Vol. 6 No. 1 Juni 2017

## Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY

## Asep Jahidin dan Sarif

## Abstract
This  article  disucesses  referral  system  model  of  beggars  and  homeless  treatment  as  part  of  social problems solution in Yogyakarta. The government of Yogyakarta has published the Special Regulation of Yogyakarta, among others Regulation No. 16 of 1956, (16/1956) and Provincial Regulation No. 1 year 2014 on Handling Homeless and Beggars. The goal is doing outreach to prevent homeless and beggars in  cooperation  with  the  police,  Provincial  Satpol  PP  and  Dinsosnakertrans  in  Yogyakarta  province are Kota, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, and Kulonprogo utilizing Social Service Assessment Camp for identification and assessment. Camp Assessment is a temporary shelter for homeless and beggars (Gepeng). The finding shows that in the Assesment Camp, these groups have access to social services in the form of basic needs, medical health and coaching/guidance. In addition, social services guidance or coaching provided by the Assesment Camp for the sprawl is in the form of guidance of motivation, sports, religion, art, Mental Social and Citizenship. Upon obtaining social services, clients are involved in Case Conference meetings to determine whether a client can be repatriated or referred to social welfare institutions in accordance with the client’s source system. The research utilises a qualitative approach by field research and literature review. This article suggests for instensification of supervision and monitoring on the program to ensure sustainability aspect.
Keywords: assessment, homeless, beggars, social services assessment camp, referral system model.

## Pendahuluan
Permasalahan sosial di Indonesia secara kualitas dan kuantitas masih banyak yang belum tertangani dengan baik, salah satu diantaranya adalah problematika gelandangan dan pengemis yang tidak kunjung selesai. Gelandangan dan pengemis hadir di kota-kota besardan telah sekian lama menjadi bagian dari permasalahan sosial.
Pemerintah daerah turut bertanggungjawab menangani masalah gelandangan dan pengemis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Selain itu, dalam Konstitusi Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan “ kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar .” 1 Dalam penanganan gelandangan dan pengemis ini Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peraturan daerah yang diterbitkan khusus untuk merespon permasalahan gelandangan dan pengemis ini.
Pemerintah DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1956 (16/1956) tentang penampungan pengemis-pengemis, fakir miskin, orang-orang/anak- anak gelandangan dan terlantar di luar daerah Kota Besar Yogyakarta, selanjutnya Pemerintah DIY juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tujuannya untuk mencegah munculnya gelandangan dan pengemis atau gepeng, sebab kehadiran gepeng dirasakan mengganggu pemandangan kota dan ketertiban umum. Selain itu, ada potensi yang mungkin timbul yaitu terjadinya kekerasan, pelecehan seksual, pencurian serta kejahatan lainnya.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial DIY bekerjasama dengan pihak kepolisian, Satpol PP Provinsi, dan Dinsosnakertrans kabupaten-kabupaten di DIY, yaitu Kota
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, serta Kulonprogo dalam melakukan penjangkauan. Hasil  penjangkaun  tersebut  dibawa  ke  Camp Assesment  Dinas  Sosial  DIY  untuk  diidentifikasi dan di assesment . Camp Assesment adalah tempat penampungan sementara bagi gelandangan dan pengemis.
Camp Assesment ini berbeda dengan Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. Perbedaannya yaitu bahwa Camp Assesment ialah tempat yang dapat menampung semua kategori jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari hasil penjangkauan dan kiriman masyarakat. Sedangkan Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakatlainnya tidak menerima semua hasil penjangkauan maupun masyarakat yang memiliki bermacam-macam jenis PMKS, mereka hanya menerima PMKS yang sesuai dengan visi misi lembaga. Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat mau menerima PMKS sesuai dengan kriteria-kriteria dan kuota yang mereka miliki. Hal inilah yang menjadi bahan kajian yang dipelajari dalam tulisan ini, bagaimana model sistem rujukan bagi gelandangan dan pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY. Apasaja hambatan bagi model sistem rujukan gelandangan dan pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY.

