## PARTISIPASI TOKOH ADAT SEBAGAI STRATEGI PENGAWASAN BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILU DI KOTA PALANGKA RAYA
The Involvement of Traditional Leaders as a Supervision Strategy of the Palangka Raya City Election Supervisory Agency in the Regional Head Elections and General Elections in Palangka Raya City
Edi Winarno *
Danes Jaya Nagara

## Luluk Tri Harinie
Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia *email: ediwinarnoparay@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  strategi  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  Kota Palangka  Raya  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  khususnya  Tokoh  Adat, dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan persiapan pemilihan umum tahun 2024, serta upaya perbaikan strategi pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya dalam pemilihan kepala  daerah  dan  pemilihan  umum  2024.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  untuk  menghasilkan  data  yang sistematis,  faktual,  dan  akurat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Bawaslu  Kota Palangka Raya memiliki empat strategi utama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, yaitu kerjasama dengan perguruan tinggi dan ormas, sosialisasi melalui spanduk dan brosur, dan penggunaan media sosial. Meskipun  strategi  tersebut  mendapat  respon  positif  dari  para  tokoh  adat,  perlu dilakukan  peningkatan  dengan  melibatkan  lebih  banyak  tokoh  adat,  tokoh  agama,  dan tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan pengawasan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya.

## Kata Kunci:
Strategi
Pemilihan Umum Tokoh Adat
Keywords :
Strategy General Elections Indigenous Leader

## Accepted
January 2023

## Published
April 2023

## Abstract
This  research  aims  to  understand  the  strategies  employed  by  the  Election  Supervisory  Board (Bawaslu)  of  Palangka  Raya  City  in  increasing  community  participation,  particularly  among indigenous  leaders,  in  the  2020  regional  head  elections  and  preparation  for  the  2024  general elections, as well as efforts to improve Bawaslu's supervision strategies for the 2024 elections. A descriptive  research  method  with  a  qualitative  approach  was  used  to  generate  systematic, factual, and accurate data. The results show that Bawaslu of Palangka Raya City has four main strategies  to  increase  community  participation  in  regional  head  and  general  elections,  namely collaboration  with  universities  and  organizations,  socialization  through  banners  and  brochures, and  the  use  of  social  media.  Although  these  strategies  received  positive  responses  from indigenous  leaders,  involving  more  indigenous,  religious,  and  community  leaders  in  every supervision activity by Bawaslu of Palangka Raya City is necessary.
©  year  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya.  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v9i1

## PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia merupakan negara yang  menganut  sistem  Demokrasi.  Konsep  negara demokrasi  adalah  dimana  kekuasaan  tertinggi  dalam suatu  negara  berada  di  tangan  rakyat.    Ini  merupakan wujud    dari  implementasi    kedaulatan  rakyat,  dimana rakyat  dapat  secara  bebas  mengeluarkan  pendapat, berkumpul  dan  berserikat.  Salah  satu  wujud  sistem
Demokrasi  adalah  adanya  pemilihan  pemimpin  melalui pemilihan umum (David et al., n.d.).
Pengawasan  adalah    proses    pengamatan daripada    pelaksanaan    seluruh    kegiatan    organisasi untuk  menjamin  agar  supaya  semua  pekerjaan  yang sedang  dilakukan,  berjalan  sesuai    dengan    rencana yang    telah    ditentukan    sebelumnya.  Pada    saat    ini, yaitu  di  zaman  reformasi,  tuntutan  untuk  Pemilu  yang jujur  dan  adil  semakin  tinggi,  dibuktikan  dengan
semakin  kuatnya  legal  formal  pembentukan  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)    di    tingkat Pusat,    di    tingkat    Provinsi    sampai    Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya adhoc saja, maka diusulkan agar menjadi permanen (Solihah et al., 2018).
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu) Kota  Palangka  Raya  mencatat  bahwa  pada  Pemilihan kepala  daerah  tahun  2020  di  Kota  Palangka  Raya diwarnai    dengan    adanya    pelanggaran-pelanggaran. Namun  terhadap  penanganan  pelanggaran  yang ditangani oleh jajaran Bawaslu, tidak ada satupun yang berasal  dari  laporan  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan masih  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  setiap  tahapan penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah.  Selain minimnya  pengawasan  oleh  masyarakat,  Tokoh  Adat juga  belum  terlihat  signifikan  partisipasinya  dalam pengawasan  tahapan  pemilihan  kepala  daerah,  padahal Tokoh  Adat  adalah  elemen  penting  dari  masyarakat yang  memiliki  pengaruh  dan  pendukung  yang  kuat  di masyarakat khususnya di Kota Palangka Raya.
Hal ini yang perlu diteliti lebih jauh, bagaimana strategi  yang  diterapkan  oleh  Bawaslu  Kota  Palangka Raya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah dan  persiapan  pemilu  2024  mendatang  dan  mengapa masyarakat,  khususnya  Tokoh  Adat  kurang  terlihat berpartisipasi  dalam  hal  melakukan  pengawasan  dan melaporkan pelanggaran pemilihan dan pemilu.
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan (Peraturan  Daerah.  (2018).  Perda  Nomor  6  Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2009  Tentang  Kelembagaan  Adat  Dayak  Di  Kota Palangka  Raya.,  n.d.)  kewajiban  Damang  Kepala  Adat Dayak  yang  diatur  pada  Pasal  10  ayat  (2)  Peraturan Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  6  Tahun  2018 khususnya  angka  (2)  yang  menyatakan  bahwa  ”Ikut memelihara  stabilitas  daerah  dan  nasional  yang  sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas
kepada  aparat  Pemerintah  terutama  Pemerintah Kecamatan  dan  Kelurahan  dalam  melaksanakan  tugas- tugas  penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  bersih  dan berwibawa,  pelaksanaan  pembangunan  yang  lebih berkualitas  dan  pembinaan  masyarakat  yang  adil  dan demokratis”, maka dapat kita simpulkan bahwa Tokoh Adat Dayak juga berkewajiban menciptakan pelaksanaan  pemilu  dan  pemilihan  yang  bertujuan menghasilkan  pemimpin  atau  kepala  daerah  yang amanah  dan  mampu  melaksanakan  tugas-tugas penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  bersih  dan berwibawa,  melaksanakan  pembangunan  yang  lebih berkualitas  dan  membina  masyarakat  yang  adil  dan demokratis.
Dari  beberapa  penelitian  terdahulu  ada  yang menggali  peran  Tokoh  Masyarakat  termasuk  di dalamnya  Tokoh  Adat  di  masyarakat  dalam  Pemilihan Umum  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Penelitian tersebut  berjudul  “Peran  Tokoh  Masyarakat  Dalam Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Masyarakat  RT  57 Bangun  Reksa  Pada  Pilkada  Tahun  2020  Kota Balikpapan” oleh  Ezra Mulya Kharisma Lawing Paran. Penelitian  ini  berhasil  mengungkap  peran  tokoh masyarakat  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik masyarakat.  Ditemukan  keadaan  bahwa  meskipun untuk wilayah kota Balikpapan tingkat partisipasi politik warganya  menurun,  tetapi  pada  RT  57  partisipasi politik  terhadap  pilkada  naik  dari  tahun  sebelumnya dan  memenuhi  target  partisipasi,  mengingat  kegiatan pilkada  dilakukan  pada  masa  pandemi  COVID-19. Keadaan ini tentunya tidak terlepas dari hadirnya peran tokoh  masyarakat  yang  ada  di  wilayah  RT  57  yang turut ikut menunjang keberhasilan kegiatan pilkada.
Penelitian berikutnya berjudul ”Peran  Tokoh Adat Dalam Membentuk Partisipasi Politik Masyarakat” (Studi  Kasus  Pilkada  Sabu  Raijua,  Kecamatan  Hawu Mehara Tahun 2016) Alfridus S.D. dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Hasil penelitian menyimpulkan  bahwa  tokoh  adat  berperan  penting untuk  mengajak,  mengarahkan,  mengontrol  atau
Edi  Winarno,  et  al.  2023.  The  Involvement  of  Traditional  Leaders  as  a  Supervision  Strategy  of  the  Palangka  Raya  City  Election Supervisory Agency in the Regional Head Elections and General Elections in Palangka Raya City
mengawasi, dan pengambilan keputusan, sehingga dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam memberikan  hak  pilihnya  kepada  pasangan  calon  yang diinginkan  dalam  pemilihan  dan  pemilu.  Menyikapi fenomena    tersebut    peran    dari    tokoh    adat dirasakan    sangat  penting  dalam  upaya  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.
