## PERLINDUNGAN ORANG SIPIL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Levina Yustitianingtyas Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya Email : firman.yusticia86@gmail.com

## ABSTRAK
Hukum Humaniter Internasional atau Internastional Humanitarian Law adalah bagian dari  Hukum  Internasional.  Hukum  Humaniter  Internasional  dapat  diberi  pengertian sebagai  hukum  yang  mengatur  tentang  perlindungan  korban  perang.  Hukum Humaniter  Internasional  memberikan  perlindungan  kepada  korban  perang  atau mereka yang terlibat dalam pertempuran .Dalam  tulisan  ini akan mengkaji tentang perlindungan  penduduk  sipil,  utamanya  bagaimana  hukum  humaniter  internasional memberikan  perlindungan  terhadap  penduduk  sipil  dalam  pertikaian  bersenjata, termasuk  orang  sipil  yang  karena  pekerjaannya  harus  mendapatkan  perlindungan. Perlindungan  terhadap  orang  sipil  dalam  pertikaian  bersenjata  sudah  lama mendapatkan  pengaturan  dalam  hukum  internasional,  baik  melalui  perjanjian internasional  maupun  melalui  hukum  kebiasaan  internasional.  Perlindungan  orang sipil  dalam  pertikaian  bersenjata  berlandaskan    prinsip  kemanusiaan,  hal  ini  untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
Kata  kunci  :  hukum  humaniter  internasional,  perlindungan  korban  perang,  hukum internasional

## ABSTRACT
International  Humanitarian  Law  or  International  Humanitarian  Law  is  part  of international  law.  International  humanitarian  law  can  be  made  to  understand  as  the law  governing  the  protection  of  war  victims.  International  humanitarian  law  provides protection to victims of war or those involved in the battle .In this paper will examine on the  protection  of  civilians,  particularly  how  international  humanitarian  law  provides protection  of  civilians  in  armed  conflict,  including  civilians  who  because  of  their  work must be protected. Protection of civilians in armed conflict has been a long time getting arrangements  in  international  law,  either  through  international  treaties  or  through customary international law. Protection of civilians in armed conflict based on principles of humanity, it is to respect and uphold human dignity.
Keywords:  international  humanitarian  law,  the  protection  of  victims  of  war, international law
Pendahuluan Sebagaimana  diketahui,  bahwa Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau International  Humanitarian  Law merupakan bagian dari Hukum Perang,
dan  hukum  perang  sendiri  merupakan bagian  dari  Hukum  Internasional.
Hukum  perang  merupakan  bagian hukum tertua dari hukum internasional  dan  sebagian  besar  dari
hukum  perang  merupakan  hukum tertulis atau telah terkodifikasi.
Secara  sederhana  HHI  dapat diberi  pengertian  sebagai  hukum  yang mengatur tentang
perlindungan korban perang (Haryomataram, 2005).
Dari pengertian yang sederhana ini ada dua  aktifitas  bisa  diperhatikan,  yaitu aktifitas  perang  dan  dan  aktifitas perlindungan  korban  perang.  Aktifitas perang  dengan  berbagai  peraturan yang  menyertainya  pada  kesempatan ini kita abaikan, yang perlu mendapatkan  perhatian  lebih  lanjut adalah  aktifitas  perlindungan  korban perang berikut ketentuan yang menyertainya.  Ketentuan  yang  dapat dijadikan sebagai dasar dalam memberikan  perlindungan  korban perang  pada  dasarnya  bersumberkan pada  hukum  internasional,  baik  yang berupa perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan  kepada  korban  perang atau  mereka  yang  terlibat  dalam pertempuran  secara  garis  besar  dapat dikategorikan menjadi;
Pertama , perlindungan  yang  diberikan  kepada Kombatan  ( Combatant ),  yaitu  mereka yang terlibat aktif dalam pertempuran. Bentuk  perlindungan  yang  diberikan kepadanya yaitu status sebagai tawanan perang bila ternyata berada di tangan  pihak  lawan.  Sebagai  tawanan perang  mereka  harus  diperlakukan secara manusiawi dan dijamin hak-hak dan  kewajibannya  (Konvensi  Jenewa III). Kedua , perlindungan yang diberikan  kepada  penduduk  sipil ( Civilian  population ),  yaitu  penduduk dari  pihak  yang  bertikai  yang  tidak
terlibat  aktif  dalam  pertempuran. Bentuk  perlindungan  yang  diberikan kepadanya  berupa  larangan  untuk menjadikan mereka sebagai obyek atau sasaran  serangan  (Konvensi  Jenewa IV). Ketiga , perlindungan yang diberikan  kepada  orang  yang  karena pekerjaanya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan.
Perlindungan terhadap penduduk  sipil  sebagai  akibat    atau karena  adanya  pertikaian  bersenjata pada dasarnya mendapatkan pengaturan  dalam  hukum  humaniter. Namun, dalam perkembangannya dalam memberikan perlindungan terhadap  perlindungan  penduduk  sipil karena adanya pertikaian bersenjata di negaranya  dapat  dilakukan  melalui cara lain, seperti pemindahan penduduk  ke  wilayah  yang  tidak digunakan  sebagai  arena  pertikaian, namun  masih  dalam  wilayah  negara yang  bertikai (internally  displaced persons = pengungsi internal), pemindahan  penduduk  ke  wilayah negara  lain  yang  aman  ( refugees = pengungsi internasional), atau melakukan  perpindahan  penduduk ( Emigrants ).    Sebagaimana  contoh situasi yang terjadi di Iraq pada sekitar Tahun 2003.  Pada waktu itu penduduk Iraq, sekitar 1, 5 juta dicarikan tempat yang  aman  di  luar  kota  Bagdad  dari akibat  pertikaian.    Demikian  juga sekitar  7.000  penduduk  Iraq  berstatus sebagai pencari suaka di Damaskus dan Amman.
Sedangkan sebagian penduduk  Iraq  yang  lain  pergi meninggalkan  kota  atau  negaranya menuju  Syria  dan  Jordan  sebagai Emigrant (Al Hassani, 2008). Adanya bentuk-bentuk perlindungan  yang  demikian  tentunya
terkait  dengan  salah  satu  prinsip  atau asas  dalam  hukum  humaniter,  yaitu Prinsip Pembedaan ( Distinction Principle ).  Prinsip  ini  menegaskan, bahwa  penduduk  suatu  negara  yang terlibat  dalam  suatu    pertikaian bersenjata  atau  berperang  dibedakan atas  Kombatan  ( Combatant )  dan Penduduk  Sipil  ( Civilian  Population ). Latar  belakang  munculnya  prinsip  ini, untuk  mengetahui  siapa  yang  boleh turut aktif dalam pertikaian bersenjata atau perang dan siapa yang tidak; Juga untuk  menentukan  siapa  yang  dapat dijadikan  sasaran  obyek  serangan  dan siapa  yang  tidak.  Masing-masing kelompok tersebut di samping mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang berbeda,  serta  konsekuensi  yang berbeda dalam kaitannya dengan pihak musuh. Namun, dipihak lain
mempunyai  hak  yang  sama,  yaitu diperlakukan  secara  manusiawi.  Oleh karena  itu  dalam  situasi  pertikaian bersenjata  atau  perang  seseorang harus  menentukan  pilihan  dia  akan masuk  kedalam  golongan  mana, seseorang  pada  saat  yang  sama  tidak dapat masuk kedalam dua golongan.
Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan  yang  diberikan  oleh hukum  humaniter  tersebut  di  atas, pada  kesempatan  ini  akan  dikaji  lebih mendalam tentang perlindungan penduduk  sipil,  utamanya  bagaimana hukum humaniter internasional memberikan  perlindungan  terhadap penduduk  sipil  dalam  pertikaian bersenjata,  termasuk  orang  sipil  yang karena pekerjaannya harus mendapatkan perlindungan ? Pengaturan  Internasional  Terhadap
Perlindungan  Penduduk Sipil
Perlindungan
terhadap penduduk  sipil  dalam  pertikaian bersenjata  sebenarnya  sudah  lama menjadi  perhatian  negara-negara,  baik yang  terlibat  maupun  tidak  dalam perang.  Bahkan  dalam  kebiasaan berperang  ditemukan  asas  hukum perang  yang  melarang  penyerangan atas penduduk sipil yang tak bersenjata, sebagai orang yang berarada  ”di  luar  perang”.  Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih positif,  yaitu  menghindarkan  mereka dari  serangan  yang  langsung.  Sebelum lahirnya  Konvensi  jenewa  1949, perlindungan  terhadap  penduduk  sipil memang  sudah  disinggung  dalam Konvensi  Den  Haag,  namun  masih kurang  lengkap  dan  hanya  mengatur perlindungan  penduduk  sipil  di wilayah  yang  diduduki.  Sehingga dapatlah  dikatakan  bahwa  pengaturan perlindungan  penduduk  sipil  dalam Konvensi  Jenewa  IV  merupakan  suatu pengaturan yang baru.
Berikut  akan  diuraikan  secara sepintas  pengaturan  perlindungan penduduk  sipil  sebelum  lahirnya Konvensi Jenewa 1949, serta pengaturan  perlindungan  penduduk sipil  dalam  Konvensi  Jenewa  1949 berikut Protokolnya.

## 1. Instruksi Lieber Tahun 1863.
Instruksi  Lieber  pada  awalnya merupakan  instruksi  Pemerintah  AS yang  kemudian  dianggap  sebagai kodifikasi hukum perang internasional. Menurut  instruksi  ini,  orang  sipil dibedakan  kedalam  tiga  kelompok, yaitu:
a. orang  sipil  yg  inoffensive:  mereka mendapat  perlindungan  pribadi, harta  dan  kehormatan.  Mereka
tidak  boleh  dibunuh,  tidak    boleh dijadikan budak, dipindah paksakan atau    dipaksa  bekerja  pada  pihak yang menang, dan kesucian hubungan  keluarga  tidak  boleh dicemarkan.
b. orang  sipil  yg  ikut  serta  langsung dalam  permusuhan  (  levee  en masse)  diberi  kedudukan  sebagai belligerent.
c. orang  sipil  yg  terkait  aktif  dalam pelaksanaan tugas Angkatan Bersenjata  dan  bila  tertangkap musuh  berhak  mendapatkan  status tawanan perang. 2. Konvensi Jenewa Tahun 1864. Konvensi ini merupakan perjanjian  internasional  pertama  yang menetapkan perlindungan bagi korban perang,  yaitu  mereka  yang  luka  di medan  perang,  personil  dan  kesatuan medik  beserta  peralatannya.  Juga konvensi  ini  mengatur  tingkah  laku orang sipil dalam pertikaian bersenjata berikut perlindungannya
3.  Deklarasi  St.  Petersburg  tahun 1868.
Dalam  deklarasi  ini  sekalipun tidak  secara  eksplisit  mengatur  orang sipil, namun secara implisit menetapkan  perlindungan  bagi  orang sipil.  Perlindungan  diberikan  dengan mencantumkan  prinsip  pembedaan dalam  konsideran  deklarasi  tersebut.
Menurut
konsideran
tersebut dikatakan  bahwa  satu-satunya  sasaran sah  yang  dapat  dijadikan  sasaran serangan adalah melemahkan angkatan bersenjata  musuh.  Mereka  yang  bukan anggota  angkatan  bersenjata  musuh tergolong orang sipil.
4.  Konvensi  Den  Haag  Tahun  1899 dan  Tahun  1907  (Konvensi  Den Haag).
Konvensi  Den  Haag  1907  itu sebenarnya merupakan penyempurnaan  Konvensi  Den  Haag 1899,  yang  mengatur  Hukum  dan Kebiasaan  Perang  di  darat.  Dalam Konvensi  Den  Haag  di  atur  tentang Belligerents (istilah sekarang Kombatan),  yaitu  mereka  yang  ikut aktif dalam permusuhan, oleh karenanya  ia  tunduk  pada  hukum perang.  Sedangkan  mereka  yang  tidak tergolong  belligerents,  yaitu  orang- orang yang tidak ikut dalam permusuhan  adalah  orang  sipil.  Orang sipil yang berada di wilayah penduidukan  harus  dilindungi  dari tindakan  kesewenang-wenangan  pihak musuh  yang  mendudukinya.  Secara garis  besar  bentuk  perlindungan terhadap orang sipil itu antara lain :
- Orang  sipil  tidak  bisa  dipaksa untuk    memberikan  informasi tentang angkatan bersenjata pihak  lawan  yang  bertikai, termasuk perlengkapan pertahanannya - Mereka  tidak  boleh  dipaksa bersumpah  untuk  setia  kepad musuh yang menguasai
- Penghormatan  hak-hak  pribadi dan harta orang sipil
- Larangan penjarahan pada penduduk sipil
- Larangan  pemungutan  pajak  dan pungutan  yang  sejenis  secara sewenang-wenang
- Larangan  penghukuman  kolektif pada orang sipil
- Larangan  pencabutan  hak  milik orang  sipil  secara  sewenang- wenang.

## 5. Konvensi Jenewa 1949
Pada dasarnya Konvensi Jenewa IV merupakan penyempurnaan Konvensi  Jenewa  1864.  Konvensi Jenewa  1949  terdiri  atas  empat Konvensi.  Sebagaimana  di  singgung  di atas  bahwa  perlindungan  terhadap penduduk sipil utamanya diatur dalam Konvensi  IV.  Konvensi  IV  dalam mengatur perlindungan terhadap penduduk  sipil  di  kelompokkan  atas perlindungan umum dan perlindungan khusus.
Perlindungan umum dimaksudkan  bahwa  perlindungan yang  diberikan  terhadap  penduduk sipil  tidak  boleh  dilakukan  secara diskriminatif.  Penduduk  sipil  adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam pertempuran.  Mereka  dalam  segala keadaan  berhak  atas  penghormatan pribadi,  hak  kekeluargaan,  kekayaan dan  hak  atas  agamanya.  Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  27  –  34,  yaitu berupa tindakan-tindakan : a. Melakukan  pemaksaan  jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan; b. Melakukan tindakan penyiksaan atau sejenisnya yang menimbulkan penderitaan jasmani;
c. Melakukan tindakan intimidasi, teror, dan penjarahan;
d. Melakukan tindakan pembalasan;
e. Larangan menghalang-halangi untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya;
f. Melakukan penghukuman secara kolektif, penyanderaan,
penghinaan
g. Memberi kesempatan meninggalkan wilayah musuh h. Mendapatkan jaminan makanan dan obat-obatan yang cukup; i. Melakukan tindakan permusuhan terhadap orang sipil. Dalam kaitanya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil, Konvensi Jenewa mengisyaratkan pembentukan  daerah  keselamatan ( safety  zones ),  yaitu  suatu  kawasan yang  terletak  jauh  dari  medan pertempuran, untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang  rentan  terhadap  akibat  perang, seperti  mereka  yang  sakit,  perempuan hamil,  perempuan  menyusui,  anak balita,  orang  tua.    Demikian  juga, perlakuan  khusus  harus  diberikan kepada  anak-anak.  Mereka  tidak boleh dilibatkan dalam pertempuran. Mereka harus  mendapatkan  bantuan  dan perawatan sesuai dengan usia mereka. Lebih  lagi  terhadap  anak  yatim  atau yang  terpisah  dengan  orang  tuanya harus mendapatkan perlindungan atau jaminan keselamatan. Konvensi Jenewa IV dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil, juga  mengatur  perlindungan  terhadap orang  asing  yang  berada  di  wilayah pendudukan,  orang-orang  yang  tinggal di wilayah pendudukan, dan interniran sipil. Ada  suatu  kemungkinan  bahwa pada saat terjadinya sengketa bersenjata,  diwilayah  negara  yang bertikai  terdapat  warganegara  pihak musuh.  Negara  yang  di  wilayahnya terdapat orang yang berkewarganegaraan  negara  musuh tetap  mempunyai  kewajiban  untuk
memberikan penghormatan
atau perlindungan.  Bahkan  mereka  harus diberi ijin untuk meneinggalkan negara tersebut. Mereka dapat dipindahkan ke negara  asal  kapan  saja,  baik  secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Sedangkan  terhadap  orang-orang  sipil yang  tinggal  di  wilayah  pendudukan harus  dihormati  hak-hak  asasinya, seperti  tidak  boleh  dipaksa  bekerja untuk  penguasa  pendudukan,  tidak boleh  dipaksa  untuk  melakukan kegiatan-kegiatan  militer.  Penguasa pendudukan  harus  bertanggung  jawab untuk  pemeliharaan  fasilitas-fasilitas umum.  Penguasa  pendudukan  juga harus memelihara kesejahteraan anak- anak, kebutuhan makanan dan kesehatan.  Memperkenankan  adanya bantuan  yang  datang  dari  luar  negeri, manakala  penguasa  pendudukan  tidak mampu  memberikan  jaminan  yang demikian.
Perlindungan  umum  lain  yang harus  dilakukan  oleh  pihak  yang bertikai  terhadap  orang  sipil  yang diinternir,  yaitu  sebagaimana  di  atur dalam Pasal 79 – 135 Konvensi Jenewa 1949. Tindakan menginternir penduduk sipil pada dasarnya melakukan  tindakan  administratif,  jika sekiranya  terdapat  alasan  keamanan yang  riil  dan  mendesak.  Judi  bukan merupakan  suatu  hukuman.  Dengan demikian,  sekalipun  penduduk  sipil diintenir mereka tidak kehilangan hak- hak  sipilnya,  mereka  tetap  memiliki kedudukan  dan  kemampuan  sipil mereka.
Berdasarkan  Pasal  79  Konvensi Jenewa  IV,  orang-orang  sipil  yang dapat diinternir adalah (Arlina, 1999) :
a. penduduk  sipil  musuh  dalam wilayah  pihak  yang  besengketa
yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan,
b. penduduk  sipil  musuh  dalam wilayah  pihak  yang  besengketa yang dengan sukarela menghendaki  untuk  dinternir atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir, c. penduduk  sipil  musuh  dalam wilayah  yang  diduduki,  apabila penguasa Pendudukan menghendaki  mereka  perlu diinternir karena alasan mendesak; d. penduduk sipil yang melakukan pelanggran  hukum  yang  secara khusus bertujuan untuk merugikan Penguasa pendudukan. Penduduk  sipil  di  samping memperoleh  perlindungan  umum  dari Konvensi, juga memperoleh perlindungan  khusus,  yaitu  ditujukan pada  penduduk  sipil  yang  tergabung dalam  suatu  organisasi  sosial  atau kemanusiaan.  Pada  saat  melaksanakan tugas-tugasnya, biasanya mereka mengenakan  tanda  khusus.  Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka  harus  dihormati,  yaitu  diberi kesempatan atau dibiarkan melaksanakan  tugas-tugasnya;  dan dilindungi,  yaitu  mereka  tidak  boleh dijadikan sasaran serangan militer,
6. Protokol Tambahan 1977, Konvensi Jenewa 1949. Protokol Tambahan 1977 Konvensi  Jenewa  1949  terdiri  atas Protokol  I  tahun  1977  mengatur tentang Perlindungan Korban Pertikaian  Bersenjata  yang  Bersifat Internasional;  dan  Protokol  II  Tahun 1977  Perlindungan  Korban  Pertikaian
Bersenjata yang Bersifat non- Internasional.  Dalam  Protokol  I  tahun 1977 diatur tentang batasan pengertian  orang  sipil,  yaitu  setiap orang  yang  bukan  anggota  angkatan bersenjata  pihak  yang  bertikai.  Secara umum, perlindungan terhadap penduduk  sipil  dan  orang  sipil  berupa larangan penyerangan terhadap mereka. Mereka menikmati perlindungan  dari  bahaya  yang  timbul dari  operasi  militer.  Beradasrkan prinsip  tersebut  dapat  dikatakan bahwa:
a. penduduk  sipil  dan  orang  sipil tidak  boleh  dijadikan  obyek sasaran;
b. tindakan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menyebar teror dikalangan pendudu di larang; c. Orang  sipil  akan  menikmati perlindungan, kecuali bila ia turut serta aktif dalam permusuhan Kemudian bila dilihat lebih rinci lagi mengenai bentuk-bentuk perlindungan  yang  diberikan  oleh
Protokol tambahan antara lain:
- larangan menyerang orang sipil
- keharusan  melakukan  tindakan penghati-hati  dalam  melakukan serangan, demi untuk melindungi orang sipil - larangan  melakukan  kekerasan kepada orang sipil
- larangan melakukan pemindahan paksa orang sipil
- jaminan mendapatkan bantuan - harus  dibolehkan  memberikan bantuan pada korban pertikaian bersenjata - perlindungan  terhadap  operasi militer - larangan menjadikan orang sipil sebagai sasaran pertikaian bersenjata
- larangan  menjadikan  kelaparan orang  sipil  sebagai  sarana pertikaian
- larangan melakukan penyerangan  bangunan  dan instalasi  yang  mengandung kekuatan berbahaya - memberi  perlindungan  orang sipil yg melakukan kemanusiaan. Dalam memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, hukum humaniter  mengenal  beberapa  prinsip yaitu :
 Prinsip  Kemanusiaan,  prinsip ini  menentukan  bahwa  pihak yang  berperang  diwajibkan untuk bertindak dengan mengutamakan aspek kemanusiaan,  yaitu  dilarang menggunakan  kekerasan  yang dapat menimbulkan penderitaan  yang  berlebihan. Ada  beberapa  ketentuan  yang tidak  boleh  dilanggar  dalam suatu  konflik  bersenjata,  yaitu (Pictet, 1996) :
1. Seseorang yang telah jatuh di tangan musuh atau salah satu pihak  yang  berperang,  maka hak  untuk  hidup  harus dihormati. Prinsip ini berkaitan  dengan  kombatan yang tertangkap musuh. Seseorang hanya boleh dibunuh  pada  saat  orang tersebut  berada  dalam  suatu peperangan,  dimana  ia  siap dalam  posisi  untuk  dibunuh.
Bila ia tertangkap maka harus diperlakukan dengan baik.
2. Penyiksaan,  penghinaan,  dan hukuman yang tidak manusiawi dilarang. 3. Seseorang  diakui  di  hadapan hukum
4. Setiap orang dihormati untuk kehormatannya, keluarganya, pendiriannya  dan  kebiasaan yang ia miliki 5. Jika seorang musuh tetangkap  dan  menderita luka,  maka  tawanan  tersebut berhak  mendapat  perawatan yang layak sampai sembuh. 6. Seseorang  berhak  menerima kabar  dari  keluarganya  dan menerima kiriman yang menjadi kebutuhannya 7. Seseorang tidak boleh dicabut hak miliknya.  Prinsip  Pembedaan (Distinction Principle) adalah  prinsip  yang membedakan  antara  kombatan dan  penduduk  sipil  dalam wilayah  negara  yang  sedang terjadi konflik. Kombatan adalah penduduk yang aktif turut serta dalam  permusuhan,  sedangkan penduduk sipil adalah penduduk  yang  tidak  turut dalam  permusuhan.  Prinsip  ini dipandang sangat penting dalam Hukum  Humaiter  Internasional, karena  dengan  begitu  dapat membedakan  mana  yang  dapat dijadikan  sasaran  serang  dalam permusuhan.
 Prinsip  Proporsional  adalah prinsip yang mempunyai tujuan untuk  meyeimbangkan  antara kepentiangan militer dan resiko yang akan diderita oleh penduduk  sipil.  Prinsip  ini diatur dalam Protokol Tambahan  I  1977  Sub  Bagian  II (F. Sugeng Istanto, 1998).  Prinsip Larangan untuk Menyebabkan  Penderitaan  yang Berlebihan, pada prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip kemanusiaan.  Karena  pihak yang bersengketa dilarang menimbulkan  penderitaan  yang berlebihan.
 Prinsip  Kepentingan  Militer, dalam  prinsip  ini  ditentukan mengenai  kewajiban para  pihak dalam  menggunakan  kekuatan militer  haruslah  sesuai  hukum. Dalam penggunaan prinsip harus  melalui  lima  tahap  yang kesemuanya  haruslah  dipenuhi tanpa terkecuali, yaitu:
a) Tindakan  yang  dilakukan tidak  melanggar  ketentuan Hukum Humaniter Internasional; b) Harus benar-benar ada keharusan unrtuk melakukan tindakan tersebut; c) Tindakan  yang  dilakukan dalah  paling  tepat  untuk meraih  keuntungan  yang diharapkan pada saat itu; d) Akibat dari tindakan tersebut telah memenuhi prinsip proporsionalitas;
e) Cara  yang  diambil  sudah melalui  pertimbangan  segala aspek yang terkait.
Dari  kelima  tahap  tersebut diatas,  memang  sangatlah  penting untuk  dipenuhi  oleh  para  pihak  yang mengadakan permusuhan, karena sangat  dimungkinkan  korban  yang ditrimbulkan akibat pertikaian
tersebut  sangat  banyak  dan  meluas. Untuk  itulah  aspek  kemanusiaan sangat  dipentingkan  dan  mendapat perhatian yang utama karena menyangkut  hak-hak  hidup  yang dimiliki oleh setiap manusia.
Prinsip  Pembedaan  (Distinction Principle)
Prinsip  pembedaan  ( Distinction Principle ) adalah prinsip penting dalam hukum  humaniter,  yaitu  suatu  prinsip yang  membedakan  atau  membagi penduduk  dari  suatu  negara  yang sedang  berperang  atau  sedang  terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan yaitu Combatant
dan Penduduk  Sipil. Combatant adalah golongan  penduduk  yang  secara  aktif turut serta dalam permusuhan
( hostilities ),  sedangkan  penduduk  sipil adalah  golongan  penduduk  yang  tidak turut serta dalam permusuhan. Perlunya  pembedaan  demikian  adalah untuk  mengetahui  mereka  yang  boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga  boleh  dijadikan  sasaran  atau obyek  kekerasan,  dan  mereka  yang tidak  boleh  turut  serta  dalam permusuhan  sehingga  tidak  dijadikan obyek  kekerasan.  Ini  sangat  penting ditekankan  karena  sebenarnya  perang hanya  berlaku  anggota  angkatan bersenjata  dari  negara-negara  yang bermusuhan.  Sedangkan  penduduk sipil    yang  tidak  turut  serta  dalam permusuhan  itu  harus  dilindungi  dari tindakan-tindakan tersebut.
Menurut Jean Pictet dalam buku Arlina Permanasari, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang  dinamakan  asas  pembatasan,
yang menyatakan ’the civilian population  and  invidual  civilian  shall
enjoy general protection againts danger arising  from  military  operation’. Dalam prinsip ini diperlukan penjabaran atau implementasi  lebih  lanjut  ke  dalam beberapa  asas  pelaksanaan  yang selanjutnya  disebut  sebagai  prinsip pelaksanaan ( principles of application ), yakni  :
a) Pihak-pihak  yang  bersengketa setiap  saat  harus  membedakan anatara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan  penduduk  sipil dan obyek-obyek sipil. b) Penduduk  sipil,  demikian  pula orang  sipil  secara  perorangan, tidak  boleh  dijadikan  obyek serangan  walaupun  dalam  hal reprisal. c) Tindakan  maupun  ancaman kekerasan yang tujuan utamanya  untuk  menyebarkan teror  terhadap  penduduk  sipil adalah dilarang. d) Pihak-pihak  yang  bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan dan memungkinkan untuk penyelamatan  penduduk  sipil atau setidaknya untuk menekan kerugian  atau  kerusakan  yang tidak  disengaja  menjadi  sekecil mungkin.
e) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh. Sebagaimana yang telah dijabarkan  diatas,  meskipun  prinsip pembedaan ini lebih ditujukan sebagai upaya  untuk  melindungi  penduduk sipil  pada  saat  konflik  bersenjata, tetapi secara tidak langsung prinsip ini juga melindungi para anggota angkatan
bersenjata  atau  kombatan  dari  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  konflik bersenjata.  Karena  dengan  adanya prinsip  pembedaan  ini,  akan  diketahui siapa saja yang boleh turut serta dalam permusuhan dan boleh dijadikan obyek kekerasan  dan  siapa  yang  tidak  boleh turut  dalam  permusuhan  dan  tidak boleh  dijadikan  obyek  kekerasan. Dengan adanya prinsip pembedaan ini, jadi  diharapkan  dapat  meminimalisir kemungkinan  terjadinya  pelanggraan yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil. Dalam Hukum Humaniter Internasional,  diatur  pula  mengenai pemberian  perlindungan  terhadap penduduk sipil berdasarkan klasifikasi- klasifikasi  ukuran  tertentu  pada  saat terjadi  koflik  bersenjata  yang  diatur dalam  Konvensi  Jenewa  1949  tentang perlindungan  terhadap  penduduk  sipil dalam konflik bersenjata, yaitu meliputi :
a. Pengaturan  tentang  kawasan- kawasan  yang  berada  dalam wilayah sengketa., antara lain :
1. Rumah  Sakit  dan  kawasan,
serta  lokasi  yang  aman bebas  dari  serangan  ketika terjadi  permusuhan  (pasal 14 Konvensi Jenewa 1949). 2. Kawasan  yang  dinetralkan (pasal  15  Konvensi  Jenewa 1949).
3. Kawasan khusus berdasarkan persetujuan tertentu  yang  ditujukan untuk  mengevakuasi  korban perang  (pasal  17  Konvensi
Jenewa 1949).
b. Pengaturan tentang perlindungan  terhadap  instalasi dan personil medis, antara lain: 1. larangan penyerangan terhadap rumah sakit umum (pasal  18  Konvensi  Jenewa 1949).
2. Perlindungan yang diberikan kepada  petugas  rumah  sakit atau anggota dinas kesehatan (pasal 20 Konvensi Jenewa 1949). 3. perlindungan yang ditujukan terhadap pesawat atau angkutan  kesehatan  (pasal 21  dan  pasal  22  Konvensi Jenewa 1949), yang meliputi pengriman bantuan kemanusiaan/obat-obatan (pasal  23  Konvensi  Jenewa 1949)
c. Perlindungan  bagi  orang-orang yang  dalam  kondisi  tertentu, yaitu : 1. orang-orang yang mengalami  luka  atau  sakit dan orang-orang yang lemah serta  wanita  yang  sedang dalam  keadaan  hamil  pada saat  terjadi  permusuhan (pasal  23  Konvensi  Jenewa 1949).
2. anak-anak  yang  terpisah dari  keluarganya  dan  yatim piatu  (pasal  24  Konvensi Jenewa 1949), maupun anggota keluarga yang kehilangan famili atau saudara  kandung  (pasal  26 Konvensi Jenewa 1949). Sesuai  yang  tertuang  dalam
Konvensi  Jenewa  1949,  perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk  sipil  tidak  boleh  dilakukan secara diskriminatif. Sebagaimana yang disebutkan  dalam  pasal  27  samapai dengan pasal 34 Konvensi IV, terhadap
mereka  (penduduk  sipil)  tidak  boleh melakukan  tindakan-tindakan  sebagai berikut :
a. Melakukan  pemaksaan  jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan; b. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani; c. Menjatuhkan hukuman kolektif;
d. Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;
e. Melakukan
pembalasan
(reprisal);
f. Menjadikan merka sebagai sandera;
g. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap  orang-orang  yang dilindungi.
Penegakan Hukum Humaniter Penegakan  hukum  bertujuan untuk  menjaga  agar  hukum  itu dipatuhi.  Penegakan  hukum  dapat dilakukan  dengan  paling  tidak  dua cara,  yaitu  :  pertama,  menumbuhkan kesadaran  hukum,  dan  kedua,  dengan cara  yang  bersifat  ancaman  atau paksaan,  (Mieke  Komar  Kantaatmadja, 1994).  Dalam  penegakan  hukum  ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan,  yaitu  kepastian  hukum, kemanfaatan,  dan  keadilan.  Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut.  Ketiga  unsur  tersebut  harus mendapat perhatian secara proporsional  seimbang.  Namun,  dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakannya (Sudikno Mertokusumo, 1991). Demikian  juga  atas  berlakunya hukum  humaniter,  yang  merupakan bagian  dari  hukum  internasional, diperlukan  upaya-upaya  tertentu  agar pihak-pihak yang bertikai mau mengindahkan dan mematuhinya. Sehingga tujuan dari hukum humaniter tersebut akan tercapai, yaitu memberikan  perlindungan  kepada pihak-pihak  yang  menjadi  korban pertikaian  bersenjata.  Adapun  upaya- upaya tersebut antara lain:
1. Menumbuhkan kesadaran.
Upaya  yang  demikian  berkait dengan  kewajiban  negara  yang  telah meratifikasi, utamanya Konvensi Jenewa 1949 berikut Protokol Tambahan.  Dalam  hukum  perjanjian internasional  di  katakan  bahwa  bagi negara  yang  telah  meratifikasi  suatu perjanjian  internasional,  mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian  tersebut  sesuai  dengan maksud dan tujuan perjanjian internasional  di  bentuk.  Sedangkan bagi  negara  yang  tidak  menjadi  pihak pada  suatu  perjanjian  internasional, bila  perjanjian  internasional  itu  telah berlaku  efektif  dalam  masyarakat internasional,  dapat  dikatakan  bahwa prinsip-prinsip  umum  atau  dasar dalam  perjanjian  tersebut  telah menjadi  bagian  dari  hukum  kebiasaan internasional.
Lebih-lebih atas
Konvensi  Jenewa  1949,  yang  di dalamnya  mengandung  prinsip-prinsip kemanusiaan  atau  berkaitan  erat dengan  masalah  kemanusiaan  (HAM), maka  prinsip-prinip  umum  atau  dasar dalam  Konvensi  Jenewa  1949  telah menjadi  bagian  dari  hukum  kebiasaan internasional,  yang  berarti  mengikat pada semua negara yang terlibat dalam
pertikaian  bersenjata.  Bila  suatu negara  melakukan  pelanggaran  atas perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional, dapat dikatakan  ia  melanggar  kewajiban internasional.
Dalam  rangka  menumbuhkan kesadaran,  yang  utamanya  ditujukan pada  negara  sebagai  pihak  yang bertikai,  namun  dalam  realisasinya menumbuhkan kesaradan ini termasuk di dalamnya menumbuhkan kesadaran bagi  angkatan  bersenjata  dan  atau warganegara  atau  penduduk  suatu negara.    Tentunya  hal  ini  sejalan dengan  amanah  dari  Konvensi  Jenewa 1949,  bahwa  negara  dalam  situasi damai  supaya  mengadakan  penyebar luasan  isi  Konvensi  kepada  penduduk negara.
2. Melakukan Ancaman atau Paksaan Tindakan ancaman dimaksudkan  agar  dengan  tindakan tertentu pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter  kembali  mentaati  hukum humaniter.    Bila  dengan  ancaman ternyata tidak berhasil mengembalikan negara untuk
mentaati hukum humaniter, maka negara dapat
mengambil tindakan paksa. Tindakan  ancaman  atau  pemaksaan yang  dapat  dilakukan  oleh  suatu negara antara lain:
a. melakukan tindakan reprisal. Reprisal atau tindakan pembalasan, yang sebenarnya merupakan  suatu  tindakan  yang dianggap melanggar hukum internasional dan dilarang, sebagaimana  yang  diatur  antara  lain dalam  Pasal  46  Konvensi  I,  Pasal  47 Konvensi II, Pasal 13 Konvensi Jenewa
III,  Pasal  33  Konvensi  IV,  Pasal  51 paragraf  6  Protoko  lI  –  1977.  Namun dalam  batas-batas  tertentu  reprisal masih dibolehkan, sepenjang memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Reprisal  baru  boleh  dilaksanakan bila  sarana-sarana  lain  sudah tidak ada lagi,
2) Reprisal  dilakukan  sebagai  upaya untuk  mencegah  pihak  lawan melakukan  lagi  tindakan  yang bertentangan  dengan  hukum perang,
3) Reprisal  yang  dilakukan  tidak perlu sama dengan tindakan yang dilakukan  oleh  pihak  lawan  dan bertentangan dengan hukum,
4) Reprisal  tidak  boleh  dilakukan secara  berlebihan  atau  melebihi kekerasan  yang  dilakukan  oleh lawan,
5) Reprisal harus diperintahkan oleh seorang  komandan  yang  diberi wewenang untuk itu,
6) Reprisal  againts (menentang  atau melanggar), dilarang.
b. Mengadili. Dalam konteks proses peradilan,  pada  dasarnya  mengadili mereka  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  hukum  humaniter  adalah minta  pertanggung  jawaban  kepada pihak  yang  melakukan  pelanggaran melalui  lembaga  pengadilan,  dan sekaligus menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tertentu  dari  hukum  humaniter. Pelanggaran terhadap hukum humaniter dapat dilakukan oleh negara atau  individu.  Sehingga  siapapun  yang
melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui pengadilan. Bila yang melakukan pelanggaran  hukum  humaniter  adalah negara,  maka  negara  yang  merasa dirugikan  bisa  mengajukan  tuntutan melalui pengadilan internasional.
Walaupun  dalam  rangka  penyelesaian sengketa  antar  negara,  penyelesaian melalui  pengadilan  bukan  merupakan satu-satunya cara. Bila yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter  adalah  individu  atau  orang perseorangan,  maka  individu  yang bersangkutan dapat dimintai pertanggung jawaban secara individual di  depan  pengadilan,  baik  pengadilan nasional maupun pengadilan internasional. Pengadilan internasional dapat bersifat ad-hoc maupun permanen. Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas maka dapat dikatakan bahwa:
1. Perlindungan  terhadap  orang sipil dalam pertikaian bersenjata sudah lama mendapatkan pengaturan dalam  hukum  internasional, baik melalui perjanjian internasional  maupun  melalui hukum kebiasaan internasional. 2. Pada  masing-masing  perjanjian internasional  telah  mengatur secara rinsci tentang perlindungan  orang  sipil  dalam pertikaian bersenjata. 3. Perlindungan  orang  sipil  dalam pertikaian bersenjata berlandaskan prinsip
kemanusiaan.  Hal  ini  untuk menghormati  dan  menjunjung tinggi  harkat  dan  martaban manusia.
4. Yang  masih perlu mendapatkan perhatian  adalah  sikap  negara- negara  pihak  dalam  pertikaian bersenjata,  yang  masih  kurang menjunjung tinggi dan menghormati  orang-orang  sipil sebagai  pihak  yang  harus dilindungi.

## Daftar Pustaka
Al Hassani, Zouhair, 2008, International Humanitarian  Law  and  its Implementation in Iraq, International  Review  of  the  Red Cross ,  Volume  90  Number  869 March 2008. F. Sugeng Istanto, 1998, Bahan Ajar Hukum Humaniter Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Haryomataram, 2005, Pengantar Hukum Humaniter , Raja Grafindo Persada, Jakarta. J.  Pictet,  1996, The  Principles  of
International Humanitarian Law , ICRC, Geneva. Kantaatmadja,  Mieke  Komar, 1994, Hukum  Angkasa  dan Hukum  Tata  Ruang, Mandar Maju, Bandung. Konvensi I mengatur tentang Perbaikan  Keadaan  yang  Luka dan  Sakit  dalam  Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat. Konvensi  II  mengatur  Perbaikan Keadaan  Anggota  Angkatan
Bersenjata  di  Laut  yang  Luka, sakit dan Korban Karam.
Konvensi  III  mengatur  Perlakuan tawanan Perang.
Konvensi  IV  mengatur  Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang. Konvensi Jenewa III tentang Perlindungan Terhadap Tawanan Perang Konvensi Jenewa IV Perlindungan
terhadap Penduduk Sipil Mertokusumo,  Sudikno,  1991, Penemuan Hukum dan Penegakan Hukum , Bahan
Penataran, Yogyakarta. Permanasari,  Arlina,  1999, Pengantar Hukum Humaniter , ICRC,
Jakarta. www.detik.com, Serangan Israel Terhadap Palestina Dikecam Dunia Internasional , 15 Juli 2014, diakses tanggal 18 Desember 2014