http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## TINDAK PIDANA BAGI PENJUAL ALAT KONTRASEPSI UNTUK ANAK MENURUT RKUHP

## Helmi Putra Joehanda
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## Abstrak
Maraknya  pergaulan  bebas  di  kalangan  remaja  menimbulkan  terjadi  kenaikan  permasalahan  anak  di Indonesia. Riset menunjukkan bahwa permasalahan anak di Indonesia terus mengalami kenaikan. Ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk menekan permasalahan anak di Indonesia. Dimana di dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 20, mengatur bahwa baik Negara ,pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban  untuk  penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Dalam  lapangan  kasus  yang  menjadi  perhatian ialah  pergaulan  bebas,  akibatnya  banyak  remaja  yang  memakai  narkoba,  minum  minuman  keras  dan termasuk  sex  bebas.  Serinkali  ditemukan  remaja  yang  hamil  diluar  nikah,  karena  itu  banyak  remaja mengakalinya dengan membeli alat kontrasepsi sebelum berhubungan. Padahal alat kontrasepsi hanya bisa dibeli dengan syarat mempunyai KTP. Itu menandakan bahwa mudahnya alat kontrasepsi itu dibeli. Fakta lain yang mengejutkan ialah tingginya penjualan alat kontrasepsi Di Indonesia apalagi menjelang tahun baru, dan dari 10 orang yang membeli alat kontrasepsi 4 diantaranya masih remaja. Itu tidak terlepas dari orang orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  demi  keuntungan  pribadi,  dengan  menjual  dan  menawarkan  alat kontrasepsi  dengan  harga  2x  lipat  dari  harga  yang  sebenarnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menambah wawasan  kepada  para  pembaca  bagaimana  permasalahan  anak  di  Indonesia  dan  bagaimana  jerat  pelaku penjual alat kontrasepsi kepada anak menurut RKUHP (yang masih belum resmi diberlakukan)

## Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari hari, banyak sekali terjadi peristiwa atau kejadian yang dialami oleh setiap  orang.  Peristiwa  penting,  yang  berhubungan  dengan  sejarah  ataupun  peristiwa  criminal. Setiap harinya peristiwa atau kejadian pasti terjadi, terutama pada peristiwa atau kejadian criminal. Dimana setiap orang mengalaminya, tidak terkecuali bagi anak anak dan perempuan. Perempuan dan  anak  anak  seringkali  rentan  menjadi  korban  peristiwa  criminal,  karena    mereka  dianggap lemah. Anak merupakan amanah titipan dari Tuhan yang harus dijaga. Anak anak juga mempunyai hak dan kewajiban dimana diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak.(Michael, n.d.)
Pemerintah  dan  Negara  wajib  melindungi  hak  dan  kewajiban  anak  dimana  diatur  dalam Undang  Undang  No.  23  Tahun  2002  pasal  20,  mengatur  bahwa  baik  Negara  ,pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban untuk penyelenggaraan perlindungan anak.  Dalam pasal ini  sudah  terlihat  jelas  bahwa  setiap  orang  punya andil  besar  untuk  bertanggung  jaewab dalam melindungi  hak  dan  kewajiban  anak.  Tetapi  dalam  praktiknya  sendiri  masyarakat  maupun pemerintah lebih bersikap apatis untuk melihat bagaimana permasalahan anak dan banyak sekali kasus penelataran anak yang terjadi di Negara ini.(Hadi & Saragih, 2013)
Permasalahan permasalahan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun selalu meningkat. Contoh  kasus  yang  banyak  menyita  public  ialah  pergaulan  bebas  yang  dilakukan  oleh  remaja (masih  dibawah  umur)  untuk  melakukan  hal  hal  yang  bersifat  dewasa.  Bukannya  member peringatan  atau  apa  tetapi  sebagian  masyarakat  justru  memanfaatkan  situasi  tersebut  untuk keuntungan pribadi. Salah satunya menawarkan atau menjual kondom yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak anak. Itu mengakibatkan banyaknya remaja yang kehilangan moral agama dan norma  kesusilaan,  dan  pergaulan  yang  semakin  bebas.  Tidak  jarang  penjual  kondom  menjual kondom bekas, sehingga tingginya penyakit kelamin yang dialami oleh remaja. Dalam hal tersebut, pemerintah mengeluarkan RKUHP dimana ada jeratan hokum bagi pelaku penjual kondom bagi anak  anak.  Ini  merupakan  langkah  yang  baik  untuk  mengurangi  bahkan  meghilangkannya, sehingga penurunan permasalahan anak terutama pergaulan bebas dapat ditekan. Dan dimohon
untuk  semua  masyarakat  untuk  lebih  bersikap  empati  atau  lebih  ikut  berpartisipasi  dalam menyukseskan penyelenggaraan perlindungan anak. Sehingga pemerintah juga lebih mudah untuk mengetahui permasalahan anak anak di Indonesia.

## Rumusan Masalah
Bagaimana tindak pidana bagi orang yang menjual alat kontrasepsi bagi anak anak menurut RKUHP ?

## Tujuan Penulisan
1. Untuk Mengetahui apa saja permasalahan di Indonesia
2. Untuk Mengetahui bagaimana tindak pidana bagi penjual kondom bagi anak menurut RKUHP?

## Manfaat Penulisan
 diharapkan dapat menambah referensi tentang permasalahan permasalahan anak di Indonesia.
 menambah wawasan tentang (pelaku) yang melakukan kejahatan terhadap anak tindak pidana, terutama dalam hal pelaku penjual kondom dari RKUHP.

## Pembahasan
Bagaimana Tindak Pidana Bagi Orang Yang Menjual Alat Kontrasepsi Bagi Anak Anak Menurut Rkuhp ?
Permasalahan permasalahan yang terjadi pada anak setiap tahun mengalami kenaikan yang begitu signifikan, ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk menekan angka permasalahan anak di Indonesia. Anak selalu menjadi sasaran korban tindak criminal dan mereka rentan untuk dipengaruhi  oleh  seseorang  untuk  berbuat  criminal.  Bagaimana  banyak  kasus  permasalahan  di Indonesia  seperti  contoh  penelantaran  anak,  pergaulan  bebas  hingga  konten  yang  berbau pornografi. Seharusnya dimana itu adalah hal yang tabu untuk dilihat oleh para remaja (anak anak). Dalam HAM pun sudah diatur tentang perlindungan anak, tetapi untuk adanya penguatan hokum dan  agar  spesisifik  pemerintah  mengeluarkan  Undang  Undang  perlindungan  anak  dimana pembahruan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.(Setyorini et al., 2020)
Maraknya  pergaulan  bebas  yang  terjadi  di  kalangan  remaja  menimbulkan  meningkatnya permasalahan  anak  di  Indonesia.  Tetapi  di  sebagian  masyarakat  justru  memanfaatkan permasalahan  tersebut.  Banyaknya  remaja  yang  hamil  diluar  nikah,  untuk  mensiasatinya  para remaja sengaja untuk membeli alat kontrasepsi. Padahal untuk membeli alat kontrasepsi itu, harus wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas dan bukti bahwa orang tersebut telah  memenuhi  syarat  (sudah  cukup  umur).  Tetapi  dalam  faktanya  di  lapangan  para  kalangan remaja SMA bahkan anak SMP pun dengan mudah mendapatkan alat kontrasepsi tersebut. Itu tidak lepas dari orang yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan atau menjual alat kontrasepsi demi  keuntungan  pribadi  seseorang.  Bahkan  ada  yang  menawarkan  diri  untuk  menjadi  calo (pembeli)  kondom.  Ini  merupakan  tamparan  kerasbagi  pemerintah  untuk  lebih  ketat  dan melakukan pengawasan terhadap pembelian kondom.(Kleden et al., 2020)
Baru baru ini pemerintah dalam RKUHP memasukkan pasal, dimana ada jeratan hukuman bagi  pelaku  yang  sengaja  menawarkan  atau  menjual  alat  kontrasepsi  itu  jepada  remaja  (anak dibawah umur). Dalam 414 RKUHP dijelaskan bahwa “ setiap orang yang secara terang terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan alat kontrasepsi kepada anak diancam pidana denda. Ada juga dalam pasal 415 yang berbunyi “diancam pidana paling lama enam  bulan  bagi  setiap  orang  yang  tanpa  hak  secara  terang  terangan  menunjukkan  alat  untuk
menggugurkan  kandungan,  menawarkan,  menyiarkan  tulisan,  atau  menunjukkan  untuk  dapat memperoleh alat menggugurkan kandungan.(Aulia & Afifah, 2019)
Tetapi  terdapat  pengecualian  bagi  petugas  yang  secara  berwenang  (mempunyai  izin) mengenalkan  alat  kontrasepi  untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan  atau  digunakan  dalam pendidikan, ini tertulis dalam pasal 416 diamana petugas (relawan yang kompeten dan ditugaskan oleh pihak yang berwenang) dalam rangka pelaksanaan keeluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk penyuluhan kesehatan. Tetapi pasal ini menjadi kontroversi di kalangan  masyarakat  dimana  hanya  petugas  saja  yang  berwenang  yang  mendapatkan  izin, sementara peran masyarakat dalam penyuluhan keluarga berencana menjadi terganggu.

## Kesimpulan
Permasalahan permasalahan yang terjadi pada anak setiap tahun mengalami kenaikan yang begitu signifikan, ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk menekan angka permasalahan anak di Indonesia. Anak selalu menjadi sasaran korban tindak criminal dan mereka rentan untuk dipengaruhi  oleh  seseorang  untuk  berbuat  criminal.  Bagaimana  banyak  kasus  permasalahan  di Indonesia  seperti  contoh  penelantaran  anak,  pergaulan  bebas  hingga  konten  yang  berbau pornografi. Seharusnya dimana itu adalah hal yang tabu untuk dilihat oleh para remaja (anak anak). Dalam HAM pun sudah diatur tentang perlindungan anak, tetapi untuk adanya penguatan hokum dan  agar  spesisifik  pemerintah  mengeluarkan  Undang  Undang  perlindungan  anak  dimana pembahruan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

## Saran
Sebenarnya  pemerintah  melakukan  sesuatu  yang  baik,  langkah  untuk  mengurangi    atau menekan permasalahan anak di Indonesia, terutama maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja. Seperti baru baru ini di rumuskan tindak pidana bagi penjual kondom seperti ditegaskan dalam UUPA  bahwa  anak  harus  dihindarkan  dari  apa  apa  yang  memang  bukan  harus  ditonton  atau diterimanya  yang  bukan  sesuai  dengan  usianya.  Tetapi  dalam  perancangan  RKUHP  ini  kadang merugikan  sebagian  orang  sehingga  menimbulkan  cacat  hokum.  Seharusnya  pemerintah  lebih pemikiran yang matang untuk mengeluarkan pasal pasal dimana agar tidak timbulnya keresahan dan tanpa merugikan orang lain. Cacat hokum menjadikan ketidak seimbangan antara masyarakat yang  satu  dengan  yang  lain.  Masyarakat  juga  dihimbau  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  hal penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga pemerintah jadi lebih mudah unutk menyelesaikan permasalahan permasalahan`anak di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Aulia, M. C., & Afifah, W. (2019). PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2170 Hadi, S., & Saragih, T. M. (2013). ONTOLOGI DESENTRALISASI FISKAL DALAM NEGARA KESATUAN. Perspektif. https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.43
Kleden, K. L., Candra, P. H., & Atom, F. (2020). PENCARI OBAT KUAT TERJEBAK CRIME WITHOUT VICTIM (Pisau Analisis Kriminologi). Jurnal Hukum Magnum Opus. https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3055
Michael, T. (n.d.). PEMBERDAYAAN MAHASISWA DALAM MENUMBUHKAN JIWA MENULIS ILMIAH MELALUI PELATIHAN ARTIKEL DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA. Jurnal Akrab Juara, 5(1), 66–72.
Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255