## PENGAWASAN MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

## MUH. IRHADI HAKIM, JUMADI, ANDI SAFRIANI Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: jumadirahman263@yahoo.com

## Abstrak
Bentuk  pengawasan  yang  dimiliki  oleh  menteri  dalam  negeri  sebelum  perda  dibatalkan sebaiknya  dalam  proses  pembuatan  perda  semestinya  diuji  sebaik  mungkin  sebelum disahkan  pada  tingkat  provinsi  oleh  Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  bahwa apakah  ada  atau  tidak  poin-poin  dari  aturan  perda  tersebut  yang  bertentangan  dengan aturan  yang  lebih  tinggi  secara  hierarki  peraturan  perundang-undangan,  bertentangan dengan kepentingan umum dengan kesusilaan. Pemerintah Daerah yang terkait sekiranya dapat  lebih  baik  lagi  berkomunikasi  dengan  pemerintah  pusat  dalam  pengujian  dan pembuatan perda.
Kata Kunci : Pengawasan, Peraturan Daerah, Pajak Daerah.

## Abstract
The  form  of  supervision  held  by  the  Minister  of  Home  Affairs  before  the  regional regulation was canceled should be in the process of making the local regulation as well as possible before being approved at the provincial level by the Governor as the central government  representative  whether  or  not  there  are  points  from  the  regulation  that contravene  the  rules  above  hierarchy  of  laws  and  regulations,  contrary  to  the  public interest  with  decency.  The  relevant  regional  government  should  be  able  to  better communicate with the central government in testing and making regional regulations.
Keywords: Supervision, Regional Regulations, Regional Taxes.

## Pendahuluan
Pada  masa  sekarang  ini  pajak  sangatlah  memiliki  manfaat  yang  banyak  bagi pembangunan negara yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat yang berada di negara tersebut. Pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat yang dibagi menjadi beberapa jenis pajak bertujuan memberikan manfaat kembali kepada masyarakat itu sendiri dalam berbagai  hal  termasuk  dalam  hal  pembangunan,  pendidikan,  kesehatan  dan  lain sebagainya. 1 Pajak  adalah  iuran  kepada  negara  yang  dapat  dipaksakan  yang  terhutang oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  dengan  tidak  mendapat prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya  adalah  untuk membiayai  biaya  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas  negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
R.A.  Seligman  mengatakan  pajak  ialah  pemungutan  yang  sifatnya  memaksa kepada  pemerintah  atau  penguasa  untuk  biaya  segala  pengeluaran  yang  berhubungan dengan  masyarakat  dan  tanpa  ditunjuk  serta  tidak  ada  keuntungan  khusus  yang diperoleh. 2 Dr.  P.J.A  Andriani  mengatakan  pajak  merupakan  iuran  masyarakat  kepada negara  yang  dapat  dipaksakan  dan  terhutang  bagi  yang  wajib  membayarnya  sesuai dengan peraturan  perundang-undangan dengan tidak memperoleh sebuah reward secara langsung,  dapat  ditunjuk  dan  dipakai  untuk  membayar  pengeluaran-pengeluaran  umum yang  berhubungan  dengan  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan. 3 Menurut  Dr.  Soeparman  Soemahamidjaja  dalam  disertasinya  yang  berjudul  “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, pengertian pajak adalah: “iuran wajib berupa uang atau  barang  yang  dipungut  oleh  penguasa  berdasarkan  norma-norma  hukum  guna menutup  biaya  produksi  barang-barang  dan  jasa-jasa  kolektif  dalam  mencapai kesejahteraan umum”. 4
Di  Indonesia  yang  juga  memakai  sistem  otonomi  daerah  yang  memberikan kewenangan  kepada  pemerintahan  daerah  untuk  mengatur  urusan  rumah  tangganya sendiri  termasuk  dalam  hal  pemungutan  pajak  daerah  maka  disitulah  terkadang memberikan  sedikit  perbedaan  antara  daerah  satu  dengan  daerah    lainnya  yang  berada dalam ruang lingkup negara Indonesia secara umumnya. Namun, peraturan daerah yang diatur  oleh  pemerintah  daerah  dapat  dibatalkan  oleh  pemerintah  pusat  dengan  alasan untuk  kepentingan  dan  kebijakan  pemerintah  secara  nasional.  Pengambilan  keputusan oleh  pemerintah  dengan  alasan  untuk  kepentingan  nasional  haruslah  dilakukan  secara musyawarah dan memiliki dasar yang kuat agar tak terjadi kesewenang-wenangan dalam pengambilan  keputusan.  Jauh  sebelum  perundang-undangan,  sesungguhnya  Al-Qur’an yang merupakan sebagai sumber hukum tertinggi telah menjelaskan tentang pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah.
Hal ini disebutkan dalam firman Allah Q.S As-Syura ayat:38
Terjemahannya:
1 Andriani, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Jakarta: Kencana, 1991), hlm.23.
2 R.A. Seligman, Essay In Taxation , (Jakarta: Kencana, 1999), hlm.17.
3 P.J.A. Andriani, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm.15.
4 Soeparman Soemahamidjaja, Pajak Dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm.10
“Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhannya  dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka  dan mereka  menafkahkan  sebagian  dari rezeki  yang  kami  berikan  kepada mereka.”
Maksud  dari  ayat  ini,  salah  satunya  adalah  agar  setiap  pengambilan  keputusan sebaiknya  dilakukan  secara  bermusyawarah  karena  jika  tidak  dilakukan  secara bermusyawarah terkadang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan    termasuk kesalahpahaman antara orang-orang   yang  terkait  di  dalamnya.  Kemudian  setelah perundang-undangan  lahir,  maka  secara  umum  tugas  dan  fungsi  menteri  dalam  negeri dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri,  kementerian  dalam  negeri  mempunyai  tugas  melaksanakan  urusan  di  bidang pemerintahan  dalam  negeri  untuk  membantu  Presiden  dalam  melaksanakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas tersebut,  kementerian dalam negeri menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan,  penetapan,  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  politik  dan pemerintahan  umum,  otonomi  daerah,  pembinaan  administrasi  kewilayahan, pembinaan  pemerintahan  desa,  pembinaan  urusan  pemerintahan  dan  pembangunan daerah,  pembinaan  keuangan  daerah,  serta  kependudukan  dan  pencatatan  sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Koordinasi  pelaksanaan  tugas,  pembinaan,  dan  pemberian  dukungan  administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian dalam negeri;
3. Pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  yang  menjadi  tanggung  jawab kementerian dalam negeri;
4. Pengawasan atas terlaksananya tugas di lingkungan kementerian dalam negeri;
5. Pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan  supervisi  atas  pelaksanaan  urusan  kementerian dalam negeri di daerah;
6. Pengoordinasian,  pembinaan  dan  pengawasan  umum,  fasilitasi,  dan  evaluasi  atas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
7. Kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
8. Kegiatan  pengembangan  sumber  daya  manusia  di  bidang  pemerintahan  dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat hingga ke daerah;
10. Pelaksanaan  dukungan  yang  bersifat  substantif  kepada  seluruh  unsur  organisasi  di lingkungan kementerian dalam negeri.
Namun pada kenyataannya, terkadang ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa  keputusan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  seolah-olah  lebih  dominan kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan bukan berdasarkan kepentingan masyarakat  secara  umum  yang  menganggap  adanya  ketidakadilan  dalam  pengambilan keputusan  tak terkecuali  menteri  dalam  negeri  yang  merupakan  bagian  dari  pemerintah terkadang  kebijakan  dan  keputusannya  masih  bisa  patut  untuk  dipertanyakan  dan dimintai  kejelasannya.  Ketidakpercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  itulah  yang membuat  segala  kebijakan  dan  keputusannya  masih  patut  untuk  dipertanyakan  dan dimintai  kejelasannya  serta  dasar  hukumnya  atas  keputusannya  terlebih  lagi  karena Indonesia juga dikatakan sebagai negara hukum yang segala sesuatunya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penyusun ialah jenis penelitian hukum secara normatif- empiris  yaitu  secara  yuridis  dengan  mengkaji  aturan  tentang  tugas  dan  kewenangan Menteri Dalam Negeri di Indonesia terkhusus mengenai pembatalan perda tentang pajak di Kota Makassar. Metode pendekatan yang digunakan dengan Pendekatan Yuridis dan pendekatan  sosiologi.  Pendekatan  yuridis  yaitu  suatu  cara  atau  metode  yang  digunakan berdasarkan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  dan  memiliki  hubungan  atau  korelasi dengan  masalah  yang  diteliti.  Pendekatan  Sosiologis  yaitu  pendekatan  terhadap  gejala sosial yang timbul di dalam masyarakat.

## Dasar Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kota Makassar oleh Menteri Dalam Negeri
Menurut  Bagir  Manan  ada  4  (empat)  landasan  yang  dapat  digunakan  dalam menyusun  perundang-undangan  demi  menghasilkan  perundang-undangan  yang berkualitas,  yaitu  landasan  yuridis,  landasan  sosiologis,  landasan  filosofis  dan  landasan politis. 5 Landasan  yuridis  yang  dimaksud  yaitu  ketentuan  hukum  yang  menjadi  dasar kewenangan  ( bevoegheid , competentie )  dari  pembuat  peraturan  perundang-  undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang telah ditentukan dalam  perundang-undangan  atau  tidak.  Sedangkan,  landasan  sosiologis  yang  dimaksud yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut haruslah dapat diketahui dan  dipahami  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  kenyataan  hidup.  Hal  ini  berarti  bahwa hukum yang dibentuk tersebut haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum yang hidup ( the living law ) dalam masyarakat. 6
Landasan filosofis yang dimaksud yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi  dasar  ketika  menuangkan  hasrat  dan  kebijakan  (pemerintah)  ke  dalam  suatu rencana  atau  draft  peraturan  negara.  Suatu  rumusan  perundang-undangan  yang  dibuat harus  mendapat  pembenaran  ( recthvaardiging )  yang  dapat  diterima  dan  dikaji  secara filosofis.  Pembenaran  tersebut  harus  sesuai  dengan  cita-cita  dan  pandangan  hidup masyarakat  yaitu  cita-cita  kebenaran  ( idée  der  waarheid ),  cita-cita  keadilan  ( idée  der grerecthsigheid ) dan cita-cita kesusilaan ( idée der eedelijkheid ). 7 Landasan politis yaitu garis  kebijakan  politik  yang    menjadi  dasar  setelahnya  bagi  kebijakan  dan  pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara.
Dalam Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Pasal 251 ayat (2), (3), (4), dan (8) Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara  liniear  telah  sesuai  dengan  " original  intent "  makna  yang  terkandung  di  dalam Pasal 24A UUD 1945 yang turunannya terdapat di dalam Pasal  9 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, yang mana pada pokoknya hanya  memberikan  jalur/sarana  legal  dan  konstitusional  terhadap  pembatalan  peraturan daerah  (perda)  melalui judicial  review di  lembaga  yudikatif  atau  dalam  hal  ini Mahkamah Agung (MA), bukan oleh lembaga eksekutif (Kemendagri). 8
5 Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah , (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hlm.23
6 Rosyidi Ranggawidjaja dikutip oleh Soimin, Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.18
7 Budiman NPD, Ilmu Pengantar Perundang-Undangan, (Yogyakarta: UII press, 2005), hlm.33.
8 Fachri Fachruddin, “Keputuan MK Mencabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda Provinsi”, https://nasional.kompas.com/read/2017/06/15/15280191/ma.siap.terima.dampak.putusan.mk.terkait.pemba talan.perda, Diakses pada tanggal 14 Juni 2017
Adanya  instruksi  pemerintah  untuk  mencabut  sejumlah  peraturan  daerah  (Perda) dinilai  kontra  dengan  upaya  mewujudkan  pemerintah  yang  baik  ( good  governance ). Dalam  melaksanakan  tugasnya,  pemerintah  sebagai  pejabat  negara  terikat  dengan sejumlah  asas  diantaranya  yakni  asas  kepastian  hukum,  akuntabilitas,  kecermatan  dan kehati-hatian.  Dari  sisi  perspektif  hukum  pemerintahan  daerah,  mekanisme  pembatalan perda  bukanlah  menjadi  suatu  hal  yang  baru.  Mekanisme  ini  telah  lama  diperkenalkan sejak  era  pemerintahan  orde  lama  melalui  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1948 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Aturan  tersebut  bermetamorfosa  hingga  sampai  saat  ini menjadi  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  yang  digunakan  kini juga memuat aturan yang serupa.
Oleh karena itu, membatalkan sebuah peraturan daerah meupakan hal yang sangat esensial  dalam  mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang  baik  antara  pemerintahan  pusat dengan  pemerintahan  daerah,  kemudian  dibentuklah  oleh  pemerintah  UU  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  telah  mengatur  kewenangan  atas pembatalan  perda  ini  secara  tegas.  Dalam  UU  terbaru  tersebut  dijelaskan  bahwa  ada beberapa  hal  yang  bisa  dijadikan  dasar  pembatalan,  diantaranya  yaitu  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  di  atasnya  atau  lebih  tinggi, kepentingan  umum,  dan/atau  kesusilaan.  Bertentangan  dengan  kepentingan  umum meliputi:  terganggunya  kerukunan  antar  warga  dalam  masyarakat,  terganggunya  akses terhadap  pelayanan  publik,  terganggunya  ketenteraman  dan  ketertiban  umum, terganggunya  kegiatan  ekonomi  demi  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  dan diskriminasi  terhadap  suku,  agama  dan  kepercayaan,  ras,  antara  golongan  dan  gender. Hal-hal atau alasan-alasan inilah yang digunakan sebagai dasar pembatalan masih sangat umum dan abstrak sehingga memberikan ruang untuk terjadinya penafsiran yang sangat luas bagi pemegang kewenangan ini.
Berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, mekanisme pembatalan Perda berubah menjadi sebagai berikut:
Pasal 251 ayat:
1. Perda provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan  umum,  dan/atau  kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
2. Perda  kabupaten/kota  dan  peraturan  bupati/wali  kota  yang  bertentangan  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan  umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
3. Dalam  hal  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  tidak  membatalkan  Perda kabupaten/kota  dan/atau  peraturan  bupati/wali  kota  yang  bertentangan  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan  umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
4. Pembatalan Perda  provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan  dengan  keputusan  Menteri  dan  pembatalan  Perda  kabupaten/kota  dan peraturan  bupati/wali  kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
5. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
6. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat  (4),  kepala  daerah  harus  menghentikan  pelaksanaan  Perkada  dan  selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.
7. Dalam  hal  penyelenggara  pemerintahan  daerah  provinsi  tidak  dapat  menerima keputusan  pembatalan  Perda  provinsi  dan  gubernur  tidak  dapat  menerima  keputusan pembatalan  peraturan  gubernur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dengan  alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan  keberatan  kepada  presiden  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.
8. Dalam hal penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan  pembatalan  Perda  kabupaten/kota  dan  bupati/wali  kota  tidak  dapat menerima  keputusan  pembatalan  peraturan  bupati/wali  kota  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (4)  dengan  alasan  yang  dapat  dibenarkan  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  bupati/wali  kota  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda kabupaten/kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.
Pasal 252 ayat:
1. Penyelenggara  pemerintahan  daerah  provinsi  atau  kabupaten/kota  yang  masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sanksi administratif; dan/atau b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;
3. Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  dikenai  kepada kepala  daerah  dan  anggota  DPRD  berupa  tidak  dibayarkan  hak-hak  keuangan  yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara pemerintahan  daerah  masih  mengajukan  keberatan  kepada  presiden  untuk  Perda provinsi dan kepada Menteri untuk Perda kabupaten/kota.
5. Dalam  hal  penyelenggara  pemerintahan  daerah  provinsi  atau  kabupaten/kota  masih memberlakukan  Perda  mengenai  pajak  daerah  dan/atau  retribusi  daerah  yang dibatalkan  oleh  Menteri  atau  dibatalkan  oleh  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah pusat,  dikenai  sanksi  penundaan  atau  pemotongan  Dana  Alokaasi  Umum  dan/atau Dana Bagi Hasil bagi daerah bersangkutan.

## Langkah-langkah  yang  Ditempuh  Oleh  Pemerintah  Kota  Makassar  Terkait Dengan Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kota Makassar Oleh Menteri Dalam Negeri
Adapun  konstitusi  dalam  hal  ini  berbeda  dengan  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah,  konstitusi  menganut  rezim judicial  review atau  pengujian  melalui  mekanisme peradilan  bagi  peraturan  yang  diduga  melanggar  konstitusi  atau  peraturan  yang  ada  di atasnya.  Dalam  Pasal  24A  dan  24C  ditegaskan  bahwa  bagi  Undang-Undang  yang dianggap  bertentangan  dengan  UUD  1945  diujinya  di  Mahkamah  Konstisusi  sementara peraturan  di  bawah  undang-undang  diujinya  di  Mahkamah  Agung.  Pengaturan  ini ditegaskan  lagi  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  bahwa  dalam  hal  suatu  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  diduga  bertentangan  dengan  undang- undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Menurut  ketentuan  pada  Pasal  7  UU  Nomor  12  Tahun  2011,  Perda  merupakan salah  satu  jenis  aturan  di  dalam  hirarki  peraturan  perundang-undangan  yang  posisinya
berada  di  bawah  undang-undang.  Dengan  demikian,  maka  berdasarkan  ketentuan- ketentuan  tersebut,  hanya  Mahkamah  Agung  yang  berwenang  menguji  sebuah  Perda sehingga dari sudut pandang konstitusi, ketentuan pembatalan perda yang dilakukan oleh Mendagri sangat jelas bertentangan secara vertikal dengan UUD 1945 dan bertentangan secara  horisontal  dengan  UU  Nomor  12  Tahun  2011.  Hak  pemerintah  daerah  untuk membuat suatu Perda dilindungi oleh konstitusi tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 6  UUD  1945  bahwa  pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Hal  ini berarti bahwa kewenangan Pemda dalam membuat suatu Perda bersumber langsung dari konstitusi.
Di  lain  sisi,  Pemerintah  Kota  Makassar  yang  terkait  dengan  pembatalan  Perda Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Pajak  Daerah  di  Kota  Makassar  maka  Pemerintah  Kota Makassar  mendukung  pencabutan  peraturan  daerah  yang  dianggap  bermasalah  dan sepakat dengan rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menganulir adanya peraturan  daerah  yang  dinilai  menghambat  perizinan,  investasi,  dan  birokrasi  di  daerah sepanjang  tidak  merugikan  daerah.  Hanya  saja,  perlu  ada  proses  yang  sesuai  untuk dilalui  oleh  pemerintah  jika  ingin  mencabut  perda  yang  dianggap  bermasalah  dan diberikan kesempatan untuk mengkaji perda mana saja yang dinilai merugikan aktivitas investasi  dan  perizinan  di  Makassar  termasuk  untuk  menilai  apakah  peraturan  daerah yang  dikeluarkan  selama  ini  bertabrakan  atau  tumpang  tindih  dengan  peraturan  di atasnya  atau  tidak  sehingga  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan  dari  pihak  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Untuk itu, sebagai bagian dari pemerintah pusat  maka Pemerintah Kota Makassar juga  membentuk  tim  yang  bertugas  untuk  mengkaji  apa  dan  bagaimana  peraturan  yang menjadi keinginan pemerintah pusat sehingga ke depannya tidak terjadi lagi pembatalan perda  yang  dianggap  bertabrakan  atau tumpang  tindih  dengan  peraturan  di  atasnya  dan tidak  menjadi  kerugian  bagi  tingkat  pemerintahan  pusat.  Menurut  Rudianto  Lallo,  S.H, salah  satu  anggota  DPRD  Kota  Makassar  Fraksi  Nasdem  mengatakan  bahwa  “langkah yang  ditempuh  oleh  pihak  Pemerintah  Kota  Makassar  bersama  DPRD  Kota  Makassar yaitu  dengan  merevisi  Perda  Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Pajak  Daerah  di  Kota Makassar dimana telah  ada Tim Pansus yang dibentuk guna membahas Ranperda yang baru  untuk  menggantikan  Perda  Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Pajak  Daerah  di  Kota Makassar dan proses revisi serta rapat tersebut sedang berlangsung saat ini”. 9
Menurut  undang-undang  pemerintahan  daerah,  bentuk  pengawasan  pemerintahan pusat  terhadap  pemerintahan  daerah  terdiri  dari  pengawasan  secara  hirarki  dan pengawasan  secara  fungsional.  Pengawasan  hirarki  artinya  pengawasan  terhadap pemerintahan daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi dan organisasi baik organisasi  yang  terdapat  di  dalam  pemerintah  itu  sendiri  (DPRD)  dan  organisasi kemasyarakatan  di  luar  DPRD  (Pengawasan  Eksternal).  Pengawasan  fungsional  artinya pengawasan terhadap pemerintah  daerah  yang  dilakukan  secara  fungsional  baik  yang dilakukan  oleh  departemen  sektoral  maupun  yang  dilakukan  oleh  departemen  yang menyelenggarakan pemerintah umum (Departemen Dalam Negeri)
1. Bentuk Pengawasan Mendagri Terhadap Perda
Bentuk  pengawasan  Mendagri  terhadap  Perda  yaitu  menggunakan  pendekatan executive  review atau  pengujian  terhadap  sebuah  aturan  yang  dilakukan  oleh pemerintah. Dalam hal ini, yang melakukan pengujian atas Perda adalah kementerian dalam  negeri.  Seolah-olah  pemerintah  pusat  menjadi  hakim  yang  melakukan review
9 Rudianto Lallo, S.H Hasil Wawancara. (Makassar: 29 September 2017)
atas  produk  hukum  daerah.  Dalam  perspektif  hukum  pemerintahan  daerah, pembatalan  perda  merupakan  bagian  dari  mekanisme  pengawasan  pusat  atas  daerah. Ada  tiga  model  pengawasan  yang  dilakukan.  Pertama:  pengawasan  umum,  Kedua: pengawasan  represif  ( repressief  toezicht )  dan  Ketiga:  pengawasan    preventif ( preventief  toezicht ).  Ketiga  model  pengawasan  ini  dilakukan  sebagai  mekanisme kontrol pusat atas produk hukum daerah, baik berupa perda maupun Peraturan Kepala Daerah  (Perkada)  sehingga  setiap  penyusunan  regulasi  di  daerah  harus dikonsultasikan  ke  pemerintah  pusat  dan  jika  ditemukan  perda  yang  dianggap bermasalah  maka  pemerintah  pusat  berwenang  membatalkannya.  Adapun  bentuk pengawasan Mendagri terhadap perda dibagi menjadi 3 yaitu:
a. Pengawasan  umum  ialah  suatu  jenis  pengawasan  terhadap  segala  kegiatan pemerintahan  daerah  dengan  baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  pusat. Pengawasan  umum  terhadap  pemerintahan  daerah  dilakukan  oleh  menteri  dalam negeri  dan  gubernur/bupati/walikota atau  kepala  daerah  sebagai  wakil  pemerintah di  daerah  yang  bersangkutan.  Pengawasan  ini  juga  dapat  dipahami  sebagai pengawasan  terhadap  keseluruhan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  pemerintah daerah dan komponen dalam lingkungan departemen dalam negeri.
b. Pengawasan  represif  merupakan  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  setelah keputusan  atau  peraturan  tersebut  berlaku.  Pengawasan  ini  juga  dianggap  sebagai suatu  paksaan  pemerintah  terhadap  daerah  dalam  rangka  menjaga  keselarasan antara  otonomi  daerah  dan  sistem  negara  kesatuan  yang  dianut  Indonesia  serta menjaga rasa keadilan masyarakat.
c. Pengawasan preventif yakni pengawasan yang dilakukan terhadap suatu rancangan peraturan  daerah  atau  sebelum  suatu  peraturan  daerah  disahkan  dan  berlaku. Dengan pengawasan preventif ini, maka pemerintah pusat dapat memahami sejauh mana kebutuhan hukum masyarakat di daerah apakah dipaksakan ataupun tidak. Pengawasan pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah pusat dapat dilakukan secara  preventif,  terhadap  kebijakan  dari  pemerintah  daerah  yang  menyangkut  tentang pajak  daerah,  retribusi  daerah,  tata  ruang  daerah  dan  APBD.  Dengan  secara  represif, terhadap kebijakan berupa Perda dan Peraturan Kepala Daerah selain yang menyangkut tentang  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  tata  ruang  daerah  dan  APBD  dan  melihat  secara fungsional,  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  daerah  melakukan  pengawasan legislatif  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  daerah  dan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh masyarakat serta pengawasan terhadap suatu Rancangan  Peraturan  Daerah  (Ranperda),  yakni  terhadap  Ranperda  yang  mengatur tentang  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  APBD  dan  RUTR  (Rencana  umum  tata  ruang) sebelum  disahkan  oleh  Kepala  Daerah  maka  terlebih  dahulu  dievaluasi  oleh  menteri dalam  negeri  untuk  Ranperda  provinsi  dan  oleh  gubernur  terhadap  ranperda kabupaten/kota.  Pengawasan  terhadap  semua  Perda  diluar  yang  mengatur  pajak  daerah, retribusi daerah, APBD dan RUTR, yaitu setiap Perda wajib disampaikan terlebih dahulu kepada menteri dalam negeri untuk provinsi dan oleh gubernur untuk kabupaten/kota.
Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  klarifikasi  terhadap  Perda  yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi sehingga dapat dibatalkan  sesuai  dengan  mekanisme  yang  berlaku.  Permasalahan  yang  muncul  ialah pembentukan  perda  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau  peraturan perundang-undangan yang lebih di atasnya atau yang lebih tinggi. Kepala Daerah harus menghentikan  pelaksanaan  perda  dan  selanjutnya  DPRD  bersama  kepala  daerah mencabut perda yang dimaksud. Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima hasil  dari  keputusan  pembatalan  perda  tersebut  dengan  alasan  yang  dapat  dibenarkan
oleh  peraturan  perundang-undangan,  maka  kepala  daerah  dapat  mengajukan  keberatan kepada Mahkamah Agung.
2. Bentuk Pengawasan Masyarakat Terhadap Perda
Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  aparat  dari  luar  pemerintah  seperti masyarakat.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dapat  berbentuk  dalam perseorangan,  dalam  bentuk  kelompok,  maupun  dalam  bentuk  organisasi  dengan  cara seperti  pemberian  informasi  bahwa  adanya  indikasi  tentang  korupsi,  kolusi,  ataupun nepotisme  di  dalam  lingkungan  pemerintah  daerah  atau  DPRD  dan  juga  dapat  berupa penyampaian pendapat atau saran mengenai perbaikan, serta penyempurnaan yang secara prefentif maupun secara represif atas masalah yang ada. Informasi dan pendapat tersebut dapat disampaikan kepada pihak/instansi yang terkait. 10
Masyarakat  juga  dapat  memberikan  pengawasan  dalam  pembuatan  peraturan daerah  yang  merupakan  sebagai  salah  satu  wujud  dari  pemerintahan  yang  demokratis, oleh  sebab  itu  maka  masyarakat  juga  perlu  diberikan  ruang  yang  seluas-luasnya  karena dialah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara yang menganut paham demokrasi. Rakyat  diharapkan  bukan  saja  hanya  sekedar  menikmati  pembangunan  semata,  akan tetapi  juga  diharapkan  untuk  ikut  menata  hendak  kemana  akhirnya  pembangunan  itu diarahkan.  Oleh  sebab  itu,  rakyat  hendaknya  diikutsertakan  dimulai  dari  tahap pembuatan peraturan yang akan menjadi penuntun dan pengendali sampai kepada tahap pelaksanaan  dan  sekaligus  evaluasi.  Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  jalannya pembangunan  berarti  membuat  masyarakat  juga  ikut  serta  bertanggung  jawab,  apabila dikemudian hari terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembangunan.
Partisipasi  masyarakat  terlibat  dalam  perumusan  kebijakan  daerah  dapat menumbuhkan  kepercayaan,  penghargaan  dan  pengakuan  masyarakat  terhadap pemerintah  daerah serta menghadirkan kepercayaan dalam diri masyarakat akan adanya keberpihakan  dari  pemerintah  terhadap  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat. Keikutsertaan  masyarakat  dalam  perumusan  kebijakan  daerah  merupakan  bagian  dari political will pemerintah terhadap masyarakatnya.
Di  dalam  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  terdapat  satu  pasal  yang  mengatur  tentang partisipasi masyarakat yakni Pasal 166, di mana di dalam pasal tersebut mengatur bahwa masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam pembentukan  peraturan  daerah,  peraturan  kepala  daerah,  peraturan  bersama  kepala daerah dan/atau peraturan DPRD. Dengan adanya regulasi tentang partisipasi masyarakat tersebut maka akan menjadi dasar yuridis bagi pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten) untuk menjaring aspirasi dari masyarakat dan membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi.
Pengawasan  masyarakat  adalah  suatu  jenis  pengawasan  yang  dapat  berfungsi sebagai wujud pengawasan melekat yang berasal dari luar proses manajemen atau proses kegiatan,  antara  lain  aturan  atau  norma  kemasyarakatan  dan  etika.  Pengawasan masyarakat  sebagai  salah  satu  bentuk  pengawasan  melekat  yang  berasal  dari  luar organisasi  memiliki  manfaat  yang  sifatnya  lebih  luas  jika  dibandingkan  dengan pengawasan dari atasan langsung karena bukan saja hanya untuk kepentingan pimpinan semata  akan  tetapi  juga  bagi  kepentingan  seluruh  aparat  dalam  pemerintahan  yang bersangkutan tersebut.
10 Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.475.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Dasar hukum Mendagri membatalkan Perda yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  dengan  beberapa  alasan,  antara  lain  karena  Perda  Nomor  3 Tahun  2010  tentang  Pajak  Daerah  di  Kota  Makassar  dianggap  bertentangan  dengan peraturan yang lebih di atasnya serta bertentangan dengan kepentingan umum.
2. Langkah  yang  ditempuh  oleh  Pemkot  Makassar  beserta  DPRD  Kota  Makassar  yaitu membentuk  tim  khusus  yang  bertugas  mengkaji  peraturan  yang  seperti  apa  yang diinginkan  oleh  pemerintah  pusat,  setelah  itu  dibentuklah  Pansus  untuk  membahas dan membuat aturan yang baru sebagai pengganti (revisi) Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kota Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andriani. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Kencana, 1991.
Bagir  Manan  dalam  W.  Riawan  Tjandra dan  Kresno  Budi  Harsono. Legislatif  Drafting Teori  dan  Teknik  Pembuatan  Peraturan  Daerah. Yogyakarta:  Universitas Atmajaya, 2009.
Budiman NPD. Ilmu Pengantar Perundang-Undangan. Yogyakarta: UII press, 2005. P.J.A.  Andriani. Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah. Jakarta:  Mitra  Wacana  Media, 2010.
R.A. Seligman. Essay In Taxation . Jakarta: Kencana, 1999. Rosyidi  Ranggawidjaja  dikutip  oleh  Soimin, Pembentkan  Peraturan  Negara  Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Soeparman  Soemahamidjaja. Pajak  Dan  Retribusi  Daerah. Jakarta:  Mitra  Wacana Media, 2010.
Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Kencana, 2011.

## Websites
Fachri  Fachruddin.  “Keputuan  MK  Mencabut  Kewenangan  Mendagri  Batalkan  Perda Provinsi.”https://nasional.kompas.com/read/2017/06/15/15280191/ma.siap.terima.dampa k.putusan.mk.terkait.pembatalan.perda Diakses 14 Juni 2017.