang banyak, serta sikap negatif lainnya.
Secara  empirik  sangat  terasa  bahwa adanya  resolusi  konflik  atau  berakhirnya konflik  sosial  di  Ternate,  tidak  hanya  peran dari  kontrol  atau  pengendalian  secara  formal. Walaupun  ketika  terjadinya  konflik  sosial  di Ternate  memang  peran  kontrol  formal  sangat dibutuhkan.  Tetapi  dorongan  untuk  meng- akhiri  konflik  sosial  itu  sendiri  adalah  atas inisiatif  atau  dorongan  besar  dari  warga  ma- syarakat  masing-masing  pemeluk  agama. Adalah tokoh-tokoh agama, adat, masyarakat, ketua  RT  dan  RW,  serta  masing-masing kepala  keluarga,  yang  disebut  sebagai  tokoh panutan.  Hal  ini  juga  disebabkan  karena secara  habitus  atau  kebiasaan  warga  masya- rakat  yang  secara  manusiawi  memiliki  jiwa kebebasan  berekspresi  dengan  berbagai  pro- fesi.  Adanya  konflik  sosial  kondisi  itu  telah berada  pada  titik  treshol  yang  menyebabkan masyarakat tidak berekspresi. Sehingga model atau  bentuk  kontrol  sosial  secara  non  formal serta  kontrol  dari  dalam  sangat  determinan dalam  mengakhiri  konflik  sosial.  Artinya warga masyarakat seakan mengalami pressure dan stresser secara internal dalam diri dengan adanya  konflik,  sehingga  dorongan  kuat  dari dalam  untuk  mengakhiri  konflik  sosial tersebut.
Kontrol sosial secara simbolik dengan menggunakan  simbol-simbol.  Berupa  tulisan yang berisi pesan-pesan moral untuk menjaga nilai-nilai  kearifan  lokal  di  tempat  publik, yaitu  Bandara  udara,  kantor  pemerintahan, sekolah,  bangunan-bangunan  kuno.  Sebagai icon  pluralisme budaya  yang  memiliki  nilai- nilai  historis  bagi  kepentingan  generasi  muda untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Koheren dengan Nilai Bhinneka Tunggal Ika.
Dapat  digolongkan  dalam  beberapa bidang yaitu: bidang filosofis, sosial kemasya- rakatan,  ritual  keagaman,  pendidikan,  dan bidang kenegaraan atau kebangsaan.
Ternate sebagai Icon Pluralisme Pascakonflik sosial: bentuk Kesadaram Masyarakat melalui Sikap dan Perilaku Harmoni Sosial
Secara  historis  Ternate  sejak  dulu telah  menjalin  hubungan  dengan  bangsa  lain. Yaitu  dengan  bangsa  Cina  disusul  dengan para  gujarat  dari  Arab.  Sehingga  hubungan masyarakat  Ternate  awal  yang  monokultur berproses  menjadi  masyarakat  yang  multi- kultur.  Dengan  adanya  konflik  sosial  maka tingkat  kepercayaan  antarwarga  masyarakat menurun.
Pascakonflik warga masyarakat mulai menyadari bahwa beta pentingnya hidup seca- ra  bersama,  yang  kemudian  mengakhiri  kon- flik  tersebut  berdasarkan  nilai-nilai  luhur  ke- arifan lokal, yang difasilitasi pemerintah. Ber- dasarkan teori pluralisme budaya yang dikem- bangkan  dari  Bhinneka  Tunggal  Ika,  bahwa secara preferensi budaya minoritas akan meng- ikuti budaya mayoritas. Namun yang terjadi di Ternate  adalah  masih  ada  subkultur  masya- rakat Tionghoa  yang enclave dalam  masyara- kat  Ternate,  tetapi  harmoni  karena  ada  peran dalam  bidang  ekonomi  perdagangan  dan  so- sial.  Terbukti  etnis  Tionghoa  diberikan  gelar kesultanan oleh sultan Ternate sebagai Kapita Cina (pemimpin Cina) di Ternate.
Untuk  mendukung Icon  pluralisme tersebut  di  Ternate,  ada  usaha-usaha  warga masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah.  Untuk  menghimpun  berbagai  etnis  di Ternate dalam wadah paguyuban, dan masing- masing  paguyuban  memberikan  perwakil- annya  pada  Forum  Pembauran  kebangsaan (FPK).  Sedangkan  tokoh  panutan  terhimpun dalam  wadah  Forum  Kerukunan  antarUmat Beragama (FKUB). Hal ini dilakukan sebagai salah  satu  mozaik  dalam  pembangunan  di daerah berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pentingnya  revitalisasi  nilai-niai  me- lalui  tahapan  transformasi  budaya,  komu- nikasi,  adaptasi  dan  organisasi  pascakonflik sosial meliputi: (a) pascakonflik sosial tingkat saling  memiliki  kepercayaan  antarumat  bera- gama, semakin menurun bahkan dapat dikata- kan  tidak  ada,  jiwa  egoisme  meningkat,  dan pre-judice  atau  berprasangka.  Untuk  mulai meningkatkan  rasa  kepercayaan  itu,  maka
dimulai  dari  masing-masing  tokoh  agama untuk saling memberikan kepercayaan sesama mereka.  Setelah  itu  baru  dengan  warga  ma- syarakat  pada  masing-masing  agama;  (b) semangat  primordial  dan  fanatisme  terhadap etnis  masih  sangat  tinggi  hingga  saat  ini. Sementara  jiwa  dan  semangat  heterogenitas sangat  rendah;  (c)  dibutuhkan  peran-peran tokoh  panutan  dalam  memberikan  pencerah- an-pencerahan pengetahuan, serta pengalaman dan kontrol sosial. Kontrol sosial yang sangat perlu adalah baik secara formal melalui peran pemerintah,  maupun  secara  non-formal  mela- lui  tokoh-tokoh  panutan.  Dan  yang  selanjut- nya  adalah  adanya  kontrol  sosial  secara  in- ternal atau Inner control. Masing-masing indi- vidu  warga  masyarakat  berusaha  untuk  me- nahan diri tidak melakukan sikap dan perilaku yang  merugikan  kepentingan  orang  banyak. Serta  yang  terakhir  adalah  kontrol  sosial secara  simbolik,  yaitu  melalui  simbol  berupa tulisan-tulisan  yang  berisi  pesan-pesan  moral yang  bersumber  dari  nilai-nilai  kearifan  lokal yang  telah  diletakkan  dasar-dasarnya  oleh para  leluhur  bangsa  di  daerah;  (d)  tahapan revitalisasi  yang  dilak-sanakan  di  Ternate, yang  mengacu  kepada  teori  tahapan  revitali- sasi adalah: (1). transformasi budaya; (2). Ko- munikasi;  (3).  adaptasi,  dan  (4).  organisasi. Keempat tahapan revitalisasi tersebut berjalan tidak  secara  sirkuler/  liniear,  tetapi  berjalan secara siklus.
Ternate  sebagai  Icon  pluralisme  Pas- cakonflik sosial: bentuk kesadaran masyarakat melalui  sikap  dan  perilaku  harmoni  sosia adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  secara  his- toris, bahwa Ternate sejak dulu telah menjalin hubungan dengan bangsa-banga luar. Sebelum datangnya  bangsa  eropa  adalah  Cina  disusul oleh para gujarat dari Arab yang mengadakan hubungan  dengan  masyarakat  Ternate  awal yang  monokultur,  dan  kemudian  menjadi Ternate  yang  multikultur  karena  menerima bukan  saja  dari  Cina  dan  Arab  tetapi  warga lainnya  seperti  dari  Jawa  dan  Sulawesi  yang lebih  didominasi  oleh  hubungan  dagang  dan berjalan hingga saat ini secara harmoni.
Kedua,  ketika  konflik  sosial  tingkat kepercayaan  dan  toleransi  warga  masyarakat menurun.  Menyebabkan  secara  psikologis membawa  ketidaknyamanan  dari  masing- masing  pihak  yang  berkonflik,  karena  putus- nya  hubungan  komunikasi  dan  tidak  bebas dalam  melakukan  ekspedisi  barang  dagangan

## 90 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
antarkecamatan, antarpulau dan bahkan kabu- paten.  Menyebabkan  ekonomi  tidak  berjalan sebagaimana  biasanya;  Ketiga,  pascakonflik dengan  kesadaran  warga  masyarakat  kedua bela  pihak  dengan  konsensus  bersama  beru- saha  untuk  mengakhiri  konflik  sosial,  difasi- litasi pemerintah. Berdasarkan pula pada nilai- nilai kearifan lokal yang selama ini telah dita- namkan oleh pada leluhur, tanpa melihat latar belakang  agama,  etnis,  dan  budaya  serta  adat istiadatnya.  Nilai-nilai  pluralisme  budaya yang  dikembangkan  dari  seloka  Bhinneka Tunggal Ika telah inklude di dalamnya.
Keempat,  berdasarkan  teori  pluralis- me budaya yang dikembangkan dari nilai-nilai Bhinneka  Tunggal  Ika,  bahwa  adanya  prefe- rensi  budaya  mayoritas  terhadap  budaya minoritas.  Namun  yang  terjadi  di  Ternate masih adanya subkultur masyarakat Tionghoa yang  enclave  dalam  masyarakat  di  Ternate. Hal  ini  karena  adanya  hubungan  sosial  dan ekonomi  perdagangan  yang  terjadi  secara mutualisme  atau  saling  menguntungkan  dari warga  masyarakat  Etnis  Tionghoa  dengan masyarakat  Ternate  pada  umumnya,  serta membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di  Ternate,  sehingga  tetap  terjadi  harmoni sosial. Kelima, ada usaha-usaha warga masya- rakat  yang  difasilitasi  pemerintah  untuk menghimpun  berbagai  etnis  baik  masyarakat lokal  maupun  masyarakat  pendatang,  yang telah  menjadikan  Ternate  sebagai  bagian  dari hidup  dan  kehidupannya.  Untuk  para  tokoh panutan berhimpun dalam wadah yang disebut dengan  Forum  Kerukunan  antarUmat  Bera- gama  (FKUB).  Forum  ini  yang  senantiasa melakukan  pertemuan  secara  berkala  melalui dialog-dialog  masalah  keagaman  dan  sosial kemasyarakatan.  Sedangkan  untuk  masing- masing  para  pemuda  dan  warga  masyarakat berdasarkan  etnis  dihimpun  dalam  wadah masing-masing  organisasi  Paguyuban.  Dan dari  organisasi  paguyuban  itu  terhimpun  lagi perwakilannya  dalam  Forum  Pembauran Kebangsaan (FPK). Forum ini sangat berhasil di  Ternate,  dengan  melakukan  sosialisasi kepada  warga  masyarakat  di  Ternate  tentang pentingnya  menjalin  dan  menjadi  bagian  satu dengan  yang  lainnya  sebagai  mozaik  dalam pembangunan  Ternate  untuk  semua,  tanpa melihat  berbagai  latar  belakang  masing- masing.  Begitu  pula  melaksanakan  kegiatan- kegiatan  sosial  kemasyarakatan  yaitu  bakti
sosial  lintas  sosial  budaya,  dan  agama  di Ternate.

## Saran
Pemerintah  daerah  kota  Ternate, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah kota Ternate dalam hal penataan kota, agar selalu memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal  sebagai  basis  pembangunan  di  daerah. Atau  pembangunan  berbasis  nilia-nilai  ke- arifan  lokal.  Karena  nilai  merupakan  sesuatu yang  abstrak  atau  yang intangible dan  hal  itu sangat  mengikat  dan  mempribadi  pada  diri setiap  individu  menuju  suatu  masyarakat terdidik (educated  society) sebagai  perwujud- an  dari  adanya  kesadaran  berbudaya (culture awareness).
Melalui Dinas kebudayaan dan Dinas pendidikan, untuk membuat simbol atau tanda terkait  dengan  bangunan-bangunan  yang memiliki  nilai-nilai  historis  dan  yang  men- dukung Icon pluralisme di Ternate. Kemudian mensosialisasikan  kepada  warga  masyarakat untuk ikut serta memanfaat-kannya,  merawat, melindungi,  sebagai  suatu  perwujudan  dari sikap  dan  perilaku  yang  menjunjung  tinggi kesadaran berbudaya warga masyarakat.
Pemangku  adat  kesultanan  Ternate, agar  terus  melakukan  sosialisasi  atas  nilai- nilai kearifan lokal, serta mengawal perwujud- annya  dalam  lingkungan  masyarakat.  Bekerja sama  dengan  seluruh  perangkat  adat Mahimo Gam atau kepala kelurahan, dan Gam Mahimo atau tokoh adat di masing-masing lingkungan kelurahan atau kampung di kota Ternate.
Warga masyarakat Ternate, agar terus mempertahankan  nilai-nilai  kearifan  lokal serta  yang  mendukung  nilai-nilai  Bhinneka Tunggal  Ika,  untuk  hamoni  sosial  di  Ternate. Dengan  selalu  mengedepankan  kepentingan bersama  dalam  keseluruhan  sikap  dan  peri- laku sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Amal, M.A. (2010a). Portugis dan Spanyol di Maluku. Depok: Komunitas Bambu.
Amal,  M.A.  (2010b). Kepulauan  rempah- rempah:  perjalanan  sejarah  Maluku utara
1250-1950.
Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia.
Creswell,  J.W.  (2007). Qualitative  inquiry  & research design: choosing among five
approaches. London: Sage Publication. Dahrendorf,  R.  (1959). Class  and  class conflict in industrial society. Calivornia: Stanford University Press.
Davies,  L.  (2011).  Conflict,  Education  and Democracy:  Learning  the  Power  of Dissent. Journal conflict and education,1-1.
Kuntowijoyo.  (1991). Paradigma  islam: interpretasi  untuk  aksi. Bandung:
Mizan.
Muhadjir,  N.  (2013). Psikologi  positif  dalam konteks multikultural. dalam psikologi positif oleh Muhadjir (Ed). Yogyakarta: Rake Sarasin. Muhadjir,  N.  (2000). Ilmu  pendidikan  dan perubahan  sosial:teori  pendidikan selaku Sosial kreatif. Yogyakarta:
Rake Sarasin.
Muhadjir, N. (2001). Identifikasi faktor-faktor opinion leader inovatif bagi pembangunan
masyarakat.
Yogyakarta: Rake Sarasin.
Moustakas,  C.  (1994). Phenomenological research  method. London:  Sage Publication.
Mosselson, J. (2011). Conflict, Education and Identity.  Resettled  Youth  in  the
United  States. Journal  conflict  and education,1:1.
Soemardjan, S. (2002). Konflik-konflik sosial di  Indonesia:  Refleksi  keresahan masyarakat.
Jurnal analisis
CSIS.Tahun ke-XXXI,No.3.
Sudrajat,  S.  (2014).  Revitalisasi  pendidikan multikultural  dalam  pembelajaran. Journal  Pembangunan  Pendidikan Fondasi dan Aplikasi, 2(1). Retrieved fromhttp://journal.uny.ac.id/index.php /jppfa/article/view/2620.  Diakses  25- 11-2015.
Wallace,  A.F.C.  (1958).  The  dekanawideh myth  analyzed  as  the  record  of  a revitalization  movement. Journal  the American  society  for  ethnohistory,
Vol. 5, No. 2, pp. 118-130.
Paulson,  J.  (2011),  Conflict,  education,  and curriculum: contemplating, past, present, and future. Journal Interdisiplinairy, enganged research. United  Kingdom  bet  spa-
University.
Peraturan  Daerah  nomor  13,  tahun  2009, tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat kesultanan Ternate.
Rozi,  S.  et.al.  (2006). Kekerasan  komunal:
anatomi  dan  resolusi  konflik  di Indonesia.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.