## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas

## FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK: PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA KARYA KUSUMA MANDIRI DI DESA WLAHAR WETAN, KABUPATEN BANYUMAS
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna, dan Slamet Rosyadi Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
Coressponding Author, email : noviasagita06@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses formulasi pembentukan Badan Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  Karya  Kusuma  Mandiri  di  Desa  Wlahar  Wetan  Kecamatan  Kalibagor Kabupaten  Banyumas  dilihat  dari  Peraturan  Desa  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Pendirian  BUM  Desa. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa kebijakan pendirian BUM Desa merupakan inisiatif dari Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya,  yaitu  mengusulkan  peraturan  desa berdasarkan  permasalahan  yang  ada  di  Desa  Wlahar  Wetan.  BUM  Desa  Karya  Kusuma  Mandiri  yang sebelumnya  diatur  oleh  Peraturan  Desa  Nomor  10  Tahun  2015  belum  mampu  untuk  menyelesaikan masalah,  yaitu  kurangnya  semangat  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Wlahar  Wetan, sehingga solusi yang dipilih adalah dengan dirumuskannya peraturan  desa baru. Akan tetapi, alternatif permasalahan  dalam  proses  perumusan  kebijakan  ini  tidak  bervariasi  sehingga  dengan  lahirnya Peraturan  Desa  Nomor  9  Tahun  2017  adalah  satu-satunya  solusi  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat untuk menjawab permasalahan yang terjadi di Desa Wlahar Wetan.
Kata Kunci: formulasi, peraturan desa, Badan Usaha Milik Desa.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  the  process  of  formulating  the  establishment  of  Karya  Kusuma Mandiri  Village-Owned  Enterprise  in  Wlahar  Wetan  Village,  Kalibagor  District,  Banyumas  Regency,  seen  from Village Regulation Number 9 of 2017 about Establishment of Village-Owned Enterprise. The results showed that the  policy  of  establishing  Village-Owned  Enterprise  was  an  initiative  of  the  Villager’s  Consultative  Agency  in carrying out the main tasks and functions, that is proposing a village regulation based on problems in the Wlahar Wetan  village.  Karya  Kusuma  Mandiri  Village-Own  Enterprise  which  was  previously  regulated  by  Village Regulation Number 10 of 2015 has not been able to solve the problem, that is the lack of independence and welfare of the  Wlahar Wetan's villagers, so the solution chosen is to formulate a new village regulation. But unfortunately, alternative problems in the process of formulating this policy are not varied so the existence of Village Regulation Number 9 of 2017 is the one and only solution that can  be accepted by the villagers to  answer the problems that occur in the Wlahar Wetan village Keywords: formulation, village regulation, Village Owned Enterprise.

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas

## PENDAHULUAN
Kebijakan publik mempunyai tahapan-tahapan  penting  yang  saling berkaitan  satu  dengan  yang  lainnya, salah satunya adalah tahapan formulasi. Formulasi  kebijakan  publik  adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan  publik  secara  keseluruhan, sehingga apa yang terjadi pada tahap ini akan  sangat  menentukan  berhasil  atau tidaknya  kebijakan  publik  yang  dibuat itu  pada  masa  yang  akan  datang. Pernyataan  tersebut  sangat  sesuai dengan proses formulasi yang dilaksanakan  oleh  beberapa  lembaga dalam  rangka  peningkatan  program pembangunan.
Pada hakikatnya, program pembangunan bertujuan untuk
meningkatkan  kemandirian,  termasuk pula dalam hal pembangunan pedesaan.  Pelaksanaan  pembangunan berbasis  ekonomi  di  pedesaan  tercatat sudah  sejak  lama  diimplementasikan oleh pemerintah melalui berbagai program. Akan tetapi, program- program yang diimplementasikan tersebut belum memberikan output yang memuaskan  sebagaimana  yang  telah direncanakan.  Maka  dari  itu,  lahirlah Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa harus mampu mendorong prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi masyarakat desa dalam rangka mengembangkan  potensi  dan  aset  desa untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Untuk dapat menggerakkan potensi dan aset  desa,  serta  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat  desa  agar  lebih mandiri, maka diperlukan suatu wadah yang merupakan inisiasi dari masyarakat  dan  bebas  dari  intervensi pemerintah bernama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Gambaran tersebut mencerminkan bahwa  logika  dalam  pendirian  BUM Desa selalu berdasarkan pada kebutuhan  dan  potensi-potensi  yang dimiliki desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat  desa.  BUM  Desa  dibangun atas  inisiatif  masyarakat  desa  yang bersangkutan  dan  tentu  saja  harus berpedoman pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparan, emansipatif, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
Kementerian  Desa  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi mencatat  bahwa  di  tahun  2018  BUM Desa di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup spektakuler.
Hal  ini  dikarenakan  hadirnya  BUM
Desa telah melebihi enam kali lipat dari yang ditargetkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional  (RPJMN).  Saat  ini  telah  ada hampir  35.000  BUM  Desa  dari  74.754 desa  yang  ada  di  Indonesia.  Namun demikian,  masih  banyaknya  desa  yang belum  sepenuhnya  memahami  dan mengerti  mengenai  arah  dan  tujuan didirikannya BUM Desa, jangan sampai

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas
banyaknya  BUM  Desa  yang  didirikan semata-mata  hanya  untuk  mewadahi dana desa.
Pemerintah  Kabupaten  Banyumas juga  tengah  mendorong  desa  untuk mendirikan  dan  mengembangkan  BUM Desa,  terlebih  setelah  adanya  regulasi yang  menjelaskan  tentang  BUM  Desa. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006
tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan  Desa  menjadi  bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Banyumas
sebagai cikal bakal pembentukan BUM Desa. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas
dalam hal ini bekerjasama dengan Dinas Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat
dan  Desa  berusaha  kembali  berperan dalam menyosialisasikan mengenai pentingnya pendirian dan pengembangan BUM Desa. Berdasarkan  upaya-upaya  yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Banyumas mengenai
keberadaan  BUM  Desa  yang  telah dipaparkan  di  atas  ternyata  berdampak pada  meningkatnya  jumlah  BUM  Desa di  Kabupaten  Banyumas  yang  semula hanya  berjumlah  92  dari  301  desa  di tahun 2016, kini menjadi 185 BUM Desa yang  telah  berdiri  dan  mempunyai peraturan  desa  di  tahun  2018  yang dapat  kita  lihat  pada  Tabel  1  di  bawah ini.

## Tabel 1 Jumlah BUM Desa di Kabupaten Banyumas Tahun 2018
No Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Desa yang memiliki BUM Desa 1. Lumbir 10 5 2. Wangon 12 5 3. Jatilawang 11 4 4. Rawalo 9 1 5. Kebasen 12 10 6. Kemrajen 15 12 7. Sumpiuh 11 9 8. Tambak 12 4 9. Somagede 9 8 10 Kalibagor 12 12 11 Banyumas 12 12 12 Patikraja 13 11 13 Purwojati 10 1 14 Ajibarang 15 3 15 Gumelar 10 3 16 Pekuncen 16 16

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas
17 Cilongok 20 20 18 Karanglewas 13 5 19 Kedungbanteng 14 14 20 Baturraden 12 8 21. Sumbang 19 16 22. Kembaran 16 1 23. Sokaraja 18 6 Total 301 185 Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018. Tabel  1  menunjukkan  bahwa masih adanya ketidakmerataan pendirian  dan  pengelolaan  BUM  Desa di  Kabupaten  Banyumas,  atau  dengan kata  lain  persebaran  BUM  Desa  di Kabupaten  Banyumas  belum  mencapai 100%. Dari 301 desa hanya terdapat 185 desa  yang  telah  memiliki  BUM  Desa atau  jika  dipersentasekan  hanya  sekitar 61,4%.  Pada  kenyataannya  pula,  tidak semua  desa  yang  mempunyai  BUM Desa  telah  menjalankan  kegiatannya dengan  baik  sesuai  dengan  Standar Operasional  Prosedur  yang  ditetapkan. Tidak  maksimalnya  pelaksanaan  BUM Desa  dapat  juga  diakibatkan  karena faktor  partisipasi  masyarakat  desa ketika  dalam  perumusan  kebijakannya. Minimnya  pengetahuan  pemerintah desa terkait dengan mekanisme pendirian  BUM  Desa  juga  menjadi faktor  utama  mengapa  masih  terdapat banyak desa yang belum mampu untuk mendirikan BUM Desa. Hal ini terbukti bahwa  dari  301  desa  yang  ada  di Kabupaten  Banyumas,  masih  ada  116 desa  lainnya  yang  belum  mendirikan BUM  Desa.  Padahal,  proses  pendirian
BUM  Desa  tidak  tergolong  sulit  karena diperbolehkan  untuk  tidak  langsung menjadi  sebuah  badan  hukum,  hanya saja  unit  usaha  dalam  BUM  Desa-lah yang  wajib  untuk  dipatenkan  menjadi sebuah badan hukum (Sumber:
Dinsospermades  Kabupaten  Banyumas, Komunikasi  pribadi  pada  16  Oktober 2018). Ketika masih banyaknya pemerintah desa di Kabupaten Banyumas yang masih belum mengetahui  mekanisme  yang  benar mengenai  pendirian  BUM  Desa,  akan tetapi  terdapat  salah  satu  desa  di Kabupaten  Banyumas  yang  memiliki keadaan  berbeda  dengan  desa  yang lainnya. Hal menarik yang dapat dilihat di  salah  satu  desa  di  Kecamatan Kalibagor  yang  terdiri  atas  12  desa, antara  lain  Desa  Kalibagor,  Kalicupak Kidul, Kalicupak  Lor, Kaliori, Kalisogra Wetan, Karangdadap, Pajerukan, Pekaja,  Petir,  Srowot, Suro,  dan  Wlahar Wetan  (Sumber:  Kantor  Kecamatan Kalibagor, 2017). Ternyata 12 desa yang tergabung  dalam  Kecamatan  Kalibagor semuanya telah mendirikan BUM Desa,

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas
dan terdapat salah satu BUM Desa yang menarik untuk dikaji dimana BUM Desa Karya  Kusuma  Mandiri  yang  didirikan dan  dikelola  oleh  salah  satu  desa  di Kecamatan Kalibagor, yaitu Desa Wlahar  Wetan.  BUM  Desa  Karya Kusuma Mandiri mampu melaksanakan proses  perumusan  kebijakan  dengan baik  yang  berkaitan  dengan  pendirian BUM  Desa,  yaitu  Peraturan  Desa Nomor 9 Tahun 2017 sehingga dampaknya dapat mengimplementasikan BUM Desa
dengan  baik  dan  termasuk  dalam kategori  BUM  Desa  yang  berkembang. Terbukti  bahwa  BUM  Desa  Karya Kusuma Mandiri ini mengikuti beberapa kegiatan, di antaranya hadir di Banyumas  Smart  Expo  2016,  Grobogan Agro  Expo  2017,  Pelatihan  Teknologi Produksi  Benih  Padi  3S  di  Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Maret 2017, dan  sering  mengikuti  kegiatan  Forum Komunikasi  BUM  Desa  se-Banyumas Selatan.  Selain  itu,  BUM  Desa  Karya Kusuma  Mandiri  juga  menjadi  anggota dalam  Gabungan  Kelompok  Tani  Eka Karya  dalam  rangka  mengembangkan varietas bibit padi unggul dan melepaskan  diri  dari  ketergantungan pada  produk  bibit  impor.  Program- program  lain  yang  digagas  pun beragam,  diantaranya  pengembangan usaha  budidaya  cabe  Jawa (Piper retrofractum  Vahl) untuk  peluang  usaha dengan berbasis kelompok, pengembangan  benih  padi  inbrida
varietas  IR  64  dan  Ciherang,  pelatihan bisnis  pemasaran  melalui online dan teknik  desain  logo  produk,  terciptanya sebuah brand  positioning yaitu  produk sari  jahe  dari  Kelompok  Usaha  Wanita Tani ‚EKA SARI‛ (Sumber:
wlaharwetan.desa.id ,  2018).  Bahkan, kegiatan  terbaru  yang  dilakukan  oleh BUM  Desa  Karya  Kusuma  Mandiri adalah  berkolaborasi  dengan  Kopkun Institute yang memadukan gagasan unit BUM  Desa  dengan  konsep  koperasi yang  berlandaskan  pada  pola  gerakan perekonomian kerakyatan melalui pemberdayaan  warung-warung  yang dimiliki oleh warga Desa Wlahar Wetan (Sumber: wlaharwetan.desa.id , 2018).
Gambaran  mengenai  bukti-bukti pencapaian yang baik tersebut menjadikan  proses  formulasi  pendirian BUM  Desa  Karya  Kusuma  Mandiri menarik untuk dikaji. Selain dikarenakan adanya tuntutan peraturan pemerintah  untuk  membentuk  BUM Desa,  yakni  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik
Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM  Desa)  dalam  Pasal  5  Ayat  (1) menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan  BUM  Desa  berdasarkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.  Oleh  karenanya,  desa  diharuskan merumuskan  Peraturan  Desa  sesuai amanat  yang  tertuang  dalam  peraturan

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas
tersebut.  Selain  itu,  terdapat  pula tuntutan yang berupa kebutuhan lembaga yang dapat menaungi pengembangan  potensi  desa  maupun perbaikan  perekonomian  masyarakat Desa Wlahar Wetan.
Kurang  berhasilnya  pelaksanaan program  BUM  Desa  disebabkan  oleh berbagai  faktor,  salah  satunya  adalah berkaitan dengan proses
pembentukannya
yang kurang
melibatkan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sitepu (2018: 7) mengatakan  ‚Pembentukan  BUM  Desa atas  prakarsa  pemerintah  desa  tidak berbasis komitmen bersama masyarakat desa  melalui  musyawarah  desa‛.  Peran serta  masyarakat  untuk  bersama-sama memajukan  program  BUM  Desa  sangat diperlukan karena partisipasi masyarakat  merupakan  modal  utama dalam  upaya  mencapai  sasaran  dari program BUM Desa. Adanya partisipasi masyarakat  akan  mampu  mengimbangi keterbatasan  biaya  dan  kemampuan pemerintah  Desa  dalam  mengelola BUM  Desa.  Hal  ini  didukung  dengan penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh Adawiyah  (2018:  1)  yang  mengatakan bahwa‚Agar pelaksanaan program BUM  Desa  berhasil  maka  harus dibangun  atas  inisiasi  masyarakat  desa, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif‛.  Hal  yang  paling  penting adalah  bahwa  pengelolaan  BUM  Desa harus  dilakukan  secara  profesional,
kooperatif, dan mandiri. Dengan demikian, pendirian  BUM  Desa  dapat beragam  di  setiap  desa  di  Indonesia. Sehubung  dengan  itu,  maka  untuk membangun  BUM  Desa  diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik  kelokalan  termasuk  ciri sosial budaya masyarakat.
Proses pendirian BUM Desa Karya Kusuma  Mandiri  melalui  perumusan Peraturan  Desa  Nomor  9  Tahun  2017 termasuk dalam tahap formulasi kebijakan  publik.  Sebagaimana  yang telah diketahui, kebijakan publik adalah serangkaian  keputusan  yang  dibuat oleh  seorang  aktor  atau  sekelompok aktor politik mengenai pemilihan tujuan-tujuan  dan  cara  untuk  mencapai tujuan-tujuan dalam suatu situasi tertentu  dimana  keputusan-keputusan tersebut  seyogyanya  secara  prinsip masih  berada  dalam  kekuasaan  aktor- aktor  tersebut  untuk  mencapainya. Pendapat  lain  muncul  dari  Friedrich (dalam  Wibawa,  2011:  2)  menyatakan ‚Kebijakan publik adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan  tertentu,  yang  memberikan hambatan-hambatan  atau  kesempatan- kesempatan  dalam  rangka  mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu‛. Sedangkan  menurut  Anderson  (dalam Wibawa,  2011:  2)  menyatakan  bahwa ‚Kebijakan  adalah  arah  tindakan  yang mempunyai  maksud,  yang  ditetapkan

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas
oleh  seorang  atau  beberapa  aktor  guna mengatasi  suatu  masalah.  Gerston (dalam Islamy, 2016: 7) mengungkapkan pendapat  yang  berbeda  mengenai kebijakan publik, menurutnya ‚Kebijakan  publik  adalah  gabungan dari berbagai keputusan, komitmen dan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh mereka yang memegang kekuasaan  di  pemerintahan  atau  yang berpengaruh terhadap
jalannya pemerintahan‛.
Perumusan kebijakan yang termasuk dalam proses formulasi dalam tahapan  kebijakan  publik  menurut Winarno (2002:67) merupakan proses rumit. Karena rumitnya proses perumusan kebijakan dibutuhkan cara untuk mempelajari
peliknya
perumusan kebijakan.  Berdasarkan  pendapat  Winarno (2002:  81-83)  terdapat  beberapa  tahapan dalam perumusan kebijakan, yakni perumusan  masalah,  tahap  agenda kebijakan,  tahap  pemilihan  alternatif kebijakan, dan tahap penetapan kebijakan.
Ditetapkannya  Peraturan  Desa Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian BUM  Desa  ini  tentunya  tidak  terlepas dari  latar  belakang  permasalahan  yang dirasakan  oleh  Desa  Wlahar  Wetan yang menurut Dunn (2003: 226), disebut pengakuan atau ‚dirasakannya keberadaan‛  suatu  situasi  masalah. Pemerintah desa dan masyarakat merasa  bahwa  ada  masalah  yang  harus segera  diselesaikan  yang  berkaitan dengan  belum  tergalinya  potensi  Desa
Wlahar Wetan dengan maksimal.
Padahal,  potensi-potensi  yang  dimiliki oleh Desa Wlahar Wetan dapat diwadahi  dengan  BUM  Desa  yang nantinya
dapat meningkatkan
kemandirian  dan  peningkatan  ekonomi masyarakat desa. Maka dari itu, adanya persamaan
persepsi bahwa permasalahan  tersebut  harus  segera dipecahkan menjadikan perumusan peraturan  desa  dimasukan  ke  dalam agenda yang sangat penting.
Keikutsertaan  masyarakat  desa  dalam memilih  merumuskan  kebijakan  pun cukup  baik  dan  terlaksana  dengan kondisi yang dinamis yang mempertemukan  berbagai  aspirasi  dan pendapat  masyarakat,  sehingga  dapat dihasilkan  sebuah  konsensus  sebagai hasil  dari  tahap  penetapan  kebijakan, yakni  Peraturan  Desa  Nomor  9  Tahun 2017  tentang  Pendirian  BUM  Desa Karya Kusuma Mandiri. Dari penjelasan yang  telah  dipaparkan  di  atas  maka sangat  penting  untuk  dikaji  secara mendalam  agar  diketahuinya  proses formulasi  Peraturan  Desa  Nomor  9 tahun  2017  dalam  hal  pembentukan Badan Usaha Milik Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  studi  ini  bersifat  deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas
memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan
berbagai metode
alamiah  (Moleong  2012:6).  Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menguraikan  serta  menggambarkan keadaan  sebenarnya  mengenai  proses formulasi  Peraturan  Desa  Nomor  9 Tahun  2017  tentang  Pendirian  BUM Desa  di  Wlahar  Wetan  Kecamatan Kalibagor  Kabupaten  yang  akan  diteliti secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta  dan  hubungan  yang akan diteliti.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Observasi dilaksanakan dengan
pengamatan  langsung  ke  Desa  Wlahar Wetan,  setelah  itu  pula  dilaksanakan wawancara  dengan  informan-informan terkait,  yakni  pemerintah  desa,  BPD Wlahar Wetan, masyarakat Desa Wlahar  Wetan,  serta  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Kabupaten Banyumas agar menemukan berbagai  informasi  yang  berkaitan dengan  penelitian  secara  lebih  terbuka dan  mendalam,  dokumentasi  pun dilaksanakan  dengan  menelusuri  data histori  yang  berkaitan  dengan  proses
formulasi  Peraturan  Desa  Nomor  9 Tahun  2017  tentang  Pendirian  BUM Desa  Wlahar  Wetan,  seperti  catatan selama rapat perumusan peraturan desa dan  draft  Peraturan  Desa  Nomor  9 Tahun  2017  tentang  Pendirian  BUM Desa Wlahar Wetan yang telah disahkan.  Setelah  pengumpulan  data, kemudian  dilakukan  aktivitas  analisis data  berupa  reduksi  data,  penyajian data  dan  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi . Setelah  data  dikumpulkan dari  lapangan,  kemudian  diolah  dan dianalisis  dengan menggunakan teori tahapan formulasi kebijakan oleh Winarno,  yaitu  perumusan  masalah, agenda  kebijakan,  pemilihan  alternatif kebijakan  untuk  memecahkan  masalah, dan tahapan penetapan kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap Perumusan Masalah 1. Pencarian Masalah (Problem Search) Masyarakat  Desa  Wlahar  Wetan tergolong  dalam  kelompok  belum sejahtera,  atau  dengan  kata  lain  tingkat kesejahteraan  masyarakat  Desa  Wlahar Wetan  masih  belum  memuaskan.  Hal ini  diduga    karena  belum  adanya semangat kemandirian masyarakat Desa Wlahar  Wetan  pada  saat  itu,  masih banyak masyarakat Desa Wlahar Wetan yang  merantau  ke  luar  kota  untuk menjadi buruh. Fenomena ini menjadikan kepala desa sangat menyayangkan  padahal  masih  banyak potensi  dan  aset  Desa  Wlahar  Wetan

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas
yang harus diperhatikan
dan dikembangkan untuk kesejahteraan bersama.  Meskipun  demikian,  bukan berarti  kepala  desa  secara  sepenuhnya melarang  masyarakat  Desa  Wlahar Wetan  untuk  menjadi  buruh  dan merantau  ke  luar kota,  hanya  saja  yang perlu untuk dipikirkan secara mendalam  adalah  mencari  cara  agar segala  potensi  dan  aset  desa  yang dimiliki  Desa  Wlahar  Wetan  dapat memberikan  pekerjaan  yang  layak untuk masyarakatnya, sehingga
masyarakat  dapat  melakukan  kegiatan yang bersifat produktif demi
menciptakan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Pendefinisian  Masalah (Problem Definition)
Mengenali dan merumuskan masalah  merupakan  langkah  yang paling  fundamental  dalam  perumusan kebijakan.  Untuk  dapat  merumuskan kebijakan  dengan  baik,  maka  masalah- masalah  publik  harus  didefenisikan dengan  baik  pula.  Belum  terciptanya kemandirian masyarakat
desa
menyebabkan belum maksimalnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat  desa.  Desa  Wlahar  Wetan memiliki  banyak  potensi  desa  yang belum tergali secara maksimal, sehingga sangat  disayangkan  potensi  dan  aset yang  dimiliki  oleh  Desa  Wlahar  Wetan tersebut  hanya  orang-orang  tertentu yang  dapat  menikmatinya.  Padahal masyarakat menganggap bahwa potensi
dan  aset  desa  tersebut  dapat  menjadi ‘modal’  bagi  masyarakat  desa  untuk dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kemajuan desanya sendiri.
3. Spesifikasi Masalah (Problem Specification) Adanya permasalahan yang dirasakan  oleh  masyarakat  berkaitan dengan kurang
tercapainya kemandirian  dan  kesejahteraan  desa, serta  belum  tergalinya  potensi  desa dengan maksimal kemungkinan penyebabnya adalah proses
implementasi  yang  kurang  baik  dari adanya peraturan desa yang lama, yaitu Peraturan  Desa  Nomor  10  Tahun  2015 tentang  Pendirian  BUM  Desa  Wlahar Wetan.  Hal  ini  disebabkan  karena sosialisasi peraturan desa tersebut pada awal  mula  BUM  Desa  terbentuk  masih belum  menyeluruh.  Menurutnya,  BUM Desa Karya Kusuma Mandiri yang pada saat  itu  masih  pertama  kali  terbentuk masih harus ‘menyesuaikan diri’, dalam artian  segala  jenis  usaha  yang  ada  di dalamnya  sebenarnya  sudah  benar- benar berdasarkan potensi yang dimiliki oleh  Desa  Wlahar  Wetan,  akan  tetapi karena  keadaan  yang  bersifat  dinamis dan pasti akan terus berubah menyebabkan peraturan desa yang lama ini  terlihat  seperti  tidak  berdasarkan tuntutan masyarakat.
Dengan demikian, dalam tahap ini terdapat  dua  permasalahan  utama dalam  pengelolaan  BUM  Desa  Karya Kusuma  Mandiri  yang  masih  dinaungi

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas
oleh  peraturan  yang  lama,  yakni kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan masih  belum  melihat  potensi  desa secara  maksimal  sehingga  kegiatan- kegiatannya  hanya  dirasakan  oleh masyarakat tertentu, maka dari itu perlu untuk  adanya  penambahan  jenis  usaha desa  agar  kegiatan  BUM  Desa  Karya Kusuma  Mandiri  dapat  dirasakan  oleh sebagian besar masyarakat Desa Wlahar Wetan;  dan  permasalahan  yang  kedua adalah ketidakmampuan pengurus BUM Desa dalam mengelola BUM Desa sehingga  dirasa  kurang  maksimal dalam mengartikulasikan berbagai kegiatan yang ada kepada masyarakat.
4. Pengenalan
Masalah (Problem sensing) BUM Desa Karya Kusuma Mandiri
yang sebelumnya diatur dalam Peraturan  Desa  Nomor  10  Tahun  2015 memiliki  permasalahan,  antara  lain kegiatan-kegiatan  yang    dilaksanakan belum  melihat  potensi  desa  secara maksimal serta ketidakmampuan pengurus BUM Desa dalam pengelolaannya. Hal tersebut menjadikan  perlu  adanya  penambahan jenis  usaha  desa  melalui  BUM  Desa serta perlu adanya peningkatan kemampuan  pengurus  BUM  Desa  agar program  yang  dijalankan  oleh  BUM Desa dapat diartikulasikan dengan baik kepada  masyarakat  desa  karena  pada dasarnya  tujuan  didirikannya  BUM Desa adalah untuk meningkatan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat desa dengan memaksimalkan  segala  potensi  desa. Akan  tetapi.  jika  hal  tersebut  belum dirasakan  oleh  masyarakat  maka  dapat dikatakan  pelaksanaan  peraturan  desa sebelumnya cenderung kurang maksimal. Adanya kendala yang ditemukan  seperti  hal  tersebut,  maka Kepala  Desa  Wlahar  Wetan  melakukan konsultasi  dengan  BPD  untuk  sesegera mungkin  membahas  peraturan  desa yang  baru  yang  membahas  tentang keberlanjutan BUM Desa Karya
Kusuma Mandiri. Tahap Agenda Kebijakan 1. Interaksi Antaraktor Pembuat Kebijakan Permasalahan yang dihadapi
masyarakat  Desa  Wlahar  Wetan  dan menjadi  perhatian  serius  pemerintah desa  dan  BPD  adalah  berkaitan  dengan pengelolaan  potensi  desa  yang  belum maksimal dan ketidakmampuan pengurus  dalam  mengelola  BUM  Desa.
Hal tersebut menunjukan bahwa agenda  kebijakan  bukan  suatu  daftar hal-hal  yang  hendak  dilaksanakan, tetapi  terkait  dengan  adanya  masalah yang dirasakan masyarakat yang mendapat perhatian serius dari
pemerintah, baik dari pejabat pemerintah atau dari luar pemerintah.
BPD  Wlahar  Wetan  menjelaskan bahwa  pemerintah  desa,  khususnya kepala  desa  cepat  tanggap  dalam menanggapi segala keluhan yang

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas
menjadi permasalahan masyarakat desa. Jika  melihat  tugas  pokok  dan  fungsi pemerintah  desa  yang  salah  satunya adalah untuk menyejahterakan masyarakat desa, maka dengan hadirnya  BUM  Desa  Karya  Kusuma Mandiri  dapat  menjadi  jalan  yang sangat  strategis  bagi  pemerintah  desa untuk  menjalankan  tupoksi  tersebut, sehingga  sangat  wajar  jika  pemerintah desa  menaruh  perhatian  yang  cukup besar  dan  cukup  serius  terhadap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan BUM Desa  Karya Kusuma
Mandiri.
2. Bentuk Tuntutan/Dukungan Masyarakat Bentuk pengarahan dukungan untuk  dapat  mendirikan  BUM  Desa  di Desa  Wlahar  Wetan  dilakukan  oleh pemerintah desa, akan tetapi pendapat- pendapat tersebut sebenarnya bersumber masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung
canggung  jika  harus  mengemukakan keluhannya kepada BPD, hanya beberapa elemen masyarakat yang mau secara terbuka menyampaikannya secara  langsung.  Permasalahan  di  Desa Wlahar  Wetan  terkait  pengelolaan potensi  dan  aset  desa  serta  kapasitas pengurus  BUM  Desa  sudah  sering dipertanyakan.  Hal  ini  menimbulkan pertanyaan hingga perasaan cemas dari masyarakat  mengenai  keberlanjutan BUM  Desa  Karya  Kusuma  Mandiri  jika masalah  ini  tidak  segera  ditangani.
Bentuk  tuntutan  yang  muncul  dari masyarakat  adalah  adanya  diversifikasi jenis  usaha  yang  akan  dilakukan  serta peningkatan  kapasitas  pengurus  BUM Desa  Karya  Kusuma  Mandiri.  Untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut, maka  dibentuklah  peraturan  desa  baru yang didukung oleh masyarakat desa.

## Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan 1. Mengidentifikasikan Alternatif
Tidak  ada  variasi  alternatif  yang dimiliki oleh pemerintah desa  dan BPD Wlahar Wetan dalam tahap ini. Alternatif yang ada hanyalah dibuatkan kembali  peraturan  desa  baru  yang mengatur  tentang  BUM  Desa  yang diharapkan  mampu  untuk  mengurangi permasalahan  yang  terjadi  sebelumnya. Perhatian  yang  mendalam  dari  kepala desa terkait dengan keberlanjutan BUM Desa memang diakui sangat bagus oleh BPD  Wlahar  Wetan,  hal  ini  berdampak pada  cepat  tanggapnya  kepala  desa dalam mencari solusi untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul  tersebut  tidak  akan  meluas. Maka  dari  itu,  dilakukanlah  koordinasi melalui  diskusi  yang  intens  antara  BPD dan  Kepala  Desa  Wlahar  Wetan sehingga menghasilkan rancangan peraturan  desa  yang  terkait  BUM  Desa yang nantinya akan didiskusikan kembali  dengan  mengundang  seluruh jajaran  pemerintah  desa  lainnya  serta elemen  masyarakat  seperti  ketua  RT, ketua RW dan sebagainya.

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas
2. Mendefinisikan  dan  Merumuskan

## Alternatif
Kegiatan mendefinisikan dan merumuskan  alternatif  ini  bertujuan agar  masing-masing  alternatif  yang telah  terkumpulkan  oleh  pembuat kebijakan  itu  nampak  dengan  jelas pengertiannya.  Hasil  koordinasi  antara BPD  dan  Kepala  Desa  Wlahar  Wetan yang menghasilkan rancangan peraturan  desa  pun  disampaikan  juga kepada  jajaran  pemerintah  desa  yang lainnya, mulai dari sekretaris, bendahara,  kepala  seksi,  kepala  urusan dan  staf-staf  yang  lainnya;  juga  tidak luput untuk mengajak elemen masyarakat  yang  lainya  seperti  ketua RT  dan  ketua  RW  untuk  membahas lebih  detail  terkait  dengan  rancangan peraturan  desa  yang  telah  dihasilkan tersebut.  Tujuan  dengan  diadakannya diskusi  lebih  mendalam  ini  adalah untuk mencari tanggapan dan masukan dari  pihak-pihak  yang  lainnya  sebelum pada  akhirnya  nanti  akan  dibawa  ke dalam pembahasan musyawarah dusun serta  musyawarah  desa.  Selain  itu, kegiatan  ini  juga  berfungsi  untuk membuat  jajaran  pemerintah  desa  dan perwakilan  dari  masyarakat  menjadi mengerti  akan  substansi  dan  intisati dari rancangan peraturan desa tersebut, sehingga  nantinya  ketika  diadakan rapat  dengan  masyarakat  sudah  ada framing pemahaman  yang  sama.  Akan tetapi,  hasil  diskusi  tersebut  ternyata hanya  menghasilkan  satu  alternatif,
yaitu  membuat  peraturan  desa  yang baru.  Padahal  seharusnya  dalam  tahap ini,  idealnya  menghasilkan  berbagai alternatif  kebijakan  agar  bisa  dipilih salah  satu  yang  terbaik  yang  menjadi jawaban  terhadap  permasalahan  atau tuntutan yang ada.

## 3. Menilai Alternatif
Musyawarah  dusun  adalah  upaya yang ditempuh  untuk menilai alternatif yang  akan  dipilih  dalam  perumusan peraturan  desa  yang  baru  dalam  forum musyawarah dusun tersebut juga menyepakati bahwa perlu untuk diadakan  reogranisasi  kepengurusan jika  memang  akan  menjadikan  BUM Desa  Karya  Kusuma  Mandiri  semakin baik dalam pelaksanaannya. Sayangnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya  bahwa  alternatif  yang ditawarkan  oleh  pemerintah  desa  dan BPD  Wlahar  Wetan  tidak  bervariatif, sehingga dalam menilai alternatif kebijakan  dalam  perumusan  peraturan Desa Wlahar Wetan tentang pembentukan  pengurus  BUM  Desa yang  baru  ini  tidak  dapat  dikatakan yang paling baik karena memang hanya itu  yang  harus  dilaksanakan,  tidak  ada alternatif lain yang menjadi pembanding.
4. Memilih Alternatif yang Paling Baik
Penyusunan Peraturan Desa
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian BUM  Desa  di  Desa  Wlahar  Wetan memang  merupakan  alternatif  atau

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas
solusi  kebijakan  satu-satunya  oleh  BPD dan pemerintah desa. Lahirnya peraturan  desa  yang  baru,  yaitu Peraturan  Desa  Nomor  9  Tahun  2017 tentang  Pendirian  BUM  Desa  Wlahar Wetan  menjadi  alternatif  tunggal  yang disepakati oleh masyarakat desa melalui forum  musyawarah  desa.  Oleh  karena itu,  harapan  ke  depannya  adalah kegiatan  BUM  Desa  setelah  lahirnya peraturan desa yang baru tersebut lebih beragam  dan  sesuai  dengan  kebutuhan dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat Desa Wlahar Wetan.

## Tahap Penetapan Kebijakan
1. Proses Perseorangan (Individual

## Process)
Usulan  BPD  dan  Kepala  Desa Wlahar  Wetan  tentang  penyusunan Peraturan  Desa  Nomor  9  Tahun  2017 tentang  Pendirian  BUM  Desa  perlu mendapatkan  adopsi,  dukungan  dan diterima oleh pihak-pihak yang memang  memiliki  kekuasaan  untuk membuat  kebijakan.  Penetapan  dan pembubuhan  tanda  tangan  dari  kepala desa  Wlahar  Wetan  dilakukan  setelah satu  minggu  rancangan  peraturan  desa BUM  Desa  di  Desa  Wlahar  Wetan disepakati. Setelah itu, dipaparkan pula mengenai  struktur  kepengurusan  BUM Desa Karya Kusuma Mandiri yang baru di  hadapan  masyarakat  Desa  Wlahar
Wetan.  Berdasarkan draft peraturan desa,  tercatat  pengundangan  Peraturan Desa  Nomor  9  Tahun  2017  tentang Pendirian  BUM  Desa  tanggal  27 Agustus  2017  di  Desa  Wlahar  Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten
Banyumas.
2. Proses Bersama (Collective Process) Proses  perumusan  Peraturan  Desa Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian BUM  Desa,  pemerintah  Desa  Wlahar Wetan  dinilai  cukup  aktif.  Rancangan yang diajukan BPD sudah jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  111  Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa  BPD  mengundang  kepala  desa untuk  membahas  dan  menyepakati rancangan peraturan desa. Proses pembahasan  dan  menyepakati  itu  ada feedback berupa  diskusi  interaktif  untuk menyepakati  alternatif  penyelesaian masalah  terbaik,  dan  dapat  dikatakan bahwa  sebagian  besar  pemerintah  desa cukup  aktif,  begitupun  dengan  BPD Wlahar Wetan.
Gambaran mengenai proses formulasi  pembentukan  BUM  Desa Karya  Kusuma  Mandiri  yang  tertuang dalam  Peraturan  Desa  Nomor  9  Tahun 2017,  secara  singkat  dapat  dilihat  pada gambar berikut.

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas
Gambar  1. Perbandingan  Empirik  dan  Teoritik  Proses  Perumusan  Perautran  Desa Nomor  9  tahun  2017  tentang  Pendirian  BUM  Desa  di  Desa  Wlahar  Wetan  Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas (Sumber: Winarno, 2002)

## PENUTUP

## Simpulan dan Saran
Pada tahapan formulasi kebijakan, langkah fundamental yang harus dilakukan  adalah  masalah  publik  harus dikenali dan dirumuskan. Permasalahan di  Desa  Wlahar  Wetan  yang  dirasakan oleh  masyarakat  adalah  kurangnya semangat kemandirian dan kesejahteraan. Untuk mengatasi permasalah  tersebut  sebenarnya  telah ada solusinya, yaitu dengan didirikannya  BUM  Desa.  Akan  tetapi,
BUM Desa Karya Kusuma Mandiri yang
sebelumnya  diatur  dalam  Peraturan Desa  Nomor  10  Tahun  2015  belum mampu secara optimal untuk menjadikan  masyarakat  desa  lebih mandiri  dan  sejahtera.  Maka  dari  itu, hal  yang  harus  dilakukan  adalah dengan  mengganti  peraturan  desa  baru yang  berkaitan  dengan  BUM  Desa sehingga  pada  akhirnya  mampu  untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan  masyarakat  Desa  Wlahar Wetan  melalui  BUM  Desa  Karya Kusuma  Mandiri.  Dalam  hal  ini,  peran kepala  desa  sangat  penting  dalam

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas
berkoordinasi dengan BPD untuk membahas  peraturan  desa  baru  yang berkaitan dengan BUM Desa. Selain itu, tuntutan  maupun  dukungan  yang disampaikan  oleh  masyarakat  juga menjadi faktor penting untuk melahirkan  peraturan  desa  yang  sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Alternatif lain tidak ditemukan dalam tahapan  perumusan  kebijakan.  Pemerintah desa  maupun  BPD  Wlahar  Wetan  telah mengerucutkan dirumuskannya peraturan desa baru tentang BUM Desa yang menjadi satu-satunya alternatif. Namun, masyarakat Desa Wlahar Wetan masih dapat menyuarakan  aspirasi  dan  pendapatnya mengenai  keberlanjutan  BUM  Desa  agar lebih baik dalam pengelolaannya. Peraturan desa  tentang  Pendirian  BUM  Desa  di  Desa Wlahar Wetan setelah disepakati oleh aktor perumus  kebijakan  lalu  disosialisasikan  ke masyarakat bahwa Desa Wlahar Wetan kini menggunakan  peraturan  desa  yang  baru, yaitu  Peraturan  Desa  Nomor  9  Tahun  2017 tentang  Pendirian  BUM  Desa  di  Wlahar Wetan. Dalam proses perumusan peraturan desa dari mulai rancangan hingga disahkan menjadi  Peraturan  Desa  Nomor  9  Tahun 2017  tentang  Pendirian  BUM  Desa  Wlahar Wetan dikatakan cukup smooth. Masyarakat selalu  dilibatkan  dalam  setiap  prosesnya, dari  mulai  pencarian  masalah  yang selanjutnya  dibahas  pada  musyawarah dusun
hingga dilaksanakannya
musyawarah desa.

## Saran dan Implikasi
Pemerintah  desa  harus  senantiasa responsif terhadap permasalahan-
permasalahan  yang  terjad.  Selain  itu, adanya  koordinasi  antara  aktor-aktor yang  terlibat  juga  penting  agar  solusi yang  dirumuskan  nantinya  akan  tepat dalam menjawab permasalahan tersebut.  Akan  lebih  baik  jika  solusi yang  ditawarkan  lebih  beragam  agar dapat dicari alternatif yang paling baik. Hal  yang  terpenting  adalah  setelah disahkannya sebuah kebijakan, pemerintah  desa  serta  aktir  lain  yang terlibat harus tetap sejalan agar kebijakan  yang  telah  diformulasikan bisa  dijalankan  sebagaimana  mestinya. Hal  ini  dikarenakan  kebijakan  tidak hanya  dijadikan  sebagai  hal  yang bersifat administratif tanpa perlu dipatuhi.

## REFERENSI
Adawiyah,  Robiatul.  (2018).  Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes)  Berbasis  Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya  Sejahtera,  Desa  Kedungturi, Kecamatan  Taman,  Kabupaten Sidoarjo).  Surabaya:  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
Dunn, William. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Islamy,  Irfan.  (1988). Prinsip-Prinsip Perumusan  Kebijaksanaan  Negara . Bina Aksara: Jakarta.

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna dan Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Formulasi Kebijakan Publik: Pembentukan Bum Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kabupaten Banyumas
___________.  (2016). Kebijakan  Publik .
Tangerang: Universitas Terbuka.
Moleong , Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT Remaja
Rosdakarya.
Pemerintah Desa Wlahar Wetan. (2016).
BUMDes  Wlahar  Wetan  Hadir  di
Smart Banyumas Expo 2016. https://www.wlaharwetan.desa.id/ bumdes-wlahar-wetan-hadir-di- smart-banyumas-expo-2016/ .
Diakses pada 12 September 2018.
Pemerintah Desa Wlahar Wetan. (2016).
BUMDes  Karya  Kusuma  Mandiri Siap  Kembangkan  Benih  Padi Unggul.
https://www.wlaharwetan.desa.id/ bumdes-karya-kusuma-mandiri- siap-kembangkan-benih-padi- unggul/ . Diakses
pada 12 September 2018.
Pemerintah Desa Wlahar Wetan. (2019).
Warung Kampung, Padukan GagasanUnit Usaha Bumdes dengan
Koperasi. https://www.wlaharweta n.desa.id/kopkun-institute-drive-
bisnis-model-bumdesa/ . Diakses pada 02 Januari 2019.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  111 Tahun  2014  tentang  Pedoman
Teknis Peraturan di Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2015  tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006
tentang  Pembentukan  Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Peraturan  Desa  Nomor  9  Tahun  2017
Tahun 2017 tentang tentang Pendirian BUM Desa Karya Kusuma  Mandiri  Desa  Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Sitepu,  Robby.  (2018).  Analisis  Proses Pembentukan  dan  Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat (Tesis). Medan: Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa. Wibawa, Samodra. (2011). Politik Perumusan Kebijakan Publik . Yogyakarta: Graha Ilmu. Winarno,  Budi.  (2001). Teori  Dan  Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo.