Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 1, Juni 2019, 83-98
p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167
DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2213
FIKIH EKOWISATA BERBASIS MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH : STUDI PENGELOLAAN WISATA ALAM HUTAN MANGROVE DI WONOREJO KOTA SURABAYA
Moh. Mufid
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Email: moephid@yahoo.com.sg Submit : 05 Februari 2019 Diterima : 20 Maret 2019 Revisi : 15 Maret 2019 Terbit: : 25 Juni 2019

## Abstrak
Artikel  ini bertujuan untuk  mengkonstruksi fikih ekowisata  berbasis maqāṣid al-syarī’ah. Pengelolaan  ekowisata  mangrove  di  Wonorejo  Kota  Surabaya  menggunakan  pendekatan konservasi  dan  partisipasi  masyarakat  untuk  menjamin  ekosistem  hutan  mangrove  secara berkelanjutan.  Dalam  perspektif maqāṣid  syarī’ah pengelolaan  ekowisata  yang berkelanjutan  ini  sejalan  dengan  semangat  filosofis  dalam  tujuan  syariat:  (1) ḥifẓ  al-māl dalam  konteks  ekowisata  mangrove  untuk  memberdayakan  masyarakat  dalam  bidang ekonomi,  (2) ḥifẓ  al-bī’ah dalam  konteks  ekowisata  mangrove  meniscayakan  adanya perlindungan terhadap aspek ekologis dan (3) ḥifẓ al-‘aql dalam konteks ekowisata berfungsi sebagai  media  pembelajaran  dalam  dunia  pendidikan  pengembangan  ilmu  pengetahuan. Fikih  ekowisata  sebagai  suatu  gagasan  yang  bertumpu  pada  pendekatan  dan  empiris  atas pemanfatan hutan mangrove sebagai wisata alam diharapkan mampu memberikan wawasan terhadap  pengunjung  agar  bersikap  ramah  lingkungan.  Konstruksi  fikih  ekowisata  dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek: pertama, orientasi ekowisata harus dibangun dengan tujuan melestarikan ekosistem mangrove; kedua, pengelolaan ekowisata mangrove berbasis  analisis  kemaslahatan  dari  aspek  ekologi,  ekonomi  dan  edukasi; ketiga , pengembangan  ekowisata  mangrove  tidak  bertentangan  prinsip  syariah; keempat, pengelolaan  ekowisata  mangrove  berdasarkan  izin  pemangku  kebijakan; kelima, keterlibatan masyarakat dalam pelestarian wisata alam hutan mangrove sebagai kewajiban kolektif (farḍu kifāyah).
Kata kunci: ekowisata, hutan mangrove, fikih, maqāṣid al-syarī’ah, Wonorejo

## Abstract
This article aims to  construct ecotourism jurisprudence ( fiqh ) based on maqāṣid syarī’ah . Management of mangrove ecotourism in Wonorejo Surabaya city uses a conservation and society participation approach to ensure the mangrove forest ecosystem is sustainable. In the perspective  of  the maqāṣid  syarī’ah the  management  of  sustainable  ecotourism  is  in  line with  the  philosophical  spirit  in  the  following  objectives  of  Shari’a:  (1) ḥifẓ al-māl in  the context of mangrove ecotourism to empower local communities in the economic field, (2) ḥifẓ al-bī’ah in  the  context  of  mangrove  ecotourism  requires  the  protection  of  ecological aspects, and (3) ḥifẓ al-‘aql in the context of ecotourism functions as a learning medium in the world of science development education. Jurisprudence for ecotourism as an idea that relies on a normative and empirical approach to the utilization of mangrove forests as natural tourism  is  expected  to  be  able  to  provide  insight  to  visitors  to  be  eco-friendly.  The construction  of  ecotourism  jurisprudence  can  be  formulated  by  considering  the  following
aspects: the first, the orientation of ecotourism must be built with the aim of preserving the mangrove ecosystem; the second, management of mangrove ecotourism based on an analysis of the benefits of ecological, economic and educational aspects; the third, the development of mangrove ecotourism does not conflict with shari’a principles; the fourth, management of  mangrove  ecotourism  based  on  the  permission  of  stakeholders;  the  fifth,  community involvement in the preservation of mangrove forest tourism is a collective obligation (farḍu kifāyah).
Keywords: ecotourism, mangrove forest, jurisprudence, maqāṣid syarī’ah, Wonorejo
A. Pendahuluan
Ekowisata merupakan jasa pariwisata berkelanjutan yang memiliki visi dan misi konservasi lingkungan. Jasa wisata alam ini di Indoensia mengalami perkembangan signifikan.
Hal ini didasarkan  pada  asumsi  bahwa  wilayah pesisir  dan  laut  secara  ekologis  dan ekonomis sangat potensial untuk dikembangkan  dan  dimanfaatkan  untuk pemberdayaan  dan  kesejahteraan  masya- rakat lokal. 1
Tantangan terbesar dalam pengelolaan  wisata  alam  hutan  mangrove adalah  rusaknya  ekosistem  mangrove  itu sendiri.  Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan kesadaran  dan  kepedulian  secara  kolektif terhadap  hutan  mangrove  sebagai  bagian yang  tidak  terpisah  dalam  program- program  konservasi.  Pelestarian  mangrove menjadi niscaya untuk mewujudkan penyelenggaraan wisata alam hutan mangrove yang berkelanjutan.
Wisata  alam  hutan  mangrove  di Wonorejo Kota Surabaya adalah salah satu penyedia  jasa  ekowisata  yang  ramah lingkungan. Ekosistem mangrove dijadikan sebagai wahana rekreasi yang mengedepankan  aspek  ekologis,  pember- dayaan  ekonomi  masyarakat  lokal  dan memberikan kontribusi secara social untuk membangun  kesadaran  publik  terhadap pentingnya  ekosistem  mangrove  bagi kehidupan umat manusia.
Dalam  rangka  membangun  kesa- daran masyarakat atas kepedualian terhadap lingkungan ekosistem mangrove dibutuhkan konsep dari pendekatan  agama (fikih)  sebagai  panduan  umat  Islam  dalam
berinteraksi  dengan  lingkungan  mangrove. Fikih ekowisata sebagai nilai etik-normatif dari  perspektif  hukum  Islam  diharapkan mampu  memberikan  konstribusi  dalam upaya perlindungan lingkungan dari degradasi  disebabkan  tindakan  destruktif manusia,  yang  dalam  hal  ini  adalah masyarakat lokal dan para wisatawan.
Oleh  karena  itu,  artikel  ini  akan membahas  tentang  tinjauan maqāṣid  al- syarī’ah terhadapa pengelolaan wisata alam hutan  mangrove  di  Wonorejo  Kota Surabaya. Maqāṣid al-syarī’ah merupakan konsep yang memberikan nilai-nilai normatif pro lingkungan dalam perlindungan  lingkungan (ḥifẓ  al-bī’ah) ekosistem  hutan  mangrove  diharapkan mampu  memformulasikan  fikih  ekowisata yang ramah lingkungan.

