POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik Vol.14, No. 2, 2023 doi: 10.14710/politika.14.2.2023.209-234
Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan

## Lumpenproletariat
Luthfian Haekal 1
1 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada
Recieved: 13 Juni 2023
Revised: 26 Oktober 2023
Accepted: 27 Oktober 2023

## Abstrak:
Artikel ini menelisik hubungan antara anggota laskar partai politik sebagai kelompok vigilante, pasar tenaga kerja, dan watak kekerasan di Yogyakarta. Dengan menggunakan teori Karl Marx tentang Relative Surplus Population (RSP) dan lumpenproletariat, artikel ini menempatkan anggota vigilante sebagai angkatan kerja yang terjalin dengan rezim buruh tertentu yang mendisiplinkan pasar tenaga kerja. Penelitian ini menemukan bahwa angkatan kerja yang tidak terserap di pasar tenaga kerja formal akhirnya bergabung dengan kelompok vigilante. Mereka adalah angkatan kerja yang tidak memiliki kualifikasi tinggi dalam hal pendidikan dan keahlian. Oleh karena itu, kelompok vigilante memberi mereka pekerjaan di sektor informal. Maka dari itu, mereka membalas budi dengan menjadi alat kampanye para patron vigilante. Kesimpulannya, artikel ini memposisikan mereka sebagai RSP yang stagnan dan RSP pauperism . Karena sifat kekerasan kelompok vigilante, mereka termasuk dalam lumpenproletariat ..

## Keywords:
Vigilante Group, Relative Surplus Population, Lumpenproletariat, Patron-Client
Korespodensi:
Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada. Email: luthfianhaekal@gmail.com

## Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat

## Pendahuluan
“M as parkir langsung bayar, dua ribu. Jangan dikunci stang,” kata pria paruh baya yang berprofesi sebagai tukang parkir di salah satu warung kopi di Yogyakarta. Sebagai kota yang mengedepankan sektor jasa sebagai sumber penghasilan utama, menjamurnya tukang parkir menjadi hal yang lumrah di Yogyakarta. Tidak jarang tukang parkir tersebut berafiliasi dengan laskar atau organisasi sayap partai. Tidak hanya tukang parkir, anggota laskar juga diberikan pekerjaan oleh laskar dalam berbagai bentuk pekerjaan lain -utamanya dalam sektor ekonomi informal. Oleh karenanya, riset ini akan menelisik bagaimana keterlemparan anggota laskar partai politik dari pasar tenaga kerja yang menyebabkan mereka masuk ke dalam laskar partai dengan menghidupi sektor ekonomi informal.
Ketika momen pemilu datang, berbagai anggota laskar mentransformasikan diri menjadi salah satu subjek yang paling kuat di jalanan. Mereka menanggalkan sementara sektor penghidupan informal mereka untuk ikut konvoi di jalan-jalan. Tidak hanya itu, terkadang anggota laskar juga menjadi anggota terdepan untuk membubarkan diskusi- diskusi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai “ke-Indonesia-an”.
Artikel ini menggunakan tesis Karl Marx tentang Relative Surplus Population dan lumpenproletariat, membahas tentang pembentukan subjek anggota laskar partai politik di Yogyakarta. Konteks makro pembentukan surplus populasi relatif di Indonesia telah dijelaskan oleh riset Habibi (2016). Riset tersebut setidaknya telah memberikan kerangka bagaimana pasar tenaga kerja formal yang tidak dapat menampung tenaga kerja aktif dan akhirnya para tenaga kerja aktif terlempar ke sektor informal. Maka dari itu, riset ini berusaha mengkontekstualisasikan melalui konteks mikro dengan laskar partai sebagai subjek riset.
Pahlevi et al. (2020) mengerangkai Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), underbow PPP sebagai vigilante. Pahlevi et al. (2020) berargumen bahwa kelompok tersebut memiliki orientasi kekerasan dalam tindakan politik jalanan dan memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum sendiri. Beberapa peneliti seperti Moncada (2017), Bateson (2021), dan Jaffrey (2021) berusaha mendetailkan penjelasan kelompok vigilante -meski terdapat beberapa perbedaan di antara peneliti tersebut.
Moncada (2017) menempatkan lima titik utama bagi vigilante: repertoar, organisasi sosial, target, justifikasi, dan motivasi. Repertoar berkaitan dengan metode kelompok vigilante entah melalui kekerasan maupun non-kekerasan. Organisasi sosial dimaksud untuk menunjukkan watak vigilante yang diorganisir melalui kelompok. Target berurusan dengan korban yang dianggap melenceng dari norma tertentu. Justifikasi berkaitan dengan anggapan yang dianggap melenceng dari norma. Dan motivasi adalah cara penghukuman yang dilakukan oleh kelompok vigilante entah pencegahan atau tindakan.
Bagi Moncada (2017) vigilante merupakan penggunaan laku ekstra-legal untuk merespons apa yang dianggap sebagai perlakuan kriminalitas. Hal tersebut melampaui
otoritas formal kelembagaan hukum. Mengamini Moncada (2017), Bateson (2021) menitikberatkan vigilante pada laku penghakiman yang bisa dilakukan melalui kekerasan dan non-kekerasan. Oleh karenanya, Bateson (2021) mendefinisikan vigilante sebagai pencegahan ekstra-legal, investigasi, atau hukuman ke pelanggar.
Dalam artikel ini, saya mengamini Jaffrey (2021) untuk mendefinisikan vigilante karena penjelasan yang lebihsecara komprehensif tentang relasi kelompok vigilante dan elite politik. Jaffrey (2021) mendefinisikan vigilante sebagai penggunaan kekerasan di luar hukum untuk merespons pelanggaran yang ada di dalam tatanan sosial. Kekerasan dimaknai sebagai ekstra-legal dan melibatkan Tindakan kekerasan yang eksplisit, bukan hanya sekadar ancaman. Laku vigilante dilakukan oleh sekelompok warga atau ormas yang menyasar individu yang diduga telah melakukan penyimpangan dan menciptakan keseolah-olahan yang bertentangan dengan norma sosial. Oleh karenanya, Jaffrey (2021) menggarisbawahi bahwa aksi vigilante berkaitan dengan main hakim sendiri untuk menghukum pelanggar yang dianggap “melenceng” dari norma tertentu dan bukan mencegah pelanggaran.
Saya Gagasanmengamini Jaffrey (2021) karena ia berpendapat bahwa negara dan elite politik berperan dalam aktivitas main hakim sendiri menjadi catatan pentinf. Memperkuat Jeffrey,Sementara, bagi Moncada (2017) dan Bateson (2021) menganggap aktivitas main hakim sendiri karena kekosongan penegakan hukum yang diciptakan oleh negara dan atau elite politiknya. Oleh karena mempertahankan kepentingannya, aktivitas vigilante diabaikan oleh negara dan dimanfaatkan oleh elite politik untuk memenuhi kebutuhannya. Negara cukup kuat untuk memberikan impunitas kepada kelompok vigilante dan mengarahkan aksi tersebut untuk tujuan yang selaras dengan negara (Jaffrey, 2021).
Dalam pandangan Jaffrey (2021), kandidat untuk jabatan politik nasional maupun regional menggunakan kelompok vigilante dalam momen-momen pemilu. Elite politik mempekerjakan kelompok vigilante untuk mengintimidasi lawan dan pendukung menjelang pemilu untuk meraih suara. Pasca pemilihan, relasi tersebut tetap dijaga untuk mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh elite politik yang menjadi patron. Oleh karenanya, patronase juga berhubungan dengan akses atas sumberdaya yang akan didapatkan oleh organisasi vigilante. Hal ini diperkuat oleh Wilson (2015) tentang bagaimana organisasi vigilante mendapatkan kantong-kantong ekonomi dari elite politik yang menjadi patron.
Hal tersebut juga direkam oleh Pahlevi et al. (2020) yang menjadikan GPK sebagai underbow PPP menunjukkan bagaimana eksistensi organisasi tersebut mewarnai pemilu 2019. Faktor ekonomi yang dilekatkan pada sektor-sektor ekonomi informal bagi Pahlevi et al. (2020) menjadi salah satu sebab organisasi ini eksis. Ia tidak jarang berbenturan dengan organisasi sayap dari partai karena perebutan lahan ekonomi. Penguasaan wilayah parkir dan jasa keamanan “perlindungan” biasanya dianggap pekerjaan yang cocok bagi mereka yang moda sosial utamanya adalah keahlian dalam penggunaan kekerasan (Pahlevi et al., 2020).

## Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat
Selain itu, riset dari Pahlevi et al. (2020) juga menunjukkan bagaimana relasi patronase antara elite GPK dengan elite politik lokal. GPK menjadi salah satu sumber suara bagi kader PPP yang hendak mencalonkan diri di legislatif. Oleh karenanya, hubungan patronase dilanggengkan sedemikian rupa.
Dari penggambaran di atas, anggota laskar berada dalam posisi yang lekat dengan kekerasan, tetapi pada satu sisi mereka adalah tenaga kerja yang terlempar dari pasar tenaga kerja dan terpaksa hidup di dalam kerentanan yang ada di dalam sektor ekonomi informal. Dengan kata lain, para anggota laskar terjebak pada market imperative -keharusan untuk mengkomodifikasi diri agar tetap bisa hidup.
Dalam artikel ini, meminjam tesis Marx tentang RSP dan lumpenproletariat untuk melihat kehadiran laskar partai politik dengan kelindan perburuhan dan kekerasan. Oleh karenanya, artikel ini hendak menjabarkan bagaimana anggota laskar dalam posisi ganda. Pada satu sisi, ia sebagai tenaga kerja cadangan yang terlempar ke sektor informal dan pada saat bersamaan menjadi “kelas berbahaya” yang lekat dengan kekerasan. Para anggota laskar diberikan sumber penghidupan oleh laskar, maka mereka balas jasa dengan mengikuti arahan dari laskar secara kelembagaan.

## Metode Riset
Riset ini merupakan riset kualitatif dengan mengambil studi kasus salah satu laskar di Yogyakarta. Riset kualitatif dipilih karena ia mendokumentasikan pengalaman subjektif subjek riset dan oleh karenanya cenderung “thick description” (Marsh and Stoker, 2010). Pengalaman subjektif yang telah dialami oleh subjek riset kemudian ditafsirkan oleh penulis dan dimasukkan dalam kodifikasi tertentu dalam teori yang digunakan. Maka dari itu, riset ini cenderung menjelaskan pengalaman subjek dengan menyusunnya ke dalam presuposisi teoritik tertentu.
Dalam riset ini, mengambil studi kasus berjenis disciplined configurative. Maksudnya, teori yang telah ada digunakan untuk menjelaskan kasus tertentu (Thomas, 2011). Oleh karenanya, studi ini cenderung akan mendeskripsikan fenomena tertentu melalui kerangka teoritik tertentu. Maka dari itu, fenomena yang diteliti terbuka untuk bisa dibaca melalui kacamata teoritik lain selain yang dipakai dalam riset ini.
Sementara, pengambilan data menggunakan metode wawancara dan penelusuran pustaka dari sumber-sumber lain. Wawancara dilakukan kepada Apol (nama panggilan) , selaku ketua laskar Bismillah (Barisan Muda Islam Militan Ka’bah) Bantul. Lebih lanjut, penelusuran pustaka dilakukan melalui kanal-kanal berita dan atau sumber sekunder lain untuk menguatkan argumen penulis. Riset ini juga menggunakan observasi sebagai pengambilan data. Observasi digunakan untuk melakukan validasi data yang diperoleh melalui sumber primer.
Melalui pemilihan riset kualitatif, riset ini bertujuan untuk mengolah pengalaman subjektif dari subjek riset yang telah ditafsirkan oleh penulis. Riset ini tidak bertujuan untuk mengetahui angka pasti berapa RSP di Yogyakarta yang terafiliasi dengan laskar dan atau mengkuantifikasikan relasi RSP dengan perolehan suara partai politik. Riset ini hanya bertujuan untuk menggambarkan pengalaman subjektif dari subjek riset berkenaan dengan pengalaman merekrut tenaga kerja yang terlempar dari pasar tenaga kerja. Karena keterlemparan tersebut, mereka pada akhirnya mengikuti laskar partai politik. Dengan argumen utama, mereka mengikuti laskar partai politik karena laskar partai politik mau menerima mereka dengan memberikan pekerjaan di sektor ekonomi informal untuk memenuhi penghidupan.

## Manusia Berkelindan diantara Basis dan Suprastruktur: Surplus Populasi Relatif dan Lumpenproletariat
Dalam artikel ini, RSP ditempatkan untuk menjelaskan bagaimana kondisi keterlemparan tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal. Kondisi keterlemparan tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh laskar sebagai corong suara untuk menghidupi laskar dan “alat tempur” jalanan partai politik. Sementara, lumpenproletariat untuk menjelaskan watak kekerasan yang ada di dalam tubuh laskar.
Marx (1859) menjelaskan bagaimana interaksi basis atas suprastruktur. Saya menafsirkan Marx (1859) tengah menunjukkan bagaimana posisi kelas menjadi penentu pembentukan subjek. Artinya, subjek merupakan kelas sosial yang didasarkan pada basis. Berbeda dengan Chantal Mouffe yang menganggap bahwa subjek bukan kelas sosial, tetapi kehendak kolektif (McKenna, 2014). Basis dan suprastruktur bukan distingsi yang bisa dipahami secara terpisah, tetapi mereka saling bertaut yang tidak bisa direduksi satu sama lain (Smith, 1984).
Basis dalam artikel ini mengamini Ervin (2020) yang mengamini G.A Cohen sebagai struktur ekonomi masyarakat (the economic structure of society). Basis kemudian akan mendisiplinkan relasi produksi yang ada di dalam struktur tertentu. Sementara itu, basis tidak hanya mendisiplinkan relasi produksi, tetapi juga suprastruktur yang ada. Ervin (2020) mengamini tafsir Cohen yang mendefinisikan suprastruktur Marx sebagai “legal, political, religious, and other non-economic institutions”. Tidak hanya itu, suprastruktur menjadi kelompok institusi yang terdiri dari sektor publik dan masyarakat sipil; kelompok tersebut termasuk organisasi yang membentuk negara, seperti sistem hukum, militer, dan lembaga pendidikan publik, serta berbagai lembaga non-ekonomi termasuk kelompok agama, LSM, organisasi masyarakat, dan universitas (Ervin, 2020).
Subjek -manusia- didisiplinkan oleh relasi produksi yang ada. Tetapi bukan berarti manusia menjadi bagian dalam suprastruktur. Ervin (2020) menjelaskan:

## Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat
“The superstructure refers to institutions. We should be cautious about describing every non- economic entity as a superstructure. The superstructure is not equivalent to productive forces, commodities, persons, or mental states, even if it does necessarily relate to such entities”
Basis bertaut dengan subjek sebagai “necessarily relate”. Artinya, basis menjadi salah satu penentu laku manusia sebagai tenaga kerja. Ellen Meiksins Woods (2002) menyebutnya sebagai “market imperative” atau keharusan untuk terikat pada pasar dan mengkomodifikasi diri sendiri untuk dapat mengakses pasar.
“Market imperatives, in other words, imposed themselves on direct producers before the mass proletarianization of the workforce. They were a decisive factor in creating a mass proletariat, as market forces, supported by direct coercion in the form of political and judicial intervention, created a propertyless majority.” (Wood, 2002)
Dalam kondisi keharusan untuk mengkomodifikasi, manusia diharuskan untuk melemparkan dirinya ke pasar tenaga kerja. Karena ia tidak memiliki alat produksi, maka ia mengkomodifikasikan dirinya agar bisa masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Hanya saja, tidak semua tenaga kerja bisa terserap dalam pasar tenaga kerja. Mereka yang tidak terserap pasar tenaga kerja terlempar dalam pasar tenaga kerja informal sembari menunggu terserap tenaga kerja formal. Kata lainnya, surplus pekerja yang ingin bekerja tetapi tidak dapat bekerja. Surplus pekerja ini membuat pasar tenaga kerja makin kompetitif, dan mereka yang tidak bisa berkompetisi dalam pasar tenaga kerja tersebut dengan mudah terlempar ke sektor ekonomi informal.
Relasi basis-suprastruktur berkaitan dengan materialisme-dialektis (diamat) Marxian. Diamat dalam Marxisme menunjukkan relasi kesadaran manusia (“Bewusstsein”) dideterminasi oleh kondisi sosial-ekonomi (“Sein”) (Zwart, 2022). Artinya, mengakui keberadaan dan objektivitas materi yang mendahului subjek (kesadaran) dan objek (keterberian pada kesadaran). Oleh karenanya, diamat dipandang dalam proses menjadi (becoming of a certain being) pada konteks historis tertentu yang dipengaruhi oleh basis.
Malik (2019) menafsirkan diamat dalam kerangka Marxian tengah menjelaskan proses “yang-ideal” tidak lain adalah materi dunia (basis) yang direfleksikan oleh pikiran manusia, dan diterjemahkan ke dalam bentuk pikiran. Maka dari itu, Eshetu (2022) menjelaskan,
“Things come into being as a result of the connection, process and interaction they have with other objects or phenomena. Things are continually changing, so that we cannot “fix” permanent characteristics once and for all to them by studying at a specific historical period, rather their quality has to be studied in connection with the historical process they have come into being. Dialectics, therefore, rejects the view which claims that the universe is a totality of readymade objects which could be studied in their own without stressing their interaction and connection with other objects.”

