Volume 1 Issue 3, December 2019: pp. 382-396. Copyright  ©  2019  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Delegasi Wewenang dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

## Delegation of Authority in Issuance of Sailing Approval Letter (SPB)
Rahmy Paramitha Amiruddin
Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut E-mail:rahmi.putri87@gmail.com
Guasman Tatawu Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: gtatawu@gmail.com

## Kamaruddin Jafar
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: kamaruddinjafar.88@gmail.com
Abstract: Based on the Minister of Transportation's Regulation PM Number 82 of 2014 concerning Procedures for the Issuance of Sailing Approval Article 6, the shahbandar can delegate authority by appointing officials and / or officers who have competence in the field of Sharia so that shipping services continue to run well. and smoothly without any obstacles. And on the basis of article 1 lift 56 of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping, namely Syahbandar is a government official at the port appointed by the Minister and has the highest authority to carry out and supervise the fulfillment of statutory provisions to ensure safety and security voyage where one of the efforts in the enforcement of law at sea is the supervision of ships sailing in the territorial waters of Indonesia. In other words the shahbandar is a motor in a system to drive all activities that take place at the port.
Keyword: Issuance of Sailing Approval Letter; Delegation of Authority; Supervision
Abstrak: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar,  maka  syahbandar  dapat  melakukan pendelegasian  wewenang  dengan  cara  menunjuk  pejabat  dan/atau  petugas  yang memiliki kompetensi di bidang Kesyahbandaran agar pelayanan pelayaran tetap berjalan dengan  baik  dan  lancar  tanpa  ada  hambatan.  Dan  dengan  dasar  pasal  1  angkat  56 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  yaitu Syahbandar  adalah  pejabat  pemerintah di  pelabuhan  yang diangkat  oleh Menteri  dan memiliki  kewenangan  tertinggi  untuk  menjalankan  dan  melakukan  pengawasan terhadap  dipenuhinya  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dimana salah satu upaya dalam penegakan hukum di  laut  adalah  pengawasan  terhadap  kapal-kapal  yang  berlayar  di  wilayah  perairan Indonesia.  Dengan  kata  lain  syahbandar  merupakan  motor  dalam  suatu  sistem  untuk
menggerakkan segala kegiatan yang berlangsung di pelabuhan. Kata kunci: Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; Delegasi Wewenang; Pengawasan

## PENDAHULUAN
Untuk  melakukan  kegiatan  pelayaran  setiap  angkutan  laut  (kapal)  memerlukan  Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh syahbandar agar dapat berlayar. Agar dapat memperoleh  SPB,  maka  kapal  yang  akan  berlayar  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan, seperti  syarat  kelaiklautan  kapal.  Pemberian  izin  berlayar  dengan  beberapa  syarat  dapat memberikan  kepastian  hukum.  Hakikat  dan  kepastian  hukum  dalam  menentukan  adanya inisiatif suatu pemerintah adalah memastikan dalam tindakan tersebut adanya suatu prinsip legalitas hukum. 1
Surat Persetujuan Berlayar dapat diberikan oleh seorang syahbandar kepada pengguna atau pemilik kapal apabila kapal tersebut telah memenuhi beberapa syarat penting seperti yang tercantum dalam Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 di atas dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Peran  syahbandar  secara  khusus  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  17  tahun  2008  Tentang  Pelayaran.  Sekalipun  telah  ada  peraturan  yang  mengatur tentang peran seorang syahbandar dalam mengeluarkan surat persetujuan berlayar, namun faktanya  sering  dijumpai  terjadinya  pendelegasian  wewenang  dalam  penerbitan  Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari kepala syahbandar kepada pejabat setingkat di bawahnya.
Beberapa  kasus  ditemukan  terjadinya  kecelakaan  laut  terindikasi  bahwa  Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan bukan oleh syahbandar secara langsung sebagai penanggung jawab terhadap kelaiklautan kapal. Contoh peristiwa kecelakaan kapal MV. Marina Baru 2B yang terjadi pada 19 Desember 2015 yang disebabkan kapal mengalami genangan air laut yang masuk dari palka haluan. Yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam, peristiwa tersebut menewaskan 66 orang dan korban yang belum ditemukan sebanyak 12 orang. Kapal tersebut jelas dapat dikatakan tidak laiklaut karena adanya genangan air laut yang masuk dari palka haluan yang sebenarnya harus bisa diantisipasi dengan cara pengecekan kapal yang lebih ketat apalagi dengan kondisi perubahan cuaca (Surat KL.105/52/19/UPP.Klk-15).
Peran syahbandar sangat penting, baik dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, ijin berlayar,  keselamatan  dan  keamanan,  serta  seluruh  kegiatan  pelayaran  angkutan  laut  di
1 Oheo K. Haris, Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan , Yuridika. Volume 30 No 1. 2015, hlm. 58-83.
perairan Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan di laut berakibat fatal salah satu di antaranya yaitu banyaknya korban jiwa dan terjadinya pencemaran di laut yang berakibat bagi kelangsungan hidup di laut. Problematik yang ditimbulkan bahwa secara normatif apakah penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  dapat  dilakukan  oleh  pejabat  lain  melalui instrumen  delegasi  wewenang,  hal  ini  menjadi  menarik  bagi  penulis  untuk  meneliti. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas penulis mengadakan penelitian untuk penulisan hukum dengan judul “Delegasi Wewenang Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)”. penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dilakukan dengan delegasi wewenang? Apakah syahbandar menjadi pihak pengawas terhadap penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)?

## METODE PENELITIAN
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas sui generis. 2 Penelitian ini merupakan penelitian hukum  (penelitian  yuridis)  yang  memiliki  suatu  metode  yang  berbeda  dengan  penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. 3

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Delegasi Wewenang dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
Dalam ketentuan umum Undang-Undang Pelayaran disebutkan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  angkutan  di  perairan,  kepelabuhan,  keselamatan  dan keamanan, serta perlindungan lingkungan Maritim. Kegiatan pelayaran pada umumnya adalah mengangkut barang  atau penumpang  dari satu  lokasi ke  lokasi  lain  atau dari  pelabuhan ke pelabuhan lain, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran bahan-bahan pencemar yang berasal dari kapal.
Sesuai dengan ketentuan pada Ayat 5 Pasal 209 di atas, syahbandar mempunyai hak dan kewenangan dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal. Penerbitan SPB dapat diberikan kepada kapal setelah perusahaan pelayaran yang menangani kapal tersebut ataupun yang memiliki kapal tersebut melakukan serangkaian mekanisme pengurusan yang meliputi pengajuan permohonan penerbitan SPB. Surat persetujuan berlayar (SPB) dapat diperoleh oleh
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 15
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.
kapal yang akan berlayar dengan mengajukan permohonan izin berlayar secara tertulis kepada syahbandar dengan melampirkan:
a. Surat pernyataan kesiapan kapal ( Master Sailing Declaration );
b. Dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya. 4
Pemenuhan  kewajiban  kapal  yang  dimaksud  di  atas  berupa,  bukti  pembayaran  jasa kepelabuhanan,  bukti  pembayaran  jasa  kenavigasian,  bukti  pembayaran  penerimaan  uang perkapalan, persetujuan bea dan cukai, persetujuan imigrasi, persetujuan karantina kesehatan, dan  persetujuan  karantina  hewan  dan  tumbuhan.  Pejabat  kesyahbandaran  melakukan verifikasi/pemeriksaan  sertifikat  dan  dokumen  kapal  sebelum  SPB  atau clearence  out ,  dan melakukan verifikasi/pemeriksaan visi kapal yang dinyatakan dengan layak untuk berlayar. 5 Setelah itu, barulah surat izin kapal dapat diberikan terhadap kapal yang sudah menyelesaikan bongkar muat barang  maupun menaik-turunkan  penumpang serta  dalam  posisi  siap  untuk bertolak/berlayar dari pelabuhan.
Sebelum  pemberian  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  seorang  syahbandar  harus memastikan bahwa kapal yang akan melakukan pelayaran harus memenuhi beberapa unsur penting  demi  terlaksananya  fungsi  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran.  Aktivitas  berupa pelayanan jasa juga terdapat di dalam pelabuhan, aktivitas pelayanan jasa kepelabuhanan dapat dibedakan  menurut  status  sebagai;  Pelabuhan  umum,  yakni  pelabuhan  diusahakan  dan pelabuhan diusahakan tidak komersial; dan Terminal khusus serta terminal untuk kepentingan industri. 6 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  82  Tahun  2014,  tentang  Tata  Cara Penerbitan Surat  Persetujuan  Berlayar, Surat Persetujuan Berlayar  adalah  dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar.
Pentingnya  Surat  Persetujuan  Berlayar  secara  khusus  diatur  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran. 7 Pasal  219  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  17  tentang  Pelayaran  ayat  (1)  Setiap  kapal  yang  berlayar  wajib memiliki  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang  dikeluarkan  Syahbandar.  Ayat  (5)  Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar sesuai dengan
4 Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010.
5 Herman Budi Sarsono, Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor , Yogyakarta: Andi, 2012, hlm. 42
6 D. A. Lasse, Manajemen Kepelabuhanan , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 64.
7 Ibid
Undang-Undang yang berlaku dan segala ketentuan tentang cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar telah diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ayat (1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh syahbandar atau syahbandar di pelabuhan perikanan. Ayat (2) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  setiap kapal  harus memenuhi  persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya. Pasal 4 ayat (1) Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
b. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
c. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; dan / atau
d. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), di dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dapat menunjuk pejabat dan / atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang Kesyahbandaran.
Pasal dalam Peraturan Menteri tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap kapal yang berlayar  wajib  memiliki  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang  diterbitkan  oleh  syahbandar  atau syahbandar di pelabuhan perikanan dimana syahbandar yang dimaksud di sini yaitu Kepala Kantor Kesyahbandaran, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan / atau Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan dan dalam penerbitan Surat  Persetujuan  Berlayar  syahbandar  dapat  menunjuk  pejabat  dana  atau  petugas  yang memiliki kompetensi di bidang kesyahbandaran.
Pemberian  wewenang  terhadap  syahbandar  jelas  tertuang  pada  Pasal  207  ayat  (3) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  adalah Syahbandar  diangkat  oleh  Menteri  setelah  memenuhi  persyaratan  kompetensi  dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran. Instansi Pelaksana adalah Unit Pelaksana Teknis baik yang berada di kota/kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan di bidang pelayaran.
Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila pengangkutan barang khusus dan  barang  berbahaya  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan,  Pasal  117  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran kelaiklautan  kapal  tidak  dipenuhi  oleh  kapal  sesuai  dengan  daerah  pelayarannya  meliputi: keselamatan kapal; pencegahan pencemaran dari kapal; pengawakan kapal; garis muat kapal dan  pemuatan;  kesejahteraan  awak  kapal  dan  kesehatan  penumpang;  status  hukum  kapal; manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan manajemen keamanan kapal.
Selain adanya penundaan Surat Persetujuan Berlayar, terdapat pula pembebasan Surat Persetujuan Berlayar yang mana hanya dapat diberikan oleh Syahbandar terhadap kapal yang berlayar  dalam  batas  pelabuhan,  kapal  yang  melakukan  percobaan  berlayar,  kapal  yang bertujuan memberikan bantuan pertolongan dan kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat. 8 Selain dapat melakukan pembebasan SPB, Syahbandar juga dapat mencabut SPB yang telah diterbitkan apabila kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu tolak yang ditetapkan, kapal mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, dan adanya perintah tertulis dari Pengadilan Negeri. 9
Keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  meliputi  keselamatan  dan  keamanan  Keselamatan  dan keamanan angkutan perairan apabila memenuhi syarat kelaiklautan kapal dan kenavigasian. 10
Berdasarkan  Pasal  1  angka  34  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran,  keselamatan  kapal  dapat  dibuktikan  dengan  sertifikat  setelah  dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal yang berukuran  lebih  dari  7  GT,  kecuali  untuk  kapal  perang  dan  kapal  negara.  Sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2002  Tentang  Perkapalan,  kapal  yang  telah memperoleh  sertifikat,  dilakukan  pengecekan  secara  terus-menerus  sampai  kapal  tidak digunakan lagi artinya sertifikat-sertifikat kapal tersebut tidak berlaku bilamana masa berlaku sertifikat  telah  berakhir.  Sertifikat  kapal  juga  dapat  dibatalkan  apabila  keterangan  dalam dokumen  kapal  yang  digunakan  untuk  penerbitan  sertifikat  ternyata  tidak  sesuai  dengan keadaan sebenarnya atau kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal, atau sertifikat  diperoleh  secara  tidak  sah.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008
8 Pasal  12  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  82  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Penerbitan  Surat Persetujuan Berlayar.
9 Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
10 Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Tentang Pelayaran, sertifikat ini berupa sertifikat keselamatan kapal penumpang dan sertifikat keselamatan kapal barang.
Kewenangan  menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan, ketentuan umum Pasal 1 poin ke-6 yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara lainnya untuk bertindak dalam  ranah  hukum  publik. 11 Kewenangan  dapat  diperoleh  melalui  Atribusi,  Delegasi,  dan Mandat. Yang artinya antara lain: Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. 12 Delegasi  adalah  pelimpahan  kewenangan  dari  badan  atau  pejabat pemerintahan  yang  lebih  rendah  dengan  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. 13
Jika dikaitkan antara teori delegasi dengan Pasal 207 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi  persyaratan kompetensi  dibidang keselamatan dan keamanan  pelayaran serta kesyahbandaran, jelas maksud dalam Pasal tersebut adanya pendelegasian wewenang yang  diberikan  oleh  Menteri  kepada  syahbandar  untuk  melaksanakan  Pasal  209  poin  (e) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan “dalam melaksanakan fungsi  dan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  207  dan  Pasal  208  syahbandar mempunyai kewenangan yaitu menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.
Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), di dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dapat menunjuk pejabat dan / atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang Kesyahbandaran, dapat disimpulkan bahwa Pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan di atas terdapat makna pendelegasian wewenang yang diberikan syahbandar kepada pejabat dan / atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang Kesyahbandaran.
Dari  Pasal  tersebut  di  atas  dapat  di  jelaskan  bahwa  tidak  menutup  kemungkinan syahbandar akan selalu berada di kantor pelabuhan atau tempat dinasnya karena ada kalanya
11 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber daya Manusia , Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 72
12 Ibid.
syahbandar melaksanakan tugas kedinasannya di luar kantor pelabuhan atau di luar tempat dinasnya. Oleh karena itu dengan dasar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014  tentang  Tata  Cara  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  Pasal  6,  maka  syahbandar memberikan pendelegasian wewenang dengan cara menunjuk pejabat dan / atau petugas yang memiliki  kompetensi  di  bidang  Kesyahbandaran  agar  pelayanan  pelayaran  tetap  berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan.
Dalam  hal  ini  banyak  pegawai  /  petugas  /  kantor  yang  kurang  paham  atau  kurang mengetahui perbedaan pemberian kewenangan mandat atau kewenangan delegasi, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan kapal barulah mereka mengetahui perbedaan 2 (dua) hal tersebut dengan dasar hitam di atas putih berupa surat  penunjukan, apakah  surat  penunjukan  tersebut  sebagai  pelaksana  harian  atau  surat  pendelegasian wewenang.
Dan perlu diketahui apabila pemberian wewenang atas dasar surat penunjukan sebagai Pelaksana  Harian  yang  melaksanakan  tugas  rutin  dari  pejabat  definitif  yang  berhalangan sementara dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tanggung jawab tetap berada di pemberi wewenang karena kewenangannya tergolong mandat sebagaimana surat kepala BKN nomor K.20-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.
Sedangkan apabila pemberian kewenangan atas dasar surat penunjukan pendelegasian untuk  menerbitkan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  atau  surat  penunjukan  (Surat  Tugas) sebagai kepala Wilayah Kerja (wilker) dimana salah satu tugasnya adalah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tanggung jawab berada penuh pada penerima kewenangan.

## Kedudukan Syahbandar Sebagai Pihak Pengawas
Indonesia  hanya  memiliki  satu  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  penggunaan  laut. Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang  disempurnakan  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008. Undang-Undang tersebut digunakan untuk mengontrol dan mengawasi semua jenis kegiatan di perairan  Indonesia.  Dalam  sistem  keselamatan  pengangkutan  laut,  peran  pengawas pengangkutan  laut  sangat  dibutuhkan.  Dalam  hukum  pelayaran  Indonesia  yang  mengatur mengenai  keamanan  dan  keselamatan  penumpang  diamanatkan  pada  Syahbandar. 14
14 Jabalnur, Tanggung  Jawab  Pengangkut  dan  Pengawas  Pelayaran  Pada  Pelayaran  Rakyat ,  Halu  Oleo  Law Review, Volume 2 Issue 2, September 2018, hlm. 545-555.
Sebagaimana Pasal 1 angkat 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh  Menteri  dan  memiliki  kewenangan  tertinggi  untuk  menjalankan  dan  melakukan pengawasan  terhadap  dipenuhinya  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Salah satu upaya dalam penegakkan hukum di laut adalah pengawasan terhadap kapal- kapal yang berlayar di wilayah perairan di Indonesia. 15 Kapal yang memenuhi syarat-syarat laik laut yang dapat berlayar di wilayah laut di Indonesia. 16 Dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran,  Kelaiklautan  Kapal  adalah keadaan  kapal  yang  memenuhi  persyaratan  keselamatan  kapal,  pencegahan  pencemaran perairan  dari  kapal,  pengawakan,  garis  muat,  pemuatan,  kesejahteraan  awak  kapal  dan kesehatan  penumpang,  status  hukum  kapal,  manajemen  keselamatan  dan  pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. 17
Kewenangan  tertinggi  melakukan  koordinasi  antar  sektor  pemerintahan  non perhubungan dilaksanakan syahbandar mencakup kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, kegiatan  pemerintah  lain  yang  bersifat  tidak  tetap,  dan  satuan  pengamanan  unsur  POLRI ataupun TNI termasuk komite keamanan pelabuhan ( Port Security Committee ). 18 Port Security Committee diatur dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Koordinasi yang dilakukan oleh Syahbandar adalah untuk mencapai terlaksananya penegakan hukum yang ada dalam  pelabuhan.  Dengan  adanya  peningkatan  fungsi  keamanan  di  dalam  pelabuhan  tentu menjadi salah satu faktor terlaksananya pelayaran angkutan laut.
Peran  syahbandar  dalam  menjalankan  fungsi,  tugas  serta  wewenangnya  merupakan tanggung  jawab  yang  begitu  besar.  Syahbandar  merupakan  kepala  pemerintahan  di  dalam pelabuhan yang memegang peranan penting di dalam suatu sistem di pelabuhan, baik dalam pelayaran itu sendiri, penegakan hukum, maupun segala kegiatan yang berlangsung di dalam pelabuhan. Dengan kata lain syahbandar merupakan motor dalam suatu sistem yang berfungsi untuk menggerakkan segala kegiatan yang berlangsung di pelabuhan.
Dimana dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan yang berada dalam ruang lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdapat empat kantor yang menyebutkan kata
15 Sonhaji, Pemberian  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  dalam  Upaya  Pemenuhan  Keselamatan  Berlayar , Administrative Law & Governance Journal, Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018, hlm. 300.
16 Ibid.
17 Ibid.
syahbandar  yaitu  Kantor  Kesyahbandaran  Utama,  Kantor  Pelabuhan  Batam,  Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Masing- masing kantor tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda.
Terdapat empat Kantor Kesyahbandaran Utama yang terletak di pelabuhan-pelabuhan besar  di  Indonesia.  Keempat  kantor  Kesyahbandaran  Utama  tersebut  adalah  Kantor Syahbandar Utama Belawan di Belawan di Medan, Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok di Jakarta Utara, Kantor Syahbandar Utama Tanjung Perak di Surabaya, dan Kantor Syahbandar Makassar di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengaturan mengenai Kantor Kesyahbandaran Utama ini dicantumkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 tahun 2012. Tugas pokok keempat Kantor Syahbandar Utama tersebut menurut PM.34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama, Pasal 2 adalah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan  di  pelabuhan. 19 Sedangkan  fungsi  dari  Kantor  Kesyahbandaran  Utama  sesuai dengan Pasal 3 PM. 34 Tahun 2012 adalah:
a. Pelaksanaan  pengawasan  dan  pemenuhan  kelaiklautan  kapal,  keselamatan, keamanan  dan  ketertiban  di  pelabuhan  serta  penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar;
b. Pelaksanaan  pengawasan  tertib  lalu  lintas kapal di  perairan  pelabuhan  dan  alur pelayaran;
c. Pelaksanaan  pengawasan  kegiatan  alih  muat  di  perairan  pelabuhan,  kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal;
d. Pelaksanaan  pengawasan  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  terkait  dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan  beracun  (B3),  pengisian  bahan  bakar,  ketertiban  embarkasi  dan  debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi;
e. Pelaksanaan  bantuan  pencarian  dan  penyelamatan  ( Search  and  Rescue /SAR), pengendalian  dan  koordinasi  penanggulangan  pencemaran  dan  pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
f. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal;
g. Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  keselamatan  dan keamanan pelayaran; dan
i. Pengelolaan  urusan  tata  usaha,  kepegawaian,  keuangan,  hukum  dan  hubungan masyarakat.
19 Viana I R br Barus, Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia , Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 1-13.
Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu Otoritas Pelabuhan ( Port Authority ) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai  otoritas  yang  melaksanakan  fungsi  pengaturan,  pengendalian,  dan  pengawasan kegiatan  kepelabuhanan  yang  diusahakan  secara  komersial.  Pasal  2  Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 adalah Kantor KSOP Khusus Batam mempunyai tugas melaksanakan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  keselamatan  dan  keamanan pelayaran,  koordinasi  kegiatan  pemerintahan  di  pelabuhan  serta  pengaturan,  pembinaan, pengendalian  dan  pengawasan  kegiatan  kepelabuhanan  pada  pelabuhan  yang  diusahakan secara komersial di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta wilayah kerja yang menjadi kewenangannya.
Menurut  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  93  Tahun  2018  yaitu Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor KSOP Khusus Batam menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan,  pengawasan,  pemeriksaan,  pengujian,  penilikan,  verifikasi  dan sertifikasi surat dan dokumen dibidang kelaiklautan kapal;
b. pelaksanaan pengawasan tertib berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di perairan pelabuhan serta perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan;
c. pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
d. pelaksanaan  koordinasi  kegiatan  kepabeanan,  keimigrasian,  kekarantinaan,  dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
e. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
f. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dalam hal keamanan dan ketertiban di pelabuhan  melalui  pembentukan  Komite  Keamanan  Pelabuhan  ( Port  Security Committee ) dan Petugas Keamanan Pelabuhan ( Port Security Officer );
g. pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan melalui  penyusunan  sistem  dan  prosedur  pencegahan  dan  penanggulangan pencemaran lingkungan;
h. pelaksanaan  pengawasan  penggunaan  Daerah  Lingkungan  Kerja  dan  Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
i. pelaksanaan penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri;
j. penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
k. pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;
l. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat; dan
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  adalah  Unit  Pelaksana  Teknis  di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut. 20 Pengaturan  mengenai  Kantor  Kesyahbandaran  dan Otoritas Pelabuhan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012.  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  mempunyai  tugas  melaksanakan pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran, koordinasi  kegiatan  pemerintahan  di  pelabuhan  serta  pengaturan,  pengendalian,  dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 21
Seksi  Laik  Layar  mempunyai  tugas  melakukan  pengawasan  tertib  bandar  dan  tertib berlayar,  lalu  lintas  kapal,  kapal  asing,  pergerakan  kapal,  pemanduan,  penundaan,  kegiatan kapal di perairan pelabuhan, pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal serta penyiapan bahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Seksi Penyelamatan dan Penanggulangan Pencemaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan  penyelamatan  (Search  and  Rescue  SAR),  penanggulangan  pencemaran  laut  serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan kerangka kapal serta kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dan penanganan musibah di laut. Seksi Kepelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerbitan dokumen pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal. Menurut peraturan perundang-undangan tugas untuk melaksanakan pengawasan oleh syahbandar tidak hanya terpusat pada kegiatan pelayaran saja, melainkan pada keseluruhan kegiatan di dalam pelabuhan antara lain, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pengerukan dan pemekaran daerah  pelabuhan  atau  reklamasi,  penanggulangan  pencemaran,  perlindungan  terhadap lingkungan  maritim  di  sekitar  pelabuhan,  serta  melaksanakan  bantuan  pencarian  dan penyelamatan terhadap kapal-kapal yang mengelami kecelakaan.
Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu Koordinasi yang dilaksanakan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dalam  rangka  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  keselamatan  dan keamanan pelayaran.
Dari  uraian  tugas  baik  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2008 tentang Pelayaran atau Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012
20 Pasal 1 Peraturan Menteri  Pehubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
21 Pasal 2 Peraturan Menteri  Pehubungan Nomor 36 Tahun 2012  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama, PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan dan  KM  62  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Unit  Penyelenggara Pelabuhan,  maka  syahbandar  sangat  berperan  dalam  melaksanakan  pengawasan  atas keselamatan kapal terhadap penumpang dan barang.
Dalam  melaksanakan  pengawasan  manajemen  keselamatan  kapal  serta  pelaksanaan pengawasan  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  terkait  dengan  kegiatan  bongkar  muat barang berbahaya, barang khusus, limbah berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban  embarkasi  dan  debarkasi  penumpang,  pembangunan  fasilitas  pelabuhan, pengerukan  dan  reklamasi,  laik  layar  dan  kepelautan,  tertib  lalulintas  kapal  di  perairan pelabuhan  dan  alur  pelayaran,  pemanduan  dan  penundaan  kapal,  serta  penerbitan  surat persetujuan berlayar. Sehingga apabila terjadi kecelakaan kapal maka syahbandar melakukan koordinasi  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  di  pelabuhan  yang  terkait  dengan  pelaksanaan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan the process of ensuring that actual activities conform the  planned  activities . 22 Hubungan  pengawasan  langsung  dengan  teori  negara  hukum  ialah konsep  negara  hukum  di  Indonesia  adalah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil Negara hukum Pancasila didasarkan cara pandang ( paradigm ) bangsa  Indonesia  dalam  bernegara  yang  bersifat  integralistik  khas  Indonesia,  yaitu  asas kekeluargaan  yang  maknanya  ialah  bahwa  yang  diumumkan  adalah  rakyat  banyak,  namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokrasikan hukum, berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan. 23
Sebagaimana  kaitannya  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran Pasal 1 ayat (56) berbunyi Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang  diangkat  oleh  Menteri  dan  memiliki  kewenangan  tertinggi  untuk  menjalankan  dan melakukan  pengawasan  terhadap  dipenuhinya  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
22 Stoner, Freeman & Gilbert, dalam Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan , Bandung: Rosda Karya, 2009, hlm. 22.
23 Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia , Jakarta: ind-hill co, 1989 hlm. 153-155.
untuk  menjamin  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran,  Pasal  207  berbunyi  Syahbandar melaksanakan  fungsi  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  yang  mencakup,  pelaksanaan, pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  angkutan  di  perairan,  kepelabuhanan,  dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan dan Pasal 208 ayat (1) Dalam melaksanakan fungsi  keselamatan  dan  keamanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  207  ayat  (1) Syahbandar mempunyai tugas:
a. mengawasi  kelaiklautan  kapal,  keselamatan,  keamanan  dan  ketertiban  di pelabuhan;
b. mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
d. mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
e. mengawasi kegiatan penundaan kapal;
f. mengawasi  pemanduan;  g.  mengawasi  bongkar  muat  barang  berbahaya  serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
g. mengawasi pengisian bahan bakar;
h. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
i. mengawasi pengerukan dan reklamasi;
j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
l. memimpin  penanggulangan  pencemaran  dan  pemadaman  kebakaran  di pelabuhan; dan
m. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
Maka  pengawasan  perlu  ditingkatkan  dengan memperkuat  instrumen  hukum  untuk mencapai efektivitas hukum. Hubungan Pengawasan langsung dengan teori efektivitas hukum adalah  proses  yang  bertujuan  agar  hukum  berlaku  efektif,  artinya  semua  peraturan  atau Undang-Undang yang menyangkut dengan pengawasan dibidang pelayaran di Indonesia agar dapat dipatuhi oleh pengguna jasa demi terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia.

## KESIMPULAN
Dasar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat  Persetujuan  Berlayar,  maka  syahbandar  dapat  melakukan  pendelegasian  wewenang dengan  cara  menunjuk  pejabat  dan  /  atau  petugas  yang  memiliki  kompetensi  di  bidang Kesyahbandaran agar pelayanan pelayaran tetap berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Merajuk dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran  yaitu  Syahbandar  adalah  pejabat  pemerintah  di  pelabuhan  yang  diangkat  oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap  dipenuhinya  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menjamin
keselamatan dan keamanan pelayaran dimana salah satu upaya dalam penegakan hukum di laut adalah pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Dengan kata  lain  syahbandar  merupakan  motor  dalam  suatu  sistem  untuk  menggerakkan  segala kegiatan yang berlangsung di pelabuhan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Fattah, Nanang, Landasan Manajemen Pendidikan , Bandung: Rosda Karya, 2009.
Hasibuan, Malayu S.P., Manajemen Sumber daya Manusia , Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
Lasse, D. A., Manajemen Kepelabuhanan , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Sarsono, Herman Budi, Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor , Yogyakarta: Andi,
2012.
Wahjono, Padmo, Pembangunan Hukum di Indonesia , Jakarta: ind-hill co, 1989.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Peraturan  Menteri  Pehubungan  Nomor  36  Tahun  2012  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

## Jurnal
Barus, Viana I R br., Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia , Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
Haris, Oheo K., Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan , Yuridika. Volume 30 No 1. 2015.
Jabalnur, Tanggung Jawab Pengangkut dan Pengawas Pelayaran Pada Pelayaran Rakyat , Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 2, September 2018.
Sonhaji, Pemberian  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  dalam  Upaya  Pemenuhan  Keselamatan Berlayar , Administrative Law & Governance Journal, Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018.