IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL MEDIA TRADISIONAL DI JAWA BARAT

## THE IMPLEMENTATIONS OF DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT OF TRADITIONAL SOCIAL MEDIA IN WEST JAVA

## Mulyono Yalia
Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung, Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Jln. Pajajaran No. 88 Bandung, Jawa Barat – 40173 e-mail: mulyonoyalia@gmail.com
Naskah Diterima:9 Januari 2014 Naskah Direvisi:12 Februari 2014 Naskah Disetujui: 18 Februari 2014

## Abstrak
Fokus  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  implementasi  kebijakan  pengembangan  dan pemberdayaan  lembaga  sosial  media  tradisional  di  Jawa  Barat.  Substansi  masalah  diidentifikasi sebagai  berikut:  (1)  Bagaimanakah  implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam  pemberdayaan media  tradisional  di  Jawa  Barat?;  (2)  Faktor-faktor  apakah  yang  menjadi  pendukung  dan penghambat  implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam  pemberdayaan  lembaga  sosial  media tradisional  di  Jawa  Barat?;  (3)  Upaya-upaya  apakah  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Provinsi/Kabupaten/Kota  dalam  mewujudkan  kebijakan  pemerintah  dalam pemberdayaan  lembaga  sosial  media  tradisional  di  masyarakat?  Teori  yang  dipakai  sebagai pendekatan  terhadap  masalah  penelitian  ini  adalah  teori  implementasi  kebijakan  (Edward  III, 2002:70)  yang  terdiri  atas  dimensi  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi. Metode penelitian  yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode  kualitatif dengan teknik pengumpulan  data  melalui  observasi  partisipan  dan  wawancara  mendalam  serta  triangulasi  data. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengembangan  dan  pemberdayaan  lembaga  sosial  media tradisional  di  Jawa  Barat  selain  memerlukan  peningkatan  faktor-faktor  implementasi  kebijakan, ditemukan  dimensi  lain  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  pengawasan  dan  koordinasi  antarsektor terkait.
Kata kunci: media tradisional, implementasi kebijakan, pengembangan dan pemberdayaan.

## Abstract
Main  focus  of  this  research  is  the  implementations  of  developing  and  enforcing  policy  of the traditional social media institutions in West Java. The substantial problems are as follows: (1) how the implementation of government policy in empowerment of traditional media in West Java?; (2) what kinds of factor that  support and  resist of government policy in traditional social  media institutions  in  west  Java?;  (3)  what  kinds  of  efforts  that  implemented  by  the  Department  of Communications and Information of Province/regency/city in fulfilling’s the government policy in empowering  the  traditional  social  media  in  society?  The  theory  that  use  in  this  research  is  the policy  implementation  theory  (Edward  III,  2002:70)  consists  of  communications  dimension, source, and bureaucracy of disposition and structure. The method is qualitative method,meanwhile the technique of collecting data is through observations of participants, an in depth interview, also triangulation.  The  result  of  the  research  found  that  the  exhibit  developed  and  empowerment  of traditional  social  media  in  west  Java  need  an  implementation  policy  factors  and  also  need  for supervision and coordination from related sectors.
Keywords: traditional media, policy implementations, development and empowerment.
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 149-160 150

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  media  tradisional saat  ini  sangat  memprihatinkan,  bahkan sebagian  besar  sudah  banyak  ditinggalkan oleh  para  penggemarnya  dan  menghilang dari kehidupan sosial masyarakat.
Punahnya  sebagian  media  tradisional  ini tidak  terlepas  dari  kurangnya  perhatian pemerintah  baik  di  pusat  maupun  di daerah,  yang  cenderung  terfokus  pada pemanfaatan media informasi yang berbasis  teknologi.  Pesatnya  perkem- bangan  Teknologi  Informasi  Komunikasi dengan  berbagai  pesonanya  mendorong terjadinya  perubahan  sistem  informasi yang  berlaku  di  masyarakat.  Dunia informasi  yang  berbasis  teknologi  telah menggeser  keberadaan  media  tradisonal yang telah lama ada di masyarakat.
Informasi  saat  ini  sudah  merupakan sebuah  kebutuhan  yang  tidak  mungkin diabaikan.  Dalam  setiap  pengambilan kebijakan, peran informasi sangat dibutuh- kan  untuk  menentukan  keber-hasilan  dari berbagai  kebijakan  yang  telah  ditetapkan. Untuk  itu,  penyebarluasan  informasi  perlu mendapat  prioritas,  karena  informasi merupakan  sarana  agar  masyarakat  dapat menerima setiap kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah.
Pada dasarnya penyebaran informasi tidak  harus  selalu  memanfaatkan  media modern  (elektronika),  tetapi  dapat  juga memanfaatkan  potensi  kearifan  lokal  yang masih  mengakar  di  masyarakat,  yaitu dengan  memanfaatkan  keberadaan  media tradisional yang masih tersebar di sejumlah daerah.  Peran  media  tradisional  dalam penyebaran informasi sudah terbukti  dapat membawa  masyarakat  untuk  bisa  mema- hami  setiap  informasi yang  disam- paikannya,  melalui  media  pertunjukan rakyat,  terutama  bagi  masyarakat  pedesa- an, selain sebagai alat hiburan juga sebagai alat penyebaran informasi.
Media  tradisional  yang  dimaksud adalah  kesenian  tradisional  yang  dalam pertunjukannya  mampu  menyampaikan penyebaran  informasi  dari  pemerintah
tentang  pembangunan.  Sesuai  dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial  dalam  pasal  1  ayat  3  bahwa ”Lembaga media tradisional adalah kelompok  pertunjukan  atau  kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disebut Kelompok Pertunjukan Rakyat yang melakukan  kegiatan  diseminasi  informasi dan penyerapan aspirasi masyrakat” .
Dengan  adanya  dukungan  peme- rintah terhadap diseminasi informasi dengan  memanfaatkan  keberadaan  media tradisional, akan sangat membantu pelestarian  media-media tradisonal  lainnya agar  digemari  lagi  oleh  masyarakat  luas, sehingga  tidak  kehilangan  jati  diri  di tengah  pusaran  arus  budaya  global  yang mendera.  Kembalinya  peran  seni  budaya pertunjukan rakyat diharapkan akan memberikan  dampak  positif  pada  seluruh lapisan  masyarakat  atau  meningkatkan daya  jangkau  penerimaan  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Sehubungan dengan  maksud  tersebut,  menghidupkan kembali  peran  lembaga  media  tradisional secara optimal dengan memberdayakannya dalam  proses  pemerintahan  dari  pusat hingga  daerah  disertai  dengan  diseminasi informasi perangkat modern lainnya menjadi  hal  penting  yang  selayaknya menjadi salah satu perhatian. Hal lain yang membuat usaha menghidupkan seni pertunjukan  tradisional  patut  dibicarakan adalah  kenyataan  adanya  arus  keras pengaruh dari luar tradisi yang memungkinkan  timpangnya  keseimbangan kehidupan  masyarakat  (Sedyawati,  1981: 51).
Perkembangan  arus  modernisasi  ini memang masih belum sepenuhnya menyentuh  masyarakat  pedesaan  khusus- nya  masyarakat  yang  ada  di  pelosok  desa.
Masyarakat pedesaan masih bisa memanfaatkan  media  tradisional  sebagai jalur mendapatkan informasi yang dibutuhkan,  seperti  melalui  jalur  tatap
muka,  ataupun  melalui  simbol-simbol bunyi. Namun demikian, di era modern ini hambatan  untuk  mengembangkan  media tradisional ini selalu ada, terutama  muncul dari kalangan generasi muda yang cenderung  enggan  mewarisi  keberadaan media  tradisional  di  daerah.  Media tradisional  adalah  alat  komunikasi  yang sudah  lama  digunakan  di  daerah  itu, adapun  isinya  masih  berupa  lisan,  gerak isyarat,  atau  alat  pengingat  dan  bunyi- bunyian (Nurudin, 1987: 54).
Kesadaran  akan  pentingnya  peran media  tradisional  di  wilayah  perkotaan, khususnya  di  Jawa  Barat  telah  mulai tumbuh.  Universitas  Padjadjaran  melaku- kan  upaya  pelestarian  media  tradisional melalui program arena ketangkasan permainan  dan  seni  tradisional  yang disebut  “ Alimpaido ”  yang  sengaja  diambil dari arena ketangkasan olahraga Olimpiade. Dalam acara tersebut dilombakan  berbagai  ketangkasan  zaman dulu  yang  sarat  dengan  pesan  kearifan lokal  seperti  permainan  “ Perepet  Jengkol ” yang  melambangkan  persatuan,  keber- samaan, memikul jerami yang melambang- kan  gotong  royong  dalam  mengangkut hasil  panen  padi  pada  waktu  itu  dan  juga seni tradisional lainnya. Aktivitas semacam  ini  dilakukan  pula  oleh  berbagai komunitas,  di  antaranya  komunitas Hong yang mencoba melestarikan kembali permainan  yang  ada  di  pedesaan  seperti “ kaulinan urang lembur ”.
Mengacu pada latar belakang permasalahan  tersebut  peneliti  mencoba menghubungkan  dengan  variabel  imple- mentasi kebijakan  pemerintah, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang  Pedoman  Pengembangan  Pember-
dayaan  Lembaga  Komunikasi  Sosial. Berkaitan  dengan  itu,  peneliti  merasa tertarik  dan  berasumsi  pentingnya  untuk dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Media Tradisional di Jawa Barat”. Berdasarkan latar belakang penelitian  yang  sudah  dipaparkan  di  atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana  implementasi  kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan media tradisional di Jawa Barat?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung  dan  penghambat  imple- mentasi  kebijakan  pemerintah  dalam pemberdayaan  lembaga  sosial  media tradisional di Jawa Barat?
3. Upaya-upaya  apa  yang  dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi/Kabupaten/Kota dalam  mewujudkan  kebijakan  peme- rintah  dalam  pemberdayaan  lembaga sosial media tradisional di masyarakat?
Penelitian  ini  mengandung  maksud sebagai berikut:
1. Untuk  memperoleh  gambaran  dan penjelasan  tentang  implementasi  kebi- jakan  Pemerintah  tentang  Lembaga Sosial Media Tradisional.
2. Untuk  menganalisa  faktor-faktor  yang memengaruhi  implementasi  kebijakan
Pemerintah tentang Pemberdayaan
Lembaga Sosial Media Tradisional.
3. Untuk  menganalisa  upaya-upaya  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Provinsi/Kabupaten/
Kota  dalam  mewujudkan  kebijakan pemerintah tentang Pemberdayaan
Lembaga Sosial Media Tradisional.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  antara lain: 1. Untuk  memperoleh  pemahaman  men- dalam  dari  implementasi  kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan lembaga  Sosial  Media  Tradisional berdasarkan  Peraturan  Menteri  Komu- nikasi  dan  Informatika  No.  08/Per/ M.Kominfo/6/2010  tentang  Pedoman
Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
2. Untuk  memperoleh  konsep  yang  dapat digunakan  bagi  pengembangan  media tradisional yang ada di masyarakat.
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 149-160 152
Kegunaan  penelitian  ini  secara komprehensif  berfungsi  sebagai  acuan dalam  pemberdayaan  media  tradisional yang  ada  di  masyarakat  yang  kini  sudah mulai  terkikis  oleh  perkembangan  tekno- logi,  yang  selanjutnya  hasil  penelitian  ini diharapkan  menjadi  acuan  bagi  pengem- bangan  media  tradisional,  yang  akan dimanfaatkan  oleh  pemerintah  dalam menyebarkan  informasi  yang  berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.
Ruang  lingkup  masalah  penelitian ini  berkaitan    dengan  implementasi  kebi- jakan  pemerintah  tentang  pemberdayaan lembaga  sosial  media  tradisional  masya- rakat di Jawa Barat.
Implementasi
kebijakan bila dipandang  dalam  pengertian  yang  luas merupakan  alat  administrasi  hukum  dima- na  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur, dan  teknik  yang  bekerja  bersama-sama untuk  menjalankan  kebijakan  guna  meraih dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan (Winarno,  2005:102).  Dalam  hal  ini Menteri  Komunikasi  dan  Informatika mengeluarkan  kebijakan  yang  disebut dengan kebijakan tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lemba- ga  Komunikasi  Sosial.  Kebijakan  tersebut selaras  dengan  penjelasan  Seidman  B. Robert (Sunggono, 1994:77), seperti berikut: “Pembuat  kebijakan  hanya  mempunyai satu  alat  yang  dapat  ia  pakai  untuk memengaruhi aktivitas pemegang peran,  ialah  peraturan-peraturan  yang ia  buat.  Hukum  memberikan  legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah dan  sebagai  peraturan  perundang- undangan telah membuktikan bahwa ia merupakan  salah  satu  alat  untuk melaksanakan kebijakan” . Kebijakan  yang  sudah  tersusun harus  dilaksanakan  agar  memperoleh dampak  yang  diinginkan.  Apabila  suatu kebijakan  tidak  menghasilkan  dampak positif  apa-apa,  maka  kebijakan  tersebut bisa  dikategorikan  gagal (unsuccessfull implementation). Hoogwood  dan  Gunn
(dalam Wahab, 2005:42), membagi
pengertian  kegagalan  kebijakan  ( policy failure) ke  dalam  dua  kategori,  yaitu non implementation  dan  unsuccessfull (tidak terimplementasikan) dan unsuccessfull implementation (implementasi  yang  tidak berhasil).
Pengertian  implementasi  kebijakan dapat  dilihat  menurut  Pressman  dan Wildavsky  (dalam  Suriadinata,  1994:42) menyebutkan  bahwa  implementasi  diarti- kan  sebagai  interaksi  antara  penyusunan tujuan  dengan  sarana-sarana,  tindakan dalam  mencapai  tujuan  tersebut,  atau kemampuan  untuk  menghubungkan  dalam hubungan  kausal  antara  yang  diinginkan dengan cara untuk mencapainya.
Terdapat  empat  variabel  penting yang  harus  diperhatikan  untuk  melihat berbagai  faktor  terhadap  kegagalan  dan keberhasilan implementasi kebijakan publik (Edward III, 1980:10),  yaitu:  faktor komunikasi (communication) , sumber daya pelaksanaan (reseources) ,    struktur  biro- krasi (bureaucratic  structure) , dan sikap pelaksana (dispotition) . Menurut Edward III (dalam Winarno,  2005:  142-143)  pengertian  sikap pelaksanan  (disposisi)  adalah  sebagai berikut:
“kecenderungan-kecenderungan atau disposisi  merupakan  salah  satu  faktor mempunyai  konsekuensi  penting  bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para
pelaksana mempunyai kecenderungan  atau  sikap  positif  atau adanya  dukungan  terhadap  implementasi kebijakan  maka  terdapat  kemungkinan yang  besar  implementasi  kebijakan  akan terlaksana  sesuai  dengan  keputusan  awal. Demikian  sebaliknya,  jika  para  pelaksana bersikap  negatif  atau  menolak  terhadap implementasi  kebijakan  karena  konflik kepentingan  maka  implementasi  kebijakan akan  menghadapi  kendala  yang  serius. Sedangkan  menurut  Van  Meter  dan  Van Horn  (dalam  Agustino,  2006:158)  menge- mukakan pendapat mengenai sikap pelaksana, yaitu:
“Sikap  penerimaan  atau  penolakan dari  agen  pelaksana  kebijakan  sangat
memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi karena  kebijakan  yang  dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan  dan  persoalan  yang mereka  rasakan.  Tetapi  kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan  atau  permasalahan  yang harus diselesaikan” . Menurut model implementasi Mazmanian dan Sabatier bahwa kepatuhan dan  daya  tanggap  terhadap  kelompok sasaran,  yaitu  pelaksanaan  kebijakan  yang baik  tentu  mempunyai  tingkat  kepatuhan serta  pemahaman  (daya  tanggap)  yang tinggi  terhadap  kebijakan  yang  harus mereka  implementasikan.  Dengan  adanya sikap  pelaksana  yang  baik  menimbulkan tanggapan baik pula dari kelompok sasaran tersebut.
Dengan  implementasi  kebijakan yang  efektif  akan  terlaksana  dengan  baik, jika  para  pembuat  keputusan  mengetahui para  pengambil  keputusan  hanya  bisa didapat melalui komunikasi yang baik.
“Komunikasi  merupakan  salah  satu variabel  penting  yang  memengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan  pencampaian  tujuan  dari implementasi kebijakan publik” (Agustino, 2006:157). Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak, bilamana struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan  menyebabkan  ketidakefektifan  dan menghambat  jalannya  kebijakan.  Hal  ini menurut  Edward  III  (Winarno  2005:  150) terdapat  dua  karakteristik  utama  dari birokrasi,  yakni: “Standard  Operational Procedure (SOP)  dan fragmentasi” ,  yang merupakan  perkembangan  dari  tuntutan internal  akan  kepastian  waktu,  sumber
daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.
Agar implementasi kebijakan terlaksana  dengan  efektif,  diperlukan sumber  daya  yang  sangat  penting.  Hal tersebut diperkuat dengan pernyata- an/pendapat  dari  Edward  III  (dalam Winarno, 2005: 91) yang lebih memperjelas  pentingnya  sumber  daya  di dalam  implementasi  kebijakan.  Seperti penjelasan berikut: “Tanpa sumber daya, sebuah kebijakan hanya  akan  menjadi  dokumen  di  atas kertas saja. Meskipun perintah implementasi dapat secara tepat
disalurkan,  jelas  dan  konsisten,  tetapi apabila  pelaksana  kekurangan  sumber daya penting untuk melaksanakan kebi- jakan,  maka  implementasi  kebijakan menjadi tidak efektif” . Empat  faktor  tersebut,  memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan publik.  Faktor  komunikasi,  berpengaruh dalam  menciptakan  pengertian  atau  pema- haman  yang  sama  di  antara  para  pelaku kebijakan,  yang  kemudian  berpengaruh pada sikap, tindakan ataupun perilaku, dan kemudian memengaruhi pelaksanaan kerja. Faktor  sumber  daya,  adalah  faktor  kunci bagi  efektivitas  pelaksanaan  kebijakan, apapun namanya. Tanpa sumber daya yang memadai,  tidak  mungkin  suatu  kebijakan dapat  diimplementasikan  dengan  baik. Faktor  disposisi  atau  sikap  pelaksana, berkaitan dengan kepatuhan para pelaksana dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  telah ditetapkan.  Sedangkan,  faktor  struktur birokrasi,  berkenaan  dengan  pembagian kerja,  wewenang  dan  tanggung  jawab, yang  akan  berpengaruh  pada  pencapaian tujuan  kebijakan.  Untuk  mewujudkan tujuan tersebut, maka  kebijakan  yang telah ditetapkan harus diimplementasikan dengan  sebaik-baiknya. Dinas Komunikasi dan  Informatika  Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai  salah  satu  alat  Pemerintah  Daerah sebagai  tingkatan  pemerintah  yang  paling dekat dengan masyarakat, harus mengimplementasikan  kebijakan ini sesuai
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 149-160 154
dengan  karakteristik  masyarakat  daerah masing-masing.
Dari berbagai pendapat pakar tentang  implementasi  kebijakan,  dalam menganalisis implementasi kebijakan Menteri  Komunikasi  dan  Informatika tentang  Pedoman  Pengembangan  dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial,  penulis  merelevansikan  dengan menggunakan  pandangan  Edward  III tentang  teori  dan  konsep  implementasi kebijakan, yang dimulai dengan pertanyaan apakah prakondisi yang diperlukan agar suatu implementasi kebijakan berhasil dan hambatan-hambatan utama  apa  yang  menyebabkan  suatu implementasi gagal.
Pertanyaan  penting  itu  kemudian dijawab  oleh  sumber  yang  sama,  dengan empat faktor atau variabel yang menurutnya  penting  bagi  implementasi kebijakan,  yakni:  komunikasi,  sumber daya,  sikap  pelaksana,  dan  struktur birokrasi,  seperti  dikemukakan  (Edwards III, 1980, 9-10), bahwa:
” in our approach to the study of public policy  implementation,  we  begin  the abstract  and  ask:  What  are  the preconditions  for  successfull  policy implementation?  In  the  next  four chapters  we  shall  attempt  to  answer these important questions by considering  four  critical  factors  or variables in implementing public
policy: communication, resourcess, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure ”.
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  maka dalam  rangka  penelitian  ini,  penulis menetapkan  4 (empat) faktor yang menentukan  keberhasilan  implementasi kebijakan, yaitu:
1. Faktor Komunikasi Kebijakan
Faktor ini dimaksudkan untuk melihat  sejauh  mana  pihak-pihak  yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan  kebijakan  mema- hami  atau  mengetahui  apa  yang  akan  atau yang perlu dikerjakannya. Oleh karena itu,
pemerintah  harus  melakukan  komunikasi kebijakan dengan memerhatikan:
a) Transmisi,  yang  berkenaan  bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan,  sehingga  para  pelaksana mengetahui kebijakan tersebut; b) Kejelasan,  yang  berkenaan  dengan pemahaman  para  pelaksana  tentang  isi kebijakan tersebut;
c) Konsistensi,  berkenaan  dengan  aturan implementasi  yang  konsisten  dan  tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana. 2. Faktor Sumber Daya Agar implementasi kebijakan
berjalan  sebagaimana mestinya,  para pelaksana  harus  didukung  dengan  sumber daya  yang  memadai.  Sumber  daya  yang penting  dalam  implementasi  kebijakan meliputi:
a) Staf  pelaksana,  jumlah  yang  memadai, berpengalaman,  dan  terampil  pada bidangnya  masing  masing  unit  dalam hal menangani masalah media tradisional  adalah  Bidang  Diseminasi Informasi  (Dinas  Komunikasi  dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota);
b) Informasi  berupa  data-data  yang  telah diformulasikan  dalam  bentuk  yang dapat  dimengerti  oleh  para  pelaksana kebijakan.
c) Kewenangan  dalam  berbagai  bentuk mulai  dari  perintah  sampai  pada menghilangkan perilaku yang menghalangi implementasi kebijakan; d) Fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan, berupa fasilitas kantor , alat-alat penyimpan  data/Perlengkapan  media tradisional,  gedung  kantor,  kendaraan, dan lain sebagainya.

## 3. Faktor Disposisi atau Sikap Pelaksana terhadap Kebijakan
Faktor ini berkaitan dengan ketanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku Lembaga Media Tradisional  terhadap  kebijakan  Menteri Komunikasi dan  Informatika  tentang
Pedoman  Pengembangan  dan  Pemberda- yaan  Lembaga  komunikasi  Sosial,  yang dilihat dari tiga aspek, yaitu:
a) Efek  disposisi,  berupa  kepatuhan  para pelaksana  dalam  mengimplementa- sikan kebijakan;
b) Staffing birokrasi,  berkenaan  dengan pengangkatan  para  pelaksana  dalam posisi-posisi yang menentukan pembagian  yang  disesuaikan  dengan tugas personil; c) Insentif  berupa  penghargaan  yang diberikan kepada pelaksana di lapangan.

## 4. Struktur birokrasi
Struktur  birokrasi  setingkat  Dinas merupakan  bagian  tugas  dalam  membantu wilayah  pemerintahan  di  daerah,  hal  ini sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan implementasi kebijakan Menteri Komunikasi dan  Informatika, karena kebijakan ini merupakan kebijakan nasional  dari  mulai  tingkat  Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi sampai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten  di  semua  wilayah.  Oleh  karena itu,  perlu  diperhatikan  hal-hal  sebagai berikut:
a) Prosedur  Operasional  Baku  ( Standard Operational Procedures-SOP ), sebagai tuntunan  internal  dari  implementasi suatu kebijakan yang seragam;
b) Fragmentasi  merupakan  pembagian tanggung  jawab  untuk  sebuah  bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional  yang  tersebar  luas. Fragmentasi  perlu  memerhatikan  sifat dari kebijakan yang ingin diimplementasikan,  dan  penyebaran tanggung jawab kepada seluruh pelaksana kebijakan.
Dengan  demikian  dijelaskan  secara singkat  bahwa  keempat  faktor  tersebut memiliki  pengaruh  terhadap  implementasi kebijakan  publik.  Faktor komunikasi berpengaruh dalam menciptakan pengertian  atau  pemahaman  yang  sama  di antara  para  pelaku  kebijakan, yang kemudian berpengaruh pada sikap,
tindakan  ataupun  perilaku,  dan  kemudian memengaruhi  produktivitas  kerja.  Faktor sumber  daya  adalah  faktor  kunci  bagi efektivitas  pelaksanaan  kebijakan,  apapun namanya.  Tanpa  sumber  daya  yang memadai,  tidak  mungkin  suatu  kebijakan dapat  diimplementasikan  dengan  baik. Faktor  disposisi  atau  sikap  pelaksana, berkaitan dengan kepatuhan para pelaksana dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  telah ditetapkan.  Sedangkan,  faktor  struktur birokrasi,  berkenaan  dengan  pembagian kerja,  wewenang  dan  tanggung  jawab, yang  akan  berpengaruh  pada  pencapaian tujuan  kebijakan. Keempat  faktor tersebut, akan  menentukan  proses  implementasi kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika oleh pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka penerapan  Pedoman  Pengembangan  dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Keterkaitan  implementasi  kebijakan pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggaraan  pelaksanaan  Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, dapat digambarkan  sebagai  kerangka  berpikir seperti berikut ini:
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 149-160 156
Gambar 1. Mekanisme Implementasi Kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika pada  Dinas Komunikasi dan Informatika di Jawa Barat

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang memusatkan  pada  fakta  dan  menggunakan analisis  perbandingan  untuk  melakukan generalisasi  empiris  terhadap  fenomena- fenomena sosial. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini mengutamakan  kualitas  analisa  dan  bukan data-data  yang  bersifat  statistik.  Oleh karena  itu,  penjelasan  tidak  berupa  angka melainkan berupa kata-kata dan dokumentasi. Penelitian  kualitatif  dilakukan  untuk menemukan  gambaran  yang  menyeluruh dan mendalam tentang implementasi kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pengembangan  Pemberdayaan  Lembaga Komunikasi  Sosial  berdasarkan  Peraturan
Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  No. 08/Per/M.Kominfo/6/2010.
C. HASIL DAN BAHASAN 1. Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional di Jawa Barat a. Komunikasi Komunikasi ( communications ): berkenaan  dengan  bagaimana  kebijakan
dikomunikasikan  pada  organisasi  dan  atau publik,  ketersediaan  sumber  daya  untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku  yang terlibat, dan bagaimana  struktur  organisasi  pelaksana kebijakan.  Komunikasi  dibutuhkan  oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui  apa  yang  harus  di  lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan  suatu  proses  penyampaian informasi,  ide-ide  di  antara  para  anggota organisasi  secara  timbal  balik  dalam rangka  mencapai  tujuan yang  telah ditetapkan.  Faktor  komunikasi  dianggap penting,  karena  dalam  proses  kegiatan yang  melibatkan  unsur  manusia  dan  unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan  bagaimana  hubungan  yang dilakukan.
Kecenderungan jawaban responden  pada  indikator  komunikasi tersebut  menunjukkan  bahwa  optimalisasi komunikasi masih perlu ditingkatkan.
Menurut  hasil  wawancara  dengan para  pejabat  yang  berwenang  di  wilayah penelitian,  proses  komunikasi  biasanya dilakukan  melalui  berbagai  media  seperti media cetak, baik pers lokal maupun media elektronik  yakni  radio  daerah  maupun radio  swasta,  hingga  langsung  terjun  ke masyarakat  melalui  kerjasama  dengan
Forum Komunikasi Media Tradisional KEBIJAKAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERMENTERI KOMUNIKASI Dinas Komunikasi dan Informatika
Implementasi Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi Organisasi Masyarakat dan Institusi lain
institusi  lain  seperti  tenaga  penyuluh pertanian  dan  kesehatan  serta  lembaga pendidikan  melalui  sekolah-sekolah  dari SD, SLTP hingga SLTA dan sederajat. Hal yang  sama  dilakukan  pula  dengan  instansi pemerintah  Kecamatan,  Kelurahan/Desa, hingga  RT  dan  RW.    Namun  demikian diakui  bahwa  intensitasnya  masih  kurang optimal.

## b.Sumber Daya
Sumber  daya  dalam  implementasi kebijakan  menduduki  posisi  yang  penting. Ketiadaan  sumber  daya  atau  kurang optimalnya  potensi  sumber  daya  akan berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan.  Sumber  sumber  yang  penting meliputi  sumber  daya  manusia  yang memadai  serta  keahlian-keahlian  yang yang  baik  untuk  melaksanakan  tugas- tugas  mereka,  wewenang  serta  fasilitas- fasilitas  yang  diperlukan.  Sumber  daya manusia  pelaksana  dipenuhi  oleh  berbagai unsur yang mencerminkan struktur kewenangan  dimulai dari struktur tertinggi hingga  kelompok  jabatan  fungsional  yang bertugas  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsi sesuai kewenangan yang dimilikinya. Pada konteks sumber  daya  manusia, berdasarkan  temuan  dalam  penelitian diketahui bahwa rendahnya kualitas sumber  daya  manusia  merupakan  salah satu  hambatan  bagi  pelaksanaan  kebijakan yang  berimplikasi  pada  kinerja  yang dihasilkan.    Rekruitmen  sumber  daya manusia,  kurangnya  latihan  atau training , masa  jabatan  yang  relatif  singkat  serta kesulitan  untuk  mempertahankan  personil yang  kompeten  merupakan indikator   lain yang  memperkuat  kurang  terpenuhinya aspek  sumber daya manusia  dalam implementasi kebijakan. Masalah  keuangan,  sebagaimana diindikasikan  oleh  kebanyakan  institusi pemerintahan  selalu  dihadapkan  pada kondisi yang kurang memadai. Keterbatasan  fasilitas  untuk  mengimple- mentasikan kebijakan merupakan indikator lain  dari  sumber  daya  yang  belum
terpenuhi  secara  optimal.  Kekurangan sarana  fisik  di  antaranya  adalah  belum memadainya  gedung-gedung  pertunjukan seni  tradisional,  kurang  terencana  maupun kurang terpelihara  dengan baik.
Kecenderungan pada indikator sumber  daya tersebut  menunjukkan bahwa pada    konteks  sumber  daya  dalam pelaksanaan kebijakan masih sangat memerlukan  perhatian  untuk  ditingkatkan. Secara konseptual, kurangnya sumber daya akan  berakibat  pada  ketidakefektifan penerapan kebijakan sebagaimana dikemukakan Edwards (1980: 17) bahwa;…. lack  of  the  resources  necessary to  carry  out  policies,  implementation  is likely to innefective” .

## c. Kecenderungan atau Tingkah Laku Pelaksana Program (Disposisi)
Kecenderungan  sikap  dapat  dilihat dari  tanggung  jawab/komitmen  aparat dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  petugas memiliki  komitmen  yang  baik  dalam melaksanakan kewajibannya meskipun masih    diperlukan  perhatian  yang  tinggi terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi institusi  sebagai  tindak  lanjut  komitmen.
Untuk memperoleh dukungan yang maksimal dari kecenderungan sikap pelaksana, pemberian insentif dalam berbagai  bentuk,  baik  yang  bersifat  positif berupa    pemenuhan  kepentingan  pribadi ( self  interest )  hingga  pengenaan  sanksi- sanksi  yang  dipandang  dapat  memperbaiki dan  menimbulkan  dukungan  sikap  positif para  pelaksana  kebijakan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pada  umumnya sikap para  pelaksana  sangat  mendukung  arti pentingnya media tradisional bagi penyebaran informasi pembangunan. Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Provin- si/Kabupaten/  telah  berupaya  semaksimal mungkin untuk  dapat melaksanakan secara konsisten  dengan  mempersiapkan  sumber daya  manusia  maupun  kelembagaan  dan program-program  yang  relevan  dengan pengembangan media tradisional.
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 149-160
158 Untuk  penerapan  sanksi  sebagai upaya  penanaman  disiplin  yang  akan memberi  kontribusi  pada  dukungan  sikap pelaksana telah diupayakan melalui aktivitas-aktivitas yang menggalang kebersamaan serta penilaian kinerja individu  para  pelaksana,  seperti  DP3  dan laporan kinerja secara berkala. Memaknai penerapan konsep disposisi sebagai pendekatan implementasi kebijakan sebagaimana telah  dikemukakan para  informan  di  atas,  secara  empirik memang  telah  dilakukan.  Namun  kiranya masih  banyak  yang  perlu  disempurnakan, khususnya  pemberian  insentif  yang  lebih memadai  sesuai kebutuhan  program- program.
Keterbatasan  dana  untuk  melaksa- nakan kebijakan adalah salah satu penyebab sulitnya diberikan insentif materi kepada  para  pelaksana  kebijakan.  Insentif lainnya  berupa  pendidikan  dan  pelatihan, menurut  pejabat  yang  berwenang  telah dilaksanakan meskipun dalam jumlah yang terbatas.  Namun  program-program  yang berkaitan dengan peningkatan keahlian dan mutu personal selalu  dilakukan dan diikuti oleh  hampir  seluruh  unsur  pelaksana kebijakan.  Hal  ini  dilakukan  mengingat keahlian,  baik  yang  bersifat  substantif maupun  manajerial  sangat  diperlukan sebagaimana dikemukakan Edwards (1980): ” Skill, as well as numbers in important characteristic  of  staff  for  implemen- tation,  both  substantive  and  mana- gerials,  needed  to  implement  policies affectivelly”.
d. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan dimensi terakhir  yang  mempunyai  dampak terhadap  penerapan  kebijakan  yang  diukur dari  ketersediaan  Prosedur  Pengoperasian Standar  atau  sering  disebut  sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi  yakni  pembagian  tanggung jawab  untuk  sebuah  bidang  kebijakan  di antara  unit-unit  organisasional.  Dengan adanya  SOP  dapat  menyederhanakan
proses  pembuatan  keputusan-keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program  dengan  sumber-sumber  yang  ada serta  keseragaman  tindakan  dari  para pelaksana  sehingga  memungkinkan  untuk beradaptasi  atau  menyesuaikan  dengan tuntutan-tuntutan perubahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  prosedur  standar    telah  diupayakan sedemikian rupa sehingga petunjuk pelaksanaan program-program dapat dilaksanakan  tanpa  prosedur  yang  berbelit dan  disesuaikan  dengan  sumber-sumber yang  ada  serta  keseragaman  tindakan  dari para  pelaksana.  Mengenai  fragmentasi dapat  dilihat  dari  jelasnya  Prosedur Operasional  Standar  pada  setiap  program yang akan memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan Pengembangan
Pemberdayaan  Lembaga  Sosial  Media Tradisional.  Masing  masing  pihak  yang terkait  mengetahui  tugas  dan  tanggung jawab  sesuai  prosedur  yang  berlaku. Dengan  kejelasan  tugas  dan  tanggung jawab  masing-masing  bagian,  seksi  serta unsur-unsur  pelaksana  kebijakan  diharap- kan  akan  dapat  mengeliminir  timbulnya hambatan-hambatan  koordinasi  dengan institusi  lain  yang  melaksanakan  program- program yang berhubungan. Dalam pelaksanaannya  diakui  memang  tidak semudah  itu,  masih  ada  kendala-  kendala yang  dihadapi,  baik  dari  aspek  internal maupun  dari  eksternal  organisasi  maupun masyarakat.
Mencermati kondisi demikian, hambatan  birokrasi,  pembagian  tugas maupun  mekanisme  pertanggungjawaban akan  menyulitkan  terlaksananya  kebijakan secara efektif. Begitu pula dengan terbatasnya kewenangan akan menghambat dalam  mengembangkan  program-program terkait dengan pemberdayaan media tradisional.  Koordinasi  dengan  berbagai pihak  terkait  juga  selayaknya  dapat ditingkatkan  kuantitas  dan  kualitasnya. Dengan  koordinasi  yang  efektif  akan mempermudah pengelolaan kegiatan, pencarian sumber-sumber yang dibutuhkan
untuk  meningkatkan  kinerja  sesuai  dengan harapan kebijakan.
2.  Faktor-faktor  yang  Menunjang  dan Menghambat Pengembangan dan Pemberdayaan  Lembaga  Sosial  Media Tradisional di Jawa Barat Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai  Pengembangan  Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional, Diskominfo Provinsi, Diskominfo/ Dishub- kominfo  Kota  dan  Kabupaten  di  Jawa Barat  terdapat  faktor  penunjang  maupun penghambat.
Faktor  penunjang di  antaranya adalah:
a. Adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan  Informatika  yang  mendukung  dan memanfaatkan keberadaan media tradisional dan lembaga sosial masyarakat lainnya;
b. Banyaknya seni media tradisional yang dapat  dimanfaatkan  sebagai  sarana diseminasi  informasi  dari  pemerintah ke  masyarakat  maupun  pelestarian nilai-nilai kearifan lokal;
c. Adanya event seperti  festival  media tradisional yang diselenggarakan setiap tahun  oleh  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika  melalui  Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial.
Adapun  faktor  penghambatnya  di antaranya: a. Kurangnya dukungan dana
pelaksanaan kebijakan;
b. Tidak optimalnya perhatian dari pemerintah  lokal  (setempat)  seperti pemanfaatan  seni  tradisional  sebagai sarana diseminasi transformasi
informasi kebijakan;
c. Rendahnya  minat  masyarakat terhadap kesenian/budaya sendiri;
d. Kurangnya dukungan stakeholders .

## D. PENUTUP
Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya,  selanjutnya  peneliti  dapat mengambil  kesimpulan  bahwa  faktor komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur  birokrasi  sebagai  pendekatan
implementasi kebijakan pemerintah  daerah belum  terwujud  secara  ideal  sehingga
Pengembangan  Pemberdayaan  Lembaga
Sosial  Media  Tradisional  di  Jawa  Barat belum berlangsung optimal.
Faktor penunjang pelaksanaan kebijakan  Pengembangan  Pemberdayaan Lembaga  Sosial  Media  Tradisional  yakni adanya  Peraturan  Daerah  atau  bentuk peraturan  lainnya  yang  ada  pada  tingkat lokal  serta  dukungan  sarana  dan  prasarana termasuk  ketersediaan  anggaran  opera- sional  yang  ditetapkan  melalui  APBD. Pada  sisi  eksternal,  perhatian  DPRD terhadap  upaya  Pengembangan  Pemberda- yaan  Lembaga  Sosial  Media  Tradisional sangat rendah.
Upaya-upaya yang dilakukan Diskominfo  Provinsi  maupun  Diskom- info/Dishubkominfo Kabupaten/ Kota dalam Pengembangan Pemberdayaan Lembaga  Sosial  Media  Tradisional  di antaranya: - Membentuk Forum Komunikasi Media
Tradisional (FK Metra) - Sosialisasi kebijakan secara terprogram kepada pelaku seni, kelompok  seni  yang  berada  di  bawah binaan Dinas Kominfo Daerah maupun masyarakat luas;
- Menyertakan  berbagai  kelompok  seni tradisional  dalam  berbagai event baik di dalam maupun luar negeri.
Sebagai  rekomendasi  dari  hasil penelitian  ini  peneliti  kemukakan  sebagai berikut:
a. Untuk  memeroleh  hasil  penelitian yang  lebih  komprehensif  terutama yang menyangkut Pengembangan Pemberdayaan  Lembaga  Sosial  Media Tradisional  di  Jawa  Barat  yang  begitu kompleks,  disarankan  untuk  dilakukan penelitian  lanjutan  dengan  pendekatan yang  holistik  di  luar  dimensi  faktor- faktor  implementasi  kebijakan  seperti dimensi  pengawasan,  pengendalian dan  koordinasi  serta  perilaku  sumber daya aparatur.
b. Untuk mengatasi berbagai penghambat di dalam pelaksanaan kebijakan,
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 149-160 160 disarankan Diskominfo Provinsi maupun Diskominfo/Dishubkominfo Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  agar memprioritaskan  peningkatan  pendi- dikan  aparatur  baik  formal  maupun kedinasan sehingga kemampuan pelaksana kebijakan meningkat.

## DAFTAR SUMBER
1. Buku
Agustiono, Leo. 2006.
Politik dan Kebijakan  Publik . Bandung:
UNPAD, AIPI dan Puslit KP2W.
Cresswell, John W. 2002.
Research Design Qualitative And Quantitative Approches . Thousand
Oaks: Sage Publication.
Dunn, N. William. 2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik . Edisi  kedua.  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. Kebijakan  Publik  untuk  Negara-negara Berkembang. Jakarta: Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia. Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington  DC:  Congressional  Quar- terly Press. Sedyawati, Edi. 1981.
Pertumbuhan Seni Pertunjukan. Jakarta: Sinar Harapan.
Sunggono, Bambang. 1994. Hukum  dan  Kebijakan  Publik .  Jakarta: Sinar Grafika.
Wahab, Solichin Abdul. 2002. Analisis  Kebijaksanaan  dari  Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

## 2. Dokumen
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan  Lembaga  Komunikasi
Sosial.

## 3. Informan
Buldansyah,  Benny.  38  Tahun.  Ketua  Forum Komunikasi  Media  Tradisional  (FK Medtra) Jawa Barat.
Kusnadi,  Engkus.  54  Tahun.  Kepala  Seksi Bidang  Diseminasi  Komunikasi  Sosial Diskominfo Pemprov. Jabar.