## KEDUDUKAN PANGLIMA LAOT LHOK DALAM KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN (Studi Kasus Kecamatan Meureubo, Aceh Barat)
Rahmat Fitrah
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar memect_12@yahoo.com

## Abstract
Indonesia  is  an  archipelagic  country,  two-thirds  of  Indonesia's  territory  is  sea,  so  thus  the potential of marine resources is abundant. Utilization and management of natural resources in  the  national  interest  is  expected  to  provide  an  opportunity  for  all  indigenous  and  tribal peoples  to  exercise  the  rights  of  the  community.  Indigenous  and  tribal  peoples  play  an important role in managing, building and utilizing the environment. Customary institution in charge of fisheries and marine in Aceh is the customary institution Panglima Laot. Panglima Laot is divided into Panglima Laot Provinsi, Panglima Laot Regency / City, and Panglima Laot Lhok residing in sub district. Panglima Laot has a duty as mandated in Qanun No.10 of 2008  on  Customary  Institution  that  is,  to  carry  out,  maintain  and  supervise  the implementation  of  customs  and  customary  law,  to  assist  the  Government  in  the  field  of fisheries  and  marine,  resolve  disputes  and  disputes  that  occur  among  fishermen  in accordance  with  customary  law  provisions  laot,  maintain  and  preserve  the  function  of coastal and marine environment, fight for improving living standards of fishing communities, and  prevent  illegal  fishing.  But  Panglima  Laot  Lhok  Kecamatan  Meureubo  has  not  run smoothly as expected .
Keyword : Customary law communities, fishermen, Panglima Laot Lhok.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  yang  bersifat  pluralisme,  baik  suku,  budaya,  bahasa, kepercayaan  maupun  agama.  Keberagaman  tersebut  mengakibatkan  pula  keberagaman hukum  sebagai  fakta  yang  tidak  dapat  dihindari.  Negara  Indonesia  dengan  tegas  mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  di  atur  dalam  Undang-Undang.  Hukum  adat  merupakan  bagian hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  sehingga  keberadaan  hukum  adat  tersebut  menjadi  bukti yang konkrit bahwa Indonesia mengakuai pluralisme.
Negara  Indonesia sebagai Negara yang memiliki  keberagaman hukum, memang telah memiliki Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang bertujuan memusatkan  segala  perkara  umum  ke  pengadilan  umum  nasional,  namun  sampai  saat  ini Indonesia  belum  mempunyai  undang-undang  yang  secara  tegas  mengatur  kedudukan  dan kekuatan  hukum  adat  sebagai  alat  bukti  terhadap  putusan  pengadilan,  baik  perdata  maupun pidana.
Indonesia  juga  merupakan  negara  kepulauan,  yang  dua  pertiga  wilayah  Indonesia adalah laut, sehingga dengan demikian potensi sumber daya laut sangatlah melimpah. Selain itu lndonesia adalah Negara yang berdaulat penuh terhadap wilayahnya yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan  dan laut teritorial beserta dasar  laut  dan  tanah  di  bawahnya,  serta  ruang  udara  di  atasnya  termasuk  seluruh  sumber kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya,  hal  ini  sebagaimana  di  jelaskan  didalam Undang-Undang Pokok Agraria.
Menurut  Kementerian  Koordinator  Bidang  Maritim,  wilayah  laut  merupakan  bagian terbesar  dari  wilayah  Indonesia  yang  mencapai  lebih  dari  enam  juta  kilometer,  yang memiliki  posisi  dan  nilai  strategis  dari  berbagai  aspek  kehidupan  yang  mencakup  politik, ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan,  dan  keamanan.  Wilayah  perairan  yang  berada  dalam kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia serta  laut  lepas  mengandung  sumber  daya  ikan  yang  potensial  dan  sebagai  lahan pembudidayaan  ikan  merupakan  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  diamanahkan kepada  bangsa  Indonesia,  dengan  memperhatikan  kelestariannya  untuk  dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam demi kepentingan nasional diharapkan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak-hak masyarakat  adat  yang  diatur  dalam  pengakuan  hukum  adat  menunjukkan  hal  yang  positif dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  keberlanjutan,  selain  itu  juga  dapat memberi kemudahan bagi masyarakat hukum adat untuk mengeksploitasi  sumber daya ikan di laut.
Masyarakat  hukum  adat  berperan  penting  didalam  mengelola,  membangun  dan memanfaakan  lingkungan  hidup  yang  dikarenakan  pengetahuan  dan  praktik  tradisional hukum adat mereka lebih patut dianggap efektif, namun bekan berarti perkembangan zaman dengan  adanya  teknologi  tidak  bagus.  Dalam  kaitannya  dengan  pemanfaatan,  penggunaan dan  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  kelestarian  lingkungan,  masyarakat  hukum  adat  ini dengan pengetahuan lokalnya, dan dengan kekuatan memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianutnya, ternyata lebih arif dibandingkan masyarakat lainnya. Praktik  tradisional  yang  telah  dilakuakan  didalam  pemanfaatan  sumber  daya  laut  membuat masyarakat  hukum  adat  merasa  lebih  aman  dan  nyaman  dan  sesuai  dengan  norma  yang tumbuh didalam kehidupan mereka.
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang menganut pluralisme, maka telah dinyatakan bahwa Negara mengakui adanya keanekaragaman masyarakat hukum adat, dan  menghormati  hak-hak  mereka,  ini  dapat  dilihat  pada  (pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945) yang  berbunyi,  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum
adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya.Pengakuan  dan  penghormatan  itu  juga  diberikan  tanpa mengabaikan  ukuran-ukuran  kelayakan  bagi  kemanusiaan  sesuai  dengan  tingkat perkembangan keberadaan bangsa.Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada  pasal  1  ayat  30  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  menyatakan  bahwa  kearifan  lokal  adalah  nilai-nilai  luhur yang  berlaku  dalam  tatanan  hidup  masyarakat  untuk  antara  lain  melindungi  dan  mengelola lingkungan hidup secara lestari.
Indonesia  adalah  Negara  hukum,  didalam  konstitusi  Indonesia  menjamin  persamaan setiap  warga  negara  di  hadapan  hukum,  sebagai  salah  satu  prinsip  dasar  yang  menjadi tuntutan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dalam  hal  ini,  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  pemenuhan  hak-hak  warga  Negara, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional  hak  asasi  manusia.  Begitu  juga  dalam  penjelasan  UU  No.  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Pasal  6  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  hak  adat  yang  secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati  dan  dilindungi  dalam  rangka  perlindungan  dan  penegakan  Hak  Asasi  Manusia dalam  masyarakat  bersangkutan  dengan  memperhatikan  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan.
Dalam  Panduan  Perikanan  Skala  Kecil  FAO  (2014)  menyebutkan:  “Semua  pihak, sesuai  dengan  aturan  perundang-undangannya,  harus  mengakui,  menghormati  dan melindungi  segala  bentuk  hak  kepemilikan  yang  sah,  dengan  mempertimbangkan,  jika memungkinkan,  hak-hak  adat,  untuk  sumber  daya  air  dan  lahan  serta  daerah  penangkapan ikan skala kecil yang dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan skala kecil.
Bangsa  Indonesia  memiliki  adat  istiadatnya  masing-masing,  tidak  lain  juga  seperti  di Aceh.  Dalam  pelaksanaanya  berada  dan  dikendalikan  oleh  lembaga-lembaga  adat  yang sesuai  dengan  lingkungannya  sebagai  organisasi  kemasyarakatan.  Di  Aceh  hukum  agama dan hukum adat memegang peranan penting dalam masyarakat,  Juniarti (2010: 5) walaupun hukum  adat  pernah  mengalami  kevakuman  di  Aceh  pada  masa  orde  baru,  di  karenakan konflik yang berkepanjangan antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terus berlanjut, konflik bersenjata yang terjadi di Aceh pada awal reformasi menyebabkan  banyak  efek  dari  kebijakan  Pemerintah  Indonesia  dibawah  rezim  reformasi tidak berkembang, termasuk kebijakan otonomi daerah. Kondisi ini menyebabkan revitalisasi adat  di  Aceh  tidak  seiring  dengan  terjadi  didaerah  lain  di  Indonesia.  Namun  demikian  di Aceh bukannya tidak ada usaha kearah revitalisasi, beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia dan  pemerintah  lokal  di  Aceh  memberikan  dampak  pada  usaha  revitalisasi  adat  tersebut dengan  dilahirkannya  UU  No.40  Tahun  1999  Tentang  Keistimewaan  Aceh,  yang menegaskan  kembali  bahwa  Aceh  adalah  Daerah  Istimewa  dalam  bidang  adat,  agama,  dan pendidikan.  Dalam  Pasal  3  ayat  (2),  penyelenggaraan  keistimewaan  tersebut  meliputi  :  (1) penyelenggaraan  kehidupan  beragama,  (2)  penyelenggaraan  kehidupan  adat,  (3) penyelenggaraan  pendidikan  dan  (4)  peran  ulama  dalam  menetapkan  kebijakan  daerah. Berdasarkan  undang-undang  ini  pemerintah  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  adat  lokal untuk bangkit dan menenun kembali adat yang ada dalam masyarakat Aceh.
Setelah perdamaian terjadi, maka lahirlah Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah  Aceh  didalamnya  juga  mempertegas  mengenai  Lembaga  Adat  yang  kemudian diatur  lebih  lanjut  dalam  Qanun,  seperti  Qanun  No.9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan  Adat  Dan  Adat  Istiadat  serta  Qanun  No.10  Tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat dan  juga  yang  tergolong  baru  adalah  Peraturan  Gubernur  No.  60  Tahun  2013  Tentang Pelaksanaan Penyelesaian  Sengketa/ Perselisihan Adat dan  Istiadat. Lembaga Adat di Aceh merupakan  suatu  organisasi  kemasyarakatan  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  hukum  adat yang  mendiami  wilayah  tertentu  dan  berhak  mengatur  dan  mengurus  wilayahnya  sendiri,
untuk  menyelesaikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  dan  ketertiban  masyarakat, keberadaan  hukum  adat  ini  dikuatkan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  18b  dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah  Aceh, yaitu sebagai landasan atau pijakan peraturan dari Qanun.
Aceh  merupakan  Provinsi  yang  bersifat  Khusus  dan  Istimewa,  dalam  upaya meningkatkan  pembinaan  dan  pelestarian  adat  istiadat,  Pemerintah  Aceh  telah  membentuk lembaga  khusus  yang  disebut  dengan  Lembaga  Adat  dan  Kebudayaan  Aceh  (LAKA). Pembentukan  LAKA pada 9 Juli 1986 merupakan bagian  yang  tidak dapat terpisahkan dari sejarah  sosial  masyarakat  Aceh  itu  sendiri,  kemudian  pada  Tahun  2003  mengalami perubahan  menjadi  Majelis  Adat  Aceh  (MAA).  MAA  ini  lahir  berdasarkan  Keputusan Kongres  Adat  Aceh  yang  diselenggarakan  oleh  LAKA  (Lembaga  Adat  dan  Kebudayaan Aceh) pada Tahun 2002 di Banda Aceh, ini dilakukan berdasarkan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat Aceh, berpijak pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, dimana salah satunya adalah Keistimewaan dibidang Penyelenggaraan adat istiadat masyarakat Aceh.
Kongres  Adat  selanjutnya  mengesahkan  LAKA  (Lembaga  Adat  dan  Kebudayaan Aceh)  menjadi  MAA  (Majelis  Adat  Aceh),  kemudian  penetapan  status  hukum  dengan membentuk  Qanun  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang  pembentukan  Sususunan  Organisasi  dan Tata  Kerja  Majelis  Adat  Aceh.  Sedangkan  biaya  operasionalnya  di  anggarkan  pada  APBA untuk tinggkat Provinsi dan APBK di tingkat Kabupaten/Kota.
Seperti  kita  ketahui,  Majelis  Adat  Aceh  merupakan  induk  dari  lembaga  adat  lainnya, setiap  lembaga  adat  dibawahnya  diberi  wewenang  penuh  untuk  mengelola  wilayah  adatnya dengan baik. Lembaga adat yang berkebang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga  saat  ini  mempunyai  peran  penting  dalam  membina  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat,  norma-norma  adat,  ataupun  aturan-aturan  untuk  mewujudkan  keamanan, ketertiban, ketenteraman, kerukunan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Majelis  Adat  Aceh  juga  bertujuan  untuk  membina  dan  mengembangkan  adat  istiadat agar tidak hilang dan selalu terjaga sepanjang zaman, ini dikarenakan didalam adat tersebut sungguh  banyak  terkandung  nilai-nilai  lebih  bagi  masyarakat  yang  sehingga  dapat  menjadi petaka  bagi  masyarakat  bila  nilai-nilai  adat  ini  hilang  dan  pupus  di  tengah  kehidupan masyarakat,  sehingga  ada  istilah  “matee  aneuk  meupat  jeurat,  matee  adat  pat  ta  mita”. Kehidupan masyarakat adat di Aceh dapat berkembang, meluas, dan menipis, bahkan dapat menghilang,  ini  tergantung  pada  dinamika  kehidupan  masyarakat  hukum  adatnya  dan  amat tergantung  pula  pada  kemampuan  masyarakat  itu  sendiri  dalam  memberdayagunakan  adat istiadatnya  dan  mengikuti  arus  perkembangan  sosial  budaya  luar  dan  perkembangan  ilmu pengetahuan.
Kendati  demikian,  hukum  adat  yang  tumbuh  dan  berkembang  didalam  kalangan masyarakat  Aceh  sekarang  ini  telah  ada  upaya  revitalisasi,  hal  itu  dapat  kita  lihat  telah adanya  aturan  yang  tertulis  yang  dikembangkan  di  dalam  masyarakat.  Seperti  halnya peraturan  mengenai  adat  yang  di  atur  dengan  Qanun  No.9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat,  dan  juga  Qanun  No.10  Tahun  2008  tentang  Lembaga Adat dan masih ada peraturan lain mengenai adat di Aceh seperti Peraturan Gubernur No. 60 Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa/  Perselisihan  Adat  dan  Istiadat. Pemerintah  telah  menetapkan  13  lembaga  adat  di  Aceh,  sebagaimana  telah  di  muat  Qanun No.10  Tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat  yaitu,  Majelis  Adat  Aceh,  imeum  mukim  atau nama  lain,  imeum  chik  atau  nama  lain,  keuchik  atau  nama  lain,  tuha  peut  atau  nama  lain, tuha lapan atau nama lain, imeum meunasah atau nama lain, keujruen blang atau nama lain, panglima laot atau nama lain, pawang glee/uteun atau nama lain, petua seuneubok atau nama lain  haria  peukan  atau  nama  lain;  dan  syahbanda  atau  nama  lain.  dalam  Seiring perkembangannya, lembaga  adat panglima laot telah berdiri sendiri disetiap kabupaten/kota
di  Aceh  dan  tidak  lagi  berada  dibawah  pemerintahan  mukim,  MAA  kabupaten/kota  dan MAA Provinsi.
Hukum  adat  yang  di  tuangkankan  didalam  qanun  tersebut  merupakan  peraturan  yang pernah  hidup  didalam  masyarakat  dan  kemudian  di  kembangkan  kembali  dan  di  muat  di dalam  qanun  sebagai  upaya  revitalisasi  mengenai  adat  di  Aceh.  Memang  adat  atau  sebuah kebiasaan  yang  menjadi  kebudayaan  yang  telah  mendarah  daging  pada  sebuah  masyarakat, akan  sulit  untuk  merubahnya.  Adat  yang  ada  dalam  suatu  golongan  menjadi  hukum  dalam kehidupannya sehari-hari yang mana akan sangat sulit untuk merubahnya ke arah adat yang lain.
Hukum  adat  merupakan  keseluruhan  aturan  yang  ditetapkan  dalam  keputusan- keputusan para petugas  yang berwenang dan  didalam pelaksanaannya dilansir secara polos, artinya itu dilaksanakan tanpa membawa terbentuknya suatu keseluruhan aturan-aturan yang sejak saat lahirnya dinyatakan mengikat secara mutlak untuk masa yang akan datang( B. Ter Har BZN: 11: 1973).
Sedangkan  menurut  (Jalaludin  Tunsam:  1660)  menyatakan  bahwa  “adat”  berasal  dari bahasa  Arab  yang  merupakan  bentuk  jamak  dari  “adah”  yang  memiliki  arti  cara  atau kebiasaan.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  bahwa  adat  merupakan  suatu  gagasan  kebudayaan yang  mengandung  nilai  kebudayaan,  norma,  kebiasaan  serta  hukum  yang  sudah  lazim dilakukan  oleh  suatu  daerah.  Nah,  biasanya  apabila  adat  ini  tidak  dipatuhi  maka  akan  ada sangsi  baik  yang  tertulis  maupun  langsung  yang  diberikan  kepada  perilaku  yang melanggarnya.
Adat  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  terlebih  dahulu  dan  dilakukan  dengan  secara terus  menerus  sampai  saat  ini  dan  selalu  dapat  diterima  oleh  masyarakat  yang  memang merasa cocok atau sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dalam kalangan masyarakat itu, namun adat juga berisikan sebuah batasan-batasan yang dianggap tabu bila diperbuat karena tidak  sesuai  dengan  kebiasaan  kemasyarakatan  sehingga  terbentuknya  batasan-batasan, bilamana batasan tersebut dilanggar maka akan ada sebab dan akibat yang akan ditimbulkan dari batasan tersebut, inilah yang disebut dengan hukum adat.
Hukum  adat  merupakan  sebuah  aturan  yang  dibuat  sedemikian  rupa  agar  sesuai dengan  keadaan  mesyarakatnya,  yang  berisikan  perintah  dan  larangan  terhadap  segala sesuatu  hal  agar  tidak  terjadinya  kesenjangan  didalam  masyarakat  hukum  adat  tersebut. Hukum  adat  biasanya  tidak  tertulis  namun  selalu  hidup  dan  tumbuh  didalam  kalangan masyarakat, ini berarti hukum adat dianggap perlu oleh masyarakat.
Didalam  melakukan  sesuatu  didalam  kalangan  masyarakat  tidak  terlepas  dari kebiasaan  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  masyarakat  lebih  dahulu.  Ini  tidak  akan  jauh perbedaannya,  sehingga  telah  dapat  dikatakan  sebagai  adat,  baik  itu  dapat  dilihat  didalam kalangan  masyarakat  bermatapencaharian  seperti  melaut  atau  nelayan,  tentu  ada  kebiasaan yang  selalu  dilakukan  oleh  leluhur  dahulu  didalam  praktik  mencari  ikan  di  laut  agar keseimbangan alam selalu terjaga, lembaga adat yang membidangi perikanan dan kelautan di Aceh  yaitu  lembaga  adat  Panglima  Laot.  Agar  tidak  punah  dan  hilang  ditelan  masa,  maka organisasi  Panglima  Laot  mulai  dibentuk  pada  musyawarah  Panglima  Laot  se  Aceh  di Langsa dan Banda Aceh.
Panglima  Laot  lhok  yang  berada  dalam  tiap  kecamatan  bertanggung  jawab  menjaga keseimbangan  laut  ditingkat  Lhok  dan  juga  menyelesaikan  perselisihan  nelayan  di  tingkat lhôk.Bila  perselisihan  tidak  selesai  di  tingkat  lhôk,  maka  dapat  diajukan  ke  peradilan  adat tingkat yang lebih tinggi, yaitu Panglima Laot Kabupaten yang terletak di kabupaten, namun apabila perselisihan tidak juga terselesaikan, maka perkara selanjutnya dapat dilimpahkan ke Panglima Laot Provinsi. Panglima Laot Provinsi berhak mengadili perkara perselisihan antar kabupaten, provinsi dan bahkan Internasional.
Tepatnya  di  Kota  Langsa,  Provinsi  Aceh  pada  tahun  1982,  telah  gelar  suatu  kongres adat  laot,  anggota  kongres  tersebut  adalah  panglima  Laot  Lhok  se  Aceh.  Kongres  ini
kemudian  menyetujui  pembentukan  Panglima  Laot  Kabupaten.Panglima  Laot  Kabupaten diberi  kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  nelayan  yang  terjadi  antar  dua  Panglima Laot  Lhok  yang  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  panglima  laot  lhok,  namun  bukan  sifatnya banding seperti peradilan pada umumya.
Kemudian  kingres  adat  kembali  dilaksanakan  pada  tahun  2000,  kali  ini  di  gelar  di Banda  Aceh  dan  Sabang.Kongres  tersebut  menghasilkan  kesepakatan  untuk  membentuk Panglima Laot di tingkat Provinsi. Sejak terbentuknya, Panglima Laot Aceh yang di embani tugas  untuk  mengkoordinir  hukum  adat  laot,  menjembatani  kepentingan  nelayan  dengan pemerintah dan mengadvokasi  kebijakan  kelautan dan perikanan termasuk advokasi  hukum dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  nelayan  Aceh,  termasuk  bagi  nelayan  yang terdampar.
Dari hasil pertemuan di Sabang disepakati Struktur Lembaga Panglima Laot Aceh sebagai berikut:
1. Panglima Laut Propinsi :
a. 3 Dewan penasihat
b. l Ketua
c. 4 wakil ketua
d. 1 Sekretaris
e. 1 wakil sekretaris
f. l Bendahara
g. 1 wakil bendahara
h. Anggota
2. Panglima Laut Kabupaten :
a. 3 penasihat
b. l Ketua
c. 1 wakil ketua
d. 1 Sekretaris
e. 1 Bendahara
3. Panglima Laut Lhok :
a. 3 penasihat
b. 1 ketua
c. 1 wakil ketua
d. 1 sekretaris
e. 1 bendahara
Melalui  struktur  organisasi  ini,  para  PangLima  Laut  sepakat  bahwa  tugas  utama Panglima  Laut  Aceh  adalah  'melakukan  koordinasi  untuk  pelaksanaan  Adat  Laut  di  Aceh dan  rnemfasilitasi  kepentingan  dan  kebutuhan  nelayan  pada  tingkat  propinsi.  Tidak  lain halnya  dengan  masyarakat  Kecamatan  Meureubo,  yang  terletak  di  Kabupaten  Aceh  Barat, sebagaimana kita ketahui beberapa desa dalam kecamatan meureubo terletak di pesisir pantai samudera  India,  yang  mayoritas  penduduknya  bermatapencaharian  sebagai  nelayan. Kecamatan  Meureubo  Kabupaten  Aceh  Barat  jumlah  penduduk  30.253  jiwa.  Mayoritas penduduk  bekerja  sebagai  petani,  pedagang,  wiraswasta  dan  nelayan,  hanya  sebagian  kecil sebagai  pegawai  negeri  sipil.  Didalam  Kecamatan  meureubo  terdapat  dua  Mukim,  yaitu mukim Meureubo dan mukim Ranto Panyang dengan 26 Desa.
Wilayah  Kecamatan  Meureubo  Kabupaten  Aceh  Barat  (Kecamatan  Meureubo  dalam angka:  2017)  dengan  luas  wilayah  112,87  Km 2 .  Wilayah  Kecamatan  Meureubo  berada  di pinggir  pantai  barat  Kabupaten  Aceh  Barat  yang  berhadapan  langsung  dengan  laut  lepas Samudara Hindia dengan perbatasan wilayahnya adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kecamatan Pante Ceureumen Sebelah Selatan : Samudera Indonesia Sebelah Barat : Kecamatan Johan Pahlawan
Sebelah Timur  : Kabupaten Nagan Raya Kecamatan  Meureubo  yang  sebagian  Gampong  terletak  di  pinggiran  pantai  Samudra Hindia  mempunyai  potensi  kelautan  yang  cukup  besar,  apabila  dapat  dikembangkan akan  menjadi  daerah  yang  sangat  strategis  dibidang  perikanan,  hal  ini  merupakan  sebuah langkah maju bagi dunia perikanan di kecamatan meureubo.
Qanun  No.10  Tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat  pada  pasal  2  ayat  (2)  telah ditetapkannya  13  lembaga  adat  yang  bekerja  otonom  dan  berfungsi  sebagai  wahana parstisipasi  masyarakat  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan masyarakat,  dan  menyelesaikan  masalah-masalah  sosial  kemasyarakatan.  Salah  satunya lembaga  adat tersebut adalah panglima laot,  didalam pasal 27 telah menyebutkan mengenai susunan  adat  kelembagan  Panglima  laot,  kelembagan  Panglima  laot  ini  juga  bekerja  secara otonom dalam lingkup melestarikan, menjaga, dan juga mengeksploitasi sumber daya laut di lingkungannya.
Setiap pelaksanaan daripada hukum adat maka tentunya pasti ada hukuman bagi yang melanggar  ketetapan yang telah dibuat, hal itu juga berlaku dalam pelaksanaan hukum  adat laut  yang  di  berikan  wewenang  pada  panglima  laot  untuk  memberikan  sanksi  bagi  yang melanggar  ketetapan  yang  telah  ditetapkan,  panglima  laot  selain  dari  wadah  peradilan  adat laut  juga  sebagai  mediator  dan  falisitator  bagi  yang  berperkara  di  bidang  laut.  Banyak  hal yang  telah  dilakukan  oleh  panglima  laot  dalam  melaksanakan  hukum  adat  laut,  seperti memberi  sangsi  bagi  yang  menggunakan  pukat  harimau  (trawl)  setelah  menggelar persidangan  adat,  memediasi  nelayan  yang  timbul  permasalahan  dengan  toke  bangku,  dan lain sebagainya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  muncul  rumusan  masalah  yang  menarik untuk  dilakukan  penelitian  adalah  bagaimanakah  kedudukan  Panglima  Laot  Lhok Kecamatan  Meureubo,  dan  bagaimanakah  Eksistensi  Panglima  laot  Lhok  di  kecamatan meureubo Kabupaten Aceh Barat ?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris  yang  bersifat  analitis  dengan pendekatan  deskriptif.    Melalui  pendekatan  deskriptif  ini  dimaksudkan  untuk menggambarkan  secara  sistematis,  faktual  tentang  keakuratan  fungsi  Majelis  Adat bersamaan  dengan  pelaksanaan  hukum  adat  dalam  prilaku  masyarakat  serta  konteksnya dengan  teori-teori  sumber  hukum  berkenaan  dengan  permasalahan  yang  diajukan.  Melalui yuridis  empiris,  penelitian  ini  dilakukan  dari  aspek  perkembangan,  dengan  terlebih  dahulu meneliti  berbagai  peraturan  serta  bahan-bahan  kepustakaan  yang  ada,  kemudian menghubungkannya dengan  yuridis  empiris dari fenomena-fenomena data  lapangan dengan kaedah-kaedah  adat  yang  hidup  dalam  masyarakat,  terutama  yang  berkaitan  dengan Panglima Laot.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kedudukan Panglima Laot Lhok Kecamatan Meureubo
Panglima Laot Lhok Kecamatan Meureubo merupakan satuan masyarakat hukum adat yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh yang membidangi masalah perikanan dan  kelautan  di  wilayah  teritorial  Kabupaten  Aceh  Barat  yang  tergabung  dalam  satuan masyarakat  hukum  adat,  sebagaimana  telah  diamatkan  oleh  UUD  1945  pasal  18b,  yang merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  merupakan  landasan  hukum  bangsa Indonesia,  maka  masih  banyak  pengaturan  yang  mengakui  keberadaan  masyarakat  hukum adat, seperti  Tap MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaharuan  Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pada (pasal 5) huruf (j) dinyatakan bahwa mengakui dan menghormati hak  masyarakat  hukum  adat  dan  keanekaragaman  budaya  bangsa  atas  sumber  daya  agraria
dan  sumber  daya  alam,  ini  membuktikan  bahwa  pemerintah  serius  dalam  melestarikan hukum adat yang masih hidup dan berkembang didalam masyarakat.
Lembaga  adat  Panglima  Laot  merupakan  salah  satu  dari  13  lembaga  adat  yang diamahkan didalam Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Keberadaan lembaga adat  Panglima  Laot  ini  bukanlah  hal  baru,  namun  telah  ada  sejak  masa  pemerintahan kesultanan  Aceh.  Lembaga  Panglima  Laot  dalam  catatan  sejarah  sudah  ada  sejak  abad  ke empat belas, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda, dan masih eksis sampai masa sekarang.
Pada  masa  pemerintahan  Sultan  Iskandar  Muda,  Panglima  Laot  adalah  perpanjangan tangan  sultan  untuk  memungut  pajak  dan  memobilisasi  massa  dalam  peperangan.(M.Adli Abdullah,dkk,2006:7),  (Snouck  Hurgronje:1985)  dalam  buku  “Aceh  di  Mata  Kolonial” menjelaskan  bahwa  Panglima  Laot  tidak  lagi  merupakan  perpanjangan  tangan  sultan, Panglima  Laot  lebih  berupa  pemimpin  adat  kaum  nelayan  yang  mengatur  segala  praktek kenelayanan dan kehidupan sosial yang terkait disebuah wilayah.
(Djuned:2001) mengemukakan bahwa ada dua sumber penting yaitu: pertama, dengan mengutip  (Van  Vollenhoven:1976),  dikatakan  Panglima  Laot  sudah  ada  sejak  dahulu (kesultanan)  sebagai  lembaga  yang  resmi  dan  diatur  oleh  Negara.  Kekuasaan  ini  diberikan oleh  Sultan  melalui  surat  kepada  pembesar  wilayah.  Kedua,  Hoesin  Djajaningrat  (masa kolonial) mengatakan: Panglima Laot adalah Panglima Lhok, yaitu kepala sebuah Lhok atau kuala atau teluk yang mengepalai sejumlah pukat ikan dan dipilih dari pawang pukat dengan persetujuan kepala kenegerian.
Beberapa  pendapat  di  atas,  dirangkai  dengan  perubahan  peran  dari  Panglima  Laot sendiri,  otomatis  mengubah  sistem  pengangkatan  sampai  kekuasaan.  Sejak  tahun  1992, masyarakat  nelayan  sendiri  yang  memilih  Panglima  Laot,  mereka  umumnya  pilihan  jatuh pada  Pawang  Laot  yang  dianggap  bijaksana  dengan  memiliki  kemampuan  kelautan  yang telah teruji. (M. Adli  Abdullah 2006:8). Panglima Laot ialah orang  yang mengkoordinirkan satu  atau  lebih  daerah  perikanan,  minimal  satu  perkampungan  nelayan.  Sedangkan  Pawang ialah seseorang yang memimpin sebuah sampan (boat) dalam usaha mencari ikan dilaot.
Syamsuddin  Daud,dkk.  (2002:47)  Dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa  kedudukan Panglima  Laot  bukan  merupakan  bagian  dari  pemerintah  desa,  tapi  merupakan  suatu persekutuan masyarakat hukum adat tersendiri, dimana Kepala Desa tidak turut serta dalam Lembaga Adat Laot yang dipimpin oleh panglima laot. Pada masa sekarang, Panglima Laot sebagaimana hakikatnya, paling tidak memiliki empat kekuasaan:
1. Kekuasaan mengatur wilayah penangkapan ikan dan alat tangkap yang digunakan.
2. Kekuasaan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan adat laot.
3. Kekuasaan yang berkaitan dengan masalah adminitrasi, khususnya tentang keberadaan syahbanda, tentang pengaturan adminitrasi nelayan.
4. Kekuasaan masalah sosial.
Menurut  yang  diungkapkan  oleh  (Hakim  Nya‟  Pha:  2001),  kekuasaan  Panglima  Laot pada  dasarnya  adalah  hakikat  dari  pembangunan  paradigma  komunitas.  Pembangunan komunitas  dimaksudkan  sebagai  pengembalian  paradigma  pembangunan  pada  masyarakat dikomunitas masing-masing. Pengembalian ini erat kaitannya dengan, masyarakat komunitas merupakan  masyarakat  yang  akan  hidup  mati  dengan  komunitasnya,  makanya  akan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan komunitasnya.
Konsep  pembangunan  disamping  ingin  memenuhi  kebutuhan  kesejahteraan masyarakat, juga turut memperhitungkan ketersedian dan berkelanjutan. Disinilah nilai lebih dari  adat  laot,  terutama  dalam  pembangunan  komunitas  sebagai  masyarakat  pesisir. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan, juga  ditekankan  pentingnya  memperhatikan  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan keberlanjutan  sumber  daya  kelautan  dan  terjaganya  lingkungan  untuk  masa  depan. Lingkungan  ternyata  bukan  sebagai  warisan,  tetapi  merupakan  tititpan  untuk  anak  cucu manusia yang belum lahir. Keberadaan adat laot ingin menegaskan keberadaan alam beserta
isinya,  sama  sekali  bukanlah  warisan  nenek  moyang  kita,  namun  lebih  merupakan  titipan untuk anak cucu.
Luas lautan di Aceh merupakan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia, dengan karenanya bangsa Indonesia berhak untuk memanfaatkan apa yang ada di dalam laut, termasuk binatang yang ada di dalamnya, karena binatang yang ada didalam laut merupakan  binatang  yang  halal,  hal  ini  sebagaimana  difirmankan  dalam  Al-  Qur‟an  Surah Al-Maidah  (ayat  96).  Kendati  demikian,  dengan  adanya  hukum  adat  laot  dalam  mengatur masalah pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Aceh, sehingga ini merupakan salah satu bukti dari keberlanjutan dalam pembangunan sumber daya perikanan dan kelautan masih sangat diperhatikan oleh para nelayan. Berarti masyarakat nelayan menyadari bahwa, di  samping  mereka  harus  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  mereka,  juga mereka  memperhitungkan  sember  daya  masa  depan  dengan  senantiasa  menggunakan  alat- alat yang ramah lingkungan dan menjamin keberlangsungan ekosistem dan habitat ikan.
Dalam adat laot juga diatur tentang pelarangan melaut pada hari-hari  tertentu,  seperti hari jum‟at, hari-hari besar islam, dan sebagainya. Larangan tersebut juga terdapat dalam Al- Qur‟an Surah Al-A‟raf (ayat 163) yaitu : “Dan katakanlah kepada bani israil tentang  negeri yang  terletak  di  dekat  laut  ketika  mereka  melanggar  aturan  pada  hari  sabat,  (yaitu)  ketika datang  kepada  mereka  ikan-ikan  (yang  berada  disekitar)  mereka  terapung-apaung dipermukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka.  Demikian  kami  menguji  mereka  disebabkan  mereka  begitu  fasik”.  Hari  “ Sabat ” merupakan  hari  istirahat  atau  berhenti  bekerja  dalam  bahasa  Ibrani,  hari  “ sabat ”  ini dirayakan dari saat sebelum matahari terbenam pada hari Jumat hingga tibanya malam hari sabtu.
Pelarangan  hari-hari  tersebut,  tidak  hanya  dimaksudkan  sebagai  masalah-masalah agama  dan  sosial  semata,  tapi  juga  dimaksudkan  sebagai  usaha  masyarakat  nelayan  untuk memberi  kesempatan  kepada  ekosistem  setidaknya  untuk  dapat  berkembang  biak,  ikan memiliki  waktu  beranak-pinak,  tumbuh-tumbuhan  dengan  sendirinya  tumbuh  dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk yang lain.
Masalah  keinginan  untuk  memenuhi  segala  kebutuhan  hidup,  ternyata  harus diilaksanakan  dengan  santun  dan  beradab.  Menjaring  ikan  tidak  harus  mengeruk  dengan membabi  buta.  Dalam  menjaring  ikan  juga  harus  memperhatikan  massa  depan,  serta  tidak menyebabkan tempat bersarangnya menjadi hancur.
Dalam pelaksanaan adat laot paling tidak mengatur tiga hal, yaitu:
1. Masalah pengaturan alat tangkap ikan dan wilayah.
2. Masalah pelaksanaan sosial.
3. Masalah aturan dan pelarangan yang disertai sanksi. Ketiga  hal  tersebut,  dapat  dideskripsikan  pada  masalah  pengaturan  alat  tangkap  dan wilayah  sangat  penting.  Artinya,  karena  banyak  alat  tangkap  yang  merusak  lingkungan. Pembatasan wilayah dimaksudkan karena kehidupan habitat masing-masing pada jarak-jarak tertentu  akan  didapat  jenis-jenis  yang  berbeda.  Dalam  konsep  ekonomi,  sebernanya  sudah ada  pembatasan  ini,  khususnya  pembagian  wilayah  penangkapan  oleh  nelayan  yang memakai boat (kapal nelayan) kecil, boat sedang, dan boat besar.
Dalam  konteks  yang  lebih  manusiawi,  pengaturan  ini  juga  berkaitan  dengan  sebuah kenyataan sosial, bahwa nelayan tidak seluruhnya memiliki boat besar. Ini berarti masih ada nelayan  yang  memakai  boat  kecil  yang  daya  jelajahnya  sangat  kecil.  Namun  persoalan ternyata  juga  menghinggapi  mereka.  Boat-boat  besar  juga  mengeruk  hasil  laut  di  pinggir pantai.  Ini  sering  terjadi,  bahkan  dengan  alat-alat  yang  tidak  ramah  lingkungan.  Adat  laot sudah  memiliki  aturan-aturan  yang  disepakati  sejak  dahulu.  Nelayan  masa  lalu  seperti mengerti pentingnya mengatur masalah pelarangan-pelarangan.
Dalam  pelaksanaan  hukum  adat  laot  di  Aceh,  sangatlah  dilarang  menggunakan  alat tangkap  yang  tidak  ramah  lingkungan.  Kemudian  membuang  sampah  ke  laut  (sembarang
tempat),  khusunya  alat-alat  yang  merupakan  bekas  alat  perbaikan  boat,  baik  oli  bekas, maupun  sisa-sisa  sampah  dari  perbaikan  tersebut.  Pelanggaran  atas  hal  di  atas,  dapat diancam dengan sanksi. Sanksi atas berbagai pelanggaran tersebut, dapat berbentuk larangan untuk  melaut  dalam  beberapa  waktu.  Di  samping  itu,  sanksi  dalam  adat  laot  juga  dikenal dengan  menyita  hasil  melaut  untuk  diserahkan  kepada  lembaga  keagamaan  dan  masalah sosial.

## 3.2. Eksistensi Panglima Laot Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat
Lembaga Panglima Laot merupakan pengelola dari adat laut, keberadaan lembaga adat Panglima  sebelum  adanya  Undang-Undang  No.11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintah  Aceh terlebih  dahulu  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  7  tahun  2000  Tentang Penyeleggaraan Kehidupan Adat yang  di muat pada pasal 1 ayat (14) disebutkan Panglima Laot  adalah  orang  yang  memimpin  adat  istiadat  dan  kebiasaan  yang  berlaku  dibidang penangkapan  ikan  dan  penyelesaian  sengketa.  Namun  dalam  Peraturan  daerah  (Perda) tersebut  tidak  menjelaskan  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  adat  laot,  hanya  saja  lebih mempertegas keberadaan Panglima Laot dalam hukum adat laot.
Pada  dasarnya  Panglima  Laot  menguasai  satu  wilayah  penangkapan  ikan,  tidak  lain hanya pada masyarakat perkampungan pesisir yang  mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan  yang  mana  para  masyarakat  nelayan  tersebut  telah  berdomisili  diwilayah  pesisir pantai  sehingga  terbentuk  sebuah  perkampungan.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman, lembaga  Panglima  Laot  mengalami  perubahan  dengan  memperluas  wilayah  dari  semula berpedoman  pada  kampung  nelayan  kemudian  diadakannya  penggabungan  beberapa Panglima  Laot  Lhok  menjadi  panglima  Laot  tingkat  Kabupaten.  Terbentuknya  lembaga  ini sampai  tinggkat  kabupaten  didasarkan  kepada  kebutuhan  bagi  masyarakat  nelayan.  Oleh sebabnya  terjadi  pula  pergeseran  wilayah  penangkapan  ikan  yang  tidak  terbatas  pada perairan  yang  dekat  dengan  wilayah  desa  nelayan  menetap,  akan  tetapi  telah  meluas  dan masuk kedalam wilayah desa nelayan yang lainnya. Apabila terjadi sengketa diantara mereka maka Panglima Loat Kabupaten yang akan menyelesaikannya.
Di  samping  alasan  lain  yaitu  adanya  sentuhan  dari  pemerintah  untuk  nelayan  baik bantuan  dana  maupun  bimbingan  tehnik  perikanan  akan  mudah  dikoordinasikan  oleh pemerintah  pada  tingkat  Kabupaten.  Pertimbangan  itulah  terbentuknya  lembaga  adat  Laot yang dipimpin oleh Panglima Laot tingkat Kabupaten. Dengan pertimbangan pada kemajuan teknologi  pada  perikanan,  penangkapan  ikan  oleh  para  nelayan  telah  menjangkau  kawasan perairan  antar  Kabupaten,  sehingga  diperlukan  adanya  koordinator  yang  dapat  menjadi penghubung  antara  nelayan  dengan  nelayan  antar  kabupaten  dan  memudahkan  koordinasi antara nelayan dengan pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah pusat.
Dalam pergaulan mereka sebagai nelayan mempunyai  kesamaan dalam bertindak dan bersikap  sebagai  suatu  kesatuan  dalam  segala  untung  ruginya.  Hubungan  batin  sesama anggota  persekutuan  menyebabkan  persekutuan  mempunyai  hak  mendahului  atas  barang- barang,  air,  tanah,  dan  bangunan  dipelihara  bersama-sama  dan  dijaga  pelestariannya  oleh aggota persekutuannya, dan hanya mereka sendiri yang dapat memanfaatkanya.
Didalam  pelaksanaannya,  perkembangan  perkampungan  pesisir  di  Kecamatan Meureubo telah menciptakan sebuah komunitas nelayan, sehingga tergabung dalam beberapa wilayah  pesisir  ditiap  desa  yang  bernama  Panglima  Laot  Lhok,  didalam  persekutuan  desa pesisir  tersebut  terdapat  sebuah  pemimpin  adat  yang  bernama  Mukim,  Mukim  berada dibawah  pemerintahan  Kecamatan.  Pada  dasarnya  Panglima  Laot  Lhok  termasuk  dalam pemerintahan Mukim, namun seiring perkembangan  zaman Panglima  Laot Lhok  yang dulu berada  dibawah  pimpinan  mukim  kini  telah  berada  langsung  di  tingkat  Kecamatan    namun tidak tunduk kepada camat, dan telah berdiri sendiri dibawah Panglima Laot Kabupten/Kota yang  hirarki  dengan  Panglima  Laot  Provinsi  Aceh.  Pada  dasarnya  Lembaga  Panglima  Laot tidak  terlepas  dari  peran  Mukim  dan  Kepala  Desa  ini  dikarenakan  menyangkut  tempat
berdomisili  para  nelayan.  Bagi  masyarakat  meureubo,  apabila  ada  pertikaian  diantara  para nelayan  maka  pada  dasarnya  di  selesaikan  oleh  lembaga  panglima  laot  lhok  dan  apabila pertikaian  tersebut  tidak  sanggup  lagi  di  tengani  oleh  panglima  laot  lhok  maka  akan  di limpahkan  ke  panglima  laot  Kabupaten  sesuai  dengan  isi  pasal  16  ayat  (5)  Peraturan Gubernur  Aceh  Nomor  60  Tahun  2013,  namun  didalam  pelaksanaannya  pemangku  adat panglima  laot  tetap  melibatkan  Geuchik  (kepala  desa)  atau  Mukim,  mungkin  mereka menganggap  perselisihan  yang  terjadi  ada  di  darat  bukan  di  laut  sehingga  melibatkan Geuchik sebagai ketua peradilan gampong atau Mukim didalam peradilan tingakat mukim.
Kecamatan  meureubo  yang  mayoritas  penduduk  pesisir  pantai  yang  bermata pencaharian  sebagai  nelayan  telah  banyak  mendapat  revitalisasi,  juga  ada  program  dari pemerintah untuk kemakmuran nelayan dan masa depan keluarga nelayan, seperti pemberian beasiswa pendidikan bagi anak nelayan yang di kucurkan oleh pemerintah provinsi Aceh, ini menunjukkan  bahwa  kepedulian  pemerintah  provinsi  Aceh  terhadap  keluarga  nelayan. Dibalik itu juga nelayan di Kecamatan Meureubo juga mendapat kartu nelayan, sebagai bukti atau  identitas  bahwa  masyakat  hukum  adat  laot  di  dalam  wadah  lembaga  panglima  laot  itu sebagai  nelayan.  Kartu  nelayan  tersebut  juga  berfungsi  sebagai  penanda  terdatanya masyarakat  bermata  pencaharian  sebagai  nelayan  Kecamatan  Meureubo,  di  balik  itu  kartu nelayan  tersebut  adalah  bukti  terdaftarnya  masyarakat  nelayan  di  dalam  asuransi.  Nah, dengan  demikian  berarti  setiap  masyarakat  nelayan  telah  di  asuransikan,  asuransi  tersebut juga  bersumber  dari  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, sebagaimana  telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudidaya  Ikan  dan  Petambak  Garam. Perwujutan  dari  Undang-Undang  ini  dilakukan  melalui  program  Bantuan  Premi  Asuransi Nelayan (BPAN). Bagi masyarakat Meureubo asuransi ini baru di dapatkan pada tahun 2017, didalam  pemberlakuan  premi  (BPAN)  ini  batas  usia  di  tentukan  maksimal  65  tahun,  dan menggunakan  kapal  (boat)  maksimum  10  GT  dan  juga  belum  permendapatkan  bantuan asuransi dari pemerintah, itu merupakan ketentuan dalam menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).
Dari segi penangkapan ikan, didalam hukum adat laot juga mengenal adanya perizinan penangkapan  ikan  baik  yang  diberikan  oleh  Panglima  Laot  Lhok,  maupun  yang  cukup diberikan  oleh  orang  yang  mempunyai  hak  menurut  hukum  adat  untuk  menangkap  ikan terlebih dahulu di  wilayah  adat laot tersebut, perizinan yang di berikan oleh Panglima  Laot bagi  orang  atau  masyarakat  yang  ingin  melakukan  penangkapan  ikan  yang  berlainan wilayahnya  menurut  adat,  biasanya  izin  di  berikan  oleh  Panglima  Laot  Lhok  secara  lisan seperti sekedar pemberitahuan, namun juga  mempunya ketentuan didalam pemanfaatannya. Prosesnya yaitu Panglima Laot Lhok terlebih dahulu musyawarahkan dengan pawang pukat dan keuchik  yang bertujuan, agar izin yang di berikan tidak merugikan masyarakat  nelayan didalam wilayah Lhok tersebut. Pada saat pemberian izin penangkapan ikan, pawang beserta Panglima  Laot  Lhok  sudah  memastikan  banyaknya  ikan  yang  berada  dalam  wilayah kekuasaan Panglima Laot Lhok tersebut, bilama ikan tersebut tidak di tangkap oleh nelayan maka  ikan  tersebut  akan  berpindah  ketempat  lain.  Hukum  adat  laot  sesungguhnya  juga mengenal prinsip perlindungan diri untuk menjaga keselamatan.
Pemberian  izin  tangkap  tersebut  tidak  terlepas  dari  ketentuan  pembayaran, pembayaran  yang  dimaksud  disini  hanya  dengan  kewajiban  untuk  membagi  sepertiga  dari hasil  tangkapan  kepada  Panglima  Laot  diwilayah  tersebut.  Izin  yang  diberikan  juga  terikat batas  waktu,  yaitu  baik  dalam  jangka  waktu  tertentu  atau  satu  musim  saja.  Pemberian perizinan disini diberikan pada perseorangan ataupun kelompok, izin diberlakukan pada tiap pukat yang dilabuhkan. Bagi yang melanggar ketentuan dari perizinan hukum adat laot akan di kenakan sanksi, apalagi jenis alat tangkap yang di gunakan tidak ramah lingkungan seperti menggunakan alat tangkap pukat harimau (trawl) maka alat tangkap tersebut akan di potong- potong dan di bakar  kemudian boat pun  akan  di sita oleh Panglima Laot Lhok, dan apabila
boat  di  kemudian  hari  di  lepas  maka  tidak  boleh  lagi  melakukan  penangkapan  iakan  di wilayah  Panglima  Laot  Lhok  tersebut  dan  apabila  izin  penangkapan  ikan  tersebut  masih berlaku maka akan dilakukan pembatalkan.
Tugas Panglima Laot dalam bidang pemberian izin ini tidak lagi hanya menjadi tugas Panglima  Laot,  hal  ini  dikarenakan  perizinan  untuk  berlayar  dan  untuk  menangkap  ikan  di keluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Oleh  karena itu untuk memperoleh izin dari Dinas Perikanan, para nelayan harus memperoleh rekomendasi atau kartu biru dari Panglima Laot Meskipun izin dari Dinas Perikanan dan Kelautan telah didapat, apabila ingin menangkap ikan pada wilayah Lhok tertentu tetap berlaku izin Panglima Laot Lhok.
Panglima  Laot  selaku  pengontrol  dari  ketentuan  adat  Laot,  maka  tidak  terlepas  dari hukum  adat  laot  yang  meliputi  larangan  mencari  ikan  dengan  meledakkan  bom  atau  racun. Larangan penebangan pohon di tepi, menetapkan hari pantang meulaot atau har-hari yang di larang  untuk  turun  ke  laot.  Dapat  dikatakan  bahwa  ikan  yang  beredar  dipasaran  Kabupaten Aceh  barat  merupakan  hasil  tangkapan  ikan  dari  nelayan  kecil,  yang  menggunakan  kapal (boat) ukuran 5 GT, ikan tersebut di jual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan cara grosir dan  eceran.  Tiap  hasil  penangkapan  ikan  oleh  nelayan  di  jual  toke  bangku,  namun  toke bangku ini tidak menurunkan modal untuk membeli ikan nelayan, akan tetapi ikan di ambil dari  nelayan  lalu  mereka  yang  menjualnya,  dan  memakan  keuntungan  dari  hasil  penjualan, disini  uniknya  toke  bangku  tidak  menaruh  modal  untuk  membeli  ikan  dari  nelayan  namun langsung dipercayakan untuk menjual. Dari segi lain, apabila ikan yang didapatkan nelayan sangat  banyak  maka  harga  yang  di  tafsir  justeru  turun  secara  drastis,  tanpa mempertimbangkan kelayakan dalam mentafsir, disini para nelayan merasa sangat dirugikan, namun  tidak  dapat  berbuat  apa-apa.  Seharusnya  apabila  kondisi  ikan  sangat  banyak  di pasaran  atau  dapat  dikatan  banjir,  maka  tidak  ada  upaya  dari  toke  bangku  atau  pengusaha penampung ikan untuk menjual kedaerah lain agar harga ikan stabil, itu adalah harapan dari masyarakat  hukum  adat  loat  yang  tergabung  dalam  panglima  laot  lhok  Kecamatan Meureubo.
Dibalik  itu  ada  suatu  hal  yang    di  sayangkan,  didalam  kalangan  masyarakat  nelayan Kabupaten  Aceh  Barat  masih  sangat  banyak  yang  menggunakan  alat  tangkap  yang  tidak ramah  lingkungan,  seperti  menggunakan  alat  tangkap  pukat  harimau  (trawl),  namun sepertinya  belum  ada  upaya  penertiban  yang  signifikan  dari  pemerintah  dan  panglima  laot Kabupaten  Aceh  Barat.  Dengan  menggunakan  alat  tangkap  yang  tidak  ramah  lingkungan, maka  habitat  laut  di  wilayah  Kabupaten  Aceh  Barat  akan  terganggu,  sehingga  lambat  laun ikan tidak ada lagi di wilayah laut Aceh Barat, sayangnya para pelaku kegiatan yaitu nelayan berkehendak sesuka hati tanpa memikirkan efek dari apa yang telah di perbuatnya.
Pelaksanaan  hukum  adat  laot  dalam  kalangan  Panglima  Laot  Lhok  Kecamatan Meureubo  belum  berjalan  maksimal,  ini  dikarenakan  Panglima  Laot  Lhok  Kecamatan Meureubo  kurang  mempedulikan  lembaga,  sehingga  segala  sesuatu  yang  menyangkut nelayan  maka  nelayanlah  sendiri  yang  mengurusnya,  ini  pertanda  ada  pergesekan  didalam lembaga Panglima Laot Lhok Meureubo, dalam istialah Aceh dapat dikatan para nelayan di ruang  lingkup  Panglima  Laot  Lhok  Meureubo  „lagee  manok  hana  nang‟  tidak  ada  yang mengayomi  mereka,  lembaga  tidak  lagi  berfungsi.  Layaknya  sebuah  organisasi kemasyarakatan,  Panglima  laot  lhok  pada  dasarnya  mempunyai  beberapa  fungsi  yaitu, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sitem pengendalian sosial (social control)  dan  adat,  yang  mana  dapat  diartikan  sisitem  pengawasan  dari  masyarakat  terhadap perilaku keanggotaan. Fungsi itu harus dapat di jalankan oleh Panglima Laot agar kehidupan nelayan  dengan  norma  sendiri  dapat  berlangsung  dengan  baik.  Sebenarnya  Panglima  Laot lhok sudah jelas tugasnya, namun dipenerapan tidak seperti diharapkan dalam Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat:
a. melaksanakan,  memelihara dan mengawasi  pelaksanaan adat  istiadat  dan hukum adat laot;
b. membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
c. menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
d. menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
e. memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
f. mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.
4. SIMPULAN
4.1. Kesimpulan
a. Kedudukan Panglima Laot Lhok Kecamatan Meureubo merupakan bagian dari amanat Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  yang  merupakan  landasan  hukum  bangsa Indonesia,  dan  juga  amanat  dari  beberapa  undang-undang  lainya  dan  beserta  Qanun yang  menitipkan  tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  kepada  Panglima  Laot  Lhok yang hirarki dengan Panglima Laot Kabupaten/Kota dan Provinsi  yang bekerja secara otonom.  Namun  didalam  menjalankan  tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  belum seperti yang diharapkan dan belum  efektif, karena masih terjadi  kesenjangan diantara nelayan Lhok, dan pada tingkat Panglima Laot Kabupaten masih ada yang melakukan pelanggaran dalam melakukan penangkapan ikan. Masih ada yang menggunakan alat- alat yang tidak dibolehkan.
b. Eksistensi  Panglima  Laot  Di  Kecamatan  Meureubo  Kabupaten  Aceh  Barat  belum seperti  diharapkan  oleh  Qanun,  selain  truktur  kelembagaan,  dan  kepedulian  terhadap nelayan belum berjalan dengan sempurna sebagaimana di amanahkan didalam Qanun, sehingga  segala  sesuatu  yang  menyangkut  nelayan  maka  nelayan  sendiri  yang mengurusnya.  Segala  suatu  hal  dapat  dikatakan  efektif  apabila  hal  tersebut  sesuai dengan yang dikehendaki, sebagaimana yang di amatkan oleh Qanun dan hukum adat yang  tumbuh  di  dalam  masyarakat  adat.  Artinya,  pencapaian  hal  yang  dimaksud merupakan  pencapaian  tujuan  dilakukannya  tindakan-tindakan  untuk  mencapai  hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.  Apabila tujuan yang dimaksud adalah  tujuan  suatu  instansi  maka  proses  pencapaian  tujuan  tersebut  merupakan keberhasilan  dalam  melaksanakan  program  atau  kegiatan  menurut  wewenang,  tugas dan fungsi instansi tersebut.

## 4.2. Saran
Dalam  upaya  revitalisasi  adat  yang  ada  di  Aceh  dan  sebagaimana  yang  telah diamanatkan  oleh  Undang-Undang,  maka  seharunya  diharapkan  berjalan  sebagaimana mestinya,  namun  kenyataan  dilapangan  tidak  sepenuhnya  berjalan  seperti  harapan.  Maka disarankan  kepada  masyarakat  nelayan  Kecamatan  Meureubo  apabila  roda  kepemerintahan Panglima Laot Lhok Kecamatan mereka telah vakum, agar ada inisiatif untuk menggerakkan kembali serta membina kembali masyarakat  nelayan, penertiban terhadap alat tangkap yang tidak  ramah  lingkungan,  karena  Allah-lah  yang  menundukkan  lautan  (untukmu)  agar  kamu dapat memakan daripadanya daging  yang  segar (ikan), dan  kamu mengeluarkan dari lautan itu  perhiasan  yang  kamu  pakai;  dan  kamu  melihat  bahtera  berlayar  padanya,  dan  supaya kamu  mencari  (keuntungan)  dari  karunia-Nya,  dan  supaya  kamu  bersyukur.  (QS.  An-Nahl [16] : 14).Hal ini diperlukan tidak hanya menyangkut kepentingan daripada nelayan, namun juga amanah dari Undang-Undang, serta demi menjaga dan melestarikan adat yang telah ada, sehingga  ada  petuah  yang  berbunyi  “ matee  aneuk  meupat  jeurat,  gadoh  adat  hana  pat  ta mita ”.
5. DAFTAR PUSTAKA
5.1. Buku-buku
Adli Abdullah M., Sulaiman Tripa dan T. Muttaqin Mansur (2006), Selama Kearifan Adalah Kekayaan ;
Eksistensi  Panglima  Laot  dan  Hukum  Adat  Laot  di  Aceh ,  Cet.  I,  Panglima  Laot  Aceh, Banda Aceh.
Avonius  L  dan  Ihsan  Shadiqin  S.  (2010)  Penelitian, Revitalisasi  Adat  Di  Indonesia  Dan Aceh,
Banda Aceh, ICAIOS. Bustaman K- Ahmad PhD, Acehnologi . (2012), Penerbit Bandar Publishing .Banda Aceh. Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2013). Peluang dan Tantangan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia Studi Kasus Peradilan Adat yang ‘Melibatkan Pihak Luar’ .Jakarta
Dinas Perikanan Propinsi NAD (1992), Keputusan Pertemuan Panglima Laot/Musyawarah Panglima Laot se-Propinsi Daerah Istimewa Aceh, tanggal 23-25 Januari di Langsa. Aceh Timur. Daud S (2002), Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot dalam Hukum Adat Laot Nanggroe Aceh Nanggroe Aceh Darussalam . Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
FAO (2014). Panduan Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan danPengentasan Kemiskinan, Tim Penterjemah Ditjen Perikanan Tangkap T.A. 2014 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2014.
Hakim Nyak Pha (2001) Panglima Laot Peranannya dalam Lembaga Adat Laot, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh, Sabang 19-20 Maret. Juniarti (2010). Peran Strategis Peradilan Adat Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal , Badan Litbang Pusat Analisis Perubahan Sosial (PASPAS) Aceh.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI.  Tim Pengkajian Hukum.( 2015).
Kontribusi Hukum Adat Dalam Pengembangan Hukum Laut di Indonesia .  Jakarta . Liang gie T.(1967) administrasi perkantoran modern . penerbit radya indria. Yogyakarta. Mohd Djuned T (2001), Kedudukan Panglima Laot dalam Hukum Positif di Indonesia , Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh, Sabang 19-20 Maret. Sulastriono Dan Sandra Dini Febri Aristya. (2008). Penerapan Norma Dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata . Jurnal. Fakultas hukum, Universitas Gadjah Mada. Snouck Hurgronje C.(1985 ). Aceh di Mata Kolonial . Jilid 11 cetakan pertama. Yayasan Soko Guru. Jakarta.
Ter Har BZN B. (1973) Hukum adat dalam polemik ilmiah . Bhratara. Jakarta.

## 5.2. Peraturan perundang-undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Tap MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat.
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian
Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Ada Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan  Musyawarah  beserta  Lembaga  Adat  di  Provinsi  Nanggroe        Aceh Darussalam.
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. 5.3. Sumber Lain Al-Quran Surah An-Nahl (ayat 14) ______ Surah Al-Maidah (ayat 96) ______ Surah Al-A‟raf (ayat 163 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (2017), Kecamatan Meureubo dalam Angka 2017, di Download 23 Oktober 2017. Tunsam J. (1660). Adat. https://id.wikipedia.org/wiki/ Adat. diakses pada 25 Oktober 2017.