e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Percepatan  Penyertipikatan  Tanah  melalui  Kebijakan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  BPN  Provinsi Lampung
Tami Rusli 1 , Aprinisa Aprinisa 2 , Maulia Elvionita 3 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Sertipikat Tanah, Pendaftaran Tanah, BPN Lampung.
How to cite: Rusli, Tami., Aprinisa, Aprinisa., dan Elvionita, Maulia. (2023). Percepatan Penyertipikatan Tanah melalui Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di BPN Provinsi Lampung. Amsir Law Journal, 4(2), 254-262.
DOI: 10.36746/alj.v4i2.197
Land as a part of life and as a foothold for humans on earth has an important role as a source of welfare, prosperity, and life. Land registration in Indonesia has been regulated in Article 19 of Law Number 5 of 1960, then implemented by Government Regulation Number 10 of 1961 which has been in force for 27 years, then replaced by Government Regulation Number 24 of 1997 which has  come  into  force  since  October  8,  1997.  This  article  discusses  the implementation of a complete systematic land registration policy for obtaining accelerated  land  certificates  at  the  National  Land  Agency  of  Lampung Province.  The  research  method  used  is  normative-juridical  research.  The approach  used  by  the  author  is  the  statutory  approach.  The  results  of  the research discussion show that land registration determines the legal relationship between people and land as fixed objects. The legal relationship between people and land as a fixed object is included in land law and is not part of agrarian law.  A  collection  of  laws  governing  the  synergistic  relationship  of  various branches  of  law  and  the  legal  status  of  civil  rights  of  people  over  land  as permanent objects, which are controlled to be owned and used and enjoyed by humans, both individually and in the form of communities living together.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum sesuai Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Selanjutnya pada Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya. Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 juga menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
2 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
3 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. E-mail: mauliaelvionita@gmail.com .
4 Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum , 14 (3), 547-561.
Tanah sebagai bagian dari kehidupan dan menjadi tempat berpijak manusia di bumi tidak dapat dibiarkan begitu saja karena tanah mempunyai peran penting yaitu merupakan sumber  kesejahteraan,  kemakmuran,  dan  kehidupan. 5 Guna  tanah  sendiri  bagi  kehidupan masyarakat  dari  tempat  bercocok  tanam  hingga  tempat  untuk  tinggal.  Sehingga  sebagai jaminan  dari  negara  untuk  kepastian  hukum  serta  kesejahteraan  rakyat  mengenai  tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Negara menetapkan garis kebijakan nasional di bidang pertanahan yang merupakan salah  satu  unsur  penting  dari  sekian  banyaknya  potensi  sumber  daya  alam  yang  ada. 6 Pengaturan dalam UUD NRI 1945 tersebut memerlukan pengaturan khusus agar perkara tanah di Indonesia diatur dengan jelas. Pada tanggal 24 September 1960, disahkan Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria  (UUPA)  dalam rangka mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 7
Kepemilikan  tanah  di  Indonesia  tidak  dapat  sembarangan  diklaim  oleh  masyarakat. Tanpa alas hak yang jelas, maka tanah tersebut merupakan milik negara. Maka dari itu apabila masyarakat  ingin  memiliki  tanah  harus  dilakukan  pendaftaran  tanah  kepada  negara  yang dalam hal ini Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).
Hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UUPA yaitu hak atas tanah merupakan hak yang  memberikan  wewenang  untuk  mempergunakan  tanah  yang  bersangkutan,  demikian pula  tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang  yang  ada  di  atasnya  sekadar  diperlukan  untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut  undang-undang  ini  dan  peraturan-peraturan  hukum  lain  yang  lebih  tinggi. Selanjutnya mengenai macam-macam hak atas tanah yang ada di Indonesia tercantum dalam Pasal 16 UUPA yang menjelaskan bahwa hak-hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang diatur di luar UUPA.
