Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 2 No. 3 (2021): 322-338

## Celah Hukum Spionase: Cukup dengan Hukum Kebiasaan atau Tata Cara Perang
Perlu Pembaharuan?
Edson Septo Yosia *; Dony Yusra Pebrianto; Mochammad Farisi Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author: edsonsepto@gmail.com
Submission :  16 Juni 2021 Revision :  24 September 2021 Publication :  12 Oktober 2021

## Abstract
At  first,  war  was  only  carried  out  by  the  disputing parties but  as the times progressed, the war also had an impact on the surrounding area or other countries. Arrangements for war need to be made such as war treaties or procedures. One of the unclear regulations concerning the act of espionage or what is known as spying. International humanitarian law regulates the customs of war and the manner of war. It turns out that the convention does not clearly regulate the legal protection of spy agencies.  This  article  tries  to  discuss  the  urgency  of  protecting  spy agents who are serving in war under humanitarian law
Keywords:  protection;  spy  agency;  war;  international  humanitarian law.

## Abstrak
Pada  mulanya,  perang  hanya  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa,  namun  semakin  berkembangnya  zaman  perang  juga berdampak ke wilayah sekitar atau negara lainnya. Pengaturan demi pengaturan akan peperangan perlu dibuat seperti perjanjian perang ataupun tata caranya. Salah satu ketidakjelasan pengaturannya yaitu menyangkut tindakan spionase atau yang dikenal dengan istilah mata- mata. Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai kebiasaan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
perang  dan  tata  cara  perang.  Ternyata  konvensi  tersebut  tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap agen mata-mata.  Artikel  ini  mencoba  membahas  urgensi  perlindungan agen mata-mata yang sedang bertugas dalam perang menurut hukum humaniter internasional.
Kata  Kunci:  perlindungan;  agen  mata-mata;  perang;  hukum humaniter internasional.

## A. Pendahuluan
Peperangan adalah suatu alat agar kepentingan tiap-tiap negara  terpenuhi.  Dengan  adanya  kepentingan-kepentingan tersebut,  maka  perang  merupakan  suatu  tindakan  yang  legal sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan pertikaian antar- negara. 1 Sejarah  manusia  hampir  tidak  pernah  bebas  dari peperangan. 2 Dalam  peradabannya,  manusia  dan  peperangan adalah dua kata yang sulit dipisahkan yang selalu menghiasi di setiap waktu.
Dalam  peperangan  itu  sendiri,  manusia  selalu menggunakan begitu banyak strategi perang demi tercapainya kemenangan yang dibanggakan, dan tentu saja demi mencapai kepentingan  kelompok  atau  bahkan  negara  tertentu.  Pada mulanya perang seperti itu hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang  bersengketa.  Semakin  berkembangnya  zaman,  perang juga  berdampak  pada  wilayah  sekitar    atau  negara  lainnya. Akhirnya  negara-negara  di  dunia  bersepakat  membentuk
1 A.K  Syahmin.  Hukum  Internasional  Humaniter.  Bandung.
Armico. 1985. hal. 19.
2 Ibid. hal. 5.
Edson Septo Yosia , Dony Yusra Pebrianto & Mochammad Farisi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3  (2021)
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  sebagai  penengah  dalam kehidupan bernegara di dunia internasional. Perjanjian perang terus diperbaharui, namun beberapa aturan masih dirasa tidak ada kejelasan, salah satunya tentang spionase. 3
Spionase  merupakan  suatu  tindakan  yang  sering digunakan dalam perang sebagai suatu strategi dalam perang untuk memenangkan peperangan. Seorang ahli strategi perang dari  China,  Sun  Tzu  menjelaskan  betapa  besar  pentingnya strategi seperti ini. Kemenangan tertinggi adalah memenangkan  perang  tanpa  adanya  suatu  pertempuran. 4
Penggunaan mata-mata ini sudah lama digunakan dan dianggap suatu kebiasaan dalam perang.
Penggunaan  tipu  daya  atau  muslihat  memang  dianggap lumrah  oleh  seorang  panglima  strategi  perang  seperti Machiavelli. 5 Di  tangan  Machiavelli,  pandangan  perbedaan klasik  antara  kawan dan  lawan  menjadi  kabur,  karena  setiap kawan  adalah  musuh  yang  potensial,  maka  orang  tidak  lagi
3 Rampengan D Febriyanto. Status Perlindungan Hukum Agen Mata-Mata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5. No 10. hal. 131.
4 Atmadja  Nugraha  Purna.  Dukungan  Indonesia  Terhadap Resolusi Anti Spionase Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jurnal Hubungan Internasional. 2017. hal. 935.
5 Niccolo  Machiavelli.  The  Art  Of  War.  Diterjemahkan  oleh Alkhatab dan Setiawan. 2015. hal. Lxvi.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
terlalu enggan menggunakan tipu daya dan kekerasan dengan sesamanya. 6 Sekarang  yang  menjadi  permasalahan  adalah pengaturan yang cukup jelas mengenai mata-mata itu sendiri atau  kejelasan  mengenai  status  dirinya.  Status  spionase  itu sendiri tidak jelas, apakah ia seorang kombatan atau penduduk sipil.  Akibat  Konvensi  Den  Haag  mengakui  adanya  tindakan spionase  atau  kegiatan  memata-matai,  maka  sejatinya  mata- mata masuk ke dalam komponen perang.
Dalam Protokol-Protokol Tambahan I Tahun 1977, mata- mata dianggap sebagai suatu kesalahan dan tidak dibenarkan praktiknya  dalam  peperangan.  Penggunaan  mata-mata  atau spionase  tetap  saja  ada  dan  bahkan  dianggap  lumrah,  yang sangat disayangkan adalah bagaimana bahwa mata-mata atau spionase,  status  mereka  akan  menjadi  berbeda  saat  ditawan dalam  peperangan.  Mereka  tidak  mendapat  hak-hak  sebagai tawanan perang. Melainkan sebagai mata-mata atau dianggap penjahat perang.
Mata-mata  adalah  sesuatu  yang  dilakukan  diam-diam untuk  mendapatkan  intelijensi  yang  bersifat  sensitif  yang biasanya,  menyangkut  tentang  informasi  kemiliteran  sebuah negara  atau  pasukan. 7 Terdapat  beberapa  Pasal  yang  terasa
6 Ibid. hal. Lxvii.
7 Nen  Yunani  Rhenaldo.Tindakan  Spionase  Yang  Dilakukan Negara  Amerika  Serikat  Terhadap  Kepala  Negara  Perancis  Ditinjau Dari Hukum Diplomatik. Jurnal Hukum Hubungan Internasional. 2016. hal. 4.
Edson Septo Yosia , Dony Yusra Pebrianto & Mochammad Farisi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3  (2021)
saling  kontradiksi  mengenai  penggunaan  spionase  dan aturannya.
Di dalam Pasal 24 Konvensi Den Haag mengatakan tipu daya perang dan penggunaan cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh  informasi  mengenai  musuh  dan  negaranya diperbolehkan.  Pasal  25  Konvensi  Den  Haag  mengatakan penyerangan  atau  pemboman  dengan  alat  apapun  terhadap kota-kota,  kampung-kampung,  pemukiman  atau  bangunan- bangunan  yang  tidak  dipertahankan  dilarang.  Berdasarkan Pasal 29 Konvensi Den Haag, seseorang hanya dapat dianggap sebagai mata-mata apabila melakukan suatu perbuatan secara diam-diam atau berpura-pura untuk mencari dan memperoleh informasi di daerah operasi dari negera-negara yang berperang dengan  maksud  untuk  memberitahukannya  kepada  pihak musuh.
Sejatinya  penggunaan  mata-mata  atau  spionase diperbolehkan,  karena  dalam  peperangan  spionase  dianggap sebagai  strategi  penipuan  atau  daya  muslihat  dalam mengumpulkan intelijensi, bahkan jika dilanjut pada  Pasal 25 bahwa  dilarang  menyerang  atau  mem-bom  wilayah  atau bangunan  yang  tidak  dipertahankan  adalah  salah  satu  tujuan spionase  dalam  mengumpulkan  informasi.  Informasi  ini
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
bertujuan  mengetahui  wilayah-wilayah  yang  tidak  bisa diserang, sehingga tidak ada salah target dalam penyerangan. 8
Pemahaman  kesederajatan  dan  perlindungan  hak  atas tawanan  perang,  merumuskan  status  spionase  dalam  Hukum Internasional menjadi salah satu topik yang harus dibawa, bila dilihat pada Pasal 4 ayat (3) International Covenant on Civil And Political  Rights  yang  menyatakan  bahwa  HAM  bersifat  non- derogable  rights  yaitu  HAM  yang  tidak  dapat  ditunda pelaksanaannya  dalam  situasi  apapun  baik  perang  maupun damai  yang  lazim  disebut  hak-hak  pokok.  Atas  dasar  HAM permasalahan  mengenai  status  spionase  dalam  peperangan dan  pengaturan  akan  dirinya  yang  masih  tidak  jelas  dan penerapannya jauh  dari  yang  diharapkan dapat  untuk  diteliti lebih jauh.

## B. Pembahasan Dan Analisis
1. Status Agen Mata-Mata Dalam Melakukan Tindakan
Spionase Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional.
Penjelasan  mengenai  status  seorang  agen  mata-mata sudah  dijelaskan  dalam  beberapa  uraian  bab  di  atas,  namun artikel  ini  menginginkan  penjelasan  yang berada di  Konvensi untuk menambahkan seorang Intelijen agen mata-mata masuk sebagai salah satu komponen  kombatan. Walaupun demikian,
8 Febriyanto. Op. Cit. hal.130.
Edson Septo Yosia , Dony Yusra Pebrianto & Mochammad Farisi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3  (2021)
ada  beberapa  unsur  yang  menjadi  alasan  mengapa  seorang Agen  Intelijen  seperti  agen  mata-mata  harus  masuk  kedalam kategori kombatan.
Di  dalam  konvensi  tersebut,  agen  mata-mata  terdapat dalam  beberapa  pasal,  seperti  Pasal  29  Konvensi  Den  Haag mengatakan  bahwa  seseorang  hanya  dapat  dianggap  sebagai mata-mata,  apabila  melakukan  suatu  perbuatan  secara  diam- diam  atau  berpura-pura  untuk  mencari  dan  memperoleh informasi di daerah operasi dari negara-negara yang berperang dengan  maksud  untuk  memberitahukannya  kepada  musuh. Tentara yang tidak dalam penyamaran yang telah menerobos masuk  ke  daerah  operasi  pihak  musuh  untuk  memperoleh informasi,  tidak  dianggap  sebagai  mata-mata.  Demikian  pula, golongan  berikut  tidak  dianggap  sebagai  mata-mata  yaitu tentara  atau  orang  sipil  yang  melaksanakan  misinya  secara terbuka,  yang  bertugas  menyerahkan  berita,  baik  kepada pasukannya  sendiri  atau  pun  kepada  musuhnya.  Dalam pengertian  ini  termasuk  juga  orang-orang  yang  dikirimkan dengan menggunakan balon untuk menyampaikan berita dan biasanya  untuk  memelihara  komunikasi  diantara  satuan- satuan yang berbeda dari suatu pasukan wilayah.
Dalam Pasal 30 Konvensi Den Haag mengatakan bahwa seorang  mata-mata  yang  tertangkap  ketika  sedang menjalankan  tugas  atau  melaksanakan  pekerjaannya  tidak
dapat  dihukum  tanpa  melalui  proses  pengadilan sebelumnya. Dalam Pasal 31 Konvensi Den Haag, seorang mata-mata yang telah  bergabung  kembali  dengan  pasukannya  kemudian tertangkap oleh musuh, diperlakukan sebagai penjahat perang, dan  tidak  dibebani  tanggung  jawab  atas  tindakan  mata-mata yang dilakukan sebelumnya.
Pada  dua  pasal  konvensi  di  atas  dapat  disimpulkan, bahwa  seorang  agen  mata-mata  tidak  akan  di  hukum  tanpa adanya  proses  pengadilan  dan  apabila  tertangkap  setelah menjalani  tugasnya  sebagai  mata-mata  namun  telah  kembali pada  pasukannya,  maka  tidak  dibebani  atas  tindakan sebelumnya.
Dalam  Konvensi  Jenewa  pada  Protokol  Tambahan  I Tahun 1977 juga dibahas mengenai perlakuan terhadap mata- mata seperti disebutkan pada beberapa Pasal seperti Pasal 46 Protokol-Protokol  Tambahan  Jenewa  Tahun  1977.  Dalam kedua Konvensi Den Haag dan Konvensi  Jenewa dengan jelas menyebutkan  bahwa,  seseorang  dapat  mengumpulkan informasi  atau  berusaha  mengumpulkan  keterangan- keterangan  bernilai  militer  selama  dalam  melaksanakannya, memakai seragam angkatannya. Tidak melakukan secara diam- diam,  apabila  ia  tertangkap  setelah    kembali  pada  pasukan dimana  ia  menjadi  anggotanya,  maka  haknya  dalam  status tawanan perang tidak lah hilang.
Dalam  Kovensi  Den  Haag  Pasal  29  disebutkan  bahwa anggota  angkatan  perang  atau  pun  penduduk  sipil  bilamana
Edson Septo Yosia , Dony Yusra Pebrianto & Mochammad Farisi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3  (2021)
melakukan  pengumpulan  keterangan  yang  dianggap  rahasia, atau keterangan-keterangan militer tidak ditangkap bila telah kembali  ke  kesatuan  pasukannya.  Dengan  begitu  penduduk sipil  yang  dikepalai  oleh  suatu  lembaga  dan  mempunyai  misi dalam  suatu  sengketa  peperangan  menjadi  perangkat  perang itu sendiri.

## 2. Perlindungan  Hukum  Agen  Mata-Mata  Dalam

## Perang
Konvensi  Jenewa  1949  yang  mengatur  mengenai perlindungan  korban  perang  dalam  Protokol  Tambahan  I Tahun 1977 dalam Pasal 46 tidak diatur secara jelas, mengenai perlindungan  yang  dimiliki  oleh  agen  mata-mata  dan  hanya menjelaskan  akan  dianggap  sebagai  mata-mata  apabila tertangkap  oleh  pihak  musuh  dalam  melaksanakan  tugasnya dan  tidak  mendapatkan  hak  sebagai  Tawanan  Perang  seperti kombatan atau anggota angkatan perang lainnya.
Menurut  Pasal  46,  seorang  angkatan  bersenjata  dapat melakukan kegiatan mata-mata selama ia melakukannya secara terang-terangan atau terbuka atau menggunakan seragam nya pada waktu ia menjalankan misi memata-matai. Sekarang yang menjadi  persoalan  adalah  konsekuensi  bila  ia  tidak menggunakan seragam dan apabila ia tertangkap, maka ia akan
dipelakukan  sebagai  seorang  mata-mata  dan  haknya  sebagai tawanan perang akan hilang.
Hal  ini  mengakibatkan  seseorang  yang  kedapatan melakukan  kegiatan  mata-mata  secara  diam-diam  atau  tipu muslihat  akan  dihukum  layaknya  seseorang  yang  melakukan kejahatan. Dirinya tidak akan mendapat status tawanan perang sesuai dengan Konvensi Jenewa III. 9
Indonesia telah mengatur hukuman yang akan diberikan kepada  mata-mata  yang  terbukti  melakukan  kegiatan  mata- mata  terhadap  negara  Indonesia.  Terdapat  beberapa  Pasal Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP) seperti Pasal 112, 113, dan 114 yang telah menjelaskan secara rinci tindakan serta hukuman  bila  kedapatan  melakukannya.  Sebaliknya,  apabila anggota  bersenjata  melakukan  kegiatan  mata-mata  dengan mengenakan  seragam,  maka  ia  apabila  tertangkap  musuh,  ia tetap diperlakukan sebagai tawanan perang dan memperoleh hak-haknya sesuai Konvensi  Jenewa III. Demikian pula bila ia berdiam di wilayah yang diduduki musuh, maka apabila ia tidak melakukan  kegiatan  mata-mata  dan  tiba  tertangkap  oleh musuh, ia tetap menerima dan berhak akan status nya sebagai seorang tawanan perang.
Bila seorang melakukan kegiatan mata-mata di daerah, di luar wilayah kekuasaan yang diduduki musuh dan berdiam disana ia tetap mendapatkan haknya sebagai seorang tawanan
9 Arlina Permansari, et. al, Pengantar Hukum Humaniter. hal.
95.
Edson Septo Yosia , Dony Yusra Pebrianto & Mochammad Farisi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3  (2021)
perang  apabila  dalam  menjalankan  kegiatan  mata-mata tersebut ia tidak tertangkap dan telah kembali ke kesatuannya. Berdasarkan penjelasan di atas yang tertuang dalam Konvensi, tidaklah  mungkin  seorang  yang  dimana  sedang  dalam  masa perang  dengan  terang-terangan  menggunakan  seragam  dari negara oposisi untuk melakukan kegiatan memata-matai pihak oposisi. Sebenarnya bisa saja hal itu dilakukan namun itupun dari  kejauhan  dan  lebih  kepada  pengintaian  yang  tidak semaksimal melakukan kegiatan mata-mata.
Berdasarkan Konvensi Jenewa dalam Protokol Tambahan I,  menyatakan  apabila  seorang  angkatan  bersenjata  terbukti melakukan  kegiatan  mata-mata,  dia  tidak  berhak  atas  status sebagai  tawanan  perang.  Tidak  dapat  menjamin,  bahwa seorang mata-mata apabila jatuh dalam kekuasaan musuh akan diperlakukan  secara  manusiawi,  karena  orang  tersebut  tidak memiliki  status  sebagai  tawanan  perang  seperti  yang dijabarkan dalam Pasal 46 Protokol Tambahan I, ia tidak akan memperoleh  manfaat  dari  perlindungan-perlindungan  yang diberikan  oleh  status  tersebut  sehingga  harus  bertanggung jawab  secara  hukum  atas  tuntutan  dibawah  hukum  kriminal normal.
Dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 75 Protokol Tambahan I telah mengatur mengenai jaminan-jaminan dasar yang harus diberikan  pada  orang  yang  tertawan  di  pihak  musuh,  akan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
tetapi  ini  hanya  berlaku  kepada  orang  yang  tidak  tergolong dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Protokol Tambahan I dan orang- orang  tersebut  adalah  warga  sipil  yang  bukan  bagian  dari peserta  perang.  Dalam  Konvensi  Jenewa  III  1949  telah memberikan definisi mengenai tawanan perang, seorang yang berstatus  sebagai  Kombatan,  otomatis  akan  mendapatkan perlakuan  sebagai  tawanan  perang,  apabila  mereka  dalam kondisi hors de combat dan jatuh ke tangan musuh.
Ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka  bukan  kombatan,  apabila  jatuh  ke  tangan  musuh mereka tetap diberikan status sebagai tawanan perang. Hal ini diatur  dalam  Pasal  4  Konvensi  Jenewa  III,  yang  menetapkan syarat-syarat  bagi  seorang  yang  berhak  atas  status  sebagai tawanan  perang,  di  samping  itu  Pasal  4  ini  sangat  penting karena dianggap juga sebagai perincian status peserta orang.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mata-mata juga bisa tergolong ke dalam syarat peserta perang. Dengan  beberapa  ciri  yang  sama  seperti  kegiatan  mata-mata dilakukan oleh angkatan bersenjata pihak yang berkonflik, dan mendapat  perintah  dari  atasannya  yang  bertanggung  jawab atas bawahan-bawahannya, seperti yang dijabarkan mengenai mata-mata dalam Protokol Tambahan I Pasal 46 dan melakukan operasi  sesuai  dengan  hukum  dan  kebiasaan  perang, berdasarkan Pasal 24 Konvensi Den Haag IV serta pengaturan nya pada Pasal 29 Konvensi Den Haag VI dan menyatakan suatu
Edson Septo Yosia , Dony Yusra Pebrianto & Mochammad Farisi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3  (2021)
kesetiaannya  pada  suatu  pemerintahan  atau  negara  seperti yang diatur pada ayat (3) Pasal 4 Konvensi Jenewa III.
Tidak  adanya  pemberian  status  tawanan  perang  pada agen intelijen atau agen mata-mata akan menimbulkan celah, yang  merugikan  Hak  Asasi  Manusia  yang  dimiliki  oleh  setiap manusia,  termasuk  manusia  yang  menjadi  seorang  agen intelijen  atau  agen  mata-mata.  Masalah  selanjutnya  adalah sekalipun  seorang  agen  intelijen  atau  agen  mata-mata mendapatkan  perlindungan  apabila  ia  jatuh  ke  dalam kekuasaan musuh, dia akan tetap diadili sebagai seseorang yang melakukan  kejahatan,  dan  bisa  saja  dituntut  hukuman  mati, seperti  hukuman  yang  berlaku  di  Indonesia  apabila  ia kedapatan dan terbukti melakukan tindakan mata-mata. 10

## Dalam Hukum Hak Asasi Manusia pada  Pasal 4 ayat (3)
International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan bahwa  HAM  bersifat  non-derogable  rights  (HAM  yang  tidak dapat ditunda pelaksanaanya dalam situasi apapun). Hak hak pokok yang lazim disebutkan meliputi: Hak untuk hidup (Pasal 6);  hakk  untuk    tidak  dipaksa  (Pasal  7);  Hak  untuk  tidak diperbudak  dan  diperhamba  (Pasal  8);  Hak  untuk  tidak dipenjara  semata-mata  atas  dasar  ketidakmampuan  untuk memenuhi  suatu  kewajiban  kontrak  (Pasal  11);  Hak  untuk
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
dinyatakan berdasarkan aturan yang berlaku surut (Pasal 15); Hak  untuk  diakui  dimanapun  sebagai  manusia  di  hadapan hukum (Pasal 16); Hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama (Pasal 18). 11
Begitupun  Kovensi  Den  Haag  IV  pada  Pasal  29,  telah mengatur  penggunaannya.  Secara  tidak  langsung  telah mengijinkan adanya tindakan atau operasi mata-mata. Lantas kegiatan  mata-mata  yang  sudah  diatur  dan  sudah  lazim penggunaannya, bagaimana mungkin tidak adanya perlindungan hukum untuk menjaganya sebagai manusia yang aktif  kedalam  medan  perang  demi  terpenuhinya  hak-haknya sebagai manusia.
Memberikan agen intelijen atau agen mata-mata bukanlah suatu  komponen  kombatan  telah  keliru,  mengingat pengaturannya sudah diatur dalam konvensi yang menjadi alat dan  masuk  kedalam  tata  cara  berperang  yang  sudah  menjadi panduan.  Penggunaan  pengumpulan  informasi  oleh  agen intelijen  atau  agen  mata-mata  sudah  termasuk  ke  dalam patokan  kebiasaan  dalam  perang  dan  juga  diakui keberadaannya  oleh  Konvensi  Jenewa  yang  mengatur perlindungan terhadap peserta atau anggota dari perang atau korban perang dalam Protokol Tambahan I pada Pasal 46.
Edson Septo Yosia , Dony Yusra Pebrianto & Mochammad Farisi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3  (2021)
Maka  dalam  hal  ini  pemberian  status perlindungan  agen mata-mata dalam perang seperti seorang angkatan bersenjata yang  melakukan  misi  penetrasi  ke  dalam  pihak  oposisi  atau lawan  diberikan status perlindungan sebagai tawanan perang sehingga, tidak melukai dan terjaminnya Hak Asasi Manusia nya sebagai  seorang  manusia.  Meskipun  telah  banyak  dibentuk didalam  Konvensi-Konvensi  menyatakan  segala  yang mencakup  di  dalamnya  harus  dilindungi  saja  masih  sulit penerapan dalam peritiwa aslinya apalagi bila tidak ada aturan yang  tertulis  di  dalammnya  yang  dapat  menimbulkan  celah yang meloloskan suatu pelanggaran.

## C. Penutup
Keberadaan seorang agen intelijen atau agen mata-mata, yang  dilandaskan  pada  kebiasaan  dalam  perang,  yang  diatur dalam  Konvensi  Den  Haag,  membuat  pengaturan  terhadap kegiatan  memata-matai  diatur  dalam  Pasal  29  Kovensi  Den Haag IV dan Pasal 46 Protokol Tambahan I 1977, sebagai alat untuk mendapatkan suatu informasi yang bersifat rahasia, yang dapat  menguntungkan  pihak  yang  memata-matai.  Agar mencapai  kemenangan  yang  didambakan  atau  bahkan kemenangan  tanpa  peperangan.  Namun  pada  akhirnya terdapat  celah  hukum,  yang  dimana seorang  agen  mata-mata atau agen intelijen tidak mendapat perlindungan ketika sedang
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
melakukan aksi mencari sekumpulan informasi rahasia lawan, dimana tidak termuat dengan jelas, yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran  di  dalamnya.  Oleh  karena  itu  perlu adanya  perlindungan  dalam  perang  secara  jelas  seperti tawanan  perang,  dan  memasukkan  agen  mata-mata  sebagai suatu kombatan dalam pertikaian perang.

## Referensi

## Instrumen Hukum
Konvensi  Den  Haag  1907  Hukum  Dan  Kebiasaan  Perang  Di Darat.
Konvensi  Jenewa  1949  Tentang  Perbaikan  Keadaan  Anggota Angkatan  Perang  Yang  Luka  Dan  Sakit  Di  Medan Pertempuran Darat.
Protokol  Tambahan  Pada  Konvensi  Jenewa  12  Agustus  1949 Dan  Yang  Berhubungan  Dengan  Perlindungan  Korban- Korban  Pertikaian-Pertikaian  Bersenjata  Internasional (Protokol Tambahan I).

## Buku
Machiavelli, Niccolo. The Art of War. Cetakan ke-1. Terjemahan E. Setiyawati dan Toni Setiawan. Yogyakarta. Narasi. 2019.
Permanasari  Arlina.  et.  al.  Pengantar  Hukum  Humaniter
Internasional. Internasional Committee of The Red Cross.
Jakarta. 1999.
Syahmin,  A.K.  Hukum  Internasional  Humaniter  Jilid  1  Bagian Umum. Bandung. CV Armico. 1985.

## Artikel/Jurnal/Karya Ilmiah
Anggreni,  Ida  Ayu  Kade  Ngurah,  et.  al.  “Analisis  Yuridis Pertanggungjawaban  Pemimpin  Negara  Terkait  Dengan
Edson Septo Yosia , Dony Yusra Pebrianto & Mochammad Farisi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3  (2021)
Kejahatan  Perang  Dan  Upaya  Mengadili  Oleh  Mahkamah Pidana  Internasional  (Studi  Kasus  Omar  Al-Bashir Presiden Sudan)”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No.1. 2019. Atmadja,  Nugraha  Purna.  “Dukungan  Indonesia  Terhadap Resolusi  Anti  Spionase  Perserikatan  Bangsa-Bangsa”. Jurnal Hubungan Internasional. 2017.
Febriyanto, Rampengan D. “Status Perlindungan Hukum Agen Mata-Mata  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Humaniter Internasional”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 10. 2017.
Nen  Yunani  Rhenaldo.  Tindakan  Spionase  Yang  Dilakukan Negara Amerika Serikat Terhadap Kepala Negara Perancis Ditinjau Dari Hukum Diplomatik. Jurnal Hukum Hubungan
Internasional. 2016.

## Website
Pratama, Aswab Nanda.  Aksi Agen Spionase. Kompas. Artikel. 2019. https://internasional.kompas.com/read/2019/02/ 13/18221021/aksi .  Diakses  pada  tanggal  13  Februari
2019.