## MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (TELAAH
ATAS NIKAH SIRRI DAN NIKAH ANAK DI BAWA USIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
Nursalam Rahmatullah
Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu
Email: nursalam.r@gmail.com Abstract Marginalization of women in marriage is an issue that always invites debate among Islamic law thinkers, given the ever ‐ changing social conditions of society so that the laws and regulations governing marital problems underwent the first amendment in 2019. This paper focuses on how the position of women in unregistered marriages and child marriages in Islamic law perspective. With a normative approach and legal sociology, this paper confirms a conclusion that the position of women in unregistered marriages and child marriages is very vulnerable to obtaining legal certainty and justice. Even though it is said that child marriage in under age, the original law is permissible according to Islamic law, but it does not mean that it is absolutely permissible for all women in all circumstances. Because in some women there are several conditions that indicate that it is better for her not to marry at an early age. Likewise, unregistered marriages are legally valid according to Islamic law because they have fulfilled the requirements and pillars of marriage, but have not received recognition from the state which results in legal uncertainty for the status of marriage and children born from the marriage. Therefore, Indonesia as a state of law, regulates matters relating to this matter. Namely by requiring the registring of every marriage held and amending the articles of legislation governing the provisions of the age of marriage in order to ensure legal protection and benefit for the parties bound in a marriage bond, especially for wives and children born from marriages. Keywords: Marginalization of women, unregistered marriage, child marriage in under age, Islamic law

## Abstrak
Marginalisasi  perempuan  dalam  perkawinan  merupakan  isu  yang  selalu mengundang  perdebatan  di  kalangan  pemikir  hukum  Islam,  mengingat kondisi  sosial  masyarakat  yang  selalu  berubah  sehingga  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  perkawinan  mengalami amandemen  pertama  pada  tahun  2019.    Tulisan  ini  fokus  pada  bagaimana kedudukan perempuan dalam nikah sirri dan nikah anak di bawah usia dalam perspektif  hukum  Islam.  Dengan  pendekatan  normativitas  dan  sosiologi hukum  tulisan  ini  menegaskan  suatu  kesimpulan  bahwa  kedudukan perempuan  dalam  perkawinan  sirri  dan  perkawinan  anak  di  bawah  usia sangatlah  rentan  untuk  memperoleh  kepastian  dan  keadilan  hukum. Sekalipun dikatakan bahwa perkawinan anak di bawah usia, hukum asalnya diperbolehkan  menurut  syariat  Islam,  tetapi  tidak  berarti  ia  di  bolehkan secara  mutlak  bagi  semua  perempuan  dalam  semua  keadaan.  Sebab  pada
sebagian  perempuan  terdapat  beberapa  kondisi  yang  menunjukkan  bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. Begitupun dengan nikah sirri yang hukumnya sah menurut syariat Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, akan tetapi tidak memperoleh pengakuan dari negara yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi status perkawinan dan anak yang lahir  dari  perkawinan  tersebut.  Oleh  karenanya  Indonesia  sebagai  negara hukum,  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hal  ini.  Yaitu  dengan mengharuskan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang diselenggarakan serta  mengamandemen  pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang ketentuan umur perkawinan guna menjamin perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan,  khususnya  bagi  istri  dan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan tersebut.
Kata Kunci: Marginalisasi perempuan, Nikah sirri, Nikah anak di bawah usia, Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Diskursus  tentang  nikah sirri dan  nikah  di  bawah  usia  atau  yang populer  dengan  istilah  pernikahan  dini  sebenarnya  bukanlah  hal  yang baru untuk diperbincangkan. Kedua topik tersebut sudah sering diangkat sebagai topik  utama  di  berbagai  diskusi  formal  maupun  nonformal.  Sekalipun demikian,  masalah  ini  selalu  menarik  keinginan  para  kawula  muda  untuk mengkaji  lebih  jauh  tentang  apa  dan  bagaimana  pernikahan sirri dan pernikahan  dini  tersebut.  Istilah  pernikahan  dini  merupakan  istilah  yang relatif kontemporer. Dini biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat  awal.  Lawannya  adalah  pernikahan  kadaluwarsa.  Bagi  orang-orang yang  hidup  pada  awal  abad  20  atau  sebelumnya,  pernikahan  dini  adalah sesuatu  yang  biasa  dilakukan,  bukan  sesuatu  yang  dinilai  tabu  dan  tidak penting  untuk  dimunculkan  ke  permukaan.  Akan  tetapi  seiring berkembangnya  zaman, image yang  berkembang  di  masyarakat  justru sebaliknya.  Arus  globlalisasi  yang  melesat  sangat  cepat  banyak  merubah paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai suatu hal yang  dapat  membawa  efek  negatif  khususnya  bagi  pihak  perempuan begitupula  dalam  persoalan  nikah sirri .  Sekalipun  demikian  fenomena pernikahan sirri dan  pernikahan  dini  masih  banyak  dijumpai  terutama  di
daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.
Berdasarkan  uraian  di  atas  kedua  hal  tersebut  perlu  dikaji  kembali dalam makalah ini dengan judul  Marginalisasi Perempuan dalam Perkawinan (Telaah  Atas  Nikah Sirri Dan  Nikah  Anak  Di  Bawa  Usia  Perspektif  Hukum Islam).

## B. Pembahasan
1. Pengertian Nikah Sirri
Kata nikah sirri adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Arab yang kemudian  menjadi  kata  serapan  dalam  bahasa  Indonesia.  Dalam  kamus  Al- Azhar, kata sirran memiliki arti rahasia. Kata sirriyun berarti berbuat sesuatu secara rahasia. 1 Dalam bahasa Arab aslinya biasanya digunakan lafadz an-nikh (nikah) al - sirru (rahasia).  Disini  dapat  kita  artikan  bahwa  nikah  itu  berarti perkawinan dan sirri berarti rahasia, menutupi dan menyembunyikan sesuatu dengan  menggunakan tarkib wasfi atau  menggunakan tarkib idfi (kata majemuk) yang berarti nikah secara sembunyi-sembunyi dan rahasia. 2
Menurut  M.  Zuhdi  Muhdhar,  nikah sirri adalah  pernikahan  yang dilangsungkan di luar pengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Urusan Agama (KUA) sehingga sepasang suami istri dari nikah sirri tersebut tidak  memiliki  surat  nikah  yang  sah,  dan  biasanya  suami  istri  tersebut dinikahkan  oleh  Kyai  (ulama’)  yang  dipandang  mengerti  dan  memahami hukum Islam. 3
Sedangkan  pada  umumnya  pernikahan sirri sering  diartikan  oleh masyarakat umum dengan: 4
1 S. Askar, Kamus Al ‐ Azhar , cet. 1 (Jakarta: Senayan Publishing, 2009),  327.
2 Muhammad Abduh, ”Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri ”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012, 25-26.
3 M. Zuhdi Muhdhar, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No. 7 Tahun 1989, dan KHI di di Indonesia , (Bandung:Al-Bayan, 2000), 22.
4 M. Tahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, Jurnal Sipakalebbi’ (Volume 1
Nomor 2 Desember 2014), 219-220.
a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia
( sirri )  dikarenakan  pihak  wali  perempuan  tidak  setuju,  atau  karena menganggap  absah  pernikahan  tanpa  wali,  atau  hanya  karena  ingin memuaskan  nafsu  syahwat  belaka  tanpa  mengindahkan  lagi  ketentuan- ketentuan syariat.
b. Pernikahan  yang  sah  secara  agama  Islam  namun  tidak  dicatatkan  dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.
c. Pernikahan  yang  dirahasiakan  karena  pertimbangan-pertimbangan tertentu.  Misalnya,  karena  takut  mendapatkan  stigma  negatif  dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri , atau karena pertimbangan-pertimbangan  rumit  yang  memaksa  seseorang  untuk merahasiakan pernikahannya.
Perkawinan adalah aqad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syari’at. Sedangkan pengertian nikah sirri adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembunyi). Disebut secara rahasia  karena  tidak  dilaporkan  ke  Kantor  Urusan  Agama  atau  KUA  bagi muslim atau kantor catatan sipil.
Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda  pengertiannya  dengan  nikah sirri pada  saat  ini.  Dahulu  yang dimaksud  dengan  nikah sirri yaitu  pernikahan  sesuai  dengan  rukun-rukun perkawinan  dan  terjadinya  pernikahan  tersebut  kepada  khalayak  ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul ‐ ‘ursy. Adapun
nikah sirri yang  dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia  sekarang  ini  adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi  pemerintah  atau  tidak  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  bagi  yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. 5
Adapun  hukum  syariat  atas  ketiga  fakta  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a. Hukum Pernikahan Tanpa Wali
Adapun  mengenai  fakta  pertama,  yakni  pernikahan  tanpa  wali; sesungguhnya  Islam  telah  melarang  seorang  wanita  menikah  tanpa  wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadis yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda:
ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻠﻟﺍ ﻲﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ :ﻝﺎﻗ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ (ﻰﻌﻓﺎﺸﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ) ﺪﺷﺮﻣ ﻲﻟﻮﺑ ﻻﺃ ﺡﺎﻜﻧ ﻻ
Artinya:
“Dari Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, bersabda Nabi saw: Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali yang sejahtera akalnya.” (HR. Syafi’i) 6
Berdasarkan dalalah al ‐ iqtidal” kata “laa” pada  hadis  tersebut menunjukkan  pengertian  ‘tidak  sah’,  bukan  sekedar  ‘tidak  sempurna’ sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih. 7
Berdasarkan  hadis  di  atas  dapatlah  disimpulkan  bahwa  pernikahan tanpa  wali  adalah  pernikahan  batil.  Pelakunya  telah  melakukan  maksiat kepada  Allah  swt,  dan  berhak  mendapatkan  sanksi  di  dunia.  Hanya  saja, syariat  belum  menetapkan  bentuk  dan  kadar  sanksi  bagi  orang-orang  yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali  dimasukkan  ke  dalam  bab ta’zir, dan  keputusan  mengenai  bentuk  dan
5 M. Tahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, 220.
6 Syaid Sabiq, Fiqih aS ‐ Sunnah, Juz II (Cet. I; Lebanon: 1992), 98.
7 Syaid Sabiq, Fiqih aS ‐ Sunnah, Juz II, 99.
kadar  sanksinya  diserahkan  sepenuhnya  kepada    seorang qadhi (hakim). Seorang  hakim  boleh  menetapkan  sanksi  penjara,  pengasingan,  dan  lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali. 8
b. Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan Sipil
Adapun  fakta  pernikahan sirri kedua,  yakni  pernikahan  yang  sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara.
Dari  aspek  pernikahannya,  nikah sirri tetap  sah  menurut  ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga  berhak  dijatuhi  sanksi  hukum.  Pasalnya,  suatu  perbuatan  baru dianggap  kemaksiatan  dan  berhak  dijatuhi  sanksi  di  dunia  dan  di  akhirat, ketika  perbuatan  tersebut  terkategori  “mengerjakan  yang  haram”  dan “meninggalkan  yang  wajib”.  Seseorang  baru  absah  dinyatakan  melakukan kemaksiatan  ketika  ia  telah  mengerjakan  perbuatan  yang  haram,  atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah,  mubah,  dan  makruh,  maka  orang  tersebut  tidak  boleh  dinyatakan telah melakukan kemaksiatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, seorang qadhi tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh. 9
Seseorang  baru  berhak  dijatuhi  sanksi  hukum  di  dunia  ketika  orang tersebut:
a. Meninggalkan  kewajiban,  seperti  meninggalkan  salat,  jihad,  dan  lain sebagainya;
8 M. Tahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, 221.
9 M. Tahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, 221-222.
b. Mengerjakan perbuatan yang haram, seperti minum khamar dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya;
c. Melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu  lintas,  perizinan  mendirikan  bangunan,  dan  aturan-aturan  lain  yang telah ditetapkan oleh negara. 10
Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil. Adapun berkaitan hukum  tidak  mencatatkan  pernikahan  di  lembaga  pencatatan  negara,  maka kasus ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. Pada  dasarnya,  fungsi  pencatatan  pernikahan  pada  lembaga  pencatatan sipil  adalah  agar  seseorang  memiliki  alat  bukti  ( bayyinah )  untuk membuktikan  bahwa  dirinya  benar-benar  telah  melakukan  pernikahan dengan  orang  lain.  Sebab,  salah  satu  bukti  yang  dianggap  absah  sebagai Bukti syar’i ( bayyinah syar’iyyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya  seseorang  telah  memiliki  sebuah  dokumen  resmi  yang  dapat dijadikan sebagai alat bukti ( bayyinah ) di hadapan majelis peradilan, ketika ada  sengketa  yang  berkaitan  dengan  pernikahan,  maupun  sengketa  yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan  lain  sebagainya.  Hanya  saja,  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar’i . Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan  atau  orang-orang  yang  menyaksikan  pernikahan,  juga  absah
10 Irma Devita, Irma Devita, Akibat ‐ Hukum Dari Nikah Sirri h. I. http://irmadevita.com
(15 November 2020), 1.
dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti syar’i . Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan  seseorang  adalah  dokumen  tertulis.  Pasalnya,  syariat  telah menetapkan  keabsahan  alat  bukti  lain  selain  dokumen  tertulis,  seperti kesaksian  saksi,  sumpah,  pengakuan  ( iqrar ),  dan  lain  sebagainya.
Berdasarkan  penjelasan  ini  dapatlah  disimpulkan  bahwa,  orang  yang menikah sirri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan- hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi- saksi  yang  menghadiri  pernikahan sirri tersebut  sah  dan  harus  diakui sebagai  alat  bukti syar’i .  Negara  tidak  boleh  menolak  kesaksian  mereka hanya  karena  pernikahan  tersebut  tidak  dicatatkan  pada  lembaga pencatatan  sipil;  atau  tidak  mengakui  hubungan  pewarisan,  nasab,  dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan sirri tersebut.
b. Pada  era  keemasan  Islam,  di  mana  sistem  pencatatan  telah  berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah dijumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan  pada  lembaga  pencatatan  resmi  negara.  Lebih  dari  itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di  lembaga  pencatatan  sipil.  Tidak  bisa  dinyatakan  bahwa  pada  saat  itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belum sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan  ulama-ulama  kaum  muslim  saat  itu  memahami  bahwa  hukum  asal pencatatan  pernikahan  bukanlah  wajib,  akan  tetapi  mubah.  Mereka  juga memahami bahwa pembuktian syar’i bukan hanya dokumen tertulis.
c. Dalam khazanah peradilan  Islam,  memang  benar,  negara  berhak menjatuhkan  sanksi mukhalafat kepada  orang  yang  melakukan  tindakan mukhalafat .  Pasalnya,  negara  (dalam  hal  ini  seorang  Khalifah  dan  orang yang  diangkatnya)  mempunyai  hak  untuk  menetapkan  aturan-aturan tertentu  untuk  mengatur  urusan-urusan  rakyat  yang  belum  ditetapkan ketentuan  dan  tata  cara  pengaturannya  oleh  syariat;  seperti  urusan  lalu
lintas,  pembangunan  rumah,  eksplorasi,  dan  lain  sebagainya.  Khalifah memiliki  hak  dan  berwenang  mengatur  urusan-urusan  semacam  ini berdasarkan  ijtihadnya.  Aturan  yang  ditetapkan  oleh  khalifah  atau  qadhi dalam  perkara-perkara  semacam  ini  wajib  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh rakyat. Siapa saja yang melanggar ketetapan khalifah dalam urusan-urusan tersebut,  maka  ia  telah  terjatuh  dalam  tindakan mukhalafat dan  berhak mendapatkan  sanksi mukhalafat .  Misalnya,  seorang  khalifah  berhak menetapkan  jarak  halaman  rumah  dan  jalan-jalan  umum,  dan  melarang masyarakat  untuk  membangun  atau  menanam  disampingnya  pada  jarak sekian meter. Jika seseorang melanggar ketentuan tersebut, khalifah boleh memberi  sanksi  kepadanya  dengan  denda,  cambuk,  penjara,  dan  lain sebagainya. 11
Khalifah  juga  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  takaran, timbangan,  serta  ukuran-ukuran  khusus  untuk  pengaturan  urusan  jual  beli dan  perdagangan.  Ia  berhak  untuk  menjatuhkan  sanksi  bagi  orang  yang melanggar  perintahnya  dalam  hal  tersebut.  Khalifah  juga  memiliki kewenangan  untuk  menetapkan  aturan-aturan  tertentu  untuk  kafe-kafe, hotel-hotel, tempat penyewaan permainan, dan tempat-tempat umum lainnya; dan  ia  berhak  memberi  sanksi  bagi  orang  yang  melanggar  aturan-aturan tersebut.
Demikian  juga  dalam  hal  pengaturan  urusan  pernikahan.  Khalifah boleh saja menetapkan aturan-aturan administrasi tertentu untuk mengatur urusan pernikahan; misalnya, aturan yang mengharuskan orang-orang yang menikah  untuk  mencatatkan  pernikahannya  di  lembaga  pencatatan  resmi negara,  dan  lain  sebagainya.  Aturan  semacam  ini  wajib  ditaati  dan dilaksanakan oleh rakyat. Untuk itu, negara berhak memberikan sanksi bagi orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke lembaga pencatatan negara. Pasalnya,  orang  yang  tidak  mencatatkan  pernikahannya  di  lembaga
11 M. Tahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam , 223.
pencatatan  negara,  padahal  negara  telah  menetapkan  aturan  tersebut  telah terjatuh  pada  tindakan mukhalafat .  Bentuk  dan  kadar  sanksi mukhalafat diserahkan  sepenuhnya  kepada  khalifah  dan  orang  yang  diberinya kewenangan. 12
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  yang  dimaksud dengan nikah sirri pada pembahasan makalah ini ialah menyatunya dua insan (laki-laki  dan  perempuan)  dalam  ikatan  pernikahan  untuk  menghalalkan suatu hal yang diharamkan, dengan mengikuti ketentuan syari’at agama tetapi tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang, yakni KUA.
2. Pelaksanaan Nikah Sirri
Sebagaimana  layaknya  pernikahan  pada  umumnya,  nikah sirri dilaksanakan  sesuai  dengan  prosesi  pernikahan  Islam,  yaitu  ada  calon mempelai,  wali,  saksi,  ijab  qabul,  dan  mahar.  Adapun  yang  membedakan adalah  pernikahan  itu  tidak  tercatat  di  KUA.  Dengan  demikian,  proses pernikahan  mereka  tidak  dilakukan  pencatatan  dan  pengawasan  oleh  PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau  ditokohkan,  seperti  kiai.  Pendapat  yang  muncul  selama  ini  bahwa  kiai sangat berperan dalam proses pernikahan sirri .
Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah sirri yang dilakukan kebanyakan orang berlangsung di rumah, namun ada yang mendatangi tempat tinggal  kiai.  Seperti  halnya walimah yang  dilaksanakan  pada  upacara pernikahan, acara pernikahan sirri ini juga dihadiri oleh para undangan yang rata-rata berjumlah 10 sampai dengan 20 orang yang terdiri dari lingkungan keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun pengantin  perempuan dan tetangga yang berada di dekat rumah. 13
Pernikahan resmi tampaknya berbeda dengan konsep nikah sirri yang menyebutkan bahwa nikah sirri adalah nikah rahasia atau tersembunyi. Hal ini
12 M. Tahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam….., 224.
13 Effi Setiawati, Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar (Jawa Barat: Eja Insani, 2005), 108-109
menunjukkan  bahwa  pernikahan sirri bukan  menjadi  rahasia  lagi  karena mereka  juga  melakukan walimah yang  pada  dasarnya  adalah  pengumuman tentang  pernikahan  yang  dilakukan.  Ini  artinya  masyarakat  secara  umum mengakui  keberadaan orang-orang  yang  melakukan  nikah sirri tanpa  harus mempertanyakan keabsahan pernikahan itu.
Untuk  sahnya  pernikahan sirri ini  pelaksanaannya  seperti  lazimnya pernikahan dalam agama Islam, maka diharuskan adanya seorang wali yang boleh menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Pada waktu pernikahan dilangsungkan sebagian besar subjek menjadikan ayahnya sendiri sebagai  wali  nikah,  tetapi  ada  pula  yang  menggunakan  saudara  kandung. Pernikahan  selain  harus  ada  wali,  syarat  lain  yang  harus  terpenuhi  dalam pernikahan yaitu adanya saksi. Saksi yang hadir dalam pelaksanaan nikah sirri selain  dua  orang  laki-laki  juga  ada  subjek  yang  menghadirkan  dua  orang perempuan atau satu orang laki-laki.
Persyaratan lain sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan adalah ijab qabul atau akad nikah. Syahar dalam tulisannya menyatakan bahwa para mazhab  meletakkan  ijab  qabul  sebagai  syarat  mutlak  pertama  dari perkawinan. Ijab qabul dilakukan antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Ijab qabul dalam nikah sirri dilaksanakan sama halnya jika mereka  menikah  didepan  penghulu,  perbedaannya  hanya  tidak  ada pencatatan.
Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan proses pencatatan. Karena di dalam proses ijab qabul diucapkan pula sighat ta’lik , sebagaimana tercantum dalam buku nikah. Apabila laki-laki meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, atau tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, atau  menyakiti  badan  atau  jasmani  istri,  atau  membiarkan  (tidak mempedulikan)  istri  enam  bulan  lamanya,  kemudian  istri  tidak  ridha  dan mengadukan  kepada pengadilan  agama  serta  membayar  uang  sebesar  yang ditentukan, maka jatuhlah talak satu.
Jika memperhatikan proses sighat ta’lik dalam peraturan agama Islam, kelihatannya hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan nikah sirri . Meskipun tidak wajib dan syarat sahnya pernikahan, sighat ta’lik dapat memberikan kepastian kepada perempuan karena pada intinya hal tersebut merupakan  janji  seorang  suami  kepada  istrinya,  sehingga  jika  diucapkan didepan orang banyak akan lebih baik. 14
Sebenarnya mereka menyadari bahwa pernikahan sirri yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat. Oleh Karena itu mereka berusaha membuat surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi  pernikahan  antara  A  dengan  B.  Namun,  apakah  surat  keterangan tersebut  dapat  digunakan  sebagai  bukti  materil  didepan  hukum  jika  terjadi sesuatu  dengan  perkawinan  mereka?  Kelihatannya  orang-orang  yang berpendidikan  menyadari  bahwa  posisi  mereka  lemah,  sehingga  mereka berusaha memaksa pihak suami, wali nikah dan saksi untuk menandatangani surat keterangan tersebut.
Syarat  lain  yang  merupakan  kewajiban  yaitu  pemberian  mahar  oleh pengantin  laki-laki  kepada  pengantin  perempuan.  Menurut  Quraish  Shihab mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir  kepada  istri  dan  anak-anaknya. 15 Bahkan  perihal  mahar  ditegaskan  di dalam QS. al-Nisa’/4:4: dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V pasal 30 bahwa, “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
Pemberian  itu  ialah  maskawin  yang  besar  kecilnya  ditetapkan  atas persetujuan  kedua  pihak,  Karena  pemberian  itu  harus  dilakukan  dengan ikhlas. Dari ayat ini tampak jelas tentang kewajiban suami memberikan mahar kepada  calon  istrinya.  Apabila  pernikahan  tanpa  adanya  mahar,  maka termasuk hutang suami jika tidak atau belum dilunasi dan merupakan tagihan
14 Effi Setiawati, Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar, 110-115.
15 M. Qhurish Shihab, Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru ,145.
istri, jika terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suami dan menjadi harta peninggalan  suami  yang  dipotong  lebih  dahulu  sebelum  dibagi-bagikan kepada ahli warisnya termasuk istri itu sendiri sebagai jandanya.
Sementara  itu,  menurut  Ramayulis  pemberian  mahar  itu  untuk menghalalkan  persetubuhan  antara  kedua  pasangan  suami  istri.  Apabila hutang  mahar  yang  belum  pernah  ia  lunasi  dan  selama  berkumpul  sebagai suami  istri  hubungan  tersebut  hukumnya  haram. 16 Pernikahan  merupakan bentuk  perjanjian  antara  laki-laki  dan  perempuan,  yang  mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban yang  melibatkan  suami  istri  harus  dilandasi  kesamaan,  keseimbangan  dan keadilan antara keduanya.

## 3. Nikah Sirri Prespektif Hukum Islam
Di  dalam  Islam,  Nabi  menganjurkan  hendaknya  perkawinan diumumkan kepada halayak ramai, sebagaimana sabdanya.
ﻥﻮﻓﺪﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺍﻮﺑﺮﺿﺍﻭ ﺪﺟﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﻮﻠﻌﺟﺍﻭ ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ ﺍﻮﻨﻠﻋﺃ 17
Walimah  atau  pesta  perkawinan  merupakan  sunnah  Nabi  yang dilaksanakan setelah ijab qabul dan hukumnya tidak wajib, walimah diajurkan oleh Nabi berdasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang  menceritakan  bahwa  sesudah  perkawinan  Nabi  Muhammad  dengan Safiah  binti  Hujai  bin  Akhtab  pasca  perang  Khaibar,  Nabi  Muhammad bersabda: beritahukanlah, umumkanlah, kepada orang sekeliling kamu tentang perkawinan kita” . Begitupun hadis kauliyah rasul yang berbunyi ﺏﺎﺸﺑ ﻮﻟﻭ ﻢﻟﻭﺃ ”Berwalimahlah kamu walaupun hanya dengan seekor kambing. tujuan dianjurkannya  pesta  pernikahan  ( walimah )  adalah  sebagai  pengumuman kepada masyarakat tentang sahnya sebuah perkawinan. 18
16 Ramayulis, Perlukah Pemberian Mahar Terhadap Calon Isteri (Cet.  II,  Jakarta: Lentera Hati, 2001), 37.
17 Al-Hasan  bin  Sufyan  dalam  al-Jazam.  Lihat  di  Muhammad  Abduh, Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri, 66.
18 Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , cet. 1 (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), 54.
Hadis-hadis  di  atas  menunjukkan  anjuran  untuk  memberitahukan pernikahan melalui acara pesta pernikahan atau yang lazim dikenal dengan walimah . Hal ini kontras sekali dengan konsep nikah sirri yang dirahasiakan dan ditutupi dari halayak ramai.
Dalam filsafat hukum Islam, tujuan Allah mensyari’atkan hukum adalah untuk  kemaslahatan  manusia,  sekaligus  untuk  menghindari mafsadat (keburukan) baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai melalui taklif yang pelaksanaanya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama  yakni  al-Qur’an  dan  hadis.  dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan umat manusia, para ahli ushul fiqh menetapkan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan kelima  unsur  pokok  tersebut  dibedakan  menjadi  tiga  peringkat  yakni daruuriyat , hajiyat dan tahsiniyat .  Yang  termasuk  memelihara  keturunan masuk  dalam  kategori tahsiniyat, adalah  dengan  disyari’atkannya  walimah.
Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan dan jika ini diabaikan, maka ia tidak akan mengancam eksistensi perkawinan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. 19
Mengenai pencacatan perkawinan, secara eksplisit, memang belum ada satupun nas baik dalam al-Qur’an dan hadis yang membicarakannya. Dalam konteks  ini al ‐ maslahah al ‐ mursalah niscaya  dilakukan  pada  kondisi  zaman sekarang. 20 Pencatatan perkawinan merupakan sebuah keniscayaan, karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan, akan banyak laki-laki  yang melakukan nikah cerai-nikah cerai dengan dalih belum  menikah  padahal  sudah  menikah  berkali-kali,  pada  akhirnya  akan mengakibatkan  kemudaratan  yang  sangat  besar  bagi  anak-anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan.  Sementara  Islam  sendiri mengatakan  bahwa  setiap  kemudaratan  itu  sedapat  mungkin  harus  segera
19 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam , cet. I (Jakarta: Logos, tt.), 126-127.
20 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam , 141.
dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih 21 : ﻝﺍﺰﻳ ﺭﺮﻀﻟﺍ dan dengan pencatatan  perkawinanan  seseorang  akan  memiliki  legitimasi  hukum, sehingga  kelak  dapat  melakukan  upaya  hukum  jika  hak-hak  mereka  tidak dipenuhi.
Untuk  mengetahui  relevansi  sebuah  pencatatan  perkawinan,  perlu merujuk kembali kepada nas al-Qur’an. Allah berfirman dalam QS. al- Baqarah (2):282 yang berbunyi:
ْﻢُﻜَﻨْﻴﱠﺑ  ْﺐُﺘْﻜَﻴْﻟ َﻭ ُۗﻩ ْﻮُﺒُﺘْﻛﺎَﻓ ﻰﻤَﺴﱡﻣ  ٍﻞَﺟَﺍ ﻰٰٓﻟِﺍ  ٍﻦْﻳَﺪِﺑ ْﻢُﺘْﻨَﻳﺍَﺪَﺗ ﺍَﺫِﺍ ﺍ ْٓﻮُﻨَﻣٰﺍ  َﻦْﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎَﻬﱡﻳَﺎٰٓﻳ
َﻌْﻟﺎِﺑ  ٌۢﺐِﺗﺎَﻛ َﺏْﺄَﻳ  َﻻ َﻭ  ِۖﻝْﺪ ُﻪَﻤﱠﻠَﻋ ﺎَﻤَﻛ  َﺐُﺘْﻜﱠﻳ  ْﻥَﺍ  ٌﺐِﺗﺎَﻛ ْۚﺐُﺘْﻜَﻴْﻠَﻓ ُﻪﱣﻠﻟﺍ È Terjemahnya:
Hai orang ‐ orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Ayat tersebut memang tidak mengisyaratkan akan pentingnya sebuah pencatatan  dalam  pernikahan,  tapi  ayat  tersebut  menganjurkan  pencatatan dalam  transaksi  jual  beli.  Akan  tetapi maqasyid al ‐ syari’ah (maksud  atau tujuan  disyari’atkannya  hukum  Islam)  yang  dituju  pada  ayat  di  atas  adalah untuk menghindari agar salah satu pihak dikemudian hari tidak memungkiri apa  yang  telah  disepakatinya  atau  mengingkari  perjanjian  yang  telah diucapkannya.  Logikanya  sekarang,  jika  transaksi  jual  beli  saja  yang  hanya berlangsung beberapa detik, menit atau jam oleh Allah disuruh catat, apalagi pernikahan yang tidak dicatat? Toh pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang  kokoh,  teguh  dan  kuat  yang  mungkin  akan  berlangsung  hingga  kedua pasangan suami istri tutup usia sebagaimana dalam Firman-Nya dalam QS. al- Nisa’ (4):21.
ﺎًﻈْﻴِﻠَﻏ ﺎًﻗﺎَﺜْﻴ ِّﻣ ْﻢُﻜْﻨِﻣ َﻥْﺬَﺧَﺍ ﱠﻭ  ٍﺾْﻌَﺑ ﻰٰﻟِﺍ ْﻢُﻜُﻀْﻌَﺑ ﻰ ٰﻀْﻓَﺍ ْﺪَﻗ َﻭ ٗﻪَﻧ ْﻭُﺬُﺧْﺄَﺗ  َﻒْﻴَﻛ َﻭ
21 Asjmuni  A.  Rahman, Qa’idah ‐ Qa’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah ),  cet.  1  (Jakarta:
Bulan Bintang, 1976), 85.

## Terjemahnya:
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami ‐ isteri. dan mereka (isteri ‐ isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
Kata ﺎﻈﻴﻠﻏ ﺎﻘﺜﻴﻣ dalam al-Qur’an ditemukan hanya pada tiga tempat yakni dalam  QS.  al-Ahzab  (33):7,  dalam  ayat  ini  kata  itu  digunakan  untuk menunjukkan  perjanjian  Allah  dengan  sejumlah  Nabi,  sedang  dalam  QS.  al- Nisa’ (4):154 digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang Yahudi. Kemudian  dalam QS. al-Nisa’ (4):21 digunakan untuk menunjukkan perjanjian perkawinan (nikah). Dengan ungkapan-ungkapan tersebut, secara tidak langsung dapat disimpulkan, bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami  dan  istri  mirip  dengan  kesucian  hubungan  Allah  dengan  pilihan-Nya yakni Nabi-nabi dan Rasul-rasul. Oleh karena itu, sebagai ikatan yang suci dan mulia, mestinya ikatan itu dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan suami dan istri. 22
Paling  tidak,  melalui  ayat  QS.  al-Baqarah  (2):282  tentang  keharusan mencatat  transaksi  jual  beli,  tersirat  bahwa  Allah  menyuruh  kita  untuk berusaha menutup semua kemungkinan yang akan membawa kemudaratan. Pencatatan  perkawinan  merupakan  perbuatan  hukum  yang  penting  karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang eksistensi perkawinan di hari kelak.
Dalam kehidupan manusia, pola dan tingkah laku manusia setiap waktu semakin  berubah  dan  beragam,  peristiwa  hukum  saban  hari  kian bermunculan, sementara aturan hukum belum ada yang mengatasinya. Maka untuk  mengatasi  problem  tersebut  dibutuhkanlah  ijtihad  para  ahli  fiqh  dan usul fiqh.
Dimasa  rasul  dan  para  sahabat  setiap  kali  ada  permasalahan pernikahan, talak  dan  rujuk  selalu  dihadapkan  kepada  Nabi,  hal  itu  karena
22 Khairuddin  Nasution, Hukum Perkawinan I dilengkapi perbandingan UU Negara
Muslim Kontemporer, cet. 1 (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 24-25.
posisi Nabi sebagai Umara’ atau pemimpin, dan juga kuantitas umat Muslim kala  itu  sedikit  jadi  masih  mudah  untuk  dijangkau  ingatan.  Tapi  ketika  kita lihat di zaman sekarang, penduduk manusia sudah tak terhitung jumlahnya, maka  jika  perkawinan  tidak  dicatatkan  akan  terjadi  kekacauan  dan kemudaratan yang akan menimpa umat manusia, karena kemungkinan besar perkawinan itu  tidak  akan  terkontrol  dengan  baik.  Oleh  sebab  itu,  untuk meminimalisir  kemungkinan-kemungkinan  buruk  yang  akan  terjadi  maka seyogyanyalah  dibuat  suatu  aturan  baku  yang  tidak  boleh  dirugikan  dan merugikan  orang  lain.  Karena  manusia  hidup  dalam  suatu  negara  yang memiliki  bentuk  pemerintahan,  maka  presiden  selaku  pemimpin  negara memberikan  intruksi  dengan  memandatkan  kepada  Kementerian  Agama  RI dalam  hal  ini  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  untuk  mencatat  perkawinan  di setiap penduduk Indonesia yang akan menikah.
Rakyat  Indonesia  yang  muslim  wajib  untuk  mentaati  pemimpin, sebagaimana dalam Firman Allah:
ُﺘْﻋ َﺯﺎَﻨَﺗ  ْﻥِﺎَﻓ  ْۚﻢُﻜْﻨِﻣ  ِﺮْﻣَ ْﻻﺍ ﻰِﻟﻭُﺍ َﻭ َﻝ ْﻮُﺳ ﱠﺮﻟﺍ ﺍﻮُﻌْﻴِﻁَﺍ َﻭ َﻪﱣﻠﻟﺍ ﺍﻮُﻌْﻴِﻁَﺍ ﺍ ْٓﻮُﻨَﻣٰﺍ َﻦْﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎَﻬﱡﻳَﺎٰٓﻳ ُﺮَﻓ  ٍءْﻲَﺷ ْﻲِﻓ ْﻢ ُﻩ ْﻭﱡﺩ
ٰﺫ  ِۗﺮ ِﺧٰ ْﻻﺍ  ِﻡ ْﻮَﻴْﻟﺍ َﻭ ِﻪﱣﻠﻟﺎِﺑ َﻥ ْﻮُﻨِﻣ ْﺆُﺗ ْﻢُﺘْﻨُﻛ  ْﻥِﺍ ِﻝ ْﻮُﺳ ﱠﺮﻟﺍ َﻭ ِﻪﱣﻠﻟﺍ ﻰَﻟِﺍ
ًﻼْﻳِﻭْﺄَﺗ ُﻦَﺴْﺣَﺍ ﱠﻭ  ٌﺮْﻴَﺧ  َﻚِﻟ ࣖ Terjemahnya:
Hai orang ‐ orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar ‐ benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al ‐ Nisa’: 59)
Ahmad  Musthafa  Al-Maraghi  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  ” Ulil Amri ”  adalah  pemerintah  (pemimpin),  baik  pemerintah  pusat ataupun  pemerintah  dibawahnya.  Dimana  tugasnya  adalah  memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat dan
ditetapkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan As-Sunnah. 23
Ayat di atas, dengan tegas Allah memerintah kita untuk tunduk kepada ulil amri atau pemimpin atau penguasa dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Departemen Agama RI dan dibawah Mandataris Presiden RI. Untuk  lebih  mempertegas  wajibnya  kita  sebagai  warga  negara  untuk  taat kepada pemimpin atau penguasa adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.
ﺃ ﺪﻘﻓ ﻯﺮﻴﻣﺃ ﻉﺎﻁﺃ ﻦﻣﻭ ﻪﻠﻟﺍﺎﺼﻋ ﺪﻘﻓ ﻰﻧﺎﺼﻋ ﻦﻣﻭ ﻪﻠﻟﺍ ﻉﺎﻁﺃ ﺪﻘﻓ ﻰﻨﻋﺎﻁﺃ ﻦﻣ ﺎﺼﻋ ﻦﻣﻭ ﻰﻨﻋﺎﻁ
ﻰﻧﺎﺼﻋ ﺪﻘﻓ ﻱﺮﻴﻣﺃ Artinya: Barang siapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, barang siapa yang membantah kepadaku maka ia telah membantah kepada Allah. Barang siapa yang mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku dan barang siapa yang membantah pemimpin maka ia telah membantah kepadaku.
Peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin atau pemerintah tidak serta merta  kita  mengikutinya  tanpa  ada  kejelasan  benar  dan  salah.  Namun, sepanjang peraturan dan ketetapan dari pemerintah tersebut tidak melanggar dari nas al-Qur’an dan hadis maka wajib kita untuk mengkutinya. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perkawinan tanpa pencatatan (nikah sirri ) dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena telah melanggar ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan DPR (ulil amri). Kaidah lain mengatakan bahwa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai ulil amri yang berdasarkan kepada asas maslahah maka harus dipatuhi. 24 Mengingat bahwa
23 Ahmad Musthafa  Al-Maraghi, Tafsir Al ‐ Maraghi, juz  5  (Semarang:  Toha  Putra, 1986), 119.
24 Muhammad Abduh, Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri, 69
perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit untuk dapat melakukan perlindungan. 25
Dengan  demikian  dapat  saya  simpulkan,  bahwa  nikah sirri tidak mengikuti  aturan-aturan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  RI  dalam  hal  ini kementerian  Agama  mengenai  peraturan  pencatatan  nikah  kepada  Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana peraturan tersebut dibuat oleh orang-orang muslim untuk kemaslahatan umat Islam yang seharusnya peraturan itu wajib untuk ditaati. Disisi yang bersamaan nikah sirri juga tidak mengikuti sunnah Nabi,  tidak  mengikuti  perintah  Allah  dan  melanggar al - maqasyid al ‐ syari’ah
26 itu sendiri.
4. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam
Penyebab  pernikahan  dini  dipicu  oleh  beberapa  faktor  utama,  yaitu akses  buruk  atas  pendidikan  bagi  anak  perempuan  menyumbang  pada tingginya pernikahan dini. Pendidikan rendah merupakan narasi utama dari hampir seluruh data-data yang terkonfirmasi sebelumnya, yaitu bahwa anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau PT akan rentan  memasuki  lingkaran  korban  pernikahan-dini.  Data  menunjukkan bahwa anak-anak perempuan lulusan SD dan SMP merupakan penyumbang terbesar pernikahan anak. Mengapa anak-anak perempuan itu hanya lulus SD dan SMP saja? Yaitu faktor kemiskinan yang merupakan faktor penyumbang utama lainnya. Orang tua dan ibu tunggal melepas anak-anak perempuannya demi  mengurangi  beban  ekonomi  keluarga,  tetapi  ternyata  ini  justru memperlebar  dan  mengulang  dan  memperparah  kembali  lingkaran kemiskinan tersebut. 27 Kemudian faktor lain penyebab terjadinya perkawinan
25 Widodo Setio Pamuji, Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian
Ketahanan Keluarga dan Human Security, Jurnal  Perempuan  untuk  Pencerahan  dan Kesetaraan (Vol. 21 No. 1, Februari 2016), 49.
26 lepas Soleman Soleh, Perkawinan dan Perceraian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari
Hukum Islam , 17.
27 Dewi Candraningrum, Anita Dhewy, dll. Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan
Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan (Vol. 21 No. 1, Februari 2016), 94-95.
dini  karena  ditabukannya  pendidikan  SRHR  yang  disebabkan  oleh meningkatnya  paham  fundamentalisme  dalam  beragama,  yaitu  diyakini bahwa pernikahan anak dilakukan untuk menghindari fitnah dan zina, maka dari  itu  anak-anak  perempuan  harus  segera  dinikahkan  meskipun  mereka belum lulus sekolah sekali pun. 28 Hal ini didukung oleh fakta bahwa jumlah perkawinan  dini  di  Indonesia  menepati  urutan  ke  2  di  ASEAN  setelah Kamboja. 29 Tentu hal ini merupakan sebuah kekhawatiran mengingat bahwa perkawinan  dini  memiliki  resiko  dan  bahaya,  beberapa  di  antaranya  ialah kehamilan  prematur  ( Premature Pregnancy ),  kematian  ibu  ( Maternal Mortality), tidak berpendidikan ( No Education), problem  kesehatan (Health Problems), kekerasan rumah tangga (Abuse and violence), dan trauma psikologi . 30 Berdasarkan  data-data  tersebut  perlu  dikaji  kembali  tentang bagaimana  hukum  Islam  memandang  permasalahan-permasalahan  yang ditimbulkan akibat perkawinan dini.
Secara  substansial  hukum  Islam  bertujuan  untuk  menciptakan kemaslahatan  sosial  bagi  umat  manusia  tanpa  terkecuali,  baik  di  masa sekarang  maupun  yang  akan  datang.  Hukum  Islam  bersifat  luas  dan  luwes, humanis,  dan  selalu  membawa  rahmat  bagi  seluruh  manusia  di  alam  ini. 31
Termasuk  dalam  ranah  pemikiran  tentang  ayat-ayat  dan  hadis-hadis  Nabi yang  mengupas  masalah  pernikahan,  karena  pada  prinsipnya  semua perbuatan  muslimin  yang  sudah  akil  baligh  tidak  bisa  terlepas  dari  hukum syara’  sebagaimana  terumuskan  dalam  kaidah  syara’ al ashlu fi al ‐ ‘af’al al ‐
28 Dewi Candraningrum, Negotiating Veiling: Politics and Sexuality in Contemporary
Indonesia ). KHES: IRASEC, 2013), 83-84.
29 Pinky Saptandari, Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak, Jurnal  Perempuan  untuk  Pencerahan  dan  Kesetaraan  (Vol.  21  No.  1, Februari 2016), 67.
30 Yusuf  Hanafi, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ulumuna, (Volume XII Nomor 2 Desember 2008), 261-264.
31 Imam Syathibi, Al ‐ Muwafaqat (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah), 220
taqayyudu bi al ‐ hukmi al ‐ syar’iy. 32 Pada  mulanya  hukum  menikah  adalah sunnah sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Nisa’ayat 3:
ۚ َﻊٰﺑ ُﺭ َﻭ  َﺚٰﻠُﺛ َﻭ ﻰٰﻨْﺜَﻣ  ِءۤﺎَﺴِّﻨﻟﺍ  َﻦِّﻣ ْﻢُﻜَﻟ  َﺏﺎَﻁ ﺎَﻣ ﺍ ْﻮُﺤِﻜْﻧﺎَﻓ ﻰ ٰﻤٰﺘَﻴْﻟﺍ ﻰِﻓ ﺍ ْﻮُﻄِﺴْﻘُﺗ  ﱠﻻَﺍ ْﻢُﺘْﻔ ِﺧ  ْﻥِﺍ َﻭ َﻓ ْﻔ ِﺧ  ْﻥِﺎ ْﻢُﺘ
ۗﺍ ْﻮُﻟ ْﻮُﻌَﺗ  ﱠﻻَﺍ ﻰٰٓﻧْﺩَﺍ  َﻚِﻟٰﺫ ۗ ْﻢُﻜُﻧﺎَﻤْﻳَﺍ  ْﺖَﻜَﻠَﻣ ﺎَﻣ  ْﻭَﺍ ًﺓَﺪ ِﺣﺍ َﻮَﻓ ﺍ ْﻮُﻟِﺪْﻌَﺗ  ﱠﻻَﺍ

## Terjemahnya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak ‐ hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita ‐ wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja ﻭ atau budak ‐ budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan  pernikahan  ( thalabul fi’li) namun  tuntutan  tersebut  bersifat sunnah,  bukan  sebuah  keharusan  karena adanya  kebolehan  memilih  antara kawin  dan  pemilikan  budak.  Namun  hukum  asal  sunnah  ini  dapat  berubah menjadi  wajib,  haram,  maupun  makruh,  jika  seseorang  tidak  bisa  menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib  baginya.  Sebab  menjaga  kesucian  dan  akhlak  hukumnya  wajib  bagi setiap muslim. 33 Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda,  bukan  usia  tua,  hukumnya  sunnah  atau  mandub,  demikian  menurut Imam  Taqiyuddin  An-Nabhani  dengan  berlandaskan  pada  hadis  Nabi  yang artinya:
“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).
Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadis di atas adalah perintah menikah  bagi para pemuda  dengan  syarat  jika  ia  telah  mampu,  maksudnya
32 Taqiyuddin An-Nabhani, Al ‐ Syakhsiyyah al ‐ Islamiyah, Juz III, (1953), 19
33 Dwi Rifiani, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal de Jure, Jurnal Syari’ah dan Hukum (Volume 3 Nomor 2, Desember 2011), 130.
adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: 34 (a) Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum- hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum  menikah,  seperti khitbah (melamar),  pada  saat  menikah  seperti syarat  dan  rukun  akad  nikah,  maupun  sesudah  menikah  seperti  hukum menafkahi keluarga, talak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardu ‘ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan  sehari-hari  yang  dilakukannya  atau  yang  akan  dilakukannya;  (b) Kesiapan  harta  atau  materi,  yang  dimaksud  dengan  harta  di  sini  ada  dua macam  yaitu  harta  sebagai  mahar  dan  harta  sebagai  nafkah  suami  kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok ( al ‐ hajat al ‐ asasiyyah ) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak ( bil ma’ruf ); (c) Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu  mampu  menjalani  tugasnya  sebagai  suami  dalam  memenuhi  nafkah batin istrinya (tidak impoten).
Sekalipun  dikatakan  bahwa  pernikahan  dini  hukum  asalnya diperbolehkan  menurut  syariat  Islam,  tetapi  tidak  berarti  ia  di  bolehkan secara  mutlak  bagi  semua  perempuan  dalam  semua  keadaan.  Sebab  pada sebagian  perempuan  terdapat  beberapa  kondisi  yang  menunjukkan  bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek  negatif  sebagaimana  dilansir  oleh  banyak  kalangan  yang  mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.
Pertama ,  perempuan  harus  sudah  siap  secara  fisik,  karena  banyak perempuan  yang  sudah  baligh  namun  belum  siap  untuk  menikah  karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri. Kedua , perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk
34 Dwi Rifiani, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, 131.
beluk  kehidupan  berumah  tangga  secara  sempurna  ketika  berinteraksi dengan  suami,  mengasuh  anak,  dan  lain  sebagainya.  Kedua  poin  tersebut pantas  mendapat  perhatian  lebih  berdasar  hadis  Nabi  bahwa  beliau  tidak menyuruh  menikah  kepada  seluruh  pemuda  tanpa  terkecuali  bagi  mereka yang  dianggap  mempunyai al ‐ ba’ah yaitu  kemampuan  memberi  nafkah.
Ketiga ,  pada  pernikahan  perempuan  yang  masih  sangat  belia,  lebih  utama kalau  dia  dan  calon  suaminya  tidak  terpaut  jauh  usianya,  kecuali  untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa’i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al- Hakim  di  dalam  Al-Mustadraknya,  dan  ia  menilai  shahih  riwayat  tersebut berdasarkan  syarat  Bukhari  dan  Muslim  yang  disepakati  oleh  Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  usia  calon  suami  perlu diperhatikan,  yaitu  sebaiknya  tidak  jauh  dengan  usia  perempuan.  Karena kedekatan jarak usia ini di harapkan akan lebih dapat melahirkan ke serasian diantara  pasangan  suami  istri,  dan  lebih  dapat  melanggengkan  pernikahan mereka. 35
Terkait  pernikahan  Rasulullah  saw  dengan  Aisyah  ra,  ada  beberapa hadis  yang  menunjukkan  bahwa  pernikahan  tersebut  mendasarkan  pada sebuah  mimpi,  dan  mimpi  para  Rasul  adalah  benar.  Jadi  hal  itu  merupakan ketentuan  Allah  yang  diberlakukan  untuk  Nabi  Muhammad  saw  yang  tidak serta  merta  harus  diikuti  sebagai  sunnah  Rasul,  sama  seperti  Rasul  yang beristri  lebih  dari  4  wanita  yang juga  tidak boleh  langsung  diterapkan  oleh umatnya  dengan  dalih  melaksanakan  sunahnya.  Ini  merupakan  salah  satu kekhususan bagi Nabi yang tidak berlaku untuk umatnya pada umumnya.
Pernikahan  Nabi  Muhammad  denga  Aisyah  berdasarkan  mimpi  ini diungkapkan dalam sebuah hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam
35 Dwi Rifiani, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal de Jure, Jurnal Syari’ah dan Hukum, 132
muslim  bahwasanya  Rasulullah  saw  bersabda:  “Engkau  diperlihatkan kepadaku  di  dalam  mimpi  selama  tiga  hari.  Seorang  malaikat  datang membawamu di dalam sepotong kain sutera. Malaikat itu berkata: “Ini adalah istrimu”. Aku lalu menyingkap wajahmu, ternyata wanita itu adalah engkau. Akupun  berkata;  “Kalau  ini  berasal  dari  Allah,  maka  Dia  akan  me wujudkannya.”Perkawinan  yang  penuh  berkah  itupun  membawa  kebaikan yang  besar,  karena  Aisyah  atas  kehendakNya  menjadi  salah  satu  dari Ummahatul Mukminin yang mampu menguasai ribuan hadis dan menjadi “ the life reference. ” 36
Begitu  banyak  pelajaran  yang  bisa  kita  eksplorasi  dari  hikmah disyariatkannya suatu hukum baik itu mubah, sunnah, wajib, makruh, maupun haram.  Jika  kita  cermati  lebih  detail  bahwa  ternyata  pernikahan  dini berdampak  positif  bagi  kemaslahatan  jika  dilakukan  dengan  tanpa  adanya unsur  keterpaksaan  baik  karena  kemauan  orang  tua  maupun  terpaksa menikah karena sudah telanjur hamil. Beberapa efek positif yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah:
Pertama ,  meminimalisir  terjadinya  perbuatan  asusila  dan  perilaku menyimpang di kalangan muda-mudi; Kedua , apabila jarak usia orang tua dan anak  berdekatan,  maka  ketika  anaknya  membutuhkan  perhatian  dalam  hal biaya  pendidikan,  diharapkan  orang  tuanya  masih  sehat  wal  afiyat  untuk menunaikan  kewajiban  tersebut. 37 Ketiga ,  saat  belum  menikah,  anak-anak muda  senantiasa  di  hinggapi  lintasan-lintasan  pikiran  yang  mengganggu. Pelampiasan  nafsu  akan  menjadi  tujuan  yang  paling  penting,  terutama  saat mereka  asyik  berpacaran  dengan  lawan  jenisnya.  Karena  itu  untuk menghindari dampak negative, maka keputusan untuk melakukan pernikahan dini  dapat  dibenarkan; Keempat ,  memiliki  tingkat  kemungkinan  hamil  yang
36 Dwi Rifiani, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal de Jure, Jurnal Syari’ah dan Hukum, 132.
37 Dr.  Alexis  Carell,  “ Man, The Unknown ”,  mengatakan  bahwa  semakin  dekat  jarak waktu yang memisahkan antara dua generasi, semakin kuat pula pengaruh moral orang tua kepada anaknya, 215
tinggi. Kehamilan bagi perempuan yang menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan di usia yang “sangat matang.” Kelima , meningkatkan jumlah populasi umat Islam.
Karena rentang masa produktifnya yang sedemikian panjang memungkinkan menghasilkan  keturunan  yang  jauh  lebih  banyak.  Diharapkan  bukan  hanya jumlah populasi secara kuantitas yang semakin banyak tetapi populasi calon penerus  genarasi  yang  banyak  secara  kuantitas  dan  tinggi  secara  kualitas; Keenam ,  meringankan  beban  para  orang  tua  yang  terlalu  fakir,  dan menyalurkan hasrat sang suami secara syar’i; Ketujuh , kemandirian sepasang suami  istri  untuk  memikul  tanggung  jawabnya  sendiri  tanpa  menjadi tanggungan orang lain. 38
Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dini pada  dasarnya  adalah mubah ,  akan  tetapi  perlu  diperhatikan  bahwa  dalam hal-hal  tertentu  jika  perkawinan  dini  dianggap  dapat  memberikan  dampak buruk  bagi  perkembangan  masyarakat  ke  depannya.  Maka  salah  satu solusinya  ialah  dengan  melakukan  kajian  ulang  terhadap  materi  muatan peraturan  perundang-undangan  yang  dianggap  kurang  relevan  terhadap perkembangan  masyarakat  untuk  dilakukan  revisi.  Salah  satu  contohnya dengan merevisi Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan  yang  mengatur  batasan  umur  bagi  kedua  calon  yang hendak  melangsungkan  perkawinan  yang  awalnya  laki-laki  mencapai  19 tahun  dan  perempuan  16  tahun  menjadi  laki-laki  dan  perempuan  harus berusia 19 tahun sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## C. Penutup
1. Nikah sirri pada umumnya mengandung makna yang luas, akan tetapi jika dikaitkan dengan konteks keindonesiaan maka nikah sirri dapat dipahami dengan  perkawinan  yang  sah  menurut  agama  akan  tetapi  perkawinan
38 Dwi Rifiani, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam , Jurnal de Jure, Jurnal
Syari’ah dan Huku m, 132
tersebut tidak tercatat pada lembaga khusus yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).  Jika ditelaah kembali bahwa nikah sirri semacam ini hukumnya  sah  karena  telah  memenuhi  syarat-syarat  dan  rukun  nikah, tetapi di sisi lain Indonesia sebagai negara hukum, telah mengatur hal-hal yang  berkaitan  dengan  hal  ini.  Yaitu  dengan  mengharuskan  pencatatan terhadap  setiap  perkawinan  yang  diselenggarakan  guna  menjamin perlindungan hukum bagi pihak perempuan (istri) dalam suatu pernikahan. Hal  ini  tidak  lain  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan kemaslahatan  bagi  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  pernikahan  tersebut khususnya istri dan anak yang lahir dari suatu pernikahan. Hal ini sejalan dengan  perintah  Allah  swt.  Dalam  QS.  al-Nisa/4:  59.  Serta  pendapat  M. Quraish  Shihab  yang  memandang  bahwa  perkawinan  tanpa  pencatatan dapat  mengakibatkan  dosa  bagi  pelakunya,  karena  telah  melanggar ketentuan  yang  telah  di  tetapkan  oleh  pemerintah  dan  DPR (ulil amri).
Kaidah  lain  mengatakan  bahwa  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah sebagai ulil amri yang berdasarkan kepada asas maslahah maka harus dipatuhi.
2. Hukum Islam, dalam hal ini al-Qur`an dan hadis, tidak menyebutkan secara spesifik  tentang  usia  minimum  untuk  menikah.  Persyaratan  umum  yang lazim  dikenal  adalah  sudah  baligh,  berakal  sehat,  mampu  membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Sedangkan menurut UU No. 16/19 tentang perubahan atas UU  No.1/1974,  telah  mengubah  ketentuan  terkait  batasan  umur  untuk kawin yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laiki menjadi  19  tahun  untuk  keduanya.  Perubahan  atas  ketentuan  umur tersebut tentu tidak lahir begitu saja, mengingat besarnya dampak negatif yang  diakibatkan  dari  perkawinan  anak  di  bawah  usia  yang  menuntut perubahan atas aturan yang telah berlaku selama beberapa dekade yang dengan perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa keadilan
dan  kemaslahatan  bagi  kedua  belah  pihak  dalam  sebuah  perkawinan khususnya bagi pihak perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi, Al-fadlil, Hikmah dan Ketentuan Pernikahan Dini ,”
dalam Jurnal Salafiyyun, http:// fadhlihsan.wordpress.com
Abduh,  Muhammad, Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri, An-Nabhani, Taqiyuddin, Al ‐ Syakhsiyyah al ‐ Islamiyah, Juz III, t.t: t.p, 1953
A. Rahman, Asjmuni, Qa’idah ‐ Qa’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah ), cet. 1. Jakarta:
Bulan Bintang, 1976
Candraningrum, Dewi, Dhewy, Anita, dll. Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan  Kemiskinan:  Status  Anak  Perempuan  dalam  Pernikahan  Anak  di Sukabumi  Jawa  Barat, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan. Vol. 21 No. 1 , Februari 2016 Candraningrum,  Dewi , Negotiating Veiling: Politics and Sexuality in Contemporary Indonesia ). KHES: IRASEC, 2013
Devita,  Irma, Akibat Hukum Dari Nikah Sirri h.  I.  http://irmadevita.com  (15 Februari 2010)
Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam , cet. I. Jakarta: Logos, tt.
Hanafi,  Yusuf,  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur  dalam  Perspektif  Hukum Islam, Jurnal Ulumuna, Volume XII Nomor 2 Desember 2008
Maloko,  M.  Tahir,  Nikah  Sirri  Perspektif  Hukum  Islam , Jurnal Sipakalebbi’. Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
Muhdhar,  M.  Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No. 7 Tahun 1989, dan KHI di di Indonesia , Bandung: Al-Bayan, 2000
Muhammad  Abduh,  Mohammad,  ”Pemikiran  Muhammad  Quraish  Shihab
Tentang Nikah Sirri ”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012
Musthafa Al-Maraghi, Ahmad, Tafsir Al ‐ Maraghi, juz 5 .Semarang: Toha Putra, 1986
Nasution,  Khoiruddin, Hukum Perkawinan I dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, cet.  1.  Yogyakarta:  Academia  Tazzafa,
2005
Ramulyo,  Idris, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , cet. 1. Jakarta: BUMI AKSARA, 1996.
Ramayulis, Perlukah Pemberian Mahar Terhadap Calon Isteri. Cet. II, Jakarta:
Lentera Hati, 2001
Rifiani, Dwi , Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam , Jurnal de Jure, Jurnal Syari’ah dan Hukum. Volume 3 Nomor 2 , Desember 2011
Sabiq, Sayid Fiqih aS ‐ Sunnah, Juz II. Cet. I; Lebanon: 1992
S. Askar, Kamus Al ‐ Azhar , cet. 1. Jakarta: Senayan Publishing, 2009
Saptandari,  Pinky,  Pembangunan  Ketahanan  Keluarga  Sebagai  Upaya Pencegahan  Perkawinan  Anak, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan. Vol. 21 No. 1 , Februari 2016
Setiawati, Effi, Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar. Jawa Barat: Eja Insani,
2005
Setio  Pamuji,  Widodo,  Status  Anak  dan  Perempuan  dalam  Perkawinan  Siri:
Kajian  Ketahanan  Keluarga  dan  Human  Security , Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan. Vol. 21 No. 1 , Februari 2016
Syathibi, Imam , Al ‐ Muwafaqat. Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah.