## KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR : STUDI KASUS DESA MEKARWANGI KABUPATEN GARUT
Dea Annisa Fitriani 1 , Neneng Weti Isnawaty 2
1,2 Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia Email Korenspondensi: dea20004@mail.unpad.ac.id
Submitted: 23-01-2024; Accepted: 13-03-2024: Published : 14-03-2024

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi infrastruktur yang tidak merata di beberapa daerah di Desa Mekarwangi serta adanya ketidaksesuaian pembangunan dengan rencana pembangunan yang tercantum dalam RKP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait Kinerja  Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mekarwangi  Kecamatan Tarogong Kaler  Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan dimensi penelitian terkait kinerja yang dikemukakan oleh  (Lijan Poltak Sinambela, 2012)  yakni produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut belum optimal karena masih terdapat beberapa dimensi pengukuran kinerja yang belum terpenuhi dengan baik. Kemampuan Pemerintah Desa dalam merencanakan kegiatan pembangunan menjadi salah satu faktor yang menghambat produktivitas kinerja pemerintah. Responsivitas kinerja pemerintah desa salah satunya dinilai berdasarkan penentuan skala prioritas serta kebutuhan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur. Responsibilitas berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas dibuktikan oleh pemerintah desa melalui laporan pertanggung jawaban berupa baliho dan prasasti yang berisikan informasi terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan.
Kata kunci : Kinerja Organisasi; Pemerintah Desa; Pembangunan Infrastruktur

## ABSTRACT
This research was motivated by the uneven infrastructure conditions in several areas in Mekarwangi Village as well as the incompatibility of development with the development plans stated in the RKP. The purpose of this research is to determine and analyze the performance of the Village Government in Infrastructure Development in Mekarwangi Village, Tarogong Kaler District, Garut Regency. This research uses a descriptive qualitative research approach. The data collection technique used was through observation, interviews and documentation. The results of this research show that by using research dimensions related to performance proposed by (Lijan Poltak Sinambela, 2012) , namely productivity, responsiveness, accountability and accountability, it can be seen  that the performance of the Village Government in implementing infrastructure development in Mekarwangi Village, Tarogong Kaler District, Garut Regency is not optimal because there are still Several dimensions of performance measurement have not been met properly. The Village Government's ability to plan development activities is one of the factors that hinders the productivity of government performance. The responsiveness of village government performance is assessed based on determining the priority scale and community needs regarding infrastructure development. Responsibility is based on compliance with applicable provisions and regulations. Accountability is proven by the village government through accountability reports in
the form of billboards and inscriptions containing information related to the infrastructure development carried out.
Key word: Organizational Performance; Village Government; Infrastructure Development

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah, karena pemerintahan desa merupakan kawasan daerah otonom yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah  tangganya sendiri. Landasan utama penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah, pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik, terutama dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Pembangunan desa merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (Misah et al., 2019).  Dalam penyelenggaraan pembangunan desa, Desa tidak lagi berperan sebagai objek dari pembangunan, namun Desa berperan sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri (Simbolon et al., 2021). Salah satu penyelenggaraan pembangunan desa yang diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur merupakan usaha pertumbuhan atau perubahan terencana yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun prasarana yang menjadi penunjang utama terselenggaranya proses pembangunan.
Desa Mekarwangi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Desa Mekarwangi merupakan salah satu desa yang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, seperti batu, pasir, bambu, kayu, lahan yang masih luas, sumber air yang besar dan sumber daya alam lainnya yang dapat digali untuk mendukung program pembagunan desa.
Pemerintah desa sebagai lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peranan strategis dalam mengatur urusan desa (Amani et al., 2023).  Sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki kewenangan untuk mengurus urusan
pemerintahan, pemerintah desa harus mampu memberikan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakatnya termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur desa. Sejalan dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tentu tidak bisa dipisahkan dari kinerja pemerintah itu sendiri karena kinerja organisasi pemerintah desa yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan desa akan mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa yang optimal (Rosalina, 2013).
Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Mekarwangi dilihat dari pelaksanaannya masih belum merata dan belum terpenuhi dalam beberapa bidang sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih terbilang kurang optimal. Beberapa infrastruktur publik Desa Mekarwangi yang belum terpenuhi diantaranya adalah terdapat beberapa RW yang belum memiliki sarana posyandu dan masih menumpang pada bangunan warga. Desa Mekarwangi juga belum memiliki gedung serbaguna dan gedung olahraga, serta masih terdapat banyak jalan lingkungan yang termasuk kategori rusak. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya permasalahan tersebut adalah kinerja pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, kinerja pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi  dan menciptakan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Disamping itu, penelitian terkait kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur penting dilakukan karena infrastruktur desa memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga pemerintah desa sebagai aktor penyelenggaran pembangunan harus memastikan dana publik digunakan secara efektif  dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan di seluruh wilayah desa.
Berdasarkan hasil observasi awal yang sudah dilakukan dengan Pemerintah Desa Mekarwangi terdapat beberapa indikasi masalah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Mekarwangi tersebut.
Kinerja pemerintah desa diduga menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi, diantaranya adalah :
1. Kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Mekarwangi yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) belum sepenuhnya terealisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah  pembangunan yang direncanakan dalam RKP, namun dalam pelaksanaannya hanya melakukan beberapa pembangunan.
Tabel 1. Realisasi Penyelenggaraan Pembangunan
Infrastruktur  di Desa Mekarwangi Tahun 2020- 2023 Tahun Rencana Kegiatan Realisasi Persentase Keberhasilan 2020 10 4 40% 2021 14 8 57% 2022 9 3 33% 2023 9 5 55%
Sumber : (Data Desa Mekarwangi, 2023) 2. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mekarwangi tidak merata. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari pengadaan posyandu di tiap RW dimana masih terdapat beberapa RW yang belum memiliki posyandu dan masih menumpang pada bangunan warga.
3. Masih terdapat beberapa infrastruktur publik yang masih dikategorikan rusak, salah satunya adalah jalan. Hal tersebut sangat disayangkan karena dengan tidak optimalnya jalan dapat menggangu kegiatan yang paling mendasar yaitu sebagai sarana transportasi masyarakat. Kerusakan tersebut salah satunya diakibatkan oleh kurangnya pemeliharaan terhadap infrastruktur publik.
Banyak penelitian-penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pembangunan desa tidak terlepas dari peran atau kinerja pemerintahan desa. Salah satunya menyatakan bahwa kinerja pemerintah desa mencerminkan bagaimana suatu kegiatan pemerintah desa  dijalankan dan
hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam konteks pembangunan desa (I Wayan Wirawan & I Made Winia, 2020).  Disamping itu, kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa memiliki dampak yang signifikan pada pengelolaan pembangunan yang ada di desa  (Ranto et al., 2022).
Berdasarkan fenomena, indikasi masalah, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Mekarwangi,  dengan judul  penelitian  “Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur  : Studi Kasus Desa Mekarwangi Kabupaten Garut”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang didapat dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai bagaimana kinerja pemerintah desa dalam usaha pembangunan infrastruktur secara lebih dalam dan eksploratif. Beberapa informan yang akan dilibatkan sebagai narasumber diantaranya adalah Sekertaris Desa, Kepala Urusan Perencanaa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. Untuk mempermudah proses penelitian mengenai kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, penulis menetapkan beberapa aspek atau kriteria terkait pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Lijan Poltak Sinambela yang mencakup produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.  (Lijan Poltak Sinambela, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Produktivitas
Dimensi produktivitas mengacu pada efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan output dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Menurut Sinambela, dimensi
produktivitas digunakan untuk menggambarkan hubungan antara input dan output
A. Input
Pemerintah Desa Mekarwangi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam RKP Desa Mekarwangi dapat diketahui jumlah anggaran yang dialokasikan untuk bidang pembangunan desa, Berikut ini rincian dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa yang tercantum dalam RKP Desa Tahun 2020-2023:
Tabel 2. Alokasi Anggaran Pembangunan
Desa Mekarwangi Tahun 2020-2023 Tahun Anggaran 2020 Rp   498.713.465,- 2021 Rp   882.196.030,- 2022 Rp   704.078.470,- 2023 Rp   722.789.842,- Total Anggaran Rp 2.807.777.807,-
Sumber : Data Desa Mekarwangi
Menurut hasil wawancara, alokasi dana untuk pembangunan desa merupakan alokasi yang diprioritaskan. Pengalokasian dana yang diprioritaskan untuk pembangunan desa menjadi penting karena infrastruktur desa menjadi tulang punggung bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Namun pada tahun 2020, dunia dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang telah mengubah banyak aspek kehidupan termasuk kebijakan pemerintah terkait alokasi dana desa. Situasi ini memaksa pemerintah untuk menyesuaikan prioritas penggunaan dana desa guna mengatasi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pandemi.

## Tabel 3. Realisasi Pagu Anggaran Bidang
Pembangunan Infrastruktur     Desa Mekarwangi Tahun 2020-2022 Tahun Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % 2020 Rp 599.515.400,- Rp 599.515.400,- 100% 2021 Rp 882.196.030,- Rp 882.196.030,- 100% 2022 Rp 704.078.470,- Rp 704.078.470,- 100%
Sumber : Data Desa Mekarwangi
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Mekarwangi dalam penggunaan dana pembangunan desa sudah optimal. Hal tersebut ditunjukan melalui realisasi penyerapan anggaran yang sudah mencapai 100% pada 3 (tiga) tahun terakhir. Namun, meskipun Pemerintah Desa Mekarwangi sudah merealisasikan 100% anggaran, disisi lain Pemerintah Desa Mekarwangi tidak dapat merealisasikan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur yang tercantum dalam RKP. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat keterbatasan sumber daya anggaran, sehingga realisasi penyerapan anggaran yang tinggi tidak selalu secara langsung berkorelasi dengan kemampuan untuk merealisasikan seluruh kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.
Berkaitan dengan adanya perubahan pemanfaatan dana desa,  pemerintah desa dihadapkan pada tantangan baru dalam menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan perubahan tersebut.  Oleh karena itu, kegagalan dalam merealisasikan seluruh pembangunan berkaitan dengan kinerja pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Kurangnya kemampuan dan keterampilan pemerintah desa dalam merencanakan dengan tepat serta memperkirakan anggaran yang dibutuhkan dapat menjadi salah satu kendala dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa mungkin tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam merencanakan pembangunan, sehingga terkadang rencana pembangunan yang disusun terlalu ambisius atau tidak realistis sesuai dengan ketersediaan dana yang mengakibatkan kegiatan pembangunan yang direncanakan tidak dapat terlaksana karena kekurangan dana.
Meskipun anggaran memainkan peran penting, terdapat juga sumber daya lain yang mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa. Untuk menyelesaikan suatu kegiatan pembangunan di Desa Mekarwangi, Pemerintah Desa Mekarwangi dan masyarakatnya mengaku bahwa dalam menyelesaikan Pembangunan infrastruktur, Pemerintah Desa Mekarwangi selain berusaha mengoptimalkan waktu bekerja oleh pekerja di lapangan sesuai dengan waktu dalam  kontrak
kerja, dari pemerintah desa sendiri menggajak masyarakat bekerja sama dalam hal swadaya menyelesaikan suatu kegiatan yang bisa dikerjakan dengan swadaya masyarakat sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu. Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintah desa bertanggungjawab dan berkomitmen terhadap efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur serta mengupayakan efektivitas penggunaan sumber daya untuk dapat menghindari keterlambatan dalam penyampaian manfaat kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dipisahkan dari adanya partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Mekarwangi merupakan upaya pemerintah desa untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur. Dengan cara ini, pembangunan dapat diarahkan secara lebih tepat, sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan dengan lebih efektif. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, pemerintah desa dapat memastikan bahwa keputusan pembangunan didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.

## B. Output
Berdasarkan hasil penelitian,  dapat diketahui bahwa terdapat total 42 kegiatan pembangunan infrastruktur yang tercantum dalam RKP Desa Mekarwangi Tahun 2020- 2023. Namun setiap tahunnya terdapat pembangunan infrastruktur yang tidak terealisasi. Hal ini menjadi perhatian karena karena pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu faktor penyebab tidak terealisasinya setiap rencana kegiatan pembangunan infrastruktur ini disebabkan oleh pengalihan sebagian anggaran untuk membiayai dampak Covid-19 sesuai arahan dari pemerintah pusat serta kurangnya kemampuan Pemerintah Desa Mekarwangi dalam merencanakan kegiatan pembangunan infrastruktur.  Hal tersebut berarti bahwa Pemerintah Desa Mekarwangi sudah mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang
dimilikinya untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah Desa Mekarwangi belum mampu menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan.

## Responsivitas
Pemerintah Desa Mekarwangi sangat berupaya  untuk mengenali dan memahami kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Upaya ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti melakukan dialog langsung dengan warga atau dengan mengadakan pertemuan partisipatif dengan tujuan melakukan survei kebutuhan secara berkala. Dalam proses ini, pemerintah desa secara aktif mendengarkan aspirasi dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat, baik itu melalui rapat desa, forum musyawarah, atau sarana komunikasi lainnya. Dengan cara ini, Pemerintah Desa Mekarwangi berupaya memastikan bahwa rencana pembangunan infrastruktur yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh warga desa.
Dalam menggali dan mengenali kebutuhan masyarakat, Pemerintah Desa Mekarwangi bekerja sama bersama Badan Permusyawaratan desa (BPD) untuk melakukan penjaringan aspirasi. Penjaringan aspirasi dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD salah satunya adalah dengan mengadakan pertemuan rutin antara pemerintah desa dan warga masyarakat. Pertemuan ini dilakukan oleh antar RW dan menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasi, kebutuhan, dan masalah terkait infrastruktur di desa mereka. Selain itu,  pemerintah desa juga biasanya mengadakan musyawarah dusun yang selanjutnya membawa hasil usulan tersebut ke musyawarah di tingkat desa untuk mendengarkan langsung aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah desa dapat lebih memahami prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa dan BPD dalam hal ini juga menciptakan rasa memiliki bersama terhadap proses pembangunan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan memelihara infrastruktur yang
telah dibangun.
Berdasarkan hasil musyawarah tersebut terdapat 18 usulan pembangunan infrastruktur di Desa Mekarwangi. Namun tidak semua usulan dapat terealisasikan pelaksanaannya karena dari hasil usulan tersebut akan dilakukan penyusunan skala prioritas. Meskipun tidak semua usulan dapat diprioritaskan setiap tahunnya, pemerintah desa tetap berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.  Dengan menyusun agenda prioritas ini, pemerintah desa dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi prioritas bagi masyarakat. Disamping itu, dilakukan juga penyelarasan hasil musyawarah dengan visi misi kepala desa dan penyusunan agenda prioritas pembangunan yang merupakan langkah penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Desa Mekarwangi. Pemerintah desa melakukan penyusunan skala prioritas harus berdasarkan urgensi, kepentingan, dan dampak pembangunan terhadap masyarakat. Penyusunan skala prioritas ini melibatkan berbagai pertimbangan, seperti kebutuhan mendesak, tingkat aksesibilitas, jumlah penduduk yang terdampak, dan potensi dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun disamping itu juga, Pemerintah Desa Mekarwangi menyesuaikan skala prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk bidang pembangunan desa, khususnya pembangunan infrastruktur. Penelusuran secara langsung ke lapangan juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Mekarwangi untuk menentukan skala prioritas pembangunan desa. Pemerintah desa akan memastikan bahwa kegiatan pembangunan memang dibutuhkan oleh masyarakat serta dapat memberikan dampak besar.
Berkaitan dengan usulan pembangunan yang tidak dapat terlaksana, Pemerintah Desa Mekarwangi menyatakan bahwa usulan tersebut akan diikutsertakan dalam usulan pembangunan tahun selanjutnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Desa Mekarwangi memiliki sikap tanggap dan komitmen untuk menjaga keberlanjutan dan inklusivitas dalam perencanaan pembangunan desa. Keputusan untuk membawa usulan yang belum terlaksana
ke dalam tahun berikutnya menunjukkan pengakuan pemerintah desa terhadap pentingnya aspirasi masyarakat dan keinginan untuk memberikan jawaban yang konkret terhadap kebutuhan masyarakatnya.
Responsivitas pemerintah desa dalam hal pemeliharaan infrastruktur desa juga menjadi kunci utama untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan fungsi infrastruktur tersebut.  Pemerintah desa perlu memiliki mekanisme yang terorganisir untuk memantau kondisi infrastruktur secara berkala dan merencanakan kegiatan perawatan yang diperlukan.  Pemeliharaan infrastruktur di Desa Mekarwangi masih terbilang kurang optimal, sehingga memunculkan sejumlah permasalahan terutama terkait kondisi infrastruktur publik yang masuk dalam kategori rusak, salah satu contohnya adalah jalan desa.
Untuk menunjukan sikap responsifnya, pemerintah Desa Mekarwangi juga menyediakan beberapa sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran terkait pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah melalui kotak saran yang ditempatkan di lokasi strategis yakni di kantor desa. Selain itu, pemerintah desa juga mengadopsi media komunikasi modern dengan membuka saluran pengaduan melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp . Meskipun upaya ini telah dilakukan, media kotak saran dinilai tidak lagi efektif dalam menghimpun aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan perubahan preferensi dan perilaku masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Masyarakat cenderung lebih memilih menyampaikan pendapat secara langsung, baik secara lisan maupun melalui media digital, daripada melalui kotak saran yang dinilai kurang responsif.
Namun, meskipun telah melakukan penjaringan aspirasi dan menentukan skala prioritas, Pemerintah Desa Mekarwangi menghadapi kendala dalam memenuhi semua usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya anggaran sehingga pemerintah desa perlu mempertimbangkan dengan seksama dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan direalisasikan. Faktor-faktor seperti visi misi kepala desa, tingkat kebutuhan, kelayakan, kebermanfaatan, serta dampak pembangunan harus  menjadi pertimbangan utama dalam
pengambilan keputusan skala prioritas pembangunan.

## Responsibilitas
Pemerintah Desa Mekarwangi, seperti desa-desa lain di Indonesia, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Responsibilitas ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas pembangunan infrastruktur tersebut.
1. Perencanaan Dalam proses ini, pemerintah Desa Mekarwangi melakukan penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui berbagai forum partisipatif seperti musyawarah desa, pertemuan RT/RW, serta survei dan penjaringan usulan.
2. Pengadaan dan Pengelolaan Dana Pemerintah Desa Mekarwangi bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan infrastruktur. Ini melibatkan proses pengadaan dana dari berbagai sumber seperti Dana Desa, alokasi dana dari pemerintah kabupaten/kota, serta bantuan dari pihak swasta atau lembaga donor.
3. Pelaksanaan Pemerintah Desa Mekarwangi harus memastikan bahwa pihak pelaksana memiliki kualifikasi dan kapasitas yang memadai untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk memastikan pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
4. Pengawasan Selama proses pelaksanaan, Pemerintah Desa Mekarwangi harus melakukan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan
pembangunan yang sedang berlangsung.
5. Pertanggungjawaban
Pemerintah desa juga harus memastikan bahwa semua pengeluaran dan kegiatan pembangunan telah didokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mekarwangi yaitu melalui pembuatan laporan LKPPD serta pemasangan baliho dan pembuatan prasasti.
Pembagian tugas dan wewenang kepada setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mekarwangi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja sehingga pihak-pihak terlibat dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal dan menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya,  berkaitan dengan prinsip keadilan.  Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, penulis menemukan bahwa kinerja Pemerintah Desa Mekarwangi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur masih kurang adil. Hal ini dibuktikan oleh adanya keluhan masyarakat berkaitan dengan bangunan posyandu di setiap RW yang belum merata. Ketidakmerataan pembangunan posyandu menunjukkan bahwa beberapa RW mungkin belum mendapatkan akses penuh terhadap layanan kesehatan yang memadai. Faktor-faktor seperti alokasi anggaran yang tidak merata serta tidak tersedianya lahan kosong untuk pembangunan posyandu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakadilan yang terjadi.
Selanjutnya, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Mekarwangi sangat didukung oleh nilai partisipatif. Pemerintah desa secara terbuka menerima masukan, aspirasi, dan kritik dari masyarakat terkait dengan rencana pembangunan serta pengelolaan infrastruktur. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan infrastruktur tentu memainkan peran kunci untuk memastikan kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Melalui forum-forum partisipatif seperti pertemuan pertemuan rutin serta musyawarah, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan langsung kepada pemerintah desa terkait penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Dengan adanya partisipasi secara langsung dari masyarakat dapat membuka ruang bagi peningkatan transparasi dan akuntabilitas karena masyarakat secara langsung mengawasi dan memberikan masukan tekrait pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur itu sendiri.

## Akuntabilitas
Berkaitan dengan akuntabilitas kebijakan yang berarti tanggung jawab Pemerintah Desa Mekarwangi kepada masyarakat, Pemerintah Desa Mekarwangi menunjukkan komitmen dalam pertanggungjawaban melalui praktik transparansi yang melekat dalam setiap tahap kegiatan pemerintahannya.  Jika dilihat dari kondisi di lapangan, Pemerintah desa Mekarwangi sudah melakukan transparansi terkait penyelenggaraan pembangunan di Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten  Garut. Hal ini ditunjukan oleh Pemerintah Desa Mekarwangi melalui pemasangan baliho/spanduk yang berisikan rincian anggaran yang digunakan dalam membiayai urusan pemerintahan Desa Mekarwangi yang didalamnya memuat biaya anggaran yang digunakan untuk pembangunan desa. Baliho/spanduk tersebut dipasang oleh Pemerintah Desa ditempat strategis, yakni di depan Kantor Kepala Desa Mekarwangi.
Selain transparansi melalui baliho, bentuk transparansi Pemerintah Desa Mekarwangi terkait pembangunan menjadi lebih nyata melalui inisiatif pembuatan prasasti sebagai bukti konkret penyelesaian kegiatan- kegiatan pembangunan. Tindakan ini tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat, tetapi juga menjadi alat komunikasi visual yang efektif. Prasasti- prasasti tersebut berfungsi sebagai tanda nyata yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang jenis pembangunan, lokasi, anggaran
yang digunakan, dan tanggal penyelesaian. Cara ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memahami pentingnya memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jelas serta menunjukkan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan merespons kebutuhan riil masyarakat. Dengan kata lain, pembuatan prasasti pembangunan infrastruktur bukan hanya merupakan tindakan informatif semata, melainkan juga suatu strategi penting dalam membangun kepercayaan, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa secara keseluruhan.

## Gambar 1.1 Baliho Realisasi dan Prasasti Pembangunan Infrastruktur

## Sumber : Penulis, 2023
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, penulis menemukan bahwa kinerja Pemerintah Desa Mekarwangi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sudah melakukan bentuk akuntabilitas dengan transparansi melalui pemasangan baliho dan pembuatan prasasti.
Selanjutnya berkaitan dengan akuntabilitas hukum, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Mekarwangi berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Berikut ini beberapa peraturan hukum yang digunakan oleh Pemerintah Desa Mekarwangi dalam proses penyelenggaraan pembangunna infrastruktur, yakni :
a. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan dana Desa yang dijadikan acuan dalam menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan desa;
c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 tahun 2020, tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa;
d. Peratutan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 – 2024;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
f. Peraturan Bupati Garut Nomor  107 Tahun  2015 tentang  Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
g. Peraturan Kepala Desa Mekarwangi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2021-2027 yang dijadikan acuan oleh Pemerintah Desa untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan desa;
h. Peraturan Kepala Desa Mekarwangi tentang Rencana Kerja Pemerintah yang dijadikan acuan oleh Pemerintah Desa untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan desa dalam jangka waktu satu tahun.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diurakan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Mekarwangi belum maksimal dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur karena belum memenuhi aspek yang terdapat dalam beberapa dimensi pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Sinambela (2012).
Pada dimensi pertama yakni produktivitas, meskipun pemerintah desa menunjukkan kemampuan baik dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia dengan mengajak masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur serta kemampuan yang baik dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya waktu dengan menyelesaikan pembangunan
sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Namun  pada kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dengan realisasi pelaksanaannya. Kendala utamanya adalah ketersediaan dana desa yang kurang mencukupi untuk merealisasikan seluruh kegiatan yang direncanakan, serta kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan kegiatan pembangunan infrastruktur.
Kemudian pada dimensi responsivitas, Pemerintah Desa Mekarwangi belum mampu merespon dengan cepat tanggap akan kebutuhan infrastruktur masyarakat karena masih terdapat beberapa kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Mekarwangi perlu untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam merespon kebutuhan masyarakat serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Selanjutnya pada dimensi ketiga yakni responsibilitas, Pemerintah Desa Mekarwangi dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sudah mampu menjalankan tahapan pembangunan dengan baik. Pemerintah Desa Mekarwangi juga menerapkan nilai partisipatif dengan melibatkan masyarakat kepada seluruh proses penyelenggaraan pembangunan. Namun Pemerintah Desa Mekarwangi belum memenuhi prinsip keadilan karena masih terdapat perbedaan kondisi sarana dan prasarana antar wilayah di Desa Mekarwangi.
Kemudian pada dimensi terakhir yaitu akuntabilitas, Pemerintah Desa Mekarwangi telah menerapkan norma transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai pembangunan infrastruktur sebagai bentuk akuntabilitas kebijakan dengan cara memasang baliho dan membuat prasasti sebagai bukti pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, sebagai bentuk akuntabilitas hukum, Pemerintah Desa Mekarwangi juga menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Oleh karena itu, saran dalam penelitian ini diantaranya adalah  Pemerintah Desa Mekarwangi perlu melakukan evaluasi ulang
terhadap rencana pembangunan yang telah disusun. Diperlukan pemetaan ulang prioritas pembangunan infrastruktur yang lebih realistis dan sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.  Disamping itu, diperlukan  juga  upaya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Desa Mekarwangi. Pemerintah Desa perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur antarwilayah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang merata  serta pengembangan program pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesetaraan akses.
Untuk mengatasi keterbatasan dana, Pemerintah Desa  Mekarwangi  diharapkan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), sehingga PAD yang dimiliki dapat digunakan untuk membantu pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur.

## DAFTAR PUSTAKA
Amani, S., Muhafidin, D., & Isnawaty, N. W. (2023). Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur (Nagari Guguak Tabek Sarjo, Kecamatan Iv Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat). JANE-Jurnal Administrasi Negara , 14 (2), 632–640.
I Wayan Wirawan, & I Made Winia. (2020). ). Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di
Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan. Jurnal Akses , 12 (1), 26–42. Lijan Poltak Sinambela. (2012). Kinerja Pegawai Teori Pengukuran Dan Implikasi . Graha Ilmu. Misah, M., Rares, J. J., & Dengo, S. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Mala Timur Kecamatan Melonguane. Jurnal Administrasi Publik , 5 (76).
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun
2021 Tentang Proritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2022.
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran
2022.
Ranto, F. F., Tulusan, F. M. G., & Palar, N. R.
A. (2022). Kompetensi Aparatur Desa
Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa di
Desa Bulude Kecamatan Kabaruan. Jurnal Administrasi Publik , 8 (15), 42–48.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mekarwangi Tahun 2021-2027 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 Rosalina, M. (2013). Kinerja Pemerintah Desa
Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. E-Journal Pemerintahan Integratif , 1 (1), 106–120.
Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Jurnal Kewarganegaraan , 5 (2), 295–302. Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan
Kompetensi Sumber daya Manusia.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.