Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 8-13| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PELAKSANAAN INVESTASI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA PERTANIAN DI KABUPATEN BULELENG
I Gusti Made Ngurah Bagus Andre Wedananta, I Nyoman Putu Budiartha, Putu Ayu Sriasih Wesna Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Salah satu daerah yang tengah melaksanakan pembangunan di Indonesia ialah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Pembangunan  daerah  ini  dititikberatkan  pada  pengembangan  bidang  ekonomi  dengan  prioritas  yaitu  pada pembangunan  sektor  pertanian  dalam  arti  luas  yang  ditunjang  oleh  pembangunan  sektor  pariwisata.  Salah  satu bagian dari pembangunan sektor pertanian tersebut adalah pengembangan kawasan budidaya pertanian dalam arti luas  dengan  dukungan  dana  yang  berasal  dari  penanaman  modal.  Sayangnya,  pada  kenyataan,  pengembangan kawasan budidaya pertanian tersebut terlihat belum berjalan seperti yang diharapkan. Kajian ini mengalamatkan dua  permasalahan  terkait  pembangunan  ini.  Yang  pertama  ialah  terkait  dengan  apakah  perangkat  peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor pembangunan sudah cukup mampu menarik minat para investor dalam upaya mengembangkan kawasan budidaya pertanian di kawasan Kabupaten Buleleng, dan yang kedua ialah terkait dengan sejauhmana  proses  pelaksanaan  dan  pembangunan  kawasan  budidaya  pertanian  di  Kabupaten  Buleleng  serta hambatan yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, kajian ini dilakukan menggunakan desain dan metode penelitian normatif dan penelitian hukum empiris dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan  konseptual.  Hasil  analisis  data  menunjukkan  perangkat  peraturan  perundang-undangan  mempunyai power  cukup  untuk  menunjang  pengembangan  kawasan  budidaya  pertanian  di  Kabupaten  Buleleng,  dan pelaksanaan  pembangunan  kawasan  pertanian  dalam  arti  luas  sudah  dilaksanakan,  dan  bahkan  hasilnya  sudah dirasakan dan dinikmati masyarakat. Salah satu faktor hambatan yang ditemukan ialah terjadinya alih fungsi lahan seiring  evolusi  dan  revolusi  dalam  hidup  manusia.  Perhatian  dan  campur  tangan  berbagai  pihak  dalam  upaya pembangunan dan pengembangan kawasan di Kabupaten Buleleng masih sangat diperlukan.
Kata Kunci: Budidaya Pertanian; Kawasan; Pengembangan; Penanaman Modal

## Abstract
One area carrying out development in Indonesia is Buleleng Sub-district in the Province of Bali.  The development of the region is merely focused on developing the economic sector with priority on the agricultural sector expansion in a broad sense which is supported by the development of the tourism sector. One part of the agricultural sector development is the agricultural cultivation areas in the broadest sense with the support of funds from investment. Unfortunately,  in  reality,  the  development  of  this  cultivation  does  not  seem  to  have  proceeded  as  expected. Therefore, this  study addresses two issues related to this development. The first  is  whether or not the laws and regulations governing the development have been sufficiently capable of attracting the interest of investors in efforts to develop agricultural cultivation areas in the region of Buleleng, and the second is the extent to which the process of  implementation  of  the  development  of  agricultural  area  cultivation  in  Buleleng  area  has  reached  as  well  as obstacles  encountered.  To  achieve  these  objectives,  this  study  was  conducted  using  the  design  and  method  of normative research and empirical legal research and also used statutory and conceptual approaches. The results of  show  the  set  of  laws  and  regulations  have  the  sufficient  power  to  support  the  development  of  agricultural cultivation in the area, and the implementation of agricultural development in a broad sense has been carried out, and even the results have been felt and enjoyed by the community. One leading obstacle factor found is conversion of  land  functions  along  with  evolution  and  revolution  in  human  life.  The  attention  and  intervention  of  various parties in the efforts to develop and extend the areas in Buleleng Sub-district is still crucially necessary.
Keywords: Agricultural Cultivation; Region; Development; Investment

## I. PENDAHULUAN
Mewujudkan tujuan nasional dapat dilaksanakan melalui pembangunan di segala bidang kehidupan yang dilangsungkan  secara  berkelanjutan.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  dalam  UU  No.  10  Tahun  1998 tentang Perbankan dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut senantiasa harus memperhatikan keserasian serta  peningkatan di bidang ekonomi dan keuangan. Dalam upaya peningkatan ekonomi, perlu adanya suatu program yang dapat meningkatan taraf hidup masyarakat (Tulusan  &  Londa,  2014; Ciolac  et  al.,  2019; Beeton,  2006), salah satu dari program tersebut  adalah sektor  pertanian  dalam  arti  luas,  mengingat  masyarakat  Indonesia  adalah masyarakat agraris, seperti tercantum  dalam  Klausul  Menimbang  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria huruf a yang menyatakan “bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris...”
Provinsi  Bali,  sebagai  daerah  otonom  yang  berada  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI),  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  sedang  giat  melaksanakan  pembangunan  di segala bidang dkk., 2019), yang dititikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas pada Pembangunan Sektor Pertanian dalam arti luas dan Sektor Pariwisata. Pelaksanaan pembangunan Provinsi Bali mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang diatur dalam PERDA No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025, dibagi menjadi 4 (empat) wilayah pembangunan (WP), yaitu; 1) Wilayah Pembangunan Bali  Timur  (WPBT)  meliputi  Kabupaten-kabupaten Karangasem, Klungkung dan Bangli; 2) Wilayah Pembangunan Bali  Selatan  (WPBS)  meliputi  Kota  Denpasar,  Kabupaten-kabupaten  Badung,  Gianyar dan  Tabanan;  3)  Wilayah  Pembangunan  Bali  Utara  (WPBU)  meliputi  Kabupaten  Buleleng;  dan  4) Wilayah  Pembangunan  Bali  Barat  (WPBB)  meliputi  Kabupaten  Jembrana.  Adanya  ketimpangan kemajuan antar wilayah dalam kemajuan pembangunan yang sedang dilaksanakan dikarenakan WPBS merupakan  wilayah  yang  jauh  lebih  berkembang  dibandingkan  dengan  Wilayah  Pembangunan  (WP) lain.  WPBS  dari  sisi  perkotaan  merupakan  penyumbang  terbesar  Pendapatan  Daerah  Regional  Bruto (PDRB)  yakni  sebesar  67  %  (Kantor  Perwakilan  Bank  Indonesia  Provinsi  Bali,  2019;  Kementerian PPN/Bappenas, 2018).
Demikian  juga  dalam  hal  penanaman  modal  dewasa  ini,  kegiatan  pembangunan  terutama  yang dibiayai  dari  penanam  modal,  investasi  baik  PMDN  (Penanam  Modal  dalam  Negeri)  maupun  PMA (Penanam  Modal  Asing),  lebih  banyak  berlokasi  di WPBS.  Amino investor lebih banyak  investasi  di WPBS  terutama  Kota  Denpasar,  Kabupaten  Badung,  dan  Kabupaten  Gianyar  (Yudyawati  &  Koman, 2015).  Sedangkan  pemerintah  daerah  menginginkan  adanya  keseimbangan  pembangunan  di  seluruh wilayah Bali, termasuk dalam menerima investasi baik dari PMDN maupun PMA.
Kabupaten  Buleleng  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang sektor  pembangunannya  bersumber dari dana investasi yang tidak sesuai dengan harapan (BAPPEDA Buleleng, 2015; Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, 2019). Kajian dalam tulisan ini menekankan pada pembangunan sektor pertanian sebagai salah satu sektor penting yang perlu terus dikembangkan sebagai wilayah  yang  terluas di  Provinsi  Bali  dengan  potensi  pertanian  yang  beraneka ragam, namun masih perlu ditingkatkan. Peningkatan  sektor  pertanian  ini  masih  mengalami  banyak  kendala,  di  antaranya  ialah  dalam  hal pembiayaan.  Sehingga  diperlukan  adanya  sumber  pembiayaan  terutama  yang  berasal  dari  penanam modal (investasi) baik PMDN maupun PMA.
Kabupaten  Buleleng  memiliki  potensi  pertanian  dalam  arti  luas  dan  pariwisata  yang  potensial, namun  potensi  tersebut  belum  dapat  dikembangkan  secara  maksimal  karena  dana  investasi  sebagai sumber pembiayaan yang menjadi kendala hingga saat ini (Beeton, 2006). Selama dasa warsa ini sektor pertanian  dalam  arti  luas  seperi  pertanian  tanaman  pangan,  perkebunan,  perternakan,  dan  perikanan, termasuk juga sektor pariwisata masih di danai atau dananya diperoleh dari masyarakat. Suatu kawasan dibutuhkan untuk mewujudkan tercapainya sektor pertanian yang maju dan tangguh (Praktiknya, 2007), sebagai tempat pemusatan kegiatan pertanian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan oleh perusahaan yang mengelola pertanian yang memiliki izin yang diprasyaratkan. Berdasarkan atas ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan berlakunya otonomi daerah pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang memungkinkan lokasi-lokasi yang menjadi objek pengembangan wilayah pertanian dapat dialokasikan dari dana investasi.
Atas dasar latar belakang di atas, kajain ini menelaah dua jenis masalah: 1) Apakah  perangkat peraturan  perundang-undangan  sudah  efektif  untuk pengembangan budidaya pertanian dalam menarik
minat investor  di Kabupaten Buleleng? 2) Bagaimana    hambatan    pelaksanaan    investasi     dalam pembangunan kawasan budidaya pertanian di Kabupaten Buleleng. Setiap kegiatan sudah tentu memiliki tujuan  yang  ingin  di  capai,  demikian  juga  penelitian  ini  memiliki  tujuan  yang  ingin  di  capai  untuk mengetahui  perangkat  peraturan  perundang-undang  dalam  melaksanakan  pengembangan  kawasan budidaya  pertanian  di  Kabupaten  Buleleng  dan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  dan  pembangunan kawasan  budidaya  di wilayah tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Jenis  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  dengan melaksanakan  pengkajiannya  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  dari  literatur  dan  merupakan  suatu proses untuk menemukan aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  dan  juga  ketetapan  hukum  dalam pelaksanaa pengembangan kawasan budidaya pertanian    menggunakan    modal    yang bersumber dari penanam modal.

## Sumber Data
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan.  Sedangkan  yang  dimaksud  data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang- undangan dan dokumen hukum, dan data yang bersumber pada bahan hukum sekunder terdiri dari buku- buku ilmiah dan tulisan-tulisan hukum (Yudyawati & Koman, 2015).
1.   Data Primer
Bahan  hukum  primer adalah  data  yang  bersumber  dari  penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama  di  lapangan  baik  dari  responden  maupun  informan (Pedoman  Penulisan  Usulan  Penelitian  Tesis  Program  Studi  Megister  Hukum  Universitas Udayana:39). Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.
2.   Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  dihimpun  peneliti  dari  kepustakaan  ( library  reseach ).  Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, KUH Prdt, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 25 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder berupa literatur terkait masalah yang diteliti.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu dengan cara mengadakan wawancara  ( interview )  dengan  para  responden  atau  informan.  Dalam  mendapatkan  data  yang diperlukan, dgunakan metode  wawancara  bebas  terpimpin  yang  bersifat  komprehensif (mendalam)  ( A s h s h o f a ,   2 0 0 4 ) ,  sesuai  bahasapenulis  tentang  pengembangan  budidaya  pertanian sebagai upaya peningkatan penanaman modal.

## Analisis
Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data tersebut akan diolah dan dianalisis  dengan menggunakan  metode  pengolahan data secara sistematis, yaitu dengan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan iduktif. Proses penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perangkat Peraturan Perundang-Undangan dalam Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian Sebagian  besar  pekerjaan yang  digeluti  masyarakat  Buleleng bergerak di sektor pertanian  dalam  arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perternakan, dan perikanan) sehingga Kabupaten Buleleng disebut  sebagai  daerah  agraris  (BAPPEDA  Buleleng,  2015).  Istilah  agraris  sering  dikaitkan  dengan corak kehidupan masyarakat atau bangsa, seperti halnya Indonesia sebagai negara agraris, yaitu suatu bangsa  yang  besar  populasi  masyarakatnya  hidup  dari  bercocok  tanam  (bertani)  atau  sebagian penghasilan masyarakatnya diperoleh dari sektor pertanian .
UU No. 5 Tahun 1960 pada Konsideran Menimbang huruf a dijelaskan “bahwa Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama bercorak agraris,
bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.”
Sektor  pertanian  dalam arti  luas  berkaitan  erat dengan  bumi,  air,  ruang  angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memiliki korelasi dengan skripsi ini, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang berada pada wilayah Kabupaten Buleleng. Agar dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng maka wilayah- wilayah terkait sektor budidaya pertanian harus dikembangkan. Sehingga memerlukan pengaturan dalam pemanfaatannya. UUPA memiliki keterkaitan yang erat dengan UU No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Ruang,  seperti  halnya  termuat  dalam  Pasal  1  angka  1  yang  membagi  ruang  atas  beberapa  wilayah, meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara (Santoso, 1991).
Masyarakat Buleleng secara mandiri telah mengusahakan sektor pertanian dalam arti luas   tentu dengan  sekala  yang  kecil  di  masing-masing  tempat  tinggalnya  (Sutawa,  2012;  Statistik  Kabupaten Buleleng,  2018).  Upaya  untuk  memberikan  hasil  yang  lebih  memadai,  maka  perlu  campur  tangan Pemerintah  Daerah,  sebagai  upaya  pengembangan,  dengan  dimungkinkan  pemanfaatan  teknologi (teknologi  tepat  guna)  (Patera  dkk.,  2015).  Campur  tangan  terebut  terkait  pengembangan  kawasan budidaya pertanian sehingga memberikan manfaat  atau nilai tambah ( valued added ) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karenanya dibutuhkan penanam modal atau investor baik nasional maupun asing agar mau menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Maka perlu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat  memikat  investor,  salah  satu  upaya  yang  dapat  dilaksanakan  dengan  memberikan  kemudahan kepada investor dengan upaya menyediakan lokasi budidaya yang siap pakai, meliputi lahan yang siap, adanya jaminan hak atas tanah, tersedianya sarana dan prasarana, kemudahan dalam memperoleh izin. Disamping itu diperlukan suasana atau keadaan yang kondusif, sehingga faktor kenyamanan, keamanan, dan ketentraman bagi investor mutlak diperuntukan.
Adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat memberikan kesempatan bagi Pemerintah  Daerah  untuk  menyediakan  lokasi  kawasan  budidaya    pertanian  yang  dapat    digunakan sebagai sarana  untuk  memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal di daerahnya. Pada  Pasal  176  menyatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah  dalam  meningkatkan  perekonomian  dapat memberikan  insentif  dan/atau  kemudahan  kepada  masyarakat  atau  investor  (Statistik  Kabupaten Buleleng, 2018). Adanya investor dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah. Jika halnya Kabupaten Buleleng dapat memberikan kemudahan dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan investor, maka akan memberikan peluang bagi Kabupaten Buleleng untuk unggul dalam memikat investor, dan berimbas  pada  sumber  pendapatan  daerah  yang  dapat  ditingkatkan  sehingga  mencapai  kemandirian daerah.

## Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Budidaya Pertanian di Kabupaten Buleleng
Pemerintah telah mengeluarkan regulasi berupa undang-undang, yaitu UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, adanya tuntutan reformasi menjadikan UU No. 12 Tahun 1992 digantikan oleh UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Tujuan sistem budidaya berkelanjutan  untuk  meningkatkan  penganekaragaman  hasil  pertanian,  guna  memenuhi  kebutuhan pangan,  sandang,  papan,  kesehatan,  industri  dalam  negeri,  dan  memperbesar  ekspor,  meningkatan pendapatan dan taraf hidup petani serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
Sistem budidaya berkelanjutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya dukung ekosistem, mitigasi  dan  adabtasi  perubahan  iklim,  serta  kelestarian  lingkungan  demi  upaya  mewujudkan  sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh dan berkelanjutan (Sutawa, 2012; Januarsa & Luthfi, 2017) Teori ekstensifikasi  dan  intensifikasi  perlu  di  implementasikan  dalam  penyelenggaraan  budadaya  ini. ekstensifikasi  dimaksudkan  untuk  memperluas  areal atau lahan budidaya, di mana hal ini sulit untuk diterapkan karena lahan yang sudah ada tidak mungkin bertambah, justru semakin tergerus (berkurang) karena  berbagai  faktor.  Sedangkan  intensifikasi  diarahkan  pada  intensifikasi  usaha  budidaya  dengan menerapkan teknologi tepat guna, sebagai rencana perolehan panen budidaya pertanian dapat meningkat dan berkelanjutan.
Berbagai hambatan ditemui dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan budidaya pertanian, diantaranya :

## 1) Penambahan luasan kawasan
Kawasan  yang  dimaksud  adalah  areal  yang  akan  dipergunakan  untuk  penyelenggaraan  budidaya pertanian dalam arti luas. Penembahan luasan kawasan berarti mengalokasikan wilayah lain untuk dapat dipergunakan sebagai  wilayah budidaya. Karena  sulit  dan terkendalanya penambahan luasan kawasan, solusi  yang  dapat  dilaksanakan  dengan  intensifikasi  dalam  pengelolaan  lahan  budidaya,  dengan diterapkannya  teknologi  pertanian  tepat  guna,  mulai  dari  pengelolaan  tanah,  penyiapan  bibit/benih, pemupukan, pelaksanaan panen, dan pemasaran.
2) Penjagaan kelestarian lingkungan
Lahan yang memadai dibutuhkan dalam penyelenggaran budidaya pertanian, sehingga perlu ada yang dikorbankan termasuk kelestarian lingkungan, awal mulanya hijau pepohonan akibat dari pembabatan berubah fungsi sebagai lahan untuk ditanami tanaman pertanian yang dibudidayakan.
3) Terjadinya alih fungsi lahan
Kawasan budidaya pertananian tidak dapat dikembangkan dan ditambah luasnya, akan tetapi luasnya semakin  berkurang akibat pembanguan.  Sehingga  terjadi  alih  fungsi  lahan  yang  pada  awalnya  lahan pertanian,  berubah  menjadi  perumahan  dan  perkantoran,  alih  fungsi  lahan  disebabkan  pertambahan jumlah penduduk yang tinggi.
4) Dukungan sumber daya alam
Sumber air merupakan komuditi yang penting dalam penyelenggaran budidaya pertanian, namun setiap wilayah yang berada pada Kabupaten Buleleng tidak seluruhnya di aliri oleh sumber air yang memadai dan mencukupi kebutuhan dan keseterdiaan sepanjang tahun.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pelaksanaan pengembangan kawasan pertanian sudah didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033. Masih  adanya hambatan yang menjadi kendala proses pembangunan berkelanjutan, berupa luasan kawasan budidaya pertanian, pemeliharaan  kelestarian  lingkungan,  terjadinya  alih  fungsi  lahan,  dan  sumber  daya  alam  terkait penyediaan sumbar daya air yang berkecukupan.

## 2. Saran
Untuk  meningkatan  hasil  dan  daya  guna  kawasan  budidaya  pertanian  di Kabupaten  Buleleng, disarankan  hal-hal  beberapa  hal.  Pertama,  penyelenggaraan  atau  pemeliharaan  kawasan  lingkungan wajib  mendapatkan  perhatian  penuh  dari  pemerintah  daerah  maupun  masyarakat,  oleh  karena kelestarian  lingkungan  merupakan  prasyarat  pembangunan  kawasan  budidaya  pertanian;  kedua, Partisipasi  masyarakat  juga  merupakan  faktor  terpenting  dalam  keberhasilan  pembangunan  kawasan budidaya pertanian; dan ketiga Upaya menarik minat investor harus terus digalangkan dengan berbagai cara  agar dapat memberikan penyediaan dana, bantuan menejemen, dan pengembangan SDM secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashshofa, B. (2004). Metode Penelitian Hukum . Rineka Cipta. BAPPEDA Buleleng. (2015). Profil Investasi Kabupaten Buleleng . Beeton,  S.  (2006).  Community  Development  through  Tourism.  In Community  Development  through Tourism (Issue January). Landlinks Press. https://doi.org/10.1071/9780643093881
Ciolac, R., Adamov, T., Iancu, T., Popescu, G., Lile, R., Rujescu, C., & Marin, D. (2019). Agritourism- A Sustainable Development Factor for Improving the “Health” of Rural Settlements. Case Study Apuseni Mountains area. Sustainability (Switzerland) , 11 (5). https://doi.org/10.3390/su11051467 Januarsa, I. N., & Luthfi, O. M. (2017). Community Based Coastal Conservation in Buleleng. ECSOFiM: Economic and Social of Fisheries and Marine Journal , 04 (02), 166–173.
Kantor  Perwakilan  Bank  Indonesia  Provinsi  Bali.  (2019). Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan  Regional Provinsi Bali . Bank Indonesia.
Kementerian  PPN/Bappenas.  (2018).  Perkembangan  Ekonomi  Indonesia  dan  Dunia.  In Journal  of Petrology (Vol.  2,  Issue  1).  Kedeputian  Bidang  Ekonomi  Kementerian  PPN/Bappenas.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Patera, I. M., Sukarsa, M., & Wiranatha, A. . S. (2015). Effect of Tourism and Economic Performance on Poverty in Bali. International Journal of Multidisciplinary Educational Research , 4 (12), 17–53. https://doi.org/10.4324/9781351169448-2
Praktiknya.  (2007). Pengembangan  Kawasan  Industri  Dalam  Meningkatkan  Investasi .  Universitas Diponegoro.
Santoso, U. (1991). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah . Predana Media.
Statistik Kabupaten Buleleng. (2018). Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Buleleng. In Singa Ambara Raja (Vol. 53, Issue 9). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable  Tourism  Development. Procedia  Economics  and  Finance , 4 (Icsmed),  413–422. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00356-5
Tulusan,  F.  M.  G.,  &  Londa,  V.  Y.  (2014).  Peningkatan  Pendapatan  Masyarakat  Melalui  Program Pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum , 1 (1), 92–105.
Yudyawati, A., & Koman, L. (2015). Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2009 terhadap Penanam Modal di Bali . Universitas Warmadewa.
Yuendini, E. P., Rachmi, I. N., Nurul, N., Puspitasari, A., & Harini, R. (2019). Analisis Potensi Ekonomi Sektor Pertanian dan Sektor Pariwisata di Provinsi Bali Menggunakan Teknik Analisis Regional. Jurnal Geografi , 16 (2), 128–136. https://doi.org/10.15294/jg.v16i2.20831