## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Analisis Pajak Bumi dan Bangunan
Dalam Persepsi Masyarakat di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
Balada RAF.S.Sos.,M.Si
baladaraf67@gmail.com

## Universitas Ichsan Gorontalo

## Abstract
Land and buiding tax is the main source ini regional development. This study raised hoh people’s interest in ttheir obligation to the state. As for objectives to be achieved in this studi  is  to  desceribbe  the  public  perception  of  the  obligation  to  pay  taxes  in  subdistrict  of Tilamuta and to find out what factors influence the formation of community persception. This type  of  research  is  quantitative  descriptive  survey  research  that  is  taking  sampels  from  a population  and  using  a  questionnaire.  Aims  to  explain  condition,  summarize  the  various conditions and situation and variables that arise in the community. Based on what happened thes  raised  to  the  surface  of  the  character  or  description  of  condition  of  situation  and  its variables.  The  population  of  this  research  is  community  of  Tilamuta  sub-district  whose sampels were taken from all villages using the frank linch formula with total of 100 sampel. The  results  of  research  data  processing  show  that  most  respondents  know  about  land  and building taxes. The awareness of the community in paying Tilamuta land and building taxes is quite high, this cann be seen from the level of public education that began to improve. The socialization given by the regional government was also quite good but not yet maximized.
Keywords: Land and Building Tax, Community perception

