INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15041-15050 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Aplikasi E-Katalog Lokal Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Feni Angraini 1 ✉ , Asna Aneta 2 , Muhtar Ahmad 3
Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo
Email: yheyhasin06@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam upaya pemerintah melalui moderenisasi pengadaan yaitu dengan cara pengadaan barang dan jasa  melalui E-Purchasing.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana implementasi  aplikasi  E-katalog  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1)Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan  implementasi  E-katalog  lokal  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  belum  sepenuhnya terlaksana  secara  menyeluruh,  (2)Sumber  daya  manusia  yang  mempunyai  kompetensi  dibidang pengadaan  barang  dan  jasa  masih  sangat  sedikit.  (3)  Disposisi/Sikap  yang  baik  sudah  diterapkan dalam proses implementasi Aplikasi E-katalog lokal peragkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara. (4) Dalam  strktur  birokrasi  pembagian  tugas  dalam  implenetasi  Aplikasi  E-katalog  sudah  sangat  jelas namun  belum  merata,  adanya  SOP  juga  sudah  sangat  membantu  perangkat  daerah  untuk menjalankan implementasi aplikasi E-katalog.
Kata Kunci: E-Katalog, Pengadaan, Implementasi
Abstract
In the government's efforts through modernization of procurement, namely by procuring goods and services through E-Purchasing. The purpose of this research is to find out how the implementation of the  E-catalog  application  of  North  Gorontalo  Regency  Regional  Devices.  The  research  used  a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques Observation, Interview and Documentation. The results showed that (1) Communication established in the implementation of local E-catalog implementation in North Gorontalo Regency has not been fully implemented as a whole, (2) Human resources who have competence in the field of goods and services procurement are still very few. (3) Good disposition/attitude has been applied in the implementation process of the local e- catalog  application  for  regional  equipment  in  North  Gorontalo  Regency.  (4)  In  the  bureaucratic structure, the division of tasks in implementing the E-catalog application is very clear but uneven, the existence of SOPs has also been very helpful for regional apparatus to carry out the implementation of the E-catalog application.
Keyword: E-Catalog, Procurement, Implementation

## PENDAHULUAN
Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan faktor penting dalam  meningkatkan  pengelolaan  keuangan,  sehingga  diperlukan  suatu  kebijakan pemerintah yang mengatur tentang  pengadaan barang/jasa pemerintah. Hupe & Hill (2022) memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.
Daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan Katalog elektronik Lokal adalah Provinsi  Gorontalo  yang  merupakan  salah  satu  dari  4  (empat)  daerah  yang  menjadi percontohan  penerapan  Katalog  elektronik  Lokal,  termasuk  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Katalog  elektronik  lokal  telah  diterapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gorontalo Utara  dengan  diterbitkannya  Instruksi  Bupati  Gorontalo  Utara  Nomor  321  Tahun  2022 Tentang  Percepatan  Pemanfaatan    E  Katalog  Lokal  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Berdasarkan Instruksi Bupati Gorontalo Utara tersebut, maka proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh setiap OPD diharapakan akan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih  transparan,    tercatat  secara  elektronik  agar  Mempercepat  proses  penyerapan anggaran.
Penerapan  Katalog  elektronik  pada  pemerintahan  memang  mempunyai  hasil  yang beragam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestyowati (2018) menunjukan bahwa ada beberapa kendala dalam penerapan katalog elektronik. Belum semua barang dan jasa yang dibutuhkan satker terdapat dalam katalog elektronik. Masih adanya biaya lain diluar  harga  yang  tertera  dalam  katalog  tersebut.  Pada  beberapa  situasi,  harga  yang ditawarkan dikatalog elektronik lebih tinggi dibandingkan dengan di tempat lain. Sebagian besar  pejabat  pengadaan  mengaku  mendapatkan  kemudahan  dalam  melaksanakan  E-
Purchasing, namun ada beberapa pengalaman kurang menyenangkan yang mereka alami. Hal  serupa  juga  diuangkapkan  Ariesta  (2021)  bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa  E- Catalogue  di  Kecamatan Kebayoran Lama Kota  Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2019 berjalan efektif namun belum optimal dalam penerapanya. Kurang efektifnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta ditunjukan dengan adanya indicator- indicator, antara lain produksi, efesiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan.
Selain informasi jenis penyedia dalam Katalog elektronik lokal terdapat 2178  produk yang tayang dengan jumlah penyedia Usaha Mikro sebanyak 35 Penyedia, Usaha Kecil 25 Penyedia, Usaha menengah 4 Penyedia dan Non UMKM 18 Penyedia jika dilihat masih sedikit jumlah penyedia yang mendaftar pada e-katalog lokal Kabupaten Gorontalo Utara. Bukan hanya informasi jenis penyedia namun terdapat juga informasi tentang etalase produk, Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa adalah bagian yang bertanggung jawab menyiapkan etalase produk. Dua puluh tiga (23) etalase  produk seperti makan minum, alat tulis kantor,  jasa keamanan  dan  jasa  kebersihan  sudah  disediakan  oleh  Unit  Pengadaan  Barang  dan  jasa namun  masih  banyak  penyedia  yang  belum  mendaftarkan  prodaknya  dapat  dilihat  dari banyaknya etalase yang belum terisi. Hal ini diakibatkan kurangnya informasi tentang E- katalog lokal yang diterima penyedia lokal. Bukan hanya itu, masalah lain yang ditemukan berdasarkan  data  yang  diambil  dari  aplikasi  katalog  elektronik  lokal    pada  tanggal  24 oktober 2023 terlihat bahwa dari 31 ( Tiga Puluh Satu) Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara hanya 13 (Tiga Belas) Perangkat Daerah (PD) yang menerapkan pembelian  barang/jasa  yang  menggunakan  metode  E-Purchasing  pada  Aplikasi  Katalog elektronik lokal hal itu disebabkan sabagian besar perangkat daerah masih menggunakan metode pembelian barang secara konvensional atau dengan metode tender yang prosesnya paling  cepat  30  hari  kalender.  Selain  itu,  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang berkompeten serta pembagian tanggung jawab yang tidak merata dalam proses pengadaan barang dan jasa turut berperan penting menyebapkan implementasi Aplikasi E-katalog lokal tidak  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  mengakibatkan  lambatnya  proses  penyerapan anggaran pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

## METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian ini bertempat di Kabupaten Gorontalo Utara, dengan berfokus pada beberapa lokasi yang relevan untuk dijadikan sebagai obyek penelitian yang meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  dan  Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gorontalo Utara.
Pada  pendekatan  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat
kualitatif  dengan  mendiskripsikan,  mengetahui,  serta  menganalisis  bagagaimana Implementasi  Aplikasi  E-katalog  lokal  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  ada  di Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian ini yaitu deskriptif, Memperoleh informasi- informasi  mengenai  kedaan  yang  ada  serta  memfokuskan  pada  masalah-masalah  actual sebagaimana  adanya  pada  saat  penelitian  berlangsung  mengenai  tentang  Implementasi Aplikasi E-katalok lokal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.
Data primer dari penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan yang  masing-masing  adalah  Kepala  Bagian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  Kepala  Dinas Kelautan dan Perikanan, Pejabat Pengadan/Pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan, Dinas  Pariwisata,  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak serta Pejabat fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan data sekunder berupa dokumen, laporan, data dari aplikasi E- katalog lokal, dan data lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan yang mengacu pada penelitian oleh Yoriana (2018), dimana terdapat  tiga  tahapan  analisis  data  yakni  data  reduction,  data  display  dan  conclusion drawing/verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  wawancara  melalui  kroscek  data  lapangan  yang  dilakukan  mengenai  aspek komunikasi dalam pelaksanaan Implementasi E-katalog lokal perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara, aspek komunikasi berperan penting dalam implementasi E-katalog lokal. Salah  satunya  dengan  cara  komunikasi  yang  dilakukan  dalam  mensosialisasikan  tentang materi  bagaimana  penerapan  E-katalog  lokal  disetiap  perangkat  daerah  yang  ada  di Kabupaten Gorontalo Utara. Implementasi E-katalog ini telah dilakukan komunikasi dengan baik  agar  perangkat  daerah  memiliki  pemahaman  yang  jelas  tentang  tugas  yang  akan dikerjakan.
Dampak lain temuan riset ini menunjukan sosialisasi tidak dilakukan secara kontinue, sehingga hanya ada beberapa perangkat daerah yang lebih cepat memahami dan mampu mengimplementasikan  E-katalog.  Misalnya  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten Gorontalo Utara yang sudah berhasil mengimplementasikan    E-katalog lokal dengan baik. Selain sosialisasi terhadap  perangkat daerah, sosialisasi yang  dilakukan  harus melibatkan pelaku usaha lokal (penyedia) di Kabupaten Gorontalo Utara. Sesuai dengan hasil temuan dilapangan banyak pelaku usaha lokal yang belum mendaftarkan perusahaanya di E-katalog lokal. Hal ini terlihat jelas banyak etalase-etalase  prodak yang sudah disiapkan oleh Unit Kerja  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  masih  belum  terisi.  Hal  ini  akan  menghambat  proses implementasi  E-katalog  lokal  perangkat  daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Sementara
perintah  untuk  mengimplementasikan  E-katalog  lokal  perangkat  daerah  Kabupaten Gorontalo Utara sudah disampaikan secara tepat dan berulang dengan  keluarnya peraturan presiden  16  tahun  2018  dan  perubahanya  peraturan  presiden  no  12  tahun  2021  tentang pengadaan  barang  dan  jasa  serta  dikeluarkannya  instruksi  Bupati  No  321  tentang percepatan E-katalog lokal di kabupaten Gorontalo Utara.
Walaupun  ada  perintah  yang  jelas  untuk  mengimplementasikan  E-katalog  lokal, namun tetap ada penolakan dari perangkat daerah yang menyatakan belum siap beralih ke E-katalog  lokal.  Salah  satunya  adalah  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten Gorontalo Utara yang sampai sekarang masih tetap melakukan pengadaan barang dan jasa secara manual dan tidak menjalankan perintah implementasi E-katalog lokal.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Hamzah  &  Ismail  (2021)  yang  membuktikan bahwa  faktor  pendukung  komunikasi  sangat  penting  karena  para  pelaksana  harus memahami tugas yang akan dijalankan agar proses implemetasi berjalan dengan efektif, dengan komunikasi yang baik dan lancar kepada semua pihak yang berkepentingan akan mendukung  pelaksanaan  program.  Begitupula  Para  pelaksana  kebijakan  harus menyampaikan instruksi untuk melaksanakan kebijakan dengan tepat dan konsisten kepada aparat  melalui  komunikasi  yang  dijalani  dengan  baik.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  hasil penelitian Sika et  al. (2022)  yang menjelaskan  bahwa aspek komunikasi adalah hal yang penting  dalam  menjalankan  suatu  kebijakan,  dengan  demikian  diharapkan  dapat  efektif terhadap orang-orang yang menerima informasi sehingga dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan prosedur secara tepat waktu dan akurat.
Dalam implementasi E-katalog lokal perangkat  daerah Kabupaten Gorontalo Utara, komunikasi belum optimal sebagaimana tergambar dari fenomena yang telah disebutkan di atas dan teori ahli komunikasi. Disebabkan komunikasi dalam sosialisasi hanya sekali terjadi pada  tahun  2022  dan  sekali  diawal  tahun  2023  itupun  tidak  melibatkan  pelaku  usaha (penyedia)  tidak  terjalin  komunikasi  yang  baik  antara  pelaku  usaha  (penyedia)  dengan Perangkat daerah kabupaten Gorontalo utara padahal mereka juga berperan penting dalam implementasi  E-katalog  lokal.  Kurangnya  pemahaman  dikarenakan  tidak  maksimalnya komunikasi  akan menyebapkan implementasi e-katalog tidak akan  berjalan  dengan baik sementara impelementasi kebijakan akan berjalan dengan baik bila unsur kejelasan arahan dari pengampu kebijakan  kepada implementor dapat terpenuhi.
Hasil  pengamatan  dan  wawancara  yang  dilakukan  dilapangan  menegenai  aspek sumber  daya  sangat  berperan  penting  dalam  implementasi  aplikasi  E-katalog  lokal perangkat daerah kabupaten Gorontalo Utara. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial atau insentif. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah sumber daya manusia atau manusia yang berkompetensi untuk melakukan proses implementasi aplikasi E-katalog lokal perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Uatara masih
sangat  kurang  dan  fakta  lainya  adalah  hanya  sumber  daya  manusia  yang  memiliki kompetensi pengadaan barang dan jasa minimal level 1 yang bisa memproses E-katalog lokal. Hal ini sesuai dengan apa yang di dapat dengan mewawancarai setiap Aparatur Sipil Negara  yang  bersinggungan  langsung  dengan  proses  implementasi  Aplikasi  E-katalog Lokal. Karena kurangnya sumber daya yang berkompetensi menyebapkan setiap perangkat daerah  yang  ingin  melakukan  proses  E-katalog  lokal  harus  meminta  bantuan  Unit  Kerja Pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  merekomendasikan  pejabat  pengadaan  atau  pejabat pembuat komitmen untuk diperbantukan ke Dinas-dinas yang membutuhkan.
Fakta dilapangan ada 31 (tiga puluh satu) perangkat daerah yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara yang harus dibantu oleh Unit Kerja Pengadaan barang dan jasa belum lagi ditambah dengan Kecamatan dan Puskesmas yang tidak mempunyai pejabat pengadaan atau  pejabat  pembuat  komitmen.  Padahal  hanya  ada  9  (Sembilan)  pejabat  fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa dan 5 (lima) staf yang memiliki kompetensi dalam proses  pengadaan  barang  dan  jasa.  Hal  ini  bisa  menyebabkan  setiap  personil  yang berkompetensi  bisa  memiliki  tugas  ganda  yaitu  harus  menjadi  pejabat  pengadaan  dan pejabat pembuat komitmen  di beberapa dinas, hal ini akan menjadikan implementasi E- katalog lokal tidak terimplementasi dengan baik.
Selain  sumber  daya  manusia  Sumber  daya  insentif  atau  finansial  tentu  sangat berpengaruh  terhadap  implementasi  E-katalog  perangkat  daerah  Kabupaten  Gorontalo Utara Dukungan berupa finansial daerah juga sangat diperlukan karena untuk melakukan sosialisasi  dan  pelatihan  untuk  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  dibutuhkan dana dari daerah begitupun dengan insentif  hal ini dikarenakan pelaku pengadaan barang dan  jasa  dan  pejabat  pembuat  komitmen  memiliki  pekerjaan  yang  sering  berbenturan dengan hukum, jadi sumber daya insentif sebagai motifasi untuk meningkatkan kinerja para pelaku pengadaan barang dan jasa .
Sumber daya sangat penting dan berpengaruh hal ini sejalan dengan hasil penelitian Akbar (2019) bahwa sumber daya masih menjadi masalah utama yang harus diatasi untuk dapat  mendukung  implementasi  kebijakan  dimana  para  anggota  birokrasi  yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan, yang sangat menentukan keberhasilan implementasi  kebijakan  tersebut.  Diperlukan  sumber  daya  yang  memadai  untuk  setiap proses  yang  dilakukan.  Dalam  konteks  kehidupan  nyata,  penerapan  program  kebijakan membutuhkan ketersediaan sumber dana, tenaga kerja, dan sarana yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Ketidakefektifan penerapan kebijakan dapat terjadi karena kurangnya sumber daya yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, namun jika aparat pelaksana kekurangan sumber  daya yang diperlukan untuk
melaksanakan  isi  kebijakan  tersebut,  maka  implementasi  kebijakan  tidak  akan  berjalan dengan baik.
Selain  itu  hasil  penelitian  Ramadannisa  (2023)  juga  membuktikan  bahwa  bahwa Sumber  daya  meliputi  sumber  daya  manusia,  seperti  kompetensi  aparat  pelaksana,  dan sumber  daya  finansial.  Dalam  konteks  ini,  sumber  daya  merupakan  faktor  krusial  dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan menjadi dokumen di atas kertas dan tidak dapat dijalankan dengan baik, sementara keberhasilan pelaksanaan  kebijakan  dipengaruhi  oleh  kekurangan  sumber  daya  manusia  dan  sumber daya finansial atau insentif. Keterbatasan sumber daya manusia dan sunber daya finansial atau insentif mengakibatkan keterlibatan yang kurang dari perangkat daerah sebagai pelaku kebijakan dan menghambat kelancaran implementasi E-katalog lokal. fenomena ini relate dengan yang terjadi di Perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Sumber daya yang berkompetensi masih kurang dan suber daya insentif atau finansial yang masih terbatas sehingga  menyebabkan  beberapa  perangkat  daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara  belum mengimplementasikan  E-katalog  lokal  sebagai  sarana  pemenuhan  kebutuhan  perangkat daerah tersebut.
Hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber perangkat daerah di Kabupaten Gorontalo Utara , kami menilai bahwa sikap atau disposisi pelaksanaan dalam penerapan kebijakan implementasi E-katalog lokal sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sikap yang ditunjukan oleh para pelaku implementasi E-katalog lokal. Seperti yang  ditemukan  dalam  wawancara  dengan  pelaku  pengadaan  bahwa  dalam  proses pengadaan  barag  dan  jasa  pejabat  pengadaan  memiliki  komitmen  akan  bersungguh- sungguh melaksanakan tugas melakukan proses pengadaan barang dan jasa tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terdapat hambatan atau keterbatasan pemahaman terhadap hal-hal yang belum diketahuinya pada implementasi ekatalog ini, maka yang bersangkutan akan berupaya memperbarui kapasitas dirinya dan belajar lebih keras lagi bersama orang lain atau dari  narasumber-narasumber serta mempelajari modul-modul yang disediakan oleh pengambil kebijakan (LKPP). Pelaku pengadaan pelaksana ekatalog akan cenderung mengungkapkan  fakta  atau  data  yang  sesuai  pada  aplikasi  ekatalog  serta  menerapkan proses  ekatalog  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  sikap demoktratis  pelaku  pengadaan  dalam  tahapan  reviu  persiapan  pengadaan,  akan berkonsultasi dan meminta pendapat orang lain, karena tahapan ini dibutuhkan masukan dan saran dari pihak berkompoten terkait proses pengadaan barang/jasa.
Dalam proses  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  Kabupaten Gorontalo Utara melihat  bahwa  E-  katalog  lokal  sebagai  alat  yang  dapat  membantu  mempermudah pekerjaan  meraka,  mengurangi  beban  administrative  dan  bahkan  mempercepat  proses pengadaan  dan  mendorong  UMKM.  Ini  sangat  berbeda  dengan  pandangan  perangkat
daerah yang melihat bahwa dengan diterapkanya E-katalog lokal akan merubah prosedur yang sudah ada dan mereka harus memperluas keterampilan teknis yang diperlukkan atau ketidakpastian  tentang  bagaimana  system  yang  baru  akan  mempengaruhi  tugas  dan tanggung jawab mereka. Hal ini sagat mempengaruhi implementasi Aplikasi E-katolog lokal.
Hal ini sejalan dengan penelitian Nugraha & Supriyoso (2021) membuktikan bahwa adanya komitmen yang ditanamkan diri sendiri merupakan bentuk kesadaran SDM dalam menduduki jabatan struktural. Namun demikian, adanya komitmen harus diiringi dengan bukti kongkret bahwa para pelaksana berkomitmen dalam mengimplemntasikannya, dalam hal ini seluruh pelaksanaan kebijakan terekam secara otomatis dalam system, maka dari itu jika  ada  yang  tidak  sesuai  dengan  kebijakan  makan  akan  terlihat,  namun  apabila  aparat pelaksana  menunjukkan  disposisi  atau  sikap  yang  positif  dalam  menjalankan  tugas, implementasi  kebijakan  akan  berlangsung  sesuai  dengan  tujuan  yang  diinginkan  oleh pembuat kebijakan
Selain  disposisi/sikap  pelaksana,  struktur  birokrasi  sangat  berperan  penting  dalam menentukan  keberhasilan  implementasi  Aplikasi  e-katalog  lokal  perangkat  daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Seperti pada pembagian tugas untuk melaksanakan proses E- katalog perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara sudah dilakukan dengan baik hanya saja kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi sehingga pelaku pengadaan bisa merangkap  mejadi  pejabat  pengadaan  lebih  dari  3  (Tiga)  Dinas  sekaligus  dan  ini  akan membuat lambatnya proses pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa.
Selain pembagian tugas dan tanggung jawab hal krusial lainya yaitu tersedianya SOP sebagai panduan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Faktanya standar operasioanal proses pengadaan barang dan jasa melalui E-katalog lokal perangkat daerah sudah ada , namun    pelaku  implementasi  kebijakan    mengabaikanya  maka  hal  ini  juga  akan mengahambat  proses  implementasi  Aplikasi  E-katalog  lokal.  Kasus  yang  peneliti  dapat dilapangan  bahwa  pada  saat  ingin  mengadakan  barang  untuk  keperluan  kantor,    para pelaku  pengadaan  ini  tidak  memastikan  apakah  pelaku  usaha  (penyedia)  sudah mendaftarkan produknya di etalase yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah padahal ini sudah dijelaskan dalam SOP yang ada. Hal terakhir yang paling mempengaruhi pada saat pembuatan  etalase,  penyedia  harus  bersurat  ke  pokja  yang  berada  di  Unit  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Kabupaten  Gorontalo  Utara  ,  setelah  itu  pokja  akan  menindak  lanjuti dengan mengirimkan surat ke LKPP. Proses struktur birokrasi yang panjang menghambat proses implementasi Aplikasi E-katalog perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Hal ini senada dengan penelitian Hamzah & Ismail (2021) dimana struktur birokrasi mempengharuhi  tingkat  keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik,  walaupun  sumber daya  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  tersedia,  atau  para  pelaksana  kebijakan mengetahui  apa  yang  seharusnya  dilakukan,  dan  mempunyai  keinginan  dalam
melaksanakan  kebijakan,  karena  kebijakan  yang  begitu  kompleks  menurut  adanya kerjasama  banyak  orang,  ketika  struktur  birokrasi  tidak  kondusif  pada  kebijakan  yang tersedia, maka hal yang menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

## SIMPULAN
Implementasi  aplikasi  E-katalog  lokal  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  menunjukkan beberapa temuan. Komunikasi belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan keterlibatan pelaku usaha lokal, menghambat pertumbuhan UMKM. Sumber daya manusia terbatas dan tidak  terdistribusi  secara  merata,  serta  kurangnya  insentif  bagi  pejabat  pengadaan. Meskipun  disposisi  yang  baik  telah  diterapkan,  perbedaan  pendapat  dan  pemahaman terhadap peraturan mempengaruhi proses. Struktur birokrasi yang belum merata dan perlu pemahaman yang lebih baik tentang SOP menyebabkan hambatan dalam implementasi. Diperlukan upaya untuk meningkatkan komunikasi, mendistribusikan sumber daya secara merata,  memberikan  insentif,  dan  meningkatkan  pemahaman  tentang  peraturan  untuk mengoptimalkan implementasi E-katalog.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, M. F. (2019). The influence of product quality and price on purchasing decisions at MITRAINDO South Tangerang Online Shop. Jurnal Ad’ministrare , 6(2), 237 – 248.
Ariesta, D. (2021). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies, 1(2), 156 – 172.
Hamzah,  K.,  &  Ismail,  I.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Melalui Sistem E Purchasing Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. Jurnal Ada Na Gau: Public Administration, 2(1), 429 – 438.
Hupe, P., & Hill, M. (2022). The street level of the welfare state. In A Research Agenda for Social Welfare Law, Policy and Practice (pp. 283 – 301). Edward Elgar Publishing.
Lestyowati, J. (2018). Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja (STUDI KASUS SATKER KEMENTERIAN KEUANGAN). Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 669 – 695.
Nugraha,  D.,  &  Supriyoso,  P.  (2021).  Analisis  Faktor-faktor  Dalam  Meningkatkan  Kinerja Karyawan Klinik Pratama Marlina. Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen
Ramadannisa, C. A. (2023). Implementasi Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jembrana Untuk Meningkatkan  Peran  Serta Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi Pada Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah. Academia  Praja:  Jurnal  Ilmu  Politik,
Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 6(1), 109 – 128.
Sika, K., Hermanto, H., & Susanto, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Keterampilan Dan Sikap Kerja  Terhadap  Kinerja  Pengelola  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dikecamatan Palibelo. Scientific  Journal  of  Reflection:  Economic,  Accounting,  Management  and Business, 5(4), 914 – 928.
Yoriana,  D.  (2018).  Pelaksanaan  Kearsipan  Oleh  Bagian  Kesekretariatan  Di  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 4(4), 614 – 620.