E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 6, Juni 2022 TANGGUNGJAWAB PIDANA DOKTER

## DALAM MELAKUKAN PERBUATAN  ABORSI  MENURUT  UNDANG-UNDANG  NOMOR  36  TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

## Slamet Pribadi
Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Bhayangkara  Jakarta  Raya,  Indonesia Email: slamet.pribadi@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Dalam  penelitian  ini  terdapat  2  (dua)  masalah  penelitian.  Pertama,  Berapa  tahun hukuman yang dikenakan kepada terdakwa dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni dalam kasus  Tindak  Pidana  Aborsi  Putusan  Nomor  1106/Pid.Sus/2018/PN.  Plg?  Kedua, Sanksi Kode Etik apakah yang diterima kepada terdakwa? Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian menghasilkan 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut. Pertama, penerapan tindakan aborsi secara ilegal di Indonesia yang dilakukan secara tidak diizinkan seperti menggugurkan/mematikan  kandungnya  dengan  sengaja  maupun  dibantu  dengan orang  lain  atau  dokter  akan  dikenakan  sanksi  secara  tegas  dan  melarang  tindakan aborsi  atau  praktik  aborsi  dilakukan,  dan  untuk  tindakan  legal  aborsi provokatus/buatan  legal  yaitu  aborsi  buatan  yang  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Kesehatan  dapat  dilakukan namun memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan hanya untuk alasan medis dan  korban  perkosaan.  Tindakan  aborsi  yang  dilegalkan  yaitu  perempuan  yang hamil  dengan  kedaruratan  medis  dan  perempuan  yang  hamil  akibat  perkosaan. Kedua, maraknya kasus-kasus pelanggaran disiplin kedokteran yang dilakukan oleh dokter,  disebabkan  karena  kurangnya  kedisiplinan  berprofesi  dan  pemahaman mengenai  Kode  Etik  kedokteran  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  pelanggaran disiplin  yang  dilakukan  dokter  dalam  praktik  kedokterannya.  Dalam  penangan kasus  yang  dilakukan  oleh  dokter,  MKEK  dan  MKDKI  sangat  berperan  dalam penegakan  setiap  kasus  yang  dilakukan  dokter.  Majelis  Kehormatan  Etika Kedokteran Indonesia (MKEK IDI) adalah lembaga yang mengeluarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Pertama, tanggungjawab dokter sebagai profesi yang telah melanggar Kode Etik, wajib ditindak sesuai perundangan yang berlaku, dalam  apabila  terbukti  maka  pelaku  dapat  diberhentikan  sebagai  dokter,  dimana tindakan  perlaksanaan  hukum  administrasi  serta  tindakan  hukum  pelaku  harus menjalani  pidana  serta  denda  sebagai  konsekuensi  yuridis  akibat  tindakan  aborsi yang  melawan  hukum.  Kedua,  dalam  melaksanakan  pratik  kedokteran  hendaklah norma etik, disiplin dan hukum harus ditanamkan secara pribadi bagi setiap dokter yang  melakukan  pekerjaan  mulianya.  Karena  masyarakat  pada  umumnya  selalu menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada dokter demi mendapatkan kesembuhan. Untuk  melakukan  pengawasan  secara  berkala  terhadap  dokter,  tidaklah  salah  jika mengsosialisasikan tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia kepada seluruh dokter
yang  ada,  mengingat  bahwa  dokter juga manusia  yang  terkadang  bisa  lalai  dalam melakukan tugasnya.
Kata Kunci : Aborsi, kode etik

## Abstract
In  this  study  there  are  2  (two)  research problems.  First,  how  many years  was  the sentence imposed on the defendant dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni in the case of the Abortion Crime Decision Number 1106/Pid.Sus/2018/PN. Pls? Second, what code of ethics sanctions were accepted for the defendant? The research method used is the  juridical-normative  legal  research  method.  The  research  resulted  in  2  (two) conclusions,  namely  as  follows.  First,  the  application  of  illegal  abortion  in Indonesia which is carried out in an unauthorized manner, such as aborting/killing the womb intentionally or assisted by another person or doctor, will be subject to strict sanctions and prohibit abortion or the practice of abortion being carried out, and for legal acts of provocative/artificial abortion. legal, ie artificial abortion in accordance  with the  provisions  as  regulated  in  the  Health Act  can  be  carried  out but fulfills the applicable provisions and only for medical reasons and rape victims. Legalized  abortions  are  women  who  become  pregnant  with  a  medical  emergency and women who become pregnant as a result of rape. Second, the rise of cases of medical discipline violations committed by doctors, due to the lack of professional discipline and understanding of the Medical Code of Ethics are factors that cause disciplinary  violations  by  doctors  in  their  medical  practice.  In  handling  cases carried out by doctors, MKEK and MKDKI play a very important role in enforcing every  case  carried  out  by  doctors.  The  Indonesian  Medical  Ethics  Honorary Council  (MKEK  IDI)  is  the  institution  that  issues  the  Indonesian  Medical  Ethics Code  (KODEKI).  First,  the  responsibility  of  doctors  as  a  profession  that  has violated the Code of Ethics, must be dealt with in accordance with applicable laws, if  it  is  proven  that  the  perpetrator  can  be  dismissed  as  a  doctor,  where  the administrative law enforcement action as well as the legal action of the perpetrator must  undergo  a  criminal  act  and  a  fine  as  a  juridical  consequence  due  to  an abortion.  against  the  law.  Second,  in  carrying  out  medical  practice,  ethical, disciplinary  and  legal  norms  should  be  instilled  personally  for  every  doctor  who does  his  noble  work.  Because  people  in  general  always  put  their  full  trust  in doctors in order to get a cure. To carry out regular supervision of doctors, it is not wrong  to  socialize  the  Indonesian  Medical  Code  of  Ethics  to  all  existing  doctors, considering that doctors are also human beings who can sometimes be negligent in carrying out their duties.
Keywords: Abortion, code of conduct

## Pendahuluan
Negara  Repulik  Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum (rechtstaat),  bukan  berdasarkan  atas  kekuasaan  (machstaat).  Hal  ini  secara  jelas disebutkan  dalam  pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  rumusannya  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.”  Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap  perbuatan  haruslah  didasarkan  pada  aturan  hukum  yang  berlaku.  Hukum adalah rangkaian  peraturan-peraturan  mengenai  tingkah  laku  orang-orang  sebagai  individu maupun  sebagai  anggota-anggota  masyarakat,  dengan  tujuan  untuk  mengadakan keselamatan,  kebahagiaan,  tata  tertib  dan  situasi  yang  harmoni  di  dalam  masyarakat. Asas  yang  harus  di  perhatikan  dalam  pembangunan  kesehatan  yaitu  asas perikemanusian,  artinya  bahwa  pembangunan  kesehatan  harus  dilandasi  atas perikemanusiaan  yang  berdasarkan  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dengan  tidak membedakan  golongan  Agama  dan  Bangsa.  Berdasarkan  Undang-Undang  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009,  Pasal  75  bahwa  setiap  orang  dilarang melakukan  aborsi  dapat  dikecualikan  berdasarkan  indikasi  kedaruratan  medis  yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah  wajib  melindungi  dan  mencegah  perempuan  dari  aborsi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  75  mengenai  tindakan  aborsi  yang  tidak  bermutu,  tidak  aman, dan  tidak  bertanggungjawab  serta  bertentangan  dengan  norma  agama  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Walaupun  ada  perbedaan  antara  KUHPidana  dengan Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  aborsi,  tetapi  dalam Undang-undang  kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009,  tenaga  medis  diperbolehkan  untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan  yang  bersangkutan  disertai  suami  dan  keluarganya (Langie,  2014) .  Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam KUHPidana terdapat larangan terhadap aborsi, dan bagi  ibu  serta  pelakunya  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Dengan  diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana  aborsi,  maka  pasalpasal  tentang  aborsi  dalam  KUHPidana  ini  masih  berlaku. Terlepas  dari  hukum  formal  yang  mengatur,  aborsi  merupakan  fenomena  yang  terkait erat  dengan  nilai-nilai  sosial  budaya  agama  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dalam konteks  masyarakat  Indonesia  aborsi  lebih  condong  sebagai  aib  sosial  dari  pada manifestasi kehendak bebas tiap individu.
Aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan politik. Alasan untuk melakukan tindakan aborsi Apabila dijabarkan, ada beberapa alasan  yang  digunakan  oleh  wanita  dalam  menggugurkan  kandungannya  baik  legal maupun  ilegal  yang  disebabkan  karena  tidak  menginginkan  untuk  meneruskan kehamilan  sampai  melahirkan.  Alasan-alasan  tersebut  sebagaimana:  Alasan  kesehatan; Alasan sosial; Alasan ekonomi dan Alasan keadaan darurat (memaksa) (Langie, 2014) . Selain  itu  juga  dimuat  mengenai  syarat  dan  ketentuan  dari  pelaksanaan  aborsi  dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Hamdani, 1992) . Pada Pasal 299 dan 346-349 KUHPidana  tidak  diatur  masalah  aborsi  provocatus  medicalis.  Apabila  ditelaah  lebih
jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. KUHPidana mengenal larangan aborsi  provocatus  tanpa  kecuali,  termasuk  aborsi  provocatus  medicalis  atau  aborsi provocatus  therapeuticus.  Tetapi,  Undang-  Undang  Nomor  36  Tahun  2009  justru memperbolehkan  terjadi  aborsi  provocatus  medicalis  dengan  spesifikasi  therapeutics. Dalam  konteks  hukum  pidana,  terjadilah  perbedaan  antara  peraturan  perundang- undangan  yang  lama  (KUHPidana)  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  baru. Padahal  peraturan  perundang-undangan  disini  berlaku  asas  “lex  posteriori  derogat legi priori”.
Asas  ini  beranggapan  bahwa  jika  diundangkan  peraturan  baru  dengan  tidak mencabut  peraturan  lama  yang  mengatur  materi  yang  sama  dan  keduanya  saling bertentangan  satu  sama  lain,  maka  peraturan  yang  baru  itu  mengalahkan  atau melumpuhkan  peraturan  yang  lama.  Dengan  demikian,  Pasal  75  UU  Nomor  36  Tahun 2009  yang  mengatur  tentang  aborsi  provocatus  medicinalis  tetap  dapat  berlaku  di Indonesia  meskipun  sebenarnya  aturan  berbeda  dengan  rumusan  aborsi  provocatus criminalis  menurut  KUHPidana.  Berlakunya  asas  Lex  posteriori  derogat  legi  priori sebenarnya  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mengembangkan  hukum pidana  Indonesia.  Banyak  aturan-aturan  KUHPidana  yang  dalam  situasi  khusus  tidak relevan  lagi  untuk  diterapkan  pada  masa  sekarang  ini.  Untuk  mengatasi  kelemahan KUHPidana  tersebut  pemerintah  mengeluarkan  undang-undang  kesehatan  dengan harapan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi dinamika masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini.
Asas Lex posteriori derogat legi priori merupakan asas hukum yang berkembang di  seluruh  bidang  hukum.  Fungsinya  dalam  ilmu  hukum  (khususnya  hukum  pidana) hanya  bersifat  mengatur  dan  eksplikasitif  (menjelaskan).  Asas  ini  berfungsi  untuk menjelaskan berlakunya Pasal 75-78 ketika harus dikontfrontasikan dengan pasal-pasal KUHPidana yang mengatur masalah abortus provocatus (Napitupulu & Mulyadi, 2013) . Melihat  rumusan  Pasal  75  UU  Nomor  36  Tahun  2009  tampaklah  bahwa  dengan  jelas UU  Nomor  36  Tahun  2009  melarang  aborsi  kecuali  untuk  jenis  aborsi  provocatus therapeuticus  (aborsi  yang  dilakukan  untuk  menyelamatkan  jiwa  si  ibu  dan  atau janinnya).  Dalam  dunia  kedokteran,  aborsi  provocatus  medicalis  dapat  dilakukan  jika nyawa  si  ibu  terancam  bahaya  maut  akibat  dari  lahirnya  bayi  yang  belum  waktunya ataupun  keadaan  si  ibu  yang  mengandung  sebelum  melahirkan  mengalami,  masalah kesehatan  yang  menyangkut,  Iatrogenik,  Maternal,  Uterus,  Plasenta,  Cairan  Amnion, Janin,  dan  Serviks (Wibowo,  1997) .  Lalu  dapat  dilakukan  aborsi  jika  janin  yang  akan lahir  diperkirakan  mengalami  cacat  berat  dan  diindikasikan  tidak  dapat  hidup  diluar kandungan.  Dalam  kaitanya  dengan  hal  ini,  Suryono  Ekotama,  dkk  mengemukakan pendapat  sebagai  berikut  “Dari  segi  medis,  tidak  ada  batasan  pasti  kapan  kandungan bias  digugurkan.  Kandungan  perempuan  bisa  digugurkan  kapan  saja  sepanjang  ada indikasi  medis  untuk  menggugurkan  kandungan  itu (Suryono  Ekotama,  2001) .  Dalam hukum  positif  di  Indonesia,  pengaturan  tindakan  aborsi  terdapat  dalam  dua  undang- undang  yaitu  KUHP  Pasal  299,  346,  347,  348  dan  349  serta  diatur  dalam  UU  No.  36
Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Pasal  76,77,78.  Terdapat  perbedaan  antara  KUHP dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi.
KUHP  dengan  tegas  melarang  aborsi  dengan  alasan  apapun,  sedangkan  UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan  tetapi  ketentuan aborsi  dalam  UU  No.  36  Tahun  2009  tetap ada  batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya  dapat  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan kewenangan  untuk  itu  dan  dilakukan  sesuai  dengan  tanggung  jawab  profesi  serta pertimbangan tim ahli.
Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan  dan  dilindungi  secara  hukum  dan  segala  perbuatan  yang  di  lakukan  oleh tenaga  kesehatan  terhadap  hak  reproduksi  perempuan  bukan  merupakan  suatu  tindak pidana  atau  kejahatan,  Selama  ini  aborsi  oleh  tenaga  medis  dilakukan  bilamana  ada indikasi  medis  misalnya  ibu  dengan  penyakit  berat  yang  mengancam  nyawa.  Dalam perkara  putusan  nomor  1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg,  didalam  persidangan  terdakwa  Dr. Wim  Ghazali  Bin  H.  Wahni  Warak  mengakui  telah  menjalani  praktik  sebagai  dokter sejak  1972  dan  dimuka  persidangan  terdakwa  mengatakan  sudah  sering  melakukan praktik  aborsi  dan  tidak  dapat  diingat  lagi  berapa  kali  terdakwa  melakukan  praktik aborsi.  Terdakwa  Dr.  Wim  Ghazali  Bin  H.  Wahni  telah  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Percobaan  melakukan  aborsi”  oleh karena itu terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan menjatuhkan pidana tambahan  berupa  mencabut  izin  praktik  terdakwa  sebagai  dokter.  Dalam  perkara putusan  nomor  29/Pid/B/2007/PN.Kray,  menyatakan  terdakwa  Tarwiyati  binti  Khusen Karso  Dipo  telah  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana “dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap ibu hamil yang dilakukan tidak dalam keadaan darurat maupun bukan oleh tenaga ahli dan mempunyai kewengan untuk  itu”.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  1 (satu)  tahun,  dan  dengan  denda  sebesar  Rp.500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Dalam  perkara  putusan  nomor  567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST  terkait  dengan aborsi yang dilakukan oleh dokter, dalam perbuatan terdakwa Dr.M.Nazip dengan peran sebagai  dokter  umum  yang  melakukan  aborsi  tersebut  tidak  dibenarkan  oleh  aturan perundang-undang yang berlaku, terutama undang-undang bidang tenaga kesehatan atau tindak  pidana  bidang  praktek  kedokteran  atau tindak  pidana  bidang  kesehatan.  Karena terdakwa  bukan  tenaga  kesehatan  melakukan  praktek  seolah-olah  sebagai  tenaga kesehatan  yang  telah  memiliki  izin  resmi.  Berdasarkan  permasalahan  yang  disebutkan diatas  maka  perlu  dibahas  mengenai  kasus  aborsi  yang  dilakukan  dokter  dari  sudut pandang hukum pidana.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau  disebut  juga  sebagai  penelitian  kepustakaan,  yakni  meneliti  dengan  cara  meneliti bahan Pustaka artau data sekunder belaka.

## Hasil Dan Pembahasan
A. Tinjauan Pustaka
1. Tindak Pidana
Tindak  pidana  atau  delik  merupakan  terjemahan  dari  perkataan  strafbaar feit  atau  delictdalam  bahasa  Belanda  atau  criminal  act  dalam  bahasa  inggris, dalam  menterjemahkan  istilah  tindak  pidana  ke  dalam  bahasa  Indonesia  maka dipergunakan  bermacam  macam  istilah  oleh  para  ahli  hukum  di  Indonesia. Peristilahan  yang  sering  di  pakai  dalam  hukum  pidana  adalah  tindak  pidana. Istilah  ini  dimaksudkan  sebagai  terjemahan  dari  istilah  bahasa  belanda,  yaitu delict atau strafbaar feit. Disamping itu bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah di pakai beberapa istilah, yaitu:
1) Peristiwa pidana;
2) Perbuatan pidana;
3) Pelanggaran pidana;
4) Perbuatan yang dapat dihukum, dan;
5) Perbuatan  yang  boleh  di  hukum  Dasar  patut  di  pidananya  perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.
2. Unsur Tindak Pidana
Setiap  tindak  pidana  yang  terdapat  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang  terdiri  dari  unsur  subjektif  dan  unsur  objektif.  a.  Unsur  Subjektif  adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si  pelaku,  dan  termasuk  ke  dalamnya  yaitu  segala  sesuatu  yang  terkandung  di dalam niat dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:
1) Kesengajaan atau kelalaian.
2) Maksud  dari  suatu  percobaan  atau  poging  seperti  yang  dimaksud  dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
4) Merencanakan  terlebih  dahulu,  seperti  yang  terdapat  dalam  kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
5) Perasaan  takut  seperti  yang  terdapat  dalam  rumusan  tindak  pidana menurut Pasal 308 KUHP.
3. Pengertian Dan Jenis Aborsi
Dalam  pengertian  medis,  abortus  (aborsi)  adalah  gugur  kandungan  atau keguguran.  Menurut  World  Health  Organization  (WHO)  abortus  adalah berakhirnya  suatu  kehamilan  sebelum  janin  dapat  hidup  di  luar  rahim  ibunya. Istilah aborsi berasal dari Bahasa Latin abortus yang artinya kelahiran sebelum waktunya.  Sinonim  dengan  itu  kita  mengenal  istilah  kelahiran  prematur  atau miskraam dalam Bahasa Belanda yang artinya keguguran. Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak sengaja, bisa juga karena disengaja dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu.
Peristilahan aborsi sesungguhnya tidak ditemukan pengutipannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP hanya dikenal istilah  pengguguran  kandungan.  Abortus  bukan  istilah  baru  di  muka  bumi, termasuk  Indonesia.  Keguguran  kandungan  dan  pengguguran  kandungan  telah dikenal  sejak  jaman  kuno  dan  telah  terjadi  pada  hampir  semua  kebudayaan bangsa. Sedangkan dari segi psikiatri menurut Soewadi (Soewadi, 2005) , aborsi berdasarkan  indikasi  medis  atau  aborsi  terapeutik  dapat  dilakukan  jika kehamilan  yang  mengakibatkan  resiko  bagi  kehidupan  perempuan  hamil,  baik dari segi kesehatan fisik maupun mental, adanya resiko keutuhan fisik bayi yang akan  dilahirkan  (pertimbangan  eugenik),  dan  perkosaan  dan  incest (pertimbangan yuridis).
4. Jenis-Jenis Aborsi
Musa  Perdanakusuma  mengelompokkan  abortus  menjadi  dua  jenis. Menurutnya  dikenal  dengan  dua  jenis  abortus,  yaitu  Abortus  Spontaneous  dan Abortus Provocatus.
a. Abortus  Spontaneous,  yaitu  abortus  yang  terjadi  dengan  sendirinya,  bukan perbuatan  manusia.  Beberapa  jenis  abortus  spontan  telah  diketahui penyebabnya. Banyak wanita yang mengalami keguguran kandungan akibat berbagai penyakit yang dideritanya seperti sipilis, malaria, atau infeksi yang disertai  dengan  demam  tinggi.  Penyakit  penyakit  tersebut  dapat menyebabkan  embrio  (calon  janin)  dalam  rahim  ibu  hamil  tidak  dapat bertahan  untuk  terus-menerus  tumbuh  dan  berkembang  sebagaimana mestinya.  Embrio  keluar  dengan  sendirinya  tanpa  menyebabkan  rasa  sakit pada  sang  ibu  hamil.  Pada  masyarakat  Jawa  keguguran  seperti  ini  sering disebut keluron atau miskram, yang hanya dapat terjadi pada usia kandungan yang  masih  sangat  muda,  sehingga  biasanya  yang  keluar  dari  rahim  baru berbentuk segumpal darah dan belum berbentuk janin (fetus).18 Aborsi  ini  dibedakan  menjadi  beberapa  bagian;  Secara  klinis  di  bidang medis dikenal istilah-istilah abortus sebagai berikut :19
1) Abortus  Imminens,  atau  keguguran  yang  mengancam.  Pasien  pada umumnya  dirawat  untuk  menyelamatkan  kehamilannya  walaupun  tidak selalu berhasil.
2) Abortus  Insipiens,  atau  keguguran  berlangsung  atau  dalam  proses keguguran tidak dapat dicegah lagi
3) Abortus  Incomplete,  atau  keguguran  tidak  lengkap.  Sebagian  buah kehamilan  telah  dilahirkan  tetapi  sebagian  lagi  belum,  biasanya  ari-ari masih tertinggal dalam rahim.
4) Abortus  Complete,  atau  keguguran  lengkap.  Apabila  seluruh  buah kehamilan telah dilahirkan secara lengkap.
5) Missed  Abortion,  atau  keguguran  tertunda,  ialah  keadaan  dimana  janin telah  mati  di  dalam  rahim  sebelum  minggu  ke-22  kemudian  tertahan  di dalam selama 2 bulan atau lebih.
6) Abortus  Habitualis,  atau  keguguran  berulang  ialah  abortus  yang  telah berulang dan terjadi tiga kali berturut-turut.
b. Abortus  Provocatus,  yaitu  abortus  yang  disengaja,  terjadi  karena  adanya perbuatan  manusia  yang  berusaha  menggugurkan  kandungan  yang  tidak diinginkannya, meliputi:
1) Abortus  Provocatus  Medicinalis/Therapeuticus  Yaitu  pengguguran kandungan  (aborsi)  yang  dilakukan  berdasarkan  alasan/pertimbangan medis.  Contohnya  adalah  aborsi  karena  adanya  indikasi  kedaruratan medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik  yang  mengancam nyawa  ibu  dan/atau  janin,  yang  menderita  penyakit  genetik  berat dan/atau  cacat  bawaan,  maupun  yang  tidak  dapat  diperbaiki  sehingga akan menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
2) Abortus  Provocatus  Criminalis,  Yaitu  pengguguran  kandungan  (aborsi) yang  dilakukan  dengan  sengaja  dengan  melanggar  berbagai  ketentuan hukum  yang  berlaku.  Contohnya  aborsi  karena  kehamilan  akibat perkosaan,  kehamilan  akibat  hubungan  kelamin  di  luar  ikatan perkawinan,  alasan  sosio  ekonomis,  anak  sudah  banyak,  belum  mampu mempunyai anak, dan lain-lain Abortus provocatus therapeuticus/medicinalis  dilakukan  secara  legal  oleh  dokter  sesuai dengan  standar  profesi,  standar  pelayanan,  standar  prosedur  operasional medis,  dan  diselenggarakan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  resmi  yang ditetapkan oleh Pemerintah. Abortus provocatus therapeuticus/medicinalis ini disebut dengan aborsi aman (safe abortion). Sedangkan abortus provocatus criminalis adalah pengguguran kandungan  tanpa  pembenaran  alasan  medis  dan  dilarang  oleh  hukum. Abortus  provocatus  criminalis  dilakukan  secara  ilegal  oleh  ibu  hamil sendiri  atau  meminta  bantuan  orang  lain,  yang  dilakukan  tidak  sesuai dengan  standar  profesi,  standar  pelayanan,  standar  prosedur  operasional medis, dan dilakukan di tempat praktik aborsi ilegal. Abortus provocatus criminalis ini disebut dengan aborsi tidak aman (unsafe abortion).
Pada  dasarnya  abortus  provocatus  merupakan  aborsi  yang  dilakukan dengan  unsur  kesengajaan.  Artinya,  suatu  perbuatan  atau  tindakan  yang dilakukan  agar  kandungan  lahir  sebelum  tiba  waktunya.  Menurut kebiasaan,  bayi  dalam  kandungan  seorang  wanita  hamil  akan  lahir
setelah  jangka  waktu  9  bulan  10  hari.  Hanya  dalan  hal  tertentu  saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai  7  atau  8  bulan.  Perbuatan  aborsi  biasanya  dilakukan  sebelum kandungan  berusia  7  bulan.  Menurut  pengertian  kedokteran  yang dikemukakan  oleh  Lilien  Eka  Chandra,  aborsi  (baik  keguguran  maupun pengguguran  kandungan)  berarti  terhentinya  kehamilan  yang  terjadi  di antara  saat  tertanamnya  sel  telur  yang  telah  dibuahi  (blastosit)  di  rahim sampai  kehamilan  28  minggu.  Batas  28  minggu  dihitung  sejak  haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup di luar rahim.
5. Analisis Hukum
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHPidana)  mengenal  perbuatan abortus  provocatus  criminalis,  yaitu  aborsi  yang  memiliki  sifat  kriminal,  dan tidak  mengenal  perbuatan  abortus  provocatus  terapheuticus,  yaitu  aborsi  yang tidak  ada  sifat  kriminalnya.  Ketentuan  dalam  pasal-pasal  KUHPidana  sangat jelas  tidak  memberikan  peluang  dilakukan  aborsi,  jika  ketentuan  pasal  tersebut dilakukan  secara  mutlak  dan  tidak  ada  alasan  apapun  yang  dapat  diterima. Segala bentuk tindakan aborsi dilarang bagi wanita, tanpa memberikan alternatif untuk  menyediakan  teknologi  kesehatan  reproduksi  yang  aman  serta  dapat mengurangi  resiko  kematian  wanita  hamil.  Resiko  kematian  tersebut  dapat disebabkan  oleh  adanya  risiko  penyakit  yang  berat  yang  membahayakan  jiwa wanita hamil tersebut. Konsekuensinya petugas medis khususnya Dokter, bidan, dan  petugas  lainnya  dianggap  sebagai  pelanggar  hukum  ketika  mereka melakukan tindakan aborsi dengan tujuan menyelematkan jiwa. Oleh karena itu perlu  diundangkan  peraturan  yang  lebih efektif  dan mampu  memberikan  solusi yang tepat bagi masyarakat serta dapat memberikan peluang bagi petugas medis untuk  melakukan  aborsi  dengan  ketentuan  dan  batasan  yang  telah  ditentukan dengan  baik.  1  Dalam  Undang-undang  Hukum  Pidana  di  Indonesia,  aborsi dikategorikan  sebagai  tindakan  kriminal. Yang  menerima  hukuman  adalah;  Ibu yang  melakukan  aborsi;  Dokter,  bidan,  atau  dukun  yang  membantu  melakukan aborsi. Orang-orang yang mendukung terlaksanakan aborsi.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan perbuatan  aborsi  itu  dilarang,  sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  Pasal  75 sampai dengan Pasal 77 namun pengecualian (legalisasi) terhadap tindak pidana tersebut.  Sebelum  dilakukan  revisi  terhadap  undang-undang  kesehatan  masih banyak  perdebatan  mengenai  aborsi  yang  dilakukan  oleh  korban  perkosaan termasuk  tenaga  medis  yang  membantu  melakukan  aborsi  tersebut.  Hal  itu dikarenakan  tidak  terdapat  pasal  yang  secara  jelas  mengatur  mengenai  aborsi terhadap  korban  perkosaan.  Selama  ini  banyak  pandangan  yang  menafsirkan bahwa  aborsi  terhadap  korban  perkosaan  disamakan  dengan  indikasi  medis sehingga  dapat  dilakukan  karena  gangguan  psikis  terhadap  ibu  juga  dapat mengancam  nyawa  sang  ibu,  karena  itu  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan
baru  yaitu  keluarnya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  61  Tahun  2014  tentang Kesehatan  Reproduksi,  yang  dinilai  melegalkan  aborsi  bersyarat  bagi Perempuan  hamil  dengan  kedaruratan  medis;  Perempuan  hamil  akibat perkosaan. Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut  dapat  menjerat  pihak  dokter  dan/atau  tenaga  kesehatan  yang  dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun palin  lama  dan  denda  paling  banyak  Rp  10.000.000.000  (sepuluh  juta  tupiah). Sebagimana  dijelaskan  pada  Pasal  4  ayat  (1)  sampai  dengan  (3)  Peraturan Menteri  Kesehatan  (PERMENKES)  Nomor  290  Tahun  2008  Tentang Persetujuan  Tindakan  Kedokteran,  apabila  ibu  yang  akan  di  aborsi  dalam keadaan  darurat  maka  dokter  boleh  melakukan  tindakan  tanpa  seijin  ibu  atau keluarga  untuk  menyelamatkan  jiwanya,  maka  tindakan  dokter  tersebut  tidak dapat  dipidana.  Namun,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang kesehatan Pasal 72 juga memuat ketentuan mengenai jaminan bagi setiap orang untuk  melakukan  reproduksi.  Namun  dalam  hal  ini  Aborsi  merupakan  suatu kebutuhan  yang  tidak  dapat  dihindari  bagi  wanita  yang  tidak  menginginkan kehamilannya  karena adanya  beberapa  alasan  tertentu.  Tetapi  jenis aborsi  yang dapat  dilakukan  adalah  dengan  ada  indikasi  medis  dan  apabila  kehamilan  itu benar-benar  mengancam  hidup  sang  ibu.  Dalam  kasus  ini,  aborsi  dapat dibenarkan berdasarkan prinsip legalimate defense (pembelaan diri yang sah).
Dalam  hukum  pidana  Indonesia,  istilah  aborsi  dikenal  dengan  tindak pidana  “pengguguran  kandungan”.  Secara  umum  pembahasan  mengenai  aborsi terdapat  dalam  Pasal  299,  346,  347,  348,  dan  349  KUHPidana.  Pasal-pasal  ini secara  jelas  dan  tegas  mengatur  larangan  melakukan  aborsi  dengan  alasan apapun,  termasuk  aborsi  karena  alasan  darurat  (terpaksa)  yaitu  sebagai  akibat perkosaan,  baik  larangan  terhadap  pelaku  maupun  yang  membantu  melakukan aborsi.  Bahkan  ahli  medis  akan  mendapatkan  hukuman  yang  dilipat  gandakan jika  membantu  melakukan  aborsi.  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)  mengenal  perbuatan  abortus  provocatus  criminalis,  yaitu  aborsi  yang memiliki  sifat  kriminal,  dan  tidak  mengenal  perbuatan  abortus  provocatus terapheuticus,  yaitu  aborsi  yang  tidak  ada  sifat  kriminalnya.  Ketentuan  dalam pasal-pasal KUHPidana sangat jelas memberikan peluang dilakukan aborsi, jika ketentuan pasal tersebut dilakukan.
Dalam  KUHPidana  tersebut  larangan  aborsi  dan  ibu  pelaku  aborsi  dapat dikenakan  sanksi  pidana.  Ketentuan  ini  terasa  memberatkan  terutama  bagi  tim medis  yang  melaksanakan  aborsi  dengan  alasan  medis,  ketika  diundangkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak  pidana  aborsi,  pasal-pasal  tentang  aborsi  dalam  KUHPidana  masih berlaku.
Pada  penelitian  ini,  kasus  yang  diangkat  terkait  Aborsi  adalah  Putusan Nomor  1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg  dengan  terdakwa  Dr.Wim  Ghazali  Bin  H. Wahni.  Didalam  persidangan,  Majelis  Hakim  menyatakan  terdakwa  bersalah melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  77A UU  RI  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Jo.  Pasal  53  ayat  (1)  KUHP  dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  serta peraturan  perundang-undang  lain  yang  bersangkutan.  Majelis  Hakim menyatakan  Terdakwa  Dr.  Wim  Ghazali  Bin  H.  Wahni  Warak  tersebut,  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Pencobaan  melakukan  aborsi”;  dan  oleh  karena  itu  dikenai  pidana  penjara selama:  4  (empat)  tahun,  dan  menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa  Mencabut izin  praktik  terdakwa  sebagai  dokter  sebagaimana  izin  praktik  nomor  : 456/IPD/845/DPMPTSPPKK/2017,  tentang  izin  praktik  dokter  dan  dokter  gigi atas  nama  dr.  Wim  Ghazali  yang  ditandatangani  dan  dikeluarkan  oleh  Atas Nama  Walikota  Palembang  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pidana Tambahan pasal 10 hurup b KUHPidana). Adapun unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, antara lain:
1) Unsur “Setiap Orang”. Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang “dalam hal ini disamakan dengan “Barang siapa“, yaitu pelaku atau subyek hukum pidana  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  mampu  mempertanggung jawabkan  perbuatannya  sebagaiamana  didakwakan  kepadanya.  Terdakwa sebagai  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum tersebut  diatas,  hal  ini  baru  dapat  diketahui  setelah  Majelis  Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya.
2) Mencoba  melakukan  kejahatan  Dengan  sengaja  melakukan  aborsi  terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sanksi Kode Etik
Sanksi  Kode  Etik  yang  diterima  kepada  terdakwa  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia  mengemukakan  betapa  luhurnya  pekerjaan  profesi  dokter.  Meskipun dalam melaksanakan pekerjaan memperoleh imbalan, tapi berbeda dengan usaha penjual jasa lainnya. Pekerjaan profesi dokter tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan  pribadi,  tetapi  lebih  mengutamakan  kepentingan  pasien  didasari sikap perikemanusiaan. Dalam Kode Etik Kedokteran, tertulis penjelasan pasal- pasal  yang  memberi  penekanan  pada  64  kewajiban  dokter  dan  larangan  bagi dokter  yang  harus  dipahami  dan  dipergunakan  sebagai  pedoman  dalam melaksanakan  pekerjaan  keprofesiannya.  Etik  profesi  kedokteran  merupakan
seperangkat  perilaku  dokter  dalam  hubungannya  dengan  pasien,  keluarga masyarakat,  teman  sejawat  dan  mitra  kerja.  Rumusan  perilaku  dokter  sebagai anggota  profesi  disusun  oleh  organisasi  profesi  bersama  pemerintah  menjadi satu kode etik profesi yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Kode Etik  Kedokteran  terdiri  dari:    Kewajiban  umum,  kewajiban  dokter  terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, kewajiban dokter terhadap diri sendiri,  kewajiban  umum:    Pasal  1  Setiap  dokter  harus  menjujung  tinggi, menghayati  dan  mengamalkan  sumpah  dokter.  Pasal  2.  Seorang  dokter  wajib selalu  melakukan  pengambilan  keputusan  profesional  secara  indipenden,  dan mempertahankan perlkau dalam ukuran yang tinggi. Pasal 3. Dalam melakukan pekerjaan kedokteran, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 4. Seorang dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Pasal 5.  Tiap  perbuatan  atau  nasehat  yang  mungkin  melemahkan  daya  tahan  psikis maupun  fisik,  wajib  memperoleh  persetujuan  pasien  /  keluarganya  dan  hanya diberikan  untuk  kebaikan  pasien  tersebut.  Dalam  kasus  dr.  Wim  Ghazali  di jatuhkan  pidana  tambahan  berupa  Mencabut  izin  praktik  terdakwa  sebagai dokter  sebagaimana  izin  praktik  nomor:  456/IPD/845/DPMPTSPPKK/2017, tentang izin praktik dokter dan dokter gigi atas nama dr. Wim Ghazal.

## Kesimpulan
Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan  sesuai  dengan  rumusan  masalah,  yakni  sebagai  berikut;  1).  Penerapan tindakan aborsi secara ilegal di Indonesia yang dilakukan secara tidak diizinkan seperti menggugurkan/mematikan  kandungnya  dengan  sengaja  maupun  dibantu  dengan  orang lain  atau  dokter  akan  dikenai  sanksi  secara  tegas  dan  melarang  tindakan  aborsi  atau praktik aborsi dilakukan, dan untuk tindakan legal aborsi provokatus/buatan legal yaitu aborsi  buatan  yang  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang  Kesehatan  dapat  dilakukan  namun  memenuhi  ketentuan-ketentuan yang  berlaku  dan  hanya  untuk  alasan  medis  dan  korban  perkosaan.  Tindakan  aborsi yang dilegalkan yaitu perempuan yang hamil dengan kedaruratan medis dan perempuan yang  hamil  akibat  perkosaan.  2).  Maraknya  kasus-kasus  pelanggaran  disiplin kedokteran  yang  dilakukan  oleh  dokter,  disebabkan  karena  kurangnya  kedisiplinan berprofesi  dan  pemahaman  mengenai  Kode  Etik  kedokteran  menjadi  faktor  penyebab terjadinya  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  dokter  dalam  praktik  kedokterannya. Dalam  penangan  kasus  yang  dilakukan  oleh  dokter,  MKEK  dan  MKDKI  sangat berperan  dalam  penegakan  setiap  kasus  yang  dilakukan  dokter.  Majelis  Kehormatan Etika  Kedokteran  Indonesia  (MKEK  IDI)  adalah  lembaga  yang  mengeluarkan  Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

## BIBLIOGRAFI
Hamdani,  Njowito.  (1992). Ilmu kedokteran  kehakiman .  PT  Gramedia  Pustaka  Utama. Google Scholar
Langie, Yuke Novia. (2014). Tinjauan Yuridis Atas Aborsi  Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado). Lex Et Societatis , 2 (2). Google Scholar
Napitupulu,  Annette  Anasthasia,  &  Mulyadi,  Mahmud.  (2013).  Pembaharuan  Hukum Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Aborsi  Di  Indonesia. Jurnal  Mahupiki , 1 (1).

## Google Scholar
Soewadi,  H.  (2005).  Aborsi  Legal  di  Indonesia  Perspektif  Psikiatri. Makalah Disampaikan  Pada  Seminar  Nasional  “Aborsi  Legal  Di  Indonesia  Perspektif Hukum  Pidana,  Medis,  Psikiatri  &  Sosial  Serta  Opini  Publik  Yang  Berkembang Dalam  Masyarakat,”  Yogyakarta,  Bagian  Hukum  Pidana,  FH-UAJY , 24 . Google Scholar
Suryono Ekotama, Dkk. (2001). Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana . Makalah. Yogyakarta.
Wibowo,  Noroyono.  (1997). Penanganan  Mutakhir  Bayi  Prematur:  Memenuhi Kebutuhan  Bayi  Prematur  untuk  Menunjang  Peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia . Fakultas Kedokteran UI, Jakarta. Google Scholar
Copyright holder: Slamet Pribadi (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: