## Rasio Legis Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia
Hendi Setiawan 1 , Fahklur 2
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM E-mail: ferozz_2006@yahoo.com 1 , fahklur@iblam.ac.id 2

## Article History:
Received: 10 Desember 2022 Revised: 15 Desember 2022 Accepted: 21 Desember 2022
Abstract: Kenyataan  dalam  kehidupan  masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan hukum  fiqih  dan  juga  perundang-undangan  yang berlaku  secara  positif  di  Indonesia,  telah  jelas  dan tegas  menyatakan  bahwa  sebenarnya  perkawinan antar agama tidak di inginkan, karena bertentangan dengan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara  seluruh  warga  negara  Indonesia  yang plural.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana rasio legis perkawinan beda agama dalam hukum  positif  di  Indonesia?  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya yaitu dalam Undang- undang  perkawinan,  Negara  telah  memberikan putusan  bahwa  pernikahan  antar  agama  dilarangan di  Negara  Indonesia.  Sebagai  konsekuensianya catatan  sipil  tidak  mau  menerima  dan  mencatat pasangan  yang  menikah  dengan  latar  belakang agama yang berbeda.
Keywords: Pernikahan Beda Agama, Hukum Positif, Indonesia

## PENDAHULUAN
Di dalam negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila  yang  pertama  adalah  Ketuhanan  Yang  Maha  esa,  maka  perkawinan  dianggap  mempunyai hubungan  yang  erat  sekali  dengan  agama  sehingga  perkawinan  bukan  saja  mengandung  unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting terlebih-lebih sejak berlakunya  Undang-  undang  Perkawinan  No.  1/1974  yang  bersifat  nasional  sejak  tanggal  2 Januari 1974 dimana  di  dalam  pasal  2  ayat  1  dinyatakan  bahwa  tidak  ada  perkawinan  di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan  semakin  diteguhkan  di  dalam  hukum  positif  kita.  Dengan  adanya  pasal  2  ayat  1 Undang-undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  tersebut,  pelaksanaan  menurut  agama  dan kepercayaan masingmasing telah merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan antaa orang-orang yang seagama atau satu kepercayaan (Rusli,1984).
Definisi  pernikahan  beda  agama  tidak  jauh  berbeda  dengan  definisi  pernikahan  pada umumnya. Pernikahan beda agama merupakan suatu ikatan lahir dan  batin antara seorang pria
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan terbenturnya dua peraturan yang berlainan  mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  pernikahan  sesuai  dengan  hukum agamanya  masing-masing  dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa.  Masfuk  Zuhdi  menyatakan  bahwa  pernikahan  beda agama  ialah pernikahan  antara  orang  Muslim  (pria/wanita)  dengan  non-Muslim  (pria/wanita) (Masfuk Zuhdi,1997).
Adanya  nikah  beda  agama  sebagai  salah  satu  bentuk  pernikahan,  mengalami  banyak mengalami  hambatan.  Negara  sebagai  intuisi  resmi  memberikan  hambatan  yang  sangat  serius terhadap  praktek  nikah  beda  agama.  Di  dalam  Undang-undang  perkawinan,  Negara  telah memberikan  putusan  bahwa  pernikahan  antar  agama  dilarangan  di  Negara  Indonesia.  Sebagai konsekuensianya catatan sipil tidak mau menerima dan mencatat pasangan yang menikah dengan latar  belakang  agama  yang  berbeda.  Sehingga  pasangan  nikah  beda  agama  mencari  jalan alternatif. Misalnya pergi keluar negeri untuk melaksanakan pernikahan beda agama.
Selain  menikah  diluar  negeri,  pasangan  beda  agama  juga  menggunakan  cara lain agar mereka dapat menikah dan pernikahan mereka sah yaitu dengan cara perkawinan itu dilakukan oleh  masing-masing  agama.  Misalnya  pria  beragama  Islam  menikah  dengan  wanita  yang beragama  Kristen,  ditempat  kediaman  pria  yang  beragama  Islam  maka  melakukan  prosesi pernikahan  secara  Islam  dan  mengucapkan  syahadat,  lalu  begitupun  yang  dilakukan  ditempat acara si wanita yang beragama Kristen. Salah satu pembahasan didalam Al-Qur’an yang memiliki relevansi  dengan  masalah  pernikahan  beda  agama  adalah  seperti  yang  terdapat  dalam  Firman Allah SWT Q.S Al Baqarah;221. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka  beriman.  Sesungguhnya  wanita  budak  yang  mu'min  lebih  baik  dari  wanita  musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari  orang-orang  musyrik  walaupun  dia menarik  hatimu.  Mereka  mengajak  ke  neraka,  sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintahperintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(Q.S.AlBaqarah:221).
Apabila kita perhatikan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dan peraturan pelaksanaan PP No. 9/1975, kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas tentang masalah perkawinan antar  agama  tersebut.  Apabila  kedua  peraturan  tersebut  kita  teliti,  maka  kita  hanya  dapat menyimpulkan  bahwa  tidak  ada  satu  pasalpun,  baik  secara  tersurat  maupun  tersirat,  yang melarang dilakukannya perkawinan antar agama (Rusli,1984). Terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya melakukan nikah beda agama. Pertimbangan maslahat dan mafsadat menjadi pijakan dalam menetapkan status hukum pernikahan beda agama. Potensi konflik dan ketegangan dalam keluarga, serta banyak cerita kegagalan pelaku nikah beda agama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga juga menjadi dasar penetapan hukum. Dari sini  pula,  lahir  regulasi  yang  di  dalamnya  terkait  aturan  pernikahan  beda  agama  di  Indonesia. Nikah  beda  agama  merupakan  fakta  sosial  yang  sebenarnya  sudah  ada  sejak  masa  awal berkembangnya Islam di Makkah dan Madinah. Sebagai contoh Nabi Muhammad yang menikah dengan  wanita  non-muslim.  Maka  dari  pernyataan  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pernikahan  antar  agama  terjadi  bukan  hanya  karena  kehidupan  modern  saat  ini,  namun pernikahan beda  agama adalah permasalahan klasik yang selalu relevan untuk dikaji. Persoalan Pernikahan beda agama merupakan suatu polemik yang dari dahulu sudah dibincangkan hingga saat ini. Masalahnya, dengan perkawinan beda agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan itu sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang rumit untuk
diselesaikan  di  kemudian  hari,  di  satu  sisi  masih  menjadi  perdebatan  pula  dasar  hukum  untuk menyatakan  keabsahan  dan  ketidak  absahan pernikahan  tersebut.  Oleh  karena  itu  menjadi menarik,  persoalan  nikah  antar  pemeluk agama  untuk  dibincangkan  baik  ditinjau  dari  hukum Islam ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Kenyataan  dalam  kehidupan  masyarakat  bahwa  perkawinan  berbeda  agama  itu  terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan hukum fiqih dan juga perundang- undangan  yang  berlaku  secara  positif  di  Indonesia,  telah  jelas  dan  tegas  menyatakan  bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak di inginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang plural.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian  ini  menggunakan   metode kualitatif. Metode kualitatif  menghasilkan  data  deskriptif  yang berkaitan dengan pernyataan lisan dan nonlisan serta perilaku orang-orang yang diteliti (Bogdan, DeVault, & Taylor, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jika  penulis  memperhatikan  fatwa  MUI No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005  tentang perkawinan beda agama, setelah membentangkan beberapa ayat yang telah disebutkan, MUI juga mendasarkan atas qaidah fiqhi : dar’u al-mafasid  muqaddam ala jalbi mashalih dan qaidah sadd az  zari’ah.  Larangan  nikah  beda  agama  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  KHI  pasal  40  c maupun  MUI,  lebih  didasarkan  pada  alasan  sosial  dan  kondisi  umat  Islam  Indonesia.  Dalam pertimbangan  sosial,  nikah  beda  agama  mafsadatnya  (efek/nilai  negative)  lebih  besar  dari maslahatnya (nilai positifnya). Lebih lanjut Yuda menyebutkan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai  dengan  prinsip  yang  harus  dipelihara  dalam  hukum  Islam,  yaitu;  agama,  jiwa,  akal, keturunan  dan  harta.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  qaidah  dar’u  al-mafasid muqaddam  ala  jalbi mashalih, sangat tepat diterapkan disini. Kerusakan yang ditimbulkannya disebabkan lemahnya iman kaum muslimin ketika manghadapi godaan dan tekanan dari wanita non muslim sebelum dan  selama  berumah  tangga.  Kemashlahatan  yang  harus  dipertimbangkan  termasuk  mafsadat yang akan ditimbulkan, bukan bagi perorangan pasangan dan keluarga yang bersangkutan saja, tetapi  yang  lebih  penting  adalah  bagi  umat  Islam  Indonesia  secara  keseluruhannya.  Apa  yang dilakukan  Majelis  Ulama  Indonesia  melalui  Rakernas  II,  dan  apa  yang  disepakati  pada  saat perumusan  Kompilasi  Hukum  Islam telah memenuhi syarat berijtihad  berdasarkan “maslahah”, karena  maslahah  yang  diambil  merupakan  maslahah  negatif  (menghindari  kerusakan/dar  al- mafasid)  yang  dibenarkan  secara  metodologis  usul  fiqh.  Menurut  al-Gazali  bahwa  suatu mashlahah  harus  sejalan  dengan  tujuan  syara’,  walaupun  bertentangan  dengan  tujuan-tujuan manusia, sebab tujuan  manusia  itu  tidak  selamanya  didasarkan  pada  kehendak  syara’.  Oleh karena itu, yang menjadi patokan dalam menentukan maslahah adalah kehendak dan tujuan syara’ bukan kehendak dan tujuan manusia. “Dilihat dari aspek tujuan  syar’i ini, maka antara yang dituju oleh  ayat  5  Surah  al-Maidah  dengan  apa  yang  ditentukan  Pasal  40  huruf  c  Kompilasi  Hukum Islam sejalan, walau secara harfiah dapat dinilai bertentangan.
Landasan  hukum  agama  dalam  melaksanakan  sebuah  perkawinan  merupakan  hal  yang sangat  penting  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974,  sehingga  penentuan  boleh  tidaknya  perkawinan tergantung  pada  ketentuan  agama.  Hal  ini  berarti  juga  bahwa  hukum  agama  menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum  negara.  Jadi  dalam  perkawinan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
berbeda  agama  yang  menjadi  boleh  tidaknya  tergantung  pada  ketentuan  agama.  Dalam pandangan fiqih, pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang seimbang, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddahwa rahmah. Keluarga yang  demikian,  akan  diselimuti  rasa  tentram,  penuh  cinta  dan  juga  kasih  sayang.  Pernikahan seperti itu hanya akan terjadi jika suami istri berpegang pada agama yang sama. Namun apabila mereka menikah dengan pasangan yang beda agama, dan pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka  akan  menimbulkan  banyak  persoalan  dalam  keluarga,  karena  agama  keduanya  berbeda seperti  dalam  pelaksanaan  ibadah,  memilih  pendidikan  anak,  pembinaan  karir  anak,  memilih menu makanan maupun permasalahan lainnya.
Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditemukan beberapa pemahaman dalam  Pasal  1  sebagai  berikut,  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  berdasarkan  ketuhanan  yg  Maha  Esa.  Sedangkan  menurut  islam,  Perkawinan  disebut “Nikah” yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lakilaki dan wanita untuk menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  kedua  belah  pihak,  dengan dasar  sukarela dan  keridhoan  kedua  belah  pihak,  untuk  mewujudkan  suatu  kebahagiaan  hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih saying dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah (Ny. Soemiyati ,1986).
Di  Mesir,  dengan  di  berlakukannya  Undang-Undang  Nomor  78  Tahun  1931  tentang  Al- Mahakim al Syariyah, muculah istilah al-zawaj al-urf (Perkawinan dibawah tangan). Dalam pasal 99-nya  ditegaskan  bahwa  gugatan  yang  berhubungan  dengan  itu,  tidak  bias  diterima  di Pengadilan, kecuali bila didasarkan atas adanya bukti perkawinan resmi, yaitu surat nikah. Dalam undang-undang mesir tersebut terdapat ketentuan yang mengharuskan mendaftarkan secara resmi setiap perkawinan kepada pegawai pencatat nikah yang secara khusus ditugaskan untuk itu. Akan tetapi, ketika undang-undang tersebut diberlakukan ternyata kesadaran hukum masyarakat Islam Mesir  belum  sepenuhnya  siap  menerimanya.  Akibatnya  banyak  di  antara  masyarakat  yang melaksanakan  perkawinan  hanya  semata  mata  memenuhi  syarat  nikah  dan  rukun  nikah. Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Mesir masih rendah. Hanya apa yg tertera dalam referensi fikihlah yg sangat kental dalam pemahaman mereka (H. M Anshary, S.H., M.H,2010).
Tujuan  utama  pencatatan  perkawinan  adalah  demi  mewujudkan  ketertiban  administrasi negara dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal  ini  merupakan  politik  hukum  negara  yang  bersifat  preventif  untuk  mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam system kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan  yg diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian suami istri (H. M Anshary, S.H., M.H,2010).
Perkawinan  Beda  agama  adalah  pekawinan  Antara  dua  orang  yang  berbeeda  agama  dan keyakinan dengan masing-masing tetap mempertahankan agama dan kepercayaan yang dianutnya (O.S.  Eoh,1996).  Setiap  orang  yang  akan  melakukan  perkawinan  harus  memberitahukannya kepada pegawai pencatat perkawinan. Pemberitahuan tersebut dilakukan harus secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai  atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang  lain.  Dalam  hal  pemberitahuan  diwakilkan  kepada  orang  lain,  maka  orang  yang bersangkutan harus ditunjuk dengan kuasa khusus (Riduan Syahrani , 1986) Kemudian mengenai pelaksanaan perkawinan, yaitu salah satu pihak beralih agamanya mengikuti agama pasangannya, dan tunduk pada hukum agama barunya tersebut. Perkawinan hanya dilakukan di kantor catatan sipil.
Pada  dasarnya,  hukum  perkawinan  di  Indonesia  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai perkawinan  pasangan  beda  agama  sehingga  ada  kekosongan  hukum.  Mengenai  sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak  tersebut  membolehkan  untuk  dilakukannya  perkawinan  beda  agama.  Misalnya,  dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221). Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).
Sebelum Kompilasi Hukum Islam hadir, ketentuan tentang perkawinan, telah diatur secara legal  formal  dalam  UU  No:  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Setelah  berlakunya  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974,  maka  pengaturan  perkawinan  beda  agama  menjadi  cenderung terhalangi.  Hal  ini  berdasarkan  alasan  yakni  pertama, dengan  mengingat  kembali  pada  sejarah undang-undang perkawinan 1973, terutama perdebatan yang berkaitan dengan pasal 11 ayat (2) bahwa “perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan  keturunan  tidak  merupakan  penghalang  perkawinan”  dan  kemudian  mendapat  perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.M. Rasjidi dengan nada mengecam menyatakan bahwa kata  “agama” dalam pasal ini sengaja diselipkan sedemikian rupa, sehingga  orang  yang  tidak  teliti  dalam  membacanya  akan  mengatakan  bahwa  pasal  ini  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Selain  itu,  Rasjidi  juga  menganggap  bahwa  RUU  ini merupakan kristenisasi terselubung karena menganggap hal yang dilarang Islam seolah menjadi hal  yang  sudah  biasa  diterima  oleh  orang  termasuk  perkawinan  antar  agama.Menyamakan perbedaan agama dengan perbedaan suku dan daerah asal sehingga dianggap tidak menghalangi sahnya suatu perkawinan adalah merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga RUU ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu misionaris.
Kedua,  ada  beberapa  pasal  yang  dapat  dijadikan  dasar  dilarangnya  perkawinan  beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 haruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan  perumusan  pasal  2  ayat  (1)  ini,  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masingmasing agamanya  dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang- undangan  yang  berlaku  bagi  golongan  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.  Bila  pasal  ini  diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa undang- undang menyerahkan kepada masing-masing agama  untuk  menentukan  cara-cara  dan  syarat-syarat  pelaksanaan  perkawinan  tersebut, disamping  cara-cara  dan  syarat-syarat  yang  telah  ditepkan  oleh  negara.  Jadi  apakah  suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau  belum,  maka  disamping  tergantung  kepada  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing- masing.  Dalam  perspektif  agama-agama  di  Indonesia,  maka  perkawinan  beda  agama  tidak dibenarkan  karena  tidak  sesuai  dengan  hukum  agama-agama  yang  diakui di  Indonesia. Argumentasi  ini  diperkuat  oleh  pasal  8  huruf (f)  bahwa  “perkawinan dilarang antara dua orang yang  ;  mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku,  dilarang kawin” (O.S. Eoh,1996).
Ketiga,  merujuk  kepada  pasal  66  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan  atas  Undang-undang  ini,  maka  dengan  berlakunya  Undang-undang  ini  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgelijks  Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemegnde Huwelijken S. 1989 No. 158), dan  peraturan-peraturan  lain  yang  mengatur  tentang  perkawinan  sejauh  telah  diatur  dalam Undang-undang  ini,  dinyatakan  tidak  berlaku”.  Dari  ketentuan  pasal  66  itu,  jelas  bahwa ketentuan-ketentuan  GHR  (STB.  1898/158)  sebagaimana  yang  diungkapkan  diawal  juga  tidak dapat  diberlakukan  lagi  karena  di  samping  ketentuannya  telah  mendapat  pengaturan  dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan  hukum  antara  suami  istri  sebagaimana  yang  dianut  oleh  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974. Selain itu, rumusan mengenai perkawinan campuran dalam GHR berbeda dengan rumusan dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  Asing  dan  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan Indonesia”. Rumusan  di  atas  membatasi  diri  hanya  pada  perkawinan  antara  warga  negara Indonesia dengan warga negara asing.Adapun perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum  yang berlainan, termasuk perkawinan antar  agama,  tidak  termasuk dalam  lingkup  batasan  perkawinan  campuran  menurut undang-undang ini.
