## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1149-1161 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI  RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS
Adi Putra 1 , Hasim As’ari 2 ,  Adianto 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Correspondence Author: Adi.putra7538@grad.unri.ac.id Pekanbaru, 28291, Indonesia

## Abstract
This  paper  discusses  the  collaborative  governance  tourism  strategy  in  developing  tourist objects in North Rupat. Potential tourism objects in North Rupat are marine tourism, historical tourism, cultural tourism and nature tourism. In its implementation there are problems such as abrasion,  garbage,  and  accessibility.  This  study  uses  a  descriptive  qualitative  method.  The research location was conducted in North Rupat. Data collection techniques by observation and in-depth interviews. The data analysis technique uses the opinion of Miles Huberman and Saldana  (2014)  through  stages;  data  compaction,  data  presentation  (data  display),  and drawing  conclusions  or  verification  (conclusion  drawing  and  verification).  The  results  of  this study  are  that  there  is  tourism  potential  in  every  village  in  North  Rupat  Subdistrict.  The implementation  of  collaborative  governance  tourism  is  Principled  Engagement,  Shared Motivation, Capacity for Joint Action. Obstacles in implementing collaborative governance tourism  are  limited  human  resources,  tourism  development  coordination  is  implemented simultaneously.

## Keywords: Collaborative Governance, Tourism Development

## Abstrak
Makalah  ini  membahas  strategi collaborative  governance  tourism dalam  pengembangan objek  wisata  di  Rupat  Utara.  Potensi  Objek  Wisata  di  Rupat  Utara  adalah  Wisata  bahari, wisata  sejarah,  wisata  budaya  dan  wisata  alam.  Pada  pelaksanaanya  terdapat permasalahan seperti abrasi, sampah, dan aksesibilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  deskriptif.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Rupat  Utara.  Teknik  pengambilan  data dengan  cara  observasi  dan  wawancara  mendalam.  Teknik  analisis  data  menggunakan pendapat  miles  Huberman  dan  saldana  (2014)  melalui  tahapan;  pemadatan  data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat potensi pariwisata di setiap desa di Kecamatan Rupat  Utara. Pelaksanaan collaborative governance tourism adalah Principled Engagement,  Shared  Motivation (Motivasi  bersama) Capacity  for  Join  action (Kapasitas untuk aksi bersama). Kendala dalam pelaksanaan collaborative governance tourism adalah keterbatasan  sumber  daya  manusia,  koordinasi  pembangunan  pariwisata  dilaksanakan secara simultan.
Kata Kunci: Pengembangan Pariwisata; Tata Kelola Kolaboratif
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1149-1161                                              Adi Putra et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Pulau  Rupat  merupakan  salah  satu  wilayah  pesisir  yang  terletak  di  Kabupaten Bengkalis  Provinsi  Riau.  Pulau  ini  menyimpan  dan  memiliki  potensi  Daya  Tarik  Wisata  (DTW) sangat  potensial  dikembangkan,  mulai  dari  wisata  buatan,  wisata  budaya  maupun  wisata alam.  Potensi  DTW  pulau  rupat  meliputi  Wisata  alam  yang  terdiri  dari  wisata  bahari  dan wisata  mangrove.  Sedangkan  potensi  wisata  budaya  seperti etnotourism suku  akit  mandi safar, perkampungan nelayan dan desa Melayu yang menawarkan kehidupan suku Melayu perairan  Rupat.  Pembangunan  potensi  kepariwisataan  memerlukan  dukungan  multi  sektor dalam  pelaksanaan.  Mengingat  potensi  ini  dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah lebih luas dapat menjadi pengembangan ekonomi alternatif bagi warga.
Dalam kontek kebijakan pembangunan Pulau Rupat Pemerintah Pusat dalam membangun Pulau  Rupat  sebagai  salah  satu  destinasi  wisata  andalan  di  Indonesia  seyogiayanya didukung  oleh  kebijakan  pembangunan  pariwisata  di  Provinsi  Riau  dan  Kabupaten Bengkalis.
Penulis  melakukan  studi  dokumen  terkait  kebijijakan  arah  pembangunan kepariwisataan  Pulau  Rupat  dari  analisa  dokumen  Rencana  Induk  Pengembangan Pariwisata  Nasional  (RIPARNAS),  Rencana  Induk  Pengembangan  Pariwisata  Provinsi  Riau (RIPARPROV),  Rencana  Induk  Pengembangan  Pariwisata  Kabupaten  Bengkalis  (RIPARDA), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  dan  Rencana  Strategis  (RENSTRA)  Kabupaten  Bengkalis.  Dari dokumen  tersebut  penulis  menyimpulkan  bahwa  Pulau  Rupat  merupakan  wilayah  strategis pembangunan naasional.
Pada  dokumen  Riparnas  Pulau  Rupat  merupaka  Kawasan  Strategis  Pariwisata Nasional  (KSPN).  Pembangunan  terkait  daya  dukung  KSPN  telah  dilakukan  antara  lain:  1) aksesibilitas kawasan Pulau Rupat (betonisasi, turap dan pemecah gelombang), 2) Amenitas atau  daya  dukung  (Petunjuk  arah,  toilet  umum,  tempat  ibadah),  3)  Pengembangan  Even (Festifal mandi safar, Balimau, Bujang Dara dll), 4) Pengembangan DTW (Pembuatan papan nama  gapura).  Isu  kebijakan  lain  adalah  Pulau  Rupat  merupakan  wilayah  Rencana  Tata Ruang (RTR) Perbatasan. Kawasan ini memiliki fugsi salah satunya sebagai promosi wisata.
Namun  realitas  yang  ditemukan  dari  riset  tahun  sebelumnya  bahwa  derivate  kebijakan pembangunan  pariwisata  yang  secara  khusus  di  level  provinsi  maupun  level  kabupaten belum  muncul.  Pemerintah  Provinsi  Riau  dan  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  hanya mengandalkan  kebijakan  pemerintah  pusat  dan  kebijakan  RTRW  daerah  dalam  rangka membangun pariwisata di wilayah pesisir Pulau Rupat. Fakta empiris ini menunjukkan bahwa pembangunan  pariwisata  yang  dilakukan  di  wilayah  pesisir  Pulau  Rupat  belum  terwujud maksimal  sejak  diterbitkan  RIPARNAS.  Karena  pembangunan  pariwisata  harus  didukung dengan kesiapan aksesibilitas, amenitas dan atraksi wisata yang baik.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1149-1161 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54
Puteri,  dkk  (2022)  mengungkapkan  bahwa  ketiga  DTW  ini  menjadi  daya  tarik  bagi  Pulau Rupat apabila mampu dibangun dan dikembangkan secara maksimal. Mereka mengugkap terdapat  tiga  daya  dukung  pariwisata  belum  maksimal  dalam  pembangunan  yaitu;  1) aksesibilitas menuju DTW, 2) Keterbatasan lahan dalam pengembangan. Banyak lahan telah dikuasai  swasta,  perorangan  atau  masyarakat,  3)  Keterbatasa  APBD  dialokasikan  untuk pengembangan  Pulau  Rupat.  Rheza  (2019)  mengungkapkan  bahwa  pembangunan penunjang  sektor  kepariwisataan  belum  terlaksana  dengan  baik  diantaranya  sebagai berikut:  1)  terbatasnya  infrastruktur  (transportasi,  aksesibilitas,  fasilitas  pendungkung  lainnya,
2) Belum ada pelabuhan internasional, 3) kunjungan pariwisata rendah.
Pujiono  (2019)  melakukan  riset  tentang  kolaborasi  dalam Tourism  Collaborative Governance Objrk wisata Tanjung Lesung di Provinsi Banten menemukan adanya hubungan timbal  balik  antara  stakeholder  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  pariwisata  yang  optimal. Hubungan  tersebut  menjadi  sangat  kompleks  karena  masing-masing  stakeholder  memiliki kepentingan  yang  berbeda.  Melalui  kombinasi  kekuasaan,  kepentingan,  dan  pengaruh, membentuk  cluster  stakeholder  yang  menyebabkan  kolaborasi  dalam  posisi  yang  tidak seimbang. Beberapa pemangku kepentingan mendominasi pengelolaan dan lainnya hanya sebatas  sebagai  pendukung  bahkan  ada  yang  pasif.  Kondisi  ini  menghambat  komunikasi antar  pemangku  kepentingan  dan  koordinasi  antar  pemangku  kepentingan  dalam berkolaborasi.  Tata  kelola  kolaboratif  secara  konseptual  memang  ideal,  tetapi  dalam konteks berbagai tingkat pemangku kepentingan lintas sektor, teori ini perlu dikembangkan lebih lanjut.
Hasil  Pra  riset  dari  penulis  menemukan  data  sebagai  berikut;  1)  Daya  tarik  wisata pantai  lapin  bersifat  embrional.  Daya  dukung  kepariwisataan  belum  dibangun  secara maksimal, 2) Sumber daya manusia terkait kepariwisataan belum dikembangkan. Khususnya di  Rupat  Utara  belum  ada  kelompok  sadar  wisata  di  setiap  desa,  3)  Belum  ada  data kunjungan  wisatawan.  Namun  penulis  telah  melakukan  wawancara  pada  penggiat pariwisata,  menurut  mereka  tingkat  kunjungan  pada  hari  biasa  masih  rendah.  Kunjungan meningkat jika pemerintah daerah mengadakan event dilokasi tertentu.
Dari  permasalahan  diatas  perlu  penyelesaian  secara  holistik  mengingat  pariwisata  adalah fenomena  sosial  dan  ekonomi  yang  tumbuh  secara  signifikan  pada  skala  global.  Konteks pertumbuhan ini berarti tata kelola destinasi muncul sebagai topik penting. Pada tahun 2011, United  Nations  World  Tourism  Organization (UNWTO)  mengemukakan  bahwa  tata  kelola  di daerah tujuan wisata merupakan bidang yang perlu mendapat perhatian khusus. Dua tahun kemudian, pada tahun 2013, UNWTO mengusulkan definisi sebagai berikut:

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1149-1161                                              Adi Putra et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Tata  kelola  adalah  praktik  pemerintahan  yang  terukur,  yang  bertujuan  untuk mengarahkan  sektor  pariwisata  secara  efektif  pada  berbagai  tingkat pemerintahan  melalui  bentuk  koordinasi,  kolaborasi  dan/atau  kerja  sama  yang efisien,  transparan  dan  tunduk  pada  akuntabilitas,  yang  membantu  mencapai tujuan  kepentingan  bersama  yang  dimiliki  bersama  oleh  jaringan  aktor  yang terlibat dalam sektor tersebut, untuk mengembangkan solusi dan peluang melalui kesepakatan  berdasarkan  pengakuan  saling  ketergantungan  dan  tanggung jawab bersama (Duran, 2013:14).
Menurut  Emerson  dkk.  (2011),  tata  kelola  kolaborati f  didefinisikan  sebagai  “struktur pengambilan  keputusan  dan  manajemen  kebijakan  publik  yang  melibatkan  orang-orang secara  konstruktif  melintasi  batas-batas  lembaga  publik,  tingkat  pemerintahan,  dan/atau ruang publik, swasta, dan sipil untuk melaksanakan publik. tujuan yang tidak dapat dicapai dengan cara lain.” (Emerson dkk l., 2011:2). Definisi  ini mencakup kemitraan antara negara, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat.
Fennel  (1999)  dalam  Lokantara &  Rafi’I  (2017)  menerangkan  bahwa  pariwisata  par iwisata dipandang sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan seperti; komponen ekonomi, politik, sosial,  budaya  dan  lain  sebagainya.  Pariwisata  sebagai  sebuah  sistem  tidak  dapat dipisahkan  dari  sistem  lainnya  terjadi  hubungan interconnectedness atau  saling ketergantungan.  Begitu  pula  yang  diungkapkan  oleh  pitana  dan  gayatri  (2005)  bahwa terddapat aktor pariwissata yaitu; masyarakat, swasta dan pemerintah.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  perlu  melakukan  strategi  kolaborasi  dengan berbagai  stakeholders.  Sebab  keterlibatan  berbagai  stakeholders  dalam  pembangunan pariwisata  di  Pulau  Rupat  Utara  akan  membantu  percepatan  perwujudan  salah  satu destinasi  andalan  di  Indonesia.  Konsep  kolaborasi  yang  dilakukan  sering  dikenal  dengan istilah  collaborative  governance  yang  juga  telah  dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri Periwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  (Permenparenkraf)  Nomor  9  Tahun  2021  Tentang  Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
Permenparenkraf  ini  menjelaskan  bahwa  untuk  menciptakan  orkestrasi  dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran bussiness, government, community, academic, and media (BGCAM).
Makalah ini mempunyai tujuan untuk yaitu; 1) Bagaimana collaborative governance dalam pengembangan  objek  wisata  di  Rupat  Utara  Kabupaten  Bengkalis?,  2)  Faktor-Faktor  apa yang menghambat collaborative governance dalam pengembangan objek wisata di Rupat Utara  Kabupaten  Bengkalis?.  Manfaat  penelitian  bagi  pemerintah  daerah  adalah  dapat menjadi  alternatif  rujukan  pengambilan  kebijakan  terkait  pembengunan  kepariwisataan  di Pulau Rupat khususnya yang bersinggungan dengan collaborative governance.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1149-1161 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54

## METODOLOGI
Lokasi  penelitian  ini  adalah  di  Pulau  Rupat,  Kabupaten  Bengkalis.  Lokasi  ini  identik  dengan wilaah pesisir dan perbatasan antar negara. Selain itu pulau rupat memiliki isu menarik terkait pembangunan kepariwisataan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  kualitatif  ( qualitative  research ).  Bogdan  dan  Taylor  mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini  diarahkan  pada  latar  dari  individu  tersebut  secara  utuh  ( holistik )  (gunawan,2013:79).
Penulis  memilih  informan  dengan  metode  secara  purposif  (porposive  sampling).  Proposif sampling/Sampel bertujuan adalah metode pengambilan subjek bukan berdasarkan pada strata, random, atau wilayah, tetapi pada tujuan tertentu (Arikunto, 2013:9).
Teknik  pengumpulan  data  yaitu  observasi  yaitu Dalam  melaksanakan  pengamatan  ini sebelumnya  peneliti  akan  mengadakan  pendekatan  dengan  subjek  penelitian  sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian (Sugiyono,2006). Selain itu penulis melakukan  wawancara  mendalam.  Metode  wawancara  merupakan  bentuk  komunikasi verbal  atau  percakapan  dengan  maksud  memperoleh  informasi  dari  objek.  wawancara dilakukatn  oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara  yang  mengajukan  pertanyaan  dan pewawancara  yang  memberikan  jawaban  atas  pertanyaaan  tersebut  (Lexy  J.  Maleong, 2006:186).  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  mengacu  kepada  model  analisis  interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022) dengan kutipan berikut:
The  data  analysis  technique  used  refers  to  the  interactive  analysis  model  from  Miles, Huberman  &  Saldaña  (Milles  et  al.,  2014),  which  was  quoted  from  the  journal  (La  Ode Muhammad Elwan et al., 2022), namely The data is analyzed using several steps, namely analyzing the data with three steps: data condensation, presenting data (data display), and  drawing  conclusions  or  verification  (conclusion  drawing  and  verification).  Data condensation  refers  to  the  process  of  selecting,  focusing,  simplifying,  abstracting,  and transforming data .
Analisis  data  ini  digunakan  untuk  menjelaskan collaborative  governance dalam Pengembangan Objek Wisata di Rupat Utara Kabupaten Bengkalis, potensi kepariwisataan, permasalahan  pengembangan  kepariwisataan  dan  kendala  yang  dialami  dalam pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Rupat Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penulis  membahas  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terkait  isu-isu collaborative governance dalam  Pengembangan  Objek  Wisata  di  Rupat  Utara  Kabupaten  Bengkalis, potensi  kepariwisataan,  permasalahan pengembangan kepariwisataan dan kendala yang dialami dalam pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Rupat Utara.

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1149-1161                                              Adi Putra et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## Potensi Pembangunan Daya Tarik Wisata Rupat Utara dan Permasalahannya
Rupat  Utara  Mempunyai  potensi  destinasi  wisata  alam  dan  budaya  di  masing  masing desa.  Penulis  mengidentifikasi  potensi  pariwisata  beberapa  desa  di  Kecamatan  Rupat Utara.  Beberapa  potensi  pembangunan  daya  tarik  wisata  seperti  Kawasan  pariwisata bahari  dan  pantai  ( coasta l),  kawasan  wisata  alam  ( nature ),  Kawasan  wisata  budaya ( culture ) dan situs peninggalan sejarah ( heritage ). Berikut adalah potensi wisata menurut desa  di  Kecamatan  Rupat  Utara.  Syahria  dkk,  (2018)  di  kawasan  kawasan  KKPD  Rupat Utara  ditemukan  sebanyak  12  spesies,  kondisi  hutan  mangrove  masih  baik  dengan populasi sangat padat. Tingkat degradasi tergolong rendah. Potensi tersebut DTW dapat dikembangkan menjadi potensi pariwisata alam.
Penulis  membagi  potensi  daya  tari  wisata  di  setiap  Desa  dengan  dengan  hasil  yaitu;  1) Desa teluk Rhu terdapat wisata bahari pantai pesona, pantai teluk rhu, sedangkan wisata budaya adalah  budaya melayu dan kampung nelayan, 2) Desa kadur memiliki potensi budaya  melayu  dan  Klenteng  Vidya  Sagara,  3)  Desa  Tanjung  Medang  mempunyai potensi  wisata  bahari  Pantai  Tanjung  Medang,  budaya  Kelenteng  Cin  Heng  Kang  dan wisata alam Hutan Mangrove, 4) Desa Tanjung Punak terdapat DTW Pantai Tanjung Lapin, Mandi Safar, Tari Zapin Api , Hutan Mangrove, 5) Titi Akar terdapat DTW Kelenteng Cin Bu Kiong, Etnotourism Suku Akit, Sumur Bertuah, 6) Desa Hutan Ayu terdapat DTW Etnotourism Suku  Akit,  7)  Suka  Damai  terdapat  DTW  Pulau  Beting  Aceh,  8)  Desa  Puteri  Sembilan terdapat DTW Makam Puteri Sembilan, Pantai Bestari
Tabel 1 . Potensi Pembangunan Objek Wisata Kecamatan Rupat Utara
No. Nama Desa Objek Wisata Bahari Budaya Wiata Alam Heritage 1. Teluk Rhu - Pantai Pesona - Pantai Teluk Rhu, - Budaya Melayu - Kampung Nelayan - Mangrove - Menara api/merc usuar 2. Kadur - Budaya Melayu - Kelenteng Vidya Sagara 3. Tanjung Medang - Pantai Tanjung Medang - Kelenteng Cin Heng Kang - Suku AKit - Hutan Mangrove 4. Tanjung Punak - Pantai Tanjung Lapin - Mandi Safar - Tari Zapin Api - Hutan Mangrove - Sumur bertuah 5. Titi Akar - Kelenteng Cin Bu Kiong - Etnotourism Suku Akit - Sumur Bertuah 6. Hutan Ayu - Etnotourism Suku Akit 7. Suka Damai - Pulau Beting

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1149-1161 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54
Aceh - Pulau Babi 8. Puteri Sembilan - Pantai Besatari - Pantai Pasir Putih - Makam Puteri Sembilan - Makam Puteri Sembilan
Sumber: Hasil Olahan Penulis 2022
Tabel  1  menjelaskan  bahwa  Data  objek  wisata  Kecamatan  Rupat  Utara  terdapat banyak  kendala  dan  permasalahan  yang  dialami.  Dalam  aspek  wisata  bahari  beberapa pantai mengalami abrasi. Abrasi yang terjadi di pulau rupat dibeberapa lokasi teluk rhu, putri sembilan, tanjung medang. Ketiga pantai tersebut terdampak abrasi parah dengan laju 2-7 meter  per  tahun.  Pantai  tersebut  mengalami  tersebut  berhadapan  langsung  dengan  selat malaka dan mengalami hantaman ombak tinggi pada bulan November-Desember. Upaya penananggulangan  abrasi  sudah  dilakukan  sejak  tahun  2013  dengan  membangun  turap pantai  dan  pemecah  geombang  dibeberapa  lokasi.  Namun  kuatnya  hantaman gelombang laut beberapa titik turap saat ini telah mengalami kerusakan.
Permasalahan lain yang terjadi adalah belum ada pengelolaan sampah, sehingga banyak  sampah  bertebaran  dipantai,  dan  dijalan.  Akses  air  bersih  juga  menjadi  kendala, beberapa lokasi belum disaluri air bersih. Pendukung lain seperti akses internet ketersediaan listrik yang tidak stabil banyak dikeluhkan wisatawan.
Collaborative governance dalam Pengembangan Objek Wisata di Rupat Utara
Selain  fokus  kepada  penyiapan  infrastruktur  dalam  mendukung  pembangunan pariwisata di Pulau Rupat Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis perlu melakukan strategi kolaborasi dengan berbagai stakeholders. Sebab keterlibatan berbagai stakeholders dalam  pembangunan  pariwisata  di  Pulau  Rupat  Utara  akan  membantu  percepatan perwujudan  salah  satu  destinasi  andalan  di  Indonesia.  Konsep  kolaborasi  yang  dilakukan sering dikenal dengan istilah collaborative governance yang juga telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Periwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparenkraf)  Nomor 19  Tahun 2021 Tentang  Pedoman  Destinasi  Pariwisata  Berkelanjutan.  Permenpar  ini  menjelaskan  bahwa untuk  menciptakan  orkestrasi  dan  memastikan  kualitas  aktivitas,  fasilitas,  pelayanan,  dan untuk  menciptakan  pengalaman  dan  nilai  manfaat  kepariwisataan  agar  memberikan keuntungan  dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran bussiness, government, community, academic, and media.
Principled Engagement (Keterlibatan berprinsip)
Proses  kolaborasi  terungkap  bahwa  dalam  pengelolaan  pariwisata  memiliki  keterlibatan bersama  dari  pihak  dalam  melakukan  kerjasama  serta  kepentingan  untuk  bergabung dalam  kolaborasi.  Dalam  pengelolaan  periwisata  pantai  tanjung  lapin  melibatkan  pihak

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1149-1161                                              Adi Putra et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
masyarakat dalam hal ini kelompok sadar wisata.
Pemerintah  daerah  juga  melakukan  pengawasan,  pelatihan,  dan  mendengarkan berbagai  macam  kendala  yang  terjadi  dilapangan,  agar  pokdarwis  tersebut  bisa mengembangkan  dan  mengelola  dengan  baik  bagaimana  Wisata  pantai  tanjung  lapin bisa  jauh  lebih  baik  dari  pada  wisata  yang  ada  didaerah  lainnya.  Sikap  yang  ditunjukkan pemerintah  daerah  yaitu  Dinas  Pariwisata,  Kebudayaan,  Kepemudaan  dan  Olahraga Kabupaten  Bengkalis,  sudah  memberikan  kepercayaan  kepada  pokdarwis  agar  mereka dapat  secara  mandiri  serta  bisa  mengelolanya  dengan  baik.pemerintah  sangat  perhatian dengan  mendatangi  tempat  usaha  pariwisata  tersebut  sekaligus  sebagai  pengawasan sedangkan  kepada  masyarakat  dengan  cara  melibatkan  masyarakat  didalam  usaha pariwisata  dan  ikut  melibatkan  mereka  ke  dalam  program-program  yang  dilakukan  Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.
Melakukan  sebuah  kolaborasi  harus  memiliki  landasan  utama  yaitu  deliberasi  (diskusi bersama)  karena  hal  ini  dapat  menunjang  dalam  proses  kegiatan  kolaborasi.  Deliberasi dalam  suatu  proses  kolaborasi  adalah  sebuah  diskusi  bersama  dengan  actor  yang  terlibat dalam pengelolaan pariwisata pantai tanjung lapin Kecamatan Rupat Utara
Shared Motivation (Motivasi bersama)
Dalam  sebuah  kolaborasi  kepercayaan  bersama  sangat  penting  karena  proses pengelolaan  tidak  hanya  melibatkan  satu  pihak  saja  akan  tetapi  melibatkan  pihak  lain sehingga  dalam  pengelolaannya  kepercayaan  kepada  semua  pihak  harus  ada  untuk memperlancar  kolaborasi  yang  dilakukan  dalam  pengelolaan  pariwisata  pantai  tanjung lapin.  Kepercayaan  bersama  sangat  dibutuhkan  oleh  setiap  lembaga  yang  memiliki kepentingan untuk kenunjang kelancaran proses kolaborasi yang baik.
Peneliti  juga  mendapat  informasi  dari  ketua  pokdarwis  bahwa  untuk  membangun rasa  kepercayaan  yang  baik  perlu  dilakukan  dengan  menjaga  komunikasi  tetap  berjalan baik  itu  saat  mengelola  dan  mengerjakan  destinasi  wisata  pantai  tanjung  lapin.  Untuk mendorong dan memotivasi kami selalu melakukan evaluasi karena kesalahan yang ada di wisata pantai tanjung lapin ini selalu dibenahi dan diperbaiki selalu agar kedepannya lebih bagus. Untuk mendorong berkembangnya partisipasi  masyarakat dalam mengelola wisata pantai  tanjung  lapin  dapat  timbul  karena  akan  berdampak  dan  bermanfaat  seperti misalnya  dibidang  ekonomi,  sosial  budaya,  serta  bermafaat  bagi  lingkungan  disekitar tempat  wisata  pantai  tanjung  lapin.  Penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Shared Motivation (Motivasi Bersama) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten  Bengkalis  telah  memberikan  pelatihan,  pengawasan,  serta  bimbingan  agar pokdarwis  rupat  utara  ini  dapat  mengelola  dan  mengembangkan  wisata  pantai  tanjung lapin.
Proses terbentuknya rasa saling percaya tidak terlepas dari visi misi yang sama dalam

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1149-1161 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54
hal  ini  untuk  berkelanjutan  untuk  wisata  pantai  tanjung  lapin.  Selain  itu  kepercayan  juga terbentuk  dari  komunikasi  yang  baik  dan  dilakukan  secara  informal  yang  berkelanjutan antara  seluruh  pihak  sehingga  diharapkan  berdampak  pada  keterbukaan  masing-masing pihak  yang  terlibat  dalam  memberikan  prespektifnya  sehingga  tujuan  yang  dicanangkan diawal dapat dicapai untuk mengembangkan wisata pantai tanjung lapin.
Membangun  sebuah  kepercayaan  dan  motivasi  sangat  penting  karena kepercayaan  antar  aktor  merupakan  poin  awal  dari  proses  kolaborasi,  sebab  proses kolaborasi  tidak  hanya  pada  dialog  tatap  muka  tetapi  juga  membangun  kepercayaan antar  aktor.  Membangun  kepercayaan  menjadi  satu  fase  yang  digunakan  untuk membentuk  proses  saling  memahami  antara  berbagai  aktor  baik  itu  pemerintah,  swasta, dan  masyarakat  agar  terbentuknya  komitmen  untuk  menjalankan  kolaborasi  dalam mengembangkan wisata pantai tanjung lapin.
Capacity for Join action (Kapasitas untuk aksi bersama)
Dalam  membangung  pemahanan  bersama  dengan  pihak  kelompok  sadar  wisata hal  yang  dilakukan  dengan  melakukan  komunikasi  serta  mengadakan  evaluasi  terhadap kegiatan  yang  telah  dilakukan  juga  menghargai  tugas  masing-masing  akan  tetapi  hal  ini tidak  berjalan  dengan  baik  dalam  pengelolaan  pariwisata  pantai  tanjung  lapin  karena kelompok sadar wisata di Rupat Utara tidak aktif dan Dinas Pariwisata lebih mengutamkan kelompok sadar wisata yang aktif.
Berkolaborasi  dalam  pengelolaan  pariwisata  pantai  tanjung  lapin  pihak  Dinas Pariwisata  berupaya  membangun  pemahaman  bersama  dengan  pihak  kelompok  sadar wisata  untuk  menjaga  hubungan  dengan  baik  serta  kepercayaan  antara  pihak  yang berkolaborasi  dengan  melakukan  komunikasi  dan  evaluasi  mengenai  kegiatan  yang  telah dilakukan akan tetapi ketidakaktifan dari kelompok sadar wisata membuat komukasi antar keduanya  tidak  baik  sehingga  kolaborasi  dalam  pengelolaan  pariwisata  pantai  tanjung lapin tidak berjalan dengan baik.

## Komitmen
Komitmen  dalam  pengelolaan  pariwisata  pantai  tanjung  lapin  berpatokan  pada aturan  yaitu  SK  Kepala  Dinas  Pariwisata  namun  karena  pihak  dari  kelompok  sadar  wisata kurang aktif sehingga kerjasama yang dilakukan tidak berjalan dengan baik lagi. Komitmen dalam  sebuah  kolaborasi  penting  dan  sangat  dibutuhkan  karena  dalam  melakukan tindakan harus memiliki komitmen dengan jelas agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan bersama dapat dicapai. Pengelolaan pariwisata pantai tanjung lapin pihak yang melakukan sesuai aturan yaitu SK Kepala Dinas dan berusaha untuk mempertahankan kerjasama  agar  tidak  kendor,  namun  kedua  pihak  yang  bekerjasama  belum  menjaga

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1149-1161                                              Adi Putra et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
komitmen yang ada dengan kuat sehingga pada kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  belum  sejalan  dengan  teori  Balogh  karena  Komitmen dalam  sebuah  kolaborasi  penting  dan  sangat  dibutuhkan  karena  dalam  melakukan tindakan harus memiliki komitmen dengan jelas agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan bersama dapat dicapai.
Kendala  pelaksanaan Collaborative  governance dalam  Pengembangan  Objek  Wisata  di Rupat Utara
Faktor-faktor  penghambat  timbul  dalam  proses  implementasi  kegiatan  rehabilitasi  serta proses  kolaborasi  yang  akan  dilaksanakan.  Faktor  penghambat  dapat  mempengaruhi keberhasilan  terhadap  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Collaborative Governance dalam pengembangan objek wisata di Rupat Utara Kabupaten Bengkalis tidak selalu  berjalan  dengan  lancar.  Masih  banyak  kekurangan  yang  harus  dilengkapi  untuk memajukan. Penulis telah memukan berbagai macam hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari collaborative governance antara lain.

## Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia  merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu  program,  oleh  sebab  itu  dalam  implementasi  suatu  program  diperlukannya  sumber daya manusia yang berkualitas serta yang berkompeten dibidangnya agar proses kegiatan serta  kolaborasi  dapat  diimplementasikan  dengan  efektif  dan  juga  efisien.  Namun  pada kenyataannya  dalam  proses  kegiatan  Pengembangan  objek  wisata  pantai  tanjug  lapin  di UPT  Pengembangan  Pariwisata  Pulau  Rupat  masih  terkendala  dengan  sumber  daya manusia dalam pengelolaan pariwisata pantai tanjung lapin yang masih belum mencukupi dan  mengakibatkan  tidak  terlaksana  dengan  baik  seperti  yang  diungkapkan  oleh  UPT Pengembangan Pariwisata Pulau Rupat.
Faktor  penghambat  pertama  yaitu  sumber  daya  manusia,  peneliti  menemukan bahwa  kurang  adanya  kelompok  jabatan  fungsional  yaitu  SDM  yang  profesional  dalam pengembangan  objek  wisata,  hanya  segelintir  pegawai  yang  basicnya  paham  akan pengembangan objek wisata yang bekerja menjadi padahal dalam hal ini pentingnya SDM menjadi pendamping kelompok sadar wisata, dimana SDM profesional sekurang-kurangnya memiliki  kualifikasi,  pendidikan,  pelatihan  dan  keterampilan  atau  pengalaman melaksanakan pengembangan pariwisata.

## Program Pembangunan Antar Lembaga Berjalan Simultan
Kunci  dari  pelaksanaan Collaborative  Governance dalam  aspek  pariwisata  adalah kerja  sama  multi  sektor.  tata  kelola  kolaboratif  didefinisikan  sebaga i  “struktur  pengambilan keputusan  dan  manajemen  kebijakan  publik  yang  melibatkan  orang-orang  secara konstruktif  melintasi  batas-batas  lembaga  publik,  tingkat  pemerintahan,  dan/atau  ruang publik,  swasta,  dan  sipil  untuk  melaksanakan  publik.  tujuan  yang  tidak  dapat  dicapai

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1149-1161 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54
dengan  cara  lain. Fennel  (1999)  dalam  Lokantara  &  Rafi’I  (2017)  menerangkan  bahw a pariwisata  pariwisata  dipandang  sebagai  sebuah  sistem  yang  saling  berkaitan  seperti; komponen ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Pariwisata sebagai sebuah sistem tidak dapat dipisahkan dari sistem lainnya terjadi hubungan interconnectedness atau saling  ketergantungan.  Begitu  pula  yang  diungkapkan  oleh  pitana  dan  gayatri  (2005) bahwa terddapat aktor pariwissata yaitu; masyarakat, swasta dan pemerintah.
Pada proses pembanguna  objek wiasta Pariwisata di Kecamatan Rupat utara kerja sama  yang  terjadi  baru  melibatkan  pemerinta  daerah  melalui  UPT  Pengelola  Pantai  lapin dan masyarakat sekitar  melalui Pokdarwis. Sektor swasta belum  dilakukan penjajakan kerja sama  untuk  mengurai  permasalahan  pembangunan  Objek  Wisata  di  Kecamatan  Rupat Utara.  Sehingga  pembangunan  terkesan  berjalan  sendiri-sendiri  tanpa  ada  alur  kordinasi yang jelas.
Permasalahan  awal  telah  diungkapkan  bahwa  tidak  sektor  transportasi  mengalami kendala,  namun  pada  proses  pembangunannya  tidak  melibatkan  pengusaha  travel  atau speet boat. Mengingat banyak wisatawan ke ulau rupat mengeluhkan aspek teransportasi. Akomodasi  dan  ketersediaan  air  bersih  yang  menjadi  kendala  juga  tidak  ada  kerjasama antar  lembaga  (PDAM)  atau  lembaga  desa  untuk  membangun  jaringan  air  bersih dikawasan Rupat Utara.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  penulis  menyimpulkan  beberapa  kesimpulan  terkait potensi  pembangunan  destinasi  wisata,  permasalaha, collaborative  governance  tourism dan kendala dalam pelaksanaan.
Pertama ,  Penulis  membagi  potensi  daya  tari  wisata  di  setiap  Desa  dengan  dengan  hasil yaitu; 1) Desa teluk Rhu terdapat wisata bahari pantai pesona, pantai teluk rhu, sedangkan wisata  budaya  adalah    budaya  melayu  dan  kampung  nelayan,  2)  Desa  kadur  memiliki potensi budaya melayu dan Klenteng Vidya Sagara, 3) Desa Tanjung Medang mempunyai potensi  wisata  bahari  Pantai  Tanjung  Medang,  budaya  Kelenteng  Cin  Heng  Kang  dan wisata alam Hutan  Mangrove, 4) Desa  Tanjung  Punak terdapat DTW Pantai Tanjung  Lapin, Mandi  Safar,  Tari  Zapin  Api,  Hutan  Mangrove,  5)  Titi  Akar  terdapat  DTW  Kelenteng  Cin  Bu Kiong,  Etnotourism  Suku  Akit,  Sumur  Bertuah,  6)  Desa  Hutan  Ayu  terdapat  DTW  Etnotourism Suku Akit, 7) Suka Damai terdapat DTW Pulau Beting Aceh, 8) Desa Puteri Sembilan terdapat DTW Makam Puteri Sembilan, Pantai Bestari
Kedua ,  permasalahan  pegembangan  Data  Objek  wisata  Wisata  Kecamatan  Rupat  Utara diatas  terdapat  banyak  kendala  dan  permasalahan  yang  dialami.  Dalam  aspek  wisata

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1149-1161                                              Adi Putra et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
bahari beberapa pantai mengalami abrasi.  Abrasi  yang terjadi di pulau rupat dibeberapa lokasi  teluk  rhu,  putri  sembilan,  tanjung  medang.  Ketiga  pantai  tersebut  terdampak  abrasi parah dengan laju 2-7 meter per tahun. Permasalahan lain yang terjadi adalah belum ada pengelolaan sampah, sehingga banyak sampah bertebaran dipantai, dan dijalan. Akses air bersih  juga  menjadi  kendala,  beberapa  lokasi  belum  disaluri  air  bersih.  Pendukung  lain seperti akses internet ketersediaan listrik yang tidak stabil banyak dikeluhkan wisatawan.
Ketiga ,  penulis  menyimpulkam  bahwa collaborative  governance dilaksanakan  dalam bentuk  Keterlibatan  berprinsip (principled  engagement) dalam  proses  pengembangan objek  wisata  di  pantai  tanjung  lapin,  Motivasi  bersama (Shared  Motivation) dalam  proses pengembangan objek wisata di pantai tanjung lapin perlu membangun rasa kepercayaan, Kapasitas untuk aksi bersama (Capacity for Join action) dalam proses pengembangan objek wisata  di  pantai  tanjung  lapin  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pengelolaan  pariwisata masyarakat memiliki peran penting agar pengelolaan bisa berjalan dengan baik.
Keempat ,  Belum  terpenuhi  Sumber  Daya  Manusia  yang  berkualitas  Dinas  Pariwisata, Kebudayaan,  Kepemudaan  dan  Olahraga  Kabupaten  Bengkalis  dalam  pengembangan objek  wisata  di  Rupat  Utara.  Sarana  dan  prasarana  belum  memenuhi,  dan  juga  belum terjalin kerjasama multisektor.

## REFERENSI
Achmad  Ali.  (2012). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence). Jakarta: Kencana.
Arikunto,  S.  (2013).Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik.  Edisi  Revisi.  Jakarta:  PT.

## Rineka Cipta
Duran,  C.  (2013),  “Governance  for  the  tourism  sector  and  its  measurement”,  Issue  Paper Series STSA/IP/ 2013/01, UNWTO Statistics and TSA, Madrid, October 2013
Emerson, K., Nabatchi, T. and Balogh, S. (2011), “An integrative framework for collaborative governance”, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 22 No. 1, pp. 1-29.
Gunawan,  Imam.  (2013). Metode  Penelitian  Kualitatif.  Teori  dan  Praktik .  Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Lokantara, I Gede Wyana, Rafi’I Muhammad. 2017. Identifikasi Tipologi Destinasi Wisata Dan Strategi  Pengembangannya  Sebagai  Upaya  Mewujudkan  Pariwisata  Kabupaten Karangasem Berbasis Wisata Konservasi. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & call For Papers Unisbank Ke-3 (Sendi_U 3) 2017. ISBN:9-7-89-7936-499-93
Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif: Bandung: Rosdakarya Peraturan  Pemerintah.(2011). Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025. Jakarta

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1149-1161 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54
Peraturan  Pemerintah.  (2021).  Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
Pujiono, Bambang dkk. (2019). Stakeholder Analysis on Tourism Collaborative Governance in Tanjung  Lesung  Tourism,  Pandeglang  Regency,  Banten  Province,  Indonesia. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Volume 8 (3) - (2019) ISSN: 2223-814X
Puteri,  J.,  Harto,  S.,  &  Adianto,  A.  (2022). Pengembangan  Pariwisata  Di  Rupat  Utara  Dalam Perspektif  Sustainable  Tourism . Pro  Patria:  Jurnal  Pendidikan,  Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik , 5 (1), 55-73. https://doi.org/10.47080/propatria.v5i1.1466 Rheza, Muhammad, & Zaili Rusli. 2019. Pengembangan Kawasan Wisata Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari-Juni 2019
Sugiyono.(2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D .Bandung:Alfabeta
Syahrial dkk. 2021. Karakteristik ekologi, kondisi kesehatan dan tingkat kerawanan degradasi mangrove  saat  penginisiasian  KKPD  Rupat  Utara  2018. Dinamika  Lingkungan Indonesia, Januari 2021. Volume 8, Nomor 1. DOI 10.31258/dli.8.1.p.1-10