## OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA CAKRAM OPTIK GUNA TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR DI INDONESIA
Ujang Suratno Universitas Wiralodra, Indramayu, faujura-1804@yahoo.com

## ABSTRAK
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  adalah  hak  yang  dimiliki    seseorang  atau  kelompok orang  sebagai  hasil  kegiatan    intelektual  berupa  ide  yang  telah  diwujudkan  dalam berbagai  bentuk  baik  berupa  paten,  ciptaan,  merek,  indikasi  geografis,    pemulyaan tanaman,  desain  industri,  rahasia  dagang.  Sebagai  hasil  kerja  inteletual,  maka  hukum melindungi  dengan  memberikan  hak  baik  hak  moral  maupum  hak  ekonomi.  Terhadap kedua  hak  tersebut  saat  ini  banyak  sekali  pelanggaran  yang  dilakukan  orang  dengan melakukan  pembajakan.  Pelanggaran  terhadap  hak  milik  intelektual  (HKI)  yang  paling banyak  adalah  pelanggaran  terhadap  hak  cipta,  dan  salah  satunya  adalah  pelanggaran terhadap hak cipta Cakram Optic.  Banyaknya pembajakan terhadap cakram optic, telah menyebabkan  perusahaan-perusahan  yang  bergerak  memproduksi  cakram  optic  terhenti, para investor yang bergerak di Cakram optic akhirnya abanyak yang bangkrut. Persoalan yang  mendasar  adalah  bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  UU  No.  19  Tahun  2002 tentang  Hak  Cipta  dilakukan  saat  ini  khsusunya  yang  berkaitan  dengan  cakram  optic, bagaimana penegakan hukum yang efektif dan efisien sehingga penegakan hukum dapat optimal.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  yuridis  emperis,  penelitian  yang dilakukan  terhadap  efektifitas  penerapan  peraturan  perundangan-undangan  di  bidang kehutanan.  Sifat  penelitian  bersifat  deskriptif,  memaparkan  berbagai  aturan  yang mengatur  tentang  pengelolaan  kehutanan,  dan  tingkat  efetiktivtasnya  didalam pelaksanaannya. Bahan-ahan hukum baik bahan hukum primer, sekuder, maupun tersier menjadi  bahan  kajian  utama  dalam  penerapan  hukum.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan,  baik  dengan  obesrvsi,  maupun wawancara.  Teknik  analisis  dilakukan  melalui  teknik  Desriptif  Analisis  Normatif.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  sejak  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2002  tentang  Hak Cipta  diterbitkan,  pelanggaran  terhadap  hak  Cipta,  khususnya  pembajakan  terhadap cakram optik terus meningkat, Polri sebagai lembaga yang  menangani penyelidikan dan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  di  bidang  hak  kekayaan  intelektual  belum  berhasil secara baik (optimal), identifikasi terhadap unsur-unsur delik pembajakan Cakram Optic belum  jelas,    permintaan  yang  cukup  besar  dari  masyarakat  penyebab  utama  terajdinya pembajakan  Cakram  Optic,  serta  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  cukup  rendah memperparah  terjadinya  pembajakan.  Upaya  peningkatan  kemampuan  aparat  penegak hukum harus terus ditingkatkan.
Kata Kunci: Pembajakan, Cakram Optic, dan penegakan hukum.

## ABSTRACT
Intellectual Property Rights (IPR) are rights owned by an individual or group as a result of  intellectual  activity  in  the  form  of  ideas  that  have  been  materialized  in  a  variety  of forms,  such  as  patents,  creations,  brands,  geographical  indications,  plant  cultivation, industrial designs, and trade secrets. The law protects intellectual work by granting both moral rights and economic rights. By perpetrating piracy, many individuals violate these two rights currently. Copyright violations are the most common violations of intellectual property  rights (IPR),  and optical  disc  copyright  violations are  one  of  them.  Companies that  produce  optical  discs  have  ceased  operations  due  to  the  high  rate  of  optical  disc piracy, and many optical disc investors have gone insolvent.  For law enforcement to be optimal,  the  fundamental  issue  is  how  to  effectively  and  efficiently  enforce  Copyright Law  No.  19  of  2002,  which  is  currently  being  implemented,  particularly  concerning
optical discs, and how effective and efficient law enforcement must be. The effectiveness of applying laws and regulations in the forestry industry was studied using empirical legal methods.  The  research  is  descriptive,  detailing  the  numerous  rules  governing  forestry management  and  the  effectiveness  of  their  implementation.  Legal  materials,  including primary,  secondary,  and  tertiary,  constitute  most  of  the  study  material  for  applying  the law.  Library  research  and  field  studies,  including  observation  and  interviews,  were employed  as  data  collection  methods.  The  analyses  used  the  Descriptive  Normative Analysis technique. The results of the study indicate that since the enactment of Law No. 19  of  2002  on  Copyrights,  violations  against  copyrights,  particularly  piracy  of  optical discs, have increased, the National Police as an institution that handles investigations and investigations  into  criminal  acts  in  the  field  of  intellectual  property  rights  has  not  been (optimally) successful, and the identification of the elements of intellectual property theft has not been achieved. The lack of clarity surrounding the offense of Optic Disc piracy, the public's high demand for it, which is the primary cause of Optic Disc piracy, and the low  level  of  public  awareness  of  the  law,  exacerbating  the  occurrence  of  piracy  are  all contributing factors. Efforts to bolster the capabilities of law enforcement officials must be continuously enhanced.
Keywords: Piracy, Optical Discs, and Law Enforcement.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  aspek  penting  dalam  kerangka  perlindungan  hukum  adalah menerapkan  dan    menegakan  hukum  di  bidang  hak  milik  intelektual.  Hak  milik intelektual  merupakan  aspek  penting  dalam  meningkatakan  pembangunan perekonomian  nasional.  Dalam  perdagangan  internasional, salah  satu pertimbangan    investor  menanamkan  modalnya  dan  melakukan  perdagangan  di suatu  negara  adalah  adanya  perlindungan  yang  memadai  terhadap  hak  milik intelektual. Selain itu, perlindungan hak milik intelektual  juga sangat diperlukan bagi eksistensi  produk hak milik intelektual  Indonesia sendiri.
Indonesia  telah  menetapkan  tujuh  undang-undang  di  bidang  hak  milik intelektual,  yakni UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 14 Tahun 2001    tentang  Paten,  UU  No  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  UU  No.  29  Tahun 2000  tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman,  UU  No.  30  Tahun  2000  tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Salah  satu  kendala  dalam  penerapan  dan  penegakan  hukum  adalah    masih rendahnya  kesadaran    dan  penghargaan  masyarakat  terhadap  jerih  payah  para pencipta  atau  pemilik  hak  intelektual  baik  hak  moral  maupun  hak  ekonomi, sehingga terjadi berbagai pelanggaran hukum terhadap hak milik intelektual.
Dari berbagai kasus pelanggaran terhadap hak milik intelektual (HaKI) yang paling  banyak  adalah  pelanggaran  terhadap  hak  cipta,  dan  salah  satunya  adalah pelanggaran  terhadap  hak  cipta  Cakram  Optic  sebagaimana  dilindungi  Pasal  28 UU  No.  19  tahun  2002  tentang  Hak  Cipta.  Cakram  Optik  ( Optical  Disc )  adalah segala  macam  media  rekam  berbentuk  cakram  yang  dapat  diisi  atau  berisi  data informasi  berupa  suara,  musik,  film  atau  data  lainnya  yang  dapat  dibaca  dengan mekanisme  teknologi  pemidaian  ( scanning )  secara  optik  menggunkan  sumber sinar  yang  intensitasnya  tinggi  seperti  laser  (PP  No.  29  Tahun  2004  tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik ).
Cakram  optik  merupakan  barang  industri  yang  paling  banyak  dibajak  di Indonesia.  Karena  itu,  produk  bajakan  cakram  optic,  seperti  seperti  VCD,  DVD, CD dan audio CD yang beredar di Indonesia, jauh lebih banyak dibanding produk
orisinal.  Besarnya  angka  pembajakan  produk  cakram  optik  ini  diperkirakan mencapai 90 persen angka pembajakan di Indonesia.
Departemen  Perindustrian  (Depperin)  menengarai  70%  dari  pelaku  usaha industri  cakram  optik  di  Indonesia  melakukan  pembajakan.  Saat  ini  ada  32 produsen  cakram  optik  yang  beroperasi  di  dalam  negeri.  Artinya,  sekitar  22 produsen diduga melakukan pembajakan. Menurut Tony Tanduk Direktur Industri Kimia  Hilir  Direktorat  Jenderal  Industri  Agro  dan  Kimia,  perkiraan  sementara jumlah produk bajakan mencapai 80% dari total kapasitas produksi merek. Total kapasitas  produksi  cakram  optik  isi  dari  22  perusahaan  yang  diduga  melakukan pembajakan  mencapai  457,2  juta  keping  per  tahun.  Produknya  meliputi  cakram optik  isi  berupa  CD,  VCD  maupun  DVD.  Dengan  demikian,  potensi  produk bajakan  yang  beredar  mencapai  365,76  juta  keping  per  tahun  (Kontan,    20 Agustus 2010).
Dampak pembajakan cakram  optik telah menimbulkan kerugian besar bagi negara,  terutama  dari  sisi  penerimaan  pajak.  Diperkirakan,  kerugian  negara mencapai  Rp  3  triliun  per  tahun,  bahkan  menurut  keterangan  Dirjen  HaKI Depkumham  Andy  N.  Someng  kergaian  tersebut  bisa  mencapai  10  Trilyun  bila termasuk  produk  lain  seperti  software  komputer  dan  sebagainya.  Sementara kerugian  yang  lebih  besar  dialami  oleh  pencipta  dan  produser  asli  dari  cakram optik yang dibuat.
Kondisi  ini  kalau  terus  dibiarkan  akan  merugikan  para  produsen  asli, pencipta; yang pada akhirnya akan berakibat semakin menurunnya kreativitas dan produktifitas para pencipta dan produser yang jujur; yang juga akan menurunnya pendapatan  negara  dari  sektor  pajak.  Hal  yang  lebih  parah  adalah  semakin sedikitnya investor yang mau menanamkan investasinya di bidang cakram optik di Indonesia yang juga berakibat pada semakin sempitnya lapangan pekerjaan, serta semakin membesarnya jumlah pengangguran di Indonesia.
Oleh  karenannya  pemberantasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  pembajakan  cakram  optik  harus  lebih  dioptimalkan      baik  dari  sisi frekuensi  operasi  pemberantasan  maupun  kualitas  penegakan  hukumnya.  Namun demikian  usaha  optimalisasi  pemberantasan  dan  penegakan  hukum  relatif  sulit, hal  ini  mengingat  pelanggaran  hak  cipta  melibatkan  banyak  tersangka,  serta berbagai  kesulitan seperti  barang bukti, penafisran terhadap penegakan hak cipta serta optik.
Pembajakan hak cipta terhadap cakram optik melibatkan banyak tersangka, mulai dari yang berperan sebagai produsen, distributor, sampai dengan pedagang eceran. Hal  ini menunjukan bahwa tindak pidana cakram optik cukup terorganisir dengan  melibatkan  banyak  orang.  Jumlah  cakram optik  yang  dibajak  mencapai ratusan  ribu  keping,  sehingga  sulit  juga  mana  yang  merupakan  hasil  bajaan  dan  mana yang bukan hasil bajakan.
Dari  latar  belakang  di  atas  di  atas  dapat  diidentifikasi  berbagai  persoalan  sebagai berikut:
1. Bagaimana suatu pembajakan terhadap cakram optik dapat dikategorikan memenuhi unsur delik tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta ?
2. Bagaimana barang bukti cakram optik dapat diketegorikan sebagai hasil suatu tindak pidana cakram optik ?
3. Aspek  yuridis  apa  yang  menjadi  faktor  penentu  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran hak cipta cakram optik ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunkan metode penelitian Yuridis Emperis, dengan spesifikasi penelitian  Deskriptif.  Penelitian  Yuridis  Emperis  adalah  penelitian  yang  berbasis  pada ilmu  hukum  normatif  (peraturan  undangan),  tetapi  bukan  mengkaji  mengenai  sistem norma  dalam  aturan  perundangan,  namun  mengamati  bagaimana  reaksi  dan  interaksi yang  terjadi  ketika  sistem  norma  itu  bekerja  di  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  juga sering  disebut  sebagai  penelitian  bekerjanya  hukum  ( law  in  action ).  Didalam  penelitian Yuridis Emperis ini tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada di sebalik yang tampak  dari  penerapan  peraturan  perundang-undangan  ( something  behind  the  law ) (Dewata  dan  Achmad,  2010:  47).  Didalam  penelitian  ini  mengkaji  penerapan  Undang- Undang  No.  19    Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  dan  bagaimana  reaksi  dan  interaksi dengan  perbagai  aturan  lainnya,  efektif  dan  efisiennnya  penenerapannya,  factor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan ketidak berhasilan penerapannya.
Dasar  utama  penelitian  ini  adalah  ilmu  hukum  normatif,  sehingga  bahan-bahan hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  sekunder,  maupun  tersiser  menjadi  factor  analisis pertama,  kemudian  dilanjutkan  dengan  analisis  terhadap  penerapannya  dalam pengeksploitasian  dan  pengelolaan  hutan.  Hasil  penelitian  ini  dipaparkan  dalam  bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masalah  penegakan  hukum  memang  merupakan  suatu  persoalan  yang dihadapi  oleh setiap masyarakat.  Walaupun kemudian, setiap masyarakat  dengan karakteristiknya  masing-masing,  mungkin  memberikan  corak  permasalahan tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Persamaannya adalah bahwa tujuan  masing-masing  adalah  agar  di  dalam  masyarakat  tercapai  keadaan  damai sebagai  penegakan  hukum  yang  fungsional.  Keadaan  damai  atau  kedamaian tersebut berarti, bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketentraman pribadi yang bersifat intern.
Tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang mengakibatkan  sanksi  pidana  (Mulyatno,  1998). Cakram  Optik  ( Optical  Disc ) adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data  informasi  berupa  suara,  musik,  film  atau  data  lainnya  yang  dapat  dibaca dengan  mekanisme  teknologi  pemidaian  ( scanning )  secara  optik  menggunkan sumber  sinar  yang  intensitasnya  tinggi  seperti  laser  (PP  No.  29  Tahun  2004 tentang Sarana Produksi  Berteknologi  Tinggi  Untuk  Cakram  Optik  ), sepert CD, VCD,  VDV,    Audio  CD,  dan  lain-lain.  Dengan  demikian  maka  tindak  pidana terhadap  hak  cipta  cakram  optik  perbuatan  melawan  hukum  oleh  seseorang  atau korporasi terhadap penciptaan segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat  diisi  atau berisi  data informasi berupa suara, musik, film  atau data  lainnya yang  dapat  dibaca  dengan  mekanisme  teknologi  pemidaian  ( scanning )  secara optik menggunkan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.
Khususnya  yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan  berlaku terhadap  Cakram  Optik,  hasil  pengamatan  Penulis  pemahaman  penyidik  terhadap berbagai  aturan  yang  mengatur  mengenai  Cakram  Optik  dan  yang  terkait dengannya  masih  rendah.  Cakram  Optik  merupakan  hasil  produksi  yang berteknologi  tinggi,  yang keberadaannya baru lahir pada abad ke-21  berbarengan dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan elektronika, khususnya teknologi komputer. Oleh karena itu pengaturan mengenai Cakram Optik ini masih relatif baru.
Lahirnya terminologi hukum Cakram Optik berasal dari Pasal 28  Undang- Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menetapkan :
1. Ciptaan-ciptaan  yang  menggunakan  sarana  produksi  berteknologi  tinggi, khususnya  di  bidang  Cakram  Optik  ( Optical  Disc ),  wajib  memenuhi  semua peraturan    perizinan  dan  persyaratan  produksi  yang  ditetapkan  oleh  instansi yang berwenang.
2. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  sarana  produksi  berteknologi  tinggi  yang memproduksi Cakram Optik, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Terdapat  beberapa hal  yang sering kurang dipahaminya Pasal  28 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, antara lain :
1. Belum  banyak  pengetahuan  hukum  penyidik  yang  berkaitan  dengan  tidak pidana  Cakram  Optik,  apakah  Cakram  Optik  tersebut  termasuk  dalam kategori  tindak  pidana  Hak  Cipta  sebagaimana  diatur  Bab  XIII  Pasal  72 Ketentuan  Pidana    atau  Tindak  Pidana  Umum  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Belum  banyak  pengetahuan  hukum  Penyidik  tentang  Peraturan  Perizinan yang  berkaitan  dengan  Cakram  Optik,  sehingga  relatif  sulit  untuk menentukan  apakah  Cakram  Optik  yang  ada  dan  beredar  telah  memperoleh izin atau belum.
3. Belum  banyak  pengetahuan  hukum  Penyidik  tentang  Persyaratan  Produksi yang  ditetapkan  instansi  yang  berwenang  terhadap  produksi  Cakram  Optik. Kondisi  ini  melemahkan  kemampuan  penyidik  dalam  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  tidak  pidana  yang  berkaitan  dengan produksi Cakram Optik.
4. Belum  banyaknya  Penyidik  Polri  yang  mengetahui  Peraturan  Pemerintah yang  dipersyaratkan  Pasal  28  ayat  (2)  Undang-undang  No.  19  tahun  2002, padahal  peraturan  pemerintah  tersebut  telah  ada  sejak  tahun  2004,  yakni Peraturan  Pemerintah  No.  29  Tahun  2004  tentang  Sarana  Produksi Berteknologi  Tinggi  Untuk  Cakram  Optik  ( Optical  Disc ).  Ketidaktahuan terhadap  substansi  Peraturan  Pemerintah  No.  29  Tahun  2004  ini  telah melemahkan penyidikan terhadap Tindak Pidana Cakram Optik.
Pasal  72  ayat  (9)  UU  No.  19  tahun  2001  tentang  Hak  Cipta  menentukan  : “Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah)”.
Nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 72 ayat (9) UU No. 19 tahun 2001 tentang hak cipta adalah pelanggaran terhadap  perizinan dan persyaratan produksi yang harus ditetapkan  intansi yang berwenang.  Jadi bukan pada penciptaan serta optik  itu  sendiri.  Pengaturan  mengenai  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  optiknya diatur  lebih  lanjut  dalam  KUH  Pidana  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  29  tahun 2004  tentang      Sarana  Produksi  Berteknologi  Tinggi  Untuk  Cakram  Optik ( Optical Disc )
Dalam hal menimbang pada PP No. 29 tahun 2004 menyebutkan : “dalam rangka  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  28  Undang-undang  Nomor  19  tahun  2002 tentang  Hak  Cipta  dan  untuk  mencegah  beredarnya  Cakram  Optik  illegal  yang merugikan  Pemegang  Hak  Cipta,  serta  menghindari  persaingan  yang  tidak  sehat perdagangan Cakram Optik dalam negeri, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah  tentang  Sarana  Produksi  Berteknologi  Tinggi  untuk  Cakram  Optik (Optical Disc).
Pasal 2  ayat (1) PP No. 29 Tahun 2004 menebutkan beberapa jenis Cakram Optik, yakni : (1) Jenis Cakram Optik meliputi : a.   Cakram Padat ( Compact Disc/CD) ;
b.   Audio Digital Cakram Padat (Compact Disc Digital Audio/CD-DA) ;
c.   Memori  Hanya  Baca  Cakram  Padat (Compact  Disc  Read  Only Memory/CDROM) ;
d.   Cakram Padat Bisa Rekam (Compact Disc Recordable/CD-R);
e.   Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (Compact Disc Re-Writeable/CD-R W) ;
f.   Cakram Padat Sekali Tulis (Compact Disc Write Once/CD- WO) ;
g.   Cakram Video Digital Serbaguna (Digital Video/Versatile Disc/DVD) ;
h.   Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (Digital Video Disc-Read Only MemoryIDVD-ROM) ;
i.   Cakram  Video  Digital  Memori  Akses  Acak (Digital  Video  Disc-Random Access Memory/DVD-RAM);
j.   Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (Digital Video Disc Re - Writeable/D VDRW)
k.   Cakram Laser(Laser Disc/LD) ;
l.   Cakram Mini (Mini Disc/MD);
m.   Cakram Padat Video (Video Compact Disc/VCD);
n.   Cakram Video China (China Video Disc/CVD;
o.   Cakram Padat Video Super (Super Video Compact Disc/SVCD);
p.   Cakram.Padat Interaktif (Compact Disc Interactive/CDI);
q.   Foto Cakram Padat (Compact Disc Photo/CDP);
r.   Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (Digital Versatile Disc Recordable/D VDR);
s.   Cakram Padat Audio Super (Super Audio Compact Disc/SACD;
t.   Jenis Cakram Optik lainnya, berdasarkan kemajuan teknologi.
Sementara itu Pasal 2 ayat  (2) menyatakan   Spesifikasi  mengenai  jenis  Cakram Optik  lainnya  sebagaimana  disebut  pada  ayat  (1)  huruf  t  ditetapkan  lebih  lanjut dengan Keputusan Menteri.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara ,  PT Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Chaeruddin  Ismail, Polisi  Yang Keder Memformat  Polisi  Sipil  Pada Masyarakat Demokratis, Jakarta Citra,  Jakarta,  2001. DPM.  Sitompul, Himpunan  Undang-Undang  Beraspek  Pidana  Tahun  2000 , Wanthy Jaya, Jakarta, 2001
H.  Hamrat  Hamid,  Harun  M.  Husein, Pembahasan  Permasalahan  KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab), Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Kunarto, Anton Tabah, dkk., Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Indonesian National Police ), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
Otje  Salman  Soemadiningrat  dan  Eddy  Damian  (Ed), Konsep-Konsep  Hukum Dalam  Pembangunan  :  Kumpulan  Karya  Tulis  Prof.  Dr.  Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, PT Alumni, Bandung, 2002. Singgih,  “Dampak  White  Collar  Crime  Terhadap  Perekonomian  Indonesia”, makalah  pada  Seminar  White  Collar  Crime  Ancaman  Bagi  Dunia  Usaha, Tantangan  Bagi  Profesi  Akuntan,  diselenggarakan    oleh  Ikatan  Akuntan Indonesia, Jakarta, 28 Asgustus 1997.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum, Ghalia Indonesia, 1994. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen I, II, III. dan IV Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
Undang-Undang No.5 tahun 1984 tentang Industri. Undang-Undang No. 8 tahun 1992 tentang Perfilman Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Peraturan  Pemerintah  No.  29  Tahun  2004  tentang  Sarana  Produksi  Berteknologi
Tinggi Untuk Cakram Optik ( Optical Disc ).
Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  05/M-DAG/PER/4/2005  tentang  Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik