## “EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI WILAYAH PAMANUKAN
(Studi Kasus Pada Puskesmas Pamanukan)”

## Kamal Ma’ruf, Zainal Arifin
Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang kamalmaruf2207@gmail.com

## Abstrak
Evaluasi adalah suatu yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dijalankan untuk mengetahui outcome dan dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan  selama  dalam  kurun  waktu  tertentu  dimana  yang  dilihat  adalah efektifitasnya. Dalam melakukan evaluasi berarti melakukan proses penilian-penilian terhadap suatu program atau kegiatan sehingga dibutuhkan cara-cara pengukuran dalam evaluasi.
Kabupaten  Subang  merupakan  salah  satu  kabupaten  dengan  kasus  stunting  yang cukup  signifikan  di  Jawa  Barat.  Dan  ini  harus  dilakukan  sebuah  tindakan  dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang agar kasus stunting dapat ditekan sehingga anak-anak  dapat  terpenuhi  gizi  nya  secara  optimal  demi  tumbuh  kembangnya. Stunting erat kaitannya dengan pola makan, dan pola makan sangat erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi.
Stunting dan  kekurangan  gizi  lainnya  yang  terjadi  pada  1.000  HPK  tidak  hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit,  tetapi  juga  mengancam  perkembangan  kognitif  yang  akan  berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya.
Salah  satu  langkah  kebijakan  publik  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Kabupaten Subang dalam upaya menekan kasus stunting adalah Penyuluhan khusus ibu rumah tangga bagaimana mengelola makanan lokal yang menjadi menu makanan bergizi; Penyuluhan  dan  Pemeriksaan  IBU  Hamil;  Pemberian  makanan  tambahan  anak (PMTA);  Pengobatan  bagi  anak  gizi  buruk  yang  mengalami  sakit;  dan  Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) sejak ibu hamil sampai anak berumur 2 tahun . Kasus stunting  yang  ada  di  wilayah  kecamatan  Pamanukan  pada  awal  Tahun  2019  ada sebanyak 18 kasus stunting dan ini tersebar di 8 Desa Kecamatan Pamanukan. Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, Stunting

## Pendahuluan
Kebijakan  kesehatan  mencakup  tindakan  yang  berefek  pada  kedudukan  institusi, organisasi,  jasa/pelayanan,  dan  pertutan  keuangan  dari  suatu  sistem  pelayanan kesehatan.  Namun  kebijakan  tidak  pernah  terlepas  dari  kepentingan  pihak-pihak tertentu.  Baik  dari  kalangan  pemerintah  sendiri,  industri,  dunia  usaha,  akademis, maupun elemen-elemen masyarakat lainnya (Wendra, 2011 ).
Kebijakan  kesehatan  harus  selalu  di  perhatikan  apakah  kebijakan  tersebut  sesuai dengan  penerapan  yang  ada.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  pelaksanaan
evaluasi. Evaluasi adalah suatu yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.  Evaluasi  dijalankan  untuk  mengetahui  outcome  dan  dampak  dari kebijakan  yang  telah  ditetapkan  selama  dalam  kurun  waktu  tertentu  dimana  yang dilihat  adalah  efektifitasnya.  Dalam  melakukan  evaluasi  berarti  melakukan  proses penilian-penilian terhadap suatu program atau kegiatan sehingga dibutuhkan cara- cara pengukuran dalam evaluasi.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Upaya  Perbaikan  Gizi.  Bahwa  peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat  perlu dilakukan  upaya  perbaikan  gizi  perseorangan  dan  gizi  masyarakat  pada  seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi; juga bahwa upaya perbaikan gizi tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman yang selama ini masih tersebar dalam berbagai pedoman yang belum bersifat bersifat regulasi.
Secara  makro,  dibutuhkan  ketegasan  kebijakan,  strategi,  regulasi,  dan  koordinasi lintas sektor dari pemerintahan dan semua stakeholder untuk menjamin terlaksana poin-poin  penting  seperti  pemberdayaan  masyarakat,  pemberantasan  kemiskinan, ketahanan  pangan,  dan  pendidikan  yang  secara  tidak  langsung  akan  mengubah budaya buruk dan paradigma.
Indikator Berat Badan Berdasarkan Umur (BB/U) merupakan Interpretasi gizi baik, gizi  kurang  dan  gizi  buruk.  Indikator  status  gizi  berdasarkan  indeks  BB/U memberikan  indikasi  masalah  gizi  secara  umum.  Indikator  ini  tidak  memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Indikator BB/U yang rendah dapat disebabkan  karena  pendek  (masalah  gizi  kronis)  atau  sedang  menderita  diare  atau penyakit infeksi lain (masalah gizi akut).
Berdasarkan  data  dari  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional (BKKBN) Tahun 2018, di Jawa Barat sendiri tercatat ada 29,9% atau 2,7 juta balita yang terkena  stunting.  Menurut  Gubernur,  ada  13  kabupaten  di  Jawa  Barat  yang  akan diintervensi  program  stunting  untuk  lebih  maksimal.  Tiga  belas  daerah  dengan penderita terbanyak di Jawa Barat yang disinggung Gubernur, antara lain Kabupaten Garut (43,2%), Kabupaten Sukabumi (37,6%), Kabupaten Cianjur (35,7%), Kabupaten Tasikmalaya (33,3%), Kabupaten Bandung Barat (34,2%), Kabupaten Bogor (28,29%), Kabupaten  Bandung  (40,7%),  Kabupaten  Kuningan  (42%),  Kabupaten  Cirebon (42,47%), Kabupaten Sumedang (41,08%), Kabupaten Indramayu (36,12%), Kabupaten Subang (40,47%), dan Kabupaten Karawang (34,87%).
Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten dengan kasus stunting yang cukup signifikan di Jawa Barat. Dan ini harus  dilakukan  sebuah  tindakan  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Subang  agar kasus  stunting  dapat  ditekan  sehingga  anak-anak  dapat  terpenuhi  gizi  nya  secara optimal demi tumbuh kembangnya. Stunting erat kaitannya dengan pola makan, dan pola makan sangat erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi. Biasanya stunting melanda  anak-anak  dari  keluarga  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi.  Untuk  itu, jangka  panjangnya  perlu  ada  terobosan  pembangunan  yang  konsen  terhadap peningkatan pendapatan setiap masyarakat. Dinas Kesehatan terus mengupayakan pencegahan dengan peningkatan asupan gizi melalui pelayanan di setiap puskesmas.
Stunting  dan  kekurangan  gizi  lainnya  yang  terjadi  pada  1.000  HPK  tidak  hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit,  tetapi  juga  mengancam  perkembangan  kognitif  yang  akan  berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya. Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi  spesifik  dan  gizi  sensitif.  Pengalaman  global  menunjukkan  bahwa penyelenggaraan  intervensi  terpadu  yang  melibatkan  lintas  sektor  dan  menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi dan  tumbuh  kembang  anak,  yang  pada  akhirnya  membantu  terhadap  pencegahan stunting.
Salah  satu  langkah  kebijakan  publik  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Kabupaten Subang dalam upaya menekan kasus stunting adalah Program Pencegahan Stunting. Pemerintah  Daerah  terkhusus  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Subang  mengelurkan beberapa kebijakan :
1. Penyuluhan khusus ibu rumah tangga bagaimana mengelola makanan lokal yang menjadi menu makanan bergizi;
2. Penyuluhan dan Pemeriksaan IBU Hamil;
3. Pemberian makanan tambahan anak (PMTA);
4. Pengobatan bagi anak gizi buruk yang mengalami sakit;
5. Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) sejak ibu hamil sampai anak berumur 2 tahun .
Kecamatan  Pamanukan  merupakan  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  yang  luas wilayahnya  serta  padat  penduduknya.  Karakteristik  penduduknya  pun  sangat beragam  dilihat  dari  tingkat  ekonomi,  pekerjaan,  tingkat  pendidikan,  status perkawinan dan sebagainya.
Berdasarkan data sekunder dan hasil pengamatan dilapangan didapat bahwa kasus stunting  yang  ada  di  wilayah  kecamatan  Pamanukan  pada  awal  Tahun  2019  ada sebanyak  18  kasus  stunting  dan  ini  tersebar  di  8  Desa  Kecamatan  Pamanukan.  Ini merupakan  kasus  yang  cukup  tinggi  yang  ada  dalam  suatu  wilayah,  apabila  tidak dilakukan upaya tindakan kebijakan yang tepat maka akan berdampak pada semakin banyak anak stunting.
Selain  itu  ditemukan  juga  permasalahan  yang  terjadi  bahwa  evaluasi  program pencegahan stunting di wilayah Pamanukan belum optimal karena kasus yang ada bukan semakin menurun tetapi terjadi peningkatan. Hal lain nya juga dapat dilihat dari indikatorindikator masalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan terhadap Sasaran Ibu Hamil dan Keluarga Baduta belum mencapai tujuan dari yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan sosialisasi pencegahan stunting belum mencapai target sasaran dilihat dari jumlah frekuensi penyuluhan yang dilakukan oleh instansi terkait.
3. Kurang cukup nya informasi kebijakan mengenai pencegahan stunting yang diterima oleh sasaran Ibu Hamil dan Keluarga Baduta sehingga informasi yang beredar tidak jelas.
4. Keterbatasan  sumber  daya  pelaksana  kebijakan  sehingga  dalam  menanggapi  masalah kurang cepat.

## Kerangka Teori
Menurut  Winarno  (2014:228-229)  penilaian  atau  evaluasi  suatu  kebijakan didefinisikan sebagai berikut :
“Evaluasi  merupakan  langkah  terakhir  dalam  tahap-tahap  proses  kebijakan. Sebagai  kegiatan  yang  fungsional  yaitu  kegiatan  yang  tidak  hanya  dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelasaikan  masalah,  implementasi,  hingga  dampak  kebijakan,  evaluasi adalah  kegiatan  penilaian  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  melihat  apa  yang menjadi  sebab-sebab  kegagalan  suatu  kebijakan  atau  untuk  melihat  apakah kebijakan  publik  tersebut  telah  mencapai  dampak  yang  diharapkan.  Oleh karenanya,  penilaian  atau  evaluasi  dapat  menangkap  tentang  isi  kebijakan, penilaian kebijakan, dan dampak kebijakan.” Menurut Arikunto (2013:36) evaluasi didefinisikan sebagai berikut :
“Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu,  yang  selanjutnya  informasi  tersebut  digunakan  untuk  menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal  ini  adalah  menyediakan  informasi-informasi  yang  berguna  bagi  pihak decision  maker  untuk  menentukan  kebijakan  yang  akan  diambil  berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. “
Menurut  Anderson  dalam  Sulistio  (2012:52),  Evaluasi  kebijakan  publik merupakan :
“Sebuah  kegiatan  estimasi  atau  penilaian  yang  menyangkut  substansi, implementasi dan dampak. Oleh karena itu kegiatan evaluasi adalah kegiatan fungsional yang meliputi perumusan kebijakan publik, program-program yang diusulkan  untuk  menyelesaikan  masalah  kebijakan,  implementasi  maupun dampak  dari  kebijakan  itu  sendiri.  Sebuah  evaluasi  kebijakan  erat  kaitannya dengan dampak dari suatu kebijakan pemerintah. Karena setiap kebijakan akan selalu  menghasilkan  dampak  yang  diharapkan  maupun  dampak  yang  tidak diharapkan,  baik  yang  menguntungkan  maupun  yang  merugikan.  Sebuah evaluasi  kebijakan  biasanya  ditujukan  untuk  menilai  sejauh  mana  keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya.  Evaluasi  diperlukan  untuk  melihat  sejauh  kesenjangan  antara “harapan” dan kenyataan.”
Dari berbagai pengertian evaluasi kebijakan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah proses penilaian atau pengukuran apakah sebuah  kebijakan  telah  berjalan  sesuai  seperti  apa  yang  telah  ditentukan,  baik  itu dampak yang dihasilkan maupun proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Hal ini  berdasarkan  kata  kunci  yang  sering  kita  temukan  yaitu  di  antaranya  adalah pengukuran, penilaian, pelaksanaan, hasil dan dampak.
Pendekatan Evaluasi Kebijakan Suharno  (2013:224-227)  mengungkapkan  bahwa  terdapat  3  (tiga)  pendekatan  besar dalam evaluasi kebijakan, yakni:
Evaluasi Semu Evaluasi  semu  ( pseudo  evaluation )  adalah  pendekatan  yang  menggunakan metodemetode  deskriptif  untuk  menghasilkan  informasi  yang  valid  tentang  hasil
kebijakan,  tanpa  mempersoalkan  lebih  jauh  tentang  nilai  dan  manfaat  dari  hasil kebijakan  tersebut  bagi  individu,  kelompok  sasaran,  dan  masyarakat  dalam  skala luas.
1. Evaluasi Formal  ( formal evaluation ) Evaluasi  Formal    ( formal  evaluation )  adalah  pendekatan  yang  digunakan  untuk menghimpun  informasi  valid  dengan  metode-metode  deskriptif  mengenai  hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan yang  telah  diumumkan  secara  formal  oleh  pembuat  kebijakan  dan  tenaga administratif lainnya.
2. Evaluasi Keputusan Teoritis
Evaluasi keputusan teoritis ( decision-theoretic evaluation ) adalah kegiatan evaluasi yang  menggunakan  metode-metode  deskriptif  untuk  mengumpulkan  informasi yang valid dan akuntabel mengenai hasil kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan.

## Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik
Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk  mengukur  keberhasilan  program  atau  kebijakan  publik  tersebut.  Mengenai kinerja  kebijakan  dalam  menghasilkan  informasi  terdapat  kriteria  evaluasi  sebagai berikut:
Tabel  1 Kriteria Evaluasi TIPE KRITERIA PERTANYAAN Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Efisiensi Seberapa  banyak  usaha  diperlukan  untuk mencapai hasil yang diinginkan? Kecukupan Seberapa  jauh  pencapaian  hasil  yang diinginkan memecahkan masalah? Perataan Apakah  biaya  dan  manfaat  didistribusikan dengan  merata  kepada  kelompok-kelompok tertentu? Resposivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,  preferensi  atau  nilai  kelompok- kelompok tertentu? Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar- benar berguna atau bernilai?
Sumber: Dunn, (2003:610)
Pengertian Stunting
Stunting  (kerdil)  adalah  kondisi  dimana  balita  memiliki  panjang  atau  tinggi  badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang dan tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting merupakan masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan  kurangnya  asupan  gizi  pada  bayi.  Balita  stunting  di  masa  mendatang  akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Kemenkes RI, 2018).
Schmidt 2014 dalam Fikawati (2017) mengatakan bahwa stunting juga didefinisikan sebagai tinggi badan menurut usia di bawah -2 standar median kurva pertumbuhan anak WHO (WHO, 2010). Stunting merupakan kondisi kronis buruknya pertumbuhan linear  seorang  anak  yang  merupakan  akumulasi  dampak  berbagai  faktor  seperti buruknya gizi dan kesehatan sebelum dan setelah kelahiran anak tersebut. Hal yang sama  juga  dikemukakan  oleh  Schmidt  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  stunting merupakan dampak dari kurang gizi yang terjadi dalam periode waktu yang lama yang pada akhirnya menyebabkan penghambatan pertumbuhan linear.

## Penyebab Stunting
Menurut beberapa penelitian, kejadian stunting pada anak merupakan suatu proses kumulatif  yang  terjadi  sejak  kehamilan,  masa  kanak-kanak  dan  sepanjang  siklus kehidupan.  Pada  masa  ini  merupakan  proses  terjadinya  stunting  pada  anak  dan peluang peningkatan stunting terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan.
Faktor  gizi ibu  sebelum  dan  selama  kehamilan  merupakan  penyebab  tidak  langsung  yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil dengan gizi kurang  akan  menyebabkan  janin  mengalami intrauterine  growth  retardation sehingga  bayi akan lahir dengan kurang gizi, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan  makanan  yang  memadai  dan  penyakit  infeksi  yang  berulang,  dan meningkatnya  kebutuhan  metabolisme  serta  mengurangi  nafsu  makan,  sehingga meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin mempersulit untuk mengatasi  gangguan  pertumbuhan  yang  akhirnya  berpeluang  terjadinya  stunting (Allen and Gillespie, 2001).
Gizi buruk kronis (stunting) tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja seperti yang telah dijelaskan diatas, tetapi disebabkan oleh banyak faktor, dimana faktor- faktor tersebut  saling  berhubungan  satu  sama  lainnnya.  Terdapat  tiga  faktor  utama penyebab stunting yaitu sebagai berikut :
1. Asupan  makanan  tidak  seimbang  (berkaitan  dengan  kandungan  zat  gizi  dalam makanan yaitu karbohidrat, protein,lemak, mineral, vitamin, dan air).
2. Riwayat berat badan lahir rendah (BBLR),
3. Riwayat penyakit.

## Dampak Stunting
Stunting dapat  mengakibatkan  penurunan  intelegensia  sehingga  prestasi  belajar menjadi  rendah  dan  tidak  dapat  melanjutkan  sekolah.  Bila  mencari  pekerjaan, peluang gagal tes wawancara pekerjaan menjadi besar dan tidak mendapat pekerjaan
yang baik, yang berakibat penghasilan rendah ( economic productivity hypothesis ) dan tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan. Karena itu anak yang menderita stunting berdampak  tidak  hanya  pada  fisik  yang  lebih  pendek  saja,  tetapi  juga  pada kecerdasan,  produktivitas  dan  prestasinya  kelak  setelah  dewasa,  sehingga  akan menjadi  beban  negara.  Selain  itu  dari  aspek  estetika,  seseorang  yang  tumbuh proporsional akan kelihatan lebih menarik dari yang tubuhnya pendek.
Stunting yang terjadi pada masa anak merupakan faktor risiko meningkatnya angka kematian,  kemampuan  kognitif,  dan  perkembangan  motorik  yang  rendah  serta fungsi-fungsi  tubuh  yang  tidak  seimbang  (Allen  &  Gillespie,  2001).  Gagal  tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi pada masa-masa emas ini akan berakibat buruk pada kehidupan  berikutnya  dan  sulit  diperbaiki.Masalah stunting menunjukkan ketidakcukupan gizi dalam jangka waktu panjang, yaitu kurang energi dan protein, juga beberapa zat gizi mikro.
Upaya Pencegahan Stunting Stunting  merupakan  salah  satu  target Sustainable  Development  Goals (SDGs)  yang termasuk  pada  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  ke-2  yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka stunting hingga 40% pada tahun 2025.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan stunting sebagai salah satu program prioritas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Program  Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan Keluarga, upaya yang dilakukan untuk menurukan prevalensi stunting diantaranya sebagai berikut :
Ibu Hamil dan Bersalin
1. Intervensi pada 1000 HPK;
2. Mengupayakan jaminan mutu ante natal care (ANC) terpadu;
3. Meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan;
4. Menyelenggarakan  program  pemberian  makanan  tinggi,  kalori,  protein  dan mikronutrien (TKPM).
Balita
1. Pemantauan pertumbuhan balita
2. Menyelenggarakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita;
3. Menyelenggarakan  stimulus  dini  perkembangan  anak;  dan  4.  Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.
Anak Usia Sekolah
1. Melakukan revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
2. Menguatkan kelembagaan Tim Pembina UKS;
3. Menyelenggarakan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS); dan
4. Memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba.
Remaja
Penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola gizi seimbang, tidak merokok, dan mengkonsumsi narkoba; dan Pendidikan kesehatan reproduksi.
Dewasa 1. Penyuluhan dan pelayanan keluarga berencara (KB);
2. Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular); dan
3. Meningkatkan penyuluhan untuk PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok/ mengonsumsi narkoba  (Kemenkes RI, 2018).

## Penanggulangan Stunting
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Upaya  Perbaikan  Gizi.  Bahwa  peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perorangan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi.
Gizi  buruk  adalah  satu  kondisi  dimana  seseorang  dinyatakan  kekurangan  nutrisi, atau  dengan  ungkapan  lain  status  nutrisinya  berada  di  bawah  standar  rata-rata. Nutrisi  yang  dimaksud  bisa  berupa  protein,  karbohidrat  dan  kalori.  Selain  akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga bisa disebabkan oleh penyakitpenyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh.
Status  gizi  anak  sangat  berpengaruh  terhadap  proses  tumbuh  kembang  nya.  Pada anak  yang  memiliki  status  gizi  buruk  biasanya  akan  terganggu  nya  pertumbuhan tubuh  secara  fisik  contohnya  anak  akan  beresiko  tumbuh  kecil  (kerdil).  Kemudian dalam perkembangan mental anak beresiko mengalami gangguan kontrol emosi dan perasaan.  Disekolah  anak  tersebut  akan  sulit  mengikuti  pelajaran  dan  sulit  untuk berkonsentrasi.
Upaya  penanggulangan  Gizi  buruk  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu pencegahan dan penanganan. Pencegahan yang dimaksudkan seperti adanya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. SKPG adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai  alat  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengetahui  situasi  pangan  dan  gizi masyarakat.  Sedangkan  Penanganan  gizi  buruk  dimulai  dari  tersedianya  fasilitas kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan.

## Kesimpulan
1. Efektivitas  Kebijakan  Program  Pencegahan  Stunting  Di  Wilayah  Pamanukan dikatakan  optimal  dilihat  dari  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  pemerintah melalui Kebijakan Program Pencegahan Stunting tepat sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai- nilai yang diinginkan sampai kepada publik.
2. Efisiensi  Kebijakan  Program  Pencegahan  Stunting  Di  Wilayah  Pamanukan dikatakan  belum  optimal  dilihat  dari  segi  pencapaian  tujuan  program  dengan usaha  yang  dilakukan.  Kebijakan  yang  telah  diimplementasikan  pemerintah dalam Kebijakan Program Pencegahan Stunting, ternyata masih banyak keluarga baduta  yang  belum  terintervensi  informasi  pengasuhan  1000  HPK  dan  pola pemenuhan gizi anak.
3. Kecukupan  Kebijakan  Program  Pencegahan  Stunting  Di  Wilayah  Pamanukan dikatakan  belum  optimal,  dilihat  dari  segi  seberapa  banyak  keluarga  sasaran mendapatkan informasi mengenai kebijakan stunting tersebut.
4. Responsivitas  Kebijakan Program Pencegahan Stunting Di Wilayah Pamanukan dikatakan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, harus tetap meningkatkan upaya-upaya agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan, harus lebih
maksimal dalam menanggapi keluhan masyarakat walaupun dengan keterbatasan tenaga.
5. Ketepatan  Kebijakan  Program  Pencegahan  Stunting  Di  Wilayah  Pamanukan dikatakan  belum  optimal,  dilihat  dari  segi  kebijakan  yang  telah diimplementasikan  oleh  pemerintah  ini  belum  benar-benar  dimanfaatkan  oleh masyarakat kelompok penerima manfaat dikarenakan berbagai macam kendala di lapangan.

## Referensi
A.G Subarsono , 2005 . Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta Pustaka Pelajar.
Allen ,  L.H  dan Gillespie ,  S.R. 2001 . What  Works?  A  Review  of  T    Efficiency and Effectiveness of utrition Intervensions . Manila Arikunto, Suharsimi. 2013, Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik , Jakarta: PT Rineka Cipta. Atmosudirdjo,  Prajudi.  1986. Dasar  –  Dasar  Ilmu  Administrasi .  Jakarta  :  Ghalia Indonesia                              Burhan, Bungin, 2007, Penelitian Kualitatif , Jakarta, Kencana                              Prenada   Media Group.
Creswell , Jhon W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan. Mixed Yogyakarta.
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  (edisi  kedua) , Yogyakarta:   Gadjah Mada University Press.
Fikawati, S. (2017). Gizi Anak dan Remaja (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.
Handayaningrat,  Soewarno.  2004. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan Manajemen .   Jakarta : Haji Masagung.
Nugroho, Riant. 2011, Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Suharno.  2013. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik:  Kajian  Proses  dan  Analisis Kebijakan . Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Suharto, Edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Suwitri, Sri. 2011. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Tahir , Arivin. 2014. Kebijakan Publik & Trasparasi Penyelenggaan Pemerintah Daerah .    Bandung : Alfabeta Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset. Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta : Media Press.
Regulasi & Dokumen : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya   Perbaikan Gizi Peraturan  Bupati  Subang    Nomor  89  Tahun  2019  tentang  Pencegahan Stunting                     di Kabupaten Subang.
Surat  Keputusan  Nomor  :  KS.0201/Kep.620-BP4D/2019  Tentang  Satuan  Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Subang.