Upaya  Perlindungan  Penyu  Di  Kawasan  Ekosistem  Esensial  Koridor  Penyu Pantai Kuranji, Lombok Barat
Wihelmus Jemarut* 1 , Kornelia Webliana B 2 , Diah Permata Sari 2
1 Prodi Ilmu Hukum IAHN Gde Pudja Mataram, Jl. Pancaka No.7B, Mataram 2 Jurusan Kehutanan Universitas Mataram, Jalan Majapahit No 62 Mataram *Email: yohaneshandit@gmail.com
ABSTRACT: In 2017, the government designated Kuranji Beach West Lombok as the Sea Turtle Corridor Essential Ecosystem Area (KEE Kuranji).  This is intended to protect the existence of sea turtles in the area. However, the practice of catching and trading sea turtles and or parts of the sea turtles and turtle eggs is still rampant by the people around the area. Based on this, it is necessary to conduct a study with the aim of evaluating the efforts to protect turtles in the KEE of the sea Turtle Corridor, Kuranji Village, West Lombok. This study describes descriptively on the protection of turtles in terms of preemptive, preventive and repressive efforts. This research was conducted from July to August 2019 with data collection using purposive sampling technique. The results showed that the effectiveness of turtle protection in the Kuranji Village  area  was  still  low,  both  at  the  preemptive  stage  to  raise  public  awareness,  supervision  was  still  minimal (preventive), and there were no efforts to take action against violators (repressive). Based on the search result, there is no data on prosecution for violations of turtle use in the 2017-2019 period, while the results of field observations and interviews with the community show that during this period the practice of selling turtle eggs was rampant.
Keywords : Turtle Protection, Turtle Existence, KEE Kuranji
DOI: 10.24259/jhm.v13i1.11709

## 1. PENDAHULUAN
Convention  on  International  Trade  in  Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and  Flora (CITES 1973),  menetapkan  penyu  sebagai  satwa  dalam  kategori  Appendix  I.  Hal  ini  bermakna  bahwa penyu  merupakan  salah  satu  satwa  yang  terancam  punah  dan  harus  dilindungi.  Perlindungan internasional  yang  diberikan  untuk  mengendalikan  perdagangan  penyu  dan  peredaran  penyu penting untuk dilakukan mengingat pentingnya keberadaan penyu pada ekosistem perairan. Selain itu, karakteristik siklus hidup penyu sangat panjang (terutama penyu hijau, penyu sisik dan penyu tempayan) yang untuk mencapai kondisi stabil membutuhkan waktu 30-40 tahun.
Perairan Indonesia merupakan salah satu habitat enam jenis penyu dari tujuh jenis penyu di dunia  (Firliansyah dkk, 2017). Menurut Menteri Kelautan dan  Perikanan RI (Kelautan  2015) jenis tersebut  yaitu Penyu Hijau ( Chelonia mydas ), Penyu Sisik ( Eretmochelys imbricata ), Penyu Abu- abu  ( Lepidochelys  olivacea ),  Penyu  Pipih  ( Natator  depressus ),  Penyu  Belimbing  ( Dermochelys coriacea ),  serta  Penyu  Tempayan  ( Caretta  caretta ).  Kondisi  yang  terjadi  di  wilayah  perairan Indonesia pada saat ini adalah tingginya aktivitas yang dilakukan oleh manusia di wilayah pesisir yang  mengancam  keberadaan  habitat  penyu  (Syaputra,  2020).  Beberapa  faktor  yang  dapat
mengakibatkan  kerusakan  habitat  penyu  bahkan  dapat  menurunkan  jumlah  populasi  penyu  yaitu aktivitas  penangkapan  ikan,  penggunaan  alat  tangkap  ikan  yang  tidak  ramah  penyu,  perubahan lingkungan pantai peneluran penyu akibat berbagai aktivitas pembangunan di daratan pesisir, serta pengelolaan  teknik-teknik  konservasi  yang  tak  memadai,  perubahan  iklim,  penyakit  serta  tidak dapat dikendalikannya pengambilan penyu dan telur penyu oleh masyarakat baik untuk dikonsumsi atau untuk diperjualbelikan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016).
Berdasarkan  kajian  faktor  yang  dapat  mengakibatkan  kerusakan  habitat  penyu,  maka dibentuklah  kebijakan-kebijakan  terkait  pengelolaan  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah.  Salah  satu  kebijakan    yang  dibentuk  oleh  pemerintah  yaitu  pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Penyu yaitu kawasan ekosistem di luar Kawasan Suaka Alam dan/  atau  Kawasan  Pelestarian  Alam  yang  mempunyai  nilai  penting  yang  secara  ekologis menunjang  kelangsungan  kehidupan  melalui  upaya  konservasi  keanekaragaman  hayati  untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
Pantai Kuranji merupakan salah satu habitat peneluran penyu di Kecamatan Labu Api Lombok Barat.  Pada  tahun  2017  pemerintah  menetapkan  pantai  kuranji  sebagai  Kawasan  Ekosistem Esensial Koridor penyu (KSDAE, 2017). Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap satwa liar penyu di pantai Kuranji sebagai satwa yang memiliki nilai penting bagi ekosistem.
Permasalahan  yang  terjadi  saat  ini  adalah  masih  ditemukannya  praktik  jual  beli  telur  penyu yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan Desa Kuranji. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengevaluasi  upaya  perlindungan  penyu  di  Kawasan  Ekosistem Esensial Koridor Penyu Pantai Kuranji.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juli sampai  Agustus  tahun 2019. Dengan fokus lokasi penelitian pada Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Penyu Pantai Kuranji.

## 2.2 Metode Pengumpulan Data
Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa instrumen berupa  studi kepustakaan, observasi lapang,  dan  wawancara.  Penelitian  ini  mengkaji  dua  komponen  penting  dalam  keberhasilan perlindungan  penyu,  yaitu  pemerintah  sebagai  unit  pelaksana  kebijakan  dan  masyarakat  sebagai
sasaran  kegiatan.  Penentuan  Lokasi  Penelitian  menggunakan purposive  sampling ,  dengan pertimbangan KEE Koridor Penyu Pantai Kuranji merupakan salah satu kawasan yang dekat dengan wialayah pemukiman masyarakat, dan memiliki tingkat keterancaman yang cukup tinggi.
Teknik  pengambilan  sampel  masyarakat  menggunakan simple  random  sampling ,  yaitu pengambilan anggota sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam  populasi  (Sugiyono,  2011).  Jumlah  responden  adalah  30  orang  masyarakat  yang  tinggal  di kawasan  pesisir  Pantai  Kuranji.  Penentuan  responden  pemerintah  menggunakan  teknik purposive sampling ,  dalam  dalam  hal  ini  diwakili  unit  pelaksana  teknis  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam NTB.
Penelitian ini memaparkan secara deskriptif terkait perlindungan penyu ditinjau dari upaya Pre- emtif (sosialisasi), Pre- ventif (pengawasan) dan Represif (penegakan Hukum terhadap pelanggar).

## 2.3 Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  kajian  upaya  perlindungan  penyu  dilakukan  dalam  tiga  tahap,  yakni  pre- emtif, preventif dan represif (Alam, 2010). Dalam rangka mengevaluasi upaya perlindungan penyu di KEE Koridor Penyu Kuranji, digunakan pendekatan sebagai berikut :
a. Pre-emtif, Indikator penilaian yaitu intensitas sosialisasi, metode sosialisasi, efekivitas sosialisasi, dan pelibatan stakeholder .
b. Preventif,  Indikator  penilaian  yaitu  efektivitas  pengawasan,  metode  pengawasan  dan  intensitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah.
c. Represif, Indikator penilaian yaitu tindak-tindakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggar.
Pendekatan mengenai perlindungan  ini kemudian mengadopsi model perhitungan skala likert (Sugiyono 2011) dengan gradasi 1 sampai 3, dimana :
1 = Kurang jelas / Kurang Baik/Jarang/Tidak Setuju/ Kurang sesuai
2 = Cukup jelas / Cukup Baik/ Kadang-kadang/Ragu-Ragu/ Cukup Sesuai
3 = Jelas /Baik/ Sering /Setuju/Sesuai
Hasil perhitungan untuk menentukan nilai skoring  dapat dilakukan  dengan menghitung jumlah skor tertinggi dan terendah seperti :
Nilai  tertinggi   =  Skor item tertinggi  x total jumlah pertanyaan (3 x 8= 24)
Nilai  terendah   =  Skor item terendah x total jumlah pertanyaan (1 x 8 = 8)
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka hasil analisis data harus memperoleh rata-rata 3 untuk  yang  tertinggi  dan  terendah  adalah  1.  Analisis  data  yang  digunakan  bersifat  deskriptif,  dan dikelompokan kedalam tiga kategori yaitu :
a. Perlindungan Penyu  tinggi apabila memperoleh nilai    =18.01 – 24.00
b. Perlindungan Penyu  sedang apabila memperoleh nilai =13.01 – 18.00
c. Perlindungan Penyu  rendah apabila memperoleh nilai  = 8.00 – 13.00

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan Penyu di KEE Koridor Penyu Pantai Kuranji, Lombok Barat
Upaya  perlindungan  penyu  perlu  didukung  dengan  manajemen  program  penegakkan  hukum yang  komprehensif.  Secara  umum  hasil  kajian  terkait  perlindungan  penyu  di  KEE  Koridor  Penyu Pantai Kuranji, dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :
Tabel 1. Hasil Evaluasi Upaya Perlindungan Penyu di KEE Koridor Penyu Pantai Kuranji
Keterangan  ( Information ):  Skor  ( Score )  (8.0-13.00)  =  Rendah  ( Low ),  (13.01-18.00)  =  Sedang ( Middle ), (18.01-24.00) = Tinggi ( High )

## 3.1.1 Tahap Preemtif
Tahap pre-emtif dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran.  Usaha-usaha  yang  dapat dilakukan  dalam  tahap  ini  yakni  sosialisasi  atau  penanaman  nilai  kepada  masyarakat  agar  nilai tersebut  terinternalisasi  dalam  diri  masyarakat.  Penelitian  ini  mengkaji    upaya  pre-emtif  dengan megevaluasi    metode  sosialisasi,  efektivitas  sosialisasi  dan  pelibatan stakeholder dalam mensosialisasikan  perlindungan  hukum  terhadap  penyu  di  masyarakat  sekitar  KEE  Koridor  Penyu Pantai Kuranji. Hasil penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :
Prinsip Kegiatan Indikator penilaian Nilai 1.  Preemtif Sosialisas i 1.  Efektivitas Sosialisasi 1 2.  Metode sosialisasi 2 3.  Keterlibatan Stake holder 3 2.  Preventif Pengawa san 4.  Efektivitas pengawasan 1 5.  Metode pengawasan 2 6.  Intensitas pengawasan 1 3.  Represif Penerapa n sanksi 7.  Mekanisme sanksi yang jelas dan dapat ditegakkan kepada  pihak yang melanggar 1

## a. Efektivitas Sosialisasi
Menurut  Sutaryo  (2004)  sosialisasi  merupakan  suatu  proses  bagaimana  memperkenalkan sebuah  sistem  pada  seseorang  dan  bagaimana  orang  tersebut  menentukan  tanggapan  serta reaksinya.  Salah  satu  Indikator  keberhasilan  sebuah  kegiatan  sosialisasi  dapat  dilihat  dari  tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi sosialisasi.
Wawancara  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  pengetahuan  masyarakat  terkait  KEE  koridor penyu dan kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan di sekitar wilayah pesisir. Hasil wawancara terkait  pengetahuan  masyarakat  menunjukan  90%  tidak  mengetahui  penetapan  kawasan  kuranji sebagai  KEE  koridor  penyu,  7%  masyarakat  mengetahui  adanya  penetapan  kawasan  KEE  tetapi tidak  memahami  terkait  KEE,  sedangkan  3  %  masyarakat  memahami  terkait  penetapan  kawasan dan fungsi dari KEE.
Hasil  wawancara  terkait    kegiatan  konservasi  yang  dilakukan  di  sekitar  wilayah  pesisir menunjukan  sejumlah  83%  masyarakat  tidak  memahami    terkait  kegiatan  konservasi  di  dalam kawasan  Desa  Kuranji,  7%  masyarakat  memahami  kegiatan  konservasi  hanya  terbatas  pada kegiatan  membersihkan  kawasan  pantai,  sedangkan  10%  memahami  kegiatan  konservasi  sebagai kegiatan menjaga dan melindungi kawasan, termasuk melindungi habitat penyu sebagai salah satu satwa yang dilindungi.
Tingginya  jumlah  masyarakat  yang  tidak  memahami  terkait  nilai  ekologi  dari  kawasan  Pantai Kuranji  kemudian  berakibat  pada  pola  aktivitas  mayarakat  dalam  kawasan.  Data  Hasil  wawancara dengan masyarakat dan pemerintah tersebut di atas menunjukan bahwa sosialisasi yang dilakukan sampai  dengan  saat  ini  masih  belum  optimal.  Sosialisasi  hanya  dilakukan  di  awal  terbentuknya tempat penangkaran penyu dan pada saat even-even tertentu dengan jumlah masyarakat yang hadir sangat  terbatas.  Hal  ini  mengakibatkan  kegiatan  pemanfaatan  telur  penyu  masih  dilakukan  oleh masyarakat.
Sutaryo  (2004)  menyatakan  salah  satu  kontribusi  fundamental  dari  kegiatan  sosialisasi  bagi kehidupan  masyarakat  yaitu  memberikan  dasar  atau  kondisi  kepada  individu  bagi  terciptanya partisipasi  yang  efektif  dalam  masyarakat.  Pemerintah  sebagai  agen  sosialisasi  memiliki  peran utama  dalam  keberhasilan  proses  sosialisasi untuk  menyebarkan  atau  menanamkan  nilai-nilai  dan norma-norma yang berkaitan urgensi perlindungan ekosistem penyu. Proses sosialisasi ini tentu saja membutuhkan waktu dan harus dilaksanakan secara berulang. Keberhasilan sosialisi ini ditentukan
oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Proses sosialisasi  di  sekitar  KEE  Koridor  Penyu  Pantai  Kuranji  perlu  direncanakan  secara  intensif  kepada masyarakat sehingga penyebaran informasi mengenai nilai ekologi penyu dapat disampaikan dengan tepat dan dapat menekan jumlah pemanfaatan penyu dan turunannya oleh masyarakat.
b. Metode sosialisasi
Menurut  PP  Nomor  P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016  Metode  Dan  Materi  Penyuluhan Kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016) adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan/sosialisasi  yang  di dalamnya dikategorikan menjadi beberapa metode  yaitu (1) mengembangkan  kreativitas  dan  inovasi;  (2)  mengembangkan  kepemimpinan  pelaku  utama  dan pelaku usaha; (3) mengembangkan dan penguatan kelembagaan/ manajemen kelompok serta modal sosial; (4) mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha kehutanan; dan (5) menyebarkan informasi.
Dari  5  metode  yang  dijabarkan,  dapat  dijelaskan  metode  sosialisasi  yang  diberikan  oleh pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Mengembangkan dan penguatan kelembagaan/ manajemen kelompok serta modal sosial. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu temu wicara atau dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk  membicarakan  perkembangan  dan  pemecahan  masalah  konservasi  penyu  di  kawasan Lombok Barat. Hasil dialog kemudian disepakati terbentuknya sebuah tempat penangkaran penyu di Desa Kuranji yang kemudian dinamankan “Kerabat Penyu Lombok ”
2. Mengembangkan kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha.
Pemerintah  memfasilitasi  kerabat  penyu  untuk  bekerjasama  dengan  pelaku  usaha  pariwisata dengan  bentuk  kegiatan  adopsi  telur  penyu,  dan  desain  paket  wisata  pengamatan  penyu  di sekitar wilayah penangkaran. Sejauh ini minat pelaku usaha masih terbatas pada sistem adopsi tukik yaitu dimana pelaku usaha wisata mendesain paket wisata rilis tukik, yang kemudian sumber tukik berasal dari penangkaran Kerabat Penyu Lombok.
3. Mengembangkan kreativitas dan inovasi.
Pemerintah  bekerjasama  dengan  Universitas  Mataram  melakukan  kegiatan  penelitian  dan pengabdian di KEE Pantai Kuranji dengan tujuan untuk menigkatkan kreativitas dan inovasi dari kerabat  penyu  dalam  pengelolaan  pengkaran  penyu . Upaya  lain  yang  pernah  dilakukan  oleh
pihak  pemerintah  adalah mengirim  anggota  “Kerabat  Penyu  Lombok”  untuk  melaksanakan kegiatan  pelatihan  dan  studi  banding  ke  beberapa  lokasi  pengkaran  yang  sudah  memiliki managemen pengelolaan yang baik, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dari kelompok Kerabat Penyu dalam mengelola penangkaran.

## c. Keterlibatan stakeholders
Hasil wawancara menunjukan kolaborasi yang terjalin dalam rangka menjaga habitat Penyu di kawasan  Lombok  Barat  telah  dibentuk  sejak  tahun  2015  dan  hasil  kolaborasi  tersebut  dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Pembentukan Forum Komunikasi Konservasi Penyu di wilayah Lombok Barat.
2. Terbentuknya  kelo mpok  masyarakat  yang  dinamakan  sebagai  “ Kerabat  Penyu  Lombok ”  yang bertugas untuk mengelola pengkaran penyu di kawasan Kuranji Dalang.
Stakeholders  yang  terlibat  dalam  kegiatan  perlindungan  penyu  yaitu  UPT  KSDA,  Dinas lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah  Desa  Kuranji  dan  masyarakat  di  sekitar  kawasan,  serta  penggiat  usaha  pariwisata. Namun  sejauh  ini  Forum  Komunikasi  Penyu  belum  berjalan  dengan  optimal,  belum  ada  output kegiatan yang dihasilkan. Sedangkan kelompok Masyarakat yang terbentuk dalam “ Kerabat Penyu Lombok ” dalam  hal  ini  telah  menunjukan  eksistensinya  dengan  terbentuknya  pengkaran  penyu  di Desa Kuranji di bawah pengawasan BKSDA NTB.

## 3.2 Tahap Preventif
Kedua ,  preventif,  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya  pre-emtif.  Jika  pre-emtif  mencegah  niat sekalipun ada kesempatan, preventif mencegah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Hal yang dapat dilakukan dalam tahap ini adalah pengawasan atau  kontrol pelaksanaan kebijakan. Tahap  preventif,  yang  dievaluasi  adalah  metode  pengawasan,  intensitas  pengawasan  efektivitas pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Teknik  pengawasan  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pengawasan secara langsung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan dapat berupa inspeksi langsung, observasi  ditempat,  dan  laporan  ditempat.  Sedangkan  pengawasan  tidak  langsung  adalah  bentuk pengawasan  yang  dilakukan  dari  jarak  jauh  yang  dapat  berupa  laporan  tertulis  dan  laporan  lisan (Makmur, 2011).
Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  di  KEE  Koridor  Penyu  Pantai  Kuranji  yaitu berupa  pengawasan  tidak  langsung  yaitu  laporan  lisan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  terkait perburuan telur penyu, penjualan penyu, dan terkait kendala yang dihadapi pada saat melaksankan kegiatan  pengawasan.  Sedangkan  pengawasan  langsung  dilakukan  dalam  bentuk  patroli  bersama masyarakat dan observasi pasar tempat telur penyu diperjual belikan, dengan intensitas pengawasan kurang dari tiga kali dalam satu tahun. Rendahnya intensitas pengawasan mengakibatkan tidak ada efek jera dari masyarakat sehingga praktik penjualan telur penyu masih terus dilakukan dibeberapa pasar di Mataram.
Hasil  survei  yang  dilakukan  di  masyarakat  menunjukan  sejumlah  77%  mengatakan  tidak  ada larangan dalam mengkonsumsi atau menjual telur penyu. Sedangkan hasil wawancara dengan para pemburu  telur  penyu  diperoleh  informasi  bahwa  penyerahan  telur  penyu  ke  penangkaran  penyu memiliki  beberapa  persoalan  diantaranya  rendahnya  nilai  tukar  telur  penyu  yang  ditawarkan  oleh pengelola  jika  dibandingkan  dengan  nilai  penjualan  telur  penyu  di  pasar.  Persoalan  lain  yang diahadapi  yaitu  keterlambatan  pembayaran  adopsi  telur  sehingga  mengakibatkan  pemburu  telur penyu memutuskan untuk menjual telur di pasar. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah telur penyu yang diserahkan kepada penangkaran jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. Pada tahun  2017  dan  2018  jumlah  telur  yang  diserahkan  ke  penangkaran  sejumlah  6000-8000  butir. Sedangkan pada tahun 2019 hanya berkisar 3000 butir.

## 3.3 Tahap Represif
Ketiga  represif,  upaya  yang  dilakukan  pada  saat  telah  terjadi  tindak  pidana.  Pendekatan  pre- emtif  dan  preventif  terkadang  tidak  berhasil  oleh  karena  kesadaran  atau  kondisi  masyarakat  dan karena  kurang  efektifnya  pengawasan.  Cara  represif  diharapkan  menumbuhkan  efek  jera  baik kepada  pribadi  pelaku  tindak  pidana  maupun  kepada  publik  (Tarigan  dkk,  2020).  Yang  dilakukan pada  tahap  ini  yakni  penindakan  terhadap  pelaku  penjualan  penyu  dan  atau  turunannya.  Dalam tahap  represif,  yang  dievaluasi  adalah  tindak-tindakan  yang  dilakukan  terhadap  pelanggar.  Pada kegiatan perburuan yang dilakukan oleh pemburu telur penyu di Desa Kuranji, hingga saat ini belum ada  sanksi  tegas  oleh  aparat  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Menurut  pengakuan pemerintah, jika ditemukan pelanggaran di kawasan pantai kuranji, hanya dilakukan peneguran dan pendekatan secara kekeluargaan. Hal ini juga didukung dengan tidak terdatanya jumlah pelanggaran
yang  dilakukan  oleh  masyarakat  disekitar  KEE  Koridor  Penyu  Lombok  Barat.  Sementara  hasil wawancara dengan masyarakat menunjukan sejumlah 77% masyarakat sekitar Panti Kuranji sering mengambil telur penyu untuk dijual atau dikonsumsi. Dan hasil surve  di lapangan pada bulan Juli- Agustus  2019  menunjukan  masih  maraknya  terjadi  praktek  penjualan  telur  penyu  di  beberapa kawasan pasar tradisional di kota Mataram.
Berdasarkan  evaluasi  perlindungan  hukum  penyu  dengan  3  pendekatan  di  atas  menunjukan bahwa  total  nilai  yang  didapatkan  berdasarkan  indikator  penilaian  yaitu  11,  dengan  hasil  ini menggambarkan bahwa upaya perlindungan penyu di Kawasan Ekosistem Esensial  Pantai Kuranji masih dikatakan rendah. Rendahnya upaya perlindungan ini dipengaruhi oleh Intensitas sosialisasi yang  rendah,  tingkat  pengawasan  dan  penerapan  sanksi  yang  belum  maksimal  sehingga mengakibatkan belum terbentuknya pola  pikir untuk dapat menyelamatkan kondisi lingkungan bagi masyarakat. Rendahnya kolaborasi dan intervensi dari pemerintah juga merupakan salah satu aspek yang  mengakibatkan  tindakan  perusakan  habitat  penyu  masih  terus  berlanjut.  Hal  ini  dapat digambarkan dengan masih seringnya dilakukan perburuan telur penyu di sekitar KEE Koridor Penyu Pantai  Kuranjii  dan  banyaknya  praktek  jual  beli  telur  penyu  di  sekitar  kawasan  kota  Mataram. Penerapan metode sosialisasi hanya terbatas pada pembentukan kesepakatan ditingkat pemerintah Kabupaten dan rencana aksi yang sudah ditetapkan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## 4. KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  efektivitas perlindungan Penyu di Desa Kuranji  masih berada  pada  kategori  rendah.    Rendahnya  angka  efektivitas  perlindungan  Penyu  di  Desa  Kuranji terjadi  baik  pada  tahap  preemtif,  preventif,  mapun  tahan  represif.  Pada  tahap  preemtif  ditunjukkan dengan  rendahnya  efektivitas  sosialisasi.  Pada  tahap  preventif  ditunjukkan  dengan  kurangnya pengawasan  pemerintah  terhadap  praktik-praktik  perdagangan  telur  penyu  di  Kota  Mataram. Sementara, tahap represif ditunjukkan melalui tidak dilakukan penindakan terhadap para pelanggar di  sekitar  KEE  Koridor  Penyu  Pantai  Kuranji,  terutama  para  pelaku  yang  memperjualbelikan  telur penyu.

## DAFTAR PUSTAKA
A.S Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makasar: Pustaka Refleksi Books.
CITES.  1973.  Convention  on  International  Trade  in  Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and  Flora (CITES). Washington D.C.
Firliansyah, Eterna, Mirza Dikari Kusrini, and Arzyana Sunkar. 2017. “Pemanfaatan Dan Efektivitas Kegiatan Penangkaran Penyu Di Bali Bagi Konservasi Penyu.” Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology 2(1):21. doi: 10.22146/jtbb.25690.
Kelautan,  Menteri.  2015.  Surat  Edaran  Nomor :  526/MEN-KP/VIII/2015  Tentang  Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, Dan/Atau Produk Turunannya. Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2016. “RAN Konservasi Penyu.Pdf.” 104.
KSDAE. 2017. “Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Penyu Kabupaten Lombok Barat.”  Retrieved  (http://ksdae.menlhk.go.id/berita/583/pencanangan -kawasan-ekosistem- esensial-(kee)-koridor-penyu-kabupaten-lombok-barat.html).
Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung (ID): PT. Refika Aditama.
Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  2016.  “Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan Kehutanan  Republik  Indonesia  NOMOR  P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016  Tentang Metode Dan Mater i Penyuluhan Kehutanan.” 1– 22.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatf, Kuantitatif Dan R&D. Bandung (ID): Alfa.
Sutaryo. 2004. Dasar-Dasar Sosialisasi. Jakarta: Rajawali Press.
Syaputra,  Maiser.  2020.  “Konservasi Penyu  Di  Pantai  Kuranji  Desa  Kuranji  Dalang  Kabupaten Lombok Barat.” Bina Ilmiah 14(9):3225 – 32.
Tarigan, Apridyanita Pratiwi, La Syarifudin, and Agustina Wati. 2020. “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu.” Risalah Hukum 16(2):83 – 94.