Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i1.1784

## PENGARUH KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## Diah Vitaloka
Intitut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta diahvitaloka13@yahoo.co.id
Muchlis Hamdi
Intitut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta muchlishamdi@ipdn.ac.id
Hyronimus Rowa Intitut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta hyronimus_rowa@ipdn.ac.id
Deti Mulyati
Intitut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta deti.mulyati128@ipdn.ac.id

## Abstrak
Fenomena  yang  dijadikan  obyek  penelitian  adalah  Kinerja  DPRD  Provinsi.  Tujuan  penelitian  adalah membahas  pengaruh  Kapasitas  Kelembagaan  dan  Komunikasi  terhadap  Kinerja  DPRD  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  dan  menyusun  konsep  baru  dari  pembahasan  pengaruh  tersebut.  Penelitian menggunakan  penelitian  kuantitatif.    Sampel  penelitian  186  responden  diambil  dari  populasi  351 menggunakan Tabel Krejcie. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, teknik kuesioner dan  observasi.  Analisis  data  menggunakan  Analisis  SEM.  Hasil  penelitian  adalah  berikut:  Besarnya pengaruh Kapasitas kelembagaan terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 0,64,  terbilang  kuat  dan signifikan.  Besarnya      pengaruh  Komunikasi  terhadap  Kinerja  DPRD  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 0,58, terbilang cukup kuat dan signifikan. Konsep baru yang dapat disusun dari analisis hasil pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  adalah Konsep Baru tentang  Susunan Kelembagaan Legislatif dengan definisi : Susunan Kelembagaan  Legislatif  adalah  tata  jabatan  dan  koordinasi  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  fraksi, komisi  dan  lembaga  legislative    dalam  mengimplementasikan  fungsi-fungsi  kelembagaan.  Konsep  baru yang  dapat  disusun  dari  analisis  pengaruh  Komunikasi  terhadap  Kinerja  DPRD  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung  adalah Konsep Baru tentang  Komunikasi Lisan dan Tulisan Legislatif,  dengan definisi : Komunikasi  Lisan  dan  Tulisan adalah  kemahiran  individual  dan  kemahiran  kolektif  anggota  legislative dalam  mengelola  informasi  pelaksanaan  fungsi-fungsi  kelembagaan  yang  dinyatakan  dengan  orasi, sosialisasi, argumentasi, publikasi.
Kata Kunci: Kapasitas Kelembagaan, Komunikasi, Kinerja.

## Abstract
The phenomenon that is used as the object of research is the Performance of the Provincial DPRD. The aim of the research is to discuss the influence of Institutional Capacity and Communication on the Performance of  the  DPRD  of  the  Bangka  Belitung  Islands  Province  and  develop  a  new  concept  from  discussing  this influence. Research using quantitative research. The research sample of 186 respondents was taken from a population  of  351  using  the  Krejcie  Table.  Data  collection  techniques  using  library  research, questionnaires and observation techniques. Data analysis using SEM analysis. The results of the study are as follows: The magnitude of the influence of institutional capacity on the performance of the DPRD of the
Bangka  Belitung  Islands  Province  reaches  0.64,  which  is  strong  and  significant.  The  magnitude  of  the influence  of  Communication  on  the  Performance  of  the  DPRD  of  the  Bangka  Belitung  Islands  Province reached 0.58, which is quite strong and significant. The new concept that can be compiled from the analysis of the results of the influence of Institutional Capacity on the Performance of the Bangka Belitung Islands Provincial  DPRD  is  a  New  Concept  of  Legislative  Institutional  Structure  with  the  definition:  Legislative Institutional  Structure  is  the  layout  and  coordination  of  the  implementation  of  duties  and  authorities  of factions,  commissions  and  legislative  bodies  in  implementing  the  functions  institutional  function.  A  new concept  that can be  compiled from an analysis  of  the influence of  Communication on the Performance of the  Bangka  Belitung  Islands  Provincial  DPRD  is  a  New  Concept  of  Legislative  Oral  and  Written Communication, with the definition: Oral and Written Communication is the individual skills and collective skills of legislators in managing information on the implementation of institutional functions that expressed by orations, outreach, arguments, publications.
Keywords: Institutional Capacity, Communication, Performance.

## PENDAHULUAN
Dalam  perspektif  Ilmu  Pemerintahan,  belum  optimalnya  kinerja  DPRD  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi  kelembagaan  tampak  menjadi suatu fenomena kinerja lembaga legislatif yang tidak berdiri sendiri. 1,2 Artinya, terdapat sejumlah variable yang mempengaruhi kinerja lembaga tersebut.
Menyermati  fenomena  tersebut  penulis  berasumsi  bahwa  kapasitas  kelembagaan  dan komunikasi  merupakan  dua  variable  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Asumsi didasarkan pada premise major berikut:
Pertama ,  Kapasitas  Kelembagan  berpengaruh  terhadap  Kinerja  DPRD  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung,  karena  kapasitas  kelembagaan  tersebut  merupakan  kemampuan organisasional  yang  terbentuk  dari  pada  perilaku  individu,  perilaku  kelompok  dan  perilaku organisasi  dalam  melaksanakan  fungsi  kelembagaan.  Karena  itu,  secara  dinamis  kemampuan organisasional  tersebut  mempengaruhi  kinerja  DPRD  dalam  menyelenggarakan  fungsi kelembagaan. Premise major ini merujuk pada premise minor berikut:
Capacity  building merupakan  serangkaian  strategi  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan efisiensi,  efektivitas,  dan  responsivitas  dari  kinerja  pemerintahan,  dengan  memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumberdaya manusia, penguatan organisasi; dan reformasi kelembagaan atau lingkungan. 3
1 Zamzam,  Fakhry,  Chandra  Satria,  dan  Jefirtson  R.  Riwu  Kore.  "Meningkatkan  Motivasi Berafiliasi Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Se Sumatera Selatan." Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen 3.2 (2018): 119-132.
2 Astutik,  Mardi.  "Pengaruh  Disiplin  Kerja  dan  Budaya  Organisasi  terhadap  Kinerja  Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang." JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan) 2.2 (2016): 141-159.
3 Centia, Selvi Centia, Nandang Alamsah Deliarnoor, dan Rahman Mulyawan. "Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Periode 2014-2019." Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 6.3 (2020): 640-654.
Kedua ,  Komunikasi  berpengaruh  terhadap  Kinerja  DPRD  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung,  karena  aktivitas  komunikasi  yang  meliputi Intrapersonal  communications ; Interpersonal  communication ; Group  communication ; Organizational  comminication ;  dan Mass communication yang mempengaruhi respon, sikap dan perilaku individu, perilaku kelompok dan perilaku  organisasi  dalam  melaksanakan  berbagai  kebijakan  dan  kegiatan  lembaga.    Karena  itu, secara  dinamis  aktivitas  komunikasi  tersebut  mempengaruhi  kinerja  DPRD  dalam menyelenggarakan fungsi kelembagaan. Premise major ini merujuk pada premise minor berikut:
Jay Galbraith believes communication is so important that he has define an organization as an information processing system. When organization can not process its information efficiently,  communication  becomes  distorted  or breakdown  and  members  begin  to misunderstanding one another. In extreme circumstansis a breakdown in communication make it impossible for individuals to work with one anotherr. 4
Dengan  dukungan premise  major dan premise  minor yang  demikian  itu,  dugaan  penulis terhadap  fenomena  layak  diaktualisasikan  dengan  mengadakan  suatu  pendekatan  penelitian. Untuk  itu,  dipilih  judul  penelitian  berikut:  “Pengaruh  Kapasitas  Kelembagaan  dan  Komunikasi Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”
Judul penelitian tersebut dipilih dengan alasan bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi kelembagaan termasuk dalam    obyek  forma  Ilmu  Pemerintahan,  karena  fungsi  kelembagaan  yang  meliputi  fungsi regulasi,  fungsi  pengawasan  dan  fungsi  anggaran  adalah  serangkaian  pelaksanaan  fungsi pemerintahan. 5 Fungsi-fungsi  pemerintahan  lainnya  yang  menjadi  obyek  forma  Ilmu Pemerintahan  adalah  fungsi  perlindungan,  fungsi  pertahanan,  fungsi  pengaturan,  fungsi pengawasan,  fungsi  penegakkan  hukum,  fungsi  pembangunan,  fungsi  pelayanan,  fungsi pemberdayaan  dan  fungsi  hubungan  antar  pemerintahan.  Dengan  demikian  pemilihan  judul penelitian layak dianggap telah mendarat pada obyek forma Ilmu Pemerintahan.

## METODE PENELITIAN
Operasionalisasi variabel penelitian meliputi 21 variabel manifes Kapasitas Kelembagaan yang  dikonstruksi  berdasarkan  teori The  Capacity  Framewor McKinsey,  12  variabel  manifes Komunikasi yang dikonstruksi berdasarkan teori komunikasi Ruben and Steward. 6 dan 12 variabel
4 Gani, Najamuddin, dan Josner Simanjuntak. "Analisis Faktor Pengaruh Hubungan Kewenangan antar Lembaga Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua." Legal Pluralism: Journal of Law Science 9.2 (2019): 141-170.
5 Latif,  Nurdin,  dan  Azhary  Ismail.  "Analisis  Penempatan  Kerja  dan  Pengaruhnya  Terhadap Prestasi  Kerja  Karyawan  pada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Makassar." Jurnal  Ekonomi Prioritas 1.1 (2021).
6 W  Lawrence,  Neuman.  "Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches." (2014).
manifes  Kinerja  yang  disusun  berdasarkan  teori  kinerja  Prawirosentono  dijadikan  45  item kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada 186 responden diambil dari populasi 351 menggunakan Tabel Krejcie. 7 Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, teknik kuesioner dan observasi. Analisis data menggunakan Analisis SEM. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Hasil Uji Kecocokan Model : Statistik Chi-Square capai  62 dan p-value chi square 0,28 >0,05  =  Model  fit  dengan  data. Statistik  RMSEA mencapai  0,023  =  Model  fit  dengan  data.  Uji Normed  Fit  Index :    0.99  >  0.95  =  Model  fit  dengan  data.    Uji Comparative  Fit  Index :    1.000  > 0.95  dan  uji Incremental  Fit  Index :  1.000  >  0.95  =  model  fit  dengan  data.    Berdasarkan  hasil  5 komponen  uji  kecocokan  diperoleh  kesimpulan  bahwa driven  theory yang  digunakan  untuk merancang model penelitian dapat dinyatakan cocok.
Hasil  Uji  Validitas  dan  Reliabilitas:  Keseluruhan  item  kuesioner  dapat  dinyatakan  valid, karena thitung  >  ttabel 96.    Keseluruan  variabel  dapat  dinyatakan  reliabel  (andal),  karena  nilai varian ekstrak: 0,66 > 0,50.
Hasil  Pengujian  Hipotesis:  Besarnya  pengaruh  Ksi1  Eta  0,64,  terbilang  kuat  dan signifikan,  karena  thitung  13,51  >  ttabel1,96  dengan  tingkat  kepercayaan  95%.    Besarnya pengaruh Ksi2  Eta 0,58, terbilang cukup kuat dan signifikan, karena thitung 12,95 > ttabel 1,96 dengan tingkat kepercayaan 95%.
Second  CFA :  Dimensi Organizational  Structure (0,91)  dan  Dimensi Oral  and  Written Communication (0, 9 2)  menjadi  faktor-faktor  yang  paling  dominan  dalam  proses  pembentukan besarnya  pengaruh  Ksi  Eta.  Hasil  CFA  ini  dipandang  sebagai  suatu  temuan  penelitian  dan dijadikan dasar penyusunan konspe baru.

## Pembahasan
Implikasi  praktis  adalah serangkaian  kenyataan  yang  akan  terjadi  jika  syarat-syarat tertentu  terpenuhi.  Implikasi  Praktis  terhadap  hasil  Analisis  SEM  disusun  dengan  konsep hubungan kausalitas berikut:
7 Wijanto,  Setyo  Hari.  "Structural  Equation  Modeling  dengan  Lisrel  8.8." Yogyakarta:  Graha Ilmu (2008).
8 Setyo,  Hari  Wijanto.  "Structural  Equation  Modelling  dengan  LISREL  8.8." Jakarta  Graha Ilmu (2007).
Implikasi  Praktis  Pengaruh  Kapasitas  Kelembagaan  terhadap  Kinerja  DPRD  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Besarnya  pengaruh  Kapasitas  kelembagaan  terhadap  Kinerja  DPRD  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung mencapai 0,64. Besaran pengaruh ini terbilang kuat dan signifikan, karena Uji T 13,51  >1,96.    Besarnya    pengaruh  Kapasitas  Kelembagaan  terhadap  Kinerja  DPRD  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara teoritis ditentukan oleh Aspirations, Strategy, Organizational Skills,  Systems  and  Infrastructure,  Human  Resources,  Organizational  Structure,  Culture. Besarnya  pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  secara  praktis  ditentukan  oleh  21  variabel  manifes  Kapasitas  Kelembagaan.  Adanya pengaruh  tersebut  menunjukkan  bahwa  di  antara  Kapasitas  Kelembagaan  dan  Kinerja  DPRD Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  terjalin  suatu  hubungan  sebab-akibat  yang  bermakna  : apabila  Kapasitas  Kelembagaan  ditingkatkan  atau  meningkat  maka  secara  stimulan  peningkatan Kapasitas  Kelembagaan  tersebut  diikuti  dengan  peningkatan  Kinerja  DPRD  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung.
Oleh  sebab itu,  secara  praktis,  Kinerja  DPRD  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  bisa ditingkatkan  dengan  cara  meningkatkan,  memperkuat  atau  mengoptimalkan  21  variabel  manifes (indicator)  Kapasitas  Kelembagaan.  Artinya,  solusi  terhadap  belum  optimalnya  Kinerja  DPRD Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  bisa  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  21  variabel manifes Kapasitas Kelembagaan DPRD. Dua puluh satu variabel manifes Kapasitas Kelembagaan yang  dimaksud  adalah  berikut  :    Visi  Lembaga,  Misi  Lembaga,    Kebijakan  Lembaga,  Strategi Penganggaran,  Strategi  Pengawasan,    Strategi  Perwakilan,  Perencanan  Agenda  Sidang, Pengaturan  Agenda  Sidang,  Pelaksanaan  Agenda  Sidang,  Sistem  Informasi,  Sarana  Kerja, Prasarana  Kegiatan,  Kuantitas  SDM,  Kualitas  SDM,  Kinerja  SDM,  Fraksi,  Komisi,  Lembaga, Etos Perilaku, Norma Perilaku, Etika Perilaku.

## Implikasi  Praktis  Pengaruh  Komunikasi  terhadap  Kinerja  DPRD  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung
Besarnya  pengaruh  Komunikasi  terhadap  Kinerja  DPRD  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung mencapai 0,58. Besaran pengaruh ini terbilang cukup kuat dan signifikan, karena Uji-T 12,95  >.T-Value  1,96.    Besarnya    pengaruh  Komunikasi  terhadap  Kinerja  DPRD  secara  teoritis ditentukan  oleh personal  skills  and  attitudes, interpersonal  skills ,  dan oral  and  written communication. Besarnya    pengaruh  Komunikasi  terhadap  Kinerja  DPRD  secara  praktis ditentukan  oleh  12  variabel  manifes  (indicator)  Komunikasi.  Adanya  pengaruh  tersebut menunjukkan  bahwa  di  antara  Komunikasi  dan  Kinerja  DPRD  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung terbentuk suatu mekanisme hubungan sebab-akibat yang bermakna : apabila Komunikasi
ditingkatkan  atau  meningkat  maka  secara  stimulan  peningkatan  Komunikasi  tersebut  diikuti dengan peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh sebab itu, secara praktis,  Kinerja  DPRD  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dapat      ditingkatkan  dengan  cara meningkatkan,  memperkuat  atau  mengoptimalkan  12  variabel  manifes  Komunikasi.  Artinya, solusi  terhadap  belum  optimalnya  Kinerja  DPRD  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dapat dilakukan  dengan  cara  meningkatkan,  memperkuat  atau  mengoptimalkan  12  variabel  manifes Komunikasi. Dua belas variabel manifes Komunikasi  yang dimkasud adalah  Pandangan,  Sikap, Perilaku,  Tindakan,  Komunikasi  Formal,    Komunikasi Informal,  Koordinasi,   Kolaborasi,  Orasi, Sosialisasi, Argumentasi, dan  Publikasi.
Implikasi  Teoritis  Pengaruh  Kapasitas  Kelembagaan  terhadap  Kinerja  DPRD  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Landasan  Teoritik  :  McKinsey  (2001)  mengatakan  “ The  Capacity  Framework,  defines nonprofit  capacity  in  a  pyramid  of  seven  essential  elements:  three  higher-level  elements  - aspirations,  strategy,  and  organizational  skills  -  three  foundational  elements  -  systems  and infrastructure,  human  resources,  and  organizational  structure  -  and  a  cultural  element  which serves to connect all the others. 9 Dengan driven theory ini  disusun definisi konseptual variabel berikut :
Kapasitas  Kelembagaan  adalah  kondisi  dan  kemampuan  organisasional  DPRD  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi regulasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran    yang  ditelaah  menurut aspirations,  strategy,  organizational  skills,  systems  and infrastructure,  human  resources,    organizational  structure,    cultural. Dari  definisi  konseptual diturunkan  tujuh  dimensi  analisis  yaitu  (1)  Dimensi aspirations, (2)  Dimensi strategy, (3) Dimensi organizational  skills, (4)  Dimensi systems  and  infrastructure, (5)  Dimensi human resources, (6)  Dimensi organizational  structure, dan  (7)  Dimensi cultural. Ketujuh  dimensi tersebut  dikembangkan    menjadi  21  variabel  menifes  untuk  dijadikan  21  item  kuesioner penelitian. 10 Hasil penyebaran kuesioner tersebut diolah dengan Analisis SEM.
Landasan  Statistik  :  Hasil  Analisis  SEM  pada  komponen Second  Confirmatory  Factor Analisys (CFA)  menunjukkan  bahwa  Dimensi Organization  Structure dengan  bilangan  hasil pengukuran  yang  mencapai  0,91  dengan T-Value 15,96  menjadi  faktor  yang  paling  dominan dalam  proses  pembentukan  besarnya  pengaruh  Kapasitas  Kelembagaan  terhadap  Kinerja  DPRD
9 Hero,  Eko.  "Health  Communication;  The  Negotiation  of  Reproductive  Rights  in  the  Islamic Family in Riau Province." Annual Conference of Communication, Media and Culture (ACCOMAC) . Vol. 2. No. 1. 2020.
10 Inzana, Nur, dan Siti Hidayatul Jumaah. "Analisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai  pada  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara." Nusantara Hasana Journal 1.12 (2022): 111-123.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimensi tersebut mencakup tiga variabel manifes berikut : (1). Fraksi; (2) Komisi; (3) Lembaga.
Konsep baru yang tersusun adalah Konsep Baru tentang Susunan Kelembagaan Legislatif dengan definisi: Susunan Kelembagaan Legislatif adalah tata jabatan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang fraksi, komisi dan lembaga legislative dalam mengimplementasikan fungsi- fungsi  kelembagaan. 11 Dengan  definisi  yang  demikian  itu  tersusun    3  dimensi  analisis:  (1) Dimensi  Fraksi;  (2)  Dimensi  Komisi;  dan  (3)  Dimensi  Lembaga.  Deskripsi  konseptual  tiga dimensi analisis tersebut adalah sebagai  berikut :
Dengan  dukungan  penyediaan  sarana,  anggaran,  dan  tenaga  ahli  untuk  memperlancar pelaksanaan  tugas fraksi,  maka  setiap  anggota  partai  politik  yang  bergabung  dalam  suatu  Fraksi harus melaksanakan sebelas poin kewajiban anggota legislative. Di antara sebelas poin kewajiban anggota  legislative  tersebut,  terdapat  delapan  poin  kewajiban  yang  realisasinya  harus dioptimalkan.  Delapan  poin  kewajiban  yang  dimaksud  adalah  : pertama ,    mendahulukan kepentingan  negara  di  atas  kepentingan  pribadi,  kelompok,  dan  golongan; kedua , memperjuangkan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat; ketiga ,    menaati  prinsip  demokrasi  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah; keempat ,  menaati  tata  tertib  dan  kode  etik; kelima, menjaga  etika  dan  norma  dalam  hubungan  kerja  dengan  lembaga  lain  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; keenam, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja  secara  berkala; ketujuh, menampung  dan  menindaklanjuti  aspirasi  dan  pengaduan masyarakat;  dan kedelapan ,  memberikan  pertanggungjawaban  secara  moral  dan  politis  kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Dalam konteks itu, tentu tidak mudah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, karena  keterbatasan  sumber  daya  anggaran  yang  tersusun  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah.  Karena itu, Fraksi hanya bisa merekomendasikan, menyetujui dan atau memberi nilai  tertentu  kepada  mitra  kerjanya  dalam  merumuskan  kebijakan  alokasi  anggaran  serta menyusunan  program  dan  kegiatan  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  dan  pelayanan public.  Meskipun  demikian,  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  bertujuan  memenuhi kebutuhan  dasar  masyarakat  harus  tetap  dioptimalkan.  Urusan  pemerintahan  yang  dimaksud antara  lain  kesehatan,  pendidikan,  perluasan  lapangan  kerja  dan  infrastruktur  lingkungan. Walaupun    tidak  mudah menampung  dan  menindaklanjuti  aspirasi  dan  pengaduan  masyarakat, namun  anggota  Fraksi  harus  tetap  menampung  dan  menindaklanjuti  aspirasi  dan  pengaduan
11 Jusup,  Sri  Meike.  "Pengaruh  Kompetensi  terhadap  Kinerja  Pegawai  pada  Sekretariat  Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkota Gorontalo." AkMen Jurnal Ilmiah 17.3 (2020): 477-491.
masyarakat,  terutama  penganduan  masyarakat  yang  merasa  dirugikan  oleh  kebijakan  dan  atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak tertentu. 12
Dengan  mengoptimalkan  peran  politik  dan  aksi-aksi  politik,  maka  anggota-anggota legislatif  dan  orang-orang  yang  bekerja  di  lembaga  legislatif  tampak  menjadi  suatu  himpunan kinerja  sumber  daya  manusia  yang  sangat  potensial  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi kelembagaan  yang  efektif.    Dengan  mengoptimalkan  peran  politik  dan  aksi-aksi  politik  yang didukung  dengan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  kerja  yang  lengkap  dan  modern  serta terintegrasi  dengan  sistem  informasi  yang  tak  terbatas,  maka  kinerja  Fraksi  layak  diharapkan menjadi optimal dalam melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan.
Dengan  optimalisasi  tersebut,  keputusan-keputusan  yang  diambil  dalam  persidangan legislatif,  hendaknya  tidak  hanya  memberi  manfaat  yang  seluas-luasnya  kepada  pemerintah; namun  memberi  juga  manfat  yang  seluas-luasnya  kepada  masyarakat.  Manfaat  yang  dimaksud, sebagian  tentu  terkait  erat  dengan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  terutama  peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Manfaat yang demikian itulah yang diharapkan rakyat terhadap pelaksanan  fungsi  perwakilan  yang  menjadi  tugas  para  anggota  legislatif.  Pelaksanaan  fungsi perwakilan  tersebut  merupakan  pengejawatahan  suatu  sistem  manajemen  perwakilan  yang terbentuk dari dinamika hubungan hak dan kewajiban Negara kepada warga Negara dengan hak dan kewajiban warga Negara kepada Negara. Dinamika hubungan hak dan kewajiban inilah yang membentuk  fungsi-fungsi  pemerintahan.  Fungsi-fungsi  pemerintahan  yang  dimaksud  terdiri  atas fungsi  perlindungan,  fungsi  pertahanan,  fungsi  perwakilan,  fungsi  pengaturan,  fungsi pengawasan,  fungsi  penegakkan  hukum,  fungsi  pembangunan,  fungsi  pemberdayaan,  fungsi pelayanan dan fungsi hubungan antar pemerintahan. Pelaksanaan fungsi perwakilan yang menjadi kewajiban  fungsional  lembaga  legislatif  adalah  pelaksanaan  fungsi  pemerintahan  yang  melekat dan  sekaligus  menjadi  identitas  kelembagaan  legislative  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan Negara.  Fungsi  pemerintahan  yang  dimaksud  adalah  fungsi  perwakilan  (representasi),  fungsi pengaturan (regulasi) dan fungsi pengawasan.
Untuk  itu,  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  peran  politik  dan  aksi-aksi politik anggota legislative hendaknya tidak hanya dipandang dari sisi keterbatasannya saja; akan tetapi  dipandang  juga  dari  sisi  penting  dan  potensialnya  peran  politik  dan  aksi-aksi  politik legislative  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokratis.    Dengan  mengoptimalkan peran dan aksi-aksi politik anggota legislatif dan memperkuat kinerja orang-orang yang bekerja di lembaga  legislatif,  maka  diharapkan  kinerja  Fraksi  menjadi  lebih  optimal.  Dengan  optimalisasi tersebut, kinerja anggota legislatif  yang amanah dan  mengabdi kepada rakyat  merupakan factor-
12 Laila,  Umar.  "Efektivitas  Pelaksanaan  Hak  Inisiatif  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam Proses  Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Studi  Kantor  DPRD  Kabupaten  Luwu  Utara)." Jurnal  To  Ciung: Jurnal Ilmu Hukum 2.1 (2022): 17-29.
faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  fungsi-fungsi  kelembagaan  legislatif  yang  efektif. Dengan mengoptimalkan peran politik dan aksi-aksi politik Fraksi, diharapkan pelaksanaan fungsi representasi  hendaknya  dapat  dilaksanakan  dengan  pendekatan  komunikasi  yang  lebih  tepat  dan cermat dalam menyikapi, mengatasi dan sekaligus mengantisipasi berbagai permasalahan rakyat. Karena  hakikat  perwakilan  legislative  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokratis adalah  menjaga  kinerja  pemerintahan  agar  tetap  di  jalurnya,  maka  sebaiknya  anggota  legislatif jangan  pernah  bersikap  arogan  terhadap  siapapun.  Jika  pihak  eksekutif  diwajibkan  memberi pelayanan yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pihak penerima layanan, maka alangkah baiknya kewajiban ini juga menjadi kewajiban bagi setiap anggota legislatif. 13
Dengan dukungan sarana prasarana sekretariat yang lengkap dan modern serta terintegrasi dengan sistem inforomasi yang tak terbatas, setiap anggota legislatif hendaknya berkenan bersikap proaktif  dan  mampu  melakukan  komunikasi,  koordinasi  dan  kolaborasi  dengan  para  pihak  yang berkepentingan  dengan  kinerja  legislatif.    Dengan  dukungan  sarana  prasarana  secretariat  yang lengkap  dan  modern  serta  terintegrasi  dengan  sistem  inforomasi  yang  tak  terbatas,  pelaksanaan fungsi  regulasi  yang  dilakukan  bersama  pihak  eksekutif,  hendaknya  dapat  menghasilkan  lebih banyak produk hukum. Dalam hal ini, meski didampingi tenaga-tenaga ahli, setiap anggota Fraksi sebaiknya  pandai  tampil  secara  optimal  dalam  membahas  berbagai  hal  yang  muncul dipersidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan nasib rakyat. Untuk itu, setiap anggota Fraksi, idealnya,  mempunyai kompetensi  yang relevan dengan bidang pengawasan legislatif dan juga mampu menyerap, mengolah dan menyalurkan informasi dari masyarakat.
Jika  kinerja  pelaksanaan  fungsi  representasi  dinilai  dari  kuantitas  dan  efektivitas informasi  yang  diserap,  diolah  dan  disalurkan;  maka  tidak  demikian  halnya  dengan  kinerja pelaksanaan  fungsi  regulasi.  Kinerja  ini  dinilai  dari  seberapa  banyak  produk  hukum  yang dihasilkan  oleh  masing-masing  komisi  atau  lembaga  legislative  bersama  lembaga  eksekutif salama satu tahun anggaran. Karena itu, perlu dipertimbangkan bahwa rangkaian tata laksana dan hasil  pelaksanaan  pekerjaan  atau  kegiatan  yang  optimal  juga  ditujukan  untuk  menghasilkan produk-produk  hukum  yang  berkualitas  guna  meningkatkan  efektivitas  perwakilan  legislative. 14 Dengan dukungan sarana prasarana secretariat yang lengkap dan modern serta terintegrasi dengan sistem  inforomasi  yang  tak  terbatas,  pelaksanaan  fungsi  regulasi  tetap  membutuhkan  dukungan sumber  daya  keanggotaan  legislatif  yang  tidak  hanya  cerdas,  ahli  dan  dapat  diandalkan  namun memiliki juga integritas dan komitmen yang optimal. Dukungan kinerja sumber daya keanggotaan
13 Noviana,  Nina.  "Sistem  Informasi  Koordinasi  Kelengkapan  Dewan  pada  Dewan  Perwakilan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau." Jurnal  JTIK  (Jurnal  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi) 4.1 (2020): 1-7.
14 Nuraflah,  Cut  Alma,  dan  Delfi  Iman  Madani  Siregar.  "Peranan  Komunikasi  Politik  dalam Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi E." Network Media 4.2 (2021): 51- 65.
legislatif  yang  demikian  itu  juga  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  fungsi  anggaran.  Mengapa demikian,  karena  dalam  pelaksanaan  fungsi  anggaran  itulah  mudah  terjadi  hal-hal  yang  dapat memotivasi  terjadinya  praktek-praktek  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  di  antara  pihak  eksekutif dengan pihak legislatif.
Dimensi  Komisi:  Komisi  adalah  salah  satu  Alat  Kelengkapan  lembaga  legislatif  yang dalam  melaksanakan  tugasnya  dibantu  oleh  sekretariat  dan  dapat  dibantu  oleh  kelompok  pakar atau tim ahli. Dalam penyelenggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Komisi.  Pelaksanaan  tugas  dan fungsi  Komisi  tersebut  dapat  dibantu  oleh  kelompok  pakar  atau  tim  ahli.  Artinya,  meskipun barangkali tidak setiap anggota Komisi memiliki kompetensi yang relevan menurut ruang lingkup tugas dan fungsi Komisi ia ditempatkan, namun dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli, aktualisasi peran politik dan aksi politik anggota legislative tentu masih bisa dioptimalkan. 15
Dengan  mendahulukan  kepentingan  negara  di  atas  kepentingan  pribadi,  kelompok,  dan golongan;  dengan  memperjuangkan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat;  dan  dengan  menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, maka aktualisasi peran politik dan aksi- aksi  politik anggota  legislative  itu  tentu  akan  mendapat  simpati  dan  kepercayaan  masyarakat.
Peran  politik  dan  aksi-aksi  politik  yang  demikian  itu  merupakan  rangkaian  kinerja  individu anggota dan kinerja lembaga legislative yang perlu dioptimalkan.   Namun demkian bukan berarti anggota  Komisi  tidak  membutuhkan  kinerja  orang-orang  yang  bekerja  di  lembaga  legislative. Mengapa demikian, karena dengan kedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat dan sekaligus menjadi  mitra  kerja  pemerintah,  kinerja  Komisi  membutuhkan  dukungan  kinerja  orang-orang yang  bekerja  di  lembaga  legislative,  yaitu  orang-orang  atau  ASN  yang  bekerja  di  Sekretariat Dewan.  Karena  itu,  setiap  anggota  legislative  tidak  hanya  dituntut  untuk  menunjukkan  kinerja yang  optimal  kepada  rakyat;  namun  dituntut  pula  untuk  pandai  mengembangkan  komunikasi, koordinasi  dan  kolaborasi  dengan  ASN  dan  para  pihak  yang  berkepentingan  dengan  kinerja legislative.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  mengaktualisasikan  peran  politik  dan  aksi  politik lembaga legislative dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis.
Dengan  mengoptimalkan  peran  politik  dan  aksi-aksi  politik,  maka  anggota-anggota legislative dan orang-orang yang bekerja di lembaga legislative tampak menjadi suatu himpunan kinerja  sumber  daya  manusia  yang  sangat  potensial  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi kelembagaan  yang  efektif.    Dengan  mengoptimalkan  peran  politik  dan  aksi-aksi  politik  yang didukung  dengan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  kerja  yang  lengkap  dan  modern  serta
15 Poluakan,  Christina  Silvia,  Daud  M.  Liando,  dan  Alfon  Kimbal.  "Kinerja  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  dalam  Pembentukan  Alat  Kelengkapan  Dewan  (Studi  Kasus  di  Kantor  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)." Governance 2.2 (2022).
terintegrasi  dengan  sistem  informasi  yang  tak  terbatas,  maka  kinerja  Komisi  layak  diharapkan menjadi optimal dalam melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan.
Untuk  itu,  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  peran  politik  dan  aksi-aksi politik anggota legislative hendaknya tidak hanya dipandang dari sisi keterbatasannya saja; akan tetapi  dipandang  juga  dari  sisi  penting  dan  strategisnya  peran  politik  dan  aksi-aksi  politik legislative  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  tidak  hanya  demokratis  namun  mampu juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Dengan mengoptimalkan peran politik dan aksi-aksi politik  anggota  legislative  dan  memperkuat  kinerja  orang-orang  yang  bekerja  di  lembaga legislative, maka diharapkan kinerja Komisi menjadi lebih oiptimal. Dengan optimalisasi tersebut, kinerja  anggota  legislative  yang  amanah  dan  mengabdi  kepada  rakyat  tampak  menjadi  factor- faktor  yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  fungsi-fungsi  kelembagaan  legislatif.  Dengan mengoptimalkan  peran  politik  dan  aksi-aksi  politik  Komisi,  diharapkan  pelaksanaan  fungsi representasi  hendaknya  dapat  dilaksanakan  dengan  pendekatan  komunikasi  yang  lebih  tepat  dan cermat dalam menyikapi, mengatasi dan sekaligus mengantisipasi berbagai permasalahan rakyat. 16
Karena hakikat keberadaan legislative dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya mewakili  kepentingan  rakyat;  namun  menjaga  kinerja  pemerintahan  agar  tetap  demokratis  dan aspiratif,  maka  sebaiknya  anggota  legislative  bersikap  terbuka,  komunikatif  dan  akomodatif terhadap  rakyat.  Dengan  pendampingan  kelompok  pakar  atau  tim  ahli  dan  dukungan  sarana prasarana  secretariat  yang  lengkap  dan  modern  serta terintegrasi  dengan  sistem  inforomasi  yang tak terbatas, setiap anggota Komisi hendaknya berkenan bersikap proaktif dan mampu melakukan komunikasi,  koordinasi  dan  kolaborasi  dengan  para  pihak  yang  berkepentingan  dengan  kinerja legislatif.  Dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli, pelaksanaan fungsi regulasi oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan bersama pihak eksekutif, hendaknya dapat menghasilkan lebih banyak produk hukum. Dalam hal ini, meski didampingi tenaga-tenaga ahli,  setiap  anggota  Komisi  hendaknya  pandai  tampil  secara  optimal  dalam  membahas  berbagai hal yang muncul di rapat-rapat Komisi, terutama hal-hal yang berhubungan dengan nasib rakyat. Untuk  itu,  setiap  anggota  Komisi,  diharapkan  mampu  melaksanakan  fungsi  pengawasan legislative  secara  efektif.  Selain  itu,  setiap  anggota  Komisi  juga  diharapkan  mampu  menyerap, mengolah  dan  menyalurkan  informasi  dan  pengaduan  dari  masyarakat  secara  efektif,  terutama kelompok-kelompok  masyarakat  yang  secara  politis  tersisihkan,    secara  social  perlu  mendapat pendampingan, dan yang secara ekonomis membutuhkan pemberdayaan.
Dimensi  Lembaga:  Lembaga  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  menjadi mitra  Pemerintah  Daerah  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  demokratis  bagi
16 Polii, Josephien, Lintje Kalangi, dan Linda Lambey. "Investigasi Pengetahuan dan Pemahaman Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  tentang  Penganggaran  Berbasis  Kinerja  di  Kota Bitung." Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing" Goodwill" 8.2 (2017).
meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  penyelenggaran  Pemerintahan  Daerah, pelaksanaan  urusan  pemerintahan  terkait  juga  dengan  kemampuan  organisasional  lembaga legislatif  dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi  kelembagaan.  Kemampuan  organisasional  yang dimaksud  meliputi  kemampuan  invidual  anggota;  kemampuan  kolektif  Fraksi,  Komisi  atau Panitia  Kerja  yang  dibentuk  secara  khusus;  dan  kemampuan  organisasi  Dewan  sebagai  unsur pemerintahan daerah. 17
Kemampuan  invidual  anggota  legislative  melekat  pada  kualitas  sikap  mental  dan kapasitas intelektual. Kualitas sikap mental dan kapasitas intelektual ini sebagian terungkap dari etika perilaku politik anggota dalam  melaksanakan aksi-aksi politik. Kemampuan kolektif Fraksi ini  sebagian  terindikasi  dari  dinamika  komunikasi  politik  dan  aksi-aksi  politik.  Kemampuan Komisi  atau  Panitia  Kerja  yang  dibentuk  secara  khusus  juga  menunjukkan  hal  yang  sama. Sedangkan  kemampuan  organisasi  Dewan  sebagai  unsur  pemerintahan  daerah  sebagian terindikasi  dari  kapasitas  kelembagaan  Dewan  dalam  melaksanakan  etika  dan  norma pemerintahan.  Sementara  itu,  kemampuan  organisasional  lembaga  legislative,  tidak  hanya menunjukkan  kualitas  hasil  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  di  daerah;  namun  menunjukkan juga kualitas wakil-wakil rakyat dalam mengaktualisasikan peran politik dan aksi-aksi politiknya. Idealnya, setiap anggota lembaga legislatif itu mampu mengaktualiasikan peran politik dan aksi- aksi politiknya secara optimal, dengan etika perilaku politik yang layak diteladani. Etika perilaku politik yang dimaksud adalah etika perilaku kekuasaan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

## Implikasi  Teoritis  Pengaruh  Komunikasi  terhadap  Kinerja  DPRD  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung
Landasan  Teoritik:    Ruben  and  Steward  mengatakan  :  “ Careers  in  business, government,  or  education  call  on  our  abilities  to  analyze  communicationsituations,  develop effectively  communication  strategies,  collaborate  effectivelywith  others,  and  receive  and  present ideas  effectively  through  variouscommunication  channels.  Studies  of  various  occupations consistently  identify  the  following  communication  competencies  as  among  the  most  critical  to success:  Personal  Skills  and  attitudes,  Interpersonal  skills,  Oral  and  Written.”. 18 Berdasarkan teori komunikasi dari Ruben and Steward disusun definisi konseptual variabel berikut:
Landasan  Statistik:    Hasil  Analisis  SEM  pada  komponen Second  Confirmatory  Factor Analisys (CFA) menunjukkan bahwa Dimensi Oral And Written Communication dengan besaran hasil  pengukuran  yang  mencapai  0,92  dan  T-Value  16,68  menjadi  faktor  yang  paling  dominan
17 Rosyaty,  Tuty.  "Bentuk  Komunikasi  Politik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah terhadap Konstituen Di Daerah Pemilihannya." Jisia (Jurnal Ilmiah Sintesis Ilmu Administrasi) 4.1 (2019).
18 Kapucu, Naim, M.  Augustin,  dan M. Krause. "Capacity  Building for Community-Based Small Nonprofit Minority Health Agencies in Central Florida." management 24.3 (2007).
dalam  proses  pembentukan  besarnya  pengaruh  Komunikasi  terhadap  Kinerja  DPRD  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimensi tersebut  mencakup  4 variabel  manifes berikut : (1)  Orasi; (2) Sosialisasi; (3) Argumentasi; dan  (4) Publikasi.
Konsep baru  yang tersusun adalah Konsep Baru tentang   Komunikasi Lisan dan Tulisan Legislatif,    dengan  definisi  :  Komunikasi  Lisan  dan  Tulisan  adalah  kemahiran  individual  dan kemahiran  kolektif  anggota  legislative  dalam  mengelola  informasi  pelaksanaan  fungsi-fungsi kelembagaan  yang dinyatakan dengan orasi, sosialisasi, argumentasi, publikasi.  Dengan definisi yang demikian itu tercakup  4 dimensi analisis : (1) Dimensi  Orasi; (2) Dimensi  Sosialisasi;  (3) Dimensi Argumentasi; dan  (4) Dimensi Publikasi.   Deskripsi konseptual empat  dimensi analisis tersebut adalah berikut:
Dimensi  Orasi: Tujuan  orasi  adalah  untuk  menyampaikan  informasi  dan  atau  suatu konsep gagasan yang tidak selaras dengan hal-hal tertentu. Orasi diucapkan di ruang terbuka. dan biasanya  tanpa  teks,  judul,  dan  kebanyakan  kalimat  yang  diucapkan  dalam orasi adalah  kalimat hiperbola  yang  berfungsi  sebagai  motivasi  dan  atau  seruan  mengajak  atau  mempengaruhi khalayak. 19
Pada  umumnya,  seorang  caleg  berorasi  dengan  isu-isu  tertentu  bertujuan  untuk  menarik simpati  dan  sekaligus  kepercayaan  khalayak  di  ruang  terbuka  atau  di  tempat-tempat  tertentu  di mana khalayak sudah dipersiapkan untuk mendengarkan orasi. Orasi seperti ini merupakan salah satu modus kampanye politikus untuk mencapai ambisinya. Dengan berorasi seorang caleg tidak hanya menyampaikan isu-isu actual tertentu yang dianggap dapat mempengaruhi khalayak tetapi menyampaikan  juga  janji-janji  tertentu  kepada  khalayak.  Harapannya  adalah  mendapat  simpati dan  kepercayaan  khalayak  yang  sebanyak-banyaknya,  dan  pada  waktunya  nanti  memberi  suara dukungan  kepadanya  dalam  suatu  pemilihan  umum.  Untuk  itu,  seorang  caleg  harus  menguasai isu-isu actual  yang disampaiknya;  berpenampilan menarik; berpidato dengan singkat, padat dan jelas;  menggunakan  intonasi  dan  ekspresi  wajah  yang  meyakinkan;  menggunakan  gerak  tubuh yang wajar; menghindari ketegangan; menggunakan bahasa yang komunikatif; dan  tidak terpaku pada teks.
Bagi  anggota  legislative,  berorasi  tidak  hanya  diperlukan  untuk  selalu  mengaktualkan komunisikasinya  dengan  khalayak  terutama  dengan  konstituennya;  tetapi  sekaligus  juga diperlukan  untuk  menyampaikan  gagasan  dan  upayanya  sebagai  anggota  legislative.  Dengan demkian  maka  seorang  anggota  akan  selalu  merasa  hadir  sebagai  wakil  rakyat.  Orasi  anggota legislative  biasanya  disampaikan  pada  momentum  aksi-aksi  social  bersama.  Misalnya,  ketika
19 Nurlia,  Elly,  dan  Ali  Nurdin.  "Inkonsistensi  dan  Dampak  Ketiadaan  Kode  Etik  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Periode 2014- 2019): Array." Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 7.2 (2021): 370-384.
terjadi bencana dan atau memperingati hari-hari besar tertentu. Aksi-aksi social bersama anggota legislative yang dimaksud pada umumnya dilakukan bersama celebritas dan kalangan pengusaha. Aksi  social  bersama  tersebut  biasanya  mengikutsertakan  wartawan  atau  media  massa  agar kemudian dapat dipublikasikan seluas-luasnya.  Orasi yang dilakukan dengan aksi social bersama tersebut ada yang memang khusus ditampilkan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan social, pelayanan  social  dan  atau  pemberian  bantuan  social  kepada  kelompok  warga  maasyarakat tertentu.    Kegiatan  pemberdayaan  social  pada  umumnya  dilaksanakan  di  lingkungan  social tertentu yang menunjukkan suatu kondisi kemiskinan yang membutuhkan berbagai bantuan. Pada satu  sisi,  kegiatan  seperti  ini  memang  layak  dipandang  sebagai  suatu  usaha  kesejahteraan  social yang  memberi  manfaat  tertentu  kepada  suatu  kelompok  warga  masyarakat;  namun  di  sisi  lain, kegiatan ini seperti ini bisa juga menjadi pencitraan diri. Bagi anggota legislative, berorasi dalam aksi  social  bersama  sah-sah  saja;  dan  bahkan  mungkin  diperlukan  untuk  merawat  simpati  dan kepercayaan rakyat.
Dalam dimensi optimalisasi etika perilaku yang demikian itu, persoalannya adalah bahwa karena  setiap  pribadi  mempunyai  identitas,  kapasitas  dan  integritas  tersendiri,  maka  dengan sendirinya  tidak  semua  anggota  legislatif  mampu  menunjukkan  nilai-nilai  aktualisasi  etika perilaku yang diharapkan. Karena itu, perilaku kekuasaan yang jujur, amanah dan mengabdi serta santun  kepada  rakyat  menjadi  sangat  penting  dan  bahkan  menjadi  factor  penentu  nilai-nilai pencapaian  tugas  dan  wewenang  anggota  legislative.  Idealnya,  setiap  anggota  DPRD  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  dapat  mengaktualisasikan  perilaku  kekuasaan  yang  jujur,  amanah dan  mengabdi  serta  santun  kepada  rakyat.  Selain  itu,  mampu  juga  menunjukkan  etika  perilaku yang bertanggungjawab,  berinisiatif,  berorentasi  ke  masa  depan  dan  memberikan  yang  terbaik kepada masyarakat, bangsa dan Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Aktualisasi yang dimaksud ini dapat disampaikan melalui orasi kepada khalayak.
Dengan pendampingan kelompok  pakar atau tim ahli, penyediaan sarana prasarana  yang lengkap  dan    modern,  dan  terintegrasi  dengan  dukungan  sistem  informasi  yang  tak  terbatas, idealnya setiap anggota legislatif mampu mengaktualiasikan peran politik dan perilaku politiknya secara  optimal  dengan  menyampaikan  orasi  yang  efektif  kepada  khalayak.  Ukuran  ideal  peran politik  dan  perilaku  politik  yang  dimaksud  sekurang-kurangnya  mencakup: pertama , mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; kedua, memperjuangkan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat; ketiga, menampung  dan  menindaklanjuti aspirasi  dan  pengaduan  masyarakat.  Dengan  mengoptimalkan  peran  politik  dan  perilaku  politik yang  kolaboratif,  maka  perilaku  anggota-anggota  legislative  tampak  menjadi  suatu  himpunan
kinerja  sumber  daya  manusia  yang  sangat  potensial  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi kelembagaan yang efektif. 20
Dengan  mengoptimalkan  peran  politik  dan  perilaku  politik  yang  didukung  dengan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang lengkap dan modern serta terintegrasi dengan sistem informasi yang tak terbatas, maka kinerja individual Anggota, kinerja Fraksi, kinerja Komisi dan kinerja  Lembaga  layak  diharapkan  menjadi  optimal  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi kelembagaan. Untuk itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran politik dan perilaku politik anggota legislative hendaknya tidak hanya dipandang dari sisi keterbatasannya saja; akan tetapi  dipandang  juga  dari  sisi  penting  dan  potensialnya  peran  politik  dan  perilaku  politik legislative dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dimensi Sosialisasi: Karena hakikat manusia itu adalah mahluk social, hidup dalam suatu lingkungan sosial dan terikat dengan norma kehidupan social, maka ia pun tidak luput dari suatu proses  sosialisasi. Proses  sosialisasi  yang  dimaksud  terjadi  dalam  suatu  rangkaian  perilaku komunikasi  dan  interaksi  sosial  antar  sesama  individu  atau  antar  kelompok.  Rangkaian  perilaku komunikasi dan interaksi sosial tersebut ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat informal. Tujuan sosialisasi antara lain untuk menyampaikan suatu informasi penting dan atau suatu konsep gagasan  dari  seorang  atau  sekelompok  anggota  legislative  kepada  anggota  lainnya,  atau  kepada khalayak. Sosialisasi dilakukan dengan cara-cara tertentu, menggunakan media tertentu dilakukan oleh perseorangan atau kelompok. 21
Dalam dimensi optimalisasi etika perilaku yang demikian itu, persoalannya adalah bahwa karena  setiap  pribadi  mempunyai  identitas,  kapasitas  dan  integritas  tersendiri,    maka  dengan sendirinya  tidak  semua  anggota  legislatif  mampu  menunjukkan  nilai-nilai  aktualisasi  etika perilaku yang diharapkan. Karena itu, perilaku kekuasaan yang jujur, amanah dan mengabdi serta santun  kepada  rakyat  menjadi  sangat  penting  dan  bahkan  menjadi  factor  penentu  nilai-nilai pencapaian  tugas  dan  wewenang  anggota  legislative.  Idealnya,  setiap  anggota  legislative  dapat mengaktualisasikan  perilaku  kekuasaan  yang  jujur,  amanah  dan  mengabdi  serta  santun  kepada rakyat. Selain itu, mampu juga  menunjukkan etika perilaku  yang bertanggungjawab, berinisiatif, berorentasi ke masa depan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli, penyediaan sarana prasarana  yang lengkap  dan    modern,  dan  terintegrasi  dengan  dukungan  sistem  informasi  yang  tak  terbatas, idealnya setiap anggota legislatif mampu mengaktualiasikan peran politik dan perilaku politiknya
20 Sukma,  Doddy. Pengaruh  Faktor-Faktor  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau . Diss. Universitas Islam Riau, 2019.
21 Supriadi,  Yadi.  "Komunikasi  Politik  DPRD  dalam  Meningkatkan  Peran  Legislasi  di  Kota Bandung." Mediator: Jurnal Komunikasi 10.1 (2017): 25-36.
secara optimal dengan melakukan sosialisasi yang efektif. Ukuran ideal peran politik dan perilaku politik  yang  dimaksud  sekurang-kurangnya  mencakup: pertama ,  mendahulukan  kepentingan negara  di  atas  kepentingan  pribadi,  kelompok,  dan  golongan; kedua, memperjuangkan peningkatan  kesejahteraan  rakyat; ketiga, menampung  dan  menindaklanjuti  aspirasi  dan pengaduan  masyarakat.  Dengan  mengoptimalkan  peran  politik  dan  perilaku  politik  yang kolaboratif,  maka  perilaku  anggota-anggota  legislative  tampak  menjadi  suatu  himpunan  kinerja sumber daya manusia yang sangat potensial untuk melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan yang efektif.    Dengan  mengoptimalkan  peran  politik  dan  perilaku  politik  yang  didukung  dengan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang lengkap dan modern serta terintegrasi dengan sistem informasi yang tak terbatas, maka kinerja individual Anggota, kinerja Fraksi, kinerja Komisi dan kinerja  Lembaga  layak  diharapkan  menjadi  optimal  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi kelembagaan.
Dengan  meningkatkan  aktualisasi  etika  perilaku  dan  komunikasi  politik  anggota legislative  dalam  bersosialisasi,  diharapkan  pelaksanaan  fungsi  representasi  dapat  dilaksanakan dengan pendekatan komunikasi informal yang lebih tepat dan cermat dalam menyikapi, mengatasi dan  sekaligus  mengantisipasi  berbagai  permasalahan  rakyat.    Karena  hakikat  perwakilan legislative  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokratis  adalah  menjaga  kinerja pemerintahan  agar  transparan,  efektif,  efisien  dan  akuntabel,  maka  sebaiknya  setiap  anggota legislative  berupaya  mengaktualisasikan  etika  perilaku  yang  ideal.    Jika  pihak  eksekutif diwajibkan  memberi  pelayanan  yang  berkualitas  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan  dan  harapan pihak  penerima  layanan,  maka  alangkah  baiknya  kewajiban  ini  juga  menjadi  kewajiban  bagi setiap  anggota  legislative.  Dengan  narasi  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  dengan  sendirinya rangkaian aktualisasi etika perilaku dan orasi anggota legsilatif yang jujur, amanah dan melayani rakyat  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  elemen  kapasitas  kelembagaan  legislative  yang mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan dan kegiatan lembaga legislatif.
Dimensi  Argumentasi:    Karena  salah  satu  aktvitas  anggota  legislative  yang  diperlukan untuk  mempengaruhi  pengembailan  keputusan  atau  perumusan  kebijakan  di  dalam  suatu persidangan  atau  rapat-rapat  adalah  memberi  suatu  pendapat  atau  gagasan  terhadap  proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan tersebut, maka dengan sendirinya kemampuan beragumentasi  menjadi  salah  satu  kompetensi  yang  menentukan  peran  politikseorang  atau sekelompok anggota legislative.
Karena  itu,  setiap  anggota  atau  sekelompok  anggota  legislative  sebaiknya  pandai mengarang suatu argumentasi ketika harus memberi pandangan di dalam suatu persidangan atau rapat-rapat  sebelum  suatu  keputusan  atau  kebijakan  diputuskan.  Karangan  argumentasi  yang dimaksud tentu harus memuat argumen, yaitu bukti dan alasan yang dapat meyakinkan orang lain
bahwa  pandangan  yang  disampaikan  itu  benar.  Karangan ini  bertujuan  membuktikan  kebenaran suatu  pendapat  atau  kesimpulan  dengan  memberikan  juga  data  factual  dan  data  fungsional  yang memperkuat  pendapat  atau  kesimpulan  tersebut.  Data  factual  yang  dimaksud  adalah  data  nyata mengenai gejala, peristiawa, kejadian, keadaan  yang menjadi issu actual dalam persidangan atau rapat-rapat  legislatif.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  data  fungsional  adalah  peraturan perundang-undangan serta informasi penting yang terkait dengan issu actual tersebut.
Dengan dukungan data yang demikian itu, maka ciri-ciri paragraf argumentasi yang kuat adalah argumentasi yang disertai dengan alasan yang logis, data yang valid, dan analisa data yang kritis  dan  masuk  akal.  Fungsi  dan  tujuan  argumentasi  antara  lain  menyampaikan  pendapat  atau gagasan;  mempengaruhi  orang  agar  pendapat  atau  gagasan  tersebut  diterima  atau  dilakukan; mencari  solusi  terhadap  isu-isu  atau  masalah  yang  perlu  segera  mendapat  persetujuan  serta penyelesaian dalam suatu persidangan atau rapat-rapat legislative internal datau eksternal. 22 Ciri- ciri argumentasi  yang  andal antara lain berisikan pendapat atau gagasan tentang suatu fenomena atau  topik  permasalahan  tertentu;  pendapat  yang  disertai  alasan  yang  logis  dan  masuk  akal; menunjukkan data faktual dan valid yang mendukung pendapat atau gagasan tersebut; fenomena dijabarkan  dengan  cara  menganalisa  dan  memberikan  analogi;  dan  bertujuan  untuk  bisa meyakinkan  orang  lain  tentang  pendapat  atau  gagasan  yang  disampaikan;  dapat  merumuskan suatu permasalahan secara kritis, logis, dan analistik; dan diakhiri dengan kesimpulan  yang jelas dan meyakinkan.
Dengan unjukan arguimentasi  yang demikian itu, sebaiknya argumentasi dilakukan tidak hanya untuk pencitraan diri sendiri saja, walaupun hal itu  memang dimungkinkan. Bagi anggota legislative,  yang  tak  boleh  diabaikan  adalah  bahwa  motif  dan  tujuan  argumentasi  tidak  terlepas dari kepentingan tugas dan wewenang dalam melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan, terutama fungsi representasi untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Karena itu,  argumentasi  sebaiknya  dilakukan  dengan  persiapan  yang  optimal,  dan  lebih  baik  bila dilakukan secara professional. Artinya, peran politik dan aksi-aksi politik anggota legislatif yang terpolakan  dalam  suatu  argumentasi  hendaknya  dilakukan  dengan  pendekatan  yang  tepat  demi kepentingan  rakyat.    Dengan  kenyataan  bahwa  setiap  anggota  legislative  tidak  luput  dari  peran sebagai  wakil  rakyat,  maka  sebaiknya  peran  tersebut  diaktualisasikan  dengan  etika,  norma  dan perilaku sosial yang tepat dalam berargumentasi. Alangkah baiknya apabila argumentasi anggota legislative sepenuhnya dilakukan dengan menonjolkan peran sebagai wakil rakyat yang renda hati dan  santun.  Artinya,  “atas  nama  rakyat”  itu  harus  benar-benar  dijadikan  “ role  model ”  yang komunikatif  dalam  beragurmentasi.      Argumentasi  yang  menarik  tentu  tidak  menonjolkan  sikap
22 Taufani,  Muhammad.  "Analisis  Pengaruh  Disiplin  Kerja,  Motivasi  dan  Kompensasi  terhadap Kinerja  Pegawai  pada  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Kalimantan Selatan." Kindai 18.1 (2022): 135-149.
kekuasaan yang cenderung arogan.  Argumentasi hendaknya dilakukan tanpa mengabaikan makna dan pemaknaan etika dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  yang harus diaktualisasikan oleh setiap wakil rakyat.
Mengacu pada hal-hal tersebut, maka peran politik dan aksi-aksi politik anggota legialstif yang  dioptimalkan  melalui  penyampaian  argementasi  dalam  setiap  persidangan  atau  rapar-rapat hendaknya  dapat  dijadikan  factor  yang  semakin  meningkatkan  etika  kebaikan  legislative.    Agar peran  politik  dan  aksi-aksi  politik  yang  dimaksud  tidak  menyimpang  serta  mengabaikan kepentingan  dan  harapan  rakyat,  maka  dengan  sendirinya  dibutuhkan  suatu  optimalisasi  etika perilaku anggota legislative yang dibentuk dengan pandangan  yang jujur, amanah dan mengabdi kepada rakyat. Dalam dimensi optimalisasi etika perilaku yang demikian itu, persoalannya adalah bahwa  karena  setiap  pribadi  mempunyai  identitas,  kapasitas  dan  integritas  tersendiri,  maka dengan sendirinya tidak semua anggota legislatif mampu menunjukkan nilai-nilai aktualisasi etika perilaku yang diharapkan. Karena itu, perilaku kekuasaan yang jujur, amanah dan mengabdi serta santun kepada rakyat serta ramah kepada para pihak menjadi sangat penting dan bahkan menjadi factor  penentu  nilai-nilai  pencapaian  tugas  dan  wewenang  anggota  legislative.  Idealnya,  setiap anggota  legislative  dapat  mengaktualisasikan  perilaku  kekuasaan  yang  jujur,  amanah  dan mengabdi  serta  santun  kepada  rakyat.  Selain  itu,  mampu  juga  menunjukkan  etika  perilaku  yang bertanggungjawab, berinisiatif, berorentasi ke  masa depan dan  memberikan  yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Dimensi  Publikasi:  Publikasi  adalah informasi  yang  dirancang  untuk  memperkenalkan, menjelaskan,  meyakinkan    hal-hal  yang  tercatat  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  tugas  dan wewenang  anggota  legislative  dan  atau  kebijakan  dan  kegiatan  lembaga  legislative  dalam melaksanakan  fungsi-fungsi  kelembagaan;  dan  selanjutnya  informasi  tersebut  disampaikan  ke berbagai pihak atau khalayak tertentu melalui metode dan media komunikasi massa.
Mengacu pada hal-hal tersebut, maka peran politik dan aksi-aksi politik anggota legialstif yang  dioptimalkan  melalui  kegiatan  publikasi  hendaknya  dapat  dijadikan  factor  yang meningkatkan etika kebaikan legislative. Agar peran politik dan aksi-aksi politik yang dimaksud tidak  menyimpang  serta  mengabaikan  kepentingan  dan  harapan  rakyat,  maka  dengan  sendirinya dibutuhkan suatu optimalisasi etika perilaku anggota legislative yang dibentuk dengan pandangan yang jujur, amanah dan mengabdi kepada rakyat. Dalam dimensi optimalisasi etika perilaku yang demikian  itu,  persoalannya  adalah  bahwa  karena  setiap  pribadi  mempunyai  identitas,  kapasitas dan  integritas  tersendiri,  maka  dengan  sendirinya  tidak  semua  anggota  legislatif  mampu menunjukkan  nilai-nilai  aktualisasi  etika  perilaku  yang  diharapkan.  Karena  itu,  perilaku kekuasaan  yang jujur, amanah dan  mengabdi serta santun kepada rakyat  menjadi sangat penting dan  bahkan  menjadi  factor  penentu  nilai-nilai  pencapaian  tugas  dan  wewenang  anggota
legislative. Idealnya, setiap anggota legislative dapat mengaktualisasikan perilaku kekuasaan yang jujur,  amanah  dan  mengabdi  serta  santun  kepada  rakyat.  Selain  itu,  mampu  juga  menunjukkan etika  perilaku  yang bertanggungjawab,  berinisiatif,  berorentasi  ke  masa  depan  dan  memberikan yang  terbaik  kepada  masyarakat,  bangsa  dan  Negara  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya.
Dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli, penyediaan sarana prasarana  yang lengkap  dan    modern,  dan  terintegrasi  dengan  dukungan  sistem  informasi  yang  tak  terbatas, idealnya setiap anggota legislatif mampu mengaktualiasikan peran politik dan perilaku politiknya secara optimal dengan melakukan publikasi yang efektif. Ukuran ideal peran politik dan perilaku politik  yang  dimaksud  sekurang-kurangnya  mencakup: pertama ,  mendahulukan  kepentingan negara  di  atas  kepentingan  pribadi,  kelompok,  dan  golongan; kedua, memperjuangkan peningkatan  kesejahteraan  rakyat; ketiga, menampung  dan  menindaklanjuti  aspirasi  dan pengaduan  masyarakat.  Dengan  mengoptimalkan  peran  politik  dan  perilaku  politik  yang komunikatif,  maka perilaku anggota-anggota legislative tampak  menjadi suatu himpunan  kinerja sumber daya manusia yang sangat potensial untuk melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan yang efektif.    Dengan  mengoptimalkan  peran  politik  dan  perilaku  politik  yang  didukung  dengan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang lengkap dan modern serta terintegrasi dengan sistem informasi yang tak terbatas, maka kinerja individual Anggota, kinerja Fraksi, kinerja Komisi dan kinerja  Lembaga  layak  diharapkan  menjadi  optimal  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi kelembagaan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  pembahasan  hasil  penelitian  adalah  bahwa  terdapat pengaruh  yang  poisitif  dan  signifikan  antara  Kapasitas  Kelembagaan  dan  Komunikasi  terhadap Kinerja  DPRS  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Hal  ini  memunjukan  bahwa  di  antara Kapasitas  Kelembagaan  dan  Kinerja  DPRD  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  terjalin  suatu hubungan  sebab-akibat  yang  bermakna  apabila  Kapasitas  Kelembagaan  ditingkatkan  atau meningkat  maka  secara  stimulan  peningkatan  Kapasitas  Kelembagaan  tersebut  diikuti  dengan peningkatan Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, Besarnya pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja DPRD secara teoritis ditentukan oleh personal skills and attitudes, interpersonal skills , dan oral and written communication

## DAFTAR PUSTAKA
Astutik,  Mardi.  "Pengaruh  Disiplin  Kerja  dan  Budaya  Organisasi  terhadap  Kinerja  Pegawai Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Jombang." JBMP  (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan) 2.2 (2016): 141-159.
Centia, Selvi Centia, Nandang Alamsah Deliarnoor, dan Rahman Mulyawan. "Analisis Kapasitas Sumber  Daya  Manusia  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Garut  Dalam Penyelenggaraan  Fungsi  Legislasi  Periode  2014-2019." Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan 6.3 (2020): 640-654.
Gani,  Najamuddin,  dan  Josner  Simanjuntak.  "Analisis  Faktor  Pengaruh  Hubungan  Kewenangan antar  Lembaga  Majelis  Rakyat  Papua  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Papua." Legal Pluralism: Journal of Law Science 9.2 (2019): 141-170.
Hero,  Eko.  "Health  Communication;  The  Negotiation  of  Reproductive  Rights  in  the  Islamic Family  in  Riau  Province." Annual  Conference  of  Communication,  Media  and  Culture (ACCOMAC) . Vol. 2. No. 1. 2020.
Inzana, Nur, dan Siti Hidayatul Jumaah. "Analisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai  pada  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tenggara." Nusantara Hasana Journal 1.12 (2022): 111-123.
Jusup,  Sri  Meike.  "Pengaruh  Kompetensi  terhadap  Kinerja  Pegawai  pada  Sekretariat  Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkota Gorontalo." AkMen Jurnal Ilmiah 17.3 (2020): 477-491.
Kapucu,  Naim,  M.  Augustin,  dan  M.  Krause.  "Capacity  Building  for  Community-Based  Small Nonprofit Minority Health Agencies in Central Florida." management 24.3 (2007).
Laila,  Umar.  "Efektivitas  Pelaksanaan  Hak  Inisiatif  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam Proses  Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Studi  Kantor  DPRD  Kabupaten  Luwu Utara)." Jurnal to Ciung: Jurnal Ilmu Hukum 2.1 (2022): 17-29.
Latif,  Nurdin,  dan  Azhary  Ismail.  "Analisis  Penempatan  Kerja  dan  Pengaruhnya  Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar." Jurnal Ekonomi Prioritas 1.1 (2021).
Noviana,  Nina.  "Sistem  Informasi  Koordinasi  Kelengkapan  Dewan  pada  Dewan  Perwakilan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau." Jurnal  JTIK  (Jurnal  Teknologi Informasi dan Komunikasi) 4.1 (2020): 1-7.
Nuraflah,  Cut  Alma,  dan  Delfi  Iman  Madani  Siregar.  "Peranan  Komunikasi  Politik  dalam Peningkatan  Kinerja  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Komisi  E." Network Media 4.2 (2021): 51-65.
Nurlia, Elly, dan Ali Nurdin. "Inkonsistensi dan Dampak Ketiadaan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten Garut Periode 2014-2019): Array." Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 7.2 (2021): 370-384.
Polii,  Josephien,  Lintje  Kalangi,  dan  Linda  Lambey.  "Investigasi  Pengetahuan  dan  Pemahaman Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  tentang  Penganggaran  Berbasis Kinerja di Kota Bitung." Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing" Goodwill" 8.2 (2017).
Poluakan,  Christina  Silvia,  Daud  M.  Liando,  dan  Alfon  Kimbal.  "Kinerja  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  dalam  Pembentukan  Alat  Kelengkapan  Dewan  (Studi  Kasus  di  Kantor Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Selatan)." Governance 2.2 (2022).
Rosyaty, Tuty. "Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Konstituen Di Daerah Pemilihannya." Jisia (Jurnal Ilmiah Sintesis Ilmu Administrasi) 4.1 (2019).
Setyo,  Hari  Wijanto.  "Structural  Equation  Modelling  dengan  LISREL  8.8." Jakarta  Graha Ilmu (2007).
Sukma,  Doddy. Pengaruh  Faktor-Faktor  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau . Diss. Universitas Islam Riau, 2019.
Supriadi,  Yadi.  "Komunikasi  Politik  DPRD  dalam  Meningkatkan  Peran  Legislasi  di  Kota Bandung." Mediator: Jurnal Komunikasi 10.1 (2017): 25-36.
Taufani,  Muhammad.  "Analisis  Pengaruh  Disiplin  Kerja,  Motivasi  dan  Kompensasi  terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan." Kindai 18.1 (2022): 135-149.
Toasa,  Adriawan,  dan  Dedy  Takdir  Syaifuddin.  "Peran  Good  Goverment  Governance  sebagai Mediasi Pengaruh Kapasitas Manajemen terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara." Sigma:  Journal  of  Economic  and Business 1.2 (2018): 44-51.
W  Lawrence,  Neuman.  "Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches." (2014).
Wijanto,  Setyo  Hari.  "Structural  Equation  Modeling  dengan  Lisrel  8.8." Yogyakarta:  Graha Ilmu (2008).
Zamzam,  Fakhry,  Chandra  Satria,  dan  Jefirtson  R.  Riwu  Kore.  "Meningkatkan  Motivasi Berafiliasi  Pegawai  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Se Sumatera  Selatan." Jurnal  Ecoment  Global:  Kajian  Bisnis  dan  Manajemen 3.2  (2018): 119-132.