## ALTERNATIF SOLUSI KONFLIK AGAMA DI INDONESIA
Oleh: Muh. Rusli muhammadrusli@yahoo.com
Abstrak
Setiap agama mengandung ajaran “keselamatan  dan penghargaan yang tinggi terhadap sesama manusia”. Ajaran agama tersebut memiliki peran yang  signifan  dalam  membentuk  prilaku  penganutnya,  tetapi  dalam realitasnya tingkat pemahaman keagamaan yang berbeda terkadang menjadi pemicu konflik agama, walaupun agama bukanlah satu-satunya pemicu konflik  di  Indonesia.  Untuk  itu, penting untuk mengembalikan  makna agama sebagai “jalan keselamatan”, mempertimbangkan penghapusan term agama samawi (langit) vs. wadh’i (bumi), term agama resmi negara vs. agama non-resmi negara, penguatan dialog dan kerja sama antar pemeluk agama, dan menggagas pendidikan berbasis perdamaian, sebagai alternatif solusi  konflik  agama  di  Indonesia.  Tidak  dinafikan  pula  pentingnya memaksimalkan peran seluruh komponen bangsa dalam mengantisipasi dan menyelesaikan konflik agama di Indonesia.
Kata Kunci: Konflik Agama  – Solusi
A. Pendahuluan
Masyarakat  Indonesia  adalah masyarakat majemuk, baik dalam skop  nasional  maupun  daerah.  Kemajemukan  itu  sifatnya  multi dimensional, ada yang ditimbulkan oleh perbedaan suku, tingkat sosial, pengelompokan organisasi politik, agama dan sebagainya. 1 Dalam bidang agama,  majemuknya  agama  menimbulkan  konflik  yang  sering  tidak terelakkan, hal tersebut memberikan kesan yang kuat bahwa agama sangat mudah menjadi alat provokasi dan menimbulkan ketegangan di antara umat beragama. Konflik ini tidak hanya terjadi antar umat beragama tetapi juga di  kalangan  intern  umat  beragama,  kasus  penyerangan  FPI  terhadap komunitas  Ahmadiyah  di Parung (Bogor)  dan beberapa daerah lainnya merupakan bukti nyata adanya potensi konflik internal agama.
26 Agustus 2012, kita dikejutkan dengan terulangnya konflik di Sampang Madura. Sebagaimana diberitakan media massa, bentrok kembali terjadi antara kelompok Syiah dan anti-Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura sekitar pukul 11.00 WIB. Akibat dari peristiwa ini, dua orang dinyatakan tewas, lima orang luka, dan empat di antara korban luka dalam kondisi kritis. Meskipun para
1 M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek (Cet.
III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 127.
Alternatif  Solusi Konflik Agama  di Indonesia
pemimpin dan tokoh agama negeri ini  silih berganti membantah bahwa konflik tersebut bukanlah konflik agama, tetapi setidaknya konflik tersebut menyadarkan  kita  betapa  bangsa  ini  “belum  mampu”  jika  tidak  ingin mengatakan “gagal” dalam mengantisipasi dan meredam konflik di daerah- daerah yang notabene bekas konflik yang bernuansa SARA, beberapa tahun lalu. Kasus serupa berpotensi terjadi di berbagai daerah di Indonesia jika penanganan  pemerintah  masih  bergaya  reaksioner  dan  setengah  hati. Indonesia  yang  dikenal  dengan  budaya  santun  dan  tolerannya,  kini diperhadapkan pada kenyataan di mana masyarakat cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalahnya, termasuk dalam bidang agama. Berangkat dari fakta tersebut, seyogyanya setiap warga negara ini berupaya mencari solusi terbaik sehingga konflik di Indonesia tidak terulang kembali di masa mendatang.
B. Pembahasan
Konflik berasal dari kata kerja latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha  menyingkirkan  pihak  lain  dengan  menghancurkannya  atau membuatnya  tidak  berdaya.  Manusia  adalah  mahluk  konfliktis  ( homo conflictus),  yaitu  mahluk  yang  selalu  terlibat  dalam  perdebatan, pertentangan, dan persaingan baik suka rela maupun terpaksa. 2 Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. 3 Konflik sesungguhnya merupakan sesuatu yang alami, konflik adalah sesuatu yang inheren, demikian juga dengan konflik agama. Konflik agama telah ada ketika agama-agama itu ada. Selama manusia tak mampu membebaskan diri dari stereotype negatif tentang agama lain, konflik agama akan terus ada. Konflik agama dapat dimaknai sebagai konflik yang lahir dari pemahaman keagamaan yang keliru dalam menerjemahkan ajaran agama.
Bila  kita  membuka  sejarah  kelam  kehidupan  beragama  bangsa Indonesia, maka didapati kenyataan bahwa konflik agama telah menjadi santapan  kita  sehari-hari  melalui  pemberian  media  massa  dan  jejaring
2 Novri  Susan, Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 4 3 Hugh  Miall,  Oliver  Ramsbotham,  Tom  Woodhouse, Contemporary  Conflict Resolution:  The  Prevention,  Management  and  Transformation  of  Deadly  Conflicts, diterjemahkan    oleh  Tri  Budhi  Sasrio  dengan  judul Resolusi  Konflik  Kontemporer: Menyelesaikan,  Mencegah,  Mengelola  dan  Mengubah  Konflik  Bersumber  Politik,  Sosial, Agama dan Ras (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 7.
sosial, namun kita belum mampu belajar dari kenyataan tersebut untuk mencari solusi terbaik.
Indonesia telah mengalami banyak insiden kekerasan sejak  tahun 1998, mulai dari kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa tahun 1998 di Jakarta, konflik di Maluku  tahun 1999-2002, pembersihan etnis Madura di Sampit, Kalimantan Barat tahun 2000, darurat sipil di Aceh, dan konflik Muslim-Kristen  di  Poso  sejak  tahun  1998.  Azyumardi  Azra menyebut beberapa  kerusuhan  massal  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia dan latar belakang terjadinya konflik tersebut, di antaranya:
1. Kerusuhan Timor Timur. Kerusuhan massal di Timor Timur “tidak diragukan lagi” merupakan kerusuhan yang menarik perhatian dunia internasional. Kenyataannya, kerusuhan-kerusuhan tersebut hanyalah sebagian kecil dari permasalahan Timor Timur yang jauh lebih besar, yang  telah  membentuk  imajinasi  badan-badan internasional, seperti PBB,  pemantau  Hak  Asasi  Manusia  dan  lain-lain.  Lebih  jauh  lagi, melalui sudut pandang masyarakat Timor Timur, kerusuhan-kerusuhan tersebut  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  perjuangan mereka  untuk  memisahkan diri dari Indonesia dan akhirnya menuju kemerdekaan.
2. Kerusuhan Aceh. Kerusuhan di Aceh akibat pemerintah pusat (Jakarta) menerapkan  kebijakan-kebijakan  yang  tidak  dapat  diterima  oleh masyarakat Aceh. Kenyataannya, Jakarta tidak menepati janji-janjinya seperti pengakuan dan implementasi status khusus bagi Aceh. Hasilnya, ketidakpuasan  politik  dan  sosial  menyebar  luas  di  Aceh,  yang menggiring  pada  kebangkitan  gerakan separatis, yang lebih dikenal dengan Gerakan Darul Islam (1953-1954). Gerakan ini tentunya tidak memperoleh  simpati  dari  banyak  orang  Indonesia.  Pada  tanggal  4 Desember  1977,  Hasan  Tiro  memproklamirkan  berdirinya  “Aceh Merdeka”.  Sejak  saat  itu,  sejarah  Aceh  berubah  menjadi  sasaran kekerasan  (penindasan)  militer  dan  ketidakadilan  politik  maupun ekonomi.
3. Kerusuhan  Ambon.  Kekerasan  massal  di  Ambon,  yang  semakin memburuk dan meluas ke berbagai wilayah lain di Provinsi Maluku, mungkin – sebagaimana sering dikutip – merupakan contoh konflik dan kekerasan-kekerasan  keagamaan  di  Indonesia.  Pengamatan  ini  – setidaknya dari permukaan- kemungkinan benar untuk beberapa hal. Konflik dan kekerasan komunal di Ambon dan tempat-tempat lain di provinsi Maluku, seperti Halmahera dan Ternate, melibatkan komunitas Muslim  di  satu  sisi, dan komunitas Protestan di sisi lain. Kekerasan berskala besar tersebut terus berlanjut antara dua kelompok agama, yang tidak hanya mengakibatkan pembunuhan terhadap sejumlah besar orang
Alternatif  Solusi Konflik Agama  di Indonesia
(dari  kalangan  Muslim  maupun  Kristen),  tetapi  sekaligus  juga pembakaran  masjid-masjid,  gereja-gereja,  rumah-rumah,  pasar  serta bangunan dan fasilitas umum lainnya. Menurut sebuah laporan (pada tanggal  27  November  1999),  kekerasan  yang  terjadi  11  bulan sebelumnya mengakibatkan 693 orang meninggal, dan  hampir 2000 orang terluka serta perusakan terhadap bangunan yang tidak terhitung jumlahnya.
4. Kerusuhan  Kalimantan  Barat.  Kasus  di  Kalimantan  Barat  cukup diwarnai oleh konflik etnik yang mengakar antara penduduk asli Dayak (yang  kemudian  didukung  masyarakat  Melayu)  dan  masyarakat pendatang Madura. Faktor keagamaan jelas tidak begitu penting dalam konflik ini, karena ketiga etnik yang terlibat dalam kerusuhan massal tersebut  tidak  dibedakan  atas  garis  keagamaan. Kelompok pertama terdiri dari masyarakat Dayak, yang sebagian besar beragama Kristen dan masyarakat Melayu yang beragama Islam. Kelompok kedua adalah masyarakat Madura – yang sebagaimana masyarakat Melayu- beragama Islam. Karena itu, faktor-faktor yang memotivasi kerusuhan massal di Kalimantan Barat bukan masalah keagamaan, melainkan masalah etnik. Kerusuhan  massal  Kalimantan  Barat  kebanyakan  terjadi  di  daerah Sambas dan Pontianak di akhir tahun 1996, dan terus berlanjut hingga awal 1997. Skala kerusuhan belum pernah terjadi sebelumnya. 4
Berdasarkan beberapa kasus konflik yang diunkapkan oleh Azyumardi Azra dapat dipahami bahwa konflik yang terjadi di Indonesia sarat dengan muatan “nasionalisme lokal" atau sentimen separatisme yang kuat, juga sarat dengan nuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golo ngan).
Selain  itu,  juga  terdapat  kecenderungan  konflik  disebabkan kepentingan  politik,  sosial,  ekonomi,  dan  sistem  negara.  Hal  tersebut dijelaskan dalam teori konflik sebagai berikut:
1. Teori Konspirasi. Teori ini menghasilkan kesimpulan bahwa konflik agama merupakan hasil konspirasi tingkat tinggi para elit politik dengan cara mengacak-acak “struktur sosial” yang sudah mapan. Kemunculan konflik agama pada dasarnya tidak lebih dari sekedar intermediary target guna  memenuhi  tujuan  berikutnya,  yakni  ambisi politik dan vasted interest jangka pendek, sekalipun harus melalui pengorbanan masyarakat bawah.
Tidak jarang seorang elit politik memanfaatkan simbol-simbol agama untuk  menciptakan konflik di daerah  basis pemilihannya, kemudian
4 Disadur dari Azyumardi Azra, Kerusuhan-kerusuhan Massal yang Terjadi di  Indonesia  Baru-baru  Ini  :Kemunduran  Nasionalisme  dan  Kemunculan Separatisme, dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini (Jakarta: INIS, 2003), h. 61-75
122
dengan gagah berani  datang sebagai pahlawan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tidak sedikit pula memanfaatkan konflik sepele yang terjadi di masyarakat menjadi konflik agama guna mengacaukan basis lawan politiknya. Bahkan terkadang mereka sengaja memelihara suatu konflik untuk menjaga kepentingan politiknya.
2. Teori kesenjangan sosial ( social gap).  Teori ini mengandaikan bahwa sebab-sebab  timbulnya  konflik  tidak  bisa  dilepaskan  dari  tingkat kehidupan ekonomi antar berbagai penganut agama yang tidak seimbang sehingga berujung pada munculnya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini pada akhirnya menciptakan kontestasi sosial-ekonomi yang tidak sehat di antara kelompok-kelompok masyarakat yang bersaing. Cara-cara  kekerasan  fisik tidak jarang dipakai sebagai jalan terakhir ketika cara-cara elegan menemui jalan buntu.
Faktor  kesenjangan  sosial  biasanya  disebabkan  karena  adanya perebutan lahan atau sumber ekonomi potensial di suatu daerah, yang sering diistilahkan dengan “lahan basah dan lahan kering”. Hal tersebut menjadi  lahan  konflik  baru  di  masyarakat  dimana  yang  kalah akan menempati lahan kering dan hidup dengan kemiskinan. Dari kesejangan sosial tersebut akan menimbulkan gesekan-gesekan yang sewaktu-waktu akan meledak bila muncul pemicunya. Kesenjangan kehidupan sosial ekonomi juga bisa disebabkan oleh kesenjangan antara pemerintah pusat yang dianggap telah mengeksploitasi kekayaan alam yang melimpah daerah-daerah yang notabene masyarakatnya miskin. Masyarakat pun tak ubahnya “pembantu atau pelayan di negeri sendiri”, sebab seluruh hasil kekayaan daerah dibawah ke pusat (baca: Jakarta), sebagaimana yang pernah diperaktekkan oleh penguasa Orde Baru. Era Reformasi dengan isu desentralistiknya  membawa angin segar bagi pemerintah daerah  untuk  mengelola  kekayaannya  sendiri.  Namun  desentrasasi bukanlah  tanpa  masalah, bila pada Era Orde Baru pemerintah pusat menjadi raja, kini bermunculan raja-raja baru di daerah yang tak ubahnya penguasa Orde Baru. Tidak hanya itu, dewasa ini muncul fenomena baru yakni politik ekonomi dimana kebijakan pemerintah hanya berpihak kepada  pemilik  modal  besar  atau  kelompok  tertentu.  Salah  contoh politik ekonomi adalah adanya pembiaran atas menjamurnya “Super Market”  yang  beroperasi  di  kampong-kampung  dan  jantung prekonomian masyarakat kecil yang berdampak pada penggusuran pasar rakyat dan matinya sendi-sendi perekonomian masyarakat kecil.
3. Teori  mobilisasi  sosial.  Teori  ini  dipakai  untuk  menganalisis  gejala mobilisasi sosial yang terlalu cepat di kalangan kelompok masyarakat agama –etnik pendatang baru ( new comers) yang biasanya menciptakan
Alternatif  Solusi Konflik Agama  di Indonesia
gejala  kecemburuan  sosial  di  kalangan  penduduk  lokal.  Yang pada akhirnya menimbulkan konflik.
4. Teori  relasi  kuasa  ( power  relation)  dan  teori  struktural-fungsional seringkali dipakai secara bersamaan untuk menjelaskan fenomena sosial- politik rezim Orde Baru yang teramat sentralistik, semuanya ditentukan oleh  pemerintah  pusat,  sementara  daerah  tidak  diberi  wewenang sedikitpun  untuk mengurusi persoalannya sendiri. Contoh kecil dari fenomena ini adalah penunjukan orang tertinggi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, yang selalu ditentukan oleh pusat, sehingga putra terbaik daerah selalu terpinggirkan perannya. Dari fenomena tersebut melahirkan konflik di daerah. 5 Era reformasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak menjamin bahwa interpensi pusat terhadap daerah telah hilang sama sekali. Interpensi tersebut boleh jadi masuk dalam aspek lain seperti dunia pendidikan, kesehatan, perbankan dan lainnya.
Berdasarkan paparan di atas, harus diakui bahwa agama merupakan salah  satu  faktor  pemicu  konflik  meskipun bukan satu -satunya faktor. Walaupun demikian diakui bahwa faktor agama, lebih tepatnya sentimen agama, dijadikan alasan yang efektif untuk memicu konflik atau kerusahan, walau  isu  pertamanya  bukan  persoalan  agama.  Dalam arti lain, agama dijadikan trigger terjadinya konflik dan kerusuhan di Indonesia. Untuk itu, perlu mencari solusi alternatif dalam menyelesaikan setiap konflik tanpa berpangku tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Beberapa konflik di atas, hanyalah sebagian kecil dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik-konflik tersebut setiap saat akan meledak lagi bilamana muncul pemicunya..
Jika kita kembali kepada ajaran agama bahwa ajaran kebaikan, cinta kasih dan kerukunan, secara normatif-doktriner selalu diajarkan. Tetapi, kenyataan sosiologis seringkali memperlihatkan sebaliknya, agama justru menjadi  ajang  konflik  yang  tak  kunjung  reda. 6 Menurut  Arthur  J.  D’ Adamo, Religion’s way of knowing dalam Samiang Katu, sebagai akar dari konflik-konflik antar umat beragama. Umat beragama yang tidak kritis terhadap ajaran agamanya berkeyakinan bahwa agamanya memiliki ajaran: 1) Bersifat konsisten dan berisi kebenaran-kebenaran yang tanpa kesalahan
5 Lihat,  Thoha  Hamim  dkk., Resolusi  Konflik  Islam  Indonesia (Cet.  I; Surabaya: LSAS  dan IAIN  Sunan Ampel Press,  2007), h. 26
6 Zulkarnain,  dkk, Model  Landasan  Sosial  antara  Umat  Beragama  dalam Memelihara  Ketahanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  Miskin  pada  Daerah  Terpencil  dan Terisolasi  di  Pulau  Enggano  dalam  Sinopsis  dan  Indeksi  Hasil Penelitian Kompetitif Dosen PTAI  Tahun  1999-2003  (Cet.  I;  Jakarta:  Direktorat  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam Ditjen Kelembagaan  Agama Islam Departemen Agama, 2004), h. 5
sama sekali; 2) Bersifat lengkap dan final – dan karena itu memang tidak diperlukan  kebenaran  dari  agama lain; 3) Kebenaran agamanya sendiri dianggap  merupakan  satu-satunya  jalan  keselamatan,  pencerahan atau pembebasan; dan 4) Seluruh kebenaran itu diyakini orginal dari Tuhan, tidak ada konstruksi manusia. 7
Menyikapi  keempat  akar  konflik  antar  agama  di  atas,  Budhy Munawar Rachman mengatakan bahwa hal tersebut menjadikan agama sebagai  sumber  ketidakharmonisan    hubungan    antar  umat  beragama. Mereka terperangkap pada klaim-klaim hanya agamanyalah yang benar, sementara yang lain salah. Kondisi riel seperti ini, jika dipandang dari sudut teologis dan epistemologis menjadi penyebab munculnya kebingungan di antara  umat  beragama,  ketika  menyaksikan  bahwa  di  sekitar  mereka, penganut agama lain juga berkeyakinan bahwa hanya agamanyalah yang paling benar, sementara yang lainnya salah. Akibat selanjutnya, agama yang satu menjadi ancaman bagi agama yang lain. Dalam kondisi seperti ini, seringkali persoalannya semakin rumit dan kompleks, bilamana persoalan politik ikut serta di dalamnya. Logikanya pun menjadi : “siapa kebetulan berkuasa, dialah yang akan mendominasi yang lain”. 8 Moch Qasim Mathar menyatakan bahwa klaim kebenaran pada agama dan keyakinan sendiri – dan kebatilan (kesesatan) di pihak umat lain – sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah umat-umat dari agama-agama yang berbeda. Sampai hari ini,  di  kalangan  umat  Islam,  klaim  tersebut  masih  dijumpai.  Sejarah pemikiran Islam yang meliputi teologi, filsafat, dan mistisisme (tasawuf) telah  mencatat  kelompok-kelompok  teologi  tertentu  mengkafirkan kelompok teologi Islam lainnya yang berbeda. Pemikiran-pemikiran filsafat dan  tasawuf  pun,  di  antaranya  mengalami  pengkafiran  seru pa.  Tentu tuduhan pengkafiran itu menjadi amat serius kalau yang dituduh sampai dihukum mati. 9
Kenyataan seperti inilah telah direkam dalam blue print buku-buku sejarah konflik antar agama. Dengan demikian, jelaslah bahwa sumber- sumber konflik antar umat beragama, berasal dari cara pemahaman agama
7 Dikutip dari Samiang Katu, Paradigma Baru: Hubungan Antara Islam dan Kristen  (Pilar  Utama  Memperkokoh  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Orasi Pengukuhan  Guru  Besar  Bidang  Perbandingan  Agama,  IAIN  Alauddin  Makassar, 2003. h. 16 8 Lihat,  Budhy  Munawar-Rachman, Islam  Pluralis  Wacana  Kesetaraan
Kaum Beriman (Jakarta: Paramadina, 2001)¸ h. Xi.
9 Dikutip  dari  Moch  Qasim  Mathar,, Kimiawi  Pemikiran  Islam  –Arus Utama  Islam  di  Masa  Depan. Orasi  Pengukuhan  Guru  Besar  Ilmu  Filsafat  dan Pemikiran    Modern  dalam  Islam, Fakultas  Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2007. h. 3
yang sifatnya parsial dan tidak konprehensif. Di samping itu, keyakinan penganut  agama  lain  di  luar  dirinya,  dinilai  berdasarkan  konsep keyakinannya.
Meski demikian, konflik itu sendiri sesungguhnya memiliki peluang dan  ancaman  di  dalam  dirinya.  Karena  itu, pengelolaan konflik secara cerdas dalam hal ini sangat dibutuhkan agar penyelesaian konflik membawa pada suatu kehidupan bersama yang lebih baik (peluang), bukannya malah mengorbankannya  untuk  kemudian  meledak  dalam  bentuk  kekerasan (ancaman). Jadi, hal yang utama bukanlah bagaimana meniadakan konflik, tapi bagaimana mengelola konflik tersebut secara benar melalui penggunaan saluran-saluran yang benar, agar tidak berujung pada kekerasan. itu artinya, masyarakat pun dapat belajar untuk hidup damai di tengah kema-jemukan bangsa.
Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam mengatasi konflik antara lain:
1. Menggunakan kekuasaan dalam rangka mencegah konflik yang terjadi ke wilayah lain. Kekuasaan ini harus berdasarkan tindakan yang bijak dan tidak dipengaruhi oleh motif yang emosional.
2. Memperlancar usaha kedua belah pihak untuk menurunkan ketegangan melalui  cara-cara  diplomatis.  Situasi  panas  harus  lebih  dahulu didinginkan, dengan cara, antara lain: penggunaan metode persuasif tapi bukan dengan paksaan karena hal ini hanya akan mendorong tindakan paksa dari yang lain yang pada gilirannya akan menimbulkan kerugian pada orang atau kelompok lain.
3. Upaya menghindar, itulah watak manusia untuk menghindari konflik sesudahnya yang berkepanjangan. “Menghindarkan diri” adalah salah satu sifat arif yang harus dimiliki masyarakat. Sebuah konflik biasanya berasal dari “mulut” dan dari ucapan yang menyakiti orang lain. Perlu diingat  bahwa  kadang-kadang  mulut  seseorang bisa merugikan dan menciptakan nasib buruk bagi orang lain. Memelihara lidah dan ucapan dengan  baik,  serta  bijak  merupakan  hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. 10
Selanjutnya penulis menawarkan beberapa alternatif solusi konfik sebagai berikut:
1. Agama sebagai jalan  keselamatan
Setiap agama mengajarkan kepada umatnya jalan kesela-matan, baik keselamatan di dunia maupun di Akhirat. Namun jalan keselamatan
10 William  Chang, Berkaitan dengan Konflik Etnis-Agama , dalam Konflik
Komunal di Indonesia Saat Ini (Jakarta: INIS,  2003), h.  28-29
tersebut  tentunya  berbeda  antara  satu  agama  dengan  agama  lainnya. Perbedaan pemahaman tidak hanya terjadi antar agama tetapi juga terjadi pada internal agama. Perbedaan pemahaman adalah hal yang wajar karena disebabkan karena berbagai macam faktor, misalnya: perbedaan pendakatan atau  sudut  pandang  yang  digunakan dalam menafsirkan ajaran agama, begitupula kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan faktor lainnya yang melingkupi  sang  penafsir  ketika  ia  menafsir  ajaran  agama.  Namun perbedaan-perbedaan  tersebut  harus  disikapi  secara arif dan bijaksana. Segala permasalahkan harus didialogkan dan dimusyawarakan sehingga tercapai kata mupakat, setidaknya kita sepakat “untuk berbeda” tanpa harus berkonflik.  Dalam rangka mengantisipasi konflik antar  agama dan internal agama, maka “agama sebagai jalan keselamatan” dapat menjadi alternatif pemahaman yang ditengarai mampu memperte-mukan segala perbedaan umat.
2. Mempertimbangkan penghapusan term agama samawi (langit) dan wadh’i (bumi)
Secara  psikologis,  setiap  orang  merasa  senang  dan  dihargai bilamana agamanya tidak dicap dengan term “negatif”. Dewasa ini, salah satu  isu  penyebab  lahirnya  konflik  agama adalah adanya klaim agama samawi  dan  wad’i.  Agama  Samawi  diklaim  sebagai  agama  yang diwahyukan oleh Tuhan kepada nabi-Nya dan disampaikan kepada umat manusia, sedangkan agama wadh’i (bumi) adalah agama yang lahir dari hasil kreasi dan renungan manusia. Term ini akhirnya menimbulkan kesan bahwa agama langit berhak untuk menginvasi agama bumi yang akhirnya menimbulkan konflik dalam masyarakat. Pertanyaan mendasar yang mucul adalah “apakah ada orang yang rela menerima secara ikhals bilamana dia dicap sebagai penganut agama bumi?, kriteria apa yang digunakan untuk mengkalifikasi agama ini?, siapa yang berhak memutuskan bahwa suatu agama  masuk  dalam  kategori samawi  atau  wadh’i?  siapapula  yang memberikan  hak  istimewa  tersebut?,  perlukan  mempertahankan pendikotomian agama samawi dan wadh’i tersebut?. Klaim agama samawi dan wadh’i pada akhirnya akan melahirkan term tandingan dari pihak yang merasa dirugikan misalnya term “agama asli” vs. “agama infor” dengan titik tolak agama yang pertama dianut oleh bangsa Indonesia. Jika klaim ini tetap  dipertahankan  maka  akan  melahirkan  konflik  spikologi  yang berkepanjangan.
Setiap umat dari setiap agama tentunya memiliki konsep tersendiri tentang Tuhan, pembawa ajaran (nabi), kitab suci, dan lainnya tanpa harus memakai  konsep atau kriteria agama lain dalam memahami agamanya. Untuk  itu,  dalam  rangka  membangun  kerukunan  umat  beragama  dan mewujudkan perdamaian di Indonesia seharusnya term-term negatif yang
Alternatif  Solusi Konflik Agama  di Indonesia
dialamatkan  kepada  suatu  agama  seharusnya  dipertimbangkan  untuk dihapus termasuk term agama samai dan wadh’i.
3. Mempertimbangkan penghapusan term agama negara dan non  – negara/ resmi vs tidak resmi.
Term  lain  yang  juga  mengundang  ketidakharmonisan  umat beragama adalah term agama negara/agama resmi dan non-negara/ agama tidak  resmi.  Agama  negara  adalah  agama  yang  diakui  oleh  negara sedangkan  non-negara  tidak  mendapat  pengakuan  dan  sebagai konsekewensinya harus bergabung dengan agama negara. Dalam kasus Kong-hu-chu  misalnya,  pada  era  Orde  Baru mereka mengalami tindak kekerasan karena dianggap agama yang menyimpang dan harus bergabung dengan agama resmi negara namun pasca reformasi bergulir, Gusdur pun membuka  kerang agama dan menyatakan bahwa Kong-hu-chu sebagai agama. Sampai hari ini hanya 6 negara yang diakui oleh negara, padahal keinginan  agama  di  luar  6  tersebut  untuk  diakui  sebagai  agama  perlu mendapatkan  apresiasi  dari  negara.  Contohnya,  Towani  Tolotang  di Sulawesi Selatan yang sejak Orde Baru berkeinginan diakuai sebagai agama namun  sampai  hari  ini  belum  mendapat  persetujuan  negara.  Akhirnya merekapun terpaksa berapiliasi kepada agama resmi negara meskipun secara ajaran tidak sama dengan agama tersebut. Bilang dalam bidang budaya Indonesia sangat antusias untuk memasukkan budaya-budaya lokal dan asing sebagai bagian dari budaya nasional kenapa dalam bidang agama tidak legowo menerimanya. Sebuah potret sifat ambigu negara yang lahir dari ketidakmampuan negara untuk memberikan hak setiap warganya.
4. Penguatan Dialo g dan Kerjasama antar penganut agama Isu penguatan dialog dan kerjasama antar penganut agama bukanlah hal  yang  baru.  Pemerintah  lewat  FKUB-nya telah melakukan berbagai macam program dialog di daerah yang berkonflik. Bukannya tanpa hasil, hanya saja realitas menunjukkan bahwa terulangnya konflik di berbagai daerah ini merupakan bukti  nyata dialog tersebut belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor: a) Dialog hanya terbatas pada kalangan elit masyarakat, tokoh adat, atau tokoh pemud a saja. Bahkan terkadang  hanya  melibatkan  orang-orang  yang  sama  sekali  tidak bersentuhan dengan konflik secara langsung, b) Tujuan dialog terkadang tidak tercapai karena adanya alasan keterbatasan atau efesiensi dana dengan mempersingkat acara tersebut, yang tadinya direncanakan 4 hari kemudian dipersingkat 1-2 hari saja. c) Program dialog hanya bersifat jangka pendek. Umumnya, setelah selesai kegiatan dialog, maka selesai pulalah rangkaian acara, sehingga dampak positif dari kegiatan tersebut tidak menjadi tolak ukur bagi perumusan program selanjutnya. d) Dialog hanya bersifat reaktif,
artinya program dialog akan dilakukan bilamana telah terjadi konflik dan menelan  korban.  Tidak  ada  upaya  maksimal  dari  pemerintah  untuk mengalokasikan dana dalam rangka sosialisasi langkah antipasti konflik di seluruh  daerah.  Harus  dipahami  bahwa  setiap  daerah memiliki potensi konflik yang berbeda-beda. Selain mencanangkan program penguatan dialog ke seluruh daerah di Indonesia, masyarakat pun didorong untuk menyadari pentingnya dialog antar agama dalam kehidupan sehari-hari, dari dialog tersebut akan tercipta kesapahaman-kesapahaman dalam konteks hidup berbangsa  dan  bernegara.  Lebih  lanjut  kesepahaman  tersebut  akan berpengaruh  positif  dalam  aspek  kerjasama  baik  dalam  bidang  so sial, ekonomi, politik dan lainnya.
5. Penguatan Pendidikan Berbasis Perdamaian
Sampai  hari  ini  belum  ditemukan  materi  pelajaran  pendidikan berbasis perdamaian dalam kurikulum pendidikan. Jika pendidikan anti korupsi kini telah diajarkan di perguruan tinggi akibat banyaknya koruptor dari  kalangan  akademisi,  maka  kedepan  seharusnya  pemerintah  dan pemerhati  pendidikan  mempertimbangkan  materi  pendidikan  berbasis perdamaian  yang  diajarkan  sejak  dini,  yakni  sejak  usia  SD.  Hal  ini dimaksudkan untuk melakukan pemotongan generasi konfli sejak dini. Jika ini diprogramkan maka 1-2 tahun, hasilnya mungkin masih terkontaminasi dengan bias konflik tetapi generasi ketiga dan seterusnya nya akan bebas dari bias konflik tersebut.  Solusi di atas tentunya hanya sebagian kecil solusi  yang ada. Setiap daerah tentunya memiliki potensi konflik yang berbeda. Untuk itu, dibutuhkan kearifan dalam menyikapinya.

## C. Penutup
Berbagai macam solusi konflik agama telah dirumuskan oleh para pemerhati konflik di Indonesia. Namun solusi tersebut sifatnya relatif dalam penerapannya. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan potensi konflik di setiap daerah. Belum lagi agama bukanlah satu-satunya pemicu konflik. Semakin kompleks penyebab konflik di suatu daerah semakin kompleks pula solusi yang seharusnya diterapkan.
Untuk itu, setiap warga negara berkewajiban untuk melaksanan upaya antisipatif dan penyelesaian konflik sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.  Di  mulai  dari  diri  sendiri,  keluarga,  dan  lingkungan masyarakat. Konflik mungkin tidak dapat dihindari karena sifatnya alamiah tetapi mencegah meluasnya konflik sangat ditentukan oleh keseriusan kita semua dalam menyikapinya. Menurut hemat penulis, penting membangun kembali kesadaran awal dari penganut agama untuk meyakini bahwa setiap agama memiliki ajaran keselamatan dan penghargaan yang tinggi terhadap sesama, penting pula untuk mempertimbangkan penghapusan term-term
Alternatif  Solusi Konflik Agama  di Indonesia
negatif yang secara psikologis sangat menggangu kehidupan beragama, tak kala pentingnya juga format baru dalam penguatan dialog dan kerjasama antar umat beragama, dan terakhir adalah perlunya gagasan pendidikan berbasis perdamaian jika kita ingin generasi bangsa ini tidak terjebak virus konflik agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azyumardi. Kerusuhan-kerusuhan Massal yang Terjadi di Indonesia Baru-baru  Ini  :Kemunduran  Nasionalisme  dan  Kemunculan Separatisme, dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini Jakarta: INIS, 2003.
Chang, William. Berkaitan dengan Konflik Etnis-Agama, dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini Jakarta: INIS, 2003. Hamim, Thoha. dkk., Resolusi Konflik Islam Indonesia Cet. I; Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007. Katu, Samiang. Paradigma Baru: Hubungan Antara Islam dan Kristen (Pilar Utama Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orasi Pengukuhan  Guru  Besar  Bidang  Perbandingan  Agama,  IAIN Alauddin Makassar, 2003.
Mathar,, Moch Qasim. Kimiawi Pemikiran Islam –Arus Utama Islam di Masa  Depan.  Orasi  Pengukuhan  Guru  Besar  Ilmu  Filsafat  dan Pemikiran  Modern dalam Islam, Fakultas  Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2007
Miall,  Hugh.  Oliver  Ramsbotham,  Tom  Woodhouse, Contemporary Conflict  Resolution:  The  Prevention,  Management  and Transformation of Deadly Conflicts, diterjemahkan  oleh Tri Budhi Sasrio dengan judul Resolusi Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Mudzhar, M. Atho Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. Rachman,  Budhy  Munawar- Islam  Pluralis  Wacana  Kesetaraan  Kaum Beriman Jakarta: Paramadina, 2001 Susan, Novri. Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009. Zulkarnain,  dkk, Model Landasan Sosial antara Umat Beragama dalam Memelihara Ketahanan dan Ketertiban Masyarakat Miskin pada Daerah Terpencil dan Terisolasi di Pulau Enggano dalam Sinopsis dan Indeksi Hasil Penelitian Kompetitif Dosen PTAI Tahun 1999- 2003 Cet. I; Jakarta: 2004.

## 130