Syntax Idea: P–ISSN: 2684-6853 E-ISSN: 2684-883X Vol. 2, No. 4 April 2020
BADAN  HUKUM  PERSEROAN  DITINJAU  MENURUT  UNDANG-UNDANG PERSEROAN  TERBATAS  (UUPT)  DAN  NIEUW  BURGERLIJK  WETBOEK (NBW) DI ERA BISNIS DIGITAL

## Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam LPPM (STEI LPPM) Padalarang Email: ritanurnaningsih@gmail.com dan legalhescampus@gmail.com

## Abstrak
Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), sebagai satu diantara pilar pembangunan perekonomian  nasional  harus  diberikan  landasan  hukum  legalitas  pendiriannya. Diharapkan berimplikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan nasional, serta memacu  bergerak  positifnya  dunia  usaha  yang  dapat  mendongkrak  tingkat kehidupan  masyarakat.  Metode  penulisan  makalah  ini,  mempergunakan  metode penulisan  secara  normative,  dimana  data-data  empirik  sebagai  faktor  pendukung dan  dianalisa  secara  yuridis  dari  regulasi  yang  ada  di  Indonesia  dan  dikaitkan dengan perkembangan NBW Belanda sebagai studi komparatif. Penulisan makalah ini,  untuk  menelaah  badan  hukum  perseroan  terbatas  (PT)  menjadi  badan  hukum perseroan  dengan  berbasis  pada  modal  para  pemegang  saham  dengan  batas ketentuan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  regulasi  Pemerintah  Indonesia  yakni Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  Perihal  Perseroan  Terbatas  dan  regulasi terkait  lainnya.  Sedangkan  untuk  badan  hukum  usaha  diuar  PT,  mengenai katentuan  batas  nominal  modal,  hanya  diperjanjikan  oleh  para  pesero  sebagai pemegang saham. Potret legalitas perseroan di Indonesia, tentunya mengacu pada UUPT,  adapun  ketentuan  yang  ditetapkan  didalam  Nieuw  Burgerlijk  Wetboek (NBW)  hanya  sebatas  studi  komparatif  saja.  Proses  legalitas  badan  usaha  di Indonesia,  sudah  jauh  mengalami  kemajuan  dimulai  sejak  tahun  2007  dan  2015. Kini, di era digital antara Pemerintah pusat dan daerah, mengenai proses legalitas badan  hukum  sudah  bisa  diakses  secara  online  yaitu  melalui  Online  Single Submission  (OSS)  yang  teritegrasi  dengan  dinas  Penerapan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota. Menelaah KUH Perdata (BW) sebagai hukum  warisan  kolonial,  Indonesia  masih  tetap  mengacu  pada  BW  dan  KUHD untuk mengatur badan hukum. Padahal sejak tahun 1992 di Belanda sendiri telah melakukan  berbagai  perubahan  hukum  yang  jauh  lebih  maju,  hal  ini  ditandai dengan  adanya  NBW  sebagai  reformasi hukum  acara  kebaruan yang  diterapakan oleh  Belanda  dalam  mengikuti  perkembangan  dunia  usaha,  khususnya  di  benua Eropa.
Kata kunci : Badan Hukum, UUPT, NBW, Bisnis Digital

## Pendahuluan
Badan atau organisasi usaha yang kokoh adalah turut mendukung dalam rangka mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  perekonomian  nasional  yang  digelar  atas dasar  demokrasi  ekonomi  sebagai  prinsip  kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan,
berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  mandiri,  dan  dengan  menjaga  keseimbangan kemajuan.
Badan  usaha  yang  survive  dapat  meningkatkan  pembangunan  perekonomian nasional,  juga  memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  dunia  usaha  dalam  menghadapi perkembangan  perekonomian  dunia,  era  revolusi  industri,  dan  kemajuan  teknologi informasi, perlu mengacu pada regulasi yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT) yang bisa menjamin terlaksananya iklim dunia usaha yang tertib dan legal.
Perseroan  Terbatas  sebagai  satu  diantara  pilar  pembangunan  perekonomian nasional  memerlukan  landasan  hukum  dalam  hal  prosedur  pendiriannya  untuk  lebih memacu dunia usaha dan pembangunan nasional yang tersusun menjadi usaha bersama berasaskan  kekeluargaan  (Konsideran  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Perihal Perseroan Terbatas (UUPT).
Berdasarkan  motivasi  tersebut,  perihal  mendirikan  perusahaan  dalam  bentuk Perseroan  Terbatas  (PT)  diperlukan  suatu  proses  atau  tahapan  yang  harus  ditempuh. Apabila semua tahapan sebagaimana ketentuan tentang PT tersebut sudah dilalui, maka barulah  PT  tersebut  berdiri  dan  memperoleh  status  sebagai  Badan  Hukum  yang  sah sepadan  didalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Dalam  hal  ini,  penulis mencoba  mengetengahkan  materi  dengan  permasalahan  berikut  :  Bagaimanakah tinjauan  Perseroan  Terbatas  (PT)  menjadi  badan  hukum  perseroan  modal?  Dan Bagaimanakah potret legalitas PT berdasarkan UUPT  serta Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)?

## Metode Penelitian
Berdasarkan  uraian  identifikasi  permasalahan  sebagaimana  disebutkan  diatas, penulis  membahas  penelitian  hukum  secara  normatif  dengan  studi  kepustakaan  serta regulasi yang sah di Indonesia. Metode penulisan makalah ini, mempergunakan metode penulisan  secara  normatif  dengan  memerhatikan  data-data  empirik  sebagai  faktor pendukung yang dipaparkan secara yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang- undangan yang sah di Indonesia (Soemitro, 1990).

## Hasil dan Pembahasan
Perkembangan  Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  (PT),  menjadi  satu  diantara pilar pembangunan perekonomian nasional yang memerlukan landasan hukum legalitas. Landasan legalitas sangat berperan dalam yurisdiksi domisili dan kontestasi bisnis di era digital serta meraih pangsa pasar yang lebih mangkus dan sangkil. Secara empirik, hal ini  diharapkan  berimplikasi  terhadap  dunia  usaha  dan  pembangunan  nasional,  serta memacu  bergerak  positifnya  dunia  usaha  yang  dapat  mendongkrak  tingkat  kehidupan masyarakat.

## 1. Perseroan Terbatas (PT)
Perkembangan dunia bisnis kini semakin pesat, para pengusaha memerlukan tempat  dalam  mewujudkan  perbuatan  hukum  serta  bertransaksi.  Sarana  usaha  yang
lebih dominan digunakan yaitu Perseroan Terbatas (PT), sebab mempunyai sifat, ciri khas  serta  keistimewaan  yang  tidak  dipunyai  dalam  bentuk  badan  usaha  lainnya. Dimana  Perseroan  Terbatas  seperti  badan  hukum  yaitu  persekutuan  modal,  berdiri atas dasar perjanjian, melaksanakan aktivitas usaha menggunakan modal dasar yang semuanya  terbagi  dalam  saham  serta  memenuhi  persyaratan  yang  terdapat  didalam Undang-Undang  dengan  tata  pelaksanaannya  (Pasal  1  Ayat  1,  UUPT).  Perseroan Terbatas,  adalah  bentuk  persekutuan  berbadan  hukum,  merupakan  kumpulan modal/saham,  mempunyai  kekayaan  yang  terbagi  atas  kekayaan  para  perseronya, pemegang  saham  mempunyai  tanggung  jawab  yang  terbatas,  berupa  pemisahan fungsi  antar  pemegang  saham  dengan  pengurus  atau  direksi,  mempunyai  komisaris yang merangkap sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Widjaya, n.d.).
Regulasi  Perseroan  Terbatas  sebagaimana  telah  tertuang  didalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1995  Perihal  Perseroan  Terbatas  yang  menggantikan peraturan  perundang-undangan  yang  berasal  dari  zaman  kolonial,  namun  dalam perkembangannya  ketentuan  didalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995  itu dianggap  tidak  lagi  sesuai  kebutuhan  hukum  masyarakat,  dimana  kondisi  ekonomi, politik, serta kemajuan teknologi serta informasi sudah berkembang pesat, khususnya di era globalisasi saat ini. Prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha yang baik menuntut perlunya  penyempurnaan  atau  pembaharuan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1995 Perihal Perseroan Terbatas (PT), kemudian pada tahun 2007 disahkanlah Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  (PT) menggantikan  Undang-Undang  terdahulu,  dengan  maksud  agar  lebih  sesuai  dengan perkembangan  hukum  saat  ini  agar  dapat  mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat (Rambing, 2013).
Subjek  hukum  dan/atau  badan  hukum  adalah  istilah  teknis  yuridis  yaitu segala  pendukung  hak  serta  kewajiban  dalam  bidang  hukum.  Perseroan  Terbatas (PT),  ialah  satu  diantara  badan  hukum  yang  tertuang  di  dalam  UUPT.  Di  dalam UUPT  secara  rinci  tidak  dijelaskan  apa  maksud  dari  badan  hukum  tersebut, sebagaimana termaktub kedalam Pasal 1 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa: “Perseroan Terbatas, berikutnya dikenal dengan Perseroan, merupakan badan hukum yang  disebut  persekutuan  modal,  didirikan  atas  dasar  perjanjian,  melaksanakan aktivitas  usaha  menggunakan  modal  dasar  yang  semuanya  terbagi  kedalam  saham serta  sesuai  persyaratan  yang  ditentukan  didalam  Undang-Undang  ini  beserta peraturan pelaksanaannya.”
Deskripsi perseroan termaktub Pasal 1 huruf  (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Perihal Wajib Daftar Perusahaan, yang meyatakan bahwa:
“Perusahaan  merupakan  setiap  bentuk  badan  usaha  yang  melaksanakan  berbagai kasifikasi  usaha  yang  sifatnya  tetap  serta  terus  menerus  didirikan,  bekerja  serta mempunyai  kedudukan  di  Indonesia  dengan  tujuan  mendapatkan  keuntungan/laba.” Perusahaan harus memperhatikan pendapatan yang diperoleh serta pengeluaran yang
dilakukan selama kegiatan operasi berlangsung  supaya perusahaan bisa memperoleh laba yang diharapkan demi kelangsungan usahanya (Pasca, 2019).
Secara  teoretis,  mengenai  badan  hukum,  hanya  dapat  dianalisa  dari  gejala hukum yakni adanya suatu organisasi yang memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan  orang.  Di  satu  pihak,  hanya  oranglah  yang  bisa  mengatakan  kehendaknya, namun  di  lain  pihak  wajib  diakui  adanya  bentuk  kerjasama  atau  kesatuan  yang memiliki  hak  serta  kewajiban  yang  terpisah  dari  hak  dan  kewajiban  orang  yang melakukan tindakan hukum atas nama kesatuan tersebut (Budiono, 2012).
R.  Ali  Ridho  menjelaskan  tentang  unsur-unsur  suatu  badan  hukum,  dalam hal ini apabila dilihat dari suatu doktrin para ahli hukum hingga kini masih diterima, yaitu:  1.  berupa  harta  kekayaan  yang terpisah;  2. adanya  organisasi  yang  teratur; 3. mempunyai tujuan tertentu; 4. mempunyai kepentingan tersendiri; (Ridho, 1986).
Berpijak dari unsur badan hukum diatas, perlu diingat bahwa dalam proses permohonan  legalitas  perseroan  terbatas,  ketika  akses  secara  online  perihal pengajuan  pesan  nama  perseroan  harus  memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut:  a. ditulis dengan huruf latin; b. tidak digunakan dengan sah seperti Perseroan lain atau berbeda  dengan  pokoknya  terkait  Nama  Perseroan  lain;  c.  tidak  bersisihan  terkait ketertiban  umum  dan/atau  kesusilaan;  d.  tidak  sama  atau  tidak  persis  terkait  nama lembaga  negara,  lembaga  pemerintah,  atau  lembaga  internasional,  apabila memperoleh  ijin  dari  lembaga  yang  berkaitan;  e.  tidak  terdiri  atas  angka  atau rangkaian  angka,  huruf  atau  rangkaian  huruf  yang  tidak  membentuk  kata;  f.  tidak memiliki  arti  atas  Perseroan,  badan  hukum,  atau  persekutuan  perdata;  g.  Bukan hanya  menggunakan  maksud  serta  tujuan  serta  kegiatan  usaha  sebagai  Nama Perseroan;  h.  sesuai  dalam  maksud  serta  tujuan  serta  aktivitas  usaha  Perseroan, dalam hal maksud serta tujuan serta aktivitas usaha akan befungsi seperti bagian dari Nama Perseroan (Pasal 5 ayat (1), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan serta Pemakaian Nama Perseroan Terbatas).
2. Ragam  Perseroan  Terbatas  (PT)  dalam  Perspektif  Regulasi  Indonesia  dan NBW.
Pendirian  PT,  kalau  dilihat  dari  besarnya  modal,  jumlah  para  pemegang saham, serta perolehan sahamnya dapat dibedakan menjadi:
a. PT. Tertutup (Private)/PMDN
Perseroan  terbatas  tertutup  yaitu  perseroan  terbatas  yang  modalnya berasal dari wilayah tertentu seperti pemegang sahamnya hanya dari kerabat serta keluarga saja atau kalangan orang terbatas dimana sahamnya tidak dijual kepada umum/ public (https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas, diunduh tanggal 5 Oktober 2019).
Perihal  modal  perseroan  sebagaimana  diatur  dalam  UUPT  yakni  modal dasar  Perseroan  terbagi  atas  semua  nilai  nominal  saham,  dengan  Modal  Dasar Perseroan  kurang  lebih Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) ,  dan  alokasi modal disetor dan ditempatkan minimal 25% dari modal dasar (Pasal 32 dan Pasal 33 UUPT).
PT. Tertutup yaitu perseroan terbatas yang berdiri dengan tidak bermaksud menjual  sahamnya  kepada  kalayak  umum.  Bentuk  perseroan  terbatas  ini  dikenal sebagai  perseroan  keluarga,  walaupun  pada  kenyataannya  tidak  setiap  PT.  yang tertutup  adalah  PT.  keluarga  dan  tidak  selalu  diantara  pemegang  saham  PT. Tertutup terbatas hanya keluarga.
PT.  Terbuka  yaitu  jenis  perseroan  terbatas  yang  sahamnya  dijual  ke masyarakat  luas  melalui  bursa,  sebagai  cara  pemupukan  modal  untuk  investasi. Kondisi  terkini,  PT.  Terbuka  dikenal  sebagai  PT.  Go  Public  (Imas  Rosidawati Wiradirja,  Juli  Asril,  2015)  NBW,  sebagai  hukum  acara  Belanda  yang  sifatnya kebaruan  melansir  perihal  ketentuan  perseroan  yaitu: (Article  2:3  Private  Legal Persons, Book 2 (two),  Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)/The Dutch Civil Code. Lihat: http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm, 5 Oktober 2019).
“Associations  ('verenigingen'),  Cooperatives  ('coöperaties'),  Mutual Insurance Societies ('onderlinge waarborgmaatschappijen'), Open
Corporations*) ('naamloze  vennootschappen'),  Closed  Corporations**) 'besloten vennootschappen') and Foundations ('stichtingen') have legal personality.”
*)    Open  Corporations  are  the  equivalent  of  public  limited  companies  under English law, i.e. companies with free tradable shares.
**)  Closed  Corporations  are  the  equivalent  of  private  limited  companies  under English law, i.e. companies with restricted tradable shares.
b. PT. Terbuka (Public)
Deskripsi Perseroan Terbuka (Tbk.) yaitu perseroan terbatas yang menjual sahamnya  kepada  masyarakat  melalui  pasar  modal (go  public) .  Jadi  sahamnya dipasarkan  kepada  umum,  diperdagangkan  melalui  bursa  saham  (Widjaya,  n.d.). Dengan  kata  lain,  yang  dimaksud  Perusahaan  Terbuka  merupakan  Emiten  yang membuat Penawaran Umum Efek sifatnya Ekuitas atau Perusahaan Publik (Pasal 1  ayat  (1),  Salinan  POJK  Nomor  32/POJK.04/2014  Perihal  Rencana  serta pelaksanaan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka).  Ketentuan lebih  lanjut  tertuang  didalam  Undang-Undang  Nomor    8  Tahun  1995  Perihal Pasar  Modal  yang  menegaskan  bahwa  Perusahaan  Publik  merupakan  Perseroan yang  sahamnya  sudah  mencapai  kurang lebih 300  (tiga  ratus) pemegang  saham serta mempunyai modal diberikan kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham  serta modal disetor yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 1 ayat 22, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Perihal Pasar Modal/UUPM).
Perihal  yang  dimaksud  dengan  pemegang  saham  pada  Perseroan  Terbuka yaitu  “pemegang  saham  pada  jenis  saham  yang  terkena  dampak  atas  perubahan hak atas saham pada jenis saham tertentu” yakni:
1. Dalam  hal  perubahan  hak  berupa  pengurangan  hak,  pemegang  saham  yang terkena dampak ialah pemegang saham pada jenis saham yang akan dilakukan pengurangan hak.
2. Dalam  hal  perubahan  hak  berupa  penambahan  hak,  pemegang  saham  yang terkena  dampak  ialah  pemegang  saham  dalam  jenis  saham  yang  tidak dilakukan  penambahan  hak.  (Penjelasan  Pasal  29  A,  Salinan  POJK  Nomor 10/POJK.04/2017  Perihal  Perubahan  Atas  POJK  Nomor  32/POJK.04/2014 Tentang  Rencana  serta  Pelaksanaan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham Perusahaan Terbuka).
Berdasarkan  ketentuan  nominal  saham  sebagaimana  tertuang  didalam Undang-Undang  Tentang  Pasar  Modal  tersebut,  apabila  suatu  ketika  para pemegang  saham  berkehendak  menyelenggarakan  RUPS,  maka  permintaan penyelenggaraan  RUPS  harus  a).  dilaksanakan  dengan  niat  baik;  b). mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka; c). adalah permintaan yang memerlukan  keputusan  RUPS;  d.)  beserta  dengan  alasan  serta  bahan  yang berkaitan  dengan  hal  yang  dapat  diputuskan  dalam  RUPS;  e.)  tidak  bersitegang dengan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perusahaan Terbuka. (Pasal 3 ayat (3), Salinan POJK Nomor 32/POJK.04/2014).
Menelaah  terminologi  PT  terbuka  tersebut,  dapat  dibagai  menjadi  dua macam PT Terbuka, diantaranya:
1. PT. yang Go Public sesuai dengan ketentuan Pasal  1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Perihal Undang-undang Perseroan Terbatas.
2. Perseroan  Publik  yaitu  PT  yang  tidak  melakukan  penawaran  umum  di  pasar modal. Dalam arti tidak menjual sahamnya di melalui bursa (tidak Go Public), namun modalnya sangat besar dan terbadi atas sejumlah pemegang saham yang jumlahnya besar (Imas Rosidawati Wiradirja, 2015).
Regulasi  Indonesia  menegaskan  perihal  implikasi  PT.  Terbuka,
sebagaimana ditetapkan didalam pasal 1 ayat (6) UUPT:
1. Perseroan  Terbuka  merupakan  perseroan  yang  modal  serta  jumlah  pemegang sahamnya sesuai kriteria tertentu; atau
2. Perseroan  yang  melaksanakan  penawaran  umum,  selaras  dengan  peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal (Pasal 1 ayat (6) UUPT).
3. Permohonan Pengesahan Badan Hukum Online
Tahapan  pendirian  perseroan  terbatas,  prosedurnya  yaitu  diatur  dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), sebagaimana dipaparkan berikut:
a. Akta  perseroan  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk  otentik,  sesuai  dengan  Pasal  38 KUHD.  Perseroan  Terbatas  ialah  badan  hukum  yang  mendirikan  atas  azas “perjanjian”.  Karena  merupakan  “perjanjian”  maka  ada  pihak-pihak  yang membuat perjanjian, artinya ada lebih dari satu atau minimal ada dua  belah pihak didalam perjanjian itu, sama hal yang tertuang didalam Ayat 1313 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata.  “Perjanjian”  pendirian  Perseroan  Terbatas  yang dilaksanakan  dengan  para  pendiri  tersebut  tertuang  didalam  suatu  akta  notaris yang  dikenal  dengan  “Akta  Pendirian”.  Akta  Pendirian  umumnya  mengatur berbagai  jenis  hak-hak  serta  kewajiban  dengan  pihak  pendiri  perseroan  untuk mengelola  serta  melaksanakan  Perseroan  Terbatas  itu.  Hak-hak  serta  kewajiban-
kewajiban  tersebut  yang  merupakan  isi  perjanjian  berikutnya  dinamakan  dengan “Anggaran  Dasar”  perseroan,  sebagaimana  dituangkan  kedalam  Pasal  8  ayat  (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
b. Memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Dirjen AHU (Administrasi  Hukum  Umum),  sesuai  dengan  Pasal  36  KUHD  serta  lebih  detail diatur  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  serta  HAM  RI  Nomor    M.HH- 01.AH.01.01  Tahun  2011  Perihal  Tata  Cara  Pengajuan  Permohonan  Pengesahan Badan  Hukum  serta  Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  serta  Pengajuan Pemberitahuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  dan  Perubahan  Data  Perseroan Terbatas, Tanggal 22 Maret 2011, dimana dalam Peraturan  Menteri Hukum serta HAM RI tersebut disebutkan bahwa setiap permohonan pengesahan badan hukum serta  persetujuan  perubahan  Anggaran  Dasar  perseroan  harus  melalui  Sistem Administrasi  Badan  Hukum  (SABH),  yaitu  sistem  pelayanan  administrasi Perseroan  secara  elektronik  yang  diselenggarakan  oleh  Direktorat  Jenderal
Administrasi Hukum Umum dengan mengakses laman website https://www.ahu.go.id/  yang  diakses  secara  online  melalui  format  isian  yakni berupa  bentuk  pengisian  data  yang  dibuat  secara  elektronik  sebagai  permohonan pengajuan penggunaan nama Perseroan, penetapan badan hukum serta pemberian persetujuan  perubahan  anggaran  dasar,  penyampaian  pemberitahuan  perubahan anggaran  dasar  dan  perubahan  data  Perseroan  (Lihat:  Pasal  1  ayat  (3),  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor   M.HH-01.AH.01.01  Tahun  2011).  Proses akses  data  perseroan  tersebut  terintegrasi  dengan  regulasi  UU  ITE,  sebagaimana disebutkan  bahwa  setiap  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  ialah  penggunaan Sistem  Elektronik  dari  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  serta masyarakat.  Dan  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  yaitu  semua  Orang, penyelenggara  negara,  Badan  Usaha,  serta  masyarakat  yang  menyediakan, mengelola,  serta  mengaplikasikan  Sistem  Elektronik,  baik  individu  ataupun bersama-sama dengan pengguna Sistem Elektronik perihal keperluan dirinya baik keperluan pihak lain. (Pasal 1 ayat (6) dan (6a), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).
Lebih  jauh,  penyelenggaraan  sistem  elektronik  juga  memproteksi mengenai  keabsahan  setiap  dokumen  perseroan  yang  diakses,  hal  ini  selaras dengan  ketentuan  bahwa  Dokumen  Elektronik  merupakan  seluruh  Informasi Elektronik  yang  dibentuk,  dilanjutkan,  dikirimkan,  diterima,  ataupun  disimpan kedalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, serta lainnya, yang bisa dilihat,  dimunculkan,  serta  didengar  dari  komputer  ataupun  Sistem  Elektronik, termasuk  tetapi  tidak  terbatas  terhadap  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan, foto  atau  yang  lainnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol  atau  perforasi yang  mempunyai  makna  atau  arti  atau  bisa  dimengerti  oleh  orang  yang  dapat memahaminya  (Lihat:  Pasal  1  ayat  (6)  dan  (6a),  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016 Perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).
Setelah  proses  akses  pengesahan  dan/atau  pelaporan  selesai,  kemudian Badan  Hukum  perseroan  yakni  diumumkan  kedalam  Berita  Negara  Republik Indonesia (BNRI), sebelum UU PT disahkan prihal pengumuman BNRI ini diatur dalam  ketentuan  Pasal  38  KUHD,  kemudian  tahapan  pengumuman  dalam  BNRI tetap  berlaku,  sebagaimana  ditindaklanjuti  oleh  UU  Nomor  1  Tahun  1995, selanjutnya  pengumuman  BNRI  itu  adalah  kewajiban  Direksi  PT  yang bersangkutan.  Akan  tetapi,  setelah  disahkannya  UU  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  PT,  kewenangan  pengumuman  BNRI  tersebut  diubah  menjadi wewenang/kewajiban Menteri Hukum serta HAM RI.
Setelah  tahap  tersebut  dilalui,  dengan  itu  perseroan  sudah  sah  menjadi badan  hukum  serta  perseroan  terbatas  menjadi  bendiri  sendiri  baik  hak-hak dan/atau  kewajiban-kewajibannya  sebagaimana  tercantum  dalam  anggaran  dasar perseroan,  dapat  melakukan  berbagai  perjanjian-perjanjian,  dan  kekayaan ( asset ) perseroan terbagi atas kekayaan pemiliknya.
Kemudian  terkait  proses  dokumen  perizinan  lain  yang  perlu  dilengkapi oleh  badan  hukum  perseroan,  perseroan  mengajukan  permohon  kepada  pejabat yang  berwenang  dimana  perseroan  tersebut  berkedudukan  hukum.  Hal  ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Perihal Wajib  Daftar  Perusahaan  serta  Pasal  6  dan  18  KUHD  yang  bisa  dijadikan  dasar hukum kebiasaan dan Jurisprudensi. Pasal 6 KUHD menyatakan bahwa:
“Setiap orang yang mendirikan perusahaan diharuskan untuk mempunyai catatan- catatan  sesuai  persyaratan  perusahaannya  perihal  keadaan  hartanya  serta  tentang apa  yang  berkaitan  dengan  perusahaannya,  melalui  cara  yang  sedemikian  rupa dari catatan-catatan yang dijalankan itu sewaktu-waktu bisa diketahui semua hak serta kewajibannya”.
Pasal 18 KUHD menyebutkan juga:
“Dalam  perseroan  firma  tiap-tiap  persero  bertanggung  jawab  dengan  tanggung renteng  untuk  sepenuhnya  atas  perikatan-perikatan  perseroannya.  (KUH  Perdata 1282, 1642, 1811.)” Dokumen Perseroan lain yang perlu dilengkapi diantaranya: 1).  Domisili  Usaha;  2).  IMB  (Izin  Mendirikan  Bangunan);  3).  NPWP  (Nomor Pokok  Wajib  Pajak);  4).  SIUP  (Surat  Izin  Usaha  Perdagangan);  5).  TDP  (Tanda Daftar  Perusahaan);  6).  Dan/atau  dokumen  terkait  lain  sesuai  dengan  kegiatan usaha dari perseroan; (Lihat juga laman : https://www.oss.go.id/oss/).
Artikel dalam NBW sebagai hukum acara di Belanda menyebutkan perihal badan  hukum  komersil  untuk  didaftarkan  legalitas  dari  unsur  pemerintah  terkait dimana  domisili  badan  usaha  tersebut  didaftarkan  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
1. The  Directors  are  responsible  for  the  registration  of  the  Open  Corporation ('naamloze  vennootschap')  in  the  commercial  register,  and  must  deposit  at  the office  of  that  register  (Chamber  of  Commerce)  an  authentic  extract  of  the notarial  deed  of incorporation  and  of the  documents  attached  to  it  pursuant  to
Article  2:93a,  2:94  and  2:94a  as  well  as  a  copy  of  the  documents  compiled pursuant  to  Article  2:94a,  paragraph  4,  last  sentence.  They  must,  at  the  same time, report to the keeper of the commercial register for registration the total of the real and estimated costs made or to be made for account of the Corporation in connection with its formation (incorporation).
2. The  Directors  are  jointly  and  severally  liable,  in  addition  to  the  Open Corporation ('naamloze vennootschap'), for any juridical act performed during their directorship through which the Corporation has been committed (bound) in a period prior to the moment on which:
a. the  application  for the initial  registration  in  the  commercial  register  was lodged, together with the to be deposited extracts and copies;
b. the  paid  up  share  capital  amounts  at  least  the  minimum  capital  required for  the  formation  (incorporation)  of  an  Open  Corporation  ('naamloze vennootschap'), and;
c. at least one quarter of the nominal value of the share capital issued at the formation (incorporation) has been paid up.
3. The liability referred to in paragraph 2, under point (b) and (c), does not apply if Article 2:94a, paragraph 4, last sentence, has been applied and the payments, necessary  to  comply  with  Article  2:67,  paragraph  3,  and  Article  2:80, paragraph  1,  have  been  called  up  on  behalf  of  the  Corporation  immediately after the accountant certificate (auditor's report) was given. (Lihat: Article 2:69 Registration in the Commercial Register, Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)/The Dutch Civil Code, Book 2 (Two)).
4. Penyetoran dan Penempatan Modal Badan Usaha
Mengenai  ketentuan  permodalan  dalam  perseroan  terbatas  terbagi  menjadi modal dasar perseroan yaitu sejumlah modal yang  tercantum didalam akta pendirian hingga jumlah maksimal, apabila seluruh saham dikeluarkan 100% (seratus persen). Selain  modal  dasar,  didalam  perseroan  terbatas  juga  ada  modal  yang  ditempatkan serta modal yang disetorkan. Modal yang ditempatkan  adalah jumlah yang  bersedia untuk  dimasukkan  pada  waktu  pendirian PT  badan  hukum  dan  adalah  jumlah  yang disertakan  kepada  para  persero pendiri.  Sedangkan  modal  yang  disetor  ialah  modal yang  dimasukkan  didalam  perusahaan  yang  diwujudkan  dalam  jumlah uang.  Lebih lanjut ketentuan modal PT sebagaimana termaktud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perihal Perseroan Terbatas mengatakan bahwa:
Pasal 31
(1). Modal Dasar Perseroan terbagi atas semua nilai nominal saham.
(2). Ketentuan  ini  tidak  menutup  kemungkinan  peraturan  perundang-undangan  di bidang  pasar  modal  mengatur  modal  Perseroan  terbagi  atas  saham  tanpa  nilai nominal.
Pasal 32
(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Undang-Undang yang mengatur aktivitas usaha tertentu bisa menetapkan jumlah minimum  modal  Perseroan  yang  lebih  dominan  dibandingkan  ketentuan  modal dasar.
(3) Perubahan besarnya modal dasar dapat ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 33
(1) Lebih  sedikit  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  modal  dasar  sebagaimana terdapat dalam Pasal 32 wajib ditempatkan serta disetor menyeluruh.
(2) Modal ditempatkan serta disetor penuh dan dinyatakan melalui bukti penyetoran yang valid.
(3) Pengeluaran  saham  lebih  lanjut  yang  dilaksanakan  setiap  kali  agar  menambah modal yang ditempatkan wajib disetor penuh.
Pasal 34
(1) Penyetoran atas modal  saham  bisa  dilaksanakan  kedalam  bentuk  uang  dan/atau dalam bentuk lainnya.
(2) Dalam  hal  penyetoran  modal  saham  dilaksanakan  dalam  bentuk  lain),  maka penilaian  setoran  modal  saham  ditetapkan  sesuai  nilai  wajar  yang  ditentukan selaras dari harga pasar atau kepada ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
(3) Penyetoran  saham  berupa  benda  tidak  bergerak  wajib  diberitahukan  kedalam  1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dengan kurun waktu 14 (empat belas) hari sesudah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.
5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Menjalankan  kegiatan  usaha  yang  berbadan  hukum,  tentunya  harus  sesuai regulasi  yang  berlaku,  sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangan  para  persero,  juga mengetahui  tentang  hak  serta  kewajiban  para  pihak  dalam  sebuah  organisasi perseroan untuk mencapai visi serta misi perseroan secara bersama-sama. Untuk hal itu, tidak lepas dengan adanya putusan kuorum yang  wajib dituangkan dalam Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS),  ketentuan  RUPS  ini  lebih  tegas  diatur  dalam UUPT sebagaimana termaktub dalam:
Pasal 75
(1) RUPS  memiliki  wewenang  yang  tidak  diberikan  untuk  Direksi  atau  Dewan Komisaris,  dengan  batas  yang  ditetapkan  didalam  Undang-Undang ini  dan/atau anggaran dasar.
(2) Dalam  forum  RUPS,  pemegang  saham  berhak  memdapatkan  keterangan  yang berhubungan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, selama berkaitan  dengan  mata  acara  rapat  serta  tidak  bersisihan  dengan  kepentingan Perseroan.
(3) RUPS  dalam  mata  acara  lain-lain  tidak  memiiki  hak  untuk  mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS serta menyepakati penambahan mata acara rapat.
(4) Keputusan  dari  mata  acara  rapat  yang  ditambahkan  wajib  disepakati  dari  suara bulat.
Pasal 76
(1) RUPS  diselenggarakan  sesuai  Posisi  Perseroan  atau  di  tempat  Perseroan melaksanakan  aktivitas  usahanya  yang  utama  sesuai  dengan  yang  ditetapkan dalam anggaran dasar.
(2) RUPS  Perseroan  Terbuka  bisa  diselenggarakan  di  tempat  posisi  bursa  di  mana saham Perseroan tercatat.
(3) Tempat  RUPS  sebagaimana  dimaksud  ialah  harus  berada  di  wilayah  negara Republik Indonesia.
(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili seluruh pemegang saham serta seuruh pemegang  saham  menyepakati  diselenggarakannya  RUPS  dengan  agenda tertentu,  RUPS  dapat  diseenggarakan  dimanapun  dengan  memerhatikan ketetapan sebagaimana terdapat dalam ayat (3).
(5) Dalam  RUPS  dapat  mengambil  suatu  keputusan,  jika  keputusan  tersebut disepakati dengan suara bulat.
Mengkaji  ketentuan  RUPS  perseroan  sebagaimana  disebutkan  dalam ketentuan  diatas,  para  pemegang  saham,  melalui komisarisnya melimpahkan kewenangannya  kepada  direksi  agar  melaksanakan  serta  mengembangkan perusahaan  selaras  dengan  tujuan  serta  bidang  usaha  perusahaan.  Berkaitan  dengan tugas  itu,  direksi  berwenang  untuk  mewakili perusahaan,  menyelenggarakan perjanjian  serta  kontrak,  dan  lainnya.  Adapun  terjadi  kerugian  yang  teramat  besar (diatas 50%), maka direksi wajib melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, setelah itu dirapatkan.
Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja  jajaran  direksi perusahaan.  Komisaris  dapat  meninjau  pembukuan,  menegur  direksi,  memberi petunjuk,  bahkan  jila  perlu  memberhentikan  direksi  dengan  mengadakan  RUPS dalam  mengambil  keputusan  apakah  direksi  akan  diberhentikan  atau  tidak.  Dalam RUPS,  seluruh  pemegang  saham  sebesar/sekecil  apapun  sahamnya  mempunyai  hak untuk  menyeruakan  suaranya.  Didalam  RUPS  sendiri  membahas  masalah-masalah yang  berhubungan  dengan  evaluasi  kinerja  serta  kebijakan  perusahaan  yang  dapat dilakukan segera. Apabila pemegang saham berhalangan, dia dapat melempar/menguasakan suara miliknya ke pemegang saham lain yang disebut proxy . Hasil  RUPS  umumnya  diserahkan  ke  komisaris  untuk  dilanjutkan  ke  direksi  untuk dilaksanakan.  Secara  umum,  substansi  RUPS  menyebutkan  hal  berikut  yaitu menetapkan  direksi  serta  pengangkatan  komisaris;  memberhentikan  direksi  atau komisaris;
menetapkan
besar gaji direksi dan komisaris;
mengevaluasi kinerja perusahaan; memutuskan rencana penambahan dan/atau pengurangan saham perusahaan; menentukan kebijakan perusahaan; dan mengumumkan pembagian laba (dividen). (Lihat: Pasal 15, UUPT).
6. Hubungan Badan Hukum Perseroan dan Bisnis Internasional
Mengkaji  tentang  hubungan  badan  hukum  perseroan  dan  dunia  bisnis internasional,  kalau  dilihat  dari  sisi  yuridis,  selain  mengacu  pada  Undang-Undang Tentang  Badan  Hukum  Perseroan  dan/atau  Undang-Undang  Tentang  Pasar  Modal,
juga  mengacu  pada  Undang-Undang  Perjanjian  Internasional,  menyebutkan  bahwa Perjanjian  Internasional  merupakan  perjanjian,  dalam  bentuk  serta  nama  tertentu, yang  dituangkan  dalam  hukum  internasional  yang  dibuat  secara  tertulis  serta memunculkan  hak  serta  kewajiban  di  bidang  hukum public (Pasal  1  ayat  (1), Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000).  Hal  ini  pun,  tidak  lepas  dengan memerhatikan  asas  perjanjian/kontrak  internasional  sebagaimana  diatur  sesuai kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan:
a. Hukum Kontrak Nasional.
Maksud  dari  hukum  kontrak  nasional  kaitannya  dengan  kontrak  internasional, yakni  kontrak  nasional  yang  terdapat  unsur  asingnya.  Oleh  karena  itu,  hukum yang  mengatur  internasional  tidak  lain  sebagian  besarnya  adalah  hukum  kontrak nasional.
b. Hukum Perdata Internasional.
Hukum  kontrak  internasional  ini  sesungguhnya  adalah  salah  satu  bagian  dari hukum  perdata  internasional.  Karena  itu,  prinsip-prinsip  perdata  internasional, khususnya mengenai hukum perdata internasional, perlu dipahami dari para pihak yang melakukan akad/perjanjian.
c. Hukum Perdagangan Internasional.
Kontrak  internasional  dan  perdagangan  internasional  mempunyai  kaitan  erat.
Dimana  perdagangan  internasional  tercantum  serta  ditutup  dalam  kontrak internasional.  Karena  itu,  perkembangan  hukum  kontrak  internasional,  lebih dominan  bergantung  oleh  perkembangan  tranksaksi  perdagangan  internasional berikut hukum yang mengaturnya (Adolf, 2007).

## Kesimpulan
Badan  hukum  perseroan  terbatas  (PT)  seperti  badan  hukum  perseroan  modal inbreng para investor atau pemegang saham, dalam regulasi Pemerintah Indonesia telah ditetapkan batas minimal permodalan untuk badan hukum PT itu Rp50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) untuk modal dasar, modal diletakkan serta diserahkan minimal 25% dari  modal  dasar.  Sedangkan  untuk  badan  hukum  CV.  dan  Firma    atau  bentuk  badan usaha  lain,  secara  details  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  batas  ketentuan  nominal modal, namun sebatas pada katentuan nominal yang diperjanjikan oleh para pesero atau para pemegang saham. Kemudian, menelaah potret legalitas PT berdasarkan UUPT dan Nieuw  Burgerlijk  Wetboek (NBW).  Di  Indonesia  proses  legalitas  badan  usaha  sudah mengalami kemajuan. Sejak tahun 2007, terutama awal pada tahun 2015 proses legalitas badan  hukum  sudah  bisa  diakses  secara  online.  Begitu  pula  di  daerah  kabupaten/kota untuk perizinan terkait sudah secara online. Apalagi di era revolusi industri sekarang ini, secara  global  Pemerintah  harus  mengikuti  era  digital.  Dan  alhamdulillah  untuk  proses legalitas badan hukum, Indonesia sudah menggunakan Online Single Submission (OSS) yang teritegrasi dengan dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disetiap kabupaten/kota untuk memudahkan terhadap masyarakat pelaku usaha. Menelaah KUH Perdata  (BW)  sebagai  hukum  warisan  kolonial,  Indonesia  masih  tetap  mengacu  pada
BW untuk mengatur badan hukum, padahal Sejak tahun 1992 di Belanda sendiri telah melakukan perubahan hukum acara jauh lebih maju yakni mengaku pada NBW sebagai reformasi  hukum  acara  kebaruan  yang  diterapakan  oleh  Belanda  dan  mengikuti perkembangan dunia usaha, khususnya di benua Eropa.

## BIBLIOGRAFI
Adolf,  Huala.  (2007).  Dasar-dasar  Hukum  Kontrak  Internasional. Bandung:  Refika Aditama .
Budiono,  Herlien.  (2012).  Arah  Pengaturan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas  Dalam  Menghadapi  Era  Global. Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 1 (2), 187–198.
Imas  Rosidawati  Wiradirja,  Juli  Asril.  (2015). Hukum  Organisasi  Perusahaan . Bandung: Aria Mandiri Group.
Pasca,  Yelsha  Dwi.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Usaha  dan  Biaya  Operasional Terhadap Laba Bersih Survey Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 4 (9), 163–173.
Rambing,  Nicky.  (2013).  Syarat-Syarat  Sahnya  Pendirian  Perseroan  Terbatas  (PT)  di Indonesia. Lex Privatum , 1 (2).
Ridho,  R.  Ali.  (1986). Hukum  Dagang  tentang  Aspek-Aspek  Hukum  dalam  Asuransi Udara,  Asuransi  Jiwa  dan  Perkembangan  Perseroan  Terbatas .  Jakarta:  CV Remadja Karya.
Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta , 167 .
Widjaya,  I.  G.  (n.d.).  Rai,  2006,  Hukum  Perusahaan  PT,  Kesaint  Blanc,  Cet. VI, Jakarta .