## ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ( ADR) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI
Afrik Yunari 1

## Abstract
In  Indonesia  the  settlement  of  disputes  in  the  business  world,  such  as  in trade, banking, mining projects, infrastructure and so on is done through a litigation  process  that  is  the  process  of  dispute  resolution  between  the parties conducted in court. But since the passing of Law number. 30 of 1999 on  Arbitration  and  Alternative  Dispute  Resolution  commonly  known  as Alternative Dispute Resolution  (ADR),  dispute resolution  can be done with non-litigation  path  that  is  the  dispute  resolution  outside  the  court.  In  the law, it is stated that alternative settlement of disputes outside the court can be  done  by  using  methods  of  consultation,  negotiation,  mediation, conciliation, or expert judgment. Alternative types of dispute resolution can be  chosen  by  both  business  people  and  the  public  at  large  to  resolve  their civil disputes. ADR arises because of the demands of the business world to resolve  disputes  in  simple,  quick,  and  light  costs.  Although  ADR  is  not considered  to  be  a  substitute  for  dispute  resolution  mechanisms  through litigation, ADR is the answer of legal practitioners who have critical views of  the  justice  system,  such  as  the  length  of  a  litigation  process  in  court  to achieve  final  binding,  judicial  corruption,  which  is  open  to  the  public,  the rise  of  case  brokers,  and  others.  Therefore,  this  paper  will  discuss Alternative Dispute Resolution (ADR) as a non litigation dispute option.
Keywords: Alternative Dispute Resolution, Non-Litigation Disput

## Pendahuluan
Sengketa  merupakan  kelanjutan  dari  konflik.  Sebuah  konflik  akan berubah  menjadi  sengketa  apabila  tidak  dapat  terselesaikan.  Konflik  dapat diartikan „pertentangan‟ di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik, dapat mengganggu hubungan di antara  mereka.  Sepanjang  para  pihak  tersebut  dapat  menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Akan tetapi, jika
1 Dosen STAI Hasanuddin Pare Kediri
___________________________________________________________________
terjadi  sebaliknya,  para  pihak  tidak  dapat  mencapai  kesepakatan  mengenai solusi pemecahan masalahnya. Dengan demikian, sengketalah yang timbul.
Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  dua  proses.  Proses penyelesaian  sengketa  tertua  melalui  proses  litigasi  di  dalam  pengadilan kemudian  berkembang  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  kerja  sama (kooperatif)  di  luar  pengadilan.  Proses  litigasi  menghasilkan  kesepakatan yang  bersifat adversarial yang  belum  mampu  merangkul  kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya,  membutuhkan  biaya  yang  mahal,  tidak  responsif,  dan menimbulkan  permusuhan  di  antara  pihak  yang  bersengketa.  Sebaliknya, melalui  proses  di  luar  pengadilan  menghasilkan  kesepakatan  yang  bersifat,
“win-win  solution”, dijamin  kerahasiaan  sengketa  para  pihak,  dihindari kelambatan  yang diakibatkan karena hal  prosedural  dan administratif, serta menyelesaikan  masalah  secara  komprehensif  dalam  kebersamaan  dan  tetap menjaga  hubungan  baik.  Akan  tetapi,  di  negara-negara  tertentu  proses peradilan  dapat  lebih  cepat.  Satu-satunya  kelebihan  proses  non  litigasi  ini adalah  sifat  kerahasiaannya  karena  proses  persidangan  dan  bahkan  hasil keputusannya  pun  tidak  dipublikasikan.  Penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).
Maka  dalam  hal  ini  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam mengenai  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Dalam  hal  ini  penulis mengambil tema, “Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Pilihan Sengketa Non Litigasi”.
Pengertian Alternative Dispute Resolution (ADR)
Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) merupakan  suatu  istilah  asing yang perlu dicarikan padanannya dalam  Bahasa  Indonesia.  Berbagai  istilah dalam  Bahasa  Indonesia  telah  diperkenalkan  pada  berbagai  forum  oleh berbagai  pihak,  seperti:  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  (PPS),  Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadian dan Mekanisme Penyelesaian Secara Kooperatif. Selain itu,
ADR diartikan dengan „pengelolaan konflik secara kooperatif‟ (cooperation conflict  management). Dengan  demikian,  dilihat  dari  beberapa  peristilahan di  atas,  sesungguhnya  ADR  merupakan  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan yang dilakukan secara damai.
