## BANK DESA SEBAGAI INOVASI EKONOMI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI STRATEGI KEMITRAAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

## VILLAGE BANK AS A SUSTAINABLE DEVELOPMENT ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH A PARTNERSHIP STRATEGY AND GOVERNANCE MANAGEMENT
Mawar Sukma Sinaga 1 dan Wahyu 2
1) Universitas Maritim Raja Ali Haji – Tanjungpinang
2) Universitas Maritim Raja Ali Haji – Tanjungpinang Email : mawamoela@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis bank desa sebagai inovasi ekonomi pembangunan  berkelanjutan  melalui  strategi  kemitraan  dan  tata  kelola  pemerintahan  dengan collaborative governance. Adapun penelitian berjenis deskriptif ini untuk memuat gambaran atau lukisan  secara  sistematik,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan antar  fenomena  yang  diselidiki.  Penelitian  ini  bersumber dari data primer melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini mengungkapkan Bank Desa dapat dijadikan alternatif dikalangan masyarakat desa  yang  banyak  terjerat  rentenir,  kurangnya  masyarakat  desa  mendapat  bantuan  ketika sulit,  sulitnya  mencari  modal  ketika  akan  memulai usaha maupun memperbesar usaha. Perlu diketahui juga kalau  desa  saat ini sudah menjadi pasar, perputaran uang  yang luar biasa juga terjadi  didesa  karena  menjadi  arena  perdagangan.  Karena  itu  harus  mulai  digerakan  dan disiapkan  peraturan  untuk  menjalankan  Bank  Desa.  Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  diharapkan  juga  mampu  menstimulasi  dan  menggerakkan  roda  perekonomian  di pedesaan.
Kata Kunci: Bank desa, Kolaboratif , inovasi ekonomi pembangunan

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  discuss  and  analyze  village  banks  that  support  economic development  through  partnership  and  governance  strategies  with  collaborative  governance. Research  facts  regarding  facts,  facts,  facts  and  facts  between  the  facts  investigated.  This research sourced from primary data through literature study. The results of this study reveal the Village  Bank  can  make  an  alternative  among  the  village  communities  who  are  most  entangled with  moneylenders,  villages  that  are  eligible  for  compilation  assistance,  the  difficulty  of  finding compilation capital will start a business by adding a business. It is also necessary if the village has now become a market, extraordinary turnover of money also occurs in the village because it becomes a trading arena. Because it must start to be moved and made  regulations to  run the Village Bank. Village-owned enterprises (BUMDes) are also expected to be able to stimulate and move the financial wheel in rural areas.
Keywords: Village bank, Collaborative, economic development innovation

## PENDAHULUAN
Mencapai  tujuan  pembangunan  nasional,  desa  merupakan  agen  pemerintah  terdepan yang  dapat  menjangkau  kelompok  sasaran  riil  yang  hendak  disejahterakan,  yaitu  dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  4  Tahun 2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan,  dan  Pengelolaan  ,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes),  yang  menyebutkan  bahwa: “ Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) yang  dimaksudkan  sebagai  upaya  menampung  seluruh  kegiatan  di  bidang  ekonomi  dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa.
Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah  tentang  pedoman  tata  cara  pembentukandan  pengelolaan  BUMdes.  Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMdes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.  Peraturan  daerah  tersebut  akan  muncul  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  perubahan  atas  Undang-Undang  nomor    32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: “ Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu  melahirkan  ke-pemimpinan  daerah  yang  efektif  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keberadaan  Pemerintah  Daerah,  khususnya  Pemerintah  Desa  baik  sebagai  lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan  strategis.  Sebagai  lembaga  pemerintahan,  desa  merupakan  ujung  tombak  pemberian layanan  kepada  masyarakat.  Sedangkan  sebagai    entitas    kesatuan  masyarakat  hukum,  desa merupakan  basis  system  kemasyarakatan  di desa  yang  sangat  kokoh  sehingga  dapat  menjadi landasan yang kuat  bagi  pengembangan  sistem  sosial  ekonomi  yang  stabil  dan  dinamis. Sehingga  desa  merupakan  miniature  dan  sample  yang  sangat  baik  untuk  mengamati  secara seksama  interaksi  antara  pemerintah  dengan  masyarakatnya.  Dan  melalui  desa  inilah  badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah.
BUMDes  diharapkan  mampu  menstimulasi  dan  menggerakkan  roda  perekonomian  di pedesaan. Aset  ekonomi yang  ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi  dan  filosofi  BUMDes  harus  dijiwai  dengan  semangat  kebersamaan  dan  self  help sebagai  upaya  memperkuat  aspek  ekonomi  kelembagaannya.  Akan  tetapi  masih  terdapat kendala  dari  BUMDes  seperti  masalah  sumber  daya  manusia  dalam  keuangan,  tingkat kompetensi, lingkup organisasi BUMDes yang masih kecil sehingga memerlukan inovasi konsep lembaga keuangan mikro.
Berbicara tentang keuangan mikro, sebagai suatu kegiatan, dapat didefinisikan sebagai persediaan jasa keuangan untuk populasi berpenghasilan rendah, yang biasanya demikian tidak memiliki akses ke layanan ini melalui sistem keuangan tradisional. Kurangnya akses pelayana berbankan  umumnya  dipandang  sebagai  salah  satu  alasan  utama    mengapa  banyak  orang  di desa  rata-rata  terkategori  masyarakat  menengah  bawah.  Sebagaimana  menurut  data  yang dikeluarkan  oleh  World  Meters “ Population  of  Indonesia ” ,  2017  menyebutkan  bahwa,jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 yang mencapai 264.915.905 jiwa. Data dari Badan Pusat Statistik  (BPS),  2018  menyebutkan  bahwa  dari  jumlah  tersebut,penduduk  miskin  di  Indonesia mencapai  20.946,38  jiwa.  Pemerintah  Indonesia  melalui  Perpres  Nomor  18  tahun  2007  telah
merumuskan  sasaran  pembangunan  ekonomi  tahunan  Indonesia  diarahkan  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dalam  rangka  memperluas  lapangan  pekerjaan  dan  mengurangi  tingkat kemiskinan (Fathurrahman, 2012). Hal ini memang sudah menjadi kewajiban pemerintah,suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan jika ia mampu menekan angka kemiskinan. Taraf kesejahteraan  suatu  negara  akan  berpengaruh  di  kancah  internasional.  Oleh  karena  itu, mengatasi masalah kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap negara. Tingkat kemiskinan di suatu negara akan mempengaruhi apakah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang ataukah miskin. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan suatu negara dipengaruhi oleh  besarnya  prosentase  kemiskinan  di  negara  tersebut.  Kondisi  inilah  yang  memotivasi bersaing meningkatkan kesejahteraan termasuk Indonesia (Purbasari, 2013).
Namun,  penyediaan  layanan  keuangan  yang  sesuai  untuk  usaha  mikro  dalam  kelompok berpenghasilan  rendah memiliki efek potensial positif pada ekonomi dan kondisi sosial di desa yang mengadopsi ini. Konsep yang akan peneliti tawarkan adalah Bank Desa yang berfondasi dari  pelaksanaan  BUMDes.      Dengan  kehadiran  inovasi  Bank  Desa  ditengah  tengah  jantung pangsa pasar dari sebuah desa ini diharapkan dapat mempermudah Nasabah dalam melakukan Transaksi  sehingga  dapat  memaksimalkan  penjualan  segala  penghasilan  desa  yang  dibawa masyarakat dari semua pelosok desa yang bertransaksi di Bank Desa.
Menurut  konsep  Bank  Desa  yaitu: “ Firstly, village  banks  have  small  scale  of  operation and  simple  form  of  organizations.    Village  banks  are  founded  in  rural  areas,  therefore,  village banks serve for farmers in rural areas, where there are fewer branches, thus business decisions can  be  made  more  rapidly.  Village  banks  are  founded  in  different  areas,  thus  management models are different.  We mainly summarized three typical management models, taking  Sichuan Yilong Huimin Village Bank, Jilin Zhenlai Guokai Village Bank and Dazu HSBC Village Bank for examples, then provided some references for village bank s.” (Shuang, Wang;Wang, Ji, Heng;Li & Yu, 2015)
Pertama,   bank   desa   memiliki   skala   operasi   kecil   dan   bentuk   organisasi   yang sederhana. Bank desa adalah didirikan di daerah pedesaan, oleh karena itu, bank desa melayani untuk penghasilan (sektor pertanian atau kelautan) di daerah pedesaan, dimana jumlahnya lebih sedikit cabang, sehingga keputusan bisnis dapat dibuat lebih banyak dengan cepat. Kedua, Bank Desa memiliki kelemahan. Bank Desa terutama berfokus pada kelompok individu rumah tangga, usaha  kecil  dan  menengah  dan  orang  berpenghasilan  rendah.  Menurut  fitur  pelanggan,  bank desa akan menyediakan berbagai jenis layanan untuk memenuhi permintaan pelanggan mereka dan  memanfaatkan  sepenuhnya  keuntungan  informasi,  secara  efektif  menghindari  masalah informasi yang tidak  pantas dalam  pembiayaan  proses.
Ketiga,  dana Bank Desa terbatas daerah pedesaan. Perbedaan antara Bank Desa dan bank komersial adalah bahwa bank desa mengambil simpanan, yang akan diinvestasikan di area yang mereka layani. Ini adalah sebuah cara  yang baik untuk melayani pembangunan  ekonomi lokal  dan  mencegah  aliran  dana.  Namun  demikian,  bank  komersial  mengambil  simpanan penduduk dan berinvestasi di daerah maju, sampai batas tertentu, mengabaikan pengembangan ekonomi pedesaan. Berdasarkan permasalahan dan debat teoritis diatas oleh karena itu peneliti mengambil judul yaitu  Bank Desa sebagai Inovasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Strategi Kemitraan dan Tata Kelola Pemerintahan (Collaborative Governance).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  suatu rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan  Bank  Desa  untuk  menciptakan  Ekonomi  Pembangunan  Berkelanjutan,  2)
Bagaimana   strategi   yang   digunakan   dalam   mengimplementasikan   Bank   Desa   untuk menciptakan ekonomi pembangunan. Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  diuraikan  di atas,  maka  dapat  ditarik  tujuan penelitian yaitu: 1) Menjelaskan pelaksanaan Bank Desa untuk menciptakan    Ekonomi    Pembangunan    yang  berkelanjutan,  2)  Menganalisis  strategi  yang tepat  untuk  digunakan  dalam  mengimplementasikan  Bank  Desa untuk menciptakan ekonomi pembangunan.
Manfaat  yang  diharapkan  dalam  penelitian  ini,  yakni  a).  Manfaat  Praktis,  Bagi stakeholder terutama pemerintah daerah setempat dan pengembang (developer) , hasil tulisan ini diharapkan  menjadi  bahan  evaluasi  yang  mampu  memberikan  kritikan  dan  masukan  yang berguna  dalam pengambilan kebijakan dalam mengatasi  kemiskinan di daerah pedesaan. Bagi masyarakat, hasil penulisan ini diharapkan menjadi bahan informasi yang bisa diaplikasikan dan menjadi  solusi  yang  tepat  dalam  peningkatan  ekonomi  pembangunan  dipedesaan.  Manfaat Teoritis Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya dalam mengurai  dan  mencari  kebenaran  teori  ekonomi  pembangunan, partisipative  comunication dan collaborative  governance beserta  praktiknya  baik  itu  di  pemerintahan,  swasta,  masyarakat beserta akademisi.

## LANDASAN TEORI

## Teori Pembangunan Dam Ekonomi Pembangunan
Pembangunan dalam pengertian ekonomi murni menunjukkan taraf kemampuan ekonomi nasional  suatu  negara  untuk  beranjak  dari  tahap  awal  yang  relatif  statis  menuju  peningkatan tahunan  secara konsisten  dan  disertai  perubahan  struktural  dibidang  agraria,  industri  dan jasa, produksi dan lapangan kerja. Dengan tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan dan menurunnya jumlah penduduk miskin. Amartya Sen (1999) menganggap GDP bukan merupakan tujuan utama pembangunan, tetapi memberikan makna pembangunan lebih luas yaitu kebebasan (freedom), kebebasan untuk memenuhi  kebutuhan  akan  barang  dan  pekerjaan,  kebebasan  memilih  dan  menentukan kehidupannya (make choices and influence one ‟ s life), termasuk kebebasan untuk mendapatkan pendidikan (Mikkola, Anne, 2005:12).
Studi tentang pembangunan dapat dianggap bermula dari paham klasik tentang Ekonomi- Politik di  abad  ke  delapan  belas,  namun  akarnya  dapat  ditelusuri  sampai  pada  hampir  25 abad  yang  lalu,  ketika  Plato  dalam  salah  satu  dialognya  meletakkan  dasar  filosofis  tentang hakekat Negara    sebagai  wadah  bagi  setiap  warga  negara  untuk  mencapai Eudaimonia, yaitu kebahagiaan sejati  dan  tertinggi,  sedangkan  Adam  Smith  yang  di  dalam  buku The  Wealth of  Nations meletakkan dasar-dasar ekonomi pada zaman pembangunan sebagai suatu gerakan Internasional(Ndrah, 1990).

## Badan Usaha Milik Desa
Dalam  UU  Nomor  32  tahun  2004  dan  PP  Nomor  72  tahun  2005  diamanatkan bahwa dalam meningkatknpendapata masyarakat dan desa, pemerintah desa  dapa mendirikan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa.  Dalam  hal perencanaan  dan  pembentukannya,  BUMDes  dibangun  atas  prakarsa  (inisiasi  masyarakat), serta  men-dasarkan  pada  prinsip-prinsip  kooperatif,  partisipatif  dan  emansipatif,  dengan  dua
prinsip  yang  mendasari,  yaitu member  base dan self  help .  Hal  ini  penting  mengingat  bahwa profesionalime pengelolaan BUMDes  benar-benar  didasarkan  pada  kemauan  (kesepakatan) masyarakat    banyak    (member  base),  serta  kemampuan  setiap  anggota  untuk  mandiri  dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (self help), baik untuk kepentingan produksi  (sebagai  produsen) maupun    konsumsi    (sebagai    konsumen)    harus    dilakukan  secara  professional  dan  mandiri, Rahardjo dan Ludigdo (2006, h. 84).
Seperti  yang  telah  dikemukakan  diatas  bahwa  berdirinya  Badan  Usaha  Milik  desa  ini karena sudah  diamanatkan  bahwa  dalam  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan  desa, pemerintah  desa  dapat  mendirikan  badan  usaha  milik  desa.  Pilar  lembaga  BUMDes  ini merupakan  institusi  sosial-ekonomi  desa  yang  betul-betul  mampu  sebagai  lembaga  komersial yang mampu berkompetisi  ke  luar  desa.  BUMDes  sebagai  institusi  ekonomi  rakyat  lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam  pengadaan  kebutuhan  masyarakat  yang  tidak  memberatkan  (seperti:harga  lebih  murah dan  mudah  mendapatkannya)  dan  menguntungkan.  Dalam  hal  ini,  BUMDes  sebagai  institusi Komersiil,  tetap  memperhatikan    efisiensi    serta    efektifitas    dalam    kegiatan    sector    riil    dan lembaga  keuangan (berlaku sebagai LKM), Rahardjo dan Ludigdo (2006,h.84).

## Bank Desa
Bank desa adalah lembaga keuangan pedesaan baru yang baru bertanggangjawab atas untung dan  rugi    bertujuan  untuk  melayani  seperti  contoh  dalam    melayani  kemaritiman,  daerah pedesaan dan masyarakat nelayan.

## Kemitraan dan Tata Kelola Pemerintahan (Collaborative Governance)
Kontemporer  ini  pemerintah  tidak  hanya  mengandalkan  pada  kapasitas  internal  yang dimiliki  dalam  penerapan  sebuah  kebijakan  dan  pelaksanaan  program.  Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program  atau  kebijakan,    mendorong    pemerintah  untuk    melakukan    kerjasama    dengan berbagai  pihak,  baik  dengan  sesama  pemerintah,  pihak  swasta  maupun  masyarakat  dan komunitas masyarakat sipil sehingga  dapat  terjalin  kerjasama  dalam  mencapai  tujuan  program atau  kebijakan.  Secara  umum  dijelaskan  bahwa collaborative  governance (kemitraan  dan  tata kelola  pemerintahan)  merupakan  sebuah  proses  didalamnya  melibatkan  berbagai stakeholder yang  terikat  untuk  mengusung  kepentingan  masing-masing  instansi  dalam  mencapai  tujuan bersama.
Menurut  Agustinus  (2015)  dalam  definisi  ini  tidak  dijelaskan  secara  terperinci  jenis organisasi apa saja yang tergabung dalam proses tersebut. Hanya saja memang pada umumnya sebuah kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing- masing pihak. Sedangkan Ansell & Gash (2007, p544-545) mendefinisikan collaborative governance sebagai berikut. “ A Governing arrangement where one or  more  publik  agencies  directly  engage  non-  stakeholders  in  a  collective  decision-making process  that  is  formal,  consensus-oriented and deliberative and that aims to make or implement publik  policy  or  manage  publi k  program  or  assests” (Ansell  &  Gash,  2007,  p544-545),  Sebuah pengaturan  yang  mengatur  satu  atau  lebih  lembaga  publik  secara  langsung  terlibat  dengan pemangku  kepentingan  non  publik  dalam  proses  pengambilan  keputusan  kolektif  yang  bersifat
formal,  berorientasi  konsensus,  dan  musyawarah  yang  bertujuan  untuk  membuat  atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola aset publik. Definisi tersebut diatas dapat dirumuskan  beberapa  kata  kunci  yang  menekankan  pada  enam  karakteristik,  antara  lain:  1) Forum  tersebut  diinisiasi  atau  dilaksanakan  oleh  lembaga  publik  maupun  aktor-aktor  dalam lembaga public, 2) Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non public, 3) Peserta terlibat  secara  langsung  dalam  pembuatan  dan  pengambilan  keputusan  dan keputusan tidak harus  merujuk  pada  aktor-aktor  public,  4)  Forum  terorganisir  secara  formal  dan  pertemuan diadakan  secara  bersama-sama,  5).Forum  bertujuan  untuk  membuat  keputusan  atas kesepakatan  bersama,  dengan  kata lain forum ini berorientasi pada consensus, 6).Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik dan manajemen publik.
Definisi  ini  dimaknai  bahwa  forum  tersebut  ada  pada  keterikatan  formal  sehingga disebutkan hanya berkisar pada kerjasama antara lembaga publik, aktor publik dengan aktor non publik.  Terdapat  tipe  kontemporer  dalam  praktek collaborative  governance yaitu penta  helix collaboration yang merupakan kerjasama antar lima pihak yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat  dan  media  massa.  Menurut  Muhyi,  Chan,  Sukoco,  &  Herawaty  (2017) penta  helix collaboration atau quintuple  helix  collaboration yang  ditambahkan  oleh  lingkungan  semakin lengkap dalam kelima elemen ini bersinergi untuk memberi dampak pada pengembangan di area tersebut.  Setiap  upaya untuk  menghubungkan  layanan  publik  yang  baik dengan  investasi yang dilakukan  di  wilayah  ini  mungkin  bukan  hal  yang  baru.  Pelayanan  publik  yang  baik  harus dilaksanakan oleh  pemerintah sebagai  pelayan  publik  ditujukan  untuk  kebutuhan  masyarakat belum berjalan dengan baik. Sementara itu, media adalah pemangku kepentingan yang memiliki lebih  banyak  informasi  untuk  mengembangkan  dan  memainkan  peran  dalam  mempromosikan inovasi.  Model penta  helix  collaboration menunjukkan  bahwa  kehadiran  inovasi  dalam  ilmu pengetahuan dan teknologi serta promosi, kegiatan pelayanan baik dalam bentuk peraturan atau legislasi yang  dapat  dibawa ke dalam  perubahan  baru sehingga  model  ini  menjelaskan  bahwa implementasi  inovasi sesuatu  tentang  kemitraan  lima pihak secara berkelanjutan  akan  memiliki dampak positif pada pengembangan masyarakat secara keseluruhannya.
Tentunya  pembahasan  mengenai collaborative  governance tidak  bisa  terlepas  dari pembahasan  mengenai  adanya  konsep partnership (rekan  kerja).  Salah  satu  perwujudan konkret  dari collaborative  governance pada  saat  ini  adalah  adanya public  private  partnership. Menurut Etzkowitz & Leydesdorff (2000) konsep partnership atau kemitraan antara pemerintah dengan  swasta  sudah  menjadi  hal  yang  umum  dalam  melaksanakan  suatu  pembangunan dalam  rangka  penyelengaraan  pelayanan  publik.  Berbeda  dengan  masa  lampau,  dalam  hal penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini sektor swasta dan civil society mesti ikut terlibat didalam penyelengaraan pelayanan publik. Dengan  konsep  kemitraan  maka  segala  bentuk  dukungan  dapat  dilengkapi  dari  sektor  publik dan  sektor  swasta  dalam  upaya  membangun  komunitas.  Seperti  halnya  pengetahuan  umum bahwa masing- masing  sektor,  baik  pemerintah, swasta  maupun lembaga non-profit  memiliki keterbatasan tertentu dan kapasitasnya yang berbeda-beda  dalam  beberapa  bidang. Untuk itu    kemitraan  menjadi  jawaban  atas  permasalahan  tersebut,  pihak-pihak  tersebut  menyadari bahwa membangun sebuah entitas dibutuhkan berbagai sumberdaya dan keahlian yang saling mendukung.  Dengan  kemitraan  maka  masalah  bersama  dapat  diatasi  melalui  kesepakatan seluruh pemangku kepentingan (Irawati, 2007).
Salah  satu  bentuk  dalam  konsep  penyelenggaraan  pemerintahan  atau governance yakni  disebut  konsep collaborative  governance atau  penyelenggaraan  pemerintahan  yang kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Grash “ Collaborative governance is therefore a type
of  governance  in  which  public  and  private  actor  work  collectively  in  distinctive  way,  using particular processes, to  establish  laws  and  rules  for  the  provision  of  public  goods ” (Ansell dan  Gash,  2007:545).
Collaborative  Governance dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  dari  tipe governance . Konsep  ini  menyatakan  akan  pentingnya  suatu  kondisi  dimana  aktor  publik  dan  aktor  privat (bisnis)  bekerja  sama  dengan  cara  dan  proses  terentu  yang  nantinya  akan  menghasilkan produk  hukum,  aturan,  dan  kebijakan  yang  tepat  untuk  publik  atau,masyarakat.  Konsep  ini menunujukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor  privat yaitu organisasi bisnis   atau  perusahaan   bukanlah  suatau  yang  terpisah  dan bekerja  secara  sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.
Kolaborasi  dipahami  sebagai  kerjasama  antar  aktor,  antar  organisasi  atau  antar  institusi dalam  rangka  pencapain  tujuan  yang  tidak  bisa  dicapai  atau  dilakukan  secara independent . Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada  upaya  untuk  menunjukkan  perbedaan  dan  kedalaman   makna   dari   istilah tersebut.Secara definisi,  para  ahli  mendefinisikan collaborative  governance dalam  beberapa makna  yang ide utamanya  sama,  yakni adanya kolaborasi antara sektor publik dan nonpublic atau  privat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  atau governance .  Ansell  dan  Gash (2007:546)  mendefinisikan collaborative  governance sebagai  serangkain  pengaturan  dimana satu  atau  lebih  lembaga  publik  yang  melibatkan  secara  langsung stakeholder  non-state di dalam  proses  pembuatan  kebijakan  yang  bersifat  formal,  berorientasi  consensus  dan deliberative  yang  bertujuan  untuk  membuat  atau  mengimplementasikan  kebijakan  publik  atau mengatur  program  atau  aset.  Disamping  pendapat  tersebut,  pendapat  lain  mengenai collaborative governance dikemukakan   Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009:76-77) yang menyatakan sebagai berikut:
Secara khusus, collaborative gvernance telah  menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal anatara partisipan multi sektoral, karena tuntutan  dari  klien  sering  melampaui  kapasitas  dan  peran  organisasi  publik  tunggal,  dan membutuhkan interaksi  di antara  berbagai  organisasi yang terkait dan  terlibat dalam kegiatan publik.  kolaborasi diperlukan  untuk memungkinkan governance menjadi  terstruktur  sehingga efektif  memenuhi    meningkatnya  permintaan    yang    timbul    dari    pengelolaan    lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral
Berdasarkan  pada  pendefinisian  oleh  dua  ahli  tersebut,  sebenarnya  telah mendefinisakan collaborative  governance dalam  gagasan  yang  sama.  Akan  tetapi  pada penjelasan  Ansell  dan  Gash  dapat  dlihat  bahwa  aspek  kolaborasi  penyelenggara  pemerintah lebih pada aspek perumusan dan impletasi kebijakan publik atau program dari lembaga publik, dalam  hal  ini  yakni  pemerintah.  Selain  itu,  dalam  praktiknya  kolaboasi  penyelenggaraan pemerintah  haruslah  menjunjung  tinggi  nilai  deliberatifatau  musyawarah  dan  konsensus  antar tiap aktor atau stakeholder ya terlbat dalam kolaborasi tersebut.
Sedangkan  pada  gagasan  Agranoff  dan  McGuire  menunjukkan  bahwa collaborative governance atau kolaborasi penyeggaran pemerintahan dalam lingkup yang lebih general yakni penyelenggraan  pemerintahan  secara  keseluruhan. Collaborative  governance dalam  hal  ini lebih menitik  beratkan  pada  aspek  sukarela  dalam  praktik  kolaborasi.  Aspek  kesukarelaan tersebut  diharapkan  setiap  aktor  yang  terlibat  dalam  kolaborasi  bekerja  secara  optimal  untuk tercapainya tujuan dalam kolaborasi. Sehingga program atau kebijakan yang yang dilaksanakan akan terksana lebih efektif karna melibatkan relasi oganisasi atau institusi.

## METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  inovasi  mahasiswa  pemanfaatan  Badan  usaha  milik  desa dalam peningkatan  Ekonomi  pembangunan  berkelanjutan  dengan  membentuk  bank  desa. Adapun strategi  yang  digunakan  dalam  mengimplementasikan   ini  yaitu  bersinergi  antar  pihak dengan menggunakan pendekatan Collaborative Governance.

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  berjenis  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Karena  penelitian  ini berusaha  untuk  mengungkapkan  suatu  fakta  atau  peristiwa  sebagaimana  adanya,  dan memberikan  gambaran  objektif  tentang  keadaan  atau  permasalahan  yang  dihadapi.  Adapun penelitian berjenis deskriptif ini untuk memuat gambaran atau lukisan secara sistematik, faktual dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki. Penelitian  ini  berjenis  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Karena  penelitian  ini  berusaha untuk  mengungkapkan  suatu  fakta  atau  peristiwa  sebagaimana  adanya,  dan  memberikan gambaran  objektif  tentang  keadaan  atau  permasalahan  yang  dihadapi.  Adapun  penelitian berjenis deskriptif ini untuk memuat gambaran atau lukisan secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Menurut  Nazir  (2003:221),  pengumpulan  data  adalah  proses  pengadaan  data  primer  untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data dapat pula diartikan sebagai cara peneliti menentukan metode  setepat-tepatnya  untuk  memperoleh  data.  Untuk  mengumpulkan  data  yang  diperlukan dalam  penelitian  ini,  Peneliti  menggunakan  teknik  penggumpulan  data  :  a)  Studi  Pustaka; pengumpulan  data  dengan  melakukan  bedah  pustaka,  mengambil  data  teoritis  untuk membangun landasan teori yang kuat dan pendukung analisis yang dipakai. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, catatan-catatan kuliah dan dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## Sumber Data
Data primer; Data primer merupakan  data yang menjadi bahan  utama dalam melakukan penelitian.  Sejauh  ini,  peneliti  hanya  mampu  menyajikan  kajian  ilmiah  dari  jurnal  internasional terjemahan Analysis on Sustainable Development Management Model of Village Banks — Based on  Bayan  Rongxing  Village  Bank  in  Heilongjiang  Province .  Data  Sekunder;  Data  sekunder merupakan    data  pendukung  bahan  utama  penelitian  ini.  Data  sekunder  ini  diperoleh  dari informasi baik dari media cetak maupun media online.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  secara  kualitatif dengan    menggunakan    model    analisis    interaktif.  Miles  dalam  Sugiyono  (2008:246), mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan
berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis  data,  yaitu  a)  Reduksi  Data;  Merupakan  bagian  dari  analisis  yang  mempertegas, memperpendek,  membuat  fokus,  membuang  hal-hal  yang  tidak  penting  dan  mengatur  data sedemikian rupa sehingga  dapat membuat kesimpulan akhir, b) Sajian Data; Merupakan  suatu rakitan organisasi informasi, deskriptif dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan  yang  diteliti,  c)  Penarikan  Kesimpulan;  Dari  awal  pengumpulan data,  peneliti  sudah  harus  memahami  arti  dari  berbagai  hal  yang  ia  temui  dengan  melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, arahan,  sebab  akibat  dan berbagai  proporsi.  Kesimpulan  perlu  diverifikasi  agar  penelitian  yang  dilakukan  benar  dan bisa  dipertahankan,  d)  Keabsahan  DataKredibilitas  penelitian  kualitatif  ini  dilakukan  melalui trianggulasi. Trianggulasi merupakan  teknik  penarikan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan.

## Sistematika Penulisan
Sistematika  pembahasan  di  dalam  penyusunan  karya  tulis  ilmiah  in  dibagi  kedalam  tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman  pengesahan,  halaman  orisinalitas  karya  tulis,  kata  pengantar,  abstrak,  daftar  isi, daftar  bagan.  Bagian  tengah  berisi  untaian  penelitian  mulai  dari  bagian  pendahuluan  sampai bagian  penutup  yang  tertuang  dalam  bentuk  bab-bab  sebagai  sebuah  satu  kesatuan. Pada  karya  tulis  ilmiah  ini,  peneliti  menuangkan  hasil  penelitian  ke  dalam  empat  bab.  Pada tiap-tiap bab terdapat sub-bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan.
Artikel  ilmiah    ini    merupakan    penelitian    kepustakaan    dengan    sumber    data    primer berupa  Jurnal  Internasional  karya  Ansell  &  Gash. Collaborative  Governance  in Theory and Practice , buku Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-Isu Kontemporer dan buku Sistem  Pendidikan  Finlandia (Finnish  Lessons) karya Sahlberg.  Adapaun  bagian  terakhir  dari bagian inti tulisan ilmiah ini adalah memuat kesimpulan, saran-saran dan atau rekomendasi.

## PEMBAHASAN

## Pembangunan Bank Desa
Kesejahteraan warga desa sebagai bagian terkecil dari suatu pemerintahan masih rendah. Desa sebagai bagian suatu susunan pemerintahan yang berada di tingkat paling bawah, maka penting juga memperhatikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan warga desa. Pemerintah harus hadir  sampai  ke  desa  memastikan  warganya  mendapat  perlindungan  ekonomi,  salah  satunya lewat inovasi Bank Desa.
Bank  Desa  dapat  dijadikan  alternatif  dikalangan  masyarakat  desa  yang  banyak  terjerat rentenir.    kurangnya  masyarakat    desa    mendapat    bantuan    ketika    sulit,    sulitnya    mencari modal ketika akan memulai usaha maupun memperbesar usaha. Perlu diketahui juga kalau desa saat  ini  sudah  menjadi  pasar,  perputaran  uang  yang  luar  biasa  juga  terjadi  didesa  karena menjadi  arena  perdagangan.  Karena  itu  harus  mulai  digerakan  dan  disiapkan  peraturan  untuk menjalankan  Bank  Desa.  Berdasarkan  survei  World  Bank  tahun  2013  menemukan  sebanyak 60%  warga  Indonesia  cenderung  atau  biasa  meminjam  uang,  tetapi  hanya  17%  yang mengakses  pinjaman  di  bank  dan  43%  sisanya  mengutang  di  layanan  informal.  Hal  ini
menunjukkan  bahwa  akses  masyarakat  ke  bank  sangat  rendah,  terutama  yang  tinggal  di pedesaan.
Ide  bank  desa  ternyata  sejalan  juga  dengan  pemikiran  ahli  ekonomi  Indonesia,  Hary Tanoe.  Bagi  Hary  Tanoe,  bank  desa  bisa  memberi  akses  bagi  masyarakat  untuk  mendapat modal  yang  mudah  dan  murah.  Mudah  mendapatnya  dan  murah  bunganya,  alias  rendah. Lewta  bank  desa  nantinya  bisa  dibuat  kebijakan  untuk  manajemen  pengolahan  uang  di pedesaan.  Tujuan  akhirnya  adalah  menciptakan  sebanyak-banyaknya  masyarakat  supaya berkembang  dan  bisa  mengembangkan  usahanya  sehingga  menciptakan  lapangan-lapangan kerja  baru.  Selanjutnya  digerakkan  supaya  masyarakat  pedesaan  menaruh  uangnya  di  bank desa,  bukan  di  bank  lain,  uang  yang  terhimpun  dikelola  dan  diberdayakan  bersama  dari  desa untuk desa.
Ditengah  mahalnya  bahan  pokok  dan  sulitnya  mencari  pinjaman  maka  Bank  Desa  bisa menjadi andalan dalam menghadapi permasalahan ekonomi warga desa yangmana manfaat dari bank  desa  nantinya  juga  sangat  besar  dan  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  semua pihak terutama warga desa itu sendiri, baik petani, nelayan maupun pedagang-pedagang kecil.

## Strategi Bank Desa
Secara  umum  dijelaskan  bahwa collaborative  governance (kemitraan  dan  tata  kelola pemerintahan)    merupakan    sebuah    proses    didalamnya    melibatkan    berbagai stakeholder yang  terikat  untuk  mengusung  kepentingan  masing-masing  instansi  dalam  mencapai  tujuan bersama. Menurut  Agustinus  (2015)  dalam  definisi  ini  tidak  dijelaskan  secara  terperinci  jenis organisasi  apa  saja      yang  tergabung  dalam  proses  tersebut.  Hanya  saja  memang  pada umumnya  sebuah  kerjasama  antar  organisasi  menuju  pada  tujuan  yang  telah  disepakati bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak.
Badan  Usaha  Milik  desa  ini  karena  sudah  diamanatkan  bahwa  dalam  meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar  lembaga  BUMDes  ini  merupakan  institusi  sosial-ekonomi  desa  yang  betul-betul  mampu sebagai lembaga komersial yang  mampu berkompetisi ke  luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi  rakyat  lembaga  komersial,  pertama-tama  berpihak  kepada  pemenuhan  kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti:harga  lebih  murah  dan  mudah  mendapatkannya)  dan  menguntungkan.  Dalam  hal  ini, BUMDes  sebagai  institusi  Komersiil,  tetap  memperhatikan  efisiensi  serta  efektifitas  dalam kegiatan  sector  riil  dan  lembaga  keuangan  (berlaku  sebagai  LKM),  Rahardjo  dan  Ludigdo (2006,h.84).
Pembangunan-berkelanjutan  sedang  dalam  proses  mengejar  kelangsungan  hidup sendiri  dan  pembangunan  berkelanjutan.  Kita  harus  mengembangkan  dan  memanfaatkan sumber  daya  sepenuhnya.  Tidak  hanya  Secara  umum,  model  manajemen  bank  desa  sama dengan model bank komersial.   Namun,   berdasarkan   situasi   yang   berbeda   di   masing- masing      daerah,      model  pengelolaan    bank    desa    berbeda.    bank  desa    memiliki    skala operasi    yang    kecil    dan    bentuk  organisasi  yang  sederhana.  Bank  desa  didirikan  di  daerah pedesaan,
Untuk  membangun  lingkungan  keuangan  yang  baik,  pertama  Bank  Desa  harus memperhatikan  penerapan  konstruksi  lingkungan,  dengan  struktur  tata  kelola  yang  baik  dan
mekanisme  insentif.  Faktor-faktor  yang  tidak    pasti  dan  tidak  sempurna  masih  ada  di daerah pedesaan, dukungan kebijakan pemerintah dan langkah-langkah pengaturan keuangan memainkan  peran  "baling-baling  angin"  dalam  pengembangan  Bank  Desa,  yang  akan membuatnya  berkembang  cepat  (Zhang,  2010).  Bank  Desa  harus  menjaga  hubungan  kerja sama jangka panjang yang baik dengan pemerintah.
Pemerintah   dapat   menjadi   pemegang   saham   bank   desa  ini   untuk  mendukung dan membayar  setoran  rasio  pajak.  Proses  ini  tidak  hanya  menekan  situasi  bank-bank komersial  dengan  dana,  tetapi  tidak  mengembangkan  bisnis  di  daerah  pedesaan,  sementara bank  desa  memperluas  uasaha  perikanan  tetapi  menderita  dari  status  bahwa  mereka  tidak memiliki  uang.  Ambil  reputasi  pemerintah  sebagai  merek,  ubah  gagasan  publik  bahwa  bank desa adalah bank pribadi. Ini adalah pendekatan yang baik bagi Bank Desa dimana Pemerintah memainkan  peran  penting,  yang  tanggung  jawabnya  adalah  untuk  membentuk  kerja  sama aktif  antara  Bank  Desa dan pemerintahan.
Bank  desa  menggunakan  mode  pertama,  ada  masalah  bahwa  bank  asli  enggan menjadi agen untuk menduduki modal bank induk. Saat ini, Bank Desa Bayan Rongxing harus meningkatkan  peralatan  perangkat  keras,  perekrutan  tenaga  teknis,  menentukan  pencegahan risiko  kredit,  kemudian  harus  berkoordinasi  dengan  bank  asli  untuk  mengambil  bagian  dalam sistem pembayaran dan membayar sejumlah biaya keagenan.
Bank  desa  membawa  mode  manajemen  yang  sukses  dari  bank  desa  lainnya, menerapkannya  untuk  meningkatkan  model  manajemen  bank  desa  dan  mengeksplorasi model yang sesuai untuk operasi mereka sendiri. Bank  desa  dapat  mencari  pembangunan berkelanjutan    dalam    proses    reformasi    dan  membuat  kemajuan  dalam  pembangunan berkelanjutan. Tujuan bank desa adalah untuk mendukung pengembangan ekonomi pedesaan

## REKOMENDASI DAN KEBIJAKAN

## Rekomendasi
Untuk  membangun  lingkungan  keuangan  yang  baik,  pertama  Bank  Desa  harus memperhatikan  penerapan  konstruksi  lingkungan,  dengan  struktur  tata  kelola  yang  baik  dan mekanisme  insentif.  Faktor-faktor  yang  tidak    pasti  dan  tidak  sempurna  masih  ada  di daerah  pedesaan,  dukungan  kebijakan  pemerintah  dan  langkah-langkah  pengaturan  keuangan memainkan  peran  "baling-baling  angin"  dalam  pengembangan  Bank,  yang  akan  membuatnya berkembang cepat. Bank Desa harus menjaga hubungan kerja sama jangka panjang yang baik antara pemerintah.dengan pendekatan collaborative governance

## Kebijakan
Bank  desa  diharapkan  harus  memiliki  kemampuan  untuk  bergabung  dengan  sistem pembayaran  dan    mengembangkan    revolusi    industry   4.0   dngan    membuka  aplikasi   kartu bank  dengan  sendirinya.  Inovasi  itu  penting  dalam  mode  operasi  bank  desa.  Perlu mempertimbangkan  tujuan  bank  desa  dan  posisi  pasar  mereka,  tetapi  juga  untuk mempertahankan  pertumbuhan  laba  di  bidang  persaingan  yang  ada  dan  perluasan  lingkungan bisnis di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinus,  S.  (2015). Kebijakan  Publik  dan  Pemerintahan  Kolaboratif:  Isu-Isu  Kontemporer (Gava Media). Yogyakarta.
Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543 – 571. Etzkowitz,  H.,  &  Leydesdorff,  L.  (2000).  The  Dynamics  of  Innovation:  From  National  Sistems and “ Mode  2 ”  Toa Triple  Helix  of  University-Industri-Government  Relations. Research Policy , 29 , 109 – 123. Irawati,   D.   (2007). Understanding The   Triple   Helix   Model   from   The   Perspective   of   the Developing Country: A Demand or A Challange for Indonesian Case Study. East , (5829), 0 – 15.
Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I., & Herawaty, T. (2017). The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City. Review of Integrative Business and Economics Research , 6 (1), 412 – 417. Ndrah, T. (1990). Pembangunan Masyarakat . Jakarta: Rineka Cipta.
Shuang, Wang;Wang, Ji,  Heng;Li, Ub., & Yu, X.  (2015). Analysis on Sustainable Development Management  Model  of  Village  Banks — Based  on  Bayan  Rongxing  Village  Bank  in Heilongjiang Province. Jurnal of Northest Agricurlural University , 22 No. 4 , 8. Shuang, W., Ji-heng, W., Bing, L., & Xiao-wen, Y. (2015). Analysis on Sustainable Development Management  Model  of  Village  Banks — Based  on  Bayan  Rongxing  Village  Bank  in Heilongjiang  Province. Journal  of  Northeast  Agricultural  University , 22 (4),  75 – 82. https://doi.org/10.1016/S1006-8104(16)30022-8