## Iwan Permadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
Email: permadi_iwan@yahoo.com
Abstract: This paper examines how the legal status of leasing the public land in deal with the  State's  Right  of  Controlling  is  and  how  the  further  regulating  them  in  the implementation  of  regional  autonomy  is.  The  used  method  is  a  normative  legal  research with secondary data sources through primary legal materials, secondary and tertiary. The results  show  that  leasing  the  land  that  the  object  is  a  public  land  constitutes  an  action against the law, because the state is in fact not the owner of the land. The state only has the right  to  control  the  public  land  and  the  only  the  owner  has  the  right  to  lease  the  land. Therefore, there is a smuggling law in case of leasing the public land through enacting the regional  regulations  that  contain  the  permit  to  use  the  public  land,  that  the  third  parties can use public land but the third party must pay a sum of money.
Keywords :  Legal  Status,  Leasing,  Public  Land,  State's  Right  of  Controlling,  Regional Autonomy.
Abstrak: Tulisan  ini  membahas mengenai  kedudukan  hukum  persewaan  tanah  negara dalam hubungannya dengan Hak Menguasai Negara dan pengaturan lebih lanjut tentang persewaan  tanah  negara  dalam  rangka  pelaksanaan  Otonomi  Daerah.  Metode  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  sumber  data  sekunder  melalui bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa persewaan  tanah  yang  obyeknya  adalah  tanah  negara  merupakan  perbuatan  yang bertentangan dengan hukum karena negara bukan lah pemilik tanah. Negara hanya punya hak  terhadap  tanah  melalui  hak  menguasai  negara  dan  yang  berhak  menyewakan  tanah hanyalah  pemilik  tanah.  Oleh  karena  itu,  terdapat  penyelundupan  hukum  terhadap persewaan  tanah  negara  ini  yaitu  melalui  pembentukan  Peraturan  Daerah  yang  isinya adalah tentang ijin penggunaan atau ijin pemakaian tanah negara, yaitu pihak ketiga dapat menggunakan tanah negara tetapi pihak ketiga tersebut haruslah membayar sejumlah uang.
Kata  kunci: Kedudukan  Hukum,  Persewaan,  Tanah  Negara,  Hak  Menguasai  Negara, Otonomi Daerah.

## Kedudukan Hukum Persewaan Tanah Negara

## Pendahuluan
Di  Indonesia,  tersedianya  tanah sangatlah  terbatas  sedangkan  perminta- an  tanah  semakin  meningkat  sesuai dengan  laju  pertambahan  penduduk, sehingga  tanah menjadi sumber konflik dari kepentingan masyarakat yang mem- butuhkannya  dan  menjadi  masalah  yang sangat rawan.
Menurut  Nugroho,  tanah  bagi masyarakat  Indonesia  memiliki  makna yang  multi  dimensional 1 .  Pertama,  dari sisi  ekonomi,  tanah  merupakan  sarana produksi  yang  dapat  mendatangkan  ke- sejahteraan.  Kedua,  secara  politis  tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ke- tiga,  sebagai  budaya  dapat  menentukan tinggi  rendahnya  status  sosial  pemilik- nya.  Keempat,  tanah  bermakna  sakral karena  berurusan  dengan  waris  dan masalah-masalah kepercayaan (agama).
Pada  Pasal  2  Ayat  (1)  dinyatakan "atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal  33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal  sebagai  yang  dimaksud  dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, ter- masuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi dikuasai  oleh  negara,  sebagai  organisasi kekuasaan  seluruh  rakyat".  Pada  Ayat  2 disebutkan  bahwa  hak  menguasai  dari negara  termaksud  dalam  Ayat  I  Pasal  ini memberi  wewenang  untuk:  (a)  mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, peng- gunaan,  persediaan,  dan  pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b)
1 Heru  Nugroho,  1999,  ”Reformasi  Politik Agraria  (Mewujudkan  Pemberdayaan  Hak-Hak Rakyat Atas Tanah)”, Makalah Seminar Nasional Pertanahan Pemberdayaan Hak-hak  Rakyat  Atas Tanah  ditinjau  dari  Aspek  Hukum,  Sosial, Politik,  Ekonomi,  Hankam,  Teknis,  Agama  dan Budaya,  Sekolah  Tinggi Pertanahan  Nasional,  25- 26 Februari 1999, Yogyakarta, hal. 1.
menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa;  (c) menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan  hukum  yang  menge- nai  bumi,  air  dan  ruang  angkasa.  Pada Ayat  3  disebutkan  bahwa  wewenang yang  bersumber  pada  Hak  Menguasai Negara  tersebut  pada  Ayat  2  Pasal  ini digunakan  untuk  mencapai  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat  dalam  arti kebangsaan,  kesejahteraan  dan  kemer- dekaan  dalam  masyarakat  dan  negara hukum  Indonesia  yang  merdeka,  ber- daulat, adil dan makmur.
Tujuan utama dari Hak Menguasai  Negara  adalah  untuk  men- capai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  dalam  arti  kebangsaan,  kesejah- teraan dan kemerdekaan dalam masyarakat  dan  negara  hukum  se- bagaimana di amanatkan  Pasal 2 Ayat (3) UUPA. Pelaksanaan Hak  Mengua- sai  Negara  berada  pada  wewenang Presiden  sebagai  mandataris  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  dibantu  oleh Menteri-Menteri  dengan  jajaran  apa- raturnya  sampai  di  tingkat  Propinsi, Kabupaten/Kotamadya,  Kecamatan  dan Desa/Kelurahan. Menurut Pasal 2 Ayat (4) UUPA penyelenggaraan Hak
Menguasai Negara dapat didelegasikan kepada  daerah  dan  bahkan  pada komunitas adat yang masih kuat keyakinan norma-norma adatnya.
Dalam pelaksanaannya, Hak
Menguasai  Negara  ini  seringkali  di- salahgunakan  oleh  para  birokrat  dan pengambil  kebijakan.  Contohnya  adalah masalah  persewaan  tanah  negara  yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah  yang selanjutnya  disingkat  PEMDA,  ternyata
masih  banyak  dilakukan  oleh  aparat PEMDA.  Padahal  di  dalam  UUPA  per- sewaan tanah negara yang belum dilekati suatu  alas  hak,  dilarang  untuk  di- sewakan  maupun  dialihkan  kepada pihak lain.
Rumitnya  masalah  pengaturan hak atas tanah  yang dikuasai oleh negara ini  sebenarnya  sudah  diatur  dalam berbagai  kebijakan  pertanahan  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah.  Contoh- nya  yaitu  berdasarkan  keputusan  dari Departemen Agraria No Ka.3/I/I tanggal  1  Maret  1962  perihal  Status
Tanah Kotapraja/Kabupaten yang dimilikinya  berdasarkan  UUPA,  maka mengenai  tanah-tanah  yang  sebelum berlakunya UUPA dipunyai oleh Kotapraja-Kotapraja  atau  Kabupaten- Kabupaten  dengan  hak  egeindom  akan diberikan  "hak beheer ".  Kemudian apabila  berkas-berkas  tanah  tersebut tidak  lengkap,  maka  bisa  dilakukan permohonan  hak  seperti  yang  diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  yang  selanjutnya  disingkat PMDN  No.  1  Tahun  1975  beserta  pen- jelasannya  tentang  pedoman  mengenai penetapan uang pemasukan,  uang  wajib tahunan  dan  biaya  administrasi  yang bersangkutan  dengan  pemberian  hak- hak  atas  tanah  negara.  Juga  diatur mengenai  tata  cara  permohonan  dan penyelesaian pemberian hak atas bagian-bagian  tanah  hak  pengelolaan serta pendaftarannya yang tertuang dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  1 Tahun 1977 beserta penjelasannya. PMDN  No.  1 Tahun  1977  ini  bertujuan untuk  merespon  hasil-hasil  pemba- ngunan  yang  telah  dicapai.  Pem- bangunan  tersebut  tentu  saja  memer- lukan  penyediaan  tanah  dalam  jumlah
yang  sangat  luas.  Oleh  karena  itu setiap  jengkal  tanah  harus  dimanfaat- kan secara efisien dengan dilandasi asas- asas tata guna tanah.
Di  dalam  praktik  sehari-hari, biasanya  tanah-tanah  negara  yang  di- kuasai  oleh  PEMDA  tersebut  belum dilekati  dengan  hak  pengelolaan,  se- hingga tidak memungkinkan untuk diberikan  atau  dialihkan  kepada  pihak ketiga,  sedangkan  pihak  ketiga  yang menguasai  tanah  milik  PEMDA  ter- sebut  banyak  bekerjasama  dengan pihak PEMDA untuk melakukan upaya- upaya  hukum  dalam  rangka  memiliki tanah-tanah  tersebut.  Upaya  yang  di- lakukan oleh pihak ketiga dan PEMDA tersebut banyak dilakukan dalam bentuk  hubungan  hukum  melalui  per- janjian  sewa  menyewa,  perjanjian  ijin pemakaian  tanah,  perjanjian  ijin  peng- gunaan  tanah  yang  dikuasai  negara. Apapun  nama  pejanjian  tersebut, pada prinsipnya adalah per-janjian sewa menyewa  karena  pihak  yang  meman- faatkan  tanah  yang  dikuasai  oleh  negara tersebut diharuskan membayar uang sewa dalam jumlah tertentu.
Jika  dipelajari  tentang  hak-hak atas  tanah  khususnya  hak  sewa,  maka dalam  UUPA  tidaklah  dapat  kita ketemukan  secara  jelas  tentang  hal-hal yang  mengatur  mengenai  pengertian sewa  tersebut,  tetapi  dapat  diambil sebagai  suatu  petunjuk  dalam  Pasal  44 UUPA yang menyatakan:
(1) Seseorang  atau  suatu  badan  hukum mempunyai  hak  sewa  atas  tanah, apabila  ia  hendak  mempergunakan tanah  milik  orang  lain  untuk  keper- luan  bangunan,  dengan  membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa.
(2) Pembayaran  uang  sewa  dapat  di-
lakukan:
a. Satu  kali  atau  pada  tiap-tiap bulan tertentu;
b. Sebelum  atau  sesudah  tanah  di- pergunakan.
(3) Perjanjian  sewa  tanah  yang  di- maksud dalam pasal ini tidak boleh disertai  syarat-syarat  yang  mengan- dung unsur pemerasan.
Subyek  dari  hak  sewa  tersebut dapat kita temukan pada Pasal 45 UUPA yaitu :
1. Warga negara Indonesia;
2. Orang  asing  yang  berkedudukan  di Indonesia;
3. Badan-badan  hukum  yang  didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
4. Badan  hukum  asing  yang  mempunyai perwakilan di Indonesia.
Dari  rumusan  Pasal  44  UUPA tersebut,  maka  dapat  kita  simpulkan bahwa  persewaan  tanah  yang  dilakukan antara  para  pihak  tersebut  hanyalah diperbolehkan  apabila  tanah  yang  disewa- kan itu berstatus hak milik.
Jadi, apabila kita kaitkan dengan  Pasal  45  UUPA,  maka  Peme- rintah Daerah (PEMDA) tidak termasuk subyek  hukum  yang  dapat  menjadi pemegang  hak  sewa,  karena  PEMDA tidak  termasuk  suatu  badan  yang  dapat mempunyai hak milik atas tanah.
Hal  ini  dipertegas  lagi  oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun  1963,  yaitu  bahwa  badan- badan  hukum  yang  dapat  diberikan hak milik adalah:
1. Bank-bank  yang  didirikan  oleh Negara.
2. Perkumpulan-perkumpulan  kope- rasi  pertanian  yang  didirikan  ber- dasarkan  Undang-Undang  No.  79
Tahun 1958.
3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk  oleh  Menteri  Pertanian/ agraria  setelah mendengar  Menteri Agama.
4. Badan-badan  sosial  yang  ditunjuk oleh  Menteri  Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri sosial. 2
Oleh  sebab  itu,  tanah-tanah yang dikuasai PEMDA, tidak dapat di- benarkan  apabila  tanah-tanah  tersebut disewakan  pada  orang  lain  atau  pada pihak ketiga.
Oleh  karena  persewaan  tanah yang  dikuasai  oleh  PEMDA  secara yuridis  tidak  boleh  dilakukan,  maka biasanya  PEMDA  mengeluarkan  suatu Peraturan Daerah tentang "Ijin Pemakaian  Tempat-Tempat  Tertentu Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah".  Pada  prinsipnya  Peraturan Daerah  ini  mengatur  tentang  besarnya uang  sewa  yang  harus  dibayar  bagi  pihak yang  akan  mempergunakan  tanah  yang dikuasai  oleh  PEMDA.  Dalam  Peraturan Daerah  ini  walaupun  secara  substansial tidak disebut mengenai sewa menyewa,  tetapi  secara de  facto Peraturan  Daerah  ini  sama  saja  dengan aturan  yang  mengatur  mengenai  sewa menyewa  tanah.  Artinya  dalam  praktik sehari-hari,  tanah-tanah  yang  dikuasai oleh  PEMDA  tersebut  disewakan kepada pihak ketiga melalui perjanjian sewa  menyewa tanah. Peraturan  Daerah ini digunakan sebagai legitimasi terhadap  persewaan  tanah  yang  tidak diperbolehkan dalam UUPA. Hal  ini  tentu  saja  sangat bertentangan dengan asas "Lex Superior Derogat Lex Inferiors", artinya
2 Adrian Sutedi, 2007, Peralihan Hak Atas Tanah dan  Pendaftarannya ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,  hal. 63.
ketentuan  hukum  yang  lebih  tinggi akan  mengalahkan  ketentuan  hukum yang  ada  di  bawahnya.  Dengan  kata lain  ketentuan  hukum  yang  ada dibawah  tidak  boleh  bertentangan dengan  ketentuan  hukum  yang  di atasnya,  yaitu  Peraturan  Daerah  tidak boleh bertentangan dengan UUPA Tahun 1960.
Pengaturan  tentang  Persewaan Tanah  Negara yang  berbeda dengan ketentuan  Pasal  44  dan  45  UUPA  dapat ditemukan  dalam  Peraturan  Menteri Agraria  No.  6  Tahun  1959 juncto Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1959  tentang  Pemberian  dan  Pem- baharuan Beberapa Hak  atas Tanah serta Pedoman Mengenai Tata Cara Kerja bagi Pejabat-Pejabat  yang  Bersangkutan  pada Bab  IV  diatur  mengenai  Persewaan Tanah  Negara.  Intinya,  persewaan  tanah negara menurut Peraturan Menteri Agraria  No.  15  Tahun  1959  ini diperbolehkan.  Hal  ini  dinyatakan dalam Pasal  14  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Agraria  No.  15  Tahun  1959  yang menyatakan bahwa:
(1) Tanah-tanah  yang  boleh  disewakan menurut  ketentuan-ketentuan  dalam bab  ini  ialah  tanah-tanah  negara bebas:
a. yang  akan  diberikan  dengan  hak milik atau hak opstal sebelum hak itu  diperoleh  yang  bersangkutan atau  yang  menurut  peraturan- peraturan  yang  berlaku  dan/atau azas  yang  dianut  oleh  Pemerin- tah,  ataupun  karena  suatu  sebab lain  tidak  dapat  atau  sebaiknya tidak  diberikan  dengan  sesuatu hak  tersebut  diatas,  tetapi  boleh dipakai  untuk  sesuatu  keperluan tertentu  dengan  memungut  ganti
rugi;
b. yang  tidak  diperuntukkan  pe- nanaman tanaman tua;
c. yang luasnya maksimal 10 hektar.
(2) Apabila  luas  tanah  yang  dimohon lebih  dari  dalam  Ayat  (1)  di  atas, maka  haruslah  diminta  persetujuan Menteri Muda Agraria.
Dibolehkannya  persewaan  tanah negara ini juga dipertegas dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria No. 15  Tahun 1959,  yaitu  bahwa  yang  boleh  menyewa tanah-tanah  negara  tersebut  diatas  ialah baik  warga  negara  Indonesia  maupun orang  asing,  demikian  juga  badan-badan hukum,  satu  dan  lain  dengan  mengingat akan  keperluan  peruntukkannya,  pula ketentuan-ketentuan  yang  bersangkutan dengan  orang  asing  pada  umumnya  dan modal asing pada khususnya.
Apabila  dikaitkan  dengan  UUPA khususnya  pada  Pasal  50  Ayat  (2)  yaitu ketentuan-ketentuan  lebih  lanjut  menge- nai  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan, hak  pakai  dan  hak  sewa  untuk  bangunan diatur  dengan  peraturan  perundangan. Apa  yang  diatur  dalam  UUPA  barulah merupakan  ketentuan-ketentuan  pokok saja. 3 Dalam  Pasal  52  Ayat  (2)  dan  (3) disebutkan bahwa pada Ayat (2)
Peraturan  Pemerintah  dan  peraturan  per- undangan yang dimaksud dalam Pasal 19, 22, 24, 26, Ayat (1), 46, 47, 48, 49, Ayat (3)  dan  50  Ayat  (2)  dapat  memberikan ancaman  pidana  atas  pelanggaran  per- aturannya  dengan  hukuman  kurungan selama-lamanya  3  bulan  dan/atau  denda setinggi-tingginya  Rp.  10.000,-.  Pada Ayat  (3)  tindak  pidana  dalam  Ayat  (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.
3 Edy  Ruchiyat,  1999, Politik  Pertanahan Nasional  Sampai  Orde  Reformasi ,  Bandung: Penerbit Alumni, hal. 64.
Oleh  karena  sampai  sekarang belum  ada  ketentuan  lebih  lanjut  tentang hak  sewa  seperti  yang  diamanatkan  oleh Pasal  50  Ayat  (2)  UUPA  yaitu  berupa Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,
Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, maka agar tidak terjadi kekosongan  hukum,  pengaturan  tentang persewaan  tanah  negara  kembali  pada masa sebelum UUPA yaitu pada Peraturan Menteri Agraria No. 15  Tahun 1959.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  58  UUPA  yaitu  selama  peraturan- peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan- peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalam- nya  dan  hak-hak  atas  tanah,  yang  ada pada  mulai  berlakunya  undang-undang ini,  tetap  berlaku  sepanjang  tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan- ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.
Dari  uraian  diatas  dapat  diambil dua  hal  pokok,  yaitu  pertama  menurut ketentuan Pasal  44 dan  45 UUPA bahwa persewaan tanah Negara khususnya sewa untuk  bangunan dilarang karena  negara bukan  pemilik  tanah.  Kedua,  menurut Peraturan Menteri Agraria No. 15  Tahun 1959  pada  Pasal  14,  persewaan  tanah Negara diperbolehkan dengan  didukung oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50  Ayat  (2),  Pasal  52  Ayat  (2)  dan  (3) serta Pasal 58 UUPA.
Dualisme  pengaturan  yang  ber- beda  tentang  persewaan  tanah  negara  ini dalam  praktik  dapat  mengakibatkan kebingungan  dan  bahkan  dapat  meng- akibatkan konflik bagi para stake holders khususnya  pihak  Pemerintah  Daerah yang  mendapat  delegasi  dari  negara
untuk  menguasai  dan  mengelola  tanah- tanah  negara  tersebut  dan  pihak  ketiga yang menyewa tanah-tanah negara tersebut.  Apabila  kondisi  ini  dibiarkan terus  dan  tidak  diambil  suatu  solusi  atau penyelesaian  secara  normatif,  tentunya akan  berdampak  pada  penegakan  hukum di  Indonesia  khususnya  pada  hukum pertanahan.  Karena  tidak  jelas  mana hukum  yang  dipakai,  yaitu  apakah memakai  Pasal  44  dan  45  UUPA  atau memakai  ketentuan  dalam  Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1959 pada Pasal 14, dan  Pasal 50 Ayat (2), Pasal 52 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 58 UUPA.
Berkaitan uraian pada latar belakang,  maka  isu  hukumnya  adalah bagaimana  kedudukan  hukum  persewa- an  tanah  negara  dalam  hubungannya dengan  Hak  Menguasai  Negara;  dan bagaimana  pengaturan  lebih  lanjut tentang  persewaan  tanah  negara  dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
Untuk  menjawab  isu  hukum diatas,  maka  berdasarkan  konsep  Hak Menguasai Negara, negara dapat menen- tukan  macam-macam  hak  atas  sumber- sumber  agraria,  yang  dapat  diberikan kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang, baik  sendiri  maupun  bersama-sama dengan  orang  lain  serta  badan-badan hukum. 4
Dalam  Pasal  16  UUPA  dapat ditemukan  jenis  jenis  hak  atas  tanah sebagai  hak  primer,  seperti  hak  milik, hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan, dan  hak  pakai.  Dalam  perkembangan- nya  kemudian,  muncul  satu  jenis  hak lain di luar UUPA, yang dapat dimasuk-
4 Andik  Hardiyanto,  1998, Agenda  Land  Reform di  Indonesia  Sekarang, Bandung:  Konsorsium Pembaruan  Agraria  (KPA)  Bekerja  sama dengan INPI-Pact, hal. 40.
kan  dalam  kategori  hak  primer,  yaitu hak  pengelolaan 5 .  Dalam  Pasal  16 UUPA itu juga ditemukan hak sekunder  atas  tanah,  seperti  hak  sewa, hak usaha bagi hasil, hak gadai dan hak menumpang.
Subyek hukum yang dapat mempunyai  hak  atas  tanah  secara  luas dan  penuh  adalah  warga  negara Indonesia.  Untuk  yang  bukan  warga negara Indonesia ataupun Badan Hukum  Asing  yang  mempunyai  per- wakilan  di  Indonesia  dibatasi  haknya, yaitu hanya untuk hak sewa dan hak pakai saja.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa pengertian  dari  hak  atas  tanah  adalah hak yang memberikan wewenang kepada  seseorang  atau  Badan  Hukum yang  telah  memiliki  hak  atas  tanah miliknya,  baik  untuk  menggunakan, menjual,  menghibahkan,  menyewakan, menukarkan  ataupun  melakukan  per- buatan  hukum  yang  lain  atas  tanah miliknya tersebut.
Dalam  kaitannya  dengan  wewe- nang  negara  untuk  memanfaatkan  tanah, Barraclough mengatakan bahwa:
“ ownership of land, like that property, is essentially  a  sub-set  of  social  relations. It  implies  a  bundle  of  institusionalized rights  and  obligations  sanctioned  by custom  or  law  that  regulate  relationship among individuals, families, social group and  classes,  communities,  corporate entities  and  the  state  in  their  access  to land and its product ”. 6
5 A.P.  Parlindungan,  1991, Komentar  Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: C.V. Mandar Maju, hal. 47.
6 Solon  L.  Barraclough,  1998,  “Land  Reform  in Developing Countries: The Role of The State and Others  Actors”, Paper for  Agrarian  Conference Held  By  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  and Pusat  Penelitian  dan  Pembangunan  Pedesaan  dan
Pernyataan  tersebut  mengandung pengertian  bahwa  pemilikan  tanah  yang merupakan  bagian  dari  hubungan  social dalam  masyarakat,  mengandung  konse- kuensi  adanya  hak  dan  kewajiban  yang melembaga  yang  harus  ditaati  oleh individu,  keluarga  dan  kelas-kelas  sosial lain  dalam  masyarakat,  termasuk  oleh negara.  Sehingga  negara  tidak  boleh sewenang-sewenang dalam mengatur dan memanfaatkan  kepemilikan  hak  atas tanah  khususnya  yang  berkaitan  dengan fungsi  sosial  atas  tanah,  tetapi  harus menjunjung tinggi hak dan kewajibannya tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif  yang  mengkaji  dan menganalisis  kedudukan  hukum  per- sewaan tanah negara. Data diperoleh dari sumber  hukum  primer,  sumber  hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Data dianalisis  secara  kualitatif  dengan  meng- gunakan metode berfikir deduktif.

## Hasil dan Pembahasan Hak Atas Tanah Menurut UUPA
Menurut  ketentuan  Pasal  16 UUPA dikenal beberapa macam hak atas tanah,  di  antaranya  yang  penting  adalah Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan,  Hak  pakai,  Hak  Sewa,  Hak Membuka  Tanah  dan  Memungut  Hasil Hutan  dan  Hak-hak  lain  yang  tidak termasuk  dalam  hak-hak  tersebut  di atas  yang  akan  ditetapkan  dengan undang-undang  serta  hak  yang  sifatnya sementara  seperti yang  disebutkan dalam  Pasal  53  UUPA  yaitu  hak-hak yang  sifatnya  sementara  seperti  yang
Kawasan  (P3PK),  Universitas  Gajah  Mada, Yogyakarta, hal. 4.
dimaksudkan  dalam  Pasal  16  UUPA Ayat  (1)  Huruf  h  yaitu  hak  gadai,  hak usaha  bagi  hasil,  hak  menumpang,  dan hak  sewa  tanah  pertanian  diatur  untuk membatasi  sifat-sifatnya  yang  berten- tangan  dengan  undang-undang  ini  dan hak-hak  tersebut  diusahakan  hapusnya dalam waktu yang singkat.
Sedangkan  mengenai  pelimpah- an  wewenang  pemberian  Hak  Atas Tanah,  menurut  UUPA  telah  ditegas- kan  bahwa  soal  agraria  menurut  sifat- nya  dan  pada  asasnya  merupakan  tugas- tugas  Pemerintah  Pusat.  Oleh  karena itu  pelimpahan  wewenang  pemberian hak  atas  tanah  yang  dilimpahkan  oleh Pemerintah  Pusat  kepada  pejabatnya  di daerah  ini  dijalankan  dalam  rangkaian kebijaksanaan  dekonsentrasi.  Menurut Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 yang  sekarang  dirubah  oleh  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  dekonsentrasi artinya  adalah  pelimpahan  wewenang dari  Pemerintah  kepada  Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah..
Pelimpahan  wewenang  inilah yang  menjadi  landasan  yuridis  atas tindakan  hukum  PEMDA  dalam  hal melakukan  perjanjian  sewa  menyewa terhadap tanah yang dikuasainya.
Khusus tentang hak sewa untuk bangunan  diatur  dalam  Pasal  44  UUPA yaitu  hak  yang  dipunyai  seseorang atau  badan  hukum  atas  tanah  yang memberikan  wewenang  kepada  pe- megangnya untuk mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan  dengan  membayar  kepada pemiliknya sejumlah uang sewa.
Menurut  pasal  ini  yang  dapat disewakan  hanyalah  tanah  hak  milik,
karena  hanya  pemilik  tanahlah  yang dapat  menyewakan  tanahnya.  Negara yang  mendelegasikan  kepada  Pemerin- tah  adalah  termasuk  Badan  Hukum yang  tidak  mempunyai  hak  milik  atas tanah,  sehingga  tidak  dapat  menyewa- kan tanah 7 .
Hal  senada  diungkapkan  oleh Harsono,  hanya  pemilik  tanahlah  yang dapat  menyewakan  tanahnya  sehingga negara  yang  hanya  mempunyai  hak menguasai  terhadap  sumber  daya  alam khususnya  tanah  tidak  dapat  menyewa- kan tanahnya. 8
Terjadinya hak sewa dikarenakan konversi dan perjanjian. Menurut UUPA hak  sewa  hanya  dapat  diberikan  oleh pihak  pemilik  tanah.  Untuk  itu  diper- lukan  adanya  suatu  perjanjian  antara pihak  pemilik  dan  penyewa.  Selain  itu hak  sewa  yang  masih  berlaku  atas tanah-tanah  yang  dikonversi  menjadi hak  milik  walaupun  tidak  diatur  dalam UUPA,  dapat  dikonversi  menjadi  hak sewa  untuk  bangunan  atau  sewa  tanah pertanian.

## Perbandingan  Konsep  tentang  Tanah di Beberapa Negara Anglosaxon
Di Singapura, berdasarkan Pasal 4 Land  Title  Act Tahun  1970  dirumuskan bahwa tanah adalah:
“the  surface  of  any  defined parcel  of  the  earth,  and  all substances  therunder  and  so much  of  the  column  of  air  above the  surface  as  is  reasonably necessary  for  the  proprietors  use
7 Iman Soetiknjo, 1990, Politik Agraria Nasional (Hubungan  Manusia  Dengan  Tanah  yang Berdasarkan  Pancasila), Yogyakarta:  Gajah Mada University Press, hal. 82.
8 Boedi  Harsono,  1971, Undang-Undang  Pokok Agraria (Sedjarah Penjusunan Isi dan Pelaksanaanja) , Jakarta: Djambatan, hal. 295.
and  enjoyment,  and  include  any estates  or interest in land and all vegetation  growing  thereon  and structure affixed thereto.”
Di  Malaysia  dalam  Pasal  5 National  Code  Malaysia  Tahun  1965, dinyatakan  bahwa  pengertian  tanah ( land ) meliputi:
1. that  surface  of  the  earth  and  all substances forming that surface;
2. the  earth  below  the  surface  and  all subtnaces therein;
3. all  vegetation  and  other  natural products,  whether  or  not  requiring the  periodical  application  of  labour to  their  production,  and  whether  on or below the surfaces;
4. all  things  attached  to  the  earth  or permanently  fastened  to  anything attached  to  the  earth,  whether  on  or below the surface;
5. land cover by water .
Di  Australia  (negara  bagian New  South  Wales)  sekarang  ini,  konsep hukum  tentang  tanah  atau land adalah suatu  areal  dari  ruang  tiga  dimensi  yang berada  pada,  di  atas  dan  di  bawah permukaan bumi. Hal ini dijelaskan oleh Peter Butt: 9 “ Ultimately,  as  a  juristic  concept “land”  is  an  area  of  three- dimensional  space,  its  position identified by natural or imaginary points located by reference to the earth  surface.  This  space  may  be on  the  earth  surface,  or  above  it or  below  it;  or  it  may  be  on  the surface,  but  extend  also  from below to the surface to above it. It may  be  avoid,  for  any  three- dimensional  quantum  of  the
9 Peter  Butt,  1996, Land  Law ,  Edisi  Ketiga, Sydney:  Penerbit  LBC  Information  Services,  hal. 10-11.
airspace can be “land”; or it may have  contents.  If  it  has  contents that  are  fixed  in  position,  those fixed  contents  are  part  of  the “land”.  But  the  “land”  is  more than  those  fixed  contents.  The contents  of  the  space  may  be physically  severed,  destroyed  or consumed,  but  the  space  itself, and  so  the  land  remains.  In  this sense,  land  is  indestructible.  It  is also  immovable,  as  distinct  from chatells, which are movable .”
Perbedaan  pengertian  hak  atas tanah  tersebut  dengan  Negara-negara anglosaxon  itu  terletak  pada  status bangunan  ( contsruction )  dan  tanaman ( plantation )  yang  ada  di  atas  tanah tersebut, serta status kekayaan alam yang terkandung  di  bawah  permukaan  bumi.
Di  samping  itu  juga  dibedakan  tentang status  benda-benda  yang  di  atas  per- mukaan  atau  di  bawah  permukaan  itu merupakan  satu  kesatuan  atau  terpisah dengan tanah.
Khusus  dalam  hal  kepemilikan tanah,  dalam  hukum  tanah  di  negara- negara Anglosaxon terdiri atas:
1. Hak  Milik  Raja  ( crown  land )  atau Hak  Milik  Negara  ( state  land )  bagi negara yang bukan berbentuk kerajaan lagi.
2. Hak-hak  perorangan,  yang  secara sederhana  meliputi freehold  estate (yang  tidak  pasti  jangka  waktunya, seperti fee simple atau life  estate dan leasehold  estate (yang  sering  disebut lease ). 10
Dari  hirarki  hukum  tanah  di negara Anglosaxon tersebut dapat disimpulkan  bahwa  Raja  atau  Negara
10 Oloan Sitorus, 2004, Kapita Selekta Perbandingan  Hukum  Tanah ,  Yogyakarta:  Mitra Kebijakan Tanah, hal. 35-36.
dapat  memiliki  hak  atas  tanah  atau negara  dapat  disebut  sebagai  pemilik. Hal  ini  berbeda  dengan  keadaan  di Indonesia  yaitu  bahwa  negara  hanya bersifat  menguasai  terhadap  tanah-tanah yang dikelolanya tersebut.

## Pengertian tentang Sewa Menyewa
1. Sewa  Menyewa  Menurut  Hukum Adat
Hukum  Agraria  Nasional  khusus- nya  yang  mengatur  tentang  sewa  tanah, pada  prinsipnya  sebagian  diambil  dari hukum  adat  yang  telah  disaneer. 11 Hal ini  senada  diungkapkan  oleh  Achmad Sodiki  yaitu  esensi  dari  hukum  adat dinyatakan  sebagai  dasar  bagi  hukum positif  agraria  nasional  adalah  meng- andung  pengertian  bahwa  moralitas  yang terdapat  dalam  hukum  adat  harus dijadikan  landasan  dalam  penyusunan hukum  negara,  karena  bagaimanapun juga  hukum  adat  yang  hidup  merupakan cerminan moralitas rakyat Indonesia. 12
Dalam hukum adat, sewa menyewa  tidak  dijelaskan  secara  ter- perinci  karena  hanya  dilakukan  secara lisan  oleh  para  pihak.  Tetapi  pada prinsipnya  orang  asing  (artinya  bukan anggota  persekutuan  hukum)  hanya diperbolehkan mengerjakan tanah dengan  persetujuan  persekutuan  hukum. Orang  asing  yang  diberi  ijin  itu  harus memberikan  sesuatu  biaya  (misalnya sewa  bumi,  sewa  hutan,  bunga  padir) atau  sesuatu  pemberian  tanda  peng- hormatan hak ulayat persekutuan
11 Adrian  Sutedi,  2007, Peralihan  Hak  Atas Tanah  dan  Pendaftarannya ,  Jakarta:  Sinar Grafika, hal. 71.
12 Achmad Sodiki, 1999, “Politik Hukum Agraria: Unifikasi  ataukah  Pluralisme  Hukum” , Jurnal Arena  Hukum ,  No.  8  Juli  1999,  FH-UNIBRAW, Malang, hal. 5.
hukum. 13

## 2. Sewa  Menyewa  Menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Sewa  menyewa  diatur  dalam Pasal  1548  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu persetujuan dengan  mana  pihak  yang  satu  meng- ikatkan  dirinya  untuk  memberikan kepada  pihak  yang  lainnya  kenikmatan dari  sesuatu  barang,  selama  waktu  ter- tentu  dan  dengan  pembayaran  dari sesuatu,  yang  oleh  pihak  tersebut belakangan  ini  disanggupi  pembayaran- nya.
Dari  perkataan  sewa  menyewa menunjukkan  bahwa  dari  pihak  satu menyerahkan  barangnya  untuk  dinikmati oleh  pihak  lain  sedangkan  kewajiban pihak  yang  terakhir  ialah  membayar harga  sewa.  Dengan  sendirinya  barang yang  diserahkan  tidak  untuk  dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  asas sewa  menyewa  adalah  bersifat  konsen- suil.  Dengan  demikian  sewa  menyewa merupakan suatu persetujuan yang bersumber  pada  hukum  perjanjian    dan terikat  dengan  syarat-syarat  sahnya  per- janjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata.
Di  dalam  masalah  sewa  me- nyewa  tidak  terlepas  dari  masalah resiko.  Resiko  ini  dipikul  oleh  pemilik barang,  yaitu  oleh  pihak  yang  me- nyewakan.  Menurut  Hukum  Perjanjian, resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian  yang  disebabkan  oleh  suatu peristiwa  yang  terjadi  di luar kesalahan- kesalahan  satu  pihak,  yang  menimpa
13 R.  Susanto,  1980, Hukum  Pertanahan (Agraria), Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 24.
barang  yang  menjadi  obyek  dari  suatu perjanjian. 14
Jika  si  penyewa  memperguna- kan  barang  yang  telah  disewa  untuk keperluan  lain  daripada  tujuannya,  atau untuk keperluan sedemikian rupa sehingga dapat menerbitkan suatu keraguan  kepada  pihak  yang  me- nyewakan,  maka  pihak  ini  menurut hukum  dapat  meminta  pembatalan sewanya (Pasal 1561 KUH Perdata).
Apabila  sewa  tersebut  dibuat dengan  tertulis,  maka  sewa  itu  berakhir demi  hukum  apabila  waktunya  telah lampau, tanpa diperlukan pemberitahuan untuk  hal  tersebut.  Di  samping  itu, dalam  sewa  menyewa  tidak  sekali-kali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun pihak yang menyewa (Pasal 1575 KUH Perdata).

## 3. Sewa Menyewa Menurut UUPA
Undang-Undang  Pokok  Agraria
(UUPA)  memuat  ketentuan  pokok mengenai  hak  sewa  yaitu  terdapat dalam  Pasal  44  dan  Pasal  45.  Di samping  pasal  tersebut,  di  dalam  Pasal 50  Ayat  (2)  diatur  juga  ketentuan tentang  hak  sewa  untuk  bangunan. Akan  tetapi  sampai  saat  ini  peraturan pelaksana  yang  lengkap  mengenai  hak sewa tersebut belum ada.
Pasal-pasal  di  dalam  KUH Perdata  yang  mengatur  tentang  sewa menyewa  tanah  dianggap  tidak  berlaku lagi sejak berlakunya UUPA,  walaupun UUPA  tidak  dengan  tegas  mencabut- nya.  Hal  ini  untuk  mencegah  adanya dualisme  hukum  yang  akan  berten- tangan dengan jiwa UUPA.
14 R.  Subekti,  1987, Hukum  Adat  di  Indonesia dalam Yurisprodensi Mahkamah Agung, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 92.
Hak  sewa  sebenarnya  me- rupakan  hak  pakai,  tetapi  karena  sifat- sifatnya khusus maka disebut tersendiri. Sebagai hak atas tanah,  maka hak sewa memberi  wewenang  untuk  memper- gunakan  tanah  yang  dalam  hal  ini  tanah milik orang lain atau pihak lain.
Di dalam UUPA walaupun tidak jelas  diatur  mengenai  ciri-ciri  hak sewa,  tetapi  menurut  Perangin  dapat kita  sebutkan  ciri-ciri  hak  sewa  tersebut sebagai berikut 15 : a. Tujuan penggunaan tanah yang disewakan  itu  sifatnya  sementara, artinya  jangka  waktunya  tersebut adalah sementara.
b. Umumnya hak sewa sifatnya pribadi  dan  tidak  diperbolehkan untuk  dialihkan  kepada  pihak  lain ataupun  untuk  menyerahkan  ke- pada  pihak  ketiga  dalam  hubung- an  sewa  dengan  pihak  penyewa, tanpa seijin pemilik tanah.
c. Sewa  menyewa  dapat  diadakan dengan ketentuan bahwa jika penyewa  meninggal  dunia  hubungan akan putus.
d. Hubungan sewa tidak akan terputus dengan dialihkannya hak milik yang bersangkutan kepada pihak lain
e. Hak  sewa  tidak  dapat  dijadikan jaminan  utang  dengan  dibebani tanggungan.
f. Hak  sewa  dapat  dilepaskan  oleh  pihak yang menyewa.
g. Hak  sewa  tidak  termasuk  golongan hak-hak  yang  didaftar  menurut Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun 1997.
15 Effendi  Perangin,  1986, Hukum  Agraria  di Indonesia  (Suatu  Telaah  dari  Sudut  Pandang Praktisi Hukum), Bandung: Alumni, hal. 298.
Jangka  waktu  mengenai  hak sewa  dalam  UUPA  tidak  diatur  secara mendetail.  Begitu  juga  dengan  luas tanah  yang  boleh  di  lekati  dengan  hak sewa untuk bangunan juga tidak disebut dalam  UUPA.  Untuk  tanah  bangunan ini,  peraturan  lain  pun  tidak  mengatur secara  jelas.  Sedangkan  untuk  tanah pertanian,  jumlah  luas  tanah  yang dikuasai  oleh  hak  sewa  terkena ketentuan  maksimum  seperti  yang ditetapkan berdasarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960.
Hak  sewa  juga  dapat  terjadi karena  konversi  dan  perjanjian  antara pemilik  tanah  dengan  orang  yang menyewa.  Dengan  adanya  hubungan sewa menyewa yang konkrit, maka hal yang  telah  para  pihak  perjanjikan  itu, berlaku  juga  sebagai  hukum  yang mempunyai  akibat  hukum  mengikat para pihak tersebut.

## 4.   Penguasaan Tanah oleh Negara
Pengertian  penguasaan  tanah oleh  negara,  secara  khusus  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah- tanah  Negara,  yaitu  pengertiannya adalah  suatu  wewenang  yang  ada  pada Kementrian Dalam Negeri untuk menyerahkan penguasaan kepada suatu
Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra  untuk  keperluan  melaksana- kan  kepentingan  tertentu  atau  menye- lenggarakan kepentingan daerahnya termasuk pula pengawasannya. Sedang- kan  pengertian  dari  tanah  negara adalah  tanah  yang  dikuasai  penuh oleh negara dan wewenangnya diserahkan  kepada  Kementrian  Dalam Negeri yang akhirnya diserahkan kepada  Jawatan  atau  pada  daerah
Swatantra.
Tanah  penguasaan  yang  diserah- kan  kepada  Kementrian,  Jawatan  dan Daerah Swatantra tersebut akan diberikan  dengan  Hak  Penguasaan (Beheer  Recht). Setelah  berlakunya UUPA hak  penguasaan dimaksud menurut Peraturan Menteri Agraria No.
9 Tahun 1965 akan dikonversi menjadi hak  pengelolaan  dan  hak  pakai,  serta dapat  juga  melalui  cara  permohonan hak yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977.
Penguasaan tanah oleh negara ini sebenarnya  bersumber  pada  Pasal  33 Ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  yaitu bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat. Kemudian,  dalam  penelitian  ilmiah Seksi  Agraria  UGM  menyimpulkan bahwa  hak  negara  atas  wilayahnya sebaiknya  adalah  berupa  'hak  me- nguasai".  Jadi  bukan  hak  untuk  me- miliki. 16 Hal  ini  tidak  bertentangan dengan  hak  ulayat  yang  dikenal  dalam hukum  adat.  Hak  Menguasai  Negara tersebut diatur pada UUPA 1960 Pasal 2 Ayat  (4)  yang  pelaksanaannya  di- kuasakan  kepada  daerah  Swatantra  dan masyarakat-masyarakat hukum adat.
Daerah-daerah  Swatantra  yang sekarang  dikenal  sebagai  daerah  ting- kat  II  Kabupaten/Kota  dan  masyarakat- masyarakat  hukum  adat  masih  dapat melaksanakan  hak  ulayat  dan  hak-hak serupa  itu  sepanjang  menurut  ke- nyataannya  masih  ada  serta  dapat
16 Iman Soetiknjo, 1990, Politik Agraria Nasional (Hubungan  Manusia  Dengan  Tanah  yang Berdasarkan  Pancasila), Yogyakarta:  Gajah Mada University Press, hal. 44.
melaksanakan  Hak  Menguasai  Negara yang  dikuasakan  kepada  daerah-daerah tersebut.
Berdasarkan  wewenang  yang terdapat  pada  Pasal  2  Ayat  (4)  UUPA, maka  wewenang  yang  diperoleh  dari Hak  Menguasai  Negara  tersebut  di tingkat pusat berada di tangan Pemerintah.  Wewenang  ini  sebagian dilimpahkan  kepada  pejabat  daerah sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  di daerahnya  masing-masing  untuk  mem- bantu  kelancaran  pembangunan  di daerah.  Dalam  pelaksanaannya,  tugas keagrariaan tetap dilakukan oleh Instansi Agraria di masing-masing daerah  atas  nama  Kepala  Daerah.
Khusus  untuk  penguasaan  tanah-tanah negara diatur dalam Peraturan Pemerintah  No.  8  Tahun  1953,  sedang- kan  pelimpahan  wewenang  tersebut diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972.

## Kesimpulan
Persewaan  tanah  yang  obyeknya adalah tanah negara merupakan
perbuatan  yang  bertentangan  dengan hukum  karena  negara  bukan  lah  pemilik tanah.  Negara  hanya  punya  hak  terhadap tanah  melalui  hak  menguasai  negara  dan yang berhak menyewakan tanah hanyalah pemilik tanah.
Terdapat  penyelundupan  hukum terhadap persewaan tanah negara ini yaitu melalui  pembentukan  Peraturan  Daerah yang isinya adalah tentang ijin penggunaan  atau  ijin  pemakaian  tanah negara, yaitu pihak ketiga dapat menggunakan  tanah  negara  tetapi  pihak ketiga tersebut haruslah membayar sejumlah  uang.  Menurut  penulis  hal  ini sama  saja  dengan  menyewakan  tanah
negara  dimana  pihak  ketiga  membayar sejumlah uang tertentu ke kas negara atau daerah.

## Daftar Bacaan
Undang-Undang Dasar RI (Amandemen I – IV).
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
Undang-Undang  No.  10  Tahun  2004 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1958 tentang  Peralihan  Tugas  dan wewenang Agraria.
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi,
DanPemerintahan  Daerah  Kabu- paten/Kota
Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun  2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963
tentang Penunjukkan Badan- Badan Hukum yang Dapat
Mempunyai  Hak  Milik  Atas Tanah. Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  1953 dan
Penjelasannya tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.
Keputusan  Presiden  No.  34  Tahun  2003,
Tanggal  31  Mei  2003  tentang Kebijakan  Nasional  di  Bidang Pertanahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)  No.  7  Tahun  1997 tentang Pengeloaan Barang Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)  No.  1  Tahun  1977 tentang  Tata  Cara  Permohonan dan  Penyelesaian  Pemberian  Hak Atas  Bagian-Bagian  Tanah  Hak
Pengelolaan dan Pendaftarannya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)  No.  1  Tahun  1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang  Wajib  Tahunan  dan  Biaya Administrasi  yang  Bersangkutan dengan  Pemberian  Hak  Atas Tanah Negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)  No.  6  Tahun  1972 tentang  Pelimpahan  Wewenang Pemberian hak Atas Tanah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No.5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata  Cara  Pemberian  Hak  Atas Tanah. Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  14 Tahun  1982  tentang  Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai  Pemindahan  Hak  Atas Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria  No.  6  Tahun 1959  tentang  Pemberian  dan Pembaharuan  Beberapa  Hak  Atas Tanah  Serta  Pedoman  Mengenai Tata  Cara  Kerja  Bagi  Pejabat- Pejabat Yang Bersangkutan.
Peraturan  Menteri  Agraria  No.  15  Tahun 1959  tentang  Pemberian  dan Pembaharuan  Beberapa  Hak  Atas Tanah  Serta  Pedoman  Mengenai
Tata  Cara  Kerja  Bagi  Pejabat-
Pejabat Yang Bersangkutan.
Peraturan  Menteri  Agraria  No.  9  Tahun 1965 tentang Pelaksanaan
Konversi  Hak  Penguasaan  atas Tanah  Negara  dan  Ketentuan tentang  Kebijaksanaan  Selanjut- nya.
Keputusan  Menteri  Agraria  Tanggal  1 Maret 1962, No. Ka.3/1/1. tentang Status  Tanah  Kotapraja/Kabupa- ten yang Dimilikinya Berdasarkan UUPA.
Surat Dirjen Agraria/Departemen Dalam  Negeri  No.  Ba.8/180/8/72 tanggal  8  Agustus  1972  tentang Pelaksanaan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972.
Barraclough,  Solon,  L.,  1998,  ”Land Reform  in  Developing  Countries: The Role of The State and Others Actors”, Paper for  Agrarian Conference  Held  By  Konsorsium Pembaruan  Agraria  and  Pusat
Penelitian dan Pembangunan Pedesaan  dan  Kawasan  (P3PK), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Hardiyanto,  Andik,  1998, Agenda  Land Reform  di  Indonesia  Sekarang,
Bandung:  Penerbit  Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Bekerja sama dengan INPI-Pact. Harsono,  Boedi,  1971, Undang-Undang Pokok
Agraria (Sedjarah
Penjusunan  Isi  dan  Pelaksan-
aanja), Jakarta: Penerbit Djambatan.
______, 1983, Hukum Agraria Indonesia (Himpunan  Peraturan  Peraturan Hukum  Tanah), Jakarta:  Penerbit Djambatan.
Nugroho,  Herum,  1999,  ”Reformasi Politik Agraria (Mewujudkan Pember-dayaan  Hak-Hak  Rakyat Atas  Tanah)” ,  Makalah Seminar
Nasional Pertanahan Pember- dayaan  Hak-hak  Rakyat  Atas Tanah ditinjau dari Aspek
Hukum,  Sosial,  Politik,  Eko- nomi,  Hankam,  Teknis,  Agama dan  Budaya,  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional, 25-26 Februari 1999, Yogyakarta.
Parlindungan, A.P., 1991, Komentar Atas Undang-Undang  Pokok  Agraria,
Bandung: Penerbit  C.V.  Mandar Maju.
Peter Butt, 1996, Land Law , Edisi Ketiga, Sydney:  Penerbit  LBC  Infor- mation Services.
Perangin, Effendi, 1986, Hukum  Agraria di  Indonesia  (Suatu  Telaah  dari Sudut  Pandang  Praktisi  Hukum) , Bandung: Alumni.
Ruchiyat,  Edy,  1999, Politik  Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi , Bandung: Penerbit Alumni.
Soetiknjo,  Iman,  1990, Politik  Agraria Nasional  (Hubungan  Manusia dengan  Tanah  yang  Berdasarkan Pancasila), Yogyakarta:  Gajah Mada University Press.
Sitorus,  Oloan,  2004, Kapita  Selekta
Perbandingan Hukum Tanah , Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah. Sodiki,  Achmad,  1999, ”Politik  Hukum Agraria: Unifikasi ataukah
Pluralisme Hukum” , Jurnal Arena Hukum ,  No.  8  Juli  1999,  FH- UNIBRAW, Malang.
Suriasumantri,  Jujun  S.,  1990, Filsafat Ilmu, Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
Susanto,  R.,  1980, Hukum  Pertanahan (Agraria), Jakarta: Penerbit
Pradnya Paramita. Sutedi, Adrian, 2007, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti,  R.,  1987, Hukum  Adat  di Indonesia  dalam  Yurisprodensi Mahkamah Agung,
Jakarta:
Penerbit Pradnya Paramita.