Dalam Kamus Hukum dibedakan antara istilah alternatif penyelesaian sengketa dan ADR, seperti diterangkan di bawah ini:

## Alternatif Penyelesaian Sengketa
“Suatu  pilihan  penyelesaian  sengketa  yang  dipilih  melalui  prosedur yang disepakati para pihak yang berengsengketa, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi atau dengan menggunakan penilaian ahli.”
ADR
“Suatu  konsep  yang  meliputi  berbagai  bentuk  pilihan  penyelesaian sengketa  selain  proses  peradilan  yaitu  melalui  cara-cara  yang  sah menurut  hukum,  baik  berdasarkan  pendekatan  konsensus  ataupun tidak.” 2
Ketentuan  dalam  pasal  6  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai pilihan  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  cara  musyawarah  para  pihak yang  bersengketa,  dibawah title “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa”,  yang merupakan  terjemahan  dari Alternative  Dispute  Resolution. Secara  yuridis dalam UU No. 30 Tahun 1999, mengartikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:
“Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilliasi, atau penilaian ahli.” 3
Jadi dapat disimpulkan bahwa ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan,  yang  mekanismenya  berdasarkan  sebuah kesepakatan  para  pihak  dengan  mengesampingkan  penyelesaian  sengketa secara  litigasi  di  pengadilan,  baik  melalui  cara  konsultasi,  negosiasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli.
2 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 8.
3 Ketentuan  dalam  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa
ADR  merupakan  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  sendiri  oleh para  pihak  yang  bersengketa  dengan  atau  tanpa  bantuan  orang  lain  yang akan membantu  menyelesaikan sengketa  atau beda pendapat  di  antara para pihak  yang  bersengketa.  ADR  ini  hanya  dapat  ditempuh  bilamana  para pihak  menyepakati  penyelesaiannya  melalui  pranata  pilihan  penyelesaian sengketa.
Sengketa atau beda pendapat yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui pilihan penyelesaian sengketa hanyalah sengketa atau beda pendapat di  bidang  perdata.  Penyelesaian  dalam  bentuk  perdamaian  ini  hanya  akan mencapai tujuan dan sasarannya jika didasarkan pada iktikad baik di antara pihak  yang  bersengketa  atau  berbeda  pendapat  dengan  mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.
Latar Belakang Munculnya Alternative Dispute Resolution (ADR)
Sejarah  munculnya  ADR  dimulai  pada  tahun  1976  ketika  Ketua Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  Warren  Burger  mempelopori  ide  ini pada  suatu  konferensi  di  Saint  Paul,  Minnesota  Amerika  Serikat.  Hal  ini dilatarbelakangi  oleh  berbagai  faktor  gerakan  reformasi  pada  awal  tahun 1970,  di  mana  saat  itu  banyak  pengamat  dalam  bidang  hukum  dan masyarakat  akademisi  mulai  merasakan  adanya  keprihatinan  yang  serius mengenai  efek  negatif  yang  semakin  meningkat  dari  litigasi  di  pengadilan. Akhirnya American Bar Assosiation (BAR) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya  menambahkan  Komite  ADR  pada  organisasi  mereka  diikuti dengan masuknya kurikulum ADR pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi.
Apabila  menyimak  sejarah  perkembangan  ADR  di  negara  tempat pertama  kali  dikembangkan  (Amerika  Serikat),  pengembangan  ADR dilatarbelakangi oleh kebutuhan sebagai berikut:
1. Mengurangi  kemacetan  di  pengadilan.  Banyaknya  kasus  yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan  sehingga  memakan  biaya  yang  tinggi  dan  sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan  ketertiban  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian sengketa.
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
4. Memberikan  kesempatan  bagi  tercapainya  penyelesaian  sengketa yang  menghasilkan  keputusan  yang  dapat  diterima  oleh  semua pihak dan memuaskan. 4
ADR  mempunyai  potensi  yang  sangat  besar  untuk  berkembang  di Indonesia karena alasan-alasan sebagai berikut:
1. Faktor Ekonomis ADR memiliki potensi sebagai  sarana penyelesaian sengketa  yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
2. Faktor Ruang Lingkup yang Dibahas
ADR memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi karena  aturan  main  dikembangkan  dan  ditentukan  oleh  para  pihak yang bersengketa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.
3. Faktor Pembinaan Hubungan Baik ADR yang mengandalkan cara-cara penyelesaian kooperatif sangat cocok  bagi  mereka  yang  menekankan  pentingnya  pembinaan hubungan baik antar manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang. 5
Perkembangan dan Potensialitas Alternative Dispute Resolution (ADR)
Sejak  tahun  1980-an  mulai  berkembang  bermacam  pilihan penyelesaian  sengketa  sebagai  gelombang  ketiga  perputaran  sistem penyelesaian sengketa bisnis karena penyelesaian tidak memerlukan  aturan formal,  penyelesaian  segera (speed) dan  cepat (quick), memberikan kepuasan  dan  harapan,  biaya  harus  murah  demi  efisiensi,  hasil  yang diinginkan  berisi  penyelesaian  sengketa  untuk  melangkah  kedepan  bukan mempermasalahkan  masa  lalu  dan  penanganannya  diserahkan  kepada profesional oleh orang yang betul-betul ahli (expert).
Christopher  W.  Moore  mengemukakan  sejumlah  keuntungan  atau kebaikan penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR, yaitu:
1. Sifat kesukarelaan dalam proses
2. Prosedur yang cepat
3. Keputusan nonyudisial
4 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.
10
5 Ibid., hal. 12.
4. Kontrol  oleh  manajer  yang  paling  tahu  tentang  kebutuhan organisasi
5. Prosedur rahasia (confidential)
6. Fleksibilitas  yang  lebih  bedar  dalam  merancang  syarat-syarat penyelsaian masalah
7. Hemat waktu
8. Hemat biaya dan waktu
9. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja
10. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan
11. Tingkatan  yang  lebh  tinggi  untuk  melakukan  kontrol  dan  lebih mudah memperkirakan hasil
12. Kesepakatan-kesepakatan  yang  lebih  baik  daripada  sekedar kompromi  atau  hasil  yang  diperoleh  dari  cara  penyelesaian kalah/menang
13. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu. 6
Adapun  M.  Yahya  Harahap  menyebutkan  beberapa  alasan  lain perlunya  alternatif  penyelesaian  sengketa  selain  melalui  proses litigasi, yaitu sebagai berikut:
1. Adanya tuntutan dunia bisnis untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Adanya  berbagai  kritik  umum  yang  dilontarkan  terhadap  dunia peradilan. 7
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  kehadiran  ADR  sebagai jawaban  kritis  dari  cara  penyelesaian  sengketa  yang  formalistik  yang dilakukan  oleh  badan-badan  peradilan.  Keadaan  seperti  ini  tidak  sejalan dengan  nilai-nilai  dasar  hukum  serta  fungsi  hukum  untuk  meminimalisasi terjadinya konflik yang berkepanjangan. Karenanya, perlu diadakan institusi baru sebagai alternatif   yang dapat memenuhi keadilan yang responsif bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketanya dengan cara mengakomodasi
6 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa …, hal. 18-23.
7 M.  Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan  Penyelesaian Sengketa ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 148.
___________________________________________________________________
pola-pola  penyelesaian  sengketa  yang  terdapat  dalam  masyarakat  primitif tradisional.
Alternatif penyelesaian  sengketa mempunyai kadar ketertarikan pada aturan  main  yang  bervariasi,  dari  yang  paling  kaku  dalam  menjalankan aturan main sampai pada  yang paling relaks . Tidak semua model alternatif penyelesaian sengketa baik untuk para pihak yang bersengketa.
