## EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERATURAN DISIPLIN DAN TINGKAT KESADARAN HUKUM ANGGOTA POLRI OLEH  BAGIAN HUKUM POLRES SAWAHLUNTO
1) Hendra Jesastra Saragih, 2) Otong Rosadi, 3) Iyah Faniyah
1) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: hendrasaragih14@gmail.com
2) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk
3) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: iyahfaniyah01@gmail.com

## ABSTRACT
The  Legal  Dissemination  Efforts  by  the  Legal  Sector  of  the  Sawahlunto  Police  to  Increase Legal Awareness of Police Members is in the form of legal counseling about various laws and regulations, especially things that are often done by Polri personnel in the jurisdiction of the Sawahlunto Resort Police. The Effectiveness of Legal Dissemination by the Legal Sector of the Sawahlunto Police on the Level of Legal Awareness of Police Members has not been effective as an effort to prevent Police members from committing criminal acts again. The measure of effectiveness  used  here  is  that  there  are still  violations  of  the  law  by  members  of the  police. The Factors That Become Obstacles in Legal Dissemination by the Sawahlunto Police's Legal Division  to  Increase  Legal  Awareness  of  Polri  Members,  especially  the  lack  of  legal awareness of Polri members. The regulation regarding the Police Professional Code of Ethics does not provide sufficient explanation, resulting in multiple interpretations of the regulations, so  further  elaboration  from  the  National  Police  legal  experts  regarding  the  National  Police Chief  Regulation  Number  14  of  2011  concerning  the  Police  Professional  Code  of  Ethics  is needed.  This  condition  also  makes  it  difficult  for  socialization  speakers  to  provide socialization  materials.  There  are  frequent  changes  to  the  rules  of  internal  law  within  the Police.
Keywords: Effectiveness, Socialization, Legal Awareness, Police Members

## ABSTRAK
Upaya  Sosialisasi  Hukum  Oleh  Bidang  Hukum  Polres  Sawahlunto  Untuk  Meningkatkan Kesadaran  Hukum  Anggota  Polri  adalah  dengan  berbentuk  penyuluhan  hukum  tentang berbagai peraturan perundang undangan terutama hal hal  yang sering dilakukan oleh personil Polri  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Sawahlunto.  Efektifitas  Sosialisasi  Hukum  Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Anggota Polri belum efektif sebagai upaya pencegahan bagi anggota Kepolisian agar tidak melakukan tindak pidana kembali.  Ukuran  efektifitas  yang  digunakan  disini  adalah  masih  adanya  pelanggaran  hukum yang  dilakukan  anggota  kepolisian.  Faktor  Faktor  Yang  Menjadi  Kendala  Dalam  Sosialisasi Hukum  Oleh  Bidang  Hukum  Polres  Sawahlunto  Untuk  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum Anggota  Polri  terutama  adalah  kesadaran  hukum  yang  dimiliki  anggota  Polri  kurang.
Peraturan  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri  tidak  tersedia  penjelasan  yang  memadai,  sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum  Polri  tentang  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi Kepolisian.  Kondisi  ini  juga  membuat  kesulitan  bagi  pemateri  sosialisasi  dalam  memberikan bahan sosialisasi. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri.
Kata Kunci: Efektifitas, Sosialisasi, Kesadaran Hukum, Anggota Polri

## PENDAHULUAN
Secara  implisit  Bhayangkara  Polri  merupakan  harapan  dan  teladan  bangsa,  ia  adalah harapan  karena  mengemban  tugas-tugas  untuk  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat. Cita-cita dan citra Bhayangkara sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat  yang  dengan  cuma-cuma  diberikan  kepada  setiap  Bhayangkara  Polri,  namun eksistensinya  perlu  diproses,  aktivitas  serta  perjuangan  yang    paling  panjang  dan membutuhkan  banyak  pengorbanan.  Bhayangkara  harapan  dan  teladan  bangsa  perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata. 1
Namun, walaupun peraturan disiplin bagi anggota Polri ini telah diberlakukan, saat ini makin  marak  kasus-kasus  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Anggota  Polri  yang  sebenarnya mereka  adalah  pengayom  bagi  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  tugas  maupun  di  luar  tugas tidak jarang ditemui anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan  banyak  yang  termasuk  pelaku  tindak  pidana.  Sebagai manusia  biasa  seorang  anggota Polri  juga  memiliki  kadar  kekuatan  iman  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  baik  menyangkut disiplin  maupun  kode  etik.  Banyaknya  godaan  terutama  yang  berwujud  materi menyebabkan adanya  oknum-oknum  anggota  Polri  tergiur  untuk  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  atau tindak  pidana  baik  yang  bersifat  ringan  maupun  berat  dengan  sanksi  mulai  dari  peringatan sampai pemecatan.
Data  yang  didapat  dari  Mabes  Polri,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri) mencatat  pelanggaran  disiplin  personel  Polri  pada  tahun  2018  sebanyak  6.017  kasus, mengalami  peningkatan  sebesar  43  persen  dari  tahun  2017,  sedangkan  yang  berhasil diselesaikan sebanyak 4.154 kasus atau 69 persen. Terkait hal itu, sepanjang tahun 2018 Polri telah  memberhentikan  secara  tidak  hormat  595  personelnya,  mengalami  kenaikan  sebanyak 328  personel  atau  55,12  persen  dibanding  tahun  2017.  Jajaran  Pengawasan  Polri,  baik Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) selama  tahun  2018  telah  menerima  pengaduan  masyarakat  sebanyak  1.148  pengaduan  dan telah selesai ditanggapi sebanyak 774 pengaduan .2
Berangkat  dari  persoalan  tersebut,  berdasarkan  pada  teori  efektivitas  hukum  yang dikemukakan  Soerjono  Soekanto  yaitu  bahwa  faktor-faktor  yang  menghambat  efektivitas penegakan  hukum  tidak  hanya  terletak  pada  sikap  mental  aparatur  penegak  hukum  (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering  diabaikan. 3 Menurut  Soerjono  Soekanto  efektif  adalah  taraf  sejauh  mana  suatu
1 Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri ,  PT Cipta Manunggal,  Jakarta, 1996, hlm 6
2 Markas  Besar  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, https://www. polri .go.id/ ,  diakses  pada  tanggal 15 November 2020
3 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 23
kelompok  dapat  mencapai  tujuannya.  Hukum  dapat  dikatakan  efektif  jika  terdapat  dampak hukum  yang  positif,  pada  saat  itu  hukum  mencapai  sasarannya  dalam  membimbing  ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. 4
Tindakan-tindakan  tersebut  terjadi  karena  beberapa  hal  yang  masih  kurang  dibenahi. Di  Polres  Sawahlunto  dalam  tiga  tahun  terakhir  terjadi  58  kasus  pelanggaran  hukum  oleh anggota Polres sawahlunto. Diantaranya terdapat 30 perkara tindak pidana, berupa narkotika, penadahan  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Sisanya  sebanyak  28  (dua  puluh  delapan) perkara adalah pelanggaran hukum ringan seperti pelanggaran lalulintas. Terhadap tingkat atau jumlah  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  anggota  Polres  Sawahlunto  tersebut  maka dirasakan  perlu  untuk  dilakukan  upaya  upaya  dalam  peningkatan  kesadaran  hukum  anggota Polres sawahlunto.
Permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah  upaya  sosialisasi  hukum  oleh  bagian  hukum Polres Sawahlunto untuk meningkatkan kesadaran hukum anggota Polri dan efektifitasnya.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN
A. Upaya  Sosialisasi  Hukum  Oleh  Bidang  Hukum  Polres  Sawahlunto  Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri
Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah serangkaian  norma  untuk  membina,  menegakkan  disiplin  dan  memelihara  tata  tertib kehidupan  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Adapun  bentuk  pelanggaran peraturan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Disiplin  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia adalah ucapan, tulisan atau perbuatan angggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
Eksistensi  hukum  disiplin  anggota  Polri  dilatar  belakangi  oleh  pemikiran  bahwa Polri  merupakan  suatu  organisasi  dan  bukanlah  segerombolan  orang  yang  berkumpul  dan bertindak  bebas  semaunya. 5 Organisasi  harus  memiliki  aturan  tata  tertib  perilaku  bekerja, bertindak maupun bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi kepolisian. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang memiliki aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan intern tersebut diperlukan untuk meningkatakan kinerja, profesionalisme dan kredibilitas serta mendukung pelaksanaan tugas Polri.
Banyaknya  perkara  pelanggaran  hukum  oleh  anggota  kepolisian  akhir  akhir  ini cukup  meresahkan.  Tidak  banyak  juga  diantara  mereka  yang  melakukan  tindak  pidana. Padahal  mereka  adalah  apparat  penegak    hukum  yang  seharusnya  menegakkan  hokum
4 Ibid
5 Supriadi,  “ Eksistensi  Hukum  Disiplin  Anggota  Polri  Pasca  Separasi  Polri-TNI” ,  Mimbar  Hukum, Volume X (Juni, 2004), hlm. 3.
bukan melanggar hukum. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran  hukum oleh  anggota  Kepolisian  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  hukum.  Pelaksanaan sosialisasi  hukum  berbentuk  penyuluhan  hukum  tentang  berbagai  peraturan  perundang undangan  terutama  hal  hal    yang  sering  dilakukan  oleh  personil  Polri  di  wilayah  hukum Kepolisian  Resor  Sawahlunto  sebagai  penyadaran  bagi  anggota  kepolisian  agar  tidak melakukan berbagai perbuatan yang melanggar hukum. Sosialisasi dan penyuluhan tentang kejahatan pencurian dan tindak pidana narkotika misalnya  yang dilaksanakan bagi seluruh personil  yang  bertugas  di  jajaran  wilayah  hukum  Polres  Sawahlunto.  Para  peserta sosialisasi  ini  menyambut  dengan  sangat  antusias  terhadap  sosialisasi  ini  dan  mereka merespon dengan sangat baik serta berpartisipasi dengan tanya jawab terhadap pasal-pasal dan ancaman hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana.
Polres  Sawahlunto  telah  melakukan  kegiatan  sosialisasi  Peraturan  Pemerintah Nomor  1  Tahun  2003  Tentang  Pemberhentian  Anggota  Polri  dimana  ketika  ada  Anggota Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  maka  akan  dilakukan  penyelesaian  melalui  peradilan umum  seperti  yang  berlaku  bagi  masyarakat  pada  umumnya  dan  diatur  dalam  Peraturan pemerintah  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Pelaksanaan  Tehnis  Institusional  Peradilan Umum  Bagi  Anggota  Polri.  Setelah  mendapat  putusan  tetap  dari  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap,  maka  yang  dilihat  dari  tindak  pidana  tersebut  bukanlah  hanya Incrahct  dari  putusan  pengadilan  itu  akan  tetapi  ancaman  tentang  tindak  pidana  tersebut, yaitu  hukuman  disiplin  bagi  anggota  Kepolisian  yang  melakukan  tindak  pidana. Sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik Profesi  Polri  dimana  Pasal  22  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  tahun  2011 tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri  yaitu  sanksi  administrasi  berupa  rekomendasi  PTDH (Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat)  dikenakan  melalui  sidang  KKEP  terhadap pelanggar  yang  dengan  sengajar  melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  hukuman pidana  penjara  4  (empat)  tahun  atau  lebih  dan  telah  diputus  oleh  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap.
Dengan  demikian  apabila  peraturan-peraturan  tersebut  dilakukan  sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman personil Polri tentang proses dan  Implementasi  dari  peraturan  tersebut  sehingga  dengan  mengertinya  personel  Polri tehadap  peraturan  yang  mengikat  sehingga  anggota  memahami  peraturan  yang dilingkungan Polri sehingga personil Polri akan menghindari perbuatan tindak Pidana dan miminimalisir angka tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.
Kegiatan  Sosialisasi  tidak  hanya  berbentuk  penyuluhan  saja  tapi  juga  dilakukan dengan  membagikan  bahan  bahan  ketentuan  hokum  tentang  tindak  pidana  dan  ketentuan peraturan  disiplin  bagi  anggota  Polri  kepada  masing  masing  anggota  Kepolisian  Polres Sawahlunto.  Disamping  itu  juga  dilakukan  pendekatan  persuasive  oleh  bagian  hokum kepada  anggota  Kepolisian  dan  anggota  keluarganya  yang  dianggap  mempunyai  catatan kelakuan pelanggaran hukum dan disiplin yang buruk.

## B. Efektifitas  Sosialisasi  Hukum  Oleh  Bidang  Hukum  Polres  Sawahlunto  Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Anggota Polri
Pada  umumnya  orang  berpendapat  bahwa  kesadaran  warga  masyarakat  terhadap hukum  yang  tinggi  mengakibatkan  para  warga  masyarakat  mematuhi  ketentuan  peraturan
perundang    undangan  yang  berlaku.  Sebaliknya  apabila  kesadaran  warga  masyarakat terhadap  hukum  rendah,  maka  derajat  kepatuhannya  juga  rendah.  Pernyataan  yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat.
Peningkatan  kesadaran  seyogianya  dilakukan  melalui  penerangan  dan  penyuluhan hukum  yang  teratur  atas  dasar  perencanaan  yang  mantap.  Penyuluhan  hukum  bertujuan agar  warga  masyarakat  dalam  hal  ini  anggota  Kepolisian  mengetahui  dan  memahami hukum  hukum  tertentu.  Penerangan  dan  penyuluhan  hukum  harus  disesuaikan  dengan masalah-masalah  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat  dan  kerentan  tindak  pidana  yang sering  dilakukan  oleh  anggota  Kepolisian.  pada  suatu  waktu  yang  menjadi  sasaran penyuluhan hukum.
Demokrasi adalah menyangkut kesadaran, perilaku, dan struktur sosial  yang relatif mapan, sehingga pembaruan terhadap hukum yang harus dilakukan oleh bangsa  Indonesia akan  membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama.  Hal  itu,  masalahnya  bukan  saja  menyangkut produk-produk  hukum  berupa  perundang-undangan,  kebijakan  administrasi  atau  putusan hakim,  tetapi  menyangkut  pula  kesadaran  hukum  dan  struktur  sosial  yang  menopangnya. Hal  ini  berkaitan  dengan  proses  demokratisasi  yang  menyangkut  transformasi  sosial  yang lebih luas. Perkembangan perundang undangan memerlukan pengetahuan masyarakat yang lebih luas dari hari ke hari.
Hukum merupakan wujud dari produk sistem politik dan berguna untuk kepentingan pengendalian  sosial  dalam  suatu  sistem  sosial.  Di  sini  hukum  akan  berfungsi  sebagai instrumen  untuk  menjaga  keserasian  hubungan  masyarakat  dalam  proses  interaksi  sosial dengan  kelompok  solidaritas  sosial  lainnya.  Menurut  Weber  hukum  yang  rasional  dan formil  merupakan  dasar  bagi  suatu  negara  modern  yang  didasarkan  pada  hubungan fungsional (solidaritas mekanis) dengan spesifikasi pembagian tugas berdasarkan prosedur administrasi.  Dalam  rangka  penegakan  hokum,  maka  pemerintah  telah  mengeluarkan beberapa  instrumen  hukum,  baik  yang  bersifat  nasional  maupun  hasil  meratifikasi hukum internasional.  Di  samping  secara  positivisme  dalam  penegakan  hukumnya,  maka pemerintah juga menggiatkan peranan dari pranata pranata adat atau hukum adat setempat.
Aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  Kepolisian  harus  memiliki  kesadaran  hukum yang  tinggi.  Perilaku  anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran  dapat  mempengaruhi kinerjanya  sebagai  anggota  Polri  sebagaimana Teori  efektifitas  hukum  yang  dikemukakan Soerjono Soekanto, relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa  faktor-faktor  yang  menghambat  efektifitas  penegakan  hukum  tidak  hanya  terletak pada  sikap  mental  aparatur  penegak  hukum  (hakim,  jaksa,  polisi  dan  penegakan  hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Bagian Hukum Polres sawahlunto telah melakukan  sosialisasi  hukum  bagi  anggota  Kepolisian  Polres  Sawahlunto.  Sosialisasi hukum  dilakukan  terutama  adalah  tentang  penerapan  berbagai  ketentuan  perundang undangan  terhadap  disiplin  anggota  Polri  dan  tentang  berbagai  ketentuan  hukum  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana.  Sosialisasi  hukum  bagi  anggota  Polri  tersebut  dapat dikatakan  belum    efektif  sebagai  upaya  pencegahan  bagi  anggota  Kepolisian  agar  tidak melakukan  tindak  pidana  kembali.  Ukuran  efektifitas  yang  digunakan  disini  adalah  masih adanya  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  anggota  kepolisian.  Sebagaimana  data  yang
diperoleh  dari  bagian  hukum  Polres  sawahlunto  dimana  setiap  tahunnya  terjadi  kenaikan tindak  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  anggota  Kepolisian  Polres    Sawahlunto. Meskipun  adanya  angka  penurunan  namun  bersifat  tidak  tetap  karena  pada  tahun berikutnya kembali terjadi pelanggaran  hukum oleh anggota Kepolisian.
Realitas  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  anggota  Kepolisian  Polres  Sawahlunto yang  sampai  pada  tahapan  sadar  hukum  belum  banyak,  sulit  dikwantitatifkan  tapi  yang pasti  bahwa  jumlah  mereka  yang  sadar  hukum  tentunya  lebih  kecil  dari  mereka  yang sekedar  hanya  tahu  hukum.  Data  primer berupa  hasil  survey  terhadap  anggota  Kepolisian dan diperkuat dengan data sekunder jelas menunjukkan bahwa disetiap anggota Kepolisian mempunyai  potensi  untuk  bermasalah  dengan  hukum,  seperti  untuk  melakukan  kejahatan, pelanggaran hukum, penyalah gunaan kewenangan, penyalah gunaan jabatan, wan prestasi dst.  Sehingga  setiap  Anggota  Kepolisian  adalah  merupakan  obyek  yang  perlu  untuk dijadikan objek penyuluhan hukumatau sosialisai hukum. Fenomena yang terjadi sosialisasi hukum terhadap anggota  Kepolisian tersebut hanya membuat mereka sekedar tahu hukum bukan menjadi sadar hukum.

## C. Faktor Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri
Kondisi  melemahnya  disiplin  dan  profesionalisme  anggota  Polri  yang  terjadi  pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana,  tindakan  sewenang-wenang  anggota  Polri,  dan masih  banyak  kasus  lain  yang  menggambarkan  kurang  disiplinnya  anggota  Polri, menjadikan  keprihatinan  sendiri  bagi  masyarakat  terkait  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok Polri  yaitu  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum, terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Faktor-faktor  yang  menghambat  dalam  sosialisasi  hukum  sebagai  upaya peningkatan  disiplin  di  Polres  Sawahlunto  yaitu  kesadaran  hukum  yang  dimiliki  anggota Polri  kurang. 6 Meskipun  telah  dilakukan  sosialisasi  hukum  pelanggaran  hukum  tetap  saja terjadi.  Makna  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat  memiliki  arti  penting  dalam mendukung  tetap  tegaknya  hukum  (law  inforcement).  Kesadaran  berasal  dari  kata  sadar yang  berarti  insyaf,  merasa,  tahu  atau  mengerti.  Menyadari  berarti  mengetahui, menginsyafi, merasai. Kesadaran berarti keinsyafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.
Kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Dalam batasan pengertian  yang  luas  kesadaran  hukum  adalah  potensi  yang  harus  membudaya  dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan. Kesadaran hukum tidak lain adalah suatu kesadaran  yang  ada  di  dalam  kehidupan  manusia  untuk  selalu  patuh  dan  taat  kepada
6 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Provos  dan  Keamanan  (Kasi  Propam)  Kepolisian  Resor Sawahlunto  pada tanggal 5 Mei 2021
hukum. Anggota Polri yang kurang akan kesadaran mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 2  Tahun  2003  tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota  Polri  merupakan  salah  satu  faktor penghambat penegakan disiplin karena di dalam diri seorang anggota Polri sudah tidak ada pondasi.  Kesadaran  hukum  yang  kurang  dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan  dan keterampilan anggota.
Polri  yang  masih  minim  dan  belum  terinternalisasinya  filosofi  kepolisian  secara menyeluruh.  Lingkungan  atau  pergaulan  juga  merupakan  faktor  penghambat  penegakan disiplin.  Pengaruh  lingkungan  keluarga  yang  menuntut  untuk  menjadi  kaya  atau  sebagai perantara untuk membangun karir dan juga pengaruh oleh pergaulan sesama anggota Polri, seperti  nilai-nilai  konsumerisme  yang  masuk  sehingga  mempengaruhi  perilaku  anggota Polri  dalam  pelaksanaan  tugasnya.  Pergaulan  merupakan  kelanjutan  dari  proses  interaksi sosial  yang  terjalin  antara  individu  dalam  lingkungan  sosialnya.  Kuat  lemahnya  interaksi sosial  mempengaruhi  erat  tidaknya  pergaulan  yang  terjalin.  Benih-benih  pergaulan  yang tidak  sehat  mengarah  kepada  pola  perilaku  yang  merugikan  bagi  perkembangan  dirinya sendiri maupun dampaknya bagi orang lain.
Untuk  mengantisipasi  permasalahan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  ada  beberapa hal yang merupakan sumber kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Polri, antara lain:
1. Tersedianya pedoman kerja pembinaan SDM Polri.
2. Adanya  komitmen  internal  Polri  untuk  merubah  lebih  baik.  Hal  ini  diaktualisasikan dalam visi misi dan rencana strategis Polri yang pernah disampaikan oleh Kapolri untuk menuju perubahan paradigma baru..
3. Kebangaan terhadap organisasi masih cukup kuat.
4. Pola pengawasan dan pengendalian dapat berfungsi  secara baik yang dilakukan secara struktual maupun fungsional.
5. Terpenuhinya  anggaran  yang  dibutuhkan  Polri  untuk  pembangian  dan  pengunaan kekuatan kepolisian.
6. Pembenahan fasilitas penunjang pelayanan terhadap masyarakat meskipun belum cukup memadai  namun  adanya  fasilitas  tersebut  sudah  cukup  membantu  kelancaran  tugas Polri.
Upaya  peningkatan  kegiatan  sosialisai  hukum  terus  dilakukan  untuk  meningkatkan kesadaran  hukum  anggota  kepolisian  namun  belum  menunjukan  hasil  sesuai  yang diinginkan  yaitu  tidak  terjadinya  pelanggaran  hukum  oleh  anggota  Kepolisian.  Hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut diantranya adalah:
1. Peraturan  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri  tidak  tersedia  penjelasan  yang  memadai, sehingga  mengakibatkan  peraturan  yang  multitafsir,  maka  perlu  adanya  penjabaran lebih  lanjut  dari  ahli  hukum  Polri  tentang  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2011 tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian.  Kondisi  ini  juga  membuat  kesulitan  bagi pemateri sosialisasi dalam memberikan bahan sosialisasi.
2. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri.
3. Adanya  Faktor  Psikologis  bagi  pimpinan  selaku  Ankum  untuk  memberikan  efek  jera misalnya  menvonis  PTDH  (pemberhentian  tidak  dengan  hormat)  bagi  anggota  yang melanggar  Kode  Etik  Polri,  dengan  mempertimbangkan  keluarga  yang  bersangkutan sehingga kesadaran hukum anggota Polri belum juga terwujud.

## KESIMPULAN
Peningkatan intensitas sosialisasi hukum yang dilakukan terhadap anggota Polri, tidak hanya  dengan  narasumber  dari  institusi  Polri  saja  tapi  juga  dari  akademisi.  Agar  dibuatnya pola atau metode sosialisasi lain yang dirasakan lebih efektitif dari pada pola yang ada saat ini yaitu dengan penyuluhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri ,  PT Cipta Manunggal,  Jakarta, 1996
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, https://www. polri .go.id/
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Supriadi,  “ Eksistensi  Hukum  Disiplin  Anggota  Polri  Pasca  Separasi  Polri-TNI” ,  Mimbar Hukum, Volume X (Juni, 2004)