Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 524-530
Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam Pengembangan BUMDES Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Lampung
Ahmad Hazas Syarif 1), Ahmad Habibi 2) 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung *Email korespondensi: hazassyarif@radenintan.ac.id

## Abstract
Higher education plays an essential function and role in the development of Human Resources (HR), this is what makes Indonesians look forward to higher education institutions, especially Islamic colleges, to build skilled and self-sufficient generations. The State Islamic Universities in Lampung is divided into two different institutions, Raden  Intan  State  Islamic  University  Lampung  (UIN  RIL)  and  Metro  State  Islamic  Institute  (IAIN  Metro) Lampung. Education occupies a strategic position in economic development when high-quality human resources are  viewed as  the  determining factor in  successful  development.  Likewise,  most  economists  agree that  human resources are the most decisive factor in character and National development speeds and Economy. This research is a qualitative study, with an entire population of Bumdes in the Lampung province of 1,988 and the identification of samples to 95 BUMDes. The results of this study found that out of 475 BUMDes administrators, there were still a few who had a undergraduate education background (S1), and they are not from state Islamic religious universities, because the contribution of alumni from UIN Raden Intan Lampung and IAIN Jurai Siwo remain limited in the business or partners of the various provinces of Lampung province.
Keywords: State Islamic Religious Universities, BUMDes, Independent Villages.
Saran  sitasi: Syarif,  A.  H.,  &  Habibi,  A.  (2022).  Peran  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri  dalam Pengembangan BUMDES Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Lampung. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (01), 524-530. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4261
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4261

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  bagian  integral  dari pembangunan  nasional,  dimana  usaha  peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara keseluruhan  dilakukan  secara  berkelanjutan  yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan (Adisasmita,  2018).  Pengembangan  masyarakat dalam  konteks  ini  dapat  ditafsirkan  sebagai pembangunan  nasional  yang  mendorong  adanya pembangunan  regional.  Dimana  pengembangan  dan pemberdayaan menekankan pentingnya pembangunan berbasis  masyarakat, bottom-up .  Gagasan  seperti  ini didasari oleh sebuah cita-cita untuk mengembangkan, merekonstruksi  struktur  masyarakat  agar  menjadi lebih berdaya melalui regulasi yang lebih menekankan program implementasi yang bepihak pada kepentingan rakyat kecil. Pendekatan yang digunakan dalam  model  pembangunan  masyarakat  adalah pembangunan  tingkat  lokal  atau  menyatu  dengan budaya lokal.
Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  desa  adalah dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Desa,  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  4  Tahun  2015 tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) (Menteri  Desa,  2015).  BUMDes  diharapkan  mampu menjadi  motor  penggerak  kegiatan  ekonomi  di  desa yang  juga  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial  dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya  dalam  penyediaan  pelayanan  sosial, sedangkan  sebagai  lembaga  komersial  BUMDes bertujuan  mencari  keuntungan  untuk  meningkatkan pendapatan  desa.  Secara  Nasional,  desa  memiliki potensi  yang  sangat  besar  seperti  potensi  dibidang pertanian,  perkebunan,  perikanan,  desa  wisata maupun desa energi terbarukan. Namun ada beberapa
kendala  dalam  mengembangkan  BUMDes  seperti iklim  desa  yang  kurang  kondusif,  keterbatasan informasi,  rendahnya  produktivitas,  keterbatasan permodalan  dan  akses  pembiayaan,  serta  rendahnya jiwa  kewirausahaan  dari  para  pengelola  serta masyarakat.
Begitu juga dengan Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan penggunaan dana desa, terutama untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum  seluruhnya  memberi  kontribusi  terhadap peningkatan perekonomian desa. Berdasarkan Ikhtisar Hasil  Pemeriksaan  Semester  II  2018  oleh  BPK disebutkan,  pemerintah  daerah  (Pemda)  belum memiliki kebijakan yang lengkap dan selaras dengan dana  desa.  Akibatnya,  pemerintah  desa  belum seluruhnya memiliki regulasi yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, sebanyak 1.034 BUMDes tidak menyampaikan laporan, sebanyak 871 BUMDes  pembentukannya  belum  didukung  dengan studi kelayakan, dan 864 BUMDes belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan BUMDesa. Selanjutnya,  sebanyak  585  BUMDes belum  didukung  oleh  pengelola  yang  kompeten. Selain  itu,  547  BUMDes  bidang  usahanya  belum sesuai  dengan  potensi  unggulan  desa. Akibatnya, BUMDes  belum  seluruhnya  memberi  kontribusi terhadap  peningkatan  perekonomian  desa  (Rika, 2019).
Dari keadaan tersebut, Perguruan tinggi mempunyai  fungsi  dan  peranan  yang  sangat  penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal  inilah  yang  membuat  bangsa  Indonesia  sangat berharap  pada  lembaga-lembaga  pendidikan  tinggi, khususnya  Perguruan  Tinggi  Islam  untuk  dapat melahirkan  generasi  yang  terampil  dan  mandiri. Perguruan  Tinggi  Islam  Negeri  di  Lampung  terdiri dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN  RIL)  dan  Institu  Agama  Islam  Negeri  Metro (IAIN  Metro)  Lampung.  Maka  berdasarkan  hal tersebut  UIN  RIL  dan  IAIN  Metro  yang  telah menghasilkan banyak lulusan dari semenjak berdirinya  sampai  dengan  sekarang  (Bag.  Akademik kemahasiswaan  UIN  RIL  dan  IAIN  Metro)  harus mampu  menjawab  permasalahan  yang  dialami beberapa BUMDes yang kekurangan SDM. Harapan dari  perguruan  Tinggi  adalah  bagaimana  lulusannya bisa memberikan kontribusi positif dalam pengembangan  BUMDes  (IAIN  Metro,  2017)  dan (UIN Raden Intan, 2017).

## 1.1. Teori Kelembagaan
Kelembagaan ( institution ) adalah organisasi atau kaidah formal maupun informal yang dibentuk untuk mengatur  perilaku  dan  tindakan  masyarakat  tertentu pada  kegiatan  sehari-hari  maupun  tindakan-tindakan pencapaian usaha (Mubyarto, 2013).
(Alkadafi,  2014)  menjelaskan  bahwa  predikat yang  diberikan  pada  kelembagaan  adalah  sebagai suatu  kerangka  hukum  atau  hak-hak  alamiah  yang mengatur  tindakan  masing-masing  individu  yang bernilai  tambahan  ataupun  berbentuk  suatu  kritik terhadap ilmu ekonomi klasik dan memiliki hubungan dengan perilaku- perilaku ekonomi.
Definisi  kelembagaan  dapat  dipilah  dalam  dua klasifikasi.  Kelembagaan  jika  dilihat  dari  prosesnya merupakan  upaya  merancang  pola  interaksi  antar pelaku  ekonomi  agar  dapat  melakukan  kegiatan transaksi.  Kelembagaan  memiliki  tujuan  untuk menciptakan  efisiensi  ekonomi  berdasarkan  pada politik dan sosial antar pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi (Alkadafi, 2014).
1.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2, Badan Usaha  Milik  Desa,  selanjutnya  disebut  BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan masyarakat Desa.
BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut  berdasarkan  kebutuhan  dan  ekonomi  desa. BUMDes  dibentuk  berlandaskan  atas  peraturan perundang-undang  yang  berlaku  atas  kesepakatan antar  masyarakat  desa.  Tujuan  BUMDes  adalah meningkatkan  dan  memperkuat  perekonomian  desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanaan sosial yangberpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes  telah  memberikan  kontribusi  positif  bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam
mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya  dalam  menghadapi Asean  Economic Community 2015 (Alkadafi, 2014).

## 1.3. Pembangunan Desa Mandiri
Pengertian  desa  diatur  dalam  Undang-Undang No.  32  Tahun  2004  pada  Pasal  1  ayat  (12)  sebagai berikut  “Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal- asul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pengertian Desa yang dijelaskan  pada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-  Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan “Desa adalah desa dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Desa  mandiri  adalah  desa  yang  mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari  Pemerintah,  bantuan  tersebut  hanya  bersifat perangsang.  Pembangunan  desa  mandiri  meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat  partisipatif,  transparan,  akuntabel  dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut melalui beberapa serangkaian tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset desa serta  musyawarah  rencana  pembangunan  desa (musrenbangdes).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif. pendekatan penelitian kualitatif. Menurut sudut tujuan bidangnya,  penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian ekonomi dengan populasi seluruh BUMDes yang ada di  Provinsi  Lampung  sejumlah  1.988  BUMDes (Badan Pusat Statistik, 2019).
