## INDUSTRI PERTANIAN SEBAGAI  LEADING SECTORPEREKONOMIAN NASIONAL
Oleh: Siti Hapsah *)

## Abstrak
Indonesia mempunyai dasar pertimbangan yang kuat untuk memberikan prioritas  pada  pembangunan  sektor  pertanian.  Berbagai  kasus  yang dialami  petani  Indonesia,  menunjukkan  pentingnya  pembangunan pertanian  yang  menghasilkan  sektor  pertanian  yang  mandiri,  sebagai prasyarat  untuk  mencegah  lestarinya  ketergantungan  pada  negara industri  dalam  hal  pangan.  Masalah  pembangunan  pertanian  di Indonesia tidak terlepas dari upaya meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan  kemampuan  para  petani  agar  dapat  lebih  berperan  dalam berbgai  proses  pembangunan.  Pemberdayaan  petani,  harus  dipandang sebagai bagian integral kebijakan nasional.
Pembangunan  industri  pengolahan  pertanian  menjadi  pilihan  yang strategis,  sehingga  nilai  tambah  hasil  pertanian  yang  besar  dapat  di nikmati  petani,  sekaligus  meningkatkan  produktivitas  petani  dan menyediakan  kesempatan  kerja  di  pedesaan.  Supaya  kegiatan industrialisasi  dapat  berkembang  dengan  baik,  maka  peranan pemerintah  sangat  diperlukan  dalam  memfasilitasi  kepentingan  petani, Petani  dipandang  sebagai  subjek  kebijakan  agraria.  Pemberdayaan petani,  harus  bernuansa  “gebrakan”,  dan  perlu  adanya  political  will bahkan political commitment dari pemerintah.
Kata kunci: Industri pertanian, leading sector.
*) Dra. Siti Hapsah, M.Si adalah dosen Program Studi Pendidikan Geografi STKIP Bale Bandung.

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan pada pengalaman  sejarah, telah dibuktikan  bahwa 4 abad  yang  lalu  bangsa/negara  kita  diperebutkan  dan  dijajah  oleh  negara lain  karena  hasil  pertanian:  Indonesia  memiliki  sumber  daya  alam  yang sangat  berlimpah  yang  tidak  ada  duanya,  ditambah  lagi  dengan  budaya bertani  yang  telah  mengakar  di  masyarakat,  membuat  sektor  pertanian pada  saat  itu  menjadi  andalan (leading  sector) dalam  perekonomian nasional.  Sector  pertanian  merupakan  tulang  punggung  pembangunan nasional.
Pada saat ini, meskipun sektor pertanian mengalami kemerosotan, namun  sampai sekarang  masih  mampu tumbuh positif (0,26% pada saat krisis  tahun  1998).  Artinya  bahwa  sektor  pertanian  mempunyai  daya tahan yang kuat terhadap krisis ekonomi, dan ini  berlanjut sampai tahun 2002.
Bila kita lihat negara-negara maju yang berkembang dengan hasil pertaniannya,  seperti  halnya  Amerika  memperoleh  devisa  dari  ekspor hasil  pertanian  40%,  Malaysia  dengan  ekspor  minyak  sawit,  Belanda dengan  bunga,  dsb.  Kunci  persoalan  terletak  pada  bagaimana  kita me”manage”  pembangunan  pertanian  sehingga  memberikan  nilai ekonomi  tinggi  dan  berkelanjutan.  Dan  tidak  mustahil economic  base pada sektor pertanian akan terwujud.
Yang  menjadi pertanyaan, permasalahan dan perlu solusi, adalah mengapa Indonesia ketinggalan jauh?
Jika  kita  telaah,  Indonesia  mempunyai  dasar  pertimbangan  yang kuat  untuk  memberikan  prioritas  pada  pembangunan  sektor  pertanian. Alasannya  adalah,  bahwa  Indonesia  yang  diberi  kelimpahan  potensi lahan, laut dan perairan yang sangat besar. Dengan dasar bahwa manusia akan  selalu  mempunyai  kebutuhan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan yang semakin meningkat, sedangkan di saat yang sama sebagian negara- negara  pertanian  mulai  bergeser  ke  sektor  industri.  Harusnya  Indonesia dapat  mengisi  pasar  global  untuk  produk-produk  pertanian.  Produk- produk  yang  dibutuhkan  oleh  negara  lain,  sebagian  besar  merupakan produk  unggulan  Indonesia.  Misalnya  saja  kelapa  sawit,  karet,  teh, unggas, susu, dll. Tetapi untuk menjadikan sektor pertanian sebagai suatu leading  sector dalam  proses  pembangunan  bukanlah  hal  yang  mudah.
Jika  kita  sepakati,  bahwa  pertanian  sebagai  motor  penggerak pembangunan  nasional,  maka  semua  aspek  yang  terkait  dengan pembangunan pertanian harus disesuaikan termasuk lembaga pemerintah yang menangani pertanian.

## 2. Menempatkan Pertanian sebagai Leading Sector dalam
Pembangunan Nasional
a. Kondisi Sosial Budaya Petani
Ketahanan sektor pertanian dalam menghadapi krisis menyebabkan  terjadinya  perubahan  pola  pikir  dari  para  perencana pembangunan di  negara-negara  yang  sedang  berkembang. Tadinya pada awal  abad  21,  paradigma  pembangunan  negara  adalah  industrialisasi. Dengan  tujuan  untuk  menyejajarkan  negara  dengan  negara-negara  yang sudah  maju.  Namun  ketika  krisis  ekonomi  melanda,  meruntuhkan industri-industri yang telah dibangun, semua kembali ke semula.
Berdasarkan  data  statistik  yang  ada,  saat  ini  sekitar  75% penduduk  Indonesia  tinggal  di  wilayah  pedesaan.  Lebih  dari  54  % diantaranya  menggantungkan  hidupnya  pada  sektor  pertanian,  dengan pendapatan  yang  relatif  rendah.  Hal  ini  dikaitkan  dengan  faktor  luas lahan  yang  dimiliki,  kebijakan  pemerintah  dalam  pemberian  insentif kepada petani, dsb.
Petani di Indonesia banyak yang disebut dengan “petani gurem”. Ini  menunjukkan  kualitas  SDM  di  sektor  pertanian  yang  masih  rendah. Seperti  diungkapkan  dalam  sosiologi  Barat,  bahwa  terdapat  dua  konsep mengenai  petani,  yaitu peasants dan farmers . Peasanst  (subsistence farmers) adalah  petani  yang  memiliki  lahan  sempit  dan  memanfaatkan sebagian besar dari hasil pertaniannya untuk kepentingan mereka sendiri. Sedangkan farmers adalah  orang-orang  yang  hidup  dari  pertanian  dan memanfaatkan  sebagian  besar  hasil  pertaniannya  untuk  dijual,  dan farmers sudah mengenal teknologi pertanian. Berkaitan dengan petani di Indonesia,  maka  dapat  dogolongkan  bahwa  sebagian  besar  petani  di Indonesia  adalah  masuk  dalam  kategori  istilah Peasants .  Sehingga  hal tersebut menempatkan petani Indonesia pada posisi yang dilematis.
Sebagai  akibat  dari  kondisi  tersebut,  maka  petani  Indonesia berada  pada  posisi  sulit,  dimana  tingkat  kesejahteraannya  yang  rendah
juga  tingkat  kesulitan  yang  dialami  dalam  berinteraksi  dengan  bank dalam mendapatkan kredit modal.

## b. Kendala Mengembangkan Sektor Pertanian
Telah  banyak  penelitian  yang  berkaitan  dengan  upaya pembaharuan,  dalam  upaya  peningkatan  hasil  pertanian.  Namun,  suatu kendala  tetap  ditemukan.  Ini  lebih  dititikberatkan  pada  suatu  kondisi dimana  negara  kita  sebagai  negara  agraris  yang  sangat  kaya  dengan SDA-nya,  kini  terbawa  arus  modernisasi  dan  globalisasi.  Dimana  kini masyarakat/negara  lebih  memprioritaskan  usaha  kepada  bidang  industri yang sebenarnya belum pada tahap “siap”. Upaya menuju negara industri maju  tidak  dibarengi  dengan  keadaan  di  Indonesia.  Sehingga  industri yang  dipaksakan  berjalan  “terseok-seok”.  Boleh  saja  kita  ikut  berlomba untuk menjadikan negara kita sebagai negara industri, tapi industri yang dapat  mengoptimalkan  sumber  daya  yang  telah  ada,  yaitu  sumber  daya pertanian.
Tidak hanya hal tersebut di atas yang menjadikan sektor pertanian tidak bisa dijadikan sebagai leading sector . Padahal merunut ke belakang bahwa negara kita sampai sekarang dijadikan ajang perebutan dalam hal SDA-nya.
Banyak  kendala  yang  sebenarnya  dulu,  sekarang,  atau  mungkin sampai di masa depan. Kendala yang banyak ditemui petani dikarenakan ketidaktahuan  dan  ketidakpahaman  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan seharusnya.  Selain  untuk  tujuan  memenuhi  kebutuhannya  sehari-hari, para  petani  biasanya  tidak  mempunyai  orientasi  yang  luas.  Kendala tersebut  pada  akhirnya  berakibat  pada  rendahnya  produktivitas.  Adapun kendala  tersebut  diantaranya  adalah  yang  berkaitan  dengan  teknologi pertanian,  kelembagaan,  permodalan,  pengolahan  dan  pascapanen, pemasaran,  koordinasi,  infrastruktur,  informasi,  perijinan,  lahan, pembinaan  dan  penyuluhan,  dan  terakhir  kembali  kepada  kendala kualitas SDM (petani) yang masih rendah.
Hal-hal  yang  dikatakan  menjadi  penghambat  dalam  upaya menempatkan  pertanian  sebagai leading  sector dalam  pembangunan nasional.  Hal  ini  bukanlah  suatu  pernyataan  yang  tanpa  alasan.  Ini
didasarkan  pada  suatu  fakta  yang  ada  yang  dapat  kita  lihat  dan  rasakan sendiri.
Kendala  yang  dialami  berkaitan  dengan  teknologi  pertanian, dimana  teknologi  di  bidang  pertanian  belum  berkembang  secara  baik, sehingga produktivitas pertanian sangat rendah.
Kelembagaan, misalnya KUD, walaupun sudah lama dikembangkan,  tetap  saja  belum  optimal.  Belum  dapat  meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani.
Dalam  hal  permodalan,  di  Indonesia  belum  ada  institusi  yang menjamin  pendanaan  di  sektor  pertanian.  Lembaga  keuangan  yang diharapkan  bisa  membantu petani, ternyata belum berkembang sehingga tidak  bisa  menjangkau  petani  secara  keseluruhan.  Program-program untuk  menunjang  permodalam  pun  belum  berkembang  secara  konsisten dan  bahkan  cenderung  untuk  dihapus  (seperti  halnya  program  kredit dengan bunga rendah).
Pengolahan  dan  pascapanen.  Pada  saat  ini  banyak  bahkan sebagian  besar  hasil  pertanian  kita  tidak  bisa  mencukupi  kebutuhan bahan  baku  industri  di  dalam  negeri.  Sehingga  industri  dengan pengolahan  skala  besar  mengalami undercapacity .  Begitu  pula  untuk industri  dengan  skala  kecil,  yang  diharapkan  dapat  membantu  petani, belum berkembang secara signifikan.
Terbukanya pasar merupakan kunci bagi pembangunan pertanian. Namun,  sampai  saat  ini  akses  petani  ke  pasar  sangat  rendah.  Lembaga pemasaran pun lebih berpihak pada para pedagang.
Kendala  selanjutnya  adalah  kurangnya  koordinasi.  Karena bagaimana  pun  pembangunan  pertanian  tidak  bisa  ditangani  hanya  oleh satu  departemen  (satu  atap  saja).  Begitu  pula  dengan  infrastrukturnya. Dimana  perhatian  dalam  hal  dukungan  infrastruktur  yang  memadai, seperti  irigasi,  transfortasi,  listrik,  pergudangan,  dll.  Namun,  hal  ini belum  tersentuh  secara  optimal.  Sehingga  ini  sangat  berpengaruh terhadap pembangunan pertanian terutama terhadap efisiensi, produktivitas,  dan  pada  akhirnya  berpengaruh  kepada  pendapatan  dan kesejahteraan  petani.  Sebagai  contoh:  dari  aspek  transfortasi,  aspek  ini sangat  penting  dalam  upaya  penyaluran/distribusi  hasil  pertanian  ke tempat-tempat  lain.  Jika  sarana  transfortasi  tidak  memadai  apalagi  jika
hasil  pertanian  merupakan  barang  yang  mudah  rusak  (seperti  sayuran), ini akan sangat merugikan khususnya bagi para petani.
Begitu  pun  dengan  kendala  informasi.  Informasi  sebagai  sarana untuk  memperkecil  kendala  letak/batas-batas  geografis,  pada  saat  ini belum  banyak  menyentuh  sektor  pertanian  terutama  di  tingkat  petani. Akibat  dari  adanya  kendala  ini  menyebabkan  sebagian  dari data/informasi  yang  diperlukan  terutama  oleh  para  investor  sangat  sulit diperoleh dalam rangka  investasinya. Informasi  mengenai potensi pasar, persyaratan  negara  importir,  proses  ekspor/impor  dan  investasi  masih sulit diperoleh masyarakat dan dunia usaha.
Masalah  perijinan  untuk  melakukan  usaha  (impor/ekspor)  hasil pertanian,  selain  dirasakan  memerlukan  waktu  lama,  juga  biaya  yang cukup  besar  dibandingkan  dengan  negara  lain.  Menyebabkan  petani Indonesia kalah bersaing dengan petani-petani luar.
Lahan  yang  semakin  sempit,  sekarang  menjadi  permasalahan utama penyebab rendahnya tingkat pendapatan petani. Berdasarkan BPS di  Indonesia,  lebih  dari  70%  petani  tidak  memliki  sertifikat  atas  tanah yang  dikuasainya.  Sehingga  para  petani  sulit  untuk  berinteraksi  dengan perbankan.  Sementara  itu  banyak  lahan  yang  dikuasai  oleh pengusaha/konglomerat dibiarkan terlantar, menjadi tidak produktif. Jauh sekali  dengan  keadaan  di  negara-negara  lain  seperti  Vietnam,  Thailand, Philipina  dan  Taiwan,  dimana  pemerintah  melakukan agrarian  reform . Seperti  halnya  di  Taiwan,  pemerintah  membeli  tanah  para  tuan tanah/pengusaha  yang  kemudian  dibagi  2-5  ha  untuk  petani  dengan sistem/mekanisme yang telah diatur dan disepakati.
Kembali pada penanganan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah  kendala  yang  berkaitan  dengan  pembinaan  dan  penyuluhan. Mengingat  rendahnya  tingkat  aksesibilitas,  keterjangkauan  oleh infrastruktur  dan  informasi  yang  rendah  pula.  Mengisyaratkan  perlu adanya  sistem  pembinaan  dan  penyuluhan  yang  efektif  dan  efisien. Untuk  sekarang  ini,  di  era  otonomi  telah  ada  pembangian  tugas  antara pusat  dengan  daerah.  Namun,  bukan  berarti  dengan  adanya  pembagian tugas ini mengakibatkan pekerjaan menjadi mudah. Muncul permasalahan baru bahwa di dalam kebijakan hubungan pusat dan daerah dalam pembinaan pembangunan pertanian, daerah cenderung
mengoptimalkan  pengembangan  kebijakan  dan  program  semata-mata untuk  kepentingan  daerah  tanpa  memperhatikan  dampaknya  secara  luas (nasional).  Di  lain  pihak,  pusat  mengalami  kesulitan  untuk  melakukan pengaturan secara nasional, karena terikat dengan UU otonomi.
Kendala  terakhir  yang  sering  dipermasalahkan  sebagai  kendala terbesar adalah kualitas SDM yang masih rendah. Lebih dari 80% petani di  Indonesia  tidak  tamat  SD.  Sehingga  dengan  rendahnya  kualitas masyarakat  pertanian  kita,  berdampak  pada  rendahnya  pula  kualitas segmen  kegiatan  pembangunan  pertanian  seperti  pada  pengolahan  dan pemasaran produk hasil pertanian. Dan pada akhirnya kemampuan untuk bersaing di pasaran bebas pun menjadi rendah.
Beberapa waktu lalu, pernah ada suatu gebrakan, yaitu yang disebut dengan  Revolusi  Hijau  merupakan  paradigma  dalam  modernisasi pertanian yang bertujuan mengubah sektor pertanian tradisional ke sektor pertanian modern yang mampu meningkatkan produksi sektor pertanian. Namun  program  ini  dalam  implementasinya,  mengalami  kendala,  dan akhirnya  mengalami  kegagalan.  Kendalanya  adalah  penggunaan teknologi  yang  membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar.  Kendala  serupa bisa  kita  atasi  jika  kebutuhan financial ,  khususnya  petani  tercukupi. Petani mempunyai kemampuan dalam hal financial , perangkat teknologi optimal,  produktivitas  petani  meningkat,  mutu  dan  hasil  pertanian  pun meningkat,  sehingga  kesejahteraan  petani  pun  meningkat.  Namun,  ini merupakan  suatu vicious  cyrcle .  Pada  saat  itu  kondisi financial petani tidak memadai. Pada akhirnya harapan tidak tercapai.

## c. Upaya yang Dilakukan
Mengingat  kondisi  di  Indonesia,  dimana  80%  pertanian  di Indonesia  dikembangkan  oleh  petani  (termasuk  nelayan  dan  peternak kecil,  yang  sebagian  besar  berada  di  tempat  terpencil  dan  terpencar  di pedesaan), sehingga perlu dibuat suatu strategi. Dimana strategi itu perlu diingat  pula  bahwa  dengan  keberadaanya  yang  terpencil  di  pedesaan, menimbulkan  berbagai  kendala  seperti  yang  diutarakan  pada  bab sebelumnya.
Dengan banyaknya kendala yang dialami, khususnya pada sektor pertanian,  menuntut  kita  untuk  melakukan  upaya  secara  total  dengan
dukungan  semua  pihak.  Salah  satu  upaya  dalam  menempatkan pembangunan  pertanian  sebagai leading  sector/economic  base dalam pembangunan  nasional  adalah  dengan  menempatkan  pertanian  dalam GBHN.  Penempatan  tersebut  bukan  hanya  sebagai  sektor  pendukung, tetapi  menempatkan  pembangunan  pertanian  dalam  GBHN,  diharapkan bahwa  dengan  adanya statement politik  ini  dapat  dijadikan  sebagai landasan utama dalam  merumuskan kebijaksanaan  makro ekonomi  yang berpihak  dan  memberikan  prioritas  pada  pengembangan  pertanian  yang didukung oleh sektor lain dalam pembangunan.
Upaya lain adalah dengan adanya konsolidasi secara kelembagaan,  restrukturisasi,  dan  reorganisasi.  Adanya  koordinasi  yang jelas,  keterpaduan  visi  dan  misi  ke  dalam  satu  kesatuan  kebijaksanaan, program  perencanaan  dan  pengendalian  pada  sektor  pertanian,  sehingga tercipta  kesatuan  gerak  langkah.  Struktur  organisasi  pemerintahan  di sektor  ini  harus  lebih  dapat  menjangkau  seluruh  aktifitas,  wilayah, komoditas  dan  seluruh  pelaku  agribisnis.  Tidak  terjadi  tumpang  tindih (overlap) .
Kembali  berbicara  mengenai  SDM,  bahwa  SDM  pertanian  tidak hanya  mencakup  SDM  Departemen  Pertanian  dan  petani  saja.  Tetapi juga terkait dengan stake holder (yang didalamnya termasuk unsur-unsur pemerintah  baik pusat  maupun daerah), SDM pada  instansi terkait, para mitra  pertanian,  seperti  Bappenas  dan  koperasi.  Dengan  bersatunya semua  unsur,  menciptakan  suatu  kondisi  yang  simultan  dan  secara bersama-sama mampu mendorong dan mempercepat proses pembangunan pertanian.
Adanya  konsolidasi  pemilikan  dan  distribusi  faktor  produksi, terutama  lahan.  Karena  bagaimanapun  hebatnya  SDM,  teknologi  dan yang  lainnya,  tanpa  lahan  apalah  artinya.  Walaupun  sekarang  sudah ditemukan  teknologi  pertanian  tanpa  lahan.  Sebagian  besar  petani  kita, terutama di Jawa memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, dan petani kita lebih kepada sebagai penggarap. Sehingga dengan kondisi tersebut, sangat sulit untuk  menuju  pertanian  yang  ekonomis  dan  mampu  mensejahterakan petani  dan  keluarganya. Land  reform/agrarian  reform barangkali  harus dilakukan seperti halnya di Taiwan dan nagara lain, sehingga akumulasi dan fragmentasi pemilikan tanah dapat diminimalkan.
Begitu  pula  konsolidasi  pada  faktor  produksi  seperti  teknologi, pupuk,  benih,  pestisida,  dll,  harus  dilakukan  membantu  petani  dalam mengakses  segala  kebutuhannya.  Diharapkan  dengan  memperkuat  input pertanian dapat menjadi landasan dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani.
Modernisasi  pertanian  melalui  teknologi  tepat  guna  yang  ramah lingkungan, mungkin bisa kita kembangkan sekarang ini. Karena saat ini di  negara  mana  pun,  pasti  mempunyai  impian  dan  harapan  menjadi negara industri yang modern. Barangkali dengan teknologi tersebut dapat menjadi  suatu  jawaban  untuk  mewujudkan  pertanian  modern,  efisien, produktifitas  tinggi,  mutu  bersaing  dan  terjaminnya  kontinuitas supply dan demand . Pengembangan teknologi di sektor pertanian menjadi suatu tuntutan  dalam  menciptakan  nilai  tambah (value  added) dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
Pada  saat  ini,  pada  masa  otonomi  daerah,  dimana  kewenangan diserahkan  kepada  pemerintah  daerah,  menuntut  penguatan  institusi perencanaan  pembangunan  pertanian  di  daerah.  Dengan  penyerahan kewenangan  ini  diharapkan  tingkat  akurasi  perencanaan  adalah  dengan adanya:
(1) Pengembangan  koperasi,  UKM,  dan  kemitraan;  dengan  adanya penghimpunan usaha tani kecil di seluruh pelosok desa, koperasi- UKM  melakukan kemitraan dengan usaha  berskala besar dengan prinsip saling menguntungkan.
(2) Pengembangan  kelembagaan  dan  assosiasi  petani;  dengan harapan  bahwa  dengan  adanya  lembaga  ini  dapat  menjadi lembaga  advokasi  dan pressure dalam  penyusunan  kebijakan  di sektor pertanian.
(3) Pengembangan  industri  berbasis  pertanian.  Nilai  tambah  hasil pertanian  terletak  pada  proses  pengolahan,  distribusi  dan pemasaran.  Dan  diharapkan  untuk  masa  mendatang  Indonesia tidak  hanya  mengekspor  hasil  pertanian  dalam  bentuk  mentah, tetapi  lebih  kepada final  product ,  untuk  membuat  nilai  tambah yang lebih besar.
(4) Penguatan  politik  pertanian,  perlu  dilakukan  karena  sangat berpengaruh  kepada  perilaku supply dan demand atas  hasil
pertanian.  Mengingat  kita  sebagai  negara  berkembang  sering mendapat pressure dari  negara-negara  maju,  adanya unfair treatment /diskriminasi,  terutama  yang  berkaitan  dengan  harga dasar pasar dan keleluasaan/perijinan untuk masuk ke negara luar. Berdasar  pada  upaya-upaya  tersebut  di  atas,  maka  semua  harus berada  dalam  suatu  koordinasi  yang  mantap  dalam  membuat  program- program  yang  berkaitan  dengan  sektor  pertanian.  Adapun  program- program yang bisa dilakukan secara konkrit, realible dan workable yang bisa dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan. Program-program tersebut, diantaranya meliputi:
(1) Program  peningkatan  produksi  sebagai  dasar  dari  pembangunan pertanian. Untuk mendorong peningkatan produksi hasil pertanian baik  jumlah  maupun  mutunya.  Tujuan  dari  program  ini  antara lain:  dalam  upaya  1)  mewujudkan  swasembada  dan  ketahanan pangan  nasional,  khususnya  beras;  2)  meningkatkan  volume ekspor  hasil-hasil  pertanian,  sekaligus  substitusi  impor;  3) menyediakan  bahan  baku  industri  pengolahan;  dan  4) mewujudkan diversifikasi pangan dan gizi.
(2) Program  pengembangan  SDM,  melalui  1)  berbagai  pelatihan, penataan  tenaga,  penataan  sistem  penyuluhan,  pemagangan  dan studi banding bagi petani dan pelaku agribisnis; 2) pengembangan inkubator  agribisnis;  3)  sosialisasi  program  dan  kebijaksanaan bagi  instansi  mitra  pertanian;  dan  4)  penguatan  tenaga-tenaga peneliti  terutama  di  bidang  budi  daya,  bioteknologi,  pascapanen, mutu hasil, dll.
(3) Program  pengembangan  sarana  dan  prasarana  untuk  memenuhi kebutuhan  yang  urgen,  dasar  dan  mendesak;  rehabilitasi, mobilisasi dan peningkatan mutu sarana dan prasarana di seluruh wilayah  dalam  rangka  optimalisasi;  dan  lebih  mengembangkan sistem  informasi  yang  dapat  diakses  oleh  semua  instansi agribisnis.
(4) Program pengembangan usaha dengan maksud untuk merangsang meningkatnya  investasi  pada  sektor  agribisnis,  berkembangnya kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan, peningkatan mutu hasil,  pengembangan  asosiasi-asosiasi  komoditas  dan  profesi
agribisnis,  sistem  informasi  pasar,  penguatan  jaringan  pasar sehingga  dapat  mengembangkan  kerjasama  regional  dan  antar bangsa.
(5) Program  pengembangan  teknologi  pertanian,  yang  berhubungan dengan  rekayasa  dalam  sektor  pertanian.  Dilakukannya  berbagai penelitian  dalam  upaya  peningkatan  jumlah  dan  kualitas  hasil pertanian.
(6) Program  penataan  asset  dan  kelembagaan  pertanian,  ditujukan untuk  perluasan  lahan  pertanian,  dan  terutama  penataan  pola distribusi  sarana  produksi  seperti  pupuk,  benih,  dll.  Program  ini bisa  dilakukan  dengan  inventarisasi  dan  pemetaan  asset  dan faktor produksi pertanian, baik jumlah, mutu, lokasi dan sifatnya; pengadaan dan redistribusi/relokasi asset dan kelembagaan untuk mendorong  optimalisasi,  efektivitas,  dan  efisiensi;  dan  bisa dilakukan pula modernisasi asset dan kelembagaan pertanian.
(7) Program  peningkatan  nilai  tambah,  daya  saing  dan  pemasaran, berkaitan  dengan  industrialisasi  pertanian  dan  penanganan pascapanen.
(8) Program pembangunan pertanian di wilayah terpencil,  yang sulit tersentuh  tangan-tangan  ahli.  Dapat  dilakukan  dengan  penataan tata  ruang  pembangunan  pertanian  di  daerah  tersebut.  Sehingga dapat  dipromosikan  adanya  peluang  investasi,  inventarisasi  dan identifikasi potensi pertanian yang tersedia di wilayah tersebut.

## 3. Strategi  Menuju  Pembangunan  Pertanian  Masa  Depan  yang
Berbasis Industri
a. Pengembangan Industri Berbasis Pertanian/Agroindustri
Tidaklah  mungkin  kita  dibanjiri  dengan  produk  luar,  jika  industri kita  dapat  bersaing  dengan  produk-produk  dari  luar  negeri.  Kita  dapat bersaing dalam produk pertanian, jika terpenuhi:
a. Kualitas,  minimal  sama  dengan  produk  impor.  Terlebih  jika melebihi  kualitas  luar,  kita  akan  dapat  bersaing  dalam  jangka panjang;
b. Efisiensi produk, yang  bermuara pada  harga  yang  lebih rendah dari  harga  impor,  yang  tentunya  harus  dengan  kualitas  tinggi; dan
c. Kontinuitas supply dan tersedia di pasaran setiap saat, sehingga konsumen dapat mengaksesnya/mendapatkannya dengan mudah.
Ketiga  hal  di  atas  dapat  dikaitkan  sebagai  daya  tangkal  terhadap semakin  maraknya  barang/produk  dari  luar  yang  sebenarnya  sangat merugikan  bagi  industri  kita  yang  pada  umumnya  kalah  bersaing. Sehingga  timbul  kecintaan  masyarakat  kita  terhadap  produk  luar  negeri terlepas  dari  masalah  harga  dan  kualitas.  Satu  upaya  harus  kita  lakukan untuk  menumbuhkan  kembali  kecintaan  terhadap  produk  dalam  negeri, pengertian  melalui  kampanye  dan  sosialisasi  untuk  menciptakan kebanggaan terhadap produk dalam negeri.
Satu  hal  yang  harus  kita  perhatikan,  bahwa  jika  kita  ingin mensejahterakan  masyarakat,  maka  pembangunan  industri  pengolahan pertanian  menjadi  pilihan  yang  strategis,  sehingga  nilai  tambah  hasil pertanian  yang  besar  dapat  di  nikmati  petani,  sekaligus  meningkatkan produktivitas petani dan menyediakan kesempatan kerja di pedesaan.
Supaya  kegiatan  industrialisasi  dapat  berkembang  dengan  baik, maka  peranan  pemerintah  sangat  diperlukan  dalam  memfasilitasi kepentingan  petani,  juga  dengan  adanya  dukungan  dari  aspek  bahan baku,  teknologi  dan  pasar  yang  dapat  diakses.    Misalkan  saja  jika  di setiap  kabupaten  dibangun  minimal  2-5  unit  pengolahan,  maka  jika  ada 200  kabupaten,  akan  terbentuk  400-1000  unit.  Kalau  setiap  unit mengelola  5-10  subunit  pengolahan  maka  akan  menciptakan  lapangan pekerjaan  yang  sangat  besar  di  pedesaan,  di  samping  dapat mengoptimalkan hasil pertanian di pedesaan.
Hasil pertanian juga tidak hanya dapat digunakan dalam mencukupi kebutuhan  industri  dalam  negeri  saja,  tetapi  kita  juga  dapat  menjadi pemasok bagi negara-negara industri lain.

## b. Memperkuat Ketahanan Pangan pada Sektor Beras
Terdapat  beberapa  alasan  mengapa  beras  penting  untuk memperkuat ketahanan pangan. Diantaranya:
(1) Beras  merupakan  makanan  pokok  masyarakat    Indonesia  yang harus tersedia setiap saat;
(2) Penduduk  Indonesia  yang  lebih  dari  200  juta,  sehingga  perlu tersedianya  beras  secara  lokal  dan  tidak  bisa  bergantung  pada impor;
(3) Indonesia  yang  terdiri  dari  banyak  pulau  dengan  pola  penduduk yang  tersebar,  sangat  potensial  rawan  pangan  pada  daerah tertentu;
(4) Surplus  beras  yang  diperdagangkan  di  pasar  internasional  hanya sedikit,  sehingga  jika  terjadi  kekurangan supply di  pasar internasional,  akan  menyebabkan  negara  importir  seperti Indonesia  akan  mengalami  kesulitan  dalam  memenuhi  pasokan beras;
(5) Ditinjau dari sosial budaya, masyarakat Indonesia  mengkonsumsi beras  memiliki  nilai  sosial  lebih  tinggi  dibanding  dengan  bahan pangan  lainnya.  Sehingga  dapat  diprediksikan  kebutuhan  beras akan terus meningkat; dan
(6) Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  adalah  petani  padi, sehingga  nasib  mereka  sangat  ditentukan  oleh  pembangunan perberasan.
Karena  sangat  besarnya  peranan  beras  dalam  masyarakat  kita, sehingga  menjadi  tolok  ukur  bagi  kestabilan  sosial  ekonomi  dan  politik nasional.  Ketahanan  pangan  nasional  tergantung  dari  sukses  tidaknya penanganan  beras.  Seperti  kita  ketahui,  pada  masa  orde  lama,  ditandai dengan  citra  antri  bahan  pokok terutama  beras.  Pada  orde  baru  ditandai dengan  kerusuhan  sosial  dan  penjarahan  termasuk  penjarahan  padi  di sawah.  Begitu  pula  pada  masa  reformasi,  masih  berkaitan  dengan masalah  beras,  dimana  masa  ini  ditandai  dengan  bagi-bagi  beras  yang disebut dengan Raskin.
Pada  saat  ini  tercatat  bahwa  pertumbuhan  penduduk  yang  lebih tinggi daripada pertumbuhan produksi beras nasional. Hal ini seharusnya menjadi pendorong bagi kita untuk bersama-sama berupaya meningkatkan produksi beras dengan mengoptimalkan sistem agribisnis. Memandang  serius  masalah  pembangunan  sistem  agribisnis  perberasan
nasional.  Adapun  strategi  yang  bisa  dilakukan  sebagai  suatu  terobosan, adalah adanya:
(1) Koordinasi  kebijakan,  program  dan  pembinaan  pembangunan perberasan dari hulu sampai ke hilir;
(2) Intervensi  dari  pemerintah  mengenai  kepemilikan  lahan  dan kesejahteraan petani;
(3) Perhatian  dari  pemerintah  berkaitan  dengan  distribusi  dan ketersediaan beras di BULOG untuk menjaga harga tetap stabil;
(4) Ketergantungan  masyarakat  pada  beras  sebagai  bahan  makanan pokok.  Sehingga  ada  kecenderungan  bahwa  diversifikasi  pangan akan maksimal, jika kebutuhan akan beras sudah terpenuhi; dan
(5) Adanya  perhatian  yang  lebih  pada  daerah  sentra beras,  sehingga adanya  tolok  ukur  keberhasilan  beras  dilihat  dari  perkembangan perberasan di daerah tersebut.

## c. IPTEK Pertanian, sebagai Salah Satu Solusi
Masalah  produksi  terkait  dengan  produktivitas  yang  rendah, teknologi dan benih, dsb. Hampir semua komoditas pertanian kita berada pada tingkat rendah jauh dari produktivitas potensial.
Kita  tentu  bertanya-tanya,  mengapa  hal  itu  terjadi?  Dan  tentu  saja banyak pendapat yang terlontar, tapi pada intinya jika kita tertekan pada titik  terrendah,  maka  akibatnya  akan  sangat  vatal  pada  perekonomian negara  kita.  Karena  itu,  jadilah  tugas  kita  semua  bersama  dengan pemerintah  untuk  mendorong  terciptanya  teknologi  yang  dapat meningkatkan produktivitas.
Sebagai  ilustrasi,  berdasar  perhitungan  kasar  dari  salah  satu konsultan warehouse  system ,  Indonesia  mengalami  kerugian  2  trilyun rupiah  per  tahun,  kehilangan  hasil  pascapanen  padi  yang  mencapai 20,5%/tahun. Bisa dibayangkan betapa besar kerugian di sektor pertanian akibat lemahnya pemanfaatan teknologi.
Untuk mengatasinya, bukanlah hal yang salah, jika kita mengadopsi teknologi yang ada di luar negeri sepanjang selaras dengan keadaan dan kepentingan  kita.  IPTEK  pertanian  sudah  menjadi  kebutuhan  dan keharusan  untuk  dikembangkan  dalam  rangka  pencapaian  sasaran
pembangunan  pertanian.  Adapun  sosialisasinya  dapat  dilakukan  dengan penyuluhan.
4. Paradigma Baru
a. Infrastruktur Jaringan Informasi Internet Pertanian
Globalisasi pada abad ke-21 tidak sekadar terbatas pada petani harus menanam tanaman ekspor, melainkan perubahan total dalam  lingkungan tata  niaga  produk  pertanian  di  dunia,  di  samping  perubahan-perubahan lain  yang  menyangkut masalah proses alih teknologi pertanian. Masalah penguasaan  teknologi  pertanian,  khususnya  oleh  para  petani  di  negara- negara  berkembang,  menjadi  sangat  kompleks  karena  globalisasi menetapkan  aturan  main  baru  yang  membuat  proses  transfer  teknologi. Globalisasi mengatur transfer teknologi berdasarkan mekanisme pasar.
Pada  saat  ini,  dimana  media  informasi  sudah  sangat  canggihnya. Bolehlah kita berkhayal, kalau petani kita membuka situs-situs pertanian sebelum  mereka  pergi  ke  sawah.  Dapat  kita  bayangkan,  jika  suatu  hari petani  di  suatu  desa  membajak  sawah  dengan  robot  traktor  yang menggunakan remote  control. Menurut  penulis,  hal  ini  bukanlah  suatu hal  yang  mustahil  akan  terjadi.  Namun,  bagaimana  jalan  untuk  menuju kesana?  Perlu  untuk  diupayakan  dari  sekarang.  Setidaknya  beberapa petani  di  suatu  daerah  harus  mengetahui  berbagai  informasi  aktual tentang  pertanian,  sehingga  bisa  menyampaikan  secara  luas  informasi yang  diperolehnya  untuk  dilakukan  dalam  pengelolaannya.  Dan  masih banyak lagi yang bisa dilakukan dengan segala kemudahan pengaksesan informasi.
Sejak  tahun  1990-an,  teknologi  jaringan  komputer  yaitu  internet telah  berkembang  dengan  pesat,  perkembangan  tersebut  karena  adanya dukungan  teknologi  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  komputer. Teknologi  multimedia  memungkinkan  pengguna  komputer  dapat menerima informasi, baik berupa teks, gambar, suara, dsb. Pada saat itu, tidak akan ada lagi para penyuluh yang pergi ke desa. Dalam suatu Group Akses, cukup dengan duduk di depan komputer, browsing menggunakan searching melalui LacakTani dari google atau yahoo.
Dengan  adanya  teknologi  jaringan  komputer,  tidak  ada  tempat  di dunia  ini  yang  tidak  dapat  diakses  menggunakan  komputer.  Berbagai
model  infrastruktur  jaringan  komputer  dapat  dilakukan  melaui  jaringan media  transmisi.  Yang  mungkin  dilakukan  sekarang  hanya  mungkin dengan  menggunakan  transmisi  jaringan  listrik,  karena  hampir  semua desa  sudah  ada  jaringan  listrik  masuk,  dan  dianggap  paling  murah  di banding dengan media transmisi lainnya.
Pembangunan  infrastruktur  ini  mungkin  dirasa  masih  sangat  sulit untuk  dilakukan,  namun  jika  infrastruktur  jaringan  telepon  dan  listrik telah tersedia, hal itu bukan hal yang sulit. Tentunya dengan kerja sama. Pemerintah  pusat,  terutama  pemerintah  daerah  harus  secara  aktif berinisiatif  membangun  infrastruktur  ini,  sebagai  pemicu  “melek” teknologi di kalangan petani.

## b. Pertanian  Organik  sebagai  pertanian  Alternatif  yang  Bernilai Ekonomis Tinggi
Terdapat juga  suatu terobosan  yang dapat kita  lakukan,  mengingat bahwa  masyarakat  di  dunia  industrial  sangat  peduli  dengan  kesehatan mereka.  Sehingga  mereka  akan  lebih  banyak  mengkonsumsi  produk pertanian yang bebas kandungan zat kimia. Terobosan tersebut sekarang kita  sebut  sebagai  pertanian  organik,  yang  dapat  menjadi  pertanian alternatif di abad 21. Pertanian ini sebenarnya sudah dilakukan di negara kita,  salah  satunya  dilakukan  oleh  salah  satu  artis  kita  yaitu  Melly Manuhutu.  Dengan  terobosan  ini,  dipandang  mempunyai  prospek ekonomis  yang  tinggi,  seiring  dengan  berubahnya  pola  konsumsi manusia  yang  lebih  mengutamakan  kesehatan  walau  dengan  biaya  yang tinggi.
Pertanian  organik  sulit  untuk  dibudidayakan,  karena  memerlukan ketelitian  dan  ketekunan  yang  tinggi,  namun,  ternyata  dengan  dikurangi pemakaian  zat  kimia  mengakibatkan  tanaman  memiliki  ketahanan terhadap  hama  dan  penyakit.  Terutama  pada  tanaman  padi.  Hasil pertanian  organik  masih  sangat  mahal  karena  keterbatasannya  dalam kuantitas,  juga  perawatannya  yang  harus  intensif.  Hasil  pertanian  ini menjadi  sangat  didambakan  masyarakat  yang  sadar  akan  kesehatannya, terutama  masyarakat  di  negara  maju.  Sehingga  pertanian  ini  dapat menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor hasil pertanian kita.

## 5. Penutup
Dengan berbagai kasus yang dialami petani Indonesia, menunjukkan  pentingnya  pembangunan  pertanian  yang  menghasilkan sektor  pertanian  yang  mandiri,  sebagai  prasyarat  untuk  mencegah lestarinya ketergantungan pada negara industri dalam hal pangan. Belajar dari  hal  tersebut,  maka  pemerintah  harus  bertindak  cepat  dengan membuat  suatu  program  yang  mendukung  konservasi  sumber  daya genetika  oleh  petani  setempat;  pengakuan  atas  hak  petani;  adanya program  pelatihan  bagi  petani  agar  mereka  mampu  menjadi  penangkar dan produsen  bibit untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat petani; antar negara  berkembang  secara  bersama-sama  berupaya  untuk  mencegah berlakunya UU Hak Paten yang memberi hak paten atas setiap penemuan teknologi atau bibit baru bagi petani.
Masalah  pembangunan  pertanian  yang  berkelanjutan  merupakan suatu hal yang seharusnya. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari upaya meningkatkan kualitas SDM yang akan menunjang pada berbagai upaya yang  dilakukan.  Peningkatan  SDM  tidak  dibatasi  pada  peningkatan produktivitas  semata,  tetapi  juga  pada  peningkatan  kemampuan  para petani agar dapat lebih berperan dalam berbgai proses pembangunan.
Suatu  terobosan  perlu  dilakukan  untuk  adanya  suatu  sistem ketahanan  pangan  bagi  negara-negara  berkembang,  pemanfaatan kekayaan alam yang berupa plasma nutfah, dan juga tidak kalah penting, yaitu adanya pengakuan atas hak para petani.
Gagasan perlunya pembaharuan, ditemui dalam TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 yang menyatakan,  MPR  RI mempunyai  tugas konstitusional  menetapkan  arah  dan  dasar  pembangunan  nasional  yang dapat  menjawab  persoalan  kemiskinan,  ketimpangan  dan  ketidakadilan mewujudkan  sosial  ekonomi  rakyat  serta  kerusakan  SDA.  Untuk mewujudkan  cita-cita  luhur  bangsa  Indonesia  yang  ada  dalam Pembukaan  UUD  1945,  diperlukan  komitmen  politik.  Pengelolaan sumber daya alam  yang adil,  berkelanjutan dan ramah  lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi, peran serta masyarakat dan menyelesaikan konflik.
Pemberdayaan  petani,  harus  dipandang  sebagai  bagian  integral kebijakan  nasional.  Petani  dipandang  sebagai  subjek  kebijakan  agraria.
Pemberdayaan  petani,  harus  bernuansa  “gebrakan”,  dan  perlu  adanya political will bahkan political commitment dari pemerintah. Ada warisan sejarah yang berharga dari pidatonya Soekarno (1952), yang  berjudul  “  Soal  Hidup  atau  Mati”.  Maknanya  adalah  memandang pertanian  sebagai  masalah  nasional  yang  menentukan  eksistensi  negara. Artinya  memposisikan pertanian dalam konstelasi politik untuk cita-cita kemerdekaan.

## Daftar Pustaka
Biro Pusat Statistik. 2000. Sensus Pertanian.
Tani  Lestari,  1998, Aneka  Ragam  Hayati:  Kekayaan  dan  Kekuatan Petani dalam:  Media  Komunikasi-Informasi dan  Motivasi Petani dan Nelayan Lestari. No. 3 Th. VI Oktober.
Pusat  Penelitian  Pembangunan  Pedesaan  dan  Kawasan  UGM,  1998,
Kajian  Pembangunan  Pertanian  Abad  ke-21  Sistem  Pertanian Berkebudayaan  industri  dan  Strategi  Operasional  Repelita  VII . Yogyakarta.