Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 33-38| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFI
I Kadek Candra Wisesa, Desak Gde Dwi Arini, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Kekayaan  seni  budaya  yang beranekaragam  dapat  ditemukan  di  Negara  Kepulauan  Republik  Indonesia.  Hak kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan yang tertuang dalam perundang-undangan, antara lain Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Majunya bidang teknologi dan semakin berkembangnya dunia fotografi  digital  dengan  sarana  kamera  digital  memunculkan  permasalahan  hak  cipta  karya  fotografi.  Pokok masalah yang dikaji dalam tulisan ini yaitu: bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta karya fotografi dan penyelesaian sengketa tentang karya cipta fotografi yang digunakan tanpa izin. Metode yang digunakan untuk menelaah isu ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan hak  cipta  karya  fotografi  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  secara  preventif  yaitu  perlindungan hukum kepada pencipta fotografi dimana perlindungan dilakukan dengan mendaftarkan hak ciptanya, dan perlindungan secara represif yang dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak  cipta  atas  karya  fotografi.  Satiap  hak  cipta  harusnya  selalu  diapresiasi  dengan  tidak  secara  sembarangan tindakan pelanggaran dilakukan atasnya, apalagi bila terkait dengan memberi keuntungan bagi pelanggar.
Kata Kunci : Fotografi; Hak cipta; Perlindungan Hukum

## Abstract
The richness in the diversity of arts and cultures can be found in the Republic of Indonesia. Intellectual property rights obtain protection as stipulated in legislation, including Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The advancement  in  technology  and  the  increasingly  developing  world  of  digital  photography  by  means  of  digital cameras raises the legal issues of copyright in photographic works. The main issues examined in this paper are: the forms of legal protection of the rights of the creators of photographic works and the resolution of disputes of photographic works that are used without permission. The method used to examine this issue is the normative legal research method with a legislative approach. Copyright Protection of photographic works may be done in two ways, namely preventive in which legal protection given to the creator of photography which the creator shall done  by  registering  the  copyright,  and  repressive  protection  realised  by  filing  a  lawsuit  in  court  if  there  is  a violation of copyright in the photographic work. All rights reserved must always be appreciated by not committing violating actions which are arbitrarily committed especially if it relates to providing benefits for violators.

## Keywords: Photography; Copyright; Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Perlindungan hukum adalah bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (Humphrey, 1948; Cubie, 2017; Lenski, 2020). Di jaman sekarang ini teknologi sudah sangat maju sehingga semua warga negara tanpa  terkecuali  harus  diberikan  perlindungan.  Di  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  (UUD  NRI  1945)  ditentukan  bentuk  perlindungan  kepada  masyarkat.  Ada  banyak pelanggaran  hukum  yang  terjadi  di  sekitar  kita,  termasuk  di  antaranya  pelanggaran  hak-hak  cipta. Untuk itu pembuatan produk hukum harus dapat menjamin hak dan kewajban setiap warga terlindungi. Selain itu para pembuat undang-undang juga harus dapat menyerap aspirasi hukum dari masyarakat.
Hak kekayaan intelektual (disebut HKI) adalah setara atau kata-kata yang sering dipakai untuk hak kekayaan intelektual (White, 1998; Doldirina, 2010), yaitu hak yang berasal dari pola pikir dimana produk hukum telah dilahirkan atau suatu proses yang mampu memberi manfaat pada manusia. Pada dasarnya, kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis dan hasil kreativitas intelektual. Bentuk karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia merupakan objek kekayaan intelektual (Margono, 2003).
Perundangan-undangan  menjamin  setiap  warga  negara  mendapatkan  perlindungan,  tanpa pengecualian. Oleh karena itu, hukum yang dirancang oleh lembaga legislasi agar dapat melindungi hak setiap orang, selain itu juga harus dapat melindungi aspirasi dan keadilan yang tumbuh di masyarakat. Persamaan  kedudukan  hukum  juga  diatur  dalam  perundangan  bagi  semua  WNI  tanpa  pengecualian. Beberapa ahli memberikan definisi tentang perlindungan hukum, antara lain:
1. Perlindungan hukum merupakan langkah yang ditempuh agar kepentingan setiap orang terlindungi melalui pengalokasian kekuasaan kepadanya agar bertindak demi kepentingannya itu (Rahardjo, 2014).
2. Muchsin  mendefinisikan,  perlindungan  hukum  yaitu  suatu  cara  yang  ditempuh  agar  individu terlindungi  melalui  penyerasian  hubunan  nilai  atau  kaidah  yang  tmbul  dari  sikap  dan  perbuatan didalam penciptaan tertib pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin, 2003).
Masalah karya-karya fotografi hak cipta pada dasarnya sering muncul karena kemajuan teknologi yang sangat maju di dunia saat ini dan dunia fotografi digital yang berkembang menggunakan kamera digital. Banyak orang telah menggunakan kamera digital, jenis kamera ini tidak lagi membutuhkan film karena gambar yang diambil disimpan dalam bentuk file pada kartu memori. File digital sangat mudah digunakan dan diambil atau disalahgunakan oleh orang untuk berbagai keperluan, tanpa sepengetahuan.
Mengenai Hak Kekayaan Intelektual telah banyak dikaji oleh para peneliti selanjutnya. Tentang sejarah  dan  teori  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  yang  memandang  ahwa  Negara  harus menyelaraskan  perundangan-undangan  nasional  dalam  hak  kekayaan  intelektual  (Syafrinaldi,  2003). Juga,  pernah  diungkap  bahwa  perlindungan  HKI  di  Indonesia  diperlukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  karena  kebutuhan  dasar  manusia  untuk  mendapatkan  rasa  hormat,  mata pencaharian yang layak dan kemandirian di bidang ekonomi. Namun, dibutuhkan berbagai kebijakan penyesuaian di bidang ekonomi, sosial dan budaya, untuk memastikan perlindungan HKI di Indonesia (Antariksa, 2012). Selain itu, teknologi informasi membantu proses membangun kekayaan intelektual dalam  proses  mengajukan  permohonan  pendaftaran  dan  publikasi  kekayaan  intelektual  (Sari,  2016). Tentang  perlindungan  HKI  melalui cross  border  measure juga  dapat  terwujud  dalam  dua  hal  yaitu secara jabatan ( ex-officio ) yang ditepakan oleh DJBJ (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) dan melalui perintah Niaga (Yudisial) (Mahardhita & Sukro, 2018). Kajian-kajian menunjukkan perkembangan dan bentuk perlindungan HKI seiring perkembangan zaman. Penelitian kali menelaah bentuk perlindungan hukum  terhadap  hak-hak  pencipta  karya  fotografi  dan  secara  metode  penyelesaian  sengketa  tentang karya cipta fotografi yang digunakan tanpa izin.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang di gunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  serta  pendekatan  konsep.  Bahan  hukum diperoleh dari bahan primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan mencatat dan mengutip dari  literatur  kemudian  dikumpulkan  hingga  menjadi  satu  kesatuan  selanjutnya  mendeskripsikan dengan  kalimat  yang  mendukung.  Data  dikumpulkan  dengan  menelaah  literature  yang  berkaitan dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Perlindungannya.  Terutama  yang  terkait  dengan  hak  cipta pembuatan  fotografi.  Data-data  yang  sudah  terkumpul  tentang  HKI  ini  kemudian  dianalisis  dengan menelaah  dan  menginterpretasi  konsep  dengan  menghubungkannya  dengan  hukum  yang  berlaku, khususnya  pada  HKI,  Hak  Cipta  dalam  bentuk  karya  fotografi,  serta  perlindungan  hukum  atas. Kemudian, dari berbagai literatur terkait penyelesaian kasus terkait penggunaan karya cipta fotografi tanpa izin tertulis dari pembuatnya ditelaah dan tuangkan dalam tulisan ini. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum terhadap Hak- Hak Pencipta Karya Fotografi
Hak  cipta  adalah  hak  khusus  bagi  pemegang  hak  cipta  agar  hasil  karya yang diciptakan dapat diatur. Poinnya, hak cipta sama halnya dengan penyalinan suatu ciptaan. Dengan  adanya hak cipta, maka penggandaan ciptaan yang dimiliki pemegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat dibatasi,  dimana  pemberlakuan  hak  cipta  mempunyai  batas  waktu  tertentu  (Bintang,  1998).  Dari definisi  ini,  penciptaan  setiap  orang  adalah  karya  dari  bentuk  yang  khas  dan  menggambarkan keaslian  konsep  dasar  di  bidang    pendidikan,  sains,  seni  dan  sastra.  Sementara  itu,  pencipta  adalah seseorang atau beberapa orang, bersama-sama dengan inspirasinya, sebuah ciptaan lahir berdasarkan
kemampuan  berpikir,  imajinasi,  ketangkasan,  keterampilan,  atau  keahlian  sebagaimana  diuraikan dalam bentuk khusus dan sifat pribadi dan tidak dapat diduplikasi.
Definisi  hukum  hak  cipta  fotografi  bersumber  dari  dua  kata,  yaitu photo artinya cahaya dan graph berarti tulisan atau lukisan (Doble, 2014). Penggunaan media cahaya untuk menghasilkan lukisan atau tulisan disebut fotografi. Umumnya fotografi itu bermakna proses atau metode  agar terciptanya gambar fotografi yang bersumber dari objek melalui rekaman cahaya yang memantul  mengenai objek di atas media yang sangat peka pada cahaya. Biasanya alat yang digunakan adalah kamera fotografi.
Hak cipta termasuk hak kekayaan intelektual yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan yang  lainnya,  antara  lain  paten  diberikan  hak  memonopoli  menggunakan  penemuan,  pencegahan terhadap orang lain untuk tidak melakukan sesuatu adalah merupakan hak cipta. Pengaturan hak cipta meliputi karya yang berbentuk ide tertentu bukan ide secara umum. Contoh, hak cipta salah satunya adalah  tokoh  kartun  mini  tikus  dimana  penciptanya  melarang  orang  untuk  menyalin  dan menyebarkan  karya mini tikus Walt Disney, namun kalau ingin meniru tokoh tikus di luar walt disney, maka penciptanya tidak melarang.
Orang yang memegang hak cipta terhadap karya sinematografi berhak untuk mengizinkan atau orang  lain  dilarang  menyewakan  karyanya  dengan  tujuan  komersial  tanpa  orang  yang  mempunyai ciptaan  tersbeut  mengetahui  atau  menyetujuinya  https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/. Pengertian-hak-cipta-fungsi-ciri-ciri-sifat-dasar-hukum.html diakses pada tanggal 18 juni 2019.
Inti  fotografi  ialah  fokus  cahaya  yang  dibiaskan  alat  penangkapan  cahaya  terbakar.  Fotografi mempunyai banyak arti dan makna, baik dari sudut pandang objektif ataupun subjektif (Aditiawan & Bianca,  2010).  Bentuk  perlindungan  hukum  untuk  karya  fotografi  yang  dilindungi  hak  cipta perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subjek  hukum  melalui  hukum  dan peraturan yang berlaku dan dalam implementasinya ada sanksi, dalam bentuk instrumen hukum baik preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai deskripsi fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kegunaan dan kedamaian.
Pemuatan pada perundangan dimaksudkan agar pelanggaran hukum dapat dicegah dan memberi pedoman  atau  pembatasan  melakukan  kewajiban.  Ini  telah  dimuat  dalam  undang-undang  dengan maksud untuk mencegah pelanggaran dan memberikan pedoman atau pembatasan dalam melaksanakan kewajiban. Jika suatu karya terdiri dari banyak bagian terpisah dibuat oleh lebih dari satu orang, maka sang pencipta yang dimaksud adalah sang pemimpin karya tersebut dan juga mengawasi penggarapan semua  karya  ataupun  namun  apabila  tidak  ada  orang  itu,  maka  sang  pengumpul  karyalah  yang dimaksudkan  sebagai sang  pencipta  tanpa mengurangi  hak  cipta  satu  sama  lain menjadi  bagian  dari pencipta.
Dalam hak cipta ada pengecualian dan batasan hak cipta, pengecualian untuk hak cipta dalam hal ini berarti bahwa hak eksklusif tidak ditegakkan dalam undang-undang hak cipta. Ada beberapa contoh pengecualian  hak  cipta,  yaitu  doktrin  penggunaan  yang  adil  atau  mematikan  yang  diterapkan  oleh beberapa negara yang memungkinkan untuk mereproduksi hak cipta tanpa melanggar hak cipta.
Karya  fotografi  yang  independen  digunakan  sebagai  pemenuhan  fungsi  spesifik.  Salah  satu syarat agar karya bisa  dikatakan karya  fotografi ekspresi adalah karya tersebut dirancang berdasarkan konsep  yang  telah  ditentukan  dan  mempunyai  objek  yang  telah  dipilih  dan  dishare  untuk  untuk meluapkan ekspresi seninya  sendiri. Karya fotografi adalah karya seni yang asli. Hal ini disebabkan wujud penampilan yang lebih cenderung pada nilai seni ekspresif dari seni itu sendiri. Karya fotografi dapat mempunyai nilai sosial sebab dapat memfungsikan diri menjadi perantara  yag menambah nilai fungsi tertentu yang melambangkan pengesahan  jati diri seseorang di masyarakat.
Perundangan menentukan beberapa hal diasumsikan tidak menimbulkan pelanggaran pada hak cipta.  Perundangan  juga  menentukan  hal-hal  yang  ditentukan  dianggap  tidak  melanggar  hak  cipta tertuang  dalam  pasal  14-18.  Penggunaan  sebuah  karya  telah  dianggap  melangar  hak  cipta  jika sumbernya  dinyatakan  atau  didaftar  dengan  jelas  dan  dilakukan  terbatas  pada  hal-hal  yang nonkomersial termasuk kegiatan sosial, contohnya aktivitas yang berada dalam lingkup pendidikan dan sains,  penelitian  dan  kegiatan  pengembangan  tanpa  menimbulkan  kerugian  pada  kepentingan penciptanya.

## Penyelesaian Sengketa tentang Karya Cipta Fotografi yang Digunakan tanpa Izin
Cara untuk mengembalikan hak moral, sekecil apapun yang mereka punya memiliki hasil dan berguna untuk  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Terkait  dengan  masalah  yang  terjadi,  dalam  kerangka partisipasi kreatif para pencipta, dan memberikan penghargaan dan melindungi hasil hasil pekerjaannya dan  hak-hak  mereka  menurut    hukum  dengan  non-litigasi  yang  dibuatkan  untuk  ditransfer  melalui saluran  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  perselisihan  seperti  ini  adalah  yang  mereka  perbaiki  atas pekerjaannya  tidak  diketahui  tentang  UU  Hak  Cipta,  terutama    fotografer.  Dalam  kasus  yang diselesaikan  antara  pihak  yang berselisih, mereka lebih suka menyelesaikan melalui saluran ini karena tidak memerlukan  banyak  biaya  untuk  hanya  satu  jenis  pekerjaan.  Selain  itu,  proses musyawarah tidak perlu berbelit-belit di dalam resolusinya karena hanya perlu persetujuan antara para pihak dalam memberikan royalti sebagai kompensasi yang diperlukan bagi mereka yang hak-haknya telah dilanggar.
Pelanggaran hak cipta adalah semua jenis bisnis seperti menyalin karya atau mengambil karya orang lain, dengan memanfaatkan karya orang lain yang dapat membawa manfaat untuk dirinya sendiri tanpa mendapatkan izin dari pencipta karya tersebut. Hal ini terjadi dalam intensitas yang cukup sering, sebagian atau semua ciptaan orang lain  dimasukkan kedalam ciptaannya sendiri,  yang menimbulkan kesan seolah-olah karyanya itu miliknya sendiri. Selain itu, upaya untuk  menjiplak karya  orang lain yang bisa merusak integritas pekerjaan dan dapat merusak pencipta juga Ralph menyatakan pengubahan isi konten, dan pelaku mendapat untung yang langsung ataupun tidak secara ilegal disebut pelanggaran hak cipta (Suyud Margono, 2003: 28).
Hak Cipta  dapat  dikatakan telah  dilanggar apabila materi  Hak Cipta tersebut digunakan tidak mendapatkan izin dari sang pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran  harus  ada  kesamaan  antara  dua  ciptaan  yang  ada.  Namun  penyalinan  atau  penjiplakan karyanya harus dapat dibuktikan untuk dapat dikatakan terjadi pelanggaran hak cipta.
Penyelesaian perselisihan fotografi tanpa  izin dapat  dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak moral, sekecil apa pun diyakini memiliki hasil dan manfaat baik bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta.  Sering  terjadi  pelanggaran  karena  publik  tidak  memahami  banyak  pelanggaran  hak  cipta  dan kesulitan  dalam  menanganinya.  Seiring  dengan  masalah  yang  terjadi,  dalam  rangka  mengapresiasi kreativitas para pencipta, dan memberikan penghormatan dan perlindungan yang sesuai dengan hasil karya  dan  hak-haknya  dengan  adanya  penegakan  hukum  melalui  non  litigasi  yang  merupakan penyelesaian  sengketa  melalui  jalan  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  seperti  ini  dapat diselesaikan  secara damai  karena  mereka  yang  telah  mengalami  pelanggaran atas pekerjaan mereka yang tidak tahu tentang keberadaan Undang-Undang Hak Cipta, terutama di kalangan fotografer. Dalam kasus pelanggaran antara pihak yang berselisih, mereka lebih suka menyelesaikan solusi melalui rute ini karena metode ini sangat mudah untuk diambil dan tidak memerlukan banyak biaya untuk hanya satu jenis penciptaan. Pihak yang memberikan royalti sebagai kompensasi yang adil kepada pihak yang haknya dilanggar.
Penghormatan  yang  tepat untuk  perlindungan juga  dapat  dilakukan  melalui  gugatan  perdata atau  pidana.  Telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  bahwa  ketentuan  mengenai perselisihan sipil cukup memadai dengan mengajukan klaim kompensasi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya ke Pengadilan Niaga. Klaim untuk kompensasi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya harus masuk akal dan harus dimintai pertanggungjawaban.
Terkait  dengan  hak  mengajukan penuntutan  jika  terjadi  pelanggaran  ak  cipta,  undang-undang telah mengaturnya bagi pihak yang mau pelakukan penuntutan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pemegang  Hak  Cipta  memiliki  hak  untuk  mengajukan  klaim  untuk  kompensasi  ke  Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta dan untuk meminta penyitaan objek yang diumumkan atau hasil mereproduksi karya.
2) Pemegang  Hak  Cipta  juga  mempunyai  hak  mengajukan  permohonan  pada Pengadilan Niaga supaya  hasil  pelanggaran  hak  cipta  diserahkan  seluruh  ataupun  sebagian  oleh  yang  melakukan pelanggaran hak cipta baik berbentuk ceramah, pertemuan ilmiah atau penampilan atau pameran karya.
3) Sebelum membuat keputusan terakhir dan tidak mengalami rugi yang tinggi dapat dicegah kepada pihak  yang  haknya  dilanggar,  hakim  dapat  memberikan  perintah  kepada  pelanggar  agar pengumuman dihentikan atau produksi atas hasil karya atau produk dari hasil melanggar hak cipta. Dalam jurnal saya, penyelesaian sengketa biasanya dapat diselesaikan oleh keluarga atau dapat disebut non litigasi seperti kasus sengketa antara seorang fotografer di Makassar dan Dinas Pariwisata,
di mana foto tersebut diambil oleh seseorang yang tidak mengetahui bahwa pekerjaan seseorang sudah memiliki  Hak  Cipta,  dan  karya  ini  digunakan  tanpa  izin  dan  sepengetahuannya  oleh  Departemen Pariwisata,  foto  tersebut  digunakan  sebagai  media  promosi  ucapan  selamat  datang  pada  tempat berwisata  di  makasar.  dalam  hal  ini  klaim  tidak  dilakukan  atas  pelanggaran  ini.  Tetapi  perselisihan diselesaikan  menggunakan  metode  non  litigasi  adalah  menyelesaikan  perselisihan  dilakukan  di  luar pengadilan.  Pada  kejadian  ini,  Departemen  Pariwisata  melakukan  kesalahan  adalah  memajang  foto penciptaan  dengan  kesengajaan  dan  tidak  meminta  izin  terlebih  dahulu.  Untuk  itu,  pemberian kompensasi  dari  foto-foto  yang  digunakan  harus  diberikan  kepada  pencipta.  Karena  objek pelanggarannya  adalah  fotografi  pemandangan  sebagai  objek.  Uang  yang  diterima  oleh  pencipta didasarkan  pada  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak.  Kantor  Pariwisata  berkewajiban  untuk membayar  kompensasi  dengan  jumlah  yang  masuk  akal  karena  telah  melanggar  hak-hak  pencipta. Untuk mengimbangi ini adalah pemulihan hak-hak pencipta. Sehingga pencipta dapat dikatakan telah mendapatkan  perlindungan preventif.
Pemberlakuan pengajuan klaim hak cipta oleh pemegang hak tidak diberlakukan lagi bagi karya yang ada pada pihak memperoleh karya yang tidak melanggar hukum dan untuk kepentingan sendiri bukan  untuk  kepentingan  komersial.  Menurut  perundangan,  pemegang  hak  cipta  tidak  dapat mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  pada  pihak  yang  menggunakan  karya  ciptaannya  untuk  kepentingan sendiri  dan  bukan  bertujuan  komersial.  Jika  terjadi  pelanggaran  pada  karya  cipta  fotografi  yang dikenakan gugatan ganti rugi, pihak yang merasa dirugikan yaitu pencipta  memiliki hak  memulihkan nama  baik  pencipta pembatalan  hak  dan  diberikan  hak  melakukan  penuntutan  agar  kegiatan  yang melanggar dihentikan.
Pihak  yang  dirugikan  hak-hak  perdatanya,  dapat  menyelesaikannya  melalui  perdata  lewat arbitrase  atau  pilihan  menyelesaikan  sengketa dengan  bernegosiasi, mediasi  dan  konsiliasi dan juga bisa memilih cara lain menurut peraturan perundang-undangan yang ditentukan.
Dalam  jangka  waktu  90,  pengadilan  niaga  wajib  memutuskan  gugatan yang didafttarkan dan gugatan ganti rugi diputuskan sesuai perundangan yang berlaku.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
a. Perlindungan  hukum  bagi  pencipta  hak  cipta  dilakukan  melalui  langkah  preventif  yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar pelanggaran dapat dicegah dan represif dengan melindungi hak pencipta untuk menyelesaikan sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.
b. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua yaitu jalur non litigasi yaitu menyelesaikan sengketa dengan musyawarah dan litigasi dilakukan  melalui jalur hukum dengan menggugat ganti kerugian.
2. Saran
a. Pemerintah  hendaknya  lebih  mensosialisasikan  perundangan  mengenai  HKI  kepada semua  lapisan  masyarakat,  terutama  para  pencipta  karya  fotografi  yang  ingin mendapatkan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan. Dengan adanya  sosialisasi tersebut  diharapkan  pengetahuan  masyarakat  akan  lebih  meningkat  mengenai  hak kekayaan intelektual.
b. Penyuluhan hukum perlu dilakukan agar masyarakat memahami prosedur pendaftaran hak cipta  yang  melingkupi  kegunaan,  proses,  syarat  khususnya  karya  cipta  fotografi. Penyuluhan dilakukan oleh Dirjen HKI dan kementrian hukum dan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditiawan, R., & Bianca, F. (2010). Belajar Fotografi Untuk Hobi & Bisnis . Dunia Komputer.
Antariksa,  B.  (2012).  Landasan  Filosofis  dan  Sejarah  Perkembangan  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual: Relevansinya bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kreatif , 1 (1), 1–21. Bintang, S. (1998). Hukum Hak Cipta . PT Citra Aditya Bakti. Cubie, D. (2017). International Human Rights Law. In Bloomsbury Collections (Vol. 1, Issue 1, pp.
147–175). Bloomsbury Collections. https://doi.org/10.29333/aje.2019.423a Doble,  R.  (2014).  A  Brief  History  of  Light  &  Photography. Research  Gate , September . https://doi.org/10.13140/2.1.2425.2804
Doldirina, C. (2010). A rightly balanced intellectual property rights regime as a mechanism to enhance commercial earth observation activities. Acta Astronautica , 67 (5–6), 639–647.
https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2010.04.020
Humphrey,  J.  P.  (1948).  International  Protection  of  Human  Rights.  In The  Annals  of  the  American Academy of
Political and Social
Science (Vol. 255, Issue 1).
https://doi.org/10.1177/000271624825500103
Lenski,  S.-C.  (2020).  Human  Rights  Protection  in  Multipolar  Legal  Relationships. Bloomsbury Collection , 21 (1), 145–153.
Mahardhita,  Y.,  &  Sukro,  A.  Y.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Melalui
Mekanisme “Cross Border Measure.” Qistie , 11 (1), 86–106.
https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2227 Margono, S. (2003). Hukum dan Perlindungan Hak Cipta (5th ed.). Novindo Pustaka Mandiri. Muchsin. (2003). Perlindungandan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia . Universitas Sebelas Maret.
Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum . PT. Citra Aditya. Sari, M. Y. A. R. (2016). Pembangunan Kekayaan Intelektual (I) Berbasis Teknologi Informasi Di Era Global. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank (Sendi_U) Ke-2 Tahun 2016 , 490–500. Syafrinaldi. (2003). Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Vol. 6). White, J. (1998). Intellectual property rights as primary security. International Insolvency Review , 7 (3), 193–202. https://doi.org/10.1002/iir.3940070304