## Apakah Kualitas Supreme Audit Institutions dan Tipe Hukum Negara Mempengaruhi Tingkat Korupsi?
Intan Siti Robiah 1 , R. Nelly Nur Apandi 2
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 1 Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 2

## Abstract
Eradicating corruption is important in sustainable development. This study aims to empirically examine the effect of SAI quality on the level of corruption, and to examine whether variable of state legal types can moderate the relationship between the two. Research using quantitative method with population was  all  United  Nations  member  countries  in  2012,  2015,  and  2017.  The  research  sample  was  55 countries. The level of corruption is proxied by Corruption Perception Index. SAI quality is measured using SAI index score, while the legal type variable is in the form of a dichotomy variable with two categories, civil law and common law. The results showed that the quality of SAI has a positive effect on the corruption perception indeks anf the state legal types strengthened the effect of SAI quality on the level of corruption. The implication of this study provide an empirical evidence to regulators that the role of SAI is very important in eradicating corruption.
Keywords: civil law; common law; Coruption Perception Index; SAI .

## Abstrak
Pemberantasan  tindakan  korupsi  menjadi  hal  yang  penting  dalam  pembangunan  berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas SAI terhadap tingkat korupsi, dan  menguji  apakah  variabel  tipe  hukum  negara  dapat  memoderasi  hubungan  di  antara  keduanya. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan populasi penelitian adalah seluruh negara anggota PBB  pada  tahun  pengamatan  2012,  2015  dan  2017.  Jumlah  negara  yang  menjadi  sampel  penelitian sebanyak 55 negara . Tingkat korupsi diproksikan dengan Indeks Persepsi Korupsi. Kualitas SAI diukur menggunakan skor indeks SAI, sedangkan variabel tipe hukum berbentuk dikotomi (dummy) dengan dua  kategori,  civil  law  dan  common  law.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kualitas  SAI berpengaruh  positif  terhadap  indeks  persepsi  korupsi  dan  tipe  hukum  negara  memperkuat  pengaruh kualitas  SAI  terhadap  tingkat  korupsi.  Implikasi  penelitian  ini  memberikan  bukti  empiris  kepada regulator bahwa peran dari SAI sangat penting dalam mengurangi tindak korupsi.
Kata kunci: civil law , common law , Indeks Persepsi Korupsi, SAI
Corresponding author. intansitirobiah@gmail.com
How to cite this article. Robiah, I. S., Parhah, S.,  Apandi, R. N. N. (2020). Apakah Kualitas Supreme Audit Institutions dan  Tipe  Hukum  Negara  Mempengaruhi  Tingkat  Korupsi?. Jurnal  Pendidikan  Akuntansi Keuangan, 8 (1), 107–122. Retrieved from https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/21444
History of article. Received: Agustus 2019, Revision: November 2019, Published: Januari 2020

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  salah  satu  topik penting  dalam  pembangunan  berkelanjutan (Suistainbaility Development). Korupsi dapat  meningkatkan  ketimpangan  serta
menghambat pembangunan ekonomi nasional dan lokal yang dapat menghancurkan  kepercayaan  publik  kepada pemerintah  (UNDP,  n.d.).  Sehubungan dengan hal tersebut, Transparency International mengatakan  bahwa  sebagian
Dadang Dahlan 1 , Siti Parhah 2 , Tita Herdiansyah 3 / Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik STAD Untuk Mengoptimalkan Proses dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi
besar  negara  yang  disurvei  tahun  2018, hanya sedikit atau tidak ada kemajuan dalam pemberantasan  korupsi.  Lebih  dari  dua  per tiga negara yang disurvei, mendapatkan skor di  bawah  50/100,  sedangkan  skor  rata-rata globalnya  adalah  43/100  (Transparency International, 2018).  Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menuturkan pada Hari Anti-Korupsi International  tahun  2018  bahwa  kerugian akibat korupsi dalam bentuk penyuapan dan pencurian  uang  mencapai  US  $3,6  Triliun per tahun (Guterres, 2018).
Berbagai usaha dilakukan untuk menangani  tindak  korupsi.  Usaha  anti- korupsi dapat dievaluasi dalam tiga tingkatan yang  saling  berhubungan,  yakni  tingkat internasional,  tingkat  negara  dan  tingkat masyarakat  sipil  (Kayrak,  2008).  Penelitian ini melihat kualitas Supreme Audit Institutions (SAI)  sebagai  otoritas  audit eksternal pemerintah tertinggi, yang merupakan  salah  satu  institutsi  pengawas, terutama  dalam  masalah  keuangan  publik. Penelitian  ini  juga  mempertimbangkan penerapan budaya hukum, yang menentukan gaya penegakan hukum di suatu negara.
Sesuai  dengan  teori  keagenan,  model keagenan mengasumsikan dua pilihan dalam kontrak: 1) behavior based, artinya prinsipal harus  memonitor  perilaku  agen,  dan  2) outcome based, yakni adanya insentif untuk memotivasi agen dalam mencapai kepentingan  prinsipal.  Hal  ini  dikarenakan agen  berperilaku  oportunistik  terhadap prinsipal.  Oportunistik  bermakna  bahwa ketika  terjalin  kerja  sama  antara  agen  dan prinsipal,  kerugian  prinsipal  karena  agen mengutamakan  kepentingannya (agent  self- interset) kemungkinan  besar  akan  terjadi (Halim  Abdullah, 2006).
Pendelegasian dalam hubungan keagenan  dapat  menyebabkan  masalah keagenan  dikarenakan  terjadinya  asimetris informasi.  Sepeti  yang  dikatakan  dalam Simone, Gaeta,  Mourao (2017), asimetris informasi  memungkinkan  agen  bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri.
Otoritas  pendelegasian  menyebabkan  agen (pejabat publik/pemerintah) memiliki kebebasan  bertindak  dan  korupsi  dapat terjadi  karena  kurangnya  akuntabilitas  agen (Brusca, Rossi, Aversano, 2017). Karenanya  prinsipal  yang  mendelegasikan keputusan kepada agen, membutuhkan suatu kontrol atau pengendalian atas tindakan dan kinerja  agen  (pejabat  publik)  (Gustavson Sundstorm, 2016).
Konsep  Sistem  Integritas  Nasional (National Integritu System) yang disarankan Ibrahim  Seushi,  Presiden Transparency International (TI)  –  Tanzania  tahun  1998, merujuk  pada  delapan  institusi  dalam memerangi  korupsi,  yakni political  will, reformasi  administrasi,  badan  pengawas (komisi    anti-korupsi, Supreme  Audit Institutions (SAI),  dan  kantor  ombuds), parlemen,  partisipasi  publik,  kehakiman, media dan sektor privat (Kayrak, 2008).
Institusi pengawas, secara teori, memiliki  mandat  yang  memungkinkan mereka meminta pertanggungjawaban pemerintah  atas  kinerja  dan  penggunaan sumber  daya.  Dalam  menjalankan  mandat ini,  insitutsi  pengawas  seharusnya  memiliki potensi  dalam  menjalankan  peran  untuk memberantas  korupsi  (Johnson,  Taxell, Zaum, 2012).
Ghaffoori (2016) menyebutkan, korupsi memiliki hubungan dengan sistem akuntansi dan sistem pengauditan. Pengauditan berfungsi sebagai mekanisme dalam memastikan  akurasi  dari  sistem  informasi akuntansi,  serta  menyediakan  potensi  yang sangat besar dalam membangun akuntabilitas  dan  mendeteksi  aktivitas korupsi.  Otalor    Eiya  (2015)  mengatakan, audit merupakan salah satu mekanisme untuk memberantas  korupsi.  Goodson,  Mory, Lapointe  (2012)  mengatakan,  audit  sektor publik  membantu  organisasi  sektor  publik untuk  mencapai  akuntabilitas  dan  integritas serta meningkatkan kinerja, dengan melakukan penilaian objektif, apakah sumber daya publik dikelola secara bertanggungjawab dan efektif sesuai dengan
tujuan penggunaannya. Auditor sektor publik juga mendukung tanggung jawab tata kelola dengan  tiga  peran  yakni oversight,  insight, dan foresight. Peran Oversight (pengawasan) merujuk  pada,  apakah  entitas  sektor  publik telah  melakukan  apa  yang  seharusnya dilakukan,  serta  mencegah  dan  mendeteksi terjadinya korupsi (public corruption).
Dalam proses pengauditan dapat terjadi kegagalan  audit (audit  failure), yakni  suatu kondisi  dimana  auditor  salah  memberikan pernyataan  atau  opini.  Hal  ini  memang dikarenakan  proses  pengauditan  memiliki risiko.  Risiko  audit  adalah  risiko  bahwa auditor  mungkin  secara  tidak  sengaja  gagal memodifikasi  dengan  layak  pendapatnya atas  laporan  keuangan  yang  salah  saji material  (Sawyer,  Dittenhofer,    Scheiner, 2006).  Francis  dalam  Salih    Hla  (2015) mengatakan, kegagalan audit dapat disebabkan karena kualitas audit yang sangat rendah.  Kualitas  audit  berbanding  terbalik dengan kegagalan audit. Gagal audit ini yang kemudian salah satunya dapat menghasilkan tindak korupsi. Hal ini menunjukkan auditor yang berkualitas dibutuhkan, dalam keberhasilan pengauditan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tara  et al.  (2016)  mengindikasikan  bahwa  SAI memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap tingkat  korupsi.  SAI  dapat  mendeteksi tindakan  korupsi.  Otalor    Eiya  (2015) menyimpulkan  bahwa  auditor  tidak  dapat mengkuantifikasi ataupun melaporkan kejadian  korupsi  yang  sebenarnya.  Akan tetapi,  mereka  dapat  membantu  dalam mencegah korupsi dengan menunjukkan area kemungkinan  terjadinya  korupsi.  Penelitian yang  dilakukan  Gustavson    Sundstorm (2016) menghasilkan, good auditing memiliki  pengaruh  positif  terhadap  tingkat korupsi sektor publik nasional. Ini memberikan  alasan  untuk  mempercayai bahwa  pengauditan  yang  dilakukan  dengan prinsip  tertentu  memiliki  potensi  dalam berkontribusi agar administrasi publik dapat berfungsi  dengan  baik  dengan  tingkat korupsi yang rendah. Sedangkan, Ramirez Perez  (2016)  menyimpulkan  bahwa  SAI yang  kuat  berdampak  pada  penurunan
tingkat korupsi di sektor publik, atau dengan kata lain peningkatan indeks SAI mengurangi  tingkat  korupsi.  Berdasarkan pemaparan di  atas, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut.
H 1 : kualitas SAI berpengaruh positif terhadap indeks persepsi korupsi.
(Tingkat  korupsi  diproksikan  dengan indeks  persepsi  korupsi,  sehingga  hipotesis menyatakan hubungan yang searah) .
Disebutkan dalam Lidyah (2016) bahwa korupsi, khususnya di sektor publik merupakan  tindakan  melawan  hukum  yang mengakibatkan  kerugian  bagi  keuangan negara.  Apabila SAI melaporkan hasil audit dengan  indikasi  kecurangan,  maka  hal  ini akan  diteruskan  oleh  lembaga  hukum.  Jika melihat konsep good governance di pemerintahan  sendiri,  konsep  akuntabilitas (pemerintah)  tidak  dapat  diwujudkan  tanpa adanya supremasi hukum (UNESCAP, n.d.). Di sisi lain, masing-masing negara memiliki variasi dalam cara menegakkan hukum. Hal ini  diindikasikan  dari  budaya  hukum  yang melatarbelakangi  penerapan  hukum  di masing-masing negara.
Cara  berhukum  setiap  masyarakat memiliki  ciri  dan  karakter  khas  masing- masing.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  latar belakang kesejarahan, karakter/perilaku, rasa hukum  dan  cara  pandang.  Cara  berhukum tersebut  melahirkan  tradisi  hukum  yang berbeda (Hadi, 2016). Pada masyarakat yang cenderung homogen dengan karakter tunggal, membutuhkan hukum yang terkodifikasi  melalui  pembentukan  undang- undang.  Namun  pada  masyarakat  yang heterogen cenderung pengembangan hukumnya  melalui case  by  case melalui putusan  pengadilan  (Hadi,  2016).  Dua budaya  hukum  utama  di  dunia  adalah civil law dan common law. Kedua sistem tersebut memiliki  perbedaan  yang  kuat  sehingga menghasilkan  hasil  yang  sangat  berbeda (Germani, 2007).
Negara penganut sistem hukum common law dikenal sebagai yurisdiksi di mana hakim sebagai pihak pembuat hukum. Hakim tidak jarang  membuat  penemuan  hukum  untuk
Dadang Dahlan 1 , Siti Parhah 2 , Tita Herdiansyah 3 / Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik STAD Untuk Mengoptimalkan Proses dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi
mengisi ketiadaan hukum atau memperbarui hukum agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Sedangkan  sistem civil  law lazim  diketahui memiliki  sumber  hukum  yang  berasal  dari kodifikasi  hukum  tertulis (written  code) . Pada  sistem common  law, putusan  hakim dalam  suatu  perkara  berlaku  umum  untuk kasus  yang  serupa.  Putusan  hakim  menjadi penting  karena  ketiadaan  undang-undang yang  disahkan  oleh  parlemen  atau  karena sulitnya membuat peraturan yang mengikuti perkembangan  masyarakat.  Hakim  dapat membuat suatu hukum atau undang-undang. Di  sisi  lain,  hakim  pada  negara  yang menganut civil  law identik  hanya  menjadi corong  undang-undang  (Ramadhan,  2018). Berdasarkan pemaparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H 2 :  tipe hukum  negara  dapat memoderasi pengaruh kualitas SAI terhadap indeks persepsi korupsi .
Penelitian  mengenai  kualitas  SAI  yang diukur  dengan  indeks  yang  dihasilkan lembaga internasional, Internasional Budget Partnership ini,  di  Indonesia  sendiri  masih belum banyak dilakukan.
Penelitian
ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan  Kartiko  (2018)  untuk  melihat pengaruh  kualitas  SAI  terhadap  tingkat korupsi.  Penelitian  Kartiko  (2018)  sendiri mengukur kualitas audit eksternal pemerintah, dengan melihat kualitas lembaga auditnya  (SAI),  dan  pengaruhnya  terhadap tingkat  transparansi  anggaran  pemerintah. Penelitian  tersebut  membuktikan  bahwa kualitas SAI berpengaruh terhadap transparansi anggaran pemerintah.
Penelitian  ini  memiliki  perbedaan dengan  penelitian  terkait  SAI  dan  korupsi sendiri.  Penelitian  yang  dilakukan  Kayrak (2008)  belum  dikuantifikasikan  (baru  pada diskusi  teoretis  dan  praktis).  Begitu  pun penelitian  yang  dilakukan  Otalor    Eiya (2015)  baru  berupa  identifikasi  peran  SAI dalam pemberantasan korupsi.
Penelitian  ini  juga  berbeda  dengan penelitian yang dilakukan Tara et al. (2016) dan  Gustavson    Sundstorm  (2016)  dalam mengukur SAI. Adapun pengukuran variabel penelitian  ini  sama  dengan  penelitian  yang dilakukan  Ramirez  Perez (2016), dengan pengembangan,  variabel  ketiga,  tipe  hukum negara.  Dengan  demikian,  penelitian  ini bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris kedua hipotesis yang telah diuraikan.

## KAJIAN PUSTAKA
SAI dan korupsi muncul dari hubungan antara  prinsipal  dan  agen.  Dari  persepektif hubungan  prinsipal-agen  ini,  korupsi  terjadi ketika  agen  mengkhianati  kepentingan prinsipal  untuk  kepentingannya  sendiri (Persson, Rothstein,  Teorell, 2012). Dasar dari teori keagenan adalah adanya kontrak di mana  otoritas  tertentu  didelegasikan  untuk membuat  keputusan  yang  dilakukan  suatu pihak (agen) atas nama pihak lain (prinsipal). Kontrak tersebut adalah instrumen sehingga agen  dapat  bertindak  atas  nama  prinsipal. Teori  keagenan  menjelaskan  pendelegasian prinsipal  kepada  agen  untuk  melaksanakan kepentingannya. Pendelegasian tersebut menimbulkan  pemisahan  antara  pemilik kepentingan  dengan  pelaksana  dan  hal  ini menyebabkan masalah keagenan.
