## PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA MALIAYA KECAMATAN MALUNDA

## KABUPATEN MAJENE)
Munawir Arifin 1
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariyah Mandar Email: munawirarif86@gmail.com

## ABSTRACK
The purpose of this study was to determine community participation in the implementation of development in Maliaya Village Malunda District, to find  out  the  role  of  the  village  government  in  encouraging  community participation  in  the  implementation  of  development  in  Maliaya  Village Malunda  Subdistrict,  and  to  find  out  the  inhibiting  factors  and  drivers that  influence  community  participation  in  the  implementation  of development in Maliaya Village. This research was conducted in Maliaya Village,  Malunda  Subdistrict,  Majene  Regency,  from  January  to February  2017.  The  method  used  in  this  study  was  to  use  a  descriptive research form with qualitative data analysis. The results of the study show that the community is a factor supporting the development in the village is not good enough when viewed from the low participation of the community of Maliaya village.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  partisipasi  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pembangunan  di  Desa  Maliaya  Kecamatan Malunda, untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  di  Desa Maliaya  Kecamatan  Malunda  dan  untuk  mengetahui  faktor-fakor penghambat  dan  pendorong  yang  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pembangunan  di  Desa  Maliaya.  Penelitian  ini dilakukan  di  Desa  Maliaya  Kecamatan  Malunda  Kabupaten  Majene pada  bulan  Januari  sampai  Februari  2017.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  bentuk  penelitian  deskriptif dengan  analisis  data  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masyarakat  adalah  faktor  pendukung  pembangunan  di  desa  dinyatakan kurang  baik  bila  dilihat  dari  rendahnya  partisipasi  masyarakat  desa Maliaya.
Kata Kunci: Pemerintah Desa, Partisiasi Masyarakat, Pembangunan, Desa

