This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Pasal 340 KUHP

## Eriska Nur Tanzillah & Maharani Nurdin
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Email: eriskanurtanzillah@gmail.com & maharaninurdin@gmail.com

## Abstract
Carok is a problem solving through violence carried out using sharp weapons in the form of celurit that resulted in the oppon ent’s serve injuries and even death. This study aims to examine, study and explain how  the  sociological  juridical  review  of  carok  culture  based  on  Article  340  of  the  Criminal  Code.  In conducting  the  review,  this  research  uses  sociological  juridical  mehods  through  secondary  data  sources obtained based on literature studies in the form of books or other literature and legislation related to the issues studied. The results of this study showed that the existence of carok opposite to state law is caused by the lack of approach with cultural values held by Madurese community.
Keywords: carok; madurese; KUHP

## Abstrak
Carok merupakan bentuk penyelesaian masalah melalui kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit yang mengakibatkan lawan luka berat bahkan meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menelaah dan menerangkan bagaimana tinjauan yuridis sosiologis budaya carok  berdasarkan  Pasal  340  KUHP.  Dalam  melakukan  peninjauan  tersebut,  maka  penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  sosiologis  melalui  sumber  data  sekunder  yang  didapat  berdasarkan  studi kepustakaan berupa buku-buku ataupun literatur lainnya dan peraturan perundangan yang berhubungan akan persoalan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi carok yang bersebrangan dengan hukum negara disebabkan karna tidak dilakukannya pendekatan dengan nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat Madura.
Kata Kunci: carok; Madura; KUHP

## A. PENDAHULUAN
Madura merupakan sebutan pulau yang disematkan pada salah satu pulau yang berlokasi  di provinsi Jawa Timur. Pulau madura sendiri ditinggali oleh suku madura, dimana suku madura seperti pada suku-suku Indonesia lainnya yang memiliki ragam budaya sesuai dengan karakterisktik letak geografis masing-masing pulau, sebagaimana yang dituturkan oleh Koentjaraningrat bahwa entitas dari kebudayaan tidak luput dari ragam aktivitas masyarakat yang mana keragaman budaya daerah terikat pada keadaan geografis.  Semakin  besar  wilayahnya,  maka  makin  kompleks  perbedaan  kebudayaan
satu  dengan  yang  lain. 1 Berdasarkan  karakteristik  geografisnya,  pulau  madura diketahui  memiliki  daerah  dengan  alam  yang  tandus,  wilayah  dengan  tingkat kekeringan yang lebih tinggi dan juga gersang. Keadaan alam ini, memicu suku madura untuk berjuang dengan keras untuk mempertahankan hidupnya dan menciptakan sifat berani dalam setiap bertindak. Akan tetapi hal tersebut justru memunculkan stigma dari suku lain, dimana suku madura dilukiskan sebagai suku yang mempunyai watak yang keras,  sensitive,  sentiment,  dan  acapkali  melancarkan  aksi  kekerasan.  Berbicara mengenai  stigma  social  masyarakat  terhadap  suku  madura,  tidak  dapat  terlepas  dari budaya  carok  yang  menghiasi  rentetan  alasan  lahirnya  stereotipe  negative  yang menempel pada bahu kaum suku madura.
Carok ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan rencana dan sengaja untuk menyakiti  bahkan  hingga  merenggut  nyawa  dengan  memakai  senjata  tajam  berupa celurit terhadap musuh yang dianggap telah melukai harga dirinya. Budaya carok telah tumbuh  sejak  masa  kolonialisme  Belanda  dan  masih  dilaksanakan  secara  turun menurun  sampai  sekarang  guna  mengatasi  berbagai  permasalahan  yang  berkenaan dengan harga diri, dimana bagi suku madura harga diri mesti dimuliakan. Dewasa ini banyak  sekali  masyarakat  yang  mispersepsi  atas  peristiwa  carok,  dimana  dapat dikatakan carok apabila tindakan kekerasan tersebut menyebabkan korban mengalami luka berat atau kematian. Seumpama target hanya mendapati luka ringan maka disebut dengan  pergulatan  yang  lumrah  terjadi.  Untuk  sebagian  kaum  suku  madura,  carok dipandang  sebagai  control  social  yang  sanggup  menghalau  adanya  penodaan  harga diri,  namun  meskipun  begitu  carok  yang  berisikan  bentuk-bentuk  kekerasan  amatlah kontradiktif  dengan  implementasi  atas  hukum  pidana  yang  mana  sudah  tersusun dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  terkhususnya  telah  mengabaikan  Pasal 340 yang berisikan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan  dengan  rencana,  dengan
1 Ryan  Prayogi  dan  Endang  Danial.  (2016). “Pergeseran  Nilai -nilai  Budaya  Pada  Suku  Bonai Sebagai Civic Culture Di kecamatan Bonai Darussalam Kabup aten Rokan Hulu Provinsi Riau” . Humanika , Vol. 23 No. 1, hlm. 62.
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” 2
Dijumpainya  ketidakselarasan  antara  das  sollen  dan  das  sein  terhadap  budaya carok yang berkiprah pada suku madura dengan pelaksanaan hukum pidana Indonesia sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penulisan ini untuk mengupas persoalan tersebut. Sehingga mengangkat judul berupa “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Pasal 340 KUHP”. Aksi seseorang dalam melakukan carok  pada  umumnya  dipengaruhi  karena  system  social,  system  budaya  dan  system kepribadian  yang  telah  berjalan  secara  turun-menurun  sebagai  langkah  penyelesaian problem dengan menggunakan cara kekerasan. Apabila carok dikaji dari sudut hukum, sangat  nyata  jika  bertubrukan  dengan  hukum  positif  yang  berlaku.  Oleh  sebab  itu, rumusan  masalah  utama  yang  diambil  oleh  penulis  yakni  adalah  bagaimana  tinjauan yuridis  atas  tindak  pidana  budaya  carok  berdasarkan  pasal  340  KUHP?  Penelitian  ini memiliki  tujuan  guna  menelaah,  mengkaji  dan  menerangkan  bagaimana  tinjauan yuridis  atas  tindak  pidana  budaya  carok  berdasarkan  pasal  340  KUHP.  Sehubung dengan  tujuan  penelitian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  diharapkan  penelitian  ini dapat menghasilkan manfaat, baik secara akademis maupun praktis.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis  sosiologis,  dimana  peneliti  menilik suatu  permasalahan  yang  kemudian  mengaitkannya  antara  sudut  hukum  normative dengan  kebenaran  peristiwa  yang  tumbuh  disekitar  masyarakat  melalui  sumber  data sekunder  yang  didapat  berdasarkan  studi  kepustakaan  berupa  buku-buku  ataupun literatur  lainnya  dan  peraturan  perundangan  yang  berhubungan  akan  persoalan  yang diteliti, dalam hal ini yakni Pasal 340 KUHP.
Pun dalam penelitian  ini memakai metode pendekatan komparatif, pendekatan komparatif  dapat  dijalankan  guna  mengeksplorasi  suatu  tradisi  yang  hidup  dalam masyarakat  adat.  Hal  tersebut  dikarenakan  dengan  metode  pendekatan  ini  mampu menangkap sebab-musabab baik perbedaan ataupun persamaan dari dua objek.
2 Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Terma  carok  merupakan  bersumber  dari  bahasa  Kawi  kuno  yang  memiliki  arti pertarungan  atau  pergulatan.  Menurut  literal  bahasa  Madura,  carok  di  definisikan sebagai  Ecacca  erok-orok. 3 Penafsiran  carok  sendiri  ialah  salah  satu  bentuk  upaya terakhir  dalam  penyelesaian  masalah  melalui  kekerasan  yang  dilakukan  dengan menggunakan  senjata  tajam  berupa  celurit  yang  mengakibatkan  lawan  luka  berat bahkan  meninggal  dunia.  Sementara  itu  carok  diartikan  oleh  Abdurrahman  sebagai suatu  tindakan  yang  berbentuk  pertarungan  antara  individu  dengan  individu  lain maupun  kelompok  dengan  kelompok,  yang  diawali  dengan  kesepakatan  dan  dengan memakai  senjata  tajam. 4 Celurit  sendiri  merupakan  senjata  tajam  tradisional  yang menjadi symbol budaya carok, karena celurit dinilai lebih ampuh guna menyakiti lawan sebab  memiliki  bentuk  melengkung  seperti  bulan  sabit  dan  lancip.  Lengkungan  yang dipunyai celurit seolah cocok untuk  badan seseorang pun dalam penggunaanya tidak sukar guna membancok lawan bahkan hanya dengan seminim kekuatan tarikan badan yang  terserang  dapat  menyebabkan  luka  yang  amat  memulur  dan  dalam,  apalagi sebagian  permasalahan  carok,  korban  mengalami  cedera  pada  perut  hingga  keluar tergulai.
Disebutkan  aksi  carok  dilakukan  sebagai  jalan  suku  madura  untuk mempertahankan  harga  diri  yang  telah  dihina.  Bagi  suku  madura,  harga  diri  amat dihormati.  Harga  diri  merupakan  harkat  dasar  yang  senantiasa  mesti  di  lindungi supaya  tidak  direndahkan  oleh  orang  lain.  Inti  pokok  dari  harga  diri  ialah todus atau malo ,  pada  kerangka  kehidupan  social  budaya  suku  madura  antara  todus  dan  malo memiliki  penafsiran  yang  tidak  sama.    Kata todus hadir  pada  diri  individu  selaku
3 Abdullah. (2016). “Pendidikan Akhla k Sebagai Media Menghilangkan Budaya Carok; Perspektif Pendidikan Karakter” . Al-Ibrah , Vol. 1 No. 2, hlm. 52.
4 Budimansyah. (2018). “Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura”. Tanjungpura Law Journal , Vol. 2 No. 2, hlm. 209.
balasan  atas  perbuatannya  sendiri  yang  sudah  melanggar  aturan-aturan  normative. Sedangkan malo ,  ada  sebagai  buah  dari  perlakuan  orang  lain  yang  mana  telah mengabaikan  atau  tidak  membenarkan  posisinya  sendiri,  sehingga  yang  bersentuhan menjelma  “tada’  ajhina”.  Orang  madura  yang  menerima  perlakuan  demikian  setara dengan  dihina  harga  dirinya  sehingga  selanjutnya  mereka  melancarkan  aksi pertarungan  yang  keras  demi  membersihkan  harga  dirinya.  Suku  madura  kerap menegaskan kalau “ tambana todus mateh ” yang berarti bahwa obatnya malu adalah mati. Atas  dasar  itu  terdapat  pula  pepatah  suku  madura  yang  mengatak an  “ lebi  sae  apote tolang  ketembeng  apote  mateh,  mun  lokanah baden  bise  ejei’  tapeh  mun  lokanah  ateh tade’tambeneh ”  dimana  ungkapan  tersebut  dalam  bahasa  Indonesia  yakni  lebih  baik putih  tulang  daripada  putih  mata,  luka  kulit  bisa  dijahit  tetapi  luka  hati  tidak  ada obatnya. Dengan begitu, ada atau tidaknya suatu perbuatan yang mencemari harga diri merupakan parameter utama guna membedakan antara todus dan malu . 5
Keberadaan  budaya  carok  diketahui  telah  lahir  semenjak  kurun  ke-19,  yang mana kala itu Madura dalam kekuasaan pemerintahan Belanda. Hadirnya budaya carok pun  berdasarkan  sejarah  dihubung-hubungkan  dengan  salah  satu  tokoh  legendaris Madura yakni Sakera.  Pada kala itu,  pemerintah kolonial Belanda menobatkan Sakera selaku  mandor  tebu  di  Bangil,  Pasuruan.  Sakera  merupakan  seorang  pengawas  yang berakhlak  putih  hati  dan  takwa  beragama.  Saat  mengawasi  para  pekerja  berkebun, Sakera  terbiasa  acap  membawa  arit  besar  yang  biasa  disebut  dengan  celurit  sehingga telah  menjadi  ciri  khasnya.  Setiap  kali  Belanda  membayar  lahan  perkebunan  dengan cara curang dan culas, Sakera terdorong hatinya untuk memihak rakyat kecil. Alhasil, Sakera  dimasukkan  kedalam  penjara.  Sepanjang  Sakera  berada  dalam  penjara,  ia meninggalkan istri tersayang yang bagus rupanya dan nan jelita bernama Marlena dan pemuda  yang  merupakan  keponakannya  yang  bernama  Brodin.  Brodin  ialah  lelaki bengal  yang  kerap  berjudi  dan  diam-diam  mendambakan  Marlena.  Selagi  Sakera dipenjara,  Brodin  sukses  menyelingkuhi  Marlena.  Berita  tersebut  walhasil  tiba  ke telinga  Sakera.  Sakera  yang  mendengar  kabar  itu  akhirnya  berang  dan  melarikan  diri
5 H.  Cahyono.  (2018).  Model  Penanggulangan  Konflik  Kekerasan  (Carok)  Etnis  Madura  melalui Criminal Justice System. Yogkarta: Deepublish Publisher , hlm. 90.
dari penjara untuk menghabisi Brodin. Selanjutnya ia pun melaksanakan aksi balas sakit hatinya  dengan  bertubi-tubi  mengawali  dari  Carik  Rembang,  bahkan  kepala  polisi Bangil  juga  dipenggal  tangannya  dengan  celurit  kepunyaannya.  Imbas  dari perbuatannya, Sakera dihukum gantung di Pasunman oleh Belanda. 6 Sebelum akhirnya Sakera  digantung,  ia  menyerukan  “ Guperman  korang  ajar,  ja’  nga -bunga,  bendar sengko’mate, settong sakera epate’e, saebu S akera tombu pol ” dimana dalam bahasa Indonesia yaitu Guperman kurang ajar, jangan bersenang-senang, saya memang mati, satu Sakera dibunuh, akan muncul seribu Sekara lagi. Berangkat dari situ, masyarakat suku Madura golongan  bawah  mempunyai  keberanian  untuk  melancarkan  pertentangan  terhadap Belanda.
Secara  umum  penyebab  yang  memicu  timbulnya  carok  diantara  lain  yakni wanita, balas dendam, persaingan bisnis, sengketa warisan dan sebab lainnya. Wanita merupakan factor utama dan sering kali sebagai pendorong terjadinya carok, perihal itu diakibatkan  sebab  wanita  bagi  masyarakat  Madura  ialah  lambang  kehormatan. Kehormatan tersebut dirasa direndahkan mana kala istri mereka diganggu oleh orang lain,  dapat  disimpulkan  jika  mengganggu  istri  serupa  dengan  mencoreng  harga  diri. 7 Pada upaya balas dendam, apabila terjadinya carok kemudian yang hendak membalas adalah sisi yang kalah terhadap yang menang dimana umumnya dilakukan oleh pihak keluarganya  sendiri. 8 Bisa  jadi,  yang  hendak  melaksanakan  yang  pertama  ialah orangtua,  apabila  orangtua  tidak  sanggup  sebab  umur  yang  sudah  tua  ataupun  sakit serta  factor  lainnya  maka  dapat  dilakukan  oleh  saudara  sedarah  maupun  saudara dekatnya.  Selanjutnya,  factor  persaingan  bisnis  pun  sebagai  salah  satu  pemicu  yang mengakibatkan  terjadinya  carok.  Guna  menjaga  kelanjutan  bisnisnya,  masyarakat Madura  tidak  takut  untuk  melancarkan  aksi  carok  terhadap  pesaing  bisnisnya  yang dikira  dapat  mematikan  kelangsungan  bisnisnya,  sebab  sudah  diduga  menandingi
6 Intan Permatasari. (2016). Skripsi: “Carok Dalam Masyarakat Madura Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2000-2015 ” . Jember:  UNJEM, hlm. 2.
7 Muwaffiq Jufri. (2017). “Nilai Keadilan Dalam Budaya Carok” . Jurnal Yustitia , Vol. 18 No. 1, hlm. 16.
8 Muhammad  Afif.  (2018). “Penemuan  Hukum  Oleh  H akim  Terhadap  Kasus  Carok  Akibat Sengket a Tanah Dalam Masyarakat Madura” . Soematera Law Review , Vol. 1 No. 2, hlm. 304.
bisnisnya.  Sementara  itu  apabila  timbulnya  carok  dikalangan  kerabat  keluarga,  maka dapat dinyatakan factor utamanya yakni adalah perihal pembagian warisan.
Dalam  kehidupan  masyarakat  Madura,  aksi  perkelahian  yang  dapat  dikatakan carok  apabila  pelaku  dengan  bangganya  mampu  mengakibatkan  musuh  merenggang nyawa atau menyebabkan luka-luka berat yang dicederai oleh senjata tajam tradisional celurit  sehingga  pada  anggota  badan  yang  disangka  vital  semacam  kepala,  perut  dan dada  mengalami  derita  luka  yang  amat  parah.  Sementara  jika  pelaku  hanya menghasilkan  luka-luka  yang  ringan  terhadap  korban  carok  maka  hal  tersebut  tidak bisa  disebut  sebagai  carok,  akan  tetapi  merupakan  perkelahian  biasa  yang  lumrah terjadi  di  kaum  Madura  atau atokar .  Dapat  pula  dikatakan  walaupun  seseorang mempunyai keinginan untuk berbuat carok, namun pada kenyataannya tidak memakan korban  yang  luka  berat  atau  bahkan  mati,  maka  tidak  bisa  disebut  carok.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  jika  segala  macam  tindak  kekerasan  yang  terjadi  di masyarakat  Madura  bukan  berarti  adalah  carok  sebagaimana  lazimnya  pandangan masyarakat  budaya  lain,  namun  mesti  ada  korban  dari  salah  satu  pihak  yang  terlibat baik  mendapatkan  luka  berat  atau  terbunuh  sehingga  dapat  ditentukan  pemenang akhir.  Selaku  budaya  yang  menjadi  tradisi  dalam  masyarakat  Madura  dalam  upaya terakhir  untuk  menyelesaikan  sengketa,  carok  yang  menimbulkan  kesengsaraan maupun  kematian  bagi  seseorang  dianggap  sebagai  fenomena  yang  amat  tidak mencerminkan Indonesia sebagaimana negara hukum.
Sebagai halnya Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  diterangkan bahwa  “Negara  Indonesia  merupakan  Negara  Hukum”.  Hal tersebut menyimpan makna selaku negara hukum maka pastinya seluruh tingkah laku dalam  menjalankan  segala  tugasnya,  baik  rakyat  dan  pemerintah  beserta  institusi negara  lainnya  wajib  berlandaskan  hukum,  dimana  tidak  diperkenankan  untuk bertindak  sekehendak  hati  atau  menyeleweng  dari  berbagai  peraturan  perundangan yang  telah  hadir  dan  berlaku.  Ini  bermaksud  agar  terwujudnya  kedamaian, kesamarataan  dan  keamanan.  Pada  umumnya,  prinsip  dasar  dari  negara  hukum diantaranya yakni  supremasi hukum (supremacy of law), kesataraan dihadapan hukum
(equality before the law) dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due  process  of  law) .  Selain  itu  pula,  terhadap  negara  hukum,  didapati  ciri-ciri jaminan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  kekuasaan  kehakiman  atau  peradilan  yang merdeka  dan  legalitas  dalam  arti  hukum,  yaitu  bahwa  baik  pemerintah  atau  negara maupun  warga  negara  dalam  berbuat  mesti  berpedoman  atas  dan  melalui  hukum. Sementara,  konsep  negara  hukum  Indonesia  mempunyai  ciri  khusus  dimana  ciri tersebut  seirama  dengan  tujuan  terbentuknya  negara  Indonesia  yang  melingkupi perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan  kesejahteraan  umum,  pencerdasan  kehidupan  bangsa,  keikutsertaan  dalam memelihara  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan social. 9
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  system  hukum  yang  berjalan  berakar  dari  3 sumber  hukum  yakni  hukum  eropa  continental,  hukum  islam  dan  hukum  adat  yang kemudian  diselaraskan  menjadi  hukum  nasional.  Salah  satu  hukum  nasional  yang resmi  dan  sah  di  Indonesia  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  atau  biasa disingkat  dengan  KUHP. 10 KUHP  merupakan  sumber  hukum  pidana  yang  memuat tentang  larangan  seseorang  melakukan  kejahatan  dengan  disertai  ancaman  pidana. Kehadiran hukum pidana dalam realitas social masyarakat tentunya mempunyai tujuan demi  melindungi  masyarakat  dan  pastinya  mewujudkan  rasa  aman,  tertib  dan  adil. Rasa aman diartikan guna setiap orang mempunyai independensi atas ketakutan akan peluang  timbulnya  ancaman  bahaya  yang  tidak  diharapkan.  Sedangkan  tertib dimaksudkan  supaya  terbentuknya  pertalian  antar  satu  individu  dengan  individu lainnya  yang  teratur.  Demi  memperoleh  suatu  keadaan  yang  aman,  maka  hukum pidana wajib berfungsi sebagai pemusnah segala macam kejahatan secara represif dan preventif. Sementara untuk meraih tujuan ketertiban, dengan itu hukum pidana mesti bertindak sebagai sesuatu yang mampu mempengaruhi tingkah laku setiap orang, mesti juga  mengindikasikan  apa  saja  tindakan  yang  diancam  oleh  pidana,  tersedianya
9 Zulkarnain  Ridlwan.  (2012). “Negara  Hukum  Indonesia  Kebalikan  Nachtwachterstaat” . Fiat Justitia Jurnal Hukum , Vol. 5 No. 2, hlm. 148-149.
10 Tim Pengajar Matakuliah Pengantar Hukum Indonesia. (2013). Pengantar Hukum Indonesia Jilid II. Malang: UB Press , hlm. 4.
pembedaan dari perbuatan yang tidak diancam oleh pidana, dan jenis pidana apa yang mesti didapat bagi pelaku kejahatan atas perbuatan yang diperbuat. Sementara itu pada keadilan, didapatinya keamanan dan juga ketertiban individu dalam memakai hak dan melakukan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. 11
Selaras dengan tujuan hukum pidana, maka Soedarto pun menerangkan pula jika didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  berisikan  atas  dua  hal  pokok  yang diantaranya  yaitu  1)  menggambarkan  tentang  tindakan-tindakan  seseorang  yang hukum  pidana  mengancamnya,  hal  itu  mempunyai  maksud  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  memberlakukan  term  tertentu  yang  jika  ketentuan  tersebut  terlaksana maka  pengadilan  hendak  melaksanakan  tugasnya  untuk  menjatuhkan  pidana.  Oleh sebab  itu,  negara  wajib  menyebarluaskan  kepada  masyarakat  serta  penegak  hukum berkenaan  atas  apa  saja  tindakan  yang  tidak  diperbolehkan  untuk  diperbuat  oleh hukum dan siapa saja subjek yang bisa dipidanakan. 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dalam  hal  ini  menentukan  serta  menyebarluaskan  akibat  yang  hendak didapatkan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang telah jelas diharamkan oleh  hukum. 12 Lebih  lanjut,  berkaitan  dengan  muatan  yang  terkandung  dalam  Kitab Undang-Undang  Pidana  maka  carok  yang  merupakan  hukum  adat  bagi  masyarakat Madura secara yuridis tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa yang dapat dijerat dengan pasal 340 KUHP sebab telah menghilangkan nyawa orang lain. 13
Kendati carok telah memperoleh legalitas dari masyarakat Madura dalam hal ini menjadi hukum adat bagi masyarakatnya namun bagaimanapun wajib patuh dan taat terhadap kepastian hukum negara yakni hukum positif yang  sudah dituangkan dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Keberadaan  hukum  pidana  adat  layaknya tambahan  saja  dan  tidak  sebepengaruh  layaknya  hukum  negara,  sebab  sanksi  yang didapat kepada seseorang yang menentang peraturan tetap sanksi yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seumpama benar-benar di dalamnya kedapatan
11 Putu  Sekarwangi  Saraswati.  (2015). “Fungsi  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Kejahatan” . Jurnal Advokasi , Vol. 5 No. 2, hlm. 146-147.
12 Muhammad Iqbal, dkk. (2019). Hukum Pidana. Banten: Unpam Press , hlm. 2.
13 W.  P.  Djatmiko.  (2019). “Rekontruksi  Budaya  Hukum  Dalam  Menanggulangi  Carok  Di Masyarakat  Madura  Berdasar  Nilai- Nilai  Pancasila  Sebagai  Sarana  Politik  Kriminal” . Jurnal  Hukum Progresif , Vol. 7 No. 1, hlm. 43.
bandingannya.  Dengan  demikian,  peran  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang merupakan  hukum  tertulis  lebih  utama  jika  dibanding  dengan  hukum  tidak  tertulis yaitu hukum pidana adat. Sehingga carok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  terhadap  badan  maupun  jiwa  seseorang.  Carok yang  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana,  bersifat  materiil  yang  mana  akibat  yang dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh  Undang-undang  termasuk  yang memenuhi  unsur-unsur  dalam  pasal  340  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Dimana  dalam  pasal  340  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tersebut  berisikan tentang  siapapun  yang  dengan  sengaja  menghilangkan  nyawa  seseorang  dengan direncanakan  terlebih  dahulu  maka  diancam  sanksi  pidana  berupa  penjara  seumur hidup  atau  pidana  mati  atau  sanksi  kurungan  penjara  paling  lama  20  tahun.  Dalam Pasal 340 unsur yang ada pada carok yakni :
a. Adanya  kesengajaan (dolus  premiditatus) ,  dalam  hal  ini  terbukti  adanya kesepakatan  melakukan  carok,  yang  ditambah  lagi  dengan  memanfaatkan sajam tradisional berwujud celurit.
b. Terdapatnya  poin yang  “direncanakan  terlebih  dahulu”  perbuatannya. Sebagaimana  yang  sudah  dinyatakan  oleh  Abdurrahman  pada  bukunya dengan  tajuk  Masalah  Carok  di  Madura  mengatakan  bahwa  ada  perjanjian waktu dan tempat terlebih dahulu sebelum melakukan hal tersebut.
c. Didapatinya  unsur  yaitu “menghilangkan  nyawa  seseorang”,  sebab  tujuan mereka melancarkan aksi carok ialah untuk menunjukkan kepada orang lain dan juga membunuh nyawa orang lain yang merupakan lawannya. 14
Berkenaan dengan unsur direncanakan terlebih dahulu, jangka waktu bukanlah merupakan  paramenter  terhadap  tindakan  pembunuhan  yang  direncanakan  terlebih dahulu,  namun  jangka  waktu  bisa  digunakan  sebagai  indikasi  adanya  direncanakan terlebih  dahulu,  akan  tetapi  tidak  bisa  disebut  sebagai  bukti.  Hal  ini  pun  seirama dengan  pernyataan  dari  Tirta  Amidjaya  yang  menyatakan,  panjang  atau  pendeknya suatu  jangka  waktu  antara  pertimbangan  dengan  realisasi  tidaklah  masuk  kedalam ukuran untuk dikatakan direncanakan terlebih dahulu, tetapi jangka waktu mesti ada guna  memutuskan  apakah  seseorang  yang  melaksanakan  aksi  kejahatan  itu  sesudah ada pada kondisi berpikir untuk merenungkan maksud dan akibat yang diterima dari
14 Saptaning  Ruju  Paminto.  (t.t). “Tradisi  Car ok  Masyarakat  Adat  Madura  Dalam  Perspektif Hukum Positif Indonesia” . Hukum Adat , hlm. 5.
perbuatannya tersebut. 15 Sebagaimana carok yang memiliki jangka waktu tertentu sejak saat dimulainya permasalahan muncul hingga akhirnya para pihak yang terlibat carok melaksanakannya  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  keadaan  keduanya  sama-sama tenang  untuk  menyetujui  tempat  maupun  waktu, 16 maka  carok  telah  melaksanakan unsur-unsur  tindak  pidana  dalam  kualifikasi  pembunuhan  berencana  sesuai  dengan Pasal  340  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Dengan  demikian,  perlu  adanya penanggulan  timbul  terjadinya  perkara  carok  ditanah  masyarakat  Madura  karna dengan  jelas  telah  bersebrangan  dengan  hukum  nasional  yang  berlaku  yakni  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Indonesia selaku negara hukum, memerlukan peradilan  guna menampung dan mempratikkan  beragam  permasalahan  hukum  ke  dalam  bentuk  yang  nyata.  Tujuan adanya  peradilan  pidana  dimaksudkan  untuk  menangkal  kejahatan,  meredam kejahatan atau mengurangi residivis dan merehabilitasi terpidana supaya bisa kembali menjadi  masyarakat  yang  taat  dan  tertib  terhadap  peraturan  yang  berlaku. 17 Namun dalam  pelaksanaan  tujuan  peradilan  tersebut  mempunyai  kendala,  baik  yang bersumber dari aspek substansi, aspek penegak hukum ataupun sudut budaya hukum masyarakat.  Sebagai  contoh  dalam  budaya  hukum  masyarakat  adalah  budaya  carok. Dalam era modern seperti saat ini, budaya carok tetap berkembang dan masih menjadi persoalan  dalam  penegakan  hukum  meskipun  pelaku  carok  mendapatkan  ancaman berupa sanksi pidana. Salah satu factor yang memicu terus tumbuhnya aksi carok yakni pendekatan  yang  dipilih  oleh  hukum  negara  tidaklah  menggubris  nilai-nilai  budaya suku  Madura.  Alhasil,  masyarakat  memandang  jika  penyelesaian  persoalan  terkait dengan  harga  diri  melalui  hukum  negara  tidak  akan  menghasilkan  akhir  yang memuaskan  sehingga  mesti  mencari  cara  lain  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  budaya yang dipatuhi serta dijadikan sebagai pegangan masyarakat dalam berperilaku. Sebab,
15 H.  Cahyono.  (2019).  Model  Mediasi  Penal  Dalam  Penanggulan  Konflik  Kekerasan  Carok Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom. Yogyakarta: Deepulish Publisher , hlm. 99.
16 Erie Hariyanto. (t.t). “Reaktualisasi Nilai Dasar Budaya Carok Dalam Perlindungan Perempuan Madura” , hlm. 19.
17 Kadri  Husin,  Budi  Rizki  Husin.  (2016).  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. Jakarta:  Sinar Grafika , hlm. 20.
suatu persoalan yang menghalangi penegakkan hukum yang diakibatkan oleh budaya akan lebih ampuh apabila dipulihkan dengan memakai pendekatan budaya pula.
Lebih  jauh,  solusi  guna  mengurangi  aksi  carok  dengan  bersendikan  nilai-nilai budaya  masyarakat  Madura  penting  diterapkan  sebab  kesatu,  implementasi  dalam peradilan pidana yang berfungsi saat ini hukum negara masih digunakan sebagai satu- satunya  perangkat  guna  menuntaskan  perkara  yang  kerap  timbul  pada  masyarakat. Kedua,  sesungguhnya  masyarakat  mempunyai  system  hukum  sendiri  selain  hukum negara,  dengan  system  hukum  sendiri  tersebut  mereka  menjalankan  tujuan fundamental  hukum,  hubungan  antara  hukum  dengan  manusia,  kontruksi  konsep hukum,  proses  penangan  perkara  dan  lainnya  yang  pasti  saja  tidak  sama  dengan kontruksi hukum negara. Ketiga, perkara yang timbul di kehidupan masyarakat tidak selalu bisa dituntaskan dengan memakai instrument hukum negara. Keempat, perkara carok  yang  tumbuh  sebagai  budaya  masyarakat  Madura  menjadi  permasalahan  kala mesti  diselesaikan  melalui  hukum  negara,  karena  carok  bukan  sekedar  merupakan permasalahan  hukum  saja  namun  terdapat  hubungan  dengan  wujud  budaya  Madura secara  totalitas.  Terakhir,  carok  mempunyai  sangkutan  dengan  martabat  ataupun derajat orang Madura. 18 Dengan demikian, maka cara pemecahan dalam penyelesaikan perkara carok yakni dapat dilakukannya dengan menggunakan penal mediation dengan tetap mengindahkan nilai-nilai budaya Madura.
Mediasi penal kerap diucap dengan beragam istilah, diantaranya yakni mediation in criminal cases atau mediation in penal matters yang mana dalam bahasa Belanda yaitu straf  bemiddeling ,  sementara  dalam  bahasa  Perancis  disebut  dengan de  mediation  penale . Mediasi  penal  ialah  wujud  pemecahan  perkara  pidana  diluar  pengadilan  melalui permusyawaratan dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bersikap tidak memihak pihak manapun dan keberadaannya dapat disambut dengan baik oleh para pihak-pihak yang  sedang  bersengketa.  Penyelesaian  perkara  dengan  melalui  mediasi  penal, membutuhkan seorang penghubung yang biasa disebut dengan mediator. Berdasarkan Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  mediator  ialah  jembatan  untuk  pihak-pihak  yang sedang  bersengketa.  Selanjutnya  dalam  melaksanakan  perannya,  mediator  tidak
18 Budimansyah, Op.Cit., 18.
memiliki  wewenang  untuk  memberi  putusan,  namun  sekadar  bertugas  untuk mengakomodasi dan mendapatkan jalan keluar terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. 19 Kehadiran media penal merupakan format baru ditelaah dari sudut teoretis dan praktek. Lambat laun saat semakin hari perkara pidana makin banyak yang harus dituntaskan  oleh  pengadilan  pidana,  maka  polarisasi  dan  mekanisme  mediasi  penal merupakan  alternatif  pilihan  guna  menekan  jumlah  peningkatan  perkara,  selama  hal tersebut  telah  disepakati  oleh  masing-masing  pihak,  yakni  korban  dan  pelaku. Berdasarkan sudut pandang yuridis,  mediasi penal dalam takaran hukum negara (ius constitutum)  sesungguhnya  benar-benar  masih  sedikit  yang  mengetahui  dan  tengah menyisihkan perdebatan antara pihak yang setuju dengan pihak yang tidak menyetujui mediasi  penal  diterapkan.  Permasalahan  utamanya  merujuk  pada  opsi  bentuk penyelesaian  perkara  pidana  berkenaan  ranah  superioritas  negara  dan  superioritas masyarakat  kearifan  lokal.  Selain  itu,  keberadaan  mediasi  penal  bisa  dikatakan  antara ada  dan  tiada.  Disebutkan  seperti  itu,  sebab  pada  satu  bagian  mediasi  penal  dalam ketetapan  Undang-undang  tidak  diketahui  dalam  SPP,  namun  pada  hierarki  bawah Undang-undang dikenal secara khusus melewati diskresi penegak hukum dan bersifat parsial.  Selanjutnya,  pada  bagian  yang  bersebrangan  terbukti  mediasi  penal  telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. 20
Terdapat tiga model dalam mediasi penal yang dapat digunakan sebagai rujukan perumusan  guna  menyelesaikan  perkara  carok  sebagai  budaya  orang  Madura diantaranya  yakni  pertama traditional  village  or  tribal  moots  model dimana  pada  model mediasi ini mempunyai kemiripan dengan model penyelesaian perkara dalam hukum adat  yang  mana  semua  masyarakat  bergabung  dan  bermufakat  guna  menyelesaikan konflik  kejahatan  yang  timbul  di  masyarakat.  Kedua victim-offender  mediation  model , sementara pada model mediasi penal ini  menyertakan bermacam pihak yang berjumpa dengan didatangi oleh mediator yang dipilih akan tetapi pihak-pihak yang terlibat pasti yang  berkaitan  langsung  dengan  perkara  pidana.  Ketiga  community  panels  or  courts
19 Lilik  Prihatini.  (2015). “Perspektif  Mediasi  Penal  Dan  Penerapannya  Dalam  Perkara  Pidana” . Pakuan Law Review , Vol. 1 No. 1, hlm. 6.
20 Lilik Mulyadi. (2013) “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidan a Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktek” . Yustisia , Vol. 2 No. 1, hlm. 3.
model, sedangkan pada model ini lebih memfokuskan terhadap suatu perkara pidana yang  bisa  disebut  bahwa  suatu  perkara  pidana  tidak  mesti  dituntaskan  melalui penuntutan  dalam  badan  peradilan  dimana  mempunyai  maksud  guna  menjadikan penyelesaian perkara pidana tercipta dengan tidak kaku dan tidak resmi dengan jalan mediasi atau negoisasi. 21 Usai penjabaran terkait model mediasi penal yang bisa dipakai sebagai  rujukan  formulasi  untuk  penyelesaian  perkara  carok,  maka  dengan pemanfaatkan  teori  sejarah  hukum  dan  perbandingan  hukum  pada  dasarnya  mediasi penal  mampu  dipergunakan  demi  memecah  permasalahan  yang  timbul  pada masyarakat Madura, yaitu carok.
Pun  media  penal  mempunyai  beberapa  keunggulan  yakni  antara  lain pertama , mediasi penal akan menurunkan rasa balas dendam pada korban, makin  luwes sebab tidak  perlu  mengikuti  proses  peradilan  pidana  dan  tidak  mengeluarkan  biaya  yang banyak  serta  jauh  lebih  cepat  daripada  proses  melalui  ligitasi. Kedua ,  mediasi  penal mampu  memangkas  beban  yang  ditanggung  oleh  system  peradilan  pidana  sebab banyaknya  perkara  pidana  yang  harus  dirampungkan. Ketiga ,  dengan  mediasi  antara pelaku  dan  korban  dapat  berjumpa  satu  sama  lain  guna  membincangkan  tindakan kejahatan  yang  sudah  merugikan  kehidupannya,  menyampaikan  perhatian  dan meminta  bayaran  ganti  kerugian.  Keempat,  dengan  mediasi  dapat  melahirkan  jalinan ikatan  yang  rukun  antara  korban  dengan  pelaku.  Hal  itu  mustahil  diperoleh  apabila jalan  keluar  dituntaskan  dengan  kaidah  proses  peradilan  pidana.  Penerimaan  ampun dari  korban  terhadap  pelaku  akan  meredakan  rasa  bersalah  pelaku  dan  membentuk rekonsiliasi  antar  kedua  belah  pihak. 22 Dengan  memperhatikan  nilai-nilai  budaya Madura, maka model mediasi penal memungkinkan sebagai solusi penanganan perkara carok yang hendaknya diberlakukan sebagaimana merujuk pada rumusan Pasal 67 ayat 1 RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2008 berkenaan pula dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015, yang menyatakan terdapatnya pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana yakni penghapusan hak tertentu, penyitaan barang tertentu,
21 Reyner. “Alternatif Mediasi Penal Dalam Sistem Peradialn Pidana Di Indonesia” . Jurnal Hukum Adigama , hlm. 18.
22 Faisal.  (2011). “Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyel esaian  Perkara  Pidana  Diluar Pengadilan” . Pranata Hukum , Vol. 6 No. 1, hlm. 84.
pemberitahuan  putusan  hakim,  pemenuhan  restitusi,  menjalani  kewajiban  adat  atau kewajiban berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kebijakan mediasi penal dengan  berlandaskan  nilai-nilai  budaya  merupakan  bentuk  usaha  yang  logis  dari masyarakat  maupun  pemerintah  demi  mengendalikan  kejahatan  dengan mengikutsertakan  berbagai  pihak  yang  mempunyai  peran  dalam  timbulnya  tindak pidana guna secara bersama-sama mengenali dan mengetahui kerugian yang diderita, kemauan  dari  pihak  korban,  dan  tanggung  jawab  pelaku  dengan  maksud  untuk memperbaiki dan menempatkan segala sesuatu ke tempat yang benar. 23

## C. PENUTUP
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  terdapat  benturan  antara  hukum  negara yang  berlaku  dengan  hukum  adat  yang  hidup  di  masyarakat  Madura  yakni  terhadap aksi  carok.  Sebab,  berkaitan  dengan  muatan  yang  terkandung  dalam  Kitab  Undang- Undang  Pidana  maka  carok  yang  merupakan  hukum  adat  bagi  masyarakat  Madura secara yuridis tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa yang dapat dijerat dengan pasal 340 KUHP karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Salah satu factor yang memicu terus tumbuhnya aksi carok yakni pendekatan yang dipilih oleh hukum negara tidaklah menggubris nilai-nilai budaya suku Madura. Alhasil, masyarakat memandang jika penyelesaian persoalan terkait dengan harga diri melalui hukum negara tidak akan menghasilkan  akhir  yang  memuaskan  sehingga  mesti  mencari  cara  lain  yang  sesuai dengan  nilai-nilai  budaya  yang  dipatuhi  dan  dijadikan  sebagai  pegangan  masyarakat dalam  berperilaku.  Dengan  demikian,  maka  cara  pemecahan  dalam  penyelesaikan perkara  carok  yakni  dapat  dilakukannya  dengan  menggunakan  penal  mediation dengan senantiasa mengindahkan nilai-nilai budaya Madura.
Penelitian ini menyarankan apabila persoalan yang berkenaan dengan pelecehan harga  diri  dimana  memicu  timbul  terjadinya  carok  tidak  dapat  dituntaskan  melalui hukum  negara  ataupun  mediasi  penal  maka  bisa  dilaksanakan  dengan  upaya  sosio- kultural.  Oleh  sebab  itu,  jalan  keluar  guna  menanggulangi  carok  yang  paling  efektif
23 H.  Cahyono. Model  Mediasi  Penal  Dalam  Penanggulan  Konflik  Kekerasan  Carok  Masyarakat  Madura Berdasarkan Local Wisdom, Op.Cit., 292-294.
adaalah dengan  melatih, membimbing dan menuntun masyarakat Madura  untuk bisa saling  menghormati,  saling  menghargai  dan  saling  menjaga  perasaan  sehingga  dapat terwujudnya rasa aman dan melahirkan rasa kasih sayang yang pada akhirnya tercipta ketentraman,  kedamaian  dan  toleransi  sebagaimana  sesuai  dengan  ajaran  ideologi Pancasila.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  maka  dapat  dilakukannya  dengan  cara mengadakan  berbagai  acara  yang  dapat  menumbuhkan  sikap  toleransi  yang  mampu mempererat  tali  persaudaraan  seperti  pengajian,  syarah  dan  pelatihan  yang  dijamin oleh  pemerintah.  Selain  itu  pula,  perlu  adanya  peran  dari  penegak  hukum  untuk berperan  lebih  aktif  lagi  guna  melakukan  aksi  pencegahan  terjadinya  carok  di masyarakat  Madura  terkhususnya  polisi  yang  bertanggung  jawab  dalam  menjaga ketentraman dan keteraturan pada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah.  (2016). “Pendidikan  Akhlak  Sebagai  Media  Menghilangkan  Budaya  Carok ; Perspektif Pendidikan Karakter ”. Al-Ibrah , Vol. 1 No. 2.
Budimansyah. (2018). “ Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura ” . Tanjungpura Law Journal , Vol. 2 No. 2.
Cahyono  H.  (2018). Model  Mediasi  Penal  Dalam  Penanggulan  Konflik  Kekerasan  Carok Masyarakat Berdasarkan Law Wisdom . Yogyakarta: Deepublish Publisher.
__________.  (2018). Model  Penanggulangan  Konflik  (Carok)  Etnis  Madura  Melalui Criminal Justice System . Yogyakarta: Deepublish Publisher.
Djatmiko  W.P.  (2019). “Rekontruksi  Budaya  Hukum  Dalam  Menanggulangi  Carok  Di Masyarakat  Madura  Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Sarana  Politik Kriminal ”. Jurnal Hukum Progresif , Vol. 7 No. 1. https://doi.org/10.14710/hp.7.1 Faisal.  (2011). “ Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Di  Luar Pengadilan ” . Pranata Hukum, Vol. 6 No. 1.
Hariyanto  Erie.  (2016). “ Reaktualisasi  Nilai  Dasar  Budaya  Carok  Dalam  Perlindungan Perempuan Madura ”
Husin  Kadri  dan  Budi  Rizki  Husin.  (2016). Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Iqbal Muhammad, Ali Imron dan Suhendar. (2019). Hukum Pidana . Tangerang Selatan:
UNPAM Press.
Jufri Muwaffiq. (2017). “ Nilai Keadilan Dalam Budaya Carok ” . Jurnal YUSTITIA , Vol. 18 No. 1.
Mulyadi  Lilik.  (2013). “ Mediasi  Penal  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia:
Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik ” . Yustitia , Vol. 2 No. 1.
Paminto  Saptaning  Ruju.  Tanpa  Tahun. “ Tradisi  Carok  Masyarakat  Adat  Madura Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia ” .
Permatasari Intan. (2016). “ Carok Dalam Masyarakat Madura Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2000-2015 ” . Skripsi, Universitas Negeri Jember.
Prayogi  Ryan  dan  Endang  Danial.  (2016). “Pe rgeseran  Nilai-Nilai  Budaya  Pada  Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu  Provinsi  Riau ”. HUMANIKA ,  Vol.  23  No.  1.  https://doi.org/10.14710/ humanika.23.1.
Prihartini  Lilik.  (2015). “ Perspektif  Mediasi  Penal  Dan  Penerapannya  Dalam  Perkara Pidana ” . Pakuan Law Review , Vol. 1 No. 1.
Ridlwan Zulkarnain. (2012). “ Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat ” . Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 5 No. 2.
Saraswati Putu Sekarwangi. (2015). “ Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan ” . Jurnal Advokasi , Vol. 5 No. 2.
Tim  Pengajar  Mata  Kuliah  Pengantar  Hukum  Indonesia.  (2013). Pengantar  Hukum Indonesia Jilid II . Malang: UB Press.