## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Analisis Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Di Phk Sebelum Masa Kontrak Berakhir Menurut Undang-Undang Cipta Kerja
Sarbini 1
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto E-mail : sarbinikurnia73@gmail.com
Abstract— The purpose of this study is to determine the legal protection of contract workers in Termination of Employment, to  prevent  arbitrary  termination  of  employment  and  to  analyze  the  rights  of  contract  workers  who  have  been  subject  to Termination  of  Employment  (PHK).  The  method  used  in  this  study  uses  normative  legal  research.  namely  relying  on secondary  data  as  the  main  data  source.  The  conclusion  of  the  analysis  of  contract  workers  who  are  laid  off  during  the contract period must be given their rights while working until the end of the contract, and contract workers can take legal action if their rights are not fulfilled by the employer.
Keywords — : Termination of Employment, Contract Workers, Legal Protection.

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  adalah  semua  kegiatan  untuk    tercapainya  pembaharuan  kearah  yang  lebih  baik  dan  untuk menciptakan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Pada  hakikatnya  pembangunan  nasional  merupakan  pembangunan  manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. 1
Pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja merupakan salah satu ujung tombak sebagai unsur penunjang yang  mempunyai  peran    yang    sangat  penting  bagi  keberhasilan  pembangunan,  sehingga  kebijakan  dibidang  ketenagakerjaan dalam  program  pembangunan  nasional  selalu  diusahakan  pada  terciptanya  kesempatan  kerja  sebanyak  mungkin  diberbagai bidang  usaha  yang  diimbangi  dengan  peningkatan  mutu  dan  peningkatan  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja.  Hal  ini  berlaku pada semua bidang kerja dan bersifat menyeluruh pada semua sektor.
Laju  pertumbuhan  penduduk  Indonesia  yang  tinggi  mengakibatkan  jumlah  angkatan  kerja  setiap  tahunnya  semakin meningkat  sedangkan  kesempatan  kerja  yang  tersedia  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  kerja  yang  tersedia  sesuai  dengan jumlah  pencari  kerja  yang  ada.  Hal  ini  mengakibatkan  ketidak  seimbangan  antara  besarnya  jumlah  penduduk  yang membutuhkan pekerjaan dengan kesempatan kerja yang tersedia. 2
Tujuan dari negara yang tercantum dalam alinea 4 pembukaan UUD NRI 1945 yaitu “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  guna  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Pada  perkembangannya  kemanfaatan  dari  hukum  sendiri  bertujuan  untuk  memberikan  keamanan  dan  ketertiban  serta menjamin adanya kesejahteraan  yang diperoleh  masyarakat dari negara. Hukum  itu sendiri selain  mengatur  manusia terhadap bahaya yang akan mengancamnya juga mengatur hubungan antar masyarakat/manusia.
Tujuan  dari  kemanfaatan  dapat  dilihat  dari  fungsi  perlindungan  kepentingan  terhadap  manusia  dan  hukum  mempunyai arah atau sasaran yang hendak dicapai. Perlindungan terhadap pekerja/buruh memang harus lebih diperhatikan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Hubungan kerja merupakan suatu hubungan yang timbul akibat dari perjanjian kerja yang dibuat atau  disepakati  bersama  oleh  pengusaha  dan  pekerja/buruh.  Berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  diatur sedemikian  rupa  bahwa  PHK  kepada  pekerja  yang  mangkir  atau  melanggar  peraturan  perusahaan  diatur  syarat  yang  cukup ketat.  Namun,  berbeda  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  cipta  kerja  yang  dimana  pengusaha  atau perusahaan  dapat  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  berbagai  alasan  yang  tidak  objektif.  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK)  memang  akan  menjadikan  hal  yang  sangat  menyeramkan  bagi  para  pekerja/buruh,  dikarenakan  menyangkut hilangnya  mata  pencaharian  mereka.  Pemutusan  hubungsn  kerja  antara  pekerja  dan  pengusaha  tidak  boleh  dilakukan  secara sewenang-wenang, melainkan ada hal tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua  belah pihak supaya PHK itu tidak mencederai rasa  keadilan  diantara  kedua  belah  pihak.  Jika  kita  melihat  kejadian  yang  terjadi  di  masyarakat  banyak  pekerja  yang  mencari