Penentuan sampel dihitung dengan rumus slovin sebagai berikut:
Rumus: 𝑛 = 𝑁 1+𝑁𝑒 2 Dimana : n  :  Ukuran sampel N  :  Jumlah Populasi e  :  Kelonggaran  ketidakteilitian  karena  kesalahan pengambilan      sampel yang dapat ditolerir.
Dari hasil perhitungan sampel di atas, maka dapat diketahui  jumlah  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  sebanyak  95  (dibulatkan)  BUMDes. Dengan  menggunakan  Metode  pengumpulan  data yaitu metode wawancara dan dokumentasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Eksistensi dan Peran Alumni
Alumni  sebagai  bagian  penting  dari  sebuah lembaga  pendidikan  dimana  dihasilkan,  tidak  lepas dari keberadaannya yang dapat menentukan eksistensi dan  kualitas  dari  lembaga  pendidikan  yang bersangkutan.  Lembaga  pendidikan  yang  seringkali konsern  terhadap  keberadaan  alumninya  adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi sangat bergantung pada  alumni,  karena  alumni  dapat  memberikan feedback terhadap kemajuan perguruan tinggi tersebut melalui  persepsi  masyarakat  terhadap  keberadaan alumninya  di  tengah-tengah  masyarakat,  khususnya keberadaannya di tengah keidupan masyarakat dan di dunia kerja.
Alumni merupakan produk dari proses pendidikan, atau produk yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan (Basri, 2011). Hal ini menjelaskan bahwa, sebagai sebuah produk dari proses pendidikan, berarti keberadaan alumni tersebut ditujukan untuk mendapatkan  pekerjaan  sesuai  dengan  kompetensi dan  keahlian  yang  telah  diterimanya  dari  perguruan tinggi  yang  meluluskannya  atau  bagaimana  alumni sebuah  perguruaan  tinggi  tersebut  bisa  memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupan bermasyarakat.
Alumni  memegang  peranan  penting  dalam memberikan masukan terhadap proses dan perbaikan bagi  lembaga  pendidikan  itu  sendiri  termasuk perguruan  tinggi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa keberadaan  alumni  sesungguhnya  tidak  hanya dipandang  sebagai  bagian  dari  hasil  suatu  proses pendidikan,  akan  tetapi  lebih  dari  itu.  Alumni memiliki  peran  yang  penting  bagi  pengembangan perguruan  tinggi,  melalui  serangkaian  proses penelitian terhadap alumni.
Alumni menjadi salah satu aspek pengembangan pendidikan  tinggi  terkait  dengan  keberadaan  dan peranannya  di  tengah-tengah  masyarakat.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  keberadaan  alumni  dapat dijadikan  sasaran  pengembangan  dan  peningkatan mutu  pendidikan  yang  ditawarkan  perguruan  tinggi. Hal ini dikarenakan alumni akan terjun di masyarakat, sehingga  jika  terjalin  kerjasama  yang  baik  dengan
alumni  dan  alumni  dapat  bekerja  sesuai  bidangnya, maka  secara  tidak  langsung  bahwa  perguruan  tinggi telah  memberikan  peranan  dan  kontribusi  yang  baik dan  positif  dalam  pembangunan  nasional,  dan  juga masyarakat  akan  menilai  perguruan  tinggi  sebagai lembaga  yang  bermutu  dan  berkualitas.  Artinya Alumni  juga  mempunyai  peran  sebagai  kontrol evaluasi bagi kemajuan sebuah perguruan tinggi. Hal ini  dapat  dilakukan  dengan feedback yang  dapat diberikan  alumni  terhadap  perbaikan  proses  belajar mengajar,  kurikulum,  muatan  matakuliah,  bahkan terhadap kualitas dosen. Begitu juga dalam penelitian ini  diharapkan  para  alumni  mempunyai  peranan terhadap  pembangunan  nasional  yang  dimulai  dari Desa melalui badan usaha milik Desa (BUMDes).

## 3.2. Badan Usaha Milik Desa
BUMDes  adalah  suatu  bentuk  partisipasi masyarakat  secara  keseluruhan  yang  didirikan berdasarkan  Peraturan  Desa  tentang  Pendirian BUMDes. BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif  masyarakat  desa,  pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan  dan  kekayaan  pemerintah  desa  yang diserahkan untuk dikelola olehBUMDes.
BUMDes  memiliki  tujuan  yang  jelas  dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan  bagi  usaha  produktif  diutamakan  untuk masyarakat  desa  yang  tergolong  kelompok  miskin, mengurangi  adanya  praktek  rentenir  dan  pelepasan uang.

## Bagan 1.

## Struktur Organisasi BUMDes
Berikut  beberapa  jenis  spesifikasi  Unit  Usaha Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Propinsi Lampung:
a. Unit Lumbung Pangan Desa
Lumbung  Pangan  adalah  sebuah  solusi  untuk mendukung  ketahnan  pangan  bagi  warga masyarakat. Pada saat Musim Panen Harga Hasil
Pertanian  rendah  namun  karena  masyarakat terdesak kebutuhan, maka terpaksa mereka harus menjual  gabahnya.  Tanpa  menyimpan  untuk cadangan pangan ketika musim paceklik.
b. Unit Serba Usaha
Unit  serba  usaha  yang  dilakukan  dalam  hal  ini seperti  penyediaan  barang  kebutuhan  pokok warga  baik  yang  bersifat  harian,  mingguan, bulanan  dan  tahunan  dengan  harga  yang kompetitif  sehingga  terjangkau  bagi  warga masyarakat  melalui  Toserba  atau  warung kelontong di masing-masing BUMDes. Kebutuhan  hidup  masyarakat  baik  dalam  bentuk barang (Produk) maupun bukan barang (jasa dan layanan)  meningkat  setiap  saat.  Jika  di  pisahkan berdasarkan prioritas kebutuhan, selain kebutuhan Primer  (Sandang,  Pangan  dan  Papan),  masih kebutuhan  Sekunder  dan  prioritas.  Sebagai contoh: Gas elpiji, Kebutuhan Air Minum, pupuk, Pulsa Listrik, Pulsa Handphone, sewa tarup, Jasa layanan  pembayaran  angsuran,  BRILink,  BPJS dll.
c. Unit Pengelolaan dan Edukasi Sampah Dalam  hal  ini  pengelolaan  sampah  atau  lebih dikenal  dengan  Bank  Sampah.  Sama  seperti konsep  Bank  Sampah  pada  umumnya,  dimana sampah  milik  masyarakat  bisa  dihimpun  dalam sebuah Unit Pengelolaan Sampah Desa yang aktifitas pemilahannya berada di setiap Dusun
dengan  melibatkan  warga  setempat.  Unit  ini memiliki  fungsi  pemberdayaan  yang  nyata. Dalam  pengelolaan  sampah  yang  meliputi kegiatan
pemilahan, pembersihan dan pengepakan sampah. Dalam menjalankan aktifitas pengelolaan  sampah,  bisa  melibatkan  dan bekerjasama dengan
Komunitas dan pelaku usaha pengelolaan sampah, baik  dalam  memanajemen  usaha  pengelolaan sampah,  maupun  teknis  pengelolaan  sampah. Seperti  bekerjasama  dengan  instansi  pemerintah atau perguruan tinggi.
Pendidikan  menempati  posisi  strategis  dalam pembangunan  ekonomi  ketika  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  tinggi  dipandang  sebagai  faktor penentu keberhasilan pembangunan. Teori pembangunan  di  masa  lampau  menganut  prinsip bahwa kemiskinan terjadi karena kurangnya kesanggupan untuk menabung dan membangun modal
fisik.  Begitu  pula,  dengan  merujuk  pada  penelitian Agustuti  Handayani  (Handayani,  2012)  menyatakan sebagian  besar  ekonom  sepakat  bahwa  sumber  daya manusia  dari  suatu  bangsa  merupakan  faktor  paling menentukan  karakter  dan  kecepatan  pembangunan sosial  dan  ekonomi  suatu  bangsa.  Atas  dasar pandangan  ini,  negara-negara  maju  berinisiatif mendahulukan  investasi  human  capital  di  bidang kesehatan dan pendidikan.
Masalah  pendidikan  menjadi  kian  penting  dan strategis karena bisa dijadikan fundamen sosial guna mendorong proses transformasi masyarakat.
Pendidikan berkaitan langsung dengan isu-isu krusial seperti, perekonomian (kesejahteraan dan kemiskinan).
Dalam  tulisan  Agustuti  Handayani  (Handayani, 2012)  dijelaskan  bahwa  pendidikan  memberi kontribusi  signifikan  pada  pertumbuhan  ekonomi melalui  dua  cara. Pertama ,  pendidikan  menciptakan pengetahuan baru yang membawa pengaruh terhadap proses  produksi.  Pendekatan  ini  lazim  disebut schumpeterian growth yang mengandaikan, pertumbuhan ekonomi itu didorong akumulasi modal manusia.  Modal  manusia,  yang  diperankan  kaum profesional, para ahli, teknisi, dan pekerja, merupakan penggerak  utama  kemajuan  ekonomi. Kedua , pendidikan  menjadi  medium  bagi  proses  difusi  dan transmisi pengetahuan, teknologi, dan informasi yang dapat  mengubah  cara  berpikir,  cara  bertindak,  dan kultur  bekerja.  Unsur  pengetahuan,  teknologi,  dan informasi  merupakan  kekuatan  transformatif  yang dapat memacu akselerasi pembangunan ekonomi.
Begitu  juga  Alumni  yang  merupakan  bagian penting dari sebuah lembaga pendidikan, tidak lepas dari keberadaannya yang dapat menentukan eksistensi dan  kualitas  dari  lembaga  pendidikan  yang bersangkutan.  Lembaga  pendidikan  yang  seringkali konsern  terhadap  keberadaan  alumninya  adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi sangat bergantung pada  alumni,  karena  alumni  dapat  memberikan feedback terhadap kemajuan perguruan tinggi tersebut melalui  persepsi  masyarakat  terhadap  keberadaan alumninya  di  tengah-tengah  masyarakat,  khususnya keberadaannya di tengah keidupan masyarakat dan di dunia kerja.
BUMDes  sebagai  institusi  ditingkat  desa memiliki peluang dan tantangan, baik itu dimulai dari proses pembentukan, perjalanan, sampai kepada tahap perkembangannya,  begitu  juga  halnya  dengan BUMDes yang terdapat di propinsi Lampung. Dari 95
BUMDes  yang  terdapat  di  propinsi  Lampung mempunyai berbagai macam pasang surut perkembangan.
Institusi  yang  baik  memiliki  prinsip  atau  aturan yang  mendukung  jalannya  organisasi  dan  terdapat bidang pekerjaan yang menduduki jabatan atau yang masuk  ke  dalam  struktur  organisasi.  struktur organisasi pendirian BUMDes perlu menyeimbangkan penguatan  aturan  tata  kelola  dan  regulasi.  Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMDes rentan akan konflik. Dan dari 95 BUMDes yang terdapat di propinsi  Lampung,  para  alumni  belum  masuk  ke dalam struktur organisasi BUMDes.
Desa  mandiri  adalah  desa  yang  mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari  Pemerintah,  bantuan  tersebut  hanya  bersifat perangsang.  Pembangunan  desa  mandiri  meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat  partisipatif,  transparan,  akuntabel  dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut melalui beberapa serangkaian tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset desa serta  musyawarah  rencana  pembangunan  desa (musrenbangdes).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  data  sampel Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Propinsi Lampung  yang  diteliti  telah  diperoleh  hasil  bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah untuk  menyediakan layanan  kebutuhan  bagi  usaha  produktif  terutama untuk  masyarakat  desa  yang  tergolong  kelompok miskin,  mengurangi  adanya  praktek  rentenir  dan pelepasan uang di masing-masing wilayah BUMDes. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah untuk menciptakan  pemerataan  lapangan  usaha  dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sebagian besar atau  98%  jenis  usaha  yang  dilakukan  telah  sesuai dengan tujuan yaitu  menyediakan kebutuhan masyarakat setempat dengan 16% yang sesuai dengan tujuan  utama  yaitu  menyediakan  layanan  kebutuhan bagi  usaha  produktif,  sedangkan  jenis  usaha  lainnya berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  4  tahun  2015  tentang  Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan  pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada pasal 3 maka hanya tujuan no 1, 6 dan 8 yang telah digunakan sebagai pembentukan BUMDes  yaitu  Meningkatkan  perekonomian  Desa, Membuka  lapangan  kerja  serta  Meningkatkan pendapatan  masyarakat  Desa  dan  Pendapatan  Asli Desa.
Ini  berarti  struktur  organisasi  BUMDes  dibagi menjadi  3  bagian  utama  yaitu;  penasihat,  pelaksana operasional,  dan  pengawas.  Dan  struktur  organisasi BUMDes  yang  terdapat  di  propinsi  lampung  sudah menunjukkan sesuai dengan aturan Permendesa No 4. tahun 2015 Pasal 9 dan 10.
Akan  tetapi  data  dari  penelitian  yang  diperoleh tentang peran dari perguruan tinggi keagamaan Islam negeri  dalam  penelitian  ini  fokus  pada  kontribusi alumni  dari  UIN  Raden  Intan  Lampung  dan  IAIN Jurai  Siwo  Metro  dari  475  pengurus  BUMDes  yang diteliti  masih  sedikit  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan  sarjana  (S1)  dan  tidak  berasal  dari perguruan  tinggi  keagamaan  Islam  negeri,  tetapi mereka masih terbatas dalam pelaku usaha atau mitra dari  BUMDes  masing-masing  wilayah  Kabupaten Propinsi  Lampung.  Hal  tersebut  tentu  memerlukan dukungan  dari  berbagai  pihak,  termasuk  dari lingkungan  maisng-masing  lingkungan  agar  bisa memperhatikan dan memahami kondisi para anggota masyarakat yang dipimpin.
Susunan  kepengurusan  BUMDes  dipilih  oleh Masyarakat  Desa  melalui  Musyawarah  Desa  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Peraturan  Menteri  tentang Pedoman  Tata  Tertib  dan  Mekanisme  Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan  agar  difahami  dan  dipersepsikan  dengan cara  yang  sama  oleh  pemerintah  desa,  anggota (penyerta  modal),  BPD,  Pemkab,  dan  masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:
a. Kooperatif ,  Semua  komponen  yang  terlibat  di dalam  BUMDes  harus  mampu  melakukan kerjasama  yang  baik  demi  pengembangan  dan kelangsungan hidup usahanya.
b. Partisipatif .  Semua  komponen  yang  terlibat  di dalam  BUMDes  harus  bersedia  secara  sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
c. Emansipatif .  Semua  komponen  yang  terlibat  di dalam  BUMDes  harus  diperlakukan  sama  tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
d. Transparan . Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan  masyarakat  umum  harus  dapat diketahui  oleh  segenap  lapisan  masyarakat dengan mudah dan terbuka.
e. Akuntabel .  Seluruh  kegiatan  usaha  harus  dapat dipertanggungjawabkan  secara  teknis  maupun administratif.
f. Sustainabel . Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan  dan  dilestarikan  oleh  masyarakat dalam wadah BUMDes.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  Perguruan  Tinggi  Keagamaan Islam  Negeri  (PTKIN)  belum  mempunyai  peran langsung  dari  sisi  alumni  yang  terlibat  ke  dalam struktur  organisasi  BUMDes  di  propinsi  Lampung. Para alumni masih terlibat ke dalam unit usaha yang terdapat dalam BUMDes.

## 5. REFERENSI
UIN  Raden  Intan.  (2017). Rencana  Strategis  UIN Raden  Intan  Lampung  2017-2021. Lampung: UIN Raden Intan.
Adisasmita,  R.  (2018). Pembangunan  Perdesaan: Pendekatan  Partisipatif,  Tipologi,  Strategi, Konsep  Desa  Pusat  Pertumbuhan. Yogyakarta: Expert.
Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic
Community 2015. Jurnal , 5(1). El- Riyasah , 32- 39.
Badan  Pusat  Statistik.  (2019). Data  BPMD  Tahun 2019.
Basri,  S.  H.  (2011).  Eksistensi  dan  Peran  Alumni dalam  Menjaga  Kualitas  Fakultas  Dakwah. Dakwah , 137-158.
Budiono,  P.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Bojonegoro. Jurnal Politik Muda , 116-125.
Coristya Berlian Ramadana, H. R. (2013). Keberadaan Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  sebagai Penguatan  Ekonomi  Desa. Jurnal  Administrasi Publik (JAP) , 1068-1076.
Handayani,  A.  (2012).  Posisi  Strategis  Pendidikan Tinggi Dalam Pembangunan Ekonomi. Publica ,
66-73.
IAIN Metro. (2017). Renstra IAIN Metro 2015-2019. Lampung: IAIN Metro.
Menteri Desa, P. D. (2015). Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal dan
Transmigrasi  No.  4  Tahun  2015  tentang Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Indonesia.
Mubyarto.  (2013). Membangun  Sistem  Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik ,115-130.
Rika,  H.  (2019,  Mei  29). BPK:  BUMDes  Belum Berkontribusi  Penuh  pada  Ekonomi  Desa . Dipetik  Mei  2019,  dari  CNN  Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/201905 29101814-532-399423/bpk-bumdes-belum- berkontribusi-penuh-pada-ekonomi-desa