## Pengaruh Moralitas dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Widia Eka Sari 1 , Muhammad Fahmi 2 , Gumulya Sonny Marcel Kusuma 3 , Ida Zuraidah 4
1,2,3) Universitas Muhammadiyah Palembang
1) Widyadyaa11@gmail.com , 2) fahmsulai@yahoo.com , 3) gsmarcelk@gmail.com ,
4) id4.syoib@gmail.com *Corresponding Author Diajukan : 3 Mei 2023 Disetujui : 6 September 2023
Dipublikasi : 1 Januari 2024

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of the morality and leadership of the village head on the compliance of land and building tax payers in the village of Rimba Jaya, Air Kumbang District, Banyuasin  Regency.  The  type  of  research  used  in  this  study  was  associative  research.  The research was conducted in the village of Rimba Jaya, Air Kumbang District, Banyuasin Regency. The population in this study were 956 taxpayers registered at Bapenda Banyuasin. The sampling technique  used  in  this  study  was  (simple  random  sampling).  The  data  used  are  primary  and secondary  data.  Data  collection  methods  used  were  interviews  and  questionnaires.  The  data analysis method used in this research is quantitative analysis. The data analysis technique used in  this  research  is  validity  test,  reliability  test,  classical  assumption  test,  coefficient  of determination,  multiple  linear  regression  analysis,  f  test  and  t  test.  The  results  of  this  study simultaneously show that the morality and leadership of the village head have a significant effect on the compliance of land and building tax payers. Partially, morality has a significant effect on land  and  building  tax  payer  compliance.  Village  head  leadership  does  not  have  a  significant effect on land and building tax payer compliance.
Keywords :Morality;Village Head Leadership;Ttaxpayer Compliance.

## PENDAHULUAN
Sumber pendapatan pemerintah yang digunakan sebagai pembiayaanpembangunan  negara yang    bisa  berfungsi  dalam  menaikkan  kepentingan  pembangunan  dan  membiayai  pengeluaran pemerintah  salah  satunya  adalah  pajak.  Aktivitas  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  serta berkesinambungan  yang  bertujuan  sebagai  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  ialah  salah  satu penafsiran  dari  pembangunan  nasional.  Pajak  ialah  anggaran  pokok  negeri  serta  pemasukan terbanyak yang bisa melakukan pembangunan Negeri (Triani, 2021).
Pajak  adalah  sumber  penerimaan  Negara  yang  paling  potensial.  Penerimaan  Negara dimanfaatkan  oleh  pemerintah  untuk  membangun  prasarana  dan  sarana  kepentingan  umum. Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak merupakan “Motor Penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai  sarana  ekonomi  yang  ditunjukan  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Pembangunan nasional  akan  berhasil  apabila  kegiatan  yang  melibatkan  partisipasi  dari  seluruh  rakyat  disuatu Negara.  Bagaimana  pun  pajak  dipungut  tanpa  membebani  masyarakat  dan  harus  adil  dalam pelaksanaannya dan pemungutannya (Erlindawati & Novianti, 2020).
Pajak  dearah  merupakan  sumber  pendapatan  yang  penting  dalam  pembiayaan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  pembangunan  daerah,  untuk  penetapan  otonomi daerah  yang  nyata,  dinamis,  serasi  dan  bertanggung  jawab  dengan  titik  berat  ada  pada  Daerah Tingkat  II.  Salah  satu  pajak  derah  adalah  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perkotaan/Pedesaan  yang dulunya  adalah  pajak  pusat  namun  sejak  berlakunya  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009 mengenai  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (UU  PDRD)  berubah  menjadi  pajak  Daerah (Halizah, Muhammadiah, & Parawu, 2020).
Penghasilan  dari  sumber  pajak  meliputi  berbagai  sektor  perpajakan  antara  lain  diperoleh dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan  salah  satu  faktor pemasukan  bagi  Negara  yang  cukup  potensial  dan  kontribusi  terhadap  pendapatan  Negara  jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Meskipun  pajak  dianggap  sebagai  sumber  dana  yang paling potensial bagi pembiayaan Negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak bumi dan bangunan  masih  sulit  dilakukan  oleh  Negara.  Hal  ini  disebabkan  masih  rendahnya  tingkat kesadaran  wajib  pajak  dan  kepercayaan  masyarakat  kepada  administrasi  pengelolaan  pajak.  Hal ini  membuktikan  bahwa  wajib  pajak  di  Indonesia  memerlukan  motivasi  untuk  meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat (Mulyana et al, 2019).
Kepatuhan  pajak  berarti  bahwa  wajib  pajak  mempunyai  kesediaan  untuk  memenuhi kewajiban  pajaknya  sesuai  aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakan  pemeriksaan,  investigasi seksama  peringatan,  ataupun  ancaman  dan  penerapan  sanksi  baik  hukum  maupun  administrasi (Khaerunnisa  &  Wiratno,  2014)  Kepatuhan  pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya,  kepatuhan  terdiri  dua  macam,  yakni  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  material. Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakan secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  perpajakan,  sedangkan  kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi undang-undang perpajakan (Ernawati et al, 2020) faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor moralitas (Ernawati et al, 2020) dan peran kepemimpinan kepala desa (Triani, 2021).
Moralitas  pajak  adalah  motivasi  yang  muncul  pada  individu  untuk  membayar  pajak. Motivasi  ini  timbul  dari  kewajiban  moral  atau  keyakinan  wajib  pajak  untuk  berkontribusi  pada Negara atau kesediaan individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dapat dinyatakan sebagai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Nabilla, 2018).
Menurut(Sumarauw et al, 2017), suatu kepemimpinan akan berjalan efektif bila mana telah mampu  menjalankan  fungsinya  dengan  baik.  Fungsi  dalam  hal  ini  adalah  mempengaruhi  dan mengarahkan  individu  atau  kelompok  yang  bertujuan  untuk  membantu  organisasi  bergerak kearah pencapaian tujuan. Dengan demikian inti kepemimpinan bukan semata-mata terletak pada kedudukannya  dalam  organisasi,  melainkan  bagaimana  pemimpin  melaksanakan  fungsinya sebagai  pemimpin.  Selain  itu,  disinilah  figure  fungsi  kepemimpinan  adalah  sebagai  penggerak dan  atau  pendorong,  fungsi  dalam  hal  ini  adalah  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Fenomena  yang  dikemukakan  oleh  (Administrator,  2019)  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  di  kota  Padang  masih  perlu  ditingkatkan.  Indikator  sederhana  yang menjadi salah satu dasar penilaian rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan  bangunan  kota  Padang  adalah  masih  banyaknya  wajib  pajak  yang  perlu  disadarkan  secara langsung untuk membayar pajak, misalnya penyuluhan langsung dari kepala desa setempat atau dengan langsung mendatangkan pertugas pajak untuk langsung memungut pajak secara langsung (https://bapenda.padang.go.id/?p=1503).
Fenomena  lainnya  dikemukakan  oleh  (Setiawan,  2021)  bahwa  Pemkab  Sumenep menyebutkan  faktor  kesadaran  pajak  yang  rendah  menjadi  penyebab  realisasi  penerimaan  pajak
bumi  dan  bangunan  tidak  pernah  mencapai  target.  Kita  dapat  menemukan  wawasan  yang  lebih luas  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesadaran  dan  kepatuhan  pajak  dalam masyarakat.Bukti  konkret  mengenai  faktor  moralitas  yang  rendah  sebagai  penyebab  realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tidak mencapai target mungkin sulit ditemukan secara langsung. Ini karena faktor moralitas merupakan faktor yang lebih subjektif dan kompleks dalam konteks  pembayaran  pajak.  Beberapa  Faktor  kesadaran  pajak  yang  rendah  menjadi  penyebab realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak pernah mencapai target yaitu tingkat pemahaman  masyarakat  tentang  kewajiban  pajak,  kurangnya  sosialisasi  dan  edukasi,  tingkat kepercayaan  terhadap  pengelolaan  pajak,  kurangnya  penegakan  hukum  dan  pengawasan, alternatif pembayaran yang tidak resmi.
Realisasi penerimaan hanya berkisar 50 - 70% dari target, selama tiga tahun berturut-turut capaian PBB tidak memenuhi target.Tahun 2018  sebesar 2,6 M dari target sebesar 5 M,   tahun 2019  realisasi  sebesar  3,3  M  dan  tahun  2020  turun  menjadi  sebesar  2,9  M.Oleh  karena  itu, berbagai  kebijakan  dilakukan  pemkab  untuk  meningkatkan  kinerja  penerimaan  PBB-P2.  Salah satunya  dengan  keterlibatan  kepala  desa  dan  perangkatnya  akan  dimulai  pada  tahun  ini  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pajak bumi dan bangunan (http://news.ddtc.co.id/penerimaan-pbb-tak-capai-target-3-tahun-penghapusan-denda-diberikan- 28161).

## STUDI LITERATUR
Kepatuhan  perpajakan  merupakan  ketaatan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  ketentuan perpajakan  yang  berlaku.Wajib  pajak  yang  patuh  adalah  wajib  pajak  wajib  pajak  yang  taat  dan memenuhi  serta  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  (Rahayu,  2017).  Menurut  (Dessy  &  Rahayu,  2020) KepatuhanWajib Pajak Bumi dan Bangunan dibentuk oleh beberapa indikator yang terdiri dari : membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  sesuai  SPPT,  tidak  pernah  memiliki  tunggakan pajak, membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu.membuat surat sertifikat tanah.
Moralitas  pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  motivasi  instrinsik  untuk  membayar  pajak yang  timbul  dari  kewajiban  moral  atau  keyakinan  untuk  berkontribusi  kepada  negara  dengan membayar  pajak  (Torgler,  2003).  Beberapa  studi  akademik  telah  dilakukan  untuk  meneliti hubungan antara moralitas dan kepatuhan pajak oleh (Darmayasa et al, 2022), (Amah, 2021).
Luthans  (2006)  mendefinisikan kepemimpinan  sebagai  sekelompok  proses,  kepribadian, pemenuhan, perilaku tertentu, persuasi, wewenang, pencapaian tujuan, interaksi, perbedaan peran, inisiasi struktur, dan kombinasi dari dua atau lebih dari hal-hal tersebut.Menurut (Kurniati, 2020) Kepemimpinan dibentuk oleh beberapa indikator yang terdiri dari (1) Keterampilan Profesional, (2) Pengambilan Keputusan, (3) Apresiasi, (4) Motivasi Inspirasi.

## Penelitian Terdahulu
Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai moralitas dan kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.Penelitian Terdahulu No Judul, Nama Peneliti dan Tahun Peneliti Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 1 Moral pajak, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak UMKM : peran moderasi kesadaran wajib pajak. (I  Nyoman  Darmayasa, 2022) Persamaan penelitian ini terletak pada variabel  moral pajak dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian  ini  tidak menggunakan variabel pemeriksaan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak. Menunjukkan  bahwa  moral pajak,  pemeriksaan,  sanksi dan  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2 Pengaruh kepemimpinan  kepala desa, sosialisasi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, pemahaman dan kesadaran  wajib  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar  pajak  bumi dan bangunan. (Ayu Yulia Putri Cholistia, 2021) Persamaan penelitian ini terletak pada variabel kepemimpinan kepala  desa  dan kepatuhan wajin pajak. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel  sosialisasi perpajakan, tingkat kepercayaan  pada pemerintah, pemahaman,    dan kesadaran wajib pajak. Menunjukkan bahwa kepemimpinan  kepala  desa, tingkat  kepercayaan  pada pemerintah  dan  pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan  dan  kesadaran wajin  pajak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib pajak. 3 Moralitas, peran perangkat desa dan kepatuhan  masyarakat dalam  membayar  pajak bumi  dan  bangunan perdesaan dan perkotaan: sanksi sebagai variabel moderating. (Amir Hidayatullah, 2020) Persamaan penelitian ini terletak pada variabel moralitas dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel peran perangkat desa, dan variabel moderasi yaitu sanksi. Menunjukkan bahwa moralitas  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Sedangkan peran perangkat  desa  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib pajak. 4 Analisa  budaya  wajib pajak,  moralitas  wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi. (Dennis Abednego Setiadi, 2020) Persamaan penelitian ini terletak pada variabel moralitas  wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada variabel budaya wajib  pajak,  dan sistem administrasi perpajakan modern. Menunjukkan bahwa budaya wajib pajak tidap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan  moralitas  wajib pajak dan system administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib pajak. 5 Pengaruh sikap, motivasi masyarakat dan kepemimpinan kepala kelurahan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar  pajak  bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan brebes kabupaten brebes. (Gistantika Eva Kurniati, 2020) Persamaan penelitian ini terletak pada variabel kepemimpinan kepala desa. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel sikap, motivasi masyarakat dan partisipasi masyarakat  dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menunjukkan  bahwasikap, motivasi  masyarakat  dan kepemimpinan kepala kelurahan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar  pajak  bumi  dan bangunan (PBB). 6 Pengaruh sikap, motivasi masyarakat dan kepemimpinan kepala kelurahan terhadap partisipasi masyarakat dalam Persamaan penelitian ini terletak pada variabel kepemimpinan kepala Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel sikap, motivasi masyarakat dan Menunjukkan  bahwasikap, motivasi  masyarakat  dan kepemimpinan kepala kelurahan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam
membayar  pajak  bumi dan bangunan dikelurahan  margadana kota tegal. (Eka Djunaeni, 2019) kelurahan. partisipasi masyarakat  dalam membayar pajak bumi dan bangunan. membayar  pajak  bumi  dan bangunan.

## Sumber : Data Primer yang diolah (2023)
Pengaruh  Moralitas  Dan  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Bumi Dan Bangunan
Menurut  (Angelina,  2019)  setiap  individu  memiliki  moral  dalam  diri  masing-masing. Ketika  rasa  moralitas  pajak  pada  wajib  pajak  meningkat  maka  kepatuhan  pajak  akan  tercipta. Menanggapi hal tersebut, maka dibutuhkan pengaruh kepemimpinan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan  untuk  dapat  memanfaatkan  potensi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  ada diwilayahnya  dan  dapat  memotivasi  dan  mampu  berkomunikasi  dengan  baik  agar  dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Salah satunya adalah dengan taat membayar pajak sesuai denagn aturan yang berlaku (Halizah et al , 2020). H 1 :  Moralitas  dan  kepemimpinan  kepala  desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

## Pengaruh Moralitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan
Teori  moral  pajak  yang  terkait  adalah theory  of  moral  reasoning, pada  kontek  pajak menyatakan  bahwa  faktor  utama  yang  mempengaruhi  keputusan  moral  adalah  perlakuan  pada sanksi. Sehingga, individu yang memiliki moral reasoning rendah, penghargaan adanya keadilan pada tingkay moderat, dan issue keadilan pada tingkat yang tertinggi. Oleh karena itu, wajib pajak yang  lebih  menggunakan  moral  dalam  pengambilan  keputusan  pembayaran  pajak  akan  lebih patuh  dibandingkan  dengan  wajib  pajak  yang  laim.  Sehingga  semakin  tinggi  moral  pajak  maka semakin tinggi pula kepatuhan membayaran pajak (Hidayatulloh et al, 2020).
H 2 : Moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

## Pengaruh  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  Dan Bangunan
Kepala desa berperan penting dalam hal perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagaimana  diketahui  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  merupakan  pajak  pusat,  akan  tetapi hasil  terbesar  dari  pajak  ini  di  kembalikan  kepada  daerah  dan  menjadi  pemasukan  daerah. Mengingat  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  menyentuh  dan  melibatkan  masyarakat  dari  berbagai lapisan  maka  adanya  ketentuan  yang  mudah  dimengerti,  sederhana  dan  jelas,  menjadi    sangat diperlukan.(Istikomah,  2019).  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kurniati,  2020)  bahwa kepemimpinan  kepala  kelurahan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka  diperlukan  pengaruh  kepemimpinan  Lurah  maupun  Kepala  Desa  sebagai  kepala pemerintahan terdepan serta pemerintah-pemerintah yang ada dikelurahan maupun desa yang ada untuk memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan  memotivasi aparatnya  serta  masyarakat  yang  ada  agar  dapat  menjalankan  kewajibannya  dalam  membayar pajak.
H 3 :  kepemimpinan  kepala  desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak bumi dan bangunan.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  asosiatif  dengan  analisis  data kuantitatif.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  pada  Desa  Rimba  Jaya  Kecamatan  Air Kumbang  Kabupaten  Banyuasin.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  utama  dengan  menggunakan  kuesioner  dan wawancara.  Populasi  dalam  penelitian  berjumlah  956  wajib  pajak  yang  terdaftar  pada Badan Pendapatan  Daerah  Banyuasin.  Sampel  dalam penelitian  berjumlah 91  res ponden.
Peneliti  mengambil  sampel  dengan  menggunakan  metode simple  random  sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Adapun jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin,
Margin of error 10%, sebagai berikut: 𝑛 = 𝑁 1+𝑁.𝑒 2 = 956 1+956.0,1 2 =  91 Sampel
Tabel 2. Operasional Variabel
Variabel Indikator Skala KepatuhanWajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) 1. Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB) sesuai SPPT. 2. Tidak pernah memiliki tunggakan pajak.
3. Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB) tepat waktu. 4. Membuat surat sertifikat tanah. Ordinal Moralitas Wajib Pajak (X 1 ) 1. Partisipasi warga negara 2. Kepercayaan 3. Kebanggaan Ordinal Kepemimpinan Kepala Desa (X 2 ) 1. Keterampilan Profesional 2. Pengambilan Keputusan 3. Apresiasi 4. Motivasi Inspirasi Ordinal
Sumber : Data Primer yang diolah (2023)

## HASIL

## Uji Validitas
Validitas  adalah  uji  coba  pertanyaan  penelitian  dengan  tujuan  untuk melihat  sejauh  mana responden  mengerti  akan  pertanyaan  yang  diajukan  peneliti.  Jika  r hitung >  r tabel maka  dinyatakan valid.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Indikator r hitung r tabel Keterangan Y 1 0,687 0,206 Valid 2 0,741 0,206 Valid 3 0,715 0,206 Valid 4 0,650 0,206 Valid X 1 1.1 0,510 0,206 Valid 1.2 0,638 0,206 Valid 2 0,583 0,206 Valid 3.1 0,706 0,206 Valid 3.2 0,658 0,206 Valid X 2 1 0,679 0,206 Valid 2 0,668 0,206 Valid 3 0,665 0,206 Valid 4 0,704 0,206 Valid
Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023
Hasil  pengujian  dapat  dilihat  pada  tabel  3  diatas,  nilai  r hitung setiap  variabel  disetiap pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga dikatakan valid.

## Uji Reliabilitas
digunakan  untuk  mengetahui  konsistensi alat  ukur, apakah  alat  pengukur  yang  digunakan dapat  diandalkan  dan  tetap  konsisten  jika  pengukuran  tersebut  diulang . Suatu  variabel  dapat dikatakan  reliabel  apabila  nilai Cronbach’s Alpha dari  masing-masing  variabel  nilainya  >  0,60. Berikut ini adalah nilai Cronbach’s Alpha dari masing-masing variabel :
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Item Cronbach’s Alpha Keterangan Y 0,650 0,60 Reliabel X 1 0,601 0,60 Reliabel X 2 0,610 0,60 Reliabel Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023
Berdasarkan  tabel  IV.10  dapat  dilihat  koefisien Cronbach’s  Alpha dari  masing-masing variabel  berada  diatas  0,60  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  item  pernyataan  dalm  kuesioner mengenai moralitas,  kepemimpinan  kepala  desa  dan  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan dapat dikatakan reliabel.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  normalitas  adalah  untuk  menguji  apakah  variabel  independen  dan  variabel  dependen berdistribusi  normal  atau  tidak.  Apabila  nilai  signifikansi  atau  nilai  probabilitas  >  0,05  maka, hipotesis diterima karena data tersebut terdistribusi secara normal.
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Asymp. Sig. (2-tailed) 0,077 c
Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023
Berdasarkan  Tabel  5  nilai  signifikansi  0,077  >  0,05  maka  data  disimpulkan  bahwa  nilai residual berdistribusi normal.

## Uji Heterokedatisitas
Uji  Heterokedastisitas  adalah  untuk  melihat  apakah  terdapat  ketidaksamaan  varians  dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka, hipotesis diterima karena data tersebut tidak ada Heterokedastisitas.
Tabel 6. Hasil Uji Heterokedatisitas Model Sig. (Constant) 0,087 X1 0,799 X2 0,634
Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023
Berdasarkan tabel  6 dapat dilihat bahwa semua variabel nilai  signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya Heteroskedastisitas dalam model regresi.

## Uji Mutikolinieritas
Uji  Multikolonieritas  merupakan  pengujian  untuk  melihat  ada  atau  tidaknya  hubungan yang  tinggi  antara  variabel  bebas.  Untuk  mendeteksi  Multikolonieritas  menggunakan  metode Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance (TOL). Jika Tolerance > dari 0,1 dan VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinieritas.
Tabel 7. Hasil Uji Mutikolinieritas Model Tolerance VIF (Constant) X1 0,978 1,023 X2 0,978 1,023
Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023
Berdasarkan Tabel 7 dapat dlihat bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance >  0,1 dan nilai VIF < 10,0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas.
Uji R-Square(R 2 )
Koefisien  determinasi  yang  sering  disimbolkan  dengan  R 2 pada  prinsipnya  melihat  besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin kecil pengaruh semua variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  atau  nilai  R 2 semakin  mendekati  100%  berarti  semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.
Tabel 8. Hasil Uji R- Square Variabel R-Square R-Square Adjusted Kepatuhan Wajib Pajak 0,069 0,048 Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023
Berdasarkan tabel  8 dapat dilihat bahwa nilai R squre sebesar 0,069. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel independen (moralitas dan kepemimpinan kepala desa) dalam menjelaskan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan) sangat terbatas yaitu sebesar 6,9% sisanya  sebesar  93,1%  dijelaskan  oleh  sebab-sebab  lain  diluar  model.  Dapat  disimpulkan pengaruh variabel independen tersebut masih lemah

## Uji F(Simultan)
Pengujian  hipotesis  secara  bersama-sama  merupakan  pengujian  hipotesis  yang  digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X 1 , X 2 ) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (Y).
Tabel 9. Hasil Uji F Variabel F Signifikansi Kepatuhan Wajib Pajak 3,262 0,043 Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023
Berdasarkan  tabel    9  dapat  dilihat  bahwa  nilai F hitung sebesar  3,262    sedangkan  tingkat signifikansi  0,043.  Sehingga F hitung 3,262  > F tabel 3,100  dan  tingkat  signifikansi  0,043  <    0,05. Maka  moralitas  dan  kepemimpinan  kepala  desa  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

## Uji t(Parsial)
Pengujian  hipotesis  secara  individual  merupakan  pengujian  hipotesis  koefisien  regresi berganda dengan hanya satu b (b1 atau b2) yang mempengaruhi Y
Tabel 10. Hasil Uji t
Variabel T Signifikansi X 1 2,401 0,018 X 2 1.220 0,226
Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023
Berdasarkan tabel  10 dapat dilihat bahwa variabel moralitas memiliki nilai t hitung > t tabel yaitu 2,401  >  1,987  dan  tingkat  signifikansi  0,018  <  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  moralitas berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan.  Untuk  variabel kepemimpinan kepala desa memiliki nilai t hitung < t tabel yaitu 1,220 < 1,987 dan tingkat signifikansi 0,226  >  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kepemimpinan  kepala  desa  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Moralitas  Dan  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Bumi Dan Bangunan
Hasil uji hipotesis (H 1 ) memiliki nilai F hitung sebesar 3,262  sedangkan tingkat signifikansi 0,043.  Sehingga F hitung 3,262  > F tabel 3,100  dan  tingkat  signifikansi  0,043  <    0,05.  Sehingga H 1 diterima ,  Maka  moralitas  dan  kepemimpinan  kepala  desa  bersama-sama  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan.Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  ditumbuhkan  dengan  cara  sosisalisasi  perpajakan  guna menambah  pengetahuan  wajib  pajak  terkait  prosedur  perpajakan  yang  benar  khususnya  tentang pajak  bumi  dan  bangunan,  dengan  demikian  kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkat.  Hal  ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan cara meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan untuk agar  lebih  mendorong  moralitas  wajib  pajak  itu  sendiri,  menciptakan  aparatur  pemerintahan terutama  kepala  desa  yang  bersih  dan  berwibawa  agar  tercipta  persepsi  positif  dari  wajib  pajak serta  melakukan  pembaharuan  untuk  SPPT  agar  dapat  tersampaikan  dengan  baik.  Penelitian  ini didukung  secara  konsisten  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Cahayaniet  al,  2018)  dan (Cholistia,  2021),  berdasakan  hasil  penelitiannya  membuktikan  bahwa  moralitas  dan kepemimpinan  kepala  desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan.  Semakin  tinggi  moral  dan  motivasi  yang  diberikan  kepala  desa  kepada  wajib  pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

## Pengaruh Moralitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan
Hasil  uji  hipotesis  (H 1 )  memiliki  nilai  nilai t hitung > t tabel yaitu  2,401  >  1,987  dan  tingkat signifikansi  0,018  <  0,05.  Sehingga H 2 diterima ,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  moralitas berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan.  Hasil  pengujian hipotesis  pada  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  rata-rata memiliki  moralitas  yang  baik.Pada  kontek  pajak  menyatakan  bahwa  faktor  utama  yang mempengaruhi keputusan moral adalah perlakuan pada sanksi. Sehingga, individu yang memiliki moral reasoning rendah, penghargaan adanya keadilan pada tingkay moderat, dan issue keadilan pada tingkat yang tertinggi. Oleh karena itu, wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan  keputusan  pembayaran  pajak  akan  lebih  patuh  dibandingkan  dengan  wajib  pajak yang  laim.  Sehingga  semakin  tinggi  moral  pajak  maka  semakin  tinggi  pula  kepatuhan membayaran pajak. Terbukti bahwa persepsi wajib pajak tentang moralitas tergolong sangat baik, hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  kuesioner  yang  telah  peneliti  olah  dimana  dari  hasil  kuesioner tersebut  menyatakan  banyak  pertanyaan  yang  mendapatkan  jawaban  baik  dan  sebagian  besar responden  menjawab  jawaban  positif.Penelitian  ini  didukung  secara  konsisten  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Setiadi,  2020),  berdasakan  hasil  penelitiannya  membuktikan  bahwa moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

## Pengaruh  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  Dan Bangunan
Hasil  uji  hipotesis  (H 1 )  memiliki  nilai  nilai t hitung > t tabel yaitu  1,220  <  1,987  dan  tingkat signifikansi 0,226 > 0,05. Sehingga H 2 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala  desa  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan himbauan kepada desa terus diadakan, namun  wajib  pajak  masih  enggan  dalam  mematuhi  pelaporan  pajak.  Hal  ini  dapat  disebabkan oleh  support  pemimpin  desa  terhadap  sosialisasi  pajak  kurang  maksimal  dalam  memberikan
pemahaman akan pentingnya menyelesaikan kewajiban perpajakan. Hal ini juga disebabkan oleh jarang adanya pertanggung jawaban dan realisasi setiap keputusan yang dibuat kepala desa, selain itu  aparatur  pemerintahan  yang  ada  di  Desa  Rimba  Jaya  hanya  membagikan  SPT  kepada  wajib pajak,  akan tetapi  tidak memperhatikan  nama  yang  tertera  di  SPT  tersebut  bukan  nama  pemilik tanah  yang  sekarang  melainkan  masih  nama  pemilik  sebelumnya,  aparatur  desa  juga  kurang memberikan  arahan  dan  bimbingan  kepada  wajib  pajak,  akan  tetapi  dalam  hal  komunikasi, menerima masukan-masukan dan saran, kepala Desa Rimba Jaya dan aparatur desanya tergolong baik.  Penelitian  ini  didukung  secara  konsisten  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Cholistia, 2021),  berdasarkan  hasil  penelitiannya  membuktikan  bahwa  kepemimpinan  kepala  desa  tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dijelaskan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa moralitas dan kepemimpinan kepala desa secara simultan berpengaruh sigbifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.Moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak  bumi  dan  bangunan.Kepemimpinan  kepala  desa  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan.  Untuk  penelitian  selanjutnya,  peneliti menyarankan  melakukan  penelitian  dengan  menggunakan  objek  lain  serta  memperbanyak populasi dan sampel sehingga hasil penelitian lebih lengkap dan dapat diregneralisasikan.

## REFERENSI
Administrator. (2019, Agustus 6). Bapenda Padang : Tingkatkan Kesadaran Pajak Secara Umum Masih  Rendah  -  Badan  Pendapatan  Daerah .  Retrieved  Desember  14,  2022,  from https://bapenda.padang.go.id/?p=1503
Amah,  N.  (2021). Opsi  Kepatuhan  Pajak  :  Modernisasi  Administrasi  &  Moral  Pajak (Edisi  1 ed.).  (D.  I.  Setiowati,  Ed.)  Madiun,  Jawa  Timur:  UNIMPA  Press  Universitas  PGRI Madiun.
Angelina,  F.  (2019).  Pengaruh  Perencanaan  Pajak  dan  Moralitas  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Pajak  (Studi  pada  Tenaga  Ahli  yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas  di  Kota Malang).
Cahayani,  M.,  Wahyuni,  M.  A.,  &  Yasa,  N.  P.  (2018).  Pengaruh  Penerimaan  SPPT,  Moralitas Pajak  dan  Tingkat  Penghasilan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  Di  Kabupaten  Badung. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi , 133-144.
Cholistia,  A.  Y.  (2021).  Pengaruh  Kepemimpinan  Kepala  Desa,  Sosialisasi  Perpajakan,  Tingkat Kepercayaan  Pada  Pemerintah,  Pemahaman  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Didesa Balongbendo).
Erlindawati,  &  Novianti,  R.  (2020).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,  Pendapatan,  Kesadaran  dan Pelayanan  Terhadap  Tingkat  Motivasi  Masyarakat  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (Studi  di  Desa  Lemang  Kecamatan  Rangsang  Barat  Kabupaten  Kepulauan Meranti). Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 65-79.
Ernawati,  helmi,  M.,  &  Wandestarido.  (2020).  Pengaruh  Moralitas  dan  Budaya  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (Studi KasusKecamatan  Tanjung  Lago). JEMBATAN  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis, Auditing, dan Akuntansi) , 1-16.
Eka S, Widia. (2023) Pengaruh Moralitas dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Retrieved  April  20,  2023,  from  http://repository.um- palembang.ac.id/
Halizah, N., Muhammadiah, & Parawu, H. E. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Kesadaran  Masyarakat  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di  Kelurahan Karunrung Kota Makassar. 162-175.
Hidayatulloh,  A.,  Nugroho,  A.  D.,  Ganinda,  F.  P.,  &  Fikrianoor,  K.  (2020).  Moralitas,  Peran Perangkat Desa, dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan  dan  Pekotaan  :  Sanksi  Sebagai  variabel  Moderating. Jurnal  Ilmiah  untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 132-128.
Istikomah.  (2019).  Peran  Kepala  Desa  Terhadap  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Partisipasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Khaerunnisa,  I.,  &  Wiratno,  A.  (2014).  Pengaruh  Moralitas  Pajak,  Budaya  Pajak,  Dan  Good Governance  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Riset  Akuntansi dan  Perpajakan , 211-224.
Luthans, Fred. 2006. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Mulyana,  D.,  Subarsah,  T.,  &  Tarsidi,  D.  Z.  (2019). Peranan  Kepala  Desa  Terhadap  Kesadaran Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Masyarakat  Desa. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan , 1-9.
Nabilla,  Z.  D.  (2018).  Pengaruh  Kewajiban  Moral  dan  Lingkungan  Sosial  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia. Setiadi,  D.  A.  (2020).  Analisa  Budaya  Wajib  Pajak,  Moralitas  Wajib  Pajak,  dan  Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan/Wajib Pajak Yang Bekerja Di PT Soraya Interindo).
Setiawan, D. A. (2021, Maret Rabu). Penerimaan PBB Tak Capai Target 3 Tahun, Penghapusan Denda  Diberikan .  Retrieved  Desember  Jumat,  2022,  from  news.ddtc.co.id: http://news.ddtc.co.id/penerimaan-pbb-tak-capai-target-3-tahun-penghapusan-denda- diberikan-28161
Sintani,  L.  (2022). Dasar  Kepemimpinan. (P.  T.  Cahyono,  Ed.)  Pontianak:  Yayasan  Cendikia Mulia Mandiri.
Sumarauw,  S.  M.,  Rares,  J.  J.,  &  Kiyai,  B.  (2017).  Pengaruh  Kepemimpinan  Camat  Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Eris kabupaten Minahasa. 1-11.
Triani,  E.  (2021).  Faktor  yang  Memicu  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Dengan Kondisi Ekonomi Sebagai Pemoderasi Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Artikel Ilmiah , 1-19.
Torgler,  B.  2003.  Tax Morale and  Institusions.  Center  Of  Research  in  Economics,Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2003-09.