## Sistem Rujukan
Istilah rujukan banyak dikenal dalam berbagai aktifitas pelayanan, khususnya pelayanan kemanusiaan. Jika kita mengacu pada istilah rujukan yang digunakan dalam dunia pelayanan sosial kita dapat memahami istilah rujukan sebagai suatu kegiatan merancang, melaksanakan, mensupervisi, mengevaluasi, dan menyusun laporan berupa kegiatan rujukan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial. 2 Menurut Bambang Rustanto, rujukan adalah proses untuk membantu klien dan keluarganya memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan secara optimal, kemungkinan dirujuk kepada institusi atau pelayanan lain yang tidak dapat diberikan oleh pekerja sosial maupun panti sosial. 3
Dalam pelayanan kesehatan kita dapat memahami rujukan berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor 23/1972, pengertian sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan tanggungjawab timbal-balik terhadap suatu kasus (kesehatan) secara vertikal dalam arti dari unit berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu, atau secara horizontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya. 4
Sistem rujukan dapat didefinisikan sebagai kerangka kelembagaan yang komprehensif yang menghubungkan  berbagai  entitas,  didefinisikan  dengan  baik  dan  digambarkan  sebagai  mandat, tanggungjawab, dan kekuasaan, dan menjadi jaringan kerjasama, dengan tujuan untuk memastikan perlindungan dan bantuan keselamatan, untuk membantu dalam pemulihan dan pemberdayaan, serta pencegahan. 5 Sistem rujukan ialah peningkatan pelaksanaan sistem rujukan dengan instansi lain
2 Proses Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, http://peksosjatim. blogspot.co.id/2011/07/proses-pelayanan-dan-rehabilitasi. html/diunduh pada tanggal 7 februari 2015.
3 Bambang Rustanto, “Tahapan Rujukan Sosial”, diakses dari http://bambang-rustanto. blogspot.co. id/2015/11/tahapan-rujukan-sosial. html/diunduh pada tanggal 8 februari 2016.
4 Sitti Noor Zaenab, “Sistem Rujukan dan Pengembangan Manual Rujukan KIA”. https://docs. google.com/document/d/1p5NdlL7bbFuxYNasxsrrJH_MM5CxwpdDLsKXlpy2L3g/edit?pli=1/diunduh pada tanggal 05 Oktober 2015.
5 http://www. health-genderviolence. org/programming-for-integration-of-gbv-within-health-system/ practical-steps-and-recommendations-for-in-0, /diunduh pada tanggal 9 Oktober 2015.
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
yang melaksanakan usaha kesejahteraan bagi PMKS. 6
Jadi yang dimaksud dengan sistem rujukan disini ialah bahwa gelandangan dan pengemis setelah diidentifikasi, ditempatkan di klaster, di assesment , mereka memperoleh pelayanan sosial berupa bimbingan/pembinaan, kebutuhan sehari-hari, kesehatan bagi yang sakit atau memiliki gejala-gejala sakit, kemudian dirujuk ke lembaga sosial baik pemerintah maupun swasta. Sebelum klien dirujuk, petugas pendamping harus mengetahui terlebih dahulu kelemahan dan potensi yang dimiliki klien, tujuannya agar klien yang dirujuk ke lembaga sosial sesuai dengan sistem sumber klien.

## Model Sistem Rujukan
Model rujukan harus memperhatikan jalur rujukan dan prosedur dengan langkah-langkah berurutan yang sistematis, sederhana dan efektif. Sistem rujukan harus melibatkan pemerintah, non- pemerintah bahkan organisasi internasional yang relevan. Dalam rangka memastikan kerjasama antar pemangku kepentingan didasarkan pada struktur yang berkelanjutan, daripada mengandalkan kontribusi dari individu yang berkomitmen, pengoperasian mekanisme rujukan harus didasarkan pada  undang-undang  atau  standar  protokol  yang  mendefinisikan  peran  dan  tanggungjawab  dari semua organisasi yang terlibat. 7
Mekanisme rujukan meniscayakan adanya komunikasi antar instansi yang siap merujuk dan yang siap menerima rujukan. Dalam melakukan rujukan didasarkan pula pada sistem sumber klien agar rehabilitasi sosial lanjutan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan yang diharapkan oleh klien maupun lembaga pemberi pelayanan.

## Manajemen Pelayanan Rujukan
Secara umum, prinsip-prinsip manajemen meliputi perencanaan ( planning ), pengorganisasian ( organizing ), pengarahan/pelaksanaan ( actuating ), dan pengawasan ( controlling ). Prinsip-prinsip manajemen apabila diterapkan dalam pelayanan rujukan berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan rujukan direncanakan dan diorganisasikan, bagaimana mengarahkan dan melaksanakan proses pelayanan rujukan, dan bagaimana mengawasi atau mengevaluasi pelayanan rujukan. Penerapan prinsip-prinsip manajemen di atas secara terintegrasi dalam pelayanan rujukan akan berkenaan dengan bagaimana secara umum pelayanan rujukan itu dikelola.
Manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. 8 Dengan demikian yang dimaksud dengan manajemen pelayanan rujukan adalah perencanan rujukan yang disusun dan dipersiapkan, kemudian dibahas secara bersama-sama oleh seluruh petugas terkait.

## Gelandangan dan Pengemis
Istilah “gelandangan” berasal dari kata “gelandang” yang berarti “yang selalu mengembara, ” yang berkelana (lelana) menurut istilah dahulu dan yang lebih netral sifatnya. Istilah gelandangan
6 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial, Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik Sistem Dalam Panti (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008), hlm. 13.
7 http://www. health-genderviolence. org/programming-for-integration-of-gbv-within-health-system/ practical-steps-and-recommendations-for-in-0, /diunduh pada tanggal 9 Oktober 2015.
8 Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, Pengembangan  Model  Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 4.
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
itu dilukiskan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan layak serta tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak, dengan ditambah “makan di sembarangan tempat”. 9
Menurut  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Tahun  2012,  gelandangan  didefinisikan sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Seseorang disebut gelandangan apabila mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap, tanpa penghasilan yang tetap, tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya. 10 Menurut Sri Hartinnovmi, gelandangan memiliki kriteria-kriteria sendiri, diantaranya sebagai berikut: 11
a.  Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal dan hidup mengembara atau menggelandang di sembarangan tempat dan tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar;
b.  Mereka tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, hidup bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya;
c.  Mereka tidak punya pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas atau tidur di emperan toko dan kolong jembatan.
Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta- minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. 12 Menurut Sri Hartinnovmi, kriteria-kriteria pengemis yaitu:
1)  Anak sampai dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun;
2)  Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dengan tempat umum lainnya;
3)  Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, meminta sumbangan untuk organisasi;
4)  Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya. 13
Dari paparan di atas, menurut peneliti, ada beberapa hal perlu ditambahkan bahwa yang menjadi kriteria-kriteria pengemis ialah pertama berpakaian yang sobek, kotor, bau, dan ada yang memiliki penyakit yang tak kunjung sembuh. Kedua, mereka mengemis tidak hanya mengulurkan tangan, tetapi juga dengan modal joget tanpa alat musik, dan membawa tempat uang.

## Faktor Penyebab
Ada beberapa faktor penyebab orang hidup menggelandang dan mengemis. Menurut Sri Hartinnovmi bermuculan fenomena sosial terutama gelandangan dan pengemis, karena: 14
1.  Masalah Kemiskinan
9 Widiyanto Paulus, Gelandangan , “ Pandangan Ilmuan Sosial”, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 2.
10 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
11 Sri Hartinnovmi, Petunjuk Teknis Rehabilitasi Gepeng, (Yogyakarta: PSBK, 2014), hlm. 2.
12 Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Paduan  Pendataan  Penyandang  Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Potensi, hlm. 8.
13 Sri Hartinnovmi, Petunjuk Teknis Rehabilitasi, hlm. 2.
14 Ibid. , hlm. 4-5.
Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak. Tentulah ini akan berdampak pada seseorang lambat mengakses fasilitas pelayanan yang ada diantaranya bantuan modal usaha. Selain itu, masalah kemiskinan juga membuat seseorang takut melangkah lebih jauh meskipun pihak swasta/pemerintah meminjam modal untuk membuka usaha. 15
2.  Masalah Pendidikan
Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, seseorang yang pendidikan yang rendah akan; a). dengan cepat terpengaruh dengan lingkungan bebas, seperti minuman keras, berprilaku kurang sopan dan sebagainya; b). malas bekerja keras; c). tidak mau diatur dalam hidupnya baik dari keluarga maupun tempat kerja. Alasan ini juga membuat gelandangan dan pengemis lebih memilih hidup di jalanan dengan mengemis agar mendapatkan uang dengan muda dan cepat. 16
3.  Masalah Keterampilan Kerja
Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Keterampilan memang dibutuhkan dalam pekerjaan, misalnya keterampilan mekanik/elektronik, keterampilan tangan, dan keterampilan- keterampilan lainnya. Untuk mendapatkan keterampilan, gelandangan dan pengemis harus mendapatkan informasi. Setelah itu, mereka harus bersungguh-sungguh mempelajari pelatihan keterampilan tersebut agar keterampilan itu bisa diterapkan di masyarakat maupun dunia kerja. Realitasnya gelandangan dan pengemis ini meskipun diberikan pelatihan dan dibina oleh pemerintah serta diberikan bantuan peralatan usaha, mereka memilih menjualnya daripada menjalankan usaha. 17
4.  Masalah Sosial Budaya
Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis. Pertama, rendahnya harga diri . Rendahnya harga diri pada sekolompok orang mengakibatkan hilangnya rasa malu untuk meminta-minta. Kedua, sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan. Ketiga , kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang . Ada kenyamanan tersendiri bagi sebagian besar gelandang dan pengemis yang hidup menggelandang karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka. Karena itu, mengemis menjadi salah satu mata pencaharian. 18
5.  Masalah Tempat Tinggal
Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti taman-taman, bawah jembatan, atau pinggiran kali. Oleh karena itu, kehadiran mereka
15 Ibid. 16 Ibid.
17 Ibid. 18 Ibid.
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
di kota-kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat, dan kebersihan serta keindahan kota. 19
6.  Masalah Kesehatan
Dari segi kesehatan, gelandangan dan pengemis termasuk kategori warga negara  dengan  tingkat  kesehatan  fisik  yang  rendah  akibat  rendahnya  gizi  makanan dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan. 20 Kesehatan gelandangan dan pengemis yang relative rendah, disebabkan oleh kondisi yang tidak terurus secara mandiri. Bisa dilihat dari pakaian, budaya makan mereka di jalanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, melakukan aktivitas tersebut dibawah teriknya matahari yang panas tanpa memperdulikan kesehatannya. Sedangkan di malam hari khususnya, gelandangan yang tidak memiliki rumah tidur di emperan toko, di jalanan, dan di depan pasar. Dengan hal itu mereka mudah diserang oleh berbagai penyakit, sehingga timbul gejala kondisi tubuhnya semakin menurun, wajah pucat, penyakit kulit yang tidak diobati.
7.  Masalah Kependudukan
Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalanan dan tempat- tempat umum, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besar mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah. 21 Hal ini disebabkan mereka keluar dari rumah tanpa membawa atau membuat identitas diri dan lama tidak kembali lagi ke alamat asal yang disebabkan faktor keluarga, lingkungan sosial, masyarakat dan sebagainya. Kebebasan dan kenyamanan mereka hidup di jalanan akhirnya menemukan pasangan tanpa ada ikatan resmi sehingga melahirkan seorang anak yang tumbuh dilingkungan yang kurang layak.
8.  Masalah Keamanan dan Ketertiban
Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial, serta mengurangi keamanan dan ketertiban wilayah tersebut. Masalah yang muncul terhadap seseorang/individu yang menggelandang dan pengemis tidak hanya masalah kemiskinan dan ketiadaan tempat tinggal, akan tetapi ada beberapa masalah yang akan mereka hadapi, seperti masalah kekerasan, diskriminasi, atau kebebasan berekspresi. 22 Dalam perkembangan diskursus kontemporer, persoalan gelandangan dan pengemis tidak semata-mata dikaitkan dengan isu-isu kemiskinan, namun lebih dilihat sebagai komponen atau bentuk kelompok tertentu yang tersingkir dari sistem sosial kemasyarakatan. 23
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dialami oleh gelandangan dan pengemis, pertama dari dalam individu berupa tekanan psikologis dan kesehatan. Kedua, dari lingkungan atau keluarga yang kurang harmonis sehingga gepeng memutuskan hidupnya di jalanan.
19 Ibid. 20 Ibid. 21 Ibid. 22 Tim Dinas Sosial DIY, ‘Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Gelandangan dan Pengemis’ , (Yogyakarta: Dinas Sosial DIY Bidang Rehabilitasi Sosial, 2014), hlm. 61
23 J. Minnery, “Approaches  to  Homelessness  Policy  in  Europe,  the  United  States,  and Australia”, Journal of Sosial Issues , (2007), 63 (3), hlm. 641-642.
Vol. 6 No. 1 Juni 2017

## CampAssesment
Kapasitas berbagai lembaga yang dimiliki oleh pemerintah tidak cukup untuk menampung gelandangan dan pengemis di Yogyakarta. Maka, Dinas Sosial DIY membentuk suatu kegiatan baru berupa Rumah Perlindungan Sosial yakni sebagai penampungansementara bagi gelandangan dan pengemis yang didatangkan dari hasil penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosialdi seluruh kabupaten/kota yang menyebar diberbagai wilayah, seperti di Pasar Bringharjo, Masjid Agung terutama pada hari Jum’at, di persimpangan lampu merah di jalan-jalan dan di tempat umum lainnya di seluruh DIY. Camp Assesment merupakan salah satu kegiatan yang berada di Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial/Korban Napza (RTS/KN) Dinas Sosial DIY. Kegiatan Camp Assesment berupa pembinaan yang diberikan selama para gepeng tersebut berada di Rumah Perlindungan Sosial ( Camp Assesment ).
Menghadapi permasalahan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta, Dinas Sosial DIY menyediakan unit pelaksana untuk menangani gelandangan dan pengemis. Unit pelaksana ini ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian sosial gelandangan dan pengemis melalui pelatihan keterampilan hingga menyelenggarakan program transmigrasi ke luar Jawa.

## Kelompok Sasaran Camp Assesment
Berdasarkan Peraturan Daerah tentang penanganan gelandangan dan pengemis, sasaran Camp Assessment adalah gelandangan dan pengemis yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagian gelandangan dan pengemis ada juga yang mengajukan diri dengan membawa surat pengantar dari kepolisian dan memberikan alasan yang jelas. Camp Assessment menerima semua kategori gelandangan dan pengemis baik laki-laki maupun perempuan yang berusia di atas 18 tahun. Namun jika terdapat anak-anak, mereka tetap akan diterima tetapi setelah itu akan dirujuk ke Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA) yang menangani permasalahan anak.

## Pengelola Camp Assesment
Camp Assessment sebagai salah satu program jangka panjang di Dinas Sosial DIY dikelola oleh Dinnas Sosial DIY dengan melibatkan beberapa profesi, seperti case manager, administrasi, pendamping (pekerja sosial), perawat, psikiater, dokter, driver , psikolog, petugas kebersihan, pramurukti, security , dan juru masak.
Setiap profesi di CampAssessment dikoordinasi dalam suatu garis struktur yang dibawahi oleh Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penanggungjawab. Setiap petugas memiliki tanggungjawab terhadap tugasnya masing-masing. Meskipun demikian setiap petugas saling membantu satu sama lain demi kelancaran dan tercapainya tujuan program.

## Aktivitas dan Program di Camp Assesment
Camp Assesment sebagai pihak yang menerima hasil penertiban juga menyediakan Berita Acara Penerimaan sebagai bukti penerimaan gelandangan dan pengemis dari Satpol PP dan Dinas Sosial. Berita Acara Penerimaan dari Camp Assesment ditandatangani oleh empat orang; satu orang yang menyerahkan, satu orang yang menerima dan dua orang saksi. 24 Setelah proses penyerahan dan penerimaan selesai, sebelum klien dirujuk ke balai rehabilitasi sosial ataupun ke lembaga swadaya masyarakat ada beberapa kegiatan yang disebut sebagai pra rujukan, diantaranya yaitu:
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Vol. 6 No. 1 Juni 2017

## 1.  Proses Awal Identifikasi
Identifikasi merupakan langkah awal untuk mengetahui identitas diri, keluarga, alamat klien, dan jenis permasalahan klien. Proses identifikasi tidak hanya dilakukan oleh petugas Camp Assesment, melainkan juga oleh petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten/Kota. Dalam melakukan identifikasi yang perlu dilihat ialah jenis permasalahan gelandangan dan pengemis apakah psikotik atau non-psikotik. Sebagian besar gepeng psikotik tidak dapat diidentifikasi secara jelas, gepeng psikotik tidak dapat mengingat identitas diri. Gepeng psikotik dengan gepeng non psikotik di tempatkan terpisah. Gepeng non-psikotik dimasukan dalam ruang penerimaan sebelum mereka dipindahkan ke klaster masing-masing, kecuali gepeng psikotik yang mengalami gangguan kejiwaan maka langsung dipindahkan ke klaster psikotik. Ketika penempatan gepeng non-psikotik ditempatkan di ruang penerimaan, pihak petugas Camp Assesment bersama Satpol PP memberikan pengarahan dan gambaran mengenai Camp Assesment secara singkat.
Ketika ada kiriman dari Satpol PP/Dinas Sosial Kabupaten/Kota ke Camp Assesment Dinas Sosial DIY, petugas langsung melakukan identifikasi dengan tujuan mendapat informasi mengenai identitas diri, keluarga, dan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Identifikasi sangat penting dilakukan agar dapat dengan mudah melakukan assesment .
2.  Pembagian Tempat Berdasarkan Cluster
Setelah melalui identifikasi awal, para gelandangan dan pengemis yang terjaring ditempatkan di dalam ruang penerimaan, di tempat tersebut gelandangan dan pengemis ditampung selama tiga hari. Ruang penerimaan ada dua macam, yaitu ruang penerimaan perempuan dan ruang penerimaan laki-laki. Mereka mendapatkan kebutuhan makan, minum, dan peralatan mandi. Bimbingan diberikan setelah mereka ditempatkan di klaster masing-masing.
3.  Proses Assesment
Assesment merupakan tahapan yang dilakukan petugas pendamping/pekerja sosial untuk menggali permasalahan dan potensi klien dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai penyebab masalah klien di jalanan yang melakukan aktivitas mengemis, mengamen, dan menggelandang.
Dalam melakukan assesment , petugas pendamping mempersiapkan peralatan assesment berupa formulir assesment serta alat tulis. Assesment dilakukan secara face-to-face di dalam ruangan yang tersedia di Camp Assesment . Selain itu, petugas pendamping juga melihat situasi kondisi klien, apakah kondisi klien sehat, tenang, atau bahkan kondisinya sedang emosional. Jika kondisinya sakit maka petugas pendamping tidak melakukan assesment .
Jika petugas pendamping menemukan permasalahan klien dengan tingkat depresi atau tekanan psikologis lebih mendalam maka petugas pendamping dapat meminta bantuan kepada psikolog untuk mengasessment permasalahan yang dialami klien dan membandingkan hasil tersebut. Dengan hal itu, petugas pendamping dapat mengambil kesimpulan dari hasil assesment yang dilakukan.
Vol. 6 No. 1 Juni 2017

## 4.  Kunjungan Rumah
Setelah melakukan assesment dan mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh klien, maka petugas pendamping melakukan home visit ke alamat tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang klien lebih mendalam melalui keluarga dan tetangga klien. Dapat dikatakan bahwa tujuan home visit adalah membanding informasi dari klien dengan keluarga dan tetangga klien. Home visit dapat dilakukan oleh petugas pendamping dengan menyelusuri secara langsung alamat rumah klien dan bertatap muka dengan keluarga maupun tetangga klien demi mendapatkan informasi. Sedangkan untuk klien dari luar DIY, petugas pendamping melakukan home  visit sebagai penggalian data atau untuk mendapatkan informasi mengenai klien, sekaligus memberitahukan keberadaan klien kepada pihak keluarga.
5.  Penguatan Individu dan Bimbingan Sosial
Pertama kali klien masuk Camp Assesment , mereka akan mendapat pembinaan selama 1-3 bulan maksimal. Selama mereka di Camp Assesment , mereka mendapatkan pembinaan yang diberikan langsung oleh instruktur Camp Assesment yang sesuai dengan bidangnya. Pembinaan-pembinaan yang diberikan ialah sebagai berikut:
a.  Keagamaan/Kerohanian
Instruktur keagamaan adalah takmir masjid yang bernama Ustadz Yusuf yang telah mendapat kepercayaan untuk membimbing aktivitas keagamaan di Camp Assessment . Tujuan dari bimbingan agama ini agar mereka dapat mensyukuri hidup yang mereka jalani, tidak putus asa, saling menghargai/menghormati orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, menjalankan ibadah dan pembinaan akidah akhlak.
b.  Pelatihan Kesenian
Kesenian diisi oleh instruktur dari seorang dosen ISI Yogyakarta. Dalam bimbingan kesenian ini instruktur mengajarkan berbagai hal dari tari, bermain gitar, pengelohan gambar berwarna, dan sebagainya. Tujuan bimbingan adalah mengenal atau mengembangkan bakat yang dimiliki klien. Aktivitas tersebut sangat baik untuk peningkatan psikologis klien,
c.  Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT)
Bimbingan motivasi bertujuan agar gelandangan dan pengemis tidak mudah putus asa menjalani hidup, dan terdorong untuk selalu berfikir maju. Motivasi ini diberikan oleh instruktur dengan metode sharing film/video. Selain itu, instruktur juga memberikan bimbingan berupa gerakan motivasi dengan senam jari, dan sebagainya. Aktivitas ini dapat membantu pendamping dalam menambah data dari instruktur karena dapat membaca karakter klien.
d.  Kegiatan Olahraga
Instruktur Korem Sewon Bantul memberikan pembinaan olahraga. Tujuan dari pembinaan ini agar kesehatan klien tetap terjaga dan berfikir positif. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk seluruh klien baik non-psikotik maupun psikotik. Pelaksanaan bimbingan olahraga dilaksanakan pada pagi hari. Ketika ada pembinaan maka petugas pendamping mendampingi instruktur meskipun hanya
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
sebentar. Dalam mengkondisikan klien petugas security dan pendamping membantu instruktur dalam mengumpulkan klien dengan cara memanggil klien yang masih di dalam kamar untuk ikut dalam bimbingan tersebut dan mempersiapkan peralatan musik jika digunakan.
e.  Penguatan Mental Sosial
Aktivitas ini di instrukturi oleh pekerja sosial dari Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya (BRSBK) atas rekomendasi pihak RTS untuk mengisi bimbingan mental sosial. Bimbingan ini bertujuan agar para klien memiliki mental yang kuat (tidak  putus  asa),  semangat  dalam  menjalani  hidup  atau  berfikir  positif.  Metode yang diterapkan termasuk nasehat, memberikan gambaran dampak hidup di jalan, dan bernyanyi bersama-sama dengan musik supaya tidak jenuh selama mereka mendapatkan bimbingan. Selain itu, untuk mempromosikan dan memperkenalkan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya kepada klien bahwa disana terdapat bimbingan keterampilan.

## Proses Rujukan
Dalam melaksanakan rujukan kepada lembaga lembaga penerima, diperlukan adanya pola dan proses baik yang dapat diikuti oleh setiap pihak yang terlibat. Penerapan pola manajemen layanan rujukan di Camp Assesment Dinas Sosial DIY dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:
1.  Perencanaan ( planing ) rujukan
Merencanakan pada hakikatnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan.
Kegiatan ini dilakukan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hubungannya dengan perencanaan layanan rujukan di Camp Assesment ada beberapa aspek kegiatan penting yang perlu dilakukan yaitu:
a)  Menemukan permasalahan klien;
b)  Mengetahui kelemahan dan kelebihan klien;
c)  Analisis kebutuhan klien;
d)  Penentuan tujuan layanan yang hendak dicapai;
e)  Analisis situasi dan kondisi di Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi tempat rujukan klien;
f)  Penentuan jenis kegiatan yang akan dilakukan;
g)  Penetapan metode dan teknik yang akan digunakan dalam kegiatan assesment;
h)  Persiapan fasilitas dan administrasi pelaksanaan kegiatan rujukan yang direncanakan, dan;
i)  Perkiraan tentang hambatan yang akan ditemui dan cara untuk mengatasinya.
Petugas pendamping/pekerja sosial dan tugas yang berkaitan dengan pengorganisasian kegiatan layanan rujukan di Camp Assesment sebagai berikut:
a) Case Manager Case manager sebagai penanggungjawab kegiatan rujukan dari Camp Assesment ke Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang meliputi:
• Mengkoordinasikan seluruh petugas pendamping, untuk menyusun laporan case conference;
• Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan rujukan;
• Bersama petugas pendamping menentukan tempat rujukan yang tepat bagi klien. Hal ini dilakukan ketika dalam rapat case conference (CC);
• Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan rujukan yang bermasalah;
• Mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan rujukan.
b)  Petugas Pendamping/Pekerja Sosial Pekerja sosial membantu case manager dalam hal:
• Menyusun case record klien;
• Melakukan supervisi bersama peksos dan case manager Camp Assesment;
• Menginformasikan sekaligus meminta persetujuan klien;
• Berkoordinasi dengan Balai Rehabilitasi Sosial atau lembaga swadaya masyarakat sebagai penerima rujukan;
• Melaksanakan kebijakan case manager terutama dalam hal rujukan.
2.  Pelaksanaan Rujukan Perencanaan layanan rujukan melalui tahap:
• Mempersiapkan administrasi perlengkapan rujukan klien berupa berita acara penyerahan klien, surat rujukan, dan assesment awal klien;
• Menyiapkan case record yang telah disetujui oleh case manager;
• Berkoordinasi dengan pihak lembaga sosial penerima rujukan, pada H-1 atau pada hari H;
• Menyiapkan mental klien untuk siap dirujuk;
• Menyerahkan berita acara yang ditanda tangani kedua belah pihak, beserta surat rujukan, hasil assesment , sekaligus penitipan klien;
• Pengambilan foto sebagai dokumentasi laporan.
3.  Pengawasan ( controlling )
Untuk mengetahui rujukan berjalan dengan lancar, diperlukan adanya pengawasan untuk memonitoring kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan. Fachruddin mengatakan pengawasan adalah kegiatan untuk meneliti jalannya program dan melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau belum dengan rencana yang di rencanakan. 25 Pengawasan sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk menemukan faktor-faktor penghambat/kelemahandan faktor-faktor pendukung.

## Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung
Pembinaan tidak cukup jika hanya dilakukan di Camp Assesment , dikarenakan hanya satu bulan saja para gepeng berada di Camp Assesment sebelum akhirnya mereka dirujuk ke lembaga terkait. Camp Assesment juga hanya bersifat pembinaan awal dalam artian bukan tempat rehabilitasi 25 Fachruddin, Administrasi Pendidikan , (Medan, Cipta Pustaka, 2002), hlm. 67.
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
sosial. Oleh sebab itu, rujukan ke Balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat diharapkan adanya perubahan perilaku dan memiliki skill, agar klien dapat secara mandiri dan hidup secara wajar dalam masyarakat.
Implementasi sistem rujukan gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan oleh petugas pendamping Camp Assesment ke Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat tidak mudah. Dalam penerapan rujukan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan, yaitu sebagai berikut:
1.  Faktor Penghambat
a.  Penolakan dari Klien
Praktek pekerja sosial tidak lepas dari prinsip pekerja sosial. Salah satunya adalah self determination (keputusan klien), dalam melakukan rujukan pekerja sosial (petugas pendamping) tidak hanya berkoordinasi dengan sesama petugas pendamping, case manager, psikolog, dan psikiater, tetapi perlu juga berkomunikasi dengan klien, karena tidak sedikit yang memilih untuk pulang bersama keluarga. Jika klien tidak mau untuk dirujuk, maka petugas pendamping/pekerja
sosial tetap melakukan motivasi terhadap klien bekerjasama dengan psikolog, bahkan petugas pendamping Camp Assesment Dinas Sosial menghubungi instansi melalui pekerja sosial balai rehabilitasi sosial untuk memberikan motivasi sekaligus memberikan gambaran mengenai balai rehabilitasi sosial yang menjadi rujukan. Jika klien tetap tidak mau, maka tindaklanjut akhir ialah memulangkan klien bersama keluarganya dengan surat perjanjian untuk tidak menggelandang/mengemis lagi.
b.  Keterbatasan Kuota
Beberapa hal yangberpotensi menjadi faktor penghambat pelaksanaan sistem rujukan klien di Camp Assesment adalah penolakan oleh Balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan alasan terbatasnya kuota. Hal ini berdampak pada penumpukan gelandangan dan pengemis di Camp Assesment .
Padahal Camp Assesment adalah Rumah Perlindungan Sosial (tempat penampungan) sementara bagi gelandangan dan pengemis.
Dari hasil wawancara beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa terjadinya penolakan oleh Balai Rehabilitasi Sosial ketika Camp Assesment melakukan rujukan ialah pertama , terbatasnya kuota, karena permasalahan kuota ini menyangkut administrasi logistik seperti makan dan minum, pakaian dan tempat tidur (sandang, pangan, dan papan) yang sudah ditentukan. Kedua , tidak adanya tindaklanjut dari kepala dinas sosial DIY yang menyatakan bahwa semua panti sosial milik pemerintah dikenal dengan Balai Rehabilitasi Sosial yang dapat menerima rujukan gelandangan dan pengemis di Camp Assesment .
c.  Kriteriayang Berlaku pada Lembaga Penerima Rujukan
Permasalahan yang dihadapi dalam melakukan rujukan juga terkait standar balai rehabilitasi sosial yang memiliki ketentuan khusus. Misalnya lembaga yang menerima rujukan dengan kriteria dan syarat bahwa klien harus bisa mandiri seperti mandi, berpakaian, makan dan minum sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini tentu tidak sama dengan jenis lansia hasil penjangkauan Satpol PP, terkadang orang
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
lanjut usia itu tidak bisa melakukan apa-apa, seperti mandi, dan makan sendiri, begitu juga dengan balai rehabilitasi sosial lainnya yang memiliki kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh unit pelaksana teknis masing-masing.
2.  Faktor- Faktor yang Menjadi Pendukung Penanganan gelandangan dan pengemis Camp Assesment , tidak lepas dari beberapa faktor pendukung, terutama dalam penerapan sistem rujukan agar kebutuhan klien terpenuhi, berikut faktor pendukung dalam penanganan gelandangan dan pengemis:
a.  Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang baik
Sumber daya manusia yang baik dengan berbagai keahlian yang lengkap dapat membantu pelaksanakan tugas suatu instansi/organisasi berjalan sesuai dengan visi dan misi. Penanganan gelandangan dan pengemis khususnya di camp assesment terdiri dari pekerja sosial, psikolog, psikiater, dokter, perawat, staff administrasi, case manager, tenaga keamanan atau satpam, instruktur pembina, pramurukti, juru masak, driver dan petugas kebersihan.
b.  Adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 merupakan naungan hukum sebagai strategi penanganan gelandangan dan pengemis yang bertujuan untuk: pertama mencegah terjadinya penggelandangan atau pengemis; kedua memberdayakan gelandangan dan pengemis; ketiga mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat; dan keempat , menciptakan ketertiban umum. Penanganan ini diselenggarakan melalui upaya yang bersifat: preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dengan hal ini perilaku hidup yang dijalanan dapat dicegah dan hak-hak mereka selama ini terpenuhi, serta eksistensi mereka dimasyarakat diakui.
c.  Keberadaan Balai-Balai Rehabilitasi Sosial Milik Pemerintah
Camp Assesment adalah tempat penerimaan awal hasil penjangkauan gelandangan dan pengemis di seluruh kabupaten/kota di DIY. Dengan hal itu, Camp Assesment penuh berbagai jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial, dari masalah lanjut usia, disabilitas, psikotik, PSK, gelandangan, anak jalanan, balita terlantar, orang dengan penyakit kulit, dan sebagainya.
Oleh sebab itu dengan adanya Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat maka jenis-jenis permasalahan gelandangan dan pengemis dapat dirujuk sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya.
d.  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani masalah gepeng. Lembaga sosial yang dikelola oleh masyarakat yang memberikan pelayanan kepada gelandangan dan pengemis turut berkontribusi untuk dapat menerima rujukan gepeng dari Camp Assesment .
e.  Kerjasama Lintas Provinsi
Camp Assesment berupaya untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan gelandangan dan pengemis baik gepeng berasal dari DIY maupun di luar DIY
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
dengan semua UPTD milik Pemerintah DIY atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani masalah kesejahteraan sosial khususnya gelandangan dan pengemis dapat menerima rujukan dari Camp Assesment . Begitu juga dengan Dinas Sosial Luar DIY, pemerintah DIY melalui Dinas Sosial DIY membuat MoU untuk bekerjasama menangani masalah gelandangan dan pengemis.
Kerjasama Dinas Sosial DIY dengan Dinas Sosial Luar DIY melalui Mitra Praja Utama. Kerjasama ini memberikan kemudahan bagi setiap instansi dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Melalui Dinas Sosial setempat dapat dengan mudah menyelusuri keberadaan keluarga gelandangan dan pengemis yang berasal dari kota hingga pelosok desa. Dinas sosial Luar DIY bekerjasama dengan TKSK Kecamatan dan pekerja sosial dalam mencari keberadaan keluarga klien baik psikotik maupun non-psikotik. Dengan diketahuinya keberadaan asal klien, maka mempermudah dalam mendapatkan informasi permasalahan yang dihadapi klien. Selain itu, dengan adanya kerja sama ini, Dinas Sosial khususnya DIY dapat memulangkan ke rumahnya atau merujuk klien ke panti sosial melalui dinas sosial setempat supaya mendapatkan pembinaan lanjutan.
Rujukan yang diterapkan oleh Camp Assesment tidak hanya berpusat pada Balai Rehabilitasi Sosial DIY saja, melainkan juga pada Panti Sosial Luar DIY, serta pemulangan kembali ke rumah asal, hal ini atas kerjasama atau putusan antara Dinas Sosial setempat dengan Dinas Sosial luar DIY.

## Penutup
Camp Assesment adalah tempat penampungan sementara bagi gelandangan dan pengemis. Selama berada di Camp Assesment para gepeng mendapatkan pelayanan sosial berupa kebutuhan dasar, kesehatan medis dan pembinaan lainnya.
Penerapan polasistem rujukan di Camp Assesment Dinas Sosial DIY dapat dijelaskan sebagai pola yang dilakukan melalui tahap-tahap yang telah di ukur yaitu mulai dari tahap perencanaan rujukan. Perencanaan pada hakikatnya menentukan kegiatan yang hendak dijalankan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatur berbagai sumber daya yang dimiliki camp assesment agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
Petugas yang berkaitan dengan pengorganisasian kegiatan layanan rujukan di Camp Assesment diantaranya adalah case manager sebagai penanggungjawab kegiatan rujukan ke berbagai lembaga penerima rujukan seperti Balai Rehabilitasi Sosial yang dikelola pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam melaksanakan kegiatannya, case manager ini dibantu oleh pekerja sosial yang memiliki keahlian dan profesi tersendiri dalam melakukan intervensi kepada klien.
Proses rujukan dilaksanakan secara teknis oleh pekerja sosial yang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penyerahaan data kelengkapan klien yang sudah ditentukan diawal. Untuk mengetahui rujukan sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan maka diperlukan adanya pengawasan untuk memonitor kegiatan yang sedang dan sudah berlangsung. Pengawasan sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk menemukan faktor penghambat/kelemahanatau pendukung.
Dapat diketahui bahwa beberapa faktor yang berpotensi menjadi penghambat dalam
Vol. 6 No. 1 Juni 2017
melakukan rujukan ialah adanya standar yang diberlakukan oleh lembaga penerima rujukan baik berupa Balai Rehabilitasi Sosial milik pemerintah maupun LSM yang menerima rujukan dari Camp Assesment dengan syarat dan kriteria tertentu sehingga berpotensi menghambat penerimaan rujukan. Kapasitas tempat penampungan lembaga yang terbatas sehingga berimplikasi pada penumpukan gepeng.
Sedangkan faktor pendukung dalam penanganan gelandangan dan pengemis diantaranya ialah pertama , adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Kedua , adanya sumber daya manusia yang memadai. Ketiga , adanya tujuh Balai Rehabilitasi Sosial milik pemerintah yang menerima rujukan dari Camp Assesment . Keempat , adanya lembaga swadaya masyarakat yang menangani masalah gelandangan dan pengemis, dan mau menerima rujukan dari Camp Assesment . Kelima, adanya kerjasama lintas provinsi antar pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah daerah para gelandangan dan pengemis berasal.
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY

## Bibliografi
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Proses Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, http:// peksosjatim.blogspot.co.id/2011/07/proses-pelayanan-dan-rehabilitasi.html/ diunduh pada tanggal 7 februari 2015.
Rustanto, Bambang Rustanto, “Tahapan  Rujukan  Sosial”, diakses dari http://bambang-rustanto. blogspot.co.id/2015/11/tahapan-rujukan-sosial.html/diunduh pada tanggal 8 februari 2016. Zaenab, Sitti Noor, “Sistem Rujukan dan Pengembangan Manual Rujukan KIA”. https://docs.google. com/document/d/1p5NdlL7bbFuxYNasxsrrJH_MM5CxwpdDLsKXlpy2L3g/edit?pli=1/ diunduh pada tanggal 05 Oktober 2015.
http://www.health-genderviolence.org/programming-for-integration-of-gbv-within-health- system/practical-steps-and-recommendations-for-in-0/ diunduh pada tanggal 9 Oktober 2015. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial, Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik Sistem Dalam Panti (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008), hlm. 13. http://www.health-genderviolence.org/programming-for-integration-of-gbv-within-health-system/ practical-steps-and-recommendations-for-in-0/diunduh pada tanggal 9 Oktober 2015.
Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen  Pelayanan,  Pengembangan  Model  Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 4.
Paulus, Widiyanto, Gelandangan , “ Pandangan Ilmuan Sosial”, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan  Pengelolaan  Data  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  dan  Potensi  Sumber Kesejahteraan Sosial.
Hartinnovmi, Sri, Petunjuk Teknis Rehabilitasi Gepeng, (Yogyakarta: PSBK, 2014), hlm. 2. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Paduan  Pendataan  Penyandang  Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Potensi, hlm. 8. Tim Dinas Sosial DIY, ‘Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Gelandangan dan Pengemis’ ,
(Yogyakarta: Dinas Sosial DIY Bidang Rehabilitasi Sosial, 2014), hlm. 61.
Minnery,J. “  Approaches  to  Homelessness  Policy  in  Europe,  the  United  States,  and  Australia”, Journal of Sosial Issues , (2007), 63 (3), hlm. 641-642.
Dokumentasi Berita Acara Penerimaan Camp Assessmen Dinas Sosial DIY. Fachruddin, Administrasi Pendidikan , (Medan, Cipta Pustaka, 2002), hlm. 67.