Penelitian berikutnya berjudul ”Peran  Tokoh
Adat Dalam Membentuk
Partisipasi Politik
Masyarakat”,    (Studi  Kasus  Pilkada  Sabu  Raijua, Kecamatan  Hawu  Mehara  Tahun  2016)  (Dari,  2022) dari  Program  Studi  Ilmu  Politik  Universitas  Nusa Cendana. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa tokoh adat  berperan  penting  untuk  mengajak,  mengarahkan, mengontrol  atau  mengawasi,  dan  pengambilan keputusan,  sehingga  dapat  mempengaruhi  partisipasi masyarakat  dalam  memberikan  hak  pilihnya  kepada pasangan  calon  yang  diinginkan  dalam  pemilihan  dan pemilu.  Menyikapi    fenomena    tersebut    peran    dari tokoh    adat    dirasakan    sangat  penting  dalam  upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  memahami strategi  yang  dijalankan  oleh  Bawaslu  Kota  Palangka Raya  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat khususnya Tokoh Adat dalam pemilihan kepala daerah pada  tahun  2020  dan  persiapan  Pemilu  2024, Pandangan  Tokoh  Adat  terhadap  strategi  yang dijalankan  oleh  Bawaslu  Kota  Palangka  Raya  dalam pengawasan pemilihan kepala daerah pada tahun  2020 dan  persiapan  Pemilu  2024,  dan  Upaya  peningkatan pengawasan  pemilihan  oleh  Bawaslu  Kota  Palangka Raya di pemilihan kepala daerah dan Pemilu 2024 yang akan datang.
Selanjutnya penelitian terdahulu yang berjudul ‘’Peningkatan  Pengawasan  Partisipatif  Oleh  Panwaslu Kota  Jayapura  Dalam  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil Gubernur  Provinsi  Papua  Tahun  2018  Di  Kota Jayapura’’ (Murafer,  2018),  MA  dari  Universitas Cendrawasih,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  pada  Tahun  2018.
Penelitian ini mengungkap upaya dan strategi Panwaslu Kota  Jayapura  untuk  meningkatkan  pengawasan partisipatif, antara lain kolaborasi serta sinergitas yang kuat  antara  Panwaslu  Kota  Jayapura  dan  masyarakat kota  Jayapura  sebagai  pemilih,  berkomunikasi  secara intensif  dengan  beberapa  kelompok  masyarakat  yang memberikan  perhatian  besar  terhadap  pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil. Panwaslu Kota Jayapura juga telah melibatkan Tokoh Adat dan Tokoh Agama,  perguruan  tinggi,  media,  partai  politik  dan lembaga  negara  terkait.  Elemen-elemen  ini  dilibatkan atau didekati Panwaslu Kota Jayapura untuk turut-serta dalam  proses  pengawasan  pemilu.  Peningkatan kolaborasi  antara  Panwaslu  Kota  Jayapura  dengan kelompok  masyarakat  sipil  dan  elemen-elemen  inilah yang menjadi kunci peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di wilayah Kota Jayapura.
Berdasarkan  uraian  diatas  serta  didukung penelitian sebelumnya, maka maka yang menjadi fokus penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  strategi  yang dijalankan oleh Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat  khususnya  Tokoh  Adat  dalam  pemilihan kepala  daerah  tahun  2020  dan  persiapan  pemilu  2024 serta  upaya  perbaikan  strategi  yang  dijalankan  oleh Bawaslu  Kota  Palangka  Raya  dalam  pengawasan pemilihan kepala daerah dan pemilu 2024 mendatang.
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  yang  ada  di lapangan.  Dengan  menggunakan  desain  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan    kualitatif,  bertujuan untuk    mengetahui  gambaran  strategi    Bawaslu    Kota Palangka  Raya  yang  digunakan  untuk  meningkatkan partisipasi  Tokoh  Adat  Dayak  dalam  pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Palangka Raya.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  yang  ada  di lapangan (Alaslan, 2021).
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  secara  langsung aktifitas  yang  ada  di  lokasi  penelitian.  Selanjutnya penulis  melakukan  metode  wawancara/interview kepada  informan  dengan  mengacu  kepada  pertanyaan yang  terkait  dengan  strategi  peningkatan  partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum kepala daerah  tahun  2020  dan  persiapan  pemilu  2024. Kemudian  untuk  melengkapi  data  penulis  melakukan studi  dokumentasi    berupa  gambaran  kondisi  lokasi penelitian,    biodata  informan  dan  klasifikasi    bahan- bahan    tertulis    yang  berhubungan    dengan    aspek penelitian.
Dalam  penelitian  kualitatif  tidak  dipersoalkan berapa  jumlah  informan,  tetapi  dari  tepat  tidaknya pemilihan  informan  kunci,  dan  kompleksitas  dari keragaman  fenomena  sosial  yang  diteliti.  Teknik sampling  yang  digunakan  adalah  purposive  sampling merupakan  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data dengan  pertimbangan  tertentu,  misalnya  orang tersebut  yang  dianggap  tahu  tentang  apa  yang  kita harapkan  atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga akan  memudahkan  peneliti  menjelajahi  obyek  atau situasi yang diteliti (Sugiyono, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  Bawaslu  Kota  Palangka  Raya  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat  pada  Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Palangka Raya.
1. Bawaslu  Kota  Palangka  Raya  melakukan  kerjasama dengan  Perguruan  Tinggi,  antara  lain  Universitas Palangka  Raya  (UPR),  Universitas  Muhammadiyah Palangka Raya (UMP), Universitas PGRI Palangka Raya
dan Institut Agama Hindu Kaharingan Negeri (IAHN) P. Raya.
Setelah  peneliti  melakukan  wawancara  dan observasi  kepada  informan  tokoh  adat  di    Palangka Raya,  mengenai  strategi  bawaslu  kota  Palangka  Raya melakukan  Kerjasama  dengan  perguruan  tinggi diperoleh data-data sebagai berikut :
Table  1.  Pernyataan  tokoh  adat  terhadap  strategi
pertama bawaslu Kota Palangka Raya No Informan Pernyataan penting Ket. 1 Dr.  Akhmad  Supriadi (Sekretaris Ormas KKB) “…Yang  pertama  terkait  dengan perjanjian atau MOU dengan perguruan  tinggi,  antara  lain  UPR, UMPR,  terus  PGRI,  IAHN,  mungkin IAIN,  ini  saya  kira  poin  yang  pertama ini  adalah  poin  yang  sangat  penting. Kenapa?  Karena  perguruan  tinggi, terutama  disini  ada  mahasiswa  itu adalah  jaringan  pemilih  sekaligus kelompok masyarakat yang punya daya kritis  paling  tinggi  ya,  karena  kalo  kita tahu  dulu  di  awal-awal  reformasi  juga, kan  yang  banyak  terlibat    dalam pengawasan itu juga kan mahasiswa…” “…Yang  kedua,  menurut  saya  tidak kalah penting adalah organisasi kemahasiswaan  yang  ekstra,  karena  ini juga sangat penting ya, seperti di PMII, HMI,  IMM,  ya,  karena  organisasi  yang seperti ini, soliditas…”
Berdasarkan  informasi  dalam  tabel  di  atas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,  terkait  strategi  yang pertama,  yaitu  strategi  kerjasama  Bawaslu  Kota Palangkaraya  dengan  perguruan  tinggi  seperti Universitas  Palangka  Raya  (UPR),  Universitas Muhammadiyah  Palangka  Raya  (UMP),  Universitas PGRI  Palangka  Raya  dan  Institut  Agama  Hindu Kaharingan  Negeri  (IAHN)  P.  Raya  dalam  upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 tersebut,  umumnya  disambut  baik  dan  dianggap penting  oleh  para  Tokoh  Adat  namun  perlu ditingkatkan  dengan  keterlibatan  tokoh  adat  dalam pemilu,  baik  itu  legislatif  maupun  pemilihan  kepala
Edi  Winarno,  et  al.  2023.  The  Involvement  of  Traditional  Leaders  as  a  Supervision  Strategy  of  the  Palangka  Raya  City  Election Supervisory Agency in the Regional Head Elections and General Elections in Palangka Raya City
daerah. Selain itu kerjasama jangan berhenti kepada elit perguruan tinggi, tapi juga kepada ormas kemahasiswaan di intra dan ekstra.
2. Bawaslu  Kota  Palangka  Raya  melakukan  perjanjian kerjasama  dengan  dengan  ormas  Forum  Kerukunan Umat  Beragama  (FKUB),  Fatayat  Nahdlatul  Ulama (NU) dan Forhati serta Melakukan Kegiatan Sosialisasi terhadap Kaum Disabilitas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi yang dilakukan peneliti kepada  informan tokoh adat di Palangka  Raya,  mengenai  strategi  bawaslu  melakukan Kerjasama  dengan  ormas  Forum  Kerukunan  Umat beragama, ormas perempuan serta sosialisasi terhadap kaum  Disabilitas  maka  diperoleh  data-data  sebagai berikut :
Table  II.  pernyataan  tokoh  adat  terhadap  Strategi
kedua bawaslu kota Palangka Raya No Informan Pernyataan penting Ket. 1 Dr.  Akhmad  Supriadi (Sekretaris Ormas KKB) “…saya  kira  ini  juga  penting,  karena apa  namanya,  pengawasan,  karena Pilkada ini kan sebenarnya tidak hanya terkait  dengan  pemilihan,  momen
pemilihannya  iya,  tapi  ada,hal-hal
berkaitan,  misalnya  politik  identitas yang  tidak  bisa  kita  nafikan  ya,  politik identitas itu bisa menyebabkan kadang- kadang  konflik  ya,  bukan  hanya horizontal,  tapi  antar  masyarakat  juga konfliknya  luarbiasa  ya,  di  dunia  nyata, di dunia maya, maka penting FKUB, ini juga menjadi perhatian…”
Berdasarkan  informasi  dalam  tabel  di  atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Berdasarkan informasi dalam  tabel  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa terkait  strategi  yang  kedua,  yaitu  strategi  kerjasama Bawaslu  Kota  Palangkaraya  dengan  ormas  Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Fatayat Nahdlatul Ulama  (NU)  dan  Forhati  serta  melakukan  kegiatan sosialisasi  terhadap  kaum  disabilitas,  umumnya disambut  baik  dan  dianggap  penting  oleh  para  Tokoh Adat,  tetapi  perlu  ditambah  intensitasnya  dengan
melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan peran aktif  masyarakat  untuk  memastikan  bahwa  pemilu berlangsung  dengan  aman,  adil,  dan  demokratis. Partisipasi  masyarakat  ini  termasuk  ormas,  Dewan Adat Dayak, dapat dilibatkan melakukan sosialisasi, dan upaya-upaya  preventif  dengan  melakukan  pemantauan terhadap  penyelenggaraan  Pemilu.  Selain  lembaga  di atas,  perlu  dilibatkan  juga  lembaga  Forum  Pembauran Kebangsaaan  yang  merupakan  forum  yang  dibuat  oleh pemerintah daerah dibawah Kantor Dinas Kesbanglinmaspol, dimana banyak tergabung paguyuban-paguyuban,  misalnya  perkumpulan  orang banjar, pakuwojo, dan lain sebagainya. Selain sosialisasi dan  himbauan  perlu  juga  diadakan  pelatihan  simulasi, bagaimana pengawasan dilakukan dan melibatkan peran serta  masyarakat  dalam  pengamanan  penyelenggaraan pemilu yang baik.
3. Bawaslu  Kota  Palangka  Raya  melakukan  sosialisasi Pengawasan  Pemilihan  Kepala  Daerah  melalui Spanduk  dan  Brosur  saat  berkoordinasi  di  Kantor Kecamatan dan Kelurahan
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  yang dilakukan  peneliti  kepada  informan  tokoh  adat Palangka  Raya,  mengenai  strategi  bawaslu  melakukan sosialisasi  Pengawasan  pemilihan  Kepala  Daerah  dan persiapan  Pemilu  melalui  spanduk  dan  brosur  saat berkoordinasi  di  Kantor  Kecamatan  dan  Kelurahan maka diperoleh data-data sebagai berikut :
Table  III.  pernyataan  tokoh  adat  terhadap  Strategi
ketiga bawaslu Kota Palangka Raya No Informan Pernyataan penting Ket. 1 Dr.  Akhmad  Supriadi (Sekretaris Ormas KKB) “…Kemudian,  sosialisasi  pengawasan
Pilkada  melalui spanduk,  brosur,  ya  ini juga  penting  ya,  walaupun  mungkin yang  kedepan  saran  saya,  spanduk, brosur  itu,  harus  pada  tempat-tempat yang sangat strategis…”
Berdasarkan  informasi  dalam  tabel  di  atas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  terkait  strategi  yang ketiga,  yaitu  strategi  Bawaslu  Kota  Palangkaraya  yaitu melakukan  sosialisasi  Pengawasan  Pemilihan  Kepala
Daerah melalui Spanduk dan Brosur saat berkoordinasi di  Kantor  Kecamatan  dan  Kelurahan,  sebagian  Tokoh Adat  menyambut  baik  dan  dianggap  penting,  tetapi pemasangan spanduk dan penyebaran brosur dianggap kurang  banyak  dan  memasangnya  harus  di  tempat- tempat strategis di wilayah berpenduduk padat, daerah basis  rawan  kecurangan,  misalnya  dipasar  atau  di daerah  yang  tps  nya  sedikit  dan  jauh.  Selain  di Kelurahan, dapat dipasang dirumah tokoh, misalnya di rumah  tokoh  adat,  rumah  mantir,  atau  di  RT,  RW. Tetapi, sebagian Tokoh Adat yang lain menganggap hal ini  kurang  efektif,  karena  tidak  bisa  menggantikan peran manusia yang bisa berbicara secara personal dan juga  spanduk/brosur  kurang  dibaca  atau  tidak diperhatikan oleh masyarakat.
4. Bawaslu  Kota  Palangka  Raya  melakukan sosialisasi  Pengawasan  Pemilihan  Kepala Daerah melalui melalui Media Sosial (Web,
Facebook, Instagram, Youtube dan

## Podcast)
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  yang dilakukan  peneliti  kepada  informan  tokoh  adat Palangka  Raya,  mengenai  strategi  bawaslu  melakukan sosialisasi  Pengawasan-pengawasan  Pemilihan  Kepala Daerah  melalui  media  sosial  (Website,  Facebook, Instagram,  Youtube,  dan  Podcast)  maka  diperoleh data-data sebagai berikut :
Table  IV.  pernyataan  tokoh  adat  terhadap  Strategi
ketiga bawaslu Kota Palangka Raya No Informan Pernyataan penting Ket. 1 Dr.  Akhmad  Supriadi (Sekretaris Ormas KKB) “…Yang  paling  penting  itu,  poin  yang nomor  E  ini  ya,  melalui  Web, Facebook,  karena  generasi  milenial  itu
yang  paling  diperhatikan,  orang sekarang  kan,  kehidupan  manusia  itu sekarang  berada  di  dalam  genggaman, sehingga  poin  yang  E  ini,  fungsi pengawasan  Pilkada  ini  yang  paling penting,…”
Berdasarkan  informasi  dalam  tabel  di  atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait strategi yang keempat,  yaitu  strategi  Bawaslu  Kota  Palangkaraya
yaitu  melakukan  sosialisasi  Pengawasan  Pemilihan Kepala Daerah melalui Media Sosial (Web, Facebook, Instagram,  Youtube  dan  Podcast),  sebagian  besar Tokoh  Adat  menyambut  baik  dan  dianggap  penting untuk kalangan muda yang milenial, tetapi kendalanya tidak semua orang memiliki HP Android atau familiar menggunakannya  terutama  kaum  tua.  Selain  itu penggunaan  media  sosial  harus  berhati-hati,  karena rentan dengan penyebaran informasi hoax.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : (1) Strategi  yang  dijalankan  oleh  Bawaslu  Kota  Palangka Raya  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  pada pemilihan  kepala  daerah  tahun  2020  dan  persiapan pemilu  2024  adalah  perjanjian  kerjasama  dengan perguruan tinggi, FKUB, ormas-ormas perempuan, dan sosialisasi  kepeada  kaum  disabilitas  serta  sosialisasi pengawasan  melalui  media  (spanduk,  brosur,  media sosial, youtube, facebook, instagram, podcast). (II) Para Tokoh  Adat  pada  umumnya  menyambut  baik  strategi yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya, akan tetapi  merasa  kurang  dilibatkan  dalam  kegiatan sosialisasi  pengawasan  oleh  Bawaslu  Kota  Palangka Raya. (III) Dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 para Tokoh  Adat  menyarankan  adanya  perbaikan  strategi peningkatan  partisipasi  masyarakat  oleh  Bawaslu  Kota Palangka  Raya  melalui  pelibatan  secara  aktif  para Tokoh  Adat  dalam  setiap  kegiatan  sosialisasi pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kota Palangka Raya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti secara khusus mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima petunjuk, bimbingan, arahan bahkan  dorongan  semangat  dari  berbagai  pihak  baik yang bersifat moral dan material.
Edi  Winarno,  et  al.  2023.  The  Involvement  of  Traditional  Leaders  as  a  Supervision  Strategy  of  the  Palangka  Raya  City  Election Supervisory Agency in the Regional Head Elections and General Elections in Palangka Raya City

## REFERENSI
Alaslan,  A.  (2021).  Metode  Penelitian  Kualitatif  (1st ed.). Rajawali Pers. https://www.researchgate.net/publication/360795 146_Metode_Penelitian_Kualitatif/link/62940249 88c32b037b5cf1f1/download. Dari,  A.  S.  D.  (2022).  Peran   Tokoh  Adat  Dalam Membentuk Partisipasi Politik Masyarakat. Jurnal Politiconesia, 1(2), 93 – 98.
http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jp/article/v iew/p825
David,  A.  B.,  Sekretariat,  D.,  Kabupaten,  K.,  Sulawesi, B.,  &  Indonesia,  T.  (n.d.).  Penerapan  Regulasi Politik  Kampanye  Hitam:  Studi  Kasus  Pada Pilkada  Kabupaten  Banggai  Tahun  2015. Academia.Edu, 2(1), 52 – 60.
Herlinda, H. (2021). Partisipasi publik dalam pemilihan gubernur Kalimantan Tengah 2005- 2020 (Doctoral  dissertation,  IAIN  Palangka
Raya).
Murafer,  Y.  R.  (2018).  Peningkatan  Pengawasan
Partisipatif  oleh  Panwaslu  Kota  Jayapura  dalam Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Provinsi  Papua  Tahun  2018  di  Kota  Jayapura. Jurnal Politik & Pemerintahan, 2(2).
Nasihah,  D.  (2021). Kendala  panitia  pengawas  pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih  Batu  Kabupaten  Pulang  Pisau  Tahun 2019 (Doctoral  dissertation,  IAIN  Palangka Raya).
Peraturan  Daerah.  (2018).  Perda  Nomor  6  Tahun 2018  tentang  Perubahan  atas  Perda  Nomor  15
Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya. (n.d.). https://jdihn.go.id/files/819/Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018.pdf
Riwanto, A., Achmad, A., Suranto, S., Firdaus, S. U., &
Wahyuni,  S.  Membangun  Model  Desa  Anti Politik  Uang  Sebagai  Strategi  Bawaslu  Dalam
Mencegah Pilkada Curang. Masalah-Masalah
Hukum, 50(3), 279-289. Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal
Pemilihan  Umum  Yang  Berintegritas  Dan Demokratis.  Jurnal  Wacana  Politik,  3(1). https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082
Sugiyono.  (2019).  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D.  In  CV.  Alfabeta  (Ke26  ed.). CV. Alfabeta.
Yukrisna, T., Satia, M. R., & Bernadianto, R. B. (2020). Pengawasan  Partisipatif  Masyarakat  Dalam
Pemilihan  Umum  Serentak  Presiden/Wakil Presiden  Dan  Pemilihan  Umum  Legislatif  Tahun 2019  Di  Kabupaten  Kapuas:  Participatory supervision  of  communities  in  concurrent elections  of  the  President/Vice  president  and Legislative elections of the year 2019 in Kapuas Regency. Pencerah Publik, 7(1), 1-10 .