Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 2 Februari 2018
REKONSTRUKSI

## NEGARA
HUKUM

## PANCASILA
DALAM PENYELENGGARAAN  KEKUASAAN  DI  INDONESIA  BERDASARKAN  UUD 1945
Mohammad Sigit Gunawan Universitas Swadaya Gunung Jati Email: Sgtcnr@yahoo.co.id

## Abstrak
Pada  awal  pembentukannya  Indonesia  didaulat  sebagai  negara  yang  berkeadilan dan berkemanusiaan sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD  1945.  Dengan  merujuk  dari  penjalasan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa sedari dulu Indonesia adalah negara yang dibentuk untuk menjadi negara hukum. Namun  pada  perkembangannya  tidak  demikian.  Terdapat  banyak  penyimpangan terkait  hukum.  Karya  tulis  ini  berpendekatan  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif. Data  dikumpulkan  dari  sumber  literatur  yang  menyangkut  tentang  Indonesia sebagai  negara  hukum.  Penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  awal  bahwa Indonesia  masih  belum  menjalankan  negara  hukum  sebagaimana  yang  dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sehingga menjadi sebuah kewajiban untuk  melakukan  rekonstruksi  negara  hukum  agar  penyelenggaraan  kekuasaan  di Indonesia berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila.
Kata Kunci: Rekonstruksi Negara Hukum, Penyelenggaraan Kekuasaan.

## Pendahuluan
Paham  negara  hukum  merupakan  obyek  studi  yang  bisa  dibilang  selalu  aktual (Thaib: 2000). Hanya saja paham terkait rechtsstaat maupun paham rule of law dalam praktiknya  masih  dipertanyakan.  Hal  ini  dapat  dimengerti.  Sebab  pengertian  bersih mengenai  praktik  negara  hukum  seringkali  mengalami  degradasi,  sehingga  tidak mengherankan  apabila  terjadi  kesenjangan  yang  cukup  signifikan  antara  cita-cita universal  negara  hukum  yang  terdapat  pada  konstitusi  dengan  praktiknya.  Pandangan demikian  wajar,  sehingga  studi  tentang  negara  hukum  sangat  penting  untuk  dilakukan secara  sistematis-metodelogik,  mengingat  hal  tersebut  akan  sangat  membantu  dalam memahami  pola  dasar  negara  hukum  secara  komperhensif,  tidak  saja  pada  dunia akademis tetapi juga bagi praktik kenegaraan (Mahfud MD: 1993).
Kekuasaan  hegemonik  yang  keluar  dari  koridor  cita-cita  negara  hukum,  tidak saja  melahirkan  absolutisme,  akan  tetapi  lebih  dari  pada  itu  akan  melahirkan  negara
barbarian.  Kondisi  negara  bangsa  semacam  ini  cenderung  menginjak-injak  hak-hak asasi warga negaranya, yang pada akhirnya menciptakan sistem kenegaraan yang serba tidak-menentu,  dimana  kebangkitan  politik  identitas  ( primordialisme ),  yang  disertai dengan  menguatnya  daya  tarik  kebangkitan  rasa  kedaerahan,  yang  diikuti  oleh melunturnya  tingkat  pertautan  hubungan  antaranggota  masyarakat  ( degree  of cohesiveness ) yang akan membawa negara dan  bangsa pada disintegrasi.
Beberapa  tahun  ke  belakang  terdapat  beberapa  pihak  yang  mempertanyakan kembali  praktik  negara  hukum  yang  dipegang  teguh  negara,  dimana  kondisi  semacam ini  kemudian  didukung  oleh  keyakinan  bahwa  praktik  negara  hukum  dalam  arti sesungguhnya akan mampu memperbaiki sistem ketatanegaraan yang carut-marut, yang demikian  diharapkan  mampu  memberi  peningkatan  pada  keterampilan  seluruh  pranata hukum  dalam  menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  bagi  masyarakat  untuk berperan  aktif.  Kiranya  hal  ini  menemukan  kebenarannya  bahwa  tanpa  kontrol  yang kuat  dari  masyarakat  maka  kekuasaan  akan  menguat  dan  cenderung  memunculkan penyimpangan-penyimpangan.
Banyak  peristiwa  yang  terjadi  dalam  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia,  dimana idiom  negara  hukum  menjadi  fokus  utama  dalam  kajian  hukum  ketatanegaraan, mengingat  sejarah  kenegaraan  demikian  seringkali  menempatkan  kekuasaan  menjadi titik  sentral  penyelenggaraan  kekuasaan,  sehingga  cenderung  kekuasaan  berjalan  tidak didasarkan pada hukum, tentu saja hal demikian berakibat pada kekuasaan negara yang absolutisme,  yang  kemudian  bermuara  pada  sistem  kenegaraan  yang  otoriter.  Artinya perjalanan  tentang  Indonesia  yang  dipandang  sebagai  negara  hukum  masih  perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang ada di dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidaklah  mengherankan  apabila  cita-cita  universal  mengenai  negara  hukum  yang diletakkan dalam konstitusi seringkali tidak selaras dengan praktiknya.
Fenomena sosial semacam ini kemudian diperparah dengan melunturnya tingkat pertautan  hubungan  antara  anggota  masyarakat  dengan  aparatur  negara.  Kondisi semacam  ini  kemudian  mempengaruhi  praktik  negara  hukum  terutama  pada  beberapa negara berkembang seperti Indonesia yang bermuara pada cita-cita negara hukum yang berkeadilan sosial dan demokratis mengalami deletigimasi secara menyeluruh.
Setiap  manusia  di  dunia  ini  selalu  mempunyai  tujuan  hidup,  dalam  mencapai tujuan  hidup  tersebut,  maka   manusia  diproteksi  atau   dilindungi  oleh  suatu  ilmu  yang
disebut  sebagai  hukum.  Eksistensi  hukum  di  negara  ini  memang  terbilang memprihatinkan di mata masyarakat. Sebagaimana diketahui hukum telah menyimpang dari  perlindungan  kepentingan-kepentingan  konstitusional  dan  tujuan-tujuan  sah tindakan  negara  yang  berorientasi  pada  struktur  hukum  dalam  bingkai  negara demokratis.
Transformasi  masyarakat  primodialisme  menuju  masyarakat  modern,  memaksa paham  negara  hukum  untuk  menyesuaikan  diri.  Struktur  politik-ekonomi  kolonialisme yang menempatkan paham  negara hukum  sebagai  instrumen pokok untuk melegalisasi setiap  kebijakan  rezim,  melahirkan  dan  melanggengkan  struktur  politik  otoriter- abslutisme  yang  mengharuskan  semua  kekuatan  sosio-politik  tunduk  dan  melayani kepentingan serta kehendak rezim.
Demokrasi  dan  otoriterisme  memang  kerap  muncul  dengan  bergantian  dalam satu  sudut  linier  pada  masing-masing  periode  konfigurasi  otoriter.  Mengamini  hal tersebut  perkembangan  karakter  hukum  negara  pun  cenderung  tarik  ulur  secara bergantian.  Tarik  ulur  tersebut  melibatkan  produk  hukum  dengan  karakter  konservatif dengan kecenderungan linier yang serupa. Bahkan dari sana penulis dapat beranggapan bahwa  produk  hukum  adalah  sesuatu  yang  amat  mudah  berubah—dalam  artian berkembang—sejalan  dengan  konfigurasi  politik suatu  negara.  Meskipun  kepastiannya bervariasi,  konfigurasi  politik  yang  demokratis  senantiasa  diikuti  munculnya  produk hukum  yang  responsif/otonom,  sedang  konfigurasi  politik  yang  otoriter  kerap  kali diikuti oleh kemunculan hukum yang konservatif dan/atau ortodoks.
Konfigurasi sebagaimana yang dimaksud umumnya dicirikan dengan munculnya dorongan  elit  penguasa  untuk  bertindak  memaksanakan  persatuan,  menghapus  opisisi secara  terbuka,  meningginya  peran  dan/atau  dominasi  pemimpin  negara  dalam pengambilan  kebijakan  negara  hingga  dominasi  kekuatan  politik  mayoritas  dalam kepentingan  politik  negara.  Dalam  mengidentifikasi  apakah  suatu  konfigurasi  politik demokratis  atau  otoriter  (Ariyanto:  tanpa  tahun),  maka  indikator-indikator  yang diaplikasikan adalah peranan Partai  Politik  (Parpol) juga badan sekelas   lembaga  yang menjadi wakil rakyat, kebebasan pers dan peranan pemerintah. Guna melihat lebih jauh tentang  jenis  produk  hukum  responsif  maupun  ortodoks,  maka  indikator  dipergunakan adalah  proses  pembuatan  terkait  sifat  dan  fungsinya  juga  kemungkinan  penafsirannya. Permasalahan  besar  yang  seringkali  muncul  dalam  praktik  ketatanegaraan  Indonesia
adalah keberlangsungan bias-bias pemahaman dan spirit dari gagasan negara hukum itu sendiri,  dimana  terdapat  kecenderungan  pragmatis  yang  terfokus  pada  sekedar mengimplementasikan  rumusan,  kriteria,  indikator  dan  intrusmentasi  negara  hukum. Oleh  karena  hal  tersebut  peneliti  kemudian  melangsungkan  penelitian  dengan  judul “Rekonstruksi  Negara  Hukum  Pancasila  dalam  Penyelenggaraan  Kekuasaan  di Indonesia Berdasarkan UUD 1945.”

## Metode Penelitian
Secara  umum  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Metode kualitatif sendiri cenderung pada penelitian dengan orientasi pola-pola induktif. Irawan (2006)  menjelaskan  bahwa  penelitian  ini  tidak  dimulai  dengan  mengajukan  hipotesis, melainkan  memulai  dengan  mengumpulkan  data  sebanyak-banyaknya  kemudian dianalisis  baik  dari  sisi  hukum,  pola  hingga  prinsip.  Dari  analisis  tersebut  barulah peneliti  mengungkapkan  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  bahan  analisis  yang  telah dilakukan.
Studi  kepustakaan  dipilih  sebagai  teknik  pengumpulan  data  penelitian.  Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi dari sumber literatur—meliputi buku,  majalah,  koran  hingga  karya  tulis  ilmiah—yang  berkaitan  dengan  masalah  yang sedang  diteliti.  Data-data  yang  diperoleh  dari  sumber  literatur  di  atas  kemudian dianalisis dan dijabarkan menggunakan pola analisis deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Istilah  “negara  hukum”,  mengingatkan  pada  konsep  “ rechtsstaat ”  Eropa Kontinental, sebagaimana yang tercermin dalam konstitusi negara-negara di abad ke-IX. Selain istilah rechtsstaat , pada tahun 1966 negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo  Saxon memperkenalkan  pula  istilah  negara  hukum  dengan  sebutan Rule  of  law yang berakar pada sistem hukum Common Law , yang dicetuskan oleh pemikir-pemikir hukum  Inggris  yang  kemudian  diartikan  sebagai  negara  hukum.  Pandangan  negara hukum tersebut di Indonesia mendapat dukungan dari Sunaryati Hartono, Ismail Sunny dan  Sudargo  Gautama,  sementara  di  Amerika  Serikat  mengistilahkan  negara  hukum dengan sebutan lain, yakni government of law, but not of man .
Harus  disadari  bahwasanya  negara  hukum  Indonesia  bertitik-tolak  pada Proklamasi 1945, dan tidak sepenuhnya dibangun dari gagasan “ rechtsstaat ” atau pun “ rule  of  law ”,  melainkan  falsafah  negara  yang  tidak  lain  adalah  Pancasila.  Gagasan negara  hukum  Indonesia  pada  dasarnya  menganut  prinsip-prinsip  demokrasi  dan keadilan sosial yang merupakan pengejewantahan dari persepsi pendiri negara Republik Indonesia  atas  kenyataan  sejarah  bangsa  (Garuda:  1988).  Ini  berarti  bahwa  negara berlandas hukum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah negara hukum yang merupakan  penolakan  terhadap  setiap  bentuk  pemerintahan  otoriter-absolutisme  dan sekaligus penolakan terhadap struktur sosial yang timpang.
Secara  formiil  gagasan  negara  hukum  Indonesia  dapat  ditemukan  pada Mukadimmah UUD 1945 pada alinea ke I yaitu kata-kata “Peri Keadilan”, alinea ke II, kata “Adil” dan alinea ke IV di kata “keadilan Sosial” dan “kemanusiaan yang Adil”. Istilah  negara  hukum,  walaupun  tidak  secara  tegas,  dapat  ditemukan  pada  penjelasan umum UUD 1945, mengenai sistem negara yang menyatakan Indonesia sebagai sebuah negara  hukum—atau  disebut rechtstaat —bukan machstaat atau  yang  berarti  negara kekuasaan.
Selain itu istilah negara hukum, dapat ditemukan pada alinea ke-4, Mukadimah Konstitusi  RIS  tahun  1949,  sebagai  paham  ketatanegaraannya,  yang  secara  tegas menyatakan  bahwa;  untuk  mencapai  kesejahteraan,  kebahagiaan  hingga  kemerdekaan pada  masyarakat,  maka  Indonesia  sebagai  negara  dengan  orientasi  hukum  haruslah berdaulat dengan sempurna, yang kemudian dipertegas oleh Pasal 1 (1) Konstitusi RIS, yang  menyatakan  bahwa  Republik  Indonesia  Serikat  yang  berdaulat  juga  merdeka adalah  negara  hukum  yang  senantiasa  menjunjung  nilai-nilai  demokrasi  bangsa  juga berbentuk  federal.  Istilah  negara  hukum,  juga  dapat  dijumpai  pada  Pasal  1  (1)  UUDS 1950,  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Republik  Indonesia  yang  merdeka  dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan.
Menurut Kansil istilah negara hukum yang digunakan oleh Pasal 1 (1) Konstitusi RIS 1949 dan Pasal 1 (1) UUDS 1950, merupakan negara politik yang menganut sistem demokrasi,  dimana  dalam  penyelenggaraan  kekuasaannya,  negara  dibatasi  oleh  asas- asas  hukum  ( democratiche  rechtstaat ),  artinya  paham  negara  hukum  dalam  hal  ini bukan  dalam  arti  yang  sebenarnya,  tetapi  lebih  merupakan  paham  negara  politik, dimana hukum menjadi bagian dalam pelaksanaan pemerintahan.
Ismail Saleh sebagaimana yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma dan kemudian dikutip  oleh  Moh.  Mahfud  MD,  tanpa  menjelaskan  dan  mempermasalahkan  paham tentang konsep negara hukum yang dipegang Indonesia, menyatakan bahwa:
“…  Republik  Indonesia  adalah  Negara  Indonesia  didasakan  atas  hukum (rechtstaat) bukan atas dasar kekuasaan belaka (machtstaat), hal ini mengandung makna  bahwasannya  negara  yang  didasarkan  atas  hukum,  hukum  harus menampilkan  perannya  secara  mendasar  sebagai  titik  sentral  dalam  kehidupan orang perorang, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara”.
Negara  hukum  yang  demikian  menurut  persepektif  resmi  dalam  konstitusi negara,  mencerminkan  bahwa  dalam  penyelenggaraan  negara  hukum,  hukum  menjadi asas  terpenting  dalam  mengatur  tiap-tiap  sendiri  kehidupan  dalam  pola  berbangsa  dan bernegara  (Mahfud:  1999).  Tentu  saja  Konsekuensi  logis  dianutnya  paham  negara hukum  demikian,  akan  adanya  tuntutan  dari  masyarakat  untuk  menjadikan  hukum sebagai  pusat semua kegiatan ketatanegaraan,  yang mengatur dan mengarahkan semua kehidupan  baik  institusional  maupun  perseorangan,  sehingga  terciptanya  keselarasan antara paham negara hukum dalam praktik kenegaraan.
Menurut  Mahfud  M.D  Indonesia  mengambil  konsep  prismatik  atau  integratif dari konsepsi negara hukum, antara rechtstaats dan the rule of the law . Prinsip kepastian hukum  pada rechstaats disejajarkan  dengan  prinsip-prinsip the  rule  of  the  law ,  yang bermura pada hak asasi setiap manusia Indonesia. Berdasarkan pandangan Mahfud MD tersebut,  bahwa  sistem  hukum  yang  terkandung  dalam  Pancasila  adalah  sistem  yang lekat  dengan  Indonesia,  yang  dimana,  sistem  tersebut  diambil  dari  setiap  segi  terbaik dari  kedua  sistem  hukum  tersebut.  Di  sisi  yang  berbeda  sistem  itu  juga  menghendaki penegakan  hukum  pada  tiap-tiap  keadilan  substansial  dengan  memegang  aturan-aturan hukum formal.
Guna mendukung keterwujudan sistem negara sebagaimana yang telah dimaksud, prinsip  pokok  negara  hukum  baiknya  benar-benar  perlu  diterapkan.  Jimly  dalam bukunya  telah  menerangkan  13  prinsip  negara  hukum  yang  merupakan  penggabungan dari konsep rechtstaats dan the rule of law , yaitu:
a. Supremasi hukum;
b. kesejajaran hukum;
c. Asas Legalitas;
d. Pembatasan kekuasaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar;
e. Aktifnya organ indipenden yang saling mmberi kendali;
f. Prinsip keadilan yang sebenar-benarnya adil tanpa keberpihakan;
g. Adanya usaha Peradilan Tata Usaha Negara;
h. Adanya upaya peradilan tatanegara;
i. Adanya jaminan dan/atau keterlindungan HAM;
j. Demokratis;
k. Memiliki peran sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara;
l. Terdapatnya  pers  yang  bebas  dan  pengelolaan  kekuasaan  yang  transparan juga akuntabel dengan sistem mekanisme kontrol sosial;
m. Ketuhanan Yang Maha Esa. (Jimly: 2008).
Penerapan dua sistem hukum  ini di  Indonesia  ditimbulkan karena meningginya dinamika  sosial  masyarakat  yang  menghendaki  penerapan  hukum  yang  mencerminkan kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan.  Pada  satu  sisi  yag  berbeda,  yang  juga terkait dengan negara hukum, beberapa tokoh Eropa Kontinental telah mengembangkan rechsstaat sejak  lama.  Akan  tetapi,  sebagaimana  konsep  dan  pola  terdahulu,  pola  dan konsep negara hukum ini pun masih memiliki kelemahan. Oleh karena alasan tersebut, akulturasi  konsep Anglo  Saxon dapat  dilakukan  dan  menjadi  jalan  terbaik mengembangkan konsep negara hukum tanpa menghilangkan unsur-unsur yang terdapat pada rechsstaat.

## Kesimpulan
Gagasan  negara  hukum  ( Rechtsstaat )  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip demokrasi dan nilai keadilan sosial menghendaki adanya penyelenggaraan negara yang seimbang, serta adanya lembaga peradilan yang bebas, mandiri dan tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif, yang kemudian diharapkan dapat  menjamin hak asasi manusia ternyata tidak menjadi hal penting menurut rezim penguasa saat ini. Hal  ini  kemudian  diperparah  dengan  perilaku  dan  kebijakan  rezim  berkuasa  lebih banyak  berpihak  pada  pemilik  modal  dari  pada kepentingan  rakyat  banyak.  Salah  satu contoh  hilangnya  kepekaan  pemerintahan  yang  mencabut  subsudi  9  (sembilan)  bahan Pokok (sembako) bagai rakyat Indonesia.
Menjamurnya  komisi-komisi  negara  yang  merupakan  upaya  rezim  untuk membentengi kekuasaannya yang tercerai berai akibat arus reformasi pertengahan 1998, dan  maraknya  KKN  menjadi  gambaran  buram  bagi  keberlangsungan  praktik  negara
hukum  itu  sendiri,  dimana  kondisi  semacam  ini  menjadikan  gagasan  negara  hukum yang  semula  diorentasikan  pada  rasa  keadilan,  menjadi  tidak  relevan  untuk  dijadikan rujukan  memperbaiki  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Pemikiran  yang  responsif- progresif  sebagai  metode  untuk  mendorong  bagi  percepatan  proses  perubahan  sosial sebagaimana yang dinyatakan oleh Paul dan Dien sebagaimana yang dikutip oleh A.H. Garuda Nusantara yakni menghendaki kelompok masyarakat sebagai pemegang peranan penting dalam penyelenggaraan negara hukum (garuda:  2002),  menjadi  suatu hal  yang sulit  untuk  diwujudkan,  dimana  kekuasaan  eksekutif  pada  semua  sendi  kehidupan bernegara menjadi faktor penentu dalam implementasi negara hukum itu sendiri. Hal ini kemudian dibarengi oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang membelenggu kekuasaan lembaga negara lainnya.
Agenda  reformasi,  tergantung  dari  arti  tatanan  yang  diberikan  terhadap  tatanan yang perlu direformasi. Bila tatanan hukum yang perlu direformasi maka sistem hukum berupa  substansi  hukum  ( legal  substance ),  struktur  hukum  ( legal  structure ),  sumber daya manusia ( human resource ), dan budaya hukum ( legal culture ) adalah sesuatu yang kemudian  direformasi.  Namun  bila  tatanan  hukum  itu  diartikan  sebagai  kaidah-kaidah hukum,  maka lingkup reformasi  hukum  terbatas  pada reformasi kaidah-kaidah hukum, khususnya peraturan perundang-undangan.
Di  samping  reformasi  hukum  di  bidang  politik,  ekonomi  dan  media  massa, reformasi  hukum  perlu  pula  dilakukan  terhadap  Undang-Undang  di  bidang  kesehatan dan pertahanan keamanan. A. Ramlan Surbakti pernah menerangkan bahwa negara yang dianggap  kuat  tidak  melulu  sama  dengan  pemerintah  yang  berkuasa.  Menurutnya pemerintahan  yang  kuat  berartil;  memiliki  legitimasi  dari  rakyat  karena  mendapatkan kekuasaan  berdasarkan  hasil  pemilu  yang  kompetitif  dan  adil,  melakukan  tindakan berdasarkan persetujuan badan perwakilan rakyat, menggunakan kekuasaan berdasarkan konstitusi dan undang-undang, mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangannya kepada  badan  permusyawaratan  dan  perwakilan  dan  secara  hukum  kepada  badan peradilan,  menggunakan  kewenangan  publik  berdasarkan  moralitas  publik  (Subakti: 1988).  Berdasarkan  argumentasi  tersebut,  maka  untuk  mendukung  sistem  dan mekanisme yang dapat menempatkan pemerintah dalam posisi yang kuat secara politik, ekonomi, hukum dan sosial, bukan dengan menempatkan posisi dan wewenang lembaga kepresidenan  sebagai  penentu  kebijakan-kebijakan  penting  tersebut  secara top  down ,
namun  dibutuhkan  sistem  dan  mekanisme  yang  efektif  dan  demokratis  dalam menggerakkan  roda  penyelenggaraan  pemerintahan  di  kemudian  hari,  yang  akan mengeliminasi kecenderungan penyimpangan kekuasaan.
Dengan demikian pengkajian kembali terhadap konsep kekuasaan Presiden yang “Tidak  Tak  Terbatas”  sangat  penting  untuk  ditelaah  kembali,  untuk  menghindari keterjebakan pada sistem kenegaraan yang monarchi-absolutisme , untuk itu setidaknya ada beberapa hal yang patut untuk dilakukan; 1) Pendefinisikan ulang konsep Presiden RI sebagai Kepala Negara, sebagai Mandataris MPR, sebagai Kepala Pemerintahan dan sebagai  Panglima  Tinggi  ABRI.  Kebutuhan  redefinisi  terhadap  konsep-konsep kedudukan Presiden RI sudah sangat mendesak. 2) Pemberdayaan supra struktur politik dengan memberikannya kemandirian dalam mekanisme rekruitmen (pengisian jabatan), kemandirian  dalam  pengambilan  keputusan  serta  transparansi  kelembagaan.  Negara- negara  demokrasi  pada  umumnya  mendelegasikan  kekuasaan  untuk  menjalankan  roda kenegaraan  dan  pemerintahan  kepada  lembaga-lembaga  negara  yang  masing-masing memiliki  kewenangan  yang  terpisah  dan  mandiri.  Mekanisme  ini  dijalankan  tanpa menghilangkan  prinsip-prinsip  kemandirian  dari  tiap-tiap  lembaga  tersebut,  bahkan sebaliknya  kemandirian  (non  intervensi)  menjadi  pedoman  dalam  pelaksanaan  fungsi masing-masing lembaga.
Mekanisme  ini  akan  mengurangi  kendala  psikologis,  administratif  dan  politis bagi  pengisi  jabatan  dalam  menjalankan  fungsinya  (Hardono:  1997).  Yang  terpenting, dalam  penyelenggaraan  kelembagaan  tersebut  harus  diiringi  dengan  mekanisme  yang transparan,  sehingga  peranan  kontrol  tidak  hanya  berputar  di  lingkaran  elit  saja,  tapi juga  melibatkan  peran  serta  masyarakat  dan  infrastruktur  politik  secara  luas.  3) Pemberdayaan  infrastruktur  politik  dan  masyarakat  dengan  cara  pembukaan  peluang untuk  berpartisipasi  yang  didukung  oleh  transparansi  penyelenggaraan  pemerintahan dan  penyediaan  akses  informasi  yang  memadai.  Selama  masa  Orde  Baru  partisipasi masyarakat  secara  luas  diarahkan  pada  penerapan  program  pembangunan  yang dirancang oleh para elit penguasa.
Paradigma  sentralistis  yang  menempatkan  negara  yang  diwakili  oleh  birokrasi sebagai aktor utama dalam kebijakan publik telah banyak mendapatkan kritik dari para penganut  paradigma  partisipasi  masyarakat  (kedaulatan  rakyat)  (Indra:  1998).  Doktrin Montessqieu tentang trias politica , merupakan acuan dasar bagi sistem ini. Ia membagi
kekuasaan  negara  ke  dalam  kekuasaan  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Di  Perancis misalnya,  membentuk  lembaga  penasehat  ( council  de  ‘etat )  dan  juga  Indonesia  yang membentuk lembaga penasehat (DPA) dan lembaga pemeriksa keuangan negara (BPK). Pemisahan  kekuasaan  yang  menurut Montessqieu mutlak  antara  tiap  lembaga-lembaga tersebut  juga  sudah  mengalami  pergeseran,  mekanisme  yang  justru  banyak dipergunakan di negara-negara modern adalah mekanisme check and balance .
Selain itu pendekatan yang sentralistis juga menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan politik tidak berjalan secara optimal. Oleh karenanya keterlibatan dan peran aktif masyarakat, dalam rangka kontrol atas pelaksanaan negara hukum, baik langsung atau tidak langsung, seyogianya memahami dengan baik hal-hal yang  berhubungan  dengan  doktrin  negara  hukum  yang  dianut  oleh  negara  Indonesia, termasuk  dalam  hal  pembentukan  komisi-komisi  negara  yang  sesungguhnya  tidak relevan dan tidak memilik akar pada doktrin negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Perubahan dan pembenahan terhadap UUD 1945 oleh MPR, seharusnya memperhatikan subtansi, sistematikanya maupun bahasa yang digunakan, sehingga tidak  menimbulkan tafsir  ganda,  selain  mencabut  peraturan  perundangan-undangan  yang  ekspolitatif, diskriminatif  termasuk  peraturan  perundang-undangan  yang  bertentangan  dengan semangat konstitusi.

## BIBLIOGRAFI
A.M  Fatwa.  2004. Melanjutkan  Reformasi  Membangun  Demokrasi:  Jejak  Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004 . Jakarta: RajaGrafindo Persada,
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  2004. Pengantar    Metode    Penelitian    Hukum. Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada
Azhary. 1995. Negara Hukum Indonesia. Jakarta: UI Press
Dimyati  Khudzaifah.  2004. Teorisasi  Hukum  Studi  Tentang  Perkembangan  Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1999 Surakarta: Muhammadiyah University Press
Franz  Magnis  Suseno.  1994. Etika  Politik-Prinsip-Prinsip  Moral  dan  Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramdia Pustaka Utama.
HM Wahyudin Husein & H Hufron. 2008. Hukum, Politik & Kepentingan. Yogyakarta:
LaksBang Pressindo & Pusderankum.
Jimly Asshiddiqie. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
Mahfud MD. 1993. Perkembangan Politik Hukum, disertasi doctor dalam Ilmu Hukum . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Mahfud  MD,  Moh.  2007. Perbedaan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen Konstitusi. Banjarmasin: Rajawali Press.
Mahfud  MD,  Moh.  1998. Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di  Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.
Mukthie Fadjar. 2003. Reformasi Konstitusi Dalam Transisi Paradigmatik. Malang: In- TRANS
Muladi.  2002. Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Reformasi  Hukum  di  Indonesia.
Jakarta : The Habibie Center.
Mulyana  W.  Kusumah.  1986. Perspektif  Teori  dan  Kebijaksanaan  Hukum .  Jakarta: Rajawali.
Padmo Wahjono. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Cet Ke 2. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rahardjo,  Satjipto.  1985. Beberapa  Pemikiran  tentang  Ancangan  antar  disiplin  dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Sinar Baru.
Raharjo,  Sutjipto  dan  Ulfra.  2009. Negara  Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyat.
Yogyakarta: Genta Publishing.
Soehino. 2003. Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
Sunaryati Hartono. 1976. Kapita Selekta Perbandingan Hukum. Bandung: Alumni