Peran Lembaga Komisi Yudisial .... – Mustafa Abdullah

## PERAN LEMBAGA KOMISI YUDISIAL DALAM UPAYA PENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM MENUJU INDONESIA BEBAS KORUPSI
Oleh : Mustafa Abdullah 

## Abstrak
Sebagai lembaga yang lahir dari hasil perubahan UUD 1945 keberadaan  Komisi  Yudisial  pada  prinsipnya  merupakan  amanah refo rmasi  khususnya  “Reformasi  Peradilan” . Komisi  Yudisial bersifat  mandiri  yang  berwenang  mengusulkan  hakim  agung  dan mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku hakim. Komisi  Yudisial  dalam  menjaga  dan  menegakkan kehormatan  hakim,  akan  memperhatikan  apakah  putusan  yang dibuat  sesuai  dengan  kehormatan  hakim  dan  rasa  keadilan  yang timbul  dari  masyarakat.  Apabila    fungsi  pengawasan  oleh  Komisi Yudisial  berjalan  efektif,  dapat    mendorong  terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang  dan  tugasnya  sebagai  pelaksana  utama  kekuasaan kehakiman  sesuai  dengan  kode  etik, code  of  conduct  hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Komisi Yudisial, Supremasi Hukum, Bebas Korupsi

## Pendahuluan
Komisi  Yudisial  lahir  pada  era  reformasi  ,  saat Amandemen ke III UUD 1945 pada tahun 2001 bersamaan dengan Mahkamah Konstitusi. Walaupun Komisi Yudisial adalah lembaga baru  namun  keberadaannya  memperoleh  justifikasi  hukum  yang sangat kuat karena diatur secara tegas di dalam konstitusi / Undang
 Guru Besar Luar Biasa Universitas Sriwijaya ; Anggota Komisi Yudisial Republik  Indonesia  (2005-2010);  Ketua  Program  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Batanghari, Jambi.
Peran Lembaga Komisi Yudisial .... – Mustafa Abdullah
Undang    Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan kewenangannya diberikan oleh konstitusi.
Berkaitan  dengan  itu  kehadiran  Komisi  Yudisial  di dalam sistem kek uasaan kehakiman di Indonesia bukanlah sebagai “aksesoris”  demokrasi  atau  proses  penegakan  hukum.  Komisi yudisial  lahir  sebagai  konsekuensi  politik  yang  ditujukan  untuk membangun  sistem  saling  awas  dari  saling  imbang  (Check  and Balance) di dalam struktur kekuasaan. Termasuk di dalamnya pada sub sistem kekuasaan kehakiman
Sebagai  lembaga  yang  lahir  dari  hasil  perubahan  UUD 1945  keberadaan  Komisi  Yudisial  pada  prinsipnya  merupakan amanah  reformasi  khususnya  “Reformasi  Peradilan”.  Kita  tidak dapat menutup mata dalam menatap realitas peradilan di tanah air kita.  Sudah  menjadi  rahasia  umum,  bahwa  “praktek  mafia peradilan”  telah  merambah  ke  segala  lingkungan  badan  peradilan di  hampir  semua  lingkungan  peradilan  di  berbagai    tingkatannya. Dengan melibatkan hampir semua pihak yang terkait dengan dunia peradilan :
a. Eksekutif
b. Legislatif
c. Judikatif
Kita  sungguh  sedih  menyaksikan  “hakim  yang menyalahgunakan  kekuasaannya”  karena  terlibat  dalam  “Mafia Peradilan”  justru  berlindung  di  balik  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka dengan “mengetukkan palunya”. Keadaan demikian pada akhirnya  mengakibatkan  kalangan  hakim  sebagai  pelaku  utama fungsi  peradilan  tidak  lagi  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan
Peran Lembaga Komisi Yudisial .... – Mustafa Abdullah
dan  keluhuran  martabat  serta  perilaku  hakim.  Sydney  Smith
“ Nation Fall When Judges Are Injust”.
Sebagai  lembaga  negara  yang  lahir  dari  tuntutan “Reformasi”  dan  bertugas  mendorong  reformasi  peradilan,  tentu saja  komisi  yudisial  tidak  mungkin  membiarkan  terus  menerus praktek – praktek  “tidak  terpuji”  penyalahgunaan  wewenang  di badan peradilan yang diseb ut “Yudisial Corruption itu.

## Komisi Yudisial Di Beberapa Negara
Keberadaan  Komisi  Yudisial  bukanlah  khas  Indonesia. Dari 197  negara anggota  PBB  yang  dilakukan  penelitian, ternyata ada  43  negara  yang  mengatur  tentang  Komisi  Yudisial  didalam konstitusi negaranya antara lain :
Negara Nama Lembaga Kewenangan Republik Indonesia Komisi  Yudisial/Judicial Comision 1.  Mengusulkan  Calon Hakim Agung Kepada DPR. 2. Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga  perilaku hakim. Filipina Judiscial and Bar Council Antaralain merekomendasikan calon hakim Thailand Yudicial  Commision  Of The Court Of Justice Memberikan persetujuan tentang pengangkataan dan
Peran Lembaga Komisi Yudisial .... – Mustafa Abdullah
pemberhentian  Hakim Agung Argentina Council Of Magistracy Antara lain : 1. Mengajukan Calon Hakim Agung kepada Senat 2. Bertanggung jawab terhadap seleksi hakim. 3. Melakukan Pendisiplinan Hakim. Perancis Counseil  Superieur  de la Magistratura Antara lain : 1. Mengajukan untuk Court Of Cassation. 2. Mengajukan  First President Of Court of Appends
Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial Menurut Konstitusi
1. Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri  yang  berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan kehormatan, keluhuran ,martabat serta perilaku
hakim.(Pasal  24  B  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Wewenang  tersebut  dijabarkan  dalam  Undang-Undang
Nomo 22 Tahun 2004 tentang  Komisi Yudisial Pasal 13 :
a. mengusulkan pengangkatan Hakim  Agung  kepada
DPR.
Peran Lembaga Komisi Yudisial .... – Mustafa Abdullah
b. menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran  martabat
serta menjaga perilaku hakim.
3. Dalam  melaksanakan  wewenang  yang  pertama  Komisi Yudisial   mempunyai tugas, Pasal 14 :
a. Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung.
b. Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung.
c. Menetapkan Calon Hakim Agung.
d. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR.

## Kewenangan Komisi Yudisial
Timbul  pertanyaan  bagaimana  pengaturannya  agar Komisi  Yudisial  dapat  mengawasi  dan  mengimbangi  badan penyelenggara kekuasaan kehakiman tersebut ?
Pembicaraan dan perdebatan dalam Badan pekerja MPR masa sidang MPR RI Tahun 2001 dalam acara Laporan Panitia Ad Hoc  BP  MPR  pada  tanggal  23  Oktober  2001,    berkenaan  dengan pertama,    pengangkatan  dan  pemberhentian  hakim  agung  dan hakim lain, dan kedua tentang pengawasan perilaku hakim. Kedua peranan tersebut pada dasarnya adalah penjabaran lebih lanjut dari pengertian  pengawasan  (kontrol).  Secara  teoritis    konsep pengawasan    dapat  dibedakan  menjadi:  (1)  pengawasan  preventif; (2) pengawasan represif.
Pengawasan preventif adalah pengawasan yang
ditujukan untuk mencegah terjadi penyimpangan terhadap patokan yang ada;  pengawasan represif adalah pengawasan yang ditujukan untuk  menanggulangi  setelah  terjadinya  penyimpangan  terhadap patokan.  Realisasi  konsep  pengawasan  tersebut  di  atas  terwujud
Peran Lembaga Komisi Yudisial .... – Mustafa Abdullah
dalam  pasal  24  B Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri  yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.
Pasal  24  B  tersebut  di  atas  dijabarkan  lebih  lanjut  oleh Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2004,  yang menentukan Komisi Yudisial mempunyai wewenang :
1. mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan ;
2. menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  serta
menjaga perilaku hakim.”
Kewenangan  mengusulkan  Hakim  Agung  kepada  DPR pada intinya adalah pengawasan preventif, artinya Komisi Yudisial menyeleksi calon hakim agung agar didapat hakim yang memiliki integritas,  profesionalitas,  independensi  yang  nantinya  akan diusulkan kepada DPR. Jika Komisi Yudisial berhasil mendapatkan calon-calon Hakim Agung yang memiliki
persyaratan-persyaratan  tersebut  di  atas,  dengan  sendirinya  dalam menjalankan  tugas  peradilannya,  akan  menjadi  hakim  yang terhormat dan bermartabat.
Dalam menjalankan kewenangan yang berkaitan dengan praktek Mafia Peradilan Komisi Yudisial berwenang :
a. Memeriksa  hakim  yang  diduga  melakukan  pelanggaran Kode etik  perilaku     hakim. Jika terbukti sesuai Pasal 23 Undang-Undang   Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial mengusulkan  penjatuhan    sanksi  berupa  teguran  tertulis, pemberhentian sementara dan    pemberhentian.
Peran Lembaga Komisi Yudisial .... – Mustafa Abdullah
b. Memeriksa  proses  terbitnya  putusan  hakim  yang  di dalamnya
terdapat  unsur  pelanggaran  seperti  Impartialitas,  Kode Etik, serta Code   Of    Conduct.
c. Melakukan  jaringan  kerjasama  lembaga  penegakkan hukum  seperti  KPK,  PPATK,  POLRI,  Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers dalam bentuk aliansi strategis.
d. Membuka  akses  secara  luas  kepada  publik  untuk  aktif
partisipatif  melaporkan praktik tidak terpuji pengadilan.
e. Mengundang  partisipasi  optimal    kalangan  Perguruan
Tinggi – LSM – Advokad  untuk  melakukan  penguatan kegiatan  ekstra  atas  putusan  Hakim  yang  terindikasi praktek KKN.
Dalam  melaksanakan  wewenang  pengawasan,  menjaga dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat  serta  perilaku hakim, Komisi  Yudisial:
1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.
2. Meminta  laporan  secara  berkala  kepada  badan  peradilan berkaitan dengan  perilaku hakim.
3. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  dugaan  pelanggaran  perilaku hakim.
4.  Memanggil  dan  meminta  keterangan  dari  hakim  yang  diduga melanggar  kode etik perilaku hakim.
5. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan  kepada  Mahkamah Agung/Mahkamah
Konstitusi serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Peran Lembaga Komisi Yudisial .... – Mustafa Abdullah

## Hakim Yang Baik
Ada  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  perubahan dibidang  peradilan  akan  terjadi  jika  kita  dapat  merekrut  dan menempatkan  hakim-hakim  yang  profesional,  berkualitas,  dan berintegritas. Buitendam berkata ”Good Judges Are Not Born But Made”, ini  berarti  bahwa  hakim  yang  baik  yaitu  hakim  yang memiliki  profesionalitas,  integritas  dan  kualitas,  bukanlah  lahir dengan  sendirinya  akan  tetapi  dibentuk.  Dengan  demikian kesimpulan  sementara  ialah  perubahan  kearah  tercipta  sistim peradilan yang lebih baik hanya dapat terjadi apabila kita berhasil membentuk  dan  menempatkan  hakim  yang  baik  tersebut  pada badan-badan  peradilan.  Secara  spesifik  lagi,  untuk  mendapatkan calon  Hakim  Agung  yang  baik  sangat  ditentukan  oleh  (1)  sistem rekrutmen,  (2)  persyaratan  yang  dipergunakan,  (3)  serta  lembaga yang melakukan rekrutmen itu.
Dalam teori tentang subyek hukum, digambarkan bahwa hakim  merupakan  pribadi  kodrati  (manusia)  yang  memiliki kualifikasi tertentu. Oleh sebab itulah Logemann menyebut subyek itu  dengan  istilah ambtenaar atau  pejabat.  Sebagai  pejabat  tentu saja ia memiliki peranan (role) atau tugas dan wewenang. Namun demikian  peranan  itu  tidaklah  berdiri  sendiri,  peranan  itu  baru dapat dilaksanakan apabila melekat pada pribadi kodrati (manusia). Dalam  kehidupan  sehari-hari  kita  dapat  menyaksikan  bahwa seseorang  dilantik  dan  diambil  sumpah  untuk  menduduki  jabatan tertentu. Jika  yang  bersangkutan  telah  diangkat  dalan  jabatan tertentu, maka orangnya dinamakan pejabat.
Peran Lembaga Komisi Yudisial .... – Mustafa Abdullah
Dalam melaksanakan peranan atau tugas dan wewenang dari  pejabat  itu  sudah  tentu  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai, pandangan,  paradigma  yang  dianut  oleh  manusia  pemikul  jabatan tersebut. Oleh  sebab  itu  tidak  heran  kita  bisa  menemukan  istilah hakim  yang  progresif.  Hakim  adalah  pejabat,  yang  memiliki peranan  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  yang  diatur  dalam undang-undang.  Selanjutnya kata progresif adalah kata sifat yang menggambarkan suatu kecenderungan pada diri manusia. Progresif berasal  dari  kata  ”progress”  yang  berarti  kemajuan,  maju  atau berkembang.  Progresif  bermakna  bahwa  seseorang  itu  memiliki kecenderungan atau berorientasi kepada kemajuan, kecenderungan ingin berkembang, berorientasi ke pada masa depan.
Sebagaimana  dikatakan  diatas,  walaupun  hakim  itu pejabat  yang  memiliki  peranan  atau  tugas  dan  wewenang  yang diatur  dalam  undang-undang,  akan  tetapi  dalam  melaksanakan peranan  pejabat  tersebut  sangat  ditentukan  oleh  kecenderungan manusia yang melaksanakannya yaitu sifat ingin maju, berorientasi ke  masa  depan.  Dengan  demikian  hakim  yang  progresif  adalah pejabat  yang  dalam  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  selalu berorientasi  ke arah kemajuan, berorientasi ke depan.
Peranan Komisi Yudisial Dalam Upaya Mendukung

## Supremasi Hukum
Kewenangan  Komisi  Yudisial  untuk  melaksanakan fungsi  pengawasan  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  merupakan upaya  untuk  mengatasi  berbagai  bentuk  penyalah-gunaan wewenang di lembaga peradilan yang dimulai  dengan mengawasi
Peran Lembaga Komisi Yudisial .... – Mustafa Abdullah
perilaku  hakim,  agar  para  hakim  menunjung  tinggi  kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Komisi  Yudisial  dalam  menjaga  dan  menegakkan kehormatan  hakim,  akan  memperhatikan  apakah  putusan  yang dibuat  sesuai  dengan  kehormatan  hakim  dan  rasa  keadilan  yang timbul  dari  masyarakat.  Apabila    fungsi  pengawasan  oleh  Komisi Yudisial  berjalan  efektif,  dapat    mendorong  terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang  dan  tugasnya  sebagai  pelaksana  utama  kekuasaan kehakiman  sesuai  dengan  kode  etik, code  of  conduct  hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah sesungguhnya  letak  peranan  penting  dari  Komisi  Yudisial  dalam upaya mendukung penegakan hukum di Indonesia.
Untuk  mendorong  masyarakat  kritis  terhadap  perilaku hakim,  Komisi  Yudisial  telah  membangun  ”jejaring”  yang  terdiri dari  komponen  masyarakat  sipil  (civil  society)  seperti  organisasi masyarakat  (ormas)  Lembaga  Swadaya  Masayarakat  (LSM)  dan Fakultas Hukum baik negeri maupun swasta. Dibentuknya jejaring ini  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  anggota  Komisi  Yudisial sebanyak 7 orang tidak mungkin dapat mengawasi perilaku hakim yang  berjumlah + 7000  orang  yang  tersebar  di seluruh  Indonesia. Dengan  adanya  jejaring  diharapkan  dapat  membantu  komisioner mengawasi  perilaku  hakim  tersebut  agar  bantuan  itu  lebih  efektif (tercapai  tujuan)  maka  dalam  MOU  tersebut  disepakati  jejaring melakukan tugasnya :
1. melakukan riset putusan hakim
2. investigasi perilaku hakim
Peran Lembaga Komisi Yudisial .... – Mustafa Abdullah
3. mengembangkan  sifat  sensitif  dan  kritis  terhadap Judicial
Corruption
4. menyelenggarakan  pendidikan  dan  kampanye  melawan mafia peradilan
5. mengadakan advokasi korban mafia peradilan
Keberadaan jejaring tersebut disamping dapat membantu komisioner  mengawasi  perilaku  hakim  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia, juga dapat membantu Komisi Yudisial mengetahui dan mengumpulkan  database  dan track  record hakim.  Kedua  data tersebut  sangat  diperlukan  oleh  para  komisioner  sebagai  bahan pertimbangan  dalam  menentukan  calon  hakim  agung,  seandainya hakim  yang  bersangkutan  mendaftarkan  diri  ke  Komisi  Yudisial adanya  laporan    masyarakat  terhadap  perilaku  hakim  yang dapat difasilitasi  oleh  jejaring,  dan  dengan  demikian  mempermudah akses  masyarakat  ke  Komisi  Yudisial  serta  sekaligus  akan membentuk  semacam  jaringan  masyarakat  madani  dalam mengawasi perilaku hakim.

## Daftar Pustaka

## A.Ahsin  Thohari, 2004. Komisi  Yudisial  dan  Reformasi
Peradilan,  Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
Benny K. Harman, 1997. Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman,  Cet.  I,  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat-ELSAM, Jakarta. Moeljatno. 1955. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Jogyakarta. Padmo Wahjono, 1982. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.