## PENGUATAN PERAN BPIP DAN STRATEGI MEMBUMIKAN PANCASILA UNTUK MELINDUNGI KELOMPOK MINORITAS
Dani Muhtada 1 , Ayon Diniyanto 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Gedung K, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, 50229
2 Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan Jl. Pahlawan Km 05 Rowolaku, Kajen Kabupaten Pekalongan, 51161 Email: dmuhtada@mail.unnes.ac.id, ayondiniyanto24@gmail.com

## Abstract
Efforts to ground Pancasila in this country still face many challenges. One of them can be seen from  the  discriminatory  treatment  received  by  minority  groups,  such  as  the  Ahmadiyya Congregation and the Shia  followers.  This  article  aims  to  formulate  a  strategy  to  ground Pancasila,  especially  in  an  effort  to  protect  religious  groups  or  minority  beliefs. The  article discusses three things: (1) coercion and crime against the minority groups; (2) the public space for  the  expression  of  all  groups;  and  (3)  the  strategy  of  grounding  Pancasila  to  protect minorities. The  article  suggests three  strategies to  ground  the  values  of  Pancasila:  (1)  The cultivation  of  Pancasila  values should  be  carried  out from  the bottom;  (2)  Strengthening  the spirit  of  Pancasila  by making the  state  or  government the locomotive of  the  program;  and  (3) Strengthening the role of the government in order to maintain continuity and sustainability of the efforts  to  ground  Pancasila.  One  of  the  roles  of  government  can  be  carried  out  through  the institution of  BPIP.  However, we  need to  strengthen the  institution  of BPIP,  so BPIP can  lead the efforts to ground the values of Pancasila. The conclusion in this study consists of three things as an answer to the problem.
Keywords: Ground; Pancasila; Public area; Minority; BPIP.

## Abstrak
Upaya membumikan Pancasila di negeri ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya terlihat dari adanya perlakuan diskriminatif yang diterima kelompok-kelompok minoritas, seperti Jemaat  Ahmadiyah  dan pengikut Syiah. Artikel  ini bertujuan  untuk  merumuskan merumuskan strategi  membumikan  Pancasila,  terutama  dalam  upaya melindungi kelompok  agama  atau keyakinan minoritas. Ada tiga pembahasan yang dikaji dalam tulisan ini yaitu (1) pemaksaan dan kriminalitas terhadap kelompok minoritas; (2) ruang publik untuk ekspresi semua kelompok; dan (3)  strategi  membumikan  Pancasila  untuk  melindungi  minoritas. Ada  tiga  strategi  yang direkomendasikan  dalam  artikel  ini: (1) Penanaman  nilai-nilai Pancasila  harus lebih  dilakukan secara bottom  up ;  (2) Penguatan jiwa  Pancasila  dengan  menjadikan  negara  atau  pemerintah sebagai lokomotif;  dan  (3) Penguatan peran pemerintah dalam  rangka menjaga kesinambungan dan  keberlanjutan upaya membumikan  Pancasila.  Peran  pemerintah  dapat  dilakukan salah satunya melalui peran BPIP.  Namun demikian, perlu  ada  penguatan BPIP  secara  kelembagaan dan  kewenangan.  Hal  ini  agar  BPIP  mampu  menjadi  lokomotif  bangsa  dalam  membumikan Pancasila. Simpulan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  hal  sebagai  jawaban  terhadap permasalahan.
Kata Kunci : Membumikan; Pancasila; Ruang Publik; Minoritas; BPIP.

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang beragam  suku,  agama,  dan golongan  atau komunitas.  Tidak  heran  jika  Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu  menjadi  semboyan Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI). Keberagaman tersebut  tentu  harus  dirawat  dengan  satu ideologi atau satu pedoman hidup berbangsa dan  bernegara  yaitu  Pancasila. Pancasila sebagai ideologi  dan pedoman bangsa harus diimplementasikan  atau dibumikan  oleh setiap warga negara Indonesia dalam rangka merawat keberagaman. Merawat keberagaman  dapat  dilakukan  salah  satunya dengan menjaga  dan  melindungi  minoritas agar  dapat  hidup  berdampingan  dengan mayoritas  secara  damai (Abdulkarim  et  al. 2020:372).
Namun dalam faktanya, masih banyak terjadi pemaksaan dan kriminalitas khususnya  terhadap  minoritas.  Tahun  2020 saja  terdapat  180  peristiwa  pelanggaran terhadap Kondisi Kebebasan
Beragama/Berkeyakinan  (KBB). Jumlah tersebut  ternyata  terdiri  dari  12  perempuan sebagai  korban. Kelompok  minoritas  dalam pelanggaran  KBB  menjadi  korban  yang nasibnya  tidak  jelas.  Jemaat  Ahmadiyah yang  masih  berada  di  pengungsian  Transito dan  Jama’ah  Syiah  yang  masih  mengungsi di  Sidoarjo  belum  diberikan  solusi  oleh negara.  Nasib  mereka  sebagai  minoritas belum  terlindungi  secara  fundamental  oleh negara (Setara  Institute  for  Democracy  and Peace 2021:1–4).
Kemudian  terjadi  kasus  penyegelan Masjid  Al-Aqso  yang  merupakan  masjid Jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya. Selanjutnya  ada  kasus  kekerasan  terhadap ritual  di  keluarga  Jama;ah  Syiah  yang terdapat korban luka. Kondisi ini menandakan bahwa pemaksaan dan kriminalitas  masih  terjadi  di  Indonesia (Setara  Institute  for  Democracy  and  Peace 2020)
Padahal,  di Indonesia  komunitas minoritas dan mayoritas mendapat perlindungan  yang  sama. Pancasila  sebagai
ideologi  dan Undang-Undang  Dasar  1945 sebagai konstitusi telah memberikan jaminan  yang  sangat  fundamental. Adanya fakta  terjadi pemaksaan  dan  kriminalitas terhadap  kelompok  minoritas menandakan bahwa seluruh insan warga negara Indonesia belum membumikan Pancasila secara paripurna. Pancasila belum dijadikan sebagai  ideologi  dan  pedoman  hidup  bagi seluruh  warga  negara  Indonesia.  Akibatnya banyak terjadi hal-hal yang dilakukan diluar pedoman Pancasila  yaitu  pemaksaan  dan kriminalitas. Menariknya,  pemaksaan  dan kriminalitas  tersebut  dilakukan  di  ruang publik,  yang  seharusnya  menjadi  ruang bersama untuk melakukan ekspresi.
Penulis menangkap fenomena terjadinya  pemaksaan  dan  kriminalitas terhadap kelompok minoritas sebagai bentuk Pancasila  yang  belum  membumi  secara menyeluruh.  Penulis akan  memberikan sumbangsih  ide  berupa  strategi  dalam rangka membumikan Pancasila untuk melindungi minoritas. Namun penulis terlebih  dahulu  menguraikan  permasalahan terkait  dengan  pemaksaan  dan  kriminalitas terhadap  kelompok  minoritas  dalam  hal  ini Jemaat  Ahmadiyah  dan  Jama’ah  Syiah. Jemaat  Ahmadiyah  dan  Jama’ah  Syiah sengaja dikaji karena selain sebagai kelompok  minoritas  juga  sering  ditimpa pemaksaan dan kriminalitas di ruang publik.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu yang  perlu  disebutkan  untuk  menunjukan artikel yang ditulis ini mempunyai kebaharuan.  Banyak  penelitian  terdahulu yang  mengkaji  terkait  dengan  Jemaat Ahmadiyah  dan  Jama’ah  Syiah. Penelitian dari Nina Mariani terkait dengan Ahmadiyah,  conflicts,  and  violence  in contemporary  Indonesia (2013).  Kemudian penelitian  dari penelitian  dari Chiara Formichi dengan judul From Fluid Identities to Sectarian
Labels: A Historical Investigation of Indonesia’s
Shi‘i Communities  (2014).  Selanjutnya  Fariz Alnizar yang meneliti terkait dengan Pretext for  Religious  Violence  in  Indonesia: An Anthropolinguistic  Analysis of  Fatwas  on
Ahmadiyya (2019) (Alnizar  2019;  Formichi 2014; Noor, Syamsiyatun, and Banawiratma 2013).
Pemaksaan  dan  kriminalitas  dalam ruang  publik  terhadap  kelompok  minoritas, telah  mendiagnosa  adanya  permasalahan dalam  kehidupan  berbangsa  di  Indonesia. Setidaknya  ada  tiga  diagnosa  permasalahan yang  kemudian  penulis  jadikan  rumusan masalah yaitu:  (1) apakah masih  terjadi pemaksaan dan kriminalitas terhadap kelompok  minoritas? (2)  apakah  ruang publik  belum  dijadikan  sebagai  media ekspresi  untuk  semua  kelompok? dan  (3) apakah Pancasila  belum  membumi  dalam melindungi minoritas?

## B. Pembahasan
Seperti yang telah disinggung sebelumnya  bahwa  hak-hak  kelompok minoritas  di  ruang  publik  harus  dilindungi. Pancasila  sebagai  ideologi  dan  pemandu kehidupan  berbangsa  harus  dibumikan  agar mampu  melindungi  minoritas.  Pancasila dapat dikatakan sebagai solusi menyelesaikan  permasalahan  yang  telah disebutkan sebelumnya. Pertanyaannya adalah dengan cara apa Pancasila menyelesaikan permasalahan tersebut?
Membumikan  Pancasila  untuk  melindungi minoritas  merupakan  jawaban  terhadap permasalahan  yang ada  di  ruang publik  dari adanya pemaksaan dan kriminalitas.
Diperlukan  strategi  untuk  membumikan Pancasila. Sebelum memformulasikan tentang  strategi  membumikan  Pancasila untuk melindungi minoritas. Penulis terlebih dahulu  menguraikan  permasalahan  terkait dengan masih  adanya  pemaksaan  dan kriminalitas  terhadap  kelompok  minoritas dan  ruang  publik  untuk  ekspresi  semua kelompok yang belum berjalan maksimal.
1. Pemaksaan  dan  Kriminalitas terhadap Kelompok Minoritas Adanya pemaksaan dan kriminalitas terhadap kelompok minoritas  tentu  merupakan  bentuk pelanggaran terhadap hak asasi
manusia. Di  Indonesia,  seperti  yang telah  disinggung  sebelumnya,  masih banyak  terjadi  kasus  pemaksaan  dan kriminalitas terhadap kelompok minoritas. Kelompok minoritas seperti Jemaat Ahmadiyah dan Jama’ah Syiah misalnya,  dalam  perjalanan  waktu kerap mengalami  pemaksaan  dan kriminalitas. Bentuk pemaksaan  dan kriminalitas terhadap Jemaat Ahmadiyah  dan  Jama’ah  Syiah sangat beragam. Mulai dari larangan melakukan  ibadah  dan  pengusiran sampai  dengan terjadinya  kekerasan. Mirisnya  banyak  kebijakan  hukum yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah daerah mendukung diskriminasi terhadap Jemaat  Ahmadiyah  dan Jama’ah Syiah (Aniqotul 2016; Muharam 2020; Suryana 2017). Kekerasan terhadap Jemaat
Ahmadiyah  misalnya  terjadi  di Bayan dan  Pancor,  Nusa  Tenggara  Barat. Jemaat  Ahmadiyah  diserang  sampai pada  akhirnya  diusir  sebagai  opsi. Kemudian  kejadian  di Manis  Lor Kabupaten Kuningan. Beberapa oknum  masyarakat  membakar  rumah dan  masjid  milik  Jemaat  Ahmadiyah. Bahkan  beberapa  Jemaat  Ahmadiyah mengalami  luka-luka. Tahun  2011 terjadi  kekerasan  terhadap  Jemaat Ahmadiyah  di  Cikeusik,  Pandeglang.
Akibatnya tiga orang meninggal dunia.
Padahal,
Jemaat Ahmadiyah
mempunyai kontribusi terhadap cendekian muslim Indonesia. Hal yang hampir sama juga terjadi pada Jama’ah Syiah. Tahun 2012 terjadi
penyerangan terhadap  Jama’ah  Syiah di  Karanggayam,  Sampang.  Padahal dalam  hubungan  politik  Islam  di Indonesia,  Jama’ah  Syiah  mempunyai hubungan yang  positif (Ropi  2010;
Saefullah 2016; Solikhin 2016; Wahyudi 2015). Bentuk pemaksaan dan
kekerasan tersebut tentu tidak dibenarkan  oleh  semua  hal.  Bahkan
kebijakan  negara  yang  cenderung dikriminatif dan mendukung pemaksaan  serta  kekerasan  terhadap kelompok  minoritas  harus  dievaluasi dan  dibatalkan.  Negara  harus  hadir untuk melakukan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Kehadiran  negara  disamping  untuk melindungi  minoritas  juga  dalam rangka mensterilisasi ruang publik dari adanya tindak pemaksaan dan kekerasan.

## 2. Ruang  Publik  untuk  Ekspresi Semua Kelompok
Ruang  publik  merupakan  ruang bagi  siapa  saja.  Setiap  insan  atau kelompok,  mayoritas  dan  minoritas bebas  untuk melakukan  ekspresi apapun dan kapanpun. Ekspresi keagamaan  atau  kepercayaan  dalam bentuk  ritual  dan  tradisi  merupakan ekspresi  di  ruang  publik  yang  harus dilindungi.  Termasuk  kaum  minoritas Jemaat Ahmadiyah dan Jama’ah Syiah yang  dalam  menjalankan  ekspresi keagamaan  di  ruang  publik  harus dilindungi.  Hanya  pemaksaan  dan kriminalitas yang tidak boleh dilakukan di  ruang publik. Pemaksaan dan kriminalitas tidak boleh dilakukan
di ruang publik oleh siapapun termasuk  mayoritas  dan  minoritas (JA 2018:3; Katjasungkana 2019:156)
Selama ini masih banyak tindakan  yang  menegasikan  hak-hak Jemaat Ahmadiyah dan Jama’ah Syiah di  ruang  publik.  Artinya  ruang  publik belum  menjadi  ruang  untuk  bersama dalam segala  bentuk  ekspresi. Jemaat Ahmadiyah dan Jama’ah Syiah sebagai  minoritas  belum  mendapat perlindungan  yang  maksimal  di  ruang publik.  Pancasila sebagai  ideologi  dan pemandu  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  harus  melindungi  minoritas dalam melaksanakan ekspresi di ruang publik.
3. Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Minoritas Membumikan Pancasila merupakan  salah  satu  strategi  utama dalam  melindungi  minoritas.  Ada beberapa alasan mengapa membumikan Pancasila dapat melindungi minoritas. Pertama,
Pancasila  merupakan  ideologi  dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang lahir  dari  nilai-nilai  luhur  dan  telah tumbuh  sejak ratusan  bahkan  ribuan tahun  yang  lalu. Sebagai  ideologi  dan pedoman  hidup  yang  lahir  sejak dahulu  tentu  sudah  menjiwai dan mengakar  bagi seluruh  insan warga negara Indonesia. Pancasila  dapat dikatakan telah membudaya di Indonesia. Hanya  bukan  warga  negara Indonesia  yang  tidak  mempunyai  jiwa Pancasila. Artinya  seluruh  warga negara  Indonesia  telah  mempunyai jiwa dan semangat Pancasila. Jiwa dan semangat  inilah  yang  menjadi  modal utama  dalam  membumikan  Pancasila. Tanpa  jiwa  dan  semangat  Pancasila sulit  untuk  membumikan  Pancasila. Modal  utama  dalam  membumikan Pancasila dalam hal ini telah ada (Latif 2018b).
Kedua, Pancasila mempunyai banyak nilai-nilai yang secara filosofis semuanya  baik.  Salah  satu  nilai  yang ada  di  dalam  Pancasila  yaitu  nilai persamaan  dan  nilai  perlindungan. Persamaan berkaitan dengan kedudukan yang sama terhadap semua manusia  atau  kelompok.  Perlindungan juga terkait melindungi semua manusia dan kelompok, mayoritas dan minoritas.  Nilai-nilai  yang  terdapat dalam  Pancasila  ini  menjadi  modal yang  tidak  kalah  penting  dalam melindungi  minoritas.  Adanya  nilai tersebut  menjadi  afdhol membumikan Pancasila  dapat  melindungi  minoritas. Hal  tersebut  karena  selaras  dengan nilai  persamaan  dan  perlindungan
yang ada di Pancasila (Latif 2018a:11– 12;  Mahfud  MD  2018:5;  Suwartono and Meinarno 2012:178).
Ketiga, Pancasila  selain  sebagai ideologi  dan  pedoman  hidup  juga menjadi  tujuan  bangsa  dan  Negara Indonesia. Pancasila  sebagai  tujuan negara  maka  harus dibumikan terlebih dahulu,  termasuk  membumikan  nilai- nilai Pancasila.
Pancasila yang menjadi kristalisasi tujuan negara tentu menjadi mutatis mutandis membumikan  Pancasila melindungi minoritas.  Tanpa  ada  membumikan
Pancasila dan nilai-nilai yang
terkandung didalamnya, maka
perwujudan  tujuan  negara  tidak  dapat terlaksana (Dewantara et al. 2019:400; Shofiana 2014:140–41).
Itulah  tiga  alasan  mengapa membumikan  Pancasila  diperlukan untuk melindungi minoritas.
Pertanyaan selanjutnya bagaimana strategi  membumikan  Pancasila  untuk melindungi  minoritas?  Membumikan
Pancasila  untuk  melindungi  minoritas dapat  dilakukan  dengan  berbagai  hal yang gradual, serentak, dan berkesinambungan. Hal-hal yang perlu dilakukan  dalam  rangka  membumikan Pancasila untuk melindungi minoritas. Pertama, penanaman  terhadap nilai-nilai Pancasila  harus dilakukan secara bottom  up , dari  bawah  ke atas. Dengan  kata  lain,  pemahaman dan penghayatan
Pancasila harus dilakukan  oleh  komunitas-komunitas di  masyarakat. Penanaman  terhadap nilai-nilai Pancasila ini sedapat mungkin  tidak  dilakukan secara top down (dari  atas  ke bawah).  Hal tersebut karena lebih berpotensi memunculkan  resistensi  dari  bawah
(publik). Selain  itu,  pendekatan secara top  down juga bisa dicurigai  sebagai kepentingan penguasa atau
pemerintah,  seperti  pada  zaman  Orde Baru.
Kita ketahui bahwa sejarah telah mencatat, implementasi Pancasila yang  dilakukan  secara top down dari negara
(pemerintah) kepada masyarakat cenderung terjadi
indoktrinisasi  dan  gagal.  Era  orde baru,  Pancasila  diimplementasikan secara top down dengan menggunakan tafsir tunggal dari pemerintah. Akibatnya Pancasila tidak benar-benar menjiwai kehidupan bangsa. Pancasila saat itu justru dijadikan instrumen oleh penguasan  secara  politik  dan  hukum (Azra 2012:9; Syanel 2020:48). Kegagalan  implementasi  Pancasila secara top  down tentu  menjadi pelajaran  bagi  kita  semua.  Sudah saatnya  Pancasila  lahir  dan  berjalan secara bottom  up, karena  memang sejatinya Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur budaya Indonesia.
Tidaklah  heran,  jika  mulai  saat ini,  membumikan  Pancasila  harus dimulai secara bottom up agar menjiwai  seluruh  kehidupan  bangsa. Biarkan  rakyat  menjalankan  Pancasila sesuai  dengan  nilai  kehidupan  yang telah  dijalankan  dan  diwarisi  oleh leluhur  bangsa  Indonesia. Apalagi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mengkristalisasi menjadi Pancasila.
Kedua, menumbuhkan jiwa Pancasila.  Setelah  Pancasila  lahir secara bottom up dan menjiwai seluruh warga negara Indonesia. Proses selanjutnya adalah menumbuhkan jiwa Pancasila.  Proses  ini  dapat  dilakukan dengan  memberikan  dorongan  kepada seluruh  warga  negara  Indonesia  yang mempunyai  jiwa  Pancasila  untuk mengimplementasikan  nilai  Pancasila secara  menyeluruh  dan  sempurna. Disinilah  dibutuhkan  dorongan  dari negara melalui pemerintah agar Pancasila  yang  telah  menjiwai  warga negara  Indonesia  diimplementasikan dalam  kehidupan  sehari-hari. Peran pemerintah diperlukan sebagai lokomotif bagi warga negara Indonesia
dalam mengimplementasikan Pancasila  di  kehidupan  sehari-hari. Selain  itu,  peran  pemerintah  juga diperlukan dalam menjaga kesinambungan  dan  kelanjutan  dari impelementasi Pancasila yang membumi. Pancasila jangan sampai dibiarkan tanpa ada peran dari negara. Negara  melalui pemerintah harus menjadi pendorong masyarakat membumikan  Pancasila.  Pasca  era orde  baru  atau  saat  awal  reformasi, Pancasila seakan nampak
termarjinalkan. Hal  tersebut  dapat diakibatkan orde  baru  yang  saat  itu terlalu indoktrinasi  dan  birokratis dalam Pancasila. Pancasila yang nampak  termarjinalkan  tersebut,  tentu dikarenakan  adanya  euforia  dalam reformasi  dan  menegasikan  Pancasila versi orde baru (Azra 2012:9; Samekto 2020:1;  Syanel  2020:48). Historitas semacam  itu,  di  era  milenial  dan digital  saat  ini. Seharusnya  Pancasila tidak  boleh  termarjinalkan.  Pancasila tetap harus tumbuh membumi bersama dengan kehidupan bangsa.
Ketiga,  peran  pemerintah  dalam
menjaga
kesinambungan
dan kelanjutan dalam membumikan Pancasila. Peran  pemerintah  dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga  pemerintah  seperti  Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila  atau BPIP. BPIP  berdiri  dengan  dasar hukum Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2018 tentang  Badan  Pembinaan  Ideologi Pancasila selanjutnya  disebut  Perpres No.  7  Th.  2018. Adanya  BPIP membuat  pemerintah  saat  ini  telah mempunyai  badan  tersendiri  dalam pembinaan ideologi Pancasila (Arizona  2019:165). Pasal  3 Perpres No  7  Th  2018  menyatakan  bahwa BPIP  mempunyai  tugas  membantu
Presiden  dalam merumuskan  arah kebijakan pembinaan ideologi
Pancasila,  melaksanakan  koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
pembinaan  ideologi  Pancasila  secara menyeluruh  dan  berkelanjutan,  dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan, serta memberikan  rekomendasi  berdasarkan hasil  kajian terhadap  kebijakan  atau regulasi  yang  bertentangan dengan Pancasila  kepada  lembaga  tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik,  dan komponen masyarakat lainnya.
Kemudian  Pasal  4  menyatakan bahwa Dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi: a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
b. penyusunan garis-garis besar haluan  ideologi Pancasila  dan  peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; c. penyusunan dan pelaksanaan
rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
e. pengaturan  pembinaan  ideologi Pancasila;
f. pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan  pembinaan  ideologi Pancasila;
g. pelaksanaan  sosialisasi  dan  kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga,
pemerintahan  daerah, organisasi sosial politik,  dan  komponen masyarakat
lainnya dalam pelaksanaan  pembinaan  ideologi Pancasila;
h. pengkajian  materi  dan  metodologi pembelajaran Pancasila;
i. advokasi  penerapan pembinaan
ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
j. penyusunan standardisasi
pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan k. perumusan dan penyampaian
rekomendasi kebijakan atau regulasi  yang  bertentangan  dengan
Pancasila.
Melihat  tugas  dan  fungsi  dari
BPIP sesungguhnya  masih  terdapat kekurangan jika BPIP dijadikan sebagai  lokomotif peran  pemerintah dalam  pembinaan  ideologi  Pancasila terutama  dalam  melindungi  minoritas. Tugas  dan  fungsi  atau  kewenangan dari  BPIP  dilihat  berdasarkan  dasar hukum pembentukannya. Masih banyak  kekurangan.  BPIP  dalam  hal ini masih terpaku pada aspek pengkajian, pendidikan, pelatihan, sosialisasi,  dan  evaluasi.  Bahkan kewenangan  BPIP  terhadap  kebijakan yang  bertentangan  dengan  Pancasila, hanya sebatas
memberikan
rekomendasi kepada  lembaga  yang membuat kebijakan tersebut.
Kondisi  ini  tentu  tidak  sepadan dengan  gagasan  untuk  pembinaan ideologi.  Berbicara  terkait  dengan ideologi maka berbicara terkait dengan dasar  negara. Pembicaraan  terkait dengan  dasar  negara  merupakan  hal yang sangat fundamental.  Oleh karena itu lembaga atau badan yang diberikan kewenangan  juga  harus  fundamental.
Fundamental disini berarti mempunyai kewenangan  yang  mendasar  dan  kuat. Dierlukan adanya penguatan  terhadap BPIP mengingat  BPIP  merupakan institusi  yang  berkaitan  dengan  dasar negara. Jangan sampai, institusi utama yang  berkaitan  dengan  dasar  negara kewenangannya  lebih  kecil  dengan
kewenangan  institusi  lain  yang  tidak berkaitan  dengan  dasar  negara  atau pembinaan Pancasila.
Ada  dua  strategi  agar terjadi penguatan  terhadap  BPIP.  Pertama, penguatan kelembagaan terhadap BPIP.  BPIP  saat  ini  hanya  didasarkan pada  Perpres,  padahal  urgensi  dari BPIP  yaitu  terkait  dengan  ideologi atau dasar negara. Seharusnya kedudukan  atau  kelembagaan  BPIP tidak  berdasarkan  Perpres  melainkan setara  dengan  lembaga  negara  yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar  1945.  Hal  ini  karena  urgensi dari  fungsi  BPIP  sebagai  institusi pembinaan  ideologi  Pancasila  yang tidak lain adalah ideologi negara. Oleh karena  itu  kelembagaan  BPIP  harus disetarakan  dengan  lembaga  negara yang  diatur  dalam  Undang-Undang Dasar 1945.
Sampai  dengan  saat  ini,  ada  isu bahwa  BPIP  akan  dikuatkan  dengan dasar  hukum  undang-undang.  Bahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP kabarnya  sudah dibawa  ke  DPR  RI. RUU BPIP kabarnya  akan  masuk daftar  Program Legislasi Nasional  (Prolegnas).  RUU Badan BPIP diusulkan  dalam  rangka menguatkan peran BPIP dan mengganti  RUU  Haluan  Ideologi Pancasila (HIP) (Nurita 2020). Masuknya RUU BPIP di
Prolegnas  dalam  rangka  penguatan BPIP  tentu  patut  untuk  diapresiasi sebagai ikhtiar penguatan BPIP. Namun, dalam konteks ini kewenangan  BPIP  yang  diberikan misalnya  oleh  Undang-Undang,  dapat dikatakan masih  tergolong belum  kuat jika  dikaitkan  dengan  kewenangan BPIP  sebagai  institusi  yang  bergerak di bidang pembinaan ideologi Pancasila.  Tugas  dan  fungsi  BPIP menyangkut pembinaan ideologi Pancasila  juga  didalamnya  termasuk melindungi  minoritas  dari  adanya
pemaksaan dan kekerasan. Oleh karena  itu  dibutuhkan  kewenangan yang kuat secara kelembagaan
(penguatan  kelembagaan)  terhadap
BPIP. Penguatan  kelembagaan  BPIP
agar benar-benar kuat perlu
diwujudkan  dengan  Undang-Undang Dasar  1945.  BPIP  perlu  diberikan kewenangan  oleh  konstitusi  sehingga kewenangannya  dapat  setara  dengan lembaga negara yang kewenangannnya  diberikan  Undang- Undang Dasar 1945. Hal ini mengingat  BPIP  sebagai  institusi utama  terkait  pembinaan  ideologi negara.
Artinya hal tersebut harus dilakukan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen  konstitusi  merupakan suatu  keniscayaan.  Negara  harus terbuka terhadap perubahan dan kebutuhan. Membumikan ideologi bagi  bangsa  merupakan  kebutuhan yang sangat fundamental agar ideologi dalam  hal  ini  Pancasila  benar-benar menyatu  dalam  kehidupan  bangsa. Salah  satu cara  untuk  membumikan Pancasila  yaitu  dengan  penguatan peran  BPIP  agar  menjadi  lokomotif masyarakat Indonesia dalam membumikan Pancasila. Melalui amandemen  Undang-Undang  Dasar 1945  dapat  dikatakan  sebagai  jalan
untuk menguatkan BPIP secara kelembagaan.
Kedua, penguatan  kewenangan
terhadap  BPIP.  Menyetir  pernyataan Jimly Asshiddiqie yang pada
pokoknya  menyatakan  bahwa  BPIP dapat  diberikan  kewenangan dan kedudukan  hukum  ( legal  standing ) untuk  melakukan uji  materil  (judicial review ) Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah  Konstitusi  dan uji  materil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang ke Mahkamah Agung. Pernyataan atau ide dari Jimly
Asshiddiqie ini  menarik jika dikaitkan dengan  kewenangan  BPIP  dalam membumikan Pancasila dan
melindungi  minoritas (Asshiddiqie
2020:1–2).
Jika  ada  penguatan  kewenangan BPIP  terutama  dapat  melakukan  uji materi peraturan perundang-undangan. Kewenangan  tersebut  sesungguhnya dapat  dijadikan  instrumen  bagi  BPIP dalam  melindungi  minoritas.  Selama ini  kita  ketahui,  bahwa  salah  satu penyebab  adanya  diskriminasi  dan kekerasan  terhadap  minoritas  seperti Jemaat  Ahmadiyah dan  Jama’ah Syiah, karena terdapat berbagai regulasi  yang  memungkinkan  untuk mendiskriminasi bahkan terjadi pemaksaan  dan  kekerasan  kelompok minoritas (Aniqotul 2016:74).
Adanya  kewenangan  terhadap BPIP  untuk  melakukan  uji  materil peraturan  perundang-undangan  dapat menjadi instrumen BPIP untuk melakukan challenge terhadap peraturan  perundang-undangan  yang diskriminatif  dan  berpotensi  memaksa dan keras terhadap kelompok minoritas.  Kewenangan  BPIP  untuk uji materi peraturan perundang- undangan setidaknya dapat melindungi minoritas dari diskriminasi dan pemaksaan  serta  kekerasan  karena kebijakan atau regulasi.
Misalnya,  terkait  dengan  Jemaat
Ahmadiyah  dan  Jama’ah  Syiah  yang terdiskriminasi akibat adanya kebijakan  yang  dikeluarkan oleh pemerintah  pusat  atau  daerah.  BPIP dapat  melakukan  uji  materi  terhadap kebijakan atau regulasi yang diskriminatif  tersebut. Hal  yang  sama juga  berlaku  terhadap  regulasi  yang tidak
mendukung eksistensi
keberadaan kelompok minoritas seperti Jemaat Ahmadiyah dan Jama’ah Syiah. BPIP dapat melakukan uji  materi  terhadap  regulasi  tersebut dengan  alasan  bertentangan  terhadap
Hak  Asasi  Manusia  yang  ada  di Undang-Undang  Dasar  1945.  Jika regulasi  yang  dilakukan  uji  materi adalah  peraturan  di bawah  Undang- Undang,  maka  BPIP  dapat  melakukan uji  materi  di  Mahkamah  Agung dengan alasan regulasi yang
dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Pusat atau  Pemerintah  Daerah  bertentangan dengan  Undang-Undang. Kondisi  ini akan  menolong  Jemaat  Ahmadiyah dan Jama’ah Syiah  sehingga  tidak ada pemaksaan  dan  kekerasan  di ruang publik akibat  adanya  kebijakan  yang tidak jelas dan diskriminatif.

## C. Simpulan
Pemaksaan  dan  kriminalitas  terhadap kelompok minoritas seperti Jemaat Ahmadiyah  dan  Jama;ah  Syiah  tentu  tidak dapat dibenarkan oleh apapun. Regulasi dan kemanusiaan  tidak  membenarkan  adanya bentuk pemaksaan dan kriminalitas, terlebih jika  dilakukan  di  ruang  publik. Adanya pemaksaan  dan  kriminalitas  yang  terjadi  di ruang  publik  menandakan  bahwa  negara belum hadir.
Ruang publik yang seharusnya menjadi  ruang  ekspresi  bagi  siapapun. Nampaknya  harus  ternodai  dengan  adanya pemaksaan dan kriminalitas terhadap kelompok  minoritas.  Pancasila  sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa nampak belum mampu melindungi minoritas.
Diperlukan
strategi untuk membumikan Pancasila dalam rangka melindungi  minoritas.  Ada  setidaknya  tiga strategi  yang  harus  dilakukan.  Pertama, Pancasila  harus  tumbuh  secara bottom  up. Kedua, menumbuhkan jiwa Pancasila dengan  dorongan  dari  negara  melalui pemerintah. Ketiga, perlunya institusi negara dalam  hal  ini  BPIP  sebagai  lokomotif membumikan Pancasila dalam rangka melindungi  minoritas.  BPIP  harus  terlebih dahulu  dikuatkan  secara  kelembagaan  dan kewenangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkarim,  Aim,  Kokom  Komalasari, Didin Saripudin, Neiny Ratmaningsih, and  Diana  Noor  Anggraini.  2020. “Development of a Unity in Diversity- Based  Pancasila  Education  Text  Book for Indonesian
Universities.”
International  Journal  of  Instruction
13(1):371–86.
Alnizar,  Fariz.  2019.  “Pretext  for  Religious
Violence in Indonesia:
An Anthropolinguistic Analysis of Fatwas on  Ahmadiyya.” Studia  Islamika 26(3):417–44.
doi:
10.36712/sdi.v26i3.8719. Aniqotul,  Ummah.  2016.  “Ahmadiyah  Dan Hak  Atas  Kebebasan  Beragama  Di Indonesia.” Jurnal Keamanan Nasional II(1):59–76. Arizona,  Yance.  2019.  “The  Return  of Pancasila: Political and Legal Rhetoric Against Transnational Islamist Imposition.” Constitutional  Review 5(1):164–93.
doi:
https://doi.org/10.31078/consrev516.
Asshiddiqie,  Jimly.  2020.“Catatan  Tentang RUU  Pembinaan  Ideologi  Pancasila Dengan Metode Omnibus.”
Azra, Azyumardi. 2012. “Kegalauan Identitas Dan Kekerasan Sosial: Multikulturalisme,  Demokrasi  Dan
Pancasila.” EMPATI:  Jurnal  Ilmu Kesejahteraan Sosial 1(1):1–12.
Dewantara,  Jagad  Aditya,  Ilham  Fajar Suhendar,  Rum  Rosyid,  and  Thomy Sastra  Atmaja.  2019.  “Pancasila  as Ideology  and  Characteristics  Civic Education in Indonesia.” International Journal for Educational and
Vocational Studies 1(5):400–405.
Formichi,  Chiara.  2014.  “From  Fluid Identities  to  Sectarian  Labels  A: Historical  Investigation  of  Indonesia  ’ s Shi ‘ i Communities.” 52(1):101–26.
doi: 10.14421/ajis.2014.521.101-126.
JA, Denny. 2018. The New Spirit of Human Rights  The  Meeting  of  the  West  and Islam . Cerah Budaya Indonesia.
Katjasungkana,  Nursyahbani.  2019.  “NKRI Bersyariah  vs  Ruang  Publik  Yang Manusiawi:  Mencari  Jiwa  Dan  Jati Diri  Bangsa.”  Pp.  152–67  in NKRI Bersyariah  atau  Ruang  Publik  yang Manusiawi?  Tanggapan  21  Pakar Terhadap  Gagasan  Denny  JA .  Cerah Budaya Indonesia.
Latif, Yudi. 2018a. “Identitas Keindonesiaan Dan Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi  Millenial  Di  Era  Digital.”
Jurnal Kajian Lemhanas RI 33:5–19.
Latif,  Yudi.  2018b.  “The  Religiosity,
Nationality, and Sociality of Pancasila: Toward  Pancasila  through  Soekarno’s Way.” Studia  Islamika 25(2):207–45. doi: 10.15408/sdi.v25i2.7502.
Mahfud  MD,  Moh.  2018.  “Mengokohkan Ideologi Pancasila Menyongsong Generasi Z - Alpha.” 1–14. Muharam, Ricky Santoso. 2020. “Membangun Toleransi Umat Beragama  Di  Indonesia  Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo.” Jurnal HAM 11(2):269–83. doi: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.1
1.269-283.
Noor,  Nina  Mariani,  Siti  Syamsiyatun,  and
JB  Banawiratma.  2013.  “Ahmadiyah  , Conflicts , and Violence in Contemporary Indonesia.”
IJIMS, Indonesian  Journal  of  Islam  and Muslim Societies 3(1):1–30.
Nurita,  Dewi.  2020.  “Isi  Draf  RUU  BPIP Pengganti  RUU  HIP:  Cantumkan Larangan  Komunis.” Tempo.Co (18 Juli).  Retrieved  April  13,  2021 (https://nasional.tempo.co/read/136640
0/isi-draf-ruu-bpip-pengganti-ruu-hip- cantumkan-larangan-komunis 1/4).
Ropi, Ismatu. 2010. “Islamism, Government Regulation,  and  The  Ahmadiyah
Controversies In Indonesia.” Al- Jami‘Ah 48(2):281–320.
Saefullah,  Chatib. 2016. “Ahmadiyah:
Perdebatan Teologis Dan Masa Depan
Dakwah.” Anida:  Aktualisasi  Nuansa Ilmu Dakwah 15(2):225–47.
Samekto, FX Adji. 2020. Kebangsaan Pasca Reformasi Dalam Pusaran Kapitalisme Dan Radikalisme . Jakarta.
Setara  Institute  for  Democracy  and  Peace.
2020. Regresi  Hak  Asasi  Di  Tengah Pandemi . Jakarta.
Setara  Institute  for  Democracy  and  Peace.
2021. Pandemi Lahan Subur Diskriminasi Dan Intoleransi . Jakarta. Shofiana, Gabrielia Febrianty. 2014.
“Philosophy,  Pancasila  and  Modern Technology.” Yuridika 29(2):139–48.
Solikhin,  Ahmad.  2016.  “Islam,  Negara, Dan  Perlindungan  Hak-Hak  Islam Minoritas.” Journal  of  Governance 1(2):42–67.
Suryana, A’an.  2017.  “Discrepancy  In State Practices  The  Cases  of  Violence against  Ahmadiyah  and  Shi  ’  a Minority  Communities  during  the Presidency of Susilo Bambang Yudhoyono.” Al-J ā mi‘ah:  Journal  of Islamic  Studies 55(1):71–104.  doi: 10.14421/ajis.2017.551.71-104.
Suwartono, Christiany, and Eko A.
Meinarno.  2012.  “Value  Orientation Scale: The Validation of The Pancasila Scale.” Jurnal  Pengukuran  Psikologi Dan  Pendidikan  Indonesia 1(3):175– 83.
Syanel,  Muhammad  Faiz  Putra.  2020.  “The Paradox  of  Legislativa;  Regulasi  Bagi Ideologi.” Adalah:  Buletin  Hukum  & Keadilan 4(2):45–58.
Wahyudi, Johan. 2015. “Peminggiran Minoritas Dan Absennya Multikulturalisme  Di  Ranah  Lokal (Studi Kasus Komunitas Muslim Syiah Di  Sampang).” Jurnal  Politik  Profetik 5(1):65–81.