Di  Indonesia  terdapat  beberapa  fatwa  dalam  hukum  islam  mengenai  perkawinan  beda agama yg dapat dijadikan acuan, yaitu: 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam musyawarah Nasional II pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama ini. 1. Para ulama di Tanah Air memutuskan bahwa perkawinan  wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram. 2. Seorang laki-laki Muslim  mengawini  wanita  bukan  Muslim,  diharamkan.  Perkawinan  antara  laki-laki  Muslim dengan  wanita  ahlul  kitab  memang  terdapat  perbedaan  pendapat.  ''Setelah  mempertimbangkan bahwa  mafsadatnya  lebih  besar  dari  maslahatnya,  MUI  memfatwakan  perkawinan  tersebut hukumnya haram,'' ungkap Dewan Pimpinan Munas II MUI, Prof Hamka, dalam fatwa itu.
Hukum perkawinan yang baik ialah yang menjamin dan memelihara hakikat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin terjadi (Abbas Mahmud Al-‘Aqqad,1985).  Segala  persoalan  yang  muncul  dalam  perkawinan  sangatlah  beragam,  dari masalah  yang sederhana sampai kepada persoalan kompleks. Segala sesuatu  yang  disyariatkan Islam  mempunyai  tujuan,  sekurang-kurangya  mengandung  hikmah  tertentu,  tak  terkecuali perkawinan.Tujuan perkawinan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan AlQur‟an, sumber ajarannya yang pertama. Al -Qur‟an menegaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. ialah bahwa ia menciptakan istri- istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka.Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda- tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir. Dalam bagian lain, Al-Qur‟an menyatakan: para istri adalah pakaian (libas) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya.

## KESIMPULAN
Kompilasi Hukum Islam sendiri lewat  empat pasal krusial  yaitu pasal 40, 44, 61 dan 116 telah  menjelaskan  tentang  dilarangnya  perkawinan  beda  agama.  Hal  yang  sama  juga  pada ketentuanyang  diatur  dalam  UU  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Dalam  konteks  KHI hemat  penulis  memiliki  kelemahan  baik  dari  sisi  materi  hukumnya  maupun  eksistensi  formal hukumnya.  Secara  materi  hukum  terjadi  kerangka  pemikiran  yang  tidak  sistematis  dan  logis, mengingat  satu  sisi  pasal  (41,  44  dan  61)  melarang  tegas  adanya  perwakinan  berbeda  agama, namun pada pasa 116 KHI terlihat tidak tampak menjadikan unsur berbeda agama sebagai unsur yang penting dalam memutuskan suatu ikatan perkawinan, namun justru hanya melihat kerukunan atau tidaknya rumah tangga. Hingga klausul beda agama menjadi tidak signifikan dan bermakna. Hal  ini  menjadi  sangat  penting  mengingat  KHI  sering dipandang  sebagai  kitab  fikih  mazhab Indonesia, karena ia hadir lewat proses intleketualitas dan keulamaan yang digali dari umat Islam Indonesia,  dengan  segala  kondisi  obketifitas  lokalnya.  Sehingga  KHI  menjadi  jembatan  fikih antara keislaman dan keindonesiaan.

## DAFTAR REFERENSI
Abbas Mahmud Al-‘Aqqad. (1985). Falsafat Al-Qur’an, (Kairo-Mesir: Dar al-Hilal), hal. 84 H.  M  Anshary,  S.H.,  M.H.  (2010).  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,  Cetakan  Kesatu,
(Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hal 16.
Masfuk Zuhdi. (1997).  Masail Fiqhiyah (Jakarta: PT.Toko Gunung Jati), H.4
Ny.  Soemiyati.  (1986).    Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang  Undang  Perkawinan,  Cetakan Kedua, (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1986), hal 8.
O.S.  Eoh.  (1996).  Perkawinan  Antar  Agama  dalam  Teori  dan  Praktek  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada), h. 118-125.
O.S. Eoh. (1996). Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, Cetakan Pertama, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), hal 35
Riduan  Syahrani.  (1986).  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  (Jakarta,  PT. Media Sarana Press), hal 35
Rusli.  (1984).  Perkawinan  antar  Agama  dan  Masalahnya,  Cetakan  Pertama,  (Bandung, Shantika Dharma Bandung), hal 8