## Surplus Populasi Relatif dan Lumpenproletariat
Guy Standing dalam bukunya “The Precariat: The New Dangerous Class” (2011) menganggap buruh prekariat yang penuh dengan kerentanannya sebagai anomali dalam moda produksi kapitalisme. Pandangan tersebut muncul karena Standing gagal memahami realitas di kapitalisme pinggiran dan terlalu bias dalam memandang realitas di Eropa. Standing membayangkan buruh sebagai kelas yang stabil dan penuh jaring pengaman yang berbeda dengan kapitalisme pinggiran yang penuh dengan kerentanan (Bremman, 2013).
Terdapat dua poin kritik utama dalam klaim Standing mengenai prekariat, yaitu; pertama, prekariat sebagai kelas baru dan kedua kelindan prekariat sebagai “new dangerous class” dengan rezim perburuhan informal. Pada poin pertama, klaim Standing yang menganggap prekariat sebagai kelas baru, setidaknya tidak baru juga. Bagi Standing (2011), precariat merupakan kelas baru yang tercipta dan terpisah dari kelas buruh. Sementara, bagi Bremman (2013), prekariat tetap berada dalam moda produksi yang sama, oleh karenanya lokasi “kelas” tidak terpisah dengan analisa kelas dalam tradisi Marxis. Oleh karenanya, alih-alih menggunakan kata “prekariat”, saya menggunakan kata “buruh informal” yang menunjukkan berbagai kerentanannya.
Sementara, posisi “a new dangerous class” dalam buruh prekariat bagi Standing (2011) terjadi karena posisi kerentanannya dan terbentuk dari kemarahan, kegelisahan, anomali, dan alienasi. Sebenarnya, pembacaan tersebut bisa dilacak lewat pembacaan Marx (1939, 1976) tentang “industrial reserve army” atau biasa disebut RSP dan lumpenproletariat. Keadaan niscaya untuk selalu membutuhkan surplus tenaga kerja disebut Marx (1976) sebagai RSP.
“On the one hand, capitalist mode of production requires the availability of labour that is supplied by extracting it from the so-called free labourer who has no other means of subsistence than their labour power. On the other hand, increasing accumulation and centralisation becomes a source of new changes in the composition of capital, of a more accelerated diminution of its variable [labour], as compared with its constant constituent [capital]” (Marx, 1976)
Dualitas tersebut menjadi keadaan yang niscaya, artinya selalu direproduksi oleh sistem kapitalisme agar kapitalisme tetap berjalan. Dengan kata lain, surplus buruh dibutuhkan untuk akumulasi kapital, dan surplus populasi ini menjadi kondisi yang dibutuhkan dalam pembentuk relasi produksi kapitalisme. Mereka yang tidak terserap dan terlempar oleh pasar tenaga kerja formal dipaksa menjadi tenaga kerja informal dengan berbagai kerentanannya. Sementara, buruh yang terserap oleh pasar tenaga kerja formal menunggu untuk sewaktu-waktu digantikan oleh buruh informal yang tidak terserap dalam pasar tersebut.

## Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat
Dalam pembentukan subjek, Marx (1976) menyebut buruh agar dapat disebut sebagai RSP salah satunya adalah ketiadaan cara lain untuk bertahan hidup selain bergantung pada labour power yang dimilikinya. Setidaknya, terdapat empat kategorisasi RSP bagi Marx (1976); mengambang, laten, stagnan, dan pauperism. Mengambang dalam artian mereka yang bekerja di sentral produksi komoditas, tetapi kadang dipecat dan dipekerjakan sesuai dengan proses akumulasi kapital. Laten dalam artian konteks agraria, ia “dilewati” oleh pasar tenaga kerja dan terpaksa melepaskan tanah yang dimiliki. Pada akhirnya, ia hanya memiliki labour power untuk penghidupan. Stagnan dalam artian ia termasuk tenaga kerja aktif, tetapi dengan irregularitas kontrak yang ekstrem.
Sementara pauperism sebagai penanda buruh yang sudah tidak dapat memproduksi komoditas, tetapi digenjot untuk tetap terus memproduksi komoditas. Pauperism tidak hanya menjadi penanda fenomena itu saja, tetapi ia juga menjadi penanda buruh yang berada dalam keadaan “the demoralized” dan “the ragged” -dan hal ini berkaitan dengan lumpenproletariat. Pauperism erat kaitannya dengan pengangguran dan bukan-pekerja (Habibi, 2016). Bukan-pekerja adalah mereka yang tidak mampu bekerja karena umur dan atau kecacatan fisik tertentu tetapi dipaksa untuk terus terikat dalam relasi produksi. Sementara, pengangguran karena memang tidak bekerja karena pilihan sendiri dan atau terpaksa karena tidak terserap pasar tenaga kerja.
Keterposisian buruh dalam lokasi RSP terkadang kala membuat buruh memiliki posisi ganda dengan menjadi lumpenproletariat. Mereka termarjinalkan oleh masyarakat dan terkadang menjadi organisasi kekerasan yang terstruktur. Marx (1939) menyebutnya:
“The lumpenproletariat were those marginalised by society, consisting of roués [the debauched] with dubious means of subsistence … vagabonds … swindlers, mountebanks [tricksters], lazzaroni [homeless idlers], pickpockets…maquereaux [pimps], brothel keepers … organ- grinders, knife grinders, beggars—in short, the whole infinite, disintegrated mass, thrown hither and thither”
Dalam konteks laskar, anggota yang tergabung dalam laskar berada dalam posisi RSP stagnan karena beberapa diantaranya bekerja sebagai buruh dengan kontrak yang sangat fleksibel. Pada satu sisi mereka juga menjadi RSP pauperism sebagai penanda “the ragged”. Mereka termasuk dalam tenaga kerja aktif dan karena keterlemparan dari pasar tenaga kerja formal, mereka terpaksa hidup dalam sektor ekonomi informal. Tidak hanya terlempar, bahkan mereka ditolak oleh pasar tenaga kerja karena kurangnya kualifikasi. Dalam posisi sebagai lumpenproletariat, mereka hidup dengan kekerasan yang melekat dengan dirinya. Meskipun ia dibalut dengan kekerasan, laskar partai politik membungkus dirinya dengan berbagai cara termasuk melalui kegiatan sosial untuk mengintegrasikan dirinya dengan warga.

## Metode Riset
Riset ini merupakan riset kualitatif dengan mengambil studi kasus salah satu laskar di Yogyakarta. Riset kualitatif dipilih karena ia mendokumentasikan pengalaman subjektif subjek riset dan oleh karenanya cenderung “thick description” (Marsh and Stoker, 2010). Pengalaman subjektif yang telah dialami oleh subjek riset kemudian ditafsirkan oleh penulis dan dimasukkan dalam kodifikasi tertentu dalam teori yang digunakan. Maka dari itu, riset ini cenderung menjelaskan pengalaman subjek dengan menyusunnya ke dalam presuposisi teoritik tertentu.
Dalam riset ini, mengambil studi kasus berjenis disciplined configurative. Maksudnya, teori yang telah ada digunakan untuk menjelaskan kasus tertentu (Thomas, 2011). Oleh karenanya, studi ini cenderung akan mendeskripsikan fenomena tertentu melalui kerangka teoritik tertentu. Maka dari itu, fenomena yang diteliti terbuka untuk bisa dibaca melalui kacamata teoritik lain selain yang dipakai dalam riset ini.
Sementara, pengambilan data menggunakan metode wawancara dan penelusuran pustaka dari sumber-sumber lain. Wawancara dilakukan kepada Apol (nama panggilan) , selaku ketua laskar Bismillah (Barisan Muda Islam Militan Ka’bah) Bantul. Lebih lanjut, penelusuran pustaka dilakukan melalui kanal-kanal berita dan atau sumber sekunder lain untuk menguatkan argumen penulis. Riset ini juga menggunakan observasi sebagai pengambilan data. Observasi digunakan untuk melakukan validasi data yang diperoleh melalui sumber primer.
Melalui pemilihan riset kualitatif, riset ini bertujuan untuk mengolah pengalaman subjektif dari subjek riset yang telah ditafsirkan oleh penulis. Riset ini tidak bertujuan untuk mengetahui angka pasti berapa RSP di Yogyakarta yang terafiliasi dengan laskar dan atau mengkuantifikasikan relasi RSP dengan perolehan suara partai politik. Riset ini hanya bertujuan untuk menggambarkan pengalaman subjektif dari subjek riset berkenaan dengan pengalaman merekrut tenaga kerja yang terlempar dari pasar tenaga kerja. Karena keterlemparan tersebut, mereka pada akhirnya mengikuti laskar partai politik. Dengan argumen utama, mereka mengikuti laskar partai politik karena laskar partai politik mau menerima mereka dengan memberikan pekerjaan di sektor ekonomi informal untuk memenuhi penghidupan.

## Relasi Laskar Sebagai Kelo,pok Vigilante dan Partai Politik
Berkenaan dengan relasi dengan partai politik, saya menempatkan laskar sebagai organisasi kolateral independen. Berikut tabel Potguntke (2006) untuk menjelaskan laskar sebagai organisasi kolateral independen.

## Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat
Figure 1 Tipe Organisasi Kolateral. Sumber: Potguntke (2006)
Seperti yang telah disebut di atas, laskar merupakan tipe organisasi kolateral berjenis independen. Anggota laskar dibebaskan untuk menjadi kader partai politik yang berelasi dengannya, tetapi tidak ada paksaan untuk menjadi kader secara formal. Oleh karenanya, beberapa anggota laskar dan atau ketua laskar terkadang tumpang tindih. Pada satu sisi, ia menjadi anggota laskar dan disisi lain menjadi anggota partai politik. Namun, beberapa anggota lainnya menjadi anggota laskar dan disisi lain tidak menjadi anggota partai politik.
Selain itu, relasi dengan partai bersifat informal. Dalam artian, laskar tidak memiliki kaitan formal dengan struktur organisasi partai. Maka dari itu, partai politik memiliki kontrol yang rendah atas anggota dan struktur laskar. Meskipun memang partai politik memiliki pengaruh terhadap laku laskar. Laksar juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan di partai politik. Hanya saja, memang posisi laskar adalah alat kampanye ketika masa pemilihan tiba. Mereka menjadi ceruk-ceruk suara elite partai politik yang sebelumnya memiliki tumpang tindih menjadi anggota partai politik dan ketua laskar.
Selain itu, berdasar wawancara dengan ketua laskar Bismillah, laskar memiliki relasi yang berbeda dengan organisasi sayap partai politik. Dalam kasus ini, Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) misalnya yang menjadi sayap PPP. Pahlevi et al. (2020) misalnya menggambarkan relasi GPK Kota Yogyakarta dengan PPP ketika pemilu serentak 2019.
Figure 2 Relasi GPK dan PPP. Sumber: (Pahlevi et al., 2020)
Dari gambar di atas, Pahlevi et al. (2020) menjelaskan;
“GPK Khittah didasarkan pada perpecahan internal PPP tingkat Nasional, dimana kepengurusan PPP terjadi dualisme kepemimpinan. Dan PPP tingkat pusat dianggap tidak pro terdapa suara umat Islam dan jauh dari nilai-nilai Islam. Inisiasi aktor sentral dalam GPK Khittah ini ialah Syukri Fadholi yang merupakan pembina GPK DIY sekaligus yang dihormati oleh Kelompok GPK. Di Pemilu serentak 2019 bahwa GPK Khittah tidak berdampak pada suara pemilihan eksekutif hanya berdampak pada pemilihan legislatif...Orientasi politik Gerakan Pemuda Ka’bah lebih cenderung kepada orientasi politik jalanan dibandingkan penguasaan politik di Legislatif maupun di eksekutif. Perilaku politik jalanan ini memiliki keuntungan ekonomi dengan mengandalkan kemampuan bela diri dan kekerasan dalam penguasaan lahan parkir dan jasa keamanan.”
Dari penjelasan di atas, GPK Khittah terlahir karena adanya perpecahan internal dari dalam tubuh partai politik. Kondisi internal partai politik sangat berpengaruh terhadap laku dari organisasi sayap partai. Berbeda dengan laskar, bagi Apol, laskar tidak memiliki keterkaitan erat dengan kondisi di partai politik. Laskar memiliki laku yang cenderung sporadis. Apabila sayap partai “diakui” oleh partai politik, posisi laskar berada dalam posisi ambigu. Maksudnya, antara ada dan tiada keterikatan. Laku dari laskar belum tentu ditentukan oleh partai politik seperti sayap partai, tetapi ia tetap menjadi ceruk suara.
Pada 2019 lalu misalnya, ketika PPP Pusat merapat ke Jokowi dan Ma’ruf Amin, Laskar Bismillah malah merapat ke pasangan Prabowo-Sandi. Dengan menggunakan istilah “tidak sesuai” dengan “marwah Islam” Laskar merapat ke pasangan Prabowo-Sandi. Hal ini menandakan bagaimana laku PPP Pusat tidak begitu berpengaruh. Laskar tergantung dengan patron yang dekat dengannya. PPP Pusat dianggap “tidak sesuai Khittah” dan akhirnya PPP di Yogyakarta yang “sesuai Khittah” mendukung Prabowo-Sandi. Laku PPP

## Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat
di Yogyakarta mempengaruhi laku laskar. Pada akhirnya, laskar-laskar menjadi ceruk suara Prabowo-Sandi.
Figure 3 Formasi Sektor Formal dan Informal di Indonesia 2017-2022. Sumber: (Mustajab, 2022)
Dari data di atas, sektor informal masih mendominasi dengan 59,31% dan sektor formal hanya 40,69% pada tahun 2022. Atau sekitar 80,24 juta orang bekerja pada sektor informal dan 55,06 juta orang bekerja di sektor formal (Mustajab, 2022). Seperti yang telah dijelaskan oleh Rothenberg et al. (2016) sektor informal mencakup semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu dan atau usaha skala kecil yang tidak terdaftar resmi oleh negara. Definisi tersebut focuskus pada tidak adanya pengakuan hukum, perlindungan hukum, dan aturan lain dari negara terkait ketenagakerjaan dan pengupahan. Sektor informal dicirikan dengan fleksibilitas tenaga kerja dan upah murah. Mengamini Harris- White (2010) sektor ekonomi informal berada di luar lingkup regulasi negara dan menjadi ciri negara berkembang.
Dalam konteks Indonesia, Habibi (2016) menjelaskan restrukturisasi ekonomi ketika Orde Baru menjadi salah satu titik “penciptaan” surplus populasi relatif. Ketika krisis moneter melanda Asia pada tahun 1997, restrukturisasi sistem ekonomi menjadi pilihan kelas penguasa. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi 1997- 1998, IMF dan Bank Dunia memulai beberapa proyek padat karya untuk membangun infrastruktur, memberikan pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha skala mikro dan kecil yang sebagaian besar bergerak di sektor informal, dan memberi mereka paket kredit murah untuk mengembangkan kegiatan mereka secara “swadaya” (Habibi, 2016). Maka dari itu, liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi menjadi agenda utama negara untuk “menghilangkan” krisis dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.
Ketika krisis terjadi, proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan telah meningkat menjadi 40%, dan 15 juta pekerja telah kehilangan pekerjaan mereka (Thoenes, 1998). Oleh karenanya, tidak ada cara lain selain menerima bantuan dana dari IMF dan Bank Dunia. Dengan adanya dukungan “krisis”, negara harus menandatangani letter of intent (loi) dari IMF.
Pada tahun 2003, pemerintah mengadopsi sistem fleksibilitas pasar tenaga kerja yang diperkenalkan melalui pemberlakuan kerja kontrak dan outsourcing (Habibi, 2016). Program tersebut didukung oleh IMF untuk memudahkan perusahaan menyesuaikan kebutuhan pekerjanya berdasarkan fluktuasi pasar. Oleh karenanya, perusahaan bebas untuk merekrut dan memberhentikan pekerja yang telah direkrutnya.
Restrukturisasi ini berdampak terhadap pasar tenaga kerja yang tercipta. Konteks Indonesia dimana sektor formal minim karena industrialisasi tidak berjalan menyebabkan tenaga kerja “saling sikut” untuk mendapatkan kerja di sektor formal. Sektor formal menjadi pilihan karena ia menawarkan berbagai jaring pengaman sosial. Sementara, mereka yang terbuang dari pasar tenaga kerja formal juga “saling sikut” untuk mendapatkan kerja di sektor informal.
Fleksibilitas tenaga kerja menempatkan posisi buruh dalam berbagai kerentanan. Dalam konteks pekerja kontrak, apabila mereka melakukan demonstrasi untuk menuntut upah yang layak, mereka bisa diberhentikan sewaktu-waktu. Karena fleksibilitas tenaga kerja, ada penciptaan surplus pekerja yang melimpah dan siap menggantikan pekerja kontrak tersebut. Dalam konteks pekerja informal, mereka diposisikan sebagai “tentara cadangan” untuk bersiap menggantikan pekerja yang diberhentikan.
Hal ini nampak pada kejadian yang Maret 2023 dimana HRD perusahaan malah mempersilakan buruh yang mendemo pabrik dikeluarkan karena menuntut kenaikan upah. Para pekerja berkumpul di depan pabrik untuk meminta kejelasan perihal gaji mereka yang tiba-tiba turun sebanyak Rp105.000 (Ramadhani, 2023).
“Keluar semua pun ndakpapa. Itu kemampuan perusahaan. Saya ngomong ya, yang memprovokasi sampean saya juga tahu orangnya siapa. api kalau mereka bisa carikan sampean, silakan ikut yang provokasi sampean. Tapi kalau nggak bisa, sampean bergabung dengan kita silakan. Kalau ndak, pintunya luas. Mau bekerja silakan kembali, kalau ndak, keluar ndakpapa” (Ramadhani, 2023).
Selain itu, dalam posisi pekerja informal, fleksibilitas tenaga kerja tidak hanya berlaku soal keluwesan perekrutan, tetapi juga jam kerja. Survei dari Saget dan ILO (2006) menunjukkan bagaimana fleksibilitas jam kerja pekerja informal di Indonesia.

## Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat
Figure 4 Jam Kerja sektor informal. Sumber (Saget and International Labour Office., 2006)
Dari tabel tersebut, fleksibilitas waktu nampak dalam berbagai sektor. Bagi pekerja informal, bekerja delapan jam per hari merupakan kemewahan tersendiri. Banyak pekerja informal yang bekerja melebihi jam kerja tersebut karena upah yang didapatkan tidak dapat mencukupi kebutuhan. Tidak jarang, para pekerja informal bekerja di tempat- tempat lain. Misalnya, ketika pagi bekerja sebagai tukang parkir sampai sore, kemudian malam bekerja sebagai satpam di kompleks perumahan. Selain itu, berdasarkan laporan dari Saget dan ILO (2006) kurir koran, tukang cetak (print), dan bengkel elektronik dibayar bulanan. Sementara, buruh regular tas tangan dibayar bulanan, tetapi buruh yang irreguler dibayar per minggu untuk jahitannya. Bayaran mingguan juga didapat oleh tukang jahit.

## Komposisi Perburuhan Konteks Yogyakarta
Data dari BPS (2022), pada tahun 2022, sektor formal di DIY mencapai 46,62% dan 53,38% untuk sektor informal. Jika dinominalkan, sektor formal di DIY sebanyak 1.044.860 orang dan sektor informal sebanyak 1.196.280 orang. Komposisi sektor formal sebagai buruh formal/karyawan/pegawai sebesar 42,93% dan 3,69% sebagai pengusaha dengan buruh tetap. Sementara, komposisi sektor informal didominasi oleh 20,90% memiliki usaha sendiri, 14,60% usaha dibantu buruh informal, 12,02% pekerja keluarga/tidak dibayar, 4,83% pekerja bebas di sektor nonpertanian, dan 1,03% pekerja bebas di sektor pertanian.
Figure 5 Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di D.I.Y. Sumber:
(BPS, 2022)
Dari figure 4, sektor informal seperti sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum tetap menjadi sektor yang paling mendominasi. Bahkan, sektor akomodasi dan makan minum mengalami kenaikan sebesar 1,61% dari tahun sebelumnya. Yogyakarta memang ditujukan untuk sektor ekonomi informal. Hal tersebut untuk mendukung citra “Yogyakarta kota pariwisata”. Oleh karenanya, berbagai kebijakan diarahkan kepada sektor jasa untuk menopang pariwisata.
“Pemerintah memberikan insentif pada industri pendukung pariwisata kuliner melalui dukungan fasilitas, pembinaan dan promosi. (3) Industri kuliner mengalami perkembangan melalui deversifikasi produk dan perluasan jaringan dengan memanfaatkan teknologi…Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong industri kuliner melalui program penguatan sumber daya manusia, pemasaran produk, atraksi pariwisata, dan penyusunan paket wisata. (6) Prioritas pembangunan infrastruktur pariwisata kuliner di Kota Yogyakarta…”  (Wijayanti, 2020)
Figure 6 PDRB DIY 2017-2021 Sumber: (Bappeda Yogyakarta, 2022)

## Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat
Sementara itu, sektor yang paling berperan dalam PDRB Yogyakarta pada 2021 berasal dari industri pengolahan sebanyak 12,36%. Disusul oleh jasa keuangan dan asuransi sebanyak 10,72% dan sektor konstruksi sebesar 10,14%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung besar dengan angka 9,72%. Sementara, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum -yang naik pada 2022-, sebesar 9,16%. Sektor pengolahan, utamanya UMKM menjadi pilihan untuk menyerap tenaga kerja. Hal ini karena sektor informal tidak berhubungan dengan keahlian khusus tertentu. Penyediaan sektor akomodasi dan makan minum menjadi integral dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta seperti yang dijelaskan oleh Wijayanti (2020). Hal tersebut karena untuk menarik investasi, akhirnya sektor yang bisa didongkrak bagi Pemerintah Daerah adalah sektor pariwisata.
Figure 7 persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY. Sumber (BPS, 2022)
Dari figure 6, didapat bahwa kelas pekerja di Yogyakarta paling banyak lulusan SD ke bawah dengan 25,36%. Angka ini mencapai lebih dari seperempat kelas pekerja di Yogyakarta. Selain itu, tenaga kerja di Yogyakarta yang terserap pasar tenaga kerja entah formal maupun informal dari lulusan SMK sebanyak 21,40%. Pada tahun 2022, tenaga kerja yang berasal dari lulusan SMP lebih banyak dibandingkan lulusan SMA dengan selisih 1,17%. Dari figure 6, kontribusi lulusan universitas sebanyak 14,27%, sementara lulusan Diploma I/II/III sebesar 4,27%.
Sementara, BPS (2022) menjabarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi dari SMU sebanyak 6,06%. Posisi tersebut disusul oleh SMK dengan 4,37% dan SD ke bawah sebesar 3,96%. Lebih lanjut, TPT yang berasal dari universitas sebanyak
3,41% dan 3,20% dari tingkat SMP. TPT paling rendah berasal dari Diploma I/II/III dengan 0,85%.
Melalui tingkat TPT tersebut, Tobing (2015) menegaskan bahwa sektor informal digunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran suatu daerah. Baginya, sektor informal menjadi jalan bagi pekerja yang berpindah dari sektor agraria tetapi tidak dapat terserap oleh sektor industri. Bagi Tobing (2015) sektor ekonomi informal menjadi penggerak ekonomi warga. Sektor informal bagi Tobing (2015) tidak selalu berhubungan dengan tingkat keahlian tenaga kerja, oleh karenanya ia bisa dengan mudah menyerap tenaga kerja. Hal tersebut diamini oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta melalui kebijakan yang dikeluarkan untuk menggenjot ekonomi DIY lewat sektor informal seperti yang telah dijelaskan oleh Wijayanti (2020).
Tobing (2015) menengarai sektor formal yang cukup lambat tidak bisa mengimbangi laju pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia. Oleh karenanya, sektor informal menjadi pilihan bagi tenaga kerja di Indonesia. Meskipun seperti yang telah dikatakan oleh Harris- White (2010) sektor informal dipenuhi dengan berbagai kerentanan. Pada akhirnya, tenaga kerja untuk memenuhi penghidupannya terpaksa untuk hidup dalam jaring kerentanan sektor informal. Laju industrialisasi yang lambat membuat lapangan kerja sektor formal menjadi sempit. Tenaga kerja saling sikut untuk mendapatkan penghidupan dari sektor formal. Mereka yang tidak terserap pada akhirnya menggantungkan hidup di sektor ekonomi informal.
Meski pun terdapat anomali di Yogyakarta yang mana sektor agraria masih tergolong besar dalam PDRB. Apabila Tobing (2015) mengandaikan sektor informal menjadi pilihan karena laju sektor formal yang lambat, maka Putriana dan Aji (2022) menjadikan sektor informal -pertanian- untuk mendukung sektor lainnya. Peningkatan di sektor pertanian dapat meningkatkan sektor-sektor barang dan jasa (Putriana and Aji, 2022). Namun, sektor pertanian tidak dapat menyerap serapan tenaga kerja lebih banyak dibandingkan sektor industri. Oleh karenanya, diperlukan sektor industri yang dapat menyerap tenaga kerja yang melimpah sesuai dengan konteks Yogyakarta agar warga tidak terseok-seok mencari penghidupan.
Riset Hidayah (2009) memperkuat bahwa warga yang tidak terserap pasar tenaga kerja formal akhirnya pontang-panting mencari hidup di sektor informal. Perempuan pedesaan yang umumnya miskin, rendah tingkat pendidikannya, dan kurang dalam keterampilan tertentu pada akhirnya memilih sektor informal untuk mencari hajat hidup. Perempuan yang pada akhirnya memilih menjadi buruh gendong karena mereka terpental dalam persaingan pasar tenaga kerja (Hidayah, 2009). Tidak ada serapan pekerja bagi mereka yang tidak bisa bersaing, akhirnya tenaga kerja terpaksa terlempar ke sektor informal dengan berbagai kerentanannya.

## Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat

## Penutup
Jika digambarkan dalam bentuk diagram, maka yang terjadi seperti yang di bawah. Karena susah mencari kerja, akhirnya hal tersebut dibaca oleh Laskar untuk menjadi alat memobilisasi massa untuk memperebutkan wilayah untuk suara partai.
Figure 8 Pemetaan Kekerasan dalam perebutan parkir. Sumber: (Pahlevi et al., 2020)
Meski laskar tidak memiliki hubungan struktural secara langsung dengan partai politik, ia menjadi basis massa dan arena untuk saling silang kekuasaan di jalanan. Terkadang, saling silang kekuasaan di jalanan hingga berujung konflik terjadi. Bahkan, dalam titik ekstrem, para anggota laskar harus jalan memutar untuk menghindari konflik karena daerah yang ia lintasi adalah daerah lawan.
Orang-orang yang ikut laskar cenderung memiliki rasa militansi tinggi terhadap partai politik yang memiliki afiliasi terhadapnya. Relasi “militan” tersebut bisa dibaca melalui “relasi transaksional”. Ia “berterimakasih” atas sektor penghidupan yang telah diberikan kepadanya. Tenaga kerja yang susah mencari kerja, akhirnya “imbal balik” menjadi basis “militan” partai politik.
“Anggota laskar itu bukan dari yang berpendidikan tinggi dan memiliki keahlian tinggi. Yang lulusan SMA saja bisa dihitung. Maka, memang harus diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka,” Kata Apol pada 2022 lalu.
Karena ia tidak memiliki apapun selain labour power, maka ia dengan sadar menjadi bagian dari laskar, karena laskar memberikan akses ke penghidupan. Para anggota laskar juga bukan dari kalangan yang memiliki keahlian khusus, maka tidak ada daya tawar lain selain tenaga kasarnya di pasar tenaga kerja. Mayoritas anggota bergantung pada laskar untuk mencari penghidupan di sektor informal, mulai dari pengelola parkir, jasa keamanan, debt collector, dan lainnya.
Laskar menjadi “alat penyalur tenaga kerja informal” yang efektif. Misalnya, apabila ada yang memiliki akses ke sektor UMKM dan sedang membutuhkan tenaga kerja, anggota akan menawarkan lowongan tersebut ke anggota lainnya. Asistensi dari laskar sangat berarti bagi para angkatan kerja aktif yang terlempar dari sektor formal. Setidaknya, mereka memiliki pekerjaan dan memiliki “pengaman” untuk penghidupan.
Maka dari itu, keresahan karena tidak terserap pasar tenaga kerja mengarahkan tenaga kerja aktif untuk menjadi anggota laskar yang jelas memberikan lapangan kerja, meskipun sektor informal. Kegagalan negara dalam memberikan akses tenaga kerja aktif dimanfaatkan oleh laskar untuk menjadi anggotanya. Laskar menggunakan identitas agama untuk kepentingan partai politik dalam memperoleh suara dan tenaga kerja informal tergantung pada laskar. Keterbergantungan tersebut memberikan posisi ambigu dengan posisi kelas pekerja lain. Tergantung perintah dari laskar, buruh informal cum anggota laskar bisa menjadi tukang pukul sesama kelas buruh.
Pada akhirnya, lumpenproletariat bukan lah kelas yang terberi -ada begitu saja- dengan sifatnya yang kontra-revolusi (-red menjadi tukang pukul gerakan). Formasi kelas yang ada di dalamnya merupakan tenaga kerja aktif yang tidak memiliki apapun selain labor power untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Karena mereka terlempar dari pasar tenaga kerja, akhirnya pilihan terakhir mengikuti laskar yang jelas-jelas memberikan penghidupan bagi para anggotanya. Meskipun berputar pada sektor ekonomi informal, setidaknya tenaga kerja aktif tersebut memiliki pengaman untuk penghidupan. Maka, lumpenproletariat tidak bisa begitu saja dilihat sebagai organisasi kekerasan. Ia harus dilihat melalui formasi yang ada dan bagaimana kelindan antara rezim perburuhan dengan surplus populasi relatif.
Para tenaga kerja aktif tersebut tidak memiliki jalan lain untuk mengartikulasikan kegelisahan karena keterlemparan dari pasar tenaga kerja. Terdapat dislokasi ekspresi kekecewaan karena tidak bisa naik kelas dan hanya bisa “dipenuhi” ketika mereka mengikuti laskar yang berbasis pada identitas agama atau identitas tertentu. Pada akhirnya, laskar menjadi tempat artikulasi kegelisahan ekonomi dan menjadi dimensi pengaman tenaga kerja aktif untuk mencari penghidupan.
Sementara, bagi pekerja yang mendapatkan kerja dari Laskar, ia merasa aman. Hal ini mengamini wawancara yang dilakukan oleh Yasih (2016).
“Getting the job from the FBR makes me feel secure. I also feel like people have respect for me. I am familiar with FBR members who often visit our office.… [Also] as we are poor, if we get sick the hospital will make us to wait to get a room. However, if we are backed by our FBR friends it becomes easier to get the hospital’s attention” (Yasih, 2016).
Laskar pada akhirnya, menjadi “jaring pengaman” orang-orang yang tidak memiliki akses ke sektor penghidupan. Oleh karenanya, militansi diberikan oleh anggota laskar

## Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat
atas penghidupan yang telah diberikan laskar. Setidaknya bagi buruh yang ikut dalam laskar, terdapat “jaring pengaman” untuk melanjutkan penghidupan.

## Bisnis Keamanan: Ngopeni  Anggota Laskar
Selama Ramadhan 2023, masjid Gedhe Al Munir Iroyudan Pajangan Bantul mengadakan pasar pakaian gratis bagi warga sekitar. Ratusan warga berbondong-bondong mengikuti rangkaian acara tersebut. Warga maksimal mengambil 2 (dua) buah pakaian di pelataran masjid, sementara di bagian pinggir jalan samping masjid, warga bebas mengambil berapapun banyaknya. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Apol yang juga ketua Laskar Bismillah Bantul. Baginya, laskar tidak hanya bergerak untuk ekonomi anggotanya saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan sosial. Berikut tabel kegiatan laskar yang disusun berdasar wawancara pada 2022 lalu:
Ekonomi Non-Ekonomi
Memberi Penghidupan:
-  Tukang Parkir
- Keamanan
-  Akses ke pabrik, UMKM, dan sektor publik (Satpol PP)
-  Debt Collector untuk CV atau PT. Yang penting “ halal ”

## Acara-acara informal:
-  Pasar Rakyat -  Pasar Ramadhan
-  Pengajian, dan lainnya.
Kegiatan Sosial:
-  Sektor Kesehatan: Memiliki ambulance. Ketika Covid-19, turut ikut menyumbang oksigen.
-  Akses bantuan ke Panti Asuhan
-  Marbot masjid
-  Aktif dicabang lain seperti supporter bola.
Figure 9 Cara “Ngopeni” anggota laskar. Diolah dari wawancara dengan Apol
Waktu Covid-19 lalu, saya mendapat pesan WA dari Apol yang menanyakan dimana tempat membeli oksigen, karena di Yogyakarta sedang krisis oksigen. Laskar mendistribusikan oksigen kepada orang-orang yang terkena Covid-19. Ketua laskar menekankan kepada anggota-anggotanya untuk “peka sosial” terhadap kondisi sekitar. Akhirnya, laskar menjadi aktor yang “mengganti” tugas negara. Pada satu sisi, kebutuhan oksigen merupakan barang publik yang harus disediakan oleh negara. Namun, karena negara dianggap “lambat”, pada akhirnya laskar bergerak untuk memenuhi barang publik -dalam konteks ini oksigen- kepada warga.
“Tetangga butuh apa, aku harus ada,” begitu kata Apol kepada saya ketika wawancara. Hal ini menjadi penekanan Apol agar laskar tidak hanya mendapat cap negatif karena aksi kekerasan yang terjadi, tetapi juga respons positif dari warga karena aktif diberbagai
kegiatan sosial. Anggota-anggota laskar ia distribusikan menjadi pengurus-pengurus masjid dan cabang-cabang kegiatan lain. Kata Apol:
“Aku mendorong anggotaku agar aktif dimana saja. Misal di masjid sebagai pengurus. Ketika I’dul Adha kami bagi-bagi daging kurban. Aktif di masjid bisa mengubah ‘citra’ kami. Misalnya, ‘oh mas-nya aktif di masjid’. Identitasnya bukan saja sebagai anggota laskar. Tetapi remaja masjid. Jadi, warga juga otomatis tahu. ‘mas-nya ini juga anggota Laskar Bismillah’,”.
Sementara itu, dalam konteks bisnis keamanan, laskar “memberikan” penghidupan kepada anggotanya. Bisnis keamanan bisa menciptakan rasa aman dan rasa takut pada saat bersamaan karena dilakukan dengan sengaja oleh kelompok-kelompok agar mau menggunakan jasa mereka dengan imbalan uang. Protection rackets sebagai penanda bagaimana organisasi sayap partai melakukan kerja-kerjanya untuk mendapatkan uang, aset berharga, sumber daya, dan kekuasaan (Wilson, 2015).
Seperti yang telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya, anggota laskar diberikan pekerjaan oleh laskar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks Laskar Bismillah, kata “halal” menjadi titik inti pekerjaan yang mereka berikan. Pada akhirnya, karena Laskar membaca bahwa banyak anggotanya yang tidak bisa terserap oleh pasar tenaga kerja, akhirnya memberikan penghidupan untuk anggotanya di sektor informal.
Dalam konteks acara-acara informal, Apol mengatakan bahwa warga merasa terbantu dengan apa yang telah ia dan anggota laskarnya lakukan. Kata Apol:
“Kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, seperti mengadakan pasar rakyat, pasar Ramadhan, dan kegiatan lainnya. Bahkan, ketika kurban, kami juga membantu di masjid-masjid. Apabila ada sisa daging kurban, surplus tersebut kami bagi dengan daerah lain. Kami juga mengadakan bakti sosial ke panti asuhan. Setidaknya hal ini yang bisa kami perbuat untuk masyarakat”
Pernyataan tersebut senada dengan salah satu anggota FBR yang telah diriset oleh Yasih (2016).
“I think the neighbourhood feel helped by the FBR. For instance, a bazaar is established every Maulid and Isra’ Mi’raj [Islamic holidays]. Each stand will need to pay some money. We also get money from the parking lot used by those who arrive by motorcycle. The money we get will be used to fund social services like giving food and money to orphaned children” (Yasih, 2016)
Jika digambarkan dalam bentuk diagram, maka yang terjadi seperti yang di bawah. Karena susah mencari kerja, akhirnya hal tersebut dibaca oleh Laskar untuk menjadi alat memobilisasi massa untuk memperebutkan wilayah untuk suara partai.

## Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat
Figure 9 Pemetaan Kekerasan dalam perebutan parkir. Sumber: (Pahlevi et al., 2020)
Meski laskar tidak memiliki hubungan struktural secara langsung dengan partai politik, ia menjadi basis massa dan arena untuk saling silang kekuasaan di jalanan. Terkadang, saling silang kekuasaan di jalanan hingga berujung konflik terjadi. Bahkan, dalam titik ekstrem, para anggota laskar harus jalan memutar untuk menghindari konflik karena daerah yang ia lintasi adalah daerah lawan.
Orang-orang yang ikut laskar cenderung memiliki rasa militansi tinggi terhadap partai politik yang memiliki afiliasi terhadapnya. Relasi “militan” tersebut bisa dibaca melalui “relasi transaksional”. Ia “berterimakasih” atas sektor penghidupan yang telah diberikan kepadanya. Tenaga kerja yang susah mencari kerja, akhirnya “imbal balik” menjadi basis “militan” partai politik.
“Anggota laskar itu bukan dari yang berpendidikan tinggi dan memiliki keahlian tinggi. Yang lulusan SMA saja bisa dihitung. Maka, memang harus diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka,” Kata Apol pada 2022 lalu.
Karena ia tidak memiliki apapun selain labour power, maka ia dengan sadar menjadi bagian dari laskar, karena laskar memberikan akses ke penghidupan. Para anggota laskar juga bukan dari kalangan yang memiliki keahlian khusus, maka tidak ada daya tawar lain selain tenaga kasarnya di pasar tenaga kerja. Mayoritas anggota bergantung pada laskar untuk mencari penghidupan di sektor informal, mulai dari pengelola parkir, jasa keamanan, debt collector, dan lainnya.
Laskar menjadi “alat penyalur tenaga kerja informal” yang efektif. Misalnya, apabila ada yang memiliki akses ke sektor UMKM dan sedang membutuhkan tenaga kerja, anggota akan menawarkan lowongan tersebut ke anggota lainnya. Asistensi dari laskar sangat berarti bagi para angkatan kerja aktif yang terlempar dari sektor formal. Setidaknya, mereka memiliki pekerjaan dan memiliki “pengaman” untuk penghidupan.
Maka dari itu, keresahan karena tidak terserap pasar tenaga kerja mengarahkan tenaga kerja aktif untuk menjadi anggota laskar yang jelas memberikan lapangan kerja, meskipun sektor informal. Kegagalan negara dalam memberikan akses tenaga kerja aktif dimanfaatkan oleh laskar untuk menjadi anggotanya. Laskar menggunakan identitas agama untuk kepentingan partai politik dalam memperoleh suara dan tenaga kerja informal tergantung pada laskar. Keterbergantungan tersebut memberikan posisi ambigu dengan posisi kelas pekerja lain. Tergantung perintah dari laskar, buruh informal cum anggota laskar bisa menjadi tukang pukul sesama kelas buruh.
Pada akhirnya, lumpenproletariat bukan lah kelas yang terberi -ada begitu saja- dengan sifatnya yang kontra-revolusi (-red menjadi tukang pukul gerakan). Formasi kelas yang ada di dalamnya merupakan tenaga kerja aktif yang tidak memiliki apapun selain labor power untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Karena mereka terlempar dari pasar tenaga kerja, akhirnya pilihan terakhir mengikuti laskar yang jelas-jelas memberikan penghidupan bagi para anggotanya. Meskipun berputar pada sektor ekonomi informal, setidaknya tenaga kerja aktif tersebut memiliki pengaman untuk penghidupan. Maka, lumpenproletariat tidak bisa begitu saja dilihat sebagai organisasi kekerasan. Ia harus dilihat melalui formasi yang ada dan bagaimana kelindan antara rezim perburuhan dengan surplus populasi relatif.
Para tenaga kerja aktif tersebut tidak memiliki jalan lain untuk mengartikulasikan kegelisahan karena keterlemparan dari pasar tenaga kerja. Terdapat dislokasi ekspresi kekecewaan karena tidak bisa naik kelas dan hanya bisa “dipenuhi” ketika mereka mengikuti laskar yang berbasis pada identitas agama atau identitas tertentu. Pada akhirnya, laskar menjadi tempat artikulasi kegelisahan ekonomi dan menjadi dimensi pengaman tenaga kerja aktif untuk mencari penghidupan.
Sementara, bagi pekerja yang mendapatkan kerja dari Laskar, ia merasa aman. Hal ini mengamini wawancara yang dilakukan oleh Yasih (2016).
“Getting the job from the FBR makes me feel secure. I also feel like people have respect for me. I am familiar with FBR members who often visit our offce.… [Also] as we are poor, if we get sick the hospital will make us to wait to get a room. However, if we are backed by our FBR friends it becomes easier to get the hospital’s attention” (Yasih, 2016).
Laskar pada akhirnya, menjadi “jaring pengaman” orang-orang yang tidak memiliki akses ke sektor penghidupan. Oleh karenanya, militansi diberikan oleh anggota laskar atas penghidupan yang telah diberikan laskar. Setidaknya bagi buruh yang ikut dalam laskar, terdapat “jaring pengaman” untuk melanjutkan penghidupan.

## Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat

## Penutup Simpulan
Riset ini menemukan bahwa tidak adanya akses terhadap sumberdaya -utamanya pekerjaan- membuat ekspresi tenaga kerja yang terlempar dari pasar tenaga kerja mengaktualisasikan diri lewat keikutsertaannya dengan laskar partai politik. Melihat realita bahwa banyak tenaga kerja yang terlempar dari pasar tenaga kerja, laskar “memanfaatkan” kondisi tersebut untuk menjadikan tenaga kerja sebagai motor jalanan partai politik.
Pada akhirnya, relasi yang ada adalah “relasi timbal balik”. Maksudnya, laskar memberikan sektor penghidupan informal yang “sesuai” dengan kualifikasi tenaga kerja. Kemudian, tenaga kerja membalas hal tersebut dengan menjadi ceruk suara partai politik dan kekuatan jalanan dari partai politik. Maka dari itu, “militansi” tenaga kerja atas ketaatan terhadap laskar dapat dibaca melalui relasi “transaksional” tersebut.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada para reviewer yang telah memberikan diskusi dan catatan perbaikan terhadap naskah penulis.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan dana untuk penulisan dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta. (2022). PDRB DIY.
Bateson, R. (2021). The Politics of Vigilantism. Comparative Political Studies, 54 (6), 923–955. Badan Pusat Statistik. (2022). Keadaan Ketenagakerjaan. D.I. Yogyakarta Agustus 2022.
Bremman, J. (2013). A Bogus Concept?. New Left Review 13 . Bloomsbury Academic.
Ervin, J. P. (2020). Rethinking base and superstructure, yet again. Critique (United Kingdom), 48 (4). Routledge: 369–385.
Eshetu, Y. (2022). A Critical Analysis of Marx’s Dialectical Materialism. Open Journal for Studies in Philosophy 6(1) . Center for Open Access in Science: 1–12. Habibi, M. (2016). Surplus Pekerja Di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, Dan Proletariat Informal Di Indonesia Sejak 1980an . Jakarta Selatan: Marjin Kiri.
Harriss-White, B. (2010). Work and Wellbeing in Informal Economies: The Regulative Roles of Institutions of Identity and the State. World Development, 38 (2): 170–183.
Hidayah, N. (2009). Eksistensi Buruh Gendong Sebagai Pilihan Pekerjaan di Sektor Informal. DIMENSIA, 3 : 1–19.
Jaffrey, S. (2021). Right-Wing Populism and Vigilante Violence in Asia. Studies in Comparative International Development, 56 (2). Springer: 223–249.
Malik, N. (2019). Karl Marx’s Dialectical Materialism a Philosophical Analysis. A Journal of Philosophy.
Marsh, D., and Stoker, G. (2010). Theory and Methods in Political Science: Third Edition . New York.
Marx, K. (1859). Preface of A Contribution to the Critique of Political Economy.
Marx, K. (1939). The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Moscow: Progress Publishers. Marx, K. (1976). Capital I . Harmondsworth: Penguin Books.
McKenna, T. (2014). Against Post-Marxism: How Post-Marxism Annuls Class-Based Historicism and the Possibility of Revolutionary Praxis. International Critical Thought,
4 (2). Taylor and Francis Ltd.: 142–159.
Moncada, E. (2017). Varieties of vigilantism: conceptual discord, meaning and strategies. Global Crime, 18 (4). Routledge: 403–423.
Mustajab, R. (2022). Mayoritas Tenaga Kerja RI dari Sektor Informal pada Agustus 2022. Pahlevi, M. E. T., Efendi, D., and Amrurobbi, A. A. (2020). Politik Jalanan: Fenomena Perilaku Politik Gerakan Pemuda Ka’bah Kota Yogyakarta di Pemilu Serentak 2019. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5 (2).
Putriana, R., and Aji, R. H. S. (2022). Studi Atas Kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Rata-Rata Lama Sekolah Sebagai Penentu Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah,
8 : 31–47.
Ramadhani, A. T. (2023). Viral Video HRD ‘Tantang’ Pekerja Keluar Usai Turunkan Gaji, Ramai Jadi Sorotan.
Rothenberg, A. D., Gaduh, A., Burger, N. E., et al. (2016). Rethinking Indonesia’s Informal Sector. World Development 80 . Elsevier Ltd: 96–113.
Saget, C., and International, Labour, Office. (2006). Wage fixing in the informal economy : evidence from Brazil, India, Indonesia and South Africa . ILO.
Smith, S., B. (1984). Althusser and the Overdetermined Self. Source: The Review of Politics. 46 (4): 516–538.
Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class . London.
Thomas, G. (2011). A typology for the case study in social science following a review of definition, discourse, and structure. Qualitative Inquiry, 17 (6): 511–521.
Tobing, G., L. (2015). Korelasi Antara KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA, SISTEM PENGUPAHAN DAN PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL. Jurnal Hukum tô-râ, 1 : 129–140.
Wijayanti, A. (2020). Wisata Kuliner Sebagai Strategi Penguatan Pariwisata Di Kota Yogyakarta, Indonesia. Khasanah Ilmu : Jurnal Pariwisata Dan Budaya, 11 (1): 74–82.

## Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat
Wilson, I., D. (2015). The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority and Street Politics . New York: Routledge.
Wood. E., M. (2002). The Origin of Capitalism: A Longer View . London: Verso.
Yasih, D., W., P. (2016). Jakarta’s Precarious Workers: Are they a “New Dangerous Class”?.
Journal of Contemporary Asia, 47 (1). Routledge: 27–45.
Zwart, H. (2022). Dialectical Materialism. In: Philosophy of Engineering and Technology. Springer Nature , pp. 67–109.

## Tentang Penulis
Luthfian Haekal adalah peneliti lepas yang tertarik terhadap isu kekuasaan dan kapitalisme.