INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10605-10615 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan
Frida Magda Sumual 1 ✉ , Jeane Enjelia Bayang 2 , Olviane Olke Sumampouw 3
Universitas Negeri Manado
Email: Fridasumual@unima.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  Target  Dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di Kecamatan  Tondano  Selatan,  Berdasarkan  hasil  dari  penerimaan  PBB  sangat  mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kecamatan Tondano Selatan memiliki target yang direncanakan setiap tahunnya.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Minahasa, sumber pendapatan pada sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) mengalami peningkatan. Tetapi target pada  setiap  tahunnya  tidak  seperti  yang  diharapkan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Pemerintah  tentunya memiliki pengaruh yang kuat pada realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilakukan di  Kecamatan  Tondano  Selatan,  dalam  menertibkan  Wajib  Pajak  sehingga  menjadi  penentu  tinggi rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB).  Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan informan sebesar 6 orang, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan  bahwa:  1.  Realisasi  penerimaan  PBB  tahun  2023  belum  mencapai  target  karena  baru terealisasi  sebesar  Rp.192.563.644  dengan  persentase  44,79%  dari  target  yang  telah  ditetapkan.  2. Tingkat kesadaran WP belum sepenuhnya patuh karena dari target penerimaan PBB tahun 2023 sebesar Rp.429.929.151 baru tercapai sebesar Rp.192.563.644 dengan persentase 44,79%.
Kata Kunci: Target, Realisasi Pajak

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  the  Target  and  Realization  of  Land  and  Building  Tax  Revenue  in  South Tondano District. Based on the results of PBB revenue, it greatly influences Regional Original Income (PAD).  South  Tondano  District  has  targets  planned  every  year.  Based  on  data  obtained  from  the Minahasa Regency Regional Revenue Agency, sources of income in the land and building tax (PBB) sector have increased. However, the targets each year are not as expected by the Regional Government. The  government  certainly  has  a  strong  influence  on  the  realization  of  land  and  building  tax  (PBB) revenues carried out in South Tondano District, in controlling Taxpayers so that it determines the level of community participation in paying land and building tax (PBB). The research approach that the author will use in the research is qualitative research, with 6 informants. Based on the results of the research and discussion in the previous chapter, it can be concluded that: 1. The realization of PBB revenue in 2023  has  not  yet  reached  the  target  because  it  has  only  been  realized  at  IDR  192.563.644  with  a percentage of 44.79% of the set target. 2. The level of awareness of taxpayers is not yet fully compliant because the 2023 PBB revenue target of IDR 429.929.151 has only been achieved at IDR 192.563.644 with a percentage of 44.79%.

## Keywords: Target, Tax Realization

## PENDAHULUAN
Dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,  pemerintah  daerah  mempunyai  hak  dan kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan.  Pembiayaan diperlukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pemerintahan  dan  pelayanan masyarakat.  Pelaksanaan  wewenang  fiskal  memerlukan  potensi  dan  sumber  daya pemerintah  daerah.  Menurut  Undang-Undang,  pemerintah  daerah  berhak  mengenakan pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat.
Pengaturan, pembagian, dan pemberdayaan sumber daya nasional memungkinkan otonomi  daerah  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah  secara proporsional.  Konsep  ini  dikenal  sebagai  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pajak, sebagai sumber pendapatan daerah, dianggap memiliki  kemampuan  untuk  mendorong  pertumbuhan  dan  kesejahteraan  masyarakat. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  seharusnya  memberi  pemerintah  daerah  lebih  banyak kemampuan  untuk  mengakses  sumber  daya  keuangan,  terutama  untuk  memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan.
Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  yang  telah  lama  menjadi  komponen  utama Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  harus  sepenuhnya  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  untuk  mengidentifikasi  potensi  sumber  penerimaan  daerah.
Peranan  PAD  dalam  struktur  keuangan  daerah  berkorelasi  positif  dengan  kewenangan keuangan daerah, dan sebaliknya.
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan kepada pemerintah daerah untuk digunakan untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Pembayaran  ini  dilakukan  tanpa  imbalan  langsung.  Salah  satu  alternatif  yang  paling mungkin untuk meningkatkan  pendapatan negara adalah  pemungutan  pajak. Ini karena jumlah  pajak  relatif  stabil.  Pajak  daerah  juga  menunjukkan  betapa  aktifnya  masyarakat dalam membiayai operasi pemerintah daerah.
Selain valuta asing, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Pajak dapat dipaksakan terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan tidak memiliki  balas jasa timbal balik  dari  pemerintah. Ini didasari  oleh  Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi rakyat.
Menurut Waluyo (2020:201), pajak bumi dan bangunan (PBB) dikenakan atas tanah dan/atau  bangunan  otomatis  yang  menjadi  objek  pajaknya,  dan  dikembalikan  ke pemerintah daerah. Ini adalah salah satu jenis pajak yang turut menyumbangkan dana untuk pembangunan bangsa, khususnya untuk pembangunan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat  dipengaruhi oleh  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Setiap tahun, Kecamatan Tondano Selatan menetapkan target. Menurut data yang dikumpulkan  dari  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Kecamatan  Tondano  Selatan, sumber  pendapatan  sektor  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  telah  meningkat.  Namun, pemerintah daerah tidak mengantisipasi target tahunan.
Penelitian ini dilakukan oleh Alfiah et al. (2022) dengan tema Strategi Camat untuk meningkatkan  capaian  target  dan  realisasi  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan (Pbb-P2) di Kecamatan Kota Tengah Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi camat gagal mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Tengah.  Oleh  karena  itu,  camat  harus  memperbarui  strateginya  untuk  meningkatkan pencapaian  target  tersebut.  Untuk  mengatasi  hambatan  dalam  pelaksanaannya,  camat menggunakan PPKM untuk mengatasi hambatan tersebut. Hambatan tersebut termasuk pemilik objek pajak yang tidak dapat membayar pajak karena PPKM diberlakukan; pemilik objek  pajak  yang  tinggal  di  luar  daerah;  kurangnya  koordinasi  antara  kelurahan  terkait pemungutan PBB; dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB.
Nur Anisah (2019) Juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Tomohon.  Penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  kontribusi  PBB-P2  belum  mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana target dan realisasi penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  kecamatan  Tondano  Selatan  dan  Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Tondano Selatan.
Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2019-2023
No Tahun Target Realisasi 1 2019 233.938.334 169.475.712 2 2020 386.018.698 175.033.335 3 2021 340.815.113 192.974.091 4 2022 439.018.306 192.177.005 5 2023 429.929.151 192.563.644

## Sumber:Bapenda Minahasa(2024)
Data  yang  dikumpulkan  selama  lima  tahun  terakhir  menunjukkan  bahwa  Badan Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Kecamatan  Tondano  Selatan  telah  meningkatkan  target penerimaan setiap tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Tondano Selatan memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi realisasinya masih belum mencapai target.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan  hasil  penelitian  terdahulu  maka  judul penelitian  yaitu  “ Analisis  Target  dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Kecamatan Tondano Selatan” .

## METODE PENELITIAN
Studi ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Minahasa.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik sampling  purposive  dan  incidental  untuk  memilih  narasumber  atau  informan.  Sampling yang bersifat selektif disebut purposive sampling. Metode pengambilan sampel melibatkan pertimbangan  tertentu  tentang  informan  atau  data  yang  dikumpulkan,  seperti  jumlah informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya sebagai sumber data, jumlah informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya sebagai sumber data, dan jumlah informan atau
narasumber  penting  lainnya.  Metode  pengambilan  sampel  tambahan  melibatkan pengambilan sampel dari responden secara kebetulan.
Dalam  penelitian  ini  instrument  penelitian  atau  alat  instrument  penelitian  adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, mendengar, bertanya, meminta dan  mengambil  data  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  observasi  atau wawancara yang didukung dengan indikator yang ada.
Fokus  pengamatan  dilakukan  terhadap  3  komponen  utama,  yaitu space  (ruang tempat), actor (pelaku), activy (aktivitas).
1) Pendekatan kepada subjek penelitian (informan)
Pada awal peneliti masuk ke tempat penelitian pastinya peneliti belum mengetauhi secara jelas lingkungan yang akan diteliti dan para informan. Pada saat peneliti tiba di lokasi  penelitian,  peneliti  melakukan  pendekatan  secara  formal  maupun  informal, sehingga dari proses ini peneliti mendapatkan informasi selengkapnya dari berbagai informasi yang diperoleh tersebut sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan.
2) Wawancara dengan tokoh dan pemangku kepentingan.
Pada Tahap ini peneliti menggunakan 3 tahap pengumpulan data yaitu:
a. Observasi:  Teknik  ini  dilakukan  dengan  pengamatan  langsung  mengenai fenomena  sosial,  masalah  dan  gejala-gejala  psikis  untuk  kemudian  dilakukan pencatatan.
b. Wawancara:  Teknik  ini  menggunakan  Pedoman  Wawancara  dari  penelitian sebelumnya yang telah direvisi oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang digali dari  sumber data langsung melalui proses tanya jawab secara mendalam dengan informan dan untuk memperoleh  data  yang akurat agar permasalahan dalam penelitian dapat terjawab.
c. Dokumentasi:  Teknik  ini  dilakukan  dengan  pengumpulan  data  melalui dokumentasi dilakukan dengan mencatat, mencopy dokumen-dokumen, bahan- bahan panduan, foto-foto sebagai pelengkap data, maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.
Teknik analisis data dilakukan melalui 3 tahap yaitu
a. Reduksi Data
Dalam reduksi data ini, penelitian akan mengumpulkan data dan memilih topik utama. Setelah mengumpulkan data, topik utama akan diolah. Penelitian ini dilakukan secara sistematis  dan  terperinci  agar  dapat  mengidentifikasi  satu  topik  utama  masalah
penelitian.  Dalam  tahap  ini,  penelitian  telah  melakukan  analisis  data  secara  terus menerus sejak awal.
b. Penyajian Data
Dimaksudkan untuk membantu peneliti menyusun  data penelitian secara deskriptif dan mudah dikategorikan.
c. Penarikan Kesimpulan
Penemuan kesimpulan, juga disebut verfikasi data, adalah saat peneliti hampir selesai dengan tahap akhir analisis data. Pada tahap ini, semua data yang telah dikumpulkan dan diambil dari pokok masalah akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemampuan daerah untuk menyelesaikan tugas  dianggap efektif jika yang  dicapai mencapai minimal seratus persen. Sebuah rasio efektivitas yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih baik. Sebaliknya juga berlaku. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996, kreteria yang digunakan untuk menghitung nilai efektivitas pajak  daerah  diklasifikasikan  ke  dalam  lima  tingkat  efektivitas,  seperti  yang  ditunjukkan dalam tabel berikut:
Persentae Kriteria >100% Sangat efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup efektif 60-80% Kurang efektif ≤60% Tidak efektif
Ukuran untuk menentukan apakah suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah  ditetapkan.  Mardiasmo  (2019:134)  mengatakan  bahwa  efektivitas  adalah  "ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif."Tingkat efektivitas  penerimaan  PBB  didasarkan  pada  hasil  yang  dicapai  dengan  target  tertentu. Semakin efektif penerimaan PBB, semakin baik kinerja aparatur penegak pajak. Sebaliknya, semakin  efektif  penerimaan  PBB,  semakin  baik  kinerja  mereka.  Dengan  demikian, perencanaan  yang  cermat  dan  teliti  diperlukan  untuk  meningkatkan  pendapatan  dan efektivitas  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  (Rudi,  Nengah,  Devi:2021).  Untuk
mengetahui seberapa efektif penerimaan pajak bumi dan bangunan, rumus berikut dapat digunakan:
Efektifitas PBB (2019)       = 169.475.712
233.938.334 X 100%
=   72,44%
Efektifitas PBB (2020)       = 175.033.335 386.018.698 X 100%
=   45.34%
Efektifitas PBB (2021)       = 192.974.091
340.815.113 X 100%
=   56,62%
Efektifitas PBB (2022)       = 192.177.005
439.018.306 X 100%
=   43,77%
Efektifitas PBB (2023)       = 192.563.644 429.929.151 X 100%
=   44.79%
Berikut  tabel  pertumbuhan  efektifitas  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di Kecamatan Tondano Selatan tahun 2019 – 2023.
No Tahun Target Realisasi Persentase 1 2019 233.938.334 169.475.712 72,44% 2 2020 386.018.698 175.033.335 45,34% 3 2021 340.815.113 192.974.091 56,62% 4 2022 439.018.306 192.177.005 43,77% 5 2023 429.929.151 192.563.644 44,79%
Berdasarkan hasil realisasi penerimaan yang disajikan, pembaca laporan juga dapat mengetahui  secara  langsung  besarnya  selisih  antara  target  dan  realisasi  yang  dapat dinyatakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya. Cara menghitung selisinya yaitu
Selisih = realisasi penerimaan PBB – target realisasi Selisih 2019 = 169.475.712 – 233.938.334 = (64.462.622) Selisih 2020 = 175.033.335 – 386.018.698 = (210.985.363) Selisih 2021 = 192.974.091 – 340.815.113 = (147.841.022) Selisih 2022 = 192.177.005 – 439.018.306 = (246.841.301) Selisih 2023 = 192.563.644 – 429.929.151 = (237.365.507) realisasi penerimaan PBB Efektivitas PBB = x 100 target PBB
No Tahun Target Realisasi penerimaan Selisih 1 2019 233.938.334 169.475.712 (64.462.622) 2 2020 386.018.698 175.033.335 (210.985.363) 3 2021 340.815.113 192.974.091 (147.841.022) 4 2022 439.018.306 192.177.005 (246.841.301) 5 2023 429.929.151 192.563.644 (237.365.507)
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  selisih  target  dan  realisasi  cenderung mengalami selisih kurang setiap tahunnya.
Salah satu  jenis pajak, pajak  bumi  dan bangunan (PBB), menyumbang uang  untuk pembangunan  negara,  terutama  pembangunan  wilayah.  Pendapatan  pajak  bumi  dan bangunan di Kecamatan Tondano Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 bervariasi dan tidak mencapai  target.  Pemerintah  Kecamatan  Tondano  Selatan  selalu  meningkatkan  target setiap  tahunnya,  meskipun  tidak  pernah  tercapai.  Ini  karena  pemerintah  melihat  bahwa Kecamatan Tondano Selatan memiliki banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi mereka belum mencapai target tersebut.
Dapat  di  lihat  pada  tabel  Efektifitas  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di Kecamatan  Tondano  Selatan  pada  tahun  2019  yaitu  sekitar  72,44%,  pada  tahun  2020 efektifitas  penerimaan  PBB  sangat  menurun  sebesar  27,1%  yaitu  menjadi  45,34%,  pada tahun 2021 efektifitas penerimaan PBB meningkat sebesar 11,28% sehingga menjadi 56,62%, pada tahun 2022 efektifitas penerimaan PBB menurun sebesar 12,85% yaitu menjadi 43,77%, dan pada tahun 2023 efektifitas PBB kembali naik sebesar 1,02% menjadi 44,79%.
Kemudian jika dihitung selisi realisasi pajak bumi dan bangunan pada 5 tahun terakhir banyak  menunjukan  selisih  kurang  yaitu  selisih  yang  tidak  diharapkan  ( Unfavourable Variance). Pada tahun 2019 menunjukan selisih kurang sebesar (64.462.622), pada tahun 2020  selisih  kurang  naik  menjadi  (210.985.363),  pada  tahun  2021  selisih  kurang  turun menjadi (147.841.022), pada tahun 2022 selisih kurang naik lagi menjadi (246.841.301), dan pada  tahun  2023  selisi  kurang  antara  penerimaan  dan  targetnya  naik  kembali  menjadi (237.365.507).
Dari  data  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  selisih  target  dan  realisasi  cenderung mengalami selisih kurang setiap tahunnya. Jika dihitung rata-rata efektifitas penerimaan PBB maka  rata-rata  yang  diperoleh  untuk  efektifitas  PBB  yaitu  sebesar  52,59%.  Dengan perolehan rata-rata efektifitas  sebesar  52,59% maka tingkat efektifitas antara target dan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tondano Selatan tidak efektif, dikatakan tidak efektif karena persentasenya masih dibawah 60% sedangkan dapat dikatakan efektif minimal harus
100%.    Dari  8,038  wajib  pajak  yang  merupakan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang memiliki objek pajak yang berada di Kabupaten Minahasa.  Dengan objek pajak adalah di Kecamatan Tondano Selatan.
Berdasarkan hasil temuan dari faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tondano Selatan, pemerintah atau BAPENDA juga sudah  melakukan  upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  PBB  dengan  melakukan sosialisasi,  mempermudah  pembayaran  PBB  dengan  melalui  Bank  SULUT,  penyampaian secara persuasive disetiap kesempatan acara suka atau duka di Kecamatan Tondano Selatan untuk pelunasan PBB, juga mereka turun langsung kepada wajib pajak yang nilai besar di atas 5 juta. Tapi ada juga kendala yang dihadapi oleh BAPENDA dalam upaya peningkatan penerimaan PBB yaitu kurangnya personil di kantor saat turun langsung dilapangan untuk menagih,  kantor  bisa  saja  kosong  karena  kekurangan  orang.  Disamping  itu  kesibukan dikantor  yang  sangat  banyak  dan  tidak  di  imbangi  oleh  personil  yang  cukup  sehingga mereka  jadi  tidak  ada  waktu  untuk  turun  ke  lapangan  langsung.  Mungkin  kedepannya pemerintah baik  di  Kecamatan Tondano Selatan atau dari BAPENDA selalu  memberikan penyuluhan  kepada  Wajib  Pajak  sehingga  muncul  kesadaran  dalam  diri  wajib  pajak membayar pajak PBB dan hal – hal di atas dapat diminimalisir, selain itu pemasangan baliho oleh pemerintah di ruas-ruas jalan dinilai efektif dalam meningkatkan pembayaran pajak PBB agar Wajib Pajak juga tidak lupa dalam membayar pajak.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Langi,  V  (2021),  yang  menjelaskan  tentang analisis partisipasi wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru. Penelitian ini menemukan bahwa wajib pajak di Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru masih kurang  aktif  dalam  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  karena  mereka  kurang memahami arti pentingnya membayar pajak.
Selain itu, temuan penelitian Husni Mubarak (2020) menegaskan bahwa ada tiga hal penting yang terkait dengan tema. Pertama, nilai  pajak PBB Kabupaten Bengkalis masih sangat  tinggi,  dengan  persentase  tidak  teralisasi  tahunan  antara  56%  dan  52%.  Ini menunjukkan  bahwa  kinerja  rata-rata  pencapaian  target  pungutan  pajak  PBB  hanya mencapai 50%.
Kedua, hanya beberapa kecamatan yang memiliki kinerja yang baik, seperti Bukit Batu dan Rupat Utara, yang memiliki tingkat kepatuhan  pembayaran pajak antara 75  dan 95 persen.  Selanjutnya,  Siak  Kecil,  Bandar  Laksaman,  dan  Bantan,  serta  Rupat  terkategori sedang,  memiliki  tingkat  kepatuhan  pajak  antara  50  dan  75  persen.  Oleh  karena  itu,
diperlukan upaya penyuluhan, sosialisasi, dan peningkatan pemugutan pajak pada pihak yang tidak memenuhi target pajak.
Ketiga,  wilayah  Talang  Mandau,  Mandau,  Bengkalis,  Batin  Solapan,  dan  Pinggir memiliki  tingkat  pencapaian  pungutan  pajak  di  bawah  45%.  Dengan  kata  lain,  wilayah dengan  tingkat  ketidakrealisasian  di  atas  55%  memerlukan  lebih  banyak  perhatian  dan pelatihan,  melibatkan  semua  pihak  dari  tingkat  terendah  hingga  instansi  yang  relevan. Sudah  saatnya  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten  Bengkalis  mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak terulang setiap tahunnya.
Tidak sama dengan penelitian yang dipublikasikan Revisi oleh Seputra, Junaedi Heru 2021. Hasil evaluasi  sistem pemungutan pajak bumi  dan  bangunan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Blitar, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendaparan Kabupaten Blitar, telah mencapai tingkat penerimaan dan efektivitas pajak bumi dan bangunan yang tinggi. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  penting  dari  masing-masing  fungsi  yang dijalankan oleh pemungut pajak Selain itu, informasi harus diberikan secara menyeluruh, sosialisasi  harus  dilakukan,  dan  sistem  harus  dioperasikan  dengan  benar  sesuai  dengan peraturan  yang  ada.  Sistem  yang  betjalan  harus  terus  dibangun  untuk  evaluasi  dan pembenahan.
Selain  itu,  penelitian yang  dilakukan Iman, Akhman (2023). Dianalisis  di Kabupaten Pamekasan berdasarkan presentase penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  cukup  patuh  terhadap  kewajibannya membayar  pajak,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  tingkat  kepatuhan  tahun  2014  sebesar 68,52% (Kurang Patuh), 2015, 79,60% (Kurang Patuh), dan 2016 sebesar 81,83%.

## SIMPULAN
Setelah melakukan analisis terhadap target dan realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2019-2023 di Kecamatan Tondano Selatan maka peneliti menarik kesimpulan yaitu:
1. Target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tondano Selatan  selama  5  tahun  teraakhir  mengalami  fluktuasi  dan  realisasi  tidak  dapat mencapai target.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Target dan Realisasi PBB di Kecamatan Tondano Selatan yaitu tidak tersampainya SSPT, wajib pajak lupa membayar PBB, isu pajak, tingkat pengetahuan, kesadaran rendah dalam membayar pajak, tingkat ekonomi.
Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian maka saran-saran yang dapat diberikan yaitu  Perlunya dilaksanakan sosialisasi  antara  pemerintah  Kecamatan Tondano Selatan dengan masyarakat wajib pajak agar masyarakat mengerti tentang pentingnya partisipasi membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  terus  menghimbau  wajib  pajak  apabila  terjadi keterlambatan  pembayaran  pajak,  mulai  dari  menyampaikan  surat  SPPT  hingga  turun langsung  ke  lapangan  untuk  meninjau  langsung,  dan  Terus  melakukan  pendataan terhadap  wajib  pajak  baru  dan  wajib  pajak  yang  telah  terdaftar  untuk  menghindari penurunan penerimaan pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aghniya,  U.,  &  Apriliawati,  Y.  (2022).  Pengaruh  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah  di  Kota  Bandung. Indonesian  Accounting  Research  Journal, 2(2),  106-114. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3307
Antum,  Alwy  Alfiah (2022). Strategi  Camat  Dalam  Meningkatkan  Capaian  Target  Dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Diploma thesis, Institut Pemerintah Dalam Negeri
Husni Mubarak (2020). Analisa Target Pajak Tak Tertagih Pada Pajak Bumi dan Bangunan Studi kasus pada Kabupaten Bengkalis
Iman, Akhman (2023). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Di Indonesia E- Jurnal Akuntansi TSM 3(2)
Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV Andi Offset
Nur  Anisa.  (2019).  Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Pbb-P2  Untuk  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan
Rudi, Nengah Sudjana, Devi Farah  Azizah.  (2021).  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi Dan Bangunan
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Waluyo. (2020) Perpajakan Indonesia Buku I. Jakarta: Salemba Empat.