## Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam PengelolaanPertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

## Sukamto Satoto, Bahder Johan Nasution

## Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
Abstrak: Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui bentuk Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Hubungannya dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Mengingat tidak adanya lagi kedudukan pemerintah daerah yang mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pascatambang seperti pengrusakan ekosistem daerah tambang. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kewenangannya dalam pengelolaan pertambangan dan mineral untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Kata Kunci: Good Governance, Otonomi Daerah, Pemda, Tambang dan Mineral,

## 1. Latar Belakang Masalah
Pemerintah, baik pusat dan pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengurus dan mengelola  sumber  daya  alam.  Setiap  kegiatan  pertambangan,  menimbulkan  dampak  negatif terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat maupun  daerah  tapi  juga  perusahaan  dan  masyarakat.  Setiap  pengelolaan  pemanfaatan sumberdaya alam tidak dapat dipisahkan dari dampak yang bisa saja terjadi kepada ligkungan hidup  dan  masyarakat  daerah  kabupaten/kota.  Masyarakat  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  yang  paling  mengetahui  situasi  dan  kondisi  yang  terjadi  pada  daerahnya. Mengenai  manfaat  atau  dampak  negatif  yang  mungkin  timbul  akibat  urusan  pemerintahan pilihan, termasuk di dalamnya mengenai energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik. Akan tetapi, dalam hal ikut serta menentukan apakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan atau tidak, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan penerbitan izin  pertambangan.  Secara  ringkas,  menurut  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  pemerintah  kabupaten/kota  diabaikan.  Dengan  demikian  Pemerintah  daerah  tidak memiliki  otoritas  sebagai  pelarang  dan  melakukan  tindakan  melindungi  lingkungan  akibat tambang.
Dengan diundangkan undang-undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya bidang pertambangan mineral dan  batubara  diberikan  kewenangan  dalam  perizinan  pertambangan  mineral  dan  batubara  di daerah  kabupaten/kota.  Dengan  tidak  adanya  kedudukan  pemerintah  daerah  mengakibatkan tidak  adanya  fungsi  pengawasan,  pembinaan  dan  pengendalian  dari  dampak-dampak  negatif pascatambang  seperti  pengrusakan  ekosistem  daerah  tambang  dan  dapat  meningkatkan  nilai pemasukan pajak daerah kabupaten/kota serta serta meningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fungsi pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:
1) Penyelenggaraan pemerintahan di  daerah oleh pemerintah daerah untuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
2) Menjalankan  pemerintahan  berdasarkan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  kecuali  urusan  pemerinitah  absolut dan pemerintah pilihan.
3) Dalam  hal  menjalankan  urusan  pemerintahan  konkuren,  pemerintah  pusat  dan
pemerintahan  daerah  memiliki  hubungan  kewenangan,  keuangan,  pelayanan  umum sumberdaya alam, dan sumberdaya lainnya.
Kewenangan izin  pertambangan mineral  dan batubara pada pemerintah pusat  dan daerah provinsi.  Pemerintah  daerah  kabupaten/kota  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan apakan  izin  pertambangan  diterbitkan  atau  tidak.  Mengingat  daerah-daerah  bukan  penghasil sumberdaya alam mineral dan batubara dan tidak punya penghasilan, pendapatan asli daerah, undang-undang ini diharapkan penyamarataan dana perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Baca, Risalah Sidang RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 April 2011). Dengan demikian penekanan pemberian izin pertambangan dititik beratkan pada pemerintah pusat, sehingga daerah- daerah itu tidak merasa ditinggalkan atau dirugikan, akan tetapi  juga  dalam  konteks  negara  kesatuan  Indonesia,  diharapkan  seluruh  daerah  dapat berkembang. Dengan demikian diharapkan juga pertumbuhan ekonomi yang bersifat nasional bukan kedaerahan.
Hal  ini  merupakan  kekurangan  yang  seharusnya  menjadi  kelebihan  bagi  pemerintahan daerah  untuk  membenah  diri  dengan  apa  yang  menjadi  wewenang  dan  tanggung  jawabnya. Menaikan  standar  organisasi,  menaikan  kesanggupan  secara  finansial  dan  teknis,  dengan menjalankan fungsinya.
Pada  Prinsipnya,  kewenangan  penerbitan  izin  usaha  pertambangan  ada  di  Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral.  Pasal  11  ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang pemerintahan  daerah,  menyatakan:  Urusan  pemerintahan  konkuren  sebagaimana  di  maksud dalam  Pasal  9  ayat  (3)  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  terdiri  atas  Urusan  Pemerintahan Wajib  dan  Urusan  Pemerintahan  Pilihan.  Pasal  12  ayat  (3)  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang pemerintahan daerah, menyatakan: Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.
Dalam  hal  tertentu  Kementerian  Energi  dan  Sumberdaya  Alam  dapat  mendelegasikan sebagian  kewenangannya.  Hal  ini  sesuai  dengan  asas  desentralisasi,  pemerintah  pusat menyerahkan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah.  Pembentukan  peraturan  perundang- undangan  dapat  terjadi  karena  dua  hal,  yaitu  karena  adanya  kewenangan  atribusi  atau kewenangan delegasi (Maria Farida Indarti, 2007: 167).
Kewenangan  atribusi  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan (attribute  van wetgevingsbevoegdheid) adalah pemberian atau penciptaan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan Grondwet (Undang-undang Dasar) atau oleh wet (undang- undang) kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Kewenangan delegasi dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan (delegatie  van  wetgevingsbevoegdheid) adalah pelimpahan  kewenangan  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  dilakukan  oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
Pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan sebenarnya merupakan  suatu  perintah  dari  suatu  peraturan  perundang-  undangan  dari  yang  lebih  tinggi kepada  peraturan  perundang-undangan  lebih  rendah,  sesuai  dengan  hierarki  peraturan perundang-undangan. Pelimpahan kewenangan tersebut seringkali harus dilakukan oleh karena terdapat  hal-hal  yang  tidak  dapat  dirumuskan  secara  langsung  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  karena  sifatnya  yang  mudah  untuk  berubah,  atau  bersifat  lebih
teknis.
Kedudukan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dalam  pengelolaan  tambang  mineral  dan batubara di daerah kabupaten/kota dapat dilihat dari ketiadaan kewenangan pemerintah daerah unntuk menentukan terbit tidaknya suatu izin pertambangan. Susunan organisasi negara tingkat pusat,  mencerminkan  keseluruhan  cabang-cabang  pemerintahan,  dan  fungsi  kenegaraan  pada umumnya, tidak demikian dengan susunan organisasi negara tingkat daerah. Susunan organisasi negara  tingkat  daerah  berbatas  pada  susunan  penyelenggaraan  pemerintahan  (eksekutif)  dan unsur-unsur pengaturan (regeleri) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.
Sebagai  konsekuensi  sistim  desentralisasi,  tidak  semua  urusan  pemerintahan, diselenggarakan  sendiri  oleh  pemerintah  pusat.  Berbagai  urusan  pemerintahan  dapat diselenggarakan atau dilaksanakan atas bantuan satuan- satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam  bentuk  otonomi  atau  tugas  pembantuan (medebewind). Susunan  pemerintahan  tingkat pusat  diatur  dalam  UUD  1945  dan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  lainnya (seperti  ketetapan  MPR,  UU,  atau  keputusan  pemerintahan  tingkat  daerah  sebagai  satuan pemerintahan  yang  lebih  rendah  menyelenggarakan  sebagai  urusan  pemerintahan  yang diserahkan  pemerintah  pusat  atau  membantu  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  pusat tertentu). Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, menjadi urusan rumah tangga daerah, dan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan itu, daerah mempunyai kebebasan ( verijheid ) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau suatu pemerintahan yang lebih tinggi tingkatnya dari daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengadung arti adanya kemerdekaan ( onafhankelijk ) .
Dalam konteks otonomi daerah, norma hukum tertuang dalam Perda dan keputusan kepala daerah  yang  bersifat  pengaturan.  Sedangkan  mengurus  merupakan  perbuatan  menerapkan norma  hukum  yang  berlaku  umum  pada  situasi  konkrit  dan  individual (beschikking) atau perbuatan  material  berupa  pelayanan  dan  pembangunan  obyek  tertentu  (Baca,  Benyamin Hoessein,  Pidato  Pengukuhan:  5  September  1995).  Melihat  permasalahan  yang  terjadi,  maka kami ingin meneliti hal tersebut dengan memberi judul Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik .

## 2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan masalah sebagai berikut:
1) Apa Bentuk Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2) Bagaimana  Pengelolaan  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  Dan  Hubungannya dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik?

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  PengelolaanPertambangan  Mineral  dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Pelaksanaan  otonomi  daerah  berdampak  penting  bagi  pergeseran  paradigma  pengaturan pertambangan mineral  dan batubara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur secara
rinci  terkait kewenangan-kewenangan  yang dimiliki Pemerintah maupun pemerintah provinsi dan  pemerintah  kabupatan/kota,  sehingga  peningkatan  peran  pemerintah  daerah  diharapkan akan  menjadi  potensi  bagi  peningkatan  pendapatan  daerah  guna  mewujudkan  kesejahtaraan umum.
Terkait  dengan  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009,  yaitu  pengusahaan pertambangan  mineral  dan  batubara  yang  berhubungan  dengan  upaya  investasi  disektor  ini. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bidang usaha atau jenis yang terbuka dan tertutup bagi kegiatan penananam modal yang ketentuan lanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dengan  Persyaratan  di  Bidang  Penanaman  Modal.  Dalam  Peraturan  Presiden  tersebut  bidang usaha  pertambangan  dapat  dilakukan  kegiatan  investasi  dengan  dipersyaratkan  kepemilikan modalnya,  bidang  usaha  yang  dipersyaratkan  dengan  lokasitertentu,  dan  bidang  usaha  yang dipersyaratkan  dengan  perizinan  khusus.  Terkait  pengelolaan  usaha  pertambangan  dan kewenangan pemerintah dalam memberikan izin usaha pertambangan, di Provinsi Jambi yang memiliki  pusat  pemerintahan  dan  ibukota  di  Jambi,  memiliki  sumber  daya  pertambangan mineral dan potensi kekayaan batu bara yang besar. Walaupun belum diolah secara maksimal, namun  dalam  pengelolaannya  tetap  mengacu  pada  peraturan  perundangan  yang  berlaku  di bidang  pertambangan.Penyelenggaraan  pengelolaan  izin  pertambangan  di  daerah  Provinsi Jambi,  pemerintah  daerah  telah  mengaturnya  dalam  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Provinsi Nomor 10 Tahun Taahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang  Penyelenggaraan  Jalan  Untuk  Pengangkutan  Hasil  Tambang  jo  Perauran  Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Pengangkutan Batu Bara.
Izin usaha pengelolaan pertambangan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara, di  dalam Pasal 6, dapat  peneliti uraikan sebagai  berikut:  Izin  Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri,  Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai  dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
1) Badan usaha, baik swasta, BUMN, atau BUMD;
2) Koperasi; dan
3) Perseorangan, dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
(1) badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
(2) badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.
Ijin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  yang  diajukan  oleh  badan  usaha  swasta  dalam  rangka Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  dan  Asing  hanya  dapat  diberikan  oleh  Menteri.  Ijin  Usaha Pertambangan  (IUP)  diberikan  kepada  Badan  Usaha,  Koperasi  dan  perorangan  setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1  (satu)  atau  beberapa  IUP.  Pengelolaan  usaha  pertambangan  dengan  investasi  penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri ini sangat berkaitan erat dengan berbagai lintas sektor  antara  lain  berkaitan  dengan  hukum  kehutanan  dalam  hubungannya  dengan pemanfaatan/penggunaan  kawasan  hutan  untuk  kepentingan  pertambangan,  berkaitan  dengan kawasan  pesisir  jangan  sampai  merusak  biota  laut  serta  pencarian  masyarakat  dipesisir,  dan hukum lingkungan hidupberkaitan dengan reklamasi dalam kegitan pascatambang.
Banyak terjadi usaha-usaha yang dilakukan dalam pengelolaan pertambangan baik secara perorangan maupun badan usaha meninggalkan masalah yang baru berkaitan dengan keadaan
lingkungan  di  daerah  pertambangan  dan  sekitarnya,  masalah  AMDAL,  hal  ini  menyebabkan pemerintah tidak mudah dalam mengeluarkan izin pengelolaan pertambangan di wilayah atau daerahnya bahkan seringkali ada pandangan bahwa terlalu banyak birokrasi dalam pengurusan atau  pegeluaran  izin  pengelolaan  pertambangan.  Karena  kesulitan  mendapatkan  izin pengelolaan pertambangan sehingga ada kesan menghambat usaha investor yang akan menanam modal atau melakukan investasi di bidang usaha pertambangan. Di sisi lain pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati tidak sembarangan dan hati-hati dalam mengeluarkan izin dengan  memperhatikan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  berkaitan  dengan  kewenangan  yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/Kota, jangan sampai melewati batas kewenangannya yang pada akhirnya menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya  dalam  rangka  meningkatkn  kesejahteraan  rakyat,  menggalakkan  prakarsa  dan peran aktif memasyarakatkan serta meningkatkan endayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi bertanggungjawab serta memperkuat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  (Bahder  Johan  Nasution,  2008: 87).  Kebijakan otonom di tingkat Provinsi, sebagai  wakil pemerintah pusat dengan asas dekonsentrasi diatur dalam  Pasal  9  UndangUndang  Nomor  22  Tahun  1999  yang  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diubah lagi dengan  UndangUndang  Nomor  23  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  kewenangan  provinsi mencakup  kewenangan  dalam  bidang  pemerintahan  tertentu  lainnya.  Selain  itu  juga  provinsi juga memiliki kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota ( Romli Lili, 2007:39 ). Posisi provinsi sebagai daerah otonom, kewenangan yang dimiliki adalah mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan  yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka dekonsentrasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## 3.2.Pengelolaan  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  Dan  Hubungannya  dengan  Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Pengertian  Tata  kelola  Pemerintahan  adalah  suatu  penyelenggaraan  manajemen pembangunan  yang solid dan bertanggung jawab  yang sejalan dengan prinsip  demokrasi  dan pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi  dan  pencegahan  korupsi  baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Definisi ini secara umum menunjuk segala sesuatu  yang  terkait  dengan  tindakan  atau  tingkah  laku  yang  bersifat  mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sedarmayanti, 2003:3).
Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun  menyangkut  semua  lembaga  baik  pemerintah  maupun  non-pemerintah.  Orientasi  dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada  demokratisasi  dalam  kehidupan  bernegara  dengan  elemen  konstituennya  seperti: legitimasi,  akuntabilitas, securing  of  human  rights,  authonomy  and  devolution  of  power ,  dan juga assurance of  civilian control .  Selain itu pemerintahan  yang berfungsi  secara ideal, yaitu efektif  dan  efisien  dalam  melakukan  upaya  untuk  mencapai  tujuan  nasional.  Orientasi  ini bergantung  sejauhmana  pemerintah  mempunyai  kompetensi  dan  sejauhmana  struktur  serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  adalah  sebagai  suatu  latihan  (exercises)  dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah- masalah termasuk dalam pengelolaan tambang mineral dan batu bara. Tata kelola pemerintahan dapat  ditinjau  dari  segi  fungsional  maupun  pemerintah.  Dari  segi  fungsional,  yaitu  dari  segi aspek  governance,  yaitu  apakah  pemerintah  telah  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien  dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya di mana pemerintahan tidak berfungsi  secara  efektif  dan  terjadi  inefisiensi  (Sedarmayanti,  2003:5).  Untuk  itu,  diperlukan beberapa hal penting yaitu:
1) Economic  governance ,  yang  meliputi  proses  pembuatan  keputusan  ( decision  making process )  yang  memfasilitasi  terhadap equity (kesetaraan), poverty (kesejahteraan)  dan quality of life (kualitas hidup).
2) Political governance , adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan
3) Administrative governance , adalah sistem implementasi proses kebijakan.
Secara teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  menggunakan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya  serta  prinsip  otonomi  yang  nyata  dan  bertanggung  jawab.  Prinsip  otonomi  seluas- luasnya mengandung makna daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pemberian otonomi luas diarahkan untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat.  Prinsip  otonomi  yang  nyata  adalah  suatu  prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai  dengan  potensi  dan  kekhasan  daerah.  Dengan  demikian  diharapkan  daerah  mampu meningkatkan  daya  saing  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan desentralisasi dan sebagai penyedia layanan publik.
Sejalan dengan itu pemahaman terhadap otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang  dalam  penyelenggaraannya  harus  benar-benar  sejalan  dengan  tujuan  dan  maksud pemberian  otonomi,  untuk  memberdayakan  daerah  termasuk  meningkatkan  kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Dilihat dari perspektif organisasi dan manajemen konsep desentralisasi dan otonomi daerah lebih menekankan pada aspek efesiensi dan  efektivitas  pelaksanaan  tugas  pelayanan  masyarakat.  Selain  itu,  otonomi  yang bertanggungjawab  juga  mempermudah  artikulasi  dan  implementasi  kebijakan  pembangunan; mengurangi  dan  menyederhanakan  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dalam  perizinan  seperti penerbita  izin  pertambangan  mineral;  pelaksanaan  koordinasi  berbagai  kegiatan  akan  lebih efektif, meningkatkan efesiensi pemerintah pusat karena tugas-tugas rutin akan lebih efektif jika ditangani oleh pejabat daerah, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat  yang menyangkut  kebutuhan dasar (Nico Adrianto, 2007:10).
Penyelenggaraan UU Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemeritahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah mengantarkan Indonesia memasuki  proses  pemerintahan  desentralisasi  setelah  sekian  lama  berada  dalam  sisstem pemerintahan  sentralistis.  Penerapan  kedua  Undang-Undang  tersebut  menjadi  momentum perpindahan pengawasan, sumber daya alam,  otonomi  politik dan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selama rentang perpindahan yang lebih dari  satu  dasawarsa  tersebut,  berbagai  pengalaman  lokal  yang  heterogen  telah  muncul  ke
permukaan, seiring longgarnya pengawasan pusat atas daerah dan meningkatnya wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Maksud tata kelola pemerintahan yang baik di sini, bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif,  karena  pemerintah ( government )  hanyalah  salah  satu  dari  tiga  aktor besar yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2004:89). Dua aktor lain adalah sektor swasta dan masyarakat  madani,  karenanya  memahami  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam suatu aturan main yang disepakati bersama (Bambang Subroto, 2005: 59).

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1.Kesimpulan
1) Bagi  Pemerintah  Daerah,  bentuk  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara menurut  UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak sebagai  penentu apakah suatu izin pertambangan mineral dan batubara diterbitkan atau tidak, melainkan terbatas  hanya  dalam  posisi  sebagai  penyelesaian  masalah  yang  timbul  dari pertambangan  mineral  dan  batubara.  Eksistensi  pemerintah  daerah  dalam  mengelola tambang  mineral  dan  batubara  dihapuskan.  Hal  ini  mengakibatkan  terhambatnya pemerintah  daerah  dalam  mengurus  urusan  rumah  tangga  sendiri  dalam  konteks  asas otonom.  Padahal  sebenarnya  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  lebih  memahami kondisi daerahnya dibandingkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.
2) Terhadap  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  secara  hukum  harusnya  kewenangan pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  izin  usaha  pertambangan  berada  dalam kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  memberikan  otonom  dengan menitikberatkan pada asas desentralisasi. Pemberlakuan asas ini memberikan kekuasaan kepada daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam rangka mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  yang  diikuti  dengan  rasa  tanggung  jawab  oleh masyarakat  setempat.  Otonomi  melalui  desentralisasi  bukan  diberikan  kepada Pemerintah  Daerah,  bukan  kepada  DPRD,  bukan  kepada  Daerah  tetapi  kepada masyarakat  setempat.  Di  dalam  penyelenggaraan  otonomi  luas  urusan  pemerintahan yang diserahkan kepada daerah jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan urusan pemerintahan  yang  telah  menjadi  wewenang  pemerintah  pusat.  Kewenangan pengelolaan pertambangan meliputi pemberian perizinan, penetapan wilayah, maupaun operasional  dari  kegiatan  pertambangan  merupakan  kewenangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota.

## 4.2. Saran
1) Mengingat  bahwa  karena  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  lebih  memahami  kondisi daerahnya dibandingkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, maka untuk efisiensi penyelenggraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang  baik,  perlu  diadakan  perubahan  terhadap  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  agar  pemerintah  Kabupaten/Kota  diberi  kewenangan  untuk melakukan  pengelolaan  usaha  pertambangan  mineral  dan  batu  bara.  Hal  ini  ditujukan untuk  peningkatkan  efektifitas  dan  efisiesnsi  kinerja  pemerintah  daerah  dalam peningkatan daya saing daerah.
2) Ketiadaan  kewenangan  pengelolaan  tambang  mineral  dan  batubara  oleh  pemerintah kabupaten/kota  mengakibatkan  pemerintah  kabupaten/kota  tidak  memiliki  kekuatan hukum yang kuat dan dasar hukum untuk membenahi usaha tambang illegal. Untuk itu diperlukan  adanya  aturan  khusus  yang  memberi  kewenangan  kepada  pemerintah Kabupaten/Kota  yang dapat  memberikan sanksi  kepada pelaku tambang  illegal  dalam bidang usaha dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

## Daftar Pustaka
Agus  Salim  Andi  Gadjong, Pemerintahan  Daerah  Kajian  Politik  Dan  Hukum. ,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
Ateng  Syafrudin, Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggung  Jawab ,  Jurnal  Pro  Justisia  Edisi  IV,  Universitas  Parahyangan, Bandung,2000.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2008
Benyamin  Hoessein, Desentrralisasi  Dan  Otonomi  Daerah  Di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Akan Berputarkah Roda Desentralisasi dari Efisiensi Ke Demokrasil. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Administrasi Negara. Fisip UI. 5 September 1995.
Elita  Rahmi, Hukum  Pertanahan  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia .  UNPAD  Press,  Bandung, 2011
Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif , Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2007
I. P. M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah , Alumni, Bandung, 2004.
Maria  Farida  Indarti, limit  Perundang-undangan  II,  Proses  dan  Teknik  pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
Moh. Mahfud, MD, Politik Hukum di Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modren (Rechtstaat) , Refika Aditama, Bandung, 2009.
Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik , Citra Aditya Bakti, Bnadung, 1994.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peter Schroder, Strategi Politik, Cet.ketiga , Jakarta, Friedrich Naumann Stiftung fur die Freiheit Indonesia, 2010.
Philipus  M.  Hadjon,  dll, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia  (introduction  to  the Indonesia administration law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002
Sedarmayanti, Good  Governance  (Kepemerintahan  yang  baik)  Bagian  Kedua  Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik) , Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambcmgan