## ANAK TERORISME DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK
Presley Yosevin, Umar Anwar
Kampus Poltekip dan Poltekim e-mail : presleyhutapea@gmail.com , umar.harun12@gmail.com

## ABSTRAK
Terorisme menjadi  suatu  ancaman besar bagi  bangsa  Indonesia. Berdasarkan fakta  yang ada,  tidak  jarang  anak-anak  dilibatkan  dalam  tindakan  terorisme  dengan  doktrin  yang ditanamkan sejak kecil oleh lingkungan, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Belum hilang dalam ingatan kejadian terorisme yang meledakkan tiga gereja di Sidoarjo dan Surabaya 2018 silam. Pada kejadian tersebut, pelaku pengeboman, yang merupakan sepasang suami istri, membawa serta keempat anaknya untuk bersama-sama meledakkan diri ketika ibadah Minggu  akan  dimulai.  Mengingat  prosedur  dan  proses  penanganan  anak  sebagai  pelaku terorisme belum diatur dalam UU SPPA, baik dalam penangkapan, penyidikan, maupun persidangan. Padahal, anak bukanlah pelaku terorisme, melainkan hanya korban terorisme yang perlu dilindungi secara hukum dan didampingi khusus untuk bisa keluar dari kemelut dunia  terorisme.  Pendampingan  khusus  untuk  anak  pelaku  terorisme  dapat  berupa rehabilitasi  dan  deradikalisasi.  Terorisme  termasuk  dalam  kejahatan  luar  biasa  yang berpotensi  menjadi  ancaman  besar  bagi  bangsa  Indonesia.  Pelaku  yang  kini  didominasi oleh  masyarakat  Indonesia  sendiri  kerap  kali  membawa  serta  anak-anak  mereka  dalam aksinya. Seperti halnya kejadian pengeboman tiga gereja di Sidoarjo dan Surabaya pada Mei  2018  silam.  Pelaku  yang  diketahui  merupakan  sebuah  keluarga  ini  turut  mengajak keempat anaknya dalam tragedi pengeboman  yang menelan korban jiwa. Beruntungnya, satu dari keempat anak tersebut selamat dari ledakan dan langsung ditangani oleh pihak berwajib.  Namun,  belum  tersedianya  prosedur  dalam  penanganan  anak  sebagai  pelaku terorisme,  menyebabkan  penanganannya  belum  sesuai  dengan  UU  SPPA,  baik  dalam penangkapan, penyidikan, maupun persidangan. Bukan hanya itu saja, pada Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012, dicantumkan bahwa anak pelaku terorisme bisa dijatuhi hukuman penjara. Artinya, anak tersebut  akan kembali  ke  dalam lingkungan masyarakat  sehingga anak  perlu  diberi  bimbingan  khusus  untuk  merehabilitasi  dan  deradikalisasi  agar  dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.  Anak sebagai  pelaku terorisme pada  hakikatnya  merupakan manus  ministra atau  tangan  yang  dikuasai  sehingga  anak bukanlah pelaku terorisme, melainkan korban.  Tindakan anak dalam terorisme sejatinya adalah  representasi  dari  pengajaran  lingkungan  atau  bahkan  orang  tua  mereka  yang memberikan  doktrin  serta  propaganda  tentang  terorisme  kepada  anak.  Oleh  sebab  itu, meskipun terlibat dalam tindak pidana terorisme, anak tetap harus dilindungi secara hukum serta  didampingi  secara  khusus  agar  tidak  menghilangkan  hak-haknya  sebagai  seorang anak.
Kata Kunci : anak, terorisme, perlindungan hukum, rehabilitasi, deradikalisasi

## ABSTRACT
Terrorism is  a big threat to  the Indonesian  people. Based on the existing facts, it is  not uncommon  for  children  to  be  involved  in  acts  of  terrorism  with  doctrines  instilled  from childhood by the environment, even by their own parents. It has not been lost in the memory
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
of the terrorism incident that blew up three churches in Sidoarjo and Surabaya in 2018. In that  incident,  the  bombers,  who  were  a  husband  and  wife,  brought  their  four  children together to blow themselves up when Sunday worship was about to begin. Considering the procedures and processes for handling children as perpetrators of terrorism have not been regulated in the SPPA Law, both in arrests, investigations, and trials. In fact, children are not perpetrators of terrorism, but only victims of terrorism who need to be legally protected and specially assisted to get out of the chaos of the world of terrorism. Special assistance for  children  who  are  perpetrators  of  terrorism  can  be  in  the  form  of  rehabilitation  and deradicalization. However,  the  unavailability  of  procedures  for  handling  children  as perpetrators  of  terrorism has  resulted in  the handling not  being  in  accordance with the SPPA Law, both in arrests, investigations, and trials. Not only that, in Article 79 of Law Number  11  of  2012,  it  is  stated  that  children  who  are  perpetrators  of  terrorism  can  be sentenced to prison. This means that the child will return to the community environment so that the child needs to be given special guidance to rehabilitate and deradicalize so that he  can  carry  out  his  function  in  social  life.  Children  as  perpetrators  of  terrorism  are essentially  manus  ministra  or  controlled  hands  so  that  children  are  not  perpetrators  of terrorism,  but  victims.  Children's  actions  in  terrorism  are  actually  a  representation  of environmental teachings or even their parents who provide doctrine and propaganda about terrorism  to  children.  Therefore,  even  though  they  are  involved  in  criminal  acts  of terrorism, children must still be legally protected and accompanied specifically so as not to lose their rights as a child.
Keywords : children, terrorism, legal protection, rehabilitation, deradicalization

## PENDAHULUAN Definisi Anak
Definisi anak secara umum ialah hasil hubungan antara pria dan wanita yang menjadi keturunan bagi pasangan tersebut merupakan. Anak juga dapat didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk pula yang masih dikandung. Pengertian ini tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sejalan dengan hal tersebut, definisi anak menurut  UNICEF,  yaitu  penduduk dengan rentang usia 0 sampai dengan  18 tahun. Jika ditarik kesimpulan, anak adalah penduduk yang berusia 0, atau masih dalam kandungan, sampai dengan 18 tahun.

## Definisi Terorisme
Menurut  KBBI,  pengertian  terorisme  adalah  suatu  tindakan  atau  kegiatan  yang menimbulkan  tekanan  dan  ketakutan.  Sedangkan,  dalam  UU  Nomor  15  Tahun  2003,  terorisme merupakan  tindak  kekerasan  atau  ancaman  yang  menimbulkan  suasana  teror  dan  ketakutan terhadap orang secara meluas (massal), yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan, nyawa, atau harta benda lainnya. Terorisme dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, serius, dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Pandi Pradityo, 2016).

## Definisi Tindak Pidana Anak
Tindak pidana anak didefinisikan sebagai segala tindak pidana yang dilakukan oleh anak- anak  (di  bawah  18  tahun).  Tindak  pidana  anak  dapat  dikatakan  dengan  kenakalan  anak  atau istilahnya juvenile delinquency. Juvenile delinquency merupakan tindakan yang melanggar norma- norma  yang  dilakukan  oleh  anak  berumur  di  bawah  18  tahun  dan  dapat  mempengaruhi perkembangan kepribadian anak tersebut (Wagiati Soetodjo, 2010).

## Dasar Hukum Hak-hak Anak
Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi  oleh  orang  tua  dan  negara  (UU  Nomor  35  Tahun  2014).  Hak-hak  anak  menurut  UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut.
a) Hak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang,  berpartisipasi,  serta  mendapat  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
b) Hak untuk memiliki nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan
c) Hak untuk beribadah sesuai agamanya dan berekpresi sesuai tingkat kecerdasan serta usianya dalam bimbingan orang tua
d) Hak untuk memperoleh pendidikan
e) Hak untuk mendapatkan pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas
f) Hak menyatakan pendapat serta didengar pendapatnya
g) Hak untuk beristirahat
h) Hak  untuk  memperoleh  rehabilitasi,  bantuan  sosial,  serta  pemeliharaan  taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilita
i) Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan dikriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman,  kekerasan,  penganiayaan,  ketidakadilan,  serta  perlakuan  salah  lainnya dalam pengasuhan orang tuanya.
j) Hak memperoleh perlindungan dari:
i. penyalahgunaan kegiatan politik
ii. pelibatan sengketa bersenjata
iii. pelibatan kerusuhan sosial
iv. pelibatan dalam kekerasan
v. pelibatan dalam peperangan
vi. kejahatan seksual
k) Hak memperoleh kebebasan hukum
l) Hak memperoleh perlindungan dari perampasan kebebasan haknya
m) Hak untuk dirahasiakan identitasnya sebagai korban atau pelaku kekerasan seksual
n) Hak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi korban dan pelaku tindak pidana

## Perlindungan Khusus Terhadap Anak
Perlindungan anak merupakan hal-hal yang dilakukan untuk menjamin anak memperoleh hak-haknya  sehingga  dapat  hidup,  tumbuh,  dan  berpartisipai  sesuai  dengan  hak  kemanusiaan. Perlindungan  anak  juga  bertujuan  untuk  menjamin  anak  dalam  memperoleh  perlindungan  dari kekerasan  dan  dikriminasi  (UU  No  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak).  Sedangkan, perlindungan khusus terhadap anak merupakan perlindungan yang diberikan kepada anak dengan keadaan  khusus,  seperti  penyandang  disabilitas,  anak  sebagai  korban  pengungsian,  korban kekerasan,  korban  eksploitasi,  korban  penelantaran,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  dan anak yang terisolasi.

## Anak sebagai Manus Ministra
Pada  Pasal  55  KUHP  dijelaskan  bagaimana  seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya seseorang yang berperan sebagai penyuruh agar orang lain berbuat tindak pidana. Konsekuensi dari penyuruh ini adalah pihak lain  yang dikatakan sebagai kaki  tangan  atau  perantara  pesuruh.  Perantara  pesuruh  inilah  yang  dinamakan manus  ministra . Manus ministra adalah orang yang diperalat untuk melakukan suatu tindak pidana. Perantara ini ( manus ministra) tidak boleh dijatuhi hukuman pidana karena orang lain yang menjadi dalangnya, tidak disengaja, tersesatkan, dan mengalami kekerasan atau pemaksaan. Pihak yang menyuruhlah yang seharusnya dijatuhi hukuman.

## Konsep Rehabilitasi dan Deradikalisasi
Rehabilitasi diatur dalam SPPA Tahun 2012 dalam Pasal 10 ayat (2) dan penjelasan pasal 9  terkait  dengan  pelaku  tindak  pidana  serius,  salah  satunya  adalah  terorisme.  Menurut  pasal tersebut,  pelaku  tindak  pidana  terorisme  tidak  dapat  dilakukan  diversi,  tetapi  dalam  Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan  Hukum  oleh  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Pasal  4,  anak  yang  berusia  kurang  dari  12 tahun  dan  yang  telah  memperoleh  putusan  hukum  tetap  dapat  mengikuti  program  rehabilitasi. Artinya,  meskipun  tidak  bisa  dikenakan  diversi,  tetapi  anak  pelaku  terorisme  tetap  harus memperoleh rehabilitasi sosial setelah mendapat putusan dari pengadilan.
Deradikalisasi merupakan upaya mengubah, menghilangkan pemikiran serta pemahaman radikal  terorisme  yang  telah  ditaman  pada  sesorang  (Ridho  Firmansyah,  2019).  Deradikalisasi dapat  dilakukan  dengan  beberapa  pendekatan,  seperti  pendekatan  hukum,  psikologi,  agama, ekonomi,  dan  sosial  budaya.  Upaya  deradikalisasi  itu  sendiri  akan  dilakukan  oleh  BNPT  dan berfokus pada pembaharuan serta modernisasi pemikiran seseorang.

## PEMBAHASAN

## Anak Terorisme dalam Kacamata Hukum
Pada  UU  SPPA  Pasal  5  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  harus  mendahulukan  keadilan restoratif.  Implementasi  dari  keadilan  restoratif  ini  merupakan  tujuan  dari  diversi  untuk memulihkan suatu permasalahan secara damai (Kusno Adi, 2009). Mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dicantumkan secara tegas bahwa baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan untuk diversi sehingga anak lebih terlindungi dan terjamin secara hukum.
Namun,  tindak  pidana  terorisme  merupakan  suatu  kejahatan  luar  biasa  dan  kejahatan internasional  sehingga  tidak  dapat  diselesaikan  secara  diversi  saja.  Berdasarkan  UU  Nomor  11 Tahun 2012 Pasal  79, dinyatakan bahwa anak dapat  dijatuhi pidana penjara dengan maksimum satu  perdua  dari  hukuman  maksimum  dan  anak  tidak  diperbolehkan  dijatuhi  hukuman  penjara seumur hidup atau hukuman mati sehingga pidana penjara maksimum anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme maksimum 10 tahun, di mana hukuman untuk orang dewasa 20 tahun. Meskipun perkara  ini  harus  tetap  dibawa  ke  pengadilan,  tetapi  anak  memiliki  hak  untuk  mendapat pendampingan hukum selama prosedur pengadilan dilaksanakan.

## Pendampingan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Terorisme
Pendampingan  hukum  yang  harus  disediakan  berupa  penguatan  sebelum  sidang berlangsung,  memastikan  anak  pelaku  siap  bertemu  dengan  pelaku,  jika  anak  pelaku  belum
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
berkenan, harus segera disampaikan pada hakim dan jaksa dalam persidangan, memastikan anak pelaku dalam kondisi siap untuk memberi keterangan, serta memberi pertimbangan jika diminta hakim saat persidangan berlangsung.
Pendampingan  yang diberikan tidak hanya berhenti sampai persidangan saja, melainkan hingga setelah anak menyelesaikan masa hukumannya. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7  Ayat  (2)  menyatakan  bahwa  anak  yang  dapat  diupayakan  diversi  adalah  anak  yang  dijatuhi ancaman pidana di bawah tujuh tahun saja. Namun, hal ini justru menimbulkan masalah bagi anak pelaku  yang  hanya  dijatuhi  hukuman  penjara  saja.  Padahal  tindak  pidana  terorisme  sangat membutuhkan  penanganan  khusus  setelah  masa  hukuman  itu  berakhir,  mengingat  Lembaga Permasyarakatan  bisa  menjadi  salah  satu  sarana  berkembangnya  radikalisme.  Oleh  sebab  itu, dalam  rangka  memenuhi  amanat  UU  SPPA  untuk  melindungi  dan  membina  anak,  maka seharusnya dilakukan rehabilitasi  dan deradikalisasi  kepada seluruh  anak  sebagai  pelaku tindak pidana  terorisme.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghilangkan  paham-paham  terorisme  yang  telah tertanam  dan  memodernisasi  pemikirannya  agar  dapat  menjalankan  fungsinya  di  masyarakat dengan baik.  Rehabilitasi  dan deradikalisasi  menjadi  sangat  penting mengingat  anak pasti akan kembali lagi pada masyarakat.
Rehabilitasi  merupakan  bagian  dari  persetujuan  dalam  diversi  berupa  proses  perbaikan pada  anak  yang  berhadapan  dengan  tindak  pidana  agar  anak  dapat  diterima  kembali  dalam masyarakat. Adapun unsur dari rehabilitasi itu sendiri adalah sebagai berikut.
1. Refungsionalisasi,  yaitu  adanya  pengembalian  fungsi  anak  dalam  lingkungannya,  baik keluarga, maupun masyarakat.
2. Pengembangan,  yaitu  adanya  pembinaan  kepada  anak  berupa  pelatihan  sesuai  minat  dan bakat guna mengembangkan potensi dalam dirinya lebih lagi.
Meskipun tindak pidana terorisme pada anak tidak dapat diselesaikan melalui diversi, tetapi anak  yang  bersangkutan  tetap  harus  mengikuti  program  rehabilitasi  yang  diadakan  oleh  LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).
Konsep deradikalisasi  yang  tercantum dalam UU No 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme, menyebutkan bahwa deradikalisasi merupakan suatu bentuk penanganan terorisme di  Indonesia yang bukan hanya berfokus pada penanganan kasusnya, melainkan juga berfokus pada pencegahan dan  pembinaan  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  kasus  terorisme.  Menurut  UU  tersebut, deradikalisasi merupakan proses membalikkan pehamanan terorisme yang telah dianut oleh pelaku agar  pemikiran-pemikiran  radikal  tersebut  dapat  dihilangkan.  Program  deradikalisasi  ini merupakan  tugas  dari  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  yang  diatur  dalam beberapa  peraturan,  salah  satunya  Peraturan  Preiden  Nomor  46  Tahun  2010  Tentang  Badan Penanggulangan Terorisme, juga Peratutan Kepala BNPT Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017. Untuk mengembalikan  anak  sesuai  fungsinya  dalam  masyarakat,  anak  sebagai  pelaku  terorisme  harus mengikuti  program  deradikalisasi.  Program  deradikalisasi  yang  dilaksanakan  oleh  BNPT  ini memiliki tahapan pelaksana sebagai berikut (Pasal 34D).
1. Identifikasi dan penilaian, yaitu tahap di mana anak pelaku terorisme diberikan penilaian terkait  dengan  sejauh  mana  paham  radikalisme  yang  tertanam  pada  dirinya  untuk penentuan langkah selanjutnya.
2. Rehabilitasi,  yaitu  proses  pengubahan  cara  pikir  anak  pelaku  yang  radikal  agar  dapat kembali  pada  paham  normal.  Rehabilitasi  juga  mencangkup  segala  pelatihan  dan pembinaan yang akan membekali anak pelaku agar dapat hidup layak ketika nanti kembali pada masyarakat.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
3. Reedukasi,  yaitu  tahapan  di  mana  anak  pelaku  diberikan  edukasi  yang  benar  terhadap tindak  pidana  terorisme.  Edukasi  ini  harus  diberikan  bertahap  dan  hati-hati  agar  anak dapat menerima bahwa tindakan tersebut adalah salah dan harus diubah.
4. Reintegrasi sosial, adalah tahapan di mana anak pelaku dibina untuk bisa kembali berbaur dengan masyarakat dan menjalani kehidupan yang layak di kemudian hari.
Tindakan  rehabilitasi  dan  deradikalisasi  anak  pelaku  terorisme  ini  menjadi  suatu  bentuk perlindungan anak terorisme. Melalui proses ini, meskipun anak memperoleh hukuman, tetapi hak- hak  anak  untuk  dibina,  memperoleh  perlindungan,  memperoleh  kehidupan  layak,  yang  sesuai dengan UU SPPA dapat terwujud.

## Peran Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Terorisme
Menurut  PERMEN  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2017,  masyarakat  juga  dapat  berkontribusi  dalam  membina  dan  memberikan perlindungan  khusus  pada  anak,  termasuk  pada  anak  pelaku  terorisme.  Dengan  kontribusi  dari masyarakat berupa penerimaan, bantuan secara fisik, maupun moral, akan membantu anak pelaku terorisme untuk bisa beradaptasi kembali. Lingkungan yang mendukung inilah yang nantinya akan berpengaruh untuk kehidupan anak ke depannya.
Namun,  di  atas  semua  itu,  prosedur  penanganan  anak  pelaku  terorisme  harusnya  tercantum dalam  UU  SPPA  guna  memperkuat  landasan  hukum  perlindungan  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana terorisme, yang sejatinya juga merupakan korban. Peraturan terkait menjadi sangat penting ditetapkan untuk meminimalisir kesalahan dalam penanganan yang nantinya bisa merenggut hak- hak anak yang seharusnya dilindungi.

## Kesimpulan
Dalam  kasus  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  terorisme,  sejatinya  anak  merupakan korban  yang  seharusnya  tidak  dihukum  ( manus  ministra). Namun,  tindak  pidana  terorisme merupakan  kejahatan  luar  biasa  dan  kejahatan  internasional  sehingga  tidak  dapat  diselesaikan melalui diversi saja. Dalam UU SPPA, prosedur penanganan anak sebagai pelaku terorisme belum diatur  sehingga  dalam  pelaksanaannya  harus  mengikuti  peraturan  perudang-undangan  yang berlaku,  yaitu dijatuhi hukuman penjara setengah dari hukuman untuk orang dewasa, maksimal selama  10  tahun.  Untuk  tetap  melindungi  hak-haknya,  anak  harus  didampingi  di  setiap  tahap persidangan sebagai bentuk perlindungan hukum. Ketika anak selesai menjalankan hukumannya pun, anak harus tetap diberikan bimbingan dan pembinaan untuk kehidupannya dalam masyarakat, berupa  rehabilitasi  dan  deradikalisasi.  Masyarakat  juga  dapat  berkontribusi  dalam  memberikan perlindungan  serta  pembinaan  kepada  anak  agar  anak  merasa  diterima  dan  bisa  menjalani fungsinya  kembali  dalam  masyarakat.  Melalui  rangkaian  ini,  diharapkan  anak  sebagai  pelaku terorisme  tetap  dapat  hak  untuk  memperoleh  pendampingan  khusus  serta  perlindungan  hukum untuk  kembali  menjadi  bagian  dari  masyarakat.  Meskipun  demikian,  prosedur  dan  penanganan yang tepat tetap perlu diatur dalam UU SPPA.

## Saran
Menjadi bagian dari terorisme tidak akan pernah bisa dibenarkan, baik oleh masyarakat, maupun hukum. Namun, bukan berarti hal ini dapat mencabut hak-hak perlindungan anak yang terlibat  dalam tindakan terorisme.  Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat  menyusun peraturan yang memuat dengan rinci dan jelas terkait dengan prosedur penanganan anak terorisme agar tidak ada hak yang dicederai. Pemerintah juga seharusnya lebih dapat menggalakkan kepada masyarakat
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mengenai bahaya terorisme dan memberi hukuman yang lebih berat kepada pelaku terorisme yang membawa serta anak-anak mereka, bukan malah menghukum anak lebih berat.
Di  atas  semua  itu,  peran  masyarakatlah  yang  sebenarnya  paling  berpengaruh  karena kehidupan  anak  akan  dilanjutkan  dalam  masyarakat.  Pemerintah  harus  dapat  mensosialisasikan kepada  masyarakat  bahwasanya  mantan  anak  terorisme  tidaklah  berbahaya  dan  justru membutuhkan  dukungan  dari  masyarakat.  Masyarakat  diharapkan  bisa  menerima  anak  mantan terorisme dengan terbuka, tidak membeda-bedakan dengan  yang lain.  Bimbingan serta bantuan apapun, baik  secara  fisik  maupun moral,  yang menjadi  penguat  bagi  anak untuk  dapat  kembali melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Firmanyah,  Ridho.2019. Rehabilitasi  dan  Deradikalisasi  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Terorisme. Surabaya: Universitas Airlangga
Mahyani,  Ahmad.2019. Perlindungan  Hukum  Anak  Sebagai  Pelaku  Terorisme. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945
Mimi, Unbanunaek; Pello, Jimmy; Medan, Karolus Kopong.2014. Diversi dalam Perlindungan Hukum Anak Bermasalah Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Nusa Tenggara Timur: Universitas Nusa Cendana
Pratama, Rendy H; Sulastri, Sri; Darwis, Rudi Saprudin.2017. Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Bandung: Universitas Padjajaran
Zaidan, Muhammad Ali.2017. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta
Fitriani, Rini.2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. Aceh: Universitas Samudra
Abdillah, Muhammad Hafidz.2019. Tindakan Khusus Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme. Surabaya: Universitas Airlangga
Yosadi,  Js. Sofyan Jimmy, Definisi Terorisme, Pandangan Matakin Berkaitan Dengan Definisi Terorisme, Spoc , Study Park of Confucius Selasa, 8 November 2016
Pradityo,  Randi.2016. Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  upaya  Menanggulangi  Tindak  Pidana Terorisme, Jurnal Rechtsvinding
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentng Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Perlindungan  Anak  dari  Radikalisme  dan    Tindak  Pidana Terorisme
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme