RELEVANSI SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM PERPU NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN
Cesar Antonio Munthe 1

## ABSTRACT
This research was conducted to find out the relevance of chemical castration sanctions against the criminal purpose. This research used normative method. The results showed that chemical castration sanctions in Government Regulation No. 1 year 2016 has not met all elements of the criminal purpose. An elements of covered is revenge element and the deterrent element. While protection of the public element and rehabilitation of the criminal is still relatively and needs to be proven deeper.
Keywords: Relevance, Chemical Castration, Criminal Purpose.

## INTISARI
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui relevansi sanksi kebiri kimia terhadap tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi kebiri kimia dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tidak memenuhi semua unsur tujuan pemidanaan. Unsur yang dipenuhi adalah unsur pembalasan dan unsur menjerakan. Sedangkan unsur Perlindungan terhadap kepentingan umum dan memperbaiki pelaku masih relatif dan perlu dibuktikan lebih dalam.
Kata Kunci :Relevansi, Kebiri Kimia, Tujuan Pemidanaan.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.Korespondensi pada cesarmunthe@gmail.com.

## A. Pendahuluan
Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945), yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. 2 Bahkan dalam Konvensi Hak Anak, Imma Susilowati dkk, 3 menyatakan bahwa anak perlu mendapatkan perlindungan karena merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Oleh karenanya perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarganya namun juga pemerintah.
Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin meningkat dari
2 Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikatakan  bahwa  ”Setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan  dikriminasi”.  Hal  ini  berarti  secara konstitusi  anak  adalah  warga  negara  yang berhak  atas  perlindungan  konstitusionalnya. Oleh  karenanya,  setiap  anak  memiliki hak kelangsungan hidup (rights to life and survival) , hak untuk tumbuh dan berkembang (rights to  development) , dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (the right to protection from violence and discrimination) .
3 Ima Susilowati, et al, 1999, Konvensi Hak Anak , Sahabat Remaja PKBI DIY – INICEF, Yogyakarta, hlm 37-40.
waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak. Hal ini juga merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Bahkan efek dari kekerasan seksual terhadap anak berpengaruh tidak hanya pada saat ini namun juga masa depan anak.
Berdasarkan data tahun 2016, telah terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang cukup menyita perhatian. Beberapa kasus tersebut diantaranya: kasus penganiayaan terhadap gadis cilik Engeline di Bali, penelantaran 3 anak oleh orang tuanya di Cibubur, kasus pembunuhan Yuyun di Bengkulu, hingga pemerkosaan beberapa siswa di Jakarta Barat oleh guru mereka sendiri.
Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak.
Sumber : Komnas Perlindungan Anak, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Data kemudian diolah oleh penulis, 2016.
posisi anak yang rentan, perlindungan anak layak menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kekerasan terhadap anak tidak hanya diderita langsung oleh korban, tetapi juga memiliki implikasi sosial. Kekerasan dapat mengakibatkan kecacatan fisik dan ketergantungan kepada orang lain. Kekerasan juga berpotensi mengganggu perkembangan psikologis korban. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik, luka batin menjadi trauma psikologis dan dapat mengarah pada ketidakstabilan emosi. Secara fisik mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa, tetapi mungkin mereka tidak dapat berperan optimal sebagai orang dewasa yang memiliki kematangan emosi dan berpikir.
Salah satu penyebab kekerasan seksual terhadap anak adalah perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan
Berdasarkah data jumlah kasus kekerasan terhadap anak tersebut bila di detailkan pada 2011 maka dari total 2.462 kasus kekerasan, 58% adalah kasus kekerasan seksual. Pada 2012 dari total 2.637 kasus kekerasan, 62% adalah kasus kekerasan seksual. Pada 2013 dari total 3.339 kasus kekerasan, 54% adalah kasus kekerasan seksual. Pada 2014 dari total 2.750 kasus kekerasan, 58% adalah kasus kekerasan seksual. Selain itu berdasarkan data “Profil Anak Indonesia dalam Masalah” dari tim litbang kompas angka kekerasan terhadap anak selama tahun 2015 terlihat sangat tinggi, baik itu angka terhadap pelaku yang mencapai 43 kasus dan korban kekerasan seksual 67 kasus. 4
Hal ini menunjukkan kekerasan seksual mendominasi kasus kekerasan yang menimpa anak dan jumlah kasus terus meningkat. Melihat perubahan sosial yang terjadi begitu cepat dan
4 Kekerasan Seksual semakin Meningkat , Kompas ,Senin 25 Juli 2016, hlm 1.
kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. 5
Perubahan sosial dan pembangunan terus berlanjut (sustainable) , oleh karenanya watak setiap orang yang ingin maju dan berkembang memaksa mereka pindah tempat tinggal. Keluarga-keluarga di kampung, yang umumnya masih bersaudara terpisah. Tatanan hidup saling mendukung yang telah terbangun melemah dan perlahan lenyap. Pembangunan pabrik dan infrastruktur pendukung industri kemudian menyerap sebagian besar penduduk, terutama kaum perempuan. Kaum laki-laki umumnya beralih kerja sebagai tukang ojek, kuli bangunan, atau tetap bingung mencari kerja. Orangtua dipaksa saling berpisah dan pergi lebih jauh dari rumah. Sebagian anak terpaksa dititipkan kepada orang lain. Dalam hal ini, posisi anak dalam struktur sosial amat rentan karena anak secara fisik belum sekuat orang dewasa, masih miskin pengalaman, dituntut patuh dan hormat kepada orang dewasa. Anak berada dalam posisi “menerima” termasuk kekerasan yang tak di- inginkannya.
Hal ini sungguh memprihatinkan sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya. Bahkan akibat tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, pada bulan April-Juni 2016 topik ini sungguh menyita perhatian dan hangat dibicarakan. Indonesia pun disebut dalam status “Darurat Kekerasan
5 Abdulsyani, 1992, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan , Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 10.
Seksual Terhadap Anak”.  Pemerintah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, LSM, maupun para pemerhati anak pun angkat bicara. Berbagai analisa dan upaya dilakukan guna menekan angka kekerasan seksual terhadap anak sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.
Salah satu langkah pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis Perpu No. 1 Tahun 2016), namun  dalam pembentukan Perpu No. 1 Tahun 2016 terdapat hal yang kontroversi. Salah satu yang menjadi perbincangan di masyarakat dan dunia akademisi adalah sanksi kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual anak yang dimunculkan dalam peraturan tersebut.
Kebiri kimia berasal dari kata obat yang bersifat anti hormon testosteron, pelaku diharapkan kehilangan dorongan seksualnya. Dengan demikian, si pelaku menjadi tidak ingin dan tidak mampu lagi melakukan hubungan seksual. Permasalahan yang timbul apakah dengan sanksi ini menjerakan pelaku? Apakah ini akan menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak? Apakah dengan membuat sanksi tersebut kita menciptakan suatu budaya hukum baru yang progresif? Hal inilah yang ingin dibahas oleh penulis berdasarkan kajian norma yang ada terhadap tujuan pemidanaan.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimana relevansi sanksi kebiri kimia dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 terhadap tujuan pemidanaan?

## C. Pembahasan
1.  Sanksi Kebiri Kimia a. Ketentuan dalam Perpu No. 1 Tahun 2016
Pembahasan ini terdapat dua kajian yang penting yaitu berkaitan dengan dasar pertimbangan pembuatan Perpu No. 1 Tahun 2016 dan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku. Pertama, Dasar pertimbangan pembuatan Perpu No. 1 Tahun 2016, hal ini  dirumuskan dalam klasul konsideran “Menimbang” yang pada intinya terdapat 3 hal penting yaitu: 6
1) Negara ingin menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (sebagaimana tercantum
6 Lihat Penjelasan Perpu No. 1 Tahun 2016. Dalam Penjelasan tersebut kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu  dan  secara  signifikan  mengancam  dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan,  dan  ketertiban  masyarakat.  Oleh karenanya diperlukan langkah tegas guna memberikan perlindungan hukum baik bersifat Preventif dan Represif.
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2) Meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat,  hal ini mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
3)  Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kedua, dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 terdapat pemberatan sanksi pidana kekerasan seksual terhadap anak dibandingkan dengan sanksi pidana sebelumnya yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2002) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU No. 35 Tahun 2014).  Hal ini tergambar sebagai berikut:

## PEMBERATAN SANKSI PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
Pasal 81 Pasal 82 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul UU No 23 /2002 UU No. 35 /2014 UU No. 23/2002 UU No 35/2014 Pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun atau denda paling
300 juta atau paling sedikit 60 juta.
Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar.
Pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun atau denda paling 300 juta atau paling sedikit 60 juta. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar. Perpu No. 1 tahun 2016 Perpu No. 1 tahun 2016
• Pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 M
• Pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun (jika menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia).
• Pengumuman identitas pelaku
• Tindakan Kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
• Pengumuman identitas dan kebiri dikecualikan bagi pelaku anak.
• Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi (Pasal 81A)
• Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar
• Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku
• Tindakan rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
• Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.
Berdasarkan intisari pemberatan sanksi pidana tersebut, dalam Perpu No. 1
Tahun 2016 terdapat hukuman baru yang pertama kali diterapkan di Indonesia yaitu sanksi tindakan kebiri kimia, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7), (8), Pasal 81A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Dalam pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi kebiri kimia tersebut terdapat beberapa unsur penting diantaranya adalah sebagai berikut :
1)  Perbuatan pidana (delik) yang dilarang dan diancam Pidana Kebiri Kimia adalah melaku- kan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.
2)  Sanksi Pidana yang dijatuhkan adalah Pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 Milyar.
3) Dapat dijatuhkan Pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun bilamana menimbul- kan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penya- kit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.
4)  Pengumuman identitas pelaku.
5) Pelaku dapat dijatuhkan pidana Kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
6) Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat pendeteksi eletronik dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
7) Pengumuman identitas dan kebiri dikecualikan bagi pelaku anak.
8) Pelaksanaan kebiri kimia di- sertai dengan rehabilitasi dan pengawasan pemerintah.

## b.  Prosedur Kebiri Kimia
Praktik pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. 7 Kebiri dibedakan menjadi dua yaitu kebiri yang bersifat kimia dan kebiri yang bersifat fisik.
Kebiri Kimia disebut juga pengebirian atau kastrasi, adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau
7 http://palpres.com/2016/05/14/kebiri-fisik- dan-kimiawi/ , diakses 23 Juli 2016, pukul 16.35Wib
fungsi ovarium pada betina. 8
Hal ini berbeda dengan kebiri fisik yang dilakukan dengan cara mengamputasi(memotong) testis seseorang sehingga membuat orang tersebut kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya. Dorongan seksual atau gairah seksual berkurang bilamana testosteron berkurang.
Kebiri kimiawi dilakukan dengan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi, bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual.
Berikut ini adalah proses yang menggambarkan prosedur Kebiri kimia:
8 Gemala Rabi’ah Hatta, 1988, Rekam Medis dan Kesehatan ( Medical  Records ), dalam Berita Arsip Nasional, No. 26, Juni 1988 (Jakarta: ANRI, 1988), hlm. 8.
Berdasarkan bagan tersebut terdapat 3 tahap penting dalam proses kebiri kimia yaitu pemeriksaan psikologis, memasukkan cairan antiandrogen dan pada tahap selanjutnya hormon testosteron melemah sehingga akan mengurangi, bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual.
Dalam pelaksanaan Kebiri Kimia, suntikan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan melemahkan hormon testosteron pelaku hingga libido dan kemampuan ereksi menghilang, namun selain dari pada itu kebiri kimia ini juga memberikan efek samping lain yaitu:
1) Meningkatkan  kecemasan, stres, depresi dan frustasi
2)  Mudah lelah
3)  Bulu badan berkurang
Sumber : Komnas Perlindungan Anak, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Data kemudian diolah oleh penulis, 2016.

## 4) Memperbesar kelenjar payu- dara pada pria

## 5)  Mengurangi masa otot
6) Meningkatkan berat badan yang berakibat meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembulu darah
7)  Mengurangi kerapatan tulang yang berakibat meningkatkan resiko osteoporosis 8)  Hipertensi dan migrain
9)  Meningkatkan gula darah dan memperkecil ukuran tesis
10) Tak mampu ereksi dan me- ngurangi jumlah sperma
Berdasarkan hal tersebut, pemberian kebiri kimia selain dapat mengurangi libido dan hasrat seksual pelaku namun disisi lain juga terdapat efek samping bagi pelaku.

## 2.  Tujuan Pemidanaan
Dalam mengkaji relevansi sanksi Kebiri Kimia berkaitan dengan tujuan pemidanaan penulis menggunakan pendekatan teori pemidanaan guna menganalisis hal tersebut. Teori yang digunakan adalah teori yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan tersebut berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon , yaitu teori retribusi, teori inkapasitas, teori penangkalan dan teori rehabilitas. 9
9 Salman Luthan, 2007, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Disertasi,

## a.  Teori Absolut
Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. 10 Dari hal tersebut sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. 11 Menurut Johannes Ande- naes tujuan ( primair ) dari pidana menurut teori absolut adalah un- tuk memuaskan tuntutan keadi- lan ( to satisfythe claims of justice ), sedangkan pengaruh-pengaruh- nya yang menguntungkan adalah sekunder. 12 Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasikan lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:
Program Doktoral Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 50.
10 Herbert L. Packer, 1968, The  Limit  of  Criminal Sanction , Stanford University Press, California, hlm. 37.
11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori- Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, hlm. 11.
12 Muhammad Taufik Makarao, 2005, Pembaharuan  Hukum  Pidana:  Studi  tentang Bentuk-Bentuk  Pidana  Khususnya  Pidana Cambuk  sebagai  Suatu  Bentuk  Pemidanaan , Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm. 39.
1)  Tujuan pidana hanyalah seba- gai pembalasan;
2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
3)  Kesalahan moral sebagai satu- satunya syarat pemidanaan;
4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
5)  Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

## b.  Teori Relatif
Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaanya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana ( special prevention ) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya ( general prevention ) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. 13
13 E. Utrecht,1986, Hukum Pidana I , Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 185.
Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime ) khususnya sebagai terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana seringkali bersifat out of control sehingga sering terjadi kasus- kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi. 14
Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif adalah sebagai berikut: 15
1) Tujuan Pidana adalah pencegahan ( prevention ). 2)  Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3) Hanya pelanggaran- pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
14 M.  Abdul Kholiq, AF, Reformasi Sistem Permasyarakatan  dalam  Rangka  Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan, Jurnal Hukum , Vol. 6 No. 11, tahun 1999, hlm. 60.
15 Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit ., hlm. 17.

## 4)
Pidana harus ditetapkan berdasar tujuanya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5) Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
c.  Teori Gabungan
Dalam teori ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Teori Gabungan adalah teori yang mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Oleh karenanya bilamana dianalisa antara ciri- ciri yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif maka dapat dirumuskan bahwa teori gabungan memiliki ciri-ciri yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif.

## d. Tujuan Pemidanaan dalam Konsep KUHP
Di Indonesia hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Namun sebagai bahan kajian konsep
KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu 16 : i.  Pemidanaan bertujuan untuk:
– mencegah  dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
– memasyarakatkan  terpi- dana dengan mengadakan pembinaan sehingga men- jadi orang yang baik dan berguna;
– menyelesaikan  konflik yang ditimbulkan oleh tin- dak pidana, memulihkan keseimbangan dan menda- tangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
– membebaskan rasa ber- salah pada terpidana.