Demi  keamanan,  kesejahteraan,  dan  kepastian  hukum  yang  jelas  bagi  masyarakat Indonesia,  dalam  hak  atas  tanah  perlu  dilakukan  pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  Tanah merupakan  persoalan  yang  sangat  penting  dalam  UUPA,  karena  pendaftaran  tanah merupakan  awal  dari  proses  lahirnya  sebuah  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  memberikan  kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Kegiatan pendaftaran tanah  terdiri  dari  pendaftaran  tanah  pertama  kali  dan  pemeliharaan  data.  Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dapat dilakukan secara sporadis maupun sistematis. 8
Lambannya proses pembuatan sertipikat 9 tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian
5 Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Sospol , 2 (1), 103-122.
6 Elisa,  N.  (2022).  Sosialisasi  Kepastian  Hak  Atas  Tanah  melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Pengabdian Kontribusi , 2 (1), 45-50.
7 Sulistio, M. (2020). Politik Hukum Pertanahan di Indonesia. Jurnal Education and Development , 8 (2), 105-105.
8 Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah sebagai Langkah untuk Mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Hak Atas Tanah. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi , 2 (1), 31-40.
9 Ahli bahasa, Ivan Lanin, berkomentar di Twitter yang merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa ejaan yang baku saat ini di KBBI adalah “ sertifikat ”. Ejaan “sertipikat” dipakai dalam konteks pertanahan karena perundang- undangan agraria belum diperbarui dan masih memakai ejaan itu.
ATR/BPN telah meluncurkan program prioritas nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Program  prioritas  nasional  PTSL  adalah  proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. 10 Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Tetapi apakah sudah berjalan dengan optimal terkait implementasi kebijakan program PTSL di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung? Artikel ini menjawab terkait implementasi kebijakan program PTSL di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

## 2.  Metode
Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian yuridis-normatif atau doktrinal yaitu penelitian  yang  memberikan  penjelasan  sistematis  mengenai  aturan  tertentu. 11 Adapun pendekatan  yang  digunakan  ialah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  dokumentasi  terhadap  berbagai  peraturan  perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang terkait pendaftaran sertipikat tanah yang selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3.  Implementasi Percepatan Penyertipikatan Tanah melalui Kebijakan Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Provinsi Lampung
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  serangkaian  tindakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah publik. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 12  Tahun  2017  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  menjelaskan bahwa  PTSL  merupakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  yang  dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam  satu  wilayah  desa/kelurahan  atau  nama  lainnya  yang  setingkat  dengan  itu,  yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
PTSL  merupakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  pertama  kali  dilakukan  secara serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. 12 Kantor BPN Provinsi Lampung dalam program PTSL ini menargetkan penyertipikatan kurang lebih sejumlah 6.000 bidang  tanah.  Sedangkan  tahap  kedua  ada  20.000  bidang  tanah  dalam  proses  pendataan pengukuran. Sehingga total target yang menjadi sasaran PTSL di Provinsi Lampung sebanyak 26.000 bidang tanah.
BPN Provinsi Lampung menetapkan program PTSL dilaksanakan menggunakan dasar tahapan-tahapan  dalam  pelaksanaan  program  PTSL  2018  berdasarkan  Pasal  4  ayat  4 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  yang  menetapkan  perencanaan  dan  persiapan,  penetapan  lokasi  kegiatan  PTSL, pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik, dan data yuridis
10 Marryanti, S., dan Purbawa, Y. (2018). Optimalisasi Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4 (2), 190-207.
11 Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463-2478.
12 Ayu, I. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 27 (1), 27-40.
bidang tanah, serta pembuktian hak, penerbitan keputusan pemberian pengakuan hak atas tanah, pembukuan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah serta penyerahan sertipikat hak atas tanah. 13
Sebagai  upaya  mewujudkan good  governance di  bidang  pertanahan,  keberhasilan pencapaian  pemerintah  melalui  Kementerian  ATR/BPN  dalam  mengurangi sengketa  dan konflik  melalui  pemercepatan  sertipikasi  tanah  ini  adalah  hal  yang  sangat  penting. Berdasarkan hasil penelitian, sebagai upaya mewujudkan good governance di bidang pertanahan melalui  pelaksanaan  program  PTSL  ini  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  dengan  tahapan- tahapan yang sudah sesuai dengan dasar dan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dengan harapan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari setelah pelaksanaan program PTSL ini yang sesuai target dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. 14 Selain dari ketercapaian proses pelaksanaan progarm PTSL, ketercapaian target sertipikasi tanah juga menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari suatu organisasi pelaksana sebagai upaya dalam mewujudkan good governance.
Pelaksanaan PTSL perlu biaya dalam seluruh tingkatan, seperti biaya proses di tingkat desa yang dilaksanakan oleh panitia/tim berupa biaya meterai, biaya tanda batas/pal (pipa paralon,  pagar,  tembok  pendek),  biaya  warkah  serta  biaya  transportasi  aparat  desa  yang dibebankan  kepada  peserta/pemohon  PTSL. 15 Besarnya  biaya  tersebut,  sesuai  dengan kebutuhan operasional pelaksanaan penyertipikatan tanah. Biaya pelaksanaan PTSL ini diatur dalam  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  3  Menteri,  yakni:  Menteri  ATR/BPN,  Menteri Dalam  Negeri  (Mendagri),  dan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  (Mendes  PDTT).  Dalam  SKB  disepakati  biaya  maksimal  paling  tinggi  yaitu Rp.  200.000,-  dan  tidak  boleh  melebihi  dari  besarnya  biaya  yang  telah  ditetapkan.  Batas minimal tidak dibatasi karena sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk setiap jenis tanah, baik tanah hibah, tanah waris, tanah konversi dan lain-lain semuanya adalah sama. 16
Langkah-langkah  dari  instansi  terkait  dalam  pelaksanaan  PTSL  atau  alur  koordinasi antara Kantor BPN Provinsi Lampung, yakni:
1) Tingkat pertanahan kabupaten. Kepala kantor pertanahan kabupaten menentukan penetapan  lokasi  pelaksanaan  PTSL,  kemudian  pihak  kantor  membuat  surat pemberitahuan  yang  diajukan  kepada  pihak  pemerintah  daerah  bahwa  akan dilaksanakan PTSL di dua desa yang ada di dalam wilayah kecamatan.
2) Tingkat pemerintah daerah. Instruksi kepada kepala kantor kecamatan yang telah ditentukan bahwa kecamatan tersebut ditunjuk oleh kantor pertanahan kabupaten akan  diadakan  pelaksanaan  PTSL  yang  diberikan  oleh  bupati  selaku  kepala pemerintahan daerah setelah menerima surat pemberitahuan.
3) Tingkat  kecamatan.  Camat  selaku  kepala  wilayah  kecamatan,  setelah  menerima instruksi  dari  bupati  kabupaten  tentang  penunjukan  kecamatan  sebagai  lokasi pelaksanaan  PTSL,  segera  memberitahukan  kepada  setiap  kepala  desa  yang ditunjuk oleh kantor pertanahan kabupaten sebagai lokasi pelaksanaan.
13 Mujiburohman,  D.  A.  (2018).  Potensi  Permasalahan  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  (PTSL). BHUMI:  Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4 (1), 88-101.
14 Binter, A., Hermawan, D., dan Yulianti, D. (2019). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Jurnal Administrativa , 1 (1), 55-62.
15 Patoni,  I.,  Adianto,  A.,  dan  Priyanto,  A.  (2022).  Pengaruh  Faktor  Efektivitas,  Efisiensi,  Kecukupan,  Perataan, Responsivitas, Ketepatan, terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) , 4 (6), 7827-7849.
16 Panjaitan, B., Siregar, R., dan Jannah, M. (2022). Analisis Yuridis Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan  Surat  Keputusan  Bersama  3  Menteri  tentang  PTSL  pada  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Ilmiah Advokasi , 10 (1), 92-97.
4) Tingkat desa. Setelah menerima surat pemberitahuan dari kantor kecamatan, maka kepala desa menunggu koordinasi lebih lanjut dari kantor pertanahan kabupaten. 17
Langkah-langkah atau aturan dalam proses pendaftaran tanah sistemtis lengkap dari BPN Provinsi Lampung, yang diacu dari Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018, yaitu  meliputi  Objek  PTSL,  tahapan  kegiatan  dan output ,  kegiatan  penerbitan  sertipikat, penerbitan sertipikat berupa buku tanah dan sertipikat, dan pelaporan.
Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. 18 Objek tersebut meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan  PTSL.  Apabila  lokasi  yang  ditetapkan  sebagai  objek  PTSL  terdapat  tanah  objek landreform yang  tidak  lagi  memenuhi  persyaratan,  maka  dengan  sendirinya  tanah  tersebut dikeluarkan dari objek landreform dan pelaksanaan pendaftaran tanahnya dilakukan melalui mekanisme PTSL.
Tahapan kegiatan dan output meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan serta tahapan output .  Tahapan  ini  memerlukan  berita  acara  penyuluhan  dari  kantor  pertanahan,  serta pengukuran  bidang  yakni  tanah  gambar  ukur,  peta  bidang  tanah,  surat  ukur,  data  tanah, informasi bidang tanah/toponimi dan penggunaan tanah. 19 Kegiatan penerbitan sertipikat berupa  berita  acara  penyuluhan  dari  kantor  pertanahan,  pengumpulan  data  (alat  bukti hak/alas hak) berupa dokumen atas hak, daftar nominatif atas hak, pemeriksaan berupa tanah risalah  panitia  ajudikasi,  penerbitan  SK  hak/pengesahan  data  fisik  dan  yuridis  berupa pengesahan data pengumuman SK hak atas tanah. Kemudian penerbitan sertipikat berupa buku  tanah  dan  sertipikat  yang  diakhiri  dengan  pelaporan  mulai  dari  penyuluhan  sampai dengan penerbitan sertipikat dan penyerahan sertipikat (total target tiap satuan kerja).
Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  tentu  saja  ada  tahap-tahap  dalam pelaksanaannya. Tahap pelaksanaan kebijakan program PTSL yaitu dimulai dari persiapan, sosialisasi sampai proses pelaksanaan program PTSL di kabupaten ataupun kota, namun di desa  sampai  saat  ini,  baru  berada  di  tahap  pendaftaran,  yang  diuraikan  sebagai  tahap persiapan, sosialisasi, dan pendaftaran. 20 Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten  dibantu  oleh  dua  orang  tim  yang  dibagi  tugas  sama  dalam melaksanakan PTSL. Setiap tim di dipimpin oleh panitia ajudikasi yang dibantu oleh wakilnya dan  beberapa  anggota  yaitu  petugas  yuridis  dan  petugas  fisik.  Kecamatan  yang  terdaftar dalam program PTSL tadi memiliki beberapa desa, di mana desa tersebut digabung dan dibagi menjadi dua dengan jumlah yang sama besar. Ketua tim menjadi penanggung jawab terhadap seluruh  anggotanya,  dan  tugas  dari  kepala  kantor  pertanahan  kabupaten  hanya  sebagai monitoring/memantau apakah pelaksanaan tugas oleh kedua tim tersebut berjalan lancar atau tidak,  selanjutnya  memberikan  evaluasi  mengenai  kemajuan  pelaksanaan  kegiatan  secara berkala dan menyelesaikan hambatan-hambatan yang muncul.
Tahap sosialisasi dimulai sebelum melakukan pengumpulan data yudiris dan data fisik yang  diadakan  terlebih  dahulu  sosialisasi  kepada  masyarakat  desa  mengenai  PTSL  untuk memberikan penjelasan/materi, tujuan dan manfaat, serta persyaratan pemohon. 21 Hak atau
17 Lika, S. D. R., dan Sholichah, N. (2020). Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Journal of Social Politics and Governance (JSPG) , 2 (1), 63-72.
18 Ardani, M. N. (2019). Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. Gema Keadilan , 6 (3), 268-286.
19 Lika, S. D. R., dan Sholichah, N. (2020). Op.Cit.
20 Ibid.
21 Ibid.
syarat  administrasi,  objek,  subjek,  dari  pelaksaan  PTSL  untuk  kewajiban  dan  hak  atas kepemilikan  tanah  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Pada  tahap  sosialisasi,  diperkenalkan kepada  masyarakat  mengenai  PTSL  serta  bagaimana  caracara  yang  seharusnya  dilakukan ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pengurusan sertipikat hak milik atas tanah tersebut.
Tahap  pendaftaran  dimulai  dari  kemauan  untuk  memperoleh  sertipikasi  tanah miliknya,  perlu  memeuhi  beberapa  persyaratan  yakni  foto  kopi  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  pemohon,  foto  kopi  Kartu  Keluarga  (KK)  pemohon,  membawa  bukti  perolehan tanah, foto kopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir, foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pernyataan tanah tidak sengketa dibuktikan dengan membawa surat tanah yang asli yang dibuat dengan mengetahui kepala desa setempat. Pendaftaran dilakukan oleh pihak desa, di mana pihak desa mengumpulkan berkas dari masyarakat kemudian dilanjutkan ke BPN untuk diproses.
PTSL  sesuai  Petunjuk  Teknis  Nomor  1069/3.1-100/IV/2018  tentang  Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak  yang  memiliki  hak  dalam  rangka  memperbaiki  kualitas  data  pendaftaran  tanah. Implementasi kebijakan PTSL dalam memperoleh percepatan peryertipikatan tanah adalah kegiatan pemerintah di bidang pendaftaran tanah berupa penyertipikatan secara massal dalam rangka membantu seluruh golongan, terutama golongan ekonomi menengah dan ekonomi rendah. 22 PTSL  dilaksanakan  secara  rutin  setiap  tahunnya,  dan  pemerintah  menanggung sebagian  besar  sumber  dananya,  sedangkan  tahapan  pada  pelaksanaan  PTSL  di  Provinsi Lampung  masih  berada  pada  tahap  pendaftaran  dan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017.
Namun, tidak semua implementasi kebijakan program PTSL dapat berjalan optimal di lapangan. Terdapat hambatan-hambatan hingga tidak berjalan sesuai target atau tujuan. BPN Provinsi  Lampung  menemukan  fakta  bahwa  pelaksanaan  PTSL  demi  mewujudkan  nilai kepastian  hukum  di  Kantor  BPN  Provinsi  Lampung  diakibatkan  empat  hal,  yakni permasalahan  administrasi,  jumlah  tenaga  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  belum mencukupi, masyarakat masih kurang antusias dan kurang pemahaman, serta masalah sarana prasarana.
Permasalahan  administrasi  terkait  kelengkapan  berkas  sebagai  syarat  dalam mengajukan  permohonan  pendaftaran  tanah  biasanya  berupa  kekurangtelitian  pada  saat melakukan  pengumpulan  syarat  administasi.  Saat  dilakukan  pengecekan  oleh  petugas bersama  panitia,  ternyata  masih  ada  persyaratan  yang  belum  lengkap  yang  dibawa  oleh pemohon. Bagi pemohon yang sudah memenuhi syarat maka petugas yuridis akan membawa data  tersebut  ke  Kantor  BPN  Provinsi  Lampung.  Sedang  bagi  pemohon  yang  belum melengkapi beberapa persyaratan maka petugas yuridis yang dibantu oleh panitia desa akan melakukan pendataan. Mengenai syarat apa saja yang belum dilengkapi, kemudian diminta secepatnya untuk dilengkapi. Kemudian lamanya proses pemberkasan di bagian tim PTSL Desa diakibatkan oleh Nomor Induk e-KTP yang tidak valid yang menyebabkan target tidak tercapai.
Permasalahan  selanjutnya  mengenai  jumlah  tenaga  SDM  Kantor  BPN  Provinsi Lampung yang masih kurang. Mengenai SDM dan sumber daya lainnya saling berkaitan satu sama  lainnya  dalam  rangka  aktivitas  kerja  organisasi,  karena  pada  hakikatnya  manusia  itu
22 Arifin, F. S. (2008). Pembaruan Agraria Nasional (PAN) dengan Program Sertipikasi Tanah melalui Prona guna Menyukseskan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Pemalang . Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
sendiri  adalah  pengantar  organisasi  dalam  mencapai  tujuan.  SDM  merupakan  kunci  dari organisasi  karena  sistem  dan  mekanisme  dalam  organisasi  yang  bermuara  pada  SDM. Berkaitan dengan dimensi sumber daya belum dilaksanakan secara optimal, dalam sumber daya jangka waktu pelaksanaan program PTSL masih sangat merasakan kekurangan tenaga teknis  operasional  khususnya  di  Kantor  BPN  Provinsi  Lampung  terutama  dalam  bidang pengukuran dan pemetaan. Kemudian SDM yang ada belum semuanya berkompeten. Untuk meningkatkan  kompetensi  dan  pengetahuan  biasanya  dibuat  pelatihan  di  Kementerian ATR/BPN atau Badan Informasi Geospasial (BIG) sebab diperlukan petugas ukur dengan jumlah yang dapat disesuaikan dengan target. 23
Kemudian,  masyarakat  kurang  antusias  dan  kurang  pemahaman  mengenai  program PTSL ini, terkhusus pada masyarakat di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Di Kota Bandar Lampung saja, beberapa masyarakat terlambat dalam melakukan pendaftaran tanah jadi pihak kantor desa sudah tidak bisa lagi untuk mendaftarkan tanah masyarakat tersebut dikarenakan waktu dalam proses pendaftaran sudah lewat serta masyarakat juga merasakan bahwa  pendaftaran  sertipikat  tersebut  tidak  mudah  dan  banyak  sekali  persyaratan  yang membuat  masyarakat  malas  melakukannya.  Perangkat  Desa  juga  sudah  menyampaikan mengenai  program  PTSL  ini  kepada  masyarakat  tetapi  kehendak  masyarakat  tidak  bisa dipaksakan. Selanjutnya masih banyaknya masyarakat di desa-desa maupun kabupaten yang belum  memahami  PTSL  sehingga  harus  terus  diadakannya  sosialisasi  kepada  masyarakat seluruhnya tidak hanya kepada kepala desa saja.
Terakhir mengenai sarana dan prasarana terkait fasilitas penunjang implementasi PTSL dalam mencapai target yang opitimal di Kantor BPN Provinsi Lampung. Dapat dilihat dari ketersediaan  infrastruktur  yang  digunakan  untuk  mengakomodir  kebutuhan  implementasi PTSL  saat  ini  dan  untuk  ke  depannya.  Penyediaan  sarana  dan  prasarana  kantor  menjadi perhatian yang sangat serius, baik penyediaannya maupun efisiensi dalam pemanfaatannya. Dengan adanya implementasi kebijakan PTSL maka volume pelayanan pertanahan di Kantor BPN  Lampung  menjadi  tinggi,  sehingga  untuk  menunjang  kelancaran  dalam  pelayanan kepada masyarakat perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai di antaranya gedung arsip  dan  alat  ukur.  Masyarakat  juga  merasakan  bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  dalam pembuatan sertipikat tanah mahal, walaupun pada aturannya biaya tersebut sudah diatur oleh peraturan SKB 3 menteri yang tidak boleh lebih dari batas yang sudah diatur, tetapi tetap saja tidak mengubah pikiran dari beberapa masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah.

## 4.  Kesimpulan
Implementasi kebijakan PTSL dalam memperoleh percepatan peryertipikatan tanah adalah kegiatan pemerintah di bidang pendaftaran tanah berupa peryertipikatan secara massal dalam rangka membantu seluruh golongan, terutama golongan ekonomi menengah dan ekonomi rendah.  PTSL  dilaksanakan  secara  rutin  setiap  tahunnya,  dan  pemerintah  menanggung sebagian  besar  sumber  dananya,  sedangkan  tahapan  pada  pelaksanaan  PTSL  di  Provinsi Lampung  masih  berada  pada  tahap  pendaftaran  dan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  12  Tahun  2017. Penghambat  dalam  implementasi  kebijakan  PTSL  dalam  memperoleh  percepatan peryertipikatan  tanah  yaitu  permasalahan  administrasi  yang  masih  belum  dilengkapi  oleh masyarakat, tenaga SDM yang masih kurang sehingga kesulitan dalam melayani masyarakat, masyarakat kurang antusias karena merasa proses pendaftarannya sulit dan kurang dipahami, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan PTSL yang belum mengakomodir kegiatan implementasi.
23 Lihat juga Masnah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Renaissance , 6 (2), 783-801.

## Referensi
Buku dengan penulis: Arifin,  F.  S.  (2008). Pembaruan  Agraria  Nasional  (PAN)  dengan  Program  Sertipikasi  Tanah melalui  Prona  guna  Menyukseskan  Tertib  Administrasi  Pertanahan  di  Kabupaten  Pemalang . Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Artikel jurnal:
Ardani,  M.  N.  (2019).  Tantangan  pelaksanaan  kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  dalam  Rangka  Mewujudkan  Pemberian  Kepastian  Hukum. Gema Keadilan , 6 (3), 268-286.
Ayu,  I.  K.  (2019).  Problematika  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  melalui  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 27 (1), 27-40.
Binter, A., Hermawan, D., dan Yulianti, D. (2019). Implementasi Program Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kecamatan  Bangun  Rejo  Kabupaten  Lampung Tengah. Jurnal Administrativa , 1 (1), 55-62.
Elisa,  N.  (2022).  Sosialisasi  Kepastian  Hak  Atas  Tanah  melalui  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kabupaten  Deli  Serdang. Jurnal  Pengabdian Kontribusi , 2 (1), 45-50.
Lika,  S.  D.  R.,  dan  Sholichah,  N.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  PTSL  (Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap)  di  Desa  Medaeng  Kecamatan  Waru  Kabupaten Sidoarjo. Journal of Social Politics and Governance (JSPG) , 2 (1), 63-72.
Marryanti, S., dan Purbawa, Y. (2018). Optimalisasi Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 4 (2), 190-207.
Masnah,  M.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Renaissance , 6 (2), 783-801.
Mujiburohman,  D.  A.  (2018).  Potensi  Permasalahan  Pendaftaran  Tanah  Sistematik Lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4 (1), 88-101.
Panjaitan,  B.,  Siregar,  R.,  dan  Jannah,  M.  (2022).  Analisis  Yuridis  Proses  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang PTSL pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Ilmiah Advokasi , 10 (1), 92-97.
Patoni, I., Adianto, A., dan Priyanto, A. (2022). Pengaruh Faktor Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan, terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) , 4 (6), 7827-7849.
Ramadhani,  R.  (2021).  Pendaftaran  Tanah  sebagai  Langkah  untuk  Mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Hak Atas Tanah. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi , 2 (1), 31-40.
Simamora,  J.  (2014).  Tafsir  Makna  Negara  Hukum  dalam  Perspektif  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal  Dinamika  Hukum , 14 (3),  547- 561.
Sukmana,  O.  (2016).  Konsep  dan  Desain  Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State). Jurnal Sospol , 2 (1), 103-122.
Sulistio,  M.  (2020).  Politik  Hukum  Pertanahan  di  Indonesia. Jurnal  Education  and Development , 8 (2), 105-105.
Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum. Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial , 8 (8), 2463-2478.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.