p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## GERAKAN FEMINISME MELALUI KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KEGIATAN POLITIK MENURUT PANDANGAN ISLAM
Sinta Apriyani 1
Universitas Padjadjaran sinta21004@mail.unpad.ac.id
Anugrah Bangsawan 2

## Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Anugrahbangsawan25@gmail.com
Diterima: 12 Mei 2023 Disetujui: 8 Juni 2023 Dipublikasikan: 27 Juni 2023

## Abstract
In  this  article,  we'll  discuss  how  to  make  a  feminist  approach  to  women's  leadership  or women's involvement in political activities. feminism is defined as a women's movement to seek women's independence or freedom for women in fulfilling their rights and equality in politics.  this  understanding  tries  to  explain  the  analysis  of  feminism  regarding  women's leadership in a country or region in Indonesia and internationally that the existence of the feminist  movement  directly  benefits  women  to  fight  for  women  in  political  activities.  this research uses library research techniques that can be traced in books, scientific journals, newspapers  magazines  and  sources  from  websites  that  can  be  accessed  via  the  internet. the type of approach of this research is descriptive, followed by a step of critical reflection for  a  systematic,  integral  and  holistic  understanding  of  feminism.  As  for  the  type  of research  approach,  it  is  descriptive,  followed  by  a  step  of  critical  reflection  for  a systematic,  integral  and  holistic  understanding  of  feminism.  the  results  of  this  study indicate  that  the  feminism  movement  made  two  very  important  contributions,  namely  the participation of women in political activities which is shown at this time that women have begun to appear in political activities. as for the realization of women's political struggle in  their  involvement  in  political  activities  both  in  executive,  legislative  and  judicial positions.
Keywords: Feminism, Leadership, and Gender

## Abstrak
Saat  ini  di  belahan  dunia  eksistensi  kepemimpinan  perempuan  atau  keterlibatan perempuan  dalam  kegiatan  politik  naik  ke  permukaan.  feminisme  diartikan  gerakan perempuan  untuk  mencari  kemerdekaan  atau  kebebasan  perempuan  untuk  perempuan dalam memenuhi hak dan persamaannya dalam berpolitik. pengertian ini mencoba untuk memaparkan  analisa  feminisme  mengenai  kepemimpinan  perempuan  dalam  sebuah negara ataupun daerah di Indonesia maupun internasional bahwa dengan adanya gerakan feminisme secara langsung memberikan manfaat bagi perempuan untuk memperjuangkan perempuan pada kegiatan politik. penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (library research)  yang  dapat  ditelusuri  dalam  buku,  jurnal  ilmiah,  surat  kabar  majalah  dan sumber-sumber dari website yang dapat diakses melalui internet. adapun jenis pendekatan
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
penelitian  ini  adalah  deskriptif,  disusul  dengan  langkah  dilakukan  refleksi  secara  kritis untuk  pemahaman  yang  sistematis,  integral  dan  holistik  tentang  feminisme.  hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  gerakan  feminisme  melakukan  dua  kontribusi  yang sangat  penting  yakni  keikutsertaan  perempuan  dalam  kegiatan  politik  yang  ditunjukkan pada  saat  ini  bahwa  perempuan  sudah  mulai  menampakkan  diri  dalam  kegiatan  politik. adapun terwujudnya perjuangan politik perempuan dalam keterlibatannya dalam kegiatan politik baik itu dalam kedudukan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Kata-kata kunci: Feminisme, Kepemimpinan, dan Jender

## A. PENDAHULUAN
Kekuasaan negara (Islam), secara konsepsional modern, ada lima, yaitu: tanfîdziyah (eksekutif),  tasyrî’iyah  (legeslatif),  qhadâiyah  (yudikatif),  kekuasaan  kontrol  dan evaluasi,  dan  kekuasaan  moneter 1 .  Dengan  peranan  kepemimpinan  wakil  dari  umat tersebut,  rakyat  menyerahkan  pekerjaan  dan  tugas  kepada  para  menteri,  gubernur, pejabat,  hakim  dan  lain-lainnya,  sehingga  terbentuk  suatu  kepemimpinan  yang menggambarkan secara riil tentang kehidupan politis dan syari’ah Islam. Masing-masing mempunyai  kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang  harus  dilaksanakan  di  bawah  aturan tertentu  bagi  umat  Islam,  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  yang  dibuat,  yang  puncak tujuannya ialah berbakti kepada syari’ah Islam 2 .
Secara  umum,  Islam  adalah  agama  yang  mempromosikan  kesetaraan  gender  bagi laki-laki  dan  perempuan.  Namun,  masih  banyak  isu  gender  yang  membatasi  partisipasi perempuan  secara  keseluruhan.  Sayangnya,  penyebab  utama  rotasi  ini  adalah pengetahuan teologis yang lebih condong untuk memahami doktrin dan ajaran Islam yang berkaitan dengan posisi dan peran perempuan baik di ranah publik maupun privat.
Teologi  feminis  Islam  harus  difokuskan  sebagai  sudut  pandang  teologis  dalam perspektif Islam untuk menghilangkan diskriminasi gender, khususnya diskriminasi yang ditimbulkan  oleh  pemahaman  keagamaan  yang  bias  gender.  Akibatnya,  sangat  penting untuk  merekonstruksi  teologi  Islam  dalam  kaitannya  dengan  isu  feminisme. Pembangunan  kembali  teologi  feminis  Islam  juga  harus  menjawab  persoalan  penafsiran teks  Wahyu  agama,  yang  sebelumnya  telah  melahirkan  persoalan  diskriminasi  gender bagi perempuan, khususnya di Indonesia. 3
1 A.Q Auda, Al-Islam wa Audha’una As-Siyasiyah (Islam dan Kondisi Politik Kita) (Kairo: Al-Mukhtar Al- Islami, 2016).
2 M. Sidi Ritaudin, “Kekuasaan Negara Dan Kekuasaan Pemerintahan Menurut Pandangan Politik Ikwanul Muslimin” 12(1) (2016).
3 Syarif Hidayatullah, Teologi Feminisme Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Menurut  Maggie  Humm  (2002),  feminisme  adalah  ideologi  emansipasi  perempuan karena  semua  pendekatannya  didasarkan  pada  anggapan  bahwa  perempuan  menghadapi ketidakadilan  karena  jenis  kelaminnya.  Feminisme  secara  alternatif  dapat  didefinisikan sebagai  kombinasi  dari  teori  sosial,  gerakan  politik,  dan  ideologi  moral  yang  terutama dimotivasi  oleh  atau  terkait  dengan  kebebasan  perempuan  daripada  pengetapian  laki- laki. 4
Masyarakat  berlomba  dan  bersaing  ketat  menuju  puncak  kekuasaan.  Tak  terkecuali keterlibatan kaum perempuan di dalamnya. Seiring dengan kuota 30 persen keterlibatan perempuan  di  parlemen,  membuat  banyak  kaum  hawa  ikut  terjun  sebagai  pelaku  dalam kancah  pesta  demokrasi  ini.  Pada  hakikatnya,  Islam  juga  mengatur  bahwa  keterlibatan kaum perempuan dalam politik adalah suatu keharusan. Ini tidak terlepas dari keberadaan perempuan  sebagai  bagian  dari  masyarakat  yang  juga  harus  turut  berkiprah  dalam kehidupan  masyarakat.  Dalam  Islam  juga  diatur  bahwa  semua  kepentingan  masyarakat harus  diurusi  oleh  penguasa  dengan  tangan  kekuasaannya.  Dan  untuk  mengawal terlaksana atau tidaknya proses peri’ayahan (pengurusan) ini, maka butuh peran serta dari masyarakat  (atau  yang  mewakili  mereka)  untuk  melakukan  muhasabah/koreksi  atas kebijakan  penguasa.  Berpihak  atau  tidak  pada  urusan  rakyat.  Benar  atau  tidak pelaksanaannya sesuai syariat 5 .
Perempuan  kerap  mendapat  stigma,  baik  dari  sisi  fisiknya  yang  dinilai  tidak  lebih kuat dari laki-laki. KH Ahmad Abdul Hamid mengawali kitabnya berjudul Risalatun Nisa menegaskan bahwa anggapan perempuan dianggap cukup jika sudah bisa memasak tentu tidak benar. Perkara halal, haram, wajib, sunnah, makruh juga harus diketahui oleh kaum Hawa.  Karenanya,  orang  tua  penting  untuk  menanamkan  pengetahuan  tersebut  kepada putri-putrinya.  Tak  hanya  itu  Kiai  Ahmad  mengulas  berbagai  kewajiban  perempuan terhadap  Allah  swt,  suaminya  dan  sebaliknya,  terhadap  anak.  Pun  beragam  problem keagamaan  yang  menyangkut  perempuan  meliputi  dunia  politik,  seperti  menjadi  lurah, duduk  di  kursi  parlemen,  sampai  pada  hukum  perempuan  belajar  tulis-menulis6. Kepemimpinan  perempuan  di  dunia  politik  sudah  mulai  dibicarakan  sejak  dahulu. Didasarkan  pada  keputusan  NU  pada  15  Jumadil  Ula  1381  H/25  Oktober  1961,  ada
4 Maggie Humm, Ensiklopedia feminisme , terj. Mundi Rahayu (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).
5 Undiana, “Hak Politik Perempuan dalam Islam, Sejauh Mana?,” 2019, https://www.voa- islam.com/read/muslimah/2019/04/14/63287/hak-politik-perempuan-dalam-islam-sejauh-mana/.
6 Muhammad Syakir, “Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Realitas Sosial Politik,” 2023, https://www.nu.or.id/pustaka/kedudukan-perempuan-dalam-islam-dan-realitas-sosial-politik-rEXs6.
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
perbedaan  pandangan  berkaitan  dengan  memilih  perempuan  sebagai  kepala  desa.  Khas NU  yang  mengikuti  empat  mazhab  fiqih,  pandangan  semuanya  juga  diketengahkan. Namun, NU menegaskan bahwa hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini dengan mengikuti mazhab Hanafi yang membolehkannya.
Menurut  Nur  Said  (2005),  menempatkan  teologi  dalam  tradisi  Islam  di  tengah kehidupan  modern  dan  pesatnya  laju  ilmu  pengetahuan,  serta  perkembangan  masalah sosial  dan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia,  khususnya  diskriminasi  jenis  kelamin, merupakan  kebutuhan  mendesak.  Ini  harus  dilakukan  agar  teologi  Islam  dapat berkembang  dan  menjawab  kesulitan-kesulitan  nyata  kemanusiaan  universal.  Karena pemikiran  teologis  selalu  dihalangi  oleh  komitmen  pribadi  yang  kuat  terhadap  ajaran agama yang dianutnya, diperlukan semangat akomodasi kritis dalam teologi Islam dengan moral sosial yang lebih membumi, membutuhkan pola pikir filosofis dan refleksi kritis. 7
Dalam  pemikiran  politik  Islam,  terutama  masa  klasik,  terdapat  sekurang-kurangnya empat  trend  (kecederungan).  Pemikiran  ini  dibedakan  atas  dasar  sudut  pandang  dan aksentuasi  pembahasan.  Keempat  trend  tersebut  adalah  trend  hukum,  trend  birokrasi, trend  filosof,  dan  trend  etis.  Beranjak  dari  trend  di  atas,  Yusuf  al-Qardhawi,  ulama kontemporer  ini,  memberikan  nuansa  dalam  peta  pemikiran  Islam.  Al-Qardhawi memadukan  antara  kekuatan  fuqaha  klasik  dan  memolesnya  dalam  konteks  fiqih kontemporer. Namun atas pertimbangan ketajaman kajian, studi ini tidak akan merambah pemikiran  politik  dari  berbagai  trend  dan  kurun  waktu  yang  cukup  panjang,  melainkan berusaha  mengungkap  pemikiran  aspek  khusus,  yakni  kedudukan  wanita  dalam  sistem politik Islam menurut Yusuf al-Qardhawi 8 .
Feminisme Barat berawal dari aktivis perempuan di Barat yang merasa tertindas oleh dogma  agama.  Jelas  bahwa  ajaran  gereja  pada  abad  ke-17  dan  ke-18  tidak  memberikan tempat  yang  adil  bahkan  keras  bagi  perempuan.  Pandangan  seperti  itu  tentu  saja mempengaruhi  cara  pandang  manusia  Barat  terhadap  perempuan;  di  Eropa  abad pertengahan,  perempuan  tidak  memiliki  hak,  termasuk  hak  untuk  belajar  dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Bahkan di Jerman, suami diizinkan untuk menjual istrinya,  wanita  benar-benar  dicari  untuk  mendapatkan  harta  yang  sama,  dan  seorang
7 Nur Said, Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).
8 M. Zainuddin dan Ismail Maisaroh, “Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi),” MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan i Volume 21. No. 2 (t.t.).
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
wanita  dilarang  menyekolahkan  anaknya  kecuali  suami  memberikan  persetujuan. 9 Menurut  Ayatollah  Ali  Khomeini,  pemimpin  besar  revolusi  Islam  Iran,  ketidaktepatan paradigma  Barat  tentang  peran  dan  posisi  perempuan  dalam  masyarakat  adalah  karena mempersepsikan  kemanusiaan  dalam  dua  kategori  ekstrim,  perempuan  dan  laki-laki. Budaya  barat  memandang  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  hal  yang berlawanan secara diametral, bukannya saling melengkapi dan menyempurnakan.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menunjukkan  bahwa  gerakan  feminis  melakukan  dua konstribusi  yang  sangat  penting,  yakni  keikutsertaan  perempuan  dalam  kegiatan  politik yang  ditujukan  pada  saat  ini  bahwa  perempuan  sudah  mulai  menampakan  diri  dalam kegiatan  politik.  Penulis  berpendapat  bahwa  kontribusi-kontribusi  feminis  ini  dapat dijadikan  dasar  bagi  terwujudnya  perjuangan  politik  perempuan  dalam  keterlibatannya dalam kegiatan politik baik itu dalam kedudukan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Tulisan  ini  mendiskusikan  bagaimana  pendekatan  Feminis  memandang  kesetaraan perempuan  dalam  memenuhi  haknya.  Feminis  melihat  perempuan  dalam  berjuang mendapatkan kekuasaan secara lebih mendalam. Dua sisi dari perdebatan feminis  dalam pandanislam  memberi  petunjuk  penting  bagi  masa  depan  studi  politik  islam  maupun perbandingan  politik  islam,  menarik  perhatian  yang  lebih  besar  pada  perempuan  di Indonesia  maupun  internasional  mengenai  feminisme  dan  politik  sementara  jender digunakan  sebagai  sebuah  analisis  kategori  untuk  merefleksikan  gambaran  sebenarnya dari perjuangan perempuan untuk memperoleh keingannya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  melakukan  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  Teknik kepustakaan  (library  research).  Teknik  kepustakaan  digunakan  karena  banyak  informasi dan  data  tentang  kejahatan  teroganisir,  pemikiran  feminis,  dapat  ditelusuri  dalam  buku- buku,  jurnal-jurnal  ilmiah,  surat-surat  kabar,  majalahmajalah,  dan  sumber-sumber  dari website yang dapat diakses melalui internet. Teknik ini ditujukan untuk memperoleh data dan  informasi  mengenai  fenomena  perdagangan  orang  yang  dilakukan  oleh  kelompok kejahatan  terorganisir.  Creswell  memberikan  pedoman  dalam  melakukan  review literature sebagai berikut: 10
9 Dawam Mahfud, Nafatya Nazmi, dan Nikmatul Maula, “Relevansi Pemikiran Feminisme Muslim Dengan Feminisme Barat,” Sawwa: Jurnal Studi Gender 11, no. 1 (7 Juni 2017): 95, https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1448.
10 Jhon W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitave, Quantitative and Mixed Methods
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
1. Begin with journal
2. Next review related topic
3. Follow their research by reading recent conference paper on a topic
4. If time permits, look at the abstract of the dissertation in dissertation abstracts later national
Penulis melakukan review yang komprehensif terhadap artikel-artikel dan buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai feminisme. Untuk memulai literatur review ini, tulisan ini  menetapkan  beberapa  parameter  apa  yang  dimaksud  dengan  feminisme  perjuangan dalam  kekuasaan  politik.  Penelitian  literatur  ini  juga  memfokuskan  pada  publikasi- publikasi yang berbahasa Inggris maupun Indonesia. Adapun jenis pendekatan penelitian ini  adalah  deskriptif,  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  berusaha  untuk menutrkan  pemecahan  masalah  yang  ada  sekarang  berdasarkan  data-data.  Untuk menghasilkan  hasil  analisis  yang  lebih  valid  lagi,  digunakan  pula instrument-instrument analisis  deskriptif  analitis.  Tujuannya  agar  menemukan  terobosan  baru,  gerakan feminisme  melalui  keterlibatan  perempuan  dalam  kegiatan  politik  menurut  pandangan Islam  dengan  demikian  dapat  dijadikan  sebagai  pemecahan  problem  untuk  konteks kekinian.  Kemudian  disusul  dengan  langkah  dilakukan  refleksi  secara  kritis  untuk pemahaman  yang  sistematis,  integral,  dan  holistic  tentang  feminisme.  Implikasi  dari penetapan  menode  penelitian  ini  dimaksud  agar  dapat  mencapai  hasil  yang  sistematis, terarah dan maksimal.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Feminisme dalam Pandangan Islam
Islam  merupakan satu  paket sistem  yang  menyeluruh,  yang  menyentuh  seluruh sendi-sendi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintah  dan umat, akhlaq dan kekuatan,  hukum dan  keadilan,  peradaban  dan  undang-undang,  ilmu  dan  peradilan, materi dan sumber daya alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana  ia  adalah  aqidah  yang  lurus  dan  ibadah  yang  benar.  Maka jelaslah  dari  definisi syumuliatul  Islam dari  Syaikh  Hasan  Al  Banna 11 .  Ini  memberi makna  tidak  ada  pembatasan  antara  islam  dan  kekuasaan  dalam  hubungan  politik  dan islam.
Approaches (London: Sage Publication, 1994).
11 Aji Teguh Prihatno, “Wanita, Kepemimpinan, dan Peran Politik dalam Islam,” 2016, https://www.dakwatuna.com/2016/06/08/80834/wanita-kepemimpinan-dan-peran-politik- islam/#axzz81MkgiSPc.
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Dalil-dalil  seputar  larangan  wanita  untuk  berpolitik  atau  untuk  memimpin.  Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:
َف  ْمِهِلا َوْمَأ  ْنِم اوُقَفْنَأ اَمِب َو  ٍضْعَب ىَلَع  ْمُهَضْعَب ُهَّللا  َلَّضَف اَمِب  ِءاَسِِّنلا ىَلَع  َنوُما َّوَق  ُلاَج ِِّرلا ََ   ُاََِناَق  ُُاََِلاََّّلا ُاََِفا
ُن  َنوُفاَخَت يِت َّلَّلا َو ُهَّللا َظِفََ اَمِب ِبْيَغْلِل
ِع ِجاَضَمْلا يِف َّنُهوُرُجْها َو َّنُهوَُِعَف َّنُه َزوُش
ا اريِبَك اًّيِلَع َناَك َهَّللا َّنِإ  الَّيِبَس َّنِهْيَلَع اوُغْبَت  َلََّف ْمُكَنْعَطَأ  ْنِإَف َّنُهوُب ِرْضا َو
“Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita.  Oleh  karena  Allah  telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh  karena  Allah  telah  memelihara  (mereka).  Wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di  tempat  tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari- cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An Nisaa’ : 34).
Terkait ayat ini, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim mengatakan mengenai ’ar rijaalu qowwamuna  ’alan  nisaa’ ,  maksudnya  adalah  laki-laki  adalah  pemimpin  wanita.  (Ad Darul  Mantsur,  Jalaluddin  As  Suyuthi)  Ibnu  Katsir  rahimahullah  berkata,  “Laki-lakilah yang seharusnya mengurusi kaum wanita. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebagai  hakim  bagi  mereka  dan  laki-lakilah  yang  meluruskan  apabila  menyimpang  dari kebenaran. Lalu ayat (yang artinya), ’Allah melebihkan sebagian mereka dari yang lain’, maksudnya  adalah  Allah melebihkan  kaum  pria  dari  wanita.  Hal  ini  disebabkan  karena laki-laki  adalah  lebih  utama  dari  wanita  dan  lebih  baik  dari  wanita.  Oleh  karena  itu, kenabian hanya khusus diberikan pada laki-laki, begitu pula dengan kerajaan yang megah diberikan pada laki-laki. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam:

## َل
ِهَّللا َلوُس َر َغَلَب اَّم –  ملسو هيلع هللا ىلص–  َلاَق ى َرْسِك  َتْنِب ْمِهْيَلَع اوُكَّلَم ْدَق  َس ِراَف َلْهَأ َّنَأ«  ُمُه َرْمَأ ا ْوَّل َو  م ْوَق َحِلْفُي  ْنَل اةَأ َرْما »
“Tatkala  ada  berita  sampai  kepada  Nabi  shallallahu  ’alaihi  wa  sallam  bahwa  bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau  shallallahu
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
’alaihi  wa  sallam  lantas  bersabda,  ”Tidak  akan  bahagia  suatu  kaum  apabila  mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita. ” (HR. Bukhari no. 4425 dari hadits ‘Abdur  Rohman  bin  Abu  Bakroh  dari  ayahnya)  Asy  Syaukani  rahimahullah  juga mengatakan bahwa maksud ’qowwamuna’ dalam ayat ini: laki-laki seharusnya yang jadi pemimpin bagi wanita. (Fathul Qodir pada tafsir surat An Nisaa’ ayat 34). Syaikh ‘Abdur Rahman bin Nashir As Sa’di rahimahullah berkata, “Kaum prialah yang mengurusi kaum wanita agar wanita tetap memperhatikan hak-hak Allah Ta’ala yaitu  melaksanakan yang wajib,  mencegah  mereka  dari  berbuat  kerusakan.  Kaum  laki-laki  berkewajiban  pula mencari  nafkah,  pakaian  dan  tempat  tinggal  kaum  wanita.”  (Tafsir  Karimir  Rahman). Dengan  demikian  para  ilmuan  agama  melarang  total  kepemimpinan  wanita  baik  dalam skala umum negara maupun daerah baik itu ilmuan terkenal seperti Imam Maliki, Syafii, Hambali, serta Syaikh Abdulaziz bin Baz.
Bagaimana  dengan  pendapat  yang  membolehkan  wanita  dalam  berpolitik?. Diantara  Ulama  yang  membolehkan  wanita  memimpin  dalam  skala  dan scope tertentu adalah Imam Hanafi, Ibnu Jarir  Ath Thabari, dan Ibnu  Hazm, serta Ulama kontemporer seperti  Syaikh  Yusuf  Al  Qardhawi.  Imam  Abu  Hanifah  membolehkan  kaum  wanita menduduki  jabatan  hakim  untuk  mengadili  perkata  yang  mereka  sendiri  boleh  menjadi saksi  padanya,  selain  masalah hudud dan qishah .  Selain  itu,  para  fuqaha  salaf, membolehkan  kesaksian  kaum  wanita  dalam  masalah hudud dan qishah ,  seperti  yang diungkapkan Ibnu Qayyim dalam buku, “ath Thuruq al Hukmiah” 12 . Menurut fatwa dari Syaikh  Muhammad Nashiruddin  Al  Albani,  sebagai  jawaban  atas  persoalan  yang ditanyakan oleh Partai FIS Aljazair tahun 1412 H, dibolehkan bagi mereka untuk keluar dengan  syarat  yang  telah  diketahui  bersama  yang  harus  mereka  penuhi,  yaitu mengenakan jilbab yang syar’i dan tidak bercampur baur ( ikhthilath ) dengan kaum pria. Ini yang pertama. Kemudian, mereka hendaknya memilih orang yang paling dekat kepada manhaj  ilmu  yang  shahih  sebagai  suatu  upaya  untuk  menolak  kemafsadatan  yang  lebih besar dengan  menempuh kemafsadatan yang lebih kecil 13 .
Berbicara  mengenai  perempuan,  hal  yang  pertama  kali  terlintas  dipikiran  setiap orang  adalah  lemah.  Ini  menyebabkan  masyarakat  tidak  pernah  memberikan  cap ‘kekuasaan’  kepada  perempuan.  Sebenarnya  perempuan  sendiri  juga  terkadang  merasa
12 Yusuf Al Qardhawi, Fiqh Daulah , t.t.
13 Faridnuman, “Fatwa-Fatwa Ulama Seputar Partai Pemilu,” 2014, http://www.faridnuman.com/2014/11/fatwa-fatwa-ulama-seputar-partai-pemilu.html#sthash.tfCkWrjV.dpuf http://www.faridnuman.com/2014/11/fatwa-fatwa-ulama-seputar-partai-pemilu.html.
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
canggung  dan  menganggap  bahwa  diri  mereka  tidak  merasa  kuat  dan  mempunyai kekuasaan  atas  suatu  hal. Jika mereka  diberi  kekuasaan,  maka  perempuan  tersebut  akan merasa bahwa itu bukanlah jati diri dan bagian dari hidup mereka 14 . Di Indonesia sendiri, gerakan  feminisme  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  emansipasi  wanita,  muncul  setelah R.A  Kartini  mengumandangkannya.  Kita  ketahui  juga  bahwa  R.A  Kartini  dijuluki sebagai  emansipator  wanita  di  Indonesia.  Tetapi,  pada  Kongres  perempuan  pertama  di Yogyakarta pada tahun 1928 menandakan bahwa partisipasi dan adanya kesadaran politik dari perempuan Indonesia mulai tumbuh. Lalu muncullah sejumlah organisasi perempuan seperti Perwari dan Kowani. Partisipasi nyata dari perempuan di Indonesia sendiri terjadi saat pemilu tahun 1955, di mana perempuan Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih 15 .
Pada  abad  ke-17,  gerakan  pembebasan  yang  dikenal  sebagai  feminisme  mendapat dukungan rakyat, dan muncul tokoh-tokoh perempuan yang melawan otoritas gereja dan norma-norma  patriarki  kuno.  Marry  Wollstonecraft  diakui  sebagai  wanita  barat  di  garis depan memerangi misogini; dia diikuti oleh wanita liberal lainnya seperti Hellence Brion dari Prancis, Clara Zektin dari Jerman, dan Anna Kuliscioff dari Italia. Meski gerakan ini mendapat  dukungan  yang  cukup  besar  dari  para  aktivis  perempuan  Eropa,  gerakan feminis yang menggunakan pencerahan sebagai wahana tidak sepenuhnya sejalan dengan gerakan para filsuf 16 .
Pendekatan  teologis  yang  terus-menerus  berinteraksi  dengan  realitas  sosial. Diskriminasi gender adalah salah satu masalah sosial yang harus ditangani. Kepentingan laki-laki  menekan  teologi  yang  membingkai  perempuan  sebagai  pendamping  laki-laki. Dalam  konteks  ini,  terminologi  memvalidasi  pernyataan  teolog  feminis  Anne  McGrew Bennett  bahwa  "revolusi  teologis"  diperlukan  untuk  kebebasan  manusia.  Akibatnya, perdebatan  teologis  tentang  isu-isu  perempuan  menjadi  penting.  Hasil  dari  jenis perdebatan  ini  dapat  ditemukan  dalam  teologi  feminis.  Menerjemahkan  konsep  teoritis ketuhanan  dengan  isu-isu  pembebasan  dan  pemberdayaan  perempuan.  Teologi  feminis adalah  teologi  yang  menyelidiki  karakteristik  feminin  Tuhan  untuk  mendukung kesetaraan  gender.  Dikarenakan  pemikiran  teologis  selalu  dikaitkan  oleh  komitmen
14 Dorothy W. Cantor dan Tony Bernay, Women in Power: Kiprah Wanita Dalam Dunia Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
15 Romany Sihite, Perempuan, Kesatetaraan, Keadilan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
16 Mahfud, Nazmi, dan Maula, “Relevansi Pemikiran Feminisme Muslim Dengan Feminisme Barat,” h. 103.
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
pribadi  yang  sangat  kuat  terhadap  ajaran  agama  yang  dianutnya,  diperlukan  semangat akomodasi  kritis  dalam  teologi  Islam  dengan  moral  sosial  yang  lebih  membumi, membutuhkan  pola  pikir  filosofis  dan  refleksi  kritis.  Dalam  kerangka  akomodasi  kritis terhadap  persoalan  ketimpangan  gender,  Islam  harus  menghadirkan  perspektif  teologis yang  bisa  disebut  sebagai  teologi  feminisme  Islam.  Teologi  feminis  Islam  dapat didefinisikan  sebagai  perspektif  keagamaan  dalam  konteks  Islam  tentang  penghapusan ketidaksetaraan  gender,  khususnya  yang  dipicu  oleh  interpretasi  keagamaan  yang  bias gender.  Nur  said 17 mencontohkan  penegakan  hak  asasi  perempuan.  Menurutnya,  teologi Islam  tentang  penegakan  hak  asasi  perempuan  memiliki  dua  kecenderungan  dalam  dua kerangka  epistemologi,  yaitu  pertama,  teologi  transformasional  dan  kedua,  teologi feminis.
Di Indonesia, latar belakang munculnya teologi feminisme Islam adalah keinginan para  tokoh  agama,  cendekiawan  Muslim,  dan  aktivis  sosial,  khususnya  yang  peduli dengan masalah bias gender, untuk memberikan perspektif keagamaan alternatif terhadap struktur  dan  budaya  yang  tidak  adil  yang  mengabaikan  kemanusiaan  perempuan.  hak. karena agama sering terlibat dalam pembentukan dan pemeliharaan sistem hegemoni laki- laki atas perempuan, baik di ranah domestik maupun publik. Dalam sikap kebebasan dari tradisi  keagamaan  yang  menindas  perempuan,  wacana  teologis  feminisme  Islam memperoleh signifikansi dan legistimasinya 18 .
Walaupun berbagai undang-undang hukum telah melegitimasi mengenai partisipasi politik  bagi  perempuan,  tetapi  sampai  saat  ini  perempuan  dan  dunia  politik  masih dianggap  terlalu  janggal  dan  tidak  cocok.  Kebanyakan  orang  menganggap  dunia  politik terlalu keras dan kejam untuk dimasuki oleh kaum perempuan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah  perempuan  yang  berada  di  lembaga  politik  formal  masih  sangat  kecil dibandingkan laki-laki. Dunia politik selalu seperti diasosiasikan dengan kehidupan laki- laki,  karena  kehidupan  sosial  tidak  bisa  dipisahkan  dari  akar  sumbernya  mengingat bahwa  masyarakat  Indonesia  sendiri  masih  banyak  yang  menganut  budaya  ideology patriarki 19 .
17 Nur Said, Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia .
18 Hidayatullah, Teologi Feminisme Islam .
19 Noritha Anggraini, “Feminisme: Gerakan Perempuan dalam Kancah Politik,” 2015, https://www.kompasiana.com/shin92/55184ae4813311cb669dee44/feminisme-gerakan-perempuan-dalam- kancah-politik.
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Budaya  patriarki  disinilah  yang  memposisikan  perempuan  pada  peran  ‘domestik’ seperti mengasuh dan mendidik, sementara peran laki-laki sebagai pencari nafkah, kepala rumah  tangga  dan  pembuat  keputusan.  Tetapi,  seiring  perkembangan  jaman,  nilai  dan norma  sosial  juga  terus  berubah.  Para  perempuan  di  dunia  juga  mengalami  perubahan, terutama  di  Indonesia.  Mereka  mengalami  peningkatan  dari  segi  pendidikan,  sosial  dan bidang  tenaga  kerja  walaupun  belum  tampak  terlalu  jelas.  Jika  diteliti  lagi,  sebenarnya peran  perempuan  di  Indonesia  dalam  bidang  politik,  baik  itu  legislatif,  yudikatif  dan eksekutif,  masih  jauh  tertinggal  dari  lelaki.  Menurut  data  dari  Sekretariat  DPR,  jumlah perempuan  pada  tahun  1999  menurun  menjadi  9%  dibandingkan  tahun  1997  yang mencapai  13%.  Bahkan  untuk  tahun  2004,  jumlah  perempuan  yang  berada  di  badan legislatif hanya berkisar 11,8% 20 .
Islam  datang  untuk  memberikan  kedudukan  yang  sama  bagi  perempuan  dalam hukum  dan  persamaan  hak  dengan  laki-laki,  sehingga  tidak  ada  diskriminasi  terhadap perempuan.  Dalam  Islam,  persamaan  hak  diatur  dengan  jelas  dalam  Al-Qur'an  yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 21 :
1. Persamaan dalam hak asal pencipta.
Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam QS. al-A'raf ayat 189:
“Dan  Dia  menciptakan  kamu  dari  satu  jiwa  (Adam),  dan  darinya  Dia menciptakan jodohnya, agar Dia ridho kepadanya.”
Menurut  Al  Quran  di  atas,  wanita  dan  pria  diciptakan  dari  bahan  yang  sama, dan  dari  keduanya  lahirlah  makhluk  yang  Allah  ciptakan,  yaitu  Adam  dan Hawa.
2. Persamaan dalam hal taklif dan pahala
Dalam  menghadapi  syariat  dan  pahala  tanpa  membeda-bedakan,  Islam menyetarakan laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercantum dalam QS. an- Nisa  ayat  124: “Dan  barangsiapa  berbuat  kebaikan,  baik  laki-laki  maupun perempuan  dalam  keadaan  beriman,  maka  mereka  akan  masuk  surga  dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.”
3. Persamaan dalam hal Hudud dan sanksi syariat
Misalnya QS. al-Nur ayat 2 berisi hukuman bagi individu yang melakukan zina. “Wanita  yang  berzina  dan  laki-laki  yang  berzina,  cambuklah  masing-masing
20 Sekretariat DPR, “Data dan Fakta: Keterwakilan Perempuan Indonesia di Paspol dan Lembaga Legislatif,” 2001, http://www.cetro.or.id.
21 Mahfud, Nazmi, dan Maula, “Relevansi Pemikiran Feminisme Muslim Dengan Feminisme Barat.”
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
seratus  kali,  dan  janganlah  kasih  sayang  untuk  keduanya  menghalangi  kamu dari  (menjalankan)  agama  Allah,  jika  kamu  beriman  kepada  Allah  dan  hari kiamat,  dan  biarlah  hukuman  bagi  mereka.  disaksikan  oleh  sekelompok  orang beriman.” Ayat  itu  menjelaskan  bahwa  orang  yang  berzinah  harus  dihukum sesuai dengan hukum yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan.
4. Kesetaraan dalam penggunaan properti dan kepemilikan properti.
Setiap laki-laki dan perempuan yang telah baligh dan mempunyai hak yang sah untuk  mempergunakan  apa  yang  dimilikinya  secara  sah  secara  bebas,  seperti dalam  hal  jual  beli,  hibah,  wasiat,  dan  sewa,  mempunyai  hak  yang  sah  untuk mewakili orang lain.
Dengan demikian, tampak jelas bahwa Islam tidak membedakan antara hak laki- laki dan perempuan  ada perbedaan hukum  yang berlaku untuk wanita tetapi tidak untuk pria.

## Feminisme Melalui Gerakan Perempuan Dalam Eksistensi Pada Kegiatan Politik
Dalam hidup berbangsa dan bernegara, tentu akan ada figur yang dijadikan sebagai pemimpin  untuk  memimpin  rakyatnya  dalam  kebaikan.  Menurut  Afriansyah  pemimpin yang  ideal  adalah  pemimpin  yang  memiliki  kekuasaan,  kewibawaan  dan  kemampuan 22 . Kekuasaan  ialah  kekuatan,  otoritas,  dan  legalitas  yang  memberikan  wewenang  kepada pemimpin,  guna  memengaruhi  dan  menggerakan  bawahan  untuk  berbuat  sesuatu. Kewibawaan  ialah  kelebihan,  keunggulan,  dan  keutamaan  sehingga  mampu  mengatur orang lain, sehingga orang itu patuh pada pimpinan, dan bersedia melakukan perbuatan- perbuatan  tertentu.  Kemampuan  ialah  segala  daya,  kesanggupan,  kekuatan,  dan kecakapan  atau  keterampilan  teknis  maupun  sosial,  yang  dianggap  melebihi  dari kemampuan  anggota  biasa.  Oleh  karena  itu,  tentu  pemimpin  memiliki  wewenang  untuk menentukan  kebijakan-kebijakan  dalam mengatur  rakyatnya.  Selain  itu,  pemimpin  yang ideal  juga  harus  bisa  menjadi  seorang  yang  mampu  berbuat  adil  di  antara  masyarakat (tidak  nepotis),  melindungi  rakyat  dari  kerusakan  dan  kriminalitas,  serta  tidak  zalim (tirani). Sesudah memiliki pemimpin yang ideal, tentu rakyatnya harus mengikuti segala kebijakan  yang  telah  disusun  oleh  pemimpinnya 23 .  Dengan  demikian  suatu  pemimpin
22 Ade Afriansyah, “Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazālī,” NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam 1(2) (2017): 82–94.
23 Johan Yasin, Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia , 2009.
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
tidak ditentukan jenis kelamin selama suatu individu tersebut memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah negara atau daerah.
Pemikiran  tentang  feminisme  dalam  eksistensi  perempuan  dalam  keterlibatan politik  ditemukan  di  buku  “Perempuan  dan  Politik”  oleh  Musdah  Mulia  mengharuskan perempuan  harus  masuk  ke  politik  formal  dengan  membawa  warna  baru,  karena perempuan  memaknai  kekuasaan  secara  berbeda  dari  laki-laki.  Kekuasaan  oleh perempuan, yakni kekuasaan dengan kasih sayang dan kelembutan bisa diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi perempuan dapat menjadi politikus yang tidak menyakiti lawan politiknya, mampu mengasah sisi keibuan untuk tanggap terhadap kebutuhan orang lain,  dan  memberdayakan  orang  lain 24 .  Musdah  Mulia  membahas  lebih  mendetail kedudukan  dan  posisi  perempuan  dalam  Islam  pada  buku  berjudul  “Kemuliaan Perempuan  Dalam  Islam”.  Perempuan  adalah  makhluk  yang  memiliki  harkat  dan martabat  sama  seperti  halnya  laki-laki.  Perempuan  dan  laki-laki  diciptakan  dari  unsur yang  satu  (nafs  wahidah),  dimana  keduanya  diciptakan  untuk  menjadi  pemimpin  untuk mengelola kehidupan di bumi. Laki-laki dan perempuan dibebani tugas yang sama, yakni amar  ma’ruf  nahi  mungkar,  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  damai, bahagia  dalam  ridha  Allah  Swt.  Islam  menolak  semua  bentuk  ketimpangan  dan ketidakadilan,  serta  mendorong  umatnya  untuk  menghapuskan  bentuk-bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan 25 .
Selanjutnya,  dalam  buku  “Menuju  Kemandirian  Politik  Perempuan:  Upaya Mengakhiri  Depolitisasi  Perempuan  Di  Indonesia”,  Musdah  Mulia  sekali  lagi menegaskan  pentingnya  perempuan  berpartisipasi  dalam  politik  formal  di  Indonesia. Telah  terjadi  proses  depolitisasi  terhadap  perempuan,  yang  berdampak  pada ketidakpahaman  perempuan  akan  pentingnya  politik  bagi  perbaikan  kehidupan perempuan. Anggapan bahwa politik adalah wilayah laki-laki, yang digambarkan sebagai hal  yang  maskulin,  kotor  dan  kejam  membuat  perempuan  enggan  terlibat  didalamnya. Perlu  dilakukan  instropeksi,  dan  evaluasi  dari  semua  pihak  agar  masyarakat  menyadari adanya  ketimpangan  gender  dan  ketidakadilan  sosial  dalam  kehidupan  politik  di Indonesia 26 .
24 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Baru Keagamaan (Bandung: Mizan, 2005).
25 Siti Musdah Mulia, Kemulian Perempuan Dalam Islam (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).
26 Menuju Kemandirian Politik Perempuan : Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia (Jakarta: Kibar Press, 2008).
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Musdah  Mulia  sangat  mendukung  kepemimpinan  perempuan.  Dalam  buku “Muslimah  Sejati:  Menempuh  Jalan  Islami  Meraih  Ridha  Ilahi”,  Mulia  menegaskan argumen yang memperbolehkan kerjasama laki-laki dengan perempuan, untuk kebaikan, termasuk dengan memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa. Perempuan memiliki hak  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  mengatur  kepentingan  umum,  dalam  melakukan kebaikan  dan  mencegah  dari  kemungkaran.  Perempuan  punya  hak  untuk  menduduki seluruh jabatan politik, termasuk menjadi pemimpin negara. Tidak ada ketentuan agama yang melarang keterlibatan perempuan dalam politik, sebaliknya justru banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan argumen dasar untuk menetapkan adanya hak-hak perempuan di  bidang  politik.  Hanya  saja  yang  menjadi  permasalahan  adalah  intepretasi  yang mengabaikan semangat moral Al-Quran dan bias patriarki 27 .
Menurut  pandangan  Nawal  El-Saadawi,  perempuan  tidak  akan  dibebaskan  dari sistem  patriarki  kecuali  mereka  mulai  mengubahnya  dan  berusaha  mengangkat martabatnya  melalui  perubahan  dan  modernisasi.  Wanita  harus  kuat  dimulai  dari  setiap individu,  menurutnya  wanita  harus  dibebaskan  dan  berani  membuka  tabir  pikirannya, terutama  kesadaran  palsu,  sensasi  kecil,  dan  sikap  lemah  yang  selama  ini  diasosiasikan dengan  wanita.  Sehingga  nantinya  mereka  akan  menyadari  bahwa  tidak  ada  perbedaan yang  besar  antara  diri  mereka  dengan  para  lelaki.  Setelah  itu,  mereka  akan  menjadi kekuatan politik yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan besar, yang  semuanya  akan  diwujudkan  melalui  organisasi-organisasi  sadar  hak-hak perempuan 28 .
Tokoh  perempuan  seperti  Tsamara  Amany  yang  pernah  menjadi  Ketua  Umum Partai  Solidaritas  Indonesia  (PSI)  dan  saat  ini  mendirikan  organisasi  Perempuan  Politik dan  memunculkan  pemikiran-pemikiran  terkait  isu  partisipasi  politik  perempuan  dan seksualitas  di  Indonesia.  Tsamara  Amany  menjadi  perbincangan  hangat  setelah keberaniannya berdebat lewat akun Twitter Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.  Kemudian, keduanya  tampil  bersama  di  sebuah  acara  stasiun  televisi  dimana  Samara  dan  Fahri Hamzah menjadi narasumber. Tsamara menghadapi tantangan menghadapi Fahri Hamzah yang  pendapatnya  selalu  berseberangan,  sekaligus  menjadi  bukti  bahwa  perempuan mampu berpartisipasi dalam politik. Kemajuan politik Tsamara mendapat perhatian yang meningkat  ketika  aksinya  disiarkan  di  televisi,  dan  namanya  menjadi lebih  dikenal  oleh
27 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi (Bandung: Marja, 2011).
28 Mahfud, Nazmi, dan Maula, “Relevansi Pemikiran Feminisme Muslim Dengan Feminisme Barat.”
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
masyarakat umum. Banyak orang memuji dan mengapresiasi keberaniannya menghadapi kritik atas pernyataan Fahri Hamzah menanggapi aksinya. Namun, banyak netizen dunia yang sinis dan menepis sikap Tsamara membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ironisnya,  komentar  kritis  tersebut  menyimpang  dari  fakta  bahwa  Tsamara  dianggap masih muda, naif, dan  seorang wanita. Media sosial adalah arena publik di mana semua orang boleh berkomentar dan memposting ide-ide mereka, termasuk Tsamara, yang juga memiliki  hak  untuk  membela  diri.  Wanita  dalam  budaya  patriarkal  lebih  cenderung menerima  komentar  seksis  mesoginis.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  akun  Facebook Tsamara Amany 29 .
Diluar  lingkungan  politik  dan  kelembagaan  perempuan  bisa  ditemukan  forum- forum  pengajian,  arisan  dan  aktivitas  ekonomi  perempuan.  Forum-forum  ini  menjadi ruang  bagi  perempuan  untuk  berdiskusi  dan  mengaktulisasikan  kepentingannya.  Hal  ini yang  menyadarkan  perempuan  untuk  berjuang  mendapatkan  persamaan  dan  keadilan dalam kehidupannya.

## D. KESIMPULAN
Pada intinya semangat berjuang perempuan dalam memperjuangkan persamaan hak dalam paham feminisme mengarah kepada kemerdekaan perempuan dalam kancah ruang politik.  Islam  memandang  pandangan  feminisme  jika  dipahami  sangat  mendukung kepemimpinan  perempuan  baik  itu  dalam  sebuah  negara  atau  kelompok  dengan memerhatikan  keberadaannya  dan  situasi.  Gerakan  feminisme  mewujudkan  perubahan akan  ketidakadilan  sistem  sosial  untuk  perempuan  untuk  memperjuangkan  kesetaraan baik itu pada bidang politik maupun ekonomi.
Teologi  feminis  Islam  harus  dikonseptualisasikan  melalui  upaya  penghapusan diskriminasi  gender,  terutama  yang  disebabkan  oleh  pemahaman  keagamaan  yang bergender,  dan  memberikan  pandangan  keagamaan  alternatif  terhadap  struktur  dan budaya  yang  tidak  adil  yang  mengabaikan  hak  asasi  perempuan,  memungkinkan terjadinya  dialektika  yang  akomodatif  antara  doktrin  Islam  dan  realitas  sosial  semacam itu sebagai keadilan.
Untuk  menhapus  bias  gender  dalam  konsepsi  teologis  ajaran  agama  Islam, diperlukan  upaya  rekonstruktif  pada  tataran  teologis  feminisme.  Namun  perlu  dicatat bahwa rekonstruksi teologis feminisme Islam harus terus mengevaluasi gagasan-gagasan
29 N. Irnawati, “Tsamara Amany, Perempuan dalam Ruang Politik,” 2017, https://psi.id/tsmara-amany- perempuan-dalam-ruang-politik/.
p-ISSN : 0216-4396 Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
yang  diberikan  Islam  dalam  konteks  penguatan  posisi  perempuan,  yaitu:  persaudaraan garis  keturunan  atau  herediter  dan  kesetaraan  dalam  pemahaman  feminis  tentang kemanusiaan.  Ayat-ayat  teologis  yang  saat  ini  dipahami  sebagai  bias  gender  juga  harus dikaji  dan  ditafsir  ulang  dalam  konteks  kesetaraan  dan  keadilan  dalam  relasi  laki-laki- perempuan.  karena  nilai  fundamental  Islam  yang  paling  utama  adalah  memperjuangkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan
DAFTAR PUSTAKA
Afriansyah,  Ade.  “Konsep  Pemimpin  Ideal  Menurut  Al-Ghazālī.” NALAR:  Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam 1(2) (2017): 82–94.
Al Qardhawi, Yusuf. Fiqh Daulah , t.t.
Anggraini,  Noritha.  “Feminisme:  Gerakan  Perempuan  dalam  Kancah  Politik,”  (2015). https://www.kompasiana.com/shin92/55184ae4813311cb669dee44/feminisme- gerakan-perempuan-dalam-kancah-politik.
Auda, A.Q. Al-Islam wa Audha’una As-Siyasiyah (Islam dan Kondisi Politik Kita) . Kairo: Al-Mukhtar Al-Islami, (2016).
Cantor, Dorothy W., dan Tony  Bernay. Women in Power: Kiprah Wanita Dalam Dunia Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (1998).
Creswell,  Jhon  W. Research  Design:  Qualitative,  Quantitave,  Quantitative  and  Mixed Methods Approaches . London: Sage Publication, (1994).
Faridnuman. “Fatwa-Fatwa Ulama Seputar Partai Pemilu,” (2014).
http://www.faridnuman.com/2014/11/fatwa-fatwa-ulama-seputar-partai-
pemilu.html#sthash.tfCkWrjV.dpuf  http://www.faridnuman.com/2014/11/fatwa- fatwa-ulama-seputar-partai-pemilu.html.
Hidayatullah, Syarif. Teologi Feminisme Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010).
Maggie Humm. Ensiklopedia feminisme . Terj. Mundi Rahayu. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, (2002).
Mahfud,  Dawam,  Nafatya  Nazmi,  dan  Nikmatul  Maula.  “Relevansi  Pemikiran Feminisme Muslim Dengan Feminisme Barat.” Sawwa: Jurnal Studi Gender 11, no. 1 (7 Juni 2017): 95. https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1448.
Menuju Kemandirian Politik Perempuan : Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia . Jakarta: Kibar Press, (2008).
Mulia,  Siti  Musdah. Kemulian  Perempuan  Dalam  Islam .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo, (2014).
Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam 19 (1) 2023 e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
———. Muslimah Reformis: Perempuan Baru Keagamaan . Bandung: Mizan, (2005).
———. Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi . Bandung: Marja, (2011).
N.  Irnawati.  “Tsamara  Amany,  Perempuan  dalam  Ruang  Politik,”  (2017). https://psi.id/tsmara-amany-perempuan-dalam-ruang-politik/.
Nur Said. Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia . Yogyakarta: Pilar Media, (2005).
Prihatno,  Aji  Teguh.  “Wanita,  Kepemimpinan,  dan  Peran  Politik  dalam  Islam,”  (2016). https://www.dakwatuna.com/2016/06/08/80834/wanita-kepemimpinan-dan-peran- politik-islam/#axzz81MkgiSPc.
Ritaudin, M. Sidi. “KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN MENURUT PANDANGAN POLITIK IKWANUL MUSLIMIN” 12(1) (2016). Sekretariat  DPR.  “Data  dan  Fakta:  Keterwakilan  Perempuan  Indonesia  di  Paspol  dan Lembaga Legislatif,” (2001). http://www.cetro.or.id.
Sihite,  Romany. Perempuan,  Kesatetaraan,  Keadilan .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, (2007).
Syakir,  Muhammad.  “Kedudukan  Perempuan  dalam  Islam  dan  Realitas  Sosial  Politik,” (2023). https://www.nu.or.id/pustaka/kedudukan-perempuan-dalam-islam-dan- realitas-sosial-politik-rEXs6.
Undiana.  “Hak  Politik  Perempuan  dalam  Islam,  Sejauh  Mana?,”  (2019). https://www.voa-islam.com/read/muslimah/2019/04/14/63287/hak-politik- perempuan-dalam-islam-sejauh-mana/.
Yasin,  Johan. Hak  Azasi  Manusia  Dan  Hak  Serta  Kewajiban  Warga  Negara  Dalam Hukum Positif Indonesia , (2009).
Zainuddin,  M.,  dan  Ismail  Maisaroh.  “POSISI  WANITA  DALAM  SISTEM  POLITIK ISLAM  (Telaah  Terhadap  Pemikiran  Politik  Yusuf  Al-Qardhawi).” MIMBAR :
Jurnal Sosial dan Pembangunan i Volume 21. No. 2 (t.t.).