## ASPEK HUKUM KEHUTANAN TERHADAP DAERAH OTONOM BARU (DOB) DI INDONESIA
Agus Marzuki 

## Abstrak
Aspek kehutanan merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemekaran  daerah  yang  menjadi  kunci  utama  dalam memulai  roda  pembangunan  daerah.  Dengan  meletakkan pondasi  di  bidang  lingkungan  kehutanan  sebagai  dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah maka akan mendorong  untuk  bisa  mengurangi  aspek  kerusakan  hutan yang ada di daerah. Rusaknya kondisi hutan yang ada tidak terlepas  dari  adanya  sistem  pembangunan  dan  perizinan yang belum mengedepankan aspek kehutanan sebagai aspek yang  perlu  diutamakan.    Efektivitas  hukum  masalah lingkungan  hidup  manusia,  tidak  bisa  dilepaskan  dari keadaan  aparat  administrasi  dan  aparat  penegak  hukum sebagai  prasarana  efektivitas  pelaksanaan  hukum  dalam kenyataan hidup lingkungannya.

## Kata Kunci: Aspek Kehutanan, Lingkungan Hidup

## Pendahuluan
Permasalahan  lingkungan  itu  memang  sangat  kompleks  dan sering dikatakan berkaitan dengan apa yang disebut sebagai systemic environmental  damage, yakni  hal-hal  yang  mengancam  keamanan biosphere, yang merupakan totalitas lingkungan penyangga kehidupan ummat manusia bagian dari alam semesta. 1 Sumber ancaman terhadap biospher tersebut adalah manusia itu sendiri, yang terjadi dari akibat dari  dualisme  kehidupan  manusia,  secara  pisik  atau  intelektual. 2 Jika kita  mengacu  dari  pendapat  tersebut  tentunya  kita  akan  dihadapkan
 Dosen  Ilmu  Hukum  pada  Universitas  Megou  Pak  Lampung,  Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
1 Marsudi  Triadmodjo,  2005, Anatomi  Hukum  Lingkungan  Internasional, Sinopsis, Program Pascasarjana, IImu Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 6.
2 Ibid.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN....
Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015
sebuah  fenomena  bahwa  manusia  sebagai  penyebab  terjadinya kerusakan terhadap lingkungan baik itu di laut, darat dan udara.
Kita  semua  setuju  bahwa  manusia  itu  adalah  makhluk  yang paling sempurna karena diberi akal dan pikiran. Untuk itu seyogyanya manusia,  sebagai  komponen  yang  harus  melindungi  berbagai komponen  ekosistem  karena  dengan  upaya  ini  manusia  menjaga keberadaan  dan  keberlangsungannya. 3 Kita  bangsa  Indonesia  yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) hal tersebut merupakan karunia Allah Azza  Wajalla yang  harus  disyukuri  atas  nikmat  yang  telah diberikan  pada  kita  semua.  Jika  kita  hitung  nikmat  yang telah  di berikan  Allah Azza  Wajalla pada  kita  semua  yang  berupa  SDA  yang melimpah, tentunya kita tidak akan mampu menghitung jumlahnya.
Terbentuknya kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat yang merupakan  hasil  pemekaran  yang  berasal  dari  Kabupaten  Tulang Bawang  (induk)  sejak  tahun  2008  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  pelayanan  masyarakat (public  service). Kaidah pemekaran  sebagai  bagian  dari  pembentukan  daerah  otonom  baru berdasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007 Tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan,  dan  Penggabungan Daerah,  dalam  penjelasan  disebutkan  bahwa  “Berdasarkan  Undang - Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, pembentukan  daerah  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  meningkatkan pelayanan  publik  guna  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat.  Pembentukan  daerah  dapat  berupa  pemekaran  dari  satu daerah  menjadi  dua  daerah  atau  lebih,  atau  penggabungan  bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah. 4
3 Ibid., hlm.7.
4 Sejak otonomi daerah digulirkan pembentukan daerah otonom baru terjadi begitu pesat dan cenderung tidak terkendali. Hal yang kental dirasakan adalah justru bermainnya  kepentingan  pribadi,  kelompok,  etnis,  agama,  budaya  yang  dipicu  rasa kecemburuan  sosial, rasa  iri,  ambisi  untuk  menjadi  penguasa  di  daerah  dan sebagainya.  Diketahui selama kurun waktu tahun 1999 hingga 2004 telah terbentuk
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN........
Pembentukan  daerah  otonom  baru  kabupaten  Mesuji  dan Tulang  Bawang  Barat  terbentuk  berdasarkan  pada  undang-undang nomor  49  tahun  2008  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Mesuji dan undang-undang  nomor  50  tahun  2008  tentang  Pembentukan Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  di  Provinsi  Lampung,  diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan, dan bukan  sebaliknya,  yakni  memunculkan  permasalahan-permasalahan dan konflik yang menghambat pembangunan.
Hal mendasar yang perlu sama-sama harus kita dorong terhadap daerah  otonom  baru  adalah,  selain  proses  terbentuknya  telah mendasarkan  semua  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  setiap  aturan, maka hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana Daerah Otonom Baru  seperti  Kabupaten  Mesuji  dan  Tulang  Bawang  Barat  mampu mewujudkan  pelaksanaan  hukum  di  bidang  kehutanan.  Dengan demikian  maka  tidak  berlebihan  jika  ke  depan,  filosofi  kesejahteraan terbentuknya kabupaten tersebut akan dapat diwujudkan.
Aspek kehutanan harus menjadi dasar terhadap Daerah Otonom Baru, karena  saat ini aspek kehutanan adalah faktor utama yang harus diperhatikan menggigat kondisi kehutanan Negara saat ini dalam taraf mengkhawatirkan. Dari data yang pernah dirilis oleh Dinas Kehutanan Indonesia pada tahun  1950,  bahwa  dulunya  sekitar  84%  luas  daratan Indonesia  (162.290.000  hektar)  pada  masa  itu,  tertutup  hutan  primer dan  sekunder,  termasuk  seluruh  tipe  perkebunan.  Peta  vegetasi  1950 juga  menyebutkan  luas  hutan  tiap  pulau  secara  berturut-turut, Kalimantan memiliki areal hutan seluas 51.400.000 hektar, Irian Jaya seluas  40.700.000  hektar,  Sumatera  seluas  37.370.000  hektar, Sulawesi  seluas  17.050.000  hektar,  Maluku  seluas  7.300.000  hektar,
148  daerah  otonomi  baru  yang  terdiri  dari  7  (tujuh)  provinsi,  114  (seratus  empat belas)  kabupaten  dan  27  kota.  Pada  kurun waktu  2007  dan  2009  daerah  otonomi baru telah bertambah lagi dengan 57 kabupaten/kota, sehingga saat ini terdapat 205 daerah otonomi baru  yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Pada tahun  2012  sudah  bertambah  lagi  5  DOB. Lima  DOB  tersebut  adalah  Provinsi Kalimantan  Utara,  Kabupaten  Pesisir  Barat  (Lampung),  Kabupaten  Pangandaran (Jawa  Barat),  serta  Kabupaten  Arfak  dan  Kabupaten  Manokwari  Selatan  (Papua Barat).  Dengan  disetujuinya  lima  DOB,  maka  jumlah  daerah  otonom  ada  529 daerah. Jumlah itu terdiri dari 34 provinsi, 402 kabupaten dan 93 kota.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN....
Jawa  seluas  5.070.000 hektar,  terakhir  Bali  dan  Nusa  Tenggara Barat/Timur seluas 3.400.000 hektar. 5
Data  yang  ada  menunjukkan  seluruh  wilayah,  baik  tingkat provinsi  maupun  kabupaten  di  Indonesia  rata-rata  memiliki  kondisi hutan  yang  sudah  rusak,  akan  tetapi  Provinsi  Lampung adalah  yang terparah  tingkat  kerusakannya.  Tahun  1994,  sebagaimana  dinyatakan oleh  Direktur  Jendral  Reboisasi  dan  Rehabilitasi  Lahan  Departemen Kehutanan Republik Indonesia, pembukaan Diskusi Panel Penanganan  Perambah  Hutan  di  Provinsi  Lampung,  ada  empat provinsi  di  Sumatera  (Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat,  Sumatera Selatan  dan  Lampung)  dan  tiga  provinsi  di  Kalimantan  (Kalimantan
Barat,  Kalimantan  Selatan,  dan  Kalimantan  Timur)  mengalami kerusakan  hutan  yang  parah.  Kerusakan  hutan  yang  terparah  di Indonesia dialami  Provinsi  Lampung.  Kerusakan  hutan  di  Lampung dinyatakan dalam persentase kerusakan tertinggi  yaitu, hutan lindung berkisar 83,57% dari 336.100 hektar, hutan produksi berkisar 77,50% dari  325.149  hektar,  dan  hutan  suaka  alam  berkisar  41,39%  dari 422.500 hektar. 6 Senada dengan itu, data Bappeda Provinsi Lampung pada 2007, menyebutkan kerusakan kawasan hutan lindung mencapai lebih dari 80%, dari luas hutan  yang mencapai 1.004.735 hektar atau sekitar 34% dari luas Provinsi Lampung. 7
MS Joko Umar Said menyatakan, kerusakan hutan di Provinsi Lampung  antara  lain  disebabkan  ulah  manusia  dan  aktivitas pembangunan  serta  pemanfaatan  lahan  hutan  menjadi  perkebunan, hampir  60  persen  hutan  di  Lampung  rusak  akibat  pembalakan  liar,
5 Bayu Dwi Mardana, Potret Buram Hutan Indonesia, dalam http://fwi.or.id/publikasi/potret-buram-hutan-indonesia.htm,  diakses  tanggal  30 Oktober 2011.
6 Alam Seta Zain (1997), Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, cetakan I, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 37-38.
7 …, Menhut  Harus  Atasi  Kerusakan  Hutan  Lampung, dalam http.//www.berita2.com/lingkungan/masalah/-lingkungan/1103-menhut-harus-atasi- kerusakan-hutan lampung.html, diakses pada tanggal 03 Nopember 2011.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN........
perambahan,  pengalihan  fungsi  hutan  menjadi  areal  perkebunan, kebakaran  dan  lain-lain.  Kerusakan  akibat  adanya  kebakaran  di Provinsi Lampung hanya sedikit, berdasarkan data hot spot sebanyak 80  persen  kebakaran  terjadi  di  luar  hutan,  sedang  20  persen  berada dalam  kawasan  hutan.  Kebakaran  hutan  dan  lahan  tidak  hanya mengakibatkan  kerugian  secara  ekologis  dengan  hilangnya  vegetasi dan habitat satwa, tetapi juga secara ekonomis. 8
Kerusakan hutan di Lampung terjadi sejak tahun 1980 hingga saat ini belum dapat dituntaskan oleh pemerintah sehingga deforestasi (penurunan  luas)  hutan  di  daerah  itu  akan  semakin  meluas.  Seiring dengan  adanya  kerusakan  tersebut  maka  berakibat  Luas  areal  hutan Lampung,  setiap  tahun  menyusut  pada  tahun  1991  luas  hutan  di daerah itu mencapai 1,237 juta hektar lebih (37,48 persen). Pada tahun 1999,  luas  areal  hutan  di  Lampung  1,144  juta  ha  (34,67  persen)  dan tahun 2000 luas areal hutan 1,004 juta ha lebih (30,43 persen). Sejalan dengan  data  di  atas  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  pecinta lingkungan,  seperti  Wahana  Lingkungan  Hidup,  Watala  dan Kelompok  Penyelamatan  Hutan  menyatakan,  sekitar  70  persen  dari 1004.000  ha  hutan  di  Lampung  mengalami  kerusakan.  Adapun  yang menjadi penyebab kerusakan hutan salah satunya adanya perambahan liar disejumlah register hutan lindung. 9
Kasus  kerusakan  hutan  karena  perambahan  hampir  diseluruh kabupaten  di  Lampung.  Berdasarkan  catatan  WALHI  tahun  2009, kerusakan  hutan  di  Kabupaten Lampung  Barat  terjadi  di  berbagai
8 MS  Joko  Umar  Said  adalah  Wakil  Gubernur  Lampung,  hal  tersbut disampaikan pada tanggal 15 Maret 2010 di Bandar Lampung. Diakses pada tanggal 13  Mei  2010  dalam http://www.antaranews.com/berita/1268663233/kerusakan- hutan-lampung-terparah-di-sumatra
9 Diakses pada tanggal 23 Mei 2010 dalamhttp://www.pkslampung.org/index.php/more-about-joomla/34-demo-
category/99-70-persen-hutan-lampung-rusakMenurut  catatan  WALHI  perambahan itu dilakukan  oleh  9  perusahaan  besar  yang  tidak  mendapat  izin  pengelolaan,  yaitu PT.  Budi  Lampung  Sejahtera,  Silva  Inhutani  Lampung,  Inhutani  V,  Drama  Hutan Lestasi, Cahaya Budi Lestari, Budi Artha Prakarsa, Budi Sekar Adji, Alindo Amrio Agro  dan  Sorini  Tbk. Total  lahan  hutan  yang  dikelola  oleh  perusahan  besar  ini mencapai 212. 819.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN....
Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015
lokasi,  yaitu di  Register  9B  Gunung  Seminung,  Register  22  B Kecamatan  Bengkunat,  Register  22  Pematang  Neba  Kecamatan Ngambur,  Taman  Nasional  Bukit  Barisan  (TNBBS),  hutan  cadangan Bukit  Sepulang,  hutan  lindung  di  wilayah  Serdang  Kelurahan  Way Mengaku  Kecamatan  Balik  Bukit,  kawasan  HPT  di  Pekon  atau  Desa Mulang  Maya Kecamatan  Bengkunat  dan  di  Register  45  Kecamatan Sekincau.  Kemudian  perambahan  di Lampung  Utara terjadi  di Register,  34  Tangkit  Tebak.  Perambahan  di  Kabupaten Lampung Tengah terjadi  di  Register  39  Kota  Agung  Utara  Kecamatan Terbanggi Besar, kecamatan Selaga Lingga, Kecamatan Pubian.
Perambahan di Kabupaten Lampung Selatan terjadi di Register 1  Way  Pisang  seluas  405  ha  dan  200  ha  telah  bersertifikat ilegal, Register  40  Gedung  Wani  di  tempat  tersebut  hutan  menjadi pemukiman dan kebun coklat. Perambahan di Kabupaten Tanggamus terjadi di Register 30 Gunung Tanggamus seluas 500 ha, Register 31 Pematang  Arahan  1.204  ha  dari  1.505  ha  lahannya  kritis  akibat penebangan  dan  perambahan  liar.  Perambahan  di  Kabupaten Pesawaran di  Register  20  Pematang  Kubuato  kecamatan  Padang Cermin yang merupakan wilayah pertambangan emas liar, Register 18 di  Negeri  Katon  dan  1.890  ha  hampir  habis  dijadikan  lahan perkebunan kopi dan 50 diantaranya telah bersertifikat. Perambahan di Kabupeten Lampung Timur terjadi di Register 38 Gunung Balak, dan alih  fungsi  hutan  di  Register  42  di  Blambangan  Umpu  Register  44 Muara  Dua  dan  Register  46  di  Kabupaten Way  Kanan. 10 Pertanyaan yang  muncul  adalah bagaimanakah pelaksanaan  hukum  di    bidang kehutanan  dan  relevansinya  terhadap  Daerah  Otonom  Baru  di Indonesia  studi  pada  Kabupaten  Mesuji  dan  Tulang  Bawang  Barat Provinsi Lampung.
10 Diakses pada tanggal 18 Mei 2010 dalam http://www.pkslampung.org/index.php/more-about-joomla/34-demo-category/99-70- persen-hutan-lampung-rusak
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN........

## Prinsip Hukum Kehutanan
Prinsip  hukum  kehutanan  adalah  dalam  rangka  mendudukan fungsi  hutan  kedalam  dasar  kehidupan  manusia.      Hal  ini  berangkat dari sebuah pemikiran bahwa hutan yang dulu, hutan yang masih ada sekarang  atau  hutan  yang  telah  beralih  fungsi  sebagai  lahan perkebunan  senantiasa  dijadikan  obyek  yang  memilukan  didalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Akibatnya yang terjadi tidak sedikit  korban  jiwa  yang  timbul  dalam  rangka  membela  haknya masing-masing  yang  dimiliki. 11 Setidaknya  dengan  mendudukan fungsi hutan kedalam hak yang paling hakiki, serta mendorong untuk bisa  dilaksanakan  maka  akan  bermanfaat  bagi  semua  manusia  baik untuk generasi sekarang atau yang akan datang.
Berangkat dari sebuah fenomena bahwa hutan atau hutan yang telah  beralih  fungsi  menjadi  lahan  perkebunan  yang  selama  ini dijadikan  obyek,  telah  berakibat  pada  munculnya  berbagai  sengketa, sengketa  antara  masayarakat  dengan  instansi,  sengketa  antar  warga, konflik  antar  kelompok  dan  sekaligus  sebagai  salah  satu  penyebab timbulnya bencana yang selama ini marak terjadi di seluruh wilayah di Negeri  ini.  Hingga  pada  kenyataanya  kejadian  tersebut  tidak  sedikit telah banyak menelan korban jiwa yang begitu besar. Di lain hal juga harus  berujung  di  peradilan  baik menyangkut  kasus  perdata  atau pidana.
Kaitannya  dengan  hal  tersebut  maka  Kabupaten  Mesuji  dan Tulang  Bawang  Barat  sebagai  Daerah  Otonom  Baru  (DOB)  maka seharusnya  menempatkan  aspek  kehutanan  sebagai  prinsip  dasar untuk  memulai  roda  pembangunan.  Dengan  meletakkan  pondasi  di bidang lingkungan kehutanan sebagai dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan  daerah  maka  akan  mendorong  untuk  bisa  mengurangi aspek  kerusakan  hutan  yang  ada  di  Negara  ini.  Rusaknya  kondisi hutan  yang  ada  di  Negara  ini  tentu  juga  tidak  terlepas  dari  adanya
11 Lihat  kasus  Mesuiji  Lampung  yang  terjadi  sejak  10  tahun  yang  lalu hingga  sekarang  persengketaan  baik  antar  perusahaan  antar  kelompok  senantisa muncul. Tak sedikit korban jiwa yang berjatuhan dari dulu hingga sekarang. Begitu juga kasus pidana yang muncul juga telah banyak berujung pada pemenjaraan. Akan tetapi hal ini juga tidak menimbulkan efek yang jera.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN....
Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015
sistem  pembangunan,  sistem  perizinan  yang  belum  mengedepankan aspek kehutanan sebagai aspek yang harus diutamakan.
Merujuk  pendapat  Mochtar  Kusumaatmadja,  bahwa  melalui pemerintah  masyarakat  akan  melakukan  kontrol  sosial  yang diperlukan bagi perlindungan kepentingannya dalam suatu lingkungan hidup yang nyaman. 12 Mochtar melanjutkan, bahwa efektivitas hukum masalah  lingkungan  hidup  manusia,  tidak  bisa  dilepaskan  dari keadaan  aparat  administrasi  dan  aparat  penegak  hukum  sebagai prasarana  efektivitas  pelaksanaan  hukum  dalam kenyataan  hidup sehari-hari. 13
Dari  pandangan  tersebut  di  atas,  Mochtar  Kusumaatmadja ingin melihat bahwa hukum itu dapat berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat, untuk melindungi kepentingan dalam menjalankan proses pembangunan  lingkungan.  Dalam  pembangunan  lingkungan  tersebut tidak  boleh  terjadi  konflik  kepentingan  antara  para  penyelenggara administrasi pembangunan di satu pihak dan aparat penegak hukum di lain  pihak.  Pelaksana  (aparat)  hukum,  haras  bekerja  sama  secara sinergi  menegakkan  efektivitas hukum  tersebut,  sehingga  fungsi  dan tujuan hukum 14 dalam pembangunan lingkungan, mutlak dibutuhkan. Pokok pikiran fungsi hukum 15 dalam pembangunan dijelaskan lebih  lanjut  Mochtar  dalam  teorinya,  hukum  sebagai  sarana pembaharuan  masyarakat.  Asumsi  dari  teori  Mochtar  ini  didasarkan kepada  dua  hal.  Pertama,  bahwa  adanya  keteraturan  atau  ketertiban
12 Mochtar  Kusumaatmadja,  1975, Pengaturan  Hukum  Masalah Lingkungan Hidup  Manusia,  Beberapa  Pikiran  dan  Saran ,  Bina  Cipta,  Bandung, hlm. 12.
13 Ibid., hal. 13-14.
14 Roscoe  Pound,  1989, Pengantar  Filsafat  Hukum, Bhatara,  Jakarta,  hlm. 42.
15 Lihat  C.  F.  G.  Sunaryati  Hartono, Hukum  Indonesia  Ekonomi Pembangunan  Indoneisa,  Bina  Cipta,  Jakarta,  hal.  10.  Lihat  juga,  Soediman Kartohadiprodjo,  1993,Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia,  Pembangunan,  Jakarta, hlm. 245.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN........
dalam  usaha  pembangunan  atau  pembaruan  merupakan  suatu  yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu. Kedua, bahwa hukum dalam  arti  kaedah  atau  peraturan  hukum memang  bisa  berfungsi sebagai  alat  pengatur  atau  sarana  pembangunan  dalam  arti  penyalur arah  kegiatan  manusia  kearah  yang  dikehendaki  oleh  pembangunan atau pembaharuan. 16
Pembangunan  yang      pada      hakikatnya      merupakan perubahan      yang  direncanakan,  yang  tentu  pula  akan  membawa perubahan dalam pandangan-pandangan hukum dari masyarakat, juga merupakan  perwujudan  dari  kesadaran  hukum  masyarakat,  yang merupakan sumber satu-satunya dari  hukum  dan kekuatan mengikat dari  hukum  itu  sendiri.  Satjipto  Rahardjo,  mengatakan  kesadaran hukum  mencakup, kesadaran  berpemerintahan, kesadaran  akan kewajiban  untuk  taat  pada  undang-undang  peraturan  Negara, kesadaran  untuk  melakukan  partisipasi  dalam  aktivitas  kenegaraan, kesadaran  untuk  menempatkan  kepentingan  golongan, daerah  di kepentingan negara. 17
Mengkaji  hukum  kehutanan,  maka  tidak  lepas  berbicara mengenai  asas-asas  hukum.  Menurut  Paton  sebagaimana  dikutip  dari Satjipto  Rahardjo,  asas  hukum    merupakan  “jantungnya”  peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya  suatu  peraturan  hukum.  Kecuali  disebut  landasan,  asas hukum  ini  layak  disebut  sebagai  alasan  bagi  lahirnya  peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini  tidak  akan  habis  kekuatannya  dengan melahirkan  suatu  peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan perturan- peraturan  selanjutnya.  Lebih  jauh,  Paton  menyebutnya  suatu  sarana yang  membuat  hukum  itu  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  dan  asas hukum  juga  menunjukkan,  bahwa  hukum bukan  sekedar  kumpulan dari  peraturan-peraturan  belaka.  Hal  itu  disebabkan  karena  asas hukum mengandung nilai-nilai etis dan tuntutan-tuntutan etis.
16 Mochtar  Kusumaatmadja, Hukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum Nasional, Pola dan Mekanisme Pembaharuan di Indonesia, hlm. 13.
17 Satjipto Rahardjo,  1977, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi
Pengembangan llmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 17.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN....
Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015
Maksud  asas manfaat  dan  lestari:  setiap  pelaksanaan penyelenggaraan  kehutanan  memperhatikan  keseimbangan dan kelestarian  unsur  lingkungan,  sosial  dan  budaya,  serta  ekonomi;
keadilan  dan  manfaat:  agar penyelenggaraan  kehutanan  harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara  sesuai  dengan  kemampuannya,  sehingga  dapat  meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah  terjadinya  praktek  monopoli,  monopsoni,  oligopoli,  dan oligopsoni.
Kebersamaan maksudnya  adalah  dalam  penyelenggaraan kehutanan  menerapkan  pola  usaha  bersama  sehingga  terjalin  saling keterkaitan  dan  saling  ketergantungan  secara  sinergis  antara masyarakat  setempat  dengan  BUMN  atau  BUMD,  dan  BUMS Indonesia,  dalam  rangka  pemberdayaan  usaha  kecil,  menengah,  dan koperasi; keterbukaan:  agar  setiap  kegiatan  penyelenggaraan kehutanan  mengikutsertakan  masyarakat  dan  memperhatikan  aspirasi masyarakat;  dan keterpaduan: agar  setiap  penyelenggaraan kehutanan  dilakukan  secara  terpadu  dengan  memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat. 18
Ditinjau  dari  sifatnya  ada  dua  macam  kaedah  hukum,  yaitu kaedah hukum yang imperatif dan fakultatif. Kaedah hukum imperatif bersifat apriori harus ditaati atau memaksa. Sebaliknya, kaedah hukum fakultatf  tidak  secara  apriori  mengikat.  Kaedah  hukum  fakultatif sifatnya  melengkapi,  subsidair  atau  dispositif. 19 Maka  jika  diteliti, hukum  kehutanan  termasuk  hukum  yang  memaksa  (dwingendrecht) atau  imperatif,  artinya  ketentuan  yang  ada  dalam  hukum  kehutanan harus  dilaksanakan,  tidak  boleh  disimpangi.  Bagi  setiap  pelanggar
18 Pasal  2  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dan penjelasannya.
19 Sudikno Mertokusumo (1999), Op. Cit., hlm. 32.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN........
akan  diberi  sanksi  berupa  ancaman  pidana,  ganti  rugi  dan  sanksi administratif. 20
Demikian  juga  dengan  tujuan  hukum  kehutanan  yaitu  agar penyelenggaraan  kehutanan  dilaksanakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat  yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berkeadilan dimaksudkan  agar  penyelenggaraan  kehutanan  dimanfaatkan  untuk semua warga negara tanpa terkecuali, berkelanjutan dimaksudkan agar penyelenggaraan  kehutanan  dilaksanakan  untuk  kesejahteraan,  baik generasi  sekarang maupun  yang  akan  datang.  Tujuan  tersebut ditempuh  dengan  Pasal  3 Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan.

## Implementasi  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan
Setelah  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan,  untuk  melaksanakan  aturan-aturan  umum  dalam undang-undang,  diperlukan  adanya  peraturan-peraturan  pelaksanaan sebagai  penjabaran  dan  tindaklanjut  dari  undang-undang  tersebut. Peraturan  dimaksud  berupa    peraturan  pemerintah  dan  peraturan lainnya.  Lebih  jelasnya  seperti  apa  yang  tercantum  dalam  Pasal  39 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Paraturan  Perundang-Undangan  dinyatakan,  Peraturan  pemerintah ditetapkan untuk melaksanakan undang undang; setiap undang undang wajib  mencantumkan  batas waktu  penetapan  Peraturan  Pemerintah dan  peraturan  lainnya  sebagai  pelaksanaan  Undang  Undang  tersebut. Peraturan-parturan lainnya di tingkat pusat seperti peraturan presiden, peraturan  menteri,  dan  pearturan  kepala  lembaga  pemerintahan  non- departemen.
Peraturan  pemerintah  adalah  peraturan  perundang-undangan yang  dibentuk  oleh  presiden  untuk  melaksanakan  undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,  yang  menentukan  sebagai  berikut:  “Presiden  menetapkan
20 Abdul  Khakim  (2005), Pengantar  Hukum  Kehutanan  Indonesia  dalam Era Otonomi Daerah, cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 34.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN....
Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015
peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.  Peraturan  pemerintah  berisi  peraturan -peraturan  untuk menjalankan  undang-undang,  atau  dengan  perkataan  lain  peraturan pemerintah merupakan peraturan-peraturan  yang membuat ketentuan- ketentuan  dalam  suatu  undang-undang  bisa  berjalan/diberlakukan. Suatu  peraturan  pemerintah  baru  dapat  dibentuk  apabila  sudah  ada undang-undangnya,  tetapi  walaupun  demikian  suatu  peraturan pemerintah  dapat  dibentuk  meskipun  dalam  undang-undangnya  tidak ditentukan  secara  tegas  supaya  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan pemerntah.
Ketentuan Pasal  33  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945, mengandung  2  (dua)  hal,  yaitu: Pertama,  bahwa  bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara, dan kedua,  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Kata  ‘rakyat’  dalam  rumusan  pasal  tersebut  adalah  suatu  pengertian umum  yang meliputi baik rakyat  yang hidup pada masa kini maupun rakyat yang  hidup  di  masa  yang  akan  datang,  dengan  kata  lain generasi sekarang dan generasi mendatang. Penggunaan bumi dan air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  diselenggarakan  melalui  upaya pembangunan. Upaya pembangunan ini tidaklah berhenti dalam waktu satu  atau  dua  tahun,  melainkan  merupakan  suatu  proses  yang berkelanjutan.  Maka  untuk  menunjang  proses  pembangunan  yang berkelanjutan  itu  diperlukan  pula  tersedianya  bumi  dan  air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 21
Apabila  merujuk  pada  aturan  hukum  di  bidang  kehutanan maka  berbagai  aturan  hukum  kehutanan  telah  banyak  diterbitkan. Akan  tetapi  dari  sekian  banyak  aturan  hukum  di  bidang  kehutanan tidak  semua  mampu  di  implementasikan  dengan  baik  dan  benar.
21 Ninik  Suparni  (1994), Pelestarian,  Pengelolaan,  dan  Penegakan  Hukum Lingkungan, cetakan ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 42-43.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN........
Kesadaran,  partisipasi  masyarakat  dan  kemauan  instansi  yang berwenang  dirasa  masih  sangat  rendah.  Hingga  berakibat  pada lemahnya proses pelaksanaan hukum di bidang kehutanan untuk bisa diterapkan dengan baik. Sebagai DOB yang baru akan memulai dalam melaksanakan  roda  pembangunan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan maka  pondasi  di  bidang  lingkungan  harus  diperhatikan  sedemikian rupa.
Lebih lanjut mengenai pengelolaan hutan, sebagaimana diatur dalam  Bab  V  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan.  Pengelolaan hutan  tersebut  meliputi  kegiatan:  tata  hutan dan  penyusunan  rencana  pengelolaan  hutan,  pemanfaatan  hutan  dan penggunaan  kawasan  hutan,  rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan,  dan perlindungan hutan dan  konservasi alam. 22 Adapun pihak-pihak  yang berkewajiban melindungi hutan:
1. Setiap  pemegang  izin  usaha  pemanfaatan  hutan  lindung,  usaha pemanfaatan  hutan  produksi,  dan  pihak-pihak  yang  menerima wewenang  pengelolaan  hutan  (masyarakat  hukum  adat, lembaga  pendidikan,  lembaga  penelitian,  dan  lembaga  sosial dan keagamaan) wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya;
2. Pemerintah  melaksanakan  perlindungan  hutan  pada  hutan Negara;
3. Pemegang  hak  melakukan  perlindungan  hutan  pada  hutan hak; 23
4. Pengelolaan  Hutan  di  Kabupaten  Tulang  Bawang,  Mesuji  dan Tulang Bawang Barat.
Bagian  dari  pengelolaan  hutan  yang  paling  tepat  untuk menyikapi kondisi hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang saat ini  rehabilitasi  hutan  dan  lahan.  Seperti  yang  sudah  disampaikan dimuka  bahwa  sesuai  data  tahun  2008,  Kebupaten  Tulang  Bawang adalah pemilik lahan kritis terluas di Propinsi Lampung.  Lahan kritis tersebut  kebanyakan  merupakan  areal  rawa-rawa  yang  berada  di
22 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
23 Abdul Khakim (2005), Op. Cit., hlm. 66.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN....
Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015
sekitar DAS Tulang Bawang. Undang-undang juga sudah sangat tegas menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  memiliki,  mengelola,  dan  atau memanfaatkan hutan  yang  kritis  atau  tidak  produktif,  wajib melaksanakan  rehabilitasi  hutan  untuk  tujuan  perlindungan  dan konservasi. 24 Upaya  meningkatkan  daya  dukung  serta  produktifvitas hutan  dan  lahan  dimaksudkan  agar  hutan  dan  lahan  mampu  berperan sebagai  sistem  penyangga  kehidupan,  termasuk  konservasi  tanah  dan air  dalam  rangka  pencegahan  erosi. 25 Rehabilitasi  hutan  dan  lahan diprioritaskan  pada  lahan  kritis,  terutama  di  bagian  hulu  DAS,  agar fungsi tata air serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan  secara  maksimal.Pelaksanaannya  diutamakan  dengan pendekatan  partisipatif  dalam  rangka  mengembangkan  potensi  dan memberdayakan  masyarakat.  Mengenai  rehabilitasi  hutan  bakau  dan hutan  rawa  perlu  mendapat  perhatian  yang  sama  sebagaimana  pada hutan lainnya. 26
Hutan  payau  atau  hutan  bakau  merupakan  suatu  ekosistem yang  unik  dengan  bermacam-macam  fungsi.  Formasi  hutan  khas tropika ini terdapat di pantai rendah yang tenang dan di pantai-pantai yang berlumpur atau sedikit berpasir yang mendapat pengaruh pasang surut  air  laut.Komposisi  hutan  bakau  terdiri  dari  asosiasi  Sonneratia sp. di pantai, yang kemudian diikuti oleh asosiasi Rhizophora sp. dan asosiasi  Bruguira  sp.,  sementara  itu  Nypa  (buyuk)  yang  merupakan batas  hutan  bakau  dan  hutan  rawa  ada  di  belakangnya. 27 Hutan  jenis ini  di  wilayah  Kabupaten  Tulang  Bawang  terdapat  di Kecamatan Dente  Teladas  dan di  muara  sungai  Tulang  Bawang,  sebagian
24 Pasal  43  Ayat  (1)Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan .
25 Pasal 40, Ibid.
26 Penjelasan Pasal 41 Ayat (1), Op Cit.
27 Arifin  Arief  (1994), Hutan  Hakekat  dan  Pengaruhnya  Terhadap Lingkungan, cetakan I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 90.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN........
Kecamatan  Rawa  Jitu  Timur  di  muara  sungai  Mesuji  serta  di sepanjang pantai timur Tulang Bawang.
Berbagai  upaya  nyata  yang  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah bersama  elemen  masyarakat  yang  peduli  terhadap  lingkungan,  salah satunya  seperti  apa  yang  dilakukan  oleh  Universitas  Lampung (UNILA) bekerjasama dengan masyarakat Desa Margasari Kecamatan Labuhan  Maringgai  dan  Pemerintah  Daerah  menggagas  sebuah  ide tentang  pendirian  suatu  pusat  kegiatan  pengelolaan  hutan  mangrove yang  disebut Lampung  Mangrove  Center (LMC).  Keunikan  dalam pengelolaan terpadu LMC ini yang berawal dari kehendak masyarakat untuk  menyerahkan  hutan  mangrove  di  desanya  menjadi  hutan pendidikan  kepada  Universitas  Lampung.  Selain  itu,  dipilihnya  Desa Margasari  sebagai  lokasi  LMC  karena  dinamika  perubahan  tutupan mangrove  yang  cukup  panjang  di  daerah  ini,  mulai  sejak  keberadaan hutan  mangrove  alami  setebal  700  meter  ke  arah  laut  pada  era  tahun 1970-an, hilangnya tutupan mangrove karena usaha pertambakan dan abrasi  sekitar  tahun  1987-1994,  dan  meluasnya  lagi  areal  hutan mangrove  yang  sudah  mencapai  +300  hektar  pada  tahun  2009  hasil upaya rehabilitasi mangrove yang dimulai sejak tahun 1995.
Aspek legalitas meliputi kegiatan penataan batas kawasan serta regulasi pengelolaan hutan mangrove. Beberapa kegiatan telah selesai dilakukan  seperti  membuat  kesepakatan  tripartite  antara  UNILA- Pemdakab-Masyarakat,  melakukan  pengukuran  dan  pemetaan  lahan, diterbitkannya  sertifikat  kelola  areal  hutan  pendidikan  sebagai pilot project pengelolaan terpadu di wilayah pesisir dan penyusunan Perdes Pengelolaan Mangrove.
LMC  berusaha  mengembangkan  berbagai  macam  program untuk  menunjang  pengelolaan  terpadu  wilayah  pesisir  antara  lain kelestarian  ekosistem  mangrove, pemberdayaan  masyarakat  pesisir, pembangunan  infrastruktur  penunjang  dan  pengembangan  pusat penelitian  mangrove.  Program  kelestarian  ekosistem  mangrove meliputi  pembuatan  kebun  bibit,  penanamaan  dan  pemeliharaan tanaman  rehabilitasi.  Saat  ini  hutan  mangrove  di  lahan  LMC  sedang mengalami  pertumbuhan  sekunder  hasil  dari  usaha  rehabilitasi  yang telah  dilakukan  oleh  para  pihak  terkait  sejak  tahun  1995.  Terjaganya
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN....
Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015
pertumbuhan hutan mangrove tersebut tidak lepas dari dukungan dan rasa  tanggung  jawab  yang  besar  dari  masyarakat  Desa  Margasari untuk  tetap  mempertahankan  keberadaan  sumberdaya  alam  tersebut untuk  masa  depan  mereka  nanti.  Sadar  akan  dukungan  masyarakat yang  sangat  besar  ini,  LMC  berusaha  untuk  memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan mengenai ekosistem  mangrove,  fasilitasi  pendidikan  lingkungan  hidup  (PLH), pembuatan  trek  wisata  mangrove,  pemanfaatan  dan  pengolahan bahan-bahan  baku  dari  mangrove  yang  dapat  menghasilkan  nilai ekonomi  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat lewat pengembangan  UMKM.  Saat  ini  Desa  Margasari  telah  memiliki kelompok fasilitator PLH  yang anggotanya merupakan guru-guru SD dan  SMP,  karang  taruna  dan  para  tokoh  masyarakat  yang  telah  siap memfasilitasi masyarakat umum berwisata ke hutan mangrove.
Untuk  kegiatan  pengembangan  pusat  penelitian,  LMC  tetap melakukan  penelitian  rutin  melalui  dosen  dan  mahasiswa  Unila  serta membuka hubungan kerjasama dengan beberapa universitas di Jepang (Kyoei  University,  Saga  University  dan  Yokohama  National University).  Selain  itu,  LMC  juga  aktif  bekerjasama  dengan  para pengusaha tambak (baik yang tergabung dalam Shrimp Club Lampung ataupun  tidak)  dalam  usaha  untuk  mendampingi  niat  baik  mereka untuk merestorasi keberadaan green belt hutan mangrove di sekeliling tambak  mereka.  Kesadaran  para  pengusaha  ini  disebabkan  karena penurunan  hasil  tambak  mereka  yang  ditengarai  disebabkan  oleh kerusakan ekosistem mangrove akibat pembukaan tambak  yang tidak mengindahkan kaidah lingkungan. 28
Melihat  betapa  penting  dan  bermanfaatnya penanaman mangrove  bagi  industri  budidaya  udang,  manajemen  PT  CPB berkomitmen  untuk  selalu  melestarikan  mangrove  yang  diwujudkan
28 Arief    Darmawan  (2010), Lampung  Mangrove  Center:  Pengelolaan Kolaboratif  Hutan  Mangrove  Berbasis  Pemerintah  Masyarakat  dan  Perguruan Tinggi, dalam http://www.kabarindonesia.com/, diakses pada tanggal 2 Marert 2012.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN........
dengan  adanya  program  konservasi  mangrove  atau mangrove
conservation  program (MCP).  Program  ini  merupakan  program rehabilitasi  mangrove  yang  habis  dirambah  pada  1999-2000. Sebelumnya,  yakni  pada  kurun  waktu  1995-1998,  PT  CPB  telah melakukan  rehabilitasi  mangrove  di  pesisir  timur  Lampung  dengan luas area mencapai 2.819 ha, sepanjang 50 km dengan ketebalan 500- 1.500  meter. Program  konservasi  mangrove  ini  telah  dimulai  sejak tahun  2004.  Hingga  2006  telah  dilakukan  penanaman  kembali sebanyak  140.000  bibit  bakau,  dan  jumlah  tersebut  akan  terus bertambah. Bibit bakau disemai di bedeng persemaian yang berada di dalam kawasan pond site PT CPB, sehingga setiap saat dapat dipantau pertumbuhannya. 29
Selain itu, PT. CPB juga menggulirkan program silvofisheries yang merupakan sebuah  program budi daya di kawasan pertambakan tradisional  yang  bertujuan  untuk  pelestarian  lingkungan  berupa penanaman  mengrove  tanpa  meninggalkan  aspek  ekonomi  dan bisnisnya.  Program  silvofisheries  merupakan  program  penghijauan sekaligus  budi  daya  yang  melibatkan  masayarakat  secara  langsung. Inisiatif  ini  timbul  karena petambak  tradisional  di  sana  tidak menggunakan  seluruh  tambaknya  untuk  budi  daya.  Misalnya  seperti apa yang telah diterapkan pada tambak milik A. Rahman yang luasnya sekitar lima hektar, akan tetapi yang dipakai untuk budi daya hanya di pinggirannya  saja, bagian  tengahnya  dibiarkan  kosong,  pada  lahan kosong inilah yang ditanami mangrove. 30
PT  Central  Proteina  Prima  Tbk  yang  merupakan  induk  PT. AWS,  juga  menggandeng  masyarakat  untuk  melakukan  penggalakan penghijauan kembali mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Tulang Bawang.  Reboisasi  sabuk  hijau  (green  belt)  mangrove  seluas  8.000 hektar dilakukan secara bertahap, saat ini sekitar 3.000 bibit mangrove yang  sudah  ditanam.  Bibit  mangrove  disediakan  perusahaan,
29 Indra  Gumay  Yudha, Kondisi  Mangrove  di  Wilayah  Pesisir  Lampung, dalam http://www.scribd.com/doc/13344953/Kondisi-Wilayah-Pesisir-Dan-Laut- Provinsi-Lampung-Oleh-Indra-Gumay-Yudha.
30 Yusnadi,  Heru  dan  Tan  (2009), Corporate  Social  Responsibility  PT Central Pertiwi Bahari, Media Prima, edisi 001/2009, hlm. 5.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN....
sementara masyarakat yang menanamnya. Kesadaran akan pentingnya mangrove sudah dirintis sejak 1995/1996. Hingga 1998, pertumbuhannya sangat  baik, namun pada masa reformasi, mangrove mulai  dihabisi,  dan  dijarah  warga.  Mulai  2005  program  penanaman digalakkan kembali. 31
Dari  beberapa  kewenangan  pengurusan hutan  yang  diberikan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  kabupaten  seperti  rehabilitasi hutan,  perlindungan  hutan,  penyuluhan  kehutanan  dan  pelatihan masyarakat  dirasakan  pemerintah  kabupaten  sebagai  beban,  karena kendala financial dan SDM. Meski demikian, koordinasi lintas sektor dan  wilayah  mutlak  diperlukan  dalam  pelaksanaannya,  agar pembangunan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan. 32
Dari pembahasan yang dilakukan maka dapat diketahui, bahwa pelaksanaan  hukum  di  bidang  kehutanan  yang  berada  di  lingkup Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji belum optimal.  Hal  ini  disebabkan pada  tataran  implementasi  di  lapangan tidak mendapatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Di lain hal, pemerintah  dan  elemen  yang  berwenang  belum  mampu  mendudukan keberadaan fungsi hutan atau hutan yang telah beralih fungsi menjadi lahan dalam hal yang paling hakiki dan paling utama dalam kehidupan manusia.Undang-undang  yang  mengatur  tentang  kehutanan  telah dibuat  sejak  147  tahun  yang  lalu  dan  yang  sekarang  masih  berlaku adalah  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan juga telah dibuat lengkap dengan peraturan pelaksanaannya.
Terhadap Daerah Otonom Baru Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang  Barat harus berpegang teguh pada undang-undang di bidang
31 Yulvianus  Harjono  dan  Marcus  Suprihadi  (2010), Gandeng  Warga,  PT CPP  Tanam  Mangrove, dalam  http://www.kompas  .com/gandeng-warga-ptcpp- tanam-mangrove, diakses tanggal 12 Pebruari 2012.
32 Sulistya  Ekawati, Kewenangan  Pusat  dan  Daerah  dalam  Pengurusan Hutan di era Desentralisasi, dalam http://kelembagaandas.wordpress.com/kelembagaan-pengelolaan-hutan/sulistya- ekawati-2/, diakses pada tanggal 06 Maret 2012.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN........
kehutanan  dalam  melaksanakan  roda  pembangunan  pemerintahan. Dengan  demikian  maka  akan  diperoleh  suatu  pondasi  yang  kokoh untuk  kelestarian  hutan,    yang  pada  akhirnya  akan  bermanfaat  untuk generasi yang sekarang dan yang akan datang. Begitu juga sebaliknya apabila  hal  tersebut  diabaikan,  maka  tujuan  pembentukan  Daerah Otonom  Baru  di  Indonesia  hanya  akan  berakhir  sia-sia.  Karena bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan terhadap masyarakat, jika SDA  terutamanya hutan tidak mampu dilindungi dengan baik.

## Penutup
Pelaksanaan  hukum  di  bidang  kehutanan  yang  berada  di lingkup  Kabupaten  Tulang  Bawang  sebagai  induk  dari  Daerah Otonom  Baru  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  dan  Mesuji  belum bisa  berjalan  sebagaimana  amanat  dari  undang-undang  di  bidang kehutanan  tersebut.  Hal  ini  disebabkan pada  tataran  implementasi  di lapangan  tidak  mendapatkan  partisipasi  dan  kesadaran  masyarakat. Disamping  itu  pemerintah  dan  elemen  yang  terkait  masih  belum mendudukan keberadaan fungsi hutan dalam kehidupan manusia yang paling hakiki.
Terhadap  Daerah  Otonom  Baru  khususnya  Kabupaten  Mesuji dan  Tulang  Bawang  Barat  harus  berpegang  teguh  pada  undang- undang di bidang kehutanan dalam melaksanakan roda pembangunan pemerintahan.  Dengan  demikian  maka  akan  diperoleh  suatu  pondasi yang  kokoh  untuk  kelestarian  hutan,    yang  pada  akhirnya  akan bermanfaat  untuk  generasi  yang  sekarang  dan  yang  akan  datang. Begitu  juga  sebaliknya  apabila  hal  tersebut  diabaikan,  maka  tujuan pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia hanya akan berakhir sia-sia,  yang  pada  akhirnya  semakin  sulit  terhadap  setiap  Daerah Otonom  Baru  untuk  mampu  mewujudkan  kesejahteraan  terhadap masyarakat apabila hutan yang ada saja tidak dapat dilindungi dengan baik.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN....
Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015

## Daftar Pustaka
Arief,  Arifin,  (1994), Hutan  Hakekat  dan  Pengaruhnya  Terhadap Lingkungan, cetakan I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Arief,  Darmawan,  (2010), Lampung  Mangrove  Center:  Pengelolaan Kolaboratif Hutan Mangrove Berbasis Pemerintah Masyarakat dan Perguruan Tinggi, dalam http://www.kabarindonesia.com/,  diakses  pada  tanggal  2 Marert 2012. Ekawati, Sulistya, Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengurusan Hutan di era Desentralisasi,
dalam http://kelembagaandas.wordpress.com/kelembagaan- pengelolaan-hutan/sulistya-ekawati-2/, diakses pada tanggal 06 Maret 2012.
Heru,  Yusnadi,  dan  Tan  (2009), Corporate  Social  Responsibility  PT Central Pertiwi Bahari, Media Prima, edisi 001/2009
Harjono, Yulvianus, dan Marcus Suprihadi (2010), Gandeng Warga, PT  CPP  Tanam  Mangrove, dalam  http://www.kompas
.com/gandeng-warga-ptcpp-tanam-mangrove,  diakses  tanggal
12 Pebruari 2012.
Hartono,  C.  F.  G.  Sunaryati, Hukum  Indonesia  Ekonomi
Pembangunan Indoneisa, Bina Cipta, Jakarta.
http://www.antaranews.com/berita/1268663233/kerusakan-hutan- lampung-terparah-di- sumatra Diakses pada tanggal 18 Mei 2010
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN........
http://www.pkslampung.org/index.php/more-about-joomla/34-demo- category/99-70-persen- hutan-lampung-rusak
Indrati  S,  Maria farida,  (2011), Ilmu  Perundang-Undangan, cetakan ke 5, Yogyakarta: Kanisius.
Khakim,  Abdul,  (2005), Pengantar  Hukum  Kehutanan  Indonesia dalam Era Otonomi Daerah, cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti.

## Kusumaatmadja,  Mochtar, Hukum,  Masyarakat  dan Pembinaan
Hukum  Nasional,  Pola  dan  Mekanisme  Pembaharuan  di Indonesia.
Kusumaatmadja,  Mochtar,  1975, Pengaturan  Hukum  Masalah Lingkungan  Hidup  Manusia,  Beberapa  Pikiran  dan  Saran , Bina Cipta, Bandung.
Mardana  ,  Bayu  Dwi, Potret  Buram  Hutan  Indonesia,  dalam http://fwi.or.id/publikasi/potret- buram-hutan-indonesia.htm, diakses tanggal 30 Oktober 2011.
Mertokusumo,  RM  Sudikno,  2002, Mengenal  Hukum  Suatu Pengantar,Liberty, Edisi keempat,  Jogjakarta.
Mertokusumo,  RM  Sudikno,  (1999), Mengenal  Hukum,  Suatu Pengantar, cetakan ke 2, Yogyakarta: Liberty  Yogyakarta.
Mas’oed, Mohtar, (1997), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, cetakan I, Yogyakarta:UII Press.
Pound, Roscoe, 1989, Pengantar Filsafat Hukum, Bhatara, Jakarta.
Rahardjo,  Satjipto,2004, Ilmu  Hukum;Pencarian,  Pembebasan  dan Pencerahan, Muhammadiyah UniversityPress.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN....
Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015
Rahardjo,  Satjipto,  1977, Pemanfaatan  Ilmu-Ilmu  Sosial  Bagi Pengembangan llmu Hukum, Alumni, Bandung.
Rahardjo, Satjipto, (2000), Ilmu Hukum, cetakan ke 5, Bandung; Citra Aditya Bakti.
Republik Indonesia,  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.
Republik Indonesia,  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia,  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Republik Indonesia,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  nomor  49  tahun  2008  tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
Republik  Indonesia  Undang-undang  nomor  50  tahun  2008  tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang  Barat di Provinsi Lampung Republik  Indonesia  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Agus Marzuki: ASPEK HUKUM KEHUTANAN........
Sudjito, Tinjauan  Yuridis  Konstitusional  Konsistensi  Nilai-nilai
Pancasila  dalam  UUD  1945  dan  Implementasinya,  PSPS-
PRES, Yogyakarta.
Suparni,  Ninik,  (1994), Pelestarian,  Pengelolaan,  dan  Penegakan Hukum Lingkungan, cetakan ke 2, Jakarta: Sinar Grafika.
Triadmodjo, Marsudi, 2005, Anatomi Hukum Lingkungan Internasional, Sinopsis,  Program  Pascasarjana,  IImu  Hukum UGM, Yogyakarta. Yudha,  Indra  Gumay, Kondisi  Mangrove  di  Wilayah  Pesisir Lampung, dalam
http://www.scribd.com/doc/13344953/Kondisi-Wilayah- Pesisir-Dan-Laut-Provinsi-Lampung-Oleh-Indra-Gumay- Yudha.