Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2010, Hal. 141- 161
ISSN 021-969X

## Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap
Anak Didik Pemasyarakatan Di Kalimantan Timur (Studi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara) 1

## (Human Right Protection over Child Convict In East Kalimantan (A Study at Convict Institution and National Prison))

## Nur Arifudin
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Sambaliung, Kampus Gunung Kelua Samarinda Telp(0541)7095092;e-mail:fhunmul@yahoo.com;nurarifudin_lo@yahoo.com

## ABSTRACT
The  Indonesia  children  are  expected  favorable  terms  either  in  health,  brightness, charm or kindness. Children must be protected from any violence, exploitations and discriminations.  It  is  important  to  prepare  them  as  the  national  next  generation,  in which  children  becomes  main  asset.  Early  development  of  children  remains  in  the responsibility  of  family,  community  and  nation.  However,  some  factors  influence this early development,  such as biology, psychology, social, economic, and  culture. Some  children  right  may  not  be  satisfied,  therefore  stimulating  the  mislead behavior  pattern  among  children,  which  is  next  giving  an  impact  on  legal  problem. The  outlaw  children  should  be  specially  attended  recalling  that  their  psychology development process is susceptible during this phase. The counseling infrastructure for  the  child  convict  in  the  convict  institution  and  national  prison  has  been  in  the low category in meeting the counseling demand of child convict.
Keywords: hak  asasi  manusia  ( human  right),  anak  didik  pemasyarakatan  (child  convict), perlindungan ( protection), pembinaan (counseling)

## PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
BAB  XA  Pasal  28  (A)  sampai  dengan 28 (J) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  telah mengatur  secara  eksplisit  tentang  hak  asasi manusia,  ketentuan  ini  merupakan  pijakan yang  mendasar  atas  ditegakkannya  hak  asasi manusia  terhadap  warga  negara  yang  berada di Indonesia. Ditegakkannya hak asasi manusia  ini  merupakan  tanggung  jawab negara  terutama  pemerintah,  hal  ini  tertuang di  dalam  Pasal  28  I  ayat  (4)  UUD  NRI  1945 yang berbunyi “Perlindungan,pemajuan, penegakkan  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia  adalah  tanggung  jawab  negara terutama pemerintah” dengan tanggung jawab inilah kemudian ditetapkannya Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak
Asasi  Manusia  (UU  Nomor  39  Tahun  1999), dengan adanya undang-undang ini diharapkan penegakkan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia dapat di implementasikan secara optimal.
Pasal  2  UU  Nomor  39  Tahun  1999 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia  dan  kebebasan  dasar  manusia sebagai  hak  yang  secara  kodrati  melekat  dan tidak  terpisahkan  dari  manusia,  yang  harus dilindungi,  dihormati,  dan  ditegakkan  demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan  kecerdasan serta  keadilan,  sehingga  dalam  hal  ini  hak asasi  merupakan  hak  yang  patut  dihargai  dan dijaga keberadaannya.
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat,  dan  hak-hak  sebagai  manusia  yang
harus  dijunjung  tinggi.  Hak  asasi  anak merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia yang  termuat  dalam  UUD  NRI  1945  dan Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang Hak-Hak  Anak.  Dari  sisi  kehidupan  berbangsa dan  bernegara,  anak  adalah  masa  depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi  serta  berhak  atas  perlindungan dari  tindak  kekerasan  dan  diskriminasi  serta hak sipil dan kebebasan.
Meskipun  UU  Nomor  39  Tahun  1999 telah  mencantumkan  tentang  hak  anak, pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung  jawab orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah, dan  negara  untuk  memberikan  perlindungan pada  anak  masih  memerlukan  suatu  undang- undang  mengenai  perlindungan  anak  sebagai landasan  yuridis  bagi  pelaksanaan  kewajiban dan tanggung jawab tersebut.
Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  (UU  Nomor  23 Tahun  2002)  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa  perlindungan  anak  dalam  segala aspeknya  merupakan  bagian  dari  kegiatan pembangunan  nasional,  khususnya  dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Orang  tua,  keluarga,  dan  masyarakat bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan memelihara  hak  asasi  tersebut  sesuai  dengan kewajiban  yang  dibebankan  oleh  hukum. Demikian pula  dalam  rangka  penyelenggaraan perlindungan  anak,  negara  dan  pemerintah bertanggung  jawab  menyediakan  fasilitas  dan aksesibilitas  bagi  anak,  terutama  dalam menjamin
pertumbuhan dan
perkembangannya secara optimal dan terarah. UU Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggungjawaban
orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah dan  negara  merupakan  rangkaian  kegiatan yang  dilaksanakan  secara  terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan  tersebut  harus  berkelanjutan  dan terarah  guna  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan  anak,  baik  fisik,  mental, spiritual maupun sosial.
Tindakan  ini  dimaksudkan  untuk mewujudkan  kehidupan  terbaik  bagi  anak
yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai  oleh  akhlak  mulia  dan  nilai  Pancasila, serta  berkemauan  keras  menjaga  kesatuan dan  persatuan  bangsa  dan  negara.  Upaya perlindungan  anak  perlu  dilaksanakan  sedini mungkin,  yakni  sejak  dari  janin  dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan  anak  yang  utuh,  menyeluruh, dan  komprehensif,  dalam  penjelasan  UU Nomor  23  Tahun  2002  meletakkan  kewajiban pemberian perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas adalah sebagai berikut: a. nondiskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c.  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan  dan  perlindungan  anak,  perlu peran  masyarakat,  baik  melalui  lembaga perlindungan  anak,  lembaga  keagamaan, lembaga  swadaya  masyarakat,  organisasi kemasyarakatan,  organisasi  sosial,  dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.
Anak merupakan dambaan bagi setiap orang  tua  dan  anak  adalah  bagian  dari generasi  sebagai  salah  satu  sumber  daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita  perjuangan  bangsa.  Dalam  penelitian ini  penulis  membatasi  masalah  pengertian anak  dengan  mengacu  pada  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak  (UU  Nomor  3  Tahun  1997) yang  menyatakan  bahwa  anak  adalah  orang yang  dalam  perkara  anak  nakal  telah mencapai  umur  8  tahun  tetapi  belum mencapai  umur  18  tahun  dan  belum  pernah kawin.
Dengan  adanya  perkembangan  dunia yang mengarah pada modernisasi dan  adanya tuntutan  keadaan  ekonomi  yang  lebih  baik, maka  tidak  jarang  orang  tua  turut  dalam dalam semua gerak kemajuan masyarakat dan mencari  nafkah  dalam  rangka  memenuhi kebutuhannya hingga kerap kali meninggalkan rumah tangga keadan ini mengakibatkan anak kurang  mendapatkan  asuhan,  bimbingan,
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
pengawasan  dan  juga  kasih  sayang  yang justru masih sedang mereka butuhkan.
Anak  yang  kurang  mendapatkan perhatian kasih sayang dari orang tuanya akan merasa tidak aman, tidak bahagia dan banyak dipenihi konflik batin serta mengalami kekecewaan  yang  terus-menerus  sehingga menjadi  agresif.  Kemarahan,  kekecewaan serta  dendam  akan  dilampiaskannya  kedalam bentuk  perbuatan  fisik  sepeti  lari  dari  rumah, membolos, membuat keributan bahkan melakukan tindakan yang dapat
diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana  yang tercantum dalam Buku II KUHP yang akhirnya dapat  memaksa  anak  itu  untuk  berhadapan dengan para penegak hukum.
Perspektif pemberlakuan hukum acara terhadap  anak-anak  pun  diberikan  perlakuan secara  khusus  karena  anak  merupakan  sosok orang  yang  masih  dalam  perkembangan mental maupun fisiknya sehingga hukum perlu kehati-hatiannya dalam hal pelaksanaan hukum  acaranya  dibandingkan  dengan  orang dewasa, hal ini dituangkan dalam Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut: Ayat (1):   Setiap  anak  berhak  untuk  tidak
dijadikan sasaran penganiayaan,penyiksaan, atau penjatuhan  hukuman  yang  tidak manusiawi. Ayat (2):  Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan  untuk  pelaku  tindak pidana yang masih anak. Ayat (4):  Penangkapan,penahanan,
atau pidana  penjara  anak  hanya  boleh dilakukan  sesuai  dengan  hukuman yang  berlaku  dan  hanya  dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Ayat (5):  Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan  secara  manusiawi  dan dengan  memperhatikan  kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa,kecuali demi kepentingannya. Dalam hal implementasi sanksi terhadap  anak  telah  diatur  dalam  pasal-pasal
UU  Nomor  3  Tahun  1997  yang  menyatakan bahwa:
a. Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  yang harus terpisah dari orang dewasa (Pasal 60 ayat 1).
b. Anak  yang  ditempatkan  di  lembaga sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuanya  serta  hak  lain  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 60 ayat 2).
c. Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya  di  Lembaga  Pemasyarakatan Anak  dan  telah  mencapai  umur  18  tahun dipindahkan  ke  Lembaga  Pemasyarakatan (Pasal 61 ayat 1).
d. Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  yang  telah  mencapai  umur  18 tahun  tetapi  belum  mencapai  umur  21 tahun ditempatkan diLembaga
Pemasyarakatan  secara  terpisah  dari  yang telah  mencapai  umur  21  tahun  atau  lebih (Pasal 61 ayat 2).
e. Anak  Pidana  yang  telah  menjalani  pidana penjara  2/3  (dua  per  tiga)  dari  pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9  (sembilan)  bulan  dan  berkelakuan  baik, dapat  diberikan  pembebasan  bersyarat (Pasal 62 ayat 1).
f. Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  berada  di  bawah  pengawasan Jaksa  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Pasal 62 ayat 2). g. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  disertai  dengan masa  percobaan  yang  lamanya  sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya (Pasal 62 ayat 3).
h. Apabila  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Anak  berpendapat  bahwa  Anak  Negara setelah  menjalani  masa  pendidikannya dalam  lembaga  paling  sedikit  1  (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat
mengajukan  permohonan  izin  kepada Menteri  Kehakiman  agar  anak  tersebut dapat  dikeluarkan  dari  lembaga  dengan
atau  tanpa  syarat  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  29  ayat  (3)  dan  ayat  (4) (Pasal 63).
Meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pemidanaan di Lembaga  Pemasyarakatan  Anak,  ketentuan- ketentuan  tentang  hak-hak  anak  tetap  harus berlaku  padanya,  keberadaan  mereka  di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan statusnya sebagai  anak  didik  pemasyarakatan  tidak menghapuskan  hak-hak  yang  melekat  pada diri  mereka  yang  wajib  dipenuhi  serta dilindungi dengan baik.
Pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik  dengan  hukum  adalah  tanggung jawab dengan  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 dan Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 bahwa perlindugan, pemajuan,  penegakkan  dan  pemenuhan  hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Meskipun  hak-hak  anak  termasuk anak  didik  pemasyarakatan  dijamin  oleh berbagai peraturan Perundang-undangan, namun  berdasarkan  fakta  yang  ada  di beberapa  Lembaga  Pemasyarakatan  dan Rumah  Tahanan  Negara  di  Kalimantan  Timur bahwa  hak-hak  anak  didik  pemasyarakatan yang disana belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut  dapat  dilihat  pada  data  statistik Kantor  Wilayah  Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Provinsi  Kalimanan  Timur tentang  jumlah  anak  didik  pemasyarakatan yang menghuni beberapa
Lembaga
Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Negara sampai  tahun  2006  berjumlah  62  orang. Sedangkan di  Kalimantan Timur  sampai  tahun 2008 belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak sehingga selama  ini  Anak  Didik  Pemasyarakatan  di tampung  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan Rumah  Tahanan  Negara  untuk  orang dewasa, walaupun  ditempatkan  dalam  sel  tersediri yang  terpisah  dengan  orang  dewasa,  namun ada  aktivitas  sehari-hari  yang  bersamaan dengan tahanan narapidana dewasa, sedangkan  Lembaga  Pemasyarakatan  dan Rumah  Tahanan  tersebut  pada  umumnya mengalami kelebihan kapasitas huni.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah
merupakan  sistem  pembinaan  narapidana  di Indonesia.  Perlakuan  terhadap  narapidana anak harus berdasarkan sistem yang berasaskan Pancasila dan bercirikan rehabilittif, korektif, edukatif dan integratif. Untuk  itu  penelitian  ini  akan  mencari tahu tentang implementasi terhadap perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  anak didik pemasyarakatan yang menghuni
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Kalimantan Timur.

## B.   Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  esensi  permasalahan  dalam  penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana implementasi perlindungan hak asasi  manusia  terhadap  anak  didik pemasyarakatan  yang  ada  di  Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara di Provinsi Kalimantan Timur?
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi kendala  dalam  penegakan  perlindungan hak  asasi  manusia  bagi  anak  didik pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara di Provinsi Kalimantan Timur?

## C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi  perlindungan  hak  asasi manusia terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk  mengetahui  faktor  yang  menjadi kendala  dalam  perlindungan  hak  asasi manusia  bagi  anak  didik  pemasyarakatan di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah Tahanan  Negara  di  Provinsi  Kalimantan Timur.
Hasil Penelitian ini membawa manfaat atau kontribusi pemikiran:
1.  Segi Teoritis. Sebagai sumbangsih untuk mengembangkan  ilmu  pengetahuan  di bidang  hukum  hak  asasi  manusia  dan Kemasyarakatan.
2.  Segi Pragmatis.
Sebagai  pedoman  bagi  kalangan  instansi atau  pemerintah  dalam  mengimplemen-
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, No. 2 145
tasikan  kebijakan  hak  asasi  manusia khususnya bagi anak didik pemasyarakatan.

## D. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian  Anak  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan
Berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun 2002, pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  yang  masih dalam kandungan.
Dalam  hukum  di  Indonesia  terdapat pluralism  criteria  tentang  anak  namun  dalam penelitian  ini  yang  dimaksud  dengan  anak adalah  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  4  ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 yaitu orang yang dalam  perkara  anak  nakal  telah  mencapai umur  8  (delapan)  tahun  tetapi  belum mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  dan belum kawin.
Sehingga  berdasarkan  ketentuan  UU Nomor  3  Tahun  1997,  maka  anak  dibatasi dengan  umur  8  (delapan)  tahun  sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam  perkawinan  atau  perkawinannya  putus karena  perceraian,  maka  si  anak  sudah dianggap  dewasa  walaupun  umurnya  belum genap  18  (delapan  belas)  tahun  (Darwan Prinst :2003).
Anak  didik  pemasyarakatan  menurut ketentuan  Pasal  1  angka  8  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah:
a.  Anak  Pidana  yaitu  anak  yang  berdasarkan putusan  pengadilan  menjalani  pidana  di LAPAS  Anak  paling  lama  sampai  berumur 18 (delapan belas) tahun;
b.  Anak  Negara  yaitu  anak  yang  berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara  untuk  dididik  dan  ditempatkan  di LAPAS  Anak  paling  lama  sampai  berumur 18 (delapan belas) tahun;
c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang  tua  atau  walinya  memperoleh penetapan  pengadilan  untuk  dididik  di LAPAS  Anak  paling  lama  sampai  berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Batas  Usia  Bagi Pemidanaan Anak
Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang kesejahteraan  anak  dan  dalam  Burgelijk Wetboek  (KUHPerdata)  bahwa  anak  adalah seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun  dan  belum  kawin.  Namun  lain  halnya menurut  hukum  Islam,  dimana  batasan  ini tidak  berdasarkan  atas  hitungan  usia  tetapi dimulai  sejak  adanya  tanda-tanda  perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.
Walaupun batas usia anak di beberapa  peraturan  di  Indonesia  beraneka ragam,  namun  khusus  mengenai  batas  usia pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan  dalam  Pasal  4  UU  Nomor  3  Tahun 1997, sebagai berikut:
Ayat  (1):  Batas  umur  anak  nakal  yang  dapat diajukan  ke  sidang  anak  adalah  sekurang- kurangnya  8  tahun  tetapi  belum  mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
Ayat  (2):  Dalam  hal  anak  melakukan  tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  diajukan  ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan  melampaui  batas  umur  tersebut tetapi  belum  mencapai  umur  21  tahun,  tetap diajukan kesidang anak.
Disini  tampak  bahwa  pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan
tentang  usia  berapa  seseorang  diartikan sebagai  anak  dibawah  umur  sehingga  berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan  perlakuan  yang  khusus  bagi kepentingan psikologi anak.
Apabila pelaku kejahatan adalah anak di bawah batas usia minimum yang ditentukan,  dapatlah  dipidana  serta  tindakan apa  yang  diambil  dan  apa  dasar  hukumnya, berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa:
Ayat  (1):  Dalam  hal  anak  belum  mencapai umur  8  tahun  melakukan  atau diduga  melakukan  tindak  pidana maka  terhadap  anak  tersebut  dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
Ayat  (2):  Apabila  menurut  hasil  pemeriksaan
bahwa  anak  sebagaimana  dimaksud
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul dalam  ayat  (1)  masih  dapat  dibina oleh  orang  tua,  wali  atau  orang  tua asuh, maka penyidik dapat
menyerahkan kembali anak tersebut kepada  orang  tua,  wali  atau  orang tua asuh.
Ayat  (3):  Apabila  menurut  hasil  pemeriksaan, penyidik  berpendapat  bahwa  anak sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  tidak  dapat  dibina  lagi  oleh orang  tua,  wali,  orang  tua  asuh,
penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Dinas Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

## 3. Pertanggungjawaban Pidana Anak
Keadaan  psikologi  anak  pada  saat melakukan tindak pidana dan setelah melakukan tindak pidana berhubungan dengan batas umur pertanggung jawaban pidana.
Sesuai  dengan  dasar  pemikiran  dari para penyusun Wetboek van Strafrecht, “pada anak-anak  yang  berusia  antara  sepuluh dengan  dua  belas  tahun  itu  wajarlah  apabila orang  tidak  dapat  berbicara  tentang  adanya suatu kebebasan untuk menentukan kehendak pada  diri  mereka,  tentang  baik  dan  buruk, mengenai  dapat  dibenarkan  atau  tidak, mengenai  hak  atau  melawan  hak,  sehingga tidak dapat dinilai sebagai dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan mereka. Pada anak-anak yang lebih tua hingga usia  enam  belas  tahun,  dapat  dipertanggung jawabkan  atas  perbuatan  mereka,  itu  pada dasarnya  dianggap  sebagai  ada,  akan  tetapi hal  tersebut  setiap  kali  harus  terbukti  secara meyakinkan. Disitu harus ada kepastian bahwa anak  tersebut  dapat  menilai  tentang  tindakan yang telah ia lakukan dan secara cukup dapat menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakan itu sendiri (Lamintang,1984:157).
Batas umur pertanggungjawaban pidana,  merupakan  unsur  penting  bagi pengimplementasia kaidah dan norma, karenanya  penentuan  batas  umur  minimum sangat  berpengaruh  pada  latar  belakang sejarah  dan  budaya  masyarakat,  social  pilitik dan social ekonomi suatu bangsa, oleh karena itu  dalam  era  modernisasi  pendekatan  aspek psikologis  perlu  dipertimbangkan,  apakah seorang anak dapat mempertanggung-
jawabkan perbuatan anti sosial yang dilakukannya  dari  segi  moral  dan  psikologis, hendaknya  batas  umur  pertanggungjawaban pidana  anak  tidak  ditentukan  terlalu  rendah atau tidak ditentukan, maka bagi pertanggungjawaban  pidana  akan  kehilangan makna atau arti (Made Sadhi Astuti,2003 : 41).

## 4. Teori Tentang Hak Asasi Manusia
Pengertian  hak  asasi  manusia  yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39  Tahun  1999  adalah  seperangkat  hak  yang melekat  pada  hakekat  dan  keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  dan  wajib dihormati  dan  dijunjung  tinggi  oleh  negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan martabat manusia.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka  dapat  disimpulkan  ciri-ciri  hak  asasi manusia adalah sebagai berikut:
a. Hak  asasi  manusia  merupakan  anugerah Tuhan  Yang  Maha  Esa  karena  manusia adalah insan ciptaan-Nya, bukan pemberian  orang  lain  atau  otoritas manapun.
b. Hak  asasi  manusia  bersifat inhaere,  yaitu melekat dalam hakekat keberadaan sebagai manusia.
c. Hak  asasi  manusia  bersifat  universal artinya  tidak  terikat  oleh  tempat  dan waktu,  kapan  dan  dimana  saja,  pada individu atau kelompok masyarakat manapun.
Dengan  demikian  maka  kewajiban asasi  negara,  hukum  dan  pemerintah  untuk menghormati, menjunjung tinggi dan memberikan  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia.  Di  samping  hak  asasi  manusia terdapat kewajiban-kewajiban asasi, karena itu kewajiban asasi setiap orang untuk menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Filosofi hak asasi manusia dalam konteks negara  diilhami  oleh  pendapat  John  Locke, Montesquie yang dikenal sebagai peletak dasar ajaran Trias Politica.
John  Locke  dikenal  dengan  teori perjanjian  masyarakat  bersama-sama  dengan Thomas Hobbes dan J.J. Rouseau (dalam Jimli Asshidiqie,  206:87).  John  Locke  menyatakan bahwa individu tidak secara absolut
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
menyerahkan  hak-hak  individunya  sebab  hak- hak  yang  diserahkan  hanyalah  hak-hak  yang berkaitan  dengan  perjanjian  negara  semata. Sedangkan  sisanya  haruslah  tetap  berada pada diri masing-masing individu. Oleh karena itu.  John  Locke  mengenal  adanya  2  (dua) tingkatan perjanjian masyarakat yaitu:
Pertama, perjanjian antar individu ( Pactum Unionis) dimana antara individu berjanji dan sepakat untuk menyerahkan sebagaian  hak-hak  mereka  pada  negara untuk dilindungi.
Kedua,  setelah  melakukan  perjanjian antar  individu  maka  dilakukan  lagi perjanjian  antar  masyarakat  dengan negara  ( Pactum  Subyektionis)  yang isinya  memberikan  kekuasaan  kepada negara  untuk  menyelenggarakan    hak- hak tertentu dari warga negara sedangkan  hak-hak  yang  bersifat  asasi tetap  berada  pada  individu  dan  negara berkewajiban untuk
menjamin
pelaksanaannya. Peristiwa  besar  dibeberapa  negara
seperti  revolusi  di  Prancis,  revolusi  di  Inggris merupakan  momen  penting  dari  kebangkitan perjuangan akan hak asasi manusia. Kesenjangan  yang  cukup  tajam  antara  kaum pemilik  modal  dan  buruh  memicu  perjuangan untuk  menuntut  hak  asasi  manusia  yang dituangkan  dalam  piagam  pernyataan  hak asasi  manusia.  Memasuki  abad    ke-20, perjuangan  hak  asasi  manusia  di  Amerika Serikat  diprakarsai  oleh  mantan  Presiden Franklin D. Roosevelt.
Pada  tahun  1948  lahirlah Declaration Of  Human  Rights  (DUHAM)  yang  dicetuskan oleh  PBB  pada  tanggal  10  Desember  1948. DUHAM  ini  merupakan  tonggak  perjuangan hak  asasi  manusia  karena  DUHAM  lahir  dari kesadaran  kolektif  (dunia internasional) bukan monopoli  negara  tertentu,  sebagai  akibat  dari kesadaran dunia internasional dan keprihatinannya  atas  kekejaman  perang  dunia II.
Di  Indonesia,  perjuangan  hak  asasi manusia  sudah  menjadi  wacana  sebelum dicetuskannya  DUHAM  pada  tahun  1948, karena  pada  saat  para  pendiri  republik merumuskan  dasar  konstitusional  melalui sidang BPUPKI telah menjadi perdebatan yang sengit  mengenai  konsepsi  hak  asasi  manusia
apakah  akan  dimuat  secara  eksplisit  atau hanya  secara  implisit  dalam  Undang-Undang Dasar  1945.  Akhirnya  dengan  berlandaskan pada konsep negara integralistik yang memahami  bahwa  hak  asasi  manusia  adalah bagian  penting  dari  kehidupan  warga  negara Indonesia  serta  masyarakat  Indonesia  adalah masyarakat  komunalistik,  maka  hak  asasi manusia  tidak  perlu  dicantumkan  secara eksplisit  tetapi  hanya  bersifat  implisit  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  harus  dipahami bahwa  memang  hak  asasi  manusia  itu  mutlak dijamin  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Perjalanan  ketatanegaraan  mencatat bahwa  selama  kepemimpinan  orde  lama terjadi  peristiwa-peristiwa  yang  merupakan pengingkaran  terhadap  hak  asasi  manusia seperti  peristiwa  gerakan  30  September  /PKI dan masih banyak peristiwa lainnya yang tidak memberikan  jaminan  perlindungan  hak  asasi manusia  sebagai  akibat  terjadinya  krisis kepemimpinan nasional.
Dalam  masa  pemerintahan  orde  baru sejak  tanggal  11  Maret  1966  juga  mencatat bahwa  telah  terjadi  pengingkaran  akan  hak asasi manusia walaupun bentuknya tidak sama dengan peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan  orde  lama,  namun  pada  masa ini benyak peristiwa yang sangat memprihatinkan  sebagai  akibat  pemerintahan yang  otoriter,  dimana  kekuasaan  bukan menjadi  alat  hukum  dalam  rangka  supremasi hukum  tetapi  hukum  justru  menjadi  alat kekuasaan  untuk  legitimasi  tindakan-tindakan pemerintah  yang  mengabaikan  hak  asasi manusia.
Titik  puncak  pemerintahan  orde  baru yang  otoriter  adalah  jatuhnya  Presiden Soeharto  dengan  kekuatan  massa  ( people power) bukan dengan cara-cara konstitusional. Hal  ini  terjadi  karena  masyarakat  Indonesia sudah  mencapai  kulminasi  ketidakpuasan  atas jalannya  pemerintahan  serta  terpuruknya bangsa  Indonesia  akibat  krisis  ekonomi  yang tidak dapat dihindari.
Sejak  tahun  1998,  ketika  Presiden Soeharto  turun  dari  tampuk  kekuasaan,  maka mulailah  ditata  kembali  penyelenggaraan pemerintah dengan baik, namun pada awalnya bagaikan  menarik  benag  kusut,  semua  sektor pembangunan menjadi kacau balau, akibatnya
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul terjadi ketidakstabilan kepemimpinan nasional.
Namun  satu  hal  yang  pasti  bahwa  pada masa reformasi ini tekat pemerintah untuk melaksanakan  demokrasi  yang  sesungguhnya merupakan  tekad  yang  tidak  dapat  ditawar. Salah  satunya  adalah  penegakan  hak  asasi manusia  merupakan  agenda  utama.  Maka kemudian  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Dalam  Pasal  71  UU  Nomor  39  Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung  jawab  menghormati,  melindungi, menegakkan,  dan  memajukan  hak  asasi manusia”  yang  diatur  dalam  Undang-Undang ini dan hukum internasional tentang hak asasi manusia  yang  diterima  oleh  negara  Republik Indonesia.
Isi  ketentuan  Pasal  71  ini  jelas memperlihatkan  bahwa  kewajiban  Pemerintah untuk  melaksanakan  hak  asasi  bukan  hanya jenis-jenis  hak  asasi  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  tetapi  juga  hak  asasi  yang diatur dalam hukum internasional dalam hal ini melalui upaya ratifikasi atas berbagai peraturan  internasional  tentang  hak  asasi manusia.
Dalam  Pasal  72  UU  Nomor  39  Tahun 1999  dinyatakan  bahwa  “kewajiban  dan tanggung  jawab  pemerintah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  71,  meliputi  langkah implementasi  yang  efektif  dalam  bidang hukum,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan  keamanan  negara,  dan  bidang lain”.
Demikian  juga  terhadap  hak  asasi tahan anak didik pemasyarkatan tetap mendapat  perlindungan,  walaupun  mereka telah  melanggar  hukum.  Mereka  digolongkan sebagai  kelompok  rentan  karena  mereka rawan  menjadi  korban  pelanggaran  hak  asasi manusia  baik  oleh  petugas  maupun  oleh sesama  tahanan  dan  narapidana  dewasa  dan anak-anak.
Meskipun seorang anak sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak  ketentuan  tentang  hak-hak  anak  teap harus berlaku padanya. Keberadaan mereka di Lembaga  Pemasyarakatan  dan  statusnya sebagai  anak  didik  pemasyarakatan  tidak menghapuskan  hak-hak  yang  melekat  pada diri  mereka  yang  wajib  dipenuhi  serta dilindungi dengan baik.

## 5.  Perlindungan  Hak  Tahanan  dan  Anak Didik Pemasyarakatan
Anak  memiliki  peran  yang  sangat strategis  sebagai succesor  suatu  bangsa. Menyadari peran tersebut, masyarakat internasional  telah  melahirkan  Konvensi  Hak Anak ( Convention on the Right of the Children) yang  intinya  menekankan  posisi  anak  sebagai mahluk  manusia  yang  harus  mendapatkan perlindungan  atas  hak-hak  yang  dimilikinya. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang telah  meratifikasi  Konvesi  Hak  Anak  pada tahun 1990.
Dalam  Konvensi  Hak  Anak  tersebut dinyatakan  behwa  setiap  anak  dinyatakan bahwa  setiap  anak  berhak  atas  perlindungan dari  segala  eksploitasi,  perlakuan  kejam  dan perlakuan  sewenang-wenang  didalam  proses peradilan pidana. Dengan merativikasi konvensi  ini,  Indonesia  memiliki  kewajiban untuk  memenuhi  hak-hak  anak  tanpa  kecuali, termasuk  hak  anak  yang  perlu  mendapat perhatian  dan  perlindungan  yaitu  hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.
Selain  Konvensi  Hak  Anak  dalam hukum nasional juga diatur perlindungan anak ini  dalam  beberapa  Peraturan  Perundang- undangan  seperti  Undang-Undang  tentang Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  tentang Pengadilan  Anak,  Undang-Undang  tentang Pemasyarakatan dan KUHP.
Ada beberapa prinsip dalam penanganan  anak  berkonflik  dengan  hukum, antara lain:
a. Penangkapan, penahanan dan pemidanaan adalah  upaya  yang  terakhir  ( the  last resort).
b. Penahanan  anak  terpisah  dari  orang dewasa.
c. Sidang anak tertutup untuk umum.
d. Hakim  tidak  memakai  toga,  jaksa  tidak memakai seragam ( uniform).
e. Proses hukumnya dilakukan dengan pejabat khusus.
f. Diberikan  laporan  LITMAS  oleh  Peneliti Kemasyarakatan
(PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Apabila anak tersebut terbukti melakukan  kesalahan  maka  berdasar  Pasal 22 UU  Nomor  3  Tahun  1997,  terdapat  2  (dua) kemungkinan  terhadap  anak  nakal  yang melakukan  tindak  pidana,  yaitu  dijatuhkan
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
pidana atau tindakan. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan  terhadap  anak  nakal,  terdiri  atas pidana pokok dan pidana tambahan.
Pidana  pokok,  menurut  Pasal  23  ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1997, adalah:
1. Pidana penjara.
2. Pidana kurungan.
3. Pidana denda, atau
4. Pidana pengawasan. Sedangkan  pidana  tambahan  yang dimaksud  adalah  berupa  perampasan  barang- barang  tertentu  dan  atau  pembayaran  ganti rugi.  Sedangkan  tindakan  yang  dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa:
1. Mengembalikan  kepada  orang  tua, wali, atau orang tua asuh.
2. Menyerahkan  kepada  negara  untuk mengikuti  pendidikan  pembinaan  dan pelatihan kerja, atau
3. Menyerahkan kepada Dinas Sosial atau Organisasi  Sosial  Kemasyarakat  yang bergerak di bidang pendidikan,
pembinaan dan latihan kerja. Apabila anak diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, berdasarkan  Pasal  66  ayat  (2)  UU  Nomor  39 Tahun 1999, ditegaskan bahwa hukuman mati atau  hukuman  seumur  hidup  tidak  dapat dijatuhkan  pada  pelaku  tindak  pidana  yang masih anak
Dalam  hal  anak  di  bawah  12  tahun hanya  bisa  dijatuhi  tindakan  bukan  pidana, maka perlu mengingatkan Hakim agar mempergunakan  Pasal  24  Undang-Undang tentang Pengadilan Anak
Namun  apabila  anak  yang  belum berumur  12  tahun  melakukan  pidana  yang diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup,  maka  hanya  dapat  dijatuhi  tindakan, yakni  diserahkan  kepada  negara  untuk mengikuti  pendidikan,  pembinaan  dan  latihan kerja.
Ketentuan  ini  bersifat  imperatif  dan sudah  secara  jelas  dan  tegas  diatur  dalam Undang-Undang  tentang  Pengadilan  Anak, karena itu penasehat hukum perlu menyampaikan pembelaannya dengan
memperhatikan hukuman yang bisa dijatuhkan pada anak.
Hak-hak  tersangka/terdakwa  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  berdasarkan
Undang-Undang  Pengadilan  Anak  dan  KUHAP adalah sebagai berikut:
1. Sejak  ditangkap  dan  pada  setiap  masa pemeriksaan  berhak  atas  bantuan hukum.
2. Anak  yang  ditangkap  dan  ditahan berhak  berhubungan  langsung  dengan penasehat  hukum  dengan  diawasi tanpa didengar pejabat berwenang.
3. Selama  ditahan  kebutuhan  jasmani, rohani dan sosial anak harus dipenuhi.
4. Tersangka anak berhak segera diperiksa.
5. Berhak  segera  perkaranya  dilimpahkan ke Pengadilan.
6. Berhak segera diadili.
7. Untuk mempersiapkan pembelaan,
terdakwa/tersangka anak berhak diberitahukan  dengan  jelas  dalam bahasa  yang  dimengerti  pada  waktu pemeriksaan dimulai.
8. Dalam penyidikan dan dalam pemeriksaan pengadilan, terdakwa/tersangka anak berhak
memberikan  keterangan  secara  bebas kepada penyidik ataupun kepada hakim.
9. Dalam  pemeriksaan  pada  penyidikan dan  pengadilan,  berhak  untuk  setiap waktu  mendapat  bantuan  juru  bahasa, apabila tidak paham bahasa Indonesia.
10. Dalam  hal  tersangka/terdakwa  bisu, dan  atau  tuli,  berhak  memperoleh bantuan  penterjemah,  orang  yang pandai bergaul dengannya.
11. Untuk mendapatkan bantuan penasehat  hukum,  tersangka/terdakwa berhak  memilih  sendiri  penasehat hukumnya.
12. Tersangka/terdakwa yang ditahan berhak menghubungi penasehat hukumnya. 13. Tersangka/terdakwa yang ditahan berhak  menghubungi  dan  menerima kunjungan dokter pribadinya.
14. Tersangka/terdakwa yang ditahan berhak  menghubungi  dan  menerima kunjungan pihak keluarga anak.
15. Tersangka/terdakwa yang ditahan, berhak diberitahukan
mengenai penahanannya  kepada  keluarga  atau orang lain yang serumah dengannya.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 16. Tersangka/terdakwa  berhak  mengirim surat kepada penasehat hukumnya dan menerima surat dari penasehat hukumnya.
17. Menerima kunjungan rohaniawan.
18. Berhak  mengajukan  saksi  atau  saksi ahli.
19. Tersangka/terdakwa tidak dibebani pembuktian.
20. Berhak  mengajukan  banding,  kasasi dan upaya hukum lain.
Seorang anak yang terbukti bersalah
dan dijatuhi hukuman pidana, tetap mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang  dalam  hidup  secara  berimbang harus  mendapat  perlakuan  secara  adil  dan terhindar  dari  ancaman  yang  merugikan dirinya.
Berdasarkan  Pasal  14  UU  Nomor  12 Tahun 1995, sebagai narapidana, anak pidana berhak atas:
1. Melakukan ibadah sesuai agamanya.
2. Mendapatkan  perawatan  (rohani  dan jasmani)
3. Mendapatkan
pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa.
7. Mendapatkan  upah  atau  premi  atas pekerjaan yang dilakukannya.
8. Menerima kunjungan keluarga penasehat  hukum  atau  orang  tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan  kesempatan  berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
Selanjutnya  Pasal  22  ayat  (1)  UU
Nomor  12  tahun  1995  menyatakan  bahwa anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana  dimaksud  Pasal  14  ayat  (1) kecuali  huruf  g  yaitu  mendapatkan  upah  atau premi  atas  pekerjaan  yang  dilakukannya karena anak pidana tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar Lembaga
Pemasyarakatan  anak,  tetapi  anak  pidana tersebut dapat melakukan latihan kerja.
Pemenuhan  hak  bagi  anak  pidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  diperoleh  melalui proses pembinaan dan pelaksanaannya secara teknis  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan. Menurut  ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan pembinaan adalah kegiatan untuk
meningkatkan  kualitas  ketaqwaan  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap,  dan perilaku,  propesional,  kesehatan  jasmani  dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Pelaksanaan  pembinaan  anak  didik pemasyarakatan  didasarkan  atas  prinsip- prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing  anak  didik  pemasyarakatan  agar menjadi  warga  yang  baik  dan  berguna, sedangkan  sasaran  pembinaan  anak  didik pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas anak didik pemasyarakatan yang pada awalnya  sebagian  atau  seluruhnya  dalam kondisi kurang, yaitu:
1. Kualitas  ketakwaan  kepada  Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas intelektual.
3. Kualitas sikap dan perilaku.
4. Kualitas profesional/keterampilan.
5. kualitas kesehatan jasmani dan rohani. Dengan  mengacu  pada  pembinaan  di Lembaga Pemasyarakatan, maka untuk terciptanya  tujuan  pembinaan  terhadap  anak didik  pemasyarakatan    perlu  diperhatikan  hal- hal sebagai berikut:
1. Jumlah  penghuni  pada  suatu  Lmbaga Pemasyarakatan  tidak  melebihi  batas daya huni (kapasitas).
2. Jumlah  penghuni  perkamar  tidak  lebih dari 3 orang.
3. Penghuni yang ada tidak boleh bercampur dengan narapidana dewasa.
4. Sistem pemidanaan dilaksanakan berdasarkan atas pengayoman,
persamaan  perlakuan  dan  pelayanan, pendidikan, pembimbingan,
penghormatan  harkat  dan  martabat manusia  serta  terjaminnya  hak  untuk lebih  mengembangkan  diri  secara bebas.
5. Setiap  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak memiliki ruangan sekolah yang
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, No. 2 151 diperuntukan bagi peningkatan pengetahuan  dan  kemampuan  anak pidana  selama  yang  bersangkutan berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan
Anak.
6. Setiap  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak memiliki  perpustakaan  dan  sarana  dan prasarana  lainnya  yang  mendukung pengembangan pengetahuan anak pidana  didalamnya.
7. Pembinaan  anak  pidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  harus  dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak dan
Undang-undang  tentang  Perlindungan Anak.
8. Sebelum  dilakukan  pembinaan  dalam bentuk  kegiatan  berpikir,  sebaiknya dilakukan  evaluasi  psikologis  terlebih dahulu.
9. Dilakukan  penggolongan  anak  pidana atas  dasar  umur,  jenis  kelamin,  lama pidana,  jenis  kejahatan,  dan  kriteria lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan  atas perkembangan pembinaan.
10. Setiap anak pidana hendaknya ditempatkan pada ruangan/kamar/akomodasi  tidur  yang layak dan memenuhi syarat kesehatan,
terutama  isi  kubik  udara,  cahaya, ventilasi, dan tempat tidur yang layak.
11. Setiap  anak  pidana  hendaknya  harus diberikan  minuman  dan makanan  yang bergizi sesuai pertumbuhan yang bersangkutan.
12. Diperlukan  dana  yang  cukup  untuk perawatan  kesehatan,  perlengkapan fasilitas kesehatan yang memadai serta adanya dokter ataupun psikiater.
13. Diperlukan  SDM  petugas  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  yang  cukup handal,  sedapat  mungkin  ada  petugas yang  berkualitas  sebagai  guru  dan pembimbing kreatifitas.
14. Penyelenggaraan  pendidikan bagi  anak didik pemasyarakatan dan anak pidana seyogyanya melibatkan lembaga/instansi  terkait.  Dalam  hal  ini merupakan  kompetensi  Departemen Pendidikan Nasional Cq. Dinas
Pendidikan  dan  Pemerintah  Daerah
setempat,  perlu  adanya  kerjasama yang intensif dan berkelanjutan.

## E. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum empiris mengenai implementasi perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  anak didik  pemasyarakatan  yang  sedang  menjalani hukuman  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan Rumah Tahanan Negara di Kalimantan Timur.
Pendekatan  yang  dilakukan  adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan dari sudut  sosiologi  hukum  bertujuan  untuk menjelaskan mengapa  suatu praktik hukum di dalam  kehidupan  masyarakat  itu  terjadi, sebab-sebabnya, faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya (Ali Zainuddin, 2006:8).
2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan  Negara  diwilayah  kerja  Provinsi Kalimantan Timur,yaitu di Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan Tanah
Grogot/Kabupaten  Paser  penentuan  lokasi  ini didasarkan  pada  pertimbangan  karena  obyek penelitian berada di kota/kabupaten tersebut.

## 3.  Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder, yaitu:
a.  Data primer,
Data  ini  diperoleh  langsung  dari  lokasi penelitian melalui wawancara dan pengisian  kuisioner  yang  telah  disiapkan oleh tim peneliti.
b. Data sekunder
Wujud  data  sekunder  adalah  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Peradilan  Anak,    Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,  bahan-bahan  pustaka dan dokumen-dokumen riset lainnya termasuk  pendapat  dan  artikel  praktisi hukum  yang  menyangkut  hak  asasi
manusia khususnya menyangkut anak didik pemasyarakatan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini berdasarkan data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, kuisioner dan observasi di tempat lokasi,  yaitu  Lembaga  Pemasyarakatan    dan Rumah  Tahanan  Negara  di  Balikpapan, Samarinda,  Tenggarong,  dan  Tanah  Grogot, yang  dipakai  sebagai  tempat  penampungan anak  didik  pemasyarakatan  kegiatan  tersebut dilakukan  dengan  pihak-pihak  yang  terkait dengan penelitian ini, mewawancarai responden secara mendalam melalui pertanyaan-pertanyaan  yang  telah  disipkan sebelumnya,  menyebarkan  kuisioner  kepada anak  didik  pemasyarakatan  dan  mengadakan studi  kepustakaan  dari  literatur,  peraturan perundang-undangan,  artikel,  dan  lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
Data  primer  penulis  menggunakan kuisioner  dan  wawancara  terbuka  ( open ended),  yaitu  wawancara  yang  dilakukan secara mendalam dengan menggunakan
panduan wawancara ( interview guide).
Data sekunder dikumpulkan
menggunakan  teknik  studi  dokumen  yang berupa peraturan perundang-undangan, kepustakaan, buku referensi, dokumen- dokumen lain.

## 5. Teknik Analisa Data
Data primer dan  sekunder terkumpul, maka  dilakukan  klasifikasi  data  primer  dan data sekunder, kemudian diinterpretasikan dan dianalisi dengan menggunakan model deskriptif  analitis.  Deskriptif  disini  bermaksud mencari  fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat. Menurut  Suryabrata  dalam  Soejono  dan Abdurrahman, secara harfiah, penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian. Dua hal penting yang sangat menonjol dalam menggunakan  metode  penelitian  deskriptif, yaitu  “deskripsi”  dan  “analitis.  Menurut Surakhmad  dalam  Soejono  dan  Abdurrahman (2003:20-23) dikatakan pada hakikatnya setiap penyelidikan mengadakan proses analitis,  akan  tetapi  terutama  pada  metode deskriptif,  deskripsi  dan  analisis  mendapat tempat  yang  penting  sekali,  karena  itu  dua aspek ini mendapat penekanan dalam bekerjanya seorang peneliti dalam menggunakan metode ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian langkah  yang  dilakukan  dalam  rangka  untuk mengetahui  penegakan  hak  asasi  manusia sebagaimana  tema  jurnal  ini  di  lokasi penelitian maka dilakukan inventarisir terhadap daerah kabupaten/kota yang memiliki  Lembaga  Pemasyarakatan(LP)  dan atau  Rumah  Tahanan  Negara  (RUTAN).  Dari inventarisasi tersebut didapatkan data sebagai berikut:

## Tabel 1. Inventarisasi Keberadaan LP dan Rutan di Kaltim
No
Kabupaten/Kota L P RUTAN
Jenis Kelamin
Tahanan/Napi Anak Jumlah Tahanan/Napi Anak yang ditangani L P 1. Samarinda LP L - - RUTAN L - 9 2. Tenggarong LP L - 17 3. Tanah Grogot/Kab.Paser RUTAN L - 16 4. Balikpapan LP L - 15 RUTAN L - 10 BAPAS L - 2-3/bulan
Sumber: Instansi tersebut pada bulan Mei 2008
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Apabila  dicermati  dari  tabel  tersebut terlihat  bahwa  jumlah  anak  yang  sedang menjalani  proses  hukum  maupun  sudah menjalani  vonis  peradilan  di  tiap  daerah  lebih banyak  dititipkan  ditempat  dimana  anak pidana sedang menjalani vonis peradilan. Anak yang  sedang  menjalani  proses  persidangan dan  anak  yang  sudah  menerima  vonis peradilan dengan pertimbangan karena kurangnya  tempat  penampungan  anak  yang sedang  dalam  proses  persidangan  kemudian mereka dititipkan ditempat penahanan sebagaimana  dipakai  untuk  menjalani  proses hukuman  bagi  anak  pidana,  hal  ini  yang menjadi salah satu alasan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan didukung  dengan  data  kuisioner  selama melaksanakan  penelitian  tidak  menemukan anak  perempuan  yang  menjalani  proses maupun  vonis pidana,  yang  mana  sebenarnya hal  ini  perlu  dipersiapkan  tempat  menjalani putusan  karena  bisa  dimungkinkan  suatu  saat adanya  suatu  anak  pidana  yang  berjenis kelamin perempuan.
Di Samarinda tahanan anak baik yang sedang  menjalani  hukuman  maupun  proses peradilan dan dalam penahanan dijadikan satu tempatnya  bersamaan  antara  mereka  yaitu  di Rumah  Tahanan  Negara  Samarinda  hal  ini didasarkan pada kualifikasi usia yang antara 8 tahun sampai dengan 18 tahun. Adapun lokasi tempat  dimana  anak  pidana  dan  anak  yang ditahan  adalah  dalam  satu  tempat  tersendiri yang  masih  berada  dalam  lokasi  penjara tahanan dan narapidana dewasa.
Di Tenggarong dengan jumlah tahanan  anak  dan  anak  pidana  sejumlah  17 orang  yang  dijadikan  satu  tempatnya  antara mereka  yaitu  di  Lembaga  Pemasyarakatan Tenggarong. Dalam hal ini blok anak walaupun sudah berada dalam ruangan tersendiri namun masih  berada  dalam  satu  lokasi  dengan tempat penjara dewasa.
Di  Tanah  Grogot  Kabupaten  Paser hanya ada Rumah Tahanan Negara yang mana Anak Pidana dan Anak yang sedang menjalani proses  hukum  dijadikan  satu  tempat.  Mereka berjumlah  16  orang  terdiri  dari  dua  kamar yang  terpisah oleh  dinding,  dan  masih  berada dalam  lokasi  yang  sama  dengan  tahanan  dan narapidana dewasa.
Di  Balikpapan  terdapat  tiga  tempat yang  berkecimpung  dalam  penanganan  anak pidana  dan  anak  yang  sedang  menjalani proses hukum yaitu: Lembaga Pemasyarakatan(LP), Rumah Tahanan Negara(RUTAN),  dan  Badan  Pemasyarakatan (BAPAS). Di Lembaga
Pemasyarakatan Balikpapan  terdapat  15  anak  yang  menghuni blok anak mereka terdiri dari anak pidana dan anak  yang  sedang  menjalani  proses  hukum, tempat  tersebut  dalam  satu  blok  tersendiri tapi,  masih  dalam  lokasi  yang  sama  dengan narapidana  dewasa  dan  petugasnya  pun belum ada yang khusus menangani Anak Didik Pemasyarakatan.
Di  Rumah  Tahanan  Negara  (RUTAN) terdapat  10  anak  yang  menghuni  penjara anak,  mereka  merupakan  anak  pidana  dan anak  yang  sedang  menjalani  proses  hukum yang  berbaur  menjadi  satu,  sedangkan  lokasi blok  anak  tersebut  masih  jadi  satu  lokasi dengan tahanan dewasa.
Dari segi petugas yang membina anak didik pemasyarakatan dari keseluruhan tempat yang  sudah  diteliti  belum  ada  satu  petugas pun  yang  khusus  menangani  anak  didik pemasyarakatan.
Melalui  penelitian  di  lapangan  dalam rangka  eksplorasi  data-data  empiris  maka peneliti mendatangi di tiap Lembaga Pemasyarakatan maupun RUTAN yang didalamnya  ditempati  oleh  anak  pidana  atau anak yang berhadapan dengan proses hukum.
Dalam kegiatan ini peneliti mengkualifikasikan  beberapa  hal  yang  mana kualifikasi  tersebut  bertujuan  untuk  mengukur tingkat  optimalisasi  pelaksanaan  perlindungan hak asasi manusia bagi anak didik pemasyarakatan di Kalimantan Timur.
Adapun kualifikasi tersebut antara lain adalah  tentang  pendidikan,  hal  ini  merupakan suatu  kebutuhan  yang  sangat  mendasar  bagi seorang  anak  yang  dalam  masa  pertumbuhan baik secara fisik maupun mental untuk menuju kearah  perkembangan  kedewasaan,  peneliti meneliti  melalui  kuisioner  yang  telah  peneliti siapkan  kepada  anak-anak  yang  sedang berhadapan dengan hukum diantaranya adalah asal pendidikan, kemudian keberlanjutan  pendidikan  selama  berada  di penjara. Selain pendidikan hal yang
154 Nur Arifudin Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
mendukung  untuk  perkembangan  anak  agar bermartabat adalah tentang keberadaan perpustakaan  dan  kontinuitas  anak  didik pemasyarakatan untuk
memanfaatkan perpustakaan tersebut.
Kegiatan yang menuju kearah kreatifitas  dan  sarana  penunjuang  misalnya guru/pengarah  merupakan  hal  yang  perlu peneliti tanyakan pada anak didik pemasyarakatan  ini,  karena  sebagai  hak  anak untuk  dibina  dalam  rangka  menghadapi kehidupannya setelah kembali ditengah masyarakat dengan bekal keterampilan sebagai sarana mencari rezeki secara halal.
Pembinaan  Rohani  merupakan  suatu hal  yang  peneliti  tampilkan  dalam  kuisioner penelitian,  hal  ini  penting  menurut  peneliti karena  untuk  memperkuat  dan  dalam  rangka
pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan  ketika  mereka  mengalami beban  hidup  dan  persoalan-persoalan  hidup lainnya  apabila  tidak  diperkuat  dari  segi kekuatan  rohani  yang  biasanya  dilihat  dari keyakinan agama  maka dikhawatirkan mereka tidak siap untuk kembali kepada masyarakat.
Selain  dari  segi  rohani,  peneliti  juga merapa  perlu  untuk  mengetahui  apakah pelaksanaan pembinaan jasmani juga dilaksanakan  oleh  anak  didik  pemasyarakatan hal ini menyangkut kebutuhan akan kesehatan dan  kebugaran  tubuh  ketika  berada  dalam pembinaa.  Di  bawah  ini  peneliti  sampaikan tabel  hasil  penelitian  yang  didasarkan  pada data empiris sebagai berikut:

## Tabel 2. Fasilitas dan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan di LP/Rutan

## Sumber: Instansi tersebut pada bulan Mei 2008
Dari  tabel  di  atas  dapat  kita  ketahui tentang  realitas  empiris  yang  ada  di  Lembaga Pemasyarakatan  serta  di  Rumah  Tahanan Negara terkait dengan upaya perlindungan hak asasi manusia terhadap anak didik pemasyarakatan di Kalimantan Timur.
Di Kota Samarinda anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Rumah
Tahanan Negara, pada saat penelitian dilakukan tidak tedapat di Lembaga Pemasyarakatan Samarinda, mereka dipusatkan di Rumah Tahanan Negara Samarinda.  Anak  didik  pemasyarakatan  di Rumah  Tahanan  Negara  Samarinda  pada  saat peneliti  melakukan  penelitian  ini  berjumlah  9 anak  yang  terdiri  dari  5  anak  sebagai  anak
pidana  dan  4  anak  yang  sedang  menjalani proses  persidangan.  Berdasarkan  kuisioner yang  peneliti  sebarkan  kepada  kesembilan anak  tersebut  mayoritas  anak  sebelum melakukan  kejahatan  mereka  adalah  pelajar, namun  sejak  dirinya  berada  di  RUTAN pendidikannya  terputus  dan  tidak  melakukan kegiatan  pendidikan,  dari  keterangan  mereka sampaikan bahwa perpustakaan sebagai tempat  untuk  mendukung  arah  pembinaan anak  didik  pemasyarakatan  juga  belum  ada, yang  sudah  ada  ditempat  ini  adalah  kegiatan terkait dengan pembinaan rohani yaitu berupa kegiatan  peribadatan  dan  pengajian  yang dilakukan  seminggu  sekali.  Di  samping kegiatan pembinaan rohani di Rumah Tahanan
No Kabupaten/ Kota L P
RUTAN Pendidikan Perpustakaa n Kegiatan Kreatifitas Pembinaan Rohani Pembinaan Jasmani ADA  TIDAK  ADA  TIDAK  ADA  TIDAK  ADA  TIDAK  ADA  TIDAK 1. Samarinda RUTAN - - - - - 2. Tenggarong  LP - - - - - 3. Tanah Grogot/Kab. Paser RUTAN - - - - - 4. Balikpapan LP - - - - - RUTAN - - - -
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Vol. 6, No. 2 155
Negara  Samarinda  sebagai  tempat  anak  didik pemasyarakatan  di  berikan  sarana  olah  raga seperti tenis meja dan bola voli.
Di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara dengan  ibu  kotanya  Tenggarong,  Anak  didik pemasyarakatan  ditempatkan  di  Lembaga Pemasyarakatan  di  daerah  ini  belum  ada
Rumah Tahanan Negara. Anak Didik
Pemasyarakatan  ditempatkan  satu  lokasi dengan  tahanan  dan  narapidana  dewasa. Dalam  penelitian  empiris  peneliti  tercatat bahwa  anak  didik  pemasyarakatan  yang ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Tenggarong berjumlah 17 anak dengan rincian 16  anak  pidana  dan  1  anak  masih  dalam proses  persidangan.  Sebagian  besar  Anak
Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Tenggarong sebelum melakukan kejahatan mereka berstatus sebagai  pelajar,  setelah  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan  kegiatan  belajar  mereka terhenti  karena  belum  ada  kegiatan  belajar melalui  pendidikan  formal maupun non  formal seperti  Kejar  Paket  A,  Kejar  Paket  B,  serta Kejar  Paket  C  sebagai  proses  pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan. Tentang sarana perpustakaan sebagai tempat menyalurkan minat baca anak didik pemasyarakatan  berdasarkan  hasil  penelitian peneliti  belum  ada,  namun  kegiatan  yang mengarah  pada  pembinaan  kreatifitas  sudah diadakan  yaitu  melalui  kegiatan  kepramukaan yang  lebih  banyak  mengajarkan  keterampilan untuk mempersiapkan
anak didik
pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat lagi.  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  ini  anak didik pemasyarakatan disediakan sarana peribadatan  serta  kegiatan  keagamaan,  di samping  itu  dibentuk  dari  petugas  yang memberikan  siraman  rohani  bagi  seluruh penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan  yang dilakukan seminggu sekali. Dalam hal pembinaan jasmani anak didik
pemasyarakatan  diberikan  kegiatan  senam pagi secara bersama-sama.
Di Tanah Grogot, anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Rumah
Tahanan  Negara,  di  daerah  ini  belum  ada Lembaga Pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan  pada  saat  peneliti  melakukan penelitian  penelitian  didaerah  ini  tercatat sebanyak  16  anak  dengan  rincian  13  anak
pidana  dan  3  anak  yang  masih  dalam  proses persidangan.  Dari  latar  belakang  anak  didik pemasyarakatan  yang  ada  di  Rumah  Tahanan Negara  Kabupaten  Paser  kebanyakan  status pelajar,  setelah  terlibat  dengan  kejahatan sekolah  mereka  terhenti  sedangkan  di  Rumah Tahanan  Negara  ini  belum  ada  kegiatan pendidikan  seperti  Kejar  Paket  A,  Kejar  Paket B,  dan  Kejar  Paket  C  sebagai  upaya pembinaan  dari  segi  pendidikan  bagi  anak didik  pemasyarakatan.  Sarana  perpustakaan sebagai tempat untuk menyalurkan minat baca anak  didik  pemasyarakatan  belum  tersedia, dalam  hal pembinaan rohani  sudah  terlaksana yaitu  kegiatan  berupa  peribadatan  serta bimbingan  keagamaan.  Untuk  pembinaan jasmani  tersedia  fasilitas  olah  raga  seperti sepakbola, bulutangkis, dan senam.
Di Balikpapan, anak didik pemasyarakatan  ditempatkan  di  Lembaga Pemasyarakatan  dan  di  Rumah  Tahanan Negara.  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  jumlah anak didik pemasyarakatan berjumlah 15 anak yang  semuanya  merupakan  anak  pidana. Dalam  hal  status  sebelum  mereka  jadi  anak didik  pemasyarakatan  sama  dengan  daerah lainnya mayoritas sebagai pelajar, di Lembaga Pemasyarakatan  ini  sudah  menjalin  kerjasama dalam  meningkatkan  pembinaan  di  bidang pendidikan yaitu dengan mengadakan program Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar  Paket C  setelah  menjadi  warga  binaan  mereka mendapatkan pendidikan sesuai dengan status sebelum  sebagai  warga  binaan  misalnya  anak yang  statusnya  Sekolah  Dasar,  ia  masuk  di program  Kejar  Paket  A,  anak  yang  statusnya Sekolah Menengah Pertama, ia masuk program  Kejar  Paket  B,  dan  anak  yang statunya  Sekolah  Menengah  Umum  maka  ia masuk program Kejar Paket C.
Dalam  hal  pembinaan  kreatifitas  di Lembaga Pemasyarakatan mengadakan kegiatan Kepramukaan dengan mendatangkan guru  dari  masyarakat,  kegiatan  ini  dilakukan tiap  satu  minggu  sekali.  Pembinaan  dalam bidang  kerohanian  selain  disediakan  sarana ibadah    di  Lembaga  Pemasyarakatan  ini  juga mendatangkan  guru  agama  yang  memberikan bimbingan  keagamaan  seperti  mengaji  dan tata cara sholat. Dalam hal pembinaan jasmani disediakan fasilitas keolahragaan.
156 Nur Arifudin Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Di Rumah Tahanan Negara di Balikpapan  terdapat  sejumlah  10  anak  didik pemasyarakatan dengan rincian 5 anak pidana dan  5  masih  dalam  proses  persidangan.  Di tempat  ini  belum  adanya  kerjasama  di  bidang pendidikan  bagi  anak  didik  pemasyarakatan sehingga  mereka  pendidikannya  terhenti setelah  berada  didalam  Rumah  Tahanan.  Di
tempat  ini  tersedia  sarana  tempat  bacaan seperti perpustakaan. Pembinaan kerohaniahan disediakan berupa sarana ibadah, dalam hal kegiatan jasmaniah disediakan sarana kegiatan olah raga.
Di  bawah  ini  peneliti  tampilkan  tabel selanjutnya sebagai berikut:

## Tabel 3.  Pelaksanaan  Bantuan  Hukum,  Pelayanan  Kesehatan  dan  Pelayanan
Psikologi  di LP/Rutan
Sumber: Instansi tersebut pada bulan Mei 2008
Untuk  mengetahui  peran  bantuan hukum  peneliti  juga  menggali  informasi  dari melalui  kuisioner  yang  peneliti  sebarkan kepada anak didik pemasyarakatan. Dalam hal ini anak didik pemasyarakatan dalam menggunakan  bantuan  hukum  didasarkan pada  tingkat  kemampuan  dari  segi  keuangan keluarga  mereka,  karena  pembiayaan  atas bantuan  hukum  ditanggung  secara  mandiri, sehingga  dalam  tabel  dapat  kita  lihat  ada beberapa  anak  didik  pemasyarakatan  yang menggunakan  jasa  bantuan  hukum  dan  yang tidak menggunakan jasa bantuan hukum.
Dalam  hal  pengawasan  terhadap perilaku  dan  interaksi  antar  anak  didik pemasyarakatan sudah ada beberapa
Lembaga
Pemasyarakatan yang sudah memprogramkan adanya pegawai yang ditugaskan  untuk  melakukan  pendampingan kepada  para  anak  didik  pemasyarakatan seperti  di  Lembaga  Pemasyarakatan  di Tenggarong  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  di Balikpapan.
Untuk  memantau  kesehatan  anak didik pemasyarakatan di masing-masing Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah
Tahanan  Negara  di  Kalimantan  Timur  sudah disediakan  sarana  klinik,  yang  didalamnya terdapat  petugas  yang  memahami  tentang tingkat kesehatan. Dalam hal pemantauan perkembangan terhadap kejiwaan pada semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan  Negara  di  Kalimantan  Timur  belum adanya  psikologi  yang  secara  kontinyu memantau anak didik pemasyarakatan.
B. Analisa Hukum Implementasi Perlindungan  HAM  Terhadap  Anak
Didik Pemasyarakatan
1. Implementasi  perlindungan  Hak  Asasi Manusia  terhadap  anak  yang  sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.
Dalam  hal  perlindungan  hukum  dan hak-haknya  bagi  anak-anak  merupakan  salah satu  sisi  pendekatan  untuk  melindungi  anak- anak  Indonesia.  Agar  perlindungan  hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan
No  Kabupaten/Kota L P RUTAN Bantuan Hukum Pendampingan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Psikologi ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK  ADA  TIDAK 1. Samarinda RUTAN - 9 - - - 2. Tenggarong LP 4 13 - - 3. Tanah Grogot/Kab. Paser RUTAN 5 11 - - - 4. Balikpapan LP 3 12 RUTAN 2 8
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
hukum  yang  selaras  dengan  perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya  oleh  Pancasila  dan  UUD  NRI 1945. Kaitannya dengan perlindungan hukum  bagi  anak-anak,  maka  dalam  Pasal  34
UUD  NRI  1945  telah  ditegaskan  bahwa  “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian  serius  dari  pemerintah  terhadap hak-hak  anak  dan  perlindungannya.  Lebih lanjut  pengaturan  tentang  hak-hak  anak  dan perlindungannya  ini  terpisah  dalam  berbagai ketentuan  peraturan  perundang-undangan, antara lain:
1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 Tentang Peradilan Anak;
3. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1960 Tentang  Pokok-pokok  Kesehatan,  diatur Pasal  1,  Pasal  3  ayat(1)  dan  Pasal  9  ayat (2);
5. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 Tentang Pemasyarakatan;
6. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Dari  uraian  di  atas  tampaklah  bahwa
sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam  pelaksanaannya,  baik  oleh  pemerintah maupun  organisasi  social.  Namun  demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan  ini  disebabkan  situasi  dan  kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintahdan  masyarakat  sendiri  belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
Meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pemidanaan di
Lembaga Pemasyarakatan, ketentuan-
ketentuan  tentang  hak-hak  anak  tetap  harus berlaku padanya keberadaan mereka dilembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan  Negara  dan  statusnya  sebagai  Anak Didik  Pemasyarakatan  tidak  menghapuskan
hak-hak  yang  melekat  pada  diri  mereka  yang wajib dipenuhi serta dilindungi dengan baik.
Hak-hak anak selama dalam menjalani  sanksi  hukuman  setelah  menerima vonis  dari  hakim,  diperlukan pemahaman atas permasalahan menurut proporsi yang sebenarnya  secara  meluas,  dimensional  dan terpadu.  Sebab  pelaksanaan  hak-hak  anak dalam  menjalankan  sanksi  hukuman  di Lembaga  Pemasyarakatan  maupun  Rumah Tahanan  Negara  merupakan  suatu  hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai  fenomena  yang  saling  terkait  dan saling mempengaruhi.
Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek  mental,  fisik,  sosial,  ekonomi secara dimensional, guna didapat pemahaman atas  penyebab  timbulnya  hambatan  atas pelaksanaan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia terhadap anak didik pemasyarakatan.
Berdasarkan  Pasal  64  ayat  (20)  UU Nomor  23  Tahun  2002  perlindungan  yang  di berikan  kepada  anak  ketika  dia  sedang berhadapan  dengan  masalah  hukum  serta berkonflik  dengan  hukum  adalah  sebagai berikut:
a.  perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
b.  penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c.   penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d.  penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e.  pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
f.   pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
g.  perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
Hal di atas merupakan suatu tindakan yang  harus  dilakukan  terhadap  anak  yang sedang berkonflik dengan hukum karena anak merupakan  manusia  yang  belum  seutuhnya dia  masih  dalam  proses  perkembangan  baik secara fisik maupun mental sehingga perlakuan  secara  manusiawi  sesuai  dengan martabat dan hak-hak anak sangat dibutuhkan,  di  samping  itu  dalam  hal perkembangan  mental  sang  anak  didik
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul pemasyarakatan  membutuhkan  adanya  peran pendamping  yang  senantiasa  mengetahui perkembangan kejiwaan anak.
Untuk
kebutuhan  perkembangan  kreatifitas  anak yang  berdampak  kepada  langkah  persiapan  di kehidupan kelak maka anak didik pemasyarakatan  perlu  diberikan  sarana  dan prasarana pendukung perkembangannya. Dalam  hal  pemberian  sanksi  terhadap  anak yang  melakukan  kejahatan  harus  adil  dan tepat  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak bahkan  bila  pengadilan  memandang  bahwa keluarga  si  anak  tersebut  bisa  dimungkinkan untuk dapat membantu merubah perilaku anak kejalan  yang  lebih  baik  maka  tidak  dijatuhkan hukuman  penjara  merupakan  suatu  langkah yang bijaksana.
Anak Didik Pemasyarakatan
hendaknya  selalu  dalam  pemantauan  yang dilakukan  dengan  melakukan  pencatatan  atas apa  yang  dilakukan  keseharian  demi  melihat perkembangan  sekaligus  memantau  efektifitas hukuman  yang  diberikan  oleh  pengadilan. Hubungan interaksi antara anak didik pemasyarakatan  dengan  orang  tuanya  perlu dijaga  jangan  sampai  hubungan  mereka terhalangi  karena  proses  hukum,  karena  ini merupakan  hak  anak  yang  dilindungi  oleh undang-undang.  Pelabelan  atas  identitas  anak melalui  media  masa  harus  kita  hindarkan  hal ini  dilakukan  demi  perkembangan  kepribadian anak yang akan beranjak dewasa.
Dalam catatan penelitan yang peneliti lakukan bahwa ada beberapa hal tentang hak- hak anak yang harus ada untuk melaksanakan perlindungan  hak  asasi  manusia  itu  oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan  Negara  di  Kalimantan  Timur  yang sudah  melakukan  dan  ada  sebagian  yang belum,  faktor  penyebabnya  sangat  kompleks. Sebenarnya  satu  hal  yang  perlu  dilakukan dalam  rangka  mengoptimalkan  pembinaan terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  yaitu perlu  diadakannya  tempat  menghimpun  anak- anak  tersebut    secara  terpisah  jauh  dari Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan  Negara  bagi  orang-orang  dewasa, dengan  petugas  yang  mempunyai  spesifikasi keahlian  yang  berbeda  pula  sehingga  anak yang sedang menghadapi permasalahan tentang  jati  dirinya  setelah  masuk  ditempat tersebut  akan  terobati  dan  berubah  menjadi
anak  yang  baik  dan  tidak  terpengaruh  oleh pelaku kejahatan orang dewasa.
2. Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala dalam  penegakan  perlindungan  Hak Asasi Manusia bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan  penelitian  yang  peneliti lakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan Rumah Tahanan Negara yang dihuni oleh anak didik  pemasyarakatan  yang  peneliti  himpun datanya berdasarkan kuisioner serta wawancara
maka peneliti
dapat menginventarisir  faktor-faktor  yang  menjadi kendala  dalam  penegakan  perlindungan  Hak Asasi  Manusia  di  Lembaga  Pemasyarakatan dan  Rumah  Tahanan  Negara  di  Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut : 1. Dana Untuk melaksanakan penegakan
perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  anak didik pemasyarakatan faktor dana merupakan  unsur  yang  diperlukan  dalam rangka mendukung terlaksananya hal tersebut.
2. Tempat Penempatan  anak  didik  pemasyarakatan saat  ini  masih  dititipkan  di  Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara  dewasa,  yang  sebenarnya  hal  ini tidak  boleh  terjadi  karena  anak  merupakan manusia  yang  masih  sangat  muda  dan  dia rentan terhadap pengaruh, sehingga tempat  yang  mengarah  pada  optimalisasi pembinaan terhadap mereka dengan memfasilitasi  tempat  dipisahkan  di  luar Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah Tahanan Negara dewasa merupakan langkah yang bijak.
3. Sumber daya manusia Selama  ini  anak  didik  pemasyarakatan  dari segi  tempat  masih  dititipkan  di  Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara  bagi  narapidana  dewasa  dan  dari segi  petugasnya  pun  masih  merangkap sebagai  petugas  pengawas  narapidana dewasa alasannya adalah kurangnya personal  petugas  apabila  diberikan  tugas secara terfokus untuk mengurusi anak didik pemasyarakatan saja.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, No. 2 159

## 4. Peningkatan keahlian di bidang penanganan anak didik pemasyarakatan.
Anak didik pemasyarakatan masih tergolong usia  muda  dan  penanganannya  pun berbeda  dengan  narapidana  dewasa  dalam proses  peradilannya  juga  berbeda  dengan narapidana dewasa hal ini dengan pertimbangan  bahwa  anak  perlu  adanya perlindungan,  maka  sudah  barang  tentu anak  didik  pemasyarakatan  diawasi  oleh petugas  yang  memiliki  pengetahuan  dan keahlian  khusus  dengan  harapan  bahwa setelah anak didik pemasyarakatan dikembalikan  ditengah  masyarakat  sudah menjadi  manusia  yang  siap.  Petugas  yang demikian perlu adanya peningkatan keahlian  di  bidang  anak  baik  secara  moral, psikologis maupun fisik.
5. Kerjasama antar instansi Dengan mengingat kebutuhan dasar manusia agar bisa siap berinteraksi dengan masyarakat dan bisa mencari nafkah secara halal maka faktor pendidikan memiliki peran penting  dalam  membentuk mind  set/pola pikir seseorang, sehingga diharapkan
setelah berada di Lembaga Pemasyarakatan maka  anak  didik  pemasyarakatan  jangan sampai  berhenti  pendidikannya.    Untuk  itu Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah Tahanan  Negara  idealnya  bekerja  sama dengan  instansi  yang  bergerak  di  bidang pendidikan untuk membuat program pendidikan bagi anak didik
pemasyarakatan.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan penelitian  yang  dilakukan,  kesimpulan  yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  penegakan  hak  asasi  manusia serta  hak-hak  anak  didik  pemasyarakatan yang  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan dan  Rumah  Tahanan  Negara  Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang diamanatkan  dalam  pasal  14  ayat  1
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  belum  dapat terlaksana secara baik.
2. Kendala  kurang  optimalnya  perlindungan hak  asasi  manusia  terhadap  anak  didik
pemasyarakatan disebabkan sebagai berikut: a. Anak didik pemasyarakatan
di
Kalimantan  Timur  semuanya  masih berada di lingkungan Lembaga
Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara  bagi  narapidana  dewasa,  dari tempat istirahatnya anak didik pemasyarakatan  berada  dalam  ruangan tersendiri  namun  dalam  kesehariannya anak didik pemasyarakatan bebas berinteraksi dengan narapidana dewasa.
b. Belum ada petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun petugas
Rumah  Tahanan  Negara  yang  secara khusus ditugaskan menangani anak didik pemasyarakatan selama menjalani pembinaan. c. Kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara tempat anak didik pemasyarakatan  di  bidang  kependidikan serta  pembinaan  lainnya  belum  terjalin secara bagus.

## B. Saran
Dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan  penegakan  hak  asasi  manusia khususnya pada anak didik pemasyarakatan di Kalimantan  Timur  secara  optimal,  perlu adanya  upaya-upaya yang  perlu  dilaksanakan. Upaya-upaya tersebut antara lain:
1. Perlu lebih ditingkatkan pemahaman masyarakat  di  berbagai  kalangan  terkait dengan  pemahaman  di  bidang  hak  asasi manusia  secara  komprehensif,  akan  lebih bagus  kalau  materi  hak  asasi  manusia diberikan sejak anak usia Sekolah Dasar.
2. Hak-hak anak didik pemasyarakatan sebagaimana  di  tuangkan  dalam  Pasal  14 ayat  (1)  UU  Nomor  12  Tahun  1995  wajib dilaksanakan  tanpa  kecuali  karena  dalam hal  ini  anak  didik  pemasyarakatan  masih memiliki hak untuk memperbaiki kehidupan selanjutnya.
3. Perlu segera dibentuk petugas yang secara khusus menangani anak didik pemasyarakatan  dan  memiliki  keahlian  di bidangnya untuk memantau
perkembangan anak didik  pemasyarakatan selama  menjalani  pembinaan  baik  di
160 Nur Arifudin Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Lembaga  Pemasyarakatan  maupun  di
Rumah Tahanan Negara.
4. Perlu  segera  dibuat  tempat  yang  khusus untuk  melakukan  pembinaan  terhadap anak didik pemasyarakatan dengan tempat tidak  satu  lokasi  dengan  narapidana dewasa,  disediakan  petugas  yang  dapat memantau  dan  meningkatkan  kualitas kepribadian  anak  didik  pemasyarakatan sehingga  mereka  menjadi  anak  yang  baik dan siap pada saat kembali ke masyarakat.
5. Tempat pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam rangka mempersiapkan  dirinya,  perlu  bekerja sama  secara  harmonis  dengan  instansi  di bidang pendidikan sehingga selama
mereka dalam menjalani pembinaan
kegiatan  mengenai  kependidikan  tidak terhenti.
6. Perlu disediakan Lembaga Pemasyarakatan
Khusus  Anak  di  Provinsi  Kalimantan  Timur bagi anak-anak yang dikategorikan
melakukan kejahatan berat.
7. Perlu  dibentuk  Balai  Pemasyarakatan  di masing-masing kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan modus operandi  kejahatan  yang  dilakukan  oleh anak secara detil dalam rangka melakukan restorative justice.

## DAFTAR PUSTAKA Literatur
Abdul Kadir Muhammad , 2004, Hukum dan Penelitian  Hukum,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Ali  Zainuddin ,  2006, Sosiologi  Hukum,  Sinar
Grafika, Jakarta. Bimo Walgito ,1982, Kenakalan Anak,
Yayasan  Penerbit  Fakultas  Psikologi UGM, Yogyakarta. CST Kansil dan Cristine , 2004, Pokok-Pokok Hukum  Pidana,  Pradnya  Paramita,
Jakarta.
Darwan Prinst , 2003, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Direktorat Bina HAM , 2004, Kurikulum HAM Perguruan Tinggi Monolitik dan Integritas,  Departemen  Hukum  dan
HAM  Direktorat  Jenderal  Perlindungan HAM, Jakarta.
Direktorat  Jenderal  HAM ,  2000, Pedoman Perlindungan HAM Tahanan dan Narapidana  Anak,  Direktorat  Jenderal HAM  Departemen  Hukum  dan  HAM R.I., Jakarta.
Jimli  Asshidiqie ,  2006, Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara,  Konstitusi  Press, Jakarta.
Kartini  Kartono ,  1992, Pathologi  Sosial  dan Kenakalan  Remaja,  Rajawali,  Press, Jakarta.
Lamintang , 1997, Dasar-Dasar Hukum
Pidana  Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
Made  Sadhi  Astuti ,  2003,  Hukum Pidana Anak  dan  Perlindungan  Anak,  UM Press, Malang.
Melly , 1987, Psikologi  Perkembangan  Remaja dari  Segi  Kehidupan  Sosial,  Bina Aksara, Jakarta.
Moelyatno ,1982, Kriminologi,  Bina  Aksara,
Jakarta.
Muchsin ,  2006, Ikhtisar  Ilmu  Hukum,  Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan Bahasa ,  1995, Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Romli Atmasasmita , 1983, Problem Kenakalan  Anak-Anak  Remaja,  Armico, Bandung. Soejono  dan  Abdurrahman ,  2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Soetodjo  Wigiati ,  2006, Hukum  Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.
W.A  Gerungan ,  1996, Psikologi  Sosial  Suatu Ringkasan, Eresco, Bandung.
Zakiah Darozat , 1974, Pokok-Pokok Kesehatan  Mental,  Bulan  Bintang, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Pengadilan Anak.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, No. 2 161

## Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999
tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.