1 Husni Lalu,2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.
2 Sri Subiandini Gultom,2008, Aspek Hukum Hubungan Industrial , Inti Prima Promo Sindo, Jakarta, hal. 66.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
kerjanya pun memang tidak semudah yang dibayangkan. Persaingan yang semakin ketat, angkatan kerja yang akan selalu naik, dan keadaan di dunia usaha yang tidak stabil mengakibatkan kekhawatiran akan terjadinya PHK. 3
Sebelumnya  UU  Ketenagakerjaan  hanya  memperbolehkan  perusahaan  melakukan  PHK  dengan  alasan  bangkrut,  tutup karena  merugi,  perubahan  status  perusahaan,  pekerja  melanggar  perjanjian  kerja,  pekerja  melakukan  kesalahan  berat,  pekerja memasuki usia pensiun, pekerja mengundurkan diri, pekerja meninggal dunia, serta pekerja mangkir. Namun pasal 154A (1) (b) UU Cipta Kerja menambahkan satu alasan untuk PHK bagi pekerja yaitu efisiensi perusahaan. Perusahaan hanya bisa memilih jalan PHK apabila perusahaan tersebut tutup permanen. Dengan kata lain, perusahaan yang hanya tutup sementara tidak boleh memecat  pegawainya.  Namun,  UU  Cipta  Kerja  menyatakan  perusahaan  dapat  melakukan  PHK  dengan  alasan  efisiensi,  baik yang  diikuti  dengan  penutupan  perusahaan  atau  tidak  diikuti  dengan  penutupan  perusahaan  yang  disebabkan  perusahaan mengalami kerugian. 4
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  153  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  menjelaskan  larangan- larangan pemutusan hubungan kerja dengan berbagai macam alasan. Beberapa alasan-alasan yang dilarang tersebut antara lain seperti:
a. Berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
b. Berhalangan  menjalankan  pekerjaannya  karena  memenuhi  kewajiban  terhadap  negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang - undangan;
c. Menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d. Menikah;
e. Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
f. Mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan;
g. Mendirikan,  menjadi  anggota  dan/atau  pengurus  serikat,  pekerja/serikat  buruh,  pekerja/buruh  melakukan  kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
h. Mengadukan  pengusaha  kepada  pihak  yang  berwajib  mengenai  perbuatan  pengusaha  yang  melakukan  tindak  pidana kejahatan;
i. Berbeda  paham,  agama,  aliran  politik,  suku,  warna  kulit,  golongan,  jenis  kelamin,  kondisi  fisik,  atau  status perkawinan; dan
j. Dalam  keadaan  cacat  tetap,  sakit  akibat  kecelakaan  kerja,  atau  sakit  karena  hubungan  kerja  yang  menurut  surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
Berdasarkan uraian pada latar belakang,  maka penulis  membahas  mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan acuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimana membahas secara detail mengenai dasar pengaturan dan  perlindungan  hukum  bagi  para  pekerja/buruh  yang  sering  terkena  dampak  Pemutusan  Hubungan  Kerja  secara  sepihak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:
1. Bagaimana pemutusan hubungan kerja menurut Undang Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana upaya hukum bagi pekerja kontrak yang di PHK dalam masa kontrak?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yaitu  cara  yang  digunakan  adalah  menggunakan  atau meneliti  bahan  kepustakaan  yang  ada.  Didalam  penelitian  hukum  normatif  sebagai  sumber  penelitian  adalah  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder. 5 Penelitian  ini  dianalisis  secara  deskriptif  analitis.  Dikatakan  deskriptif  karena menggambarkan permasalahan yang dibahas, menggunakan analitis karena berbagai asas hukum, sistem hukum, dan peraturan hukumnya dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.
3 Rudi  Febrianto  Wibowo,  Ratna  Herawati,  Perlindungan  Bagi  Pekerja  Atas  Tindakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) Secara Sepihak , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No.1, 2021, hal.110-111.
4 Estu  Dyah  Arifianti,  Nabila,  2020, Kertas  Advokasi  Kebijakan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  Bidang Ketenagakerjaan, (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia Puri Imperium Office Plaza, G-9 ), hal. 19
5 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, Metodologi Riset Hukum , Oase Pustaka, Surakarta, hal 29

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang Undang Cipta Kerja
Pembahasan  mengenai  hak  pekerja  atas  pemutusan  hubungan  kerja,  sangat  berkaitan  dengan  aspek  hukum  mengenai hubungan  kerja. 6 Keterkaitan  ini  disebabkan  hubungan  kerja  merupakan  dasar  perikatan  bagi  pekerja  dan  pengusaha  beserta segala akibat hukumnya, meliputi hak dan kewajiban pekerja, perlindungan hukum terhadap pekerja selama dalam masa kerja dan ketika hubungan kerja berakhir. 7
Istilah  hubungan  kerja  berasal  dari  2  (dua)  kata,  yaitu  “hubungan”  dan  “kerja”.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia memberikan arti dari kata “hubungan” sebagai sangkut paut atau ikatan, sedangkan pengertian dari kata “kerja” adalah kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat) atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, sehingga secara sederhana hubungan kerja merupakan ikatan dari suatu kegiatan untuk mencari nafkah.
Definisi  yuridis  dari  istilah  hubungan  kerja  mengartikan  hubungan  kerja  sebagai  hubungan  antara  pengusaha  dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh Hubungan antara pengusaha dengan pekerja dimaknai sebagai suatu hubungan hukum (rechtbetrekkingen), yaitu hubungan antara 2 (dua) subyek hukum mengenai hak dan kewajiban pihak yang satu  berhadapan  dengan  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  lain.  Oleh  karena  itu,  pembahasan  tentang  hubungan  kerja  adalah pembicaraan  mengenai  hak  dan  kewajiban  pengusaha  sebagai  orang  perseorangan,  persekutuan  atau  badan  hukum  yang menjalankan  suatu  perusahaan  milik  sendiri  atau  perusahaan  bukan  miliknya,  termasuk  perusahaan  yang  berada  di  Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia berhadapan dengan hak dan kewajiban pekerja, yakni setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 8
Berdasarkan  KUHPerdata,  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  sumber  pembidangan  dari  perjanjian  diatur  dalam  Pasal 1233  KUHPerdata  yang  menentukan  perikatan  lahir  karena  suatu  persetujuan  atau  karena  undang-undang  sehingga  dapat disimpulkan kategori yuridis dari perjanjian kerja merupakan suatu perikatan yang lahir dari persetujuan. Pengklasifikasian ini membawa  kepada  suatu  konsekuensi  bahwasanya  setiap  perjanjian  kerja  melekat  asas-asas  dari  hukum  perjanjian  yang  diatur dalam  KUHPerdata  yang  berisikan  kaedah  hukum  mengenai  kebolehan  (mogen)  serta  bersifat  fakultatif,  yaitu  tidak  secara  a priori mengikat atau wajib dipatuhi35 yang dikenal dengan istilah asas kebebasan berkontrak.
Syarat sahnya perjanjian kerja :
Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Kausa yang halal.
Unsur-unsur dalam perjanjian kerja Berdasarkan pengertian perjanjian kerja di atas, dapat ditarik beberapa unsur yaitu
1. Adanya unsur work atau pekerjaan
2. Suatu  perjanjian  kerja  tersebut  haruslah  ada  suatu  pekerjaan  yang  diperjanjikan  dan  dikerjakan  sendiri  oleh pekerja  yang  membuat  perjanjian  kerja  tersebut,  pekerjaan  mana  yaitu  yangdikerjakan  oleh  pekerja  itu  sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja.
3. Adanya Service atau pelayanan
4. Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja haruslah  tunduk  pada  perintah  orang  lain,  yaitu  pihak  pemberi  kerja  dan  harus  tunduk  dan  di  bawah  perintah orang lain, si majikan.
5. Adanya unsur time atau waktu tertentu
6. Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah dilakukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan.
7. Adanya unsur upah
Jika  seseorang  yang  bekerja,  dalam  melaksanakan  pekerjaanya  bukan  bertujuan  untuk  mendapatkan  upah,  akan  tetapi yang  menjadi  tujuannya  adalah  selain  upah,  maka  pelaksanaan  pekerjaan  tersebut  sulit  untuk  dikatakan  sebagai  pelaksanaan dari  perjanjian  kerja.    Dalam  hal  ini,  pengusaha  dapat  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  karena  alasan  efisiensi  dengan adanya  otomasi  terhadap  pekerja  akibat  adanya  era  digitalisasi  dengan  alasan  bahwa  pengusaha  sedang  melakukan  langkah efisiensi didalam perusahaan. Efisiensi yang dimaksud yaitu perusahaan melakukan pembatasan dalam penggunaan pekerja dan
6 Randi,  Y.  2020,  Pandemi  Corona  sebagai  alasan  pemutusan  hubungan  kerja  pekerja  oleh  perusahaan  dikaitkan  dengan undang-undang ketenagakerjaan. Jurnal Yurispruden , 3 (2). 7 Rohendra  Fathammubina,  2018,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Sepihak  Bagi  Pekerja. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum , 3 (1), 108-130. 8 R. Soeroso, 2004, Pengantar Ilmu Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.269.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
menggantinya  menggunakan  mesin  digital.  Tindakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  akan  lebih baik jika didahului dengan mencari alternatif lainnya 9 .
Agar terjadi kepastian dalam bekerja, maka segala upaya harus dilakukan untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja. Hal  yang  dimaksud  sebagai  “segala  upaya”  adalah  berbagai  kegiatan  positif  yang  dapat  menghindari  terjadinya  pemutusan hubungan  kerja,  seperti  pengaturan  waktu  kerja,  penghematan,  pembenahan  metode  kerja,  dan  pemberian  pembinaan  kepada pekerja.  Sesuai  ketentuan  Pasal  151  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,  apabila  dalam keadaan dimana Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka tindakan tersebut wajib diberitahukan dengan pekerja maupun kepada serikat pekerja. Jika, tidak ada persetujuan, maka harus ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Tahapan  tersebut,  tidak  berlanjut  kepada  tahap  berikutnya  jika  pengusaha  menerima  saran  dari  pihak-pihak  yang  ikut melakukan  upaya  mencegah  pemutusan  hubungan  kerja.  Akan  tetapi,  apabila  menurut  pertimbangan  dari  pengusaha  ternyata pemutusan  hubungan  kerja  harus  tetap  dilakukan  maka  pengusaha  wajib  menempuh  tahap  perundingan  dengan  serikat pekerja/serikat buruh, dengan ketentuan apabila pekerja tidak terdaftar sebagai anggota dari serikat pekerja/serikat buruh maka perundingan dilakukan secara langsung kepada pekerja.
Perundingan  bertujuan  mencari  solusi  agar  hubungan  kerja  antara  pengusaha  dengan  pekerja  dapat  dipertahankan. Agusmidah  mengemukakan  bahwasanya  pengaturan  ini  memberi  makna  bahwasanya  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  mengedepankan  aspek  nonlitigasi  sebagai  mekannisme  yang  harus  dijalankan  lebih  dahulu  dan  sedapat  mungkin menjauhkan dari mekanisme pengadilan formal (litigasi).
Apabila perundingan tidak mencapai mufakat sedangkan pengusaha berkehendak pemutusan hubungan kerja harus tetap dilakukan,  selanjutnya  tahapan  pemutusan  hubungan  kerja  wajib  dilakukan  melalui  upaya  hukum  secara  berjenjang  kepada lembaga  yang  berwenang  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya.  Endah  Pujiastuti  mengemukakan  bahwasanya  pemutusan hubungan  kerja  ke  pengadilan  hubungan  industrial  didahului  oleh  mekanisme  bipartit  dan  tripartit  baik  melalui  cara  mediasi atau konsiliasi atau arbitrase yang dilakukan setelah para pihak berusaha dengan sungguh-sungguh mempertahankan hubungan kerja atau menyelesaikan secara bijaksana tetapi tidak menemukan kesepakatan secara mufakat. 10

## B. Upaya Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Di PHK Dalam Masa Kontrak
Pemutusan  hubungan  kerja  oleh  majikan/pengusaha  terhadap  buruh  adalah  jenis  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) yang  sering  terjadi,  baik  dikarenakan  alasan  kesalahan  pekerja  atau  buruh,  maupun  kondisi  perusahaan  yang  bersangkutan. Untuk lebih menjamin ketentraman dan kepastian bagi hidup buruh.
Perselisihan  yang  umumnya  terjadi  adalah  hal  yang  berkaitan  dengan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  dalam praktiknya  PHK  dapat  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  baik  pengusaha  maupun  pekerja.  Perselisihan  PHK  menyangkut beberapa hal sebagai berikut:
1. Perusahaan berbadan hukum
2. Perusahaan yang bukan atau belum berbadan hukum
3. Perusahaan milik persekutuan
4. Perusahaan milik Negara
5. Badan badan usaha sosial
Berikut ini tahapan-tahapan PHK yang diatur secara rinci dalam Undang Undang Ketenagakerjaan.
a. Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
PHK merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh pengusaha dalam mengatasi permasalahan dalam perusahaan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan PHK, pengusaha harus melakukan beberapa upaya pencegahan pemutusan kerja. b. Memberikan pembinaan kepada pekerja
Pengusaha  dapat  melakukan  upaya  pencegahan  PHK  yaitu  dengan  melakukan  pembinaan  terhadap  pekerja,  yaitu dengan cara:
1) Memberikan pendidikan dan latihan atau mutasi.
