## KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM NON-FORMAL: MADRASAH DINIYAH
TAKMILIYAH (MDT) TAHUN 2011-2015

## NOBLANA ADIB
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung noblana_adib@yahoo.com

## Abstract
The more autonomous the more creative. This article refutes Hasbullah's opinion that the management of Madrasas is not autonomous because it is under the centralized Ministry of Religion (Kemenag). Hasbullah said that it was very dilemmatic, Madrasas could not develop because in the budget structure in the area of Islamic education institutions were not included in the local government budget (APBD) otherwise the ministry of religion did not  have  an  adequate  budgeting  structure  to  finance  all  educational institutions  under  its  guidance.  Instead  of  Madrasas  being  marginalized institutions  at  the  local  level,  madrasas  are  the  concern  of  several  local governments committed to helping, especially the implement.
Keyword : Madrasah  Diniyah  Takmiliyah,  Educational  Policy,  Islamic educational institutions

## Abstrak
Semakin  otonom  semakin  kreatif.  Artikel  ini  membantah  pendapat Hasbullah  yang  mengemukakan  pengelolaan  Madrasah  yang  tidak diotonomkan  sebab  di  bawah  Kementerian  Agama  (Kemenag)  yang masih  sentralisasi.  Hasbullah  mengatakan  sangat  dilematis,  Madrasah tidak  dapat  berkembang  karena  dalam  struktur  anggaran  di  daearah lembaga pendidikan Islam tidak masuk di APBD (anggaran pemerintah daerah)  sebaliknya  kementerian  agama  tidak  punya  struktur penganggaran  yang  memadai  untuk  membiayai  seluruh  lembaga pendidikan  yang  berada  di  bawah  binaannya.  Alih-alih  Madrasah menjadi  lembaga  yang  termarginalisasi  di  tingkat  daerah,  madrasah menjadi  perhatian  beberapa  pemerintah  daerah  berkomitmen membantu,  terutama  penyelenggaraan  MDT  sebagaimana  yang kemukakan  oleh  Juju  Saepudin,  Amin  Thaib  BR,  Abdul    Basid, Nursalamah Siagian, dan Neneng Habibah.
Kata  Kunci: Madrasah  Diniyah  Takmiliyah,  Kebijakan  Pendidikan, Lembaga pendidikan Islam

## I. Pendahuluan
Maksum  mengemukakan  Madrasah  adalah  salah  satu  bentuk kelembagaan  Pendidikan  Islam  yang  memiliki  sejarah  panjang. Pendidikan  Islam    dapat  dikatakan  muncul  dan  berkembang  seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri; yakni berawal dari pendidikan yang bersifat informal berupa dakwah Islamiyah untuk menyebarkan Islam, terutama dalam hal yang berkaitan dengan aqidah, Pada masa ini  berlangsung  pendidikan  Islam  yang  diselenggarakan  di  rumah- rumah yang dikenal dengan Dar al-Arqam. Kemudian seiring dengan perkembangan  Islam,  pendidikan  Islam  diselenggarakan  di  Masjid- Masjid  yang  dikenal  dalam  bentuk halaqoh. Kemudian  kebangkitan Madrasah  merupakan  awal  dari  bentuk  pelembagaan  pendidikan Islam secara formal 1 .
Azyumardi  Azra  mengemukakan  reposisi  Madrasah  menjadi hal  yang  mendesak  untuk  dikembangan,  dan  pemikiran  mengenai reposisi  Madrasah  mau  tidak  mau  harus  melibatkan  penilaian  kritis terhadap  perkembangan  Madrasah  selama  ini,  dan  sekaligus mencakup  pula  perumusan  berbagai alternative yang possible dan feasible bagi  masa  depan  Madrasah.  Azra  menjelaskan  bahwa Madrasah  pada  awalnya  keberadaanya  tidak  seperti  lembaga pendidikan formal yang ada sekarang ini.
Dalam worlview Islam,  ilmu  tidak  terbatas  pada  lembaga pendidikan  formal  tertentu,  tetapi  tersebar  dan  terdapat  dimana- mana,  dalam  kontek  tradisi  seperti  itu,  maka  penuntut  ilmu  tidak
1 Zakiah  Deradjat,  "Pengantar", Dalam  Madrsah  Sejarah  dan  Perkembangannya'
(Ciputat:  PT  Logos  Wacana  Ilmu,  1999),  1.  Hanun  Asrohah, Sejarah  Pendidikan  Islam,
(Ciputat: Pt Logos Wacana Ilmu, 2001),  99-100.
terikat  pada  formalisme  santri  yang  ingin  belajar bisa  datang  kapan saja  menemui  dan  belajar  pada  syaikh  atau  guru  tertentu  di Madrasah. 2
Menurut  Azra  kajian  dan  survei  mutakhir  tentang Madrasah  diberbagai  dunia  Muslim,  menunjukkan  gejala  terjadinya kebangkitan  Madrasah.  Lebih  lanjut  menurut  Azra  kenyataan  ini berkaitan dengan tentang kegagalan atau setidaknya kekurangberhasilan  sekolah-sekolah  umum  dalam  memberikan pelajaran  agama  bagi  anak  didik,  sekaligus  juga  berkaitan  dengan peningkatan  antusiasme  banyak  kalangan  masyarakat  Muslim terhadap  Islam,  yang  pada  gilirannya  diekspresikan  dengan rekonstruksi  dan  revitalisasi  lembaga-lembaga  pendidikan  seperti Madrasah.  Azra  kemudian  menjelaskan  tugas  Madrasah  pada akhirnya adalah mewujudkan anak didik yang memiliki pengetahuan keislaman  dan  ilmu-ilmu  lain;  dan  sekaligus  dapat  mengamalkan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan begitu mereka  selanjutnya dapat  tumbuh  menjadi  anggota  masyarakat  Muslim  Indonesia  yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. 3
Kebijakan  Kemenag  (Kemenag)  atau  Pemerintah  Daerah (Pemda)  mengakibatkan  terjadi  perubahan  yang  sangat  baik  dalam manajemen  penyelenggaraan  Madrasah  Diniyah  (MD)  salah  satunya Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Otonomi daerah, menyebabkan Pemda  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  (perda)  yang  akhirnya mengatur  bantuan  finansial  kepada    MDT  di  daerah,  lebih  lanjut
2 Azyumardi  Azra,  "Reposisi  Madrasah:  Dilema  dan  Prospek  Sebuah  Pengantar Kajian" Dalam Sejarah Perkembangan Madrasah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agam RI, 1999/2000), x.
3 Azyumardi Azra, "Reposisi Madrasah…., xii-xiii.
Perda  tersebut  mewajibkan  anak  anak  usia  sekolah  dasar  wajib menempuh  Madrasah  diniyah  takmiliyah  awaliyah  (MDTA)  sebagai syarat untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

## II. PEMBAHASAN
A. Sumber Primer: Kebijakan tentang Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal,
Madrasah Diniyah
Takmiliyah (MDT).
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945  Pasal  31  ayat  3  menegaskan,  bahwa  pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa yang  diatur  dengan  undang-undang.  Oleh  karena  itu,  asas penyelenggaraan  pendidikan  nasional  di  Indonesia  adalah "meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia.  Di sinilah  esensi  dasar  dan  ciri  khas  pendidikan  nasional,  yang mendasarkan pada nilai-nilai keagaman sesuai falsafah Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara. 4
Kemudian  lebih  lanjut  ketentuan  tersebut  kemudian diatur  lebih  lanjut  dalam  undang-undang  nomor  20  tahun  2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional,  bahwa  pendidikan  nasional bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman    dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap  kreatif,
4 Undang-Undang Dasar 1945 dalam http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf, diakses 24 April 2018.
mandiri,  dan  menjadi  warganegara  yang  demokratis  serta bertanggungjawab. 5
Kemudian peraturan Presiden yaitu peraturan pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  55  tahun  2007  tentang pendidikan  agama  dan  pendidikan  keagamaan.  Undang  Undang ini dibuat sebagai akibat dari adanya UU 20/2003 sisdiknas, pasal 12  Ayat  (4),  Pasal  30  ayat  (5)  dan  Pasal  37  ayat  (3).    Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  tahun  2007  ini  dikemukakan pada  pasal  9  butir  1  dan  2  di  katakan  Pendidikan  keagamaan diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan  formal,  nonformal,  dan informal.  Kemudian  bahwa  pengelolaan  pendidikan  keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama. 6 Kemudian pada pasal 11 butir ke 3  Peserta  didik  pendidikan  keagamaan  formal,  nonformal,  dan informal  yang  memperoleh  ijazah  sederajat  pendidikan  formal umum/kejuruan  dapat  melanjutkan  ke  jenjang  berikutnya  pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya. 7
Kemudian  kebijakan  mengenai  MD  di  perjelas  kembali melalui  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Agama Islam. Dalam ketentuan umum pasal 1 pada peraturan Mentri Agama ini yang dimaksud  dengan  pendidikan  keagamaan  Islam  adalah pendidikan  yang  mempersiapkan  peserta  didik  untuk  dapat
5 Undang-Undang  Pendidikan  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistim  Pendidikan Nasional dalam http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20
_th_2003.pdf, diakses 18 Maret 2018 6 Peraturan  Presiden  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55
Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan, https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP5507.pdf, diakses 24 April 2018…, 3.
7 Peraturan  Presiden  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55 Tahun 2007.., 6.
menjalankan  peranan  yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan tentang  ajaran  agama  Islam  dan/  atau  menjadi  ahli  ilmu  agama Islam dan mengamalkan ajaran Islam. Pendidikan Diniyah  adalah pendidikan  keagamaan  Islam  yang  diselenggarakan  pada  semua jalur  dan  jenjang  pendidikan,  Pendidikan  diniyah  non-formal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk:  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah,  Pendidikan  al-Quran, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal. 8
Dari penjelasan yang ada pada PMA Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Agama Islam. Pendidikan diniyah non-formal salah satunya  MDT memiliki tujuan sebagai berikut :
a. Menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
b. Mengembangkan  kemampuan,  pengetahuan,  sikap  dan keterampilan  peserta  didik  untuk  menjadi  ahli  ilmu  agama
Islam  ( mutafaqqih  fiddin) dan/atau  menjadi  muslim  yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan
c. Mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang  memiliki  kesalehan  individual  dan  sosial  dengan menjunjung tingi jiwa keikhlasan, kesederhanaan,
kemandirian,  persaudaraan  sesama  umat  Islam  ( ukhuwah Islamiyah ),  rendah  hati  ( tawadhu ),  toleran  ( tasamuh ),
8 Peraturan  Mentri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2014  Tentang Pendidikan  Agama  Islam,  dalam  https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/Bq4Yxzrv.PDF, diakses 28 April 2018, 2-3.
keseimbangan  ( tawazun ),  moderat  ( tawasuth ),  keteladanan
( uswah) , pola hidup sehat dan cinta tanah air. 9
Dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 juga diatur mengenai lulusan  Madrasah  MDT  dapat  dihargai  sederajat  dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi  dan ditunjuk oleh direktur Jendral.  Lulusan  MDT  yang  memperoleh  ijazah  sederajat pendidikan formal dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis  pendidikan  lainnya. 10 kemudian  mengenai  pembiayaan pendidikan  keagamaan  Islam  bersumber  dari:  penyelenggara, pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarakat,  dan/atau  sumber lain  yang  sah.  Pembiyaan  pendidikan  keagamaan  Islam  dikelola secara  efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel. 11 Terakhir dalam  PMA  Nomor  13  Tahun  2014    juga  diatur  mengenai pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pendidikan  keagamaan Islam  dilakukan  untuk  menjamin  mutu  dan  akuntabilitas penyelenggaraan  pendidikan.  Pembinaan  dan  pengawasan dilakukan  oleh  pengawas  pendidikan  Islam  di  lingkungan Kementerian  agama.  Pembinaan  dan  pengawasan  dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 12
9 Peraturan  Mentri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2014  Tentang Pendidikan Agama Islam, 7.
10 Peraturan  Mentri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2014  Tentang Pendidikan Agama Islam, pasal 49 lulusan , 18
11 Peraturan  Mentri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2014  Tentang Pendidikan Agama Islam,  Bab IV Pembiayaan, pasal 53, hl 20
12 Peraturan  Mentri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2014  Tentang Pendidikan Agama Islam,  bab V Pembinaan dan Pengawasan Pasal 54.

## B. Keputusan  Direktur  Jendral  Pendidikan  Islam  nomor  2347 Tahun  2012  tentang  pedoman  Penyelenggaran  Madrasah
Diniyah Takmiliyah
MDT  telah  diurus  secara  khusus  yaitu  pada  Subdit Madrasah Diniyah Takmiliyah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok  Pesantren  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Islam Kementerian  Agama  RI.  Maka  untuk  memperjelas  apa  yang  ada pada  Keputusuan  Pemerintah  nomor  55  tahun  2007  dan  PMA Nomor  13  tahun  2014,  maka  dikeluarkanlah  Surat  Keputusan Direktur  Jendral  Pendidikan  Islam  Nomor  2347  Tahun  2012 tentang pedoman Penyelenggaran Madrasah Diniyah Takmiliyah berikut penjelasannya:

## 1. Kedudukan, Tujuan dan Fungsi MDT
MDT  merupakan  salah  satu  lembaga  pendidikan keagamaan  Islam  di  luar  pendidikan  formal  yang diselenggarakan  secara  terstruktur  dan  berjenjang  sebagai pelengkap  pelaksanaan  pendidikan  keagamaan.  Di  lembaga pendidikan  ini,  santri-santri  yang  belajar  pada  lembaga pendidikan  formal  umum,  seperti  SD/MI,  SMP/MTs,  dan SMA/SMK atau sederajat dapat menambah dan memperdalam wawasan  pengetahuannya  tentang  agama  Islam,  tetapi lembaga ini tetap terbuka bagi anak usai pendidikan dasar dan menengah  yang  berminat  dan  beragama  Islam,  meskipun belum  berkesempatan  mengikuti  pendidikan  di  lembaga formal.  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  mempunyai  3  (Tiga) jenjang  pendidikan,  yaitu  :  (a)  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah Awaliyah  (MDTA)  atau  dasar  dengan  masa  belajar  4  (empat)
tahun; (b) Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) atau menengah pertama dengan masa belajar 2 (dua) tahun; dan (c) Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Ulya  (MDTU)  atau  menengah dengan masa belajar 2 tahun. 13
Tujuan MDTA, dan MDTW dan MDTU adalah memberikan bekal  kemampuan  dasar  kepada  santri  agar  dapat mengembangkan kehidupannya sebagai pertama, muslim yang beriman,  bertakwa,  beramal  saleh,  dan  berakhlakul  karimah; dan kedua, warga  negara  Indonesia  yang  berkepribadian, percaya diri sendiri serta sehat jasmani dan rohani. Membina santri  agar  memiliki  pengalaman,  pengetahuan,  keterampilan beribadah,  sifat,  sikap,  dan  prilaku  terpuji  yang  berguna  bagi pengembangan  pribadinya.  Kemudian  mengembangkan, memperluas  dan  memperdalam  Pendidikan  Agama  Islam (PAI)  yang  telah  diperolehnya  dan  membina  santri  agar memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas  hidupnya dalam masyarakat. 14
Adapun  fungsi  MDT  adalah  MDT  adalah  Memenuhi kebutuhan  masyarakat  akan  tambahan  pendidikan  Agama Islam  terutama  bagi  siswa  yang  belajar  di  SD/MI,  SMP/MTs/ dan  SMA/MA  sederajat  maupun  anak  usia  pendidikan setingkat  yang  belum  berkesempatan  mengikuti  pendidikan
13 Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Pendidikan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah dalam  Gagasan Stanadrisasi  Pendidikan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Sebuah  alternatif  Pendidikan Agama  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Kementerian  Agam  RI  Balai  Penelitian  dan Pengembangan Agama, 2015), 13-20.
14 Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah …, 19- 20
formal, membina hubungan kerja sama dengan orangtua santri dan  masyarakat  dan  melaksanakan  tata  usaha  dan  rumah tangga pendidikan
keagamaan non-formal dan
perpustakaan. 15
3.   Kurikulum,  Kompetensi  Lulusan,  Proses  Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar
Kurikulum  MDT  ini  disusun  sesuai  dengan  jenjang pendidikan yang ada. kurikulum MDTA yang ditempuh dalam (4) tahun masa belajar, dari kelas 1 hingga kelas 4, dengan 18 jam pelajaran per-minggu. Kurikulum MDTW yang ditempuh dalam dua (2) tahun masa belajar (kelas 1 dan 2) dengan 18 jam  pelajaran  dalam  seminggu.  Kurikulum  MDTU  yang ditempuh dalam 2 (dua) tahun masa belajar (kelas 1 dan 2) dengan  18  jam  pelajaran  dalam  seminggu. Sebagaimana dalam tabel I.
Kompetensi  lulusan  MDT  berarti  kesaatuan  dari pengetahuan,  keterampilan,  sikap,  dan  nilai-nilai  yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak santri sebagai dampak dari proses pendidikan yang diikutinya pada MDT.  Secara  umum,  kompetensi  lulusan  MDT  terbagi  ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:
a. Pengetahuan (kognitif), yaitu: b. Pengalamana (psikomotorik), yaitu:
c. Bidang sikap dan akhlak (Afektif)
15 Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah …, 19-20

## Tabel I

## Struktur Kurikulum MDTA, MDTW dan MDTU
No Mata Pelajaran Jenjang dan Kelas MDTA MDTW MDTU Keagamaan 1. Al-Quran 5 5 4 4 3 3 2 2 2. Hadis 1 1 2 2 2 2 2 2 3. Akidah 1 1 1 1 1 1 2 2 4. Akhlak 2 2 2 2 2 2 2 2 5. Fiqih 4 4 4 4 4 4 4 4 6. Tarikh Islam 1 1 1 1 2 2 2 2 7. Bahasa Arab 4 4 4 4 4 4 4 4 Muatan lokal 8. Muatan lokal a. Arab Pegon b. Imla' c. dll Jumlah 18 18 18 18 18 18 18 18 Kegiatan pembelajaran MDT
mengintegrasikan penguasaan teori, pemantapan praktik dan pembiasaan akhlakul karimah  melalui  suri  tauladan  ( uswatun  hasanah ).  Sistem pembelajaran disusun secara efektif efisisen, kreatif, inovatif, dan mampu  mendorong  santri  untuk  mengembangkan  potensi  yang dimilikinya. Pembelajaran MDT terbagi dalam dua kegiatan yaitu kurikuler dan ekstakulikuler.
Evaluasi pembelajaran adalah
usaha untuk
mengumpulkan  berbagai  informasi  secara  berkesinambungan, menyeluruh, dan objektif terhadap proses dan hasil belajar santri
yang  akan  digunakan  untuk  menentukan  langkah-langkah selanjutnya.
Tabel II Nilai Kuantitatif dan Kualitatf Rentang nilai 0 s.d. 10 0 s.d. 100 Derajat 8-10 80-100 Istimewa A 7-7,9 70-89 Baik B 6-69 60-69 Cukup C 0-5,9 0-59 Kurang D Pelaporan hasil evaluasi diberikan setelah
diselesaikannya  analisis  terhadap  hasil  ujian  dan  pengamatan prilaku, dan sebagainya. Guru harus mempunyai buku nilai yang tersusun secara rapi yang merangkum nilai catatan hasil analisa perilaku dan sebagainya. Hasil ujian akhir semester dalam bentuk buku  rapor  dilaporkan  menjelang  libur  semester  kepada orangtua/ wali santri di samping santri sendiri. Ijazah diberikan sebagai tanda kelulusan disertai nilai yang diambil dari rata-rata pencapaian  nilai  antri  selama  mengikuti  proses  pembelajaran, sehingga  akhir  pada  jenjangnya  masing-masing  ijazah ditandatangani oleh kepala MDT masing-masing. 16

## 4.  Administrasi  dan  struktur  tata  kelola  Madrasah  Diniyah Takmiliyah
Adminsitrasi  MDT  merupakan  sistem  yang  mencakup seluruh  upaya  bersama  dalam  mendayagunakan  sumber-
16 Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah …, 36
sumber,  baik  personil  maupun  material  secara  efektif  dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan MDT. Kepala  adalah  pimpinan  yang  harus  mampu  menggerakan semua kekuatan yang  ada untuk menjalankan pendidikan di lembaga pendidikan yang dipimpinnya.

## 5. Struktur Organisasi pengelola
Tenaga  kependidikan  adalah  seluruh  komponen  yang menjalankan  fungsi  administrasi  dan  tata  usaha  untuk mendukung  kegiatan  pendidikan  pada  MDT.  Struktur organisasi  untuk  MDT  harus  meliputi:  kepala  MDT,  guru, tenaga administrasi dan santri. 17

## 6.   Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program MDT
Kegiatan  supervisi  dapat  dilakukan  dalam  berbagai bentuk seperti:
a. Kunjungan  atau  pertemuan  individual  dengan  guru  dan santri terkait implementasi pembelajaran;
b. Dialog  melalui forum  diskusi dan tukar pendapat terkait pembelajaran untuk membimbing guru dalam pengembangan proses pembelajaran;
c. Rapat kerja membahas masalah pembelajaran kompetensi guru dan santri;
Monitoring  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  melihat tingkat  ketercapaian  pelaksanaan  kurikulum  dan  program
17 Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah …,40-41.
pendidikan  yang  dijalankan  oleh  seluruh  kompetensi  yang ada di MDT. 18
Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  sejauhmana  guru dan  tenaga  kependidikan  menjalankan  tugasnya  dan sejauhmana  dampaknya  terhadap  santri  serta  apa  saja  daya dukung dan kendala yang dihadapinya. Hal-hal yang menjadi sasaran  monitoring  adalah:  pencapaian  target  kurikulum, Pencapaian target kegiatan MDT dan kehadiran guru, tenaga administrasi, dan santri. Evaluasi terhadap pencapaian target kurikulum  diberikan  pada  akhir  semester    dan  tahun pembelajaran  sebagai  hasil  dari  monitoring  yang  dilakukan terhadap  kegiatan  guru  dalam  menangani  kegiatan pembelajaran. Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk membuat kebijakan  untuk  sementara  atau  tahun  ajaran  yang  akan datang. 19
Evaluasi  khadiran  guru  dan  karyawan  dapat digunakan  untuk  mengetahui  sifat  dan  rasa  tanggung  jawab, kedisiplinan,  dan  kualitas  kinerja  mereka.  Hasil  evaluasi  ini kemudian dijadikan acuan bagi perbaikan sistem pendidikan pembagian tugas. Adapun evaluasi terhadap kehadiran santri memerlukan  penanganan  yang  lebih  cermat.  Evaluasi kehadiran  santri  akan  bermanfaat  untuk  mencari  jawaban atas  masalah  yang  lebih  luas.  MDT  membuat  laporan  yang menggambarkan perkembangan pengelolaan lembaga secara
18 Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah …,42
19 Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah …,43
berkala, persemester, pertahun. Kemudian laporan
disampaikan kepada kepala kantor Kemenagkabupaten/Kota setempat.  Laporan  tersebut  menjadi  bahan  pertimbangan bagi upaya perbaikan secara internal, juga menjadi data yang berguna bagi pengambil kebijakan di lingkungan Kemenag. 20
Laporan  ini  mencakup  antara  lain:  a)  kegiatan  pembukuan awal  tahun  ajaran/awal  semester,  b)  Pelaksanaan  proses pembelajaran,  c)  Pelaksanaan  peringatan  hari-hari  besar
Islam /nasional. d) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan
ekstrakulikuler.  e)  Pelaksanaan  evaluasi  sumatif  dan  ujian akhir.  f)  Kenaikan  kelas  dan  pelulusan. 21 Kemudian  laporan itu  juga  mencakup:  a)  Data  jumlah  guru  menurut  kualifikasi ijazah, b) Data jumlah karyawan menurut kualifikasi ijazah. c) Data  jumlah  santri  perkelas  menurut  jenis  kelamin.  d)  Data jumlah santri perkelas menurut jenis kelamin. e) Data jumlah santri  yang  naik/tidak  naik  kelas.  f)  Data  mutasi  santri.  g)
Data luas tanah dan kepemilikannya. h) Data
gedung/bangunan/jumlah lokal. i) Data meublair. j) Data alat mekanik.  k)  data  alat  peraga  pendidikan.  l)  Data  buku.  m) Data pencapaian target kurikulum tiap mata pelajaran dan n) Data nilai-nilai santri dalam tiap mata palajaran. 22
20 Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah …,44.
21 Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah …,44
22 Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah …,44.  Gadung Giri II, Mengelolah Madrasah Diniyah Takmiliyah, dalam https://pontren.com/2018/01/14/ mengelola-madrasah-diniyah-takmiliyah/ diakses 28 April 2018

## F.   Kebijakan Perda dan dampaknya pada penyelenggaraan MDT
Menurut  Rahmat  Rosyadi,  Endin  Mujahidin  dan, Affandi  Muchtar  bahwa  peraturan  kebijakan  dapat  berasal dari  kebebasan  bertindak  pemerintah/pemerintah  daerah untuk menerobos kebekuan atau menghadapi kendala dalam menjalankan  fungsi  pemerintahan  oleh  pemerintah  maupun pemerintah  daerah.  Dilihat  dari  kajian  kebijakan  publik, maka  Perda  Diniyah  merupakan  kebijakan  pemerintah daerah  dalam  upaya  mendukung  pencapaian  tujuan pendidikan  nasional,  yaitu  untuk  meningkatkan  “keimanan” dan  “ketakwaan”  serta  “akhlak  mulia”. Kemudian  menurut ketiganya  bahwa kebijakan  yang  dikeluarkan  Pemda  yaitu Perda  mengenai  penyelenggaraan  MDT  dianggap  progresif sebagai  sebuah  kebijakan  yang  harus  diapresiasi  dalam kerangka  pengembangan  pendidikan  MDA  yang  bersifat legal-formal. 23
Penyelenggaraan  kebijakan  pemerintah  daerah merupakan  tindak  lanjut  dari  kebijakan  pemerintah  dalam rangka  pemerataan  pembangunan  dan  peningkatan kesejahteraan  rakyat  yang  diarahkan  untuk  peningkatan pelayanan  dan  pemberdayaan  daerah.  Konsekuensi  yuridis dari  kebijakan  pemerintah  dapat  melahirkan  berbagai kebijakan  pengaturan  oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha
23 Rahmat Rosyadi, Endin Mujahidin dan, Affandi Muchtar "Kebijakan Pemerintah Daerah  tentang  Wajib  Belajar  Madrasah  Diniyah  Awaliyah  di  Kabupaten  Pandeglang  " dalam Ta'dibuna Vol. 2, No. 1, April 2013, p-ISSN: 2252-5793,
file:///C:/Users/acer/Downloads/534-1488-2-PB.pdf, diakses, 28 April 2014, 17.
negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal  ini  Kepala  Daerah  sebagai  penyelenggara  pemerintahan daerah  yang  akan  bertindak  mewakili  pemerintah  dalam segala hubungan hukum yang bersifat publik maupun privat yang  mempunyai  kewenangan  terhadap  pengaturan kebijakan  publik  maupun  privat.  Demikian  juga  mempunyai kewenangan  untuk  bertindak  dalam  melakukan  perbuatan hukum  dalam  berbagai  aspek  pembangunan  termasuk  di dalamnya  sektor  pendidikan.  Pemerintah  daerah  dalam membuat Perda memerlukan pengaturan lebih lanjut sebagai akibat dari pengatribusian dan pendelegasian. 24
Rahmat  Rosyadi,  Endin  Mujahidin  dan,  Affandi Muchtar  kemukakan  sangat  berbeda  dengan  yang dikemukakan Hasbullah dalam bukunya Kebijakan
Pendidikan  dalam  Perspektif  Teori,  Aplikasi,  dan  Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia mengemukakan pelaksanaan otonomi  daerah  telah  menimbulkan  perubahan  besar,  bagi Hasbullah  pendidikan  yang  diselenggarakan  di  bawah nauangan  Kemenag  juga  mendapatkan  APBD,  karena pengembangan  Madrsah  juga  asset  daerah.  Argumen Hasbullah  adalah  pihak  kemenag  yang  merupakan  payung penyelenggaraan  lembaga  pendidikan  Islam  secara  jujur memang sangat terbatas  dalam hal pembiayaan, tapi sangat disayangkan  di  balik  segala  keterbatas  yang  dimilikinya tersebut, kemampuan bargaining dengan Pemda juga sangat
24 Rahmat Rosyadi, Endin Mujahidin dan, Affandi Muchtar "Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah…, 7-8
rendah, dan jarang sekali terjadi komunikasi yang baik antara Kemenag  dan  Pemda  menyangkut  pembiayaan  lembaga pendidikan  yang  menjadi  binaanya.  Paling-paling  hanya minta  sekedar  bantuan,  tapi  tidak  teranggarakan  secara khusus pada APBD. 25
Berbeda  dari    yang  dikemukakan  di  atas,  sejak kebijakan-kebijakan  mengenai  madrasah  ini  ada,  maka madrasah  yang  menurut  Husni  Rahim  merupakan  institusi pendidikan  yang  tumbuh  dan  berkembang  oleh  dan  dari masyarakat.  Jumlah  madrasah  sebagian  terbesar  berstatus swasta yang kebanyakan mengandalkan sumber pembiayaan pendidikan  di  masyarakat.  Lebih  lanjut  menurut  Husni Rahim dari segi subtansi, mayoritas madrasah telah otonom dan  bahkan  terkesan  sebagai  institusi  yang  dibiarkan  hidup dengan  sendirinya. 26 Tuntunya  argument  yang  diberikan Husni Rahim di tahun 2005 lima ini telah terbantahkan dan tersolusikan  di  tahun  2011-2015  dengan  adanya  kebijakan pendidikan mengenai MDT.
Maka  menurut  penulis,  Perda  yang  ada  dibeberapa daerah  yang  saya  kemukakan  di  point  sebelumnya  juga berdampak  sangat  signifikan  dalam  perkembangan  MDT nonformal  yaitu  dengan  caranya  MDT  nonformal  meraih tempat  penting  dimasyarakat  alih-alih  menggeser  SD/MI
25 Hasbullah, Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan dalam Perspektif Teori,  Aplikasi  dan  Kondisi  objektif  Pendidikan  di  Indonesia, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2015), 210 26 Husni  Rahim, Madrasah  dalam  Politik  Pendidikan  di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT Logos Wacana Ilmu, 2005), 1-5.
sebagai  lembaga  formal,  malah  menjadikan  dia  pendidikan pendamping  yang  harus  ditempuh  siswa  SD/MI  ini  sesuai dengan  ide  yang  dikemukakan  Husni  Rahim  yaitu menghilangkan diskriminasi pendidikan khususnya
diskriminasi pada Madrasah. 27

## III. Kesimpulan
Kebijakan  Kemenag  atau  Pemda  mengakibatkan  terjadi perubahan dalam manajemen penyelenggaraan MD salah satunya pada  MDT  namun  yang  selalu  menjadi  kendala  dalam  memenuhi tuntutan kebijakan tersebut adalah ketidaksanggupan finasial dan tidak  dimiliki  SDM  yang  mampu  menerjemahkan  dengan  cerdas kebijakan-kebijakan  tersebut  yang  pada  akhirnya  berakibat terhadap  manajemen  penyelenggaraan  MDT.  Walaupun  tidak dipungkir tidak semua MDT tidak mampu melaksanakan atau me- manage MDT  yang  mereka  asuh  sesuai  tuntutan  kebijakan Kemenag  dan  Perda,  namun  tidak  dipungkiri  masih  banyak  MDT yang tidak mampu memenuhi tuntutan kebijakan pemerintah .
Namun  dari  seluruh  masalah  yang  ada  yang  melingkupi penyelengaraan  MDT  bahwa  semua  usaha  pemerintah  dalam mengeluarkan  kebijakan  terhadap  MDT  adalah  untuk  kelancaran dan  kelayakan  penyelenggaran  MDT.  Jadi  semakin  kebijakan pendidikan  mengenai  MDT  di  keluarkan  pemerintah/pemerintah daerah  semakin  baik  proses  penyelengaraan  MDT.  Walau  tidak dipungkiri  dalam  menuju  proses  baik  tersebut  tak  jarang  pihak
27 Husni  Rahim,  "Hilangkan  Diskriminasi  Pendidikan",  dalam Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah, (Jakarta: Logos, 2003), 112-115.
MDT  sangat  kesulitaan  memenuhi  tuntutannya.  Namun  kiat  yang harus  dibangun  adalah  kemauan  keras  dan  selalu  berusaha, sebagaimana  yang  telah  dimulai  selama  ini  oleh  umat  Islam Indonesia dalam proses penyelenggaran MDT.

## Daftar Pustaka
Abdul    Basid,  "Penyelenggaraan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Dalam Perspektif  Standar  Pelayanan  Minimal  di  Kabupaten  Cirebon", dalam  Gagasan  Stanadrisasi  Pendidikan  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  Sebuah  alternatif  Pendidikan  Agama  Islam  di Indonesia, Jakarta:  Kementerian  Agam  RI  Balai  Penelitian  dan Pengembangan Agama, 2015
Amin  Thaib  BR,  "Peran  Pemda  Kabupaten  Pandeglang  dalam meningkatkan  akses  dan  Mutu  pelayanan  Madrasah  Diniyah takmiliyah  Awaliyah  dalam  Perspektif  Standar  peleyanan Minimal", dalam  Gagasan  Stanadrisasi  Pendidikan  Madrasah Diniyah Takmiliyah Sebuah alternatif Pendidikan Agama Islam di Indonesia, Jakarta:  Kementerian  Agam  RI  Balai  Penelitian  dan Pengembangan Agama, 2015
Azyumardi  Azra,  "Reposisi  Madrasah:  Dilema  dan  Prospek  Sebuah Pengantar  Kajian" Dalam  Sejarah  Perkembangan  Madrasah, Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama Islam Departemen Agam RI, 1999/2000
com/2018/01/14/mengelola-madrasah-diniyah-takmiliyah/ diakses 28 April 2018
Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok  Pesantren, Pedoman Penyelenggaraan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah, Jakarta:
Kementerian Agama RI, 2014
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Pedoman Standar Pelayanan  Minimal  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013
Gadung Giri II, Mengelolah Madrasah Diniyah Takmiliyah, dalam https://pontren .
Hanun  Asrohah, Sejarah  Pendidikan  Islam, Ciputat:  Pt  Logos  Wacana Ilmu, 2001
Hasbullah, Kebijakan  Pendidikan  dalam  Perspektif  Pendidikan  dalam Perspektif  Teori,  Aplikasi  dan  Kondisi  objektif  Pendidikan  di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
Husni Rahim,
"Hilangkan Diskriminasi Pendidikan", dalam Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah, Jakarta: Logos, 2003.
____________, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia , Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005.
Ismail, "Madrasah Diniyah Dalam Multi Perspektif", dalam Kabilah , Vol. 2 No. 2 Desember 2017.
Juju  Saepudin,  "  Penyelenggaraan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Di Kabutan  Bandung  Menuju  Standrarisasi  Pendiidkan, dalam Gagasan  Stanadrisasi  Pendidikan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah Sebuah  alternatif  Pendidikan  Agama  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Kementerian  Agam  RI  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan Agama, 2015
Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  2347  tahun 2012  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pendidikan  Madrasah Diniyah  Takmiliyah dalam  Gagasan  Stanadrisasi  Pendidikan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Sebuah  alternatif  Pendidikan Agama  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Kementerian  Agam  RI  Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2015
Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3201 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah
liquers/znjw1407728749 diakses 28 April 2018.
Neneng  Habibah,  "  Penyelenggaraan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah Menuju  Standar Pelayanna Minimal di Kabupaten Lebak - banten dalam  Gagasan  Stanadrisasi  Pendidikan  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  Sebuah  alternatif  Pendidikan  Agama  Islam  di Indonesia, Jakarta:  Kementerian  Agam  RI  Balai  Penelitian  dan Pengembangan Agama, 2015
Nursalamah  Siagian,  "Penyelenggaraan  Madrasah  Diniyah  Menuju Standarisasi  Pendidikan  Di  Kota  Tanggerang  Selatan, dalam Gagasan  Stanadrisasi  Pendidikan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah Sebuah  alternatif  Pendidikan  Agama  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Kementerian  Agam  RI  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan Agama, 2015
Peraturan  Mentri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2014
Tentang Pendidikan Agama Islam, dalam https://e-
dokumen.kemenag.go.id/files/Bq4Yxzrv.PDF,  diakses  28  April 2018
Peraturan  Presiden  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan
Pendidikan Keagamaan,
https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP5507.pdf,  diakses  24 April 2018
Rahmat  Rosyadi,  Endin  Mujahidin  dan,  Affandi  Muchtar  "Kebijakan Pemerintah  Daerah  tentang  Wajib  Belajar  Madrasah  Diniyah Awaliyah di Kabupaten Pandeglang " dalam Ta'dibuna Vol. 2, No. 1, April 2013, p-ISSN: 2252-5793,
file:///C:/Users/acer/Downloads/534-1488-2-PB.pdf,  diakses, 28 April 2014.
Subdit Madrasah Diniyah Takmiliyah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok  Pesantren  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Islam Kementerian  Agama  RI., Aplikasi  Program  Bantuan  Madrasah Diniyah Takmiliyah pada https://www.slideshare.net/ntanc
Sumarsih  Anwar,  "Kualitas  Madrasah    Diniyah  Takmiliyah  Dalam Perspektif  Standar dalam  Gagasan  Stanadrisasi  Pendidikan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Sebuah  alternatif  Pendidikan
Agama  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Kementerian  Agam  RI  Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2015
Tim Penulis Litbang Gagasan Standarisasi Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah:  Sebuah  Alternatif  Pendidikan  Agama  Islam  di Indonesia ,  Jakarta:  Kementerian  Agam  RI  Balai  Penelitian  dan Pengembangan Agama, 2015 Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf, diakses 24 April 2018.
Undang-Undang  Pendidikan  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistim
Pendidikan Nasional dalam http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp- content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_
Zakiah  Deradjat,  "Pengantar", Dalam  Madrsah  Sejarah  dan Perkembangannya' , Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999