Pembiayaan Murabahah Dalam Sudut Ekonomi Islam Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado
Rahmawaty wati.rahmawati.rahma11@gmail.com
Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Abstrak
Penelitian  ini,  berbicara  praktek  pembiayaan murabahah dalam  perspektif  Ekonomi Islam pada bank Muamalah. Dengan menggunakan penelitian kualitatif.
Murabahah mengalami  perkembangan:  a)  awalnya  transaksi murabahah tidak melibatkan  pihak  ketiga,  sekarang  ini  bisa  melibatkan  pihak  ketiga;  b)  awalnya transaksi murabahah harus menggunakan jaminan, sekarang ini barang pesanan dapat dijadikan  sebagai  jaminan. Sistem  penerapan  pembiayaan murabahah merupakan penggunaan  dana  bank  dari  pihak  ketiga  yang  disalurkan  kepada  nasabah. Pembiayaan murabahah yang  dilakukan  di  Bank  Muamalat  Indonesia  Cabang Manado telah sesuai dengan ketentuan hukum perbankan syari’ah .

## Kata Kunci; Pembiayaan murabahah, Murabahah, Ekonomi Islam

## Abstract
This  research  discuss  the  practice  on  murabaha  financing  in  the  Islamic  Economy perspective  at  the  Bank  of  Muamala.  This  is  a  qualitative  research.  Murabaha  has developed:
a. Initially the murabaha transaction did not involve a third party; today, it can involve a third party;
b. Initially, murabaha should require warranty, now, ordered goods can be put as warranty. The murabaha financing system is the use of bank find from a third  party  to  customer.  Murabaha  financing  performed  by  the  Bank  of Muamala Manado Branch has complied the Sharia Banking regulation.
Key words: Murabaha financing, murabaha, Islamic Economy

## Latar Belakang Masalah
Lembaga  keuangan  khususnya  lembaga  perbankan  mempunyai  peranan  yang amat  strategis  dalam  menggerakkan  roda perekonomian  suatu  negara.  Bahkan, dengan  keputusan-keputusannya  yang  gemilang  telah  menjangkau  di  luar  batas negara  melalui  kegiatan  perusahaan-perusahaan  multinasional  (Muchdarsyah Sinungan, 2000; 1)
Eksistensi  lembaga  keuangan  khususnya  sektor  perbankan menempati  posisi sangat  strategis  dalam  menjembatani  kebutuhan  modal  kerja  dan  investasi  di  sektor riil  dan  pemilikan  dana.  Dengan  demikian,  fungsi  utama  sektor  perbankan  dalam infrastuktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan  uang  efektif  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  ekonomi (how  to  make money effective and efficient to increase economic value).
Ekonomi masyarakat akan tumbuh berkembang sejalan dengan perkembangan dan  kemajuan  bank  dalam  melayani  kebutuhan  masyarakat.  Bank  dan  masyarakat adalah dua pihak yang saling membutuhkan. Bank membutuhkan masyarakat sebagai nasabah  yang  akan  menanamkan  modal  dan  mempercayakan  modalnya  itu  untuk dikelola  oleh  pihak  bank.  Sedangkan,  masyarakat  membutuhkan  bank  untuk membantu kegiatan usaha produktifnya.
Pada dasarnya bank melaksanakan tugas distribusi, karena ia bertindak sebagai perantara  antara  peminjam  dan  pemberi  pinjaman.  Dengan  menghimpun  surplus danadari  para  deposan  dan  meminjamkannya  kepada  unit-unit  perekonomian  yang kekurangan  dana,  maka  bank  sangat  memudahkan  kegiatan  ekonomi.  Jumlah  jasa- jasa  yang  dapat  diberikan  bank  makin  lama  makin  banyak.  Jenis  jasa-jasa  sebuah bank  terutama  ditentukan  oleh  besarnya  bank  itu  dan  permintaan  akan  jasa-jasa khusus di suatu daerah (American Institute of Banking, Drs. A. Hasymi Ali, 1990; 1).
Fungsi  utama  dari  perbankan  syariah adalah  mengumpulkan  dana  dari masyarakat,  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan,  dan memberikan pelayanan jasa. Menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank syariah
yang  dikenal  dengan  istilah  pembiayaan,  kegiatan  pembiayaan  yang  diberikan  oleh perbankan syariah sebagai murtahin kepada nasabahnya sebagai rohin diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Akad secara etimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi,  dari  satu  segi  maupun  dari  dua  segi (Rahmat  Syafei, 2006;  80).  Secara istilah,  akad  adalah  perikatan  yang  ditetapkan  dengan  ijab  kabul  berdasarkan ketentu an  syara’  yang  berdampak  pada  obyeknya. (Rahmat  Syafei, 2006;  44)..Akad juga  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memperoleh  harta  dalam  hukum  Islam  dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari (Gemala Dewi, 2006; 11)
Dari beberapa produk pembiayaan perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  pembiayaan murabahah. Akad murabahah biasanya  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumtif  masyarakat.  Dapat  dikatakan bahwa murabahah dapat  sangat  membantu seseorang  yang  sangat  membutuhkan  suatu  barang,  tetapi  tidak  mempunyai  cukup dana,  maka  dengan  adanya murabahah ini  orang  tersebut  dapat  memperoleh  dan memiliki  barang  yang  dibutuhkan  tanpa  harus  menyediakan  uang  tunai terlebih dahulu.
Murabahah merupakan salah satu jenis bentuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dimana dalam pelaksanaannya murabahah memiliki tingkat risiko yang cukup  tinggi.  Setiap  ada  pembiayaan  juga  mengandung  suatu  risiko  untuk  timbul masalah hukum antara Pegadaian Syariah dengan nasabah.
Untuk mengetahui praktik akad murabahah yang terjadi dalam transaksi ini, dan juga  mengetahui  perkembangan  sistem  pembiayaan murabahah di  bank  syariah khususnya  bank  Muamalat  Indonesia  cabang  Manado,  maka  perlu  melakukan pengkajian masalah tersebut.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian  latar  belakang  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  batasan-batasan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana perkembangan sistem pembiayaan murahahah dari tahun ke tahun di bank Muamalat Indonesia cabang Manado?
b. Bagaimana  penerapan  sistem  pembiayaan murabahah di  bank  Muamalat Indonesia cabang Manado?
c. Bagaiman  tinjauan  ekonomi  islam  dalam  pembiayaan murabahah di  bank Muamalat Indonesia cabang Manado?

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Murabahah
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  huruf  (m)  Undang-undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan.  bahwa  salah  satu  produk  perbankan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  adalah Perjanjian murabahah. Perjanjian atau pembiayaan murabahah juga menjadi produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah.
Murabahah menurut  Sutan  Remi  Sjahdeni Murabahah adalah  jasa pembiayaan  dengan  mengambil  bentuk  transaksi  jual  beli  dengan  cicilan.  Pada perjanjian Murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh  nasabahnya  dengan  membeli  barang  itu  dari  pemasok  barang  dan  kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu markup/keuntungan (Sutan Remi Sjahdeni, 2005; 64)
Menurut Muhammad, murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati (Muhammad, 2000; 22)
Menurut  para  fuqaha, murabahah adalah  penjualan  barang  seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik Murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli mengenai  harga  pembelian  produk  menyatakan  jumlah  keuntungan  yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut (Wiroso, 2005; 13)
Menurut  Dewan  Syariah  Nasional murabahah adalah  menjual  suatu  barang dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Wiroso, 2005; 14).
Perjanjian murabahah adalah  jasa  pembiayaan  dengan  mengambil  bentuk transaksi  jual  beli  dengan  angsuran.  Pada perjanjian murabahah Pegadaian  Syariah membiayai  pembelian  barang  atau  asset  yang  dibutuhkan  oleh  nasabahnya  dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh  Pegadaian  Syariah  kepada  nasabah  dilakukan  atas  dasar cost  plus  profi( 1 Sutan Remi Sjahdeni, 65)
Pembayaran  dari  nasabah  dilakukan  dengana  cara  angsuran  dalam  jangka waktu yang telah ditentukan. Sistem pembayaran secara angsuran tadi dikenal dengan istilah bai’ bitsaman ajil (Zainal Arifin, 2000; 116)
Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya yang  akan  menjadi  imbalan  bagi  Pegadaian  Syariah,  dirundingkan  dan  ditentukan dimuka oleh Pegadaian Syariah dan nasabah yang bersangkutan.
Keseluruhan  harga  barang  dibayar  oleh  pembeli  (nasabah)  secara  angsuran. Pemilikan dari aset tersebut dialihkan kepada pembeli (nasabah) secara proporsional sesuai dengan angsuran-angsuran yang telah dibayar. Dengan demikian barang yang dibeli  berfungsi  sebagai  agunan  sampai  seluruh  biaya  dilunasi.  Pegadaian  Syariah diperkenankan pula meminta agunan tambahan dari nasabah yang bersangkutan.

## Macam-macam Murabahah
Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (Wiroso; 17-18)

## 1. Murabahah tanpa pesanan
Yaitu jual beli murabahah dilakukan dengan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh bank syariah atau lembaga lain yang memakai jasa ini, dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah itu sendiri.
2. Murabahah Berdasarkan Pesanan
Yaitu  jual  beli murabahah dimana  dua  pihak  atau  lebih  bernegoisasi  dan berjanji untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah)
meminta  bank  untuk  membeli  aset  yang  kemudian  dimiliki  secara  sah  oleh  pihak kedua.
Jika dilihat dari sumber dana yang digunakan, maka pembiayaan murabahah secara  garis  besar  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  kelompok,  yaitu (Adi  Warman Karim, 2006; 115):
a. Pembiayaan murabahah yang  didanai  dengan  URIA  (Unrestricted  Invesment Account atau Investasi Tidak Terikat)
b. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan RIA (Restricted Invesment Account atau Investasi Terikat)
c. Pembiayaan murabahah yang  didanai  dengan  modal  instansi  (Bank  atau Pegadaian)
Jika  dilihat  dari  cara  pembayarannya,  maka murabahah dilakukan  dengan  3
(tiga) cara, yaitu:
a. Murabahah taqsid,  ialah  jual  beli murabahah dimana  pembayaran  cicilan dilakukan secara angsuran rutin tiap bulan
b. Murabahah mu’ajjal ,  ialah  jual  beli murabahah dimana  pembayaran  cicilan dilakukan  di  awal  bulan  saja,  kemudian  dilunasi  sekaligus (lump  sum) di  akhir bulan sesuai kesepakatan.
c. Murabahah naqdan,  ialah  jual  beli murabahah dimana  pembayaran  dilakukan secara tunai di awal akad.

## Bentuk Perjanjian Murabahah
Perjanjian Murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara angsuran.
Mula-mula Pegadaian Syariah membelikan atau menunjuk pembeli (nasabah) sebagai  agen  Pegadaian  Syariah  untuk  membeli  barang  yang  diperlukannya  atas namabank  dan  menyelesaikan  pembayaran  harga  barang  dari  biaya  bank. Bank seketika  itu  juga  menjual  barang  tersebut  kepada  pembeli  (nasabah)  pada  tingkat harga  yang  disetujui  bersama  untuk  dibayar  dalam  jangka  waktu  yang  disetujui bersama.  Pada  waktu  jatuh  tempo,  pembeli  (nasabah)  membayar  harga  jual  barang
yang  telah  disetujui  kepada  bank (Karnaen  Perwata  Atmaja, 1992;  26). Perjanjian murabahah juga  dijalankan  di  Pegadaian  Syariah  berupa jual  beli  logam  mulia atau emas dengan akad murababah dan rahn.

## Aplikasi Pembiayaan Murabahah

## Penggunaan Akad Murabahah
a. Pembiayaan murabahah merupakan  jenis  pembiayaan  yang  sering  diaplikasikan dalam  bank  syariah,  yang  pada  umumnya  digunakan  dalam  transaksi  jual  beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
b. Jenis  penggunaan  pembiayaan murabahah lebih  sesuai  untuk  pembiayaan investasi  dan  konsumsi.  Dalam  pembiayaan  investasi,  akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasi oleh nasabah atau akan ada barang yang  menjadi  objek  investasi.  Dalam  pembiayaan  konsumsi,  biasanya  barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
c. Pembiayaan murabahah kurang  cocok  untuk  pembiayaan  modal  kerja  yang diberikan langsung dalam bentuk uang.
1) Skema Pembiayaan Murabahah
Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.
1. Negosiasi dan persyaratan
2. Akad jual beli
6. Bayar 5. Terima Barang dan Dokumen 3. Beli Barang
Nasabah Pegadaian Syariah

## 4. Kirim

## Skema 1 Pembiayaan Murabahah
Keterangan:
1. Pegadaian Syariah  dan  nasabah  melakukan  negosiasi  tentang  rencana  transaksi jual-beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
2. PegadaianSyariah  melakukan  akad  jual  beli  dengan  nasabah,  di  mana  bank syariah  sebagai  penjual  dan  nasabah  sebagai  pembeli.  Dalam  akad  jual  beli  ini, ditetapkan  barang  yang  menjadi  objek  jual  beli  yang  telah  dipilih  oleh  nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas  dasar  akad  yang  dilaksanakan  antara pegadaian syariah  dan  nasabah,  maka pegadaian syariah  membeli  barang  dari supplier/penjual.  Pembelian  yang dilakukan oleh pegadaian syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah pegadaian syariah.
5. Nasabah  menerima  barang  dari supplier dan  menerima  dokumen  kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah  menerima  barang  dan  dokumen,  maka  nasabah  melakukan  pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

## Karakteristik Pembiayaan Murabahah
Adapun  karakteristik  pembiayaan murabahah berdasarkan  PSAK  102 yaitu Murabahah dapat  dilakukan  berdasarkan  pesanan  atau  tanpa  pesanan. Dalam murabahah berdasarkan  pesanan, penjual  melakukan  pembelian  barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

## SUPPLIER PENJUAL
Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli  untuk  membeli  barang  yang  dipesannya.  Dalam murabahah pesanan mengikat  pembeli  tidak dapat  membatalkan pesanannya.  Jika asset murabahah yang telah  dibeli  oleh  penjual  mengalami  penurunan  nilai  sebelum  diserahkan  kepada pembeli,  maka  penurunan  nilai  tersebut  menjadi  tanggungan  penjual  dan  akan mengurangi nilai akad.
Pembayaran murabahah dapat  dilakukan  secara  tunai  atau  tangguh. Pembayaran  tangguh  adalah  pembayaran  yang  dilakukan  tidak  pada  saat  barang diserahkan  kepada  pembeli,  tetapi  pembayaran  dilakukan  secara  angsuran  atau sekaligus pada waktu tertentu.
Akad murabahah memperkenankan  penawaran  harga  yang  berbeda  untuk cara  pembayaran  yang  berbeda  sebelum  akad murabahah dilakukan.  Namun  jika akad  tersebut  telah  disepakati,  maka  hanya  ada  satu  harga  (harga  dalam akad)  yang digunakan.
Harga  yang  disepakati  dalam murabahah adalah  harga  jual,  sedangkan  biaya perolehan  harus  diberitahukan.  Jika  penjual  mendapatkan  diskon  sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
1) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
2) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
3) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
Diskon atas pembelian
barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati  diperlakukan  sesuai  dengan kesepakatan  dalam  akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif. Pendekatan  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian  yang  lebih  menekankan  pada
aspek  proses  dan  makna  suatu  tindakan  yang  dilihat  secara  menyeluruh (Lexi J.Maelong, 1998; 3).
Penelitian  kualitatif  adalah  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan prilaku nyata. Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian di bank Muamalat Indonesia Cabang Manado. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, mulai bulan Juli sampai September 2015. Sumber data yang digunakan terbagi dua yaitu:
1. Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara  (diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak lain).  Data  sekunder  umumnya  berupa bukti,  catatan  atau  laporan  historis  yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
2. Data  primer  merupakan  sumber  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  asli (tidak  melalui  media  perantara).  Data  primer  dapat  berupa  opini  subjek  (orang) secara  individual  atau  kelompok,  hasil  observasi  terhadap  suatu  benda  (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.( Cholid Narbuko, 35)
Beberapa  sumber  data  melalui  metode  penelitian  lapangan  yang  digunakan penulis meliputi:
a. Observasi
Observasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  penulis  turun langsung  untuk  melakukan  pengamatan  di  lokasi  penelitian.  Observasi  digunakan untuk  melakukan  pengamatan  awal  terhadap  objek  awal  yang  terjadi  dilokasi penelitian sehingga diperoleh data dan informasi.( Sugiyono, 2008; 329)
b. Wawancara
Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu.  Percakapan  itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. ( Sumadi Suryabrata, 2005; 80)

## c. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu  bisa berbentuk  tulisan-tulisan,  gambar-gambar  atau  karya-karya  manumental  seseorang. (Sugiono, 2008; 329).

## 4. Teknik analisa data
Penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif,  teknik analisa  data  dilakukan  secara bersamaan dengan pengumpulan data. Sedikitnya ada tiga prosedur analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif, yaitu:
1. Reduksi data (data reduction)
Upaya  peneliti  mereduksi  data  yaitu  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok, memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  dan  polanya.  Dengan demikian  data  yang  telah  direduksi  akan  memudahkan  peneliti  untuk mengumpulkan data selanjutnya.
2. Penyajian data (data display)
Pada  langkah  ini  peneliti  menyajikan  data  yang  telah  direduksi  ke  dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan  untuk  menyajikan  data  dalam  penelitian  kualitatif adalah  dengan  teks yang bersifat naratif.

## 3. Conclusion Drawing/Vervication
Vervication adalah  penarikan  kesimpulan.  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti baru yang kuat  pada tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  Akan  tetapi  bila  ternyata kesimpulan  pada  awal  didukung  oleh  bukti-bukti  yang  kuat  valid  dan  konsisten pada  saat  peneliti  melakukan  tahap  pengumpulan  data  selanjutnya,  maka kesimpulan ini merupakan yang kredibel.( Sugiyono, 247)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Pembiayaan Murabahah
2017
Penerapan  Sistem  Pembiayaan Murabahah Di  Bank  Muamalat  Indonesia  Cabang Manado
Ruang Lingkup Realisasi
Realisasi  pembiayaan murabahah adalah  penggunaan  dana  bank  daridana pihak  ketiga  yang  disalurkan  kepada  nasabah.  Proses  pencairan dana  ini  dilakukan oleh  bank  dengan  mengkredit  rekening  nasabahtersebut  sejumlah  penanaman  dana yang  dilakukan  atau  disetujui.Setiap  pengajuan  pembiayaan  atau  permohonan penanaman  dana belum  tentu  akan  selalu  terealisasi,  hal  ini  mengingat  prinsip kehatihatian Bank  Syari’ah  (Bank  Muamalat)  dalam  mengelola  dana  pihak ketiga. Oleh karena itu, setiap nasabah yang ingin mengajukan penanaman dana harus sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan realisasi akan dilakukan setelah ada pernyataan atau  persetujuan  darikomite  bahwa  penanaman  dana  tersebut  layak  untuk diberikan.Biasanya proses ini membutuhkan waktu + 7 hari. Adapun proses penanaman dana Bank Muamalat kepada nasabah adalah sebagai berikut:

## a. Permohonan Pembiayaan (penanaman dana)
Dalam proses awal penanaman dana, seseorang calon nasabah mendapatkan dana yang  diajukan  harus  membuat  suratpoermohonan  penanaman  dana  kebank karena pihak bank hanyaakan memberikan penanaman dana apabila permohonan penanamandana  diajukan  secara  tertulis,  baik  dari  penanaman  dana  baru, perpanjangan maupun tambahan.
b. Survey (proses inisiasi dan solisitasi)
Untuk menguji kebenaran semua informasi yang berkaitandengan usaha dan data pemohon,  langkah  yang  pertama  yangdilakukan  oleh  setiap account  manager adalah  proses  inisiasi  dansolisitasi.  Semua  langkah-langkah  tersebut  harus dipersiapkandengan  cermat,  karena  keberhasilan  proses  awal  salah  satunya dapatdiukur  tahap  ini.  Proses  inisiasi  terdiri  dari;  pengumpulan  informasidan penentuan calon  nasabah  yang  potensial.  Sedangkan  proses solisitasi  merupakan
proses  untuk  memperoleh  informasi  data  yangdilakukan  melalui  kunjungan  atau survei  lapangan  langsung  ketempat  calon  nasabah  atau  nara  sumber diluar perusahaan.
c. Analisa Pembiayaan
Dalam setiap pemberian pembiayaan tentunya ada resiko yang akan diterima dan resiko  tersebut  banyak  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor.  Salah  satu  diantaranya adalah  kurang  mampu  menganalisapembiayaan  secara  akurat  dan  cepat. Dengan demikian petugas atau pejabat yang bertugas menyalurkan penanaman dana perlu dibekali pengetahuan dalam menganalisa pemberian pembiayaan.
Dalam analisa ini mencakup 1) Data pemohon, 2) Tujuan pengajuan pembiayaan,
3) Latar belakang nasabah, 4) Analisa keuangan nasabah, 5) Analisa aguanan dan 5) Analisa resiko pemberian pembiayaan.
d. Rekomendasi Persetujuan Pemberian Pembiayaan.
Pembuatan  usulan  pemberian  pembiayaan  atau  disebut  dengan memorandum analisa  pemberian  pembiayaan,  pada  dasarnya merupakan  memorandum  atau proposal  namun  jelas  yang  berisikan rangkuman  data  fakta,  dari  informasi  yang berkaitan dengan analisa pemberian pembiayaan dan keuangan dari calon nasabah yang digunakan sebagai bahan untuk penilaian pemberian pembiayaan.
e. Persetujuan Pemberian Pembiayaan
Apabila  keputusan  dari  komite  pembiayaan  tersebut  disetujui, maka  pejabat pembiayaan harus membuat yaitu, 1) Surat persetujuan prinsip (offering letter) 2) Proses pengikatan dan 3) Tanggung jawab dokumentasi.
f. Realisasi Pembiayaan.
Setelah  usulan  pemberian  pambiayaan  yang  hendak  diajukan disetujui  maka proses labih lanjut harus diperiksa kelengkapan kelengkapanya sebelum realisasi ke  nasabah  yaitu  meliputi,  yaitu  1) Usulan  pemberian  pembiayaan,  2) Taksasi atau retaksasi jaminan, 3) Bank checking, 4) Analisa atau reanalisa yuridis, dan 5) Kelengkapan dokumen yang menunjang baik asli atau foto copy.
Persyaratan Realisasi.

## a. Pemeriksaan Dokumen Awal.
Data-data  yang  sudah  dipersyaratkan  harus  diperiksa  oleh support pembiayaan. Pemeriksaan  tersebut  berdasarkan  pada kepatuhan  ketentuan  perbankan  dan kebijakan  yang  berkaitan dengan  pembiayaan.  Seandainya  terjadi  penyimpangan maka penyimpangan tersebut harus dilaporkan komite dan direksi.
Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  support  tidak  hanya dokkumen  inti, melainkan juga dokumen-dokumen pendukung dalam realisasi langkah-langkah yang harus diperiksa:
1) Apakah  usulan  pembiayaan  (UP)  beserta  risalah  keputusan komite  pembiayaan yang telah ditandatangani oleh seluruhanggota komite dan salah satu diantaranya memiliki batasansampai dengan usulan pembiayaan yang diajukan.
2) Persyaratan-persyaratan  yang  diminta  sebagaimana  yang dinyatakan  dalam keputusan komite penanaman dana.
3) Surat permohonan realisasi pembiayaan (SPRP), surat sanggup (promes), jadwal angsuran, surat tanda terima uang (STTU),dan surat tanda terima barang (STTB) yang telah ditanda tangani oleh nasabah.
4) Surat  perjanjian  pembiayaan  (akad)  sesuai  dengan  masing-masing jenis  fasilitas serta  dokumen  pengikatan  lainya,termasuk  pengikatan  jaminan  atau  dokumen lainya  telah  sesuaidengan  standar  pengikatan  yang  ditetapkan  oleh  bank  dan kesemuanya telah ditandantangani oleh semua pihak sebagaimana mestinya, serta telah dilaksanakan dengan benar.
5) Surat  keterangan  (cover  note)  dari  notaris  yang  berisi nomor dan  tanggal perjanjian  pembiayaan  dan  pengikatan  jaminan serta  akad-akad  lainya  (untuk perjanjian penanaman dana secara notariil).
b. Kewajiban Pemeriksaan Pendukung.
Dokumen-dokumen  pendukung  harus  diperiksa  terlebih dahulu  oleh support pembiayaan  dan  diverivikasi  sebelum diserahkan  ke  operasi  pembiayaan  untuk pencairan (dropping) fasilitas pembiayaan.
c. Kewajiban Pemeriksaan Kepatuhan Ketentuan Extern danKebijkan Bank.
Setiap  fasilitas  pembiayaan  yang  akan  diberikan  harus diperiksa kepatuhan (complience)  terhadap  ketentuan  extern  dankebijakan  bank  yang  berlaku. Pemeriksaan  kepatuhan  minimalharus  meliputi  kepatuhan  terhadap  ketentuan perbankan secara umum dan kebijakan lain yang berkaitan pembiayaan bank. Apabila ditemukan  penyimpangan  dalam  proses pemeriksaan  ini  harus  segera  dilaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, dan wajib melaporkan penyimpangan tersebut secara tertulis kepada direksi.

## Persiapan Pencairan Pembiayaan.
Persiapan yang harus dilakukan dalam persiapan pencairan pembiayaan antara lain:
1)  Periksa  kelengkapan  dokumen  pencairan  pembiayaan  yang meliputi yaitu,  a) Usulan  pembiayaan,  b) Dokumen  pendukung  dari  usulan  pembiayaan,  c) Memorandum  analisa  pembiayaan,  d) Keputusan  komite  pembiayaan,  e) Memorandum dropping dan  f) Surat  keterangan  (cover  note) dari  notaris  sebagai bukti akad.
e. Tahap Pencairan Pembiayaan.
1) Permintaan pencairan fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh account manager (AM)  melalui  memorandum dropping harus diajukan  melalui support pembiayaan untuk diteruskan kepadaunit kerja operasional.
2) Support  pembiaayan  selanjutnya  membubuhkan fiat  dropping pada  usulan pembiayaan berikut pula pada dua buah lembar foto copy usulan pembiayaan.
3) Fiat dropping yang dibubuhkan pada setiap usulan pembiayaan baik asli maupun foto copy harus berupa fiat dropping asli.
2017
4) Usulan  pembiayaan  asli  yang  telah  dibubuhi fiat  dropping disimpan  di file pembiayaan sebagai bukti realisasi pembiayaan yang telah dibubuhi fiat dropping dan  dilengkapi  copyan  SPRP, dan jadwal  angsuran  yang  masing-masing didistribusikan kepada operasi pembiayaan dan disimpan di file pembiayaan (file folder).
5) Dokumen asli dan bukti keabsahanya disimpan di safe kepping, sedangkan akad pembiayaan dan data-data pendukungnya disimpan pada loan documentation.
6) Operasi  pembiayaan  setelah  menerima  copy  usulan pembiayaan,  dan  dokumen- dokumen dropping lainya  meneliti kembali  kebenaran  dan  kelengkapanya meliputi:
1. Usulan pembiayaan telah dibubuhi fiat dropping
2. (Keabsahan dropping)
3. Surat  permohonan realisasi,  surat  sanggup,  jadwal angsuran,  STTU,  STTB, yang telah ditandatangani nasabah.
7) Pembiayaan  yang  mempunyai  kelonggaran  tarik  setiap permohonan  realisasi pembiayaan  yang  diajukan  AM khususnya  dalam  bentuk  plafond  pembiayaan yang  pencairanya dilakukan  secara  bertahap,  cukup  menggunakan  memorandum dropping.
f. Prosedur Pencairan Atau Dropping Pembiayaan.
1) Terima permohonan pencairan fasilitas pembiayaan dari nasabah.
2) Periksa persyaratan draw down, yang meliputi:
1. Surat  permohonan  realisasi  pembiayaan (SPRP),  surat sanggup  (promes), jadwal  angsuran,  surat  tanda  terima  uang (STTU),  dan  surat  tanda  terima barang (STTB) yang telah ditandatangani oleh nasabah.
2. Persyaratan pencairan yang ditetapkan oleh komite pembiayaan.
3) Account manager  meminta  persetujuan pejabat  yang berwenang  untuk menandatangani formulir dropping awal dan perubahan fasilitas.
4) Kirim seluruh dokumen ke operasianal pembiayaan.
2017
5) Karyawan  bagian  OP  menerima  dokumen draw  down, kemudian  memeriksa apakah AM telah membubuhkan parnya dengan pensil pada dokumen tersebut.
6) Pelaksanaan draw down ke OP, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, bagi para pejabat yang terkait memahami pula apakah nasabah tersebut adalah nasabah baru,  perpanjangan, atau  tambahan Persyaratan  nasabah  baru  meliputi:  SPRP, akad  pembiayaan, keputusan  pembiayaan,  persyaratan  mengenai  dokumen dokumen.
7) Siapkan  kartu  pembiayaan  berdasarkan  copy  up  (usulan pembiayaan).  Kartu pembiayaan mencakup data sebagaiberikut:
a) Nama  pemakai  dana,  b) Alamat  rumah  atau  surat,  c) Tanggal  diberikan atau dropping,  d) Angsuran  pertama,  e)  Tanggal  jatuh  tempo,  f)  Jangka  waktu pembiayaan, g) Debet rekening nasabah, h) Tanggal akad, i) Jatuh tempo akad, j) Jumlah nominal, k) Jumlah bagi hasil, l) Segmentasi pembiayaan, m) Nama AM,
n) Nomor  akad  pembiayaan,  o)  Tujuan  pembiayaan,  p)  Keuntungan  setara,  q) Plafond pembiayaan, dan s) Nilai jaminan.
8) Berdasarkan  memo dropping siapkan  lembar manifold penarikan  pembiayaan. Tiket  penarikan  pembiayaan  terdiri  dari 4  lembar  yaitu;  nota  kredit,  tiket  debet, tiket kredit, dan copy kartu kewajiban nasabah (KKN). Jurnal saat penarikan atau pembayaran pembiayaan.
9) Pada saat dropping, debitur dikenakan biaya-biaya antara lain; biaya administrasi, biaya BABS (Badan Arbitrase Bank Syari’ah), biaya notaris, dan biaya asuransi.
10) Paraf kartu penjaman, tiket atau lembar manifold penarikan pembiayaan dan tiket untuk  pendebetan  biaya-biaya,  kemudian diteruskan  berikut  surat  sanggupnya, TTUN,  copy  UP,  dan dokumen  lain  kepada  karyawan  lain  pemeriksa  (checker), yang akan  memeriksa  kebenaran  pembukuan  dan  membubuhkan parafnya  pada kartu pinjaman dan lembar manifold penarikan pinjaman (ticket).
11) Kepala  bagian  atu  pejabat  bank  membubuhkan  tanda  tangan pada  lembar manifold,  paraf  pada  kartu  pembiayaan  dan  tiket biaya-biayanya,  kemudian mengembalikan semua dokumen tersebut kepada karyawan semula.
12) Teruskan  lembar  KKN  (dari  lembar  manifold  penarikan pembiayaan)  kepada karyawan  pemegang  KKN  yang  akan memberi  tanda  terima  dengan  jalan membubuhkan paraf pada lembar ticler yang ada.
13) Teruskan  kepada  petugas  yang  ditunjuk  untuk  difile. Apabila  setelah  realisasi pembiayaan, terjadi penangguhan pelunasan fasilitas pembiayaan (restructurisasi) atau  terjadi perubahan  persyaratan  (recondition),  dan  penjadwalan  ulang (rescheduling)  oleh nasabah.  Semua  itu  tidak  mempengaruhi jumlah plafond sebelumnya.  Prosedur  pelaksanaan perpanjangan,  tetap  dilakukan  seperti pemberian  baru  dandisetujui  oleh  komite  pembiayaan  dengan  salah  satunya merupakan pemegang limit.

## g. Penambahan
Penambahan  merupakan penambahan  dana  yang  telahditerima  sebelumnya. Penambahan  hanya  berlaku  untukpembiayaan  bagi  hasil  sedangkan  untuk  jual  beli atau  murabahahdan  jasa  tidak  diperbolehkan.  Setiap  terjadi  perubahan  fasilitasyang berbentuk penambahan plafond, maka prosedur yang berlakusama dengan yang baru, sedangkan  penambahan  juga  tetapdilakukan  seperti pemberian  baru,  namun keputusanya harus disetujui oleh pemegang limit yang berhak.
Praktek  pembiayaan murabahah adalah untuk  mengetahui  apakah  akad  dan mekanisme murabahah di  Bank Muamalat  Indonesia  Cabang  Manado  telah  sesuai dengan ketentuan hukum perbankan syari’ah atau tidak. Sebagai salah satu bank yang berasaskan  Islam  tentunya  dituntut  mampu  untuk memberi  suri  tauladan  pada  bank Islam yang lain, oleh karena itu akad dan mekanisme dalam pembiayaan murabahah harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan MUI dalam fatwa DSN No.04 Tahun 2000  mengenai perbankan  syari’ah,  melalui  produknya murabahah yang  berisi tentang ketentuan  umum,  ketentuan murabahah kepada  nasabah,  jaminan  dalam murabahah, hutang dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah.
Untuk  lebih  jelasnya  tentangproses  akad  pembiayaan murabahah di  Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado pada nasabah adalah sebagai berikut:
Di  dalam  akad  pembiayaan murabahah antara  Bank  Muamalat Indonesia  cabang Manado  dengan  nasabah,  pihak  bank  telah memberitahukan  kepada  pihak  nasabah tentang  harga  pokok pembelian  dari supplier dan  menyatakan  jumlah keuntungan yang ditambahkan atau didapat pada harga penjualan, denganmenyatakan “saya jual mesin finishing ini seharga Rp 20.160.000,- dan saya mengambil keuntungan sebesar Rp. 3.360.000,- memberitahukan harga pokok (dalam hal ini kepada pihak nasabah) dan menyatakan  keuntungan  yang  akan  diperoleh.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan ketentuan umum murabahah yaitu “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah  (pemesan)  dengan  harga  jual  senilai  harga  beli  plus keuntungan.  Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut  biaya  yang  diperlukan (fatwa  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Ketentuan Umum Murabahah ).
Bank  Muamalat  Indonesia  Cabang  Manado  melakukan  transaksi  jual  beli secara  angsuran  (muajjal)  dengan  harga  yang  disepakati,  yaitu  :  Rp  20.160.000. (Bank  Muamalat  mengambil  keuntungan  20  %  dari  akad  tersebut)  yaitu  sebesar  Rp 3.360.000,- dengan  kondisi  akad  ini  transaksi  akad murabahah antara  pihak  Bank Muamalat Indonesia  dengan  nasabah  terjadi  tawar  menawar  tentang menentukan besarnya  keuntungan  yang  akan  didapat  oleh  pihak  bank.  Setelah terjadi  tawar menawar  dan  disepakati  besar  keuntungan  bank  yang  berbentuk prosentase  yaitu sebesar  20%.  Ini  disebut  dengan prosentase  negosiable. Hal ini  juga  sesuai  dengan ketentuan  umum murabahah yaitu  “nasabah  membayar harga  barang  yang  telah disepakati (negoisable) tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati”.
Di  dalam  akad murabahah tidak  hanya  dengan  perkataan,  tetapi  juga diterangkan dalam bentuk perjanjian yang dituliskan, untuk memperoleh bukti-bukti yang  kuat  bahwa  terjadi  akad  antara  kedua  belah  pihak.  Dan  untuk mempunyai kekuatan hukum perlu adanya lisensi dari notaris. Dalam pembelian mesin finishing secara  tunai  oleh  pihak  bank  kepada supplier,  sumber  dana  tidak  keseluruhan  dari dana bank itu sendiri, karena menurut aturan dari bank muamalat Indonesia cabang
2017
Manado,  bank  hanya menyediakan  dana  sebesar  70  %  dan  yang  30  %  adalah  dari nasabah itu sendiri.
Akad I Murbahah ( ba’i naqdan )
Pelaku:  Bank Muamalat bertindak sebagai pembeli
Toko Tani:  bertindak sebagai penjual
Transaksi:  pada  tanggal  1  Oktober  2014 Bank  Muamalat Indonesia  cabang Manado  melakukan  pembelian  mesin finishing kepada  Toko  dengan  pembayaran secara  tunai  ( ba’i  naqdan ) dengan  kondisi  ini pada  saat  akad  yang  sama  Bank Muamalat  Indonesia  Cabang  Manado  mengeluarkan  dana  (Cash  Out)  sebesar  Rp. 16.800.000,- (70  %)  dan sisanya  diambil  dari  dana  perusahaan  itu  sendiri  yaitu sebesar  Rp7.200.000,-(30%).  Dan  harga  beli  mesin  dari pihak  bank  dengan  pihak supplier adalah seharga Rp 24.000.000,- dan dana dari pihak bank dengan pihak PT. ABC  dijadikan  satu,  tetapi  dalam  pembelian tersebut  di atas  namakan  pihak  bank yang bertindak sebagai pembeli.
Bank Muamalat menerima mesin finishing dari pihak supplier. Dengan adanya penjelasan dan uraian di atas maka jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syari’ah,  yakni  akad  pertama  yang dilakukan  antara  pihak  Toko  Tani  (supplier) dengan Bank Muamalat sudah memenuhi ketentuan murabahah seperti yang tertuang dalam  Fatwa  No.  04/DSN- MUI/IV/2000  yakni  “apabila  pihak  bank menyetujui permohonan tersebut pihak bank harus memenuhi terlebih dahulu aset yang dipesan nasabah secara sah dengan pedagang (supplier) dan telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli  sesuai  dengan  ketentuan murabahah yang  bebas  dari  riba dan  jual-beli tersebut tidak diharamkan oleh ketentuan Syari’at Islam.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  penelitian  di atas  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
2017
1. Perkembangan murabahah awalnya  transaksi murabahah adalah  transaksi  jual beli  sederhana  yaitu  dalam murabahah dengan  kerelaan  penjual  memberi  tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang  dibebankannya  pada  nilai  tersebut.  Akan  tetapi  seiring  dengan perkembangan  zaman, murabahah mengalami  perkembangan:  a)  awalnya transaksi murabahah tidak melibatkan pihak ketiga, sekarang ini bisa melibatkan pihak  ketiga;  b)  awalnya  transaksi  murabahah  harus  menggunakan  jaminan, sekarang  ini  barang  pesanan  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan;  c)  awalnya transaksi  murabahah  harus  menyediakan  barang  yang  akan  dijual  karena termasuk bai  al  fudhul,  namun,  beberapa  ulama  syariah  modern  menunjukkan bahwa konteks jual beli murabahah dengan belum ada barang karena ada jenis ini dimana  “belum  ada  barang  dengan  perkembanganya  sekarang  janji  yang mengikat; d) Pembiayaan murabahah dengan kredit/hutang yang berbasis murabahah harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan  pembiayaan  berbasis  bunga. Pinjaman  dengan  bunga,  pada  umumnya menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo;  e)  konsep  princing murabahah ditentukan  berapa  required  rate  of profitnya.  Natural  certainty  contract  merupakan kontrak  dalam  bisnis  yang memberikan  kepastian  pembayaran,  baik  dari  segi  jumlah  (amount)  maupun waktu (timing)-nya.
2. Sistem penerapan pembiayaan murabahah merupakan penggunaan dana bank dari pihak  ketiga  yang  disalurkan  kepada  nasabah.  Upaya  untuk  meningkatkan profesionalisme dan ketaatan asas dalam pembiayaan sesuai dengan aturan yang baku, telah dilakukan oleh setiap account manager dalam memproses pembiayaan dimulai dari; a)  permohonan pembiayaan (penanaman dana), investigasi, analisa pembiayaan,  rekomendaasi,  persetujuan  pembiayaan,  dan  realisasi  pembiayaan; b)  Dalam  sistem  pembiayaan,  yang  sudah  mendapat  persetujuan  dari  komite pembiayaan  telah  dilakukan  oleh  bagian  OP  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku; c) dokumen-dokumen yang harus ada dalam realisasi pembiayaan adalah SRPP, surat sanggup, jadwal angsuran, STTU, dan STTB yang telah diisi lengkap
dan  ditandatangani  nasabah;  d)  Pembiayaan  yang  terealisasi  adalah  pembiayaan yang  semua  dokumen-dokumenya  telah  memenuhi  persyaratan;  e)  Terdapat kontrak  (covenants)  positif  dan  negatif  yang  harus  diperhatikan  dan  dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan untuk memperkecil kemungkinan resiko kerugian dalam pembiayaan.
3. Pembiayaan murabahah yang  dilakukan  di  Bank  Muamalat  Indonesia  Cabang Manado  telah  sesuai  den gan  ketentuan  hukum  perbankan  syari’ah,  dan  akad pembiayaan murabahah sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetapkan  MUI  dalam fatwa DSN No.04 Tahun 2000 mengenai perbankan syari’ah, melalui produknya murabahah yang  berisi  tentang  ketentuan  umum,  ketentuan murabahah kepada nasabah,  jaminan  dalam murabahah,  hutang  dalam murabahah,  penundaan pembayaran  dalam murabahah,  sehingga  dalam  kegiatan  yang  ditinjau  dalam aspek ekonomi sesuai ketetentuan-ketentuan yang telah digariskan.
Saran
Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:
1. Pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado
Murabahah merupakan produk yang selalu mengalami perkembangan sistem dan mempunyai  prospek  yang  baik  nantinya  dalam  dunia  bisnis  Islam  karena berlandaskan  pada  syariat  Islam  maka  bank  muamalat  harus  lebih  banyak  lagi menata  dan  memberikan  sosialisasi  agar  dapat  lebih  berkembang  untuk  dapat dimanfaatkan  oleh  masyarakat  yang  berimbas  kepada  kemajuan  perbankan muamalah itu sendiri.
2. Pihak Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa hendaknya mengkaji  lebih  dalam  tentang  produk-produk  bank  syariah  yang  lain,  misalnya mudharabah, musyarakah, dan lain-lain.
3. Pihak masyarakat sebagai pengguna
Murabahah  merupakan  salah  satu  produk  bank  muamalat  yang  dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena sistem  penerapannya
2017
sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang    ditetapkan  dalam  fatwa  DSN  No.04 Tahun 2000 mengenai perbankan syariah.
Daftar Pustaka
Adi Warman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Adiwarman Karim, Bank Islam, analisis fiqih dan Keuangan Jakarta: IIIT, 2003.
American  Institute  of  Banking, Bank  Management, diterjemahkan  oleh  A.  Hasymi Ali dengan judul Manajemen Bank,Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
Anita Rahmawaty, Jurnal Ekonomi Islam, La Riba. Vol.1 No.2 tahun 2007.
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Bank  Muamalat  Indonesia, Laporan  Tahunan  1993,  Jakarta:  Bank  Muamalat Indonesia, 1993.
Bank  Muamalat  Indonesia, Laporan  Tahunan  2006,  Jakarta:  Bank  Muamalat Indonesia, 2006
Departeman  Agama  RI, Al- Qur’an  dan  Terjemahannya Semarang:  CV.  Asy- Syifa’, 1999.
Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Edisi Revisi Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2006.
Karnaen Perwata Atmaja, Apa Dan Bagaimana Bank Islam Yogyakarta: Dana Bakti Prima, 1992.
Lexi  J.Maelong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung: Remaja  Rosdakarya, 1998
Lihat  fatwa DSN  No.  04  /  MUI/  Tahun  2000,  tentang  Bab  Jaminan  Dalam Murabahah.
Manan, M.A, Ekonomi Islam teori dan Praktek: dasar-dasar Ekonomi Islam Jakarta: Intermasa, 1992.
Muchdarsyah  Sinungan, Manajemen  Dana  Bank, Ed.  2;  Cet.  4;  Jakarta:  PT  Bumi Aksara, 2000
Muhamad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syari’ah Yogyakarta:  UPP  AMP  YKPN, 2005.
Muhammad  Ali  Hasan, Berbagai  Macam  Transaksi  Dalam  Islam,  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  Dari  Teori  ke  Praktek Jakarta: Gema Insani, 2000.
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan
Muhammad, Sistem  dan  Prosedur  Operasional  bank  IslamYogyakarta:  UII  Press, 2000.
Rahmat  Syafei, Fiqh  Muamalah  untuk  UIN,  STAIN,  PTAIS  dan  Umum Bandung: Pustaka Setia, 2006.
Slamet wiyono, Akuntansi perbankan Syariah Jakarta: PT Grasindo, 2005
Sugiono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantatif, Bandung: Alfabeta, 2008
Sumadi  Suryabrata, Metodologi  Penelitian  Edisi  Kedua,  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2005.
Sutan  Remi  Sjahdeni, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2005.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Widyaningsih, Bank dan Asurani Islam di Indonesia Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006.
Wiroso, Jual Beli Murabahah Yogyakarta: UII Press, 2005.
Zainal Arifin, Memahami Bank SyariahJakarta: Alvabet, 2000.
Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.