Masalah  kegenan  terjadi  akibat  adanya perbedaan  motivasi  dan  tujuan  antara prinsipal  dan  agen  dan  terjadinya  asimetris informasi  (Oliveira    Filho,  2017).  Seperti halnya  yang  diungkapkan  dalam  Panda Leepsa  (2017)  bahwa  konflik  kepentingan antara agen dan prinsipal timbul sehubungan dengan adanya pemisahaan tersebut (pemilik kepentingan  dan  pelaksana)  dan  asimetris informasi. Agen yang memiliki otoritas atas pendelegasian tersebut, mungkin memperoleh  informasi  tertentu  yang  tidak ingin  diungkapkan  kepada  prinsipal  karena memiliki  motivasi  pribadi  di  luar  tujuan pelaksanaan  tugas  yang  didelegasikan. Sejalan  dengan  yang  disebutkan  dalam Persson  et  al.,  (2012)  bahwa  instrumen pengendalian merupakan yang paling efektif
untuk  membatasi  keleluasaan dan monopoli agen  (pemerintah)  serta  meningkatkan akuntabilitas.
Melalui  konsep  tata  kelola,  kita  dapat melihat  bagaimana  peran  SAI  dalam pemberantasan  korupsi.  Pengertian  tata kelola atau governance menurut IMF (2018, p.  140)  adalah: “the  process  by  which decisions  are  made  and  implemented”.
Sedangkan di dalam pemerintahan, pengertian governance adalah: “the process by  which  public  institution  conduct  public affairs  and  manage  public  resources”. Sedangkan good  governance di  dalam pemerintahan merujuk pada: “the managemenet  of  government  in  a  manner that  is  essentially  free  of  abuse  and corruption, and with due regard for the rule of law”. Berdasarkan konsep tata kelola yang baik di pemerintahan ini, pada intinya adalah ketiadaan praktik korupsi dalam menjalankan  urusan  publik  dan  mengelola dana publik.
Prinsip-prinsip    tata  kelola  yang  baik telah  menjadi  dasar  bagi  beberapa  negara untuk  membangun  administrasi  publik mereka. Membangun akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan penegakan hukum adalah kunci utama bagi pemerintah untuk mewujudkan  harapan  publik  (OECD  dalam Kartiko et al., 2018).
SAI adalah otoritas tertinggi pengauditan  nasional  yang  termasuk  ke dalam sistem konstitusional yang bertanggungjawab dalam pengauditan pengelolaan  dana  publik.  (IMF,  2018,  p. 143).  SAI  bertanggung  jawab  dalam mengaudit pendapatan dan belanja pemerintah.  Tujuan  utama  mereka  adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan  dana  publik,  serta  kualitas  dan kredibilitas  laporan  keuangan  pemerintah. SAI berguna dalam pengelolaan pengeluaran publik,  memastikan  akuntabilitas  keuangan dan  menguatkan  institusi  publik  (World Bank, 2001).
Perwujudan  ketiadaan  praktik  korupsi dalam  pemerintahan  merupakan  salah  satu tujuan  SAI.  Misi  organisasi  internasional
yang  mewadahi  SAI,  -INTOSAI-  adalah membantu mewujudkan tata kelola yang baik di  pemerintahan  masing-masing  melalui peran  SAI  (INTOSAI,  2018),  sementara secara  konsep,  tata  kelola  yang  baik  di pemerintahan  adalah  ketiadaan  praktik korupsi. Lidyah (2016) mengatakan, korupsi terjadi  karena  adanya  kelemahan Good Governance.
Definisi korupsi menurut Wang Huning dan Huang Bai Lian dalam Liu (2016) adalah penggunaan wewenang publik untuk kepentingan  non-publik  (penyalahgunaan dan  berlaku  tidak  adil).  Korupsi  adalah tindakan  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh pejabat pemerintah dengan pelanggaran kode etik yang telah ditetapkan. korupsi mencakup subjek  korupsi,  motivasi,  sarana,  jalan  dan konsekuensinya. Menurut Huntington dalam Junaidi  (2018)  korupsi  adalah  perilaku pejabat  publik  yang  menyimpang  dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat,  dan  perilaku  menyimpang  ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan
pribadi atau kelompoknya/keluarganya. Korupsi
menimbulkan ancaman terhadap  legitimasi  pemerintah  (Nwabuzor dalam  Assakaf  et  al.  (2018)).  Legitimasi adalah  persepsi  atau  asumsi  umum  bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat atau sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan  dan  definisi  yang  dibangun secara  sosial  (Suchman  dalam  Colquhoun (2013)).  Rousseau  dalam  Liu  (2016) mengatakan  bahwa  legitimasi  kekuatan publik nasional berasal dari rakyat. Pemerintah  adalah  pelaksana  kedaulatan. Kekuatan  tersebut  berasal  dari  kepercayaan rakyat.  Ketika  pemerintah  menggunakan kepercayaan  rakyat  untuk  disalahgunakan, masalah  korupsi  muncul.  Hal  inilah  yang dimaksud dengan menyalahgunakan jabatan publik  untuk  keuntungan  pribadi.  Korupsi cenderung  meningkat  dalam  satu  periode pertumbuhan,  karena  perubahan  nilai-nilai, sumber  baru  kekayaan  dan  kekuasaan  serta perluasan pemerintahan (Junaidi, 2018).
Korupsi,  khususnya  di  sektor  publik merupakan  tindakan  melawan  hukum  yang
Dadang Dahlan 1 , Siti Parhah 2 , Tita Herdiansyah 3 / Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik STAD Untuk Mengoptimalkan Proses dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi
mengakibatkan  kerugian  bagi  keuangan negara  (Lidyah,  2016).  Sehubungan  dengan penegakan  hukum,  cara  berhukum  setiap masyarakat  memiliki  ciri  dan  karakter  khas masing-masing.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh latar
belakang
kesejarahan, karakter/perilaku,  rasa  hukum  dan  cara
pandang. Cara berhukum tersebut melahirkan  tradisi  hukum  yang  berbeda (Hadi,  2016).  Terdapat  dua  budaya  hukum utama, yaitu tipe civil law (Eropa Kontinental) dan common  law  (Anglo- Saxon) (Broome, 2009) .
Tabel 1. Perbedaan Civil Law dan Common Law No. Karakteristik Civil Law Common Law 1. Sumber hukum utama  Undang-undang Putusan hakim 2. Sifat hakim Pelaksana undang-undang Penemu dan pencipta hukum (judge made law) 3. Pengembanan hukum Proses legislasi/parlemen Proses peradilan memlalui putusan hukum 4. Penggunaan prinsip precedent Tidak menggunakan secara ketat, lebih pada jurisprudence constante Menggunakan secara ketat sebagai kewajiban 5. Pembagian hukum Hukum publik dan hukum privat dipisahkan secara tegas Tidak ada pembagian yang tegas 6. Bentuk hukum tertulis Tidak tertulis/kebiasaan 7. Sistem juri Tidak memakai sistem juri, yang menentukan bersalah atau tidak adalah hakim Memakai sistem juri untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak 8. Metode berpikir hakim Deduktif Induktif Sumber: Hadi (2016) Negara-negara maju dengan kehidupan ekonomi yang stabil, praktik fraud memiliki modus  yang  lebih  sedikit  dibandingkan dengan  negara  berkembang  yang  memiliki banyak modus untuk dilakukan. Sedangkan Sadaf  et  al.,  (2018)  menyatakan,  negara- negara Anglo-Saxon (common law) mengungkapkan  lebih  banyak  kasus fraud daripada negara lainnya, yang jika dihubungkan,  hal  ini  mungkin  dikarenakan negara tersebut memiliki pengadilan terbaik dengan  hakim  profesional  dan  paling  tidak korup di dunia dengan segudang pengalaman
tentang kasus-kasus
sebelumnya dalam menangani fraud Berdasarkan studi kasus terkait common law yang  dilakukan  Meiners  dan  Yande  di Amerika, mereka berpendapat bahwa dengan karakteristik sistem hukum (common
law) yang  mana  putusan  kasus  dibuat  oleh hakim yang
independen, lebih memungkinkan menghasilkan prinsip- prinsip  yang  bijaksana  daripada  badan legislatif  yang  menghasilkan  aturan  yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu  (Germani,  2007).  Sejalan  dengan yang diungkapkan Hayek bahwa ia percaya pada  keunggulan Common  Law yang administrasinya  dikelola  oleh  hakim  dan pengadilan,  yang  sangat  independen  dari pemerintah. Berbeda dengan civil law yang dianggap  dipengaruhi  oleh  kepentingan kelompok  tertentu,  menurutnya, common law terdiri  dari  kumpulan  prinsip-prinsip umum  yang  dapat  lebih  dijelaskan  dan dikembangkan oleh hakim dalam keputusannya sendiri
.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder  mengacu  pada  informasi  yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada,  misalnya  catatan  atau  dokumentasi perusahaan,  publikasi  pemerintah,  media, web,  internet  dan  lainnya  (Sekaran Bougie,  2017,  p.  130).  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  metode  dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah  berlalu  (Sugiyono,  2018,  p.  240). Dokumen  yang  dimaksud  dalam  penelitian ini  adalah  indeks  yang  diterbitkan  oleh  IBP dan  TI  serta  data  tipe  hukum  negara  yang diperoleh dari www.juriglobe.ca.
Kualitas  SAI  diukur  menggunakan indeks  SAI  yang  dihasilkan International Budget Partnership (IBP). Penilaian kualitas SAI  yang  dilakukan  IBP  mencakup  tiga aspek di antaranya independensi, kapabilitas dan  kegunaan  informasi  yang  dihasilkan (Ramirez Perez, 2016). Dalam menghasilkan indeks tersebut, IBP melakukan Open Budget Survey (OBS). OBS adalah  survei  independen  yang  dapat dibandingkan (comparative survey) pertama yang mengukur transparansi dan akuntabilitas anggaran. Agar memungkinkan adanya  perbandingan  lintas  negara,  IBP membuat suatu indeks berdasarkan pertanyaan dalam survei (Seifert, Carlitz, Mondo,  2013).  IBP  merupakan  organisasi internasional yang memperjuangkan transparansi  dan  akuntabilitas  anggaran. Lembaga ini bekerja sama dengan masyarakat  sipil  salah  satunya  untuk meningkatkan tata kelola yang efektif.
Tingkat  korupsi  diukur  dengan  indeks persepsi korupsi yang dihasilkan
Transparency
International. Penilaian Transparency  International merujuk  pada persepsi atas tingkat korupsi di sektor publik yang melibatkan pejabat dan pegawai publik serta politisi (Ramirez  Perez, 2016). Pada kenyataannya  tidak  ada  cara  objektif  untuk mengukur tingkat korupsi, secara konseptual, tidak jelas apa yang dapat diukur (Tara  et  al.,  2016).  Tanzi  dalam  Tara  et  al. (2016) mengatakan, tidak ada cara langsung untuk  mengukur  korupsi.  Beberapa  cara untuk memperoleh informasi tentang adanya korupsi  di  suatu  negara  atau  institusi  di antaranya:  1)  laporan  tentang  korupsi  yang tersedia  dalam  sumber  yang  dipublikasi,  2) studi kasus korupsi seperti otoritas pajak, 3) survei  berbentuk  kuesioner,  yang  dapat dihubungkan  dengan  institusi  tertentu  atau negara  secara  keseluruhan.  Survei  tersebut mengukur persepsi korupsi daripada korupsi itu  sendiri.  Survei  terbaik  yang  terkenal terkait  dengan  tujuan  ini  dilakukan  oleh Transparency International yang menghasilkan Corruption  Perception  Index (CPI). Penelitian ini menggunakan CPI.
Transparency  International merupakan lembaga internasional yang independen yang memiliki visi untuk membebaskan dunia dari tindak  korupsi.  TI  membangun  kerjasama dengan  pemerintah,  pelaku  bisnis  dan masyarakat untuk menghentikan penyalagunaan  kekuasaan.  Dalam  website nya  www.transparency.org  dikatakan “No country  can  ignore  its  reputation  for corruption.  It  means  no  country  can  ignore Transparency International”. Banyak pihak
Kualitas SAI Tingkat Korupsi Tipe Hukum Negara
Dadang Dahlan 1 , Siti Parhah 2 , Tita Herdiansyah 3 / Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik STAD Untuk Mengoptimalkan Proses dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi
yang
menggunakan hasil survei
Transparency International sebagai rujukan.
Tipe  hukum  negara  berbentuk  variabel dikotomi (dummy) yakni common law (kode 1)  dan civil  law (kode  0).  Negara  yang memiliki  informasi  terkait  dengan  tipe hukumnya sebanyak 189/193 negara anggota PBB.
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh negara anggota PBB yang memperoleh  skor  kualitas  SAI  di  ketiga tahun  survei  terakhir  yakni  di  tahun  2012, 2015  dan  2017;  memperoleh  skor  indeks persepsi  korupsi  di  tahun  2012,  2015  dan 2017;  serta  negara  yang  menerapkan  tipe hukum civil  law atau common  law. Berdasarkan  kriteria  tersebut,  diperoleh sampel 55 negara dengan 152 observasi.
Alat  analisis  yang  digunakan  untuk dalam  penelitian  ini  adalah Moderated Multiple Regression (MMR) dengan bantuan aplikasi  PROCESS  untuk  SPSS  v3.3  dari Andrew  F.  Hayes.  MMR  adalah  bentuk regresi linier berganda dengan uji interaksi di dalamnya. Uji interaksi adalah salah satu dari tiga cara (selain dari uji selisih mutlak dan uji residual) dalam menguji variabel  moderator (Sugiono, 2004).
Model MMR dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Y  =  a  +  b 1 mcX  +  b 2 m_dummy  + b 3 mcX*m_dummy + e dimana:
Y : indeks persepsi korupsi a
: konstanta
b 1 : koefisien untuk kualitas SAI b 2 : koefisien untuk tipe hukum negara b 3 : koefisien interaksi mcX  : mean-centering dari kualitas SAI m_dummy : tipe hukum common law mcX*m_dummy : interaksi antara kualitas SAI dan common law e : nilai residu

## Uji Asumsi Klasik
Untuk  menggunakan  regresi  berganda, harus  dipenuhi  setidaknya  empat  asumsi sebagai berikut.
1. Multikolinearitas
Multikolinearitas  diuji  dengan  melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF).
2. Normalitas Normalitas diuji dengan melihat sebaran
data pada grafik P-P plot.
3. Autokorelasi
Autokorelasi  diuji  dengan  melihat  nilai
Durbin-Watson dengan  tingkat  signifikansi 5% dan jumlah k=2.
4. Heteroskedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan diagram scatter plot .
Uji  Hipotesis  dilakukan  menggunakan uji t dengan tahapan sebagai berikut.
Hipotesis Statistik Hipotesis I H 0 :  b 1 ≤  0,  kualitas  SAI  tidak  berpengaruh positif tehadap indeks persepsi korupsi H 1 : b 1 0, terdapat pengaruh positif kualitas SAI terhadap indeks persepsi korupsi
Hipotesis II H 0 :  b 3 =  0,  tipe  hukum  negara  tidak  dapat memoderasi  pengaruh  kualitas  SAI  tehadap indeks persepsi korupsi H 1 :  b 3 ≠  0,  tipe  hukum  negara  memoderasi pengaruh  kualitas  SAI  terhadap  indeks persepsi korupsi.

## Kriteria Uji
H 0 tidak dapat ditolak jika t hitung ≤ t tabel pada α = 5%
H 0 ditolak  (H 1 diterima)  jika  t hitung t tabel pada α = 5%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi atas variabel penelitian dilakukan  untuk  memberikan  gambaran mengenai  keadaan  variabel  secara  apa adanya  saat  penelitian  dilakukan.  Deskripsi berikut ini meliputi, kondisi negara di dunia dilihat dari tingkat korupsi berdasarkan hasil survei Transpararency  International tahun 2012, 2015 dan 2017; kondisi negara dilihat dari kualitas SAI-nya  yang didasarkan pada hasil survei IBP tahun 2012, 2015 dan 2017;
dan  sebaran  tipe  hukum  yang  diterapkan negara-negara di dunia.
Gambar 2. Statistik Deskriptif CPI Sumber :  CPI  2012,  2015,  2017  dan  2018 (data diolah)
Grafik  di  atas  menjelaskan  fenomena pada penelitian ini yang mana TI menyatakan pada  surveinya  tahun  2018  bahwa  sebagian besar  negara  yang  disurvei  (180  negara) hanya sedikit atau tidak ada kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Tentu saja kita dapat melihat bahwa rata-rata global CPI di empat tahun  survei  cenderung  stagnan.  Skor  rata- rata  global  di  tahun  2012  adalah  sebesar 43.14 kemudian di tahun 2015 sebesar 42.54, tahun 2017 sebesar 43.01 dan di tahun 2018 sebesar  43.  Di  4  tahun  survei  rata-rata  skor berada  pada  kisaran  42-43  (tidak  naik ataupun turun secara signifikan).
Gambar 3. Statistik Deskriptif SAI Sumber :  Open  Budget  Survey  2012,  2015 dan 2017 (data diolah)
Indeks SAI dibagi menjadi tiga kategori yakni,  kateori weak (akor  antara  0-40), limited (40-60) dan adequate (61-100). Dari grafik  di  atas,  dapat  kita  lihat  bahwa  nilai rata-rata  skor  di  ketiga  tahun  survei  sudah berada  pada  kategori adequate. Akan  tetapi
masih  tergolong  tidak  terlalu  tinggi.  Selain itu,  nilai  rata-rata  di  ketiga  tahun  survei cenderung  menurun  sejak  tahun  2012  dari 68,83 ke 64,75 kemudian ke 63,39.
Sementara  itu,  grafik  3  di  bawah  ini menunjukkan, budaya mixed law merupakan yang  paling  banyak  diterapkan  yakni sebanyak 86 negara. Kemudian budaya civil law sebanyak  76  negara, common  law 23 negara, muslim law 3 negara, dan customary law 1 negara, dan mixed law yakni sebanyak 86 negara. Penelitian ini baru berfokus pada dua  tipe  hukum.  Sampel  penelitian  sendiri baru  terdiri  atas  49  negara civil  law dan  6 negara common law .
Sumber : www.juriglobe.ca Berikut  ini  adalah  gambaran  mengenai sampel penelitian.
Tabel 2. Statistik Deskriptif Sampel
N Min. Max Mean Std. Dev. y 152  15.00  91.00  45.3947  19.09064 x 152  25.00  100.00  78.7303  17.35869 Valid N  152
Sumber : Output SPSS v23
Tabel  di  atas  menunjukkan  deskripsi atas sampel penelitian (152 observasi). Dari ke-152  observasi  dapat  dilihat,  tingkat korupsi  skor  indeks  terendah  adalah  15  dan yang  tertinggi  adalah  91.  Sedangkan  untuk kualitas  SAI  skor  terendah  adalah  25  dan yang  tertinggi  adalah  100.  Sementara  itu, standar  deviasi  berada  di  bawah  nilai  rata- rata,  sehingga  rata-rata  dapat  dikatakan cukup mewakili data.
Data sampel penelitian  yang digunakan telah  memenuhi  keempat  asumsi  klasik.
8 8 9 90 91 89 43,14 42,54 43,01 43,00 19,72 20,19 19,10 0 20 40 60 80 100 2 0 1 2 2 0 1 5 2 0 1 7 2 0 1 8 nilai minimum nilai maksimum rata-rata standar deviasi 0 0 0 100 100 100 68,83
64,75 63,39
27,63 23,77 23,20 0 20 40 60 80 100 120 2 0 1 2 2 0 1 5 2 0 1 7 nilai minimum nilai maksimum rata-rata standar deviasi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Gambar 4. Tipe Hukum Negara
Dadang Dahlan 1 , Siti Parhah 2 , Tita Herdiansyah 3 / Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik STAD Untuk Mengoptimalkan Proses dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi
Pengujian  asumsi  klasik  didasarkan  pada nilai hasil pengolahan SPSS v23.
Analisis Moderated Multiple Regression (MMR) akan  dilakukan  dengan  bantuan aplikasi  “PROCESS”  untuk  SPSS  dari Andrew  F.  Hayes  v3.3.  Metode  yang dikembangkan Hayes  pada aplikasi  tersebut adalah  model  regresi  moderasi  dengan pendekatan  interaksi  menggunakan  metode mean-centering. Model regresi adalah sebagai berikut.
Y  =  a  +  b 1 mcX  +  b 2 m_dummy  + b 3 mcX*m_dummy Untuk keperluan pembentukan model di atas, maka dapat melihat nilai koefisien dari ouput aplikasi “PROCESS” sebagai berikut Sample Size:  152 Model  : 1 Y  : Corruption Perception Index X  : Kualitas SAI W  : Dummy_Common law Interaction : kualitas*dummy
Tabel 3. Koefisien MMR Coefficients  t P Constant 45.0716  36.5508  .0000 Kualitas SAI .5071 8.3203  .0000 Dummy_Common law 21.5714 5.0493  .0000 Kualitas*Dummy .4206 2.1462  .0335 Sumber :  Output  “PROCESS”  untuk  SPSS v3.3
Dari  ouput  SPSS  v.23  di  atas  dapat dibentuk model regresi sebagai berikut.
Y  =  45,0716  + 0,5071mcX  + 21,5714m_dummy + 0,4206mcX*m_dummy (1) Untuk  melihat  besaran  pengaruh  dari variabel  dummy,  maka  kode  1  dan  0  dapat dimasukkan ke dalam persamaan 1, sehingga:
untuk common law (kode 1):
Y = 45,0716 + 0,5071mcX + 21,5714m_dummy + 0,4206mcX*m_dummy
Y  =  45,0716  +  0,5071mcX  +  21,5714  (1)  +
0,4206mcX*1
Y  =  45,0716  +  0,5071mcX  +  21,5714  +
0,4206mcX Y = 66,643 + 0,9277mcX (2)
untuk civil law (kode 0):
Y = 45,0716 + 0,5071mcX + 21,5714m_dummy + 0,4206mcX*m_dummy
Y  =  45,0716  +  0,5071mcX  +  21,5714  (0)  + 0,421mcX*0
Y = 45,0716 + 0,5071mcX (3)
Dari kedua persamaan di atas (persamaan  2  dan  3)  dapat  dilihat  bahwa pengaruh  dari common  law lebih  besar  dari civil law.

## Model Regresi
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data dengan aplikasi “PROCESS” dengan metode mean-centering , model MMR yang digunakan adalah sebagai berikut. Y  =  45,0716  +  0,5071mcX  + 21,5714m_dummy + 0,4206mcX*m_dummy (1) Keterangan: Y : indeks persepsi korupsi mcX  : mean-centering dari kualitas SAI m_dummy : tipe hukum common law mcX*m_dummy : interaksi antara kualitas SAI dan common law Hasil  dari  model  regresi  tersebut  dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Corruption  perception index merupakan variabel Y, atau variabel yang dipengaruhi.
2. Nilai konstanta sebesar 45,0716. Artinya, tanpa ada pengaruh dari variabel kualitas SAI  dan  tipe  hukum  negara,  maka variabel  indeks persepsi  korupsi  sebesar 45,0716.
3. Koefisien mean-centering dari  kualitas SAI  (X)  bernilai  0,5071  (b1).  Nilai  ini memiliki  arah  positif  terhadap  variabel Y.  Artinya,  setiap  peningkatan  satu satuan  variabel  mcX,  maka  variabel  Y akan meningkat sebesar 0,5071.
4. Koefisien dummy sebesar 21,5714 (b2). Untuk  variabel  berbentuk  dikotomi, maka  variabel  hanya  bisa  diisi  dengan angka  1  atau  0.  Dengan  demikian peningkatan  akan  terjadi  apabila  tingkat korupsi yang dicari adalah negara dengan
tipe  hukum common  law sebesar 21,5714.  Arah  hubungan  antara  tipe hukum negara dengan corruption perception index adalah positif.
5. Koefisien  interaksi  sebesar  0,4206  (b3). Sama  seperti  halnya  pada  poin  4, peningkatan  akan  terjadi  apabila  tingkat korupsi  yang  dicari  adalah  pada  negara yang  bertipe  hukum common  law . Apabila  angka  1  (negara common  law )
dimasukkan dalam model, maka besaran interaksi  sama  dengan:  setiap  variabel mcX  meningkat  satu  satuan,  maka variabel  Y  akan  meningkat  sebesar 0,4206.
Model regresi di atas dapat menjelaskan tingkat  korupsi  (yang  diproksikan  dengan corruption perception index) sebesar 40.8%. Berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditentukan, maka pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
Untuk  pengujian hipotesis  pertama , yakni  menguji  pengaruh  dari  kualitas  SAI terhadap  indeks  persepsi  korupsi,  dilakukan dengan uji t pada nilai variabel kualitas SAI dalam model (mcX).  Berdasarkan tabel 5 di atas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  koefisien kualitas  SAI  positif  sebesar  0,5071  dengan tingkat  signifikansi  0,0000.  Nilai  t  hitung sebesar  8,3203  lebih  besar  daripada  nilai  t tabel  sebesar  1,65514.  Dengan  demikian, dapat disimpulkan  bahwa  kualitas  SAI berpengaruh positif terhadap indeks persepsi korupsi, dan menjawab hipotesis berikut: H 0 :  b 1 ≤  0,  kualitas  SAI  tidak  berpengaruh positif tehadap tingkat korupsi, α = 5%
H 1 : b 1 0, terdapat pengaruh positif kualitas SAI terhadap tingkat korupsi, α = 5%
Hasil  pengujian  pengaruh  kualitas  SAI terhadap indeks persepsi korupsi, menunjukkan bahwa kualitas SAI berpengaruh terhadap indeks persepsi korupsi  dengan  arah  positif.  Artinya, semakin  tinggi  kualitas  SAI  (skor  indeks SAI),  semakin  tinggi  skor  indeks  persepsi korupsi,  semakin  tinggi  skor  CPI  semakin rendah  tingkat  korupsi.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  SAI mempengaruhi tingkat korupsi.
Sesuai  dengan  teori  keagenan  bahwa antara  pemerintah  dengan  rakyat  memiliki hubungan  keagenan  di  mana  prinsipal mendelegasikan kepada agen untuk melaksanakan  kepentingannya.  Hubungan tersebut dapat menyebabkan masalah keagenan  yang  terjadi  akibat  perbedaan tujuan  dan  asimetris  informasi.  Terdapat risiko  bahwa  agen  berperilaku  oportunistik (Halim  Abdullah, 2006).
Asimetris  informasi  memungkinkan agen  bertindak  berdasarkan  kepentingannya sendiri.
Otoritas pendelegasian menyebabkan agen (pejabat publik/pemerintah) memiliki kebebasan bertindak  dan  korupsi  dapat  terjadi  karena kurangnya  akuntabilitas  (Brusca  et  al., 2017).  Instrumen  pengendalian  merupakan yang  paling  efektif  untuk  membatasi keleluasaan agen dan meningkatkan akuntabilitas (Persson et al., 2012).
Dari pemaparan di  atas  dapat  dipahami bahwa,  instrumen  pengendalian  muncul untuk  mengendalikan  perilaku  oportunistik agen dan meningkatkan akuntabilitas. Hal ini menggambarkan kebutuhan akan peran SAI salah  satunya,  terutama  karena  posisinya sebagai otoritas tertinggi pengauditan nasional, dalam usaha pemberantasan korupsi.
Lebih  jauh  lagi,  melihat  konsep good governance di pemerintahan. Sesuai dengan definisi IMF, good governance di pemerintahan pada intinya  adalah ketiadaan praktik  korupsi  dalam  pengelolaan  dana publik.  Di  sisi  lain,  melihat  misi  INTOSAI yakni membantu mewujudkan tata kelola di pemerintahan  yang  baik  melalui  peran  SAI dengan  membantu  pemerintah  masing- masing dalam memperbaiki kinerja, meningkatkan transparansi, memastikan akuntabilitas, memelihara kredibilitas, memberantas  korupsi,  dan  meningkatkan kepercayan publik (INTOSAI, 2018).
Kemudian  melihat  konsep  SAI  itu sendiri.  SAI  bertanggung  jawab  dalam mengaudit pendapatan dan belanja pemerintah.  Tujuan  utama  mereka  adalah adalah  melakukan  pengawasan  terhadap pengelolaan  dana  publik,  serta  kualitas  dan
Dadang Dahlan 1 , Siti Parhah 2 , Tita Herdiansyah 3 / Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik STAD Untuk Mengoptimalkan Proses dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi
kredibilitas  laporan  keuangan  pemerintah. SAI berguna dalam memastikan akuntabilitas  keuangan  dan  menguatkan institusi publik (World Bank, 2001). Hal ini menggambarkan peran SAI dalam pemberantasan  korupsi  dari  sisi tugasnya. Dari  pemaparan  di  atas,  secara  teori  dan secara  konsep  menunjukkan  kesesuaian dengan  hasil  pengujian  hipotesis  yakni  SAI mempengaruhi tingkat korupsi.
Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari penelitian  yang  dilakukan  Kartiko  (2018) dengan  beberapa  pengembangan  terutama terkait  pertimbangan  budaya  penegakan hukum. Kartiko melakukan penelitian untuk menguji  pengaruh  kualitas  SAI  pada transparansi keuangan pemerintah kemudian mengimplikasikannya  terhadap  investasi asing  dan  efisiensi  belanja.  Penelitian tersebut membuktikan bahwa SAI berpengaruh  terhadap  tingkat  transparansi keuangan pemerintah.
Penelitian  yang  dilakukan  Kayrak (2008)  meyimpulkan  bahwa  SAI  yang memiliki  kemandirian  finansial,  organisasi, operasional  dan  fungsi  penting  dalam mencegah korupsi. Penelitian ini mendukung pernyataan  Kayrak  tersebut,  dikarenakan penelitian  Kayrak  belum  dikuantifikasikan (baru pada diskusi teoretis dan praktis).
Hasil pengujian hipotesis juga mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh Gustavson    Sundstorm  (2016)  yang menyatakan  bahwa good  auditing memiliki pengaruh  terhadap  tingkat  korupsi  sektor publik nasional. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah indeks yang  digunakan  untuk  mengukur  SAI. Dengan  adanya  penelitian  ini,  maka memberikan  tambahan  referensi  mengenai cara untuk mengukur kualitas SAI.
Penelitian ini juga mendukung penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ramirez Perez  (2016)  yang  menggunakan  variabel dan alat ukur yang sama. Penelitian tersebut menyimpulkan,  SAI  yang  kuat  berdampak pada  penurunan  tingkat  korupsi  di  sektor publik,  atau  dengan  kata  lain  peningkatan
indeks  (kualitas)  SAI  mengurangi  tingkat korupsi.  Penambahan  kriteria  tipe  hukum negara  dalam  penelitian  ini  di  sisi  lain, memperluas makna. SAI, korupsi dan hukum tidak dapat dipisahkan, meskipun posisi tipe hukum  negara  sebagai  variabel  pemoderasi (pendukung), tidak terlalu signifikan memengaruhi pengaruh kualitas SAI terhadap tingkat korupsi.
Pengujian  secara  parsial  menunjukkan, kualitas  SAI  dapat  menjelaskan  tingkat korupsi sebesar 26%. Artinya, masih terdapat 74%  faktor  lain  yang  memengaruhi  tingkat korupsi.  Hal  tersebut  menunjukkan,  untuk melihat  tingkat  korupsi  di  suatu  negara, komponen yang harus dinilai ataupun diteliti masih sangat luas.
Pengujian hipotesis  kedua ,  yakni pengaruh  dari  variabel  moderasi,  juga dilakukan  dengan  menggunakan  uji  t  pada nilai interaksi dalam model regresi (mcX*m_dummy). Berdasarkan tabel koefisien MMR di atas, dapat dilihat bahwa tingkat  signifikansi  dari  variabel  interaksi sebesar 0,0335. Nilai t hitung sebesar 2,1462 lebih  besar  daripada  nilai  t  tabel  sebesar 1,97601 sehingga dapat  disimpulkan bahwa tipe  hukum  negara  dapat  memoderasi pengaruh  kualitas  SAI  terhadap  indeks persepsi  korupsi  dan  menjawab  hipotesis sebagai berikut.
H 0 :  b 3 =  0,  tipe  hukum  negara  tidak  dapat memoderasi  pengaruh  kualitas  SAI  tehadap indeks persepsi korupsi.
H 1 :  b 3 ≠  0,  tipe  hukum  negara  memoderasi pengaruh  kualitas  SAI  terhadap  indeks persepsi korupsi.
Masih  dihubungkan  dengan  konsep good  governance, yang  mana  salah  satu prinsipnya adalah supremasi hukum. Lidyah (2016) mengatakan bahwa korupsi di sektor publik  adalah  tindakan  melawan  hukum. Ketika  pejabat  publik  melakukan  korupsi, maka dapat dijelaskan dengan teori keagenan bahwa  agen  mengkhianati  kepentingan prinsipal  (Persson  et  al.,  2012).  Secara simultan,  model  regresi  dapat  menjelaskan tingkat  korupsi  sebesar  40.8%.  Pengaruh
parsial kualitas SAI terhadap tingkat korupsi sebesar 26%, sedangkan apabila variabel tipe hukum  ditambahkan  pada  model  (tanpa interaksi), maka pengaruh bertambah 13.9% menjadi 39.9% (R Square) atau dengan kata lain  kedua  variabel  dalam  posisi  variabel independen dapat menjelaskan 39,9% variasi dari tingkat korupsi.
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel moderator tipe hukum negara memperkuat pengaruh kualitas SAI terhadap tingkat korupsi dengan nilai R Square  Chang e  nya  hanya  sebesar 0.9%. Hal ini mengindikasikan, variabel tipe hukum  negara  lebih  baik  saat  disejajarkan dengan variabel kualitas SAI dalam menjelaskan  tingkat  korupsi,  tidak  hanya ditempatkan sebagai faktor pendukung.
Jika  melihat  lebih  jauh  mengenai penerapan  budaya  hukum,  sesuai  dengan model  yang  dihasilkan,  nilai  Y  akan  lebih tinggi  di  negara  yang  menerapkan  budaya hukum common  law dibandingkan  negara bertipe civil  law sebagaimana  persamaan  2 dan 3 di atas. Hasil ini mendukung pendapat yang menyatakan bahwa common law lebih baik  daripada civil  law dengan  beberapa alasan. Jika kita mengaitkan dengan manfaat penelitian yang ingin dicapai, maka hasil ini dapat  dijadikan  pertimbangan  tentang  cara penegakkan  hukum.  Lebih  jauh  lagi,  jika melihat perbandingan negara yang menerapkan  sistem  hukum  di  dunia,  maka mayoritas negara menerapkan budaya mixed law .  Hal  ini  mengindikasikan,  penerapan budaya campuran tersebut untuk meminimalisir  kekurangan  dari  kedua hukum.
Berikut  ini  merupakan  grafik  yang menunjukkan  pengaruh civil  law dan common  law. Grafik  tersebut  menunjukkan bahwa  tipe common  law lebih  besar pengaruhnya  dibanding  dengan  tipe civil law. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  garis  tipe hukum common  law yang  lebih  curam daripada civil law.
Gambar 5. Grafik Civil Law dan Common Law Sumber : Output SPSS v23

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan, maka  penelitian  ini  menghasilkan  dua kesimpulan  yakni  sebagai  berikut.  Pertama , kualitas  SAI  berpengaruh  positif  terhadap indeks  persepsi  korupsi.  Indeks  persepsi korupsi  memproksikan  tingkat  korupsi. Kualitas  SAI  dapat  menjelaskan  tingkat korupsi sebesar 26%. Pengaruh positif dilihat dari  nilai  koefisien  b 1 dalam  model  regresi. Hal ini menyebabkan H 0 ditolak. Fenomena hasil  survei Transparency  International tahun  2018  yang  menyatakan  bahwa sebagian  besar  negara  yang  disurvei  hanya sedikit  bahkan  tidak  ada  kemajuan  dalam pemberantasan korupsi, tidak terlalu signifikan dapat dilihat dari kualitas SAI. Hal ini  dikarenakan,  selain  nilai  R 2 yang  hanya 26%,  apabila  melihat  nilai  rata-rata  global indeks  SAI  telah  termasuk  pada  kategori memadai  (skor  antara  60-100).  Kedua , tipe hukum  negara  dapat  memoderasi  pengaruh kualitas SAI terhadap tingkat korupsi dengan arah  positif  (koefisien  b 3 ).  Model  regresi dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 40,8%, tetapi dimasukkannya variabel tipe hukum negara sebagai variabel pemoderasi  hanya  dapat  meningkatkan pengaruh  sebesar  0,9%.  Kemudian,  dengan melihat grafik 7 di  atas dapat  dilihat bahwa tipe hukum common law lebih baik daripada civil law.
Dadang Dahlan 1 , Siti Parhah 2 , Tita Herdiansyah 3 / Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik STAD Untuk Mengoptimalkan Proses dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini,  setidaknya  memiliki  dua keterbatasan  sebagai  berikut.  Pertama , penelitian ini baru meneliti satu dari banyak lembaga anti-korupsi. Kualitas SAI di dunia memiliki  rata-rata  sebesar  68,83  di  tahun 2012,  64,75  tahun  2015  dan  63,39  tahun 2017.  Skor  tersebut  berada  pada  level adequate menurut kriteria dari IBP. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  tingkat korupsi  hanya  bisa  dijelaskan  oleh  kualitas SAI  sebesar  26%.  Artinya,  masih  ada  74% hal  lain  untuk  melihat  tingkat  korupsi  di negara-negara di dunia. Kedua , penelitian ini tidak  melakukan  pengklasifikasian  lebih lanjut.  Variabel  pemoderasi  tipe  hukum negara hanya mampu meningkatkan pengaruh  sebesar  0.9%.  Hal  ini  bisa  saja dikarenakan,  penelitian  ini  baru  mencakup dua tipe hukum (civil law dan common law) dari lima tipe hukum negara lainnya. Mixed law yang merupakan tipe hukum yang dianut mayoritas negara belum dicantumkan dikarenakan  tipe  hukum  nya  yang  sangat bervarasi.  Pengklasifikasian  juga  tidak memperhatikan  keadaan  lembaga  anti- korupsi  yang  mana  lembaga  ini  khusus menangani permasalahan korupsi di negara- negara tersebut.

## Saran
Saran  yang  penulis  sampaikan  sesuai dengan  temuan  dalam  penelitian  ini, setidaknya  ditujukan  untuk  dua  pihak sebagai  berikut.  Bagi  Pemerintah:  melihat rata-rata  kualitas  SAI  global  yang  sudah dalam  kategori adequate di  ketiga  tahun (68,83 di tahun 2012; 64,75 tahun 2015; dan 63,39 tahun 2017), sementara nilai R Square kualitas  SAI  hanya  sebesar  26%,  artinya pemerintah  masih  perlu  meningkatkan kualitas  SAI  nya.  Meskipun  sudah  dalam kategori adequate akan tetapi skor nya masih belum  terlalu  tinggi  (lebih  dekat  pada kategori  terbatas (limited) yang  skor  nya antra 40-60). Selain itu di ketiga tahun survei rata-rata  global  SAI  cenderung  mengalami penurunan.
Kemudian  melihat  sisi  penegakan hukum  yang  diukur  dengan  menggunakan tipe  hukum  negara.  Model  tanpa  interaksi, nilai R Square nya sebesar 39.9%, kemudian setelah  adanya  interaksi  hanya  meningkat sebesar  0.9%  menjadi  40.8%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum bukan  saja  berperan  sebagai  institusi pendukung  dalam  pemberantasan  korupsi, tetapi sejajar dengan institusi lain (dalam hal ini  SAI).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai R Square nya  yang  lebih  tinggi  ketika  ia menjadi  variabel  independen  dibandingkan sebagai variabel moderator. Artinya, pemerintah  juga  harus  memperhatikan  cara penegakan  hukum  di  negaranya.  Terlebih lagi,  teruji  secara  empiris  bahwa  negara bertipe common law lebih baik daripada yang bertipe civil  law. Bagi  peneliti  selanjutnya: penelitian ini masih perlu banyak pengembangan,  terutama  terkait  dengan pengklasifikasian yang lebih mendalam pada tipe  hukum  negara  sehingga  sampel  yang digunakan bisa lebih besar dan representatif. Kemudian  terkait  dengan  lembaga  anti- korupsi  yang  khusus  dalam  pemberantasan korupsi, dapat menjadi pertimbangan peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Assakaf, E. A., Samsudin, R. S.,  Othman, Z. (2018). Public Sector Auditing and Corruption :  A  Literature  Review,
10(1),
226–241. https://doi.org/10.5296/ajfa.v10i1.130 29
Broome, J. (2009). Intro to Civil Law Legal System  -  International  Network  to Promote  the  Rule  of  Law  (INPROL) Consolidated Response.
Brusca,  I.,  Rossi,  F.  M.,    Aversano,  N.
(2017). Accountability
and Transparency to Fight against
Corruption : An International Comparative  Analysis  Accountability and  Transparency  to  Fight  against Corruption : An International
Comparative  Analysis.  Journal  of
Comparative Policy Analysis: Research  and  Practice,  00(00),  1–19. https://doi.org/10.1080/13876988.201
7.1393951
Colquhoun, P. (2013). Political and organizational  legitimacy  of  public sector  auditing  in  New  Zealand  local government.  Accounting  History,  18, 473–489. https://doi.org/10.1177/103237321350 5798
Germani,  A.  R.  (2007).  The  Environmental Enforcement  in  the  Civil  and  the Common Law System . A Case on the Economic Effects of Legal Institutions The Environmental Enforcement in the Civil and the Common Law Systems . A  Case  on  the  Economic  Effects  of Legal Institutions.
Ghaffoori,  A.  (2016).  The  Role  of Accounting  Reform  in  Deterring Corruption  Practices  in  the  Public Sector :  A  Case  Study  in  Kurdistan Region  Business    Financial  Affairs. Journal  of  Business  and  Financial Affairs, 5(4).
https://doi.org/10.4172/2167- 0234.1000229
Goodson, S. G., Mory, K. J.,  Lapointe, J. R.  (2012).  Supplemental  Guidance : The Role of Auditing in Public Sector Governance  (2nd  ed.).  Altamonte Springs:  The  Institute  of  Internal Auditors. Retrieved from www.globaliia.org/standards-guidance
Gustavson,  M.,    Sundstorm,  A.  (2016).
Organizing  the  Audit  Society :  Does Good  Auditing  Generate  Less  Public
Sector  Corruption ?  Administration and Society, 1–25. https://doi.org/10.1177/009539971667 4306
Guterres,  A.  (2018).  Corruption  is  Costing the  Global  Economy  $3.6  Bilion Dollars  Every  Year.  Retrieved  from https://www.weforum.org/agenda/201 8/12/the-global-economy-loses-3-6- trillion-to-corruption-each-year-says- u-n
Hadi,  S.  (2016).  Mengkaji  Sistem  Hukum
Indonesia (Kajian Perbandingan dengan  Sistem  Hukum  Lainnya). Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 164–172. Halim, A.,  Abdullah, S. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah : Sebuah Peluang  Penelitian  Anggaran  dan Akuntansi, (June). IMF. (2018). Fiscal Transparency Handbook. Washington DC: International Monetary Fund.
INTOSAI. (2018). Performance and
Accountability Report 2017—2018.
Johnson, J., Taxell, N.,  Zaum, D. (2012).
Assessing the State of the Operationally  Relevant  Evidence  on Donors’  Actions  and  Approaches  to
Reducing Corruption.
Junaidi.  (2018).  Korupsi,  Pertumbuhan
Ekonomi dan Kemiskinan di
Indonesia. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 71–79.
Kartiko,  S.  W.  (2018). Pengaruh  Tingkat Penerapan IPSAS Berbasis Akrual dan Kualitas  Audit  Terhadap  Transparansi Keuangan  Pemerintah:  Implikasinya Terhadap Investasi Asing dan Efisiensi Belanja . Universitas Indonesia.
Kartiko, S. W., Rossieta, H., Martani, D.,
Wahyuni, T. (2018). Measuring Accrual-Based IPSAS Implementation and  Its  Relationship  to  Central Government Fiscal Transparency,
Brazilian Administration Review,
15(4), 1-28. Kayrak, M. (2008). Evolving Challenges for Supreme Audit Institutions in Struggling  with  Corruption.  Financial
Crime,
15 no. 1, 60–70.
https://doi.org/10.1108/135907908108 41707
Lidyah,  R.  (2016).  Korupsi  dan  Akuntansi Forensik. Finance, 2(2), 72–91.
Liu,  X.  (2016).  A  Literature  Review  on  the Definition  of  Corruption  and  Factors Affecting  the  Risk  of  Corruption, (June), 171–177.
Oliveira, C. B. De,  Filho, J. R. F. (2017).
Agency problems in the public sector :
Dadang Dahlan 1 , Siti Parhah 2 , Tita Herdiansyah 3 / Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik STAD Untuk Mengoptimalkan Proses dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi
the  role  of  mediators  between  central administration  of  city  hall  and executive bodies. Public Administration, 51(4), 596–615. https://doi.org/10.1590/0034- 7612171397
Otalor,  J.  I.,    Eiya,  O.  (2015).  Combating Corruption in Nigeria : The Role of the Public  Sector  Auditor.  Finance  and Accounting, 4(February 2013).
Panda, B.,  Leepsa, N. M. (2017). Agency theory :  Review  of  Theory  and Evidence on Problems and Perspectives. https://doi.org/10.1177/097468621770 1467
Persson, A., Rothstein, B. O.,  Teorell, J. A.
N. (2012). Why Anticorruption Reforms  Fail  —  Systemic  Corruption as a Collective Action Problem. Policy, Administration  and  Institution,  2012, 1–23.  https://doi.org/10.1111/j.1468- 0491.2012.01604.x
Ramadhan, C. R. (2018). Konvergensi Civil Law  dan  Common  Law  di  Indonesia dalam  Penemuan  dan  Pembentukan Hukum.  Mimbar  Hukum,  30(2),  213– 229.
Ramirez, J. A. O.,  Perez, J. A. C. (2016). Impact  of  Supreme  Audit  on  the phenomenon  of  corruption :  an international empirical analysis. Public Governance of Policy, 1(June).
Sadaf,  R.,  Olah,  J.,  Popp,  J.,    Mate,  D.
(2018).  An  Investigation  of  the Influence of the Worldwide Governance  and  Competitiveness  on
Accounting  Fraud  Cases :  A  Cross-
Country  Perspective.  Sustainability,
10, 1–11.
https://doi.org/10.3390/su10030588 Salih,  W.  K.,    Hla,  D.  T.  (2015).  Audit Quality  in  Federal  Board  of  Supreme
Audit of Iraq. In International
Conference on Contemporary Issues in Accounting  and  Finance.  Samarahan: University Malaysia Sarawak. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publicati on/309179457%0AAudit
Sawyer,  L.  B.,  Dittenhofer,  M.  A., Scheiner,  J.  H.  (2006).  Sawyer’s Internal  Auditing.  Jakarta  Selatan: Salemba Empat.
Seifert, J., Carlitz, R.,  Mondo, E. (2013).
The  Open  Budget  Index  (OBI)  as  a Comparative Statistical Tool. Comparative Policy Analysis : Research and Practice, 15(1), 87–101. https://doi.org/10.1080/13876988.201
2.748586.
Sekaran,  U.,    Bougie,  R.  (2017). Metode
Penelitian  Untuk  Bisnis:  Pendekatan Pengembangan  Keahlian (6  (1)). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
Simone, E. De, Gaeta, G. L.,  Mourao, P. R.  (2017).  The  Impact  of  Fiscal Transparency  on  Corruption :  An
Empirical Analysis Based on
Longitudinal Data. The B. E. Journal of Economic  Analysis    Policy,  1–17. https://doi.org/10.1515/bejeap-2017- 0021
Sugiono.  (2004).  Konsep,  Identifikasi,  Alat analisis  dan  Masalah  Penggunaan Variabel  Moderator.  Jurnal  Studi Manajemen Dan Organisasi, 1(2), 61– 70. Retrieved from http://ejournal.undip.ac.id/index.php/s mo%0AKONSEP. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  RD . Bandung: Alfabeta.
Tara, I., Simona, G. D., Droj, L.,  Matica, D.  (2016).  The  social  role  of  the supreme  audit  institutions  to  reduce corruption  in  the  European  union  - Empirical  study,  52(February  2018), 217–240.
Transparency International. (2018). Corruption Perceptions Index 2018.
UNDP.  (n.d.).  Anti-Corruption  and  SDGs.
Retrieved from http://www.anti- corruption.org/themes/anti-corruption- in-sdgs-2/
UNESCAP. (n.d.). What
is Good
Governance. World Bank. (2001). Features and Functions of  Supreme  Audit  Institutions.  The Development Economics Vice
Presidency and Poverty Reduction and Economic Management Network.