ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)
TRANSAKSI JUAL BELI SAMPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)
Debora 1 , Divo Anantama 2
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan

## Abstract
Waste  management  efforts  in  North  Sumatra  are  carried  out  in  various  ways, including  through  the  Waste  Bank  program.  Saving  waste  in  the  waste  bank  is carried  out  by  buying  and  selling  waste.  The  type  of  research  used  is  empirical legal  research.  The  practice  of  buying  and  selling  waste  at  the  Sunggal  Mandiri Garbage Bank with residents, namely in the collection, management, and utilization of waste, where the community directly contributes to the collection and sorting of waste, while the Garbage Bank is tasked with managing waste so that waste can be disposed of. In article 4 paragraph 1 of the Consumer Protection Act No. 8 of 1999, consumers or property buyers have rights including comfort, security and safety in consuming products and services  and choosing them  according to  the exchange rate and conditions according to the agreement.

## Abstrak
Upaya penanggulangan sampah di Sumatera Utara dilakukan dengan berbagai cara antara  lain  melalui  program  Bank  Sampah.  Menabung  sampah  di  dalam  Bank sampah  dilakukan  dengan  ransaksi  jual  beli  sampah.    Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  Praktek  jual  beli  sampah  di  Bank Sampah Sunggal Mandiri dengan warga yaitu dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan sampah, dimana masyarakat yang langsung memberikan kontribusinya dalam  pengumpulan  dan  pemilahan  sampah,  sedangkan  Bank  Sampah  bertugas untuk  mengelola  sampah  agar  sampah  yang  telah  disetorkan  dapat  memberikan nilai  ekonomis  lebih  Pada  pasal  4  ayat  1  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen No.8  tahun  1999,  konsumen  atau  pembeli  properti  memiliki  hak  antara  lain kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  produk  maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian Info Artikel
Diterima :  (12 April 2021) Revisi     :  (20 Mei 2021) Terbit     :  (28 Juni 2021)
Key words: Words Waste Bank, Consumen,
Agreement
Kata Kunci: Bank Sampah, Konsumen,
Perjanjian Corresponding Author :
Debora 1 , Divo Anantama 2 , Email: debora@uhn.ac.id 1 divoanantama@uhn.ac.id 2
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)

## PENDAHULUAN
Sampah memiliki berbagai macam jenis yaitu sampah padat, sampah cair, dan sampah dalam bentuk gas. Berdasarkan zat kimia yang dikandungnya, sampah dikelompokan menjadi sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya logam atau besi, pecahan  gelas,  dan  plastik.  Sampah  organik  adalah  jenis  sampah  yang  dapat  membusuk,  misalnya  sisa-sisa makanan, daun-daun, dan buah-buahan. 1
Sampah selama ini dipandang sebagai barang yang tidak berguna sehingga harus “dibuang” di tempat sampah. Dampak negatif sampah seperti pencemaran lingkungan sekitar, lingkungan menjadi kotor, timbulnya berbagai macam penyakit dan rusaknya ekosistem. Dari segi keseimbangan lingkungan, kesehatan, keamanan, pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah menyebabkan manusia memandang negatif sampah. Pandangan tersebut mengakibatkan membentuk sebuah paradigma bahwa sampah adalah barang kotor, berbau, menjijikan, tidak berguna, dan harus dibuang. 2
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  di  Kota  berjalan  seiring  dengan  pertumbuhan  penduduk.  Hal  ini membuat masalah-masalah baru seperti urbanisasi, kepadatan penduduk dan juga volume sampah yang terus meningkat. Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota di Indonesia sehingga tak heran bahwa sampah merupakan masalah nasional. Produksi sampah perkotaan Indonesia sebesar 38,5 juta ton/tahun atau rata-rata sebesar 200.000 ton/hari. Produksi sampah Khususnya Kota Medan misalnya saja pada Tahun 2013 volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Medan setiap hari berkisar 1700 ton, sedangkan Tahun 2015 mencapai 1900 ton perhari, dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 2000 ton perhari. Jika dihitung dalam setahun  maka  volume  sampah  Tahun  2019  mencapai  73000  ton.  Data  pada  UPT  Pengelolaan  Sampah  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara 13% dari jumlah tersebut (9490 ton) berupa sampah plastik.
Sampah selalu menjadi permasalahan masyarakat yang selalu menimbulkan konflik struktural antara pemerintah dan rakyat yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sampah. Masyarakat yang masih  memandang  sampah  dari  sisi  negatif  padahal  sampah  masih  bisa  dirubah  atau  didaur  ulang.  Dengan diberlakukannya  UU  No.  18  tahun  2008  tentang  pengelolaan  sampah  yang  menjelaskan  bahwa  perlunya perubahan  pola  pengelolaan  sampah  yang  bertumpu  pada  pengurangan  pemerintah  berupaya  mengurangi permasalahan sampah.
1 Eni Setyowati. 2014. Sampah Aktualisasi Nilai-Nilai Islam, Ekonomi Sosial dan Budaya. Yogyakarta : IAIN Tulungagung Press. Hal: 36
2 Ibid. Hal: 38
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)
Upaya penanggulangan sampah di Sumatera Utara khususnya di kota Medan dilakukan dengan berbagai hal  antara  lain  program  Bank  Sampah.  Bank  Sampah  merupakan  kegiatan  bersifat  sosial  yang  mengajarkan masyarakat  untuk  memilah  sampah  serta  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah secara bijak pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Bank Sampah adalah sebagai suatu program pengelolaan lingkungan yang dirancang oleh Pemerintah Sumatera Utara. Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya.  Sistem  ini  akan  menampung,  memilah,  dan  menyalurkan  sampah  bernilai  ekonomi  pada  pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan dari menabung sampah. 3
Menabung yang dimaksudkan oleh Bank sampah Sunggal Mandiri tidak seperti menabung pada Bank umumnya. Dalam Bank umumnya istilah menabung atau tabungan adalah simpanan yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Tabungan tersebut bisa diambil kapan saja tanpa terikat oleh waktu. Bahkan bisa ditarik tunai secara mandiri melalui fasilitas ATM yang diberikan oleh bank.
Transaksi  menabung  yang  dipraktekan  yaitu  warga  mengumpulkan  sampah-sampah  rumah  tangga, sampah  rumah  tangga  termasuk  dalam  sampah  jenis  anorganik  yaitu  sampah  yang  tidak  dapat  membusuk, seperti logam, besi, pecahan gelas, plastik, kertas dan sisa-sisa bahan-bahan padat lain hasil kegiatan rumah tangga. Sampah dikumpulkan setiap hari oleh pemilik sampah yang diletakan dalam tong sampah atau plastik khusus sampah kering, kemudian selama 1 bulan sekali atau sebelum sebulan sampah sudah banyak, operator mengambilnya  dengan cara warga  menghubunginya  lewat  telefon  untuk  mengambil  sampah. Namun  ada  juga operator yang bertugas rutin mengambil sampah setiap 1 minggu 2 x dari pukul 07.00 sampai pukul 12.00 WIB. Setelah operator mengambil sampah warga, sampah tersebut dipilah berdasarkan jenis dan ditimbang. Seperti itulah  yang  dilakukan  oleh  operator  dan  nasabah  sampai  6  bulan  baru  warga  memperoleh  uang  dari  bank sampah atas hasil sampah yang mereka tabung setiap bulannya atau minimal pemberian uang kepada nasabah setelah 2 minggu sampah terkumpul atau ditabungkan.
Menabung sampah yang terjadi di dalam Bank sampah Sunggal Manidiri faktanya terjadi transaksi jual beli sampah. Di mana si penjual yang disebut sebagai nasabah menjual sampahnya kepada Bank sampah Sunggal Mandiri sebagai pembeli dengan sistem menabung.
3 Eka Utami. 2013. Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses. Jakarta : Yayasan Unilever Indonesia. Hal: 57
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)
Bank  Sampah Sunggal  Mandiri  dikerjakan  oleh  beberapa warga  di  lingkungan sekitar  Koperasi  yang telah  mengumpulkan  sampah  kering  untuk  dijual,  sehingga  sampah  tersebut  menjadi  sesuatu  yang  bernilai ekonomis.  Dengan  adanya  bank  sampah  tersebut  masyarakat  dapat  terbantu  untuk  menambah  penghasilan sehari-hari,  khususnya  masyarakat  di  Jalan  Paya  Bakung,  Dusun  VII  Simpang  Diski,  Kabupaten  Deliserdang, Sumatera Utara. Terbukti dari menabung di bank sampah tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membeli beras, garam, minyak dan kebutuhan pokok lainnya. Sehingga dari usaha pengumpulan sampah tersebut telah membantu masyarakat sekitar Jalan Paya Bakung, Dusun VII Simpang Diski, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara untuk menambah pendapatan, sekaligus menggurangi pengangguran.
Proses jual beli dalam Bank Sampah Sunggal Mandiri tersebut yaitu bagi penambung individu (penjual) mengumpulkan sampahnya di tong sampah yang telah disediakan oleh Bank Sampah Sunggal Mandiri, sedangkan yang menabung (penjual) secara kelompok, mereka mengumpulkan sampahnya ke gudang sampah yang mereka miliki.  Kemudian  selama  1  bulan  sekali  sampah  tersebut  diambil  oleh  operator,  namun  jika  sebelum  1  bulan sampah  tersebut  sudah  banyak,  operator  dapat  mengambilnya  dengan  cara  dihubungi  lewat  telfon  oleh penabung (penjual).
Operator tersebut hanya melakukan pengambilan sampah saja, tidak melakukan pencatatan maupun penimbangan  di  tempat  saat  mengambil  sampah  di  rumah  penabung  (penjual).  Proses  penimbangan  dan pencatatan dilakukan oleh operator pada saat di gudang bank sampah, sehingga nasabah tidak mengetahui dan melihat secara jelas proses penimbangan dan pencatatan sampah tersebut. Jumlah sampah yang disetorkan oleh penabung (penjual) ke bank sampah tidak pasti, tergantung jenis sampah yang mereka jual atau tabung pada saat  operator  mengambilnya. Penabung  (penjual)  menerima  uang  dari  bank sampah  atas  hasil sampah  yang mereka tabung tidak pasti waktunya,  menunggu bank sampah menelefon penabung atau penjual. Jadi penjual menyerahkan sepenuhnya transaksi penjualan sampah tersebut kepada operator dan menerima uang secara bersih tanpa mengetahui prosesnya. Namun operator tersebut bekerja bukan karena atas penyerahan kewajiban penjualan yang diserahkan oleh penjual akan tetapi, operator bekerja atas dasar tanggung jawab yang diberikan oleh pembeli (Bank sampah) tersebut.
Jadi dalam transaksi tersebut terdapat beberapa permasalahan, barang yang diperjual belikan apakah termasuk barang yang bermanfaat, karena pemahaman masyarakat terkait sampah adalah barang yang sudah tidak  berguna  lagi,  sehingga  apakah  barang  yang  sudah  tidak  berguna  atau  dibuang  dapat  diperjual  belikan, selain  itu  dalam  proses  transaksi  atau  penimbangan  sampah  setelah  dilakukan  pemilahan  oleh  operator, nasabah (penjual) tidak melihat secara langsung proses penimbangan, tidak diperbolehkan menjual barang yang
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)
tidak diketahui ukurannya, karena tidak ada kejelasan dengan takarannya bisa terjadi sampah yang diberikan oleh penjual tidak semuanya ikut tertimbang. Selain itu penjual dapat menerima uang dengan waktu yang tidak pasti, menunggu kabar atau menunggu dihubungi oleh bank sampah.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan  adalah  bagaimana  praktik perjanjian jual beli sampah dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk daur ulang (Studi Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung, Dusun VII, Kabupaten Deli Serdang)”.

## METODE  PENELITIAN
Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi,  Undang-Undang  atau  kontrak)  secara  in  action/in  abstracto  pada  setiap  peristiwa  hukum  yang terjadi dalam masyarakat (in concreto). Data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama di samping data sekunder sebagai sumber data pendukung. Teknik pengumpulan data penelitian ini  adalah teknik wawancara  dan  studi  kepustakaan  ( library  research),  berdasarkan  teknik  ini,  informasi  yang  diperoleh  dari berbagai sumber, waktu diperolehnya dan tempat akan di catat secara cermat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Praktik Jual Beli Sampah di Bank Sampah Sunggal Mandiri
Bank  sampah  bukanlah  bank  konvensional  atau  lembaga  keuangan  bank  dan  non  bank.  Tapi  bank sampah mempunyai kegiatan dalam lingkup layanan di bidang persampahan. Sampah yang umumnya dibuang tapi dianggap bernilai ekonomis dan bermanfaat. Para nasabahnya bisa menabung sampah dan mendapatkan uang di kemudian  hari.  Dalam  aktifitasnya  seperti  bank  secara  umum,  memiliki  buku  tabungan,  slip  setoran,  serta catatan  buku  induk  setoran.  Termasuk  catatan  yang  berguna  untuk  mengecek  harga  sampah  yang  dijual  ke pengepul atau industri daur ulang.
Hadirnya Bank Sampah merupakan salah satu bukti akan kepedulian masyarakat akan lingkungannya. Bank  sampah  adalah  tempat  menabung  sampah.  Bank  Sampah  bekerja  sama  dengan  masyarakat  dalam mengumpulkan sampah. Masyarakat sebagai produsen sampah, sudah terlebih dahulu menyortir atau memilah sampah di rumahnya masing-masing. Setelah sampah dipilah oleh masyarakat, barulah sampah pilihan tersebut disetorkan ke bank sampah. Dalam proses pengumpulan ini, sampah ditimbang dihadapan nasabah, kemudian petugas menuliskan sejumlah  nilai  rupiah sampah menurut  klasifikasinya  di  buku  tabungan  nasabah. Sampah yang sudah  terkumpul  di  Bank  Sampah,  kemudian  diolah  menjadi  beberapa  kerajinan  tangan  atau  pun  pupuk
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)
kompos. Dan sampah-sampah yang tidak bisa dijadikan kerajinan tangan akan dijual ke pengepul dan ke pihak yang sudah menjadi mitra Bank Sampah.Sistem penyetoran dan penjualan di Bank Sampah Sunggal Mandiri dapat dilihat pada bagan alir berikut:

## Gambar 4.1

## Proses Pelaksanaan Jual Beli Sampah di Bank Sampah Sunggal Mandiri
1. Pemilahan Sampah
Nasabah harus memilah terlebih dahulu sampah di rumah masing-masing sebelum di bawa ke Bank Sampah Sunggal Mandiri
2. Penyetoran Sampah
Nasabah menyetor sampah sesuai dengan jadwal buka Bank Sampah Sunggal Mandiri, yaitu pada hari Senin-Jum’at  pukul  09:00-16.00  WIB.  Bagi  nasabah  yang  memiliki  kendala  waktu  untuk  melakukan penyetoran langsung, pada waktu-waktu tertentu, pada pukul 10:00-12:00 beberapa karyawan dari Bank Sampah Sunggal  Mandiri  akan datang  kerumah  nasabah  guna  melakukan  penyetoran  dengan sistem jemput bola.
3. Penimbangan
Proses  penimbangan  dilakukan  oleh  pihak  Bank  Sampah  Sunggal  Mandiri.  Sampah  yang  dicampur harganya lebih murah daripada sampah yang sudah dipisah.
4. Pencatatan
Setelah  sampah  ditimbang  selanjutnya  dikonversikan  ke  dalam  bentuk  rupiah  dan  ditulis  di  buku tabungan nasabah.
5. Penyortiran
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)
Sampah  yang  sudah  terkumpul,  dipisah  sesuai  jenisnya  oleh  pihak  Bank  Sampah  Sunggal  Mandiri, biasanya terdiri dari dus, botol, plastik, besi dan sebagainya.
6. Pengepakan
Setelah disortir, selanjutnya sampah disusun dengan rapih dan di kemas untuk di angkut ke pengepul atau ke pihak yang sudah menjadi mitra Bank Sampah Sunggal Mandiri.
7. Penjualan
Sampah yang sudah di kemas, selanjutnya akan di jual ke pengepul atau ke pihak yang sudah menjadi mitra Bank Sampah Sunggal Mandiri untuk mendapat keuntungan maksimal.
Bila kita melihat transaksi yang dilakukan oleh bank sampah dan nasabah selintas saja, maka kita akan menilai  bahwa  transaksi  yang  dilakukan  seperti  transaksi  biasa.  Dalam  jual  beli,  jika  si  penjual  telah mendapatkan hak atas kepindahan kepemilikan barang dan si pembeli telah mendapatkan barang yang diinginkan maka hubungan antara penjual dan pembeli telah terputus. Ini semua tidak sama dengan hal kerjasama. Di dalam kerjasama, hubungan ini bersifat terus menerus selama bisnis yang dilakukan tetap ada dan salah satu pihak tidak memutuskan hubungannya atas lainnya.
Dari  kegiatan  di  atas,  kita  bisa  melihat  bahwa  kedua  belah  pihak  memberikan  kontribusinya  dalam mengelola  sampah  yang  tidak  bernilai  apa-apa  berubah  menjadi  barang  yang  mempunyai  nilai  ekonomis. Nasabah/masyarakat  memilah  sampah  rumah  tangga  yang  ada  di  rumah  mereka  masing-masing  sebelum disetorkan  ke  bank  sampah.  Sedangkan  Bank  Sampah  mengelola  sampah  yang  telah  disetorkan  tadi  untuk dijadikan kerajinan tangan dan kompos. Sisa dari sampah yang dikumpulkan akan dijual ke pengepul.
Pelaksanaan program bank sampah di Kota Medan masih mempunyai beberapa kendala antara lain. 4

## a) Kurangnya kesadaran masyarakat
Kesadaran dan kemauan masyarakat masih rendah meski sudah mengetahui program bank sampah yang disampaikan saat sosialisasi. Masih ada warga yang cenderung tak mau tahu dan kurang peduli dengan  kegiatan  lingkungan.  Kesadaran  masyarakat  terhadap  lingkungan  juga  sangat  berpengaruh pada  kepatuhan  hukum  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Dalam  masyarakat  maju,  faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat. Orang patuh pada hukum karena mereka memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik  dan  telah  mengatur  masyarakat  secara  baik,  benar  dan  adil.  Pada  masyarakat  yang  masih
4 Wawancara dengan Nofizar selaku Ketua Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri pada hari Kamis, 27 Mei 2021 pukul 13.15 WIB.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)
tradisional,  kesadaran  hukum  masyarakat  berpengaruh  secara  tidak  langsung  pada  kepatuhan hukumnya. Mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik  atau  karena  mereka  membutuhkan  hukum,  melainkan  mereka  patuh  pada  hukum  lebih  karena diminta,  bahkan  dipaksanakan  oleh  para  pemimpinnya  (formal  atau  informal)  atau  karena  perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini, kesadaran  dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya, dan sebagainya.
b) Partisipasi masyarakat masih kurang
Partisipasi masyarakat masih kurang terutama para nasabahnya untuk memilah dan memilih sampah rumah tangganya serta menyetorkannya ke bank sampah.
c) Jarak Bank Sampah dengan rumah Nasabah
Banyak warga yang mengeluhkan jarak bank sampah dengan rumah mereka cukup jauh dan pihak bank sampah belum membentuk pos-pos di masing- masing dusun terutama yang jauh dari bank sampah, di mana  pos-pos  ini  jadi  pusat  pengumpulan  sampah  dari  masyarakat  yang  rumahnya  jauh  dari  bank sampah
d) Harga Bersaing
Bank  sampah  mempunyai  kendala  dengan  harga  satuan  kilo  sampah,  bank  sampah  harus  bersaing dengan para tukang loak barang bekas keliling. Karena tukang loak ini berani membayar lebih tinggi dari harga yang ditentukan bank sampah, misalkan untuk Koran tukang loak memberi harga Rp 1.000 sedangkan di bank sampah dihargai Rp 700.
e) Transportasi
Bank sampah mengalami kendala dalam transportasi, bank sampah harus menyewa dump truck untuk mengangkut sampah perusahaan yang volume sampahnya tidak sedikit.

## Perlindungan Konsumen terhadap produk daur ulang di Bank Sampah Sunggal Mandiri
Perlindungan  terhadap  konsumen  dipandang  secara  material  maupun  formal  makin  terasa  sangat penting, mengingat makin maju ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efesiensi produser atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut. Akhirnya, baik langsung apa tidak langsung, konsumenlah yang  umumnya  akan  merasakan  dampaknya.  Dengan  demikian,  upaya-upaya  memberikan  perlindungan  yang
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)
memadai  terhadap  kepentingan  konsumen  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dan  mendesak  untuk  segera mendapatkan solusi terutama di Indonesia. 5
Dilihat dari sejarahnya, gerakan perlindungan konsumen di Indonesia baru dipopulerkan sekitar tahun 20  tahun  yang  lalu,  yakni  dengan  berdirinya  suatu  lembaga  swadaya  masyarakat  (Nongovernmental organization)  yang  bernama  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI).  Setelah  YLKI,  kemudian  muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang  berdiri  sejak  Februari  1988.  Kemudian  bergabung  sebagai  anggota  Consumers  International  (CI)  pada tahun  1990.  Di  luar  itu,  saat  ini  cukup  banyak  lembaga  swadaya  masyarakat  serupa  berorientasi  pada kepentingan pelayanan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung dan perwakilan YLKI di berbagai provinsi di  Tanah Air. Gerakan konsumen di Indonesia, termasuk yang diprakasai YLKI mencatat prestasi besar setelah naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke DPR. Selanjutnya rancangannya disahkan menjadi undang-undang. 6
Sesungguhnya  peran  hukum  dalam  konteks  ekonomi  adalah  menciptakan  ekonomi  dan  pasar  yang kompetitif. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian  pembangunan  ekonomi  Indonesia,  dimana  ekonomi  Indonesia  juga  berkaitan  dengan  ekonomi  dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negative bagi konsumen. 7
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa,  perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu: 8
a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.
Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang  memuat  asas-asas  atau  kaidah-kaidah  yang  bersifat  mengatur  dan  mengandung  sifat  yang  melindungi kepentingan  konsumen,  sedangkan  hukum  konsumen  adalah  hukum  yang  mengatur  hubungan  dan  masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. 9
5 Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2019. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. Hal: 78
6 Ibid. Hal: 82
7 Erman Rajagukguk. 2010. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas. Bandung: Mandar Maju. Hal: 44
8 Adrianus Meliala. 2016. Praktik Bisnis Curang. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal:89
9 Az. Nasution. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media. Hal: 121
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)
Bank Sampah Sunggal Mandiri merupakan salah satu bank sampah yang dimiliki oleh pemerintahan kota Medan.  Dalam  hal  ini,  konsumen  berhak  mendapatkan  kejelasan  mengenai  spesifikasi  tentang  barang-barang yang akan mereka beli baik dari segi kualitas, kuantitas maupun harga yang sewajarnya untuk barang tersebut. Sehingga  kondisi  ini  mengakibatkan  kedudukan  pelaku  usaha  dan  konsumen  menjadi  tidak  seimbang  dan konsumen berada dalam posisi yang lemah.
Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar jika banyak hal yang dirugikan ketika bertransaksi dalam jual beli di antaranya:
1. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis yang dapat diraup keuntungan sebesar-besarnya.
2. Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen
Oleh karena itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas muamalah yang merugikan pihak konsumen.
Menurut pendapat salah satu konsumen, menjelaskan bahwa kehadiran Bank Sampah Sunggal Mandiri memberikan keuntungan “Kita dapat menjual dengan harga yang kita tahu di pasaran, kalau kerugian bila kita tidak tahu harga barang yang akan kita jual maka kita akan rugi”. 10 Masyarakat sebagai produsen sampah, sudah terlebih  dahulu  menyortir  atau  memilah  sampah  di  rumahnya  masing-masing.  Setelah  sampah  dipilah  oleh masyarakat,  barulah  sampah  pilihan  tersebut  disetorkan  ke  bank  sampah.  Dalam  proses  pengumpulan  ini, sampah  ditimbang  dihadapan  nasabah,  kemudian  petugas  menuliskan  sejumlah  nilai  rupiah  sampah  menurut klasifikasinya di buku tabungan nasabah.
Sampah yang sudah terkumpul di Bank Sampah, kemudian diolah menjadi beberapa kerajinan tangan atau pun pupuk kompos. Dan sampah-sampah yang tidak bisa dijadikan kerajinan tangan akan dijual ke pengepul dan  ke  pihak  yang  sudah  menjadi  mitra  Bank  Sampah.  Bila  kita  melihat  transaksi  yang  dilakukan  oleh  bank sampah dan nasabah selintas saja, maka kita akan menilai bahwa transaksi yang dilakukan  seperti transaksi biasa. Dalam jual beli, jika si penjual telah mendapatkan hak atas kepindahan kepemilikan barang dan si pembeli telah mendapatkan barang yang diinginkan maka hubungan antara penjual dan pembeli telah terputus. Ini semua tidak sama dengan hal kerjasama. Di dalam kerjasama, hubungan ini bersifat terus menerus selama bisnis yang dilakukan tetap ada dan salah satu pihak tidak memutuskan hubungannya atas lainnya.
10 Wawancara dengan Jaya Winata selaku Konsumen pada hari Kamis, 27 Mei 2021 pukul 13.15 WIB
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)
Dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan nilai ekonomis sampah, Bank Sampah bekerjasama dengan masyarakat. Masyarakat yang langsung memberikan kontribusinya dalam pengumpulan dan pemilahan sampah, sedangkan Bank Sampah bertugas untuk mengelola sampah agar sampah yang telah disetorkan dapat memberikan  nilai  ekonomis  lebih.  Uang  yang  dihasilkan  dari  penjualan  sampah  atau  pun  penjualan  kerajinan tangan tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Maksud dari kesepakatan ini adalah kesepakatan akan  pembagian rupiah (nilai sampah) yang telah ditetapkan.
Dari  kegiatan  di  atas,  kita  bisa  melihat  bahwa  kedua  belah  pihak  memberikan  kontribusinya  dalam mengelola  sampah  yang  tidak  bernilai  apa-apa  berubah  menjadi  barang  yang  mempunyai  nilai  ekonomis. Nasabah atau masyarakat memilah sampah rumah tangga yang ada di rumah mereka masing-masing sebelum disetorkan  ke  bank  sampah.  Sedangkan  Bank  Sampah  mengelola  sampah  yang  telah  disetorkan  tadi  untuk dijadikan kerajinan tangan dan kompos. Sisa dari sampah yang dikumpulkan akan dijual ke pengepul.
Sebagaimana  di  atur  pada  pasal  4  ayat  1  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  No.8  tahun  1999, konsumen  atau  pembeli  properti  memiliki  hak  antara  lain  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Sehingga  jika  dianalisis  dengan  hak-hak  konsumen  pasal  4  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  ada beberapa ayat yang tidak diterapkan yaitu pada ayat di antaranya: Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan  (ayat  2),  Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa (ayat 3) dan Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen (ayat 6).

## KESIMPULAN
1. Praktek jual beli sampah di Bank Sampah Sunggal Mandiri dengan warga yaitu dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan sampah, dimana masyarakat yang langsung memberikan kontribusinya dalam  pengumpulan  dan  pemilahan  sampah,  sedangkan  Bank  Sampah  bertugas  untuk  mengelola sampah  agar  sampah  yang  telah  disetorkan  dapat  memberikan  nilai  ekonomis  lebih.  Uang  yang dihasilkan  dari  penjualan sampah  dibayarkan sesuai  kesepakatan.  Sampah  yang sudah  terkumpul  di Bank  Sampah,  kemudian  diolah  menjadi  beberapa  kerajinan  tangan  atau  pun  pupuk  kompos.  Dan sampah-sampah yang tidak bisa dijadikan kerajinan tangan akan dijual ke pengepul dan ke pihak yang sudah menjadi mitra Bank Sampah.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)
2. Jika dianalisis dengan hak-hak konsumen pasal 4 UUPK, ada beberapa ayat yang tidak diterapkan yaitu pada ayat di antaranya: Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan (ayat 2), Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (ayat 3) dan Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen (ayat 6).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.  Qorim  Syamsudin  Meliala.  2010., Pokok-Pokok  Hukum  Perjanjian  Beserta  Perkembangannya,  Yogyakarta:
Liberty
Abdul Halim Barkatulah. 2018., Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran),
Bandung: Nusa Media Abdul R. Saliman. 2015., Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Jakarta: Kencana Adrianus Meliala. 2016., Praktik Bisnis Curang, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Ahmad Ali. 2012., Menguak Tabis Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Gunung Agung Az. Nasution. 2011., Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media Bambang Suwerda . 2016., Bank Sampah, Yogyakarta: Pustaka Rihama Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2019., Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika Djohari Santoso dan Achmad Ali. 2019., Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Eka Utami. 2013., Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses, Jakarta : Yayasan Unilever Indonesia.
Eni  Setyowati.  2014., Sampah  Aktualisasi  Nilai-Nilai  Islam,  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya,  Yogyakarta  :  IAIN Tulungagung Press.
Erman Rajagukguk. 2010., Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas, Bandung: Mandar Maju
Happy Susanto. 2018., Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Visimedia Kasmir.  2018., Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya,  cetakan  ke  Sembilan  belas,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada Nindyo Pramono. 2016., Bunga Rampai Hukum Bisnis, Cet. 8, Bandung: Citra Aditya Bakti, Rizki Sukma Hapsari. 2010., Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan, Bandung: Citra Aditya Bakti Roem  Topatisamang,  dkk.  2010., Menggeser  Neraca  kekuatan:  Panduan  Pelatihan  Pendidikan  Konsumen  untuk Pemula, Jakarta: YLKI Subekti. 2015., Aneka Perjanjian, Bandung: Intermasa
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Jurnal
Sri Handayani. 2012., Aspek  Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM  Tirtasari Binjai, Jurnal Non Eksakta (Volume 4 Nomor 1).
Kornelius  Benuf,  (2020)., Urgensi  Kebijakan  Perlindungan  Terhadap  Konsumen  Fintech  Peer  To  Peer  Lending Akibat Penyebaran Covid-19, Jurnal Rechsvinding, Vol. 9 No, 2.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Transaksi Jual Beli Sampah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)
Yuyut  Prayutiz,  Riska  Yulianti,  Indra  Yutik,  (2020)., Perlindungan  Hukum  dalam  Sengketa  antara  Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law), Vol. 01, No. 01.