## Original Research Paper
Penyuluhan  Hukum  Tentang  Pentingnya  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Untuk Menjamin  Kepastian  Hukum  Di  Desa  Karang  Bongkot  Kecamatan  Labuapi Kabupaten Lombok Barat
Shinta Andriyani 1 , Arief Rahman 1 , Wiwiek Wahyuningsih 1
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;
https://doi.org/10.29303/jpmpi.v5i4.2581 Sitasi : Andriyani, S., Rahman, A., & Wahyuningsih, W. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 5(4)

## Article history
Received: 20 Oktober 2022 Revised: 30 November 2022 Accepted: 8 Desember 2022
*Corresponding Author: Shinta Andriyani , Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; Email:
shintaandriyani@unram.ac.id
Abstract: Kegiatan penyuluhan  hukum  mengenai  Pentingnya Pendaftaran Hak  Atas  Tanah  Untuk  Menjamin  Kepastian  Hukum  Di  Desa  Karang Bongkot  Kecamatan  Labuapi  Kabupaten  Lombok  Barat  ini  dilakukan dengan  metode  ceramah  yang  dilanjutkan  dengan  diskusi.  Adapun manfaat  secara  umum  kegiatan  ini  adalah  untuk  membantu  pemerintah dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  untuk melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah  untuk  menjamin  kepastian  hukum terkait  dengan  kepemilikan  tanah  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku, sehingga  tertib  hukum  dan  tertib  administrasi  pertanahan  dapat  terwujud. Adapun  secara  khusus  penyuluhan  ini  bertujuan  untuk  merubah sikap  dan pola pikir masyarakat serta memberi motifasi masyarakat akan pentingnya melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah  untuk  menjamin  kepastian  hukum terkait  dengan  kepemilikan  tanah,  sehingga  lebih  terjamin  serta menghindari  terjadinya  sengketa  hak  atas  tanah  bagi  masyarakat  tersebut. Dari  hasil  kegiatan  dan  pembahasannya  dapat  disimpulkan  bahwa  secara umum  masyarakat  masih  kurang  mendapatkan  informasi  tentang pentingnya pendaftaran hak atas tanah untuk memperoleh kepastian hukum dan  hak  atas  tanah.  Dengan  demikian  penyuluhan  hukum  yang disampaikan  oleh  tim  penyuluh  sangat  bermanfaat  bagi  anggota masyarakat,  sehingga  ke  depan  mereka  akan  berusaha  untuk  melakukan pendaftaran  terhadap  tanah-tanah  hak  yang  diperolehnya.  Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim penyuluh tentang pendaftaran tanah sangat tepat, karena selama ini persoalan pendaftaran hak atas tanah masih banyak yang belum melakukannya. Hal ini disebabkan meraka belum mengerti dan memahami akan pentingnya pendaftaran hak atas tanah bagi para pemegang haknya.Untuk  itu saran penyuluh sampaikan adalah hendaknya pemerintah desa  membantu  masyarakat  yang  masih  kurang  memahami  tentang  cara dan  prosedur  permohonan  pendaftaran  hak  atas  tanah,  maka  kepala  Desa, Kepala-kepala  Dusun  dan  pemuka-pemuka  masyarakat  hendaknya  dapat memberikan  pendampingan  kepada  masyarakat.  Hendaknya  pendaftaran hak atas tanah yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang belum terdaftar dapat  dilakukan  pendaftaran  secara  bersama-sama dengan cara melakukan  permohnan  kepada  Kepala  Badan  Pertanahan.
Keywords: Penyuluhan Hukum; Hak atas Tanah; Karang Bongkot

## Pendahuluan
Tanah dalam kehidupan manusia memegang  peranan  penting,  baik  dilihat  dari aspek ekonomis maupun dari aspek religius. Oleh karenanya setiap manusia dan badan hukum ingin memiliki  dan  menguasai  tanah.  Dari  aspek ekonomis,  tanah  di  samping  tempat  orang  atau badan  hukum  membangun  rumah  dan  fasilitas lainnya,  juga  dijadikan  sebagai  obyek  bisnis  (jual beli)  tanah  yang  sangat  memberikan  keuntungan yang besar bagi pelaku bisnis.
Tanah  sebagai  karunia  dari  Tuhan  Yang Maha  Esa  merupakan  sumber  daya  alam  yang sangat  diperlukan  oleh  manusia,  seperti  cocok tanam,  tempat  tinggal,  maupun  untuk  melakukan usaha. Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk social akan mempertahankan  tanahnya  dengan  cara  apapun. Sebagai  sumber  kehidupan,  keberadaan  tanah dalam  kehidupan  mempunyai  arti  dan  sekaligus memiliki  fungsi  ganda,  yaitu  sebagai social  asset dan capital  asset .  Sebagai socialasset tanah merupakan  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  di kalangan  masyarakat  Indonesia  dalam  hidup bermasyarakat,  sedangkan capital  asset, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah  harus  dipergunakan  dan  dimanfaatkan sebesar-sebesarnya  untuk  kesejahteraan  rakyat secara  adil  dan  merata,  juga  harus  dijaga kelestariannya.1
Untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dan kepastian hak atas tanah Undang- Undang Agraria No.  5  Tahun  1960  telah  meletakkan  kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran  terhadap  tanah  yang  ada  di  seluruh Indonesia  dan  bagi  pemegang  hak  atas  tanah untuk  mendaftarkan  hak  atas  tanah  yang  ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  oleh Badan  Pertanahan  Nasional,  (“BPN”),  dimana pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan (“Kantor Pertanahan”). Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pertanahan dibantu oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Menteri  Negara Agraria./Kepala BPN.
Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19  Undang-undang  Pokok  Agraria  Nomor  5
Tahun  1960  tentang  Pertaturan  Dasar  Pokok- pokok  Agraria  (“ UUPA” ),  Pemerintah  wajib menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah  Indonesia  dan  mengharuskan  kepada pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan.
Pendaftaran Tanah di Indonesia dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah No.10  tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  yang  merupakan  penyempurnaan  dari ruang  lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan  Pasal  19  ayat  (2)  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria  yang meliputi: pengukuran, perpetaan  dan  pembukuan  tanah,  pendaftaran dan  peralihan  hak  atas  tanah  serta  pemberian tanda  bukti  hak  sebagai  alat  pembuktian  yang kuat.
Jadi definisi pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, bahwa  yang  dimaksud  dengan  pendaftaran  tanah adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data yuridis  dalam  bentuk  peta  dan  daftar  mengenai bidang-bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya bagi  bidang-bidang  tanah yang  sudah  ada  haknya dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak- hak tertentu yang membebaninya.

## Metode
Dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan hukum  Di  Desa  Karang  Bongkot  Kecamatan Labuapi  Kabupaten  Lombok  Barat,  langkah  awal yang  dilakukan  oleh  tim  penyuluh  adalah mengadakan  komunikasi  dengan  kepala  desa  dan stafnya  mengenai  rencana  kegiatan  penyuluhan hukum tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan atau  izin  untuk  menyelengarakan  kegiatan penyuluhan  maka kemudian  tim  penyuluh menentukan waktu  pelaksanaan penyuluhan hukum  dan  kemudian  melaksanakan  kegiatan penyuluhan  hukum.  Adapun  khalayak  yang menjadi  sasaran  penyuluhan  hukum  adalah  para pemilik  /  pemegang  hak  atas  tanah  yang  belum
melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah  terkait kepemilikan  hak  atas  tanah  dengan  tujuan menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  mengenai pentingnya  melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah terhadap  tanah  yang  mereka  miliki..  Selain  itu juga yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan anggota  masyarakat  lainnya.  Metode  yang digunakan  dalam  penyuluhan  hukum  ini  adalah metode  ceramah  dan  diskusi.  Metode  Ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman kepada para  peserta  tentang  topik  pendaftaran  tanah terkait dengan kepemilikan tanah. Dalam ceramah diuraikan mengenai materi pentingnya pendaftaran hak  atas  tanah  terkait  dengan  kepemilikan  tanah secara jelas, sistemasis sehingga mudah dipahami. Sedangkan  metode  diskusi  digunakan  untuk  lebih memberikan  kesempatan  kepada  para  peserta membahas,  melakukan  tanya  jawab,  memberi masukan,  dan      menanyakan  lebih  lanjut  hal-hal yang  sekiranya  belum  di  mengerti  oleh  peserta penyuluhan.

## Hasil dan Pembahasan
Penyuluhan  hukum  ini  dilaksanakan dalam upaya memberikan pengertian, pemahaman,  dan  akhirnya  diharapkan  dapat menghasilkan kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan  berbagai  ketentuan  UUPA  dan peraturan  pelaksanaannya  yang  berkaitan  dengan pentingnya  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Permasalahan utama  dalam  pelaksanaan  penyuluhan  hukum  ini adalah  masih  rendahnya  pemahaman  hukum masyarakat  tentang  peraturan  pertanahan  pada umumnya, khususnya tentang pendaftaran perolehan  dan  peralihan  hak  atas  tanah.  Masih sering  terjadi sengketa  hak  atas tanah di kalangan akhli waris yang proses penyelesaiannya melibatkan  lembaga  pengadilan;  Kurangnya kesadaran  anggota  masyarakat  tentang  hak-hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan perolehan dan peralihan hak atas tanah.
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  maka salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  melalui kegiatan penyuluhan hukum untuk menyampaikan informasi  hukum  pertanahan  khususnya  yang berkaitan  dengan  pendaftaran  hak  atas  tanah dalam  menjamin  kepastian  hukum,  baik  melalui perbuatan  hukum  maupun  melalui  peristiwa
hukum.
Guna merealisasikan kegiatan penyuluhan hukum  ini,  maka  tim  penyuluhan  hukum melakukan  berbagai  aktivitas  untuk  mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini. Dalam rangka pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan  hukum  di  Desa Karang  Bongkot  Kecamatan  Labuapi,  Kabupaten Lombok  Barat,  dengan  upaya  awal  yang dilakukan  oleh  tim  penyuluh  adalah  mengadakan pendekatan  dengan  Kepala  Desa  dan  Stafnya untuk  menentukan  dan  mendapatkan  kesepakatan tentang waktu dan tempat pelaksanaan penyuluhan.  Pelaksanaan  penyuluhan  hukum dilaksanakan  sesuai  dengan  kesepakatan  tim penyuluh  dengan  Kepala  Desa.  Pada  pelaksanaan penyuluhan tersebut melibatkan  sejumlah anggota masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.
Khalayak yang menjadi sasaran penyuluhan hukum ini adalah para pemilik/pemegang  hak  atas  tanah  dengan  tujuan agar  masyarakat  pemegang  hak  dapat  melakukan pendaftaran  hak  atas  tanahnya  jika  terjadi perolehan  dan  peralihan  hak  atas  tanahnya  guna memberikan  kepastian  hukum  dan  hak  atas tanahnya.  Selain  itu  juga  yang  menjadi  sasaran kegiatan  ini  adalah  para  tokoh  agama,  tokoh pemuda, tokoh masyarakat daan anggota masyarakat  lainnya  agar  dapat  menyampaikan informasi  hukum  ini  kepada  saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, dan anggota  masyarakat  yang ada  di  sekitarnya.  Metode  yang  digunakan  dalam penyuluhan  hukum  ini  adalah  metode  ceramah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, diskusi dengan  peserta  tentang  hal-hal  yang  berkaitan pentingnya  pendaftaran  peralihan  dan  perolehan hak atas tanah guna memperoleh kepastian hukum dan  hak  guna  memperoleh  sertifikat  sebagai  alat bukti hak yang kuat.
Penyuluhan  hukum  ini  dilaksanakan  pada tanggal  hari  Jum’at  1  Oktober  2021  yang bertempat  di  Kantor  Desa  Karang  Bongkot, Kecamatan  Labuapi,Kabupaten  Lombok  Barat. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan menggunakan  metode  ceramah  dan  dilanjutkan dengan  diskusi/tanya  jawab  dengan  para  peserta penyuluhan,  serta  klinik  hukum  khusus  bagi anggota  masyarakat  yang  mempunyai  masalah khusus  yang  tidak  ingin  diketahui  oleh  orang banyak, dan yang mau menyelesaikan masalahnya secara  damai.  Sesudah  pemberian  materi  oleh
penyuluhan,  maka  peserta  mengajukan  berbagai pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Apakah  setiap  kita  memperoleh  hak  atas  tanah wajib dilakukan pendaftaran tanah ?
2. Apa  akibat  hukumnya  jika  tanah  hak  yang diperoleh  melalui  warisan  maupun  melalui perbuata hukum tidak dilakukan pendaftaran ?
3. Apakah  hak  atas  tanah  yang  dikuasai  dan dimiliki  secara  terus  menerus  sesuai  dengan hukum  adat setempat dapat dilakukan pendataran guna memperoleh sertifikat ?
4. Apa  saja  yang  dilakukan  oleh  pemegang  hak atas  tanah  agar  hak-haknya  atas  tanah terlindungi ?
Berdasarkan  kenyataan  yang  terjadi  pada saat  pelaksanaan  penyuluhan  hukum,  bahwa penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  ini  berjalan dengan  baik  dan  lancar.  Antusias  para  peserta sangat  tinggi,  sehingga  pelaksanaan  penyuluhan hukum  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Para penyuluh  menyampaikan  materi  penyuluhan secara bergantian dengan penuh semangat. Setelah penyuluhan  dilakukan,  maka  peserta  penyuluhan diberikan kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan  yang  ditujukan  kepada  penyuluh. Pertanyaan-pertanyaan  di  atas  diberikan  jawaban- jawaban  yang  lugas  dan  jelas  leh  para  penyuluh, sebagai berikut:
1. Apakah  setiap  kita  memperoleh  hak  atas  tanah wajib dilakukan pendaftaran tanah ?
2. Apa  akibat  hukumnya  jika  tanah  hak  yang diperleh  melalui  warisan  maupun  melalui perbuata hukum tidak dilakukan pendaftaran ?
3. Apakah  hak  atas  tanah  yang  dikuasai  dan dimiliki  secara  terus  menerus  sesuai  dengan hukum  adat setempat dapat dilakukan pendataran guna memperoleh sertifikat ?
4. Apa  saja  yang  dilakukan  oleh  pemegang  hak atas  tanah  agar  hak-haknya  atas  tanah terlindungi ?
Memperhatikan berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta menunjukan bahwa peserta  sebelumnya  belum  memahami  benar tentang adanya perintah untuk melakukan pendaftaran  hak  atas  tanah  yang  diperolehnya maupun tanah yang dialihkan. Terhadap pertanyaan-pertanyaan  tersebut  di  atas  oleh  para penyuluh diberikan penjelasan sebagai berikut.
Setiap  perolehan  hak  atas  tanah  harus dilakukan  pendaftaran  untuk  memperoleh  alat bukti  hak,  dan  setiap  peralihan  hak  atas  tanahpun harus  didaftarkan  guna  kepastian  hukum  dan  hak dalam  pelaksanaan  perbuatan  hukum  tersebut. Dengan  diberikan  pengertian  dan  pemahaman melalui  penyuluhan  hukum  ini  maka  para  peserta faham  dan  antusias  untk  melakukan  pendaftaran hak  atas  tanahnya.  Demikian  juga  dengan  ilmu yang  mereka  peroleh tersebut, maka mereka  akan mengajarkan  kepada  anggota  masyarakat  lainnya, sekaligus  mengajak  untuk  sama-sama  melakukan pendaftaran hak atas tanahnya, baik hak atas tanah yang  diperoleh  melalui  pewarisan  maupun  hak atas  tanah  yang  diperoleh  melalui  jual  beli,  tukar menukar, maupuan sewa menyewa.
Adapun akibat hukum apabila tanah-tanah yang diperoleh melalui pewarisan maupun melalui perbuatan  hukum  tertentu  jika  tidak  didaftarkan adalah:  1.  tidak  adanya  jaminan  kepastian  hukum dan hak terhadap hak atas tanah yang dikuasai dan dimilikinya;  2.  Tidak  mempunyai  alat  bukti kepemilikan  yang  terkuat  jika  terjadi  sengketa hak;  3.  Secara  hukum  Negara  bahwa  perbuatan hukum  tersebut  belum  memenuhi  ketentuan hukum Negara, sehingga mereka belum memperoleh  jaminan  kepastian  hukum  dari negara.
Selanjutnya  untuk  persoalan  ketiga  dan persoalan  keempat  dijelaskan  sebagai  berikut: Setiap  perolehan  dan  peralihan  hak  atas  tanah, apakah  melalui  peristiwa  hukum  atau  melalui perbuatan  hukum  wajib  dilakukan  pendaftaran guna memperoleh kepastian hukum  dan kepastian hak. Untuk membuktian kepastian hukum dan hak tersebut  pemerintah,  dalam  hal  ini  Badan Pertanahan memberikan sertifikat hak kepada para pemegang  hak.  Hak  ini  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang diganti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan:
i. untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
ii. untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak- pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan  rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib
administrasi pertanahan.
Pasal  4 (1)  Untuk  memberikan  kepastian  dan perlindungan  hukum  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
Selanjutnya berkaitan dengan pendaftaran perolehan  dan  peralihan  hak  atas  tanah  diatur  di dalam Pasal 37 menentukan:
(1) Peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak  milik  atas satuan  rumah  susun  melalui  jual  beli,  tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan  hak  melalui  lelang,  hanya  dapat didaftarkan,  jika  dibuktikan  dengan  akta yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
(2) Dalam  keadaan  tertentu  sebagaimana  yang ditentukan  oleh  Menteri,  Kepala  Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan  hak atas  bidang  tanah  hak  milik,  yang  dilakukan di antara  perorangan  warga  negara  Indonesia yang  dibuktikan  dengan  akta  yang  tidak dibuat  oleh  PPAT,  tetapi  yang  menurut Kepala  Kantor  Pertanahan  tersebut  kadar kebenarannya  dianggap  cukup  untuk  men- daftar pemindahan hak yang bersangkutan.
Jadi  setiap  perolehan  hak  apakah  melalui pewarisan  maupun  melalui  perbuatan  hukum  jual beli,  tukar  menukar,  sewa  menyewa  wajib dilakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah  untuk memperoleh  kepastian  hukum  dan  hak  atas  tanah serta  memperoleh  alat  bukti  hak  berupa  sertifikat hak atas tanah.

## Kesimpulan
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Secara  umum  masyarakat  masih  kurang mendapatkan  informasi  tentang  pentingnya pendaftaran hak atas tanah untuk memperoleh  kepastian  hukum  dan  hak  atas
tanah.  Dengan  demikian  maka  penyuluhan hukum  yang  disampaikan  oleh  tim  penyuluh sangat  bermanfaat  bagi  anggota  masyarakat, sehingga  ke  depan  mereka  akan  berusaha untuk melakukan pendaftaran terhadap tanah-tanah hak yang diperolehnya.
b. Penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  oleh  tim penyuluhan tentang pendaftaran tanah sangat tepat, karena selama ini persoalan pendaftaran  hak  atas  tanah  masih  banyak yang belum melakukannya. Hal ini disebabkan  meraka  belum  mengerti  dan memahami  akan pentingnya pendaftaran hak atas tanah bagi para pemegang haknya.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Rektor  Universitas  Mataram  yang  telah  memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

## Daftar Pustaka
Arba HM, 2019, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke. IV Arba  HM,  2019, Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan  Umum, Jakarta,  Sinar  Grafika, Jakarta Arba HM, 2017, Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah , Jakarta, Sinar Grafika Boedi Harsono, 2003, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah Pembentukan Undang-
Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya , Jakarta : Djambatan.
Djoko  Prakosa  dan  Budiman  Adi  Purwanto,  1985,
Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana
Mekanisme  Fungsi  Agraria ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia,
Irawan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah  di  Indonesia ,  Surabaya:  Arkola Surabaya.
Jayadi Setiabudi, 2013, Panduan Lengkap Mengurus Tanah  Rumah  Serta  Segala  Perizinannya ,
Yogyakarta : Buku Pintar.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria.  Peraturan Pemerintah  No.  24  tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah.