## PENGARUH BUDAYA PATRIARKI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK

## PEREMPUAN DI INDIA: STUDI KASUS MAYAWATI KUNARI DAN PERJUANGANNYA MELAWAN DISKRIMINASI POLITIK TERHADAP PEREMPUAN DALIT

## Dinita Ayu Novela
Universitas Indonesia Depok, Indonesia
Email: dinita@gmail.com *Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 27-06-2023 Direvisi : 13-05-2023 Disetujui  : 14-07-2023 Budaya  patriarki  di  India  sudah  melekat  kedalam  tatanan  sosial  dan politik  masyarakat.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  partisipasi  politik perempuan  di  India  sangat  kecil  dan  kehadirannya  tidak  dapat memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  politik  dan pemerintahan di India. Kenyataan ini semakin diperkuat dengan adanya sistem  kasta  yang  secara  tidak  langsung  mendiskriminasikan  peran perempuan  terutama  bagi  mereka  yang  berasal  dari  kasta  terendah, yaitu  Dalit.  Perempuan-perempuan  Dalit  tidak  mendapatkan  akses pendidikan yang layak, sehingga tingkat iliterasi meningkat tajam. Hal itu lah yang menyebabkan pengetahuan politik perempuan Dalit sangat minim.  Kemudian,  muncul  seseorang  bernama  Mayawati  Kunari  yang merupakan perempuan Dalit dan Ia berhasil menjadi anggota parlemen di India karena pendidikan politik yang cukup baik. Melalui Mayawati, nasib  perempuan  Dalit  saat  ini  jauh  lebih  baik  dan  mereka  mampu menunjukkan kepada laki-laki bahwa perempuan dapat diandalkan dan dipercaya berada dalam kursi parlemen.

## ABSTRACT
The patriarchal culture in India is embedded in the social and political fabric of society. This is why women's political participation in India is very  small  and  their  presence  cannot  have  a  significant  influence  on politics and government in India. This fact is further reinforced by the existence of a caste system that indirectly discriminates against the role of  women,  especially  for  those  from  the  lowest  caste,  namely  Dalits. Dalit  women  do  not  get  access  to  proper  education,  so  the  level  of illiteracy increases sharply. This is what causes Dalit women's political knowledge  to  be  minimal.  Then,  someone  named  Mayawati  Kunari appeared  who  was  a  Dalit  woman  and  she  managed  to  become  a member of parliament in India because of her good political education. Through  Mayawati,  the  fate  of  Dalit  women  is  currently  much  better and  they  are  able  to  show  men  that  women  can  be  relied  upon  and trusted to be in the parliamentary seat.
Kata  kunci :  Budaya  Patriarki; Dalit; India; Mayawati Kunari.
Keywords: Patriarchal Culture; Dalits; India; Mayawati Kunari.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Budaya  patriarki  yang  secara  umum  diartikan  sebagai  dominasi  peran  laki-laki terhadap  perempuan  mendapatkan  perhatian  khusus  dari  masyarakat  yang  disebabkan oleh peranan perempuan yang semakin berkembang terutama dari sisi kehidupan sosial, politik,  maupun  ekonomi  (Zuhri  &  Amalia,  2022).  Namun  pada  kenyataannya, ketidaksetaraan  gender  menyebabkan  perampasan  kekuasaan  di  kalangan  perempuan
semakin  terlihat  dalam  dunia  perpolitikan  India  saat  ini.  Dapat  dicontohkan  dalam kehidupan  sehari-hari  saja,  peran  perempuan  India  dikecualikan  dalam  setiap  proses pengambilan  keputusan  di  rumah  tangga  (Wahyudi,  2018).  Sehingga,  apabila perempuan  berada  dalam  ranah  kebijakan  publik  sekalipun,  suara  mereka  tidak  akan mudah  mendapatkan  aspirasi  dengan  baik.  Konstitusi  di  India  telah  mencoba  untuk menghapus  ketidaksetaraan  gender  dengan  melarang  diskriminasi  berdasarkan  jenis kelamin,  kelas  sosial,  dan  mengabadikan  hak-hak  dasar  untuk  semua  warga  negara, namun  perempuan  masih  memiliki  akses  de  jure  dan  bukan  akses  terhadap  hak-hak politik secara de facto (Davis et al., 2017).
Keikutsertaan  perempuan  dalam  setiap  perpolitikan  negara  telah  memberikan pesan  yang  kuat  secara  global  tidak  hanya  berkaitan  dalam  hal  kesetaraan  dan kebebasan berekspresi,  namun  negara sebaiknya  menyediakan ruang untuk perempuan dalam  kerangka  politik  yang  Demokratis  (Agustin,  2016).  Hal  tersebut  yang  selalu menjadi penghalang bagi perempuan di India, meskipun negara tersebut memiliki salah satu  hukum  terkuat  yang  menghormati  martabat  perempuan,  jika  kembali  pada  adat istiadat,  tatanan  patriarkal,  dan  norma  masyarakat  yang  selalu  memperlakukan  mereka layaknya  berada  dibawah  kedudukan  laki-laki.  Di  satu  sisi,  distribusi  sumber  daya  di India tidak merata sehingga perempuan tidak memiliki kecukupan sumber daya, baik itu ekonomi,  material,  maupun  sumber  daya  manusia.  Perempuan  di  India  cenderung bekerja  pada  sektor  privat  dan  melarang  mereka  untuk  bekerja  di  luar  rumah.  Dengan begitu, kondisi finansial  perempuan di  India sangatlah bergantung pada pihak laki-laki yang  kemudian  menjauhkan  mereka  pada  afiliasi  politik  yang  kuat  (Alam,  Alam,  & Mushtaq, 2017).
Menanggapi  minimnya  partisipasi  politik  perempuan  di  India,  terdapat  sebuah konvensi yang mendukung peran perempuan, bernama Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi kedalam konstitusi India tahun 1993. Dalam konteks memperjuangkan partisipasi perempuan ini, penulis  akan  fokus  pada  peran  seorang  Mayawati  Kunari  terhadap  kelompok  Dalit dalam parlemen di India (Pahlevi, 2018).
Mayawati  Kunari  dikenal  sebagai  anggota  parlemen  dari  partai  BJP  (Bahujan Shamaj  Party)  pada  tahun  1984.  Sosok  Mayawati  ini  banyak  memberikan  perhatian khusus kepada hak politik perempuan dari Kasta Dalit dalam pemerintahan di India. Hal itu disebabkan, Mayawati merupakan perempuan Dalit pertama yang mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dari wilayah Uttar Pradesh. Salah satu misi utama Mayawati adalah  ingin  menyetarakan  kedudukan  perempuan,  khususnya  dalit  dan  kelompok minoritas  melalui  tindakan  afirmatif  dengan  membuka  lapangan  pekerjaan  dalam pemerintahan  dan  membantu  program-program  pembangunan  desa.  Mayawati menyatakan  dalam  sebuah  jumpa  pers  di  Lucknow  bahwa  Partai  Kongres  terlalu  bias dalam  menghadapi  kaum  Dalit  dan  tidak  mengusahakan  apapun  untuk  memperbaiki sistem  kasta  dalam  pemerintah.  Di  satu  sisi,  Mayawati  juga  menginginkan  Partai Kongres  agar  men-sistematiskan  kepemimpinan  Dalit  mulai  dari  tingkat  desa (panchayat) sampai ke tingkat parlemen.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  budaya  patriarki  yang  sudah  melekat  kuat  baik dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik kemudian menimbulkan desakan dari berbagai kelompok minoritas di India, salah satunya adalah kelompok dalit (Athahirah & Nurdin, 2022).  Hal  ini  dibuktikan  melalui  perjuangan  seorang  Mayawati  Kunari  yang merupakan  perempuan  Dalit  mencalonkan  diri  sebagai  anggota  parlemen  dari  Uttar Pradesh.  Perjuangan  Mayawati  di  parlemen  memiliki  satu  tujuan,  yaitu  menghapus diskriminasi  peran  perempuan  akibat  budaya  politik  patriarki  didalam  parlemen.  Oleh karena  itu,  penulis  memiliki  fokus  penulisan  jurnal  dengan  judul,  “Pengaruh  Budaya Patriarki terhadap Partisipasi Politik Perempuan di India: Peran Mayawati Kunari dalam Memperjuangkan Diskriminasi Politik Perempuan. (Huda & Dodi, 2020)”
Ranjana Kumari menyatakan bahwa pada abad ke-21 ini pencapaian Demokrasi reprsentatif disinyalir telah menyingkirkan sebagian besar kelompok masyarakat, salah satunya adalah perempuan. Hal inilah yang kemudian dirasakan oleh kaum perempuan di  India,  khususnya  kelompok  Dalit.  Seperti  pernyataan  Lakshmiben  bahwa  budaya patriarki  merupakan  perjuangan  yang  sangat  berat  untuk  perempuan  Dalit  dalam memenangkan  kursi  di  parlemen.  Perempuan  tidak  diakui  kemampuannya  dalam berpolitik  sehingga  timbul  minimnya  kepercayaan  dari  kaum  laki-laki.  Hal  tersebut disebabkan oleh kedudukan perempuan Dalit sangat lemah dari kaum laki-laki dan kasta yang  lain,  khususnya  untuk  bekerja  dalam  Panchayat  (Dewan  Desa).  Perempuan  Dalit mengalami berbagai diskriminasi kelas sebagai kasta terendah yang terlihat saat mereka mencalonkan diri dalam jabatan publik. Perempuan Dalit mengalami pelecehan seperti penolakan  akan  informasi,  diabaikan,  atau  dibungkam  dalam  rapat,  yang  kemudian dalam  beberapa  kasus  mereka  memilih  untuk  keluar  dari  posisi  mereka  di  parlemen (Rokhmansyah, 2016).
Persaingan yang cukup ketat antar wanita Dalit dalam pemerintahan terlihat jelas jika meninjau dari penelitian yang mengatakan bahwa hanya sepertiga dari 200 jumlah wanita Dalit yang mendapatkan posisi penting di pemerintahan. Kedudukan perempuan Dalit  di  parlemen  tidak  mungkin  terlepas  dari  dua  faktor,  yaitu  pendidikan  dan pengalaman sosial. Contohnya, seperti tingkat buta huruf yang cukup tinggi merupakan rintangan  utama  yang  kemudian  menyulitkan  mereka  untuk  mempelajari  politik  di negaranya sendiri. Hal tersebut dibuktikan melalui pernyataan Manorama Gupta bahwa India merupakan negara dengan tingkat buta huruf tertinggi di dunia melalui penelitian yang  dilakukan  oleh  United  Nations  pada  Januari  2014,  yaitu  sebesar  284  juta perempuan  dewasa  di  India  mengalami  buta  huruf.  Selain  menyebabkan  kurangnya pengetahuan  politik,  perempuan  di  India  juga  mengalami  eksploitasi  melalui  daftar pemilih, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk memastikan hak politik mereka diperhitungkan. Oleh karena itu, dengan rendahnya status sosial, pendidikan, ekonomi, dan  gender  pada  perempuan  tersebut  secara  tidak  langsung  kedudukan  mereka  akan dikuasai dengan mudah oleh kekuatan dominan. Melalui permasalahan tersebutlah yang kemudian  menggerakkan  peran  Mayawati  untuk  melawan  diskriminasi  peran perempuan dalam politik dan pemerintahan di India.

## Metode Penelitian
Untuk  memperoleh  data-data  yang  diperlukan,  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif.  Metode  kualitatif  sendiri  merupakan  metode  penelitian  yang dilakukan  untuk  menggambarkan  suatu  fenomena  secara  lebih  spesifik  dan komprehensif  (Neuman,  2007).  Adapun,  penelitian  ini  secara  garis  besar  termasuk dalam  jenis  penelitian  sosial  yang  diproyeksikan  dapat  mengumpulkan  dan menganalisis berbagai temuan penelitian yang diperoleh, sehingga mampu memberikan jawaban  terhadap  pertanyaan  penelitian  yang  diajukan  (Payne  &  Payne,  2011). Kemudian,  terkait  dengan  teknik  pengumpulan  data,  penelitian  ini  menggunakan metode  wawancara  mendalam  (in-depth  interview)  terhadap  sejumlah  informan  yang dianggap  memiliki  kompetensi  yang  cukup  dan  relevan  dengan  fokus  permasalahan penelitian  ini,  sehingga  output  yang  diperoleh  nantinya  termasuk  dalam  jenis  data primer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder  yang merujuk pada literatur-literatur terkait, baik itu dalam bentuk buku, artikel jurnal, publikasi-publikasi ilmiah dan institusi maupun publikasi-publikasi yang sifatnya daring. Untuk itu, berikut ini merupakan daftar informan yang akan dijadikan sebagai rujukan.

## Hasil dan Pembahasan
Partisipasi  politik  perempuan  dapat  diukur  dalam  tiga  dimensi  yang  berbeda. Pertama,  partisipasi  perempuan  sebagai  pemilih,  kedua,  partisipasi  perempuan  sebagai perwakilan  yang  terpilih,  dan  yang  terakhir,  partisipasi  perempuan  dalam  proses pengambilan  keputusan  (Wibowo,  Rahmawan,  &  Syafaat,  2020).  Ketiga  dimensi partisipasi  politik  tersebut  terasa  sulit  untuk  dipraktekan  oleh  perempuan  di  India. Meskipun  diberi  predikat  sebagai  negara  demokrasi  terbesar  dunia,  India  memiliki tingkat keterwakilan perempuan dalam politik yang sangat rendah. Pada kenyataannya, perempuan di India dihadapkan berbagai macam masalah dan kritik ketika memutuskan untuk  terjun  dan  terlibat  langsung  di  dunia  politik.  Oleh  karenanya,  India  berada  di peringkat ke 111 dalam tingkatan dunia terkait dengan jumlah perempuan di parlemen nasional (Astuti, Afandi, & Listuani, 2019).
Secara umum, hambatan terbesar untuk perempuan berpartisipasi dalam politik di India  disebabkan  oleh  norma  sosial  dan  budaya  masyarakat  yang  menyebabkan terjadinya  diskriminasi  dan  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan,  serta  tingkat  buta huruf yang tinggi. Pertama, sikap diskriminasi yang dialami perempuan India terwujud dalam  keterbatasan  mereka  untuk  mengakses  informasi  dan  sumber  daya  dibanding laki-laki.  Hal  ini  disebabkan  karena  norma  sosial  dan  budaya  masyarakat  India membentuk  pola  pikir  perempuan  berada  di  kelas  yang  lebih  rendah  dari  laki-laki. Kedua, kekerasan, terutama kekerasan seksual, mempengaruhi kemampuan perempuan untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  berbagai  bentuk  hubungan  sosial  dan  politik. Terakhir,  buta  huruf  membatasi  kemampuan  perempuan  untuk  memahami  sistem  dan isu politik.
Berbeda dengan kondisi perempuan India pada umumnya, Kerala, suatu daerah di India bagian selatan, kondisi dan status perempuan di daerah tersebut telah berkembang
pesat. Indikator pembangunan tradisional telah menunjukan bahwa status perempuan di Kerala  sangat  baik,  terutama  jika  dibandingkan  dengan  situasi  perempuan  di  wilayah India lainnya. Kerala merupakan satu-satunya negara bagian di India yang mana tingkat melek  huruf  pada  perempuan  sama  dengan  tingkat  melek  huruf  laki-laki.  Selain  itu, berkat sistem matriarki yang berlaku di komunitas Nair mampu membuat perempuan di Kerala  memperoleh  pendidikan  dan  memiliki  tingkat  kesehatan  yang  baik.  Dengan pendidikan,  perempuan  di  Kerala  memiliki  perspektif  yang  lebih  luas  terhadap masyarakat dan menyadari peran mereka di dalamnya.
Pendidikan  dan  kesehatan  merupakan  faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam menentukan status sosial politik seseorang. Pendidikan dan tingkat kesehatan yang baik diyakini  sebagai  langkah  awal  perempuan  dalam  berpolitik.  Dengan  pendidikan  dan kesehatan yang sedemikian rupa, maka seharusnya perempuan di Kerala memiliki akses untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  politik.  Ditambah  lagi  dengan  hadirnya  Amandemen ke-73  dan  ke-74  pada  Konstitusi  India  pada  tahun  1992  dan  1993,  yang  mengatur reservasi  kursi  dan  jabatan  sebesar  33%  untuk  perempuan  di  semua  tingkatan  daerah atau  yang  dikenal  sebagai  Panchayats.  Amandemen  ini  merupakan  suatu  bentuk tindakan afirmatif yang memastikan perempuan mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki dalam struktur kekuasaan politik.
Kondisi  perempuan  di  Kerala  memang  berbeda  dengan  kondisi  perempuan  di India  pada  umumnya.  Ia  memiliki  akses  terhadap  pendidikan  dan  tingkat  kesehatan yang  baik.  Namun,  pada  kenyataanya    kesadaran  dan  partisipasi  politik  perempuan  di Kerala  tidak  berbanding  lurus  dengan  tingkat  pendidikan  dan  kesehatan  tersebut. Meskipun  dengan  kondisi  perempuan  di  Kerala  yang  sedemikian  rupa,  tingkat partisipasi  perempuan  terbatas  dilihat  dari  minimnya  jumlah  perempuan  pada  tingkat pengambilan  keputusan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  kehadiran  perempuan  sebagai legislator  yang  tidak  mengalami  peningkatan  sejak  20  tahun  belakangan.  Grafik  di bawah  menunjukan  jumah  kandidat  perempuan  yang  terpilih  di  parlemen  nasional Kerala tahun 1996-2015.
Sumber: http://www.indiaspend.com/cover-story/in-kerala-women-surge-into-politics-and-fail-

## 64992
Amandemen  ke-73  dan  ke-74  pada Konstitusi  India  sejatinya  memainkan  peran penting untuk memastikan perempuan dibelahan India manapun dapat berpartisipasi secara aktif. Dapat dilihat  grafik  diatas  menunjukan  adanya  peningkatan  jumlah  kontestan  perempuan  dari  sejak tahun 1996 hingga 2015. Namun, partisipasi perempuan sebagai perwakilan yang terpilih tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Di tahun 2015, dari 105 kontestan perempuan yang mendaftar  hanya  8  orang  yang  terpilih.  Berikut  grafik  perbandingan  jumlah  laki-laki  dan perempuan dalam pemilihan di Kerala.
Sumber: http://www.indiaspend.com/cover-story/in-kerala-women-surge-into-politics-and-fail-
Grafik  di  atas  memberikan  gambaran  mengenai  perbandingan  jumlah  kontestan laki-laki  yang  lebih  mendominasi  dari  jumlah  kontestan  perempuan.  Sejak  tahun  1996 hingga  tahun  2016,  jumlah  kontestan  yang  terpilih  tidak  melebihi  angka  10%.  Jumlah keterpilihan perempuan tertinggi terjadi pada tahun 1996. Namun, jumlah tersebut terus menurun  hingga  mencapai  angka  5,7%  pada  tahun  2016.  Menurut  beberapa  laporan, banyak  politisi  atau  kontestan  perempuan  yang  merasakan  kesulitkan  ketika berpartisipasi  dalam  politik.  Penyebab  utama  dari  kesulitan  tersebut  adalah  untuk menyamakan kesenjangan gender yang ada antara perempuan dan laki-laki.
Tidak  terpilihnya  kontestan  perempuan  dalam  pemilihan  umum  dapat  dijelaskan karena budaya patriarki yang telah melekat erat dengan kebudayaan India. Marginalisasi kelompok  perempuan  lahir  sebagai  hasil  dari  sikap  dan  praktik  kebudayaan  patriarki yang  mengakar  kuat.  India  sebagai  salah  satu  negara  demokrasi  terbesar  di  dunia memiliki  Amandemen  ke  73  konstitusi  India  sebagai  salah  satu  hukum  terkuat  untuk memberi keleluasaan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Tetapi, adat istiadat budaya  patriarki  yang  berlaku  sebagai  norma  di  masyarakat  selalu  memposisikan perempuan  dibawah  laki-laki.  Perempuan  diajarkan  untuk  tunduk  kepada  laki-laki karena  dianggap  tidak  memiliki  sumber  daya  yang  memadai,  baik  dari  segi  ekonomi maupun  sebagai  sesama  manusia.  Dengan  pola  pikir  yang  sedemikian  rupa,  maka perempuan  dipercaya  tidak  memiliki  kapabilitas  yang  sama  dengan  laki-laki.  Oleh karena  itu,  partisipasi  perempuan  sebagai  perwakilan  yang  terpilih  tidak  mengalami perkembangan  yang  signifikan.  Konteks  patriarki  menjadi  salah  satu  alasan  untuk perempuan tidak terlibat dalam arena politik.
Lebih  lanjut,  perempuan  Dalit  kerapkali  mendapatkan  perlakuan  diskriminatif serta  berada  di  dalam  ikatan  patriarkis  di  dalam  masyarakat.  Dalam  memperjuangkan hak-haknya  untuk  melawan  diskriminasi,  perempuan-perempuan  Dalit  melakukan gerakan  sosial  dan  politik  dengan  memiliki  tuntutan-tuntutan  yang  diajukan  kepada pemerintah  terutama  mengenai  partisipasi  perempuan  Dalit  di  Panchayati  Raj.  Salah satu  gerakan  perempuan  Dalit  ialah  gerakan  Dalitbahujan  Samaj  Movement  yang dinisasi  oleh  Bahujan  Samaj  Party  atau  (BSP),  memiliki  agenda  tuntutan  untuk memperoleh hak-hak kesetaraan, kesempatan dalam sosial-ekonomi dan mengkonsolidasi  jaminan  pemerintah  pusat  mengenai  jumlah  kursi  untuk  perempuan Dalit  sebagaimana  tercantum  di  dalam  Panchayati  Raj  Act  (Govinda,  2006).  Adanya gerakan  Dalitbhujan  Samaj  Movement  yang  di  inisasi  oleh  partai  BSP  ini  telah meningkatkan kepercayaan diri perempuan-perempuan Dalit  yang kemudian terlibat di dalam kontestasi pemilihan umum untuk meraih kursi di Panchayati Raj.
Perjuangan  perempuan  Dalit  untuk  memperoleh  hak-hak  kesetaraan  dan keterlibatan  dalam  politik  pun  di  fasilitasi  oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  atau LSM-LSM yang mendorong kesadaran perempuan Dalit untuk mengetahui hak-haknya, memberikan Pendidikan, dan memberikan kesadaran perempuan Dalit untuk terlibat di dalam  ranah  politik.  Hadirnya  LSM  yang  membantu  perempuan-perempuan  Dalit  ini
kemudian    membentuk  suatu  relasi  dengan  Bahujan  Samaj  Party  atau  BSJ  di  Uttar Pradesh  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai  politik,  hak-hak  perempuan,  serta identitasnya.  Meskipun  kedua  elemen  ini  memiliki  perbedaan  ruanglingkup  interaksi namun  keduanya  saling  melengkapi  dimana  BSJ  memberikan  adanya  politik keterwakilan  sedangkan  LSM  dapat  mempromosikan  identitas  nya  sebagai  perempuan dan  Dalit.  Adanya  gerakan  sosial  dan  politik  yang  mengupayakan  keterlibatan perempuan  Dalit  di  dalam  ranah  serta  memperjuangkan  hak-haknya  merupakan  suatu bentuk untuk mendorong terealisasinya kesetaraan di dalam tatanan masyarakat India.
Dalam  menjalani  kehidupan  sebagai  perempuan  Dalit  yang  memasuki  ranah politik  dengan  terlibat  di  dalam  lembaga  pemerintahan  yakni,  Panchayati  Raj,  mereka kerapkali  mendapatkan  hambatan-hambatan.  Hambatan  yang  dialami  oleh  perempuan Dalit  yakni,  status  gender,  kasta,  dan  ekonomi  yang  rendah  menyebabkan  perempuan Dalit  mengalami  kesulitan  untuk  mendapatkan  akses  pendidikan  sehingga  tingkat literasi pada perempuan Dalit menjadi rendah, ikatan patriarkis pun menjadi salah satu hambatan  terbesar  yang  dihadapi  oleh  perempuan  Dalit.  Hambatan  yang  berasal  dari keluarga  Perempuan  Dalit  ketika  keluarganya  tidak  mendukung  sehingga  mobilitas perempuan  Dalit  menjadi  terbatas  sebab  mereka  membutuhkan  izin  dari  suami  atau keluarga  untuk  berpergian  terutama  di  malam  hari.  Terlebih  lagi,  perempuan  Dalit kerapkali mengalami keterpaksaan untuk terlibat  di dalam ranah politik oleh suaminya sehingga mereka mendapatkan tekanan yang besar dari suami.
Selain  faktor  hambatan  yang  berasal  dari  keluarga,  hambatan  yang  muncul selanjutnya datang dari lingkungan Panchayati Raj itu sendiri. Dominasi laki-laki yang begitu  kuat  di  dalam  Panchayati  Raj  ditunjukan  dengan  perlakuan  anggota  laki-laki yang memiliki kecenderungan untuk menekan kebebasan perpendapat perempuan Dalit pada  rapat-rapat  yang  diselenggarakan.  Penekanan  kebebasan  berpendapat  ini,  mereka menyatakan  bahwa  seharusnya  perempuan  Dalit  tidak  berbicara  di  depan  kasta dominan.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  Perempuan  Dalit  mendapatkan  perlakuan yang  diskriminatif  yang  berakibat  pada  sulitnya  untuk  memperjuangkan  kepentingan perempuan  Dalit  di  dalam  Panchayati  Raj.  Kemudian,  hambatan  yang  dihadapi  oleh perempuan  Dalit  mereka  mendapat  tuduhan  bahwa  perempuan  Dalit  dinilai  tidak kompeten untuk dapat mengatur institusi publik. Hambatan-hambatan tersebut membuat perempuan  Dalit  mengalami  diskriminasi,  keterbatasan  mobilitas  yang  kemudian  akan berpengaruh pada aspirasi yang dimilikinya sebab adanya hambatan-hambatan tersebut sangat  menghambat  upaya  untuk  menyukseskan  agenda  perempuan  Dalit  untuk mendapatkan kesetaraan dan kehidupan yang lebih layak meskipun secara fisik mereka hadir  di  dalam  Panchayati  Raj  namun  aspirasi  mereka  mengalami  kesulitan  untuk diwujudkan.
Berdasarkan  konsep  kehadiran  yang  dikemukakan  oleh  Phillips  merupakan bentuk  representasi  politik  yang  tidak  hanya  memberikan  gagasanya  melainkan kontribusinya sesuai  dengan pengalaman mereka. Kemudian politik kehadiran tersebut sebagai  bentuk  respon  mengenai  gender,  ras,  dan  suku  yang  termarginalkan  dari masyarakat.  Dalam  konteks  representasi  politik  perempuan  Dalit  merupakan  suatu
bentuk  politik  kehadiran.  Hal  ini  disebabkan  oleh  perempuan  Dalit  merupakan kelompok  yang  termarginalkan  dari  masyarakat  baik  mereka  berasal  dari  kasta  rendah yakni,  Dalit  dan  identitas  mereka  sebagai  perempuan.  Phillips  menjelaskan  bahwa didalam lembaga legislatf harus terdapat kehadiran kelompok minoritas dan perempuan sebab  mereka  dapat  memperjuangkan  kepentingan-kepentingannya  di  Parlemen.  Di India sendiri, penetapan mengenai kuota representasi kaum Scheduled Caste atau kasta terendah,  Kasta  yang  berasal  dari  suku-suku,  dan  perempuan  telah  diatur  di  dalam Amandemen  konstitusi  73  tahun  1993  yang  menetapkan  adanya  kursi  yang diperuntukan untuk kalangan-kalangan tersebut di dalam Panchayati Raj.
Dalam  upaya  meraih  kedudukan  di  Panchayati  Raj  perempuan  Dalit  terlibat dalam  gerakan-gerakan sosial  dan politik untuk  menuntut  pemerintah pusat  agar dapat mengakomodasi tuntutan-tuntutannya termasuk keterlibatan perempuan Dalit di politik. Pergerakan yang dilakukan oleh perempuan Dalit diinisiasi oleh salah satu partai politik yakni, partai Bahujan Samaj Party atau BSP yang menginsiasi terciptanya Dalitbahujan Samaj  Movement.  Selain,  mendapat  dukungan  dari  partai  BSP,  perempuan  Dalit  pun mendapat  dukungan dari  LSM-LSM  yang memberikan pemahaman mengenai  hak-hak serta  identitas  yang  dimilikinya.  Pergerakan  perempuan  Dalit  ini  mampu  mendorong meningkatnya  partisipasi  perempuan  Dalit  di  Panchayati  Raj  sehingga  hadirnya perempuan Dalit merepresentasikan golongan minoritas dan perempuan. Namun, dalam kenyataanya  ketika  perempuan  Dalit  berada  di  dalam  institusi  pemerintahan  yakni, Panchayati  Raj,  mereka  mengalami  sejumlah  hambatan  yang  mempengaruhi  aspirasi atau  agenda  kepentingan  yang  dimilikinya.  Hambatan  tersebut  terbagi  menjadi, hambatan  yang  berasal  dari  keluarga  dan  hambatan  yang  berasal  dari  anggota-anggota institusi Panchayati Raj itu sendiri. Hambatan yang berasal dari keluarga menimbulkan keterbatasan  mobilitas  perempuan  Dalit  serta  hubungan  patriarkis  yang  melemahkan Perempuan  Dalit  itu  sendiri.  Kemudian,  hambatan  yang  berasal  dari  anggota-anggota institusi  Panchayati  Raj  ialah  mengenai  sentiment  ras  dan  identitas  yang  dimiliki  oleh Perempuan  Dalit.  Perempuan  Dalit  kerapkali  disudutkan  sebagai  kalangan  yang memiliki  kasta  rendah  sehingga  mereka  tidak  memiliki  hak  untuk  menyatakan pendapatnya  di  dalam  rapat-rapat,  kemudian  Perempuan  Dalit  dinilai  tidak  kompeten sebab  pada  umumnya  Perempuan  Dalit  tidak  memperoleh  Pendidikan  tinggi sebagaimana kasta-kasta tinggi yang memiliki latar Pendidikan tinggi.
Ketika  hambatan-hambatan  tersebut  mempengaruhi  representasi  perempuan Dalit  di  parlemen  maka  mereka  mengalami  kesulitan  untuk  menyalurkan  aspirasi- aspirasinya.  Jika  melihat  dari  kategorisasi  pembagian  kelpmpok  minoritas  dan perempuan di parlemen menurut Phillips, representasi perempuan Dalit termasuk dalam kategoriasi  representasi  deskriptif.  Hal  ini  disebabkan  karena  Perempuan  Dalit  terlibat di  dalam  politik  akan  tetapi  hanya  bersifat  simbolik  yang  berarti  secara  kuantitas  dan secara  kehadiran  Perempuan  Dalit  memang  terlibat  di  dalam  Panchayati  Raj  namun Perempuan  Dalit  masih  mendapatkan  hambatan-hambatan  untuk  dapat  mempengaruhi kebijakan-kebijakan  yang  membawa  kepentingan  baik  kepentingan  mengenai Perempuan maupun kepentingan mengenai Dalit itu sendiri.
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah  dijelaskan,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam upaya  untuk  memperjuangkan  hak-haknya  dengan  terlibat  di  dalam  Panchayati  Raj, perempuan  Dalit  melakukan  gerakan-gerakan  sosial  dan  politik.  Gerakan  sosial  dan politik  yang dilakukan oleh perempuan Dalit  diinisasi  oleh partai  BSP dan  LSM-LSM yang  membantu  memberikan  Pendidikan  dan  pemahaman  mengenai  hak-hak  yang dimiliki  oleh  perempuan  Dalit.  Adanya  gerakan-gerakan  tersebut  mampu  mendorong representasi  perempuan  Dalit  di  dalam  Panchayati  Raj  meningkat  tentunya  dengan melalui  mekanisme  pemilihan  umum  sebelumnya.  Namun,  ketika  perempuan  Dalit terlibat  di  dalam  Panchayati  Raj  mereka  mengalami  hambatan-hambatan  yang mempengaruhi  proses  aspirasi  yang  dilakukan  oleh  Perempuan  Dalit.  Hambatan- hambatan  tersebut  berasal  dari  keluarga  dan  dari  anggota-anggota  institusi  Panchayati Raj  yang  memberikan  dampak  sulitnya  perempuan  Dalit  untuk  melakukan  mobilitas politik,  terjadinya  diskriminasi  terhadap  Perempuan  Dalit  baik  oleh  laki-laki  di  dalam Panchayati  Raj  maupun  golongan  kasta  tinggi  yang  melihat  Perempuan  Dalit  tidak layak  untuk  mengemukakan  pendapatnya.  Hambatan-hambatan  tersebut  membuat representasi  politiknya  hanya  bersifat  simbolik  saja  sebab  mereka  masih  mengalami kesulitan  untuk  mempengaruhi  kebijakan-kebijakan  substansial  yang  menyangkut kepentingan Perempuan Dalit itu sendiri.

## Sistem Kasta di India
Sistem  kasta  di  India  telah  menjadi  budaya  dalam  kehidupan  sehari-hari, khususnya politik (Maulana & Putra, 2021). Hal  ini dibuktikan melalui sebagian  besar anggota  parlemen  perempuan  berasal  dari  kasta  yang  lebih  tinggi,  sehingga  kasta memainkan peran penting dalam menentukan peluang dan dampak yang dirasakan oleh seluruh  masyarakat  India.  Terdapat  empat  kasta  besar  yang  sangat  berpengaruh,  yaitu Brahmana,  Ksatria,  Waisya,  dan  Sudra.  Selain  kasta  besar  ini  terdapat  pula  kasta minoritas  yang  termasuk  kedalam  kelompok  Ati-Shudras  yaitu  Dalit.  Mereka terpinggirkan dan sering mendapat perlakuan yang diksriminatif. Oleh karena itu upaya untuk  menyingkirkan  ketidaksetaraan  berdasarkan  kasta  membuat  beberapa  raja  dan koloni  Inggris  mengenali  sebagian  besar  populasi  kasta  rendah  dan  populasi  religius yang  terpinggirkan  secara  historis,  serta  secara  tidak  langsung  kasta  sangat mempengaruhi  profil,  loyalitas,  dan  kerja  perwakilan  di  Parlemen  India  (Permatasari Rafiun, 2020).
Ketika perempuan di  India menghadapi  situasi  dimana mereka ingin  bekerja di pemerintahan,  mereka  harus  berunding  dengan  keluarganya.  Akan  lebih  mudah  jika perempuan ini berasal dari elit politik dengan lebih dari satu anggota yang berpartisipasi dalam  politik.  Jika  perempuan  itu  sudah  aktif  dalam  kehidupan  politik  sebelum menikah,  ia  bisa  menghadapi  tekanan  luar  biasa  dari  keluarga  suaminya  agar  sesuai dengan peran tradisional yang memungkinkan sedikit ruang untuk mengejar karir politik yang  aktif,  sehingga  pilihan  terberatnya  antara  memilih  keluarga  dengan  keluar  dari politik atau meninggalkan keluarga untuk mengejar masa depan yang tidak pasti dalam politik.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  kurangnya  dukungan  keluarga  dan  stigma
perceraian merupakan kelemahan yang jelas bagi wanita dalam politik (Permataningtyas, 2021).
Mayawati Kunari adalah seorang perempuan Dalit berasal dari Uttar Pradesh. Ia merupakan  seorang  pengagum  Ambedkar  yang  kemudian  menjadi  dorongan  untuk melawan sistem kasta. Setiap tanggal 14 April, Ia dan keluarganya pergi ke Delhi untuk merayakan Ambedkar Jayanti. Perayaan ini dipandang sebagai proses 'mobilisasi sosial' bagi  masyarakat  Dalit,  sehingga  mendorong  kesadaran  akan  hak  seseorang  di  bawah konstitusi  yang  membuka  jalan  bagi  mobilisasi  dan  kebangkitan  politik.  Kemudian, Mayawati  terlibat  kedalam  politik  Dalit  yang  radikal.  Ia  termasuk  kedalamgenerasi ketujuh  puluhan  wanita  Dalit  muda,  perkotaan,  berpendidikan,  yang  merasa  terganggu dengan  pengkhianatan  bersejarah  tentang  kasta  mereka  oleh  Partai  Kongres.  Peran Mayawati  sebagai  citra  politik  Dalit,  tetap  saja  harus  melawan  berbagai  bentuk “penindasan ganda” yaitu kasta dan gender. Hal ini dibuktikan ketika Perdana Menteri dari  Dalit  akan  memiliki  dampak  besar  pada  skenario  politik  nasional  dan  melibatkan kaum  Dalit  ke  dalam  arus  utama  sosial.  Wilayah  Uttar  Pradesh  kemudian  menjadi laboratorium politik karena wilayah ini dipandang sebagai mikrokosmos India.
Selain  itu,  Mayawati  Kunari  muncul  sebagai  sosok  perempuan  dari  kelompok kasta  minoritas,  yaitu  Dalit  yang  kemudian  mampu  membuktikan  bahwa  perempuan- perempuan  di  India  menjadi  anggota  parlemen.  Keinginan  Mayawati  untuk memperjuangkan  partisipasi  politik  perempuan  Dalit  ini  berangkat  dari  konsep  bias gender yang mengakar kuat di India, dimana laki-laki adalah sosok individu yang kuat dan  mampu  mengerjakan  segala  sesuatu  dengan  baik,  sedangkan  perempuan  hanyalah individu  yang  lemah  dan  identik  dengan  pekerjaan  rumah  untuk  mengurus  anak, keluarga,  dan  mebahagiakan  suami.  Konteks  tersebut  tidak  hanya  dirasakan  oleh perempuan  Dalit  saja  melainkan  perempuan  dari  kasta  yang  lebih  tinggi  dan berpendidikan  juga  merasakan  hal  yang  sama.  Namun  yang  membedakan  dengan perempuan  Dalit  adalah  kasta  terendah  yang  terpinggirkan,  sehingga  perhatian pemerintah dari segi pendidikan pun sangat minim. Hal tersebutlah yang mengakibatkan tingkat  iliterasi  perempuan  Dalit  cukup  tinggi  dan  mengakibatkan  mereka  “buta” terhadap politik.
Terpilihnya  Mayawati  di  parlemen  kemudian  langsung  mengupayakan  berbagai usaha  untuk  membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  perempuan  Dalit  di  pemerintahan  dan membantu program desa. Hal tersebut sesuai dengan konsep bias gender dalam institusi ekonomi yaitu lapangan pekerjaan yang mana antara perempuan dan laki-laki dibedakan dari  segi  pekerjaannya.  Mayawati  ingin  menghapuskan  diskriminasi  patriarkal  dalam konsep  bias  gender  yang  menyatakan  bahwa  perempuan  hanya  memiliki  lapangan pekerjaan yang sangat minim dan monoton, yaitu rumah tangga, sedangkan laki-laki lah yang bekerja pada perusahaan. Oleh karena itu, Mayawati membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan Dalit dan minoritas di India. Hal tersebut secara tidak langsung mampu mematahkan  sentimen  negatif  kaum  laki-laki  di  India  bahwa  perempuan  dapat dipercaya untuk bekerja di parlemen meskipun di satu sisi mereka juga harus mengurus rumah  tangganya.  Pernyataan  tersebut  sebenarnya  masih  belum  bisa  direalisasikan
seutuhnya,  karena  India  masih  terbentur  dengan  budaya  dan  adat  istiadat.  Sehingga, peran  perempuan  untuk  terjun  dalam  politik  masih  terus  diusahakan  agar  partisipasi politik  perempuan  meningkat  dan  tidak  ada  lagi  budaya  patriarki  yang  melekat  dalam kehidupan sehari-hari masyarakat India.

## Kesimpulan
India merupakan negara Demokrasi  terbesar di  dunia sebagai  negara  yang relatif otonom  dan  perekonomian  yang  sangat  maju.  Jika  diitinjau  dari  politik  dan pemerintahannya, India masih kurang terbuka dengan kehadiran perempuan di parlemen sebagai  representasi  masyarakatnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  budaya  patriarki  yang masih  melekat  dalam  kehidupan  sehai-hari  yang  kemudian  berimbas  pada  dunia perpolitikan  India.  Oleh  sebab  itu,  muncul  sosok  perempuan  yang  memiliki  tujuan mulia  setelah  terpilihnya  Ia  di  parlemen.  Uniknya  adalah  kemunculan  Mayawati  ini bukanlah  perempuan  yang  berasal  dari  kasta  tetinggi  melainkan  kasta  terendah,  yaitu Dalit. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik Dalit di India sudah cukup tinggi, walaupun  budaya  dan  adat  istiadat  masih  membatasi  peran  perempuan  untuk  terjun dalam  politik.  Namun,  kehadiran  Mayawati  sudah  membuka  jalan  bagi  perempuan untuk bekerja di parlemen dan memperjuangkan perempuan dari diskriminasi politik di India.
Biblaiografi
Agustin,  Maya  Nur.  (2016).  Partisipasi  Fatayat  Nahdlatul  Ulama  Sidoarjo  Dalam Pendidikan Politik Bagi  Perempuan. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan , 3 (4). https://doi.org/10.26740/kmkn.v3n4.p%25p
Alam, G. M. Monirul, Alam, Khorshed, & Mushtaq, Shahbaz. (2017). Climate change perceptions  and  local  adaptation  strategies  of  hazard-prone  rural  households  in Bangladesh. Climate Risk Management , 17 , 52–63.
Astuti,  Pudji,  Afandi,  Muhammad  Arif,  &  Listuani,  R.  H.  (2019).  Kajian  Peran  dan Partisipasi  Politik  Perempuan  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Jawa  Timur. Jurnal Litbang Kebijakan. Surabaya: Cakrawala , 13 (2), 1–24.
Athahirah,  Astika  Ummy,  &  Nurdin,  Nurliah.  (2022). Hak  Asasi  Manusia  (HAM), Gender dan Demokrasi: sebuah tinjauan teoritis dan praktis . CV. Sketsa Media.
Davis, Alan L., Carcillo, Joseph A., Aneja, Rajesh K., Deymann, Andreas J., Lin, John C.,  Nguyen,  Trung  C.,  Okhuysen-Cawley,  Regina  S.,  Relvas,  Monica  S., Rozenfeld,  Ranna  A.,  &  Skippen,  Peter  W.  (2017).  The  American  College  of Critical  Care  Medicine  clinical  practice  parameters  for  hemodynamic  support  of pediatric  and  neonatal  septic  shock:  executive  summary. Pediatric  Critical  Care Medicine:  A  Journal  of  the  Society  of  Critical  Care  Medicine  and  the  World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies , 18 (9), 884.
Huda,  H.  M.  Dimyati,  &  Dodi,  Limas.  (2020). Rethinking  Peran  Perempuan  dan Keadilan  Gender:  Sebuah  Konstruksi  Metodologis  Berbasis  Sejarah  dan Perkembangan Sosial Budaya . CV Cendekia Press.
Maulana,  I.  Putu  Ari  Putra,  &  Putra,  Ida  Bagus  Gede  Dharma.  (2021).  Metafora konseptual  kasta  dalam  masyarakat  Bali:  Kajian  linguistik  kognitif. PRASI , 16 (02), 92–104.
Pahlevi,  Farida  Sekti.  (2018).  Peran  Kesenian  Tradisional  Dongkrek  Sebagai  Media Pendidikan  Nilai  Moral. Jurnal  Ibriez:  Jurnal  Kependidikan  Dasar  Islam Berbasis Sains , 3 (2), 221–234.
Permataningtyas,  Winny.  (2021).  Korupsi  dan  Ketidaksetaraan  Gender  sebagai Tantangan  Utama  Good  Governance  di  India. Academia  Praja:  Jurnal  Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik , 4 (1), 134–153.
Permatasari  Rafiun,  Indah.  (2020). Pengaruh  CARE  India  Dalam  Upaya  Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender di India . Universitas Bosowa.
Rokhmansyah,  Alfian.  (2016). Pengantar  gender  dan  feminisme:  Pemahaman  awal kritik sastra feminisme . Garudhawaca.
Wahyudi,  Very.  (2018).  Peran  Politik  Perempuan  dalam  Persfektif  Gender. Politea:
Jurnal Politik Islam , 1 (1), 63–83. https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813
Wibowo,  Kunto  Adi,  Rahmawan,  Detta,  &  Syafaat,  Azman  Hamdika.  (2020).  Efikasi politik dan jenjang partisipasi politik pemilih pemula. Jurnal Kajian Komunikasi ,
8 (2), 152–165. https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26433
Zuhri, Saifuddin, & Amalia, Diana. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. Murabbi , 5 (1).