PKM: Unifikasi Aturan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Arvita Hastarini Email: arvitahastarini@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram

## Abstract
This community service aims to provide legal counseling regarding the importance of the certificate and the purpose and usefulness  of  the  heir  certificate  including  the  community  in  Giripurwo  Village,  Kapanewon  Girimulyo,  Kulonprog Regency, DIY. Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 3 of 1997 Provisions for the Implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration, that there are differences for each population group in Indonesia regarding the party authorized to make or issue a certificate of heir. However, based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 16 of 2021 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number  3  of  1997  concerning  Provisions  for  the  Implementation  of  Government  Regulation  Number  24  of  1997 concerning Land Registration, explaining that there has been a unification of regulations for making certificates of heirs which used to be different between each population group. In Indonesia, the party entitled to issue a certificate of heir is a notary for whatever class of population they are. With this latest regulation, it is hoped that the Indonesian people will no  longer  be  confused  in  making  a  certificate  of  inheritance  so  that  they  are  literate  in  legal  knowledge  and  can disseminate this information and knowledge to their relatives and environment.
Keywords: unification, regulations, certificate of  heirs

## Abstrak
Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum mengenai seberapa pentingnya surat keterangan tersebut  dan  tujuan  serta  kegunaan  dari  surat  keterangan  ahli  waris  tersebut  termasuk  masyarakat  di  Kalurahan Giripurwo,  Kapanewon  Girimulyo,  Kabupaten  KulonProgo,  DIY.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  1997  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah,  bahwa  terdapat  perbedaan  bagi  tiap-tiap  golongan penduduk  di  Indonesia  terkait  pihak  yang  berwenang  untuk  membuat  atau  mengeluarkan  surat  keterangan  ahli  waris tersebut.Akan  tetapi  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  No.  16  Tahun  2021tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  menerangkan bahwa terjadi unifikasi peraturan pembuatan surat keterangan ahli  waris  yang  dulunya  berbeda-beda  antar  tiap  golongan  penduduk  di  Indonesia  terkait  pihak  yang  berhak mengeluarkan  surat  keterangan  ahli  waris  tersebut  yakni  Notaris  untuk  apapun  golongan  penduduk  mereka.  Dengan adanya  peraturan  terbaru  ini  diharapkan  masyarakat  Indonesia  tidak  lagi  kebingungan  dalam  membuat  surat keterangan  warisnya  sehingga  melek  akan  pengetahuan  hukum  dan  bisa  menyebarluaskannya  informasi  dan pengetahuan ini ke kerabat dan lingkungannya.
Kata kunci: unifikasi, peraturan, surat keterangan ahli waris

## 1. PENDAHULUAN
Surat  keterangan  ahli  waris  adalah  surat  yang menerangkan  hubungan  antara  orang  yang sudah  meninggal  dengan  keturunannya  atau ahli  warisnya.  Sedangkan  ahli  waris  adalah orang yang berhak atas bagian harta yang sudah ditinggalkan  oleh  pewarisnya,  dalam  hal  ini bisa  orang  tua,  pasangan,  atau  kerabat.  Di dalam  surat  keterangan  waris  akan  tercantum nama  si  pewaris,  nama  ahli  waris,  dan  berapa harta  peninggalan  pewaris  dan  berapa  bagian- bagian yang didapatkan oleh ahli waris.
Agar bisa membuktikan bahwa seseorang benar-benar seorang ahli waris, maka perlu dibuktikan dengan adanya surat keterangan  ahli  waris.  Tanpa  adanya  surat  ini, seseorang  yang  dianggap  ahli  waris  tidak  bisa mengambil  dan  menguasai  harta  warisan peninggalan  dari  pewaris,  walaupun  memang sudah  menjadi  haknya.  Di  beberapa  instansi seperti  perbankan  ketika  ahli  waris  ingin mencairkan peninggalan deposito atau tabungan  di  bank  maka  ahli  waris  diminta menunjukkan surat keterangan ahli waris untuk menerangkan  bahwa  orang  tersebut  memang benar  merupakan  ahli  waris  dari  pewaris tersebut.
Surat keterangan ahli waris ini dianggap sah  menurut  hukum,  sehingga  mereka  yang tercantum  namanya  surat  keterangan  tersebut, secara hukum dianggap berhak atas warisan. Namun  pada  kenyataannya  sebagian besar  dari  masyarakat,  banyak  yang  belum paham  dan  mengetahui  mengenai  seberapa pentingnya surat keterangan tersebut dan tujuan serta kegunaan dari surat keterangan ahli waris tersebut.  Selain  itu  mengenai  aturannya, dokumen  yang  dibutuhkan,  tempat  membuat surat  keterangan  ahli  waris,  dan  permasalahan lainnya terkait hal tersebut.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah,  bahwa  terdapat  perbedaan bagi  tiap-tiap  golongan  penduduk  di  Indonesia terkait  pihak  yang  berwenang  untuk  membuat atau  mengeluarkan  surat  keterangan  ahli  waris tersebut. Pembagian penduduk lndonesia berdasarkan  etnis  dan  golongan  muncul  pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut diberlakukan  demi  kepentingan  politik  pada masa penjajahan kolonial Belanda di lndonesia, yaitu  dengan  cara  mengeluarkan  aturan penggolongan  penduduk  dan  hukum  yang
berlaku  untuk  tiap  golongan  didasarkan  pada ketentuan  pasal  131 Indische  staatregeling  (ls) dan  pasal  163 lS yang  membagi  3  (tiga) golongan  penduduk  dan  hukum  yang  berlaku untuk masing-masing golongan.
Dampak pemberlakuan aturan penggolongan  penduduk  dan  hukum  yang berlaku  untuk  tiap  golongan  pada  masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut masih tidak  dapat  ditinggalkan  dalam  penerbitan aturan-aturan keperdataan pada masa kemerdekaan  lndonesia.  Salah  satunya  adalah terkait  penerbitan  Surat  Keterangan  Waris  bagi Ahli Waris di Indonesia.
Beragamnya  pejabat  ataupun  instansi yang  mengeluarkan  keterangan  waris  ini tentunya memiliki konsekuensi hukum tersendiri apabila  produk  hukum  yang  dikeluarkan melahirkan suatu  persoalan hukum,  hal tersebut disebabkan kewenangan maupun fungsi masing- masing pejabat atau instansi yang berbeda-beda. Akan  tetapi  berdasarkan  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun  2021  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  (Permen  ATR/BPN  No. 16/2021)  menerangkan  bahwa  pembuatan  surat keterangan  ahli  waris  yang  dulunya  berbeda- beda antar tiap golongan penduduk di Indonesia tetapi  sekarang  telah  terjadi  penyatuan  atau penyeragaman  untuk pihak  yang  berhak mengeluarkan  surat  keterangan  ahli  waris tersebut  yakni  Notaris  untuk  apapun  golongan penduduk mereka.
Dengan  adanya  peraturan  terbaru  ini, diharapkan  masyarakat  Indonesia  tidak  lagi kebingungan  dalam  membuat  surat  keterangan warisnya  sehingga  melek  akan  pengetahuan hukum  dan  bisa  menyebarluaskannya  informasi dan pengetahuan ini ke kerabat dan lingkungannya. Oleh karena itu,   ditempuh cara memberikan  penyuluhan  hukum  yang  berkaitan dengan  adanya  unifikasi  terhadap  aturan pembuatan  surat  keterangan  ahli  waris,  agar masyarakat  mendapatkan  informasi  yang  jelas dan akurat.

## 2.METODE PENGABDIAN
Pre-survey di lokasi pengabdian, pangabdi  menemukan    fenomena  tentang rendahnya  pengetahuan  dan  informasi  secara langsung beserta sisi-sisi manfaat dan kegunaan
dari  pembuatan  Surat  Keterangan  Ahli  Waris bagi masyarakat terutama di kalangan masyarakat  Kalurahan  Giripurwo,  Kapanewon Girimulyo,  Kabupaten  Kulon  Progo.  Keadaan ini,    baik  masyarakat  menengah  maupun  kecil yang  ada  di  daerah-daerah  dan  sebagaimana pengamatan di lingkungan Kalurahan Giripurwo,  Kapanewon  Girimulyo,  Kabupaten Kulonprogo,  DIY  yang  terdiri  dari  beberapa Kepala Keluarga yang dirasa sangat perlu akan informasi  dan  pengetahuan  tersebut.  Mereka pun  akan  menjadi  pihak  yang  terlibat  untuk membuat  surat  tersebut,  sehingga  diambil langkah antisipasi mengatasi dengan pengabdian  masyarakat  sebagai  sosialisasi aturan  pembuatan  surat  keterangan  ahli  waris dan aturan terbaru mengenai unifikasi peraturan dalam  pembuatan  surat keterangan ahli tersebut.
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:
a. Ceramah
Penyuluh  memberikan  ceramah  mengenai hal-hal  yang  berkaitan  dengan  cara  yang tepat menurut Peraturan Per-Undang- Undangan dalam pembuatan
Surat Keterangan Ahli Waris di Indonesia sebelum maupun  sesudah  lahirnya  aturan  terbaru mengenai Surat Keterangan Ahli Waris ini.
a. Bahan Serahan ( Hand Out)
Di  samping  mendengarkan  ceramah,  para peserta  diberikan  bahan  berupa hand- out /makalah sederhana.
Hal ini di maksudkan untuk memudahkan dan memperjelas  penyampaian  dan  sebagai bahan  tambahan  pengetahuan  bagi  para peserta.
b. Tanya jawab Setelah  disampaikan  materi  penyuluhan kemudian  dilanjutkan  dengan  tanya  jawab antara penyuluh dan peserta.

## 3.HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  1997
Ketentuan
Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah,  bahwa  terdapat  perbedaan bagi  tiap-tiap  golongan  penduduk  di  Indonesia terkait  pihak  berwenang  untuk  membuat  atau mengeluarkan  surat  keterangan  ahli  waris tersebut.  Akan  tetapi  berdasarkan  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  No.
16  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah.  Selanjutnya,  diterangkan dalam  peraturan  tersebut,    terjadi  unifikasi peraturan pembuatan surat keterangan ahli waris yang  dulunya  berbeda-beda  antar  tiap  golongan penduduk di Indonesia terkait pihak yang berhak mengeluarkan  surat  keterangan  ahli  waris tersebut  yakni  Notaris  untuk  apapun  golongan penduduk  mereka.  Dengan  adanya  peraturan terbaru  ini  diharapkan  masyarakat  Indonesia tidak  lagi  kebingungan  dalam  membuat  surat keterangan  warisnya  sehingga melek akan pengetahuan hukum dan
dapat menyebarluaskannya informasi dan pengetahuan ini ke kerabat dan lingkungannya.
Dari target di atas masyarakat, yang dalam hal ini  diwakili  oleh  para  tokoh  masyarakat setempat  antara  lain  Bapak  Ibu  Dukuh,  Ketua PKK, dan Aparatur dari kelurahan khususnya di bagian yang berurusan dengan pembuatan Surat Keterangan  Ahli  waris,  mendapatkan  ilmu pengetahuan  dan  bisa  menginfokan  atau mensosialisasikan  kembali  mengenai  manfaat dari  Surat  Keterangan  Ahli  waris  serta  cara pembuatan Surat Keterangan Ahli waris.
Langkah  ini  ditempuh  karena  masih banyak  warga  yang  belum  paham  betul  fungsi dari  Surat  Keterangan  Ahli  waris  dan  teknis pembuatannya. Hal ini nampak adanya beberapa pertanyaan dari pihak kelurahan yang merupakan  pihak  yang  nantinya  terlibat  juga dalam  pembuatan  Surat  Keterangan  Ahli  waris untuk Penduduk WNI asli.
Gambar 1. Sosialisasi Penyuluhan Hukum
Luaran yang telah dihasilkan melalui kegiatan ini antara lain:
1. Sosialiasi  diadakannya  kegiatan  pengabdian masyarakat berupa penyuluhan kepada masyarakat  umum,  dalam  hal  ini  diwakili oleh  para  tokoh  masyarakat  setempat  antara lain  Bapak  Ibu  Dukuh,  Ketua  PKK,  dan
Aparatur dari kelurahan khususnya di bidang bagian  yang  berurusan  dengan  pembuatan Surat Keterangan Ahli waris;
2. Peninjauan lokasi tempat diberlangsungkannya  penyuluhan  bertempat di Lingkungan Kalurahan Giripurwo,
Kapanewon  Girimulyo,  Kabupaten  Kulon Progo DIY;
3. Melaksanakan  kegiatan  penyuluhan  Hukum Penyuluhan  Hukum  mengenai  Unifikasi Aturan  Pembuatan  Surat  Keterangan  Ahli
Waris di Indonesia (di Balai Desa Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, DIY);
4. Pemberian  materi  yang  dibutuhkan  oleh mitra  pengabdian  yaitu  berupa;  materi  baik
hard copy maupun soft copy.
5. Publikasi Jurnal dan media sosial/ cetak.
Gambar 2. Sosialisasi Penyuluhan Hukum

## 4.  P E N U T U P
Setelah kegiatan penyuluhan tentang Penyuluhan Hukum  mengenai  Unifikasi  Aturan  Pembuatan Surat  Keterangan  Ahli  Waris  di  Indonesia (Kalurahan  Giripurwo  Kapanewon  Girimulyo Kabupaten  Kulon  Progo  DIY)  maka  tahapan selanjutnya adalah pemantauan : 1. Tentang pemahaman masyarakat di Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dan  penerapan  materi  mengenai proses pembuatan surat keterangan ahli waris tersebut.
2. Tentang pemahaman masyarakat di
Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo,
Kabupaten  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa Yogyakarta dan pengaplikasian materi
Unifikasi Aturan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Indonesia. 5.DAFTAR PUSTAKA : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  No.  16  Tahun  2021 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.