How to cite: Gumilar.  G.  G  &  Wida  Ningsih  (2022) Menyelisik  Ketimpangan  Pendidikan  Pada  Masyarakat  Urban  Dan Rural Antara Kecamatan Kota Baru Dan Banyusari Di Kabupaten Karawang. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (2). http://dx.doi.org/10.36418/Syntax-Literate.v7i2.6314
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 7, No. 2, Februari 2022

## MENYELISIK KETIMPANGAN PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT URBAN  DAN  RURAL  ANTARA  KECAMATAN  KOTA  BARU  DAN BANYUSARI DI KABUPATEN KARAWANG

## Gun Gun Gumilar, Wida Ningsih
Ilmu Pemerintahan FISP Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) Jawa Barat, Indonesia Email: gungun.gumilar@fisip.unsika.ac.id, widaningsih67@gmail.com

## Abstrak
Pendidikan  merupakan  salah  satu  aspek  sosial  dalam  pembangunan  nasional. Banyak  sekali  penelitian  yang  mencoba  menyelesaikan  masalah  pendidikan  yang ada.  Bahkan  pemerintah,  telah  mengupayakan  untuk  mengurangi  ketimpangan dengan  membuat  berbagai  kebijakan  dan  program  bantuan.  Namun,  sampai sekarang  masih  belum  terselesaikan.  Ketimpangan  pendidikan  sering  kali  hanya diukur  melalui  kualitas  pelaksanaan  pendidikan.  Dengan  demikian  perlu  untuk mengidentifikasi  masalah  ketimpangan  pendidikan  secara  menyeluruh.  Sehingga dapat  diketahui  akar  permasalahan  dalam  ketimpangan  pendidikan.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan wawancara dan pendekatan studi  kasus.  Ketimpangan  pendidikan  ditilik  melalui  pandangan  manajemen pendidikan  yang  memuat  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan pengawasan  pendidikan.  Secara  keseluruhan,  pada  daerah  urban  di  Kecamatan Kota  Baru  Kabupaten  Karawang,  manajemen  pendidikan  dapat  dikategorikan berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  didukung  oleh  tingkat  pendidikan  dan  ekonomi masyarakat yang berada pada menengah ke atas. Sehingga terjalin hubungan timbal balik  antara  masyarakat,  pemerintah,  dan  lembaga  pendidikan.  Sedangkan,  pada daerah  rural  di  Kecamatan  Banyusari  Kabupaten  Karawang  masih  dikategorikan cukup  baik.  Selain  infrastruktur,  hal  yang  menjadi  faktor  utama  adanya ketimpangan  pendidikan  ialah  kurang  penekanan  penyampaian  informasi  terkait pentingnya  pendidikan  dan  adanya  program  bantuan  pendidikan/beasiswa  pada masyarakat rural yang masih memiliki literasi kurang baik.
Kata Kunci: ketimpangan; manajemen; pendidikan; rural; urban

## Abstract
Education  is  one  of  the  social  aspects  of  national  development.  Lots  of  research has  attempted  to  solve  existing  educational  problems.  Even  the  government  has made  efforts  to  reduce  inequality  by  making  various  policies  and  assistance programs.  However,  until  now  it  has  not  been  resolved.  Education  inequality  is often  only  measured  by  the  quality  of  education  delivery.  For  this  reason,  it  is necessary to identify the problem of inequality in education as a whole. So it can be seen  the  root  of  the  problem  in  educational  inequality.  The  method  used  in  this research  is  qualitative  with  interviews  and  a  case  study  approach.  Inequality  in
education  is  seen  from  the  perspective  of  education  management  which  includes planning,  organizing,  implementing  and  supervising  education.  Overall,  in  urban areas in Kota Baru Subdistrict, Karawang Regency, the management of education can be categorized as running well. This is supported by the level of education and the  economy  of  the  people  who  are  in  the  upper  middle  class.  So  that  there  is  a reciprocal  relationship  between  the  community,  government  and  educational institutions. Meanwhile, rural areas in Banyusari District, Karawang Regency, are still  quite  good.  Apart  from  infrastructure,  the  main  factor  in  the  existence  of inequality  in  education  is  the  lack  of  emphasis  in  the  delivery  of  information related to the importance of education and the existence of educational assistance/ scholarship programs for rural communities who still lack literacy.

## Keywords: inequality; management; education; rural; urban
Received: 2022-01-20; Accepted: 2022-02-05; Published: 2022-02-20

## Pendahuluan
Secara  bahasa  ketimpangan  berasal  dari  kata  timpang  yang  dapat  diartikan sebagai  pincang  yang  tetap;  incang-incut;  tidak  seimbang;  ada  kekurangan  (ada  cela); dan  berat  sebelah.  Sedangkan,  pembangunan  dapat  dipahami  sebagai  proses,  cara, perbuatan membangun. Pembangunan sendiri mencakup berbagai hal. Namun, terdapat tujuan  utama  pembangunan  di  Indonesia  yang  tertuang  dalam  UUD  1945  alinea  ke-4, yaitu:  "melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial."
Pengertian  desa  dan  atau    perdesaan  sering  dikaitkan  dengan  definisi  rural  dan vilage,  serta  sering  pula  dibandingkan  dengan  kota  (town/city)  dan  perkotaan  (urban). Perdesaan atau rural menurut S.Wojowasito dan W.J.S Poerwoarminto dalam (Tarigan, 2003) dapat didefinisikan sebagai‘seperti desa atau seperti di desa’ sedangkan perkotaan (urban)  dapat  didefinisikan  sebagai  ‘seperti  kota  atau  seperti  di  kota’.  Berdasarkan batasan-batasan  tersebut,  perdesaaan  dan  perkotaan  merujuk  pada  karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada satuan wilayah teritorial. Dalam hal ini suatu daerah perdesaan dapat terdiri dari beberapa desa. Menurut (Ginanjar, Indarto, &  Santoso,  2019) ; (Tarigan,  2003) karakteristik  pada  masyarakat  desa  ialah  sebagai berikut: (1) memiliki peranan kelompok primer yang sangat besar; (2) pengaruh faktor geografik  sangat  menentukan  pembentukan  kelompok  masyarakat;  (3)  terdapat hubungan yang lebih awet dan bersifat intim; (4) struktur masyarakat bersifat homogen; (5) tingkat mobilitas sosial rendah; (6) keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi; (7) besarnya proporsi jumlah anak dalam struktur kependudukan.
Menurut  Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  2020  yang  dipublikasikan  oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dari 33 provinsi terbagi menjadi 2 provinsi berstatus maju, 25 provinsi berstatus berkembang, 5 provinsi berstatus  tertinggal,  dan  satu  provinsi  berstatus  sangat  tertinggal.  Di  Jawa  Barat,
terdapat  1  kabupaten/kota  berstatus  mandiri,  5  kabupaten/kota  berstatus  maju,  dan  13 kabupaten/kota  berstatus  berkembang.  Pada  tingkat  kecamatan  di  Jawa  Barat,  terdapat 15  kecamatan  berstatus  mandiri,  162  kecamatan  berstatus  maju,  359  kecamatan berstatus  berkembang,  dan  3  kecamatan  berstatus  tertinggal.  Nilai  Indeks  Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Karawang 2020 ialah sebesar 0.67225 dengan status kabupaten  berkembang  dan  menduduki  peringkat  ke  146  dari  434  kabupaten  di Indonesia.  Kecamatan  Banyusari  Kabupaten  Karawang  memiliki  nilai  IDM  sebesar 0.6237,  dan  dikategorikan  sebagai  kecamatan  berkembang.  Sedangkan,  Kecamatan Kota  Baru  Kabupaten  Karawang  memperoleh  nilai  IDM  sebesar  0,7278  dan menyandang  gelar  kecamatan  maju  dari  total  kecamatan  di  Indonesia  sebanyak  6,483. Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  tersebut  diperoleh  dengan  pengukuran  yang mempertimbangkan  Indeks  Ketahanan  Sosial,  Indeks  Ketahanan  Ekonomi,  dan  Indeks Ketahanan  Lingkungan.  Setiap  indeks  tersebut  memiliki  indikator-indikator  yang menjadi  tolok  ukur  pemeringkatan  desa.  Melihat  pemetaan  pemeringkatan  tersebut, dapat dilihat secara langsung bahwa ada kesenjangan antara pembangunan yang ada di wilayah  urban  dan  rural,  tentunya  hal  ini  mencakup  pendidikan (Madjid,  Taufik., Rosyidah Rachmawaty, Moch. Fachri, 2020) .
Permasalahan  klasik  yang  sering  dihadapi  dalam  dunia  pendidikan  dan  sampai saat ini belum ada langkah strategis dari pemerintah untuk mengatasinya secara tuntas antara  lain  sebagai  berikut:  1)  pemerataan  kesempatan  pendidikan  atau  terjadi ketimpangan;  2)  rendahnya  tingkat  keterkaitan  antara  pendidikan  dengan  kebutuhan dunia kerja; dan 3) rendahnya mutu pendidikan (Mustari, Ph, Rahman, & Ph, 2014) . Jika merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Bustomi, pada Provinsi Jawa  Tengah,  ada  beberapa  catatan  penting  dari  indikator-indikator  ketimpangan pendidikan  di  berbagai  wilayah.  Berdasarkan  analisis  penelitian  yang  telah  dilakukan oleh  Muhammad  Ja’far  Bustomi  terdapat  suatu  persoalan  yang  melatarbelakangi ketimpangan  pendidikan  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Adapun  indikator-indikator  yang menjadi latar belakang ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah adalah indeks gini  pendidikan  yang  menunjukkan  kategori  rendah  (0,309)  dengan  penyumbang ketimpangan pendidikan adalah ketimpangan pendidikan pada wilayah kabupaten-kota. Gender  gap  menjadi  bagian  dari  pengaruh  ketimpangan  pendidikan,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ada  substansi  positif  dan  signifikan.  Ketimpangan  pendapatan merupakan pengaruh dalam ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil  penelitian  menunjukkan  positif  namun  tidak  signifikan.  Pengeluaran  pemerintah atas  pendidikan  pun  berdampak  pada  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  mengakibatkan ketimpangan  pendidikan,  dengan  hasil  penelitian  menunjukkan  negatif  dan  signifikan. Angka  harapan  hidup  menjadi  pengaruh  terakhir  yang  mengakibatkan  ketimpangan pendidikan  pada  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  penelitian  yang  dilakukan  dengan  hasil penelitian menunjukkan negatif dan signifikan. Selain itu, terdapat pula penelitian yang pernah  dilakukan  pada  tahun  2014  oleh  Sholikhah,  dkk  mengenai  faktor  yang memengaruhi  ketimpangan  pendidikan,  khususnya  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Dari  hasil penelitian  tersebut  dapat  diketahui  variabel-variabel  yang  berhubungan  dengan
ketimpangan pendidikan, yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, gender gap, dan  pengeluaran  pendidikan  dari  rumah  tangga.  Masing-masing  dari  variabel-variabel tersebut  berpengaruh  dan  menjadi  faktor  utama  terhadap  persoalan  ketimpangan pendidikan (Bustomi, 2012) .
Maka,  dari  kedua  penelitian  yang  pernah  dilakukan  tersebut  di  Provinsi  Jawa Tengah  dan  Jawa  Timur  dalam  kurun  waktu  yang  cukup  lama  masih  menimbulkan permasalahan-permasalahan  yang  belum  tuntas  untuk  dibenahi.  Harapan  untuk penelitian  selanjutnya,  dalam  artian  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  dan menjadi penunjang pemberdayaan pendidikan, khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Agar dapat mengetahui persoalan ketimpangan pendidikan dan menjawab segala permasalahan  yang  terkait  dengan  pendidikan,  baik  ditinjau  dari  lembaga  pendidikan, pemerintah, maupun masyarakat dipergunakan sebuah landasan manajemen pendidikan untuk  meneliti  permasalahan-permasalahan  tersebut.  Sebagai  suatu  konsep  yang terstruktur  dan  terukur,  maka  manajemen  pendidikan  menjadi  salah  satu  opsi  dalam mengkaji  ketimpangan  pendidikan.  Di  lihat  dari  ihwal  manajemen  memiliki karakteristik  dan  tatanan  yang  teruji  dalam  menentukan  suatu  persoalan  yang  menjadi pokok permasalahan.
Menurut  KBBI,  manajemen  dapat  diartikan  sebagai  penggunaan  sumber  daya secara efektif untuk mencapai sasaran; pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan  dan  organisasi.  Mary  Parker  Follett  dalam (Fariz,  2017) mendefinisikan manajemen  sebagai  seni  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  melalui  orang  lain.  Fungsi- fungsi  manajemen  yang  didefinisikan  oleh  Nickels,  McHugh  and  McHugh  dalam (Fariz,  2017) ,  terdiri  dari  empat  fungsi,  yaitu:  (a)  Perencanaan  atau  Planning;  (b) Pengorganisasian  atau  Organizing;  (c)  Pengimplementasian  atau  Directing;  dan  (d) Pengendalian dan Pengawasan atau Controlling.
Maka,  dalam  penelitian  ini  perspektif  manajemen  pendidikan  menjadi  suatu landasan  teori  yang  mengukur  dan  memandang  sebuah  persoalan  berkenaan  dengan berbagai  permasalahan  ketimpangan  pendidikan.  Menurut (Wati,  2014) manajemen pendidikan  pada  prinsipnya  adalah  suatu  bentuk  penerapan  manajemen  atau administrasi  dalam  mengelola,  mengatur  dan  mengalokasikan  sumber  daya  yang terdapat  dalam  dunia  pendidikan.  Sedangkan  menurut  Usman  dalam (Wati,  2014) , mengemukakan  manajemen  pendidikan  sebagai  seni  dan  ilmu  pengelola  sumber  daya pendidikan  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  secara  efektif  dan  efisien.  Berdasarkan para  ahli  mengenai  manajemen  pendidikan,  peneliti  memandang  bahwa  perspektif tersebut  dapat  menjadi  tolok  ukur  sebagai  alat  yang  dapat  meneliti  faktor-faktor ketimpangan pendidikan dan adanya suatu hubungan timbal balik di antara pihak-pihak tertentu dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menjelaskan  permasalahan  dan  urgensi ketimpangan pendidikan serta adanya sebuah kebijakan sebagai upaya atau solusi dalam mengatasi  ketidakmerataan  pendidikan  pada  lingkungan  masyarakat.  Adapun  tujuan dari  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  masalah  sosial  pada  masyarakat  melalui observasi  secara  langsung  untuk  menginterpretasikan  ketimpangan  pendidikan  di
Kecamatan  Banyusari  dan  Kota  Baru  Kabupaten  Karawang.  Selain  dari  maksud  dan tujuan  yang  telah  dipaparkan  tersebut,  perlu  diketahui  manfaat  dari  penelitian  ini. Pertama,  dalam  ranah  pendidikan  dapat  diketahui  permasalahan  yang  menjadi  suatu persoalan di ruang lingkup kependidikan, baik dari segi tenaga pendidik, kebijakan atau peraturan, maupun keberlangsungan pengajaran dan pembelajaran. Kedua, dalam ranah masyarakat  dapat  diketahui  permasalahan  secara  mendalam  berkaitan  dengan ketimpangan  pendidikan  sebagai  persoalan  dari  keberlangsungan  pendidikan  di  sosial masyarakat,  mencakup  sumber  daya  manusia,  tatanan  sistem  kependidikan,  dan  aspek problematik lainnya.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus  ( case  studies ) (Sugiyono,  2019) .  Data  akan  diperoleh  dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa informan dengan kriteria, yaitu sebagai  berikut:  mengetahui  arti  ketimpangan,  mengetahui  jenjang  pendidikan, memahami tujuan pendidikan, mengetahui (ikut terlibat dalam) pelaksanaan pendidikan, dan mengetahui kebutuhan pendidikan (Setyosari, 2010) .
Adapun  sasaran  informan  antara  lain,  yaitu  :  pegawai  pemerintahan,  tenaga pendidik, dan masyarakat umum.
Tabel 1 Data Wawancara Pekerjaan Jumlah Keterangan Guru 4 Berdomisili di Kecamatan Kota Baru dan Banyusari Kabupaten Karawang Pengawas SD/Korwil 2 Pemerintah daerah 2 Masyarakat 6 Alumni 4
Pedoman  wawancara  disesuaikan  dengan  perspektif  manajemen  pendidikan yang  meliputi  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan pendidikan.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  letak  geografis,  Kecamatan  Kota  Baru  Kabupaten  Karawang berjarak    kurang  lebih  25  km  dari  pusat  kabupaten.  Kecamatan  ini  merupakan pemekaran  dari  Kecamatan  Jatisari  dan  Kecamatan  Cikampek.  Kecamatan  Kota  Baru Kabupaten  Karawang  pada  wilayah  barat  berbatasan  dengan  Kecamatan  Cikampek, pada  wilayah  timur  berbatasan  dengan  Kecamatan  Jatisari,  pada  wilayah  utara berbatasan  dengan  Kecamatan  Tirtamulya  dan  wilayah  selatan  berbatasan  dengan Kabupaten  Purwakarta.  Adapun  luas  wilayah  Kecamatan  Kota  Baru  Kabupaten Karawang sekitar 2.897.113 Ha yang terdiri dari  tanah sawah seluas 1.276,558 Ha dan tanah  darat  seluas  1.620,555  Ha.  Kecamatan  ini  terdiri  dari  9  desa  yaitu:  Desa
Cikampek  Utara,  Pucung,  Jomin  Barat,  Pangulah  Utara,  Pangulah  Selatan,  Pangulah Barat,  Sarimulya,  dan  Wancimekar.  Jenis  usaha  yang  digeluti  sebagian  masyarakat Kecamatan  Kota  Baru  Kabupaten  Karawang  diantaranya  ialah  sebagai  pedagang, kerajinan (home industri), dan jasa.
Menurut  hasil  sensus  penduduk  tahun  2020  oleh  Badan  Pusat  Statistik  di Kabupaten Karawang, penduduk di Kota Baru berjumlah 133.367 jiwa yang terdiri dari 68.083  jiwa  penduduk  laki-laki  dan  65.284  jiwa  perempuan.  Kecamatan  Kota  Baru Kabupaten Karawang memiliki 66 satuan pendidikan sekolah yang terdaftar pada Data Referensi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  terdiri  dari  34  satuan pendidikan  berstatus  negeri  dan  32  satuan  pendidikan  berstatus  swasta.  Dengan perincian,  1  satuan  pendidikan  tingkat  paud/se-derajat,  43  satuan  pendidikan  tingkat dasar,  12  satuan  pendidikan  tingkat  menengah,  dan  10  satuan  pendidikan  tingkat  atas (Anon, 2021) .
Kecamatan  Kota  Baru  Kabupaten  Karawang  dapat  memenuhi  syarat  sebagai wilayah  dengan  sebutan  daerah  urban  (perkotaan).  Hal  ini  dibuktikan  dengan  tingkat literasi  dan  digitalisasi  yang  lebih  tinggi,  cenderung  multikultural,  mata  pencaharian yang  beragam,  dan  memiliki  tingkat  mobilitas  yang  tinggi.  Selain  itu,  fasilitas  umum hampir tersedia sepenuhnya dengan aksesibilitas tinggi.
Sedangkan,  Kecamatan  Banyusari  Kabupaten  Karawang  berjarak  kurang  lebih 50  km  dari  pusat  kabupaten.  Kecamatan  ini  merupakan  pemekaran  dari  Kecamatan Jatisari  dan  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  3  tahun  2003.  Kecamatan Banyusari  Kabupaten  Karawang  pada  wilayah  utara  berbatasan  dengan  Kecamatan Cilamaya  Wetan  dan  Cilamaya  Kulon,  pada  wilayah  selatan  berbatasan  dengan Kecamatan Jatisari, pada wilayah barat berbatasan dengan Kecamatan Lemahabang dan Wadas,  dan  wilayah  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Subang.  Luas  wilayah Kecamatan  Banyusari  Kabupaten  Karawang  sekitar  5.523  Ha  yang  terdiri  dari  tahan sawah  seluas  3.814  Ha  dan  tanah  darat  seluas  1.704  Ha.  Kecamatan  Banyusari Kabupaten  Karawang  meliputi  12  desa  yang  terdiri  dari  Desa  Gembongan,  Gempol, Gempol  Kolot,  Banyuasih,  Pamekaran,  Kutaraharja,  Cicinde  Selatan,  Cicinde  Utara, Jayamukti,  Mekarasih,  Talunjaya,  dan  Desa  Tanjung.  Sebagian  besar  masyarakat  di Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, peternak, dan pedagang.
Menurut  hasil  sensus  penduduk  tahun  2020  oleh  Badan  Pusat  Statistik  di Kabupaten Karawang, penduduk di Kecamatan Banyusari berjumlah 56.833 jiwa yang terdiri  dari  28.888  jiwa  penduduk  laki-laki  dan  27.945  jiwa  perempuan.  Kecamatan Banyusari  Kabupaten  Karawang  hanya  memiliki  31  satuan  pendidikan  yang  terdaftar pada Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan terdiri dari 6 satuan pendidikan  berstatus  swasta  dan  25  satuan  pendidikan  berstatus  negeri.  Dengan perincian,  26  satuan  pendidikan  tingkat  dasar,  3  satuan  pendidikan  tingkat  menengah, dan 2 satuan pendidikan tingkat atas.
Dengan  demikian,  Kecamatan  Banyusari  Kabupaten  Karawang  dapat dikategorikan  sebagai  wilayah  dengan  daerah  rural  (pedesaan).  Hal  ini  diperjelas
dengan  masih  rendahnya  tingkat  literasi  dan  digitalisasi,  mata  pencaharian  bersifat homogen, serta mobilitas dan aksesibilitas masih terbatas.
Salah  satu  masalah  instruktif  yang  dihadapi  saat  ini  adalah  buruknya  kualitas pelatihan  di  setiap  jenjang  dan  satuan  persekolahan,  khususnya  pelatihan  esensial  dan tambahan,  selain  itu  juga  terdapat  perbedaan  sifat  pengajaran  di  wilayah  pedesaan metropolitan. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk melalui berbagai persiapan dan peningkatan  kemampuan  instruktur,  penataan  dan  peningkatan  kantor/kerangka pengajaran  termasuk  pengembangan  yayasan,  seperti  halnya  bekerja  pada  sifat  dewan sekolah.  Meskipun  demikian,  petunjuk  yang  berbeda  dari  sifat  instruksi  belum menunjukkan peningkatan yang kritis dan diedarkan secara seragam. Beberapa sekolah, khususnya  di  masyarakat  perkotaan,  menunjukkan  peningkatan  kualitas  yang  baik. Sementara  itu,  yang  lain  di  daerah  provinsi  masih  belum  peduli.  Dari  persepsi  yang berbeda  dan  rusak,  ada  sekitar  tiga  faktor  yang  menyebabkan  sifat  pengajaran  tidak meningkat  secara  merata.  Pertama,  penataan  dan  pelaksanaan  sekolah  umum menggunakan pendekatan karya kreasi instruktif yang tidak dilaksanakan secara handal. Kedua,  pelaksanaan  pelatihan  dilakukan  setengah-setengah,  sehingga  sekolah  sebagai pemasok  instruksi  sangat  bergantung  pada  pilihan  peraturan  dan  terkadang  pengaturan ini  diberikan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  sekolah  terdekat.  Ketiga,  dukungan  daerah, khususnya  wali  murid  dalam  penyelenggaraan  persekolahan  selama  ini  masih  sangat kurang (Mustari et al., 2014) .
Berbicara  tentang  ketimpangan  tentu  memerlukan  analisis  yang  terukur,  dalam hal  ini  standarisasi  kualitas  pendidikan  perlu  ditinjau.  Namun,  kebanyakan  penilaian kualitas  pendidikan  hanya  didasarkan  pada  hasil  atau output pendidikan.  Jarang  sekali melihat  pada  proses  yang  berlangsung  sebelumnya.  Sebab,  setiap  daerah  dihadapkan pada  permasalahan  pendidikan  yang  berbeda.  Sebagian  masalah  pendidikan  melekat pada  pelaksanaannya.  Namun,  tak  jarang  juga  ditemui  masalah  sedari  dini,  yaitu  dari perencanaan  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  masalah  ketimpangan  pendidikan  masih belum dapat terselesaikan.
Maka  dari  itu,  ketimpangan  pendidikan  perlu  dipahami  dalam  perspektif manajemen  pendidikan.  Sehingga  dapat  diketahui  letak  kekurangan  dan  masalah  yang ada  pada  suatu  proses  atau  lembaga  pendidikan  di  suatu  daerah,  khususnya  di Kecamatan  Banyusari  dan  Kota  Baru  Kabupaten  Karawang.  Dengan  demikian, penyelesaian masalah pendidikan dapat dipersiapkan sesuai kebutuhan.

## Tabel 2 Analisis Ketimpangan Pendidikan
Aspek Manaejemen Pendidikan Kecamatan Kota Baru Kecamatan Banyusari
Perencanaan
Dalam perencanaan pendidikan, Kecamatan  Kota  Baru  dikatakan  telah melaksanakan dengan baik, melibatkan pemerintah setempat, lembaga pendidikan dan masyarakat. Dalam  perencanaan  pendidikan, Kecamatan Banyusari masih jauh dari  penilaian  baik,  perencanaan pendidikan  hanya  berjalan  pada satuan lembaga pendidikan. Sedangkan,  pemerintah  setempat dan  masyarakat  masih  belum memahami  terkait  perencanaan pendidikan. Pengorganisasian Dalam pengorganisasiannya, dilaksanakan  berdasarkan  perencanaan yang sebelumnya telah ditetapkan. Berbanding lurus dengan perencanaan pendidikan di Kecamatan Banyusari, pengorganisasian pendidikan hanya  berjalan pada satuan lembaga pendidikan. Pelaksanaan Dalam  pelaksanaannya,  pendidikan  di Kecamatan  Kota  Baru  dinilai  sangat baik. Hal ini di dukung dengan adanya penunjang  pelaksanaan  pendidikan diantaranya yaitu, fasilitas yang memadai, tenaga pendidik yang berkualitas,  mudahnya  aksesibilitas, serta  terlibatnya  masyarakat  secara aktif. Untuk pelaksanaan pendidikan di Kecamatan  Banyusari,  dinilai masih  belum  cukup baik. Hal  ini dipengaruhi  oleh  fasilitas  dan aksesibiltas  yang  terbatas,  minat dan pengetahuan terhadap pendidikan  yang  rendah,  serta adanya  pengaruh  lingkungan dan ekonomi. Pengawasan Dalam  pengawasan  pendidikan,  di Kecamatan  Kota  Baru  selain  dengan jumlah  satuan  lembaga  pendidikan yang  ada  yang  dapat  mencetak banyaknya  lulusan,  dapat  terlihat dengan  jelas  dari  sebaran  lulusan sekolah menengah atas yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam  pengawasan  pendidikan, di  Kecamatan  Banyusari  bisa dilihat dari sebaran lulusan sekolah  menengah  atas  yang memilih untuk bekerja.

## A. Perencanaan Pendidikan
Menurut  Robbins  dan  Coulter  dalam (Fariz,  2017) ,  perencanaan  dapat dianggap  sebagai  interaksi  yang  dimulai  dari  mendefinisikan  tujuan  otoritatif, memutuskan  metodologi  untuk  mencapai  tujuan  hierarkis  yang  besar,  dan membentuk  kerangka  pengaturan  yang  lengkap  untuk  menggabungkan  dan memfasilitasi  semua  pekerjaan  otoritatif  untuk  mencapai  tujuan  otoritatif.  Robbins dan Coulter juga menjelaskan bahwa tidak kurang dari empat unsur persiapan, yaitu mengatur  isian  sebagai  heading,  mengatur  batas  pemborosan,  membatasi kerentanan, dan menyusun kaidah-kaidah dalam pengendalian mutu.
Selanjutnya (Fariz,  2017) ,  menyatakan  bahwa  perencanan  yang  hebat diperlukan  untuk  menentukan  rencana.  Perencanaan  yang  baik  pada  dasarnya memiliki  berbagai  prasyarat  yang  harus  dipenuhi,  khususnya  nyata  atau  wajar, diajukan,  adaptable,  konsisten  dan  normal,  dan  lengkap.  Selanjutnya,  penyusunan instruktif  harus  siap  untuk  mencapai  tujuan  persekolahan  itu  sendiri.  Di  tingkat masyarakat,  penataan  persekolahan  sudah  diatur  bahkan  total  dengan  rencana keuangan.  Selain itu,  penyelenggaraan  pendidikan  seharusnya  tidak  hanya  menjadi tugas pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup kewajiban daerah. Masyarakat  perlu  untuk  mengetahui  dan  mempersiapkan  perencanaan  pendidikan untuk keluarganya.
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  di  Kecamatan  Kota  Baru Kabupaten  Karawang,  perencanaan  pendidikan  dinilai  telah  berjalan  sebagai  mana mestinya. Adanya sinergis antara pemerintah setempat dengan lembaga pendidikan dan  masyarakat  menjadikan  pemetaan  pendidikan  dapat  terkendali.  Hal  ini  dapat terlihat  dengan  adanya  keterlibatan  pemerintah  kecamatan  dalam  membantu masyarakat ketika masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar sesuai dengan letak  geografisnya.  Di  samping  itu,  rata-rata  masyarakat  kecamatan  Kota  Baru Kabupaten  Karawang  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  cukup  tinggi  serta penghasilan  dengan  kelas  menengah  ke  atas.  Dengan  demikian,  masyarakat  telah memahami  eksistensi  pentingnya  pendidikan  dan  telah  merencanakan  pendidikan yang akan diemban dalam ruang lingkup keluarganya.
Sedangkan,  di  Kecamatan  Banyusari  Kabupaten  Karawang,  perencanaan masih tidak terjalin secara sinergis. Bahkan untuk pengumpulan data kependudukan dan  tingkat  pendidikannya  masih  terhambat  karena  kurang  terjalin  komunikasi antara  pemerintah  desa  dengan  kecamatan.  Untuk  lembaga  pendidikan  yang  ada, telah  berusaha  menyesuaikan  dengan  kebijakan  yang  ditentukan.  Mempersiapkan pelaksanaan pendidikan dengan adanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) se-komisariat  Cilamaya.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menetapkan  tujuan  atau  indikator yang  harus  dicapai  siswa  dalam  pembelajaran.  Dalam  ruang  lingkup  masyarakat meskipun  rata-rata  memiliki  latar  belakang  pendidikan  rendah  dan  penghasilan menengah  ke  bawah,  masyarakat  di  Kecamatan  Banyusari  Kabupaten  Karawang telah memiliki keinginan atau hasrat untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dengan harapan bahwa anak dapat melebihi orang tua.

## B. Pengelolaan/Pengorganisasian Pendidikan
Pengorganisasian adalah siklus untuk merencanakan konstruksi konvensional, mengumpulkan  dan  mengatur,  dan  membagi  tugas  atau  pekerjaan  antara  individu dari  asosiasi,  sehingga  tujuan  yang  berwibawa  dapat  dicapai  secara  produktif (Febriana,  2021) .  Pelaksanaan  yang  efektif  dari  siklus  mendapatkan  beres  akan memberdayakan  asosiasi  untuk  mencapai  tujuannya.  Interaksi  ini  akan  tercermin dalam  desain  otoritatif  yang  menggabungkan  bagian-bagian  penting  dari  asosiasi dan  ukuran  yang  disortir,  untuk  lebih  spesifik:  1)  pembagian  kerja;  2) departementalisasi;  3)  garis  besar  hierarkis  formal;  4)  tingkat  kepemimpinan  dan
solidaritas  ketertiban;  5)  tingkat  kepentingan  rantai  dewan;  6)  saluran korespondensi;  7)  pemanfaatan  panel;  8)  ruang  lingkup  eksekutif  dan  pertemuan santai yang tidak dapat dihindari (Fariz, 2017 ).
Secara  umum,  pemerintah  dan  lembaga  pendidikan  dapat  dikatakan  sebagai sebuah  organisasi (Afkarina,  2018) .  Sebab,  keduanya  paling  tidak  telah  memiliki unsur-unsur  organisasi,  yaitu  anggota,  tujuan,  kerja  sama  dan  lingkungan.  Namun, dalam  pengorganisasian  pendidikan,  masyarakat  juga  memiliki  peran  untuk mengelola pendidikan dalam cakupan keluarga atau sanak saudaranya.
Pengorganisasian  atau  pengelolaan  pendidikan  dalam  lingkup  pemerintahan ialah adanya penetapan atau pembagian tugas dan penganggaran yang terkait dengan pendidikan.  Kemudian,  untuk  lembaga  pendidikan,  pengorganisasian  mencakup pembagian  tugas,  penetapan  indikator  capaian  pembelajaran,  perangkat pembelajaran,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan,  peran  masyarakat  dalam pengorganisasian pendidikan berlaku terhadap keluarganya, yaitu penetapan jenjang pendidikan serta pengelolaan keuangan.
Pada  Kecamatan  Kota  Baru  Kabupaten  Karawang,  pengorganisasian pendidikan  sejalan  dengan  perencanaannya.  Baik  dari  lingkup  pemerintahan, lembaga  pendidikan,  maupun  masyarakat.  Sedangkan,  di  Kecamatan  Banyusari Kabupaten  Karawang,  pengorganisasian  pendidikan  hanya  berjalan  pada  ruang lingkup  lembaga  pendidikan.  Untuk  pemerintah  setempat  dan  masyarakat  masih belum memahami pengorganisasian pendidikan.

## C. Pelaksanaan Pendidikan
Pada  dasarnya,  pelaksanaan  pendidikan  dianggap  sebagai  hal  yang  menjadi sorotan  utama  dalam  keberhasilan  pendidikan.  Pelaksanaan  pendidikan  merupakan pengimplementasian  dari  perencanaan  dan  pengorganisasian  pendidikan.  Hal  ini mencakup  kegiatan  pendidikan  atau  pembelajaran  serta  penunjang  kegiatan pendidikan  diantarnya,  yaitu  fasilitas  pendidikan,  tenaga  pendidik,  dan  akses terhadap pendidikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  melihat  pelaksanaan  pelaksanaan  kegiatan pendidikan, di Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang dapat dikatakan berhasil mengimplementasikan  pendidikan  sesuai  dengan  perencanaan  sebelumnya,  hal  ini didorong  dengan  ketersediaan  fasilitas  yang  memadai  serta  tenaga  pendidik  yang berkualitas.  Jarang  sekali  ditemui  masalah  pendidikan  yang  dilatarbelakangi  oleh perekonomian  keluarga.  Sebagian  besar  masyarakat  sangat  mendukung  anaknya untuk melanjutkan pendidikan, sehingga antusias terhadap pendidikan, baik jenjang dasar,  menengah,  dan  pendidikan  tinggi  benar-benar  terealisasikan.  Di  samping pendidikan  formal,  sebagian  besar  masyarakat  juga  menambahkan  asupan pendidikan  kepada  anaknya  agar  tercapai  hasil  yang  maksimal,  yaitu  dengan mengikutsertakan  siswa  dalam  kegiatan  bimbingan  belajar  (bimbel).  Orang  tua memahami  pentingnya  pendidikan,  sehingga  tidak  ragu  untuk  menambah pengeluaran biaya bimbel.
Bertolak  belakang  dengan  kondisi  pendidikan  yang  ada  di  Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang. Sebagian besar masyarakat mengeluhkan kualitas pendidikan  yang  ada,  salah  satu  yang  menjadi  sorotan adalah  fasilitas.  Pemerataan dan  pemeliharaan  fasilitas  yang  ada  menjadi  kunci  utama,  terkadang  memang  ada fasilitas  namun  terbatas  dan  digunakan  secara  bergantian  sehingga  mudah  rusak. Selain  itu,  lembaga  pendidikan  tingkat  sekolah  menengah  ke  atas  yang  ada  masih belum memiliki bangunan atau gedung sendiri. Maka, banyak masyarakat setempat yang meragukan kualitas pendidikan di Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang dan memilih untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta.
Menurut  tenaga  pendidik,  peserta  didik  di  Kecamatan  Banyusari  Kabupaten Karawang kurang memiliki motivasi belajar, salah satunya dipengaruhi  oleh faktor lingkungan. Dengan mudah peserta didik menentukan pilihan sekolah hanya karena minat dari temannya. Selain itu, kurang adanya kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya  pendidikan  berdampak  pada  sikap  abai  peserta  didik  yang  kurang antusias saat kegiatan pembelajaran.
Permasalahan  pendidikan  yang  sudah  umum  berada  di  Kecamatan  Banyusari Kabupaten  Karawang  ialah  faktor  ekonomi.  Pada  dasarnya,  sebagian  besar masyarakat  di  Kecamatan  Banyusari  Kabupaten  Karawang  berpendidikan  dan berpenghasilan  menengah  ke  bawah.  Sehingga  ketika  dihadapkan  pada  biaya  yang besar maka akan memilih jalan lain, yaitu bekerja. Padahal, banyak sekali program bantuan  pendidikan,  baik  tingkat  pusat  maupun  daerah,  seperti  adanya  Beasiswa KIP  (Kartu  Indonesia  Pintar),  KIP-Kuliah,  dan  Karawang  Cerdas.  Namun,  karena minim informasi dan sosialisasi, maka masyarakat kurang tahu-menahu akan hal itu. Di  samping  itu,  masyarakat  juga  mengeluhkan  sering  terjadi  salah  sasaran  pada program  bantuan  pemerintah.  Sebagai  contoh,  penerima  bantuan  KIP  terkadang berasal  dari  keluarga  berada.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  kurang  pengawasan  dan verifikasi data pendaftar oleh lembaga yang bersangkutan.

## D. Pengendalian dan Pengawasan Pendidikan
Schermerhorn  dalam (Fariz,  2017) ,  mencirikan  pengawasan  sebagai  interaksi dalam  memutuskan  langkah-langkah  eksekusi  dan  membuat  langkah-langkah  yang dapat  mendukung  pencapaian  hasil  normal  sesuai  dengan  pameran  yang  telah ditentukan sebelumnya. Mengingat pengaturan ini, Schermerhorn menggarisbawahi kapasitas  administratif  dalam  menetapkan  prinsip-prinsip  eksekusi  dan  langkah- langkah  yang  harus  dilakukan  untuk  menyelesaikan  presentasi  yang  tidak  benar- benar  diselesaikan.  Standar  pameran  ini  akan  menjadi  proporsi  apakah  dalam pelaksanaannya  nanti,  direksi  perlu  melakukan  langkah  restoratif  atau  tidak  jika ditemukan  beberapa  penyimpangan  atau  berbeda.  Klarifikasi  ini  sesuai  dengan pengertian  manajemen  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Stoner,  Freeman,  dan Gilbert,  yang  menurut  mereka,  pengendalian  merupakan  cara  yang  paling  umum untuk  menjamin  bahwa  latihan  yang  sejati  menyesuaikan  dengan  latihan  yang diatur.  Dengan  demikian,  manajemen  adalah  siklus  untuk  menjamin  bahwa  semua latihan yang diselesaikan sesuai dengan apa yang telah diatur.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan dilakukan dengan berbagai cara, dari segi pemerintahan dan lembaga pendidikan memiliki kriteria penilaian tertentu terhadap  keberhasilan  pelaksanaan  pendidikan.  Di  antaranya  penilaian  yang  ada pada lembaga pendidikan adalah adanya akreditasi sekolah, Penilaian Kinerja Guru (PKG), dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS).
Secara  umum,  lembaga  pendidikan  yang  ada  di  Kota  Baru  Kabupaten Karawang  telah  memiliki  akreditasi  A  atau  sangat  baik  dan  terdaftar  dengan memiliki  Nomor  Pokok  Sekolah  Nasional  (NPSN).  Tentunya,  hal  ini  juga dibuktikan dengan sebaran lulusan sekolah menengah atas yang mampu bersaing ke jenjang  pendidikan  tinggi  yang  bergengsi  dan  juga  bersaing  di  dunia  pekerjaan. Sedangkan,  di  Kecamatan  Banyusari  Kabupaten  Karawang  masih  terdapat  satuan pendidikan  yang  belum  terdaftar  dan  memiliki  NPSN.  Sebagian  besar  masyarakat lebih  memilih  bekerja  daripada  melanjutkan  ke  pendidikan  tinggi.  Bahkan,  masih sering  ditemui  peserta  didik  yang  hanya  dapat  mengenyam  pendidikan  sampai jenjang menengah.
Hal  yang  sering  dikeluhkan  masyarakat  adalah  kurang  adanya  pemerataan pembangunan  infrastruktur  untuk  satuan  pendidikan.  Pada  pembangunan  satuan pendidikan  yang  berada  di  Kota  Baru,  terutama  yang  berstatus  negeri  nampak terlihat  hasilnya.  Bangunan  semakin  luas  dan  memadai  dengan  fasilitas  lengkap. Namun  untuk  pembangunan  di  Banyusari  masih  kurang  terlihat  hasilnya. Masyarakat  beranggapan  lebih  baik  bila  langsung  bekerja  karena  Upah  Minimum Regional  (UMR)  di  Kabupaten  Karawang  tergolong tinggi  daripada menghabiskan biaya  untuk  melanjutkan  ke  perguruan  tinggi.  Kurang  adanya  informasi  dan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan serta adanya program bantuan pendidikan pada masyarakat, khususnya di Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya ketimpangan pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk berperan lebih aktif dan responsif  dalam  penyebaran  informasi  dan  pelaksanaan  sosialisasi.  Di  sisi  lain, sosialisasi  terkait  pentingnya  pendidikan  dan  program  bantuan  pendidikan seharusnya juga disampaikan kepada orang tua atau masyarakat secara umum.
Selanjutnya,  lembaga  pendidikan  dengan  lembaga  pemerintahan  perlu melakukan tinjauan dan sosialisasi pada masyarakat umum di Kecamatan Banyusari Kabupaten  Karawang,  mengenai  keunggulan  sekolah  dan  pentingnya  pendidikan. Hal  tersebut  merupakan  upaya  membentuk  karakter  dan  pemberdayaan  terhadap masyarakat  umum  di  Kecamatan  Banyusari  Kabupaten  Karawang  yang  sesuai dengan  empat  prioritas  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  pada  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024,  perlu  ditekankan bahwa untuk mengemban pendidikan, masyarakat harus bersama-sama membangun dan  percaya  pada  lembaga  pendidikan  di  daerahnya,  peran  masyarakat  untuk menciptakan mutu sekolah yang lebih baik lagi perlu adanya ruang bagi masyarakat untuk  menyampaikan  apa  yang  menjadi  keinginan  masyarakat  agar  lembaga pendidikan  di  kecamatan  Banyusari  Kabupaten  Karawang  lebih  baik  lagi  dalam
infrastruktur,  mutu  pendidikan,  dan  informasi  yang  mudah.  Dalam  kebijakan pendidikan  lembaga  pemerintahan  perlu  memberikan  otonominya,  sehingga lembaga  pendidikan  seperti  di  daerah  rural  Kecamatan  Banyusari  Kabupaten Karawang  melakukan  penyesuaian  kebijakan  yang  tepat  sesuai  kondisi  di daerahnya.

## Kesimpulan
Ketimpangan  pendidikan  pada  daerah  urban  dan  rural  dapat  dilihat  dalam pandangan  manajemen  pendidikan,  di  antaranya  pada  perencanaan  pendidikan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  pendidikan.  Sebab,  kebanyakan indikator penentu kualitas pendidikan hanya diukur pada hasil pelaksanaan pendidikan.
Secara keseluruhan, manajemen pendidikan di Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang  dapat  dikategorikan  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  didukung  dengan perencanaan  pendidikan  yang  terstruktur,  pengorganisasian  yang  teralur,  pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Sedangkan, di Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang masih  dikategorikan  cukup.  Hal  ini  dipengaruhi  karena  kurang  terjalin  sinergis  antara masyarakat  dengan  pemerintah,  pemerintah  dengan  lembaga  pendidikan,  dan  lembaga pendidikan dengan masyarakat baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan  pengawasan.  Sehingga  perlu  upaya  pembentukan  karakter  dan  pemberdayaan terhadap  masyarakat  yang  terdapat  dalam  empat  prioritas  Kementrian  Pendidikan  dan Kebudayaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024.
Selain  dari  infrastruktur  yang  kurang  memadai,  hal  yang  menjadi  faktor  utama adanya  ketimpangan  pendidikan  ialah  kurang  ditekankannya  penyampaian  informasi pentingnya  pendidikan  dan  program  bantuan  pendidikan  pada  masyarakat.  Terlebih, masyarakat  di  Kecamatan  Banyusari  Kabupaten  Karawang  memiliki  literasi  yang kurang  baik.  Padahal,  jika  dihadapkan  dengan  masalah  ekonomi,  pemerintah  telah menjawab solusi dengan adanya berbagai program bantuan pendidikan.

## BIBLIOGRAFI
Afkarina,  Nur  Izza.  (2018).  Strategi  komunikasi  humas  dalam  membentuk  public opinion lembaga pendidikan. Jurnal Idaarah , 2 (1), 50–63. Google Scholar Anon. (2021). Profile Kecamatan Kota Baru . Retrieved from
https://karawangkab.go.id/dokumen/profile-kota-baru%0A[Diakses  23  Februari 2021]
Bustomi, Muhammad Ja’far. (2012). Ketimpangan pendidikan antar kabupaten/kota dan implikasinya di Provinsi Jawa Tengah. Economics Development Analysis Journal , 1 (2). Google Scholar
Fariz,  Fariz.  (2017). Buku  Ajar  Pengantar  Manajemen .  LPPM  Stie  Yapan  Surabaya.
Google Scholar
Febriana, Rina. (2021). Kompetensi guru . Bumi Aksara. Google Scholar
Ginanjar, Muhammad Syukron, Indarto, Indarto, & Santoso, Djoko. (2019). Determinan Kinerja  Pegawai  Dengan  Motivasi  Sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal  Riset Ekonomi Dan Bisnis , 12 (2), 135–144. Google Scholar
Madjid,  Taufik.,  Rosyidah  Rachmawaty,  Moch.  Fachri,  Dkk.  (2020).  Peringkat  Status Indeks Desa Membangun (IDM). Indonesia: S.N .
Mustari,  Mohamad,  Ph,  D.,  Rahman,  M.  Taufiq,  &  Ph,  D.  (2014). Manajement Pendidikan. In Raja Grafika Persada. Google Scholar
Setyosari,  Punaji.  (2010). Metode  Penelitian  Pengembangan  dalam  Pendidikan . Jakarta: Kencana. Google Scholar
Sugiyono, P. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (D. Sutopo. S.
Pd, MT, Ir. Bandung: Alfabeta. Google Scholar
Tarigan,  A.  (2003).  Rural-Urban  Ecnonomic Linkages:  Konsep  dan  Urgensinya  dalam Memperkuat Pembangunan Desa. Perencanaan Pembangunan , 30 , 30–43. Google Scholar
Wati, Ery. (2014). Manajemen pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri 32 kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran , 14 (2). Google Scholar

## Copyright holder:
Gun Gun Gumilar, Wida Ningsih (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: