DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 11 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Analisis Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan
Lusi Apriyanti Rukmana 1 , R. Rahaditya 2
1 Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rukmanalusiapriyanti@gmail.com
2 Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rahaditya@fh.untar.ac.id
Corresponding Author: rukmanalusiapriyanti@gmail.com
Abstract: This  research  aims  to  explain  the  condition  that  law  is  very  important  and  is  the main  pillar  in  describing  a  country.  In  upholding  just  laws  in  an  institution,  people  are needed  who  have  integrity  and  have  good  commitment  and  can  serve  the  country. Furthermore,  this  research  aims  to  explain  law  enforcement  regarding  the  problems  of criminal acts of fraud that occur in society. This study employed a normative approach as its methodology.  This  normative  research  method  examines  several  documents,  including statutory regulations, judicial rulings, legal theory, and expert opinions. This study will use books, literature, journals, periodicals, and expert opinions as data collection methods. The findings of the analysis from this study demonstrate that crimes in the form of criminal acts of fraud can be prevented or at least lessened by law enforcement officials using various legal sanctions in accordance with their jurisdiction.
Keyword: Analysis, Law Enforcement, Fraud CrimeConsists.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  kondisi  bahwa  hukum  itu  sangat penting  dan  menjadi  pilar  utama  dalam  menggambarkan  suatu  negara.  Dalam  menegakan hukum  yang  berkeadilan  dalam  suatu  lembaga,  maka  dibutuhkan  orang-orang  yang berintegritas  dan  mempunyai  komitmen  yang  baik  serta  dapat  mengabdi  pada  negara. Selanjutnya  maksud  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  agar  mampu  memaparkan  terkait realisasi  konstitusi  pada  masalah-masalah  aktivitas  kejahatan  penipuan  yang  terjadi  pada masyarakat.  Metode  normative  adalah  metode  yang  penulis  gunakan  pada  artikel  kali  ini. Metode penelitian normatif ini menelaah bebrapa berkas, contohnya doktrin ekspertis hukum, regulasi  terkait,  keputusan  pengadilan,  dan  teori  hukum.  Artikel  ini  menerapkan  cara menghimpun  pdata  yang  meliputi  buku,  literatul,  jurnal,  majalah,  dan  pendapat  para  ahli. Hasil  analisis  dari  penelitian  ini  bahwa  penerapan  berbagai  sanksi  yang  berlaku  yang diterapkan  oleh  perangkat  pelaksana  konstitusi  selaras  pada  hak  yang  dipunyai  bisa menanggulangi atau meminimalisir kejahatan dalam bentuk tindak pidana penipuan.
Kata Kunci: Analisis, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penipuan.

## PENDAHULUAN
Penegakan hukum merupakan suatu tahap implementasi konstitusi yang dilaksanakan oleh  perangkat  yang  berhak  dalam  masyarakat,  guna  menetapkan  jika  konstitusi  telah diterapkan  serta  dipatuhi  oleh  seluruh  individu.  Dalam  tahapan  tersebut  harus mengikutsertakan  instrumen  penjaga  serta  pengadilan  yang  nantinya  akan  menerima tanggung  jawab  untuk  memverifikasi  serta  mengurus  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang menyalahi  konstitusi,  dan  yang  akan  menerapkan  hukuman  kepada  pihak  yang  teruji  telah melanggar hukum dan bersalah.
Muara  dalam  mewujudkan  konstitusi  ini  yaitu  memberikan  rasa  aman,  stabilitas, ketertiban  masyarakat,  dan  jaminan  terhadap  seluruh  individu  ataupun  warga  negara mempunyai kewenangan yang sama rata dan bisa merasakan keamanan dalam masyarakat.
Indonesia  sebagai  suatu  negara  yang  berlandaskan  hukum,  dimana  hal  tersebut ditunjukkan  pada  peraturan  hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  mana  hukum tersebut  disebut  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (untuk  selanjutnya  disebut KUHP ).
Perkara kejahatan penipuan merupakan perwujudan tindak pidana yang sangat umum terjadi  pada  individu  ataupun  warga  negara.  Oleh  karena  itu,  peran  aparat  penegak  hukum ataupun  aparat  negara  sangatlah  penting  dalam  melakukan  penindakan.  Hukum  juga  sangat berperan  penting  untuk  menerapkan  kaidah  pola  perilaku  terhadap  masyarakat  demi mewujudkan  keamanan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  dalam  mencegah  pola  perilaku  yang menyimpang yang bisa merugikan kepentingan individu ataupun warga negara.
Konsekuensi  sanksi bagi para pelaku kejahatan perkara penipuan  tergolong lumayan berat,  tetapi pada praktiknya  tidak selalu  Jaksa mengenakan hukuman seberat-beratnya  juga tidak selalu Hakim juga  menetapkan sanksi secara maksimal juga.  Dari penjelasan tersebut juga, penulisan didasari atas penerapan penegakan hukum pada tindak pidana penipuan.

## METODE
Pada artikel ini penulis menerapkan metode penelitian yuridis normative, pada artikel ini  penulis  juga  menerapakan  pendakatan  yang  dilandaskan  pada  regulasi,  buku,  majalah jurnal,  artikel  dan,  pendapat  ahli.  Mekanisme  penghimpunan  data  yang  penulis  gunakan adalah  dengan  menghimpun  materi  hukum  yang  terdahulu  yang  telah  dilakukan  penelitian serta sesuai dengan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkara  pidana  merupakan  perilaku  yang  sudah  dilimitas  oleh  regulasi  konstitusi terkait serta jika hal  yang dilarang dilakukan tentu  bisa dijatuhkan hukuman,  yang larangan tersebut  dapat  berupa  sanksi  pidana,  bagi  individu  ataupun  warga  negara  yang  dengan sengaja  melanggar  aturan  hukum  itu  sendiri.  Penipuan  berasal  dari  kata  menipu  yang merupakan  suatu  perilaku  dengan  menyebutkan  hal-hal  dengan  makna  ketidakjujuran  atau bohong  dan  sebagaimana  yang  dimaksud  adalah  menyimpang  dan  memberikan  kerugian individu lain serta memanfaatkan keadaan dari pihak tersebut.
Penipuan  diatur  dalam  Pasal  378  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), yang  menguraikan  kejahatan  penipuan  dalam  bentuk  umum.  Terdapat  20  pasal  tambahan yang  menjelaskan  berbagai  jenis  penipuan  terhadap  harta  benda,  masing-masing  dengan nama khusus yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP  meliputi  unsur  obyektif,  yaitu  tindakan  yang  bertujuan  menggerakkan  korban  untuk menyerahkan  harta  benda  kepada  pelaku,  memberikan  piutang  kepada  korban,  dan menghapuskan  piutang  kepada  pelaku.  Sementara  itu,  unsur  subyektif  mencakup  tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melawan hukum.
Adapun faktor-faktor penghambat penegakan hukum yaitu:

## 1. Perundang-Undangan
Faktor  penghambat  dalam  penegakan  hukum  ini  berupa  peraturan  yang  berlaku  itu sendiri. Adapun yang menjadi penghambat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :
a. Peraturan  yang  tidak  mendukung  dalam  memberikan  solusi  terhadap  permasalahan yang ada di masyarakat, yang mana hal ini menjadi salah satu penghambat juga dalam melaksanakan penegakan hukum
b. Terdapat peraturan yang bertolak belakang antara satu dengan yang lain.
c. Proses  hukum  yang  dapat  dikatakan  berlarut  larut  yang  mana  memakan  waktu  yang lama, sehingga hal tersebut juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan
2. Penegak Hukum Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dari sisi penegakan hukum yaitu:
a. Aparat  penegak  hukum  kekurangan  kapasitas  dan  keterampilan  yang  memadai  untuk menjalankan tugasnya secara efektif.
b. Penegak  hukum  yang  masih  terlibat  dalam  tindakan  mendiskriminasi  suatu  kelompok yang  mana  hal  tersebut  juga  akan  menjadi  faktor  penghambat  dikarenakan  aparat penegak hukum tersebut akan mempengaruhi secara objektivitas hukumnya.
c. Terdapat  kebiasaan  buruk  yang  tidak  didasari  atas  unsur  profesional  dan  integritas, yang dalam hal ini juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada aparat tersebut sehingga juga mempengaruhi efektivitas aparat penegak hukum.
3. Sarana dan Fasilitas Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu:
a. Infrastruktur yang kurang baik, seperti sistem jalan, transportasi, dan komunikasi yang buruk, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penegakan hukum.
b. Fasilitas  hukum  yang  kurang  memadai,  seperti  fasilitas  penyidikan,  pemeriksaan,  dan penahanan  yang  kurang  memadai,  dapat  mempengaruhi  proses  hukum  dan menghambat penegakan hukum yang efektif.
c. Kurangnya  sumber  daya  manusia,  seperti  kurangnya  petugas  penegak  hukum,  jaksa, hakim, dan staf hukum lainnya, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses hukum.
4. Faktor Masyarakat Faktor yang lain yang menjadi penghambat yaitu faktor masyarakat:
a. Terdapat  individu  yang  masih  belum  mengerti  terkait  pentingnya  suatu  hukum  dan penegakannya,  hal  ini  juga  mempengaruhi  masyarakat  dalam  pertanggunjawabannya untuk mematuhi hukum
b. Dengan adanya penjelasan yang mana masyakatnya belum memahami pentingnya suatu hukum  juga,  menjadi  domino  efek  yang  mana  masyarakat  juga  menjadi  sering merasakan  ketidakpuasan  dan  memiliki  rasa  ketidakpercayaan  terhadap  sistem penegakan hukum di Indonesia.
c. Dalam  masyarakat  juga,  terdapat  sekumpulan  masyarakat  yang  masih  melakukan tindakan  kekerasan  dan  intimidasi  terhadap  masyarakat  lainnya  sehingga  hal  ini membuat  rasa  takut  untuk  melaksanakan  penegakan  hukum  dikarenakan  tindakan kekerasan.
Dalam  melaksanakan  tujuan  hukum,  seringkali  adanya  hambatan  dimana  sering terjadi  campur  tangan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  yang  memiliki  kepentingan  lain hal tersebut mengakibatkan tidak sejalannya apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dalam  melaksanakan  permasalahannya.  Dengan  adanya  penjelasan  tersebut  juga,  unsur transparansi ini merupakan suatu hal ayng penting dalam mewujudkan tujuan hukum.
Penegakan  hukum  tak  boleh  hanya  terpaku  pada  aspek  hukum  tertulis.  Pendekatan hukum  formalistis  yang  kaku  bisa  melukai  rasa  keadilan  masyarakat.  Penting  untuk mempertimbangkan  hukum  yang  hidup  dan  budaya  hukum  dalam  penegakan  hukum.
Memahami  norma  dan  nilai  masyarakat  membantu  penegak  hukum  menegakkan  hukum secara adil.
Ketika  melakukan  pembahasan  mengenai  permasalahan  penegakan  hukum  ini,  yang mana  hal  tersebut  hanya  didasari  atas  aturan  yang  berlaku,  hasil  dari  pembahasan  tersebut hanya  menjadi  suatu  hal  yang  tidak  sinkron  dengan de  facto ,  hal  ini  diperlukan  juga relevansinya dengan pelaksanaan yang konkret oleh manusia.
Integritas  ketika  melakukan  penegakan  hukum  merupakan  suatu  unsur  yang  sangat penting  ketika  membentuk  fondasi  hukum  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Adapun  unsur tersebut  juga  merupakan  gambaran  terhadap  kualitas  dan  moralitas,  selain  itu  juga  aparat penegak hukum ini didasari atas kepercayaan dan keadilan, serta kejujuran merupakan suatu unsur yang penting.
Integritas  juga  merupakan  unsur  untuk  memberikan  kepastian  terhadap  HAM  dan memberikan  perlindungan  bagi  semua  individu  dalam  aspek  hukumnya.  dalam  pembahasan tersebut  juga, menjelaskan bahwasanya semua individu mempunyai  hak untuk  diperlakukan sama  yang  tentunya  juga  dalam  hukum,  serta  memiliki  hak  tanpa  adanya  diskriminasi  serta penindasan terhadap individu tersebut.
Adapun  aparat  yang  dalam  tugasnya  adalah  melakukan  penyelenggaraan  peradilan adalah sebagai berikut :
1. Dalam  UU  Nomor  16  Tahun  2005  yang  membahas  mengenai  kejaksaan  Republik Indonesia, dimana Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu badan yang melaksanakan kekuasaan negara yang didasari atas UU untuk melaksanakan kewenangannya.
2. Dalam  UU  Nomor  2  Tahun  2002  yang  mana  membahas  mengenai  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Penipuan  adalah  suatu  kejahatan  yang  tergolong  dalam  pelanggaran  terhadap  hak milik  dan  hak-hak  lain  yang  berkaitan  dengan  hak  milik.  Kejahatan  penipuan  diatur  dalam Pasal 378 hingga Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam  penjelasan  ini  juga,  terdapat  upaya  dalam  melakukan  penipuan  yang  mana terdapat hal hal yang digunakan dalam melakukan penipuan yaitu:
1. Nama Palsu
Dalam  alat  ini  merupakan  identitas  yang  digunakan  oleh  pelaku  tersebut  dengan menggunakan identitas yang dimiliki orang lain dan disalahgunakan oleh orang lain.
2. Tipu Muslihat
Tipu  muslihat  yaitu  perbuatan  tersebut  menimbulkan  rasa  kepercayaan  orang  lain kepada pelaku.
3. Martabat atau Keadaan Palsu
Dalam  poin  ini,  menjelaskan  bahawasanya  pelaku  menjelaskan  suatu  pernyataan yang tidak sesuai dengan de facto . 4. Rangkaian Kebohongan
Dimana dalam poin ini merupakan suatu hal yang serupa dengan keadaan palsu akan tetapi  hal  ini  juga  melengkapi  dengan  kebohongan  lainnya.  Dapat  dikatakan  hal  ini merupakan suatu kebohongan yang berkelanjutan.
Hukum menetapkan tindakan  yang harus dilakukan,  yang boleh dilakukan, dan yang dilarang.  Tujuan  hukum  tidak  hanya  mengatur  orang-orang  yang  melanggar  hukum,  tetapi juga  mengatur  tindakan  hukum  yang  mungkin  terjadi  serta  alat-alat  negara  untuk  bertindak sesuai  hukum.  Sistem  kerja  hukum  seperti  ini  adalah  salah  satu  bentuk  penegakan  hukum. Penegakan hukum menjadi indikator kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara maju tidak  hanya  ditandai  oleh  perekonomian  yang  maju,  tetapi  juga  oleh  penegakan  hukum  dan perlindungan hak asasi manusia yang baik.
Upaya penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari penegakan hukum.  Oleh karena itu, sering disebut bahwa politik atau kebijakan hukum
pidana  merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum.  Dengan  demikian,  usaha menanggulangi  kejahatan  melalui  pembuatan  peraturan  dalam  Undang-Undang  Hukum Pidana pada dasarnya adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat.

## KESIMPULAN
Penegakan hukum yang berfokus pada terciptanya keadilan, seperti perlindungan Hak Asasi  Manusia,  persamaan  derajat,  dan  kedudukan  di  hadapan  hukum,  perlu  mendapat perhatian serius. Sangat  penting untuk  tetap menegakkan norma hukum  dan nilai-nilai  yang terkandung  di  dalamnya.  Para  penegak  hukum  juga  diharapkan  untuk  lebih  memahami peraturan hukum yang harus ditegakkan.

## REFERENSI
Agus Kasiyanto, dan Thon Jerri. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik. Jurnal De Facto , 4(2).
Annisa.  (2023).  “Penegakan  Hukum:  Pengertian,  Faktor  dan  Tahapnya”,  Diakses    melalui https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/.
Fitriani. (2021). “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia  Maya  (Studi  Kasus  Tahun  2018-2020  di  Polda  Sul-Sel”.  Diakses  Melalui http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5773/ .
Kesuma,  I  Gusti  Made  Jaya.  et  al.  (2020).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Penipuan  Melalui Media Elektronik. Jurnal Preferensi Hukum , 1(2).
Kusumadewa,  I  Made  Ngurah  Adi.  et  al.  (2022).  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur, Jurnal Konstruksi Hukum , 3(1).
Muhammad  Riswan.  (2023).  “Dilema  Penegak  Hukum:  Peran  Penting  Penegakan  Hukum Untuk  Mewujudkan  Keadilan”.    Diakses  melalui https://law.uad.ac.id/dilema- penegak-hukum-peran-penting-penegakan-hukum-untuk-mewujudkan-keadilan/ . Risa  Wahyuni.  (2022).  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penipuan  Berkedok  Investasi (Studi  Penipuan  Investasi  Oleh  Yalsa  Boutique  Muslimah  Banda  Aceh)”.  Diakses melalui https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25856/.
Satrio  Cahyo  B.  (n.d.).  “Wajah  Penegakan  Hukum  Indonesia”.  Diakses  melaui  https://lso- pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/wajah-penegakan-hukum- indonesia.html.
Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum , 8(3).
Syamsul  Dwi  Maarif.  (2022).  “Isi  Bunyi  dan  Unsur  Pasal  378  KUHP  Tentang  Penipuan”. Diakses melalui https://tirto.id/isi-bunyi-dan-unsur-pasal-378-kuhp-tentang-penipuan- guSC.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP .