## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PERBANDINGAN HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA DAN DI MALAYSIA
Veldi Kusumatrinanda 1
1) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email: veldi3kusuma@yahoo.co.id
* Corresponding Author: veldi3kusuma@yahoo.co.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 23/05/2023 Perusahaan  dapat  dibedakan  atas  perusahaan  badan  hukum  dan  perusahaan bukan  badan  hukum.  di  Indonesia,  Perusahaan  badan  hukum  dapat  berbentuk Perseroan  Terbatas  (PT)  Yayasan  dan  Koperasi.  Sedangkan  perusahaan  bukan badan  hukum  dapat  berupa  Firma  (Fa)  dan  Persekutuan  Komanditer  atau
Comanditaire  Vennootschap  (CV).  Peraturan  mengenai  bentuk  perusahaan persekutuan,  firma  dan  CV  terdapat  di  dalam  KUHPer  dan  KUHD.  Sama halnya  seperti  di  Indonesia,  bentuk  hukum  suatu  perusahaan  Malaysia  dapat dikenal  dengan  beberapa  bentuk  business  entitiy  seperti  Sole  Proprietorship,
Partnership, Limited Liability Partnership (LLP), Private Limited
Company/SendirianBerhad  (Sdn  Bhd),  dan  Public  Limited  Company/Berhad (Bhd).  Beberapa  Business  Entity  yang  ada  di  Malaysia  memiliki  kemiripan dengan  jenis  badan  usaha  yang  ada  di  Indonesia,  seperti  Partnership  atau Perusahaan Persekutuan. Terdapat pula perbedaan antara bentuk dan peraturan yang  mengatur  perusahaan  persekutuan  Indonesia  dengan  perusahaan persekutuan  Malaysia.  Undang-Undang  yang  digunakan  pun  berbeda  bagi kedua negara, Partnership diatur dalam Partnership  Act 1961 sedangkan untuk Limited  Liability  Partnership  diatur  dalam  Limited  Liability  Act  2012. Penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan pendekatan  komparatif.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang didapat  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pengumpulan  data dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  dan  dokumen  serta  diolah  dengan melakukan  seleksi  data  secara  sistematis  untuk  mendapatkan  gambaran  umum dari  hasil  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  Partnership mengatur  mengenai  perusahaan  secara  tradisional  dengan  ingin  mendapatkan laba  atau  keuntungan.  Sedangkan  di  dalam  LLP  menggabungkan  antara partnership  dan  company.  Perbedaan  bentuk  hukum  perusahaan  persekutuan antara Indonesia dan Malaysia ini juga jelas terlihat jika dilihat dari aturan pada masing-masing  negara  dimana  Indonesia  tidak  mempunyai  undang-undang khusus mengenai bentuk hukum persekutuan ini. Dengan demikian, pemerintah hendaknya  membuat  sebuah  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  bentuk usaha  persekutuan  lebih  khusus  dalam  peraturan  yang  berbeda  agar  dapat mudah  dipahami  oleh  pelaku  usaha  seperti  peraturan  yang  berlaku  di  negara Malaysia
Direvisi, 06/07/2023
Dipublikasi, 07/07/2023 Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Persekutuan, Perusahaan Abstract
Keywords: Company, Liability, Partnership Company can be distinguished by its entity, such as legal entity and non-legal entity.  In  Indonesia,  a  legal  entity  company  can  be  a  PT  and  cooperative.
Whereas,  a  non-legal  entity  company  can  be  in  a  form  of  a  Firm  (Fa)  or Comanditaire  Vennootschap  (CV).  The  rules  about  the  Partnership  can  be found  in  KUHPerdata  and  KUHD.  Just  like  in  Indonesia,  the  legal  form  of  a Malaysian  company  known  by  the  several  forms  of  business  entity,  such  as seperti  Sole  Proprietorship,  Partnership,  Limited  Liability  Partnership  (LLP),
Private  Limited  Company/SendirianBerhad  (Sdn  Bhd),  dan  Public  Limited Company/Berhad (Bhd). Partnership in Malaysia has a lot of similarities like in Indonesia. The similarities can be seen from each country’s article. Also LLP can be said as a CV in Indonesia, where it found and regulated in Partnership Act  2012  Malaysia.  There  are  also  the  difference  about  Partnership’s  legal forms and regulation between Indonesia and Malaysia. The laws that they used are different, the Partnership is  regulated in 1961 Partnership Act meanwhile for  the  Limited  Liability  Partnership  (LLP)  is  regulated  in  2012  Limited Liability  Act.  Problems:  How  is  the  Partnership  Legal  Form  that  applies  in Malaysia?  How  is  the  comparison  between  Partnership  and  Limited  Liability Partnership  (LLP)  in  Malaysia?  And  how  is  the  Partnership’s  comparison  in Malaysia  and  Indonesia  based  on  its  regulation?  This  legal  research  uses  a normative  research  method  with  a  comperative  approach.  The  data  used  are secondary  data  obtained  from  primary,  secondary  and  tertiary  legal  material. The  data  collected  through  the  study  of  literature  and  documensts  and processed systematically to get a general picture of the results of the research. The  result  showed  that  Partnership  regulates  the  company  traditionally  by wanting to make a profit. While in LLP, this is a little bit different because LLP itself a combination between a partnership and a company. The laws used are also different. The Partnership is regulated in the 1961 Partnership Act and the LLP  is  regulated  in  the  2012  Limited  Liability  Act.  The  difference  about  the legal  form  between  these  countries  can  be  seen  from  the  regulation  in  each country, where Indonesia does not have a specific laws regarding this bussiness entity.  Thus,  the  government  should  make  a  specificlaws  so  it  can  be  easily understood by business actors like the one in Malaysia.

## PENDAHULUAN
Keberadaan badan usaha dapat memberi dampak positif bagi perekonomian pada suatu negara,  dikarenakan  badan  usaha  dapat  menyerap  tenaga  kerja  yang  mengurangi  jumlah pengangguran,  dan  menambah  pemasukan  negara  melalui  pajak.  Badan  usaha  merupakan perusahaan  yang  didirikan  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan  penyatuan  modal  untuk mencapai tujuan tertentu. 1 Di Indonesia, badan usaha terdiri atas dua jenis, yaitu badan usaha yang  berbadan  hukum,  dan  badan  usaha  yang  non  badan  hukum.  Badan  usaha  berbadan hukum  terdiri  dari  Perseroan  Terbatas,  yayasan,  dan  koperasi,  sedangkan  badan  usaha  non badan  hukum,  terdiri  atas  persekutuan  perdata,  firma,  dan  CV  ( Commanditaire Vennotschaap ).
Menurut  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas,  Perseroan  Terbatas  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan  yang ditetapkan dalam undang- undang  ini  serta  peraturan  pelaksanaannya.  Istilah  Perseroan  Terbatas  yang  digunakan dewasa  ini,  dulunya  dikenal  dengan  istilah  ( Naamloze  Vennotschap disingkat  NV). 2 Istilah Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Kata “perseroan” atau saham  merujuk  kepada  modal  dari  Perseroan  Terbatas  yang  terdiri  atas  saham,  sedangkan “terbatas”  menunjukkan  tanggung  jawab  dari  para  pemilik  modal  yang  berupa  saham tersebut.  Pasal  3  ayat  (1)  Undang  –  Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  menyebutkan  bahwa  pemegang  saham  perseroan  tidak  bertanggung  jawab  secara
1 Dijan Widijowati, Hukum Dagang, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2012), hal 20
2 Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), hal. 1
pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama  perseroan,  dan  tidak  bertanggung  jawab  atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.
Peraturan  mengenai  Perseroan  Terbatas  pada  awalnya  terdapat  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang,  namun  karena  pembuat  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1995 tentang  Perseroan  Terbatas,  sesuai  dengan  poin  menimbang  pada  Undang-Undang  tersebut, menganggap peraturan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak lagi dapat mengikuti perkembangan ekonomi dan dunia usaha, serta untuk menciptakan kesatuan hukum  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum  baru,  maka  dibentuklah  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian digantikan dengan Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Berdasarkan  hal  tersebut, terdapat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana  ketentuan  pendirian  Perseroan  Terbatas  Menurut  Undang-Undang  No.40 Tahun 2007?
2. Bagaimana Bentuk Hukum Persekutuan di Indonesia dengan negara Malaysia?

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  atau  dikenal  dengan studi  kepustakaan. 3 Dengan  demikian  perolehan  data  dilakukan  melalui  kepustakaan  yakni melalui pengumpulan data sekunder, yang mencangkup bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Namun, untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder. Data penelitiannya meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk teknik pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan.  Sifat  dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif. Dan untuk analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007
Pendirian Perseroan Terbatas terdapat beberapa ketentuan  yang mengikat dalam setiap tahap atau prosedur yang harus dilakukan oleh para pemilik modal terhadap proses berdirinya PT  sebelum  perusahaan  berjalan  secara  operasional  di  lingkungan  publik.  Ketentuan- ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Subyek pendiri terdiri dari dua orang atau lebih
Ketentuan minimal dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh undang-undang, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus dibentuk berdasarkan perjanjian, sehingga harus mempunyai  lebih dari satu  orang pemegang saham.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 27  angka  1  UUPT  2007,  supaya  perjanjian  untuk  mendirikan  Perseroan  sah  menurut undang-undang. 5
Pasal  1  angka  1  UUPT  berbunyi:  “Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya  disebut Perseroan,  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya
3 Soerjono  dan  Sri  Mamudhi,  Penelitian  Hukum  Normaitif  –  Suatu  Tinjauan  Singkat,  PT.  Radja  Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 14.
4 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Cet. IV, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta 2004, hal. 20-21
5 M. Yahya Harahap (ed), Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011, hlm. 35
terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”
Menurut Pasal 7 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007, pendiri ini dipersyaratkan adalah orang  yang  berkewarganegaraan  Indonesia  (WNI)  yang  berjumlah  minimal  dua  orang (WNI) atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. 6
2. Permodalan dalam Perseroan Terbatas
Perseroan  sebagai  badan  hukum  memiliki  “modal  dasar”  yang  disebut  a uthorized capital yakni  jumlah  modal  yang  disebutkan  atau  dinyatakan  dalam  Akta  Pendirian  atau AD Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (aandelen, share,  stock).  Modal  yang  terdiri  dan  dibagi  atas  saham  itu  dimasukkan  para  pemegang saham  dalam  status  mereka  sebagai  anggota  perseroan  dengan  jalan  membayar  saham tersebut kepada perseroan. 7
Modal  perseroan  dibagi  tiga  bagian  yakni  modal  dasar,  modal  ditempatkan  dan modal disetor. Modal dasar ( authorized capital/ nominal capital ) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. 8
Pasal 32 UUPT angka 1 dan 2 menyebutkan: “Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah).”  “Undang-Undang  yang  mengatur  kegiatan usaha  tertentu  dapat  menentukan  jumlah  minimum  modal  Perseroan  yang  lebih  besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
Modal  ditempatkan  ( geplaat  capital/  issued  capital/  allotted  capital )  merupakan modal  yang  disanggupi  para  pendiri  untuk  disetor  ke  dalam  kas  perseroan  pada  saat perseroan didirikan. 9
Pasal 33 angka 1 UUPT 2007 berbunyi: “Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari  modal  dasar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  harus  ditempatkan  dan  disetor penuh.”
Modal  disetor  ( gestort  capital/  paid  up  capital )  adalah  modal  yang  sudah dimasukkan  pemegang  saham  sebagai  pelunasan  pembayaran  saham  yang  diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan. 10
Modal  disetor  penuh  dibuktikan  dengan  bukti  penyetoran  sah  berdasar  Pasal  33 angka  2  UUPT  2007  berbunyi:  “Modal  ditempatkan  dan  disetor  penuh  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.”
Secara  umum,  penyetoran  modal  ke  PT  dilakukan  dengan  uang  tunai.  Setiap penyetoran  dalam  bentuk  tunai  oleh  pendiri  (selama  Perseroan  Terbatas  belum  berbadan hukum) dan pemegang saham (setelah PT disahkan) harus dapat dibuktikan dengan bukti setoran  yang  sah.  Namun,  selain  uang  tunai,  UU  PT  No.  40  Tahun  2007  juga memungkinkan  dilakukan  penyetoran  dalam  bentuk  lain,  penilaian  setoran  saham ditentukan  berdasarkan  nilai  wajar  yang  ditentukan  berdasarkan  nilai  wajar  yang ditetapkan  dengan  harga  pasar  atau  oleh  ahli  yang  tidak  berafiliasi  dengan  PT.  jika penyetoran saham  dilakukan dalam bentuk  benda tidak bergerak maka hal  tersebut  harus
6 Adib Bahari, Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 25-26
7 M. Yahya Harahap (ed), Hukum Perseroan Terbatas , Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011, hal. 34
8 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal. 83
9 Ibid, hal. 83
10 M. Yahya Harahap (ed), Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011, hal. 236
diumumkan  dalam  satu  surat  kabar  atau  lebih,  dalam  jangka  waktu  empat  belas  hari setelah  akta  pendirian  ditandatangani  atau  setelah  RUPS  memutuskan  penyetoran  saham tersebut. 11

## 3. Perjanjian dalam Akta Pendirian sebagai akta autentik
Perjanjian  merupakan  akta  pendirian  yang  sekaligus  memuat  anggaran  dasar  yang telah disepakati dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Pendirian PT  dilakukan  di  hadapan  notaris  (dalam  bahasa  hukum  disebut  sebagai  Akta  Autentik) dengan prosedur membuat akta pendirian. 12
Pasal 7 angka 1 UUPT berbunyi: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”
Pasal  8  angka  1  UUPT  berbunyi:  “Akta  pendirian  memuat  anggaran  dasar  dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.”
Pendirian  PT  dilakukan  di  hadapan  notaries  (dalam  bahasa  hukum  disebut  sebagai Akta  Autentik)  dengan  prosedur  membuat  akta  pendirian.  Adapun  persyaratan dokumen/material  yang  harus  dipersiapkan  sebagai  kelengkapan  sebelum  membuat  akta pendirian PT adalah sebagai berikut:
a. Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  para  pendiri  dan  Kartu  Keluarga  (KK)  khusus  untuk jabatan Direktur/Direktur Utama, baik asli atau fotokopinya.
b. Keterangan Modal Dasar dan Modal Disetor
c. Keterangan nama dan susunan Direksi dan Komisaris PT, serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
d. Jumlah  saham  yang  akan  diambil  oleh  masing-masing  pendiri  untuk  PT  yang  akan didirikan.  Hal  ini  untuk  mengetahui  struktur  permodalan  PT  tersebut  nantinya. Misalnya: pendiri A = 25%, pendiri B = 50% sedangkan pendiri C = 25 %. 13
4. Pengambilan saham oleh pendiri saat Perseroan Terbatas didirikan
Setiap  pendiri  perseroan  terbatas  wajib  mengambil  bagian  saham  pada  saat perseroan  didirikan  (pasal  7  ayat  2).  Ketentuan  pasal  ini  merupakan  wujud  pernyataan kehendak  pendiri  ketika  membuat  perjanjian  pendirian  perseroan  terbatas.  Sementara jumlah dan struktur saham PT ini dituangkan dalam Akta Pendirian PT. 14
Pasal 7 angka 2 UUPT 2007 berbunyi:  “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.”
Setiap  pendiri  perseroan  saat  membuat  perjanjian  misal  terdapat  8  pendiri  maka masing-masing  pendiri  wajib  mengambil  bagian  saham  ketika  Perseroan  didirikan. Ketentuan  lain  pendiri  yang  kurang  dari  dua  orang  jika  PT  telah  berstatus  badan  hukum maka  diberi  tenggang  waktu  untuk  mengalihkan  sebagian  sahamnya  kepada  orang  lain, berdasar  Pasal  7  angka  5  yang  berbunyi:  “Setelah  Perseroan  memperoleh  status  badan hukum  dan  pemegang  saham  menjadi  kurang  dari  2  (dua)  orang,  dalam  jangka  waktu paling  lama  6  (enam)  bulan  terhitung  sejak  keadaan  tersebut  pemegang  saham  yang bersangkutan  wajib  mengalihkan  sebagian  sahamnya  kepada  orang  lain  atau  Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”
11 Adib Bahari, Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 27
12 Ibid, hal.28
13 Adib Bahari, Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 28-29
14 Ibid, hal.26

## 5. Tanggung Jawab Terbatas
Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi pemilik PT sehingga PT memiliki harta kekayaan  sendiri.  Setiap  orang  dapat  memiliki  lebih  dari  satu  saham  yang  menjadi  bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab terbatas yaitu sebanyak saham  yang  dimiliki.  Apabila  utang  perusahaan  melebihi  kekayaan  perusahaan  melebihi kekayaan  perusahaan  maka  kelebihan  utang  tersebut  tidak  menjadi  tanggung  jawab  para pemegang saham. 15
Berdasarkan  Pasal  3  angka  1  UUPT  2007  berbunyi:  “Pemegang  saham  Perseroan tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama  Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”
Namun hal itu, tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadi nya, apabila dia secara iktikad buruk (bad faith) memperalat Perseroan  untuk  kepentingan  pribadi  atau  pemegang  saham  bertindak  sebagai  borgtoch terhadap kreditor atas utang Perseroan. 16

## 6. Laba Perseroan
Apabila  perusahaan  mendapat  keuntungan  maka  keuntungan  tersebut  dibagikan sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan.  Pemilik  saham  akan  memperoleh  bagian keuntungan  yang  disebut  deviden,  yang  besarnya  tergantung  pada  besar  kecilnya keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas. 17
Pasal  71  angka  (2)  berbunyi:  “Seluruh  laba  bersih  setelah  dikurangi  penyisihan untuk  cadangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  70  ayat  (1)  dibagikan  kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”
Deviden  sebagai  bagian  dari  laba  atu  keuntungan  bersih  Perseroan  secara  resmi diumumkan  oleh  Direksi  setelah  mendapat  persetujuan  RUPS  untuk  dibagikan  kepada para pemegang saham. 18
Laba  bersih  perusahaan  biasanya  dibagikan  dalam  bentuk  deviden  tunai  kepada seluruh pemegang saham  yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan dan sisa total laba bersih perseroan lainnya ditetapkan sebagai cadangan umum perseroan.
PT wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih perusahaan pada setiap tahun buku dengan tujuan sebagai dana cadangan. Laba bersih artinya keuntungan tahun berjalan perusahaan setelah dikurangi pajak. Namun kewajiban menyisihkan cadangan itu berlaku apabila perusahaan mempunyai saldo laba yang positif. Saldo laba positif yaitu laba bersih Perseroan  dalam  tahun  buku  berjalan  yang  telah  menutup  akumulasi  kerugian  Perseroan dari tahun buku sebelumnya.
7. Prosedur singkat pendirian PT
a. Langkah Pertama: Persiapan Pendirian
Musyawarah Pendiri, minimal menghasilkan keputusan:
1) Nama untuk PT
2) Jenis Usaha PT
15 Adib Bahari, Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 8
16 M. Yahya Harahap (ed), Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011, hal. 59
17 Adib Bahari, op.cit., hal.8
18 M. Yahya Harahap (ed), Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011, hal. 291
3) Besar modal dasar, modal ditempatkan/ dikeluarkan dan modal disetor
4) Susunan/  nama  calon  anggota  Direksi  dan  Komisaris  PT  serta  jangka  waktu  masa jabatannya
5) Besarnya jumlah saham, nilai saham dan besarnya bagian saham yang akan diambil bagian  oleh  masing-masing  calon  pendiri.  Harus  diperhatikan:  syarat  pendiri, dokumen, permodalan dan lain-lain. (Waktu: tergantung pendiri)
b. Langkah Kedua: Pembuatan Akta Pendiri menghadap ke notaris
1) Pengecekan nama PT oleh notaries melalui sistem Administrasi Badan Hukum.
2) Pembuatan  akta  pendirian  berisi  Anggaran  Dasar  PT  dan  keterangan  lain  berkaitan dengan pendirian perseroan, dilakukan di depan notaries.
3) Penandatanganan akta pendirian. (Waktu: 2 minggu) 19

## Bentuk Hukum Persekutuan Di Indonesia Dengan Negara Malaysia
1. Gambaran Umum di Malaysia
Malaysia  ditunjang  oleh  berbagai  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  usahanya. Apabila merujuk pada sistem hukum Common Law yang dianut di negara tersebut, mereka mengenal beberapa bentuk organisasi bisnis atau business entitiy , diantaranya adalah: Sole Proprietorship ,  adalah  suatu  perusahaan  yang  hanya  dimiliki  oleh  satu  orang  dimana segala  pengendalian  dan  pengambilan  keputusan  terhadap  jalannya  suatu  perusahaan berada  di  tangan  pemilik  perusahaan.  Partnership,  atau  yang  biasa  disebut  juga  dengan persekutuan adalah suatu perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih  yang disebut “sekutu”. Tipe bisnis ini biasanya lebih cocok untuk  perusahaan atau firma-firma profesional.  Sama seperti Sole Proprietorship , hanya warga negara Malaysia saja  yang  dapat  mendaftarkan  perusahaan  persekutuan  ini. Limited  Liability  Partnership (LLP),  ini  adalah  merupakan  gabungan  antara  persekutuan  dengan Private  Limited Company . Jenis  ini memiliki kesamaan dengan persekutuan konvensional namun  dengan keuntungan seperti Private Limited Company. Private Limited Company/SendirianBerhad (Sdn  Bhd),  adalah  suatu  perusahaan  yang  entitasnya  terpisah  dari  pemegang  perusahaan tersebut  dimana  perusahaan  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  “ legal  person ”  yang  dapat membuat kontrak atau transaksi sendiri, membayar pajak, menjual property serta menutut maupun dituntut ke pengadilan. Sdn Bhd ini dapat dikatakan sebagai Perseroan Terbatas di Indonesia  dan Public  Limited  Company/Berhad (Bhd),  ini  adalah  mirip  dengan  Sdn  Bhd kecuali dalam halnya saham dapat ditawarkan kepada publik dalam periode tertentu. Bhd diharuskan memiliki lebih dari 50 orang  anggota dan jumlah maksimumnya  adalah tidak terbatas.  Jenis  badan  usaha  ini  biasanya  melibatkan  perusahaan  yang  terdaftar  dan  diatur oleh Komisi Sekuritas Malaysia. Beberapa Business Entity yang ada di Malaysia memiliki kemiripan dengan jenis badan usaha yang ada di Indonesia, seperti dalam halnya mengenai Partnership  atau  Perusahaan  Persekutuan.  Dimana  berdasarkan  Malaysia  Partnership  Act
19 Adib Bahari, Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 29
1961 dikatakan; “ Partnership is the relation which subsists between persons carrying on business  in  common  with  a  view  of  profit ”.  Jika  dilihat  pengertian  tersebut  memiliki kemiripan  dengan  maksud  Persekutuan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1618  KUHPerdata. Juga  LLP  dapat  dikatakan  sebagai  Persekutuan  Komanditer  atau  CV  jika  di  Indonesia, dimana dan diatur dalam Partnership Act 2012 dalam hukum Malaysia.
2. Bentuk Hukum / Legal Form Perusahaan Persekutuan Yang Berlaku di Malaysia
Sistem  hukum  di  Malaysia  menganut  sistem  hukum common  law .  Hal  tersebut membuat  perbedaan  yang  dapat  terlihat  mengenai  tatanan  hukum  yang  ada  di  negara tersebut. Terdapat empat sumber hukum pokok di Malaysia yaitu, hukum tertulis, hukum kebiasaan,  hukum  islam  dan  hukum  adat.  Dilihat  dari  sistem  hukum  yang  dianut  oleh negara Malaysia berbeda dengan  Indonesia, maka dari sistem pelaksanaan perekonomian dan  aturan  mengenai  perusahaannya  pun  akan  bebeda  walaupun  ada  beberapa  kemiripan diantara  keduanya.  Pembangunan  perekonomian  di  Malaysia  ditunjang  oleh  berbagai perusahaan  dengan  berbagai  bentuk  dan  jenis  badan  hukumnya.  Pada  umumnya  terdapat berbagai jenis bentuk usaha dari skala mikro, kecil dan sederhana. 20 Persekutuan atau yang biasa  disebut  Partnership  ataupun  Perkongsian  di  Malaysia  umumnya  adalah  jenis  usaha yang dipilih oleh penguasaha kecil dan menengah bahkan oleh para profesional yang tidak diizinkan  oleh  badan  pengawasnya  masing-masing  untuk  mendirikan  jenis  bentuk  usaha lain.  Peraturan  yang  mengatur  mengenai Partnership ini  ada  di  dalam  Partnership  Act 1961. Di dalam act ini mengatur segala hal mengenai Persekutuan secara umum dan juga firma  yang  termasuk  di  dalamnya.  Perkembangan  mengenai  Partnership  ini  berdasarkan banyaknya  warga  negara  Malaysia  yang  melakukan  usaha.  Namun,  semakin berkembangnya  zaman  dan  perekonomian,  dirasakan  aturan  mengenai  Partnership  ini secara umum sudah tidak relevan dan cocok dengan beberapa bisnis yang ada khususnya secara  profesional.  Hal  ini  selanjutnya  mengarah  kepada  terbentuknya Limited  Liability Partnership (LLP)  dimana  pada  bulan  April  2008,  The  Companies  Commission  of Malaysia  (CCM)  mengusulkan  untuk  mengubah  bentuk  usaha  di  Malaysia.  Menurut dokumen  konsultatifnya,  suatu  bentuk  usaha  yang  fleksibel  dalam  hal  pembentukan, pemeliharaan  dan  pemutusan  hubungan  kerjanya,  juga  dinamis  diperlukan  untuk memungkinkan negara agar lebih kompetitif di tengah era globalisasi. 21
Di dalam LLP ini, peraturan baru segera disahkan untuk menunjang segala kegiatan dan aturan mengenai  LLP,  yaitu adalah Partnership Act 2012. LLP ini sebenarnya masih merujuk  kepada  aturan  mengenai Partnership itu  sendiri  sebagai  dasar  untuk melaksanakan  kegiatannya  dengan  menggabungkannya  dengan  konsep company .  Oleh karena  itu,  sekutu  yang  ada  di  dalam  LLP  terbatas  dan  LLP  merupakan  bentuk  badan hukum  yang  terpisah  dari  sekutunya.  Dengan  demkian,  manajemen  di  dalam  LLP  tidak tunduk  pada  prosedur  manajemen  yang  ketat  dari  sebuah  badan  yang  berbadan  hukum. CCM memiliki tujuan untuk memperkenalkan LLP sebagai bentu usaha baru di Malaysia pada tahun 2009.
20 Zuhairah  Ariff  Abd  Ghadas,  Engku  Rabiah  Adawiah  Engku  Ali,  “THE  DEVELOPMENT  OF PARTNERSHIP  BASED  STRUCTURE  IN  COMPARISON  TO  THE  CONCEPT  OF  MUSHARAKAH (SHARIKAH) WITH SPECIAL REFERENCE TO MALAYSIA”, Journal of Islam in Asia 8, no. 2 (2012): 293-315, 294-295, DOI: 10.31436/jia.v8i0.248.
21 Chan  Wai  Meng,  et.  Al.,  eds.,  “LIMITED  LIABILITY  PARTNERSHIP:  IS  MALAYSIA  READY?”, Proceedings of the 3rd International Borneo Business Conference 2008 , 275.
LLP merupakan suatu badan usaha yang tanggung jawab hukumnya terpisah dengan anggota  sekutunya.  LLP  ini  didirikan  berdasarkan  suatu  perjanjian  didirikan  berdasarkan perjanjian  tertulis  yang  telah  disepakati  sebelumnya  antara  para  sekutu  dan  selanjutnya didaftarkan  ke  Kementrian  Perdagangan.  Semua  anggota  sekutu  dalam  LLP  ini  disebut sebagai  agent  yang  berarti  semua  anggota  sekutu  adalah  sekutu  aktif  (semua  sekutu  / agent )  dapat  mengikat  untuk  dan  atas  nama  persekutuan  (LLC)  dalam  menjalankan kegiatan  usaha  persekutuan,  namu  dalam  bidang  administratif  salah  satu  anggota persekutuan  (sekutu)  harus  ditunjuk  sebagai compliance  officer (pegawai  pematuhan) untuk mengurus seluruh kepentingan administratif dari LLC.
Dengan adanya LLP pemerintah Malaysia mengharapkan untuk dapat meningkatkan sistem  perekonomian  di  negara  nya.  Perubahan  yang  dilakukan  dari  Partnership  yang tradisional menjadi LLP yang lebih modern dengan menggabungkan jenis Partnership dan company.  Struktur  baru  LLP  ini  diakui  sebagai  badan  hukum  yang  berbeda  dengan Persekutuan  atau  Partnership.  Jenis  usaha  LLP  ini  juga  tidak  hanya  ada  di  Malaysia, melainkan di Inggris, Amerika, Singapore dan negara lainnya.
3. Perbandingan  Bentuk  Hukum  Persekutuan  di  Indonesia  dan  Malaysia  Menurut  Undang- Undang Tiap Negara
Bentuk  hukum  perusahaan  persekutuan  di  Indonesia  dan  Malaysia  memiliki perbedaan.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  perbedaan  sistem  hukum  yang  dianut  oleh masing-masing negara. Negara Indonesia membawa hukum yang berasal dari Belanda, hal tersebut  terjadi  karena  Indonesia  merupakan  negara  bekas  jajahan  Belanda.  Hukum perdatanya  sampai  saat  ini  masih  menggunakan  KUHPerdata  yang  merupakan peninggalan  dari  Belanda.  Pengaruh  Belanda  yang  memiliki  sistem  hukum Civil  Law membuat  Indonesia membagi  antara hukum  publik dan hukum  privat namun  tetap masih berada  dalam  satu  atap  peradilan.  Malaysia,  merupakan  negara  bekas  jajahan  Inggris dimana Malaysia tetap  mempertahankan tradisi  hukum  kebiasaan  Inggris  yakni Common Law dan  merupakan  salah  satu  negara  dari  sekian  banyak  dari  anggota  negara-negara persemakmuran Inggris.
Berikut  ini  merupakan  perbandingan  antara  perusahaan  persekutuan  di  Indonesia dan  Malaysia  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  di  negara  masing-masing.  Pengaturan perusahaan  persekutuan  di  Indonesia  menggunakan  peraturan  yang  diatur  di  dalam KUHPer  dan  KUHD  sedangkan  perusahaan  persekutuan  di  Malaysia  menggunakan Partnership Act 1961 dan Limited Liability Partnership Act 2012.
INDONESIA MALAYSIA Pengertian
Persekutuan Perdata: Suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk sesuatu ke dalam perserikatan dengan maksud membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperolehnya. (Pasal 1618 KUHPer) Firma: Tiap-tiap perserikatan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. (Pasal 16 KUHD) CV: Persekutuan Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu sekunder Dasar Hukum Persekutuan Perdata: diatur dalam Pasal 1618-1652 BW. Firma: diatur dalam KUHD pada Pasal 16-35.
Pengertian Partnership: Persekutuan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang menjalankan bisnis yang sama dengan tujuan mendapatkan suatu keuntungan. (Art. 1 Partnership Act 1961) Firma: Persekutuan yang berdasarkan Partnership Act 1961 melakukan suatu usaha dengan nama bersama. (Art. 6 Partnership Act 1961) LLP: Badan usaha yang tanggungjawab hukumnya terpisah dengan anggota sekutunya. (Art. 2 LLP Act 2012) Dasar Hukum Persekutuan (Firma): diatur dalam Partnership
CV: diatur secara khusus dalam Pasal 19-21 KUHD.
Pendirian Persekutuan Perdata: didirikan berdasarkan perjanjian dan tidak mengharuskan adanya syarat tertulis. (Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 28 KUHD) Firma: didirikan dengan akta otentik dan di daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan melalui Berita Negara.
CV: didirikan melalui pembuatan suatu perjanjian pendirian karena melibatkan lebih dari satu orang dan selanjutnya pengusaha harus mendaftarkan CV pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Tanggung Jawab Persekutuan Perdata: Apabila seorang mengadakan suatu hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan saja yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa perbuatannya untuk kepentingan sekutu, kecuali jika sekutu-sekutu lainnya memang nyata-nyata memberikan kuasa atas perbuatannya itu. (Pasal 1642, Pasal 1644 dan Pasal 1639 KUHPerdata) Firma: Setiap sekutu dalam Firma dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya, jadi semua sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng. (Pasal 21 KUHD) CV: tanggung jawab sekutu aktif yang disamping menanamkan modal ke dalam perusahaan juga bertugas mengurus perusahaan, sedangkan sekutu pasif yang hanya memasukkan modal saja dan tidak terlibat atas pengurusan perusahaan. Akibatnya, Sekutu aktif bertanggung jawab tidak hanya atas kekayaan CV, tetapi juga kekayaan pribadi jika diperlukan. Namun, untuk sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan ke dalam CV, apabila ikut melakukan pengurusan. (Pasal 1619 KUHPer) Modal Persekutuan Perdata: Modal dalam Persekutuan Perdata terdapat pengaturannya di dalam Pasal 1619 BW, yaitu uang, barang dan tenaga/kerajinan. Firma dan CV: Tiap-tiap sekutu dalam firma diwajibkan memasukkan dalam kas persekutuan modal berupa uang, benda atau tenaga. Pemasukkan ini disebut dengan inbreng. (Pasal 1619 KUHPer) Sekutu Persekutuan Perdata: Memiliki 2 macam cara mengangkat sekutu, yakni Statuter dan Mandater Firma: hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu Komplementer.
CV: Memiliki 2 jenis sekutu, yakni Sekutu aktif (Komplementer) dan Sekutu Pasif (Komanditer) Pembubaran Persekutuan Perdata: berakhir apabila (1646 BW): Waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau,
Act 1961. LLP: diatur dalam Partnership Act 2012. Pendirian Partnership (Firma): didirikan berdasarkan perjanjian yang harus disetujui oleh para pihak. (Art. 7, Art. 8, Art. 9 Partnership Act 1961) LLP: didirikan berdasarkan perjanjian tertulis antara para sekutu dan selanjutnya didaftarkan ke Kementrian Perdagangan. (Art. 2 LLP Act 2012) Tanggung Jawab Kementerian Partnership (Firma): merupakan tanggung jawab bersama atas seluruh hutang dan kewajiban perusahaan. (Art. 11 dan Art. 12 Partnership Act 1961) Articles 7, 8, 9. LLP: Setiap kewajiban LLP baik yang timbul dalam kontrak maupun gugatan semata-mata merupakan kewajiban dari LLP itu sendiri, LLP tidak bertanggung jawab secara pribadi, langsung dan tidak langsung, ganti rugi, kontribusi, semata-mata hanya menjadi sekutu dengan LLP dimana tidak akan mempengaruhi tanggung jawab pribadi persekutuan atas kelalaian nya sendiri, tanggung jawab LLP akan ditanggung oleh LLP itu sendiri. (Art. 21 dan Art. 22 LLP Act 2012) Modal Partnership (Firma): ditentukan dari kesepakatan antar sekutu, dapat berupa asset properti atau uang. (Art. 21, Art. 22, dan Art. 23 Partnership Act 1961) LLP: Modal di dalam perjanjian LLP harus dijelaskan jumlah kontribusi modal oleh masing-masing anggota sekutu, dalam hal ini modal untuk inbreng lebih merujuk pada uang saja karna tidak ada penjelasan untuk assets atau properti seperti dalam Partnership Act 1961 Malaysia. Sekutu Partnership (Firma): memiliki 4 macam sekutu yaitu; the active partner, the dormant or sleeping partner, the salaried partner dan a partner by holding out.
LLP: semua anggota sekutu disebut sebagai agent yang berarti semua anggota sekutu adalah sekutu aktif (semua sekutu / agent) dapat mengikat untuk dan atas nama persekutuan (LLC) dalam menjalankan kegiatan usaha persekutuan, namun dalam bidang administratif salah satu anggota persekutuan (sekutu) harus ditunjuk sebagai compliance officer (pegawai pematuhan) untuk mengurus seluruh kepentingan administratif dari LLC. Pembubaran Partnership (Firma): berakhir apabila: Jangka waktu yang ditetapkan berakhir, terjadi pengambilaihan atau pembubaran yang dikarenakan oleh pengambilalihan, Jika dalam waktu yang tidak ditentukan, sekutu memberi
barang yang menjadi objek usaha musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai, seorang atau lebih sekutu mengundurkan diri atau meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan atau pailit, merupakan kehendak dari beberapa atau seorang sekutu untuk mengakhiri persekutuan Firma: berakhir/bubar apabila (1646 BW): Waktu yang telah ditentukan untuk bekerja telah lampau, barang yang menjadi objek usaha musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai, seorang atau lebih sekutu mengundurkan diri atau meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan atau pailit, merupakan kehendak dari beberapa atau seorang sekutu untuk mengakhiri persekutuan. CV: berakhirnya CV dapat dikatakan sama dengan berakhirnya persekutuan Firma
pemberitahuan kepada sekutu lain atas keinginannya membubarkan persekekutuan. (Art. 34 Partnership Act 1961) LLP: ada tiga hal yang dapat terjadi dalam pembubarannya yaitu Winding-up, Dissolution, Striking-off yang mana dalam bahasa malaysia disebut Penggulungan, Pembubaran dan Pemotongan (Pasal 49,50,51 LLC ACT) yang mana pembubaran ini dapat dilakukan oleh Pengadilan (Mahkamah), pembubaran secara sukarela dari persekutuan (LLC) dan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya).

## KESIMPULAN
Negara  Malaysia  merupakan  negara common  law yang  membagi  beberapa Business Entity yang  ada  di  negara  nya  menjadi  5  bagian,  salah  satunya  adalah  Partnership  atau Persekutuan  atau  Perkongsian  dan Limited  Liability  Partnership di  Malaysia.  Partnership mengatur  mengenai  perusahaan  secara  tradisional  dengan  ingin  mendapatkan  laba  atau keuntungan. Sedangkan di dalam LLP ini sedikit berbeda namun sebenarnya masih merujuk kepada  aturan  mengenai  Partnership  itu  sendiri  sebagai  dasar  untuk  melaksanakan kegiatannya  dengan  menggabungkannya  dengan  konsep  company.  Terdapat  pula  perbedaan antara  bentuk  dan  peraturan  yang  mengatur  perusahaan  persekutuan  Indonesia  dengan perusahaan  persekutuan  Malaysia.  Undang-Undang  yang  digunakan  pun  berbeda  untuk keduanya, Partnership diatur dalam Partnership Act 1961 sedangkan untuk Limited Liability Partnership diatur  dalam  Limited  Liability  Act  2012.  Di  dalam  aturan  tersebut  terdapat beberapa perbedaan dimana dalam LLP ini lebih mengatur perusahaan sebagai suatu subjek sendiri  dan  merupakan  gabungan  dari Partnership dengan  perusahaan.  Terhadap  Undang- Undang atau Act  yang berlaku di Malaysia sudah secara rinci menjelaskan mengenai aturan perusahaan  khususnya  perusahaan  persekutuan  yang  berlaku  di  negara  tersebut.  Bentuk perusahaan  persekutuan  Indonesia  terdiri  dari  persekutuan  perdata,  firma  dan  CV  yang masing-masing  diatur  di  dalam  KUHPer  dan  KUHD  sedangkan  bentuk  perusahaan persekutuan Malaysia terdiri dari partnership yang diatur di dalam Partnership Act 1961 yang kemudian  dibentuk  suatu  jenis  usaha  yang  baru  yakni Limited  Liability  Partnership yang merupakan  gabungan  dari  jenis  usaha  partnership  dan  company  dimana  pengaturannya berada dalam Limited Liability Partnership Act 2012.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariff,  Zuhairah  dan  Engku  Rabiah.  The  Development  of  Partnership  Based  Structure  in Comparison  to  The  Concept  Of  Musharakah  (Sharikah)  With  Special  Reference  To Malaysia, Journal of Islam in Asia 8, no. 2 (2012).
Ashsofa, Burhan. (2004). Metode Penelitian Hukum, Cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta.
Bahari,  Adib.  (2010).  Prosedur  Cepat  Mendirikan  Perseroan  Terbatas.  Yogyakarta:  Pustaka
Yustisia.
Harahap, M. Yahya. (2009). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
HS,  Salim.  Hukum  Kontrak:  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak.  (2003).  Jakarta:  Sinar Grafika.
Khairandy, Ridwan. (2014). Hukum Perseroan Terbatas, Yogyakarta : FH UII Press.
Meng,  Chan  Wai,  et.  Al.  ed.  (2008).  LIMITED  LIABILITY  PARTNERSHIP:  IS
MALAYSIA  READY?, Proceedings  of  the  3rd  International  Borneo  Business Conference.
Nadapdap, Binoto. (2009).  Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Jala Permata Aksara. Raharjo, Handri. (2009). Hukum Perusahaan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudhi. (2007). Penelitian Hukum Normaitif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
Widijowati, Dijan. (2012). Hukum Dagang. Yogyakarta: Andi Offset.