2) Memberikan peringatan kepada pekerja baik tertulis maupun lisan. Surat peringatan tertulis yang diberikan kepada pekerja melalui tiga tahap, yaitu:
a) Peringatan pertama
b) Peringatan kedua
c) Peringatan ketiga
c. Merumahkan Pekerja
Proses pencegahan PHK selanjutnya yang dapat dilakukan pengusaha adalah dengan merumahkan pekerja. Berikut ini adalah pilihan yang dapat dilakukan oleh pengusaha ketika merumahkan pekerja.
9 Wibowo,  R.  F.,  &  Herawati,  R,  2021,  Perlindungan  bagi  pekerja  atas  tindakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  secara sepihak. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (1), 109-120. 10 Leonardo Imanuel Terok, Kajian Hukum Atas Hak Pekerja Kontrak Yang Dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Masa Kontrak, Lex et Societatis , Vol. 3 No.7 2015, hal.90

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
1) Pekerja tetap dapat mendapat upah secara penuh berupa gaji pokok dan tunjangan tetap selama pekerja di rumahkan kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, Peraturan perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
2) Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh harus dirundingkan dengan pekerja mengenai besarnya upah selama di rumahkan dan lamanya pekerja akan di rumahkan. Bila tidak tercapai kesepakatan salah satu pihak dapat memperselisihkan hal tersebut dengan melimpahkan masalahnya kelembaga penyelesaian PHI (SE Menakertrans No SE.05/M/1998).
3) Memberi penjelasan secara transparan kepada pekerja apabila perusahaan sedang mengalami krisis keuangan.
d. Memberi penjelasan secara transparan kepada pekerja
Apabila  perusahaan  sedang  mengalami  krisis  keuangan  sehingga  tidak  memungkinkan  bagi  perusahaan  untuk menjalankan  roda  perusahaan  dengan  menghindari  PHK  maka  pengusaha  dapat  memberikan  penjelasan  mengenai keadaan perusahaan kepada pekerja.
Ketentuan-ketentuan  mengenai  berahkirnya  hubungan  kerja  yang  tercantum  dalam  Bab  VIIA  Buku  III  KUH  perdata tidak  cukup  memberikan  perlindungan  kepada  buruh  dari  keinginanaan  majikan  untuk  memutuskan  hubungan  kerja.  Padahal, hukum  yang  bersifat  memaksa  (d wingendrecht )  yang  dapat  mengekang  keinginanan  majikan  itu  merupakan  benteng perlindungan  terahkir  agar  buruh  tetap  mempuyai  pekerjaan,  yang  berarti  menjamin  kelangsungan  perolehan  nafkah. Kompensasi  atau  perjumpaan  utang  di  atur  dalam  pasal  1425  KUH  perdata  sampai  dengan  pasal  1435  KUH  perdata.  Yang diartikan  dengan  kompensasi,  adalah  penghapusan  masing-masing  utang  dengan  jalan  saling  memperhitungkan  utang  yang sudah dapat di tagih antara kreditur dan debitur (pasal 1425 KUH perdata).
Pengusaha  memberikan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang  menurut  pertimbangannya  sudah  baik  dan  bakal  di  terima oleh parah buruh namun karena para buruh-buruh yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda- beda, maka akibatnya kebijaksanaan yang diberikan oleh pengusaha itu menjadi tidak sama 11
Perlindungan  pekerja  dapat  dilakukan,  baik  dengan  jalan  memberikan  tuntunan,  maupun  dengan  jalan  meningkatkan pengakuan  hak-hak asasi  manusia, perlindungan  fisik dan teknis  serta sosial dan ekonomi  melalui  norma  yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup: 12
a. Norma keselamatan Kerja: yang meliputih keslamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan keuangan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
b. Norma  kesehatan  kerja  dan  heigienc  kesehatan  perusahan  hatan  pekerja,  dilakukan  dengan  mengatur  pemberian  obat- obatan,  perwatan  tenaga  kerja  yang  sakit.  Mengatur  persediaan  tempat,  cara  dan  syarat  kerja  yang  memenuhi  hegiene kesehatan  perusahan  dan  kesehatan  pekerja  untuk  mencegah  penyakit,  baik  sebagai  akibat  bekerja  atau  penyakit,  baik sebagai akibat bekerja atau penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.
