Naskah Masuk:
Revisi akhir:
Diterima:
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Mentawai Sebagai Penegakan Asas Kemanusiaan Warga Negara IndonesiaThe Recognition Of Mentawai

## Indigenous Community’s Rights  As  An Enforcement Of Humanity Principles  Of Indonesian Citizens
1 Siti Maizul Habibah dan 2 M. Asif Nur Fauzi.
Program Studi S1 PPKn, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  & Prodi S1 Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islami Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan
E-mail: 1 sitihabibah@unesa.ac.id dan 2 asif.1988@stebisidogiri.ac.id

## ABSTRACT
The problems of indigenous peoples’ rights continues to develop as well the Mentawai indigenous community’s. Therefore it is necessary to take some considerations in policy making. This study uses a literature study and the results show that there are still many problems related to the rights of indigenous peoples, especially regarding the recognition of the rights of the Mentawai indigenous peoples. Several considerations need to be used as a reference in making policies, one of which is related to humanity because indigenous peoples are part of Indonesian citizens.
Keywords: Indigenous peoples rights, humanity, Indonesian citizens, Mentawai.

## ABSTRAK
Permasalahan  hak masyarakat adat   terus berkembang.   Begitu pun  dengan masalah hak masyarakat  adat Mentawai.  Untuk  itu,  perlu  beberapa  pertimbangan  dalam  memutuskan  kebijakan  dengan  memperhatikan  hak masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan studi literatur.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan terkait hak masyarakat adat, khususnya tentang pengakuan hak masyarakat adat Mentawai. Beberapa pertimbangan perlu menjadi acuan dalam membuat kebijakan. Salah satunya berkaitan dengan asas kemanusiaan karena masyarakat adat adalah bagian dari warga negara Indonesia.
Kata Kunci: Covid-19, Kampung Tangguh, Kearifan Lokal.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  unsur  yang  ada  dalam  suatu  negara adalah  adanya  penduduk (ingezetenen) atau rakyat.  Penduduk  atau  penghuni  suatu  negara merupakan  semua  orang  pada  suatu  waktu mendiami  wilayah  negara.  Mereka  secara sosiologis  lazim  dinamakan  rakyat  dari  negara tersebut,  yaitu  sekumpulan  manusia  yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur negara  adalah  rakyat.  Rakyat  yang  tinggal  di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan  dengan  negaranya.  Kedudukannya
sebagai  warga  negara  menciptakan  hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban, yang bersifat timbal balik.
Peranan  sebagai  warga  negara  merupakan peran setiap individu sebagai anggota masyarakat mempunyai  tanggung  jawab  masing-masing yang disesuaikan dengan status atau kedudukan yang dimilikinya. Hak secara umum merupakan sesuatu yang sepatutnya diterima oleh seseorang setelah memenuhi kewajibannya. Sementara itu, kewajiban merupakan sesuatu yang seharusnya dan  wajib  dilaksanakan  seseorang  dengan peraturan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  atau dalam hukum. Dengan adanya peranan, hak, dan kewajiban  pada  setiap  warga  negara  dilakukan sesuai  dengan  peranan  masing-masing  dan berlaku  secara  timbal  balik  dengan  sesama
manusia lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa peran manusia sebagai warga negara Indonesia dalam  menghargai  keberagaman  yang  dimiliki negaranya.
Negara Indonesia memiliki ciri khas sebagai negara  yang  memiliki  keberagaman  suku  dan budaya.  Salah  satunya  ialah  suku  Mentawai, masyarakat  adat  dan  tertua  dari  Kepulauan Mentawai,  sebelah  barat  Pulau  Sumatera. Sejak  500  Sebelum  Masehi,  nenek  moyang suku  Mentawai  sudah  mendiami  Kepulauan Mentawai  yang  terdiri  atas  tiga  pulau,  yakni Pulau  Utara,  Pulau  Pagai  Selatan,  dan  Pulau Siberut.  Masyarakat  Mentawai  sangat  erat  dan kuat dengan tradisi dan adat istiadat yang mereka miliki secara turun temurun. Alam mereka indah dengan hutan dan laut yang menyediakan segala keperluan. Sayangnya, kehidupan mereka mulai terancam  dengan  segala  bentuk  perusakan alam,  seperti  pemanfaatan  hutan  yang  tidak memperhatikan keberlanjutannya.
Menurut  Samantha  Lee,  Manager Operasional  Indigenous  Education  Foundation (IEF),  hutan  hilang  menyebabkan  mereka kehilangan  jati  diri,  hubungan  dengan  tradisi dan  budaya  asli.  Hal  ini  ditunjang  dengan pemindahan  paksa  dari  tanah  adat  yang  telah meningkatkan  kemiskinan  dan  keputusasaan  di antara  orang  Mentawai.  Bagi  orang  Mentawai, budaya mereka jelas bergantung pada kekayaan hutan di sekitar. Saat ini tidak bisa hanya fokus penyelamatan  keragaman  hayati.  Menurut Samantha, melindungi dan memperkuat budaya ini  tidak  hanya  bermanfaat  bagi  peningkatan kesejahteraan masyarakat Mentawai, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian keragaman hayati global.
Berdasarkan  gambaran  dari  Samantha  Lee di atas,  keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia  ini  terkandung  dua  aspek  perhatian dari  pemerintah,  yaitu  pelestarian  kebudayaan dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kedua  hal tersebut merupakan wujud keseimbangan dalam pemenuhan  peran,  hak,  dan  kewajiban  warga negara yang harus dijalankan secara timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Beberapa problematika  yang  terjadi  di  negara  Indonesia hingga saat ini ialah keberagaman yang dimiliki
masih memiliki kesenjangan kesejahteraan pada masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  daerah terluar negara Indonesia.
Kepulauan  Mentawai  di  Sumatera  Barat belum bisa lepas dari status tertinggal. Pada tahun 2019  masyarakat  Mentawai  juga  mengalami banyak  ketidakadilan  yakni  infrastruktur  yang paling kurang adalah penghubung di dalam pulau. Ketertinggalan  Kepulauan  Mentawai  terkait kesejahteraan. Menurut Iqbal Syafruddin (2021), faktor yang mendasari ketertinggalan Kepulauan Mentawai  salah  satunya  adalah  penguasaan sumber daya hutan masyarakat adat Mentawai. Namun, dalam upaya menyelesaikan penguasaan tersebut  tidak  ada  perlawanan  yang  begitu signiﬁ kan karena aliansi-aliansi masyarakat yang terbangun kekurangan solidaritas dan “sense of belonging” atas hutan adat karena heterogenitas yang  ada di Siberut. Konﬂ ik  yang  berlangsung sebenarnya  tidak  hanya  sekadar  kepentingan basis  ekonomi  semata  namun  adanya  basis budaya (culture) yang juga memainkan peranan penting (Syafrudin & Telaumbanua, 2021).
Hal  ini  yang  harus  jadi  fokus  ke  depan agar  Mentawai  bisa  secepatnya  keluar  dari ketertinggalan.  Selain  jalan,  rasio  elektriﬁ kasi juga  menjadi  perhatian  pemerintah  daerah dalam  upaya  melepaskan  status  tertinggal  dari Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  mengingat sampai  2019  baru  53,40  persen  dari  wilayah Mentawai  yang  menikmati  listrik.  Jaringan komunikasi  sebelumnya  juga  bermasalah. Bantuan  dari  Kementerian  Kominfo  melalui Palapa Ring beberapa waktu lalu sudah banyak membantu.  Di  samping  itu,  pemerintah  daerah harus  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  dan  menumbuhkan  perekonomian  di Kepulauan Mentawai supaya wilayah kabupaten itu  bisa  segera  lepas  dari  status  tertinggal. Pemerintah  berharap  rencana  pembangunan yang terintegrasi antara kabupaten, provinsi, dan pusat serta koordinasi yang baik antar sektor bisa menjadi solusi untuk melepaskan status tertinggal dari  Kepulauan  Mentawai.  Upaya  lain  yang dilakukan  pemerintah  adalah  adanya  program dana desa dapat dioptimalkan dalam membangun desa adat yang masih tertinggal.

## PEMBAHASAN
Konﬂ ik masyarakat  adat  Mentawai  merupakan gambaran  dari  realitas  ekonomi-politik  yang mengabaikan  keberadaan  entitas  masyarakat lokal.  Tidak  hanya  di  Pulau  Siberut,  konﬂ ik pengelolaan  hutan  yang  semacam  ini  terjadi pula di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan, konﬂ ik  serupa  terjadi  hampir  di  seluruh  dunia. Konﬂ ik  seperti  ini  melibatkan  banyak  pihak, mulai dari masyarakat lokal dan pendukungnya, pihak  swasta/pemodal  hingga  negara  sebagai suatu entitas yang memiliki kekuasaan memaksa (Syafrudin & Telaumbanua, 2021). Sebagaimana yang  ditulis  oleh  Darmanto  (2012),  konﬂ ik- konﬂ ik yang menyertai perebutan sumber daya hutan tidak pernah terpisah oleh pengaruh entitas politik  dan  ekonomi  yang  lebih  besar,  seperti sosio  ekonomi  regional,  proses  terbentuknya negara-bangsa,  serta  pengaruh  pasar  global, dan  juga  pengaruh  kebijakan  pada  masa  lalu (Darmanto & Setyowati, 2012).
Sangat jelas bahwa masalah kewarganegaraan merupakan  masalah  yang  bersifat  prinsipal dalam  kehidupan  bernegara.  Tidak  mungkin suatu  negara  dapat  berdiri  tanpa  adanya  warga negara. Hal ini secara jelas dikemukakan dalam Pasal  1  Montevideo  Convention  1933: on  the right  and  duties  of  states,  yang  dirumuskan: “the state as a person international law should posess the following qualiﬁ cation: a permanent population,  a  deﬁ ned  territory,  a  government, a  capacity  to  enter  relations  with  other  states. Negara  sebagai  subjek  hukum  internasional harus  memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut: rakyat  yang  permanen,  wilayah  yang  tertentu, pemerintahan,  kapasitas  untuk  terjun  ke  dalam hubungan dengan negara-negara lain.
Namun,  pada  kenyataannya  banyak  sekali diskriminasi  yang  didapat  oleh  warga  negara, terutama  warga  negara  minoritas  dan  juga warga  negara  pribumi.  Untuk  itu,  pembahasan terkait  dengan  hal  itu  masih  menarik  hingga sekarang.  Dalam  istilah  struktural,  menurut Fleras  dan  Maka,  sebagian  besar  masyarakat adat menempati status yang terbungkus sebagai subjek  yang  tidak  berdaya  dan  tersebar  dari entitas  politik  yang  lebih besar  (Cairns,  2012). Dalam  dekade  terakhir,  mereka  telah  muncul
dari sela-sela sejarah. Ada pribumi yang sedang berkembang secara internasional, yang visibilitas dan dampaknya bervariasi sesuai dengan keadaan lokal, tetapi yang secara umum berusaha untuk memerangi sistem kolonialisme internal terhadap masyarakat adat.
Melarikan  diri  dari  kolonialisme  internal, jauh  lebih  sulit  daripada  melarikan  diri  dari kolonialisme luar negeri kekaisaran Eropa (jika kita  mengabaikan,  untuk  tujuan  perbandingan, neo-kolonialisme.)  Masyarakat  adat  harus menyusun  pengaturan  hidup  bersama  dengan mereka mantan penindas yang menjadi mayoritas dalam  pemerintahan  yang  sama. Analisis  dari masyarakat  India  Kanada,  sekarang  disebut Bangsa  Pertama,  menggambarkan  bagaimana kesulitan  tugas  itu,  bahkan  dalam  demokrasi kapitalis yang kaya, liberal, dan kapitalis (Cairns, 2012). Kewarganegaraan merupakan kendaraan yang jelas untuk mengikat individu dengan negara dan satu sama lain dalam ikatan solidaritas sipil, menghasilkan reaksi ambivalen dari banyak orang India. Kesetiaan mereka kepada negara yang telah mengorbankan mereka  bermasalah,  dan  empati terhadap dan solidaritas sipil dengan masyarakat mayoritas  dilemahkan  oleh  nasionalisme  yang meningkatkan jarak sosial dari masyarakat yang ditentangnya. Kolonialisme adalah hal yang paling menyakitkan,  melemahkan  dan  menghambat inisiatif budaya lokal. Karena seperti yang telah dikatakan  oleh  seorang  mahasiswa  terkemuka masyarakat  Karibia,  penderitaan  terbesar  dari masyarakat  yang  bergantung  adalah  kondisi pikiran  masyarakat  yang  terjajah.  Perbudakan zaman akhir yang lebih halus dan bertahan lama daripada perbudakan ﬁ sik. Hampir seluruh kancah pendidikan di Hindia Belanda merupakan warisan kolonialisme,  tetapi  jika  dilihat  lebih  rinci, tampak terdiri dari sekumpulan warisan sisa yang masing-masing berasal dari aspek-aspek tertentu dari  pengalaman  kolonial. Bahkan,    kemudian, elemen kolonialisme yang berurutan dan tumpang tindih berfungsi untuk memenuhi syarat tingkat kebijaksanaan  yang  mungkin  terlihat  dalam hubungan  yang  jelas  antara  pengaruh  formatif tertentu  dan  ketentuan  dan  praktik  pendidikan tertentu (Brock, 2012). Pengaruh formatif tersebut yang menjadikan deﬁ nisi rakyat dan masyarakat
adat menjadi problematika yang perlu dikaji dari sisi hak asasi manusia.
Pendeﬁ nisian rakyat dan masyarakat adat di bawah Kovenan Hak Asasi Manusia Internasional dan  penerapannya  dalam  konteks  Indonesia. Dengan menggunakan analisis berdasarkan Third World  Approach  to  International  Law  (twail) , artikel ini menunjukkan masalah yang dihadapi Indonesia  dalam  mengidentiﬁ kasi  masyarakat adat  sebagai  masyarakat  tradisional,  dalam  hal masyarakat yang terisolasi (Masyarakat Hukum Adat, selanjutnya bisa disingkat MHA), dan yang tidak terisolasi. Masyarakat adat yang berdaulat sebelum  Indonesia  merdeka.  Penafsiran  ini membingungkan  dalam  kaitannya  dengan  hak atas sumber daya alam. Oleh karena itu, artikel ini  mengusulkan  pemahaman  baru  tentang masyarakat  hukum  adat,  agar  sampai  pada perlakuan  dan  pengakuan  yang  lebih  baik  dan dalam  hal  pembagian  kekuasaan  dan  manfaat sumber  daya  alam  dalam  sistem  Indonesia. (Ya’kub Aiyub Kadir, 2019)

## Peran Pemerintah Pengakuan Hak Masyarakat Adat Mentawai Sebagai Penegakan Asas Kemanusiaan Warga Negara Indonesia
Tangguh  Permasalahan  yang  saat  ini  terjadi  di masyarakat  adat  mentawai  memang  menjadi perhatian  khusus  karena  konstruk  masyarakat adat  mentawai  masih  memegang  teguh  hokum adat  yang  belaku  sehingga  dalam  pembagian wilayah  menjadi  dilematis  untuk  diselesaikan oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Aksesbilitas yang minim dan keterbukaan masyarakat adat dengan masyarakat luat  menjadi  pembatas  kebijakan  pemerintah daerah  dalam  upaya  memberikan  pemahaman tentang masyarakat adat di mentawai.
Berdasarkan  penelitian  lapangan  yang dilakukan  di  Kandhamal,  Odisha  pada  2007- -08,  menunjukkan  bagaimana  naskah  tentang uang, nilai, dan adat digunakan sebagai wacana eksklusif  oleh  pejabat  negara  pembangunan dan  kasta  Hindu  untuk  menggambarkan  suku India sebagai warga negara pembangunan India yang  gagal.  Wacana-wacana  ini  tidak  hanya
digunakan sebagai sarana untuk mendisiplinkan suku-suku sebagai warga asli, tetapi juga untuk menghilangkan  kontradiksi  lain  dalam  negara pembangunan seperti korupsi, dengan demikian menopang pembangunan modern sebagai proyek penangguhan terus-menerus. Namun, artikel ini juga  menunjukkan  bagaimana  suku  Kandha, pada  gilirannya,  menyesuaikan  skrip  ini  untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang kontur pergeseran kewarganegaraan adat dan mandatnya untuk hak dari negara pembangunan dan lembaga politik  adat.  Dengan  demikian,  artikel  ini menunjukkan bagaimana wacana sejarah tentang uang dan adat menginformasikan klaim penduduk asli kontemporer atas kewarganegaraan. Dengan memperhatikan wacana-wacana ini, ia berpendapat bahwa indigeneity sebagai situs untuk mengamati pelipatan  kembali  kekuasaan  negara  ke  dalam dirinya sendiri karena kewarganegaraan pribumi menghidupkan  kembali  konstruksi  sejarah adivasi sebagai  pribumi,  tetapi  menumbangkan konstruksi ini dengan menggunakan bahasa hak pribumi (Hota, 2019).
Menilik  dari  berbagai  fenomena  terkait masyarakat adat yang ada di tataran internasional menggambarkan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan  nasib  masyarakat  adat  yang  ada  di Indonesia.  Politik  etis  berakar  pada  masalah kemanusiaan  dan  sekaligus  pada  keuntungan ekonomi.  Pada  akhir  abad  XIX,  para  pegawai kolonial  baru  yang  datang  dari  negeri  Belanda menuju Indonesia sudah memiliki suatu pemikiran tentang  pemerintah  kolonial  ini.  Berbekal pengetahuan dasar dari isi novel Max Havelaar, sebagian  besar  pegawai  kolonial  ini  membawa pemikiran  etis  ke  Hindia  Belanda.  Politik  etis membawa  sedikit  perubahan  dalam  kehidupan bangsa Indonesia. Ada tiga kebijakan baru yang diterapkan, yaitu pendidikan, irigasi (pengairan), dan  emigrasi  (perpindahan  penduduk).  Bangsa Belanda di negeri Belanda memprotes kebijakan sebelumnya  yang  tidak  memperhatikan kehidupan masyarakat Indonesia. Adanya politik etis  ini  masyarakat  diharapkan  Politik  Etis  dan Pengaruhnya bagi Lahirnya Pergerakan…, Agus Susilo  &  Isbandiyah,  403-416  414  memiliki hidup yang lebih baik dan makmur. Politik etis ini  ternyata  hanya  menguntungkan  pemerintah Belanda, dimana kebijakan politik etis ini hanya
memberikan banyak manfaat bagi bangsa Kolonial Belanda  dan  bangsa  asing  lain  di  Indonesia. Kebijakan  politik  etis  seperti  pengairan  atau irigasi hanyalah untuk kepentingan perkebunan bangsa Belanda dan bangsa asing lainnya, seperti program trasmigrasi atau perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan dan pulau- pulau yang kurang jumlah penduduknya, ternyata hanya untuk perkebunan bangsa Belanda, begitu juga  bidang  Edukasi  atau  pendidikan  hanya untuk  anak-anak  keturunan  bangsa  Belanda, bangsa  Eropa  dan  anak  para  bangsawan  lokal yang  mampu  menempuh  dunia  pendidikan. Namun  hanya  menguntungkan  bangsa  Belanda dan  bangsa  asing,  ternyata  pendidikan  banyak melahirkan  tokoh  cendikian  lokal  yang  cerdas dan  memiliki  pemikiran  yang  setara  dengan bangsa  barat  lainnya.  Tokoh  Cendikian  atau pendidikan bangsa Indonesia inilah yang akhirnya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan  rasa  nasionalisme  dan  cinta  tanah  air Indonesia.
Konﬂ ik horizontal antara penduduk miskin (disebut dan dilabeli sebagai pribumi) dengan si kaya  (umumnya  dilabeli  sebagai  nonpribumi) berkembang  dan  namun  terpendam.  Kebencian diskriminasi  ini  akhirnya  pecah  di  tahun  1998. Sebagai  warga negara Indonesia,  kita memiliki hak dan kewajiban membangun bangsa ini. Kita wajib  menyadarkan  sesama  kita  –  bangsa  kita bahwa tantangan terbesar yang sedang kita hadapi bukanlah etnis, suku, warna kulit ataupun agama. Bukan juga perbedaan pribumi dan nonpribumi. Tapi,  hal  yang  terbesar  adalah  ketidakadilan, pemiskinan, lunturnya nasionalisme membangun bangsa,  dan  ancaman  hegemoni  asing  dalam bentuk  ekonomi,  politik,  pertahanan  dan  multi nasional company. Perjuangan kita adalah untuk mewujudkan sistem pemerintah yang melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena istilah pribumi dan  nonpribumi  diciptakan  oleh  penjajah  dan penguasa yang kejam, sudah saatnya kita harus meninggalkan  istilah  tersebut.  Kekuatan  rakyat harus  menciptakan  sendiri  istilah  yang  baru,
yakni “patriot” dan “penghianat”. Seorang patriot adalah yang memperjuangkan negara dan tanah airnya  demi  kesejahteraan  dan  kemandirian bangsa. Untuk itu, kita dukung perjuangan para patriot tersebut saat ini. Sementara itu, golongan kedua adalah pengkhianat, mereka yang merusak bangsa  kita  demi  kepentingan  pribadi  ataupun golongan  dengan  menghancurkan  kepentingan bangsa  dan  negara.  Mereka  yang  mengobral aset  bangsa,  kebijakan  prokonglomerasi,  dan memakan uang rakyat serta membangun dinasti keluarga baik di pemerintahan, legislatif, maupun penegak hukum.
Permasalahan  yang  terkait  dengan pelanggaran  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat tidak  hanya  menyangkut  pelanggaran  hak  atas tanah,  hutan  atau  sumber  daya  lainnya  tetapi berdampak  pada  terjadinya  pelanggaran  hak- hak  lainnya  secara  bersamaan  atau  sebagai suatu  sebab  akibat  yang  kompleks.  Hal  ini tidak akan terjadi jika hak-hak masyarakat adat telah terlindungi dengan pembentukan Perda di setiap  provinsi.  Oleh  karena  rekomendasikan agar  Pemerintah  dalam  hal  ini  DPR  RI  perlu segera  mengesahkan  Rancangan  Undang- Undang mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat  Hukum Adat  agar  dapat  dijadikan sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam  membuat  Peraturan  Daerah  tentang Perlindungan  Hak  Masyarakat  adat,  sehingga dalam  berbagai  proses  pembangunan,  hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan (Primawardani, 2017)
Hal  ini  senada  dengan  yang  disampaikan dalam  Undang-undang  No.  12  Tahun  2006 bahwa  warga  negara  merupakan  warga  suatu negara  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.  Sesuai  dengan  undang- undang  tersebut  dapat  tersirat  bahwa  adanya penetapan  yang  dapat  dimaknai  dengan  status seseorang dalam suatu negara untuk dapat disebut sebagai  warga  negara.  Status  warga  negara tersebut  merupakan  pengakuan  yang  diberikan negara terhadap masyarakatnya. Dengan adanya pengakuan  yang  diterima  warga  negara,  setiap warga  negara  berhak  mendapatkan  hak  dan kewajiban  yang  harus  diterima  dan  dijalankan oleh seorang warga negara.
Permasalahan  masyarakat  adat  Mentawai menggambarkan  bahwa  belum  meratanya pengakuan  hak  masyarakat  adat  belum sepenuhnya terpenuhi. Belum terpenuhinya hak tersebut  disebabkan  keterbatasan  aksesbilitas masyarakat  karena  kondisi  infrastruktur  yang digunakan sebagai akses masyarakat masih belum layak.  Keterbatasan  tersebut  yang  menjadikan asas-asas kemanusiaan masyarakat adat Mentawai belum dapat direalisasikan secara optimal seperti memperoleh layanan kesehatan, memperoleh hak atas identitas, dan hak atas wilayah.
Berdasarkan  rumusan  penting  dalam pengakuan hak masyarakat adat di atas,  diperlukan suatu formulasi kebijkan dari pemerintah provinsi Sumatera  Barat  dalam  upaya  memfasilitasi atau  mengakomodir  keterbatasan  dalam  upaya pemenuhan  pengakuan  hak  masyarakat  adat Mentawai  sebagai  langkah  penegakan  asas kemanusiaan masyarakat adat tersebut.
Beberapa  langkah  yang  dapat  dilakukan pemeritah  sumatera  barat  yang  dapat  dijadikan sebagai alternatif pemenuhan asas kemanusiaan masyarakat adat mentawai diantaranya :
1.  Membangun komunukasi dengan pemangku adat setempat untuk dapat disusun formulasi peraturan  yang  dapat  mengakomodasi peraturan adat dan peraturan pemerintah
2.  Membangun  infrastruktur  yang  sesuai dengan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat adat Mentawai
3.  Membangun sinergi untuk dapat menjadikan budaya adat bersinergi dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat adat
4.  Memberikan  wawasan  atas  pentingnya pengakuan  atas  hak  masyarakat  adat  yang dapat  memnuhi  asas  kemanusiaan  warga Negara pada masyarakat adat mentawai
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal 18B  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa:  “Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam  undang-undang.”    Jelas  sekali  di  dalam pasal  tersebut  tertera  bahwa    negara  mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum  adat.  Tetapi,  pada  kenyataannya, masyarakat adat masih sering menerima banyak perlakuan diskriminatif yang menindas hak-hak mereka sebagai manusia (Kristia, 2017).
Kondisi  ini  bertolak  belakang  yang disampaikan dalam undang – undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa pada undang – undang tersebut telah menghapus aturan yang berkaitan dengan diskriminasi warga negara dalam  memperoleh  haknya  (Suryatni,  2020). Menurut Suryatni Luh (2017), dalam penelitiannya tentang perkawinan campuran menyatakan bahwa UU ini juga melakukan terobosan penting, yakni dengan  memberi  kewarganegaraan  ganda  bagi anak dari hasil perkawinan campur antara warga negara  Indonesia  (WNI)  dengan  warga  negara asing  (WNA)  sebelum  anak  tersebut  berusia 18  tahun  dan  belum  menikah.  Ketentuan  ini bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  anak. Sebelum UU disahkan, seorang anak yang lahir di Indonesia dari perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA,  statusnya  adalah WNA (Suryatni, 2020).  Berkaitan dengan perkawinan beda negara saja dalam undang – undang tersebut tidak  memperbolehkan  adanya  diskriminasi terhadap  hak  anak  yang  dilahirkan  apalagi keberadaan masyrakat hokum adat yang berada diwilayah  negara  republik  Indonesia.  Adanya diskriminasi yang terjadi di masyarakat tersebut menggambarkan  adanya  permasalahan  yang harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah setempet untuk dapat diminimalisasi.
Masyarakat  hukum  adat  juga  merupakan bagian  dari  warga  negara  Indonesia  yang  juga memiliki hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (3) bahwa : “Identitas budaya dan  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras dengan  perkembangan  zaman  dan  peradaban”. Di  dalam  UUD  1945  Pasal  28  berisikan  hak- hak warga negara yang sepatutnya harus saling menghargai  dan  menghormati  satu  sama  lain. Namun,  hingga  saat  ini  pun  penindasan  serta perampasan  hak-hak  tersebut  masih  sering terjadi, seperti yang dirasakan oleh masyarakat adat.  Komnas  HAM  mencermati  kondisi  Hak Asasi  Masyarakat  Hukum  Adat  sejak  tahun
1999. Dapat dilihat bahwa ternyata diskriminasi hak-hak masyarakat adat sudah lama terjadi dan hingga sekarang pun masih belum bisa teratasi. Komnas  HAM  bekerja  sama  dengan  Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  dalam memajukan hak-hak konstitusional dan hak-hak asasi  masyarakat  hukum  adat  melalui  berbagai mekanisme.  Komnas  HAM  berpandangan bahwa masalah yang paling banyak dialami oleh masyarakat hukum adat adalah masalah kepastian hak tanah adat (hak ulayat) mereka.
Permasalahan  yang  dirasakan  oleh masyarakat hukum adat masih belum terselesaikan. masyarakat hukum adat juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak- hak  asasi  maupun  hak-hak  konstitusional  yang harus dihargai dan dihormati. Dari permasalahan di atas mengenai hak tanah serta sumber daya alam yang menimpa masyarakat hukum adat, negara seolah-olah  mengabaikan  begitu  saja  hak-hak masyarakat hukum adat. Sudah sepatutnya bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat yang kerap kali dilanda oleh permasalahan penindasan dan perampasan hak-hak  asasi  maupun  hak  konstitusional  yang belum  terselesaikan  hingga  saat  ini.(Kristia, 2017)
Kontroversi  tata  batas  wilayah  adat menurut Erwin (2012) dalam Susmiyati (2017) menyampaikan  bahwa  baik  dengan  wilayah konservasi, dan beberapa peruntukan lahan yang izinnya di keluarkan oleh Pemerintah merupakan sebuah gambaran adanya kooptasi wilayah adat oleh  Negara(SUSMIYATI,  n.d.).  Kondisi  ini semakin mempersempit ruang kelola Masyarakat Adat  yang  pada  akhirnya  secara  faktual menghilangkan identitas dan integritas komunitas adat sebagai satu persekutuan masyarakat yang pada dasarnya telah terbukti mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan. “Marginalisasi peran dan fungsi yang di miliki oleh masyarakat adat  tidak  hanya  di  lakukan  oleh  Pemerintah secara ﬁ siologis melalui kewilayahan adat, akan tetapi  juga  dilakukan  melalui  penghancuran secara  terstruktur  melalui  sistem  dan  tata aturan  kelembagaan  adat,”  “Revitalisasi  serta penyadaran  yang  lebih  di  tingkat  masyarakat dalam  melihat  lebih  jauh  atas  hak  asasinya
merupakan  bagian  dari  proses  penyelesaian yang  adil  terhadap  konﬂ ik-konﬂ ik  agraria  dan merupakan satu keharusan bagi upaya pemecahan atas persoalan-persoalan sosial yang komplek”.
Salah satu factor yang menggambarkan tidak berjalannya revitalisasi adalah adanya hokum adat Lakokaina  (Mengeramatkan  Kawasan  Alami) Masyarakat  Mentawai  di  Muntei  mempercayai bahwa  kawasan  tertentu  seperti  hutan,  sungai, gunung,  perbukitan,  hutan,  laut,  rawa  dan sebagainya  dijaga  oleh  makhluk  halus  yang disebut  lakokaina.  Mereka  yakin  lakokaina  ini sangat berperan dalam mendatangkan, sekaligus menahan  rezeki.  oleh  karena  itu  harus  dibujuk dan  dihibur  lewat  punen  atau  lia  untuk  itulah punen pasibuluake’ diselenggarakan. Tapi, tidak seorang  Mentawaipun  berani  menyebut  nama lakokaina,  mereka  takut  kualat,  artinya  nenek moyang atau sateteumai (nenek moyang kami). Pengertian tentang nilai dasar humanitas ini ialah serangkaian pengakuan atas adanya keberagaman dalam hidup manusia. Ajaran serta perilaku yang terjadi memerlukan pemahaman satu sama lain akan penghargaan kepada sesama. Hal ini sangat jelas  menunjukkan  bahwa  seharusnya  dalam mengambil  kebijakan  beberapa  pertimbangan perlu  dilakukan  yakni  yang  terutama  adalah pengakuan hak masyarakat adat.
Sesuai  dengan  pemaparan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  salah  satu  problematika kesejahteraan yang terjadi pada masyarakat desa adat mentawai adalah pada konteks keterbukan masyarakat  terhadap  perkembangan  zaman dimasa sekarang. Upaya pemerintah sebenarnya dalam kaitan mengentas kemiskinan di suatu desa telah diimplementasikan melalui anggaran dana desa. Upaya lain yang dapat dioptimalkan sebagai upaya meminimalisir permasalahan kesejahteraan masyrakat adalah dengan menjadikan rangkaian acara  dalam  masyarakat  adat  sebagai  potensi wisata daerah berbasis kearifan local.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian  yang dilakukan  oleh  Ni  ketut  sari  Adnyani  (2021) bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali dalam pengelolaan  kawasan  wisata  hanya  dapat dilakukan melalui pengakuan terhadap hak dan kewajibannya.  Eksistensi  kesatuan  masyarakat
hukum adat dalam pengelolaan kawasan wisata mempunyai  hukum  pengelolaan  kawasan wisata yang dituangkan dalam peraturan daerah Provinsi Bali yaitu Perda No. 2 Tahun 2012 dan awig-awig  desa  adat  yang  mengatur  wilayah (wewidangan) desa  adat  setempat.  Pengelolaan yang  adil  dilakukan  dengan  mengintegrasikan konsep-konsep  pengelolaan  yang  disepakati. Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali  wajib  tetap memberikan ruang pengakuan desa adat sebagai wujud perlindungan hukum pengelolaan kawasan pariwisata(Adnyani, 2021).
Pengembangan  –  pengembangan  wisata berbasis  kearifan  local  ini  menjadi  alternative strategis dalam pengakuan hak masyarakat adat mentawai sebagai penegakan asas kemanusiaan warga  negara  indonesia.  dengan  adanya  upaya membuka diri dalam konteks wisata dengan konsep kearifan local tersebut hak masyarakat mentawai yang  saat  ini  terbelenggu  dalam  ketertinggalan dapat menjadi alternative kebijakan pemerintah daerah  dalam  mengembangkan  potensi  adat yang dimiliki masyarakat menjadi potensi wisata yang memiliki nilai ekonomi kreatif yang dapat memberikan perubahan disektor social ekonomi tanpa menghilangkan budaya adat masyarakt di kepulauan mentawai.
Peran  pemerintah  daerah  dalam  upaya mengikis  pemikiran  diskriminasi  masyarakat adalat di mentawai merupakan langkah strategis yang  harus  dilakukan  untuk  mengupayakan masyarakat adat terbuka dengan perkembangan budaya  hokum  adat  yang  dimiliki  untuk  dapat dikembangkan  menjadi  sector  potensi  wisata tanpa  menghilangkan  adat  yang  selama  ini dijalankan.

## Peningkatan sosial ekonomi masyarakat adat Mentawai
Pemerintah  memiliki  peran  dalam  upaya pengakuan  hak  masyarakat  adat  di  mentawai menyangkut  perlindungan  masyarakat  secara adat  dan  akses  mobilitas  masyarakat  termasuk infrastruktur. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Jawahir Thontowi (2013) bahwa pengakuan  masyrakat  adat  dideskripsikan sebagai kepastian hukum, keterpenuhan hak-hak
tradisional  masyarakat,  dan  penguatan  status masyarakat  adat.  Hal  ini  sesuai  dengan    hasil penelitian Yosep Kristianus Melang (2019) bahwa strategi pemerintah daerah dan masyarakat  dalam melaksanakan  pengembangan  kampung  adat tutubhada sebagai desa wisata ternyata berhasil, dilihat dari pola pelaksana, program, serta sarana dan prasarananya.
Strategi  ini  ternyata  membawa  hasil positif  terhadap  nilai  dan  perubahan  sosial masyarakat  Tutubhada,  serta  keberhasilan dalam  mengembangkan  potensi  wisata.  Faktor kekuatannya  adalah  isi  peraturan  yang  mudah dimengerti, sikap masyarakat dalam menerapkan strategi  dan  ketentuan  peraturan.  Sedangkan Faktor  kelemahannya  adalah  kapasitas  SDM, dan proses penganggaran yang belum berimbang. Secara  keseluruhan  dengan  banyaknya keterbatasan  yang  dimiliki,  pemerintah  dan masyarakat tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan. Penting untuk diperhatikan dalam pengembangan kampung  adat  tutubhada  sebagai  desa  wisata kedepan adalah memperhatikan koordinasi yang saling bersinergi.
Sesuai  dengan  penelitian  tersebut  dapat digambarkan  bahwa  upaya  pemerintah  dalam mengembangankan  keberagaman  budaya  pada masyarakat  adat  memiliki  potensi  dan  kendala dalam  implementasinya.  Potensi  yang  dimiliki oleh masyarakat adat ini memiliki jumlah yang melimpah namun secara pemanfaatannya masih belum  dapat  dioptimalkan.  Maka  dari  itu,  isu pengakuan  atas  hak  masyarakat  adat  saat  ini mencuat.  Sesuai  dengan  penelitian  kristianus melang menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam  memengupayakan  pengakuan  hak masyarakat  adat  dengan  pengembangan  wisata desa.  Dengan  adanya  pengembangan  desa wisata pada masyarakat adat diharapkan mampu meningkatkan  dalam  konteks  sosial  ekonomi. Namun upaya yang dilakukan memiliki kendala karena dalam praktiknya  atau implementasinya bertabrakan  dengan  kehidupan  budaya  yang disakralkan oleh masyarakat setempat.
Hal  ini  juga  terjadi  pada  masyarakat  adat mentawai  yang  memiliki  permasalahan  terkait dengan pengakuan hak masyarakat adat mentawai
sebagai  penegakan  asas  kemanusiaan  warga negara indonesia. Permasalahan pengakuan hak masyarakat  adat  mentawai  tersebut  disebabkan karena beberapa hal termasuk infrastruktur dan keterbatasan akases dalam mobilitas masyarakat. Keterbatasan  –  keterbatan  yang  terjadi  dalam masyarakat  adat  mentawai  ini  mempengaruhi penegakan  asas  kemanusiaan  sebagai  warga Negara  Indonesia.  Upaya  –  upaya  yang  dapat digunakan  sebagai  alternatif  penegakan  asas kemanusiaan  yaitu  pengembangan  desa  wisata adat  mentawai  yang  diformulasikan  dengan jaminan  perlindungan  originalitas  adat  istiadat yang  menjadi  kepercayaan  yang  merupakan warisan leluhur setempat.
Tujuan  dikembangkannya  wisata  adat dengan  target  wisatawan  dari  luar  sumatera tersebut dapat menjadi alternatif income baik dari segi pemerintah maupun sosial ekonomi. Selain income  yang  didapatkan  hak  masyarakat  adat Mentawai untuk dikenal masyarakt dari daerah lain. Dengan adanya pengakuan yang diupayakan tersebut  diharapkan  mampu  meminimalisir kesenjangan  yang  terjadi  di  masyarakat  adat mentawai  baik  secara  infrastruktur  maupun secara sosial.
kegiatan pariwisata juga meningkatkan daya tarik wisatawan terhadap sumber daya yang unik dari suatu tujuan wisata. Daya tarik wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan terdiri dari tiga bentuk yakni; daya tarik alam, daya tarik budaya, dan daya tarik buatan. Sehingga perlu dilakukan pengembangan  dan  pembangunan  terhadap daya  tarik  wisata.  Selain  pembangunan  daya tarik wisata, diperlukan pula fasilitas pelayanan wisatawan seperti sarana transportasi, akomodasi yang nyaman, keamanan, kesehatan serta hal lain yang dianggap perlu untuk menunjang program pengembangan pariwisata.
Berdasarkan  penelitian  Yosep  (2019) Keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pariwisata sangat diharapkan dalam menunjang terbentuknya desa wisata yang bersinergis, dimana masyarakat diharapkan sebagai pelaku utama sehingga dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan pariwisata di daerahnya. Keterlibatan masyarakat ini harus diwadahi agar keterlibatannya terpola dan efektif dalam memenuhi kebutuhan wisatawan
selama  berada  di  objek  wisata  Kampung Adat Tutubhada tetapi juga dapat merasakan langsung manfaat ekonomi dari aktivitas wisata tersebut. Keterlibatan masyarakat pada sektor pariwisata di Kampung Adat Tutubhada  belum sepenuhnya terlibat  terutama  dalam  pengelolaan  daya  tarik wisata  di  wilayahnya(Melang,  Widyatmaja,  & Rahyuda, 2019).
Masyarakat  Kampung  Adat  Tutubhada memiliki  kebudayaan  yang  unik  baik  gaya hidup maupun upacara-upacara tradisional yang mewarnai  perjalanan  hidup  mereka  dari  saat berada  dalam  kandungan  ibu  sampai  dengan meninggal  dan  dikuburkan  (siklus  kehidupan), upacara  ini  sebagian  besar  dilakukan  dengan diiringi  tarian  tradisional.  Upacara  dan  tarian tradisional ini disebut TAU NUWA, menurut adat kebiasaan  mereka.  Namun  dengan  dipengaruhi masuknya  pengaruh  kebudayaan  dari  luar, sehingga  prosesinya  tidak  sesakral  dulu  dan sifatnya  eksidentil  dalam  memenuhi  tuntutan kebutuhan  masyarakat  yang  melakukannya. Kaitan dengan upacara tradisional ini dijadikan atraksi  atau  daya  tarik  wisata,  telah  dilakukan upaya dengan membentuk kelompok sadar wisata dan sanggar-sanggar seni yang diharapkan dapat menggali  dan  mengangkat  kembali  sejumlah upacara  tradisional  yang  terkubur  itu  dan dijadikan  atraksi  yang  dapat  mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung ke Kampung Adat Tutubhada.
Berdasarkan penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran masyarakat adat dalam meningkatkan  sosial  ekonominya  memiliki peran  yang  besar  didalamnya.  Peran  tersebut diantaranya menjaga eksistensi budaya adat yang dipercaya dengan peningkatan jumlah wisatawan yang  berkunjung  ke  dewa  wisata  adat  yang dijalankan. Hal ini dapat dijadikan alternatif yang solutif bagi masyarat adat mentawai dalam upaya meningkatkan  asas kemanusiaan warga  Negara dalam konteks sosial ekonomi masyarakat adat. Upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  masyarakat setempat adalah dengan sinergitas pemerintah dan masyarakat yang dibangun untuk meningkatkan kecakapan  masyarakat  dalam  hal  pengelolaan dewa wisata tersebut.

## PENUTUP
Warga  negara  diartikan  dengan  orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur  negara.  Istilah  ini  dahulu  biasa  disebut hamba atau kawula negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni  peserta  dari  suatu  persekutuan  yang didirikan  dengan  kekuatan bersama. Untuk  itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia  telah  memberaikan  harapan  baru dalam  penyelenggaraan  kebijakan  hukum kewarganegaraan di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan dampak positif bagi seluruh aspek hukum,  sosial,  budaya,  ekonomi,  dan  politik warga  keturunan  dengan  berlakunya  Undang- Undang kewarganegaraan ini semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminasi. Hal yang perlu diperhatikan saat ini adalah semua lapisan masyarakat perlu ikut serta mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik  Indonesia  sehingga  Undang-undang kewarganegaraan yang  baru  ini   dapat berjalan efektif  demi  terwujudnya  suatu  kepastian  dan keadilan hukum.
Upaya  pemerintah  dalam  menjembatani permasalahan  diatas  dapat  dilakukan  dengan langkah  –  langkah  memperbaiki  infrastruktur, membangun  komunikasi  dengan  tokoh  desa adat  Mentawai,  dan  membangun  formulasi kebijakan  yang  dapat  mengakomodir  antara peraturan adat setempat dengan peraturan yang berlaku  secara  umum.  Dengan  adanya  langkah strategis tersebut dapat dijadikan sebagai langkah pengakuan hak masyarakat adat mentawai dalam mendapatkan  asas  kemanusiaan  sebagai  warga Negara Indonesia.
Sebagai  upaya  meningkatkan  sosial ekonomi  masyarakat  adat  Mentawai  dengan menyandingkan budaya adat dengan wisata yang dapat menjadi income masyarakat setempat. Guna
terwujudnya  desa  wisata  tersebut  diharapkan pemerintah  dapat  membuat  formulasi  kebijkan yang mampu menjembatani perlindungan budaya setempat tetap eksis dijalankan oleh masyarakat.

## PUSTAKA ACUAN
Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Perlindungan  Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pen- gelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. Media  Komunikasi  FPIPS,  20(2). https://doi. org/10.23887/mkﬁ s.v20i2.33738
Brock, C. (2012). The legacy of colonialism in West Indian  education.  In  Education  in  the  Third World. https://doi.org/10.4324/9780203837450
Cairns, A. (2012). Citizenship and Indian Peoples: The Ambiguous Legacy of Internal Colonialism. In Handbook of Citizenship Studies. https://doi. org/10.4135/9781848608276.n13
Darmanto,  S.  A.  B.,  &  Setyowati,  A.  B.  (2012). Berebut  Hutan  Siberut  (Orang  Mentawai, Kekuasaan,  dan  Politik  Ekologi).  Jakarta (ID):  KPG  (Kepustakaan  Populer  Gramedia) Kerjasam Dengan UNESCO.
Hota, P. (2019). Money, Value, and Indigenous Citizen- ship: Notes from the Indian development state. Modern Asian Studies. https://doi.org/10.1017/ S0026749X17000889
Kristia,    febri.  (2017).  Hak-hak  Masyarakat  Adat Menurut Kewarganegaraan, p. 2017. Retrieved from  https://www.kompasiana.com/febrir bef/5a48ed4abde5757d002ccdf4/hak-hak- masyarakat-adat-menurut-kewarganegaraan
Melang, Y.  K.,  Widyatmaja,  I.  G.  N.,  &  Rahyuda,
I.  (2019).  Strategi  Pemerintah  Daerah  dan Masyarakat  dalam  Pengembangan  Kampung Adat  Tutubhada  Sebagai  Desa  Wisata  di Kabupaten  Nagekeo  Provinsi  Nusa Tenggara Timur. Jurnal Kepariwisataan Dan Hospitalitas, 3(1), 53–72.
Primawardani, Y. (2017). Protection of the Rights of Indigenous  People to  Do  Economic Activity, Social,  and  Cultural  in  Maluku  (Moluccas) Province).  Jurnal  Hak Asasi  Manusia,  8(1), 1–11.
Suryatni, L. (2020). Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indo- nesia dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak  (Perspektif:  Perkawinan  antara  Warga Negara  Indonesia  dan  Warga  Negara Asing). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).
Susmiyati, H. R. (N.D.). Nilai Manfaat Pertambangan Batu Bara Di Kawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Sumber Daya Alam (Beneﬁ t Value Of