## ii.  Pemidanaan tidak dimaksud- kan untuk menderitakan dan merendahkan manusia

## 3. Relevansi Sanksi Kebiri Kimia terhadap Tujuan Pemidanaan
Relevansi dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hubungan; kaitan . 17 Kata relevansi juga sering disebut relevan yang berarti kait-mengait; bersangkut paut; berguna secara langsung . 18 Berdasarkan pengertian tersebut maka “Relevansi Sanksi Kebiri Kimia  berkaitan dengan Tujuan Pemidanaan” berbicara dalam
16 Konsep KUHP Edisi 2012 (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, hlm. 943.
konteks hubungan atau kaitan antara sanksi Kebiri Kimia yang berkaitan dengan Tujuan Pemidanaan.
adalah sebagai berikut:
Dalam Black’s Law Dictio- nary , Henry Campbell Balck memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment at- tached to conviction at crimes such fines, probation and sen- tences (suatu pidana yang di- jatuhkan untuk menghukum suatu suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana penjara. 19 Hal tersebut semata-mata agar tujuan pemidanaan dapat tercapai. Oleh karena itu setiap sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana sedapat mungkin adil dan tepat sesuai tujuan pemidanaan.
Menurut  Andi Hamzah dan Sumangilepu dalam bukunya Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan, terdapat 4 hal penting sebagai unsur tujuan pemidanaan. Hal tersebut yaitu pembalasan, menjerakan, perlindungan terhadap umum ( protection of the public ), memperbaiki pelaku ( rehabilitation of the criminal ) 20 . Unsur-unsur tersebut setelah dikaitkan dengan teori-teori tujuan pemidanaan yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan serta tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP, maka terlihat gambaran ideal tujuan pemidanaan
19 Henry Campbell Black, 1979, Black’s  Law Distionary , St. Paul Minim, West Publishing CO, hlm. 337.
20 Andi Hamzah dan Sumangilepu, 1983, Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35
UNSUR TUJUAN PEMIDANAAN TEORI ABSOLUT TEORI RELATIF TEORI GABUNGAN KONSEP KUHP Pembalasan √ √ √ Menjerakan / Pencegahan √ √ √ Perlindungan terhadap umum
( protection of the public ) √
Memperbaiki
pelaku ( rehabilitation of the criminal ) √
√ √
Berdasarkan data tersebut, sedapat mungkin penerapan sanksi kebiri kimia sebaiknya memiliki unsur-unsur yang terdapat dalam tujuan pemidanaan tersebut sehingga sanksi kebiri kimia menjadi tepat dan tidak digolongkan sebagai kebijakan yang tidak efektif 21 .
21 Salah satu contoh kebijakan kebijakan hukum sejenis  yang  tidak  efektif  adalah Megan’s Law di New Jersey, AS. Dalam Megan’s  Law mengizinkan penerbitan dan pembukaan data dan informasi tentang seluruh pelaku kekerasan seksual kepada publikNew Jersey. Orang tua, guru dan masyarakat dapat melihat siapa saja pelaku kekerasan seksual. Setelah 14 tahun dilaksanakan, sebuah studi di New Jersey mempublikasikan hasil temuannya bahwa keberadaan Megan’s  Law tidak  menunjukkan dampak  signifikan  pada  menurunya  kasus kekerasan seksual di New Jersey. Sebaliknya, kehadiran Megan’s Law menimbulkan paranoia tersendiri di masyarakat. Human Rights Watch pada 2008 melaporkan fenomena kekerasan oleh masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual yang telah menjalani proses rehabilitasi dan pemidanaan. Tindakan tersebut dilakukan oleh masyarakat sipil hanya karena melihat nama dan foto korban di situs kepolisian setempat. Istri dan anak dari mantan pelaku kekerasan seksual tersebut mengalami diskriminasi dan harus menghadapi cemooh dari masyarakat. Melalui Megan’s  Law ,  kita  dapat  berefleksi bahwa peraturan atas dasar emosi dapat
Gambaran terhadap hubungan tujuan pemidanaan dengan sanksi kebiri kimia idealnya di gambarkan sebagai berikut :
Gambar tersebut memberi gambaran bahwa sanksi kebiri kimia idealnya mengandung unsur-unsur tujuan pemidanaan atau dengan kata lain sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal tersebut sebagai kesesuaian antara politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tujuan pemidanaan. Bahkan menurut Prof. Mulyatno pidana tidak lagi semata-mata sebagai pembalasan namun harus lebih komplek. Fase yang lebih penting dari pidana adalah menentramkan kembali masyarakat yang telah di goncangkan dengan adanya perbuatan pidana di satu pihak, dan di lain pihak mendidik kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. 22 Hal tersebut menguatkan analisis tentang teori tujuan pemidanaan yang utuh bahwa setiap sanksi yang diberikan harus memiliki tujuan yang visioner dan matang.
melahirkan kebijakan yang prematur dan penuh dendam. Sikap reaktif hanya akan menghambat masyarakat dan pembuat kebijakan bisa berpikir jernih, kritis, mencari solusi yang tepat sasaran dan menyentuh akar permasalahan berdasarkan bukti-bukti ilmiah.
22 Moeljatno, 2015, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,
Rineke Cipta, Jakarta, hlm 15-16.
144
Perlindungan terhadap umum ( protection of the public )
Berdasarkan data tersebut, sedapat mungkin penerapan sanksi kebiri kimia sebaiknya memiliki unsur-unsur yang terdapat dalam tujuan pemidanaan tersebut sehingga sanksi kebiri kimia menjadi tepat dan tidak digolongkan sebagai kebijakan yang tidak efektif 213 . Gambaran terhadap hubungan tujuan pemidanaan dengan sanksi kebiri kimia idealnya di gambarkan sebagai berikut :
Gambar tersebut memberi gambaran bahwa sanksi kebiri kimia idealnya mengandung unsur-unsur tujuan pemidanaan atau dengan kata lain sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal tersebut sebagai kesesuaian antara politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tujuan pemidanaan.Bahkan menurut Prof. Mulyatno pidana tidak lagi semata-mata sebagai pembalasan namun harus lebih komplek. Fase yang lebih penting dari pidana adalah menentramkan kembali masyarakat yang telah di goncangkan dengan adanya perbuatan pidana di satu pihak, dan di lain pihak mendidik kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar supaya menjadi anggota masyarakat yang 213 Salah satu contoh kebijakan kebijakan hukum sejenis yang tidak efektif adalah Megan’s Law di New Jersey, AS.Dalam Megan’s Law mengizinkan penerbitan dan pembukaan data dan informasi tentang seluruh pelaku kekerasan seksual kepada publikNew Jersey.Orang tua, guru dan masyarakat dapat melihat siapa saja pelaku kekerasan seksual.Setelah 14 tahun dilaksanakan, sebuah studi di New Jersey mempublikasikan hasil temuanya bahwa keberadaan Megan’s Law tidak menunjukan dampak signifikan pada menurunya kasus kekerasan seksual di New Jersey. Sebaliknya, kehadiran Megan’s Law menimbulkan paranoia tersendiri di masyarakat. Human RightsWatch pada 2008 melaporkan fenomena kekerasan oleh masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual yang telah menjalani proses rehabilitasi dan pemidanaan. Tindakan tersebut dilakukan oleh masyarakat sipil hanya karena melihat nama dan foto korban di situs kepolisian setempat. Istri dan anak dari mantan pelaku kekerasan seksual tersebut mengalami diskriminasi dan harus menghadapi cemooh dari masyarakat.Melalui Megan’s Law , kita dapat berefleksi bahwa peraturan atas dasar emosi dapat melahirkan kebijakan yang prematur dan penuh dendam. Sikap reaktif hanya akan menghambat masyarakat dan pembuat kebijakan bisa berpikir jernih, kritis, mencari solusi yang tepat sasaran dan menyentuh akar permasalahan berdasarkan bukti-bukti ilmiah.
Unsur Tujuan Sanksi Kebiri Kimia
Kajian yang dilakukan terhadap dasar pembentukan Perpu No 1
Tahun 2016 sebagaimana diuraikan dalam klasul konsideran serta pemberatan sanksi pidana dalam Perpu No. 1 Tahun 2016, lebih semata-mata untuk mempertegas bahwa sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hal tersebut unsur tujuan pemidanaan yang terkandung dalam konsideran adalah pembalasan ( Revenge ) dan menjerakan ( deterrent ). Gambaran terhadap hubungan tujuan pemidanaan dengan sanksi kebiri kimia yang terdapat dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 sebagai berikut :
berguna. 214 Hal tersebut menguatkan analisis tentang teori tujuan pemidanaan yang utuh bahwa setiap sanksi yang diberikan harus memiliki tujuan yang visioner dan matang.
Kajian yang dilakukan terhadap dasar pembentukan Perpu No 1 Tahun 2016 sebagaimana diuraikan dalam klasul konsideran serta pemberatan sanksi pidana dalam Perpu No. 1 Tahun 2016, lebih semata-mata untuk mempertegas bahwa sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Berdasarkan hal tersebut unsur tujuan pemidanaan yang terkandung dalam konsideran adalah pembalasan ( Revenge )
dan menjerakan ( deterrent ).
Gambaran terhadap hubungan tujuan pemidanaan dengan sanksi kebiri kimia yang terdapat dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 sebagai berikut :
Gambar tersebut menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan yang terkandung dalam konsideran serta pemberatan sanksi pidana dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 adalah pembalasan ( Revenge ) dan menjerakan ( deterrent ), artinya bahwa tidak semua unsur tujuan pemidanaan terpenuhi.
Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya
mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. 215 Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah
214 Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineke Cipta, Jakarta, hlm 15-16.
215 Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193.
Unsur Tujuan Sanksi Kebiri Kimia Irisan Unsur yang terpenuhi
Gambar tersebut menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan yang terkandung dalam konsideran serta pemberatan sanksi pidana dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 adalah pembalasan ( Revenge ) dan menjerakan ( deterrent ), artinya bahwa tidak semua unsur tujuan pemidanaan terpenuhi.
Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. 23
Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk sanksi pidana seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu, perampasan  barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.
Hal berbeda dengan sanksi tindakan, dalam hal ini termasuk Kebiri Kimia yang dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok 24 , sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak
23 Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193.
24 Lihat Pasal 81 A ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016, dalam pasal tersebut dijelaskan kapan dan dalam hal apa pengenaan sanksi kebiri kimia.
pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis ( open system ) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. 25
Berdasarkan hal tersebut penjatuhan sanksi kebiri kimia seharusnya merupakan sanksi yang antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini tentu tidak memenuhi unsur “sanksi tindakan” sebagaimana diuraikan. Selain itu jika dikaitkan dengan efek samping yang diderita si pelaku yang telah diuraikan diatas, maka sanksi yang diberikan tidak mengandung unsur non penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dan memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban, justru sanksi mengandung penderitaan, perampasan kemerdekaan dan tidak memulihkan keadaan pelaku atau korban.
Tujuan pemidanaan berkaitan dengan perlindungan terhadap umum ( protection of the public ) dan memperbaiki pelaku ( rehabilitation of the criminal ) bila dianalisa belum terkandung dalam unsur sanksi tindakan kebiri kimia sebagaimana diuraikan diatas. Hal ini karena fokus orientasi sanksi kebiri adalah pada pelaku bukan pada perlindungan terhadap umum ( protection of the 25 M. Sholehuddin, 2003, Sistem  Sanksi  dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasiny, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.
public ) dan memperbaiki pelaku ( rehabilitation of the criminal )  sehingga terpenuhinya unsur tersebut dalam tujuan pemidanaan masih relatif dan perlu dibuktikan lebih dalam.
Menurut  Herbert L. Packer dalam bukunya The Limit of Criminal Sanction “ ...Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permisible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in case of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime” 26 . Berdasarkan uraian tersebut penerapan sanksi pidana tidak serta merta dapat memberikan perlindungan terhadap umum ( protection of the public ) dan memperbaiki pelaku ( rehabilitation of the criminal ). Pengaruh latar belakang dan sosial serta ekonomi seseorang sangat berpengaruh. Faktor yang tidak kalah penting adalah faktor lingkungan, artinya bilamana seseorang yang telah diberikan sanksi kebiri kimia dan kemudian telah selesai menjalani hukumanya lalu kembali ke lingkungan atau pergaulan yang mana tidak mendukung untuk yang bersangkutan berubah maka tentu sama saja. Bahkan bilamana si pelaku adalah memiliki permasalahan alamiah sejak lahir atau sejak usia tertentu, misalnya penyimpangan seks dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut terpenuhinya unsur tujuan pemidanaan berkaitan dengan perlindungan
26 Herbert L. Packer, 1968, The  Limit  of  Criminal Sanction , Stanford University Press, California, hlm. 35.
terhadap umum ( protection of the public ) dan memperbaiki pelaku ( rehabilitation of the criminal ) masih relatif dan perlu dibuktikan lebih dalam.
Dalam KUHP sanksi tindakan memiliki beberapa jenis, yaitu:
a.  Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit. 27
b.  Bagi anak yang belum berusia 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tinda- kan berupa:
1)  mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeli- haranya;
2) memerintahkan agar anak tersebut diserahkan pada pemerintah;
3)  dalam hal ini yang ke-2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaranya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa ( Dwangopvoedingre- geling , Stb. 1916 No. 741);
4)  penempatan di tempat bekerja negara bagi penganguran yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan sosial. (Stb. 1936 No. 160).
Sanksi tindakan sebagaimana diuraikan dalam KUHP tersebut memenuhi unsur sanksi tindakan yaitu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu. Hal ini memberikan gambaran penting terkait dengan isi sanksi kebiri dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 yang seharusnya juga memenuhi unsur tersebut.
Sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku.Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terhadap pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah. 28
Pemberatan sanksi dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 dilakukan untuk menjerakan pelaku dalam hal ini secara umum dapat dikatakan memenuhi salah satu unsur tujuan pemidanaan, namun bilamana konteks sanksi pidana yang adalah sanksi tindakan (kebiri kimia) dianalisis maka seharusnya bukan pengenaan penderitaan yang diberikan karena ada efek samping dari kebiri kimia yang membuat pelaku menderita namun semata-mata seharusnya pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah. Jika fokus sanksi
28 Sudarto, 1973, Hukum Pidana I n(Jilid I A), Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang, hlm.7.
pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah 29 .

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Sanksi Kebiri Kimia dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tidak memenuhi semua unsur tujuan pemidanaan, unsur yang dipenuhi adalah unsur pembalasan ( Revenge ) dan unsur menjerakan ( deterrent ). Sedangkan unsur Perlindungan terhadap umum ( protection of the public ) dan memperbaiki pelaku ( rehabilitation of the criminal ) masih relatif dan perlu dibuktikan lebih dalam.

## 2.  Saran
Pemerintah melakukan kajian terhadap efektifitas Perpu No. 1 Tahun 2016 agar berlaku efektif sesuai tujuan pemidanaan.
29 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B, 2005, Politik Hukum  Pidana;  Kajian  Kebijakan  Kriminalisasi dan Dekriminalisasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 88.

## Daftar Pustaka
Buku Abdulsyani, 1992, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan , Bumi Aksara, Jakarta.
Ali, Mahrus, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta. Andi Hamzah dan Sumangilepu, 1983, Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan , Ghalia Indonesia, Jakarta. Black, Henry Campbell, 1979, Black’s Law Distionary , St. Paul Minim,
West Publishing CO.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Makarao, Muhammad Taufik, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan , Kreasi Wacana, Yogyakarta. Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum
Pidana , Rineke Cipta, Jakarta. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung.
Packer, Herbert L.,1968, The Limit of Criminal Sanction , Stanford University Press, California.
Sholehuddin, M., 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasiny, Grafindo Persada, Jakarta. Sudarto, 1973, Hukum Pidana I (Jilid I A) , Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang.
Susilowati, Ima, et al, 1999, Konvensi Hak Anak , Sahabat Remaja PKBI DIY – INICEF, Yogyakarta. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B, 2005, Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Utrecht, E., 1986, Hukum Pidana I , Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

## Artikel / Jurnal
M. Abdul Kholiq, AF, Reformasi Sistem Permasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan, Jurnal Hukum , Vol. 6 No. 11, tahun 1999.
Hasil Penelitian / Tugas Akhir Luthan, Salman, 2007, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan , Disertasi, Program Doktoral Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

## Artikel Majalah atau Koran
Rabi’ah Hatta, Gemala, 1988, Rekam Medis dan Kesehatan ( Medical Records ), dalam Berita Arsip Nasional , No. 26, Juni 1988 (Jakarta: ANRI, 1988).
Arif, “Kekerasan Seksual semakin Meningkat” , Kompas , Senin 25 Juli 2016.
Internet http://palpres.com/2016/05/14/kebiri- fisik-dan-kimiawi/ , diakses 23 Juli 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5882).
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi 2012.