## Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia
The Role of Faith in the Ethics of the Legal Profession in Indonesia
Hisbullah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: hisbullahfsh-uinam@ac.id
Info Artikel Abstract Diterima 04 November 2020 Revisi I 22 November 2020

## Revisi II
07 Desember 2020 Disetujui 14 Desember 2020 Profesi  hukum  dijalankan  dengan  dua  acuan  pokok  yaitu  perangkat peraturan  perundang-undangan  dan  kode  etik  sebagai  dasar  prilaku pengembang profesi hukum. Penelitian ini berupaya menginterpretasi hal tersebut dalam perspektif fungsi dan peran dalam menjaga prilaku profesi hukum  agar  tidak  melampaui  batas  dan  menyalahgunakan  wewenang dengan  teknik  library  research.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  perangkat hukum  maupun  kode  etik  tidak  memadai  dalam  melindungi  kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Karena cakupannya terbatas, hanya berkaitan  dengan  tindakan-tindakan  manusia  yang  nyata  dan  pendorong eksternal,  sedangkan  perilaku  penegak  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh faktor  internal  yaitu  budi  pekerti,  sifat,  karakter  kejiwaan.  Prinsip  etika Islam  membentuk  nilai  kemanusiaan  berdasarkan  iman  sebagi  pondasi yang  akan  melahirkan  karakter  kejiwaan  yang  siap  mengembang  profesi hukum atas dasar profesionalisme dan bertanggunjawab.
.
Kata Kunci : Profesi Hukum, Kode Etik, Etika Islam, Iman.
The  legal  profession  is  carrying  two  main  references,  statutory regulations and code of ethics  as the basis for the behaviour of the legal professional developer. This study seeks to interpret this in the perspective of  the  functions  and  roles  in  maintaining  the  behaviour  of  the  legal profession so as not to go overboard and abuse their authority. Using the research  library  technique,  based  on  the  results  of  research,  legal instruments  and  code  of  ethics  are  inadequate  in  protecting  private  and public interests. Because the scope is limited only on real human actions and  external  drivers.  Meanwhile,  the  behaviour  of  law  enforcers  is influenced  by  internal  factors,  character,  and  psychological  character. The  principles  of  Islamic  ethics  form  human  values  based  on  knowledge and  faith  which  will  give  birth  to  a  good  psychological  character  to develop the legal profession based on professionalism and responsibility.
Keywords: Legal Profession, Code of Ethics, Islamic Ethich,  Faith.

## Hisbullah

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan  negara  hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 1  ayat  3  negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum,  dalam  membangun  sistem  Negara hukum  menurut  Jimly  Asshiddiqie  idealnya  bahwa  yang  harus  jadi  panglima  dalam dinamika  kehidupan  kenegaraan  adalah  hukum,  bukan  politik  atau  ekonomi.  Yang implementasinya  dibangun  dengan  mengembangkan  prangkat  hukum  sebagai  sistem yang  fungsional  dan  berkeadilan,  dengan  menata  supra  dan  infra  struktur  kelembagaan politik,  ekonomi  dan  sosial  yang  tertib  dan  teratur,  serta  membangun  budaya  dan kesadaran  hukum  yang  rasional  dan  impersonal  dalam  kehidupan  masyarakat, berbangasa,  dan  bernegara. 1 Sejak  Indonesia  merdeka  telah  dilakukan  pembaharuan dalam  segi  peraturan  perundang-undangan  baik  dalam  aspek  hukum  meteriil  maupun aspek hukum formil demi terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan.
Negara  merupakan  organisasi  kekuasan  yang  memiliki  cakupan  yang  sangat luas, maka perlu ada pembagian kekuasaan sebagaimana teori dasar  negara hukum yang dikemukakan  oleh  Julius  Stahl  yaitu  perlindungan  hak  asasi  manusia,  pemisahan  dan pembagian  kekuasaan,  pemerintahan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan peradilan  administrasi  dalam  perselisihan 2 yang  salah  satu  elemen  pokoknya  yaitu pembagian kekuasaan.  Secara umum kekuasaan dalam  Negara  dibagi menjadi tiga yaitu eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  yang  menjalankan  peran  masing-masing  dalam Negara.  Lembaga  eksekuif  mempunyai  fungsi  melaksanakan  UU  sedangkan  legislatif membuat  undang-undang  dan  yudikatif  yaitu  menegakkan  undang-undang.  Untuk menjalankan  fungsi  yudikatif  dalam  Negara  membutuhkan  lagi  pembagian  pembagian yang  lebih  teknis.  Pembagian  ini  dalam  teori  disebut  lembaga  lembaga  hukum  seperti lembaga  kejaksaan,  lembaga  peradilan,  lembaga  advokat,  lembaga  kepolisin,  dalam bidang pekerjaan lembaga hukum biasa juga disebut profesi hukum.
Lembaga  hukum  dalam  menjalankan  fungsi  dan  perannya  merupakan  ujung tombak  dalam  penegakan  hukum  dan  keadilan.  Dalam  menjalankan  fungsi  telah dibekali  dengan  keilmuan  hukum  dan  keterampilan  hukum  untuk  menyelesaikan persoalan-persoalan  hukum.  Karena  profesi  hukum  dilandasi  oleh  pengetahuan  hukum dan keterampilan hukum yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat yang sangat mendasar yaitu  hak, maka  sangat  mungkin  profesi ini  disalahgunakan.  Untuk  mengatasi hal  tersebut,  dibuatkan  prinsip-prinsip  dalam  menjalankan  profesi  apa  yang  boleh  dan tidak boleh dilakukan, yang disebut dengan kode etik profesi.
Dalam  menjalankan  tugas  profesi  hukum,  dengan  dasar  perangkat  perundang- undangan  dan  kode  etik.  Bertujuan  menciptakan  professionalisme  dan  tanggunjawab, namun  masih  terjadi  penyalahgunaan  profesi  hukum  disebabkan  oleh  berbagai  faktor kepentingan-kepentingan  di  antaranya  adanya  persaingan  individu  professional  atau tidak  adanya  disiplin  diri  di  samping  desakan  dari  pihak  klien  yang  ingin  menang  dan tidak  segan-segan  menyogok  pelaku  profesi  hukum  sebagaimana  persoalan  tersebut telah  uraikan  oleh  Mardani  menjadi  alasan  kode  etik  tidak  dipatuhi  dipengaruhi  sifat kekeluargaan  dan  pengaruh  perintah  atasan.  Salah  satu  ciri  jabatan  adalah  bahwa menghormati  dan  taat  pada  atasan,  pengaruh  konsumerisme  gencarnya  perusahaan- perusahaan mempromosikan produk melalui iklan media masa, akan cukup berpengaruh
1 Jimly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Buana  Ilmu Popular, 2007), h. 298.
2 Ridwan, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 3.
terhadap  peningkatan  kebutuhan  yang  tidak  sebanding  dengan  penghasilan  yang diterima  oleh  pengembang  profesi.  Karena  lemah  Iman  salah  satu  syarat  menjadi professional  itu  adalah  takwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yaitu  melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. 3
Salah  satu  persoalan  yang  diidentifikasi  oleh  Mardani  dalam  kepatuhanan terhadap  kode  profesi  hukum  yaitu  lemahnya  iman.  Iman  hanya  dapat  dibentuk  oleh agama. Dan salah satu agama yang mayoritas di Indonesia adalah agama Islam.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penilitian hukum normatif yang objeknya adalah norma  hukum  yang  terdiri  dari  perangkat  peraturan  perundang-undanganya  maupun kode etik, untuk mendukung hal tersebut digunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ) dengan sumber hukum primer dan sekunder terkait, kemudian dianalisis dari peran dalam menjaga perilaku profesi hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan profesi hukum.  Teknik  pengumpulan  data  dengan library  research yaitu  menelusuri  dan mempelajari  literatur-literatur  terkait,  kemudian  dianalisis  dengan  teknik  analisis kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang teratur dan bermakna.

## C. PEMBAHASAN

## Profesi
Manusia  dalam  memenuhi  kebutuhannya,  melakukan  berbagai  jenis  pekerjaan, mulai  dari  pekerjaan  sederhana  sampai  kepada  pekerjaan  yang  rumit  yang  memerlukan keahlian  khusus  yang  didapatkan  dari  proses  belajar  yang  digolongkan  sebagai  profesi. Setidaknya  ada  lima  kriteria  menurut  Liliana  Tedjosaputro,  agar  suatu  lapangan  kerja dapat  dikategorikan  sebagai  profesi,  pekerjaan  itu  sendiri  harus  mencerminkan  adanya dukungan yang berupa :
1. Ciri-ciri  pengetahuan ( intellectual character );
2. Diabdikan  untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
4. Keberhasilan  tersebut  antara  lain  menentukan  berbagai  ketentuan  yang merupakan  kode  etik,  serta  pula  bertanggung  jawab  dalam  memajukan  dan penyebaran  profesi yang bersangkutan;
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi. 4
Pengembang  profesi  dalam  menjalankan  fungsi  profesi  memiliki  tanggungjawab besar  karena  terkait  dengan  bidang  pekerjaan  yang  umumnya  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Standar  keberhasilan  suatu  profesi  dapat  diukur  dari  professional,  adapun standar professional  sebagai berikut:
1. Mendapat izin  dari Negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadi  anggota  organisasi/pelaku-pelaku  yang  sama-sama  mempunyai  hak suara  yang  menyebarluaskan  standar  dan/atau  cita-cita  perilaku  yang  saling mendisiplinkan  karena melanggar standar itu;
3 Mardani, Etika Profesi Hukum , (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 102.
4 Supriadi, Etika dan Tanggungjawab Profesi di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 16.

## Hisbullah
3. Memiliki  pengetahuan  atau  kecakapan  “esoteric”  (yang  hanya  diketahui  dan dipahami  oleh  orang-orang  tertentu  saja)  yang  tidak  dimiliki  oleh  anggota- anggota mayarakat lain;
4. Memiliki  otonomi  dalam  melaksanakan  pekerjaan  mereka,  dan  pekerjaan  itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberi bantuan kepada mereka  yang  membutuhkan  dan  akibatnya  mempunyai  tanggung  jawab  dan tugas  khusus;  yang  tidak  mengucapkan  janji  ini  tidak  terkait  pada  tanggung jawab dan tugas khusus tersebut.
Selain  itu, menurut Budi Susanto ciri-ciri profesi ada 10, yaitu
1. Suatu  bidang  yang  terorganisir  dari  jenis  intelektual  yang  terus  menerus  dan berkembang  dan diperluas;
2. Suatu teknis intelektual;
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual  pada urusan praktis;
4. Suatu periode jenjang untuk pelatihan  dan sertifikasi;
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
6. Kemampuan  memberi kepemimpinan  pada profesi sendiri;
7. Asosiasi  dari  anggota-anggota  profesi  yang  menjadi  suatu  kelompok  akrab dengan kualitas komunikasi  yang tinggi antara anggota;
8. Pengakuan sebagai profesi;
9. Perhatian  yang  professional  terhadap  penggunaan  yang  bertanggung  jawab  dari pekerjaan profesi;
10. Hubungan erat dengan profesi lain. 5
Berdasarkan  uraian  para  pakar  tentang  profesi  dan  standar  professional  secara umum setidaknya  dapat disimpulkan:
1. Ahli dibidangnya
2. Bertanggunjawab dibidangnya
3. Bekerja purna waktu
4. Bisa hidup dari pekerjaan

## Profesi  Hukum
Profesi  dapat  dibagi  dalam  profesi  hukum  dan  bukan  profesi  hukum,  profesi hukum  adalah  pekerjaan  yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  hukum, 6 profesi  ini berhubungan  langsung  pada  kepentingan  umum.  Secara  kelembagaan  ada  yang  menjadi bagian lembaga Negara dan lembaga yang diatur oleh Negara seperti profesi Kejaksaan, Hakim, Notaris, dan Advokat.

## Notaris Sebagai Profesi
Notaris  sebagai  suatu  pekerjaan  yang  memiliki  keahlian  khusus  yang  menuntut pengetahuan  luas,  serta  bertanggunjawab  yang  berat,  untuk  melayani  kepentingan umum. Inti dari tugas notaris mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta jasa notaris. Lembaga notaris di Indonesia  diatur  dalam  UU  Nomor  30  tahun  2004  secara  garis  besar  mengatur  tentang jabatan notaris dan kode etik notaris yang  mengatur anatara lain pemberhentian notaris,
5 Ibid, h. 17.
6 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 12.
kewenangan  dan  kewajiban,  dan  larangan,  tempat  kedudukan,  formasi,  dan  wilayah jabatan  notaris,  cuti,  notaris  pengganti,  honorarium  dan  akta  notaris,  akta  notaris, organisasi  notaris  dan  ketentuan  sanksi.  Kode  etik  berhubungan  kepribadian  notaris, keharusan  dalam  menjalankan  tugas,  hubungan  notaris  dengan  klien,  hubungan  notaris dengan  sesama  rekan  notaris  dan  larangan-larangan  perbuatan  notaris, 7 dan yangmempunyai  kewenangan  dalam  memeriksa  dan  memutus  pelanggaran  kode  etik adalah  dewan  pengawas  daerah,  wilayah  dan  pusat  sesuai  dengan  kewenangan  masing- masing  yang merupakan perpanjangan  tangan menteri.

## Profesi Advokat
Advokat  adalah suatu profesi yang memberikan jasa pelayanan hukum, terhadap orang  atau  lembaga  hukum  baik  dalam  pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan,  yang membutuhkan layanan hukum. Diatur dalam UU nomor 18 tahun 2003 yang merupakan payung  hukum  bagi  semua  penasihat  hukum  atau  lembaga  yang  memberi  jasa  hukum. Dalam undang-undang ini mengatur tentang pengangkatan, sumpah, status, penindakan, seta pemberhentian advokat serta hak dan kewajiban advokat. Dalam undang undang ini juga  diatur  tentang  kode  etik  advokat  yaitu  pasal  26  ayat  1  yang  berbunyi  untuk menjaga  martabat  dan  kehormatan  profesi  advokat,  disusun  kode  etik  advokat  oleh organisasi  advokat, 8 dan  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus pelanggaran kode etik yaitu dewan kehormatan di setiap organisasi  advokat.

## Profesi Hakim
Hakim  merupakan  profesi  hukum  di  Indonesia  memiliki  tanggunjawab  besar dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  dan  keadilan  dan  merupakan  benteng  akhir  dari penegakan  hukum  dalam  Negara.  Apabilah  hakim  disuatu  Negara  memiliki  moral sangat rapuh maka wibawa hukum di Negara itu akan terperosok. UU mengenai jabatan hakim  diatur  dalam  UU  no  4  tahun  2004  mengatur  pelambang  atau  sifat  hakim,  sikap hakim,  sikap  hakim  dalam  kedinasan,  sikap  hakim  di  luar  kedinasan.  Penegakan  kode etik  hakim  diatur  dalam  UU  nomor  22  tahun  2004,  komisi  yudisial  mempunyai  tugas melakukan  pengawasan  tehadap  prilaku  hakim  dan  menegakkan  kehormatan  dan keluhuran martabat dan prilaku hakim. 9

## Kejaksaan
Profesi  kejaksaan  sebagai  lembaga  Negara  melakukan  kekuasaan  dibidang penuntutan  dan  melaksanakan  putusan  pengadilan  umum  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Diatur  oleh  UU  nomor  16  tahun  2004  yang  berisi  syarat  syarat untuk diangkat menjadi jaksa, tugas dan wewenang, 10 mengenai pengawasan  kode etik dilakukan  oleh majelis kehormatan jaksa yang dibentuk secara internal.

## Fungsi Kode Etik dan Persoalan-Persoalan dalam Profesi Hukum
Kode  yaitu  tanda  atau  simbol  berupa  kata-kata,  tulisan,  atau  benda  yang disepakati  untuk  maksud  tertentu.  Sedangkan  kode  etik  yaitu  norma  atau  asas  yang diterima  oleh  suatu  kelompok  tertentu  sebagai  landasan  tingkah  laku  sehari-hari  di masyarakat  maupun  tempat  kerja,  dalam  kode  etik  terdapat  sistem  norma,  nilai  dan
7 Supriadi, Etika dan Tanggungjawab Profesi di Indonesia, h. 28-52.
8 Ibid, h. 56-88.
9 Ibid, h. 116-125.
10 Ibid, h. 128.

## Hisbullah
aturan professional tertulis secara tegas  menyatakan apa yang benar dan baik serta tidak benar  dan  tidak  baik  bagi  profesionalitas.  Kode  etik  bertujuan  agar  professional  agar memberikan  jasa  sebaik-baiknya  kepada  pemakai  atau  nasabahnya.  Adapun  kode  etik akan  melindungi  perbuatan  yang  tidak  professional.  Sifat  dan  orientasi  kode  etik professional  meliputi:
1. Singkat;
2. Sederhana;
3. Jelas dan konsisten;
4. Masuk akal;
5. Dapat diterima;
6. Praktis dan dapat dilaksanakan;
7. Komprehensif dan lengkap;
8. Positif dalam formulanya.
Kode etik diorientasikan  dan ditunjukan  kepada:
1. Rekan;
2. Profesi;
3. Badan;
4. Nasabah atau pemakai;
5. Negara;
6. Masyarakat.
Kode etik itu memberi  petunjuk untuk hal-hal  berikut
1. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dari profesi
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
3. Konsultasi dan praktik pribadi;
4. Tingkat kemampuan  kompetensi yang umum;
5. Administrasi  personalia;
6. Standar-standar untuk peralihan. 11

## Fungsi Kode Etik Profesi
Semua kode etik profesi dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud agar dapat dipahami  secara  kongkret  oleh  para  anggota  profesi,  menurut  Sumaryono  yang  dikutip oleh Supriadi, fungsi kode etik yaitu:
1. Sebagai sarana kontrol sosial
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman  dan konflik
4. Sebagai self regulation organisasi profesi
5. Kode  etik  profesi  ibarat  kompas  yang  memberikan  atau  menunjukan  arah  bagi suatu  profesi  tertentu  sekaligus  menjamin  mutu  moral  profesi  tersebut  dalam masyarakat.
Tujuan-tujuan pokok dari standar etika antara lain:
1. Standar-standar  etika  menjelaskan  dan  menetapkan  tanggung  jawab  kepada klien, lembaga  (institusi) dan masyarakat pada umumnya.
11 Mardani, Etika Profesi Hukum , h. 90-91.
2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus  mereka  perbuat  kalau  mereka  menghadapi  dilema-dilema  etika  dalam pekerjaannya.
3. Standar-standar  etika  membiarkan  profesi  menjaga  reputasi  atau  nama  dan fungsi  profesi  dalam  masyarakat  melawan  kelakuan  yang  jahat  dari  anggota tertentu.
4. Standar-standar  etika  mencerminkan/membayangkan  pengharapan  moral  dari komunitas.  Dengan  demikian,  standar-standar  etika  menjamin  bahwa  para anggota  profesi  akan  menaati  kitab  undang-undang  etika  profesi  dalam pelayanannya.
5. Standar-standar  etika  merupakan  dasar  untuk  menjaga  kelakuan  dan  integritas atau kejujuran dari tenaga ahli  profesi.

## Persoalan-persoalan Pokok dalam Profesi Hukum
1. Pelaksanaan  profesi hukum mengalami  persoalan-persoalan pokok antara lain:
a. Menguasai hukum Indonesia;
b. Mampu menganalisis  maslah-masalah hukum dalam masyarakat;
c. Mampu  menggunakan  hukum  sebagai  sarana  untuk  memecahkan  masalah- masalah  yang  konkret  dengan  bijaksana  dan  tetap  berdasarkan  pada  prinsip- prinsip hukum;
d. Menguasai dasar-dasar ilmiah untuk pengembangan  ilmu hukum dan hukum;
e. Mengenal dan peka akan masalah-masalah  keadilan  dan sosial.
2. Terjadinya Penyalahgunaan Profesi Penyalahgunaan  dapat  terjadi  karena  persaingan  yang  melanda  individu professional  hukum ataupun tidak adanya disiplin  diri.
3. Kecenderungan Profesi Menjadi Kegiaran Bisnis Kecenderungan  ini  terjadi  sedikit  banyak  ditentukan  atau  disebabkan  oleh individu-individunya  sendiri,  baik  di  dalam  profesinya  maupun  diluar profesinya.
4. Kurangnya  Kesadaran dan Kepedulian  Sosial Terlalu sedikitnya kesadaran di kalangan anggota profesi hukum dapat dianggap sebagai  sebuah  “state  of  affairs”.  Kondisi  ini  ditandai  oleh  adanya  gejala  di mana orang meninggalkan  keyakinannya  tentang wibawa hukum.
5. Kontinuasi  Sistem Peradilan Para  penegak  hukum  bukan  hanya  sekedar  menjadi  bagian  dari  sebuah  sistem peradilan,  melainkan  juga  berperan  dalam  membantu  menyebarluaskan  sistem yang  sudah  sering  dianggap  ketinggalan  zaman  serta  di  dalamnya  terdapat banayak kasus penegakan keadilan  yang kurang memadai  lagi. 12
Berdasarkan  urain  di  atas,  kode  etik  memang  sangat  diperlukan  dalam  profesi hukum.  Tujuan  daripada  kode  etik  untuk  menjaga  profesionalisme  pengembang  profesi agar profesi itu berjalan sebagaimana mestinya, dan menjaga masyarakat atau pengguna profesi  tidak  dirugikan,  dan  dilayani  sebagaimana  mestinya.  Namun  di  Indonesia  kita menghadapi persoalan-persoalan dalam profesi hukum karena banyaknya penyalagunaan profesi sampai pada tingkat pelanggaran hukum.
12 Ibid , h. 103.
Hisbullah
Perangkat  hukum  dan  kode  etik  profesi  belum  cukup  dalam  menjaga  prilaku pengembang  profesi  kalau  ditempatkan  sebagai  daya  dorong  eksternal,  padahal  etika yang  dibutuhkan  adalah  kesadaran  internal  yang  mendorong  dilakukannya  suatu perbuatan.  Suatu  perbuatan  dilakukan  karena  perbutan  itu  baik,  bahkan  pada  tingkat berlawanan  daripada  kepentingan  kita.  Sesuatu  itu  tidak  dilakukan  karena  sesuatu  itu buruk.  Persoalan  utama  etika  profesi  adalah  paradigma  pengembang  profesi  yang  akan mempengaruhi  tindakannya  dalam  menjalankan  profesi  hukum.  Berdasarkan  hal tersebut  penting  menata  paradigma  mulai  perekrutan  sampai  pada  pelaksanaan  profesi. Perangkat  hukum  maupun  kode  etik  tidak  menentukan  paradigma  profesi,  tugas  itu diemban  oleh  profesi.  untuk  melakukan  pembinaan  dan  pembimbingan.  Namun  ada potensi  yang  besar  diluar  dari  profesi  hukum  yang  memungkinkan  mempengaruhi tindakan  ataupun  pada  level  paradigma  yaitu  agama  yang  akan  mempengaruhi  secara langsung kepribadian setiap orang pelaku profesi.

## Etika Islam
Untuk  mengetahui  konsep  etika  Islam  penting  mendudukan  baik  kata  maupun konsep  dari  segi  kata  Etika  secara  etimologi  istilah  etika  berasal  dari  bahasa  Yunani yaitu  etos  dalam  bentuk  tunggal  mempunyai  banyak  arti  yakni  tempat  tinggal  yang biasa,  padang  rumput,  kandang,  kebiasaan,  adat,  akhlak,  watak,  perasaan,  sikap,  dan cara  berfikir.  Dalam  bentuk  jamak  artinya  adalah  adat  kebiasaan.  Etika  adalah  ajaran tentang  baik  buruk  yang  diterima  umum  tentang  sikap,  perbuatan,  kewajiban  dan sebagainya.
Moral  dari  segi  kata  berasal  dari  kata  moral  atau  moralis  yang  berasal  dari bahasa  latin,  yaitu mos (jamaknya  mores),  artinya  juga  kebiasaan.  Dalam  kamus  besar bahasa  Indonesia  kata  moral  memiliki  arti  (1)  ajaran  tentang  baik  dan  buruk  yang diterima  secara  umum  mengenai  perbuatan,  sikap  juga  kewajiban,  akhlak,  budi  pekerti, serta  susila,  (2)  kondisi  mental  yang  membuat  orang  tetap  berani,  bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan.
Kata  akhlak  berasal  dari  bahasa  arab,  yang  bentuk  masdarnya  dari  kata “akhlaqa,  yakhliqu,  akhlaqan” yang  artinya “al-sajiyah ”  (perangai); ath-thabi’ah (kelakuan,  tabiat,  watak  dasar); al-adat (kebiasaan,  kelaziman);  dan al-maru’ah (peradaban  yang  baik);  serta al-din (agama).  Norma  adalah  aturan  atau  kaidah  yang dipakai  untuk  menilai  sesuatu,  seperti  norma  agama,  kesusilaan,  kesopanan,  dan  norma hukum. 13
Etika,  norma,  moral  dan  akhlak  memiliki  kata  yang  berbeda  namun  secara makna  memiliki  kesamaan  yaitu  ilmu  yang  berhubungan  dengan  ajaran,  kebiasaan,  budi pekerti  kelakuan  dan  tabiat  manusia  yang  akan  melahirkan  perbuatan  baik  atau  buruk. Perbutan  ini  merupakan  kebiasan  bukan  perbuatan  yang  lahir  dari  spontanitas.  Etika akan menjadi karakter.
Dalam  kajian  etika  menurut  Mujtabah  Misbah  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu filsafat etika  dan ilmu    etika. Filsafat  etika yaitu  kajian  filosofis rasional    prinsip-prinsip tasawwuri dan  Tashdiqi  ilmu  akhlak  yang  membahas  tentang  konsep  konsep  moral dengan  relasinya  dengan  realitas,  serta  prinsip  yang  melandasi  penerimaan  atau penolakan  pernyataan-pernyataan  moral.  Filsafat  etika  merupakan  pondasi  dan
13 Mardani, Etika Profesi Hukum , h. 7-12.
keyakinan  akan  kebenaran  pernyataan-pernyataan  moral  dan  berpengaruh  pada kesungguhan dalam mengamalkan  dan mempertahankan nilai  moral ini, 14
Ilmu  etika  berbicara  tentang  nilai,  sifat  dan  prilaku  ikhtiar  manusia  berikut keharusan-keharusannya,  dapat  membantu  kita  memilih  tindakan-tindakan  yang semestinya  untuk  mencapai  tujuan  hidup.  Ilmu  etika  dapat  juga  disebut  doktrin  etika Islam termasuk dalam pembagian  ini.

## Dasar Akhlak adalah Akidah Syariat
Prinsip-prinsip  umum  ajaran  Islam  yaitu  akidah,  akhlak  dan  Fiqih.  Akidah merupakan  prinsip-prinsip  keyakinan  yang  menjadi  landasan  utama  keberagamaan  yaitu ketuhanan kenabian dan hari akhir, yang akan melahirkan iman. Sedangkan akhlak yaitu suatu  perbuatan  yang  dapat  bernilai  apakah  itu  baik  atau  buruk,  kebaikan  disebut dengan  amal  kebaikan  sedangkan  keburukan  yaitu  dosa,  yang  akan  melahirkan  ihsan. Sedangkan  perbuatan  lahiriah  manusia  telah  diatur  oleh  fikih  yang  prinsip  hukumnya ada  lima  yaitu  halal,  haram,  makruh,  sunnah,  dan  mubah,  yang  akan  melahirkan ketaatan dan kepatuhan.
Etika Islam  merupakan salah  satu  prinsip pokok  ajaran  islam yang  biasa  disebut dengan akhlak, sebagaimana Rasulullah mengatakan “aku  diutus  untuk menyempurnakan  akhlak  manusia.”  Pertanyaan  kemudian  bagaimana  sistem  etika islam?  Sistem  etika  islam  atau  akidah  menjadi  dasar  utama  atau  pondasi  sehingga kebaikan  itu  mempunyai  nilai  sebagaimana  dikemukaan  Murtadha  Mutahhari sebagaimana  pondasi  agama  yaitu  awal  agama  adalah  pengetahuan  tentang  Tuhan, maka  pengetahuan  Tuhan  juga  merupakan  batu  loncatan  pertama  bagi  kemanusiaan. Kemanusiaan  dan  akhlak  tidak  akan  pernah  memiliki  arti  tanpa  dibarengi  pengenalan terhadap Tuhan,  setiap  akhlak  yang  tidak  didahului  dengan  pengenalan  terhadap  Tuhan hanyalah  ucapan kosong bila ada orang menyerukan akhlak atas nama kemanusiaan.
Dalam  agama  Islam,  akhlak  memiliki  logikanya  sendiri  yang  mewujudkan adanya  ketaatan  yang  kuat  pada  akhlak  sejak  dahulu  hingga  masa  akan  datang,  ketika kita  memperhatiakn  pendidikan  agama  Islam,  kita  akan  melihat  bahwa  semua  konsep seperti keadilan, kebenaran, kesucian, takwa, kejujuran atau kebersamaan adalah konsep yang  sangat  bermakna,  semua  konsep  itu  memiliki  pondasi  dan  logikanya  sendiri. Landasan dan pondasi bagi  semua persoalan di atas  tiada lain adalah pengenalan  Tuhan itu sendiri,  seandainya akhlak  tidak dilandasi  oleh iman  maka akhlak  demikian itu  mirip dengan tengkorak tanpa daging. Sebagaimana  disebut dalam Al-Qur’an: 15
“Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya menakjubkan kamu dalam kehidupan  dunia  ini dan ia  bersaksi  atas dengan  nama  Allah atas apa yang  di hati mereka padahal dia adalah musuh yang paling jahat.” (QS 2: 204).
Sedangkan  syariat  adalah  jalan  dasar  niscaya  yang  wajib  ditaati  oleh    seluruh muslimin.  Suatu  perbuatan  yang  diharamkan  dalam  syariat  Islam,  maka  perbuatan itupun  diharamkan  dan  tidak  baik  dalam  sistem  etika. 16 Berdasarkan  prinsip-prinsip ajaran Islam, etika merupakan implementasi  daripada akidah dan syariat.
14 Mujtabah Misbah, Daur Ulang Jiwa, (Al-Huda, 2008), h. 20.
15 Murtadha Muthahhari, Falsafah Akhlak, (Yohyakarta: RausyanFikr Institute, 2012)
16 Muhammad  Ali  Shomali, Etika  Modern  Pandangan  Para  Filsuf  Mutakhir, (Nur  Al-Huda, 2014), h. 123.
Hisbullah
Prinsip  etika  Islam  dalam  level  paradigma  yaitu  dibangun  dengan  prinsip ajaranya  yaitu  akidah  yang  akan  melahirkan  iman  dalam  prinsip  tindakannya  yaitu syariat  yang  akan  melahirkan  ketaatan  buah  dari  iman  dan  ketaatan  yaitu  akhlak  yang baik  yang  berwujud  dalam  tindakan,  baik  tindakan  umum  maupun  dalam  profesi. Bagaimana kalau orang islam bertindak buruk berarti pada saat itu, kehilangan iman dan ketaatan.

## Etika dengan Sistem Pendidikan Bukan dengan Doktrin
Manusia  dalam  pandangan  Islam    seakan-akan  bangunan,  manusia  secara  fitrah diciptakan tidak sempurna berbeda dengan binatang yang telah dibekali naluri dan fitrah alami  sesuai  dengan  kehidupannya  dimasing-masing  alam  fisik,  namun  Allah  SWT menciptakan  manusia  dalam  keadaan  lemah,  kendati  manusia  memiliki  potensi  lebih besar untuk mencapai kesempurnaan dibandingkan dengan binatang dan lemah pada sisi naluri dan  fitrah dasar  atau pokok  yang sangat  diperlukannya. Seakan-akan  Allah  SWT telah  menganugrahkan  sebuah  potensi  dalam  naluri  manusia  harus  memilih  sistem pendidikan  dan  moralitas  yang  dianggap  perlu,  para  guru  dan  pembimbing  didatangkan kepada  mereka  untuk  menyempurnakan  kekurangan  yang  terdapat  pada  fitrah alamiahnya.  Rasulullah  SAW  bersabda: “aku  diutus  untuk  menyempurnakan  akhlak luhur.” maksudnya,  Rasul  diutus  untuk  menyempurnakan  sejumlah  sifat  perolehan ( ikhtisabi ) yang diperlukan untuk kebahagiaan  manusia.
Pada  mulanya  naluri  manusia  diciptakan  dalam  keadaan  tidak  sempurna kemudian  datanglah  sistem  akhlak  dan  pendidikan  untuk  menghilangkan  kekurangan dan  kelemahan  yang  terdapat  pada  fitrah  dasar  manusia  itu,  sehingga  manusia  dapat mencapai  kesempurnaan  dengan  kekuatan  berfikir  dan  kehendaknya.  Oleh  karena  itu, manusia pada dasarnya memerlukan  sistem  akhlak. 17
Atas  dasar  apakah  yang  dapat  membuat  manusia  meyakini  nilai  akhlak  luhur meskipun  berlawanan  dengan  kepentingan  individualnya,  dari  permasalahan  tersebut ada  dua  cara,  cara pertama yaitu  dengan  doktrin  kepada  orang-orang  yang  tidak memiliki  akal  yang  cemerlang  atau  daya  filternya  tidak  kuat,  sehingga  konsep-konsep yang  tidak  berdasar  dapat  didiktekan  kepada  mereka  sehingga  orang-orang  seperti  itu dapat dipengaruhi oleh dogma dan ungkapan. Yang kedua yaitu dengan pendidikan dan pemahaman  yang  dalam  berdasarkan  logika  yang  kuat,  sebagai  prinsip  akhlak  orang- orang  yang  beriman  yang  tidak  dapat  dicabut  oleh  kekuatan  manapun,  sebagaimana  di dalam ayat Al-Qur’an:
“Tidakkah  kalian  mengetahui  bahwa  Allah  membuat  perumpamaan  kalimat yang baik  seperti  pohon  yang  baik.  batangnya  tertanam  kokoh  dan  cabangnya menjulang  ke  langit,  Allah  membuat  perumpamaan  bagi  manusia  supaya mereka mengingat.” (QS 14: 24-25).
Dalam ayat yang lain:
“Allah SWT mengukuhkan  orang-orang yang beriman  dalam pernyataan  yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat… (QS 14: 27).
Karana kebutuhan manusia terhadap etika dan kegunaan etika dalam  kehidupan. Maka  perlu  manusia  mengetahui  bahkan  sampai  pada  tingkatan  keyakinan  tidak  ada cara  lain  kecuali  melalui  pendidikan.  Dalam  konsep  Islam  pendidikan  mulai  dari  dari kandungan sampai kepada liang lahat. Bahkan dalam pendidikan anak dibagi dalam tiga
17 Murtadha Muthahhari, Falsafah Akhlak.
fase  mulai  7  tahun  pertama  sebagai  raja,  tujuh  tahun  kedua  sebagai  budak,  tujuh  tahun ketiga  sebagai  menteri.  Membina  etika  dalam  Islam  memiliki  sistem  yang  mengakar dan  berkelanjutan,  bukan  dengan  doktrin  ketakutan  terhadap  neraka  dan  sogok  dengan surga.  Etika  Islam  adalah  suatu  perbutan  yang  dilakukan  karena  pada  hakekatnya perbuatan  itu  baik  dan  dihindari  karena  perbuatan  itu  buruk.  Dan  memperoleh  nilai kesucian dengan adanya iman  dan akan memperoleh  cintanya  Allah.

## Penyatuan Antara Ilmu, Iman dan Amal
Dasar  pemikiran  ini  terdapat  dalam  Al-Quran  ketika  tuhan  memberitahukan kepada  malaikt  akan  menciptakan  suatu  makhluk  yang  akan  menjadi  khalifah dipermukaan  bumi  ini,  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mengelola  alam  dengan bersandar pada sistem sebagimana dalam Al-Quran menyebutkan,

## Ingatlah  ketika  tuhanmu  berkata  kepada  malaikat,”sesungguhnya  aku  hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (QS. Al-Baqarah ayat 30)
Kata  kunci  dalam  ayat  ini  adalah  khalifah  pemimpin  yang  mewakili  tuhan  di alam,  untuk  mengelola  dan  mengatur  alam.  Manusia  memiliki  potensi  luar  biasa  yang dapat  mengembang  tugas  sebagai  khalifah  di  muka  bumi  ini.  Menurut  Murtadha Mutahhari,  ilmu  pengetahuan  dan  keimanan  merupakan  dua  bagian  pokok  nilai kemanusiaan yang dapat menjadi khalifah  yang akan melahirkan  amal.
Ilmu Pengetahuan Iman Amal  Cahaya dan kekuatan  Menciptakan peralatan dan mempercepat
kemajuan  Ilmu pengetahun membawa revolusi lahiriah
 Menjadikan dunia menjadi dunia manusia
 Ilmu pengetahuan menempa tempramen manusia.
 Kekuatan terputus-putus
 Memperindah akal dan pikiran
 Melindungi manusia terhadap penyakit, gempa bumi, dan badai.
 Menyelaraskan dunia dengan manusia
 Cinta, harapan dan kehangatan
 Menetapkan tujuan usaha-usaha manusia sekaligus mengarahkan tujuan tersebut.
 Iman membawa revolusi batiniah
 Kehidupan sebagai kehidupan manusia
 Menjadikan manusia mengalami pembaharuan
 Bersifat berkesinambungan
 Memperhalus jiwa dan perasaan
 Melindungi manusia dari keresahan, kesepian, dan
rasa tidak aman dan
pikiran picik.
 Menyelaraskan manusia dengan dirinya  Amal dengan dasar ilmu dan iman
 Kerja sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah  Segala perbuatan baik yang dilakuan dengan dengan dasar iman bernilai suci.
 Sasar amal adalah
keadilan
Ilmu  penegetahuan  dan  iman  tidak  ada  pertentangan.  Yang  terjadi  justru  saling mengisi  keimanan  memberikan  kasih  sayang,  harapan,  cahaya,  dan  kekuatan, menyingkirkan  egoisme,  meletakkan  keinginan  egoisme  diatas  pondasi  cinta,  hubungan moral  dan  spiritual.  Begitupun  ilmu  pengetahuan  dapat  mengenal  alam,  mengetahui hukum  alam,  dan  dapat  mengenal  siapa  diri  kita.  Ilmu  pengetahuan  tanpa  keimanan laksana  sebilah  pedang  tajam  ditangan  pemabuk  yang  kejam.  Juga  ibarat  lampu
Hisbullah
ditangan  pencuri  yang  digunakan  untuk  menolong  si  pencuri  mencuri  barang  yang berharga ditengah malam. 18
Begitupun  dalam  profesi  hukum  memiliki  tugas  utama  menegakkan  keadilan dan  hukum  yang  telah  dibekali  dengan  ilmu  dan  keterampilan  hukum.  Yang  dapat menyelesaikan  persoalan  hukum.  Kalau  tidak  dilandasi  oleh  iman  maka  tugas  profesi dapat  disalahgunakan,  apalagi  kalau  hukumnya  lemah  dan  penegakkan  kode  etik  tidak tegas.  Dengan  adanya  landasan  iman  merupakan  paradigma  dalam  etika  Islam bersumber  dari  agama  Islam.  Pekerjaan  profesi  hukum  merupakan  ibadah,  tujuan profesi  adalah  menegakkan keadilan,  bertanggungjawab  terhadap pekerjaan, professsional ini  semua adalah nilai-nilai  yang bersesuaian dengan paradigma Islam.

## D.   PENUTUP

## Kesimpulan
Profesi  hukum  diatur  oleh  dua  perangkat  yaitu  perundang-undangan,  dan dilengkapi oleh kode  etik agar menjaga  profesionalisme dan tanggungjawab  perorangan pengembang  profesi.  Dua  perangkat  ini  belumlah  maksimal  dalam  menjaga  prilaku profesi  hukum.  Dalam  kehidupan  masyarakat  terdapat  perangkat  yang  memiliki  sistem yang  lengkap  yaitu  agama  Islam.  Sistem  etika  Islam  berlandaskan  pada  akidah  (iman) dalam  petunjuk  praktis  berdasarkan  pada  syariat  Islam.  Dan  diajarkan  dengan  logika yang  kuat  dan  jenjang  pembinaan  etika  di  mulai  pada  masa  dalam  kandungan  sampai masuk  liang  lahat.  Bertujuan  yaitu  pembentukan  budi  pekerti,  karakter  dan  malakah dalam  diri  manusia  yang  akan  membentuk  prilaku  yang  baik.  Dengan  terbentuknya karakter  yang  baik,  ketika  mengembang  profesi  akan  melaksanakan  fungsi  profesi  baik dilandasi  oleh keimanan kepada tuhan, kenabian, dan hari akhir.

## Saran
1. Memperbaharui sistem perundang-undang tentang profesi hukum
2. Memperkuat lembaga pengawasan kode etik
3. Memperberat sanksi kode etik
4. Membentuk penegak kode etik profesi hukum yang independen
5. Mengutamakan standar moralitas dalam penerimaan pengembang profesi hukum
6. Mengutamakan jenjang karir profesi hukum berdasarkan standar moralitas

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia. Jakarta: PT.  Buana Ilmu Popular. 2007.
Lubis, Suhrawardi K. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
Mardani. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Rajawali Press. 2017.
Misbah, Mujtabah. Daur Ulang Jiwa. Al-Huda. 2008.
Muthahhari,  Murtadha. Falsafah  Agama  dan  Kemanusiaan .  Yogyakarta:  RausyanFikr Institute. 2013.
18 Murtadha  Muthahhari, Falsafah  Agama  dan  Kemanusiaan ,  (Yogyakarta:  RausyanFikr Institute, 2013), h. 22.
Muthahhari, Murtadha. Falsafah Akhlak. Yogyakarta: RausyanFikr Institute. 2012.
Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2018.
Shomali,  Muhammad. Etika  Modern  Pandangan  Para  Filsuf  Mutakhir. Nur  Al-Huda. 2014.
Supriadi. Etika dan Tanggungjawab Profesi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.