## PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Stefanus Don Rade, Maria Theresia Geme, Benediktus Peter Lay, Finsensius Samara, Yustinus Pedo, Yohanes Arman, Dwityas W. Rabawati
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang Alamat Korespondensi : Jl. Jend. A.Yani No.50-52, Telp.(0380) 833395 E-mail: stefanusdonrade@unwira.ac.id

## Abstrak
Kewenangan    yang    dimiliki    oleh    pemerintah    desa  dalam    membentuk    peraturan    desa, selain  kewenangan  yang  diliki oleh  desa,  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  desa harus berdasar  pada  peraturan  yang  ditetapkan  bersama.  Penyuluhan yang  dilakukan  di Desa  Nian    dengan   pertimbangan   bahwa    jika  dilihat   dari    perkembangan    pembentukan peraturan  desa  masih banyak  kendala  yang  dihadapai  yaitu keterbatasan  Sumber  Daya Manusia.  Tujuan      Pengabdian  adalah  memberikan  pemahaman  hukum      tentang pembentukan    peraturan    desa    di    Desa  Nian,    Kecamatan    Miomaffo  Tengah,  Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode Pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat  khususnya  kepada   pemerintah    Desa  Nian  dan  BPD  Desa  Nian.  Hasil/Temuan Pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui bahwa banyak masalah-masalah  dalam  kapasitas pembentukan  peraturan  desa,  hal  ini  berdampak        pada        penyelenggaraan  pemerintahan yang  hanya  berdasar  pada  managemen  pemerintah  biasa,    tanpa    ada    terobosan    dalam pemebentukan    peraturan    desa  yang      menjadi      dasar      dalam      berinovasi      dalam pengembangan pembangunan Desa Nian.

## Abstract
The authority possessed by the village government in forming village regulations, in addition to  the  authority  possessed  by  the  village,  in  the  administration  of  government  in  the  village must  be  based  on  mutually  determined  regulations.  Counseling  conducted  in  Nian  Village with  the  consideration  that  when  viewed  from  the  development  of  the  formation  of  village regulations  there  are  still  many  obstacles  faced,  namely  limited  Human  Resources.  The purpose  of  the  Community  Service  is  to  provide  legal  understanding  of  the  formation  of village regulations in Nian Village, Central Miomaffo District, North Central Timor Regency. The Community Service Method used is legal counseling to the community, especially to the Nian  Village  government  and  Nian  Village  BPD.  Results  /  Findings  The  implementation  of these  activities  is  known  that  there  are  many  problems  in  the  capacity  of  forming  village regulations, this has an impact on the implementation of government which is only based on ordinary  government  management,  without  any  breakthrough  in  the  formation  of  village regulations  which  are  the  basis  for  innovating  in  the  development  of  Nian  Village development.
Kata kunci : Peraturan Desa, Penyuluhan, Pembentukan.

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  desa  berfungsi  menjalankan  roda  pemerintahan  desa.  Pemerintah  desa didalam  pelaksanaan  tugasnya  dimonitor  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa(Irham  et  al., 2023).  Tugas  pokok  pemberintah  desa  adalah  memfasilitasi  kebutuhan  administrasi  dan kebutuhan masyarakat lainnya.  Implementasi pemerintahan desa merujuk pada asal usul dan
adat  istiadat  yang  diakui  dalam  sistim  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia(Yarni  et  al., 2021a). Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  Undang-Undang  Nomor 6 tahun  2014  tentang  Desa mengatakan kepala  desa berwenang  untuk  membentuk  dan  membahas  bersama  peraturan desa    bersama    dengan  BPD.  Inisiatif  pembentukan  Peraturan  Desa  bukan  dari  kepala  desa saja,  tetapi  juga  dapat  berasal  dari  BPD(Indartuti  &  Radjikan,  2021).  Didalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa semestinya memiliki tata aturan yang jelas, dimana  adat  istiadat  setempat  dijadikan  sebagai  rujukan(Rade,  S.D.,  2022). Tanpa  peraturan desa  yang  jelas  dapat  berdampak  kepada  kekacauan  didalam  penyelengaraan  pemerintahan dan berbagai potensi  konflik  ditengah  masyarakat(Basniwati et al., 2020).  Oleh karena itu, kebutuhan    tentang  pemahaman    peraturan    perundangan  yang    mengatur    adanya pembentukan  peraturan  desa merupakan hal yang mendesak.   Desa Nian  merupakan  satu wilayah    yang    ada    di    Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  Provinsi    NTT.    Secara   geografis, desa    ini   terletak    di    Kecamatan    Miomaffo  Tengah   dengan    luas  wilayah    2.623,20  KM 2 dengan  jumlah penduduk sekitar kurang lebih 268.606 jiwa. Meskipun secara historis desa ini telah  lama  berdiri,  namun  penyesuaian  terhadap  peraturan  perundangan  dan  pemerintahan relatif  lambat(Sofwan  et  al.,  2023).  Berdasarkan  hasil  wawancara  awal  dengan  Bapak Agustinus kono Toan, S.H selaku Kepala Desa Nian,  diperoleh  informasi  bahwa  desa  ini belum    membuat    Peraturan    Desa    terhadap  beberapa  masalah  yang  teridentifikasi  seperti penertiban  hewan  ternak,  eksistensi  lembaga  adat,  dan  perlindungan  terhadap  lingkungan hidup.  Desa  ini  belum  menerapkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  111    Tahun    2014    Tentang    Pedoman  Teknis  Peraturan  Di  Desa.  Dari  kegiatan analisis  tersebut,  tim  dosen  Fakultas  Hukum,  Universitas  Katolik Widya Mandira Kupang berinisiatif  untuk  melakukan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  untuk memberikan sosialisasi    Peraturan    Desa.    Kegiatan  pengabdian    tersebut    dirumuskan    dengan  judul “Penyuluhan  Hukum  Tentang Pembentukan  Peraturan Desa  di  Kabupaten Timor Tengah Utara.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Pengabdian    pada    masyarakat    ini    merupakan    kegiatan    yang  bertujuan    untuk memberi  pemahaman    akan    pentingnya    peraturan    desa    dalam    penyelenggaraan pemerintahan  desa  dan meningkatkan  kualitas  serta    kuantitas  kinerja  pemerintah  desa dalam    membentuk    peraturan  desa    sesuai    perintah    undang-undang    desa(Noerdin  et  al., 2023).  Maka  khalayak  sasaran  kegiatan  ini  adalah pemerintah  desa  yaitu  kepala  desa dan    aparatnya,    badan    perwakilan    desa,    dan    lembaga-lembaga  yang  ada  di  Desa  Nian Kecamatan  Miomaffo  Tengah  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Sehubungan  dengan  upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum (hukum pemerintahan desa) maka solusi yang ditawarkan dikemas dalam bentuk dan model penyuluhan  dengan  metode penyuluhan    pembentukan    peraturan    desa    dalam    penyelenggaraan  pemerintahan  desa, dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya  jawab(Yarni et al., 2021b).
Kegiatan penyuluhan hukum ini dalam bentuk pengabdian pada masyarakat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

## (Gambar 1. Tahapan Kegiatan)
a.Persiapan  :  Koordinasi  dengan  mitra  (Pemerintah  Desa  Nian  Kecamatan  Miomaffo Tengah  Kabupaten    TTU),    untuk    menghimpun    persoalan    yang    dialami    dalam melaksanakan  pemerintah  desa.  dan  melaksanakan  konsultasi  dengan  pemerintah  desa  dan Aparatur Desa.  Penentuan waktu pelaksanaan, menjalin  kerjasama  dengan  mitra, persiapan penyuluhan dan materi yang akan disampaikan.
b.Pelaksanaan  :  Pelaksanaan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  melibatkan  semua tim  pengabdian  pada  masyarakat  dan  mitra  (aparatur  desa,  perangkat  dan  lembaga  BPD). Lokasi  pengabdian dilakukan  di Desa Nian Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten TTU. Pelaksanaannya kegiatan ini  dilaksanakan  di  Kantor  Desa  Nian dan  diruang    pertemuan Kantor  Desa  Nian    dengan  cara  sosialisasi  dan  memperkenalkan    undang-undang pembentukan  perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian  memberikan  penyuluhan  tentang  urgensi  peraturan  desa  dalam  pelaksanaan pemerintahan desa.
c.Evaluasi  dan  tindak    lanjut:    Evaluasi    terhadap    peningkatan    kemampuan    mitra sebelum  dan  sesudah  penyuluhan  tentang  urgensi  peraturan  desa  dalam      pelaksanaan pemerintahan    desa.    dilakukan    dengan    tehnik    meninjau    lokasi    kegiatan    Pengabdian. Evaluasi  kegiatan  dilakukan  dengan  tanya  jawab  dan  diskusi    serta  menghimpun  data yang dilakukan oleh aparatur desa  atas pengetahuan dan kenyataan dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator adanya ide dari pemerintah desa dan BPD untuk membentuk peraturan desa di Desa Nian Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten TTU.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan  peraturan  hukum  (seperti  Perdes)  yang  demokratis  hanya  akan  terjadi apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik, dan sebaliknya pemerintahan yang baik akan  diperkuat  dengan  peraturan  hukum   yang   demokratis.  Dengan  demikian, terdapat hubungan    timbal    balik    dan    saling    menunjang    antara    pemerintahan    yang    baik  dengan peraturan  hukum  yang  demokratis(Aryanto  Kode  Bora,  Agustina  Elfita  Kolo,  Maria  Anisia Duan,  Kornalia  Naihetis,  2023).  Peraturan    Desa    ditetapkan  oleh  kepala    desa    setelah mendapat  persetujuan  bersama Badan   Perwakilan   Desa,   yang   dibentuk   dalam   rangka penyelenggaraan      otonomi  desa.  Perdes  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan perundang-undangan  yang lebih  tinggi   dengan  memperhatikan  ciri  khas  masing-masing desa.    Sehubungan    dengan  hal    tersebut,    sebuah    Perdes    dilarang    bertentangan    dengan kepentingan    umum    dan/atau  peraturan    perundang-undangan    yang    lebih    tinggi. Dokumentasi proses  sosialisasi  yang diberikan   untuk   pemahaman   dalam   pembentukan
peraturan   desa,   dokumentasi   ini sebagai wujud memberikan pemahaman hukum mengenai pembentukan  peraturan  desa  dari    perspektif    teori    dan    prosedur    pembentukan   dan    juga bagaimana  membuat  materi muatan dalam suatu peraturan desa.

## (Gambar 2. Proses Sosialisasi dan Diskusi)
Produk  peraturan  desa  yang  menjadi  dasar  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa  di Desa  Nian  masih    belum    bisa    dilakukan    oleh    Pemerintah    desa,    alasan  mendasar    yang dikemukaanoleh      peserta      penyuluhan      adalah:1).  Kurangnya      pemahaman      tentang pemerintah  Desa Nian  terhadap produk  hukum  peraturan  desa;  2). Belum ada  kesadaran tentang  pentingnya  peraturan  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa;  3). Belum adanya pelatihan-pelatihan teknis yang diberikan kepada perangkat desa maupun kepada BPD Desa  Nian.  Setelah  dilakukan  penyuluhan  ada  pemehaman  yang  baru  yang  didapat  oleh peserta.    Peserta  baru  memahami    bahwa    dalam    pembentukan    peraturan    desa    dapat mengacu    pada  aturan    terknis    yang    menjadi    pedoman    dalam    pemebentukan    peraturan desa. Kerangka peraturan  di desa  juga  terdapat  dalam  Lampiran  Permendagri  Nomor  111 Tahun  2014 tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  Di  Desa.  Sehingga  Kepala  Desa  dan Perangkat    Desa  dapat    petunjuk    yang    jelas    bagaimana    bentuk    dari    peraturan    di desa(Siquiera  et  al.,  2023).    Alasan  lainnya  ialah  masih  minimnya  peraturan  perundang- undangan  dan  minimnya  kualitas  SDM  dalam  menyusun  Peraturan  di  Desa  tidak  lagi  bisa dijadikan alasan terhambatnya pemerintahan desa dalam menyusun peraturan didesa. Langkah selanjutnya  yang  justru  harus  diperhatikan  adalah  bagaimana  sosialisasi  dan  pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
(Gambar 3. Foto Bersama Perangkat Desa, Mahasiswa dan Warga Desa)

## 4. KESIMPULAN
Pembentukan    peraturan    desa    di    Desa  Nian  masih    terhambat  karena    kekurangan sumber  daya  dan  ketidakpahaman  pemerintah  desa  dalam  menyusul  peraturan  desa. Penyuluhan  yang  diberikan  telah  memberikan  pemahaman  dan  memberikan  informasi bagaimana  prosedur    pembentukan    peraturan    desa,    dan    juga    bagaimana    pentingnya peraturan  desa  dalam  melaksakan  administrasi  pemerintahan  di  Desa  Nian.  Kerangka Peraturan di  Desa  juga  terdapat  dalam  Lampiran  Permendagri  Nomor  111  Tahun  2014 tentang    Pedoman    Teknis    Peraturan    Di    Desa.    Sehingga  kepala  desa  dan  perangkat  desa dapat  petunjuk  yang  jelas  bagaimana  bentuk  dari  peraturan  di  desa.  Prinsipnya  perlunya pendapingan teknis dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang membidangi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryanto  Kode  Bora,  Agustina  Elfita  Kolo,  Maria  Anisia  Duan,  Kornalia  Naihetis,  S.  D.  R. (2023). SOSIALISASI PERAN

## PEMERINTAH
DESA DALAM MENINGKATKANKESEJAHTERAAN  MASYARAKAT  DI  DESA  SILAWAN
KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU. Community Development  Journal:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 4 (4),  8096–8100. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/18848/14170
Basniwati,  A.  D.,  Kaharuddin,  K.,  &  Jayadi,  H.  (2020).  Penyuluhan  Hukum  Tentang Pemerintahan  Desa  Di  Desa  Pringgabaya  Lombok  Timur. Jurnal  Risalah Kenotariatan , 1 (2).
Indartuti,  E.,  &  Radjikan,  R.  (2021).  PENYULUHAN  DAN  PENDAMPINGAN  BIDANG PERATURAN DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK. ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493) , 1 (01), 1–11.
Irham,  M.,  Lainsamputty,  N.,  Nirahua,  G.,  &  Soplantila,  R.  (2023).  Penyuluhan  Hukum Tentang  Pembentukan  Peraturan  Desa. AIWADTHU:  Jurnal  Pengabdian  Hukum , 3 (1), 7–10.
Noerdin,  Z.,  Libra,  R.,  &  Oktapiani,  S.  (2023).  Penyuluhan  Hukum  dan  Sosialisasi Pembentukan Peraturan Desa di Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar. ABDIMAS Lectura: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 17–24.
Rade,  S.D.,    et  al.  ".  (2022).  Pengabdian  Masyarakat  Tentang  Bentuk-Bentuk  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  di  Desa  Bijaepasu  Kecamatan  Miomafo  Barat Kabupaten  Timor  Tengah  Utara. Jurnal  Pendidikan  Dan  Konseling , 4 ,  1707–1715. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11883/9135
Siquiera,  E.,  Dasi,  C.  M.  M.,  &  Rade,  S.  D.  (2023).  SOSIALISASI  TERHADAP  ANAK- ANAK  MENGENAI  MANFAAT  MEDIA  SOSIAL  YANG  BIJAK  DAN  AMAN BAGI  PEMBELAJARAN  DI  SDK  NANAEKLOT. BUDIMAS:  JURNAL
PENGABDIAN MASYARAKAT , 5 (2), 2023. https://www.jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/10838
Sofwan, S., Jayadi, H., & Basniwati, A. D. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Jurnal Kompilasi Hukum , 8 (2).
Yarni, M., Bafadhal, F., & Arfa, N. (2021a). Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa  Dalam  Pelaksanaan  Pemerintahan  Desa. Jurnal  Karya  Abdi , vol  5 (3),  1–8. https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/16190/12265
Yarni, M., Bafadhal, F., & Arfa, N. (2021b). Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Jurnal Karya Abdi Masyarakat , 5 (3), 286–293.