## PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP  KONSUMEN DARI EFEK SAMPING  PENGUNAAN  KOSMETIK PALSU DI KOTA MANADO
Nontje Rimbing norimbing@gmail.com Universitas Sam Ratulangi Manado
Meiske T. Sondakh merrymariam@gmail.com Universitas Sam Ratulangi Manado
Veibe V. Sumilat veibesumilat@gmail.com Universitas Sam Ratulangi Manado

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  eksistensi  perlindungan  hukum terhadap konsumen yang menalami efek samping  akibat pengunaan  kosmetik palsu. Yang  memebahayakan    Di  dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa  Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap   kerugian konsumen berupa  ganti rugi berupa berupa pengembalian uang atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilaksanakan dengan tenggang waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal  transaksi.    Penelitian  dilakukan  dengan mengunakan  metode  penelitian  hukum  normative  yang  terfokus  pada  penerapan aturan untuk melindungi konsumen penguna kosmetik di Kota Manado. Sampel akan diamabil  secara  acak  terutama  konsumen  perempuan  sebagai  penguna  kosmetik. Hasil penelitian menunjukan sesuai   Pelaku Usaha kosmetik tidak bertangung jawab terhadap  konsumen  kosmetik  yang  mengalami  efek  samping.    Sesuai  Pasal  19 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tersebut  di  atas  dapadi  lihat  bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi 3 (tiha) hal penting yaitu 1. tanggung jawab ganti kerugian atas  ganguan kesehatan yang dialami konsumen ;2. tanggung jawab ganti  kerugian    atas  efek  samping  yang  ditimbulkan    3.  tanggung  jawab  ganti kerugian  terhadap konsumen kosmetik  belum jelas penangananya oleh Pemerintah maupun pemerintah Kota Manado  .Kesimpulan Masih terjadi ketidak pastina hukum

## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  No. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
terhadap  konsumen  kosmetik  terkait  dengan  efek  samping    dan  penangananya. Apalagi  di  Kota  Manado  belum  berfungsinya  BPSK  ban  penyelesaian  sengketa Konsumen. Kata  Kunci  : Perlindungan  Hukum;  Konsumen;  Efek  samping  penggunaan Kosmetik Palsu

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the existence of legal protection for consumers who experience side effects due to the use of  counterfeit cosmetics. What is harmful Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection stipulates that business actors are responsible for consumer losses in the form of compensation in the form of refunds or replacement of goods and/or services of similar or equivalent value, or health care and/ or the provision of compensation in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, which is carried out within 7 (seven) days after the  date  of  the  transaction.  The  research  was  conducted  using  normative  legal research methods which focused on the application of rules to protect consumers who use cosmetics in the city of Manado. Samples will be taken randomly, especially female consumers as cosmetic users.  The results of the study show that cosmetic business actors  are  not  responsible  for  cosmetic  consumers  who  experience  side  effects.  In accordance with Article 19 of the Consumer Protection Act mentioned above, it can be seen  that  the  responsibilities  of  business  actors  include  3  (three)  important  things, namely  1.  responsibility  for  compensation  for  health  problems  experienced  by consumers; 2. responsibility for compensation for side effects caused 3. responsibility for compensation for cosmetic consumers is not yet clear on how to handle it by the Government  and  the  Manado  City  government.  Conclusion  There  is  still  legal uncertainty regarding cosmetic consumers related to side effects and their handling. Moreover, in the city of Manado, the BPSK has not yet functioned in resolving consumer disputes..
Keywords: Legal Protection; Consumers; Side effects of using Fake Cosmetics

## 1. PENDAHULUAN
Ganti  rugi  tersebut  juga    tidak  menghapuskan  kemungkinan  adanya tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian  lebih  lanjut  mengenai  adanya unsur  kesalahan  dari  konsumen  (Wardani  &  Hartono,  2021). Memperhatikan  substansi  dari  Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen tersebut di atas dapadi lihat bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi  3  (tiha)  hal  penting  yaitu:  tanggung  jawab  ganti  kerugian  atas kerugian konsumen.Dengan demikian adanya produk barang dan/ atau jasa yang  cacat  bukan  merupakan  dasar  pertanggungjawaban  pelaku  usaha (Wijayanti, 2020). Di beberapa pertokoan terdapat produk palsu yang secara terang-terangan  memalsukan  produk-produk  terkenal  yang  ada  di  televisi (Muliana,  2020).  Sekilas  produk  tersebut  hampir  sama    dengan  produk kosmetk yang asli dan tersertifikasi seperti kemasan yang lebih kasar, tulisan pada kemasan berbeda, serta tekstur produk tersebut tidak sehalus aslinya (Kirana  et  al.,  2021).  Selain  beberapa  hal  tersebut,  harga  produk  palsu Konsumen biasanaya tertipu dengan harga  kosmetik  lebih murah dan tidak melihat  kualitas  dan  efek  samping    dari  kosmetik  tersebut      Barang  yang tidak  berkualitas  dijual oleh pelaku usaha yang  memang sasaran penjualan ada pada kalangan kelas menengah kebawah (Priaji, 2018).  Tindakan pelaku
usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan kosmetik mengandung bahan berbahaya (bahan kimia obat) yang dapat merugikan konsumen dan dapat  dikatakan  bertentangan  dengan  kewajiban  pelaku  usaha  yang  telah ditentukan  dalam    Undang  Undang  perlindungan  konsumen  UUPK (Soemarwi  &  Ridzkia,  2023).  Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen tersebut di atas dapadi lihat bahwa tanggung jawab pelaku usaha tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen (Mayasari, 2018).
Dengan  demikian  adanya  produk  barang  dan/  atau  jasa  yang  cacat bukan merupakan dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen  (Ni  Putu  Gita  Padmayani  et  al.,  2022).  Dalam  hal  ganti  rugi  di dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki kelemahan  yang  sifatnya  merugikan  konsumen  terutama  dalam  hal menderita  suatu  penyakit  (Fitrianingsih  &  Kelik  Wardiono,  2021). Memperhatikan  substansi  ketentuan  Pasal  19  Ayat  (2)  yang  menyebutkan bahwa  Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku (Kahman, 2021).
Bunyi Pasal 19 ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, jadi tidak bisa di  akumulasi  ganti  kerugiannya  secara  bersamaan  ganti  rugi  atas  harga barang dan perawatan kesehatan (Pratama et al., 2023). Konsumen penguna kosmetik    harus  dilindungi  dari  efek  samping  seperti  timbunya  alergi ,penyakit kronis seperti kanker dan penyakit penyakit yang berbahaya lainya (Mutiara,  2019).  Perumusan  Masalah,Bagaimana  bentuk    Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Yang mengalami efek samping  karena  pengunaan konsmetik,  Bagaimana    pehgaturan  hukum  berupa  ganti  kerugian  atau kompensasi    bagai  konsumen  yang  mengalami  efek  samping  akibat mengunakan  kosmetik  palsu,  sanksi  yang  diberikan  kepada  Pelaku  usaha sebagai  produsen    yang  memeproduksi  kosmetik  palsu  yang memebahayakan kesesehatan.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum, karena ilmu hukum  memiliki  karakter  yang  khusus  (merupakan  suatu  sui  generis dicipline).  Sifat  penelitian  hokum  selalu  terfokus    pada  aturan,  yang merupakan  suatu  penelitian  untuk  menganalisis  peraturan  perundang- undangan,   Penelitian tentang perlindungan konsumen pemakai kos metik dan sistem hukuman sanksi bagi pelaku usaha secara spesifik  dan teknis dua pendekatan dalam analisis pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) yaitu mengkaji secara rinci aturan perundang-undangan, yang terkait dengan Hukum Perlindungan Konsumen (Dominika & Hasyim, 2019).
hukum  untuk  tercapainya  tujuan  penelitian  sesuai  dengan  metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif maka dibutuhkan
bahan-bahan    hukum untuk diteliti seperti: a) bahan hukum primer, seperti Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-undang  No.  8  tahun  1999  b)  buku- buku  yang  memuat  teori-teori  konsumen  dan  Perlindungan  konsumen buku-buku  Teks    tentang  Consumer  Right    yang  sudah  disadur  dalam bahasa Indonesia (Heryansyach & Latumahina, 2022).
Penelitian  dilaksanakan  di  Kota  Manado      Pasar  Pasar  Tolo  Toko Kosmetik  Apotik apotik dan lain sebagainya.
Sesudah  diadakan  pengumpulan  bahan  hukum  serta  bahan  hukum maka  tahapan  yang  paling  penting  dalam  penelitian  ini  yaitu  melakukan analisis terhadap bahan hukum maupun informasi-informasi yang di dapat. Analisis bahan hukum dilakukan dalam empat tahapan:
1. Tahapan pertama dilakukan kajian literatur mengenai aspek perundang undangan  dan  pelaksanaan  perundang  undangan  di  bidang pemerintahan  dan  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan  khususnya dalam penerapan pada kasus-kasus tertentu.
2. Tahapan kedua dilakukan analisis secara kualitatif terhadap asas-asas hukum  dan  asas-asas  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam hubungannya  dengan  kebijakan-kebijakan  dalam  menarik  dan melindungi investor.
3. Tahapan  ketiga  dilakukan  analisis  kebijakan  dengan  menggunakan teknik  prospektif  dengan  menganalisis;  keterkaitan  antara  sistem hukum Perlindungan Konsumen dan  Kebijakan  pemerintahan Otonomi Daerah  khususnya  dalam  peranan  dan  kinerja  pemerintah  daerah dalam  mengimplementasikan  fungsi  dan  tujuan  hukum  di  bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan (Azayaka & Wahyudi, 2023).
4. Tahapan  keempat  melakukan  identifikasi  terhadap  unsur-unsur  atau prinsip-prinsip  hukum  yang  harus  menjadi  pegangan  pemerintah daerah  dalam  mengfungsikan  hukum  di  bidang  pelayanan  kesehatan dan  pendidikan  guna  menciptakan  iklim  pelayanan  kesehatan  dan pendidikan yang kondusif di daerah .

## 3. PEMBAHASAN
Hasil  Penelitian menunjukan konsumen kosmetik  yang mengalami efek samping  pengunaan  kosmetik  belum  terlindunggi  karena    prosedur penanganan  perlindungan  konsumen  kosmetik  belum  diterapkan  dikota Manado.  Konsumen Kosmetik khususnya kelas menengah kebawah belum sadar  tentang  bahaya  mengunakan  kosmetik  dibawah  standar  Kesehatan dan  palsu.  Dinamika  kehidupan  masyarakat  menyebabkan  terjadinya berbagai  ketimpangan  termasuk  pelindungan  konsumen  kosmetik khususnya  perempuan  dan  ibu  ibu  kelas  menengah  kebawah  (Utami  & Herwastoeti, 2022).  Daya beli yang rendah menyebapkan Ibu dan perempuan klas menengah kebawah lebih suka memakai kosmetik dibawah standar dan murah. masalah ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, ketidaksetaraan,  kemiskinan    Hasil  penelitian  di  Balai  Besar  Pengawasan Obat dan makanan BP POM telah dilakukan.
Menurut  Badan  POM  kosmetik  palsu  biasanya  mengandung  bahan berbahaya  yang  ditemukan  selama  pengwasan  rutin  Badan  POM.  Produk kecantikan palsu biasanya mengandung hidrokinon, merkuri, asam retinoat dan rhodamin Badan POM sendiri telah melarang penggunaan bahan-bahan
tersebut. Hidrokinon sendiri merupakan senyawa yang bila digunakan pada produk  kosmetik  bersifat  sebagai  pemutih  atau  pencerah  kulit  (Syafitri  & Dewi,  2022).  Senyawa  tersebut  memiliki  efek  samping  yang  umum  terjadi yakni  kulit  akan  mengalami  iritasi  atau  kemerahan  dan  memiliki  efek terbakar setelah terpapar hidrokinon (Samosir, 2023). Yang berbahaya bagi Kesehatan penguna kosmetik   Belum maksimalnya  keterlibatan tanggung jawab  pemerintah  untuk  campur  tangan  dalam  masalah  keamanan konsumen  kosmetik      dalam  wujud  perlindungan  pemerintah  .untuk melindungi  segenap  warga    bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia. Termasuk warga kota Manado Tanggung jawab negara berkaitan erat  dengan  kekuasaan  dan  kewenangan  negara  pemerintah  untuk menindak  pelaku  usaha  kosmetik  (Zein,  2023).  Menurut  Aminuddin  Ilmar (dalam  Thohari,  2018),  Pelaku  Usaha  adalah    produsen  pabrikan  yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk pada undang-undang ini, melainkan  juga  para  rekanan,  termasuk  para  agen,  distributor,  serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang  dan/atau  jasa  kepada  masyarakat  luas  selaku  pemakai  dan/atau pengguna  barang  dan/atau  jasa  (Nuarini,  2019).  Selanjutnya,  untuk mempertegas makna dari barang dan/atau jasa yang dimaksudkan, undang- undang  juga  memberikan  definisi  dari  barang  dan  jasa  sebagai  berikut :Barang adalah “setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak  maupun  tidak  bergerak,  dapat  dihabiskan  maupun  tidak  dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan  oleh  konsumen” .  UUPK  tidak  memberikan  perumusan maupun pengelompokan yang jelas mengenai macam dan jenis barang yang dilindungi  (Syamsuddin  et  al.,  2020).  Hal  ini  erat  kaitannya  dengan  sifat pertanggungjawaban yang dapat dikenakan atau dipikulkan kepada pelaku usaha  dengan  siapa  konsumen  telah  berhubungan.  Tidak  adanya perumusan  atau  pengelompokan  dan  pembedaan  yang  jelas  dari jenis/macam  barang  dan/atau  j asa  tersebut  pada  satu  sisi  “dapat” memberikan keuntungan tersendiri pada “konsumen” yang memanfaatkan, mempergunakan,  ataupun  memakai  suatu  jenis  barang  dan/atau  jasa tertentu termasuk kosmetik (Fazial, 2020).
Konsumen  kosmetik  harus  dilindungi  dalam  kehidupan  sehari- harinya.UUPK  tampaknya  sangat  menekankan  pada  pentingnya  arti  dari “konsumen”,  sebagai  warga  Kota  Manado  atau  warga  negara    yang  harus dilindungi   :“Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan  konsumen  antara.  Konsumen  akhir  adalah  pengguna  atau  pemanfaat akhir  dari  suatu  produk,  sedangkan  konsumen  antara  adalah  konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya (Haryati, 2020). P konsumen dalam undang-undang ini yaitu konsumen akhir”.  Dari kedua hal yang disampaikan tersebut dapat dilihat bahwa  undang-undang  tentang  perlindungan  konsumen  belum  tegas penegakan huunya terutama didaerah. kepentingan konsumen  kosmetik ini diharapkan  dapat  benar-benar  dilindungi  kepentingan  konsumen,  sesuai dengan  yang  dibutuhkan  oleh  konsumen,  dan  bukan  hanya  semata-mata perlindungan yang dikehendaki oleh pelaku usaha dan/atau the ruling class
untuk kepentingan mereka sendiri.Dalam  harus taat hukum (Mego et al., 2021).
4. PENUTUP
a. Perlindungan  Terhadap  konsumen  kosmetik  belum  tegas  dalam penerapanya  di  kota  Manado      .Dalam  implementasinya    sistem penanganan  terhadap  konsumen  kosmetik  belum  jelas  dan  tegas dietapakn karena masih terjadi perlakuan yang oleh pelaku usaha yang mengabaikan  hak  hak  konsumen  kosmetik  terutama  kelas  menengah kebawah.
b. Sistem  pembuktian  terhadap  pelangaran  pelaku  usaha  dan  besarnya tuntutan  ganti  rugi  masih  lemah  diterapkan      masih  lemah    darisusut system  pembuktian  yang  diterapkan  terkait  kerugin  konsumen pembuktian  kasus  penyelesaian  sengketa  tanah  baik  perdat  .Dalam system ini pembuktian kerugian dan pembiayaan penanganan medis bagi konsumen yang mengalami efek sampung beleu diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah Kota Manado.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Azayaka,  A.  R.,  &  Wahyudi,  E.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Kepada  Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial , 2 (2), 147 – 159. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.55606/Jhpis.V2i2.1622
Dominika, N., & Hasyim, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan. Niagawan , 8 (1), 60. Https://Doi.Org/10.24114/Niaga.V8i1.12807
Fazial,  L.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Pada  Pembelian Kosmetik  Secara  Online  Dalam  Perspektif  Mabi’dalam  Aqad  Bai’salam  (Studi Kasus Di Bbpom Banda Aceh) . Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Https://Doi.Org/Https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/13672
Fitrianingsih,  I.,  &  Kelik  Wardiono,  S.  H.  (2021). Hukum  Dan  Konsumen:  Studi Tentang  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kosmetik  Yang  Dibeli  Secara  Online .
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Http://Eprints.Ums.Ac.Id/Id/Eprint/89095 Haryati,  T.  (2020).  Tinjauan  Kriminologis  Pola  Penjualan Kosmetik  Illegal  Di Kota Bima. Fundamental: Jurnal
Ilmiah Hukum , 9 (1), 17 – 30. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.34304/Fundamental.V1i1.17
Heryansyach,  R.  S.,  &  Latumahina, R. E. (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online. Bureaucracy Journal : Indonesia  Journal  Of  Law  And  Social-Political  Governance , 2 (1),  130 – 140. Https://Doi.Org/10.53363/Bureau.V2i1.19
Kahman, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung  Bahan  Berbahaya  Di  Kota  Palopo. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah , 2 (3), 18.
Https://Doi.Org/10.24252/Iqtishaduna.V2i3.19501
Kirana,  A.  R.  A.,  Abbas,  I.,  &  Rustan,  M.  (2021).  Analisis  Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Terkait  Penjualan  Barang  Bermerek  Palsu  Melalui Transaksi Online Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1).
Mayasari, R. I. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Berbahaya.
Actual , 8 (2), 75 – 80.
Https://Journal.Unimas.Ac.Id/Index.Php/Actual/Article/View/114
Mego,  K.  A.  A.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2021).  Tinjauan  Yuridis Terhadap  Selebgram  Yang  Melakukan  Endorse/Promosi  Barang  Ilegal  Pada Produk  Obat  Kosmetik. Jurnal  Konstruksi  Hukum , 2 (2),  271 – 276. Https://Doi.Org/10.22225/Jkh.2.2.3219.271-276
Muliana,  H.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dan  Pelaku  Usaha Dalam  Jual  Beli  Obat  Secara  Online .  Universitas  Katolik  Soegijapranata Semarang. Http://Repository.Unika.Ac.Id/Id/Eprint/23185
Mutiara, T. S. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya . Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
Ni Putu Gita Padmayani, I Nyoman Putu Budiartha, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Bagi  Pengguna  Kosmetik Ilegal  Yang  Diiklankan  Influencer  Di  Media  Sosial. Jurnal  Preferensi  Hukum ,
3 (2), 312 – 317. Https://Doi.Org/10.55637/Jph.3.2.4936.312-317
Nuarini, N. N. P. (2019). Perlidungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Obat Pemutih Yang Tidak Terdaftar Di Bpom. Universitas Udayana, Denpasar . Https://Doi.Org/Https://Repository.Ar-
Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/13672
Pratama, H. B., Hasan, Z., Utami, A. P., & Ranenda, F. P. (2023). Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Berbahan Kimia Dengan Edar Palsu Dan Tidak  Mencantumkan  Nomor  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan (Bpom)(Studi  Di  Pasar  Simpur  Bandar  Lampung). Jurnal  Hukum  Dan  Sosial Politik , 1 (2),  140 – 152.  Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.59581/Jhsp- Widyakarya.V1i2.289
Priaji,  S.  A.  A.  (2018). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Kosmetik  Yang Merugikan Konsumen . Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/6724 Samosir,  D.  R.  M.  F.  (2023). Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Produk  Kosmetik Ilegal Yang  Di  Iklankan Melalui Media Sosial Dengan Melibatkan  Endorsement Influencer (Analisis Putusan Nomor 1555/Pid. Sus/2019/Pn. Sby Di Pengadilan Negeri
Surabaya) . Universitas Kristen Indonesia. Http://Repository.Uki.Ac.Id/Id/Eprint/10533
Soemarwi, V. W. S., & Ridzkia, Y. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran  Kosmetik  Palsu  Berdasarkan  Uu  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Bpom Nomor 23 Tahun 2019. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 5 (1), 995 – 1010.
Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Atas Produk Skincare Ilegal. Juripol , 5 (2), 124 – 133. Https://Doi.Org/10.33395/Juripol.V5i2.11697
Syamsuddin,  Zuhrah,  &  Haryati,  T. (2020).  Tinjauan  Kriminologis  Pola  Penjualan Kosmetik Illegal Di Kota Bima. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum , 9 (1), 17 – 30. Https://Doi.Org/10.34304/Fundamental.V1i1.17
Thohari,  F.  (2018). Perlindungan  Hukum  Pengguna  Kosmetik  Perspektif  Fiqh  Dan Perundangundangan  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  Produksi  Dan  Perdagangan Kosmetik  Palsu  Di  Kalideres,  Jakarta  Barat)”. Fakultas  Syariah  Dan  Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/47454
Utami, A., & Herwastoeti, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan  Obat-Obatan  Ilegal  Secara  Online. Klausula  (Jurnal  Hukum  Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata) , 1 (2), 93. Https://Doi.Org/10.32503/Klausula.V1i2.2727
Wardani, E. K., & Hartono, K. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Hukum .
Wijayanti,  R.  F.  (2020). Perlindungan  Hukum  Oleh  Bbpom  Terhadap  Konsumen Pengguna Kosmetik Palsu Di Kota Semarang . Unika Soegijapranata Semarang. Http://Repository.Unika.Ac.Id/Id/Eprint/21400
Zein,  S.  N.  (2023). Peran  Bpom  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal Di Kota Semarang . Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/28817