## URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN WISATA SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI KABUPATEN SUMENEP
Achmad Badarus Syamsi, Adiyono Universitas Trunojoyo Madura Email: badarus.syamsi@trunojoyo.ac.id.
Abstrak:
Konsep  pariwisata  halal  diharapkan  bisa  meningkatkan  jumlah  wisman  di objek- objek wisata tersebut. Konsep pariwisata halal diambil karena dilihat dari sisi sosial budaya agama masyarakatnya, banyaknya pondok pesantren, obyek wisata religi, dan  kesenian  Islam.  Disisi  lain  Kepastian  hukum  merupakan  hal  yang  sangat urgen  untuk  menarik  minat  investor  dan  wisatawan.  Disinilah  urgensi  dari keberadaan legalitas pariwisata halal. Tujuan dari Penelitian ini pertama adalah untuk mengemukakan bentuk pengaturan pariwisata halal yang sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Kedua akan berupaya untuk menemukan model pengaturan yang efektif,  efisien dan  mempunyai kepastian hukum  yang tinggi untuk  diterapkan  di  Sumenep.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berusaha untuk  memaparkan tujuan  penelitian  di  atas.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  ketentuan mengenai  pembuatan  peraturan    perundang-undangan    dan      peraturan pariwisata  halal  di  Indonesia.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah penemuan  sebuah  model  atau  bentuk  peraturan  tentang  pariwisata halal di Sumenep yang efektif, efisien dan mempunyai kepastian hukum yang tinggi.
Kata Kunci : legalitas, pariwisata halal, prinsip syariah
Abstract:
The concept of halal tourism is expected to increase the number of foreign tourists in these tourist objects. The concept of halal tourism is taken because it is seen from the socio-cultural side of the community, the number of Islamic boarding schools, religious tourism objects, and Islamic arts. This is where the urgency of the legality of halal tourism. The purpose of this research The first is to give shape halal tourism arrangement  that  has  been  applied  in  several  regions  in  Indonesia.  Both  will attempt to find a model setting of effectif eficient and have a high supremacy of law to be applied in Sumenep. This research is a literature research with a qualitative deskriptif approach, that seeks to explain the purpose of its research. The sources data  that  used  is  provisions  about  rule  making  and  regulations  halal  tourism  in Indonesia. The resault  of this research is discovery of a model or form regulations on tourism kosher in Sumenep effective, efficient and have a high supremacy of law.
Keywords : legality, halal tourism, sharia principles.

## Pendahuluan
Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang berada di pulau Madura Propinsi Jawa Timur. Letak geografis kabupaten Sumenep berada di ujung timur  pulau  Madura.  Terdapat  27  kecamatan,  yang  terbagi  dalam  19  kecamatan daratan  dan  8  kecamatan  kepulauan.  Sumber  daya  alam  di  wilayah  kabupaten Sumenep sangat melimpah dan beraneka ragam. Salah satunya adalah wisata alam yang  mempunyai  potensi  yang  luar  biasa,  sebagai  bukti  pada  tahun  2019  obyek wisata  pantai  Gili Labak  memperoleh penghargaan  Anugerah Wisata  Jawa  Timur sebagai  terbaik  kedua  untuk  kategori  daya  tarik  wisata  alam. 1 Selain  Gili  Labak, kabupaten  Sumenep  juga  memiliki  satu  obyek  wisata  yang  juga  sangat  menarik untuk  dikunjungi,  yaitu  Gili  Iyang.  Sebuah  pulau  yang  memiliki  kadar  oksigen terbaik kedua di dunia. 2
Mayoritas  masyarakat  Sumenep  beragama  Islam.  Keberagamaan  di masyarakat Sumenep sangat dijunjung tinggi, sehingga sampai mengakar ke dalam budaya  kemasyarakatan.  Hal  tersebut  salah  satunya  dapat  ditunjukkan  dengan tradisi  yang  bersifat  rutinan  seperti  acara  yang  diselenggarakan  setiap  malam Jum’at. Selain itu juga dapat dilihat dari penghormatan yang tinggi kepada seorang tokoh  agama  atau  kyai.  Bahkan  dalam  bermasyarakat  peran  kyai  tidak  hanya sebagai  seorang  ahli  agama,  melainkan  juga  menjadi  rujukan  dalam  semua  sisi permasalahan  di  masyarakat,  termasuk  dimintai  pertimbangan  dan  dukungan dalam berpolitik. 3
Dua hal di atas, wisata alam dan keberagamaan yang kuat, sebuah kekayaan yang potensial dan bisa membawa kabupaten Sumenep dikenal oleh dunia. Apalagi pada tahun 2019 Indonesia menjadi negara nomor satu di dunia yang paling banyak dikunjungi  oleh  para  wisatawan  muslim  dari  seluruh  penjuru  dunia. 4 Untuk  bisa mewujudkan hal tersebut yang perlu dilakukan adalah dengan menetapkan konsep pariwisata syariah atau halal tourism .
Wacana  dan  rencana  terkait  penetapan  obyek  wisata  berprinsip  syariah  di kabupaten  Sumenep  sudah  lama  mengemuka.  Pada  tahun  2014  Bupati  Sumenep memaparkan  bahwa  pariwisata  syariah  sudah  menjadi  trend  dunia  dan  menarik investor. 5 Pada tahun 2017 MUI, sebagai sebuah lembaga yang menaungi para tokoh agama, menyampaikan sudah memiliki pedoman pariwisata syariah. 6 Bahkan pada tahun  2018,  bupati  Sumenep  mendukung  MES  (Masyarakat  Ekonomi  Syariah) untuk mengembangkan wisata syariah di Sumenep. 7
Selain  itu  terkait  dengan  ketentuan  kepariwisataan  Pemerintah  Daerah Propinsi Jawa timur mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
1 http://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/wisata-pulau-gili-labak-terbaik-kedua-di-awj-2019 , diakses pada tanggal 23 Mei 2020.
2 Pemda Kab. Sumenep, 2018, Buku 1 Masterplan Smart City, Kabupaten Sumenep 2019-2028, 15
3 Ibid , 12-13
4 Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) report 2019, 29
5 http://sumenepkab.go.id/berita/baca/potensi-wisata-syariah-sudah-menjadi-trend-dunia , diakses pada tanggal 23 Mei 2020.
6 https://mediamadura.com/2017/03/06/mui-sumenep-ternyata-sudah-miliki-pedoman- pariwisata-syariah/ , diakses pada tanggal 23 Mei 2020.
7 http://www.ekonomisyariah.org/id/6956/wisata-syariah-potensi-lokal-yang-siap- dikembangkan-mes-sumenep/ , diakses pada tanggal 23 Mei 2020.
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                 Vol. 5 No.2 Desember 2020
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2032.  Dalam  lampiran  tersebut  disebutkan  bahwa  Madura  sebagai  salah  satu destinasi pariwisata provinsi  (DPP) Jawa Timur yang mengusung konsep wisata halal dan wisata bahari. 8
Berdasarkan  ketentuan  Perda  Propinsi  Jawa  Timur  di  atas  yang  mengatur mengenai  konsep  wisata  halal  Madura,  sudah  semestinya  daerah-daerah  yang berada di pulau Madura membuat peraturan daerah tentang kepariwisataan yang mengususng  konsep  wisata  halal.  Sebagaimana  hal  tersebut  di  atas  bahwa ketentuan mengenai penyusunan atau pembentukan   Peraturan   Daerah   Provinsi berlaku      secara      mutatis      mutandis  terhadap  penyusunan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 63 Undang-undang Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang menegaskan bahwa: “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56  sampai  dengan  Pasal  62  berlaku  secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” Namun,  sampai  tahun 2020  pemerintah  daerah  Kabupaten  Sumenep  belum juga  mengeluarkan  perda  terkait  pengelolaan  pariwisata  syariah.  Maka  agar pengelolaan  wisata  syariah  dapat  berjalan  dan  mendapat  payung  hukum  perlu untuk melakukan terobosan di  bidang hukum, yaitu dengan menyusun peraturan desa.  Keberadaan  peraturan  desa  tentang  pengelolaan  wisata  syariah  nantinya diharapkan  dapat  menjadikan  desa  tersebut  memiliki  kemandirian  ekonomi. Beberapa  desa  di  Indonesia  sudah  membuktikan  hal  tersebut,  bahkan  beberapa desa kaya di Indonesia mendapatkan penghasilan dari wisata, antara lain yaitu desa Ponggok  di  kabupaten  Klaten,  desa  Kutuh  kabupaten  Badung,  desa  Bleberan kabupaten Gunungkidul. 9 Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti urgensitas peraturan desa tentang pengelolaan pariwisata syariah dan kemandirian ekonomi masyarakat kabupaten Sumenep.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  permasalahan  yang  akan  dibahas  yaitu mengenai  urgensi  peraturan  desa  dalam  memberikan  kepastian  hukum  baik  bagi investor maupun wisatawan. Hal itu dapat diketahui dengan mengkaji beberapa hal. Pertama, pengaturan tentang pengelolaan pariwisata di kabupaten Sumenep. Kedua, legalitas atau kedudukan peraturan desa dalam sisten hukum di Indonesia. Ketiga, respons pemangku jabatan dan masyarakat pelaku wisata di kabupaten Sumenep terkait peraturan desa tentang pengelolaan wisata syariah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah field research yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini  termasuk  penelitian  hukum  empiris  atau  disebut  juga  penelitian  hukum sosiologis ( socio legal research ) yang menitikberatkan terhadap kerjanya hukum di masyarakat, 10 yaitu mengenai bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi  secara  efektif  para  investor  dan  wiatawan.  Pada  penelitian  ini,  data
8 Lampiran II mengenai Peta Perwilayahan Pembangunan Destinasi Wisata dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017.
9 https://www.medcom.id/nasional/daerah/ObzqOBeN-sepuluh-desa-dianggap-paling-sukses- manfaatkan-dana-desa , diakses pada tanggal 23 Mei 2020
10 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 43.
primer diperoleh melalui pengisian kuisioner oleh responden secara langsung serta melalui  hasil  wawancara  secara  depth  interview,  berikut  adalah  datanya  : Dinas Pariwisata  kabupaten  Sumenep,  masyarakat  yang  terkait  langsung  dengan  objek wisata,  misalnya  pengelola  objek  wisata.  Setelah  data  dikumpulkan  kemudian diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif dengan logika induktif. Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang  umum,  yaitu  identifikasi  peraturan  daerah  tentang  pengelolaan  pariwisata, respons  masyarakat  dan  dinas  pariwisata  dalam  penyusunan  peraturan  daerah tentang  pengelolaan  pariwisata  di  Madura  yang  berkonsep  pariwisata  halal. Kemudian  dari  hasil  analisa  data  yang  diperoleh  dideskripsikan  secara  urut  dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian Sistem Hukum di Indonesia
Negara Indonesia adalah negara hukum ( rechstaat ). Hal tersebut termaktub dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Dalam sejarah terapat dua istilah yang sangat umum di dunia hukum untuk ide  sebuah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  yaitu  “ Rechtstaat ”  yang berkembang di negara-negara civil law dan “ The Rule Of law ” yang berkembang di United Kingdom dan negara-negara common law . 11
Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa negara hukum: 12
“ …negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan  semua  orang  sama  dihadapan  hukum  “.  Dalam  UUD  1945  “ Rechtstaat ” diterjemahkan  sebagai  negara  berdasar  atas  hukum,  yang  berarti  bahwa  fungsi peraturan  perundang-undangan  tidak  hanya  sebatas  produk  negara  dibidang pengaturan, namun juga memberi bentuk pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat. A. Hamid Attamini, berpendapat “peraturan perundang-undangan  adalah  salah  satu  metode  dan  instrument  ampuh  yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.” 13
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu negara hukum sebagaimana dikemukakan  oleh  Burkens  seperti  dikutip  oleh  Philipus  M.  Hadjon  dalam tulisannya adalah : 14
“Asas  Legalitas :  setiap  tindak  pemerintahan  harus  didasarkan  atas  dasar Peraturan  Perundang-Undangan  ( Wetterlijke  Grondslag ).  Dengan  landasan  ini, Undang-Undang  dalam  arti  formal  dan  UUD  sendiri  merupakan  tumpuan  dasar tindak pemerintahan.
Pembagian  Kekuasaan :  syarat  ini  mengandung  makna  bahwa  kekuasaan Negara tidak bertumpu pada satu tangan.
11 Maria Farida Indrati Soeprapto. Tahun 2006. Ilmu Perundang-Undangan , Penerbit Kanisius. 102
12 Mochtar Kusumaatmadja. 1995. “ Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang, Makalah Jakarta. 1
13 A.  Hamid  Attamini. 1992.  Teori  Perundang-Undangan  Indonesia,  Pidato  Pengukuhann  Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI. 8
14 Philipus  M.  Hadjon. 1994. Ide  Negara  Hukum  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia , makalah. 4
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                 Vol. 5 No.2 Desember 2020
Hak-Hak  Dasar  (Grondrechten) :  Hak-hak  Dasar  merupakan  sasaran perlindungan hokum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-Undang.
Pengawasan  Pengadilan :  Bagi  rakyat  tersedia  saluran  melalui  Pengadilan yang  bebas  untuk  menguji  keabsahan  tindakpemerintahan  ( rechtmatigheids toetsing ).” Keberlakuan  suatu  peraturan  perundang-undangan  mempunyai  lingkuan keberlakuan yang disebut dengan istilah lingkungan kuasa. Lingkungan Kuasa suatu aturuan hukum Menurut Logemann meliputi empat hal, yaitu: 15
“Pertama,  Lingkungan  kuasa  tempat  ( ruimtegebied atau territorial  sphere ). Berlakunya  aturan  hukum  (peraturan  perundang-undangan)  dibatasi  oleh  ruang atau tempat. Apakah sesuatu aturan hukum itu berlaku untuk suatu wilayah negara atau  hanya  berlaku  untuk  suatu  bagian  dari  wilayah  negara.  Seperti  diketahui, "daerah  kekuasaan"  berlakunya  suatu  Undang-undang  dapat  meliputi  seluruh wilayah  negara,  tetapi  untuk  suatu  keadaan  tertentu  atau  suatu  materi  tertentu hanya  diberlakukan  untuk  suatu  wilayah  tertentu  pula.  Suatu  peraturan  daerah hanya berlaku untuk suatu daerah tertentu (Provinsi, dan Kabupaten/Kabupaten) saja.
Kedua,  Lingkungan  kuasa  persoalan  ( zakengebied atau material  sphere ). Suatu  materi  atau  persoalan  tertentu  yang  diatur  dalam  suatu  peraturan perudangundangan  mengidentifikasi  masalah  tertentu.  Dengan  demikian  maka persoalan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan lingkup materi  yang  diatur,  apakah  persoalannya  adalah  persoalan  publik  atau  privat, persoalan perdata atau pidana dsb. Materi tersebut menunjukkan lingkup  masalah atau persoalan yang diatur.
Ketiga, Lingkungan kuasa orang (personengebied ). Sesuatu aturan mungkin hanya  diberlakukan  bagi  sekelompok  atau  segolongan  orang  atau  penduduk tertentu.  Dengan  ditetapkannya  subyek  atau  orang  (orang)  tertentu  dalam peraturan  perundangundangan  tersebut  maka  memperlihatkan  adanya pembatasan mengenai orangnya. Undang-undang tentang Pegawai Negeri, Undang- undang  tentang  Tenaga  Kerja.  Undangundang  tentang  Pidana  Militer,  Undang- undang tentang Pajak Orang Asing,dsb; menunjukkan bahwa peraturan perundang- undangan  tersebut  hanya  diberlakukan  bagi  kelompak  orang  yang  diidenrifikasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
Keempat,  Lingkungan  kuasa  waktu  ( tijdsgebied atau temporal  sphere ). Lingkungan  waktu  menunjukkan  kapan  suatu  peraturan  perundana-undangan berlaku, apakah beriaku untuk suatu masa tertentu atau untuk masa tidak tertentu. Apakah  mulai  berlaku  sejak  ditetapkan  atau  berlaku  surut  sebelum  ditetapkan. Berlakunya suatu peraturan hukum ditentukan oleh waktu.”
Dalam  teori  tata  urutan  atau  hirarki  peraturan  perundang-undangan sebagairnana  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen,  terdapat  asas-asas  atau  prinsip- prinsip  tata  urutan,  yaitu 16 Perundang-undangan  yang  rendah  derajatnya  tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan
ketentuan-ketentuan
15 Ranggawijaya  Rosidi.  1998. Pengantar  Ilmu  perundang-Undangan  Indonesia ,  Penerbit  Mandar Maju, Bandung. 98.
16 Ibid .
perundangundangan yang lebih tinggi; Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang  lebih  tinggi  tingkatannya;  Ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebaliknya  ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  tetap berlaku  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  serta  mengikat,  walaupun  diubah, ditambah,  diganti  atau  dicabut  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih rendah; Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundng-undangan yang lebih rendah;
Hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  berlaku  saat  ini adalah  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan perundang-undangan.  Namun  perlu  diketahui  juga  bahwa  sebelumnya  juga terdapat beberapa ketentuan yang pernah berlaku terkait pembentukan peraturan perundang-undangan,  dan  paling  tidak  sudah  mengalami  empat  kali  perubahan yaitu;
Pertama,  Susunan  hierarki  dalam  Ketetapan  MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966 tentang  Momorandum  DPR-GR  mengenai  Sumber  Tertib  Hukum  Republik Indonesia  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan  Republik  Indonesia, sebagai berikut : pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Ketetapan Majelis Pemusyarawatan Rakyat. Ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.  Keempat,  Peraturan  Pemerintah.  Kelima,  Keputusan  Presiden. Keenam,  Peraturan-Peraturan  Pelaksana  Lainnya  seperti  Peraturan  Menteri  dan Intruksi Menteri.
Kedua,  Sususan  hierarki  dalam  Ketetapan  MPR  RI  Nomor  III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut  :  pertama,  Undang-Undang  Dasar  1945.  Kedua,  Ketetapan  Majelis Pemusyarawatan Rakyat. Ketiga, Undang-Undang. Keempat, Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang.  Kelima,  Peraturan  Pemerintah.  Keenam,  Keputusan Presiden. Ketujuh, Peraturan Daerah.
Ketiga,  Susunan  Hierarki  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut : pertama, Undang-Undang  Dasar  1945.  Kedua,  Undang-Undang/  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang.  Ketiga,  Peraturan  Pemerintah.  Keempat,  Peraturan Presiden. Kelima, Peraturan Daerah, meliputi Peraturan daerah Provinsi dibuat oleh DPRD  bersama  Gubernur,  Peraturan  daerah  kabupaten/Kota  dibuat  oleh  DPRD Kabupaten/Kota  bersama  dengan  Bupati/Walikota,  Peraturan  Desa/Peraturan yang  setingkat,  dibuat  oleh  badan  perwakilan  desa  atau  nama  lainnya  bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
Keempat,  Susunan  hierarki  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut : pertama, Undang-Undang  Dasar  1945.  Kedua,  Ketetapan  Majelis  Pemusyawaratan  Rakyat. Ketiga,  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang. Keempat,  Peraturan  Pemerintah.  Kelima,  Peraturan  Presiden.  Keenam,  Peraturan daerah Provinsi. Ketujuh, Peraturan daerah kabupaten/Kota.
a. Undang-Undang Dasar 1945
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                 Vol. 5 No.2 Desember 2020
b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan daerah Provinsi
g. Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

## Pariwisata syariah
Berwisata  merupakan  salah  satu  perbuatan  yang  dihukumi  berdasarkan niatnya.  Maksudnya  apabila  niatnya  adalah  untuk  kewajiban,  maka  wajib melakukannya, seperti pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji bagi yang belum  pernah  menunaikannya. 17 Hal  ini  sebagaimana  yang  dimaksud  sebuah kaidah fikih, “segala perkara tergantuang pada niat dan tujuannya”. Pada dasarnya salah satu manfaat keberadaan pariwisata adalah untuk mengantarkan keyakinan atau iman para wisatawan muslim agar semakin kokoh dan mantap dengan  banyak merenungi  ciptaan  Tuhan  yang  sedemikian  melimpah  dan  bervariasi,    baik keanekaragaman  manusia  maupun  alam  semesta,  seperti  flora,  fauna  dan lingkungan  dimana  mereka  tinggal.  Semuanya  itu  dapat  dinikmati  dan  diperoleh oleh para wisatawan melalui pariwisata. 18
Berkaitan dengan peraturan terdapat dua macam hukum yang harus ditaati oleh  masyarakat  secara  bersamaan.  Pertama,  sebagai  warga  negara  wajib  taat terhadap ketentuan hukum negara di mana mereka tinggal. Kedua, sebagai pemeluk sebuah  agama,  dalam  hal  ini  adalah  seorang  Muslim,  mereka  wajib  mengikuti ketentuan-ketentuan  agama  Islam.  Implementasi  kedua  hukum  itu,  juga  berlaku bagi  pemimpin, para  enterpreneur,  maupun masyarakat  stakeholders  pariwisata. Pada  prinsipnya  mereka, equal  before  of  law ,  sama  di  hadapan  undang-undang. Maksudnya tidak ada diskriminasi atau tebang pilih antara satu pihak dengan yang lain.
Beberapa ketentuan dalam kaitan dengan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip  syariah  akan  dikemukakan  sebagai  berikut.  Pertama,  tujuan wisata  wajib diarahkan  pada  usaha  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dan  kebaikan  baik  bagi individu  pribadi  maupun  secara  umum.  Dampak  positif  yang  diperoleh  secara pribadi yaitu munculnya pencerahan, penyegaran dan penenangan jiwa dan pikiran. Adapun secara umum adalah dengan memelihara amanah yang tercermin dengan memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan; keamanan dan kenyamanan;  serta  terwujudnya  sebuah  sikap  penghormatan  terhadap  nilai-nilai akhlak  dan  kearifan  lokal.  Kedua,  berkaitan  dengan  sarana  prasarana,  dalam wilayah  sebuah  obyek  wisata  wajib  mempunyai  tempat  ibadah  yang  mudah dijangkau  dan  layak  pakai  serta  sesuai  dengan  ketentuan  Islam.  Ketiga,  terkait dengan larangan-larangan destinasi wajib terhindar dari: perilaku kemusyrikan dan khurafat; maksiat, pornografi, zina,  narkoba dan judi, minuman keras, pertunjukan
17 Fahad  Salim  Bahammam, Panduan  Wisatawan  Muslim ,  terj.  Ganna  Pryadarizal  Anaedi  &  Syifa Annisa (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 9.
18 Muhammad Djakfar, Pariwisata Halal: Perspektif Multidimensi (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 179.
seni dan budaya serta atraksi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. 19
Kemandirian Ekonomi Secara etimologi kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. 20 Kemandirian merupakan sebuah konsep yang serng  dihubungkan  dengan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Program-program  pembangunan  dan  pemberdayaan  dalam  konsep  ini  dirancang secara  sistematis  agar  individu  ataupun  masyarakat  menjadi  subyek  dari pemberdayaan  tersebut.  Nilai-nilai  kemandirian  yang  dimiliki  individu  akan menjadi  sempurna  apabila  didukung  oleh  sifat-sifat  kemandirian  yang  meliputi: mandiri  psikososial,  kultural  dan  ekonomi,  disiplin  prakarsa  dan  wirausaha, kepemimpinan dan orientasi dalam persaingan. 21 Pada konteks dunia kerja mandiri atau  kemandirian  muncul  sering  dengan  berkembangnya  orientasi  kerja,  yang mengarah  pada  sikap  wirausaha  atau  wiraswasta.  Perilaku  mandiri  merupakan fundamen  dasar  seseorang  dalam  meningkatkan  kualitas  kerja  dalam pekerjaannya. 22
Jiwa  mandiri  tumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan  tumbuhnya  konsep wiraswasta  atau  dikenal  istilah  lain  yaktni  wirausaha  atau  kewirausahaan,  atau istilah lain yang disebut dengan makarya. Seorang pengusaha harus memiliki jiwa kemandirian, dalam hal ini jiwa enterpreneurship ditentukan oleh tiga komponen utama yang ada dalam diri seseorang yakni kemauan, ketekunan dan keuletan. 23
Menurut  Stienberg  tiga  aspek  kemandirian  yaitu  kemandirian  emosi ( emotional  autonomy ),  kemandirian  perilaku  ( behavioral  autonomy )  dan kemandirian  nilai  ( values  autonomy ).  Kemandirian  perilaku  merupakan kemampuan individu dalam menentukan pilihan atau keputusan untuk mengelola dirinya. 24 Ada  tiga  domain  kemandirian  perilaku  menurut  Stienberg,  yaitu;  a) memiliki kemampuan mengambil keputusan yang ditandai oleh menyadari adanya resiko dari tingkah lakunya, memilih alternatif pemecahan masalah didasarkan atas petimbangan  sendiri  dan  orang  lain,  bertanggung  jawab  atas  konsekunensi  dari keputusan  yang  diambilnya;  b)  memiliki  kekuatan  terhadap  pengaruh  pihak  lain yang ditandai oleh tidak mudahnya terpengaruh tekanan teman sebaya dan orang tua  dalam  mengambil  keputusan,  memasuki  kelompok  sosial  tanpa  tekanan;  c) memiliki  rasa  percaya  diri  ( self-reliance )  yang  ditandai  dengan  merasa  mampu memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  merasa  mampu  memenuhi  tanggung  jawab,
19 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Mejelis  Ulama  Indonesia  N0.108/DSN-MUI/X/2016  tentang Pedoman Penyelenggaraan  Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
20 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul
21 Moh Wardi, Pengembangan entrepreneurship berbasis experiential learning di pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep dan Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan . Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
22 M. Kamil. 2008. Pusat Budaya dan Belajar Masyarakat . Bandung: Dewa Ruchi. 135
23 Soetomo. 2006. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 42
24 L. Steinberg. 1999. Adolescence (6th edition ). New York: McGraw Hill. 289
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                 Vol. 5 No.2 Desember 2020
merasa  mampu  mengatasi  sendiri  masalah  yang  dihadapi  dan  berani mengemukakan ide atau gagasan. 25
Kemandirian  ekonomi  telah  menjadi  suatu  keniscayaan  atau  tuntutan  yang harus  segera  diwujudkan.  Ketergantungan  pada  pihak  luar  akan  selalau  menjadi penyebab  seseorang  atau  keluarga  tersebut  tidak  menjadi  mandiri  dalam perekonomian  keluarganya. 26 Menurut  Avilliani  kemandirian  ekonomi  diartikan sebagai  bangsa,  masyarakat  ataupun  keluarga  yang  memiliki  ketahanan  ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak tergantung pada pihak luar. Seseorang ataupun kelompok dikatakan akan memiliki jati diri dan karakter yang kuat apabila memiliki kemandirian ekonomi. 27
Analisa
Pengambilan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  melakukan  wawancara terhadap  dinas  pariwisata  dan  pengelola  wisata.  Adapun  wisata  yang  termasuk dalam kategori penelitian ini adalah wisata yang dikelola oleh desa. Di kabupaten Sumenep wisata yang dikelola oleh desa adalah wisata Pantai Sembilan. 28 Secara umum  terdapat  dua  peraturan  daerah  yang  menjadi  dasar  hukum  pariwisata  di Kabupaten  Sumenep,  yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumenep  Nomor  12 Tahun  2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Sumenep  Tahun 2013-2033  dan  Peraturan  Bupati  Sumenep  Nomor  54  Tahun  2018  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Fungsi  Dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  Pada  Dinas  Pariwisata,  Kebudayaan,  Pemuda  Dan  Olah  Raga Kabupaten Sumenep .
Menurut  Undang-undang  No.6  tahun  2014  Tentang  Desa,  bahwa  desa diberikan kebebasan untuk mengelola desanya. Wisata merupakan salah satu yang dibebaskan  pengelolaannya  oleh  undang-undang  untuk  dikelola  desa  agar memberikan kontribusi bagi desa itu sendiri dan juga daerah setempat, baik dari segi ekonomi dan kesejahteraan lainnya.
Pengembangan ekonomi lokal desa menurut pasal 18 UU Nomor 6 tahun 2014 meliputi,  Pembangunan  dan  pengelolaan  tempat  umum  yang  ada  di  Desa,  hal  ini berarti  juga  lahan  yang  akan  dijadikan  objek  wisata.  Yang  kedua yaitupengembangan  usaha  mikro  berbasis  desa,  salah  satu  caranya  dengan memanfaatkan pasar desa, Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa dengan cara  membentuk  kopersi  desa,  Penetapan  komoditas  unggulan  pertanian  dan perikanan  desa  dengan  cara  memnfaatkkan  kondisi  geografis  desa  dan  lahan pertanian desa, dan Pendirian pengelolaan BUMDesa dan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa.
Bagi desa yang memiliki objek wisata yang menarik dapat menggunakan dana desa  dalam  mengembangkan  potensi  wisata  desa  Pemerintah  Desa  Kabupaten Sumenep. Adanya objek wisata tentunya memiliki dampak bagi masyarakat sekitar,
25 Ibid . 292
26 Wardi, Moh, et al. " Entrepreneurship and Financing In Islamic Educational Institution Of Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan ." Academy of Entrepreneurship Journal 25 (2019): 1-14.
27 Avilliani. (2012). Kemandirian Ekonomi . UIN: Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). 6
baik  dari  perilaku  masyarakat  maupun  kesejahteraan  ekonominya.  Perubahan perilaku yang nampak bagi masyarakat sekitar objek wisata yaitu gaya hidup yang mulai terkontaminasi para wisatawan.
Sedangkan  kesejahteraan  ekonominya  yaitu  adanya  peluang  kerja  baru masyarakat seperti pemandu wisata, pemilik transportasi umum, jasa toilet umum, penjual aneka makanan, oleh-oleh dan souvenir. Jika dilihat dari banyaknya dampak parsial  yang  disebabkan  oleh  suatu  objek  wisata,  semestinya  objek  wisata  akan menyumbangkan banyak pendapatan kepada daerah. Namun hal ini akan menjadi sebaliknya jika pemerintah daerah mengabaikan perkembangan wisata yang ada di daerahnya. 29
Pantai  9  (Pantai  sembilan)  merupakan  objek  wisata  baru  yang  ada  di kabupaten  sumenep.  Pantai  9  terletak di  kepulauan  gili  genting tepatnya  di  desa bringsang  kecamatan  gili  genting,  salah  satu pulau  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten Sumenep. Pantai tersebut masih dalam tahap pengembangan, wisatawan lokal dari daerah  Sumenep  sendiri  sudah  banyak  yang  mengetahui  lokasi  wisata  tersebut, akses  transportasi  menuju  pulau  gili  genting  juga  sangat  mudah,  karena  disana sudah padat penduduk.
Secara  prinsip  pihak  dinas  pariwisata  Sumenep  mendukung  konsep pariwisata  syariah,  namun  di  sisi  lain  pihak  yang  harus  mendukung  dan mensepakati  agar  konsep  tersebut  berjalan  adalah  para  tokoh  masyarakat  di Sumenep. Berdasarkan keterangan dari pengelola wisata kurang sependapat terkait branding pariwisata syariah. Penyematan nama syariah menjadi sesuatu hal yang lebih bersifat ibadah yang seharusnya dipisahkan dengan konsep wisata, karena hal tersebut dua hal yang berbeda. Secara praktik pengelolaan yang mereka  jalankan tidak bertentangan dengan syariah dan itu cukup bagi mereka tanpa harus ada nama syariah  dalam branding -nya.  Mereka  lebih  setuju  menyebutnya  dengan  wisata berkearifan lokal. Karena data di lapangan menunjukkan mayoritas beragama Islam dan memegang teguh ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 30

## Penutup
Terdapat  dua  peraturan  daerah  yang  menjadi  dasar  hukum  pariwisata  di Kabupaten  Sumenep,  yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumenep  Nomor  12 Tahun  2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Sumenep  Tahun 2013-2033  dan  Peraturan  Bupati  Sumenep  Nomor  54  Tahun  2018  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Fungsi  Dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  Pada  Dinas  Pariwisata,  Kebudayaan,  Pemuda  Dan  Olah  Raga Kabupaten Sumenep .
Menurut  Undang-undang  No.6  tahun  2014  Tentang  Desa,  bahwa  desa diberikan kebebasan untuk mengelola desanya. Wisata merupakan salah satu yang dibebaskan  pengelolaannya  oleh  undang-undang  untuk  dikelola  desa  agar memberikan kontribusi bagi desa itu sendiri dan juga daerah setempat, baik dari segi ekonomi dan kesejahteraan lainnya.
29 Aziz,  A.,  &  Wardi,  M.  (2020,  April).  The  Use  of  Information  Technology  among  Journalists  in Madura: WhatsApp applications. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 469, No. 1, p. 012096). IOP Publishing.
30 Wawancara dengan Bapak Sutlan, Kepala Desa di Pantai Sembilan
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                 Vol. 5 No.2 Desember 2020
Secara  prinsip  pihak  dinas  pariwisata  Sumenep  mendukung  konsep pariwisata  syariah,  namun  di  sisi  lain  pihak  yang  harus  mendukung  dan mensepakati  agar  konsep  tersebut  berjalan  adalah  para  tokoh  masyarakat  di Sumenep. Berdasarkan keterangan dari pengelola wisata kurang sependapat terkait branding pariwisata syariah. Penyematan nama syariah menjadi sesuatu hal yang lebih bersifat ibadah yang seharusnya dipisahkan dengan konsep wisata, karena hal tersebut dua hal yang berbeda. Secara praktik pengelolaan yang mereka  jalankan tidak bertentangan dengan syariah dan itu cukup bagi mereka tanpa harus ada nama syariah  dalam branding -nya.  Mereka  lebih  setuju  menyebutnya  dengan  wisata berkearifan lokal.

## Daftar Pustaka
A.  Hamid  Attamini. 1992.  Teori  Perundang-Undangan  Indonesia,  Pidato Pengukuhann Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI.
Achmad  Badarus  Syamsi, Model  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Penentuan  Arah Kebijakan  Sebagai  Upaya  Untuk  Pengembangan  Pariwisata  Halal  di  Madura , laporan penelitian tahun 2019.
Avilliani. 2012. Kemandirian Ekonomi . UIN: Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Aziz,  A.,  &  Wardi,  M.  (2020,  April).  The  Use  of  Information  Technology  among Journalists in Madura: WhatsApp applications. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 469, No. 1, p. 012096). IOP Publishing.
Bagus  Octafian  Abrianto,  “judul  Eksistensi  Peraturan  Desa  dalam  Sistem Ketatanegaraan  dan  Perundang-undangan  di  Indonesia”, Jurnal  Yuridika , volume 26 No. 3
Bambang Sunggono, 1998. Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
D.  Hernawan  dan  G.  Pratidina,”  Model  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor”, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 6 Nomor 2. Oktober 2015.
Fahad Salim Bahammam. 2012. Panduan Wisatawan Muslim , terj. Ganna Pryadarizal Anaedi & Syifa Annisa Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
Fatwa Dewan Syariah Nasional Mejelis Ulama Indonesia N0.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan  Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. http://sumenepkab.go.id/berita/baca/potensi-wisata-syariah-sudah-menjadi- trend-dunia,
http://www.ekonomisyariah.org/id/6956/wisata-syariah-potensi-lokal-yang- siap-dikembangkan-mes-sumenep/
http://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/wisata-pulau-gili-labak-terbaik- kedua-di-awj-2019, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul https://mediamadura.com/2017/03/06/mui-sumenep-ternyata-sudah-miliki- pedoman-pariwisata-syariah/,
https://www.medcom.id/nasional/daerah/ObzqOBeN-sepuluh-desa-dianggap- paling-sukses-manfaatkan-dana-desa,
L. Steinberg. 1999. Adolescence (6th edition ). New York: McGraw Hill.
Lampiran  II  mengenai  Peta  Perwilayahan  Pembangunan  Destinasi  Wisata  dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017.
Laurensius  Arliman  S.,”  Peran  Investasi  dalam  Kebijakan  Pembangunan  Ekonomi Bidang  Pariwisata  di  Provinsi  Sumatera  Barat”,  Kanun:  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol. 20 Nomor 2. Agustus 2018.
M. Kamil. 2008. Pusat Budaya dan Belajar Masyarakat . Bandung: Dewa Ruchi.
Maria Farida Indrati Soeprapto. Tahun 2006. Ilmu Perundang-Undangan , Penerbit Kanisius.
Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) report 2019, Mochtar Kusumaatmadja. 1995. “ Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang, Makalah Jakarta. Muhammad  Djakfar.  2017 Pariwisata  Halal:  Perspektif  Multidimensi. Malang:  UIN Maliki Press
Pemda Kab. Sumenep, 2018, Buku 1 Masterplan Smart City, Kabupaten Sumenep 2019-2028,
Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media. Philipus M. Hadjon. 1994. Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , makalah. Ranggawijaya  Rosidi.  1998. Pengantar  Ilmu  perundang-Undangan  Indonesia , Penerbit Mandar Maju, Bandung.
Sinamora, B., 2002. Panduan Riset Perilaku Konsumen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Soetomo.  2006. Strategi-strategi  Pembangunan  Masyarakat .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Sugiarto,  Siagian  D,  Sunaryanto,  L  S  dan  Oetomo,  D  S.,  2003. Teknik  Sampling (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) Wardi,  Moh. Pengembangan  entrepreneurship  berbasis  experiential  learning  di pesantren  Al-Amien  Prenduan  Sumenep  dan  Darul  Ulum  Banyuanyar Pamekasan . Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
Wardi, Moh, et al. " Entrepreneurship And Financing In Islamic Educational Institution Of  Darul  Ulum  Banyuanyar  Pamekasan ." Academy  of  Entrepreneurship Journal 25 (2019): 1-14.