## B. Konsep Ekowisata dan Maqāṣid al- Syarī’ah
Term maqāṣid berasal  dari  Bahasa Arab  yang  merupakan  bentuk  jamak  kata maqṣad yang  berarti  maksud,  tujuan, prinsip, niat dan tujuan akhir. Term tersebut berarti telos (dalam  Bahasa  Yunani),
finalité (Prancis),  atau zweck (Jerman). Maqāṣid  al-syarī’ah adalah  tujuan  atau maksud  di  balik  suatu  hukum. 2 Bagi sejumlah  teoritikus  hukum  Islam maqāṣid adalah istilah alternatif untuk maṣāliḥ atau kemaslahatan-kemaslahatan.  Misalnya,  al- Juwainī  penggagas  awal  teori  maqasid mengunakan  istilah maqāṣid dengan al- maṣāliḥ al-āmmah secara bergantian. 3
Para uṣūliyyūn mengklasifikasikan maqāṣid al-syarī’ah menjadi tiga tingkatan, ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt dan ta ḥṣī niyyat. Yang
pertama  bersifat  elementer  untuk  menjaga lima  prinsip  dasar ḥ if ẓ al-d ī n (menjaga agama), ḥ if ẓ al-nafs (menjaga jiwa), ḥ if ẓ al- aql (menjaga  akal), ḥ if ẓ al-nasl (menjaga keturunan), ḥ if ẓ al-m ā l (menjaga  harta), sedangkan yang kedua bersifat suplementer (h ā jiy ā t) untuk  menghilangkan  kesulitan- kesulitan  dalam  hidup  umat  manusia. Sementara  yang  terakhir  lebih  bersifat komplementer ( ta ḥ s ī niy ā t ), yang ketiadaannya tidak menyebabkan kesulitan dalam  kehidupan,  karena  bukan  termasuk kebutuhan  primer  dan  sekunder,  tetapi hanya bersifat tersier (pelengkap). 4 Ḥif ẓ al-b ī ’ah (menjaga lingkungan) oleh u ṣū liyyūn klasik  tidak menjadi  tujuan prioritas. Karena mereka memahami menjaga  lingkungan  sudah include dalam pemeliharaan  harta ( ḥ if ẓ al-m ā l) . 5 Sikap uṣūliyy ū n klasik  ini  dapat  diterima  dan dimaklumi,  karena  kondisi  lingkungan ketika dirumuskannya al-kulliy ā t al-khams –yang  tidak  memasukkan ḥifẓ  al-bī’ah di dalamnya,  secara  riil  kondisi  lingkungan belum  mengalami  krisis  yang  akut  dan kompleks  sebagaimana  yang  terjadi  di  era kontemporer. 6
Dengan  demikian,  tujuan  syariat (maq āṣ id  al-syar ī ’ah) untuk  kemaslahatan manusia  dengan  konsep al-kulliy ā t  al- khams -nya sebagaimana banyak dikemukakan oleh para  ulama klasik  perlu adanya  elaborasi.  Rumusan al-kulliy ā t  al- khams merupakan hasil ijtihad fukaha yang bersifat dinamis. Itu artinya, terbuka untuk dielaborasi  agar  lebih  akomodatif.  Terkait hal  ini,  Satt ā r  juga  menyatakan  bahwa penetapan kulliyy ā t  al-khams bukanlah sesuatu  yang qaṭ’ ī ,  tetapi  bahkan  terbuka untuk diinovasi. Ia menjelaskan demikian:
Ketetapan  syariat  memiliki  tujuan (maqāṣid) yang  hendak  direalisasikan dari  hukum-hukum  syar’i  yang  bersifat particular. Para ulama ushul memberikan perhatian  serius  mulai  dari  al-Juwainī, al-Ghazālī  dan  ulama  berikutnya  untuk merumuskan tujuan dasar syariat berupa ḍarūriyāt,  ḥājiyāt  dan  taḥsīniyāt  yang
sudah populer. Mereka berijtihad dalam menetapkan tujuan syariat yang terbatas pada  lima  aspek,  yaitu: ḥifẓ  al-dīn,  ḥifẓ al-nafs,  ḥifẓ  al-aql,  ḥifẓ al-nasl,  ḥifẓ  al- māl kemudian sebagian ulama menambah ḥ if ẓ al-nasab , maka menjadi enam  aspek.  Dengan  enam  aspek  – dengan  tambahan  satu  aspek  tersebut, tampak  bahwa  hal  itu  bukan  perkara qaṭ’ ī ,  tetapi mabdai ,  dan  terbuka  untuk direkonstruksi untuk menambah tujuan- tujuan syariat lainnya. 7
Hal  senada  diungkapkan  Abd  al- Maj ī d  al-Najj ā r  dalam  bukunya “Maq āṣ id al-Syar ī ’ah bi Ab’ ā d Jad ī dah.” Menurut al- Najj ā r  bahwa kulliy ā t  al-khams tidak memadai lagi untuk merespons problematika  kekinian,  sehingga  ‘niscaya’ untuk  dikonstruksi  ulang  agar  konsep kulliy ā t  al-khams menjadi  lebih  luas cakupannya. Upaya rekonstruksi ini bukan berarti  mengabaikan  konsep  sebelumnya, tetapi  lebih  pada  ‘tambal  sulam’  atau melengkapi  yang  belum  ada  dalam  rangka menjawab  isu-isu  sosial  kekinian.    Hal  ini karena pada dasarnya, formulasi kulliy ā t al- khams bukan merupakan kebutuhan darurat ( ḍ ar ū riy ā t) yang  bersifat  terbatas ( ḥ asr) atau  dengan  bahasa  lain  mutlak,  tetapi seiring  berjalannya  waktu  kebutuhan (kulliy ā t  al-khams) itu bisa berubah sesuai perkembangan dan tantangan zamannya. 8
Gagasan  al-Najj ā r  menarik  untuk diuraikan pada bagian ini. Hal ini karena al- Najj ā r telah berhasil mengekstrak normativitas teks agama menjadi nilai-nilai Islam  yang  bernuansa  ramah  lingkungan. al-Qur’an  dan  hadis  secara  jelas  telah memberikan  petunjuk  bahwa  Islam  agama yang ramah lingkungan. Lebih dari itu, al- Najjār  melihat ḥifẓ  al-bī’ah merupakan aspek  penting  dalam  upaya  menjaga kelestarian  lingkungan. Ḥifẓ  al-bī’ah sebagai tujuan pokok syariat akan memberikan  konstribusi  penting  dalam menunaikan  misi  utama  manusia  sebagai duta Tuhan di muka bumi.
Menurut  al-Najj ā r  minimal  ada empat  nilai maq āṣ id yang  menjadi perhatian dalam menjaga lingkungan, yaitu: hif ẓ al-b ī ’ah  min  al-itl ā f (menjaga lingkungan  dari  kerusakan), hif ẓ al-b ī ’ah min al-talawwus (menjaga lingkungan dari pencemaran), hif ẓ al-b ī ’ah  min  farṭ  al- istihl ā k (menjaga lingkungan dari pemborosan  sumberdaya  alam), hif ẓ al 9 - b ī ’ah  bi  al-tanmiah (menjaga  lingkungan dengan pengelolaan lingkungan berkelanjutan). 10 Tujuan-tujuan  penting syariat  ini  mutlak  untuk  dijaga  dan dilestarikan  dalam  rangka  mewujudkan tugas  penting  manusia  sebagai  pemakmur bumi (khal ī fah) .  Oleh  karena  itu, maqāṣid al-syarī’ah sebagai  filsafat  hukum  Islam sekaligus inti dari hukum Islam meniscayakan  adanya  perhatian  terhadap bumi  sebagai  temapat  tinggal  makhluk hidup dari segala ancaman kerusakan.
Hal  senada  dikemukakan  oleh Aṭiyah dalam  karyanya Nahwa  Taf’ ī l Maq āṣ id al-Syar ī ’ah . Menurutnya, mengingat  permasalahan  yang  dihadapi umat  Islam  begitu  kompleks,  pembatasan hanya  terhadap  lima  prinsip  pokok  di  atas menjadi  dipertanyakan.  Namun  demikian, penambahan  prinsip  tujuan  syariat  yang masih  kontroversial  dan  berkembang  di kalangan  para  pemikir  muslim  adalah hif ẓ al-b ī ’ah (pelestarian lingkungan).
Pemeliharaan  terhadap  isu  ekologi  dan lingkungan  ini  mendapatkan  pijakan  kuat dari  al-Qur’an,  selain  fakta  empiris  juga menunjukkan  bahwa  kerusakan  terhadap alam menuntut dengan cepat perhatian yang sangat serius dari teks-teks keagamaan. 11
Secara  substansial,  al-Quran  telah memberikan  perhatian  yang  kuat  terhadap bumi dan perintah untuk memakmurkannya dapat dilihat dari berbagai rentetan ayat dan juga hadis yang menegaskan perintah untuk menanam  dan  menyuburkan  dan  larangan menyia-nyiakannya.  Oleh  karena  itu, menurut  hukum  Islam,  segala  tindakan yang  membahayakan  dan  merusak  bumi adalah  sangat  dilarang  dalam  Islam. 12 Al-
Qar ḍ āw ī juga  mengatakan  hal  yang  sama. Menurutnya,  merusak  lingkungan  dan mengabaikan terhadap konservasi lingkungan sama dengan menodai kesucian agama  serta  meniadakan  tujuan-tujuan syariat.  Dengan  kata  lain,  tindakan mencemari  lingkungan,  merusak  hutan, mengotori  lingkungan  dapat  dianggap sebagai penodaan atas sikap beragama yang benar. 13
Ekowisata  adalah  perjalanan  yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteran  masyarakat  local,  melibatkan peran masyarakat secara aktif serta mampu mengedukasi para wisatawan yang berkunjung  sehingga  membangun  sikap sadar  lingkungan  di  kalangan  masyarakat. Ekowisata  dengan  pendekatan  konservasi berarti memberikan insentif ekonomi  yang efektif  untuk  melestarikan,  meningkatkan keanekaragaman  hayati,  serta  melindungi lingkungan sebagai objek wisata alam.
Dalam konteks ini, ekowisata dapat dikatakan sebagai bentuk perjalanan rekreasi yang menekankan pada tiga aspek penting:  edukasi,  ekonomi  dan  ekologi. Oleh  karena  itu,  meniscayakan  adanya perhatian  serius  agar  ekowisata  itu  sendiri tidak menjadi sebab kerusakan lingkungan. Munculnya  wisata  yang  memberikan wahana  alam  lingkungan  sebagai  objek yang  ditawarkan  kepada  para  wisatawan meniscayakan adanya jaminan dari ancaman  kerusakan  terhadap  lingkungan alam sekitarnya. Hal ini penting, karena tiga aspek  yang  menjadi  tujuan  wisata  alam harus dapat menjaga lingkungan, meningkatkan  ekonomi  dan  memberikan edukasi kepada wisatawan.
Pada  titik  ini, maq āṣ id  al-syar ī ’ah dapat digunakan dalam menganalisis suatu pengelolaan ekowisata sebagai objek kajian dalam  penelitian  ini.  Ekowisata  akan ditelaah  melalui  pendekatan maq āṣ id  al- syar ī ’ah yang  merupakan  tujuan  syariat yang harus diperhatikan dalam pengelolaan suatu  objek  wisata  yang  memberikan nuansa edukasi kepada para wisatawan dan
menumbuhkan  keasadara  lingkungan  serta dapat  meningkatkan  aspek  ekonomi  bagi pengelola  dan  pemberdayaan  masyarakat sekitar.  Di  sinilah  relevansi maq āṣ id  al- syar ī ’ah sebagai pisau analisis dalam artikel ini.

## C. Pengelolaan Wisata Alam Hutan Mangrove di Wonorejo Kota Surabaya
Ekowisata  mangrove  di  Wonorejo merupakan  salah  satu  wahana  wisata  di Kota  Surabaya  yang  memiliki  potensi keindahan alam dan kekayaan budaya yang bernilai  tinggi  dalam  pasar  industri pariwisata berkelanjutan. Wisata alam yang menyajikan  nuansa  alami  ini  mendapat perhatian  bagi  masyarakat  metropolitan. Hal  ini  karena  Wonorejo  merupakan kawasan  yang  telah  ditetapkan  sebagai hutan  lindung  melalui  Peraturan  Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.
Pengelolaan ekowisata mangrove di Wonorejo menggunakan pendekatan konservasi. Pendekatan ini, sejatinya modal utama  dalam  menjaga  dan  melestarikan lingkungan mangrove secara berkelanjutan. Pendekatan  konservasi  dalam  pengelolaan ekowisata  meniscayakan  adanya  upaya menjaga  tetap  berlangsungnya  proses ekologis  yang  tetap  mendukung  sistem kehidupan,  melindungi  keanekaragaman hayati  dan  menjamin  kelestarian  dan pemanfaatan spesies dan ekosistem mangrove. 14
Adapun pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan ekowisata  mangrove di Wonorejo  adalah  pendekatan  konservasi, yakni  mengedepankan  aspek  perlindungan terhadap  lingkungan  mangrove.  Oleh karena  itu,  upaya  reboisasi  mangrove menjadi  perhatian  utama  dalam  rangka mewujudkan  ekosistem  mangrove  secara berkelanjutan. Dengan demikian, ekosistem mangrove  sebagai  objek  wisata  dapat dikembangkan  dengan  basis  sikap  ramah dan  peduli  lingkungan  agar  tidak  terjadi penurunan daya dukung lingkungan
ekowisata  mangrove.  Suwita,  koordinator pengelola  wisata  alam  mangrove  di Wonorejo  Kota  Surabaya  mengatakan demikian:
“Wisata alam mangrove di Wonorejo ini merupakan  salah  satu  wisata  yang  unik dan  berbeda  dengan  tepat  wisata  yang lainnya.  Ini  karena  wisata  alam  ini mengedepankan  tiga  hal:  edukasi, ekonomi  dan  ekologi.  Wisata  alam  di Mangrove  Information  Center  sebagai media  edukasi  diharapkan  mampu menjadi  media  alternatif  dalam  dunia pendidikan.” 15
Suwita melanjutkan:
“Di  sini  juga  dapat  dijadikan  sebagai tempat  penelitian  sekaligus  berfungsi sebagai  laboratorium  alam.  Ekowisata sebagai  program  konservasi  diharapkan bisa mempertahankan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Sementara dari sisi  ekonomi, ekowisata diharapkan memberikan kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi
masyarakat  lokal.  Itu  sebabnya,  di  sini dibangun  sentra  kulliner  dalam  rangka memberikan lapangan pekerjaan masyarakat  lokal.  Tentunya,  ekonomi yang  dikembangkan  masyarakat  pun harus ramah lingkungan, bukan sebaliknya.” 16
Pengelolaan  ekowisata  mangrove  di Wonorejo dibutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar proses pengelolaan mulai dari perencanaan hingga  pelaksanaan  dapat  berjalan  secara maksimal.  Dalam  konteks  ini,  pemerintah sebagai  regulator  berperan  strategis  dalam mengupayakan kesempatan  yang luas bagi masyarakat  lokal  untuk berpartisipasi  aktif dalam  melestarikan  lingkungan,  sehingga dapat  menumbuhkan  kesadaran  kolektif tentang  pentingnya  ekosistem  mangrove, sekaligus dapat bermanfaat untuk memberdayakan perekonomian masyarakat lokal. 17 Pada titik ini, ekowisata mangrove sebagai konsep pengembangan wisata alam yang  berkelanjutan  yang  bertujuan  untuk mendukung  upaya  pelestarian  lingkungan
dan  meningkatkan  partisipasi  masayarakat dalam pengelolaannya.
Pendekatan konservasi dalam pengelolaan wisata alam hutan mangrove di Wonorejo Kota Surabaya
dapat diimplementasikan melalui pendidikan lingkungan  hidup  kepada  peserta  didik dengan  memberikan  pemahaman  seputar pentingnya  ekosistem  mangrove.  Hutan mangrove di Wonorejo Kota Surabaya telah mengalami  degradasi  sehingga  dibutuhkan upaya  konservasi  demi  mempertahan ekosistem mangrove secara
berkelanjutan. 18 Dengan
demikian diharapkan mampu membangun keasadaran kolektif  peserta  didik  terhadap  kelestarian lingkungan.  Wisata  alam  hutan  mangrove sebagai objek wisata berfungsi memberikan edukasi secara langsung kepada pasa siswa- siswi  yang  berkunjung  ke Mangrove Information Center (MIC).
Selain  itu,  pengelolaan  wisata  alam hutan mangrove tidak dapat dipisahkan dari kontribusi  masyarakat  lokal.  Inilah  yang disebut sebagai pendekatan partisipatif. Hal ini  karena  secara  praktis,  wisata  hutan mangrove memberikan dampak positif bagi masyarakat  lokal  dalam  meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata alam ini, Drake menegaskan bahwa partisipasi  masyarakat  lokal  merupakan salah  satu  komponen  berkelanjutan  pada umumnya dan ekowisata pada khususnya. 19
Inilah  yang  dikemukakan  Dowling  dan Fennell  bahwa  manfaat  penting  dari kebijakan  dan  perencanaan  wisata  alam adalah memberikan manfaat bagi masyarakat  lokal  dan  lingkungan  di sekitarnya.

## D. Wisata Alam Hutan Mangrove Berbasis Maqāṣid Syarī’ah
Dalam konteks ekowisata jika dikaji dari  perspektif maqāṣid  syarī’ah memiliki relevansi yang kuat. Hal ini karena maqāṣid syarī’ah sebagai  inti  dari  tujuan  hukum Islam  memperhatikan  aspek-aspek  penting yang  menjadi concern dalam  pelaksanaan
dan  tujuan  utama  ekowisata. Maqāṣid syarī’ah ekowisata  dapat  ditemukan  dari semangat ide dan spirit pelaksanaan wisata alam  hutan  mangrove  yang  berkelanjutan. Itu  sebabnya,  ekowisata  ditinjau  dari maqāṣid  syarī’ah dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1. Ḥifẓ  al-Māl: Menjaga  Kepentingan Ekonomi Salah  satu  aspek  penting  yang diperhatikan  dalam  Islam  adalah  aspek ekonomi.  Dalam  kajian maqāṣid  syarī’ah , perhatian Islam dalam masalah ekonomi ini tercermin dalam doktrin ḥifẓ al-māl . Ḥifẓ al- māl berarti memelihara harta. Islam sebagai agama yang memberikan perhatian kepada aspek  perlindungan  harta  ini  bukan  berarti Islam  berorientasi  materialistik.  Akan tetapi, doktrin perlindungan harta memiliki implikasi  terhadap  perlindungan  hak-hak kepemilikan seseorang. Ḥifẓ al-māl sebagai suatu  pendekatan  filosofis  memberikan ruang  lingkup  bahwa  umat  Islam  harus mencari harta untuk kepentingan dunia dan akhirat  melalui  usaha  yang  halal,  dan menghindari  perilaku  yang  merugikan pihak lain. 20
Di pihak lain, ḥifẓ  al-māl merupakan  hak  dasar  yang  harus  dipenuhi bagi  setiap  warga  negara.  Itu  sebabnya, kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung  jawab  negara.  Bahkan  menurut Ṣadr,  negara  berkewajiban  memberikan jaminan  sosial  untuk  memelihara  standar hidup  seluruh  individu  dalam  masyarakat. Bagi  Ṣadr,  negara  harus  menyediakan kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat untuk  melakukan  aktivitas  produksi (al- nasyāt  al-iqtiṣādī  al-muṡmir) untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dari  kerja tersebut  atau  negara  dapat  meberikan bantuan langsung tunai (tahi’ah al-māl al- kāfī), ketika negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat. 21
Dengan  demikian,  perlindungan terhadap  harta  ini,  sejatinya  misi  Islam untuk  menjamin  perkembangan  ekonomi masyarakat  yang  saling  menguntungkan,
menghormati  dan  menjaga  kepemilikan yang  sah  sehingga  akan  tercipta  dinamika ekonomi yang santun dan beradab (economical  civility) . 22 Inilah  sebabnya, Islam sangat melarang praktik riba, maisīr, gharar, iḥtikār dan prakti-praktik ekonomi lainnya  yang  terlarang  dalam  etika  bisnis Islam. Karena praktik bisnis yang manipulatif  bertentangan  dengan  etika bisnis Islam.
Dalam konteks ekowisata mangrove,  tujuan  syariat  yang  hendak dicapai dalam perspektif ḥifẓ al-māl adalah upaya  untuk  membuka  peluang  kerja  bagi masyarakat lokal. Adanya peluang pekerjaan  diharapkan  dapat  mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran  di  wilayah  wisata  alam. Lebih  dari  itu,  kesejahteraan  masyarakat dapat dipenuhi dan pada akhirnya memberikan  pengaruh  pada  pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Kemaslahatan  ekonomi  ini  sebagai  tujuan dalam  setiap  kebijakan  yang  berhubungan dengan  wisata  alam  berkelanjutan  harus menjadi  aspek  utama  dalam  mengelola ekowisata. Oleh karena  itu,  ekowisata dari perspektif  religius  harus  memberikan dampak positif terhadap perbaikan ekonomi baik secara makro maupun mikro.
2. Ḥifẓ  al-Bī’ah: Menjaga  Kepentingan Ekologi Ḥifẓ  al-bī’ah sebagai  nilai  dalam pelestarian lingkungan memberikan jaminan terhadap keberlanjutan lingkungan.  Dalam  Islam,  pelestarian lingkungan  merupakan  aspek  yang  sangat penting  untuk  diperhatikan.  Itu  sebabnya, banyak  ayat  dalam  al-Qur’an yang menunjukkan  larangan  untuk  melakukan tindakan  destruktif  terhadap  lingkungan. Misalnya, QS. Ar Rūm [30] ayat 41-42, QS Al A’rāf [7]: 56-58, dan ayat-ayat lainnya. Demikian  halnya,  banyak  hadis  yang menganjurkan tindakan pelestarian lingkungan, misalnya hadis larangan menelantarkan lahan produktif (HR. Bukhari),  hadis  anjuran  penanaman  pohon atau  reboisasi  (HR.  Bukhari),  hadis
kebersihan bagian keimanan (HR. Bukhari), hadis larangan mencemari lingkungan  (HR.  Ibn  Majah)  dan  hadis lainnya.
Ḥifẓ al-bī’ah (menjaga lingkungan) oleh uṣūliyyūn klasik  tidak  menjadi  tujuan prioritas. Karena mereka memahami menjaga  lingkungan  sudah include dalam pemeliharaan  harta (ḥifẓ  al-māl) . 23 Sikap uṣūliyyūn klasik  ini  dapat  diterima  dan dimaklumi,  karena  kondisi  lingkungan ketika dirumuskannya al-kulliyāt  al-khams –yang  tidak  memasukkan ḥifẓ  al-māl di dalamnya,  secara  riil  kondisi  lingkungan belum  mengalami  krisis  yang  akut  dan kompleks  sebagaimana  yang  terjadi  di  era modern. 24 Meskipun al-Syaṭibī tidak menyinggung ḥifẓ  al-māl (memilihara lingkungan) sebagai bagian dari maqāṣid al- syarī’ah, namun terdapat beberapa penjelasan  al-Quran  maupun  hadits  yang menerangkan mengenai urgensitas pemeliharaan  alam  ini.  Oleh  karena  itu, aspek  lingkungan  menjadi  urgen  bagi kehidupan umat manusia.
Ḥifẓ  al-bī’ah sebagai  bagian  tujuan syariat, dalam konteks ini, ditujukan untuk kemaslahatan  lingkungan  semesta  alam yang  pada  akhirnya  menjadi  kemaslahatan manusia pula. Analisis ini berdasarkan pada pertama , adanya kenyataan bahwa terpeliharanya al-kulliyāt  al-khams pada dasarnya tidak akan tercapai tanpa lingkungan  hidup  yang  baik  yang  menjadi prasyarat  kehidupan. Kedua, manusia datang  dan  pergi  dari  zaman  ke  zaman, sementara  lingkungan  hidup  terus  dan bahkan menjadi  satu-satunya,  yakni  planet bumi  sebagai  tempat  tinggal  makhluk hidup.  Karena  itu,  jika  konsep  syariat dirumuskan secara antroposentris, ia memberi  persetujuan  teologis  kepada manusia  untuk  melakukan  agresi  terhadap lingkungan  hidup  tanpa  memikirkan  visi keberlanjutan bagi generasi manusia selanjutnya  di  masa-masa  mendatang. Ketiga, lingkungan  alam  adalah  amanah, bukan  aset.  Karena  itu,  lingkungan  alam bukan milik manusia tetapi hanya
dimanfaatkan  secara  baik  serta  dirawat dengan penuh tanggung jawab. 25
Pada konteks ini, ekowisata mangrove  sebagai  upaya  memberikan  jasa pariwisata yang berkelanjutan
meniscayakan adanya perlindungan terhadap  aspek  ekologis.  Ekowisata  yang tidak  dalam  kerangka  upaya  pelestarian lingkungan  sejatinya  bukan  ekowisata. Sebaliknya, ekowisata harus mampu menjamin  keletarian  lingkungan  sebagai bagian yang tidak terpisah dari jasa layanan pariwisata  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu, ekowisata  harus  sejalan  dengan  tujuan  inti syariat,  yaitu  misi  pelesatarian  lingkungan (ḥifẓ al-bī’ah) .
Dengan demikian, ekowisata dalam pandangan ḥifẓ  al-bī’ah merupakan kegiatan  yang  islami  karena  spirit  yang dikandung  di  dalamnya  adalah  upaya pelesatarian  dan  konservasi  lingkungan secara  berkelanjutan.  Aspek  inilah  yang menjadi starting point dalam penyelenggaraan  jasa  pariwisata  yang bernuansa  ramah  lingkungan.  Lebih  dari itu,  implikasi  dari  kegiatan  ekowisata diharapkan  mampu  menumbuhkan  sikap sadar lingkungan (eco-literacy) masyarakat.
Pada  tataran  ini,  Fritjof  Capra menyebutnya  sebagai  masyarakat  yang melek lingkungan (eco-literacy) .  Capra mengilustrasikan  masyarakat  yang  sadar lingkungan  merupakan  sikap  kmunitas masyarkat yang mencapai tingkat kesadaran tinggi tentang pentingnya lingkungan hidup. Ketika masyarakat sudah tercerahkan dengan pentingnya lingkungan hidup,  maka mereka  akan terdorong untuk menjaga dan merawat lingkungan hidupnya.  Mereka  akan  menata  pola  dan gaya hidupnya menjadi pola dan gaya hidup yang selaras dengan lingkungan sekitarnya. 26 Sikap  sadar  lingkungan  ini akan  menuntun  masyarakat  dalam  segala dimensi  kehidupannya  menjadi  suatu budaya yang merasuki mindset masyarakat dalam rangka menciptakan suatu
masyarakat yang berkelanjutan (sustainable society) .
3. Ḥifẓ  al-Aql: Menjaga  Kepentingan Edukasi
Sebagai  ajaran  agama  pembawa misi rahmat  lil  alamīn ,  sejatinya,  Islam Islam  merupakan  agama  yang  sangat memperhatikan segala aspek yang berkaitan  dengan  kehidupan  manusia, termasuk  mengenai  pendidikan. 27 Itu sebabnya,  pendidikan  yang  berkualitas menjadi  sasaran  perlindungan  akal  dalam kontek masa kini. Bertolak dari sini, maka dibutuhkan  reformasi  pendidikan  Islam yang secara total mampu mencerdaskan dan mewujudkan  pendidikan  yang  berkualitas dari segi input , proses maupun output . 28
Di  era  modern,  hadirnya  berbagai metode  pendidikan  dan  literasi  dewasa  ini turut berkontribusi dalam upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.  Berbagai  inovasi  di  bidang pendidikan  dan  pengajaran  berkembang secara  dinamis  mengikuti  laju  tuntuan zaman.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  tidak hanya dilakukan secara formal,  tetapi  juga bisa  dilakukan  dengan  kegiatan  yang  non- formal.  Hal  ini  karena  tujuan  pendidikan selain  untuk  membentuk  pribadi  manusia yang  berkarakter,  juga  untuk  membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. 29
Dalam  konteks  ini,  ekowisata mangrove  dapat  menjadi  salah  satu alternatif  media  pembelajaran  yang  dapat digunakan  untuk  kepentingan  pendidikan. Adanya ekowisata dapat menjawab kegelisahan penyelenggara pendidikan untuk mendapatkan laboratorium alam agar pembelajaran menjadi variatif dan menarik bagi peserta didik. Keanekaragaman lingkungan meliputi aspek alam, social, dan budaya dapat
menumbuhkan
pengembangan  minat (sense  of  interest) bagi para peserta didik. Segala hal yang ada dalam  ekowisata  mangrove  dapat  diamati secara langsung (sense of reality) , diselidiki (sense of inquiry), dan ditemukan (sense of discovery). Oleh karena itu, dunia
pendidikan  sangat  inheren  dengan  jasa ekowisata mangrove.
Selain  ekowisata  dapat  berfungsi sebagai  media  pembelajaran  juga  dapat media  pengembangan  penelitian.  Studi penelitian ini juga dapat menjadi instrument dalam  pengembangan  ekowisata.  Karena hasil  penelitian  merupakan  wujud  manfaat social  yang  dapat  digunakan  untuk kepentingan  publik,  khususnya  wilayah ekowisata.  Para  peneliti  menjadi  ujung terdepan sebagia bagian stakeholder masyarakat  yang  dapat  menghasilkan konvergensi ilmu pengetahuan adan budaya akademik sehingga melahirkan pemahaman yang semakin baik terhadap dunia ekowisata. 30 Lebih dari itu, peran besar para peneliti  dapat  menarik  minat  donator seluruh dunia untuk berinvestasi mendukung konservasi wilayah ekowisata.

## E. Konstruksi Fikih Ekowisata: Menuju Fikih Ramah Lingkungan
Fikih  ekowisata  sebagai  suatu gagasan  yang  bertumpu  pada  pendekatan normatif  atas  pemanfatan  lingkungan diharapkan  mampu  memberikan  wawasan yang  ramah  lingkungan.  Selain  fikih sebagai  norma  yang  berfungsi  sebagai seperangkat  alat  kontrol  sosial,  ia  juga berperan  sebagai  alat rekayasa social  yang lebih  peduli  terhadap  aspek  lingkungan. Fikih  lingkungan  merupakan  salah  satu pendekatan yang dapat memberikan panduan normatif kepada masyarakat yang memiliki dimensi moral-etik, maka ia akan menjadi problem  solving atas  fenomena krisis lingkungan.
Lebih dari itu, fikih diyakini sebagai salah  satu  respons  strategis  dalam  rangka menanggulangi  krisis  lingkungan  yang sedang  menjadi  diskursus  dunia  global. Fikih  memiliki  kelebihan  yang  dapat diandalkan,  yaitu  karakteristiknya  menjadi jembatan penghubung antara aspek etis dan yuridis,  sehingga  fikih  dapat  menjadi panduan  secara  etis  dan  peraturan  secara yuridis untuk keselamatan kosmos. 31
Dengan  demikian,  fikih  ekowisata dapat  dikatakan  sebagai  panduan  etis karena  fikih  memiliki  latar  belakang konsideran normatif (deduksi) atau maslahat  mafasadat  (induksi).  Selain  itu, fikih  ekowisata  juga  dapat  diktan  sebagai peraturan normative karena fikih mempunyai  wadah  hukum  yang  berwujud dalam  hukum  taklifi,  yaitu al-wujūb,  al- mustaḥab,  al-ibāḥah,  al-karāhah,  dan  al- ḥurmah . 32
Bertolak  pada  kerangka  pemikiran di  atas,  maka  fikih  ekowisata  sebagai bentuk  pengembangan  dari  fikih  ekologis perlu  dielaborasi  dan  direkonstruksi  agar formulasi  fikih  tidak  hanya  berkutat  pada masalah-masalah ibadah mahḍah dalam arti sempit, tetapi fikih juga responsif terhadap masalah-masalah  social-ekologis.  Hal  ini secara  paradigmatik,  dapat  menggeser paradigma  tradisionalis  yang  menganggap fikih sebagai sesuatu yang mapan dan final. Oleh  sebab  itu,  upaya  merumuskan  fikih ekowisata  merupakan  bagian  dari  upaya merawat dan melanjutkan tradisi intelektual dalam peradaban Islam. 33 Adapun konstruksi  fikih  ekowisata  dapat  diuraikan sebagai berikut: 1. Orientasi Ekowisata Menjaga Ekosistem Mangrove Secara ekologis, ekosistem mangrove  merupakan  habitat  yang  dapat berfungsi  sebagai  tempat  berkembangnya habita  biota  laut,  juga  merupakan  tempat bagi  pemijahan  bagi  ikan.  Selain  itu, mangrove  juga  mampu  menjadi  pelindung dari berbagai ancaman sedimentasi, abrasi, pencegahan  instrusi  air  laut  serta  dapat menjadi wahana wisata yang berkelanjutan. 34 Ekowisata mangrove sebagai wahana  wisata  alam  merupakan  salah  satu strategi dalam peleatarian habitat mangrove.  Karena  kegiatan  ekowisata diharapkan mampu membangun kesadaran wiasatawan secara kolektif tentang pentingnya  mangrove  bagi  keberlanjutan kehidupan  manusia.  Gagasan  ekowisata mangrove  menjadi  solusi  inovatif  yang
harus dilakukan agar hutan mangrove tetap terlindungai,  sekaligus  dibudidayakan.  Ini karena prinsip ekowisata berbasis konservasi  yang  memiliki  nilai  ekonomi, edukasi  dan  memperhatikan  keberlanjutan ekologi.
Pada  konteks  ini,  sejatinya  secara normative  dapat  disandarkan  pada  nilai- nilai  etik  al-Qur’an  yang  mengajarkan untuk  merawat  lingkungan  sebagai  duta Tuhan  di  muka  bumi.  Secara  substantive, ajaran Islam tentang larang untuk merusak lingkungan  (QS.  al-A’raf  [7]:  56-58) merupakan ajaran untuk menjaga lingkungan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu, orientasi  pengelolaan  ekowisata  harus berdasarkan  pada  upaya  pelestariang mangrove  sebagai  kekayaan  alam  yang harus dilindungi.
Pengelolaan  ekowisata  mangrove yang  justru  merusak  dan  mengancam habitat  yang  ada  di  dalamnya  justru bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Hal  ini karena  pengelolaan  wisata  berdasarkan ketentuan  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  108 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan  Pariwisata  Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa destinasi  wisata  wajib  diarahkan  pada upaya  untuk  mewujudkan  kemaslahatan umum; pencerahan, penyegaran dan penenangan; memelihara amanah, keamanan  dan  kenyamanan;  mewujudkan kebaikan  yang  bersifat  universal  dan inklusif; memelihara kebersihan, kelestarian  alam,  sanitasi  dan  lingkungan; menghormati  nilai-nilai  social  bidaya  dan kearifan local yang tidak melanggar prinsip syariah. 35 Dengan  demikian,  orientasi ekowisata  dalam  perspektif  hukum  Islam harus  mengedepankan  aspek  konservasi dan pelestarian lingkungan mangrove.
Abd  al-Maj ī d  al-Najj ā r  dalam bukunya “Maq āṣ id al-Syar ī ’ah bi Ab’ ā d al- Jad ī dah” berpendapat bahwa aspek pelestarian  lingkungan  merupakan  bagian yang  tidak  terpisah  dari  tujuan  syariat  itu sendiri. Hal ini didukung dengan ayat-ayat yang menunjukkan keharusan untuk
menjaga  dan  melestarikan  lingkungan. Sebaliknya, banyak ayat  yang mengancam bagi perusak lingkungan. Lebih lanjut, bagi al-Najjār kepedulaian Islam terhadap dapat dibagi  menjadi  empat  bagian:  yaitu pertama, keharusan  menjaga  lingkungan (ḥifẓ al-bī’ah) dari sikap destruktif; kedua, menjaga  lingkungan (ḥifẓ  al-bī’ah) dari segala  bentuk  polusi  dan  pencemaran; ketiga, menjaga  lingkungan (ḥifẓ  al-bī’ah) dari  perilaku  konsumtif  yang  berlebihan dan keempat , menjaga lingkungan (ḥifẓ al- bī’ah) melalui program-program konservasi. 36
2. Pengelolaan Ekowisata Berbasis Nilai Maslahat Secara terminologis, maslahat dalam  perspektif  hukum  Islam  adalah mengambil manfaat dan menolak mafsadat dalam  rangka  memelihara  tujuan  syariat. 37
Ekowisata  sebagai  bentuk  pariwisata berkelanjutan  memiliki  tiga  tujuan,  yaitu edukasi,  ekonomi  dan  ekologi.  Bertolak pada  tujuan  tersebut,  maka  pelayanan  jasa ekowisata harus dapat mewujudkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi, kepentingan edukasi dan keberlanjutan ekologi.
Secara normatif hukum layanan jasa ekowisata mangrove pada dasarnya dibolehkan,  selama  tidak  mendatangkan kerusakan  lingkungan  mangrove  dan diselenggarakan  secara  ramah  lingkungan serta dengan perencanaan yang komprehensif. Ini berdasarkan pada kaidah fikih al-a ṣ lu fi al-ashy ā al-ib āḥ ah (prinsip layanan  jasa  ekowisata  pada  dasarnya dibolehkan). 38 Lebih  dari  itu,  ekowisata mangrove harus mencerminkan keberpihakan  terhadap  kepentingan  publik dimana penyedia jasa pariwisata berkelanjutan  tidak  membatasi  kebebasan publik  untuk  berkunjung  ke  wisata  alam hutan mangrove.
Sebaliknya,  jika  adanya  pariwisata berkelanjutan  atau  ekowisata  ini  justru berpotensi mendatangkan kerusakan terhadap  habitat  hutan  mangrove  lebih besar daripada mendatangkan kemaslahatan
yang  hendak  dicapai,  maka  hukum penyelenggaraan ekowisata menjadi terlarang.  Oleh  karena  itu,  pemangku kebijakan  dilarang  membuka  wisata  alam mangrove  yang  dipastikan  dapat  merusak lingkungan hutan mangrove. Hal ini karena tujuan ekowisata, sejatainya untuk mendatangkan keuntungan secara ekonomi, sosial, dan ekologi, bukan justru sebaliknya. 39
Maslahat  ekologi  dalam  konteks ekowisata dapat menumbuhkan sikap sadar lingkungan (eco-literacy) bagi  masyarakat dan wisatawan secara
khusus.
Berkembangnya ekowisata telah memberikan  sumbangan  signifakan  dalam upaya perlindungan lingkungan. Lebih dari itu,  ekowisata  memberikan  pengalaman dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan  upaya  perlindungan  ekosistem  hutan mangrove di dalamnya meniscayakan aspek kehati-hatian dalam mengelola wisata alam tersebut. 40
Maslahat  ekonomi  dalam  konteks ekowisata dapat dilihat dari aspek ekonomi mikro,  makro  maupun  manfaat  yang  tidak dapat  diukur (intangible) .  Peran  ekonomi mikro  jasa  ekowisata  termanifestasi  dalam spirit  tumbuhnya  jiwa  kewirausahaan masyarakat
setempat, sehingga
memberikan
kesempatan untuk
menawarkan usaha bisnis yang dibutuhkan wisatawan,  misalnya  bisnis  kuliner,  bisnis souvenir  dan  lainnya.  Dari  segi  ekonomi makro,  peran  ekowisata  juga  dapat  dilihat dari  ukuran  tenaga  kerja,  pendapatan devisa.  Devisa  sebagai  hasil  masuknya wisatawan asing dapat memperbesar volume  aktivitas  ekonomi  dan  mendorong investasi domestik. 41
Sementara  itu,  maslahat  social  dari jasa ekowisata dapat dilihat dari kontribusi stakeholder  dalam  pengelolaan  ekowisata. Aspek  social  menyajikan  peran  penting dalam mendukung kinerja sector pariwisata.  Stakeholder  dalam  sector ekowisata meliputi siapapun yang memengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh  sector ekowisata,  misalnya  penduduk  lokal,
pemerintah, wiasatawan, sector swasta dan lainnya. Sektor ekowisata mempertemuakan  dua  kepentingan  yang berbeda.  Misalnya, wiasatawan  akan mendapatkan  pengalaman  berharga  dari budaya  local,  sementara  penduduk  local memainkan proses eduaksi perihal lingkungan sekaligus mendapatkan penghasilan.  Dengan  demikian,  secara social, kepentingan ekowisata dapat tercapai dengan adanya menejeman stakeholder  yang  saling  mendukung  dan sinergis.
Dalam konteks ini pula, masyarakat lokal  akan  menjadi  masyarakat  yang berkelanjutan.  Maksudnya,  masyarakat yang  menghidupi  pola  atau  kebiasaan dimana ekonomi dan ekologi bersatu tanpa bisa  dipisahkan.  Masyarakat  pada  taraf  ini akan  mengembangkan  dan  memenuhi seluruh  kebutuhan  hidupnya  sama  persis dengan  menjaga  dan  merawat  ekosistem setempat.  Di  sini,  ekonomi  dan  ekologi menjadi dua entitas dan praksis hidup yang integral  menjadi  suatu  budaya  masyarakat setempat.  Hal  ini  karena  pada  dasarnya secara etimologis bahwa keduanya berakar pada  term  yang  sama oikos ,  yang  berarti rumah tangga, habitat dan ekosistem. 42
3. Ekowisata Tidak Bertentangan dengan
Prinsip Syariah Secara  umum,  ketentuan  umum dalam penyelengaraan pariwisata sebagaimana  dalam  fatwa  MUI  adalah wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan,  kemafsadatan,  israf  dan kemungkaran.  Oleh  sebab  itu,  dalam ekowisata  harus  dihindarkan  dari  unsur- ursur negative tersebut. Selain itu, ekowisata harus menciptakan kemaslahatan dan  kemanfaatan  baik  secara  material maupun spiritual. 43 Adapun yang dimaksud dengan kemanfaatan material adalah ekowisata memberikan kesempatan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan  masyarkat  dan  keuantungan lainnya secara ekonomis. Sementara kemanfaatan  spiritual  adalah  ekowisata dapat  memberikan  ketenangan  jiwa  dan
kesempatan  untuk  menafakuri  ciptaan Tuhan. 44
Ekowisata sebagai wisata alam yang memberikan  hiburan  alternative  bagi masyarakat harus dikelola secara professional  dan  mengedepankan  aspek kenyamanan  publik  dengan  memberikan pelayanan  yang  baik.  Dalam  konteks  ini, ekowisata  harus  memperhatikan  aspek- aspek  yang  dapat  menimbulkan  perbuatan negatif  sebagai  dampak  dari  suatu  wisata alam yang penuh dengan peluang pengunjung  untuk  melakukan  perbuatan yang  terlarang  menurut  agama.  Misalnya, perbuatan  mesum  di  area  wisata  alam tersebut.
Lebih dari itu, prinsip syariah dalam penyelenggaraan wisata alam yang berkelanjutan  sesuai  dengan  ketentuan wisata  dipastikan  untuk  mencegah  praktik syirik,  maksiat,  khurafat,  zina,  pornografi dan  pornoaksi,  narkoba,  judi  dan  miras. Bahkan,  ketentuan  bagi  para  pemandu wisata  ala  mini  harus  memahami  dan melaksanakan nilai syariah dalam menjalankan tugasnya, komunikatif, ramah, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. 45
4. Ekowisata Berdasarkan Izin Pemangku Kebijakan
Ekowisata  merupakan  salah  satu kegiatan  pariwisata  yang  berwawasan lingkungan  dengan  mengutamakan  aspek konservasi  alam,  aspek  pemberdayaan social  budaya  ekonomi  masyarakat  lokal serta  aspek  pembelajaran  dan  pendidikan membutuhkan aspek legalitas. Oleh karena itu,  dalam  pengelolaan  ekowisata  harus berdasarkan  izin  resmi  dari  pemangku kebijakan  yang  berwenang.  Hal  ini sejatinya untuk menghindari adanya sengketa  yang  timbul  di  kemudian  hari karena  tidak  adanya  aspek  legalitas  dalam pengelolaan wisata alam.
Berdasarkan  Permendagri  Nomor
33 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengembangan Ekowisata di Daerah bahwa pelaku  usaha  ekowisata  dapat  berbentuk perseoarangan dan/atau badan hukum, atau pemerintah daerah, atau kerjasama di antara
mereka.  Sebagai  pemangku  kebijakan, pemerintah  daerah  bertanggung  jawab dalam pengendalian melalui pemberian izin pengembangan,  pemantauan,  penertiban atas  penyalahgunaan  ekowisata,  serta penanganan dan penyelesaian konflik yang timbul  dalam  penyelenggaraan  ekowisata. 46
Dalam  konteks  ini,  izin  dari pemangku  kebijkan yang  berwenang merupakan  bentuk  pengawasan  dalam penyelenggaraan wisata alam yang berkelanjutan (ekowisata). Oleh karena itu diperlukan  adanya  ketegasan  pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan ekowisata  yang  ramah  lingkungan.  Dalam konteks fikih lingkungan, ekowisata berdasarkan  pertimbangan  asas  maslahat- mafsadat  dan  seizin  pemangku  kebijakan yang  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah daerah setempat. Dalam hal kewajiban taat kepada  kebijakan  regulasi  yang  ditetapkan pemerintah  ini  berlaku  kaidah: “ ḥ ukm  al- h ā kim ilz ā m  wa  yarfa’u  al-khil ā f” (keputusan  pemerintah  itu  mengikat  untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan  pendapat),  termasuk  kewajiban izin dalam penyelenggaraan ekowisata.
5. Pelestarian Hutan Mangrove sebagai
Kewajiban Kolektif Pengelolaan  wisata  alam  hutan mangrove harus diarahkan kepada rehabilitasi  mangrove  karena  banyaknya kawasan  yang  rusak.  Hal  ini  karena kegiatan  rehabilitasi  tersebut  jika  berhasil diharapkan  dapat  mengembalikan  fungsi ekologisnya untuk menyedikan jasa lingkungan bagi masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat local dalam pengembangan  dan  pengelolaan  wisata alam  hutan  mangrove  sangat  penting  dan dibutuhkan  dalam  rangkan  menjamin keberlangsungan wisata alam hutan mangrove secara berkelanjutan.
Dalam  konteks  ini,  secara  praktis, untuk  mewujudkan  wisata  alam  hutan mangrove yang berkelanjutkan meniscayakan  adanya  komitmen  secara kolektif untuk berkontribusi dalam menjaga
dan menggalakkan konservasi. Kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan ekosistem mangrove secara ekologis memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi kehidupan manusia, khususnya masyarakat pesisir. 47 Dari  sini,  maka  dibutuhkan kesadaran kolektif di  kalangan masyarakat untuk merawat ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
Dalam  Bahasa  agama,  keniscayaan keterlibatan masyarakat terhadap kelestarian mangrove ini disebut kewajiban kolektif  ( far ḍ u  kif ā yah).  Far ḍ u  kif ā yah dalam konteks konservasi ekosistem mangrove di sini merupakan perintah yang harus benar-benar terealisasi dengan keterlibatan  semua  pihak  berdasarkan program-program yang bernuansa ekologis dan  sistematis.  Dalam  konteks  ini  pula maka dibutuhkan keterlibatan semua pihak, baik  dari  masyarakat  maupun  pemangku kebijakan strategis dalam upaya penyelematan lingkungan ekosistem mangrove dari pencemaran, perusakan dan praktik  penebangan  mangrove  secara  liar. Inilah  pijakan  produk fiqh  al-b ī ’ah yang secara  normatif  mewajibkan  menjaga lingkungan  dan  mengharamkan  merusak ekosistem  mangrove  sebagai  jaminan keberlanjutan wisata alam hutan mangrove.

## F. Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ekowisata mangrove  di  Wonorejo  Kota  Surabaya berbasis  konservasi  dan  partisipatif  social masyarakat.  Dalam  perspektif maqasid syariah pengelolaan  dengan  pendekatan konservasi  ini  sejalan  dengan  semangat filosofis  dalam  tujuan  syariat  berikut:
1 Sri  Wahyuni,  “Strategi  Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kecamatan Rungkut  Surabaya,” Diponegoro  Journal  of Maquares Management of Aquatic Resources 4, no. 4 (2015): 66.
2 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah (Bnadung: Mizan, 2015), hlm. 32.
hif ẓ al-m ā l dalam konteks ekowisata mangrove bermaksud untuk memberdayakan  masyarakat  local  dalam bidang  ekonomi  dan  mampu  memberikan peluang  kerja  bagi  masyarakat  sekitar; Ḥ if ẓ al-b ī ’ah sebagai  bagian  tujuan  syariat dalam konteks ekowisata mangrove, ditujukan  untuk  kemaslahatan  lingkungan semesta  alam  dan  kemaslahatan  manusia sebagai  upaya memberikan jasa pariwisata yang  berkelanjutan  meniscayakan  adanya perlindungan  terhadap  aspek  ekologis. Sementara hifz  al-aql dalam  konteks  ini, berfungsi  sebagai  media  pembelajaran dalam dunia pendidikan juga dapat menjadi objek penelitian.
Fikih  ekowisata  sebagai  suatu gagasan  yang  bertumpu  pada  pendekatan normatif  dan  empiris  atas  pemanfatan ekosistem  mangrove  diharapkan  mampu memberikan wawasan yang ramah lingkungan.  Dengan  demikian,  formulasi fikih  ekowisata  dapat  dirumuskan  dengan mempertimbangkan aspek berikut: Pertama, orientasi ekowisata harus dibangun  dengan  tujuan  melestarikan ekosistem  mangrove; kedua, pengelolaan ekowisata  mangrove  berbasis  analisis kemaslahatan dari aspek ekologi,  ekonomi dan edukasi; ketiga , pengembangan ekowisata  mangrove  tidak  bertentangan prinsip  syariah; keempat, pengelolaan ekowisata  mangrove  berdasarkan  izin pemangku  kebijakan; kelima, keterlibatan masyarakat  dalam  pelestarian  wisata  alam hutan mangrove sebagai kewajiban kolektif ( far ḍ u kif ā yah ).

## Catatan Akhir
3 Abd  al-Mālik  al-Juwainī, Ghiyās  al- Umam fi Iltiyās al-Ẓulam (Qatar: Wazarah al-Syu’ūn al-Dīniyah, 1400), hlm. 253.
4 Yūsuf  Ḥāmid  al-‘Ālim, al-Maqāṣid  al- ‘Ammah  Li  Al-Syarī’Ah  Al-Islāmiyyah (Kairo:  Dār al-Ḥadis, n.d.), hlm. 155.
5 Aḥmad al-Raisūnī, Naẓariyāt al-Maqāṣid ‘inda  al-Imām  al-Syāṭibī (Beirūt:  al-Muassasah  al-
Jami’iyyah  li  al-Dirāsat  wa  al-Nasyr  wa  al-Tauzī’, 1992), hlm 141.
6 Dari  sudut  lingkungan  hidup,  pokok perhatian  dewasa  ini  berkisar  pada  beberapa  aspek yang  dirasakan  sebagai  tekanan  krisis  yang membahayakan  kelangsungan  hidup  manusia, seperti  di  antaranya  ancaman  terhadap  kejernihan udara  dan  sumber  air,  terhadap  bahaya  zat-zat pangan  (nutriens),  terhadap  produktivitas  secara kontinyu dari kekayaan alam beserta fauna dan flora, dan sebagainya. Ali Yafie, “Menggagas Fiqh Sosial” (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 140.
7 Abū  Sattār  Abū  Gūdah, al-Bī’ah  wa  al- Huffāẓ  Alaihā  Min  Manẓūri  Islāmi ̄  (Makalah Muktamar Internasional Ke-19 di Emirat), 3.
8 Abd  al-Majīd  Al-Najjār, Maqāsid  al- Syarīah bi Ab’ād Jadīdah (Beirūt: Dār al-Gharb al- Arabī, 2008), 51.
9 Runto  Hediana  and  Ahmad  Dasuki  Aly, “Transaksi  Jual  Beli  Online  Perspektif  Ekonomi Islam,” Al-Musthafa:  Jurnal  Penelitian  Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2015): 41–53.
10 Al-Najjār, Maqāsid al-Syarīah bi Ab’ād Jadīdah, 233 . 11 Jamāl  al-Dīn  Aṭiyah, Naḥwa  Taf’īl Maqāṣid  Al-Syarī’ah (Damaskus:  Dār  al-Fikr,
1997), 79.
12 Rusli Rusli, “Fikih Ekologi Dan Kearifan Lokal Tradisional: Tinjauan Terhadap Konsep Ihya Al-Mawat  Dan  Hiima,” HUNAFA:  Jurnal  Studia Islamika 5, no. 3 (2008): 287–98.
13 Yūsuf  Al-Qaraḍāwī, Ri’āyat  al-Bī’ah  fi Syarī’ah  al-Islāmiyyah (Kairo:  Dār  al-Syuruq, 2006), 52.
14 Chafid Fandeli, Pengusahaan Ekowisata (Diterbitkan  atas  kerjasama  Fakultas  Kehutanan UGM dengan Pustaka Pelajar, 2000).
15 Suwita, Wawancara , Rabu, 26 September 2018.
16 Suwita, Wawancara , Rabu, 26 September 2018.
17 Dias  Satria,  “Strategi  Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Wilayah Kabupaten Malang,” Journal of Indonesian Applied Economics 3, no. 1 (2009), 38.
18 Suwita, Wawancara , Rabu, 26 September
2018.
19 Susan  P  Drake,  “Local  Participation  in Ecotourism  Projects,” Nature  Tourism:  Managing for the Environment , 1991, 132–63.
20 Dinamika pemikiran dalam konteks ḥifẓ al-māl ini  mengalami  perkembangan  dalam memaknai  esensi  perlindungan  harta.  Misalnya, versi al-Ghazālī dan  al-Āmirī ḥifẓ  al-māl termanifestasi  dalam  hukuman  potong  tangan  bagi kasus pencurian. Sementara al-Juwaini memahaminya  sebagai  bentuk  proteksi  terhadap
uang  yang  dalam  perkembangannya  diterjemahkan dalam  bentuk  bantuan  sosial,  pemberdayaan ekonomi, distribusi kekayaan, menciptakan kesejahteraan  dan  upaya  mengurangi  kesenjangan social  ekonomi  masyarakat.  Quttub  Sano, Qirāah Ma’rifiyah fi al-Fikr al-Uṣūlī (Kuala  Lumpur:  Dār Tajdīd, 2003), 157.
21 Muhammad  Baqr  al-Sadr, Iqtisādunā (Teheran: Dār al-Kitab al-Islāmī, n.d.), 697.
22 Moh.  Zahid,  “Islam  Kaffah  Dan Implementasinya  (Mencari  Benang  Merah  Tindak Kekerasan Atas Nama Islam,” KARSA: Jurnal Studi Keislaman IX, no. 1 (2006): 814.
23 Al-Raisūnī, Naẓariyāt al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī, 141 .
24 Dari  sudut  lingkungan  hidup,  pokok perhatian  dewasa  ini  berkisar  pada  beberapa  aspek yang  dirasakan  sebagai  tekanan  krisis  yang membahayakan  kelangsungan  hidup  manusia, seperti  di  antaranya  ancaman  terhadap  kejernihan udara  dan  sumber  air,  terhadap  bahaya  zat-zat pangan  (nutriens),  terhadap  produktivitas  secara kontinyu dari kekayaan alam beserta fauna dan flora, dan  sebagainya.  Yafie,  “Menggagas  Fiqh  Sosial.”, 140.
25 Abdullah  Mudhofir, al-Quran  dan Konservasi  Lingkungan (Jakarta:  Dian  Rakyat, 2010), 284-285.
26 Moh.  Mufid,  “Fikih  Konservasi  Laut,” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 12,  no.  1
(2018): 1–16.
27 Menurut  Hasan  Langgulung,  tujuan- tujuan pendidikan agama harus mampu mengakomodasikan  tiga  fungsi  utama  dari  agama, yaitu fungsi spiritual yang berkaitan dengan akidah dan iman,  fungsi  psikologis  yang berkaitan dengan tingkah  laku  individual  termasuk  nilai-nilai  akhlak yang  mengangkat  derajat  manusia  ke  derajat  yang lebih  sempurna,  dan  fungsi  sosial  yang  berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan manusia dengan manusia lain atau masyarakat. Nata Abuddin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 46.
28 Rosidin  Rosidin,  “Internasionalisasi Pendidikan  Tinggi  Islam  Melalui  Realisasi  The Global  Goals  Berbasis  Mawasid  Syariah,” ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 17, no. 1 (2016): 88–109.
29 Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 11. 30 Iwan Nugroho, Ekowisata Dan Pembangunan  Berkelanjutan (Pustaka  Pelajar, 2011), 85.
31 Sukarni, Fikih  Lingkungan  Hidup (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 45.
32 Ahamad  Syafi’I  SJ,  “Fiqh  Lingkungan: Revitalisasi  Ushul  Fiqh  Untuk  Konservasi  dan Restorasi Kosmos” dalam makalah The 9 th Annual
Conference  on  Islamic  Studies  (ACIS),  Surakarta 2009, 1.
33 Muhammad  Ābid  Al-Jābirī, Takwīn  Al- Aql Al-Arabī (Beirūt: Markaz al-Saqāfī, 1991), 96.
34 Moh Mufid, “Fikih Mangrove: Formulasi Fikih  Lingkungan  Pesisir  Perspektif  Eko-Syariah,” Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 7, no. 1 (2017): 107–27.
35 Lihat  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  108 Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 7.
36 Abd  al-Majīd  Al-Najjār, Maqāṣid  al- Syarī’ah bi Ab’ād Jadīdah (Beirūt: Dār al-Gharb al- Islāmī, 2008), 208-239.
37 Abdul Karīm Zaidān, al-Wajīz fi Uṣūl al- Fiqh (Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1990), 236. 38 Abd  al-Rahmān  Ibn  Sāliḥ  Abd  al-Laṭīf, wl-Qawāid wa  al-Dhawābital  Fiqhiyah  al- Mutaḍamminah li al-Taisīr (Madinah: al-Jāmiah al- Islāmiyah, 2003), 141.
39 Moh  Mufid,  “Rekonstruksi  Fikih Kelautan  Berbasis  Antropokosmis:  Studi  Kasus
Reklamasi  Di  Teluk  Jakarta,” Al-Tahrir:  Jurnal Pemikiran Islam 17, no. 2 (2017): 371–90.
40 Nugroho, Ekowisata  dan  Pembangunan Berkelanjutan, 117 . 41 Nugroho, 66.
42 Mufid, “Fikih Konservasi Laut.”
43 Lihat  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  108 Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 7.
44 Johar  Arifin,  “Wawasan  Al-Quran  Dan Sunnah Tentang Pariwisata,” Jurnal An-Nur 4, no. 2
(2016), 154.
45 Lihat  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  108 Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 7.
46 Lihat Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang  Pedoman  Pengembangan  Ekowisata  di Daerah.
47 Mufid,  “Fikih  Mangrove:  Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah.”

## DAFTAR PUSTAKA
Abuddin, Nata. Filsafat Pendidikan Islam . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. al-‘Ālim,  Yūsuf  Ḥāmid. Al-Maqāṣid  al- ‘Ammah li al-Syarī’Ah al-
Islāmiyyah .  Kairo:  Dār  al-Ḥadis,
n.d.
al-Jābirī, Muhammad Ābid. Takwīn al-Aql al-Arabī . Beirūt:  Markaz al-Saqāfī, 1991.
al-Juwainī, Abd al-Mālik. Ghiyās al-Umam fi Iltiyās Al-Ẓulam . Qatar: Wazarah al-Syu’ūn al-Dīniyah, 1400.
al-Laṭīf, Abd al-Rahmān Ibn Sāliḥ Abd. Al-
Qawāid wa al-Dhawābital Fiqhiyah al-Mutaḍamminah  Li  Al-Taisīr . Madinah:  al-Jāmiah  al-Islāmiyah,
2003.
al-Najjār,  Abd  al-Majīd. Maqāṣid  Al- Syarī’ah Bi Ab’ād Jadīdah . Beirūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008.
al-Najjār,  Abd  al-Majīd. Maqāsid  Al- Syarīah  Bi  Ab’ād  Jadīdah .  Beirūt: Dār al-Gharb al-Arabī, 2008. al-Qaraḍāwī,  Yūsuf. Ri’āyat  al-Bī’ah  fi Syarī’ah  al-Islāmiyyah .  Kairo:  Dār al-Syuruq, 2006.
al-Raisūnī,  Aḥmad. Naẓariyāt  al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī . Beirūt: al- Muassasah  al-Jami’iyyah  li  al- Dirāsat  wa  al-Nasyr  wa  al-Tauzī’, 1992. al-Sadr,  Muhammad  Baqr. Iqtisādunā . Teheran: Dār al-Kitab al-Islāmī, n.d.
Arifin,  Johar.  “Wawasan  al-Quran  dan Sunnah Tentang Pariwisata.” Jurnal An-Nur 4, no. 2 (2016). Aṭiyah,  Jamāl  al-Dīn. Naḥwa  Taf’īl Maqāṣid  Al-Syarī’ah .  Damaskus:
Dār al-Fikr, 1997.
Auda,  Jasser. Membumikan  Hukum  Islam Melalui Maqashid Syariah . Bnadung: Mizan, 2015. Drake,  Susan  P.  “Local  Participation  in Ecotourism Projects.” Nature
Tourism: Managing for the Environment , 1991, 132–63.
Fandeli,  Chafid. Pengusahaan  Ekowisata . Diterbitkan atas kerjasama Fakultas Kehutanan  UGM  dengan  Pustaka Pelajar, 2000.
Hediana,  Runto,  and  Ahmad  Dasuki  Aly.
“Transaksi Jual Beli Online
Perspektif  Ekonomi  Islam.” Al-
Musthafa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi  Syariah 3,  no.  2  (2015):
41–53. Mudhofir, Abdullah. Al-Quran dan
Konservasi  Lingkungan .  Jakarta:
Dian Rakyat, 2010.
Mufid, Moh. “Fikih Konservasi Laut.” Al- Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam 12, no. 1 (2018): 1–16.
Mufid,  Moh.  “Fikih  Mangrove:  Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah.” Al-Daulah:  Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 7, no. 1 (2017): 107–27.
Mufid, Moh.  “Rekonstruksi Fikih Kelautan Berbasis Antropokosmis: Studi Kasus Reklamasi Di Teluk Jakarta.” Al-Tahrir:  Jurnal  Pemikiran  Islam
17, no. 2 (2017): 371–90.
Nata, Abuddin. Sejarah  Pendidikan Islam .
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2013.
Nugroho, Iwan. Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan . Pustaka Pelajar, 2011. Rosidin, Rosidin. “Internasionalisasi Pendidikan  Tinggi  Islam  Melalui Realisasi The Global Goals Berbasis Mawasid Syariah.” ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 17, no. 1
(2016): 88–109.
Rusli,  Rusli.  “Fikih  Ekologi  dan  Kearifan
Lokal Tradisional: Tinjauan Terhadap  Konsep  Ihya  Al-Mawat Dan  Hiima.” HUNAFA:  Jurnal
Studia  Islamika 5,  no.  3  (2008): 287–98.
Sano, Quttub. Qirāah Ma’rifiyah fi al-Fikr al-Uṣūlī .  Kuala  Lumpur:  Dār Tajdīd, 2003.
Satria,  Dias.  “Strategi  Pengembangan
Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang.” Journal  of  Indonesian  Applied Economics 3, no. 1 (2009). Sukarni. Fikih Lingkungan Hidup .
Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
Wahyuni,  Sri.  “Strategi  Pengembangan Ekowisata  Mangrove  Wonorejo Kecamatan  Rungkut  Surabaya.” Diponegoro  Journal  of  Maquares Management  of  Aquatic  Resources
4, no. 4 (2015): 66. Yafie,  Ali.  “Menggagas  Fiqh  Sosial.” Bandung: Mizan, 1994. Zahid, Moh. “Islam Kaffah Dan Implementasinya  (Mencari  Benang Merah  Tindak  Kekerasan  Atas
Nama Islam.” KARSA: Jurnal Studi Keislaman IX, no. 1 (2006): 814. Zaidān, Abdul Karīm. Al-Wajīz fi Uṣūl al- Fiqh . Beirūt: Muassasah ar-Risālah,
1990.