## STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAPAT MEWUJUDKAN TRANSPARANSI  DAN AKUNTANBILITAS   PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH LOKAL DALAM ERA GOOD GOVERNANCE

## Taslim Maulana *)

## ABSTRAK
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan good governance dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  negara  adalah  melalui  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang komprehensif, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standard Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang no. 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  yang  mensyaratkan  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBN/APBD  disusun    dan  disajikan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan yang  tetapkan  dengan  peraturan  pemerintah  no.71  tahun  2010.  Dengan  demikian  SAP  merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Laporan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum, maka informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  bertujuan  umum  untuk  memenuhi  kebutuhan informasi  dari  semua  kelompok  pengguna  (  masyarakat,  para  wakil  rakyat, lembaga  pengawas,  dan lembaga  pemeriksa,  pihak  yang  memberi  atau  berperan  dalam  proses  donasi,  investasi  dan pemerintah).
Kata Kunci : good governance , Transparansi, Akuntabilitas, SAP dan Laporan Keuangan.

## A.  PENDAHULUAN
Keseriusan  Pemerintah  dalam menciptakan  pemerintahan  yang  baik (good governance)
melalui
transparansi  dan  akuntanbilitas dalam pengelolaan  keuangan  negara.  Hal tersebut dapat dicapai, dengan menerbitkan berbagai macam
perundang-undangan
keuangan negara.  Seiring  dengan  hegemoni wacana good governance di Indonesia, apa yang terjadi berpengaruh terhadap perkembangan  manajemen  keuangan di  Indonesia  saat  ini.  Munculnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam  sistem  pengelolaan  keuangan negara telah membawa implikasi positif dan negatif. Sisi positif manakala ada semacam upaya pemerintah  untuk  membenahi  sistem lama yang berorientasi pada kepentingan penguasa serta
berpengaruh terhadap perubahan
mekanisme    pelaksanaan    maupun evaluasinya.    Sedangkan  implikasi negatif yang muncul adalah pemerintah  dan  masyarakat  telah dibutakan  matanya  untuk  membuat
sebuah desain dan sistem pengembangan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan kebutuhan internal pemerintah.
Tak telak kemudian transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan negara  di  indonesia  hanya  dimaknai sebagai syarat atau prerequisit sebuah konpirasi  global  antara  pemerintah negara-negara
maju dengan pemerintah negara-negara
berkembang atau miskin untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang mandul. Sulit memang jika sudah terjebak dalam lingkaran setan globalisasi. Banyak negara justru tidak berdaya dan tidak mampu mengembangkan
pengelolaan keuangan  negara  hanya  digunakan sebagai sebuah selogan bukan sebagai  entry  point  sebuah  disain pembangunan sebuah negara.
Salah  satu  upaya  konkrit untuk  mewujudkan  transparansi  serta akuntabilitas  pengelolaan  keuangan negara  adalah  penyampaian  laporan keuangan  pemerintah  yang  memenuhi prinsip  tepat  waktu  dan  disusun
*) Dosen LB FE Univ-PGRI Plg
dengan  mengikuti  standar  akuntansi pemerintahan  yang  telah  diterima secara umum. Untuk memenuhi tuntutan  tersebut diatas, maka lahirlah
Undang-Undang  Republik  Indonesia
N0. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut mensyarakatkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBN/APBD  disusun  dan  disajikan sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  yang  telah  ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya payung hukum  hukum  yang  berupa    Undang-
Undang  dan  Peraturan  Pemerintah tersebut, sudah selayaknya
mengharuskan pemerintah lokal  untuk menyampaikan akuntabilitas
pengelolaan  keuangan  negara  melalui laporan keuangan secara
transparansi dan partisipasi masyarakat  melalui  media  elektronik maupun media lainnya.

## B. GOOD GOVERNANCE
Berbagai penelitian
menunjukkan  bahwa  baik  buruknya tata
pemerintahan dijalankan mempunyai hubungan kausualitas yang erat dengan hasil pembangunan. Misalnya  kausalitas  positip  antara efisiensi  birokrasi  dan  menurunnya tingkat  korupsi  dengan  pertumbuhan ekonomi  dan  investasi  asing.  Bagi Indonesia, relevansi konsep ini menjadi  sangat  tinggi  setelah  banyak pihak
menyalahkan “bad/poor governance”  sebagai  faktor  penyebab utama  negara  ini  menjadi  kondisi sosial  ekonominya  paling  buruk  di antara  sekian  banyak  negara  Asia yang terkena krisis moneter 1997. Sementara  definisi  Good  Governance menurut  World  Bank  ialah  suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggung jawab yang sejalan dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar yang  efisien,  penghindaran  terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi,  dan  pencegahan  korupsi baik secara politik maupun administratif, mejalankan disiplin anggaran  serta  penciptaan  legal  dan political  framework  bagi  tumbuhnya aktivitas  usaha.  Menurut  Taschereau dan  Campos,  tata  pemerintahan  yang baik (terjemahan dari Good Governance) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran,  kesamaan,  kohesi,  dan keseimbangan  peran  serta,  adanya saling  mengontrol  yang  dilakukan  oleh komponen yakni pemerintahan (goverment),  rakyat  (citizen),  atau  civil society dan usahawan (business) yang berada  di  sektor  swasta.  Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan  yang sama dan derajatnya. Jika  kesamaan  derajatnya  itu  tidak sebanding,  atau  tidak  terbukti  maka akan  terjadi  pembiasan  dari  tata pemerintahan  yang  baik  (  Good governance).  Sementara  itu,  United Nation  Development  Program  (UNDP) mendefinisikan  governance  sebagai the exercise of political, economic, and admnistrative  outhority  to  manage  a nation’s affair at all levels”.
Dalam konteks Good Governance, pemerintahan  ditempatkan  sebagai fasilisator  atau  katalisator,  sementara tugas untuk memajukan pembangunan terletak pada semua komponen negara,  meliputi  dunia  usaha  dan masyarakat.  Dengan  kehadiran  good governance ditandai oleh terbentuknya “kemitraan” antara  pemerintah  dengan masyarakat, organisasi politik, organisasi  massa,  LSM,  dunia  usaha individu  secara  luas  guna  terciptanya manajemen pembangunan yang bertanggung jawab. Selanjutnya definisi  umum  governance  adalah tradisi  dan  institusi  yang  menjalankan
kekuasaan  di  dalam  negara,  termasuk (1) proses pemerintah dipilih, dipantau, dan digantikan (2) kapasitas pemerintah  untuk  memformulasikan dan  melaksanakan  kebijakan  secara efektif,  dan  30  pengakuan  masyarakat dan negara terhadap berbagai institusi yang mengatur interaksi antara mereka.  Unsur  yang  terakhir  dapat dilakukan melalui tiga struktur komunikasi, yaitu kewenangan, legitimasi, dan representasi. Dari sinilah terlihat bahwa good governance tidaklah  terbatas  pada  bagaimana pemerintah menjalankan
wewenangnya  dengan  baik  semata, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana
masyarakat dapat berpartisipasi
dan mengontrol
pemerintah untuk menjalankan wewenang tersebut dengan baik (accountable).  Karenanya  seringkali tata  pemerintahan  yang  baik  (good governance)    dapat  diartikan  sebagai cara  mengelola  urusan-urusan  publik.
Pengelolaan  urusan  publik  yang  dapat diperankan  oleh  Akuntansi  sektor Publik  yaitu  penciptaan  transparansi dan akuntabilitas.
a  Transparansi Transparansi adalah keterbukaan  pemerintah  dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga
dapat  diketahui  dan  diawasi oleh  DPRD  dan  masyarakat.
Transparansi pengelolaan
keuangan daerah pada akhirnya akan  menciptakan  horizontal accountability antara pemerintah daerah  dengan  masyarakatnya sehingga  tercipta  pemerintahan daerah  yang  bersih,  efektif,
efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi
dan
kepentingan masyarakat. Transparansi berarti  terbukanya akses  bagi  semua  pihak  yang berkepentingan  terhadap  setiap
informasi terkait seperti berbagai peraturan daerah, kebijakan pemerintah dan pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  dengan biaya  yang  minimal.  Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan  untuk  dipahami  dan (untuk kemudian) dapat dipantau.      Transparansi  bera eterbukaan (openness) pemerintah  dalam  mmeberikan yang  terkait  dengan  aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah  berkewajiban  untuk memberikan informasi keuangan  dan  informasi  lainnya yang  akan  digunakan  untuk pengambilan keputusan ekonomi,  social,dan  politik  oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan  ekonomi,social,  dan politik diperlukan informasi akuntansi  yang  salah  satunya berupa laporan keuangan Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian  dalam  proses pengambilan keputusan dan implementasi  kebijakan  publik. Sebab, penyebarluasan bebagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah  dapat  memberikan kesempatan  kepada  berbagai komponen  masyarakat  untuk turut mengambil keputusan. Oleh  karenanya,  perlu  dicacat bahwa informasi ini bukan sekedar  tersedia,  tatapi  juga relevan dan bisa dipahami publik.  Selain  itu,  transparansi ini dapat membantu untuk
mempersempit  peluang  korupsi di  kalangan  para  pejabat  publik dengan “terlihatnya” segala proses  pengambilan  keputusan oleh masyarakat.
Setiap  entitas  pelaporan mempunyai  kewajiban  untuk melaporkan  upaya-upaya  yang telah  dilakukan  serta  hasil  yang dicapai dalam pelaksaan kegiatan  secara  sistimatis  dan terstruktur  pada  suatu  periode pelaporan  untuk  kepentingan transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui  secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya  dan  ketaatan  pada peraturan
perundangan- undangan.
b.  Akuntabilitas Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan,
bersama-sama dengan cara dan  hasil  kebijakan  tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan  secara  vertikal maupun horizontal dengan baik. Akuntabilitas (accountability) adalah  kapasitas  suatu  instansi pemerintahan untuk bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan  misinya  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran yang ditetapkan secara periodik.
Artinya, setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapai organisasi dalam pengelolaan  sumberdaya  yang dipercayakan  kepadanya,  mulai dari tahap perencananan,
implementasi, sampai pada pemantaun dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas  merupakan kunci  untuk  memastikan  bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan  publik.  Untuk  itu, akuntabilitas  memasyarakatkan kejelasan  tentang  siapa  yang bertanggungjawab, kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan.
Karenanya,  akuntabilitas  bisa berarti pula penetapan sejumlah kreteria  dan  indikator  untuk mengukur kinerja instansi pemerintah,  serta  mekanisme yang  dapat  mengendalikan  dan memastikan tercapainya berbadai standar tersebut. Akuntabilitas  pada  sektor publik bersifat multile-
accountability structure.
Ia diminta pertanggungjawaban oleh  lebih  banyak  pihak  yang mewakili pluralisme masyarakat.
Rincinya,  kinerja  suatu  instansi pemerintah
harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap atasan, anggota DPRD,
organisasi nonpemerintah,  lembaga  donor, dan komponen masyarakat lainnya.
Mempertanggungjawabkan pengelolaan  sumber  daya  serta pelaksanaan  kebijakan  yang dipercayakan  kepada  entitas pelaporan dalam mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan
secara periodik. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi  yang  bermanfaat  bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat
keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
Untuk  memenuhi  tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai  pendapatan,  belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan  aset,  kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

## C. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
Keseriusan pemerintah
dalam menciptakan pemerintahan yang  baik  (good  governance)  melalui keterbukaan dalam pengelolaan keuangan  negara  dan  akuntabilitas diwujudkan dengan diterbitkannya benbagai macam perundang-
undangan mengenai
keuangan negara.
Undang-undang membicarakan masalah keuangan negara adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara,  UU  No.1 Tahun  2004  tentang  perbendaharaan dan  UU  no.15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan
Pengelolaan
dan
tanggung Jawab Keuangan Negara. Laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan  APBN  dan  APBD    (UU No.17  tahun  2003  Pasal  30  ayat  (1) Presiden  menyampaikan  rancangan undang-undang
tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN  kepada  DPR  berupa  laporan keuangan  yang  telah  diperiksa  oleh badan Pemeriksaan Keuangan,
selambat-lambatnya  6  (enam)  bulan setelah  tahun  anggaran  berakhir  dan (2) Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan
realisasi  APBN,  Neraca,  Laporan  Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan,  yang  dilampiri  dengan laporan  keuangan  perusahaan  negara dan badan lainnya. Kemudian Pasal 31 ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan  rancangan  peraturan daerah  tentang  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD  kepada  DPRD berupa  laporan  keuangan  yang  telah diperiksa  oleh  Badan  pemeriksaan Keungan, selambat-lambatnya 6
(enam)  bulan  setelah  tahun  anggaran berakhir  dan  (2)  Laporan  Keuangan dimaksud  meliputi  Laporan  realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan  atas  Laporan  Kepuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Undang-Undang Republik Indomnesia No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang  Republik  Indonesia    No.15
Tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan  dan    Tanggungjawab Keuangan
Negara merupakan rangkaian  dalam  menyelenggarakan pengelolaan keuangan
negara.
Kesamaan cara pandang antara penyaji,  pemeriksa  dan  pengguna laporan  keuangan  akan  menjadikan interpretasi yang sama dalam menerima informasi dari laporan keuangan.
Struktur akuntansi menggambarkan  pengertian pelaporan keuangan sebagai mekanisme tentang aksi  sehingga  dihasilkan  informasi keuangan  yang  diwujudkan  dalam laporan  keuangan  termasuk  fungsi auditor  untuk  menentukan  kewajaran laporan  keuangan.    Dari  gambar dibawah  ini  memperlihatkan  begitu pentingnya peran dari Standar Akuntansi  Pemerintahan  mengenai penerimaan  informasi  yang  tersaji  dari laporan  keuangan  oleh  penggunanya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik  Indonesia  nomor:17  Tahun
2003  Pasal  32  ayat  1  menyatakan bentuk dan isi
pelaksanaan
APBN/APBD  disajikan  sesuai  dengan standar akuntansi pemerintahan.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  di
tetapkan
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24  Tahun  2005,  untuk  lebih  jelasnya lihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 1.1

## Struktur Akuntansi
Sumber: Praskash dan Rappapot, dalam Suwardjono (2005: 138)
Proses Perekayaan Pelaporan Pelaporan

## Kerangka Konseptual
Prinsip Akuntansi Berterima Umum Terutama Standar Akuntansi
Menyusun dan Menyajikan
Mengaudit apakah LK menyajikan secara wajar sesuai dgn Menganalisis & Menginterpretasikan sesuai dgn Sistem Informasi Akuntansi
Manajemen
Auditor Independen Laporan Auditor Statemen Keuangan Kesamaan interpretasi terhadap pesan Tujuan Pelaporan  Keuangan tercapai Investor Kreditor Pemerintah Pelanggan
Masyarakat umum
Dari gambar diatas memperlihatkan bagitu pentingnya peran dari standar akuntansi mengenai penerimaan  informasi  yang  tersaji  dari laporan  keuangan  oleh  penggunya. Sesuai    Undang-Undang  No.17  tahun 2003  Pasal  32  ayat  1  dan    isi pelaksanaan  APBN/APBD  disajikan sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan. Standar
Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2005. Dengan  telah  diterbitkannya
SAP dimaksud, maka telah terpecahkan  berbagai  kebutuhan  yang muncul  dalam  pelaporan  keuangan, akuntansi,  dan  audit  di  pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia,  diperlukan  sebuah  Standar
Akuntansi  Pemerintahan  yang  kredibel yang  dibentuk  oleh  sebuah  komite SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  diterapkan  di lingkup pemerintahan,
baik di pemerintah  pusat  dan  departemen- departemennya maupun di Pemerintahan  Daerah  dan  dinas- dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan  di  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.  Ini  berarti  informasi  keuangan pemerintahan  akan  dapat  menjadi dasar pengambilan keputusan di Pemerintahan  dan  juga  terwujudnya transparansi dan  akuntabilitas disektor publik.
Dengan  terbitnya  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24/2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah  hari  Rabu  tanggal  6  juli 2005. Pemerintah Indonesia memasuki era baru transparansi dan akuntabilitas di  bidang  keuangan  negara.  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah.  Dengan  demikian  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang
mempunyai  kekuatan  hukum  dalam upaya  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah Daerah.

## D.   GOOD  GOVERNANCE  DAN  SAP DI PEMERINTAHAN LOKAL
Angin demokrasi membuka pintu kebebasan dan akses masyarakat  terhadap  lembaga  publik dan  entitas  politik  di  negeri  kita. Kesetaraan  kedudukan  rakyat  secara politis  di  hadapan  negara  sebagai warga negara, sudah menjadi tuntutan bagi  semua  orang.  Hal  itu  diwujudkan sebagai terbukanya  akses  rakyat kepada  lembaga  negara.  Salah  satu wujud kebebasan akses rakyat kepada lembaga negara adalah terlembaganya proses  pemilihan  seorang  pemimpin secara demokratis.
Karakteristiknya terdiri dari partisipasi  publik  dalam  pembuatan keputusan  yang  berkaitan  dengan kepentingannya penerapan
transparansi informasi berkaitan dengan  penyelenggaraan  kepentingan publik,  kepekaan  dalam  pemberian pelayanan  kepada  publik,  oreintasi program yang mengacu kepada kepentingan publik, equity atau keadilan  yang  diwujudkan  dengan adanya  kesempatan  sosial  yang  sama dalam mendapatkan pelayanan, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang diamanahkan, akuntabilitas atas aktivitas  yang  dilakukan  dan  visi strategis dalam penyelenggaraan kegiatan. Keberhasilan seorang pemimpin  diukur  dari  keberhasilan mewujudkan karakteristik tersebut dalam  lembaga  yang  dipimpinnya.
Sebuah  tuntutan  berat  bagi  seorang pengemban  amanah  rakyat.  Pelibatan tersebut membutuhkan beberapa prasyarat awal yang harus diimplementasikan  oleh  pemerintah daerah  sendiri  khususnya  dalam  hal transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan lokal.

## Implementasi Transparansi
Banyak  pihak  pesismis  bahwa Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP) ini  akan  menjadi  Prasasti  tanpa diketahui  bagaimana  hasilnya  kelak, rasa pesismis ini bukan tidak beralasan. Hal tersebut sejalan dengan yang  beritakan  oleh  Harian  Sriwijaya Post  pada  hari  Rabu  tanggal  13 Oktober
2010 menyebutkan Mahkamah Agung ternyata oleh Badan pemeriksaan Keuangan dinilai sebagai lembaga negara yang memiliki catatan paling  jelek  (Disclaimer  of  Opinion) berdasar audit semester 1 tahun 2010. Selain Mahkamah Agung, ada delapan lembaga  negara  lainnya  yang  juga memiliki catatan terjelek dalam penyusunan laporan keuangan ( Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan,  Kementerian  Lingkungan Hidup,  Badan  pertahanan  Nasional,
Komisi Pemilihan Umum, Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana, Bagian Anggaran Penerusan Keuangan Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan). Khususnya untuk
pemerintahan  lokal  sumatera  Selatan juga  Seperti  diberitakan  pada  harian Sriwijaya  Post  pada  hari  selasa tanggal 26 Oktober 2010” Ketua Badan
Pemeriksa Keuangan
(BPK)
dihadapan  Gubernur  Sumsel  Alex Noerdin, Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang  Utoyo,  dan  para  kepala Daerah  Kabupaten/Kota  di  Sumsel menyebut  tiga  kunci  agar  tidak  salah dalam  melaporkan  keuangan  negara. Kuncinya  yaitu  sistem  akuntansinya
harus  realible  (keluar  masuk  harus bagus),  data  harus  mudah  ditelusuri serta layak untuk diaudit. “Dengan tiga kunci  ini  diharapkan  impian  untuk mendapat prediktat  Wajar Tanpa Pengucualian atau WDP akan terwujud.  Dari  penyataan  tersebut diatas  pada  intinya  adalah  menuntut adanya  transparansi  atas  Laporan Keuangan  pemerintah  daerah.  Pada kenyataannya semenjak lahirnya Satandar  Akuntansi  Pemerintah  tahun 2004,    dari  satu  Provinsi  dan  13 Kabupaten/kota, baru ada satu Kabupaten yang berani menginformasikan  Laporan  Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan  melalui media cetak.      Dari  tahun  2005  sampai dengan  tahun  2011  tidak    satupun Laporan keuangan yang diinformasikan  kepada  masyarakat,
baik itupun  Provinsi Sumatera Selatan maupun  13  Kabupaten/kota.  Dengan apa yang dikatakan transparansi laporan  keungan  pemerintah  daerah masih sebatas jargon politik.
Untuk  mewujudkan  Laporan
Keuangan  yang  transparan,  haruslah disusun  berlandaskan      Standar Akuntansi Pemerintah, agar terlaksana dengan baik, maka perlu beberapa hal yang  perlu  diperhatikan. Pertama , kondisi masyarakat yang apatis terhadap program-program pembangunan selama ini membutuhkan  adanya  upaya-upaya khusus untuk mendorong
keingintahuan mereka terhadap kerbukaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk itu, dibutuhkan  adanya  penyebarluasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  secara  aktif  kepada  seluruh komponen  masyarakat,  tidak  bisa hanya  dengan  akses  masyarakat terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah daerah.
Kedua pemilihan  media  yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi Laporan Kuangan dan substansi/materi  informasi  Laporan keuangan  yang disebarluaskan sangat tergantung pada segmen sasaran yang dituju.  Informasi  Laporan  Keuangan yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat awam  sangat  berbeda  dengan  yang dibutuhkan oleh organisasi nonpemerintah, akademisi, para investor dan anggota DPRD, misalnya. Selain  itu,  seringkali  cara-cara  dan media  yang  sesuai  dengan  budaya lokal jauh lebih efektif dalam mencapai sasaran  daripada  “media  modern” seperti televisi dan surat kabar.
Ketiga, seringkali berbagai unsur  nonpemerintah  misalnya  pers, lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM) lebih  efektif  untuk  menyebarluaskan informasi daripada dilakukan pemerintah sendiri. Untuk itu, penginformasian kepada berbagai komponen  strategis  ini  mejadi  sangat penting.
Keempat ,  Akuntansi  keuangan daerah  yang  disusun  berdasarkan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  akan menyediakan informasi keuangan yang lengkap,  cermat  dan  akurat  sehingga dapat  menyajikan  laporan  keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan,  dan  dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi  pelaksanaan  keuangan masa  lalu  dalam  rangka  pengambilan keputusan  serta  perencanaan  untuk masa  yang  kana  datang.  Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi  keuangan  daerah  akan digunakan  oleh  bebagai  pihak.  Pihak- pihak  yang  terlibat  dan  kepentingan terhadap  Pemerintahan  Daerah  baik langsung  maupun  tidak  langsung disebut  pemakai  laporan  keuangan Pemerintah Daerah.

## Implementasi Akuntabiltas.
Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada pemberantasan  korupsi  (Turner  an Hulme, 1997). Terwujudnya
akuntabilitas  merupakan  tujuan  utama dari  reformasi  sektor  publik.  Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga  sektor  publik  untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban harizontal (horizontal accountability) bukan hanya pertanggungjawaban  vertikal  (vertical accountability). Tuntutan yang kemudian  muncul  adalah  perlunya dibuat  laporan  keuangan  eksternal yang  dapat  menggambarkan  kinerja lembaga sektor publik. Untuk mewujudkan Akuntabilitas Laporan Keuangan  yang  dapat  dipercaya  bagi pemakai  laporan  keuangan  tersebut ada dalam lingkungan akuntansi keuangan  daerah.  Laporan  Keuangan haruslah disusun berlandaskan Standar  Akuntansi  Pemerintah,  agar terlaksana  dengan  baik,  maka  perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Pertama , Standar
Akuntansi
Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah.  Dengan  demikian,
Standar
Akuntansi Pemerintah
merupakan persyaratan yang mempunyai  kekuatan  hukum  dalam upaya  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah di Indonesia. Kedua ,  Standar  Akuntansi  Pemerintah diterapkan  di  lingkup  pemerintahan, yaitu  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah,  dan  satuan  organisasi  di lingkungan  pemerintah  pusat/daerah, jika  menurut  peraturan  perundang- undangan  satuan  organisasi  dimaksud wajib  menyajikan  laporan  keuangan. Ketiga , Laporan keuangan yang
merupakan bentuk
pertanggung jawaban  sektor  publik,  maka  sudah seharusnya
laporan
keuangan menyajikan  secara  lengkap  informasi yang  dubutuhkan  oleh  pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna  laporan  keuangan  dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face)  laporan  keungan  atau  catatan atas laporan keuangan. Kempat , pertanggungjawaban sektor publik diwujudkan  dalam  bentuk  laporan keuangan.
Laporan
keuangan dimaksud akan dibutuhkan oleh pengguna  laporan  keuangan  tersebut ada dalam lingkungan akuntansi keuangan    pusat  maupun  daerah. Lingkungan akuntansi keuangan daerah  tersebut  terdiri  dari  Badan Eksekutif,  Analis  Ekonomi,  Rakyat,
Investor,  Kreditor,  Donator,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),
Pemerintah Pusat dan Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK). Kelima
pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai  akuntabilitas  dan  membuat keputusan  baik  keputusan  ekonomi, sosial, maupun politik.

## E.  PENUTUP
1.  Dengan  terbitnya  Undang-Undang
No.17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara  dan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  24/2005  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah  hari  Rabu tanggal  6  juli  2005.  Pemerintah Indonesia  baik  Pusat  maupun Daerah memasuki era baru transparansi  dan  akuntabilitas  di bidang keuangan negara.
2.  Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  24/2005  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah,  Laporan Keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban sektor publik.
Maka  pertanggungjawaban  sektor publik  tidak  lagi  seperti  yang diungkapkan  oleh  Prof.  Amaney Jamal  danri  Universitas  Princeton “tidak  ada  akuntabilitas  dan  tak perlu ada transparansi”.
3. Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang disusun berdasarkan  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan  yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang  lazim,  dengan  demikian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif merupakan alat memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntablitas publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Asian Development Bank (ADB). 1999, Good Governance and Anticorruption: The Road Forward  for  Indonesia ,  makalah yang  disajikan  pada  pertemuan CGI VIII di Paris. Forum  Dosen  Akuntansi  Sektor  Publik 2006, Runtuhnya Sistem Manajemen  Keuangan  Daerah ,
Yogyakarta.
H.  Pohan  Max  2000. Mewujudkan Tata  Pemerintahan  Lokal  Yang baik  (  Local  Good  Governance) Dalam Era Otonomi Daerah . Mardiasmo, Akuntansi  Sektor  Publik , Penerbit Andi Yogyakarta 2002
Nordiawan  Deddi, Akuntansi  Sektor Publik , Salemba Empat 2006.
Mardiasmo, Otonomi  &  Manajemen Keuangan Daerah . Penerbit Andi Yogyakarta 2002.
Rochman; Meuthia; Ganie 1998. Good
Governance  dan  Tiga  Struktur Komunikasi Rakyat dan
Pemerintah, makalah yang
disajikan  pada  seminar  “Good
Governance dan Reformasi
Hukum ” di Jakarta.
Sutiono  Agus;  TS.  Ambar  2004.
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)
Aparatur Pemerintah Dalam
Birokrasi  Publik  di  Indonesia . Penerbit  Gava    Media  Yogya karta. Tery  Indria;  Wiwin  Kurniasari;  Irfan Sophan Himawan 2006. Independensi  Komite  Standar Akuntansi Pemerintahan, Haruskah Presiden Turun tangan ? Forum Dosen Akuntansi Publik Yogyakarta. ------------- (2005) Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia No.24  Tahun  2005  Tentang Standar Akuntansi pemerintahan  BP.  Cipta  Jaya Jakarta 2005. ----------------(2010) Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia No.71  Tahun  2010  Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerbit Fokusmedia Bandung 2011. ----------------(2003) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun  2003  Tentang  Keuangan
Negara,  Penerbit  Fokusmedia Bandung Mei 2003.