c. Norma kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenagakerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat,  cuti,  kerja,  wanita,  anak  kesusilan  ibadah  menurut  agama  keyakinan  masing-masing  yang  diakui  oleh pemerintah, kewajiban sosial  kemasyarakataan dan sebagainya  guna  memelihara kegairahan dan  moril  kerja menjamin daya guna kerja yang tinggi seta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral;
d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/ atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perwatan dan rehabilitas akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan:
1. Pembahasan mengenai hak pekerja atas pemutusan hubungan kerja, sangat berkaitan dengan aspek hukum mengenai hubungan kerja. Keterkaitan ini disebabkan hubungan kerja merupakan dasar perikatan bagi pekerja dan pengusaha beserta segala akibat hukumnya, meliputi hak dan kewajiban pekerja, perlindungan hukum terhadap pekerja selama dalam masa kerja dan ketika hubungan kerja berakhir.
2. Perlindungan  pekerja  dapat  dilakukan,  baik  dengan  jalan  memberikan  tuntunan,  maupun  dengan  jalan  meningkatkan pengakuan  hak-hak  asasi  manusia,  perlindungan  fisik  dan  teknis  serta  sosial  dan  ekonomi  melalui  norma  yang  berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup:  (a) Norma keselamatan Kerja; (b) Norma kesehatan kerja dan heigiene kesehatan;(c) Norma kerja; (d) Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/ atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perwatan dan rehabilitas akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.
11 Viken  Armando  Rosok,  Upaya  Hukum  Pekerja  Kontrak  Yang  Di  Phk  Di  Tinjau  Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lex Administratum, Vol. 5 No. 6 2017, hal.62-63.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## B. Saran:
1. Seharusnya  pemerintah  benar-benar  mengawasi  dan  sangat  melindungi  pekerja  kontrak,  sekalipun  pekerja  kontrak  tidak dapat  memperoleh  pekerjaannya  kembali  akan  tetapi  yang  sangat  utama  hak-hak  pekerja  kontrak  selama  masa  kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak sesuai perjanjian dapat diterima oleh pekerja.
2. Sebaiknya  dalam  penanganan  perselisihan  hubungan  industrial  benar-benar  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang  yang  berlaku  dan  pengusaha  melaksanakan  putusan  pengadilan  bukan  hanya  tertulis  dikertas  melainkan dilaksanakan dengan tindakan.
3. Sebaiknya  pekerja  kontrak  dalam  menjalin  hubungan  kerja  sama  dengan  pengusaha  atau  perusahaan  yaitu  melakukan kewajibannya  sebagai  pekerja  dengan  sebaik-baiknya  dan  begitu  sebaliknya  bagi  pengusaha  atau  perusahaan  dengan melakukan kewajibannya dan memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Estu Dyah Arifianti, Nabila, 2020, Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan, (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia Puri Imperium Office Plaza, G-9 ).
Husni Lalu,2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
R. Soeroso, 2004, Pengantar Ilmu Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, Metodologi Riset Hukum , Oase Pustaka, Surakarta.
Sri Subiandini Gultom,2008, Aspek Hukum Hubungan Industrial , Inti Prima Promo Sindo, Jakarta .

## B. Jurnal
Agung,  I.  (2010).  Perspektif  Multidimensional  Pendidikan  Pembangunan  Berkelanjutan:  Pemikiran  Awal  Konsep  dan  Penerapan. Jurnal  Pendidikan  dan Leonardo  Imanuel Terok, Kajian Hukum Atas Hak Pekerja Kontrak Yang Dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Masa Kontrak, Lex et Societatis , Vol. 3 No.7 2015, hal.90
Randi, Y. 2020, Pandemi Corona sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan dikaitkan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Jurnal Yurispruden , 3 (2).
Rohendra  Fathammubina,  2018,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Sepihak  Bagi  Pekerja. Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE'JURE:  Kajian Ilmiah Hukum , 3 (1), 108-130.
Rudi Febrianto Wibowo, Ratna Herawati, Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No.1, 2021, hal.110-111.
Viken Armando Rosok, Upaya Hukum Pekerja Kontrak Yang Di Phk Di Tinjau Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lex Administratum, Vol. 5 No. 6 2017, hal.62-63.
Wibowo, R. F., & Herawati, R, 2021, Perlindungan bagi pekerja atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (1), 109-120

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja