Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN :  2579-4914 P-ISSN :  2579-4701
Volume, 1, Issue 1, Maret 2019

## PROFESIONALISME POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang)
Dian Jumes Putra
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Email: jumesputra@gmail.com

## ABSTRACT
Law  Number  22  Year  2009  concerning  Road  Traffic  and  Transportation  is  intended  to realize  security  and  safety  and  order  in  traffic.  Empirical  facts  show  that  the  legal compliance  of  people  in  traffic  on  the  highway  is  decreasing.  Many  road  users  do  not comply with traffic regulations, so that traffic accidents on the road that tend to increase The  high  number  of  traffic  accidents  must  be  handled  by  the  police  professionally  by handling accidents based on the established standard operating procedures.
Kata Kunci: Profesionalisme, Polisi Lalu Lintas, Penanggulangan Kecelakaan.

## PENDAHULUAN
Penanganan  dan  penindakan  pelanggaran  di  jalan  raya  merupakan  tugas  dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum.Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Tugas dan fungsi  polri  terutama fungsi  lantas sesuai  dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut  semakin  berat  dan  memiliki  kewenangan  yang  luas,  sehinggadiperlukan profesionalitas  yang  tinggi  dari  masing-masing  aparat  agar  memberikan  pengaruh  yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
Profesionalisme polisi sangat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagaipenegak hukum.  Apabila  polisi  tidak  profesional  maka  proses  penegakan  hukum  akan  timpang, akibatnya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  akan  senantiasa  terancam  sebagai  akibat tidak  profesionalnya  polisi  dalam  menjalankan  tugas.  Polisi  adalah  ujung  tombak  dalam integrated  criminal  justince  system .  Di  tangan  polisi  terlebih  dahulu  mampu  mengurai gelapnya  kasus  pelanggaran  yang  terjadi  di  jalanan  dan  akan  menciptakan  ketertiban  dan kelancaran (katimbcar) lalu lintas.
Pada  faktanya  jajaran  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Resor  Polresta Padang sudahmelakukan upaya-upaya dalam penanganan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Upaya- upayayang dilakukan yaitu: pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini,  kegiatanoperasi  khusus  yang  terus  digalakan  oleh  kepolisian  dalam  menindak setiappelanggaran  lalu  lintas,  sosialisasi  dan  internalisasi  tata  cara  dan  etika  berlalu lintasserta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Upaya  dan  kerja  pihak  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Resor  Polresta Padang  sudah  diupayakan  semaksimal  mungkin  namun  angka  kecelakaan  lalu  lintas  dari tahun  ke  tahun  bukannya  semakin  menurun  malah  justru  meningkat.  Angka  kecelakaan lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Polresta  Padang  selalu  mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Berdasarkan  data  anatomi  kecelakaan  lalu  lintas  yang penulis  peroleh  dari  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Resor  Polresta  Padang diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir,  yaitu pada tahun 2015 jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 502 (lima ratus dua) kecelakaan dan pada tahun 2016 sebanyak 673 (enam  ratus  tujuh  tiga)  kecelakaan  serta  pada  tahun  2017  sebanyak  874  (delapan  ratus tujuh  puluh  empat)  kecelakaan.  Sedangkan  kerugian  materiil  akibat  kecelakaan  tersebut
pada  tahun  2015  sejumlah  Rp.  786.070.000,-  (tujuh  ratus  delapan  puluh  enam  juta  tujuh puluh  ribu  rupiah)  dan  pada  tahun  2016  kerugian  materiil  yang  diderita  sebanyak  Rp. 853.900.000,-  (delapan  ratus  lima  puluh  tiga  juta  sembilan  ratus  ribu  rupiah)  serta  pada tahun  2017  kerugian  materiil  sebanyak  Rp.  2.312.050.000,-  (dua  milyar  tiga  ratus  dua belas  juta  lima  puluh  ribu  rupiah).  Selain  kerugian  material,  juga  menimbulkan  korban meninggal dunia dan luka berat serta luka ringan.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  profesionalisme  Polisi  Lalu  Lintas  dalam  penanggulangan  kecelakaan lalu lintas pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi untuk mewujudkan profesionalisme Polisi Lalu Lintas  dalam  menanggulangi  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  tentang  profesionalisme  dan  kendala-kendala  yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada Satuan Lalu Lintas  Kepolisian  Resor  Kota  Padang.Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah yuridis  normative, yang  didukung  pendekatan yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis normatif, yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari ketentuan-ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan  (Ronny  Hanitijo  Soemitro, 23:1990). Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Profesionalisme  Polisi  Lalu  Lintas  Dalam  Penanggulangan  Kecelakaan  Lalu Lintas Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang
Kepolisian  Resor  Kota  (Polresta)  Padang  merupakan  instansi  yang  bertugas  dan bertanggung jawab dalam pengamanan dan perlindungan bagi setiap warga masyarakat di wilayah  hukumnya.  Dalam  penanganan  berbagai  hal  tentang  perlalulintasan,
baikadministrasi  lalu  lintas,pelayanan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  Surat  Tanda  Nomor Kendaraan  (STNK),  Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB),  informasi  rambu  dan marka,  kecelakaan  dan  keramaian  di  jalan  raya  merupakan  tanggung  jawab  dari  Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang.
Indikator  untuk  mengukur  profesionalisme  kepolisian  dalam  penanggulangan kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ini, yang penulis gunakan adalah indikator kinerja berdasarkan  orientasi  pada  proses  dan  dan  berdasarkan  orientasi  pada  hasil,  seperti  yang dikatakan Ratminto dan Atik bahwa: dalam menggunakan orientasi pada proses, indikator untuk  mengukur  profesionalisme  adalah  responsivitas,  responsibilitas,  akuntabilitas dantransparansi”(Ratminto dan Atik, 179:2007).
Berdasarkan  indikator  tersebut  di  atas,  maka  analisis  terhadap  profesionalisme Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Resor  Kota  Padang  dalam  penanggulangan kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:
1. Responsivitas
Indikator  responsivitas  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  kemampuan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang dalam menangani kecelakaan lalu lintas, khususnya  daya  tanggap  ( respon )  dalam  mengenali  dan  memenuhi  kebutuhan masyarakat  yang  mengalami  kecelakaan  lalu  lintas  sebagai  pengguna  layanan. Berdasarkan  wawancara  dengan  salah  satu  masyarakat  pengguna  layanan  yang mengalami  kecelakaan  lalu  lintas  terhadap  responsivitasSatuan  Lalu  Lintas  (Satlantas) Polresta Padang dalam penanganan kecelakaan lalu lintas diperoleh penjelasan bahwa:
“Pak polisi lalu lintas dalam menangani dan melayani sewaktu terjadi kecelakaan lalu  lintas  kemarincukup  baik,karena  setelah  datang  di  tempat  kejadian kecelakaan,  Pak  polisinya  langsung  menolong  korban  dan  terus  langsung mengantar saya ke Puskesmas, namun sangat disayangkan kedatangannya sangat lambat  dan tidak cepat  sehingga masyarakatlah  yang terlebih dahulu  datang dan menolong korban”.
Menanggapi  adanya  permasalahan  tersebut,  dalam  wawancara  dengan  anggota dari  Satlantas  Polresta  Padang  mengenai  respon  terhadap  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas, diperoleh penjelasan sebagai berikut:
“Cepat atau lambatnya dalam memberikan pelayanan kecelakaan yang terjadi itu, tergantung  cepat  lambatnya  kami  mengetahui  terjadinya  kecelakaan.  Namun, kami  selalu  mengusahakan  sesuai  dengan  prosedur  yang  kami  miliki  untuk
datang  ke  TKP  maksimal  15  menit.  Kami  mengetahui  adanya  kecelakaan  bisa secara langsung, saat kejadian kebetulan ada petugas yang mengetahui, informasi juga  berasal  dari  masyarakat,  baik  itu  lewat  telepon  maupun  pemberitahuan langsung ke kantor. Kami 24 jam selalu standby dikantor”.
Responsivitas dalam penanganan kecelakaan bukan hanya di lihat dari kecepatan petugas  datang  ke  tempat  kejadian  perkara,  namun  juga  dilihat  dari  bagaimana kecepatan  petugas  dalam  memberikan  kebutuhan  masyarakat  pengguna  layanan  untuk mendapatkan  surat-surat  (laporankepolisian)  dan  penyelesaian  perkara  atau  masalah yang telah dihadapi.
2. Responsibilitas
Responsibilitas  merupakan  salah  satu  indikator  dari  kinerja  yang  menunjukkan kesesuaian  antara  penanganan  kecelakaan  lalu  lintas  dilapangan  dengan  prosedur  atau peraturan  hukum  yang  berlaku,  yaitu  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya dan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
Pada  penanganan  kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  raya,  petugas  harus  bertindak sesuai  dengan  prosedur  yang  ada,  sebagaimana  yang  dijelaskan  bahwa:  “dalam menangani  kecelakaan  itu  kami  tidak  hanya  main-main.  Kami  selalu  bertindak  sesuai dengan  prosedur  yang  ada  dan  bekerja  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.”  Berkaitan dengan  prosedur  penanganan  kecelakaan  lalu  lintas,  bagi  masyarakat  itu  masih  awam bagi  masyarakat  umum.  Masyarakat  umum  belum  mengenal  apa  sajakah  prosedur dalam  penanganan  kecelakaan.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  salah  satu  masyarakat pengguna layanan bahwa: “saya tidak tahuprosedur penanganan dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas hanya bisa melihat dan mengikuti sajaapa yang dilakukan oleh polisi lalu lintas karena tidak paham prosedurnya”.
3. Akuntabilitas
Akuntabilitas  menunjukkan  seberapa  jauh  penyelenggaraan  pelayanan  publik dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dan  serta pertanggungjawaban  kepada  pemerintah  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  ada. Akuntabilitas  digunakan  sebagai  indikator  yang  menunjukkan  kesesuaian  antara penanganan  kecelakaan  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas) Polresta  Padang  dengan  nilai  atau  norma  yang  ada  dan  berkembang  di  masyarakat.
Akuntabilitas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang dapat dilihat dari proses penyelenggaraan pelayanan terhadap para pengguna layanan.
Pelayanan  yang  diberikan  oleh  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Polresta  Padang dalam penanganan kecelakaan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya sarana  dan  prasarana  yang  ada,  guna  memenuhi  kebutuhan  dalam  penanganan kecelakaan  lalu  lintas.  Sedangkan  akurasi  atau  tingkat  ketelitian,  profesionalisme petugas,  kedisiplinan  dan  kejelasan  aturan  sudah  tidak  diragukan  lagi,  sebagaimana dikatakan bahwa:
“Dalam  menangani  kecelakaan  itu  kami  tidak  main-main,  dan  bertindak  sesuai dengan prosedur  yang ada.Kami bekerja dengan prosedur yang berlaku.Prosedur tersebut  harus  dilakukan  berdasarkan  atas  peraturan  perundangan  yang ada.Ketelitian  dalam  setiap  menangani  kecelakaan  itu  digunakan  untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka atau pun korban dari kecelakaan, jadi kami  harus  selalu  teliti  dan  melakukan  segala  sesuatu  dengan  profesional.Yang salah ya dijadikan tersangka dan yang ditabrak merupakan korbannya”.
4. Transparansi
Transparasi  merupakan  salah  satu  indikator  yang  dapat  digunakan  dalam mengukur kinerja instansi publik. Transparasi adalah keterbukaan dalam menyelenggarakan  proses  pelayanan  publik  dengan  menginformasikan  prosedur  dan biaya  yang  harus  dikeluarkan  masyarakat  secara  terbuka.  Dengan  menginformasikan secara  terbuka,  mudah  diketahui  dan  dipahami,  maka  masyarakat  sebagai  pengguna layanan  publikpun  paham,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  9  ayat  (4)Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa kewajiban menyebarluaskan  informasi  publik  disampaikan  dengan  cara  yang  mudah  dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
Penyampaian informasi yang berkaitan dengan penanganan kecelakaan lalu lintas telah diberikan oleh anggota Satlantas Polresta Padang, sebagaimana disampaikan oleh salah satu masyarakat pengguna layanan bahwa:
“Saat  saya  datang  ke  kantor  Satlantas  Polresta  Padang  untuk  menyelesaikan kecelakaan  kemarin,  saya  dapat  penjelasan  dari  petugas,  seperti  saya  harus menyelesaikan  ganti  rugi  kepada  orang  yang  saya  tabrak.  Setelah  saya membayarkan  ganti  rugi  tersebut,  kemudian  saya  dapat  menyelesaikan  perkara
dengan  mengeluarkan  sepeda  motor  saya  yang  di  tahan  disini  beserta  dengan surat kelengkapannya.”
Hal  senada  disampaikan  Kanit  Laka  Lantas  Polresta  yang  mengatakan  bahwa: “Kami selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat.Seperti siapa yang salah atau benar dalam kecelakaan dengan melihat TKP dan mengumpulkan data dari saksi mata di TKP.Setelah  itu  kami  menjadi  penengah  bagi  korban  dan  tersangka.Kemudian  kami menjelaskan tentang jasa raharja dan bagaimana mengurusnya kepada si korban”.
Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  Untuk  Mewujudkan  Profesionalisme  Polisi  Lalu Lintas  Dalam  Menanggulangi  Terjadinya  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di  Wilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang
Dalam  menanggulangi  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  di  wilayah  hukum Kepolisian  Resor  Kota  Padang,  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Resor  Kota Padang, tidak terlepas dari adanya kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendalakendala  tersebut  bisa  berasal  dari  dalam  (internal)  institusi  maupun  dari  luar (eksternal) institusi Satuan lalu Lintas (Satlantas).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  berkaitan  dengan kendalakendala yang dihadapi untuk mewujudkan profesionalisme polisi lalu lintas dalam menanggulangi  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Satuan  Lalu  Lintas Kepolisian  Resor  Kota  Padang  diperoleh  penjelasan  bahwa:dalam  menyelenggarakan pelayanan  penanganan  kecelakaan  kepada  masyarakat,  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas) Polresta Padang mengalami beberapa kendala yang berasal dari dalam maupun luar, antara lain:
1. Kendala internal, antara lain berupa:
a. Keterbatasan Dana
Dalam  penanganan  kecelakaan,  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Polresta Padang  mengalami  keterbatasan  dana,  karena  terbatasnya  anggaran  yang  diberikan dari  kantor,dan  keterbatasan  dana  ini  cukup  mengganggu  dalam  proses  penanganan kecelakaan. Pendapat  yang  sama  juga  disampaikan  Kepala  Unit  Kecelakaan  Lalu Lintas (Kanitlakalantas) Satlantas Polresta Padang yang mengatakan bahwa:
“Kendala  dalam  penanganan  kecelakaan  pada  prinsipnya  adalah  terbatasnya dana  operasional  untuk  kegiatan  sehari-hari.  Kalau  ada  yang  melaporkan terjadinya kecelakaan, kami harus mengeluarkan surat-surat,belum lagi kalau
sarana  dan  prasarana  yang  kami  gunakan  mengalami  kerusakan,  untuk memperbaikinya dibutuhkandana, padahal ketersedian dana kami terbatas”.
Di samping hal tersebut di atas, juga disampaikan tentang permasalahan lain dari  keterbatasaan  dana  dalam  penanganan  kecelakaan  lalu  lintas,  yaitu:  Dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, Unit Kecelakaan Lalu Lintas, juga harus memintai keterangan  dari  saksi  mata  yang  ada  di  tempat  kejadian  perkara  (TKP).  Dalam praktiknya  seringkali  saksi  mata  yang  telah  dipanggil  secara  sah  ini  tidak  bersedia untuk  datang  memenuhi  panggilan  penyidik  dengan  berbagai  alasan,  salah  satunya adalah  karena  tidak  memiliki  biaya  atau  ongkos  untuk  datang  ke  kantor.  Dengan kondisi  ini,  maka  kami  harus  mengeluarkan  uang  pribadi  untuk  mengganti  ongkos saksi tersebut, karena di Unit Lakalantas tidak ada anggaran khusus untuk mengganti biaya transportasi saksi tersebut”
b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
Kendala  selanjutnya  bagi  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Resor Kota  Padang  dalam  penanganan  kecelakaan  lalu  lintas  juga  dipengaruhi  oleh terbatasnya  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  untuk  memfasilitasi  operasional pelaksanaan  tugas  dan  kegiatan.  Berkaitan  dengan  terbatasnya  sarana  dan  prasarana yang  dimiliki  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Resor  Kota  Padang dikatakan  bahwa:  Sarana  dan  prasarana  yang  terbatas  juga  mempengaruhi operasional  tugas  Unit  Lakalantas  Polresta  Padang,  dari  berbagai  peralatan  vital sampai  peralatan  pendukung,  masih  dihadapkan  pada  kekurangan  yang  sangat serius,hal  ini  sangat  mempengaruhi  kinerja  dan  profesionalisme  polisi  lalu  lintas  di lapangan, terutama dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang  setiap hari terjadi dan  semakin  meningkat  jumlahnya  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Kota Padang”.
c. Kurangnya kemampuan Polisi Lalu Lintas (Polantas).
Kemampuan  dan  kualitas  aparat  Kepolisian,  khususnya  Polisi  Lalu  Lintas (Polantas)  yang  ada  di  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Kota  Padang,  belum semuanya  memiliki  kemampuan  dan  penguasaan  teknis  operasional  dan  taktik penyidikan  sebagaimana  yang  diharapkan,  sehingga  berpengaruh  juga  terhadap kinerja  Satuan  Lalu  Lintas  dalam  penanganan  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah
hukum  Kepolisian  Resor  Kota  Padang.  Hal  ini  disebabkan  karena  belum  semua personil lalu lintas mengikuti pendidikan dan kejuruan lalu lintas, baik tingkat dasar maupun tingkat lanjutan.
d. Kurangnya jumlah personil Polisi Lalu Lintas (Polantas)
Secara  kuantitas  ratio  ketersediaan  jumlah  personil  Polisi  Lalu  Lintas  di Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Resor  Kota  Padang  belum  sebanding  dan ideal dengan wilayah kerja  yang harus dilayani berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)  Satlantas,  karena  jumlah  anggota  lantas  yang  dimiliki  hanya  119  (seratus sembilan  belas)  Polisi  lalu  Lintas.  Apalagi  kalau  dilihat  dari  jumlah  penyidik  lalu lintas  yang  dimiliki,  hanya  10  (sepuluh)  personil  yang  tentunya  tidak  sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani.
2. Kendala eksternal, antara lain adalah:
a. Belum terbudayanya untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas pada masyarakat
Sering  kali  dalam  pandangan  masyarakat  masih  adanya  “rasa  takut”  untuk berhubungan dengan pihak kepolisian, sehinggaapabila terjadi kecelakaan lalu lintas, terkadang  memilih  jalan  kekeluargaan  tanpa  campur  tangan  dari  kepolisian  untuk menyelesaikan  kecelakaan  yang  terjadi.  Kondisi  ini  terjadi  karena  belum terbudayanya  pada  masyarakat  untuk  melaporkan  setiap  kecelakaan  lalu  lintas  yang terjadi,  seperti  yang  dikatakan  Kepala  Satuan  Lalu  Lintas  (Kasatlantas)  Kepolisian Resor  Kota  Padang  bahwa:  Masyarakat  umum  masih  enggan  untuk  melaporkan setiap  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi.Jadi,  anggapan  mereka  selama  tidak  ada korban  yang  parah  tidak  perlu  melapor  ke  kami,  bisa  diselesaikan  secara kekeluargaan  sendiri.Tapi  hal  tersebut  justru  dapat  merugikan  kedua  belah  pihak karena tidak adanya hukum yang mendasari.
b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas
Kurangnya  kesadaran  hukum  pada  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan berlalu lintas sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.Hal ini sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  Tokoh  Masyarakat  Polresta  Padang  bahwa: Harus  diakui  bahwa  masyarakat  di  Polresta  Padang  kesadaran  hukumnya  relatif masih  rendah,  apalagi  mengenai  kesadaran  hukum  dalam  berlalu  lintas,  sungguh masih  sangat  memprihatinkan  dan  menimbulkan  keprihatinan  dan  kekhawatiran
seluruh elemen masyarakat, karena rata-rata hampir setiap seminggu sekali selalu ada kecelakaan yang mengakibatkan korban tidak hanya luka berat dan ringan saja tetapi juga meninggal dunia.

## KESIMPULAN
Profesionalisme  Polisi  Lalu  Lintas  dalam  penanggulangan  kecelakaan  lalu  lintas pada  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Kota  Padangberdasarkan  4  (empat)  indikator belum  profesional,  yaitu:  (1)  indikator  responsivitas,(2)  indikator  responsibilitas, (3)indikator akuntabilitas (4) indikator transparansi.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  untuk  mewujudkan  profesionalisme  Polisi  Lalu Lintas  dalam  menanggulangi  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Satuan Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Kota  Padangada  2  (dua),  yaitu:  (1)  kendala  internal  berupa keterbatasan  dana  dan  keterbatasan  sarana  dan  prasarana,  kurangnya  kemampuan  Polisi Lalu Lintas, keterbatasan jumlah personil Polisi Lalu Lintas, (2) kendala eksternal berupa belum  terbudayanya  untuk  melaporkan  kecelakaan  lalu  lintas  pada  masyarakat  dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks:
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2005
Erlyn  Indarti, Membangun  Professionalisme  dan  Kemandirian  Polisi,  Mewujudkan Demokrasi, Beranda Kompolnas, Jakarta, 2008
H.S. Djajoesman, Polisi dan Lalu Lintas , Dinas Hukum Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1976
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Ratminto dan Atik, Ilmu Administrasi Publik . Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian , Laksbang, Surabaya, 2009.
Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia , Cetakan Pertama, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta,2003
T.J.  Djaya  Permana, Problematika  Gangguan  dan  Kecelakaan  Lalu  Lintas ,  Alumni, Bandung, 2009
Untung  S.  Radjab, Kedudukan  dan  Fungsi  Polisi  Republik  Indonesia  dalam  Sistim Ketatanegaraa , CV.Utomo, 2003, Bandung

## Peraturan Undang-Undang
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.