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  yang  lahir  pada  17  Agustus  1945  adalah  negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia  terdiri  atas  beberapa  daerah/wilayah  provinsi,  dan  di  setiap daerah/wilayah provinsi terdapat daerah/wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya di  tiap  daerah  kabupaten/kota  terdapat  satuan  pemerintahan  terendah  yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian desa dan kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah kabupaten/kota.
Pemerintah desa seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa beserta perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa memiliki peran besar dalam mewujudkan pembangunan di suatu  desa.  Pembangunan  biasanya  didefinisikan  sebagai  rangkaian  usaha mewujudkan  pertumbuhan  secara  terencana  dan  sadar  yang  ditempuh  oleh suatu  Negara  atau  bangsa  menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan bangsa.  Misalnya  pembangunan  di  bidang  ekonomi,  apabila  pembangunan ekonokmi telah berjalan dengan baik maka pembangunan di bidang lain akan berjalan dengan baik (Siagian, 2000:4). Suatu skema baru otonomi daerah yang di  dalamnya  termuat  semangat  melibatkan  masyarakat,  dengan  menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat (Abe, 2005).
Partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  juga  harus ada  sebab  masyarakat  adalah  pemilik  kedaulatan  dan  masyarakat  adalah subjek  dalam  pembangunan.  Selain  itu,  program-program  yang  dirumuskan dan  dilaksanakan  secara  partisipasi  turut  memberikan  kesempatan  secara langsung  kepada  masyarakat  dalam  perencanaan  yang  menyangkut kesejahteraan  mereka.  Dalam  pembangunan,  partisipasi  masyarakat merupakan  salah  satu  elemen  proses  pembangunan  desa,  oleh  karena  itu partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  perlu  dibangkitkan  terlebih dahulu  oleh  pemerintah  desa.  Dengan  adanya  keterlibatan  pemerintah  desa besar  kemungkinan masyarakat  akan  merasa  diberi  peluang  atau  kesempatan ikut  serta  dalam  pembangunan,  karena  pada  dasarnya  menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu  sendiri.  Masyarakat  sebagai  subjek  pembangunan  berarti  masyarakat terkena  langsung  atas  kebijakan  dan  kegiatan  pembangunan.  Dalam  hal  ini masyarakat  perlu  ikut  dilibatkan  baik  dari  segi  formulasi  kebijakan  maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya.
Peran  langsung  masyarakat  desa sangat  diperlukan  dalam mewujudkan pembangunan  di  desa  itu  sendiri  dan  terus  diperkuat  dan  diperluas.  Dengan demikian  istilah  partisipasi  tidak  sekedar  menjadi  retorika  semata  tetapi
Volume 2, Nomor 1, April 2017 | 15
diaktualisasikan  secara  nyata  dalam  berbagai  kegiatan  dan  pengambilan kebijakan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan,  tanpa  adanya  partisipasi  masyarakat  pembangunan  hanyalah menjadikan  masyarakat  sebagai  objek  semata.  Memang  dalam  kenyataan seringkali masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program  pembangunan  yang  ada.  Penempatan  masyarakat  sebagai  subjek pembangunan  mutlak  diperlukan  sehingga  masyarakat  akan  dapat  berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi  pembangunan,  terlebih  apabila  kita  akan  melakukan  pendekatan pembangunan dengan semangat kualitas.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, kewenangan desa meliputi; kewenangan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul,  dan  adat  istiadat  desa.  Kemudian  selanjutnya  dalam  pasal  18  diatur mengenai kewenangan desa yang mencakup:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala desa;
c. Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
d. Kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah provinsi,  atau  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal  yang  menarik  dan  sejauh  pengamatan  penulis  di  Desa  Maliaya Kecamatan  Malunda  Kabupaten  Majene  terlihat  bahwa  pemerintah  desa (Kepala  Desa)  belum  maksimal  dalam  melakukan  fungsi  motivator  sebagai pemerintah desa. Desa ini terdiri dari beberapa dusun. Dan sejauh pengamatan penulis  sebelum  penelitian,  berbagai  program  pembangunan  telah  tampak seperti  pengecoran  jalan  di  gang  meskipun  belum  seluruhnya.  Selain  itu program pembangunan  rumah  atau bedah  rumah bagi  masyarakat  desa  yang kurang  mampu.  Progam  bedah  rumah  ini  merupakan  program  yang memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  kurang  mampu  untuk  memiliki rumah  layak  huni.  Progam  bedah  rumah  dilakukan  atas  dasar  partisipasi masyarakat  Desa  Maliaya  dalam  hal  pembangunannya.  Namun,  dalam program ini tidak semua masyarakat ikut terlibat. Hanya sebagian masyarakat yang  ikut  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  program  tersebut.  Sebagian  lagi acuh tak acuh. Tentu dalam hal ini dibutuhkan peranan dari pemerintah desa untuk memberikan dorongan agar masyarakat mau ikut berpartisipasi. Karena partisipasi dari masyarakat desa akan sangat berpengaruh dalam pembangunan desa itu sendiri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif,  dan analisis  data  kualitatif.  Menurut  Nawawi  (2005:  64)  bahwa  bentuk  deskriptif yaitu  bentuk  penelitian  yang  memusatkan  perhatian  pada  masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan  fakta-fakta  tentang  masalah  yang  diselidiki  sebagaimana adanya,  diiringi  dengan  interpretasi  yang  rasional  dan  akurat. Dengan demikian,  penelitian  ini  akan  menggambarkan  fakta-fakta  dan  menjelaskan keadaan Desa Maliaya kecamatan malunda

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI
Tanggung  jawab  atas  keberhasilan  pembangunan  Desa  Maliaya  bukan semata-mata  dibebankan  kepada  pemerintah  desa  dan  lembaga  lain  yang terlibat  dalam  pembangunan  saja,  tetapi  juga  merupakan  tanggung  jawab masyarakat  desa  dengan  cara  berpartisipasi  dalam  mensukseskan  setiap program pembangunan.
1) Fungsi Instruktif
Fungsi  ini  bersifat  komunikasi  satu  arah.  Pemerintah  sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan  di  mana  sesuatu  itu  dikerjakan  agar  dapat  dilaksanakan  secara  efektif. Kepemimpinan  efektif  memerlukan  kemampuan  untuk  menggerakkan  dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan.
Oleh karena itu, wadah yang digunakan pemerintah Desa Maliaya dalam meningkatkan  partisipasi  haruslah  sesuai  dengan  tujuan,  isi  dan  maksud  dari program  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan.  Adapun  wadah  partisipasi yang  digunakan  oleh  pemerintah  Desa  Maliaya  dalam  menyampaikan  setiap program pembangunan desa antara lain adalah melalui ide atau buah pikiran masyarakat. Ide masyarakat ini merupakan usulan yang disampaikan melalui musyawarah desa.
Namun melalui wadah tersebut, masyarakat desa Maliaya kurang kreatif dalam mengeluarkan ide atau pendapat. Masyarakat lebih cenderung menerima begitu  saja  keputusan  yang  dibuat  oleh  kepala  desa.  Hal  ini  terjadi  karena masyarakat  memberikan  kepercayaan  atau  menyerahkan  penuh  kepada pemerintah  desa  masalah  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan,  walaupun pada  akhirnya  pembangunan  desa  yang  dilakukan  itu  berjalan  dengan  apa adanya. Padahal pemerintah desa sangat membutuhkan ide-ide yang cemerlang dan  kreatif  dari  masyarakat  setempat  mengenai  proses  pelaksanaan pembangunan maupun hasil dan pemeliharaan dari pembangunan.
2) Fungsi Konsultatif
Fungsi  ini  digunakan  sebagai  komunikasi  dua  arah.  Hal  tersebut digunakan  sebagai  usaha  untuk  menetapkan  keputusan  yang  memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masayarakat yang di nilai memiliki berbagai informasi dalam menciptakan keputusan.
Dari hasil penelitian bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi konsultatif  sudah  berusaha  untuk  berkonsultasi  kepada  aparat  desa  maupun masyarakat,  namun  dari  hasil  pembangunan  belum  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.  Hal  ini  di  tandai  dengan  kualitas  pengerjaan  sehingga  seperti pembangunan jalan yang ada tidak tahan lama dan hancur kembali.  Padahal pemerintah sudah berkonsultasi kepada aparat desa maupun masyarakat sesuai dengan hasil wawancari dengan Bapak Drs. Ilyas US selaku ketua BPD di Desa Maliaya.
3) Fungsi Partisipasi
Dalam  menjalankan  fungsi  ini  pemerintah  desa  berusaha  mengaktifkan masyarakatnya,  baik  dalam  keikutsertaan  mengambil  keputusan  maupun dalam  melaksanakannya.  Partisipasi  tidak  berarti  bebas  berbuat  semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri  atau  mengambil  tugas  pokok  orang  lain.  Pemerintah  desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa. Sebagai badan kekuatan terendah,  pemerintah  desa  dalam  fungsi kepimpinan  memiliki  berbagai  fungsi untuk  mengatur  masyarakat  desanya  sendiri  dan  bertanggung  jawab  atas segala  tugas  yang  diembannya.  Mengingat  desa  merupakan  tempat  segala urusan dari segenap unsur pemerintah yang ada diatasnya maka seorang kepala desa berkewajiban menjalankan fungsi kepimpinannya dalam masyarakat desa disamping  harus  menghadapi    arus  dan  tuntutan  pengembangan  kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
4) Fungsi Delegasi
Fungsi  ini  dilaksanakan  dengan  memberikan  pelimpahan  wewenang membuat  atau  menetapkan  baik  melalui  persetujuan  maupun  tanpa persetujuan  pemerintah.  Fungsi  delegasi  ini  pada  dasarnya  berarti kepercayaan. Pelimpahan wewenang ini kepada bawahan harus diyakini yang merupakan pembantu pimpinan yang memiliki kesamaan prinsip dan aspirasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  desa  Maliaya  fungsi  pemerintah  desa dalam memberikan wewenang kepada bawahan belum maksimal, dikarenakan dalam  hal  ini  pemerintah  desa  (Kepala  Desa)  memberikan  wewenang  pada bawahan,  ketika  kepala  desa  berkenaan  tidak  hadir  saja.  Seharusnya  kepala desa memberikan wewenangnya kepada bawahannya pada saat merencanakan pembangunan maupun dalam pelaksanaan.

## Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

## Bentuk Partisipasi
Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat desa Maliaya adalah sebagai berikut:
a. Partisipasi dalam bentuk uang atau benda
b. Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide
c. Partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong)

## Keterlibatan Masyarakat dalam Penetapan Kebijakan Pembangunan
Keterlibatan dalam hal ini adalah apakah masyarakat dilibatkan dalam proses  penyusunan  program  pembangunan.  Untuk  melaksanakan  suatu pembangunan,  partisipasi  masyarakat  sangatlah  diperlukan.  Partisipasi masyarakat  tersebut  dapat  berupa  partisipasi  dalam  kegiatan  perencanaan, partisipasi  ikut  serta  dalam  kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan  di  desa. Namun,  tidak  mudah  membangun  partisipasi  masyarakat  dalam  suatu pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Adapun  hal  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  pemberdayaan masyarakat  oleh  perangkat  desa.  Diharapkan  dengan  adanya  pemberdayaan masyarakat,  pembangunan  desa  dapat  terlaksana  sesuai  dengan  tujuan  yang telah ditetapkan.

## Kesesuaian Pembangunan Desa dengan Kebutuhan Masyarakat
Pembangunan  dapat  dikatakan  berhasil  apabila  desa  tersebut  memiliki sarana  dan  prasarana  yang  lengkap  atau  paling  tidak  pembangunan  yang dilakukan  dapat  mendukung  kemajuan  masyarakat,  baik  dalam  kemajuan  di bidang  ekonomi,  sosial  dan  pendidikan  masyarakat.  Namun  pembangunan yang  dilakukan  khususnya  pembangunan  desa  tersebut  tidak  akan  dapat tercapai  apabila  masyarakat  dan  pemerintah  tidak  saling  bekerjasama  untuk kemajuan desa.
Adapun  pembangunan  yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  adalah pembangunan  rumah  layak  huni,  dimana  sudah  lumayan  banyak  dan  layak dihuni atau ditempati oleh masyarakat. Disamping pembangunan yang sudah dapat  dinikmati  oleh  masyarakat,  masih  ada  pembangunan  yang  telah dilakukan  tetapi  tidak  dapat  dinikmati,  yaitu  pembangunan  sumur  bor. Pembangunan  sumur  bor  ini  dirasakan  oleh  masyarakat  tidak  bermanfaat, dimana  air  yang  dihasilkan  dari  pengeboran  sumur  ini  tidak  layak  untuk dikonsumsi. Air yang dihasilkan adalah air keruh dan berbau, sehingga sangat tidak mungkin lagi masyarakat meminumnya.Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan yang dilakukan di desa Maliaya masih belum tepat sasaran dan kurang  sesuai  dengan  pembangunan  yang  diharapkan  oleh  masyarakat,  atau dapat dikatakan pembangunannya belum sesuai dengan kebutuhan mayarakat.
Volume 2, Nomor 1, April 2017 | 19

## Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat
Dengan  lahirnya  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat,  serta  melibatkan masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan  di  daerah,  yaitu dengan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  memberikan partisipasinya dalam pembangunan.
Dengan  melibatkan  adanya  partisipasi,  maka  masyarakat  akan  merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap pembangunan kemajuan daerahnya. Partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam  pembangunan  adalah  karena masyarakatlah  yang  lebih  tahu  apa  yang  mereka  butuhkan,  sehingga pembangunan  tersebut  akan  dapat  berjalan  lebih  efektif  dan  efisien,  dan dengan  sendirinya  masyarakat  akan  mempunyai  rasa  tanggung  jawab. Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  dapat  diliha  tmulai  dari perencanaan  pembangunan,  penyusunan  program-program  pembangunan sampai pada tahap pengawasannya. Dengan adanya partisipasi masyarakat ini, maka  dapat  dikatan  bahwa  pemerintah  desa  sudah  dapat  menjalankan perannya,  yaitu  melaksanakan  peranan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan.
Dalam  merencanakan  suatu  program  pembangunan,  masyarakat  harus menjadi  prioritas  utama  dalam  melakukan  perencanaan  pembangunan  desa yang dilakukan, dimana masyarakat harus benar-benar terlibat di dalamnya.

## HASIL PENELITIAN
Peran Pemerintah Desa adalah sebagai motivator dalam menyampaikan setiap  program-program pembangunan  kepada  masyarakat  baik  perencanaan, pelaksanaan  maupun  komunikasi  di  dalam  memelihara  hasil  pembangunan yang  telah  dilaksanakan.  Adapun  indikator-indikator  dari  pemerintah  desa dilihat dari fungsi kepemimpinan pemerintah desa yang akan diteliti adalah:
1) Fungsi  Instruktif  (menentukan  perintah,  mengerjakan  perintah, bagaimana cara pengerjaan)
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  penulis  menanyakan  kepada kepala  desa  Bapak  Sofyan  mengenai  fungsi  kepemimpinan  dalam  pemberian instruksi  kepala  desa  sebagai  administrator  pembangunan.  ”Apakah  ada instruksi Bapak dalam pelaksanaa pembangunan?” Beliau menjawab;
“Ada,  kalau  tidak  ada  instruksi  dari  saya  bagaimana  pelaksanaan pembangunan  ini  berjalan  dengan  baik.  Saya  selaku  kepala  desa  sudah seharusnya  melakukan  instruksi  kepada  aparat  desa  maupun  kepada masyarakat yang terlibat di dalamnya bagaimana pembangunan yang ada
di desa ini supaya berjalan dengan lancar dan harus menunggu instruksi dari saya.”
Dengan adanya penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kepala desa selaku administrator  pembangunan  dalam  menjalankan  fungsinya  memang  sudah melaksanakan fungsi instruktifnya.

## 2) Fungsi Konsultatif (cara menetapkan tujuan)
Untuk  mengetahui  apakah  fungsi  ini  sudah  dijalankan  oleh  pemerintah desa atau tidak, maka penulis menanyakan hal ini kepada salah satu perangkat desa dan salah satu masyarakat yang berfungsi untuk memperkuat pernyataan yang diberikan oleh pemerintah desa.
Penulis  menanyakan  kepada  Bapak  Drs.  Ilyas  US  selaku  ketua  BPD mengenai  bagaimana  pemerintah  desa  menjalankan  fungsi  konsultatif  ini dengan masyarakat desa Maliaya? Beliau memaparkan:
“Sejauh  ini  pemerintah  desa  sudah  menjalankan  fungsinya,  dan  salah satunya  adalah  fungsi  konsultatif.  Dalam  setiap  pembanagunan  yang dilakukan di  desa  pemerintah  tidak  bertindak tanpa  melakukan  konsultasi terlebih  dahulu  dengan  masyarakat.  Hal  ini  sangat  penting  dilakukan karena  menyangkut  kebutuhan  masyarakat.  Di  mana  kita  mengetahui bahwa  pembangunan  ditujukan  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Jadi untuk  mencapai  hal  tersebut  maka  perlu  dilakukan  konsultasi  dengan masyarakat, karena mereka  sendirilah  yang  mengetahui  apa  yang menjadi kebutuhan mereka, dan kami sebagai pemerintah bertugas untuk mewadahi aspirasi mereka”.
Dengan  adanya  penjelasan  di  atas  memang  ini  yang  diharapkan masyarakat, sesuai asas pembangunan dari masyarakat dan untuk masyarakat itu.
3) Fungsi  Partisipasi  (mengaktifkan  orang-orang  dalam  pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya)
Fungsi  partisipasi  merupakan  fungsi  dari  pemerintah  desa  untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam setiap pelaksanaan program pembangunan  desa.  Pemerintah  desa  harus  berusaha  mengaktifkan masyarakatnya,  baik  dalam  keikutsertaan  dalam  mengambil  keputusan maupun dalam melaksanakannya.
Untuk  melihat  seberapa  besar  peranan  pemerintah  desa  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan,  maka  penulis melakukan  wawancara  langsung  kepada  kepala  desa  Maliaya  bapak  Sofyan. Adapun  yang  penulis  tanyakan  adalah  “Apakah  Bapak  sebagai  kepala  desa
Volume 2, Nomor 1, April 2017 | 21
ikut menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?”. Beliau menjelaskan :
“Iya  ada,  saya  selaku  kepala  desa  ikut  dalam  meningkatkan  partisipasi masyarakat,  dan  memang  seharusnya  begitu.  Bagaimana  masyarakat bersemangat  dalam  memberikan  partisipasinya  kalau  seandainya  saya sendiri  tidak  ikut  aktif  dalam  pembangunan,  dan  inilah  salah  satu  peran saya  dalam  menggerakkan  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi.  Tidak hanya  saya,  aparat  desa  juga  sangat  berperan  dalam  pembangunan  yang dilakukan  di  desa  ini.  Adapun  perannya  dapat  dilihat  kalau  ada  hal-hal yang  baru  yang  berkaitan  dengan  masalah  pembangunan  dan  perlu  untuk dimusyawarahkan,  maka  aparat  desa  yang  banyak  berperan  untuk mengajak  masyarakat  untuk  ikut  serta  yaitu  dengan  cara  memberikan sosialisasi  terlebih  dahulu  kepada  masyarakat  yang  berkaitan  dengan masalah pembangunan”.
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan,  baik  kepada  masyarakat maupun  kepada  pemerintah  desa  Maliaya  sendiri  dapat  dikatakan  bahwa memang pemerintah desa berperan dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa tersebut.
4) Fungsi Delegasi (melimpahkan wewenang sementara kepada bawahan) Fungsi  delegasi  tidak  hanya  pencapaian  efektifitas  dan  efisiensi  yang diperoleh, tetapi dengan adanya delegasi tugas kepada masyarakat maka akan menciptakan  rasa  tanggung  jawab  masyarakat  terhadap  pelaksanaan pembangunan maupun hasil pembangunan. Penulis mewanwancari aparat desa Bapak  Irwanto  selaku  Sekretaris  Desa  berkenaan  dengan  fungsikepimpinan pemerintah  desa  sebagai  administrator  pembangunan.  yaitu  apakah  pernah kepala desa melimpahkan wewenang kepada Bapak? Beliau menjawab:
“Pernah,  apabila  kepala  desa  berkenaan  tidak  hadir  dalam  musyawarah desa  dikarenakanadanya  kepentingan  lain.  Hal  ini  tentunya  harus  ada koordinasi dari kepala desa itu sendiri baik dalam proses keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan”.
Dari  penjelasan  Bapak  Irwanto  diatas  maka  kerjasama  antara pemerintah  desa  (KepalaDesa)  dengan  aparat  desa  sudah  terjalin  baik. Pelimpahan wewenang tersebut bukan berartikepala desa melepaskan tanggung jawabnya  sebagai  administrator  pembangunan.  Hal  iniharus  sesuai  dengan tugas kepala desa sebagai administrator dalam pelaksanaanpembangunan.

## Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Untuk  lebih  mengetahui  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan desa, maka penulis melakukan wawancara dengan para informan
yang  ada  di  Desa  Maliaya  Kecamatan  Malunda  Kabupaten  Majene  yang dianggap  kompenten  mengetahui  tentang  partisipasi  masyarakat  desa  dalam pembangunan  desa.  Adapun  indikator-indikator  yang  akan  diteliti  dari partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

## 1) Wujud atau Dimensi Partisipasi
Untuk melihat hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Maliaya (Bapak Sofyan) mengenai partisipasi masyarakat beliau menjelaskan:
“Masyarakat  Desa  Maliaya  tergolong  sangat  berpartisipasi,  dalam pembangunan  desa  ini,  khususnya  dalam  pembangunan  desa,  dimana masyarakat  banyak  yang  ikut  terlibat  dalam  mengelola  atau  mengerjakan proyek  pembanguan.  Dan  sebagai  Kepala  Desa  saya  merasa  berkewajiban ikut serta dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat desa, memang seharusnya  begitu.  Bagaimana  mungkin  masyarakat  ikut  bersemangat dalam  berpartisipasi  kalau  seandainya  saya  sendiri  tidak  ikut  aktif  dalam pembangunan  desa  ini.  Tidak  hanya  masyarakat,  aparat  desa  juga  ikut berpartisipasi dalam pambangunan di desa ini. Jika ada hal baru dan perlu dimusyawarahkan, di sinilah peranan aparat desa yang banyak. Contohnya kepala  urusan  pembangunan  (Kaur  Pembangunan)  yang  banyak merencanakan  apa  yang  akan  dilakukan  dalam  hal  pembangunan infrastruktur desa”.
2) Keterlibatan  Masyarakat  dalam  Penetapan  Kebijakan  Pembangunan Daerah
Untuk  melihat  kenyataan  yang  terjadi  dilapangan,  yaitu  apakah masyarakat benar-benar dilibatkan dalam penetapan kebijakan pembangunan desa  yang  dilakukan.  Penulis  mengadakan  wawancara  langsung  dengan  salah satu  anggota  masyarakat.  Adapun  yang  penulis  wawancarai  adalah  Bapak Rahmat,  dengan  menanyakan  “Apakah  masyarakat  juga  turut  di  libatkan dalam  penetapan  program  pembangunan  yang  dilaukan  di  desa  Maliaya?” Beliau menjawab:
“Dalam  penetapan  program  pembangunan  masyarakat  selalu  dilibatkan, namun  kendalanya  ada  pada  masyarakat  itu  sendiri.  Seringkali  hanya sedikit masyarakat yang terlibat dalam penetapan kebijakan pembangunan. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari  untuk  mencari  nafkah.  Ya  sebagai  masukan  buat  pemerintah daerah  yang  terlibat  dalam  pembangunan  desa.  Harapannya  mengadakan rapat  tidak  pada  waktu  masyarakat  lagi  beraktifitas  atau  mengerjakan pekerjaan  sehari-hari,  karena  hal  ini  sangat  mempengaruhi  tingkat kehadiran  masyarakat  dalam  proses  penetapan  dan  palaksanaan  program
Volume 2, Nomor 1, April 2017 | 23
pembangunan  desa.  Padahal  kita  ketahui  bahwa  kehadiran  masyarakat sangat  penting,  karena  hal  ini  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di desa Maliaya“.
3) Kesesuaian Pembangunan Desa dengan Kebutuhan Masyarakat
Untuk  melihat  bagaimana  pelaksanaan  program  pembangunan  yang dilakukan  di  desa  Maliaya  serta  keberhasilan  pemerintah  desa  dalam menjalankan  perannya  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  penulis  perlu melakukan  wawancara  kepada  masyarakat  untuk  melihat  sejauh  mana kepuasan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  yang  telah dilakukan di desa Maliaya.
Penulis  menanyakan  hal  tersebut  kepada  salah  satu  tokoh  masyarakat, yaitu Bapak Sumarsono. “Apakah pelaksanaan pembangunan di desa Maliaya sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  desa?”  Bapak  Sarkawi menjelaskan:
“Pelaksanaan  pembangunan  di  desa  Maliaya  sudah  ada  yang  sesuai  dan masih ada yang belum sesuai, bahkan kadang pembangunan yang dilakukan ada  yang  tidak  berdaya  guna  sama  sekali.  Misalnya  pembangunan  sumur bor  yang  telah  dilakukan,  sampai  sekarang  banyak  yang  tidak  bisa dimanfaatkan  oleh masyarakat  karena  airnya  kotor  dan  berbau.  Selain  itu mesin yang digunakan sering rusak. Kalau pembangunan rumah layak huni sudah agak sesuai, namun bobot dan jumlahnya masih kurang”.
4) Kerjasama Antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat
Untuk  melihat  kebenarannya  dilapangan  maka  penulis  kembali melakukan  wawancara  dengan  masyarakat  desa  Maliaya,  yaitu  dengan  Ibu Syamsiah.  “Apakah  masyarakat  dilibatkan  dalam  pelaksanaan  pembangunan di desa Maliaya?” Ibu tersebut menjelaskan:
“Betul,  masyarakat  dilibatkan  dalam  pembangunan  desa  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan pembangunan yang telah  dilakukan.  Tapi,  mengenai  dana-dana  untuk  pembangunan  kami sebagai  masyarakat  tidak  tahu,  yang  kami  ketahui  hanyalah  mengenai pembangunannya saja. Misalnya dalam pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan, saluran air bersih dan lain-lain”.
Selain kepada masyarakat, penulis menanyakan hal yang senada kepada Ketua BPD, yaitu Bapak Drs. Ilyas US, Beliau menjelaskan:
“Dalam  rapat  musyawarah  pembangunan  desa  masyarakat  selalu dilibatkan.  Apalagi  disini  setiap  tahun  ada  kebijakan  dari  pemerintah daerah  (Bupati)  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  terkait pembangunan. Hal ini dinamakan dengan Sistem jemput bola/musrenbang.
Masyarakat  yang  memberikan  secara  langsung  ide-ide  atau  pemikiran mereka”.

## KESIMPULAN
Sebagai  hasil  akhir  penelitian  tentang  Peranan  Pemerintah  Desa  untuk MeningkatkanPartisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Desa  di  Desa Maliaya, dapat diambilkesimpulan sebagai berikut:
1. Partispasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  di  Desa Maliaya  Kecamatan  Malunda  Kabupaten  Majene,  dapat  berbentuk  uang atau  benda,  partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk  ide  dan  pikiran  serta partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk  tenaga  (gotong-royong)  berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan masih rendah. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat status sosial ekonomi rata-rata masyarakat desa,  rendahnya  tingkat  pendidikan  rata-rata  masyarakat  desa,  serta dikarenakan  kesibukan  masyarakat  desa  mencari  nafkah  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  sehari-hari.  Jadi,  kesimpulannya  masyarakat  sebagai faktor pendukung pembangunan di desa dinyatakan kurang baik bila dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat desa Maliaya.
2. Peran  pemerintah  desa  dalam  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pembangunan  di  Desa  Maliaya  Kecamatan  Malunda Kabupaten  Majene  bedasarkan  hasil  penelitian  belum  maksimal  di karenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun aparat desa  sehingga  apa  yang  diharapkan  oleh  pemerintah  desa  belum  mencapai sasaran dan tujuan pembangunan. Memang pemerintah Desa Maliaya telah melakukan  upaya  dan  perannya,  seperti  mengajak  masyarakat  untuk  ikut dalam  berbagai  kegiatan  desa  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  sesuai dengan  isi,  tujuan,  dan maksud  dari  setiap  program-program  pembangunan  yang  ingin dilaksanakan.  Namun  kurangnya  sosialisasi  merupakan  salah  satu  faktor sehingga masyarakat yang berpartisipasi hanya segelintir saja. Sesuai hasil penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan,  masyarakat  desa  Maliaya  belum merasakan  peran  pemerintah  desa  dalam  upaya  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  karena  pembangunan  yang dilakukan  belum  sepenuhnya  menyentuh  masyarakat  dan  adanya pembangunan yang tidak tepat sasaran sehingga tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.
3. Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  Desa Maliaya  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  desa.  Hal-hal  yang mempengaruhi  tingkat  partisipasi  masyarakat  adalah  masih  rendahnya tingkat status sosial ekonomi rata-rata masyarakat desa, rendahnya tingkat pendidikan  ratarata  masyarakat  desa,  serta  dikarenakan  kesibukan
masyarakat  desa  mencari  nafkah  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya sehari-hari.  Hal-hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  tingkat  partisipasi masyarakat yang ada di Desa.

## SARAN DAN REKOMENDASI
Setelah  melihat  kesimpulan  di  atas,  ada  hal-hal  yang  perlu  penulis sarankan  sebagaimasukan  untuk  lebih  meningkatkan  lagi  kualitas  maupun kuantitas palaksanaanpembangunan di Desa Maliaya, antara lain :
1. Agar  pemerintah  desa  Maliaya  sebagai  penggerak  dan  motivator  dalam pembangunandesa  lebih  baik,  maka  pemerintah  desa  Maliaya  hendaknya mencari alternatif-alternatiflain yang dapat digunakan sebagai wadah atau saluran  untuk  menyampaikan  informasidari  setiap program  pembangunan, pemerintah  desa  Maliaya  harus  lagi  meningkatkanintensitas  pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan masyarakat.
2. Pemerintah  desa  hendaknya  mampu  memotivasi  masyarakat  dengan menyadarkanmasyarakat  bahwa  setiap  program-program  pembangunan yang  dilaksanakan  akan  dapatmeningkatkan  status  sosial  ekonomi masyarakat.  Dengan  demikian  maka  akan  sangatmendukung  keberhasilan program-program pembangunan desa yang dilakukan.
3. Pemerintah desa harus tegas dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya supayatujuan  daripada  pelaksanaan  pembangunan  berjalan  dengan  lancar baik  dalammengintruksikan  kepada  aparat  desa  maupun  masyarakat  apa yang akan di rencanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Isbandi  Rukmianto.  2008. Intervensi  Komunitas  Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Fahrudin,  Adi. Pemberdayaan,  Partisipasi,  Dan  Penguatan  Kapasitas Masyarakat . Humaniora: Bandung.
Gadjong,  Agussalim  Andi.  2007. Pemerintahan  Daerah .  Ghalia  Indonesia:
Bogor.
Hasbullah.  2010. Otonomi  Pendidikan:  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan Implikasinya  Terhadap  Penyelenggaraan  Pendidikan .  Rajawali  Pers:
Jakarta.
Imron,  Ali.  2002. Kebijaksanaan  Pendidikan  di  Indonesia:  Proses,  Produk dan Masa Depannya . Bumi Aksara: Jakarta.
Nasution, S. 2010. Sosiologi Pendidikan . Bumi Aksara. Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 . PT Rineka Cipta: Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2 . PT
Rineka Cipta: Jakarta.
Ndraha,  Taliziduhu.  2002. Pengantar  Teori  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia . PT Rineka Cipta: Jakarta.
Ndraha,  Taliziduhu.  1997. Metodologi  Ilmu  Pemerintahan .  PT  Rineka  Cipta: Jakarta.
Rochaety  Ety,dkk.  2005. Sistem  Informasi  Manajemen  Pendidikan .  Cetakan Pertama. PT Bumi Aksara: Jakarta.
Sedarmayanti,  2004, Good  Governance  (Kepemerintahan  Yang  Baik)  Bagian Kedua  Membangun  Sistem  Manajemen  Kinerja  Guna  Meningkatkan Produktivitas  Menuju  Good  Governance  (Kepemerintahan  Yang  Baik), Mandar Maju: Bandung.
Sindhunata.  2000. Menggagas  Paradigama  Baru  Pendidikan  “demokratisasi,
Otonomi, Civil Society, Globalisasi. Kansius: Yogyakarta.
Soetriono  dan  SRDM  Rita  Hanafie.  2007. Filsafat  Ilmu  dan  Metodologi Penulisan . C.V Andi Offset: Yogyakarta.
Sugiyono. 2011. Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D . Alfabeta: Bandung.
Suharto,Edi.  2006. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  “Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial” . Refika Aditama: Bandung.
Suhendra  K.  2006. Peranan  Birokrasi  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat . Alfabeta: Bandung.
Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, pemberdayaan,  Interaksi,  dan  Sistem  Kepemimpinan  Pemerintahan Indonesia . Ghalia Indonesia: Bogor.
Syafiie, Inu Kencana. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia . PT Refika Aditama : Bandung.
Tilaar,  A,  R.  2000. Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional. Cetakan  Pertama. PT Rineka Cipta: Jakarta
Tim Prima Pena. 2006. Kamus Ilmiah Populer. Gitamedia Pres: Jakarta.
Walgito,  Bimo.  1999. Psikologi  Sosial  (Suatu  Pengantar). C.V  Andi  Offset: Yogyakarta.