## OPTIMALISASI PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (WAP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

## MIRWAN SYARIF
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat Email : mirwan.syarif@gmail.com

## Riwayat Artikel
Received : 14-10-2020 Revised  : 15 – 10-2020 Accepted : 25-10-2020
Kata Kunci Wilayah Administrasi Pemerintahan (WAP), Negara  Kesatuan,  Daerah Otonom, Desentralisasi, Pemutakhiran  kode  dan data.
Abstraksi .
Penelitian  ini  adalah  seputar  Kode  dan  Data  Wilayah Administrasi Pemerintahan, yang merupakan dua elemen data yang  erat  kaitannya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dalam  negeri.  Kode  Wilayah  Administrasi  Pemerintahan merupakan identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat  angka  yang  merepresentasikan  wilayah  administrasi pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten/  kota, Kecamatan,  Desa  dan  Kelurahan  seluruh  Indonesia. Sedangkan  Data  Wilayah  Administrasi  Pemerintahan merupakan  data  dasar  yang  memuat  nama  wilayah administrasi,  luas  wilayah  dan  jumlah  penduduk.  Secara defenisi,  tidak  ditemukan  penjelasan  terkait  dengan  Wilayah administrasi  pemerintahan  dalam  undang-undang  tentang pemerintahan  daerah,  disamping  itu  lebih  membuminya pengertian  tentang  daerah  otonom  dibandingkan  wilayah administrasi pemerintahan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadikannya tantangan tersendiri bagi pemerintah  dalam  melaksanakan  perannya  sebagai  poros Pemerintahan  Dalam  Negeri,  khususnya  dalam  hal kewilayahan  melalui  pelaksanaan  pemutakhiran  kode  dan data wilayah administrasi pemerintahan.

## Abstract .
This  research  is  about  Government  Administration  Region
Code and Data, which are two data elements that are closely related  to  the  administration  of  domestic  government.  The Government  Administration  Area  Code  is  the  identity  of  the government  administration  area,  which  contains  a  number that  represents  the  administrative  area  of  the  provincial government,  regency  /  city,  district,  village  and  kelurahan throughout  Indonesia.  Meanwhile,  Data  on  Government Administration Areas is basic data that contains the name of the  administrative  area,  area  size  and  total  population.  By definition,  there  is  no  explanation  regarding  the  area  of 2723 - 1054

## PENDAHULUAN
Penggunaan  kode  dan  data  dalam  hal  pengadministrasian  WAP  bukan  merupakan  hal yang baru, hal tersebut telah dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pengadministrasian kode terhadap WAP tersebut dikenal sebagai  kodifikasi  atau  pengkodean  ( coding ),  dimana  menurut  Norman  Blaikie  kegiatan tersebut  merupakan  bentuk  dari  manajemen  data  (Marshall,  2002).  Berkenaan  dengan  hal tersebut,  Ralston  dan  Reilly  (Ati  et  al.,  2014)  mendefinisikan  data  sebagai  fakta  atau  hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam, dimana menurutnya data tersebut bisa berupa tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Mencermati penjelasan yang ada, maka  instrumen  kode  dan  data  WAP  termasuk  sekumpulan  data  yang  berupa  tulisan  atau gambar  dengan  nilai  tertentu,  dimana  setiap  proses updating datanya  memerlukan  bisnis proses pengadministrasian (pemutakhiran) yang komprehensif.
Berkaca  pada  beberapa  studi  terdahulu  tentang  kode  dan  data  WAP,  (Monalisa  et  al., 2018)  terkait  Implementasi  Permendagri  Nomor  56  Tahun  2015  Tentang  Kode  Dan  Data WAP, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kode dan data WAP belum maksimal dalam sosialisasinya,  adanya  dampak  negatif  yang  mengakibatkan  terjadinya  tumpang  tindih perizinan,  administrasi  penduduk,  dan  belum  sinerginya  antara  pemberian  kode  dan  data dengan penegasan batas daerah.
Lebih  lanjut,  (Sutanta  &  Wardoyo,  2012)  dalam  artikel  Perbedaan  Kode  Data  Dalam Rancangan  Database  Dan  Strategi  Penyelesaiannya  Untuk  Sinkronisasi  Data,  menjelaskan tentang beberapa contoh penggunaan kode dan data yang salah satunya adalah Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode Dan Data WAP dengan perbedaan tipe dan ukuran data serta penggunaan auto increment yang memudahkan proses pemrograman.
Berikutnya pada artikel Pembangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa  dan  Kota  di  Indonesia  (peluang  dan  tantangan)  yang  ditulis  oleh  (Diah,  2020)  yang menginformasikan  bahwa  data  jumlah  desa  dalam  Permendagri  Nomor  137  Tahun  2017 Tentang  Kode  Dan  Data  WAP,  sebanyak  74.957  menjadi  acuan  data  melihat  potensi  desa yang  bisa  dikembangkan  dalam  rangka  kemajuan  bangsa.  Kemudian  (Romadhon  et  al., 2018),  dalam  artikel  berikutnya  tentang  Dinamika  Pranata  Pemerintahan  Desa  Adat  Dalam Dimensi  Hukum  Tata  Negara,  menjelaskan  pengalaman  hasil  observasinya  terhadap  desa berdasarkan  peran  dan  fungsinya  dilapangan,  Desa  bisa  dikatagorikan  ke  dalam  tiga  jenis, yaitu : Desa Adat ( self govening community ); Desa Otonom ( local self goverment ); dan Desa Administrasi.

## Keyword:
Government Administration Areas (WAP), Unitary States,
Autonomous Regions, Decentralization, Updating code and data. government  administration  in  the  law  on  regional governance, besides that it is more grounded in the definition of  autonomous  regions  than  governmental  administrative areas in the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia,  making  it  a  challenge  for  the  government  in carrying out its role as the axis of government in The country, especially in terms of territory, through the implementation of updating  codes  and  data  on  government  administration areas.
Disamping  pembahasan-pambahasan  diatas,  tulisan  ini  menjadi  penting  dikarenakan kehadiran  instrumen  Kode  dan  Data  WAP  telah  dimanfaatkan  dalam  berbagai  aspek, diantaranya  dalam  Sistem  OSS  (Online  Singel  Submission)  yang  berfungsi  dalam menyelenggarakan  perizinan  (Arrum,  2019)  dimana  pemerintah  telah  menginstruksikan kepada  kepala  daerah  agar  dapat  segera  menerapkan  pola  pelayanan  perizinan  terpadu  satu pintu (Halik, 2014), SIG-BPS atau Sistem Informasi Geografis Badan Pusat Statistik (Badan Pusat  Statistik,  2020)  dalam  hal  pelaksanaan  sistem  pengkodean  wilayah  kerja  statistik (wilkerstat), Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berfungsi dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) (Sutanta & Ashari, 2012) dan pengitungan dana alokasi umum (DPR RI & Kemenkeu RI) sebagai bagian dari dana perimbangan keuangan, serta berbagai bentuk pemanfaatan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Dengan latar belakang pembahasan diatas, maka instrumen kode dan data WAP tersebut memang  perlu  dibahas  secara  mendalam,  baik  dalam  segi  pengertian,  susunan,  sejarah  dan khususnya  relasi  instrumen  tersebut  dalam  perspektif  (sudut  pandang)  Negara  Kesatuan, Otonomi daerah dan desentralisasi serta bentuk-bentuk aktifitasnya dari berbagai pendekatan peraturan sehingga dapat menjadi database kewilayahan yang baik.

## METODE PENELITIAN/DEMENSI PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  bermaksud membuat  pemerian  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  dan  sifat populasi  tertentu  (Usman  &  Akbar,  2003)  berupa  hasil  observasi  terhadap  praktek administrasi  terhadap  proses  penyusunan  kode  dan  data  WAP  hingga  menjadi  sebuah rumusan  kebijakan  (Permendagri).  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yag  dilakukan  oleh penulis  adalah  dengan  melakukan  observasi  terhadap  peraturan  perundangan,  dokumen tertulis, penelusuran arsip dan atau historiografi (Denzin et al., 2009)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  penulis  akan  mencoba  membahas  kode  dan  data  WAP  kedalam  tiga bagian. Bagian Pertama ,  terkait  dengan  WAP. Bagian  Kedua ,  relevansi  kode  dan  data WAP dalam negara kesatuan, otonomi daerah dan desentralisasi. Dan bagian ketiga , adalah bentuk-bentuk aktifitas pemutakhiran kode dan data WAP.

## 1. WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

## a. PENGERTIAN WAP
Sebelum kita bahas secara mendalam makna WAP, maka ada baiknya kita mengenal asal- usul istilah wilayah administrasi terlebih dahulu, Henry Maddick dalam Bhenyamin Hoessien (Nurcholis,  2014)  telah  mengulas  pengertian  dekonsentrasi  sehingga  pada  akhirnya dekonsentrasi  tersebut  juga  turut  menciptakan local  state  government atau  wilayah administrasi ( field administration ).
Senada  dengan  Henry  Maddick,  Harold  F.  Aldelfer  (Nurcholis,  2014)  kembali menjelaskan  bahwa unit  administrasi  atau  field  administration yang  terbentuk  karena dilaksanakannya  dekonsentrasi,  bisa  berbentuk  tunggal  ataupun  berbentuk  hierarki,  baik  itu
terpisah  atau  tergabung,  dengan  perintah  mengenai  apa  yang  seharusnya  mereka  kerjakan atau bagaimana mengerjakannya.
Lebih lanjut oleh Rondinelli (Pitono, 2012), dekonsentrasi dibagi kedalam dua tipe, yaitu :  1). Field administration dan  2). Local  administration .  Dimana  pada  tipe field administration , pejabat  lapangan  diberi  keleluasaan  untuk  mengambil  keputusan dalam merencanakan,  membuat  keputusan  rutin  dan  menyesuaikan  pelaksanaan  kebijakan  pusat dengan kondisi setempat. Sedangkan pada tipe local administration , semua pejabat disetiap tingkat pemerintahan merupakan perwakilan dari pemerintah pusat, seperti provinsi, distrik, kotapraja  dan  sebagainya  yang  dikepalai  oleh  seorang  yang  diangkat  oleh,  berada  dibawah dan bertanggung jawab kepada pusat.
Dari sisi pelaksanaan pemerintahan daerah di era otonomi, untuk mengimplementasikan kedua tipe field administration dan local administration tadi tentu membingungkan, karena antara  daerah  otonom  dan  wilayah  administrasi  sangat  kental  nuansa  perbedaannya, perbedaan  tersebut  menjadi  semakin  memuncak  melalui  pertanyaan,  “Bagaimana  cara menentukan batas daerah maupun batas wilayahnya (wilayah administrasi)?”
Pertanyaan  serupa  pernah  dipertanyakan  oleh  (Hoessein,  1978)  tentang  bagaimanakah penentuan batas-batas wilayah administrasi dan daerah otonom serta hubungan satu dengan lain  menurut  teori  dan  praktek  di  Indonesia,  ia  menjawabnya  dengan  menggunakan pendekatan tipologi jenis pemerintahan daerah dari Robert C Fried, yaitu :
1) Functional System ;
2) Unintegrated Prefectoral System ; dan
3) Integrated Prefectoral System .
Dalam sistem prefektur (baik integrated atau unintegrated ) ditemukan ciri-ciri umum, yaitu : teritorial  nasional  dibagi  kedalam  beberapa  wilayah  administrasi  dengan  nama  yang bervariasi  menurut  masyarakat  bangsa  yang  bersangkutan,  seperti:  province;  departements; governments; prefektur.
Lebih  mengerucut  pada integrated  prefectoral  system ,  maka  pada  sistem  ini  terdapat beberapa  elemen  yang  terintegrasi,  Elemen  pertama  adalah  Wilayah,  batas-batas  wilayah administrasi dibawah yurisdiksi gubernur dipergunakan sebagai batas-batas bagi pelayanan- pelayanan umum seluruh kepala instansi vertikal yang beroperasi dan sebagai batas-batas dari daerah otonom; Elemen kedua adalah jabatan, selain sebagai kepala wilayah juga merangkap sebagai kepala daerah (dual function).
Masih  dalam  hal  wilayah  administrasi  dan  daerah  otonom,  menurut  (Hoessein,  1978) pada masa pemerintah hindia belanda, penentuan batas-batas dalam hal pembetukan wilayah- wilayah  administrasi  dan  daerah-daerah  otonom,  baik  melalui  perundang  -  undangan desentralisasi (UU 1903 dan UU 1922) maupun melalui kontrak-kontrak (lange kontrakt dan korte  verklaring)  mencerminkan    faktor-faktor  kesukuan  namun  terkadang  faktor  kesukuan ini  berbauran  dengan  faktor-faktor  lain,  seperti  :  “geografis,  agama,  dan  perkembangan sejarah setempat.”
Dari berbagai penjelasan diatas, dapat kita ambil pengertian bahwa daerah otonom juga merupakan  bentuk  wilayah  yang  berhimpitan  dengan  wilayah  administrasi  yang  muncul
karena bentukan dari pemerintah pusat (sentral) untuk melaksanakan otonomi daerah melalui desentralisasi,  dan  karena  dilaksanakannya  asas  dekonsentrasi,  (Nurcholis,  2014)  maka muncul  hierarki - hierarki pemerintahan (ordinat – sub ordinat) sebagai contoh : dimasa lalu Pemerintah  Pusat  membawahi  Pemerintah  DATI  I  (daerah  tingkat  I)  kini  disebut  provinsi, Pemerintah  DATI  I  membawahi  Pemerintah  DATI  II  (daerah  tingkat  II)  kini  disebut Kabupaten/  Kota,  dan  Pemerintah  DATI  II  membawahi  Kecamatan,  dimana  Kecamatan  itu sendiri  membawahi  kelurahan  dan  desa.  Oleh  karenanya,  maka  Provinsi,  Kabupaten,  Kota, Kecamatan,  Kelurahan  dan  atau  Desa  selain  dilihat  dari  bentuk  penyelenggaraan pemerintahannya,  dari  sisi  dekonsentrasi  juga  merupakan  bentuk  dan  susunan  dari  wilayah administrasi  pemerintahan  yang  tersusun  secara  hierarkis  pada  sistem  pemerintahan  di Indonesia yang berkerangka Negara Kesatuan.
Pengertian  tersebut  adalah  baku,  jangan  dikaburkan  dengan  pendekatan  etimologi tentang definisi wilayah, definisi administrasi dan definisi pemerintahan, meskipun defenisi tersebut  dapat  menguatkan,  namun  akan  menimbulkan  makna  yang  berbeda  terhadap penggunaan istilah wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud.

## b. SUSUNAN WAP
Untuk mengetahui susunan wilayah administrasi pemerintahan, dalam era otonomi maka kita  perlu  melihatnya  dari  bentuk  pemerintahan  daerahnya,  karena  penerapan  dekonsentrasi (penghalusan sentarlisasi) dan desentralisasi Dalam kerangka negara kesatuan, bukan bersifat dikhotomis melainkan sebagai kontinum (Nurcholis, 2014). Oleh karenanya, menjadi penting untuk  melakukan  observasi  pemerintahan  daerah  dalam  membuktikan    sifat  WAP  yang dinamis,  (tidak  hanya  dari  sisi  batas  wilayahnya  yang  dapat  mekar,  gabung  dan  dihapus), namun juga dari sisi penyebutan, bentuk dan tingkatannya dari masa ke masa.
Pemerintahan daerah di Indonesia pada periode tahun 1945 - 1948 (Andriansyah, 2015) disebutkan, disamping adanya Provinsi terdapat pula Kooti (Kerajaan) dan Kota ( Gemeente atau Haminte ).  Pada  periode  ini  penyebutan,  bentuk  dan  tingkatan  pemerintahan  daerahnya sedikit  berbeda,  karena  dikenal  adanya  karesidenan  dan  kawedanaan  sebagaimana  tertuang dalam tabel 1.1 berikut :

## Tabel 1.1
Penyebutan, Bentuk dan Tingkatan Pemerintahan Daerahnya Periode Tahun 1945 – 1948
NO NAMA KETERANGAN 1. Provinsi Warisan Hindia Belanda, tidak digunakan oleh Jepang. 2. Karesidenan Disebut Syu oleh Jepang 3. Kabupaten/ Kota Disebut Ken/  Syi/  Tokubetsu  Syi oleh Jepang,  pada  saat  Hindia  Belanda disebut Regentschap/ Gemeente/ Stadsgemeente 4. Kawedanan Disebut Gun oleh Jepang 5. Kecamatan Disebut Son oleh Jepang 6. Desa Disebut Ku oleh Jepang
Sumber : (Andriansyah, 2015)
Masuk pada periode tahun 1948 – 1957 penyebutan, bentuk dan tingkatan pemerintahan daerahnya kembali berubah sebagaimana tabel 1.2 :
Tabel 1.2
Penyebutan, Bentuk dan Tingkatan Pemerintahan Daerahnya Periode Tahun 1948 – 1957
TINGKAT DAERAH OTONOM NUMENKLATUR DAERAH OTONOM BIASA NUMENKLATUR DAERAH OTONOM KHUSUS Tingkat I Provinsi Daerah Istimewa Setingkat Provinsi Tingkat II Kabupaten/ Kota Besar Daerah Istimewa Setingkat Kab Tingkat III Desa, Negeri, Marga, atau nama lain/ kota kecil Daerah Istimewa Setingkat Desa
Sumber : (Andriansyah, 2015)
Pada  periode  Tahun  1957  –  1965  penyebutan,  bentuk  dan  tingkatan  pemerintahan daerahnya dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini, yaitu :
Tabel 1.3
Penyebutan, Bentuk dan Tingkatan Pemerintahan Daerahnya Periode Tahun 1957 – 1965
TINGKAT DAERAH OTONOM NUMENKLATUR DAERAH OTONOM BIASA NUMENKLATUR DAERAH OTONOM KHUSUS Tingkat I Daerah Swatantra Tingkat Ke I/ Kotapraja Jakarta Raya Daerah Istimewa Setingkat Provinsi Tingkat II Daerah Swatantra Tingkat Ke II/Kotapraja Daerah Istimewa Setingkat Kabupaten Tingkat III Daerah Swatantra Tingkat Ke III Daerah Istimewa Setingkat Desa Sumber : (Andriansyah, 2015)
Periode  Tahun  1965  –  1974  penyebutan,  bentuk  dan  tingkatan  pemerintahan  daerahnya dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini, yaitu :
Tabel 1.4
Penyebutan, Bentuk dan Tingkatan Pemerintahan Daerahnya Periode Tahun 1965 – 1974
TINGKAT NUMENKLATUR DAERAH OTONOM BIASA Tingkat I Provinsi/ Kotaraya Tingkat II Kabupaten/ Kotaraya Tingkat III Kecamatan/ Kotapraja Sumber : (Andriansyah, 2015)
Lebih lanjut dalam periode 1974 – 1999 penyebutan, bentuk dan tingkatan pemerintahan daerahnya dapat dilihat pada tabel 1.5 dibawah ini, yaitu :
Tabel 1.5
Penyebutan, Bentuk dan Tingkatan Pemerintahan Daerahnya Periode Tahun 1974 – 1999
TINGKAT DAERAH OTONOM NUMENKLATUR DAERAH OTONOM (DESENTRALISASI) NUMENKLATUR WIL. ADMINISTRASI (DEKONSENTRASI) Tingkat I DATI I (DKI/ DI) Daerah Istimewa Setingkat Provinsi Tingkat II DATI II Daerah Istimewa Setingkat Kabupaten Tingkat III - Kecamatan
Sumber : (Andriansyah, 2015)
Kemudian  Tahun  1999    sampai  dengan  saat  ini,  penyebutan,  bentuk  dan  tingkatan pemerintahan daerahnya sebagaimana tabel 1.6 dibawah ini, yaitu :
Tabel 1.6
Penyebutan, Bentuk dan Tingkatan Pemerintahan Daerahnya Periode Tahun 1999 s.d Sekarang
TINGKAT DAERAH OTONOM NUMENKLATUR DAERAH OTONOM (DESENTRALISASI) NUMENKLATUR WIL. ADMINISTRASI (DEKONSENTRASI) Tingkat I Provinsi Provinsi Tingkat II Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota
Sumber : UU 23/2014
Dalam tabel 1.6 tersebut, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) dalam Undang Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  23/2014),  Daerah kabupaten/  kota  tersebut  dibagi  atas  Kecamatan  dan  kecamatan  dibagi  atas  kelurahan  dan/ atau desa.
Sampai dengan bulan September 2020, berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang  Perubahan  Atas  Permendagri  Nomor  137  Tahun  2017  Tentang  Kode  Dan  Data Wilayah  Administrasi  Pemerintahan  (permendagri  72/2019),  sebaran  WAP  di  Indonesia adalah sebagai berikut, Provinsi 34, Kabupaten 416, Kota 98, Kecamatan 7.230, Kelurahan 8.488, dan Desa 74.953.

## c. SEJARAH KODE DAN DATA WAP
Pada  masa  Undang  Undang  Nomor  22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan  Daerah, kegiatan  kodifikasi  dan  updating  data  masih  berdiri  sendiri  yang  ditandai  dengan  terbitnya Kepmendagri Nomor 109 A Tahun 2003 Tentang Kode WAP dan Kepmendagri Nomor 150 Tahun  2003  Tentang  Data  WAP.  Baru  dimasa  Undang-Undang  RI  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah,  kedua  kegiatan  tersebut  diintegrasikan  melalui  terbitnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Kode dan Data WAP.
Dalam  pelaksanaannya,  kegiatan  kodifikasi  dan  updating  data  WAP  hingga  tahun  2019 tercatat telah menerbitkan 9 (sembilan) Permendagri, adapun rincian data dalam permendagri tersebut tersaji dalam tabel berikut ini :
Tabel 1.7 WAP SAMPAI DENGAN TAHUN 2005 TAHUN Sebaran WAP JMLH Prov  Kab  Kota Kec Kel Desa 2005 33 349 91 5.263  7.011  62.806  75.553
Sumber :  Permendagri Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Kode dan Data WAP
Dalam  tabel  1.7,  tercatat  sampai  dengan  tahun  2005  NKRI  memiliki  33  Provinsi,  349 Kabupaten,  91  Kota,  5.263  Kecamatan,  7.011  Kelurahan  dan  62.806  Desa,  dengan  total keseluruhan sebanyak 75.553 WAP
Tabel 1.8 WAP SAMPAI DENGAN TAHUN 2008 TAHUN Sebaran WAP JMLH Prov  Kab  Kota Kec Kel Desa 2008 33 370 95 6.093  7.878  65.189  79.658
Sumber : Permendagri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kode dan Data WAP
Dalam tabel 1.8, sampai dengan tahun 2008 NKRI memiliki 33 Provinsi, 370 Kabupaten, 95 Kota,  6.093  Kecamatan,  7.878  Kelurahan  dan  65.189  Desa,  dengan  total  keseluruhan sebanyak 79.658 WAP
Tabel 1.9 WAP SAMPAI DENGAN TAHUN 2011 TAHUN Sebaran WAP JMLH Prov  Kab  Kota Kec Kel Desa 2011 33 399 98 6.694  8.216  69.249  84.689
Sumber : Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data WAP
Dalam  tabel  1.9  tercatat  NKRI  memiliki  33  Provinsi,  399  Kabupaten,  98  Kota,  6.694 Kecamatan,  8.216  Kelurahan  dan  69.249  Desa,  dengan  total  keseluruhan  sebanyak  84.689 WAP
Tabel 1.10 WAP SAMPAI DENGAN TAHUN 2013 TAHUN Sebaran WAP JMLH Prov  Kab  Kota Kec Kel Desa 2013 33 402 98 6.994  8.309  72.944  88.780
Sumber : (Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode Dan Data WAP, n.d.)
Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data WAP
Dalam tabel 1.10, sampai dengan tahun 2013 NKRI memiliki 33 Provinsi, 402 Kabupaten, 98 Kota,  6.994  Kecamatan,  8.309  Kelurahan  dan  72.944  Desa,  dengan  total  keseluruhan sebanyak 88.780 WAP
Tabel 1.11 WAP SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 AWAL TAHUN Sebaran WAP JMLH Prov  Kab  Kota Kec Kel Desa 2015 34 416 98 7.094  8.412  74.093  90.147
Sumber : Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data WAP
Dalam  tabel  1.11  NKRI  memiliki  34  Provinsi,  416  Kabupaten,  98  Kota,  7.094  Kecamatan, 8.412 Kelurahan dan 74.093 Desa, dengan total sebanyak 90.147 WAP
Tabel 1.12

## WAP SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 AKHIR
TAHUN Sebaran WAP JMLH Prov  Kab  Kota Kec Kel Desa 2015 34 416 98 7.160  8.436  74.908  91.052
Sumber : Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data WAP
Dalam tabel 1.12, sampai dengan tahun 2015 NKRI memiliki 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota,  7.160  Kecamatan,  8.436  Kelurahan  dan  74.908  Desa,  dengan  total  keseluruhan sebanyak 91.052 WAP
Tabel 1.13 Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 TAHUN Sebaran WAP JMLH Prov  Kab  Kota Kec Kel Desa 2017 34 416 98 7.201  8.479  74.957  91.185
Sumber : Permendagri RI Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Dalam  tabel  1.13  tercatat  NKRI  memiliki  34  Provinsi,  416  Kabupaten,  98  Kota,  7.201 Kecamatan, 8.479 Kelurahan dan 74.957 Desa, dengan total sebanyak 91.185 WAP.
Tabel 1.14 Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 TAHUN Sebaran WAP JMLH Prov  Kab  Kota Kec Kel Desa 2017 34 416 98 7.230  8.488  74.953  91.219

## Sumber : Permendagri 72/2019
Dalam  tabel  1.14  tercatat  sampai  dengan  tahun  2019  NKRI  memiliki  34  Provinsi,  416 Kabupaten, 98 Kota, 7.230 Kecamatan, 8.488 Kelurahan dan 74.953 Desa, total keseluruhan WAP sebanyak 91.219 Unit.
2. Relasi  Kode  dan  Data  WAP  dalam  pelaksanaan  Negara  Kesatuan,  Otonomi  Daerah, dan Desentralisasi;

## a. Relasi Kode dan Data WAP dalam Negara Kesatuan
Relasi  Kode  dan  Data  WAP  dalam  Kerangka  Negara  Kesatuan  memiliki  sudut pandangnya  sendiri  dan  perlu  diurai  secara  seksama,  sudut  pandang  tersebut  berasal  dari beberapa  sumber,  diantaranya  :    Undang  Undang  Dasar  Negara  Tahun  1945  (UUD  45), Undang-undang Wilayah Negara dan Undang-undang Pemerintahan daerah.
Berdasarkan  UUD  45  pada  Pasal  25  dijelaskan  bahwa, ‘‘Negara  kesatuan  Republik Indonesia  adalah  sebuah  negara  kepulauan  yang  berciri  nusantara  dengan  wilayah  dan batas-batas  dan  hak-haknya  ditetapkan  dengan  undang-undang.’’ pasal  ini  menjelaskan bahwa NKRI adalah negara kepulauan yang bercirikan nusantara. Kemudian Wilayah NKRI tersebut  pada  Pasal  4  dalam  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008  Tentang  Wilayah Negara  kembali  diurai,  “ Wilayah  negara  meliputi  wilayah  darat,  wilayah  perairan,  dasar laut, dan tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang  terkandung  di  dalamnya.” Kemudian  oleh  Pasal  2  Ayat  (1)  dan  (2)  dalam  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  wilayah  negara  tersebut dibagi,  “ Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah  provinsi  dan  daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. dan Daerah kabupaten/ kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/ atau desa.”
Dari  penjelasan  diatas,  dapat  dismpulkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  Kesatuan, Republik  dan  Kepulauan  bercirikan  nusantara,  yang  wilayahnya  meliputi  daratan,  perairan dan lautan (beserta seluruh tanah dibawahnya) serta udara (langit) dengan pembagian wilayah negara yang terbagi atas provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, kelurahan/ desa.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sudut pandang Kode dan Data WAP dalam konteks ini adalah sebagai instrumen negara yang berfungsi untuk memastikan (tertib  dan  teratur)  keberlangsungan  pembagian  wilayah  negara  (dari  tingkatan  tertinggi sampai  tingkatan  terendah)  sehingga  dapat  terpelihara  dan  dapat  dikelola  dengan  sebaik- baiknya dalam kerangka NKRI dengan cara di administrasikan, yaitu : di data, di riwayatkan dan di mutakhirkan.

## b. Relasi Kode dan Data WAP dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Kode  dan  data  WAP  terhadap  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  memiliki relasi  keterkaitan  yang  erat  baik  dari  sisi  hubungan,  karakteristik,  serta  dalam  UU  23/2014 beserta aturan turunan lainnya yang merujuk pada aturan tersebut.
Dalam hal hubungan tersebut Ni’matul huda (Nur Wijayanti, 2017) menjelaskan, bahwa dalam  negara  kesatuan  tanggung  jawab  pelaksanaan  tugas  -  tugas  pemerintahan  pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan  adanya  hubungan  kewenangan,  keuangan,  pengawasan,  dan  antar  satuan organisasi  pemerintahan.  Lebih  lanjut,  berdasarkan  karakteristiknya  Desentralisasi  oleh Darumurti dan Rauta (Nur Wijayanti, 2017),  membaginya menjadi 6 karakteristik, yaitu :
1) Desentralisasi teritorial;
2) Desentralisasi fungsional;
3) Desentralisasi politik;
4) Desentralisasi budaya;
5) Desentralisasi ekonomi; dan
6) Desentralisasi administratif
Berkenaan  dengan  amanat  dalam  undang-undang  pemerintahan  daerah  beserta  aturan turunan  lainnya  yang  merujuk  pada  aturan  tersebut,  maka  dalam  UU  23/2014  cerminan tersebut terlihat dari pengertian bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan  Asas  Otonomi,  yang  dalam pelaksanaan  Desentralisasi  terseut  dilakukan  penataan  Daerah  (pembentukan  daerah  dan penyesuaian  daerah).  Selanjutnya  cerminan  tersebut  juga  muncul  dalam  aturan  turunannya, yaitu  PP  17/2018  berupa  penataan  kecamatan  (terdapat  penataan  kelurahan),  serta Permendagri 1/2017 berupa penataan desa dan desa adat.
Dari penjelasan diatas, maka terjawab relasi antara kode dan data WAP dalam otonomi daerah  dan  desentralisasi  terletak  pada  hubungan  pengawasan  dalam  pelaksanaan  penataan (daerah, kecamatan, kelurahan dan desa) atas karakteristik desentralisasi dalam hal teritorial dan  administratif.  Kemunculan  relasi  tersebut,  baik  dalam  hal  pembentukan,  maupun penyesuaian sebagai akibat dari dilakukannya penataan terhadap wilayah negara yang telah ditetapkan  pembagian  wilayah  negaranya,  dimana  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah merupakan  kesatuan  yang  integral.  Oleh  karenanya,  kode  dan  data  WAP  dalam  hal  ini menghasilkan  sudut  pandangnya  sendiri,  yaitu  :  sebagai  “Instrumen  Kontrol  Desentralisasi teritorial dan administratif”.

## 3. Bentuk Aktifitas Pemutakhiran Kode dan Data WAP dari berbagai pendekatan
Sebagaimana telah dibahas pada pembahasan sebelumnya tentang Relasi Kode dan Data WAP  dalam  pelaksanaan  Negara  Kesatuan,  Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi,  maka teridentifikasi dua sudut pandang fungsi instrumen Kode dan Data WAP, yaitu :
1) Kode dan Data WAP sebagai Instrumen pengadministrasian keberlangsungan pembagian wilayah negara; dan
2) Kode  dan  Data  WAP  sebagai  Instrumen  Kontrol  Desentralisasi  teritorial  dan administratif.
Sebagai  sebuah  instrumen,  maka  pelaksanaan  pemutakhiran  terhadap  instrumen  tersebut haruslah  paripurna  dengan  cara  mempertemukan,  mengintegrasikan  dan  atau  melaksanakan kedua sudut pandang tersebut sekaligus.
Dalam hal kode dan data WAP sebagai Instrumen pengadministrasian pembagian wilayah negara,  maka  pendataan,  periwayatan  dan  pemutakhiran  harus  dilakukan  secara  efektif, efesien, jelas dan akurat, karena pada akhirnya setiap WAP akan menghadapi ujian wilayah/ kewilayahan  ( territory )  dalam  kerangka  NKRI,  dimana  Soja  (Elden,  2010)  menjelaskan wilayah berdasarkan pengertian dari land, terain dan territory sebagai berikut :
1) Land is a relation of property, a finite resource that is distributed, allocated and owned, a political-economic question. Land is a resource over which there is competition.
2) Terrain is a relation of power, with a heritage in geology and the military, the control of which allows the establishment and maintenance of order. As a ‘field’, a site of work or battle, it is a political-strategic question.
3) Territory is something that is both of these (land, and more than these. Territory must be approached in itself rather than through territoriality,and in relation to land and terrain Oleh karena territory adalah relasi dari land dan terrain , maka dalam menghadapi ujian kewilayahan  dimaksud,  dilakukan  dengan  cara  memberikan  ruang  pendataan  untuk  2  hal, yaitu  :  dokumentasi  regulasi  (pembentukan)  dan  peta  spasialnya  sebagai  representasi  dari terrain  dan  land ,  hal  ini  akan  merasionalkan  proses  pengadministrasinya  yang  kemudian akan  memberi  kemudahan  bagi  semua  pihak  dalam  proses  pemutakhirannya,  karena diketahui detail riwayat sebuah WAP dari sebelum dimutakhirkan, pasca dimutakhirkan dan bahkan terhadap WAP yang ditinggalkan, apakah telah sesuai dengan kerangka NKRI.
Begitu  juga  dalam  hal  kode  dan  data  WAP  sebagai  instrumen  kontrol  desentralisasi teritorial  dan  administratif,  instrumen  ini  harus  mampu  memvalidasi  WAP  hasil  fasilitasi, monitoring,  evaluasi  dan  supervisi  dari  pelaksanaan  penataan  dengan  mekanisme instrumentalnya  sendiri  contoh  :  terhadap  adanya  enclave  (Vinokurov,  2007),  instrument tersebut harus tetap independent dan tidak boleh terjebak dalam alur tata kelola pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasinya.
Oleh karenanya, agar memudahkan pelaksanaan kode dan data WAP sebagai instrumen kontrol,  perlu  dilakukan  pendekatan  terhadap  pelaksanaan  penataan,  dengan  cara mengidentifikasi bentuk-bentuk penataan yang dapat mengakibatkan pemutakhiran kode dan Data  WAP  berdasarkan  aturan  yang  berlaku.  Bilamana  hal  ini  terlaksana,  maka  akan memudahkan  pengintegrasian  fungsi  instrumen  dari  kedua  sudut  pandang  diatas,  dimana muara  akhir  kedua  sudut  pandang  tersebut  adalah  sama,  yaitu  mampu  memenuhi  uji kewilayahan.

## a. Sesuai dengan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah
Dalam  UU  23/2014  terdapat  beberapa  pasal  yang  perlu  di  sikapi  pada  pelaksanaan pemutakhiran  kode  dan  data  WAP,  Pertama  terhadap  Pembentukan  Daerah  yang  dapat dilaksanakan  melalui  Pemekaran  Daerah  dengan  2  (dua)  cara,  yaitu  :  1).  melakukan Pemecahan  Daerah  Provinsi  atau  Daerah  Kabupaten/  Kota  untuk  menjadi  dua  atau  lebih Daerah  baru,  atau  2).  Penggabungan  bagian  Daerah  dari  Daerah  yang  bersanding  dalam  1 (satu)  Daerah  provinsi  menjadi  satu  Daerah  baru.  Kedua  terhadap  Pembentukan  Daerah melalui  Penggabungan  Daerah  dengan  cara  melakukan  penggabungan  2  Daerah kabupaten/kota  atau  lebih  yang  bersanding  dalam  1  Daerah  provinsi  menjadi  Daerah kabupaten/  kota  baru,  atau  penggabungan  2  Daerah  provinsi  atau  lebih  yang  bersanding menjadi Daerah provinsi baru.
Ketiga dalam mekanisme penyesuaian daerah terhadap 5 (lima) aktifitasnya,   yaitu :
• Perubahan batas wilayah daerah,
Dalam aktifitas ini tercipta relasi dengan penegasan batas daerah, dimana hasil penegasan batas  berupa  tertutupnya  segmen  batas  daerah  secara  polygon,  hal  ini  menjadi  kebutuhan
utama penghitungan luas daerah otonom yang menjadi atribut data dalam data WAP. Lebih lanjut  pada  sisi  kode  WAP,  dampak  dari  kesinambungan  tugas  diatas,  juga  berpotensi terhadap adanya kemungkinan pindahnya cakupan WAP terendah (mutasi kode WAP).
• Perubahan nama daerah,
Nama daerah berguna sebagai identitas dan data dasar dalam kode dan Data WAP, serta sebagai acuan utama terhadap berbagai aspek dalam hal bernegara dan bermasyarakat, nama daerah juga merupakan bagian dari nama geografis (nama rupabumi) dari jenis unsur buatan.
• Pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi,
Istilah  rupabumi  menurut  (Asadi,  2015),  adalah  nama  formal  dari  penamaan  suatu  fitur alami  maupun  fitur  buatan,  yang  memiliki  varian  lainnya  berupa  nama  geografis  dan toponim.  Senada  dengan  hal  tersebut  diatas,  pada  Pasal  3  dalam  Permendagri  Nomor  39 Tahun  2008  Pedoman  Pembakuan  Nama  Rupabumi,  dijelaskan  bahwa  rupabumi  terbagi menjadi dua jenis unsur, yaitu : unsur alami (terbentuk secara alami) dan  unsur buatan (yang dibuat oleh manusia).
• Pemindahan ibu kota,
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  30  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Perubahan  Nama Daerah,  Pemberian  Nama  Ibu  Kota,  Perubahan  Nama  Daerah,  Perubahan  Nama  Ibu  Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota (Permendagri 30/2012), yang dimaksud dengan Pemindahan ibu kota  atau  pusat  pemerintahan    adalah  kegiatan  memindahkan  tempat  kedudukan  bupati/ walikota  atau  gubernur  dari  tempat  kedudukan  semula  ke  tempat  lain  di  dalam  wilayah kabupaten/ kota atau wilayah provinsi yang bersangkutan.
• Perubahan nama ibu kota.
Masih  berdasarkan  Permendagri  30/2012  yang  dimaksud  dengan  Perubahan  nama  ibu kota adalah kegiatan untuk mengubah nama ibu kota atau pusat pemerintahan.

## b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tentang Kecamatan
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Kecamatan  terdapat  beberapa  pasal  yang  perlu  di sikapi  dalam  pelaksanaan  pemutakhiran  kode  dan  data  WAP  dalam  PP  17/2018.  Pertama terhadap Penataan Kecamatan melalui Pembentukan Kecamatan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
o Pemekaran 1 Kecamatan menjadi 2 Kecamatan atau lebih, atau
o Penggabungan  bagian  Kecamatan  dari  Kecamatan  yang  bersandingan  dalam  1  daerah kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru.
Kedua  terhadap  Penataan  Kecamatan  melalui  Penggabungan  Kecamatan  yaitu, penggabungan  2  Kecamatan  atau  lebih  yang  bersanding  dalam  1  daerah  kabupaten/  kota. Ketiga terhadap Penyesuaian Kecamatan yang dilakukan melalui 4 cara, yaitu :
o Perubahan Batas Wilayah Kecamatan;
o Perubahan Nama Kecamatan;
o Pemindahan Ibu kota Kecamatan; dan
o Perubahan Nama Ibukota Kecamatan.
Keempat terhadap penataan kelurahan melalui 3 cara pembentukannya,  yaitu :
o Pemekaran 1 Kelurahan menjadi 2 Kelurahan atau lebih;
o Penggabungan  bagian  Kelurahan  dari  Kelurahan  yang  bersandingan  dalam  1  wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; dan
o Penggabungan  bagian  Kelurahan  dari  Kelurahan  yang  bersandingan  dari  2  atau  lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru
Kelima  terhadap  penataan  kecamatan  melalui  penggabungan  kelurahan  dengan  cara, penggabungan  2  Kelurahan  atau  lebih  yang  bersanding  dalam  1  wilayah  Kecamatan  atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan. Keenam terhadap Penataan Kelurahan melalui 3 (tiga) cara Penyesuaian Kelurahan, yaitu :
o Perubahan Batas Wilayah Kelurahan;
o Perubahan Nama Kelurahan; dan
o Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.

## c. Sesuai dengan Permendagri Tentang Penataan Desa
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Kecamatan  terdapat  beberapa  pasal  yang  perlu  di sikapi  dalam  pelaksanaan  pemutakhiran  kode  dan  data  WAP  dalam    Permendagri  1/2017. Pertama  terhadap  Penataan  Desa  yang  dapat  dilaksanakan  melalui  dengan  2  cara Pembentukan Desa, yaitu :
Ø Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; dan
Ø Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
Kedua terhadap Penataan Desa melalui Penghapusan Desa, dimana penghapusan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat karena terdapat kepentingan program nasional yang  strategis  atau  terjadinya  bencana  alam.  Ketiga  terhadap  Penataan  Desa  juga  dapat dilaksanakan melalui 2 cara Perubahan Status Desa, yaitu :

## Ø Perubahan Desa Menjadi Kelurahan
Ø Perubahan Kelurahan Menjadi Desa.
Keempat  terhadap  Penataan  Desa  Adat  melalui  Pembentukan  Desa  Adat  dengan  cara yang mutatis mutandis dengan pembentukan desa, yang terdiri dari 3 aktifitas, yaitu :
Ø Pemekaran dari 1 (satu) desa adat menjadi 2 (dua) Desa Adat atau lebih;
Ø Penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa Adat baru
Ø Penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu) Desa Adat baru.
Kelima terhadap Penataan Desa Adat melalui Penghapusan Desa Adat. Dan Keenam terhadap Penataan Desa Adat melalui Perubahan Status Desa Adat dengan 4 (empat) cara, yaitu :
Ø Perubahan Desa adat menjadi desa
Ø Perubahan Desa menjadi desa adat
Ø Kelurahan Menjadi desa adat
Ø Desa Adat Menjadi Kelurahan.
d. Pemutakhiran Kode dan Data WAP sebagai Database Kewilayahan.
Sebelum  membahas  pemutakhiran  kode  dan  data  WAP  sebagai  database  kewilayahan, perlu  kiranya  dianalisis  pelaksanaan  pemutakhiran  dari  tahun  2005  sampai  tahun  2019 sebelum akhirnya melakukan rancang struktur database kode dan data WAP. Adapun jumlah pelaksanaan pemutakhiran WAP tersebut tersaji dalam tabel 3.1 berikut :
Tabel 3.1 Pemutakhiran Kode Dan Data Wap Periode 2005 S.D 2019
WAP
PEL. PEMUTAKHIRAN WAP
JMLH
2005 s.d 2008 2008 s.d 2011 2011 s.d 2013 2013 s.d 2015 2015 s.d 2017 2017 s.d 2019 Prov - - - 1 - - 1 Kab 21 29 3 14 - - 67 Kota 4 3 - - - - 7 Kec 830 601 300 166 41 29 1967 Kel 867 338 93 127 43 9 1477 Desa 2.383  4.060  3695 1964 49 4 12.155 TOTAL 4.105  5.031  4.091  2.272 905 133 15.674
Berdasarkan  tabel  diatas,  dari  tahun  2005  sampai  dengan  tahun  2019  telah  terlaksana 15.674 kali pemutakhiran WAP, dengan rincian sebagai berikut :
Ø Pemutakhiran Provinsi sebanyak 1 kali;
Ø Pemutakhiran Kabupaten 67 kali;
Ø Pemutakhiran Kota 7 kali;
Ø Pemutakhiran Kecamatan 1.967 kali;
Ø Pemutakhiran Kelurahan 1.477 kali; dan
Ø Pemutakhiran Desa 12.155 kali.
Sampai  dengan  saat  ini  jumlah  seluruh  WAP  yang  ada  di  indonesia  adalah  sebanyak 91.219  WAP  yang  berasal  dari  34  Provinsi,  416  Kabupaten,  98  Kota,  7.230  Kecamatan, 8.488  Kelurahan  dan  74.953  Desa.  Dari  15.674  pelaksanaan  pemutakhiran  tersebut  bila dirata-ratakan dalam 14 tahun pelaksanaan pemutakhiran, ditemukan rata-rata pemutakhiran dalam  setiap  tahunnya  sebanyak  1.120  kali  pemutakhiran  kode  dan  Data  WAP.  Rata-rata tersebut  merupakan  hasil  monitoring  dari  sisi  pembentukan  (pemekaran,  penghapusan  dan penggabungan)  atau  pemutakhiran  kode,  sementara  monitoring  dari  sisi  pemutakhiran datanya belum terlaksana secara optimal.
Berkenanan dengan hal tersebut, menurut martin (Sutanta & Wardoyo, 2012) Instrumen Kode dan Data WAP perlu memenuhi rancangan struktur database terbaik, dengan memenuhi 6 (enam) kriteria database processing berikut.
ü Bersifat data oriented dan bukan program oriented;
ü Dapat digunakan oleh pemakai yang berbeda-beda atau beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah database;
ü Data dalam database dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya;
ü Data yang ada dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah;
ü Data dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda; dan
ü Data redundancy minimal.
Sebagaimana kita ketahui bersama, proses pemutakhiran ke 2 (dua) entitas, baik kode dan atau  data  bersifat  saling  melengkapi.  Dalam  Permendagri  72/2019  dijelaskan  bahwa  Kode WAP  adalah  identitas  WAP  yang  memuat  angka  yang  merepresentasikan  WAP  daerah Provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang  disebut  dengan  nama  lain  dan  Kelurahan  seluruh  Indonesia.  Sedangkan  Data  WAP adalah  data  dasar  yang  memuat  nama  wilayah  administrasi,  luas  wilayah  dan  jumlah penduduk.
Kembali  pada  upaya  pemenuhan  rancangan  struktur  database  diatas  dengan  mengacu pada  pembahasan  sebelumnya,  maka  atribut-atribut  data  dalam  pelaksanaan  pemutakhiran kode  WAP  seharusnya  dari  6  Primary  Key,  dengan  adanya  desa  adat  maka  bertambah menjadi 7 (tujuh) Primary Key yang terintegrasi (Super Key), menjadi :
• Kode Provinsi;
• Kode Kabupaten;
• Kode Kota;
• Kode Kecamatan;
• Kode Kelurahan;
• Kode Desa; dan
• Kode Desa Adat.
begitupun  dengan  atribut  data  dasar  dalam  Data  WAPnya,  seharusnya  juga  mengalami perubahan mengingat instrumen ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan penataan dan rupabumi WAP, dari 3 (tiga) jenis atribut data yang ada baiknya instrumen ini hanya fokus pada 2 (dua) jenis atribut data saja, yaitu :
1). Atribut Data Nama WAP;
• Nama Provinsi;
• Nama Kabupaten;
• Nama Kota;
• Nama Kecamatan;
• Nama Kelurahan;
• Nama Desa; dan
• Nama Desa Adat.
2). Atribut Data Luas Wilayah;
a) Luas wilayah Provinsi;
b) Luas wilayah Kabupaten; dan
c) Luas wilayah Kota.
dan menghilangkan atribut jumlah penduduk, yaitu :
• Atribut Data Jumlah Penduduk.
a) Jumlah Penduduk Provinsi;
b) Jumlah Penduduk Kabupaten; dan
c) Jumlah Penduduk Kota.
karena  selain  sifatnya  yang  lebih  dinamis  dari  pada  data  wilayah,  data  penduduk  telah memiliki  instrumennya  sendiri  melalui  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan (SIAK).
Atribut  data  dasar  ini  akan  lebih  berdayaguna  bila  berfokus  pada  elemen-elemen  data yang  dapat  menunjang  pelaksanan  uji  kewilayahan  dalam  bisnis  proses  dan  databasenya, dengan  tetap  membuka  ruang  terhadap  potensi  elemen  data  kewilayahan  lainnya  untuk dijadikan sebagai data dasarnya, contoh :
• Alamat kantor gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/ desa;
• Titik koordinatnya; dan
• Wilayah cakupannya.
sehingga  dapat  memudahkan  pengambil  kebijakan  dan  operatornya  dalam  bertugas  karena instrumen ini secara an sich dapat dijadikan dasar rujukan terhadap setiap cakupan wilayah administrasi  pemerintahan,  yang    pada  prinsipnya  tidak  ada  satupun  WAP  dalam  kerangka NKRI yang tidak teradministrasikan secara tertib dan teratur.

## SIMPULAN
Mengacu pada pembahasan sebelumnya, maka penulis mencoba menyimpulkan, sebagai berikut  :  Pertama,  Kode  dan  Data  WAP  sebagai  sebuah  instrumen  perlu  selalu  beradaptasi dengan mengikuti perkembangan zaman guna menjaga keutuhan NKRI; Kedua pemutakhiran Kode dan Data WAP, bukan hanya memutakhirkan substansi datanya, melainkan atribut dan elemen  rancang  struktur  databasenya  dengan  cara  mengadopsi  instrumen  dari  kedua  sudut pandang  dan  bentuk  aktifitas  pemutakhiran,  sehingga  setiap  WAP  dapat  lulus  uji kewilayahan;  dan  Ketiga  diperlukan  lebih  dari  sekedar  dukungan  hardware  dan  software, namun juga brainware sebagai bentuk peningkatan kapasitas instrumen kode dan data WAP.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Bapak  Safrizal  ZA  (Direktur  Jenderal  Bina Administrasi  Kewilayahan),  Bapak  Indra  Gunawan  (Sekretaris  Ditjen  Bina  Administrasi Kewilayahan),  Bapak  Sugiarto  (Direktur  Toponimi  dan  Batas  Daerah),  Bapak  Tengku Syahdana (Kasubdit Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II), Ibu Astuti Saleh (Kasubdit Toponimi,  Data  dan  Kodefikasi  Wilayah  I),  Ibu  Siti  Metrianda  Akuan  (Kasubdit  BAD  I), Bapak  Mardiyana  (Kasubdit  BAD  II),  Bapak  Wardani  (Kasbudit  BAD  III),  Ibu  Heny Ernawati (Kasi Wilayah II A pada Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II), Bapak Adi Suhendra  (Peneliti  pada  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan),  Ester  Resimeilana, Rosaydiana dan Rekan-rekan lain dilingkungan Direktorat Toponimi dan Batas Daerah yang
tak  bisa  disebutkan  satu  persatu  dan  telah  banyak  memberikan  masukan  demi  kebaikan artikel ini.

## I. DAFTAR PUSTAKA
Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data WAP. Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data WAP. Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data WAP.
Permendagri  RI  Nomor  137  Tahun  2017  Tentang  Kode  dan  Data  Wilayah  Administrasi Pemerintahan.
Permendagri  RI  Nomor  30  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Perubahan  Nama  Daerah, Pemberian  Nama  Ibu  Kota,  Perubahan  Nama  Daerah,  Perubahan  Nama  Ibu  Kota,  dan Pemindahan Ibu Kota.
Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2008 Pedoman Pembakuan Nama Rupabumi.
Permendagri  RI  Nomor  72  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Permendagri  Nomor  137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data WAP.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan.
Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Andriansyah. (2015). Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa .
Arrum,  D.  A.  (2019).  Kepastian  Hukum  Dalam  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik  (Online  Single  Submission)  di  Indonesia. Jurist-Diction , 2 (5),  1631–1654. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222
Asadi.  (2015).  Nama  Rupa  Bumi,  Toponimi,  Aturan  dan  Kenyataan. Jurnal  Lingkungan Widyaiswara , 2 (4), p.18-35.
Ati,  S.,  Nurdien,  Kistanto,  &  Taufik,  A.  (2014).  Pengantar  Konsep  Informasi,  Data,  dan Pengetahuan. In Universitas Terbuka . PP.
http://repository.ut.ac.id/id/eprint/4042 Badan Pusat Statistik. (2020). SIG - BPS . https://sig.bps.go.id/
Denzin,  K.  N.,  Lincoln,  S.  Y.,  &  Tuchman,  G.  (2009).  Ilmu  Sosial  Historis  Metodologi, Metode dan Makna. In S. Z. Qudsy (Ed.), Handbook of Qualitative Research (pp. 393– 416). Pustaka Pelajar.
Diah, M. P. (2020). Pembangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa Dan Kota Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan . DPR RI, & Kemenkeu RI. (n.d.). Dana Alokasi Umum . Doc. https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-259.pdf
Elden,  S.  (2010).  Land,  terrain,  territory. Progress  in  Human  Geography , 34 (6),  799–817. https://doi.org/10.1177/0309132510362603
Halik,  A.  (2014).  Kajian  Pengembangan  Kebijakan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP) Melalui  Perspektif  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU). Jurnal  Bina  Praja , 06 (01),  41–50. https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.41-50
Hoessein, B. (1978). Penentuan Batas-Batas Wilayah Administrasi/Daerah Otonom : Suatu Pemikiran  Berorientasi  Pada  Pembangunan.pdf (p.  6).  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/783/710
Marshall,  H.  (2002). What  do  we  do  when  we  code  data? 2 (4),  101–102.
https://doi.org/10.1080/00754177008259429
Monalisa,  M.,  Andriyus,  A.,  &  Uyun,  R.  (2018).  Implementasi  Permendagri  No  56  Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Adm. Pemerintahan. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi , 4 (2), 509–522.
Nur  Wijayanti,  S.  (2017).  Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum , 23 (2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199 Nurcholis,  H.  (2014). Konsep  Dasar  Pemerintahan  Daerah  -  Administrasi  Pemerintahan Daerah . Universitas Terbuka. http://repository.ut.ac.id/4002/1/ADPU4440-M1.pdf Pitono, A. (2012). Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Kebijakan Publik , 3 (7), 14–26.
Romadhon,  A.  H.,  Harianti,  I.,  Royhana,  N.,  &  Agustina,  M.  (2018).  Dinamika  Pranata Pemerintahan  Desa  Adat  Dalam  Dimensi  Hukum  Tata  Negara. Jurnal  Hukum  Media Bhakti , 2 (2), 127–137. https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.31
Sutanta  &  Wardoyo.  (2012).  Perbedaan  Kode  Data  Dalam  Rancangan  Database  &  Strategi
Penyelesaiannya Untuk Sinkronisasi Data. IPTEK-KOM , 14 , 165–176. https://repository.ugm.ac.id/273575/1/2012
Sutanta,  E.  &  Ashari,  A.  (2012).  Pemanfaatan  Database  Kependudukan  Terdistribusi  pada Ragam Aplikasi sistem Informasi di Pemerintah Daerah. SISFOTENIKA , 2 Nomor 1 , 13. https://repository.ugm.ac.id/136442/2/2012 Edhy S-Ahmad A-Makalah
Usman,  H.,  &  Akbar,  P.  S.  (2003). Metodologi  penelitian  sosial (Cetakan  Ke).  PT.  Bumi Aksara.
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=671717#
Vinokurov, E. (2007). A Theory of Enclaves. In MPRA Paper (No. 20936; MPRA Paper).