Suatu  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  baik  setidak-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip:
1. Efisien dari segi waktu
2. Hemat biaya
3. Dapat  diakses  oleh  para  pihak,  misalnya,  tempatnya  jangan  terlalu jauh
4. Melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa
5. Dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur
6. Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa
7. Putusannya harus final dan mengikat
8. Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi
9. Putusannya haruslah sesuai  dengan perasaan keadilan dari komunitas dimana penyelesaian sengketa Alternative tersebut terdapat. 8
Seperti yang diungkapkan Leo Kanowitz dalam buku yang ditulis oleh Rachmadi  Usman,  ternyata  alternatif  penyelesaian  sengketa  juga  memiliki beberapa kelemahan, sebagai berikut: 9
No Alternatif Penyelesaian Sengketa Sisi Baik Sisi Lemah 1 Badan Pengadilan - Menerapkan norma
- Ada precedent
- Deterrence effect - Keseragaman - Independensi - Putusan mengikat - Keterbukaan - Dapat dieksekusi - Melembaga
- Mahal
- Memakai lawyer sehingga mereka tidak terkontrol
- Keputusan tidak terduga
- Tidak ahli substansi
- Menunda-nunda
- Banyak butuh waktu
- Masalah diredefinisi
8 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa …, hal. 27
9 Ibid., hal. 29.
- Pendanaan secara publik dan dipersempit - Ganti rugi terbatas - Tidak ada kompromi - Polarisasi cenderung bermusuhan 2 Arbitrase - Privacy - Forum dikontrol para pihak - Dapat dieksekusi - Cepat - Ahli - Ganti rugi tailormade - Dapat dipilih norma yang sesuai - Tidak ada norma publik
- Tidak ada precedent
- Tidak ada keseragaman
- Kurang berkualitas
- Dibebani oleh legalisasi yang semakin
banyak 3 Mediasi/ Negosiasi - Privacy - Forum kontrol para pihak - Merefleksi kepentingan dan prioritas paara pihak - Mempertahankan kelanjutan hubungan para pihak - Fleksibel - Putusan yang terintegrasi - Tertuju pada masalah dasar - Menjadi pendidikan terhadap para pihak - Putusan cenderung dijalankan oleh para pihak - Kurang kemampuan untuk memaksa partisipasi para pihak
- Tidak mengikat
- Kurang terbuka
- Tidak ada kewenangan eksekusi
- Tidak ada jaminan due process
- Hasil tidak adil jika skill tidak seimbang (dalam negosiasi)
- Sukar dieksekusi
- Hasil menjadi tidak penting
- Tidak ada aplikasi/ perkembangan 4 Badan
Pemutus Administrasi - Sistematis dalam menjelaskan masalah - Putusan yang berorientasi pada uraian masalah - Fleksibel dalam menemukan informasi - Tidak bisa dikontrol oleh para pihak
- Tidak independen
- Tidak berorientasi kepada individu
relevan - Mengakomodasi berbagai kriteria 5 Ombudsman - Tidak berpengaruh terhadap hubungan yang sudah terbentuk - Fleksibel - Self starting - Mudah diakses - Tidak mempunyai kekuatan eksekusi - Tidak bisa dikontrol para pihak 6 Internal Tribunal - Privacy - Merespons kepentingan para pihak - Dapat dieksekusi - Tidak independen - Tidak ada jaminan due
process - Tidak didasari pada norma publik - Merefleksi ketidakseimbangan organisasi
Jenis-jenis Alternative Dispute Resolution (ADR)
Merujuk  pada  pasal  1  angka  10  UU  No.  30  tahun  1999,  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  terdiri  dari  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan menggunakan  metode  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau penilaian  ahli.  Jenis-jenis  alternatif  penyelesaian  sengketa  tersebut  dapat dipilih  baik  oleh  para  pelaku  bisnis  maupun  masyarakat  pada  umumnya untuk  menyelesaikan  persengketaan  perdata  yang  mereka  alami.  Berikut penjelasan  dari  masing-masing  alternatif  penyelesaian  sengketa  tersebut diatas:
1. Mediasi
Mediasi menunjuk pada peran  yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa  para  pihak.  Mediator  harus  berada  pada  posisi  netral  dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa. 10

## 2. Konsultasi
10 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 235.
Konsultasi  adalah  permohonan  nasihat  atau  pendapat  untuk penyelesaian suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak kepada pihak ketiga. 11

## 3. Negosiasi
Negosiasi  merupakan  suatu  proses  tawar  menawar  atau  upaya  untuk mencapai  kesepakatan  dengan  pihak  lain  melalui  proses  interaksi, komunikasi  yang  dinamis  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan penyelesaian  atau  jalan  keluar  atas  suatu  masalah  yang  sedang berlangsung. Di dalam proses negosiasi, para pihak yang bersengketa akan  berhadapan  secara  langsung  dan  mendiskusikan  permasalahan yang mereka hadapi. 12

## 4. Konsiliasi
Konsiliasi  merupakan suatu penyelesaian sengketa di  luar pengadilan melalui  pemufakatan  atau  musyawarah  yang  dilakukan  sendiri  oleh para  pihak  yang  bersengketa  dengan  didampingi/ditengahi  oleh seorang  atau lebih pihak ketiga  yang netral  dan  bersifat  aktif sebagai konsiliator.  Mengenai  proses  penyelesaian  sengketa  dalam  konsiliasi ini  sepenuhnya  diserahkan  kepada  para  pihak  yang  bersengketa. Konsiliator  disini  bertindak  lebih  aktif  dibandingkan  mediator  dalam melakukan  konsiliasi  dan  berkewajiban  memberikan  anjuran  kepada pihak  yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan  atau  mengakhiri persengketaan atau perselisihannya. 13

## 5. Penilaian ahli
Penilaian  ahli  yaitu  pendapat  para  ahli  untuk  suatu  hal  yang  bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. 14
11 Neni  Sri  Imaniyati, Perbankan  Syariah  dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  ( Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hal. 177.
12 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian …, hal. 24.
13 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa ..., hal . 128-129.
14 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-Alternative- penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan (diakses  pada  Hari  Kamis,  14-01-2016, pukul. 9.22 WIB).
___________________________________________________________________
Bentuk dan Karakteristik Alternative Dispute Resolution (ADR)
Meskipun  ADR  tidak  dianggap  sebagai  pengganti  dari  mekanisme penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  di  pengadilan,  namun  ADR merupakan  jawaban  dari  praktisi-praktisi  hukum  yang  mempunyai pandangan  kritis  dari  sistem  peradilan,  misalnya  lamanya  suatu  proses litigasi  di  pengadilan  untuk  mencapai  status  final  dan  mengikat,  korupsi yudisial,  pemeriksaan  kasus  yang  terbuka  untuk  umum,  maraknya  makelar kasus, dan lain-lain.
ADR  dapat  mencapai  hasil  yang  lebih  baik  daripada  mekanisme litigasi di pengadilan, hal itu dikarenakan 2 alasan, yaitu:
1. Jenis  perselisihan  membutuhkan  cara  pendekatan  yang  berlainan dan  para  pihak  yang  bersengketa  merancang  mekanisme  khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah;
2. Mediasi dan bentuk ADR lainnya melibatkan partisipasi yang lebih intensif  dan  langsung  dalam  usaha  penyelesaian  dari  semua  pihak dan  akibatnya  dikatakan  bahwa  ADR  merupakan  suatu  cara penyelesaian perselisihan yang bukan lagi Alternative. 15
Bentuk  utama  dari  penyelesaian  sengketa  meliputi  litigasi/ ajudikasi,  arbitrase,  mediasi,  dan  negosiasi,  yang  memiliki  karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lainnya. Berikut karakteristiknya: 16 Karakteristik Litigasi/ Ajudikasi Arbitrase Mediasi Negosiasi Sukarela/ tidak sukarela Tidak sukarela Sukarela Sukarela Sukarela Pemutus Hakim Arbiter/ Arbitrator Para pihak Para pihak Banding : mengikat dan tidak mengikat Mengikat dengan kemungkina n banding Mengikat, tetapi dapat diuji (review) Jika tercapai kesepakatan: enforceable sebagai Jika tercapai kesepakatan :
15 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian …, hal. 28-29.
16 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa …, hal. 30-32.
untuk hal yang sangat terbatas kontrak enforceable sebagai kontrak Pihak ketiga Imposed : pihak ketiga dan umumnya tidak mempunyai keahlian tertentu pada subjek yang disengketak an Dipilih oleh para pihak dan biasanya mempunyai keahlian di bidang subjek yang disengketak an Dipilih oleh para pihak dan bertindak sebagai fasilitator Tidak ada pihak ketiga atau fasilitator = perundingan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa Derajat formalitas Formal, sangat terbatas pada struktur dengan aturan yang ketat yang sudah ditentukan sebelumnya Tidak terlalu formal (procedural y): aturan main dan hukum yang digunakan disepakati oleh para pihak Biasanya informal dan tidak terstruktur Biasanya informal dan tidak terstruktur Aturan pembuktian Sangat formal dan teknis Informal dan tidak teknis Tidak ada: ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak Tidak ada: ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak Hubungan para pihak Sikap saling bermusuhan = antagonis Sikap saling bermusuhan = antagonis Kooperatif : kerja sama Kooperatif : bersaing Fokus penyelesaian Masa lalu Masa lalu Masa depan Masa kini Proses penyelesaian Kesepakata n masing- masing pihak menyampai kan bukti dan argumen Kesepakata n masing- masing pihak menyampai kan bukti dan argumen Presentasi bukti-bukti dan argumen seta kepentingan- kepentingan = unbounded Presentasi bukti-bukti dan argumen seta kepentingan - kepentingan
= unbounded Suasana emosional Emosi bergejolak Emosional Bebas emosional Bebas emosional Hasil Principled decision , yang didukung oleh pendapat yang objektif (reasoned opinion) Kadang- kadang sama dengan ajudikasi, kadang- kadang kompromi tanpa ada opini Kesepakatan yang diterima kedua belah pihak: in win solution Kesepakata n yang diterima kedua belah pihak: win win solution Publikasi Publik = terbuka untuk umum Privat = tidak terbuka untuk umum Privat = tidak terbuka untuk umum Privat = tidak terbuka untuk umum Jangka waktu Panjang (5-12 th) Agak panjang (3- 6 bulan) Segera (3-6 minggu) Segera (3-6 minggu)
Penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  mekanisme  ADR dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, bentuk putusan ADR atas sengketa yang terjadi pun timbul dari  kesepakatan  yang  akan  dikeluarkan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa tersebut. Dengan kata lain, „kesepakatan‟ merupakan hal yang dicari dalam ADR.
Pelembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia
Di dalam konteks Indonesia, pelembagaan serta pemasyarakatan ADR memiliki berbagai peluang yang didasarkan pada berbagai faktor pendukung seperti halnya berikut :
1. Faktor-faktor politik dan budaya
Di Jawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa tidak didasarkan  pada  suara  mayoritas,  tetap  dibuat  oleh  keseluruhan
yang  hadir  sebagai  suatu  kesatuan.  Baik  mayoritas  maupun minoritas dapat membatsai pendapat mereka sehingga dapat saling sejalan.  Konsep  ini  dikenal  sebagai  musyawarah.  Konsep  ini sejalan dengan corak negosiasi modern yang dikenal dengan teknik interest  based  bargaining, yang  merupakan  corak  atau  teknik negosiasi modern yang teramat popular dan diterapkan di berbagai negara.
2. Alternative Dispute Resolution (ADR) bukan merupakan hal baru
Dalam  sengketa  ketenagakerjaan,  Indonesia  mengenal  lembaga perantaraan  berdasarkan  UU  No.  22  Tahun  1957  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan.  Pada  intinya  lembaga perantaraan  ini  adalah  suatu  forum  dan  mekanisme  penyelesaian perselisihan  perburuhan  secara  dami  debelum  suatu  sengketa diteruskan pada forum adjudicative.
Arbitrase  sebagai  suatu  bentuk  ADR  bukan  merupakan  hal  baru, karena  pendayagunaannya,  terutama  oleh  masyarakat  usahawan  di Indonesia  dilakukan  sejak  dahulu  melalui  kelembagaan  arbitrase, seperti  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  dan  Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
3. Alternative Dispute Resolution (ADR) sejalan dengan pengembangan peran serta masyarakat
ADR  sangatlah  relevan  dan  perlu  bagi  pengembangan  peran  serta masyarakat  yang genuine. Kecenderungan  kebijakan-kebijakan golabl  dan  nasional  mengarah  pada  peningkatan  pelibatan masyarakat di tingkat pengambil keputusan (influence
participation). Sebagai  konsekuensi  dari  pelibatan  masyarakat dalam  proses  pengambilan  keputusan,  maka  perlu  adanya  suatu wadah  untuk  mengelola  berbagai  perbedaan  (konflik)  yang  timbul dari  keterlibatan  masyarakat  tersebut.  Ketiadaan  mekanisme penyelesaian  konflik  akan  berakibat  pada  tidak  efektifnya
pelaksanaan  peran  seta  masyarakat.  Secara  singkat,  ADR  adalah wahana peran serta masyarakat yang efektif. 17
Dengan demikian, dapat disimpulkan kalau ADR merupakan alternatif yang  paling  efektif  dan  efisien  dalam  menyelesaikan  sengketa  atau  konflik kepentingan dan pemenuhan kebutuhan. Para pihak yang bersengketa duduk secara  bersama-sama,  merumuskan  jalan  keluar  untuk  mengakhiri perbedaan  kepentingan  dan  pemenuhan  kebutuhan  individual  menjadi kepentingan  dan  kebutuhan  bersama.  Jalan  keluar  yang  dirumuskan  berisi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Selain itu, cara penyelesaiannya dirumuskan pula secara bersama oleh para pihak, baik dengan maupun tanpa bantuan pihak ketiga.
Pada  tanggal  12  Agustus  1999  disahkan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini diatur mengenai arbitrase, dan juga mengenai ADR.
Secara  yuridis  formal,  pelembagaan  arbitrase  dan  ADR  ini dimungkinkan  dalam  sistem  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia.  Semula pelembagaan  ini  diatur  dalam  UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut:
“ Penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  atas  dasar  perdamaian atau  melalui  arbitrase  tetap  diperbolehkan,  tetapi  putusan  arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.” 18
Di samping itu, ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa:
“Ketentuan dalam ayat  (1) tidak  menutup  kemungkinan  untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.” 19
17 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa …, hal. 38.
18 Penjelasan  atas  Pasal  3  ayat  (1) UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
19 Pasal 14 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Selain  itu,  secara  khusus  pelembagaan  arbitrase  dan  ADR  dapat dijumpai  pula  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  lainnya, diantaranya:
1. Undang-Undang  No.  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  yang  kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi.
6. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah, yang  kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa  Pelayanan  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  di  Luar
Pengadilan.
9. Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  30  Tahun  1977  tentang  Badan
Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian.
Dalam  perkembangan  dan  pemberdayaan  ADR  di  Indonesia,
Mahkamah  Agung  dengan  Perma  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan,  yang  kemudian  diperbarui  dengan  Perma  Nomor  1 Tahun 2008 telah mengintegrasikan proses mediasi dalam sistem peradilan. Sebagaimana  dikemukakan  dalam  konsiderans  menimbang  dari  kedua Perma  tersebut,  terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi  alasan  perlunya institusionalisasi proses mediasi kedalam sistem peradilan, yaitu:
1. Untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan.
2. Mrupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah.
3. Untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan  penyelesaian  yang  memuaskan  dan  memenuhi  rasa keadilan.
4. Untuk memperkuat dan memaksimalkna fungsi lembaga
pengadilan  dalam  penyelesaian  sengketa  di  samping  proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). 20
Pada  tahun-tahun  mendatang  tidak  menutup  kemungkinan  akan muncul  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  juga  mengedepankan pola-pola  penyelesaian  sengketa,  baik  diluar  peradilan  maupun  gabungan pola-pola alternatif penyelesaian sengketa dengan sistem peradilan.

## Penutup
Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  merupakan  suatu  pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan,  yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan dari para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa  secara  litigasi  di  pengadilan.  Kehadiran  ADR  sebagai  jawaban kritis dari cara penyelesaian sengketa yang formalistik yang dilakukan oleh badan-badan  peradilan.  ADR  mempunyai  potensi  yang  sangat  besar  untuk berkembang  di  Indonesia  karena  beberapa  alasan  sebagai  berikut:  faktor ekonomis,  faktor  ruang  lingkup  yang  dibahas  dan  faktor  pembinaan hubungan baik.
ADR mulai muncul pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempelopori ide ini pada suatu konferensi di  Saint  Paul,  Minnesota  Amerika  Serikat.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh berbagai  faktor  gerakan  reformasi  pada  awal  tahun  1970,  di  mana  saat  itu banyak  pengamat  dalam  bidang  hukum  dan  masyarakat  akademisi  mulai merasakan  adanya  keprihatinan  yang  serius  mengenai  efek  negatif  yang semakin  meningkat  dari  litigasi  di  pengadilan.  Akhirnya American  Bar Assosiation (BAR) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan  Komite  ADR  pada  organisasi  mereka  diikuti  dengan
20 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa …, hal. 47.
___________________________________________________________________
masuknya  kurikulum  ADR  pada  sekolah  hukum  di  Amerika  Serikat  dan juga pada sekolah ekonomi.
Di  Indonesia,  pada  tanggal  12  Agustus  1999  telah  disahkan  Undang- undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.  Dalam  undang-undang  tersebut  diatur  mengenai  ketentuan arbitrase dan ADR. Secara yuridis formal, pelembagaan arbitrase dan ADR diatur  dalam  UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan  Kehakiman.  Dalam  perkembangan  dan  pemberdayaan  ADR  di Indonesia, Mahkamah Agung dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  yang  kemudian  diperbarui  dengan  Perma Nomor  1  Tahun  2008  telah  mengintegrasikan  proses  mediasi  dalam  sistem peradilan.
Dalam  Undang-undang    No.  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  telah  disebutkan  bahwa  Alternative penyelesaian  sengketa  terdiri  dari  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan menggunakan  metode  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau penilaian  ahli.  Dari  jenis-jenis  alternatif  penyelesaian  sengketa  tersebut dapat  dipilih  oleh  para  pelaku  bisnis  maupun  masyarakat  untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami secara non litigasi sesuai kesepakatan dari para pihak.
Dikarenakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme ADR  dilakukan  berdasarkan  suatu  kesepakatan  dari  para  pihak  yang bersengketa, oleh karena itu bentuk putusan ADR atas sengketa yang terjadi pun  timbul  dari  kesepakatan  yang  akan  dikeluarkan  oleh  para  pihak  yang bersengketa tersebut. Dengan kata lain, „kesepakatan‟ merupakan hal  yang dicari dalam ADR.
Di dalam konteks Indonesia, pelembagaan serta pemasyarakatan ADR memiliki berbagai peluang yang didasarkan pada berbagai faktor pendukung seperti:  faktor-faktor  politik  dan  budaya,  ADR  bukan  merupakan  hal  baru, ADR  sejalan  dengan  pengembangan  peran  serta  masyarakat.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  kalau  ADR  merupakan  alternatif  yang  paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan
dan pemenuhan kebutuhan secara non litigasi. Para pihak yang bersengketa duduk  secara  bersama-sama,  merumuskan  jalan  keluar  untuk  mengakhiri perbedaan  kepentingan  dan  pemenuhan  kebutuhan  individual  menjadi kepentingan  dan  kebutuhan  bersama.  Jalan  keluar  yang  dirumuskan  berisi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Selain itu, cara penyelesaiannya dirumuskan pula secara bersama oleh para pihak, baik dengan maupun tanpa bantuan pihak ketiga.

## Daftar Pustaka
Harahap,  M.  Yahya. Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan
Penyelesaian Sengketa. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1997.
Imaniyati, Neni Sri. Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi.
Bandung: CV. Mandar Maju. 2013.
Mardani, Hukum  Perikatan  Syariah  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafika.
2013.
Winarta,  Frans  Hendra. Hukum  Penyelesaian  Sengketa .  Jakarta:  Sinar Grafika. 2013.
Undang-undang  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok
Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternative
Penyelesaian Sengketa
Usman,  Rachmadi. Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan.
Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-
Alternative-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan (diakses pada Hari Kamis, 14-01-2016, pukul: 9.22 WIB).