## PEDOMAN TRANSLITERASI
Arab  Latin
Arab  Latin
= a =  f
= b
=  q
=  ts =  k
= j =  l = h
=  m
=  kh =  n
= d
=  w
=  dz =  h = r =  ’ = z
=  y
= s =  sy
Untuk Madd dan Diftong
=  sh =  dl =  â (a panjang) =  th =  î (i panjang) =  zh =  û (u panjang)
= ‘ =  aw =  gh =  ay

## ISI

## T RANSLITERASI
A RTIKEL
 239-268 Mustain Pertautan Teologi dan Politik: Kajian terhadap Aliran Religio-Politik Syi’ah dan Khawarij  269-294 Makrum Teologi Rasional: Telaah atas Pemikiran Kalam Muhammad Abduh  295-314 Halid Al-Kaff Perspektif Epistemologis Teologi Islam Liberal  295-314 Aswadi Teologi Liberalisme: Antara Cita-Cita dan Realita  315-330 Nurul Anam Mengurai Benang Kusut Indikasi Kematian Massal Eksistensi Tuhan di Abad Globalisasi  295-314 Mukhlis Islam dan Pemberontakan terhadap Status Quo: Telaah atas Pemikiran Teologi Sosial Ali Syariati  331-356 Asnawi Paham Teologi dan Visi Kebangsaan Masyarakat Lombok  357-382 Fawaizul Umam Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok  363-416
I NDEKS
305

## PERSPEKTIF EPISTEMOLOGIS TEOLOGI ISLAM LIBERAL
Halid Al-Kaf *
__________________________________________________

## Abstract
Religious  liberalism  in  Islamic  context  has  many  possible  meanings: first, the development of rational thought and attitude; second, the freedom to interpret religious texts;  third, the belief that  all religions encourage virtue and  support  the  universal  values  of  humanity;  fourth,  strengthening  the separation thing what is profane (worldly) from the sacred (religious). The article  aims  to  analyze  some  of  the  terms  relating  to  the  Liberal  Islamic theology,  that  is:  religious  liberalism,  secularism,  secularization,  and pluralism. In the aspect of religious texts interpretation, Islamic liberalism has  at  least  three  characteristics:  first,  patterned  substantive,  that  is  to understand  the  religious  teachings  are  not  limited  to  the  scriptural  reason (text)  but  rather  on  finding  a  more  substantial  meaning  behind  the  text. Second, patterned contextual, i.e. to interpret religious texts on a variety of contexts. Third, patterned rational, i.e. to interpret religious teachings based on the reasoning/logic of healthy and humanitarian objective.
Keywords: Epistemologi,  Injil,  Kristen,  Gereja,  Teologi, Liberalisme, Islam Liberal.
______________
L IBERALISME Islam  Indonesia  merupakan  sebuah  fenomena sosial-keagamaan.  Untuk  dapat  memahaminya  dengan  utuh membutuhkan  konseptualisasi  dan  teoretisasi.  Konseptualisasi adalah  upaya  melakukan  abstraksi  terhadap  berbagai  fenomena atau gejala sosial-keagamaan atas dasar generalisasi dari sejumlah kejadian,  keadaan,  individu,  kelompok,  dan  lainnya.  Sementara itu,  teoretisasi  merupakan  serangkaian  proposisi,  definisi,  dan asumsi  yang  disusun  secara  logis  dan  sistematis  untuk merumuskan,  menjelaskan,  dan  meramalkan  sebuah  fenomena
* Penulis  adalah  dosen  pada  Fakultas  Adab  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta. email: halid_alkaf@yahoo.com.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009

## sosial-keagamaan.
1 Tulisan  berikut  akan  menganalisis  beberapa istilah  yang  berkaitan  dengan  teologi  Islam  liberal,  yaitu: liberalisme keagamaan, sekularisme, sekularisasi, pluralisme, dan lainnya.  Terminologi  liberalisme—dalam  makna  yang  umum— perlu  dijelaskan  sebagai  pengantar  awal  untuk  memahami konsep liberalisme Islam. Dalam konteks ini, konsep liberalisme bisa dicermati dari perspektif kesejarahan dan sosial-budaya yang berkembang  di  dunia  Barat.  Hal  ini  karena  di  masa  modern, Barat  merupakan  sumber  awal  lahirnya  pemikiran  yang sekularistik, liberalistik, dan pluralistik.
Terminologi  liberalisme  juga  bisa  dikaitkan  dengan  konsep religious  liberalism (liberalisme  keagamaan)  seperti  yang  dipahami oleh  beberapa  penulis  Barat.  Kemudian  konsep  liberalisme keagamaan  itu  juga  bisa  dikaitkan  dengan  konteks  Kristen (sebagai  perbandingan)  dan  konteks  yang  lebih  khusus, liberalisme  Islam.  Dengan  demikian,  konseptualisasi  dan teoretisasi  ini  diharapkan  akan  memberi  arahan  yang  lebih sistematis  dan  terfokus  pada  konsep  yang  terakhir,  yaitu liberalisme Islam atau teologi Islam Liberal .

## Liberalisme Keagamaan: Perspektif Kristen
Dalam  berbagai  tulisan  tentang  liberalisme,  khususnya  yang berkaitan  dengan  agama,  istilah  baku  yang  digunakan  adalah religious  liberalism (liberalisme  keagamaan)  dan  bukan religion liberalism (liberalisme agama). 2 Hal ini karena terdapat perbedaan
1 Tentang  definisi  konsep  dan  teori  dapat  dilihat  antara  lain  dalam: Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES,  1995);  Noeng  Muhadjir, Penelitian  Kualitatif (Yogyakarta:  Rake Sarasin, 2000); dan Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001).
2 Lihat  antara  lain:  David  Bryce,  “Religious  Liberalism”, http://www.westchesteruu.org/sermons/ser%202006_1203_ReligiousLibe ralism.htm;  diakses  tanggal  26  Maret  2008;  Nicholas  F.  Gier,  “Religious Liberalism  and  the  Founding  Fathers”,  dalam  Peter  Caws  (ed.), Two Centuries of Philosophy in America (Oxford: Basil Blackwell Publishers, 1980),
22-45;  http://www.class.uidaho.edu/ngier/305/foundfathers.htm;  diakses tanggal 26 Maret 2008; Grant Wacker, “Religious Liberalism and the Crisis ofFaith”, http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/twenty/tkeyinfo/liber al.htm ; diakses 29 Maret 2008.
307
mendasar  antara  istilah religion (agama)  dan religious (keagamaan, keberagamaan).  Yang pertama ( religion )  lebih  banyak  dikaitkan dengan  hal-hal  yang  bercorak  transendental  dan  eskatologis (dimensi  keakhiratan).  Sedangkan  yang kedua ( religious )  lebih banyak  dikaitkan  dengan  pandangan,  sikap,  dan  perilaku keagamaan  yang  ada  dan  berkembang  dalam  realitas  kehidupan umat  manusia,  sehingga  lebih  bercorak  empiris,  sosiologis,  dan antropologis. 3
Kemunculan  liberalisme  keagamaan  sebagai  sebuah  konsep baku belum dapat dilacak secara pasti. Namun, konsep ini sering dikaitkan  dengan  penolakan  kalangan  pemikir  Kristen  terhadap doktrin-doktrin  Gereja  yang  dianggap  tertutup,  literal,  dan membelenggu  umat  Kristen.  Sepanjang  periode  1820  hingga 1860,  misalnya,  istilah  liberalisme  keagamaan  hadir  sebagai penolakan terhadap doktrin kasar Calvinist tentang dosa turunan dan  takdir  Tuhan.  Kehadirannya  justru  difokuskan  pada basic goodness  of  human  nature (kebajikan  dasar  watak  manusia)  dan kemampuan  masing-masing  individu  untuk    mengikuti keteladanan Kristus. 4
Paham  liberalisme  keagamaan  tidak  lepas  dari  paham “unitarianisme”  yang  pertama  kali  dipopulerkan  oleh  William Ellery  Channing  (1780-1842);  seorang  pendeta  dari  Newport, Rhode  Island,  Amerika,  yang  berhaluan  liberal  dan  menganut paham unitarianisme agama. Channing termasuk penggagas awal lahirnya  paham  unitarianisme  agama  yang  ada  dan  berkembang di Amerika.  Salah  satu  penegasannya adalah,  “ God‟s  sovereignty  is limitless; still  man has  rights. If  these  are antagonistic  ideas, yet  both  are true. “The worst error in religion" arises from neglect of one or the other” (“Kekuasaan Tuhan tidak terbatas, tetapi manusia memiliki hak- haknya  sendiri.  Jika  terdapat  ide-ide  yang  saling  bertentangan
3 Dalam  berbagai  tulisan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  bidang keagamaan,  istilah  “keagamaan”  lebih  tepat  digunakan  daripada  istilah “agama”.  Hal  ini  karena  istilah  yang  pertama  (keagamaan)  memang  lebih mewakili  untuk  diterapkan  dalam  perspektif  ilmu-ilmu  sosial,  termasuk sosiologi  dan  antropologi.  Lihat  misalnya  dalam  M.  Atho  Mudzhar, Pendekatan Studi Islam: Antara Teori dan Praktek (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
4 http://www.digitalhistory.uh.edu/database/article_display.cfm?HHID =623; diakses tanggal  11 maret 2008.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009
[antara agama/Tuhan dan manusia], tetapi sebenarnya keduanya sama-sama benar.  Kesalahan  terburuk dalam  agama  justru  lahir dari sikap tidak peduli pada sesama”). 5
Menurut  Grant  Wacker  dari  National  Humanities  Center, Duke  University  Divinity  School,  liberalisme  keagamaan  bisa dilihat  setidaknya  dalam  tiga  konteks: pertama ,  ia  berfungsi sebagai  jalan  yang  berhubungan  dengan  legitimasi  ideal  bagi kultur  kemenangan  (baca:  kebebasan  berpikir),  kesederhanaan, ketenangan jiwa, ketepatan waktu, kerja keras, supremasi laki-laki di  sektor  publik,  supremasi  perempuan  di  sektor  domistik, penghargaan kepada seseorang, dan superioritas kultur Amerika. Kedua ,  ia  hadir  sebagai  reaksi  melawan  para  pengabar  Injil ( evangelist )  yang  banyak  menekankan  pada  karakter  supernatural ajaran Kristen, juga melihat Bibel sebagai satu-satunya transkrip kehendak  Tuhan  dan  penyelamat  umat  manusia  melalui keyakinan  pada  Kristus. Ketiga ,  liberalisme  keagamaan  berusaha menafsir ulang esensi ajaran Kristen dalam tantangan intelektual yang  diarahkan  ke  dalam  komunitas  terdidik  sejak  Abad Pertengahan. 6
Berdasarkan  pada  konsep  liberalisme  keagamaan  itulah, sebagian penulis Barat kemudian mengidentifikasi dan membuat beberapa  batasan  dan  ciri-ciri  yang  bisa  dimasukkan  ke  dalam kategori  liberal.  Nicholas  F.  Gier,  misalnya,  dalam  tulisannya yang berjudul “Religious Liberalism and the Founding Fathers”, menjelaskan empat karakter atau ciri-ciri liberalisme keagamaan. Pertama ,  kaum  liberal  tetap  percaya  pada  Tuhan,  tetapi kepercayaan mereka tidak  sama dengan  konsepsi Tuhan  seperti yang  dipahami  kaum  Kristen  berhaluan  ortodoks.  Mereka  juga menolak  beberapa  pandangan  seperti  Tuhan  melaknat kebebasan  berkehendak  umat  manusia  atau  Tuhan  mengurusi hal-hal  yang  bersifat  detail  pada  manusia. Kedua ,  lebih
5 http://www25.uua.org/uuhs/duub/articles/williamellerychanning.ht ml. Sebuah website resmi milik penganut transendentalisme Amerika serikat, memasukkan Channing sebagai  salah  satu  tokohnya.  Lihat  dalam  situs http://www.vcu.edu/engweb/transcendentalism/index.html,diakses tanggal 26 maret 2008.
6 Wacker,http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/twenty/tkeyinfo/ liberal.htm; diakses tanggal 29 Maret 2008.
309
menekankan  pada  “prinsip  etika  Kristen”  daripada  “prinsip doktrin  Kristen”. Ketiga ,  mendukung  upaya  pemisahan  antara gereja  dan  negara.  Keduanya  tidak  boleh  dicampuraduk  dalam satu  lembaga. Keempat ,  mendukung  kebebasan  dan  toleransi keberagamaan. 7
Dalam  tulisannya  itu,  Gier  juga  menegaskan  bahwa  kaum liberal  menolak  doktrin-doktrin  ortodoks  Gereja,  seperti: Trinitas, ketuhanan Yesus (Isa), Perawan Suci (dikaitkan dengan Maryam),  Bibel  (Injil)  sebagai  firman  Tuhan  yang  bercorak literal, neraka, setan, dan creatio ex nihilo (penciptaan dari tiada). 8
Sebagian  dari  ciri-ciri  yang  dilontarkan  Gier,  memang  memiliki kesamaan  dengan  kelompok  liberal  yang  ada  di  agama  lainnya, termasuk  agama  Islam.  Penekanan  pada  etika  keagamaan  dan pemisahan antara agama  dan negara, misalnya,  juga dianut  oleh kalangan liberal yang ada di dunia Islam, termasuk di Indonesia, seperti yang dianut oleh Ahmad Wahib, Nurcholish Madjid, dan Abdurrahman Wahid. Demikian juga konsep creatio ex nihilo yang juga  dianut  oleh  kalangan  filosof  muslim  abad  pertengahan, seperti al-Râzî, al-Farâbî, Ibn Sînâ, dan Ibn Rusyd.
Liberalisme  keagamaan  di  dunia  Kristen  juga  berkaitan dengan konsep naturalisme keagamaan, modernisme keagamaan, dan  liberalisme  para  pengabar  Injil.  Pada  aspek  naturalisme keagamaan,  unsur-unsur  supernatural  dalam  agama  harus dibuang.  Sebaliknya,  agama  harus  mampu  membangun komunitas  bangsa  yang  bisa  memelihara  tradisi  Injil  yang  lebih alamiah,  sama  seperti  halnya  demokrasi,  watak  progresif,  dan lainnya. Pada aspek modernisme keagamaan, posisi agama harus diletakkan  dalam  konteks  kultur  dan  ilmu  pengetahuan kontemporer  sebagai  basis  normatif  bagi  ideologi  Kristen. Sedang pada aspek liberalisme yang berkaitan dengan berita dari kitab  Injil  ( evangelical  liberalism ),  doktrin  Kristen  harus  dikaji melalui  pengalaman-pengalaman  keagamaan  secara  empiris, bukan  sebaliknya.  Atau  dengan  ungkapan  lain,  pengalaman keagamaan  harus  mampu  melahirkan  doktrin  keagamaan,  dan
7 http://www.class.uidaho.edu/ngier/305/foundfathers.htm; diakses tanggal 27 Maret 2008.
8 http://www.class.uidaho.edu/ngier/305/foundfathers.htm; diakses tanggal 27 Maret 2008.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009
bukan  sebaliknya;  doktrin  keagamaan  melahirkan  pengalaman keagamaan. 9
Sementara  dalam  konteks  teologi-keagamaan  di  dunia Kristen,  liberalisme  keagamaan  melihat  teks-teks  keagamaan yang  ada  dalam  Bibel  (Injil)  telah  dipengaruhi  oleh  waktu, tempat,  dan  para  penyusunnya.  Pada  batas-batas  tertentu, kelompok liberal bahkan memandang sinis teks-teks sakral yang ada  dalam  Injil.  Bagi  kelompok  liberal,  teologi  Kristen  harus memandang positif nilai-nilai spirit dan rasionalitas kemanusiaan. Pada  akhirnya,  liberalisme  teologi  (Kristen)  harus  memiliki pandangan  baru  tentang  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  ketuhanan, termasuk hubungan antara sesama manusia dan alam semesta. 10
Namun liberalisme agama yang berkembang di dunia Kristen tidak  dapat  disamakan  dengan  gerakan  yang  hanya memfokuskan
pada
kebebasan
pribadi tanpa mempertimbangkan  kebijakan  publik.  Kelompok  seperti  ini— yang  dalam  pandangan  Gier  biasa  dikenal  dengan  sebutan “libertarian”—memiliki pandangan bahwa seseorang yang sudah dewasa,  harus  memperoleh  kebebasan  untuk  memilih,  seperti hubungan  seksual,  penentangan  terhadap  legalitas  lembaga pernikahan,  pendidikan,  dan  sikap  serta  perilaku  apa  saja  tanpa harus  dikaitkan  dengan  prosedur  hukum  atau  undang-undang tertentu yang ditetapkan oleh negara. Bagi kelompok libertarian, seseorang yang sudah dewasa hanya bisa dicegah jika melakukan pembunuhan,  pemerkosaan,  pencurian,  penggelapan  uang,  dan hal-hal yang merusak tatanan sosial serta merugikan hajat hidup orang  banyak. 11 Dalam  pandangan  kelompok  libertarian,  peran agama  dinafikan  sama  sekali,  karena  mereka  menganut  paham sekularisme murni ( pure secularism ).
Berdasarkan  beberapa  paparan  di  atas,  bisa  disimpulkan bahwa  liberalisme  keagamaan  yang  ada  di  dunia  Kristen  tetap
9 http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/twenty/tkeyinfo/liberal.h tm; diakses tanggal 29 Maret 2008.
10 Lihat David Bryce, “Religious Liberalism”,
dalam http://www.westchesteruu.org/sermons/ser%202006_1203_ReligiousLibe ralism.htm ; diakses tanggal 26 Maret 2008.
11 Lihat  Nick  Gier,  “We  are  All  Liberals  Well”,  dalam http://www.class.uidaho.edu/ngier/  liberalism.htm;  diakses  tanggal  11 Maret 2008.
311
dan melibatkan norma-norma keagamaan. Hanya saja, pelibatan agama  tidak  ditampilkan  dalam  bentuk  skriptural  yang  hanya mengikuti  doktrin  Gereja  di  mana  ruang  gerak  pemikiran  dan kebebasan  manusia  tidak  mendapat  porsi  yang  maksimal. Liberalisme  keagamaan  tampil  sebagai  model  alternatif  bagi penafsiran terhadap doktrin keagamaan agar lebih sesuai dengan dinamika  peradaban  umat  manusia.  Liberalisme  keagamaan bukan berarti kebebasan untuk memakai atau membuang agama, bukan  juga  membebaskan  manusia  dari  wahyu  Tuhan  atau melepaskan Tuhan dari diri dan kehidupan manusia.

## Liberalisme Keagamaan: Perspektif Islam
Liberalisme  keagamaan  dalam  konteks  Islam  memiliki banyak  kemungkinan  makna, pertama ,  pengembangan  pemikiran dan  sikap  rasional  dalam  memaknai  ajaran  agama; kedua , kebebasan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan tanpa terikat pada satu mazhab tertentu dalam agama; ketiga , keyakinan bahwa semua  agama  yang  ada  pada  dasarnya  sama;  menganjurkan kebajikan  dan  mendukung  nilai-nilai  universal  kemanusiaan; keempat ,  penguatan  pada  upaya  sekularisasi  agama  dalam  arti pemisahan  hal-hal  yang  profan  (keduniaan)  dari  yang  sakral (keagamaan).
Di  samping  kemungkinan  interpretasi  makna  yang  luas  itu, liberalisme  Islam  juga  harus  ditelaah  dari  berbagai  konteks. Misalnya  konsep  liberal  dalam  konteks  teologi,  tentu  akan berbeda  dengan  konsep  liberal  dalam  konteks  sosial-politik (sistem  pemerintahan). 12 Demikian  juga  konsep  liberal  dalam
12 Muhammad  „Abduh  termasuk  tokoh  liberal  dalam  bidang  teologi karena argumentasinya yang sangat rasional dan progresif. Menurut Harun Nasution,  pemikiran  Muhammad  „Abduh  dalam  bidang  teologi  memiliki beberapa  persamaan  dengan  teologi  Mu'tazilah.  Bahkan,  Harun menyimpulkan bahwa kekuatan akal dalam pandangan „Abduh lebih tinggi daripada  pandangan  Mu'tazilah.  Lihat  dalam  Harun  Nasution, Muhammad Abduh  dan  Teologi  Rasional Mu'tazilah (Jakarta: UI  Press,  1987), 92.  Namun dalam  hal  pandangan  politik  atau  sistem  pemerintahan,  „Abduh  termasuk dalam  kategori  tradisional  atau  setidaknya  modernis-konservatif  karena masih  mempertahankan  sistem  khilâfah  Utsmâniyyah.  Sementara  guru „Abduh,  al-Afghânî,  justru  terlihat  lebih  progresif  karena  menghendaki dibentuknya  Pan-Islamisme  atas  dasar  musyawarah  dan  kesamaan  hak  di
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009
konteks tradisi atau budaya, tentu akan berbeda dengan konsep hukum,  pranata  sosial,  dan  lainnya.  Masing-masing  memiliki batasan  makna  yang—pada  batas-batas  tertentu—terkadang tidak  dapat  dimasukkan  atau  dibaurkan  secara  bersamaan.  Jadi, harus  ada  pembatasan  dan  cakupan  yang  jelas  dalam menempatkan  sebuah  pemikiran  dan  gerakan  secara proporsional.
Atas  dasar  di  atas,  dapat  diasumsikan  bahwa  penilaian terhadap  pemikiran  dan  gerakan  seseorang  atau  lembaga tertentu,  tidak  mesti  bersifat  tunggal  dan  homogen.  Seseorang bisa  saja  memiliki  pemikiran  liberal  dalam  permasalahan  sosial- politik  (sistem  pemerintahan),  tetapi  memiliki  pandangan  yang fundamentalis  dalam  masalah  lainnya,  misalnya  teologi. Demikian  juga  seseorang  bisa  dikategorikan  berpandangan liberal dalam hal teologi-keagamaan, tetapi dalam hal agama dan politik justru tidak masuk dalam kategori liberal. 13
Dalam  konteks  Islam,  khususnya  ketika  mengacu  pada sumber  doktrin-keagamaan,  liberalisme  Islam  tidak  memiliki perbedaan dengan ideologi atau gerakan Islam lainnya (misalnya fundamentalisme  Islam),  karena  sama-sama  meyakini  adanya Tuhan  dan  para  rasul-Nya;  juga  meyakini  al-Qur‟an  dan  sunah Rasulullah saw. sebagai sumber doktrin keagamaan. Pada tataran ini, tidak ada karakteristik atau ciri khusus yang berbeda di antara beragam  paham  keagamaan  di  dunia  Islam.  Perbedaan  justru terletak pada unsur-unsur di luar (ekstrinsik) keagamaan, seperti interpretasi  teks-teks  keagamaan  yang  dilakukan  kalangan agamawan  atau  kelompok  tertentu,  teologi-keagamaan,  ideologi
antara negara-negara yang menjadi anggota di dalamnya. Uraian lebih lanjut tentang hal ini dapat dibaca dalam Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1993), 126.
13 Harun  Nasution  termasuk  pemikir  yang  berpandangan  liberal  dalam masalah  teologi  (setidaknya  apresiasinya  yang  tinggi  pada  teologi Mu‟tazilah),  tetapi  pandangannya  tentang  agama  dan  negara  cenderung menganut  pola  “modernis-konservatif”.  Bahkan  dalam  pandangan  Yusril Ihza  Mahendra,  pandangan  Moh.  Natsir  tentang  hubungan  antara  agama dan kenegaraan lebih liberal  daripada Harun. Lihat Yusril  Ihza  Mahendra, “Harun  Nasution  tentang  Islam  dan  Masalah  Kenegaraan”,  dalam  Aqib Suminto, dkk, Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution (Jakarta: LSAF, 1989), 226.
313
politik-keagamaan, dan sebagainya.
Pada  aspek  interpretasi  teks-keagamaan,  liberalisme  Islam memiliki  setidaknya  tiga  karakteristik: pertama ,  bercorak substantif,  yaitu  memahami  ajaran  agama  tidak  sebatas  pada nalar  skriptif  (catatan  teks)  tetapi  lebih  pada  pencarian  makna yang lebih substansial di balik teks. Kedua , bercorak kontekstual, yaitu  memaknai  teks-teks  keagamaan  berdasarkan  beragam konteks  yang  melatarinya. Ketiga ,  bercorak  rasional,  yakni memaknai  ajaran  agama  berdasarkan  nalar/logika  kemanusiaan yang sehat dan objektif.
Ketiga  interpretasi  teks-keagamaan  yang  menjadi  ciri  utama liberalisme  Islam  itu,  secara  bersamaan  dapat  digunakan  pada beberapa kasus yang dimuat dalam kitab suci al-Qur‟an (seperti kasus  pembagian  warisan  1  :  2  bagi  ahli  waris  laki-laki  dan perempuan pada Qs. al-Nisâ‟ [4]: 11, kasus perbudakan pada Qs. al-Nisâ‟ [4]: 92 dan Qs. al-Mâ‟idah [5]: 89, kasus potong tangan bagi  pencuri  pada  Qs.  al-Mâ‟idah  [5]:  38,  dan  kasus  pembagian 1/5  harta  rampasan  perang  [ ghanîmah ]  dalam  Q.S.  al-Anfâl  [8]: 41). Pada kasus terakhir ( ghanîmah ) sahabat Umar  termasuk yang mengubah  dari  1/5  menjadi  1/3  dengan  menghilangkan  hak Rasulullah  saw.  dan  kerabatnya  dari  Bani  Hasyim  dan  Bani Muthalib.  Sementara  4/5  dari ghanîmah tetap  diberlakukan  bagi bala tentara yang ikut berperang. 14
Ketiga  karakteristik  interpretasi  teks-keagamaan  tersebut
14 Persoalan harta rampasan perang ( ghanmah ) dalam Qs. al-Anfāl [8]: 41 di  atas terkait  dengan yang  disebutkan  dalam  Qs. al-Hasyr  [59]:  7.  Dalam tafsirnya, Ibn Katsîr  menjelaskan sebuah hadis riwayat Imâm  Ahmad  soal harta benda Bani Nadhîr yang semula hanya diperuntukkan oleh Allah dan Rasulullah  saw.  semata.  Di  masa  itu,  Rasulullah  saw.  hanya  memberikan semacam  nafkah  tahunan  pada  penduduk  Bani  Nadhîr.  Namun  setelah „Umar menjabat sebagai khalifah, kebijakan itu diganti. Umar bahkan tidak memberi warisan harta itu pada Abbas dan Ali bin Abi Thalib berdasarkan pada  sabda  Rasulullah  saw.  sendiri,  “ Kami  (keluarga  Rasulullah  saw.)  tidak menerima sedekah  dari  warisan yang  kami  tinggalkan ”. Kebijakan Umar  dengan menghilangkan hak waris dari keturunan keluarga Rasulullah saw itu (Abbas dan  Ali),  termasuk  mengganti  kebijakan  Rasulullah  saw.  yang  hanya memberi  nafkah  setahun  sekali  pada  keluarga  Bani  al-Nadlîr,  juga  tidak mengharuskan  pembagian  merupakan  kebijakan  baru  di  masa  itu. Penjelasan  lebih  jauh  dapat  dibaca  dalam Barnâmij  al-Qur`ân  al-Karîm (CD ROM versi 6.5, Shakhr-Global Islamic Software , Kairo, 1998).
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009
pernah dilakukan beberapa tokoh dan pemikir Islam Indonesia. Harun  Nasution  misalnya,  memopulerkan  gagasan qath‟î (absolut, tetap) dan zhannî (relatif, berubah) dalam menafîsirkan ayat-ayat  al-Qur`an,  terutama  yang  berkaitan  dengan problematika  sosial-kemasyarakatan. 15 Demikian  juga  Munawir Sjadzali,  yang  menawarkan  konsep  “reaktualisasi”  ajaran  Islam dengan  memfokuskan  pada  kasus  perbandingan  warisan  2  :  1 untuk  laki-laki  dan  perempuan  serta  kemungkinan  dapat  atau tidaknya  dilaksanakan  oleh  sebagian  masyarakat  muslim  di Indonesia. 16
Dengan  demikian,  jika  seseorang  melakukan  interpretasi teks-teks  keagamaan  dengan  mengacu  pada  ketiga  karakteristik tersebut,  berarti  dia  telah  memasukkan  unsur-unsur  liberalistik dalam  penafsirannya.  Sebaliknya,  jika  seseorang  melakukan interpretasi  teks-teks  keagamaan  yang  berseberangan  dengan ketiga  karakter  tersebut,  berarti  dia  telah  memasukkan  unsur- unsur  skripturalistik  dan  literalistik.  Kedua  unsur  ini  pada akhirnya  bisa  berujung  pada  paham  skripturalisme 17 dan literalisme. 18 Skripturalisme  maupun  literalisme  merupakan
15 Soal qath‟î (pasti,  tetap,  dan  mono-interpretasi)  dan zhannî (relatif, temporal,  dan  multi-interpretasi)  dipakai  Harun  dalam  sebuah otobiografinya  dalam  Aqib  Suminto,  dkk. Refleksi  Pembaharuan  Pemikiran Islam:  70  Tahun  Harun  Nasution (Jakarta:  Panitia  Penerbitan  Buku  dan Seminar 70 Tahun Harun Nasution bekerja sama dengan LSAF, 1989).
16 Mengenai  konsep  reaktualisasi  ajaran  Islam  dapat  dibaca  dalam Munawir  Sjadzali,  “Reaktualisasi  Ajaran  Islam”,  dalam  Iqbal  Abdurrauf Saimima (ed.), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 1- 11.
17 Istilah  skripturalisme  pernah  digunakan  R.  William  Liddle  ketika menganalisis majalah Media Dakwah yang dikendalikan kelompok  muslim modernis-konservatif.  Tulisan  ini  semula  berupa  makalah  internasional berjudul “ Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action  in  New  Order  Indonesia ”  (1993)  yang  kemudian  dimuat  dalam  jurnal Ulumul  Qur`an dengan  judul  “Skripturalisme Media  Dakwah :  Satu  Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam Masa Orde Baru”, Ulumul Qur`an, no. 3, vol. IV, Th. 1993).
18 Sementara  istilah  “literalisme”  sebagai  lawan  substansialisme  atau kontekstualisme bisa diartikan sebagai corak interpretasi yang menunjukkan arti sederhana, apa adanya, atau yang disebut secara harfiah, sebagai rujukan dalam  teks  keagamaan.  Dalam  penciptaan  langit  dan  bumi  selama  6  hari seperti  disebut  dalam Genesis -nya  kaum  Yahudi,  misalnya,  bisa  diartikan
315
metode  interpretasi  teks-teks  keagamaan  yang  berseberangan dengan liberalisme, karena mengabaikan unsur-unsur kontekstual, substansial, dan rasional yang terkandung di dalam teks-teks keagamaan.

## Dari  Paham  Keagamaan  hingga  Ideologi  Politik- Keagamaan
Rujukan  lain  yang  sering  dikaitkan  dengan  liberalisme Islam—selain mengacu pada interpretasi teks-teks keagamaan— adalah  merujuk  pada  teologi  rasional  dan  beberapa  tokoh  yang memaksimalkan  peran  dan  fungsi  akal  dalam  kehidupan  sosial- keagamaan. Dalam hal ini, teologi yang paling banyak dirujuk— meskipun  tidak  seluruhnya—oleh  kalangan  pembaru  berhaluan liberal  (termasuk  di  Indonesia)  adalah  dari  golongan Mu‟tazilah. 19 Sebagian  kalangan  Islam  liberal  di  Indonesia  juga memberi apresiasi yang cukup tinggi terhadap kaum filosof dan sufi.  Bagi  kelompok  pemikir  liberal,  ajaran  yang  terkandung dalam  tasawuf  dan  filsafat  yang  disebarkan  kaum  sufi  dan filosof, memiliki nilai-nilai yang luhur, pluralis, dan inklusif.
Konsep bahwa al-Qur`an adalah “makhluk” yang karenanya menjadi hadîts (baru)  seperti  yang  dianut  kaum  Mu‟tazilah,
secara  literal  sama  dengan  6  hari  yang  dalam  hitungan hari  kita  adalah  24 jam setiap hari. Demikian juga dengan pernyataan dalam kitab suci bahwa Hari  Kiamat  sangat  dekat,  maka  harus  diartikan  dengan close  at  hand dan bukan far-off  future  event .  Penjelasan  lebih  jauh  dapat  dibaca  dalam  Roger Schmidt,  et.  al., Patterns  of  Religion (Belmont,  CA:  International  Thomson Publishing Company, 1999), 647.
19 Harun  Nasution  termasuk  salah  satu  tokoh  yang  paling  intens memperkenalkan pemikiran teologi liberal Mu‟tazilah sejak dekade 1960-an. Mengenai  keterlibatan  harun,  lihat  antara  lain  dalam  Aqib  Suminto,  dkk, Refleksi  Pembaharuan  Pemikiran  Islam:  70  Tahun  Harun  Nasution (Jakarta: Panitia  Penerbitan  Buku  dan  Seminar  70  Tahun  Harun  Nasution  bekerja sama  dengan  LSAF,  1989).  Sementara  di  era  modern,  Jaringan    Islam Liberal (JIL) yang dimotori Ulil Abshar Abdalla dan anak-anak muda NU, juga sangat apresiatif terhadap pemikiran Mu‟tazilah (lihat visi dan misi JIL dalam  website  resminya:  www.islamlib.com).  Sebuah  diskusi off-line yang dibukukan  dalam Wajah  Liberal  Islam  di  Indonesia hasil  suntingan  Luthfi Assyaukanie (diterbitkan oleh JIL, 2002), teologi Mu‟tazilah tetap mendapat apresiasi  yang  tinggi  dari  beberapa  aktivis  JIL  dan  anak-anak  muda  yang berminat pada pemikiran progresif.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009
misalnya,  juga  bisa  menjadi  acuan  teoretis  untuk  mengkaji pemikiran  Islam  Liberal.  Bahkan—dalam  konteks  tertentu— kebaruan  ( hudûts )  al-Qur‟an  juga  bisa  ditafsirkan  bahwa  al- Qur`an bukan hanya wahyu (dalam arti sakral dan mutlak), tetapi juga  merupakan  “produk  sosial”  yang  dinamis  sehingga interpretasi  terhadap  al-Qur‟an  harus  keluar  dari  kungkungan tekstualitas.
Dalam  perspektif  sosial-budaya,  liberalisme  Islam  Indonesia juga  memberi  apresiasi  yang  sangat  tinggi  bagi  pembentukan “Islam  Lokal”,  seperti  konsep  “Islam  Keindonesiaan” (dipopularkan  Nurcholish  Madjid)  dan  “Pribumisasi  Islam” (dipopularkan  Abdurrahman  Wahid).  Dengan  demikian, legalisasi  dan  strukturisasi  agama  bukan  persoalan  yang  prinsip dan  substantif,  melainkan  bercorak  instrumental.  Pada  batas- batas  tertentu,  liberalisme  Islam  juga  menarik  agama  pada wilayah  yang  privat,  individual,  dan  personal,  sehingga  sistem kebergamaan  tidak  perlu  diatur  oleh  negara  atau  pemerintah. Dalam  konteks  ini,  pemberlakuan  syariat  Islam—dalam  arti dimasukkan  dan  diserahkan  pelaksanannya  pada  pemerintah— tentu saja harus ditolak secara tegas.
Semangat liberation (pembebasan) dan empowerment (pemberdayaan)  dalam  Islam  tersebut,  juga  diserukan  kaum pembaru  dari  kalangan  Kristen.  Dalam A  Theologhy  of  Liberation (1973)  karya  Gustavo  Gutiérrez,  seorang  teolog  Kristen  asal Peru,  disebutkan  bahwa  dasar-dasar  ajaran  Kristen  adalah semangat  pembebasan  bagi  kaum  lemah  dan  tertindas.  Dalam karyanya  ini,  Gutiérrez  berargumen  bahwa  pembebasan  dari dosa  saja  tidak  cukup  tanpa  melalukan  pembebasan  lebih  jauh dari  ketidakadilan  manusia  dari  struktur  kekuasaan.  Secara karakteristik,  kaum  teolog  pembebesan,  seperti  Gutiérrez, menganjurkan  perlunya  pembebasan  diri  dan  orang  lain  dari segala  bentuk  penindasan—di  samping  dari  lingkaran  dosa pribadi—dari  lingkaran  dosa  publik:  politik,  ekonomi,  rasial, seksual, lingkungan, dan bahkan keagamaan. 20
Dalam  perspektif  teologi  pembebasan  tersebut,  kata  kunci liberalisme  Islam  ada  pada  aspek  gerakan  dan  aktivisme  yang
20 Lihat  Shabbir  Akhtar, The  Final  Imperative:  an  Islamic  Theology  of Liberation (London: Bellew Publishing, 1991), 10.
317
mengarah  pada  upaya  pembebasan  dan  pemberdayaan  kaum lemah  dan  tertindas.  Baik  Engineer  maupun  Ziaul  Haq— termasuk  Gutiérrez—sama-sama  memasukkan  terminologi aktivisme sebagai bagian dari keutuhan sebuah ajaran keagamaan yang bercorak liberal.
Sedangkan  dalam  perspektif  sosial-politik,  liberalisme  Islam memandang  bahwa  agama  (Islam)  tidak  menyediakan  sistem pemerintahan yang absolut dan tetap. Yang ada hanyalah (Islam) meletakkan  nilai-nilai  substantif  bagi  pembentukan  negara- bangsa  ( nation-state ).  Dalam mainstrem liberal,  referensi  historis yang dijadikan rujukan adalah bahwa Muhammad saw. diutus di tengah-tengah  masyarakat  Arab  (saat  itu)  bukan  dimaksudkan untuk  mendirikan  negara  Islam,  tetapi  hanya  ditugaskan  untuk menegakkan  nilai-nilai  moralitas  keagamaan  universal  ( rahmatan lil „âlamīn ).
Pemikiran  sosial-politik  yang  dikembangkan  „Alî  „Abd  al- Râziq  (dalam  karya  monumentalnya al-Islâm  wa  Ushûl  al-Hukm ) dan Muhammad Husein Haykal (dalam karyanya al-Hukûmah al- Islâmiyyah )  juga  bisa  menjadi  rujukan  teoretis  dalam menggambarkan  perkembangan  liberalisme  Islam  di  Indonesia. Dalam pandangan  pemikir  muslim  liberal,  sistem  pemerintahan tidak  disinggung  sama  sekali  di  dalam  al-Qur‟an  maupun  hadis Nabi  saw.  Demikian  juga  bahwa  khilafah  dalam  pengertian sistem  pemerintahan,  bukan  menjadi  bagian  dari  ajaran  Islam yang  wajib  ditegakkan. 21 Pemikiran  rasional-kritis  yang dikemukakan  Râziq  dan  Haykal  serta  para  pemikir  berhaluan liberal  lainnya—secara  langsung  maupun  tidak—banyak memberi  inspirasi  bagi  lahirnya  pemikiran  liberal  di  bidang sosial-politik di Indonesia.
Sebagai konsekuensi  dari  cara pandang  seperti  itu,  pembaru sekular—seperti  dikatakan  Azyumardi  Azra—cenderung mendukung  gagasan  pemisahan  agama  dari  politik,  karena  bagi
21 Lihat  antara  lain  dalam  Harun  Nasution, Pembaharuan  dalam  Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 84-5; Munawir Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran (Jakarta:  UI Press, 1993), 140.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009
mereka, Islam hanya terbatas pada masalah moral dan pribadi. 22 Sementara  Leonard  Binder  berpendapat  bahwa  doktrin  politik liberal  adalah  menyetujui  adanya  kebaikan  umum  bagi  beragam kelompok historis yang lahir dari diskursus rasional. Binder juga memandang  bahwa  bagi  kalangan  Islam  Liberal,  bahasa  al- Qur‟an selaras dengan  esensi wahyu, tetapi  isi dan makna  tidak didasarkan pada makna verbalnya. 23
Namun jika ideologi-keagamaan dikaitkan dengan pandangan dan  sikap  politik  tertentu,  konseptualisasi  Islam  Liberal  yang dilahirkan oleh seseorang biasanya tetap mengacu pada sandaran teologis tertentu. Sayangnya, ambiguitas akan terlihat ketika akan melakukan  pemetaan  konseptual  pada  aspek  ini.  Misalnya Leonard  Binder  dalam  bukunya Islamic  Liberalism:  A  Critique  of Development  Ideologies ,  memasukkan  Sayyid  Quthb—tokoh gerakan  sosial-keagamaan  al-Ikhwân  al-Muslimûn—ke  dalam kategori fundamentalist non-scriptural .
Namun di sisi lain, Binder tidak menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan istilah itu. Sementara dengan mengambil tokoh  yang  sama,  Ahmad  S.  Moussalli  dalam  bukunya Radical Islamic Fundamentalism: the Ideological and Political Discourse of Sayyid Qutb ,  secara  tegas  mengategorikan  Quthb  ke  dalam  tokoh berhaluan  radikal-fundamentalis. 24 Sebuah  pengategorian  yang memang  bebas  dan  cenderung  subjektif  berdasarkan pengamatan  dan  pengalaman  dari  masing-masing  penulis, pengamat,  atau  peneliti  tentang  sebuah  fenomena  keagamaan yang ada dan berkembang.
Hampir  sama  dengan  yang  ditujukan  pada  Sayyid  Quthb, adalah pemetaan ideologi politik-keagamaan yang ditujukan pada Moh. Natsir. Charles Kurzman, seorang profesor sosiologi pada University  of  North  Carolina,  Chapell  Hill,  dalam  karya edirotialnya, Wacana  Islam  Liberal:  Pemikiran  Islam  Kontemporer
22 Azyumardi  Azra,  Pergolakan  Politik  Islam:  dari  Fundamentalisme, Modernisme, hingga Postmodernisme (Jakarta: Paramadina, 1996), 9.
23 Leonard  Binder, Islamic  Liberalism:  A  Critique  of  Development  Ideologies (Chicago: The University of Chicago Press, 1988),  4.
24 Ahmad.  S.  Moussalli,  Radical  Islamic  Fundamentalism:  The Ideological  and  Political  Discourse  of  Sayyid  Qutb  (Beirut,  Libanon: American University of Beirut, 1992).
319
tentang  Isu-Isu  Global ,  mengategorikan  Moh.  Natsir  sebagai representasi  tokoh  liberal  dari  Indonesia.  Pengategorian Kurzman  dengan  memasukkan  Moh.  Natsir—di  samping  juga Nurcolish Madjid—sebagai salah satu tokoh liberal di Indonesia, tentu  saja  masih absurd dan  ambigu.  Hal  ini  mengingat  bahwa Natsir—dalam  konteks  ideologi  politik-keagamaan—termasuk seorang  modernis-konservatif,  bukan  modernis-liberal  atau modernis-sekular.  Apalagi  Natsir  termasuk  salah  satu  tokoh Masyumi  yang  pernah  mendukung  strukturisasi  syariat  Islam dalam  konteks  pemerintahan  di  mana  upaya  melakukan “konservasi  politik-keagamaan”  masih  sangat  kuat  tertanam pada dirinya.
Ambiguitas  tersebut  terjadi  disebabkan  oleh  beberapa  hal: pertama , belum dilakukan  pemetaan konseptual  yang jelas  untuk menempatkan  liberalitas  seseorang;  apakah  dalam  konteks pemikiran  (interpretasi  teks-keagamaan)  atau  gerakan  praksis. Kedua ,  sangat  sulit  mengidentifikasi  dan  menjustifikasi  ideologi politik-keagamaan  secara  tegas  karena  antara  pemikiran  dan praktik  terkadang  berseberangan. Ketiga ,  ideologi  politik- keagamaan sering melibatkan faktor kepentingan yang terkadang menyembunyikan  atau  mengaburkan  identitas  keyakinan ideologis  yang  sebenarnya  dari  seseorang.  Ini  terjadi  karena mempertimbangkan  konteks  agama,  politik,  ekonomi,  budaya, dan lainnya. Mungkin atas dasar inilah, para peneliti atau penulis terkadang terjebak pada penilaian yang kabur dan ambigu.
Meskipun begitu, bisa jadi pengategorian itu didasarkan pada asumsi  bahwa  ideologi-politik  keagamaan  seseorang  lahir  dari doktrin-keagamaan  yang  dianutnya,  sehingga  wajar  bila kemudian  Binder  maupun  Kurzman  melakukan  generalisasi pada  beberapa  tokoh  Islam  Liberal  tersebut.  Padahal,  mestinya tidak  harus  seperti  itu,  karena  orang-orang  yang  terlibat  pada aktivitas  pembebasan  dan  pemberdayaan  umat,  terkadang memiliki  pandangan  doktrin-keagamaan  yang  literal,  skriptural, dan bahkan konservatif. Atas dasar inilah, perlu dibuat pemetaan konseptual dan teoretisasi yang lebih jelas dan proporsional agar kajian  seputar  liberalisme  Islam  lebih  proporsional  dan  kritis— termasuk dalam konteks Indonesia.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009
Liberalisme  Islam  juga  bisa  dikaitkan  dengan  sikap  terbuka terhadap  peradaban  dunia  yang  tidak  hanya  datang  dari  agama Islam, tetapi juga dari agama dan budaya lain di luar Islam. Para tokoh dan pemikir Islam Liberal di Indonesia juga mengapresiasi pemikiran dan peradaban yang lahir dari induk peradaban  non- Islam, baik dari Kristen, Yahudi, maupun tradisi intelektualisme Yunani.  Beberapa  tokoh  seperti  Harun  Nasution,  Nurcholish Madjid,  Abdurrahman  Wahid,  Ahmad  Wahid,  dan  lainnya, adalah contoh dari sederetan tokoh Islam Liberal yang memberi apresiasi  terhadap  tradisi  intelektualisme  Islam  dan  non-Islam secara  bersamaan.  Titik  temu  persamaan  antara  Islam  dan peradaban  dunia  menjadi  rujukan  utama  mereka,  seperti  nilai- nilai  kemanusiaan,  keadilan,  toleransi,  pluralitas,  dan  lainnya. 25
Di  samping  itu,  liberalisme  Islam  juga  berkaitan  dengan pandangan  dasar  bahwa  inti  ajaran  Islam  adalah al-hanîfiyyah  al- samhah (condong pada kebenaran dan toleran) yang mendukung cita-cita kemanusiaan universal berdasarkan pada sumber moral keagamaan yang ada pada masing-masing agama. 26
25 Nurcholish  Madjid  dalam  karya  monumentalnya, Islam,  Doktrin,  dan Peradaban ,  misalnya,  memaparkan  bagaimana  peran  dan  partisipasi peradaban  Yahudi  dan  Kristen  terhadap  peradaban  Islam  Klasik.  Madjid menegaskan bahwa kelompok Kristen Nestoria di Suriah yang ditolak dan ditindas  oleh  penguasa  Kristen  di  Konstantinopel,  termasuk  salah  satu kelompok  Kristen  terbesar  dalam  menyumbang  peradaban  Islam  masa klasik.  Demikian  juga  dengan  kelompok  Yahudi  dan  kaum  Yunani  yang peninggalannya  bisa  dilacak  di  daerah  Harran,  Mesopotamia  Utara  yang kemudian  mereka  menamakan  diri  sebagai  kaum  Shâbi`ūn.  Lihat Nurcholiash  Madjid, Islam,  Doktrin,  dan  Peradaban (Jakarta:  Paramadina, 2005), 143-4.
26 Istilah al-hanîfiyyah al-samhah adalah berasal dari sabda Rasulullah saw, ahabb  al-dîn  ilâ  Allâh al-hanîfiyyah  al-samhah (H.R.  al-Bukhârî).  Dalam  kitab Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî (kitab penjelas dari kitab hadis Shahih al-Bukhârî) disebutkan bahwa istilah al-hanîfiyyah merujuk pada agama yang dibawa  oleh  Nabi  Ibrahim  as.  Kata al-hanîf adalah  julukan  yang  diberikan pada Nabi Ibrâhîm as karena memiliki kecenderungan meninggalkan segala sesuatu yang bāthil (salah, sesat, atau keji) menuju sesuatu yang haqq (benar, selamat,  atau  baik).  Sementara  kata al-samhah sama  dengan al-sahlah yang berarti  kemudahan.  Lihat  penjelasan  lebih  lanjut  dalam  kitab Fath  al-Bārī seperti dikutip dalam Mausû‟ah al-Hadīts asy-Syarīf (CDROM versi 2.1, Harf Information  Technology  Company ,  Cairo,  2000).  Kemudahan  yang  dimaksud dalam  kata al-samhah bisa  juga  diartikan  mudah  memberi  maaf,  mudah
321

## Teologi Islam: Antara Liberalisme dan Sekularisme
Konsep  lain  yang  berkaitan  dengan  teologi  Islam  berhaluan liberal  adalah  sekularisme  atau  sekularisasi.  Secara  umum— seperti dijelaskan J. Salwyn Schapiro—kaum liberal sama dengan kaum  rasional.  Konsekuensinya,  mereka  mengembangkan  apa yang  disebut  dengan  sikap  sekular  terhadap  agama.  Dalam pandangan  mereka,  agama  adalah  sebuah  opini  terbuka  seperti halnya opini-opini yang lain; gereja [dalam hal ini] adalah institusi privat  seperti  halnya  institusi-institusi  yang  lain.  Liberalisme mendukung  kebebasan  untuk  tidak  beriman  seperti  halnya kebebasan  untuk  beriman.  Untuk  memperoleh  kebebasan beragama  secara  utuh,  diperlukan  upaya  sekularisasi  kehidupan publik.  Di  manapun,  secara  umum,  kaum  liberal  mendukung pemisahan  gereja  dari  negara,  bercorak  sekular,  pendidikan publik, perkawinan sipil, dan undang-undang yang membolehkan perceraian. 27
Berdasarkan paparan Schapiro di atas, maka sekularisme atau sekularisasi  juga  merupakan  istilah  atau  konsep  lain  yang memiliki relevansi dengan konsep liberalisme. Jika kita membuka berbagai  ensiklopedia  maupun  buku-buku  yang  terkait  dengan sekularisasi,  akan  dapat  ditemukan  kesamaan  arti  tentang sekularisasi.  Misalnya  bahwa  kata  atau  istilah  sekularisasi  atau sekularisme  berasal  dari  kata saeculum yang  berarti  abad  ( age, century ) atau generasi. 28
Pengertian  di  atas  bisa  mengarah  pada  kesimpulan  bahwa makna  awal  dari  sekularisasi,  sebenarnya    adalah  hal-hal  yang berkaitan  dengan  zaman  atau  masa  yang  dijalankan  oleh  satu
menerima  adanya  perbedaan  keyakinan-keagamaan,  dan  mudah  menerima kebajikan.  Oleh  karena  itu,  dalam  beberapa  kamus  bahasa  Arab,  kata al- samhah bisa berarti toleran terhadap agama lain.
27 J. Salwyn  Schapiro, Liberalism: Its Meaning  and History (New  York: D. Van Nostrand Company, INC,  1958), 12. Istilah laws permitting divorce (UU yang membolehkan perceraian) yang disebut Schapiro, adalah sebagai kritik pada ajaran gereja (khususnya Katolik) berhaluan skripturalis-fundamentalis yang  berkeyakinan  bahwa  perkawinan  adalah  titipan  Tuhan  yang  di dalamnya tidak boleh terjadi perceraian.
28 Lihat  antara  lain: The  Encyclopedia  Americana (USA:  Glorier Incorporated),  510;    juga  John  L.  Esposito, The  Oxford  Encyclopedia  of  the Modern Islamic World (New York: Oxford University Press, 1995), 20.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009
generasi  ke  generasi  berikutnya.  Pengertian  ini  mempunyai makna netral tentang kata sekular. Karenanya, bila merujuk pada makna  ini,  kata  sekularisasi  sebenarnya  bermakna  netral  dan tidak  harus  dihadapkan  secara  konfrontatif  dengan  agama. Konfrontasi maupun kontroversi justru terjadi ketika sekularisasi dikaitkan  dengan  agama  melalui  penafsiran  yang  beragam  dari masing-masing  tokoh.  Apalagi  jika  sekularisasi  ditingkatkan menjadi  istilah  sekularisme,  karena  dianggap  menjadi  sebuah paham yang sejajar dengan agama.
Dalam konteks dunia  Barat, istilah  sekularisme pertama  kali dikemukakan oleh George Jacob Holyoake pada 1846. Holyoake mengartikan  sekularisme  sebagai  sistem  etik  yang  didasarkan pada prinsip moral alamiah dan terlepas dari agama wahyu atau supra  naturalisme. 29 Dimensi  penting  dari  sekularisme  adalah suatu  hasil  kristalisasi  menuju  proses  sekularisasi,  yang— menurut  Cox—diartikan  sebagai  nama  bagi  sebuah  ideologi; suatu pandangan dunia baru yang tertutup dan berfungsi sangat mirip  sebagai  agama  baru. 30 Hal  ini  karena  sekularisme mempunyai  ajaran  yang  mengikat,  yaitu  mencela  semua  bentuk supranatural dan semacamnya dengan menerapkan prinsip anti- religiusitas  sebagai  dasar  bagi  moral  individual  dan  organisasi sosial. 31 Pada  batasan  ini,  sekularisasi  bisa  dimaknai  sebagai upaya  pengasingan  atau  peminggiran  terhadap  nilai-nilai  dan institusi keagamaan sehingga memiliki karakter melepaskan nilai- nilai  agama  dari  persoalam  keduniaan.  Untuk  itu,  diperlukan proses  penduniawian  yang  kemudian  disebut  sekularisasi,  yaitu proses melepaskan hidup duniawi dari kontrol agama. 32
Namun,  Berger  membedakan  istilah  sekularisasi  ke  dalam dua  hal:  “sekularisasi  objektif”  (isolasi  struktural  dan pengasingan  agama)  dan  “sekularisasi  subjektif”  (hilangnya kepercayaan  agama  di  tingkat  pengalaman  manusia).  Hal  ini
29 The Encyclopedia Americana , vol. 24 (USA: Glorier Incorporated, 1980), 510.
30 Harvey Cox, The Secular City (New York: Macmillan Publishing, 1987), 18.
31 Mircea Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion , vol. 13 (London: Coller
Macmillan Publisher, 1987), 159.
32 Harun Nasution, Islam Rasional (Bandung: Mizan, 1996), 188.
323
terjadi karena nilai-nilainya tidak lagi bersifat otoritatif dan tidak mempunyai  penampang  ilmiah.  Akibatnya  adalah  munculnya krisis  eksistensial  yang  berkenaan  dengan  arti  kehidupan. 33
Dengan  kata  lain,  sekularisasi  telah  mengakibatkan  keruntuhan penalaran  yang  meluas  pada  definisi  keagamaan  secara tradisional  terhadap  realitas  sosial  yang  manifestasinya  terlihat pada tingkat kesadaran dan sosio-kultural.
Sekularisasi  harus  dikaitkan  dengan  realitas  sosial  secara objektif dan proporsional—melintasi batas-batas agama, budaya, dan  ideologi.  Di  antara  pandangan  yang  cukup  representatif untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan masalah ini adalah pendapat Donald E. Smith. Dia memandang sekularisasi sebagai sebuah  fenomena  universal  yang  tidak  dapat  dielakkan.  Bahkan proses  sekularisasi  itu  mutlak  diperlukan  sebagai  prasarat modernisasi.  Secara  garis  besar,  sekularisasi  menurut  Smith ditandai  oleh:  1)  pemisahan  antara  pemerintah  dengan  ideologi keagamaan dan struktur kegerejaan (eklesiastik);
2)
pengembangan pemerintahan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengaturan dalam bidang sosial-ekonomi yang semula ditangani oleh  struktur-struktur  keagamaan;  3)  penilaian  silang ( transvaluation ) atas kultur politik guna menekankan tujuan-tujuan dan  alasan-alasan  keduniawian  yang  tidak  transenden,  sarana- sarana pragmatis; 4) sekularisasi kekuasaan pemerintah terhadap kepercayaan  dan  praktek  keagamaan,  dan  struktur  kerohanian atau kegerejaan ( ecclesiastic structure ). 34
Sementara  George  Baum  dalam  karyanya Religion and Alienation ,  menyuguhkan  setidaknya  tiga  teori  yang  terkait dengan sekularisasi. Pertama adalah Comtean Theory yang merujuk pada salah satu atau beberapa pemikir dan tokoh sosiologi yang hidup  pada  masa  pencerahan  ( Enlightenment  age ).  Teori  ini biasanya dihubungkan dengan filsafat progresif yang didasarkan pada  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  demokrasi  liberal  yang merujuk  pada  pencetusnya,  August  Comte. Kedua adalah  teori
33 Lihat antara lain: Brian S. Turner, Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis (Jakarta:  Rajawali  Press,  1996),  297;  Kuntowijoyo, Paradigma Islam (Bandung: Mizan, 1991), 183.
34 Donald Eugen Smith, Religion and Political Development (Canada: Little, Brown, & Company, 1970), 87-92.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009
sekularisasi  yang  merujuk  pada  para  pemikir  yang  menganggap agama  sebagai alienation symptom bagi  manusia.  Tokoh  utama yang  biasanya  menjadi  rujukan  adalah  Karl  Marx  (1818-1883) dan  Sigmund  Freud  (1856-1939). Ketiga adalah  teori  yang berusaha mengaitkan sekularisasi dengan perkembangan struktur masyarakat  industrial-modern  bersamaan  dengan  terkikisnya kultur dan spritualitas yang ditunjukkan agama. 35
Di  samping  kalangan  intelektual  Barat,  pemaknaan sekularisasi  atau  sekularisme  juga  dikemukakan  oleh  kalangan intelektual muslim kontemporer. Abdulkarim Soroush misalnya, menegaskan  bahwa  teminologi  sekular  memang  bukan  berasal dari tradisi Arab. Terma yang mirip atau sering digunakan dalam terminologi  bahasa  Persia  adalah gitianegi atau donyaviat yang berkaitan  dengan  alam  kosmos  dan  dunia.  Sementara  dalam literatur  bahasa  Arab,  kata  yang  sering  digunakan  untuk menggantikan  atau  mendekatkan  makna  dengan  kata  sekular adalah ilmâniyyât yang artinya lebih dekat pada arti science (ilmu). 36
Istilah  lain  yang  populer  dalam  terminologi  bahasa  Arab— selain ilmâniyyât seperti  yang  dikemukakan  Soroush—adalah lâ dîniyyât yang  secara  tekstual  berarti  “tidak  berkaitan  dengan agama”.  Namun  istilah  ini  juga  tidak  pas,  karena  tradisi intelektualisme  Islam  dalam  kesejarahannya  tidak  menguatkan istilah  ini  untuk  dipakai. 37 Pemaknaan  Soroush  tersebut merupakan tanggapan terminologis atas makna sekular yang ada dalam  berbagai  literatur  umum  yang  disusun  para  penulis  dari Barat.
Tentu  saja  pandangan  seputar  sekularisasi  dan  liberalisasi masih  memiliki  perbedaan  khusus,  terutama  jika  dikaitkan dengan  hubungan  antara  agama  dan  konteks  sosial  dan  tradisi
35 George  Baum,  Religion  and  Alienation:  A  Theological  Reading  of Sociology (New York: Paulist Press, 1975), 140.
36 Abdulkarim Soroush,
“Militant Secularism” dalam: http://www.drsoroush.com/English/
On_DrSoroush/E-CMO-2007-
Militant%20Secularism.html ; diakses tanggal 01 Februari 2008).
37 Hadis antum  a‟lamu  bi  amûrî  dunyâkum (“kalian  lebih  mengetahui urusan dunia kalian”) yang menjelaskan tentang perkawinan pohon kurma, tidak  serta-merta  harus  dimaknai  adanya  pemisahan  antara  urusan  agama dan  dunia,  atau  pengabaian  nilai-nilai  spiritual-keagamaan  dari  masalah- masalah keduniaan.
325
intelektualisme.  Sementara  jika  dikaitkan  antara  sekularisme sebagai  doktrin  sekular  di  satu  sisi,  dengan  ajaran  agama (khususnya Islam) di sisi lain, tentu memiliki sumber dan tujuan yang  berbeda,  termasuk  akar-akar  tradisi  intelektualisme  yang berkembang  di  dalamnya.  Dalam  konteks  liberalisme  Barat, misalnya,  peran  dan  fungsi  agama  sama  sekali  dinafikan  dalam konteks kehidupan dunia. Sementara dalam konteks  keagamaan (Islam),  istilah  liberal  atau  sekular  masih  terikat  pada  sumber- sumber  doktrin  keagamaan  berupa  kitab  suci  al-Qur`an  dan sunah  Nabi  Muhammad  saw.  Dalam  proses  liberalisasi  atau sekularisasi yang berkembang di dunia Islam, sinergi antara nilai- nilai  ajaran  agama  dan  peradaban  di  luar  Islam,  berhasil dibangun secara lebih positif dan produktif. 38
Dengan  demikian,  proses  liberalisasi  dan  sekularisasi  yang berkembang  di  dunia  Islam  tidak  menafikan  sumber-sumber doktrin  keagamaan  sama  sekali.  Sementara  liberalisasi  dan sekularisasi  yang  berkembang  di  dunia  Barat,  justru  cenderung menghasilkan  sebuah  ideologi  liberal  yang  materialistik. 39
Perbedaan—bahkan  pembedaan—antara  dua  doktrin-ideologis ini  (agama  dan  sekularisme)  dengan  sendirinya  melahirkan perbedaan pada landasan epistemologi dan pemetaan konseptual sebagai pijakan dasar dalam mengkaji liberalisme di dunia Islam, termasuk masyarakat muslim di Indonesia.
Di  samping  dari  sumber  doktrin,  perbedaan  antara liberalisme  Islam  dan  liberalisme  Barat  juga  bisa  dilihat  dari hubungan  antara  agama  dengan  aspek-aspek:  teologi,  tradisi,
38 Contoh  paling  komprehensif  untuk  menggambarkan  proses liberalisasi dan sekularisasi di dunia Islam adalah tradisi intelektualisme yang dibangun para filosof abad pertengahan. Dengan para tokohnya seperti al- Kindî,  al-Râzî,  al-Fârâbî,  Ibn  Sînâ,  dan  Ibn  Rusyd,  mereka  mampu membangun  sebuah  peradaban  yang  progresif,  dengan  melibatkan  unsur- unsur peradaban dari agama dan tradisi Yunani (yang dikenal dengan istilah Hellenisme). Dalam proses pemaduan antara dua peradaban besar saat itu, unsur-unsur Islam sebagai sebuah doktrin, tidak diabaikan dan tersisih sama sekali.
39 Yang  dimaksud  dengan  “ideologi  materialistik”  bukan  berarti  tidak percaya  sama  sekali  pada  hal-hal  yang  bersifat  spiritual,  melainkan  hal  itu dianggap sebagai sesuatu yang immaterial atau spiritual di mana tidak harus berasal dari Tuhan atau agama.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009
negara,  politik  (pemerintahan),  ekonomi,  dan  lainnya. Liberalisme Barat yang bertolak dari ideologi sekularisme menilai aspek-aspek tersebut secara tunggal dan linier, yaitu dunia materi dan tidak melibatkan unsur-unsur transendental. Hal ini berbeda dengan liberalisme Islam yang—di samping menilai aspek-aspek tersebut  secara  material—juga  tetap  mengaitkannya  dengan persoalan sumber doktrin-keagamaan yang transendental.

## Perbandingan Antarkonsep
Apabila  dicermati,  teologi  Islam  liberal  memiliki  persamaan sekaligus  perbedaan  makna,  yaitu  rasionalisme  Islam, sekularisme  Islam,  dan  progresivisme  Islam.  Secara  umum, masing-masing  konsep  memiliki  kesamaan,  meskipun  mungkin pada  batas-batas  tertentu  juga  terdapat  perbedaan.  Berikut paparan ringkas di antara konsep-konsep tersebut.

## Liberalisme Islam dan Rasionalisme Islam
Secara umum, Liberalisme Islam memiliki kesamaan konsep dengan rasionalisme Islam. Kesamaan itu bisa dicermati dari hal- hal  berikut: pertama ,  keduanya  sama-sama  menganjurkan pentingnya  memaksimalkan  akal  pikiran  manusia  dalam menafsirkan ajaran agama (Islam). Kedua , membuka pintu ijtihad secara  luas  dan  tidak  terikat  hanya  pada  teks-teks  keagamaan. Ketiga , menafsirkan ajaran agama secara lebih rasional dan kritis, baik pada sumber teksnya (al-Qur`an maupun hadis Nabi saw.) maupun  ijtihad  para  ulama. Keempat ,  sama-sama  apresiatif terhadap  filsafat  dan  tradisi  keilmuan  yang  datang  dari  luar Islam, seperti tradisi Hellenisme (Yunani) dan Barat.
Namun  antara  liberalisme  dan  rasionalisme  memiliki beberapa  perbedaan  khusus,  terutama  pada  wilayah  kajian, metodologi,  alat  analisis,  dan  respons  terhadap  isu-isu  yang dikembangkan.  Pada  aspek  wilayah  kajian,  liberalisme  tidak hanya  mengkaji  persoalan-persoalan  doktrin-keagamaan an  sich , melainkan  juga  meluas  pada  pelbagai  hal  seperti  hubungan antara  agama  dan  negara,  budaya  lokal,  sosial-politik,  dan sebagainya.  Sementara  wilayah  kajian  rasionalisme  Islam  lebih ditekankan  pada  aspek  teologi-keagamaan  atau  doktrin- keagamaan.
Liberalisme Islam membangun metodologi yang inklusif dan ekstrinsik  tanpa  harus  selalu  berpijak  pada  seperangkat metodologis  yang  diwariskan  oleh genre peradaban  Islam. Sementara  rasionalisme  Islam  hanya  berpijak  pada  metodologi yang  eksklusif  dan  intrinsik  sehingga  „merasa  cukup‟  dari  dan hanya  berpijak  pada  tradisi  dan  peradaban  Islam.  Dalam perspektif    liberalisme  Islam,  sumber  ajaran  Islam  tidak  cukup memadai  untuk  membangun  sebuah  metodologi  keilmuan, melainkan harus berinterkoneksi  dan bersinergi dengan  sumber ajaran di luar Islam,  termasuk dari tradisi intelektualisme  Barat. Bahkan  lebih  dari  itu,  aspek  rasionalitas  sebuah  ajaran  agama tidak hanya  bisa  diambil  dari  satu  ajaran  agama  saja,  melainkan juga bisa dari agama lainnya, termasuk dari tradisi intelektualisme yang  berasal  dari  luar  agama.  Ini  berbeda  dengan  rasionalisme Islam  yang  lebih  terfokus  pada  penggalian  aspek-aspek rasionalisme dari ajaran Islam sendiri, tidak meluas pada aspek di luarnya.

## Liberalisme Islam dan Sekularisme Islam
Liberalisme Islam, seperti dijelaskan sebelumnya, merambah segala aspek  ajaran Islam:  doktrin-normatif dan  realitas-empirik dalam makna yang luas: teologi, ideologi, sosial-budaya, politik, dan  lainnya.  Sementara  sekularisme  Islam—setidaknya  jika dikaji dari asal-mula istilah yang dipakai—lebih terfokus pada hubungan  antara  agama  dan  sosial-politik,  khususnya  sistem pemerintahan. Pada batasan ini, sekularisme Islam memfokuskan  pada  upaya  menempatkan  agama  secara terpisah  dari  negara.  Pemisahan  yang  dimaksud  adalah penolakan  terhadap  upaya  formalisasi  atau  legalisasi  agama pada  level  kenegaraan,  bukan  pada  pengabaian  nilai-nilai agama yang substantif dan kontekstual.
Dengan  mencermati  bahwa  sekularisme  Islam  lebih terfokus pada aspek hubungan antara agama dan politik, maka liberalisme  Islam  juga  memiliki concern yang  sama.  Namun, cakupan  wilayah  kajian  liberalisme  Islam  lebih  luas  daripada sekularisme  Islam,  mengingat  cakupannya  yang  tidak  hanya terfokus  pada  masalah  hubungan  antara  agama  dan  negara, melainkan  juga  meluas  pada  aspek-aspek  lainnya—seperti
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009
telah  dijelaskan  sebelumnya.  Dengan  demikian,  sekularisme Islam menjadi bagian dari wilayah kajian liberalisme Islam.

## Liberalisme Islam dan Progresivisme Islam
Terminologi  “progresif”  dalam  konsep  progresivisme Islam lebih mengarah pada upaya menempatkan Islam sebagai agama  yang  mampu  merespons  realitas  sosial  secara  lebih maju,  mandiri,  dan  berdaya.  Oleh  karena  itu,  progresivisme Islam  lebih  mengarah  pada  upaya-upaya  pembaruan  pada level program kerja dan agenda aksi yang diharapkan mampu mengubah  struktur  sosial  yang  pincang,  durhaka,  dan menindas,  menuju  pada  struktur  sosial  yang  egaliter, emansipatorik,  dan  memberdayakan.  Dengan  demikian progresivisme  agama  (Islam)  lebih  menonjolkan  pada  aspek pembebasan  ( liberation )  dan  pemberdayaan  ( empowerment ) di  kalangan  kaum  miskin  dan  lemah.  Mereka  yang terkungkung  dalam  struktur  sosial  yang  menindas,  menjadi fokus garap progresivisme Islam.
Dengan mencermati  paparan di  atas, maka  wilayah  kajian yang  hanya  memfokuskan  pada  aspek  wacana  (konsep)  tidak masuk  dalam  wilayah  progresivisme  Islam.  Secara  sederhana bisa  disimpulkan  bahwa  progresivisme  Islam  adalah  bagian dari wilayah kajian  liberalisme Islam.  Atau dengan  ungkapan lain, liberalisme Islam lebih luas bidang cakupannya dan lebih agresif  wacana  intlektualismenya  daripada  progresivisme Islam.

## Catatan Akhir
Kehadiran  liberalisme  keagamaan  sebagai  sebuah  konsep baku  belum  dapat  dilacak  secara  pasti.  Namun  demikian, gagasan  ini  acapkali  dikaitkan  dengan  penolakan  kalangan pemikir  Kristen  terhadap  doktrin-doktrin  Gereja  yang  kaku, literalis,  dan  konservatif,  yang  pada  akhirnya  memenjara  nalar umat  Kristen.  Dalam  konteks  teologi-keagamaan  di  dunia Kristen,  liberalisme  keagamaan  melihat  teks-teks  keagamaan yang ada  dalam  Kitab  Suci (baca:  Bibel)  telah  dipengaruhi  oleh waktu, tempat, dan para penyusunnya. Pada batas-batas tertentu,
329
kelompok liberal bahkan memandang sinis teks-teks sakral yang ada  dalam  Injil.  Bagi  kelompok  liberal,  teologi  Kristen  harus memandang positif nilai-nilai spirit dan rasionalitas kemanusiaan. Pada akhirnya, liberalisme teologi (Kristen)  memiliki pandangan baru  tentang  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  ketuhanan,  termasuk hubungan  antara  sesama  manusia  dan  alam  semesta.  Oleh karena  itu,  terlihat  bahwa  liberalisme  keagamaan  yang  ada  di dunia  Kristen  tetap  dalam  koridor  norma-norma  keagamaan. Hanya  saja,  intervensi  agama  tidak  dihadirkan  dalam  bentuk skriptural  yang  hanya  mengikuti  doktrin  Gereja  di  mana  ruang gerak  pemikiran  dan  kebebasan  manusia  tidak  mendapat  porsi yang maksimal. Liberalisme  keagamaan tampil sebagai  alternatif bagi  penafsiran  terhadap  doktrin  keagamaan  agar  lebih  sesuai dengan  dinamika  peradaban  umat  manusia.  Liberalisme keagamaan  bukan  berarti  kebebasan  untuk  memakai  atau membuang  agama,  bukan  juga  membebaskan  manusia  dari wahyu  Tuhan  atau  melepaskan  Tuhan  dari  diri  dan  kehidupan manusia.
Liberalisme  keagamaan  dalam  konteks  Islam  memiliki banyak  kemungkinan  makna, pertama ,  pengembangan  pemikiran dan  sikap  rasional  dalam  memaknai  ajaran  agama; kedua , kebebasan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan tanpa terikat pada satu mazhab tertentu dalam agama; ketiga , keyakinan bahwa semua  agama  yang  ada  pada  dasarnya  sama;  menganjurkan kebajikan  dan  mendukung  nilai-nilai  universal  kemanusiaan; keempat ,  penguatan  pada  upaya  sekularisasi  agama  dalam  arti pemisahan  hal-hal  yang  profan  (keduniaan)  dari  yang  sakral (keagamaan).  Pada  aspek  interpretasi  teks-keagamaan, liberalisme  Islam  memiliki  setidaknya  tiga  karakteristik: pertama , bercorak substantif, yaitu memahami ajaran agama tidak sebatas pada  nalar  skriptif  (catatan  teks)  tetapi  lebih  pada  pencarian makna  yang  lebih  substansial  di  balik  teks. Kedua ,  bercorak kontekstual,  yaitu  memaknai  teks-teks  keagamaan  berdasarkan beragam  konteks  yang  melatarinya. Ketiga ,  bercorak  rasional, yakni  memaknai  ajaran  agama  berdasarkan  nalar/logika kemanusiaan  yang  sehat  dan  objektif.  Dalam  perspektif  sosial- budaya,  liberalisme  Islam,  dalam  konteks  Indonesia  misalnya, memberi  apresiasi  yang  sangat  tinggi  bagi  pembentukan  “Islam
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009
Lokal”,  yang  oleh  karenanya  legalisasi  dan  strukturisasi  agama bukan persoalan yang prinsip dan substantif, melainkan bercorak instrumental.  Pada  batas-batas  tertentu,  liberalisme  Islam  juga menarik  agama  pada  wilayah  yang  privat,  individual,  dan personal,  sehingga  sistem  kebergamaan  tidak  perlu  diatur  oleh negara  atau  pemerintah.  Dalam  perspektif  sosial-politik, liberalisme  Islam  memandang  bahwa  agama  (Islam)  tidak menyediakan sistem pemerintahan yang absolut dan tetap. Yang ada  hanyalah  (Islam)  meletakkan  nilai-nilai  substantif  bagi pembentukan negara-bangsa ( nation-state ). Liberalisme Islam juga bisa  dikaitkan  dengan  sikap  terbuka  terhadap  peradaban  dunia yang tidak hanya datang dari agama Islam, tetapi juga dari agama dan  budaya  lain  di  luar  Islam.  Para  tokoh  dan  pemikir  Islam Liberal  di  Indonesia  juga  mengapresiasi  pemikiran  dan peradaban yang lahir dari induk peradaban non-Islam, baik dari Kristen,  Yahudi,  maupun  tradisi  intelektualisme  Yunani.  Titik temu  persamaan  antara  Islam  dan  peradaban  dunia  menjadi rujukan utama  mereka, seperti  nilai-nilai kemanusiaan,  keadilan, toleransi,  pluralitas,  dan  lainnya.  Di  samping  itu,  liberalisme Islam juga berkaitan dengan pandangan dasar bahwa inti ajaran Islam adalah al-hanîfiyyah al-samhah (condong pada kebenaran dan toleran)  yang  mendukung  cita-cita  kemanusiaan  universal berdasarkan  pada  sumber  moral  keagamaan  yang  ada  pada masing-masing agama. ●

## Daftar Pustaka
Abdulkarim Soroush,
“Militant
Secularism” dalam:
http://www.drsoroush.com/English/  On_DrSoroush/E- CMO-2007-Militant%20Secularism.html,  diakses  tanggal  01 Februari 2008.
Ahmad.  S.  Moussalli,  Radical  Islamic  Fundamentalism:  The Ideological and Political Discourse of  Sayyid Qutb (Beirut, Libanon: American University of Beirut, 1992). Aqib  Suminto,  dkk. Refleksi  Pembaharuan  Pemikiran  Islam:  70 Tahun Harun Nasution (Jakarta: Panitia Penerbitan Buku dan Seminar  70  Tahun  Harun  Nasution  bekerja  sama  dengan LSAF, 1989).
331
Azyumardi Azra,
Pergolakan Politik Islam: dari
Fundamentalisme,  Modernisme,  hingga  Postmodernisme (Jakarta: Paramadina, 1996).
Brian  S.  Turner, Sosiologi Islam:  Suatu  Telaah  Analitis (Jakarta:
Rajawali Press, 1996).
David Bryce, “Religious Liberalism”, dalam http://www.westchesteruu.org/sermons/ser%202006_1203
_ReligiousLiberalism.htm.
Donald  Eugen  Smith, Religion and Political Development (Canada: Little, Brown, & Company, 1970).
George Baum, Religion and Alienation: A Theological Reading of Sociology (New York: Paulist Press, 1975).
Grant  Wacker,  “Religious  Liberalism  and  the  Crisis  of  Faith”, http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/twenty/tkeyinf o/liberal.htm. Harun Nasution, Islam Rasional (Bandung: Mizan, 1996).
Harun  Nasution,  Muhammad  Abduh  dan  Teologi  Rasional Mu'tazilah (Jakarta: UI Press, 1987).
Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta: Bulan Bintang, 1996). Harvey Cox, The Secular City (New York: Macmillan Publishing,
1987), 18.
http://www.class.uidaho.edu/ngier/305/foundfathers.htm.
http://www.digitalhistory.uh.edu/database/article_display.cfm?
HHID=623.
http://www.vcu.edu/engweb/transcendentalism/index.html. J.  Salwyn  Schapiro, Liberalism:  Its  Meaning  and  History (New
York: D. Van Nostrand Company, INC, 1958).
John  L.  Esposito, The  Oxford  Encyclopedia  of  the  Modern  Islamic World (New York: Oxford University Press, 1995). Kuntowijoyo, Paradigma Islam (Bandung: Mizan, 1991).
Leonard  Binder, Islamic  Liberalism:  A  Critique  of  Development Ideologies (Chicago: The University of Chicago Press, 1988).
Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001).
M.  Atho  Mudzhar, Pendekatan  Studi  Islam:  Antara  Teori  dan Praktek (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009
Masri  Singarimbun  dan  Sofian  Effendi  (ed.), Metode  Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1995). Mircea Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion , vol. 13 (London:
Coller Macmillan Publisher, 1987).
Munawir  Sjadzali,  “Reaktualisasi  Ajaran  Islam”,  dalam  Iqbal Abdurrauf  Saimima  (ed.), Polemik  Reaktualisasi  Ajaran  Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988).
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1993).
Nicholas  F.  Gier,  “Religious  Liberalism  and  the  Founding Fathers”,  dalam  Peter  Caws  (ed.), Two Centuries of Philosophy in America (Oxford: Basil Blackwell Publishers, 1980).
Nick  Gier,  “We  are  All  Liberals  Well”,  dalam http://www.class.uidaho.edu/ngier/ liberalism.htm.
Noeng  Muhadjir, Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:  Rake  Sarasin, 2000). Nurcholiash  Madjid, Islam,  Doktrin,  dan  Peradaban (Jakarta: Paramadina, 2005).
R. William Liddle, “Skripturalisme Media Dakwah :  Satu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam Masa Orde Baru”, Ulumul Qur`an, vol. IV, no. 3 (1993).
Roger  Schmidt,  et.  al., Patterns  of  Religion (Belmont,  CA:
International Thomson Publishing Company, 1999).
Shabbir Akhtar, The Final Imperative:  an Islamic Theology of Liberation (London: Bellew Publishing, 1991).
The Encyclopedia Americana (USA: Glorier Incorporated).
Wacker,http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/twenty/tke yinfo/liberal.htm.
Yusril  Ihza  Mahendra,  “Harun  Nasution  tentang  Islam  dan Masalah  Kenegaraan”,  dalam  Aqib  Suminto,  dkk, Refleksi Pembaharuan  Pemikiran  Islam:  70  Tahun  Harun  Nasution (Jakarta: LSAF, 1989).