PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 8, Issue 6, Pages 895-901 November 2023 e-ISSN: 2654-4385 p-ISSN: 2502-6828 https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/5448 DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i6.5448

## Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi P4GN – PNP Di  Kota Samarinda
Dissemination of Kalimantan Timur Local Regulation Number 4 of 2022 Concerning Facilitation of P4GN-PNP in Samarinda City

## Ikhwanul Muslim
*
Khoirunnisak Tri Mustofa Azmi Ainun Department of Law, Muhammadiyah University of North Kalimantan, North Kalimantan, Indonesia email: im671@umkt.ac.id

## Kata Kunci
Peraturan Daerah Kalimantan Timur Penyalahgunaan Narkotika
Keywords : Local Regulation East Kalimantan Narcotics Abuse
Received : July 2023 Accepted : September 2023
Published : November 2023

## Abstrak
Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap Narkotika,  Prekursor  Narkotika,  dan  Psikotropika  (P4GN-PNP)  di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, merupakan salah satu upaya Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  untuk  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  tentang  komitmen  pemerintah  dalam  meminimalisir kerusakan  akibat  penyalahgunaan  narkotika.  Metode  yang  digunakan dalam  penyebarluasan  peraturan  daerah  ini  adalah  dengan  melakukan pemaparan  materi  dan  diskusi  mengenai  ketentuan-ketentuan  terbaru dalam peraturan daerah tersebut. Salah satu hal yang disoroti oleh warga selama  penyebaran  peraturan  daerah  ini  adalah  adanya  ketentuan  bagi satuan  pendidikan,  baik  negeri  maupun  swasta  yang  berada  dalam kewenangan Pemerintah Provinsi untuk kembali menerima peserta didik yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika.  Ini  merupakan  bukti  konkret  dari  komitmen  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  mendukung  proses  reintegrasi  sosial bagi  penyalahguna  narkotika,  prekursor  narkotika,  dan  psikotropika. Kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan untuk membangkitkan komitmen bersama di antara warga Kota  Samarinda  agar  dapat  menjauhkan  diri  dari  segala  bentuk penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika.

## Abstract
Community service in the form of disseminating Provincial Regulation Number 4 of  2022  regarding  the  Facilitation  of  Prevention  and  Eradication  of  Narcotics, Narcotic Precursors, and Pyschotropic Substances Abuse (P4GN-PNP) in Sungai Kungan Samarinda City, is one of the efforts by the East Kalimantan Government to impart an understanding to the community about the government’s commitment to  minimizing  the  damage  caused  by  drug  abuse.  The  method  of  this  activity involves  presenting  the  material  and  conducting  discussions  on  the  latest provisions withing the regulation. One notable aspect highlighted by the participant during  the  dissemination  of  this  regulation  is  the  provision  for  educational institutions, both public and private, which under the jurisdiction of the Provincial Government, to accept students who have been involved in drug abuses. This serves as concrete evidence of the East Kalimantan Provincial Government’s commitment to  supporting  the  social  reintegration  process  for  individuals  involved  in  drug, narcotic precursor, and pyschotropic substance abuse. This initiative receives full support from the East Kalimantan Provincial Legislative Council (DPRD) with the aim of fostering a collective commitment among the residents of Samarinda City to distance themselves from all forms of drug abuses..
© 2023. Ikhwanul Muslimin, Khoirunnisak Tri Mustofa, Azmi Ainun. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya . This is Open Access article under the CC-BY- SA License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ). DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i6. 5448

## PENDAHULUAN
Dalam rangka meminimalisir segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya untuk melakukan segala cara termasuk dengan menerbitkan Perda Provinsi Nomor Nomor 4 Tahun 2022  tentang    Fasilitasi  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkotika,  Prekursor Narkotika dan Psikotropika (Perda 4/2022) pada 6 September 2022 lalu. Perda ini merupakan pengganti dari Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang memiliki fokus upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sebagai perda pengganti, tentu terdapat banyak hal yang berbeda dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian aturan jika  dibandingkan  dengan  peraturan  daerah  sebelumnya.  Perda  4/2022  tidak  hanya  fokus  pada  isu  pecegahan penyalahgunaan narkotika saja, namun juga terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan perederan gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika. Secara umum, Perda ini memberikan arahan yang lebih lengkap dan memberikan banyak  penekanan  terhadap  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  untuk  dapat  berperan  aktif  meminimalkan penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
Dengan  adanya  Perda  4/2022  ini,  secara  normatif  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  telah  menunjukkan keseriusannya untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika. Akan tetapi aturan yang telah ada tentu belum cukup berfungsi apabila masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda sebagai  Ibu  Kota  Provinsi  belum  mengetahui  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  pada  peraturan  tersebut.  Maka penyebarluasan peraturan daerah terhadap masyarakat tentu menjadi salah satu tahap lanjutan agar peraturan ini dapat berfungsi secara baik. Setidaknya terdapat dua hal yang dapat diraih apabila sebuah peraturan daerah tersosialisasikan dengan  baik,  yang  pertama  bagi  individu  sosialisasi  ini  akan  berfungsi  sebagai  sarana  pengenalan,  pengakuan,  dan penyesuaian diri terhadap nilai, norma, dan struktur sosial yang telah ditetapkan agar tercapai perilaku hidup disiplin dan tertib. Selanjutnya, bagi masyarakat, sosialisasi tentu berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai serta norma sosial (Lahamit, 2021)
Dengan disebarluaskannya peraturan daerah ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bahu membahu bersama Pemerintah Provinsi menangani segala bentuk penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang terjadi di Kalimantan Timur. Kolaborasi ini menjadi satu hal yang penting mengingat penyalahgunaan bahan-bahan kimia ini semakin hari memiliki peningkatan jumlah penggunanya yang tentu saja akan memberikan dampak negatif bagi para pelakunya (Abdul Kadir et al., 2021; Savira Ratna Ananda et al., 2022). Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN) sekitar 90% penyalahguna Narkoba adalah kalangan pelajar (Irfan & Nikman Azmin, 2022) yang tentu perlu mendapatkan perhatian dari setiap unsur, baik pemerintah maupun masyarakat. Penyalahgunaan Narkotika di kalangan pelajar tentu tidak hanya akan berdampak pada kesehatannya saja tetapi juga pada proses pendidikan dan masa depan para pelajar sebagai  agen  perubahan  dan  generasi  penerus  di  masa  yang  akan  datang.  Maka  dari  itu  perlu  ada  ketentuan  yang memberikan jaminan bagi anak terlebih pelajar apabila mereka berhadapan dengan hukum. Jaminan hukum tersebut dapat  memberikan  kesempatan  bagi  mereka  untuk  mendapatkan  masa  depan  yang  lebih  cerah  meskipun  pernah berhadapan  dengan  hukum  terutama  sebagai  korban  dari  penyalahgunaan  narkotika  (Pribadi,  2018).  Terlebih,  Kota Samarinda merupakan tempat yang memiliki potensi besar untuk dijadikan lokasi dari peredaran barang-barang yang kerap disalahgunakan oleh berbagai pihak (Satria Putra & Ratna Kusuma, 2019).
Sehingga ketika ingin mengatasi permasalahan tersebut tentu harus melibatkan semua pihak mulai dari orang tua, guru, lembaga pendidikan, masyarakat umumnya dan terutama lembaga pemerintah yang diharapkan dapat mengakomodir permasalahan tersebut dengan membuat regulasi-regulasi terkait permasalahan tersebut (Abdul Kadir et al., 2021). Pelajar merupakan bagian yang tidak terpisisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Akan tetapi, pelajar sebagai generasi bangsa semakin hari semakin rapuh dan lama kelamaan akan sirna jika banyak pelajar terlibat penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
Berdasarkan hal tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur mencoba untuk bersama-sama berupaya menyebarluaskan Perda 4/2022 kepada masyarakat Kota Samarinda, khususnya yang berada di Kecamatan Sungai Kunjang. Dengan tujuan agar seluruh elemen masyarakat mendapatkan pengetahuan hukum dan untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat tentang bahayanya narkotika dan mengajak masyarakat untuk terlibat aktif baik dalam pencegahan maupun pemberantasannya..

## METODE

## Pra kegiatan/persiapan
Persiapan dilakukan dengan survei lokasi dan target peserta yang dianggap perlu untuk dijadikan objek penyuluhan oleh pihak staff DPRD Prov. KALTIM, setelahnya dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur diundang  untuk  melakukan  penyuluhan  hukum  terkait  dengan  Perda  4/2022.  Pada  tahap  persiapan  tersebut,  juga melibatkan seluruh tokoh masyarakat, TNI, Polri, serta pejabat pemerintah di tingkat Kecamatan Sungai Kunjang.

## Pelaksanaan
Pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  ini  diadakan  dengan  tiga  agenda,  pertama  yaitu  kegiatan  sosialisasi  hukum  yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, dengan jumlah 88 peserta. Warga mendengarkan materi perda yang disosialisasikan  oleh narasumber,  yaitu Ns. Fitroh Asriyadi,  S.Kep.,  M.Kep. dan Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.  selaku perwakilan dari akademisi. Materi yang disosialisasikan adalah uraian Perda 4/2022 serta ketentuan-ketentuan terbaru yang terdapat pada perda ini yang tidak dapat ditemukan pada Perda 7/2017. Kedua, sesi pemaparan terkait dengan maksud dan tujuan dari dikeluarkannya perda ini oleh Hj. Ambulansi Komariah selaku anggota DPRD Prov. Kalimantan Timur. Ketiga, sesi tanya jawab dan diskusi atas pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber yang ada.

## Evaluasi
Tahap evaluasi dilaksanakan oleh seluruh narasumber, termasuk di dalamnya melibatkan unsur TNI, Polri dan mahasiswa Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Kalimantan  Timur  dengan  membuat  komitmen  bersama  untuk mengawasi dan memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menjalankan seluruh ketentuan yang telah dimuat dalam peraturan daerah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebarluasan Perda 4/2022 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur disampaikan melalui tiga sesi. Sesi pertama penyampaian materi berkenaan dengan bahayanya narkoba dari aspek kesehatan yang disampaikan  oleh  Ns.  Fitroh  Asriyadi,  S.Kep.,  M.Kep.  Lalu  pada  sesi  kedua  penyampaian  materi  berkenaan  dengan substansi dari Perda 4/2022 yang disampaikan oleh Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. Pada sesi terakhir, penyampaian materi diberikan oleh Hj. Ambulansi Komariah selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Pada sesi kedua penyampaian materi, Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. memberikan pemaparan bahwa secara substansi materi setidaknya terdapat lima poin yang dapat dicermati pada Perda 4/2022 ini.
Pertama , konsep penanganan yang terdapat pada Bab V dari Perda 4/2022 mengatur bahwa terdapat tiga tahapan upaya rehabilitasi yang perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:
1.  Rehabilitasi medis. Rehabilitasi ini menekankan kepada proses pengobatan secara terpadu;
2.  Rehabilitasi sosial. Rehabilitasi ini merupakan upaya pemulihan fisik, mental, dan sosial;
3.  Reintegrasi sosial. Kegiatan ini merupakan upaya pengembalian para mantan penyalahguna narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika kepada masyarakat.
Kedua, terdapat  kewajiban  menerima  kembali  peserta  didik.  Salah  satu  upaya  reintegrasi  sosial  bagi  pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika dan psikotropika adalah dengan cara mengembalikan mereka ke tempat asal mereka menempuh pendidikan. Pasal 20 Perda 4/2022 memberikan ketentuan bahwa “Satuan pendidikan negeri atau swasta yang menjadi kewenangan Daerah wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika, Setelah selesai menjalani rehabilitasi medis dan atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan  tertentu”.  Hal  ini  memberikan  konsekuensi  tidak  boleh  ada  peserta  didik  di  tingkat  menengah  yang dikeluarkan karena ia menyalahgunakan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika. Dengan adanya ketentuan ini tentu seorang pelajar nantinya bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk  mengukir prestasi meskipun pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Ini adalah salah satu upaya melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan sistem restorative justice (Wahyudhi, 2015).
Ketiga, pada  Perda  4/2022  terdapat  penambahan  bentuk  dan  penegasan  pihak  kerja  sama  dalam  penelitian  jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu Perda 7/2017. Rincian penambahan bentuk dan penegasan pihak kerja sama dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel I. Tabel Perbandingan dalam Bentuk Kerja Sama dan Penegasan Pihak Pada Perda 7/2017 dan Perda 4/2022.
Bentuk Kerja Sama Penegasan Pihak Perda 7/2017 Perda 4/2022 Perda 7/2017 Perda 4/2022 Antisipasi Dini Pencegahan Kerjasama dan Kemitraan dalam bentuk penelitian, dapat memprioritaskan perguruan tinggi lokal Kerja sama dalam bentuk penelitian, memprioritaskan perguruan tinggi di daerah Pencegahan Antisipasi Dini Penelitian
Penanganan
Sinergitas Program Kerja Penelitian Sinergitas Program Kerja
Dari tabel di atas terlihat, bahwa jika pada Perda 7/2017, jumlah aspek yang dapat dilakukan bentuk kerja sama dalam rangka  menekan  angka  penyalahgunaan  narkotika,  prekursor  narkotika,  dan  psikotropika  berjumlah  empat  aspek. Sedangkan pada Perda 4/2022, bentuk kerja sama yang dapat dilakukan menjadi lima aspek dengan adanya tambahan aspek  penanganan.  Pada    poin  pihak  yang  dapat  diajak  kerja  sama,  Perda  7/2017  memberikan  pernyataan  dapat memprioritaskan perguruan tinggi lokal. Hal ini berarti kerja sama penelitian tidak wajib dilakukan dengan perguruan tinggi lokal. Berbeda dengan Perda 4/2022, tidak ada kata dapat dalam konteks aturannya sehingga hal ini memberikan penegasan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memprioritaskan perguruan tinggi di daerahnya untuk melakukan kerja sama dalam hal penelitian.
Keempat, Perda 4/2022 mendorong pembentukan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) yang tertuang pada Pasal 5 ayat (2). Upaya pencegahan yang diamanatkan dalam peraturan ini salah satunya adalah Pemerintah Provinsi perlu mendorong Pemerintah Kota/Kabupaten untuk membentuk Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba). Pembentukan Desar Bersinar ini sejalan dengan Program Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ingin menjadikan  narkotika  sebagai  musuh  bersama  dan  mendorong  keterlibatan  seluruh  elemen  masyarakat  dapat berkontribusi dengan aktif untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika baik di tingkat perkotaan maupun pedesaan (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2018). Ketika Desa Bersinar, maka berbagai kegiatan kemasyarakatan dapat diwujdukan sebagai partisipasi masyarakat untuk mencegah masyarakat menyalahgunakan narkotika. Berbagai kegiatan kemasyarakatan itu diantaranya dapat dilakukan dengan cara:
1.  Kerja bakti;
2.  Pengajian/Ibadah rutin;
3.  Lomba poster anti narkoba;
4.  Lomba mural anti narkoba;
5.  Penyuluhan anti narkoba;
6.  Siskamling;
7.  Gerakan Masyarakat; dan
8.  Kegiatan poisitif lainnya.
Dorongan  untuk  membentuk  Desa  Bersinar  pada  tingkat  Kabupaten/Kota  ini  tidak  ditemukan  pada  Perda  7/2017. Sebaliknya, pada Perda 4/2022 tidak ditemukan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan, yaitu Program Perencanaan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba (Bang Wawan) sebagaimana yang diamanatkan pada Perda 7/2017.
Kelima, terkait dengan sanksi. Perda 4/2022 mengatur sanksi yang bersifat administratif yang dapat dikenakan kepada:
1. Satuan pendidikan negeri atau swasta yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi apabila tidak menerima kembali peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika;
2. Pecandu, penyalahguna dan korban Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang tidak melakukan mekanisme wajib lapor sebagai salah satu upaya rehabilitasi.
Dalam perda ini telah diatur tentang sanksi administratif, akan tetapi belum secara jelas diuraikan bagaimana kemungkinan bagi yang terkena sanksi ini untuk mengajukan upaya hukum. Karena sejatinya sanksi administrasi merupakan reaksi yang dilakukan oleh badan administrasi dalam dimensi pengambilan keputusan administrasi secara sepihak (Walla et al., 2021). Maka hal terpenting dari adanya sanksi administratif ini ialah bahwa setiap sanksi harus memiliki uraian yang jelas terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pihak-pihak yang akan dikenakan sanksi tersebut sebagai bagian dari implementasi kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri (Setiadi, 2009).
Gambar 1. Proses Penyebarluasan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4/2022 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapat yakni sosialisasi hukum kepada masyarakat yang bertempat tinggal disekitar Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Sosialisasi hukum dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya: pertama, tahap persiapan, dimana dilakukan survei terlebih dahulu oleh staff DPRD Prov. Kalimantan Timur pada daerah dan target audiens yang sekiranya perlu untuk dijadikan objek penyuluhan. Kedua, tahap pelaksanaan, sosialisasi perda disampaikan oleh  akademisi  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Kalimantan  Timur  yang  memaparkan  lima  poin penting  yang  perlu  diketahui  dari  Perda  4/2022.  Ketiga,  evaluasi  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Narasumber,  DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Polri, TNI dan Mahasiswi, dari hasil evaluasi para pihak sangat mendukung sosialisasi ini dapat berlanjut, dan seluruh elemen bersepakat untuk sama-sama mengawal dalam implementasi dari perda ini..

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan Terima kasih kepada Kepala Desa/RT yang telah mendukung adanya pelaksanaan sosialisasi di desanya dan juga telah mendukung sosialisasi ini yang diadakan oleh anggota DPRD Prov. KALTIM dan pihak yang diajak Kerjasama (Dosen FH UMKT, Polres, dan TNI).

## REFERENSI
Kadir, A., Dwi Nur Fauziah Ahmad, Tamara Sulaeman Nasution, Rifa Yuniar, Erma Efrilia, Nida Hana Vina S, Rachmadi Pangestu, & Erwin Adi Saputra. (2021). Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang. Jurnal Dedikasi Hukum , 1 (3), 220–230. https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18302 .
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2018). Awas Narkoba Masuk Desa: Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
Irfan, & Azmin, N. (2022). Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Jompa Abdi : Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (1). https://doi.org/10.55784/jompaabdi.Vol1.Iss1.47
Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi  Pelaksanaan  Sosialisasi  Peraturan  Daerah  di  Masa  Pandemi  Covid  19). JIAP , 7 (1),  32. https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766
Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Hukum Nasional , 3 (1), 15–27. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110
Satria Putra, A., & Ratna Kusuma, A. (2019). Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Kota Samarinda ( Studi Kasus Di Kelurahan Sungai Pinang Dalam ). eJournal Administrasi Negara 7 (2).
Ananda, S, R.., Muqoddasah, W.,  Putra, A, A.,  & Muksin, N, N. (2022). Sosialisasi Pencegahan Narkoba Pada Remaja.
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ.
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/15181/8026
Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang- Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 6( 4), 603–6014. https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.336
Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 6 (1), 143–163. https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.336
Walla, G.S., Salmon, H., & Mustamu, J. (2021). Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar. TATOHI:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 1 (9),  961  –  970.  DOI: https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.81