Vol. 15. No. 2, Februari 2016, 231-250

## PRAKTEK GALA UMONG (GADAI SAWAH) DALAM PERSPEKTIF
SYARI’AH (STUDI KASUS DI DESA GAMPONG DAYAH SYARIF KECAMATAN MUTIARA KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH)

## Safrizal
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: safri_zal@yahoo.com

## Abstrak
Gala  umong (gadai  sawah)  merupakan  suatu  praktik  muamalah  yang  saat  ini  telah dipraktekkan  oleh  masyarakat  Aceh.  Hal  ini  dapat dilihat  baik  itu  yang  dilakukan oleh  masyarakat  yang  tinggal  di perkampungan  maupun  masyarakat  perkotaan. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih jauh apakah praktik gala umong  yang selama ini dijalankan masyarakat Aceh sejalan dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  praktik gala  umong (gadai  sawah)  dilihat  dari  rukun  dan syarat  gadai  yang  dilakukan  masyarakat  Desa  Gampong  Dayah  Syarif  Kecamatan Mutiara  Kabupaten  Pidie  Provinsi  Aceh  belum  memenuhi  rukun  dan  syarat-syarat rahn atau Gadai. Rukun  yang  belum  terpenuhi  adalah  di  dalam  akad  gadai  belum jelas  tertera  batas  waktu  pegembalian  hutang  yang  harus  dilakukan  oleh rāhin (penggadai)  kepada murtahin (penerima  hutang).  Efek  dari  hal  tersebut  dapat menimbulakan  kesalah  pahaman  antara  para  pihak.  Pada  akhirnya  dapat menimbukan perkelahian antar masyarakat. Hal  yang lain  yang tidak sesuai dengan kaidah akad rahn adalah pemanfaatan hasil dari marhūn (barang jaminan) dalam hal ini  berupa  tanah  sawah  produktif  yang  dimanfaatkan  oleh  penerima  gadai (Murtahin). Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk  mendapatkan  jaminan  gadai  dari  orang  miskin  untuk  invesatasi  yang  terus berkembang.  Akibat  dari  kejadian  tersebut  dapat  menyebabkan  simiskin  samakin miskin  karena  tidak  dapat  memanfaatkan  hartanya  yang  produktif  dan  si  kaya semakin  kaya  kerena  dia  mendapatakan  hasil  yang  berlimpah  dari  pemanfaatan marhūn.

## Kata Kunci: Gala Umong (Gadai Sawah); Rahn; Syari’ah

## Abstract
Gala  umong (pawn)  has been  practiced  among  Acehnese  society  until  nowadays, whether in urban ur rural areas. This research is aimed at seeing whether the practice of gala  umong amon g  acehnese  society  fulfills  the  requirements  of  Islamic  shari’a. The result of the study shows that the practice of rice field pawn seing through the Islamic pillars and requirementson pawn has not met the terms of the pillars and rahn or Pawn. The unfulfill practice of pawn can be seen that the unclear statement of the returning  deadline  that  must  be  conduted  by  the  user. It  creates  the misunderstandings amongst the parties which finally bring about the hostility among societal members. Another thing which is not in accordance with the rules is that the contract of rahn utilization of Marhuun (collateral), in this case is a productive rice land which is used by the murtahin (pawn recipient). If it is neglected, then the ricest men will use their wealth only for the sake of getting guarantee pawm from the poor for the ongoing investment. As a result, the poor will be more poor as they could not utilize  their  productive  wealth  and  the  ricest  will  be  more  rice  as  plentiful  harvest
marhūn utilize. Thus, the practice of Gala Umongwhich is practiced at Dayah Sharif village, Pidie sub-district, Aceh province, is not in accordance with Shariah.
Keywords: Pawn; Gala umong; Islamic law
ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ ﺔﻴﻋارﺰﻟا ضرﻷا ﻦﻫر ﻫ ﻮ ﺔﺳرﺎﳑ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻮﻘﺗ ﱵﻟا م ﺎ ﺐﻌﺷ أ ﻪﻴﺸﺗ . و ﻬﻴﻟإ ﺮﻈﻨﻳ نأ ﻦﻜﳝ ﺎ ءاﻮﺳ نﺎﻛ ﻚﻟﺬﻛو ىﺮﻘﻟا ﰲ ﺔﻳﺮﻀﳊا  تﺎﻌﻤﺘ ا . ﳍاو فﺪ ﻦﻌﻘﻤﻌﺘﻠﺜﺤﺒﻟا  اﺬﻫ ﺔﺳرﺎﳑ ﻖّﺒﻄﻳ  ﱵﻟا  ﺔﻴﻋارﺰﻟا  ضرﻷا ﺐﻌﺷ أ ﻪﻴﺸﺗ ﻢﺋﻼﻳ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا  ﻊﻣ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا . ﺔﺳرﺎﳑ نأ ﱃإ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﲑﺸﺗو و ﻦﻫﺮﻟا نﺎﻛرأ ﻦﻋاﺮﻈﻧ،ﺔﻴﻋارﺰﻟا ضرﻷا ﻃوﺮﺷ ﱵﻟﺎﻬ ﺐﻌﺷ ﻖّﺒﻄﻳ ﺞﻧﻮﺒﻣﺎﻏ ﻒﻳﺮﺷ ﺔﻳاد ﻆﻓﺎﳏ ارﺎﻴﺗﻮﻣ ﺔﻴﻠﳏ ﰲ يﺪﻴﺑ إ ﻢﻴﻠﻗ أ ﻪﻴﺸﺗ ﻪﻃوﺮﺷو ﻦﻫﺮﻟا رﺎﻛرأ ﺮﻓاﻮﺘﻳ ﱂ . ﱴﻟا نﺎﻛرﻷا ىﺪﺣإ ﻦﻣو ﱃإ ﻦﻫاﺮﻟ ﻦﻳﺪﻟاةدﺎﻋﻹ ﺔﻴﻧﺎﻣﺰﻟا ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا ﺢّﺿﻮﻳ ﱂ ،ﻦﻫﺮﻟا ﺪﻘﻋ ﰲﺮﻓاﻮﺘﻳ ﱂ ﳌا ﲔ ﺮ . ﺔﻠﻣﺎﻌﳌا ﻩﺬﻫ ﲑﺛﺄﺗ نﻮﻜﻴﺳو يدﺆﺗ نأ ﻟا ﲔﺑ ﻢﻬﻔﻟا ءﻮﺳ ﱃإ ﲔﻓﺮﻄ . و ﺔﻳﺎﻬﻨﻟا ﰲ ﺔﻠﺗﺎﻘﳌا نﻮﻜﺘﺳ، ﲔﺑ ﲔﻓﺮﻄﻟا . ﺮﺧآو ، ﻧأﻪ ر ﺪﻘﻋ ﺪﻋاﻮﻘﻟ ﺎﻘﻓو ﺲﻴﻟ ﻫ ﻮﻫ ﻦ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ؛نﻮﻫﺮﳌا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺔﺠﺘﻨﳌا ضرﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻢﺘﻳ ﺔﻟﺎﳊا ﻩﺬﻫ ﰲ ﻦ ﺮﻤﻠﻟ . اﺬﳍ ﺢﲰ اذإ ﻓ،ﻊﻗاﻮﻟا فﻮﺳ ءﺎﻴﻨﻏﻷﺎ
تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﱃإ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ نﺎﻤﺿ ﺪﻬﻌﺗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻪﻟاﻮﻣأ مﺪﺨﺘﺴﺗ
. ثاﺪﺣﻷا ﻩﺬﳍ ﺔﺠﻴﺘﻧو ﲔﻛﺎﺴﳌا ﺐﺒﺴﻳ، ﻦﻋ ةدﺎﻔﺘﺳﻻ نﻮﻌﻴﻄﺘﺴﻳﻻ ﻢ ﻷ ﻢﳍﺎﺣ ءاﺮﺿ ﻢ اوﺮﺛ ﻹا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧ . ءاﺮﺛ نودادﺰﻳ ءﺎﻴﻨﻏﻷاو ﻢﻫ ﻢ ﻷ ةدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻔﻧﻮﻠﺼﳛ نﻮﻫﺮﳌا . ﻟا ﻟا تﺎﻤﻠﻜ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮ : ﺔﻌﻳﺮﺸﻟاو ،ﻦﻫر ،ﺔﻴﻋارﺰﻟا ضرﻷا ﻦﻫر

## A. Pendahuluan
Secara konseptual, praktek gala umong hampir menyerupai konsep rahn yang ada di dalam fiqh mu’amalah. rahn adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. 1
Rahn jika  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  adalah  gadai.  Konsep gadai menurut  Imam  Sudiat  adalah penyerahan tanah  untuk  menerima  pembayaran sejumlah  uang  secara  tunai,  dengan  ketentuan  :  sipenjual  tetap  berhak  atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. 2
Rahn yaitu  sebuah  akad  yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk  menolong  dan membantu  kesulitan  orang  lain.  Dan  bukan  merupakan  akad  profit  atau  usaha mencari  keuntungan.  Namun,  yang  terjadi  adalah  ada  oknum-oknum  yang memanfaatkan  praktek  gadai  adalah  untuk  kepentingan  profit  sehingga  esensi transaksi  gadai  sebagai  bentuk  tolong  menolong  tidak  lagi  menjadi  acuan  mereka. Hal ini yang terjadi di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten
1 Wahbah  Zuhay lī , Fiqh  Isl a m  wa  Adillatuh,  Jilid  6,  Terj.  Abdul  Hayyie  Al-Kattani,  dkk (Jakarta: Gema Insani,  Darul Fikir, 2011), 107.
2 Iman Sudiat, Hukum adat, Sketsa Hukum  Adat (Yogyakarta: Liberti, 1981), 28.
Pidie  Provinsi  Aceh.  Yang  terjadi  Desa  tersebut  adalah  praktek  gadai  sawah  yang barang jaminannya (marhūn) dimanfaatkan langsung oleh penerima gadai.
Di  Desa  Gampong  Dayah  Syarif,  Kecamatan  Mutiara,  Kabupaten  Pidie, Provinsi  Aceh,  ada  praktek gala  umong yang  hasil  barang  gadaian  itu  (Marhun), langsung  dimanfaatkan  oleh  penerima  gadai  (orang  yang  memberi  piutang  atau murtahin).  Transaksi gala  umong yang  terjadi  biasanya,  sawah  yang  dijadikan barang jaminan gadai (marhūn) langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun  sepenuhnya  dimanfaatkan  oleh  penerima  gadai  (murtahin).  Pada  dasarnya pemilik  barang,  dapat  mengambil  manfaat  dari  barang  yang  digadaikan.  Kendati pemilik  barang  (jaminan)  boleh  memanfaatkan  hasilnya,  tetapi  dalam  beberapa  hal dia  tidak  boleh  bertindak  untuk  menjual,  mewakafkan,  atau  menyewakan  barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari penerima gadai.
Dalam praktek gala umong tersebut, salah satu pemicu dari terjadinya praktek gadai  di  daerah  tersebut  adalah  karena  tuntutan  kebutuhan  ekonomi,  sehingga mayoritas  orang  yang  melakukan  gadai  tanah  adalah  dari  orang  yang  ekonominya rendah (tergolong miskin) sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang kaya. Dalam  praktek  ini  orang  kaya  mengambil  sebuah  keuntungan  diatas  keterdesakan ekonomi si miskin sehingga orang miskin bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap  barang jaminannya  berupa  sawah  untuk  dikelola  oleh  orang  kaya  yang menerima  gadai  tersebut.  Tentunya  hal  ini  bukanlah  sebuah  transaksi  yang  saling menguntungkan,  padahal  praktek  gadai  merupakan  transaksi  yang  tujuan  utamanya untuk  tolong  menolong,  seyogyanya  gadai  yang  dijadikan  sebagai  bentuk  transaksi supaya  terjadi  tolong  menolong  dan  saling  bantu  membantu  bisa  dijadikan  sebagai sarana  untuk  memperbaiki  hubungan  sosial  mereka  terutama  hubungan  yang  kaya dengan  yang  miskin,  bukanlah  dijadikan  sebagai  transaksi atau  akad profit untuk mencari keuntungan.
Secara  sosial,  transaksi gala  umong dapat  bertujuan  untuk  menumbuhkan rasa  saling  tolong  menolong  (tabarru’)  antar  sesama  masyarakat.  Secara  agama, praktek gala  umong bertujuan  supaya  masyarakat  yang  kesulitas  likuiditas  tidak meminjam uang ke rentenir yang melakukan praktik riba.
Oleh  karena  itu,  penulis  bermaksud  mengangkat  judul  prektek gala  umong Dalam Perspektif Syari’ah untuk diteliti guna melihat apakah prakek tersebut benar tidak  sesuai  dengan  syari’ah  atau ada  konsep  baru  yang  dapat  dimunculkan  untuk mengakomudasi praktek tersebut dapat terus dilakukan oleh masyarakat.
Penelitian  ini  berbentuk penelitian  lapangan (field  research).  Dalam  hal  ini, fenomena  kehidupan  yang  ada  dalam  masyarakat  menjadi  unsur  penting  dalam kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini.
Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan meliputi  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Observasi digunakan  untuk  memperoleh  data  tentang praktek  gadai  sawah  yang  di  lakukan  oleh  warga  Desa  Gampong  Dayah  Syarif Kecamatan  Mutiara  Kabupaten  Pidie. Adapun  dalam  hal  wawancara  peneliti menggali informasi dari warga yang melakukan gadai dan tokoh masyarakat di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi,  buku,  surat  kabar,  majalah,  tesis,  makalah,  jenis-jenis  karya  tulis,  agenda dan  sebagainya. 3 Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  dokumentasi  yang langsung  diambil  dari  obyek  penelitian  (Desa  Gampong  Dayah  Syarif  Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh) berupa arsip masyarakat.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Gala Umong (Gadai Sawah)
Gala  umong adalah  istilah  Bahasa  Aceh  yang  sering  digunakan  oleh masyarakat Aceh yang terdiri dari gala artinya gadai dan umong artinya sawah. Jika diterjemahkan  kedalah  bahwa  Indonesia gala  umong artinya  adalah  gadai  sawah. Gadai menurut  bahasa  berarti  menggadaikan,  merunggukan  atau  jaminan (borg). 4 Istilah gadai dalam bahasa Arab diistilahkan Ar-Rahn 5 .
Rahn secara bahasa artinya bisa ats-Tsubuut dan ad-Dawaam (tetap). Kata ar- Rahnu juga dapat diartikan al-Habsu (Menahan). Secara Istilah rahn adalah menahan sesuatu  disebabkan  adanya  hak  yang  memungkinkan  hak  itu  bisa  dipenuhi  dari sesuatu tersebut. 6
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta: PT. Ranika Cipta, 1998, h.237
4 Nazar  Bakry, Problematika  Pelaksanaan  Fiqh Islam (Jakarta:  PT  RajaGrapindo Persada, 1994), 43.
5 Choiruman Pasribu & Suhrowardi K.Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 139.
6 Wahbah Zuhay lī , Fiqh Isl a m ..., 107.
Ulama Syafi’iyyah mendefinisikan akad ar-Rahnu adalah menjadikan barang sebagai  jaminan  utang  yang  barang  itu  digunakan  untuk  membayar  utang  tersebut ketika pihak yang berhutang tidak mampu membayar utang tersebut. 7
Menurut Sualaiman Rasyid Gadai menurut istilah adalah akad utang di mana terdapat  suatu  barang  yang  di  jadikan  peneguhan  atau  penguat  kepercayaan  dalam utang  piutang,  barang  itu  boleh  dijual  kalau  utang  tak  dapat  dibayar,  hanya  penjual itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu). 8
Menurut Sayid Sabiq bahwa pengertian gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai  nilai  harta  menurut  syara’  sebagai  jaminan  utang,  sehingga  orang  yang bersangkutan  boleh  mengambil  utang  atau  bisa  mengambil  sebagian  (manfaat) barang itu. 9
Sedangkan  gadai  menurut  Syekh  Zainuddin  Bin  Abdul  Azis  Al- Malibari adalah  menjaminkan  barang  yang  dapat  dijual  sebagai  jaminan  utang,  jika penanggung  tidak  mampu  membayar  utangnya  karena  kesulitan.  Oleh  karena  itu tidak boleh  menggadaikan  barang  wakaf  atau ummu  al-walad (budak  perempuan yang  punya  anak  di  tuannya), 10 rahn adalah  menjadikan  barang  yang  boleh  dijual sebagai  kepercayaan  hutang  yang  digunakan  untuk  membayar  hutang  jika  terpaksa tidak  bisa  melunasi  hutang  tersebut,  maka  berarti  tidak  sah  menggadaikan  barang wakaf atau budak ummu al-walad. 11
Pengertian  gadai  menurut  KUH  Perdata  (Burgerlijk  Wetbook)  Pasal  1150 Gadai  adalah:  “ Suatu  hak  yang  diperoleh  kreditur  (orang  yang  berpiutang)  atas suatu barang bergerak yang di serahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur  untuk  mendapat  pembayaran  terlebih  dahulu  dari  kreditur  lainnya  atas hasil penjualan benda- benda”. 12
Dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa menurut  hukum Islam  dan  KUH  Perdata  adalah  suatu  perjanjian (akad) utang  piutang  dengan menjadikan barang yang bernilai menurut syara’ sebagai jaminan untuk menguatkan
7 Ibid.
8 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1994), 309.
9 Sayid Sā biq, Fiqh Sunnah 12 (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), 139.
10 Zainudin  bin  Abdul  Aziz  Al-Malibari  Al-Fanani, Terjemah  Fathul  Mu’in, Jilid  I (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 838.
11 M. Ali As’ad, Terjemah Fathul Muin, jilid 2 (Kudus: Menara Kudus, 1979), 215.
12 Niniek Suparni, KUH Perdata, Cet VI (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), 290.
kepercayaan,  sehingga  memungkinkan  terbayarnya utang  dari  si  peminjam  kepada pihak yang memberikan pinjaman.

## 2. Dasar Hukum Gadai (Rahn)
Sistem  hutang  piutang  dengan  gadai  ini  diperbolehkan  dandisyariatkan dengan dasar Al- Qur’an, Hadits dan Ijma’ para Ulama.
Di antara dalil Al- Qur’an tentang gadai ada lah firman Allah Swt.dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :  ” Dan Jika  kamu  dalam  perjalanan  sedangkan  kamu  tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi,  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  hendalah  yang dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (utangnya)  dan  hendaklah  dia  bertakwa kepada  Allah,  Tuhannya.  Dan  janganlah  kamu  menyembunyikan  kesaksian,  karena barang  siapa  menyembunyikannya,  sunnguh  harinya  kotor  (bersosa).  Allah  Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah : 283) 13
Agama  Islam  juga  mengajarkan  kepada  umatnya  supaya  hidup  tolong- menolong.  Bentuk  dari  tolong-menolong  ini  bisa  berupa  pemberian,  pinjaman,  atau utang-piutang.  Dalam  suatu  perjanjian  utang-piutang,  debitur  sebagai  pihak  yang berutang  meminjam  uang  atau  barang  dari  kreditur  sebagai  pihak  yang  berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan, kreditur  mensyaratkan  sebuah  agunan  atau  jaminan.  Agunan  ini  di  antaranya  bisa berupa gadai atas barang barang yang dimiliki oleh debitur. Debitur sebagai pemberi gadai  menyerahkan  barang-barang  yang  digadaikan  tersebut  kepada  kreditur  atau penerima gadai.
Masalah r a h n juga diatur dalam hadits Nabi Muhammad Saw.  Yaitu: "Dari Anas berkata: telah merungguhkan Rasulullah SAW akan  baju  besi  beliau kepada  orang  Yahudi  di  Madinah  sewaktu  beliau  mengutang  syair  dari  seorang Yahudi untuk ahli rumah (keluarga) beliau" (HR. Bukhori, Nasai, dan Ibnu Majah) 14 Dari hadits di atas dapat disimpulkan, bahwa rahn itu boleh dilakukan dalam keadaan bermukim, hal ini terlihat bahwa Nabi SAW menggadaikan baju besinya dengan makanan kepada orang Yahudi untuk keluarga beliau.
Selain hadits di atas dapat dikemukakan dalam ketentuan hadits dari
13 Departemen  Agama  RI, Al- Qur’an  dan  Terjemahnya (Jakarta:  Cahaya  Intan  Cemerlang, 2007), 71.
14 Wahbah Zuhay lī, Fiqh Isl a m...,109.
Aisyah r.a: Artinya: Dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli  makanan  dari  seorang  Yahudi  secara  jatuh  tempo  dan  Nabi SAW, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi. 15
Dengan adanya beberapa hadits di atas, maka dapat diambil  pemahaman bahwa:
1. Aqad rahn dalam syari'at Islam adalah jaiz (boleh)
2. Kebolehan rahn tersebut tidak hanya dalam keadaan bepergian saja, akan tetapi juga boleh pada waktu sedang bermukim (tidak dalam bepergian) Wahbah  Az-Zuhaili menyatakan  bahwa rahn hukumnya  adalah  boleh (jaa’iz)  tidak  wajib  berdasar kan  kesepakatan  ulama.  Karena rahn adalah  jaminan utang, oleh karena itu tidak wajib. 16
Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa rahn itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn disy ari’ atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. 17
Berdasarkan  Fatwa  MUI  No.  25/DSN-MUI/III/2002  tanggal  26  Juni  2002 memutuskan  Bahwa  pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  utang dalam bentuk rahn dibolehkan. 18

## 3. Syarat dan Rukun Gadai
Akad rahn dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah ditentukan dalam hukum Islam.
Menurut Imam Syāfi’ī bahwa syarat sah rahn adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima Rahn. 19
Menurut Sayyid Sabiq, syarat sah akad rahn adalah sebagai berikut: a. Berakal
b. Baligh (dewasa)
c. Wujudnya marhūn ( barang yang dijadikan jaminan pada saat akad)
15 Im ā m Bukh ā r ī , Ṣ a ḥīḥ al-Bukh ā r ī , Juz 3 (Beirut, Libanon: D ā r al-Kutub al- ‘ Ilmiyyah, t.th), 161.
16 Wahbah Zuhay lī , Fiqh Isl a m...,110.
17 Muhamad Sholihul Hadi, Pegadaian Syari’ah (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 52.
18 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, 3.
19 Muhamad Sholihul Hadi, Pegadaian Syari’ah (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 53.
d. Barang  jaminan  dipegang  oleh  orang  yang  menerima  barang  gadaian  atau wakilnya. 20
Berdasarkan dari keempat syarat di atas dapat di simpulkan bahwa  syarat sah rahn tersebut ada 2 hal yaitu:
a. Syarat aqidayn ( rā hin dan murtahin)
Dalam perjanjian rahn unsur yang paling penting adalah ahliyyah. Menurut ulama  Hanfiyyah ahliyyah adalah  kelayakan  dan  berkompetensi  untuk melakukan  akad  jual  beli.  Setiap  orang  yang  sah  dan  bileh  melakukan transaksi  jual  beli,  maka sah  dan  boleh  untuk  melakukan  akad Rahn. Karena rahn adalah  sebuah  tindakan  atau  pentasharufan  yang  berkaitan  dengan  harta seperti jual beli. Oleh kerena itu kedua belah pihak yang melakukan akad rahn harus  memenuhi  syarat-syarat  orang  yang  sah  melakukan transaksi  jual  beli. Maka  disyaratkan  kedua  belah  pihak  yang  mengadakan  akad rahn harus berakal  dan Mumayyiz. Berdasarkan  hal  itu  maka  orang  gila  dan  anak  kecil yang  belum mumayyiz tidak  boleh  mengadakan  akad rahn atau  dengan  kata lain tidak boleh menggadaikan dan menerima gadai. 21
b. Syarat barang gadai (marhum)
Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain :
a) Harus dapat diperjualbelikan
b) Harus berupa harta
c) Harus memiliki manfaat d) Harus Mutaqawwam (memiliki nilai) e) Harus suci bukan minuman keras dan babi f) Harus diketahui dengan jelas dan pasti g) Harus dimiliki oleh rāhin (pegadai)
h) Harus mufarragh (tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut digadaikannya)
i) Harus muhawwaz (tidak  menempel  pada  sesuatu  yang  tidak  ikut digadaikan)
j) Harus mutamayyiz (tidak  dalam  bentuk  bagian  yang  masih  umum  dari sesuatu barang). 22
Salah satu syarat bagi marhum adalah penguasaan marhum oleh rahin. Mengenai penguasaan barang yang digadaikan, maka pada dasarnnya dalam firman Allah “mak a hendaklah ada barang yang digadaikan (oleh yang berpiutang) ” tetapi ulama masih berselisih pendapat, apakah penguasaan barang ini merupakan syarat kelengkapan ataukah syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka
20 Sayid Sā biq, Fiqh Sunnah 12 (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), 141.
21 Wahbah Zuhay lī , Fiqh Isl a m..., 113. 22 Ibid.,133-138.
akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Bagi fuqaha¶ yang mengaggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan sudah dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.
Di samping syarat-syarat dalam perjanjian gadai di atas, kita juga mengenal adanya rukun dalam gadai. Menurut hukum Islam bahwa rukun  gadai itu ada 4 (empat), yaitu:
a) Shighat atau perkataan
b) Adanya pemberi gadai (rāhin) dan penerima gadai (murtahin)
c) Adanya barang yang digadaikan (marhum)
d) Adanya utang (marhum bih) 23
Adapun mengenai rukun gadai dapat dijelaskan sebagai berikut:

## a. Shighat atau perkataan
Shigat menurut ulama Hanafiyyah  adalah ijab dari ar-Rahin dan qabul dari al- Murtahin, seperti  akad  yang  lain.  Seperti  pihak ar-Rahin berkata  “ saya menggadaikan  barang  ini  kepadamu  dengan  utang  saya  kepdamu ”,  atau “ Barang ini sebagai borg atau gadai untuk utangku kepadamu ” atau berbentuk ijab  yang  sejenis.  Lalu  pihak al-Murtahin berkata  “ Saya  terima ”,  atau  “ Saya setuju ”, dan lain sebagainya. 24
b. Adanya pemberi gadai (rāhin) dan penerima gadai (murtahin).
Pemberi rahn haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rāhin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). 25
c. Adanya barang yang digadaikan (marhun).
Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (rahin), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (murtahin). 26

## 4. Memanfaatkan Marhun
Dalam  hal  pemanfaatan  barang  yang  digadaikan  ada  beberapa  ketentuan sebagai berikut:
a. Pemanfaatan terhadap marhūn oleh rāhin
Dalam  hal  ini  ada  dua  pendapat,  pertama  pendapat  Jumhur  kecuali Syafi’iyyah  yang  mengatakan  tidak  boleh  bagi rāhin memanfaatkan Marhū n.
23 Ibid., 111.
24 Ibid.
25 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Syariah (Yogyakarta:  Ekonisia, 2004), 160.
26 Choiruman Pasribu & Suhrowardi K.Lubis, Hukum Perjanjian..., 139.
P endapat  kedua  yaitu  pendapat  ulama  Syafi’iyyah  yang  mengatakan  bahwa  boleh bagi rāhin memanfaatkan marhūn selama  itu  tidak  merugikan  dan  menimbulkan kemudharatan bagi pihak Murtahin.
Ulama  Hanafiyyah  mengatakan  bahwa rāhin tidak  boleh  memanfaatkan marhūn dalam  bentuk  menggunakan,  menaiki,  mengenakan,  menempati  atau  lain sebagainya kecuali dengan izin Murtahin. Seperti halnya murtahin juga tidak boleh memanfaatkan marhūn kecuali atas izin rāhin .
Dalil tidak boleh rāhin menggunakan marhūn dalam bentuk mengenakan atau menempati  atau  yang  lainnya  seizin murtahin adalah  bahwa  hak al- ḥ abs adalah tertetapnya  untuk murtahin secara  terus  menerus  dan  ini  tentunya  berarti  larangan mengambil kembali marhūn. Oleh kerena itu jika rāhin memanfaatkan marhūn tanpa seizin Murtahin,  seperti  meminum  susu  sapi  yang  digadaikan  atau  memakan  buah pohon yang diagadikan dan lain sebagainya, maka ia menanggung denda senilai apa yang  ia  manfaatkan  itu.  Karena  dengan  tindakannya  itu  ia  berarti  telah  melanggar hak Murtahin.  Adapun  status  denda  yang  menjadi  pengganti  apa  yang  telah  ia konsumsi termasuk kedalam marhūn yang ditahan oleh murtahin dan terikat dengan marhūn bih.
Apabila rāhin mengambil marhūn untuk  ia  pergunakan  tanpa seizin murtahin,  lalu  ia  menaikinya  umpamanya  jika marhūn adalah kendaraan,  atau  ia menggunakannya  jika marhūn adalah  pakaian,  atau  ia  memakan  buahnya  jika marhūn adalah  pohon,  atau  ia  menempati  jika marhūn adalah  rumah,  atau  ia menanaminya  jika marhūn adalah  tanah,  maka  tanggungan murtahin terhadap marhūn hilang dan rāhin dianggap sebagai orang yang menggashab, oleh karena itu apa  yang  telah  diambil  itu harus  dikembalikan  lagi  kepada murtahin secara  paksa. Jika marhūn rusak  atau  hilang  di tangannya,  maka  yang  menanggung  kerugian adalah rāhin .
Namun  jika  pemanfaatan  terhadap marhūn oleh rāhin tidak  sampai menyebabkan  pemegangan murtahin terhadap marhūn terlepas,  maka  itu  boleh. Seperti  jika marhūn adalah  alat  penggiling  gandum  umpamanya,  lalu rāhin menyewakannya  kepada murtahin untuk  dipergunakan  menggiling  gandum.  Dan uang sewa tersebut adalah milik rāhin , karena sesuatu yang dihasilkan oleh marhūn adalah  milik rāhin . Jika murtahin mengambil  biaya  sewa  tersebut,  maka  itu dimasukkan  ke  dalam  pembayaran  utang  yang  ada.  Pendapat  ini  didasarkan  pada
pandangan  bahwa  apa  yang  dihasilkan  atau  terlahir  dari marhūn dianggap  ikut tergadaikan juga. Baik barang tersebut menyatu atau terpisah dari marhūn. 27
b. Pemanfaatan terhadap al- Marhū n oleh al-Murtahin
Jumhur  selain  ulama Ḥanā bilah  berpendapat  bahwa murtahin tidak  boleh memanfaatkan marhūn. Adapun  hadis  yang  menjelaskan  bolehnya  memanfaatkan hewan  yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian  makanan  kepada  hewan  tersebut,  maka  mereka  menginterprestasikannya dalam  konteks  jika rāhin tidak  bersedia  untuk  memenuhi  biaya  kebutuhan marhūn , sehingga  yang  memenuhi  biaya  kebutuhan marhūn adalah murtahin.  Dengan demikian murtahin boleh  memanfaatkannya  sesuai  dengan  kadar  pemberian  makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.
Sementara  ulama Ḥanābilah memperbolehkan murtahin memanfaatkan marhūn jika marhūn adalah hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya  yang ia keluarkan untuk memberi makan dan  menafkahi hewan terasebut.
Ulama  Syafi’iyyah  berpendapat  bahwa murtahin tidak  boleh  memanfaatkan barang  yang  digadaikan (Marhun).  Pendapat ini  berdasarkan  hadis Nabi  Saw. “ Barang  yang  digadaikan  tidak  dipisahkan  kepemilikannya  dari  pihak  yang memeilikinya  yang  telah  menggadaikanny,  bagi  pihak  yang  menggadaikan kemanfaatan  barang  yang  digadaikan  dan  menjadai  tanggungannya  pula  biaya pemeliharaan  barang  yang  digadaikan ”.  Maksudnya  pihak murtahin tidak  bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak rāhin tidak menebusnya atau dengan kata  lain  pihak rāhin tidak  membayar  utang  yang  ada  ketika  utang  tersebut  telah jatuh tempo.
Imam  Syāfi’ī menj elakan  bahwa  kata  “ Ghurmuh ”  artinya  adalah  apa -apa yang  dihasilkan  oleh marhūn , sedangkan  kata  “ Ghurmuh ”  artinya  adalah  rusak  dan berkurangnya marhūn. Dan  tidak  diaragukan  lagi  bahwa  di  antara  sesuatu  yang termasuk  dihasilakan  adalah  segala  bentuk  pemenafaatan. Ini  adalah  pendapat Abdullah Ibn Mas’ū d r.a. 28
Dengan  melandasi  beberapa  pendapat  ulama  diatas  dan  pendapat Jumhur bahwa  dapat  disimpulkan  penggunaan marhūn oleh murtahin tidak  diperbolehkan.
27 Wahbah Zuhay lī , Fiqh Isl a m..., 189-190. 28 Ibid., 192-195
Karena  akad rahn merupakan  akad tabarru’ dimana  prinsip  tolong  menolong menjadi inti yang utama di dalam akad rahn tersebut.
5. Praktek Gala  Umong (Gadai  Sawah)  Di  Desa  Gampong  Dayah  Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaen Pidie
Terdapat  dua  pihak  narasumber  dalam  penelitian  ini,  dua  pihak  narasumber tersebut  adalah  pihak  yang  menerima  gadai  dan  pihak  yang  memberi  gadai.  Sesi wawancara  pertama  dilakukan  dengan  pihak  penerima  gadai (murtahin) dan  sesi wawancara kedua yaitu untuk pihak pemberi gadai (r ā hin).

## a. Proses Gala Umong (Gadai Sawah)
Gala  umong yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Gampong  Dayah  Syarif Kecamatan  Mutiara  Kabupaten  Pidie  Provinsi  Aceh  adalah  menepatkan  barang berupa  sawah  ( marhū n) atas  pinjaman (marhūn  bih) yang  diterima  oleh  peminjam (rāh in) dari orang  yang  memberikan hutang (murtahin). Penerima  gadai (murtahin) berhak  memanfaatkan  dan  mengambil  manfaat  dari  barang  jaminan  yang  berupa sawah yang telah digadaikan tersebut selama penghutang belum melunasi hutangnya. Cara murtahin memanfaatkan sawah tersebut adalah dengan cara menggarap sendiri ataupun  meminta rāhin menggarap  tanah  tersebut  dengan  konsekuensi rāhin harus memberikan sewa atau hasil atas panen sawah tersebut.
Narasumber  yang  pertama  dari  pihak  penerima  gadai (murtahin) yang bernama  Darwati  umur  58  tahun.  Profesinya adalah  sebagai  seorang  guru.  Ketika beliau ditanyakan mengenai bagaimana praktek gala umong yang dilakukan berikut penuturannya:
“gala umong dalam meuh. Sinaleh umeong 30 mayam tajok meuh keuurung nyan  geubi  umong  keutanyoe,  tamuue  le  tanyoe  jeut  cit  tajok  bak  gop  nyan jeut cit boh sewa. Umong ka hak milek tanyoe menyo ka gala. Na cit yang 25 mayam meuh. Saksi dua droe, aleuh nyan na kelapa Desa aleuh nyan stempel lom. Aleuhnyan teken urung yang peugala dan yang gala abehnyan na saksi dua droe di ateuh surat gadai. Hana jangka watei utang, watei geujok meuh pulang  le  urung  gala  baro  geucok  umong  pulang.  Yang  peugot  umongnya adalah  urung  yang  gala,  geupeugot  le  urung  yang  po  umong  jeut  cit,  tapi payah geuboh sewa.”
“gadai  sawah  dilakukan  dalam  bentuk  emas.  Satu  naleh 29 sawah  diharga dengan 30 mayam 30 emas yang diserahkan kepada orang yang menggadaikan
29 Satu naleh sawah di Desa Gampong Dayah Syarif adalah lebih kurang 2.500 m2
sawahnya. Sawah tersebut boleh kita yang garap ataupun orang tersebut yang garap namun kita minta sewa pada saat panen. Sawah tersebut sudah menjadi hak  milik  kita  karena  sudah  kita  gadai.  Ada juga  sebagian  yang  gadai  25 mayam  emas.  Ada  saksi  dua  orang  dan  diteken  dan  distampel  kepala  Desa. Setelah itu diteken orang yang menggadaikan dan orang  yang gadai dan dua orang saksi diatas surat gadai. Tidak ada jangka waktu atas utang. Pada saat pemilik sawah  menyerahkan  emas  maka  sawah  dapat  diambil  kembali  oleh pemiliknya. Yang menggarap sawah adalah orang yang menggala (Murtahin). Sawah  tersebut  boleh  digarap  oleh rāhin namun  harus  memberikan  sewa tanah.”
Menurut  Bapak  Mulyadi  umur  43  tahun.  Beliau  adalah  seorang  pedangan dalam hal ini sebagai pihak penerima gadai (murtahin) adalah sebagai berikut:
“ Inoe  tanyoe  di  gampong,  gala  umongnya  hai  urung  kon  na  kebutuhan jadi na  umong,  gopnyan  peureulei  dana  jadi  geupuduk  treuk  umong  geulakei meuh.  Umong  geukira  berdasarkan  per  are.  Siare  watei  teugala  wateinyan siare  simanyam  meuh.  Geulakei  meuh  lon  geupeuduk  umong  gopnyan. Alasan  teurimong  gala  gopnyan  phon  geujak  bak  lon  gujak  mohon  dana (peng),  tujuan  untuk  geujak  peuseikula  aneuk  geuh,  kemudian  geulakei  kon dalam bentuk peng, tapi dalam bentuk 10 mayam meuh.”
“ Di  Gampong  ini,  gadai  sawah  dilakukan  karena  orang  mempunyai kebutuhan  dan  ybs  mempunyai  tanah.  Ybs  membutuhakn  tanah  dan memberikan  sawah  dan  meminta  pinjaman  emas.  Harga  emas  dihitung berdasarkan  luas  tanah  atau  are 31 .  Satu  are  saat  itu  saya  gadai  dengan  1 mayam  emas.  Yang  menggadaikan  meminta  emas  saya  dan  diberikan sawahnya  untuk  saya.  Alasan  ybs  memohon  gadai dengan  tujuan  ingin berhutang.  Utang  tersebut  akan  digunakan  untuk  biaya  pendidikan  anaknya. Namun yang diminta bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk 10 mayam emas”.
Tahap  kedua  adalah  wawancara  dengan  Narasumber  pihak rāhin (Pemberi gadai). Yang pertama adalah Bapak Yandi umur 50 tahun. Ia bekerja sebagai petani. Berikut ini penuturannya:
“gala  umong,  urung  po  umong  butuh  peng  atau  sejenis  jih.  Miseu  jih peureulei  peng  kadang  untuk  biaya  pendidikan  aneuk.  Yang  na  bak  gopnya umong  untuk  jaminan,  puduk  lah  umong  sebagai  jaminan,  entruk  penggala jih  nyoe,  jok  meuh  keu  ureung  po  umong.  Yang  geujok  dalam  bentuk  meuh, karena yang po meuh nyan han geutem dalam bentuk peng, karena bisa saja enteruk  tanyoe  talunasi  dalam  watei  5 atau  10  thon  ukeu.  Jadi  nilai  harga pengnya  berkurung.  Pereulei  peng  untuk  biaya  pendidikan  aenuk  miet  yang teungoh  kuliah.  Harga  gala  hana  melewati  harga  tanoh  blang….na pengatahuan pak geusyik dan Tgk Imum. Hana jangka watei, namun menyo
30 Satu manyam emas Desa Gampong Dayah Syarif adalah 3.3 gram emas berarti 30 mayam sama dengan 99 gram emas.
31 Satu naleh sama dengan 16 are.
urung  nyan  peureulei  peng  bisa  saja  geupeugala  keu  urung  laen.  Ataupun yang  po  umong  peugala  keu  ureng  laen.  Yang  pakek  umong  tergantung kesepakatan,  urung  gala  meusi  jih  tinggai  dilua  kota,  kadang  geujok  bak geutanyoe, entruk geutanyoe bayeu sewa keu ureung yang gala umong. Hak pakek umong adalah hak urung gala. Menyo droe neuh pakek bararti bayeu sewa keu urung yang gala”.
“ Gadai  sawah,  pemilik  sawah  membutuhkan  uang  atau  sejenisnya. Adakalanya  butuh  dana  untuk  biaya  pendidikan  anak.  Ia  hanya  memiliki sawah  untuk  jaminan.  Kemudian  sawah  tersebut  dijadikan  jaminan,  setelah itu  orang  yang  terima  gadai  tersebut  memberikan  emas  kepada  pemilik sawah.  Utang  yang  diserahkan  dalam  bentuk  emas,  karena  pemilik  emas tersebut tidak mau utang dalam bentuk uang, karena bisa saja pelunasan akan dilakukan  oleh  penggadai  dengan  jangka  waktu  5- 10  tahun  kedepan.  Jadi nilai  harga  uang  akan  berkurang.  Saya  membutuhkan  uang  untuk  biaya pendidikan anak saya yang sedang kuliah. Harga gadai tidak melewati harga jual  sawah…akad  gadai  sepengetahua n  kepala  Desa  dan  Tgk. Imam.  Tidak ada  jangka  waktu,  namun  jika  pemilik  emas  membutuhakn  uang  atau  uang maka  bisa  saja  di  gadaikan  keorang  lain  lagi.  Atau  pemilik  sawah menggadaikan  kepada  orang  lain.  Yang  menggunakan  sawah  tergantung kesepakatan, jika yang menerima gadai (murtahin) tinggal di luar kota kadang kala  sawah  tersebut  disuruh  garap  sama  saya,  nanti  saya  membayar  sewa kepada orang yang menerima gadai sawah (r ā hin). Hak menggunakan sawah (marhūn) adalah  hak  penerima  gadai  (murtahin).  Jika  kamu  yang  gunakan tanah tersebut maka kamu bayar sewa kepada penerima gadai.”
Wawancara  selanjutnya  dengan  Bang  Sapril  selaku rāhin .  Beliau  adalah seorang patani umur 39 tahun. Berikut ini penuturannya:
“hai yang ka ka lon peugala, lon jok umong keu urung yang na meuh nyan. Entruk lon jok keu soe meuseu keu si A, gopnyan na meuh jadi lon lakei meuh gopnyan  lon  puduk  borok  blang  nyoe.  Dalam  bentuk  meuh.  Karena  menyo dalam bentuk peng entruk trep trep nilai jih ubit, man menyo meuh trep trep di ek. Man lon lakei dalam bentuk peng cit. Man geupeugah lee gopnyan lon dalam  meuh  mantong,  man  lon  peureulei  peng  untuk  peugot  dapu  bacut treuk, kakeuh lon cok. Harga lon lakei neubi peng keu lon peng 15 juta, jadi geupeudong  rot  meuh.  Wateinyan  sijuta  setutungoh  jadikon  siploh  mayam, jadi  kakeuh  10  mayam.  Enteruk  watei  bayeu  geupeugah  10  mayam  syit padum  yang  didong  yuem  meuh.  Na  sakasi  wateinya,  ureung  tuha  gampong wateinyan.  Na  kuitasni. Han  watei,  panyang  laju.  Menyo  ka  biasa  yang  lon peugala  han  watei  man  nyankeuh  di  saat  lon  kana  peng  entruk  lon  bayeu laju,  geucok  umong  bak  sot  atau  tuboh.  Yang  garap  umong  urung  yang  po meuh.”
“Yang  sudah  pernah  saya  lakukan  gadai,  saya  berikan  sawah  k epada  orang yang memiliki emas. Misalnya nanti saya berikan kepada si A, ybs memiliki emas jadi saya minta emas ybs saya kasih sawah sebagai borog. Utang dalam bentuk  emas,  karena  jika  utang  dalam  bentuk  uang  nanti  lama  kelamaan nilainya akan berkurang, namun jika emas lama kelamaan nialainya akan naik (mahal).  Namun  saya  tetap  minta  pinjaman  dalam  bentuk  uang,  namun  ybs
meminta  supaya  utang  dalam  bentuk  uang  saja.  Saya  membutuhkan  uang untuk  menyelesaikan  pembangunan  dapur  rumah  saya,  ya  sudah  saya  ambil saya emas tersebut. Saya memohon uang sebesar Rp. 15 juta, jadi dihargakan dengan  emas.  Pada  saat  itu  harga  emas  Rp.  1,5  juta  per  mayam  jadi  10 mayam.  Nanti  pada  saat  pembayaran  hutang  sebesar  10  mayam  juga berapapun  harga  emas  pada  saat  itu.  Ada  saksi  pada saat  akad  yaitu  para tokoh  masyarakat.  Ada  dibuatkan  kuitasni.  Tidak  ada  jangka  waktu  gadai. Panjang  terus  menerus.  Yang  biasa  saya  lakukan  gadai  tidak  ada  jangka waktu,  dan  disaat  saya  sudah  mempunyai  uang  saya  akan  bayar  hutang kemudian  sawah  akan  diambil  kembali.  Yang  berhak  menggarap  sawah adalah orang yang mempunyai emas atau Murtahin .”
Setelah  peneliti  amati  dan  cermati  dari  beberapa  narasumber  wawancarai, akad  transaksi  gadai  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Gampong  Dayah  Syarif Kecamatan  Mutiara Kabupaten  Pidie  adalah  dalam  pelaksanaannya  gadai  sawah yang dilakukan terdiri dari peminjaman utang dalam bentuk emas (marhūn bih) oleh pihak  penggadai  ( rā hin) disertai  dengan  jaminan  barupa  sawah (marhūn) yang diberikan  kepada  pihak  penerima  gadai (murtahin) dan  pihak murtahin berhak memanfaatkan sawah jaminan dan menikamati hasil dari pemanfaatan sawah tersebut secara penuh dengan jangka waktu yang ditak ditentukan.
Berdasarkan  pendapat  Wahbah  Az-Zuhaili  dalam  buku Fiqih  Islam  Wa Adillatuhu dijelaskan  beberapa  rukun rahn yang  terdiri  dari: rāhin , Murtahin, marhūn , marhūn bih dan Ijab Qabul (akad). Jika kita cermati praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif maka kelangkapan rukun rahn sebagai berikut:
1. Pihak yang berjanji ( Rā hin dan Murtahin)
Sesuai  denga  akad rahn yang  pertama  yaitu  Pihak  yang  berjanji, ketika akad dilakukan saat transaksi rahn masyarakat Gampong Dayah Syarif dihadiri oleh para pihak yakni orang  yang menggadai (rāhin) yang memiliki sawah,  serta  pihak  yang  menerima  gadai (murtahin) yang  memiliki  emas. Pihak-pihak  yang  melakukan  gadai  telah  memenuhi  syarat  yang  telah dijelakan  oleh  Sayid  Sabiq, Fiqih  Sunnah 12  yaitu  pihak  harus  memiliki kecapan  hukum  dengan  kata  lain  para  pihak  haru  berakal  dan  dewasa (baligh). 32 Para  pihak  yang  melakukan  akad  merupakan  orang  orang  yang telah  berakal  dan baligh, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  rukun rahn yang pertama beserta syaratnya terpenuhi.
32 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah...,.141
2. Ada barang yang digadaikan (Marh ū n)
Secalah  lahir  telah  terdapat  barang  yang  digadaikan  pada  praktek gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif. Namun jika kita  perhatikan  Syarat  umum rahn (gadai)  yang disampaikan  oleh  Wahbah Az-Zuhayli diantaranya:
a) Harus dapat diperjualbelikan
b) Harus berupa harta
c) Harus memiliki manfaat d) Harus Mutaqawwam (memiliki nilai) e) Harus suci bukan minuman keras dan babi f) Harus diketahui dengan jelas dan pasti g) Harus dimiliki oleh rāhin (pegadai)
h) Harus mufarragh (tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut digadaikannya)
i) Harus muhawwaz (tidak  menempel  pada  sesuatu  yang  tidak  ikut digadaikan)
j) Harus mutamayyiz (tidak  dalam  bentuk  bagian  yang  masih  umum  dari sesuatu barang). 33
Semua  persyaratan  yang marhūn dalam  hal  ini  tanah  sawah  yang dijelakan sudah memenuhi persyaratan marhūn yang ada di dalam akad rahn sebagai  mana  dilakukan  oleh  masyaratat  Gampong  Dayah  Syarif.  Dengan demikian rukun dan syarat rahn yang kedua terpenuhi.
Selanjutnya  dalam  hal  pemanfaatan marhūn yang  dipraktikkan  oleh masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif, marhūn (barang jaminan) menjadi hak  penuh  bagi murtahin dan  dapat  dimanfaatkan.  Sebagaiman pendapat Jumhur termasuk Ulama Syafi’iyyah dapat disimpulkan penggunaan marhūn oleh murtahin didak  diperbolehkan.  Karena  akad rahn merupakan  akad tab arru’ dimana prinsip  tolong menolong menjadi inti  yang utama di dalam akad rahn tersebut.
Jika harga satu petak sawah (marhūn) adalah Rp. 50 juta dan jumlah utang (marhūn bih) 30 mayarm. Harga emas per mayam Rp. 1,5 juta jadi total hutang  Rp.  45  juta.  Jika penerima  gadai (murtahin) menggarap  sawah  dan mendapatkan  penghasilan  sebesar  Rp.  14  juta  pertahun  dengan  asumsi  dua kali  garap  setahun.  Jika  akad rahn baru  dilunaskan  pada  tahun  ke-5  maka Muratahin telah  mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  garap  sawah (ma rhūn bih) sebesar Rp. 14 juta dikali 5 tahun sama dengan Rp. 70 juta. Nilai tersebut
33 Wahbah Zuhayli, Fiqih Islam ..., 133-138.
telah  melewati  harga  sawah (marhūn) dan  jumlah  utang (marhūn  bih) itu sendiri.  Menurut  hemat  peneliti,  praktek  yang  dilakukan  masyarakat  Desa Gampong Dayah Syarif sangat mendhalimi pihak penggadai ( rā hin). Dengan demikian  apa  yang  telah  dilaksanakan  oleh  masyarakat  Desa  Gampong Dayah Syarif belum sesuai dengan kaidah akad rahn.
3. Hutang ( Marhū n Bih)
Rukun  gadai  yang  selanjutnya  adalah marhūn bih atau  hutang. marhūn bih dalam akad rahn yang  dipraktikan  oleh  masyarakat  Gampong Dayah  Syarif  adalah  berupa  utang  emas.  Ketentuan  hutang  yang  diberikan harus berupa hutang yang tetap dan tidak boleh hutang yang bertambah. Jika hutang  yang  diberikan  30  mayam  emas  murni  (24  karat)  maka  pada  saat penebusan  harus  ditebus  dengan  30  mayam  emas  murni  (24  karat).  Artinya hutang  tidak  boleh  bertambah  seiring  berambahnya  jangka  waktu pembayaran. Karena jika hutang bertambah maka sama halnya dengan prakti riba  dan  hukumnya  haram.  Masyarakat  Gampong  Dayah  Syarif  mengakui hutang dalam bentuk emas dan akan dibayar dalam bentuk emas. Maka yang dipraktikkan sesuai dengan ketentuan Syari’ah.
Namun  ada  hal  yang  sedikit  memprihatinkan  jika  utang  yang diberikan dalam bentuk uang namun dikurskan kedalam bentuk emas. Hal ini dapat menyebabkan kemudharatan kepada rāhin pada saat pelunasan. Karena harga emas hari ini dengan satu tahun kemudian akan berbeda jika di hitung dalam  bentuk  uang.  Hal  ini  sangat  rentan  dengan  praktik ribā fadhl. Riba Fadhl adalah  pertukaran  barang  sejenis  dengan  kadar  atau  takaran  yang berbeda,  sedangkan  yang  dipertukarkan  itu  termasuk  dalam  jenis  barang ribawi.  Barang  ribawi  adalah  Emas,  Perak,  Gandum,  Tepung,  Kurma,  dan Garam. 34 Jika  masyarakat  Gampong  Dayah  Syarif  berhutang  dalam  bentuk emas  dan  dikembalikan  emas  hal  tersebut  diperbolehkan,  namun  jika  yang diterima  uang  dan  dikurskan  ke  dalam  emas  dan  harus  membayar  dalam bentuk emas, hal ini tidak diperbolehkan syariah. Sejauh ini  yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif  yaitu diterima utang dalam bentuk emas dan dibayar dalam bentuk emas, hal ini diperbolehkan menurut Syariat.
34 Muhammad Syāfi’ī Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 41 dan 53.

## 4. Akad (Ijab Qabul)
Shigat menurut ulama Ḥ anafiyyah adalah ījā b dari al- Rā hin dan qabū l dari al-murtahin, seperti akad yang lain. Seperti pihak al- rā hin berkata “ Saya menggadaikan  barang  ini  kepadamu  dengan  utang  saya  kepadamu ”,  atau “ Barang  ini  sebagai  borg  atau  gadai  untuk  utangku  kepadamu ”  atau berbentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak al-Murtahin berkata “ Saya terima ”, atau “ Saya setuju ”, dan lain se bagainya. 35
Masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif dalam melakukan akad gala umong sebagian menulis dan melakukan ijab qabul dan sebagian lagi hanya dengan  lisan  saja  tidak  tertulis.  Hal  tersebut  pada  dasarnya  telah  mengikat para  pihak  dan  sah.  Namun  untuk  lebih  afdhal  maka  seharusnya  akad rahn yang dilakukan harus ditulis dan diikrarkan selanjutnya disaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh pihak yang berwewenang dalam hal ini Kapala Desa.
Adapun hal  yang belum dilakukan oleh masyarakat Gampong Dayah Syarif  adalah  mereka  tidak  menentukan  jangka  waktu  kapan  seorang rāhin harus  mengembalikan  hutangnya  kepada murtahin yang  pasti  di  dalam perjanjian rahn sehingga akad perjanjian tersebut tidak ada batas waktunya.
Akibat tidak ada jangka  waktu  yang jelas  adalah  jika sewaktu-waktu penerima gadai (murtahin) membutuhkan emasnya dikembalikan maka dapat saja  meminta  dengan  paksa  kepada  penggadai  (Rahin). Hal  ini  dapat menimbulkan perkelahian di dalam masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  maka  salah  satu  syarat  perjanjian rahn tidak terpenuhi yaitu tidak adanya jangka waktu yang jelas kapan hutang tersebut harus dikembalikan.
Mengingat  ada  beberapa  hal  yang  harus  dibenahi  dalam  prakti gala umong (gadai  sawah)  yang  dipraktekkan  masyarakat  Desa  Gampong  Dayah Syarif  Kecamatan  Mutiara  Kabupaten  Pidie  Provinsi  Aceh,  maka  penulis mengharapkan  adanya  pembenahan  yang  didakwahkan  oleh  para  Ulama  di tempat  tersebut  supaya  masyarakat  dapat  melaksanakan  praktik  akad gala umong (gadai sawah) dengan benar.
35 Wahbah Zuhay lī , Fiqh Islam ..., 111.

## C. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek gala umong (gadai  sawah)  yang  dipraktekkan  oleh  masyarakat  Desa  Gampong  Dayah  Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik gala  umong (gadai  sawah) belum  sesuai  dengan  Syari’ah  dengan pertimbangan sebagai berikut:
Praktik gala  umong (gadai  sawah)  dilihat  dari  rukun  dan  syarat  gadai  yang dilakukan  masyarakat  Desa  Gampong  Dayah  Syarif  Kecamatan  Mutiara  Kabupaten Pidie  Provinsi  Aceh  belum  memenuhi  rukun dan  syarat-syarat rahn atau Gadai. Rukun  yang  belum  terpenuhi  adalah  di  dalam  akad  gadai  belum  jelas  tertera  batas waktu  pegembalian  hutang  yang  harus  dilakukan  oleh rāhin (penggadai)  kepada Mutahin (penerima  hutang).  Efek  dari  hal  tersebut  dapat  menimbulakan  kesalah pahaman  antara  para  pihak.  Pada  akhirnya  dapat  menimbukan  perkelahian  antar masyarakat.
Hal yang lain yang tidak sesuai dengan kaidah akad rahn adalah pemanfaatan hasil dari marhūn (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan  oleh  penerima  gadai  (murtahin).  Jika  hal  ini  dibiarkan  maka  orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk invesatasi yang terus berkembang. Akibat dari kejadian tersebut dapat menyebabkan simiskin  samakin  miskin  karena  tidak  dapat  memanfaatkan  hartanya yang  produktif  dan  si  kaya  semakin  kaya  kerena  dia  mendapatakan  hasil  yang berlimpah dari pemanfaatan marhūn.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimasman. “ Pelaksanaan  Gadai  Tanah  Dalam  Masyarakat  Hukum Adat Minangkabau  di  Nagari  Campago  Kabupaten  Padang  Pariaman  Setelah Berlakunya  Pasal  7  UU  No.  56/Prp/1960 ” . Tesis.  Semarang:  Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek). Jakarta: PT. Ranika Cipta, 1998.
As’ad, M. Ali. Terjemah Fathul Muin. Kudus: Menara Kudus, Jilid 2, 1979.
Bakry,  H.Nazar. Problematika  Pelaksanaan  Fiqh  Islam.  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 1994.
Bukh ā r ī , Im ā m. Ṣ a ḥīḥ al- Bukhā r ī . Juz 3. Beirut: D ā r Al- Kutub al- ‘ Ilmiyah, t.th.
Departemen  Agama  RI. Al- Qur’an  dan  Terjemahnya .  Jakarta:  Cahaya  Intan Cemerlang, 1007.
Fathoni,  H.  Abdurrahmat. Metodologi  Penelitian  dan  Teknik  Penyusunan  Skripsi. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002.
Hadi, Muhamad Sholihul. Pegadaian Syari’ah . Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
Isnawati, Lila. “ Pemanfaatan gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan  Weru  Kabupaten  Sukoharjo  (Sebuah  Kajian  Noramatif  dan Sosiologi Hukum Islam) ” . Skripsi. Yogyakarata: UIN Sunan Kali Jaga, 2008.
K.Lubis,  Choiruman  Pasribu  Suhrowardi. Hukum  Perjanjian  dalam  Islam.  Jakarta: Sinar Grafika, cet 2, 1996.
Muhadjir,  Noeng. Metode  Penelitian  Kualitatif. Yogyakarta:  Rake  Sarasin.  Ed.IV, 2000.
Rasyid, Sulaiman. Fiqih Islam. Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1994.
Sā biq, Sayid. Fiqh Sunnah 12. Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998.
Subagyo, Joko P. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
Sudarsono,  Heri. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  syariah. Yogyakarta:  Ekonisia (Kampus Fakultas Ekonomi UII), 2004.
Sudiat, Iman. Hukum adat, Sketsa Hukum Adat. Yoyakarta: Liberti, 1981.
Suparni, Niniek. KUH Perdata. Jakarta: PT.Rineka Cipta.Cet VI, 2005.
Supriadi. “ Gadai Tanah  Pada  Masyarakat  Bugis  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam ”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
Suryabrata, Suryadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
Zuhay lī ,  Wahbah. Fiqh  Isl a m  wa  Adillatuh, jilid  6,  terj.  Abdul  Hayyie  Al-Kattani,  dkk. Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011.