## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.940            pp.  264-278

## Research Article
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
Shaina Safa Reswara 1 , Isman 2
1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; i000200150@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; ism190@ums.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 12, 2023 Revised :  November 25, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 07, 2024
How to Cite: Shaina Safa Reswara and Isman (2024) “Banking Offenses in the 2023 Criminal Code: Study of  the  Formulation  of  Criminal  Offenses  from  a  Maqashid  Syariah  Perspective  in  Indonesia”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(1), pp. 264 – 278. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.940.
Banking Offenses in the 2023 Criminal Code: Study of the Formulation of Criminal Offenses from a Maqashid Syariah Perspective in Indonesia
Abstract. This research aimed to analysis: 1) how to importance renewal of criminal law in Indonesia, especially maqashid sharia perspective, 2) the formulation of banking criminal act based on Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023, 3) the characteristic of banking criminal act based on Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023,  and  4)  the  elements  of  maqashid  sharia  perspective.This  research  method  uses  a  qualitative study. The results of this research stated 4 important things. First, the birth of Law no. 1 of 2023 are legal reforms that are implemented based on current developments and societal dynamics. Second, the  formulation  of  banking criminal act  based  on Pasal  334  UU No.  1 Tahun  2023 based  on jalb al- maslahahwa wa daf’ al -mafsadah (menarik kemaslahatan serta menghindari kemudharatan) with the principal of rahmatan lil ‘aalamiin (rahmat untuk sekalian alam). Third, the characteristic of banking criminal act based on Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023 has consolidation democrate. Fourth, Fourth, the

## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
formulation of banking crimes based on Article 334 of Law no. 1 of 2023 has fulfilled the requirements of all aspects of maqashid sharia. Because the judge's decision must be correct and the judge must be responsible for whatever decision he makes.
Keywords : Banking, Criminal Act, Maslahah, Maqashid Shariah
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa: 1)pentingnya pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, terutama dalam perspektif maqashid syariah , 2) formulasi tindak pidana perbankan yang merujuk pada Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023, 3) Karakteristik tindak pidana perbankan pada Pasal 334 UU  No.  1  Tahun  2023,  dan  4)  unsur-unsur  perspektif maqashid  syariah .  Metode  penelitian  ini menggunakan  studi  kualitatif  .  Hasil  dari  penelitian  ini  telah  disebutkan  4  hal  penting.  Pertama, lahirnya  UU  No.  1  Tahun  2023  merupakan  pembaharuan-pembaharuan  hukum  yang  diterapkan  di Indonesia yang berdasarkan atas perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Kedua, formulasi dari pembentukan tindak pidana perbankan merujuk pada Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023 berdasarkan jalb  al- maslahahwa  wa  daf’  al -mafsadah (menarik  kemaslahatan  serta  menghindari  kemudharatan) dengan  prinsip rahmatan  lil  ‘aalamiin (rahmat  untuk  sekalian  alam).  Ketiga,  Karakteristik  dari pembentukan  tindak  pidana  perbankan  merujuk  pada  Pasal  334  UU  No.  1  Tahun  2023  mempunyai karakteristik konsolidasi demokrasi. Keempat, rumusan tindak pidana perbankan berdasarkan Pasal 334  UU  No.  1  Tahun  2023  telah  memenuhi  syarat  dari  seluruh  aspek  maqashid  syariah.  Sebab keputusan hakim harus benar dan hakim harus mempertanggungjawabkan apapun keputusan yang diambilnya.
Kata Kunci : Perbankan, Tindak Pidana, Maslahah , Maqashid Syariah

## PENDAHULUAN
RUU  KUHP  (Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang-Hukum  Pidana) telah  disahkan  dan  diterbitkan  oleh  Pemerintah  sebagai  KUHP  (Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana) terbaru melalui UU No. 1 Tahun 2023 pada awal tahun 2023. KUHP, yang aslinya dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI), merupakan sumber utama hukum pidana di Indonesia yang berasal dari  masa  kolonial  Belanda  dan  telah  mengalami  beberapa  penyesuaian  sepanjang waktu. 1 Tentunya hal ini sudah tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, diperlukannya pembaharuan pada KUHP  yang  berlaku  di  Indonesia  untuk  menjamin  keselarasan  hukum  dengan prinsip-prinsip umum sosio-filosofis, sosio-politis, dan kultural masyarakat Indonesia perlu dilakukan penyelarasan atau penyesuaian. 2
Pada UU No. 1 Tahun 2023 merupakan Usaha untuk menyuarakan aspirasi dari mayoritas  umat  beragama  di  Indonesia.  Salah  satu  pengakomodasian  aspirasi  ini mencantumkan tentang Hukum Pidana Islam yang di dalamnya menyatakan bahwa Hukum Islam memiliki suatu tujuan yang disebut dengan maqasid al-sharìah yang
1 Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia Ariyanti, “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, no. 1 (2023): 1
2 Moh. Hatta, “Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang -Undang dalam Perspektif  Maqasid  Syariah,”  Al -Qanun:  Jurnal  Pemikiran  dan  Pembaharuan  Hukum  Islam,  no.  2 (Desember 2022): 259

## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
diformulasikan melalui jalb al- maslahahwa wa daf’ al -mafsadah. 3 Maqashid syariah ini sebagai inti dan urat nadi dari sumber hukum itu sendiri. 4 Maqashid al-sharìah memiliki tujuan utama dalam penetapan hukum, yaitu agar hukum yang dihasilkan oleh  hakim  dapat  diterima  dan  diimplementasikan  oleh  masyarakat  untuk kesejahteraan  dalam  kehidupan  manusia.  Hal  ini  dilakukan  dengan  berkontribusi dalam  memastikan  kebutuhan  primer,  memenuhi  kebutuhan  sekunder,  dan memenuhi kebutuhan pelengkapnya ( tersier ). Islam mengandung konsep fleksibilitas yang  memungkinkan  hukum-hukumnya  untuk  tetap  relevan  sepanjang  waktu. Konsep fleksibilitas ini sangat komprehensif, melibatkan banyak elemen pembentuk yang selalu dipertimbangkan untuk mendukung perkembangan konsep tersebut agar sesuai dengan tujuan agama. 5
Kemaslahatan dapat terjadi apabila memenuhi unsur universal kemaslahatan, yaitu melindungi agama, memelihara jiwa, menjaga keturunan, melindungi akal, dan melindungi  harta. 6 Oleh  karena  itu,  pentingnya  peran,  pertimbangan,  dan  konsep pemaafan hakim ( rechterlijk pardon ) dalam maqashid al-sharìah untuk memutuskan perkara  dan  penemuan  hukum  Dengan  memperoleh  hukum  dari  sumber-sumber hukum  yang  tersedia  ( istinbath  al-ahkam) untuk  kepentingan  kemaslahatan  umat manusia.  Kemampuan,  kontribusi  dan  kompetensi  hakim  dalam  pengambilan keputusan tentunya berdasarkan hifdz al-aql yang bersifat dari berkembangnya suatu ilmu. Seorang hakim akan selalu mengasah kemampuan dan kompetensinya dalam pemutusan  hukuman.  Hal  ini  dikarenakan  hakim  Harus  bertanggung  jawab  atas keputusannya (ijtihad) sehingga putusan tersebut haruslah akurat dan adil. 7 Urgensi dengan adanya pengetahuan tentang maqashid syariah berlandaskan atas alasan: 1) hukum Islam merpakan hukum atau peraturan yang berasal dari Allah SWT melalui Al-Quran dan hadits serta diperuntukkan sebagai rahmatan lil’aalamiin 2) Rasulullah SAW bersama para sahabat dan mujahidin telah mengembangkan teori maqashid syariah, dan 3) kunci keberhasilan para mujtahid dalam ijtihadnya untuk membuat  hukum  lebih  baik. 8 Sehingga maqashid  syariah dan  penggalian  hukum ( istinbath al-ahkam) saling terintegrasi atau Tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abiyun Naudal, dkk (2023) (dalam  Jasser  Auda  2014),  menjabarkan  tentang  lahirnya  sebuah  tujuan  ( purpose )
3 Moh. Hatta, “Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang -Undang dalam Perspektif  Maqasid  Syariah,”  Al -Qanun:  Jurnal  Pemikiran  dan  Pembaharuan  Hukum  Islam,  no.  2 (Desember 2022): 258
4 Yasid dan Makhshushi Zakiyah, “Perspektif Mqashidus Syari’ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, no. 2 (Mei 2022): 415 -438
5 Hanif  and  Athief  ,  “Konsep  Urf  Sebagai  Variabel  Produk  Hukum,”International  Journal  Of Islamic Studies,no.1 (Mei 2019): 40-57
6 Muhammad  Alwi,  Muslimim  H.Kara,  M.Wahyudin  Abdullah,  &  Muhammad  Fachrurrazy, ”Konsep Maqashid As Syariah Dalam Perbankan Syariah,” Al -Amwal: Journal of Islamic Economic Law, no.2 (Desember 2022):4
7 Asmuni  &  Arini  Indika  Arifin,  “Implementasi  Teori  Maqashid  sebagai  Upaya  Penguatan Kompetensi  Hakim  dalam  Mengadili  Perkara  Ekonomi  Syariah  Digital,”  Journal  of  Research  and Development on Public Policy (Jarvic), no. 4 (Desember 2022):79-98
8 Refki  Saputra  dan  Abdurrahman  Hilabi,  “Aktualisasi  Maqashid  Syariah  dalam  Konstruksi Perspektif  Fikih  terhadap  Aktivitas  dan  Produk  Perbankan  Syariah,”  Al  Maal:  Journal  of  Islamic Economics and Banking, no. 1: 31-49.

## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
dengan memberikan penawaran seperti: 1) Konsep maqasid al-sharia dalam Hukum Islam  dapat  dipersepsikan  melalui  serangkaian  cara  hierarkis  yang  terkait  dengan sistem  hukum  Islam  itu  sendiri ,  2) maqashid menyediakan  berbagai  solusi  atas pemecahan  masalah  dan  mempelajari  pertentangan  dalam  Hukum  Islam,  3) maqashid berperan  penting  dalam  penetapan  ijtihad  para  mujtahid,  4) maqashid berhubungan  dengan  watak  kognitif  Hukum  Islam,  dan  5) maqashid merepresentasikan prinsip umum dan karakteristik holistik Hukum Islam. 9
Seiring  berkembangnya  zaman,  berkembang  pula  dari  segala  aspek kehidupan. Bidang kehidupan yang berkembang pesat salah satunya adalah bidang ekonomi.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  berbagai  sistem  pembayaran  yang  semakin modern.  Manusia  telah  dimanjakan  oleh  kemajuan  teknologi  dalam  berbagai bidang. 10 Awalnya  masyarakat  hanya  dapat  menyimpan  dan  mengirim  uang  secara konvensional, kini hal tersebut tidak lagi digunakan. Keuangan Islam menganggap uang  sebagai  alat  tukar  atau  unit  pertukaran  yang  memiliki  nilai  intrinsik  yang rendah, sehingga tidak dianggap sebagai asset namun uang dapat menjadi komoditas berharga yang bisa kita gunakan untuk membeli barang bernilai. 11 Kehadiran lembaga keuangan  perbankan  sebagai  elemen  ekonomi  memiliki  peranan  yang  signifikan dalam  struktur  bisnis.  Melalui  dukungan  lembaga  keuangan  perbankan,  akses terhadap berbagai layanan menjadi lebih mudah, bahkan tanpa keharusan membawa uang tunai, dapat tetap melakukan transaksi menggunakan kartu. 12 Dengan semakin canggihnya sistem pembayaran saat ini, maka diperlukan perubahan hukum untuk melindungi perubahan tersebut yang tentunya agar terhindar dari maraknya tindak kejahatan  dalam  penyalahgunaan  sistem  pembayaran  berbasis  elektronik  yang semakin  tinggi  dari  tahun  ke  tahun.  Berdasarkan  Pasal  334  UU  No.  1  Tahun  2023 tentang  KUHP  yang  mengatur  penggunaan  atau  mengakses  komputer  dan  sistem elektronik  menjelaskan  bahwa  seseorang  dapat  dikenai  hukuman  pidana  penjara maksimal 10 tahun atau denda. dengan kategori IV sebesar Rp200.000.000 (Pasal 79 ayat 1). 13
Saat ini perkembangan teknologi dan informasi yang tinggi membuat semakin maraknya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  seperti  Kejahatan  cyber, penyebaran  konten  merugikan,  dan  pelanggaran  privasi.  Dengan  adanya  berbagai kejahatan  yang  dilakukan  secara  elektronik  ini,  maka  diperlukanya  penyesuaian hukum  yang  relevan  maupun  efektif  agar  dapat  menangani  dan  mengawasi perkembangan  teknologi  yang  ada. 14 Kejahatan cyber merujuk  pada  tindakan  yang mencoba  untuk  mengakses  atau  menggunakan  fasilitas  komputer  atau  jaringan
9 Abiyun  Naufal,  dkk,  “Kedudukan  Non -Muslim  dalam  Qanun  Jinayat  Aceh  (Studi  Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 5 Huruf c Menurut Mqashid Syariah Jasser Auda,” no. 1 (April 2023)
10 Rizka,“The  Influence  Of  Transcendental  Value  As  An  Effort  Of  Online  Transaction  Legal Protection In The Era Of Digital Economy" ,Jurnal Ilmu Hukum no.1 ( Maret 2019 )
11 Apriantoro and Rosyadhi,”The concept Time Value of Money from the Point of View of Islamic and Conventional Finance”,Li Falah:Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (2023) 8(1) 47 -55
12 Febriandika  and  Hakimi,  n.d.,"Analisis  Kesesuaian  Syariah  Electronic  Money  Pada  Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia," no.1 (April 2020)
13 UU KUHP Tahun 2023 Pasal 334
14 Parningotan Malau, “Tinjauan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023,” Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam no. 1 (Juni 2023):837-844

## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
komputer  tanpa  izin,  yang  bertentangan  dengan  hukum,  tanpa  menimbulkan perubahan  atau  kerusakan  pada  fasilitas  komputer  yang  diakses  atau  digunakan tersebut . Hal ini tentunya akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi (TI) yang berdampak  negatif  sehingga  dapat  merugikan  setiap  penggunanya  di  seluruh  lini kehidupan  bermasyarakat.  Sesuai  dengan  Pasal  334  UU  No.  1  Tahun  2023  tentang KUHP, tindakan cyber crime ini tergolong dalam kategori IV untuk penetapan pidana denda.
Upaya cyber  crime yang  marak  terjadi  adalah  kasus  di  bidang  perbankan dengan  upaya  pembobolan  yang  dilakukan  pada  sistem  keamanan  dan  rekening ( hacking ).  Tidak  hanya  itu,  Data  yang  diperoleh  dari  hasil  pembobolan  sistem keamanan tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hasil manipulasi data yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan kartu  kredit  ( carding ). Carding adalah  kasus  kejahatan  dengan  menggunakan  atau mencuri kartu kredit orang lain. 15 Kejahatan perbankan, disingkat sebagai tipibank, merujuk  pada  perilaku  yang  melanggar  hukum  dan  diancam  dengan  pidana. Tindakan  ini  terbatas  pada  ketentuan  Undang-Undang  yang  mengatur  perbankan dan  harus  memenuhi  unsur-unsur  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  46  hingga Pasal  50A  Undang-Undang  Perbankan,  atau  Pasal  59  hingga  Pasal  66  Undang- Undang Perbankan Syariah.. 16 Untuk menyikapi adanya tipibank ini, pertimbangan hakim  diperlukan  untuk  dapat  memutuskan  suatu  hukum  demi  kemaslahatan kehidupan  manusia  dengan  berdasarkan  pada  Al-Quran  dan  Hadist  melaui  ijtihad para ulama.Dalam tindak pidana ini dapat terjadi pada bank konvensional maupun bank syariah, secara garis besar, Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional  keduanya  mempunyai  fungsi  serupa  dalam  mengumpulkan  dan mengelola dana masyarakat melalui berbagai instrumen keuangan, seperti investasi ekuitas, asuransi, sewa guna usaha, dan lainnya. 17
Menurut  Pasal  52  telah  dijelaskan  bahwa “Pemidanaan  tidak  dimaksudkan untuk  merendahkan  martabat  manusia” . 18 Hal  ini  tentunya  sama  dengan  tujuan adanya hukum pidana dalam Hukum Pidana Islam yang mempunyai konsep dengan tujuan: 1) Menyanksi individu yang terbukti bersalah atas tindak kejahatan mereka, sehingga dapat berfungsi sebagai kaffarah (proses pemurnian) dari usaha reformasi mereka;  2)  Berperan  sebagai  langkah  pencegahan  untuk  masyarakat  agar  tidak terlibat  dalam  kejahatan;  3)  Berfungsi  sebagai  bentuk  retribusi  bagi  para  korban kejahatan.. 19 Pada  Pasal  54  ayat  (2)  UU  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP
15 “Mengenal Kejahatan Carding
dan Antisipasinya” https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20556  (diakses  pada  23  Oktober  2023,  pukul 22.51).
16 Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
17 El Ashfahany, A., Ayu Siti Mutmainah, D., & Isman. (2023). Why non-Muslims choose Islamic banking. Extended theory of planned behavior: a moderating factor of Islamic bank knowledge. Banks and Bank Systems, 18(3), 112 – 125. https://doi.org/10.21511/bbs.18(3).2023.10
18 UU KUHP Tahun 2023 Pasal 59
19 Moh. Hatta, “Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang -Undang dalam Perspektif  Maqasid  Syariah,”  Al -Qanun:  Jurnal  Pemikiran  dan  Pembaharuan  Hukum  Islam,  no.  2 (Desember 2022): 260

## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
mengakomodir adanya konsep pemaafan hakim ( rechterlijk pardon ) sebagai rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia. 20
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Joko  Wiyono  (2022) dalam penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Menjadi  Korban  Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam  Bidang Perbankan” menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pihak terhadap nasabah yang menjadi  kejahatan cybercrime dengan  cara  mengganti  rugi  dana  nasabah  dengan memperhatikan  terlebih  dahulu  apakah  itu  murni  kesalahan  dari  pihak  bank  atau memang kesalahan yang dilakukan oleh nasabah. Akan tetapi, penelitian ini memiliki kekurangan  dalam  keterkaitan  dengan  perspektif maqashid  al-syariah .  Sehingga hanya menjelaskan bagaimana cara pertanggungjawaban pihak bank terhadap dana nasabah secara umum.
Penjelasan tambahan dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Moh. Hatta dengan judul "Prospek Pemberlakuan RKHUP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang  dalam  Perspektif  Maqashid  Syariah  (2022)".  Tujuan  penelitian  ini adalah  menganalisis  langkah-langkah  yang  diambil  dalam  pembaharuan  Hukum Pidana  di  Indonesia  dan  melihatnya  dari  perspektif  maqashid  al-syariah.  Hasil penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  pembentukan  R-KUHP  dalam  kerangka Hukum Islam telah mematuhi prinsip-prinsip maqashid al-syariah, hukum bertujuan untuk  menciptakan  kesejahteraan  manusia  dengan  memberikan  manfaat  dan menolak  segala  yang  merugikan  kehidupan,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perubahan  dalam  hukum  pidana  Indonesia, seperti  yang  tercantum  dalam  R-KUHP,  sesuai  dengan  tujuan  keberadaan  hukum pidana  dalam  kerangka  Hukum  Pidana  Islam.Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  wawasan  lebih  dalam  tentang  bagaimana  formulasi  tindak  pidana perspektif maqashid  syariah di  Indonesia  dalam  perbankan  KUHP  2023  dengan konteks  yang  tercantum  khususnya  pada  Pasal  334  KUHP.  Selain  itu,  diharapkan penelitian  ini  dapat  menambah  literatur  tentang  peran  formulasi  tindak  pidana perspektif maqashid al-syariah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan metode analisis konten.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  studi  kepustakaan  dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data mencakup berbagai data sekunder dari hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku referensi yang membahas topik yang saling terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan perundang-undangan yang mengevaluasi regulasi pada topik yang diteliti.
Data sekunder membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur delik perbankan dan sejauh mana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 334 KUHP 2023. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan  putusan  hakim  terkait  delik  perbankan  dari  berbagai  kasus  yang relevan.  Pendekatan  komparatif  ini  akan  membantu  dalam  mengidentifikasi  pola-
20 Muhammad  Yusuf  Syakir  dan  Herman  Sujarwo,  “Kebijakan  Pemaafan  Hakim  ( Rechterlijk Pardon ) dalam KUHP Baru,”  Syariati: Jurnal Studi Al -Quran dan Hukum, no. 1 (Mei 2023)

## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
pola  dan  perbedaan  dalam  pertimbangan  hakim  yang  dapat  dihubungkan  dengan perspektif Maqashid Shariah.
Penggunaan  metode  kuantitatif  dalam  penelitian  ini  dianggap  dapat menghasilkan  hasil  yang  dapat  diulang  dan  bebas  dari  bias.  Fokus  penelitian  ini terletak pada formulasi tindak pidana dari perspektif maqashid syariah di Indonesia, dengan merujuk pada Pasal 334 KUHP 2023.
Penelitian  dilakukan  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari berbagai sumber literatur. Jurnal penelitian yang digunakan berasal dari lima tahun terakhir, dan data tidak diperoleh melalui penelitian lapangan atau survei langsung yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Data  sekunder  adalah  sumber  tidak  langsung  yang menyediakan data kepada peneliti, seperti melalui orang lain atau dokumen. 21

## HASIL DAN PEMBAHASAN Formulasi Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)
Pada  pengesahan  yang  dilakukan  oleh  Presiden  bersama  DPR  tentang  UU KUHP  terbaru  mempunyai  Aspek-aspek  signifikan  dari  revisi  KUHP  tersebut mencakup  perubahan  dan  penambahan  ketentuan  yang  sesuai  dengan  kemajuan zaman. Salah satu perubahan tersebut adalah penambahan tindak pidana baru yang terkait  dengan  teknologi  dan  informasi  seperti cybercrime ,  penyebarluasan  konten negatif, human trafficking atau terorisme. 22
Berdasarkan yurisprudensi Islam (ilmu ushul fiqh ) dan kajian fiqih, terdapat terminologi  yang  disebut takyif  fiqih yang  merupakan  suatu  proses  konstruksi berdasarkan  pada  dalil-dalil. Takyif  fiqh ini  berperan  sangat  penting  pada  ijtihad kontemporer. Terutama dalam pembaharuan-pembaharuan hukum legalitas hukum. Setelah  seorang faqih (orang  yang  mempelajari  ilmu  fiqih)  menganalis  secara mendalam  tentang  persoalan  yang  dihadapi,  maka  setelah  itu faqih baru  dapat melakukan identifikasi dan membangun kajian hukum (ijtihad) ke tahap selanjutnya, yaitu  penetapan  hukum. 23 Hukum  Islam  memiliki  tujuan  yang  disebut  maqasid  al- sharìah, yang dirumuskan dengan jalb al- maslahahwa wa daf’ al -mafsadah. 24 Pasal 73 RKUHP  menandai  inovasi  terbaru  dalam  pelaksanaan  pidana  penjara.  Pasal  ini memberikan  opsi  alternatif  untuk  pelaksanaan  pidana  penjara,  di  mana  hakim memiliki  wewenang  untuk  memutuskan  pelaksanaan  pidana  dengan  skema pembayaran dicicil, dengan beberapa ketentuan di antaranya:
a) Pemberian pidana penjara selama 1 tahun atau kurang.
21 Cahyadi, “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Baja Ringan di PT Arthanindo Cemerlang,” EMABI: Ekonomi Manajemen, no .1 (2022)
22 Parningotan Malau, “Tinjauan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023,” Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam no. 1 (Juni 2023):837-844
23 Refki  Saputra  dan  Abdurrahman  Hilabi,  “Aktualisasi  Maqashid  Syariah  dalam  Konstruksi Perspektif  Fikih  terhadap  Aktivitas  dan  Produk  Perbankan  Syariah,”  Al  Maal:  Journal  of  Islamic Economics and Banking, no. 1: 31-49
24 Moh. Hatta, “Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang -Undang dalam Perspektif  Maqasid  Syariah,”  Al -Qanun:  Jurnal  Pemikiran  dan  Pembaharuan  Hukum  Islam,  no.  2 (Desember 2022): 258

## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
b) Hanya diizinkan jika terdapat kondisi yang sangat serius atau jika mengakibatkan konsekuensi  lain  yang  sangat  mengkhawatirkan  jika  terdakwa  menjalani pidananya secara berurutan .
c)  Pelaksanaannya  dapat  dilakukan  dengan  ketentuan  durasi  pelaksanaannya maksimal 2 (dua) hari dalam seminggu atau 10 (sepuluh) hari dalam sebulan, dan jumlah  atau  durasi  angsuran  tidak  boleh  melebihi  3  (tiga)  tahun.Selanjutnya, pengesahan  terkait  Pasal  73  RKUHP  menjadi  Pasal  73  KUHP  terbaru  yang menjelaskan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  terdakwa  selama  masa percobaan tahanan. 25

## Karakteristik Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) KUHP 2023
Karakteristik tindak pidana perbankan (tipibank) yang diatur dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2023  mengenai  KUHP  mencirikan  adanya  konsolidasi demokrasi.  Konsolidasi  merujuk  pada  tahap  puncak  dalam  perkembangan demokrasi. Demokrasi yang telah terkonsolidasi lebih menekankan pada penegasan dan  penguatan  implementasi  dari  berbagai  pihak.  Dengan  kata  lain,  esensi  dari konsolidasi tersebut adalah sebuah legitimasi. 26 Menurut pandangan Larry Diamond, konsolidasi demokrasi adalah suatu proses mencapai legitimasi yang mendalam dan meluas,  di  mana  semua  pelaku  politik  meyakini  bahwa  rezim  demokrasi  adalah sistem pemerintahan yang paling sesuai bagi masyarakat.
Menurut  Larry  Diamond,  terdapat  3  indikator  utama  dalam  konsolidasi demokrasi,  yaitu:  1)  masyarakat  ( ordinary  citizens atau  masyarakat  biasa),  2) elite (pemimpin  pemerintahan,  pejabat  pemerintah  dan  elit  politik),  dan  3)  organisasi (partai  politik  dan  institutsi  demokrasi).  Selain  tiga  indikator  utama  tersebut, terdapat elemen lain yang penting adalah unsur rule of law. Oleh karena itu, integrasi keempat  unsur  krusial  ini  sangat  diperlukan  untuk  membentuk  demokrasi  yang terkonsolidasi.
Dalam  upaya  pencapaian  konsolidasi,  diperlukan  peran  berbagai  pihak, utamanya  adalah  partai  politik  yang  memiliki  berbagai  fungsi  untuk  agar  dapat memperlancar konsolidasi demokrasi. Namun pada kenyataannya,  partai politik di Indonesia belum melakukan tugasnya secara optimal untuk menciptakan konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Pada pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP merujuk pada Pasal  334,  formulasi  saat  dibentuknya  RKUHP  menjadi  KUHP  melibatkan  banyak pihak  dan  partai  politik  untuk  dapat  mengakomodasi  aspirasi-aspirasi  dari masyarakat yang diwakili oleh pemuka dari setiap agama yang ada di Indonesia. Dari hasil  aspirasi-aspirasi  yang  dikemukakan  oleh  setiap  tokoh  agama  inilah  yang  kini menjadi beberapa pembaharuan-pembaharuan, salah satunya Hukum Pidana Islam tentang peran hakim dalam memutuskan suatu perkara, pemaafan hakim ( rechterlijk pardon ) dan hukuman berdasarkan perspektif maqashid syariah .
25 UU KUHP Tahun 2023 Pasal 73
26 Febriansyah  Kurniawan  dan  Retno  Sari  Handayani,  “Pelaksanaan  Fungsi  Partai  Politik  dan Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi,” Jurnal Imliah Mimbar Demokrasi, no. 2 (2022): 65 -76.

## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
Analisis Maqashid Syariah
Maqashid al-sharìah merupakan tujuan tertinggi yang Allah SWT perintahkan dan diturunkan melalui para utusan-Nya dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW beserta  para  sahabatnya. 27 Maqashid yang  berasal  dari  kata  “ maqshad ”  berarti keselarasan,  keadilan  dan  keseimbangan,  dan  mencapai  tujuan.  Adapun  Syariah berarti berdasarkan atas aturan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. 28 Maqashid syariah adalah  bagian  dari  pandangan  Islam  ( tasawur Islam)  yang  mempunyai maksud dari segi perspektif, gambaran atau karakter mental dari segala sesuatu yang berdasarkan dengan kualitas Islam. 29
Pada Hukum Pidana Islam yang tertuang pada UU No. 1 Tahun 2023 bertujuan prinsip  penetapan  hukum  agar  hukum  yang  dihasilkan  oleh  hakim  dapat  diterima dan  diimplementasikan  oleh  masyarakat  demi  kesejahteraan  dalam  kehidupan manusia.  Dengan  kata  lain,  maqâshid  al- syarî’ah  merujuk  pada  esensi  nilai  yang menjadi tujuan dalam mensyariatkan hukum. Metode penemuan hukum dalam Islam adalah  ijtihad  yang  dilakukan  oleh  mujtahid  dengan  merujuk  pada  Al-Quran  dan Hadits.
Penggunaan  instrumen  metodologi  yang  terkait  dengan  fiqih  mengenai maqasid syariah sangat penting karena penjelasan tersebut sesuai dengan ilmu ushul fiqh.  Hal  ini  tidak  hanya  terkait  dengan  pembahasan  mengenai  tujuan  syariah, melainkan juga berkaitan dengan pemeliharaan dari kelima kebutuhan dasar, yaitu melindungi  agama,  menjaga  jiwa,memelihara  keturunan,  melindungi  akal,  dan menjaga harta. Penerapan ini dilakukan dalam konteks ekonomi keuangan dan bank syariah sesuai dengan konsep tersebut.
Pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan  bahwa “ Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” . Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa hakim harus melakukan serangkaian prosedur dimulai dengan mendalami suatu perkara hingga memutuskan suatu hukuman yang adil  pada  masyarakat  yang  melakukan  kesalahan  sesuai  dengan  nilai-nilai  hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menetapkan  bahwa "Pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas, melainkan  wajib  untuk  memeriksanya  dan  mengadilinya." 30 Dari  pasal  tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki tanggung  jawab  untuk  menerima,  memeriksa,  dan  mengadili  suatu  perkara,  serta
27 Fitriyana  Agustin,  Ridan  Muhtadi,  dan  Sakinah  Sahal,  “The  Importance  of  Implementing Environment,  Social  and  Government  (ESG)  and  Maqasid  Sharia-Based  Islamic  Finance  in  Islamic Bank,” Journal of Islamic Economic Laws, no. 2 (August 2023): 133 -158
28 Dinary Rahmaningsih, “ESG Investment (Environmental, Social, and Governance): A Solution in Achieving Maqashid Syariah,” BIRCI -Journal: Budapest International Research and Critics Institute- Journal, no.3 (August 2022):23.196-23207
29 Achmad Fageh, “Building a Sinergy Between the Halal Industry and the Green Industry in the Maqashid Al- Shari’ah Review as the Basis of Islamic Economics,” Journal of Islamic Economic Laws, no. 1 (January 2022):139-158
30 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
memberikan keputusan hukuman. Profesi sebagai hakim adalah profesi yang mulia (officium  nobile)  dan  satu-satunya  yang  mendapat  panggilan  "Yang  Mulia"  karena berkedudukan  tinggi. 31 Oleh  karena  itu,  seorang  hakim  harus  selalu  mengasah kemampuan  dan  kompetensinya  dalam  pemutusan  hukuman.  Hal  ini  dikarenakan kemampuan,  kontribusi  dan  kompetensi  hakim  dalam  pengambilan  keputusan tentunya berdasarkan hifdz al-aql yang bersifat dari berkembangnya suatu ilmu yang harus  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  apa  yang  telah  dia  putuskan  (ijtihadnya) sehingga putusannya tersebut harus bersifat benar dan adil. 32
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi,  berbagai  aktivitas  dan kegiatan  semakin  berkembang.  Tak  terkecuali  dunia  perbankan  yang  turut  ikut tersentuh  digitalisasi.  Digitalisasi  adalah  adanya  perubahan  yang  terjadi  dari  yang mulanya  berbentuk  fisik  dan  ditulis  seperti,  majalah,  buku,  arsip  dan  dokumen- dokumen  penting  lainnya  serta  harus  kita  bawa  kemana-mana  menjadi  sebuah dokumen elektronik yang dapat disimpan dalam sebuah media penyimpanan seperti: file berekstensi pdf, doc, excl, dan masih banyak lagi lainnya.
Begitu pula dengan dunia perbankan yang pada awalnya melakukan transaksi harus  membawa  sejumlah  uang  apabila  ingin  mentransfer  ke  orang  lain  sekarang sudah  dapat  dilakukan  melalui mobile  banking atau electronic  banking .  Dengan adanya perubahan digitalisasi ini tentunya memudahkan kita untuk dapat melakukan berbagai hal secara mudah dan dapat dilakukan dimana pun kita berada. Akan tetapi, dengan adanya kemudahan tersebut tentunya ada pula suatu dampak negatif yang dapat kita rasakan pula. Contohnya, ketika kita membuka atau membuat suatu file di komputer dengan tingkat keamanan atau cyberwall yang rendah, kita bisa mengalami peretasan (hacking) dengan mudah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dari peretasan tersebut.
Pada awal tahun 2023 telah disahkan dan diterbitkan oleh Pemerintah menjadi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terbaru melalui UU No. 1 Tahun 2023. Dalam  KUHP  terbaru  ini  tercantum  pembaharuan-pembaharuan  yang  dilakukan berdasarkan kondisi dan perkembangan masyarakat di era yang semakin modern ini. Pembaharuan yang dilakukan pada UU KUHP terbaru ini juga melibatkan para tokoh dari  berbagai  pemeluk  agama  di  Indonesia  untuk  dapat  memberikan  kontribusi terhadap  hukum-hukum  yang  dianut  oleh  setiap  pemeluk  agama.  Sehingga  hasil kontribusi  dari  aspirasi  yang  disampaikan  dapat  diimplementasikan  untuk  setiap pemeluk  agama  yang  dipercaya.  Salah  satu  pengakomodasian  aspirasi  ini mencantumkan tentang Hukum Pidana Islam yang di dalamnya Menyatakan bahwa Hukum  Pidana  Islam  memiliki  tujuan  yang  disebut  maqasid  al-sharìah,  yang dirumuskan  dengan  jalb  al- maslahahwa  wa  daf’  al -mafsadah. . 33 Dengan  demikian,
31 Muhammad  Yusuf  Syakir  dan  Herman  Sujarwo,  “Kebijakan  Pemaafan  Hakim  ( Rechterlijk Pardon ) dalam KUHP Baru,”  Syariati: Jurnal Studi Al -Quran dan Hukum, no. 1 (Mei 2023)
32 Asmuni  &  Arini  Indika  Arifin,  “Implementasi  Teori  Maqashid  sebagai  Upaya  Penguatan Kompetensi  Hakim  dalam  Mengadili  Perkara  Ekonomi  Syariah  Digital,”  Journal  of  Research  and Development on Public Policy (Jarvic), no. 4 (Desember 2022):79-98
33 Moh. Hatta, “Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang -Undang dalam Perspektif  Maqasid  Syariah,”  Al -Qanun:  Jurnal  Pemikiran  dan  Pembaharuan  Hukum  Islam,  no.  2 (Desember 2022): 258

## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
adanya maqashid  syariah menjadi  bagian  penting  dalam  implementasi  di  sektor perbankan dan keuangan.
Berdasarkan  UU  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  memberikan  formulasi kebijakan dan kewenangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa. Dalam formulasi ini terkandung tentang pemaafan hakim ( rechterlijk pardon ) dengan pembatasan-pembatasan tertentu: seperti: 1)ringannya perbuatan, 2) keadaan pribadi pembuat, 3) keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi keumdian, dan 4) pertimbangan dari sudut pandang kemanusiaan dan keadilan.
Berdasarkan  riset  para  ahli  ushul  fiqh,  upaya  mewujudkan  kemaslahatan  di dunia dan akhirat dianalisis dengan melihat ketentuan pelaksanaan alternatif pidana penjara dari perspektif maqâshid al- syarî’ah Imam Syatibi yang merujuk pada Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023, terdiri dari lima unsur pokok yaitu:
1. Melindungi Agama ( Hifdz al-Din )
Apabila  seseorang  yang  telah  dinyatakan  bersalah  dan  mendapatkan Hukuman  pidana  penjara,  baik  itu  diterapkan  pada  penegak  hukum,  korban, keluarga korban, pelaku, maupun keluarga pelaku, tetap harus dijalankan sesuai dengan  tujuan  hukuman  itu  sendiri.  Setiap  pihak  wajib  melaksanakan  hak  dan kewajibannya masing-masing dalam konteks ini.Sehingga masing-masing pihak, baik seorang hakim, korban atau pelaku telah melindungi agama ( hifdz al-Din ) sesuai dengan tujuan agama itu sendiri. Dalam memberikan hukuman haruslah bersifat  adil  dan  benar.  Mengenai  keadilan  itu  sendiri  banyak  sekali  dituliskan dalam ayat di Al-Quran maupun Hadist.
Dalam  UU  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  merujuk  pada  Pasal  334, formulasi tindakan pidana perbankan (tipibank) telah melindungi agama ( hifdz al-Din ).  Hal  ini  terlihat  pada  pelaksanaan  pidana  penjara  bukan  hanya  sekadar pemberian  hukuman  ( punishment )  melainkan  dengan  bentuk  pembinaan ( treatment )  yang  diputuskan  oleh  hakim  juga  dapat  memungkinkan  seseorang untuk  menjaga  keyakinanya  atau  agamanya,  seperti  melaksanakan  peribadatan sesuai  keyakinan  masing-masing  tanpa  ditahan  di  dalam  penjara.  Hal  ini dikarenakan  bahwa  agama  adalah  kebutuhan  manusia  yang  sudah  jelas  harus dijaga  dan  direalisasikan  oleh  setiap  manusia.  Sehingga  manusia  tersebut  pada akhirnya  dapat  berakhlaqul  karimah  sesuai  dengan  ajaran  dan  tuntunan  yang merujuk pada Al-Quran dan Hadits.
2. Melindungi Jiwa ( Hifdz a-Nafs )
Hakim  dapat  memberikan  pelaksanaan  hukum  alternatif  apabila  yang diberikan  hukuman  adalah  seseorang  telah  memenuhi  kondisi  khusus  atau tertentu  seperti:  tulangg  punggung  keluarga.  Sehingga  pelaku  tetap  dapat melindungi kelangsungan hidup dirinya sendiri dan keluarganya.
Dalam  UU  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  merujuk  pada  Pasal  334, formulasi tindakan pidana perbankan (tipibank) telah melindungi jiwa ( hifdz a- Nafs ). Hal ini dikarenakan prinsip utama yang menjadi acuan adalah melindungi setiap masyarakat dari kemudharatan dan menjaga kepentingan umum.
3. Melindungi Akal ( Hifdz al-Aql )

## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
Dalam  pelaksanaan  hukuman  alternatif  harus  didasari  atas  pikiran  dan lingkungan  yang  positif  dan  membentuk  suatu  lingkungan  kehidupan  dengan motivasi  yang  positif. Pada  UU  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  merujuk  pada Pasal 334, formulasi tindakan pidana perbankan (tipibank) telah melindungi akal ( hifdz al-aql ). Sebagai contoh apabila pelaku tindak pidana bank (tipibank) adalah seorang  tumpuan  keluarga  atau  mahasiswa,  maka  dapat  diterapkan  hukuman pidana  alernatif.  Hal  ini  dikarenakan  sarana  untuk  menjaga  ilmu  adalah  akal. Selain itu, penjagaan akal bukan hanya dari melindungi akal dari hal negatif untuk tetap sehat dan tidak mabuk. Melainkan juga hak untuk mendapatkan pendidikan ( hal al- ta’lim ).
4. Melindungi Keturunan ( Hifdz al-Nasl )
Implementasi alternatif hukuman pidana memberikan dampak positif bagi pelaku.  Hal  ini  disebabkan  karena  pelaku  masih  dapat  memberikan  kehidupan yang  layak  bagi  dirinya  sendiri,  orang  tua,  dan  keluarganya,  serta  menjaga kelangsungan  keturunannya.  Memberikan  nafkah  merupakan  salah  satu  tujuan utama dalam menjaga kelangsungan garis keturunan, melibatkan tanggung jawab untuk merawat, memberikan nafkah, dan mendukung pendidikan anak sebagai bagian  dari  tanggung  jawab.  Dengan  demikian,  kebebasan  yang  dimiliki  oleh seseorang secara alamiah dapat membantu mereka lebih fokus dalam memenuhi kewajiban terhadap keturunan mereka.Selain itu memberikan penghidupan yang untuk dirinya dan keluarganya, menjaga keturunan juga merupakan cara untuk regenerasi di masa selanjutnya. Tentunya anak yang telah diberikan pendidikan yang baik agar terciptanya generasi penerus yang berakhlaqul karimah.
Dalam  UU  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  merujuk  pada  Pasal  334, formulasi  tindakan  pidana  perbankan  (tipibank)  telah  melindungi  keturunan ( hifdz  al-nasl ).  Sebagai  contoh  apabila  pelaku  tindak  pidana  bank  (tipibank) menjalankan kewajibannya untuk menjalani hukum yang berjalan, maka pelaku tetap  dapat  memberikan  penjelasan  dan  pendidikan  yang  baik  kepada  anak- anaknya  agar  kelak  tidak  terjadi  terjadi  hal  yang  sama.  Peran  orang  tua  sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang mulia dan tinggi. ilmu- ilmu yang bermanfaat dengan tidak mengesampingkan ilmu pengetahuan yang lain  kepada  anak-anak  mereka  agar  kelak  menjadi  generasi  penerus  yang mencontoh Rasullullah SAW sebagai suri tauladan yang baik.
5. Melindungi Harta ( Hifdz al-Mal ) Melindungi harta dalam perspektif maqashid syariah adalah bagaimana cara harta tersebut didapatkan, unsur-unsur yang terlibat di dalamnya dan peraturan- peraturan  yang  terkandung  di  dalamnya.  Contohnya  saja  apabila  pelaku merupakan  seorang  tulang  punggung  atau  orang  yang  berpengaruh  atas  hidup orang  banyak,  maka  hakim  dapat  memberikan  hukuman  alternatif  yang  pada dasarnya untuk meringankan. Pada Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, menjelaskan  bahwa  melindungi  harta  (h ifdz  al-mal )  bagi  pelaku  tindak  pidana perbankan  (tipibank)  tetap  dapat  melanjutkan  kegiatan  sehari-harinya  untuk dapat  memenuhi  hidup  orang  banyak.  Dalam  Hukum  Islam  secara  tegas

## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
memberikan  pemisah  antara  harta  pribadi  dan  kelompok.  Untuk  harta  pribadi diperbolehkan  untuk  dilakukan  transaksi  jual  beli.  Namun,  untuk  harta  yang bukan menjadi miliknya, tentu haram untuk digunakan sebagai keberlangsungan hidupnya sendiri.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian berdasarkan analisis dan diskusi, diperoleh beberapa poin penting yang menjadi tujuan utama dilakukan penelitian ini.
Pertama,  lahirnya  UU  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  merupakan pembaharuan-pembaharuan hukum yang diterapkan di Indonesia yang berdasarkan atas perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.
Kedua,  formulasi  dari  pembentukan  tindak  pidana  perbankan  (tipibank) merujuk  pada  Pasal  334  UU  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  berdasarkan jalb  al- maslahahwa  wa  daf’  al -mafsadah (menarik  kemaslahatan  serta  menghindari kemudharatan) dengan prinsip rahmatan lil ‘aalamiin (rahmat untuk sekalian alam). Sebab,  tujuan  dari maqashid  syariah adalah  untuk  bertujuan  Pokok  penetapan hukum  adalah  agar  hukum  yang  dihasilkan  oleh  hakim  dapat  diterima  dan diwujudkan oleh masyarakat demi kesejahteraan dalam kehidupan manusia dengan berkontribusi dalam menjamin kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkapnya (tersier).
Ketiga,  Karakteristik  pembentukan  tindak  pidana  perbankan  (tipibank) sejalan  dengan  Pasal  334  UU  Nomor  1  Tahun  2023  memiliki  sifat  konsolidasi demokratis.  Dalam  proses  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023 tentang KUHP, yang merujuk pada Pasal 334, formulasi dari RKUHP menjadi KUHP melibatkan partisipasi luas dari berbagai pihak dan partai politik. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diwakili oleh tokoh- tokoh  agama  dari  berbagai  kepercayaan  yang  ada  di Indonesia.  Dari  hasil  aspirasi- aspirasi  yang  dikemukakan  oleh  setiap  tokoh  agama  inilah  yang  kini  menjadi beberapa pembaharuan-pembaharuan, salah satunya Hukum Pidana Islam tentang peran hakim dalam memutuskan suatu perkara dan hukuman berdasarkan perspektif maqashid syariah berdasarkan penggalian hukum ( istinbath al-ahkam) dari sumber yang ada.
Keempat, formulasi tindak pidana perbankan (tipibank) merujuk pada Pasal 334 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memenuhi segala aspek dari perspektif syariah. Hal ini dikarenakan putusan seorang hakim tentunya sudah harus  benar  karena  hakim  harus  mempertanggungjawabkan  segala  apa  yang  telah diputuskan, baik perkara maupun hukuman.

## REFERENSI
Agustin,  F.,  Muhtadi,  R.,  &  Sahal,  S.  (2023).  The  Importance  of  Implementing Environment, Social and Government (ESG) and Maqasid Sharia-Based Islamic Finance in Islamic Bank. JISEL: Journal of Islamic Economic Laws, vi(2), 133- 158.

## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
Alwi, Muhammad., Kara, M.H., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep Maqasid  As  Syariah  dalam  Perbankan  Syariah.  Al-Amwal:  Journal  of  Islamic Economic Law, 7(2), 56-80.
Anhar  Nst,  M.  Ziqhri  &  Nurhayati.  (2022).  Teori  Maqashid  Al-Syariah  dan Penerapannya  Pada  Perbankan  Syariah.  Jurnal  Ekonomi  &  Ekonomi  Syariah (JESYA), 5(1).
Apriantoro,  Muhamad  Subhi,  and  Rozi  Irfan  Rosyadhi.  2023.  “The  Concept  Time Value
Money from the Point of View of Islamic and Conventional Finance.” Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 8 (1): 47 – 55.
Athief,  Fauzul  Hanif  Noor.  2019.  “Konsep  ‘Urf  Sebagai  Variabel  Produk  Hukum.” Suhuf 31 (1): 40 – 57.
Asmuni & Arifin, A. I. (2022) Implementasi Teori Maqashid sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Hakim dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Digital. Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic), 1(4), 79-98.
Cahyadi.  (2022).  Pengaruh  Kualitas  Produk  dan  Harga  Terhadap  Keputusan Pembelian  Baja  Ringan  di  PT  Arthanindo  Cemerlang.  EMABI:  Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 1(1).
El Ashfahany, A., Ayu Siti Mutmainah, D., & Isman. (2023). Why non-Muslims choose Islamic banking. Extended theory of planned behavior: a moderating factor of Islamic  bank  knowledge.  Banks  and  Bank  Systems,  18(3),  112 – 125. https://doi.org/10.21511/bbs.18(3).2023.10
Fageh,  A.  (2022).  Building  a  Sinergy  Between  the  Halal  Industry  and  the  Green Industry in the Maqasid Al- Syari’ah Review as the Basis of Islamic Economics. JISEL: Journal of Islamic Economic Laws, 5(1), 139-158.
Febriandika and Hakimi, n.d.,(2020)"Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia," no.1
Ginanjar, S. S., Rojak, E. A., W, Intan Manggala. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Rencana Penerbitan Rupiah Digital sebagai Mata Uang di Indonesia. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 3(2), 615-621.
Hatta,  Moh.  (2022).  Prospek  Pemberlakuan  RKUHP  Pasca  Disahkan  Menjadi Undang-Undang  dalam  Perspektif  Maqasid  Syariah.  Al-Qanun:  Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(2).
Iswanto, Bambang. (2022). Pengantar Ekonomi Islam. Depok: Rajawali Pers. Kurniawan,  F  &  Handayani,  R.  S.  (2022).  Pelaksanaan  Fungsi  Partai  Politik  dan Dampaknya pada Konsolidasi Demokrasi, 21(2), 65-76.
Kristiyana,  Heru.  Buku  Memahami  dan  Menghindari  Tindak  Pidana  Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Lubis,  F.  H.,  Pane,  M.,  &  Irwansyah.  (2023).  Fenomena  Judi  Online  di  Kalangan Remaja  dan  Faktor  Penyebab  Maraknya  serta  Pandang  Hukum  Positif  dan Hukum Islam (Maqashid Syariah), 5(2).
Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 837-844.

## Shaina Safa Reswara, Isman
Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia
Naufal, A., A, Ahda Bima., & Jamal. (2023). Kedudukan Non-Muslim dalam Qanun Jinayat  Aceh  (Studi  Analisis  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  5  Huruf  c Menurut  Maqashid  Syariah  Jasser  Auda.  El  Faqih:  Jurnal  Pemikiran  dan Hukum Islam, 9(1).
Rahmaningsih, D. (2022). ESG Investment (Environmental, Social, and Governance): A  Solution  in  Achieving  Maqashid  Syariah.  BIRCI-Journal:  Budapest International Research and Critics Institute-Journal, 5(3), 23.196-23.207.
Ramadhan,  Muhammad  &  Ariyanti,  D.O.  (2023).  Tujuan  Pemidanaan  dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5(1).

## Rizka,  Rizka.  2019.  “THE  INFLUENCE  OF  TRANSCENDENTAL  VALUE  AS  AN EFFORT OF ONLINE TRANSACTION LEGAL PROTECTION IN THE ERA OF DIGITAL
ECONOMY.” Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 3 (1): 13 – 22.
Santoso, Lukman. (2022). Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum. Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI), 6(1), 74-89.
Saputra,  Refki  &  Hilabi,  A.  (2022).  Aktualisasi  Maqashid  Syariah  dalam  Konstruksi Perspektif Fikih terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 4(1), 31-49.
Sholichah,  I.  U.  (2022).  Realisasi  Mqashid  Syariah  Index  (MSI)  dalam  Menguji Performa Perbankan Syariah di Indonesia. Madani Syariah, 5(2).
Sofian, M. (2023). Penegakan Hukum HAM Ditinjau dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah. Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM.
Srisusilawati,  Popon.,  Hardianti,  P.  D.,  Erlianti,  Neli.,  dkk.  (2022).  Implementasi Maqashid Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah. Al-Mustashfa: Journal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 7(1).
Suparmin, Sudirman & Ramadani. (2022). Reconstruction of Maqashid Al-Syariah as an  Approach  to  Constitutional  Law  in  Overcoming  Crime  in  Indonesia. MADANIA, 26(1).
Syakir, M.Y., & Sujarwo, H. (2023). Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru. Syariati: Jurnal Studi Al Quran dan Hukum, 9(1).
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Yasid  &  Zakiyah.,  M.  (2022).  Perspektif  Maqashidus  Syari’ah  Menyikapi  Dinamika
Hukum Ketatanegaraan Islam. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 29(2), 415- 438.
Zakariah,  M.  A.,  Afriani,  V.,  &  Zakariah,  M.  Metodologi  Penelitian – Kuantitatif,
Kualitatif, Action Research, Research and Development (R&D).