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019

## Pendahuluan
Setiap  wilayah  suatu  Negara (daerah) memiliki perencanaan aktivitas pembangunan  yang    merupakan  bagian dari  kegiatan  pemerintah  yang  harus kontinyu dan konprehensif serta terintegrasi dengan tujuan untuk mewujudkan  suatu  masyarakat  adil  dan makmur,  merata  materil  dan  spirituil berdasarkan  konstitusi  sebagaimana yang  tertuang  di  dalam  Pancasila  dan UUD  1945.  Sehingga  dengan  demikian Pembangunan  idealnya  dilaksanakan merata  di  seluruh  tanah  air  dan  benar- benar  dapat  dirasakan  oleh  seluruh rakyat sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.
Prinsip otonomi mewajibkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya  sendiri  baik  untuk  urusan rutin maupun tugas-tugas pembangunan daerah.    Otonomi  daerah  tentunya memerlukan  dana  yang  seharusnya disediakan  oleh  daerah  sendiri  dengan menggali  potensi  ekonomi  daerah sehingga mampu meningkatan keuangan daerah  yang  merupakan  prasyarat penting  baik  tegaknya  otonomi  daerah selain persyaratan sumber daya manusia dan sumber fasilitas menyangkut sarana dan  prasarana.  Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD)  merupakan  salah  satu  sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah.
Disamping  sebagai  salah  satu sumber  pembiayaan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  PAD  berfungsi juga  sebagai  kriteria  untuk  mengukur ketergantungan suatu pemerintah daerah  kepada  pemerintah  pusat. Sehubungan hal ini upaya meningkatkan penerimaan  negara  melalui  sektor perpajakan  dimaksud  telah  secara  tegas diamanatkan dalam GBHN 1993. Kesadaran  masyarakat  membayar  pajak secara jujur dan bertanggung jawab terus ditingkatkan melalui motivasi, penerangan,  penyuluhan,  pendidikan sejak  dini,  serta  Langkah  keteladanan. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk  membayar  pajak  sebagai  warga negara  perlu  di  imbangi  dengan peningkatan pelayanan.
Pembangunan  memang  tidak mengenal  selesai  dalam  kehidupan manusia. Karena aktivitas ini merupakan suatu  proses  yang  berlangsung  secara berkesinambungan  dan  membutuhkan supply  energy besar  salah  satunya bersumber  dari  pajak.  Urgensitas  pajak terutama untuk pembiayaan pembangunan,  hal  ini  tidak  lain  karena aktivitas warga/masyarakat memerlukan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
sarana dan prasanana, baik infrastruktur ekonomi  pendidikan  dan  kesehatan  dan lain sebagainya, termasuk rasa aman dan nyaman. Keberadaan i nfrastruktur public menjadi  bagian  dari  tanggung  jawab pemerintah  yang dipenuhi melalui pajak.
Demikian  halnya  di  Kecamatan Tilamuta, penyediaan kebutuhan infrastruktur  public  seperti  Jembatan, jalan  dan  taman  yang  ada  di  Kecamatan Tilamuta  tersebut  memerlukan  biaya yang  bersumber  dari  masyarakat  yang memanfaatkan  dalam  bentuk  pajak. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan,  inisiatif  dan  kreativitas masyarakat  yang  lahir  dari  kesadaran dan  tanggung  jawab  sebagai  manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan  tumbuh  dan  berkembang sebagai  suatu  partisipasi  inklud  dalam hal  pajak.    Pajak  adalah  pungutan  wajib dari rakyat untuk Negara penggunaannya untuk membiayai belanja  pemerintah  pusat  dan  daerah demi kesejahteraan rakyat.
Uang  pajak  digunakan  untuk kepentingan  umum  yang  merupakan salah  satu  sumber  dana  pemerintah untuk  mendanai  pembangunan  fasilitan umum. Pemerintah menempatkan sektor perpajakan  sebagai  salah  satu  wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyat
dalam  pembangunan.  Karena  betapapun besarnya  peranan  pemerintah,  disiplin serta  dedikasi  aparaturnya  dalam pengelolahan  pembangunan,  partisipasi masyarakat  sangatlah  diperlukan  untuk menjamin  berhasilnya  pembangunan tersebut.
Partisipasi masyarakat disini adalah  seperti  yang  diungkapkan  oleh Suryono (2010:124) Partisipasi merupakan  ikut  sertanya  masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil hasil pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan  adalah  pajak  yang  dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan  dan/atau  kedudukan  sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan  yang  mempunyai  suatu  hak atasnya  atau  memperoleh  manfaat  dari padanya.
Eksistensi  pajak  dalam  Negara sangat  vital  dalam  menjalankan  roda pemerintahan  untuk  menjalankan fungsi fungsi  pelayanan,  perlindungan  dan pembangunan.  Demikian  pentingnya, maka  pajak  diatur  dalam  konstitusi Negara  UUD  1945  bahwa  segala  pajak untuk  keperlua  Negara  berdasarkan Undang  Undang.    Menurut  UU  No.  12 Tahun  1985  sebagaimana  telah  diubah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
terakhir  dengan  UU  No.  12  Tahun  1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, PBB adalah  pajak  yang  bersifat  kebendaan dalam  arti  besarnya  pajak  terutang ditentukan  oleh  keadaan  objek  yaitu bumi/tanah  dan  atau  bangunan.  Objek PBB  adalah  Bumi  dan  atau  Bangunan. Bumi  yaitu  permukaan  bumi  dan  tubuh bumi yang ada dipedalaman.
Bangunan adalah konstruksi teknik  yang  ditanam  atau  dilekatkan secara  tetap  pada  tanah  dan/atau perairan  Indonesia.  Sebagaimana  jenis pajak  yang  lain,  PBB  akan  selalu berkaitan  dengan  fungsi budgeter dan regulasi.  Masalah  penting  yang  harus selalu  diperhatikan  dalam  pengenaan pajak adalah distribusi beban pajak pada masyarakat.  Salah  satu  syarat  dan penetapan pajak adalah harus memenuhi prinsip  keadilan.  Ada  dua  tolok  ukur yang dapat digunakan untuk melihat adil tidaknya distribusi beban pajak. Pertama adalah  prinsip  kemampuan  untuk membayar  dan  kedua  adalah  prinsip manfaat.
Kemampuan  untuk  membayar pajak  dapat  dilihat  dari  ketiga  aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan  dan  konsumsi  seseorang.  Di mana  semakin  tinggi  kemakmurannya seseorang  maka  semakin  tinggi  pula
kemampuan  orang  tersebut  untuk membayar  pajak.  Oleh  karena  itu  akan lebih  adil  apabila  orang  tersebut dikenakan pajak relatif tinggi. Pemerintah sudah melakukan pendataan dan  pengolahan  data  terhadap  objek yang  dikenakan  pajak.  Masyarakat  yang sudah menjadi wajib pajak, banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi terhadap  pembayaran  PBB.  Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar  pajak  masih  belum  mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan.
Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan  pajak  karena  masih  merasa sama  dengan  upeti,  memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat  apa  dan  bagaimana  pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Pemungutan pajak memang  bukan  suatu  pekerjaan  yang mudah, disamping peran serta yang aktif dan  petugas  perpajakan,  juga  dituntut kemauan  dari  para  wajib  pajak  itu sendiri.  Wajib  pajak  PBB  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  memiliki  hak dan/atau  memperoleh  manfaat  atas tanah  dan/atau  memiliki,  menguasai, dan/atau  memperoleh  manfaat  atas bangunan. Wajib pajak memiliki

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
kewajiban membayar PBB yang terutang setiap  tahunnya.  PBB  harus  dilunasi paling  lambat  6  (enam)  bulan  sejak tanggal  diterimanya  SPPT  oleh  wajib pajak.
Kesadaran  wajib  pajak  dalam membayar  kewajiban  perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak  tersebut,  suatu  hal  yang  paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan  pajak  adalah  kemauan wajib  pajak  untuk  melakukan  kewajiban tersebut. Meskipun pemerintah setempat sudah  membuat  sanksi  terhadap  wajib pajak  yang  tidak  patuh,  sanksi  yang diberikan  oleh  pemerintah yakni berupa denda.  Tapi  hal  ini  juga  kurang  berhasil untuk  membuat  masyarakat  itu  menjadi sadar pajak.
Selain memberikan sanksi pemerintah juga sudah
mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran  PBB  dalam  berbagai  media mainstream,  dengan  berbagai  strategi yang  menarik  perhatian  publik  untuk dapat  mengerti  dan  memahami  akan pentingnya  membayar  pajak.  Dengan adanya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  ini,  diharapkan  masyarakat sadar  dan  dapat  ikut  serta  dalam pembangunan  suatu  daerah  dengan
berpartisipasi membayar pajak khususnya PBB.
Pemerintah  Kabupaten  Boalemo dengan potensi sumberdaya struktur dan infrastruktur  terus  mengoptimalkan pemungutan  PBB  dengan  beberapa upaya  yaitu  dengan  melalui  Dinas Pendapatan
Daerah (Dispenda) memaksimalkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan  Perkotaan  dan  Pedesaan  di setiap  masing-masing  kecamatan.  Selain itu, pemerintah kabupaten Boalemo telah melakukan  upaya  -  upaya  antara  lain, menyiapkan  tempat  pelayanan  PBB  baik ditingkat  Kabupaten  maupun  ditingkat kecamatan, melakukan koordinasi dengan  KPP  Pratama  terkait  dengan aplikasi data PBB beserta
pendampingannya dan melakukan koordinasi dengan Bank Sulut-Go terkait pembukaan  penerimaan  dan  tempat pembayaran  PBB  di  masing  -  masing kecamatan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil judul ” Analisis Pajak Bumi  dan  Bangunan  Dalam  Persepsi Masyarakat  di  Kecamatan  Tilamuta Kabupaten  Boalemo  di  Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo”.

## KAJIAN LITERATUR
Penelitian pertama berjudul Persepsi  Wajib  Pajak  Terhadap  Pajak

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Bumi  dan  Bangunan  Daiam  Rangka Meningkatkan  Penerimaan  PBB  di Kecamatan  Ilir  Barat  I  Palembang dilakukan  oleh  Merry  Eryanti  (2010). Perumusan  masalah  dalam  penelitian sebelumnya  adalah  bagaimana  persepsi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan  Bangunan  di  Kecamatan  Ilir Barat  1 Palembang. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Kecamatan  Ilir  Barat  I Palembang.  Data  yang  digunakan  adalah data  primer  dan  teknik  pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.
Penelitian kedua berjudul Evaluasi  Peiaksanaan  Proses  Penagihan Aktif  terhadap  Tunggakan  PBB  dan BPHTB  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Seberang  Ulu  oieh  M.  Amin  (2006).
Perumusan  masalah  dalam  penelitian tersebut bagaimana peiaksanaan penagihan  aktif  di  Kantor  Pelayanan Pajak  Palembang  Seberang  Ulu  dan kontribusinya  terhadap  penerimaan. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui peiaksanaan penagihan aktif terhadap  tunggakan  PBB  dan  BPHTB  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Palembang Seberang Ulu dan Kontribusinya terhadap penerimaan.
Penelitian ketiga berjudul Analisis Pengaruh  Faktor  Tingkat  Pendapatan dan  lingkat  Pendidikan  Wajib  Pajak Terhadap
Perilaku
Menunggak
Pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pada  Kecamatan  Ilir  Timur  II  Kota Palembang  oleh  Riantri  Hastuti  (2005). Perumusan  masalah  dalam  penelitian tersebut adalah apakah tingkat pendapatan  dan  tingkat  pendidikan Wajib  Pajak  mempengaruhi  terhadap perilaku  menunggak  pembayaran  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  pada Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. l  ujuannya  adalah  untuk  mengetahui apakah  faktor  tingkat  pendapatan  dan tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku  menunggak  pembayaran  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.
Data  yang  digunakan  yaitu  data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  wawancara.  Kuisioner  dan dokumentasi.  Analisis  yang  digunakan analisis kuantitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian pertama, kedua dan ketiga  adalah  sama-sama  meneliti tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah ingin mengetahui persepsi wajib pajak

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
terhadap  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, perbedaan  dengan  penelitian  kedua adalah  penelitian  kedua  membahas tentang  evaluasi  peiaksanaan  penagihan aktif,  perbedaan  penelitian  sekarang dengan penelitian ketiga adalah membahas  factor  tingkat  pendapatan dan  pendidikan  berpengaruh  terfiadap pembayaran  PBB,  sedangkan  penelitian sekarang membahas
persepsi masyarakat terhadap kesadaran membayar  pajak  dan  pemahaman peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.
Sampai sekarang kesdaran masyarakat  membayar  pajak  masih belum  mencapai  tingkat  sebagaimana yang  diharapkan.  Umumnya  masyarakat masih  apriori  karena  masih  merasa seperti  upeti,  memberatkan,  ketidak mengertian  masyarakat  tentang  pajak masih  nampak  di  permukaan  sosial. Namun  masih  ada  upaya  yang  dapat dilakukan  sehingga  masyarakat  sadar sepenuhnya  untuk  membayar  pajak. Ketika  masyarakat  memiliki  tingkat kesadaran  maka  membayar  pajak  akan dilakukan  secara  sukarela  dan  senang hati.
Kesadaran diartikan sebagai sikap atau  perilaku  untuk  mengetahui  atau mengerti,  taat  dan  patuh  kepada peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku.
Dilihat  dari  data  yang  diperoleh  dari Kantor  Kecamatan  Tilamuta  tingkat kesadaran  masyarakat  terhadap  Pajak Bumi  dan  Bangunan  masih  berada dibawah  jumlah  yang  ditetapkan.  Oleh Karena itu dapat diperkirakan masyarakat  belum  semuanya  sadar  dan memahami  hak  dan  kewajiban  mereka sebagai wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan  beberapa  acuan  agar dapat  dengan  mudah  menemukan  hasil yang relevan.
PP No 71 Tahun 2010 lampiran ke II tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, mendefinisikan pendapatan  sebagai  semua  penerimaan Rekening  Kas  Umum  Negara  /  Daerah yang  menambah  ekuitas  dana  lancar dalam  periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,  dan  tidak  perlu  dibayar kembali.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No 13 Tahun 2006,
mendefinisikan  pendapatan  sebagai  hak pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai penambah  nilai  kekayaan  bersih.  Kedua definisi  tersebut  jelas  terlihat  bahwa pendapatan  merupakan  hak  pemerintah yang  menambah  nilai  ekuitas  dana pemerintah.  Kelompok  pendapatan  yang diterima  oleh  PPKD  adalah  sebagai berikut :

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019

## 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.  Dana  Perimbangan  (Pendapatan
Transfer)
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah

## Pajak
Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1)  definisi  pajak  adalah  iuran rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum.

## Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB  menurut  UU  PBB  adalah iuran  yang  dikenakan  terhadap  pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian Bumi disini adalah termasuk  permukaan  bumi  dan  tubuh bumi  yang  ada  dibawahnya.  Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi  tanah  dan  perairan  pedalaman serta  laut  wilayah  Indonesia.  Bangunan adalah  konstruksi  teknik  yang  ditanam atau  diletakan  secara  tetap  pada  tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat  tinggal  atau  tempat  berusaha. Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian  PBB  adalah  iuran  yang dikenakan  terhadap  orang  atau  badan
yangsecara  nyata  mempunyai  hak, memiliki,  menguasai  dan  memperoleh manfaat  dari  bumi  dan  bangunan. Berdasarkan  UU  No.  28/2009  tentang pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang baru,  bahwa  Selama  ini  PBB  merupakan pajak  pusat,  namun  hampir  seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah.

## Objek PBB
Pasal  2  Ayat  (1)  UU  PBB,  yang menjadi Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan,  permukaan  bumi,  tanah (perairan)  dan  tubuh  bumi  yang  ada dibawahnya.  Sedangkan  bangunan  yang juga  dijadikan  objek  PBB  adalah konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau diletakan  secara  tetap  pada  tanah  dan atau  perairan.  Selanjutnya  penjelasan dari  Pasal  1  Angka  (2)  UUPBB, menguraikan  lebih  lanjut  mengenai pengertian bangunan yang menjadi objek PBB  adalah  :  a.  Jalan  lingkungan  yang terletak  dalam  suatu  komplek  suatu bangunan  seperti  hotel,  pabrik,  dan emplasemennya,  dan  lain-lain  yang merupakan  satu  kesatuan  dengan kompleks  bangunan  tersebut;  b.  Jalan TOL; c. Kolam renang; d. Pagar mewah; e. Tempat  olahraga;  f.  Galangan  kapal;  g. Dermaga;  h.  Taman  mewah;  i.  Tempat penampungan/kilang  minyak,  air  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
gas; j. Pipa minyak; Objek PBB yang tidak dikenakan  PBB  pasal  3  UUPBB  yaitu objek  pajak yang :  a.  Digunakan  semata- semata  untuk  melayani  kepentingan umum  yang  tidak  dimaksudkan  untuk memperoleh  keuntungan;  b.  Digunakan untuk  kuburan,  peninggalan  purbakala, atau  yang  sejenis  dengan  itu;  c. Merupakan  hutan  lindung,  hutan  suaka alam, hutanwisata, taman nasional, tanah pengembalaan  yang  dikuasai  oleh  desa, dan  tanah  negara  yang  belum  dibebani oleh  suatu  hak;  d.  Digunakan  oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh  menteri  keuangan;  f.  Objek  pajak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan;  g.  Besarnya  Nilai  Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak(NJOPTKP) ditetapkan  paling  besar  Rp.12.000.000 (dua  belas  juta  rupiah)  untuk  setiap Wajib pajak.

## Subjek PBB
Subjek  PBB  menurut  Pasal  4  UU PBB  adalah  orang  atau  badan  yang secara  nyata  mempunyai  suatu  hak  atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.  Selanjutnya  dapat  dirinci,
bahwa  yang  dimaksud  subjek  pajak sebagaimana dimaksudkan diatas adalah terdiri  dari  orang  atau  badan  yang:  a. Memiliki atau mempunyai hak atas bumi dan  atau  bangunan:  1)  Memiliki  atau mempunyai  hak  atas  bumi  (tanah)  saja; 2)  Memiliki  atau  mempunyai  hak  atas bangunan  saja;  dan  3)  Memiliki  atau mempunyai  hak  atas  bumi  (tanah danbangunan).  b.  Menguasai  bumi  dan atau  bangunan:  1)  Menguasai  bumi (tanah)  saja;  2)  Menguasai  bangunan saja; dan 3) Menguasai bumi (tanah) dan bangunan;  c.  Memperoleh  manfaat  atas bumi dan atau bangunan: 1) Memperoleh manfaat  atas  bumi  (tanah)  saja;  2) Memperoleh  manfaat  atas  bangunan saja;  dan  3)  Memperoleh  manfaat  atas bumi (tanah) dan bangunan Berdasarkan rincian  diatas,  dapat  disimpulkan bahwasubjek  PBB  adalah:  a.  Pemilik;  b. Pemegang  kekuasaan;  c.  Penyewa  atau sebagainya.

## Dasar Hukum PBB
a.  UU  No  12  Tahun  1985  tentang PBB  b.  PP  No  46  Tahun  1985  tentang persentase  NJKP  pada  PBB  c.  Kep. Menkeu No. 1002/KMK.04/1985 tentang Tata cara pendaftaran Objek Pajak PBB d. Kep.  Menkeu  No.  1003/KMK.04/1985 tentang penuntun klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
PBB e. Kep. Menkeu
No.
1006/KMK.04/1985  tentang  tata  cara penagihan  PBB  dan  penunjukan  pejabat yang  berwenang  mengeluarkan  Surat
Paksa f.
Kep. Menkeu
No. 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan Wewenang  penagihan  PBB  kepada Gubernur  Kepala  Daerah  TK  I  dan/atau Bupati/Walikota  Madya  Kepala  Daerah TK  II  g.  Peraturan  Pelaksana  Lainnya  h. UU  No.  12  tahun  1994  Peraturan perpajakan  tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir adalah  Undang-Undang  No.  16  Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan.  Perubahan-perubahan yang  terjadi  tercermin  dari  ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  sistem  dan mekanisme  pemungutan  pajak.  Sistem pemungutan  pajak  di  Indonesia  adalah sebagai  berikut:  1.  Pemungutan  pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban,  dan  peran  serta  Wajib  Pajak untuk  secara  langsung  bersama-sama melaksanakan  kewajiban  perpajakan yang  diperlukan  untuk  pembiayaan negara  dan  pembangunan  nasional.  2.
Tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan  pajak  sebagai  pencerminan kewajiban  di  bidang  perpajakan  berada pada Wajib Pajak sendiri. 3. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat
melaksanakan kegotongroyongan nasional  melalui  sistem  menghitung, membayar,  dan  melaporkan  sendiri pajak yang terutang.

## Kontribusi
Kontribusi  adalah  sesuatu  yang diberikan  bersama-sama  dengan  pihak lain  untuk  tujuan  biaya  atau  kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan  sebagai  sumbangan  yang diberikan  oleh  pendapatan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  terhadap  besarnya pendapatan daerah. Mahmudi (2010:145)  menyatakan  bahwa  jika potensi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang berlandaskan  potensi  sesungguhnya,  hal ini  dapat  meningkatkan  total  hasil penerimaan  daerah.  Sehingga  akan mengurangi  ketergantungan  pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif- deskriptif dengan penelitian survei, yaitu yang  mengambil  sampel  dan  suatu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
populasi  dan  menggunakan  kuesioner sebagai  alat  pengumpulan  data  yang pokok.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi/berbagai
vaniabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini, berdasarkan  apa  yang  terjadi  kemudian mengangkat ke permukaan karakter/gambaran  tentang  kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut.

## HASIL PENELITIAN
Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini tercermin dalam APBN dengan  jumlah  pendapatan  dari  pajak hingga  triliun  pada  APBN.Optimalnya pendapatan pajak untuk mendanai APBN merupakan  wujud  nyata  kemandirian pendanaan  pembangunan.Beragamnya peraturan  dan  perubahan  yang  ada  di sektor  pajak  perlu  disosialisasikan, sehingga  Wajib  Pajak  memperoleh pemahaman  dalam  mengelola  laporan keuangannya.
Selain  itu,  dunia  usaha  perlu memahami  bahwa  pajak  memberikan kontribusi untuk pembangunan infrastruktur  dan  berbagai  perangkat yang mendorong kemudahan melakukan usaha  serta  berbagai  kebutuhan  dalam
membangun perusahaan dan memberikan kontribusi bagi pendapatan Negara. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan  salah  satu  dari  kebijakan reformasi  perpajakan  tahun  1985.  Pajak Bumi  dan  Bangunan  terdapat  5  jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB  P2  sendiri  adalah  PBB  sector pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P5  adalah  PBB  sektor  perkebunan, perikanan  dan  pertambangan.  Bumi  dan bangunan  merupakan  dua  obyek  dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai  permukaan  bumi  yang  berupa tanah  dan  perairan  serta  segala  sesuatu yang  dibawahnya,  sedangkan  bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada  tanah  dan  perairan  di  wilayah negara Indonesia.
Kontribusi,  merupakan  suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan  mengoptimalkan  kemampuan sesuai  bidang  dan  kapasitas  masing- masing yang dimaksudkan untuk memberi  manfaat  kepada  masyarakat sekitar.Pajak  Bumi  dan  Bangunan memberikan kontribusi dalam penerimaan  Daerah  melalui  pembagian hasil dengan Pajak Pusat.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Bagaimana  persepsi  masyarakat terhadap  kewajiban  membayar  PBB  di Kecamatan Tilamuta?
1.  Pengetahuan  masyarakat  Kecamatan Tilamuta  tentang  PBB  sudah  cukup luas,  yakni  sebanyak  70%  responden.
Namun, masih banyak PR untuk Dinas Pendapatan Daerah mengenai sosialisasi  PBB  kepada  masyarakat, hal  ini  dikarenakan  60%  responden menyatakan  bahwa  sosialisasi  yang dilakukan  pemerintah  daerah  kurang maksimal dan tidak merata
2.  80%  responden  mengaku  telah menyiapkan  alokasi  dana  untuk membayar PBB. Sebagai warga negara yang baik masyarakat harus membayar pajak tepat waktu sehingga memperlancar  pembangunan  dan fasilitas  umum  yang  nantinya  juga masyarakat  yang  menikmati  hasilnya, oleh karena itu sebaiknya masyarakat sebaiknya  menyiapkan  dana  alokasi untuk  membayar  PBB  agar  tidak “keteteran”  ketika  a kan  membayar PBB
3.  Kesadaran  masyarakat  Kecamatan Tilamuta dalam membayar PBB sudah cukup  tinggi,  hal  ini  dikarenakan
tingkat pendidikan yang mulai membaik di Kecamatan Tilamuta serta
sosialisasi  tentang  PBB  yang  secara gencar  oleh  pemerintah  bahkan  oleh perguruan  tinggi  yang  ada  di  wilayah ini.  Namun,  masih  ada  sebagian responden  yang  mengaku  tidak  ada waktu untuk membayar PBB sehingga mereka  menunggu  petugas  pajak menagih ke rumah mereka
4.  Masyarakat  Kecamatan  Tilamuta setuju  bahwa  Dinas  Pendapatan Daerah  sudah  menyiapkan  ruang pelayanan  terpadu  dengan  telah membangun tempat pelayanan terpadu  sejak  tahun  2015.  Hal  ini dilihat  dari  jawaban  responden sebanyak  80%.  diharapkan  tempat pelayanan terpadu tersebut memudahkan  wajib  pajak  dalam mengurus PBB.
5.  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  kurang  maksimal. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  jumlah responden  yang  ragu  atau  kurang setuju  bahwa  sosialisasi  tentang  PBB telah dilakukan dengan baik sebanyak 60%.  Padahal  sosialisasi  tentang  PBB menjadi kunci utama dan keberhasilan suatu  daerah  dalam  menghadapi rendahnya  kesadaran  masyarakat dalam membayar PBB

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Faktor-faktor  apa  saja  yang terkait  dengan  terbentuknya  persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar  PBB  di  Kecamatan  Tilamuta Kabupaten Boalemo?
1. Tingkat Pendidikan.
Kesadaran  masyarakat  dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.  Hal  ini  dikarenakan semakin tinggi tingkat
pengetahuan  masyarakat  maka akan  semakin  mudah  pemerintah untuk  menyadarkan  masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satu  pun  yang  dapat  diperoleh
tanpa membayar atau mengorbankan    sesuatu,  yaitu salah  satunya  adalah  dengan membayar pajak. Tingkat
pendidikan  memiliki  hubungan yang  kuat  terhadap  motivasi membayar PBB
2. Pengetahuan  masyarakat  tentang
Pajak. Pengetahuan  masyarakat  tentang Pajak Bumi dan Bangunan meliputi  peraturan  mengenai PBB,  fungsi  dan  mafaat  dan  PBB yang  dibayarkan,  tata  cara  dan tempat membayar
PBB, mengetahui  tanggal  jatuh  tempo,
sanksi  dan  denda  jika  tidak membayar  PBB  tepat  waktu,  dan cara menghitung PBB.
3. Pelayanan Pajak Pelayanan
Adalah  suatu  kegiatan  yang terjadi  dalam  interaksi  langsung antara  seseorang  dengan  orang lain  atau  mesin  secara  fisik,  dan menyediakan kepuasan pelanggan. Disini penulis mendefinisikan  pelayanan  PBB menjadi 2 (dua) yaitu penyampaian SPPT, yang dimaksud adalah mekanisme penyerahat  SPPT  dan  DPKA  yang disalurkan  kepada  petugas  di kantor kecamatan kemudian disalurkan  kepada  kantor  desa sesuai  dengan  domisili  wajib pajak,  dan  kantor  desa    SPPT diserahkan  kepada  Kepala  dusun untuk  diserahkan  kepada  wajib pajak. Selain itu tempat pembayaran  yang  nyaman  dan cukup  mudah  di  jangkau  oleh wajib pajak yang ingin membayar juga  merupakan  bagian  dan pelayanan.
Dan wawancara informal  yang  dilakukan  penulis kepada wajib pajak, menyimpulkan standart pelayanan  saat  membayar  adalah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
pelayanan  petugas  yang  cepat, tepat  jumlah,  dan  ramah.  Selain itu  wajib  pajak  juga  berharap penambahan fasilitas seperti
bangku  tambahan  agar  lebih nyaman saat mengantri.
4. Sosialisasi Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jika  sosialisasi  Undang-undang tersebut  maksimal  dijalankan
maka dapat mempengaruhi
persepsi  masyarakat  mengingat sekarang  PBB  yang  dibayarkan akan dimanfaatkan untuk pembangunan  di  daerah  wajib pajak  tersebut  seperti  perbaikan jalan,  pembangunan  rumah  sakit, dan pembangunan fasilitas umum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  analisis data,  dan  hasil  kajian,  penulis  dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1.  Sebagian  besar  responden  sudah mengetahui  tentang  apa  itu  Pajak Bumi  dan  Bangunan,  yaitu  sebanyak 70%.  Responden  yang  mengaku mengetahui tersebut beralasan karena di  tempat  kerjanya  sering  membahas
PBB, pemberitaan dan kajian mengenai PBB sering muncul di media massa. Sebagian kecil responden yang mengaku  sangat  mengetahui  PBB beralasan  bahwa  PBB  dinilai  sebagai sebuah  keniscayaan,  dimana  dengan membayar PBB, masyarakat membantu  pemerintah  dalam  hal pembangunan daerah. Dalam melakukan pembayaran PBB, seharusnya  masyarakat  mengetahui apa fungsi/ manfaat dan PBB tersebut, yaitu  salah  satunya  adalah  untuk pembangunan suatu daerah.
2.  Kesadaran  masyarakat  Kecamatan Tilamuta dalam membayar PBB sudah cukup  tinggi,  hal  ini  dikarenakan tingkat pendidikan yang mulai membaik di Kecamatan Tilamuta serta sosialisasi  tentang  PBB  yang  secara gencar  oleh  pemerintah  belakangan ini.  Namun,  masih  ada  sebagian responden  yang  mengaku  tidak  ada waktu untuk membayar PBB sehingga mereka  menunggu  petugas  pajak menagih ke rumah mereka.
3.  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  sudah  berjalan baik  namun  kurang  maksimal.  Hal  ini dapat  dilibat  pada  jumlah  responden yang  ragu  atau  kurang  setuju  bahwa sosialisasi tentang PBB telah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
dilakukan dengan baik sebanyak 60%.
Padahal  sosialisasi  tentang  PBB menjadi kunci utama dan keberhasilan suatu  daerah  dalam  menghadapi rendahnya  kesadaran  masyarakat alam membayar PBB.
4.  Masyarakat  Kecamatan  Tilamuta setuju  bahwa  Dinas  Pendapatan Daerah  sudah  menyiapkan  ruang
pelayanan terpadu dengan membangun tempat pelayanan terpadu  sejak  tahun  2015  akhir.  Hal ini  dilihat  dan  jawaban  responden sebanyak  80%.  diharapkan  tempat
pelayanan
terpadu tersebut memudahkan  wajib  pajak  dalam mengurus PBB.
Berdasarkan  asumsi  diatas,  maka dapat disarankan sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah
a.  Diperlukan  sosialisasi  tentang  PBB secara  periodik  dan  merata  di  12 desa  di  Kecamatan  Tilamuta  guna meningkatkan
kesadaran
masyarakat  untuk  membayar  PBB tepat waktu. b.  Memberikan  ruang  pendapat  agar pemerintah daerah dapat menampung  aspirasi,  saran,  serta kritik  dari masyarakat  guna
mengevaluasi  kinerja  pelayanan pajak.
c.  Diharapkan  manajemen  Pajak  lebih transparan  dan  fokus  dengan  cara mengalokasikan  anggaran  yang bersumber  dan  penerimaan  PBB untuk  pembangunan  infrastruktur yang lebih produktif dan dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah dan mengontrol kinerja pemerintah.
2. Bagi Masyarakat
a.  Masyarakat  harus  menjadikan  PBB sebagai  barometer  terdepan  dalam pembangunan daerah. Dengan demikian  masyarakat  tidak  lagi banya  sebagai  objek  pasif.  Namun biasa  menjadi  aktor  yang  dapat berperan aktif di dalam menciptakan  pemerintahan  yang baik (Good Governance).
b. Masyarakat harus lebih peduli serta berperan  aktif  dalam  mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah daerah  sehingga  pengelolaan  PBB lebih efektif dan efisien.
Keterbatasan  Penelitian  Dalam melakukan  penelitian,  penulis  memiliki

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
beberapa  keterbatasan.  Keterbatasan pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Keterlibatan responden yang dirasakan  jumlahnya  masih  belum dibandingkan  dengan  jumlah  wajib pajak  yang  berada  di  Kecamatan Tilamuta.  Hal  ini  dikarenakan  adanya keterbatasan  waktu,  biaya,  dan kemampuan yang tersedia.
2.  Peluang  terjadinya  data  yang  bias yang  dikarenakan  oleh  perbedaan responden dalam memberikan jawaban  dengan  strata  sosial  yang berbeda.

## Daftar Pustaka
Arikunto,  Suharsimi.  2005.  Manajemen Penelitian.  Jakarta  :  Rineka Cipta.
Dwiyanto  Agus.  2011.  Manajemen Pelayanan  Publik    Peduli,  Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
Rakhmat,  Jalaludin.  2005.  Psikologi Komunikasi, edisi revisi. Bandung : remaja Rosdakarya. Sedarmayanti.  2017.  Perencanaan  dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Untuk
Meningkatkan
Kinerja,
Produktivitas  Kerja.  Bandung  :  PT Rafika Aditama Sugiyono.  2009.  Metode  Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta. Suryono, 2010. Teori dan Isi
Pembangunan. Universitas
Negeri Malang. UM Press Suharman.  2005.  Psikologi  Kognitif.
Surabaya : Srikandi.
Sutrisno, Lukman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta : Kanisius. Toha,  Miftah.  1998.  Perilaku  Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta : Grafindo Persada.
Usman, Husaini. 2003. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Bumi Aksara.
Walgito, Bimo. 2004. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta : ANDI.
Zubaedi,  2007.  Wacana  Pembangunan
Akternatif.  Ar-Ruzz  Media. Jogyakarta. Peraturan
Perundang-undangan : Undang-undangRepublik Indonesia  Nomor  12  Tahun

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019

## 1994 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan.
Sumber Arsip :
Boalemo dalam  Angka Tahun 2017
Buku  Pedoman  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan
Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo  Tahun 2015