## Kepemimpinan Transformasional Dalam Pembentukan Provinsi Kepulauan Mentawai

## Wendy Sepmady Hutahaean
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung wendyhutahaean@gmail.com
Abstract: The  research’s  purpose  is  to  explain  the  importance  of  Transformational Christian  Leadership by  the  Mentawai  Islands  Regency  Government  and  the  Central Government  in  the  formation  of  Mentawai  Islands  Province.  A  qualitative  descriptive approach is the method used in the research, that describes a symptom, event or incident that is currently the center of attention. Transformational Leadership Theory is a theory used  in  Christian  Leadership,  where  a  leader  mingles  among  its  members  and  always motivates its members to realize a common vision. Currently, Mentawai Islands Regency, located  in  West  Sumatra  Province,  is  a  district  occupied  by  the  Mentawai  tribe.  The majority of the inhabitants of the Mentawai islands embrace Christianity, the only district that  is  majority  Christian  in  West  Sumatra,  amounting  to  77.6%,  of  which  48.5% Protestants and 29.1% Catholics. Meanwhile, the number of followers of Islam is 22.2% and traditional beliefs are 0.2%. There are five strategies in transforming the Mentawai Islands Regency  into  a  Mentawai  Islands  Province,  namely  (1)  Planning  and  Socialization  of Regional  Expansion,  (2)  Equalization  of  the  Number  of  Villages  in  Each  District,  (3) Expansion of Districts and Villages of Coverage, (4) Establishing New Regencies and Cities, (5) Establishment and Consolidation of the Mentawai Islands Province.
Keywords: Leadership, Transformational, Province, Island, Mentawai
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya suatu Kepemimpinan Transformasional oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga Pemerintah Pusat  dalam  pembentukan  Provinsi  Kepulauan  Mentawai.  Pendekatan  Kualitatif Deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang sedang menjadi pusat perhatian saat ini. Teori Kepemimpinan  Transformasional  adalah  teori  yang  digunakan  dalam  Kepemimpinan Kristen,  yaitu  pemimpin  yang  membaur  dan  selalu  memotivasi  anggotanya  untuk mewujudkan visi bersama. Saat ini, Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat adalah sebuah kabupaten yang ditempati oleh suku Mentawai. Sebagian  besar  penduduk  kepulauan  Mentawai  adalah  agama  Kristen,  satu-satunya kabupaten  yang  mayoritas  Kristen  di  Sumatera  Barat,  berjumlah  77,6%,  dimana Protestan 48,5% dan Katolik 29,1%. Sedangkan pemeluk agama Islam sebanyak 22,2% dan  kepercayaan  tradisional  0,2%.  Terdapat  lima  strategi  dalam  mentransformasi Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebuah Provinsi Kepulauan Mentawai, yaitu (1) Perencanaan dan Sosialisasi Pemekaran Daerah, (2) Pemerataan Jumlah Desa Setiap Kecamatan,  (3)  Pemekaran  Kecamatan  dan  Desa  Cakupannya,  (4)  Pembentukan Kabupaten  dan  Kota  Baru,  dan  (5)  Pemantapan  Pembentukan  Provinsi  Kepulauan Mentawai.
Kata Kunci: Kepemimpinan, Transformasional, Provinsi, Kepulauan, Mentawai Article History : Received: 11-05-2021 Revised: 29-06-2021 Accepted: 29-06-2021

## Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat
ISSN: 2722-8819 (cetak), 2722-8827 (online) Volume 2, No 1, Juni  2021; (43-56) Available at: http://www. http://kinaa.iakn-toraja.ac.id/

## 1. Pendahuluan
UUD RI 1945 menjabarkan wilayah RI dibagi atas beberapa daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas beberapa kabupaten dan kota yang memiliki pemerintahan masing-masing  untuk  menjalankan  otonomi  daerah  yang  seluas-luasnya. 1 Otonomi daerah  merupakan  wewenang,  hak,  dan  kewajiban  daerah  untuk  mengelola  dan mengurus  urusan  pemerintahan  sendiri  dan  kepentingan  rakyat  masing-masing. 2 Kesempatan untuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB) masih terus dibahas dan dikaji pada level daerah maupun level pusat. Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, pemekaran  wilayah  atau  pembentukan  DOB  sebenarnya  bukanlah  hal  yang  baru. Pemerintah  telah  banyak  melakukan  pemekaran  wilayah.  Pada  masa  Orde  Lama dilakukan  pemecahan  provinsi-provinsi  di  luar  Pulau  Jawa  yang  dilatarbelakangi  oleh wilayah yang terlampau luas. Pada masa Orde Baru, apabila suatu kecamatan semakin menguat karakter urbannya, maka kecamatan tersebut akan berubah status menjadi Kota Administratif. Selanjutnya seiring berjalannya pembangunan dan pola hidup perkotaan di wilayah tersebut semakin tinggi, daerah tersebut dapat meningkat menjadi Kotamadya atau  Kota  yang  setingkat  dengan  Pemerintahan  Kabupaten. 3 Pada  masa  pasca  1999 terjadi ledakan penambahan DOB yang terdiri dari kabupaten, kota, dan provinsi baru. 4
Secara  administrative,  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  terletak  di  Provinsi Sumatera  Barat  berdasarkan  UU  No.  49  Tahun  1999  dan  dikelilingi  oleh  Samudaera Hindia. Terdapat 4 pulau besar yakni Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan dan ditempati oleh suku Mentawai. Selain itu ada beberapa pulau kecil lainnya yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai tempat perladangan. Daerah ini memiliki potensi alam yang banyak yaitu dalam bidang perkebunan, pertanian, dan perikanan. Hasil laut merupakan salah satu potensi yang terus dikembangkan di kabupaten ini terutama ikan kerapu yang laku untuk diekspor. Selain itu ada sektor wisata yang didukung oleh pantai-pantai yang cocok dijadikan resor dan ombak tinggi yang sesuai untuk berselancar. Untuk menyokong pembangunan  di  daerah  ini  pemerintah  pusat  dan  daerah  merencanakan  akan membangun PLTU Tuapejat.
Dilihat  dari  aspek  sosiokultural,  Kepulauan  Mentawai  berbeda  dengan  wilayah lainnya  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Penduduknya  didominasi  oleh  masyarakat  suku Mentawai  yang  adat  budayanya  berbeda  dengan  masyarakat  suku  Minangkabau. Masyarakat  Mentawai  masih  memegang  nilai-nilai  dari  kepercayaan  Arat  Sabulungan
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Jakarta, 2002).
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta, 2004).
3 Herry Wiryono, “Cilegon : Dari Kota Administratif Sampai Kota (1986- 2005),” Patanjala 1, no. 3 (2009): 296 – 306.
4 Andik Wahyun Muqoyyidin, “Pem ekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, Dan Rekomendasi Ke Depan,” Jurnal Konstitusi 10, no. 2 (2013): 287 – 309.
yang memandang roh/arwah memiliki derajat yang sama dengan manusia, digambarkan pada interaksi Sikerei (tokoh sentral adat yang berperan dalam pengobatan) dengan roh untuk mengambil keputusan dan interaksi dengan tumbuhan yang akan dijadikan obat. 5 Sementara masyarakat Minangkabau sudah sepenuhnya memegang nilai-nilai keislaman yang  terintegrasi  dengan  adat  budaya  dengan  prinsip  adat  bersandikan  syariat  Islam, syariat  bersandikan  Quran. 6 Dalam  aspek  sosioekonomi,  masyarakat  Mentawai  dalam berbagai  kesempatan  mengkonsumsi  babi  sebagai  sumber  protein,  seperti  pada  saat acara-acara  adat. 7 Setiap  rumah  (uma)  biasanya  memiliki  kandang  babi  di  bawah kolongnya  dan  babi  merpakan  hewan  ternak  yang  sentral  dalam  budaya  Mentawai, 8 seperti  hewan  kerbau  dalam  budaya  Toraja.  Penduduk  di  Kabupaten  Kepulauan Mentawai  didominasi  oleh  pemeluk  agama  Kristen  Protestan  (48,5%)  dan  Katolik (29,1%) yang apabila digabungkan mencapai 77,6% sementara pemeluk Islam 22,2%.
Dari segi geografi, potensi daerah, dan aspek sosiokultural, Kepulauan Mentawai memiliki potensi untuk menjalankan otonominya sendiri. Berkaca dari Kepulauan Nias yang  berlatar  belakang  sosial  budaya  berbeda  dari  daratan  utama  Sumatera  Utara, mereka  kini  mengajukan  pemekaran  menjadi  provinsi  baru. 9 Dalam  hal  ekonomi, Kepulauan  Mentawai  termasuk  ke  dalam  kriteria  daerah  tertinggal, 10 sehingga  perlu pembangunan yang lebih ditingkatkan.
Dalam merealisasikan pengajuan DOB ini dan mempersiapkan segala syarat yang mendukung  pemekaran,  dibutuhkan  kepemimpinan  dari  pemerintah  daerah  maupun pusat, terutama para putra daerah. Kepemimpinan Kristen dapat dijadikan acuan dalam hal  ini  melihat  latar  belakang  masyarakat  Mentawai  yang  sebagian  besar  menganut agama Kristen dan pemimpin daerahnya juga  berkeyakinan dan dari partai bercirikan Kristen. Kepemimpinan transformasional/transformatif merupakan model kepemimpinan  yang  dimiliki  Yesus  Kristus  dan  dapat  membawa  perubahan  ke  arah kemajuan. 11
5 Apri Damai Sagita Krissandi, Sebastianus Widanarto, and Wilma Endah Utami, “Posthumanisme Masyarakat Mentawai,” Prosiding Seminar Nasional Indonesia di Tengah Tantangan Pascahumanisme: Merumuskan Model Humanisme Baru (2019): 9 – 15.
6 Aulia Rahmat, “Reaktualisasi Nilai Islam Dalam Budaya Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi,” El-HARAKAH: Jurnal Budaya Islam 13, no. 1 (2011).
7 Syaiful Kasman, “BABI : TERNAK KESAYANGAN ORANG MENTAWAI,” Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya 17, no. 1 (2015): 87 – 95.
8 Krismanto Kusbiantoro, Roy Anthonius, and Iwan Santosa, “Modernisasi Dan Komersialisasi Uma Masyarakat Mentawai Sebuah Deskripsi Fenomenologis,” Jurnal Sosioteknologi 15, no. 2 (2016): 187 – 199.
9 Ben Hansel N. Zebua and M. Y. Tiyas Tinov, “Upaya Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias (Studi Kepentingan Elit Politik),” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 4, no. 1 (2017).
10 Presiden Republik Indonesia, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Jakarta, 2020).
11 Harun Y. Natonis, “Kepemimpinan Transformatif Dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen,” Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama 3, no. 2 (2020): 15 – 27.
Dari latar belakang wacana pemekaran Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut, dirumuskan  beberapa  masalah  dalam  penelitian  ini.  Pertama,  apa  faktor  yang mempengaruhi  pemekaran  Kepulauan  Mentawai  menjadi  provinsi?  Kedua,  apa  saja wilayah  yang  dapat  ditransformasi  dalam  pemekaran  wilayah  tersebut?  Ketiga, kepemimpinan Kristen yang transformasional seperti apa yang dapat mentransformasi dan mewujudkan wacana pemekaran Kepulauan Mentawai?

## 2. Metode Penelitian
Pendekatan  Kualitatif  Deskriptif  merupakan  metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  yaitu  menjelaskan  suatu  gejala,  peristiwa  atau  kejadian  yang  sedang menjadi pusat  perhatian saat ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka yang sumbernya dari data sekunder yaitu artikel jurnal, dokumen kebijakan pemerintah/perundang-undangan, buku, dan sumber pustaka lainnya. Pustaka didapat dengan menggunakan buku, google book, jurnal, dan berbagai berita.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Proses Pengusulan Pemekaran Wilayah
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007  (PP  No.  78/07),  ada  3 persyaratan yang mendasari proses pembentukan daerah, yaitu administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. 12 Persyaratan ini dimaksudkan agar DOB mampu menyelenggarakan otonomi  daerah  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan  publik  yang  optimal  sehingga mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  dan  pada  akhirnya  dapat memperkokoh keutuhan NKRI.
a. Syarat administratif didasarkan pada suara atau aspirasi sebagian besar masyarakat.
b. Syarat teknis didasarkan pada potensi daerah, faktor ekonomi, sosial budaya, sosial politik,  kependudukan,  pertahanan,  keamanan,  luas  daerah,  dan  faktor  lain  yang mendukung berjalannya otonomi daerah meliputi rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan,  pertimbangan  kemampuan  keuangan,  dan  tingkat  kesejahteraan masyarakat.
c. Syarat  fisik  kewilayahan  meliputi  sarana  dan  prasarana  pemerintahan,  cakupan wilayah, dan lokasi calon ibukota.
Pembentukan suatu daerah harus dilengkapi dengan kajian oleh tim yang dibentuk kepala  daerah  yang  bersangkutan  untuk  menilai  kelayakan  pembentukan  DOB  secara objektif mencakup  penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis dan  memastikan daerah  induk  tetap  mampu  menyelenggarakan  otonomi  daerahnya. 13 Penilaian kuantitatif ini dilengkapi dengan proyeksi 10 (sepuluh) tahun ke depan dari faktor-faktor dominan (kemampuan ekonomi, kemampuan keuangan, potensi daerah, kependudukan)
12 Presiden Republik Indonesia, Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah (Jakarta, 2007).
dan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Daerah  Induk  disertai  penilaian  kualitatif  terhadap faktor-faktor  lain  yang  memiliki  karakteristik  tersendiri  seperti  kondisi  etnik,  potensi konflik  dan  historis,  serta  potensi  sumber  daya  alam  yang  belum  tergali.  Aturan  yang mengatur  tata  cara  pembentukan  daerah  sangat  menitikberatkan  pada  dukungan  dan inisiatif daerah pada proses inisiasi pembentukan daerah. 14 Hal ini terlihat jelas pada alur proses pengusulan pemekaran daerah sesuai dengan Pasal 14 sampai 21 PP No. 78 Tahun 2007.
Dari berbagai wacana publik dan kajian akademis dapat dilihat bahwa dorongan pemekaran selama ini lebih banyak berasal dari tuntutan daerah. 15 Alasan utama yang melatarbelakangi daerah mengajukan pemekaran diantaranya:
a) Kebutuhan akan pemerataan ekonomi daerah. Ini adalah alasan yang paling populer digunakan untuk pemekaran daerah menurut data IRDA.
b) Terlalu  luasnya  kondisi  geografis.  Pada  banyak  kasus  di  Indonesia,  pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik kurang terlaksana dengan optimal  dan kurang efektif  untuk  daerah  yang  wilayahnya  terlalu  luas  karena  infrastruktur  yang  tidak memadai.
c) Perbedaan basis identitas (etnis, asal muasal keturunan). Pengajuan pemekaran dapat dilatarbelakangi  oleh  masyarakat  yang  berdomisili  di  daerah  pemekaran  merasa sebagai komunitas budaya tersendiri yang berbeda dengan daerah induk.
d) Pengelolaan konflik komunal yang selalu gagal. Kekacauan politik yang menemui jalan buntu sering menimbulkan adanya tuntutan pemisahan daerah.
Gambar 1. Proses Pengusulan Pemekaran Daerah di Tingkat Pemerintah Daerah
e) Adanya insentif fiskal melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil Sumber Daya Alam, dan Pendapatan Asli Daerah bagi daerah baru hasil pemekaran yang dijamin oleh Undang-Undang.
Pada  tingkat  pusat,  prosedur  pembahasan  untuk  meloloskan  usulan  proposal pembentukan DOB secara teknokratis digambarkan sebagaimana diagram alir berikut ini.

## Persyaratan Administratif
Saat ini memang belum ada masyarakat Mentawai baik dari Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun dari luar kabupaten yang menyampaikan aspirasi untuk pemekaran Kepulauan  Mentawai  menjadi  sebuah  provinsi.  Namun,  pemekaran  Mentawai  dari Kabupaten  Padang  Pariaman  adalah  aspirasi 16 dan  dimotori  organisasi  masyarakat Mentawai. 17 Kepemimpinan  dari  pemerintah  daerah  dan  tokoh  masyarakat  Mentawai sangat  diperlukan  dalam  menggerakkan  berbagai stakeholder mulai  dari  visi  untuk kemandirian  Mentawai  sebagai  provinsi,  penataan  wilayah  dan  ekonomi  desa  dan kecamatan, 18 hingga  wacana  pembentukan  desa  dan  kecamatan  baru  sehingga masyarakat nantinya siap untuk wacana provinsi baru. 19
16 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Jakarta, 1999).
17 Kominfo Mentawai, “Yudas: Sepintas Dalam Sejarah Terkait Mekarnya Mentawai Menjadi Kabupaten,” last modified 2019, accessed June 17, 2021, http://www.mentawaikab.go.id/berita/detail/yudas--sepintas-dalam-sejarah-terkait-mekarnya- mentawai-menjadi-kabupaten-.
18 Kemenko PMK, “Pemerintah Matangkan Rencana Penataan Desa Di Kabupaten Kepulauan Mentawai,” last modified 2021, accessed June 29, 2021, https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah - matangkan-rencana-penataan-desa-di-kabupaten-kepulauan-mentawai.
19 Joni Abdul Kasir, “Pemerataan Pembangunan, Mentawai Ajukan Pemekaran 40 Desa Baru,” last modified 2019, accessed June 17, 2021, https://klikpositif.com/baca/48396/pemerataan-pembangunan- mentawai-ajukan-pemekaran-40-desa-baru.html.

## Gambar 2. Proses Pengusulan Pemekaran Daerah di Tingkat Pemerintah Pusat

## Persyaratan Teknis
Secara  sosio-ekonomi  Mentawai  masih  jauh  dari  kriteria  pemekaran  sebagai provinsi. 20 Dari sisi sosial budaya, Kepulauan Mentawai yang mayoritas suku Mentawai memiliki latar belakang budaya yang berbeda dari kabupaten lainnya di Sumatera Barat yang  Minangkabau.  Wacana  kebijakan  dari  pemerintah  provinsi  terkadang kontraproduktif terhadap kepentingan suku Mentawai, misalnya wacana status Sumatera Barat  sebagai  Daerah  Istimewa  Minangkabau. 21 Budaya  Mentawai  yang  masih  kuat memegang  nilai-nilai Arat  Sabulungan bertentangan  dengan  nilai  keislaman  suku Minangkabau,  berbeda  dengan  agama  Kristen  yang  dapat  mengakomodasi  kultur Mentawai  seperti  di uma biasanya  harus  ada  ternak  babi.  Hal  ini  juga  yang  membuat pemeluk agama di Mentawai didominasi oleh Kristen (77,6%), baik itu Protestan (48,5%) maupun  Katolik  (29,1%),  sedangkan  umat  Islam  sebesar  22,2%  dan  sisanya  memeluk kepercayaan  0,2%. 22 Populasi  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  pada  tahun  2020 sebanyak 87.623 jiwa dengan luas wilayah 6.033,76 km 2 . Dari jumlah penduduk memang masih  jauh  dari  layak  dimekarkan,  namun  dari  luas  wilayah  sudah  dapat  dimekarkan. Sebagai perbandingan provinsi Kalimantan Utara yang paling sedikit penduduknya ada 708,4 ribu jiwa 23 dan Kepulauan Nias yang profil wilayahnya mirip memiliki luas 5.625 km 2 . 24
Dari  aspek  sosio-politik,  Mentawai  memiliki  putra-putra  daerah  yang  duduk  di dalam  pemerintahan  dan  juga  organisasi  Forum  Komunikasi  Masyarakat  Mentawai (FKMM)  dan  Ikatan  Pemuda  Pelajar  Mentawai  (IPMEN).  Di  sisi  pertahanan  dan keamanan, Mentawai merupakan wilayah pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan merupakan wilayah rawan bencana. Rentang kendali ibukota akan semakin  dekat  bila  Mentawai  menjadi  provinsi  melihat  wilayah  geografis  berupa kepulauan dengan akses transportasi menuju ibukota 3 kali seminggu melalui kapal feri.
20 Joan Marta, “Faktor Pemicu Dan Penentu Kelayakan Pemekaran Wilayah Di Sumatera Barat (P endekatan Sosial Ekonomi),” Jurnal Ecosains 1, no. 1 (2012): 67 – 76.
21 Rus Akbar Saleleubaja, “Usulan Sumbar Menjadi DIM, Ini Kata Sejumlah Tokoh Dari Mentawai,” last modified 2021, accessed June 17, 2021, https://www.mentawaikita.com/baca/5216/usulan-sumbar- menjadi-dim-ini-kata-sejumlah-tokoh-dari-mentawai.
22 BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, “Jumlah Penduduk Menurut Agama Dan Kecamatan (Jiwa), 2019- 2020,” last modified 2020, accessed June 17, 2021, https://mentawaikab.bps.go.id/indicator/108/560/1/jumlah-penduduk-menurut-agama-dan- kecamatan.html.
23 BPS Republik Indonesia, “Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi Da n Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2018- 2020,” last modified 2020, accessed June 17, 2021, https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan- jenis-kelamin.html.
24 BPS Provinsi Sumatera Utara, “Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Me nurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara, 2020,” last modified 2020, accessed June 17, 2021,
https://sumut.bps.go.id/statictable/2021/04/19/2066/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut- kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-utara-2020.html.
Tingkat  kesejahteraan  masyarakat  Mentawai  masih  rendah  dan  digolongkan  sebagai wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).
Perencanaan dan Sosialisasi Pemekaran Daerah (Persyaratan Fisik Wilayah)
Pemerintah  daerah  perlu  membuat  suatu  perencanaan  yang  matang  serta sosialisasi rencana pemekaran tersebut, baik dengan pemerintah pusat, masyarakat dan pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  pada  tahun  2018 secara  administratif  memiliki  10  kecamatan,  43  desa  dan  341  dusun. 25 Kesepuluh kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:
a) Kecamatan Pagai Selatan, luas daerah 901,08 km² (14,99 %) dan ibu kota kecamatan di Bulasat. Kecamatan Pagai Selatan terbagi ke dalam 4 desa, antara lain      Bulasat, Makalo, Malakopak, dan Sinaka.
b) Kecamatan  Sikakap,  luas  daerah  278,45  km²  (4,63  %)  dan  ibu  kota  kecamatan  di Sikakap. Kecamatan Sikakap terbagi ke dalam 3 desa, antara lain Matobek, Sikakap, dan Taikako.
c) Kecamatan Pagai Utara, luas daerah 342,02 km² (5,69 %) dan ibu kota kecamatan di Saumanganyak.  Kecamatan  Pagai  Utara  terbagi  ke  dalam  3  desa,  antara  lain: Betumonga, Saumanganyak, dan Silabu.
d) Kecamatan Sipora Selatan, luas wilayah 268,47 km² (4,47 %) dan ibu kota kecamatan di Sioban. Kecamatan Sipora Selatan terbagi ke dalam 7  desa,  antara lain Beriulou, Bosua, Mara, Matobe, Nem-Nem Leleu, Saureinu, dan Sioban.
e) Kecamatan Sipora Utara, luas wilayah 383,08 km² (6,37 %) dan ibu kota kecamatan di Sido  Makmur.  Kecamatan  Sipora  Utara  terbagi  ke  dalam  5  desa  dan  1  kelurahan, antara  lain  Betumonga,  Bukit  Pamewa,  Goissoinan,  Sido  Makmur,  Sipora  Jaya,  dan Tuapejat (ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai).
f) Kecamatan Siberut Selatan, luas wilayah 508,33 km² (8,46 %) dan ibu kota kecamatan di Maileppet. Kecamatan Siberut Selatan terbagi ke dalam 5 desa, antara lain Madobak Ugai, Maileppet, Matotonan, Muara Siberut, dan Muntei.
g) Kecamatan  Siberut  Barat  Daya,  luas  wilayah  649,08  km²  (10,80  %)  dan  ibu  kota kecamatan  di  Pasakiat  Taileleu.  Kecamatan  Siberut  Barat  Daya  terbagi  ke  dalam  3 desa, antara lain Katurai, Pasakiat Teileleu, dan Sagalubbek.
h) Kecamatan  Siberut  Tengah,  luas  wilayah  739,87  km²  (12,31  %)  dan  ibu  kota kecamatan  di  Saibi  Samukop.  Kecamatan  Siberut  Tengah  terbagi  ke  dalam  3  desa, antara lain Cimpungan, Saibi Samukop, dan Saliguma.
i) Kecamatan Siberut Utara, luas wilayah 816,11 km² (13,58 %) dan ibu kota kecamatan di Muara Sikabaluan. Kecamatan Siberut Utara terbagi ke dalam 6 desa, antara lain Bojakan, Malancan, Mongan Poula, Muara Sikabaluan, Sirilogui, dan Sotboyak.
25 BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, “Banyaknya Desa Dan Dusun Di Kecamatan 2017 -201 8,” last modified 2018, accessed June 30, 2021, https://mentawaikab.bps.go.id/indicator/101/100/1/banyaknya-desa- dan-dusun-di-kecamatan.html.
j) Kecamatan  Siberut  Barat,  luas  wilayah  1.124,86  km²  (18,71  %)  dan  ibu  kota kecamatan  di  Simalegi  (Betaet).  Kecamatan  Siberut  Barat  terbagi  ke  dalam  3  desa, yaitu Sigapokna, Simalegi, dan Simatalu Sipokak.

## Pemerataan Jumlah Desa Setiap Kecamatan
Jika diperhatikan, jumlah desa untuk membentuk suatu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah minimal 3 desa. Pemerintah dapat memekarkan kecamatan- kecamatan yang terdiri dari lebih 3 desa, yaitu:
a) Pemekaran Kecamatan Sipora Utara. Kecamatan Sipora Utara yang terdiri dari 6 desa dapat  dimekarkan  menjadi  2  kecamatan.  Pertama,  pemekaran Kecamatan  Sipora Barat yang  terdiri  dari  3  desa,  yaitu  Betumonga,  Bukit  Pamewa,  dan  Gosooinan. Kedua, induk Kecamatan Sipora Utara yang terdiri dari 3 desa, yaitu Sido Makmur, Sipora Jaya, dan Tuapejat.
b) Pemekaran Kecamatan Sipora Selatan. Kecamatan Sipora Selatan yang terdiri dari 7 desa  dapat  dimekarkan  menjadi  2  kecamatan.  Pertama,  pemekaran Kecamatan Sipora Tenggara yang terdiri dari 3 desa, yaitu Nemnem Leleu, Bosua, dan Beriulou. Kedua,  induk  Kecamatan  Sipora  Selatan  yang  terdiri  dari  4  desa,  yaitu  Saureinu, Matobe, Mara, dan Sioban.
c) Pemekaran Kecamatan Siberut Utara Kecamatan Sipora Utara yang terdiri dari 6 desa dapat dimekarkan menjadi 2 kecamatan. Pertama,  pemekaran Kecamatan Siberut Timur yang terdiri dari 3 desa, yaitu Sirilogui, Sotboyak, dan Bojakan. Kedua, induk Kecamatan Siberut Utara yang terdiri dari 3 desa, yaitu Mongan Poula, Malancan, dan Muara Sikabaluan.

## Pemekaran Kecamatan dan Desa Cakupannya
Walaupun  pemerintah  sudah  melakukan  pemekaran  kecamatan,  namun  masih terdapat  beberapa  kecamatan  yang  cakupannya  terdiri  lebih  dari  3  desa.  Namun demikian,  jika  kecamatan  tersebut  dimekarkan  menjadi  2  kecamatan,  jumlah  desa cakupan  di  kecamatan  yang  dimekarkan  akan  berjumlah  kurang  dari  3  desa.  Untuk mengatasi masalah ini, maka pemerintah daerah dapat terlebih dahulu membentuk desa- desa baru untuk memenuhi persyaratan pemekaran sebuah kecamatan menjadi minimal 3 desa setiap kecamatannya.
a) Pengembangan Desa di Kecamatan Pagai Selatan sehingga dapat dipecah menjadi 2 kecamatan. Pertama, pemekaran Kecamatan Pagai Tenggara sehingga terdiri dari 3 desa,  yaitu  Makalo,  Malakopak,  dan  1  desa  baru.  Kedua,  induk  Kecamatan  Pagai Selatan  dimekarkan  sehingga  terdiri  dari  3  desa,  yaitu  Bulasat,  Sinaka,  dan  1  desa baru.
b) Pengembangan Desa di Kecamatan Siberut Selatan sehingga dapat dipecah menjadi 2 kecamatan. Pertama, pemekaran Kecamatan Siberut Tenggara sehingga terdiri dari
3 desa, yaitu Muntei, Muara Siberut, dan 1 desa baru. Kedua induk Kecamatan Siberut Selatan terdiri dari 3 desa, yaitu Maileppet, Madobak Ugai, dan Matotonan
c) Pengembangan Desa di Kecamatan Sipora Selatan sehingga dapat dipecah menjadi 2 kecamatan. Pertama, Pemekaran Kecamatan Sipora Timur sehingga terdiri dari 3 desa, yaitu Saureinu, Matobe, dan 1 desa baru. Kedua, induk Kecamatan Sipora Selatan dimekarkan sehingga terdiri dari 3 desa, yaitu Mara, Sioban, dan 1 desa baru.

## Pembentukan Kabupaten dan Kota Baru
Pemerintah Daerah dapat membentuk kabupaten baru yang terdiri dari minimal 3 kecamatan  dan  pemekarannya.  Sedangkan  pembentukan  kota  terdiri  dari  minimal  2 kecamatan,  seperti  berikut.  Hal  ini  dikarenakan  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai merupakan daerah terluar Republik Indonesia dan termasuk ke dalam derah tertinggal yang perlu untuk segera bertransformasi menjadi sebuah provinsi baru.
a) Pembentukan Kota Tuapejat. Kota ini akan beribukota di Tuapejat yang terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sipora Utara (ibukota di Sido Makmur) dan Pemekaran Kecamatan Sipora Barat (ibukota di Betumonga).
b) Pembentukan Kabupaten  Sipora. Kabupaten  ini  akan  beribukota  di  Sioban  yang terdiri  dari  4  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Sipora  Selatan  (ibukota  di  Sioban), Pemekaran  Kabupaten  Sipora  Tenggara  (ibukota  di  Bosua)  dan  Pemekaran Kabupaten Sipora Timur (ibukota di Matobe).
c) Pembentukan Kabupaten Pagai. Kabupaten ini akan beribukota di Sikakap terdiri dari  4  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Pagai  Selatan  (ibukota  di  Bulasat),  Kecamatan Pagai Utara (ibukota di Saumanganyak), Kecamatan Sikakap (ibukota di Sikakap), dan Pemekaran Kecamatan Pagai Tenggara (ibukota di Makalo).
d) Pembentukan Kabupaten  Siberut. Kabupaten  ini  akan  beribukota  di  Cimpungan terdiri  dari  4  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Siberut  Utara  (ibukota  di  Muara Sikabaluan),  Kecamatan  Siberut  Barat  (ibukota  di  Simalegi),  Kecamatan  Siberut Tengah  (ibukota  di  Saibi  Samukop),  dan  Pemekaran  Kabupaten  Siberut  Timur (ibukota di Sirilogui)
e) Induk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tadinya beribukota di Tuapejat (telah dimekarkan menjadi Kota Tuapejat) akan berpindah ibukota di Madobak dan terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Siberut Barat Daya (ibukota di Pasakiat Taileleu), Kecamatan Siberut Selatan (ibukota di Maileppet), dan Pemekaran Kabupaten Siberut Tenggara (ibukota di Muara Siberut)

## Pemantapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Mentawai
Pemerintah  daerah  harus  bersinergi  dengan  pemerintah  pusat,  masyarakat Mentawai  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  pembentukan  Provinsi Kepulauan Mentawai. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan jumlah desa di tiap  kecamatan  menjadi  minimal  7  desa  untuk  setiap  kecamatannya.  Selain  itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan jumlah kecamatan di tiap Kabupaten dan Kota
menjadi  minimal  7  kecamatan  untuk  setiap  Kabupaten/Kota  nya.  Untuk  membentuk Provinsi Kepulauan Mentawai, maka Pemerintah Daerah di 5 kabupaten dan kota yang baru dibentuk harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Pada akhirnya akan terbentuk Provinsi  Kepulauan  Mentawai yang  beribukota  di  Kota  Tuapejat  terdiri  dari  5 Kabupaten dan Kota, yaitu Induk Kabupaten Kepulauan Mentawai , Pemekaran Kota Tuapejat , Pemekaran Kabupaten Siberut , Pemekaran Kabupaten Sipora , Pemekaran Kabupaten Pagai.
Kepemimpinan Yang Transformasional dalam Perspektif Kristen
Teori Kepemimpinan Transformasional adalah suatu teori kepemimpinan dimana pemimpin membaur dengan anggotanya, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anggotanya,  serta  pertimbangan  kemampuan  kelompok  dalam  mengerjakan  tugas. 26 Hubungan yang terjalin antara pemimpin dan anggota tidak kaku, tetapi seperti saudara, serta masukan dan saran bawahan mau diterima oleh pemimpin. 27 Model kepemimpinan Kristen  adalah  kepemimpinan  yang  meneladani  model  kepemimpinan  Yesus  Kristus. Yang  membedakan  model  kepemimpinan  Kristen  dengan  kepemimpinan  dunia  (yang mengandalkan  kekuasaan  dan  kewenangan  untuk  menjalankan  pengaruhnya)  adalah model  kepemimpinan  ini  dimulai  dari  kasih,  kerelaan,  dan  keinginan  untuk  melayani orang lain sehingga menginspirasi dan memotivasi untuk sama-sama mencapai tujuan. 28 Yesus  Kristus  dapat  menjadi  teladan  yang  memiliki  karakter  kepemimpinan transformasional dimana beliau memiliki wibawa untuk memimpin dengan perencanaan dan strategi yang matang. 29

## 4. Kesimpulan
Pemekaran  Provinsi  Kepulauan  Mentawai  adalah  wacana  yang  perlu dikembangkan dan direalisasikan melihat faktor-faktor sosial-budaya, sosial-politik, dan pertahanan  keamanan,  utamanya  sosial-budaya  yang  menjadikan  Mentawai  unik  dari provinsi induknya sebagai daerah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen. Dorongan wacana ini adalah demi pemerataan ekonomi dan pembangunan yang selama ini masih berjalan dengan lambat dan juga untuk menghindari konflik komunal akibat perbedaan identitas.
Kepemimpinan  Kristen  yang  transformasional  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  hingga  Pemerintah  Pusat  sangat  diperlukan  dalam
26 Wendy Sepmady Hutahaean, Teori Kepemimpinan , ed. Yayuk Umaya, 1st ed. (Malang: Ahli Media Press, 2021), https://books.google.co.id/books/about/TEORI_KEPEMIMPINAN.html?id=CYMqEAAAQBAJ.
27 Simon Simon and Alvonce Poluan, “Model Kepemimpinan Yang Ideal Dalam Penataan Organisasi Gereja,” SHAMAYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 1, no. 2 (2021): 133 – 147.
28 Agus Purwanto, “Kepemimpinan Yesus Kristus Sebagai Model Kepemimpinan Kristen,” Mathetes: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen 1, no. 2 (2020): 131 – 146.
29 Natonis, “Kepemimpinan Transformatif Dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen.”
pembentukan  Provinsi  Kepulauan  Mentawai  sebagaimana  Yesus  Kristus  yang mentransformasi  umat-Nya  sehingga  terwujud  visi-Nya  di  dunia.  Kepemimpinan transformasional  dalam  perspektif  Kristen  ini  menekankan  pada  perencanaan  dan strategi  matang.  Pemimpin  yang  transformative  ikut  berbaur  di  tengah-tengah anggotanya dan selalu memotivasi anggotanya untuk mewujudkan visi bersama.
Terdapat lima strategi dalam mentransformasi Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi  sebuah  Provinsi  Kepulauan  Mentawai,  yaitu  (1)  Perencanaan  dan  Sosialisasi Pemekaran  Daerah,  (2)  Pemerataan  Jumlah  Desa  Setiap  Kecamatan,  (3)  Pemekaran Kecamatan dan Desa Cakupannya, (4) Pembentukan Kabupaten dan Kota Baru, dan (5) Pemantapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Mentawai.

## Referensi
BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Banyaknya Desa Dan Dusun Di Kecamatan 2017- 2018.” Last modified 2018. Accessed June 30, 2021.
https://mentawaikab.bps.go.id/indicator/101/100/1/banyaknya-desa-dan-dusun- di-kecamatan.html.
———. “Jumlah Penduduk Menurut Agama Dan Kecamatan (Jiwa), 2019 - 2020.” Last modified 2020. Accessed June 17, 2021.
https://mentawaikab.bps.go.id/indicator/108/560/1/jumlah-penduduk-menurut- agama-dan-kecamatan.html.
BPS Provinsi Sumatera Utara. “Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara, 2020.” Last modified 2020. Accessed Ju ne 17, 2021. https://sumut.bps.go.id/statictable/2021/04/19/2066/luas-daerah-dan-jumlah- pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-utara-2020.html.
BPS Republik Indonesia. “Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi Dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2018- 2020.” Last modified 2020. Accessed June 17, 2021. https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi- menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html.
Fanani, Abdul Fatah, Mahathir Muhammad Iqbal, Wahyu Astutik, and Yuni Lestari.
“Kepemimpinan Transformasional Sektor Publik.” Journal of Public Sector Innovations 4, no. 2 (2020): 84 – 90.
Herawati, Nunik Retno. “Pemekaran Daerah Di Indonesia.” Politika: Jurnal Ilmu Politik 2, no. 1 (2011): 57 – 65.
Hutahaean, Wendy Sepmady. Teori Kepemimpinan . Edited by Yayuk Umaya. 1st ed. Malang: Ahli Media Press, 2021.
https://books.google.co.id/books/about/TEORI_KEPEMIMPINAN.html?id=CYMqEA AAQBAJ.
Kasir, Joni Abdul. “Pemerataan Pembangunan, Mentawai Ajukan Pemekaran 40 Desa Baru.” Last modified 2019. Acce ssed June 17, 2021.
https://klikpositif.com/baca/48396/pemerataan-pembangunan-mentawai-ajukan- pemekaran-40-desa-baru.html.
Kasman, Syaiful. “BABI : TERNAK KESAYANGAN ORANG MENTAWAI.” Jurnal
Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya 17, no. 1 (2015): 87 – 95.
Kemenk o PMK. “Pemerintah Matangkan Rencana Penataan Desa Di Kabupaten Kepulauan Mentawai.” Last modified 2021. Accessed June 29, 2021. https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-matangkan-rencana-penataan-desa- di-kabupaten-kepulauan-mentawai.
Krissandi, Apri Damai Sagita, Sebastianus Widanarto, and Wilma Endah Utami. “Posthumanisme Masyarakat Mentawai.” Prosiding Seminar Nasional Indonesia di Tengah Tantangan Pascahumanisme: Merumuskan Model Humanisme Baru (2019): 9 – 15.
Kusbiantoro, Krismanto, Roy Anthonius, and Iwa n Santosa. “Modernisasi Dan Komersialisasi Uma Masyarakat Mentawai Sebuah Deskripsi Fenomenologis.” Jurnal Sosioteknologi 15, no. 2 (2016): 187 – 199.
Marta, Joan. “Faktor Pemicu Dan Penentu Kelayakan Pemekaran Wilayah Di Sumatera Barat (Pendekatan Sosial Ek onomi).” Jurnal Ecosains 1, no. 1 (2012): 67 – 76.
Mentawai, Kominfo. “Yudas: Sepintas Dalam Sejarah Terkait Mekarnya Mentawai Menjadi Kabupaten.” Last modified 2019. Accessed June 17, 2021.
http://www.mentawaikab.go.id/berita/detail/yudas--sepintas-dalam-sejarah- terkait-mekarnya-mentawai-menjadi-kabupaten-.
Muqoyyidin, Andik Wahyun. “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, Dan Rekomendasi Ke Depan.” Jurnal Konstitusi 10, no. 2 (2013): 287 – 309.
Natonis, Harun Y. “Kepemimpinan Transformatif Dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen.” Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama 3, no. 2 (2020): 15 – 27.
Presiden Republik Indonesia. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 . Jakarta, 2020.
——— . Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah . Jakarta, 2007.
Purwanto, Agus. “Kepemimpinan Yesus Kristus Sebagai Model Kepemimpinan Kristen.” Mathetes: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen 1, no. 2 (2020): 131 – 146.
Rahmat, Aulia. “Reaktualisasi Nilai Islam Dalam Budaya Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi.” El-HARAKAH: Jurnal Budaya Islam 13, no. 1 (2011).
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia . Jakarta, 2002.
——— . Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai . Jakarta, 1999.
——— . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta, 2004.
Saleleubaja, Rus Akbar. “Usulan Sumbar Menjadi DIM, Ini Kata Sejumlah Tokoh Dari Mentawai.” Last modified 2021. Accessed June 17, 2021.
https://www.mentawaikita.com/baca/5216/usulan-sumbar-menjadi-dim-ini-kata- sejumlah-tokoh-dari-mentawai.
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Usulan 314 DOB Dikaji, Mendagri: Pemerintah Tetap Berlakukan Moratorium Pemekaran Daerah.” Last modified 2019. Accessed June 29, 2021. https://setkab.go.id/usulan-314-dob-dikaji-mendagri-pemerintah- tetap-berlakukan-moratorium-pemekaran-daerah.
Simon, Simon, and Alvonce Poluan. “Model Kepemimpinan Yang Ideal Dalam Penataan Organisasi Gereja.” SHAMAYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 1, no. 2 (2021): 133 – 147.
Wiryono, Herry. “Cilegon: Dari Kota Administratif Sampai Kota (1986 - 2005).” Patanjala 1, no. 3 (2009): 296 – 306.
Zebua, Ben Hansel N., and M. Y. Tiyas Tinov. “Upaya Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias (Studi Kepentingan Elit Politik).” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 4, no. 1 (2017).