## GERAKAN DAKWAH
HIZBUT TAHRIR INDONESIA
Muhammaddin 

## mohdink@gmail.com
Abstract  : Hizb  ut-Tahrir  try  to  enforce  Islamic  Shariah  throughda‟wastrategy  by  multiple  stages namely; Tatsqif Phase (coaching the cadre), Tafa'ul (interaction) and  Istilamul Hukmi (takeover of power).  First  Phase:  Forming  a  political  party  that  will  conduct  training  the  cadre  (Marhalah  at- Tatsqif). Political party formed will prepare cadres who are acquainted with Islam and want to fight for Islam, these cadres are formed by routine education weekly and monthly, which will convey the ideas and methods of da‟wa of the Hizb in order to establish the framework of the party. The second stage is interaction with the people and encouraged the people to carry the Islamic da'wah. It forms awareness and public opinion on the basis of the ideas and Islamic laws that has been selected and set the Hizb, to serve as thinking people who will encourage him to realize the life reality. The third stage:  Stages  of  Acquisition  of  Power  (Marhalah  Istilam  Al-Hukm),  which  is  implemented  to develop the message of Islam to the world.

## Keywords: Propagation and Hizb
Abstrak : Hizbut Tahrir dalam upaya menegakkan syari‟at Islam melakukan strategi dakwah dengan  tahapan  yaitu  Tahap  Tatsqif  (pembinaan  dan  pengkaderan),  tahap  Tafa‟ul  (berintraksi) dengan  umat  dan  tahap  Istilamul  Hukmi  (pengambil  alihan  kekuasaan).    Tahapan  Pertama: Membentuk  partai  politik  yang  akan  melakukan  pembinaan  atau  pengkaderan (Marhalah  at- Tatsqif). Partai politik yang dibentuk akan menyiapkan kader yang faham dengan Islam serta mau berjuang  demi  Islam,  kader-kader  ini  dibentuk  dengan  pendidikan  pengajian  rutin  mingguan  dan bulanan,  yang  akan  menyampaikan  pemikiran  dan  metode  dakwah  Hizbut  Tahrir  dalam  rangka pembentukan  kerangka  tubuh  partai.Tahapan  kedua,  adalah  tahap  berinteraksi  dengan  umat  dan mendorongnya untuk mengemban dakwah Islam, membentuk kesadaran dan opini umum atas dasar ide-ide dan hukum-hukum Islam  yang telah dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir, hingga dijadikan sebagai  pemikiran  umat  yang  akan  mendorongnya  untuk  berusaha  mewujudkan  dalam  realita kehidupan.Tahap ketiga: Tahapan Pengambilalihan Kekuasaan (Marhalah Istilam Al-Hukm) ,  yang dilaksanakan  untuk  menerapkan  Islam  secara  menyeluruh  dan  mengembangkan  risalah  Islam  ke seluruh dunia.
Kata Kunci : Dakwah dan Hizbut Tahrir
 Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang

## A. Pendahuluan
Dari beberapa teori yang ada  dapat menggambarkan bahwa: (1) Gerakan Islam dapat dilihat sebagai sesuatu yang berakar pada dinamika yang terjadi dalam sejarah panjang gerakan sosial dan pemikiran umat Islam itu sendiri; (2) Gerakan Islam tidaklah tunggal, melainkan beragam, baik dari strategi  gerakan  ataupun  pemikiran  dan  ideologi  yang  dikembangkan.  Perbedaan-  perbedaan  itu dibentuk oleh perbedaan kondisi sosial dan politik yang mereka hadapi sehingga ada gerakan yang bersifat pragmatis  politis dan  ada  juga  yang revolusioner ,  disamping  itu  ada  pula  yang  bersifat asketis  isolatif ;  (3)  Gerakan  Islam  merupakan  gerakan  yang  mencoba  menawarkan  resep  untuk mengobati krisis sosial, politik dan budaya yang dihadapi oleh kaum muslim di zaman modern ini, meskipun  barangkali  ada  bahkan  mungkin  banyak  di  antara  kita  yang  tidak  setuju  dengan  solusi solusi yang mereka tawarkan (Mujiburrahman, 2002: 91).
Upaya Hizbut Tahrir untuk menggerakkan dakwah Islam tersebut dengan berbagai gerakan, yang  secara  umum  meminjam  terminologi  Esposito,  dapat  diidentifikasi  beberapa  landasan ideologis yang dijumpai dalam suatu gerakan  yakni:
Pertama,  Islam  adalah  pandangan  hidup  yang  total  dan  lengkap.  Agama  integral  dengan politik, hukum dan masyarakat.
Kedua,  Kegagalan  masyarakat  muslim  disebabkan  oleh  penyimpangan  mereka  dari  jalan lurus Islam dengan mengikuti jalan sekuler barat, dengan ideologi dan nilai-nilai sekuler materialis.
Ketiga, Pembaruan masyarakat mensyaratkan kembali kepada Islam, sebuah reformasi atau revolusi religio-politik, yang mengambil inspirasinya dari al- Qur‟an dan gerakan Islam besar yang pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad.
Keempat, Untuk memulihkan kekuasaan Tuhan dan meresmikan tatanan sosial Islam sejati, hukum-hukum  terinspirasi  Barat  harus  digantikan  dengan  hukum  Islam,  yang  merupakan  satu- satunya cetak biru yang bisa diterima bagi masyarakat muslim.
Kelima, Meski westernisasi masyarakat dikecam, modernisasi tidak. Ilmu pengetahuan dan teknologi diterima, tetapi keduanya harus ditundukkan di bawah akidah dan nilai-nilai  Islam demi menjaga dari westernisasi dan sekularisasi masyarakat muslim.
Keenam,  Proses  Islamisasi,  atau  lebih  tepatnya,  re-islamisasi,  memerlukan  organisasi- organisasi  atau  serikat  serikat  muslim  yang  berdedikasi  dan  terlatih,  yang  dengan  contoh  dan kegiatan mereka mengajak orang lain untuk lebih taat.
Sebagai suatu gerakan  Islam  memiliki beberapa karakteristik. Jahroni (2004) memaparkan karakteristik tersebut.
Pertama, Selalu mengekspresikan „ perang salib ‟. Dalam konteks sekarang, hegemoni dunia Barat  khususnya  Amerika  Serikat  terhadap  bangsa-bangsa  lain  sering  dianggap  sebagai  salah  satu bentuk penjajahan baru ( neo colonialisme ). Sementara itu ide-ide mengenai adanya konspirasi dunia Barat,  termasuk  di  dalamnya  gerakan  Zionisme  Yahudi,  yang  menentang  Islam  dan  dunia  Islam tetap berkembang dalam kelompok ini.
Kedua, penegakan  hukum  Islam  adalah  satu  tuntutan  yang  tak  ada  tawar  menawar, merupakan  keharusan.  Dengan  kata  lain,  tidak  ada  jalan  yang  sah  di  dalam  membentuk  sebuah komunitas  muslim  yang  benar-benar  tunduk  kepada  Tuhan  melainkan  dengan  jalan  menjadikan Islam sebagai landasan bagi segalanya, termasuk kehidupan sosial dan politik.
Ketiga, terdapat  sebuah  kecenderungan  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap  pemerintah berikut  sistem  sistemnya  yang  mapan  tapi  dianggap  tidak  „sah‟,  khususnya  karena  kurangnya perhatian  terhadap  masalah  patologi  sosial  yang  merajalela  di  Indonesia  yang  mereka  identifikasi
sebagai maksiat dan kemungkaran. Karena itu sebagian dari kelompok ini tidak lagi mempercayai lembaga-lembaga hukum pemerintah guna menanggulangi dan menghapus segala bentuk kejahatan dan  kemaksiatan  dan  tentu  dengan  cara-cara  mereka  sendiri  tanpa  mengindahkan  ruang  publik ( public sphere ) yang menjadi milik masyarakat luas.
Keempat, semangat  untuk  melakukan  „ijtihad‟  dengan  dalih  menegakkan  agama  sebagai lambang  supremasi  kebenaran  ajaran  Tuhan  di  muka  bumi  mendapatkan  tempat  yang  sangat dihormati dan diunggulkan. Melawan segala wujud kebatilan kemungkaran dan musuh-musuh yang membenci  Islam  diyakini  merupakan  sebuah  tugas  keagamaan  yang  suci.  Jihad  lebih  dimaknai sebagai sebuah usaha fisik untuk memerangi musuh-musuh Islam.
Kelima, dengan  merujuk  kepada  kasus  Islam  dan  Yahudi  di  kawasan  Palestina  yang  kian hari  semakin  buruk  dan  brutal,  dan  pertikaian  antara  Islam  dan  Kristen  yang  semakin  tajam  pada beberapa  kawasan  serta  isu  klasik  kristenisasi,  maka  hubungan  antar  Islam  dan  Kristen  secara signifikan berpengaruh terhadap persepsi kelompok-kelompok “gerakan dalam Islam”.
Pembahasan  mengenai  gerakan  banyak  dibahas  dalam  Sosiologi  Perubahan  Sosial  ( The Sosiology of  Social Change ). Hal  ini merupakan keniscayaan sebab di  penghujung abad XX umat manusia mengalami transisi radikal yakni karena kejayaan modernitas menuju ke bentuk kehidupan sosial baru yang disebut pasca modern. Adanya perubahan sosial yang sangat mencengangkan pada awal abad XXI ini salah satu faktor pendorongnya adalah gerakan sosial. Tak ada  yang luput dari segala  aspek  kehidupan  umat  manusia,  ilmu,  seni,  agama,  moral,  pendidikan,  politik,  ekonomi, kehidupan  keluarga  hingga  juga  aspek  terdalam  dalam  kehidupan  manusia  semuanya  mengalami perubahan (Lenski & Lenski,1974: 3) (Sztompka, 2004: v).
Mengenai definisi gerakan sosial Sztompka memaparkan bahwa gerakan sosial harus terdiri dari komponen berikut (2004: 325).
1. Kolektifitas orang yang bertindak bersama
2. Tujuan  bersama  tindakannya  adalah  perubahan  tertentu  dalam  masyarakat  mereka  yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama
3. Kolektifitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal
4. Tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional
Menurut  Sztompka  (2004:  338):  Gerakan  sosial  memiliki  dinamika  internal  dan  dinamika eksternal. Pada gugus pembahasan tentang dinamika internal maka gerakan dibagi atas empat tahap utama yaitu asal usul, mobilisasi, perluasan struktur dan terminasi.
Pertama,  Semua  gerakan  sosial  berasal  dari  kondisi  historis  khusus.Sebelumnya  ada struktur, sudah tersedia tumpukan sumber daya dan fasilitas untuk gerakan.Gagasan yang sudah ada sebelum  adanya  struktur  biasanya  digunakan  sebagai  aset  gerakan  untuk  membentuk  keyakinan, ideologi, penentuan tujuan, pengenalan kawan dan lawan dan visi masa depannya.Kesemuanya ini tidak  pernah  merupakan  ciptaan  murni.  Wawasan  ideologi,  bidang  kultural  atau  ekspos  historis masyarakat tertentu selalu sudah terbentuk lebih dahulu..
Struktur interaktif (organisasi) sebelum adanya gerakan mempunyai fungsi lain. Struktur ini menciptakan  hambatan  maupun  kemudahan  bagi  gerakan.  Jaringan  komunikasi  yang  sudah terbentuk  di  kalangan  anggota  masyarakat  atau  sebagian  penduduk,  sebelum  gerakan  dimulai memainkan peran penting dalam proses merekrut dengan memobilisasi
Struktur ketimpangan sosial, hierarki kesejahteraan yang mapan kekuasaan dan gengsi, yang menimbulkan  kontradiksi  dan  konflik  antara  berbagai  segmen  penduduk  selalu  dijadikan  faktor pendorong  utama  untuk  melakukan  mobilisasi    gerakan.  Perbedaan  hierarki  kepentingan tersembunyi  menimbulkan  ketegangan  dan  kepedihan,  keluhan  dan  kerugian  di  kalangan  rakyat akan memotivasi orang untuk bergabung dengan gerakan protes atau pembaruan.
Kedua,  Pada  tahap  mobilisasi  gelombang  pertama  yang  dikerahkan  adalah  orang  yang mempunyai  kesadaran  dan  kepekaan  paling  tajam  terhadap  isu  sentral  gerakan  dan  orang  yang paling  bertanggung  jawab  secara  intelektual,  emosional,  moral,  dan  politis  terhadap  timbulnya gerakan. Orang seperti itu berkeyakinan dan memperlakukan gerakan sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Segera setelah gerakan berjalan, berkembang dan meraih sukses gelombang  kedua  pengesahan  anggota  menyusul.  Gelombang  kedua  ini  membawa  anggota  yang mencari keselarasan dan makna dalam kehidupan.
Beberapa  studi  gerakan  sosial  selalu  membuktikan  besarnya  peran  pemimpin  karismatis: Jesus, Budha, Muhammad, Martin Luther King, Lech Walensa dan banyak yang lebih kecil lainnya mereka  berhasil  menguasai,  mengilhami  dengan  antusiasme  dan  merangsang  pengikutnya  untuk bertindak dengan gagah berani
Ketiga,  Pada  tahap  pengembangan  struktural  prosesnya  berjalan  mulai  dari  pengumpulan individu yang akan dimobilisasi hingga menjadikan mereka sebagai anggota penuh. Terdapat empat subproses morphogenesis internal di sini: kemunculan secara bertahap ide, kepercayaan, keyakinan dan  istilah  bersama  tentang  harapan  dan  protes.  Melalui  perjalan  waktu  gerakan  mengembangkan pandangan  hidup  ( weltanschauung )  khusus  milik  mereka  sendiri,  kemudian  kemunculan institusionalisasi  norma  dan  nilai  baru  yang  mengatur  fungsi  internal  gerak  dan  menyediakan kriteria  untuk  mengkritik  kondisi  eksternal  yang  akan  dijadikan  target  gerakan  itu  sendiri.  Proses berikutnya  adalah  kemunculan  (terpolanya)  struktur  organisasi  internal  yang  baru.  Dampak  utama pembangunan struktur internal di bidang ini adalah kemunculan organisasi gerakan sosial yang utuh dan resmi yang didefinisikan sebagai organisasi formal atau kompleks yang menyamakan tujuannya dengan  preferensi  tujuan  gerakan  sosial  atau  dengan  preferensi  gerakan  tandingan  dan  berupaya melaksanakan tujuan itu, dan proses terakhir adalah kemunculan kristalisasi struktur peluang baru, hierarki ketergantungan, dominasi kepemimpinan, pengaruh dan kekuasaan baru di dalam gerakan.
Keempat,    Pada  tahap  terakhir  atau  terminasi  akan  terdapat  dua  kemungkinan  dalam  karir gerakan.  Pertama  optimis.  Gerakan  menang  dan  oleh  karena  itu  kehilangan raison  d’etre -nya. Demobilisasi  dan  bubar.  Kedua,  pesimis.  Gerakan  tidak  menang  tetapi  malah  ditindas  dan dikalahkan atau kehabisan potensi antusiasmenya dan secara bertahap mengalami pelapukan tanpa mencapai kemenangan.
Sementara  itu  dalam  dinamika  eksternal  yaitu  mengukur  dampak  gerakan  terhadap masyarakat luas dan terutama perannya dalam menciptakan transformasi struktural. Beberapa unsur yang  dapat  dijadikan  indikator  dinamika  eksternal  adalah: Potensi  Pengubah ,  yang  berarti  bahwa ukuran  dampaknya  terhadap  struktur  norma  diperlihatkan  dengan  diperkenalkannya  nilai,  cara hidup,  aturan  perilaku,  dan  model  peran  baru  di  kalangan  rakyat. Potensi  Reorganisasi yang dipahami sebagai ukuran dampak gerakan terhadap pola dan saluran interaksi sosial, pembentukan ikatan  sosial  baru,  pembentukan  kelompok  baru,  penciptaan  jaringan  komunikasi  baru, pembentukan  koalisi  baru  antar  kelompok  dan  sebagainya. Potensi  Redistribusi sebagai  dampak gerakan  terhadap  struktur  peluang;  seberapa  jauh  gerakan  mampu  menimbulkan  keuntungan,  hak
istimewa  dan  kepuasan  bagi  anggota,  dan  pengikut  atau  simpatisannya  dan  seberapa  banyak  yang didapat dari penentang atau musuh gerakan.
Atas dasar keterangan-keterangan yang dikemukakan di atas dengan menyadari keterbatasan keterbatasan  kemungkinan  penggunaan  terhadap  teori-teori  tertentu  di  dalam  subyek  penelitian maka  digunakan  kedua  bentuk  teori  yang  disebutkan  di  atas  sebagai  peralatan  dalam  menggarap Gerakan Dakwah Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia . Walaupun demikian perlu diberikan catatan bahwa  di  samping  itu,  juga  digunakan  teori-  teori  lain  -  sejauh  dianggap  relevan  -  di  dalam menggarap masalah penelitian ini.
Gerakan  Dakwah  Hizbut  Tahrir  dalam  penelitian  ini    sedikitnya  mempunyai  dua  persoalan yang menarik untuk dibahas:
1. Bagaimana gambaran umum Hizbut Tahrir Indonesia
2. Bagaimana  strategi  dakwah  Hizbut  Tahrir  Indonesia  dan  bagaimana  relevansinya  dengan sistem dakwah  yang digerakkan oleh organisasi atau lembaga Islam lainnya.

## B. Pembahasan

## 1. Gambaran Umum Hizbut Tahrir Indonesia
Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berasaskan ideologi Islam yang diyakini oleh para anggotanya dan hendak diwujudkan dalam masyarakat, yaitu dalam segala interaksi yang ada, dengan demikian umat  akan terbebas  dari belenggu dominasi  kaum  kafir  imperialis, cengkeraman pengaruhnya,  serta  mencabut  akar-akarnya  berupa  pemikiran,  kebudayaan,  politik,  ekonomi, maupun  militer  dari  seluruh  negeri  negeri  Islam.  Sebagaimana  ditegaskan  Taqyuddin  al-Nabhani bahwa perjuangan Hizbut Tahrir adalah menentang penjajahan segala bentuk dan istilahnya, untuk membebaskan umat dari hegemoni imperialis dan kepemimpinan ideologi penjajah hingga ke akar- akarnya, baik aspek budaya, politik, militer, pendidikan, ekonomi dan segala aspek kehidupan umat, serta mengusir apapun bentuk penjajahan dari tanah air kaum muslimin (al-Nabhani,1993:72).
Tujuan gerakan Hizbut Tahrir sebagai gerakan dakwah politik dapat dilihat dalam tiga aspek: Pertama, pada aspek doktrin Islam, Hizbut Tahrir ingin melangsungkan kembali kehidupan Islam  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Hizbut  Tahrir  berupaya  untuk  merekonstruksi  dan mereorientasi  umat  Islam  yang  telah  meninggalkan  nilai-nilai  filosofis  al-Quran  dalam  hidupnya, untuk  kembali  menjadikan  al-Quran  sebagai  pedoman  hidup  dalam  menjalankan  segala aktivitasnya.  Dimana  seluruh  gerak  dan  langkahnya  berada  dalam  aturan  hukum  dan  undang- undang  syar‟i.  Karena  hanya  dengan  hukum  syar‟ilah  umat  Islam  akan  mampu  meraih  kembali kejayaan dan kemenangannya di dunia serta keselamatan di akhirat.
Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dan melaksanakan ajaran Islam  secara  kaffah  dalam  segala  dimensinya  dengan  berpedoman  kepada  al-Quran  dan  sunnah Nabi,  bukan  hanya  dalam  masalah-masalah  ritual-simbolik  keagamaan  seperti  shalat,  puasa  dan haji,  tetapi  juga  meliputi  aspek  ekonomi,  sosial,  politik  dan  pemerintahan.  Demi  terealisasinya ajaran  Islam  di  segala  dimensi  kehidupan  umat  manusia,  Hizbut  Tahrir  memutlakkan  adanya kekuasaan  dan  patron  negara.  Dan  bagi  Hizbut  Tahrir  satu-satunya  sistem  pemerintahan  sebagai jalan tol menuju terlaksananya ajaran Islam kaffah adalah negara Islam dengan sistem Khilafah.
Tampaknya, Khilafah bagi Hizbut Tahrir merupakan agenda penting yang harus diwujudkan sebagai jaminan legitimasi kekuasaan dan patron tercapainya tujuan utama gerakan dan perjuangan Hizbut Tahrir, yaitu khilafah sebagai pemerintahan yang menjalankan wewenang kekuasaan dalam
mengatur  kehidupan  sebagai  pemberi  jaminan  formal  dan  legal  menuju  teraplikasinya  syari‟at Islam.
Kedua,  pada  aspek  sosial-politik,  membebaskan  umat  Islam  dari  segala  bentuk imperialisme, baik secara fisik dan materi maupun pemikiran dan doktrin. Hizbut Tahrir merupakan wadah  perjuangan  kolektif  yang  terorganisir  melakukan  perlawanan-perlawanan  dengan mengungkap  kebusukan  imperialisme  Barat  dan  imbas  yang  diakibatkan  kepada  kaum  muslimin, Hizbut  Tahrir  melakukan  aksi  pemahaman  dan  penyadaran  untuk  kembali  kepada  Islam,  sebagai ikatan ideologi untuk memperkuat barisan umat Islam melawan penjajahan.
Ketiga,  pada  aspek  dakwah,  menyampaikan  dakwah  kepada  seluruh  umat  manusia termasuk kepada non-Islam, karena Islam adalah agama langit yang rahmatan lil „alamin diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia dari segala bentuk kerusakannya.
Gerakan  dakwah    Hizbut  Tahrir  dibangun  di  atas  komitmen  pembebasan  umat  melalui kegiatan  dan  aktivitas  yang  bersifat  politik.  Maksud  kegiatan  yang  bersifat  politik  adalah  urusan- urusan  masyarakat  harus  diperhatikan  sesuai  dengan  timbangan  hukum-hukum  dan  pemecahan secara syar‟i. Karena politik adalah mengurus dan memelihara urusan umat sesuai dengan hukum- hukum  Islam  dan  pemecahan-pemecahannya  berdasarkan  nilai-nilai  filosofis  ajaran  al-Quran  dan sunnah nabi (Hizbut Tahrir,2003:5).
Operasionalisasi  kegiatan    ini  tampak  jelas  dalam  bentuk  mendidik  dan  membina  umat dengan tsaqafah (kebudayaan) islam, melebur umat dengan Islam, membebaskan umat dari aqidah yang rusak, pemikiran yang salah, persepsi yang keliru dan membebaskannya dari pengaruh ide-ide, pemikiran dan pandangan yang tidak sesuai dengan syari‟at  Islam, dengan aktifitas ini diharapkan terjadi  perubahan  yang  mencakup  tiga  hal:  pertama,  perubahan  pola  pikir  dan  ide-ide  masyarakat (fikrah).  Kedua,  perubahan  perasaan  yang  dimiliki  anggota  masyarakat.  Ketiga,  perubahan  sistem (hubungan/interaksi)  yang  ada  di  dalam  masyarakat  (Zallum,tt:  24-25).  Adanya  perubahan  pola pikir  dan  pemahaman  inilah  yang  menentukan  bentuk  perasaan  yang  mendorongnya  serta  bentuk mekanisme tindakannya. Berdasarkan pemahaman dan perasaan tersebut,  individu dan masyarakat akan  merubah  pola  pandang  mereka  terhadap  suatu  kemaslahatan  dan  mengatur  kemaslahatannya sehingga  hubungannya  dengan  pihak  lain  dibentuk  berdasarkan  pemikiran,  perasaan  dan  sistem yang diterapkan dan dimilikinya (Taqyuddin al- Nabhani,2000:7).
Aktivitas politiknya juga meliputi perjuangan menentang imperialisme untuk membebaskan umat  dari  belenggu  hegemoni  dan  cenkraman  pengaruhnya.  Serta  kegiatan  dan  perjuangan  politik dengan  melancarkan  kritikan,  kontrol  dan  koreksi  terhadap  penguasa.  Menentang  para  penguasa yng  bersekongkol  dengan  Barat-imperialis  dan  mengungkapkan  pengkhianatannya  terhadap  umat. Semuanya itu dilakukan secara damai tanpa cara-cara kekerasan (fisik/senjata) sesuai jejak dakwah yang dicontohkan Rasulullah (Hizbut Tahrir,2003:6-7).
Aktivitas  yang  disebutkan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  aktivitas  Hizbut  Tahrir  merupakan aktivitas yang bersifat politik, bukan kegiatan yang bersifat sosial dan kerohanian. Aktivitas politik ini dilakukan sebagai pembebasan umat Islam dari lingkaran abu-abu. Hizbut Tahrir mendidik dan membina  umat  bukan  dalam  bentuk  nasihat  dan  petunjuk-petunjuk,  akan  tetapi  mendidik  dengan pergolakan  pemikiran.  Masyarakat  disadarkan  dengan  pergolakan  pemikiran  melalui  penentangan terhadap  ide-ide,  aturan  dan  aqidah  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  filosofis  al-Quran  dengan cara menjelaskan kerusakan yang dimilikinya dan dampak negatif yang ditimbulkan dan pemikiran westernis-sekularis yang telah mewabah di tengah masyarakat muslim.
Aktivitas  yang  sangat  menitik  beratkan  pada  pergolakan  politik  yang  tidak  memberikan perhatian  utama  pada  akhlak,  sebab  akhlak  dipandang  sebagai  bagian  dari  hukum  syara‟  yang seharusnya  setiap  individu  muslim  menghiasi  dirinya  dengan  akhlak  mulia  dan  menanggalkan akhlak  yang  tercela  dari  dalam  dirinya  sebagai  konsekuensi  dari  peleburan  diri  mereka  dengan Islam,  dan    bukan  penyebab  kebangkitan  dan  keruntuhan  umat.  Oleh  karena  itu  Hizbut  Tahrir berjuang membina dan mendidik umat dengan tsaqafah islamiyah dengan prioritas utamanya adalah pemikiran politik, karena bagi Hizbut Tahrir tidak ada wadah dan strategi perjuangan dalam Islam yang paling tepat kecuali pergolakan pemikiran politik dan organisasi politik.
Prioritas  pada  kerja  kerja  politik  dan  tidak  mengutamakan  aspek  akhlak  (bukan  berarti mengabaikannya)  memiliki  korelasi  kuat  dengan  tujuan  Hizbut  Tahrir  sendiri  yang  ingin mendirikan  negara  Islam  sebagai  patron  dalam  mengatur  semua  tata  laksana  kehidupan  manusia dalam  bermasyarakat  yang  sesungguhnya  dengan  syariat  Islam.  Yaitu  masyarakat  yang  terbentuk dan  terbina  bukan  karena  akhlaknya,  tetapi  terdiri  dari  empat  komponen  yang  paling  mengikat, individu, pemikiran atau ide ide, perasaan dan peraturan berdasarkan syariat Islam, sebab itu politik sebagai jalannya.
Penjelasan  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  politik  Hizbut  Tahrir meliputi; pertama mendidik  dan membina umat dengan tsaqafah  Islam.  Kedua, menggelindingkan pertarungan  pemikiran.  Ketiga,  perlawanan  menentang  Barat-imperialistis.  Keempat,  mengontrol, mengkritik dan menentang penguasa yang mengkhianati amanat umat.
Mencermati  apa  yang  telah  dilakukan  Hizbut  Tahrir  dalam  proses  pembentukan  dan mengokohkan  keberadaannya  sebagai  gerakan  Islam  Ideologis  maka  dapat  diperoleh  suatu gambaran  bahwa  Hizbut  Tahrir  merupakan  suatu  gerakan  Islam  yang  lahir  dari  suatu  fenomena yang  memiliki  kesinambungan  dengan  sejarah  panjang  umat  Islam  di  satu  pihak  dan  perubahan sosial yang dialaminya di pihak lain.  Sebagaimana  teori  yang  dikemukakan  oleh  Ernest  Gellner. Hal  ini  dapat  dijelaskan  dari  kondisi  umat  Islam  pada  saat  kelahiran  Hizbut  Tahrir  yaitu  kondisi keterpurukan  kaum  muslimin  akibat  mereka  meninggalkan  berhukum  dengan  hukum  Islam  dan mulai menerapkan hukum kufur.
Kondisi  ini  terjadi  terutama  setelah  daulah  khilafah  Utsmaniyah  diruntuhkan  oleh  kaum kafir  dengan  bantuan  Mustafa  Kemal  Attaturk  yang  dianggap  dunia  sebagai  bapak  pembaharuan Turki. Keruntuhan daulah khilafah ini kemudian disikapi oleh kaum muslimin dengan upaya  yang tiada  henti  untuk  mengembalikan  daulah  hanya  saja  upaya-upaya  tersebut  karena  beberapa  sebab tidak berhasil. Bercermin dan belajar dari upaya-upaya inilah kemudian Hizbut Tahrir lahir sebagai suatu  partai  ideologis  Islami  (al-  Nabhani,  2000:10-25).  Dari  sini  tepatlah  penolakan  yang disampaikan  oleh  Gellner  terhadap  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  gerakan  Islam  hanya sebagai reaksi terhadap tantangan modernitas.
Dapat ditegaskan bahwa aktivitas yang dijalankan oleh Hizbut Tahrir memiliki potensi besar untuk    memberikan    dampak  gerakan  terhadap  masyarakat  luas  dan  terutama  perannya  dalam menciptakan transformasi struktural dengan syarat setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas Hizbut Tahrir memahami betul apa yang harus mereka lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan yang digariskan oleh Hizbut Tahrir.
2. Strategi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia dan  relevansinya dengan sistem dakwah  yang digerakkan oleh organisasi atau lembaga Islam lainnya.
Islam  yang  dibawa  rasulullah  Muhammad  saw  merupakan  agama  dakwah,  yakni  agama yang  membawa  ajaran-ajaran  untuk  disampaikan  kepada  umat  manusia.  Konsekuensi  logis  dari keberadan  Islam  sebagai  agama  dakwah  maka  Islam  membutuhkan  eksistenti  dan  peran  dakwah. Dakwah  merupakan  sarana  vital  bagi  proses  perkembangan  dan  kemajuan  Islam,  baik  pada  masa sekarang  maupun  di  masa  akan  datang.  Bahkan  al-Faruqi  menyatakan  bahwa  islam  tidak  bisa menolak  dakwah  jika  islam  memiliki  kekuatan  intelektual.  Menolak  dakwah  berarti  menolak kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan orang lain terhadap apa yang diklaim sebagai kebenaran Islam.  Tidak  menuntut  persetujuan  orang  lain  atau  berarti  menyatakan  klaim  itu  subyektif, partikularis atau relatif secara mutlak, karena itu tidak berlaku bagi orang lain selain pembuat klaim itu sendiri.
Oleh karena itu dakwah merupakan sebuah keharusan bagi umat Islam. Apalagi setelah Rasulullah wafat, kewajiban dakwah menjadi sebuah keniscayaandan menjadi doktrin ilahiah yang dinyatakan langsung  di  dalam  al-Qur‟an  surat  Ali-  Imran  ayat  104  Bagi  seorang  muslim,  dakwah  merupakan keharusan untuk dilaksanakan.  Secara historis, kehadiran dan peran dakwah senantiasa berinteraksi dengan  dinamika  atau  perubahan  social  yang  terjadi  di  masyarakat.  Dalam  kehidupan  rasulullah Muhammad saw, betapa kehadiran dan peran dakwah memiliki arti yang signifikan bagi kehidupan masyarakat.  Dalam  kehidupan  sehari-hari,  masyarakat  tidak  hanya  diperkenalkan  dan  diajarkan tentang  bagaimana  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara.Oleh  karena  itu,  dakwah  yang  dilakukan tidak  terlepas  dari  konteks  kehidupan  bermasyarakat.Ajaran  dakwah  ini  memberikan  kerangka berfikir  yang  bersifat  prinsipil  dan  methodologis  dalam  pengembangan  masyarakat.Pembahasan tentang dakwah banyak memberikan bermacam-macam model dalam pengaplikasiannya.
Hizbut  Tahrir  dalam  upaya  menegakkan  syari‟at  Islam  melakukan  strategi  dengan  tahapan yaitu Tahap Tatsqif (pembinaan dan pengkaderan), tahap Tafa‟ul               (berintraksi) dengan umat dan tahap Istilamul Hukmi (pengambil alihan kekuasaan) (Afif,2000:32).
Tahapan  Pertama:  Membentuk  partai  politik  yang  akan  melakukan  pembinaan  atau pengkaderan (Marhalah  at-Tatsqif). Partai  politik  yang  dibentuk  akan  menyiapkan  kader  yang faham  dengan  Islam  serta  mau  berjuang  demi  Islam,  kader-kader  ini  dibentuk  dengan  pendidikan pengajian  rutin  mingguan  dan  bulanan,  yang  akan  menyampaikan  pemikiran  dan  metode  dakwah Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.
Tujuan  partai  adalah  melanjutkan  kehidupan  Islam,  bukan  untuk  mengangkat  menteri, anggota parlemen, apalagi mencari kesejahteraan moral atau tujuan spiritual. Kehidupan Islam akan berlangsung  jika  ada  yang  bertanggung  jawab  teerhadap  penerapan  syari‟at  yaitu  Khilafah. Perjuangan  menuju  Khilafah  harus  dilakukan  secara  berjamaah    (berkelompok)  (lihat  QS.  Ali Imran:104). Jadi bukan secara individual, sebab tidak mungkin individu-individu mampu memikul tugas amat berat tanpa bergerak bersama-sama dalam sebuah jamaah.
Secara  politik,  artinya  perjuangan  menuju  Khilafah  hendaknya  menempuh  jalur  politik, bukan  jalur  lainnya  (ekonomi,  sosial  kemasyarakatan  dan  sebagainya),  sebab  permasalahan Khilafah  adalah  permasalahan  politik.  Karena,  Khilafah  adalah    institusi  politik.  Dan  kedua  kata kunci  ini,  yaitu  secara  individual  dan  secara  politik,  akan  dapat  terwujud  dalam  sebuah  partai politik.  Partai  politik inilah  yang akan bergerak bersama umat dan di  tengah umat untuk  berjuang menuju tegaknya Khilafah.
Pembentukan  marhalah  tatsqif  ini  adalah  tahap  pembinaan  dan  pengkaderan  untuk melahirkan individu-individu yang meyakini pemikiran dan metode partai politik guna membentuk
kerangka  gerakan,”  pada  tahapan  ini  partai  mulai  membina  orang-orang  yang  bersedia  menjadi anggotanya dengan tsaqafahnya (al-Nabhani,2000:49).
Aktivitas  hanya  pada  kegiatan  pembinaan  saja,  yaitu  penyampaian  tsaqafah  (materi)  saja. Perhatian  diutamakan  untuk  membentuk  kerangka  gerakan,  memperbanyak  anggota,  membina meeka secara berkelompok dan intensif dalam halaqah-halaqah dengan tsaqafah (materi) yang telah ditentukan  sehingga  berhasil  membentuk  satu  kelompok  partai  yang  terdiri  dari  orang-orang  yang telah menyatu dengan Islam (menerima dan mengamalkan) ide-ide partai, serta berinteraksi dengan masyarkat dan mengembangkannya ke seluruh lapisan umat.
Tahapan  kedua,  adalah  tahap  berinteraksi  dengan  umat  dan  mendorongnya  untuk mengemban dakwah Islam, membentuk kesadaran dan opini umum atas dasar ide-ide dan hukum- hukum  Islam  yang telah dipilih dan ditetapkan Hizbut  Tahrir, hingga dijadikan sebagai  pemikiran umat  yang  akan  mendorongnya  untuk  berusaha  mewujudkan  dalam  realita  kehidupan.  Bersama- sama  Hizbut  Tahrir,  umat  melakukan  aktivitas  untuk  mendirikan Daulah  Khilafah ,  mengangkat seorang Khalifah untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia (Afif,2000:35).
Pada  tahap  ini  Hizbut  Tahrir  mulai  beralih  mengajak  kepada  masyarakat  banyak  dengan penyampaian  yang  bersifat  kolektif.  Pada  saat  ini  Hizbut  Tahrir  melakukan  aktivitas-aktivitas berikut ini:
a. Tatsqif Murakkazah (pembinaan yang intensif).
Tatsqif  Murakkazah merupakan  amal  politik  untuk  mencetak  kader-kader  politik.  Secara sistematis  dan  berkelanjutan  kader-kader  ini  dibina  oleh  partai  politik  sehingga  mereka  siap  dan mampu mewujudkan cita-cita partai politik. Mereka tidak hanya mampu dari segi ide (fikrah), tetapi juga  mampu  untuk  berkorban  demi  perjuangan  partai.  Hal  ini  merupakan  aktivitas  yang  sangat penting dan mendasar dalam politik karena tanpa  adanya kader tidak mungkin terjadi perubahan di tengah masyarakat.
Oleh  karena  itu  Hizbut  Tahrir  dalam  aktivitas  tasqif  murakkazah,  secara  intensif melakukan proses kaderisasi dengan menanamkan aqidah Islam dan syariat Islam yang menyeluruh (komprehensif)  sampai  terbentuk  syakhshiyah  Islamiyah  pada  para  kader  tersebut,  sehingga sebelum  terjun  ke  masyarakat  mereka  sudah  siap  dengan  solusi-solusi  yang  nyata  untuk  berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Secara praktis aktivitas ini dilakukan melalui halqah- halqah  (kelompok  kecil  yang  terdiri  dari  dari  beberapa  orang)  dimana  dalam  halqah  ini  secara sistematis  dan  terarah  dilakukan  pengkajian  terhadap  ide-ide  Islam  dari  kitab-kitab  yang  diadopsi oleh partai (Wadjdi,2005).
b. Tatsqif Jama’iyah (pembinaan kolektif/umum)
Tatsqif  Jama’iyah dilakukan  untuk  membangun  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya penerapan syariah Islam  secara kaffah oleh Daulah Khilafah  Islam. Hal ini dilakukan dengan cara membina  umat  dengan  tsaqafah  Islam  (pemikiran  Islam),  meleburnya  dengan  Islam, membebaskannya  dari aqidah rusak, pemikiran salah, serta pandangan-pandangan kufur. Aktivitas ini sangat penting karena tidak akan terjadi perubahan mendasar di tengah-tengah umat kalau tidak terjadi  perubahan  kesadaran  masyarakat.  Penegakan  Daulah  Khilafah  haruslah  dilakukan  melalui umat  dalam  pengertian  didukung  oleh  kesadaran  umat,  karena  yang  ingin  dibangun  adalah
pemerintahan  yang  didasarkan  pada  pemikiran  yang  matang (al  hukmu  ’ala  al  fikrah) bukan semata-mata sikap emosional sesaat.
Oleh  karena  itu  Hizbut  Tahrir  sebagai  partai  politik  yang  ingin  melangsungkan  kembali kehidupan  Islam  dalam  naungan Daulah  Khilafah  Islamiyah harus  terjun  ke  masyarakat menyampaikan Islam secara kaffah dan menyeluruh. Apabila di masa Rasulullah, bentuk kekufuran yang  dilakukan  masyarakat  adalah  menyembah  berhala  maka  sekarang  yang  harus  dijelaskan kepada  masyarakat  adalah  bahaya  ide-ide  kufur  seperti  kapitalisme  berikut  ide-ide  pokoknya (sekularisme,  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  pluralisme  dan  lain  lain.  Dijelaskan  pula  kerusakan aturan-aturan  kapitalisme  dalam  berbagai  bidang  yang  menyengsarakan  manusia.  Cara  praktis dalam  hal  ini  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  uslub  (teknis)  dan  wasail  (sarana  perantara)  seperti pengajian umum, khutbah jum‟at, seminar, diskusi publik, debat terbuka demikian pula bisa melalui media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah dan lainnya. Diharapkan dari aktivitas ini akan muncul kesadaran umat untuk diatur hanya oleh syariat Islam. Kesadaran umat ini mendorong mereka  untuk  menuntut  perubahan  sistem  negara  yang  telah  menyimpang  jauh  dari  Islam (Wadjdi,2005).

## c. Shira’ul Fikri (pergolakan pemikiran)
Shira’ul  Fikri sebagai  suatu  keniscayaan,  perubahan  masyarakat  haruslah  diawali  dengan perubahan  pemikiran  di  tengah-tengah  masyarakat  tersebut.  Agar  terjadi  perubahan,  masyarakat harus  tahu  bahwa  pemikiran  yang  selama  ini  mereka  anut  dan  percayai  adalah  keliru  dan  rusak bahkan membahayakan mereka. Oleh karena itu perlu dijelaskan dimana kerusakan ide tersebut dan bahayanya kepada masyarakat. Disinilah letak penting shira’ul fikr (pergolakan pemikiran) sebagai amal  politik  untuk  merubah  masyarakat.  Pergolakan  pemikiran  ini  dilakukan  dengan  cara menentang  ide-ide  yang  salah,  aqidah  yang  rusak  atau  pemahaman  yang  keliru  di  tengah masyarakat,  dijelaskan  kekeliruannya  dan  pertentangannya  dengan  Islam  serta  dijelaskan  pula bagaimana  ketentuan  hukum  Islam  dalam  perkara  tersebut.  Dalam  konteks  sekarang,  yang dilakukan  Hizbut  Tahrir  dalam  aktivitas  ini  adalah  menjelaskan  kekeliruan  ide-ide  kufur  seperti sekularisme, nasionalisme, demokrasi, HAM dan lainnya. Dijelaskan pula bahayanya bagi umat dan pertentangannya  dengan  Islam  dan  bagaimana  pandangan  Islam  dalam  perkara  tersebut.  Secara praktis aktivitas ini bisa dilakukan melalui ceramah, khutbah jum‟at, seminar, menerbitkan tulisan (buletin,  koran,  majalah)  dan  yang  lainnya.  Aktivitas  shira‟ul  fikri  ditujukan  agar  masyarakat memiliki kesadaran tentang kerusakan ide-ide kufur yang selama ini mereka anut, mencampakkan ide-ide tersebut dan menggantikannya dengan Islam (Wadjdi,2005).
d. Kifahus Siyasi (perjuangan politik)
Kifahus Siyasi diyakini bahwa sebuah sistem politik (negara atau masyarakat) akan berjalan selama  rakyat  masih  percaya  kepada  penguasanya  untuk  mengatur  kehidupan  mereka.  Untuk merubah  sistem  tersebut  haruslah  diputus  kepercayaan  rakyat  terhadap  penguasa  yang  ada, pengkhianatan  mereka  terhadap  rakyat,  ketidakbecusan  mereka  mengurus  rakyat  berikut persekongkolan mereka dengan negara-negara musuh imperialis yang melestarikan derita rakyat.
Oleh  karena  itu  Hizbut  Tahrir  dalam  aktivitas  perjuangan  politik  ini  menampakkan penentangannya  terhadap  negara-negara  imperialis  kafir  dalam  rangka  membebaskan  umat  dari belenggu  penjajahan  mereka.  Membebaskan  umat  dari  tekanan  dan  pengaruhnya,  serta  mencabut akar-akarnya baik berupa pemikiran, budaya, politik, ekonomi maupun militer dari seluruh negeri-
negeri Islam termasuk menentang penguasa, mengungkap pengkhianat mereka, melancarkan kritik (muhasabah),  kontrol  dan  koreksi  terhadap  mereka  serta  berusaha  mengganti  mereka  apabila mereka  melanggar  hak-hak  umat.        Perubahan  masyarakat  pada  dasarnya  sangat  ditentukan  oleh sikap masyarakat terhadap penguasa mereka yang menerapkan berbagai kebijakan atas mereka dan sikap  mereka  terhadap  partai  politik  yang  menginginkan  terjadinya  perubahan.  Oleh  karena  itu dalam  aktivitas  ini,  Hizbut  Tahrir  selalu  mengawasi  dan  mengkoreksi  setiap  kebijakan  penguasa yang  menyimpang.  Menjelaskan  bahayanya  bagi  umat  dan  bagaimana  solusi  Islam  terhadap persoalan  tersebut.  Seperti  mengkritik  kebijakan  kenaikan  BBM,  biaya  pendidikan,  transportasi, Undang-Undang Anti Terorisme dan lain lain. Sekaligus akan menghilangkan kepercayaan mereka terhadap  penguasa  mereka  yang  memang  tidak  layak.  Diharapkan  hal  ini  kan  memperkuat kesadaran  masyarakat  untuk  mengganti  sistem  rusak  yang  ada  di  tengah-tengah  mereka  dengan sistem  Islam.  Secara  praktis  dilakukan  melalui  seminar,  masiroh  (unjuk  rasa  damai),  pengiriman utusan, kepada penguasa atau parlemen, penyebaran buletin dan selebaran (nasyroh) . Dari aktivitas ini masyarakat kan melihat bagaimana kepedulian dan kesiapan Hizbut Tahrir untuk memecahkan persoalan mereka (Wadjdi,2005).

## e. Tholabun Nushroh (Meraih dukungan)
Tholabun  Nushroh aktivitas  ini dilakukan mengingat setiap sistem politik pastilah terdapat orang-orang  yang  kuat  yang  berpengaruh  (ahlul  quwwah),  maka  sikap  orang-orang  yang berpengaruh  ini  sangat  menentukan  keberhasilan  perjuangan  untuk  menegakkan Daulah  Khilafah Islam .  Penerimaan  mereka  terhadap  Islam  yang  disertai  dengan  kesadarn  masyarakat  akan mempercepat tegaknya sebuah sistem Islam demikian pula sebaliknya. Diharapkan dari aktivitas ini didapatkan dua hal yaitu perlindungan terhadap dakwah dan sampainya pada kekuasaan.
Dalam  konteks  saat  ini,  aktivitas  tholabun  nushroh  dilakukan  dengan  mendakwahkan  dan mencari dukungan dari kelompok-kelompok kuat dan strategis di tengah masyarakat. Saat ini rata- rata di dunia Islam yang menjadi kelompok kuat ini adalah pihak militer. Secara praktishal ini dapat dilakukan  dengan  mengkontak  tokoh-tokoh  penting  militer  dengan  berbagai  cara  atau  mengirim utusan kepada mereka, mengajak dialog agar mereka mendukung penuh tegaknya Daulah Khilafah Islam (Wadjdi, 2005).
Tahap  ketiga:  Tahapan  Pengambilalihan  Kekuasaan (Marhalah  Istilam  Al-Hukm) ,  yang dilaksanakan  untuk  menerapkan  Islam  secara  menyeluruh  dan  mengembangkan  risalah  Islam  ke seluruh dunia.
Strategi  dakwah  yang  dilakukan  oleh  setiap  DPW  dan  DPD  Hizbut  Tahrir  Indonesia  di seluruh  Indonesia  mengadakan  pembinaan  intensif  bagi  anggota  dengan  sistem  halqah-halqah dengan  tujuan  untuk  membangun  kerangka  Hizbut  Tahrir,  memperbanyak  pendukung  dan melahirkan  kepribadian  Islam  hingga  mereka  mampu  mengemban  dakwah  dalam  menghadapi pergolakan pemikiran dan perjuangan politik. Mereka dibekali materi sesuai dengan tingkatan dari halqah-halqah  tersebut  yang  pada  gilirannya  mereka  akan  berinteraksi  dengan  masyarakat  dan terdorong  untuk  mengemban  dakwah  Islam,  membentuk  kesadaran  dan  opini  umum,  hingga dijadikan sebagai pemikiran umat dan mewujudkannya dalam realita kehidupan.
Hakikat  dakwah  Hizbut  Tahrir    adalah  usaha  untuk  mendirikan  negara  Islam  dan  menjaga kesinambungannya.  Negara  Islam  adalah  negara  yang  terdiri  atas  agama  Islam,  negara  yang melaksanakan syari‟at Islam, yang bertugas menjaga tanah-tanah  negara Islam, membela penduduk negara  Islam,  dan  menyebarkan  missi  Islam  di  dunia.  Sebetulnya  tidak  ada  pertentangan  sekitar
hakikat  Negara  Islam  bahwa  menciptakan  sebuah  negara  atau  kepemimpinan  umum  bagi  agama Islam  merupakan  kewajiban  bagi  kaum  muslimin  atau  merupakan  rukun  asasi  agama  Islam.  Oleh karena  itu,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  umat  Islam  pada  zaman  sekarang    sejak  berakhirnya kekahalifahan  di  Turki  termasuk  lengah  dan  lalai  dalam  memenuhi  kewajiban  ini  dan  umat  Islam bertanggung jawab sebagai konsekwensi dari sikap lalainya dihadapan Allah Swt. Itulah kewajiban umat  Islam  sekarang.  Pengembangan  sistem  politik  pada  zaman  modern  merupakan  hal  yang mungkin bahkan wajib untuk dilaksanakan(Rais,2001:163).
Kewajiban-kewajiban  yang  bersifat  fundamental  adalah  pertama,  persatuan  program operasional  antara sesama kaum  muslimin  untuk  bersatu.  Kedua, kaum  muslimin diharapkan  agar mendirikan negara mereka berdasarkan sistem syura. Ketiga, kaum muslimin juga diharapkan agar menyelesaikan  permasalahan  mereka  melalui  permusyawaratan  anatar  mereka  dalam  segala  hal. Keempat,  kaum  muslimin  diharapkan  agar  sdelalu  saling  membantu  dalam  kebaktian  dan ketaqwaan.  Kelima,  kaum  msulimin  diharapkan  agar  bangkit  bersama-sama  menuanaikan kewajiban  jihad  untuk  menghalau  musuh-musuh  serta  melindungi  tanah-tanah  dan  negeri-negeri Islam. Keenam, kaum muslimin diharapkan berusaha memajukan rakyat kepada kebaikan, melarang kejelekan  atau  menghilangkan  kemungkaran.  Ketujuh,  kaum  muslimin  diharapkan  mampu mencurahkan seluruh tenaga untuk menyebarkan misi Islam di alam raya ini (Rais,2001:164).
Untuk  mewujudkan  seluruh  kewajiban  dan  tujuan  tersebut,  wajib  diadakan  kepemimpinan umum kaum muslimin dalam bentuk musyawarah kolektif. Dengan kepemimpinan ini, umat Islam telah  melaksanakan  kewajibannya  yang  telah  diperintahkan  oleh  agama.  Disini  ada  pertalian kembali  antara  Islam  dan  sejarahnya,  Islam  akan  selalu  tetap  utuh  sebagai  kekuatan  operasional yang  melindungi  kekuatan  spiritual  masyarakat  Islam.  Islam  memiliki  orientasi  untuk  mendorong dunia  pada  kemajuan  manusia  atau  kemajuan  etika,  mendorong  dunia  pada  terbitnya  era    baru persaudaraan, persatuan dan perdamaian.
Keharusan  kerja  sama  dalam  menmyelesaikan  persoalan-persoalan  kemanusiaan  yang berkatan dengan pola hubungan antar individu dan masyarakat diperlukan kesadaran dan kerja sama yang  manifestasinya  dituangkan  dalam  suatu  institusi  dan  lembaga.  Keharusan  tersebut  kemudian melahirkan  teori  tentang  negara  yang  dapat  menata  masyarakat  secara    lebih  formal  dan  bersifat kolektif ( Hatamar,2000:52).
Dalam konteks perumusan teori tentang proses pembentukan negara dan pemerintahan tidak banyak  yang  berbeda  di  antara  para  pemikir  politik  Islam,  bahwa  keterbatasan  manusilah  yang menjadikan  keniscayaan  untuk  saling  bekerja  sama  (koperasi  sosial)  untuk  dapat  memnuhi keanekaragaman kebutuhan mereka,  yang tidak  mungkin  dipenuhi oleh individu-individu  manusia tanpa  kerja  sama.  Beberapa  konsep  dan  teori  tentang  kerja  sama  sosial  (  bahwa  manusia  adalah makhluk sosial, bukan makhluk personal) yang dikemukakan oleh al-Farabi, Ibn Rabi‟, al-Ghazali, al-Mawardi dan Ibn Timiyah sesungguhnya merupakan kerangka dasar bagi teori as’abiyah-nya Ibn Khaldun. Dalam pandangan sosiologi bahwa manusia adalah makhluk sosial merupakan teori dasar yang  kemudian  dikembangkan  di  Barat.  Adanya  persamaan  konsep  dasar  antara  Islam  dan  Barat yaitu adanya kebutuhan logis dan rasional manusia. Perbedaan dasarnya adalah kalau dalam konsep Islam selain merupakan kebutuhan alamiah, secara doktrinal memang fithrah yang diciptakan Allah bagi manusia, sedangkan dalam pandangan Barat kerja sama sosial itu dilakukan atas pertimbangan rasional dan natur (watak dasar) manusia (Hatamar,2000:53).
Urgensi atau hajat terhadap pembentukan institusi negara ini melahirkan ijtihad bahwa hajat itu bersifat wajib atas dasar syari‟at (wajib syar‟iy) berdasarkan konsensus (ijma‟) umat Islam. Hal
ini  adalah  bukti  sejarah  dalam  politik  Islam,  sebab  pengangkatan  Khalifah  awal  dalam  Islam merupakan  hajat  yang  mendesak  pada  waktu  itu,  sebagai  upaya  umat  Islam  untuk  menggantikan tugas-tugas kenabian guna mengatur dan menata kehidupan masyarakat muslim.
Dalam praktik sejarah politik umat Islam, sejak zaman Rasulullah Saw hingga al-Khulafa al- Rasyidun  jelas  bahwa  Islam  mempraktikkan  di  dalam  ketatanegaraan  sebagai  negara  kesatuan, dimana  kekuasaan  terletak  pada  pemerintahan  pusat,  gubernur-gubernur,  panglima-  panglima diangkat dan diberhentikan oleh Khalifah. Hal ini berlangsung sampai jatuhnya Daulah Umawiyah di  Damaskus.  Kemudian  timbul  tiga  kerajaan  Islam  yang  tampaknya  terpisah  satu  sama  lainnya yaitu  Daulah  Abbasyiyah  di  Bagdad,  Daulah  Uluwiyah  di  Mesir  dan  Daulah  Umawiyah  di Andalusia.  Oleh  karena  itu  walaupun  dunia  Islam    itu  terpecah  menjadi  tiga  pemerintahan  akan tetapi  kaum  muslimin  menganggap  atau  seharusnya  menganggap  ketiga-tiganya  ada  di  dalam wilayah darul Islam (Syarif,2008:200).
Dalam  kehidupan    kenegaraan  sekarang,  dua  model    ketatanegaraan  oleh  umat  Islam dipraktikkan  di  beberapa  negara.  Bentuk  negara  kesatuan  Islam  yang  berbentuk  republik  telah dipraktikkan Republik Iran yang beraliran Syi‟ah dan Republik Islam Fakistan, Republik Irak dan Republik Afghanistan  yang beraliran Sunni. Beberapa negara ini telah menjadi contoh dari negara kesatuan Islam yang berbentuk republik. Sedangkan bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk monarki  dipraktikkan  oleh  Arab  Saudi,  Jordania,  Uni  Emirat  Arab,  dimana  pergantian  kekuasaan tidak ditentukan oleh suara rakyat melainkan oleh keturunan penguasa (Syarif,2008:201). Jadi pada masa  sekarang,  umat  Islam  mempraktikkan  negara  kesatuan  Islam  dalam  bentuk  negara  bangsa (nation-state) sebagai respons terhadap konteks negara-negara yang berkembang di masa sekarang. Hal ini tentunya ada perbedaan bentuk negara yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir bahwa sistem  negara  adalah  sistem  Khilafah  yang  wilayahnya  berskala  internasional,  seperti  pada  masa Dinasti-dinasti Islam masa lalu.

## C. Penutup
Hizbut  Tahrir  adalah  organisasi  politik  Islam  yang  independen.Organisasinya  memiliki kekhasan  seperti;  berasaskan  syari‟at  Islam,  ide  dan  aksi  politiknya  bukan  politik  praktis  tetapi politik-ideologis,  konseptual, rasionalis  dan non-kekerasan.Hizbut  Tahrir mengkonsepsikan politik sebagai al-ri’ayah  al-syuuni  al-ummah ;  tanggung  jawab  untuk  menguasai  kepentingan  dan kemaslahatan umat.Sebab itu, pemikiran dan aktivitasnya dimantapkan dapa tataran politik sebagai wujud pelaksanaan urusan umat.
Gerakan  dakwah  menurut  Hizbut  Tahrir  Indonesia  ada  dua;  pertama,  sistem  dakwah  yang dibangun membentuk tegaknya syari‟at Islam dengan berdirinya  Khilafah artinya bukan berbentuk republik,  diktator,  kekaisaran  ,  monarkhi,  federal  atau  sistem  demokrasi.    Kedua,  strategi  dakwah Hizbut  Tahrir  dalam  upaya  penegakan  syari‟at  Islam  berupa  pembinaan  intensif  melalui  halqah- halqah; pembinaan umum melalui pengajian-pengajian umum di masjid-masjid, gedung-gedung dan tempat-tempat  umum,  melalui  media  massa,  buku-buku  dan  selebaran-selebaran  dan  penerbitan majalah  bulanan  dan  bulletin  mingguan;  pergolakan  pemikiran  untuk  menentang  kepercayaan, aturan  dan  pemikiran-pemikiran  kufur;  perjuangan  politik  berbentuk  berjuang  menghadapi  negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negara-negara Islam, mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai dengan hukum-hukum syara‟.
Dakwah  yang  digerakkan  oleh  Hizbut  Tahrir    tetap  relevan  dengan  dakwah  yang digerakkan  oleh  organisasi  Islam  lainnya  sehingga  sangat  rasional  untuk  diperjuangkan  dan
didukung oleh seluruh umat Islam.  Dalam melakukan aktivitasnya Hizbut Tahrir hanya membatasi aktivitasnya  dalam  dua  aspek  yaitu  dakwah  intelektual (fikriyah) dan  dakwah  politis (siyasiyah) serta  tidak  menggunakan  kekuatan  fisik (laa  madiyah). Semua  pemikiran  dan  aktivitasnya senantiasa muncul dan berlandaskan pada aqidah Islamiyah.

## Daftar Pustaka
Abu Muslim, Imam bin Hajaj Husen, 1993, Terjamah Shaheh Muslim, CV. Asyifa‟, Semarang. Al- Anshari, Jalal, 2004, Mengenal Sistem Islam, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
Al-Banna, Hasan,1998, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin (terj) , Solo:Intermedia. Al-Maududi, Abul A‟la, 1994, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Mizan, Bandung. Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, tt, Kitab al-Ahkam al- Sulthaniyah , Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Nabhani, Taqyuddin, 1989, Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taqyir ,tp:tk.
-------------, 1993, Peraturan hidup Dalam Islam (Terj) , Pustaka Tariqul Izzah, Bogor.
-------------, 1993, Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir (Diterjemahkan oleh Abu Afif dari Mafaham Hizbut al-Tahrir) , Inddonesia: Thariqul Izzah.
-------------, 1994, al-Daulah al-Islamiyah , Dar al-Ummah, Bairut.
-------------, 1994, al-Syahsiah al-Islamiah I , Libnan: Dar al-Ummah.
-------------, 1996, Nizham al-hukmi fi al-Islam , Darul Ummah, Beirut.
-------------, 2000, Negara Islam, Pustaka Tariqul Izzah, Bogor.
-------------, 2000, Pembentukan Partai Politik Islam(terj) , Pustaka Tariqul Izzah, Bogor.
-------------, 2001, Nizham al-Islam , Min mansyurat Hizbut al-Tahrir.
-------------, 2003, Piagam Umat Islam , Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
-------------, 2006, Mafahim Hizb At Tahrir , Cetakan 2 al-Syawi, 1997, Syuro Bukan Demokrasi , Gema Insani Press, Jakarta.
--------------, 2004, Hizbut Tahrir, Khilafah dan Syariah , HTI, Jakarta.
Ahmad Mustofa Al-Maraghi, 1986, Terjemah Tafsir Al-Maraghi , CV. Toha Putra, Semarang.1986.
Anwar,  Romli,  2004, Kajian  PAT  Perspektif  Kelompok  Keagamaan,  Studi  Kasus  Terhadap Gerakan Hizbut Tahrir , Skripsi, Palembang.
Apter, David E, 1998, Pengantar Analisa Politik (Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Yasogama) , Yogyakarta: Rajawali Press Arjomand. 1991. “ Unity And Diversity In Islamic Fundamentalism” . Dalam Martin E. Marty & R. Scoot Appleby (eds), Fundamentalism Comperhended, London Ashar Anshori, 2007, Fiqih Dakwah, „Izzan Pustaka, Yogyakarta.
Basyar, Syaripudin, 2001, Pergolakan Politik Islam di Tengah Modernisme (Kajian atas Gagasan Politik Al-Kawakibi) , Disertasi,  PPS IAIN Sunan Kali Jaga, Jakarta.
Budiardjo, Miriam, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Burns, P,. The Post Trials: Religious Principles And Legal Issues : Indonesia,1998, dalam Tolkhah, Imam., Democracy In Indonesia’s . New Order (Sub Thesis 1992) Cahyadi Takariawan, 2005, Prinsip-Prinsip Dakwah, „Izzan Pustaka, Yogyakarta. Departemen Agama RI, 1995, Al-Qur’an dan Terjemahan , Surya Cipta Aksara, Jakarta.
Esposito, John L. 1988. Islam: The Straight Path (Diterjemahkan oleh arif Maftuhin). Paramadina, Jakarta.
---------------------,  2004, Islam  dan  Kekuasaan  Pemerintahan  Dokterin  Iman  dan  Realitas  Soaial, Inisisasi Press, Jakarta.
Hamka, 1984, Prinsip dan Kebijakan Dakwah Islam , Pustaka Panjimas. Jakarta.
Hasbi Ash-Shiddieqy TM, 1977, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits , Bulan Bintang, Jakarta.
Hizbut Tahrir Indonesia, 1998, Bagaimana Menjadi Bagian Integral Hizbut Tahrir
--------------, 2002, Menegakkan Syariat Islam , Pustaka Tariqul Izzah, Bogor.
--------------, 2003, Mengenal Hizb At Tahrir Partai Politik Islam Ideologis , www.al-islam.or.id --------------,  2005, Seruan  Hizbut  Tahrir  Kepada  Umat  Islam,  Khususnya  kalangan  militer ,  Tim Hizbut Tahrir Indonesia, tk.
Hasan, Hasan Ibrahim, 1979, Tarikh al- Islam al-Siyasah wa al-Din wa al- Tsaqafah al- Ijtima’ al- Qahiraah , Maktabah al- Nahdlah al- Islamiyah.
--------------,  1089, Sejarah  dan  Kebudayaan  Islam, (Diterjemahkan  oleh  Djahdan  Humam  dari Islamic Hiostory and Cultur From 632 1968), Yogyakarta.
Hasyim,  Syafiq.  2002. Fundamentalisme  Islam:  Perebutan  dan  Pergeseran  Makna . Afkar ,  No.13,
5-18
Hawwa, Zaid,tt, Al- Islam, Sistem Bermasyarakat dan Bernegara , Ishlahiy Press, Jakarta. Heijer, Johannes Den dan Syamsul Anwar, 1993, Islam, Negara dan Hukum , Inis, Jakarta. Hilal, Syamsul, 2002, Gerakan Dakwah Formal di Indonesia , Pustaka Tarbiuna, Jakarta.
Huwaidy, Fahmi, 1993, Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani (Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghaffar dari al- Islam wa al- Demokratiyah) , Mizan, Jakarta.
http://kangsumar.blog.com/2012/02/08/dakwah-dalam-perspektif-al-quran. Imarah, Muhammad, 1993, al-Islam wa al-Siyasah, al-Radd ‘ala al-Syubhat al-‘Almaniyyin, Dar al- Tauza‟ wa al-Nasyr al-Islamiyah, Kairo.
Jabir,  Hussain  bin  Muhammad  bin  Ali,  2001, Menuju  Jama’atul  Muslimin  (Diterjemahkan  oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dari al-Thariq Ila Jama’ah al-Muslimin) , Robbani Press, Jakarta. Jamhari,  Jajang  Jahroni,  2004, Gerakan  Salafi  Radikal  di  Indonesia (edisi  pertama).  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Jari,  David  dan  Julia  Jary,  1991, The  Harpercolling  Dictionary  of  Sociology ,  Harper  Peremial, United States.
Kartodirdjo, sartono. 1982. Pemikiran dan Perkembangan Historiografy . Indonesia: Satu Alternatif. Gramedia, Jakarta Kasdi, Abdurrahman. 2002. Fundamentalisme Islam Timur Tengah . Afkar, No.13, 19-33 M.Quraish Shihab, 2000, Tafsir Al-Mishbah Jilid.2 , Lentera Hati, Jakarta.
Mahendra,  Yusril  Ihza.  1999. Modernisme  dan  Fundamentalisme  Dalam  Islam .  Paramadina, Jakarta
Majid, Nurcholis. 1992. Islam: Doktrin dan Peradaban . Yayasan Wakaf  Paramadina, Jakarta Moleong, Lexy, J, 2000, Motodologi Penelitian kualitatif , Remaja Rosdakarya, Jakarta. Mujiburrahman. 2002. Menakar Fenomena Fundamentalisme Islam. Afkar, No.13, 74-93 Nasution,  Harun,  1975, Pembaharuan  Dalam  Islam ,  Sejarah  pemikiran  dan  Gerakan,  Bulan Bintang, Jakarta.
Noer Deliar, 1979, Gerakan Modern Islam di Indonesia , P3ES, Jakarta Nur Khalis, Abu Afif dkk, 2002 , Mengenal Hizbut Tahrir, Tariqul Izzah, Depok.
Pulungan, J, Suyuthi, 1999, Fiqh Siyasah , Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
--------------, 1993, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur’an , Disertasi, Jakarta.
Qordhawi, Yusuf, 2001, Gerakan Pengamalan Islam secara Kaffah , Penebar salam, Jakarta. Rahman,  Fazlur,  1985, Islam  dan  Modernitas,  tentang  Transformasi  Intelektual  (Diterjemahkan oleh  Ahsin  Muhammad  dari  Islam  and  Modernity;  Transformation  of  an  Intelectual Tradition) , Pustaka, Bandung.
--------------, 1994, Islam (Diterjemahkan oleh Ahsin Muhmad dari Islam) ,Pustaka, Bandung Rahman, Fazlur, 1979. Islam And Modernity, An Intelectual Transformation . Bibliotheca Islamica, Minnespolis
Raji,  Abdullah  M.  Sufyan,  2006, Mengenal  Aliran-aliran  dalam  Islam  dan  ciri-ciri  ajarannya,
Pustaka al- Riyadl, Jakarta.
Sabine,  G.B.  1977, Teori-teori  Politik  (I):  Sejarah  Pertumbuhan  dan  Perkembangannya, (Diterjemahkan oleh Soewarno Hadiatmodjo) , Bina Cipta, Jakarta.
Salim, Abdul Muin, 1994, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an, Raja Grafindo, Jakarta. Samarah, Ihsan, 1991, Mafhun al-’Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Fikr al- Islami al- Ma’ashir, Libnan: Dar al-Nahdah al-Islamiyah
------------------,  2003, Syaikh  Taqiyuddin  al-nabhani,  Menoropong  Perjalanan  Spiritual  dan Dakwahnya , Al-Azhar Press, Bogor.
Syarif, Ibnu Mujar & Khamami Zada, 2008, Fiqh Siyasah, Erlangga, Jakata.
Sztompka,  Piotr,  1993. The  Sosiology  of  Social  Change (diterjemahkan  oleh  Alimandan)  Prenada Media, Jakarta Tahrir,  Hizbut,  2000, Mengenal  Hizbut  Tahrir,  Partai  Politik  Islam  Ideologis ,  Pustaka  Tariqul Izzah, Depok Tholkhah,  Imam,  Choirul  Fuad.  2002. Gerakan  Islam  Kontemporer  di  Era  Reformasi .  Badan LITBANG Agama dan Diklat Keagamaan, DEPAG RI, Jakarta.
Tholkhah,  Imam,  2002. Krisis  Sosial  dan  Kebangkitan  Gerakan  Radikalisme  Keagamaan  Era Reformasi di Indonesia . Dialog , No. 54 th XXV,13-28
Wamy,  1995, Gerakan  Keagamaan  dan  Pembenaran:  Akar  Ideologis  dan  Penyebarannya (Diterjemah oleh A. Najiullah dari al-Mansu‟ah al-Man yassarah fi al- Adyan wa al- Mazahib al- Ma‟ashirah), Al- Islahy Press, Jakarta.
Zallum, Abdul Qadim, 1990, Nizham al-Hukm fi al-Islam , Beirut: Dar al-Ummah.
--------------,tt, Sistem Pemerintahan Islam, Al Azhar Press , Jakarta.
--------------, 2007, Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkannya , Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.