Inovasi Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah:

## Studi pada Tingkat Kementerian/Lembaga
Hamzah Fansuri 1 *, Ika Sartika 2 dan Ismiyarto 3
1 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; hamzah.fansurii@gmail.com
2 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; ika_sartika@ipdn.ac.id
3 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; anto200708@gmail.com
* Correspondence: hamzah.fansurii@gmail.com; Jl. Ampera Raya No. 1, Cilandak Timur, Jakarta Kode Pos 12560, Indonesia
Received: 29-04-2024; Accepted: 26-05-2024; Published: 27-05-2024
Abstrak: Media  sosial  YouTube  telah  dimanfaatkan  oleh  kementerian/lembaga  sebagai  media  komunikasi pemerintah  dalam  rangka  menjalankan  tugas  dan  fungsi  kehumasan.  Masyarakat  dapat  lebih  interaktif  dalam berkontribusi  terhadap  program  kerja  pemerintah  dan  mendapatkan  informasi  yang  lebih  komprehensif  yang disampaikan  dalam  bentuk  video  dan  suara.  Hal  ini  merupakan  bentuk  penerapan  transformasi  digital  melalui penyelenggaraan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik.  Penerapan  transformasi  digital  dalam  penerapannya selain  merubah  proses  konvensional  menjadi  digital,  juga  berfokus  pada  penciptaan  nilai  baru  atau  inovasi  baru. Penulisan  ini  bertujuan  untuk  menemukan  inovasi  dalam  pemanfaatan  media  sosial  YouTube  dalam  rangka pelaksanaan transformasi digital. Penulisan ini merupakan penulisan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dan  analisisnya  menggunakan  teori innovation  decision  process dari  Everett  M  Rogers  (2003)  yang  terdiri  dari knowledge , persuasion , decision , implementation ,  and confirmation .  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah wawancara dengan 10 informan, observasi, dan dokumentasi. Hasil penulisan menunjukkan, tahap knowledge ditemukan bahwa pemanfaatan YouTube secara umum digunakan untuk berbagi konten video, dan juga dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Hal tersebut dapat dijadikan inovasi dalam penyelenggaraan media sosial instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan transformasi digital, YouTube dimanfaatkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Tahap persuasion , ditemukan potensi penerimaan negara pertahunnya mencapai 131,9 milyar rupiah. Tahap decision inovasi tersebut belum dapat dilakukan karena fungsi utama dari media sosial adalah untuk kehumasan dan tidak untuk mendapatkan keuntungan, serta tidak adanya regulasi yang mengatur menyebabkan inovasi tersebut belum bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, peraturan terkait pendapatan negara dari media sosial perlu  ditetapkan,  arah  dan  perencanaan  perlu  dibuat  secara  jelas  dan  rinci,  serta  investasi  pada  infrastruktur  dan pendukung lainnya seperti sumber daya manusia perlu ditingkatkan.
Kata Kunci: Inovasi; Media Sosial; YouTube; Transformasi Digital; Pendapatan Negara.
Abstract: YouTube social media has been used by ministries/agencies as a government communication medium in order  to  carry  out  public  relations  duties  and  functions.  The  public  can  be  more  interactive  in  contributing  to government work programs and obtain more comprehensive information delivered in video and sound form. This is a form of implementing digital transformation through the implementation of an Electronic-Based Government System. The application of digital transformation in its implementation apart from changing conventional processes to digital, also focuses on creating new value or new innovation. This writing aims to find innovations in the use of YouTube social media in the context of implementing digital transformation. This writing is descriptive qualitative writing with an inductive approach, and the analysis uses the innovation-decision process theory from Everett M Rogers (2003) which consists of knowledge, persuasion, decision, implementation, and confirmation. The data collection techniques used were interviews with 10 informants, observation and documentation. The results of the writing show that at the knowledge stage, it was found that the use of YouTube is generally used to share video content and to gain financial benefits. This can be used as innovation in the implementation of social media for government agencies in the context of implementing digital transformation, YouTube is used as a source of state revenue. In the persuasion stage, it was found that the potential annual state revenue reached 131.9 billion rupiah. The innovation-decision stage cannot yet be carried out because the main function of social media is for public relations and not for profit, and the absence of regulations that regulate this means that this innovation cannot yet be implemented. Therefore, regulations regarding state income from social media need to be established, direction and planning need to be made clearly and in detail, and investment in infrastructure and other supports such as human resources needs to be increased.
Keywords: Innovation; Social Media; YouTube; Digital Transformation; Government Revenue

## 1. Pendahuluan
Media  sosial  merupakan  saluran  berbasis  internet  yang  memungkinkan  pengguna untuk berinteraksi secara oportunistis dan secara selektif menampilkan diri, baik secara real- time atau asynchronous , dengan khalayak luas dan sempit yang memperoleh nilai dari konten yang  dibuat  pengguna  dan  persepsi  interaksi  dengan  orang  lain  (Hjorth  &  Hinton,  2019). Dengan  media  sosial,  para  penggunanya  dapat  berbagi  informasi,  berpartisipasi, berkomunikasi, berpendapat, dan berbagai macam aktivitas interaksi sosial lainnya (Nabila et al., 2020). Media sosial dapat mengajak siapa saja yang ingin ikut serta berkontribusi dengan memberi komentar, umpan balik, maupun informasi secara bebas selama dalam batas koridor tertentu dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dalam bentuk gambar, tulisan, suara, dan juga video.
Di Indonesia, pengguna media sosial aktif saat ini sudah mencapai 167 juta pengguna atau sebesar 60,4% dari total jumlah penduduk Indonesia 1 . Penggunaan media sosial sendiri tidak lepas dari tingginya penggunaan Internet oleh masyarakat Indonesia. Menurut data yang diambil dari wearesocial.com, jumlah pengguna Internet di  Indonesia mencapai 185, 3 juta jiwa  pada  bulan  Januari  2024,  dimana daily  time  spent dalam  mengakses  Internet  setiap harinya selama 7 jam 38 menit.  Masyarakat  di  Indonesia mengakses media sosial  rata-rata setiap harinya mencapai 3 jam 11 menit. Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat Indonesia cukup  aktif  dalam  mengakses  media  sosial  setiap  harinya.  Menariknya,  sosial  media  dan aplikasi obrolan dan perpesanan ( chat and messaging ) menjadi 2 layanan favorit pengguna dalam  mengakses  Internet.  Sedangkan  untuk  media  sosial,  YouTube  menjadi  media  sosial terbanyak  yang  diakses  oleh  pengguna  Internet  di  Indonesia  mengungguli  Facebook  dan Instragram.
Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, media sosial telah digunakan menjadi salah satu  sarana  dalam  melaksanakan  aktivitas  kehumasan.  Kanal  media  sosial  pada  instansi pemerintah merupakan salah satu platform komunikasi publik yang digunakan untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga, menggali aspirasi publik, dan sebagai media komunikasi sosial untuk menjangkau masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah sehingga menjadi lebih dekat dengan komunikasi interaktif dan dokumentasi secara online . Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  dimana  dimandatkan  pada  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)
1 Data per Januari 2024 diperoleh dari website wearesocial.com pada tanggal 14 Mei 2024 sumber data dapat diakses melalui https://wearesocial-com.translate.goog/id/blog/2024/01/digital- 2024/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
dijelaskan  bahwa  setiap  informasi  publik  bersifat  terbuka  dan  dapat  diakses  oleh  setiap pengguna informasi publik dimana dalam memperoleh informasi publik tersebut harus dapat diperoleh  dengan  cepat  dan  tepat  waktu,  biaya  ringan,  dan  cara  sederhana.  Selain  itu, penggunaan media sosial juga sebagai bentuk dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  (SPBE)  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018 tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik.  Penerapan  SPBE  pada  penyelenggaraan pemerintahan merupakan bentuk perwujudan dari transformasi digital yang merubah bentuk penyelenggaraan  pemerintahan  yang  konvensional  ke  dalam  bentuk  digital  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  dimana  sebelum  adanya  media  sosial, pemerintah  dalam  menyampaikan  informasi  kepada  publik  dilakukan  melalui  cara-cara konvensional seperti melalui media cetak, pamflet, spanduk, baliho, videotron, televisi, radio, dan  media  lainnya.  Dengan  adanya  media  sosial  yang  diadopsi  sebagai  media  kehumasan diharapkan masyarakat dapat membantu mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan,  saran,  dan  bahkan  kritikan  yang  membangun  untuk  pembangunan  daerahnya (Paribrata, 2017; Suryani, 2017).
Peningkatan pengadopsian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada berbagai sektor telah menghasilkan semakin banyak penulisan interdisipliner dan berbagai terminologi yang  mencakup  digitasi,  digitalisasi,  dan  transformasi  digital  (Verhoef  et  al.,  2021). Sementara istilah-istilah ini kadang-kadang digunakan secara relatif secara bergantian dalam literatur, ulasan terbaru menunjukkan bahwa digitasi menggambarkan transisi dari informasi analog  ke  digital,  digitalisasi  mengacu  pada  bagaimana  teknologi  digital  mengubah  proses bisnis,  dan  transformasi  digital  menunjukkan  perubahan  organisasi  yang  lebih  luas  yang dipicu  oleh  teknologi  digital,  yang  pada  gilirannya  mengarah  pada  model  bisnis  baru  atau yang direvisi dan proposisi nilai (Hanelt et al., 2021; Verhoef et al., 2021; Wessel et al., 2021). Dalam definisi lain, transformasi digital merupakan proses sosiokultural dalam mengadaptasi institusi dalam bentuk  institusi  baru dan keahlian yang dibutuhkan agar tetap bertahan  dan relevan dengan lanskap digital  (Wahyuddin et al., 2022). Penerapan media sosial sejatinya merupakan  perubahan  konsepsi  proses  bisnis  dalam  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat yang pada awalnya melalui media konvensional menjadi memanfaatkan teknologi informasi  dan  komunikasi.  Namun  jika  melihat  beberapa  teori  bahwa  transformasi  digital dalam penerapannya tidak hanya sebatas rekayasa ulang proses bisnis, yang berusaha untuk memperbaiki  proses  yang  ada,  saat  ini  TIK  lebih  berperan  kepada  bagaimana  TIK  dapat menumbuhkan inovasi baru terutama yang memberikan dampak terhadap pembentukan nilai baru ( value creation ) yang positif terhadap perusahaan atau organisasi (Matt et al., 2015).
Transformasi  digital  juga  dapat  digambarkan  sebagai  proses  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  entitas  dengan  memicu  perubahan  signifikan  pada  propertinya  melalui kombinasi  teknologi  informasi,  komputasi,  komunikasi,  dan  konektivitas.  Transformasi digital  juga  memiliki  peran  penting  dalam  rangka  meningkatkan  atau  membentuk value proposition yang  baru  dalam  suatu  produk  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  yang  akan mempengaruhi  calon  konsumen  memutuskan  untuk  memilih  produk  atau  layanan  yang ditawarkan perusahaan tersebut. Proses ini juga telah menyebabkan perubahan yang meluas dan  menyeluruh  dalam  organisasi  dan  model  bisnisnya  fenomena  yang  dikenal  sebagai transformasi  digital  (Verhoef  et  al.,  2021).  Lebih  lanjut,  melalui  penerapan  transformasi digital, organisasi atau perusahaan memungkinkan untuk berinovasi baru atau meningkatkan peluang  penciptaan  nilai  dan  pelanggan  untuk  meningkatkan  konsumsi  dan  pengalaman penggunaan produk yang telah digunakan pelanggan (Jain et al., 2021; Pagani & Pardo, 2017; Ramaswamy & Ozcan, 2018). Tren ini juga terbukti dalam praktiknya, karena penyedia dan konsumen  semakin  mencari  produk  sehari-hari  dengan  komponen  digital  yang  disematkan untuk  meningkatkan  pengalaman  pengguna.  Dengan  demikian,  inovasi  dapat  terbentuk apabila  sebuah  organisasi  telah  melakukan  transformasi  digital  dalam  penyelenggaraan organisasinya.
Inovasi berasal dari kata latin yaitu innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata  kerja  innova  berarti  memperbaharui  dan  mengubah.  Inovasi  dapat  diartikan  sebagai proses  dan  atau  hasil  pengembangan  dan  pemanfaatan  atau  mobilisasi  pengetahuan, keterampilan  (termasuk  keterampilan  teknologis)  dan  pengalaman  untuk  menciptakan  atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan sistem yang baru, yang memberikan nilai  yang  berarti  atau  secara  signifikan  (secara  ekonomi)(Lambuaso  et  al.,  2020).  Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa pemerintah telah melakukan inovasi  terutama terkait dengan inovasi digital. Salah satu inovasi digital yang telah diterapkan adalah inovasi desa digital  dimana  hingga  tahun  2015  inovasi  tersebut  telah  dikembangkan  oleh  2204 desa/kelurahan  sebagai  bentuk  pelaksanaan  dari  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Strategi Pengembangan Desa Digital (Eprilianto et al.,  2020).  Namun  disisi  lain  terdapat  juga  inovasi  yang  dianggap  gagal  dan  tidak  dapat memenuhi ekspektasi dari inovasi tersebut sebagaimana hasil penelitian terhadap kegagalan inovasi yang dilakukan di pemerintah daerah (Manar & Alfirdaus, 2023). Dalam penelitian tersebut ditemukan beberapa inovasi seperti program “Ladis Song Malam” dari Pemerintah Kota Tegal, yang pada kenyataannya dalam tahap implementasi mengalami banyak kesulitan.
Kegagalan  inovasi,  dari  analisis  terhadap  beberapa  literatur,  berasal  dari  tidak sesuainya  kebutuhan  masyarakat  dengan  gagasan  inovasi  yang  ditawarkan.  Berikutnya, inovasi  yang  gagal  disebabkan  dari  gagasan  yang  tidak  sesuai  dengan  visi  dan  misi pemerintah,  serta  terdapatnya  resistensi  dari  para  pemangku  kepentingan.  Namun,  dengan gagalnya implementasi  inovasi,  hal  tersebut  dapat  menjadi  pembelajaran  bagi  para  pemilik gagasan  atau  ide  yang  inovatif  agar  tetap  melihat  beberapa  aspek  untuk  memastikan keberhasilan inovasi tersebut, terutama inovasi yang benar-benar baru dan bukan merupakan pengembangan dari inovasi yang terdahulu.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mencari  inovasi  baru  dalam penerapan  media  sosial  di  instansi  pemerintah  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  teori innovation  decision  process dari  Everett  M  Rogers  (Rogers,  2003)  yang  terdiri  dari  (1) knowledge ,  (2) persuasion ,  (3) decision ,  (4) implementation ,  and  (5) confirmation .  Teori tersebut telah digunakan pada penulisan terkait adopsi digitalisasi pelayanan (Witri, 2022). Adapun penjelasan lima tahapan pengambilan suatu inovasi yaitu:
(1) Pengetahuan  (knowledge),  merupakan  tahapan  pertama  yang  dilakukan  ketika  seorang individu  (atau  unit  pengambil  keputusan  lainnya)  mempelajari  keberadaan  inovasi  dan memperoleh pemahaman tentang cara kerjanya.
(2) Persuasi  ( persuasion )    merupakan  bentuk  sikap  mendukung  atau  tidak  mendukung inovasi.
(3) Keputusan  ( decision ) merupakan  keterlibatan  dalam  aktivitas  yang  mengarah  pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi.
(4) Implementasi ( implementation ) merupakan penerapan suatu inovasi.
(5) Konfirmasi ( confirmation ) merupakan pencarian penguatan terhadap keputusan inovasi yang  telah  dibuat.  Dimungkinkan  dilakukan  pembatalan  keputusan  sebelumnya  jika dihadapkan pada pesan-pesan yang bertentangan mengenai inovasi tersebut.

## 2. Metode
Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendapatkan hasil penulisan secara maksimal dan dapat memberikan  gambaran  yang  komprehensif  dan  olistik  dan  mendeskripsikannya  secara sistematis  melalui  pendekatan  induktif  (Nurdin  &  Hartati,  2019).  Teknik  pengumpulan  data pada penulisan ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebagai lokus penulisan,  penulis  mengambil  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi sebagai  lokasi  penulisan,  dimana  penulis  menetapkan  informan  dalam  penulisan  ini  yaitu
pejabat/pegawai  yang  mengelola  media  sosial,  yang  menggunakan  media  sosial,  dan  yang memiliki  kapasitas  untuk  menjelaskan  kebijakan  penerapan  media  sosial  pada  instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai lokus penulisan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## a. Penerapan Media Sosial Saat Ini
Meningkatnya  jumlah  pengguna  media  sosial  di  Indonesia  merupakan  dampak  dari penetrasi pengguna Internet Indonesia. Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia dalam laporannya  menyampaikan  bahwa  di  tahun  2024,  pengguna  Internet  di  Indonesia  mencapai 221.563.479  jiwa  dari  total  populasi  278.696.200  juta  jiwa  penduduk  atau  79,5%  dari  total populasi masyarakat Indonesia. Angka tersebut meningkat setiap tahunnya dimana pada tahun 2018, penetrasi Internet Indonesia berada pada 64,8% sebagaimana tertera pada grafik di bawah ini.
Sejalan dengan hal tersebut, aktifitas yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam  mengakses Internet adalah  mengakses  media  sosial  sebagaimana  hasil  survey  yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia terhadap alasan penggunaan Internet sebagaimana tertuang pada Tabel 1.

## Tabel 1. Hasil Survey terhadap Alasan Penggunaan Internet (sumber (APJII, 2022)
No  Alasan Menggunakan Internet Mean Score Skala Penilaian Top  2  Boxes  Skala Penilaian 1 Untuk dapat mengakses media social (termasuk mengakses Facebook/Whatsapp/ Twitter/ Instagram/Youtube/dan sosial media lainnya 3,35 98,02% 2 Untuk mengakses layanan publik 2,99 84,90% 3 Untuk dapat melakukan transaksi online 2,90 79,00% 4 Untuk  dapat  melakukan  bekerja  atau bersekolah dari rumah 3,19 90,21%
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

## Gambar 1. Grafik Penetrasi Internet di Indonesia
Melihat  peningkatan  jumlah  pengguna  Internet  dan  aktivitas  yang  dilakukan  dalam menggunakan  Internet,  penulis  menemukan  dalam  beberapa  penulisan  terdahulu  bahwa masyarakat  juga aktif dalam mengakses media sosial yang dimiliki oleh instansi  pemerintah (Suryadharma  &  Susanto,  2017).  Hal  tersebut  merupakan  potensi  bagi  instansi  pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan media sosial instansi pemerintah. Beberapa brand ternama yang  menjadi  favorit  masyarakat  pengguna  Internet  di  Indonesia  yaitu  YouTube,  Facebook, Instagram,  dan  X  (Twitter),  termasuk  juga  aplikasi  bertukar  pesan  seperti  WhatsApp,  Line, Facebook  Messenger,  Telegram,  dan  berbagai  brand  lainnya  dapat  terlihat  dalam  Tabel  2 berikut.

## Tabel 2. Hasil Survey terhadap Alasan Penggunaan Internet (sumber (APJII, 2022)
No  Jenis Aplikasi Persentase 1 Media Sosial Facebook 68,36% YouTube 63,02% 2 Media Chat Whatsapp 98,07% Facebook Messenger 47,12% 3 Transportasi Online Gojek 40,65% Grab 36,32%
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
Dari  sisi  pemerintah,  peningkatan  nilai  Indeks  SPBE  secara  nasional  menjadi  salah satu  hal  yang  dapat  mendorong  faktor  pemanfaatan  media  sosial  oleh  instansi  pemerintah, dimana penerapan SPBE di Indonesia semakin tahun semakin menunjukkan perubahan menuju ke  arah  yang  positif.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  SPBE  yang  dilakukan  oleh  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2018, nilai Indeks SPBE Nasional  meningkat  setiap tahunnya, dari posisi nilai  Indeks SPBE Nasional  sebesar 1,98 di
64,8
73,7
77,01 78,19 79,5 0 20 40 60 80 100 2018 2020 2022 2023 2024

## Grafik Penetrasi Internet Indonesia
Grafik Penetrasi Internet Indonesia
tahun  2018  kemudian  meningkat  di  angka  2,34  di  tahun  2022,  sebagaimana  tertuang  dalam Gambar 2.

## Sumber: Kementerian PANRB

## Gambar 2. Grafik Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2018 – 2022
Melihat  dari  aspek  pemanfaatan,  media  sosial  yang  digunakan  oleh  instansi pemerintah  saat  ini  dimanfaatkan  sebagai  media  kehumasan  dalam  rangka  meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat  terutama  pada  sektor  komunikasi  publik  dan  penerapan  TIK.  Dalam  hal  regulasi, pemanfaatan  media  sosial  telah  diatur  melalui  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial  Pemerintah.  Kebijakan  tersebut  ditetapkan  untuk  memberikan  panduan  bagi  seluruh instansi  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  menggunakan  media  sosial  sebagai  media komunikasi  pemerintah  yang  digunakan  untuk  menyebarluaskan  informasi  dan  kebijakan pemerintah  sesuai  dengan  instansi/lembaga  masing-masing  kepada  publik,  menampung  dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi  pemerintah,  dimana  saat  ini  media  sosial  sudah  semakin  populer  digunakan  oleh masyarakat Indonesia.
Dengan  beragamnya platform media  sosial  yang  telah  digunakan  oleh  instansi pemerintah, YouTube sebagai salah satu produk media sosial yang populer dan telah mampu diterapkan dan digunakan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyebaran informasi publik dalam bentuk visualisasi video dan suara. YouTube saat ini menjadi wadah yang dicari berbagai kalangan untuk mendapatkan sumber informasi dan hiburan dengan cepat dan mudah. Sebagai situs  penyedia  berbagai  macam  konten  video,  kehadiran  YouTube  menggeser  media  massa lainnya.  Hal  ini  mendorong  pecinta  Youtube  berkreasi,  bukan  hanya  sebagai  penonton,  tapi juga menciptakan hal baru yang layak untuk dibagikan. Para pengguna YouTube sendiri dapat
menonton  seluruh  tayangan  yang  dikehendaki  tanpa  ada  biaya  yang  perlu  atau  harus dikeluarkan.
Untuk melihat perkembangan pemanfaatan YouTube sebagai media sosial pemerintah, penulis  melakukan  pendataan  terhadap  seluruh channel YouTube  yang  dimiliki  oleh kementerian dan lembaga sebagai berikut:

## Tabel 3. Daftar Akun YouTube Kementerian
Nama Kementerian Nama Akun Subscriber Jumlah Video 1 2 3 4 Kementerian  Koordinator  Bidang  Politik, Hukum, dan Keamanan @KemenkoPolhukamRI 27,500 487 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian @PerekonomianRI 15,600 951 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan @kemenkopmk762 5,710 680 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi @kemenkomarves 10,700 702 Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah @KemenkopUKMRI 12,300 617 Kementerian Badan Usaha Milik Negara @KEMENTERIANBUMNRI 66,600 730 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi @kempanrb 117,000 1700 Kementerian Pemuda dan Olahraga @kemenpora_ri 25,700 1400 Kementerian Dalam Negeri @kemendagriRI 28,800 513 Kementerian Pertahanan @kemhan 59,800 1000 Kementerian Pertanian @KementanRI 180,000 865 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM_RI 27,900 801 Kementerian Perhubungan @KementerianPerhubunganRI 28,400 695 Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi @kemdikbudRI27 821,000 1000 Kementerian Agama @KementerianAgamaPusat 97,500 789 Kementerian Ketenagakerjaan @KemnakerRI 60,600 1000 Kementerian Sosial @KementerianSosialRI 69,100 792 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan @PPIDKemenLHK 40,100 1100 Kementerian Kelautan dan Perikanan @KKP_RI 83,400 1200 Kementerian Perindustrian @Kemenperin_RI 34,100 1000 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat @KemenPUPR 162,000 1800 Kementerian  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif @Kemenparekraf 235,000 2300 Kementerian  Perencanaan Pembangunan Nasional @BappenasRI-PPN 27,600 384 Kementerian  Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional @KementerianATRBPN 32,300 1000 Kementerian  Luar Negeri @MoFAIndonesia 55,200 1300 Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi @KEMENDESPDTT 44,400 646
1 2 3 4 Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia @KemenkumhamRI 10,900 216 Kementerian  Kesehatan @KementerianKesehatanRI 393,000 2700 Kementerian  Keuangan @KemenkeuRI 136,000 948 Kementerian  Komunikasi dan Informatika @KemkominfoTV 112,000 5100 Kementerian  Perdagangan @KementerianPerdaganganRI 18,800 1400 Kementerian  Sekretariat Negara @SekretariatPresiden 2,720,000 5000 @kementeriansekretariatnega36 1 215,000 4100 Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak @KemenPPPARI 12,700 323 Kementerian  Investasi @KementerianInvestasiBKPM 15,500 639

## Sumber: Dari berbagai sumber, diolah penulis (2024)
Melihat jumlah video dan subscriber pada masing-masing akun YouTube kementerian tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  media  sosial  YouTube  telah  dimanfaatkan  oleh  instansi pemerintah  sebagai  salah  satu  media  yang  digunakan  untuk  kehumasan  pemerintah.  Konten yang diproduksi dalam bentuk video yang ditayangkan seluruhnya berkaitan dengan program dan  kegiatan  pemerintah.  Dengan  melihat subscriber pada  masing-masing  akun  YouTube tersebut dapat disimpulkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap konten-konten yang dirilis pada YouTube tersebut cukup tinggi. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi melalui wawancara dengan  informan  yaitu  Koordinator  Publikasi,  Biro  Kerjasama  dan  Hubungan  Masyarakat, Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi,  tanggal  26  Februari  2024,  di Jakarta  terkait  penerapan  YouTube  di  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi. Informan menyampaikan bahwa:
Kemendikbudristek  telah  lama  menggunakan  YouTube  sebagai  media  komunikasi sebagai pendukung pelaksanaan aktivitas kehumasan. YouTube sangat efektif sekali karena dengan YouTube kami dapat  menginformasikan program  kerja dan kegiatan kami secara komprehensif  melalui tayangan secara visual dan suara, sehingga lebih mudah  dicerna  dan  ditangkap  maksud  dan  tujuannya  dibandingkan  dengan  media lainnya seperti media cetak, pamflet, atau media suara.

## b. Inovasi Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah
Keputusan mengimplementasikan sebuah inovasi baru merupakan tindakan yang perlu dipertimbangkan  secara  matang  dalam  rangka  menghindari  penolakan  dari  implementasi inovasi  tersebut.  Pengambilan  keputusan  dalam  mengimplementasikan  inovasi  dalam penerapan YouTube pada instansi  pemerintah dapat  menggunakan teori  Rogers (2003) yang dituangkan  dalam  5  tahapan.  Adapun  penjabaran  pentahapan  proses  pengambilan  inovasi sebagai berikut:
(1) Tahap Pengetahuan ( knowledge )
Tahap  ini  merupakan  tahapan  pertama  saat  inovasi  dimunculkan.  Pengetahuan (knowledge),  merupakan  tahapan  pertama  yang  dilakukan  ketika  seorang  individu (atau  unit  pengambil  keputusan  lainnya)  mempelajari  keberadaan  inovasi  dan memperoleh pemahaman tentang cara kerjanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa media sosial YouTube instansi pemerintah saat ini hanya digunakan sebagai media  penyampaian  informasi  atau  kehumasan  di  instansi  pemerintah,  sehingga masyarakat  dapat  mengetahui  informasi-informasi  dari  konten  yang  dirilis  dalam bentuk video setiap saat. Sedangkan jika melihat penerapan YouTube saat ini secara global, YouTube juga digunakan untuk mencari pendapatan atau keuntungan finansial baik untuk pribadi maupun untuk organisasi. Youtube menjadi salah satu media sosial yang bertransformasi menjadi media yang memberikan profit atau pemasukan/pendapatan  pribadi  bagi  pemilik  kanal  Youtube  yang  memiliki  kriteria tertentu (Arifin, 2019).
Dengan  lahirnya  YouTube,  terdapat  profesi  baru  muncul  yang  dikenal  dengan istilah  Youtuber.  Youtuber  mendapatkan  penghasilan  yang  menjanjikan  dari  media digital  ini.  Penghasilan  tersebut  tentunya  didasarkan  pada  berbagai  ketentuan  yang telah ditetapkan oleh pihak penyedia dimana penghasilan tersebut didapatkan dari iklan atau adsense . Secara umum, Youtuber dapat mengajukan Program Partner Youtuber (PPY)  sebagai  langkah  awal  untuk  mendapatkan  penghasilan  dari  YouTube  yang dikenal  dengan  istilah  monetisasi,  dimana  terdapat  beberapa  persyaratan  yang  harus dipenuhi  seperti  jumlah subscriber (pengikut)  minimal  1000  akun,  dan  jumlah  jam penayangan  yang  telah  ditonton  oleh  pengguna  lain  selama  kurun  waktu  dua  belas bulan terakhir adalah 4000 jam. Faktanya, Youtuber saat ini telah menjadi profesi untuk mendapatkan  penghasilan  utama  bagi  beberapa  orang.  Profit  yang  dihasilkan  oleh Youtuber terbilang tinggi. Beberapa Youtuber ternama dunia serta Youtuber Indonesia lainnya  telah  berhasil  meraup  keuntungan  dengan  hanya  perlu  membuat  konten menarik dan mengumpulkan like , subscribe dan komentar dari pemirsa YouTube.
YouTube, yang merupakan salah satu layanan dari Google, Google akan membayar konten  YouTuber  dengan  sejumlah  syarat,  di  antaranya  memiliki  minimal  1.000 subscribers  dan  sudah  ditonton  sedikitnya  4.000  jam  dalam  satu  tahun.  Pendapatan YouTuber dihitung berdasarkan cost per mille (CPM) dan cost per click (CPC). CPM dari  penayangan  iklan,  sementara  CPC  diperoleh  dari  penonton  yang  mengeklik tayangan iklan dalam video tersebut. Pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing
Youtuber tentu saja berbeda-beda tergantung  pada banyaknya iklan, subscriber , dan viewer dari  konten  yang  ditayangkan.  Dari  data  tersebut,  pendapatan  Youtuber  di Indonesia  dengan  pendapatan  tertinggi  adalah  pemilik  akun/channel  Frost  Diamond yang  memiliki  konten  dengan  tema  permainan  yang  memiliki  28,4  juta subscribers . Berdasarkan  data  yang  didapatkan  dari  databoks.katadata.go.id, channel Frost Diamond  ditaksir  memiliki  pendapatan  dari  YouTube  sebesar  US$77  ribu  hingga US$1,2  juta  per  bulan.  Ini  setara  dengan  Rp1,14  miliar  hingga  Rp17,82  miliar. Berdasarkan data tersebut, Frost Diamond disebut sebagai YouTuber Indonesia dengan penghasilan terbanyak nomor satu.
Melihat fenomena tersebut, instansi pemerintah seharusnya juga bisa mendapatkan pemasukan  dari  akun  YouTube  sebagai  inovasi  dalam  rangka  untuk  menambah pendapatan  negara  sebagaimana  teori  tentang  transformasi  digital  bahwa  melalui penerapan  transformasi  digital,  organisasi  atau  perusahaan  memungkinkan  untuk berinovasi  baru  atau  meningkatkan  peluang  penciptaan  nilai  dan  pelanggan  untuk meningkatkan  konsumsi  dan  pengalaman  penggunaan  produk  yang  telah  digunakan pelanggan (Jain et al., 2021; Pagani & Pardo, 2017; Ramaswamy & Ozcan, 2018). Hal tersebut  merupakan  sebuah  inovasi  baru  karena  sampai  saat  ini,  YouTube  hanya dimanfaatkan sebagai media sosial untuk aktivitas kehumasan.

## Sumber: databoks.katadata.go.id
Gambar 3. Estimasi Pendapatan Youtuber Indonesia Tahun 2023
11,4 0,417 0,224 0,215 0,196 0,092 0,081 17,83 6,68 3,6 3,45 3,14 1,47 1,3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Frost Diamond Jess No Limit Deddy Corbuzier
Rans Entertainment
Ricis Official Baim Paula AH ESTIMASI PENDAPATAN (dalam Milyar Rupiah) Estimasi 1 Estimasi 2
(2) Tahap Persuasi ( persuasion )
Persuasi ( persuasion )  merupakan bentuk sikap mendukung atau tidak mendukung inovasi. Untuk mendukung inovasi, penulis mencoba menghitung potensi pendapatan negara  dari  YouTube  dengan  menggunakan website socialblade.com  untuk  setiap akun/channel YouTube kementerian dengan hasil sebagaimana tertuang pada Tabel 4. Pada Tabel 4 tersebut tertera bahwa estimasi pendapatan negara yang akan diterima per tahunnya dari seluruh akun/channel YouTube kementerian mencapai 7,2 milyar rupiah, yang tentu saja akan semakin meningkat setiap harinya seiring dengan bertambahnya konten, subscriber , dan penonton dari video yang diproduksi oleh setiap kementerian.
Nilai  tersebut  akan  meningkat  lagi  secara  signifikan  apabila  pemerintah  dapat mengambil pemasukan dari seluruh channel YouTube yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan jumlah instansi pemerintah dan pemerintah daerah saat ini berjumlah 623, maka potensi nya bisa mencapai 131,929 milyar rupiah per  tahun.  Dengan  potensi  pendapatan  yang  begitu  besar,  tersebut  tentu  saja  akan menarik minat pemerintah untuk dapat mengimplementasikan inovasi tersebut.
Tabel 4. Potensi Pendapatan Negara melalui YouTube

## Sumber: socialblade.com
(3) Tahap Keputusan ( decision )
Menurut  Rogers  (2003),  keputusan  ( decision ) merupakan  keterlibatan  dalam aktivitas yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Pada
11,4
0,417
0,224 0,215 0,196
0,092 0,081 17,83 6,68 3,6 3,45 3,14 1,47 1,3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Frost Diamond Jess No Limit Deddy Corbuzier
Rans Entertainment Ricis Official Baim Paula AH ESTIMASI PENDAPATAN (dalam Milyar Rupiah) Estimasi 1 Estimasi 2
tahapan ini, keputusan untuk mengadopsi atau menolak inovasi akan dilakukan. Dalam pengambilan keputusan, perlu melihat kembali tahap knowledge dan tahap persuasion sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, dalam menentukan keputusan yang diambil,  perlu  melihat  perkembangan  penerapan  YouTube  di  instansi  pemerintah termasuk  penerapan  SPBE  sebagai  bentuk  dari  penerapan  transformasi  digital  di instansi pemerintah tersebut.
Pada  tahap knowledge dijelaskan  bahwa  YouTube  tidak  hanya  dapat  digunakan sebagai information sharing media , tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan  secara  finansial  bagi  pribadi  atau  bagi  organisasi,  termasuk  instansi pemerintah. Potensi penerimaan yang didapatkan memiliki jumlah yang besar dan akan semakin meningkat setiap tahunnya. Penerapan SPBE secara umum terus mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  berdasarkan  hasil  evaluasi  SPBE  yang  dilakukan  oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dalam  rangka  pengambilan  keputusan,  penulis  melakukan  wawancara  dengan informan  yaitu  Koordinator  Publikasi,  Biro  Kerjasama  dan  Hubungan  Masyarakat, Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi,  tanggal  26  Februari 2024,  di  Jakarta  terkait  penerapan  YouTube  pada  instansi  pemerintah  dan  peluang monetisasi YouTube channel instansi pemerintah. Informan menyampaikan bahwa:
YouTube Kemendikbudristek tidak dimonetisasi karena  fungsi dari YouTube ini untuk media komunikasi dalam menjalankan tugas kehumasan. Potensi penerimaan negara dari monetisasi YouTube cukup besar apabila dikelola dengan baik. Belum diterapkannya  monetisasi  bagi  channel  YouTube  Kemendikbud  adalah  dari  sisi regulasi  yang  belum  ada  sama  sekali  baik  secara  nasional  maupun  di  internal Kemendikbud.  Kemudian  perlu  mempertimbangkan  apakah  layak  atau  etis  bagi pemerintah mengambil keuntungan dari iklan yang ditayangkan oleh YouTube.
Kekosongan  regulasi  menjadi  poin  penting  yang  menyebabkan  inovasi pemanfaatan media sosial YouTube sebagai sumber pendapatan negara. Untuk dapat merealisasikan  inovasi  tersebut  maka  perlu  melihat  sumber  pendapatan  negara  yang dapat digunakan sebagai wadah bagi penerimaan dari YouTube. Menurut Pasal 11 ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  sumber pendapatan  negara  terdiri  dari  Pajak,  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP),  dan Hibah. Pajak  menurut  Undang-Undang tentang   Ketentuan   Umum   dan   Tata   Cara Perpajakan   (KUP)   disebut   sebagai sumbangan  wajib  kepada  negara  yang  dimiliki oleh  orang  atau  badan  yang  bersifat  paksaan.
Sumber pendapatan berikutnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). pendapatan  yang  berasal  dari  pendapatan  non  pajak.  Sebagaimana  penjelasan  pada Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi  atau badan dengan memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung atas  layanan  atau  pemanfaatan  sumber  daya  dan  hak  yang  diperoleh  negara, berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  yang  menjadi  penerimaan  Pemerintah Pusat  di  luar  penerimaan  perpajakan  dan  hibah  dan  dikelola  dalam  mekanisme anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara.  Adapun  jenis-jenis  Pendapatan  Negara Bukan  Pajak  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2018  tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Sumber penerimaan negara berikutnya adalah hibah. Hibah sendiri diatur dalam PP No.10  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pengadaan  Pinjaman  Luar  Negeri  dan Penerimaan  Hibah.  Hibah  atau  Hibah  pemerintah  adalah  setiap  penerimaan  negara dalam  bentuk  devisa,  devisa  yang  dirupiahkan,  rupiah,  barang,  jasa,  dan/atau  surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Melihat kembali bahwa pendapatan yang akan diterima dari YouTube merupakan jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam kriteria pajak dan hibah, maka Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi opsi sumber pendapatan yang cocok. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak  bahwa  objek  PNBP  merupakan  seluruh  aktivitas,  hal,  dan/atau  benda  yang menjadi  sumber  penerimaan  negara  di  luar  perpajakan  dan  hibah  yang  memiliki kriteria:
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah;
b. Penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
c. Pengelolaan kekayaan negara; dan/atau
d. Penetapan peraturan perundang-undangan.
Melihat  pengaturan  di  atas  bahwa,  penerapan  media  sosial  YouTube  dapat termasuk kriteria tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Pemanfaatan media sosial YouTube merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsi pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan informasi publik dan kehumasan
pemerintah.  YouTube  menjadi  salah  satu  media  yang  digunakan  untuk menyebarluaskan informasi-informasi pemerintah dalam bentuk video yang dapat dilihat oleh masyarakat secara luas.
b. Konten  yang  dibuat  dan  ditayangkan  oleh  setiap  akun  YouTube  instansi pemerintah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang tersedia pada  masing-masing  instansi  pemerintah.  Hal  tersebut  juga  termasuk  peralatan, perangkat, hingga sumber daya pendukung lainnya yang dibiayai oleh APBN.
c. Konten yang ditayangkan merupakan konten yang berisikan program dan kegiatan pemerintah, dimana konten tersebut termasuk kekayaan negara dari sisi hak cipta juga dimiliki oleh pemerintah;
d. Kriteria  penetapan  peraturan  perundang-undangan  menjadi  salah  satu  kriteria yang  belum  bisa  digunakan  karena  sampai  dengan  saat  ini,  pendapatan  negara melalui YouTube belum ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan.
Penulis  juga  menanyakan  kepada  Direktur  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak Kementerian/Lembaga di Kementerian Keuangan terkait dengan kebijakan pendapatan negara yang dimungkinkan apabila pemerintah mengambil pemasukan dari YouTube dengan jawaban sebagai berikut:
Berbicara dari sisi kebijakan, memang dalam hal ini pemerintah belum mengatur pendapatan dari media sosial YouTube. Beberapa instansi juga pernah menanyakan hal  tersebut. Pada prinsipnya, apabila negara melihat  adanya potensi pendapatan dan  hal  tersebut  dapat  direalisasikan,  maka  bisa  saja  dibuatkan  kebijakan pengaturannya.  Namum  sebelum  berbicara  mengenai  kebijakan,  perlu  dilakukan pengkajian  yang  mendalam  apakah  layak  pemerintah  mengambil  pungutan  dari akun YouTube instansi.
Sebagai pemangku kebijakan terkait dengan kehumasan, penulis menanyakan hal yang sama kepada Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, di Jakarta terkait dengan fungsi media sosial kedepannya dengan jawaban sebagai berikut:
Dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi  kehumasan,  pemanfaatan  media  sosial diperbolehkan.  Banyak  sekali  kementerian,  lembaga,  dan  juga  pemda menggunakan  media  sosial  untuk  penyebarluasan  informasi  terkait  dengan pemerintah.  Sepertinya  ini  akan  terus  digunakan  kedepannya.  Kalau  berbicara mengenai pendapatan negara dari channel Youtube dirasa kurang pas karena fungsi utamanya adalah untuk humas, bukan untuk mencari keuntungan.
Dengan  demikian,  merujuk  pada  hasil  wawancara  sebagai  dasar  pengambilan keputusan  bahwa  inovasi  pemanfaatan  YouTube  sebagai  sumber  pendapatan  negara belum dapat diterapkan.
Tahapan keempat dan kelima adalah implementasi dan konfirmasi.  Implementasi ( implementation )  merupakan  penerapan  suatu  inovasi.  konfirmasi  ( confirmation ) merupakan  pencarian  penguatan  terhadap  keputusan  inovasi  yang  telah  dibuat. Dimungkinkan  dilakukan  pembatalan  keputusan  sebelumnya  jika  dihadapkan  pada pesan-pesan yang bertentangan mengenai inovasi tersebut.
Untuk  tahapan  implementasi  dan  konfirmasi  tidak  dilakukan  karena  berdasarkan hasil yang ditemukan bahwa inovasi tersebut dalam pengambilan keputusan ditetapkan untuk tidak dapat diimplementasikan.

## 4. Kesimpulan
Penerapan  transformasi  digital  dalam  penerapannya  tidak  hanya  dilakukan  dalam rangka  hanya  untuk  rekayasa  ulang  alur  proses  bisnis  dan  layanan,  sebagai  upaya  untuk memperbaiki  proses  yang  ada  namun  lebih  berperan  kepada  bagaimana  TIK  dapat menumbuhkan inovasi baru terutama yang memberikan dampak terhadap pembentukan  nilai baru ( value creation ) atau inovasi yang positif terhadap perusahaan atau organisasi termasuk instansi  pemerintah.  Sebelum  memutuskan  penerapan  suatu  inovasi  baru,  diperlukan pertimbangan  yang  matang  untuk  menghindari  penolakan  dari  inovasi  tersebut.  Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu menjabarkan proses pengambilan inovasi menggunakan teori Rogers (2003) yang dituangkan dalam 5 tahapan dengan Hasil utama dari penulisan ini adalah:
1) Dalam  tahap  pengetahuan,  dihasilkan  bahwa  YouTube  dapat  digunakan  sebagai  sumber penghasilan  bagi  sebagian  pengguna  dan  pemilik  akun  YouTube,  dimana  di  Indonesia channel Frost  Diamond  ditaksir  memiliki  pendapatan  dari  YouTube  sebesar  US$77  ribu hingga  US$1,2  juta  per  bulan.  Ini  setara  dengan  Rp1,14  miliar  hingga  Rp17,82  miliar. Namun disisi penerapan di instansi pemerintah, pemanfaatan YouTube masih hanya sebatas digunakan  sebagai  media  kehumasan  dalam  rangka  penyebaran  informasi  publik  kepada masyarakat.
2) Dalam  tahap  persuasi,  dihasilkan  bahwa  potensi  penerimaan  negara  dari  media  sosial YouTube di instansi pemerintah mencapai 7,2 milyar rupiah. Apabila inovasi ini diterapkan di seluruh channel YouTube kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan jumlah
instansi pemerintah dan pemerintah daerah saat ini berjumlah 623, maka potensi nya bisa mencapai 131,929 triliun rupiah per tahun. Potensi tersebut dapat memunculkan keinginan untuk  mengimplementasikan  inovasi  pemanfaatan  YouTube  sebagai  sumber  penghasilan negara dalam rangka pelaksanaan transformasi digital;
3) Dalam tahap keputusan, dihasilkan bahwa inovasi pemanfaatan YouTube sebagai sumber pendapatan  negara  belum  dapat  dilakukan  karena  tidak  ada  regulasi  yang  mengatur  hal tersebut. Perlu pengaturan dalam tatanan regulasi makro, meso, dan mikro sehingga inovasi pemanfaatan YouTube sebagai sumber pendapatan negara dapat direalisasikan.
Dengan tidak dapatnya inovasi tersebut yang dihasilkan pada tahap keputusan, maka tahap implementasi dan tahap konfirmasi tidak relevan lagi untuk dilakukan. Oleh karena itu, peraturan  terkait  pendapatan  negara  dari  media  sosial  perlu  ditetapkan.  Kemudian,  arah  dan perencanaan perlu dibuat secara jelas dan rinci. Selaanjutnya, investasi pada infrastruktur dan pendukung  lainnya  seperti  sumber  daya  manusia  perlu  ditingkatkanInovasi  pemanfaatan YouTube sebagai sumber pendapatan negara belum dapat dilakukan karena tidak ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Perlu pengaturan dalam tatanan regulasi makro, meso, dan mikro sehingga  inovasi  pemanfaatan  YouTube  sebagai  sumber  pendapatan  negara  dapat direalisasikan.

## 5. Daftar Pustaka
APJII. (2022). Profil Internet Indonesia 2022 .
https://apjii.or.id/survei2022x/download/JMQAgxeNZF6qWm05VIbH2O4yDdfGkL
Arifin,  F.  (2019).  Mubalig  Youtube  Dan  Komodifikasi  Konten  Dakwah. Al-Balagh :  Jurnal Dakwah Dan Komunikasi , 4 (1 SE-Articles), 91–120.
https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1718
Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz, D., & Antunes Marante, C. (2021). A Systematic Review of The  Literature  on  Digital  Transformation:  Insights  and  Implications  for  Strategy  and Organizational Change. Journal of Management Studies , 58 (5), 1159–1197.
Hjorth,  L.,  &  Hinton,  S.  (2019). Understanding  Social  Media .  SAGE  Publications. https://books.google.co.id/books?id=s4ltDwAAQBAJ
Jain,  G.,  Paul,  J.,  &  Shrivastava,  A.  (2021).  Hyper-Personalization,  Co-Creation,  Digital Clienteling and Transformation. Journal of Business Research , 124 , 12–23.
Lambuaso, D. H., Pangemanan, S., & Monintja, D. (2020). Inovasi  Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Essang Selatan. Jurnal Eksekutif , 2 (5).
Matt,  C.,  Hess,  T.,  &  Benlian,  A.  (2015).  Digital  Transformation  Strategies. Business  & Information Systems Engineering , 57 , 339–343. https://doi.org/10.1007/s12599-015-0401- 5
Nabila,  D.,  Elvaretta,  O.,  Zahira,  G.,  Syarief,  M.  A.  D.  Y.,  Ryvo,  A.,  Julianto,  A.  N., Abdurrachim, A., Amien, A. A., & Prakoso, D. S. (2020). Peradaban Media Sosial di Era Industri  4.0 .  Prodi  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Muhammadiyah  Malang  bekerjasama dengan Inteligensia Media (Intrans Publishing Group).
https://books.google.co.id/books?id=ouPsDwAAQBAJ
Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi penulisan sosial . Media Sahabat Cendekia.
Pagani,  M.,  &  Pardo,  C.  (2017).  The  Impact  of  Digital  Technology  on  Relationships  in  A Business Network. Industrial Marketing Management , 67 , 185–192.
Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. Jurnal Studi Komunikasi , 1 (2), 131–162.
Ramaswamy,  V.,  &  Ozcan,  K.  (2018).  What  is  Co-Creation?  An  Interactional  Creation Framework  and  Its  Implications  for  Value  Creation. Journal  of  Business  Research , 84 , 196–205.
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations, 5th Edition . Free Press. https://books.google.co.id/books?id=9U1K5LjUOwEC
Suryadharma,  B.,  &  Susanto,  T.  D.  (2017).  Faktor  Penerimaan  Media  Sosial  Instansi Pemerintah di Indonesia. INTEGER: Journal of Information Technology , 2 (2).
Suryani,  D.  A.  (2017).  Mewujudkan  Good  Governance  Badan  Publik  Negara  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Melalui  Keterbukaan  Informasi  Publik. Spirit  Publik:  Jurnal Administrasi Publik , 12 (1), 35–44.
Verhoef,  P.  C.,  Broekhuizen,  T.,  Bart,  Y.,  Bhattacharya,  A.,  Dong,  J.  Q.,  Fabian,  N.,  & Haenlein, M. (2021). Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda. Journal of Business Research , 122 , 889–901.
Wahyuddin, W., SN, A., Pakpahan, A. F., Hariningsih, E., Mashud, M., Hasan, M., Purba, B., Gustiana, Z., Jamaludin, J., & Fuadi, F. (2022). Financial Technology: Sistem Keuangan Digital . Yayasan Kita Menulis. https://books.google.co.id/books?id=GixaEAAAQBAJ
Wessel, L., Baiyere, A., Ologeanu-Taddei, R., Cha, J., & Blegind-Jensen, T. (2021). Unpacking the  Difference  Between  Digital  Transformation  and  IT-Enabled  Organizational Transformation. Journal of the Association for Information Systems , 22 (1), 102–129.
Witri,  M.  G.  (2022).  Digitalisasi  Pelayanan:  Adopsi  Inovasi  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Berbasis  Website. ULIL  ALBAB:  Jurnal  Ilmiah Multidisiplin , 1 (6), 1811–1826.
©  2024  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).