## EKSEKUSI SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN LEASING MENGGUNAKAN DEBT COLLECTOR TERHADAP OBYEK JAMINAN FIDUSIA

## Kelik Endro Suryono, Guruh Riona Putra
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram nDalem Mangkubumen KT III/ 237, Yogyakarta
keliksuryono63@gmail.com

## Abstrak
Manusia dalam memenuhi kebutuhan secara alamiah akan selalu mencari peluabg/celah, dalah suatu hal untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan atau keinginan tersebut untuk memiliki sesuatu untuk yang  bersifat  konsumtif  ataupun  sebagai  sarana/  modal  usaha,  maka  kemudian  kebutuhan  dan/ peluang  bisnis  di  bidang  leasing.  Perusahaan  pembiayaan  ini  menghadapi  dilemma  ketika konsumen/nasabah nya wanprestasi atau telat atau gagal bayar (bad debt). Perusahaan leasing akan berupaya mengembalikan hak nya yaitu baran yang telah menjadi jaminan fidusia, sepintas Nampak hubungan  keperdataan,  tapi  kita  ketahui  bersama  seringkali  upaya  untuk  mengembalikan  hak perusahaan  leasing  ini  kesulitan,  akhirnya  beberapa  dari  perusahaan  ini  menggunakan  jasa  debt collector  eksternal,  atau  karyawan  perusahaan  yang  bertugas  menjadi  debt  collector,  disini  akan menimpulkan implikasi hukum yang kompleks yaitu perdata dan kemungkinan pidana terkait upaya/ tindaka  dari  debt  collector,  terhap  eksekusi  jaminan  fidusia  secara  sepihak.  Maka  pemerintah menerbitkan berbagai regulasi untuk melindungi para pihak, yaitu konsumen/nasabah yang acapkali menjadi  pihak  yang  dirugikan/  subordinat,  disisi  lain  keberlangsungan  perushaan  leasing  (atau perusahaan  apapun)  adalah  unsur  penggerak  perekonomian  nasional.  Maka  penulis  melakukan penelitian normative yang komprehensif dari sudut pandang perdata maupun pidana.
Kata  Kunci:  perusahaan  leasing,  wanprestasi,  debt  collector,  eksekusi,  jaminan fidusia

## A. Pendahuluan
Pelaku  ekonomi  lokal  (bisnis)  muncul  sebagai  pendorong  pembangunan berkelanjutan  di  sebuah  Negara,  salah  satu  faktor  yang  menyumbang  pertumbuhan ekonomi  adalah  perusahaan leasing ,  sebagai  lembaga  yang  membantu  menjembatani kebutuhan masyarakat untuk membeli benda bergerak (kendaraan/ sepeda motor), yang
Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
masih  terjadi  di  negara-negara  berkembang  seperti  halnya  Indonesia  atau  di  sebagian besar wilayah asia tenggara.
Perkembangan  perusahaan leasing cukup  pesat  di  indonesia,  jenis  -  jenis  barang yang dibiayaipun semakin bervariasi tidak sebatas di bidang sarana transportasi tetapi juga berkembang  ke  sektor  industri,  telekomunikasi,  pertanian  dan  lain  sebagainya. Pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  pihak leasing dituangkan  dalam  perjanjian kredit  antara pihak leasing dengan debitor.
Kebutuhan  masyarakat  terhadap  pendanaan  yang  merupakan  kebutuhan  dan perkembangan  ekonomi  masyarakat  di  satu  sisi,  dan  keterbatasan  penyaluran  kredit perbankan  pada  sisi  lain,  telah  menjadi  salah  satu  sebab  maraknya  tumbuh  lembaga keuangan non bank,  yang  secara  umum disebut  dengan  “ leasing ”,  dalam operasionalnya menyelenggarakan sebagian layanan layaknya lembaga perbankan, yaitu menyelenggarakan  atau  menyalurkan  kredit  pada  masyarakat.  adanya  berbagai  ragam perusahaan lembaga pembiayaan ini, memang merupakan kebutuhan penggerak ekonomi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 1
Di dalam perjanjian pembiayaan tersebut biasanya pihak leasing mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia, yang artinya bahwa didalam perjanjian kredit (sebagai perjanjian  pokok)  menimbulkan  adanya  perjanjian  jaminan  fidusia  (sebagai  perjanjian assesoir) yang membebani benda yang dibiayai dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang apabila suatu saat nanti terjadi kredit macet atau wanprestasi.
Selain itu Pembebanan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia haruslah di daftarkan pada kantor pendaftara fidusia hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1)  UUJF  Pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  paling  lambat  1  (satu)  bulan  setelah dilakukannya perjanjian kredit atau pembiayaan. Sertifikat jaminan fidusia haruslah dibuat di kantor notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF.
Dengan  didaftarkannya  jaminan  fidusia  akan  memudahkan  pihak  leasing  untuk melakukan  eksekusi  jaminan  fidusia  apabila  suatu  saat  nanti  terjadi  kredit  macet  atau cidera janji. Akan tetapi fakta yang ditemukan dilapangan, banyak ditemukan perusahaan leasing  yang  tidak  mendaftarkan  jaminan  fidusia,  dan  dalam  prakteknya  penyitaan jaminan  oleh  pihak leasing dilakukan  secara  paksa  tanpa  adanya  pemberitahuan  kepada
1 Made Warka, Sudarti, 2014, “Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen” , Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan, Mei - Nopember, h. 94
Kelik Endro Suryono, Guruh Riona Putra: Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing…
debitor  terlebih  dahulu.  Walaupun  pendaftaran  jaminan  fidusia  sangat  penting  untuk dilakukan,  tetapi  dalam  praktiknya  ada  saja  kreditor  yang  tidak  mendaftarkannya,  maka akibatnya  adalah  tidak  memiliki  sifat droit de suite. 2 Adapula yang  menyiasati pendaftaran jaminan  fidusia  dengan  jalan  tengah/  celah  hukum  dengan  mengutip  pendapat  Peter Giovanni,  bahwa  sikap  bank  menunjukkan  kurangnya  profesionalitas  dalam  proses melaksanakan kegiatan usahanya karena dengan adanya perjanjian fidusia dibawah tangan yang  dibuat  bank  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  sehingga tanggung jawab bank dan kinerja bank dengan prinsip kehati-hatian perlu dipertanyakan. 3
Disini  posisi  bank  adalah  sama  dengan  posisi/peran  perusahaan leasing ,  yaitu  sebagai kreditor.
Hal  ini  menimbulkan  problem  terhadap  perlindungan  hukum,  Satjipto  R, berpendapat  bahwa  perlindungan  hukum  adalah  upaya  memberikan  pengayoman terhadap hak asasi seseorang yang dirugikan pihak lain dan agar masyarakat untuk dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum 4
yang  dimana  penyitaan    jaminan  secara  sepihak  dengan  paksaan  tanpa  adanya akta jaminan fidusia tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam UUJF dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011. Selain itu yang menjadi permasalahan yang ada yaitu  mengenai  siapa  yang  berhak  atas  jaminan  fidusia  tersebut  apabila  debitor  tidak mampu  membayar  angsuran  kredit.  Terkait  hak  eksekusi  atas  benda  yang  dibeli  secara angsuran  terdapat  perbedaan  regulasi  antara  UU  Perlindungan  konsumen  (UUPK) dengan UU jaminan fidusia (UUJF).
Dalam  ketentuan  Ps.  18  ayat  (1)  huruf  d  dan  f  UUPK  melarang  pelaku  usaha untuk  mencantumkan  klausa  baku  dalam  perjanjian  pembiayaan  mengenai  pemberian kuasa  atas  benda  tersebut  kepada  pihak  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa ataupun harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa apabila terjadi kredit macet atau cidera janji. Sedangakn dalam Ps. 15 ayat (3) UUJF mengatur bahwa penerima
2 Kadek  Cinthya  Dwi  Lestari*,  I  Nyoman  Putu  Budiartha  dan  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti,  2020, “Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan”, Ju rnal Analogi Hukum, 2 (3), h. 385
3 Peter Giovanni Handoko Suwigjo Putro, 2017, “Analisis Terhadap Dampak Dibuatnya Jaminan Fidusia Dengan Perjanjian Dibawah Tangan Oleh Bank Perkreditan Rakyat”, Ju rnal Hukum Uajy, Agustus, h.3
4 Hartanto,  Cut  Wilda  Meutia  Syafiina,  2021 “ Efektivitas  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Produk Kosmetik  Yang  Tidak  Memiliki  Izin  Edar  Balai  Besar  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Diy  (Dalam Perspektif Hukum Pidana)”, Jurnal Me ta-Yuridis Vol 4, No 1, h.62
Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
fidusia  memiliki  hak  untuk  menjual  benda  yang  dijadikan  objek  jaminan  fidusia  atas kehendaknya sendiri.
Salah  satu  hal  yang  bisa  mendukung  kecepatan  mobilitas  masyarakat  adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dapat membawa manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Secara umum jenis kendaraan bermotor yang digunakan ada dua jenis, yaitu sepeda motor dan mobil. Sepeda  motor  mempunyai  harga  yang  lebih  murah  daripada  mobil,  akan  tetapi mempunyai  muatan  yang  lebih  sedikit.  Di  lain  pihak,  mobil  mempunyai  muatan  yang lebih banyak, namun harganya lebih mahal.
Dalam  praktek  pelaksanaan  pembiayaan  leasing  ini,  walaupun  secara  aktual pembeli telah sangat terbantu dengan adanya perusahaan pembiayaan, namun sering kali pihak  pembeli  tidak  menunjukkan  itikad  baik  dengan  melunasi  biaya  angsuran  yang timbul  dari  pembelian  sepeda  motornya.  Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  bad  debt  yang terjadi. Adanya bad debt ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan karena membuat modal tidak kembali. 5
Dalam menyelesaikan masalah bad debt ini, hukum memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itu sangat penting diketahui hubungan hukum antara pihak pembeli dan perusahaan  pembiayaan.  Setelah  diketahui  bagaimana  hubungan  hukum  antara  kedua pihak  tersebut,  maka  dapat  ditentukan  penyelesaian  hukum  yang  tepat  untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## B. Telaah Konsep
Penelitian  terkait  wanpretasi  dalam  binis  keuangan  perusahaan  leasing  telah  banyak diteliti,  namun  disini  penulis  mencoba  menyajikan  perihal  yang  lebih  spesifik  terkait peranan debt collector yang dapat dikaji dari sudut pidana dan juga asumsi umum bahwa pihak  kreditor  dianggap  tetap  memiliki  hak  atas  benda  bergerak  (kendaraan)  sepanjang belum lunas. Nampaknya disini perlinudngan hukum konsumen akan upaya debt collector yang  melakukan  pekerjaannya  sangat  rentan  bersinggungan  dengan  hukum  pidana,  dan pada pembatalan sebuah perjanjian kredit karena wanpretasi tidak otomatis memberikan hak  seluas-luasnya  kepada  kreditor  untuk  melakukan  eksekusi  sepihak.  Dalam  hal  ini peneliti mencoba menyajikan dengan lebih dalam. Penulis memberikan pendapat dalam
5 Irsan, Koesparmono. 2010 ,  Kasus – Kasus Debt Collector di Indonesia , Sinar Grafika, Semarang.h.76
Kelik Endro Suryono, Guruh Riona Putra: Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing…
hal penggunaan istilah kreditur dan debitur, dan kreditor dan debitor, bahwa lebih banyak peraturan  perundang-undangan  yang  menggunakan  istilah  kreditor  dan  debitor,  meski lebih tepat penggunaanya berdasar Undang-undang apa yang dirujuk.

## C.  Metode Penelitian
Sifat  dan  jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  normatif.  Deskriptif  adalah mengambarkan secara jelas dan konkrit terhadap objek permasalah tentang wanprestasi terhadap debitor yang dieksekusi secara sepihak oleh debt collector dalam perajanjian leasing dengan jaminan fidusia, sedanbgkan sebagai pendukung adalah adanya pembatasan obyek dan/ narasumber di perusahaan FIF, hal ini berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan maksud normatif adalah pengkajian obyek permasalahan yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan  hukum  (hukum  positif)  yang  berlaku.  Berdasarkan  hal  tersebut  di atas  maka  penelitian  merumuskan  judul:  Eksekusi  Sepihak  Oleh  Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Obyek Jaminan Fidusia.

## D.  Pembahasan
Eksekusi  Secara  Sepihak  Oleh Debt  Colector  Dalam  Perjanjian  Leasing Dengan Jaminan Fidusia
Akibat  hukum  debitor  wanprestasi  pada  perusahaan  lembaga  pembiayaan konsumen  adalah,  kreditor  tidak  mendapatkan  pemenuhan  hak-haknya  yang semestinya  didapatkan  dengan  adanya  perjanjian  tersebut.  Hal  ini  terjadi  karena hubungan hukum yang terjadi antara debitor dengan perusahaan leasing didasarkan pada  adanya  sebuah  perjanjian  yakni  perjanjian  pembiayaan  konsumen.  Secara yuridis, akibat hukum dari wanprestasi dalam suatu perjanjian tidaklah sesederhana itu. Sebab perjanjian sebagai ikatan dalam bidang hukum perdata antara dua subjek hukum  atau  lebih,  dimana  satu  pihak  berhak  atas sesuatu  dan  pihak  yang  lainnya berkewajiban untuk melakukannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  CMO  (Credit  Marketing  Officer)  PT  FIF Federal International Finance Yogyakarta dapat diketahui bahwa terdapat beberapa
permasalahan  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  konsumen pada kantor Yoigyakarta, yaitu sebagai berikut : 6
1. Debitor  tidak  memenuhi  salah  satu  kewajibannya  yang  ditentukan  dalam perjanjian,  yakni  tidak  membayar  angsuran  dengan  lewatnya  waktu  30  (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh temponya angsuran.
2. Debitor  tidak  menjaga  dan  merawat  barang  jaminan  yakni  sepeda  motor  dari kemungkinan rusak atau hilang.
3. Debitor menjual, meminjamkan, atau melakukan hal-hal lain yang menyebabkan beralihnya sepeda motor kepada pihak ketiga dengan bentuk dan cara apapun tanpa sepengetahuan  pihak  kreditor,  seperti  misalnya  sepeda  motor  biasanya diperuntukkan  untuk  orang  lain  dimana  jika  suatu  saat  orang  yang  menggunakan sepeda  motor  tersebut  hilang  bersama  dengan  sepeda  motornya  maka  atas  nama kredit biasanya menghindar/ keberatan dari tanggung jawab terhadap pembayaran angsuran.
Adapun  ukuran  yang  dipakai  untuk  menentukan  debitor  telah  melakukan wanprestasi pada PT FIF Federal International Finance Yogyakarta, antara lain :
1. Tidak  dibayarnya  angsuran  hutang  pembiayaan  dengan  lewatnya  waktu  30  (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh temponya angsuran.
2. Sepeda motor/ mobil digadaikan
3. Sepeda motor dibawa keluar daerah
4. Dilakukan over kredit tanpa sepengetahuan pihak PT FIF Federal International Finance Yogyakarta
Untuk  penyelesaian  wanprestasi  pada  PT  FIF  Federal  International  Finance Yogyakarta,  debitor  pertama-tama  akan  disomasi  atau  diberikan  SP  (Surat Peringatan) oleh collector , dimana masing- masing sebagai berikut:
1. Surat  Peringatan  1  diberikan  kepada  debitor  yang  terlambat  melakukan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari.
2. Surat  Peringatan  2  diberikan  kepada  debitor  yang  terlambat  melakukan pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari.
6 Wawancari CMP PT. FIF Agustus 2020
Kelik Endro Suryono, Guruh Riona Putra: Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing…
3. Surat  Peringatan  3  diberikan  kepada  debitor  yang  terlambat  melakukan pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari.
Jika dalam tenggang waktu 3 bulan atau 90 hari debitor tetap tidak bisa melakukan pembayaran, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Divisi PSO ( Problem Solving Officer ) yaitu  divisi  penanganan  debitor  yang  terlambat  melakukan  kewajiban  selama  3 bulan  keatas.  Apabila  debitor  dalam  penanganan  PSO  tidak  juga  bisa  melakukan pembayaran, maka unit dalam hal ini sepeda motor akan langsung diamankan oleh Divisi PSO.
Jika  Divisi  PSO  tidak  sanggup  melakukan  penarikan  maka  proses  penarikannya akan  dilakukan  oleh Debt Collector (DC)  yang  notabene  adalah  karyawan  eksternal perusahaan  ( freelance ).  Dalam  hal  sepeda  motor  hilang  karena  debitor  tidak menjaganya  dengan  baik  atau  sepeda  motor  digadaikan  tanpa  sepengetahuan terlebih  dahulu  dari  pihak  Finance,  maka  pihak  kreditor  akan  meminta  bantuan kepada Debt Collector (DC) untuk melakukan pencarian sepeda motor yang menjadi barang jaminan tersebut.
Sebagaimana  telah  disebutkan  bahwa  sampai  saat  ini  belum  ada  peraturan  yang secara  khusus  mengatur  tentang  penggunaan  jasa debt  collector oleh  lembaga pembiayaan. Namun penggunaan jasa debt collector sebagai bentuk eksternal collector dimungkinkan  oleh  pihak  lembaga  pembiayaan  untuk  menagih  hutang  terhadap pihak  lain.  Dalam  hubungan  ketenagakerjaan,  salah  satu  perjanjian  yang  mungkin ada adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut umumnya memuat kesepakatan antara  pekerja  dengan  perusahaan,  yang  dalam  hal  ini  sering  diwakili  oleh manajemen atau direksi perusahaan.
Berdasarkan  uraian  pada  pembahasan  permalasana  pertama  bahwa  pengambilan kendaraan  bermotor  secara  paksa  dalam  perjanjian  pembiayaan  adalah  konsumen telah melakukan wanprestasi (tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan), namun apabila kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh  perusahaan  pembiayaan  pada  Kantor  Fidusia,  maka  pengambilan  paksa tersebut tidak sah, sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan selaku kreditor tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia. Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
Nomor  130/PMK.010/2012  dan  jika  tidak  didaftarkan,  namun  pengambilan kendaraan  bermotor  (eksekusinya)  harus  melibatkan  atau  mendapatkan pendampingan  petugas  kepolisian.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Kapolri (Perkap)  Nomor  8  Tahun  2011  adalah  untuk  menyelenggarakan  pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia  secara  aman,  tertib,  lancar,  dan  dapat dipertanggungjawabkan;  melindungi  keselamatan  penerima  jaminan  fidusia, pemberi  jaminan  fidusia,  dan/atau  masyarakat  dari  perbuatan  yang  dapat menimbulkan kerugian harta 7 . yang menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek  perjanjian  kredit  yang  di  atasnya  sudah  melekat  jaminan  fidusia,  dan sepengetahuan  pemangku  wilayah  RT/RW  setempat.  Lebih  lajut  peraturan pengamanan  obyek  jaminan  fidusia  dalam  Pasal  6,  Peraturan  Kapolri  (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011:
1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Miliki akta jaminan fidusia;
3. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. Memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
5. J aminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.”
Untuk  meminta  bantuan  pendampingan  pihak  Kepolisian  maka  dapat  diajukan permohonan  ke  Kepolisian  setempat  dari  tingkat  yang  paling  bawah  yaitu Kepolisian  Sektor  hingga  tertinggi  di  daerah  tersebut  yaitu  Kepolisian  Daerah (Polda),  dimana  permohonan  bantuan  pengamanan/  pendampingan  eksekusi tersebut,  harus  diajukan  secara  tertulis  oleh  kuasa  hukumnya  (advokat)  atau in person/ principle penerima jaminan fidusia di tempat akan eksekusi dilaksanakan. 8
Kepolisian  Republik  Indonesia  melihat  dinamika  masyarakat  yang  semakin menningkat  terkait  leasing  dan  secara  khusus  penggunaan  jasa debt  collector yang rawan  menimbulkan  tindak  pidana,  Diharapkan  dengan  dikeluarkannya  peraturan Kapolri  ini,  eksekusi  jaminan  fidusia  dilakukan  dengan  cara  yang  aman  untuk melindungi hak semua pihak. Agar tidak ada lagi “nuansa” kekerasan dan/ ancaman
7 Reymond I. Kalesaran, 2018, “Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Ol eh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP “ Lex Crimen Vol. Vii/No. 8/Okt/ h. 28
8 Rahmat Hidayat, Soegianto, 2019, “Penyelesaian Debitor Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan”, USM Law Review, Vol 2, No 2, h. 295
Kelik Endro Suryono, Guruh Riona Putra: Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing…
kepada  debitor.  Disisi  kreditor  sendiri  dengan  peraturan  Kapolri  ini  akan mendapatkan kepastian dan pengamanan hukum dalam melaksanakan eksukusi. Lebih  dalam  membahas  soal  penggunaan debt  collector, Perusahaan  leasing  yang menggunakan  jasa debt collector sebagai  penagihan  kredit/angsuran  dapat  memiliki keterkaitan/  pertanggung  jawaban  sebagai  pemberi  kuasa,  terhadap  kemungkinan tindak pidana yang terjadi, meski pada umumnya untuk bad debt yang tergolong sulit tertagih atau obyek yang bernilai misalnya mobil acapkali debt collector ini merupakah
“pihak ketiga” yaitu pihak yang bukan karyawan perusahaan leasing . 9
Pengambilan Paksa Terhadap Obyek Fidusia Dalam Kaitan Hukum Pidana Terhadap pengambilan paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini, konsumen  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  perusahaan  pembiayaan berdasarkan  kesepakatan  bersama  dalam  perjanjian  pembiayaan,  namun  apabila tidak  dapat  diselesaikan,  maka  konsumen  dapat  melaporkan  pengambilan  paksa tersebut  dengan  dasar  pasal  perampasan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), lebih lanjur dalam era digital/ modern maka perilaku debt collector dapat pula dikategorikan pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (“UU  19/2016. Penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal terkait hukum pidana, adalah sebagai berikut:
1. Pencurian sesuai Pasal 362 KUHP:
Disatu sisi sepeda motor atau mungkin mobil merupakan milik kreditor (karena belum lunas), disatu sisi debitor juga sudah memiliki sebagian atau seluruhnya hak milik karena telah membayar angsuran. Berdasar rumusan norma “ Barang siapa  mengambil  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah ” .
9 Maria  Oktovia  Isabela  Deghe  Ngewi,  Aksi  Sinurat,  Pius  Bere, 2019  “ Pertanggungjawaban  Pidana Perusahaan  Pembiayaan  Terhadap  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Oleh Debt Collector ”,  Jurnal Proyuris  Vol.1 No.1 Juli, h. 55
2. Pengambilan paksa dengan disertasi kekerasan sesuai Pasal 365 ayat (1)

## KUHP:
Debt  Collector  menggunakan  kekerasan  dalam  mengambil  obyek  jaminan fidusia, sehingga dapat pula dikategorikan mencuri dengan kekerasan. Rumusan norma  yang  digunakan  adalah  “D iancam  penjara  paling  lama  sembilan  tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,  terhadap  orang  dengan  maksud  untuk  mempersiapkan  atau mempermudah  pencurian,  atau  dalam  hal  tertangkap  tangan,  untuk memungkinkan  melarikan  diri  sendiri  atau  peserta  lainnya,  atau  untuk  tetap menguasai barang yang dicuri ” .
3. Perampasan/  pemerasan  menggunakan  ancaman  kekerasan  sesuai Pasal 368 ayat (1) KUHP:
Debt Collector dalam  mengambil  obyek  jaminan  fidusia  seringkali  mengandung unsur  memeras  untuk  menyerahkan  untuk  memberikan  barang,  mengadakan atau  menghapus  hutang.  Rumusan  normanya  “ Barang  siapa  dengan  maksud untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum, memaksa  seorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  untuk memberikan  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,  diancam  karena  pemerasan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan tahun ” .
Jadi apabla terjadi pengambilan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan  kredit  di  tengah  jalan,  konsumen  harus  menolak  dan  dapat melaporkanya ke pihak kepolisian.
4. Pengambilan obyek fidusia yang menggunakan tipu muslihat atau janji- janji palsu dapat pula dikenakan Pasal 378 KUHP.
Tidak  menutup  kemungkinan  saat  pengambilan  paksa  suatu  obyek  fidusia diawali dengan tipu muslihat atau janji-janji palsu dan/ serangkaian kebohongan sehingga  dapat  memenuhi  unsur- unsur  “ Barangsiapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum  dengan menggunakan  nama  palsu  atau  martabat  (hoedaningheid)  palsu;  dengan  tipu muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk
Kelik Endro Suryono, Guruh Riona Putra: Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing…
menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  utang  maupun menghapuskan  piutang,  diancam,  karena  penipuan,  dengan  pidana  penjara paling lama empat tahun”.
5. Pengambilan  obyek  fidusia  dapat  pula  disertai  dengan  ancaman kekerasan/  menakut-nakuti  melalui  media  elektronik,  sehingga  dapat melanggar UU ITE
Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:
Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik.
Pasal 29 UU UU 19/2016 tentang ITE
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Pasal 45B UU 19/2016 tentang ITE
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara  pribadi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## Pengambilan  Paksa  Terhadap  Obyek  Fidusia  Dalam  Kaitan  Hukum Perdata
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  dengan  jaminan  fidusia  dapat  dikategorikan perjanjian  yang  bersifat  timbal  balik  atau  bilateral  dan  jaminan  fidusia  sebagai perjanjian  ikutan  (accesoir).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  unsur  diantaranya yaitu  adanya  para  pihak  atau  subjek  hukum,  adanya  jaminan  berupa  kepercayaan kepada  konsumen  (debitor)  dapat  dipercaya  untuk  membayar  angsuran  sampai
Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
selesai,  terdapat  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  harus  dilaksanakan  dengan baik. 10
Oleh karena itu perusahaan pembiayaan harus  mendaftarkan  fidusia  kendaraan bermotor  sebagai  obyek  jaminan  kredit  ini  dimaksudkan  supaya  jika  konsumen wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan memiliki dasar hukum untuk melakukan penarikan  kendaraan  bermotor  sesuai  dengan  prosedur  yang  diterdapat  di  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kekuatan  eksekutorial  sertifikat jaminan  fidusia  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum perlu untuk dicermati. Sertifikat tersebut tidak bersifat condemnatoir , sehingga  tidak  dapat  dipersamakan  sepenuhnya  dengan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (non-eksekutabel), maka sering digunakan istilah  hanya  “setara”  putusan  pengadilan .  Pemegang  sertifikat  jaminan  fidusia berkedudukan  seperti  seseorang  yang  sudah  memegang  putusan  pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 11
Dalam  hal  konsumen  wanprestasi,  lembaga  pembiayaan  dalam  menyelesaikan kreditnya sebaiknya dilakukan dengan musyawarah dengan konsumen, tanpa harus melibatkan pihak kepolisian. Sebab jika hal ini dilakukan akan menambah ongkos atau biaya, dan juga mengesankan penyelesaian yang kurang menghormati hak-hak konsumen sebagai pembeli kendaraan bermotor.
Tindakan debt collector yang menarik paksa barang, misalnya menarik sepeda motor yang menunggak kredit atau menarik barang-barang di dalam rumah karena belum dapat  melunasi  hutang  pada  leasing,  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum. Tindakan  penarikan  secara  paksa  itu  ibaratnya  menutup  lubang  masalah  dengan masalah  yaitu  menyelesaikan  pelanggaran  hukum  dengan  melanggar  hukum  yang lebih  berat.  Seorang  debitor  yang  belum  mampu  membayar  lunas  hutangnya (misalnya  cicilan  kredit  sepeda  motor  yang  sudah  jatuh  tempo)  adalah  suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian.
10 Achmad  Yusuf  Sutarjo,  Djuwityastuti,  2018, “Akibat  Hukum  Debitor  Wanprestasi  Pada  Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga” (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015) , Privat Law Vol.6, No. 1, h. 101
11 Khifni  Kafa  Rufaida  Dan  Rian  Sacipto, 2019,  “ Tinjauan  Hukum  Terhadap  Eksekusi  Objek  Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah ” , Refleksi Hukum, Vol. 4, No. 1, h. 38
Kelik Endro Suryono, Guruh Riona Putra: Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing…
Dalam hal demikian kreditor ( leasing ) mempunyai hak untuk menarik barang yang telah diserahkan kepada debitor (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. Atas  alasan  tersebut  biasanya  kreditur  mengutus debt  collector -nya  untuk  menyita barang – jika tidak berhasil menagih hutang. Suatu hubungan hutang-piutang antara debitor-kredituor (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli kendaraan/sepeda motor secara kredit adalah  debitor  yang  melakukan  perjanjian  jual-beli  dengan  dealernya  sebagai kreditor.  Jika  debitor  wanprestasi  (tidak  melaksanakan  kewajibannya  melunasi kredit) maka berdasarkan alasan syarat batal kreditor dapat membatalkan perjanjian. Dengan  batalnya  perjanjian  maka  kreditur  dapat  menarik  kembali  barang-barang yang telah diserahkannya kepada debitor.
Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditor. Pembatalan perjanjian  itu  harus  dinyatakan  oleh  putusan  pengadilan.  Tanpa  adanya  putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditor tidak dapat menarik barang yang telah diterima oleh debitor (melalui debt collector -nya). Jikapun  kreditor  tetap  memaksakan  diri  melakukan  penyitaan,  maka  tindakan tersebut  merupakan  pelanggaran  hukum,  karena  tindakan  penarikan  paksa barang oleh kreditor dan debt collector-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian karena mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut,  debitor  sepeda  motor  berhak  melaporkannya  kepada  polisi.  Selain pencurian kreditor dan debt collector -nya juga dapat diancam tindak pidana perbuatan tidak  menyenangkan  kalau  sudah  emosional  dan  menggebrak-gebrak  meja – dan tentunya kita sudah dapat membayangkan tindak pidana yang yang lebih kejam lagi jika  sang debt  collector telah  berlagak  menjadi  arogan.  Selain  hal  tersebut  sudah diuraikan pula potensi pelanggaran terhadap pasal lain dalam KUHP maupun UU ITE.
Daripada  menggunakan  cara-cara  kekerasan  yang  berpotensi  melangggar  hukum pidana  tersebut,  ada  baiknya  pihak leasing dalam  menyelesaikan  permasalahan kredit/  angasuran  macet  dapat  menggunakan  beberapa  cara.  Dalam  hal  terjadi perselisihan ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak, yaitu dengan cara sebagai
Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
berikut yang diharapkan dapat mencegah kekerasan oleh debt collector :
1. Perdamaian  atau  negosiasi,  arti  kata  damai  disini  adalah  bahwa  antara  pihak kreditor  dengan  pihak  debitor  atau  konsumen  mengadakan  suatu  perdamaia sendiri diluar Pengadilan (non litigasi).
2. Pelaksanaan perdamaian tersebut tergantung dari kedua pihak sehingga terjadilah persetujuan  dari  kedua  belah  pihak  agar  perselihan  ini  tidak  dilanjutkan  ke pengadilan. Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa perdamaian yang dilakukan kedua
3. Pengadilan, apabila upaya penyelesaian sengketa melalui upaya non litigasi gagal, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  dalam  kaitannya dengan  pokok  permasalahan  yang  ada,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
Hukum  pidana  umum  (KUHP),  maupun  khusus  (UU  ITE)  telah  berupaya memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  dalam  eksekusi  jaminan  fidusia, meski  dikatakan  sepihak  namun  sebenarnya  masing-masing  pihak  memiliki  hak  dan dilindungi oleh hukum, asal bertindak sesuai koridor hukum. Dan yang perlu dicermati adalah  tindak  debt  collector  di  lapangan,  karena  berpotensi  menimbulkan  kekerasan atau  tindak  pidana,  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terkait  dengan perusahaan  atau  perusahaan  pemberi  kuasa.  Hal  tersebut  hingga  menjadi  perhatian pihak Polri dengan terbitnya Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011, sebagai rambu-rambu dalam melindungi semua pihak.
Hukum  perdata,  mengenal  adanya  istilah  wanprestasi  terhadap  kreditor  yang dieksekusi  secara  sepihak  oleh debt  collector dalam  perjanjian leasing dengan  jaminan fidusia di FIF (dan penulis menganggap di perusahaan leasing lain kurang lebih sama) dalam  perjanjian leasing kendaraan/sepeda  motor  pada  setidaknya  dasar  hukum  bagi debt  collector melakukan  tindakan  penarikan  kendaraan/  sepeda  motor  yang  menjadi obyek kredit perjanjian leasing yaitu :
1. Dengan  menggunakan  dasar  adanya  wanprestasi  sehingga  perjanjian  berakhir, namun syarat pengakhiran perjanjian tersebut harus melalui putusan pengadilan.
Kelik Endro Suryono, Guruh Riona Putra: Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing…
2. Dengan  menggunakan  dasar  hukum  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 130/PMK.010/2012  bahwa  kreditur  berhak  menarik  barang  yang  sebagai  objek jaminan  fidusia  dengan  adanya  dasar  sertifikat  jaminan  fidusia.  Jadi  tanpa  adanya syarat tersebut, kreditor tidak dapat semena-mena menarik barang dari debtor yang wanprestasi atau terjadinya kredit macet.
3. Bentuk  pertanggungjawaban debt  collector atas  tindakan  penarikan  paksa  sepeda motor  yang  menjadi  obyek  kredit  debitor  dapat  mengajukan  keberatan  kepada perusahaan  pembiayaan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  dalam  perjanjian pembiayaan,  namun  apabila  tidak  dapat  diselesaikan,  maka  debitor  dapat melaporkan  pengambilan  paksa  tersebut  dengan  dasar  pasal  perampasan sebagaimana  yang  distur  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Jadi  apabla  terjadi  pengambilan  paksa  kendaraan  bermotor  yang  menjadi  objek jaminan kredit di tengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkanya ke pihak kepolisian.

## A. Saran
Bertitik tolak kepada pembahasan permasalahan dan kesimpulan di atas, saran yang dapat saya berikan adalah :
1. Penggunaan debt collector baik internal maupun eksternal dari perusahaan leasing selayaknya  dihindari,  mengingat  potensi  penggunaan  kekerasan  yang  mungkin terjadi.  Kedepannya  diharapkan  penegak  hukum  dapat  lebih  detail  dan  bijaksana dalam melindungi para pihak baik kreditor maupun debitor demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
2. Agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak yaitu lessee dan lessor maka  dalam  pencantuman  klausula  sangat  penting  dibuat  dan  sebaiknya menggunakan  akta  notariil  dan  dilakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia  atas  benda jaminan,  untuk  memudahkan  kreditor  sendiri  manakala  terjadi  wanprestasi  oleh debitor berikut eksekusi dan penarikan terhadap objek leasing tersebut. Demikian halnya dengan kantor pendaftaran fidusia perlu dibentuk disetiap kabupaten/kota untuk  memberikan  kemudahan  bagi  kreditor  pada  umumnya  dan  lembaga pembiayaan pada khususnya untuk mendaftarkan jaminan fidusianya.
3. Apabila  telah  terjadi  sengketa/perselisihan  maka  penyelesaiaannya  yang  dilakukan adalah  lebih  efektif  dengan  cara  perdamaian  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
dibandingkan  dengan  melalui  cara  penyelesaian  di  pengadilan  sehingga  bagi  para pihak  sebaiknya  dihindari  penyelesaian  perselisihan  di  pengadilan  atau  bahkan dengan  cara  main  hakim  sendiri  dengan  melakukan  penarikan  paksa.  Untuk menghindari  risiko  dalam  perjanjian  leasing,  selain  analisis  pembiayaan dilaksanakan dengan baik juga dengan melibatkan adanya pihak ketiga dalam hal ini pihak  asuransi  untuk  mencegah  adanya  risiko  atau  menjamin  risiko  tersebut  baik dari lessee maupun lessor .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Irsan,  Koesparmono.  2010 ,    Kasus – Kasus  Debt  Collector  di  Indonesia ,  Sinar  Grafika, Semarang.
Jurnal : Achmad Yusuf Sutarjo, Djuwityastuti, 2018, “Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Pada Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Dengan  Obyek  Jaminan  Fidusia  Yang  Disita Pihak  Ketiga”  (Studi  Kasus:  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3089 K/Pdt/2015) , Privat Law Vol.6, No. 1
Hartanto,  Cut  Wilda  Meutia  Syafiina,  2021  “Efektivitas  Perlindungan  Konsumen Terhadap  Produk  Kosmetik  Yang  Tidak  Memiliki  Izin  Edar  Balai  Besar Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Diy  (Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana)”,  Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 1
Kadek  Cinthya  Dwi  Lestari*,  I  Nyoman  Putu  Budiartha  dan  Ni  Made  Puspasutari Ujianti, 2020, “Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan”, Jurnal Analogi Hukum, 2 (3)
Khifni  Kafa  Rufaida  Dan  Rian  Sacipto,  2019,  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Eksekusi Objek  Jaminan  Fidusia  Tanpa  Titel  Eksekutorial  Yang  Sah”,  Refleksi  Hukum, Vol. 4, No. 1
Maria Oktovia Isabela Deghe Ngewi, Aksi Sinurat, Pius Bere, 2019 “Pertanggungjawaban Pidana  Perusahaan  Pembiayaan  Terhadap  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Oleh Debt Collector ”, Jurnal Proyuris Vol.1 No.1 Juli
Made  Warka,  Sudarti,  2014,  “Pengambilan  Paksa  Kendaraan  Bermotor  Dan  Upaya Hukum Konsumen” , J urnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan, Mei - Nopember, Peter Giovanni Handoko Suwigjo Putro, 2017, “Analisis Terhadap Dampak Dibuatnya Jaminan  Fidusia  Dengan  Perjanjian  Dibawah  Tangan  Oleh  Bank  Perkreditan Rakyat”, Jurnal Hukum Uajy, Agustus
Rahmat  Hidayat,  Soe gianto,  2019,  “Penyelesaian  Debitor  Wan  Prestasi  Atas  Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan”, USM Law Review, Vol 2, No 2 Reymond I. Kalesaran, 2018, “Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP“ Lex Cri men Vol. Vii/No. 8/Okt
Kelik Endro Suryono, Guruh Riona Putra: Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing…
1 Wawancari CMP PT. FIF Agustus 2020