## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 176-181| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4740.176-181

## UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
PADA MASA PANDEMI COVID-19
Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Gusti Ketut Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia mirahdwilestari25@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com notarisppatsriastiti@yahoo.com

## Abstrak
Situasi  pandemi  Covid-19  saat  ini  telah  banyak  mengakibatkan  dampak  buruk  pada  perekonomian termasuk  Indonesia.  salah  satunya  bentuk  usaha  yang  bergerak  dalam  bidang  simpang  pinjam. Wanprestasi dapat terjadi baik karena faktor disengaja maupun faktor diluar kemampuan manusia seperti yang terjadi pada koperasi Amerta Sedana Wisata seorang debitur tidak memenuhi perjanjiannya dengan menunggak pembayaran  utang  hingga  10  bulan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukapkan  upaya  perlindungan  hukum terhadap  kreditur  atas  debitur  wanprestasi  dalam  perjanjian  kredit  pada  masa  pandemi  covid-19.    Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Sumber data dalam penelitian ini yaitu  sumber data primer dan  sekunder.  Bahan  hukum  yang  terkumpul  maka  dilakukan  analisis  secara  kualitatif. Adapun  hasil yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  yaitu  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan  dalam menyelesaikan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  debitur  yaitu  dengan  menggunakan  perlindungan  hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132.
Kata Kunci: Koperasi. Perlindungan Hukum, Wanprestasi,

## Abstract
Default  can  occur  either  due  to  intentional  factors  or  factors  beyond  human  capabilities,  such  as  what happened to the Amerta Sedana Wisata cooperative, a debtor does not fulfill his agreement by being in arrears for  debt  payments  of  up  to  10  months.  This  study  aims  to  reveal  legal  protection  efforts  against  creditors  for defaulting debtors in credit agreements during the Covid-19 pandemic. The research method carried out in this writing  is  using  empirical  legal  research  with  a  statutory  approach  (The  Statute  Approach).  The  results obtained in this study are forms of  legal protection that can be carried out  in resolving defaults committed by debtors,  namely  by  using  preventive  legal  protection  and  repressive  legal  protection.  Legal  protection  for creditors  has  been  regulated  based  on  the  Civil  Code  Articles  1131  and  1132.  In  the  credit  agreement  the Amerta  Sedana  Wisata  Savings  and  Loans  Cooperative  more  often  uses  non-litigation  channels  to  resolve existing  default  or  non-performing  credit  problems.  Based  on  the  discussion  that  has  been  described,  the conclusion in this study is that preventive action is an action or effort taken before the occurrence of a dispute and violation of  norms. Preventive legal protection is applied by following  regulations. Researchers hope that in borrowing money or credit, they should understand correctly how the risks will arise in the future if there is a dispute that arises due to default.
Keywords: Default, Legal Protection, Cooperative

## I. PENDAHULUAN
Situasi  pandemi  Covid-19  saat  ini  telah  banyak  mengakibatkan  dampak  buruk  pada  perekonomian termasuk Indonesia. Berbagai dampak yang diakibatkan dari  Covid-19 ini seperti banyak buruh yang di  PHK,  perusahaan-perusahaan  bangkrut,  pembelajaran  di  sekolah  maupun  perguruan  tinggi terhambat  sehingga  dilaksanakan  melalui  daring  dan  juga  kantor  pemerintahan  hanya  melayani  50% masyarakat  akibat  Covid-19  ini.  Seiring  dengan  dampak  tersebut  berkembangnya  pembangunan berkelanjutan,  dan  meningkat  pula  kebutuhan  akan  pendanaan  oleh  masyarakat.  Dana  tersebut merupakan  dana  yang  bersumber  dari  kredit  melalui  bank  maupun  non  bank  seperti  koperasi  selaku
penyedia  dana,  adapun  sarana  yang  mendukung  perolehan  dana  tersebut  yaitu  dengan  menggunakan fasilitas perkreditan.
Definisi kredit telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan yaitu penyediaan uang  atau  tagihan  dengan  adanya  suatu  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  pihak  penyedia  kredit dengan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  berdasarkan  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian  bunga.  Pinjam  meminjam  lahir  dari  suatu  adanya  perjanjian  yang  mana  pihak  satu  dan yang lain mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu, melakukan sebagian dan tidak melakukan sama sekali.  Pada  perjanjian  pinjam  meminjam  pada  koperasi  sering  ditemui  salah  satu  pihak  yang melakukan wanprestasi. Sebelum dilakukan perjanjian pinjam meminjam dapat melakukan perjanjian jaminan  terlebih  dahulu  saat  melakukan  peminjaman  pada  koperasi,  dimana  dengan  dilakukan perjanjian  pinjam  meminjam  dapat  memberikan  hak  ataupun  kewenangan  pada  pihak  kreditur  untuk mendapatkan pelunasan terhadap barang jaminan yang diserahkan pihak debitur (Suyanto, 2019) . Dalam  perjanjian  tersebut  apabila  pihak  debitur  tidak  dapat  melaksanakan  prestasinya  untung melunasi hutangnya tersebut maka barang jaminan yang diserahkan pihak debitur saat melaksanakan perjanjian tersebut dapat menjadi alternatif pelunasan hutang pihak debitur (Aurelie & Hadiati, 2021) . Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1131  dan  Pasal  1132  Kitab  KUHPerdata  tersebut  jelas,  bahwa  apabila pihak  debitur  pada  saat  pelaksanaan  perjanjian  yang  telah  disepakati  tidak  dapat  memenuhi prestasinya  untuk  melunasi  hutang-hutangnya  kepada  pihak  kreditur,  maka  kreditur  berhak  untuk melakukan pengambilan atas harta jaminan tersebut.
Perlindungan  hukum  yaitu  suatu  perlindungan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk masyarakat  kepada  masyarakat  yang  belum  mendapatkan  rasa  keadilan  dalam  hidup  berbangsa  dan bernegara (Sukmawati,  2019) .  Dalam  keadaan  pihak  debitur  mengalami  kebangkrutan,  debitur memiliki  pilihan  untuk  dapat  tetap  membayar  utang  dalam  prioritas  yang  telah  ditentukan.  Apabila dalam  keadaan  tersebut  tidak  dapat  membayar  hutangnya,  maka  pihak  debitur  dikatakan  telah melanggar  perjanjian  dengan  pihak  kreditur.  Terdapat  2  perlindungan  hukum  yaitu  perlindungan hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif (Hadjon,  1987) .  Pasal  33  UUD  NRI  1945 merupakan  ketentuan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  perekonomian  di  Indonesia.  Dalam ketentuan  tersebut  terdapat  prinsip  paham  kebersamaan  dan  asas  kekeluargaan.  Pasal  33  UUD  NRI 1945 memiliki sifat yang memaksa, maka dengan adanya pasal tersebut dalam pembangunan ekonomi Indonesia  memiliki  tujuan  dalam  menciptakan  kemakmuran  orang  banyak,  dan  bukan  kemakmuran orang-seorang. Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul “Kesejahteraan Sosial “merupakan suatu sistem ekonomi yang memiliki tujuan untuk dapat mencapai suatu kesejahteraan sosial”.
Dalam  melakukan  suatu  kegiatan  pinjaman  di  koperasi,  anggota  koperasi  diberikan  suatu kesepakatan  terhadap  jangka  waktu  untuk  dapat  melunasi  pinjaman  tersebut  (Karanatara,  2020). Namun  dalam  hal  tersebut  terdapat  kasus-kasus  yang  terjadi  dalam  kegiatan  peminjaman  tersebut, terdapat  pihak  peminjam  yang  melakukan  pelunasan  tidak  berdasarkan  kesepakatan  yang  telah ditentukan  dan  disetujui  antara  pihak  penyedia  dana  dan  pihak  peminjam,  bahkan  diketahui  bahwa keterlambatan  pembayaran  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  disengaja  untuk  tidak  membayar hutang oleh pihak debitur (Karanatara, 2020).
Koperasi  Simpan  Pinjam  Amerta  Sedana  Wisata,  terdapat  kasus  yaitu  dimana  seorang  debitur telah melakukan pinjaman kredit kepada koperasi Amerta Sedana Wisata sebesar Rp.21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dengan rencana pengembalian dalam waktu 6 bulan, terhitung sejak tanggal 17 juli 2020 dan harus lunas pada tanggal 17 januari 2021. Namun pihak debitur tidak menyelesaikan kewajiban  pembayaran  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dilakukan  pada  awal  perjanjian  kredit. Berdasarkan  permasalahan  diatas,    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukapkan  bentuk  upaya perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  atas  debitur  wanprestasi  dalam  perjanjian  kredit  pada  masa pandemi covid-19.

## II.      METODE PENELITIAN
Peneliti  dalam  melakukan  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  dengan pendekatan yuridis sosiologis yang memuat tentang ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dan apa yang terjadi di masyarakat (Atmadja & Budiartha, 2018) . Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan cara  wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan    bahan    hukum    dilakukan    dengan    cara  mempelajari  buku-  buku  kepustakaan  untuk
memperoleh bahan hukum  sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kemudian,  bahan hukum  terkumpul,  maka  dilakukan  pencatatan,  meringkas  dan  mengulas  sesuai  dengan  masalah. Bahan hukum yang terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan  dengan  cara  memadukan  antara  penelitian      kepustakaan      serta      menafsirkan      dan mendiskusikan.   Selanjutnya,   data   disajikan menggunakan metode informal.

## II.    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan  Hukum  terhadap  Kreditur  Akibat  Wanprestasi  dalam  Perjanjian  Kredit  pada Koperasi Saat Pandemi Covid-19
Perlindungan  hukum  adalah  bentuk  perlindungan  atau  suatu  kepastian  yang  memberikan  rasa  aman bagi  yang  melakukan  suatu  perbuatan  hukum.  Perlindungan  hukum  itu  sendiri  mengedepankan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  serta  perlindungan  hukum  tersebut  dimiliki  oleh  semua masyarakat  Indonesia  guna  mendapatkan  haknya  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang.  Dengan maksud,  dalam  perlindungan  hukum  masyarakat  harus  mendapatkan  perlindungan  oleh  penegak hukum  agar  masyarakat  mempunyai  rasa  aman,  baik  secara  jasmani  maupun  rohani  serta perlindungan  dari  orang  lain. (Rahardjo,  2009) .  Terdapat  2  (dua)  jenis  Perlindungan  hukum  kepada kreditur  akibat  wanprestasi  yang  dilakukan  dari  debitur  dalam  perjanjian  kredit,  yaitu  perlindungan hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  yang  bertujuan untuk  menanggulangi  terjadinya  sengketa,  terhadap  subjek  hukum  mempunyai  kesempatan  untuk mengajukan keberatan dan pendapat sebelum keputusan disahkan (M.Hadjon, 2007) .
Perlindungan  hukum  preventif  diterapkan  dengan  dasar  UU  ataupun  peraturan  yang  mengatur mengenai  perlindungan  hukum  yang  berperan  sebagai  pemberi  batasan  dalam  melakukan  kegiatan dan  juga  demi  meminimalisir  pelanggaran.  Salah  satunya  UU  Jaminan  Fidusia  undang  undang  ini berperan sebagai pemenuh kebutuhan hukum terhadap pembangunan nasional serta sebagai penjamin kepastian hukum yang berfungsi sebagai pemberi perlindungan hukum untuk masyarakat atau pihak- pihak  yang  memiliki  kepentingan,  didalam  pasal  1  UU  ini  menerangkan  mengenai  Fidusial  itu pengalihan  terhadap  hak  kepemilikan  barang  yang  berdasarkan  kepercayaan  dengan  beberapa ketentuan  semisalnya  benda  dengan  kepemilikan  yang  dialihkan  tersebut  masih  dengan  penguasaan dari pemilik benda tersebut.
Dalam  pasal  1239  dengan  perlindungan  hukum  preventif  terhadap  kreditur  yaitu  terdapat perlindungan  hukum  preventif  atau  pencegahan  pastinya  akan  membicarakan  mengenai  hak  dan kewajiban  agar  mencegah  debitur  dan  kreditur  melakukan  pelanggaran  hak  dan  kewajiban  masing- masing  pihak.  Menurut  Bapak  I  Made  Antara  selaku  ketua  Koperasi  Amerta  Sedana  Wisata mengatakan bahwa terdapat himbauan atau pemberitahuan akan lewatnya masa tunggakan utang yang dimiliki  oleh  debitur  selaku  pemilik  utang  sebelum  utang  tersebut  melewati  tenggang  waktu  yang telah  ditentukan,  harapan  dari  Bapak  I  Made  Antara  selaku  ketua  Koperasi  Amerta  Sedana  Wisata atau sebagai kreditur dengan adanya pemberitahuan tersebut agar hutang tersebut segera dapat dibayar oleh debitur.
Adapun faktor yang menjadi penghambat pembayaran utang yang dilakukan oleh debitur yaitu antara  lain: Dampak Covid-19 yang berdampak keras terhadap perekonomian terutama  yang bekerja pada  bidang  pariwisata.  Adapun  pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh  beberapa  tempat kerja  sehingga  debitur  yang  memiliki  utang  tersebut  tidak  lagi  mendapatkan  penghasilan  guna membayar kewajibannya yaitu utang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.
Kreditur  melakukan  upaya  penyelesaian  terhadap  pihak  debitur  dengan  sepakat  melaksanakan penyelesaian  dengan  cara  non-litigasi  yaitu  dengan  22  memegang  erat  prinsip  koperasi  berdasarkan asa  kekeluargaan  guna  mensejahterakan  khususnya  anggota  serta  pada  umumnya  yaitu  masyarakat, dan juga  ikut dalam membangun perekonomian  nasional  guna membuat masyarakat yang  adil, maju dan sejahtera  yang ada dalam nilai Pancasila dan UUD 1945 (Muhammad, 2010) . Jika jalur tersebut tidak dapat dipenuhi atau pihak debitur tetap tidak membayar utangnya maka pihak Koperasi Amerta Sedana Wisata akan mengambil barang jaminannya yaitu berupa unit sepeda motor milik debitur yang telah  dijadikan  jaminan  oleh  pihak  debitur.  Perlindungan  hukum  represif  adalah  perlindungan terhadap  hukum  yang  memiliki  tujuan  menyelesaikan  sengketa.  Perlindungan  hukum  represif merupakan perlindungan hukum terakhir yang memuat sanksi. Perlindungan hukum terhadap kreditur
telah  diatur  pada  KUHPerdata  dalam  Pasal  1131  dan  1132.  Mengenai  Pasal  diatas  menyimpulkan bahwa  jaminan  kepastian  untuk  debitur  sudah  pasti  diberikan  serta  kewajiban  debitur  akan  selalu dipenuhi  atau  lunas  dengan  jaminan.  Namun  kenyataanya  debitur  pada  kondisi  sekarang  ini  debitur tidak hanya berkaitan dengan satu kewajiban melainkan debitur akan mengalami perasaan tidak aman terhadap pengembalian uangnya, dari hal itu kreditur meminta debitur untuk melaksanakan perjanjian tambahan  untuk  penjaminan  pelunasan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh  debitur.  Dalam  menjamin pelunasan  utang  debitur,  kreditur  pastinya  tidak  akan  lagi  memberikan  pinjaman  semisal  tidak  ada jaminan, dalam perjanjian untuk memberikan jaminan pastinya tidak lahir sendirinya melainkan pasti ada didahului dengan perjanjian pokok yang membuat adanya suatu utang piutang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  terhadap  Ketua  Koperasi  Amerta  Sedana  Wisata  yaitu Bapak  I  Made  Antara  beliau  mengatakan  dalam  perjanjian  kredit  yang  dilakukan  menggunakan perjanjian tertulis yang didalamnya berisikan klausul-klausul baku. Perjanjian pinjaman perkoperasian selalu  disebut  dengan  perjanjian  baku . Bentuk  dari  isi  perjanjian  yang  dibuat  secara  sepihak  oleh koperasi sebagai kreditur. Peminjam debitur mempunyai hak untuk menerima dan menolak perjanjian pinjaman.
Seorang  debitur  dan  kreditur  sebelumnya  telah  melakukan  perjanjian  oleh  kedua  belah  pihak untuk  melakukan  perjanjian  mengenai  utang  piutang,  pihak  debitur  yang  melakukan  wanprestasi terhadap  pihak  kreditur  dengan  tidak  melakukan  pembayaran  terhadap  waktu  yang  telah  disepakati bahkan penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur hingga mencapai 10 bulan tidak melakukan  pembayaran.  Penarikan  barang  jaminan  yang  dilakukan  oleh  Koperasi  Amerta  Sedana Wisata selaku kreditur yaitu berupa unit motor milik debitur yang tidak dapat melunasi utangnya saat jatuh  tempo.  Wanprestasi  itu  sendiri  telah  diatur  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata  menjelaskan mengenai  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  lalai,  tetap  lalai  untuk  memenuhi  perikatan  itu, atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

## 2. Akibat Hukum Debitur Wanprestasi di Masa Pandemi Covid-19
Menurut  UUD  1945,  KUHPerdata,  UU  No.  25  Tahun  1992  tentang  Koperasi,  dan  Peraturan Pemerintah  maupun  Perda  dimana  mengatur  perlindungan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang meminjam atau kredit yang khususnya pada Koperasi.
Dalam pemberian jaminan fidusia Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi.  A.Hamzah  dan  Senjun  Manulang memberikan definisi tentang fidusia sebagai berikut : “Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari  pemiliknya  (debitor),  berdasarkan  adanya  suatu  perjanjian  pokok  (perjanjian  hutang-piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara juridische levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitur) sedangkan barangnya tetap  dikuasai  oleh  debitor  tetapi  bukan  lagi  sebagai  eigenaar  maupun  bezitter  melainkan  hanya sebagai detentor atau houder untuk dan atas nama kreditur eigenaar”.
Aturan  yang  berlaku  adalah  aturan  yang  bersifat  mengikat  yang  dimana  untuk  pihak  yang melakukan pelanggaran khususnya wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang ditetapkan maka akan dikenakan aturan mengikat yang dilengkapi akibat hukum. Adapun akibat hukum yang dapat diterima oleh  pihak  yang  melanggar  dapat  berupa  pembatalan  perjanjian,  ganti  rugi  hingga  denda  yang  akan dikenakan.  Dalam  perjanjian  kredit  yang  merupakan  perjanjian  konsensuil  kedua  belah  pihak ditetapkan bahwa debitur memiliki kewabijan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat dan kondisi yang disepakati bersama-sama (Budiartha, 2016) .
Kesalahan  debitur  yang  dapat  dianggap  sebagai  wanprestasi  adalah  dapat  dilihat  dari  saat debitur  dikatakan  lalai  dengan  sengaja  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Wanprestasi  yang  dilakukan oleh  debitur  tidak  memiliki  konsekuensi  atau  akibat  hukum  yang  berlaku  maka  sangat  perlu dipersoalkan. Agar dapat mengetahui sejak kapan debitur dianggap wanprestasi maka dapat dilihat di ketentuan  dalam  persyaratan  dan  perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama-sama.  Di  dalam persyaratan dan perjanjian harus berisikan  tenggang  waktu pelaksanaan maupun pemenuhan prestasi yang  dilakukan  oleh  debitur  sedangkan  jika  sudah  berisikan  tenggang  waktu  dalam  persyaratan  dan
debitur  tetap  melakukan  wanprestasi  maka  dapat  dianggap  melanggar  dan  lalai  dengan  lewat  waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 128 KUH perdata.
Akibat  hukum  yang  diberlakukan  untuk  debitur  yang  dianggap  dan  terbukti  melakukan wanprestasi  adalah  berupa  hukuman  dan  sanksi  seperti:  Menurut  Pasal  1234  KUH  Perdata  yang berlaku  untuk  semua  perikatan  debitur  harus  memberikan  ganti  rugi  yang  diderita  kreditur. Berdasarkan  pasal  1234  terdapat  dua  cara  dalam  menentukan  titik  awal  perhitungan  ganti  rugi  oleh debitur  yaitu:  Pertama  jika  dalam  persyaratan  dan  perjanjian  yang  disepakati  terdapat  jangka  waktu maka  debitur  membayar  ganti  rugi  dimulai  sejak  debitur  dinyatakan  lalai  tetapi  tetap  melaksanakan. Kedua  jika  dalam  persyaratan  dan  perjanjian  yang  disepakati  terdapat  jangka  waktu  tertentu  maka debitur  membayar  ganti  rugi  dimulai  sejak  jangka  waktu  yang  ditentukan  terlampaui. Pembayaran ganti rugi oleh debitur yang diterangkan timbul akibat debitur melakukan wanprestasi maka menurut Pasal  1267  KUH  Perdata  kreditur  dapat  menuntut  sebagai  berikut:  Pertama  Pemutusan  prestasi dengan  ganti  rugi  atau  Pemenuhan  prestasi  dengan  ganti  rugi.  Kedua  Pemutusan  prestasi  atau Pemenuhan prestasi .
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  yang  dilakukan  penulis  bersama  dengan  Bapak  I  Made Antara  selaku  Ketua  Koperasi  Amerta  Sedana  Wisata  adalah  bahwa,  dalam  perjanjian  kredit  yang dilakukan  pada  Koperasi  Amerta  Sedana  Wisata  dimana  sebelum  melakukan  pemberian  pinjaman pihak  koperasi  selaku  debitur  memberikan  surat  perjanjian  peminjaman  disertai  dengan  surat  kuasa menjual  dan  penerimaan  jaminan  dimana  surat  tersebut  sebagai  tanda  bukti  untuk  menarik  jaminan yang dilakukan oleh debitur yang wanprestasi yang tidak bisa melunasi hutangnya. Cara penyelesaian wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  Koperasi  Amerta  Sedana  Wisata  sebelum  pengambilan  barang jaminan adalah dengan cara negosiasi atau non litigasi.
Cata  litigasi  yang  digunakan  oleh  Koperasi  Amerta  Sedana  Wisata  adalah  berlandaskan kekeluargaan berupa pemberian peringatan dan teguran secara lisan untuk tujuan memperbaiki status kredit  debitur  dengan  melaksanakan  kewajibannya  membayar  angsuran  kredit.  Namun  bila  teguran tidak  diindahkan  oleh  debitur  maka  Koperasi  Amerta  Sedana  Wisata  akan  menggunakan  cara  tahap dua  berupa  pemberian  surat  peringatan  berisikan  waktu  jatuh  tempo  pembayaran  kredit,  total kewajiban debitur yang harus dibayarkan, perintah untuk melaksanakan kewajibannya.
Pemberian surat peringatan oleh Koperasi Amerta Sedana Wisata dilakukan sebanyak tiga kali berturut-turut,  namun  bila  debitur  tetap  tidak  memiliki  itikad  baik  dalam  memenuhi  kewajiban prestasinya  maka  Koperasi  Amerta  Sedana  Wisata  akan  melakukan  upaya  penyelamatan  kredit. Adapun  penyelamatan  kredit  yang  dilakukan  yaitu  berupa  penarikan  jaminan  milik  debitur  berupa sepeda motor yang telah dilakukan Koperasi Amerta Sedana Wisata karena jangka waktu pembayaran hutang  milik  debitur  telah  lewat  waktu  jatuh  tempo  sehingga  dilakukan  penarikan  jaminan.  Dalam perjanjian  Kredit  pada  Koperasi  Amerta  Sedana  Wisata  ini  justru  jarang  menggunakan  jalur  hukum untuk menyelesaikan kasus wanprestasi atau kredit macet yang dilakukan oleh debitur. Dalam hal ini pihak Koperasi Amerta Sedana Wisata selalu memakai cara kekeluargaan untuk menyelesaikan kasus wanprestasi atau kredit macet tersebut.

## IV.   SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  maka  adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  yaitu: Tindakan  preventif  merupakan  tindakan  atau  upaya  yang  diambil  sebelum  terjadinya  suatu  sengketa dan  pelanggaran  norma.  Perlindungan  hukum  preventif  diterapkan  dengan  peraturan  menurut Undang-undang  yang  bertujuan  untuk  memberi  batasan  agar  mencegah  pelanggaran.Selain perlindungan  hukum  preventif  terdapat  Undang-undang  Fidusia  No  42  Tahun  1999  menyebutkan pada pasal 1 ayat 1 memberikan perlindungan untuk suatu permasalahan pengalihan hak kepemilikan. Selain  perlindungan  hukum  preventif  terdapat  perlindungan  hukum  represif  yaitu  dimana perlindungan  hukum  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa.  Perlindungan  hukum secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132.
Dalam  perjanjian  Kredit  pada  Koperasi  simpan  pinjam  Amerta  Sedana  Wisata  lebih  sering menggunakan  jalur  non  litigasi  untuk  menyelesaikan  masalah  wanprestasi  atau  kredit  yang bermasalah  yang  ada.  Koperasi  Amerta  Sedana  Wisata  lebih  mengutamakan  melalui  cara kekeluargaan  untuk  menyelesaikan  masalah  wanprestasi  yang  ada.  Cara  yang  dilakukan  biasanya
diawali dengan memberikan peringatan atau teguran berbentuk lisan kepada nasabah agar pembayaran kredit dapat diperbaiki statusnya. Adapun penyelamatan kredit yang dilakukan yaitu berupa penarikan jaminan  milik  debitur  berupa  sepeda  motor  yang  telah  dilakukan  Koperasi  Amerta  Sedana  Wisata karena  jangka  waktu  pembayaran  hutang  milik  debitur  telah  lewat  waktu  jatuh  tempo  sehingga dilakukan  penarikan  jaminan.    Hal  tersebut  berdasarkan  Berdasarkan  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia.

## 2. Saran
Selain  kesimpulan  adapun  saran  yang  dapat  diberikan  yaitu:  Untuk  para  pihak  debitur  yang  akan melakukan pinjam meminjam uang atau kredit hendaknya memahami dengan benar bagaimana resiko yang  akan  timbul  dikemudian  hari  jika  terjadi  sengketa  yang  timbul  akibat  wanprestasi  yang dilakukan.  Bagi  para  pihak  yang  akan  melakukan  perjanjian  kredit  lebih  baik  melakukan  perjanjian pinjam  meminjam  uang  di  tuangkan  dalam  bentuk  akta  otentik,  agar  jika  terjadi  permasalahan  yang serius  muncul  di  kemudian  hari  mudah  untuk  melakukan  penyelesaian  dengan  bentuk  alat  bukti. Untuk  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  uang  atau  kredit  pada  Koperasi  Amerta  Sedana Wisata  sebaiknya  dapat  melakukan  suatu  tindakan  yang  bisa  mengakibatkan  efek  jera  terhadap debitur jika melakukan wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: Setara Press.
Aurelie,  C.,  &  Hadiati,  M.  (2021).  Hak  Parate  Eksekusi  pada  Kreditur terhadap  Jaminan  Deposit  dari  Debitor Pailit  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor  23/Pdt.SUS.PAILIT/2017/PN  Niaga Jkt.pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2018). Jurnal HUkum Adigama , 4 (1), 232–256. Budiartha, I. N. P. (2016). Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum . Malang: Setara Press.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu.
Karanatara,  E.  (2020).  Wanprestasi  yang  Dilakukan  oleh  Pihak  Debitur  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  pada Koperasi Dana Rahayu. Jurnal Analogi Hukum , 2 (2), 160–164. doi:10.22225/ah.2.2.2020.160-164 M.Hadjon, P. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Percetakan M2 Print. Muhammad, A. K. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing. Sukmawati,  M.  N.  (2019).  Personal  Guarante  Terhadap  Perjanjian  Kredit  Dengan  Jaminan  Hak  Tanggungan. Airlangga Development Journal , 3 (1), 54. doi:10.20473/adj.v3i1.18153 Suyanto,  H.  (2019). Hapusnya  Hak  atas  Tanah  Akibat  Penitipan  Ganti  Kerugian  dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum . Surabaya: CV. Jakat Publishing.