Anton  Afrizona,  Ibnu  Artadi,  Teddy  Asmara  (2022)  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Perkara  Pidana  Nomor:  54/Pid.Sus/2021/Pn  Cbn  di Pengadilan  Negeri  Cirebon, Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia (7)11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12063 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, November 2022
PENERAPAN  SANKSI  PIDANA  TERHADAP  PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERKARA PIDANA NOMOR: 54/PID.SUS/2021/PN CBN DI PENGADILAN NEGERI CIREBON
Anton Afrizona, Ibnu Artadi, Teddy Asmara
Proram Magister  Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Swadaya Gunung Jati E-mail: antonahuya001@gmail.com

## Abstrak
Penyalahgunaan  Narkotika  di  Indonesia  saat  ini  ditujukan  dengan  sasaran potensial  generasi  muda  dan  sudah  menjangkau  berbagai  penjuru  daerah, serta  penyalahgunanya  pun  merata  di  seluruh  strata  sosial  masyarakat. Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Selain itu  penelitian  juga  akan  melakukan  studi  kasus,  yaitu  suatu  bentuk  studi dokumen  mengenai  fenomena  yang  ditemui  dalam  praktik  yang  berkaitan dengan  Putusan  Hakim  dalam  perkara  tindak  pidana  Narkotika.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analistis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Terdakwa  dalam  perkara  No. 54/Pid.Sus/2021/PN.  Cbn  tertanggal  16  September  2021  terbukti  adalah sebagai  Panyalahguna  Narkotika  yang  telah  menggunakan  untuk  dirinya sendiri  sedangkan Terdakwa bukan sebagai  "penyalah  guna narkotika" dan "bukan pecandu maupun korban penyalah gunaan narkotika", oleh karenanya hakim  menjatuhkan  sanksi  pidana  bukan  sanksi  tindakan  (rehabilitasi); Bahwa  ketentuan  dalam  Pasal  127  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor.  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  tidak  dapat  diterapkan  dalam  praktek peradilan  pidana  sepanjang  hakim  masih  berpegang  teguh  pada  asas Pembuktian  yang  berlaku  menurut  KUHAP  yaitu  asas  Pembuktian  Negatif (negatief  wettelijk)  tersebut  dengan  tanpa  mempertimbangkan  ilmu pengetahuan bantu dari sudut keahlian kedokteran Jiwa atau psikiatri dalam rangka menentukan sanksi Pidana dan sanksi Tindakan (rehabilitasi) tersebut.
Kata Kunci: sanksi pidana, penyalahgunaan narkotika, generasi muda.

## Abstract
Narcotics abuse in Indonesia is currently aimed at the potential target of the younger  generation  and  has  reached  various  parts  of  the  region,  and  its abusers  are  evenly  distributed  throughout  the  social  strata  of  society.  This research  method  is  qualitative  with  a  Normative  Juridical  approach.  In addition,  the  research  will  also  conduct  case  studies,  which  are  a  form  of document  study  on  phenomena  encountered  in  practice  related  to  Judges' Decisions in Narcotics crime cases. Thus it can be said that this research is descriptive  analytic.  The  results  showed  that  the  Defendant  in  case  No.
54/Pid.Sus/2021/PN. Cbn dated September 16, 2021, it was  proven that he was a narcotics user who had used for himself while the defendant was not a "drug abuser" and "neither an addict nor a victim of drug abuse", therefore the  judge  imposed  criminal  sanctions  instead  of  action  sanctions (rehabilitation);  That  the  provisions  in  Article  127  paragraph  (2)  of  Law Number.  35  of  2009  concerning  Narcotics  cannot  be  applied  in  criminal justice practice as long as the judge still adheres to the principle of Evidence applicable according to the Criminal Procedure Code, namely the principle of  Negative  Evidence  (negatief  wettelijk)  without  considering  auxiliary science from the point of expertise of mental medicine or psychiatry in order to  determine  criminal  sanctions  and  sanctions  for  such  actions (rehabilitation).
Keywords: criminal sanctions, drug abuse, younger generation.

## Pendahuluan
Penyalahgunaan  Narkotika  di  Indonesia  saat  ini  ditunjukan  dengan  sasaran potensial  generasi  muda  dan  sudah  menjangkau  berbagai  penjuru  daerah,  serta penyalahgunanya pun merata di seluruh strata sosial masyarakat (Kusuma, 2020). Pada  awalnya  narkotika  sangat  diperlukan  dan  mempunyai  manfaat  di  bidang kesehatan  dan  ilmu  pengetahuan,  akan  tetapi  penggunaan  narkotika  menjadi sesuatu  yang  berbahaya  jika  terjadi  penyalahgunaan.  Oleh  karena  itu  untuk menjamin  ketersediaan  narkotika  guna  kepentingan  kesehatan  dan  ilmu pengetahuan  di  satu  sisi,  dan  di  sisi  lain  perlu  upaya  untuk  mencegah  peredaran gelap  narkotika  yang  selalu  menjurus  pada  terjadinya  penyalahgunaan,  sehingga diperlukan regulator sebagai alat pengaturan di bidang narkotika.
Peraturan perundang- undangan ini selalu mengalami penyempurnaan sejalan dengan  perubahan  dan  perkembangan  akibat  kejahatan  yang  ditimbulkan  oleh perbuatan penyalahgunaan tersebut (Koto, 2018). Begitu pula dalam melaksanakan peraturan  tersebut  dapat  dimungkinkan  terjadi  penyimpangan  sebagai  suatu kelemahan aparat penegak hukumnya, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat  atau  ada  kelemahan  peraturan  perundang-undangan  itu  sendiri. Sehingga pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia merevisi undang- undang no. 22 Tahun 1997 yang sudah ada tentang Narkotika dengan peraturan yang baru yaitu undang-undang No. 35 Tahun 2009 (Pakpahan et al., 2021).
Mencermati salah satu pertimbangan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menyatakan akan pentingnya Narkotika yang merupakan Zat atau obat yang sangat bermanfaat  dan  diperlukan  untuk  penyakit  tertentu  (Suharto,  2021).  Namun,  jika disalahgunakan  atau  digunakan  tidak  sesuai  dengan  standar  pengobatan  dapat menimbulkan  akibat  yang  sangat  merugikan  bagi  perseorangan  atau  masyarakat khususnya generasi muda (Andriansyah & Abdurrahman, 2013).
Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan  umat  manusia,  peredarannya  harus  diawasi  secara  ketat  sebagaimana diatur dalam Pasal  4  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan (Nugroho et al., 2019): (a) Menjamin ketersediaan,  narkotika  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi;  (b)  Mencegah,  melindungi,  dan
menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; (c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekusor narkotika; dan (d) Menjamin pengaturan upaya  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika. Kriminalisasi  penyalahgunaan  Narkotika  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus disertai dengan penegakanhukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, bila di amati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai satu dari Undang-Undang Khusus atau perundang- undangan Pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya  yang berarti sanksi Pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus (Sholehuddin, 2003). Menurut Muladi, hukum Pidana modern yang berceritakan orientasi pada perbuatan dan pelaku (daad-dader straafrecht), stelsel sanksinya  tidak  hanya  meliputi  Pidana (straf,  punishment) yang  bersifat penderitaan,  tetapi  juga  tindakan  tata  tertib (maatregel,  treatment) yang  secara relatif lebih bermuatan pendidikan (Muladi & Medis, 1997).
Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan (Novitasari & Rochaeti, 2021). Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor  penangkal  terhadap  merebaknya  peredaran  dan  Penyalahgunaan  Narkoba, tapi  dalam  kenyataannya  justru  semakin  intensif  dilakukan  penegakan  hukum semakin meningkat pula peredaran Narkoba tersebut.
Adalah  menjadi  tanggungjawab  hakim  memberi  Putusan  yang  berkualitas kepada pencari keadilan. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan  bahwa  (Suryoutomo  et  al.,  2022):  Dalam memeriksa  dan  memutus  perkara,  hakim  bertanggungjawab  atas  penetapan  dan putusan  yang  dibuatnya.  Penetapan  dan  Putusan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
Kemudian  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut penjelasannya dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat  (Dewanto,  2020).  Ketentuan  ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis  hakim  wajib  memberi  putusan  yang  berkualitas (ideal) dan  dapat dipertanggungjawabkan.
Mahkamah  Agung  dalam  instruksinya  No.KMA  /  015  /  iNST  /  VI  /  1998 tanggal  1  Juni  1998  menginstruksikan  agar  para  hakim  memantapkan profesionalisme  dalam  mewujudkan  peradilan  yang  berkualitas  dengan  putusan hakim yang eksekutabel berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), dan sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat) serta logos (diterima  dengan  akal  sehat), demi  terciptanya  kemandirian  para  penyelenggara kekuasaan kehakiman (Arto, 2010).
Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  para  hakim  terhadap  para  pelaku kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma- norma  di  luar  norma  hukum,  tampaknya  masih  melekat  dan  menjadi  kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen (Supramono, 2004).
Menurut H. Prayitno Iman Santosa, SH.,MH, hakim mempunyai kedudukan sentral  dalam  proses  peradilan,  karena  dipundaknya  diserahkan  keadilan  yang diharapkan  oleh  para  pencari  keadilan (yusticiabelen). Untuk  sampai  kepada peradilan  yang  adil,  diperlukan  suatu  proses  dalam  memutus  suatu  perkara  yang biasanya  dengan  menggunakan  metode  dedukasi  untuk  menerapkan  hukum terhadap  kasus  yang  selanjutnya  diambil  kesimpulan  dalam  putusan  yang  adil (Santosa & SH, 2022).
Hakim  dalam  kedudukannya  yang  bebas  diharuskan  untuk  tidak  memihak (impartial judge). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung  makna,  hakim  harus  selalu  menjamin  pemenuhan  perlakuan  sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi  kewajiban  hakim  untuk  mewujudkan  persamaan  kedudukan  di  depan hukum bagi setiap warga negara (equally before the law) (Andi & Waluyo, 2008) . Sehubungan dengan itu,  ada baiknya  penelitian  menggambarkan salah satu contoh kasus Narkoba yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon yang menjadi bahan penelitian penelitian, sebagaimana yang telah di putuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 54 / Pid.Sus /2021/ PN.Cbn tertanggal 16 September 2021 yang dalam kasus tersebut Terdakwa telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  bersalah  melakukan tindak  pidana "Tanpa  hak  dan  melawan  hukum  menyalahgunakan  Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan di Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan” (Dewi, 2019) .
Penerapan sanksi pidana terhadap karakteristik pengguna di dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa dianutnya paham kesalahan yang menentukan ukuran kesalahan dan pemidanaan hanya dapat dilakukan  sebatas  yang  ditentukan  undang-undang  (Saikhu,  2020).  Salah  satu tujuan  pemidanaan  pada  dasarnya  untuk  mengoreksi  pembuat  dan  perbuatannya, pidana  yang  bersifat  koreksi  diarahkan  kepada  manusia  yang  pada  dasarnya mempunyai  rasa  penuh  tanggungjawab  dan  pada  kejadian  tertentu  melakukan kesalahan  yang oleh hukum  kemudian  memandangnya tercela karena melakukan suatu tindak pidana.
Prinsip  dasar  penerapan  sanksi  hukum  pidana  penjara  dalam  kerangka penegakan  hukum  Penyalahgunaan  Narkoba  seharusnya  diterapkan  bagi  pelaku pengedar dan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera (Saikhu, 2020). Hal ini memberikan wacana  kepada  para  hakim  dalam  merumuskan  vonis  penjatuhan  sanksi  kepada para pelaku penyalahguna Narkotika.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  dapat  mengetahui  alasan  Hakim dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Penyalahguna  Narkotika  pada  putusan  perkara Nomor. 54 / Pid.Sus /2021/ PN.Cbn tertanggal 16 September 2021 di Pengadilan Negeri Cirebon menerapakan Sanksi Pidana bukan Sanksi Tindakan (rehabilitasi); dan untuk dapat mengetahui penerapan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang- Undang  Nomor.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  dalam  praktek  peradilan Pidana.
Sedangkan  manfaat  penelitian  ini  diharapkan  mempunyai  arti  penting  bagi pengembangan hukum Pidana yang telah ada, terutama yang menyangkut hukum Penyalahguna  Narkotika  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Dalam  hal  ini pengembangan tentang pendayagunaan fungsi hukum pidana dalam
menanggulangi  tindak  pidana  yang  terjadi  khususnya  dalam  persoalan  tindak pidana Penyalahguna Narkotika.

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  penelitian  teknis  hukum  ini  yang  peneliti  maksudkan dengan  hukum  adalah  norma-norma  atau  kaedah-kaedah  hukum  yang  tercantum dalam  peraturan  perundang-undangan.  Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah memakai pendekatan yuridis normatif (Susanti et al., 2016). Dengan pertimbangan bahwa  titik  tolak  penelitian  untuk  menganalisis  Putusan  hakim  terhadap  hak terdakwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam mengajukan bukti-bukti penting dalam rangka pembelaannya di persidangan dengan kajian kaedah-kaedah atau  norma-norma  hukum  positif  yang  mengatur  tentang  Penerapan  sanksi pemidanaan terhadap Penyalahgunaan Narkotika. Data penelitian  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data sekunder meliputi bahan-bahan non hukum dan bahan-bahan hukum, sedangkan bahan-bahan hukum meliputi  :  Peraturan  Perundang-undangan  meliputi (Undang-Undang  dan peraturan  yang  setaraf,  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden,  Keputusan Menteri,  dan Keputusan Mahkamah Agung), Putusan Hakim.  Buku-buku,  jurnal, majalah,  serta  hasil  penelitian.  Kamus  dan  ensiklopedia.  Studi  kepustakaan dilakukan  untuk  memperoleh  data  yang  dianggap  relevan  untuk  dijadikan  bahan dalam  menulis  Tesis  ini  dengan  menggunakan  dasar'penelitian  kepustakaan (Soaekanto, 2004).
Dalam  rangka  penyusunan  penelitian  ini,  penelitian  melakukan  penelitian dengan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  Yuridis  Normatif (Ashshofa, 2007). Selain itu penelitian juga akan melakukan studi kasus, yaitu suatu bentuk  studi  dokumen  mengenai  fenomena  yang  ditemui  dalam  praktik  yang berkaitan dengan Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana Narkotika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif analistis. Secara deskriptif  akan  di  analisis  objek  yang  diteliti,  dalam  hal  ini  kewenangan  hakim dalam hubungannya dengan penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penyalahguna  Narkotika  dalam  Putusannya,  dan  hubungannya  dengan  aparat penegak hukum lainnya yaitu : Polisi, Kejaksaan, Hakim dan Advokat. Sedangkan secara  analitis  akan  dilihat  seberapa  jauh  tindak  pidana  penyalahguna  Narkotika yang di atur dalam Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat di Fungsionalisasikan secara maksimal.
Penelitian ini tidak sekedar mengkaji masalah hukum secara normatif namun juga mengkaji masalah bekerjanya hukum acara pidana dalam masyarakat dalam rangka penanggulangan terhadap perbuatan pidana yang serupa.

## Hasil dan Pembahasan
Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam Perkara  Pidana  Nomor.  54  /  Pid.Sus  /  2021/  PN.Cbn  di  Pengadilan  Negeri Cirebon
A. Penjatuhan  Pidana  terhadap  Tindak  Pidana  Penyalahguna  Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Di  dalam  Perumusan  Sanksi  terhadap  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan
Narkotika,  identik  dengan  ide  dasar double  track  system, bermakna  berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan
penggunaan  sanksi  dalam  hukum  pidana.  Dalam  hal  ini,  sistem  dua  jalur mengenai  sanksi  dalam  hukum  pidana.  Literatur  yang  ada  tidak  pernah memberikan  penegasan  eksplisit  soal  gagasan double  track  system, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan ide dasar double track system tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide  kesetaraan  ini  dapat  ditelusuri  lewat  perkembangan  yang  terjadi  dalam sistem  sanksi  hukum  pidana  dari  aliran  klasik  ke  aliran  moderen  neo  klasik (Sholehuddin, 2003).
Khususnya  dalam  hal  penetapan  jenis  sanksi  ini,  semula  hanya  dianut single  track  system, yakni  jenis  sanksi  pidana  saja  sebagai representasi melekatnya  pengaruh  aliran  klasik  dalam  hukum  pidana.  Aliran  ini  berpaham indeterminisme  mengenai  kebebasan  kehendak  manusia  yang  menekankan kepada  perbuatan  pelaku  kejahatan  sehingga  dikehendakilah  hukum  pidana perbuatan  (daad-straftrecht)  karenanya,  sistim  pidana  dan  pemidanaan  aliran klasik  ini  sangat  membatasi  kebebasan  hakim  dalam  menetapkan  jenis  sanksi dengan berbagai bentuknya.
Pengaruh  perkembangan  kesadaran  hukum  masyarakat  memunculkan aliran neoklasik yang menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia. Pada sekitar tahun 1810 mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan  individual  terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Aliran  neo  klasik memberikan kekuasaan kepada » hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian sistem the definite sentence ditinggalkan dan beralih kepada sistem the indefinite  sentence. Beberapa  ciri  dari  aliran  neo  klasik  yang  relevan  dengan prinsip  individualisasi  pidana  adalah  modifikasi  dari  doktrin  kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana.
B. Kasus Atasnama Terdakwa FERI ARDHIAN anak dari (alm) Moch Nasir.
1. Kasus Posisi
Bahwa ia Terdakwa Feri Ardian Bin M.Nasir, pada Hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu  lain  dalam  bulan  Desember  2020  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu waktu  lain  dalam  tahun  2020,  bertempat  di  Kampung  Cangkol  Utara Rt.01/04  Kelurahan  Lemahwungkuk,  Kecamatan  Lemahwungkuk,  Kota Cirebon  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  tertentu  yang  masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  setiap  Penyalahguna  Narkotika
Golongan I Bagi Diri Sendiri. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu menggunakan botol plastik bekas air mineral yang Terdakwa isi dengan air dan  tutupnya  dilubangi  sebanyak  2  (dua)  lubang  yang  masing-masing lubang  disambung  dengan  sedotan  plastik  yang  salah  satu  sedotan disambungkan dengan pipet kaca warna bening yang kemudian Terdakwa masukan  Narkotika  Jenis  Shabu  tersebut  kedalam  pipet  kaca  selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan korek api gas tepat pada pipet kaca setelah itu  salah  satu  ujung  sedotan  lainnya  Terdakwa  gunakan  untuk  menghisap seperti merokok;
Bahwa  berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Laboratoris Kriminalistik  Bareskrim  Mabes  Polri  Nomor  LAB  :  6272/NNF/2020
tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt.M.M, dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :
Barang bukti: Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat  Netto  0,5463  gram  yang  setelah  dilakukan  pemeriksaan  sisanya sebanyak  0,5343  gram  diberi  nomor  barang  bukti  3685/2020/NF.Barang bukti tersebut adalah milik Feri ArdianBin M.Nasir; Hasil Pemeriksaan : 1.Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika 2.Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina
Kesimpulannya  adalah  kristal  warna  putih  tersebut  adalah  benar mengandung Metamfetamina;
Dalam Dakwaan Primer, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika,  sedangkan  dalam  Dakwaan  Subsidair,  Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sehubungan  dengan  Dakwaan  Penuntut  Umum  tersebut  di  atas
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi /keberatan;
2. Pemeriksaan Saksi-Saksi
Bahwa  untuk  dapat  membuktikan  dakwaannya  Penuntut  Umum mengajukan  saksi-saksi  yang  terlebih  dahulu  disumpah  menurut  cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan
C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor  54 / Pid.Sus / 2021 / PN.Cbn tertanggal 16 September 2021.
1. Pertimbangan hakim dalam menerapkan Sanksi Pidana bukan sanksi tindakan.
Putusan  Pengadilan  merupakan  output  suatu  proses  peradilan  di sidang  pengadilan  meliputi  proses  pemeriksaan  saksi-saksi,  pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan, yang di dalam Putusan tersebut terdapat di antaranya pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya  dalam  perkara  yang  dimaksud  dalam  permasalahan  pertama tersebut yaitu:
Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  ditemukan  fakta-fakta sebagai  berikut  bahwa Saksi Gumilar dan Saksi Herman telah melakukan penangkapan  terhadap  Terdakwa  yang  diduga  melakukan  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Jenis  Sabu  pada  pada  Hari  Selasa,  tanggal  08 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Brigjen Dharsono tepatnya di Gg. Musolah Ds. Kertawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, berawal dari  Saksi  Gugun  bersama  dengan  Saksi  Herman  mendapatkan  informasi dari  Masyarakat  bahwa  ada  penyalahgunaan  Narkotika  Jenis  Shabu  Pada hari  Selasa,  tanggal  08  Desember  2020  sekira  pukul  11.30  Wib  di Gg.Musholla,  Jl.Brigjen  Dharsono, Desa Kertawinangun, Kec.Kedawung, Kab.Cirebon;
Menimbang,  bahwa  pada  saat  dilakukan  penangkapan  dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)
Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 1,00 (satu) gram di dalam plastik klip warna bening di balut solatip warna hitam kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota untuk Penyidikan lebih lanjut;
Menimbang,  bahwa  dari  keterangan  Terdakwa  mendapatkan Narkotika  jenis  Shabu  dari  Sdr.  Somadi  Als  Oma  (DPO)  dikarenakan Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Somadi Als Oma (DPO) untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan uang untuk membeli Shabu tersebut adalah uang milik Sdr.Somadi Als Oma (DPO), sedangkan Terdakwa mengkonsumsi shabu secara cuma-Cuma. Bahwa dari keterangan Terdakwa  berawalnya  Sdr.  SOMADI  Als  OMA  (DPO)  datang  ke  rumah Terdakwa tepatnya di Kmp.Cangkol Utara Rt.03/04 Kel. Lemahwungkuk, Kec.  Lemahwungkuk,  Kota  Cirebon  yang  kemudian  mengajak  Terdakwa mengambil  paket  yang  berisi  Narkotika  Jenis  Shabu  yang  sudah Sdr.SOMADI  Als  OMA  (DPO)  pesan  yang  peta  atau  denah  tempat pengambilan  paket  yang  berisi  Narkotika  Jenis  Shabu  tersebut  ada  pada Handphone  Sdr.SOMADI  Als  OMA  (DPO)  yang  kemudian  diambil  oleh Terdakwa  dan  Sdr.Somadi  Als  Oma  (DPO).  Bahwa  Terdakwa  dengan Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) hanya sebatas teman biasa dan Terdakwa bertemu  dengan  Sdr.SOMADI  Als  OMA  (DPO)  pada  saat  Terdakwa membesuk Teman Terdakwa yang berada di Rutan Kelas 1 Cirebon yaitu Sdr.ADI  MULYADI  (Terpidana)  yang  kemudian  di  kenalkan  dengan Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) yang juga pada saat itu Sdr.SOMADI Als OMA juga sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas I Cirebon; Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan
Laboratoris  Kriminalistik  Bareskrim  Mabes  Polri  Nomor  LAB  : 6272/NNF/2020  tanggal  04  Januari  2021  yang  ditandatangani  oleh Yuswardi, S.Si,Apt.M.M,Dkk yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :
Barang Bukti: berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap  dengan  label  barang  bukti,  setelah  dibuka  didalamnya  terdapat  1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,5463 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 0,5343 gram diberi nomor barang bukti 3685/2020/NF.Barang bukti tersebut adalah milik Feri Ardian Bin M.Nasir;
Hasil Pemeriksaan  :
1.Uji Pendahuluan  : (+) Positif Narkotika
2.Uji Konfirmasi  : (+) Positif Metamfetamina
Kesimpulan  Kristal  warna  putih  tersebut  adalah  benar  mengandung Metamfetamina;
Menimbang,  bahwa  untuk  selanjutya  akan  dipertimbangkan  apakah Penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
Menimbang,  bahwa  dasar  aturan  hukum  yang  melegitimasi  orang untuk  bisa  mempergunakan  Narkotika  hanya  dapat  digunakan  untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu
pengetahuan  dan  teknologi  (vide  Pasal  7  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan Narkotika Golongan  I  dilarang  digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan. Dalam  jumlah  terbatas  Narkotika  Golongan  I  dapat  digunakan  untuk kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  untuk Reagensia  Diagnostik,  serta  Reagensia  Laboratorium  setelah  mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika );
Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan Pengobatan atau  Rehabilitasi  sekalipun,  Dokter  hanya  dapat  memberikan  Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Pasien yang sedang  diobati  juga  dapat  memiliki,  menyimpan,  dan/  atau  membawa Narkotika  untuk  dirinya  sendiri  (vide  Pasal  53  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ) ;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap dipersidangan  Terdakwa  ternyata  bukanlah  orang  yang  sedang  menjalani Pengobatan atau Rehabilitasi Medis;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula isi dari Surat Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, meskipun barang bukti yang  ditemukan  pada  saat  penangkapan  berupa  Narkotika  Golongan  I dengan  berat  0,60  gram,  akan  tetapi  tidak  ditemukan  fakta  dipersidangan adanya  proses  pengujian  atas  penggunaan  Narkotika  terhadap  Terdakwa yang menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika atas diri Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa bukan merupakan pecandu yang  harus  dinyatakan  oleh  Ahli,  sehingga  berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan  tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan  Terdakwa menggunakan  Narkotika  Golongan  I  adalah  Tanpa  Hak  atau  Melawan Hukum,  sehingga  dengan  demikian  unsur  “ Penyalah  Guna  Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ” telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf  a  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  didakwakan  dalam  Dakwaan  Subsidair,  sehingga  dengan demikian  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  Tuntutan  pidana  Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal  127 Ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika  Jo  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1  KUHPidana sebagaimana  dalam  Dakwaan  Subsidair,  akan  tetapi  untuk  pidana penjaranya tidak sependapat dikarenakan Terdakwa belum pernah dihukum, bukan target opersi dari Satuan Narkoba Polres Cirebon, barang bukti berat Netto 0,5463 gram untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr.Somadi Als Oma (DPO) dan Terdakwa juga mengkonsumsi secara cuma-cuma yang didapat dari Sdr. Somadi Als Oma (DPO);
Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  tidak menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang,  bahwa  untuk  memberikan  pertimbangan  yang  tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat  adalah  perlu  dipertimbangkan  variabel-variabel  yang melingkupi  penjatuhan  pidana  dengan  menengok  dimensi  sosio  yuridis, agar  Putusan  tidak  jauh  dari  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  keadilan, mengingat  hukum  adalah  untuk  Manusia  dan  bukan  sebaliknya  Manusia untuk hukum, variabel-variabel pertimbangan itu ;
Menimbang,  bahwa  merupakan  otoritas  Hakim  untuk  menjatuhkan pidana  terhadap  Terdakwa  dalam  interval  waktu  dari  yang  paling  ringan hingga  maksimal  ancaman  dalam  Pasal  Dakwaan  dengan  tidak meninggalkan  spirit  dari  hukum  itu  sendiri  dalam  perkara  ini  Terdakwa telah  terbukti  melanggar  Pasal  127  Ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  RI Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1 KUHPidana  dengan  ancaman  hukuman  paling  lama  4  (empat)  tahun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana antara 1 (satu) hari sampai dengan maksimal 4 (empat) tahun;
Menimbang bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan  dan  pengajaran  bagi  diri  Terdakwa,  yang  pada  gilirannya Terdakwa  bisa  merenungi  apa  yang  telah  diperbuatnya,  dari  sanalah diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang,  bahwa  pada  saat  dilakukan  penangkapan  Terdakwa sedang  menguasai  Narkotika  jenis  sabu-sabu  sebanyak  1  (satu)  paket dengan  berat  Bruto  sekira  1,00  gram  ,  dan  untuk  berat  Nettonya  sekira 0,5463 gram untuk dikonsumsi secara bersama dan yang membelinya juga uang milik Sdr. Somadi Als Oma (DPO), Terdakwa mengkonsumsi dengan cuma-cuma  dan  merupakan  fakta  dipersidangan  bahwa  Terdakwa merupakan  Penyalah  Guna  Narkotika  yang  tidak  dikategorikan  sebagai Pecandu  Narkotika  maupun  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika,  maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adalah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana berupa penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis  Hakim  memandang  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim dalam Putusan ini sudah sesuai  dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : (a) 1 (satu) Paket Narkotika  Jenis  Sabu  yang  dibungkus  plastik  klip  warna  bening  dengan berat Bruto 1,00 (satu) gram, sisa hasil setelah pengujian dengan berat Netto 0,5343  gram  karena  merupakan  sarana  yang  digunakan  untuk  melakukan tindak pidana maka dengan mengacu kepada ketentuan  Pasal 46 jo. Pasal 194  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana,  sehingga  barang  bukti  tersebut  harus dirampas untuk dimusnahkan;
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan dan yang meringankan Terdakwa bahwa Keadaan yang memberatkan: (a) Perbuatan  Terdakwa  meresahkan  masyarakat;  (b)  Perbuatan  Terdakwa dilarang  oleh  Agama  maupun  Pemerintah;  (c)  Perbuatan  Terdakwa  tidak mendukung  program  pemerintah  dalam  rangka  Pemberantasan  Tindak Pidana  Narkotika.  Adapun  Keadaan  yang  meringankan:  (a)  Terdakwa menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  mengulanginya  lagi;  (b) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang tidak berbelit- belit dipersidangan; (c) Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka haruslah  dibebani  pula  untuk  membayar  biaya  perkara;  Setelah memerhatikan Putusan Nomor 54 / Pid.Sus / 2021 / PN.Cbn tertanggal 16 September  2021  tersebut  terlihat  bahwa  Pengadilan  Negeri  Cirebon  telah memilih  salah  satu  dari  tiga  jenis  Putusan  yang  dikenal  di  dalam  Hukum Acara Pidana, yakni yang dipilih itu merupakan Putusan Pemidanaan bukan Putusan yang mengandung sanksi tindakan.
Artinya  Jenis  putusan  pengadilan  ini  adalah  putusan  yang membebankan  suatu  pidana  terhadap  terdakwa  karena  perbuatan  yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.
Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat  bukti  dan  hakim  yakin  akan  kesalahan  terdakwa  itu  berdasarkan  atas alat bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.
Sehingga apabila di hubungkan dengan fakta-fakta lainnya yang telah di  sampaikan  sebagai  bukti  dari  Terdakwa  tersebut  yang  telah dipertimbangkan di atas dalam hal untuk menentukan apakah dalam perkara itu Terdakwa dapat dikenakan Sanksi Pidana atau
Sanksi  Tindakan,  hakim  akan  menerapkan  ketentuan  pasal  127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan pasal 103 (mengatur  mengenai  sanksi  tindakan  "rehabilitasi")  adalah  pada  akhirnya bermuara  kepada  keyakinan  hakim  apakah  pelaku  penyalahgunaan narkotika  tersebut  tepat  untuk  dikatakan  sebagai  pecandu  yang  harus direhabilitasi  atau  lebih  tepat  dikatakan  sebagai  pelaku  tindak  pidana
penyalahgunaan  narkotika  yang  harus  dipidana  penjara  adalah  dengan berdasarkan hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut  mengalami  ketergantungan  terhadap  narkotika  sehingga memerlukan proses perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas  rehabilitasi  dan  yang  tentunya  berdasarkan  ketentuan  undang- undang.
Setelah dipelajari beberapa sistem pembuktian, dapatlah dicari sistem pembuktian  yang  dianut  oleh  KUHAP  yaitu  Sistem  Pembuktian  Negatif (negatif wettelijk bewijs theones) (Sasangka & Rosita, 2003). Sehingga terhadap alasan tersebut dalam hal hakim mempertimbangkan  alat  bukti  yang  disampaikan  oleh  Penasehat  hukum terdakwa  adalah  menjadi  wujud  dari  kewenangan  majelis  hakim  dalam setiap mempertimbangkan putusannya tersebut  dengan mendasarkan pada suatu  sistem  Pembuktian  Negatif (negatif  wettelijk  bewijs  theories) sebagaimana yang di anut oleh KUHAP.
2. Penerapan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Praktek Peradilan Pidana. Sanksi  hukum  berupa  pidana,diancamkan  kepada  pembuat  tindak pidana  kejahatan  dan  pelanggaran (punishment) adalah  merupakan  ciri perbedaan  hukum  pidana  dengan  jenis  hukum  yang  lain.  Sanksi  pidana umumnya  adalah  sebagai  alat  pemaksa  agar  seseorang  mentaati  norma- norma  yang  berlaku,  di  mana  tiap-tiap  porma  mempunyai  sanksi  sendiri- sendiri  dan  pada  tujuan  akhir  yang  di  harapkan  adalah  upaya  pembinaan (treatment) (Taufik, 2020) .
Ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang NARKOTIKA yang di atur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148  seperti  halnya  kebanyakan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  di  luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP.
Dalam  seminar  tentang  Prospek  Mahkamah  Agung  di  Universitas Hasanuddin Tahun 2001, telah terungkap suatu harapan bahwa Mahkamah Agung dalam era reformasi ini harus mempunyai sifat-sifat transparansi dan akses  publik  akuntabilitas  publik,  peningkatan  profesionalisme,  integritas dan responsif (Manan et al., 2021).
Bagir Manan lebih jauh menyatakan bahwa suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni :
a. Pengetahuan  hakim  yang  mencakup  tentang  pemahaman  Konsep Keadilan dan Kebenaran;
b. Integritas  hakim  yang  meliputi  nilai-nilai  kejujuran  dan  harus  dapat dipercaya;
c. Independensi  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dari  pengaruh  dari pihak-pihak berpekara maupun tekanan publik;
d. Tatanan  politik,  tatanan  sosial,  hukum  sebagai  alat  kekuasaan  maka hukum  sebagai  persyaratan  tatanan  politik  dan  hukum  mempunyai kekuatan moral;
e. Fasilitas di lingkungan badan peradilan;
f. Sistem  kerja  yang  berkaitan  dengan  sistem  manajemen  lainnya termasuk  fungsi  pengawasan  dari  masyarakat  untuk  menghindari
hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  peradilan  di daerah.
g. Kondisi aturan hukum didalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan.
Aktualisasi dari moralitas ini tidak hanya berlaku terhadap para hakim
saja,  tetapi  termasuk  pula  para  penyidik,  penuntut  umum  dan  Advokat sebagai bagian dari criminal justice system.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  hakim  sangat  penting  peranannya dalam penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan hukuman pidana  terhadap  seseorang  harus  selalu  didasarkan  kepada  keadilan  yang berlandaskan atas hukum. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan bahwa  segala  putusan  peradilan  selain  memuat  alasan  dan  dasar  putusan tersebut,  memuat  pula  Pasal  tertentu  dalam  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  yang  tertulis  yang dijadikan  dasar  untuk  mengadili.  Selain  itu  didalam  ketentuan  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadlian yang hidup dalam masyarakat.
Dari  ketentuan  kedua  Pasal  tersebut  di  atas  mengisyaratkan  bahwa ternyata.'  masalah  penjatuhan  pidana  kepada  penjatuhan  pidana  kepada seseorang bukanlah hal mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan perkataan lain sedapat mungkin putusan  hakim  harus  mencerminkan  kehendak  perundang-undangan  dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Seperti diketahui belum ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana  kepada  seseorang  baik  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika. Tetapi yang ada hanya ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis- jenis pidana, batas maksimun dan minimum lamanya pemidanaan.
Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menetukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.
Dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu (Daniel & Sujono, 2013):
Ayat (1) : Setiap Penyalah guna :
a. Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri  di  Pidana  dengan  Pidana Penjara paling lama 4 (empat) tahun.
b. Narkotika  Golongan  II  bagi  diri  sendiri  di  Pidana  dengan  Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun.
c. Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri  di  Pidana  dengan  Pidana Penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Ayat  (2)  :  Dalam memutus perkara sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
Ayat  (3)  :  Dalam  hal  Penyalahguna  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  dibuktikan atau terbukti sebagai  korban penyalahgunaan  Narkotika, Penyalahguna  tersebut  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial.
Arti penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Penyalahguna disini di awali dengan kata "setiap" maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika dapat di ancam dengan ketentuan Pasal 127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009,  hal  ini  karena  pecandu narkotika  adalah  orang  yang  menggunakan  atau  menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban Penyalahgunaan narkotika  adalah  seseorang  yang  tidak  sengaja  menggunakan  narkotika karena  dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/atau  diancam  untuk menggunakan narkotika (Penjelasan 54).
Bagi  Penyalahguna  narkotika  yang  tertangkap  tangan  tentulah  akan lebih  muda  dan  tidak  terdapat  persoalan  karena  dengan  tertangkap tangannya  seseorang  yang  sedang  menggunakan  narkotika  tentulah  uji laboratorium  akan  menunjukkan  hasil  positif,  sehingga  meskipun  tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika adanya tes urine dapat ditelusuri jenis  maupun  golongan  narkotika  yang  telah  digunakan/dikonsumsi. Persoalan muncul bagi penyalah guna narkotika untuk masa yang lampau dalam  arti  saat  dilakukan  uji  laboratorium  tidak  terbukti  positif  (negatif) sedangkan  banyak  saksi  yang  menyatakan  benar  orang  tersebut  sebagai penyalahguna narkotika.
Mengingat untuk menentukan suatu jenis barang/zat narkotika berikut golongannya  diperlukan  keahlian  khusus  oleh  karena  itu  tentulah  akan sangat  kesulitan  tanpa  adanya  barang  bukti  dapat  ditentukan  suatu barang/zat yang dikonsumsi seseorang adalah benar-benar narkotika apabila menentukan narkotika termasuk golongan mana (I, II, atau III).
Sehingga  praktis  hampir  dapat  dipastikan  tidak  mungkin  seseorang diajukan kepersidangan dengan ancaman tindak pidana sebagaimana Pasal 127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  meskipun  banyak  saksi mengetahui seseorang pernah menggunakan narkotika untuk  dirinya pada masa lampau.
Selanjutnya  perlu  dikemukakan  bahwa  dalam  rangka  mendapatkan Narkotika  bagi  dirinya  sendiri  penyalah  guna  narkotika  tentulah  bisa memperoleh  dengan  cara  "membeli,  dan  menerima,"  atau  bahkan sebelumnya  telah  memiliki  sehingga  dapat  dikatakan  telah  menyimpan, menguasai  atau  sedang  kedapatan  "membawa".  Sedangkan  terminologi, "membeli,  menerima,  menyimpan,  menguasai,  dan  membawa  serta memiliki" ada dalam rumusan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal  117,  Pasal  119,  Pasal  122,  Pasal  124,  dan  Pasal  125,  maka  bukan berarti  begitu  saja  secara  serampangan  penyalah  guna  narkotika  yang demikian dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117,
Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi tetap penyalah guna narkotika ini dikenakan Pasal 127.
Dalam  proses  menentukan  apakah  sesorang  sebagai  Penyalah  guna narkotika  atau  tidak  (terlibat  peredaran  narkotika)  adalah  sangat  penting. Penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat.  Jika  ternyata  memang  seseorang  tersebut  kedapatan,  "membeli, menerima,  menyimpan,  menguasai,  dan  membawa"  terbukti  untuk digunakan  bagi  dirinya  sendiri  tentulah  harus  digilongkan  sebagai penyalahguna  narkotika,  apalagi  jika  ternyata  jumlah  narkotika  yang kedepatan pada seseorang, jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalahguna narkotika.
Beberapa isi edaran Surar Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2010,
tertanggal  7  April  2010,  setidak-tidaknya  dapat  dijadikan  acuan  untuk menentukan  apakah  seseorang  tersebut  penyalahguna  narkotika  yaitu, apabila :
a. Pada saat di tangkap di temukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: 1) Kelompok Metamphetamine (sabu) :  1 gram; 2) Kelompok MDMA ( ekstasi) :  2,4 gram = 8 butir; 3) Kelompok Heroin1, :  8 gram; 4) Kelompok Kokain1, :  8 gram; 5) Kelompok Ganja :  5 gram; 6) Daun Koka :  5 gram; 7) Meskalin :  5 gram; 8) Kelompok Psilosybin :  3 gram; 9.    Kelompok LSD (D-Lysergic acid Diethy-la lamide : 2 gram; 10.    Kelompok PCP (Phencyeklidine) : 3 gram 11.    Kelompok fentanil : 1 gram 12.    Kelompok Metadon : 0,5 gram 13.    Kelompok Morfin : 1,8 gram 14.    Kelompok Petidin : 0,98 gram 15.    Kelompok Kodein : 72 gram 16.    Kelompok Bufrenorfin : 32 gram b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan dalam peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, jika ada terdapat keadaan keadaan di atas maka Pasal  127  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2009  ini  dikenakan bukannya  ketentuan  Pidana  sebagaimana  Pasal  111,  Pasal  112,  Pasal 114, Pasal 115. Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal
125.
Mengenai  ancaman  pidana  setiap  penyalah  guna  bagi  dirinya sendiri  ditentukan,  apabila  terhadapa  narkotika  golongan  I  di  pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, terhadap Narkotika Golangan  II  di  pidana  dengan  Pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)
Tahun, dan terhadap Narkotika Golongan III di Pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Jika  uraian  di  atas  berkaitan  dengan  penyalahgunaan  narkotika yang  tidak  termasuk  dalam  pencandu  narkotika  dan  korban penyalahgunaan narkotika selanjutnya bagaimana dengan penyalahgunaan narkotika dengan yang dikategorikan sebagai pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika. Lamanya  proses  rehabilitasi  yang  akan  dijatuhkan  hakim  harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan terdakwa  sehingga  wajib  diperlukan  keterangan  ahli,  dan  sebagai standar  dalam  proses  terapi  dan  rehabilitasi  dapat  di  kemukakan, sebagai berikut: a. Program Detoksifikasi dan stabilisasi  : Lamanya 1 (satu) bulan;
b. Program Primer : Lamanya 6 (enam) bulan c. Program Re-entry : Lamanya 6 (enam) bulan Selanjutnya  jika  dalam  terdapat  suatu  putusan  pidana  sedapat mungkin  harus  bersifat futuristik artinya  menggambarkan  apa  yang diperoleh  darinya  (Hudianto  et  al.,  2023).  Keputusan  pidana  selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian bahasan di atas, maka dapat penelitian simpulkan antara lain  :  (1)  Bahwa  Terdakwa  dalam  perkara  No.  54/Pid.Sus/ 2 0 2 1 /PN.  Cbn tertanggal  16  September  2021  terbukti  adalah  sebagai  Panyalahguna  Narkotika yang telah menggunakan untuk dirinya sendiri sedangkan Terdakwa bukan sebagai "penyalah guna narkotika" dan "bukan pecandu maupun korban penyalah gunaan narkotika",  oleh  karenanya  hakim  menjatuhkan  sanksi  pidana  bukan  sanksi tindakan  (rehabilitasi);  (2)  Bahwa  ketentuan  dalam  Pasal  127  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  tidak  dapat  diterapkan  dalam praktek  peradilan  pidana  sepanjang  hakim  masih  berpegang  teguh  pada  asas Pembuktian  yang  berlaku  menurut  KUHAP  yaitu  asas  Pembuktian  Negatif (negatief  wettelijk) tersebut  dengan  tanpa  mempertimbangkan  ilmu  pengetahuan bantu dari sudut keahlian kedokteran Jiwa atau psikiatri dalam rangka menentukan sanksi Pidana dan sanksi Tindakan (rehabilitasi) tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Andi, H., & Waluyo, B. (2008). Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court) . Sinar Grafika. Jakarta.
Andriansyah,  Y.,  &  Abdurrahman,  L.  (2013).  Penyuluhan  pencegahan  Bahaya Narkoba  Terhadap  anak-Anak  Usia  Dini. Asian  Journal  of  Innovation  and Entrepreneurship (AJIE) , 2 (02), 104–108.
Arto, A. M. (2010). Putusan Yang Berkualitas Mahkota Bagi Hakim Mutiara Bagi Pencari Keadilan. Varia Peradilan; Majalah Hukum , 25 (229).
Ashshofa, B. (2007). Metode penelitian hukum .
Daniel, A. S., & Sujono, A. R. (2013). Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika .
Dewanto,  P.  (2020).  Rekonstruksi  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Putusan Sengketa  Perdata  Berbasis  Nilai  Keadilan. Jurnal  Ius  Constituendum , 5 (2), 303–324.
Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Hukum Magnum Opus , 2 (1), 55– 73.
Hudianto,  S.,  Stevanus,  K.,  &  Anjaya,  C.  E.  (2023).  Transformasi  Pendidikan Futuristik  Melalui  Konstruksi  Masyarakat  Pancasila  sebagai  Implementasi Pendidikan Multikultural: Sebuah Perspektif Kristiani. Jurnal Teologi Berita Hidup , 5 (2), 329–346.
Koto, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek yang Sama  pada  Pokoknya  Tanpa  Izin  (Analisis  Putusan  MA.  RI  No:  2037/Pid. Sus/2015) .
Kusuma,  J.  D.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pengguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 405/Pid. Sus/2013/PN. Mtr). Unizar Law Review (ULR) , 3 (2), 220–236.
Manan,  B.,  Abdurahman,  A.,  &  Susanto,  M.  (2021).  Pembangunan  Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi dan Tantangan dalam Negara Berdasarkan Pancasila. Jurnal Bina Mulia Hukum , 5 (2), 176–195.
Muladi, T. J. H. R. S., & Medis, T. (1997). Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana . Semarang: Undip Press.
Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak. Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (1), 96–108.
Nugroho, B., Sumarso, S., Yustianti, S., & Roesli, M. (2019). Penerapan Pasal 112 Dan  Pasal  127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan , 5 (2), 305–313.
Pakpahan,  M.  M.,  Hermansyah,  E.  O.,  &  Hakim,  L.  (2021).  Penerapan  Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Hukum Sasana , 7 (2), 203– 216.
Saikhu, M. (2020). Dekriminalisasi bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan  Pecandu  Narkotika  menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika . Universitas Islam Malang.
Santosa,  H.  P.  I.,  &  SH,  M.  H.  (2022). Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis . Penerbit Alumni.
Sasangka,  H.,  &  Rosita,  L.  (2003). Hukum  pembuktian  dalam  perkara  pidana: untuk mahasiswa dan praktisi . Mandar Maju.
Sholehuddin,  M.  (2003). Sistem  sanksi  dalam  hukum  pidana:  Ide  dasar  double track system & implementasinya .
Soaekanto,  S.  (2004).  Sri  mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat .
Suharto,  A.  S.  (2021).  Penindakan  Peredaran  Gelap  Obat  Daftar  G  Perspektif Undang-Undang  Kesehatan  Kaitannya  Dengan  UndangUndang  Narkotika. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara , 11 (1), 207–231.
Supramono, G. (2004). Hukum Narkoba Indonesia .
Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), 133–149.
Susanti,  D.,  Rosyani,  R.,  &  Suratno,  T.  (2016).  Hubungan  Tingkat  Kepercayaan Anggota  Dan  Fungsi  Kelompok  Dengan  Efektivitas  Kelompok  Tani  Di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Jurnal Ilmiah Sosio- Ekonomika Bisnis , 19 (2), 5. https://doi.org/10.22437/jiseb.v19i2.5021
Taufik,  M.  (2020).  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Pelatihan  Pembuatan Keripik Ikan Mas di Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  UNSIQ , 7 (2),  134– 138.
Copyright holder:

## Anton Afrizona, Ibnu Artadi, Teddy Asmara (2022)

## First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: