INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11207-11219 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP): Tantangan dan Prospek Menuju Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera
Thifli Ahmad 1 ✉ , Alfan Jamil 2 , Ahmad Zidan 3 , Yusril Huda 4
, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Email: ivanpahlevi323@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Sorong, Papua Barat Daya, pada 7 Juni 2024. RIPPP 2022-2041 dirancang dengan visi "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera" dan  tiga  misi  utama:  Papua  Sehat,  Papua  Cerdas,  dan  Papua  Produktif.  Kebijakan  dan  strategi pembangunan  diarahkan  untuk  memperkuat  peran  pemerintah  daerah  otonom  baru,  dengan penguatan regulasi, perencanaan terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi melalui SIPPP. Meskipun  RIPPP  dan  SIPPP  memiliki  visi  yang  jelas,  tantangan  implementasi  di  lapangan,  seperti keterbatasan infrastruktur dan potensi penyalahgunaan anggaran, harus diatasi melalui pengawasan ketat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transparansi anggaran, serta kerjasama dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah.
Kata Kunci: Ekonomi, Pembangunan, Ikatan Lemah

## Abstract
Vice President of Indonesia, Ma'ruf Amin, launched the Papua Development Acceleration Master Plan (RIPPP) and the Papua Development Acceleration Information System (SIPPP) in Sorong, Southwest Papua. Information System for Accelerating Papua Development (SIPPP) in Sorong, Southwest Papua, on June 7, 2024. RIPPP 2022- 2041 is designed with a vision of “The realization of an Independent, Just and  Prosperous”  and  three  main  missions:  Healthy  Papua,  Smart  Papua,  and  Productive  Papua. Productive.  Development  policies  and  strategies  are  directed  at  strengthening  the  role  of  new autonomous regional governments, by strengthening regulations, integrated planning, and utilization of  information  technology  through  SIPPP.  Although  the  RIPPP  and  SIPPP  have  a  clear  vision, implementation  challenges  on  the  ground,  such  as  infrastructure  limitations  and  the  potential  for budget misuse, must be addressed through close supervision, increased human resource capacity, budget transparency, and cooperation with the private sector and non-governmental organizations. Organizations.
Keyword: Economy, Development, The Strength of Weak Ties

## PENDAHULUAN
Indonesia  telah  mengalami  perkembangan  signifikan  dalam  sektor  pembangunan infrastruktur yang ada. Keterlibatan yang kuat dari pemerintah dalam memajukan sektor ini telah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara umum,  kata  pembangunan  diartikan  sebagai  usaha  untuk  memajukan  kehidupan masyarakat dan warnganya (Budiman, 2000). Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian proyek infrastruktur ambisius telah diluncurkan, menciptakan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional. Salah satu fokus utama pemerintah adalah pemerataan pembangunan supaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh  Indonesia  yang  dapat  dilihat  dari  pesatnya  pembangunan  jalan  tol.  Proyek infrastruktur ini menjadi salah satu dari proyek-proyek strategis selain jalur kereta api yang telah membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Kehadiran infrastruktur ini tidak hanya memperlancar  mobilitas  penduduk,  tetapi  juga  mengurangi  biaya  logistik,  membuka peluang investasi baru, dan memperkuat konektivitas antar wilayah.
Inisiatif proyek-proyek strategis seperti pembangunan bendungan dan pembangkit listrik berskala besar telah  meningkatkan ketersediaan energi, mendukung keberlanjutan industri,  dan  meningkatkan  daya  saing  Indonesia  di  tingkat  global.  Fasilitas  infrastruktur yang berkualitas tinggi membuat bisnis lebih dapat diandalkan dan memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di Indonesia. Selain memberikan dampak ekonomi, pembangunan  infrastruktur  di bawah kepemimpinan Jokowi  juga  memberikan dampak positif pada aspek sosial dan pembangunan manusia.
Kesenjangan  antarwilayah  tidak  berkurang  meskipun  beberapa  daerah  memiliki kekayaan  alam,  yang  diduga  disebabkan  oleh  kurangnya  keterlibatan  elit  politik  dalam menerapkan  kontrak  dengan  baik  (Bhattacharyya  &  Hodler,  2014).  Pola  ketimpangan antarwilayah di Indonesia dapat diamati secara keseluruhan, mencakup perbedaan antara wilayah Timur dan Barat Indonesia, serta antara Pulau Jawa dan wilayah di luar Jawa (Rustiadi et al., 2011). Kegagalan pembangunan di Papua tidak terlepas dari konflik vertikal antara Pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua. Penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth (2016) menekankan bahwa setiap kebijakan dan program di Papua harus memperhatikan dua kata kunci, yaitu perdamaian dan pembangunan. Pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Papua merupakan Propinsi paling Timur di Republik Indonesia dan merupakan daerah yang relatif belum banyak dirambah oleh aktivitas manusia dibanding daerah lain di Indonesia.
Papua,  dengan  segala  kekayaan  alam  dan  budaya  yang  dimilikinya,  telah  lama menghadapi  tantangan  dalam  hal  pembangunan  ekonomi,  infrastruktur,  dan  sosial. Ketimpangan pembangunan antara Papua dan wilayah lainnya di Indonesia telah menjadi isu  yang  mendesak  untuk  diselesaikan.  Pemerintah  pusat  menyadari  bahwa  upaya pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris diperlukan untuk mengatasi ketimpangan ini dan  untuk  memajukan  Papua  sebagai  bagian  integral  dari  Indonesia  yang  maju  dan sejahtera.  Pembangunan  di  Papua  pun  masih  bilang  tertinggal  dibandingkan  dengan provinsi  lainnya  yang  menyebabkan  kualitas  hidup  masih  terbilang  jauh  dari  kata  baik. Ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang masih kurang peduli dengan apa yang terjadi di Papua (Hardiyanto & Saryono, 2023).
Dalam upaya tersebut, Pemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041 dengan visi besar "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera" yang dirinci ke dalam tiga misi utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Rencana ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat peran pemerintah  daerah  otonom  baru  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  OAP  melalui penguatan  regulasi  dan  kebijakan.  Salah  satu  inovasi  penting  dalam  percepatan pembangunan  Papua  adalah  pembentukan  Badan  Pengarah  Percepatan  Pembangunan Otonomi  Khusus  Papua  (BP3OKP)  atau  Badan  Pengarah  Papua  (BPP).  Berbeda  dengan badan khusus sebelumnya, BPP melibatkan  secara langsung perwakilan OAP dari setiap provinsi  di  wilayah  Papua.  Partisipasi  langsung  OAP  dalam  kebijakan  pembangunan diharapkan  dapat  memastikan  bahwa  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  Papua  benar- benar terakomodasi dalam berbagai program pembangunan.
Penelitian ini relevan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang dinamika pembangunan  di  Papua  dan  untuk  mengidentifikasi  tantangan  serta  peluang  yang  ada dalam pelaksanaan RIPPP dan SIPPP. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif  dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua. Sehingga dalam fenomena ini yang menjadi fokus penelitian adalah peran Pemerintah terhadap pembangunan Papua. Dinamika dalam jejaring sosial ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek yakni Visi dan Misi, Kebijakan dan Strategi, serta Implimentasi dan Evaluasi.
Selain itu, fenomena sosiologis yang menjadi fokus penelitian juga mencakup aspek sosial ekonomi yang terkait dengan peran masyarakat Papua terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini meliputi bagaimana dampak adanya peluncuran RIPPP dan SIPPP  terhadap  percepatan  pembangunan  di  Papua,  Peran  dan  efektivitas  BPP  dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang inklusif dan partisipatif, dan Persepsi dan partisipasi masyarakat Papua, khususnya OAP, terhadap kebijakan pembangunan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang dinamika sosial ekonomi yang terjadi di Papua.

## KAJIAN TEORITIS
Pertumbuhan  ekonomi  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan terjadi, didorong oleh industrialisasi dan investasi dalam infrastruktur. Urbanisasi meningkat, dan sektor industri menjadi tulang punggung ekonomi (Rostow, 1960). Pada tahap ini, industrialisasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dengan banyak perusahaan dan pabrik baru bermunculan. Investasi dalam infrastruktur, seperti jaringan transportasi dan energi, juga meningkat pesat untuk mendukung ekspansi sektor industri yang sedang berkembang. Sektor industri, termasuk manufaktur dan produksi, menjadi tulang punggung ekonomi, menyediakan lapangan kerja bagi populasi yang semakin bertambah dan menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara.
Granovetter mengungkapkan gagasannya tentang teori jaringan sosial dalam bukunya yang  berjudul  “The  Sociology  of  Economic  life”.  Dalam  buku  tersebut,  Granovetter menjelaskan bahwasanya teori jaringan sosial memiliki konsep yang menyoroti hubungan sosial antara aktor (individu atau kelompok) yang didasarkan pada rasa kepercayaan satu sama  lain  dan  berusaha  mempertahankan  norma-norma  sosial  yang  ada.  Terbentuknya jaringan sosial juga dipengaruhi karena adanya rasa saling kenal, saling memberi informasi, dan  saling  membantu  dalam  mengatasi  masalah  atau  mencapai  suatu  tujuan  bersama. Dengan  adanya  teori  jaringan  sosial  dapat  menilai  bahwa  setiap  aktor  (individu  atau kelompok)  memiliki  akses  yang  berbeda  dalam  mendapatkan  sumber  daya  (kekayaan, kekuasaan,  atau  informasi).  Sehingga  Jaringan  sosial  menjadi  hal  yang  penting  dalam masyarakat untuk menjadi bagian dari jaring-jaring hubungan sosial tersebut yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi.
Mark  Granovetter  menjelaskan  bahwa  ikatan  lemah  yang  menghubungkan  satu kelompok  orang  dengan  kelompok  lainnya.  Sedangkan  Ikatan  Kuat  antara  dua  individu menunjukkan  adanya  hubungan  yang  tumpang  tindih  antara  dua  kelompok  tersebut. Hubungan  yang  menjadi  titik  penghubung  antara  kelompok  dengan  kelompok  lainnya disebut sebagai jembatan lokal. Ikatan kuat dapat diperoleh dari hubungan dua individu yang saling memiliki kepercayaan, sering berinteraksi satu sama lain, dan berada didalam lingkungan yang sama. Ikatan kuat dapat kita lihat dari hubungan keluarga, kekerabatan, dan tetangga. Semenrara ikatan lemah ini muncul dari hubungan ikatan kuat.
Dengan cara yang intuitif, hal ini menyiratkan bahwa informasi atau pesan yang ingin disebarkan  memiliki  potensi  untuk  mencapai  lebih  banyak  orang  dan  menjangkau  jarak sosial yang lebih luas ketika melalui ikatan yang lemah daripada yang kuat. Namun, jika motivasi untuk menyebarkan rumor tersebut berkurang setiap kali disampaikan kembali, maka rumor yang beredar melalui ikatan yang kuat cenderung terbatas pada sejumlah kecil orang, sementara yang melalui ikatan yang lemah memiliki potensi untuk menjangkau lebih banyak orang; hal ini menggambarkan bahwa jembatan antara kelompok sosial tidak akan terbentuk. (Granovetter, 1973).
Dengan jembatan lokal ini yang menunjukkan adanya proses penyebaran informasi atau ide baru dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Granovetter memperlihatkan dalam beberapa  studinya  bahwa  penyebaran  informasi  atau  rumor  yang  paling  cepat  adalah melalui  orang  yang  memiliki  ikatan  sosial  yang  lemah.  Oleh  karena  itu,  Granovetter menekankan  bahwa  pentingnya  untuk  mempertahankan  ikatan  lemah  tersebut,  seperti rekan kerja sebelumnya, kenalan yang pernah ketemu. karena akan bisa memberikan akses terbuka ke kelompok orang atau informasi yang tidak bisa kita peroleh dari ikatan kuat.
Teori "Strength of Weak Ties" dari Granovetter memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami strategi pembangunan yang diluncurkan di Papua. Dengan meningkatkan partisipasi  langsung  OAP  dan  memperkuat  jaringan  antara  berbagai  pemangku kepentingan, kebijakan ini dapat memaksimalkan aliran informasi dan ide yang diperlukan untuk  mencapai  pembangunan  yang  inklusif  dan  berkelanjutan.  Dalam  jangka  panjang, pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lompatan kesejahteraan yang signifikan di Papua

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan fenomenologi, yang berfokus pada pengalaman  subjektif individu  dan pemahaman mendalam tentang fenomena  tertentu  dari  perspektif  mereka  yang  mengalaminya,  dapat  memberikan wawasan  berharga  dalam  menganalisis  peluncuran  Rencana  Induk  Percepatan Pembangunan  Papua  (RIPPP)  dan  Sistem  Informasi  Percepatan  Pembangunan  Papua (SIPPP) oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin. Dalam konteks peluncuran RIPPP dan SIPPP, fenomenologi dapat digunakan untuk memahami pengalaman dan persepsi Orang Asli Papua (OAP) mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan yang diterapkan. Dengan menekankan  pentingnya  keterlibatan  langsung  perwakilan  OAP  dalam  Badan  Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP),  fenomenologi  memungkinkan  analisis  mendalam  tentang  bagaimana  OAP merasakan perubahan, tantangan, dan manfaat dari upaya percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Fenomenologi  membantu  mengeksplorasi  bagaimana  OAP  merasakan  keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Pengalaman ini mencakup bagaimana mereka melihat peran mereka dalam BPP, apakah mereka merasa didengar dan diakui dalam pengambilan keputusan,  serta  bagaimana  kebijakan  tersebut  memengaruhi  kehidupan  sehari-hari mereka. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, kita dapat memahami makna yang diberikan oleh OAP terhadap kebijakan pembangunan yang diterapkan. Ini melibatkan persepsi mereka tentang visi "Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera" dan bagaimana mereka menginterpretasikan tujuan "Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif" dalam konteks kehidupan mereka.
Pendekatan  fenomenologi  memungkinkan  analisis  tentang  bagaimana  perubahan sosial dan ekonomi yang diusung oleh RIPPP dan SIPPP dirasakan oleh OAP. Ini termasuk pemahaman tentang perubahan dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang  ekonomi,  serta  dampak  jangka  panjang  dari  inisiatif-inisiatif  tersebut. Fenomenologi  juga  menyoroti  pentingnya  partisipasi  aktif  dari  OAP  dalam  kebijakan
pembangunan. Analisis ini dapat mengungkapkan sejauh mana OAP merasa terlibat dan diberdayakan dalam proses pengambilan keputusan, serta bagaimana partisipasi mereka mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Dengan  demikian,  penerapan pendekatan fenomenologi dalam analisis peluncuran RIPPP dan SIPPP dapat memberikan gambaran  yang  lebih  komprehensif  dan  mendalam  tentang  pengalaman,  persepsi,  dan makna  yang  diberikan  oleh  OAP  terhadap  upaya  percepatan  pembangunan  di  Papua. Pendekatan  ini  menyoroti  pentingnya  mendengarkan  suara  dan  perspektif  OAP  untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta membawa dampak positif yang diharapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Ballroom Hotel  Aston  Sorong,  Papua  Barat  Daya,  pada  Jumat  (7/6/2024).  Acara  ini  mengakhiri rangkaian  kunjungan  kerjanya  di  Papua.  Dalam  pidatonya,  Wapres  menegaskan  bahwa pembangunan  di  Papua  menjadi  prioritas  utama  pemerintah,  sesuai  dengan  komitmen untuk  mewujudkan  pembangunan  Indonesia-sentris  yang  mengurangi  ketimpangan antarwilayah. Wapres menjelaskan bahwa kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong untuk memperkuat peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), salah satunya  melalui penguatan regulasi. RIPPP 2022-2041 telah disusun dengan visi "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera" serta tiga misi utama: "Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif".
Dokumen  ini  penting  sebagai  payung  hukum  dan  pedoman  dalam  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  evaluasi,  dan  pengendalian  percepatan  pembangunan  di Papua.  Arah  kebijakan  pembangunan  Papua  juga  telah  diselaraskan  dengan  Rancangan Akhir  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  2025-2045  yang  bertema Percepatan  Pembangunan  Wilayah  Papua  menuju  Papua  Sehat,  Cerdas,  dan  Produktif. Desain dan kerangka  perencanaan ini  diharapkan membawa semangat,  paradigma, dan terobosan  baru  untuk  mewujudkan  lompatan  kesejahteraan  Papua  dalam  20  tahun mendatang. Wapres yakin percepatan pembangunan Papua akan semakin terlihat dengan adanya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP). Berbeda dengan badan khusus sebelumnya, BPP melibatkan langsung  perwakilan  OAP  dari  setiap  provinsi  di  Papua  untuk  memastikan  partisipasi langsung dalam kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.
Dalam konteks peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin,  teori  "Strength  of  Weak  Ties"  dari  sosiolog  Mark  Granovetter  dapat  memberikan perspektif menarik mengenai dinamika sosial dan pengaruh jaringan sosial dalam proses pembangunan. Granovetter dalam teorinya menyatakan bahwa hubungan atau "ties" yang lebih  lemah,  seperti  kenalan  atau  hubungan  antar  komunitas  yang  tidak  terlalu  dekat, seringkali lebih penting dalam menyebarkan informasi dan inovasi dibandingkan dengan hubungan yang lebih kuat atau dekat, seperti keluarga dan teman dekat. Hal ini karena hubungan yang lebih lemah biasanya menghubungkan individu dengan kelompok sosial yang berbeda dan lebih luas, yang memungkinkan penyebaran ide dan sumber daya yang lebih luas pula.
Peluncuran  Rencana  Induk  Percepatan  Pembangunan  Papua  (RIPPP)  dan  Sistem Informasi  Percepatan  Pembangunan  Papua  (SIPPP)  oleh  Wakil  Presiden  (Wapres)  Ma’ruf Amin di Sorong, Papua Barat Daya pada 7 Juni 2024 menandai langkah signifikan dalam upaya percepatan pembangunan di Papua. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah  Indonesia  dalam  mewujudkan  pembangunan  yang  Indonesia-sentris  untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat asli Papua (OAP).

## Visi dan Misi RIPPP
RIPPP Tahun 2022-2041 diusung dengan visi besar "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera" yang diterjemahkan ke dalam tiga misi utama:
1. Papua  Sehat:  Meningkatkan  kualitas  kesehatan  masyarakat  Papua  melalui pembangunan  infrastruktur  kesehatan,  peningkatan  akses  dan  kualitas  pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan tenaga medis lokal.
2. Papua Cerdas: Meningkatkan kualitas pendidikan di Papua dengan membangun dan memperbaiki  fasilitas  pendidikan,  mengembangkan  kurikulum  yang  sesuai  dengan kebutuhan lokal, serta memberikan beasiswa dan pelatihan bagi para guru dan siswa.
3. Papua  Produktif:  Mendorong  pertumbuhan  ekonomi  melalui  pemberdayaan  sektor- sektor  produktif  seperti  pertanian,  perikanan,  pariwisata,  dan  usaha  kecil  menengah (UKM), serta meningkatkan akses terhadap pasar dan teknologi.

## Kebijakan dan Strategi
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, RIPPP menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang  bertujuan  memperkuat  peran  pemerintah  daerah  otonom  baru.  Beberapa  strategi utama meliputi:
1. Penguatan Regulasi: Penyusunan dan penetapan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan OAP.
2. Perencanaan  Terintegrasi:  Integrasi  perencanaan  pembangunan  Papua  ke  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2025-2045  dengan  fokus pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas.
3. Pemanfaatan  Teknologi  Informasi:  Pengembangan  SIPPP  untuk  memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dengan data yang akurat dan terkini.
Peran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Pembentukan BP3OKP atau Badan Pengarah Papua (BPP) menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan Papua. BP3OKP berbeda dengan badan khusus Papua pada era sebelumnya karena:
1. Keterlibatan  Langsung  OAP:  BPP  melibatkan  perwakilan  OAP  dari  setiap  provinsi  di Papua,  memastikan  partisipasi  langsung  dan  aspirasi  OAP  terakomodasi  dalam kebijakan percepatan pembangunan.
2. Pendekatan  Partisipatif:  Melibatkan  masyarakat  Papua  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  pelaksanaan  program  pembangunan,  sehingga  meningkatkan  rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil pembangunan.

## Implementasi dan Evaluasi
1. Pelaksanaan RIPPP dan SIPPP diharapkan dapat membawa semangat, paradigma, dan terobosan  baru  dalam  pembangunan  Papua.  Beberapa  langkah  implementasi  yang akan dilakukan meliputi:
2. Sosialisasi dan Edukasi: Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang tujuan, strategi, dan manfaat RIPPP dan SIPPP.
3. Kolaborasi  dan  Sinergi:  Membangun  kerjasama  antara  pemerintah  pusat,  daerah, swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan.
4. Monitoring  dan  Evaluasi:  Menggunakan  SIPPP  untuk  melakukan  monitoring  dan evaluasi  secara  berkala  terhadap  pelaksanaan  program,  mengidentifikasi  hambatan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
Keterkaitan dengan Pembangunan Papua Adanya Partisipasi Orang Asli Papua (OAP) yakni Wapres menekankan pentingnya partisipasi langsung OAP dalam berbagai kebijakan percepatan  pembangunan  kesejahteraan  Papua.  Melibatkan  OAP  dalam  badan  seperti Badan Pengarah Papua (BPP) dapat dilihat sebagai upaya memperkuat jaringan yang lemah namun penting, antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal. Melalui partisipasi langsung ini,  jaringan  antara  OAP  dan  berbagai  level  pemerintahan  menjadi  lebih  kuat, memungkinkan aliran informasi dan ide yang lebih efektif dan inklusif. Penguatan Regulasi dan Otonomi Daerah karena  dengan adanya kebijakan dan strategi pembangunan yang didorong  untuk  menguatkan  peran  pemerintah  daerah  otonom  baru,  ada  peningkatan interaksi antara pemerintah pusat dan daerah. Interaksi ini menciptakan jaringan baru yang mungkin sebelumnya tidak ada atau lemah, yang dapat memfasilitasi pertukaran ide dan praktik terbaik antara berbagai daerah di Papua dan pusat.
RIPPP  dan  SIPPP  sebagai  Platform  Integrasi  sistem  Informasi  Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) berfungsi sebagai platform yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan. Ini adalah contoh bagaimana "weak ties" dapat diperkuat melalui teknologi informasi untuk memastikan bahwa berbagai ide, inovasi, dan informasi tentang pembangunan  dapat  dengan  mudah  diakses  dan  disebarkan.  Sistem  ini  dapat menghubungkan  berbagai  aktor  pembangunan,  baik  dari  pemerintah  pusat,  daerah, maupun masyarakat OAP, sehingga memperluas jangkauan informasi dan kolaborasi. Visi Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif adalah misi besar yang diusung RIPPP, yaitu Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif, membutuhkan keterlibatan banyak pihak dari berbagai sektor. Untuk mencapai misi ini, penting untuk menciptakan dan memanfaatkan jaringan yang luas dan inklusif, yang mencakup berbagai lapisan masyarakat dan organisasi. Hal ini sejalan dengan teori  Granovetter  bahwa  ikatan  lemah  memainkan  peran  penting  dalam  penyebaran informasi dan inovasi yang bisa membantu mencapai tujuan pembangunan.
Peluncuran RIPPP  dan SIPPP  merupakan langkah konkret  dan komprehensif dalam upaya percepatan pembangunan di Papua. Dengan visi besar "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil,  dan  Sejahtera"  dan  tiga  misi  utama  yaitu  Papua  Sehat,  Papua  Cerdas,  dan  Papua Produktif,  diharapkan  pembangunan  di  Papua  dapat  lebih  terarah,  terintegrasi,  dan berkelanjutan. Keberadaan BP3OKP yang melibatkan langsung perwakilan OAP dari setiap provinsi  di  Papua  akan  memastikan  partisipasi  aktif  masyarakat  Papua  dalam  proses pembangunan, sehingga hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.
Meskipun  RIPPP  dan  SIPPP  sudah  diluncurkan  dengan  visi  dan  misi  yang  jelas, seringkali tantangan terbesar adalah implementasi di lapangan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa perencanaan yang baik belum tentu menghasilkan implementasi yang
efektif. Rencana induk yang ambisius harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Papua masih sangat terbatas. Tanpa infrastruktur dasar yang memadai, program-program pembangunan lainnya mungkin sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Salah satu isu yang sering muncul dalam proyek pembangunan di daerah terpencil adalah penyalahgunaan anggaran. Meskipun ada regulasi yang ketat, pengawasan yang kurang efektif dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan.
Meskipun  BP3OKP  melibatkan  perwakilan  OAP,  partisipasi  masyarakat  secara  luas masih  perlu  ditingkatkan.  Banyak  program  pembangunan  yang  gagal  karena  tidak melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Banyak proyek pembangunan yang berjalan hanya selama masa kepemimpinan tertentu dan tidak berkelanjutan. RIPPP dan SIPPP perlu memastikan bahwa  proyek-proyek yang diinisiasi memiliki rencana keberlanjutan jangka panjang yang tidak bergantung pada satu periode kepemimpinan saja. Oleh karena itu untuk memastikan implementasi yang efektif, perlu  dibentuk  tim  pengawas  independen  yang  bertugas  untuk  memantau  progres  di lapangan  dan  melakukan  evaluasi  berkala  terhadap  pelaksanaan  proyek.  Penggunaan teknologi seperti SIPPP harus dioptimalkan untuk menyediakan data yang transparan dan akurat.
Fokus  awal  perlu  diberikan  pada  pembangunan  infrastruktur  dasar.  Ini  mencakup peningkatan  akses  jalan,  transportasi,  serta  fasilitas  kesehatan  dan  pendidikan  yang memadai.  Infrastruktur  yang  baik  akan  menjadi  fondasi  bagi  pembangunan  sektor  lain. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Papua melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini termasuk pelatihan teknis bagi tenaga medis, guru, serta pelaku  usaha kecil dan  menengah. Meningkatkan transparansi dalam  penggunaan anggaran dengan melibatkan lembaga-lembaga independen dan masyarakat sipil dalam proses  pengawasan.  Penggunaan  SIPPP  untuk  melacak  aliran  dana  dapat  membantu mengurangi penyalahgunaan anggaran.
Mengadakan forum-forum diskusi dan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat setempat secara langsung. Ini akan memastikan bahwa program-program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Memastikan bahwa setiap proyek pembangunan  memiliki  rencana  keberlanjutan  yang  jelas.  Pemerintah  harus mengembangkan kebijakan yang mendorong investasi jangka panjang dan keberlanjutan proyek  di  Papua.  Membangun  kerjasama  dengan  pihak  swasta  dan  organisasi  non- pemerintah yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam pembangunan daerah terpencil. Kolaborasi  ini  dapat membawa  inovasi dan sumber daya tambahan yang penting untuk
percepatan  pembangunan.  Dengan  demikian.  diharapkan  pelaksanaan  RIPPP  dan  SIPPP dapat lebih efektif dan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat Papua, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indonesia.

## SIMPULAN
Peluncuran  Rencana  Induk  Percepatan  Pembangunan  Papua  (RIPPP)  dan  Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Sorong,  Papua  Barat  Daya,  merupakan  langkah  penting  dalam  upaya  percepatan pembangunan  di  Papua.  Inisiatif  ini  mencerminkan  komitmen  pemerintah  untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat asli Papua (OAP) melalui pembangunan yang Indonesia-sentris. RIPPP 2022-2041 dengan visi "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera" serta misi "Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif" berfungsi sebagai panduan  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  dan evaluasi  pembangunan  di  Papua.  Teori  "Strength  of  Weak  Ties"  dari  Mark  Granovetter memberikan perspektif tambahan dalam konteks ini, menunjukkan bagaimana hubungan sosial yang lebih lemah dapat memainkan peran penting dalam penyebaran informasi dan inovasi,  yang  relevan  untuk  pembangunan  Papua  yang  melibatkan  berbagai  pemangku kepentingan.
Implementasi RIPPP dan SIPPP menghadapi tantangan signifikan, termasuk kebutuhan akan  infrastruktur  dasar,  pengawasan  dan  evaluasi  yang  ketat,  serta  partisipasi  aktif masyarakat setempat. BP3OKP berperan penting dengan melibatkan perwakilan OAP dari setiap  provinsi  di  Papua,  memastikan  partisipasi  langsung  dan  aspirasi  masyarakat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan. Kesimpulannya, peluncuran RIPPP dan SIPPP adalah langkah strategis yang berpotensi membawa perubahan besar dalam pembangunan Papua.  Keberhasilan  implementasinya  akan  sangat  bergantung  pada  pengawasan  yang ketat, peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan, inisiatif ini dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiman, A. (2000). Teori Pembangunan Dunia ketiga. PT Gramedia Pustaka Utama.
Granovetter, M., & Swedberg, R. (1992). The Sociology of Economic Life. Westview Press. Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology 78:1360-
1380.
Rostow, W. W. (1960). The Stages of Economic Growth. Cambridge University Press.
Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.

## Cetakan Ketiga. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Asaju, K. (2022). Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Intricacies and Dynamics  of  Development  Administration. Journal  Of  Contemporary  Sociological Issues, 2(2), 173-189. https://doi.org/10.19184/csi.v2i2.27890
Baransano, M.A., (2011). Analisis Disparitas Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat. Thesis. Institut Pertanian Bogor.
Bhattacharyya,  S.,  &  Hodler,  R.  (2014).  Do  natural  resource  revenues  hinder  financial development?  The  role  of  political  institutions. World  Development, 57,  101-113. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.003
Elisabeth,  A.  (2016).  Perdamaian  dan  Pembangunan  Papua:  Problematika  Politik  Atau Ekonomi?. Jurnal Penelitian Politik, 9(1), 13. https://doi.org/10.14203/JPP.V9I1.444
Hardiyanto,  L.,  &  Saryono,  S.  (2023).  Penguatan  Lembaga  Perlindungan  Ham  Untuk Menciptakan  Keadilan  Dan  Pembangunan  Masyarakat  Papua. Jurnal  Citizenship Virtues, 3(1), 454-461. https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1732
Prasetyo, H., Farid, M., Singgih, M., Roziq, A., Mulyono, R. D. A. P., & Shulthoni, Moch. (2022). Escalation  of  Village  Enterprises  in  Developing  Digitalized  Financial  Management Innovations  in  the  Tapal  Kuda  Area. Asian  Journal  of  Economics,  Business  and Accounting, 42 – 49.
Suci-Dharmayanti, A. W., Handayani, B. L., Kurniawati, D., Purbasari, D., Pradana, G. H.,  & Hanantara, A. (2019). Pemetaan potensi desa sebagai model untuk membangun desa sehat  dan  mandiri  (studi  kasus:  Desa  Bandilan,  Kecamatan  Prajekan,  Kabupaten Bondowoso). E-Prosiding SNasTekS, 1(1), 67-76.
Oktaviana, M. G., Sulistio, H., & Wicaksono, A. (2011). Strategi Pengembangan Antar Wilayah Di  Provinsi  Papua  Barat. Jurnal  Rekayasa  Sipil,  5  (3),  180-190.  ISSN  1978  –  5658. http://Rekayasasipil.Ub.Ac.Id/Index.Php/Rs/Article/View/204/197
Oktaviana, M. G., Sulistio, H., & Wicaksono, A. (2012). Strategi Pengembangan Transportasi Antar Wilayah di Propinsi Papua Barat. Rekayasa Sipil, 5(3), pp. 180 – 190.
Kamil, I., & Krisiandi. (2024). Wapres Luncurkan Rencana Induk  Percepatan Pembangunan
Papua. https://nasional.kompas.com/read/2024/06/07/10143731/wapres-luncurkan- rencana-induk-percepatan-pembangunan-papua