## AKTOR TRANSMIGRASI BURU:
Studi  Pembangunan  Pertanian  oleh  Program  Transmigrasi  di  Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Naomi S.M Lesbatta*; Pamerdi Giri Wiloso; Widhi Handayani Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin,
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga Email*: sintia.melwin@gmail.com

## ABSTRAK
Program  transmigrasi  Buru  membawa  perubahan  pembangunan  terhadap Waeapo  yang  terlihat  dari  keberhasilan  pembangunan  yang  ditunjukan. Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  memngetahui  aktor  transmigrasi dalam  pembangunan  pertanian  oleh  program  transmigrasi  di  kecamatan Waeapo,  kabupaten  Buru,  provinsi  Maluku  dan  menjelaskan  pembangunan pertanian pada pulau Buru yang dilakukan oleh transmigran dalam kerjasama dengan  masyarakat  lokal  dan  pemerintah.  Metode  penelitian  yaitu  metode kualitatif  deskriptif  dengan  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara mendalam,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  ada kolaborasi  antar  aktor,  yaitu  pemerintah,  transmigran,  penduduk  lokal  dan hutan serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan sektor pertanian di  Kecamatan  Waeapo,  kabupaten  Buru.    Hadirnya  transmigran  dengan bantuan  teknologi  membawa  perubahan  terhadap  lingkungan  Waeapo meliputi alih fungsi hutan sebagai ekosistem alami menjadi ekosistem buatan (sawah). Selain itu, terjadi pula perubahan sosial terjadi seperti pertambahan penduduk,  ekonomi,  keragaman  budaya,  tranformasi  pangan  dan  perubahan lingkungan fisik.
Kata  kunci:  aktor,  pembangunan  berkelanjutan,  transmigrasi,  pertanian, Kabupaten Buru

## ABSTRACT
The  Buru  transmigration  program  has  brought  about  changes  in  the development  of  Waeapo  which  can  be  seen  from  the  success  of  the development.  This  study  aims  to  identify  transmigration  actors  in  the agricultural development by transmigration program in Waeapo sub-district, Buru district, Maluku province, and explain agricultural development on Buru island  carried  out  by  transmigrants  in  collaboration  with  local  communities and the government. A descriptive qualitative method by in-depth interviews, observation and documentation to collect the data was conducted to achieve
the aim of the research. The results of the study show that there is collaboration between actors, namely the government, transmigrants, local residents and the forest  as  well  as the  technology  used  in  the  development  of  the  agricultural sector in Waeapo District, Buru district. The presence of transmigrants, by the role of technology, brought changes to the Waeapo environment including the conversion  of  the  forest  as  natural  ecosystem  to  artificial  ecosystem (paddyfields).  Furthermore,  social  changes  also  occurred  such  as  population growth, economy, cultural diversity, food transformation and changes in the physical environment.
Keywords:  actor,  sustainable  development,  transmigration,  agriculture,  Buru Regency

## PENDAHULUAN
Transmigrasi  adalah  perpindahan  penduduk  dari  satu  daerah  yang  padat penduduknya kewilayah yang masih sedikit penduduknya. Program transmigrasi merupakan  salah  satu  program  pemerintah  dalam  rangka  mengatasi  masalah kependudukan, serta mengupayakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan  (Hardjono,1982 dalam  Nova,  2016).  Kehadiran  program  tersebut pada  akhirnya  mengubah  daerah  tujuan  dalam  arti  membawa  perubahan  pada kondisi  fisik  maupun  tatanan  sosial  budaya  di  daerah  tujuan.  Di  Indonesia, transmigrasi  pernah  terjadi  di  berbagai  daerah  seperti  Sumatra,  Kalimantan, Sulawesi,  dan  Irian  Jaya  (Nova,  2016).  Di  Kalimantan,  transmigrasi  pernah dilaksanakan  pada  Desa  Olak-Olak,  Kecamatan  Kubu,  Kabupaten  Kubu  Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah tujuannya (Firmansyah, 2018). Selain itu, Pulau Buru juga pernah menjadi daerah tujuan transmigrasi yang menempati dataran Waeapo sejak tahun 1980.
Sebagai  program  pemerintah  untuk  mengembangkan  daerah-daerah terpencil  dan  meningkatkan  perekonomian,  kehadiran  transmigrasi  berperan penting dalam pembangunan wilayah. Selain itu, kebijakan pemerintah tersebut dilakukan  dalam  rangka  mengurangi  tingkat  kesenjangan  pembangunan  antara wilayah  satu  dengan  yang  lainnya  (Harmadi  dan  Antarwati,  2014).  Guna meningkatkan  pembangunan  dan  pemerataan  ekonomi,  kebijakan  pemerintah lebih  diarahkan  pada  bidang  pertanian  (Febriani et  al.,  2020).  Upaya mengembangkan  bidang  pertanian  dilakukan  dengan  penerapan  usaha  tani berupa  penyediaan  bibit  unggul,  pemupukan,  pengairan  yang  baik, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, serta metode bercocok tanam yang baik.
Kabupaten  Buru  merupakan  pulau  penghasil  pangan  di  Provinsi  Maluku saat  ini.  Buru  dikatakan  sebagai  lumbung  pangan  Maluku  karena  setiap  tahun kabupaten Buru memproduksi ribuan ton padi seperti pada Tabel 1 .
Tabel 1. Produksi padi oleh Kabupaten Buru tahun 2009-2012
Tahun Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kw/ha) 2009 10.966 45.620 41,60 2010 10.966 46.386 42,30 2011 11.742 52.500 44,70 2012 10.425 48.168,5 46,20 Sumber: BPS Kabupaten Buru (2013: 139)
Menurut  BPS  Kabupaten  Buru  (2018),  luas  panen  padi  pada  tahun  2016 mencapai  9.406  hektar  dan  tahun  2017  mengalami  peningkatan  dengan  luas mencapai  11.241  hektar,  atau  meningkat  19,51%  dari  tahun  2016.  Tabel  1 menunjukkan  luas  panen,  produksi  padi,  serta  produktivitas  padi  di  Kabupaten Buru  pada  2009-2012.  Tampak  pada  Tabel  1  tersebut,  bahwa  produksi  padi  di Kabupaten  Buru  cenderung  meningkat,  meskipun  pada  tahun  2012  menurun produksinya dibandingkan tahun 2011. Namun, penurunan produksi ini berkaitan dengan  luas  lahan  panen  yang  juga  menurun  di  2012  dibandingkan  2011.  Jika dibandingkan,  dari  2009-2012,  tampak  bahwa  produktivitas  padi  di  Kabupaten Buru terus meningkat.
Di antara seluruh kecamatan di Kabupaten Buru, salah satu kecamatan yang produksi padinya paling besar adalah Waeapo. Duwila (2015) menulis bahwa sejak 2003-2012, produksi padi di Waeapo terus meningkat. Menurut BPS Kabupaten Buru  (2018),  luas  panen  padi  Kecamatan  Waeapo  pada  2017  mencapai  6.570 hektar atau 58,45% dari luas panen Kabupaten Buru. Selain itu, produksi padi yang dihasilkan  Kecamatan  Waeapo  sebesar  4,85  ton/ha  adalah  yang  terbanyak  di Kabupaten Buru. Menilik sejarahnya, produksi padi di Kecamatan Waeapo tidak terlepas  dari  peran  transmigran  yang  mengembangkan  sistim  pertanian  padi sawah.
Sejak  1980,  Waeapo  bukan  saja  ditinggali  oleh  penduduk  lokal,  tetapi  juga ditinggali oleh transmigran Jawa. Kehadiran pendatang di suatu wilayah bisa saja menimbulkan  konflik  antar  etnis,  sebagai  risiko  atas  kemajemukan  suku  dan budaya  yang  dimiliki  (Kalsum,  2015).      Sebagai  contoh,  konflik  yang  terjadi  di Jambi  saat  masuknya  transmigran  pada  tahun  1990-an  mengguncang  stabilitas, diikuti  tuntutan  masyarakat  meminta  pengembalian  tanah  (Lindayanti et  al, 2015).  Ini  berbeda  dengan  kecamatan  Waeapo,  Kabupaten  Buru.  Keberhasilan Waeapo  dalam  sektor  pertanian  hingga  menjadi  lumbung  pangan  Provinsi Maluku  menunjukkan  kerja  sama  yang  sinergis  antara  transmigran,  masyarakat
lokal  dan  pemerintah.  Kerja  sama  yang  sinergis  tersebut  menunjukkan  tidak adanya atau rendahnya konflik antar etnis di kecamatan Waeapo sampai saat ini.
Sesuai  dengan  penjelasan  diatas  aktor-aktor  pembangunan  Waeapo merupakan bagian dari jaringan aktor secara kolektif. Maka, teori yang digunakan, yaitu Actor  Network  Theory  (ANT)  akan  relevan  dengan  aksi  kolektif  antara transmigran, penduduk lokal dan pemerintah dalam upaya membangun pertanian Waeapo.  ANT merupakan teori yang memfokuskan jejaring antar aktor dengan menjelaskan hubungan aktor dan aktan. Teori ini tidak hanya bertitikberat pada relasi antarmanusia tetapi juga terhadap relasi manusia dengan aktor nonmanusia, seperti alam dan lingkungan hidup (Hapsari et al, 2017).
Dengan gambaran permasalahan yang telah diuraikan di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana pembangunan pertanian pada pulau Buru yang dilakukan  oleh  transmigran  dalam  kerjasama  dengan  masyarakat  lokal  dan pemerintah?” Penulisan  ini  memiliki  tujuan  untuk  menjelaskan  pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian di pulau Buru yang dilakukan oleh transmigran dalam kerjasama dengan masyarakat lokal dan pemerintah.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode kualitatif karena memberikan penggambaran yang jelas mengenai subjek dalam penelitian.  Menurut  (Sugiyono,  2018)  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.
Penelitian ini melibatkan pemerintah yaitu kepala desa yang ada di setiap desa di kecamatan Waeapo. Jumlah informan adalah dua puluh tiga orang terdiri dari tujuh orang kepalah desa, sepuluh orang transmigran Jawa Sembilan orang laki- laki,  satu  orang  transmigran  perempuan,  serta  enam  orang  penduduk  lokal. Peneliti  menentukan  informan  ini  berdasarkan  pengetahuan  dan  pengalaman mereka yang tingal di kecamatan Waeapo.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Waktu wawancara dilakukan 120 menit untuk setiap informan. Ada beberapa informan yang diwawancarai dua kali, dan ada yang satu kali.  Observasi yang  dilakukan  peneliti  yaitu  mengamati  lokasi  penelitian  dan  melakukan dokumentasi  saat  melakukan  wawancara  dengan  informan. Hasil  wawancara dicatat untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori Actor Network Theory ( ANT).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Waeapo  merupakan  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Buru.  Adapun batas  wilayah  Kecamatan  Waeapo  yaitu:  Sebelah  utara  Kecamatan  Namlea, sebelah  selatan:  Kecamatan  Waelata,  sebelah  barat:  Kecamatan  Lolongkuba. Secara  topografi  kecamatan  Waeapo  berada  pada  dataran  rendah  dan  berawa- rawa.  Luas  Waeapo  14.000  Ha  dengan  gunung  dan  sungai  (BPS  Kecamatan Waeapo, 2018).
Pembangunan  yang  dikembangkan  di  wilayah  Waeapo  merupakan pembangunan  pada  sektor  pertanian.  Salah  satu  komoditas  pertanian  yang dikembangkan  di  Waeapo  adalah  padi  yang  sebelumnya  sudah  dibudidayakan oleh transmigran. Program transmigrasi hadir di Waeapo pada tahun 1980 dan berakhir pada tahun 1982.
Perjalanan  transmigran  dari  pulau  Jawa  menuju  pulau  Buru  dilakukan dengan  menggunakan  kapal  laut.  Setelah  tiba  di  Buru,  mereka  melanjutkan perjalanan  menuju  tempat  tujuan  mereka  yaitu  dataran  Waeapo.  Mereka melewati muara sungai Waeapo dan sampai pada sungai kaki air mendidi turun setelah  itu  mereka  berjalan  kaki  masuk  unit-unit  yang  sudah  ditentukan  oleh pemerintah.
Kondisi Waeapo saat itu masih berupa hutan, meskipun sebagian dari lahan Waeapo  sudah  dibabat  oleh  eks-tapol  (mantan  tahanan  politik  1965)  yang menggarap  lahan  sawah  sebelumnya  (Lesbatta et  al,  2021).  Perumahan transmigran pada saat itu belum ada, sehingga setibanya di Waeapo, sementara mereka  menempati  rumah  bekas  eks-tapol  yang  sangat  terbatas.  Setelah  itu, dengan berjalannya waktu perumahan transmigran dibuat oleh kontraktor dalam bentuk rumah bertiang kayu, berdinding papan dan beratap daun rumbia.
“Kondisi perumahan transmigran kurang begitu baik sehingga isi rumah itu  bekas  rawa-rawa  jadi  ada  airnya  sehingga  kami  mengalas  lantai mengunakan  karpet  (parlak)  untuk  bisa  tidur.  Setelah  itu  kami merenovasi  sendiri  untuk  lebih  nyaman  ditempati” (Tono, transmigran, wawancara tahun 2019)
Transmigran  juga  diberikan  jatah  makanan  dari  pemerintah  selama  satu tahun.  Aktivitas  transmigran  saat  itu  ada  yang  memancing  ikan,  mencari makanan  tambahan  dan  yang  memiliki  keterampilan  lain  yang  bisa dikembangkan  seperti  servis  jam  tangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat transmigran  saat  itu  untuk  mengisi  waktu  setiap  hari  mereka.  Lokasi  tempat tinggal  transmigran  juga  berdekatan  dengan  penduduk  lokal  sehingga  mereka membangun interaksi dengan cara saling menyapa, selain melalui interaksi jual beli antara penduduk lokal dan transmigran.
Setahun  kemudian  transmigran  diberikan  jatah  lahan  oleh  pemerintah. Mereka mendapatkan jatah lahan seluas dua hektar untuk setiap keluarga. Jatah lain juga diberikan oleh pemerintah, yaitu berupa ternak seperti sepasang ayam dan sapi untuk dipelihara oleh transmigran.    Awalnya, sawah yang tersedia pada saat itu baru enam puluh dua hektar saja, sehingga dilakukan pengundian untuk menentukan  lokasi  lahan  yang  akan  diperoleh  tiap  keluarga.  Akhirnya,  dapat ditentukan  bahwa  tiap  kepala  keluarga  diberikan  satu  hektar  sawah,  tiga perempat  ladang,  dan  pekarangan  seperempat  hektar  jadi  jumlah  luasannya adalah  dua  hektar.  Bibit  padi  dan  jagung  disediakan  oleh  pemerintah  dan diberikan kepada transmigran.
Setelah mendapat lahan, transmigran mulai mengolah lahan dengan cara membersihkan  areal  lahan  terlebih  dahulu  setelah  itu  mulai  membuat  sawah. Pembukaan  sawah  memakan  waktu  yang  cukup  lama  karena  saat  itu  belum tersedia  piranti  yang  canggih.  Piranti  yang  dipakai  saat  itu  hanya  seadanya seperti, cangkul, golok dan kapak.
“Di Wilaya h Waeapo tidak secara menyeluruh bekas sawah ada juga yang masih  hutan.  Transmigran  masuk  membuka  areal  sawah  baru.  Memang ada  bekas  sawah  milik  eks  tapol  tetapi  sudah  tertutup  rumput.  Maka masuk  PT  Muria  untuk  pembabatan  hutan.” (Laim,  transmigran, wawancara tahun 2019)
Dalam  penggarapan  lahan  sawah  transmigran  juga  pernah  mengalami gagal panen. Gagal panen disebabkan oleh musim kemarau panjang selama enam bulan  pada  tahun  1989.  Masyarakat  transmigran  pada  saat  itu  beralih mengonsumsi  sagu  seperti  penduduk  lokal.  Interaksi  antar  transmigran  dan penduduk  lokal  juga  terjadi  melalui  gagal  panen,  yaitu  ketika  transmigran beralih  mengonsumsi  pangan  lokal  Buru  dan  mengikuti  penduduk  dalam menyuling Kayu Putih untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama.
Saat  itu,  penduduk  lokal  Waeapo  juga  mendapatkan  makanan  mereka dengan  cara  bercocok  tanam.  Alat  yang  dipakai  untuk  bercocok  tanam  adalah kapak  dan  golok  dan  tanaman  yang  dibudidayakan  yaitu  padi  gogo,  singkong, hotong - Setaria italica (L.) Beauv, sejenis padi yang mirip alang-alang, tumbuh di semua jenis lahan baik dataran rendah maupun dataran tinggi, dan merupakan pangan  alternatif  pengganti  beras  yang  dimanfaatkan  masyarakat  Pulau  Buru sehingga  disebut  sebagai Buru  Hotong  (Herodian,  2008)  dan  lain-lainnya. Biasanya, hasil mereka bercocok tanam tersebut dijual ke Namlea dan ada juga penduduk lokal yang menawarkan barang kepada para transmigran. Selain itu, penduduk lokal saat itu sudah menyuling minyak kayu putih secara tradisional untuk dijual ke Namlea, dan bahkan ke kota Ambon.
Guna meningkatkan produktivitas padi, pemerintah membangun jaringan dengan  penduduk  lokal  dan  transmigran.    Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buru, bahkan Dinas Pertanian Provinsi, dikerahkan untuk membekali penduduk lokal dan transmigran dengan berbagai pengetahuan di bidang pertanian. Harapannya, penyuluhan  yang  diberikan  akan  bisa  mengembangkan  komoditas  pertanian mereka. Pemerintah pada saat itu melakukan upaya modernisasi sistim usaha tani untuk  meningkatkan  produksi  padi  sawah  melalui  revolusi  hijau.  Program revolusi hijau secara nasional, dilakukan melalui program panca usaha tani secara seragam di semua desa yang ada pada wilayah Indonesia. Program panca usaha tani  meliputi  (1)  penyediaan  bibit  padi  unggul,  (2)  pemupukan  anorganik,  (3) obat-obatan  untuk  membasmi  hama,  (4)  pembangunan  sistim  irigasi  dan,  (5) perbaikan pola tanaman padi sawah (Iskandar, 2016).
Penerapan panca usaha tani yang dilakukan pada wilayah Waeapo telah menyebabkan perubahan pada petani sawah di wilayah Waeapo.  Petani mulai menggantikan padi lokal dengan padi bibit unggul. Proses perawatan tanaman padi  juga  sudah  menggunakan  pupuk  dan  obat-obatan  untuk  mengusir  hama serta  penyakit  tumbuhan.  Hadirnya  irigasi  yang  dibangun  lebih  modern  lebih mudah untuk mengairi sawah, pola bercocok tanam juga mengalami perubahan dalam  cara  pengolahan  lahan  sawah.  Jika  dulunya  para  petani  menggunakan ternak  untuk  membajak,  kini  mereka  beralih  menggunakan  mesin  untuk membajak sawah, memotong padi, dan menggiling padi.
Panen  padi  yang  diperoleh  dari  transmigran  membawa  perubahan  dari sebelumnya transmigran hanya mendapat jatah beras untuk bahan pangan, kini saatnya  transmigran  mulai  memproduksi  padi.  Selain  jenis  pangan  sudah berubah, penduduk lokal juga turut menikmati hasil dari panen padi yang diolah oleh transmigran sehingga terjadi pertukaran pangan lokal penduduk. Meskipun kehadiran transmigran untuk mendorong pertanian di Waeapo berjalan dengan baik,  namun  sempat  terjadi  kecemburuan  sosial  di  Kecamatan  Waeapo. Kecemburuan  sosial  dialami  oleh  penduduk  lokal  terhadap  transmigran.  Pada saat  itu  kecemburuan  terhadap  status  desa  dimana  transmigrasi  menjadi  desa induk yang memiliki kewenangan mengatur penduduk lokal yang status desanya masih dusun.
“Kecemburuan  sosial  terjadi  antara  des a  Gogrea  dan  desa  Waetele  yang merupakan  desa  induk.  Terpisah  karena  mereka  merupakan  penduduk adat  yang  ada  pada  kecamatan  Waeapo,  mereka  harus  menjadi  desa karenan transmigran pendatang saja bisa mekar dan jadi desa kenapa kami penduduk  asli  tidak,  sehingga  kebijakan  bupati  memekarkan  mereka sehingga  tidak  menimbulkan  konflik  antara  etnis  dalam  kecamatan Waeapo.” (Sen, penduduk lokal, wawancara tahun 2019).
Konflik  antara  etnis  bukan  persoalan  baru  di  Indonesia.  Tercatat  ada beberapa wilayah yang menghadapi konflik, seperti yang terjadi di Jambi konflik yang  timbul  mengenai  masalah  tanah.    Integrasi  dan  konflik  di  Jambi menunjukkan bahwa meskipun sebelumnya sudah terjadi integrasi di Jambi pada tahun  1970-2012  tetapi  integrasi  itu  menimbulkan  konflik  karena  berbagai persoalan.  Persoalan  yang  menyebabkan  konflik  di  Jambi  terjadi  adalah masyarakat setempat meminta pengembalian tanah (Lindayanti dan Zaiyardam, 2015).  Berbeda dengan konflik yang terjadi di Jambi, di Waeapo konflik timbul dari kecemburuan sosial.
Namun  demikian,  kecemburuan  sosial  yang  terjadi  dalam  kalangan masyarakat Waeapo tidak meluas karena ditangani secara baik oleh pemerintah setempat.  Peristiwa  itu  tidak  membawa  dampak  yang  meluas  sehingga  dapat diselesaikan  dengan  cara  membangun  interaksi  antara  penduduk  lokal, pemerintah dan transmigran sehingga masalah kecemburuan sosial dapat diatasi.
Konflik dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan, oleh  karena  itu  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah memberikan  kontribusi  bagi  pelaksanaan  pembangunan  di  Waeapo.  Terbukti, dengan  diselesaikannya  konflik,  pembangunan  pertanian  di  Waeapo  dapat berlangsung dengan baik karena tidak ada kendala dalam membangun kerja sama dengan berbagai pihak.
Relasi antar aktor: Pendorong Keberhasilan Transmigrasi di Waeapo
Keberhasilan  pembangunan  pertanian  di  Waeapo  merupakan  kolaborasi antar aktor-aktor yang menyusun jejaring di dalamnya. Actor Network Theory menunjukkan  bahwa  semua  elemen  yang  tergabung  dalam  sistim  akan membentuk jaringan dengan secara alami (Hapsari et al., 2017). Aktor yang bisa mengontrol aktor lain disebut sebagai aktan dan aktanlah yang memiliki peran bergerak masuk dan keluar jaringan berdasarkan kepentingannya.  Konsep Actor Network Theory bukan hanya membahas entitas manusia saja tetapi juga entitas non-manusia (Hapsari et al, 2017). Hubungan antar entitas, baik antar manusia maupun  entitas  manusia  dengan  non-manusia  ditunjukkan  melalui  hubungan transmigran  dan  penduduk  lokal  dengan  alam  dimana  mereka  memanfaatkan hutan sebagai sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam hal  ini,  tampak  bahwa  aktor  manusia  dan  non  manusia  saling  berhubungan. Awalnya penduduk lokal mengandalkan hutan sebagai penyedia pangan untuk memenuhi  kehidupan  sehari-hari  mereka.  Pada  tahap  ini,  tampak  bahwa manusia  bergantung  pada  hutan  yang  menyediakan  pangan.  Namun  dengan berjalannya waktu, terjadilah perubahan. Jika awalnya hutan menjadi penyedia
utama  pangan  bagi  manusia,  dengan  adanya  teknologi  seperti  cangkul,  dan parang manusia mengubah hutan menjadi sawah.
Interaksi  antar  manusia  juga  tampak  dalam  kehidupan  transmigran, pemerintah,  dan  penduduk  lokal.  Interaksi  sosial  merupakan  hubungan- hubungan  sosial  yang  dinamis  berkaitan  dengan  hubungan  antara  individu- individu  maupun  kelompok-kelompok  manusia  (Soekanto,  2014).  Interaksi dibangun dalam kehidupan transmigrasi dan penduduk lokal melalui komunikasi antara  satu  dan  yang  lain  maupun  kelompok.  Relasi  yang  dibangun  oleh transmigrasi  dan  penduduk  lokal  merupakan  jaringan  relasi  saling  bergantung satu  sama  lain  dalam  membangun  kerja  sama.  Relasi  tersebut  mencerminkan hubungan  saling  menerima  percampuran  budaya  yang  dianut  masing-masing karena menyadari mereka saling membutuhkan satu dan yang lain, baik secara individu maupun kelompok.
Collective  action  merupakan  tindakan  kolektif  dimulai  dari  kelompok orang yang berkumpul setelah itu mereka melakukan aksi atau tindakan secara bersama-sama (Wahyudi, 2005).  Tindakan Collective action yang terjadi dalam lingkungan  Waeapo  terlihat  saat  transmigran  dan  penduduk  lokal  melakukan kegiatan  pertanian  dan  penyulingan  minyak  kayu  putih  bersama  dengan  cara bergotong royong. Masyarakat masih menganut kuat nilai-nilai gotong royong yang  dilakukan  dalam  kehidupan  sehari-hari  mereka,  seperti  gotong  royong tolong menolong maupun gotong royong dalam kerja bakti (Rostiyati, 2012).
Dalam  perjalanannya,  terjalin  hubungan  kerja  sama  antara  transmigran dan penduduk lokal untuk mengembangkan pertanian Waeapo. Pengembangan usaha-usaha  pertanian  berupa  sawah,  sayuran  dan  buah-buahan,  dan  usaha dagang  merupakan  perbaikan  yang  dilakukan  sebagai  adaptasi  untuk meningkatkan  taraf  hidup  transmigran  dan  penduduk  lokal  Waeapo.  Sistem pertanian  Waeapo  mulai  beragam  dalam  kehidupan  bersama  mereka  dan penduduk lokal mulai bekerja sama dengan transmigran dalam pengembangan sistem pertanian.
Menurut  Wright  (1990) collective  action  merupakan  setiap  tindakan bertujuan  untuk  dapat  memperbaiki  kondisi  kelompok (semacam  status  atau kekuasaan) yang disahkan oleh perwakilan kelompok. Peran pemerintah (Dinas Pertanian)  selalu  mendampinggi  transmigrasi  dan  penduduk  lokal  untuk melakukan sosialisasi menyangkut pertanian dan agar mereka lebih mandiri dan berkembang  dalam  sektor  pertanian.  Pemerintah  juga  memberikan  bantuan seperti pupuk dan obat-obatan pengusir hama.
Sistem pertanian juga berperan menjadi aktor dalam swasembada pangan di  Waeapo  melalui  penerapan  panca  usaha  tani.  Namun  dalam  prosesnya,
pengembangan pertanian di Waeapo tidak selalu berjalan dengan mudah. Salah satu  kendalanya  adalah  gagal  panen.  Perubahan  hutan  menjadi  sawah menyebabkan sawah lebih mudah terserang hama, yaitu ulat dan keong. Oleh karena  itu  transmigran  menggunakan  obat-obatan  untuk  mengusir  hama  agar tidak terjadi gagal panen lagi.
Hadirnya  sistem  pertanian  baru  yang  dikembangkan  oleh  transmigran membawa perubahan pada kehidupan penduduk lokal Waeapo. Ada berbagai- faktor yang mempengaruhi keberhasilan transmigrasi, yaitu kelembagaan sosial, kesehatan  dan  keamanan  (Rachman  dan  Noviarini  2018).  Sedangkan keberhasilan transmigrasi Tanjung Buka Kabupaten Bulungan dipengaruhi oleh peningkatan  pendapatan,  kemudahan  pendidikan,  dan  fasilitas  transportasi seperti  jalan,  jembatan  maupun  fasilitas  umum  lainnya  (Susanto, et  al.  2019). Pada akhirnya, studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program transmigrasi di  Waeapo  dipengaruhi  oleh  kolaborasi  antar  pemerintah,  transmigran,  dan penduduk lokal sebagai aktor manusia, serta hutan dan teknologi sebagai aktor non manusia.
Kehidupan di Waeapo mengalami perubahan dari aspek sosial ekonomi, Bahasa, budaya, dan kesenian. Penerapan aspek tersebut membawa parubahan dalam kehidupan transmigrasi dan penduduk lokal yang hidup bersamaan dalam kecamatan  Waeapo.  Perubahan  transportasi  juga  terjadi  dalam  kehidupan penduduk  lokal  semula  mengunakan  transportasi  laut  hadirnya  transmigrasi jalan darat mulai terbuka yang menghubungkan kecamtan Waeapo dengan kota Namlea.  Agama  juga  mengalami  perubahan  awalnya  penduduk  lokal  masih menganut  animisme  kini  beralih  memeluk  agama  Islam  dan  Kristen  yang berkembang  dalam  kehidupan  transmigran  dan  penduduk  lokal.  tingkat pendidikan  juga  mulai  berkembang  awalnya  penduduk  dan  transmigran memiliki  tingkat  pendidikan  terbatas  mulai  berubah  sistem  pendidikam  mulai berkembang dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.
Pembangunan pemukiman transmigrasi pada dasarnya akan mempengaruhi  lingkungan  baik  secara  biografik,  sosial,  ekonomi,  dan  budaya yang menimbulkan perubahan terhadap tatanan ekosistem alam serta kehidupan masyarakat  lokal  sekitar  (Suwarno,  1997).  Pembangunan  Waeapo  membawa perubahan  pada  lingkungan  hidup  terlihat  dari  kehidupan  penduduk  lokal, transmigran  serta  hutan.  Hutan  Waeapo  mengalami  pengikisan  yang ditimbulkan oleh alih fungsi hutan menjadi areal pertanian, sawah, pemukiman dan  infrastruktur.  Sama  dalam  hal  lahan  Kalimantan  mengalami  kehilangan hutan  disebabkan  karena  hutan  dialihkan  menjadi  areal  perkebuanan  kelapa sawit dan perkebunan kayu pulp (Wahyudi dan Suranto 2021).
Pada satu sisi, kehadiran transmigran membawa dampak positif dalam hal pembangunan  fisik  dan  pembangunan  manusia.  Namun  seperti  dua  sisi  mata uang, pembangunan juga memiliki sisi negatif terlebih ketika dilakukan dengan mengeksploitasi ekosistem alami. Secara khusus alih guna lahan hutan di Waeapo menjadi  areal  persawahan  membawa  perubahan  sifat  ekosistem  yang  lebih beragam menjadi ekosistem yang lebih monokultur, sehingga akan berdampak secara negatif terhadap lingkungan hidup.
Hutan  sagu  mulai  mengalami  pengikisan,  pangan  lokal  mulai  bergeser yaitu  padi  gogo  dan  sagu  mulai  sulit  ditemui  dalam  kalangan  penduduk  lokal Waeapo disebabkan karena perkembangan padi sawah yang meningkat sehingga penduduk beralih mengonsumsi padi sawah yang diolah menjadi nasi.  Berbeda halnya dengan Merauke melalui proyek MIFEE ( Merauke Integrated Food and Energy Estate) dalam pengembangan perkebunan pangan dan energi terintegrasi terjadi eksplorasi hutan yang mempengaruhi tatanan demografi. Proyek tersebut mengundang  kehadiran  banyak  pendatang,  sehingga  perubahan  terjadi  pada lingkungan,  ekonomi,  alih  fungsi  lahan  dan  demografi  yang  berdampak  pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang tingal pada tapak proyek MIFEE. Penduduk asli tersingkir dalam arus pembangunan yang berdampak pada jarak sosial anatara penduduk asli dan pendatang (Fitriani et al, 2019).
Dampak  perubahan  iklim  Waeapo  juga  terjadi  dimana  transmigrasi membuka hutan menjadi lahan sawah mengakibatkan pengaruh iklim juga ikut berubah  seperti  awalnya  udaranya  sejuk  beralih  menjadi  panas  karena kehilangan  hutan.  Menurut  (Pagiola,  2000)  perubahan  iklim  terjadi  karena perubahan  hutan  menjadi  karena  pengolahan  lahan  dan  penebangan  kayu, sehingga  membawah  perubahan  iklim  mimiliki  efek  pada  konferensi  hutan mengakibatkan  berkurangnya  keragaman  menghayati,  pemanasan  global, kerusakan  fungsi  huatan,  penurunan  kapasitas  karbon,  perubahan  signifikan lapisan  hydrogen  (permukaan  air  dan  tanah)  dan  hilangnya  nilai  estetika  dan kesempatan rekreasi.

## KESIMPULAN
Keberadaan  transmigran  pada  kecamatan  Waeapo  membawa pembangunan dari segi pertanian dalam wilayah tersebut. Keberhasilan program transmigrasi  di  Waeapo  dalam  hal  pertanian  disebabkan  oleh  kolaborasi  antar aktor,  yaitu  pemerintah,  transmigrasi,  penduduk  lokal,  hutan,  dan  teknologi. Alih guna hutan juga berdampak terhadap lingkungan karena terjadi pergeseran pada  hutan  alami  Waeapo  menjadi  nonhutan  yaitu  persawahan.  Selain  itu, kehadiran transmigran juga membaawa perubahan sosial seperti bertambahnya
penduduk, pertanian yang beragam, perubahan lingkungan fisik, percampuran budaya dan peralihan pangan penduduk lokal dari sagu beralih menjadi pangan nasi dalam lingkungan Waeapo.

## REFERENSI
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Buru.  (2013). Statistik  Daerah  Kabupaten  Buru  2013. Namlea: BPS Kabupaten Buru. ISSN 2301-8755.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Buru.  (2018). Statistik  Daerah  Kabupaten  Buru  2018. Namlea: BPS Kabupaten Buru. ISBN 978-602-0985-91-6.
Duwila,  U.  2015.  Pengaruh  produksi  padi  terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat kecamatan Wae Apo, Kabupaten Buru. Jurnal Cita Ekonomika, 9 (2), 148-158.
Febrian  R.  Martini  S.  Yanuardi  H.  M,  2020.  Kebijakan  pemerintah  dalam  swasembada beras  dan  dampaknya  bagi  petani  di  Kabupaten  Karawang  1969-1985. Periode: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah 2 (1), 51-65.
Firmansyah,  A.  2018.  Pengalaman  transmigrasi  di  Indonesia  (Studi  di  desa  Olak-Olak, kecamatan Kubu, kabupaten Kubu Raya). Jurnal Historia 6 (2), 379-390.
Fitriani R.Y, Zait P, Nasution, Budi P.S, Salim.S.N.M, Zakaria Y, Wdjaya S, Nurdin V.B, Firdaus  Y.A,  Dharma  F,  Sumarja  FX,  Hartoyo,  2019. Transformasi  kebijakan agrarian dan transmigrasi di Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Ilmu. 108-139.
Hapsari. R. D, Billy K, Sarwono dan Eriyanto. 2017. Jaringan komunikasi dalam partisipasi gerakan sosial lingkungan: studi pengaruh sentralitas jaringan terhadap partisipasi gerakan  sosial  tolak  pabrik  semen  pada  komunitas  adat  Samin  di  Pati,  Jawa Tengah. Jurnal Komunikasi Indonesia, 4 (2), 127-126.
Harmadi,  S.H.B  dan  Antarwati,  E.  2014.  Identifikasi  transmigrasi  berdasarkan karakteristik migran di Indonesia. Jurnal Ketransmigrasian. 31 (2), 1-14.
Herodian, S. 2008. Pengembangan Buru Hotong ( Setaria italica (L) Beauv) Sebagai Sumber Pangan Pokok Alternatif. Jurnal Pangan. 17(3): 26-37. https://doi.org/10.33964/jp.v17i3.265
Iskandar,  J.  dan  Iskandar,  B,  S.  2016.  Etnoekologi  dan  pengolahan  agroekosistem  oleh penduduk  desa  Karangwangi,  Kecamatan  Cidaun,  Cianjur  Selatan,  Jawa  Barat . Jurnal Biodjati 1(1), 1-10.
Kalsum, E. 2015. Model penelitian hubungan pola pemukiman dan konflik antara etnis.
Langkau Betang Jurnal Arsitektur 2 (1), 77- 84
Lindayanty dan Zaiyardam, 2015. Konflik dan integrasi dalam masyarakat  plural: Jambi
1970-2012. Jurnal Paramita 25 (2), 160-182.
Nova, Y. 2016. Dampak transmigrasi terhadap kehidupan sosial: studi sejarah masyarakat
Timpeh Dharmasraya. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan. 5 (1), 23-26.
Pagiola  S,  2000. Land  use  change  in  Indonesia. https://econwpa.ub.uni- muenchen.de/econ-wp/othr/papers/0405/0405007.pdf
Rachman  C.  dan  Noviarini  T,  2018.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  program transmigrasi  terhadap  tingkat  kesejahteraan  penduduk  transmigrasi. Parameter  3 (1), 51-66.
Rostiyati, A. 2012. Sakai Sambaian: Sistem gotong royong di Lampung Timur. Patanjala
Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya. 4 (1), 99-13.
Soekanto, S. 2014. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta. PT Raja Garindo Persada.
Sugiyono. 2018. Metode Kualitatif. Bandung. ALFABETA.
Sukmana, O. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang. Intrans Publishing.