Muhammadiyah Law Review  2 (2), Juli 2018, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## KEDUDUKAN WAKIL PERTIMBANGAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN

## PRESIDEN

## Nitaria Angkasa dan Tria Noviantika
Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung

## ABSTRAk
Pada konstitusi kita saat ini tertuang secara jelas terkait dengan pembagian kekuasaan dalam beberapa cabang yakni dibagi atas 3 cabang kekuasaan yaitu cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kenyataannya ada  lembaga negara yang bukan perwujudan dari ketiga macam kekuasaan, namun sebenarnya dapat menjadi bagian dari lembaga negara  yang  telah  ada,  karena  secara  fungsional  lembaga  tersebut  dibutuhkan.  Sebagai  contoh  adanya  kekuasaan konsultatif yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) saat sebelum UUD 1945 diamandemen sebagai lembaga  pertimbangan  yang  dapat  memberikan  nasihat  kepada  presiden  secara  langsung  berdasarkan  perintah Undang-Undang Dasar 1945 lalu digantikan dengan Wakil  Pertimbangan Presiden (Watimpres) dengan tugas dan fungsi yang sama dengan kedudukan dibawah presiden serta bertanggung jawab kepada presiden secara langsung. Permasalahan yang aan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden? dan Struktur, tugas dan  Fungsi  lembaga  tersebut.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  menggunkan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  aturan  lainnya  sesuai  dengan  permasalahan.  hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa Tugas dan fungsi Wakil Pertimbangan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres)  Nomor  10  Tahun  2007  tentang  Tata  Kerja  Wantimpres  dan  Sekretariat  Wantimpres,  tugas  Wantimpres adalah: memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara baik  diminta  atau  tidak  diminta  oleh  Presiden  yang  disampaikan  baik  secara  perorangan  maupun  sebagai  satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan. Sedangkan fungsinya sebagai lembaga penasihat dapat memberikan nasihat terkait bidang politik ini meliputi politik dalam negeri dan politik luar negeri, bidang ekonomi dan keuangan ini meliputi kebijakan fiskal, moneter, perbankan, perencanaan dan pembangunan, serta pelaksanaan dan  pengawasan  APBN,  dan  bidang  kesejahteraan  rakyat  ini  meliputi  sosial,  budaya,  pendidikan,  kesehatan, pembangunan, perhubungan serta fasilitas umum.
Kata kunci: Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden.

## 1. PENDAHULUAN
Gagasan    Negara  Hukum    itu  dibangun  dengan  mengembangkan  perangkat  hukum  itu sendiri  sebagai  suatu  sistem  yang  fungsional  dan  berkeadilan,  dikembangkan  dengan  menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta  dibina  dengan  membangun  budaya  dan  kesadaran  hukum  yang  rasional  dan  impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu di
*Coresponding author.
E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Nitaria Angkasa dan Tria Noviantika
bangun  ( Law Making ) dan ditegakkan (Law Enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. 1
Pada  konstitusi  kita  saat  ini  tertuang  secara  jelas  terkait  dengan  pembagian  kekuasaan dalam beberapa cabang yakni dibagi atas 3 cabang kekuasaan yaitu cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada perkembangannya, teori Trias Politica tidak dapat dilaksanakan secara murni. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak lembaga-lembaga baru. Meskipun kemudian lembaga- lembaga baru tersebut  dikelompokkan ke dalam tiga  cabang pemerintahan tersebut. 2 Eksistensi lembaga negara idealnya merepresentasikan dari ketiga macam kekuasaan tersebut. Jumlah dan jenis lembaga negara dalam suatu negara tidak ada aturannya, akan tetapi yang terpenting adalah bentuk  perwujudan  dari  ketiga  macam  kekuasaan  tersebut.  Dalam  kenyataannya  ada  lembaga negara yang bukan perwujudan dari ketiga macam kekuasaan, namun sebenarnya dapat menjadi bagian  dari  lembaga  negara  yang  telah  ada,  karena  secara  fungsional  lembaga  tersebut dibutuhkan. 3 Sebagai  contoh  adanya  kekuasaan  konsultatif  yang  dilakukan  oleh  Dewan Pertimbangan  Agung  (DPA)  saat  sebelum  UUD  1945  diamandemen  sebagai  lembaga pertimbangan  yang  dapat  memberikan  nasihat  kepada  presiden  secara  langsung  berdasarkan perintah  Undang-Undang  Dasar  1945  lalu  digantikan  dengan  Wakil  Pertimbangan  Presiden (Watimpres)  dengan  tugas  dan  fungsi  yang  sama  dengan  kedudukan  dibawah  presiden  serta bertanggung jawab kepada presiden secara langsung.
Keberadaan suatu dewan pertimbangan bagi penguasa khususnya presiden pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya otokrasi atau pemerintahan yang hanya dilakukan oleh satu orang. Otokrasi dapat menimbulkan terjadinya pemerintahan yang tirani, otoriter, diktatorial, atau totaliter. Untuk menghindari hal-hal tersebut, selain dibentuk alat-alat perlengkapan lain, masih dirasakan perlu adanya suatu dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden agar  keputusan  yang  diambil  berdasarkan  pertimbangan  yang  matang.  Mengingat  fungsinya tersebut, maka dewan pertimbangan harus berisi orang-orang yang jujur, adil  berkelakukan tidak tercela, negarawan, dan mempunyai keahlian atau profesional di bidangnya serta dikenal luas oleh masyarakat. 4

## 2. METODE
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
1 Jimly Asshiddqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia , Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 1.
2 Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Dewan  Pertimbangan  dan  Penasihat  Presiden,  Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, hlm. 2.
3 Yudi Harimurti, Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 27 Nomor 1 Februari 2014, hlm. 59.
Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Nitaria Angkasa dan Tria Noviantika
cara meneliti bahan pustaka. 5 Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, dimana penelitian ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  seteliti  mungkin  tentang  keadaan  atau  gejala-gejala lainnya 6 , yang kemudian dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip dalam peraturan maupun praktik yang ada. Sesuai dengan metode yang digunakan, data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari bahan pustaka. 7

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Agung RI merupakan salah satu Iembaga negara yang dihapuskan dalam  perubahan  keempat  UUD  Negara  RI  Tahun  1945.  Sebelum  perubahan,  Dewan Pertimbangan  Agung  RI  diatur  di  dalam  Bab  tersendiri.  Setelah  perubahan,  keberadaan  DPA diganti dengan suatu dewan pertimbangan yang ditempatkan dalam satu rumpun BAB Kekuasaan Pemerintahan Negara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sebuah dewan  yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden masih tetap diperlukan, namun statusnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan risalah rapat Panitia Ad-Hoc, jelas ada nuansa bahwa  dihapuskannya  DPA  sebagai  Iembaga  negara  agar  tidak  membuat  rancu  struktur  dalam pemerintahan negara. 8
Pasal 16 UUD Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk suatu  dewan  pertimbangan  yang  bertugas  memberikan  nasihat  dan  pertimbangan,  dan pengaturannya  diatur  lenih  lanjut  dalam  undang-undang.  Untuk  itu  pengaturan  terkait  dengan Wakil  Pertimbangan  Presiden  sebagai  Dewan  Pertimbangan  Presiden  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2006  Tentang  Dewan  Pertimbangan  Presiden  pada  BAB  II  pasal  2 berbunyi :
“Dewan  Pertimbangan  Presiden  berkedudukan  di  bawah  Presiden  dan  bertanggung jawab kepada Presiden”.
Sedangkan Pasal 3 berbunyi :
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 52; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13- 14; Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.
6 Soerjono Soekanto, op.cit , hlm. 50.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit , hlm. 28.
8 Lihat dalam Buku Kedua Mid 7A, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI ke-31 s/d ke-35 Tanggal 18 September s/d 25 September 2001 Masa Sidang Tahunan MPR RI , Sekretariat Jenderal MPR RI.

## Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Nitaria Angkasa dan Tria Noviantika

## “Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Presiden”.
Dapat disimpulkan bahwasanya kedudukan lembaga ini dibawah presiden dan menjadi bagian dari kelembagaan presiden dimana pertanggungjawaban atas tugasnya langsung kepada presiden dalam  proses  pemberian  nasihat  dan  pertimbangan  baik  yang  sifatnya  langsung  maupun  tak langsung dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan presiden.

## b. Struktur Kelembagaan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Menurut  Jimly  Assshiddiqie,  beberapa  diantara  lembaga-lembaga  atau  komisi-komisi independen dimaksud dapat diuraikan di bawah ini dan dikelompokkan sebagai berikut: 9
a) Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR), Dewan Perwakilan  Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
b) Lembaga  Negara  dan  Komisi-Komisi  Negara  yang  bersifat  independen  berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya, seperti: Komisi Yudisial (KY),  Bank  Indonesia  (BI)  sebagai  Bank  sentral,  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI), Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (POLRI),  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU), Kejaksaan  Agung  yang  meskipun  belum  ditentukan  kewenangannya  dalam  UUD  1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang pro justisia, juga memiliki constitutional importance yang sama dengan kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat constitutional importance berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.
c) Lembaga-lembaga  dan  komisi-komisi  di  lingkungan  eksekutif  (pemerintah)  lainnya, seperti : Menteri dan Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Hukum Nasional  (KHN),  Komisi  Ombudsman  Nasional  (KON),  Komisi  Kepolisian,  Komisi Kejaksaan.
c. Tugas dan Fungsi Wakil Pertimbangan Presiden dalam struktur kelembagaan presiden
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2006  tentang  Dewan Pertimbangan  Presiden  yang  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Wantimpres. 10 Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang dewan Pertimbangan Presiden kemudian diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres, tugas Wantimpres adalah:
9 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi ,  (Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 25-27.
10 Ahmad  Fachrudin,  Aas  Subarkah  dkk, Dewan  Pertimbangan  Presiden  2015-2019  :Sejarah,  Tugas  dan  Fungsi, Jakarta: Wantimpres, 2017, hlm. 15.
Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Nitaria Angkasa dan Tria Noviantika
1) Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara;
2) Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan  oleh  Dewan  Pertimbangan  Presiden,  baik  diminta  atau  tidak  diminta oleh Presiden;
3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan baik secara  perorangan  maupun  sebagai  satu  kesatuan  nasihat  dan  pertimbangan seluruh anggota dewan.

## Pasal 5 menyatakan bahwa:
“Dalam  menjalankan  tugasnya  Dewan  Pertimbangan  Presiden  melaksanakan  fungsi nasihat  dan  pertimbangan  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  kekuasaan  pemerintahan negara”.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor Tahun 2006 menyatakan bahwa:
1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.
2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas permintaan Presiden dapat:
a. Mengikuti sidang kabinet;
b. Mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan.
Sifat Dewan Penasihat Presiden adalah otonom tanpa petunjuk-petunjuk dari Presiden dan hubungan antara keduanya adalah antara pemberi nasihat atau pertimbangan dengan yang diberi nasihat  atau  pertimbangan.  Jadi,  meskipun  Dewan  Penasihat  Presiden  berada  dalam  rumpun penyelenggaraan  pemerintahan,  namun  Dewan  Penasihat  Presiden  tidak  sama  dengan  Menteri- menteri, karena Dewan Penasihat Presiden bekerja lebih otonom, bukan atas petunjuk Presiden. Oleh  karena  itu,  pemberian  nasihat  dan  pertimbangan  wajib  dilakukan,  baik  atas  permintaan maupun  tanpa  permintaan  Presiden.  Pemberian  nasihat  dan  pertimbangan  harus  dapat  diukur secara konkrit.
Wujud nyata dari sebuah nasihat dan pertimbangan adalah rekomendasi yang disampaikan secara  tertulis.  Sebagai  sebuah  lembaga,  Dewan  ini  harus  menunjukkan  sifat  kelembagaannya, yaitu dengan memberikan rekomendasinya berupa rekomendasi kelembagaan. Namun demikian, selain  rekomendasi  kelembagaan,  setiap  anggota  Dewan  Penasihat  Presiden  juga  dapat memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden secara sendirisendiri atau bersama-sama

## Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Nitaria Angkasa dan Tria Noviantika
(misalnya 2 atau 3 orang anggota). Hal ini dimaksudkan untuk tidak mematikan kreativitas atau ide-ide yang dimiliki oleh para anggota Dewan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan ini melaksanakan  fungsi  nasihat  dan  pertimbangan.  Fungsi  tersebut  dibagi  menjadi  beberapa pembidangan agar masingmasing anggota Dewan dapat  berkonsentrasi  penuh pada satu  bidang keahlian tertentu, yaitu: 11
a. Politik, pertahanan, dan  keamanan;  Bidang politik ini meliputi  politik dalam  negeri dan politik luar negeri.
b. Ekonomi dan keuangan; Bidang ekonomi dan keuangan ini meliputi kebijakan fiskal, moneter,  perbankan,  perencanaan  dan  pembangunan,  serta  pelaksanaan  dan pengawasan APBN.
c. Kesejahteraan  rakyat.  Bidang  kesejahteraan  rakyat  ini  meliputi  sosial,  budaya, pendidikan, kesehatan, pembangunan, perhubungan serta fasilitas umum.

## 4. PENUTUP
Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang  Dewan  Pertimbangan  Presiden    ini  dibawah  presiden  dan  menjadi  bagian  dari kelembagaan  presiden  dimana  pertanggungjawaban  atas  tugasnya  langsung  kepada  presiden dalam  proses  pemberian  nasihat  dan  pertimbangan  baik  yang  sifatnya  langsung  maupun  tak langsung dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan presiden.
Tugas dan fungsi Wakil Pertimbangan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres)  Nomor  10  Tahun  2007  tentang  Tata  Kerja  Wantimpres  dan  Sekretariat  Wantimpres, tugas  Wantimpres  adalah:  memberikan  nasihat  dan  pertimbangan  kepada  Presiden  dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara baik diminta atau tidak diminta oleh Presiden yang disampaikan  baik  secara  perorangan  maupun  sebagai  satu  kesatuan  nasihat  dan  pertimbangan seluruh  anggota  dewan.  Sedangkan  fungsinya  sebagai  lembaga  penasihat  dapat  memberikan nasihat  terkait  bidang  politik  ini  meliputi  politik  dalam  negeri  dan  politik  luar  negeri,  bidang ekonomi  dan  keuangan  ini  meliputi  kebijakan  fiskal,  moneter,  perbankan,  perencanaan  dan pembangunan,  serta  pelaksanaan  dan  pengawasan  APBN,  dan  bidang  kesejahteraan  rakyat  ini meliputi sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pembangunan, perhubungan serta fasilitas umum.
Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Nitaria Angkasa dan Tria Noviantika

## Daftar Pusataka

## BUKU
Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
______________, Gagasan Negara Hukum Indonesia , Jakarta: Mahkamah Konstitusi Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri ,  Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI-Press, 1986 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

## JURNAL
Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk, Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019 :Sejarah, Tugas dan Fungsi , Jakarta: Wantimpres, 2017
Yudi  Harimurti, Analisis  Kritis  UU  Nomor  19  Tahun  2006  tentang  Dewan  Pertimbangan Presiden , Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 27 Nomor 1, 2014

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Dewan  Pertimbangan  dan  Penasihat Presiden
Risalah Rapat Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI ke-31 s/d ke-35 Tanggal 18 September s/d 25 September 2001 Masa Sidang Tahunan MPR RI, Sekretariat Jenderal MPR RI
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

## Peraturan Perundang-Undangan:

## UUD 1945.
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020.
Inpres No. 4 Tahun 2020.
Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.